## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG TELAH DIVAKSIN COVID 19 DAN MEMPUNYAI EFEK BAGI KESEHATANNYA

## RASTRA SAMUDERA PERDANA, S.H
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Alamat Jl Kalimantan No37-Jember Jawa Timur Indonesia Email: Rastrasamudraperdana88@gmail.com.

## ABSTRAK
Latar belakang penulisan Efek vaksin yang terjadi pada mereka yang di atas 60 tahun dan mereka  dengan  penyakit  penyerta  (ko-morbid),  yang  memang  memiliki  risiko  tinggi untuk  tertular,  penyakitnya  menjadi  berat  dan  rentan  terhadap  risiko  kematian.  Data menyebutkan bahwa mereka yang berusia di atas 65 tahun adalah 9% dari penduduk dunia, tapi disisi lain 30% - 40% kasus COVID-19 di dunia adalah mereka yang berumur di atas 65 tahun dan juga sekitar 80% kematian akibat penyakit ini. Kelompok risiko tinggi  harus  dilindungi,  karena  ini  akan  banyak  mempengaruhi  penurunan  angka kesakitan dan bahkan juga kematian. Kasus yang terjadi di wilayah Indonesia terkait efek pada pemberian vaksin bagi penerima vaksin banyak terjadi seperti contoh yang terjadi di  Kota  Semarang,  95  orang  warga  di  Kota  Semarang  terinfeksi  Virus  Corona  setelah menjalani vaksinasi. Ada 160 orang terkonfirmasi positif setelah divaksin pertama, dan ada 35 orang  yang  terkonfirmasi positif setelah divaksin  kedua. Kasus  yang  terjadi di Kota  Manado,  Vaksin  AstraZeneca  dihentikan  sementara  setelah  warga  yang  divaksin merasakan dampak seperti demam, menggigil, sakit kepala, badan terasa sakit dan lemas. Kasus yang terjadi di kota banyumas, 2 orang lansia meninggal setelah di vaksin. Kasus yang  terjadi  di  kota  lumajang,  1  orang  meninggal  setelah  di  vaksin,  mengalami  gelaja demam, pusing dan batuk setelah itu meninggal dunia.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Covid 19,  Efek  Bagi Kesehatannya.

## ABSTRACT
The background of writing a vaccine that effects occurring in those whose above 60 years and them with the ( ko-morbid ) companion , that have high risk for contracting , a heavy and vulnerable to disease risk death .The data suggested that those aged over 65 was % 9 of the world population , but on the other side 30 % - % covid - 19 40 cases are those in the world who are over 65 years and also about 80 % deaths resulting from the disease .The high risk to be covered , because it will bring a lot of influence in the pain and even death .Cases  have  occurred  in  the  indonesia  in  relation  effect  on  administering  vaccine  for recipients vaccine what happens like the example occurred in the town of semarang , 95 people  within  the  city  of  semarang  virus  infected  corona  after  undergoing  vaccination .There  were  160  confirmation  is  vaccination  positive  after  the  first  ,  and  there  are  35 confirmation  is  vaccination  positive  after  the  second.  Is  the  case  with  cities  manado  , astrazeneca  vaccine  been  suspended  after  residents  feel  the  impact  of  the  as  a  fever  ,
shivering , headache , the hurt and limp .Cases have occurred in the city of banyumas , 2 the elderly  died  after  the  vaccine  .Is  the  case  with  cities  Lumajang,  1  people  died  after  the vaccine , experienced gelaja fever , dizzy and coughing after it died .
Keywords: Legal Protection, Covid 19, Effects on Their Health.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pemerintah  telah  menetapkan  pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) sebagai bencana non-alam. Sejak diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020,  dalam  rentang  waktu  satu  bulan,  seluruh  provinsi  telah  melaporkan  kasus konfirmasi. Penyebaran COVID-19 tidak hanya terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kota padat penduduk lainnya, namun telah menyebar hingga ke pedesaan di daerah terpencil. Sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021, sebanyak 4.100.138 kasus konfirmasi COVID-19  telah  dilaporkan  di  Indonesia  dan  tercatat  sejumlah  133.676  orang meninggal. 1
Pasal  1  ayat  2  PMK  10/21  yang  dimaksud  dengan  Corona  Virus  Disease  2019 adalah:
Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
Pasal 1 ayat 3 PMK 10/21 yang dimaksud Vaksinasi adalah : Vaksinasi  adalah  pemberian  Vaksin  yang  khusus  diberikan  dalam  rangka menimbulkan  atau  meningkatkan  kekebalan  seseorang  secara  aktif  terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
Pandemi Covid-19 secara global telah melanda pada seluruh dunia. Ini disebabkan karena virus Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Awal mula munculnya virus ini muncul di kota Wuhan – Tiongkok kemudian menyebar ke kota – kota  disekitarnya  kemudian  muncul  di  Indonesia.  Pandemi  COVID-19  memberikan tantangan yang besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan berdampak  terhadap sistem kesehatan  di Indonesia yang terlihat dari penurunan kinerja  pada  beberapa  program  kesehatan.  Hal  ini  disebabkan  prioritasi  pada
1 Dikuti dari https://www.kemkes.go.id/ Pada hari selasa tanggal 31 agustus 2021, pukul 21.00 WIB
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
penanggulangan  pandemi  COVID-19  serta  adanya  kekhawatiran  masyarakat  dan  para petugas dilapangan terhadap penularan COVID-19. Di beberapa wilayah, situasi pandemi COVID-19 bahkan berdampak pada penutupan sementara dan/atau penundaan layanan kesehatan khususnya di posyandu dan puskesmas. 2
Banyak  upaya  telah  dilakukan  oleh  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia,  untuk mengembangkan  vaksin  yang  ideal  untuk  pencegahan  infeksi  SARS-CoV-2  dengan berbagai platform yaitu vaksin inaktivasi /inactivated virus vaccines, vaksin virus yang dilemahkan (live attenuated), vaksin vektor virus, vaksin asam  nukleat, vaksin seperti virus  (virus-like  vaccine),  dan  vaksin  subunit  protein. 3 Vaksinasi  COVID-19  bertujuan untuk  mengurangi  transmisi/penularan  COVID-19,  menurunkan  angka  kesakitan  dan kematian  akibat  COVID-19,  mencapai  kekebalan  kelompok  di  masyarakat  (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. 4 Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah.
Pada  ketentuan Pasal 1 ayat  1  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  (Selanjutnya  disebut  PMK  10/21) menjelaskan ;
Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
Upaya  pencegahan  melalui  pemberian  program  vaksinasi  jika  dinilai  dari  sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan. Pelayanan  vaksinasi  COVID-19  dilaksanakan  dengan  tetap  menerapkan  protokol kesehatan yaitu dengan menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 – 2 meter, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi Pada  Masa  Pandemi  COVID-19. 5 Dinas  Kesehatan  Provinsi,  Dinas  Kesehatan
2 Marulak Pardede, Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021, h 6
3 Ibid, h 24
4 Ibid, h 26
5 Ibid,
Kabupaten/Kota dan puskesmas harus melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan setempat, serta berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sektor terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan  seluruh  komponen  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  vaksinasi COVID-19.  Petugas  kesehatan  harusnya  juga  melakukan  upaya  komunikasi,  informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan.
Efek samping yang dilaporkan akibat pemakaian vaksin adalah nyeri di tempat bekas suntikan, merasa kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, demam, nyeri sendi, pembengkakan di tempat suntikan, kemerahan di tempat suntikan, mual, kurang enak badan,  pembengkakan  kelenjar  getah  bening  (limfadenopati). 6 Reaksi  alergi  berat biasanya akan terjadi beberapa menit hingga satu jam setelah mendapatkan dosis Vaksin Covid-19. Biasanya penyuntik vaksin akan meminta sipenerima vaksin untuk menunggu sejenak agar dapat memantau apakah akan muncul alergi berat pada si penerima vaksin. 7 Efek vaksin yang terjadi pada mereka yang di atas 60 tahun dan mereka dengan penyakit  penyerta  (ko-morbid),  yang  memang  memiliki  risiko  tinggi  untuk  tertular, penyakitnya  menjadi  berat  dan  rentan  terhadap  risiko  kematian.  Data  menyebutkan bahwa mereka yang berusia di atas 65 tahun adalah 9% dari penduduk dunia, tapi disisi lain 30% - 40% kasus COVID-19 di dunia adalah mereka yang berumur di atas 65 tahun dan  juga  sekitar  80%  kematian  akibat  penyakit  ini.  Kelompok  risiko  tinggi  harus dilindungi,  karena  ini  akan  banyak  mempengaruhi  penurunan  angka  kesakitan  dan bahkan juga kematian. 8
Kasus yang terjadi di wilayah Indonesia terkait efek pada pemberian vaksin bagi penerima vaksin banyak terjadi seperti contoh yang terjadi di Kota Semarang, 95 orang warga di Kota Semarang terinfeksi Virus Corona setelah menjalani vaksinasi. Ada 160 orang  terkonfirmasi  positif  setelah  divaksin  pertama,  dan  ada  35  orang  yang terkonfirmasi positif setelah divaksin kedua. 9 Kasus yang terjadi di Kota Manado, Vaksin
6 Rochani Nani Rahayu, op.cit. h. 40-45
7 Ibid,
8 Tjandra Yoga Aditama, Covid-19 dalam Tulisan Prof.Tjandra. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. h 45
9 Dikutip dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210317150545-20-618667/195-warga- semarang-positif-usai-divaksin-mayoritas-nakes, pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 13.30 WIB
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
AstraZeneca  dihentikan  sementara  setelah  warga  yang  divaksin  merasakan  dampak seperti  demam,  menggigil,  sakit  kepala,  badan  terasa  sakit  dan  lemas. 10 Kasus  yang terjadi di kota banyumas, 2 orang lansia meninggal setelah di vaksin. 11 Kasus yang terjadi di kota lumajang, 1 orang meninggal setelah di vaksin, mengalami gelaja demam, pusing dan batuk setelah itu meninggal dunia. 12
Membahas suatu permasalahan, kita tidak bisa berlarut-larut membahas hal yang sudah terjadi dan terlanjur menyimpang. Alangkah lebih baik kedepannya, pemerintah harus mempersiapkan skenario lebih lanjut dalam penanganan Covid-19 terutama untuk mengatisipasi  lonjakan  jumlah  infeksi  yang  sudah  di  prediksi,  selain  upaya  antisipasi perlu  dipertimbangkan  juga  upaya  penegakan  hukum  baik  ketika  dalam  upaya penanganan dan pencegahan jika wabah serupa terjadi di masa depan (futuristik), serta upaya  dalam  penegakan  hukum  yang  akan  dilakukan  jika  terdapat  pelanggaran  atau penyimpangan didalam pelaksanaannya.
Negara perlu melindungi masyarakat dari efek adanya vaksin tertuang dalam pasal 11a  ayat  5  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2021  Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dalam hal masih  terdapat  pelaksanaan  vaksinasi  covid-19  yang  pengadaan  vaksinnya  dilakukan sebelum  pencabutan  penetapan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  covid-19  dan penetapan  bencana  non  alam  penyebaran  covid-19  sebagai  bencana  nasional, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada  peristiwa  diatas  terdapat  gejala  tidak  normal  dan  memicu  peneliti  tertarik untuk menganalisa lebih jauh mengapa hal tersebut dapat terjadi disaat kondisi sedang dalam  keadaan  bencana  covid  19.  Dari  konteks  penelitian  tersebut,  maka  dilakukan penelitian  dan  peneliti  membuat  tesis  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Masyarakat Yang Telah Divaksin Covid 19 dan Mempunyai Efek Bagi Kesehatannya“
10 Dikutip dari https://www.liputan6.com/regional/read/4517427/sulut-hentikan-vaksinasi- astrazeneca-usai-warga-demam-sakit-kepala-dan-badan-sakit pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 13.39 WIB
11 Dikutip dari https://www.merdeka.com/peristiwa/2-lansia-di-banyumas-meninggal-usai-vaksin- ombudsman-minta-kemenkes-tambah-skrining.html pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 15.21 WIB
12 Dikutip dari https://surabaya.tribunnews.com/2021/07/03/seorang-pria-lumajang-meninggal sehari- suntik-vaksin-covid-19-astrazeneca-pusing-meriang-muntah, pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 13.32 WIB

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  dapat diidentifikasikan  masalah-masalah  yang  akan  diteliti  dan  dianalisa  adalah,  Pertama Apakah  pemberian  vaksin  Covid  19  pada  masyarakat  di  Indonesia  telah  memenuhi perlindungan  hukum.  Kedua  Bagaimana  kebijakan  hukum  vaksin  Covid  19  pada masyarakat  di  Indonesia  dan  efek  bagi  kesehatanya.  Ketiga  Bagaimana  seyogyanya pengaturan  perlindungan  hukum  pemberian  vaksin  Covid  19  pada  masyarakat  di Indonesia dimasa yang akan mendatang.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  adalah  proses  untuk  mencari  peraturan  hukum,  prinsip  serta prinsip  hukum,  dan  doktrin  hukum  untuk  menangani  isu-isu  hukum.  Jenis  Penelitian hukum  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  Normatif  hukum  (  Yuridis Normatif).  Definisi  jenis  Juridical  Normatif  adalah  Penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  mengkaji  dan  menganalisis  bahan  undang-undang  dan  peraturan-peraturan, literatur  yang merupakan  konsep teori mengenai perkara atau  undang-undang dalam konsistensi dan kesesuaian dengan prinsip dan norma hukum yang ada. 13

## D. Pendekatan Penelitian
Pendekatan hukum yang gunakan di beberapa pendekatan, dengan pendekatan ini akan memperoleh aspek isu hukum yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. 14
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ni adalah: 15
1. Pendekatan  perundang-undangan  (Statute  Approach),  yang  dijalankan  dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu yang ditandatangani. Hasil kajian adalah argumen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi,  pendekatan  legislatif  sebagaimana  disebutkan  dalam  bahan  hukum utama.
2. Pendekatan  konseptual  (conceptual  apparoach),  metode  pendekatan  dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan- pandangan  sarjana  ataupun  doktrin-doktrin  hukum.  Dengan  mempelajari
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014). h . 60
14 Ibid,. h ,133.
15 Ibid,
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  di  dalam  ilmu  hukum,  peneliti  akan menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep- konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu.
3. Pendekatan  kasus  (case  approach)  adalah  suatu  pendekatan  yang  mengkaji beberapa  kasus  untuk  referensi  bagi  suatu  isu  hukum.  Pendekatan  Pendekatan kasus  bertujuan  untuk  mengkaji  penerapan  norma  atau  peraturan  hukum  yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputuskan seperti  yang  dilihat  dalam  perundangan  yang  menjadi  tumpuan  penelitian. 16
Dikaitkan pada penelitian ini terhadap isu hukum yang terjadi di Indonesia masih belum adanya putusan pengadilan ataupun dari mahkamah agung terkait penerima vaksin yang meinggal dunia akibat setelah di vaksin.
Berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  kepustakaan  hukum  dapat ditemukan  istilah  lain  untuk  menyebutkan  istilah  peraturan  perundang-undangan, 17
Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini yang meliputi:
1. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1984  Nomor  20,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  128,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan  Presiden  Nomor  35  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  (COVID-19)  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020 Nomor  227)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  rangka
17 Dyah Ochtorina Susanti, A’an efendi, Penelitian Hukum, ( Jakarta : Sinar Grafika 2014 ) h 53
Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
Bahan  hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan  dokumen-dokumen  resmi.  Publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan jurnal-jurnal hukum, bahan-bahan cetakan (print out). 18 .

## PEMBAHASAN
Pemberian  Vaksin  Covid  19  Pada  Masyarakat  Di  Indonesia  Telah  Memenuhi Perlindungan Hukum
Menurut  Fitzgerald  sebagaimana  dikutip  Satjipto  Raharjo  awal  mula  dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.  Para  penganut  aliran  ini  memandang  bahwa  hukum  dan  moral  adalah cerminan  dan  aturan  secara  internal  dan  eksterna  dari  kehidupan  manusia  yang diwujudkan melalui hukum dan moral. 19
Dikaitkan  pada  vaksin  covid  19  pada  masyarakat  di  indonesia  telah  memenuhi perlindungan hukum Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  menikmati  martabatnya  sebagai  manusia. 20
Perlindungan  hukum  merupakan  kegiatan  untuk  melindungi  individu  dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup  antar  sesama manusia.
Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji,  karena fokus kajian  teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada
18 Ibid. h 87
19 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti 2000),  h 53
20 Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. h . 3
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori  perlindungan  hukum  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu  legal  protection  theory, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan theorie van de wettelijke bescherming dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie der rechtliche schutz. 21
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan  terhadahak  asasi  manusia  di  bidang  hukum.  Prinsip  perlindungan  hukum bagi  rakyat  Indonesia  bersumber  pada  Pancasila  dan  konsep  Negara  Hukum,  kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat  manusia.  Sarana  perlindungan  hukum  ada  dua  bentuk,  yaitu  sarana perlindungan hukum preventif dan represif.
Uji  klinik  vaksin  COVID-19  kini  tengah  berlangsung  di  berbagai  negara.  Ada setidaknya tiga hal penting yang perlu diketahui dari hasil uji klinik ini nantinya. Pertama adalah berapa besar tingkat efektifitas proteksi, artinya dari mereka yang dapat vaksin maka  seberapa  besar  yang  benar-benar  akan  terlindungi  dan  tidak  jatuh  sakit.  Kalau efektifitasnya 70% maka artinya ada 30% penduduk yang walaupun sudah di vaksin tapi tetap mungkin tertular penyakit ini. Kalau efektifitasnya 50% maka tentu separuh akan terlindungi  dan  separuh  lagi  tidak.  Dalam  situasi  pandemi  seperti  sekarang  ini  maka mungkin saja nilai cut off efektifitas ini tidak begitu tinggi,tujuannya agar akan segera ada vaksin di dunia walaupun mungkin efektifitasnya belum ideal sekali.

## Kebijakan  Hukum  Vaksin  Covid  19  Pada  Masyarakat  Di  Indonesia  Efek  Bagi Kesehatanya.
Pemerintah  ialah  sebagai  penanggung  jawab  dalam  merencanakan,  mengatur, menyelenggarakan,  membina  dan  juga  mengawasi  penyelenggaraan  upaya  kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kesehatan itu termasuk dalam lingkup pelayanan publik. Dengan demikian, khusus pada pelayanan publik tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah yaitu terjaminnya antara lain:
1. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
21 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004),  h 259
2. Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
3. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
4. Pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
5. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau.
6. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Pelaksanaan jaminan sosial yang dimaksud ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 22
Pemerintah dan masyarakat disini sangat berperan penting dalam pelaksanaan ini. Beberapa  kebijakan  yang  telah  dibuat  pemerintah  tidak  lain  adalah  untuk  mencegah penyebaran  penularan  virus  Covid-19,  sehingga  tidak  tersebar  luas  dikalangan masyarakat.  Ada  berbagai  kebijakan  yang  telah  diimplementasikan  selama  masa pandemi Covid-19 antara lain sebagai berikut :
1. Kebijakan berdiam diri dirumah (Stay at Home)
2. Kebijakan pembatasan sosial (Sosial Distancing)
3. Kebijakan pembatasan fisik (Physical Distancing)
4. Kebijakan pelindung diri (Masker)
5. Kebijakan menjaga kebersihan diri (Cuci Tangan)
6. Kebijakan bekerja dan belajar dirumah (Work/Study From Home)
7. Kebijakan menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak
8. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
9. Kebijakan pemberlakuan kebijakan New Normal. 23
Selanjutnya mengenai kebijakan vaksin yang sedang berlangsung saat ini. Vaksin merupakan salah satu cara yang efektif untuk pencegahan penularan Covid-19. Secara bahasa, vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu “vaccine” artinya suspensi yang berasal dari  bibit  penyakit  yang  hidup  tapi  sudah  dilemahkan. 24 Secara  istilah,  merupakan produk biologis untuk merangsang antibodi agar aktif terhadap penyakit yang menular. Vaksin juga berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari segala penyakit yang menular karena adanya antibodi yang disuntikkan ke dalam tubuh sehingga tidak terjadi
22 Soekidjo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 54
23 Darmin Tuwu, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”.( Journal Publicuho. Vol. 3 No. 2, Mei-Juli 2020), h. 273
24 Hafidzi, A., Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 Nomor 2 tahun 2020), h. 209– 218.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
penyakit  dengan  tujuan  agar  mencegah  terjadinya  penyakit  tertentu  pada  seseorang. Mengenai  pelaksanaanya  yaitu  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  10  Tahun  2021  Tentang  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19). Dalam pasal 1 ayat 3 pada  undang-undang  tersebut  telah  dijelaskan  mengenai  vaksinasi  yaitu  pemberian vaksin  untuk  menimbulkan  atau  meningkatkan  sistem  kekebalan  tubuh  seseorang dengan aktif terhadap penyakit, sehingga kalau nanti terpajan dengan penyakit tersebut tidak  akan  sakit  atau  hanya  mengalami  sakit  ringan  saja  dan  tidak  menjadi  sumber penularan.  Kemudian  pelaksanaan  vaksinasi  di  dalam  masyarakat  itu  ada  Vaksinasi Program dan Vaksinasi Gotong Royong. Vaksinasi program ini dilakukan secara gratis yang  mana  pendanaannya  ditanggung  atau  dibebankan  pada  pemerintah.  Sedangkan pelaksanaan vaksinasi kepada perorangan atau individu, atau karyawan dan karyawati itu ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha. 25 Ada berbagai jenis vaksin yang telah dikeluarkan di Indonesia yaitu:
1. Vaksin BioNTech, Pfizer
2. Vaksin CanSino
3. Vaksin CoronaVac
4. Vaksin Janssen
5. Vaksin Moderna
6. Vaksin Novavax
7. Vaksin Oxford-AstraZeneca
8. Vaksin RBD-Dimer
9. Vaksin Sinopharm BBIBP
10. Vaksin Sputnik
Sehingga jika dikaji lebih dalam mengingat pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa,  “Negara  Indonesia adalah  negara  hukum”  ,  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  4  ayat  (1)  yang  berbunyi: “Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang- Undang  Dasar,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik kesehatan itu termasuk dalam lingkup pelayanan public, Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19). Pasal 1 angka (2) UU
25 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kebijaakn yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik berupa larangan kegiatan dan kewajiban untuk vaksin merupakah hal yang  sudah  tepat.  Kebijakan-kebijakan  tersebut  dikeluarkan  untuk  mencegah penyebaran  covid-19  itu  sendiri  dan  kebijakan  tersebut  merupakan  bentuk implementasi hukum dinegara kita.

## Pengaturan Perlindungan Hukum Pemberian Vaksin Covid 19 Pada Masyarakat Di Indonesia Dimasa Yang Akan Mendatang
Hak  atas  kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  telah  diakui  dan  diatur  dalam berbagai  instrumen  internasional.  Jaminan pengakuan hak  atas  kesehatan  tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen internasional, diantaranya:
1. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang menyatakan bahwa ”Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well− being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary  social  services,  and  the  right  to  security  in  the  event  of  unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control”;
2. Pasal 6 dan 7  International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);
3. Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR);
4. Pasal    5    International    Convention    on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial Discrimination (ICERD);
5. Pasal 11, 12 dan 14 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Women’s Convention);
6. Pasal  1  Convention  against  Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading Treatment or Punishment (Torture Convention, or CAT);
7. Pasal  24  Convention  on  the  Rights  of  the
8. Child (Children’s Convention, or CRC).
Indonesia merupakan negara yang memberikanpelindungan secara konstitusional terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Pelindungan  terhadap  HAM  tersebut dimasyarakatkan  secara  luas  dalam  rangka  mempromosikan  penghormatan  dan pelindungan terhadap  hak−hak asasi  manusia sebagai  ciri  yang  penting  suatu  negara hukum  yang  demokratis.  Setiap  manusia sejak kelahirannya menyandang hak−hak dan kewajiban−kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan  suatu  negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak−hak  asasi  kemanusiaan itu. Karena itu, adanya pelindungan  dan penghormatan terhadap hak−hak  asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara  hukum.  Jika  dalam  suatu  negara, hak asasi  manusia  terabaikan  atau  dilanggar  dengan  sengaja  dan  penderitaan  yang
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
ditimbulkannya  tidak  dapat  diatasi  secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum  dalam arti yang sesungguhnya. 26
Berkaitan dengan penanganan pandemi Covid−19 di Indonesia, Pemerintah telah mengambil langkah−langkah dalam rangka melindungi kesehatan warga negara.  Mulai dari  menetapkan  status  darurat  kesehatan melalui  Keputusan  Presiden    Nomor    11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid−19), melaksanakan kewajiban Pemerintah dalam rangka melaksanakan 3T (testing, tracing, treatment), membangun rumah sakit darurat bahkan hingga melakukan pembatasan  pada  berbagai  wilayah sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid−19).
Pasal 28J tersebut dapat dikatakan sebagai kewajiban hak asasi. Penegasan tentang adanya kewajiban asasi ini menjadi sangat penting karena sejak era reformasi, dengan alasan  HAM  banyak  warga  masyarakat    yang    tak  lagi  memperhatikan  kewajiban dasarnya  sebagai  bagian  dari  manusia-manusia  lain  dalam  kesatuan  masyarakat. Indonesia  bukanlah  negara  liberal  -individualistik  yang mengutamakan  kebebasan mutlak bagi setiap pribadi. Namun Indonesia juga  bukanlah negara komunis yang mana dalam  negara corak tersebut selalu terjadi pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan komunal (bersama). Mahfud MD menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang  mengambil  segi−segi  positif  secara  seimbang  dari  kedua  ekstrem  sistem kemasyarakatan tersebut ke dalam konsep prismatik. 27
Oleh  sebab  itu,  pelaksanaan  vaksinasi  di  Indonesia  dapat  menjadi  suatu kewajiban  bagi setiap  warga  negara.  Memang,  terdapat  hak  seseorang  untuk  memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun bila dilihat pada konteks situasi pandemic saat ini, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  juga  termasuk  melindungi  hak  asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat. Maka dari penjelasan  diatas,  pada  kasus  vaksinasi  di  Indonesia  terdapat  sejumlah variabel  yang saling terkait.  Yakni  negara dalam keadaan  darurat  dan  selanjutnya adalah berkaitan
26 I Dewa Gede Atmadja,  Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, (Malang: Setara Press, 2010), h 59
dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak  asasi  orang lain (dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain).

## KESIMPULAN
Pemberian  vaksin  Covid  19  pada  masyarakat  di  Indonesia  telah  memenuhi perlindungan hukum, bahwa vaksinasi dalam rangka penanganan Covid−19 adalah suatu hak  sekaligus  kewajiban  dari  warga  negara.  Memang,  terdapat  hak  seseorang  untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun bila dilihat pada konteks virus Covid−19 yang  berskala  pandemi,  serta  merujuk  pada  poin  kedua  bahwa  seseorang  yang  tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (dalam hal ini, melindungi dari virus Covid−19), dan juga termasuk  melindungi hak asasi seseorang itu  sendiri  dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat. Oleh sebab itu, vaksinasi yang pada mulanya  adalah  suatu  hak  bagi  seseorang  dapat  berubah  menjadi  suatu  kewajiban mengingat  negara  dalam  keadaan  darurat  dan  selanjutnya  adalah  berkaitan  dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain, dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain.
Kebijakan  hukum  yang  mengatur  tentang  vaksin  Covid  19  pada  masyarakat  di Indonesia dan efek bagi kesehatan, seharusnya diwajibkan dengan alasan perlindungan terhadap  masyarakat  Indonesia.  Sedangkan  bagi  pelanggar  terhadap  kewajiban  dan vaksinasi bagi masyarakat adalah pemberian sanksi bagi pelaku. Pemberian sanksi ini diberikan  secara  bertahap,  yaitu  dimulai  sanksi  teguran,  sanksi  administrasi  sampai sanksi pidana tetap menjadi suatu sarana terakhir (ultimum remedium) apabila pranata pranata−pranata  lainnya  tidak  berfungsi.  Namun,  melihat  situasi  kondisi  di  Indonesia semakin  memburuk  akibat  Covid−19,  sehingga  dimungkinkan  untuk  menyelematkan Indonesia beserta segenap unsurnya dari kondisi yang kian memburuk tersebut, dengan penerapan sanksi pidana dapat diberlakukan.
Pengaturan perlindungan hukum pemberian vaksin Covid 19 diatur dalam aturan dimana  setara  memenuhi  tersebut  pada  masyarakat  di  Indonesia  dimasa  yang  akan mendatang, bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan konstitusional, harus juga disertai  dengan  kesadaran  akan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  konstitusional  untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Jika hak dan kebebasan yang diperjuangkan ternyata berbenturan dengan hak dan  kebebasan orang lain, maka yang dicari adalah kebenaran substansial dan perlindungan hukum.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Darmin Tuwu, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”.( Journal Publicuho. Vol. 3 No. 2, Mei-Juli 2020).
Dyah Ochtorina Susanti, A’an efendi, Penelitian Hukum, ( Jakarta : Sinar Grafika 2014) Hafidzi, A., Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam
Pandangan Maqashid Al-Syariah, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 Nomor 2 tahun 2020).
I Dewa Gede Atmadja,  Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, (Malang: Setara Press, 2010).
Marulak Pardede, Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014).
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004).
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti 2000).
Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
Soekidjo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
Tjandra Yoga Aditama, Covid-19 dalam Tulisan Prof.Tjandra. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

## Perturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);

## Internet
Dikuti dari https://www.kemkes.go.id/ Pada hari selasa tanggal 31 agustus 2021, pukul
21.00 WIB
Dikutip dari https://surabaya.tribunnews.com/2021/07/03/seorang-pria-lumajang- meninggal sehari-suntik-vaksin-covid-19-astrazeneca-pusing-meriang-muntah, pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 13.32 WIB.
Dikutip dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210317150545-20- 618667/195-warga-semarang-positif-usai-divaksin-mayoritas-nakes, pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 13.30 WIB.
Dikutip dari https://www.liputan6.com/regional/read/4517427/sulut-hentikan- vaksinasi-astrazeneca-usai-warga-demam-sakit-kepala-dan-badan-sakit pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 13.39 WIB.
Dikutip dari https://www.merdeka.com/peristiwa/2-lansia-di-banyumas-meninggal- usai-vaksin-ombudsman-minta-kemenkes-tambah-skrining.html pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 15.21 WIB.