## SECURING AND PRACTICE OF PANCASILA BY CONDUCTING LEGAL BREAKTHROUGH

## MENGAMANKAN DAN MENGAMALKAN PANCASILA DENGAN MELAKUKAN TEROBOSAN HUKUM
Subakdi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta subakdi@gmail.com
Handoyo Prasetyo Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

## Abstrak
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  alinea keempat  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis Negara sehingga  setiap  materi  muatan  Peraturan  Perundang-Undangan  atau  Peraturan Hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada textbook, Asas-asas Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Jurnal-jurnal Hukum, serta semuanya yang terkait dengan Ideologi Negara yaitu Pancasila. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini  yaitu  agar  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  sebagai  dasar  negara dapat  dihayati  dan  diamalkan  di  dalam  kehidupan  sehari-hari  oleh  setiap  warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga  kemasyarakatan,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah.  Mengamankan  dan mengamalkan Pancasila haruslah dimaknai bahwa seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali harus mematuhinya. Maka untuk mencapai pengamanan dan pengamalan pancasila  yang  baik  sesuai  norma  hukum  masyarakat  harus  mengetahui  terlebih

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
dahulu  bagaimana  nilai-nilai  dari  Pancasila  dan  Implementasi  Pancasila  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kata Kunci : Pancasila; Implementasi Pancasila; Nilai-Nilai Pancasila; Norma Hukum dalam Pancasila.

## Abstract
Pancasila as the source of all sources of state law is in accordance with the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in outline four, namely Belief in One Supreme God, just and civilized humanity, Indonesian unity, democracy led by wisdom in deliberation/representation. , and Social Justice for all Indonesian people. Pancasila as the basis and ideology of the State and at the same time the philosophical basis  of  the  State  so  that  any  material  content  of  laws  and  regulations  or  legal regulations must not conflict with the values contained in the Pancasila precepts. This research  uses  normative  juridical  legal  research  methods,  where  this  research  is carried out with reference to textbooks, Legal Principles, Legislations, Legal Journals, and everything related to the State Ideology, namely Pancasila. The purpose of this study is that the values contained in Pancasila as the basis of the state can be lived and practiced in everyday life by every Indonesian citizen, every state administrator and every state institution and social institution, both at the center and in the regions. Securing and practicing Pancasila must mean that all Indonesian people do not have to obey it. So to achieve good security and practice of Pancasila in accordance with legal  norms,  society  must  know  in  advance  how  the  values  of  Pancasila  and  the implementation of Pancasila are in the life of the nation and state.
Keywords: Pancasila;  Pancasila  Implementation;  Pancasila  Values;  Legal Norms in Pancasila.

## 1. PENDAHULUAN
Saat  ini  banyak  terjadi  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  luhur Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, diantaranya yaitu adanya kasus rasisme yang terjadi di akhir tahun 2019 kemarin yang terjadi di Manokwari, Papua Barat  yang  berdampak  pada  peristiwa  anarkis,  ada  juga  kasus  penistaan  agama yang bahkan sampai saat ini masih kerap terjadi. Padahal tujuan Negara Republik Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuannya merupakan roh bangsa Indonesia dalam melangkah, membangun dan terus memperbaiki kehidupan bangsa.
Disamping tujuan tersebut diatas juga disebutkan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia,  dan  Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/Perwakilan,  serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila  inilah  yang  disebut  Pancasila  walaupun  dalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebut kata Pancasila. Seperti yang tertera diatas bahwa kata Pancasila  tidak  pernah  disebutkan  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  Konstitusi
Republik Indonesia Serikat, atau Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang ada sebenarnya  adalah  disebutkan  secara  eksplisif  lima  asas/dasar  Negara  dalam pembentukan atau mukadimah dari setiap Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.
Jika ditelusuri Pasal demi Pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya ada tulisan pancasila dalam Pasal 36 A yang berbunyi lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, inipun dilakukan amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Rumusan Dasar Negara yang autentik dan sahih adalah yang disahkan oleh Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  pada  tanggal  18  Agustus  1945 seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan yang tercantum dalam konstitusi RIS sila  pertama  Ketuhanan  yang  maha  esa,  sila  kedua  Perikemanusiaan,  sila  ketiga Kebangsaan,  sila  keempat  Kerakyatan,  sila  kelima  Keadilan  Sosial  dan  dalam Undang-Undang  Dasar  Sementara  1950  adalah  sama  seperti  yang  ada  dalam Konstitusi RIS.
Dan pada saat dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 maka sila kelima tersebut sama dengan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Walaupun telah kembali ke UUD 1945 (Tanggal 5 Juli  1959  dekrit  Presiden)  namun  Partai  Komunis  Indonesia  yang  tidak  sesuai dengan  paham  Ketuhanan  yang  Maha  Esa  masih  tetap  eksis  sampai  dengan  12 Maret  1966  oleh  Mayor  Jenderal  TNI  Soehato  mengeluarkan  Keputusan  Presiden Nomor  1/3/1966  tentang  Pembubaran  PKI  yang  ditandatangani  atas  nama Presiden. Keputusan Presiden itu didasarkan pada Surat Perintah yang dibuat pada 11 Maret 1966 selain itu sebenarnya sejak tanggal 18 Agustus 1946 sampai dengan tanggal 5 Juli 1966 dasar Negara kita tidak pernah secara resmi diberi nama juga tidak  nama  Pancasila,  namun  Pancasila  tersebut  secara de facto hidup  di  mulut rakyat. Istilah Pancasila baru timbul kembali pada waktu Presiden Soekarno bulan September 1947 mengeluarkan buku kecil yang memuat pidatonya dari 1 Juni 1945 di muka rapat Badan penyelidik dengan judul lahirnya Pancasila sejak saat itulah Bung Karno memperkenalkan Pancasila pada khalayak.
Kemudian  jika  kita  lihat  pada  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  mengalami perubahan setelah dilakukannya amandemen UUD Republik Indonesia tahun 1945 pasca Reformasi, setelah empat kali dalam kurun waktu tahun 1998 sampai dengan 2002  menjadikan  sistem  ketatanegaraan  mengalami  pergeseran  diantaranya termasuk lembaga Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia (MPR RI). MPR mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara karena dianggap sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dan telah terjadi pergeseran dari kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh suatu badan yakni MPR dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh UUD. Dengan adanya akibat tersebut maka kedudukan, tugas serta fungsi MPR menjadi terbatas.
Pasca  amandemen  UUD  Tahun  1945  muncul  Ketetapan  MPR  Republik Indonesia  Nomor  I/MPR/2003  tentang  Peninjauan  Materi  dan  status  Hukum, Ketetapan MPR sementara  dan MPR tahu n 1960 sampai tahun 2002. Kemudian ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor  II/MPR/1978  tentang  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila serta Penegasan Pancasila sebagai dasar Negara juga dicabut karena masuk kategori ketetapan  MPR  padahal  dalam  Tap  MPR  tersebut  terdapat  penegasan  Pancasila sebagai  dasar  Negara  Setelah  Tap  MPR  dicabut  maka  tidak  ada  lagi  dasar  yang menegaskan  Pancasila  sebagai  ideologi  selain  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka melalui amandemennya amandemen UUD
Tahun  1945  dengan  menambahkan  Pasal  dalam  batang  tubuh  UUD  yang menegaskan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
Kedudukan  Pancasila  berfungsi  sebagai staatsfundamental  norm (kaidah fundamental Negara) tetapi karena dasar Negara telah disebutkan secara eksplisit dan tegas, seiring dalam setiap rezim pemerintahan pelaksanaan Pancasila selalu ditafsirkan sesuai kepentingan rezim yang berkuasa. Karena itu perlu ada Undang- Undang  yang  menjadi  norma  hukum  atau  norma  etik  yang  mewajibkan  para penyelenggara Negara untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan. Adapun Undang-Undang tersebut muatannya meliputi 1) Penetapan Pancasila autentik sesuai Pembukaan UUD Tahun 1945 dengan hukum positif; 2) Menjabarkan dasar Negara dalam pembukaan UUD Tahun 1945 dan 3) Mewajibkan para  penyelenggara Negara untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan.
Karena ketetapan yang menyebutkan secara eksplisit Pancasila sebagai dasar Negara  turut  dicabut/dibatalkan  memberi  dampak  tidak  ada  lagi  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  dan  menegaskan  Pancasila  sebagai  dasar Negara  maka  itu  diperlukan  solusi  dan  alternatif  untuk  menyelesaikan  tersebut dengan  terobosan  hukum,  untuk  mengamankan  dan  mengamalkan  Pancasila, sebelum  Pancasila  memulai  terobosan  hukum  Pancasila  juga  memiliki  norma hukum dalam bentuk norma hukum tunggal, mengatur hal-hal umum serta secara garis besar sehingga norma hukum belum dapat langsung berlaku mengikat umum untuk  itu  harus  dituangkan  dalam  Undang-Undang.  Karena  itu  untuk  mencapai Pancasila sesuai dengan penerapan hukum diperlukan solusi dan alternatif untuk mengamankan  dan  mengamalkan  Pancasila  dengan  terobosan  hukum  melalui produk Undang-Undang atau melalui amandemen UUD Negara Republik Indonesia dan tambahan dasar Negara dalam batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Dan  untuk  mencapai  Pemerintahan  yang  sesuai  dengan  pancasila tentu  kita  harus  mengetahui  bagaimana  mengamankan  dan  mengamalkan Pancasila  melalui  terobosan  hukum  dengan  menghayati  dan  mengamalkan  nilai- nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara Indonesia, setiap  penyelenggara  Negara  serta  setiap  lembaga  kenegaraan  dan  lembaga kemasyarakatan,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah.  Dalam  penelitian  ini  akan dianalisis  bagaimana  ketentuan  hukum  dalam  mengamankan  dan  mengamalkan nilai-nilai  Pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  di  Indonesia,  serta  bagaimana  memperkuat pengamanan dan pengamalan Pancasila guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  yuridis  normatif  dengan  melihat, mempelajari  dan  memahami  semua  unsur  data  yang  dikumpulkan,  kemudian ditelaah  secara  mendalam  norma-norma  apa  saja  yang  mengatur  tentang mengamankan  dan  mengamalkan  Pancasila  dengan  terobosan  Hukum  sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sumber  data  yang  akan  diperoleh  dibagi  menjadi  tiga  bagian  sumber  yakni bahan  sumber  hukum  primer  yang  berasal  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan adapun bahan hukum sekunder yang dapat menjadi  refrensi  penelitian  adalah  buku-buku  yang  terkait  mengenai  Pancasila dalam terobosan hukum.
Penelitian  difokuskan  pada  konseptualisasi  bentuk  hukum  apa  saja  yang digunakan ketika Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang ada kaitannya dengan Pancasila tidak lagi menjadi acuan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila karena ketetapan MPRS dan MPR tersebut  sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.
Menjadi  salah  satu  bagian  sistem  parlementer  di  Indonesia  tidak  lagi  menjadi lembaga setengah hati dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga apabila di wancankan  dalam  penguatan  pada  UUD  NKRI  Tahun  1945  bagaimana  untuk merumuskan format perubahan yang tepat.
Teknik  Pengumpulan  Data  dilakukan  dengan  Studi  Kepustakaan  ( library research )  adalah  cara  pengumpulan  data  dengan  kajian  kepustakaan  untuk mengungkap dan menginventarisir beragam sumber, doktrin dan literatur-literatur ilmu hukum berkaitan dengan yang penulis kaji serta wawancara ( interview ) adalah mempersiapkan pertanyaan untuk diberikan kepada narasumber guna memperoleh data yang valid dan berkontribusi penuh dalam kelengkapan data.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  analisis  kualitatif  yang menekankan pada pendekatan isi ( Content Analysis ). Hal ini digunakan atas dasar isi  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian  menjadi  terfokus  dan  tidak melebar  kepada  permasalahan  yang  lain.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  jenis penelitian yuridis normatif, suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan yuridis atau perundang-undangan ( statute approach ) karena yang akan dianalisis  adalah  permasalahan  yang  ditinjau  dari  berbagai  aturan  hukum  yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
Analisis  Data  dilakukan  dengan  Analisis  Deskriptif-normatif.  Penulis menggunakan  analisis  ini  adalah  menemukan  permasalahan  yang  ada  sebagai permasalahan  yang  ingin  dibahas  serta  melakukan  pendekatan-pendekatan penelitian tertentu untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut. Selain itu juga dilakukan dengan Analisis Normatif-Kualitatif dimana analisis ini mula-mula dilakukan untuk mengidentifikasi dan inventarisasi hukum baik yang berbentuk in- concreto maupun in-abstraco terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  ada. Selanjutnya  akan  dipakai  untuk  menganalisis  dan  meyelesaikan  permasalahan- permasalahan yang dikemukakan.

## 3. PEMBAHASAN

## a. Sejarah Pancasila
Bagi Bangsa Indonesia Pancasila merupakan dasar Negara yang tepat jika kita membahas  mengenai  awal  lahirnya  Pancasila  maka  Pancasila  pertama  kali dikemukakan  oleh  Ir.  Soekarno  pada  saat  Rapat  besar  Badan  Penyelidik  Usaha- usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 resmi ditetapkan sebagai dasar Negara Indonesia. Pancasila disebut sebagai philosofhische grondslag (Dasar Filosofis)  yang  merupakan  konsep  utama  tentang  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dianggap paling tepat dan paling baik untuk rakyat dan Negara Indonesia. Konsep utama yang dijabarkan dalam prinsip-prinsip atau sila- sila pancasila adalah bahwa bernegara semua buat semua. Pada pidato Ir. Soekarno menegaskan:
“kita  hendak  mendirikan  suatu  Negara  semua  buat  semua.  Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua.” Konsep  utama  dari  semua  buat  semua  bersumber  dari  falsafah  bangsa Indonesia tentang hakikat manusia. Pembukaan UUD 1945 berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan Negara dan dasar Negara dalam bentuk pokok-pokok  pikiran  sebagai philosofische grondslag atau  dasar  Negara  secara umum.  Hal-hal  yang  berhubungan  dngan  pancasila  jika  kita  pandang  secara hukum  tertera  pada  pembukaan  UUD  1945  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila dijabarkan pada Pasal-Pasal UUD 1945 :
1) Sila Pertama
a. Pasal 29 ayat (1) bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap Warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
c. Pasal  28E  ayat  (1)  setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat menurut agamanya;
2) Sila Kedua
a. Pasal  27  ayat  (2)  tiap-tiap  warga  Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
b. Pasal 28 A setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
3) Sila Ketiga
a. Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik;
b. Pasal  6A  ayat  (3)  mengatur  tentang  syarat  terpilihnya  pasangan  calon presiden dan wakil presiden tidak cukup hanya mendapatkan suara lebih dari 50% melainkan persebarannya  juga  dihitung sehingga  benar-benar mencerminkan keIndonesiaan;
c. Pada  Pasal  18B  ayat  (2)  Negara  mengakui  keberadaan  kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya syaratnya antara lain  ialah  sepanjang  hal  itu  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Sila Keempat
a. Pasal  2  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  terdiri  dari  Anggota  DPR  dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.
b. Pasal 19 Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
c. Pasal 22 (c) Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
5) Sila Kelima
a. Pasal 33 Perekonomian disusun sebagai usaha  bersama  berdasar asas- asas kekeluargaan
b. Pasal 33 ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajad hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
c. Pasal  33  ayat  (3)  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
d. Pasal  33  ayat  (4)  Perekonomian  Nasional  diselenggarakan  berdasarkan atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.

## b. Ideologi Pancasila
Pandangan  hidup  dan  ideologi  kenegaraan  Indonesia  mengandung  cita hukum  sendiri,  nilai-nilai  pancasila  dipandang  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum  atau  dikatakan  sebagai  meta-legal  yang  membentuk  norma hukum tertinggi. Disebut Hans Kelsen sebagai Grundnorm (Norma dasar) dan oleh Hans  Nawiasky  disebut  sebagai  s taatsfundamentalnorm (norma  fundamental Negara) berdasarkan jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen norma hukum  Negara  manapun  selalu  berlapis-lapis  dan  berjenjang-jenjang.  Norma hukum  yang  paling  rendah  berpegangan  pada  norma  hukum  yang  lebih  tinggi serta  kaidah  hukum  yang  lebih  tinggi  juga  harus  berpegangan  pada  norma hukum yang lebih mendasar. Sebagai pancaran dari jiwa bangsa, norma dasar
ini  tidak  di  bentuk  oleh  suatu  norma  yang  lebih  tinggi  lagi  tetapi  bersifat ditetapkan  lebih  dahulu  oleh  masyarakat  dalam  suatu  Negara  selanjutnya menjadi tempat bergantungnya Norma-norma hukum dibawahnya.
Bagi  Negara-bangsa  Indonesia  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  jiwa  bangsa  yang menjadi dasar pada gilirannya menjelma menjadi Norma Dasar Negara, kesepakatan masyarakat  tentang  dasar  Negara  yang  membentuk  norma  itu  proses perumusannya  bisa  dibedakan  namun  tidak  bisa  dipisahkan  dari  perumusan Konstitusi Negara. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merdeka mendahului perumusan Konstitusi Negara. Upaya  bangsa Indonesia  untuk mencari titik-temu dari segala keanekaragaman nilai, budaya, dan ideologi yang ada sebagai fundamen Negara  Indonesia  merdeka  sudah  diusahakan  oleh  berbagai  kalangan.  Indonesia telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan  namun  dalam  pembukaannya  selalu mengandung pancasila meskipun dengan susunan redaksional yang berbeda-beda. Pancasila  merupakan  landasan  dari  segala  keputusan  dan  ideologi  dasar  bangsa yaitu  nilai-nilai  yang  mendasari  segala  aspek  kehidupan  bermasyarakat  rakyat Indonesia.
Keputusan  bangsa  Indonesia  mengenai  Pancasila  sebagai  Ideologi  Negara tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII Tahun 1998 tentang pencabutan dari Ketetapan  MPR  Nomor  II/MPR/  1978  mengenai  Pedoman  Penghayatan  dan Pengalaman Pancasila  dan penetapan tentang  penegasan pancasila  sebagai dasar Negara. Pada Pasal 1 Ketetapan MPR menyatakan bahwa Pancasila sebagai Ideologi Negara  harus  dilaksanakan  secara  konsisten  dalam  kehidupan  bernegara  karena dalam ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten. Hal ini berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana  yang  mempersatukan  masyarakat  perlu  perwujudan  yang  konkret  dan operasional  aplikatif  sehingga  tidak  hanya  dijadikan  slogan  belaka.  Dengan demikian ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi padahal dalam ketetapan tersebut memuat penegasan Pancasila sebagai dasar Negara.
Adapun sebelumnya yang menegaskan Pancasila sebagai dasar Negara adalah sebagai berikut :
1) Tap MPRS XX/MPRS/1966 tanggal 5 Juni 1966
2) Tap MPR V/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973
3) Tap MPR No. II/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978
4) Tap MPR No. XVIII/MPR/1988.
Akan tetapi seperti yang telah tertera diatas bahwa semua ketetapan ini telah dicabut  dengan  Tap  MPR  No.  1/MPR/2003  maka  tidak  ada  lagi  Peraturan Perundang-Undangan  yang  mengatur  dan  menegaskan  Pancasila  sebagai  dasar Negara. Karena itu pengamanan Pancasila yang autentik sesuai Pembukaan UUD Tahun  1945  harus  diinstitusionalisasikan  dalam  suatu  aturan  hukum  sehingga tidak  ada  penyelewengan  di  masa  yang  akan  datang.  Pada  awalnya,  konsep Pancasila  dapat  dipahami  sebagai  common  platform  atau  platform  bersama  bagi berbagai  ideologi  politik  yang  berkembang  saat  itu  di  Indonesia.  Pancasila merupakan  tawaran  yang  dapat  menjembatani  perbedaan  ideologis  di  kalangan anggota  BPUPKI.  Pancasila  dimaksudkan  oleh  Soekarno  pada  waktu  itu  yaitu sebagai  asas  bersama  agar  dengan  asas  itu  seluruh  kelompok  yang  terdapat  di Indonesia dapat bersatu dan menerima asas tersebut.
Di  setiap  masa  Pancasila  mengalami  perkembangan  terutama  dalam mengartikan Pancasila tersebut, Sejak zaman Pemerintahan Soekarno yang disebut sebagai era orde lama kemudian pada masa Soeharto yang disebut sebagai era orde baru  sampai  pada  runtuhnya  Pemerintahan  Presiden  Soeharto  yang  dikatakan sebagai masa reformasi setelah itu maka setiap ideologi Pancasila berbeda dari masa
ke  masa  sampai  pada  masa  Pemerintahan  Joko  Widodo  saat  ini  tentu  saja mengalami masa pancasila yang berbeda-beda juga karena setiap era Pemerintahan masyarakat  selalu  berbeda  bentuk  dari  Ideologi  Pancasilanya.  Seluruh  peraturan perundang-undangan di Indonesia  harus bersumber pada pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung asas-asas yang tertera.
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memberi acuan bahwa pada pola pikir, sikap dan  tindak  bangsa  Indonesia  harus  mengarah  pada  prinsip  yang  terkandung  di dalamnya. Antara lain terwujudnya keselarasan atau harmoni dan kelestarian alam semesta, orang bebas berfikir, bebas berusaha, namun sadar dan yakin bahwa yang menentukan  segalanya  adalah  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Sedangkan  pada  prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan acuan dalam olah fikir, olah rasa, dan olah tindak, manusia selalu mendudukkan manusia lain sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabatnya, hak dan kewajiban dihormati juga secara beradab.
Prinsip Persatuan Indonesia memberi acuan bahwa pola fikir, sikap dan tindak bangsa Indonesia harus mengarah pada keutuhan dan kokohnya Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Sedangkan  prinsip  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/perwakilan  memberi  petunjuk  bahwa dalam berfikir, bersikap dan bertingkah laku yang berdaulat dalam Negara Republik Indonesia  adalah  seluruh  rakyat  sehingga  rakyat  memiliki  kedudukan  terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sedangkan pada prinsip Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberi acuan bagi olah fikir, olah sikap dan olah tindak harus mengarah pada terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa  kecuali.  Kesejahteraan  harus  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  lapisan masyarakat dan merata di seluruh daerah, dihindari terjadinya kesengajaan yang mencolok.  Yang  harus  kita  ketahui  bahwa  Pancasila  sebagai  dasar  Negara merupakan  cita  Negara  sekaligus  cita  hukum  bagi  Indonesia.  Memang  banyak masyarakat  merasa  bingung  melihat  perkembangan  bangsa  dan  masyarakat Indonesia karena lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  tetapi  hal  ini  kembali  lagi  bahwa  Pancasila  adalah  fundamental  bagi Negara  Indonesia,  kelangsungan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tergantung kepada seberapa besar penghargaan warga Negara terhadap Pncasila baik dari segi pengkajian dan pengamalan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai dasar Negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan  sistem  ketatanegaraan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus berdasarkan  Pancasila.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara bersifat tetap, kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR dan DPR karena mengubah Pancasila berarti  membubarkan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian Ketetapan MPR dinyatakan sudah tidak berlaku lagi padahal di dalam Ketetapan tersebut memuat penegasan  Pancasila  sebagai  dasar  Negara  dan  tidak  ada  yang  menegaskan keberadaan Pancasila sebagai ideologi Negara. Untuk itu dalam penegasan tentang Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi bangsa dan Negara substansi Pancasila termuat  dalam  pembukaan  UUD  Tahun  1945  tidak  boleh  dilakukan  perubahan karena  memuat  landasan  filosofis  bangsa  dan  Negara  jadi  untuk  ideologi  bangsa dan Negara semua berdasarkan dari Pancasila.
4. PENUTUP
Untuk  dapat  mengamalkan  serta  mengamankan  nilai-nilai  Pancasila  tentu bukan  sesuatu  yang  mudah,  dan  agar  terpenuhinya  nilai-nilai  pancasila  sesuai dengan yang diharapkan maka harus sesuai dengan butir-butir Pancasila mulai dari sila petama sampai dengan sila kelima. Dengan adanya dan berlakunya dasar-dasar Pancasila  tersebut  maka  untuk  mengamankan  dan  mengamalkan  Pancasilanya harus kembali lagi pada masyarakat yang dapat menerapkan aturan-aturan serta melakukan terobosan-terobosan hukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak diluar dasar-dasar Pancasila jadi dengan begitu dapat mengetahui dengan jelas  kemana  arah  dan  tujuan  yang  akan  dicapai  oleh  bangsa  dalam  menggapai tujuan  pengamanan  serta  pengamalan  Pancasila  sesuai  dengan  peraturan- peraturan/hukumnya  baik  dari  segi  berbagai  hukumnya,  jadi  untuk  dapat mengamankan serta mengamalkan Pancasila seluruh masyarakat Indonesia harus menjunjung 5 sila Pancasila berdasarkan norma-normanya, dari segi hukum maka ke-5 sila Pancasila tersebut dapat dikaitkan dengan seluruh hukumnya.
Untuk  dapat  mengamalkan  serta  mengamankan  nilai-nilai  Pancasila  maka seluruh rakyat Indonesia harus lebih Bersatu agar dapat menerapkan seluruh nilai Pancasila  sesuai  dengan  bunyi  yang  tertera  dalam  Pancasila  dan  dapat diimplementasikan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  apabila  seluruh rakyat Indonesia dapat Bersatu menerapkan nilai-nilai pancasilanya dengan begitu maka  nilai  Pancasila  dapat  diwujudkan  di  Indonesia  sesuai  dengan  butir-butir Pancasila  agar  dapat  menjadi  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  sebagai  dasar pemersatu, lambing persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan Negara.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Ali, Zainuddin. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika; 2006.
Badan  Pengkajian  MPR  RI.  Penataan  Sistem  Presidensial.  Seri  Kajian Ketatanegaraan. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI. Cetakan Pertama; 2019. Efendi, Jonaedi. Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
Cetakan ke-2. Depok: Prenadamedia Group; 2018.
Isra, Saidi. Penguatan dan Pengawalan Pancasila  dalam Proses. Jakarta: Majalah Hukum
Nasional; 2015.
Pringgodigdo, Abdul Gaffar. Sekitar Pancasila, dalam Nugroho Notosusanto. Proses Perumusan
Pancasila Dasar Negara. Cet. VI. Jakarta: Balai Pustaka; 1985.
Saleh, Roeslan. Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan. Zukaya,  Endang  Zaelani,  dkk.  Pendidikan  Kewarganegaraan  untuk  Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma; 2000.

## Jurnal, Artikel, Makalah:
Amandemen  UUD  1945,  NKRI  Harga  Mati  +  Perppu  Ormas.  Cetakan  Pertama.
Yogyakarta: Cakrawala; 2017.
Ambiro  Puji  Asmaroini.  Menjaga  Eksistensi  Pancasila  dan  Penerapannya  Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 2, No. 1. Januari 2017. E-ISSN 2527-7057, P-ISSN 2545-2683.
Attamimi,  Hamid  S. Pancasila  Cita  Hukum  dalam  Kehidupan  Hukum  Bangsa Indonesia .
Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia.  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila. Tap
MPR Nomor II/MPR/1987.
Sri Hartini. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila. Makalah FGD Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam sistem Haluan Negara, Puslit Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan LPPM Unsoed, Purwokerto. 2017

## Peraturan Perundang-Undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.