## PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI BERORIENTASI KEWIRAUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF GLOBAL
Maisah 1) , Sohiron 2) , Ahmad Hariandi 3) , Ahmad Sopian 4) , Qalka Sandi 5)
1) Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, Indonesia
2 ) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia
3 ) Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
4 ) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum Sakatiga, Palembang, Indonesia
5 ) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah YPI Lahat, Palembang, Indonesia

## ARTICLE INFORMATION
Received: 12 Maret 2020 Revised: 17 Maret 2020 Issued: 23 Maret 2020
Corresponding Author:
Maisah
DOI:10.31933/JIMT
Abstrak: Kajian  ini  bertujuan  mendeskripsikan pengembangan  pendidikan  tinggi  yang  berorientasi kewirausahaan  dalam  perspektif  global.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pendidikan  tinggi  di era  globalisasi  mengharuskan  mampu  melahirkan alumni  yang  memiliki  daya  saing,  salah  satu indikatornya  adalah  memiliki  jiwa  kewirausahaan.
Untuk  itu  perguruan  tinggi  kurikulum  pendidikan berbasis kewirausahaan ( Curriculum–Based Entrepreneurship )  hal  ini  akan  menjadi  media menyiapkan lulusan yang memiliki jiwa wirausaha dan siap  bersaing  di  masyarakat  dengan  berbagai keterampilan. Adapun strategi pendidikan
kewirausahaan sebaga berikut: 1). menyusun kurikulum; 2). peningkatan sdm dosen; 3). membentuk entrepreneurship centre; 4). membentuk unit usaha; 5). kerjasama  dengan  institusi  keuangan  (perbankan/non perbankan);  dan  6).  entrepreneurship  award.  Salain strategi pengembangan kurikulum pendidikan
kewirausahaan, perguruan tinggi juga dapat menerapkan tata kelola pendidikan tingg dengan sistem ala  bisnis  ( business  like )  sehingga  pemberian  layanan publik menjadi lebih efisien dan efektif.
Kata  Kunci: Pendidikan  Tinggi,  kewirausahaan, globalisasi.

## PENDAHULUAN
Globalisasi  sering  digambarkan  sebagai  sebuah  babak  sejarah  dimana  setiap  negara beserta  individunya  harus  mampu  bersaing  satu  sama  lain  baik  antar  negara  maupun  antar individu. Globalisasi dapat diartikan sebagai internasionalisasi. Di sini, globalisasi dipandang sebagai hubungan lintas-perbatasan antara negara-negara. Menurut (Hirst & Thompson: 2000)
globalisasi  menggambarkan  pertumbuhan  dalam  pertukaran  internasional  dan  saling ketergantungan. Dengan arus pertumbuhan perdagangan dan investasi modal memungkinkan ekonomi nasional bergerak melampaui ekonomi internasional (dengan entitas prinsip adalah ekonomi nasional) untuk menjadi lebih kuat - ekonomi global adalah sebuah proses di mana ekonomi nasional yang berbeda-beda diintegrasikan ke dalam sistem oleh proses dan transaksi internasional.
Globalisasi dalam bidang ekonomi menurut Jamaluddin 'Atiyah dalam (Hamzah: 2014) menyatakan  globalisasi  ekonomi  menyatukan  seluruh  dunia  kepada  satu  pasar  bebas  ( free market )  atau  pemindahan  kepemilikan  umum  dan  perseroan-perseroan  kepemilikan  khusus untuk mengurangi pengawasan dan campur tangan pemerintah dalam negeri.
Abad 21 Indonesia dihadapkan pada era MEA (Masyarakat Ekonomi Asian) sebagai bentuk  konsekuensi  globlalisasi  dimana pada masa ini seluruah bangsa di ASIAN berbenah dalam  menyiapkan  produk  sumber  daya  manusia  ( Human  Resource )  yang  mampu  untuk bardaya  saing  dibidang  ekonomi.  Dalam  konteks  ini  sumberdaya  manusia  sangatlah  utama untuk menyambut  masyarakat ekonomi Asia tersebut. Bila tidak siap bersaing, maka negara Indonesia akan dijajah secara ekonomi oleh negara-negara di Asia. Era globlalisasi, bila suatu negara tidak berbenah untuk meningkatkan kompetesi sumber daya manusia maka kita akan menjadi konsumen di negeri sendiri.
Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi untuk mennciptakan lulusan yang memiliki kompetensi yang siap pakai sesuai dengan bidang keilmuan baik secara vokasi maupun secara profesi.  Oleh karena itu, perguruan tinggi wajib merencanakan kurikulum yang mampu  menyiapkan  lulusan  yang  memiliki  kompetansi.    Mencermati  dampak  lulusan perguruan  tinggi  sesuai  dengan    Peraturan  Pemerintah  nomor  8  tahun  2012  bahwa  dalam pengelolaan  perguruan  tinggi  untuk  mampu  berpedoman  pada  Standar  Nasional  Perguruan Tinggi  Indonesia  (SNPT)  dan  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi (Permenristekdikti)  nomor  44  tahun  2015,  perguruan  tinggi  didorong  untuk  menciptakan lulusan yang memiliki Kwalifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI).
Dengan  demikian,  dipandang  perlu  untuk  mengembangkan  struktur  kurikulum  yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pengembangan lingkungan, sehingga lulusan memiliki daya saing di era globalisasi. Untuk itu, perguruan tinggi perlu mengemas kurikulum berbasis kewirausahaan ( Curriculum – Based Entrepreneurship ) hal ini akan menjadi media menyiapkan  lulusan  yang  memiliki  jiwa  wirausaha  dan  siap  bersaing  di  masyarakat  dengan berbagai keterampilan. Sehingga lulusan perguruan tinggi siap untuk menciptakan pekerjaan ( ready for use ) dan menjadi SDM yang bukan mencari pekerjaan tetapi menciptakan pekerjaan. Suatu negara akan mencapai kemakmuran jika 2% dari jumlah penduduk menjadi pengusaha. Kewirausahaan  suatu  bangsa  dapat  menjaga  pertumbuhan  dalam  jangka  panjang,  maka dibutuhkan wirausaha minimal 2% dari jumlah penduduk. Namun, Indonesia hanya memiliki 0,24%  dari  jumlah  penduduk  Indonesia  sekitar  248  juta  jiwa  pada  tahun  2014.  Sehubungan dengan  pentingnya  kewirausahaan  untuk  pertumbuhan  kesejahteraan,  kemajuan,  dan kenyamanan  masyarakat,  maka  lembaga  pendidikan  tinggi  swasta  perlu  membekali  calon lulusan/ mahasiswa baik diploma maupun strata 1 agar dapat melakukan kemandirian dalam kehidupannya.  Untuk  itu,  perlunya  kurikulum  berbasis  kewirausahaan  di  selenggarakan  di perguruan tinggi.
Era  reformasi  dan  globalisasi  perguruan  tinggi  di  Indonesia  bercorak  desentralisasi dengan  penekanan  pada  sumberdaya  manusia  sebagai  unsur  utama  dalam  pengembangan dinamika  pengelolaan  pelayanan  publik  sudah  sesuai  dengan  semangat  proses  reformasi birokrasi di lingkungan instansi pelayanan publik.
Diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara dan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara mencerminkan adanya  perubahan  sistem  penganggaran  tradisional  menjadi  penganggaran  berbasis  kinerja.
Dengan  system  penganggaran  berbasis  kinerja  ( performance  based  budgeting ),  penyusunan dan pelaksanaan anggaran tidak hanya berdasarkan input dan proses saja, tetapi berorientasi pada output (hasil kinerja). Adapun sistem untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) (Pasal 68 UU Nomor 1 tahun 2004).
BLU diimplementasikan pada satuan-satuan kerja pemerintah yang secara fungsional melaksanakan  tugas  operasional  pelayanan  publik,  seperti  layanan  kesehatan,  pendidikan, pengelolaan  kawasan,  dan  lisensi,  untuk  membedakannya  dari  fungsi  pemerintah  sebagai regulator dan penentu  kebijakan. Praktik  ini telah berkembang luas di  manca negara berupa upaya pengagenan ( agencification ) aktifitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi  diselenggarakan oleh instansi  yang  dikelola ala bisnis ( business  like ) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif ( Sulasi Rongiati: 2011) . Perguruan  Tinggi  Negeri  salah  satu  instansi  yang  dijinkan  secara  penuh  untuk  menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih fleksibel, dengan mengutamakan produktivifitas, efisiensi dan efektivitas. Pola pengelolaan  keuangan  BLU  dimaksudkan  agar  Perguruan  Tinggi  Negeri  sebagai  instansi pemerintah dapat meningkatkan pelayananannya kepada pelanggan, dalam hal ini mahasiswa, masyarakat,  dan  para stakeholder .  Perguruan  tinggi  negeri  sebagai  satuan  pemerintah  yang menerapkan BLU dapat mengelola unit-unit usaha sebagai sumber pendapatan BLU perguruan tinggi (Pasal 14 dan 27 PP 23 tahun 2005 tentang PK-BLU).
Dengan  demikian,  perguruan  tinggi  negeri  yang  telah  ditetapkan  PTN-BLU  harus mengembangkan  unit-unit  usaha  perguruan  tinggi  dengan  semangat  enterpreneurship (kewirausahaan)  sehingga  akan  memberi  nilai  tambah  bagi  perguruan  tinggi  negeri  serta meningkatkan pelayanan prima dan kesejahteraan stakeholder kampus.

## KAJIAN PUSTAKA

## Teori Kewirausahaan
Kewirausahaan  ( entrepreneurship )  adalah  suatu  proses  membelai  bisnis  baru, mengorganisasikan  sumberdaya-sumberdaya  seperti;  sumberdaya  manusia  (tenga  kerja), sumberdaya  alam  (bahan  baku)  yang  diperlukan  untuk  kegiatan  pemberian  nilai  tambah ekonomis ( economic value addded ) yang akan menghasilkan produk, baik barang maupun jasa dengan mempertimbangkan risiko yang terkait dan balas jasa yang akan diterima dari aktivitas penjualan produk barang maupun jasa (Dedy Takdir S, dkk: 2015). Menurut Stepen P. Robbins dan  Merry  Coulter  kewirausahaan  adalah  proses  dimana  seorang  individu  atau  kelompok individu  menggunakan  upaya  terorganisir  dan  sarana  untuk  mengejar  peluang  untuk menciptakan nilai dan tumbuh dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan melalui inovasi dan keunikan, tentang masalah sumber daya apa yang saat ini dikendalikan (Dedy Takdir S, dkk: 2015). Menurut Norman M.  Scarborough dan Thomas W. Zimmerer Kewirausahaan adalah tindakan manusia, kreatif yang membangun sesuatu yang bernilai, mengejar peluang terlepas dari kelebihan atau kekurangan sumber daya. Untuk itu diperlukan visi, gairah dan komitmen untuk  memimpin  orang  lain  dalam  mengejar  visi.  Hal  ini  juga  diperlukan  kemauan  untuk mengambil  risiko  yang  telah  diperhitungkan  (Dedy  Takdir  S,  dkk:  2015).  Menurut  Pierre- Andre Julien Kewirausahaan didefinisikan sebagai cara memandang berbagai hal dan proses menciptakan dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada risiko, kreativitas dan inovasi, dan selanjutnya dikelola dalam organisasi baru atau yang sudah ada (Pierre-Andre Julien: 2007).
Dengan  demiakian,  kewirausahaan  adalah  suatu  kemampuan,  kreatifitas  dan  inovasi yang  terus  menerus  dalam  membangun  sesuatu  yang  memberi  nilai  atau  bisnis  dengan mempertimbang  resiko  yang  ada  dan  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  organisasi,  baik organisasi baru atau yang sudah ada.
Kegiatan wirausaha dapat dijalankan seseorang atau sekelompok orang (Kasmir: 2011). Dengan  demikian,  kegiatan  kewirausahaan  dapat  dijalankan  secara  pribadi  maupun  secara kelompok  orang  atau  organisasi  dalam  membuka  dan  menjalankan  usaha  dalam  rangka memberi  dan  meningkatkan  nilai  lebih  bagi  pribadi  mapun  organisasi  pelaku  usaha  serta masyarakat luas.
Teori  model  kewirausahaan  mengacu  pada  teori Resource-Based  View (RBV)  dari perusahaan,  modal  manusia,  modal  sosial,  pembelajaran  organisasi,  dan  kognisi  kreatif terintegrasi  dalam  pekerjaan  perusahaan.  Integrasi  ini  penting  karena  membahas  bagaimana menggabungkan dan mensintesis pencarian peluang perilaku dan perilaku mencari keuntungan mengarah pada penciptaan kekayaan (Ireland, at all: 2003). Dimensi Entreprenurial Mindset , Entreprenurial Culture , dan Entreprenurial Leadership merupakan komponen pada sesi utama integrasi tersebut, yang dapat dilihat pada gambar berikut:

## Gambar 1: Model Kewirausahaan
Berdasarkan  gambar  1  di  atas,  Ada  3  komponen  dari entrepreneurial  mindset , diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Mengenali peluang entrepreneurial
Peluang entrepreneurial muncul ketika barang baru, jasa, bahan baku, dan metode pengaturan diperkenalkan dan dijual dengan harga melebihi biaya produksi. Peluang ini muncul  karena adanya   informasi  asimetris  antar  individu  dalam   mengembangkan  keyakinan  tentang  nilai saat ini suatu sumber daya serta nilai masa depan ketika  sumber daya akan ber transformasi dari  input  menjadi   output.  Perubahan-perubahan  yang  menyebabkan   munculnya  segmen pasar baru dapat menciptakan peluang entrepreneurial.
b. Entrepreneurial alertness S ering disebut sebagai flashes of superior insight. Hal ini berarti mampu dalam  mengidentifikasi barang atau jasa menjadi layak. Selain itu, barang atau jasa yang ada menjadi  berharga  bagi  konsumen.  Wawasan entrepreneur mempengaruhi  pencarian   pasar yang diterapkan pada barang atau jasa baru. Entrepreneur yang siap siaga menunjukkan bahwa mereka memiliki entrepreneurial mindset . Hal ini akan terlihat seperti suatu kebiasaan dengan beberapa karakteristik, termasuk memiliki semangat dalam mengejar peluang, disiplin dalam mengejar peluang yang menjanjikan, konsisten dan fokus pada eksekusi, serta berkomitmen untuk melibatkan semua orang dalam mengidentifikasi dan mengejar peluang.
c. Entrepreneurial framework
Termasuk  di  dalamnya  tindakan-tindakan  seperti  menetapkan  tujuan-tujuan,  menciptakan daftar  peluang-peluang,  dan  menentukan  waktu  yang  tepat  sehubungan  dengan  peluncuran strategi  yang  dibutuhkan  untuk  mengeksploitasi  peluang  entrepreneurial.  Selain itu, framework ini  harus  digunakan  secara  berkesinambungan  sepanjang  pelaksanaan  dan waktu  pengerjaan  proyek  untuk  memastikan  adanya  perlakuan  yang  sama  sebagaimana perusahaan  mengevaluasi  alternatif-alternatif  lain  dalam  hal  alokasi  sumber  daya. Menempatkan  semua  peluang-peluang  ke  dalam  sebuah  daftar  (disebut  dengan  oppotunity
register) membuatnya terlihat oleh berbagai pihak, dimana beberapa pihak di dalamnya telah mempunyai  kapabilitas  yang  dibutuhkan  untuk  mewujudkan  peluang  tersebut.  Dengan demikian,  peluang-peluang  yang  teridentifikasi  oleh  salah  satu  pihak  di  dalam  perusahaan tersebut dapat dieksploitasi lebih lanjut oleh divisi-divisi atau unit-unit lain dimana peluang- peluang tersebut kemungkinan lebih bermanfaat.
Pengembangan  kewirausahaan  dapat  mengacu  model  pengembangan  kewirausahaan  yang dikembangkan oleh Nieman dalam  (Charles Mwatsika: 2015), sebagaimana tergambar pada gambar 2 berikut:
Gambar 2: Model Pengembangan Kewirausahaan Menurut Neiman dalam Charles Mwatsika Perintah berwirausaha di dalam Al-Quran dijelaskan di Surat  Al-Jum’ah ayat 9 – 11 sebagai berikut:
Artinya: Hai  orang-orang  beriman,  apabila  diseru  untuk  menunaikan  shalat  Jum'at,  Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.  Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah  kamu  di  muka  bumi;  dan  carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan,  mereka  bubar  untuk  menuju  kepadanya  dan  mereka  tinggalkan  kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezki .
Ayat  di  atas    adalah  ayat  yang  terkait  dengan  kewirausahaan,  bahwa  ayat  tersebut menganjurkan  seorang  muslim  tidak  boleh  bermalas-malasan  dalam  mencari  rizki  untuk memenuhui kabutuhan hidupnya, karena perintah agar selesei sholat bertebaran di muka bumi mencari rizki yang diungkapkan dalam bentuk “ amr ” atau perintah, mengandung  arti segera. Kecuali memang waktu untuk istirahat, dan waktu istirahat dipakai sekalian untuk sholat. maka selesei  sholat  memang  beristirahat  dan  memulihkan  tenaga  untuk  agar  bersemamgat  dalam bekerja di waktu berikutnya.
Perintah  berwirausaha  di  dalam  Al-Quran  dijelaskan  juga  pada  Surat  Al-Qhashash  ayat  77 sebagai berikut:
Artinya: Dan  carilah  pada  apa  yang  telah  dianugerahkan  Allah  kepadamu  (kebahagiaan) negeri  akhirat,  dan  janganlah  kamu  melupakan  bahagianmu  dari  (kenikmatan) duniawi  dan  berbuat  baiklah  (kepada  orang  lain)  sebagaimana  Allah  telah  berbuat baik,  kepadamu,  dan  janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  di  (muka)  bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan .
Ayat  di  atas  juga  terkait  dengan  kewirausahaan  yang  menegaskan    seorang  muslim dalam  usahanya  mencari  rizki  sebenarnya  adalah  merupakan  amal  kebaikan  yang  bernilai ukhrowi, artinya dalam usaha dan jerih payahnya mencari rizki itu di samping mengandung nilai  duniawi  yaitu didapatkannya  rizki  untuk  kebutuhan biaya menjalani proses kehidupan, tapi  juga  mengandung  nilai  ukhrowi  karena  diniatkan  sebagai  sarana  untuk  mencapai kebahagiaan  di  akherat  juga.  yaitu  dengan  menggunakan  apa  yang  didapatkan  dari  jerih payahnya untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT., dan proses mencarinya diniatkan sebagai amal kebaikan dan ketaatan.

## Etika Kewirausahaan
Etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan- perbuatan  manusia.  Maka  objek  formal  etika  adalah  norma-norma  kesusilaan  manusia,  dan dapat dikatakan juga bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu yang melibatkan norma-norma (Amsal Bakhtiar: 2014). Adapun etika bisnis atau wirausaha merujuk pada nilai-nilai normatif yang ada pada masyarakat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam etika berwriausaha perlu ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, yaitu: (a). Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat; (b). Penampilan yang ditunjukan seorang pengusaha harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu; (c). Cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku; (d). Cara berbicara seorang pengusaha juga mencerminkan usahanya, sopan, penuh tata karma,  tidak menyinggung  atau mencela orang lain; (e). Gerak-gerik seorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain, hindarkan gerak-gerik yang dapat mencurigakan (Kasmir: 2011).
Etika atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa setiap pengusa adalah sebagai berikut: (a). Kejujuran.  Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur baik  dalam berbicara maupun bertindak. Jujur perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang akan dilakukan. Tanpa kejujuran usaha tidak akan maju dan tidak dipercaya konsumen atau mitra kerjanya; (b). Bertanggung  jawab.  Pengusaha  harus  bertanggung  jawab  terhadap  segala  kegiatan  yang dilakukan  dalam  bidang  usahnya.  Kawajiban  terhadap  berbagai  pihak  harus  segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawannya,  masyarakat,  dan  pemerintah;  (c).  Menepati  janji.  Pengusaha  dituntut  untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang atau penggantian. Sekali  saja  seorang  pengusaha  ingkar  janji,  hilanglah  kepercayaan  pihak  lain  terhadapnya. Pengusaha juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya; (d). Disiplin.  Pengusaha  dituntut  untuk  selalu  disiplin  dalam  berbagai  kegiatan  yang  berkaitan dengan usahnya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya; (e). Taat  hukum.  Pengusaha  harus  selalu  patuh  dan  menaati  hokum  yang  berlaku,  baik  yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang  telah  dibuatkan  berakibat  fatal  dikemudian  hari.  Bahkan,  hal  itu  akan  menjadi  beban moral  bagi  penguasaha  apabila  tidak  diselesaikan;  (f).  Suka  membantu.  Pengusaha  secara
moral  harus  sanggup  membantu  berbagai  pihak  yang  memerlukan  bantuan.  Sikap  ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara. Pengusaha yang terkesan pelit  akan  dimusuhi  banyak  orang;  (g).  Komitmen  dan  menghormati.  Pengusaha  harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain.  Pengusaha  yang  menjunjung  tinggi  komitmen  terhadap  apa  yang  telah  diucapkan  atau disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak. (h). Mengejar prestasi. Pengusaha yang sukses harus  selalu  berusaha  mengejar  prestasi  setinggi  mungkin.  Tujuannya  agar  perusaaan  dapat terus  bertahan  dari  waktu  kewaktu.  Prestasi  yang  berhasil  dicapai  perlu  terus  ditingkatkan. Disamping  itu,  pengusaha  juga  harus  tahan  mental  dan  tidak  mudah  putus  asa  terhadap berbagai kondisi dan situasi yang dihadapinya (Kasmir: 2011).

## Proses Kewirausahaan
Kewirausahaan merupakan sebuah proses yang dapat dikelola. Menurut Hisrich et al dalam (David Wijaya: 2017) kewirausahaan mencakup empat fase mencakup: 1). Identifikasi dan  evaluasi  peluang;  2).  Pengembangan  rencana  bisnis;  3).  Penentuan  sumber  daya  yang diperlukan;  dan  4).  Pengelolaan  perusahaan  yang  terbentuk.    Sedangkan  menurut  Kuratko proses enterpreneurship memiliki  pola  yang  dimulai  dengan  mengidentifikasi  peluang, kemudian  merumuskan  konsep  bisnis,  dan  menilai  kebutuhan  sumber  daya  dan mendapatkannya,  mengimplementasikan  konsep  dan  memperoleh  hasil  (M.  Taufiq  Amir: 2016).

## Jenis dan Bidang Usaha
Jenis  dan  bidang  usaha  yang  dapat  digeluti entrepreneur setidaknya  terdapat  3  jenis kategori  umum  jenis usaha  (Rusydi Ananda dan Tien Rafida: 2016) yaitu: 1). usaha produksi ( manufacturing ), 2). usaha perdagangan ( trading ), dan 3). usaha jasa ( service ). Usaha produksi  ( Manufacturing ) adalah usaha  yang terkait  dengan mengubah bahan baku menjadi  produk. Oleh karena  itu sumber  keunggulan usaha  produksi dalam  bersaing  terkait dengan  kualitas,  kontinuitas  dan  harga    bahan    baku  yang  dipasok    oleh    pemasok,  serta teknologi  produksinya. Usaha  produksi  diklasifikasikan menjadi  dua  tingkatan yaitu  primer dan skunder. Produk primer mengacu pada penggalian sumber daya alam,  atau penggunaan sumber  daya  berada  di  dalam  bumi.  Sedangkan  usaha  produksi  skunder  merupakan lanjutannya, sebagai contoh kayu gelondongan dibuat papan (primer), papan dibuat furniture dan interior (skunder), kapas dibuat benang tenun (primer), benang tenun dibuat kain songket (skunder), dan sebagainya.
Usaha    perdagangan  ( Trading )  dapat    dikelompokkan  menjadi    usaha    retail    dan distributor.  Usaha  retail  adalah  suatu  kegiatan  menjual  barang  atau  jasa  kepada  konsumen akhir, usaha retail ini merupakan mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai    kepada    konsumen  akhir.  Usaha  distributor  atau  perdagangan  besar  adalah  segala aktivitas pemasaran (marketing) yang menggerakkan barang  dari produsen ke pedagang retail atau  ke usaha  marketing-marketing lainnya.
Usaha  jasa ( Service ) terkait  dengan usaha  yang  mengandalkan pada  sumber daya manusia sebagai    keunggulan  bersaing.  Bidang  usaha    jasa,  selain  faktor  sumber    daya  teknologi, keuangan dan pemasaran maka sumber daya manusia sebagai sumber dalam bersaing. Hal ini disebabkan  oleh  karena    sumber    daya  manusia  merupakan  sumber    daya  organisasi  yang berhubungan langsung dalam aktivitas pemberian jasa kepada pelanggan/  konsumen. Kotler dan  Amstrong  dalam  Solihin  (2007)  menjelaskan  usaha  jasa  mengandalkan  pemasaran interaktif  yang  dilakukan  entrepreneur  kepada  pelanggan  secara  langsung  melalui  aktivitas pemasaran  internal  dalam  bentuk  pemberian  berbagai  pelatihan  yang  akan  meningkatkan kualitas  pelayanan  kepada  pelanggan.  Saat  ini  usaha  di  bidang  jasa  merupakan  usaha  yang cepat pertumbuhannya, terutama pada bidang usaha kecil. Usaha ini dapat dilakukan dengan
modal kecil dan terjangkau sampai dengan modal usaha yang besar. Bidang usaha  jasa antara lain:  usaha  jasa  konstruksi,  usaha  dibidang  perbankan  dan  lembaga  keuangan,  usaha  jasa bidang asuransi, usaha jasa properti, usaha jasa transportasi, usaha jasa pengiriman, usaha jasa kesehatan,  usaha    jasa  pariwisata,  usaha  jasa  seni  dan    entertainment,  usaha  jasa  bidang organisasi, usaha  jasa profesi, dan usaha jasa pengetikan dan  penerjemahan (Rusydi Ananda dan Tien Rafida: 2016).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan melakukan kajian toeri dan menggambarkan kondisi/fakta lapangan terkait implementasi entrepreneurship di perguruan tinggi yang disajikan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengembangan Pendidikan Tinggi Berorientasi Kewirausahaan
Perguruan tinggi di era globalisasi mengharuskan mengembangkan pendidikan tinggi yang berorientasi kewirausahaan, baik dari aspek proses maupun outcame pendidikan tinggi. Orientasi  kewirausahaan  perguruan  tinggi  dapat  dilakukan  melalui  dua  strategi. Pertama , perguruan  tinggi  perlu  mengemas  kurikulum  berbasis  kewirausahaan  ( Curriculum  –  Based Entrepreneurship )  hal  ini  akan  menjadi  media  menyiapkan  lulusan  yang  memiliki  jiwa wirausaha dan siap bersaing di masyarakat dengan berbagai keterampilan. Kedua , perguruan tinggi dikelola dengan ala bisnis ( business like ) sehingga pemberian layanan public menjadi lebih efisien dan efektif.

## Strategi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Berbasis Kewirausahaan
Perkembaangan  kurikulum  dewasa  ini  semakin  mendapat  perhatian  dari  kalangan ilmuan  yang  menekuni  bidang  pengembangan  kurikulum,  teknologi  pendidikan  dan administrasi  pendidikan. Hal  ini sangat  wajar karena kurikulum memegang peranan penting sebagai alat pendidikan yang sangat vital dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Itulah sebabnya, setiap institusi pendidikan wajib memiliki kurikulum yang sesuai dan serasi dengan kedudukan, fungsi dan peran serta tujuan lembaga tersebut untuk lebih bermutu.
Mutu  pendidikan  adalah  penentu  kritis  kemajuan  suatu  bangsa  untuk    mengarahkan investasinya  dalam    meningkatkan  akses  dan  mutu  pendidikan  akan  lebih  cepat  dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya (Michaelowa, K. 2000). Mutu pendidikan secara simultan menentukan keberhasilan meningkatkan daya saing bangsa. Niscaya bagi Pendidikan Tinggi, untuk dapat bertahan di era globalisasi, dengan upaya  peningkatan mutu pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh dan berkelanjutan. Proses itu sendiri berlangsung secara bertahap berdasarkan mekanisme tertentu. Untuk itu, diperlukan pemahaman  yang  memadai  tentang  hal-hal  yang  mendasari  perkembangan  kurikulum  dan kompetensi.  Dalam  konteks  ini,  Perguruan  Tinggi  harus  mengemas  kurikulum  berbasis kewirausahaan  ( Curriculum  –  Based  Entrepreneurship )    hal  ini  akan  menjadi  media menyiapkan  lulusan  yang  memiliki  jiwa  wirausaha  dan  siap  bersaing  di  masyarakat  dengan berbagai ketrampilan. Sehingga lulusan PT siap untuk menciptakan pekerjaan ( ready for use ) dan menjadi SDM yang bukan mencari pekerjaan tetapi menciptakan pekerjaan.
Kesadaran  akan  pentingnya  pendidikan  kewirausahaan  didorong  oleh  pernyataan Sosiolog David  Mc.Clelland bahwa sedikitnya dibutuhkan minimal  2 persen wirausaha dari populasi  penduduknya  agar  suatu  negara  dapat  menjadi  negara  yang  maju  (Yulizar  Kasih: 2013). Pernyataan ini tentu sangat beralasan karena di beberapa negara maju di dunia jumlah pengusaha melebihi 2 persen. Data menunjukkan Amerika Serikat memiliki 12,5 persen jumlah pengusaha dari total  penduduknya. Beberapa negara maju  lainnya seperti  Jepang 10 persen,
Inggris 10 persen, Singapura 7,5 persen. Bahkan negara berkembang seperti China 2,5 persen, India 2,5 persen dan Malaysia 2,5 persen. Sedangkan bila dibandingkan dengan Indonesia yang saat ini baru memiliki 0,2 persen jumlah pengusaha dari total penduduk yang mencapai 237 juta jiwa (data 2010) (David Wijaya: 2017). Untuk memenuhi jumlah pengusaha sekitar 4,8 juta  orang  (2  persen),    salah  satu  upaya  yang  dapat  ditempuh  adalah  melalui  pendidikan kewirausahaan  di  perguruan  tinggi  sebagai  gerbang  yang  diharapkan  dapat  menghasilkan wirausaha baru.
Louis Gerstner (CEO IBM) membagi manusia menjadi 4 jenis, yaitu: pertama: menjadi penerima suatu kejadian, kedua: cuma mengamati kejadian, ketiga: tidak sadar ada kejadian dan  keempat:  membuat  sesuatu  terjadi.  Pendidikan  tinggi  harus  dapat  memfasilitasi  peserta didik  agar  menjadi  jenis  keempat,  yaitu  sesorang  yang  mempunyai  kemampuan  untuk mewujudkan  sesuatu  di  mana  sebelumnya  orang  lain  tidak  mampu  memikirkannya  atau mewujudkannya.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  harus  menekankan  lulusan  pada  pemilikan jiwa-jiwa kewirausahaan (David Wijaya: 2017).
Strategi mewujudkan pendidikan kewirausahaan  di  pendidikan tinggi  secara lengkap dikemukakan  Heri  Kuswara  dalam  (Yulizar  Kasih:  2013)  yang  terdiri  dari  strategi:  (a). Menyusun  Kurikulum .  Perguruan  tinggi  harus  dengan  sungguhsungguh  mendesain  mata kuliah  /  materi  kewirausahaan  meliputi  pembuatan  silabus,  satuan  acara  perkuliahan  (SAP), slide  presentasi,  modul  teori,  modul  praktikum  /  praktek,  dan  pembuatan  buku  panduan. Idealnya dalam merumuskan kurikulum perguruan tinggi melibatkan praktisi / pelaku usaha dan motivator  agar menghasilkan konsep dan gagasan kewirausahaan yang tepat  dan sesuai dengan  mahasiswa  dari  berbagai  disiplin  ilmu;  (b). Peningkatan  SDM  Dosen .  Perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan   tenaga pengajar / dosen yang mampu ”5 M”  yaitu : mampu  memberikan  paradigma  baru  pentingnya  kewirausahaan;  mampu  merubah  / mengarahkan  mindset  mahasiswa  menjadi  seorang  yang  berjiwa  entrepreneurship;  mampu menginspirasi dan memotivasi mahasiswa menjadi SDM yang mandiri; mampu memberikan contoh karya nyata kewirausahaan (barang/jasa) dan menyuguhkan succes story ; dan mampu menghasilkan  SDM  mahasiswa  /  alumni  menjadi  seorang  intrapreneur  atau  entrepreneur sukses;  (c). Membentuk  Entrepreneurship  Centre. Perguruan  tinggi  harus  mampu membentuk Pusat Kewirausahaan (entrepreneurship centre) sebagai wadah yang menaungi dan mengelola  berbagai  kegiatan  kewirausahaan  mahasiswa  dan  dosen.  Lembaga  ini  juga  akan menjadi  fasilitator  dan  mediator  dengan  pihak  luar  ( stakeholders )  untuk  menjalin  dan mengembangkan  kerjasama  agar  kegiatan  kewirausahaan  di  kampus  maju  dan  berkembang; (d). Kerjasama dengan Dunia Usaha . Perguruan tinggi harus mampu menjalin dan membina hubungan  kerjasama  dengan  dunia  usaha.  Kerjasama  ini  ditujukan  untuk  (1)  meningkatkan kualitas SDM dosen dan mahasiswa, (2) membuka peluang magang usaha bagi mahasiswa dan dosen, (3) membuka peluang kerjasama usaha khususnya untuk mahasiswa / alumni. Dengan kerjasama  ini  mahasiswa/alumni  memperoleh  transfer  ilmu  dan  pengalaman  dari  para pengusahasecara  lanngsung  yang  sangat  bermanfaat  bila  kelak  terjun  ke  dunia  usaha.  (e). Membentuk  Unit  Usaha. Perguruan  tinggi  harus  mampu  membentuk  unit-unit  usaha  yang dapat  dikelola  oleh  mahasiswa  dan  dosen  sebagai  wadah  organisasi  bisnis  tempat  menimba pengalaman      berbisnis  secara  langsung.  Bentuk  atau  jenis  bisnis  dapat  disesuaikan  dengan minat dan kemampuan mahasiswa dan dosen serta sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi. (f). Kerjasama Dengan Institusi Keuangan (Perbankan/Non Perbankan). Perguruan tinggi harus  mampu  menjalin  kerjasama  dengan  lembaga  keuangan,  baik  perbankan  maupun  non- perbankan. Tujuan yang akan dicapai dengan kerjasama ini adalah agar mahasiswa yang akan membuka  usaha  dapat  diberikan  kemudahan  dalam    mengakses  modal  usaha.  (g). Entrepreneurship Award. Perguruan tinggi harus mampu pula mendorong dan meningkatkan semangat  berwirausaha,  sekaligus  mendidik  semangat  berkompetisi  secara  fair  di  kalangan mahasiswa.  Kompetisi  dalam  kegiatan  kewirausahaan  diharapkan  dapat  menjadi  daya  tarik
bagi  mahasiswa  sehingga  muncul  minat  dan  ketertarikan  menjadi  wirausaha  setelah  lulus kuliah.

## Strategi Pengelolaan Perguruan Tinggi dengan Sistem Ala Bisnis.
Reformasi  pemerintah  di  bidang  pengelolaan  keuangan  membuktikan  bahwa  pola pengelolaan  administrasi  publik  dalam  era  reformasi  dan  globalisasi  yang  bercorak desentralisasi  dengan  penekanan  pada  sumberdaya  manusia  sebagai  unsur  utama  dalam pengembangan dinamika pengelolaan pelayanan publik sudah sesuai dengan semangat proses reformasi birokrasi di lingkungan instansi pelayanan publik. Pola pembiayaan yang sentralistik selama  ini  sangat  dirasakan  sebagai  penghambat  oleh  banyak  instansi  pelayanan  publik termasuk perguruan tinggi  (PT) dalam pengambilan keputusan, di  tengah dunia global yang begitu dinamis di mana arus modal, sumber daya dan tenaga kerja mengalir begitu cepat dari satu ke negara ke negara lain tanpa mengenal batas kedaulatan dan wilayah. Situasi tersebut merupakan peluang dan sekaligus ancaman bagi setiap indivindu, kelompok maupun institusi. Bagi yang kreatif dan antisipatif hal itu juga akan dengan mudah dalam mengubah ancaman menjadi  peluang  melalui  pola  korporasi  untuk  membentuk  kekuatan  dalam  memenangkan persaingan.  Namun,  tidak  demikian  bagi  yang  tidak  siap  secara  natural  mereka  justru  akan ditinggalkan  atau  bahkan  menjadi  lemah  karena  sumberdaya  yang  dimiliki  termobilisasi  ke tempat lain yang lebih menguntungkan.
Perguruan  tinggi  menyelenggarakan  pendidikan  tinggi,  penelitian  dan  pengabdian masyarakat.  Pendidikan  tinggi  merupakan  kegiatan  dalam  upaya  menghasilkan  manusia terdidik  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Penelitian  merupakan  kegiatan  telaah  kaidah dalam  upaya  untuk  menemukan  kebenaran/atau  menyelesaikan  masalah  dalam  ilmu pengetahuan,  teknologi,  dan/atau  kesenian.  Pengabdian  kepada  masyarakat  merupakan kegiatan  yang  memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dalam  upaya  memberikan  sumbangan  demi kemajuan  masyarakat. Perguruan  tinggi  dapat  berbentuk  akademi  komunitas,  akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas (Richardus Eko Indrajit: 2016).
Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan  Tridharma.  Otonomi  pengelolaan  Perguruan  Tinggi  dilaksanakan berdasarkan  prinsip:  a.  akuntabilitas;  b.  transparansi;  c.nirlaba;  d.  penjaminan  mutu;  dan  e. efektivitas dan efisiensi (UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 62 dan 63).
Perguruan  tinggi  merupakan  organisasi  nirlaba  ( non  for  profit  organization )  yaitu organisasi  yang  menjalankan  perannya  tidak  mendapatkan  keuntungan,  namun  demikian keseimbangan  dalam  pemenuhan  dana  tetap  menjadi  penting  agar  organisasi  dapat  berjalan dengan  produktif  (Uhar  Suharsaputra:  2015).  Menurut  UU  Nomor  12  tahun  2012  pada penjelasan pasal 60 ayat 2 Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan  kembali  ke  Perguruan  Tinggi  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan/atau  mutu layanan Pendidikan.
Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (pasal  83).  Perguruan  Tinggi  dapat  berperan  serta  dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma (pasal 85). Dengan demikian,  perguruan  tinggi  negeri  memiliki  peran  serta  dalam  memperoleh  pendanaan pendidikan dengan pengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara dan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara mencerminkan adanya  perubahan  sIstem  penganggaran  tradisional  menjadi  penganggaran  berbasis  kinerja. Dengan  system  penganggaran  berbasis  kinerja  ( performance  based  budgeting ),  penyusunan dan pelaksanaan anggaran tidak hanya berdasarkan input dan proses saja, tetapi berorientasi
pada output (hasil kinerja). Adapun sistem untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) (Pasal 68 UU Nomor 1 tahun 2004).
BLU  adalah  instansi  di  lingkungan  Pemerintah    yang  dibentuk  untuk  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  berupa  penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  dijual  tanpa mengutamakan  mencari  keuntungan  dan  dalam  melakukan  kegiatannya  didasarkan  pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum).  BLU  memiliki  karakteristik sebagai berikut: (a). Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan Negara yang dipisahkan);  (b).  Menghasilkan  barang/jasa  yang  seluruhnya/sebagian  dijual  kepada  publik; (c). Tidak bertujuan mencari keuntungan; (d). Dikelola secara otonom dengan prinsip efisien dan  produktivitas  ala  korporasi;  (e).  Rencana  kerja/anggaran  dan  pertanggungjawaban dikonsolidasikan  pada  instansi  induk;  (f).  Pendapatan  dan  sumbangan  dapat  digunakan langsung; (g). Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Non PNS; (h). Bukan sebagai subjek pajak. BLU  diimplementasikan  pada  satuan-satuan  kerja  pemerintah  yang  secara  fungsional melaksanakan  tugas  operasional  pelayanan  publik,  seperti  layanan  kesehatan,  pendidikan, pengelolaan  kawasan,  dan  lisensi,  untuk  membedakannya  dari  fungsi  pemerintah  sebagai regulator dan penentu  kebijakan. Praktik ini telah berkembang luas di  manca negara berupa upaya pengagenan ( agencification ) aktifitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi  diselenggarakan oleh instansi  yang  dikelola ala bisnis ( business  like ) sehingga pemberian  layanan  kepada  masyarakat  menjadi  lebih  efisien  dan  efektif  (Sulasi  Rongiati: 2011).
Berdasarkan jenis layanan yang diberikan, satker BLU dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar: (a). Penyedia layanan barang dan/atau  jasa, misalnya: pendidikan dan pelatihan,  kesehatan,  penelitian  dan  pengembangan,  serta  bidang  penyiaran  publik;  (b). Pengelola  wilayah/kawasan  tertentu,  misalnya:  otorita,  kawasan  pengembangan  ekonomi terpadu.  (c).  Pengelola  dana  khusus,  misalnya:  pengelola  dana  bergulir,  rekening  dana investasi, dan rekening pembangunan daerah (Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI: 2013). BLU  bidang  pendidikan  menyelenggarakan  pendidikan  kepada  masyarakat  dalam  berbagai jenjang, antara lain menengah atas, akademi, institut, universitas, maupun pendidikan lainnya. Saat ini terdapat 3 (tiga) kategori utama BLU bidang pendidikan, yaitu: (a). Pendidikan Tinggi di  bawah  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  yang  terdiri  dari  Universitas  dan Politeknik  penyelenggara  pendidikan  tinggi  yang  diperuntukkan  bagi  masyarakat  luas;  (b). Pendidikan  Tinggi  Agama  di  bawah  Kementerian  Agama,  yang  terdiri  dari  Universitas  dan Institut Agama penyelenggara pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi masyarakat luas; (c). Pendidikan Kedinasan di bawah K/L, yang terdiri dari Balai Diklat, Politeknik, Akademi, dan Sekolah Tinggi penyelenggara pendidikan khusus/keahlian yang seluruh/ sebagian lulusannya diperuntukkan  memenuhi  kebutuhan  internal  K/L  (Dirjen  Perbendaharaan  Kemenkeu  RI: 2013).
Perguruan  Tinggi  Negeri  salah  satu  instansi  yang  dijinkan  secara  penuh  untuk menerapkan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK-BLU),  maka  pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih fleksibel, dengan mengutamakan produktivifitas, efisiensi dan efektivitas.  Pola  pengelolaan  keuangan  BLU  dimaksudkan  agar  Perguruan  Tinggi  Negeri sebagai instansi pemerintah dapat meningkatkan pelayananannya kepada pelanggan, dalam hal ini  mahasiswa,  masyarakat,  dan  para stakeholder .  Perguruan  tinggi  negeri  sebagai  satuan pemerintah  yang  menerapkan  BLU  dapat  mengelola  unit-unit  usaha  sebagai  sumber pendapatan BLU perguruan tinggi (Pasal 14 dan 27 PP 23 tahun 2005 tentang PK-BLU).
Berdasarkan kajian di  atas,  perguruan tinggi  negeri yang telah ditetapkan PTN-BLU harus  mengembangkan  unit-unit  usaha  perguruan  tinggi  dengan  semangat  enterpreneurship
(kewirausahaan)  sehingga  akan  memberi  nilai  tambah  bagi  perguruan  tinggi  negeri  serta meningkatkan pelayanan prima dan kesejahteraan stakeholder kampus.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pendidikan  tinggi  di  era  globalisasi  mengharuskan  mampu  melahirkan  alumni  yang memiliki daya saing, salah satu indikatornya adalah memiliki jiwa kewirausahaan. Untuk itu perguruan  tinggi  kurikulum  pendidikan  berbasis  kewirausahaan  ( Curriculum–Based Entrepreneurship )  hal  ini  akan  menjadi  media  menyiapkan  lulusan  yang  memiliki  jiwa wirausaha  dan  siap  bersaing  di  masyarakat  dengan  berbagai  keterampilan.  Adapun  strategi pendidikan  kewirausahaan  sebaga  berikut:  1).  menyusun  kurikulum;  2).  peningkatan  sdm dosen;  3).  membentuk  entrepreneurship  centre;  4).  membentuk  unit  usaha;  5).  kerjasama dengan institusi keuangan (perbankan/non perbankan); dan 6). entrepreneurship award. Salain strategi  pengembangan  kurikulum  pendidikan  kewirausahaan, perguruan  tinggi  juga  dapat menerapkan  tata  kelola  pendidikan  tingg  dengan  sistem  ala  bisnis  ( business  like )  sehingga pemberian layanan publik menjadi lebih efisien dan efektif.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan kepada pemangku kepentingan pendidikan tinggi sebagai berikut:
1. Strategi  peningkatan  daya  saing  alumni  perguruan  tinggi  di  era  globalisasi  dengan penerapan pendidikan kewirausahaan.
2. Strategi  pengkatan  pelayanan  publik  di  perguruan  tinggi  dapat  menerapkan  tata  kelola dengan  sistem  ala  bisnis  ( business  like )  dengan  tetap  mengacu  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## DAFTAR RUJUKAN
Amir, M. Taufiq. 2016. Corporate Entrepreneurship & Innovation . Jakarta: Kencana Ananda, Rusydi. dan Rafida, Tien. 2016. Pengantar Wirausaha. Medan: Perdana Publishing Bakhtiar, Amsal. 2014. Filsafat Ilmu . (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Kementerian  Keuangan  RI.  2013. Manual  Pengelolaan SATKER BLU Bidang Layanan Pendidikan. Jakarta Indrajit, Richardus Eko. 2016. Manajemen Perguruan Tinggi Moderen . Yogyakarta: Preinexus Ireland. at all. 2003. A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions. Journal  of  Management.  Volume  29.  Issue  6.  Desember  2003  hal.  963–989.  DOI: 10.1016/S0149-2063_03_00086-2, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149206303000862 Julien, Pierre-Andre. 2007. A Theory of Local Entrepreneurship in the Knowledge Economy. USA: Edward Elgar Publishing Limited Kasih, Yulizar. 2013. Mewujudkan Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi melalui Proses Pembelajaran yang Berkelanjutan . Jurnal Ilmiah STIE MDP. Vol. 2 No. 2 Maret 2013 Kasmir.  2011. Kewirausahaan .  Jakarta: Rajawali Pers Michaelowa. K. 2000. Returns to Education in Low Income Countries: Evidence for Africa,
(Online)
Tersedia: http://www.hwww.de/Projects?Res_Programmes/RP/- Development_Processes/VfS_EL_2000_Rev2.pdf Rongiati, Sulasi. 2011. Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Instansi Pemerintah Penyelenggara Layanan Umum. Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 2. No. 1. Juni 2011
Suharsaputra,  Uhar.  2015. Manajemen  Pendidikan  Perguruan  Tinggi. Bandung:  Refika Aditama Takdir S, Dedy. Dkk.  2015. Kewirausahaan . Yogyakarta: Wijana Mahadi Karya UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Wijaya,  David.  2017. Pendidikan  Kewirausahaan  Untuk  Sekolah  dan  Perguruan  Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar