AL, Lq+hrnlJll
Vol. 4 No. 1, ,anuari - Juni 2010
Ketua Penyunting Sekretads  Penlrunting Anggota  Penl'unting
ISSN:197a-6670

## St,Y#.N,+lJIl
Jamal Abdul Aziz lin Solil<hin
H.M. Daelamy, SP
Ansori A. Luthfi Hamidi fudrvan Suraji Endar,g Widud Editot Bahasa Supdyanto funa Heriyanti Tata Usaha/Sitkulasi Siti  Faizah  Hidayatr Dyah  Ratri  Fiyani

## Penetbit
Jurusan  Syariah STAIN Puru'ckeno
Frekuensi Terbit Dnkalseahun
Alamar  Redaksi
Jurusan  Syari'ah STAIN Purvrokertc Jl. Jend. Ahmad Yani 40A  Purwokerto 53126 \elp. (0281) 63 562a Fa-.r- (028 1 )636553 Email:  mal_duiaziz@yahoo.co.id
Al-Manaltlj addah jurnal ilmiah  Jurusan  Syariah STAIN PurwoLeno yang terbit dua kali  dalam seahun.  Jurnal ini memfokuskan pada kajian hukum Islam  dalam berbagai  sudut  pandang  keilmuan.  Reda.ksi  mengundang  para ahli dan  segenap civitas akademika unok menulis artikel sesuai dengan  tema  besar  jumal  ini. Artitel lang dimuat  tidak selalu mencerminkam  pandalgan rcdaksi  ataupun institusi Iain yang terkait dengan  penerbitan  juroal ini.
Vol. 4 No. 1, Januari - Juni 2010 ISSN:1978-6570 KONSEP NUSYUZ  D,\II'N,{  MAZI{AB SYAFI'I
PERSPEKTIF KEADII-A}J GE,I.JDER
Dui Meitayni 7

## GRASI DAI,AM PERSPEKTIF HUKUM ISI*A},{

## DAN  HUKUM  POSITIF INDONESIA
IndadanouJ 23

## GOOD GO\.ERNANCE DAI,\M PERSPEKTIF

## HUKUMISI.AM
Aief Ailia Bacbnan 41

## PELANGGARAN HAK  KETSYAAN INTELEKTUAL

## DAI.AM  PERSPEKTIF HUKU}I ISLAM
Inan Mtstofa 53

## PORNOGRAFI DAI.AM  PERSPEKTIF HUKUM ISI-fuM
DANHUKUMPOSITIF ' Viui Anjanti 7i

## MENYOAI  HUKUM MEROKOK

## DAIIM
PERSPEKTIF HUKUM

## iSIIM
M  .M*i
91

## MENUJU PENEGAKAN HUKUM

## YANG LEBIH BERKEADII-AN DAN RESPONSIF
Mrb. Bacbral Ulun 113

## Al', MS.N,+HIf

## PORNOGRAFI DAI-AM PERSPEITTIF

## HUKUM ISI.AM DAN  HUKUM  POSITIF
Vhsi Aiyanti'l

## Abstract:
Ponogrpfu nhieh bar inpactr in huna* tJe i: ahzadl contulbd
b1 alptr'an and Ponogr4lry Ad (UU Na aa/ 2N8).
Kata Kunci: Po-qrof, H&rn khn, H*m Poitif
' Penulis  adelah  Dosen STAIN Purwokcrto dao Alumoi Magister Hukum Universitas Gajah  Mada Jogjalana. I Sudikno Metokusumo, Magnal Htfun Su* Pcngontar (Jogjekatrz:L)bcrty,  1985), hal. 5.
Al-Manihil, Vol- 4 Nol,Januari - Juni  2010 71

## A. Pendahuluan
Untuk  melindungi kepentingan  manusia dalam  masyatakat terdapat beberapa kaidah sosial. Kaidah sosial merupakan  pedoman, patokan,  atau  ukuran untuk berperilaku  atau  bersikap dalam kehidupan bersama. Kaidah  tersebut  terdiri  dari kaidah kepetcayaan atau keagamaan, kaidah  kesusilaan, kaidah kesusilaan, kaidah  sopan santun, dan kaidah  hukum.r
Kaidah kepercayaafl atau keagamaan ditujukan terhadap kewajiban manusia  kepada Tuhan dan kepada dirinya send.iri. Sanksi terhadap  pelanggaran dalam kaidah ini betasal dari Tuhan.  Kaidah kesusilaan ditujukan bagi manusia agar terbentuk kebeikan akhlak pribadi guna  penyempurnaan  manusia dan  melarang manusia melakukan  perbuatan iahat.  Sedangkan  kaidah  sopan  satun ditujukan pada  sikap lahir  pelakunya  yang konkrit demi penyempumaan atau
ketertiban masyarakat dan bem:juan  menciptakan  perdamaian sena tata tertib.  Ketiga kaidah tersebut dirasa belum cukup memberi sanksi di dunia yang secara langsung  dapat  dirasakan oleh manusia, oleh karena itu perlu dibuat kaidah hukum agar terdapat  jaminan pedindungan  kepentingao manusia.2
Dalam kehidupa.n ylng serba canggih saat ini, manusia memang  mendapat segala kemudahan  dalam  kehidupannya. Sesuatu yang dulu dikerjakan secara manual  dan membutuhkan  waktu yang lama, saat ini  dapat dikerjakan secara cepat dan mudah.  Kemudahan itu begitu terasa bagi  kita terutama dalam  melakukan  aktivitas yang membutuhkan  bantuan media elektronik. Sebagai contoh, kemudahan manusia  dalam mendapat informasi berita,  kebutuhan terhadap hiburan dan akses informasi lainnya yang  dapat  diterima dengan  cepat oleh manusia.
Kita semua tahu bahwa semakin berkembangnya zaman maka peradapan manusia pun  juga semakin berubah.  Kehadiran  media eleitronik yang berupa televisi berdampak  luas pada gaya hidup masyarakat.  Pola pikir, pola tingkah laku  sampai dengan pembentukan karakter dapat  terbentuk atas didikan  televisi. Tidak menutup kemungkinan media elekronik menladi akses pomografi yang  sangat mudah ditonton masyarakat. Selain televisi,  media  lain  yang sangat mudah untuk bisa mengakses pornografi adalah internet, bahkan melalui internet tidak  menutup  kemungkinan  anak di bawah umur iuga  dapat  mengakses  situs porno dengan mudah. Melalui media cetak, seperti  maialah porno,  buku porno bahkan belum lama ini kita  dikejutkan  dengan adanya buku aiar  yang memuat naskah dan gambar  porno.s Hal ini tentunya  meresahkan  masyarakat  apabila pomografi tersebut dikonsumsi  anak di bawah umur yang belum waktunya  mengetahui pelaia:rn tersebut.
Hal yang menyedihkan kita mengetahui kondisi masyarakat kia seperti ini, namun hukum, adat, kesusilaan, dan agama, teap
'z lbid., h^L l0 5 Htbtnonlinc.con.  Didownload 16 Desember  2009
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010 72
melarang segala bentuk  pomograE. "Hukum dan adat menghendaki peraturan  masyarakat  yang bailq memberikan  peraturan-peraturan untuk  perbuatan-perbuatan  lahir manusia.  Kesusilaan  yang ditu,ukan pada kesempumaan seseorang, peftarne-ama tidak mengindahkan perbuatan manusia, melainkan lebih mengindahkan sikap batin yang menimbulkan  perbuatan-perbuatan itu."a
Uraian di atas menggambarkan bahwa  masalah pornografi  telah menjadi penyakit masyarakat Indonesia saat ini yang cukup mengkhawatirkan, Hal yang ditakutkan adalah  anak  bangsa, generasi penerus dapat terierumus  pada  perilaku  menyimpang, karena pengaruh pornografi ini sangat rawan bagi  kejiwaan  remaja. Karena pada  usia ini seseorang  akan lebih cepat  terpengaruh oleh segala sesuatu yang  dianggapnya  menarik  dan rasa ingin tahu yang  cukup tinggi.  Tentunya usia anak-anak ini sangat rawan,  karena  mereka cenderung  akan menirukan rpt s\a yrng telah dilihatnya, apalagi sesuatu tersebut adalah  hal-hal  yang  dirasanya  menarik  dan belum pernah  mereka  rasakan,  sehingga  rasa ingin tahunya cukup tinggi.
Tentunya  hal ini tidak  dapat dibiarkan  begitu sala.
Pornografi telah membawa dampak negatif bagi masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat ini  tidak akan  bisa menjadi masyarakat yang berakhlak bila  telah dicekoki oleh  tontonan  yang asusila.  Satu hal yang perlu dipikirkan bersama dengan  maraknya pornogra6 saat ini, yaitu meningkamya  angka kriminalitas  dan rusaknya  moral yang diakibatkan  oleh tontonan dalam pomogtafi ini, antara lain:
1. Hubungan seks pra  nikah,
2. Tind:.kan perkosaan yang dilakukan  oleh orang dewasa maupun anak-anak dan korbannya  adalah  orang  dewasa maupun anak-anak,
3. Adanya dorongan  pada manusia untuk menyalurkan kebutuhan seksnya  pada tempat-tempat  prostitusi sehingga  dapat menyebar- kan penyakit kelamin dan masih  banyak  lagi permasalahan kompleks  yang  diakibatkan  oleh  praktek  pomografi.
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari - Juni 2010 73
'L P. Vm Apeldooffii Pryntat ILrt Ht*tt lekerta PL  Pndny. P rmita, 1996), hel 23.
Uraian di atas  menggambarkan  bahv/a  penegakan hukum terhadap pomografi belum  dilaksanakan secara maksimal, di mana tingkat  peredarannya yang begitu cepat  serta dampaknya yang  sangat meresahkan  masyarakat.  Mengenai  hal ini di harapkan agar ^P^r t penegak hukum dapat bertindak lebih tegas lagi dalam  menangani- nya. Penegakan hukum terhadap pornogmfi  tersebut adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya tanggung jawab bagi penegak hukum saja.  Sehingga peran aktif masyarakat pun  juga di harapkan. Dengan  maraknya pornografi tersebut maka  Pemerintah Indonesia telah  mengesahkan Undang-Undang  Pornografi  No.44 Tahun 2008.

## B. Definisi dan Perkembangan Pornografi
Pornografi itu terdiri dari dua kata asal, yaitu porno dan pfi' Porno berasal dari kata Yrnrni porne artinya  pelacut,  sedang grafi berasrl  dzri ktta grapein yzng artinyt ur,gkapar, (expnssion)  . ladi secara harfiah pomogtafi  berarti suatu  ungkapan tentang pelacur, dengan demikian  maka pomografi berarti:5
1. Suatu ungkapan  dalam bentuk  cerita-cerita  tentang  pelacur atau prostitusi.
2. Suatu ungkapan  dalam bentuk  tulisan  atau lukisan tentang
kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya  atau  melihatnya.
Menurut  Witjono  Prodjodikoro, pornografi berasal dari kata ?lrnar yar,g berarti melanggar  kesusilaan atau cabul, dan grafi yang berarti  tulisan  dan kini meliputi juga gambar dan patung atau barang pada umumnya  yang  berisi  atau  menggambarkan hal sesuatu  yang menyinggung rasa susiia dari orang yang membaca atau melihatnya.6
Awal  pengertian  pornografi adalah tulisan mengenai kehidupan pelacur atau mengenai pelacuran. Arti yang  semula begitu sederhana,
5 A. Hamzth, Ponograf  dalan H*ra Pidana: Stutu S*di Prtandiryan Qtkena:. Birn Mulia, 198!, hal.8.
6 \(zirjono  Prodjodikoro,  Tidak-Tittdak Pidam Tertentu  di btdlnetia 0^k^tt^: PT.Eresco, '1967),  hel.108.
74 Al-Manihii, Vol. 4 No.'l,Jaouari - Juni 2010
kemudian  berkembang terus sesuai dengan  penafsiran orang per orang menurut perspektif yang dipakainya.Sehingga dibentuklah UU No.44  Tahun  2008, aga:. tercipta definisi pornografi yang  dapat diterima secara universal di Indonesia.  Dalam Bab I pasal  1 UU No 44 Tahun 2008  diielaskan  batasan pengertian  Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto,  nrlisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kamm, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui  berbagai  bentuk  media komunikasi drnf *au pertuniukkan di muka umum, yang memu2t kecabulan  atau eksploitasi seksual yang  melanggar norma kesusilaan dalam masyarakati
Masalah pomografi adalah  masalah lama sejak berabad-abad yang lalu,  walaupun fi:lisan atau aksara belum dikenal secara  luas seperti  masa kini, namun  melalui  pahatan-pahatan,  relief-relief dan patung-patung, pornografi itu telah muncul dalam petadaban manusia. Pa.dz- zama.n Romawi,  telah berkembang kegemaran membaca  tulisan-tulisan dan koleksi lukisanlukisan yang bersifat pornografik, terutama  oleh  pata  kaisat  dan kalangan atas. Semuanya dimaksudkan sebagai kesenangan  dan perangsang  kegairahan  seksual.
Kadang pula patung-patung  dan  relief-relief itu dikategorikan sebagai karya seni yang tidak menyinggung  rasa  kesusilaan masyarakat. Sampai kini masih dapat  disaksikan  patung-patung  dan relief-relief di reruntuhan bangunan kuno di Roma yang  sering melukiskan  lelaki dan warita. yarg telanjang bulat lengkap  dengan alat vitalnla. Ka:rya-kzrya tersebut digolongkan sebagai benda seni.
Satu hal yang menfadi batas antara benda seni dan  benda pornogm6 menurut  ukuran sekarang, ialah lukisan atau patung  yang dipandang benda  seni itu tidak memiliki  bulu  badan.Jika telah dilengkapi  dengan bulu-bulu, maka berubahlah  sifamya  meniadi  benda  pornograft.
Seorang sastrawan dan penyair Romawi  yang sangat terkenal, bernama Pulius  Ovidius Naso @iasa disebut Ovio atau Ovidius saja), menulis  banyak  syair-syair di zntartnya  ada yang dipandang sebagai pornografi. Syair yang penama, rdzla,h Amons (cinta),  ditulis
' UU  No. 44 Tahun 2008.
Al-Manihii, Vol. 4 No. 1  , Januari - Juni 201 0 75
kira-kira  tahun  20 S.M., yang cukup panjang, terdiri  dari 5 (ima) lilid, berisi 50 syair-syair.  Syair-syair itu berkisar percintaan dengan seorang wanita bernama  Corina.8 Karena  rupanya syair-syairnya menarik  perhatian  kalangan  luas, maka  ia terus  menciptakan syair- syair baru, yang kemudian  menyebabkan  kejatuhannya  karena ada tekad kaisar  yang  baru untuk memberantas pornografi di Romawi.
Syair  yang  menyebabkan  kejatuhannya adala,h yxrg  beriudul lrr amatoia (seni cinta asmara) diterbitkan tahun 1 S.M.
Usaha meningkatkan moral di Romawi oleh kaisar Agustus menyebabkan buku  tersebut  tidak disukai  dan disingkirkan dari perpustakaan. Untuk memperbaiki  reputasinya,  ia menulis  lagi buku beriudul Rmedia amons (penyembuhan cinta), tetapi usaha untuk merehabilias  diri itu tidak menolong  Akhirnya ia diasingkan ke pulau Elba  kemudian ke Tosmis di Laut Hitam. Sebab pengasingannya iru menurut  Ovidius  sendiri ialah  karena  nrlisan lrr amatoria  itu bersifat pornografis,  tetapi  menurut dia itu hanyz snzltt  ermrbukan kejahatan.
Kemudian  temyata buku tersebut sangat popular di Eropa di abad penengahan.
Ars amatoria, terdiri dari 3 (tif) iilid. Jilid pertama berisi cara- cara  seorang pembutu cirta (lote) mencari gundik (nislress) yang sesuai  kegemarannya. Jilid kedua  berisi  cara-cara untuk membang- kitkan  nafsu asmara  para gundik ( nistress). Kemudtan pada jilid ketiga berisi petunjuk kepada wanita tentang bagaimana  c*ranya  bergaya sebagi anatrice dalam percintaan luar nikah.
Setelah kaisar Agustus  meninggal, maka  kerajaan  Romawi merosot dan pomografi meningkat dan adegan-adegan  seks yang ditulis dan diceritakan lebih cabul  daripada  syair Ovidius. Kaisar Romawi kemudian, seperti Nero dan Tiberius terkenal sangat senang pada pornografi.  Kaisar Tiberius  (14-37 1r{) mempunyai tempat istirahat  di Capri yang ruang-ruangnya  dihiasi dengan lukisan-lukisan dan patung-patung  yang pomografis dan  erotis, begitu  pula  buku- buku  pornografi.
76
3 A. Hamzah,  Pomograf.,  hal.15
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 20'10
Pornografi dalam Perspektif  Hukum Islam dan  Hukum Positif
Pada  masa itu, terdapat lukisan-lukisan pada dinding  ruangan pesta  yang dipandang bernilai tinggi, yang sampai sekarang mengagumkan  omng-orang modern. Bukan itu saja pada  hiasan dan perangkat makan minum terdapat  lukisan-lukisan  adegan persetu- buhan seperti pada mangkok  dan piring yang dipakai  pada pesta- p€sta. Jika di Eropa masalah pomografi banyak  dipersoalkan,  maka rupanya di Asia  tidak demikian halnya. Anggapan  bahwa potnografi merupakan  suatu  pelanggaran hukum, kurang  mendapat perhatian di Asia. Di India, terdapat lukisanJukisan,  pahatan-pahatan, relie( patung,  dan  hiasan-hiasan  yang dapat digolongkan sebagai pomograE, tetapi  dianggap  hal biasa. Di Indonesia pun sejak dahulu kala ketika nrlis-menulis  belum  berkembang  telah  dikenal pula relief-relief  dan patung-patung  yang  bersifat cabul.e
Hal ini dapat dilihat dari Candi Kukuh, bangunan  suci agama shiwa,  yang didirikan  anara  tahun 7437 dan 1438 yar.g terletak di kreng Guung  l,awu,  Surakarta. Pada lantai pintu gerbang  candi ini terdapat relief yang cukup besar menggambarkan sebuah alat kelamin lakiJaki (-ingga) yang berhadapan  dengan  alat kelamin perempuan (Yoni). Di bagian  lain, ada patung besar  seorang pria sedang berdiri sambil memegangi  alat kelaminnya  dalam keadaan tegang. Di Boyolali,  terdapat  relief  pria  dan perempuan  dalam  beberapa  posisi senggama.lo
Sekarang begitu pula  seorang raja di Surakarta  sekitar seabad yang lalu  telah memerintahkan untuk men)'usun  semacam ensiklo- pedi yang  bernama Serat Centhini. Isi tulisan tersebut  merupakan uraian pomogra6s yang mendetail. Mungkin n:lisan ini mulanya  hanya untuk kesenangan rzia dan  kalangan atts ruja^ di kala itu. Tetapi kemudian  berkembang  dari salinan  ke salinan  hingga  ada dua penerbit mencetaknya,  satu di Yogyakarta dm yang lain  di Jakarta.ll
Perkembangan Zaman semakin maju saat ini memunculkan zlat-zlat yatgberteknologi canggih seperti internet, melelui  internet
, Ibid.,h  . t5- to Euihlo?di National Iabnuia $akartzr PT  Cipta Adi  Pustata, 1990), XIII: 33?. tt A.H?dII?,fi, Ponogrzf, hd.l6.
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juoi 2010 77
kita dapat menjangkau dunia  komunikasi  dengan  cepat,murah dan mudah.  Bahkan  dapat mengakses  segala macam infotmasi dibelahan dunia baik berita, informasi, bahkan di interflet dapat  pula  mengakses gambar-gambar porno atau situs-situs internet dengan mudah. Di samping hal tersebut muncul  pula tabloid-tabloid yang memajang wanita  dengan  menggunakan  pakaian-pakaian seksi, tabloid-tabloid yang menceritakan hal-hal  porno.  Bahkan  yang terbaru adalah pada buku  ajar  anak SD sudah dibumbuhi hal-hal porno.

## C. Pornografi  dalam Perspektif Hukum  Islam
Hukum Islam adalah hukum yang telah ditetapkan  .4llah  SYIT, untuk  hamba-hambaNya agar mereka  dapat mengimani, mengamal- kan, dan berbuat baik dalam kehidupannya. Meliputi tingkah  laku manusia, aqidah dan a.kllak. Jinilit adalah bentuk jamak dad kata jinEab,  ymg berarti perbuatan dosa,  kejahatan atau pelanggatan.l2
Jtdl perbuztanjinalit zdzlfi semua perbuatan yang diharamkan  oleh syara' (hukum Islam) , apabila akibat perbuatan itu dapat membahaya- kzr, agama, jiwa,  akal,  kehormatan  dan harta.13
Dalam perkemb^tg nrry^, Jinilit kemtdtrn disebut sebagai hukum pidana Islam.  Adapun 72 inab adzlah perbuatan dosa, yang kemudian  dirangkaikan dengan  satuan atau sifat perbuatan  tadi. Pergerdan jaimaD  identik dengan tindak pidana  atau pelanggaran dalam hukum positif. Suatu perbuatan dianggap sebagzi jainab adalah apabila perbuatan  tersebut  dapat  merugikan  tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepetcayaanny2, ^tau merugikan kehidupan ^nggot^-^nggot^ masyarakat, at-at harta  bendanya atau nama baiknya  atau perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain  yang  hatus dihormati dan  ditaati.la
Pada umumnya  para  ulama  membag jainab ke dalam  tiga jenis sebagai berikut:
''z Ahmad  Azhar Basyir,  lkhnsar  Fi*ib Jinayr  flogjakarta: UII Prcss, 2001), hal.l. n Pohmx Halim. H*tn Piiat a bb," 6qtl l;ttgyah) @andung Pustaka  Setia, 2im,hollz 1a Ahmad Hanafi, lsar,4sas HrArn Pidana l:laz (akana:  Bul^fl  Bintxn&  196?, hal.o.
78 Al-Manahil,  \rol. 4 No,l,Januari  -Juni 2010
Pomografi dalam  Perspektif Hukum Islam dan  Hukum Positif
1 . Jainah Hdid, yut:u jainab ymgdiancam dengan hukumrn ladd. Hadd adalahhtkt:man yang  telah ditentukan dalam nas al-Qur'an atau Sunnah Rasul dan telah pasti  mac:unnya serta telah meniadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam  hukuman lain atau dibatalkan  sama sekali oleh  manusia. Yrng tetmts;ttk jaimab 'tni adalah pencurian,  perampokan,  pemberonakan,  zina, menuduh zina. (Q4ryJ), minum-minuman  keras dan iddab (kelurnya seseorang dari agama Islam).
2. Jainab qisas, yajtu jainab yang diancam  dengan hukuman 4isi.
Bisis zdaJah hukuman yang  sama  dengan jar'inab yang dilakukan.  Yang termasuk jainab ini adalah pembunuhan dengan sengaia yang mengakibatkan terpotong atau tedukanya anggota badan.
3 . Jainab ta'Ssecara bahasa artinya memberi pengalaran ,lofuab td& adalah  suatu be;lotk jaixtab yang bentuk atau mrcarn jahab serta hvk:mtn jainab  ini ditentukan pengu.asa. Trndak pidzna ta'{r, ketentuan hukum  berikut sanksi  pidananya tidak  diatur dalam al-Qur'an  dan Hzdts. Jainah ta'{r ini dikategorikan  menjadi  dua yaitu:15
a. Jainab ta'qir dirr,a.nt ketentuan mengenai  tercelanya perbuatan ada disebutkan dalam naE; tetapi ketentuan mengenai sanksi pidananya tidak disebutkan  dalam napg atau disebutkan  dalam  nags tapi hanya bersifat pidana ukhrowi
(hukuman  yang  akan diterima  setelah meninggal)
b. lainab ta'{r dtmrnt ketentuannya baik mengenai tercelanya perbuatan aau sanksi pidananya  keduanya sama-sama tidak disebutkan d *m nag;.
PornograFr termaLstk jaimab ta'{r, sebtb  ketentuan  mengenai tidak diperbolehkannya pornogrrfr d zm bentuk apapun secara implisit  telah ada dalam Al-Qur'an, akan tetapi sanksi pidananya
'' Neng  Djubaedah,  Poroografi dan Ponoalei Ditiiatt dari Htbtn  Ithn Qtkarta Kcocaoa, 2003),  hal.89.
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010 79
tidak disebutkan  (hanya  berupa  pidana ukhrawi).r6 Di dalam salah
satu  ayat, Allah berfirman:l7
;*,I y_r :iirJi j]iix; '$.-tu.i ,  jt:-;i iti"'rJi ill -r9+ )r ..1g;-rl+ -+  -i -'.ri i '..alt1 t{+ )a} tr )] -t -tr -'
}!J*j r$l 'ri :s.'nj'rij+r# eqi 'rr i#.qi'r' 1!r,.-1)l 3ii!J LisL t;. ji :pt+ , 3.;lFi,J=i]'ri 36jrii d rr 3(jt'iJ 'ri .l GiI JLLII ri .Jri. _lr ; i;.'ryr ,)rl .-b 3s--ljjr ri 3i.i6j jr :,riij u rtJ 3+L'j{ ;;14 Yj erl !'1ll :'.lJ'J;. .J' lrliJ4
j-;.Jii Fu jr+jllil#i 6r-+ dI Jt t-i-rL 3r+;
Ayat di atas dengan tegas melarang  seorang wanita  memPer- tunjukkan auratnya kepada  orang lain selain orang-orang  tertentu yang  telah  disebutkan.  Berdasarkan hal tersebut, pomografi yang telah dengan sengaja menunjukkan  gambar-gambar  yang menam- pilkan tubuh wanita  maupun  pria secam  sensual atau menampilkan hubungan-hubungan intim di antara  mereka atru sesama  jenis mereka, baik melalui media elektronik,  media  cetak  ataupun tampil secara langsung di hadapan  pubLik,  jelas merupakan hal  yang dilarang dalam al-Qu'an.  Dalam ayat dan  surat  yang  lain Allah iuga  ber6rman:'8
J),. 3ilb j$j j)iiniJl el.!r cll.iij ;:Iltr'j) l.B pt qji q
.11*rl lj,} {xt3s, #i x jiJil3i ;ii :.tJ'.3{+Ji.
Islam begitu meniaga kehormatan  wanita,  karena  menyadari posisi  wanita  yang rawan akan  guniingan  dan gangguan. Sehingga ketentuan ytng zdz. sangat  meniaga kehormatan  wanita,  pengeks- ploitasian seks yang ada di dalam semua media  yang menampilkan pomogtafi sebagian  besar menampilkan  wanita dengan posisi sensual, hal ini sangat melecehkan  martabat  dan kehormatan wanita sebagai- mana  yang  selama ini dijaga oleh hukum Islam. Sehingga merebaknya pomografi sekarang ini dilatang oleh nass.
16 Keputusan Fat*ra Komisi  Fatwa Majelis Ulama  lndonesia NO287  Tahuo 2001 Tcntang poroografi dan  pornoaksi. r? QS. Al-Nur (24):  31.
13 QS. Al-Ahzib (33):  s9.
80
Af-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
Selain kedua ayat di atas, terdapat  beberapa hadits Rasulullah yang  menjelaskan  kewa)iban menutup ^!r t, ant^r lain hadits  yang diriwayatlan oleh  Imam  Ahmad di mana Rasulullah  bersabda (yang artinya):1e
'I(thk di akhir matkt (akbir rynan) afur adz slmhb laki- lakilnngnenaikipbna  sep*i nirip a/<rh, nmh.a tunn (fugah) di ?inta?intil r"aii4 (afua tct4i)  i:tri nmka be4akzilrr, (se4i) telanjang kr?ada laki-hki tenefut di baht sabat besar, nirip pnuk mta balcber panjangyry furu. Ktukhh istri nmka tenebst, sebab nmka afulah pcnmptan  terkttule Seanfubya di belaleang karrlta  ada amat lain, te v islrimt mnim i*i nmkt nbagainana ini-islri mat sehhn ktmr animmt."
Dalam riwayat yang lain disebutkan  bahwa Rasulullah  membe- rikan kepadaku qfuithjah katsiab  Qens pakaian tembus pandang buatan Mesir) yang  dihadiahkan oleh Dihyah AI Kabbiy. Lalu aku berikan kepada istriku. Maka Rasulullah bertanya  kepadaku: Mengapa engkau tidak  memakai qfuithjalt saya menjawab:  Wahai Rasulullah saya berikan  kepada istriku. Rasul  bersabda kepadaku '\utb istrimt rangkzpan di bawabnla. Say khauatir pakaian leffebst dEat nemperlibatkan bent k t/buh". Berdasarkan kedua hadis ini, lelaslah bahwa  memperlihatkan bentuk  tubuh yang masuk dalam kategori pomografi, dilarang oleh nass.
Ketentuan  mengenai pornografi secara implisit terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, namun di dalamnya tidak menyebutkan mengenai  sanksi hukumnya. Untuk  inrlah sanksi hukum  yang akan diberlakukan kepada  para pihak yang terlihat  ddam  pornografi, diserahkan kepada  penguasa. Dalam jainab talir, menurut  Rahmat
Hakim, sanksisanksi  hukumnya  dapat berupa:
1 . Hukuman  mati,  hukuman ini diiatuhkan kepada mereka yang telah berulang  kali  melakukan keiahatan  yang  sama  atau mungkin benambah variatif jenis kejahatannya supaya dampak  negatifnya
t1 l)hrt M$nad -4.hnad lbn Hanbal  H.dirs Na 6187
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 20'10 81
tidak  terus  bertambah dan mengancam kemaslahatan  yang lebih luas lagi.
2. Hukuman  lilid, ini merupakan hukuman cambuk.  Hukuman jilid akan  dirasakan  langsung  sakitnya oleh si terhukum, sakimya cambukan  tersebut akan membawa  efek psikologis,  berupa  keta- kutan akan  sakitnya  cambukan  yang dia rasakan  manakala mengulangi  perbuatan  yang sama di masa  datang.
3. Hukuman peniara, didalam  Islam  hukuman penian merupakan hukuman kedua, hukuman yang pokok adalah hukuman  jilid. Hukuman peniara  hanya dijatuhkan  bagi  perbuatan  yang  dioilai ringan saia atau yang sedaog-sedang  saja. \Walaupun  dalam prakteknya dapat  juga  dikenakan kepada perbuatan yang  dinilai berat  dan  berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim,  yang karenanya menurut  pertim- bangan kemaslah ^r:ln d^p^t dijatuhkan  bagi  tindak  pidana yang dinilai berat.
4. Hukuman pengasingan, yaitu membuang si terhukum dalam  suatu tempat,  masih  dalam wilayah  Negara dalam bentuk memenja- rakannya.
5. Hukuman penyaliban,  si terhukum disalib hidup-hidup dan dia dilarang  makan  dan minum atau melakukan  kewajiban  shalamya walaupun sebatas dengan  isyarat. Adapun  lamanya hukuman ini tidak  lebih dari tiga  hari.
6. Hukuman  pengucilan, sanksi ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan ringan. Selama  masa pengucilan semua orang memutuskan komunikasi  dan segala transaksi  dengan mereka.
7. Hukuman  peringatan  dan ancaman, peringatan  juga  merupakan hukuman dalam Islam.  Bahkan dalam  berbagai bidang, seseorang menerima ^nc ntar, sebagai bagian dari sanksi. Dalam  hal ini hakim  cukup  memanggil si terdakwa dan menemngkan perbuatan salah yang dilakukannya serta menasehatiny^ ^gzr tidak  berbuat serupa di kemudian hari.
82
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januad  -Juni 2010
Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam dan  Hukum Positif
8. Hukuman  pencemaran,  hukuman ini berbentuk penfaran kesa- lahan, kebutukan seseorang  yang telah melakukan  perbuatan tercela.
9. Hukuman  terhadap hatta,  hukuman tethadap  harta dapat berupa
denda atau penyitaan hara si terdakwa.
10. Sanksi-sanksi lain, sanksi-sanksi yang lain dapat  berupa  penu- runan  jabatan  etau pemecatan  dari  pekerjaan,  petmusuhan atau penghancuran  barang-barang tertentu  dan lainlain.
1 1 . Kafirab, tda.lzh sanksi yang ditetapkan untuk menebus perbuatan dosa  pelakunya,  adapun bentuk-bentuk  kaffarat  adalah memer- dekakan hamba sahaya, memberikan  makan orang miskin, dan memberikan pakaian.
Pada dasamya Islam melarang sesuatu yang tidak mendatang- kan manfaat  dan hanya mendatangkan  kemadaratan saia. Pornografi dinilai  lebih  condong kepada hal  yang mendatangkan  kemadratan.
Sebagai contoh,  banyak orang yang setelah menonoton sesuatu yang berbau pornografi maka imaiinasinya  langsung berkhayal, hal ini sangat berbahaya  bagi pelaku dan  bagi  mereka  yang  berada di sekitar- nya serta  dapat terjadi adenya  pemerkosaan, pembunuhan,  penca- bulan  dan  dampak lainnya.
Melihat  begitu besamya dampak  negatif yang dapat ditimbul- kan oleh  pornografi, maka  setiap pelakunya  dapat dikenai sanksi seperti  tersebut  di atas. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar hukum lainab ta'qir, yang berbunyi "ta'qir ioa sangat tergantung  kepada tuntutan  kemaslahatan".4 Sehing.ga hukuman ta'qirboleh  dan harus diterapkan demi meniaga dan menciptakan  kemaslahatan  umum, termasuk dalam kasus pornografi.
Adapun hukum ta'{r tersebut  bisa berbentuk  a'ntara.lain;
1 . Hukuman mati, hukuman ini dijaruhkan  kapada pelaku porno- grzfr ymg  berulangkali melakukan keiahatan yang sama.  Supaya
Al-Manihif, VoL 4 No.l,Januari  -Juni 2010
83
'' A. Djazuli, Fiqb lirqab (akaru: Raja Grafiodo Persada,2000), ha1.166.
dampak negatif dari pornografi tersebut tidak  terus bertambah dan mengancam  kemaslahatan  yang lebih luas lagi.
2. Hukuman  lilid,  yaitu hukuman cambuk yang  sakitnya diharapkan dapat dirasakan  langsung oleh si pelaku pornografi. Dengan merasakan  sakimya hukuman  cambuk, efek psikologis yang diha- rapkan muncul pada si pelaku  adalah  ketakutan untuk mengu- langi perbuatan  yang sama di masa  datang.
3. Hukuman peniara, hukuman peniara ini merupakan  hukuman altematif setelah hukuman pokok, yaitu jilid. Ilukuman penjara sebenarnya diperuntukkan bagi para pelaku pornografi yang tergolong masih  ringan/sedang-sedang saja. Namun demikian, ia bisa juga dilatuhkan  kepada pelaku  perbuatan pomografi yang dinilai berat  dan  berbahaya. Hal ini apabila hakim melihat ada kemaslahatan di dalamnya.
4. Hukuman peringatan dan ancaman. Hukuman ini diiatuhkan kepada  pelaku pomografi yang masih tergolong  ringarL  yaitu  mereka yang baru pertama  kali melakulan  perbuaun pomografi dan dalam iunlah yang relatif kecil  (seperti membawa  satu buah/  lebih maialah atau VCD porno).  Dalam  hal ini, hakim  cukup memanggil si terdak*a dan  menerangkan perbuatan salah yang dilakukannya  serta menasehatinya egr tidak berbuat serupa di kemudian hari.
5 - Hukuman  terhadap hart4 hukuman  terhadap harta dapat berupa denda  atau penyitaan harta  si terdakwa,  dengan maksud agar pelaku pomografi iera dengan  perbuatannya  dan dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir.
6. Sanksi-sanksi lain. Sanksi dalam kategori ini bisa berupa penghancuran  barang-barang yang  berbau pomo atau sanksi yang dapat  menekan  perbuatan pornografl dan  dampaknya  yang lain.
Yang perlu meniadi  catatan  adalah  bahwa pelaksanaan hnkrman padajainah ta'qir ad ah haik penguasa negara atau petugas yang ditunjuk olehnya. Hal ini didasarkan pada tuiuan hukum itu sendiri yaitu untuk  melindungi masyarakat, yang dalam  beberapa 84 Al-Manihil, Vol. 4 Nol,Januari  -Juni 2010
Pornoqrafi  dalam Pe6pektif Hukum Islam dan Hukum Positif hal, menjadi tugas penguasa atau mereka  yang ditunjuk  menfadi wakil rakyat.2r Namun demikian, demi terciptanya keadilan bagi masya- rakat, penguasa harus bertolak pada  kemaslahatan umum ketika memutuskan  suatu aturan hukum.

## D. Pornogmfi  dalam Perspektif Hukum Positif
Pada bulan  Desember ahun 2008 pemerintah mengesahkan satu  peraturan perundang-undangan yaitu UU  No. 44 Tahun  2008 tentang pornografi.  Dalam UU No. 44 Tahun  2008 diatur antara lain definisi tentang pomografi, unsur-unsur  apa saja yang dapat dikenai sanksi pidana dalam kategori  pornogra6 dan batasan-baasan tenang pornografi.  Hal ini  dimaksudkan agar tidak muncul beragam penafsiran (tultiturtil yang dapat  menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Indonesia yang multi kultur.
UU No. ,t4 Tahun  2008  iuga mengatur  tentang  petlindungan anak di bawah umur agar tidak dilibatkan dalam kegiatan Pornografi dan sebagai objek Pornografi @asal 11)  dan  ketentuan pirana  bagi pelaku pornografi. Dalam Pasal 29 UU  No. ,14 Tahun 2008 disebutkan bahwa  "setiap  orang yang memproduksi,  membuat,  memperbanyak, menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan,  mengimpor, mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan, atau menyediakan pomografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat 6 (enam)  bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima  puluh )uta rupiah) dan paling  banyak Rp.  6.000.000.000,00  (enam miliar rupiah)."
Selain diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008  pornografi sebenamya  sudah diarur  dalam KUHP yang berlaku di Indonesia. Menurut KUHI semua tindak  pidana  dibagi dalam  dua  kelompok (golongan) besar, yaitu golongan  kejahatan (^tdnl*n) yang termuat dalam Buku II KUHP dan golongan  pelanggaran (oter  hedingen) yang termuat  dalam Buku III KUHP.
85 '?r Rahmat Hakim, H&tn. htJ.55-56.
Al-Menihii, Vol. 4 No. I , Januari - Juni 201 0
Adapun  tindak pidana mengenai  kesopanan  terbagi  menjadi dua, yaitu:z
1 . Keiahatan melanggar  kesopanan (terdapat dalam Buku II KUHP)
2. Pelarggaran  tentang  kesopanan (yang terdapat pada Buku m K{JFfD
Yang menarik dalam  hal ini adalah bahwa  pasal-pasal mengenai kesopanan dalam KUHP dipisahkan dari pasal-pasal  mengenai kesusilaan. Hal ini tentunya  memberi kesan bahwa antara  kesopanan dan kesusilaan memiliki perbedaan.23 Tindak  pidana melanggar kesusilaan  (tedelikbei4 diatur dalam pastl 287-299 Buku II KUHP dan pasal 532-535 Buku III KUHP. Sementara itu, tindak pidana melanggar  kesopanan (ryden) yang bukan kesusilaan diatur dalam pasal 300-303 Buku II KUHP dan pasal 536-547 Buku III KUHP.
Menurut pzra ahli, antara kesopanan  dan kesusilaan memang memiliki perbedaan.  Ruang lingkup kesopanan lebih luas  daripada kesusilaan. Kesopanan pada umumnya mengenai  adat kebiasaan yang baik dalam hubun gan antzraberbagai anggota  masyarakat,  sedangkan kesusilaan juga mengenai adat kebiasaan yang baik tapi khusus mengenai kelamin.
Dalam praktiknya, sesuatu dianggap melanggar rasa susila atau tidak beqgantuog pada  cara pandang  masyarakat secara umum.  Apabila sebagian  besar  masyarakat menganggap  bahwa  hal itu telah melanggar rasa  susila  maka hal tersebut  dapat digolongkan sebagai hal yang as sila. D^n sebdlknya,  apabila  masyarakat  dapat  menerima  keberadaan ha.l tersebut, maka  ia dianggap sesuai dengan nilei-nilai kesusilaan.
Pemahaman  bahwa standar  suatu  perbuatan  melanggar rasa susila atau tidak yang diserahkan kepada  penilaian  masyarakat di atas, dalam beberapa hal sering menimbulkan masalah.  Selain karena unsur subjektifitas  yang  kuat, kesimpangsiumn  makna dan batasan yang sering terjadi, juga semakin  membuat aturan  hukum  mengenai tindak asusila tidak memiliki kepastian hukum. Kalaupun aturan
2 tWirioyo  Prodjodikoto,  Tindal-Tinlah, Pidonz Trn ntu di Inbncia,  cct l<an kctiga (akan* PT.  Ercsco), l9m, hal. 115. ,, Ibid-, h - 115.
Al-Manihil, Vol. 4 Nol,Januad  ,Juni 2010 86
hukum  diterapkan, pelaksanaannya di tengah-tengah  masyarakat masih iauh d^ri yrng diharapkan.
Subiektifitas dan kesimpangsiuran makna serta batasan mengenai tindak asusila dapat dilihat misalnya  dalam kasus pakaian wanita  yang tembus  pandang anpa pakaian dalam. Dalam kasus ini sebagian  besar  masyarakat Indonesia  menganggap bahwa orang yang mengenakan  pakaian  tersebut ditempat publik dianggap  melanggat tasa  susila. Namun demikian, bagi masyarakat Bali aau yang memiliki cara pandang  seperti  otang-orang  BaIi,  hal tetsebut dianggap  wajar dan  bukan  merupakan tindak asusila.2a
Untuk mengantisipasi  permasalahan  yang lebih kompleks mengenai tindak pidana  kesusilaan, termasuk di dalamnya pornografi, para hakim  harus seldu  menggali dan menghayati hukum yang hidup di tengah-tengah  masyarakat di mana ia bertugas. Hal ini, selain sejalan dengan UU  No.4 Tahun 2004 yaitu Undang-undang mengenai Pokok Kekuasaan Kehakiman,  juga memungkinkan  para hakim untuk menghasilkan  putusan-putusan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan umum dan rasa keadilan  yang  diharapkan oleh masyarakat. Dan  lahirnya UU No. 44 Tahun 2008 sepertinya  mene- mukan  momentum yang tepat di tengah-tengah btdayz pennissif yang  kian  merebak di tengah-tengah masyarakat. UU tersebut  juga akan meniadi spirit bagi  para  hakim untuk semakin tegas dan yakin dalam  memutuskan  perkara pornogtafi  di pengadilan.

## E. Penutup
Al-Qur'an secara implisit sudah mengatur tenang  pomografi dan  dampak yang  akan ditimbulkannya.  Bagi para pelaku ponografi, hukuman  yang diyakini dapat mencipakan dan  meniaga kemasla- hatan umum  dari pengaruh pornografi z.delz.h jainalt ta'qir.
Terlepas dari persoalan hukuman ^p y^ng harus diterapkan bry1 para pelaku pomografi, terdapat  suatu hubungan sebab akibat
1' A. Hamza,h, Ponograf., ha,l. 45
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Jaouari  -Juni 2010 87
antara pomografi sebagai suatu tindak pidana dan faktor ekstemal mengapa  seseorang melakukan  tindakan  pornografi.  Faktor  ekstemal tersebut bisa berupa  lingkungan, gaya hidup (life sryb) ata.u keimanan pada diri seseorang. Beberapa fakta hukum  membuktikan bahwa dari  banyaknya  pelaku tindak  pencabulan atau  pemerkosaan mengaku bahwa mereka melakukan tindakan  tersebut karena adanya dorongan seks setelah melihat sesuatu yang porflo.
Hak setiap orang untuk  mendefinisikan pomografi dan unsur- unsur yang terkandung di dalamnya telah  memunculkan  beragam penafsiran dan standard pornografi yang  berbeda  antara satu kelompok masyarakat  dengan kelompok yang lain. Nemun dernikian, semua orang sepakat bahwa pornografi  dapat merusak moral bangsa dan membahayakan  kehidupan  sosial di masyarakat.
Untuk meminimalisir  beragam penafsiran yang berujung pada ketidakpastian hukum  dan jauhnya  putusan hukum  dari  tercipanya rasa keadilan, maka UU No.44 Tahun 2008 telah  memberikan batasan pornografi yang cukup jelas. Batasa tersebut penting diberi- kan dalam rangka menyeragamk.n aturan  tentang pornograG di seluruh daerah di Indonesia  dan menciptakan kepastian hukum yang dapat  menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
88
A.l-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
Basyir, Ahmad Azhar. Ikhfsar Fikih Jinayt.  Yogyakxta: UII press,
2001.
Diazuli, A. Fiqh Jkayh.  Jakara: Raia Grafindo Persada,  2000.
Djubaedah, Nerg. Pornograf  dan Ponoaksi ditinju dai H*tn lslaa,
Jakarta: Kencan^, 2003.
Hanafi,  Ahmad. Asas-Asas H kt n Pidana Islan. Jakarta: Bulatr Bintang, 1967.
Htmzah, Andi. Pornografi  dalam Htksm Piddfla: S utt S t,tdi Perbandingatt, Jakxta  : Bina Mulia, 1987.
Hakim, Rahmat. H ksm Pidana I an (Fiqih Jinayb) Bandung:
Pustaka Setia,  2000.
Mertokusumo, Sudikno. Mengcnal Htktm: Statu Pengantar.
Yogyakarta: Liberty, 1985.
Prodjodikoro, \Wirjoyo.  Tindak-Tindak Pidana Terlentu di lndonesia.
Jakarta-Bandung PT Eresco, 1980.
Van Apeldoorn, L.P. Pengantar lln HskM. Jakarta:  PT.  Pradnya Pxamita, 7996.
EnsiHopedi National lndonesia,2O jilid. Jakana: PT Cipta Adi Pustaka,
1990.
Hrktmonline.com,  diakses  pada16  Desember 2009.
Keputusan  Fatwa Komisi Fatwa Majelis  Ulama Indonesia  NO.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi  dan  Pornoaksi.
UU No.44 Tahun 2008 Tentang  Pornografr.
89
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
Al-Manihii, Vol. 4 No.'l,Januari - Juni 2010