## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

## Zulkifli Aspan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: zulkifliaspan@gmail.com

## Abstract:
Protecting a good and healthy environment is a citizens' constitutional right, but in practice, it has yet to be able  to  overcome  environmental  problems  and  damage.  This  research  is  normative  legal  research  using statutory and case approaches. The results of the study show that the environmental damage that occurs can be caused by weak law enforcement for those who do environmental damage, lack of public awareness to be able to protect their environment, and the sanctions imposed have not been able to cause a deterrent effect, or there are weaknesses  in  the  laws  and  regulations.  Setting  environmental  norms  in  the  constitution  needs  to  be strengthened by increasing the degree of environmental norms in a separate section in the 1945 constitution.
Keywords: Environmental Law; Constitutionalization; Responsibility; Environment

## Abstrak:
Perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara, namun pada praktiknya, belum dapat mengatasi permasalahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  bisa  disebabkan karena  penegakan  hukum  yang  masih  lemah  untuk  para  pihak  yang  melakukan  kerusakan  lingkungan, kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk dapat menjaga lingkungannya, sanksi yang dikenakan belum dapat menimbulkan efek jera, atau terdapat kelemahan dalam peraturan perundang-undangannya. Pengaturan norma lingkungan hidup dalam konstitusi perlu dikuatkan dengan meningkatkan derajat norma lingkungan hidup dalam bagian tersendiri dalam konstitusi.
Kata Kunci: Hukum Lingkungan; Konstitusionalisasi; Tanggung Jawab; Lingkungan Hidup

## 1. Pendahuluan
Pada Mei 219 lalu, satu panel ahli PBB tentang keanekaragaman hayati serta ekosistem, “ Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)”, meluncurkan suatu laporan yang berisi fakta-fakta kehancuran ekosistem dunia pada saat  ini.  Menurut  laporan  IPBES,  sebanyak  satu  juta  spesies  telah  punah  dalam  50 tahun  terakhir  akibat  aktivitas  manusia.  Laporan  yang  disusun  oleh  145  ahli  dari  50 negara  ini  juga  menyatakan  240  juta  hektar  hutan  alam  sudah  hilang  dalam  kurun 1990- 2015. Selain itu, 85% lahan basah telah menghilang, dan 100-300 juta penduduk yang mendiami wilayah pantai terancam banjir akibat hilangnya habitat pesisir. Data- data laporan di atas selaras dengan penegaskan laporan sejenis yang dikeluarkan oleh panel  ahli  iklim  dunia,  IPCC  ( Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change )  tahun  2018
lalu. Laporan ini menyatakan bahwa aktivitas manusia telah mengakibatkan kenaikan suhu bumi rata-rata sebesar 1,0 derajat Celsius. 1
Pesan  kunci  laporan  yang  disusun  oleh  91  ahli  dari  40  negara  adalah  bahwa  kita, penduduk  bumi,  telah  menyaksikan  konsekuensi  dari  kenaikan  temperatur  bumi  1,0 derajat  Celsius  ini.  Mulai  dari  soal  meningkatnya  kejadian  cuaca  ekstrim,  kenaikan muka  air  laut,  hingga  menghilangnya  es  di  benua  Arktik  (Kutub  Utara). 2 Dengan kecenderungan  laju  pelepasan  gas  rumah  kaca  seperti  saat  ini  (berakibat  kenaikan suhu  bumi  0,2  derajat  Celsius  setiap  dekade)  diperkirakan  temperatur  bumi  akan mencapai  1,5  derajat  Celsius  pada  kurun  2030-2052.  Akibat  kenaikan  temperatur tersebut,  diperkirakan,  diantaranya,  akan  ada  70%  penurunan  terumbu  karang,  350 juta  populasi  mengalami  kekeringan  parah,  serta  135  juta  orang  akan  terdampak kenaikan  muka  air  laut  tanpa  ada  adaptasi.  Satu  pesan  kuat  yang  menjadi  benang merah dari laporan-laporan ilmiah yang bersumber dari ribuan riset, studi, dan kajian dari seluruh dunia di atas adalah “bumi berada di ambang keruntuhan ( collapse )”.
Kini, seluruh sistem yang ada di biosfera sedang berlari menuju titik kritis dan ambang batas. Jika batas itu terlewati, maka tidak mungkin lagi sistem tersebut untuk kembali ke  kondisi  semula  ( irreversible ). 3 Kerusakan  sistem-sistem  yang  ada  di  bumi  ini  tentu saja  berdampak  pada  seluruh  keseimbangan  ekologis,  dimana  makhluk  hidup, diantaranya manusia, dapat kehilangan kehidupannya, atau punah, seperti yang telah ditunjukkan oleh laporan IPBES di atas.
Bagaimana  dengan  Indonesia?  Sejumlah  laporan  menunjukan  krisis  lingkungan  di Indonesia.  Kejadian bencana dari tahun ke tahun juga tidak menunjukkan penurunan. Total jumlah korban yang naik hampir tiga kali lipat dari periode 2017 ke 2018, yaitu sebanyak 3.49 juta orang di tahun 2017 menjadi 9,88 juta orang terdampak pada tahun 2018. Indikator-indikator kualitas lingkungan hidup dan ekosistem juga menunjukkan kondisi  yang  tidak  berbeda  dengan  kondisi  global.  Menurut  laporan  IPBES  di  tahun 2018, Indonesia mengalami kehilangan hutan seluas 680.000 hektar setiap tahunnya – tertinggi  di  region  Asia  Tenggara.  Data  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan tahun 2016 menyatakan bahwa dari 105 sungai yang dipantau di Indonesia, 101 sungai berada pada kondisi tercemar sedang dan berat. Sementara, di pulau Jawa yang memiliki populasi 56,9% ketersediaan air bersih hanya mencakup 4,2% saja. 4
Laporan  yang  diterbitkan  oleh Air  Quality  Life  Index (AQLI)  atau  “Indeks  Kualitas Udara  Kehidupan  (AQLI)”  pada  tahun  2019  lalu  menyebutkan  rata-rata  orang Indonesia  dapat  kehilangan  1,2  tahun  harapan  hidup  pada  tingkat  polusi  udara  saat ini. 5 Selama  dua  dekade  terakhir,  Indonesia  telah  memperlihatkan  perubahan  yang dramatis pada kualitas udaranya. Dari tahun 1998 hingga 2016, Indonesia beralih dari salah  satu  negara  paling  bersih  di  dunia  menjadi  salah  satu  dari  dua  puluh  negara
1 Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia.  (2019).  “ECOCIDE:  Memutus  Impunitas  Korporasi”, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta, hal 4.
2 Priyanta,  Maret.  "Penerapan  Konsep  Konstitusi  Hijau  (green  Constitution)  di  Indonesia  sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." Jurnal Konstitusi 7, no. 4 (2010): 113-130.
3 Aspan,  Zulkifli,  and  Ahsan  Yunus.  "The  right  to  a  good  and  healthy  environment:  Revitalizing green constitution." In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , vol. 343, no. 1, p. 012067. IOP Publishing, 2019.
4 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2019). Loc.Cit.
5 “Kualitas  Udara  Indonesia  yang  Memburuk  dan  Dampaknya  terhadap  Harapan  Hidup”,  AQLI, 2019, hal 1.
paling berpolusi, karena konsentrasi polusi partikulat udaranya meningkat 171 persen. Lonjakan terbesar telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Polusi meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2013 hingga 2016 saja. 6
Polusi  udara  merupakan  masalah  yang  bertali  temali  dengan  laju  kerusakan  hutan, padahal hutan memiliki fungsi vital dalam keseimbangan ekosistem kehidupan. 7 Salah satunya hutan menjadi “paru-paru dunia” yang mengelola oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Ketika hutan diterabas demi kepentingan ekonomi, salah satunya  pertambangan,  maka  ekosistem  lingkungan  secara  keseluruhan  akan terganggu.  Penggundulan  hutan  mengakibatkan  berbagai  bencana,  utamanya  banjir bandang  dan  tanah  longsor.  Akibat  lainnya  adalah  berkurang  atau  menyusutnya habitat  satwa  liar  dan  menyusutnya  hak  kelola  masyarakat  hukum  adat  atas  wilaya hutan.  Namun  apapun  situasinya,  industri  pertambangan  yang  menerabas  hutan selalu  punya  alasan  pembenar,  dan  yang  paling  utama  adalah  alasan  “demi pembangunan”.

## 2. Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia
Hukum lingkungan Indonesia telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan. Rentang waktu masa  berlaku  ketiga  undang-undang    tersebut  cukup  lama;  15  (lima  belas)  tahun antara UULH No 4 Tahun 1982 dengan UUPLH No 23 Tahun 1997, kemudian 12 (dua belas)  tahun  antara  UUPLH  No  23  Tahun  1997  dengan  UUPPLH  No  32  Tahun  2009 sebagai undang- undang lingkungan hidup terbaru yang saat ini berlaku. Jumlah pasal dalam  ketiga  undang-undang  LH  tersebut  yang  juga  mengalami  perkembangan  dan perubahan.  Selain  itu,  nomenklatur  judul  undang-undangnya  juga  mengalami perubahan. UU No 4 Tahun 1982 menggunakan judul “..Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup”.  UU  No  23  Tahun  1997  menggunakan  kata “Pengelolaan” dalam judul “Pengelolaan Lingkungan Hidup” (UU PLH), dan UU No 32  Tahun  2009  menambahkan  kata  “Perlindungan”  “Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup” sebagai nama undang-undangnya.
Sebagai  undang-undang  lingkungan  hidup  yang  baru  pertama  kali  dibentuk,  UULH No 4/1982 belum memuat prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan LH sebagai satu  kesatuan.  Kemudian,  jika  dibandingkan  dua  undang-undang  lingkungan  hidup setelahnya (UUPLH No 23 Tahun 1997 dan UUPPLH No 32 Tahun 2009), UULH No 4 Tahun 1982 lebih sedikit mengatur ketentuan tentang lingkungan hidup. Ini diketahui dari jumlah pasal yang hanya berjumlah 24 Pasal, terdiri dari 8 Bab. Berbeda dengan UUPLH  No  23  Tahun  1997  yang  memiliki  jumlah  pasal  52  dan  terdiri  dari  11  Bab (hanya  bertambah  28  Pasal  dan  3  Bab),  serta  UUPPLH  No  32  Tahun  2009  yang memiliki jumlah pasal 127 yang terdiri dari 17 Bab.
Sejumlah perubahan menunjukan perkembangan pemikiran LH dalam UUPLH, salah satunya pengertian pengelolaan LH dalam UU ini berbeda dengan UULH No 4/1982. Rumusan pengelolaan LH dalam UUPLH sebagai “upaya terpadu untuk melestarikan fungsi  lingkungan  hidup  yang  meliputi  kebijaksanaan  penataan,  pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan
6 Ibid .
7 Khoirunnisa,  Humaira,  Shafa  Amalia  Choirinnisa,  and  Raden  Muhammad  Arvy  Ilyasa.  "Quo Vadis:  Penerapan  Citizen  Lawsuit  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Terhadap  Lingkungan  Hidup." LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria 1, no. 1 (2021): 117-137.
hidup”.  Sementara  definisi  dalam  UULH  No  4/1982  adalah  “upaya  terpadu  dalam pemanfaatan,  penataan,  pemeliharaan,  pengawasan,  pengendalian,  pemulihan  dan pengembangan lingkungan hidup”.
Prinsip pengelolaan LH terdapat dalam Pasal 3, bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang  diselenggarakan  dengan  asas  tanggung  jawab  negara,  asas  berkelanjutan,  dan asas  manfaat  bertujuan  untuk  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  yang berwawasan  lingkungan  hidup  dalam  rangka  pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  yang  beriman  dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 4 UU ini mengatur tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan LH, yaitu:
1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya  manusia  indonesia  sebagai  insan  lingkungan  hidup  yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. Terlindunginya negara kesatuan republik indonesia terhadap dampak usaha dan/atau  kegiatan  di  luar  wilayah  negara  yang  menyebabkan  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
UUPLH juga menjamin hak setiap orang atas lingkungan  hidup yang baik dan sehat. Terkait dengan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1): setiap orang mempunyai hak atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat. Ayat  (2): setiap  orang  mempunyai  hak  untuk berperan  serta  dalam  rangka  pengelolaan  lingkungan  hidup. Sedangkan  terkait  kewajiban ( obligation ),  disebutkan  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  UUPLH  bahwa,  “setiap  orang berkewajiban  memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  serta  mencegah  dan menanggulangi  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup.  Hak  dan  kewajiban setiap orang ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang mencerminkan  harkat  dan  martabat  manusia  sebagai  individu  dan  makhluk  sosial. 8 Adapun yang dimaksud dengan LH secara yuridis, ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPLH  yang  menyatakan  bahwa  lingkungan  hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya.
Dua  belas  tahun  setelah  berlakunya  UUPLH  No  23  Tahun  1997,  terbitlah  UU  No  32 Tahun  2009  yang  diberi  nama  “Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan” (UUPPLH.  LN. Tahun 2009 No. 140). UU ini menambahkan kata  “Perlindungan”,  selain  kata  “Pengelolaan”.  Menegaskan  bahwa  lingkungan hidup  tidak  hanya  dikelola,  tapi  juga  harus  dilindungi  untuk  menjamin keberlangsungannya. Perlindungan dan   Pengelolaan   Lingkungan   Hidup   (PPLH) berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  UUPPLH  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8 Hamid, Muhammad Amin. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." Legal Pluralism: Journal of Law Science 6, no. 1 (2016).
Undang-Undang  ini  memuat  tentang:  Ketentuan  Umum;  Asas,  Tujuan,  dan  Ruang lingkup; Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Sistem Informasi; Tugas  dan  Wewenang  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah;  Hak,  Kewajiban  dan Larangan;  Peran  Masyarakat;  Pengawasan  dan  Sanksi  Administratif;  Penyelesaian Sengketa  Lingkungan;  Penyidikan  dan  Pembuktian;  Ketentuan  Pidana;  Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; dan Penjelasan.
Dibandingkan  dua  UU  sebelumnya,  UUPPLH  ini  lebih  lengkap  dalam  bidang lingkungan hidup yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup. Terdiri dari 127 Pasal dan 17 Bab. Berlakunya UUPPLH No 32 Tahun 2009 ini juga menyatakan bahwa UU No 23 Tahun 1997 tidak berlaku lagi. 9 UUPPLH  ini  juga  memuat  lebih  lengkap asas-asas  yang berkaitan dengan LH. Seperti disebutkan dalam BAB II Tentang Asas, Tujuan,  dan  Ruang  Lingkup,  Pasal  2,  bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan  LH dilaksanakan  berdasarkan  asas:  a)  tanggung  jawab  negara;  b)  kelestarian  dan keberlanjutan; c) keserasian dan keseimbangan; d) keterpaduan; e) manfaat; f) kehati- hatian; g) keadilan; h) ekoregion; i) keanekaragaman hayati;  j) pencemar membayar; k) partisipatif; l) kearifan lokal; m) tata kelola pemerintahan yang baik; dan, n) otonomi daerah.

## 3. Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Melalui Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Ideologi pengelolaan SDA dalam Pasal 33 UUD 1945 pascaamandemen adalah sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Hak  menguasai  negara  atas  bumir,  air  dan  segala kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  yang  diberikan  konstitusi  kepada negara  semata-mata  adalah  untuk  mewujudkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat  Indonesia.  Hak  tersebut  kemudian  melahirkan  tanggung  jawab  ( responsibility ) kepada  Negara  untuk  mengelola  SDA  berlandaskan  prinsip  keadilan  sosial  dan demokrasi  ekonomi. 10 Termasuk  dalam  pelindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup, tanggung jawab tersebut melahirkan kewajiban bagi negara untuk melakukan perlindungan,  pelestarian  dan  pengelolaan  LH  demi  untuk  kesejahteraan  bersama bangsa Indonesia.
Konsepsi  hak  menguasai  negara  yang  melahirkan  tanggung  jawab  ini  tidak  berdiri sendiri, akan tetapi bersinggungan dengan hak asasi manusia, utamanya sejumlah hak dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) yang tertuang dalam UUD Tahun  1945  pascaamandemen,  UU  No  39  Tahun  1999  Tentang  HAM,  dan  Konvensi Internasional  Tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (ICESCR)  yang  telah diratifikasi melalui UU No 11 Tahun 2005,
Oleh karena dasar konstitusional hak menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Hal  demikian  adalah  tanggung  jawab  tertinggi  yang  dipegang  oleh  negara sebagai  konsekuensi  dari  memegang  hak  itu. 11 Tanggung  jawab  itu  kemudian  di
9 Pasal 125 UUPPLH.
10 Santoso,  Adi  Purnomo,  and  Dina  Liliyana.  "Konstitusionalitas  Tanggung  Jawab  Negara  dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia." Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora 6, no. 1 (2021): 61-71.
11 Jonaidi,  Dona  Pratama,  and  Andri  G.  Wibisana.  "Landasan  Doktriner  Hak  Gugat  Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup Di Indonesia." Jurnal Bina Mulia Hukum 5, no. 1 (2020): 156-175.
jalankan oleh negara melalui pemerintah yang menjadi perangkatnya, dengan hukum yang mengaturnya.
Asas  tanggung  jawab  negara  ( state  responsibility )  dalam  UUPPLH  mengandung pengertian  bahwa  negara  menjamin  pemanfaatan  sumber  daya  alam  akan memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan  dan  mutu  hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara menjamin hak warga  negara  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Negara  mencegah dilakukannya  kegiatan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  menimbulkan pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

## 4. Penguatan Norma Lingkungan Hidup Dalam Konstitusi
Meskipun UUD NRI Tahun 1945 telah mencantumkan norma mengenai perlindungan terhadap  lingkungan  dalam  batang  tubuhnya  namun  belum  dapat  mengatasi permasalahan  dan  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi.  Kerusakan  lingkungan  yang terjadi  bisa  disebabkan  karena  penegakkan  hukum  yang  masih  lemah  untuk  para pihak  yang  melakukan  kerusakan  lingkungan,  kesadaran  masyarakat  yang  masih kurang  untuk  dapat  menjaga  lingkungannya,  sanksi  yang  dikenakan  belum  dapat menimbulkan  efek  jera,  atau  terdapat  kelemahan  dalam  peraturan  perundang- undangannya.
Dalam pemikirannya, hal demikian merupakan satu kesatuan isu dengan istilah “ green constitution ”  atau  Konstitusi  Hijau  yang  digagas  Profesor  Jimly  Asshiddiqie.  Bahwa derdapat  empat  kelompok  negara  yang  mencantumkan  ketentuan  perlindungan lingkungan  dalam  konstitusi. Pertama ,  konstitusi  yang  memuat  ketentuan  spesifik mengenai  perlindungan  lingkungan  hidup. Kedua ,  konstitusi  yang  mengintegrasikan ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia. Ketiga ,  konstitusi  yang  hanya  mengatur  lingkungan  hidup  secara  implisit  atau menentukan  jaminan  hak-hak  asasi  tertentu  dapat  dipakai  untuk  kepentingan perlindungan  lingkungan  hidup  dalam  praktik. Keempat ,  kelompok  konstitusi  yang mengaitkan  garisgaris  besar  kebijakan  lingkungan  tertentu  dengan  tugas  atau tanggung  jawab  lembaga  negara  tertentu  untuk  melestarikan  lingkungan  hidup  dan mengatasi kerusakan alam. 12
Penguatan norma LH dalam konstitusi dalam hal ini adalah merangkum 3 (tiga) dari 4 pemikiran  kelompok-kelompok  negara  tersebut  untuk  dimasukan  dalam  norma  LH dalam  konstitusi.  Norma  LH  yang  yang  memuat  ketentuan  spesifik  mengenai perlindungan  lingkungan  hidup;  norma  LH  yang  mengintegrasikan  ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia; dan norma LH  yang  mengaitkan  garis-garis  besar  kebijakan  lingkungan  tertentu  dengan  tugas atau  tanggung  jawab  lembaga  negara  tertentu  untuk  melestarikan  lingkungan  hidup dan mengatasi kerusakan alam. Penguatan terhadap norma lingkungan hidup dalam konstitusi  ke  depannya  dapat  dilakukan  dengan  mencantumkan  secara  rinci,  tegas, dan  jelas  mengenai  norma  lingkungan  hidup  apa  saja  yang  dibutuhkan  untuk memberikan  perlindungan  yang  penuh  terhadap  lingkungan  hidup  dan  untuk mengurangi kerusakan lingkungan hidup.
12 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.

## 5. Penutup
Kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  bisa  disebabkan  karena  penegakan  hukum  yang masih  lemah  untuk  para  pihak  yang  melakukan  kerusakan  lingkungan,  kesadaran masyarakat  yang  masih  kurang  untuk  dapat  menjaga  lingkungannya,  sanksi  yang dikenakan  belum  dapat  menimbulkan  efek  jera,  atau  terdapat  kelemahan  dalam peraturan  perundang-undangannya.  Pengaturan  norma  lingkungan  hidup  dalam konstitusi  perlu  dikuatkan  dengan  meningkatkan  derajat  norma  lingkungan  hidup dalam  bagian  tersendiri  dalam  konstitusi.  Selain  itu,  penguatan  terhadap  norma lingkungan  hidup  dapat  dilakukan  dengan  mengadopsi  ketentuan  dari  negara  lain yang telah secara tegas mencantumkan norma lingkungan hidup dalam konstitusinya.

## Referensi
Aspan,  Zulkifli,  dan  Ahsan  Yunus.  "The  right  to  a  good  and  healthy  environment: Revitalizing  green  constitution."  In IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science , vol. 343, no. 1, p. 012067. IOP Publishing, 2019.
Asshiddiqie,  Jimly.  (2014). Green  Constitution: Nuansa  Hijau  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Hamid,  Muhammad  Amin.  "Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." Legal Pluralism: Journal of Law Science 6, no. 1 (2016).
Jonaidi,  Dona  Pratama,  dan  Andri  G.  Wibisana.  "Landasan  Doktriner  Hak  Gugat Pemerintah  Terhadap  Kerugian  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia." Jurnal  Bina Mulia Hukum 5, no. 1 (2020): 156-175.
Khoirunnisa, Humaira, Shafa Amalia Choirinnisa, dan Raden Muhammad Arvy Ilyasa.
"Quo Vadis: Penerapan Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan  Hidup." LITRA:  Jurnal  Hukum  Lingkungan,  Tata  Ruang,  dan Agraria 1, no. 1 (2021): 117-137.
Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (green Constitution) di Indonesia sebagai  tanggung  jawab  negara  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup." Jurnal Konstitusi 7, no. 4 (2010): 113-130.
Raya,  Muhammad  Yaasiin,  dan  Irwansyah.  "Analisis  Kewajiban  Deposito  sebagai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang." Papua Law Journal 1, no. 2 (2017): 220- 236.
Santoso, Adi Purnomo, dan Dina Liliyana. "Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam  Melindungi  Pembela  Hak  Asasi  Manusia." Populis:  Jurnal  Sosial  dan Humaniora 6, no. 1 (2021): 61-71.
Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia.  (2019).  “ECOCIDE:  Memutus  Impunitas Korporasi”, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta.