KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT)

## Fernandes Simangunsong
Institut Pemerintahan Dalam Negeri-Kementerian Dalam Negeri Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 20 Jatinangor
Email : kisankiel@yahoo.co.id

## Abstract
This  research  is  a  form of  study  possibilities  to assess  and  formulate  mechanisms structuring and establishment of regional organizations in Indonesia, which in this study tested on Regency Cianjur of West Java province , after the enactment of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government 's new , where the presence of Act No. 23 of 2014 , the Law No. 32 of 2004 as well as all technical rules under it should be changed and adjust the product of public policy which includes the new government regulations  governing  penatan  organization  ie  government  Regulation  No.  41  of 2007  on  penatan  organization.  Government  regulations  that  the  old  should  be replaced and re-adjusted to the conditions and potentials which exist in hopes that the  upcoming  organizational  structuring  can  improve  and  enhance  institutional performance effectively and efficiently . Currently the draft government regulation in lieu of government regulation No. 41 of 2007 was the pilot phase and the duty of academics to help the public testing phase and one of them tested in Cianjur. With this assessment is expected to provide recommendations to the fore in determining policy  on  the  restructuring  and  the  establishment  of  regional  organizations  in Cianjur after the enactment of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government and the latest government regulations on organizational management. This study used a sample saturated in the sample area where this research takes all the data elements both primary and sekuder in the region or working unit (SKPD ) in Cianjur , nice element Secretariat staff area and the Parliament Secretariat, Elements Line Office , Elements auxilary Agency and offices , other suPeraturan Pemerintah (PP)orting elements Civil Service Police Unit and the Inspectorate as well as the line element for  Regional  and  Sub  -districts  ,  to  test  the  strength  and  potential  in  each  SKPD using measurement instruments of the latest draft regulations.
Keywords : Local government , Product Public Policy , Organizational Structuring

## PENDAHULUAN
Fenomena desentralisasi dan otonomi daerah di  Indonesia  bukanlah  respon  normatif  terakhir pada issue administrasi publik, namun fenomena  ini  ternyata  penuh  dengan  romantika dan  problematikanya  sendiri  sampai  saat  ini. Fenomena  desentralisasi  dan  otonomi  daerah yang  dimanifestasikan  dengan  munculnya
beberapa  undang-undang  yang  mengaturnya, seperti  UNDANG-UNDANG  (UU)  No.  22 Tahun  1999  yang  kemudian  diperbaiki  dengan UNDANG-UNDANG  (UU)  No.  32  Tahun 2004 dan juga telah diganti dengan UNDANG- UNDANG  (UU)  No.  23  Tahun  2014,  ternyata pada tahap implementasinya tidak sederhana.
Sebagai gambaran salah satu wujud implementasi  UNDANG-UNDANG  (UU)  No. 32  Tahun  2004  tersebut  adalah  dengan ditetapkannya  PERATURAN  PEMERINTAH (PP)  No.  38  Tahun  2007  Tentang  Pembagian Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007
Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Operasionalisasi  Peraturan  Pemerintah  tersebut dirumuskan, salah satunya, Permendagri No. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Selanjutnya dioperasionalisasi  lagi  dalam  bentuk  masing- masing,  satu  atau  lebih  Peraturan  Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota),  serta  peraturan- peraturan  pelaksanaannya,  seperti  peraturan gubernur atau bupati atau walikota.
Wacana  model  pembenahan  birokrasi  mulai mengemuka  dalam  kaitannya  dengan  reformasi manajemen pemerintahan. Kajian pemerintahan yang  bersifat  klasik  menempatkan  institusi pemerintah  sebagai  aktor  dominan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Urgensi  untuk melakukan  reformasi  manajemen  pemerintah semakin  diperkuat  dengan  adanya  kebutuhan untuk  mengantisipasi  berbagai  perubahan  yang tidak  dapat  diprediksi  dan  berlangsung  cepat dalam lingkungan sistem politik. Perubahan ini berlangsung  dalam  aras  global,  nasional, maupun lokal. Dalam tataran global, berlangsung perubahan-perubahan penting
sejalan  dengan  kebutuhan  untuk  meningkatkan kapasitas akumulasi kapital.
Kebijakan desentralisasi di Indonesia dewasa ini merupakan landasan normatif bagi penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah, termasuk  perubahan  kewenangan  baik  di tingkat  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi, maupun  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Sebagai konsekuensi diterbitkannya PERATURAN PEMERINTAH  (PP)  No.  38  Tahun  2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan PERATURAN  PEMERINTAH  (PP)  No.  41 Tahun  2007  tentang  Organisasi  Perangkat Daerah,  terjadi  perubahan  beban  tugas  dan struktur  pada  organisasi  pelaksana  urusan pemerintahan  yang  pada  gilirannya  menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintah di daerah.
Penataan  kelembagaan  perangkat  daerah yang  merupakan  konsekuensi  dari  kewenangan tidak  lain  adalah  sebagai  suatu  bentuk pengembangan  organisasi.  Arahnya  adalah menata  organisasi  perangkat  Daerah  yang sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimilikinya agar  dapat  menggerakkan  semua  organisasinya melaksanakan  pemerintahan  daerah  dengan sasaran  menyentuh  kepentingan  masyarakat dengan  menggunakan  seluruh  sumber  daya alam,  sumber  daya  manusia  serta  potensi  yang dimilikinya.
Gejala  pembengkakan  organisasi  perangkat daerah selain menimbulkan inefisiensi
penggunaan sumberdaya, juga berdampak pada melebarnya  rentang  kendali  dan  kurang terintegrasinya penanganan urusan, yang seharusnya ditangani satu kesatuan unit menjadi kebeberapa  unit  organisasi.    Kondisi  tersebut akan  berpotensi  pada  terjadinya  garis  konflik antara  organisasi  perangkat  Daerah  itu  sendiri. Hal  ini  mengakibatkan    rebutan  tugas  dan fungsi  sehingga  pelayanan  publik  menjadi terbengkalai. Dengan demikian kondisi kelembagaan  perangkat  Daerah  masih  belum sejalan  dengan  makna,  maksud  dan  tujuan kebijakan otonomi daerah.
Selain  itu,  dengan  adanya  otonomi  daerah, organisasi perangkat Daerah diharapkan menjadi  organisasi  yang  mapan  dan  mampu berperan  sebagai  wadah  pelaksanaan  fungsi- fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara  Pemerintah  dengan  institusi  daerah lainnya dan masyarakat secara optimal. Dengan demikian,  akan  terwujud  postur  organisasi perangkat  Daerah  yang  proporsional,  efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip organisasi.
Penataan  kelembagaan  pemerintah  lebih diarahkan  pada  upaya rightsizing yaitu  upaya penyederhanaan  birokrasi  pemerintah  yang diarahkan  untuk  mengembangkan  organisasi yang lebih proposional dan transparan, sehingga upaya tersebut  diharapkan organisasi  perangkat daerah  tidak  akan  terlalu  besar  sesuai  dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah  ( reinventing  government )  dalam rangka mendukung terwujudnya tata
pemerintahan  daerah  yang  baik  ( good  local government ).
Dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan,  penataan  kelembagaan  sering diartikan  sama  dengan  pengembangan  atau penambahan struktur organisasi yang telah ada. Sejalan  dengan  itu,  para  pemimpin  organisasi selalu berusaha mengembangkan unit organisasi yang  telah  ada  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Anggapan  seperti  ini  tampaknya perlu dikaji kembali karena penataan kelembagaan  tidaklah  selalu  identik  dengan penambahan unit-unit baru. Penataan kelembagaan  dapat  diartikan  penataan  tugas dan  fungsi  yang  ada  tanpa  penambahan  unit baru bahkan apabila perlu unit-unit yang sudah tidak efektif dan efisien dapat dihapus.
Dengan  adanya  kejelasan  penyelenggaraan kewenangan  di  daerah  merupakan  modal  dasar dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan  kelembagaan  di  daerah,  namun demikian tidak berarti bahwa setiap kewenangan  harus  dibentuk  kelembagaan  yang menangani  kewenangan  tersebut,  akan  tetapi seyogyanya  lebih  dipertimbangkan  bagaimana berbagai  kewenangan  dilaksanakan  oleh  satu lembaga  saja  dalam  arti  bahwa  pengembangan kelembagaan  di  daerah  senantiasa  berpegang pada prinsip “ Tepat Struktur Tepat Fungsi ”.
Salah satu permasalahan yang ditemui dalam konteks  pemerintahan  daerah  adalah  struktur kelembagaan  yang  begitu  gemuk,  sehingga sangat  mungkin  terjadinya  pembengkakan dalam  segi  anggaran.  Selain  itu  kadangkala
dijumpai keberadaan beberapa struktur kelembagaan  daerah  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  daerah  sehingga  berdampak  pada ketidak-efektif dan efesiennya pemerintah pada aspek  pembangunan.  Peratuan  Pemerintah Nomor  41  Tahun  2007  Tentang  Organisasi Perangkat Daerah ini mempunyai dua semangat,  yaitu  semangat  untuk  mengatasi kesimpangsiuran  nomenklatur  beserta  tupoksi dan  rentang  kendali  organisasi  dan  semangat untuk  membatasi  sekaligus  menyeragamkan jumlah kelembagaan daerah.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu  maka lahirlah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemeritahan Daerah.  Dengan  lahirnya  Undang-Undang tersebut memberi dampak yang sangat signifikan  terhadap  jalanya  roda  pemerintahan terutama pemerintahan daerah yang menjalankan  urusan  pemerintahan  daerah  baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Pembagian urusan pemerintahan dalam UNDANG-UNDANG  (UU)  No.  23  Tahun 2014 sebenarnya hampir sama dengan UNDANG-UNDANG  (UU)  No.  32  Tahun 2004,  namun  dalam  UNDANG-UNDANG (UU)  No.  23  Tahun  2014  ada  beberapa perubahan dalam pembagian urusan pemerintahan  (lihat  Lampiran  UNDANG- UNDANG (UU) No. 23 Tahun 2014).
Sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  membawa
perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat  fungsi  dan  tepat  ukuran  ( rightsizing ) berdasarkan  beban  kerja  yang  sesuai  dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat  Daerah  yang  rasional,  proporsional, efektif dan efisien.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi  yang  terdiri  atas  5  (lima)  elemen, yaitu kepala Daerah ( strategic apex ), sekretaris Daerah  ( middle  line ),  dinas  Daerah  ( operating core ), badan/fungsi penunjang ( technostructure ), dan staf pendukung ( supporting  staff ).  Dinas  Daerah  merupakan pelaksana  fungsi  inti (operating  core) yang melaksanakan  tugas dan  fungsi sebagai pembantu  kepala  Daerah  dalam  melaksanakan fungsi  mengatur  dan  mengurus  sesuai  bidang Urusan  Pemerintahan  yang  diserahkan  kepada Daerah,  baik  urusan  wajib  maupun  urusan pilihan.  Badan  Daerah  melaksanakan  fungsi penunjang
( technostructure ) yang melaksanakan  tugas dan fungsi sebagai pembantu  kepala  Daerah  dalam  melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang  kelancaran  pelaksanaan  fungsi  inti (operating core).
Dalam  rangka  mewujudkan  pembentukan Perangkat  Daerah  sesuai  dengan  prinsip  desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah      diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah yang  saat  ini  Peraturan  Pemerintah  tersebut
masih  dalam  bentuk  Rancangan  Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah. Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tersebut didasarkan  pada  asas  efisiensi,  efektivitas, pembagian  habis  tugas,  rentang  kendali,  tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,  dan  intensitas  Urusan  Pemerintahan dan potensi Daerah.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, kepala  Daerah  dibantu  oleh  Perangkat  Daerah yang  terdiri  dari  unsur  staf,  unsur  pelaksana, dan  unsur  penunjang.  Unsur  staf  diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur  pelaksana  Urusan  Pemerintahan  yang diserahkan  kepada  Daerah  diwadahi  dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang  yang  khusus  melaksanakan  fungsi pembinaan  dan  pengawasan  penyelengaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat.  Disamping  itu  pada  Daerah kabupaten/kota  dibentuk  Kecamatan  sebagai Perangkat  Daerah  yang  bersifat  kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan  dan  pelayanan  tertentu  yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Kepala  dinas,  kepala  badan,  sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat/nama lain di  kabupaten/kota  bertanggung  jawab  kepada kepala  Daerah  melalui  sekretaris  Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam
pertanggungjawaban  tersebut  hanyalah  fungsi pengendalian  administrasi  untuk  memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban  yang  disampaikan  oleh  kepala  dinas, kepala  badan,  sekretaris  DPRD,  inspektur, kepala  satuan  polisi  pamong  praja  dan  camat atau sebutan lain kepada kepala Daerah.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah  adanya  Urusan  Pemerintahan  yang diserahkan  kepada  Daerah  yang  terdiri  atas Urusan  Pemerintahan  wajib  dan  Urusan Pemerintahan  pilihan.  Urusan  Pemerintahan wajib  dibagi  atas  Urusan  Pemerintahan  yang berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  dan  Urusan Pemerintahan  yang  tidak  berkaitan  dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan,  jumlah  penduduk,  kemampuan keuangan  Daerah  serta  besaran  beban  tugas sesuai  dengan  Urusan  Pemerintahan  yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib  dilaksanakan  oleh  setiap  Daerah  melalui Perangkat Daerah.
Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang Perangkat  Daerah  ini    menetapkan  Perangkat Daerah  dalam  3  (tiga)  tipe,  yaitu  sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe A,  sekretariat  Daerah,  sekretariat  DPRD  dan Inspektorat  tipe  B  dan  sekretariat  Daerah, sekretariat  DPRD dan  Inspektorat  tipe C, dinas tipe  A,  dinas  tipe  B,  dan  dinas  tipe  C,  badan tipe A, badan tipe  B, dan badan tipe C, Satuan Polisi  Pamong Praja (Satpol PP)  tipe A, Satpol PP tipe B dan Satpol PP tipe C serta Kecamatan
dalam  2  (dua)  tipe  yaitu  kecamatan  tipe  A  dan Kecamatan tipe B.
Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada  perhitungan  jumlah  nilai  variabel  beban kerja. Variabel  beban kerja terdiri  dari variabel umum  dan  variabel  teknis.  Variabel  umum, meliputi  jumlah  penduduk,  luas  wilayah, jumlah  APBD,  sebagai  ariabel  umum  dengan bobot  sebesar  20%  (dua  puluh  persen)  dan variabel  teknis  yang  merupakan  beban  utama dengan  pembobotan  sebesar  80%  (delapan puluh  persen).  Pada  tiap-tiap  variabel,  baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  wajib  yang berkaitan  dengan  pelayanan  dasar,  agar kebutuhan  dasar  masyarakat  dapat  termenuhi secara  optimal.  Oleh  karena  itu  Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan  dasar  diwadahi  dalam  bentuk  dinas utama minimal tipe C.
Pembinaan  dan  pengendalian  Perangkat Daerah dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang  Perangkat  Daerah  ini    dimaksudkan dalam  rangka  penerapan  koordinasi,  integrasi, sinkronisasi  dan  simplifikasi  antardaerah  dan antarsektor, sehingga masing-masing Pemerintah  Daerah  taat  asas  dan  taat  norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah.  Menteri  atau  Gubernur    selaku  wakil Pemerintah Pusat, dapat membatalkan peraturan
Daerah tentang pembentukan Perangkat Daerah yang  bertentangan  dengan  ketentuan  yang diatur  dalam  Rancangan  Peraturan  Pemerintah tentang Perangkat Daerah.
Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian  Perangkat  Daerah,  pemerintah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan,    supervisi,  pelatihan,  serta  kerja sama,  sehingga  sinkronisasi  dan  simplifikasi dapat  tercapai  secara  optimal  dalam  kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rancangan  Peraturan  Pemerintahan  tentang Perangkat Daerah  tersebut mengatur mengenai pembentukan, jenis, kriteria tipelogi, kedudukan,  tugas,  fungsi,  kriteria,  susunan organisasi, jabatan, pembinaan, dan pengendalian Perangkat Daerah, serta Perangkat  Daerah  baru,  staf  ahli,  pemetaan Urusan Pemerintahan, nomenklatur, dan hubungan antara Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat  Daerah  Kabupaten/Kota.  Rancangan Peraturan  Pemerintah    tentang  Perangkat Daerah  dimaksudkan  memberikan  arah  dan pedoman  yang  jelas  kepada  Daerah  dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi  dan simplifikasi  serta  komunikasi  kelembagaan antara pusat dan Daerah
Berangkat  dari  hal  tersebut  maka  Peneliti akan  melakukan  studi  kemungkinan  penataan dan  pembentukan  organisasi  perangkat  daerah
yang disesuaikan dengan UNDANG- UNDANG  (UU)  Nomor  23  Tahun  2014  dan Rancangan  Peraturan  Teknis  yang  terbaru melalui  “Kajian  Studi  Kemungkinan  Penataan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten  Cianjur  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun 2016” dimana hasil penelitian ini akan menjadi kontribusi  akademis  bagi  pemerintah  dalam melanjutkan  penetapan  peraturan  pemerintah terbaru  tentang  penataan  organisasi  perangkat daerah, sehingga tersusunlah perumusan masalah  sebagai  berikut  yaitu  “bagaimanakah mekanisme penataan dan pembentukan organisasi  perangkat  daerah  di  Kabupaten Cianjur  pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah aplikasi model kebijakan,  yang  bertujuan  untuk  menemukan model dan mekanisme penataan dan pembentukan organisasi  perangkat  daerah  yang sesuai  dengan  ketentuan  yuridis  formal  yang berlaku.  Adapun  analisis  yang  digunakan adalah  analisis  kualitatif-deskriptif  dan  aplikasi model  penyusunan  kelembagaan  berdasakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah  Tahun  2016  tentang  Perangkat Daerah. Penggunaan data kualitatif disesuaikan dengan  karakteristik  yang  ada . Penggunaan metode  kualitatif  dalam  penelitian  ini  karena penelitian  kualitatif  yang  lebih  menekankan kepada mengungkapkan permasalahan
mengenai  apa  adanya (das  Sein) sesuai  dengan kenyataan yang ada di lapangan.
Data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  dan  primer  yang didasarkan atas kebutuhan kajian penataan  dan pembentukan perangkat daerah yang merupakan  fokus  pengamatan  yang  dibedakan atas:
a)  Data  Primer,  diperoleh  dengan  observasi lapangan,  dilakukan  dengan  jalan  melihat, mengamati, mencatat serta berdiskusi secara langsung  pejabat  politik,  aparatur  daerah dan kelompok sasaran lainnya;
b) Data Sekunder, dikumpulkan untuk melengkapi data primer, yaitu yang tersedia pada pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur yang mempunyai informasi berkaitan  dengan  topik  penelitian  ini.  Data sekunder  ini  diperoleh  dengan  penelitian terhadap  dokumen,  laporan,  brosur,  surat kabar dan bahan kepustakaan lainnya.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang dipilih dalam riset lapangan  adalah :
a) Daftar  isian,  yaitu  mengumpulkan  dat melalui  format  isian  data  yang  disediakan berdasarkan  kriteria  dan  variabel  yang sudah ditentukan.
b) Wawancara,  mengumpulkan  data  dengan komunikasi  langsung  berdasarkan  kerangka atau pedoman yang telah disusun sebelumnya dengan pihak yang berkompeten  dan  berwenang  terhadap masalah yang diteliti;
c) Studi  Literatur,  mengumpukan  data  dengan mempelajari,  menelaah  dan  menganalisa literatur, dokumen, peraturan serta referensi lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.
Secara operasional, langkah-langkah penataan dan pembentukan organisasi perangkat  daerah  di Kabupaten  Cianjur dilakukan sebagai berikut:
a) Menghitung  variabel  faktor  umum  dan faktor teknis dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
b) Penyusunan  organisasi  perangkat  daerah berdasarkan  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah.
c) Penyusunan  struktur  organisasi  perangakat daerah  berdasarkan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  masing-masing organisasi perangkat daerah.
Adapun tahapan teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:
a)  Pemrosesan Tahap Pertama
Pengolahan  data  dimulai  dengan  menelaah data  yang  telah  terkumpul  sebagian  dari berbagai  sumber  yaitu  berupa  data  hasil pengamatan, wawancara, studi kepustakaan, dan arsip dan memilihnya untuk menemukan data yang diperlukan. Kemudian  dari  sebagian    data  yang  telah ditelaah  dari  masing-masing  sumber  itu dibuat  abstraksi  berupa  rangkuman  inti, selanjutnya  dianalisis  secara  konsisten  dan
berulang-ulang.  Selama  analisis    tahap pertama  ini  tidak  melakukan  observasi  atau interviu. Selanjutnya setelah selesai penulisan  atau  analisis  pertama  kemudian melakukan observasi atau interviu berikutnya dengan lebih terfokus, menyempit  dan  mendalam  pada  masalah penelitian.
b)  Klarifikasi Data
Klarifikasi  data  dikelompokan  atas  dasar fikiran,  intuisi,  dan  pendapat.  Selanjutnya menempatkan  data  pada  kategori  masing- masing.  Metode  yang  digunakan  adalah dalam  analisis  yaitu  dengan  menggunakan metode  perbandingan  dari  data  yang diperoleh  dari  sumber  informan  dan dokumentasi.
Analisis  data  dilakukan  secara  2  (dua) tahap,  yaitu  tahap  tertama  melalui  analisis deskriptif-kualitatif  dengan  mendeskripsikan data yang diperoleh secara kualitatif berdasarkan  data  yang  diperoleh  melalui wawancara  dan  dokumentasi.  Tahap  kedua dilakukan  melalui  analisis  data    penataan  dan pembentukan  organisasi  perangkat  daerah menurut  UU  No.  23  Tahun  2014  dan Rancangan  Peraturan  Pemerintah  Tahun  2016 tentang Perangkat Daerah.
Analisis  data  didasarkan  atas  model perhitungan  berdasarkan  kriteria    besaran organisasi  dinas  dan  badan  menentukan  tipe dinas  dan  badan  berdasarkan  variabel  faktor umum,  dan  faktor  teknis.    Variabel  faktor umum terdiri dari:
a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah;
c. jumlah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD)
Variabel faktor teknis meliputi ketersediaan sumber  daya  manusia  dan  sarana  prasarana penunjang  tugas,  luas  cakupan  pelaksanaan tugas,  potensi tingkat pertumbuhan  dan pengembangan  yang dicapai sesuai potensi dan karakteristik daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,  kepala  daerah  dibantu  oleh  perangkat daerah  yang  terdiri  dari  unsur  staf  yang diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat  DPRD,  unsur  pelaksana  urusan pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  daerah yang  diwadahi  dalam  dinas  daerah,  unsur pelaksana  fungsi-fungsi  penunjang  urusan pemerintahan  daerah  yang  diwadahi  dalam badan  daerah,  unsur  pelaksana  pelayanan tertentu  kepada  masyarakat  yang  diwadahi dalam  unit  pelaksana  daerah,    unsur  pelaksana urusan  pemerintahan  yang  diamanatkan  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  diwadahi dalam lembaga lain dan kecamatan.
Dasar  utama  pembentukan  organisasi perangkat  daerah  adalah  adanya  urusan pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  daerah dan  menjadi  kewenangan  daerah,  yang  terdiri atas  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan.  Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan  dasar  dan  urusan  yang  tidak berkaitan  dengan  pelayanan  dasar.  Dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan  pelaksanaan  urusan  wajib yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar,  agar apa  yang  menjadi  kebutuhan  dasar  masyarakat dapat termenuhi secara optimal.
Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  sebagai  pengganti  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan daerah dengan, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan  organisasi  perangkat  daerah, dengan  prinsip  tepat  fungsi  tepat  ukuran ( rightsizing )  berdasarkan  beban  kerja  yang sesuai  dengan  kondisi  nyata  di  masing-masing daerah.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  prinsip penataan  organisasi  perangkat  daerah  yang rasional,  proporsional,  efektif  dan  efisien. Berdasarkan kerangka teoritis bahwa pembentukan  organisasi  terdiri  atas  5  (lima) elemen  yaitu strategic  apex (kepala  daerah), middle  line (sekretaris  daerah), operating  core (dinas  daerah), technostructure (badan/fungsi penunjang) dan supporting staff (staf pendukung).  Dengan  demikian,  dinas  daerah sebagai operating  core yang  melaksanakan tugas  teknis  operasional  sesuai  bidang  urusan pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
Badan daerah sebagai technostructure yang melaksanakan fungsi-fungsi penunjang penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah, meliputi  perencanaan,  pengawasan,  keuangan, kepegawaian,  penelitian  dan  pengembangan,
pendidikan  dan  pelatihan,  serta  fungsi  lain sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Selanjutnya,  unit  pelaksana  daerah  yang melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat seperti rumah sakit daerah, Kesatuan Pengelola Hutan; Perwakilan Daerah; dan  Lembaga  Pelaksana  Daerah  lainnya  sesuai kebutuhan dan kharakteristik daerah.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah  yang  bersifat  wajib,  diselenggarakan oleh  seluruh  provinsi,  kabupaten,  dan  kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan  oleh  daerah  yang  memiliki potensi  unggulan  dan  kekhasan    daerah,  yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan  ekonomi      daerah.  Hal  ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor  unggulan  masing-masing  daerah  sebagai upaya  optimalisasi  pemanfaatan  sumber  daya daerah  dalam  rangka  mempercepat  proses peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pembentukan  organisasi  perangkat  daerah sekurang-kurangnya  mempertimbangkan  faktor keuangan,  kebutuhan  nyata  daerah,  cakupan tugas  yang  meliputi  sasaran  tugas  yang  harus diwujudkan,  jenis  dan  banyaknya  tugas,  luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan  penduduk,  potensi  daerah  yang bertalian  dengan  urusan  yang  akan  ditangani, sarana  dan  prasarana  penunjang  tugas  serta ketersediaan pegawai yang sesuai dengan beban kerja organisasi baik kualitas maupun kuantitas. Mengenai  teknis  dan  mekanisme  penataan  dan
pembentukan  organisasi  perangkat  daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 diatur dengan Peraturan  Pemerintah,  namun  untuk  saat  ini Peraturan  Pemerintah  tersebut  belum  resmi ditetapkan.  Sebagai  acuan  pemerintah  daerah untuk  saat  ini  dalam  hal  penataan  dan pembentukan ulang organisasi perangkat daerah adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Pembentukan,  Jenis,  dan  Kriteria  Tipelogi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

## I. D ALAM R ANCANGAN P ERATURAN P EMERINTAH
T AHUN

## 2016

## TENTANG P ERANGKAT D AERAH PADA P ASAL 2

## MENYEBUTKAN BAHWA P EMBENTUKAN P ERANGKAT D AERAH
DILAKUKAN BERDASARKAN ASAS :
a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c. efisiensi;
d. efektifitas;
e. pembagian habis tugas;
f. rentang kendali;
g. tata kerja yang jelas; dan
h. fleksibilitas.

## II. P EMBENTUKAN P ERANGKAT D AERAH

## K ABUPATEN /K OTA MENURUT R ANCANGAN
P ERATURAN P EMERINTAH T AHUN 2016

## TENTANG P ERANGKAT D AERAH  DALAM P ASAL 3

## MENYEBUTKAN  BAHWA  PEMBENTUKAN  DAN SUSUNAN P ERANGKAT D AERAH  DITETAPKAN
DENGAN

## P ERDA SETELAH
MENDAPAT
PERSETUJUAN  DARI G UBERNUR . P ERSETUJUAN

## GUBERNUR  SEBAGAI  WAKIL P EMERINTAH P USAT DIBERIKAN  BERDASARKAN  PEMETAAN U RUSAN
P EMERINTAHAN W AJIB DAN U

## RUSAN

## P EMERINTAHAN P ILIHAN . D ALAM  HAL  KEPALA

## D AERAH MENGUNDANGKAN P ERDA YANG TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN DARI GUBERNUR

## SEBAGAI  WAKIL P EMERINTAH P USAT  BAGI

## P ERANGKAT D AERAH K ABUPATEN /K OTA  ATAU P ERDA  TIDAK  DISEMPURNAKAN  OLEH  KEPALA D AERAH  BERSAMA DPRD, GUBERNUR  YANG

## BERSANGKUTAN MEMBATALKAN P ERDA .

## K ETENTUAN  MENGENAI  KEDUDUKAN , SUSUNAN
ORGANISASI , PERINCIAN  TUGAS  DAN  FUNGSI ,

## SERTA TATA KERJA P ERANGKAT D AERAH
DITETAPKAN DENGAN P ERKADA .

## III.
J ENIS P ERANGKAT
D AERAH

## K ABUPATEN /K OTA MENURUT R ANCANGAN

## P ERATURAN P
EMERINTAH T AHUN 2016

## TENTANG P ERANGKAT D AERAH  PADA P ASAL 5 ADALAH :
1. sekretariat Daerah;
2. sekretariat DPRD;
3. inspektorat;
4. dinas;
5. badan; dan
6. kecamatan.

## IV. K RITERIA T IPELOGI P ERANGKAT

## D AERAH K ABUPATEN /K OTA MENURUT R ANCANGAN P ERATURAN P EMERINTAH

## T AHUN 2016 TENTANG P ERANGKAT D AERAH
PADA P ASAL 6 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
(1) Kriteria  tipelogi  Perangkat  Daerah  untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan variabel:
a. umum  dengan  bobot  20%  (dua  puluh persen); dan
b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
(2) Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan  karakteristik  Daerah  yang terdiri atas indikator:
a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah; dan
c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3) Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Daerah  kabupaten/kota  serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
(4) Ketentuan  mengenai  perhitungan  variabel umum dan teknis tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Kedudukan,  Tugas,  dan  Fungsi  Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Perangkat  Daerah  Kabupaten/Kota  menurut Rancangan  Peraturan  Pemerintah  Tahun  2016 tentang  Perangkat  Daerah,  adalah  sebagai berikut :
1) Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah kabupaten/kota merupakan  unsur  staf,  dipimpin  oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung  jawab  kepada  bupati/wali  kota. Sekretariat Daerah kabupaten/kota mempunyai  tugas  membantu  bupati/  wali kota  dalam  penyusunan  kebijakan  dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan  tugas  Perangkat  Daerah  serta pelayanan  administratif.  Sekretariat  Daerah kabupaten/kota  dalam  melaksanakan  tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian  penyusunan  kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
c. pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan  administratif  dan  pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
e. pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat
Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, terdiri atas:
a. sekretariat  Daerah  kabupaten/kota  tipe  A untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi
sekretariat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;
b. sekretariat  Daerah  kabupaten/kota  tipe  B untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang; dan
c. sekretariat  Daerah  kabupaten/kota  tipe  C untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi sekretariat  Daerah  kabupaten/kota  dengan beban kerja yang kecil.
2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
Sekretariat DPRD kabupaten/kota merupakan  unsur  pelayanan  administrasi dan  pemberian  dukungan  terhadap  tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota. Sekretariat DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh  sekretaris  DPRD  kabupaten/kota  yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota  dan  secara  administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui  sekretaris  Daerah  kabupaten/kota. Sekretaris  DPRD  kabupaten/kota  diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali  kota  atas  persetujuan  pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan  pimpinan  fraksi.  Sekretariat  DPRD kabupaten/kota
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan  dan  keuangan,  mendukung pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  DPRD kabupaten/kota,  serta  menyediakan  dan mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan  oleh  DPRD  kabupaten/kota dalam  melaksanakan  hak  dan  fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
b. penyelenggaraan  administrasi  keuangan DPRD kabupaten/kota;
c. fasilitasi  penyelenggaraan  rapat  DPRD kabupaten/kota; dan
d. penyediaan  dan  pengoordinasian  tenaga ahli  yang  diperlukan  oleh  DPRD kabupaten/kota.
Sekretariat DPRD kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, terdiri atas:
a. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;
b. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota
dengan beban kerja yang sedang; dan
c. sekretariat  DPRD  kabupaten/kota  tipe  C untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota
dengan beban kerja yang kecil.
3) Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota
Inspektorat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah. Inspektorat Daerah
kabupaten/kota dipimpin  oleh  inspektur.  Inspektur  Daerah
kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali  kota  melalui  sekretaris  Daerah kabupaten/kota.
Inspektorat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu  bupati/wali  kota  membina  dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Daerah  dan  tugas  pembantuan  oleh Perangkat  Daerah.  Inspektorat  Daerah kabupaten/kota  dalam  melaksanakan  tugas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan  kebijakan  teknis  bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap  kinerja  dan  keuangan  melalui audit,  reviu,  evaluasi,  pemantauan,  dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan  pengawasan  untuk  tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi  inspektorat kabupaten/kota; dan
f. pelaksanaan  fungsi    lain  yang  diberikan oleh  bupati/wali  kota  terkait  dengan tugas pokok dan fungsinya.
Inspektorat
Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, terdiri atas:
a. inspektorat  Daerah  kabupaten/kota  tipe A  untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;
b. inspektorat  Daerah  kabupaten/kota  tipe B  untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota
dengan beban kerja yang sedang; dan
c. inspektorat  Daerah  kabupaten/kota  tipe
C  untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota
dengan beban kerja yang kecil.
4) Dinas Daerah Kabupaten/Kota
Dinas
Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan Daerah. Dinas Daerah kabupaten/kota  dipimpin  oleh  kepala  dinas Daerah  kabupaten/kota  yang  berkedudukan di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada bupati/wali  kota  melalui  sekretaris  Daerah kabupaten/kota. Dinas Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas
membantu  bupati/wali  kota  melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Daerah dan  tugas  pembantuan yang  diberikan  kepada  kabupaten/kota. Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan  kebijakan  sesuai  dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan  kebijakan  sesuai  dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan  administrasi  dinas  sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan  fungsi    lain  yang  diberikan oleh  bupati/wali  kota  terkait  dengan tugas dan fungsinya.
Dinas  Daerah  kabupaten/kota  dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, terdiri atas:
a. dinas  Daerah  kabupaten/kota  tipe  A untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi dinas  Daerah  kabupaten/kota  dengan beban kerja yang besar;
b. dinas  Daerah  kabupaten/kota  tipe  B untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi dinas  Daerah  kabupaten/kota  dengan beban kerja yang sedang; dan
c. dinas  Daerah  kabupaten/kota  tipe  C untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi dinas  Daerah  kabupaten/kota  dengan beban kerja yang kecil.
Urusan  Pemerintahan  dimaksud  dalam    di atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan
Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan  dengan pelayanan    dasar  dan  Urusan  Wajib  yang  tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas  :
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.
(2) Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  tidak berkaitan  dengan  pelayanan  dasar,  terdiri atas :
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian  penduduk  dan  keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
(3) Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. perdagangan;
e. kehutanan;
f. energi dan sumber daya mineral.
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.
Masing-masing Urusan Pemerintahan  di atas diwadahi  dalam  bentuk  dinas.  Khusus  untuk Urusan  Pemerintahan  di  bidang  ketenteraman dan  ketertiban  umum  serta  perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh:
a. dinas Daerah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan  sub  urusan  ketenteraman dan ketertiban umum; dan
b. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan  sub  urusan  bencana  dan sub urusan kebakaran.
Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban  umum  disebut  satuan  polisi  pamong praja Daerah kabupaten/kota. Untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  perizinan kepada  masyarakat,  kepala  Daerah  membentuk unit  pelayanan  terpadu  satu  pintu  Daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota  yang  melaksanakan  Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal.Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Perda kabupaten/kota.
Dalam  hal  berdasarkan  perhitungan  nilai variabel  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6, suatu  Urusan  Pemerintahan  tidak  memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota  sendiri,  Urusan  Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas Daerah kabupaten/kota  lain.  Dalam  hal  berdasarkan hasil  perhitungan  nilai  variabel  teknis  Urusan Pemerintahan  memperoleh  nilai  nol,  maka Urusan  Pemerintahan  tersebut  tidak  diwadahi dalam  unit  organisasi  perangkat  daerah.
Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam satu dinas  Daerah  kabupaten/kota  didasarkan  pada perumpunan  Urusan  Pemerintahan  dengan kriteria:
a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
b. keterkaitan  antarpenyelenggaraan  Urusan Pemerintahan.
Perumpunan Urusan Pemerintahan meliputi:
a. pendidikan,  kebudayaan,  kepemudaan  dan olahraga;
b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi  kependudukan  dan  pencatatan sipil  serta  pemberdayaan  masyarakat  dan desa;
c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana  dan  kebakaran  serta  sub  urusan ketenteraman dan ketertiban umum. d. penanaman  modal,  koperasi,  usaha  kecil dan  menengah,  perindustrian,  perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, pariwisata, dan tenaga kerja;
e. komunikasi  dan  informatika,  statistik  dan persandian;
f. perumahan  dan  kawasan  permukiman, pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang, pertanahan dan perhubungan;
g. pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
h. lingkungan hidup dan  kehutanan; dan
i. perpustakaan dan kearsipan.
Penggabungan Urusan
Pemerintahan dilakukan  paling  banyak  3  (tiga)  Urusan Pemerintahan. Tipologi dinas hasil penggabungan  Urusan  Pemerintahan  dapat dinaikkan  satu  tingkat  lebih  tinggi  apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan  yang  digabungkan.  Nomenklatur dinas  yang  mendapatkan  tambahan  bidang Urusan  Pemerintahan  merupakan  nomenklatur dinas  dari  Urusan  Pemerintahan  yang  berdiri sendiri sebelum penggabungan.
Dalam  hal  berdasarkan  perhitungan  nilai variabel  tidak  terdapat  Urusan  Pemerintahan dalam  satu  rumpun  yang  memenuhi  kriteria untuk dibentuk dinas, maka Urusan Pemerintahan  tersebut  dapat  digabung  menjadi satu  dinas  tipe  C  sepanjang  paling  sedikit memperoleh 2 (dua) bidang. Nomenklatur dinas mencerminkan  Urusan  Pemerintahan  yang digabung.
Dalam  hal  berdasarkan  perhitungan  nilai variabel  tidak  terdapat  Urusan  Pemerintahan dalam  satu  rumpun  yang  memenuhi  kriteria untuk  dibentuk  dinas  atau  bidang,  maka  fungsi tersebut  dilaksanakan  oleh  Sekretariat  Daerah dengan  menambah  satu  subbagian  pada  unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan  yang  terkait  dengan  fungsi tersebut.
Pada  dinas  Daerah  kabupaten/kota  dapat dibentuk  UPT  dinas  Daerah  kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau  kegiatan  teknis  penunjang  tertentu.
UPT  dinas  Daerah  kabupaten/kota  dibedakan dalam 2 (dua) klasifikas, terdiri atas:
a. UPT  dinas  Daerah  kabupaten/kota  kelas  A untuk  mewadahi  beban  kerja  yang  besar; dan
b. UPT dinas Daerah kabupaten/kota tipe kelas untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
Pembentukan UPT dinas Daerah kabupaten/kota  ditetapkan  dengan  Peraturan Bupati/Wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah  Pusat.  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  klasifikasi  UPT  dinas  Daerah kabupaten/kota  dan  pembentukan  UPT  dinas Daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari  menteri  terkait  dan  menteri yang menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  di bidang aparatur negara.
Selain  UPT  dinas  Daerah  kabupaten/kota terdapat  UPT  dinas  Daerah  kabupaten/kota  di bidang  pendidikan  berupa  satuan  pendidikan Daerah  kabupaten/kota.  Satuan  pendidikan Daerah kabupaten/kota berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
Selain  UPT  dinas  Daerah  kabupaten/kota terdapat  UPT  dinas  Daerah  kabupaten/kota  di bidang  kesehatan  berupa  rumah  sakit  Daerah kabupaten/kota dan pusat  kesehatan masyarakat sebagai  unit  organisasi  bersifat  fungsional  dan unit  layanan  yang  bekerja  secara  profesional. Rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah
kabupaten/kota. Rumah sakit Daerah
kabupaten/kota bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan  badan  layanan  umum  Daerah.  Dalam hal  rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan  umum  Daerah,  pengelolaan  keuangan rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.  Rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota dalam  penyelenggaraan  tata  kelola  rumah  sakit dan  tata  kelola  klinis  dibina  dan  bertanggung jawab  kepada  dinas  yang  menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
Pertanggungjawaban  dilaksanakan  melalui penyampaian  laporan  kinerja  rumah  sakit kepada  kepala  dinas  yang  menyelenggarakan Urusan  Pemerintahan  di  bidang  kesehatan. Pembinaan  tata  kelola  rumah  sakit  dan  tata kelola klinis serta pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  di  bidang  kesehatan. Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  organisasi  dan tata  hubungan    kerja  rumah  sakit  Daerah kabupaten/kota  serta  pengelolaan  keuangan rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  dalam Peraturan Presiden.
Pusat  kesehatan  masyarakat  dipimpin  oleh kepala  pusat  kesehatan  masyarakat.  Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  organisasi  dan  tata hubungan  kerja  pusat  kesehatan  masyarakat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  di
bidang
kesehatan setelah mendapat pertimbangan  tertulis  dari  Menteri  dan  menteri yang  menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan di bidang aparatur negara.
5) Badan Daerah Kabupaten/Kota Badan  Daerah  kabupaten/kota  merupakan unsur  penunjang  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Daerah  kabupaten/kota. Badan  Daerah  kabupaten/kota  dipimpin  oleh kepala  badan  Daerah  kabupaten/kota  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada  bupati/wali  kota  melalui  sekretaris Daerah kabupaten/kota. Badan Daerah kabupaten/kota  mempunyai  tugas  membantu bupati/wali  kota  dalam  melaksanakan  fungsi penunjang  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Daerah  kabupaten/kota.  Badan Daerah  kabupaten/kota  dalam  melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan  kebijakan  teknis  sesuai  dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan  tugas  dukungan  teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan  tugas  dukungan  teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pembinaan  teknis  penyelenggaraan  fungsi- fungsi  penunjang  Urusan  Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali  kota  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.
Unsur  penunjang  Urusan  Pemerintahan tersebut di atas meliputi:
a. perencanaan;
b. keuangan;
c. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d. penelitian dan pengembangan; dan
e. fungsi  penunjang  lainnya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Badan Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya dibentuk dengan kriteria:
a. diperintahkan  oleh  peraturan  perundang- undangan; dan
b. memberikan  pelayanan/menunjang  terhadap pelaksanaan tugas seluruh Perangkat Daerah yang lain.
Pembentukan  badan  Daerah  kabupaten/kota berdasarkan  pedoman  yang  ditetapkan  oleh Menteri  setelah  mendapat  pertimbangan  tertulis dari  menteri  yang  menyelenggarakan  Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
Badan  Daerah  kabupaten/kota  dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, terdiri atas:
a. badan  Daerah  kabupaten/kota  tipe  A  untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota  dengan  beban  kerja  yang besar;
b. badan  Daerah  kabupaten/kota  tipe  B  untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota  dengan  beban  kerja  yang sedang; dan
c. badan  Daerah  kabupaten/kota  tipe  C  untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota  dengan  beban  kerja  yang kecil.
Dalam  hal  berdasarkan  perhitungan  nilai variabel  suatu  fungsi  penunjang  Urusan Pemerintahan  tidak  memenuhi  syarat  untuk dibentuk  badan  Daerah  kabupaten/kota  sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung  dengan  badan  Daerah  kabupaten/kota lain.  Penggabungan  fungsi  penunjang  Urusan Pemerintahan dalam satu badan Daerah kabupaten/kota  didasarkan  pada  perumpunan fungsi  penunjang  Urusan  Pemerintahan  dengan kriteria:
a. kedekatan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan; dan/atau
b. keterkaitan  antarpenyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi:
a. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
Penggabungan  fungsi  penunjang  Urusan Pemerintahan  dilakukan  paling  banyak  2  (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Tipologi  badan  Daerah  kabupaten/kota  hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan jumlah bidang hasil penggabungan.  Nomenklatur  badan  Daerah kabupaten/kota  yang  mendapatkan  tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan  merupakan  nomenklatur  badan Daerah  kabupaten/kota  dari  fungsi  penunjang Urusan  Pemerintahan  yang  berdiri  sendiri sebelum penggabungan.
Pada  badan  Daerah  kabupaten/kota  dapat dibentuk  UPT  badan  Daerah  kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau  kegiatan  teknis  penunjang  tertentu. UPT  badan  Daerah  kabupaten/kota  dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, terdiri atas:
a. UPT  badan  Daerah  kabupaten/kota  kelas  A untuk  mewadahi  beban  kerja  yang  besar;
dan
b. UPT  badan  Daerah  kabupaten/kota  kelas  B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. Pembentukan
UPT badan Daerah kabupaten/kota  ditetapkan  dengan  Peraturan Bupati/Wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah  Pusat.  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  klasifikasi  UPT  badan  Daerah kabupaten/kota  dan  pembentukan  UPT  badan Daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari  menteri  yang  menyelenggarakan  Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
6) Kecamatan
Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan  koordinasi  penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan  lain  dan  kelurahan.  Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah  dan  bertanggung    jawab  kepada bupati/walikota  melalui  sekretaris  Daerah kabupaten/kota. Camat mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan
kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan bupati/wali kota;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan  pemerintahan  yang  dilakukan oleh  Perangkat  Daerah  di  tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan  kegiatan  desa  atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota  yang  tidak  dilaksanakan oleh  unit  kerja  Pemerintahan  Daerah kabupaten/kota  yang  ada  di  kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan.
Selain  melaksanakan  tugas    di  atas,  camat juga  melaksanakan  tugas  yang  dilimpahkan oleh  bupati/walikota  untuk melaksanakan sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Daerah  kabupaten/kota.  Camat dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana dibantu oleh perangkat kecamatan.
Kecamatan  dibedakan  dalam  2  (dua)  tipe, terdiri atas:
a. kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan  dengan beban kerja yang besar; dan
b. kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan  dengan beban kerja yang kecil.
Kelurahan merupakan perangkat  kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut  lurah  selaku  perangkat  kecamatan  dan bertanggung  jawab  kepada  camat.  Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara  ketenteraman  dan  ketertiban umum;
e. memelihara  sarana  dan  prasarana  serta fasilitas pelayanan umum;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
g. melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Kriteria Perangkat
Daerah

## Kabupaten/Kota
Tipelogi  sekretariat  Daerah,  sekretariat  DPRD, dan  inspektorat,  serta  fungsi  penunjang  Urusan
Pemerintahan bidang perencanaan, dan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
(1) Sekretariat  Daerah,  sekretariat  DPRD,    dan inspektorat,  serta  fungsi  penunjang  Urusan Pemerintahan  bidang  perencanaan,  dan keuangan  tipe    A  apabila  hasil  perhitungan nilai variabel lebih dari 800;
(2) sekretariat  Daerah,  sekretariat  DPRD,    dan inspektorat,  serta  fungsi  penunjang  Urusan Pemerintahan  bidang  perencanaan,  dan keuangan  tipe    B  apabila  hasil  perhitungan nilai  variabel  lebih  dari  600  sampai  dengan 800; dan
(3) sekretariat  Daerah,  sekretariat  DPRD,    dan inspektorat,  serta  fungsi  penunjang  Urusan Pemerintahan  bidang  perencanaan,  dan keuangan  tipe  C  apabila  hasil  perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.
Tipelogi  dinas  dan  badan  ditetapkan berdasarkan  hasil  perhitungan  nilai  variabel sebagai berikut:
a. dinas  dan  badan  tipe  A  apabila  hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800;
b. dinas  dan  badan  tipe  B  apabila  hasil perhitungan  nilai  variabel  lebih  dari  600 sampai dengan 800; dan
c. dinas  dan  badan  tipe  C  apabila  hasil perhitungan  nilai  variabel  lebih  dari  400 sampai dengan 600.
Dalam  hal  hasil  perhitungan  nilai  variabel Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan dengan  pelayanan  dasar  tidak  memenuhi
perhitungan nilai  variabel  untuk  menjadi  dinas, Urusan  Pemerintahan  tersebut  tetap  dibentuk sebagai dinas tipe C.
Tipelogi  kecamatan  ditetapkan  berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut: a. kecamatan  tipe  A  apabila  hasil  perhitungan nilai variabel lebih dari 600; dan
b. kecamatan  tipe  B  apabila  hasil  perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.
Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan  atau  fungsi  penunjang  Urusan Pemerintahan  bagi  pemerintah  provinsi  dan kabupaten/kota  kurang  dari  400  untuk  Urusan Pemerintahan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. menjadi  bidang  apabila  hasil  perhitungan nilai  variabel  lebih  dari  300  sampai  dengan 400; dan
b. menjadi  subbidang  atau  seksi  pada  bidang apabila  hasil  perhitungan  nilai  variabel kurang dari atau sama dengan 300.
Dalam  hal  kemampuan  keuangan  Daerah atau  ketersediaan  aparatur  yang  dimiliki  oleh Daerah  masih  terbatas,  tipe  Perangkat  Daerah dapat  diturunkan  satu  tingkat  lebih  rendah  dari hasil pemetaan, kecuali untuk Perangkat Daerah tipe C dan kecamatan.
Berdasarkan  pertimbangan  efisiensi  sumber daya  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah, dinas  atau  badan  tipe  C  dengan  hasil perhitungan  nilai  variabel  400  sampai  dengan 500  sebelum  dikalikan  dengan  faktor  kesulitan geografis,  dapat  digabung  dengan  dinas  atau
badan tipe C menjadi satu dinas atau badan tipe B,  atau  digabung  dengan  dinas  atau  badan  tipe B menjadi dinas atau badan tipe A.
Penggabungan  tersebut  dilakukan  dengan Urusan  Pemerintahan  dalam  satu  rumpun. Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan  merupakan  nomenklatur  yang mencerminkan  Urusan  Pemerintahan  atau fungsi  penunjang  Urusan  Pemerintahan  yang digabung.
2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota  dalam  Rancangan  Peraturan Pemerintah  Tahun  2016  tentang  Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
a. Sekretariat  Daerah  kabupaten/kota  tipe
A  terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga) asisten,  setiap  asisten  terdiri  atas  paling banyak  4  (empat)  bagian,  dan  setiap bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
b. Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten, setiap asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga)  bagian,  dan  setiap  bagian  terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
c. Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten, setiap asisten terdiri atas paling banyak 3
(tiga)  bagian,  dan  setiap  bagian  terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
a) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri  atas  paling  banyak    4  (empat) bagian,  setiap  bagian  terdiri  atas  paling banyak 3 (tiga) subbagian.
b) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B terdiri  atas  paling  banyak    3  (tiga) bagian,  setiap  bagian  terdiri  atas  paling banyak 3 (tiga) subbagian
c) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C terdiri  atas  paling  banyak    2  (dua) bagian,  setiap  bagian  terdiri  atas  paling banyak 3 (tiga) subbagian
3) Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota
a) Inspektorat  Daerah  kabupaten/kota  tipe A  terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan paling  banyak  4  (empat)  inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
b) Inspektorat  Daerah  kabupaten/kota  tipe B  terdiri  atas  1  (satu)  sekretariat  dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.Sekretariat  terdiri  atas  2  (dua) subbagian.
c) Inspektorat  Daerah  kabupaten/kota  tipe C  terdiri  atas  1  (satu)  subbagian  tata usaha  dan  paling  banyak  2  (dua) inspektur pembantu.
Inspektur  pembantu  membawahi  jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
4) Dinas Daerah Kabupaten/Kota
a) Dinas  Daerah  kabupaten/kota  tipe  A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak  4  (empat)  bidang.  Sekretariat
terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga) subbagian dan Bidang terdiri atas  paling banyak 3 (tiga) seksi.
b) Dinas  Daerah  kabupaten/kota  tipe  B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak  3  (tiga)  bidang.  Sekretariat terdiri  atas  paling  banyak  2  (dua) subbagian dan Bidang terdiri atas  paling banyak 3 (tiga) seksi.
c) Dinas  Daerah  kabupaten/kota  tipe  A terdiri  atas  1  (satu)  subbagian  Tata Usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang. Bidang  terdiri  atas    paling  banyak  3 (tiga) seksi.
d) UPT  pada  dinas  Daerah  kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Susunan  UPT  tersebut  tidak  berlaku bagi  UPT  yang  berbentuk  satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit
5) Badan  Daerah Kabupaten/Kota
a) Badan  Daerah  kabupaten/kota  tipe    A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak  4  (empat)  bidang.  Sekretariat terdiri  atas  3  (tiga)  subbagian  dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
subbidang.
b) Badan  Daerah  kabupaten/kota  tipe    B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak  3  (tiga)  bidang.  Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan Bidang terdiri  atas  paling  banyak  3  (tiga) subbidang.
c) Badan  Daerah  kabupaten/kota  tipe    C terdiri  atas  1  (satu)  Subbagian  Tata Usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang dan  bidang  terdiri  atas  paling  banyak  3 (tiga) subbidang.
d) UPT  badan  Daerah  kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.
Dinas Daerah kabupaten/ibukota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang,  Urusan Pemerintahan  bidang  pertanian,  serta  badan yang  menyelenggarakan  fungsi  penunjang Urusan  Pemerintahan  bidang  keuangan  dapat memiliki  2  bidang  lebih  banyak  dari  ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lainnya.
Dalam  hal  perhitungan nilai  variabel  Urusan Pemerintahan  bidang  pekerjaan  umum  dan penataan  ruang,    Urusan  Pemerintahan  bidang pertanian,    serta  badan  yang  menyelenggarakan fungsi  penunjang  Urusan  Pemerintahan  bidang keuangan  memperoleh  nilai  di  atas  950 (sembilan ratus lima puluh), Urusan Pemerintahan  tersebut  dapat  diwadahi  dalam  2 (dua)  dinas/badan  tipe  B.  Dalam  hal  sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan ketentuan penambahan bidang tidak berlaku.
6) Kecamatan
a) Kecamatan  tipe    A  terdiri  atas  1  (satu) sekretariat  dan  paling  banyak  5  (lima) seksi.  Sekretariat  paling  banyak  terdiri atas 2 (dua) subbagian.
b) Kecamatan  tipe    B  terdiri  atas  1  (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 4 (empat) seksi.
c) Kelurahan  terdiri  dari  1  (satu)  sekretariat kelurahan  dan  paling  banyak  3  (tiga) seksi.
3. Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Pejabat  Perangkat  Daerah  Kabupaten/Kota menurut  Rancangan  Peraturan  Pemerintah Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah  adalah sebagai berikut :
1)   Pejabat  Perangkat  Daerah  Kabupaten/Kota
:
(1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan  jabatan  eselon  IIa  atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala dinas  Daerah  kabupaten/kota,  kepala badan  Daerah  kabupaten/kota,  dan  staf ahli  bupati/wali  kota  merupakan  jabatan eselon  IIb  atau  jabatan  pimpinan  tinggi pratama.
(3) Inspektur  pembantu,  sekretaris  pada inspektorat  Daerah  kabupaten/kota  tipe A  dan  tipe  B,  sekretaris  pada  dinas Daerah  kabupaten/kota  tipe  A  dan  tipe B,  sekretaris  pada  badan  Daerah kabupaten/kota tipe A dan tipe B, kepala bagian,  serta  camat  merupakan  jabatan struktural  eselon  IIIa  atau  jabatan administrator.
(4) Kepala  bidang  pada  dinas  dan  badan serta  sekretaris  kecamatan  merupakan jabatan  struktural  eselon  IIIb  atau jabatan administrator.
(5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah,  sekretariat  DPRD,  inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala  seksi  pada  dinas  dan  badan Daerah  kabupaten/kota,  kepala  UPT pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota,  serta  kepala  sub  bagian dan  kepala  seksi  pada  kecamatan merupakan  jabatan  eselon  IVa  atau jabatan pengawas.
(6) Sekretaris  kelurahan  dan  kepala  seksi pada  kelurahan  merupakan  jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7) Kepala  UPT  Daerah  kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat  oleh jabatan fungsional  guru dan pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Kepala  UPT  Daerah  kabupaten/kota yang  berbentuk  rumah  sakit  Daerah kabupaten/kota  dijabat  oleh  dokter  atau dokter  gigi  yang  ditetapkan  sebagai pejabat  fungsional  dokter  atau  dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(9) Kepala  UPT  yang  berbentuk  pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat  fungsional  tenaga  kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
Selain  jabatan  tersebut  di  atas  pada Perangkat  Daerah  terdapat  jabatan  pelaksana dan  jabatan  fungsional.  Jumlah  dan  jenis jabatan  pelaksana  dan  jabatan  fungsional ditentukan  berdasarkan  analisis  jabatan  dan analisis  beban  kerja  dari  setiap  fungsi
penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi kewenangan Daerah.
Perangkat  Daerah  yang  pelaksanaan  tugas dan  fungsinya  telah  dapat  dilaksanakan  oleh kelompok  jabatan  fungsional,  menghapus  unit organisasi  yang  tugas  dan  fungsinya  telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2)   Pengisian Jabatan Perangkat Daerah
(1) Perangkat  Daerah  diisi  oleh  pegawai aparatur sipil negara.
(2) Pegawai  aparatur  sipil  negara  yang menduduki  jabatan  pimpinan  tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas  pada  Perangkat  Daerah  wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.
(3) Selain  memenuhi  kompetensi,  pegawai aparatur  sipil  negara  yang  menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
(4) Kompetensi  teknis  diukur  dari  tingkat dan  spesialisasi  pendidikan,  pelatihan teknis  fungsional,  dan  pengalaman bekerja  secara  teknis,  yang  dibuktikan dengan sertifikasi.
(5) Kompetensi  manajerial  diukur  dari tingkat  pendidikan,  pelatihan  struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
(6) Kompetensi  sosial  kultural  diukur  dari pengalaman  kerja  berkaitan  dengan masyarakat  majemuk  dalam  hal  agama, suku,  dan  budaya  sehingga  memiliki wawasan kebangsaan.
(7) Kompetensi  teknis  ditetapkan  oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian  setelah  dikoordinasikan dengan Menteri.
(8) Kompetensi  pemerintahan  ditetapkan oleh Menteri.
(9) Kompetensi  pemerintahan  dibuktikan dengan sertifikasi.
(10) Sertifikasi  dilaksanakan  oleh  suatu lembaga  sertifikasi  yang  berwenang menyelenggarakan sertifikasi
penyelenggara pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi    kompetensi  pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.
Pengisian  kepala  Perangkat  Daerah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan  Pengisian    jabatan  pada Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Menteri melakukan pembinaan kepada Daerah dalam
pelaksanaan  sistem  merit  pada  Perangkat

## Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

## 6) Perangkat Daerah Baru
a) Pembentukan  dan  susunan  Perangkat Daerah  bagi  Daerah  provinsi  baru  yang belum memiliki anggota DPRD ditetapkan  dengan  peraturan  gubernur setelah  mendapat  persetujuan  Menteri dan  pertimbangan  tertulis  dari  menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
b) Pembentukan  dan  susunan  Perangkat Daerah  bagi  Daerah  kabupaten/kota baru  yang  belum  memiliki  anggota DPRD  ditetapkan  dengan  peraturan bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah Pusat.
c) Ketentuan mengenai pembentukan,
jenis,  kriteria,  tipelogi,  kedudukan, tugas,  fungsi,  susunan  organisasi,  dan jabatan  Perangkat  Daerah  pada  Daerah provinsi  dan  Daerah  kabupaten/kota sama  seperti  ketentuan  tersebut  di  atas dan  berlaku  secara  mutatis  mutandis terhadap pembentukan Perangkat Daerah provinsi baru dan
kabupaten/kota baru.
7) Staf Ahli Kabupaten/Kota Bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Staf ahli berada di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada bupati/walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah. Staf ahli berjumlah paling banyak 3 (tiga)  staf ahli. Staf ahli  bupati/walikota  diangkat  dari  pegawai negeri  sipil  yang  memenuhi  persyaratan. Pengangkatan  dan  pemberhentian  staf  ahli bupati/walikota oleh bupati/walikota.
Staf ahli bupati/walikota bertugas memberikan  rekomendasi  terhadap  isu-isu strategis  kepada  gubernur  atau  bupati/wali  kota sesuai keahliannya. Untuk membantu pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  staf  ahli bupati/walikota,  dapat dibentuk  1  (satu) subbagian  tata  usaha  pada  bagian  yang membidangi urusan umum/tata usaha.
Berdasarkan    ketentuan  di  atas,  hasil perhitungan  variabel  umum  Kabupaten  Cianjur menurut  RPP    Tahun  2016  tentang  Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel

## Skoring Variabel Umum Kabupaten Cianjur
Tahun 2016 NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL SKALA NILAI BOBOT (%) SKOR KABUPATEN CIANJUR NILAI SKOR 1 2 3 4 5 6 7 1 Jumlah Penduduk (Jiwa) 10 2.217.040 100 a.    ≤ 100.000 200 20
b.    100.001 – 200.000 400 40 c.    200.001 – 500.000 600 60 d.    500.000 – 1.000.000 800 80 e.    > 1.000.000 1,000 100 2 Luas Wilayah (Km2)
5 3.614,35 50 a.    ≤ 150 200 10 b.    151 – 300 400 20 c.    301 – 450 600 30 d.    451 –600 800 40 e.    > 600 1,000 50
3 Jumlah APBD (Rp) 5
3.267.708.415.863,75 50
a.    ≤ 250.000.000.000 200 10 b.    250.000.000.001 - 500.000.000.000 400 20 c.    500.000.000.001 – 750.000.000.000 600 30 d.    750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 800 40 e.    > 1.000.000.000.000 1,000 50 JUMLAH SKOR 200
ket :
: kondisi data exsisting Kabupaten Cianjur
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui bahwa  indikator  jumlah  penduduk  Kabupaten Cianjur  sebesar  2.217.040  jiwa  berada  pada kelas  interval  >  1.000.000  dengan  skor  100, untuk indikator luas wilayah Kabupaten Cianjur sebesar  3.614,  35  Km 2 berada  pada  kelas interval  >  600  dengan  skor  50,  dan  indikator jumlah  APBD  Kabupaten  Cianjur  sebesar  Rp. 3.267.708.415.863,75 berada pada kelas interval  >1.000.000.000.000  dengan  skor  50. Sehingga jumlah skor variabel umum Kabupaten Cianjur sebesar 200.
Perhitungan skor total masing-masing fungsi pemerintahan  Kabupaten  Cianjur  adalah  skor variabel  umum  Kabupaten  Cianjur  ditambah dengan  skor  variabel  teknis  masing-masing fungsi  urusan  pemerintahan.  Apabila  skor  total masing-masing  fungsi  urusan  pemerintahan
sudah diketahui, maka dapat ditentukan kriteria tipelogi fungsi urusan pemerintahan yang sesuai dengan  ketentuan  RPP  Tahun  2016  tentang Perangkat Daerah, yaitu :
a. Total skor kurang dari 300 skor, merupakan intensitas  sagat  kecil  dan  diwadahi  dalam perangkat daerah setingkat seksi/subbidang;
b. Total  skor  lebih  dari  300  sampai  dengan 400  skor,  merupakan  intensitas  sagat  kecil dan  diwadahi  dalam  perangkat  daerah setingkat bidang;
c. Total skor dari 401 sampai dengan 600 skor, merupakan  intensitas  kecil  dan  diwadahi dalam perangkat daerah tipe C;
d. Total  skor  dari  601  sampai  dengan  800 merupakan  intensitas  sedang  dan  diwadahi dalam perangkat daerah tipe B;
e. Total  skor  lebih  dari  800  merupakan intensitas  besar  dan  diwadahi  dalam perangkat daerah tipe A.
Sesuai dengan ketentuan di atas, dan setelah dilakukan perhitungan skor variabel umum dan
variabel  teknis  fungsi  urusan  pemerintahan Kabupaten  Cianjur,  maka  dapat  diketahui rekapitulasi  total  skor  dan  kriteria  tipelogi fungsi  urusan  pemerintahan  Kabupaten  Cianjur dalam tabel di bawah ini.
Tabel
Rekapitulasi Total Skor dan Tipelogi Urusan Pemerintahan
di Kabupaten Cianjur Tahun 2016 NO. URUSAN BIDANG SKOR VARIABEL JUMLAH SKOR KRITERIA TIPELOGI UMUM TEKNIS A. FUNGSI PENDUKUNG 1. SEKRETARIAT DAERAH 200 760 960 A 2. SEKRETARIAT DPRD 200 720 920 A 3. INSPEKTORAT 200 740 940 A B. FUNGSI  PELAKSANA 4. PENDIDIKAN 200 710 910 A 5. KESEHATAN 200 720 920 A 6. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 200 602 802 A 7. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 200 310 510 C 8.

## KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN BENCANA DAN KEBAKARAN 200 560 760
B 9. KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 200 680 880 A 10. SOSIAL 200 770 970 A 11. TENAGA KERJA 200 560 760 B 12. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK 200 680 880 A 13. PANGAN 200 800 1000 A 14. PERTANAHAN 200 400 600 C 15. LINGKUNGAN HIDUP 200 680 880 A 16. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 200 770 970 A 17. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 200 754 954 A 18. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 200 686 886 A 19. PERHUBUNGAN 200 602 802 A 20. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 200 452 652 B 22. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 200 680 880 A 23. PENANAMAN MODAL 200 500 700 B 24. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 200 160 360 BIDANG 25. STATISTIK 200 160 360 BIDANG 26. PERSANDIAN 200 192 392 BIDANG
NO. URUSAN BIDANG SKOR VARIABEL JUMLAH SKOR KRITERIA TIPELOGI UMUM TEKNIS 27. KEBUDAYAAN 200 600 800 B 28. PERPUSTAKAAN 200 476 676 B 29. KEARSIPAN 200 590 790 B 30. KELAUTAN DAN PERIKANAN 200 470 670 B 31. PARIWISATA 200 620 820 A 32. PERTANIAN 200 760 960 A 33. KEHUTANAN 200 0 200 -  (TIDAK DPT DIBENTUK) 34. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 200 0 200 -  (TIDAK DPT DIBENTUK) 35. PERDAGANGAN 200 430 630 B 36. PERINDUSTRIAN 200 640 840 A 37. TRANSMIGRASI 200 204 404 C C. FUNGSI  PENUNJANG 38. PERENCANAAN 200 648 848 A 39. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 200 460 660 B 40. KEUANGAN 200 800 1000 A 41. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 200 780 980 A
Berdasarkan hasil perhitungan skor variabel dan kriteria tipelogi fungsi-fungsi urusan pemerintahan  Kabupaten  Cianjur  di  atas,  maka
dapat  dilakukan  penataan  dan  pembentukan organisasi  perangkat  daerah Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel di bawah  ini.

## Tabel
Penataan dan Pembentukan OPD per Urusan Pemerintahan

## di Kabupaten Cianjur Tahun 2016
NO. URUSAN BIDANG SKOR TIPE

## NOMENKLATUR
SUSUNAN ORGANISASI KETERANGAN 1. SEKRETARIAT DAERAH 960 A SEKRETARIAT DAERAH 3 Asisten 4 Bagian 12 Subbagian 2. SEKRETARIAT DPRD 920 A SEKRETARIAT DPRD 4 Bagian 12 Subbagian 3. INSPEKTORAT 940 A INSPEKTORAT 1 Sekretariat 3 Subbagian 4   Inspektur Pembantu 4. PENDIDIKAN 910 A DINAS PENDIDIKAN 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 5. KESEHATAN 920 A DINAS KESEHATAN 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 6. PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN
RUANG 802 A DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tetap  1  Dinas dengan penambahan  2 bidang 1 Sekretariat 3 Subbagian 6 Bidang 18 Seksi Pasal 89 & 90 RPP Tahun 2016 tetap 1 dinas dengan Penambahan 2
Bidang atau Skor lebih 950
dibentuk 2 (Dua)
NO. URUSAN BIDANG

## SKOR TIPE NOMENKLATUR
SUSUNAN

## ORGANISASI KETERANGAN
Dinas Tipe B 7. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 510 C DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1  Subagian Tata Usaha 2 Bidang 6 Seksi Tetap  dibentuk Dinas  Tipe  C dan tidak digabung    sesuai pada  Pasal  40 ayat (1) RPP Tahun 2016 beserta penjelasannya 8. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 880 A SATPOL PP 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi Pasal 37 ayat (7) dan Pasal 38 RPP Tahun 2016 9. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN BENCANA DAN KEBAKARAN 760 B DINAS  PENANG- GULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi Pasal 37 ayat (7) dan Pasal 38 RPP Tahun 2016 10. SOSIAL 970 A DINAS SOSIAL 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 11. TENAGA KERJA 760 B DINAS TENAGA KERJA 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi 12. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK 880 A DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 13. PANGAN 1000 A DINAS KETAHANAN PANGAN 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 14. PERTANAHAN 600
C DINAS PERTANAHAN 1  Subagian Tata Usaha 2 Bidang 6 Seksi 15. LINGKUNGAN HIDUP 880 A DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 16. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 970 A
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
1 Sekretariat 3 Subbagian
4 Bidang 12 Seksi 17. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA 954 A DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 18. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 886 A DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang
NO. URUSAN BIDANG

## SKOR TIPE NOMENKLATUR
SUSUNAN ORGANISASI KETERANGAN BERENCANA KELUARGA BERENCANA 12 Seksi 19. PERHUBUNGAN 802 A DINAS PERHUBUNGAN 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 20. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 652 B DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi 22. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 880 A DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 23. PENANAMAN MODAL 700 B DINAS PENANAMAN MODAL 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi 24. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 360 BIDA NG DIGABUNG Digabung ke Dinas Kebudayaan dan tipe Dinas naik 1 tingkat menjadi Dinas Kebudayaan Tipe A Pasal 39 25. STATISTIK 360 BIDA NG DIGABUNG Digabung ke Dinas Komunikasi dan Informatika dan tipe Dinas naik 1 tingkat menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A Pasal 39 26. PERSANDIAN 392 BIDA NG DIGABUNG Digabung ke Dinas Komunikasi dan Informatika dan tipe Dinas naik 1 tingkat menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A Pasal 39 27. KEBUDAYAAN 800 B
DINAS KEBUDAYAAN 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi 28. PERPUSTAKAAN 676 B DINAS PERPUSTAKAAN 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi 29. KEARSIPAN 790
B DINAS KEARSIPAN 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi
30. KELAUTAN DAN PERIKANAN 670 B DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Sekretariat
2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi
31. PARIWISATA 820
A DINAS PARIWISATA 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 32. PERTANIAN 960 A DINAS PERTANIAN Tetap  1  Dinas penambahan  2 bidang 1 Sekretariat 3 Subbagian 6 Bidang Pasal 89 & 90 RPP Tahun 2016 tetap 1 dinas dengan
Penambahan 2
Bidang atau
NO. URUSAN BIDANG

## SKOR TIPE NOMENKLATUR
SUSUNAN

## ORGANISASI
KETERANGAN 18 Seksi Atau Dibentuk 2 Dinas Tipe B : 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 6 Seksi Skor lebih 950 dibentuk 2 (Dua) Dinas Tipe B Saran Akademis Tetap 1 Dinas Tipe A Penambahan 2 Bidang 33. KEHUTANAN 200 - TIDAK DPT DIBENTUK OPD Variabel teknis Nol 34. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 200 - TIDAK DPT DIBENTUK OPD Variabel teknis Nol 35. PERDAGANGAN
630 B PERDAGANGAN
1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang
9 Seksi 36. PERINDUSTRIAN 840 A DINAS PERINDUS TRIAN 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 37. TRANSMIGRASI 404 C DINAS TRANSMIGRASI 1  Subagian Tata Usaha 2 Bidang 6 Seksi 38. PERENCANAAN 848
A BADAN PERENCANAAN DAERAH 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12  Subbidang 39. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
660 B BADAN PENELITIAN DAN PENGEM BANGAN 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang
9 Subbidang
40. KEUANGAN 1000 A
BADAN KEUANGAN Tetap  1  Badan penambahan  2 bidang 1 Sekretariat 3 Subbagian 6 Bidang 18 Subbidang Atau Dibentuk 2 Dinas Tipe B : 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 6 Subbidang Pasal 89 & 90 RPP Tahun 2016 tetap 1 Badan dengan Penambahan 2 Bidang atau Skor lebih 950 dibentuk 2 (Dua) Badan Tipe B 41. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 980 A KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang
NO. URUSAN BIDANG

## SKOR TIPE NOMENKLATUR
SUSUNAN

## ORGANISASI KETERANGAN

## 12  Subbidang
Berdasarkan  tabel  di  atas,    dapat  dijelaskan sebagai berikut :
1. Menurut RPP Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  masing-masing  urusan  pemerintahan dan  fungsi  penunjang  urusan  pemerintahan di  pada  prinsipnya  diwadahi  dalam  satu satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan  urusan  secara  optimal  yang didukung  oleh  SDM  dalam  jumlah  yang cukup  dengan  kompetensi  yang  sesuai berdasarkan Standar Kompetensi yang diperlukan  dalam  melaksanakan  urusan pemerintahan    dan  fungsi  penunjang  urusan pemerintahan,  kecuali  apabila  nantinya dilakukan  perhitungan  ulang  skor  variabel dengan  data  yang      akurat  serta  paripurna dan  terdapat  intensitas  urusan  pemerintahan dan  fungsi  penunjang  urusan  pemerintahan sangat  kecil  (perhitungan  nilai  variabel  di bawah  400)  maka  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan  fungsi  penunjang  urusan pemerintahan dapat digabung dengan Perangkat  Daerah  yang  memiliki  kedekatan karakteristik  Urusan  Pemerintahan  atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut  yang  tata  cara  dan  mekanisme pembentukan dinas dan badan dari gabungan urusan  pemerintahan  dan  fungsi  penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan RPP tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.    Urusan  Pemerintahan  Kabupaten Cianjur yang  gabung adalah :
1)   Urusan Pemerintahan bidang
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Cianjur  berdasarkan  hasil  perhitungan skor  variabel  mendapat    skor  360.
Urusan
Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Cianjur  dengan  skor  tersebut  belum dapat  dibentuk  Dinas  Daerah  tetapi hanya  dapat  dibentuk  Bidang.  Maka penggabungan  urusan  pemerintahan bidang  Kepemudaan  dan  Olah  Raga sesuai  dengan  ketentuan  RPP  Tahun 2016  tentang  Perangkat  Daerah  dapat digabung  ke  Dinas  yang  menjalankan urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dimana urusan pemerintahan bidang pendidikan
Kabupaten  Cianjur  skor  910  dapat dibentuk Dinas Pendidikan Tipe A, dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan  Kabupaten  Cianjur  skor 800  dapat  dibentuk  Dinas  Kebudayaan Tipe  B.  Maka  berdasarkan  hal  tersebut urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Cianjur  layaknya  digabung  ke  Dinas Kebudayaan dengan penambahan bidang  baru  yaitu  urusan  pemerintahan bidang  Kepemudaan  dan  Olah  Raga,
sehingga Dinas Kebudayaan Kabupaten Cianjur  Tipe  B  dinaikan  Tipelogi  satu tingkat  karena  ada  penambahan  bidang baru  B  menjadi  Dinas  Kebudayaan Tipe  A  yang  mendapat  penambahan bidang  baru  yaitu  urusan  pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
2)   Urusan  Pemerintahan  bidang  Statistik
Kabupaten  Cianjur  berdasarkan  hasil perhitungan  skor  variabel  mendapat skor  360  dan  Urusan  Pemerintahan bidang  Persandian  Kabupaten  Cianjur berdasarkan  hasil  perhitungan  skor variabel  mendapat    skor  392.  Kedua Urusan  Pemerintahan  tersebut  belum dapat  dibentuk  Dinas  Daerah  tetapi hanya  dapat  dibentuk  Bidang,  maka kedua  urusan  pemerintahan  bidang tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  RPP Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah dapat digabung ke Dinas yang menjalankan urusan Bidang Komunikasi  dan  Informatika,  dimana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten  Cianjur    dengan  skor  652 dapat  dibentuk  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Tipe B. Maka berdasarkan hal  tersebut  urusan  pemerintahan bidang    Statistik  dan  Persandian Kabupaten  Cianjur  digabung  ke  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  dengan penambahan   bidang baru  yaitu urusan pemerintahan  bidang    Statistik  dan
Persandian, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten  Cianjur  Tipe  B  dinaikan Tipelogi  satu  tingkat  karena  ada penambahan  bidang  baru  yaitu  urusan pemerintahan  bidang  Statistik  dan Persandian  Dinas    Komunikasi  dan Informatika Tipe A.
2. Menurut  Pasal  89  dan  90  RPP  tahun  2016 disebutkan bahwa :
Pasal 89
Dinas  Daerah  kabupaten/ibukota  yang menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang  Urusan  Pemerintahan  bidang keuangan  dapat  memiliki  2  bidang  lebih banyak  dari  ketentuan  yang  berlaku  bagi dinas/badan lainnya.
Pasal 90
(1) Dalam  hal  perhitungan  nilai  variabel Urusan  Pemerintahan  bidang  pekerjaan umum  dan  penataan  ruang,    Urusan Pemerintahan  bidang  pertanian,    serta badan  yang  menyelenggarakan  fungsi penunjang  Urusan  Pemerintahan  bidang keuangan  memperoleh  nilai  di  atas  950 (sembilan  ratus  lima  puluh),  Urusan Pemerintahan  tersebut  dapat  diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B.
(2) Dalam  hal  sudah  dibentuk  2  (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  ketentuan  penambahan
bidang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 89 tidak berlaku
Penataan dan Pembentukan OPD
Kabupaten Cianjur untuk urusan pemerintahan  bidang  pekerjaan  umum  dan penataan ruang (Skor 802), urusan pemerintahan  bidang  pertanian    (Skor  960) dan  fungsi  penunjang  urusan  pemerintahan bidang  Keuangan  (1000)  dapat  dilakukan dengan cara :
1) untuk  urusan  pemerintahan  bidang pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang (Skor  802)  hanya  bisa  melaksanakan pembentukan  satu  Dinas  Tipe  A  karena skor kurang dari 950 dengan penambahan  2  Bidang  pada  Dinas  Tipe A  tersebut  sehingga  Dinas  Tipe  A tersebut  asalnya  4  Bidang    menjadi  6 Bidang.
2) Untuk  urusan  pemerintahan  bidang pertanian    (Skor  960)  karena  urusan pemerintahan bidang pertanian memiliki skor  lebih  dari  950  maka  dapat
dilakukan 2 alternatif yaitu dibentuk satu Dinas  Tipe  A  dengan  penambahan  2 Bidang atau dibentuk 2 Dinas Tipe B.
3) Begitu  juga  dengan  fungsi  penunjang urusan  pemerintahan    bidang  Keuangan (1000)  karena  fungsi  penunjang  urusan pemerintahan bidang Keuangan memiliki skor lebih dari 950 maka dapat dilakukan 2 alternatif yaitu dibentuk satu Badan  Tipe  A  dengan  penambahan  2 Bidang atau dibentuk 2 BadanTipe B Berdasarkan  pada  perhitungan  skor  dan gabungan  urusan  yang  belum  dapat  dibentuk Dinas  atau  Badan,  maka  rekapitulasi  akhir pembentukan  OPD  Kabupaten  Cianjur  dapat dilihat pada di bawah ini .
Tabel
Rekapituasi Akhir
Penataan dan Pembentukan OPD di Kabupaten Cianjur Berdasarkan RPP Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
NO. URUSAN BIDANG
SKOR TIPE

## NOMENKLATUR
SUSUNAN ORGANISASI KETERANGAN 1. SEKRETARIAT DAERAH 960 A SEKRETARIAT DAERAH 3 Asisten 4 Bagian 12 Subbagian 2. SEKRETARIAT DPRD 920 A SEKRETARIAT DPRD 4 Bagian 12 Subbagian 3. INSPEKTORAT 940 A INSPEKTORAT 1 Sekretariat 3 Subbagian 4   Inspektur Pembantu 4. PENDIDIKAN 910 A DINAS PENDIDIKAN 1 Sekretariat 3 Subbagian
NO. URUSAN BIDANG
SKOR

## TIPE NOMENKLATUR
SUSUNAN ORGANISASI KETERANGAN 4 Bidang 12 Seksi 5. KESEHATAN 920 A DINAS KESEHATAN 1 Sekretariat 3 Subbagian
4 Bidang
12 Seksi 6. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG 802 A DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tetap  1  Dinas dengan penambahan 2 bidang 1 Sekretariat 3 Subbagian 6 Bidang 18 Seksi Pasal 89 & 90 RPP Tahun 2016 tetap 1 dinas dengan Penambahan 2 Bidang atau  Skor lebih 950 dibentuk 2 (Dua) Dinas Tipe B 7. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 510 C DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1  Subagian  Tata Usaha 2 Bidang 6 Seksi Tetap dibentuk Dinas  Tipe  C    dan tidak digabung sesuai  pada  Pasal 40  ayat  (1)  RPP Tahun 2016 beserta penjelasannya 8. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 880 A SATPOL PP
1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi Pasal  37  ayat  (7) dan  Pasal  38  RPP Tahun 2016 9. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN BENCANA DAN KEBAKARAN 760 B DINAS  PENANG- GULANGAN BENCANA  DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi Pasal  37  ayat  (7) dan  Pasal  38  RPP Tahun 2016 10. SOSIAL 970 A DINAS SOSIAL 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 11. TENAGA KERJA 760 B DINAS TENAGA KERJA 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi 12. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK 880 A DINAS
PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 13. PANGAN 1000
A DINAS KETAHANAN PANGAN 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 14. PERTANAHAN 600
C DINAS PERTANAHAN 1  Subagian  Tata Usaha
2 Bidang 6 Seksi
15. LINGKUNGAN HIDUP 880 A
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi
NO. URUSAN BIDANG
SKOR

## TIPE NOMENKLATUR
SUSUNAN ORGANISASI KETERANGAN 16. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 970 A DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 17. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA 954 A DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 18. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 886 A DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 19. PERHUBUNGAN 802 A DINAS PERHUBUNGAN 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 20. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 652 B → A DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi Digabung dengan Urusan Statistik dan Persandian Dinas Tipe A Pasal 39 22. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
880 A DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL,
DAN MENENGAH 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 23. PENANAMAN MODAL 700 B DINAS PENANAMAN MODAL 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi 27. KEBUDAYAAN 800 B→A DINAS KEBUDAYAAN 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi Digabung dengan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Tipe A Pasal 39 28. PERPUSTAKAAN 676 B DINAS PERPUSTAKAAN 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi 29. KEARSIPAN 790
B DINAS KEARSIPAN 1 Sekretariat 2 Subbagian
3 Bidang 9 Seksi
30. KELAUTAN DAN PERIKANAN 670 B
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Sekretariat
2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi
31. PARIWISATA 820
A DINAS PARIWISATA 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 32. PERTANIAN 960 A DINAS PERTANIAN Tetap  1  Dinas penambahan 2 Pasal 89 & 90 RPP Tahun 2016 tetap 1
NO. URUSAN BIDANG
SKOR

## TIPE NOMENKLATUR
SUSUNAN ORGANISASI KETERANGAN TIPE A (960) bidang 1 Sekretariat 3 Subbagian 6 Bidang 18 Seksi dinas dengan Penambahan 2 Bidang atau  Skor lebih 950 dibentuk 2 (Dua) Dinas Tipe B 1.  DINAS …… TIPE B 2.  DINAS …… TIPE B Dibentuk 2 Dinas Tipe B : 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi 33. KEHUTANAN 200 - TIDAK DPT DIBENTUK OPD Variabel teknis Nol 34. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 200 - TIDAK DPT DIBENTUK OPD Variabel teknis Nol 35. PERDAGANGAN 630 B PERDAGANGAN 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi 36. PERINDUSTRIAN 840 A DINAS PERINDUS TRIAN 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi 37. TRANSMIGRASI 404 C DINAS TRANSMIGRASI 1  Subagian  Tata Usaha 2 Bidang 6 Seksi
38. PERENCANAAN
848 A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12  Subbidang 39. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 660 B BADAN PENELITIAN DAN PENGEM BANGAN 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Subbidang
40. KEUANGAN 1000 A
BADAN KEUANGAN DAERAH TIPE A Tetap  1  Badan penambahan 2 bidang 1 Sekretariat 3 Subbagian 6 Bidang 18 Subbidang Pasal 89 & 90 RPP Tahun 2016 tetap 1 Badan dengan Penambahan 2 Bidang atau  Skor lebih 950 dibentuk 2 (Dua) Badan Tipe B 1.  BADAN …… TIPE B 2.  BADAN …… TIPE B Dibentuk 2 Dinas Tipe B : 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Subbidang 41. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 980 A KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN 1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12  Subbidang

## PENUTUP
Penataan    dan  Pembentukan  ulang  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota berdasarkan RPP Tahun 2016 tentang Pedoman
Perangkat  Daerah  dan  berbagai  peraturan perundangan sektoral yang mendorong pemerintah  daerah  membentuk  berbagai  SKPD tambahan,  telah  menghasilkan    susunan  OPD
yang cenderung gemuk dengan bentuk, besaran, isi  dan  nomenklatur  yang    sangat  beragam  di setiap  daerah,  sehingga  menimbulkan  berbagai persoalan dan kendala.   Berangkat dari kondisi tersebut  maka  dalam  penataan  kelembagaan OPD  kedepan  diharapkan  adanya  arahan  yang dapat  memandu  pemerintah  daerah  agar  dalam menentukan bentuk, besaran, isi dan nomenklatur  OPD  dapat  lebih  sederhana  dan efesien.  Desain  kelembagaan OPD berdasarkan RPP  tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah membuka kemungkinan untuk mewadahi setiap urusan dan fungsi penunjang dalam satu wadah Dinas/Badan tersendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Gaffar Karim dkk, 2006. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia,
Yokyakarta  :  Pustaka  pelajar  –  JIP Fisipol UGM
George  H.  Frederickson. The  Spirit  of  Public Administration .  San  Fransisco  :  Jossey Bas.Inc. Publisher. 1997. James  L.  Gibson  dkk. Organisasi  dan Manajemen  :  Perilaku,  Struktur  dan Proses . Jakarta : Erlangga. 1997.
Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah . Yogyakarta : Penerbit ANDI. 2002.
Miftah  Thoha. Perilaku  Organisasi  Konsep Dasar  dan  Aplikasinya .  Jakarta  :
RajaGrafindo Persada. 2001.
Numberi,  Freddy.  2000. “Organisasi  dan Administrasi Pemerintah ”,  Seminar
Nasional  Profesionalisasi  Birokrasi  dan Peningkatan  Kinerja  Pelayanan  Publik, MAP UGM, Yogyakarta.
Raul P. de Guzman dan Mila A. Reforma (eds).
Decentralization towards Democratization and Development . Manila : EROPA Secretariat, 1993. Robbins, Stephen P. Teori Organisasi, Struktur, Desain  dan  Aplikasi .  Edisi  3.  Alih bahasa  Yusuf  Udaya,  Penerbit  Arcon. 1995.
Sadu  Wasistiono.  “PP  8/2003  :  Dilema  Upaya Efisiensi  Birokrasi  Daerah”. Makalah . Disampaikan pada Roundtable
Discussion Kaji Kritis PP 8 Tahun 2003 pada  tanggal  11  Juni  2003  yang diselenggarakan  Oleh Center  for  Local Government Innovation (CLGI), Jakarta. Syaukani  (dkk). Otonomi  dalam  Negara Kesatuan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2002.
Utomo, Warsito. 2000. “Otonomi  dan Pengembangan  Lembaga  di  Daerah”,
Seminar Nasional Profesionalisasi Birokrasi  dan  Peningkatan  Kinerja Pelayanan Publik, Fisipol UGM, Yogyakarta.
Widjaja,  2002.  Otonomi  Daerah  dan  Daerah Otonom,  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada,

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahu 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dearah.
Peraturan  Pemerintah  No.  41  Tahun  2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun  2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kab/Kota.
Peraturan  Presiden  RI  Nomor  106  Tahun  2007
Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan  Presiden  Nomor  54  tahun  2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  70 tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  99
Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan  Unit  Layanan  Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah di
Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  dan
Kabupaten/Kota.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008
tentang Organisasi
Pemerintahan  Daerah  dan  Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur  (Lembaran  Daerah  Kabupaten Cianjur  Tahun  2008  Nomor  07  Seri  D) sebagaimana  telah  diubah  beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 09 Tahun 2013 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah  Kabupaten  Cianjur  Nomor  O7 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemerintahan  Daerah  dan  Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur