## Wajah Hukum

## Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pilkada 2020 di Kabupaten Klaten

## Anom Wahyu Asmorojati, Dian Mutiara Harianja
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Coresspondence: anom.asmorojati@law.uad.ac.id, dianmutiarah@gmail.com
Abstrak . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  Bawaslu,  apa  saja  kendala Bawaslu  dalam  upaya pencegahan,  dan  upaya  Bawaslu  menangani  kendala  yang  ada  dalam  pencegahan  praktek  politik  uang  pada Pilkada 2020 di Kabupaten Klaten. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melalui wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Klaten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan termasuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum. Peranan Bawaslu  Kabupaten  Klaten  dalam  mencegah  terjadinya  pelanggaran  yaitu  memberikan  sosialisasi  pada masyarakat  dan  membentuk  Desa  Anti  Politik  Uang  dan  Desa  Pengawasan.  Dalam  pengawasannya,  Bawaslu Kabupaten  Klaten  mengalami  kendala  seperti  kekurangan  SDM,  dan  terbatasnya  anggaran.  Upaya  untuk mengatasi  kendala  tersebut  melalui  pemanfaatkan  media  sosial  untuk  memudahkan  penyampaian  sosialisasi kepada masyarakat, mengajak masyarakat, calon, dan tim kampanye untuk menolak segala jenis praktek politik uang, serta membentuk Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan.
Kata Kunci : Bawaslu, Pilkada, Politik Uang
Abstract.  This  study  aims  to  determine  the  roles,  find  out  obstacles,  and  explicate  the  efforts  of  the  Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing the practice of money politics during the 2020 Regional Elections in  the  Klaten  Regency.  This  research  is  empirical  legal  research  with  direct  field  research.  Its  primary  data source  is  data  from  interviews  with  the  Bawaslu  of  Klaten  Regency.  The  results  of  this  study  indicate  that Bawaslu as a state institution has a duty to carry out supervision, including preventing violations in Regional Elections. The role of the Klaten Regency Bawaslu in preventing violations of money politics practices include providing socialization to all elements of society and forming an Anti-Money Politics Village and a Monitoring Village.  In  its  supervision,  the  Klaten  Regency  Bawaslu  experienced  obstacles  such  as  a  lack  of  human resources, limited budget, and low community participation in supervision. The community itself is still afraid to report  if  they  find  violations.  Therefore,  to  overcome  these  obstacles,  Klaten  Regency  Bawaslu  utilize  social media to facilitate the socialization to the public, invite the public, candidates, and campaign teams to reject all kinds of money politics practices, and form Anti-Money Politics Villages and Monitoring Villages.

## Keywords: Bawaslu, Regional Election, Money Politics

## PENDAHULUAN
Negara  hukum  dan  demokrasi  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Jika penyelenggaraan demokrasi tanpa adanya hukum maka demokrasi tersebut tidak memiliki bentuk dan arah. Begitupun sebaliknya, hukum tanpa adanya demokrasi dapat membuat hukum itu tidak memiliki makna  atau  tujuan.  Franz  Magnis  Suseno  mengatakan  “Demokrasi  tanpa  negara  hukum  maka demokrasi tersebut bukan arti demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi merupakan implementasi untuk memperkuat negara hukum”. Demokrasi pada dasarnya merupakan kekuasaan baik secara langsung maupun melalui perwakilan berasal dari rakyat yang dikembalikan untuk rakyat. Berikut merupakan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi menurut J.B.J.M. ten Berge 1 : 1. Prinsip-prinsip negara hukum :
a. Adanya asas legalitas;
b. Perlindungan atas hak-hak asasi;
c. Keterikatan pemerintah dengan hukum yang ada;
d. Menegakkan hukum dan aturan yang ada;
e. Pengawasan independen oleh hakim.
2. Prinsip-prinsip demokrasi :
a. Adanya perwakilan politik;
1 Ridwan, H. R. Hukum Administrasi Negara. (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm 9-10.
b. Adanya pertanggungjawaban politik;
c. Kewenangan tidak dilakukan oleh 1 (satu) orang atau badan;
d. Terdapat pengawasan dan kontrol;
e. Pemerintah yang jujur dan terbuka terhadap umum;
f. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.
Dapat  dikatakan  bahwa  dasar  dari  demokrasi  ini  adalah  kekuasaan  rakyat.  Kekuasaan  ini bertujuan  untuk  melindungi  dan  mempertahankan  hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  rakyat  agar memiliki kehidupan yang aman, tertib, adil dan sejahtera 2 . Menurut Budiarjo, demokrasi mempunyai nilai-nilai yang khusus meliputi 3 : 1. Penanganan konfil yang dilakukan secara sukarela dan damai;
2. Jaminan perubahan pada masyarakat menjadi perubahan yang damai;
3. Mengganti pemegang kekuasaan secara sistematis;
4. Menghilangkan paksaan;
5. Keberagaman;
6. Keadilan yang ditegakkan;
7. Ilmu pengetahuan yang maju;
8. Kebebasan lain yang ada dalam demokrasi.
Pemilihan  umum  merupakan  implementasi  dari  demokrasi  dalam  mewujudkan  kedaulatan rakyat  yang  dilaksanakan  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945. Perwujudan  ini  bertujuan  untuk  untuk  melegistimasi  peralihan  kekuasaan  baik  lembaga  legislatif maupun  eksekutif  dari  pusat  hingga  daerah  yang  diselenggarakan  setiap  5  (lima)  tahun  sekali. Kedaulatan merupakan suatu kekuasaan tertinggi yang absolut yang mana kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pesta demokrasi ini merupakan  perwujudan  dari  cita-cita  nasional  yang  meliputi  perlindungan  pada  segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kesejahteraan umum yang merata, kehidupan bangsa yang cerdas dan ikut dalam pelaksanaan ketertiban dunia. 4
Dalam  salah  satu  hak  warga  negara  yaitu  hak  bepolitik,  masyarakat  diberikan  kesempatan untuk  memanfaatkan  hak-haknya  sebagai  warga  negara  Indonesia  untuk  memberikan  suara  kepada perwakilannya  secara  langsung  dalam  pemilihan  umum.  Dalam  memberikan  suaranya,  masyarakat juga  harus  terbebas  dari  tekanan  dan  ancaman  dalam  bentuk  apapun  agar  masyarakat  dapat menentukan  pilihan  sesuai  hati  nuraninya.  Untuk  mewujudkannya,  maka  pemilihan  umum  harus dilakukan berdasarkan asas dari Pilkada. Disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD tahun 1945 bahwa Kepala  Daerah  dipilih  secara  demokratis.  Dalam  UUD  1945  disebutkan  secara  demokratis  bukan secara langsung karena tidak semua wilayah di Indonesia Kelapa Daerahnya dipilih secara langsung. Pemilihan  yang  dimaksud  adalah  pemilihan  pada  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta yang dipilih melalui penetapan, bukan pemilihan.
Penyelenggaraan Pilkada sangat lekat dengan kegiatan kampanye. Kampanye merupakan suatu sarana  dari  partai  politik  untuk  mendekatkan  para  calon  pemilihan  umum  dengan  masyarakat. Kampanye dalam Pilkada dilakukan agar masyarakat dapat mendukung dan memilih partai atau para calon  yang  telah  disuguhi  visi  dan  misinya.  Namun  dalam  penyelenggaraannya,  Pilkada  sering  kali terdapat pelanggaran-pelanggaran yang timbul terutama di akhir masa atau tahapan kampanye. Seperti halnya  pelanggaran  membeli  suara  rakyat  atau  politik  uang.  Bisa  kita  lihat  bahwa  politik  uang  atau money  politics ini  sangat  melekat  dengan  kampanye  pemilihan  umum.  Dilihat  pada  sisi  hukum formal, tindakan praktek politik uang ini dilarang dan merupakan hal yang melanggar peraturan yang ada. Hal tersebut diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang di dalamnya disebutkan bahwa  larangan  bagi  calon  peserta  Pilkada  selama  proses  politik  berlangsung  untuk  memberi  janji atau memberi materi baik berupa uang atau materi lainnya.
Dalam  hal  ini  pun  Bawaslu  menyatakan  bahwa  kasus  politik  uang  yang  terjadi  pada  pilkada tahun  2020  ini  masih  terjadi.  Politik  uang  disini  bertujuan  sebagai  alat  untuk  mempengaruhi
2 Suryono, H. Ilmu Negara. (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014), hlm 102.
3 Ibid .
4 Yunus,  M.  Damrus,  D.  Sari,  P.  K.  Aulia,  E.  Kedudukan  Hukum  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) Dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat, Jurnal Ius Civile , (2021), hlm 21.
masyarakat dalam memberikan suara dan memperkuat pengaruh politik pada pelaksanaan pemilihan. Dalam prakteknya, politik uang yang diberikan ini dapat berupa uang, sembako, atau janji-janji politik lainnya 5 .  Walaupun  dalam  peraturan  perundang-undangan  sudah  diatur  agar  dijalankannya  asas penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan peraturan yang ada untuk menjaga kualitas dari pelaksanaan Pilkada, namun masih saja ada kasus politik uang yang terjadi, terutama di Kabupaten Klaten. Seperti kasus  Pemilu  tahun  2014,  masyarakat  dibagikan  uang  untuk  memilih  Caleg  DPRD  partai  tertentu. Kemudian  pada  Pilkada  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Klaten  tahun  2015,  Panwas  menduga  adanya percobaan  politik  uang  yang  dilakukan  oleh  Paslon  Nomor  3  (tiga)  di  Desa  Malangan,  Kecamatan Tulung.
Kemudian Bawaslu Klaten pada Pemilu tahun 2019 juga mendapatkan 2 (dua) laporan adanya dugaan  politik  uang  selama  masa  tenang  dari  masyarakat.  Tidak  hanya  di  Kabupaten  Klaten,  kasus politik  uang  ini  juga  pernah  terjadi  seperti  pada  Pilkada  tahun  2015  di  Bengkulu  dimana  Bawalsu Bengkulu mendapatkan laporan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kasus terlapor yang dilaporkan pada saat  pemungutan  suara  telah  dilaksanakan 6 .  Pada  Pilkada  2020  Bawaslu  Klaten  menerima  laporan adanya  pelanggaran  tentang  netralitas  Kades.  Disebutkan  bahwa  terdapat  Kades  yang  mengajak masyarakat  untuk  memilih  pasangan  calon  tertentu  yang  di  dalamnya  diduga  ada  kegiatan membagikan  makanan.  Dalam  dugaan  tersebut,  Bawaslu  memanggil  Calon  Bupati  nomor  3  (tiga) untuk dimintai keterangan mengenai laporan tersebut. Calon Bupati nomor 3 tersebut menyampaikan bahwa terdapat Kades yang menyarankan masyarakat untuk memilih calon tertentu. Setelah menerima laporan tersebut, Bawaslu akan membawa hasil klarifikasi tersebut pada Gakkumdu.
Selain  memutuskan  sengketa  dalam  pemilihan,  Bawaslu  juga  harus  menjalankan  fungsi pengawasan  yang  menjadi  fungsi  dari  Bawaslu  itu  sendiri 7 .  Bawaslu  didesain  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  jalannya  pemilihan.  Bawaslu  juga  dapat  memproses  permohonan  sengketa pelaksanaan  pemilihan  dari  calon  peserta  pemilihan.  Dalam  Pasal  24  ayat  (1)  Peraturan  Bawaslu Nomor  1  Tahun  2020  disebutkan  bahwa  Divisi  Pengawasan,  Hubungan  Masyarakat,  dan  Hubungan Lembaga mengkoordinasikan fungsi pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
Kemudian  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  dijelaskan  Divisi  Hukum,  Penanganan  Pelanggaran,  dan Penyelesaian  Sengketa  mengkoordinasikan  pelaksanaan  pencegahan  sengketa  pada  jalannya Pemilihan.  Bawaslu  sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilihan  yang  ikut  serta  dalam  pengawasan pemilihan kepala daerah yang berwenang mengawasi tahapan pemilihan sebagai tindakan pencegahan dan  penindaklanjutan  pelanggaran  yang  ada  agar  terwujud  Pilkada  yang  demokratis  dan  adil  yang berkepastian  hukum  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  politik  maupun  kostitusional sebagaimana  yang  telah  diatur  pada  UUD  1945.  Dengan  demikian,  Pilkada  dapat dipertanggungjawabkan  secara  politik  maupun  konstitusional  yang  mana  merupakan  prinsip  negara hukum.  Sehingga  disini  akan  dijabarkan  apa  peranan  Bawaslu  dalam  tindakan  pencegahan  adanya kasus politik uang dan bagaimana cara menghadapi kendala yang dihadapi saat melakukan tugasnya dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Klaten tahun 2020.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  penulis  lakukan  adalah  yuridis  empiris  dengan  penelitian  langsung  ke lapangan.  Sumber  data  primer  yang  digunakan  penulis  yaitu  data  dari  wawancara  dengan  Bawaslu Kabupaten Klaten. Kemudian sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945,  UU  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pilkada,  UU  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Pilkada,  dan Peraturan  Bawaslu,  bahan hukum  sekunder  meliputi buku,  artikel,  jurnal,  hasil  penelitian,  dan  asas- asas  hukum  terkait,  serta  bahan  hukum  tersier  yang  meliputi  kamus  hukum,  KBBI,  majalah,  dan artikel.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunaakan  yaitu  dengan  data  lapangan melalui  wawancara
5 Hardianto, H. dan Nursaleh, H. Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia : Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018, Journal of Social Politics and Governance (JPSG) , (2021), hlm 47-48.
6 Suprianto, D. Purwaningsih, T dan Rusnaedy, Z. Bentuk Politik Uang Pada Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2015, Journal of Governance and Local Politics (JGLP) , (2019), hlm 26.
7 Nainggolan,  N.  A.  F.  B.,  &  Marzuki,  M.  Peran  Badan  Pengawas  Pemilu  Dalam  Menyelesaikan Sengketa  Pemilu  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  (Studi  Pada  Bawaslu  Kabupaten  Deli Serdang), Jurnal  Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi dan  Informasi  Hukum  dan  Masyarakat,  2(2) ,  (2021), hlm 286.
dengan  Bawaslu  Kabupaten  Klaten  dan  data  studi  pustaka  dari  buku-buku, ensiklopedia,  jurnal,  dan karya  ilmiah.  Analisis  data  dilakukan  dengan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  display  data  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL

## Peranan  Bawaslu  Dalam  Mencegah  Adanya  Praktek  Politik  Uang  Pada  Pilkada  2020  di Kabupaten Klaten
Selain  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  terdapat  lembaga  penyelenggara  pemilihan  umum (khususnya  pada  Pilkada)  lainnya  yaitu  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu).  Secara  kelembagaan, pengawas  Pilkada  terdiri  atas  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, PPL, dan Pengawas TPS. Lembaga-lembaga tersebut bersifat hierarkis  yaitu  antara  Bawaslu  Provinsi  dengan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  bersifat  khusus  atau istimewa  sesuai  dengan  undang-undang,  antara  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota  bersifat  tetap,  serta  antara  Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu  Kelurahan/Desa,  dan Pengawas TPS bersifat ad hoc .
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  untuk  menjaga  kredibilitas  penyelenggara, transparasi dan hasil pemilihan umum yang jujur.  Oleh sebab itu peran Bawaslu sangat berpengaruh dalam  keberhasilan  suatu  Pilkada.  Arif  Fatkhurrokhman  selaku  Ketua  Bawaslu  Kabupaten  Klaten  - Koordinator  Divisi  Pengawasan  Humas  dan  Hubal  mengatakan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh Bawaslu yang termasuk dalam tugas dan fungsi Bawaslu, yaitu mencegah, mengawasi dan melakukan penanganan  pelanggaran  (cegah,  awas,  dan  tindak).  Bawaslu  dalam  hal  ini  memberikan  edukasi masyarakat dan wasawan tentang dampak politik uang. 8
Berikut  merupakan  uraian  peranan  Bawaslu  Kabupaten  Klaten  dalam  pencegahan  praktek politik uang pada Pilkada tahun 2020, yaitu melalui:
1. Sosialisasi masif kepada masyarakat
Anggota  Bawaslu  Kabupaten  Klaten  Tri  Hastuti,  selaku  Koordinator  Divisi  Penanganan Pelanggaran  mengatakan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  Klaten  dalam  upaya pencegahan  praktek  politik  uang  pada  pilkada  tahun  2020  yaitu  memberikan  sosialisasi  masif kepada  masyarakat  luas  kemudian  melibatkan  semua  unsur  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam pencegahan  adanya  kecurangan  dalam  pelaksanaan  Pilkada 9 .  Kemudian  edukasi  terhadap masyarakat diubah yang sebelumnya dari pengurus partai, pemangku kepentingan yang lain diubah supaya dari bawah keatas. Jadi masyarakat di sini yang diedukasi baik tentang bahaya politik uang, ancaman, sanksi politik uang, dan lain sebagainya 10 .
Selanjutnya  masyarakat  diberi  wawasan  bahwa  politik  uang  akan  berdampak  pada  politik, hasil, dan kinerja para calon terpilih kedepannya. Kemudian disampaikan juga bahwa politik uang ini  akan  terjadi  jika  masyarakatnya  mau  diberikan  uang.  Politik  uang  tidak  akan  terjadi  jika masyarakat menolak apa yang diberikan oleh para calon. Bawaslu juga memiliki kegiatan Bawaslu Go to School, dimana Bawaslu akan ke sekolah-sekolah memberikan materi terkait dengan politik, pemilu,  pengawasan,  apa  yang  bisa  dilakukan  oleh  masyarakat,  dan    peran  masyarakat  terhadap pemilu 11 .
Pengawasan  dalam  Pilkada  tidak  dapat  dilakukan  oleh  pengawas  saja,  sehingga  Bawaslu juga  melibatkan  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  pengawas  partisipatif.  Pengawas  partisipatif merupakan  pengawasan  yang  melibatkan  semua  unsur  masyarakat  untuk  mengawasi  alur penyelenggaraan  pemilihan.  Dalam  perlibatan  masyarakat  untuk  ikut  serta  mengawasi  jalannya pemilu,  dapat  bekerja  sama  dengan  tokoh  masyarakat,  budayawan,  seniman,  dan  media  massa. Semakin  banyak  yang  melakukan  pengawasan  pada  pemilu,  semakin  kecil  kemungkinan ternjadinya  pelanggaran-pelanggaran  pada  pemilu.  Jadi  antar  pengawas  dan  masyarakat  sebagai
8 Wawancara dengan Arif Fatkhurrokhman, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Bawaslu Klaten.
9 Wawancara dengan Tri Hastuti, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Bawaslu Klaten.
10 Wawancara dengan Arif Fatkhurrokhman, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Bawaslu Klaten.
11 Ibid .
pemantau mengemban misi terlaksananya pemilu secara jujur dan adil selaras dengan hukum yang berlaku di Indonesia 12 .
Pentingnya  memberi  peran  kepada  seluruh  masyarakat  untuk  ikut  serta  pada  proses, khususnya  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pertanggungjawaban  keputusan  sehingga  dapat memberdayakan seluruh masyarakat yang terlibat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan menjadi lebih obyektif,  fleksibel  dan  efisien,  transparansi  pelaksanaan  Pilkada  semakin  terbuka  lebar  dengan adanya  penyebaran  informasi  dan  wewenang,  serta  pelaksanaan  pemilihan  lebih  terfokus  dengan kebutuhan atau kehendak masyarakat 13 .
Dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  pengawasan  partisipatif,  masyarakat  akan  memiliki wawasan tentang politik. Masyarakat akan menjadi lebih tahu bagaimana proses penyelenggaraan Pilkada, apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam keikutsertaan mengawasi jalannya Pilkada, larangan politik uang dalam Pilkada, dan lain sebagainya.
2. Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan
Selain  sosialisasi  dan  edukasi  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  Bawaslu  Klaten  juga membentuk  desa  anti  politik  dan  desa  pengawasan.  Dengan  adanya  desa  politik  uang  dan  desa pengawasan  tersebut,  masyarakat  juga  berperan  secara  langsung  dan  aktif  untuk  menolak  segala bentuk  praktek  politik  uang.  Bawaslu  berharap  upaya  ini  dapat  menjadi  awal  dalam  upaya pencegahan  pelanggaran.  Masyarakat  dapat  ikut  serta  mengawasi  dan  mengawal  untuk  menolak dan melaporkan jika menemukan pelanggaran-pelanggaran selama Pilkada berlangsung.
Disampaikan  oleh  Ketua  Bawaslu  Kabupaten  Klaten  pada  8  November  2019  dalam sambutan launching 3  (tiga)  desa  anti  politik  uang  yaitu  sebagai  berikut  Desa  anti  politik  uang merupakan desa melek terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam Pemilu. Harapan untuk kedepannya  masyarakat  tidak  menerima  segala  bentuk  praktek  politik  uang.  Masyarakat diharapkan untuk lebih cerdas dengan memilih pemimpin berdasarkan Visi dan Misi 14 .
Berikut  merupakan  tabel  daftar  Desa  Anti  Politik  dan  Desa  Pengawasan  yang  ada  di Kabupaten Klaten terhitung dari tahun 2019 sampai tahun 2020:
Tabel 1 Daftar Desa Anti Politik dan Desa Pengawasan di Kabupaten Klaten No Nama Desa/Kelurahan Desa Pengawasan/Politik Uang 1 Desa Jemawan, Kec. Jatinom Desa Anti Politik Uang 2 Desa Gesikan, Kec. Ganti Warno Desa Anti Politik Uang 3 Desa Kebon Dalem Lor, Kec. Prambanan Desa Anti Politik Uang 4 Desa Jotangan, Kec. Bayat Desa Pengawasan 5 Desa Jambu Kidul, Kec. Ceper Desa Pengawasan 6 Desa Wunut, Kec. Tulung Desa Pengawasan
Sumber: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten
Selain  memiliki  peran  aktif,  Bawaslu  juga  memiliki  peran  partisipatif  yaitu  mengajak seluruh  pihak  dan  lembaga  terkait  dengan  pemilihan 15 .  Bawaslu  Kabupaten  Klaten  telah melakukan pengawasan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Bawaslu  Kabupaten  Klaten  berupaya  mencegah  potensi  pelanggaran  pada  Pilkada  dengan memberikan  edukasi  tentang  bahaya  yang  akan  timbul  jika  politik  uang  ini  dilakukan.  Bawaslu Kabupaten Klaten juga menciptakan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan sebagai upaya untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam pengawasan partisipatif.
Ditinjau  pada  teori  kelembagaan  negara,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  memiliki  tugas  untuk menerima, menyelesaikan, dan memproses laporan yang diterima, memberikan laporan yang tidak
12 Santoso,  T.  &  Supriyanto,  D.  Mengawasi  Pemilu  Mengawal  Demokrasi.  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2014), h.46.
13 Wawancara dengan Tri Hastuti, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Bawaslu Klaten.
14 dalam klaten.bawaslu.go.id, 2022
15 Fitriana,  F.,  Sunarto,  S.,  dan  Cahyono,  H.  (2019).  Peran  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo. Edupedia, 3, (2) , (2019), hlm 92.
dalam  kuasanya  pada  instansi  yang  berwenang,  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  tindak lanjut  atas  sanksi  yang  diberikan  oleh  Bawaslu.  Dari  tugas  dan  wewenang  tersebut,  Bawaslu Kabupaten  Klaten  melakukan  pengawasan  dan  pencegahan  melalui  sosialisasi-sosialisasi  yang dilakukan  pada  seluruh  unsur masyarakat  dan  membentuk  3  (tiga)  Desa  Anti  Politik  Uang  dan 3 (tiga) Desa Pengawasan yang tersebat di wilayah Klaten.

## Kendala  Bawaslu  Dalam  Pencegahan  Praktek  Politik  Uang  Pada  Pilkada  2020  Di  Kabupaten Klaten
Dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu tentu saja mengalami  kendala.  Bawaslu  dalam  melaksakan  sosialisasi  pengawas  partisipatif  berarti  Bawaslu harus  mengumpulkan  massa,  tentu  terdapat  kendala  pada  pendanaan.  Selain  itu  Bawaslu  juga kekurangan  SDM.  Di  desa  hanya  1  (satu)  orang  dan  di  kecamatan  3  (tiga)  orang.  Sehingga pengawasan  yang  dilakukan  tidak  mungkin  maksimal.  Maka  Bawaslu  mengajak  masyarakat  untuk ikut serta menjadi pengawas partisipatif.
Kurangnya  SDM  yang  ada,  membuat  Bawaslu  kesulitan  untuk  melakukan  upaya  pencegahan secara  optimal  dan  menangani  pelanggaran  baik  administrasi,  kode  etik,  dan  pidana  mengingat luasnya  wilayah  namun  SDM  yang  ada  masih  kurang.  Ketidaksesuaian  antara  jumlah  anggota pengawas  dengan  beban  kerja  daan  tugas  dari  pengawas  menjadikan  pengawasan  yang  dilakukan tidak  efektif.  Pengawas  Pilkada  akan  kewalahan  untuk  mengawasi  penyelenggaraan  Pilkada  dengan luas  dan  banyaknya  masyarakat,  sehingga  tidak  memungkinkan  jika  pengawasan  dilakukan  oleh pengawas pilkada saja. Kemudian anggaran yang ada juga menjadi kendala bagi Bawaslu.
Kemudian  yang  menjadi  hambatan  bagi  Bawaslu  yaitu  masyarakat  yang  belum  berani melaporkan kepada pengawas jika ada pelanggaran yang ditemui, sulitnya pembuktian pada praktek politik  uang,  dan  pasal  pada  politik  uang  delik  materiil  sehingga  memerlukan  pembuktian  diakhir perhitungan, sedangkan hari penanganan pemilihan hanya 3+2 hari. Jika menunggu hasil pembuktian, perolehan suara akan hangus 16 .
Ditinjau  pada  teori  pengawasan,  suatu  penyelenggaraan  negara  akan  berjalan  dengan  baik apabila  lembaga  negara  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Pengawasan  berkaitan  dengan pengendalian, yang artinya diperlukan jaminan dan arahan seseorang untuk melakukan tugasnya agar pekerjaan  berjalan  sesuai  prosedur  yang  ada.  Bawaslu  Kabupaten  Klaten  yang  kekurangan  SDM sebab hanya ada 1 (satu) petugas yang mengawasi 1 (satu) desa, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak  maksimal.  Karena  keterbatasan  tersebut  di  sinilah  peran  penting  pengawas  partisipatif  yaitu pengawasan yang melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut serta mengawasi proses pemilihan agar tidak terjadi pelanggaran.
Selain peraturan normatif yang secara tegas mengatur tentang fungsi dan tugas pengawas, serta tata cara dan alur penyelesaian sengketa pemilu, terdapat 4 (empat) persyaratan yang harus terpenuhi sehingga lembaga pengawas dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, yaitu 17 :
1. Pengawas pemilu merupakan lembaga independen yang anggotanya merupakan sekumpulan orang yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi;
2. Para pengawas pemilu dapat memahami dan menangani apa saja yang mejadi permasalahan dalam pemilu;
3. Pengawas pemilu mendapat dukungan baik dari instansi hukum terkait maupun dari masyarakat;
4. Pengawas  pemilu  mendapat  fasilitas  yang  memadai  untuk  membantu  pelaksanaan  tugas  dan wewenangnya.
Dalam  teori  pemilihan  umum  tidak  asing  dengan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur dan  adil.  Asas  tersebut  tentu  saja  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  suatu  pemilihan.  Pemilihan  akan berhasil  jika  dalam  penyelenggaraannya  bertujuan  untuk  memilih  pemimpin  yang  bercita-cita keadilan dan kesejahteraan. Sulitnya pembuktian dalam kasus politik uang juga menghambat naiknya
16 Wawancara dengan Tri Hastuti, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Bawaslu Klaten.
17 Santoso, T. dan Supriyanto, D. Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 39-40.

## Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Klaten
kasus  pelanggaran  tersebut.  Hal  ini  yang  menyebabkan  Bawaslu  kesulitan  dalam  menangani  kasus politik uang 18 .
Pada  Pasal  73  UU  Pilkada  disebutkan  bahwa  larangan  secara  tegas  bagi  para  calon  dan  tim kampanye  memberikan  janji  dan  memberikan  sesuatu  kepada  masyarakat  baik  berbentuk  uang  atau materi lainnya bermaksud untuk mempengaruhi proses pemilihan. Jika calon terbutkti melakukan hal- hal  tersebut  diatas,  KPU  Provinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota  dapat  membatalkan  statusnya  sebagai pasangan calon.
Selain larangan untuk memberi janji dan memberi sejumlah uang pada masyarakat baik secara langsung  maupun  tidak  langsung,  dilarang  juga  memberikan  pengaruh  kepada  pemilih  untuk  tidak memberikan  hak  pilihnya,  mempergunakan  hak  pilihnya  dengan  cara  tertentu  yang  berakibat  pada tidak sahnya suara, dan memberi pengaruh kepada pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon tertentu atau untuk tidak memberi suaranya kepada calon tertentu.
Jika  para  calon,  partai  politik,  tim  kampanye,  relawan,  atau  pihak  lainnya  melakukan pelanggaran  yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka  sebagaimana  dalam  Pasal  187A  UU  Pilkada  akan diancam pidana penjara minimal 36 (tiga puluh enam) bulan dan maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan dan  denda  minimal  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  maksimal  Rp.  1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). Pidana tersebut juga berlaku pada pemilih yang sengaja melakukan pelanggaran yaitu menerima pemberian atau janji baik uang atau materi lainnya. Diatur pula dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang politik uang yaitu pada Pasal 149 yang menyebutkan bahwa barang  siapa  yang  pada  waktu  pemelihan  memberi,  menjanjikan,  atau  menyuap  seseorang  agar  ia tidak memberikan haknya untuk memilih, atau agar ia melakukan hak itu dengan cara tertentu.

## Upaya Bawaslu Menangani Kendala Yang Ada Dalam Pencegahan Praktek Politik Uang pada Pilkada 2020 di Kabupaten Klaten
Untuk  mememastikan  kewenangan  Bawaslu  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  Bawaslu membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  tidak  sedikit.  Keberhasilan  dalam  pengawasan  juga dibutuhkan  adanya  modal  dan  teknologi  yang  memadai 19 .  Bawaslu  Klaten  berupaya  menangani kendala tersebut dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas kemudian mengajak seluruh masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  pengawasan  partisipatif.  Dengan  adanya  Desa  Anti  Politik  dan Desa  Pengawasan  juga  diharapkan  dapat  membantu  untuk  menolak  adanya  praktek  politik  uang. Dengan masyarakat yang ikut menjadi pengawas, peluang untuk terjadi pelanggaran semakin kecil.
Bawaslu  Kabupaten  Klaten  juga  mengajak  masyarakat  untuk  menolak  politik  uang  melalui media sosial baik website resmi, youtube , maupun instagram , seperti pada gambar berikut:
Gambar 1 Poster Tolak Politik Uang Sumber : instagram bawaslukabklaten
Dengan kecanggihan teknologi sekarang, Bawaslu Kabupaten Klaten memanfaatkannya untuk mengajak masyarakat terutama anak muda untuk menolak politik uang. Seperti yang di tuliskan pada gambar  3.1  tersebut  di  atas,  “Tolak  Uangnya  Laporkan  Pelakunya,  Jangan  Hanya  Diam”  artinya
18 M.  Asmawi,  A.  E,  Strategi  Badan  Pengawas  Pemilu  Kabupaten  Serang  Dalam  Pencegahan  Praktik Politik Uang, Indonesian Journal pf Law and Policy Studies , (2021), hlm 4296.
19 Rakhman,  S.  Tata  Kelola  SDM  Pengawas  Pemilu  Pada  Pemilu  Tahun  2024, Jurnal  Bawaslu  DKI , (2023), hlm 7-8.
masyarakat  tidak  boleh  diam  jika  mendapati  pelanggaran  dan  menolak  secara  keras  pemberian  dari calon, tim kampanye, atau pihak lainnya baik berupa uang maupun berupa materi lainnya.
Bawaslu  tentu  saja  juga  melibatkan  pemerintah,  para  calon,  partai  politik  dan  tim  kampanye untuk  bekerja  sama  menjunjung  tinggi  martabat  bangsa  dengan  ikut  mengajak  masyarakat  untuk menolak  segala  bentuk  politik  uang.  Karena  tidak  hanya  masyarakat  saja  yang  menjadi  poin  utama dalam pelanggaran, namun pemberian uang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu itulang yang mengiming-imingi masyarakat untuk memilih calon tertentu. Sehingga dibutuhkan kedua pihak yaitu pemberi  dan  penerima  untuk  tidak melakukan  pelanggaran.  Pemilihan  akan  berhasil  dan sukses  jika terdapat peran untuk mengawasi jalannya pemilihan baik dari masyarakat maupun pemantau, tingkat partisipatif  dalam memberikan  suara yang tinggi,  peran  baik  dalam  pengawasan,  dan  penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu bersifat independen.
Bawaslu  merupakan  salah  satu  badan  pemerintah  yang  diberi  tugas  dalam  penyelenggaraan pemilihan.  Bawaslu  dituntut  untuk  menjaga  kredibilitas  penyelenggara,  trasnparasi  dan  hasil pemilihan yang jujur. Bawaslu merupakan lembaga yang diberi tugas untuk menerima dan memproses laporan  pelanggaran  yang  menguatkan  peranan  penting  dari  Bawaslu  agar  terlaksananya  pemilihan yang berkualitas. Bawaslu juga melaksanakan fungsi pengawasan partisipatif yaitu dengan mengajak masyarakat  untuk  secara  langsung  mengawasi  alur  penyelenggaraan  pemilihan.  Bawaslu  Kabupaten Klaten membentuk Desa Anti Politik Uang. dan Desa Pengawasan.

## SIMPULAN
Peranan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam upaya pencegahan praktek politik uang pada Pilkada tahun  2020  adalah  melalui  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  ikut  serta  menjadi  pengawas partisipatif,  membentuk  Desa  Anti  Politik  Uang  dan  Desa  Pengawasan.  Tinjauan  teori  pengawasan, Bawaslu melakukan fungsi untuk  pengawasan penyelenggaraan Pilkada serta membentuk Desa Anti Politik  Uang  dan  Desa  Pengawasan.  Jika  ditinjau  dari  teori  kelembagaan,  Bawaslu  melakukan tugasnya untuk melakukan pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengawasan Pilkada.
Dalam  melakukan  tugasnya  mencegah  praktek  politik  uang,  Bawaslu  Kabupaten  Klaten dihadapkan dengan kendala-kedala meliputi kurangnya SDM dimana hanya ada 1 (satu) orang di tiap desa, anggaran yang ada terbatas,  tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga rendah dan masyarakat sendiri belum berani untuk melaporkan. Dalam teori pemilihan umum, proses pelaksanaan dapat  mempengaruhi  hasil  pemilihan.  Maka  Bawaslu  membutuhkan  dukungan  dari  pemerintah maupun masyarakat untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemilihan 20 .
Untuk  menangani  kendala dalam  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  Kabupaten Klaten adalah menggunakan media sosial untuk sosialisasi dan mengajak masyarakat, calon, dan tim kampanye untuk ikut serta mensosialisasikan penolakan terhadap segala bentuk praktek politik uang. Tinjauan  teori  kelembagaan  negara,  Bawaslu  merupakan  salah  satu  badan  yang  diberi  tugas  dalam penyelenggaraan pemilihan. Bawaslu sebagai lembaga negara melakukan tugasnya untuk melakukan pengawasan termasuk pencegahan pelanggaran-pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ridwan, H. R. Hukum Administrasi Negara . Depok: Rajawali Pers, 2018.
Santoso, T. dan Supriyanto, D. Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Suryono, H. Ilmu Negara . Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
Susanto,  H.,  Iskandar,  D.,  dan  Hasibuan,  A.  A. Menggapai  Demokrasi  Jejak  Syaukani  Hr,  Konflik Politik dan Memenangi Pilkada . Penerbit Republika : Jakarta Selatan, 2005.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
20 Indasari, B. S. Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018). Unismuh, 1 (2) (2020).
Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang atau yang disebut UU Pilkada.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Republik Indonesia, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020.

## Jurnal
Fitriana,  F.,  Sunarto,  S.,  dan  Cahyono,  H.  Peran  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo. Edupedia, Vol. 3, No. 2, (2019).
Hardianto,  H.  dan  Nursaleh,  H.  Politik  Uang  Dalam  Demokrasi  Di  Indonesia  :  Studi  Kasus Pemilukada  Kabupaten  Enrekang  Tahun  2018. Journal  of  Social  Politics  and  Governance (JPSG) , Vol. 3, No. 1, (2021).
Indasari,  B.  S.  Strategi  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Dalam  Mencegah  Money  Politic  di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018). Unismuh, Vol 1, No. 2, (2020).
M.  Asmawi,  A.  E.  Strategi  Badan  Pengawas  Pemilu  Kabupaten  Serang  Dalam  Pencegahan  Praktik Politik Uang. Indonesian Journal pf Law and Policy Studies, Vol. 2, No. 1, (2021).
Nainggolan,  N.  A.  F.  B.,  dan  Marzuki,  M.  Peran  Badan  Pengawas  Pemilu  Dalam  Menyelesaikan Sengketa  Pemilu  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  (Studi  Pada  Bawaslu Kabupaten  Deli  Serdang).  Jurnal  Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi  dan  Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 2, No. 2, (2021).
Suprianto,  D.  Purwaningsih,  T  dan  Rusnaedy,  Z.  Bentuk  Politik  Uang  Pada  Pilkada  Provinsi Bengkulu  Tahun  2015. Journal  of  Governance  and  Local  Politics  (JGLP) ,  Vol.  1,  No.  1, (2019).
Rakhman,  S.  Tata  Kelola  SDM  Pengawas  Pemilu  Pada  Pemilu  Tahun  2024.  Jurnal  Bawaslu  DKI, Vol. 8, No. 1, (2023).
Yunus, M. Damrus, D. Sari, P. K. Aulia, E. Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam  Meminimalisir  Praktik  Politik  Uang  (Money  Politic)  Pada  Pemilu  Tahun  2019  di Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Ius Civile , Vol. 5, No. 1, (2021).
Internet https://klaten.bawaslu.go.id/