## PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGASKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM RANGKA KONSTITUSI

## Apriliyanti Ardita Sari
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pontianak, email: yaprili16@gmail.com
Arif Wibowo
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pontianak, email: aw@arifwibowo.info

## ABSTRAK
Sebagai lembaga tertinggi negara, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai pemeriksa dan pengambil keputusan. Sebagai badan konstitusional, MK juga berperan dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah mewujudkan cita-cita nasional yang termaktub dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah pintu gerbang yang membawa warga negara ke masa  depan.  Pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  keberlangsungan  pendidikan.  Dengan menyelenggarakan pendidikan nasional yang berkualitas, kita akan mewujudkan cita-cita bangsa dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Mahkamah  Konstitusi  adalah  salah  satu  lembaga  kunci  untuk memberikan  hak-hak  sipil  atas  pendidikan  yang berkualitas  dan  mempertahankan  pengakuan  sistem pendidikan nasional.

## Kata Kunci: Lembaga tinggi, Pendidikan bermutu, hak warga

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum,  bukan  negara  atau  negara  kekuasaan,  tetapi  negara absolut. Dengan kata lain, Indonesia lebih mengedepankan hukum daripada absolutisme dalam urusan pemerintahan. Negara adalah organisasi dengan tujuan tertentu di bawah hukum negara. Menurut Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Supremasi hukum penting untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat di negara ini. Inti dari negara hukum adalah landasan hukum yang memberikan rasa aman untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri.
Suatu  negara  dapat  dikatakan  sebagai  negara  yang  diatur  oleh  rule  of  law  jika dikonstruksikan sebagai suatu sistem yang berkeadilan yang berfungsi melalui pengembangan perangkat  hukum.  Dikembangkan  dengan  membangun  suprastruktur  dan  infrastruktur lembaga-lembaga  politik,  ekonomi  dan  sosial  yang  biasa  dan  membangun  budaya  dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam masyarakat, bangsa dan bangsa. Untuk itu  diperlukan  suatu  sistem  hukum  yang  ditetapkan  dan  ditegakkan  berdasarkan  Undang- Undang Dasar, yang merupakan hukum dasar yang tertinggi. Konstitusi, sebagai hukum dasar yang  lebih  tinggi,  ditegakkan  dengan  dibentuknya  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  ``penjaga Konstitusi'' sekaligus ``penafsir UUD'' . 1
Sebagai  salah  satu  lembaga  peradilan,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  peran  penting dalam  menegakkan  konstitusi  dan  supremasi  hukum  sesuai  dengan  kekuasaan  dan  tugasnya berdasarkan UUD 1945. Larangan campur tangan dari luar atau dari dalam lembaga peradilan, kecuali  sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945. 2 Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  nasional melindungi  segenap  bangsa  Indonesia,  sebagaimana  tercantum  dalam  UUD  1945  sebagai tujuan utama negara. 3
1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara: Praktis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis (Malang: Setara Press, 2015),1.
2 Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi,” Gorontalo Law Review Volume 2, No.2, Oktober (2019): hlm 100.
3 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d.
2023-04-30
Sebagaimana  diperlihatkan  sejarah,  upaya  pembentukan  mahkamah  konstitusi merupakan salah satu perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Sejak didirikan pada tahun 1945, sistem peradilan konstitusi, tidak hanya menekankan prinsip-prinsip negara dan perlindungan hak  asasi  manusia,  tetapi  juga  telah  digunakan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  konstitusi yang  memerlukan  penyelesaian  oleh  badan  yang  berwenang.  Karena  sebelumnya  tidak termasuk dalam UUD 1945 4 . Kekuasaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945 dan lebih dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan  Perundang-undangan  yang  menyatakan: “…(1)  Dalam  hal  suatu  undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  (2)  Dalam  hal  suatu  Peraturan Perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang  diduga  bertentangan  dengan  Undang- Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.
Amandemen UUD 1945 memasukkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara ke dalam sistem administrasi nasional Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi, lembaga negara ini juga  berfungsi  memfasilitasi  mekanisme  checks  and  balances  untuk  mewujudkan  negara demokrasi.  Menyinggung  pernyataan-pernyataan  sebelumnya  tentang  tujuan  peradilan  yaitu untuk  melindungi  seluruh  rakyat  Indonesia,  tujuan  lainnya  adalah  mencerdaskan  kehidupan masyarakat,  artinya  melindungi  saja  tidak  cukup.  Kita  perlu  memastikan  perbaikan  sistem pendidikan  negara  dengan  memastikan  pemerataan  kebijakan  pendidikan  untuk  memenuhi tantangan tuntutan kehidupan yang terus berubah.
Mencerdaskan kehidupan masyarakat merupakan salah satu cita-cita luhur kemerdekaan, namun  kenyataan  di  lapangan  jauh  dari  ideal.  Tampaknya  perjuangan  untuk  memenuhi kewajiban  konstitusional  kita  di  bidang  pendidikan  harus  dipertimbangkan  kembali  untuk waktu yang lama. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: ( 1) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.  (2)  pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  system  pengajaran nasional, yang diatur oleh undang-undang.
Isi  Pasal  31  (1)  menjelaskan  bahwa  warga  negara  Indonesia  berhak  memperoleh pendidikan  tanpa  kecuali  melalui  pendidikan  formal  atau  nonformal.  Tentu  saja,  sistem pendidikan  negara  menawarkan  kesempatan  belajar  kepada  semua  warga  negara  tanpa membeda-bedakan warga mana pun dalam memperoleh pendidikan ini. Dan Pasal 31(2) yakni “Sistem Pendidikan Nasional” berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam pendidikan, berjuang untuk memajukan pendidikan negara untuk membentuk  manusia  Pancasila.  Kualitas  masyarakat,  pembangunan  yang  mandiri  dan dukungan  bagi  pembangunan  masyarakat,  bangsa  dan  negara  Indonesia  diwujudkan  dalam ketahanan bangsa untuk menghadapi semua ajaran, pemahaman dan ideologi yang bertentangan dengan  Pancasila.  Sistem  pendidikan  suatu  bangsa merupakan instrumen  dan tujuan  penting dalam  perjuangan  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  nasional  dan  harus  dipelihara  dan dipelihara secara kualitatif. 5
Seperti  yang  dikatakan  Plato,  tujuan  menciptakan  suatu  bangsa  sama  dengan  tujuan menciptakan  suatu  bangsa.  Tidak  mungkin  memisahkan  negara  dari  pendidikan.  Keduanya penting untuk menanamkan dan menyebarkan ideologi dan kebijakan suatu negara di antara warganya.  Itu  tergantung  pada  bentuk  intervensi  pendidikan  di  negara  tersebut  karena  tidak semua negara sama dalam bentuk intervensi pendidikan. 6
4 Budi Sulistyo Nugroho, “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi,” 100.
5 “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” n.d.
6 “Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia,” JOEAI (Jurnal of Education and Intruction) Volume 4 Nomor 1 Juni (2021): hlm 99.
2023-04-30

## PEMBAHASAN
Secara  teoritis,  keberadaan  MK  diperkenalkan  oleh  Hans  Kelsen.  Hans  Kelsen menjelaskan  bahwa  penegakan  ketentuan  konstitusi  tentang  peraturan  perundang-undangan hanya dijamin sah apakah produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak berlaku jika produk  hukum  itu  inkonstitusional.  Badan-badan  khusus,  seperti  pengadilan  khusus,  yang disebut  MK,  dan  pengujian  konstitusi  (judicial  review)  oleh  pengadilan  biasa,  khususnya Mahkamah Agung, harus tetap dipertahankan.
Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari Perubahan Keempat UUD 1945.  Pasal  24  (2)  UUD  1945  menyatakan: “Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”. Artinya, lembaga yudikatif merupakan satu kesatuan  sistem  yang  diatur  oleh  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi,  yang mencerminkan  puncak  yurisdiksi  Indonesia  berdasarkan  UUD  1945  Agustus  2003. Selanjutnya,  MK  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi  yang  disahkan  pada  13  Agustus  2003.  Namun,  Mahkamah  Konstitusi  baru sebenarnya dibentuk pada 17 Agustus 2003 setelah sembilan hakim konstitusi dilantik pada 16 Agustus 2003.
Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; b) memutus sengketa  kewenangan  Lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  1945;  c) memutus  pembubaran  partai  politik;  dan  d)  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diaksud dalam UUD 1945.
Dalam  yurisdiksinya,  Mahkamah  Konstitusi  menggunakan  instrumen  uji  UUD  1945 sebagai  dasar  atau  dasar  pengambilan  keputusannya.  Sebagaimana  telah  disebutkan, Mahkamah  Konstitusi  memiliki  fungsi  sebagai  pengawal  Konstitusi.  Dalam  menjalankan fungsi  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  juga  berfungsi  sebagai  penafsir  UUD,  karena  harus menentukan konstitusionalitas undang-undang atau perkara konstitusional lainnya..
Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi harus menafsirkan seluruh pembukaan dan klausul pasal. Misalnya, mengenai kewenangan menguji undang-undang yang bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar,  warga  negara  dapat  mengajukan  peninjauan kembali  terhadap  berbagai  undang-undang.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Konstitusi  harus menemukan  dasar  konstitusionalitas  UUD  1945  dan  menentukan  apakah  ketentuan  undang- undang yang diusulkan itu konstitusional.
Dalam praktik pelaksanaannya telah banyak perkara pengujian undang-undang di bidang ekonomi  dan  kesejahteraan  rakyat.  Bahkan  banyak  perkara-perkara  yang  banyak  mendapat perhatian masyarakat seperti perkara pengujian UU Ketenagalistrikan, UU Pengelolaan Sumber Daya  Air,  UU  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,  UU  APBN,  UU  Sisdiknas,  dan  lain-lain. Bagaimana upaya mencapai tujuan nasional memajukan kesejahteraan umum tentunya dapat dilihat  dalam  putusan-putusan  tersebut  yang  harus  dilaksanakan  oleh  setiap  penyelenggara negara dan warga negara 7
Dari banyaknya perkara penguji UU salah satunya yaitu UU Sisdiknas yang merupakan sistem yang memiliki tujuan sama dengan prinsip negara sebagaimana bunyi penggalan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
7 Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara: Praktis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis , hlm 305-308.
Sebagaimana  dalam  Pasal  1  UU  SISDIKNAS  No.  20  Tahun  2003  disebutkan  bahwa Sistem  Pendidikan  Nasional  adalah  keseluruhan  komponen  Pendidikan  yang  saling  terkait secara  terpadu  untuk  mencapai  tujuan  Pendidikan  nasional.  Artinya  Pendidikan  merupakan suatu totalitas struktur terdiri dari komponen yang saling terkait hingga tercapai pada tujuan. 8 Sejak diundangkannya UU Sisdiknas, maka ada 4 (empat) hal penting untuk diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam hal Pendidikan nasional ini, yakni:
1. Adanya  kepastian  berkenaan  dengan  jaminan  Pendidikan  yang  Pluralistik,  menghormati budaya local dan non diskriminatif;
2. Adanya alokasi anggaran yang disebutkan secara eksplisit, yakni 20 persen diluar dana gaji pendidik dan Pendidikan kedinasan;
3. Terbukanya kesempataan mengemban Pendidikan berkualitas dan bermutu bahkan hingga pada taraf internasional;
4. Dibukanya  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi,  yang  berarti  terbuka  pula kesempatan bagi masyarakat (swasta) untuk menyelenggarakan Pendidikan;
Meringkas  beberapa  hal  di  atas,  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional memberikan  akses  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  terhadap  pendidikan  berkualitas  tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, atau kemampuan ekonomi. 9
Sistem Pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-undang organik (UU Sisdiknas) mesti mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi 4 (empat) hal, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai agama, memelihara persatuan bangsa, memajukan peradaban, dan memajukan kesejahteraan  umat  manusia 10 .  Dari  pernyataan  di  atas  sangat  jelas  bahwa  mencerdaskan kehidupan warga negara merupakan tugas negara dan dilaksanakan melalui pendidikan..
Secara  konstitusional,  pendidikan  adalah  hak  setiap  warga  negara.  Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kepentingan  bersama, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan terwujudnya tujuan nasional melalui proses pendidikan 11
Perlu  diperhatikan  Kembali  apakah  kebijakan  ini  sudah  sesuai  dengan  undang-undang yang dijadikan sebagai landasan sebuah proses  pembelajaran dalam mengemban Pendidikan. Pada kenyataannya undang-undang tentang sistem Pendidikan mengalami perubahan sebanyak tiga  kali,  tujuh  kali  perubahan  kurikulum  dan  perubahan  dalam  sistem  penentuan  kelulusan sebanyak  tiga  kali  yang  tidak  terlihat  berpengaruh  pada  model  pembelajaran  dan  suasana sekolah  yang  dijadikan  tempat  Pendidikan  yang  di  jadikan  sebuah  tujuan  negara  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  tersebut.  Dari  serangkaian  ulasan  tentang  perubahan  yang telah terjadi, baik perubahan undang-undang, perubahan kurikulum, dan perubahan sistem ujian akhir,  tampaknya  belum  ada  yang  bermakna  bagi  dapat  berperannya  sekolah  sebagai  pusat pemberdayaan.
Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan terkait dengan ketentuan UU Sisdiknas. Dalam  mengadili  suatu  perkara  pengujian  undang-undang  yang  bertentangan  dengan  UUD 1945 Baik UUD 1945 maupun UU MK mengatur bahwa dalam hal uji materi suatu undang- undang, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menilai atau menentukan konstitusionalitas ketetapan  tersebut  ditegaskan.  Mahkamah  Konstitusi  hanya  dapat  menentukan  apakah  suatu bagian  dari  suatu  undang-undang,  isi,  kalimat,  atau  klausulnya  inkonstitusional.  Dalam  hal
8 Munirah, Sistem Pendidikan Di Indonesia: Antara Keinginan Dan Realita (A-Jurnal UIN Alaudin Makassar, n.d.), hlm 234.
9 Anna Triningsih, “Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi,” Jurnal Konstitusi Volume 4, No. 2, Juni 2017 (2017).
10 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Pasal 31.
11 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
judicial review, putusan MK tidak bisa masuk ranah legalitas.Secara teoritik maupun praktek dikenal dengan dua pengujian, yaitu pengujian formal ( formale toetsingsrecht ) dan pengujian secara  materill  ( materiele  toetsingsrecht .  Jika  pengujian  Undang-Undang  yang  diajukan bersifat  formil  berarti  yang  diuji  dari  undang-undang  yang  bersangkutan  bukan  pada  materi atau  isi  undang-undang  tersebut,  melainkan  hanya  berkenaan  dengan  soal-soal  bentuknya ataupun  proses  terbentuknya  hingga  mempunyai  daya  ikat  untuk  umum.  Jika  pengujian dimaksudkan sebagai pengujian materil berarti yang dipersoalkan dalam permohonan adalah isi atau materi, atau bagian dari isi undang-undang yang bersangkutan.
Mahkamah  Konstitusi  terbukti  telah melakukan  beberapa  kali judicial  review terhadap Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi.  Hal  ini  menimbulkan  pro  kontra  dikalangan masyarakat karena dalam putusannya terdapat benturan kepentingan dan berkaitan dengan asas nemo judex idoneus in propria causa. Sebagai contoh berupa pasal yang krusial sekaligus dapat dijadikan  sebagai  dasar  untuk  merevisi  UU  Sisdiknas  pasal  53  yang  membatalkan  undang- undang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konsitusi. Sementara UU BHP merupakan amanat dari UU Sisdiknas Pasal 53 yang berbunyi:  ” agar penyelenggaraan dan/atau satuan Pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum Pendidikan  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersendiri” .  Dengan  dibatalkannya  oleh Mahkamah  Konstitusi,  UU  Sisdiknas  Pasal  53  artinya  tidak  berguna  lagi.  Keberadaan  pasal tersebut  mestinya  dihilangkan  dari  batang  tubuh  UU  Sisdiknas.  Disini  tampak  harus  lebih dipertegas  Kembali  mengenai  sistem  Pendidikan  nasional  yang  dijadikan  sebagai  cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bengsa. Salah satu nya dengan merevisi Kembali pasal- pasal yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan UUD 1945 tentunya kearah yang lebih baik, konsisten dan dapat terwujudkan Pendidikan yang bermutu. 12
Pendidikan merupakan nilai penting dan mendesak dalam membentuk suatu bangsa dan berupaya  menjamin  kelangsungan  hidupnya.  Mengingat  pentingnya  pengembangan  isu pendidikan,  maka  perlu  ditetapkan  aturan  baku  bagi  pendidikan  nasional  di  bawah  payung sistem  pendidikan  nasional.  Akan  tetapi,  walaupun  sering  muncul  permasalahan  di  bidang pendidikan  umum,  masih  banyak  permasalahan  yang  dihadapi  pesantren  dalam  sistem pendidikan Islam/pondok pesantren. Berdasarkan persyaratan untuk bersaing dengan lembaga publik yang lebih modern. Saat ini jumlah pesantren berkembang pesat. Namun, peningkatan yang  cepat  ini tidak  dapat menjamin  kualitas  dan juga  kualitas.  Banyak  di antaranya  adalah pondok pesantren, khususnya pondok pesantren modern, yang lebih mengutamakan pendidikan formal  daripada  pendidikan  diniyah.  Di  tengah  berbagai  permasalahan  tersebut,  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  yang  diharapkan  dan  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas sesuai tuntutan zaman, diperlukan mutu dan kualitas pesantren (sistem). 13
Sebagaimana  yang  perlu  ditegaskan  Kembali  bahwa  dalam  UU  Sisdiknas  Pasal  (30) yakni: (1)  Pendidikan  keagamaan  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  dan/atau  kelompok masyarakat  dari  pemeluk  agama,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan  mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.  (3)  Pendidikan  keagamaan  dapat  diselenggarakan  pada  jalur  Pendidikan  formal, nonformal dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk Pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 14
Dalam  melaksanakan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  perlu  lebih  fokus  dalam menegaskan  sistem  Pendidikan  juga  sebagai  tujuan  negara  yakni  membangun  kesadaran
12 Rahman and Dkk, “Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia,” hlm 99.
13 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 13.
14 “Undang-Undang Sisdiknas Pasal 30,” n.d.
konstitusional  warga  negara.  Sebagaimana  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah  Konstitusi  mengenai  kewenangannya  yang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  yakni;  menguji  undang-undang  terhadap  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  memutus  sengketa  kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil  pemilihan  umum.  Berdasarkan  kewenangannya  Mahkamah  Konstitusi  dapat  disebut sebagai Lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.
Dalam menjalankan kewenangannya masih banyak pro dan kontra terkait putusan yang diputuskan  oleh  hakim.  Seperti  perkara  Pasal  50  ayat  (3)  UU  Sisdiknas  yang  bertentangan dengan  UUD  1945  dengan  alasan  Satuan  Pendidikan  bertaraf  internasional  bertentangan dengan kewajiban negara untuk mncerdaskan kehidupan bangsa, menimbulkan dualisme sistem Pendidikan,  sebagai  bentuk  baku  liberalisasi  Pendidikan  dalam  bidang  Pendidikan,  serta berpotensi menghilangkan jati diri bangsa indonesia yang berbahasa Indonesia. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruhnya tetpi putusan itu tidak bulat karena salah satu hakim berpendapat berbeda (dissenting opinion) .
Menurut Mahkamah Konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan  pemerintahan  negara  Republik  Indonesia.  Sebagaimana  terdapat  dalam  Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaa, perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial”. Maka  dengan  pernyataan  ini,  ketentuan-ketentuan  dalam  UUD 1945  dan  UU  memposisikan  Pendidikan  sebagai  salah  satu  aspek  penting  dalam penyelenggaraan negara yang menjadi tanggungjawab negara.
Sebagai  tanggung  jawab  untuk  mewujudkan  hak  setiap  warga  negara  atas  pendidikan yang  adil  dan  berkualitas,  negara  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk  membangun  dan mengelola  sistem  pendidikan  nasional  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dasar  negara. Pendidikan seharusnya membangun karakter, bukan sesuatu yang terputus dari akar budaya dan jiwa  suatu  bangsa.  Pendidikan  nasional  harus  konsisten  dengan  nilai-nilai  budaya  yang terkandung  dalam  Pancasila.  Tentunya  harus  ditanamkan  pada  siswa  melalui  program pendidikan  semua  jenis  dan  jenjang  pendidikan.  Tidak  hanya  sistem  pendidikan  kurikulum yang dibutuhkan, tetapi juga perbaikan dalam pelaksanaan pendidikan.
Berbicara  tentang  kurikulum,  merupakan  salah  satu  isu  yang  masih  menarik  perhatian terutama di lembaga pendidikan, khususnya di dunia pendidikan. Perubahan kurikulum niscaya akan berdampak positif atau negatif bagi pendidikan itu sendiri. Dampak positif pertama silabus baru  melengkapi  kekurangan  silabus  lama  dengan  lebih  mempertimbangkan  kendala  silabus lama  guna  lebih  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Kedua,  untuk  menyesuaikan  diri  dengan tuntutan  zaman  yang  terus  berubah,  dan  dengan  berkembangnya  zaman,  pendidikan  secara alamiah membutuhkan perubahan untuk menyesuaikan diri seperlunya untuk mencapai tujuan pendidikan.
Lalu ada dampak negatif dari perubahan kurikulum yang pertama tujuan pendidikan tidak terpenuhi pada awal pelaksanaan. Di sini, pendidik diharapkan mampu mengimplementasikan kurikulum baru. Tetapi jika pendidik tidak bisa melakukannya, kurikulum tidak akan berjalan semulus  yang  seharusnya.  Kedua,  fasilitas  yang  disediakan  kurang  baik.  Banyak  sekolah  di desa-desa  terpencil  tidak  memiliki  fasilitas  yang  memadai.  Hal  ini  menjadi  kendala  untuk menerapkan  kurikulum  lama  dan  justru  mempersulit  proses  belajar  mengajar.  Ketiga, mensosialisasikan  implementasi  kurikulum  baru  membutuhkan  waktu,  karena  para  pendidik yang  berganti  harus  mampu  memahami  kurikulum  baru  untuk  keberhasilan  implementasi.
2023-04-30
Sosialisasi  sangat  penting  untuk  memahami  tujuan,  hasil  yang  ingin  dicapai,  dll. 15 Dalam sebuah Pendidikan peserta didik memiliki hak dalam merasakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah agar  proses  belajar megajar  berjalan  sebagaimana mestinya.  Melalui  UU  No.  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  pada  dasarnya  memiliki  prinsip-prinsip pemenuhan hak ana katas Pendidikan dasar yang wajib dan Cuma-Cuma, yaitu:
a. Wajib  memberikan  layanan  dan  kemudahan  serta  menjamin  terselenggaranya  Pendidikan yang bermutu bagi warga Negara tanpa diskriminasi.
b. Wajib  menjamin  tersedianya  dana,  guna  terselenggaranya  Pendidikan  bagi  setiap  warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
c. Wajub  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang  Pendidikan  dasar tanpa memungut biaya.
d. Wajib memfasilitasi satuan Pendidikan dengan pendidik yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu.
e. Wajib  membina  dan  mengembangkan  tenaga  kependidikan  pada  satuan  Pendidikan  yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
f. Wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik pada satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
g. Wajib menyediakan anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
h. Wajib  menentukan  kebijakan  nasional  dan  standar  nasional  Pendidikan  untuk  menjamin mutu Pendidikan nasional.
i. Wajib  melakukan  koordinasi  atas  penyelenggaraan  Pendidikan,  pengembangan  tenaga kependidikan  dan  penyediaan  fasilitas  penyelenggaraan  Pendidikan  lintas  daerah kabupaten/kota untuk tingkat Pendidikan dasar dan menengah.
j. Pemerintah  kabupaten/kota  mengelola  Pendidikan  dasar  dan  Pendidikan  menengah,  serta satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
Pernyataan  diatas  merupakan  kewajiban  yang  mesti  diamalkan  dan  tanggung  jawab pemerintah untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang dijadikan konsideran menimbang UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 16
Seperti  yang  diketahui  kualitas  Pendidikan  di  daerah  berbeda  dengan  yang  berada  di perkotaan. Masih banyak kendala yang dirasakan oleh warga di daerah apalagi daerah tersebut masih jauh dalam jangkauan atau pelosok. Kendala utama tersebut salah satunya adalah biaya yang harus dibayar dalam pelaksanaan Pendidikan. Sedangkan Amanah konstitusi sangat jelas bahwasanya pedidikan sebagai Hak Asasi Manusia, seperti yang tercantum pada Pasal 31 ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  berbunyi:  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  mendapatkan pengajaran”.  Kemudian  dilanjutkan  Pasal  1  ayat  (2)  berbunyi:  “Setiap  warga  negara  wajib mengikuti  Pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayai.”.  Amanah  konstitusi  yang diemban  oleh  pemerintah  yang  hingga  kini  masih  belum  mendapatkan  sinyal  terhadap kemajuan Pendidikan nasional. 17
Sebagai  penganut  ideologi social  walfare  state ,  Langkah  menuju  terwujudnya  sistem Pendidikan  yang  bermutu  bagi  semua  lapisan  masyarakat  tertuang  dalam  Pasal  31  ayat  (3) “Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  Pendidikan  Nasional,  yang meningkatkan  keimanan  dan  ketaqwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan
15 Nita Oktifa, “Dampak Positif Dan Negatif Pergantian Kurikulum Baru,” Jumat, 21 Oktober 2022, https://akupintar.id/info- pintar/-/blogs/dampak-positif-dan-negatif-pergantian-kurikulum-baru.
16 Rizky Rinaldy Inkiriwang and Dkk, “Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.,” Lex Privatum Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun (2020).
17 Arif Wibowo, “Membangun Mutu Pendidikan Hingga Ke Wilayah Perbatasan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara.,” JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humainiora Vol. 9 No. 4 (2022).
2023-04-30
kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang.” Dari butir-butir Pasal tentunya sudah sangat  jelas  bahwasanya  dalam  membangun  Pendidikan  yang  bermutu  pemerintah  mesti mewujudkan amanah konstitusi agar tidak terjadi disparitas bagi warga negara yang berwilayah di perkotaan maupun diwilayah yang sulit dijangkau pemerintah.
Pendidikan memiliki tempat yang tinggi karena sebagai kunci dalam memajukan bangsa. Sebagaimana menurut pandangan K.H. Ahmad Dahlan “bahwa Pendidikan harus membekali siswa  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  kemajuan  materiil”. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Dahlan sebagai kritikan yang ditujukan kepada pemerintah bahwasanya kaum tradisionalis yang menjalankan model Pendidikan yang diwarisi secara  turun-temurun  tanpa  mencoba  melihat  relevansinya  dengan  perkembangan  zaman.” Jelas Pendidikan adalah dinamika kehidupan yang sangat berpengaruh dalam perubahan dan kemajuan  zaman.  Sebagaimana  dipertegas  Kembali  dalam  UUD  1945  pada  Alinea  keempat bahwa Pendidikan memiliki peran untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. 18
Maka semua warga negara memiliki hak dalam mendapat Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas  perlindungan  bagi  pengembangan  pribadinya,  untuk  memperoleh  Pendidikan, mencerdaskan  dirinya,  dan  meningkatkan  kualitas  hidupnya  agar  menjadi  manusia  yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, Bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. 19
Antara  hak  dan  kewajiban  dalam  bidang  Pendidikan  antara  pemerintah  dengan  warga negara  memiliki  hubungan,  secara  historis  Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak empat kali, termasuk amandemen pasal 31 pada Bab XIII dengan tambahan ayat yang membuktikan negara konsen dalam memperhatikan hak warga negara  dalam  bidang  Pendidikan,  seperti  bunyi  ayat  (4)  yang  merupakan  tambahan  hasil amandemen  keempat  yakni  “Negara  memprioritaskan  anggaran  Pendidikan  sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan    dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  Pendidikan nasional”, serta tambahan ayat (5) yang berbunyi “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai afama dan perstauan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Secara tekstual memang sekedar penambahan Amanah konstitusi kepada pemerintah, akantetapi dalam peraturan perundang-undangan hal ini merupakan  perintah  secara  hierarki  kepada  peraturan  perundang-undangan  dibawah  untuk diakui  dan  dipenuhi  hak  warga  negara  untuk  mendapat  Pendidikan  yang  harus  dilaksanakan oleh pemerintah.

## KESIMPULAN
Sebagai Lembaga tinggi negara yang mempunyai peran besar dalam keberlangsungan bernegara  Mahkamah  Konstitusi  juga  memiliki  peran  dalam  memberikan  hak  berupa Pendidikan yang akan mencerdaskan warga negaranya. Juga dijadikan sebagai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara menegaskan Kembali sistem Pendidikan nasional yang masih belum bisa dikatakan sempurna dalam standar Pendidikan.
18 Ibid .
19 “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21,” n.d.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Bernegara: Praktis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis . Malang: Setara Press, 2015.
Putra  Daulay,  Haidar. Pendidikan  Islam  Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  Di  Indonesia .  Jakarta: Kencana, 2012.

## SUMBER LAIN:
Budi  Sulistyo  Nugroho,  Fadzlun.  “Sifat  Keberlakuan  Asas  Erga  Omnes  Dan  Implementasi  Putusan Mahkamah Konstitusi.” Gorontalo Law Review Volume 2, No.2, Oktober (2019). Munirah. Sistem  Pendidikan  Di  Indonesia:  Antara  Keinginan  Dan  Realita .  A-Jurnal  UIN  Alaudin Makassar, n.d.
Oktifa,  Nita.  “Dampak  Positif  Dan  Negatif  Pergantian  Kurikulum  Baru,”  Jumat,  21  Oktober  2022. https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/dampak-positif-dan-negatif-pergantian-kurikulum-baru. Rahman,  Abdul,  and  Dkk.  “Analisis  UU  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia.” JOEAI (Jurnal of Education and Intruction) Volume 4 Nomor 1 Juni (2021).
Rinaldy  Inkiriwang,  Rizky,  and  Dkk.  “Kewajiban  Negara  Dalam  Penyediaan  Fasilitas  Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.”
Lex Privatum Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun (2020).
Triningsih,  Anna.  “Politik  Hukum  Pendidikan  Nasional:  Analisis  Politik  Hukum  Dalam  Masa Reformasi.” Jurnal Konstitusi Volume 4, No. 2, Juni 2017 (2017).
Wibowo,  Arif.  “Membangun  Mutu  Pendidikan  Hingga  Ke  Wilayah  Perbatasan  Sebagai  Hak Konstitusional Warga Negara.” JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humainiora Vol. 9 No. 4 (2022).

## SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia