Volume 5 Issue 1, March 2021: pp. 120-131. Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Peran Jaksa dalam Pelaksanaan Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
The Role of Prosecutors of Supervised Implementation towards Conditional Criminal Based of Act 16 Year 2004 Concerning Prosecutors of Republic of Indonesia
Ornela Monty 1 , Made Jatiningrum 2 , Ricky Ferdinand 3 , Ni Made Sri Astri Utami 4
1. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: metalgearamy@gmail.com;
2. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: conroyk517@gmail.com;
3. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: mi6ovice@gmail.com;
4. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: roycegunner619@gmail.com.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Prosecutors; Supervision; Conditional criminal This paper aimed at analyzing a conditional criminal or better known as a criminal  trial  is  a  criminal  system  of  prosecution  by  a  judge,  where  the implementation  is hung on  certain  terms  or  conditions.  Supervision  on  the implementation of a conditional criminal ruling is done by the Prosecutor as the executor of the judgment in the criminal matter is contained in article 54 Act No. 48 year 2009 concerning judicial power, as mentioned in Law No. 16 of  2004  concerning  the  attorney  of  the  Republic  of  Indonesia  in  article  30 paragraph  (1)  Letter  C  mentioned  that  the  task  of  prosecutor  one  is  to supervise  the  implementation,  supervisory  Criminal  Award  and  conditional freelance  decision.  This research  applied  concept  and  legislation  approach. Case  of  conditional  criminal  supervision  the  role  of  attorney  is  necessary, given  that  authority  not  only  as  an  attribution  of  Law  No.  16  of  2004 concerning  the  attorney  of  the  Republic  of  Indonesia,  but  in  fact  such authority is not directly attached to the function and duty of the Prosecutor as  the  public  prosecutor.  This  article  revealed  conclusion  that  without  the direct  role  of  the  Prosecutor  in  the  supervision  of  implementation  of  the criminal award conditional the potential misuse of the conditional rights  is high, but by the role of the prosecutor is expected to minimize the occurrence of the crimes committed by the person sentenced to the conditional criminal award.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Jaksa; Pengawasan;
Pidana bersyarat
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pidana bersyarat atau yang lebih dikenal dengan pidana percobaan merupakan sistem penjatuhan pidana oleh hakim,  di  mana  pelaksanaannya  digantungkan  pada  syarat-syarat  atau kondisi  tertentu.  Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana bersyarat dilakukan oleh Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam perkara pidana hal ini tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  c  disebutkan  bahwa  tugas  jaksa salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat,  putusan  pidana  pengawasan  dan  keputusan  lepas  bersyarat. Penelitian  ini  menerapkan  konsep  dan  pendekatan  perundang-undangan. Dalam  hal  pengawasan  pidana  bersyarat  peran  Jaksa  amatlah  diperlukan, mengingat  wewenang  tersebut  tidak  saja  sebagai  atribusi  dari  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia, namun demikian pada hakikatnya wewenang tersebut secara tidak langsung juga  melekat  pada  fungsi  dan  tugas pokok  Jaksa  sebagai  Penuntut  Umum. Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  tanpa  adanya  peran  langsung  dari  Jaksa dalam  hal  pengawasan  pelaksanaan  Putusan  Pidana  bersyarat  potensi penyalahgunaan hak bersyarat tersebut tinggi, akan tetapi dengan adanya peran  Jaksa  diharapkan  dapat  meminimalisasi  terjadinya  kejahatan- kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  dijatuhi  Putusan  Pidana Bersyarat.

## 1. Pendahuluan
Institusi  kejaksaan  merupakan  salah  satu  penegak  hukum  di  Indonesia  yang  telah  ada sebelum  masa  penjajahan.  Meskipun  mengalami  perubahan  nama  dan  pemerintahan, fungsi dan tugas kejaksaan tetaplah sama, yakni melakukan penuntutan terhadap kasus pidana serta bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam kasus perdata.
Di  dalam  Undang-Undang  Jaksa  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia, menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dam pelaksanaan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  serta  wewenang  lain berdasarkan  undang-undang.  Dimana  dalam  menjalankan  jabatannya,  jaksa  memiliki tugas dan wewenang yang tercantum dalam Pasal 30, yakni:
(1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam  pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
(2) Di  bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara,  kejaksaan  dengan  kuasa  khusus  dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
(3) Dalam  bidang  ketertiban  dan  ketenteraman  umum,  kejaksaan  turut menyelenggarakan kegiatan:
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statis kriminal.
Telah disebutkan sebelumnya dalam pasal tersebut bahwa kejaksaan merupakan pranata yang  memiliki  berbagai  tugas  dan  wewenang,  salah  satunya  sebagai  pranata  yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat (Pasal 30 ayat (1)  huruf  c).  Pengawasan  adalah  suatu  usaha  sistemis  untuk  menetapkan  standar pelaksanaan  dengan  tujuan-tujuan  perencanaan,  merancang  sistem  informasi  maupun umpan  balik,  membandingkan  kegiatan  nyata  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan  koreksi  yang  diperlukan  untuk  menjamin  bahwa  semua  sumber  daya  yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. 1 Sedangkan pidana bersyarat merupakan pidana dengan syarat-syarat  tertentu  yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana atau hukum percobaan. Pidana bersyarat ialah suatu sistem penjatuhan  pidana  oleh  hakim  yang  pelaksanaannya  bergantung  kepada  syarat  atau kondisi tertentu. 2
Putusan pidana bersyarat merupakan hal yang menuai pro-kontra di kalangan masyarakat luas  karena  menyangkut  rasa  keadilan  sebagaimana  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri. Keberadaan  pidana  bersyarat  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  jaksa  sebagai  pelaksana putusan atau eksekutor pengadilan dalam hal pelaksanaan pidana bersyarat.

## 2. Metode
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai hipotesis dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. 3
3. Peran  Jaksa  dalam  Pelaksanaan  Pengawasan  Putusan  Pidana  Bersyarat Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia
Di Indonesia, terdapat berbagai masalah universal mengenai ketidakpuasan masyarakat terhadap  perampasan  kemerdekaan  yang  dalam  berbagai  penelitian  terbukti  sangat
1 Robert J. Mockler, The Management Control Process (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1991), 360.
2 Daniar Rasyid Setya Wardhana et al., “Wewenang Jaksa sebagai Pel aksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan  Hukum Tetap,” Halu Oleo Law Review (2020):  251 – 263, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/14309/9911.
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 6.
merugikan  baik  terhadap  individu  yang  dikenai  pidana  maupun  masyarakat. 4 Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan kadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain,  hukum  memberikan  rambu-rambu  berupa  batasan-batasan  tertentu  sehingga manusia  tidak  sebebas-bebasnya  berbuat  dan  bertingkah  laku  dalam  mencapai  dan memenuhi kepentingan tersebut. 5
Pidana  itu  sendiri  merupakan  pemberian  sanksi  kepada  setiap  orang  yang  melanggar hukum pidana. Salah satu tujuan pemberian pidana adalah untuk memperbaiki perilaku si pelanggar hukum pidana tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Pidana dengan bersyarat yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem  atau  model  penjatuhan  pidana  oleh  hakim  yang  pelaksanaannya  digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, Pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan  pidana  dapat  dijalankan  apabila  syarat-syarat  yang  ditetapkan  itu  tidak  ditaatinya atau dilanggarnya. 6
Di dalam KUHP Buku 1, diketahui sanksi-sanksi pidana terdapat pada pasal 10 KUHP yakni pidana pokok; pidana mati, penjara, denda, kurungan, dan pidana tambahan; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Manfaat pidana penjara bagi perbaikan atau rehabilitasi penjahat menjadi manusia yang lebih berguna sesudah keluar dari penjara ternyata tidak ada sama sekali. Bahkan, pidana penjara  yang  singkat  akan  menyebabkan  narapidana  berguru  tentang  kejahatan  pada penjahat kakap. Akhirnya, dicari alternatif lain selain pidana penjara yang singkat karena pidana singkat 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan akan menjadi too short for rehabilitation, too long for corruption , padahal sejak seratus tahun lalu, Von Liszt sudah berjuang agar dihapus pidana penjara yang singkat (jangka pendek) itu. 7
Masalah pidana penjara jangka pendek menjadi permasalahan yang universal dan menjadi perhatian dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni adanya rekomendasi kongres ke II PBB,  mengenai the  Prevention  of  Crime  and  the  Treatment  of  Offenders tahun  1960 menyatakan bahwa: 8
4 Haryanto  Dwiatmodjo,  “Penj atuhan  Pidana  Bersyarat  dalam  Kasus  Pencurian  Kakao:  Kajian  Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN. PWT,” Jurnal Yudisial 5, no. 1 (2012): 5.
5 Andi  Batari  Toja,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Pidana  Bersyarat  dalam  Tindak  Pidana Penganiayaan  (Studi  Kasus  Putusan  Tahun  2013 di  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa)”  (Universitas Hasanuddin, 2015), 1.
6 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 54.
7 A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), 21.
8 Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia (Yogyakarta: Total Media, 2009), 90.
a. Kongres mengakui pidana penjara pendek (singkat) berbahaya bagi pelanggar, karena dapat terkontaminasi, tetapi dalam hal tertentu masih diperlukan bila dilihat dari segi keadilan;
b. Praktik secara menyeluruh penjara jangka pendek, hanya dapat mengurangi jumlah penggunaannya;
c. Pengurangan berangsur-angsur dengan penggunaan berbentuk pengganti/alternatif (pidana bersyarat, pengawasan, denda, tindakan-tindakan lainnya yang mengandung kemerdekaan); serta
d. Dalam hal pidana penjara tidak dapat di hindari, maka pelaksanaannya harus terpisah dari penjatuhan penjara jangka panjang dan pembinaannya harus bersifat konstruktif, pribadi dan dalam lembaga terbuka.
Maka, dicarikan alternatif pidana penjara yang singkat tidak lepas dari adanya kerugian yang ditimbulkan sebab di samping kemungkinan terjadinya hubungan-hubungan yang tidak  dikehendaki,  maka  pidana  penjara  yang  singkat  jelas  tidak  mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana di satu pihak, dan di lain pihak bahkan menimbulkan apa yang disebut stigma atau cap jahat. 9 Di Indonesia sendiri pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan dapat dihindari terhadap pelaku tindak pidana, hal  ini  dikarenakan  di  dalam  KUHP  dikenal  adanya  pidana  alternatif  pengganti  pidana perampasan  kemerdekaan  atau  pidana  penjara  jangka  pendek  yaitu  pidana  bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a sampai 14f KUHP.
Pasal 14a KUHP menyatakan bahwa:
1. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  sebelum  masa  percobaan  yang ditentukan  dalam  perintah  tersebut  di  atas  habis  atau  terpidana  selama  masa percobaan  tidak  memenuhi  syarat-syarat  khusus  yang  mungkin  ditentukan  dalam perintah itu;
2. Hakim yang mempunyai kewenangan seperti di atas kecuali dalam perkara-perkara yang  mengenai  penghasilan  dan  persewaan  negara  apabila  menjatuhkan  pidana denda tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin  diperintahkan  pula  akan  sangat  memberatkan  si  terpidana.  Dalam menerapkan  ayat  ini  kejahatan  dan  pelanggaran  candu  hanya  dianggap  sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu di tentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2);
3. Jika  hakim  tidak  menentukan  lain,  maka  perintah  mengenai  pidana  pokok  juga mengenai pidana tambahan;
9 Yayad  Hidayat,  “Implementasi  Putusan  Pidana  Bersyarat  sebagai  Alternatif  Pengganti  Pidana  Penjara Jangka Pendek dalam Sistem Peradilan” (Universitas Indonesia, 2012), 2.
4. Perintah tersebut dalam ayat 1 hanya diberikan jika hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat  dipenuhinya  syarat  umum  yaitu  bahwa  terpidana  tidak  akan  melakukan perbuatan pidana dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada; dan
5. Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan yang menjadi alasan perintah itu.
Pasal 14b KUHP, menyatakan:
1. Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, paling lama adalah tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun;
2. Masa  percobaan  dimulai  pada  saat  putusan  telah  menjadi  tetap  dan  telah diberitahukan  kepada  terpidana  menurut  cara  yang  ditentukan  dalam  undang- undang;
3. Masa  percobaan  itu  tidak  dihitung  selama  terpidana  dihilangkan  kemerdekaannya karena tahanan yang sah.
Pasal 14c KUHP, berbunyi:
1. Dalam perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih  pendek  daripada  masa  percobaannya,  harus  mengganti  segala  atau  sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi;
2. Apakah hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan atas salah satu pelanggaran tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka boleh ditetapkan syarat khusus yang lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama bagian dari masa percobaan;
3. Syarat-syarat  tersebut  di  atas  tidak  boleh  mengurangi  kemerdekaan  agama  atau kemerdekaan politik terpidana.
Pasal 14d KUHP berbunyi:
1. Yang  diserahi  mengawasi  supaya  syarat-syarat  dipenuhi,  ialah  pejabat  yang berwenang  menyuruh  menjalankan  putusan,  jika  kemudian  ada  perintah  untuk menjalankan putusan.
2. Jika  ada  alasan,  hakim  dapat  perintah  boleh  mewajibkan  lembaga  yang  berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan  yang  berkedudukan  di  situ,  atau  kepada  pejabat  tertentu,  supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
3. Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.
Pasal  14e  KUHP  menyatakan:  Atas  usul  pejabat  tersebut  Pasal  14d  ayat  (1)  atas permintaan terpidana hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama selama masa percobaan,  dapat  mengubah  syarat-syarat  khusus  atau  lamanya  waktu  berlaku  syarat- syarat  khusus  di  dalam  masa  percobaan.  Hakim  juga  boleh  memerintahkan  orang  lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separo dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.
Pasal 14f KUHP menyatakan:
1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut pasal di atas, atas usul tersebut Pasal 14d ayat (1),  hakim  yang  memutus  perkara  dalam  tingkat  pertama  dapat  memerintahkan supaya  pidananya  dijalankan  atau  memerintahkan  supaya  atas  namanya  diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan perbuatan pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak terpenuhi atau jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi  pemidanaan  yang  menjadi  tetap  karena  melakukan  perbuatan  pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Dalam memerintah pemberian peringatan, hakim harus menentukan juga bagaimana cara memberi peringatan itu;
2. Setelah masa percobaan habis, perintah supaya dijalankan tidak dapat diberikan lagi kecuali  jika  sebelum  masa  percobaan  habis,  terpidana  dituntut  karena  melakukan perbuatan pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan perbuatan pidana tadi.
Pidana bersyarat merupakan sistem pemidanaan hukum pidana yang ada di Indonesia. Hukum  pidana  tidak  hanya  bertujuan  untuk  memberikan  pidana  kepada  pelanggar hukum, tetapi bertujuan untuk mendidik, membina, serta mengadakan pencegahan agar orang tidak akan melakukan perbuatan pidana. Menurut Muliadi, pidana bersyarat adalah suatu pidana dimana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah di tentukan oleh pengadilan, pidana bersyarat bukan merupakan pidana pokok melainkan merupakan cara penerapan pidana sebagaimana pidana yang tidak bersyarat. 10
Di dalam Pasal  14a KUHP  dinyatakan  bahwa pidana bersyarat hanya  dapat  dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;
10 Rumiyanto Rumiyanto, “Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan (Kajian Putusan Nomor 1554 k.Pid.Sus/2014),” Jurnal Yudisial 9, no. 3 (2016): 322.
b. Pidana  bersyarat  dapat  dijatuhkan  sehubungan  dengan  pidana  kurungan,  dengan ketentuan  tidak  termasuk  pidana  kurungan  pengganti  denda.  Mengenai  pidana kurungan  ini  tidak  diadakan  pembatasan,  sebab  maksimal  dari  pidana  kurungan adalah satu tahun; dan
c. Dalam  hal  menyangkut  pidana  denda,  maka  pidana  bersyarat  dapat  dijatuhkan dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.
Syarat-syarat  yang  ditetapkan  dalam  putusan  hakim  yang  harus  ditaati  oleh  terpidana untuk  dapatnya  ia  dibebaskan  dari  pelaksanaan  pidana.  Syarat-syarat  itu  dibedakan antara syarat umum dan khusus. Syarat umum bersifat imperatif artinya bilamana hakim menjatuhkan  pidana  dengan  bersyarat,  dalam  putusannya  itu  harus  ditetapkan  syarat umum. Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat  (1)).Dalam  syarat  umum  ini  tampak  benar  sifat  mendidik  dalam  putusan  pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan. Sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif yaitu tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan. 11
Keputusan  penjatuhan  hukuman  sejatinya  masih  tetap  ada,  hanya  saja  pelaksanaan hukuman  tidak  dilakukan.  Maksud  dari  penjatuhan  hukum  seperti  ini  adalah  untuk memberi kesempatan kepada seseorang yang dihukum agar dalam masa percobaannya memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang  diberikan  kepadanya  dengan  pengharapan  jika  berhasil,  hukuman  yang  dijatuhi tidak akan dijalankan seluruhnya.
Dalam penerapannya pidana bersyarat memiliki beberapa keuntungan, yakni:
a. Pidana  bersyarat  akan  memberikan  kesempatan  terpidana  untuk  memperbaiki dirinya di dalam masyarakat;
b. Pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari;
c. Pidana  bersyarat  akan  mencegah  terjadinya  stigma  yang  diakibatkan  oleh perampasan kemerdekaan.
Dari  aspek  tujuan  pemidanaan  sebenarnya  pidana  bersyarat  ini  lebih  ditujukan  pada resosialisasi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dari  pada  pembalasan  terhadap perbuatannya.  Velinke  dan  Ute  menyatakan  bahwa  resosialisasi  adalah  proses  yang mengakomodasi  dan  memenuhi  kebutuhan  pelaku  tindak  pidana  akan  kebutuhan sosialnya.  Kebutuhan  sosial  yang  dimaksud  pada  dasarnya  adalah  kebutuhan  untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. 12
Dalam  pelaksanaan  pidana  dengan  bersyarat  jika  syarat  umum  maupun  syarat  khusus tidak  dapat  dipenuhi,  tidak  secara  otomatis  pidana  yang  dijatuhkan  benar-benar dilaksanakan.  Untuk  melaksanakan  pidana  setelah  terbukti  dilanggarnya  syarat  yang ditetapkan, jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan permintaan pada hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu juga hakim tidak wajib mengabulkan permintaan jaksa Penuntut  Umum  untuk  melaksanakan  pidana  yang  telah  diputusnya.  Hakim  dapat memerintahkan jaksa untuk melaksanakan putusan pemidanaan dalam hal:
a. Jika  dalam  masa  percobaan  terpidana  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana (melanggar syarat umum);
b. Jika dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat khusus;
c. Jika  sebelum  lewatnya  masa  percobaan,  terbukti  terpidana  telah  dipidana  dengan putusan  yang  menjadi  tetap  karena  tindak  pidana  yang  lain  yang  dilakukan sebelumnya masa percobaan berjalan;
d. Terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap (Pasal 14f ayat (2)).
Dalam  usaha  memperkuat  prinsip-prinsip  Negara  hukum,  diperlukan  norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum  yang  profesional,  berintegritas  dan  disiplin  yang  didukung  oleh  sarana  dan prasarana  hukum  serta  perilaku  hukum  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  idealnya  setiap Negara  hukum  termasuk  Negara  Indonesia  harus  memiliki  lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. 13 mPenegak hukum yang ada di Indonesia salah  satunya  yakni  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Dalam  rangka  supremasi  hukum, fungsi kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan in concreto .
Bagir  Manan  menyebutkan,  bahwa  mewujudkan  hukum in  concreto bukan  hanya fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk di dalam pengertian itu adalah pejabat administrasi  pemberi  layanan  hukum  dan  penegak  hukum.  Kejaksaan  dan  kepolisian merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan. 14
Sebagai salah satu institusi penegak hukum, kejaksaan melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan  undang-undang.  Undang-undang  yang  mengatur  mengenai  jaksa  yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Tugas utama yang dikenal masyarakat luas yakni sebagai lembaga penuntutan terhadap kasus pidana di pengadilan serta sebagai eksekutor dan mengawasi pelaksanaan suatu keputusan.  Dalam  hal  ini,  keputusan  yang  dieksekusi  oleh  kejaksaan  yakni  keputusan pidana bersyarat.
13 Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 2.
14 Bagir Manan, “Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia” (Fakultas Hukum Universitas Padja jaran, 1999), 17.
Putusan pidana bersyarat pada hakikatnya memiliki kesamaan terhadap putusan pidana pada umumnya. Dimana untuk mencapai suatu keputusan akhir memiliki prosedur serta persyaratan  yang  sama.  Bedanya,  secara  signifikan  yakni  hanya  mengenai  sistem pemidanaannya.  Seperti  pidana  bersyarat  yakni  tidak  perlu  menjalankan  seluruh hukumannya seperti pada umumnya terpidana lain. Dalam pemidanaan bersyarat adalah pemidanaan  yang  sifatnya  bukan  hukuman  fisik  yang  diberikan  dengan  suatu  nestapa, namun hanya merupakan bentuk hukuman yang diberikan dengan maksud memberikan suatu pembinaan semata yang diberikan dan digantungkan dengan syarat-syarat tertentu.
Dalam  pelaksanaan  eksekusi,  terpidana  tetap  memiliki  kebebasan  untuk  tetap melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, dimana tidak ada pembatasan-pembatasan oleh hukum  layaknya  pidana  penjara.  Terpidana  dalam  melaksanakan  hukumannya  pada dasarnya hanya melakukan hal-hal yang tercantum dalam amar putusan yang baik dan bertanggung jawab serta menaati aturan-aturan maupun syarat-syarat yang dibebankan kepadanya. Jika selama waktu ditentukan terpidana melaksanakan putusan dengan baik dan selalu berkelakuan baik, maka setelah masa hukumannya habis, terpidana akan bebas dengan sendirinya.
Pengawasan  terhadap  terpidana  bersyarat  dilakukan  oleh  Jaksa  sebagai  pelaksanaan Putusan  Pengadilan  dalam  perkara  pidana  hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  54  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana disebutkan dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia dalam  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  c  disebutkan  bahwa  tugas  jaksa  salah  satunya  adalah melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pidana  bersyarat,  putusan  pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
Selain  itu,  wewenang  jaksa  sebagai  eksekutor  terhadap  pidana  bersyarat  diatur  dalam SEMA  Nomor  7  Tahun  1985.  Selain  sebagai  eksekutor,  jaksa  memiliki  tugas  untuk mengawasi  dan  mengamati  pelaksanaan  eksekusi.  Pengawasan  serta  pengamatan  ini harus dilakukan secara terus menerus dan dapat di pertanggung jawabkan. Secara berkala jaksa  wajib  dan  bertanggung  jawab  untuk  melaporkan  hasil  pengawasan  dan pengamatannya baik kepada Kepala Kejaksaan serta Hakim. Hal ini agar terwujud suatu upaya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik.
Selain melakukan pengawasan jaksa juga wajib menyerahkan terpidana bersyarat, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan dinyatakan bahwa dalam hal putusan hakim memutuskan pidana bersyarat, wajib latihan kerja  sebagai  pengganti  pidana  denda,  atau  pengembalian  anak  kepada  orang  tua  atau wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada BAPAS. 15
15 Hidayat, “Implementasi Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pengganti Pidana  Penjara Jangka Pendek dalam Sistem Peradilan,” 8.
Di dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dikatakan  bahwa  terhadap  terpidana  bersyarat  dilakukan  pembimbingan  oleh  Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pembimbingan BAPAS dilakukan terhadap:
a. Terpidana bersyarat;
b. Narapidana, anak pidana, dan anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
c. Anak  Negara  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan,  pembinaannya  diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
d. Anak  Negara  yang  berdasarkan  putusan  Keputusan  Menteri  atau  pejabat  di lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  yang  ditunjuk  pengadilan, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
e. Anak  Negara  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan,  bimbingannya  dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
Dalam penanganan sebuah tindak pidana, jaksa memiliki peran yang cukup penting, yakni dimulai dari proses penuntutan, pembuktian, pelaksanaan putusan pidana, sampai pada pengawasan  pidana  bersyarat.  Namun  dalam  setiap  pelaksanaannya  terkadang  jaksa menemui  hambat  dalam  melakukan  pengawasan  keputusan  pidana  bersyarat,  di antaranya  kendala  seperti  belum  adanya  aturan  atau  pedoman  yang  baku  terhadap pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, teknik administrasi yang belum terarah dari instansi yang berkaitan dengan pengawasan pidana bersyarat, kurangnya jumlah personel dan sedikitnya waktu kerja bagi jaksa dalam melakukan pengawasan pidana bersyarat, serta  terkadang  terpidana  tidak  ada  di  rumah  sehingga  sulit  diketahui  keberadaannya atau terpidana secara diam-diam pindah tempat tinggal, dan berdomisili di pelosok desa yang sulit dijangkau.

## 4. Kesimpulan
Pengawasan  terhadap  terpidana  bersyarat  dilakukan  oleh  Jaksa  sebagai  pelaksanaan Putusan  Pengadilan  dalam  perkara  pidana  hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  54  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana disebutkan dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia dalam  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  c  disebutkan  bahwa  tugas  jaksa  salah  satunya  adalah melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pidana  bersyarat,  putusan  pidana pengawasan  dan  keputusan  lepas  bersyarat.  Sedangkan  peraturan  mengenai  adanya pidana bersyarat diatur dalam KUHP Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f.

## Daftar Pustaka
Abidin, A. Z., dan Andi Hamzah. Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.
Bakhri, Syaiful. Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia . Yogyakarta: Total Media, 2009.
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Dwiatmodjo,  Haryanto.  “Penjatuhan  Pidana  Bersyarat  dalam  Kasus  Pencurian  Kakao: Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN. PWT.” Jurnal Yudisial 5, no. 1 (2012): 99 – 116.
Effendy, Marwan. Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Hidayat,  Yayad.  “Implementasi  Putusan  Pidana  Bersyarat  sebagai  Alternatif  Pengganti Pidana Penjara Jangka Pendek dalam Sistem Peradilan.” Universitas Indonesia, 2012.
Manan, Bagir. “Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia.” Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1999.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Mockler, Robert J. The Management Control Process . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1991.
Rumiyanto,  Rumiyanto.  “Penjatuhan  Pidana Penjara  Bersyarat  dalam  Tindak  Pidana Perbankan  (Kajian  Putusan  Nomor  1554  k.Pid.Sus/2014).” Jurnal  Yudisial 9,  no.  3 (2016).
Toja, Andi Batari. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana  Penganiayaan  (Studi  Kasus  Putusan  Tahun  2013  di  Pengadilan  Negeri Sungguminasa).” Universitas Hasanuddin, 2015.
Wardhana, Daniar Rasyid Setya, Dicky Andi Firmansyah, Er Handaya Artha Wijaya, dan Yugo  Susandi.  “Wewenang  Jaksa  sebagai  Pelaksana  Putusan  Eksekutorial  Putusan Pengadilan yang Te lah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.” Halu Oleo Law Review (2020). http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/14309/9911.
Zulfa, Eva Achjani. Pergeseran Paradigma Pemidanaan . Bandung: Lubuk Agung, 2011.