## DAMPAK REVOLUSI GAYA KORUPSI TERHADAP KONSTRUKSI NEGARA HUKUM INDONESIA
Oleh: Siti Marwiyah Pengurus Pusat APHTN-HAN dan Dekan Fakultas Hukum Unitomo Surabaya

## Abstrak
Setiap kejahatan tentulah berdampak negatif, apalagi korupsi. Lebih makro lagi dampak korupsi itu, bilamana korupsinya semakin revolutif. Perubahan pola atau gaya berkorupsi dapat mengakibatkan rapuhnya  bangunan  negara  hukum,  apalagi  jika  pelakunya  berasal  dari  kalangan  aparat  penegak hukum.  Kuat  tidaknya  bangunan  negara  hukum  sangat  ditentukan  oleh  sikap  dan  perilaku  aparat penegak  hukum,  bukan  hanya  ketika  aparat  ini  menangani  perkara  korupsi,  tetapi  juga  sikap  dan perilaku konsistennya yang terjaga dari keterjerumusan tergoda melakukan korupsi. Tidak sedikitnya aparat penegak hukum yang terjerumus melakukan korupsi merupakan ancaman seiius, baik sekarang maupun ke depan terhadap konstruksi Indonesia ebagai negara hukum.

## Kata Kunci: negara hukum, korupsi, sikap, perilaku, penegak hukum

## Abstract
Every crime must have been a negative impact, especially corruption. More macro again the impact of  corruption,  where  corruption  is  getting  revolutionarily.  Changes  in  the  pattern  or  style  of corruption can lead to fragility of building a state of law, especially if the perpetrators come from the law enforcement officers. How strong the legal state building is largely determined by the attitude and  behavior  of  law  enforcement  officers,  not  only  when  these  forces  are  handling  cases  of corruption,  but  also  the  attitude  and  behavior  of  consistency  is  maintained  on  the  wishes  of corruption. Not the least of law enforcement officers are mired with corruption is a threat seiius, both current and future state of the construction Indonesia sa law.
Keywords: rule of law, corruption, attitude, behavior, law enforcement

## PENDAHULUAN
“Abite  nummi,  ego  vos  mergam,  ne  mer- gar  a  vobis ‖  (Pergilah  wahai  uang,  saya  akan menenggelamkan  kamu,  sehingga  kamu  tidak bisa  menenggelamkan  saya). 1 Kata  mutiara  ini sebenarnya  mengingatkan  setiap  penyelenggara kekuasaan  atau  seseorang  yang  sedang  diperca- ya  menduduki  suatu  ―kursi‖  untuk  berhati-hati dengan  uang,  karena  uang  dapat  menjerumus- kannya  menjadi  koruptor.  Sayangnya,  saat  se- seorang  ini   menjabat,   bukan   uang   yang  ―di- tenggelamkan‖-nya, melainkan dirinya yang di-
1 Usman Hadi, Negara dalam Cengkeraman Koruptor , Makalah, Malang, 15 Agustus 2015, hlm. 2.
tenggelamkan oleh uang.
Banyak elemen rezim di ranah lokal (dae- rah)  hingga  pusat  yang  ditenggelamkan  dengan uang.  Tidak  sedikit  misalnya  akademisi,  yang semula  di  kampus  sangat  giat  menggelorakan kampanye moral berpolitik, namun begitu diper- caya  menduduki  jabatan  strategis  yang  berelasi dengan  uang  banyak,  sang  penjaga  moral  ini, terjerumus menjadi koruptor.
Realitas  itu  terbaca  akibat  tidak  lepas  dari kuatnya  daya  cengkeram  kultur  korupsi  yang kalau  boleh  disebut,  mengalami  ―pemerataan‖ di  semua  lini  strategis  bangsa,  sehingga  begitu seseorang menjadi segmentasi strukturalnya,
Petunjuk Penulisan Dampak Revolusi Gaya Korupsi Terhadap ...
Siti Marwiyah
tuntutan  beradaptasi  secara  anomalistik  lebih hegemonik  dibandingkan  tuntutan  beradaptasi secara yuridis dan moralistik.

## PEMBAHASAN

## Akselerasi Korupsi
Di negara ini, tidak salah kalau ada guyo- nan yang menyebut, bahwa ―Indonesia sekarang ini  tidak  mempunyai  produk  asli  yang  mencer- minkan sebagai kekayaan bangsa sendiri, kecua- li  hanya  korupsi‖.  Perusahaan-perusahaan  besar yang berdiri megah bukan miliknya masyarakat atau elite pemodal besar Indonesia, tetapi kepu- nyaan pemodal dari negara asing.
Dalam  berbagai  literatur  disebutkan,  bah- wa korupsi merupakan penyakit  yang masih di- sukai oleh berbabagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia, Korupsi berawal dari bahasa latin ‖ corruption ‖  atau  ― corruptus ‖. Corruptio bera- sal  dari  kata corrumpere ,  suatu  kata  latin  yang lebih  tua.  Dari  bahasa  latin  itulah  turun  ke  ba- nyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corrup- tion , corrupt ; Prancis  yaitu corruption ; dan Be- landa  yaitu corruptie , korruptie .  Dari  Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indone- sia yaitu korupsi, yang kemudian menjadi demi- kian akrab sebagai penyakit yang sebagian orang membenci  dan  memusuhinya,  tapi  sebagi-  an lainnya sangat menyukainya. 2
Adapun  yang  dipunyai  oleh  Indonesia tinggal  kultur  korupsi  yang  terus  menerus  me- ngalami  dinamika  dan  bahan  ―reinkarnasi‖,  se- hingga gaya berkorupsinya berlanjut mengalami diversifikasi.  Ada  saja  model  baru  strategi  ber- korupsi  yang  dihasilkan  atau  didesain  oleh  ko- ruptor.
Sebagai refleksi, terbukti seperti data yang diungkap  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemen- dagri) yang mencatat bahwa hingga Januari 2014 saja  sebanyak  318  orang  dari  total  524  orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan  kasus  korupsi.  Kepala  daerah  yang ditetapkan tersangka oleh kejaksaan atau Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  berjumlah 318 orang di Indonesia ini  adalah
sejak  diterapkan  pilkada  langsung  digelar. 3 Temuan  ICW  semester  I tahun 2015 me- nguatkan  data  Kemendagri  itu,  bahwa  dilihat dari  latar  belakang  aktor  korupsi, pejabat  atau pegawai di lingkungan Kementerian  dan  Peme- rintah  Daerah  menjadi  pelaku  yang paling  ba- nyak  ditetapkan  sebagai  tersangka (212  orang), disusul aktor yang berlatar belakang sebagai  di- rektur,  komisaris,  konsultan  dan  pegawai  di lingkungan swasta di posisi  kedua (97  orang), 28 orang  berlatarbelakang  Kepala  Desa,  Lurah dan Camat  ditetapkan  sebagai tersangka.  Se- dangkan  urutan  berikutnya  27  Kepala    Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota),  26  kepala  dinas dan 24 anggota DPR/DPRD/DPD  yang  ditetap- kan sebagai tersangka. Temuan ICW ini menun- jukkan bahwa 27 Kepala  Daerah (Gubernur/Bu- pati/  Walikota)  dapat  menjadi  sekumpulan orang-orang  yang  bermasalah  hukum,  padahal ketika  sebelum  menjabat,  tidak  sedikit  dari mereka adalah tokoh-tokoh yang dikenal bersih. Kalau  dikaitkan  dengan  bacaan  dari  sudut kerugian  secara  umum  misalnya,  dapat  terbaca dalam Penelitian dan Pelatihan  Ekonomika  dan Bisnis  (P2EB)  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis UGM.  P2EB  ini  merilis  hasil  analisis  terhadap 1365  kasus  korupsi  yang  sudah  mendapatkan putusan tetap dari Mahkamah Agung.  Ada 1842 terdakwa  koruptor  selama  2001  sampai  2012, dengan  nilai  total  hukuman  finansial  Rp15,09 triliun,  sementara  itu  jumlah  nilai  uang  yang dikorupsi atau biaya eksplisit korupsi   mencapai Rp 168,19 triliun. 4
Jika hal itu dikaitkan dengan beberapa data tersebut, faktanya, asumsi atau pernyataan di atas soal  ―produk  asli‖  bangsa  tidak  berlebi-  han, karena koruptor dan sindikasinya memang terus mengalami  kemajuan  dan  kepiawaian.  Ke- hadiran rezim baru, tetap saja diikuti reproduksi korupsi atau bahkan revolusi gaya berkorupsi.
Mereka  itu  terus  berinovasi  atau  berim- provisasi dalam menghadirkarkan langkah-lang- kah  berani  untuk  membuat  strategi  hebat  atau mencanggihkan modus operandi korupsinya, dan menyelamatkan diri dari kemungkinan ter- jerat pertanggjawaban hukum.
2 Hermawan, Korupsi Tanpa Tanding, Episode Keberlan- jutan  Keterpurukan  Indonesia ,  (Jakarta:  LPKI-Pembeba- san Indonesia, 2010), hal. 12.
3 Sumantono, Tradisi Korupsi Politik , Makalah, Surabaya, 2015, hal. 1.
4 Chalid Mawardi, Akselerasi Korupsi di Indonesia , (Ja- karta: LPPK, 2015), hal. 2.
Dampak Revolusi Gaya Korupsi Terhadap ...
Di  awal  menduduki  suatu  jabatan,  sebe- narnya  negara  menuntutnya  menjadi  pemimpin atau sosok  yang teguh dalam mengemban ama- nat, jujur dan trasnparan dalam menjalankan ke- wajiban. Sayangnya lambat laun, kejujuran yang ditegakluruskan,  tereduksi  dan  bahkan  didegra- dasinya.
Ada  suatu  pesan   yang  berbunyi  ― honesto virum  bonum  nihil  deterret” yang  bermakna  ti- dak ada yang menakutkan (menggetarkan) orang baik  yang  melaksanakan  kewajiban/tu-  gasnya dengan  jujur.  Pesan  ini  mengajarkan  ten-  tang urgensi menjaga etika dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
Realitas  itu  mengisyaratkan  bahwa  sosok hebat  merupakan  deskripsi  seseorang  yang  te- guh  pendirian  dalam  menjalankan  kejujuran,  ti- dak  goyah  ketika  dihadapkan  dengan  banyak godaan, atau setia menjalankan kewajiban  yang diamanatkan  oleh  negara,  meski  beragam  pe- nyakit  budaya,  politik,  ekonomi,  dan  lainnya mengeksaminasinya secara bergelombang.
Sayangnya,  mencari  sosok  pegiat  atau pengaplikasi  kewajiban  dengan  jujur  itu  tidak mudah.  Adapun  yang  banyak  dan  mudah  dite- mukan adalah sekumpulan demagogis atau para pengkhiat dan pendusta  amanat. Mereka ini ke- lompok  berdasi  yang  lantang  mengucapkan sumpah  tentang  kewajiban  menjalankan  tugas dan  kewajiban,  namun  sumpah  ini  tidak  lebih dari aksesoris.
Mereka itu memang sudah bersumpah atas nama Tuhan dan amanat rakyat, namun realitas- nya,  sikap  dan  perilakunya,  menunjukkan  seba- gai  ―sampah‖  masyarakat.     Mereka  ini  lebih bangga  atau  arogan  menjatuhkan  opsi  sebagai produsen dan pelaku korupsi.
Syafii  Maarif  pernah  menyatakan,  bahwa di  negeri  ini  masih  banyak  orang  baik  diantara banyaknya orang jahat. Pernyataan ini harusnya diinterpretasikan,  kalau  sebenarnya  orang  jahat atau  pelaku  korupsi  ini  sangat  hegemonik,  se- hingga konstruksi kehidupan kenegaraan (peme- rintahan), menjadi demikian  gampang  ―berhias- kan‖ para koruptor. 5
Munculnya  dugaan  kasus  mega  korupsi Pelindo mengindikasikan kalau koruptor dan sel- selnya tidak gampang diberantas, apalagi di-
habisi. Mereka bisa saja mencari dan mencipta- kan  lahan  yang  bisa  digunakannya  untuk  mere- volusi gaya berkorupsinya.
Koruptor  seakan  tidak  pernah  kehabisan amunisi  dan  jurus  untuk  menjadikan  dirinya pemenang.  Mereka  seperti  tak  pernah  sulit membuat  ―bunker‖  dengan  cara  menyusup  dan mempengaruhi  dengan  beragam  cara  dan  dari berbagai  lini  strategis  untuk  menghentikan  atau mematahkan  gerakan-gerakan  yang  bertajuk perang melawan korupsi.
Koruptor  menunjukkan  pada  publik  kalau diri  dan  komunitasnya  lebih  suprematif,  digda- ya,  atau  superior  dibandingkan  kekuatan  dari manapun.  Mereka  mengepakkan  sayap  kekua- tannya untuk memasuki beberapa ranah strategis seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Jati Diri Jawapos (15/6/2015) pernah me- nulis  (mengkritisi)  saat  Pansel  KPK  memulai penjaringan, bahwa KPK tidak boleh diisi orang biasa-biasa saja, apalagi cuma pemburu jabatan. Lembaga itu mesti kuat karena musuh tersengit- nya  kerap  justru  orang-orang  berbaju  ‖penegak‖ hukum. 6 Begitu  integritas  mereka  diragukan, KPK  akan  kehilangan  nyawa.  Tak  lebih  dari lembaga-lembaga  ‖pemberantas‖  korupsi  basa- basi ala Orla dan Orba.
Tulisan itu sudah mengingatkan secara radikal, bahwa problem korupsi di  Indonesia ini sudah merata ke segala lapisan. Lembaga yang seharusnya menjadi pemberantas korupsi saja justru menjadi obyek yang harus dibersihkan akibat tidak jarang ditemukan menjadi koruptor.
Selain itu, jika dibaca tulisan itu dan dina- mika  modus  iperandi  korupsi,  maka  koruptor yang  akan  superior  atau  bahkan  makin  kuat  ke depan adalah koruptor  yang menjadikan lemba- ga-lembaga pemberantas  korupsi sebagai ―bun- kernya‖.  Apa  mungkin  lembaga-lembaga  pem- berantas  ini  mau  dijadikan  sebagai   ―bunker- nya‖?

## Mengoyak Konstruksi Negara Hukum
Kalau  dari  sisi das  sollen, barangkali  me- mang  tidak  akan  pernah  ada  lembaga-lembaga penegak  hukum  yang  marwahnya  mau  diinjak- injak  oleh  koruptor,  karena  penegak  hukum merupakan pilar utama yang menentukan kuat
5 Usman Hadi, Op.Cit , hlm . 3.
6 Jawapos, 15 Juni 2015, hlm. 4
Dampak Revolusi Gaya Korupsi Terhadap ...
tidaknya  bangunan  Negara  hukum.  Kalau  ko- ruptor  banyak  ditemukan  dimana-mana  atau mudah  sekali  terjaring  di  berbagai  lembaga strategis,  apalagi  lembaga  penegakan  hukum, maka  tentu  saja  logis  jika  wujud  negara  hu- kumnya yang dipertanyakan.
Negara  hukum  tidak  bisa  dilepaskan  dari pengertian  negara  demokrasi.  Hukum  yang  adil hanya  ada  dan  bisa  ditegakkan  di  negara  yang demokratis.  Dalam  negara  yang  demokrasi,  hu- kum diangkat, dan merupakan respon dari aspi- rasi  rakyat.  Oleh  sebab  itu  hukum  dari  rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. 7
Dalam  tulisan  Oemar  Seno  Adji  disebut- kan, bahwa konsep  ― Rule of Law ‖ sebagai lan- jutan gagasan  ―negara hukum‖  dahulu, dimulai oleh  Kant,  Stahl,  Dicey,  telah  dibahas  dalam berbagai  pertemuan.  Mulai  dari  Athena  tahun 1955, Chicago 1957, Warsawa 1958, New Del- hi 1959, Lagos 1961, Rio de Janero 1962. 8 Istilah  ― rechtsstaat ‖  (negara  hukum)  ada- lah suatu istilah muncul abad ke-19.  Lebih mu- da dari dari istilah-istilah ketatanegaraan lainnya seperti:  demokrasi,  konstitusi,  kedaulatan,  dan lain  sebagainya.  Menurut  Soediman  Kartohadi- prodjo,  istilah  ― rechtsstaat ‖  pertama  kali  digu- nakan oleh Rudolf ven Gueist seorang guru be- sar  Berlin.  Tetapi  konsep  negara  hukum  itu sendiri  sudah  dicetuskan  sejak  abad  ke-17,  ber- sama-sama dengan timbulnya perlawanan terha- dap  sistem  pemerintahan  (kekuasaan)  yang  ab- solut, otoriter, bahkan sewenang-wenang. Seca- ra teoritikal konsep negara hukum lahir sebagai reaksi terhadap konsep kedaulatan negara tradi- sional  yang  di  gagas  oleh:  Augustinus,  Thomas Aquinas  (teori  kedaulatan  tuhan),  Machiavelli, Paul Laband, Georg Jellinek (teori negara keku- asaan), Jean Bodin (teori kedaulatan raja), Tho- mas  Hobbes  (teori  konstruk  yang  disebut homo homini  lupus ),  Rouseau,  Montesquieu,  John Lockc (teori kedaulatan rakyat), Hugo de Groot, Krabbe,  Leon  Duguit  (teori  kedaulatan  hukum atau supremacy  of  law ). 9 Sejalan  dengan  ini, Philipus M.Hadjon juga menyebut, bahwa isti-
7 Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, Disiplin Hukum , Alumni, Bandung, 1986, hlm, 18-24.
8 Umar Kasim, Negara Hukum , Intan Pustaka, Jakarta,
2010, hlm. 14.
9 C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Ilmu Negara , (Ja- karta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 151.
lah rechtsstaat yang  diterjemahkan  sebagai  ne- gara hukum menurut mulai populer di Eropa se- jak  abad  ke-19,meski  pemikiran  tentang  hal  itu telah lama ada. 10
Joeniarto  menyatakan  bahwa  negara  hu- kum  berarti  dalam  penyelenggaraan  negara  se- gala  tindakan  penguasa  dan  masyarakat  negara harus berdasarkan atas hukum dan bukan berda- sarkan  atas  kekuasaan  belaka  dengan  maksud untuk  membatasi  kekuasaan  penguasa  dan  me- lindungi  kepentingan  masyarakat  yakni  perlin- dungan  terhadap  hak  asasi  manusia  dari  tinda- kan yang sewenang-wenang. 11
Menurut  Hugo  Krabbe  (guru  besar  Uni- versitas  Leiden),  yang  dimaksud  dengan  ―hu- kum‖ pada konsep negara hukum bukan semata- mata  hukum  formal  yang  diundangkan,  tetapi hukum  yang  ada  di  masyarakat,  dan  hukum formal  adalah  benar  apabila  sesuai  dengan  hu- kum materil yakni perasaan hukum yang hidup di masyarakat.
Menurut  Friedrich  Julius  Stahl,  negara hukum  harus  memenuhi  (memiliki)  empat  un- sur  (elemen)  yaitu:  (1)  terjaminnya  Hak  Asasi Manusia (HAM), (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan,  dan  (4)  peradilan  tata  usaha  negara. AV.  Dicey  menyebut,  bahwa  negara  hukum terdiri  atas  unsur:  (1) supremacy  of  law ,  (2) equality before the law , dan (3) human rights . 12 Negara  hukum  merupakan  suatu  negara yang  diatur  dengan  sebaik-baiknya  berdasarkan undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat  pemerintahan  didasarkan  atas  hukum. Negara  hukum  adalah  negara  yang  diperintah oleh  hukum  bukan  oleh  orang  atau  kelompok orang ( a state that not governed by men, but by laws ). Supomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar  Sementara  Republik  Indonesia  mengarti- kan istilah ―negara hukum‖ sebagai negara yang tunduk  kepada  hukum,  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  bagi  segala  alat  negara, badan negara, dan semua komponen negara. 13
10 Philipus.M.Hadjon, Kedaulatan Rakyat,Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia , Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta,1996, hlm.72
11 Umar Kasim, Op.Cit , hlm. 15.
12 Ibid , hlm . 14.
13 Ibid .
Dampak Revolusi Gaya Korupsi Terhadap ...
Ketundukan  pada  hukum  menjadi  konsekuensi dari penegakan konstruksi negara hukum.
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun 1945  menyebutkan,  bahwa  ―Negara  Indonesia negara  hukum‖.  Negara  hukum  dimaksud  ada- lah  negara  yang  menegakan  supermasi  hukum untuk  menegakan  kebenaran  dan  keadilan  dan tidak  ada  kekuasaan  yang  tidak  dipertanggung- jawabkan. 14
Negara Hukum ialah negara yang berediri di  atas  hukum  yang  menjamin  keadilan  kepada warga  negaranya.  Keadilan  merupakan  syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap ma- nusia  agar  ia  menjadi  warga  negara  yang  baik. Demikian  pula  peraturan  hukum  yang  sebenar- nya hanya ada jika peraturan hukum itu mencer- minkan  keadilan  bagi  pergaulan  hidup  antar warga negaranya. 15
Prinsip penting dalam negara hukum ada- lah perlindungan yang sama (equal  protecti-  on) atau persamaan dalam hukum (equality be- fore the  law). Perbedaan  perlakuan  hukum  hanya boleh  jika  ada  alasan  yang  khusus,  misalnya, anak-anak  yang di bawah umur 17 tahun mem- punyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan  yang rasional.  Tetapi  perbedaan  perlakuan  tidak dibolehkan  jika  tanpa  alasan  yang  logis,  misal- nya  karena  perbedaan  warna  kulit,  gender  aga- ma  dan  kepercayaan,  sekte  tertentu  dalam  aga- ma, atau perbedaan status seperti antara tuan ta- nah dan petani miskin. Meskipun demikian, per- bedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seper- ti  ini  sampai  saat  ini  masih  banyak  terjadi  di berbagai  negara,  termasuk  di  negara  yang  hu- kumnya sudah maju sekalipun. 16
Konsep itu relevan dengan pernyataan Di- cey,  bahwa  berlakunya  Konsep  kesetaraan  di hadapan hukum (equality before the law), di
14 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia, Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar  Re- publik  Indonesia  Tahun  1945  (Sesuai  dengnan  Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm, 46
15 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Ne- gara Indonesia , Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 153
16 Munir  Fuady, Teori  Negara  Hukum  Modern  (Rehcts- taat), Refika Aditama, Bandung 2009, hlm., 207.
mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan  tidak  seorang  pun  berada  di  atas  hukum (above the law). 17
Lebih halus disampaikan oleh Aristoteles, bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia  sebenarnya,  melainkan  fikiran  yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pe- megang  hukum  dan  keseimbangan  saja.  Kesu- silaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang- undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan  pemerintahan  negara.  Oleh  karena itu  Menurut  Aristoteles,  bahwa  yang  pentinng adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang  baik,  karena  dari  sikapnya  yang  adil  akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya. 18
Lebih  lanjut  Aristoteles  menyebut  bahwa suatu  negara  yang  baik  ialah  Negara  yang  di- perintah  dengan  konstitusi  dan  berkedaulatan hukum.  Ia  menyatakan,  bahwa  ― Constitutional rule in a state is closely connected,also with the requestion  whether  is  better  to  be  rulled  by  the best  men  or  the  best  law,since  a  goverrment  in accordinace  with  law,  accordingly  the  supre- macy of law is accepted by Aristoteles as mark of good  state  and  not  merely  as  an  unfortunate neceesity .‖ 19 Artinya aturan konstutitusional da- lam suatu Negara berkaitan secara erat, juga de- ngan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum  yang  terbaik,  selama  pemerintahan menurut: hukum. Oleh sebab itu, supremasi hu- kum  diterima  oleh  Aristoteles  sebagai  pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata seba- gai keperluan yang tidak layak.
Kalau  dari  ranah das  sein, terbaca  masih ada  banyak  oknum  yang  ―merelakan‖  menjadi bagian  dari  ―anatomi‖  korupsi,  sehingga  dam- pak  perbuatan  jahat  mereka  ini  sangat  terasa terhadap  konstruksi  negara  hukum.  Bangunan Negara  hukum  ini  menjadi  sangat  rentan  akibat sejumlah  elemen  strategisnya,  yang  semestinya harus konsisten menegakkan norma-norma yuri-
17 Ibid ., hlm. 3
18 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op.Cit ., hlm. 154.
19 George Sabine , A History of Political Theory ,George G.Harrap & CO.Ltd.,London,1995,hln.92 : dan Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia , hlm.22
Dampak Revolusi Gaya Korupsi Terhadap ...
dis, justru terjerumus menjadi pengaman korup- tor  atau  mendiain  dirinya  sendiri  menjadi  ko- ruptor.
Aristoteles juga sudah mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Per- tama, pemerintah  dilaksanakan  untuk  kepenti-  ngan umum.Kedua,pemerintahan dilaksanakan menurut  hukum  yang  berdasarkan  ketentuan- ketentuan  umum,  bukan  hukum  yang  dibuat secara  sewenang-wenang  yang  mengesamping- kan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerinta- han  berkonstitusi  yanga  dilaksanakan  atas  ke- hendak rakyat. 20
Dekonstruksi  kultur  anomali  di  lingku- ngan  lembaga-lembaga  penegakan  hukum  yang masih  setengah  hati  dengan  seringnya  ditemu- kan  praktik  penyalahgunaan  jabatan  oleh  ele- men-elemen  strategisnya,  mengindiksikan  bah- wa koruptor ke depan tidak kesulitan mendapat- kan tempat atau kekuatan yang memproteksinya akibat masih bisa mendapatkan ―kawan‖.
Korupsi  mengakibatkan  munculnya  dam- pak  negatif  dan  sangat  berpengaruh  pada  kehi- dupan  berbangsa  dan  bernegara.  Karena  sangat merugikan semua pihak di berbagai bidang. Ke- gagalan penegakan hukum tindak pidana korup- si  tidak  hanya  didasarkan  atas  ketidaksempur- naan  undang-undang  yang  dibuat,  akan  tetapi juga ketidaksempurnaan aparat penegak hukum- nya yang disinyalir tebang pilih dan terasa tajam ke  bawah  dan  tumpul  ke  atas.  Karena  Undang- Undang yang ada tidak dijalankan secara maksi- mal. Karena dengan adanya budaya yang masih menjunjung  tinggi  budaya  feodalisme,  yang mana  hanya  melindungi  kepentingan  penguasa maupun pejabat yang berduit saja. 21
Ketakutan  utama  publik  adalah  jika  akse- lerasi  revolusi  korupsi  di  lingkungan  lembaga- lembaga  peradilan  terjadi  dan  merebak,  karena kalau  sampai  di  lembaga-lembaga  yudisial  ini terjadi  revolusi  gaya  melakukan  korupsi,  maka yang  menjadi  penjaga  utama  bangunan  negara hukum tidak ada, atau negara hukum kehilangan kekuatan fundamentalnya.
Munculnya asumsi beberapa pihak kalau
20 Ibid.
21 Sudarmanto, Korupsi dan Penegakan Hukumnya, http://majalahfaktanew.blogspot.co.id/2014/10/opini- korupsi-dan-penegakan-hukumnya.html, akses 15 Okto- ber 2015.
lembaga  yang  banyak  mendapatkan  perhatian seperti  Komisi  Pemberntasan  Korupsi  (KPK) sekarang  misalnya  tidak  sekuat  KPK  terdahulu, idealitasnya  disikapi  sebagai  tantangan  untuk membuktikan  diri  bahwa  KPK  sekarang  tidak akan  kalah  dalam  menunjukkan  kinerjanya  di- bandingkan  dengan  KPK  terdahulu.  Asumsi  ini semestinya  dibaca  sebagai  kekuatan  kritik  yang mengingatkan penegak hukum ad hoc ini untuk membangun dirinya, khususnya di ranah etik dan yuridis.
Asumsi  yang  barangkali  ―kurang  menye- nangkan‖  bagi  aparat  penegak  hukum  dan  ins- titusinya  tersebut,  sama  sekali  tidak  bermaksud melecehkan,  tetapi  sebagai  ajakan  untuk  bersa- ma-sama  menjaga  marwah  Indonesia  yang  se- cara  konstitusional  sebagai  negara  hukum ( rechtstaat ), yang salah satu karakter sakralitas- nya ditentukan oleh ―bekerjanya‖ norma  yuridis secara egaliter dan berkeadilan.
Bangunan  negara  hukum  tidak  akan  kuat, meskipun  didukung  dengan  beragam  dan  ba- nyak  pihak  yang  memilarinya,  selama  subyek yang memilarinya ini tidak menunjukkan komit- men merevolusi sikap dan perilakunya, dan bu- kan  serba  memperbarui  cara-cara  malakukan korupsi.

## PENUTUP
Revolusi  gaya  berkorupsi  apapun  tidak akan  mampu  mengalahkan  kinerja  aparat  pene- gak  hukum  yang  menjaga  marwah  profetisnya. Artinya sikap dan perilaku etis yang diunjukkan aparat  penegak  hukum  akan  mampu  mengha- dapi  setiap  sikap  dan  perilaku  koruptor.  Meski- pun  terjadi  revolusi  gaya  atau  pola  berkorupsi, mereka  tetap  bisa  dijerat  atau  dipertanggungja- wabkan,  selama  mentalitas  aparat  teguh  dalam menjaga integritas dirinya.
Sikap militan dalam menghadapi siapapun yang  melakukan  korupsi,  khususnya  tersangka korupsi  berkelas grand  corruption, merupakan sikap utama guna mencegah keniscayaan keber- lanjutan  revolusi  gaya  berkorupsi.  Setiap  pihak yang berkecendrungan ingin melakukan korupsi dengan berbagai revolusi dari sudut polanya, ti- daklah  akan  bisa  terwujud,  bilamana  aparat  pe- negak  hukumnya  menununjukkan  kinerja  etis yang,  diantaranya  berorientasi  menjaga  marta- bat Indonesia sebagai negara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Chalid Mawardi, 2015, Akselerasi Korupsi di Indonesia , Jakarta: LPPK, C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2001, Ilmu Negara , Jakarta: Pradnya Paramita. Dahlan Thaib, 2000, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi , Yogyakarta: Liberty. George Sabine , A History of Political Theory , 1995, London: George G.Harrap & CO.Ltd. Hermawan, 2010, Korupsi Tanpa Tanding, Episode Keberlanjutan Keterpurukan Indonesia , Jakarta: LPKI-Pembebasan Indonesia,
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia,  2010, Panduan  Pemasyarakatan  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI.
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: Sinar Bakti. Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat) , Bandung: Refika Aditama. Philipus. M. Hadjon, 1996, Kedaulatan Rakyat,Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia , Kum- pulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Jakarta: Media Pratama.
Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, 1986, Disiplin Hukum , Bandung: Alumni, Umar Kasim, 2010, Negara Hukum , Jakarta: Intan Pustaka.

## Makalah
Sumantono, Tradisi Korupsi Politik , Makalah, Surabaya, 2015. Usman Hadi, Negara dalam Cengkeraman Koruptor , Makalah, Malang, 15 Agustus 2015.

## Internet/Koran
Jawapos, 15 Juni 2015. Sudarmanto, Korupsi dan Penegakan Hukumnya, http:// majalahfaktanew. blogspot. co.id/2014/ 10/opini-korupsi-dan-penegakan-hukumnya.html, akses 15 Oktober 2015