Juli 2017, Volume 15, No. 2

## PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DALAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN COT GIREK , ACEH UTARA
The Role of Organizational Communication of Village Administration in Increasing Village Administration Performance at Cot Girek District, North Aceh
Mulyadi R¹, Dwi Sadono², Cahyono Tri Wibowo³
1 Peneliti junior pada  PUSAT Studi Hewan Tropika (Centras) LPPM IPB
2 Pengajar Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA IPB
3 Kepala Biro Umum Rektorat IPB, Kampus IPB Dramaga e-mail: mulyadirasimun@gmail.com

## ABSTRACT
Implementation  of  village  legislation  needs  the  role  of  organizational communication,  especially  for  organization  of  village  administration  in  order  to realize  improved  performance  and  rural  development.  Organization  could  run streamlined and successfully with a good communication. The objectives were (1) analyzing  the  role  of  organizational  communication  in  the  implementation  of village legislation to villagers, and (2) finding out the performance improvement of  village  administration  in  rural  development  which  is  based  on  the  village legislation. The study result showed the role of organizational communication of village  administration  that  related  with  perception  of  village  officials  to  village legislation  which;  the  individual  characteristics  of  the  village  administration officials were: age, gender, education level, and employment, while they werenot related:  income  level.  Village  admnistration  characteristic  that  related  to perception  of  village  officials  to  village  legislation  were:  the  leadership  role, organizational structure and organizational culture. Organizational communication  of  village  administration  that  related  with  perception  of  village officials  to  village  legislation  were:  communicator,  request  and  media. Government's  role  as  the  pioneer  of    rural  development  was  fully  able  to  in addressing  development  issues  in  the  village  such  as  the  planning  of  rural development programs, socialization activities in Meunasah and was attended by most villagers, in the village meetings activities were not only socializing by one direction,  but  public  was  also  given  their  opportunity  to  speak  as  well  as  their opinion.
Keywords :  organizational  communication,  performance,  village  administration, village legislation
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2

## ABSTRAK
Pelaksanaan  Undang-Undang  Desa  memerlukan  adanya  peran  komunikasi organisasi    terutama  organisasi  pemerintahan    desa  agar  terwujudnya peningkatan  kinerja    dan  pembangunan  pedesaan.  Dengan  adanya  komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran komunikasi organisasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan UU Desa kepada masyarakat desa, dan (2) mengetahui peningkatan  kinerja  pemerintah  desa/gampong  dalam  pembangunan  pedesaan yang  berdasarkan  UU  Desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  peran  komunikasi organisasi pemerintahan desa yang berhubungan dengan persepsi aparatur desa terhadap  UU  Desa  meliputi  karakteristik  individu  aparat  pemerintahan  desa adalah:  umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan, sedangkan yang tidak berhubungan adalah: tingkat pendapatan. Karakteristik pemerintahan desa  yang  berhubungan  dengan  persepsi  aparatur  desa    terhadap  UU  Desa adalah:  peranan  kepemimpinan,  struktur  organisasi  dan  budaya  organisasi. Komunikasi  organisasi  pemerintahan  desa  yang  berhubungan  dengan  persepsi aparat desa terhadap UU Desa adalah: komunikator, pesan dan media. Peranan pemerintah desa sebagai pelopor pembangunan desa sudah sepenuhnya mampu menangani  masalah  pembangunan  yang  ada  di  desa  meliputi  perencanaan program  pembangunan  desa,  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  di meunasah yang dihadiri oleh sebagian besar masyarakat desa, dalam kegiatan musyawarah desa tersebut bukan hanya sosialisasi satu arah, tetapi masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berbicara maupun mengeluarkan pendapat mereka.
Kata kunci : kinerja, komunikasi organisasi, pemerintahan desa, UU Desa

## PENDAHULUAN
Pembangunan  pada  dasarnya  adalah  suatu  proses  perubahan    yang    telah direncanakan, melihat pembangunan  sebagai  sesuatu yang direncanakan secara sistematis,  menunjukkan  bahwa  melaksanakan    pembangunan    bukanlah    hal yang    mudah    tetapi    memerlukan  berbagai  paradigma,  model  pembangunan yang  tepat.  Salah  satu  kesalahan  pembangunan  pada  masa  lalu  adalah penggunaan  model  pembangunan  yang  berorientasi    pada    mengejar pertumbuhan    ekonomi  semata,  dimana  proses  perencanaan  dan  pengambilan keputusan  dalam  program  pembangunan  kerapkali  dilakukan  secara top-down . Program yang dilakukan dengan  pendekatan  dari atas ke bawah  sering  tidak berhasil  dan    kurang  memberi  manfaat  kepada masyarakat.  Masyarakat  kurang dilibatkan  sehingga  mereka  kurang  bertanggung  jawab  terhadap  program  dan keberhasilannya,  bantuan  yang  diberikan  menciptakan  ketergantungan  yang pada   gilirannya   akan lebih menyusahkan masyarakat dari pada  menolongnya, serta  kadang-kadang    tidak  sesuai  kebutuhan  dan  prioritas  masyarakat. Berdasarkan  pengalaman  demikian,  maka  pendekatan    pembangunan    yang sekarang  ini  lebih  menekankan  pada  model  pembangunan bottom-up yaitu pendekatan  pembangunan  yang  berorientasi  pada  rakyat.  Pendekatan    ini
Juli 2017, Volume 15, No. 2
menuntut  adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menekankan upaya  pemberdayaan  ( empowerment )  terhadap  rakyat  menuju  kemandirian (Tahoba 2011).
Kebijakan  Program  Pembangunan  yang  telah  dituangkan  dalam  Nawa  Cita Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  2014  adalah  untuk  membangun  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  sebagaimana  termaktub  dalam  UUD  1945  yaitu  untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial.
Berbicara  mengenai  masalah  pembangunan  desa  dalam  melihat  kondisi masyarakat sekarang ini terdapat sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah pedesaan (74.093 desa), sisanya kurang lebih 35% jumlah penduduk menetap di daerah perkotaan. Kantong kemiskinan sebagian besar berada di  desa. Program Nawa  Cita  Presiden  Joko  Widodo  -  Jusuf  Kalla  tahun  2014–2019  memberikan sembilan  cita  utama  sebagai  landasan  mendasar  dalam  pembangunan  desa secara  terpadu  dan  menyeluruh,  Nawa  Cita  yang  berkaitan  langsung  dengan pembangunan  desa  dapat  ditelusuri  dalam  keinginan  cita  ketiga,  yaitu membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Keberadaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan membawa  penduduk  di  desa  lebih  sejahtera  melalui  4  (empat)  aspek  utama, yaitu:  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan  (Pasal  78  ayat  1).    Untuk  menunjang  Pembangunan  Desa  tersebut, tersedianya  dana  cukup  besar  yang  mengalir  ke  desa.  Pada  Pasal  72  ayat  (4) ditetapkan  paling  sedikit  10%  dari  dana  transfer  daerah  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke desa.
Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  desa,  pemerintah telah dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan,  dengan  tujuan    agar  yang  diamanahkan  dalam  undang-undang tersebut  bisa  tercapai.  Dalam  rangka  sosialisasi  undang-undang  tersebut diperlukan  strategi  komunikasi  yang  mampu  berperan  dalam  implementasi undang-undang tersebut kepada masyarakat.
Efek  komunikasi  dalam  pembangunan  didefinisikan  sebagai  situasi komunikasi yang memungkinkan munculnya partisipasi masyarakat secara sadar, kritis,  sukarela,  murni  dan  bertanggung  jawab.  Strategi  komunikasi pembangunan  yang  diterapkan  di  setiap  wilayah  atau  komunitas  dapat  sangat beragam,  tergantung  pada  latar  belakang  masing-masing  anggota  masyarakat, dan  keadaan  lingkungan  alam  dan  sosial  setempat.  Artinya  strategi  komunikasi pembangunan yang baik, dapat saja ditolak oleh masyarakat sasaran di wilayah tertentu karena tidak disukai atau tidak sesuai dengan keadaan (Tahoba 2011).
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
Implementasi  UU  Nomor  6/2014  tentang  Desa  perlu  didukung  kesiapan sumber daya manusia (SDM) di setiap desa yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Besarnya  dana  pembangunan  yang  diberikan  pada  desa  harus  benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan justru memicu persoalan hukum.  Karena  itu,  SDM  pemerintahan  desa  harus  benar-benar  siap,  termasuk kemampuan  kepala  desa.  Aparatur  dan  warga  desa  perlu  mempersiapkan  diri menyongsong  implementasi  UU  Desa,  antara  lain  pemahaman  regulasi, pergeseran  hubungan  sosial  aparatur  dan  warga  desa,  kebijakan  anggaran, perencanaan  pembangunan,  peraturan  desa,  dan  data  dasar  desa  untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan.
UU  tersebut  ditujukan  guna  meningkatkan  partisipasi  dan  gotong  royong masyarakat  dalam  pembangunan  desa.  Tujuan  itu  menunjukkan  bahwa kehendak bottom-up dalam  berjalannya  fungsi  pemerintahan.  Dalam  konsep demikian, masyarakat desa sudah saatnya menjadi pelaku utama dalam kegiatan pembangunan  di  desanya.  Tentu  peran  serta  itu  harus  diikuti  dengan  tingkat pemahaman  yang  memadai.  Untuk  itu,  peran  pemerintah  masih  sangat diperlukan  dalam  sosialisasi  UU  ini.  Berbagai  hal  harus  diperhitungkan, direncanakan, dan diawasi pelaksanaannya terus menerus, termasuk diperlukan pengarahan, penyuluhan, bahkan pendampingan agar benar-benar dilaksanakan sesuai aturan yang ada.
Sebagai  daerah  administrasi,  desa  harus  mampu  mengelola  desentralisasi fiskal dengan cara mengembangkan potensi desa, meningkatkan kerjasama antar desa,  meningkatkan  kemitraan  untuk  pengembangan  potensi  desa,  dan meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  pembangunan  desa.  Pemerintah desa  harus  mampu  menggerakkan  perekonomian  desa  dengan  melakukan upaya-upaya  efektif  yang  menggerakan  aktivitas-aktivitas  ekonomi  masyarakat desa. Kesiapan pemerintah desa dalam otonomi desa tidak hanya menghasilkan penerimaan besar dalam keuangan desa, melainkan juga harus memberdayakan aktivitas ekonomi masyarakat desa (Antono 2015).
Permasalahan  yang  terjadi  di  pemerintahan  desa  di  Kecamatan  Cot  Girek adalah  bagaimana  pemerintahan  desa    menyikapi  pelaksanaan  UU  Desa terutama  peran  komunikasi  organisasi  pemerintahan  desa  agar  terwujudnya peningkatan  kinerja    dan  pembangunan  pedesaan  berdasarkan  undang-undang tersebut,  pentingnya  komunikasi  organisasi  yang  baik  dalam  organisasi  karena dengan  adanya  komunikasi  yang  baik  suatu  organisasi  dapat  berjalan  dengan lancar dan berhasil (Dahliawati 2015), sehingga perlunya penelitian ini dilakukan sebagai berikut:
1. Menganalisis peran komunikasi organisasi pemerintahan desa/ gampong dalam pelaksanaan UU desa kepada masyarakat desa.
2. Menganalisis  peningkatan  kinerja  pemerintah  desa/gampong  dalam pembangunan pedesaan yang berdasarkan UU desa.
Juli 2017, Volume 15, No. 2

## KERANGKA BERPIKIR
Pembangunan  desa  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.  Penelitian  dilakukan  untuk  mengetahui peranan komunikasi organisasi pemerintahan desa dalam mengimplementasikan UU  desa  di  Kecamatan  Cot  Girek,  dan  kinerja    pemerintahan  desa  dalam pembangunan pedesaan yang berdasarkan UU desa. Penelitian ini menganalisis beberapa  variabel,  meliputi  variabel  bebas  yang  diamati  meliputi  karakteristik individu  (X 1 )  aparat  pemerintahan  desa  yaitu:  umur  (X 1.1 ),  pendidikan  (X 1.2 ), pekerjaan  (X 1.3 ),  dan  pendapatan  (X 1.4 );  karakteristik  pemerintahan  desa  (X 2 ) meliputi:  kepemimpinan  (X 2.1 ),  struktur  organisasi(X 2.2 )  dan  budaya  organisasi (X 2.3 );  komunikasi  organisasi  pemerintahan  desa  (X 3 )  yaitu  komunikator  (X 3.1 ), pesan (X 3.2 ) dan media (X 3.3 ). Variabel antara Persepsi aparat desa terhadap UU desa  (Y 1 ).  Variabel  tidak  bebas  (terikat)  dalam  penelitian  adalah  peningkatan kinerja  pemerintahan  desa  (Y 2 )  meliputi  produktivitas  (Y 2.1 ),  kualitas  layanan (Y 2.2 ), responsivitas (Y 1.3 ) dan akuntabilitas (Y 1.4 ). Kerangka penelitian ini disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1.  Kerangka  berpikir    peran  komunikasi  organisasi  pemerintahan  desa dalam  peningkatan  kinerja  pemerintahan  desa  di  Kecamatan  Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  didesain  menggunakan  metode  penelitian  kombinasi  model sequential  explanatory , dicirikan  dengan  pengumpulan  data  dan  analisis  data
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan data kualitatif pada tahap ke dua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama.
Lokasi  penelitian  dipilih  secara  sengaja  ( purposive )  yaitu  di Gampong Alue Leuhop, Gampong Kampung Tempel, Gampong Bantan  dan Gampong Cot Girek Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh utara. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan atas  pertimbangan  potensi  desa,  tingkat  administrasi  desa  dan  pembangunan pedesaannya  lebih  baik  dari  desa-desa  lainnya  khususnya  di  Kecamatan  Cot Girek. Penelitian dilaksanakan pada bulan  Mei-Juni 2016.
Populasi  penelitian  adalah  aparatur  pemerintahan  desa  yang  terdapat  di empat gampong .  Jumlah  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  52 orang  yang  diambil  secara  sensus.  Data  yang  dikumpulkan  diolah  dengan bantuan Microsoft  Office  Excel 2007  dan Statistical  Package  for  Social  Science (SPSS) versi 21, menggunakan analisis data dengan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial (berupa uji korelasi chi square ).

## PEMBAHASAN

## Karakteristik Individu Aparat Pemerintahan Desa
Karakteristik  individu  merupakan  sifat-sifat  atau  ciri-ciri  yang  dimiliki seseorang  berhubungan  dengan  semua  aspek  kehidupan  dan  lingkungannya. Karakteristik  individu  pada  dasarnya  adalah  karakteristik  personal,  meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan dapat dilihat pada Tabel 1.
Umur  responden  terendah  adalah  31  tahun  dan  umur  yang  tertinggi responden  adalah  65  tahun.  Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  mayoritas aparat  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Cot  Girek  memiliki  umur  yang  tua,  hal  ini disebabkan  karena  masyarakat  dalam  memilih  aparat  desa  lebih  cenderung percaya kepada calon yang lebih tua.
Kesempatan  wanita  untuk  menjadi  aparat  pemerintahan  desa  sangat  kecil hal  ini  disebabkan  karena  pada  saat  pemilihan  aparat  desa  yang  menghadiri musyawarah lebih dominan dihadiri oleh kaum pria daripada wanita.
Responden  penelitian  didominasi  oleh  yang  berpendidikan  SMA,  yakni berjumlah  22  orang  (42.3%)  sedangkan  yang  berpendidikan  SMP  berjumlah  18 orang  (34.6%)  responden  yang  berpendidikan  SD  berjumlah  11  orang  (21.2%) dan S1 berjumlah satu orang (1.9%).
Pekerjaan aparatur desa didominasi oleh yang pekerjaannya sebagai petani. Tingkat pendapatan aparatur desa memang sangat beragam, hal ini disebabkan karena perbedaan jenis pekerjaan dari aparatur desa. Tingkat pendapatan aparat desa  dihitung  berdasarkan  pendapatan  yang  diperoleh  dari  honorium  aparat desa dan pendapatan dari jenis pekerjaan utama seperti petani, wiraswasta, PNS dan jenis pekerjaan lainnya seperti buruh.
Juli 2017, Volume 15, No. 2

## Tabel 1. Jumlah dan persentase responden berdasarkan karakteristik individu
Karakteristik individu aparat pemerintahan desa Jumlah (orang) Persentase (%) Umur 31-35 tahun (Muda) 6 11.6 36-45 tahun (Sedang) 18 34.6 46-65 tahun (Tua) 28 53.8 Jenis Kelamin Pria 50 96.2 Wanita 2 3.8 Tingkat Pendidikan SD 11 21.2 SMP 18 34.6 SMA 22 42.3 S1 1 1.9 Pekerjaan Wiraswasta 6 11.6 PNS 2 3.8 Petani 41 78.8 Lainnya 3 5.8 Tingkat Pendapatan (per bulan) Di bawah Rp 1 juta (Rendah) 3 5.8 Rp1 juta- Rp 3 juta (Sedang) 26 50.0 Di atas Rp 3 juta (Tinggi) 23 44.2
n = 52

## Karakteristik Organisasi Pemerintahan Desa
Hasil pengamatan terhadap karakteristik organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas: (1) kepemimpinan, (2) struktur organisasi, dan (3) budaya organisasi, disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2.  Jumlah  dan  persentase  karakteristik  organisasi  pemerintahan  desa dengan persepsi aparat desa terhadap UU desa Karakteristik organisasi pemerintahan desa Jumlah (orang) Frekuensi (%) Kepemimpinan Baik 27 51.9 Kurang baik 25 48.1 Tidak baik 0 0 Struktur Organisasi Baik 43 82.7 Kurang baik 9 17.3 Tidak baik 0 0 Budaya Organisasi Baik 42 80.8 Kurang baik 10 19.2 Tidak baik 0 0 n = 52
Di  lingkungan  pemerintahan  desa  di  Kecamatan  Cot  Girek,  pembagian  hak maupun  kewajiban  dilakukan  secara  distributif  dan  merata,  sehingga  tidak menimbulkan  diskriminasi  dan gap antara  sesama  aparat  pemerintahan  desa. Peran kepemimpinan pemerintahan desa di Kecamatan Cot Girek secara umum
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
dapat  dikategorikan  sudah  baik.  Hal  ini  berdasarkan  data  penelitian  yang menunjukkan sebanyak 27 responden (51.9%) menyatakan peran kepemimpinan pemerintahan desa sudah dilaksanakan dengan baik.
Hasil  wawancara  dan  pengamatan  di  lapangan  dengan  responden  bahwa struktur  organisasi  pemerintahan  desa di  Kecamatan  Cot  Girek  sudah berfungsi secara  maksimal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  pembagian  kerja  sesuai dengan  jabatan  dan  fungsinya  sebagai  aparatur  desa.  Struktur  organisasi pemerintahan desa di lapangan dapat dikatakan sudah berkategori baik.
Hasil wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian bahwa terdapat satu gampong (Alue  Leuhop)  melarang  aparatur  desa  menerima  imbalan  dari  jasa yang  diberikan  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  gampong  tersebut mendapat  pelayanan  gratis  serta  jam  pelayanan  dibuka  selama  24  jam. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa umumnya berupa pelayanan administrasi. hal ini sejalan dengan pernyataan Robbins (1994) organisasi adalah persamaan persepsi yang dipegang oleh anggota organisasi dalam memberi arti ( shared meaning ) dari suatu nilai yang ada. Budaya organisasi akan membentuk norma-norma  dan  menjadi  pedoman  perilaku  yang  menentukan  sikap  perilaku anggotanya  dan  dapat  diterima  oleh  anggota  lainnya  karena  norma-norma  itu baik dan benar mulai dari top manajemen sampai pada karyawan operasional.

## Komunikasi Organisasi Pemerintahan Desa
Hasil  penelitian  terhadap  komunikasi  organisasi  pemerintahan  desa  yang terdiri  atas:  (1)  komunikator,  (2)  pesan,  dan  (3)  media,  dengan  persepsi  aparat desa di Kecamatan Cot Girek terhadap UU Desa disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3.  Jumlah  dan  persentase  komunikasi  organisasi  pemerintahan  desa dengan persepsi aparat desa di Kecamatan Cot Girek terhadap UU Desa
Komunikasi organisasi pemerintahan desa (X3) Jumlah (Orang) Frekuensi (%) Komunikator Baik 44 84.6 Kurang baik 8 15.4 Tidak baik 0 0 Jumlah 52 100 Pesan Jelas 45 86.5 Kurang jelas 7 13.5 Tidak jelas 0 0 Jumlah 52 100 Media Sesuai 35 67.3 Kurang sesuai 17 32.7 Tidak sesuai 0 0 n = 52
Juli 2017, Volume 15, No. 2
Hasil  pengamatan  dan  wawancara  di  lokasi  penelitian,  komunikator  dalam menyampaikan  informasi  atau  pesan  kepada  khalayak  tidak  secara  langsung tetapi sering menggunakan media ( mikrofon ).
Pesan  yang  disampaikan  oleh  komunikator  biasanya  pesan  persuasif  yaitu pesan  yang  berupa  ajakan  untuk  mengikuti  rapat  desa,  gotong  royong  dan menghadiri  kegiatan-kegiatan  religi,  yang  biasanya  terjadi  antara  komunikator dengan penerima pesan pada saat penyampaian pesan biasanya disebabkan oleh adanya gangguan ( noise ) pada alat komunikasi maupun gangguan pada penerima informasi itu sendiri.
Hasil  pengamatan  dan  wawancara  di  lapang,  media  yang  digunakan  dalam penyampaian informasi kepada sasaran/khalayak sudah sesuai yaitu handphone dan pengumuman di meunasah dengan media yang digunakan adalah mikrofon.

## Persepsi Aparat Desa terhadap UU Desa
Berdasarkan hasil wawancara bedanya pemahaman aparatur desa terhadap UU  Desa  dapat  disimpulkan  berdasarkan  tingkat  pendidikan  aparatur  desa.  Hal ini  dibuktikan  dengan  jumlah  aparatur  desa  yang  berpendidikan  SMA  dan perguruan  tinggi  rata-rata  sudah  memahami/mengerti  apa  yang  terkandung dalam UU Desa terutama mengenai jumlah pengalokasian dana yang dikucurkan oleh pemerintah (Tabel 4). Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa  dialokasikan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  desa  yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan  kemiskinan,  melalui:  (a).  pemenuhan  kebutuhan  dasar;  (b). pembangunan sarana dan prasarana  desa; (c). pengembangan potensi ekonomi lokal;  dan  (d).  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan (Permendes PDT & Trans 2015).
Tabel 4. Persepsi aparat desa  di Kecamatan Cot Girek terhadap UU Desa
Persepsi aparat desa terhadap UU desa Jumlah (orang) Frekuensi (%) Paham 30 57.7 Kurang paham 22 42.3 Tidak paham 0 0 Jumlah 52 100

## Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa
Hasil  pengamatan  terhadap  peningkatan  kinerja  pemerintahan  desa  yang terdiri  atas:  (1)  produktivitas,  (2)  kualitas  layanan,  (3)  responsivitas,  dan  (4) akuntabilitas, disajikan pada Tabel 5.
Hasil  pengamatan  di  lapangan  produktivitas  aparat  desa  di  Kecamatan  Cot Girek  sudah  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  ini  dibuktikan  dengan ketepatan  waktu  penyelesaian  surat  menyurat  dan  birokrasi  yang  tidak mempersulit  dalam  proses  pelayanan.  Produktivitas  aparat  desa  berupa kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas.
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
Hasil  pengamatan  di  lapangan  ditemukan  bahwa  tingkat  pelayan  aparatur desa  kepada  masyarakat  sudah  dilakukan  secara  optimal  dan  efisien  serta pelayanan yang ramah dan kesetaraan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang  diberikan  oleh  pemerintahan  desa  kepada  masyarakat  berupa  pelayanan surat  menyurat  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  terutama  untuk  pengurusan BPJS kesehatan.
Hasil  pengamatan  di  lapang  kemampuan  aparatur  desa  untuk  mengenali kebutuhan  masyarakat  sudah  tergolong  tinggi  hal  ini  terlihat  dengan  adanya musyawarah  desa  dalam  menentukan  arah  pembangunan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam  hal  akuntabilitas  aparat  desa  di  lokasi  penelitian  sudah  berusaha mempertanggung  jawabkan  kinerjanya  kepada  masyarakat  terutama  dalam  hal pengelolaan  anggaran  dana  desa.  Pelaporan  penggunaan  dana  ditulis  oleh sekretaris gampong di  papan  pengumuman meunasah. Selain ditulis  dipapan pengumuman  masyarakat  yang  hadir  juga  diberikan hardcopy tentang penggunaan dana dengan tujuan supaya masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai rincian penggunaan dana.
Tabel 5.  Jumlah dan persentase peningkatan kinerja pemerintahan desa dengan persepsi aparat desa di Kecamatan Cot Girek terhadap UU Desa
Peningkatan kinerja pemerintahan desa (Y1) Jumlah (Orang) Frekuensi (%) Produktivitas Tinggi 50 96.2 Sedang 2 3.8 Rendah 0 0 Kualitas Layanan Tinggi 43 82.7 Sedang 9 17.3 Rendah 0 0 Responsivitas Tinggi 45 86.5 Sedang 7 13.5 Rendah 0 0 Akuntabilitas Tinggi 52 100 Sedang 0 0 Rendah 0 0
n = 52

## Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa
Peranan  pemerintah  desa  sebagai  pelopor  untuk  pemerintah  desa  sudah sepenuhnya mampu menangani masalah pembangunan yang ada di desa secara keseluruhan terutama tingkat produktivitas serta dapat meningkatkan partisipasi warga  dalam  setiap  kegiatan  pembangunan  desa.  Dari  hal  itu  merupakan  bukti
Juli 2017, Volume 15, No. 2
bahwa proses kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa  dan masyarakat sudah cukup baik, masyarakat bisa langsung berperan dalam pembangunan.

## Hubungan  Karakteristik  Individu  dengan  Persepsi  Aparat  Pemerintahan  Desa terhadap UU Desa
Berdasarkan Tabel 6 terdapat hubungan  sangat nyata antara umur  dengan persepsi  aparat desa dengan angka korelasi sebesar 0.000. Artinya ketika umur seseorang  semakin  tua/  dewasa  maka  semakin  tinggi  pemahaman  persepsi terhadap UU Desa. Berdasarkan pengamatan di lapangan umur  perangkat desa 28  orang  (  53.8%)  dalam  kategori  tua  sehingga  pemahaman  terhadap  UU  Desa terutama  tentang  pengelolaan  dana  desa  serta  apa  yang  harus  dilakukan  agar implementasi  dari  UU  tersebut  mampu  dilaksanakan  dengan  baik.  Dalam  hal pemilihan aparatur desa seringkali terjadi perdebatan antara masyarakat hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan umur antara tua dan muda untuk diajukan  sebagai  aparatur  desa. Masyarakat  masih  lebih  percaya  kepada  calon aparatur yang berumur lebih tua untuk dijadikan sebagai aparat desa.
Jenis  kelamin  berhubungan  nyata  dengan  persepsi  aparat  desa  yang menunjukkan  angka  korelasi  sebesar  0.092.  Artinya  jenis  kelamin  aparat  desa yang dominan berjenis pria memiliki pemahaman yang tinggi terhadap UU Desa. Hal ini dikarenakan aparatur desa di lokasi penelitian dari 52 orang aparatur desa yang menjadi responden sebanyak 50 orang (96.2%) adalah pria.
Tabel 6.  Hasil  uji  korelasi chi  square antara  karakteristik  individu  aparat pemerintahan  desa  dengan      persepsi  aparat  desa  di  Kecamatan  Cot Girek terhadap UU Desa
Karakteristik Individu P-value Persepsi terhadap UU Desa 1. Umur 0.000 ** 2. Jenis kelamin 0.092 * 3. Tingkat pendidikan 0.091 * 4. Jenis pekerjaan 0.044 * 5. Tingkat pendapatan 0.662 Ket: **signifikan pada taraf nyata 0.01 *signifikan pada taraf nyata 0.05
Tingkat  pendidikan  berhubungan  nyata  dengan  persepsi  aparat  desa  yang menunjukkan angka korelasi sebesar 0.091. Artinya ketika pendidikan seseorang semakin  tinggi  maka  semakin  tinggi  pemahaman  persepsi  terhadap  UU  Desa. Tingkat pendidikan memang sangat mempengaruhi seseorang dalam memahami sesuatu yang baru hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.  Peningkatan  kualitas  bagi  setiap  aparat  pemerintahan  desa  harus dilandasi dengan peningkatan profesionalisme yakni melalui tingkat pendidikan. Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  sebagian  besar  aparat  pemerintah  desa dilihat  dari  latar  belakang  pendidikan  sudah  memenuhi  syarat  untuk  menjadi aparatur  desa  karena  memiliki  latar  belakang  pendidikan  SMA  22  orang  dan berpendidikan S1 satu orang. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang  Desa,  yang  menyatakan  syarat  minimal  pendidikan  aparat/  perangkat desa  dalam  pasal  50  ayat  (1)  yang  berbunyi  “ berpendidikan  paling  rendah
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
sekolah  menengah  umum  atau  yang  sederajat” dengan  kata  lain  tingkat pendidikan aparatur desa sebagian besar sudah memenuhi syarat untuk menjadi aparatur desa berdasarkan UU Desa.
Jenis  pekerjaan  aparat  pemerintahan  desa  berhubungan  nyata  dengan persepsi  aparat  desa  yang  menunjukkan  angka  korelasi  sebesar  0.044.  Artinya jenis  pekerjaan  aparat  desa  memiliki  hubungan  dengan  persepsi  terhadap  UU Desa.  Jenis pekerjaan aparat desa di Kecamatan Cot Girek didominasi oleh yang pekerjaannya sebagai petani sebanyak 41 orang (78.8%).
Tingkat pendapatan berhubungan tidak nyata dengan persepsi aparat desa yang  menunjukkan  angka  korelasi  sebesar  0.662.  Artinya  tingkat  pendapatan tidak  ada  hubungannya  dengan  persepsi  aparat  terhadap  UU  Desa.  Tingkat pendapatan aparat desa di lokasi penelitian didominasi oleh yang berpendapatan berkisar  antara  Rp  1  juta-Rp  3  juta  atau  berkategori  sedang.  Hasil  hipotesis penelitian  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  nyata  antara karakteristik individu aparat pemerintahan desa terhadap persepsi UU Desa pada taraf nyata 90% atau q<0.1  diterima. Artinya persepsi aparat desa terhadap  UU Desa  tergantung  pada  karakteristik  individu  aparat  desa  seperti  umur,  jenis kelamin,  tingkat  pendidikan,    dan  jenis  pekerjaan.  Menurut  Gibbson  dalam Widjayanti  (2012)  persepsi  adalah  proses  pemberian  arti  ( cognitive )  yang dipergunakan  oleh  seseorang  untuk  menafsirkan  dan  memahami  dunia sekitarnya.  Oleh  karena  setiap  orang  memberi  arti  kepada  stimulus,  maka individu  yang  berbeda  melihat  hal  yang  sama  dengan  cara  yang  berbeda-beda. Beberapa  hal  yang  menyebabkan  perbedaan    dalam  persepsi  antara  lain perhatian,  harapan  seseorang  akan  rangsangan  yang  timbul,  kebutuhan  sistem nilai  dan  ciri  kepribadian  sehingga  setiap  orang  mempunyai  persepsi  yang berbeda-beda terhadap suatu rangsangan.

## Hubungan  Karakteristik  Pemerintahan  Desa  dengan  Persepsi  Aparat  Desa terhadap UU desa
Pemimpin yang memiliki kharisma dapat menjadikan ucapan yang diberikan didengar  dengan  baik  oleh  bawahan  sehingga,  apabila  suatu  ucapan  pimpinan bernada  maka  bawahan  akan  menerjemahkannya  sebagai  perintah  dan selanjutnya akan terbentuk kepatuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan berhubungan sangat nyata dengan persepsi aparat desa, dengan angka  korelasi  sebesar  0.751  serta  angka  signifikansi  sebesar  0.01(Tabel  7). Artinya  bahwa  ketika  pemimpin  memiliki  peranan  yang  kuat  dalam  mencapai tujuan organisasi, maka tanggapan aparat desa terhadap UU Desa juga semakin baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Rahawarin (2013) yang menyatakan bahwa seorang pemimpin yang demokratik  akan dihormati dan disegani. Hal ini terjadi karena  perilakunya  dalam  kehidupan  organisasi  selalu  mendorong  bawahannya untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan  daya  inovasi  dan  kreativitas, bersungguh-sungguh  mendengarkan  pendapat,  saran,  dan  bahkan  kritik  orang lain,  terutama  para  bawahannya.  Kepemimpinannya  tidak  akan  takut
Juli 2017, Volume 15, No. 2
membiarkan  para  bawahannya  berprakarsa  meskipun  ada  kemungkinan  bahwa prakarsa itu akan dapat berakibat pada kesalahan.
Tabel 7.  Hubungan karakteristik pemerintahan desa dengan persepsi aparat desa di Kecamatan Cot Girek terhadap UU Desa
No Karakteristik pemerintahan desa Correlation Coefficient Sig (2-tailed) 1. Kepemimpinan 0.751 0.000** 2. Struktur Organisasi 0.799 0.000** 3. Budaya Organisasi 0.780 0.000**
Ket: **signifikan pada taraf sangat nyata 0.01
Struktur organisasi berhubungan sangat nyata dengan persepsi aparat desa yang menunjukkan angka korelasi sebesar 0.799 dengan angka signifikansi 0.01. Artinya  bahwa  semakin  baik  aparat  desa  dalam  menjalankan  fungsinya  dalam organisasi pemerintahan desa, maka semakin baik pula persepsi atau tanggapan aparat desa terhadap UU Desa. Struktur organisasi pemerintahan desa di lokasi penelitian  sudah  tersusun  dengan  baik  karena  diisi  oleh  orang-orang  yang berkompeten sesuai dengan kemampuan, jabatan dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan  hasil  penelitian  Lestari  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  struktur organisasi  yang  baik  berupa  pelaksanaan,  koordinasi,  dan  pengawasan  dalam implementasi pembangunan desa serta partisipasi dari masyarakat dan lembaga lainnya  juga  sangat  diperlukan  karena  keterbukaan  dan  transparasi  di  dalam pelaksanaan  pembangunan  dapat  memperlancar  jalannya  pembangunan  desa, sehingga  pelaksanaan  pembangunan  yang  diharapkan  dapat  terwujud  dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Struktur organisasi yang dituangkan dalam UU No. 6 tahun 2014 dalam Pasal 26  ayat  (3)  di  mana  kepala  desa  yang  mewakili  pemerintah  desa  untuk mengusulkan  struktur  organisasi  dan  tata  kerja  pemerintah  desa,  bidang Personal  juga  telah  diatur  dalam  UU  No.  6  tahun  2014  pasal  25  tentang pemerintah desa yang lebih menekankan pengadaan personil lewat tugas kepala desa dalam melaksanakan rekruitmen (Pengadaan personil lihat Pasal 26 ayat (2) b.  yakni  kepala  desa  mengangkat  dan  memberhentikan  perangkat  desa,  dan bidang  proseduril  antara  lain  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang  No.  6  tahun 2014  pada  pasal  26  ayat  (2)  d.  yakni  realisasinya  dapat  diaplikasikan  dalam proses penetapan peraturan desa, penetapan APBD. Dalam bidang prosedur ini pola  penataan  administrasi  pemerintahan  desa  juga  pemerintah  desa  telah melaksanakan  fungsi  legislasi  terutama  dalam  kaitan  dengan  pembuatan peraturan desa.
Administrasi  pemerintahan  desa  merupakan  salah  satu  sarana  dari pemerintah  desa  dalam  hal  ini  perangkat  desa  dalam  melaksanakan  tugasnya. Untuk  meningkatkan  kualitas  dalam  pelaksanaan  administrasi  pemerintahan desa  aparat  pemerintah  desa  akan  dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  dalam pengelolaan  bidang  tugasnya  masing-masing  (Pade  2015).  Rekruitmen  aparat desa  yang  dilakukan  selama  ini  di  lokasi  penelitian  tidak  direkruit  oleh
Jurnal Komunikasi Pembangunan
eISSN 2442-4102
Juli 2017, Volume 15, No. 2
geuchik /kepala  desa  tetapi  dipilih  secara  demokratis  oleh  masyarakat  desa sendiri.  Tidak  direkruitnya  aparat  desa  oleh geuchik dikarenakan  untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pemerintahan desa/ gampong.
Budaya  organisasi  berhubungan  sangat  nyata  dengan  persepsi  aparat  desa yang menunjukkan angka korelasi sebesar 0.780 pada angka signifikansi sebesar 0.01.  Artinya  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  kepercayaan  dan  nilai-nilai  yang berkembang  dalam  organisasi  pemerintah  desa,  maka  semakin  baik  pula persepsi  aparat  desa  terhadap  UU  Desa.  Budaya  organisasi  yang  terdapat  di pemerintahan  desa  di  lokasi  penelitian  sudah  menunjukkan  nilai  keterbukaan, pelayanan  yang  cepat,  dan  tidak  membedakan  pelayanan  antar  sesama masyarakat  (setara).  Budaya  organisasi  merupakan  komponen  penting  dalan meningkatkan  kinerja  aparat.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Agusti  (2012) yang  menyatakan  bahwa  budaya  organisasi  adalah  komponen  yang  sangat penting dalam meningkatkan kinerja aparat. Budaya organisasi pada sisi internal aparatur  akan  memberikan  sugesti  kepada  semua  perilaku  yang  diusulkan  oleh organisasi agar dapat dikerjakan, penyelesaian yang sukses, dan akibatnya akan memberikan  keuntungan  pada  aparatur  itu  sendiri  karena  akan  memberikan kepercayaan diri terhadap pekerjaannya.
Budaya  organisasi  yang  dipadukan  dengan  komunikasi  organisasi  akan menimbulkan  rasa  keterlibatan  anggota  dalam  menjaga  kelangsungan  hidup organisasi (Gutama 2010). Budaya organisasi sebagai hasil kesepakatan bersama akan  menjadikan  anggota  organisasi  tersebut  mempunyai  rasa  tanggung  jawab dalam  mengimplementasikan  aspek-aspek  penting  budaya  organisasi  tersebut. Hal ini akan mendorong timbulnya itikad baik atau komitmen anggota terhadap organisasi yang menaunginya (Agusti , 2012).
Hubungan  Komunikasi Organisasi  Pemerintahan  Desa  dengan  Persepsi  Aparat Desa terhadap UU desa
Komunikator  berhubungan  sangat  nyta  dengan  persepsi  aparat  desa  yang menunjukkan angka korelasi sebesar 0.770 serta menunjukkan angka signifikansi sebesar  0.01.  Artinya  ketika  semakin  baik  komunikator  dalam  menyampaikan informasi  tentang  UU  Desa,  maka  persepsi  aparat  desa  terhadap  UU  Desa  juga semakin  baik. Sebagai  pelaku  utama  dalam  proses  komunikasi,  komunikator memegang  peranan  yang  sangat  penting,  terutama  dalam  mengendalikan jalannya  komunikasi.  Untuk  itu,  seorang  komunikator  harus  terampil berkomunikasi,  dan  juga  kaya  ide  serta  penuh  daya  kreativitas.  Hasil  analisis  di lapangan didapatkan komunikator yang memiliki keahlian, kredibilitas yang tinggi memiliki  daya  tarik  tersendiri  bagi  komunikan  untuk  mendengarkan  apa  yang disampaikan  oleh  komunikator.  Kredibilitas  merupakan  salah  satu  unsur penyebab timbulnya pengaruh komunikator terhadap komunikan. Hal ini sejalan dengan  hasil  penelitian  Londa  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  komunikator adalah  pihak  yang  mengirim  pesan  kepada  khalayak.  Oleh  karena  itu,
Juli 2017, Volume 15, No. 2
komunikator  biasa  disebut  pengirim,  sumber, source atau encoder .  Sebagai pelaku  utama dalam proses  komunikasi,  komunikator  memegang  peranan  yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Untuk itu, seorang  komunikator  harus  terampil  berkomunikasi,  dan  juga  kaya  ide  serta penuh  daya  kreativitas.  Pengaruh  dalam  istilah  komunikasi  diartikan  sebagai kemampuan  untuk  menimbulkan  perubahan  dalam  sikap  dan  atau  tindakan orang  lain  searah  dengan  yang diinginkan  (Awza  2012).  Hasil  uji  korelasi  antara komunikasi organisasi pemerintahan desa dengan persepsi aparat desa terhadap UU Desa dapat dilihat pada Tabel 8.
Pesan  berhubungan  sangat  nyata  dengan  persepsi  aparat  desa  yang menunjukkan  angka  korelasi  sebesar  0.716  dan  angka  signifikansi  0,01.  Artinya ketika  semakin  baik  komunikator  dalam  menyampaikan  informasi  tentang  UU Desa,  maka  persepsi  aparat  desa  terhadap  UU  Desa  juga  semakin  baik.  Hasil pengamatan  di  lapang  dapat  disimpulkan  bahwa  pesan  yang  disampaikan  oleh komunikator  memang  ditentukan  oleh  isi  pesan  itu  sendiri,  karena  pesan tersebut  merasa  dibutuhkan  oleh  penerima  maka  pesan  tersebut  mampu mempengaruhi  penerima  dalam  mempersepsikan  isi  pesan  tersebut  sehingga timbullah aksi dari sasaran untuk melaksanakan isi pesan tersebut.
Menurut  Gutama  (2010)  adapun  factor  dari  luar  organisasi  yang mempengaruhi  adanya  distorsi  pesan  antara  lain:  (1)  Keterbatasan  individu, dalam  berkomunikasi  sangat  dibutuhkan  adanya  kemampuan  individu  untuk mengolah  pesan  yang  diterimanya.  Keterbatasan  kemampuan  individu  untuk mengolah  pesan  akan  menyebabkan  adanya misscommunication yang menyebabkan  adanya  distorsi  pesan.  (2).  Bahasa  penggunaan  istilah-istilah dalam bahasa seringkali mempunyai arti yang mendua, sehingga individu dalam menangkap  pesan  menjadi  ragu-ragu.  Keraguan  individu  ini  akan  menyebabkan adanya  distorsi  pesan.  (3). Framming Dalam  kehidupan  bermasyarakat  ada sesuatu  yang  sudah  terkonsep  dalam  pikiran  yang  sulit  untuk  diubah.  Adanya framming itu  menyebabkan  organisasi  itu  sulit  untuk  menerima  hal-hal  yang baru,  sehingga  pesan-pesan  perubahan  dalam  organisasi  tidak  mendapatkan perhatian dari anggota.
Media  berhubungan  sangat  nyata  dengan  persepsi  aparat  desa  yang menunjukkan angka korelasi sebesar 0.383 serta menunjukkan angka signifikansi sebesar  0.05.  Artinya  bermakna  ketika  semakin  bagus/tepat  media  yang digunakan  dan  semakin  paham  peserta  dengan  pesan  yang  disampaikan menggunakan media tersebut, maka semakin baik persepsi aparat desa terhadap UU Desa. Hasil analisis di lapangan didapatkan berupa peran media sebagai alat komunikasi  antara  komunikator  dan  sasaran  memang  sangat  menentukan.  Hal ini  dikarenakan  media  yang  digunakan  baik  dan  efektif,  sehingga  pesan  yang disampaikan menjadi daya  tarik  bagi  sasaran  untuk  melakukan tindakan  dari  isi pesan  tersebut.  Agar  komunikasi  berjalan  baik  dan  lancar  maka  diperlukan adanya  media.  Media  komunikasi  yang  digunakan  oleh  pemerintahan  desa adalah handpone dan microphone serta  pertemuan  adalah  media  komunikasi secara  langsung  dan  dapat  dilakukan  secara  formal  maupun  informal.  Peranan
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
komuniksai  organisasi  pemerintahan  desa  yang  terjadi  di  pemerintahan  desa sudah berjalan dengan baik, baik dari penerimaan dan pertukaran informasi yang berlangsung,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  komunikasi  organisasi  memiliki peranan  yang  sangat  baik  dalam  pelaksanaan  UU  Desa.  Organisasi  dibentuk sebagai  wadah  bagi  sekelompok  individu  dalam  mencapai  tujuan-tujuan tertentu.  Efektif  tidaknya  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya  tergantung kepada sinergi atau kerjasama individu dan kelompok (Kosasih et al , 2014).
Dari  hasil  penelitian  komunikasi  organisasi  yang  terjadi  di  organisasi pemerintahan  desa  umumnya  terjadi  secara  vertikal  maupun  horizontal keduanya  sangat  berperan  demi  kemajuan  organisasi  dengan  tujuan  keduanya saling memberikan informasi dan keterbukaan agar komunikasi antara bawahan dengan pimpinan berjalan dengan efektif.  Komunikasi dua arah yang dilakukan antara  perangkat  desa  dengan  kepala  desa  memang  sangat  penting  dalam organisasi pemerintahan desa. Komunikasi yang dilakukan antara perangkat desa dengan  kepala  desa  sudah  efektif,  dikarenakan  perangkat  desa  dengan  mudah mengutarakan pendapat mereka kepada kepala desa .
Tabel 8.  Hubungan  karakteristik  komunikasi  organisasi  pemerintahan  desa dengan persepsi aparat desa di Kecamatan Cot Girek terhadap UU Desa
No Variabel Correlation  Coefficient Sig (2-tailed) 1. Komunikator 0.770 0.000** 2. Pesan 0.716 0.000** 3. Media 0.383 0.005**
Ket: **signifikan pada taraf sangat nyata 0.01
Pemerintahan  desa  di  lokasi  penelitian  selalu  melaksanakan  musyawarah dalam  setiap  kegiatan  terutama  dalam  kaitannya  denganpembangunan  desa. Pasal  54  UU  No.  6  tahun  2014  yang  dimaksud dengan  “Musyawarah  Desa  atau yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  musyawarah  antara  Badan Permusyawaratan  Desa,  Pemerintah  Desa,  dan  unsur  masyarakat  yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis seperti yang dimaksud dalam UU No. 6/2014 pasal 54 ayat (2) meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang  masuk  ke  desa,  pembentukan  BUMDes,  penambahan  dan  pelepasan  aset desa dan kejadian luar biasa. Hal-hal yang strategis ini harus diputuskan melalui musyawarah  desa  karena  sangat  berkaitan  dengan  kepentingan  publik  dari masyarakat  desa,  disamping  itu  melalui  musyawarah  desa  hal-hal  yang  bersifat strategis  akan  dapat  proteksi  atau  perlindungan  apabila  akan  terjadi penyimpangan.
Setiap  keputusan  Desa  mengutamakan  proses  musyawarah  mufakat. Musyawarah  merupakan  pembahasan  atas  suatu  masalah  tertentu  dengan mengedepankan  tukar  pendapat  serta  argumentasi  yang  dilaksanakan  dengan melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat.  Berbeda  dengan  sistem  pengambilan keputusan  yang  mengedepankan  pemungutan  suara,  prinsip  musyawarah
Juli 2017, Volume 15, No. 2
mengedepankan  tukar  pendapat,  pandangan,  dan  argumentasi  antar  peserta musyawarah sampai dicapai mufakat (Amanulloh 2015).
Musyawarah  yang  dilaksanakan  dipemerintahan  desa  yang  menjadi  lokasi penelitian  biasanya  dilaksanakan  pada  malam  hari  dengan  asumsi  pada  malam hari masyarakat desa/ gampong tidak melakukan kegiatan bekerja.

## Hubungan  antara  Persepsi  Aparat  Pemerintahan  Desa  (UU  Desa)  dengan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa
Hasil  uji  korelasi  antara  persepsi  aparat  desa  terhadap  UU  Desa  dengan peningkatan  kinerja  pemerintahan  desa  dapat  dilihat  pada  Tabel  9.  Persepsi aparat  pemerintahan  desa  berhubungan  sangat  nyata  dengan  produktivitas menunjukkan  angka  korelasi  sebesar  0.734  dengan  angka  signifikansi  sebesar 0.01  Artinya  ketika  persepsi  aparat  desa  tehadap  UU  Desa    baik  maka  semakin baik pula tingkat kemampuan aparatur desa dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai.  Tingkat produktivitas  pemerintah  desa termasuk  kategori tinggi.  Hal  ini karena  pemerintah  desa  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sudah  dapat memberikan  pelayanan  yang  efektif  dan  efisien  terhadap  masyarakat  desa dibandingkan  sebelum  adanya  UU  Desa.  Hal  ini sesuai  dengan hasil  wawancara dengan salah satu aparatur desa (WI):
“Memang benar bahwa produktivitas aparatur pemerintah desa di desa kami  sudah termasuk  kategori  tinggi,  dan  kami  pun  dalam  hal  pelayanan  kepada  masyarakat terbuka selama 24 jam dan tidak memungut biaya sepeserpun dari masyarakat serta proses penyelesaian administrasi dilakukan secara tepat dan cepat, ke depannya saya pun  sebagai  aparatur  desa  terus  berusaha  untuk  meningkatkan  fungsi  pelayanan kepada masyarakat.”
Produktivitas  pemerintah  desa  dalam  menyelesaikan  pembangunan infrastruktur  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  melihat  kinerja  pemerintah desa yang paling penting. Dalam hal ini produktivitas adalah hasil ( output ) yang diperoleh  dari  program  pembangunan  infrastuktur  yang  sudah  terlaksana (Rosalina 2013).
Persepsi  aparat  pemerintahan  desa  berhubungan  sangat  nyata  dengan kualitas  layanan  menunjukkan  angka  korelasi  sebesar  0.643  dengan  angka signifikansi sebesar 0,01 Bermakna ketika persepsi aparat desa tehadap UU Desa baik,  maka  semakin  baik  pula  tingkat  pelayanan  aparatur  desa  terhadap masyarakat.  Kualitas  layanan  cenderung  menjadi  sangat  penting  dalam menjalankan  organisasi  pelayanan  publik.  Hasil  pengamatan  dan  wawancara  di lapang didapatkan  fakta  bahwa  kualitas  layanan  pemerintahan  desa  sudah  baik hal ini karena terstrukturnya pembagian kerja, tingkat  pendidikan dan kemauan dari  aparatur  desa  untuk  menciptakan  kualitas  pelayanan  yang  prima  kepada masyarakat. Ini sesuai dengan yang diungkapkan  salah seorang warga  (TO) yang sedang berkepentingan dalam proses surat menyurat di kantor geuchik:
“saya  mengakui  kualitas  layanan  yang  diberikan  oleh  aparatur  pemerintahan    desa sudah dapat dikategorikan sebagai kualitas pelayanan yang baik hal ini dapat terlihat pada sistem pelayanan serta pengalaman kerja aparatur pemerintah desa Sehingga hal
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
inilah  yang  membuat  kinerja  pegawai  pemerintah  desa  suadah  berjalan  dengan  baik dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan desa.”
Persepsi  aparat  pemerintahan  desa    berhubungan  nyata  dengan responsivitas  menunjukkan  angka  korelasi  sebesar  0.342  dengan  angka signifikansi sebesar  0.05. Hal ini bermakna ketika persepsi aparat desa terhadap UU Desa  baik, maka semakin baik pula tingkat kemampuan aparatur desa dalam mengenali  kebutuhan  masyarakat.  Secara  singkat  responsivitas  mempunyai  arti kejelasan  antara  program  dan  kegiatan  pelayanan  dengan  kebutuhan  dan aspirasi  masyarakat,  Responsivitas  yang  rendah  ditunjukkan  dengan  ketidak keselarasan  antara  pelayanan  dan  kebutuhan  publik.  Responsivitas  yang  baik akan  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  dana  desa  dalam  melaksanakan pelayanan  terhadap  masyarakat.  Kinerja  dalam  berbagai  bidang  sangat diharapkan  agar  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi harapan pemerintah desa Salah satu aparat desa (AL) mengatakan:
“ Saya  mengakui  aparatur    pemerintah  desa  sudah  cukup  mempunyai  kemampuan mengenali  apa  yang  menjadi  keinginan  masyarakat,  sehingga  dalam  melaksanakan tugas  serta  fungsi  dalam  pengelolaan  dana  desa  aparatur  pemerintah  desa  berupa administrasi serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan di pemerintah desa tidak lagi merasa kesulitan. Sebab apa yang ingin dikerjakan itu sudah diketahui. ”
Persepsi  aparat  pemerintahan  desa    berhubungan  sangat  nyata  dengan akuntabilitas  menunjukkan  angka  korelasi  sebesar  0.535  dengan  angka signifikansi  sebesar    0.01,  Bermakna  ketika  persepsi  aparat  desa  tehadap  UU Desa    baik  maka  semakin  baik  pula  tanggung  jawab  aparatur  desa  dalam mempertanggung  jawabkan  kinerjanya  kepada  masyarakat.  Akuntabilitas mengandung  arti  berapa  besar  kegiatan  organisasi  publik  tunduk  pada  para aparat desa yang dipilih rakyat, asumsinya adalah Kepala Desa dipilih oleh rakyat. Dengan  sendirinya  akan  selalu  merepresentasikan  kepentingan  rakyat  dan akuntabilitas ini pula merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat  kesesuaian  penyelenggara  pelayanan  dengan  ukuran  nilai-nilai  atau norma-norma  eksternal  yang  ada  dipublik  atau  yang  dimiliki  beberapa stakeholder .  Oleh  karena  itu,  faktor  akuntabilitas  ini  menjadi  hal  yang  sangat penting  dimiliki  setiap  organisasi  pemerintahan  maupun  instansi  lainnya  sebab akuntabilitas  ini  juga  termasuk  di  dalamnya  tanggung  jawab.  Hal  ini  sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu aparatur desa (YF) mengatakan:
“saya pun mengakui untuk mencapai suatu kinerja yang baik ini sangat sulit didapatkan tanpa akuntabilitas kerja pegawai yang baik, oleh karena itu akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan dalam memperbaiki kualitas kerja aparatur di pemerintah desa terutama akuntabilitas mengenai pertanggung jawaban penggunan dana desa.”
Dalam  hal  pertanggungjawaban  dana  pemerintahan  desa  sudah melakukannya  dengan  cara  pertemuan  yang  di  buat  di meunasah yang  dihadiri oleh masyarakat, tokoh agama ,tokoh pemuda dan perwakilan perempuan.
Juli 2017, Volume 15, No. 2
Tabel 9.  Hubungan  persepsi  aparat  pemerintahan  desa  terhadap  peningkatan kinerja pemerintahan desa
No Variabel Correlation Coefficient Sig (2-tailed) 1. Produktivitas 0.734 0.000** 2. Kualitas Layanan 0.643 0.000** 3. Responsivitas 0.342 0.013* 4. Akuntabilitas 0.535 0.000** Ket: **signifikan pada taraf sangat nyata 0.01 *signifikan pada taraf 0.05
Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  laporan  pertanggungjawaban  dana  desa sudah  dibuat  oleh  aparatur  desa  sendiri  tanpa  bantuan  pihak  ketiga.  Hal  ini dikarenakan  telah  memadainya  fasilitas  sistem  informasi  dan  sumber  daya manusia  yang  mampu  untuk  mengelola  keuangan  desa  dan  membuat  laporan pertanggungjawaban dana desa. Laporan yang dibuat oleh pemerintahan desa di lokasi  penelitian  berupa  laporan  penggunaan  dana  yang  digunakan  untuk pendanaan  infrastruktur,  sebaliknya  untuk  penggunaan  kegiatan  lain  sesuai amanah UU Desa tidak dilaksanakan karena aparatur desa dan masyarakat sudah menyepakati bersama dalam musyawarah desa bahwa dana desa yang diperoleh desa  pada  tahun  2015  diprioritaskan  untuk  dana  pembangunan  infrastruktur desa  seperti  untuk  perbaikan  jalan,  drainase,  jembatan  pembukaan  jalan  baru serta perbaikan saluran irigasi.

## Hubungan Persepsi Aparat Pemerintahan Desa (UU Desa) dengan  Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa
Hasil  uji  korelasi  antara  persepsi  aparat  desa  terhadap  UU  Desa  dengan peningkatan kinerja pemerintahan desa dapat dilihat pada Tabel  10.
Tabel  10.  Hubungan  persepsi  aparat  pemerintahan  desa  (UU  Desa)  dengan peningkatan kinerja pemerintahan desa.
Variabel Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa Correlation coefficient Sig (2-tailed) Persepsi Aparat Pemerintahan Desa (UU Desa) 0.760 0.000**
** signifikan pada taraf sangat nyata 0.01
Persepsi  aparat  pemerintahan  desa    berhubungan  sangat  nyata  dengan peningkatan  kinerja  pemerintahan  desa  menunjukkan  angka  korelasi  sebesar 0.760  dengan  angka  signifikansi  sebesar  0.01.  Bermakna  ketika  persepsi  aparat desa  tehadap  UU  Desa    meningkat/baik,  maka  semakin  meningkat  juga kinerjanya  aparatur  pemerintahan  desa  kepada  masyarakat.  Namun  demikian realita  yang  ada  di  lapangan  masih  ada  hal  yang  belum  sesuai  dengan  harapan masyarakat  terutama  sarana  dan  prasana  yang  tersedia  di  kantor  desa  seperti kurangnya bangku untuk antrian. Hal tersebut harus dibenahi oleh aparatur desa agar masyarakat bisa puas dalam pelayanan yang ada di kantor  desa.
Secara umum hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kineja aparat desa dan partisipasi masyarakat sangat menentukan arah pembangunan desa dimasa yang
Juli 2017, Volume 15, No. 2
akan  datang.  Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  tahun  2014 tentang Desa pada Pasal 18 mengatakan kewenangan desa meliputi kewenangan di  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul,  dan  adat  istiadat  desa  dalam ketentuan tersebut desa dituntut untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pembangunan.  Pasal  26  ayat  1  mengatakan  Kepala  Desa  bertugas menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  melaksanakan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Dalam hal  ini,  pemerintahan  desa  dilibatkan  dalam  penyelenggaraan,  perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan desa baik program pembangunan nasional,  daerah  dan  pembangunan  desa  itu  sendiri  di  mana  pembangunan  itu berfungsi  dan  bertujuan  untuk  mensejahterakan  kehidupan  masyarakat  yang baik,  damai,  maju  dan  sejahtera.  Pembangunan  Desa  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  Pasal  1  ayat  8  adalah upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Perencanaan  program  pembangunan  desa,  kegiatan  sosialisasi  yang dilakukan oleh pemerintahan desa mengenai informasi pembangunan desa yang bersumber dari dana desa tahun 2015, yang dilakukan di meunasah yang dihadiri oleh sebagian besar masyarakat desa, dalam kegiatan musyawarah desa tersebut bukan hanya sosialisasi satu arah, tetapi masyarakat juga diberikan kesempatan untuk  berbicara  maupun  mengeluarkan  pendapat  mereka.  Dari  hal  itu merupakan bukti bahwa proses kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa dan  masyarakat  sudah  cukup  baik,  masyarakat  bisa  langsung  mengeluarkan pendapat  mereka,  dan  juga  mereka  mempunyai  beberapa  wakil  yang  bisa diharapkan  dapat  menyalurkan  aspirasi  mereka.  Hasil  kesepakatan  bersama antara pemerintahan desa dengan masyarakat bahwa untuk penggunanan dana desa  tahun  2015  lebih  diperuntukkan  bagi  pembangunan  insfrastruktur. Pelaksanaan  program  pembangunan  desa  umumnya  diserahkan  kepada  Tim Pengelola  Kegiatan  (TPK).  Evaluasi  program,  pemerintahan  desa  dilaksanakan bersama dengan tuha peut gampong, imum meunasah dan masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Komunikasi  yang  dilakukan  antara  perangkat  desa  dengan  perangkat  desa lainnya  sudah  berjalan  dengan  efektif,  karena  para  perangkat  desa  tidak  hanya berkomunikasi  atau  bertukar  informasi  pada  tempat  dan  waktu  jam  kerja  saja, tetap  mereka  juga  melakukan  komunikasi  di  luar  pada  waktu  di  luar  jam  kerja. Hal ini telah mampu mengefektifkan komunikasi yang mereka lakukan sehingga pertukaran informasi terus berjalan dari perangkat desa kepada perangkat desa yang lain.
Kinerja  pemerintah  desa  setelah  pelaksanaan  UU  desa,  di    empat  desa    di Kecamatan  Cot  Girek  telah  terjadi  peningkatan  kinerja  pemerintahan  desa.  Hal
Juli 2017, Volume 15, No. 2
ini  terbukti  dengan  meningkatnya  produktivitas  kerja  dalam  hal  penyelesaian pelayanan administrasi lebih cepat dikarenakan dibuka pelayanan prima 24 jam yang siap melayani masyarakat, ini terjadi di  gampong Alue Leuhop. Ketiga desa yang lain sedang melaksanakan tahap pembenahan dalam berbagai hal: fasilitas desa, sumberdaya manusia, pencairan sumber dana untuk penambahan insentif dalam  rangka  peningkatan  produktivitas  kerja  aparat  desa.  Untuk  semakin meningkatkan kinerja pemerintahan desa perlu adanya pelatihan-pelatihan yang harus  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  terutama  mengenai  tugas,  fungsi  dan kewenangan pemerintahan desa terhadap pembangunan desa yang berdasarkan UU Desa, sebagai penggerak pembangunan pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusti  R.  2012.  Pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran  terhadap  kinerja aparatur  pemerintah  daerah  dengan  dimoderasi  oleh  variabel desentralisasi  dan  budaya  organisasi  (Studi  kasus  pada  Pemerintah Kabupaten Bengkalis) Jurnal Ekonomi. 20(3): 1-15.
Antono  HPA.  2015.  Kesiapan  Desa  Menghadapi  Implementasi  Undang-Undang Desa  (Tinjauan  desentralisasi  fiskal  dan  peningkatan  potensi  desa). Jurnal Ilmiah   CIVIS , 5 (1): 737-75.
Amanulloh  N.  2015.  Demokratisasi  Desa.  Jakarta  (ID).  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah   Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Awza  R.  2012.  Kredibilitas,  daya  tarik,  dan  kewenangan  pimpinan  sebagai komunikator terhadap etos kerja karyawan. Jurnal Ilmu Komunikasi. 1(1):1- 7.
Dahliawati.  2015.  Hubungan  komunikasi  organisasi  dengan  kepuasan  kerja pegawai  di  Dinas  Pendidikan  Kota  Sawahlunto . Jurnal  Administrasi Pendidikan . 3 (2): 943-952.
Gutama  TA.  2010.  Peran  komunikasi  dalam  organisasi. Jurnal  Sosiologi  Dilema . 25(2 ): 107-113.
Kosasih  DE,  Sarwoprasodjo  S,  Susanto  D.  2014.    Komunikasi  organisasi  dalam pengembangan  kinerja  pengurus  gapoktan  pada  program  penguatan lembaga  distribusi  mangan  masyarakat  (Kasus  pada    Gapoktan  di Kabupaten  Subang  dan  Kabupaten  Bogor). Jurnal  Komunikasi Pembangunan . 12(2): 92-102.
Lestari  ER.  2015.  Implementasi  kebijakan  otonomi  desa  di  Desa  Pilanjau Kecamatan  Sambaliung  Kabupaten  Berau. eJournal  Administrasi  Negara. 3(2): 466 - 479.
Londa JW. 2014.Peran Petugas humas sebagai komunikator pembangunan (Studi di Bagian Humas Kantor Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan). Journal Acta Diurna. 3(2):1-16.
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
Pade SP. 2015. Pentingnya kualitas aparat pemerintah desa dalam pembangunan di  Desa  Lantung  Kecamatan  Wori  Kabupaten  Minahasa  Utara. Jurnal Politico . 2(6):1-12.
[Permendesaa  PDT  &Trans]  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Rahawarin  MA.  2013.  Pengaruh  gaya  kepemimpinan  dan  tingkat  pendidikan terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  di  Kecamatan Dula Selatan Kota Tual. Populis ,  7(2):1-11.
Robbins SP. 1994. Teori Organisasi: Konsep, Struktur, Proses . Jakarta (ID): Arcan
Rosalina M. 2013. Kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa  Kuala  Lapang  dan  Desa  Taras  Kecamatan  Malinau  Barat  Kabupaten Malinau. eJournal Pemerintahan Integratif. 1(1):106-120.
Syukriyah  A,  Hamdani  I.  2013.  Peningkatan  eksistensi  UMKM  melalui comparative  advantage  dalam  rangka  menghadapi  MEA  2015  di Temanggung. Economics Development Analysis Journal . 2(2):110-119.
Tahoba AEP. 2011. Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Strategi  omunikasi  dalam  Program  Pengembangan  Masyarakat ( Community Development ): Kasus Program Community Development Pada Komunitas Adat Terkena Dampak Langsung Proyek LNG Tangguh di Sekitar Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat:187-197.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Widjayanti  TB.  2012.  Hubungan  antara  karakteristik  individu,  psikologis  dan organisasi  dengan  perilaku  pendokumentasian  asuhan  keperawatan  Unit Rawat  Inap  RS.MH.Thamrin  Purwakarta  tahun  2011.[tesis].  Depok  (ID). Universitas Indonesia.