## PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM MEMENUHI KECUKUPAN PANGAN NASIONAL

## Novianti Muspiroh

## ABSTRAK
Sektor  pertanian  di  Indonesia  saat  ini  mengalami  kondisi  yang  memprihatinkan, sebuah  ironi  bagi  Negara  kita  yang  notabene  dikenal  sebagai  Negara  agraris. Persoalan  yang  membelit  sector  pertanian  antara  lain  adalah  SDM,  bidang  teknologi, manajemen  dan  pengelolaan  pasar  sampai  ketersediaan  lahan  pertanian.  Semua  itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat petani maupun kondisi pangan nasional.

## A. PENDAHULUAN
Sektor pertanian sebagai penghasil berbagai komoditas tanaman peternakan  maupun  perikanan,  sudah sejak  awal  peradaban  manusia  di seluruh  dunia  menjadi  kontributor utama  dalam  penyediaan  pangan. Pembangunan  pertanian  di  Indonesia yang dilaksanakan secara intensif sejak awal  Pelita  I  telah  menunjukkan hasilnya  berupa  laju  pertumbuhan produksi  berbagai  komoditas  pangan yang  cukup  tinggi  pada  pertengahan tahun  70-an.  Hal  ini  bisa  pula  dilihat dari  besarnya  ekspor  pertanian  pada tahu  1974,  22  %  dari  nilai  ekspor keseluruhan berasal dari hasil pertanian. Sebelumnya nilai ekspor ini masih  merupakan  53  %  dari  nilai ekspor  total.  Pertumbuhan  produksi
tersebut  terus  berlanjut  walaupun dengan  laju  yang  semakin  menurun hingga tahun 1996. Selanjutnya, akibat musibah  kemarau  hingga  tahun  1997 yang disambung dengan krisis moneter yang  berlanjut  dengan  krisis  ekonomi, sosial  dan  politik,  produksi  berbagai komoditas pangan mengalami penurunan,  bahkan  sempat  terjadi krisis pangan di berbagai daerah.
Dengan jumlah penduduk  yang cukup  besar  dan  terus  berkembang, baik  jumlah  maupun  pengetahuannya, sektor  pertanian  diharapkan  dapat memenuhi  kebutuhan  pangan  yang cukup  besar  dan  terus  berkembang dalam jumlah keragaman dan mutunya.  Telah  menjadi  kebijakan nasional  untuk  memenuhi  sejauh mungkin kebutuhan konsumsi
bangsanya dari produksi dalam negeri, karena  secara  politis  Indonesia  tidak ingin  tergantung  kepada  negara  lain. Untuk itu sektor pertanian menghadapi  tantangan  yang  cukup komplek.  Tantangan  ini  juga  terus berkembang  secara  dinamis  seiring dengan  perkembangan  sosial,  budaya, ekonomi  dan  politik.  Perkembangan sektor  pertanian  juga  tidak  terisolasi dari  suasana  reformasi  dan  segala dinamika  aspirasi  masyarakatnya  dan perubahan  tatanan  pemerintahan  ke arah desentralisasi, yang secara
keseluruhan sedang mencari
bentuknya.
Dalam sektor ini terkait masalah lahan, teknologi, SDM, kegiatan  hulu  dan  hilir,  kesejahteraan masyarakat produsen maupun konsumen,  sistem  pasar  domestik hingga  global,  dan  penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  masing-masing dapat saling mempengaruhi.
Mengingat demikian besarnya peranannya dan demikian kompleknya aspek  terkait  dari  waktu  ke  waktu, pembangunan sektor pertanian memerlukan  perhatian  dan  pemikiran yang  dalam  serta  upaya  yang  bersifat menyeluruh.

## B. KINERJA  DALAM  PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN NASIONAL
Sektor pertanian dengan produksi  berbagai  komoditas  bahan pangan  untuk  memenuhi  kebutuhan nasional telah menunjukkan kontribusi yang  cukup  signifikan.  Bertolak  dari posisi  neraca  yang  minus  dan  krisis pangan tahun 1964 – 1965,
pembangunan pertanian
diprioritaskan  serta  dipacu  secara intensif  dan  ekstensif  dimulai  periode Pelita  I.  Intensifikasi  dilaksanakan dengan dukungan teknologi
pengolahan  lahan  yang  lebih  baik, penggunaan  benih  unggul  bermutu dengan produktivitas yang lebih tinggi, optimalisasi pengaturan air, penggunaan  pupuk  dengan  takaran yang  tepat,  serta  pengendalian  hama dan penyakit. Ekstensifikasi dilaksanakan  dengan  pengembangan jaringan transfortasi. Disamping upaya tersebut  dilakukan  pula  penguatan kelembagaan  mulai  dari  kelembagaan petani, penyuluhan, pelayanan prasarana  produksi  dan  permodalan, termasuk  kebijakan  subsidi  yang
memberikan  insentif  bagi  petani. Berbagai program pembangunan tersebut  menunjukkan  hasilnya  mulai Pelita  II  (1975  –  1979),  yang ditunjukkan oleh peningkatan produksi  berbagai  komoditas  dengan secara signifikan.
Pada  periode  III  (1979  –  1983) produksi  berbagai  komoditas  pangan meningkat  cukup  tinggi,  antara  lain padi  tumbuh  6,6  %  pertahun,  jagung 8,4  %,  ikan  laut  7,7  %,  daging  6,6  %, telur  17,6  %.  Pada  periode  IV  (1983  – 1987)  pertumbuhan  tersebut  terus berlanjut  namun  dengan  laju  yang melambat  terutama  padi  3,3  %  per tahun, dan pada tahun 1984 Indonesia telah  mencapai  swasembada  beras dengan  produksi  36,1  juta  ton  GKG untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan sekitar    160,2  juta  jiwa.  Pada  periode selanjutnya,  Pelita  V  (1989  –  1993), laju  pertumbuhan  produksi  berbagai komoditas  tersebut  semakin  menurun walaupun  masih  menunjukkan  angka positif.  Pertumbuhan  produksi  padi sekitar 2,9 % per tahun (menghasilkan produksi 46,6 juta ton GKG pada tahun 1994), jagung 0,48 % (6,9 juta ton) dan kedelai 5,9 % (1,6 juta ton).
Selama  periode  Pelita  VI,  pada tiga  tahun  pertama  yaitu  tahun  1994
hingga  1996,  pertumbuhan  produksi pertanian  masih  terus  meningkat walaupun  dengan  pertumbuhan  yang semakin  menurun.  Namun  kemarau panjang  pada  semester  kedua  1997 telah menyebabkan penurunan produksi  hampir  semua  komoditas yang  cukup  tajam  pada  tahun  1998, kecuali  ikan.  Penurunan  produksi tersebut terutama disebabkan penurunan luas panen dan produktivitas,  yang  merupakan  akibat dari: (1) mundurnya musim tanam dan ganguan  produksi  karena  kemarau panjang;  (2)  meningkatnya  harga sarana  produksi  secara  tajam  karena merosotnya  nilai  rupiah  yang  sangat menurun daya beli petani.
Pada  tahun  1999  dan  2000, ditunjang  oleh  iklim  yang  sangat kondusif  dan  upaya-upaya  memacu kembali  produksi  melalui  rehabilatasi irigasi desa, perluasan tanaman komoditas  pangan  pada  lahan-lahan perkebunan, pasang surut dan transmigrasi, penyediaan saprodi serta perluasan  kredit  usahatani,  produksi berbagai  komoditas  mulai  meningkat kembali  walaupun  belum  menyamai angka sebelum krisis tahun 1996.
Dengan jumlah penduduk sekitar  205  juta  pada  tahun  1999  dan
berkembang  sekitar  1,6  %  per  tahun, produksi  beberapa  komoditas  tidak mampu  memenuhi  seluruh  kebutuhan di dalam negeri. Hal tersebut ditambah dengan  perkembangan  pengetahuan dan selera masyarakat, serta kelancaran
arus
distribusi/ perdagangan  ke  kota-kota  besar,  telah mendorong peningkatan impor berbagai  komoditas  pangan.  Selama periode  1995  –  1999  impor  gandum, beras,  kedelai,  daging,  sayuran  dan buah-buahan  menunjukkan  volume yang cukup besar. Disamping menguras
devisa, situasi
ketergantungan  yang  cukup  besar  ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan  kerentanan  ketahanan pangan dan gizi secara nasional.
Ditinjau dari ketersediaan komoditas  pangan  per  kapita  per tahun  secara  makro  tingkat  nasional, pada  periode  1995  –  1998  terdapat kecenderungan menurun dan meningkat  kembali  pada  tahun  1999, khususnya  beras,  jagung,  kedelai,  ubi kayu,  daging,  telur  dan  susu.  Angka makro tersebut menunjukkan ketersediaan  pangan  perkapita  masih dapat  memenuhi  kecukupan  energi dan protein, namun secara mikro pada tingkat  rumah  tangga  diketahui  masih
terdapat  masalah,  tidak  saja  dari  sisi kecukupannya  tetapi  juga  dari  segi komposisinya  yang  belum  seimbang. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya prevalensi gizi kurang pada balita yang dilaporkan  Departemen  Kesehatan (berdasarkan Susenas 1999) mencapai 26,4% dan gizi buruk 8,1 % pada tahun 1999. Demikian pula prevalensi gangguan  pertumbuhan  anak  usia sekolah,  5-9  tahun,  mencapai  37,8  % pada  tahun  1988  (hasil  survei  5 provinsi),  dan  kekurangan  energi kronis  pada  wanita  dewasa  mencapai 15,1  %  (hasil  survei  27  provinsi). Walaupun  telah  terjadi  perbaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka prevalensi tersebut masih cukup tinggi.
Unsur-unsur gizi yang diperlukan  makanan,  tercermin  pada komposisi  tubuh,  yaitu  air,  zat  putih telur (protein), lemak, zat hidrat arang (karbohidrat),  mineral  dan  berbagai komponen-komponen  minor  lainnya. 1
Ketersediaan  bahan  pangan  sumber energi  dan  protein  masih  secara dominan dipenuhi oleh pangan sumber karbohidrat, khususnya beras. Kelompok  padi-padian  menyumbang energi  sekitar  62  –  66%  dan  protein
sekitar  56  –  61%.  Kacang-kacangan menyumbang  sekitar  19%  dari  total ketersediaan  protein.  Ketersediaan protein  dari  pangan  hewani  masih
relatif  rendah,  demikian  pula  pangan sumber  vitamin  dan  mineral  seperti kacang-kacangan  ,  sayur-sayuran  dan buah-buahan.

## C. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN
Kebutuhan  bahan  pangan  akan terus meningkat dalam jumlah, keragaman,  dan  mutunya,  seiring dengan  perkembangan  populasi  dan kualitas  hidup  masyarakat.  Disamping itu  sumber  daya  lahan  dan  perairan sebagai basis kegiatan sektor pertanian  semakin  terdesak  oleh kegiatan perekonomian lainnya termasuk  sarana  pemukiman  dan transportasi. Disamping masalah lahan, produksi komoditas pangan juga menghadapi masalah dan tantangan di bidang  teknologi,  SDM,  kesejahteraan masyarakat produsen maupun konsumen,  sistem  pasar  domestik hingga  global,  dan  penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama,  berlanjutnya  konversi lahan  pertanian  kepada  kegiatan  non pertanian,  khususnya  pada  lahan
pertanian kelas satu di Jawa menyebabkan semakin sempitnya basis  produksi  pertanian,  sedangkan lahan  bukan  baru  di  luar  Jawa mempunyai  kesuburan  yang  relatif rendah.  Demikian  pula  ,  ketersediaan sumber  daya  air  untuk  pertanian  juga telah semakin langka. Dalam kaitan ini sektor pertanian menghadapi tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber  daya  lahan  dan  air  secara lestari  dan  mengantisipasi  persaingan dengan  aktivitas  perekonomian    dan pemukinan  yang  terkonsentrasi  di pulau Jawa.
Kedua, teknologi produksi menggunakan benih unggul dan pupuk kimia  yang  secara  intensif  diterapkan sejak  awal  70-an  pada  ekologi  sawah berhasil  memacu  produksi  cukup tinggi,  namun  juga  menyebabkan merosotnya  kualitas  dan  kesuburan lahan,  serta  terdesaknya  varietas unggul  lokal  dan  kearifan  teknologi lokal yang menjadi ciri dan
kebanggaan masyarakat setempat.
Sementara itu terkonsentrasinya pengembangan  teknologi  pangan  pada lahan  sawah  menyebabkan  kurang berkembangnya teknologi pada ekosistem lainnya. Pada saat teknologi lahan sawah relatif stagnan sementara itu  teknologi  lahan  kering,  lahan rawa/lebak,  lahan  pasang  surut  relatif belum mampu meningkatkan produktivitas
tanaman secara signifikan.
Ketiga, kebijakan pengembangan  komoditas  pangan, termasuk  teknologinya  yang  terfokus pada  beras telah mengabaikan potensi sumber-sumber  pangan  karbohidrat lainnya, dan lambatnya pengembangan  produksi  komoditas pangan sumber protein seperti serealia.,  daging,  telur,  susu  serta sumber  zat  gizi  mikro  yaitu  sayur- sayuran  dan  buah-buahan..  Kondisi demikian berpengaruh pada rendahnya  keanekaragaman  bahan pangan  yang  tersedia  bagi  konsumen. Selanjutnya apabila teknologi pengembangan  aneka  pangan  lokal tidak  cepat  dilakukan,  maka  bahan pangan  lokal  akan  tertekan  oleh membanjirnya  anekaragam  pangan olahan impor.
Keempat, teknologi pasca panen belum diterapkan dengan baik sehingga kehilangan hasil dan degradasi  mutu  hasil  panen  masih cukup tinggi. Demikian pula agroindustri  sebagai  wahana  untuk meningkatkan nilai tambah dan penghasilan  bagi  keluarga  petani belum berkembang seperti yang diharapkan.  Peningkatan  pelayanan teknologi  tepat  guna  serta  penyediaan prasarana  usaha  harus  diupayakan untuk menunjang pengembangan usaha pasca panen dan agroindustri di pedesaan.
Kelima, belum memadai prasarana  dan  sarana  transportasi, baik  darat  dan  terlebih  lagi  antar pulau,  yang  menghubungkan  lokasi produsen dengan konsumen menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran  arus  distribusi  bahan pangan  ke  seluruh  wilayah.  Hal  ini tidak saja menghambat akses konsumen  secara  fisik,  tetapi  ketidak lancaran  distribusi  juga  berpotensi memicu  kepanikan  proses  distribusi juga  merugikan  produsen,  karena disamping biaya distribusi yang mahal potensi  kerugian  akibat  karena  rusak atau susut selama proses pengankutan cukup tinggi.
Keenam,  ketidakstabilan  harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran  hasil-hasil  pangan  pada saat  ini  merupakan  kondisi  yang kurang kondusif bagi produsen maupun  konsumen.  Hal  ini  antara  lain disebabkan  karena  lemahnya  disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin  sistem  pemasaran  yang  adil dan  bertanggung  jawab,  terbatasnya kemampuan teknis institusi dan pelaku pemasaran.  Penurunan  harga  pada saat  panen  raya  cenderung  merugikan petani,  sebalilknya  pada  saat  panen raya  cenderung  merugikan  petani, sebaliknya  pada  saat  tertentu  pada musim  paceklik  dan  hari-hari  besar, harga pangan meningkat tinggi menekan  konsumen,  tetapi  kenaikan harga  tersebut  sering  tidak  dinikmati oleh petani produsen.
Ketujuh, khususnya untuk beras,  yang  pada  saat  ini  perannya cukup sentral karena aktivitas produksi hingga konsumsinya melibatkan hampir
seluruh masyarakat, pemerintah sangat memperhatikan  kestabilan  produksi maupun  harganya.  Harga  yang  relatif stabilitas dan dijaga kewajarannya bagi produsen  dan  konsumen,  akan  lebih memberikan  kepastian  penghasilan
dan  insentif  berproduksi  kepada petani dan sekaligus menjaga kelansungan  daya  beli  konsumen. Dalam  era  perdagangan  bebas  dan reformasi pemerintahan saat ini, fungsi dan  kewenangan  lembaga-lembaga negara  seperti  Departemen  Keuangan Bank  Indonesia,  BRI,  Bulog,  termasuk kebijakan  subsidi  yang  dahulu  sangat berperan  dalam  menunjang  stabilitasi sistem  perberasan,  telah  mengalami deregulasi mengikuti mekanisme pasar bebas.  Kebijakan  harga  dasar  menjadi sulit dipertahankan karena pemerintah tidak  dapat  lagi  membiayai  pembelian gabah dan operasi pasar dalam jumlah besar  dan  Bulog  tidak  lagi  memegang hak monopoli. Dalam kondisi demikian pemerintah harus mengupayakan cara- cara  lain  untuk  menjaga  kestabilan harga dan memberikan insentif berproduksi kepada petani.
Kedelapan, terbatasnya kemampuan  kelembagaan  produksi petani  karena  terbatasnya  dukungan teknologi  tepat  guna,  akses  kepada sarana  produksi,  serta  kemampuan pemasarannya.  Adalah  tantangan  bagi institusi  pelayanan  yang  bertugas memberikan  kemudahan  bagi  petani dalam menerapkan iptek, memperoleh sarana  produksi  secara  enam  tepat,
dan membina kemampuan manajemen agribisnis  serta  pemasaran,  untuk meningkatkan
kinerjanya memfasilitasi  pengembangan  usaha dan  pendapatan  petani  secara  lebih berhasil guna.
Kesembilan,
terbatasnya kelembagaan yang menyediakan permodalan bagi usahatani di pedesaan,  dan  prosedur  penyaluran
yang  kurang  mengapresiasikan  sifat usahatani  dan  resiko  yang  dihadapi,
merupakan kendala bagi berkembangnya  usahatani.  Demikian pula  kurang  memadainya  prasarana fisik  menjadi  kendala  berkembangnya industri hulu dan hilir sebagai wahana bagi peningkatan pendapatan petani di pedesaan.

## D.  MENINGKATKAN KINERJA
PERTANIAN UNTUK

## MEMENUHI KECUKUPAN
PANGAN
a.  Kebijakan Umum
Strategi  umum  pembangunan pertanian adalah memajukan agribisnis,  yaitu  membangun  secara harmonis aspek-aspek: 1) industri hulu pertanian  yang  meliputi  perbenihan, input  produksi  lainnya  dan  alat  mesin pertanian  ;  2)  pertanian  primer  ( on- farm );  3)  industri  hilir  pertanian (pengolahan  hasil);  dan  4)  jasa-jasa penunjang  yang  terkait.  Mengingat bahwa  pelaku  utama  agribisnis  adalah petani  dan  pengusaha,  dan  tanpa adanya  insentif  pendapatan  mereka akan  enggan  menekuni  agribisnis, maka  kata  kunci  dalam  meningkatkan
kinerja  sektor  ini  adalah  menciptakan insentif ekonomi yang menunjang daya tarik  agribisnis,  yaitu  operasi  yang terkait dengan aktivitas untuk menghasilkan  dan  mendistribusikan input produksi, aktivitas untuk produksi usaha tani, untuk pengolahan dan pemasaran.
Peningkatan produk-produk pertanian  tidak  akan  punya  arti,  jika produk-produk  yang  berlebihan  tidak dapat  dipasarkan  dengan  baik  atau memperoleh  nilai  pemesaran  yang wajar.
Produk-produk yang berlebihan itu  akan  dapat  bermanfaat  bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup para petani beserta keluarganya kalau produk-produk itu dapat menghasilkan  pendapatan  para  petani
yang lebih meningkat. Dengan
pendapatannya yang meningkat sebagai hasil penjualan produk- produknya  di  pasaran,  maka  para petani  beserta  keluarganya  dapat membelii barang-barang yang diperlukan  sesuai  dengan  kebutuhan- kebutuhannya,  baik  barang-barang untuk  kepentingan  usaha  taninya maupun barang-barang untuk kepentingan
hidup
bersama keluarganya.
Oleh  karena  itu  petani  dalam usaha meningkatkan pendapatan- pendapatannya selalu akan
berhubungan pula dengan usaha-usaha perniagaan.  Agar  supaya  para  petani itu  dalam  usaha-usaha  peningkatan hasil-hasil pertaniannya tidak menderita  kerugiaan  jika  produk- produknya  dipasarkan,  maka  mereka harus dibekali pula dengan pengetahuan tentang perniagaan.
Bekal  ini  jelas  harus  diberikan  karena mereka  dalam  dunia  usaha  adalah produsen. 2
Seiring  dengan  proses  otonomi daerah  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2000
Tentang Otonomi
Daerah yang
2 G. Kartasapoetra, Marketing Produk Pertanian dan  Industri ,  (Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta,  1992), h. 9 – 10.
ditindak  lanjuti  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2000, peranan  daerah  dalam  meningkatkan ketahanan  pangan  di  wilayahnya menjadi  semakin  meningkat.  Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi  daerah,  pemerintah  provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan  ketahanan  pangan  di wilayah  kerjanya.  Partisipasi  tersebut diharapkan  memperhatikan  beberapa azas berikut ini:
1. Mengembangkan keunggulan komparatif  yang  dimiliki  oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumberdaya spesifik  yang  dimilikinya,  serta disesuaikan  dengan  kondisi  sosial dan budaya setempat.
2. Menerapkan kebijakan yang terbuka  dalam  arti  menselaraskan kebijakan ketahanan pangan daerah kebijakan ketahanan pangan nasional.
3. Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah.
4. Mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan.
Dengan  terciptanya  beberapa azas  kebijakan  ketahanan  pangan  di daerah  tersebut,  beberapa  hal  yang
perlu  dilakukan  oleh  pemerintah daerah tersebut diantaranya meliputi: 1. Pemerintah daerah
perlu
menyadari akan pentingnya memperhatikan  masalah  pangan  di wilayahnya.
2. Perlunya  apresiasi  tentang  biaya, manfaat,  dan  dampak  terhadap pembangunan wilayah dan nasional program  peningkatan  ketahanan pangan  di  daerah  kepada  para penentu kebijakan di daerah.
3. Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan strategi  untuk  menangani  masalah ketahanan di daerah.
4. Perlu  dikembangkan  suatu  wahana untuk saling tukar menukar informasi  dan  pengalaman  dalam menangani masalah ketahanan pangan antar pemerintah daerah.
b.  Pengembangan teknologi
Seperti  diuraikan  di  muka, produktivitas tanaman pangan khususnya padi pada sekitar dasawarsa ini tidak mengalami pertumbuhan yang berarti yaitu sekitar  1,65  %  pertahun.  Dengan  luas pemilikan  lahannya  yang  semakin sempit,  harga  input  yang  meningkat, dan  harga  riil  hasil  produksi  yang
cenderung  tetap  atau  menurun,  serta tingkat produktivitas yang tetap, sudah barang  tentu  akan  berakibat  bahwa pendapatan riil petani tanaman pangan secara umum akan tetap atau menurun.  Memang  keadaan  demikian merupakan  gambaran  umum  dari tingkat perkembangan kehidupan petani tanaman pangan.
Menghadapi permasalahan tersebut, maka hendaknya pengembangan  teknologi  pra  panen diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produksi pangan. Yang dimaksudkan dengan peningkatan efisiensi  produksi  pada  dasarnya adalah:
1. dengan menggunakan jumlah input yang sama diperoleh hasil produksi yang meningkat , atau
2. tingkat  hasil  produksi  yang  sama diperoleh  dengan  menggunakan jumlah input yang lebih sedikit.
Dengan mengacu pada pengertian  efisiensi  tersebut,  berarti pengembangan teknologi di sini bukan hanya  terbatas  pada  teknologi  biofisik ( hardware ), tetapi juga meliputi pengembangan  kelembagaan  produksi ( soft ware ).
Secara  umum  pengembangan teknologi  pra  panen  diarahkan  untuk
mendukung program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Dengan demikian  tujuan  untuk  meningkatkan produktivitas,  produksi,  efisiensi  dan diversifikasi  bahan  pangan  dapat dicapai.  Pengembangan  teknologi  pra produksi juga hendaknya memperhatikan aspek pelestarian sumberdaya  alam  dan  lingkungan hidup.
Pengembangan  teknologi  guna meningkatkan efisiensi akan mencakup  spektrum  teknologi  yang sangat luas dari teknologi  yang terkait dengan teknologi pengembangan sarana  produksi  (benih,  pupuk,  dan insektisida), teknologi pengolahan lahan  (traktor),  teknologi  pengelolaan air  (irigasi  gravitasi,  pompa,  efisiensi dan konservasi air), teknologi budidaya  (cara  tanam,  jarak  tanam, pemupukan  berimbang,  pola  tanam, pergiliran varietas), teknologi pengendalian hama terpadu (PHT).
Teknologi pertanian sangat
berperan dalam mendukung pengembangan  pertanian  pangan  di
areal pengembangan baru (ekstensifikasi).  Pengembangan  lahan pertanian  baru,  menurut  kondisi  agro ekosistemnya dapat dibedakan menjadi :1) lahan sawah cetakan baru;
2)  lahan  kering  (ladang  atau  sawah naungan); 3) lahan rawa (pasang surut dan  lebak).  Dengan  demikian  tentu tekologi yang dibutuhkan untuk pengembangan  di  areal  ekstensifikasi ini akan bersifat lokal spesifik.
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah peningkatan  ketersediaan  pangan  di masyarakat, pengembangan usaha pengolahan pangan. Ketersediaan pangan  di  masyarakat  dengan  kualitas dan kuantitas yang baik akan memberikan  ketenangan  masyarakat dalam  beraktivitas  apapun.  Dengan keadaan  itu  maka  pemerintah  dapat memenuhi  ketersediaan  pangan  pada tingkat  nasional  dan  masyarakat dengan  cukup.  Kegiatan  ini  dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat yang luas dalam mewujudkan  ketahanan  pangan  dan meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat.
Deversifikasi  produksi  pangan merupakan  aspek  yang  sangat  penting dalam  ketahanan  pangan.  Diversifikasi produksi  pangan  bermanfaat  bagi upaya  peningkatan  pendapatan  petani dan  memperkecil  resiko  berusaha. Diversifikasi  produksi  pangan  secara langsung  ataupun  tidak  juga  akan
mendukung  upaya  penganekaragaman pangan  yang  merupakan  salah  satu aspek penting dalam ketahanan pangan.
Ada  dua  bentuk  diversifikasi yang  dapat  dikembangkan  untuk mendukung ketahanan pangan yaitu: 1. Diversifikasi horizontal; yaitu mengembangkan usahatani komoditas  unggulan  sebagai “core of  business” serta  mengembangkan usahatani komoditas lainnya sebagai  usaha  pelengkap  untu mengoptimalkan
pemanfaatan sumberdaya  alam,  modal,  dan tenaga kerja keluarga serta memperkecil terjadinya resiko kegagalan usaha.
2. Diversifikasi regional; yaitu mengembangkan komoditas
pertanian  unggulan  spesifik  lokasi dalam  kawasan  yang  luas  menurut kesesuaian
kondisi agro ekosistemnya,  dengan  demikian akan  mendorong  pengembangan sentra-sentra produksi pertanian di berbagai  wilayah  serta  mendorong pengembangan  perdagangan  antar wilayah.
Produk  pangan  pada  umumnya mengikuti  pola  produksi  musiman, sedangkan  kebutuhan  pangan  harus
dipenuhi  sepanjang  tahun.  Mengingat bahwa produksi pertanian pada umumnya  cepat  rusak,  maka  aspek pengolahan dan penyimpanan menjadi aspek penting dalam upaya penyediaan pangan secara kontinyu.
Produksi pangan tersebar menurut  kondisi  agro  ekosistem  dan geografinya, sedangkan lokasi konsumen  tersebar  di  seluruh  pelosok tanah  air,  baik  di  perkotaan  maupun pedesaan.  Dengan  demikian  ,  aspek transportasi  dan  distribusi  pangan menjadi  sangat  vital  dalam  rangka penyediaan  pangan  yang  merata  bagi seluruh penduduk Indonesia.
Dalam  mengatasi  permasalahan penyediaan  pangan  antar  waktu  dan antar tempat tersebut, teknologi pasca panen dapat berperan dalam meningkatkan  efisiensi  baik  pada  saat panen,  pengolahan  hasil,  pengemasan, teransportasi  dan  penyimpanan.  Yang dimaksud  efisiensi  dalam  hal  ini mencakup  aspek teknis dan ekonomis. Efisiensi  teknis  mencakup  upaya mengurangi kehilangan hasil, mempertahankan kualitas, dan memperlancar arus perpindahan barang.  Sedangkan  efisiensi  ekonomis berupa  penghematan  biaya  untuk pengolahan, penyimpanan,
pengangkutan  dan  pendistribusian. Dengan demikian selisih harga (disparitas  harga)  antar  wilayah  dan antar  waktu  diharapkan  menjadi  lebih kecil.
Pengembangan  teknologi  pasca panen  juga  mempunyai  peran  untuk pengembangan  produk  pangan  dan penciptaan  nilai  tambah  bagi  bahan pangan. Dengan pengembangan produk, bahan pangan yang mempunyai  nilai  rendah  dapat  diolah menjadi  berbagai  produk  olahan  yang
bernilai  tinggi.  Pada  saat  yang  sama kegiatan  pengolahan  tersebut  dapat menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan. Sebagai contoh  ubikayu  dapat  diolah  menjadi berbagai macam produk seperti tapioka, tepung, chips, gaplek, seriping, mie ataupun alkohol. Melalui pengolahan  sekunder,  tapioka  atau tepung  singkong  dapat  diolah  antara lain  menjadi  roti,  kue  lem,  bahan kosmetika, dan bahan farmasi.

## E.  PENUTUP
Mengingat  bahwa  pelayanan teknologi  tepat  guna  sangat  vital  bagi peningkatan produktivitas, peningkatan  efisiensi,  perbaikan  mutu dan  pengingkatan  nilai  tambah  di sektor pertanian, maka peranan lembaga  penelitian  daerah  seperti Balai  Pengkajian  Teknologi  Pertanian (BPTP) beserta lembaga mitra kerjanya  yang  lain  sangat  vital  dalam meningkatkan  kinerja  sektor  ini. Kinerja  pelayanan  tekologi  dituntut untuk  mampu  merespon  dengan  baik kebutuhan para petani dan pengusaha, dalam mengembangkan agribisnis yang modern dalam arti mengandalkan
iptek  untuk  membangun  efisiensi usaha,  nilai  tambah  dan  daya  saing produknya,  dengan  tujuan  utama meningkatkan  pendapatan  keluarga tani di pedesaan.
Teknologi  pertanian  berperan sangat  strategis  di  dalam  upaya peningkatan ketahanan pangan nasional.  Teknologi  pertanian  dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas  pangan,  meningkatkan diversifikasi  dalam  jenis  kualitas pangan,  meningkatkan  nilai  tambah, Kesempatan kerja, dan menjaga kelestarian  sumberdaya  alam  dan lingkungan  hidup.  Dengan  teknologi tepat  guna  efisiensi  produksi  pangan
dapat ditingkatkan sehingga meningkatkan  daya  saing  produk pangan  di  dalam  negeri  dan  di  pasar internasional.
Pengembangan teknologi juga mencakup aspek rekayasa  kelembagaan  agribisnis  yang berdaya  saing  dan  berkelanjutan  di pedesaan.
Pelayanan kepada petani, dalam era  reformasi  ini,  harus  dilaksanakan dalam koridor pemerintahan yang baik dan bersih, mengikuti prinsip-prinsip:
1) bersifat  memberdayakan  dalam  arti meningkatkan kemampuan menganilisis, mengambil keputusan, mengambil  akses  terhadap  sumber daya  dan  sarana  produksi,  serta mengatasi masalah yang dihadapi;
2) bersifat partisipatif dalam menghasilkan  teknologi  tepat  guna, yaitu mengikut-sertakan sejak
perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan
perbaikan;
3) bersifat transparan, tidak diskriminatif  dalam  memberikan pelayanan, memberikan kesempatan  kepada  masyarakat untuk memberikan masukan; dan
4) membangun  komunikasi  dan  kerja sama  yang  baik  antar  pemerintah dengan berbagai komponen masyarakat,  untuk  dapat  saling mengisi  dalam  mewujudkan  tujuan bersama.
Untuk itu sistem yang selama ini didisaian  untuk  pola  yang  sentralisitik dan instruktif perlu disesuaikan kepada pola yang partisipatif. Penyesuaian ini memerlukan kemauan, kemampuan intelektual dan komitmen untuk  berubah  dan  harus  dimulai  dari lingkungan  kita  masing-masing,  untuk selanjutnya  ditularkan  kepada  mitra kerja  dalam  kalangan  yang  lebih  luas, dan seterusnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buckle,  K.A, et  al, Food  Science ,  diterj.
Oleh Hari Purnomo  dengan  judul “Ilmu Pangan”, Jakarta : UI. Press,
1987.
Hanani, Nuhfil, et al , Strategi
Pembangunan Pertanian : Sebuah Pemikiran Baru , Yogyakarta: Lappera, 2003.
Kartasapoetra,  G, Marketing  Produk Pertanian  dan  Industri ,  Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian , Jakarta : LP3ES, 1991. Siagian, Renville, Pengantar Manajemen Agribisnis , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.