JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial,  11 (1) (2019): 74-83 DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12311
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam Kutacane
Financing Education at Babussalam Kutacane Tarbiyah College of Sciences Babussalam
Muhammad Irsan Barus 1)* , Syadidul Kahar 2) & Saidup Kudadiri 3)
1) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia
2) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam , Indonesia
3) Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al Ikhlas Sidikalang, Indonesia
Diterima: April 2019; Disetujui: Mei 2019; Dipublish: Juni 2019.

## Abstrak
Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan  pemerataan  dan  mutu  pendidikan.  Berbeda  dari  sistem  pendidikan  di  negara  maju,  negara berkembang  memprioritaskan  anggaran  daerahnya  untuk  pembangunan  pendidikan  dan  dilakukan  dengan berbagai  model  pembiayaan  yang  menguntungkan  bagi  pembangunan  pendidikan  di  negaranya.  Pendekatan penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Hal  ini  dilakukan  untuk mengungkapkan data deskriptif dari informan tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap  fokus  penelitian.  Penelitian  ini  berupaya  mendiskripsikan  sistem  pembiayaan  pendidikan  di  STIT Babussalam  Kutacane.  Hasil  penelitian  diproleh  bahwa  STITBA  menerapkan  Sistem  Keuangan  Terpusat  (SKT) untuk  dana  yang  bersumber  dari  Uang  Pembangunan  dan  SPP  mahasiswa  sehingga  istilah  defisit  tidak  berlaku dilingkungan  STITBA.  Sedangkan  dana  yang  sifatnya  untuk  kegiatan  tertentu  seperti  biaya  PPL,  PKM, Komprehensif,  Seminar  Proposal,  Bimbingan  Skripsi,  Munaqasyah,  dan  Wisuda  dikelola  oleh  Bendahara  sekolah tinggi  sendiri  dengan membuat  pertanggung  jawaban  kepada Pimpinan  STITBA.  Berdasarkan  hal  ini  maka  dana yang diproleh oleh STIT Babussalam Kutacane menggunakan model Penggalangan dana.
Kata Kunci . Pembiyaan Pendidikan, Mutu Pendidikan, Pembangunan Pendidikan.

## Abstract
The  relationship  between  government,  society,  and  the  private  sector  is  an  inseparable  relationship  in  its  role  to improve  equity  and  quality  of  education.  Different  from  the  education  system  in  developed  countries,  developing countries  prioritize  their  regional  budgets  for  education  development  and  are  carried  out  with  various  financing models that are beneficial for the development of education in their country. The research approach taken in this study is a qualitative approach. This is done to reveal descriptive data from informants about what they did, felt, and what they  experienced  with  the  focus  of  the  research.  This  study  attempts  to  describe  the  education  financing  system  in Babussalam Kutacane STIT. The results of the study showed that STITBA applied a Centralized Financial System (SKT) for funds sourced from Development Fees and student tuition fees so that the term deficit did not apply to the STITBA environment.  While  the  funds  are  for  certain  activities such  as PPL,  PKM, Comprehensive,  Proposal  Seminar,  Thesis Guidance, Munaqasyah, and Graduation managed by the Treasurer of his own school by making accountability to the STITBA  Leader.  Based  on  this,  the  funds  obtained  by  Babussalam  Kutacane  STIT  use  the  Fundraising  model. Keywords . Education Financing, Educational Quality, Educational Development.
How to Cite : Barus, M.I, Kahar, S. & Kudadiri, S. (2019). Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam Babussalam Kutacane. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 11 (1): 74- 83.
* Corresponding author:
E-mail: mirsanbarus@gmail.com ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Konsep pendidikan masyarakat Indonesia saat ini menuntut untuk menjadi masyarakat  yang  berpendidikan  yang mengacu  kepada  kemandirian,  dalam  arti dituntut untuk menguasai berbagai hal dan kemampuan  yang  dapat  menjadikan peserta  didik  menjadi  mandiri  dan  dapat memberi  manfaat  bagi  masyarakat.  Untuk dapat  memberikan  dan  meningkatkan kemampuan  adalah  dengan  bersekolah atau  masuk  suatu  lembaga  pendidikan. Namun sayangnya tidak semua masyarakat  Indonesia  dapat  menikmati pendidikan  itu  karena  keterbatasan kemampuan  finansial.  Ini  merupakan masalah  yang  serius  dalam  pembangunan dunia  pendidikan  di  Indonesia.  Secara subtansial,  aktivitas-aktivitas  pendidikan pada  dasarnya  tidak  hanya  berupa pendidikan  sekolah  formal  saja,  atau cukup  dengan  dan  berhenti  sampai  pada pendidikan  formal.  Pendidikan  formal lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan  akan  penguasaan  pengetahuan dan  kemampuan  dasar.  Untuk  tahap selanjutnya  diharapkan  peserta  didik dapat
mandiri
melanjutkan pendidikannya,  karena  dianggap  sudah mampu memenuhi
kebutuhan pendidikannya itu sendiri.
Menurut  John  Dewey  dalam  Alisuf (Fattah,  2006),  pendidikan  pada  dasarnya menyatu  dengan  hidup,  oleh  karena  itu pendidikan  terus  berlangsung  sepanjang hidup  sehingga  pendidikan  itu  tidak pernah  berakhir.  Maksud  diadakannya konsep  pendidikan  sepanjang  hayat  ialah agar  setiap  manusia  Indonesia  senantiasa terus menerus dapat belajar, mendidik dan mengembangkan  dirinya,  karena  selain sebagai  kewajiban  kodrati  bagi  manusia juga  sebagai  sarana  untuk  peningkatan diri.  Dengan  demikian  dalam  konteks pendidikan formal untuk proses pengembangan inilah pendidikan itu perlu pembiyaan, karena setiap proses pengembangan  itu  perlu  adanya  anggaran agar  proses  tersebut  berjalan  secara
optimal  sesuai  dengan  visi  dan  misi pendidikan  yang  sudah  dicanangkan.  Saat ini  pendidikan  mempunyai  peranan  yang penting  dalam  peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia.  Telah  diketahui bersama
bahwa pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, yang apabila  pendidikan  itu  lemah  dalam  hal pembiyaan,  maka  mutu  pendidikan  itu juga  akan  mengikut  lemah.  Oleh  karena itulah  dengan  pembiayaan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  pendidikan  maka pendidikan itu akan berjalan dengan baik.
Pada  Peraturan  Pemerintah No 19/2005
tentang Standar Nasional
Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I  Pasal  1  Ayat  (10)  dan  Bab  IX  Pasal  62 Ayat  (1)  s/d  (5)  tentang  ruang  lingkup standar  pembiayaan.  Ketentuan  Umum tentang  Standar  Pembiayaan  pada  Pasal  1 tampak  lebih  sempit  dari  Pasal  62,  yaitu standar  pembiayaan  pada  Pasal  1  adalah mencakup standar yang mengatur komponen  dan  besarnya  “biaya  operasi” satuan  pendidikan  yang  berlaku  selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup “biaya investasi,  biaya  operasi  dan  biaya personal”. Pada Bab IX: Standar Pembiayaan,  Pasal  62  disebutkan  bahwa: 1) Pembiayaan  pendidikan  terdiri  atas  biaya investasi,  biaya  operasi,  dan  biaya  personal; 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) meliputi  biaya  penyediaan  sarana  dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia,  dan  modal  kerja  tetap;  3)  Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  biaya  pendidikan  yang  harus dikeluarkan  oleh  peserta  didik  untuk  bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan  berkelanjutan;  4)  Biaya  operasi  satuan pendidikan  sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  meliputi:  a)  Gaji  pendidik  dan  tenaga kependidikan  serta  segala  tunjangan  yang melekat  pada  gaji;  b)  Bahan  atau  peralatan pendidikan habis pakai, dan c) Di Indonesia, sumber  dana  pendidikan  sebagaimana yang dijelaskan oleh Abbas (2009) terbagi menjadi dua, yakni; a) lembaga pendidikan
yang  dikelola  oleh  pemerintah  yang berasal  dari  APBN,  APBD  dan  SPP  siswa serta bantuan-bantuan lain dari lembaga/donor  yang  tidak  mengikat,  b) sedangkan pendidikan
yang diselenggarakan  oleh  masyarakat  sumber dananya  atau  sumber  dana  umumnya tertumpu  pada  masyarakat  dan  sumber- sumber  lain  dari  lembaga/donor/donator yang  tidak  mengikat  dapat  berupa  hibah atau  bantuan  dari  pihak  swasta  dalam negeri maupun dari luar negeri.
Senada  dengan  hal  tersebut  di  atas, Fattah  menyebutkan  bahwa  sumber keuangan  sekolah  dapat  bersumber  dari orang  tua,  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah,  swasta,  dunia  usaha/industri,  dan alumni.  Sumber-sumber  dana  untuk sekolah  dapat  digambarkan  sebagai berikut:
Gambar Sumber Dana Sekolah (Fattah, 2012)
Sistem pembiayaan pendidikan merupakan  proses  dimana  pendapatan dan  sumber  daya  tersedia  digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem pembiayaan  pendidikan  sangat  bervariasi tergantung  dari  kondisi  masing-masing
negara  seperti  kondisi  geografis,  tingkat pendidikan,  kondisi  politik  pendidikan, hukum  pendidikan,  ekonomi  pendidikan, program  pembiayaan  pemerintah  dan administrasi  sekolah.  Menganalisis  biaya pendidikan  sebagai  modal  yang  produktif, dan  sebagai  barang  modal  tentu  memiliki fungsi  untuk  produksi  selanjutnya.  Untuk melihat manfaatnya, maka biaya pendidikan perlu dihitung apakah mencapai rate  of  return (Mulyasa,  2009). Sementara  itu  terdapat  beberapa  faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai  tidaknya  sistem  dengan  kondisi negara.  Untuk  mengetahui  apakah  sistem tersebut  memuaskan,  dapat  dilakukan dengan  cara:  i)  menghitung  berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat  buta  huruf;  ii)  distribusi  alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil  sebagai  kewajiban  pemerintah  pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.
Setiap  keputusan  dalam  masalah pembiayaan  sekolah  akan  mempengaruhi bagaimana  sumber  daya  diperoleh  dan dialokasikan.  Oleh  karena  itu  perlu  dilihat siapa  yang  akan  dididik  dan  seberapa banyak  jasa  pendidikan  dapat  disediakan, bagaimana  mereka  akan  dididik,  siapa yang  akan  membayar  biaya  pendidikan. Demikian  pula  sistem  pemerintahan seperti  apa  yang  paling  sesuai  untuk mendukung
sistem pembiayaan pendidikan.  Tanggung  jawab  pemerintah dalam  pembiayaan  pendidikan  termasuk untuk  pendidikan  kejuruan  dan  bantuan terhadap murid. Berdasarkan latar belakang  di  atas  bahwa  perlu  adanya untuk  mengkaji  bagaimana  sebenarnya pembiayaan  pendidikan  dan  bagaimana peran  pajak  itu  sendiri  terhadap pendidikan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif.  Hal  ini  dilakukan untuk mengungkapkan data deskriptif dari
Sumber dana sekolah
informan  tentang  apa  yang  mereka lakukan,  rasakan,  dan  yang  mereka  alami terhadap  fokus  penelitian.  Penelitian  ini berupaya
mendiskripsikan sistem pembiayaan
pendidikan di STIT Babussalam Kutacane. Penelitian kualitatif menunjuk  kepada  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  kualitatif  berupa ungkapan,  pandangan,  pemikiran  dan tindakan individu-individu maupun keadaan secara holistik. Penelitian kualitatif  menempatkan  pokok  kajiannya pada  suatu  organisasi  atau  individu seutuhnya,  dan  tidak  diredusir  kepada variabel  yang  telah  ditata  atau  sebuah hipotesis yang telah direncanakan sebelumnya (Sugiyono, 2013).
Berdasarkan  karakteristik  penelitian kualitatif  tersebut,  maka  pelaksanaan penelitian  terkait  dengan    pengelolaan pembiayaan  pendidikan  meningkatkan kualitas  pendidikan  guna  menjadikan satuan  pendidikan  dapat  bersaing  dan unggul  yang  pada  akhirnya  menuju lembaga  pendidikan  yang  maju,  tentunya memiliki  upaya-upaya  yang  dilakukan pihak-pihak  sekolah  sesuai  fokus  dalam penelitian  ini  yang  akan  dikaji  secara holistik  terhadap  seluruh  unsur-unsur terkait, bukan secara parsial.
Lokasi  penelitian  yang  digunakan sebagai  latar  dalam  penelitian  ini  adalah STIT  Babussalam  Kutacane.  Setiap  latar yang  memenuhi  minat  substantif  dan minat  teoritik  peneliti  dapat  dipilih sebagai  kasus  penelitian.  Memang  harus diakui  bahwa  lebih  mudah  mengetahui latar  yang  memenuhi  minat  substantif peneliti  daripada  memilih  latar  yang memenuhi  minat  teoritik.  Mengacu  pada minat  untuk  mengembangkan  teori substantif dari lapangan, tentang pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  dan dipengaruhi  oleh  permasalahan  yang muncul  maka  dipilih  STIT  Babussalam Kutacane sebagai lokasi penelitian.
Sumber  data  penelitian  dengan pendekatan  kualitatif  dilakukan  dengan melakukan  pengumpulan  data  dalam
bentuk  kata-kata  atau  kalimat  yang menggambarkan fenomena fokus penelitian  yang  telah  disiapkan.  Informan penelitian ini adalah Ketua STIT Babussalam  Kutacane, wakil Ketua, dosen, karyawan,  mahasiswa  dan  masyarakat. Sesuai  dengan  jenis  penelitian  yang dilakukan, maka teknik pengumpulan data yang  digunakan  adalah  wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi.  Penentuan  informan  dalam penelitian  ini  dilakukan  secara purposive dan snow  ball .  Penetapan  Ketua  STIT Babussalam  Kutacane, wakil Ketua, dosen, karyawan,  mahasiswa  dan  masyarakat sebagai informan dalam hal ini menggunakan teknik purposive sampling . Kegiatan  analisis  data  meliputi mengatur,  mengurutkan,  mengelompokan, memberi  kode,  dan  mengkatagorikan dengan  tujuan  menemukan  temuan. Penelitian  ini  menggunakan  dua  analisis data,  yaitu  analisis  data  dalam  kasus  dan analisis  data  lintas  kasus.  Mengacu  pada pendapat  Miles  dan  Huberman  (2009), bahwa  penelitian  ini  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  sehingga  datanya  sampai  pada titik jenuh. Proses penelitian ini berbentuk siklus meliputi pengumpulan data, display data,  reduksi  data,  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Profil STIT Babussalam Kutacane
Organisasi  dan  tata  laksana  di Sekolah  Tinggi  disusun  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.  30  tahun  1990. Peraturan  Pemerintah  No.  57  tahun  1998. STITBA  dan  pelaksanaannya  diatur berdasarkan  rapat  Senat  Sekolah  Tinggi. Berdasarkan  peraturan  dan  keputusan- keputusan  di  atas  STIT  dipimpin  oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Ketua I, II, dan III serta seorang sekretaris ketua yang dipilih  oleh  Ketua.  Bidang-bidang  di Sekolah  Tinggi  saat  ini  terdiri  dari  tiga bidang,  yakni:  bidang  Akademik,  Bidang Keuangan  dan  bidang  kemahasiswaan.
Setiap  bidang  dipimpin  oleh  ketua  bidang yang bertanggung jawab langsung terhadap  ketua.  Pelaksanaan  aktivitas laboratorium-laboratorium  dipimpin  oleh seorang ketua laboratorium yang bertanggung  jawab  langsung  ke  ketua jurusan.
Sistem tata pamong di Sekolah Tinggi telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan ketua  Yayasan  dan  peraturan  yang dikeluarkan    oleh  ketua  STITBA  meliputi statuta Sekolah Tinggi, peraturan pegawai, peraturan  disiplin  pegawai,  peraturan ketua  STITBA  tentang  etika  pergaulan mahasiswa,  peraturan  tata  tertib  dosen dan  mahasiswa  dan  lain  sebagainya. Berbagai  aturan  tersebut  berisi  tentang struktur  organisasi  dan  tugas  serta fungsinya  yang  harus  menjadi  pedoman kerja  maupun  perilaku  bagi  civitas akademika  sesuai  dengan  fungsi  dan perannya masing-masing, sehingga menciptakan  sistem  tata  pamong  yang kredibel,  transparan  dan  bertanggung jawab  dan  adil.  Berbagai  aturan  tersebut disosialisasikan  harus  dilaksanakan  oleh seluruh  civitas  akademika  dan  di  dalam
pelaksanaannya  dilakukan  pemantauan atau supervisi  di masing-masing unit serta dievaluasi  secara  kontinu  melalui  rapat- rapat  yang  diselenggarakan  oleh  Sekolah Tinggi dan rapat-rapat di jurusan/prodi. STITBA  Kutacane  merupakan  satu unit  pelaksana  pendidikan  tinggi  agama Islam  di  bawah  jajaran  KOPERTAIS Wilayah-V  (lima)  Banda  Aceh  dengan mengelola 2 (dua) jurusan/prodi S.1 yaitu; S.1  Manajemen  Pendidikan  Islam  (MPI) SK.No. DJ.I/380/2013, S.1 Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiah (PGMI) SK.No.DJ.I/2013/2016.  Di  samping  itu dilengkapi  dengan  berbagai  sarana  dan unit-unit  pelaksana  teknis,  seperti  Unit Perpustakaan, Unit Komputer, dan lembaga-lembaga  pusat  strategis  dan organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya.
Sumber Dana STIT Babussalam
Kutacane
Adapun  sumber  dana  pembiayaan pendidikan  STIT  Babussalam  Kutacane adalah sebagai berikut:
No. Nama Instansi Jenis Kegiatan Manfaat yang Telah Diperoleh (1) (2) (3) (6) 1 SPP  Mahasiswa  dan Biaya Operasional dari mahasiswa Operasional Kampus Terselenggaranya  tri  darma  perguruan tinggi 1 PEMDA Aceh Bantuan DBO Dibantunya biaya DBO 3 Pemda Aceh Tenggara Bantuan Operasional Bantuan Operasional STITBA 4 MPU Pembinaan  dosen  yang berwawasan ulama Adanya  beberapa  dosen  yang  tergabung dalam Organisasi MPU 6 Kemenag Bantuan Pendidikan Banyak  bantuan  yang  diperoleh,  seperti beasiswa,  buku  pustaka  dan  bantuan  lab. Lainnya. 7 Baitul Mal Bantuan Pendidikan Adanya  bantuan  biaya  pendidikan  untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu 8 BRI Pembayaran  SPP  dan bantuan pendidikan Beasiswa  dan  Mempermudah  Penyetoran SPP 9 Dikjar Aceh Tenggara Bantuan Pendidikan Bantuan Biaya Pendidikan 10 Kopertais V Aceh
Bantuan Pendidikan
Bantuan Biaya Pendidikan
Dana yang diproleh tersebut direalisasikan sebagai berikut:
No. Jenis Penggunaan 1 Pendidikan 2 Penelitian 3 Pengabdian Kepada Masyarakat 4 Investasi prasarana 5 Investasi sarana 6 Investasi SDM 7 Gaji Pegawai 8 Gaji Dosen 9 Pembangunan Kampus 7 Lain-lain Sistem  Pembiayaan  STIT  Babussalam Kutacane STITBA
menerapkan Sistem Keuangan Terpusat (SKT) untuk dana yang bersumber  dari  Uang  Pembangunan  dan SPP  mahasiswa  sehingga  istilah  defisit tidak  berlaku  dilingkungan  STITBA. Sedangkan  dana  yang  sifatnya  untuk kegiatan  tertentu  seperti  biaya  PPL,  PKM, Komprehensif, Seminar
Proposal, Bimbingan  Skripsi,  Munaqasyah,  dan
Wisuda  dikelola  oleh  Bendahara  sekolah tinggi sendiri dengan membuat pertanggungjawaban  kepada  Pimpinan STITBA.
Sumber penerimaan memiliki tingkat keberlanjutan  yang  cukup  memadai, karena  pihak  STITBA  selalu  mencapai berbagai  sumber  dana  dari  donatur  di samping  dana  rutin  SPP  mahasiswa, bantuan  PEMDA  AcehTenggara,  bantuan PEMDA  Propinsi  NAD,  dan  dari  sumber lain  dari  pemerintah  yang  menaungi perguruan  tinggi.  Dana  untuk  aktifitas- aktifitas  pendidikan  di  Jurusan  MPI diperoleh  dari  berbagai  sumber,  yaitu Depag, Pemda, biaya SPP dari program S1 reguler,    dan  biaya-biaya  analisis  dari beberapa  laboratorium.  Dua  sumber pertama  dari  pendapatan  di  atas merupakan  kebijakan  pemerintah  dan STITBA.  Pendapatan-pendapatan  lain, seperti,  hibah-hibah  penelitian  yang kompetitif,  ditangani  langsung  oleh koordinator  proyek,  pendapatan  ini  tidak cukup  untuk  mendanai  operasional
keseluruhan
Jurusan,
seperti pemeliharaan,
pembelian alat-alat laboratorium, inter/intranet. Alokasi dana untuk operasional Prodi MPI dan PGMI dikelola oleh STITBA. Prodi hanya  mengajukan  usulan  anggaran melalui  rapat  kerja  (Raker)  prodi  untuk keperluan  administrasi  dan  kebutuhan lainnya.  Bila  usulan  disetujui,  kemudian sekolah  tinggi  memberikan  dana  kepada prodi. Keseluruhan anggaran dikelola oleh Wakil  Ketua    Bidang  Keuangan  (WK-II). Oleh  karenanya,  data  pendapatan  dan pengeluaran  prodi  yang  sesungguhnya tidak  dikelola  di  prodi,  tetapi  hanya disampaikan  berupa  rekapitulasi.  Namun demikian,  data  estimasi  dapat  dibuat berdasarkan  jumlah  mahasiswa  yang terdaftar  dan  jenis  pengeluaran  rutin untuk  keperluan  pengajaran.  Perolehan dana  dalam  setiap  tahunnya  masih dirasakan  kurang  memadai,  terutama dalam  bidang  pelaksanaan  tridarma perguruan  tinggi,  serta  honor  dosen  dan karyawan  masih  perlu  dipertimbangkan, minimal  sesuai  standar  upah  minimum propinsi.  Kendala  yang  dihadapi  STITBA adalah  bahwa  mahasiswa  yang  kuliah  di STITBA  adalah  mahasiswa  yang  taraf ekonomi orang tuanya masih menengah ke bawah.
Dampak  dari  masih  kurangnya pemenuhan pembiayaan dalam pelaksanaan  tridarma  perguruan  tinggi adalah tidak tercapainya secara penuh dari tujuan yang telah ditetapkan. Di antaranya seperti  dalam  pendidikan  dan  pengajaran, dosen  masih  mencari  keuangan  dari sumber  lain  sehingga  terkadang  dosen tidak  tercapai  seratus  persen  hadir mengajar  atau  kadang  terlambat.  Dampak lainnya  adalah  pada  penelitian,  dalam konteks ini anggaran untuk penelitian dari kampus masih minim sehingga dosen agak kewalahan  dalam  melakukan  penelitian sehingga dosen masih jarang melakukannya. Sedangkan anggaran penelitian  dari  pemerintah  sudah  ada, karena adanya persaingan dan
persyaratan  yang  masih  belum  terpenuhi dosen masih sedikit dosen yang mendapatkannya.
Pengeluaran  yang  ada  di  STITBA adalah  untuk  pembiayaan  operasional rutin, kegiatan, insidental, penyelenggaraan  kegiatan  ilmiah  yang tidak rutin (seminar. Diskusi, kuliah umum (tamu),  rapat  kerja,  dan  lain-lain) pengembangan  prasarana/sarana,  serta dana  bantuan  ke  pihak  lain  yang membutuhkan. Struktur pengeluaran STITBA  pada  umumnya  dikendalikan  oleh sekolah melalui bagian keuangan. pengeluaran-pengeluaran tersebut meliputi  gaji  dosen/karyawan,  honor bimbingan/ujian  Skripsi,  honor  panitia, honor  KKN/PPL,  dana  penelitian  serta dana  pengabdian  kepada  masyarakat. Sedangkan  pengeluaran  yang  terkait dengan  pengembangan  program  STITBA yang  terbatas  disediakan  melalui  dana subsidi  dari  Yayasan  yang  dikelola  oleh Bendahara STITBA.
Dana  penelitian  yang  disedikan Sekolah  Tinggi  baik  untuk  mahasiswa maupun  dosen  masih  dinilai  minim, namun demikian hal ini sudah membuktikan  bahwa  minat  dosen  dalam melakukan penelitan dalam setiap tahunnya  meningkat.  Bahkan  ada  dosen yang melakukan penelitian dengan swadaya  sendiri,  tanpa  bantuan  dari pemerintah  dan  sekolah  tinggi.  Adapun kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan penelitian  adalah  kurangnya  dana  yang disediakan  pemerintah  untuk  jatah perguruan tinggi swasta, bahkan kalaupun ada  hal  itu  harus  melalui  hibah  bersaing dan  hibah  kompettif  dimana  jumlah pesertanya adalah seluruh dosen yang ada di  Indonesia  melalui  lembaga  penelitian Pendis Kemenag.
Sesuai  dengan  visi  dan  misi  Sekolah tinggi  bahwa  pelaksanaan  pengabdian masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Sekolah Tinggi  masih  minim,  baik  dan  bentuk karya  maupun  jumlah  dana  yang dianggarkan, namun sekolah tinggi dengan
segala  keterbatasannya  telah  mampu merebut jantung hati masyarakat setempat melalui baksos mahasiswa dan dosen serta safari  Ramadhan  yang  dilakukan  dalam setiap  bulan  suci  Ramadhan.  Dari  hasil pengabdian  ini, nama  Sekolah  Tinggi  Ilmu Tarbiyah  Babussalam  semakin  dikenal oleh  masyarakat  secara  luas.    Minimnya anggaran  pengabdian  masyarakat  ini disebabkan  karena  bentuk  pengabdian yang  dilakukan  selama  ini  hanya  dalam bentuk  kerja  bakti  atau  kegiatan  yang sifatnya membantu masyarakat. Sedangkan  dalam  bentuk  tulisan  dan pemikiran yang dituangkan secara tertulis masih sedikit. Kendala ini disebabkan oleh kurangnya  minat  dosen  dan  mahasiswa dalam  melakukan  kegiatan  pengabdian masyarakat  secara  tertulis  dalam  bentuk karya.

## Sistem  Pembiayaan  Pendidikan  Tinggi STIT Babussalam Kutacane
Berdasarkan  Uraian  di  atas  dapat dijelaskan  bahwa  manajemen  memiliki tiga tahapan penting yang jika di terapkan dalam pengelolaan keuangan akan ditemukan singkronisasi, yaitu :
Perencanaan, yaitu penyusunan anggaran ( budgeting ). Penganggaran merupakan  proses  kegiatan  atau  proses penyusunan  anggaran  ( budget ).  Budget  ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan  secara  kuantitatif  dalm  bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman  dalam  melaksanakan  kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.
Anggaran  program  (Program budget system ). Bentuk anggaran ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Anggaran program dihitung berdasarkan jenis program.  Sebagai  bahan  perbandingan  kalau dalam  anggaran  butir  per  butir  disebutkan gaji  dosen,  sedangkan  dalam  anggaran program  disebut  gaji  uuntuk  perencanaan pengajaran  sebagai  salah  satu komponen dan menyangkut semua kaitannya dengan pelajaran. Anggaran
berdasarkan kinerja ( Performance-based  budget ).  Bentuk  ini
sesuai namanya menekankan kinerja ( performance ) dan bukan pada keterperincian dari  suatu  alokasi  anggaran.  Anggaran berdasarkan hasil ini merupakan alat manajemen  yang  dapat  mengidentifikasi secara  jelas  satuan  dari  hasil  suatu  program dan  sekaligus  merinci  butir  per  butir  dari kegiatan yang harus dibiayai.
Dari  perspektif  sejarah,  lembaga- lembaga  pendidikan  Islam  khususnya madrasah  dan  pesantren  itu  tumbuh  dari bawah,  dari  gagasan  tokoh-tokoh  agama setempat.  Diawali  dari  pengajian  yang lantas mendirikan mushalla/masjid, madrasah diniyah, dan kemudian mendirikan  pesantren  atau  madrasah. Sebagian  besar  tumbuh  dan  berkembang dari  kecil  dan  kondisinya  serba  terbatas. Selanjutnya ada yang tubuh dan berkembang dengan pesat atau mengalami continuous  quality  improvement ,  ada  juga yang stagnant (jalan  di  tempat)  dan  ada pula yag mati. Bagi yang terus berkembang hingga  mampu  mendirikan  lembaga- lembaga pendidikan umum dan perguruan tinggi,  didukung  oleh  usaha-usaha  lain yang  bersifat  profit  seperti  pertanian, perdagangan, percetakan, industri jasa dan lain sebagainya.
Jika  dilihat  dari  model  pembiayaan pendidikan  menurut  John  S  Mrophet (1975)  bahwa  model  pendidikan  dibagi menjadi 5 model, yaitu:
Flat  Grant  Model, yaitu  menggunakan sistem  distribusi  dana.  Semua  distrik  atau kabupaten/kota  menerima  jumlah  dana  yang sama untuk setiap muridnya tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah.
Equalization Model yaitu  bertitik tolak pada ability  to  pay (kemampuan  membayar) masyarakat.  Masyarakat  yang  miskin  tentu perlu  menerima  bantuan  dana  lebih  serius dibanding  dengan  masyarakat  yang income - nya lebih tinggi.
Complete  State  Model, yaitu  satu- satunya rencana pembiayaan pendidikan yang dirancang untuk menghapus semua perbedaan  lokal,  baik  dalam  pembelanjaan maupun dalam pemerolehan pajak tidak akan
ada  pajak property sekolah  lokal  dengan berbagai  taraf  dan  basis  pajak  lokal  adalah unequal (tidak seimbang).
Foundation Plan , yaitu dirancang untuk menggali  empat  masalah  besar  dalam pendidikan  dan  keuangan,  yaitu:  kesetaraan pembelanjaan,  penetapan-penetapan  standar pajak  dan  pembelanjaan  sekolah  minimum, pemisahan  ( demarkasi )  wewenang  politik antara  distrik  distrik  sekolah  lokal  dengan negara  bagian,  dan  provinsi  untuk  perbaikan berkesinambungan atas proses pendidikan.
Cara  kerja foundation  plan adalah, pertama, negara  harus  menentukan  biaya per  siswa  per  tahun  bagi  program pendidikan  yang  memuaskan .  Kedua, negara  harus  mematok  tarif  pajak minimum  yang  harus  diberlakukan  oleh semua  distrik  sekolah. Ketiga, Negara memberikan  hibah  ( grants )  kepada  tiap distrik sekolah  dengan  jumlah  yang  sama. Sedangkan  besarnya  bantuan  adalah situasional terhadap kekayaan lokal tetapi tidak  pada  upaya  pajak. Foundation plan membagi  kue  dengan  porsi  yang  sama, namun distrik-distrik miskin lebih diutamakan Berdasarkan analisis terhadap uraian di  atas  maka  konsep  pembiayaan pendidikan  yang  dilakukan  oleh  STIT Babussalam  Kutacane  agaknya  sulit merujuk  kepada  salah  satu  model.  Karena masing-masing elemen seperti pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  orang  tua murid,  dan  masyarakat  secara  ideal  harus memberi  biaya  untuk  pendidikan.  Ada baiknya  beberapa  model  di  atas  akan dapat  dimodifikasi  menjadi  sebuah  model yang  ideal  untuk  disesuaikan  dengan setting area  pendidikan  ataupun setting sosial  budaya  daerah.  Di  sisi  lain  pihak kampus juga melakukan sistem penggalangan  dana  ( Fundraising ).  Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  Martin  bahwa fundraising adalah keseluruhan biaya yang berasal  dari  masyarakat,  orang  tua  dan pemerintah  (Martin,  2014).  Jadi  pihak Yayasan  melakukan  manajemen  yang dapat  menjaga  hubungan  baik  dengan masyarakat  sekitar.  Ini  berarti  bahwa
lembaga pendidikan Islam adalah lembaga milik masyarakat, atau bisa dikatakan dari, oleh  dan  untuk  masyarakat.  Manajemen pendidikan  Islam  yang  tepat  adalah manajemen  yang  dapat  mendekatkan pendidikan  Islam  dengan  masyarakat, diterima,  dimiliki  dan  dibanggakan  oleh masyarakat,  dan  dapat  mendayagunakan potensi-potensi yang dimiliki masyarakatnya. Semangat beramal
untuk membangun  lembaga  pendidikan  dalam tradisi iman umat Islam sebenarnya bukan sesuatu  yang  baru,  bahkan  umat  Islam pernah  menjadi  pelopor (avant-garde) dalam  komitmennya  mengembangkan lembaga  pendidikan  melalui  semangat amal.  Yang  menjadi  persoalan  sekarang adalah, bagaimana membangkitkan kembali  semangat  beramal  ini  dalam mengembangkan pendidikan Islam. Pertama,  adanya  lembaga  semacam Board of  Trustees yang  anggotanya  dari  wakil masyarakat  yang  memiliki  integritas  dan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan
Islam. Kedua, perlu dibangkitkan  kembali  semangat  juang (jihad),  etos  kerja  semua  komponen  stake holder  internal  sebagai  wujud  amal (perbuatan) nyata.
Ketiga, perlu diterapkan  manajemen  mutu  terpadu (total quality management) dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.
Komponen utama manajemen keuangan meliputi, (1) prosedur anggaran; (2)  prosedur  akuntansi  keuangan;  (3) pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian;  (4)  prosedur  investasi, dan  (5)  prosedur  pemeriksaan  (Fattah: 2006). Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan  ini  menganut  asas  pemisahan tugas  antara  fungsi  otorisator,  ordonator dan  bendaharawan.  Di  atas  sudah dijelaskan bahwa otorisator adalah pejabat yang  diberi  wewenang  untuk  mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran donatur adalah pejabat  yang  berwenang  melakukan pengujian dan memerintahkan
pembayaran  atas  segala  tindakan  yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan.  Adapun  bendaharawan  adalah pejabat  yang  berwenang  melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga  lainnya  yang  dapat  dinilai dengan  uang  serta  diwajibkan  membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
Finansial  lembaga  pendidikan  tinggi di  STIT  Babussalam  Kutacane  mengacu pada  proses  dimana  pendapatan  dan sumber-sumber  lain  yang  diperoleh digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan  tinggi,  juga  proses  dimana sumber-sumber  tersebut  dialokasikan. Secara  umum  pengertian  pengelolaan keuangan  ( financial  management )  adalah segala aktifitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, meggunakan dana, dan mengelola  asset  sesuai  tujuan  perusahaan secara  menyeluruh.  Sehingga  dalam kaitanya  dengan  pendidikan financial management merupakan  hal  yang  primer yang  harus  dijalankan  sehingga  lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik.  Berdasarkan  uraian  dari  penjelasan di  atas,  maka  ada  beberapa  ide  yang digagas  untuk  sistem  finansial  pendidikan tinggi Islam adalah:
Sebaiknya  badan  usaha  Islam,  dan badan  keuangan  Islam  baik  wakaf,  zakat, baitul  mal  menyusun  konsep  bagaimana mendanai  pendidikan,  baik  itu  beasiswa, pembangunan  gedung  dan  hal  lain  yang mendukung  pendidikan  sehingga  pendidikan Islam  berjalan  dengan  lancar.  Karena permasalahan  pendidikan  Islam  sekarang adalah  tentang  lemahnya  pendidikan  di bidang dana.
Pendidikan  Tinggi  Islam  sebaiknya membuat  sebuah  organisasi  agar  saling membantu  dan  memantau  sekolah  lainnya yang membutuhkan bantuan. Sehingga dalam penggalangan  dana  akan  terarah  dan  tidak ada kesenjangan terhadap pendidikan islam.
Untuk  mencapai rate  of  return pada suatu  pemerintahan  di  daerah  harus mencetak  sumber  daya  manusia  (SDM)
yang  berpendidikan  yang  dapat  mengusai berbagai  ilmu  pengetahuan  dan  tegnologi. Oleh  karena  itu,  pendidikan  Islam merupakan  tanggung  jawab  bersama pemerintah  dan  masyarakat.  Sistem pembiayaan  pendidikan  di  Indonesia, pemerintah  tidak  bisa  melepaskan  diri dengan  pihak  swasta  dan  masyarakat. Hubungan  pemerintah,  masyarakat,  dan swasta  merupakan  hubungan  yang  tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan  pemerataan  dan  mutu pendidikan.  Di  sinilah  peran  pajak digunakan  untuk  membiayai  semua kepentingan  negara,  termasuk  membiayai pembangunan  termasuk  di  dalamnya pendidikan  sehingga  dapat  membuka kesempatan dan lapangan kerja yang pada akhirnya  akan  dapat  meratakan  dan meningkatkan pendapatan anggota masyarakat. Sumber utama biaya pendidikan  tinggi  dari  pajak  yang dimasukan dalam bentuk APBN dan APBD. Bentuk  pajak  yang  diperuntukan  untuk membiayai  pendidikan  antara  lain  pajak kekayaan,  pajak  penghasilan  perorangan, pajak pendapatan penjualan, pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya.
SIMPULAN
Sistem  pembiayaan  pendidikan  di Indonesia, pemerintah tidak bisa melepaskan  diri  dengan  pihak  swasta  dan masyarakat. Hubungan pemerintah, masyarakat,  dan  swasta  merupakan hubungan  yang  tidak  terpisahkan  dalam peranannya  meningkatkan  pemerataan dan mutu pendidikan. Berbeda dari sistem pendidikan  di  negara  maju,  negara berkembang  memprioritaskan  anggaran daerahnya
untuk
pembangunan pandidikan dan dilakukan dengan berbagai model pembiyaan yang menguntungkan bagi pembangunan pendidikan  di  negaranya.    Masing-masing elemen seperti pemerintah pusat,
pemerintah  daerah,  orang  tua  murid,  dan masyarakat  secara  ideal  harus  memberi biaya  untuk  pendidikan.  Ada  baiknya beberapa  model  pembiayaan  pendidian akan  dapat  dimodifikasi  menjadi  sebuah model  yang  ideal  untuk  disesuaikan dengan setting area  pendidikan  ataupun setting sosial  budaya  daerah.  Di  sisi  lain pihak  STIT  Babussalam  Kutacane  juga melakukan  sistem  penggalangan  dana ( Fundraising ). Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia, pemerintah tidak bisa melepaskan diri dengan pihak swasta dan  masyarakat.  Hubungan  pemerintah, masyarakat,  dan  swasta  merupakan hubungan  yang  tidak  terpisahkan  dalam peranannya  meningkatkan  pemerataan dan  mutu  pendidikan.  Di  sinilah  peran pajak  digunakan  untuk  membiayai  semua kepentingan  negara,  termasuk  membiayai pembangunan  termasuk  di  dalamnya pendidikan  sehingga  dapat  membuka kesempatan dan lapangan kerja yang pada akhirnya  akan  dapat  meratakan  dan meningkatkan pendapatan anggota masyarakat
DAFTAR PUSTAKA Abbas,  S.  (2009). Manajemen  Perguruan  Tinggi; Beberapa  Catatan Cet.  II ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Fattah, N. (2012). Standar Pembiayaan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya Fattah,  N.  (2006). Ekonomi  dan  Pembiayaan Pendidikan . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cetakan Keempat.
Johns,  L.R.  &  L.F.  Morphet.  (1975), The  Economics and  Financing  of  Education:  A  System Approach, New Jersey: Prentice-Hall
Englewood Cliffs. Martin. (2014). Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mulyasa.  (2009). Manajemen  Berbasis  Sekolah . Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.