## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 1, Februari 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DIKAWASAN  HUTAN  MANGROVE  BADUNG  BALI  TERKAIT UNDANG-UNDANG  NOMOR  32  TAHUN  2009  TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

## Ni Putu Yunika Sulistyawati, Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra E-mail : putu_yunika@yahoo.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2022
Diterima: 15 Januari 2023 Terbit: 1 Februari 2023 Keywords: Legal Protection, Environmental  Pollution, Mangrove Forests Environmental pollution is the contamination of the physical  and  biological  components  of  the  earth's system  and  the  atmosphere  so  that  it  disrupts  the balance  of  the  environmental  ecosystem,  especially waste is a waste product resulting from a production process,  such  as  household  activities  and  toxic hazardous  waste,  especially  in  the  Tuban  Bali mangrove forest area. so it needs to be investigated further. The type of research that the author uses in this study is empirical research related to aspects of Legal Protection Against Environmental Pollution in the Badung Bali Mangrove Forest area related to Law Number  32  of  2009  concerning  Environmental Protection  and  Management.  From  the  results  of research  conducted  on  Legal  Protection  Against Environmental  Pollution  in  the  Badung  Bali Mangrove Forest area related to Law Number 32 of 2009  concerning  Environmental  Protection  and Management  contained  in  Article  3  of  the  2009 UUPPLH Regarding the Ecosystem of Environmental Pollution in the Badung Bali Mangrove Forest area so that the principle of certainty can be considered , the principle of openness, the principle of decentralization and the role of the local government to  regulate  and  maintain  so  that  pollution  and environmental damage does not occur either through pollution  or  protecting  the  environmental destruction  of  the  badung  mangrove  forest. environmental pollution by reforestation, counseling
regarding  the  dangers  of  mangrove  forest destruction and mangrove crab cultivation.
Abstrak Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pencemaran  Lingkungan, Hutan Mangrove Corresponding  Author: Ni  Putu  Yunika  Sulistyawati e-mail : putu_yunika@yahoo.com Pencemaran  lingkungan  adalah  tercemarnya komponen  fisik  dan  hayati  sistem  bumi  dan atmosfir  sehingga  mengganggu  keseimbangan ekosistem  lingkungan  hidup,  khususnya  limbah adalah  hasil  buangan  yang  dihasilkan  dari  suatu proses produksi, seperti kegiatan rumah tangga dan limbah  bahan  beracun  berbahaya,  khususnya  di kawasan  hutan  mangrove  Tuban  Bali.  sehingga perlu  diteliti  lebih  lanjut.  Jenis  penelitian  yang penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  empiris  terkait  aspek  Perlindungan Hukum  Terhadap  Pencemaran  Lingkungan  di kawasan  Hutan  Mangrove  Badung  Bali  terkait Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  tentang Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pencemaran Lingkungan  di  kawasan  Hutan  Mangrove  Badung Bali terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 Tentang Ekosistem Pencemaran Lingkungan di Mangrove Badung Bali kawasan hutan agar dapat memperhatikan  asas  kepastian,  asas  keterbukaan, asas  desentralisasi  dan  peran  pemerintah  daerah untuk mengatur dan memelihara agar tidak terjadi pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  baik melalui  pencemaran  maupun  perlindungan terhadap  perusakan  lingkungan  hidup.  hutan mangrove Badung. pencemaran lingkungan dengan penghijauan, penyuluhan bahaya perusakan hutan mangrove dan budidaya kepiting bakau.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Pencemaran lingkungan ( environmental pollution ) adalah
terkontaminasinya  komponen  fisik  dan  biologis  dari  sistem  bumi  dan  atmosfer sehingga  mengganggu  keseimbangan  ekosistem lingkungan.Kontaminasi  tersebut bisa  berasal  dari  kegiatan  manusia  ataupun  proses  alam,  yang  menyebabkan kualitas  lingkungan  menjadi  tidak  dapat  berfungsi  sesuai  dengan seharusnya.Sementara,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  memberi  penjelasan  bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan manusia  sehingga  melampaui  baku  mutu  lingkungan  hidup  yang  telah ditetapkan.Dampak, dan Upaya Penanggulangannya baik dari pencemaran makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Segala sesuatu yang dapat  menimbulkan  pencemaran  disebut  polutan  (bahan  pencemar).  Zat  dapat dikatakan  sebagai  polutan  apabila  jumlahnya  telah  melebihi  batas  normal,  yang berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Zat pencemar dikenal juga dengan istilah limbah (sampah). Limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu  proses  produksi,  seperti  kegiatan  rumah  tangga  yang  kehadirannya  dapat berdampak negatif bagi lingkungan.Berdasarkan sifatnya limbah dapat digolongkan menjadi limbah cair, limbah padat, limbah daur ulang, limbah organik, dan limbah bahan berbahaya beracun (B3).Jenis-Jenis PencemaranLingkungan Pencemaran Air Pencemaran air merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat  perairan  seperti  laut,  sungai,  danau,  dan  air  tanah.Penyebab  terjadinya pencemaran  air:  Pembuangan  hasil  bekas  limbah  industri,  rumah  tangga,  ke perairan,Adanya  partikel-partikel  tanah  di  perairan,  akibat  adanya  erosi., Penggunaan  bahan  peledak  dan  racun  dalam  kegiatan  menangkap  ikan., Tumpahannya minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai,. Udara, air dan tanah tercemar, sementara kita hidup di dalamnya. Kita hidup di suatu wadah yang kita sebut "lingkungan" dan itu sudah tercemar. Tencemaran bukan  hanya  terjadi  hari  ini,  tapi  sudah  berlangsung  sejak  lama.  Maka  dari  itu kesadaran untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari pencemaran merupakan hal  penting  yang  harus  dimiliki  setiap  orang  yang  tinggal  di  bumi.Pencemaran lingkungan hidup adalah segala bentuk perubahan alam dan iklim yang ada di bumi akibat kegiatan manusia yang tidak dikehendaki oleh alam (lingkungan). Kegiatan ini seperti halnya penebangan hutan secara ilegal atau membakar hutan untuk lahan pertanian.
Terkait  dalam  hubungannya  pembangunan  dan  lingkungan,  Barlin mengemukakan :
Kegiatan pembangunan selalu akan menghasilkan manfaat dan resiko lingkungan  hidup,  dimanalingkungan  sebagai  media  selalu  akan  menerima resiko dan hasil sampingan kegiatan pembangunan yang tidak kita inginkan yaitu berupa limbah dan keadaan ini pada akhirnya akan menurunkan kualitas sumber  daya  alam  (Barlin:1994).  Pencegahan  dan  penanggulangan pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  memerlukan  kerjasama  para  ahli lingkungan dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bahu membahu meneliti faktor-faktor  yang  menghambat  maupun  mendorong  pembinaan  dan pengembangan  lingkungan  di  Indonesia.Kerjasama  tersebut  sekaligus
diperlukan untuk membahas permasalahan serta memberikan pengaruhnya kearah  pengelolaan  lingkungan  secara  serasi  dan  terpadu,  sesuai  dengan kemampuan  dan  keilmuannya  demi  keberhasilan  pembangunan berkelanjutan. (Adik Wibowo : 2014).
Dari ketentuan ini, dapat diartikan bahwa salah satu kegiatan yang beresiko  menimbulkan  dampak  penting,  terutama  dilihat  dari  identitas dampak  serta  sifat  kumulatif  dampak,  sehingga  wajib  memiliki  Analisis Mengenai Dampak Lingkuangan (selanjutnya disingkat AMDAL). Berdasarkan persyaratan teknis sebagaimana diuraikan di atas tampak sekali harus benar- benar  dijamin  kemanfaatannya  bagi  masyarakat  sekitarnya.  Sebelum menetapkan  lokasi  maka  harus  dilakukan  berbagai  studi  kelayakan,  untuk menghindari  hal-hal  yang  justru  tidak  menimbulkan  kemanfaatan  tetapi malah  menimbulkan  kerugian  bahkan  problema  baru  bagi  masyarakat  di sekitarnya.  Pengaturan  yang  sangat  rinci  terkait  dengan  persyaratan penyelenggaraan memang harus dilakukan, namun sebagai catatan lebih tepat jika  tidak  dengan  merumuskannya  dalam  undang-undang,  tetapi  dalam peraturan teknis saja yang lebih operasional (Adik Wibowo : 2014).
Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan  menumbuhkan  perubahan  proses  sosial  dalam  tata  kehidupan masyarakat.  Proses  industrialisasi  dan  modernisasi  dan  terutama industrialisasi  kehutanan  telah  berdampak  besar  pada  kelangsungan  hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup (Siswanto Sunarso : 2005)
Permintaan  terhadap  penggunaan  air  semakin  meningkat,  air  diperlukan untuk  irigasi,  industry,  air  minum,  rekreasi,  dan  lain-lain.  Permintaan  meningkat sedangkan persediaan air semakin berkurang. Sumber alam lainya seperti tanaman, pepohonan,  sumber  aquatic  dan  sumber  mineral  sangat  bergantung  pada pengelolaanya.  Masalah  yang  timbul  adalah,  bahwa  kemiskinan  dan keterbelakangan  penghayatan  lingkungan  hidup  mendesak  keperluan  untuk mengelolah sumber alam secara tepat dan efektif, sehingga kurang mengindahkan factor lingkungan hidup (Koesnadi Hardjasoemantri: 2005).
Hutan-hutan mangrove dibabat habis demi ambisi membangun perumahan mewah, pusat  industri,  dan  pusat-pusat  ekonomi,  akibatnya  habitat  yang  seharusnya diperuntukkan  bagi  spesies  laut  semakin  sempit.  Spesies-spesies  yang  hidup  di udara dan darat amat tergantung pada keberadaan hutan mangrove (Rahmad K Dwi Susilo : 2008).
Hukum lingkungan bersifat iterdisipliner yang menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia melindungidari kerusakan dan  kemerosotan  mutu  lingkungan  guna  menjamin  kelestarian  agar  secara  terus menerus  dapat  digunakan  oleh  generasikini  maupun  generasi  yang  akan  datang. Sifat  dan  wataknya  hukum  lingkungan  banyak  berguru  kepada  ekologi,  sehingga berorintasi kepada lingkungan. Ini menunjukan hukum lingkungan memiliki sifat utuh menyeluruh atau koperenshif integralselalu dalam dinamika dengan sifat dan wataknya  yang  luwes.  Sudut  pandang  hukum  lingkungan,  kemungkinan  untuk
mengatur  masalah-masalah  lingkungan  hidup  dengan  bantuan  hukum  pidana sangatlah terbatas namun dalam setap masyarakat yang cukup berkembang, hukum pidana memenuhi dua fungsi yaitu, penegakan norma-norma etis dan juga norma- norma pengatur lainnya yang nonetis yang diperlukan demi pengaturan ketertiban kehidupan  sosial.  Ini  menunjukan  bahwa  dalam  penegakan  hukum  lingkungan, hukum  pidana  masih  memegang  peranan.  Secara  formal  kitab  undang-undang hukum pidana merupakan hukum pidana positif di Indonesia, sehingga ilmu yang mempelajarinya dapat disebut  sebagai ilmu pidana positif indonesia,tetapi secara substansial sebenarnya tidak patut disebut sebagai ilmu hukum pidana Indonesia karena (KUHP) tidak berasal, bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (grundnorm)  dan  kenyataan  yang  hidup  didalam  masyarakatIndonesia. Karakteristik operasional hukum pidana materil dimasa yang akan datang menurut muladi bahwa adalah hukum pidana nasional:
a. Dibentuk bukan hanya sekedar alasan sosiologis,politis dan praktis semata- mata, namun secara sadar harus disusun dalam kerangka konsep ideologi nasional pancasila.
b.  Tidak  engabaikan  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  kondisi  manusia, alam dan tradisi indonesia.
c.  Harus  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh didalam pergaulan manusia beradap d. Harus memikirkan pila aspek-aspek yang bersifat preventif.
e. Selalap tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.
Selain  peran  serta  masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  lingkungan hidup,  setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  berperan  dan  berkewajiban  dalam rangka  pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai  dengan  Pasal  67  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan setiap  orang  berkewajiban  memelihara  kelestarianfungsi  lingkungan  hidup  serta mengendalikanpencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  (Supriadi  : 2010). Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan  yang  sangat  strategis  terhadap  keberadaan  makluk  ciptaan  tuhan, termaksud  manusia.  Oleh  karna  itu,  manusia  sebagai  subjek  lingkungan  hidup memiliki pula peeran penting atas kelangsungan lingkungan hidup. Undang-undang pengolahan  lingkungan  hidup  telah  memberikan  peran  kepada  manusia  untuk memberiakan  perannya  dalam  pengolahan  lingkungan.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  UndangUndang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengolahan Lingkungan Hidup. Politik hukum pengolahan lingkungan hidup secara lebih kongkret tercermin dari tujuan yang hendak tercapai dari keluarnya UUPPLH 2009.  tercermin  dari  tujuan  yang  hendak  tercapai  dari  keluarnya  UUPPLH  2009. Tujuan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup menurut pasal 3 UUPPLH 2009 adalah : (Muhammad Akib : 2013)
a. Melindungi negara kesatuan repulik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
b. Menjamin keselamatan, kesehatan,dan kehidupan manusia
c.  Menjamin  kelangsungan  kehidupan  makhluk  hidup  dan  kelestarian ekosistem
d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
e. Mencapai keserasian, keselarasan,dan keseimbangan lingkungan hidup f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
h. Mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang bijaksana i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan j. Mengantisipasi isu lingkungan global Pencemaran lingkungan (environmental pollution) adalah
terkontaminasinya  komponen  fisik  dan  biologis  dari  sistem  bumi  dan  atmosfer sehingga  mengganggu  keseimbangan  ekosistem  lingkungan  terutama  Limbah merupakan  bahan  buangan  yang  dihasilkan  dari  suatu  proses  produksi,  seperti kegiatan  rumah  tangga  yang  kehadirannya  dapat  berdampak  negatif  bagi lingkungan.Berdasarkan  sifatnya  limbah  dapat  digolongkan  menjadi  limbah  cair, limbah  padat,  limbah  daur  ulang,  limbah  organik,  dan  limbah  bahan  berbahaya beracun  terutama  di  kawasan  hutan  mangrove  tuban  bali  sehingga  perlu  diteliti lebih  lagi  untuk  memberikan  perlidungan  Hukum  Terhadap  Pencemaran Lingkungan  dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  emperis  berkaitan  dengan    aspekPerlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan  dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali terkait Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan  dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan  hidup  sebagai  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya begitu mempengaruhi alam  itu  sendiri.  alam  dapat  di  lihat  sebagai  Satu  jalinan  sistim  kehidupan  yang saling kaitmengait atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya (Muhamad: Erwin : 2019).  Pada pasal 28H Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah di atur bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak  asasi  setiap  warga  negara  Indonesia.  Senyatanya  kualitas  lingkungan  hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikihdupan manusia dan makhluk  hidup  lainnya,  sehingga  perlu  dilakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  sungguh-sungguh  dan  konsisten  oleh  semua  pemangku kepentingan.  Terlebih  berhadapan  dnegan  pemanasan  global  yang  smeakin meningkat  mengakibatkan  perubahan  iklim  sehingga  memperparah  penurunan kualitas lingkungan hidup, karena itu perlu dilakukan perlindunga dan pengelolaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara- cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar
sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena  itu  tindakan  yang  mencemari  lingkungan  hidup  sama  artinya  dengan mematikan hidup itu sendiri (Niniek Suparni : 1994). Sejalan dengan pertumbuhan penduduk  kebutuhan  manusia  terhadap  sumberdaya  alam  secara  otomatis  juga bertambah  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  penurunan  atau  kelangkaan sumberdaya di sebabkan oleh pertambahan penduduk (Bruce Mitchell, B. Setiawan, and  Dwita  Hadi  Rahmi  :  ,  2000).  Perkembangan  kebutuhan  manusia  selalu tergantung  kepada  persedian  alam  di  mana  manusia  menjadi  satu-satunya pengguna tertinggi dari alam, baik hasil alam yang ada di laut maupun hasil alam yang  ada  di  darat.  Salah  satu  potensi  hutan  mangrove  adalah  sebagai  pencegah abrasi pantai. Dengan adanya hutan mangrove maka pengikisan areal pantai pada saat musim penghujan dapat di minimalisir selain itu mangrove juga dapat menjadi ekosistem  bagi  kepiting  dan  berbagai  jenis  ikan  lainnya.  ekosistem  mangrove  di hancurkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  mengejar keuntungn  pribadi  padahal  di  dalam  Undang-undang  pengelolaan  pesisir  Hutan mangrove  di  lindungi.  Fakta  inilah  yang  mendorong  peneliti  untuk  melakukan penelitian  terkait  dengan  Bagaimana  pengaturan  pemanfaatan  wilayah  pesisir berdasarkan Undang-undang .
Ekosistem  dari  suatu  lingkungan  dapat  terganggu  kelestariannya  oleh karena  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup.  Istilah  pencemaran  dan pengrusakan  lingkungan  hidup  tesebut  seringkali  di  campuradukan  padahal  di antara keduannya memiliki realitas sendiri-sendiri sebagai berikut:
1)  Pencemaran  adalah  suatu  keadaan  dalam  mana  suatu  zat  atau  energy diintroduksikan  ke  dalam  suatu  lingkungan  oleh  kegiatan  manusia  atau oleh  proses  alam  sendiri  dalam  konsentrasi  sedemikian  rupa,  hingga menyebabkan  terjadinya  perubahan  dalam  keadaan  termaksud  yang mengakibatkan  lingkungan  itu  tidak  berfungsi  seperti  semula  dalam  arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati .
2) Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbukan perubahan langsung dan tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, hayati lingkungan hidup  sehingga  melampaui  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup. Perkembangannya istilah “pencemaran lingkungan” mengalami kekhususan  sebagaimana  berikut:  pencemaran  air,  pencemaran  daratan, pencemaran  laut,  pencemaran  udara,  pencemaran  angkasa,  pencemaran pandangan, pencemaran rasa pencemaran kebudayaan.
Asas  kepastian  hukum  diperlukan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir utamanya hutan mangrove secara jelas dandapat  dimengerti  dan  ditaati  oleh  semua  pemangku  kepentingan;  serta keputusan  yang  dibuat  berdasarkan  mekanisme  atau  cara  yang  dapat dipertanggungjawabkan  dan  tidak  memarjinalkan  masyarakat  pesisir  dan  pulau- pulau kecil. Asas  kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan  berkaitan  dengan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil. Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau  kecil  yang  dapat  dinikmati  oleh  sebagian  besar  anggota  masyarakat disekitar hutan mangrove tuban bali Peran serta masyarakat dimaksudkan:
1. agar  masyarakat  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  mempunyai  peran  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  tahap  pengawasan  dan  pengendalian hutan manggrove;
2. memiliki  informasi  yang  terbuka  untuk  mengetahui  kebijaksanaan pemerintah  dan  mempunyai  akses  yang  cukup  untuk  memanfaatkan sumber daya pesisir khususnya hutan manggrove;
3. menjamin  adanya  representasi  suara  masyarakat  dalam  keputusan tersebut.memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.
Asas  Keterbukaan  dimaksudkan  adanya  keterbukaan  bagi  masyarakat  untuk memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanan khusunya hutan manggrove,  pemanfaatan,  pengendalian,  sampai  tahap  pengawasan  dengan tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi,  golongan  dan rahasia negara.
Asas  Desentralisasi  merupakan  penyerahan  wewenang  pemerintahan  dari Pemerintah  kepada  Pemerintah  Daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  di  bidang  PengelolaanWilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil. Asas Keterpaduan dikembangkan dengan:
1. mengintegrasikan  kebijakan  dengan  perencanaan  berbagai  sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah;dan
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  untuk membantu
proses  pengambilan  putusan  dalam  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil.
Kewenangan pejabat di atas di atur dengan peraturan Menteri. Selain itu juga dalam  rangka  pelaksanaan  dan  pengendalian  pengelolaan  pulau-pulau  kecil pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  melakukan  pemantauan,  pengematan lapangan dan atau evaluasi terhadap perencanaan pelaksanaannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan Perlindungan Hukum Terhadap  Pencemaran Lingkungan    dikawasan  Hutan  Mangrove  Badung  Bali  terkait  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam  Pasal 3 UUPPLH 2009 adalah
a.  Melindungi  negara  kesatuan  repulik  indonesia  dari  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup
b.  Menjamin keselamatan, kesehatan,dan kehidupan manusia
c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
e. Mencapai keserasian, keselarasan,dan keseimbangan lingkungan hidup f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan g.  Menjamin pemenuhan  dan  perlindungan  hak  atas  lingkungan  hidup  sebagai bagian dari hak asasi manusia
h. Mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang bijaksana
i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
j. Mengantisipasi isu lingkungan global selain itu Terkait Ekosistem dari Pencemaran Lingkungan  dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali agar dapat diperhatikan asas kepastian, Asas Keterbukaan, Asas Desentralisasi serta peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menjaga sehingga  tidak  terjadi  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  baik  mealui pencemaran maupun melindungi Perusakan lingkungan hutan mangrove badung.
Upaya  yang  dilakukan  pihak  hutan  mangrove  badung  dalam  menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran lingkungan
P engertian reboisasi berdasarkan KBBI, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2002 dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Buleleng. Dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  reboisasi  adalah  penanaman  kembali  hutan  yang  ditebang, tandus, atau gundul. Pengertian lain dari reboisasi juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2002 menjelaskan bahwa reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan di kawasan hutan yang rusak berupa lahan kosong, alang-alang,  atau  semak  belukar  untuk  mengambalikan  fungsi  hutan.  Adapun Dampak  Kerusakan  Hutan  bagi  Manusia  dan  Alam  Fungsi  dan  Manfaat  Reboisasi Reboisasi  memiliki  beragam  manfaat  bagi  keberlangsungan  hutan  dan  manusia. Beberapa  manfaat  reboisasi  yaitu:  Mencegah  terjadinya  erosi  tanah  yang  bisa disebabkan  oleh  angin  dan  juga  air  hujan  yang  berturut-turut.  Melestarikan kesuburan  tanah  yang  bisa  dijadikan  sebagai  lahan  pertanian.  Menjaga  struktur tanah agar tidak rusak. Menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari. Membuat udara  tetap  bersih  dan  sehat  terutama  bagi  makhluk  hidup  yang  ada  di  bumi. Membuat  tanah  tetap  kokoh  sehingga  risiko  tanah  longsor  bisa  dihindari. Mengurangi efek dari pencemaran udara dan global warming. Melestarikan sumber daya  alam  (SDA)  yang  sudah  ada  di  hutan  tersebut  dan  bisa  digunakan  sebagai peningkat  produktivitasnya.  Selain  mempunyai  banyak  manfaat,  reboisasi  juga memberikan  bermacam  fungsi  yaitu:  Mengembalikan  fungsi  dan  peranan  hutan. Menambal kembali hutan yang gundul. Meningkatkan serapan gas rumah kaca dan cadangan karbon agar tidak lepas ke atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan global  dan  perubahan  iklim.  Reboisasi  berfungsi  untuk  mengembalikan  luasan hutan. Hasil dari penanamanpohon mangrove  memberikan dampak sosial, ekonomi dan  ekologis  bagi  flora-fauna  dan  masyarakat  sekitar  hutan  mangrove.    Tujuan utama  reboisasi  adalah  mengembalikan  fungsi  dan  manfaat  hutan  agar  kembali seperti  saat  masih  rimbun  dan  hijau.Melestarikan  Hutan  dan  Lingkungan  Tujuan penting dari aktivitas penghijauan hutan yaitu :
1.untuk melestarikan lingkungan. Hutan berfungsi untuk menyerap air hujan, menghasilkan oksigen, dan menyerap karbon dioksida. Jika hutan terjaga maka kelestarian lingkungan juga terus terjaga.
2. Meningkatkan Sumber Daya Alam di Hutan Hutan juga menjadi tempat yang menyediakan  berbagai  bahan  baku  bagi  manusia.  Misalnya  kayu  untuk bangunan,  sumber  pangan,  dan  lain  sebagainya.  Apabila  hutan  terjaga, maka sumber daya tersebut akan semakin melimpah dan terjaga.
3.  Meningkatkan  Hasil  Usaha  Hutan  mangrove  secara  tidak  langsung  turut berperan untuk meningkatkan hasil usaha dibidang ekonomi kerakyatan. Hutan  mangrove  mampu  mencegah  pemanasan  global  dan  menyimpan cadangan air.
4. Menjaga keanekaragaman hayati Tujuan reboisasi selanjutnya yaitu untuk menjaga  keanekaragaman  hayati.  Hutan  menjadi  habitat  kepiting  bakau bagi beragam satwa dan spesies tanaman. Apabila hutanmanggrove yang lestari, maka tanaman dan hewan yang hidup didalamnya akan terlindungi. Reboisasi  Berdasarkan  PP  RI  No  35  Tahun  2002,  reboisasi  adalah  upaya penanaman  jenis  pohon  hutan  pada  kawasan  hutan  rusak  yang  berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Dari  hasil  penelitian  adapun  Upaya  yang  dilakukan  pihak  hutan mangrove  badung  dalam  menjaga  lingkungan  hidup  yang  bebas  dari pencemaran lingkungan dengan melakukan Reboisasi, penyuluhan terkait bahaya rusaknya hutan mangrove dan budidaya kepiting bakau.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pencemaran  Lingkungan    dikawasan  Hutan  Mangrove  Badung  Bali  terkait Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  terdapat  dalam    Pasal  3  UUPPLH  2009 Terkait  Ekosistem  dari  Pencemaran  Lingkungan    dikawasan  Hutan Mangrove  Badung  Bali  agar  dapat  diperhatikan  asas  kepastian,  Asas Keterbukaan,  Asas  Desentralisasi  serta  peran  Pemerintah  Daerah  untuk mengatur  dan  menjaga  sehingga  tidak  terjadi  pencemaran  dan  perusakan lingkungan hidup baik mealui pencemaran maupun melindungi Perusakan lingkungan hutan mangrove badung .
2. Dari hasil penelitian adapun Upaya yang dilakukan pihak hutan mangrove badung  dalam  menjaga  lingkungan  hidup  yang  bebas  dari  pencemaran lingkungan dengan  melakukan  Reboisasi,  penyuluhan  terkait  bahaya rusaknya hutan mangrove dan budidaya kepiting bakau.

## Saran
Disarankan  kepada  pemerintah  da  pihak  terkait  untuk  menjaga  hutan mangrove  dari  Pencemaran  Lingkungan Perlindungan  Hukum  Terhadap Pencemaran Lingkungan  dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali

## DAFTAR PUSTAKA
Adik Wibowo, 2014, Kesehatan Masyarakat di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Barlin, 1994, Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pencematan Akibat  Limbah  Rumah  Sakit ,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Kahakiman, Jakarta,.
Bruce Mitchell, B. Setiawan, and Dwita Hadi Rahmi, Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000)
Koesnadi  Hardjasoemantri.  2005.  Hukum  Tata  Lingkungan.  Yogyakarta:Gadjah Mada  University  Press,  Rahmad  K  Dwi  Susilo.  2008.  Sosiologi Lingkungan. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
Muhamad  Erwin,  Hukum  Lingkungan:  Sistem  Kebijaksanaan  Lingkungan  Hidup (Bandung: Refika Aditama, 2019)
Muhammad Akib. 2013. Politik Hukum Lingkungan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Niniek  Suparni,  Pelestarian,  Pengelolaan  Dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),
Siswanto  Sunarso.  2005.Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan  Strategi penyelesaian sengketa. Jakarta: Rineka Cipta Supriadi. 2010. Hukum Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika, halaman UNDANG-UNDANG Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wayan  Budiyasa  Suyasa,  2015, Pencemaran  Air  san  Pengelolaan  Air  Limbah, Udayana University Press, Denpasar,