## ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM KASUS KECELAKAAN YANG MELIBATKAN PENUMPANG DILIHAT DARI
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Dhevi Nayasari Sastradinata
Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Islam Lamongan dhevinss@gmail.com

## ABSTRAK
Ojek  merupakan  sarana  transportasi  darat  yang  menggunakan  kendaraan  roda  dua dengan  berpelat  nomor  hitam,  untuk  mengangkut  penumpang  dari  satu  tujuan  ke  tujuan lainnya kemudian menarik bayaran. Ojek online telah menjadi angkutan umum favorit bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota (angkot), bus, atau jenis angkutan umum beroda empat  lain.  Secara  de  facto,  keberadaan  ojek  sepeda  motor  dianggap  sangat  membantu masyarakat  dalam  memecahkan  kendala  terhadap  tersedianya  angkutan  umum  sebagai angkutan  alternatif.  Namun  secara  de  jure,  keberadaan  ojek  sepeda  motor  dianggap bermasalah dalam hal lgalitas, karena secara normatif tidak memiliki hukum yang mengatur ojek sepeda motor secara jelas
Kata Kunci :  Ojek Online,Pertanggungjawaban Hukum, Perlindungan Konsumen

## I. PENDAHULUAN
Transportasi atau pengangkutan merupakan  bidang  kegiatan  yang  sangat penting  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia.  Dengan  menyadari  pentingnya peranan  transportasi,  maka  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  harus  ditata  dalam  suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi  yang  sesuai  dengan  tingkat kebutuhan  lalu  lintas  dan  pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.
Manusia  sebagai  mahluk  sosial mempunyai  banyak  kebutuhan  yang  harus dipenuh  untuk  kesejahteraan  hidupnya. Kebutuhan  tersebut  tidak  dapat  terpenuhi dalam satu lokasi, oleh karena itu manusia
memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan  orang  dan/atau  barang  dari satu  tempat  ketempat  yang  lain  dengan menggunakan kendaraan.
Secara  umum,  di  Indonesia  jenis transportasi  ada  tiga,  yaitu  transportasi darat,  transportasi  laut,  dan  tansportasi udara.  Dari  ketiga  jenis  transportasi tersebut,  transportasi  angkutan  jalan  darat merupakan  media  yang  paling  sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi lainnya.
Karakteristik transportasi orang dapat dibedakan  menjadi  angkutan  pribadi  dan angkutan umum. Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan
angkutan  umum masstransit merupakan angkutan  yang  memiliki  rute  dan  jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas.
Ojek online telah  menjadi  angkutan umum  favorit  bagi  sebagian  masyarakat karena  fleksibel  dalam  kegiatannya,  bisa menjangkau  tempat  yang  tidak  dilalui angkutan  umum  seperti  angkutan  kota (angkot),  bus,  atau  jenis  angkutan  umum beroda empat lain. Ojek online bisa masuk dan  melalui  gang-gang  sempit,  jalan-jalan kecil,  sehingga  mampu  menyediakan layanan door to door . Bahkan ojek sepeda motor dinilai cepat, lincah dan efisien untuk melewati  maupun  menghindari  kemacetan di  jalan.  Secara de  facto ,  keberadaan  ojek sepeda  motor  dianggap  sangat  membantu masyarakat  dalam  memecahkan  kendala terhadap  tersedianya  angkutan  umum sebagai angkutan alternatif. Namun secara de  jure ,  keberadaan  ojek  sepeda  motor dianggap  bermasalah  dalam  hal  legalitas, karena  secara  normatif  tidak  memiliki hukum  yang  mengatur  ojek  sepeda  motor secara jelas.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  Bab  X  tentang  angkutan  Pasal  137 ayat  (2)  jo  Pasal  3  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2014 menyatakan  bahwa  pengangkutan  orang dan/atau  barang  dapat  dilakukan  dengan
menggunakan  kendaraan  bermotor  seperti sepeda  motor,  mobil  penumpang,  mobil barang  dan  mobil  bus.  Akan  tetapi  dalam bab yang sama pada bagian ketiga angkutan orang  dengan  kendaraan  bermotor  umum menggunakan  mobil  penumpang  umum dan mobil bus umum. Meskipun keberadaan  ojek  sepeda  motor  dibutuhkan masyarakat  sebagai  salah  satu  pelayanan angkutan  orang,  tetapi  sepeda  motor  tidak diatur  oleh  pemerintah  beroperasi  sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
Tidak  adanya  pengaturan  yang khusus  mengenai  ojek  sepeda  motor  di dalam  UU  LLAJ  maupun  PP  Nomor  74 Tahun  2014  tentang  Angkutan  Jalan mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait  dengan  kedudukan  ojek  sepeda motor  sebagai  angkutan  orang  dengan kendaraan bermotor umum.
Hal ini berakibat juga pada tanggung jawab ojek sepeda  motor terhadap penggunannya dari segi UU  LLAJ, karena di satu sisi UU LLAJ mengatur kendaraan dalam  Pasal  1  ayat  (10)  yang  menyatakan bahwa  kendaraan  bermotor  umum  adalah setiap  kendaraan  yang  digunakan  untuk angkutan  barang  dan/atau  orang  dengan dipungut bayaran. Konsumen wajib dilindungi secara hukum melalui perundang-undangan  yang  jelas  dan  pasti, termasuk  juga  penyelesaian  yang  dapat
ditempuh  konsumen  apabila  mengalami kerugian  terhadap  penyelenggaraan  jasa angkutan umum kendaraan bermotor ojek. 1
Salah  satu  kerugian  yang  dialami penumpang atau pengguna jasa ojek sepeda motor  adalah  terjadinya  kecelakaan  yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi ojek sepeda  motor.  Kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen berupa  perlindungan  terhadap  hak-hak konsumen,  agar  pelaku  usaha  tidak bertindak  sewenang-wenang  yang  selalu merugikan konsumen

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  Yuridis  Normatif  adalah  penelitian yang  memberikan  penjelasan  sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu,  menganalisis  hubungan  antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. 2 Jenis  pendekatan  yang  dilakukan oleh penulis adalah pendekatan perundang- undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan  Perundang-Undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua
1 Wijaya,  Andika.  2016. Aspek  Hukum  Bisnis Transportasi  jalan  Online. Jakarta:  Sinar  Grafika.
h.10
Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan  dengan  isu  hukum  yang ditangani. 3 Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari  pandangan  dan  doktrin  di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. 4

## III. PEMBAHASAN
Pengertian Konsumen menurut Pasal 1  ayat  (2)  UUPK  adalah  setiap  orang pemakai barang/ jasa, yang tersedia dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun mahluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan, menjelaskan bahwa berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  UUPK pengertian  perlindungan  konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan  bahwa  hubungan  konsumen dan  pelaku  usaha  pada  dasarnya  adalah hubungan  hukum  yang  menimbulkan  hak dan kewajiban timbal balik antara
2 Suggono, Bambang. 2007. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Grafindo, h.15
3 Ibid.
4 Ibid.
keduanya. Alasan pengaturan perlindungan konsumen  dilatarbelakangi  oleh  hak-hak konsumen, yakni
(1) menciptakan sistem perlindungan konsumen  yang  mengandung  akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
(2) melindungi  kepentingan  konsumen pada  khususnya  dan  kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
(3) meningkatkan  kualitas  barang  dan pelayanan jasa;
(4) memberikan perlindungan kepada konsumen  dari  praktik  usaha  yang menipu dan menyesatkan; dan
(5) memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya .
Berdasarkan  Pasal  2  UUPK,  ada  5 (lima) asas dalam perlindungan konsumen, yakni (1)asas manfaat, (2) asas keadilan, (3) asas keseimbangan, (4) asas keamanan dan keselamatan  konsumen,  dan  (5)  asas kepastian hukum. Asas manfaat, mengamanatkan  segala  upaya  dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi perlindungan konsumen dan pelaku  usaha  secara  keseluruhan.  Asas keadilan,  mengamanatkan  agar  partisipasi seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan  secara maksimal  dan  memberikan  kesempatan kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk
5 Barkatullah, Abdul Halim. 2008. Hukum
Perlindungan Konsumen. Bandung: Nusa Media, h.27
memperoleh hak-haknya serta
melaksanakan  kewajibannya  secara  adil. Asas kesimbangan, mengamanatkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha  dan pemerintah dalam arti materiil spiritual.
Asas  keamanan  dan  keselamatan, mengamanatkan untuk memberikan jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan kepada  konsumen  dalam  penggunaan, pemakaian,  pemanfaatan  barang  atau  jasa yang  di  konsumsi  atau  digunakan.  Asas kepastian hukum, mengamantkan agar baik pelaku  usaha  maupun  menaati  hukum  dan memperoleh keadilan dalam penyelengaraan  perlindungan  konsumen serta Negara menjamin kepastian hukumnya 5 .
Pasal  3  UUPK  mengatur  mengenai tujuan  hukum  perlindungan  konsumen, sebagai berikut.
a. Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan, dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri.
b. Mengangkat  harkat  dan  martabat konsumen
dengan cara menghindarkannya  dari  ekses  negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan  menuntut  hak-haknya  sebagai konsumen.
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen  yang  mengandung  unsur
kepastian  hukum  dan  keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa  yang  menjamin  kelangsungan usaha  produksi  barang  dan/atau  jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak  untuk  melegalkan  keberadaan ojek online sebagai sarana angkutan yang sah.  Menurut  putusan  MK  Nomor 41/PUU-XVI/2018,  sepeda  motor  bukan kendaraan umum karena bukan kendaraan  umum  yang  layak  dari  segi keselamatan.  Hal  ini  mengacu  pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 6
Tanpa  dasar  hukum  yang  sah, situasi  ini  merugikan  semua  pihak,  baik konsumen  maupun  pengemudi  ojek. Analisis data penelitian ini dilakukan pada berbagai sumber untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Penelitian dilakukan  dengan  olah  data  melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan,  Dit  lantas  Gresik,  dan kantor  cabang  ojek online di  kabupaten Gresik.
Hasil  wawancara  dengan  pihak Dinas  Perhubungan  Gresik  di  bidang
6 https://kolom.tempo.co/read/1105328/legalitas- ojek-online/full&view=ok
Angkutan  menghasilkan  data  yakni  ojek online belum  bisa  dikatakan  sebagai angkutan  bermotor  umum.  Belum  ada aturan  yang  jelas  mengenai  ojek online maupun  ojek  itu  sendiri  sehingga  jika terjadi kecelakaan, maka yang bertanggung  jawab  atas  kecelakaan tersebut adalah pengemudi ojek online itu sendiri.    Dinas  Perhubungan  sebagai pemangku  kebijakan  transportasi  tidak ikut bertanggung jawab.
Ojek online belum  resmi  jadi angkutan umum karena ojek online belum memenuhi syarat-syarat pendirian perusahaan  angkutan  umum.  Syarat pendirian  perusahaan  angkutan  umum akan menjadi sumber hukum administrasi bagi  perusahaan  ojek online dan  Dinas Perhubungan bisa bertanggung jawab jika terjadi  kecelakaan  di  jalan  raya  maupun masalah-masalah  yang  timbul  di  dalam Ojek Online itu  sendiri.  Permasalahan tersebut  di  antaranya  adalah  terkait pelayanan  masyarakat  sebagai  kendaraan bermotor umum yang telah sah dan diakui pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan sebagai pengelola angkutan jalan.
Proses wawancara berikutnya sebagai data penelitian ini adalah dengan pihak kepolisian resort Gresik, khususnya
kepolisian  lalu  lintas  (Polantas).  Hasil wawancara  dengan  pihak  Polantas,  pihak Polantas sependapat dengan Dinas Perhubungan yaitu ojek online merupakan angkutan  umum  bermotor  yang  dapat dikatakan  ilegal.  Hal  ini  karena  ojek online belum mendapatkan izin resmi dari dinas  Perhubungan  sehingga  pengemudi ojek  online  beserta  kendaraan  bermotor yang digunakan dianggap sebagai kendaraan bermotor pribadi bukan kendaraan  bermotor  umum.  Penegakan hukum  pada  kasus  yang  melibatkan  ojek online  disamakan  dengan  masyarakat pada umumnya. Hal ini akan berbeda jika ojek online sudah resmi menjadi angkutan umum.
Pihak  ojek  online,  dalam  hal  ini yang  diwawancarai  adalah  GOJEK, menjelaskan bahwa jika terjadi kecelakaan yang harus bertanggung jawab adalah pengemudi ojek online itu sendiri. Hal  ini  karena  dalam  perjanjian  kerja antara GOJEK dengan mitra (pengemudi) dijelaskan bahwa mitra menyetujui bahwa semua  risiko  maupun  kewajiban  yang disebabkan oleh kelalaian mitra. Kelalaian oleh mitra tersebut yakni (1) keterlambatan  Mitra  dalam  menyediakan jasa  kepada  konsumen  (penumpang)  dan (2)  kecelakaan  dan  kehilangan  barang pada  saat  pengantaran  yang  mungkin
7 https://www.go-jek.com/faq#accordion1
timbul  dari  maupun  sehubungan  dengan penyediaan  jasa  oleh  mitra  kepada konsumen  merupakan  tanggung  jawab Mitra.
Dalam  perjanjian  kerja  antara GOJEK dengan mitra juga menyebutkan, dengan  ini  mitra  membebaskan  GOJEK dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindak hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan  perdata  maupun  setiap  tuntutan pidana  yang  dialami  oleh  mitra  dalam bentuk  apapun  terkait  dengan  jasa  yang ditawarkan  maupun  disediakan  melalui aplikasi GOJEK. Jika ada informasi yang dapat membantu untuk proses investigasi seperti  plat  nomor,  maka  GOJEK  hanya dapat  membantu  sebagai  mediator  dalam mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian masalah tersebut.
Bentuk  tanggung  jawab  pengemudi GOJEK atas terjadinya kecelakaan berupa ganti  rugi  kepada  pihak  penumpang. Sementara  itu,  GOJEK  memberikan santunan  musibah  kecelakaan  kepada seluruh pelanggan GOJEK yang menggunakan jasa Go-Ride (Jasa Angkutan  Orang).  Penumpang  akan menerima penggantian sampai dengan Rp. 10.000.000,  dan  untuk  biaya  rumah sakitnya  sampai  dengan  Rp.  5.000.000, nominal  tersebut  dengan  syarat  dan ketentuan berlaku. 7

## IV. KESIMPULAN
Perlindungan
Hukum terhadap penumpang  ojek  online  ketika  terjadi kecelakaan  dibedakan  menjadi  2  yaitu perlindungan hukum preventif dan represif Perlindungan hukum preventif yaitu subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya sebelum  suatu  keputusan  pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
Perlindungan  hukum  represif  bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan  hukum  oleh  pengadilan umum  dan  peradilan  administrasi  di Indonesia  termasuk  kategori  perlindungan hukum ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Barkatullah,  Abdul  Halim.  2008. Hukum Perlindungan  Konsumen. Bandung: Nusa Media
Suggono,  Bambang.  2007. Metodologi
Penelitian Hukum. Jakarta: Grafindo
Wijaya, Andika. 2016. Aspek Hukum Bisnis
Transportasi  jalan  Online. Jakarta: Sinar Grafika.