## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
Tahun 2017–2019
Implementation of City without Slum Program (KOTAKU) in Harjosari Kidul Village, Adiwerna District, Tegal Regency in 2017–2019
Erny Rosyanti 1* , Awalia Retnowati 2 , Akhmad Habibullah 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, Kota Tegal, Indonesia
*Email Korespondensi: rosyantierny@gmail.com Diterima: 01 Juni 2022 Direvisi: 15 Juni 2022 Disetujui: 30 Juni 2022 DOI: 10.35967/njip.v21i1.334
Abstrak: Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat, menyebabkan lahan semakin padat dan  mempengaruhi  kualitas  permukiman.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2015-2019  memberikan  amanat  dalam  cakupan pembangunan  permukiman  di  area  perkotaan  melalui  penyelesaian  kualitas  permukiman.  Pemerintah melalui  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  menjalankan  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU).  Program KOTAKU bertujuan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dengan “Gerakan 100-0-100”. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program, khususnya  di  Desa  Harjosari  Kidul,    terdapat  warga  yang  kurang  partisipatif,  terutama  terkait  penggunaan lahan  pribadinya,  selain  itu  keterbatasan  dana  juga  menjadi  masalah  pelaksanaan  program.  Penelitian  ini berupaya  melihat  secara  menyeluruh  implementasi  dan  mengkaji  hambatan  program  KOTAKU  di  Desa Harjosari  Kidul.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  tujuan  pendekatan  penelitian untuk  melihat  permasalahan  secara  menyeluruh.  Hasil  penelitian  ini  Implementasi  Program  Kota  Tanpa Kumuh  (KOTAKU)  di  Desa  Harjosari  Kidul  ini  sudah  baik,  berdasarkan  dari  permasalahan  warga  yang semula  tidak  berkenan  menjadi  partisipan  dikarenakan  berkaitan  dengan  lahan  pribadinya,  kini  warga tersebut  sudah  berkenan,  namun  masih  terkendala  untuk  penanganan  lokasi  tersebut  dikarenakan keterbatasan dana untuk menangani lokasi sehingga masih menyisakan kekumuhan di lokasi tersebut.
Kata Kunci: Implementasi, Program, KOTAKU
Abstract: Population growth in Indonesia which is increasing every year causes land to become denser and affects the quality of settlements. Based on Presidential Regulation Number 2 of 2015 concerning the 2015- 2019  National  Medium-Term  Development  Plan,  it  provides  a  mandate  in  the  scope  of  settlement development  in  urban  areas  through  settlement  of  quality  settlements.  The  government  through  the Directorate General of Human Settlements runs the City Without Slums Program (KOTAKU). The KOTAKU program  aims  to  support  the  realization  of  livable,  productive,  and  sustainable  urban  settlements.  With “Movement  100-0-100”.  The  problem  in  this  research  is  that  in  the  implementation  of  the  KOTAKU program in Harjosari Kidul Village, there is still one resident who is less willing to be a participant related to  the  use  of  his  personal  land  and  limited  funds  to  handle  the  location  so  that  the  location  is  still  not handled  properly.  This  study  seeks  to  examine  the  implementation  of  the  City  Without  Slums  (KOTAKU) program in Harjosari Kidul Village, as well as to examine what obstacles are in the implementation of the program. The research method used is a descriptive qualitative approach. The research wants to examine how it is implemented by using the theory of implementation from expert George C Edwards III. The results of  this  study  that  the  Implementation  of  the  City  Without  Slums  (KOTAKU)  Program  in  Harjosari  Kidul Village  is  already  good,  based  on  the  problems  of  residents  who  were  initially  unwilling  to  become participants due to their personal land, now the residents are willing, but are still having problems handling the location due to limitations. funds to handle the location so that it still leaves slums in the location.
Keywords : Implementation, Program, KOTAKU.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat setiap tahunnya (Purnawati, 2020) , hal ini menyebabkan permukiman semakin padat dan penyediaan sarana permukiman tidak memadai  dan  sangat  minim (Christianingrum  &  Djumiarti,  2019) ,  karena  itu  banyak permukiman  kumuh  yang  muncul  dikarenakan  ketidakmampuan  masyarakat  untuk menunjang  kebutuhan  dalam  hidupnya (Kholqi,  2020). Permasalahan  utama  dalam permukiman  kumuh  seperti  masalah  drainase,  sanitasi,  jalan  lingkungan,  fisik  hunian, kepadatan bangunan dan kepadatan penduduk (Sulaiman, 2021). Masalah ini bukan hanya menjadi  tanggung  jawab  dari  pemerintah,  melainkan  tanggung  jawab  bersama  antara pemerintah pusat, daerah, swasta serta masyarakat (Nurkhasanah & Wahyunengseh, 2021) . Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2015-2019  memberikan  amanat  dalam cakupan  pembangunan  permukiman  di  area  perkotaan  melalui  penyelesaian  kualitas permukiman,  yakni  dalam  mempercepat  menangani  permukiman  kumuh,  berkelanjutan dalam penghidupan, pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh  yang baru (Tiviyanyo et al., 2019) . Pembangunan kawasan permukiman guna menghadapi permasalahan rendahnya kualitas  infrastruktur  yang  berakibat  menurunnya  kualitas  hidup  penghuninya (Tardiyo, 2020) .  Dalam  hal  ini  pemerintah  mengadakan  program  sebagai  upaya  mengatasi permukiman  kumuh  melalui  Direktorat  Jenderal  Cipta  karya  yang  sudah  menjalankan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh berdasarkan  kondisi  yang  mengacu  pada  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2011  tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kondisi yang ideal sesuai dengan Undang-Undang ini  permukiman  masyarakat  memiliki  kondisi  yang  layak  huni  di  dalam  lingkungannya sehingga dapat menciptakan hunian yang sehat, harmonis, dan aman untuk seluruh wilayah di  Indonesia.  Di  Indonesia  kondisi  saat  ini  masih  banyak  yang  tergolong  permukiman kumuh di berbagai daerah.
Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  bertujuan  meningkatkan  akses  untuk mewujudkan  permukiman  perkotaan  yang  produktif,  layak  huni  dan  berkelanjutan (Dwi Rahayu  Rubianti,  Wahyuningrat,  2020) .  “Gerakan  100-0-100”  dengan  penjelasan  100 persen tersedianya penyediaan air minum, 0 persen bebas dari kekumuhan, dan 100 persen tersedianya  akses  sanitasi  yang  layak  dan  memadai (Vojana  et  al.,  2021) .  Pelaksanaan Program  KOTAKU  dilakukan  dengan  5  Tahap,  yaitu:  1.  Tahap  Pendataan  2.  Tahap Perencanaan  3.  Tahap  Pelaksanaan  4.  Tahap  pemantauan  dan  evaluasi  5.  Tahap berkelanjutan (Purba  &  Marom,  2016) .  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  dilaksanakan  di  34 provinsi, sebanyak 269 Kota/Kabupaten dengan total luasan kumuh seluas 38.431 Hektare (Harjo  et  al.,  2021) .    Persentase  pelaksanaan  program  KOTAKU  selama  kurun  waktu  4 tahun pada tingkat nasional dapat dilihat grafik di bawah ini.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Grafik 1. Persentase Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Nasional
Sumber: (Kementerian PUPR, 2017)
Penanganan kumuh yang dilakukan kurun waktu 3 tahun terhitung dari tahun 2015 hingga  2018  total  pencapaian  penanganan  sebanyak  23.594  Hektare.  Pelaksanaan  tahun 2019 melakukan penanganan pengurangan kumuh di sisa wilayah seluas 14.874, dari total kumuh  nasional  seluas 38.431 Hektare. (Kementerian, 2017) . Provinsi Jawa Tengah salah satu provinsi yang melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program Kota Tanpa  Kumuh  tingkat  Provinsi  Jawa  Tengah  di  laksanakan  di  224  desa/kelurahan (Kementerian PUPR, 2017) . Luas Kumuh Provinsi Jawa Tengah seluas 3.982,88 Hektare. Target pengurangan kumuh di tingkat Jawa Tengah dapat dilihat Grafik 2 .
Grafik 2. Target Pengurangan Kumuh Kotaku Tingkat Provinsi Jawa Tengah Sumber: (Sabaris, 2018)
Kabupaten  Tegal  terpilih  menjadi  wilayah  yang  menerima  program  Kota  Tanpa Kumuh  (KOTAKU).  Kabupaten  Tegal  terdiri  dari  18  Kecamatan,  281  desa,  dan  6 kelurahan.  Kepadatan  wilayah  Kabupaten  Tegal  menyebabkan  permukiman  penduduk banyak  yang  kumuh,  hal  ini  merupakan  masalah  yang  mencerminkan  ketidakmampuan pemerintah  mengatasi  semakin  banyaknya  penduduk  dengan  ketersediaan  lahan  yang dimiliki. Bupati Tegal menetapkan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh guna untuk mengetahui permukiman mana yang tergolong ke permukiman kumuh, dengan adanya penetapan lokasi permukiman kumuh tersebut dapat digunakan untuk mempercepat penanganan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Di  Kabupaten  Tegal  pelaksanaan  program  Kota  Tanpa  Kumuh  sesuai  dengan Lampiran  SK  Kumuh  Bupati  Tegal  Tahun  2016  dilaksanakan  di  2  desa  yang  menerima
62% 38% PROGRAM KOTAKU NASIONAL Tahun 2015 - 2018 Tahun 2019 20% 65% 15%

## PROGRAM KOTAKU
PROVINSI JAWA

## TENGAH
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dana  bantuan  dari  program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU),  2  desa  tersebut  antara  lain Desa Harjosari Kidul dan Desa Harjosari Lor. Dapat dilihat luas kumuh 2 desa tersebut di Grafik 3 .
Grafik 3. Luas kumuh desa dampingan KOTAKU Kab Tegal Sumber: (Lampiran SK Kumuh Bupati Tegal, 2016)
Objek  penelitian  ini  berada  di  salah  satu  desa  yang  termasuk  dalam  dampingan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)  yaitu Desa Harjosari Kidul  yang sudah berjalan sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan (SK) Bupati Tegal Tahun 2016. Peneliti memilih Desa  Harjosari  Kidul  sebagai  objek  penelitian  dibandingkan  dengan  Desa  Harjosari  Lor, dengan  pertimbangan  jumlah  penduduk  Desa  Harjosari  Kidul  lebih  padat.  Desa  Harjosari Kidul  memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak  11.299  jiwa  sedangkan  Desa  Harjosari  Lor memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak  8.155  jiwa.  Lalu  pertimbangan  lain  dari  dilihat  dari aspek  perekonomian  Desa  Harjosari  Kidul  lebih  mayoritas  ke home  industry (industri kerupuk mi, kacang asin, tempe dan pembuat tali tambang) sedangkan Desa Harjosari Lor dengan  tipe  perekonomian  perindustrian  dan  jasa,  lebih  mayoritas  ke  pengusaha  kerupuk mi dan tahu.
Berdasarkan  data  di  atas  dengan  kompleksnya home  industry di  Desa  Harjosari Kidul,  perekonomian  yang  berjalan  terus  namun  tidak  diimbangi  akan  kepedulian lingkungan  antar  pelaku  usaha,  hal  ini  menimbulkan  banyak  limbah  industri  yang  belum tertangani  dengan  baik  dan  berpengaruh  ke  permukiman  menjadi  kumuh.  Program  Kota Tanpa Kumuh di  Desa Harjosari Kidul  berjalan  sesuai dengan  Lampiran  Surat  Keputusan (SK)  Bupati  Tegal  Tahun  2016.  Guna  mempercepat  penanganan  permukiman  kumuh  di Desa Harjosari Kidul mendapatkan program bantuan KOTAKU yang dilaksanakan selama kurun  waktu  3  tahun  berturut-turut  dimulai  pelaksanaan  pada  tahun  2017  hingga  tahun 2019.
Berdasarkan  wawancara  prasurvei  dengan  salah  satu  perangkat  desa  di  Desa Harjosari  Kidul  yaitu  Ali  Maskun,  program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di  Desa Harjosari Kidul dilaksanakan di 18 RT yang terdiri dari RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, RT 09, RT 10, RT 11, RT 12, RT 13, RT 14, RT 15, RT 16, RT 17, RT 18, RT 19, RT 20, RT 21, dan RT 23. Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Desa Harjosari Kidul diketahui luas kumuh tahun 2016 seluas 17.80 hektar, luas kumuh tahun 2019 seluas 9.47 hektar, dan luas  kumuh  tahun  2020  seluas  0.20  hektar.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  pengurangan luasan  kumuh,  sudah  dilakukan  beberapa  intervensi  atau  kegiatan  untuk  percepatan penanganan kumuh.
Jika  dikategorikan  dalam  perhitungan  program  Kota  Tanpa  Kumuh  ini,  di  Desa Harjosari  Kidul  dikategorikan  sudah  tidak  kumuh.  Lalu  untuk  menuntaskan  sisa  kumuh seluas 0.20 hektar tersebut dilanjutkan dari pembangunan desa, akan tetapi masih terdapat
17,8 32,2 0 10 20 30 40 Desa Dampingan Kotaku SK Kabupaten Tegal Tahun 2016 Harjosari Kidul Harjosari Lor

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kendala  dalam  pelaksanaannya  disebabkan  ada  salah  satu  warga  yang  kurang  mendukung program sebagai partisipan (dari sebagian luas tanahnya yang bersangkutan untuk direlakan dibuat jalan umum) yang mengakibatkan lokasi tersebut belum tertangani dengan baik dan berpengaruh besar ke masyarakat di sekitar lokasi tersebut, adapun keterbatasan dana untuk melaksanakan penanganan lokasi tersebut, sehingga lokasi tersebut belum tersentuh dengan baik,  padahal  partisipasi  dari  masyarakat  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam pencapaian  keberhasilan  program  KOTAKU.  Dan  partisipasi  masyarakat  juga mencerminkan dalam wujud pembangunan lingkungan yang bersih dan tidak kumuh.
Peneliti  ingin  mengkaji  bagaimana  implementasi  program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU)  dengan  menggunakan  teori  implementasi  dari  ahli  George  C  Edwards  III, dalam  implementasi  kebijakan  merupakan  salah  satu  tahapan  proses  kebijakan  antara pembentukan  kebijakan  dan  pengaruh  dari  kebijakan  tersebut  untuk  masyarakat  yang dipengaruhinya.  Ada  4  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  dari implementasi  kebijakan  yaitu:  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi. Adapun karakteristik  perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada penelitian ini difokuskan untuk mengkaji permasalahan terkait sumber daya manusia dan sumber daya anggaran  yang  belum  terpenuhi  dengan  baik  sehingga  menghambat  pelaksanaan  program KOTAKU ini.
Penelitian ini berupaya untuk mengkaji implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)  di  Desa  Harjosari  Kidul,  serta  mengkaji  hambatan-hambatan  apa  saja  pada pelaksanaan  program.  Dengan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  masukan untuk  pemerintah  Kabupaten  Tegal,  khususnya  pemerintah  Desa  Harjosari  Kidul  selaku penanggung  jawab  pelaksanaan  program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU),  selain  itu penelitian  ini  sebagai  bahan  masukan  untuk  masyarakat  khususnya  Badan  Keswadayaan Masyarakat  dalam  implementasi  program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  ini  agar mengarahkan  masyarakat  umum  untuk  selalu  konsisten  pada  program  ini  sehingga  tidak menimbulkan kekumuhan lagi.

## Metode
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif (Zainudin, 2016) .  Metode  ini  digunakan  untuk  mengetahui  variabel  bebas  tanpa  membandingkan penelitiannya  dengan  penelitian  yang  lain (Chaharani  &  Nurjaman,  2022) .  Sedangkan tujuan utama penggunaan metode untuk menjelaskan secara rinci dan detail  permasalahan yang ada. (Meganingratna et al., 2021) . Data peneliti yang digunakan bersumber dari data primer  dan  sekunder (Hafid  Risalbi  et  al.,  2021) ,  sedangkan  untuk  teknik  pengumpulan data  antara  lain  wawancara  observasi  dan  dokumentasi,  penentuan  informan  dalam wawancara  menggunakan  teknik purposive  sampling. (Wahyuni,  2017) .  Berikut  data informan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Daftar Informan Penelitian Nama Informan Jabatan Informan Bakhtiar Adi Kurniawan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Hendro Priyo Susanto Koordinator KOTAKU Kab Tegal Risdianto Fasilitator Kelurahan/desa Sunitah Kepala Desa Harjosari Kidul Ali Maskun Sekretaris Desa Harjosari Kidul Zaenal Mutaqin Sekretaris BKM Edi Maryono Ketua KSM

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Eko Maryana Sekretaris KSM Aziz Pelaksana KSM Catur Ketua KSM Didik Adi Prayudi Pelaksana KSM
Masyarakat Desa Harjosari Kidul sebanyak 20 orang
Sedangkan  untuk  teknik  analisis  data  menggunakan  Teknik  Trianggulasi,  hal  ini bertujuan  untuk  melihat  dan  membandingkan  data  serta  menggali  kebenaran  data  yang diperoleh dari berbagai sumber (Habibullah et al., 2022) . Dari teknik analisis ini dapat lebih terukur  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  dari  data  yang  telah  diperoleh (Yandra et al., 2020) .

## Bagan 1. Teknik Analisis Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Desa Harjosari Kidul
Berdasarkan  teori  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk  mengkaji  implementasi program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  dari  ahli  George  C  Edwards  III  menjelaskan  4 faktor  keberhasilan  untuk  mengukur  keberhasilan  implementasi  antara  lain:  komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## 1. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  faktor  penting  dalam  sebuah  implementasi,  dan  salah  satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam kondisi apa pun (Setyawan et al., 2021) . Karena berhasil  atau  tidaknya  suatu  program  ditentukan  oleh  cara  penyampaian  informasi  dari fasilitator  dalam  mempengaruhi  masyarakat.  Ditinjau  dari  komunikasi,  komunikasi  dalam penelitian  ini  meliputi:  bentuk  penyampaian  informasi,  respons  masyarakat  setelah dilakukan sosialisasi, dan kendala saat penyampaian informasi.
Temuan penting dalam komunikasi yakni bagaimana bentuk penyampaian informasi dalam  program  KOTAKU.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bentuk  penyampaian  informasi dilakukan  dengan  sosialisasi.  Aktor  yang  melakukan  penyampaian  informasi  antara  lain koordinator  program  KOTAKU  tingkat  Kabupaten  Tegal  dan  beberapa  fasilitator  dari berbagai  bidang  yang  bertanggungjawab  dalam  program  KOTAKU,  adapun  kepala  desa Harjosari  Kidul  serta  perangkat  desa  Harjosari  Kidul  yang  membantu  menyampaikan informasi  terkait  penjelasan  program  KOTAKU  ke  masyarakat.  Sosialisasi  ini  dilakukan terus menerus, guna untuk memberikan pemahaman dari isi kebijakan program KOTAKU tersebut.  Dalam  hal  ini  aktor  yang  melakukan  penyampaian  informasi  sebisa  mungkin memberikan  informasi  yang  jelas  sehingga  berdampak  kepada  masyarakat  dapat memahami dan diterima dengan baik (Yefni et al., 2019) .
Respons  dari  masyarakat  Desa  Harjosari  kidul  setelah  dilakukannya  sosialisasi, mayoritas masyarakat Desa Harjosari Kidul setuju dengan adanya program KOTAKU ini. Hanya  saja  terdapat  beberapa  masyarakat  yang  kurang  setuju  karena  kaitannya  dengan
Wawancara Observasi Dokumentasi Penarikan Kesimpulan Analisis Data

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
lahan  masyarakat  yang  dilewati  sarana  dan  prasarana  pelaksanaan  program  KOTAKU. Adapun  kendala  dalam  penyampaian  informasi  yang  dilakukan  melalui  sosialisasi,  masih belum  diterima  dan  dipahami  langsung  oleh  masyarakat  Desa  Harjosari  Kidul,  banyak masyarakat yang masih belum memahami dan terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Berdasarkan hasil penelitian di atas yang memaparkan implementasi program Kota Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  ditinjau  dari  indikator  komunikasi,  dapat  disimpulkan  bentuk penyampaian  informasi  dalam  program  KOTAKU  di  Desa  Harjosari  Kidul  melalui sosialisasi  yang  dilakukan  secara  terus  menerus.  Respons  dari  masyarakat  Desa  Harjosari Kidul  setelah  dilakukan  sosialisasi  mayoritas  masyarakat  mendukung  program  KOTAKU ini,  namun  terdapat  juga  masyarakat  yang  kurang  mendukung  dengan  adanya  program KOTAKU ini. Kendala saat penyampaian informasi masih terdapat masyarakat yang belum memahami sehingga harus dilakukan sosialisasi yang terus menerus.

## 2. Sumber Daya
Setelah  isi  kebijakan  dikomunikasikan  dengan  baik,  dilanjutkan  dengan  sumber daya.  Ketersediaan  sumber  daya  yang  memadai  menjadi  penting  untuk  pengaruh pelaksanaan  program.  Tanpa  pengelolaan  sumber  daya  yang  baik,  apabila  terjadi kesulitan  dalam  pelaksanaan  maka  akan  terjadi  kegagalan.  Peran  sumber  daya dalam pelaksanaan program ini meliputi pemahaman dan keahlian pelaksana, sarana dan prasarana, sumber anggaran program KOTAKU.
Pemahaman  dan  keahlian  para  pelaksana  sudah  baik,  penyampaian  informasi melalui  sosialisasi  yang  jelas  kepada  para  pelaksana,  pelaksana  sudah  mampu  memahami dengan  baik,  menurut  peneliti  sudah  seharusnya  dalam  sebuah  pelaksanaan  program diharapkan  sumber  daya  manusia  dari  pelaksana  yang  baik  sehingga  ini  sangat mempengaruhi  jalannya  program,  semakin  baik  sumber  daya  dari  pelaksana  yang memahami  betul  dan  yang  dikerjakan  sesuai  dengan  tugas  masing-masing  sangat mempengaruhi  pelaksanaan  semakin  optimal.  Sumber  daya  manusia  sebagai  subjek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional (Syahputra & Dora, 2020) .
Sarana  dan  prasarana  dalam  program  KOTAKU  sudah  memadai.  Sudah  terdapat drainase  sebagai  penampung  air  hujan,  jalan  lingkungan  yang  sudah  baik  menggunakan jalan paving ,  pembangunan  gerang  RT  sebagai  penanda  lokasi  tersebut  di  RT  berapa  dan sebagai  simbol  pelaksanaan program  KOTAKU, lalu pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  yang  digunakan  untuk  ruang  terbuka  dengan  kawasan  lingkungan  hijau.  Lokasi yang  belum  tersentuh  dengan  baik  dikarenakan  salah  satu  warga  yang  kurang  berkenan, berdasarkan hasil penelitian warga tersebut sudah berkenan dan diharapkan dapat dilakukan penanganan.
Sumber  anggaran  pelaksanaan  program  KOTAKU  berasal  dari  beberapa  sumber antara  lain  dari  pusat,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Tegal,  dana  dari  desa  serta  swadaya masyarakat. Pencairan dana dilakukan secara bertahap, 1 tahun dicairkan 3 kali pencairan. Menurut  peneliti  bantuan  dana  yang  diberikan  sudah  cukup,  namun  untuk  pelaksanaan penanganan  lokasi  yang  belum  tersentuh  terdapat  keterbatasan  dana  dikarenakan penanganan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Temuan yang lain pencairan dana  tersebut  masuk  ke  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM),  KSM  tersebut  yang mengelola anggaran yang sudah diberikan.
Pelaksanaan  program  Kota  Tanpa  Kumuh  kurun  waktu  3  tahun  dari  tahun  2017 hingga  2019.  Tahun  2017  mendapat  dana  bantuan  sebesar  Rp500.000.000  dengan  jumlah lokasi  6  RT  yang  dikelola  oleh  1  KSM.  Tahun  2018  mendapat  dana  bantuan  sebesar Rp1.350.000.000  dengan  jumlah  lokasi  16  RT  dikelola  3  KSM.  Tahun  2019  mendapat

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
bantuan  dana  sebesar  Rp1.000.000.000  dengan  jumlah  lokasi  9  RT  dikelola  2  KSM. Berikut penjelasan lebih rinci Tabel 2 .
Tabel 2. Uraian Anggaran Pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Harjosari Kidul
Tahun 2017 – 2019 Tahun Jumlah Anggaran Kegiatan yang dilakukan 2017 Rp500.000.000 Drainase uditch 30, rabat beton 2018 Rp1.350.000.000 Drainase  uditch  30,  rabat  beton,  saluran  pas batu, jalan paving 2019 Rp1.000.000.000 Drainase  uditch  30,  paving  blok,  saluran  pas batu crossing
Sumber: Dokumentasi Anggaran KOTAKU di Desa Harjosari Kidul, 2019
Dari  hasil  penelitian  di  atas  yang  memaparkan  implementasi  program  Kota  Tanpa Kumuh  (KOTAKU)  ditinjau  dari  indikator  sumber  daya,  dapat  disimpulkan  pemahaman dan keahlian pelaksana sudah baik, para pelaksana sudah mampu memahami pedoman dari program  KOTAKU  dan  sesuai  dengan  keahlian  masing-masing.  Sarana  dan  prasarana program  KOTAKU  juga  sudah  memadai,  lokasi  yang  belum  tersentuh  dengan  baik dikarenakan  salah  satu  warga  yang  kurang  berkenan,  berdasarkan  hasil  penelitian  warga tersebut  sudah  berkenan  dan  diharapkan  dapat  dilakukan  penanganan.  Sumber  anggaran dari  program  KOTAKU  dari  pusat,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Tegal,  dana  dari  desa serta  swadaya  masyarakat,  untuk  pencairan  dana  dari  pusat  dicairkan  secara  bertahap,  1 tahun  dicairkan  selama  3  kali  sesuai  dengan  yang  ditargetkan.  Namun  untuk  penanganan lokasi  yang  belum  tersentuh  terdapat  keterbatasan  dana  dikarenakan  penanganan  tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## 3. Disposisi
Disposisi  merupakan  sikap  ataupun  watak  dari  seorang  implementor  dalam pelaksanaan  program  KOTAKU  di  Desa  Harjosari  Kidul.  Implementasi  akan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dapat dilihat dari sikap implementor yang  baik.  Faktor-faktor  yang  menjadi  perhatian  penting  dalam  disposisi  meliputi pemilihan  anggota  pelaksana,  peran  pelaksana  dalam  keterlibatan  program  dan peran mengajak masyarakat ikut berpartisipasi.
Pemilihan  anggota  melalui  musyawarah,  dan  anggotanya  dipilih  langsung  oleh warga  yang  hadir.  Kandidat  yang  ditunjuk  untuk  menjadi  anggota  Badan  Keswadayaan Masyarakat  (BKM)  berasal  dari  perwakilan  per  RT,  masing-masing  RT  mengirimkan kandidat  sebanyak  maksimal  3  warga.  Selanjutnya  untuk  penentuan  anggota  Kelompok Swadaya  Masyarakat  (KSM)  dipilih  oleh  pengurus  keanggotaan  BKM,  dan  berdasarkan temuan peneliti terdapat pelatihan KSM untuk meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan program  KOTAKU.  Dari  hasil  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan  untuk  keterlibatan pelaksana  dalam  pelaksanaan  program  sudah  baik,  mereka  menjalankan  sesuai  dengan tugasnya masing-masing.
Keterlibatan pelaksana dalam program dan ajakan dari pelaksana untuk masyarakat berpartisipasi dalam program KOTAKU sudah baik, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami tujuan dan harapan dari program ini selain itu juga  para  pelaksana  mengajak  dengan woro-woro untuk  kerja  sama  saling  bantu  dalam pelaksanaan  program  KOTAKU.  Menurut  peneliti  ajakan  dari  pelaksana  yang  sudah  baik sangat  mempengaruhi  jalannya  program,  dari  banyaknya  partisipasi  masyarakat  yang mendukung  dan  mengikuti  ajakan  pelaksana,  semakin  banyak  partisipasi  dari  masyarakat

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
semakin  baik  pula  pelaksanaan  program  tersebut.  Keterlibatan  pelaksana  bersama  dengan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 1 .
Gambar 1. Keterlibatan Pelaksana dengan Masyarakat
S umber : Dokumentasi, 2019
Dari  hasil  penelitian  di  atas  yang  memaparkan  implementasi  program  Kota  Tanpa Kumuh (KOTAKU) ditinjau dari indikator disposisi, dapat disimpulkan pemilihan anggota pelaksana  program  KOTAKU  di  Desa  Harjosari  Kidul  melalui  musyawarah,  dalam musyawarah  ini  dihadiri  oleh  perwakilan  masyarakat,  dan  untuk  yang  dicalonkan  sebagai anggota  BKM  dari  masing-masing  RT  yang  mengirimkan  maksimal  3  orang,  dalam pemilihan  BKM  ini  dipilih  langsung  oleh  masyarakat  yang  hadir  sedangkan  untuk pemilihan  anggota  KSM  dipilih  dari  pengurus  BKM.  Keterlibatan  pelaksana  dalam program  dan  peran  pelaksana  mengajak  masyarakat  untuk  berpartisipasi  juga  sudah  baik, dan mengajak dengan sopan sehingga dapat diikuti oleh masyarakat Desa Harjosari Kidul.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur  Birokrasi  merupakan  norma,  karakteristik  serta  pola  hubungan  dalam badan eksekutif  yang mempunyai hubungan dalam menjalankan sebuah kebijakan. Standard  Operating  Procedure  (SOP)  dalam  program  ini  yakni  menangani percepatan permukiman  kumuh  sesuai dengan sasaran adapun untuk  mengukurnya dapat  dilihat  dari  struktur  birokrasi  meliputi:  kedudukan,  koordinasi  serta pengawasan program KOTAKU dan perubahan kondisi lingkungan adanya program KOTAKU,  jika  implementor  sudah  menjalankan  tugas  sesuai  dengan  pedoman maka  akan  terdapat  perubahan  kondisi  dalam  program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU).
Kedudukan  masing-masing  pelaksana  sudah  memiliki  tugas  yang  jelas  sesuai dengan  bidang-bidangnya.  Selalu  ada  koordinasi  dari  setiap stakeholder yang  terlibat seperti  halnya  koordinasi  dengan  Fasilitator,  sesama  BKM,  KSM  dan  untuk  pengawasan juga  terdapat  pengawasan  yang  diawasi  dari  pihak  Dinas  Perkim,  Koordinator  program KOTAKU  untuk  mengetahui  bagaimana  perkembangan  dari  program  yang  sedang dijalankan.
Dengan berbagai upaya kolaborasi bersama stakeholder dan partisipasi masyarakat, terdapat  perubahan  kondisi  lingkungan  setelah  pelaksanaan  program  KOTAKU.  Dilihat dari  lingkungan  yang  semula  tidak  mempunyai  manfaat,  dengan  adanya  program

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
KOTAKU  dibangun  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  digunakan  untuk  ruang  publik masyarakat  berkumpul  dengan  dikelilingi  pepohonan  dan  tanaman,  lalu  dari  jalan  yang semula  rusak  kini  dengan  adanya  program  KOTAKU  menjadi  lebih  baik  dengan dibangunnya  jalan  paving.  Dengan  kondisi  yang  semakin  baik  dari  sebelumnya, menurunnya  luasan  kumuh  di  Desa  Harjosari  Kidul,  semula  sebelum  dilaksanakannya program  KOTAKU  ini  luasan  kumuh  Desa  Harjosari  Kidul  seluas  17,8  Hektar  setelah dilaksanakan 3 tahun hingga saat  ini sudah 0 hektar. Perubahan kondisi  lingkungan dapat dilihat pada Gambar 2 .
Sebelum
Sesudah
Gambar 2. Perubahan Kondisi Lingkungan Desa Harjosari Kidul Sumber: Dokumentasi Tahun 2022
Dari  hasil  penelitian  di  atas  yang  memaparkan  implementasi  program  Kota  Tanpa Kumuh  (KOTAKU)  ditinjau  dari  indikator  struktur  birokrasi,  dapat  disimpulkan kedudukan, koordinasi serta pengawasan program KOTAKU sudah dilakukan dengan baik, kedudukan  ataupun  jabatan  sudah  memiliki  tugas  yang  jelas,  selalu  ada  koordinasi  dari berbagai stakeholder dalam program KOTAKU, pengawasan juga sudah dilakukan dengan baik. Perubahan kondisi lingkungan adanya program KOTAKU, sesuai dengan kinerja dari pelaksana  yang  sudah  sesuai  dengan  pedoman  program  KOTAKU  hal  ini  membawa banyak  perubahan  dari  yang  semula  kumuh  menjadi  tidak  kumuh.  Hal  ini  merupakan bentuk  realisasi  yang  sudah  sesuai  dengan  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

## Hambatan  dalam  Implementasi  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  di  Desa  Harjosari Kidul
Faktor  penghambat  merupakan  faktor  yang  bersifat  negatif  yang  mempengaruhi masyarakat  dan  menghambat  partisipasi  masyarakat  (Wastiti  et  al.,  2021).  Hambatan- hambatan dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Harjosari Kidul antara lain sebagai berikut:
1. Masih  kurangnya  pemahaman  dari  masyarakat  sehingga  hal  ini  menghambat pelaksanaan  program  KOTAKU,  kurangnya  pengetahuan  tersebut  yang menyebabkan  ke  permasalahan  lahan.  Hal  ini  dapat  dilihat  gambar  di  bawah  ini lokasi yang belum tertangani dengan baik

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Gambar 3. Lokasi yang Belum Tertangani Sumber: Observasi, 2022
2. Terdapat  kecemburuan  sosial  di  masyarakat  karena  pembangunan  yang  tidak merata  di  seluruh  lokasi  Desa  Harjosari  Kidul,  dapat  dijelaskan  pelaksanaan program  KOTAKU  dilaksanakan  sesuai  SK  Bupati  Tegal  di  18  RT  dari  total keseluruhan  RT  di  Desa  Harjosari  Kidul  sebanyak  27  RT,  para  pelaksana  juga menjalankan sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Bupati Tegal.
3. Hambatan  yang  terkait  dengan  permasalahan  lahan  warga,  permasalahan  tersebut akan  tertangani  dari  anggaran  desa  dan  secara  bertahap  karena  masih  banyak alokasi lain yang perlu dijangkau dari anggaran desa.
4. Hambatan  pertama  kali  saat  pelaksanaan  program  KOTAKU  ini,  para  pelaksana masih belajar beradaptasi untuk menjalankan program, permasalahannya pada tutup uditch.
5. Masih  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  pemanfaatan  drainase,  drainase dibangun  sebagai  penampung  air  hujan  namun  masih  banyak  masyarakat  yang menyalurkan ke drainase untuk pembuangan limbah rumah tangga, sehingga masih kumuh.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data  dalam  mengkaji  implementasi program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di  Desa  Harjosari  Kidul  maka  diperoleh kesimpulan  dari  semua  indikator  dari  teori  implementasi  George  C  Edwards  III  yang digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  suatu  program  yang  terdiri  dari  komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi  yaitu  jika  dilihat  dari  pengurangan  hektar kumuh  selama  3  tahun  pelaksanaan  program,  implementasi  ini  sudah  baik,  warga  yang semula  tidak  berkenan  sebagai  partisipan  berkaitan  dengan  lahan  milik  pribadinya  kini sudah  berkenan,  namun  masih  kurang  optimal  dikarenakan  keterbatasan  dana  untuk menangani lokasi tersebut sehingga masih menyisakan kekumuhan di lokasi tersebut.
Hambatan  dalam  Implementasi  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  di  Desa  Harjosari Kidul  masih  kurangnya  pemahaman  dari  masyarakat  dan  masih  rendahnya  kesadaran masyarakat untuk merawat fasilitas yang sudah dibangun, timbul rasa kecemburuan sosial akibat  pembangunan  yang  tidak  merata,  permasalahan  terkait  pembangunan  program KOTAKU di lahan masyarakat, masyarakat tersebut tidak berkenan sehingga harus pindah di  lokasi  lain,  pelaksanaan  tahun  pertama,  anggota  pelaksana  masih  beradaptasi  sehingga mengalami  kesulitan  yang  menimbulkan  tutup  drainase  yang  kurang  maksimal, penggunaan drainase yang tidak sesuai dengan fungsinya.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Daftar Pustaka
Chaharani,  N.  A.,  &  Nurjaman,  A.  (2022).  Implementasi  Pelaksanaan  Pengawasan Pembangunan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (  DPRD  ):  Pembelajaran  dari Kota Malang Implementation of Development Supervision by the Regional People ’ s Representative Council ( DPRD ): Lessons  Learned From the City. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 21 (01), 59–69. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287 Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur . 45 (45), 95–98.
Dwi  Rahayu  Rubianti,  Wahyuningrat,  S.  (2020).  Implementasi  Program  Kota  Tanpa Kumuh  (  KOTAKU  )  Di  Desa  Sokaraja  Kidul  Program  Studi  Administrasi  Publik  , Universitas  Jenderal  Soedirman  Abstract  Abstrak. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara , 08 (01), 33–46.
Habibullah,  A.,  Suparto,  D.,  &  Sutjiatmi,  S.  (2022).  Analisis  Modal  Sosial  Dalam Kemenangan  Pilkada  Pemalang  Tahun  2020. Jurnal  Analisa  Sosiologi , 11 (1),  1–12. https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.55134
Hafid Risalbi, H., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2021). Responsivitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan  Kota  Malang  terhadap  Tingginya  Tingkat  Pengaduan  Masyarakat. Nakhoda:
Jurnal Ilmu Pemerintahan , 20 (1), 93–105. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.135
Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif . Wal ashri Publishing.
Harjo,  I.  W.  W.,  Kusumastuti,  A.,  Rahayu,  D.  P.,  &  Puspitosari,  W.  A.  (2021).  Indeks Keberlanjutan  Program  Kotaku  (Kota  Tanpa  Kumuh)  Di  Kota  Malang. Jurnal Pengembangan Kota , 9 (1), 50–63. https://doi.org/10.14710/jpk.9.1.50-63
Kabupaten  Tegal.  (2016). Surat  Keputusan  (SK)  Bupati  Tegal  Nomor  239  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Bupati  Tegal  Nomor  484  Tahun  2015  tentang Penetapan  Lokasi  Lingkungan  Perumahan  dan  Permukiman  Kumuh  di  Kabupaten Tegal .
Kamil,  R.  N.,  Ningrum,  S.,  &  Buchori,  R.  A.  (2019).  Pengendalian  Program  Kota  Tanpa Kumuh  (Kotaku)  oleh  Satuan  Kerja  Kota  di  Kota  Bandung. Journal  of  Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Kementerian,  P.  (2017). Tentang  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU) . http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh kotaku Kholqi,  A.  (2020). Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (Kotaku)  Dalam  Perspektif Pemberdayaan  Masyarakat  (studi  kasus  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  di  Kelurahan Karangwaru) .
Meganingratna, A., Lubis, A., Aftaria, R., & Septian, A. (2021). Dampak Kebijakan Bebas Visa  Kunjungan  Singkat  (BVKS)  Terhadap  Sektor  Pariwisata  di  Kota  Makassar.
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 20 (1), 80–92. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.116
Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Remaja Rosdakarya. Nurkhasanah,  &  Wahyunengseh,  R.  D.  (2021).  Analisis  Konteks:  Perubahan  Perilaku Masyarakat  Pasca  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU). Jurnal  Mahasiswa Wacana Publik , 1 (2), 416–430. Purba, J. E. A., & Marom, A. (2016). Analisis Peran Aktor Dalam Implementasi Program KOTAKU  (Kota  Tanpa  Kumuh)  di  Kelurahan  Bandarharjo  Semarang  Utara,  Kota Semarang . August , 1–19.
Purnawati,  L.  (2020).  Peranan  Pemerintah  Desa  dalam  Menangani  Konflik  Peternakan Ayam  Broiler  di  Desa  Pucanglaban  Kabupaten  Tulungagung. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 19 (2), 229–243. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.117
Rosyanti, E., & A’Rof, A. B. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tentang  Retribusi  Jasa  Umum  (Retribusi  Parkir)  di  Kota  Tegal  Tahun  2016.
Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan , 1 (1). https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1211
Sabaris, D. S. R. (2018). Pelaksanaan Program  Kota  Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di  Jawa Tengah . https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/files/uploads/2018/05/Paparan-fgh- penanganan-kumuh.pdf
Setyawan,  D.,  Piantono,  A.,  &  Firdausi,  F.  (2021).  Model  George  Edward  III : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, Dan Ilmu Sosial , 3 (2), 9– 19.
Sulaiman,  A.  L.  (2021).  Proses  Kolaborasi  Penanganan  Permukiman  Kumuh  Melalui Program Kota Tanpa Kumuh ( Kotaku ) di Kota Bandung ( Studi Kasus : Kelurahan Tamansari  Kecamatan  Bandung  Wetan  ). Majalah  Media  Perencana , 2 (1),  1–23. https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10 Syahputra,  W.,  &  Dora,  M.  (2020).  Pengaruh  Kepemimpinan  dan  Budaya  Organisasi terhadap Kinerja Fasilitator pada Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Lubuklinggau. Journal  of  Economic,  Bussines  and  Accounting  (COSTING) , 4 (1),  27–33. https://doi.org/10.31539/costing.v4i1.1322
Tardiyo, D. (2020). Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dikabupaten Subang. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , Volume 7 N , e-ISSN  2614-2945.  file:///C:/Users/A  S  U  S/Downloads/Documents/3067-13605-1- PB_2.pdf
Tiviyanyo,  D.,  Irawan,  B.,  &  Paselle,  E.  (2019).  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui Program  Kota Tanpa Kumuh  (KOTAKU) di  Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. EJournal Administrasi Negara , 7 (2), 8892–8905. Vojana,  Maulana,  D.,  &  Yulianti,  R.  (2021). Kolaborasi  Aktor  Dalam  Pelaksanaan Kebijakan  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (  Kotaku  )  di  Kecamatan  Kasemen  Kota Serang . 9 (2), 314–323.
Wahyuni,  Y.  (2017).  Identifikasi  gaya  belajar  (Visual,  Auditorial,  Kinestetik). Jurnal Penelitian Dan Pembelajaran Matematika , 10 (2), 128–132. Wastiti,  A.,  Purnaweni,  H.,  &  Rahman,  A.  Z.  (2021). Faktor  Pendorong  dan  Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang . Yandra, A., Setiawan, H., Sella, N., Prihati, P., & Derin, T. (2020). Evaluation  of Family Hope  Program  (PKH)  in  Rumbai  District,  Pekanbaru  City. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 19 (2), 168–176. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.119
Yefni,  Haris,  M.,  &  Pratiwi,  R.  U.  (2019).  Pemberdayaan  Kawasan  Kumuh  Melalui Program  Kota Tanpa Kumuh  (Kotaku) Kota Pekanbaru. Masyarakat  Madani: Jurnal Kajian Islam
Dan Pengembangan Masyarakat , 4 (2), 61. https://doi.org/10.24014/jmm.v4i2.8414
Yusuf,  M.  (2017). Metode  Penelitian:  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Penelitian  Gabungan . Kencana.
Zainudin,  A.  (2016).  Model  Kelembagaan  Pemerintahan  Desa. JIP  (Jurnal  Ilmu Pemerintahan) :  Kajian  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Politik  Daerah , 1 (2),  338–351. https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351