Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal.322-327| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5074.322-327

## PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI PREMANISME DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI
I Komang Arya Kusumantara, I Nyoman Gede Sugiartha & Luh Putu Sudini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia aryakusumantara79@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com & sudini_putu@yahoo.com

## Abstrak
Dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  penduduk  juga  jumlah  pengangguran  ikut  serta  meningkat.  Hal  ini didorong  juga  dengan  meningkatnya  penduduk  yang  mengalami  kemiskinan  oleh  sebab  itu  mendorong masyarakat untuk melakukan aksi kejahatan seperti banyaknya perbuatan premanisme. Fokus penelitian adalah membahas  peranan  kepolisian  dalam  menangani  aksi  premanisme  di  wilayah  Polda  Bali  dan  menganalisis Faktor-  faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  terjadinya  aksi  premanisme  di  wilayah  Polda  Bali.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  hukum  empiris  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologis. Pengkajian dilakukan dengan mengambil data dilapangan sebagai sumber bahan utama, dan sumber buku-buku dan  jurnal  sebagai  sumber  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  Teknik  Observasi  dalam memperoleh datanya. Kemudian, hasil penelitian menjelaskan bahwa Peranan kepolisian dalam menangani aksi premanisme di  wilayah Polda Bali ditempuh  menggunakan dua upaya  yaitu  upaya preventif  meliputi tindakan pengawasan, patroli, pembinaan dan penyuluhan. Upaya represif meliputi penyelidikan, melakukan razia secara terstruktur.  Faktor  penyebab  adanya  perbuatan  premanisme  di  wilayah  yang  dilindungi  Polda Bali  disebabkan dengan  dua  faktor  yaitu  faktor  internal  meliputi  kematangan  berpikir  dan  tekanan  psikologi  serta  faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, kesenjangan sosial, minimnya lapangan kerja, dan faktor lingkungan. Kata kunci : Kepolisian, Polda Bali, Premanisme

## Abstract
With the increasing number of residents also the number of evictions participated increased. This is also driven by the increasing population experiencing poverty, therefore encouraging people to commit crimes such as the many acts of thuggery. The focus of the research is to discuss the role of the police in dealing with thuggery acts in  the  Bali  Police  area  and  analyze  the  factors  that  cause  thuggery  acts  in  the  Bali  Police  area.  The  method used in this research is the empirical legal method using a sociological approach. The research was carried out by taking data in the field as the main source of material, and books and journals as a secondary source. Data collection  techniques  using  Observation  Techniques  in  obtaining  the  data.  Then,  the  results  of  the  research explain  that  the  role  of  the  police  in  dealing  with  acts  of  thuggery  in  the  Bali  Regional  Police  is  carried  out using  two  efforts,  namely  preventive  efforts  including  surveillance,  patrolling,  coaching  and  counseling. Repressive  efforts  include  investigations,  conducting  raids  in  a  structured  manner.  The  factors  that  cause thuggery in the area protected by the Bali Police are caused by two factors, namely internal factors including thinking maturity and psychological pressure as well as internal factors.
Keywords : Bali Regional Police, Police, Thuggery

## I. PENDAHULUAN
Dengan  semakin  majunya  peradaban  manusia,  hal  ini  memiliki  dampak  yang  amat  besar  pada perilaku masyarakat dan juga pada kemajuan dari budaya yang berkembang di masyarakat khususnya pada  Negara  Indonesia.  Pada  rentang  waktu  setelah  Indonesia  mengalami  masa  reformasi,  keadaan ekonomi  Indonesia  mengalami  situasi  yang  tidak  baik,  bukan  saja  mengalami  yang  namanya  krisis ekonomi serta memiliki dampak pada sektor moral yang mengalami kekritisan. Pria dan juga wanita mempunyai posisi yang setara dimana hal ini dimulai saat mereka dilahirkan serta hal ini tidak dapat diubah baik siapapun juga. Baik dalam jual beli ataupun yang lain ( Palguna et al., 2021: 1 ). Dengan berkembang dengan pesatnya jumlah penduduk, dalam hal jumlah pengangguran juga ikut bertambah jumlahnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  angka  kemiskinan  yang  bertambah  yang  memiliki  dampak mengakibatkan masyarakat menghalalkan segala upayanya guna memiliki uang. Dengan demikian hal
ini  mendorong  semakin  meningkatnya  tindakan  kriminal  di  masyarakat  khususnya  terjadi  pada lingkungan masyarakat yang jumlah penduduknya banyak.
Saat  ini tindakan  kriminal yang  terjadi  di lingkungan  masyarakat  salah  satunya ialah  tindakan premanisme.  Premanisme  merupakan  penyebutan  yang  dipakai  guna  menyatakan  keadaan menyimpang  dalam  segi  sosial  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  ( Nugroho  et  al.,  2017:  1 ). Premanisme  ialah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  guna  merebut  hak  yang  bukan  miliknya  dengan menciptakan  rasa  kepanikan  di  lingkungan  masyarakat.  Aksi  premanisme  yang  terjadi  di  Indonesia meningkat  pesat,  hal  ini  dipicu  dengan  keadaan  perekonomian  masyarakat  yang  buruk  serta  tingkat ketidak  punyaan pekerjaan  makin  meningkat.  Dengan  hal  ini  menyebabkan  masyarakat  yang  masuk pada usia pencari kerja guna mempunyai pendapatan melaksanakannya dengan cara yang menyalahi aturan.
Dari  segi  sosiologis,  berkembangnya  aksi  premanisme  dapat  diketahui  melalui  kesenjangan yang  dialami  pada  kalangan  masyarakat.  Kesenjangan  ini  dapat  berwujud  berupa  pendapatan  serta tidak  terpantaunya  kepentingan  dari  individu  ataupun  kelompok  yang  ada  di  masyarakat.  Perihal kesenjangan  ini  memicu  adanya  ketidaksamaan  pendapat  sehingga  menimbulkan  gelombang  protes dari  individu  maupun  kelompok  masyarakat  tertentu  sehingga  dari  hal  itu  menyebabkan  banyak terjadinya aksi-aksi premanisme di lingkungan masyarakat.
Tindakan  premanisme  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  yang  dapat  menyebabkan  terjadi gangguan pada ketertiban, ketidaknyamanan serta menimbulkan rasa takut yang terjadi di lingkungan masyarakat  ( Abdussalam,  2007 ).  Penyebab  utama  munculnya  aksi  premanisme  adalah  dikarenakan sangat  kurangnya  tingkat  pendidikan  serta  minimnya  penanaman  nilai  moral  yang  kurang.  Keadaan lingkungan dan juga keadaan guna membangun hubungan sosial memiliki pengaruh akan tingkah laku masyarakat  di  sana.  Dari  segi  sosiologis  dengan  meningkatnya  perbuatan  premanisme  pada lingkungan  masyarakat  juga  didorong  dengan  penyebab  meningkatnya  jumlah  masyarakat  dan  juga dipengaruhi oleh tingkatan keadaan sosial dari masyarakat disana.
Perbuatan  premanisme  kebanyakan  terlaksana,  dimana  hal  itu  berlangsung  dengan  sebuah tindakan  kekerasan,  tindakan  pemerasan,  terjadinya  pemerkosaan,  tindakan  penganiayaan  serta merusak barang yang dipunyai calon korbannya, yang dimana hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan  dari  ketertiban  umum  serta  dapat  menimbulkan  kekhawatiran  yang  terjadi  di  lingkungan masyarakat.  Dari  perbuatan  premanisme  tersebut  tidak  menutup  kemungkinan  menelan  korban  jiwa yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  premanisme  tersebut.  Yang  dimana  kondisi  korban  atas  perbuatan premanisme  ini  sangat  parah,  dengan  hal  ini  menyebabkan  ancaman  yang  teramat  serius  bagi keamanan lingkungan di masyarakat.
Fenomena  yang  kerap  terjadi  di  wilayah  hukum  Polda  Bali  adalah  aksi  premanisme  debt collector (penagih hutang) dengan melakukan kekerasan. Seperti kasus yang terjadi pada 08 Februari 2021,  Tim  Resmob  Ditreskrimum  Polda  Bali  menangkap  empat  orang  debt  collector  yang  menagih hutang  dengan  melakukan  ancaman  dan  kekerasan.  Kasus  ini  kemudian  dilaporkan  oleh  korban karena  merasa  terancam  dengan  aksi  tersebut.  Preman-preman  seperti  ini  biasanya  tergabung  dalam ormas  yang  anarkis  dan  tidak  terorganisir  sehingga  kehadirannya  dapat  meresahkan  masyarakat. Sikap  tegas  Polda  Bali  dalam  menangani  aksi  premanisme  diharapkan  dapat  menekan  para  preman melakukan tindakan yang membahayakan lingkungan dan masyarakat.
Pada  dasarnya,  hukum  pidana  memiliki  fungsi  yaitu  untuk  mengatur  serta  menciptakan lingkungan  masyarakat  yang  tertib  serta  aman  ( Chazawi,  2005 ).  Dengan  demikian  perbuatan premanisme  di  lingkungan  masyarakat  dapat  ditegakkan  dengan  penegakan  hukum  yang  konsisten yang  ditegakan  oleh  pihak  kepolisian  di  Indonesia.  Akan  tetapi  pada  implementasinya  masih  juga terdapat  maraknya  kasus  kejahatan  di  lingkungan  masyarakat.  Hal  demikian  mengartikan  bahwa hukum pidana walaupun memiliki efek jera berupa hukuman tidak dapat juga memberantas perbuatan yang melanggar aturan tersebut secara maksimal.
Instansi  kepolisian  mengenai  hal  ini  memiliki  fungsi  sebagai  pelindung  masyarakat  yang memiliki posisi sentral guna pemberantasan perbuatan premanisme di kalangan masyarakat. Instansi kepolisian yang berdekatan dengan masyarakat diharapkan untuk dapat melaksanakan suatu tindakan yang dapat memberantas perbuatan premanisme yang terjadi di kalangan masyarakat. Guna mencegah hal ini terus berkembang, diharapkan juga keikutsertaan masyarakat guna membantu kepolisian untuk memberantas  perbuatan  premanisme  di  lingkungan  masyarakat.  Pelaksanaan  operasi  yang
dilaksanakan oleh kepolisian diharapkan untuk dapat menekan perbuatan premanisme yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Kepolisian  Indonesia  guna  menangani  perbuatan  premanisme  tidak  diperbolehkan  dengan kekuatan  berlebih  serta  juga  harus  berpedoman  pada  Hak  Asasi  Manusia.  Kepolisian  Indonesia memiliki  tugas  pokoknya  yaitu  memelihara  keamanan  serta  ketertiban  di  lingkungan  masyarakat; menegakkan hukum  yang  berlaku dan juga  melaksanakan aksi perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.
Atas  dasar  uraian  diatas,  maka  peneliti  tertarik  guna  melaksanakan  pengamatan  yang  lebih tajam  dari  permasalahan  yang  diuraikan  diatas  yang  memiliki  kaitan  perbuatan  premanisme  yang terjadi  di  lingkungan  masyarakat  dan  juga  peranan  Polda  Bali  dalam  penanganan  premanisme. Dengan  demikian  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  berjudul  “Peranan  Kepolisian Dalam Menangani Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum Polda Bali”.
Penelitian  ini  membahas  tindakan  preventif  penanggulangan  kejahatan  di  masyarakat  melalui patroli  polisi  ( Haerani,  2021 ).  Selanjutnya,  penelitian  yang  membahas  mengenai  Peran  kepolisian dalam  pemberantasan  premanisme  dihubungkan  dengan  kriminalogi (Sembiring,  2018 ).  Kemudian, penelitian yang membahas mengenai Penanggulangan Tindak Kriminal Aksi Premanisme di Pasar 16 Ilir  Palembang  menurut  Fiqh  Jinayah  ( Sopiyan,  2016 ).  Sehingga  tujuan  dari  pengkajian  ini  adalah Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menangani aksi premanisme di wilayah Polda Bali serta Untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  terjadinya  aksi  premanisme  di  wilayah Polda Bali.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian  yang  dipergunakan  adalah tipe  penelitian  hukum  empiris.  Dalam  pengumpulan  Data primer disebut juga data tangan pertama merupakan data yang dikumpulkan langsung dari individu- individu yang diselidiki ( Margono, 2005 ), maupun Data sekunder atau data tangan kedua merupakan data yang ada dalam pustaka-pustaka. maka peneliti menggunakan dua jenis pengumpulan bahan data yaitu Teknik Observasi adalah penelitian awal yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti  ( Fatoni, 2006 )Teknik Wawancara, Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang tertulis yang diberikan kepada informan secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner termasuk aspek  penting  dalam  penelitian  yang  terdiri  dari  serangkaian  pertanyaan  untuk  mengumpulkan informasi dari informan dan Studi Kepustakaan. Menganalisis penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peranan Kepolisian Dalam Menangani Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum Polda Bali
Data kasus perbuatan premanisme selama kurun waktu 5 (lima) tahun pada wilayah yang dilindungi Polda  Bali  pada tahun  2017  terjadi  14 (empat  belas) kasus  premanisme,  kemudian  pada  tahun  2018 meningkat sebanyak 15 kasus dengan kejahatan yang sama. Tahun 2019 kasus premanisme menurun menjadi  13  kasus,  lalu  pada  tahun  2020  meningkat  menjadi  16  kasus  dan  pada  tahun  2021  kembali meningkat  dengan  18  kasus.  Total  kasus  premanisme  dalam  kurun  waktu  5  (lima)  tahun  adalah sebanyak 76 kasus.
Berdasarkan  fenomena  dan  data  yang  diberikan  di  atas,  sangat  diperlukannya  hukum  pidana yang  memiliki  peranan  guna  memberi  aturan  serta  memberi  kesejahteraan  bagi  kelangsungan  hidup masyarakat,  dengan  demikian  dapat  mewujudkan  serta  memelihara  akan  ketertiban  yang  terjadi  di lingkungan  masyarakat.  Praktik  tindak  pidana  premanisme  diharapkan  dapat  diatur  dengan diberikannya  tindakan  yang  dilaksanakan  secara  terus  menerus  serta  terstruktur.  Pihak  kepolisian sebagai  pengayom  masyarakat  dimaksudkan  agar  mampu  untuk  menindak  secara  tegas  guna mengatasi  berbagai  tindakan  perbuatan  premanisme  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat.  Untuk membantu  pihak  kepolisian  dalam  menangani  aksi  premanisme,  diperlukan  partisipasi  seluruh masyarakat guna memberantas perbuatan kejahatan di dalam lingkup kehidupan mereka.
Tugas  pokok  kepolisian  sebagai  penegak  hukum  untuk  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, pelindung serta pengayom masyarakat, maka permasalahan mengenai premanisme yang sangat  lekat  dengan  pelanggaran  hukum  dan  tindak  kejahatan  adalah  salah  satu  tanggung  jawab penting yang harus diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedari dulu meresahkan kehidupan masyarakat.
Dalam  menanggulangi  perbuatan  premanisme  pada  wilayah  yang  dilindungi  Polda  Bali dilakukan  dengan  dua  tindakan  yaitu  tindakan  preventif  dan  juga  represif.  Guna  menanggulangi perbuatan  premanisme,  upaya  preventif  (pencegahan)  ini  memiliki  faktor  pendukung  yang  sangat efektif.  Tindakan  pencegahan  dapat  dilakukan  dengan  cara-cara  sebagai  berikut;  Tindakan pengawasan  yang  dilakukan  di  wilayah-wilayah  tertentu  yang  diidentifikasi  sebagai  wilayah  rawan aksi  premanisme  untuk  kemudian  dilakukan  pengawasan,  pemantauan  ataupun  tindakan  yang  tegas lainnya  dalam  menjaga  ketertiban  di  wilayah  tersebut;  Kegiatan  patroli  rutin  oleh  tim  patrol  di beberapa  titik  vital  pada  setiap  wilayah  di  Bali  melalui  sistem  kesatuan  komando  dan  pembagian tugas; Patroli berskala besar yang dilakukan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap tindakan  premanisme  yang  terjadi;  Pembinaan  dan  penyuluhan  kepada  semua  lapisan  masyarakat terkait  bahaya  aksi  premanisme  dan  prosedur  yang  harus  ditempuh  untuk  menghindari  tindakan premanisme  yang  terjadi  serta  memberikan  pencerahan  kepada  sekelompok  masyarakat  yang dipandang  berpotensi  menjadi  preman  agar  mengurungkan  niatnya;  Melakukan  koordinasi  rutin dengan  instansi  terkait  dalam  hal  ini  adalah  dinas  sosial  dan  dinas  tenaga  kerja  Provinsi  Bali  agar dapat  memberikan  bimbingan  dan  pelatihan  kerja  kepada  masyarakat  yang  berpotensi  menjadi preman.
Tindakan  represif  merupakan  sebuah  tindakan  yang  ditempuh  oleh  Polda  Bali  untuk menyelesaikan  persoalan  yang  ada  melalui  tindakan  yang  tegas.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk memberikan efek jera kepada pelaku premanisme. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polda Bali yaitu  sebagai  berikut:  Melakukan  penyelidikan  terhadap  semua  pihak  yang  terjaring  dan  terlibat dalam  aksi  premanisme  di  lingkungan  pasar,  terminal  ataupun  kawasan  rawan  untuk  mendapatkan informasi  dan  mencegah  persoalan  yang  dipastikan  dapat  kembali  terjadi;  Melakukan  razia  secara terstruktur  dan  melakukan  tindakan  terhadap  pelaku  premanisme  yang  terjaring  razia.  Hal  ini dilakukan  untuk  mengurangi  dan  menekan  tindak  kriminal  di  lingkungan  masyarakat;  Melaporkan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindak kejahatan kepada pihak Kepolisian.

## 2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Aksi Premanisme
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Dewa Gede Sugiasa, S.H selaku Kanit 2 Resmob Subdit 3  Ditreskrimum  Polda  Bali,  dalam  rentang  waktu  dari  tahun  2017  sampai  dengan  2021  terdapat  6 (enam) tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh premanisme di lingkungan Polda Bali.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  para  preman  sangat  beragam,  mulai  dari  tindak  pidana ringan  hingga  tindak  pidana  berat  yang  merugikan  dan  menyebabkan  seseorang  kehilangan  nyawa. Adapun 6 (enam) tindak pidana premanisme yang terjadi di wilayah Polda Bali yaitu sebagai berikut: Pemerasan  (pungutan  liar),  Praktik  pungutan  liar  (pungli)  sangat  sering  terjadi  di  sektor  pelayanan publik di sejumlah lembaga pemerintahan bahkan tingkat desa; Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan  sakit  atau  luka  pada  orang  lain,  akan  tetapi  suatu  perbuatan  yang  menyebabkan  sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila perbuatan tersebut untuk melindungi keselamatan badan ( Tirtaamidjaja, 1995; 174 ); Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau  perlakuan  yang  salah  (Poerwadarminta,  1986);  Jambret  berasal  dari  Bahasa  Indonesia  yang berarti renggut atau rebut. Menjambret, merenggut atau merebut barang milik orang lain yang sedang dipakai  atau  dibawa;  Pengancaman  adalah  menyatakan  maksud  (niat/rencana)  untuk  melakukan sesuatu  yang  merugikan,  menyulitkan,  menyusahkan,  atau  mencelakakan  pihak  lain.;  Kejahatan pencurian  adalah  salah  satu  kejahatan  terhadap  kepentingan  individu  yang  merupakan  kejahatan terhadap  benda/kekayaan.  Pencurian  adalah  suatu  perbuatan  yang  sangat  merugikan  orang  lain  dan juga orang banyak, terutama masyarakat.
Aksi  premanisme  merupakan  suatu  tindakan  kejahatan  yang  meresahkan  dan  mengganggu keamanan masyarakat serta dapat memberikan pengaruh negatif bagi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.  Terdapat  dua  faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  aksi  premanisme  yaitu  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  penyebab  terjadinya  aksi  premanisme  yaitu  Tingkat pendidikan  seseorang  dapat  menentukan  kematangan  pola  berpikir  mereka.  Sebagian  besar  preman memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah  sehingga  pola  berpikir  mereka  sangat  sempit;  Tekanan psikologi  adalah  fenomena  dari  dalam  diri  seperti  rasa  stress,  tertekan,  guncangan  mental  dan keterpurukan.  Hal  ini  bisa  menjadi  faktor  seseorang  untuk  melakukan  tindakan  kejahatan  karena tekanan dari dalam diri yang membuat seseorang berpikir negatif.
Faktor eksternal penyebab terjadinya aksi premanisme yaitu Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan  terjadinya  aksi  premanisme.  Para  preman  cenderung  memiliki  wilayah  masing-masing  yang dapat dimanfaatkan untuk mencari pundi-pundi penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari; Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Penyebab kesenjangan sosial  karena  ekonomi,  kemiskinan,  dan  juga  Kesehatan.  Hal  inilah  yang  mendorong  seseorang melakukan aksi premanisme agar dapat mencukupi segala kebutuhan dan gaya hidup yang mengikuti zaman;  Minimnya  lapangan  pekerjaan  mengakibatkan  seseorang  cenderung  melakukan  hal  apa  saja yang  dapat  menghasilkan  uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan  cara  melakukan kejahatan  premanisme;  Faktor  lingkungan  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap kepribadian  seseorang.  Lingkungan  yang  positif  dapat  memberikan  manfaat  yang  baik  untuk kehidupan,  sebaliknya  lingkungan  yang  negatif  dapat  menjerumuskan  seseorang  ke  dalam  hal  yang buruk.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  ditarik  simpulan  yaitu  peranan  kepolisian  dalam  menangani aksi premanisme di wilayah Polda Bali ditempuh menggunakan 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan  upaya  represif.  Upaya  preventif  adalah  upaya  pencegahan  yang  meliputi  tindakan  pengawasan, patroli  rutin,  patroli  berskala  besar,  pembinaan  dan  penyuluhan  serta  melakukan  koordinasi  rutin dengan  instansi  lain  guna  mencegah  tindakan  premanisme  terus  berkembang.  Kemudian  upaya represif  adalah  tindakan  tegas  untuk  menyelesaikan  persoalan  premanisme  yang  meliputi penyelidikan,  melakukan  razia  secara  terstruktur,  dan  melaporkan  tindakan  yang  dianggap  sebagai kejahatan  premanisme  kepada  pihak  kepolisian.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menekan  tingkat  kejahatan premanisme yang terus meningkat serta memberikan efek jera kepada para pelaku premanisme.
Faktor  penyebab  terjadinya  aksi  premanisme  di  wilayah  hukum  Polda  Bali  dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kematangan berpikir dan  tekanan  psikologi  serta  faktor  eksternal  meliputi  faktor  ekonomi,  kesenjangan  sosial,  minimnya lapangan  kerja,  dan  faktor  lingkungan.  Hal-hal  tersebut  menjadi  salah  satu  faktor  seseorang melakukan  tindak  kejahatan  premanisme  untuk  mendapatkan  penghasilan  secara  cepat  guna memenuhi gaya hidup maupun kebutuhan hidup sehari-hari.

## 2. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran kepada Pihak kepolisian dan instansi terkait  agar  melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan  kepada  seluruh  masyarakat  terkait  dengan kejahatan  premanisme  dan  hal-hal  yang  harus  dilakukan  apabila  menemukan  tindakan  yang mencurigakan  guna  meminimalisir  terjadinya  aksi  premanisme  serta  menciptakan  kehidupan  yang nyaman dan aman antar masyarakat. Pihak masyarakat agar lebih berani dalam mengambil tindakan apabila  menemukan  aksi  premanisme  di  lingkungan  masyarakat.  premanisme  adalah  melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian atau keamanan setempat agar dapat diproses secara hukum apabila aksi premanisme tersebut terbukti membahayakan keamanan.

## DAFTAR BACAAN
Abdussalam, H. R. (2007). Sistem peradilan pidana . Jakarta : Restu Agung. Chazawi, A. (2005). Pelajaran hukum pidana . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Fatoni, A. (2006). Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi . PT Rineka Cipta.
Haerani, R. (2021). Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan Di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB). Unizar Law Review , Vol.4 (1). Margono, S. (2005). Metodologi Penelitian Pendidikan . PJakarta : T. Rineka Cipta.
Nugroho,  A.  S.,  Sularto,  R.  .,  &  Wisaksono,  B.  (2017).  Tinjauan  Kriminologis  Tindak  Premanisme  Oleh Pengamen  Di  Simpang  Lima  Kota  Semarang,  Jurnal  Hukum  Diponegoro. Diponegoro  Law  Journal , Vol.6 (1 ).
Palguna,  A. Y.,  Sugiartha, I.  N. G., & Suryani,  L. P. (2021). Perlindungan  Hukum terhadap Hak-Hak Korban dalam Perdagangan Manusia dari Persepektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstruksi Hukum , Vol.2 (1).
Poerwadarminta, W. J. S. (1986). Kamus Umum Bahasa Indonesia . Balai Pustaka.
Sembiring,  A.  R.  (2018).  Peran  Kepolisian  dalam  Pemberantasan  Premanisme  dihubungkan  dengan Kriminalogi. Jurnal Mutiara Hukum , Vol.1 (1).
Sopiyan. (2016). Penanggulangan Tindak Kriminal Aksi Premanisme di Pasar 16 Ilir Palembang menurut Fiqh Jinayah . Fakultas Hukum, Seni dan Ilmu Sosial. UIN Raden Fatah Palembang.
Tirtaamidjaja, M. H. (1955). PidanaPokok-Pokok Hukum Pidana . Jakarta : Fasco.