PENGARUH MOTIVASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA)
Anthonia Ditha Sendy Pratiwi 1
Universitas Sanata Dharma dithasendy05@gmail.com
Klemensia Erna Christina Sinaga2 Universitas Sanata Dharma klemensia_sinaga@yahoo.co.id

## Diterima 17 Mei 2023 Disetujui 17 Juni 2023
Abstract— This  study  aims  to  determine  the  effect  of  Motivation,  Tax  Knowledge,  and  Tax Sanctions on Tax Compliance in the Yogyakarta Primary Tax Service Office. The purpose of this  research  is  motivated  by  the  low  compliance  of  individual  taxpayers  in  fulfilling  their obligations  in  the  field  of  taxation.  This  research  was  conducted  using  a  quantitative approach. The research data is in the form of primary data and data collection is carried out by  distributing  questionnaires  to  individual  taxpayers  in  the  Region  of  the  Yogyakarta Primary Tax Service Office. The sampling technique used probability sampling with a sample size  of  125  respondents.  Data  analysis  technique  using  multiple  linear  regression  analysis method.  The  conclusion  of  this  study  shows  that  Tax  Motivation  and  Knowledge  have  an effect  on  Tax  Compliance,  while  Tax  Sanctions  have  no  effect  on  Tax  Compliance  in  the Region  of  the  Yogyakarta  Primary  Tax  Service  Office.  It  is  known  from  the  Tax  Motivation and Knowledge that it has a t count > t table with a significant value <0.05, which means that with  an  increase  in  Tax  Motivation  and  Knowledge  owned  by  each  taxpayer,  it  will  also increase  tax  compliance.  Tax  sanctions  have  a  value  of  t  count  <  t  table  with  a  significant value  >  0.05  which  indicates  that  administrative  sanctions  and  criminal  sanctions  given  to taxpayers do not cause a deterrent effect in tax compliance.
Keywords: Motivation; Knowledge; Sanctions; Compliance; Taxes

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Pajak  bukan  hanya  sebagai  bentuk  kewajiban  melainkan  hak  dari  setiap  warga  negara untuk  berpartisipasi  dan  berperan  terhadap  pembiayaan  negara  dan  pembangunan  nasional. Pada  laporan  realisasi  tersebut  persentase  pada  tahun  2022  turun  dari  realisasi  pada  tahun 2021  yaitu  84,7%.  Namun,  angka  persentase  83,2%  sudah  melebihi  jumlah  target  sebesar 80%. Persentase kepatuhan 83,2% menggambarkan bahwa jumlah SPT yang dilaporkan pada masa pajak tahun 2022 tercatat 15,8 juta pelaporan. Berdasarkan kutipan dalam situs databoks pada 02 Maret  2023 (13:40  WIB). Dilansir dari laman Antaranews.com,  Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Yogyakarta  mencatat  adanya  tunggakan  pajak daerah  sekitar  Rp145  miliar.  Kepala  BPKAD  Kota  Yogyakarta  Wasesa  mengatakan,  sekitar
Rp112 miliar dari total tunggakan berasal dari tunggakan wajib pajak khususnya dalam pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga tahun 2021.
Pendapatan  Kota  Yogyakarta  berasal  dari  pajak  daerah  sehingga  dalam  hal  ini  pajak menjadi  penerimaan  yang  sangat  penting.  Tahun  2022  target  pajak  daerah  Kota  Yogyakarta ditetapkan  Rp379  miliar.  Penelitian  sebelumnya  berbagai  faktor  yang  berdampak  pada kepatuhan wajib pajak. Penyebab kepatuhan pajak adalah kesadaran, pengetahuan, pelayanan fiskus,  dan  sanksi  perpajakan  (Sukma  &  Ismunawan,  2022).  Motivasi  dan  pengetahuan perpajakan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (Ni Kadek et al., 2022). Variabel sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, dan pendapatan memiliki pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (Yulina  &  Dyah,  2022).  Kesadaran wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (Florentina,  2021). Informasi  yang  disampaikan  melalui  situs  resmi  media  sosial  KPP  Pratama  Yogyakarta melaporkan sampai dengan 31 Maret 2023, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT orang pribadi 11.682.479 meningkat 2,88% dengan periode yang sama tahun 2022. Angka tersebut masih  menggambarkan  tingkat  kepatuhan  pajak  yang  cukup  rendah  dengan  realisasi kepatuhan yang ditargetkan khususnya di Kota Yogyakarta.
Dari  kasus  di  atas,  adanya  kesenjangan  antara  realisasi  kepatuhan  pajak  dengan  target kepatuhan pajak khususnya di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 merupakan salah satu akibat dari  ketidakpatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  kewajiban  pajaknya.  Pemerintah  Kota Yogyakarta  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meminimalisir  ketidakpatuhan  tersebut. Masyarakat  khususnya  di  Kota  Yogyakarta  hendaknya  bekerjasama  dengan  baik  untuk meminimalisir  kesenjangan  tersebut,  salah  satunya  dengan  meningkatkan  kepatuhan  pajak guna meningkatkan penghasilan pajak daerah maupun negara.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian,  maka  rumusan  masalah  penelitian  ini  yaitu Apakah motivasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Yogyakarta?

## 1.3 Telaah Literatur dan Hipotesis

## 1.3.1 Theory of Planned Behaviour
Menurut Theory of  Planned Behaviour , intensi  merupakan niat yang  akan digunakan oleh seseorang dalam sebuah ukuran perilaku dan tindakannya. Intensi juga merupakan suatu variabel penyebab terjadinya suatu perilaku sikap maupun variabel lainnya. Konsep Theory of Planned Behaviour menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya  sikap,  norma  subyektif,  serta  kontrol  dari  keperilakuan  yang  dipersepsikan sehingga perilaku yang  ditimbulkan oleh seorang individu  muncul karena adanya niat untuk berperilaku.
Keterkaitan  teori Planned  Behavior dengan  penelitian  ini  cukup  relevan  untuk menjelaskan  perilaku  wajib  pajak  dalam  kepatuhan  pajaknya.  Seseorang  cenderung  akan melakukan sesuatu jika mereka memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh atas perilakunya  tersebut.  Ketika  akan  melakukan  sesuatu,  individu  akan  memiliki  keyakinan tentang  harapan  dan  motivasi  untuk  memenuhi  harapannya  tersebut.  Hal  ini  dapat  dikaitkan dengan  motivasi  yang  dimiliki  setiap  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya. Wajib  pajak  yang  berfikir  secara  rasional  tentu  sadar  dan  memiliki  motivasi  untuk  patuh dalam membayar pajak.

## 1.3.2 Teori Cognitive Structures
Teori ini memiliki asumsi bahwa sikap patuh terhadap pajak dipengaruhi oleh perilaku setiap  wajib  pajak  melalui  niat  yang  dimilikinya.  Hal  ini  akan  menimbulkan  niat  yang  akan memengaruhi  perilaku  untuk  membayar  pajak.  Ada  tiga  aspek  utama  dari  sebuah  hubungan sikap dan perilaku. Pertama terkait dengan paralelisme antara sikap dan perilaku. Pada hal ini, terdapat  hubungan  yang  kuat  antara  sikap  dengan  perilaku  yang  diperoleh  dari  adanya hubungan  yang  kuat  antara  target  dan  tindakan  dari  perilaku  tersebut.  Kedua,  sikap  sebagai pengarah perilaku dimana sikap akan memengaruhi sebuah tindakan. Ketiga, keseluruhan dari kriteria  yang  dimiliki  dalam  perilaku  adalah  sebuah  faktor  dalam  Kautsar  &  H.  Heru (2019:244-245).

## 1.3.3 Definisi Pajak
Pengertian mengenai pajak menurut Undang-Undang dan para ahli. Menurut UU KUP Pasal  1  ayat  (1),  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak mendapat  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.  Menurut Soemitro dalam Jeremiah et  al.,  (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari  definisi  diatas  dapat  dipahami  bahwa  pajak  merupakan  sebuah  kontribusi  wajib warga  negara  baik  itu  pribadi  maupun  badan  yang  diserahkan  kepada  pemerintah  untuk kepentingan umum guna meningkatkan kemakmuran rakyat.

## 1.3.4 Wajib Pajak
Definisi  wajib  pajak  menurut  Mardiasmo  (2011)  adalah  orang  pribadi  atau  badan, meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak serta mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan  definisi  di  atas,  wajib  pajak  merupakan  orang  pribadi  atau  badan  yang memiliki  kewajiban  dalam  memenuhi  pajak  terutangnya.  Wajib  pajak  diberi  kewenangan dengan  menerapkan  salah  satu  sistem  pemungutan  pajak  di  indonesia  yaitu self  assessment . Oleh  karena  itu,  wajib  pajak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya  dengan melakukan  pendaftaran,  perhitungan,  pembayaran,  hingga  pelaporan  pajak  terutangnya sendiri.

## 1.3.5 Kepatuhan Pajak
Menurut  Mangoting  (2018)  menjelaskan  bahwa  kepatuhan  pajak  yaitu  kemampuan dan  kemauan  masyarakat  yang  wajib  membayar  pajak  untuk  mematuhi  undang-undang perpajakan, menyatakan pendapatan yang benar di setiap tahun, dan membayar jumlah pajak tepat  waktu.  Menurut  peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  74/PMK.03/2012  bahwa  tolak ukur seseorang dikatakan patuh pada pajak adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  telah  memperoleh  izin untuk  mengangsur  atau  menunda  pembayaran  pajak.  Selain  itu  menurut  Siti  (2010)
menyatakan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  kepatuhan formal dan materil.
Dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya, peranan  baik  dalam  diri  wajib  pajak  maupun  peranan  pemerintah  yang  berwenang  dalam regulasi  bidang  perpajakan  perlu  bekerjasama  dengan  baik  guna  mengatasi  ketidakpatuhan wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya  mengingat  pajak  merupakan  salah  satu sumber pendapatan negara terbesar untuk pendanaan negara.

## 1.3.6 Motivasi
Secara  umum,  menurut  Eka  Maryati  (2014)  motivasi  adalah  keinginan  dalam  diri seseorang  yang  menyebabkan  orang  tersebut  bertindak.  Biasanya  seseorang  akan  cenderung melakukan  suatu  tindakan  karena  suatu  alasan  untuk  mencapai  sebuah  tujuan.  Menurut  Ni Kadek et al., (2022) motivasi merupakan dorongan atau gerakan dalam diri sendiri yang bisa dipertanggung  jawabkan  secara  individu  dengan  melakukan  suatu  perbuatan  yang  sadar. Seseorang akan cenderung melakukan suatu tindakan karena suatu alasan tertentu.
Dari  uraian  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  motivasi  dalam  diri  seorang  wajib pajak  diharapkan  akan  membantu  dan  menyadarkan  para  wajib  pajak  akan  kewajiban  pajak terutangnya,  kemudian  diharapkan  juga  adanya  respon  positif  dari  wajib  pajak  berkaitan dengan  sosialisasi  dan  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  aparat  pajak,  sehingga  nantinya mereka sadar dan termotivasi secara sukarela membayar pajak. Motivasi yang tidak ada dalam diri  seseorang,  cenderung  akan  membuat  orang  tersebut  pesimis  serta  merasa  tidak  ada dorongan  untuk  melakukan  suatu  hal.  Disamping  itu,  jika  motivasi  pada  wajib  pajak  akan meningkat  dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengikat,  maka  kepatuhan wajib  pajak  juga  akan  meningkat.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  hipotesis  pada  penelitian ini:
H1:  Motivasi  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak  pada  wajib  pajak  orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta.

## 1.3.7 Pengetahuan Perpajakan
Ibrahim et al. (2015) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan tingkat sensivitas  serta  kesadaran  wajib  pajak  atas  undang-undang  perpajakan.  Pengetahuan perpajakan  menurut  Andriani  dalam  Fermatasari  (2013)  adalah  mengenai  konsep  ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di  Indonesia mulai  dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana  pengisian  pelaporan  pajak.  Kemudian  menurut  Supriyati  dalam  Sari  (2014) indikator pengetahuan meliputi: Pengetahuan peraturan perpajakan, Pengetahuan menghitung besarnya pajak terutang, dan Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).
Dari  beberapa  penjelasan  teori  mengenai  pengetahuan  pajak,  dapat  diperoleh kesimpulan  bahwa  pengetahuan  pajak  merupakan  sebuah  informasi  yang  digunakan  oleh wajib pajak sebagai salah satu pedoman sehubungan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pada penelitian ini:
H2:  Pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak  pada  wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta.

## 1.3.8 Sanksi Pajak
Sanksi  perpajakan  merupakan  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  kepada pihak  yang  terbukti  bersalah  karena  melanggar  peraturan  atas  kewajiban  yang  ditentukan

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
dalam  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  Perpajakan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  terdapat  2  macam  sanksi perpajakan yaitu: Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan serta Sanksi pidana berupa pidana kurungan dan pidana penjara.
Sanksi pajak dibuat dengan tujuan untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib pajak. Pada dasarnya, pengenaan sanksi pajak diberlakukan dengan harapan menciptakan perpajakan yang terarah  pada  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Berdasarkan  uraian diatas maka hipotesis pada penelitian ini:
H3:  Sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak  pada  wajib  pajak  orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta.
1.3.9 Model Penelitian
Gambar 1. Model Penelitian

## 2. METODOLOGI DAN ANALISIS DATA

## 2.1 Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian
Subjek  pada  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  pada  tahun pajak  2022  dan  melaporkan  SPT  hingga  bulan  Maret  2023  di  KPP  Pratama  Yogyakarta. Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi yang dipengaruhi oleh motivasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak.

## 2.2 Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  sumber  data  primer  yang  diperoleh  dengan cara  menyebarkan  kuesioner  kepada  responden.  Kuesioner  yang  disebarkan  terdiri  dari  dua bagian, meliputi identitas responden secara umum dan daftar pernyataan tertulis dalam bentuk skala  likert  1-5  (STS,  TS,  N,  S,  SS)  yang  terdiri  dari  point  A,  B,C,  dan  D  untuk  masing- masing variabel yang akan diuji.

## 2.3 Variabel Penelitian

## 2.3.1 Variabel Dependen
Kepatuhan  Pajak  merupakan  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini.  Ketaatan  untuk melakukan  ketentuan-ketentuan  peraturan  perpajakan  yang  diwajibkan  dan  dilaksanakan menurut  perundang-undangan  guna  memenuhi  kewajiban  pajaknya.  Menurut  Sutedi  (2011), kondisi  perpajakan  menuntut  keikutsertaan  aktif  bagi  wajib  pajak  dalam  menyelenggarakan perpajakannya  membutuhkan  kepatuhan  wajib  pajak  yang  tinggi.  Hal  ini  sama  dengan
pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  sesuai  dengan  kebenarannya.  Indikator-indikator Kepatuhan Pajak meliputi:
a) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
b) Menghitung dan membayar pajak
c) Melaporkan SPT
d) Membayar tunggakan pajak
2.3.2 Variabel Independen

## 1.  Motivasi
Menurut  Eka  Maryati  (2014)  motivasi  adalah  keinginan  dalam  diri  seseorang  yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Seseorang akan cenderung melakukan suatu tindakan karena suatu alasan untuk mencapai sebuah tujuan. Indikator-indikator Motivasi meliputi:
a) Mencari informasi seputar perpajakan
b) Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
c) Membayar pajak sebagai kewajiban terutang
d) Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pembayaran.

## 2.  Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan  pajak  yang  dimiliki  oleh  setiap  wajib  pajak  berdasarkan  pemahaman  mendasar wajib  pajak  mengenai  hal-hal  mendasar  yang  perlu  diperhatikan  dibidang  perpajakan,  maka hal ini dapat dijadikan sebuah pedoman untuk memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan muncul  kepatuhan  dalam  diri  wajib  pajak.  Indikator-indikator  Pengetahuan  Perpajakan meliputi:
a) Pengetahuan dasar perpajakan
b) Pengetahuan pengisian SPT
c) Pengetahuan sanksi pajak.

## 3.  Sanksi Pajak
Sanksi  adalah  alat  pemaksa,  sanksi  memaksa  menegakan  hukum  atau  memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh  pengadilan  kepada  pihak  yang  terbukti  bersalah  karena  melanggar  peraturan  atas kewajiban  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  Perpajakan.  Sanksi pajak  terdiri  dari  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana.  Indikator-indikator  Sanksi  Pajak meliputi:
a) Sanksi administrasi dan pidana
b) Sanksi sebagai salah satu sarana mendidik wajib pajak
c) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan.

## 2.4 Teknik Pengumpulan Data
Data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan  dengan  penyebaran  kuisioner.  Menurut  Florentina  (2021),  kuesioner  merupakan sejumlah  pertanyaan  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk  mendapatkan  informasi  dari responden  atau  laporan  mengenai  data  pribadi  atau  hal-hal  lain  yang  ingin  diketahui. Pengambilan data ini dilakukan dengan cara mendatangi WPOP yang berada di KPP Pratama Yogyakarta. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yang meliputi:
1. Identitas  responden  secara  umum  seperti  nama,  usia,  jenis  kelamin,  pendidikan terakhir, pekerjaan, serta pendapatan pertahun yang diterima oleh responden.
2. Daftar pernyataan tertulis dalam bentuk skala likert 1-5 yang terdiri dari point A, B, C, dan    D  berkaitan  dengan  objek  yang  diteliti  sesuai  dengan  variabel  penelitian  yaitu variabel  dependen  Kepatuhan  Pajak  (Y)  dan  variabel  independen  meliputi  Motivasi (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Sanksi Pajak (X3).

## 2.5 Teknik Pengambilan Sampel
Teknik  pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik probability sampling.  Probability  sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  secara  acak  dimana seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian dalam Sugiyono (2017). Untuk metode pengambilan sampel adalah metode accidental  sampling atau  sampel  berdasarkan  kebetulan  yang  ditemui  saat  itu.  Selanjutnya, penentuan  ukuran  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  suatu  rumus  dalam  Sukma  & Ismunawan (2022) sebagai berikut:
n = N / (1 + N . (e) 2 )
n = 148.703 / (1 + 148.703 . (10%) 2 ) n = 148.703 / (1 + 1,487.03) n = 148.703 / 1,488.03 n = 99,932.797 n = 100 wajib pajak Keterangan: N = Jumlah Sampel N = Jumlah Total Populasi E = Batas Toleransi Error
Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh banyaknya sampel sebesar 100 wajib pajak. Sampel  tersebut  masih  menunjukkan  batas  minimal  penggunaan  sampel  dalam  suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini menggunakan 125 wajib pajak.

## 2.6 Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.  Persamaan  fungsi  regresi  linier  berganda  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:
Y = a + b1X1 + b2X2 + ….+ bnXn
Keterangan: Y : Variabel terikat a : Konstanta b1, b2 : Koefisien regresi X1, X2 : Variabel bebas

## 3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

## 3.1 Objek Penelitian
Responden  yang  dipilih  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  pada  tahun pajak  2022  dan  melaporkan  SPT  hingga  bulan  Maret  2023  di  KPP  Pratama  Yogyakarta. Berikut ini merupakan jumlah kuesioner yang disebar beserta tingkat pengembaliannya:
Tabel 1. Data Pendistribusian Kuesioner No. Keterangan Frekuensi (orang) 1. Kuesioner yang disebar 125 2. Kuesioner yang kembali 125 3. Kuesioner yang diolah 125 Sumber: Data diolah (2023)

## 3.2 Statistik Deskriptif
Hasil  statistik  deskriptif  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  hasil  seperti  pada  tabel berikut ini:
Tabel 2. Hasil Statistik Deksriptif N Min Max Mean Std. Deviation Motivasi (X1) 125 10 50 40,20 7,28454 Pengetahuan Perpajakan (X2) 125 5 25 20,52 4,27030 Sanksi Pajak (X3) 125 9 45 32,68 7,13512 Kepatuhan Pajak (Y) 125 10 50 39,16 6,95307 Valid N (listwise) 125

## Sumber: Data diolah (2023)
Statistik  deskriptif  pada  tabel  di  atas  menunjukkan  Variabel  Motivasi  (X1),  dari  data tersebut  dapat  dideskripsikan  bahwa  nilai  minimum  sebesar  10  sedangkan  nilai  maximum sebesar  50,  nilai  rata-rata  (mean)  sebesar  40,20  dan  standar  deviasi  data  sebesar  7,28454. Variabel  Pengetahuan  Perpajakan  (X2),  dari  data  tersebut  dapat  dideskripsikan  bahwa  nilai minimum sebesar 5 sedangkan nilai maximum sebesar 25, nilai rata-rata (mean) sebesar 20,52 dan standar deviasi data sebesar 4,27030. Variabel Sanksi Pajak (X3), dari data tersebut dapat dideskripsikan  bahwa  nilai  minimum  sebesar  9  sedangkan  nilai  maximum  sebesar  45,  nilai rata-rata (mean) sebesar 32,68 dan standar deviasi data sebesar 7,13512. Variabel Kepatuhan Pajak (Y), dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 10 sedangkan nilai  maximum  sebesar  50,  nilai  rata-rata  (mean)  sebesar  39,16  dan  standar  deviasi  data sebesar 6,95307.

## 3.3 Uji Kualitas Data

## 3.3.1 Uji Validitas
Uji  validitas  dilakukan  dengan  menggunakan Pearson  Correlation. Berikut merupakan hasil dari pengujian validitas:

## Tabel 3. Hasil Uji Validitas
Variabel Sig. (2-Tailed) Keterangan Kepatuhan Pajak 0,000 Valid Motivasi 0,000 Valid Pengetahuan Perpajakan 0,000 Valid Sanksi Pajak 0,000 Valid Sumber: Data diolah (2023)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas  diperoleh  nilai  0,000  atau  <0,05  yang  berarti bahwa pernyataan dalam masing-masing variabel adalah valid.

## 3.3.2 Uji Reliabilitas
Berikut merupakan hasil dari pengujian reliabilitas:

## Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Kepatuhan Pajak 0,921 Motivasi 0,960 Pengetahuan Perpajakan 0,937 Sanksi Pajak 0,918

## Sumber: Data diolah (2023)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  reliabilitas  pada  tabel  di  atas  masing-masing variabel  memiliki  nilai Cronbach’s Alpha >  0,60.  Maka  dapat  disimpulkan  seluruh  variabel tersebut reliabel.

## 3.3.3 Uji Normalitas
Pengujian  normalitas  menggunakan  metode Normal  P-Plot  of  Regression  Standardized Residual. Berikut merupakan hasil dari pengujian normalitas:
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data diolah (2023)
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas,  dapat  dilihat  bahwa  grafik  di  atas  menggambarkan titik-titik  yang  tersebar  dan  searah  di  daerah  garis  diagonal.  Hal  ini  dianggap  memenuhi asumsi normalitas.

## 3.4 Uji Asumsi Klasik

## 3.4.1 Uji Multikolonieritas
Berikut merupakan hasil pengujian multikolonieritas:

## Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas
Variabel Collinearity Statistics Tolerance Tolerance VIF Motivasi 0,504 1,985 Pengetahuan Perpajakan 0,478 2,092 Sanksi Pajak 0,396 2,528 Sumber: Data diolah (2023)
Berdasarkan  hasil  uji  multikolinearitas  di  atas  menunjukkan  seluruh  variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor lebih  kecil  dari  10.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  korelasi  antar  variabel independen dalam model regresi yang digunakan.

## 3.4.2 Uji Heteroskedastisitas
Berikut ini merupakan hasil pengujian heteroskedastisitas:
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.553 .981 1.583 .116 Motivasi -.001 .032 -.005 -.042 .966 Pengetahuan Perpajakan .099 .056 .226 1.755 .082 Sanksi Pajak -.069 .037 -.266 -1.876 .063 Sumber: Data diolah (2023)
Hasil uji menunjukkan nilai signifikan setiap variabel independen 0,966 untuk variabel Motivasi,  0,082  untuk  variabel  Pengetahuan  Perpajakan,  dan  0,063  untuk  variabel  Sanksi Pajak  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak  terjadi  heterokedastisitas  karena  setiap  nilai signifikan > 0,05.

## 3.5 Uji Koefisien Determinasi
Berikut ini merupakan hasil pengujian koefisien determinasi:
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .858 a .736 .729 3.620
Sumber: Data diolah (2023)
Hasil uji di atas menunjukkan nilai Adjusted R Square (R 2 ) adalah 0,729 dapat diartikan distribusi  pengaruh  seluruh  variabel  independen  (X)  terhadap  variabel  dependen  (Y)  senilai 72,9%  sisanya  (100%-72,9%)  =  27,1%  diterangkan  oleh  faktor  lainnya  diluar  variabel  yang diteliti.

## 3.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Berikut ini merupakan hasil pengujian statistik F:

## Tabel 8. Hasil Uji Statistik F
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 4409.188 3 1469.729 112.157 .000 b Residual 1585.612 121 13.104 Total 5994.800 124 Sumber: Data diolah (2023)
Hasil  uji  ANOVA  atau  uji  statistik  F  menunjukkan  nilai  F  sebesar  112,157  dengan signifikansi  sebesar  0,000  yang  bernilai  lebih  kecil  dari  0,05.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa
seluruh variabel independen yaitu Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Pajak.  Dari  tabel  F,  diketahui  nilai  F tabel  sebesar  2,68.  Karena  F  hitung  >  F  tabel  (112,157  >  2,68)  maka  disimpulkan  fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual sudah tepat atau model fit .

## 3.7 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Berikut ini merupakan hasil pengujian statistik t:
Tabel 9. Hasil Uji Statistik t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.416 1.923 2.297 .023 Motivasi .584 .063 .612 9.288 .000 Pengetahuan Perpajakan .462 .110 .284 4.193 .000 Sanksi Pajak .055 .072 .056 .757 .450
Sumber: Data diolah (2023)
Variabel  Motivasi  mendapat  hasil  dengan  nilai  pengujian  signifikan  0,000  <  0,05  dan nilai  t  hitung  9,288  >  1,97976.  Nilai  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  hipotesis  pertama (H1) diterima. Dari hasil tersebut Motivasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak  orang  pribadi  di  Wilayah  KPP  Pratama  Yogyakarta  dapat  diartikan  adanya  Motivasi yang tinggi meningkatkan Kepatuhan Pajak.
Penelitian  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Suharti  et  al.,  (2021)  bahwa  motivasi membayar  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  WPOP  Dari  hasil penelitian  di  atas,  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Evalin (2017)  yang  memaparkan  bahwa  motivasi  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Kemudian  pada  penelitian  Suharti  et  al.,  (2021)  menyatakan  bahwa motivasi  membayar  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  WPOP. Penelitian  yang  dilakukan  Eka  (2014)  juga  menjelaskan  terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara  motivasi  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  pada  penelitian  Rolalita (2016)  memaparkan  motivasi  membayar  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Motivasi  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Pajak  pada  wajib  pajak  orang  pribadi  juga dapat  dilihat  dari  indikator-indikator  yang  terdapat  dalam  instrumen  penelitian.  Indikator- indikator tersebut antara lain: mencari informasi seputar perpajakan, mendaftarkan diri untuk memperoleh  NPWP,  membayar  pajak  sebagai  kewajiban  terutang,  serta  menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pembayaran. Pada teori kepatuhan wajib pajak diungkapkan dalam Mangoting (2018) kepatuhan pajak merupakan kemampuan dan kemauan masyarakat yang  wajib  membayar  pajak  untuk  mematuhi  undang-undang  perpajakan,  menyatakan pendapatan  yang  benar  di  setiap  tahun,  dan  membayar  jumlah  pajak  tepat  waktu  sehingga untuk memenuhi kewajiban pajaknya, peranan dalam diri wajib pajak sangat diperlukan guna mengatasi  ketidakpatuhan  wajib  pajak.  Motivasi  yang  ada  dalam  diri  seseorang  akan membentuk  perilaku  yang  mengarahkan  diri  pada  suatu  tujuan  yang  telah  direncanakan sehingga  wajib  pajak  memiliki  kesadaran  diri  dan  akan  mendaftarkan  dirinya  ke  kantor pelayanan pajak (KPP) wilayahnya, menghitung, dan membayar kewajiban pajak terutangnya, melaporkan SPT tepat waktu, hingga membayar tunggakan pajak jika dikenakan sanksi pajak maka  dapat  disimpulkan  motivasi  dalam  diri  setiap  wajib  pajak  akan  membantu  dan menyadarkan  wajib  pajak  untuk  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  pajak  terutangnya
sehingga mereka termotivasi secara sukarela.
Variabel  Pengetahuan  Perpajakan  mendapat  hasil  pengujian  dengan  nilai  signifikan 0,000  <  0,05  dan  nilai  t  hitung  4,193    >  1,97976  .  Nilai  menunjukkan  hipotesis  kedua  (H2) diterima. Hasil tersebut Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini selaras dengan Susanti  et  al.  (2020)  menjelaskan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan seseorang untuk membayar pajak.
Dari hasil penelitian di atas, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diyat  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  pengetahuan  pajak  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Susanti  et  al.  (2020)  yang  menjelaskan  bahwa  pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan seseorang untuk membayar pajak.
Pada  penelitian  menyatakan  bahwa  Pengetahuan  Perpajakan  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Pajak juga diperkuat  dengan melihat  adanya beberapa indikator dalam instrumen penelitian yang menjadi acuan variabel ini mempengaruhi variabel Kepatuhan Pajak. Adapun indikator-indikator  tersebut  meliputi  pengetahuan  dasar  perpajakan,  pengetahuan  mengenai pengisian SPT, serta pengetahuan mengenai sanksi pajak.
Kemudian  keterkaitan  dengan  teori  pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan dijelaskan pengetahuan  perpajakan yang dimaksud yaitu mengenai  konsep konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di  Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana  pengisian  pelaporan  pajak  menurut  Andriani  dalam  Fermatasari  (2013).  Dapat dilihat  berdasarkan  penjelasan  teori  tersebut  sejalan  dengan  adanya  indikator-indikator  yang memuat poin-poin penting dalam pengetahuan perpajakan sehingga setiap wajib pajak dengan kesadaran  dirinya  jika  telah  memahami  pengetahuan  pajak  yang  dimaksud  akan  semkain patuh  dalam  melaksanakan  kewajibannya  untuk  membayar  pajak  terutangnya,  karena  setiap wajib pajak telah memiliki pengetahuan yang mendasar dan memahami konsep serta teori di bidang  perpajakan  sehingga  hal  ini  mendorong  wajib  pajak  untuk  menentukan  perilakunya agar patuh dalam melaksanakan kewajibannya.
Variabel Sanksi Pajak dalam pengujian didapatkan nilai signifikan 0,450 > 0,05 nilai t hitung  0,757  <  1,97976.  Hipotesis  ketiga  (H3)  ditolak.  Sanksi  Pajak  tidak  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Pajak  pada  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Wilayah  KPP  Pratama Yogyakarta.
Dari hasil penelitian di atas, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Florentina  (2021)  yang  menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  hal  ini  diketahui  dari  hasil  jawaban  responden  dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberikan kepada  wajib  pajak  tidak  menimbulkan  efek  jera  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian ini tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nur  (2018)  yang  menyatakan  bahwa sanksi  pajak  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  dan  sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan  secara  silmultan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi.  Kemudian  pada  penelitian  Evalin  juga  tidak  sejalan  yang  memaparkan sanksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Elfin  et  al.,  (2017)  tidak  sejalan,  menyatakan  sanksi  perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. Penelitian yang  dilakukan  oleh  I  Made  et  al.,  (2021)  memaparkan  bahwa  sanksi  pajak  bepengaruh terhadap  kepatuhan  membayar  pajak.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  analisis  data  pada
penelitian  ini.  Kemudian  pada  hasil  penelitian  juga  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Yulina dan Dyah (2022) yang menyatakan sanksi perpajakan mempunyai nilai positif pada kepatuhan WPOP yang dapat dimaknai yaitu pemberian sanksi perpajakan yang semakin  ketat  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  WPOP.  Pada  penelitian  yang  dilakukan Amran (2018) memaparkan variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi pajak maka semakin tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Pada  penelitian  Diyat  (2015)  dikatakan  bahwa  sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Meskipun  sanksi  pajak  dibuat  agar  wajib  pajak  sadar  akan  kewajiban  perpajakannya namun hal ini tidak menjamin setiap wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.  Dalam  teori  yang  melandasi  menurut  Mardiasmo  dalam  Fermatasari  (2013) sanksi  pajak  menjadi  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi.  Sanksi  pajak  dibuat  untuk  meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mematuhi peraturan perpajakan dengan cara memberikan sanksi bagi  yang  melanggarnya.  Namun  jika  dilihat  pada  indikator  yang  terdapat  dalam  instrumen penelitian  variabel  sanksi  pajak,  jawaban  dari  responden  menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak hanyalah sebatas aturan yang perlu diketahui  dan dikenakan kepada setiap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.
Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi kembali karena sanksi pajak bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendidik para wajib pajak agar meningkatkan kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban  perpajakannya.  Pengenaan  sanksi  pajak  ini  diberlakukan  dengan  harapan menciptakan  perpajakan  yang  terarah  pada  kepatuhan  wajib  pajak.  Dari  penjelasan  tersebut maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Sanksi  Pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan Pajak.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Dari hasil analisis data yang telah dilakukan serta mengacu pada rumusan masalah yang telah  dibuat  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Motivasi  dan  Pengetahuan  Perpajakan berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Pajak  pada  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Wilayah  KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dapat diartikan dengan adanya Motivasi dalam diri setiap wajib pajak  akan  membantu  dan  menyadarkan  wajib  pajak  untuk  meningkatkan  kepatuhan  dalam memenuhi  kewajiban  pajak  terutangnya  sehingga  mereka  termotivasi  secara  sukarela. Kemudian  Pengetahuan  Perpajakan  yang  dimiliki  oleh  setiap  wajib  pajak  orang  pribadi  di Wilayah  KPP  Pratama  Yogyakarta  akan  menjadi  dasar  serta  pedoman  untuk  meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.
Sedangkan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta. Meskipun sanksi pajak bersifat mengikat agar  wajib  pajak  sadar  akan  kewajiban  perpajakannya  namun  hal  ini  tidak  menjamin  setiap wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi Pajak dianggap hanyalah sebatas aturan yang perlu  diketahui  dan dikenakan kepada setiap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.

## 4.2 Keterbatasan
Pada proses penelitian yang telah dilakukan terdapat keterbatasan yang mungkin dapat memengaruhi  hasil  penelitian  yaitu  proses  pengambilan  data,  pengisian  kuesioner  bisa memengaruhi  keakuratan  hasil  yang  didapatkan.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  faktor  kejujuran serta perbedaan pemikiran dan pemahaman.

## 5.3 Saran
Penelitian  ini  memiliki  sebuah  keterbatasan  sehingga  saran  yang  dapat  diberikan  oleh peneliti  yaitu  disarankan  untuk  melakukan  evaluasi  dan  meninjau  kembali  kebaruan  dari pernyataan-pernyataan  pada  kuesioner  agar  pernyataan  tersebut  dapat  memudahkan  para responden  saat  proses  pengisian,  sehingga  data  yang  didapat  akurat  sesuai  dengan  variabel yang hendak diukur.

## 5. REFERENSI
Afrianty,  N.  (2021). Theory  of  Planned  Behaviour,  Mendeteksi  Intensi  Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah Edisi Pertama. CV Brimedia Global.
Amran,  A.  (2018).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Tingkat  Pendapatan  dan  Kesadaran  Wajib Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. ATESTASI:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi , 1 (1), 1-15.
Anggraini, Y. N., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Gampingrowo Kecamatan  Tarik  Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  & Akuntansi) , 6 (2), 212-227.
Antaranews.com.  (2022,  Mei  17). BPKAD  Kota  Yogyakarta  sebut  tunggakan  pajak  daerah sekitar Rp145 miliar . https://jogja.antaranews.com/berita/554361/bpkad-kota- yogyakarta-sebut-tunggakan-pajak-daerah-sekitar-rp145-miliar
As'  ari,  N.  G.  (2018).  pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan,  kualitas  pelayanan, kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi. Jurnal  Ekobis  Dewantara , 1 (6),  64-76. Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis Multivariant dengan Program SPSS Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro.
Assa,  J.  R.,  Kalangi,  L.,  &  Pontoh,  W.  (2018).  Pengaruh  pemeriksaan  pajak  dan  sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada  kantor  pelayanan  pajak  pratama Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 13 (04).
Bagong, S. (2005). Metode Penelitian Sosial Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
Databoks.  (2023,  Maret  02). Ini  Rasio  Kepatuhan  Pelaporan  SPT  Pajak  2022,  DJP  Klaim
Kenaikan pada 2023 . Diambil kembali dari Katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan- spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023
Venusita,  L.,  &  Dyan,  F.  (2013).  Analisis  pengaruh  sikap,  norma  subyektif,  dan  kontrol keperilakuan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak Restoran di Surabaya. AKRUAL: Jurnal Akuntansi , 5 (1), 59-74.
Fermatasari,  D.  (2013).  Pengaruh  Pengetahuan  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Jurnal. Universitas Pejajaran .
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Edisi 8. Semarang: Universitas Diponegoro.
Gustina,  J.  (2014).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi  Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Kegiatan  UKM. Skripsi . Universitas Bung Hatta.
Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Dinamika keuangan dan Perbankan , 3 (1), 126-142.
Ibrahim,  M.,  Musah,  A.,  &  Abdul-Hanan,  A.  (2015).  Beyond  enforcement:  what  drives  tax morale in Ghana?. Humanomics , 31 (4), 399-414.
Kasiram, M. (2008). Metodologi Penelitian. Malang: UIN-Malang Pers.
Kurnia,  S.  (2010). PERPAJAKAN  INDONESIA:  Konsep  dan  Formal. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis kepatuhan pajak?. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 9 (3), 451-470.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011 . Yogyakarta: Andi.
Maryati,  E.  (2014).  Pengaruh  Sanksi  Pajak,  Motivasi  dan  Tingkat  Pendidikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi . Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Merdeka.com.  (2022). Tunggakan  Pajak  Kota  Jogja  Capai  Rp145  miliar,  Ini  3  Faktanya . merdeka.com: https://www.merdeka.com/jateng/tunggakan-pajak-kota-jogja-capai- rp145-miliar-ini-3-faktanya.html?page=2
Ningrum,  S.,  Shodiq  Askandar,  N.,  &  Sudaryanti,  D.  (2021).  Pengaruh  Motivasi  Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-JRA, 10.
Oly, F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Pratama,  A.  (2017).  Machiavellianisme,  Pajak  Pengetahuan,  dan  Persepsi  Etis  tentang Penghindaran  Pajak:  Survei  Mahasiswa  S1  di  Jawa  Barat  Indonesia. Jurnal Perdagangan Internasional dan Pasar Global .
Putra,  I.  M.  W.,  Mahaputra,  I.  N.  K.  A.,  &  Sudiartana,  I.  M.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Sosialisasi  Pajak  Dan  Penerapan  E-Billing  Terhadap Kepatuhan  Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Badung Utara. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA) , 3 (1).
Putri,  R.  L.  (2016).  Pengaruh  Motivasi  Membayar  Pajak  dan  Tingkat  Pendidikan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi , 4 (8).
Putri,  N.  K.  D.  A.,  Putra,  I.  G.  C.,  &  Dicriyani,  N.  L.  G.  M.  (2022).  PENGARUH
MOTIVASI, TINGKAT
PENDIDIKAN, TINGKAT PENGHASILAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN  TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA) , 4 (1), 287-299.
Razzaq, G. (2018). Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta. Riza  Salman,  K.,  &  Heru  Tjakara,  H.  (2019). Pengantar  Perpajakan,  Cara  Meningkatkan Kepatuhan Pajak Cetakan 1 . Jakarta: Penerbit Indeks Jakarta.
Sari,  D.  N.  (2014).  Pengaruh  Pelaksanaan  Self  Assessment  System,  Pengetahuan  Pajak  dan Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Menyampaikan  Surat Pemberitahuan. Skripsi . Universitas Bung Hatta.
Sekaran, U. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis Edisi 6 . Jakarta: Salemba Empat.
Siamena,  E.,  Sabijono,  H.,  &  Warongan,  J.  D.  (2017).  Pengaruh  sanksi  perpajakan  dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2).
Stefanie. (2019). Pra-Kuisioner Penelitian. Kwik Kian Gie School of Business .
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alphabet. Suhendri, D. (2015). Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang  (Studi  Empiris  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kota  Padang). Jurnal Akuntansi , 3 (1).
Sumariani, N. W. (2017). Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Dan Tingkat Penghasilan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Terhadap  Kepatuhan  Melaporkan  Pajak  Progresif Kendaraan  Di  Kantor  Samsat  Kota  Denpasar. Skripsi .  Universitas  Mahasaraswati Denpasar.
Supriyati,  S.  (2012).  Dampak  Motivasi  dan  Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal InFestasi , 8 (1), 15-32.
Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). APAKAH PENGETAHUAN PAJAK DAN  TINGKAT  PENDIDIKAN  MENINGKATKAN  KEPATUHAN  MEMBAYAR PAJAK?. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 11 (2), 420-431.
Sutedi, A. (2011). Hukum Pajak Cetakan Keenam . Jakarta: Sinar Grafika.
Trihana,  S.,  &  Ismunawan,  I.  (2022).  Pengaruh  Kesadaran,  Pengetahuan,  Pelayanan  Fiskus dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota Surakarta. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (12), 4025-4036.
Winarsunu,  T.  (2006). Statistik  dalam  Penelitian  Psikologi  dan  Pendidikan Cetakan  Ketiga . Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Yuanita  Tologana,  E.  (2017).  Pengaruh  Sanksi,  Motivasi  dan  Tingkat  Pendidikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Manado). Universitas Sam Ratulangi Manado.