## Analisa Transparansi APBDdes Sebelum Dan Saat Pandemi
Vinsensius Bima Bayuwono 1 , Imelda Sinaga 2 , Victoria Ari Palma 3 – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

## ABSTRACT
The motivation of this research is to determine the financial performance of the APBDes in Keputran Village so that it can provide information in making decisions on the results of  the analysis during  this pandemic. The data analysis method  used  is  descriptive  quantitative.  Research  shows  that  the  financial performance  of  BUMDes  in  Keputran  Sari  Village  for  2  years  seen  from  the effective level  shows that in  2019 before the pandemic it showed quite effective results  and  in  2020  during  the  pandemic  the  effectiveness  level  was  also  quite effective. The results of the calculation of the efficiency level for 2 years get results that are not yet efficient, so it needs to be improved again in utilizing the budget they have. The results of the calculation of economic rates for 2 years get  very economical results. For the conclusion that the APBDes financial performance in the Keputran village is classified as good enough, it can be seen from the three indicators that only 1 of the 3 variables does not match the results.
Keywords: APBDes, Efektif, Efisiensi, Ekonomis.

## PENDAHULUAN
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  adalah  peraturan  desa  yang  memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Pendapatan desa merupakan penghasilan  yang  diperoleh  desa  yang  bersumber  dari  pendapatan  asli  desa  (PAD),  pendapatan transfer,  dan  pendapatan  lain-lain  desa.  Pendapatan  Transfer  Desa  Keputran  berasal  dari  Dana Desa  (DD),  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Retribusi  (BHPR)  dan  Bantuan Keuangan  Kabupaten  (BKK).  Dana  desa  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan  asas-asas  transparansi,  akuntabel,  partisipatif,  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan disiplin anggaran.
Sebelum Indonesia mengalami pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), penggunaan dana desa tahun 2020 difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa  dan  Pemberdayaan  Masyarakat.  Hal  itu  sesuai  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya pada kesehatan,

## JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 8 NO 1
JANUARI 2022
jrak@plb.ac.id
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8 N o . 1   2 0 2 2 | 81 tetapi  juga  pada  kondisi  sosial  dan  ekonomi.  Covid-19  menekan  perekonomian  dari  berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. (Priadi Asmanto, n.d.).
Pada  kenyataanya  sangat  banyak  desa  yang  belum  dapat  memanfaatkannya, ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat  mengoptimalkan  sumber  pendapatan  desa  dengan  berbasis  pada  kekayaan  dan  potensi desanya.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisa transparansi APBDes dengan melihat kinerja keuangan di desa Keputran Kabupaten Pringsewu.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
Menurut  Halim  (2007),  Anggaran  Pendapatan  diartikan  sebagai  rencana  operasional pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan yang setinggi-tingginya untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun. Menurut (Mahsun, 2015) APBD adalah database yang  berisi  informasi  rincian  penerimaan  daerah  dan  pengeluaran  daerah  selama  satu tahun, seperti yang didefinisikan oleh Perda. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah  rencana  anggaran  keuangan  tahunan  pemerintah  desa  yang  ditetapkan  untuk menyelenggarakan  program  dan  kegiatan  yang  menjadi  kewenangan  desa  (David,  2018). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut (Jan, 2019) adalah rencana keuangan tahunan desa yang berasal dari pendapatan desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa secara implisit bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi, dan  pelaporan  keuangan  desa  UU  No.  6 Tahun  2014 Tentang  Desa.  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  adalah  pertanggungjawaban  dari  pemegang  manajemen  desa  untuk memberikan  informasi  tentang  segala  aktivitas  dan  kegiatan  desa  kepada  masyarakat  dan pemerintahan  dalam  pengelolaan  dana  desa  dalam  pelaksanaan  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan  desa  adalah  APBDes  (Faradhiba,  2018).  Dapat  disimpulkan  bahwa  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan pemerintah desa yang memuat penerimaan  dan  pengeluaran  desa  serta  merupakan  pertanggungjawaban  untuk  memberikan informasi kepada desa atas segala aktivitas dan kegiatan desa selama satu tahun.

## Transaparansi Dana Desa
Transparansi menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan  lainnya  agar  masyarakat  dapat  berperan  serta  secara  aktif  dan  konstruktif  dalam mengembangkan  gagasan,  baik  secara  informal  maupun  melalui  lembaga  yang  menyadari pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  transparansi  ini.  (Sofyani,  2020).  Transparansi meningkat sebagai hasil dari informasi yang tepat waktu, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik  dan  implementasinya.  Dengan  tersedianya  informasi  tersebut,  masyarakat  umum  akan dapat  membuat  keputusan  yang  lebih  tepat,  sehingga  menghasilkan  hasil  yang  lebih  baik  bagi masyarakat  umum  serta  pengurangan  kejadian  korupsi  dan  manipulasi,  yang  hanya  akan menguntungkan  orang  kaya  (Krina,  2003).  Indikator  untuk  meningkatkan  transparansi  adalah penyediaan  informasi  yang  jelas  tentang  prosedur  dan  biaya,  serta  komitmen  untuk  membuat informasi lebih mudah diakses jika ada tenggat waktu atau permintaan untuk melakukannya.
Pemerintah  desa  diberikan  hak  dan  kewenangan  yang  luas  dalam  menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kewenangan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai hasil dari manfaat yang telah diberikan, pemerintah negara memiliki tanggung
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8 N o . 1   2 0 2 2
| 82 jawab  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  keamanan  rakyat  negara  secara  demokratis, akuntabel, dan inklusif. Hak dan wewenang tersebut harus dideskripsikan secara transparan dan akuntabel, baik kepada pemerintah pusat/daerah. (Lestari, 2018)

## Kinerja Keuangan Desa
Peraturan  Pemerintah  No.  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Kuangan  Desa menjelaskan  bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang  selanjutnya  disebut  dengan APBDes merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 tahun 2006 pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan  perundang-undangan,  efektif,  efisien,  ekonomis,  transpara,  dan  bertanggung  jawab dengan  memperhatikan  azas  keadilan,  kepatutan,  dan  manfaat  untuk  masyarakat.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tersebut,  maka  peneliti  melakukan  penelitian  terhadap transparansi laporan keuangan desa dengan efektifitaas, efisiensi dan ekonomis kinerja perangkat desa  Keputran  Kapubaten  Pringsewu.  Berikut  penjelasan  mengenai  variabel  yang  ada  dalam penelitian ini.
a. Efisiensi
Menurut  (Mahmudi,  2016)  efisiensi  adalah  rasio  yang  menggambarkan  perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan ( output ) untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Penelitian yang dilakukan oleh (Soo, 2018) analisis kinerja keuangan rasio  efisiensi  dilihat  dari  keefisiensiannya  yaitu  dari  tahun  2012  sampai  tahun  2015  Dinas Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  (PPO)  Kabupaten  Nagekeo  sudah  mampu  dalam  mengelola sumber daya secara maksimal dan baik yaitu sebesar 129,05% yang di atas 100% serta mengalami peningkatan  dari  tahun  sebelumnya  untuk  tingkat  efisiensinya.  Sebaliknya  penelitian  yang dilakukan oleh (Hasan, 2020) yang hasil penelitiannya dari tahun 2016 sampai 2019 mengatakan bahwa tidak efisien karena biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yaitu sebesar 98,14% yang di bawah 100%. Untuk ukuran kriteria efisiensi menurut (Mahsun, 2013).  Kriteria efisiensi dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Kriteria Efisien
Sumber: Kepmendagri No.590.900.327
b. Efektifitas
Menurut  (Mahmudi,  2016)  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  Desa dalam  merealisasi  pendapatan  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan potensi riil Desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2016) hasil penelitian yaitu tingkat efektifitas sebesar 87,32 % yang berarti kurang efektif, walaupun pada tahun 2011 cukup  efektif.  Sebaliknya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Septariani,  2016)  yang  mengatakan
Presentasi Kinerja Kriteria < 100 % Tidak efisien = 100 % Efisien berimbang > 100 % Efisien
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8 N o . 1   2 0 2 2 | 83 bahwa secara keseluruhan rasio efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebesar 112,52% yang berarti sangat efektif. Untuk Untuk kriteria efisiensi menurut (Mahmudi, 2016). Kriteria efektif dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Kriteria Efektif
Sumber: Kepmendagri No.590.900.327
c. Ekonomis
Menurut  (Mahsun,  2013)  ekonomis  adalah  suatu  hubungan  antar  pasar  dan  pemasukan ( cost  of input ). Ekonomis  sering  disebut kehematan  yang  mencakup  pengelolaan  secara  cermat ( prudency ) dan tidak ada pemborosan. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2016) dengan hasil penelitian yaitu  rasio rata-rata 91,52% yang artinya ekonomis. Sebaliknya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurnia, 2016) yaitu ekonomis dengan rata-rata sebesar 91,30%. Sebaliknya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Andreas,  2013)  dengan  judul  penelitain  Analisis Laporan  Keuangan Dalam Mengukur  Kinerja Keuangan Pada Pt.  Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk hasil penelitian yaitu untuk keekonomisan pada tahun 2010 sebesar 101% yang berarti tidak ekonomis. Untuk kriteria ekonomis menurut (Mardiasmo, 2009). Kriteria ekonomis dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3. Kriteria Ekonomis

## Sumber: Kepmendagri No.590.900.327

## Penyaluran Dana desa sebelum dan saat pandemi
Penyaluran dana desa sebelum pandemi, yaitu pada tahun 2019 berjumlah total 70 milyar rupiah dengan total desa yang ada di Indonesia berjumlah 74.953 desa. Maka rata-rata dana desa yang diperoleh oleh setiap desa yang ada di Indonesia berjumlah 933,9 juta rupiah. Pada tahun ini pemerintah  menetapkan  alokasi  dasar  di  Kabupaten  Pringsewu  yang  memiliki  jumlah  desa sebanyak  126  desa  sejumlah  84,72  juta  rupiah,  alokasi  afirmasi  sejumlah  8,9  juta  rupiah,  dan alokasi  formula  sejumlah  35,96  juta  rupiah.  Dengan  demikian,  total  penyaluran  dana  desa  di Kabupaten Pringsewu sejumlah 129,56 juta rupiah.
Penyaluran dana desa saat pandemi berlangsung yaitu tahun 2020, mengalami peningkatan sejumlah  2  milyar  atau  sejumlah  72  milyar  dengan  jumlah  desa  74.954  desa.  Maka  rata-rata penerimaan dana desa di setiap desa yang ada di negara Indonesia yaitu sejumlah 960,5 juta rupiah.
Presentasi Kinerja Kriteria > 100 % Sangat efektif = 100 % Efektif 90 - 99 % Cukup efektif 75 - 89 % Kurang efektif < 75 % Tidak efektif Presentasi Kinerja
Kriteria > 100 % Tidak ekonomis = 100 % Ekonomis berimbang < 100 % Ekonomis
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8 N o . 1   2 0 2 2 | 84 Pada tahun ini pemerintah menetapkan alokasi dasar Kabupaten Pringsewu dengan jumlah desa yang  sama  dengan  tahun  2019  sejumlah  83,51  juta  rupiah,  alokasi  afirmasi  sejumlah  1,99  juta rupiah, dan alokasi formula sejumlah 42,27 juta rupiah. Dengan demikian, total penyaluran dana desa di Kabupaten Pringsewu pada saat pandemi sejumlah 129,6 juta rupiah.

## METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap data terkait masalah yang telah dirumuskan, bahwa jawaban atas masalah yang telah dirumuskan baru akan terjawab ketika peneliti melihat, mengamati dan menganalisis dengan  serius.  Hasil  dari  penelitian  menggambarkan  kefektifan,  efisiensi,  dan  ekonomis  dari transparansi  APBDes  pada  Dana  Desa  di  desa  Keputran  kecamatan  Sukoharjo  kabupaten Pringsewu  yang  mencakup  profil,  geografis,  aspek  sosial  serta  pengelolaan  dana  desa  dalam rencana pembangunan desa Keputran Kabupaten Pringsewu.
Penelitian ini dilakukan pada desa Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan dilakukan pada awal September 2021-Oktober 2021 yang meneliti ditahun sebelum dan ketika pandemi.  Dari  data  laporan  keuangan,  realisasi  anggaran  pada  tahun  2019  sebesar Rp1.459.097.048  yang  dialihkan  ke  bermacam-macam  bidang  seperti  penyelenggaraan, pembangunan  desa,  pembinaan  masyarakat  dan  pemberdayaan.  Kemudian  pada  tahun  2020 realisasi anggaran sebesar Rp1.461.119.000 yang dialihkan ke berbagai bidang tetapi lebih banyak fokus pada pandemi yaitu kesehatan karena virus sangat mematikan dan lebih baik dialihkan lebih banyak ke bidang kesehatan guna untuk memperhambat penyebaran virus covid ini.
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu laporan keuangan desa Keputran untuk mengukur efektivitas, efisiensi serta keekonomisan data  yang diperoleh. Untuk teknik  pengumpulan  data  sekunder  dengan  melihat  penelitian  pada  kinerja  keuangan  peneliti menggunakan pendekatan Value For Money . Value For Money merupakan suatu konsep dalam pengelolaan  organisasi  pada  sektor  publik  berdasar  3  elemen  utama  yaitu  efektif,  efisiensi  dan ekonomis  (Mahsun, 2013) . Dari elemen-elemen ini untuk cara ukurnya yaitu menggunakan :
a. Efisiensi
Untuk mengukur tingkat efisiensi yaitu dengan perbandingan antara input dan output, output adalah pendapatan atau penerimaan dan input adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan (Mahsun, 2013).
b. Efektif
Dalam mengukur tingkat efektivitas yaitu dengan output atau pendapatan yang didapat dari pemerintah desa (Mahmudi, 2016).
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 100% 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡) 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 100%
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8 N o . 1   2 0 2 2 | 85
c. Ekonomis
Untuk mengukur tingkat ekonomis  yaitu  dengan mengukur tingkat hemat dari pengeluaran yang  dilakukan  pemerintah  desa  apakah  pengeluaran  sesuai  dengan  rencana  yang  telah dianggarkan (Mardiasmo, 2009).

## PEMBAHASAN
Setelah dilakukan analisa laporan keuangan APBDes Desa Keputran dengan perhitungan rasio efektivitas, efisiensi dan ekonomis, didapatkan hasil rasio dan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai  kinerja  keuangan  APBDes.  Hasil  kinerja  keuangan  APBDes  Desa  Keputran  yaitu bersumber  dari  laporan  keuangan  tahun  2019  sampai  2020.  Berikut  tabel    laporan  keuangan APBDes :

## Tabel 4. Kinerja Keuangan APBDes Tahun 2019 dan 2020

## Sumber: Data diolah
Hasil perhitungan tabel 4 menunjukan bahwa kinerja keuangan APBDes Desa  Keputran selama 2 tahun ditinjau dari rasio efektif diperoleh hasil pada tahun 2019 sebesar 99,92 % dengan realisasi pendapatan Rp1.459.097.048 dan anggaran pendapatan Rp1.460.132.607 dan tahun 2020 sebesar  96,48  %  dengan  realisasi  pendapatan  Rp1.461.119.000  dengan  anggaran  pendapatan Rp1.514.306.000 menunjukan hasil yang cukup efektif. Terlihat adanya penurunan di tahun 2020 sebesar 3,44%, walaupun mengalami penurunan kinerja keuangan APBDes di desa Keputran tetap berjalan  dengan  cukup  efektif.  Selain  itu,  semakin  tinggi  persentase  yang  dihasilkan  dari perhitungan rasio efektif semakin tinggi pula penggunaan anggaran dari APBDes tersebut. Dari itu diharapkan kedepannya agar tetap mempertahankan atau meningkatkan keefektifan anggaran yang  diperoleh  APBDes  agar  selalu  maksimal.  Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Rahmawati,  2016)  yaitu  pada  tahun  2011  menunjukan  nilai  rasio  efektif  tahun  2010-2012 mengalami  peningkatan  serta  penurunan.  Ini  disebabkan  karena  nilai  realisasi  pendapatan  yang dihasilkan  menurun.  Perbedaan  ini  teradi  walaupun  ketika  pandemi  pengelolaan  keuangan APBDes  di  Desa  Keputran  tetap  berjalan  dengan  maksimal  sehingga  menghasilkan  realisasi pendapatan yang cenderung meningkat walaupun anggaran pendapatan juga meningkat.
Kinerja  keuangan  APBDes  di  desa  Keputran  selama  2  tahun  dengan  rasio  efisiensi diperoleha  hasil  pada  tahun  2019  sebesar  100,96  %  dengan  realisasi  belanja  ( output )  sebesar Rp1.473.217.732 dan realisasi pendapatan sebesar Rp1.459.097.048 yang berarti belum efisien.
Rasio (%) Kriteria Rasio (%) Kriteria 1 Efektif 99,92 Cukup Efektif 96,48 Cukup Efektif 2 Efisiensi 100,96 Belum Efisien 100,06 Belum Efisien 3 Ekonomis 99,9 Sangat Ekonomis   96,48 Sangat Ekonomis Tahun 2019
2020 Indikator No 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥 100%
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8 N o . 1   2 0 2 2 | 86
Sedangkan  pada  tahun  2020  sebesar  100,06  %  dengan  realisasi  belanja  ( output )  sebesar Rp1.462.014.033  dan  realisasi  pendapatan  sebesar  Rp1.461.119.000  menunjukan  hasil  belum efisien juga. Ini berarti pengalokasian belanja kurang baik sehingga biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada pendapatan. Maka untuk tahun mendatang diharapkan meminimalisir belanja dan dapat meningkatkan realisasi pendapatan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Soo, 2018) yang menunjukan hasil rata-rata APBDes untuk rasio efisien tahun 2012-2016 mendapatkan hasil yang relatif  meningkat  atau  dapat  diartikan  kinerja  keuangannya  baik.  Perbedaan  hasil  penelitian  ini terjadi  akibat  pengendalian  belanja  di  APBDes  Keputran  yang  kurang  efisien  sehingga menyebabkan  biaya  belanja  yang  meningkat  walaupun  pendapatannya  juga  meningkat.  Namun peningkatan  ini  sudah  menunjukan  bahwa  untuk  tingkat  keefisienan  masuk  ke  dalam  kategori belum  efisien,  ini  dikarenakan  pada  masa  pandemi  tidak  hanya  dialokasikan  pada  bidang kesehatan tetapi juga pada bidang pembangunan seperti membangun 2 sumur bor dan talud pada desa Keputran.
Kinerja keuangan APBDes desa Keputran selama 2 tahun ditinjau dari rasio keekonomisan memperoleh  hasil  pada  tahun  2019  yaitu  sebesar  99,9%  dengan  realisasi  belanja  sebesar Rp1.473.217.732 dan anggaran belanja sebesar Rp1.474.253.291 yang berarti sangat ekonomis. Untuk  tahun  2020  diperoleh  hasil  sebesar  96,48%  dengan  realisasi  belanja  sebesar Rp1.462.014.033 dan anggaran belanja sebesar Rp1.515.201.033 menunjukan hasil yang sangat ekonomis  juga.  Hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  2019  dan  tahun  2020  anggaran  dipakai  untuk memenuhi berbagai bidang serta penanggulangan covid-19. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Rahmawati, 2016) analisis kinerja keuangan rasio ekonomis menunjukan hasil yang sangat ekonomis. Artinya kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sumbawa berjalan dengan baik. Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  pada  APBDes  desa  Keputran  yang  menunjukan  kinerja  keuangan yang  baik  dilihat  dari  rasio  ekonomis,  dengan  realisasi  belanja  dan  anggaran  belanja  yang mengalami penurunan yang berarti penggunaan anggaran yang ekonomis.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Untuk  kinerja  keuangan  pada  APBDes  desa  Keputran  tahun  2019-2020  diukur  dengan rasio keefektifan dengan rumus realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan yang menunjukan hasil pada tahun 2019 cukup efektif artinya pengelolaan kinerja keuangan berjalan dengan baik. Untuk  tahun  2020  rasio  keefektifan  cukup  efektif  juga  walaupun  lebih  rendah  dari  tahun  2019 karena pada tahun 2020 kinerja keuangan pada indikator efektif ini sudah baik pada keadaan masa pandemic  yang  masih  tinggi.  Kemudian  untuk  kinerja  keuangan  pada  indikator  efisiensi  tahun 2019  dengan  realisasi  pendapatan  dengan  anggaran  pendapatan  memperoleh  hasil  yang  efisien karena terlihat anggaran  tersebut  dipakai untuk  berbagai  bidang  lainnya.  Pada  tahun  2020  juga menunjukan hasil yang efisien walaupun lebih rendah dari tahun 2019, anggaran ini dipakai untuk berbagai bidang apalagi ketika dimasa pandemi yang membutuhkan anggaran sangat besar untuk penanggulangan  covid-19  ini.  Untuk  kinerja  keuangan  dengan  indikator  ekonomis  yaitu  pada tahun 2019 dan 2020 dengan rumus realisasi belanja dengan anggaran belanja menunjukan bahwa dipakai untuk memenuhi berbagai bidang serta penanggulangan covid-19 walaupun sudah sehemat mungkin untuk meminimalisir belanja.
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8 N o . 1   2 0 2 2 | 87

## Saran
Selanjutnya  diharapkan  peneliti  menambahkan  tahun  penelitian  dan  desaa-desa  lainnya sehingga dapat diperoleh kajian lebih dalam lagi untuk perbandingan antar desa dalam penggunaan anggaran dana desa. Implikasi penelitian di atas adalah dapat diterapakan penggunaan indikator- indikator  efisiensi,  efketifivitas  dan  ekonomis  untuk  desa-desa  lainnya  dalam  penggunaan anggaran desanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Edisi 3: Akuntansi Keuangan Daerah. Andreas,  H.  (2013).  Analisis  Laporan  Keuangan  Dalam  Mengukur  Kinerja  Keuangan  Pada  Pt.
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. EMBA , 1, 619–628.
David, W. (2018). Akuntansi Desa (1st ed.). Gava Media . Yogyakarta.
Faradhiba, L. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Riset Akuntansi . Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Halim, A. (2007).  Akuntansi Sektor Publik Akuntansi  Keuangan Daerah. Salemba Empat (3rd ed.).
Hasan,  H.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Desa  Baroko  Kecamatan  Baroko Kabupaten Enrekang. Makassar.
Jan, H. (2019). Integrity of Financial Statement: Big and Independent Are Not Guarantee . Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies , 59–79.
Krina,  L.  L.  (2003).  Indikator  &  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas,  Transparansi  &  Partisipasi. https://docplayer.info/125452-Indikator-alat-ukur-prinsip-akuntabilitas-transparansi- partisipasi-disusun-oleh-dra-loina-lalolo-krina-p.html
Kurnia,  S.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Dengan  Metode  Value  for  Money  Pada  Badan Pengelola  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kota  Palembang.  Universitas  Palembang. Palembang.
Lestari,  H.  M.  (2018).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Desa.  Universitas  Sriwijaya. Sriwijaya.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Mahsun. (2015). Akuntansi Sektor Publik (3rd ed.). BPFE Yogyakarta . Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (1st ed.). BPFE Yogyakarta . Yogyakarta. Mardiasmo (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset Yogyakarta . Yogyakarta. Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  (Permendagri).  (2006).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  (Permendagri).  (2014).  Peraturan  Pemerintah  No.  113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kuangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  RI.  (2014).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa.
Rahmawati,  N.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  Tahun Anggaran 2010-2012. Edisi 1. Vol 15.
Septariani, J. (2016). Penerapan Konsep  Value  for Money Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam  Mewujudkan  Good  Government  Governance  (Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin. 158–170.
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8 N o . 1   2 0 2 2 | 88 Sofyani, H. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) , 5, 325– 359.
Soo, A. (2018). Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value for Money Pada Program  Anak  Usia Dini Dan  Program Peningkatan Peran Kemudaan. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DANA-DESA-1.pdf http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA.pdf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.