Available online at: https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 1: 17- 25 DOI: 10.15575/am.v7i1
Received: 15 November 2020; Revised: 6 Desember 2020; Accepted: 7 Januari 2021
Praktek Penyelenggaraan Transaksi Layanan Syariah Linkaja pada PT. Fintek Karya Nusantara Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn-Mui Nomor: 116/DSN- MUI/IX/2017
1 Dhimas Candra Pradina, 2 Sumiati
1,2 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: 1 dhimascandrapradina@gmail.com , 2 sumiati@uinsgd.ac.id

## Abstract
The contract between the issuer and the electronic money holder based on the DSN-MUI Fatwa regarding sharia electronic money is to use a wadi'ah contract or a qardh contract. One of the sharia electronic money products is the LinkAja Sharia Service. The purpose of this study is to determine  the  mechanism  and  implementation  of  electronic  money  transactions  for  LinkAja Syariah Services based on the DSN-MUI Fatwa Number: 116/DSN-MUI/IX/2017. The research method  used  is  descriptive  in  the  form  of  exposure  and  review  of  the  implementation  of  the LinkAja Syariah Service transaction. The results of this study conclude that the LinkAja Syariah Service electronic money transaction mechanism is more core using the qardh contract in the contract,  and  the  rewards/promotions  provided  are  voluntary.  The  mechanism  of  sharia electronic money transactions with voluntary rewards is allowed, while the required rewards are not allowed because there is an element of usury.
Keywords: Qardh Contract, Wadi’ah Contract, Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

## Abstrak
Akad  antara  penerbit  dengan  pemegang  uang  elektronik  berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  tentang uang elektronik syariah adalah memakai akad wadi’ah atau akad qardh . Salah satu produk uang elektronik syariah adalah Layanan Syariah LinkAja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme  dan  pelaksanaan  transaksi  uang  elektronik  Layanan  Syariah  LinkAja  berdasarkan Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  116/DSN-MUI/IX/2017.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yakni metode deskriptif yang berupa pemaparan dan peninjauan pelaksanaan transaksi Layanan Syariah LinkAja,  Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  mekanisme  transaksi  uang  elektronik Layanan  Syariah  LinkAja  lebih  inti  menggunakan  akad qardh dalam  akadnya,  serta imbalan/promosinya  yang  diberikan  bersifat  sukarela.  Mekanisme  transaksi  uang  elektronik syariah  dengan  imbalan  secara  sukarela  adalah  diperbolehkan,  sedangkan  imbalan  yang dipersyaratkan adalah tidak diperbolehkan sebab terdapat unsur riba.
Kata Kunci : Akad Qardh, Wadi’ah Contract, Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

## PENDAHULUAN
Aktivitas manusia tentu tidak terlepas dari jual-beli (transaksi), sebab memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Melalui jual-beli, manusia bisa mendapatkan kebutuhannya. Bermula dari transaksi dengan sistem barter hingga kini berubah menjadi transaksi dengan alat tukar bernama uang, dan akan terus berubah seiring waktu. Uang sebelumnya hanya berbentuk kertas atau koin (bentuk  fisik),  sekarang  telah  berubah  menjadi  uang  elektronik  ( e-money ).  Uang  elektronik merupakan uang yang disimpan secara elektronik pada media yang teregistrasi. 1 Uang elektronik ( e-money )  merupakan  instrumen  pembayaran  digital  berbasis  jaringan  internet,  yang  ditawarkan dalam  produk  dompet  digital.  Dompet  digital  menawarkan  berbagai  macam  layanan  keuangan (pembayaran  digital)  seperti  bayar  transportasi  online,  bayar  belanja,  bayar  makanan/minuman, kirim atau terima dana, beli pulsa atau paket data, bayar tagihan listrik, bayar PDAM, berdonasi dan lainnya. 2
Uang elektronik syariah merupakan uang elektronik dengan mekanisme yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah serta terbebas dari perkara ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, serta  dari  objek  yang  haram  maupun  dalam  perbuatan  maksiat. 3 Hukum  asal  uang  elektronik syariah  adalah  mengacu  kaidah  muamalah,  yaitu  “ Pada  dasarnya  segala  bentuk  muamalah  adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ” Bolehnya uang elektronik syariah bergantung kepada akad yang dipakai, yakni terkait rukun dan syarat serta prinsip syariahnya .
Akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik yang ditentukan dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  116/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Uang  Elektronik  Syariah  adalah akad wadi’ah atau akad qardh . Salah satu produk uang elektronik syariah adalah Layanan Syariah LinkAja, yang merupakan layanan tambahan dari dompet digital “LinkAja” milik PT Fintek Karya Nusantara  (Finarya)  sebagai  penerbitnya.  Akad  yang  digunakan  antara  PT  Finarya  (penerbit) dengan pelanggan (pemegang uang elektronik)  yakni ketika top up adalah akad qardh . 4
Penerapan akad tersebut ialah: Pertama , pelanggan menitipkan uangnya kepada PT Finarya dalam  bentuk  pinjaman. Kedua ,  penerbit  menitipkan  dana  tersebut  kepada  bank  syariah  dalam bentuk  dana  giro  (bebas  biaya). Ketiga ,  penerbit  (pihak  yang  dipinjamkan)  berkewajiban mengembalikan dana yang disetorkan (pengguna Layanan Syariah LinkAja/pelanggan) kapan saja sesuai  kesepakatan  (saat  pelanggan  membayar  atau  membeli  sesuatu  menggunakan  aplikasi LinkAja). 5 Keempat, tidak ada kewajiban bagi hasil kepada pelanggan, bahkan dana tersebut tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
Implementasi akad qardh tersebut cenderung mirip dengan akad wadi’ah . Sebab, saldo yang dapat ditarik kembali kapan saja, yang dapat langsung diambil kembali setelah pengisian saldo (titipan)  tidak  seperti  hakikat  piutang.  Selain  itu,  tambahan  yang  diberikan  berupa  promo
1 Dewan Syari’ah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah , Dsnmui.or.Id , 2017, https://drive.google.com/file/d/1KPAvhhziJ61Pt8EFxxTFfDPNmRHJoQDG/view.
2 Jefry Tarantang dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," Jurnal Al-Qardh , 4.1 (2019), 60–75 (hlm. 62–63) <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>.
3 Dewan Syari’ah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah . 4 PT
Fintek Karya Nusantara, "Pertanyaan Layanan," diakses 26 April 2020, https://www.linkaja.id/cashout/migrasi/syariah.
5 PT Fintek Karya Nusantara, "Pertanyaan Layanan," diakses 26 April 2020,
https://www.linkaja.id/cashout/migrasi/syariah..
terindikasi  tambahan  yang  dipersyaratkan.  Yaitu  tambahan  dengan  syarat  melakukan  registrasi atau  akad tabarru’ ( wadi’ah atau qardh ). Akad qardh dengan  akad wadi’ah memiliki  konsep  yang hampir sama yaitu berupa penyerahan barang atau harta kepada pihak lain, tetapi memiliki sifat yang berbeda terletak pada tujuan akadnya.
Layanan  Syariah  LinkAja  merupakan  uang  elektronik  syariah  pertama  di Indonesia  yang telah  mendapatkan  sertifikasi  DSN-MUI  setelah  terbitnya  Fatwa  DSN  MUI No.116/DSN- MUI/IX/2017, dengan nomor serifikat SK No. 010.86.02/DSN-MUI/IX/2019. Mengingat penelitian ini membahas  uang  elektronik  ditinjau  dari  hukum  ekonomi  syariah  (Fatwa  DSN-MUI)  dan sebelumnya telah ada beberapa yang menuliskan, seperti: Pertama, mengenai Produk BSM E-Money . 6 Kedua, mengenai Virtual Pay dalam Aplikasi Go-Jek. 7 Ketiga, mengenai Produk Go-Pay. 8 Keempat, mengenai Produk T-Cash, 9 dan Kelima mengenai Produk Tapcash iB Hasanah. 10 Kelima penelitian tersebut berfokus pada akad wadi’ah dan prinsip syariah saja tanpa lebih spesifik membahas akad qardh selain akad wadi’ah -nya seperti dalam pembahasan artikel jurnal ini.
Oleh karena itu, meskipun terhadap penelitian sebelumnya terdapat perbedaan, tetapi sama- sama membahas uang elektronik berdasarkan hukum ekonomi syariah. Hal ini dianggap penting supaya dilakukan penelitian yang mendalam  dan diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan serta  wawasan  mengenai  pelaksanaan  transaksi  uang  elektonik  berdasarkan  hukum  ekonomi syariah (Fatwa DSN-MUI).

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan memberi informasi deskripsi suatu fenomena, gejala, peristiwa secara aktual. 11 Kemudian menggunakan pendekatan kualitatif, berupa mengumpulkan data alamiah untuk menerjemahkan fenomena-fenomena yang ada,  berfokus  pada  makna  yang  berfondasikan  filsafat  postpositivisme. 12 Sehingga  kualitatif deskriptif  adalah  penelitian  yang  disusun  berdasarkan  data  alamiah  dengan  tujuan  memberi terjemahan  makna  dari  peristiwa-peristiwa  aktual  berupa  penggambaran  jelas  juga terperinci.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  :  mengetahui  mekanisme  transaksi  uang  elektronik Layanan Syariah LinkAja dan mengetahui pelaksanaan transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017.
6 Dewi Fithrotul Fuadah, “Produk BSM E-Money Di Bank Syariah Mandiri KC Purwakarta Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).
7 Balqis Noor Fadhila, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Dengan Virtual Pay Pada Jasa Transportasi Online Di Aplikasi Go-Jek” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).
8 Aji, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Go-Pay” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).
9 Rizki Lucia Tiyani, “Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah),” Reposotory UIN Raden Intan Lampung (UIN Raden Intan Lampung, 2018).
10 Thoivah Nibras, “Penyelenggaraan Uang Elektronik Pada Produk Tapcash IB Hasanah Perspektif Fatwa DSN- MUI Nomor: 116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).
11 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah , Tujuh. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34–35.
12 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif , Pertama. (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm. 8.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme Transaksi Uang Elektronik pada Layanan Syariah LinkAja
PT Finarya merupakan penyedia layanan keuangan elektronik ( e-money ) berbasis aplikasi ( e- wallet /dompet  digital),  dengan  produknya  LinkAja  (reguler/konvensional).  Selain  itu,  terdapat layanan  uang  elektronik  syariah,  yakni  Layanan  Syariah  LinkAja.  PT  Finarya  berperan  sebagai penerbit  atau  pihak  yang  menerima  pinjaman  ( muqtaridh ),  lalu  pengguna  aplikasi/pelanggan sebagai pihak yang memberikan pinjaman ( muqridh ), 13 dalam akadnya. Mekanisme transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja pada umumnya sama dengan LinkAja reguler, perbedaaanya terletak  pada  penggunaan  akad  dan  prinsip  syariah  yang  dijalankan  (khusus).  Adapun  uraian mekanismenya sebagai berikut:
1. Registrasi Akun
Langkah  pertama  memperoleh  akun  Layanan  Syariah  LinkAja  adalah  mendaftarkan  diri dengan mengisi data pribadi pada aplikasi LinkAja. Kemudian akan diarahkan kepada pengaktifan Layanan Syariah LinkAja.
2. Melengkapi Informasi Akun
Supaya mendapatkan layanan penuh ( full service ), maka diwajibkan melengkapi informasi akun seperti memasukan data KTP, mengatur pertanyaan keamanan, dan melakukan verifikasi e- mail . 14
3. Pengisian Saldo ( top up ).
Tahapan ini diperlukan agar dapat bertransaksi dengan uang elektronik. Metode top up yang tersedia bank transfer, GraPARI, mesin KIOSK LinkAja, toko ritel, dan mitra LinkAja. 15

## 4. Penarikan Saldo, Kirim Saldo dan Metode Pembayaran
Layanan khusus full service diantaranya adalah penarikan tunai (pengambilan saldo) dan dapat dilakukan melalui mesin ATM, transfer bank, merchant, mitra LinkAja, atau GraPARI. 16 Kirim saldo  atau  pemindahan  saldo  kepada  akun  LinkAja  lain  atau  rekening  bank  dapat  dilakukan melalui snap QR, kode bayar (kode quick response ), token (berisi barcode dengan nomor dibawahnya), dan  nomor  telepon  yang  terdaftar  akun  LinkAja. 17 Metode  pembayaran  merupakan  cara bertransaksi yang dapat dilakukan dengan atau melalui aplikasi LinkAja. Pilihan pembayarannya dapat menggunakan saldo LinkAja atau kartu debit yang telah dihubungkan sebelumnya. 18
5. Penggunaan Layanan Syariah LinkAja pada Aplikasi LinkAja
Prinsip  syariah  pada  Layanan  Syariah  LinkAja  ialah  menghindari  unsur-unsur riba (tambahan) yaitu pada imbalan (promo) secara sukarela tanpa disyaratkan , maysir (judi) dengan tidak bekerja sama terhadap platform judi, gharar (ketidakjelasan) yaitu adanya akad seperti akad qardh , tadlis (menyembunyikan  kecacatan)  yaitu  terdapat  keterangan  mengenai  produk, risywah (pemberian untuk mengambil yang bukan haknya) yaitu adanya pemberian secara sukarela, israf (pengeluaran  harta  berlebihan)  yaitu  nominal  transaksi  yang  dibatasi  seperti  maksimal  transfer
13 PT Fintek Karya Nusantara, “Pertanyaan Layanan.”
14 PT Fintek Karya Nusantara, “Aplikasi LinkAja & Layanan Syariah LinkAja,” 2014, no. Lengkapi Informasi Akun.
15 PT  Fintek  Karya  Nusantara,  “Cara  Pake  LinkAja,” Https://Www.Linkaja.Id ,  diakses  14  Juni  2021, https://www.linkaja.id/cara-pake.
16 PT Fintek Karya Nusantara, “Aplikasi LinkAja & Layanan Syariah LinkAja.”
17 Ibid ., Kirim Uang.
18 Ibid ., Pilihan Pembayaran.
hanya Rp 2 juta/hari, dan tentunya terhindar dari transaksi objek haram atau maksiat. 19
Terdapat beberapa ketentuan akad qardh uang elektronik dalam fatwa, yaitu:
a) Pengelolaannya disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
b) Akad antara penerbit dengan pengguna/pelanggan (pemegang uang elektronik) menggunakan akad qardh.
c) Dana yang dipinjamkan pelanggan oleh PT Finarya dititipkan sepenuhnya pada bank syariah dalam bentuk dana giro, dan PT Finarya tidak mengenakan biaya.
d) PT  Finarya  wajib  mengembalikan  dana  yang  disetorkan  oleh  pengguna  ketika  pelanggan melakukan pembayaran ataupun pembelian dengan aplikasi LinkAja.
e) LinkAja  tidak  memberikan  segala  bentuk  bagi  hasil  atau  manfaat  yang  bertentangan  dengan prinsip syariah pada pengguna.
f) Promosi  yang  dapat  dinikmati  telah  disesuaikan  dengan  prinsip  syariah  (bentuknya:  hadiah berkah, potongan harga berkah, dan extra saldo berkah) dan disetujui Dewan Pengawas Syariah PT Fintek Karya Nusantara.
g) Layanan Syariah LinkAja dapat digunakan pada semua metode pembayaran yang bekerja sama dengan LinkAja reguler.
h) Telah mendapatkan sertifikat kesesuaian dengan prinsip syariah sejak 16 September 2019.
i) Layanan Syariah LinkAja dapat diaktifkan oleh semua orang, selama tidak bertentangan dengan syarat dan ketentuan pembukaan akun LinkAja. 20
6. Mekanisme Akad antara Pemegang Uang Elektronik dengan Penerbit
Mekanisme akad qardh Layanan Syariah LinkAja yaitu pemegang uang elektronik (pelanggan) menyetorkan sejumlah uang ke penerbit (PT Finarya) melalui kanal yang tersedia, dan uang tersebut bersifat  pinjaman.  Waktu  pembayarannya  berdasarkan  kesepakatan,  yakni  ketika  pelanggan hendak melakukan transaksi. Akad lain ketika top up yang diperbolehkan fatwa ialah akad wadi’ah. Mekanismenya ialah pelanggan menyetorkan uang yang bersifat titipan, sehingga dapat diambil kapan saja sesuai kesepakatan (permintaan penitip) dengan catatan uangnya tidak boleh digunakan penerbit,  kecuali  mendapat  izin  dari  pelanggan  (penitip).  Namun,  apabila  uangnya  digunakan penerbit maka tanggung jawabnya sama dengan akad qardh. Implemestasi akad Layanan Syariah LinkAja  lebih  mirip  akad wadi’ah yad  dhamanah, sebab  uang  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk menghasilkan keuntungan dan tanggung jawabnya sama dengan akad qardh . Maka, akad yang lebih inti adalah akad qardh. Namun, dapat berubah menjadi akad titipan ( wadi’ah yad al-amanah ) apabila uang tersetor digunakan kembali sebagian atau seluruhnya sesaat setelah disetorkan. Sehingga sifat piutangnya berubah menjadi titipan murni.

## Pelaksanaan Transaksi Uang Elektronik Layanan Syariah LinkAja ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017
Layanan Syariah LinkAja dalam penelitian ini membahas akad hibah, qardh, dan wadi’ah, yaitu:
19 Ibid ., Pojok Syariah.
20 PT Fintek Karya Nusantara, “Pertanyaan Layanan Syariah,” diakses April 26, 2020, https://www.linkaja.id/syariah.

## 1. Ketentuan Akad Hibah (Hadiah)
Skema akad hibah adalah hadiah yang tidak diperjanjikan di awal dan terkait sesuatu hal dalam bentuk apapun. 21 Adapun rukun hibah yaitu:
a. Pemberi hibah/ wahib ;
b. Penerima hibah/ mauhub lah ;
c. Objek yang diberikan/ mauhub ; dan
d. Shighat akad ( ijab dan qabul ).
Promo pada Layanan Syariah LinkAja dengan akad hibahnya merupakan tambahan yang diberikan secara sukarela. Kemudian dari rukun dan syaratnya, para pihak telah memenuhi serta sesuai ketentuan syariah. Kemudian pelaksanaan maupun syarat subjek akadnya juga telah sesuai sebab hampir semua pelaku pada e-money merupakan orang dewasa yang cakap hukum. Segi objek hibahnya, yaitu merupakan objek yang dapat dihibahkan sebab syarat objeknya terpenuhi seperti objeknya  sudah ada saat akad, benda  halal, benda yang bisa dimiliki, benda  tertentu dan tetap berharga  ketika  dibagi,  benda  yang  bisa  dipisahkan  dari  yang  lain,  benda  yang  dapat  dikuasai. Semua syarat tersebut terpenuhi oleh objek hibah Layanan Syariah LinkAja.
Ijab dan qabul hibah  terdapat  pada  penawaran  hibah  yang  diberikan  PT  Finarya  melalui program  promo  yang  diberikan  dan  penerimaan  oleh  pelanggan  (pemegang  uang  elektronik). Promo tersebut lebih tepat kepada pengertian ja’izah tasyji’iyyah (istilah hibah). Bentuknya berupa komitmen (janji) melalui media tertentu (aplikasi LinkAja) agar pihak lain (pelanggan) melakukan perbuatan mubah tertentu dan yang berhasil melakukannya berhak mendapatkan ja’izah (hadiah), secara  langsung  atau  tidak  langsung  selama  sesuai  syariah.  Pemberian  hadiah  ( ja’izah )  Layanan Syariah  LinkAja  dilakukan  secara  langsung  hingga  paling  lambat  tiga  hari  setelah  keberhasilan transaksi. Layanan Syariah LinkAja memberikan hibah secara sukarela dan tidak dijadikan imbalan atas akad lain (akad bersyarat).

## 2. Ketentuan Akad Qardh
Ketentuan dan batasan akad qardh dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 antara lain:
a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja. Begitupun dengan ketentuan saldo pada Layanan Syariah LinkAja.
b. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik. PT Finarya menginvestasikannya dengan menyimpan pada bank syariah BUKU 4 dalam bentuk giro.
c. Penerbit  wajib  mengembalikan  jumlah  pokok  piutang  Pemegang  uang  elektronik  kapan  saja sesuai kesepakatan. Penerbit dan pemegang uang elektronik sepakat bahwa pengembalian utang adalah ketika pemegang uang elektronik hendak menggunakannya.
d. Otoritas  terkait  wajib  membatasi  penerbit  dalam  penggunaan  dana  pinjaman  (utang)  dari pemegang  kartu  (dana float ).  Tertuang  pada Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
21 PT Fintek Karya Nusantara, “Aplikasi LinkAja & Layanan Syariah LinkAja,” Pojok Syariah.
e. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Layanan Syariah LinkAja diakui kesesuaiannya dengan prinsip syariah oleh DSN-MUI melalui SK Nomor. 010.86.02/DSN-MUI/IX/2019.
Promo pada Layanan Syariah LinkAja dapat dilakukan dengan akad hibah (hadiah), akad ju’alah atau akad ijarah. 22 Promonya berbentuk nominal (saldo bonus) sehingga terhindar dari gharar. Seperti pada promo extra saldo berkah hingga Rp 15.000 untuk belanja di banyak merchants (Burger King,  Dunkin  Donut  dan  sebagainya).  Serta  terhindar  dari  unsur-unsur  yang  dilarang  syariah. Selanjutnya rukun qardh berdasarkan pendapat Mubarok 23 adalah sebagai berikut:
a. Muqridh ( da’in ), yakni pihak yang meminjamkan hartanya;
b. Muqtaridh ( madin ) , yakni pihak yang menerima harta;
c. Al-qardh ( al-ma’qud ‘alaih ), yakni objek al-qardh ; dan
d. Shighat al-‘aqd, yakni merupakan serah terima.
Para pihak dalam akad telah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu terdiri dari hampir semua orang dewasa yang cakap hukum maupun berakal. Kemudian dari segi objek, yakni uang/saldo yang  dapat  dipindah  kepemilikannya  serta  termasuk  harta  yang  diperbolehkan  sebab  memiliki padanan adalah memenuhi rukun dan syarat qardh . Ijab dan qabul dilakukan melalui penyerahan uang  dari  pemegang  uang  elektronik  kepada  penerbit/PT  Finarya  yang  kemudian  diterimanya melalui pihak ketiga. Selain itu, imbalan qardh terdapat pada promo yang boleh diterima muqridh sebab tidak disyaratkan dalam akad. Bahkan, imbalan tersebut bukanlah menjadi suatu kebiasaan karenanya pelanggan tidak selalu mendapatkan imbalan tersebut. Selanjutnya, akad qardh tersebut terpisah dengan akad bai’ (jual beli), sebab akad bai’ dapat dilakukan apabila pengembalian dari penerbit ( qardh ) telah diberikan (selesai). Sehingga akadnya berdiri sendiri.

## 3. Ketentuan Akad Wadi’ah
Rukun akad wadi’ah menurut syariah yaitu:
a. Penitip ( muwaddi’ );
b. Penerima titipan ( mustauda’ ),;
c. Objek titipan (harta yang di- wadi’ah -kan); dan
d. Akad ( ijab dan qabul ).
Pihak  penitip  maupun  pihak  penerima  titipan  ditinjau  dari  rukun  dan  syarat wadi’ah, keduanya telah sesuai ketentuan. Yakni hampir semua orang dewasa dann cakap hukum. Objeknya pun  dapat  dikuasai  dan  diserahterimakan  (sesuai  syarat).  Layanan  Syariah  LinkAja  berupaya menolong pihak yang ingin menitipkan uang, selaras dengan tujuan kaidah umum al-dharar yuzal (menghilangkan kemudaratan). Akad ketika isi uang/saldo ( qardh ) yang kemudian oleh pelanggan langsung  diambil  kembali  memiliki  kesamaan  dengan  akad wadi’ah  yad  al-amanah ,  sebab  cirinya barang  titipan  bisa  diambil  kapan  saja  dan  objeknya  tidak  boleh  digunakan  pihak  penerima titipan/penerbit  (titipan  murni).  Sesuai  ketentuan  akad wadi’ah dalam  Fatwa  DSN-MUI  No: 116/DSN-MUI/IX/2017. Apabila objeknya digunakan penerbit dengan izin pelanggan maka akad wadi’ah- nya berubah menjadi akad qardh beserta tanggung jawab mustauda’ sama dengan tanggung
22 Ibid.
23 Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’ , ed. Iqbal Triadi Nugraha, Ketiga. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019).
jawab akad qardh . 24 Apabila objek titipan digunakan penerbit yakni akadnya menjadi wadi’ah yad dhamanah, maka dipersamakan sebagai akad qardh. Adapun tambahan yang diterima pun bersifat sukarela yang tidak dipersyaratkan di awal akad. Sesuai ketentuan Pasal 414 KHES bahwa wadi’ah yad dhamanah boleh memberi imbalan secara sukarela dengan tidak menjadi persyaratan di awal akad. 25

## KESIMPULAN
Layanan  Syariah  LinkAja  pada  mekanisme  transaksinya  sama  dengan  LinkAja  reguler, kecuali  transaksi  (akad)  dan  promonya  telah  disesuaikan  dengan  prinsip  syariah.  Pelaksanaan transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN- MUI/IX/2017 adalah sesuai sebab memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad, baik itu hibah, qardh, ataupun  apabila  substansi  akadnya  berubah  menjadi wadi’ah. Akad  yang  paling  inti  pada mekanisme pengisian uang ( top up ) Layanan Syariah LinkAja adalah akad qardh (pinjaman) , sebab uang  yang  diterima  penerbit  digunakan  (investasi)  pada  produk  giro  di  bank  syariah  BUKU  4. Meskipun  yang  terjadi  berupa  titipan  dengan  penggunaan  objek  titipan  ( wadi’ah  yad  dhamanah ), fatwa menjelaskan akad wadi’ah tersebut berubah menjadi qardh begitupun dengan tanggung jawab mustauda’ sama  dengan  tanggung  jawab  pada qardh ,  sebab  substansinya  merupakan  pinjaman. Selain itu, promo atau imbalan yang diberikan pihak PT Finarya adalah secara sukarela sehingga pemegang uang elektronik/pelanggan belum tentu mendapatkannya

## DAFTAR PUSTAKA
Aji.  “Analisis  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Transaksi  Go-Pay.”  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung, 2019.
Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif . Pertama. Sukabumi: Jejak, 2018.
Dewan  Syari’ah  Nasional. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  No.  116/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah . Dsnmui.or.Id , 2017. https://drive.google.com/file/d/1KPAvhhziJ61Pt8EFxxTFfDPNmRHJoQDG/view.
Fadhila, Balqis Noor. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Dengan Virtual Pay Pada Jasa Transportasi Online Di Aplikasi Go-Jek.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
Fuadah, Dewi Fithrotul. “Produk BSM E-Money Di Bank Syariah Mandiri KC Purwakarta Dalam Perspektif  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  116/DSN-MUI/IX/2017.”  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung, 2019.
Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’ . Diedit oleh Iqbal Triadi Nugraha. Ketiga. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019.
Noor,  Juliansyah. Metodologi  Penelitian:  Skripsi,  Tesis,  Disertasi  &  Karya  Ilmiah .  Tujuh.  Jakarta: Kencana, 2017.
PT Fintek Karya Nusantara. “Aplikasi LinkAja & Layanan Syariah LinkAja,” 2014.
———.  “Cara  Pake  LinkAja.” Https://Www.Linkaja.Id .  Diakses  June  14,  2021.
24 Dewan  Syari’ah  Nasional, Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  No.  116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah . 25 Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , pasal 414.
https://www.linkaja.id/cara-pake. ———. “Pertanyaan Layanan.” Diakses April 26, 2020.
https://www.linkaja.id/cashout/migrasi/syariah.
———. “Pertanyaan Layanan Syariah.” Diakses April 26, 2020. https://www.linkaja.id/syariah. Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, dan Meidinah Munawaroh. “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.” Jurnal Al-Qardh 4, no. 1 (2019): 60–75.
Thoivah Nibras. “Penyelenggaraan Uang Elektronik Pada Produk Tapcash IB Hasanah Perspektif Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  116/DSN-  MUI/IX/2017  Tentang  Uang  Elektronik  Syariah.”  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
Tim Penyusun. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . Revisi. Jakarta: Kencana, 2020.
Tiyani,  Rizki  Lucia.  “Penggunaan  T-Cash  Dalam  Transaksi  Pembayaran  Elektronik  Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  Jurusan  Muamalah).” Reposotory  UIN  Raden  Intan  Lampung .  UIN  Raden  Intan Lampung, 2018.