## PERLINDUNGAN HUKUM PADA END USER LICENSE AGREEMENT

## (PERJANJIAN LISENSI PENGGUNA AKHIR) BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL FACEBOOK
Alinda Khaerunisa E-mail: alinda_nisa@student.uns.ac.id Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Jakarta
Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
E-mail: anjarsri@staff.uns.ac.id (Penulis Korespondensi)

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keywords: Legal Problematic;
Legal Protection; EULA; Perso- nal Data; Facebook.
Kata Kunci: Problematika Hukum; Perlindungan Hu- kum; EULA; Data Pribadi;
Facebook. This article aims to determine legal problematics of personal data on end user license agreement (EULA) of  Facebook social  media, and legal  protection  models  of  personal  data on  EULA  of Facebook social media. This study based on the results of the study normative law with statute approach and conseptual approach.The legal materials used are primary and secondary legal materials, with data collection techniques used are document study technique or library study technique. Based  on the result of  this study,  it  can be  conluded  that those  are  legal problematis of personal data on EULA of Facebook social media. Those problematics can be found on the preamble or opening of the agreement, Article 2, Article 3, and Article 4 of the agreement. Furthermore, this agreement has had the legal protection models of personal data for Facebook social media users. However, this legal model of personal data protection has not been maximized in providing protection to Facebook social media users. Therefore, it is necessary to change, delete, or add to some articles in the EULA of Facebook social media , so that an ideal model of legal protection for personal data can be produced.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum yang hadir dalam end user license agreement atau perjanjian lisensi pengguna akhir media sosial Facebook yang selanjutnya disebut EULA, serta model perlindungan hukum bagi data pribadi pengguna yang telah disediakan dalam perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan  pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum  yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder,dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa terdapat problematika hukum data pribadi dalam EULA media sosial Facebook pada bagian preamble atau pembukaan, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 pada kontrak tersebut. Selain itu, telah terdapat model perlindungan hukum data pribadi dalam EULA media sosial Facebook tersebut.
94 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Perlindungan Hukum pada End User ...
Namun, model perlindungan hukum data pribadi ini belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada pengguna media sosial Facebook. Oleh karena itu, diperlukan pengubahan, penghapusan, atau penambahan terhadap beberapa pasal dalam EULA media sosial Facebook, sehingga dapat dihasilkan suatu model perlindungan hukum data pribadi yang ideal.

## A.  Pendahuluan
Pada saat ini, salah satu platform yang berkembang secara pesat di Indonesia adalah media sosial Facebook. Namun, sangat disayangkan bahwa rupanya Facebook belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi penggunanya. Terbukti, telah terjadi penyalahgunaan data milik pengguna media sosial Facebook pada tahun 2014 lalu oleh pihak ketiga. Pada saat itu penyalahgunaan data tersebut dilakukan oleh perusahaan riset Cambridge Analytica yang diduga telah memanfaatkan data tersebut demi kepentingan kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 lalu. Facebook menyatakan bahwa terdapat 1.096.666 (satu juta sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) akun pengguna Facebook asal Indonesia yang telah dikumpulkan datanya oleh Cambridge Analytica ( https://kumparan.com/ kumparantech/1-juta-pengguna-facebook-diindonesia-ikut-alami-kebocoran- data, diakses pada 24 November 2019 pukul 21:39 WIB). Hal ini menjadi sebuah bukti bahwa perlindungan data pribadi pengguna pada media sosial belum berjalan secara maksimal.
Perlu diketahui bersama bahwa pada saat calon pengguna akan mendaftarkan diri pada  suatu  sosial media,  sebelumnya  akan  diberikan  suatu ketentuan  yang  telah ditentukan oleh penyedia media sosial. Ketentuan ini harus disetujui oleh calon pengguna media sosial apabila ingin bergabung dalam media sosial. Oleh karena itu, dengan disetujuinya ketentuan yang diberikan tersebut, maka hal ini melahirkan suatu pengikatan diri antara penyedia dan pengguna layanan media sosial. Ketentuan yang diberikan oleh penyedia layanan media sosial terkhusus Facebook ini bersifat kontraktual melalui suatu perjanjian lisensi yaitu e nd user license agreement yang selanjutnya disebut EULA terhadap pengguna media sosial.
Pada media sosial Facebook, EULA berfungsi sebagai term of service yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pengguna dan penyedia layanan media sosial Facebook tersebut. EULA pada media sosial Facebook merupakan suatu klausula baku, sehingga ketika telah dilakukan suatu persetujuan maka pengguna media sosial Facebook telah menyetujui segala hal yang tercantum dalam EULA.
Perlu diketahui bahwa dalam klausula pada EULA jejaring media sosial Facebook terdapat pernyataan penyedia menggunakan data pribadi pengguna untuk membantu menentukan iklan yang akan ditampilkan kepada pengguna,
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Perlindungan Hukum pada End User ... 95
dikarenakan pengguna tidak dipungut biaya dalam menggunakan media sosial Facebook. Namun, terdapat suatu permasalahan ketika data pribadi pengguna media sosial Facebook tersebut disalahgunakan oleh pihak lain, padahal apabila meninjau Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dinyatakan bahwa penyelenggara data pribadi dilarang mengumpulkan, mengolah dan mengungkapkan data pribadi sensitif. Hal inilah yang kemudian mendasari penulis untuk membahas mengenai problematika hukum yang hadir di antara pengguna dan penyedia layanan media sosial Facebook sebagai akibat dari perjanjian lisensi berupa EULA antara kedua pihak tersebut.
Selain itu, problematika lainnya yang hadir dari perjanjan lisensi pada EULA media sosial Facebook adalah model perlindungan hukum yang telah disediakan oleh penyedia layanan media sosial, demi mengatasi problematika berkenaan dengan perlindungan data para pengguna. Kemudian, demi mengatasi problematika yang hadir dalam perlindungan hukum data pribadi, tentu diperlukan suatu model perlindungan hukum ideal yang dibutuhkan demi melindungi kepentingan daripada pengguna media sosial Facebook.
Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan membahas mengenai problematika hukum data pribadi yang hadir pada EULA media sosial Facebook. Kemudian akan dibahas pula mengenai model perlindungan data pribadi yang telah terdapat dalam EULA media sosial Facebook tersebut dan model perlindungan  data pribadi yang ideal dalam EULA media sosial Facebook, guna meminimalisir problematika hukum data pribadi yang terdapat dalam EULA media sosial Facebook tersebut.

## B.   Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif yaitu suatu penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan suatu argumentasi untuk menyelesaikan masalah, berkenaan apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka kegiatan akademis harus melahirkan preskripstif yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:69). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang ( statue approach) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan ( library research). Teknik bahan  hukum yang digunakan menggunakan analisis hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Problematika Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna dalam EULA Media Sosial Facebook
Pada  media  sosial  Facebook, end  user  license  agreement atau EULA terdapat pada suatu Terms of Service (Ketentuan Layanan) yang 96
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Perlindungan Hukum pada End User ...
telah diberikan oleh penyedia layanan media sosial Facebook kepada pengguna saat akan mendaftarkan diri pada media sosial Facebook. EULA sendiri merupakan suatu perjanjian lisensi. Pada hal ini dapat dikenali dua bentuk daripada perjanjian lisensi akhir atau EULA, yaitu model shrinkwrap agreement dan c lickwrap agreement, serta browserwarp agreement yang biasa disandingkan dengan clickwrap agreement ( Debora Davis Boykin, 2012: 2)
Secara  lebih  spesifik,  media  sosial  Facebook  mengadaptasi  suatu bentuk EULA yang pada umumnya digunakan dalam suatu website atau program komputer, yaitu Click Wrap License. Click Wrap License merupakan suatu bentuk daripada EULA yang berwujud tampilan komputer, dibentuk oleh salah satu pihak, dan pihak lain kemudian menyatakan persetujuannya dengan mengarahkan cursor serta memilih check box “ I agree” , ataupun mengklik tombol “ I accept” dan sejenisnya ( Juliet M. Moringiello dan William L. Reynolds, 2010:175). Clickwrap juga memiliki arti bahwa pengguna atau pelanggan diminta untuk menandakan ketentuan daripada penerimaan atas ketentuan dengan cara mengklik mouse atau cursor kepada box dalam layar komputernya (Margaret Jane Radin,2004:144).
Pada perjanjian ini, terdapat para pihak yang telah melakukan kesepakatan yaitu penyedia layanan media sosial Facebook yaitu Facebook Inc. sebagai licencor dan pengguna layanan media sosial Facebook sebagai penerima lisensi atau licencee. Pada EULA media sosial Facebook terdapat beberapa pengaturan mengenai data pribadi pengguna berupa pernyataan perlindungan privasi, serta ruang lingkup tanggung jawab hukum Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik atau media sosial. Adapun penjelasan mengenai bagaimana data atau informasi pengguna itu ditangani oleh Facebook dibahas dalam privacy policy atau kebijakan data pada media sosial Facebook. Perlu untuk dipahami bahwa kebijakan data atau privacy policy merupakan suatu hal yang berbeda dengan EULA.
Wujud daripada data pribadi dalam media sosial Facebook diatur dalam kebijakan data atau privacy policy . Pada privacy policy ini, penyedia layanan media sosial Facebook menyatakan mengenai jenis data pengguna seperti apa yang dikumpulkan oleh media sosial Facebook. Adapun data pribadi tersebut adalah :
a.  Hal-hal yang pengguna Facebook  berikan, seperti  berbagai  informasi dan konten pengguna; jaringan dan koneksi; penggunaan pengguna; informasi transaksi yang dilakukan pengguna pada media sosial Facebook; serta informasi mengenai pengguna yang diberikan oleh pihak lain.
b.   Informasi  perangkat,  seperti  atribut  perangkat,  operasi  perangkat, pengidentifikasian, sinyal perangkat, data dari pengaturan perangkat, jaringan dan koneksi, serta data cookie.
c.    Informasi dari partner.
Pada media sosial Facebook, diterangkan dalam privacy policy bahwa jenis data  atau  informasi  yang  diterima  oleh  media  sosial  Facebook, dapat  dibagi menjadi 2 (dua) yaitu data publik dan data privat. Data publik merupakan data yang dapat diakses atau dilihat oleh pengguna lain, sedangkan data privat adalah data yang hanya dapat dilihat oleh pihak yang dikehendaki oleh pengguna, dalam hal ini data privat tersebut hanya dapat dilihat oleh Facebook.
Namun, pada saat  ini terdapat problematika  hukum yang  hadir berkenaan perlindungan data pribadi, yang hadir dalam pelaksanaan EULA media sosial Facebook tersebut. Secara garis besar dapat ditemukan problematika hukum data pribadi yang berkaitan dengan suatu ketidak seimbangan atau i nequality of bargaining power di antara para pihak, yaitu antara pengguna media sosial Facebook dan penyedia layanan media sosial Facebook. Hal ini berkenaan dengan tidak ditemukannya aturan- aturan substansial yang dapat menyeimbangkan posisi tawar (bargaining position) di antara para pihak. Pada EULA media sosial Facebook ini justru  ditemukan  beberapa  klausula  yang  menyatakan  mengenai penyangkalan atau disclaimer mengenai hak pengguna dalam perjanjian tersebut. Selain itu, terdapat pula adanya suatu limited liablity yang telah menyatakan secara jelas mengenai pembatasan tanggung jawab daripada penyedia layanan media sosial Facebook.
Jika diuraikan problematika yang tersebar dalam Pada end user license agreement (perjanjian lisensi pengguna akhir) atau EULA media sosial Facebook adalah :
a. Preamble atau Pembukaan
Pada bagian ini terdapat problematika hukum data pribadi berupa ketidakseimbangan atau i nequality of bargaining power pada  EULA media sosial Facebook. Dalam hal ini, pada perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Facebook tidak memungut biaya kepada pengguna, akan tetapi sebagai gantinya media sosial Facebook akan memberikan data pribadi pengguna kepada pihak ketiga. Selain itu terdapat suatu disclaimer of rights atau penyangkalan hak pengguna.
b.   Pasal 2 EULA Media Sosial Facebook Pada pasal ini, terjadi suatu ketidak seimbangan atau i nequality of bargaining power pada EULA media sosial Facebook. Dalam hal ini, pada perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Facebook tidak memungut biaya kepada pengguna, akan tetapi sebagai gantinya media sosial Facebook akan memberikan data pribadi pengguna
98 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Perlindungan Hukum pada End User ...
kepada pihak ketiga. Selain itu terdapatnya disclaimer of rights atau penyangkalan hak pengguna.
Terdapatnya suatu ketidakseimbangan atau i nequality of bargaining power pada EULA media sosial Facebook, yang dinyatakan dalam
EULA bahwa pengguna memberi izin kepada Facebook untuk menggunakan data pribadi pengguna,  tanpa  memberi  pengguna kompensasi  dalam  bentuk  apa pun. Hal ini lah yang disebut limited liability atau pembatasan kewajiban ..
2)   Pada pasal ini terdapat suatu ketidakseimbangan atau i nequality of bargaining power pada EULA media sosial Facebook yang terlihat dengan pernyataan mengenai pemberian lisensi dari pengguna kepada Facebook yang bersifat non-eksklusif, akan data pribadi pengguna. Hal ini lah yang disebut dengan disclaimer of rights atau penyangkalan hak pengguna.
d.  Pasal 4 angka (3) tentang Batasan Kewajiban EULA Media Sosial Facebook
Pada pasal ini terdapat klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, yang tercermin dari pembatasan pertanggung jawaban oleh Facebook.
e.   Secara keseluruhan dalam EULA media sosial Facebook terdapat problematika dengan tidak adanya pembahasan bagaimana model perlindungan bagi data pengguna  media sosial Facebook, serta tanggung  jawab media sosial Facebook saat menggunakan data pribadi pengguna. Tidak ada klausula mengenai pemulihan hak pengguna, apabila kemudian data pribadi pengguna tidak digunakan sebagaimana mestinya atau disalahgunakan.

## 2. Model Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Media Sosial Facebook
Pada suatu perlindungan data pribadi, melekat pula mengenai hak privasi daripada seseorang. Dipaparkan oleh Samuel Warrren dan Louis Brandeis bahwa dikonsepsikan suatu hak privasi menjadi sebuah hak hukum. (Samuel D.Warren dan Louis D. Brandeis, 1890 : 193-220). Oleh karena itu, penting untuk diketahui model  perlindungan untuk melindungi  hak  tersebut.  Pada  EULA  dalam  media sosial Facebook, telah terdapat suatu model perlindungan hukum data pribadi berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif, yaitu :
a.   Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif merupakan suatu hukum yang mencegah terjadinya suatu sengketa. Pada EULA media sosial
c.   Pasal 3 EULA Media Sosial Facebook Pada pasal ini terdapat 2 (dua) problematika, yaitu :
1)
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Perlindungan Hukum pada End User ... 99
Facebook, wujud perlindungan ini apabila diuraikan adalah sebagai berikut :
1)   Pada klausula dalam EULA yang  media sosial Facebook sediakan, telah terdapat beberapa wujud model perlindungan data pribadi pengguna yang tersebar dalam berbagai pasal. Konsep model perlindungan ini dapat diklasifikasikan ke dalam model perlindungan hukum internal menurut Moch.Isnaeni (2016:159). Apabila diinventarisir model perlindungan hukum data pribadi tersebut, yaitu :
(a)  Pada bagian preamble atau pembukaan.
Pada bagian ini dinyatakan bahwa Facebook tidak serta merta memberikan data pribadi pengguna, kecuali telah mendapatkan izin daripada pengguna itu sendiri. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun   2016 tentang perubahan atas Undang-Undang  Republik   Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sejalan dengan Pasal 25 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (b)  Pada Pasal 2 tentang pendanaan layanan Facebook. Pada pasal ini dinyatakan bahwa Facebook tidak serta merta mengungkapkan identitas pengguna kepada pengiklan. Hal ini sejalan dengan tujuan pengaturan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 22 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurut pemaparan di atas, maka dapat dinyatakan bahwasanya Facebook menyatakan bahwa tidak akan membagikan data atau informasi pengguna kecuali :
a)   Atas persetujuan pengguna.
b)   Menyamarkan identitas.
2)   Peraturan Perundang-Undangan
Konsep perlindungan ini termasuk dalam konsep perlindungan hukum eksternal menurut Moch.Isnaeni, (2016:159). Oleh karena itu, dalam hal ini penguasa atau pemerintah telah membuat peraturan perundang - undangan yang dapat dijadikan dasar dalam memberikan perlindungan data pribadi, di antaranya : a)  Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Kearsipan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor 7  tahun  1971 tentang  Kearsipan 100 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Perlindungan Hukum pada End User ...
b)   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan  atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c)    Undang-Undang   Nomor  8   tahun   1999   tentang   Perlindungan Konsumen d)   Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
b.   Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan suatu hukum yang bertujuan apabila terjadi sengketa. Wujud model perlindungan ini adalah sebagai berikut:
1)   Telah  diberikan  bentuk  model  perlindungan  hukum  oleh penyedia layanan media sosial Facebook dalam EULA sosial media  Facebook,  yang  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  konsep perlindungan hukum secara internal. Adapun bentuk atau wujud perlindungan dalam EULA adalah terdapatnya klausula mengenai penyelesaian sengketa, yang terdapat dalam Pasal 4 angka (4) tentang sengketa.
Pada pasal tersebut dinyatakan apabila terjadi suatu sengketa, maka pengguna yang berkedudukan sebagai konsumen diberikan kesempatan untuk  dapat  menyelesaikan sengketa  tersebut berdasarkan hukum di negara tempat tinggal pengguna, atas tuntutan, penyebab tindakan, atau sengketa yang pengguna ajukan terhadap media sosial Facebook yang timbul dari atau berkaitan dengan ketentuan ini atau produk daripada Facebook, dan pengguna dapat menyelesaikan klaim pengguna di pengadilan yang berwenang di negara yang memiliki yurisdiksi atas klaim tersebut. 2)   Selain itu, dalam wujud model perlindungan hukum eksternal bagi pengguna   media   sosial   Facebook   dalam   Pasal   48
Rancangan Undang-Undang   Data   Pribadi.   Pada   pasal   tersebut dijelaskan mengenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan, penghapusan  atau  pemusnahan  data pribadi,  ganti  rugi,  dan/atau denda administratif.
Adapun, menurut penulis demi menciptakan model perlindungan hukum data pribadi yang ideal, dibutuhkan pengubahan, penghapusan, dan penambahan pasal pada EULA media sosial Facebook yang apabila diuraikan adalah:

## a.   Pasal 2 tentang Pendanaan Layanan Media Sosial Facebook
Pada pasal ini diperlukan pengubahan pasal dengan dihapusnya  klausula  mengenai  sangkalan  spesifik  pada  pasal tersebut.
b.  Pasal 3 angka (3) tentang izin yang pengguna berikan kepada media sosial Facebook,
Pada pasal ini diperlukan pengubahan pasal dengan dihapusnya  klausula  mengenai  sangkalan  spesifik  pada  pasal tersebut.
c.    Pasal 4 angka (3) tentang Batasan Kewajiban
Pada pasal ini terdapat urgensi dilakukannya suatu riset yang dilakukan dalam  penentuan  bunyi  klausula  dalam  EULA media sosial Facebook. Melalui dilakukannya riset tersebut, maka klausula berkenaan dengan penyedia layanan media sosia Facebook yang tidak dapat membuat prediksi perihal masalah yang dapat muncul dalam produk Facebook, dapat dihapuskan. Kemudian, bunyi klausula mengenai pertanggungjawaban Facebook dapat diubah, dengan perubahan klausula bahwa Facebook dapat bertanggung jawab kepada pengguna atas hilangnya keuntungan, pendapatan, informasi, atau data, maupun kerusakan yang bersifat konsekuensial, khusus, tidak langsung, ganti rugi yang bersifat luar biasa, punitif, atau insidentil yang ada karena maupun berkaitan dengan EULA atau Produk Facebook, meskipun Facebook telah diberi tahu akan kemungkinan adanya kerugian tersebut.
d.    Perlu untuk ditambahkan  pasal mengenai  pengaturan berkenaan dengan penggunaan data pribadi pengguna oleh pihak ketiga selain pengiklan.
e. Perlu untuk ditambah pasal yang membahas mengenai pemulihan hak daripada pengguna apabila telah terjadi kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan data pribadi pengguna. Wujud pemulihan hak daripada pengguna tersebut dapat berupa pemberian ganti kerugian apabila terjadi penyalahgunaan bagi data pribadi pengguna.
f. Model perlindungan hukum data pribadi juga harus menyediakan suatu perjanjian yang ringkas dengan bahasa yang jelas, sehingga perlu dilakukannya peninjauan kembali seluruh klausula pada EULA media sosial Facebook. Hal ini sesuai dengan pendapat daripada Jason T.Kunze (2008: 113-117), bahwa dalam suatu EULA harus menyediakan perjanjian ringkas serta ditulis dengan bahasa yang  jelas.
102 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Perlindungan Hukum pada End User ...

## D.  Simpulan
Hasil pembahasan di atas menunjukan bahwa terdapat problematika hukum data pribadi yang berkaitan dengan suatu ketidak seimbangan atau i nequality of bargaining power di antara para pihak berkenaan dengan tidak ditemukannya aturan-aturan substansial yang dapat menyeimbangkan posisi tawar (bargaining position) di antara para pihak.  Hal ini dapat terlihat  dengan terdapatnya penyangkalan atau disclaimer mengenai hak pengguna dan suatu limited liablity yang telah menyatakan secara jelas mengenai pembatasan tanggung jawab daripada penyedia layanan media sosial Facebook. Namun, telah terdapat model perlindungan hukum data pribadi pengguna media sosial Facebook berupa perlindungan secara preventif dan represif baik yang bersifat  eksternal dan  internal.  Akan  tetapi,  model  perlindungan  tersebut  belum maksimal dalam memberikan perlindungan dan masih terdapat berbagai problematika yang  hadir.  Oleh karena  itu,  diperlukan  pengubahan,  penghapusan,  atau penambahan terhadap beberapa pasal dalam EULA media sosial Facebook, sehingga dapat dihasilkan suatu model perlindungan hukum data pribadi yang ideal.

## E.   Saran
Penulis menyarankan kepada penyedia layanan media sosial Facebook untuk melakukan suatu riset yang mendalam terlebih dahulu, mengenai berbagai potensi problematika hukum dalam EULA sebelum diunggah oleh penyedia layanan media sosial Facebook. Selain itu, perlu dilakukan pula penyesuaian klausula dalam kontrak baku yang disajikan kepada pengguna media sosial Facebook, dengan keinginan dan aspirasi daripada pengguna media sosial Facebook. Melalui hal ini diharapkan gap ketidakseimbangan antara penyedia layanan media sosial Facebook dan pengguna layanan media sosial Facebook dapat diminimalisir, sehingga inequality bargaining position antar para pihak dapat berkurang. Kemudian, diperlukan pengesahan segera Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini dikarenakan dengan tidak adanya pengaturan secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku saat ini.

## F.   Daftar Pustaka

## Buku
Moch. Isnaeni.2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: PT.Revka Petra Media
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenasa Media Grup.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Perlindungan Hukum pada End User ... 103

## Jurnal
Deborah Davis Boykin.2012.”Survey of E-Contracting Cases: Browsewrap, Clickwrap, and Modified Clickwrap Agreements” The Business Lawyer, Vol. 68, No.1. Halaman 257-262, published by American Bar Association.
Jason T. Kunze.2008.”Regulating Virtual Realms Optimally : The Model End User License Agreement ”. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property .Volume 7.Issue 1. Article 7. Chicago: Northwestern University School of Law.
Juliet  M.  Moringiello  and  William  L.  Reynolds..2010.”Electronic  Contracting Cases 2009-2010 ”.The Business Lawyer. Vol. 66. No. 1.Halaman 175-181.
Margaret Jane Radin. 2004.” Regulation by Contract, Regulation by Machin e” . Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift f ü r diegesamte Staatswissenschaf t. Vol. 160.No. 1.
Samuel D. Warrens dan Louis D. Brandeis. 1890. “The Right to Privacy”. Harvard Law Review, Vol.4, No.5. Halaman 193-220.
Situs Internet
https://kumparan.com/kumparantech/1-juta-pengguna-facebook-diindonsia- ikut-alami-k ebocoran-data, diakses pada 24 November 2019 pukul 21:39 WIB

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang  Nomor  43  tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Kearsipan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi