p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## PENGARUH KEBIJAKAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM KONFLIK PALESTINA-ISRAEL
Muhammad Jamaluddin 1
UIN Sunan Ampel Surabaya Email : 02040122019@student.uinsby.ac.id
Erik Ilham Habibillah 2
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Email: ierik8532@gmail.com Diterima: 10 Mei 2023 Disetujui: 07 Juni 2023 Dipublikasikan: 27 Juni 2023

## Abstract
Palestine-Israel are the two countries that until now there is still a war conflict that has not  ended.  The  State  of  Israel  was  established  in  1948,  when  the  United  Nations approved  its  establishment  on  Palestinian  land  originally  under  British  auspices.  The problem  between  the  two  states  faced  by  the  Israeli  people  and  the  Palestinians  is  in fighting over the authority of the land where both sides claim to have equal rights to the land. The land is meant to be holy land. The holy land is of great historical and religious value to Muslims and Jews. Because this land is the cause of the struggle between Jews and  Muslims  because  on  top  of  that  stands  the  Al  Aqsa  mosque  which  became  the  first Qibla  of  Muslims.  Just  below the  mosque  is  a  wailing  wall  that  is  very  sacred to  Jews. This article seeks to see the extent of the influence of UN policy on the Palestinian-Israeli conflict which until now the Palestinian-Israeli conflict still continues. The method used is  a  qualitative  method  with  a  literature  study  (Library  Research).  The  findings  in  this article  show  that  the  authority  of  the  UN  is  to  reconcile  but  at  this  moment  the  two countries  are  still  in  conflict.  So  this  article  seeks  to  explore  how  the  influence  of  UN policy  in  the  two  countries'  conflicts.  The  purpose  of  this  research  is  to  determine  the influence  of  the  United  Nations  (UN)  policies  in  the  Palestine-Israel  conflict  and  to  be able to see the relationship between the policies of the United Nations (UN) in the Israeli- Palestinian  conflict.   This  journal  can  also  be  used  as  a  reference  source  for  other writers  both  in  the  field  of  science  and  those  who  wish  to  develop  knowledge  of  this science as well as in international law.
Keywords: UN Policy Influence, Conflict, Palestine-Israel

## Abstrak
Palestina-Israel  Merupakan  kedua  negara  yang  sampai  detik  ini  masih  terjadi  konflik peperangan  yang  belum  berakhir.  Negara  Israel  yang  mana  berdiri  pada  tahun  1948, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui terkait pendiriannya di tanah Palestina  yang  awalnya  di  bawah  naungan  Inggris.  Problematika  antara  kedua  negara yang  dihadapi  masyarakat  Israel  dengan  masyarakat  Palestina  yaitu  dalam memperebutkan  otoritas  tanah  yang  mana  kedua  belah  pihak  mengklaim  memiliki  hak yang sama atas tanah tersebut. Tanah tersebut dimaksudkan yaitu tanah suci. Tanah suci tersebut  sangat  mengandung  nilai  historis  dan  nilai  keagamaan  yang  tinggi  bagi  umat Islam dan umat Yahudi. Karena tanah ini yang menjadi penyebab perebutan antara umat Yahudi  dan  umat  Islam  karena  di  atas  itu  berdiri  masjid  Al  Aqsa  yang  menjadi  kiblat
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
pertama  umat  Islam.  Tepat  di  bawah  masjid  itu  terdapat  tembok  ratapan  yang  sangat disakralkan oleh umat Yahudi. Artikel ini berusaha untuk melihat sejauh mana pengaruh kebijakan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  terhadap  konflik  Palestina-Israel  yang mana  sampai  detik  ini  konflik  Palestina  Israel  masih  terus  berlanjut.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  studi  kepustakaan  (Library  Research). Temuan  dalam  artikel  ini  menunjukkan  bahwa  otoritas  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  yang  menjadi  kewenangannya  adalah  untuk  mendamaikan  namun  pada  detik  ini kedua  negara  masih  dalam  konflik.  Sehingga  artikel  ini  berusaha  mengupayakan bagaimana  pengaruh  kebijakan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  dua  konflik negara  tersebut.  Tujuan  pada  penelitian  ini  ialah  untul  mengetahui  pengeruh  kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konflik  Palestina-Israel Serta bisa melihatkan terkait kebijakan yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Jurnal ini juga bisa dijadikan sumber referensi bagi para penulis lainnya  baik  dalam  bidang  ilmu  maupun  yang  ingin  mengembangakan  pengetahuan terhadap ilmu ini serta dalam ilmu hukum internasional jurnal ini diharapkan memberikan kontribusi dan inspirasi baru untuk pengetahuan ilmu hukum internasional.
Kata  Kunci: Pengaruh  Kebijakan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  Konflik, Palestina-Israel

## A. PENDAHULUAN
Palestina-Israel Merupakan kedua negara yang sampai detik ini masih terjadi konflik peperangan  yang  belum  berakhir.  Negara  Israel  yang  mana  berdiri  pada  1948  ketika perserikatan  bangsa-bangsa  (PBB)  telah  menyetujui  terkait  pendiriannya  di  tanah Palestina  yang  awalnya  di  bawah  naungan  Inggris.  Sejak  itu  setelah  pendirian  negara Israel  negara-negara  Arab  yang  terdiri  dari  Lebanon,  Suriah,  Yordania,  Mesir,  dan  Irak langsung  menyerang  terhadap  negara  Israel  yang  berdiri  ketika  disahkan  oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak itu pula peperangan berlanjut hingga sekarang. Palestina  yang  mayoritas  penganutnya  beragama  Islam  dan  masyarakatnya  muslim pastilah  mendapatkan  dukungan  dari  negara-negara  Timur  Tengah  dan  negara  yang mayoritas umat muslimnya terbanyak. Disisi lain Israel yang notabenenya dalam naungan Inggris  pastilah  juga  didukung  oleh  negara-negara  barat,  dari  sini  banyak  polemik  yang terjadi dalam konflik setelah berlangsungnya peperangan sampai saat ini.
Secara  geopolitik,  keputusan  Persatuan  Bangsa-Bangsa  muncul  bukan  karena  suatu kebetulan.  Adanya  dukungan  dari  mayoritas  negara  anggota  yang  menghendakinya. Keberpihakan  negara  anggota  ini  merupakan  dampak  dari  pergeseran  norma.  Perang Palestina-Israel mendapatkan dukungan atas nama membasmi teorisme Hamas, sekarang norma  perang  dan  penjajajhan  telah  bergeser  menjadi  norma  perdamaian  dan  hak  asasi manusia. Upaya perdamaian yang telah dilakukan selalu berakhir kebuntuan karena factor
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
geopolitik pendudukan Gaza dan Tepi Barat.
Problematika  antara  kedua  negara  yang  dihadapi  masyarakat  Israel  dengan masyarakat Palestina yaitu dalam memperebutkan otoritas tanah yang mana kedua belah pihak  mengklaim  memiliki  hak  yang  sama  atas  tanah  tersebut.  Tanah  tersebut dimaksudkan yaitu tanah suci. Konflik perebutan tanah suci ini dimulai sejak 1967 ketika Israel  menyerang  Mesir,Yordania,  dan  Suriah  serta  berhasil  merebut  Sinai  jalur  Gaza dataran tinggi golan Suriah dan Yerusalem. 1
Penyebab konflik yang melatarbelakangi Palestina dan Israel adalah pemahaman atas agama  yang  dianut  keduanya.  Umat  Islam  dan  umat  Yahudi  sama-sama  menganggap bahwasanya  Palestina  adalah  hak  masing-masing  mereka.  Umat  muslim  nah  itu  bangsa Palestina  mengklaim  bahwasanya  tanah  suci  tersebut  hak  mereka,  beralasan  mereka sudah  menetap  di  sana  selama  beberapa  abad.  Sedangkan  bangsa  Israel  met  Yahudi sebagai  pendatang  pada  abad  kontemporer  yang  menganggap  tanah  itu  telah  dijanjikan oleh  Tuhan  mereka  dan  mereka  pernah  menetap  di  sana. 2 Tanah  suci  tersebut  sangat mengandung  nilai  historis  dan  nilai  keagamaan  yang  tinggi  bagi  umat  Islam  dan  umat Yahudi.  Karena  tanah  ini  yang  menjadi  penyebab  perebutan  antara  umat  Yahudi  dan umat Islam karena di atas itu berdiri masjid Al  Aqsa  yang menjadi kiblat pertama umat Islam.  Tepat  di  bawah  masjid  itu  terdapat  tembok  ratapan  yang  sangat  disakralkan  oleh umat Yahudi. 3
Umat Yahudi memproklamirkan berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Setelah  sehari  memproklamirkan  pendirian  negara  Israel  tersebut.  Negara-negara  Arab seperti Suriah Lebanon Mesir Irak Iran dan Palestina menyerbu Israel. Dari sinilah perang pertama dimenangkan oleh Israel, sehingga masyarakat Israel menyebut dengan  "perang kemerdekaan"  atau  "perang  kebebasan".  Di  samping  itu  bangsa  Palestina  menyebut perang  ini  sebagai  bencana.  Kekalahan  perang  mengakibatkan  banyaknya  masyarakat Palestina  yang  meninggal.  Kemenangan  Israel  dalam  perang  ini  otomatis  memperluas kekuasaan  wilayahnya  tanah  Palestina.  Sehingga  warga  Palestina  harus  mengungsi karena  tanah  tersebut  yang  dulunya  tempat  tinggalnya  sekarang  diambil  paksa  oleh bangsa Israel.
Berbagai  upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak.
1 Hafid  Algristian  "latar  belakang  sejarah  konflik  Israel  Palestina  di  jalur  Gaza"  dalam http://Algristian.wordpress.com/2009/02/06/latar-belakang-sejarah-konflik-israel-palestina-di-jalur-gaza/, Diakses pada tanggal 7 April 2023 Pukul 13.43
2 "Israel  Palestine  Conflict"  dalam  http://www.historyguy.com/israeli-palestinian_conflict.html#israel- palestine-conflict. Diakses pada 7 April 2023 Pukul 14.15
3 Ibid
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Mempertemukan  kedua  pimpinan  dari  kedua  negara  tersebut.  Kesepakatan  ini  resmi ditandatangani  pada  tanggal  13  September  1993  di  Washington  di  bawah  pengawasan presiden Clinton yang dihadiri oleh Yaser Arafat dan itzhak Rabin. Pada pihak Palestina ditandatangani  oleh  Mahmud  Abbas  dan  di  pihak  Israel  ditandatangani  oleh  Shimon Perez. Yang menghancurkan saksi dari menteri luar negeri Amerika serikat dan Rusia. 4
Kawasan  Timur  Tengah  merupakan  sebuah  kawasan  geopolitik  yang  menjadi  wilayah konflik  yang  terus-menerus.  Kawasan  Timur  Tengah  juga  merupakan  kawasan  yang berasalnya dari tiga agama samawi antara lain Yahudi Kristen dan Islam yang sekaligus menjadikan  kawasan  tersebut  sebagai  kawasan  yang  suci  bagi  ketiga  agama.  Seperti perang  Iran-Irak,  Irak-Kuwait,  invasi  Amerika  serikat  hingga  sampai  detik  ini  yaitu Palestina  Israel. 5 Konflik  Palestina  Israel  adalah  konflik  yang  sampai  saat  ini  masih berlangsung  di  wilayah  Timur  Tengah  melihat  sejarah  dulu  terjadinya  perang  salib. Konflik  tersebut  menjadikan  agenda  pertama  dalam  sidang  majelis  umum  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  ketika  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  baru  terbentuk  dan sampai saat ini belum terselesaikan meskipun ratusan resolusi telah dikeluarkan.
Persoalan  Palestina-israel  ini  bukan  lagi  permasalahan  yang  gamblang  oleh  kedua negara. Namun juga menjadi pusat perhatian dunia apalagi menyangkut paut keagamaan antara  lain  umat  muslim  dan  umat  Yahudi.  Oleh  karena  itu,  kajian  mengenai  konflik Palestina  Israel  ini  sangat  menarik  dan  penting  untuk  diteliti.  Dengan  adanya  penelitian ini diharapkan bisa melihat dengan bijak agar persoalan konflik mengapa bisa demikian dan bagaimana pengaruh kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merespon konflik Palestina dan Israel ini. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  Peran utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mendukung perdamaian dan keamanan dunia  melalui  sebuah  instrumen  politik  yang  mengakomodasi  kepentingan  kekuatan- kekuatan besar. Hal ini merupakan sebuah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) internasional yang memiliki kewenangan otoritas untuk menjaga perdamaian dunia.
Sebagai suatu karya ilmiah tentunya penulisan jurnal ini memiliki tujuan penelitian. Tujuan penelitian  jurnal  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  kebijakan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) dalam konflik Palestina-Israel. Serta bisa melihatkan terkait kebijakan yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  menyelesaikan  konflik  Palestina-Israel.  Jurnal  ini  juga  bisa dijadikan sumber referensi bagi para penulis lainnya baik dalam bidang ilmu maupun yang ingin
4 “Konflik Israel dan Palestina” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik _Israel_ dan_ Palestina. Diakses pada tanggal 7 April 2023 Pukul 16.03
5 Lina  Alexandra  dan  Bantarto  Bandoro, Ketidakstabilan  Permanen  di  Timur  Tengah :  Analisis  CSIS Indonesia dan Isu‐Isu Global (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2007), hlm. 63.
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
mengembangakan pengetahuan terhadap ilmu ini serta dalam ilmu hukum internasional jurnal ini diharapkan  memberikan  kontribusi  dan  inspirasi  baru  untuk  pengetahuan  ilmu  hukum internasional.
Penting  kiranya  penulis  memaparkan  kajian  pustaka  terdahulu  guna  mempertegas keberadaan  artikel  ini,  sehingga  menyangkut  tentang  pengaruh  aturan  perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam konflik Palestina Israel. Seperti skripsi yang ditulis oleh Ade Ichsan  Yasir  Nasution “Hak  Veto  Oleh  Negara  Anggota  Tetap  Dewan  Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dan Implikasinya Terhadap Upaya Keamanan Dan Perdamaian Dunia (Studi Kasus Konflik Israel-Palestina)” 6 , Moh. Hamli “ Konflik Israel- Palestina  Kajian  Historis  Atas  Kasus  Perebutan  Tanah  Antara   Israel  Dan  Palestina (1920-1993)” 7 , Nadya  Shafira  “ Pengaruh  Penerapan  Resolusi  1402  Dewan  Keamanan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Oleh Israel” 8 . Dari semua artikel tersebut bisa dikatakan memiliki kesamaan topik, hanya saja yang membedakan adalah pengaruh kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konflik Palestina-Israel , Atau dalam kata lain penulis supaya mengembangkan kerangka berpikir yang telah ada serta mengaitkannya persoalan yang terjadi belakangan ini .
Bersadarkan  penjelasan-penjelasan  diatas,  dimana  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  memiliki  peran  besar  terhadap  konflik  Palestina-Israel.  Oleh  karena  itu,  kajian mengenai konflik Palestina Israel ini sangat menarik dan penting untuk diteliti. Maka dari itu  peneliti  fokus  pada  pengaruh  kebijakan  yang  dilakukan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konflik Palestina-Israel. Dan peneliti merasa tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh  Kebijakan  Perserikatan  Bangasa-Bangsa  (PBB)  dalam  Konflik  Palestina- Israel.”

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  berbasis  studi kepustakaan (library research). Hal ini dapat dimaknai sebagai prosedur Penelitian  yang ditempuh secara pemanfaatan atas berbagai sumber kepustakaan, atau dalam konteks ini
6 Ade Ichsan Yasir Nasution 082030036, Ade I (2016) Hak Veto Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  Dan  Implikasinya  Terhadap  Upaya  Keamanan  Dan  Perdamaian Dunia (Studi Kasus Konflik Israel-Palestina). http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/562
7 Moh.Hamli  08120020  (2013) Konflik  Israel-Palestina  Kajian  Historis  Atas  Kasus  Perebut’an  Tanah Antara Palestina Dan Israel (1920-1933). http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9529
8 Nadya  Shafira,  152030221 (2019) Pengaruh  Penerapan  Resolusi  1402  Dewan  Keamanan  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Oleh  Israel. http://rep ository.unpas.ac.id/id/eprint/46224
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
adalah sumber informasi yang berkaitan dengan pengaruh kebijakan Perserikatan Bangsa- Bangsa  (PBB)  terhadap  konflik  Palestina-Israel.  Metode  ini  juga  berguna  untuk memperdalam  kajian  teroris  atau  mempertajam  metodologis  tanpa  peneliti  terjun  ke lapangan. 9
Sebagai  bahan  rujukan,  maka  penulis  mengumpulkan  berbagai  informasi mengenai  kebijakan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  terhadap  Palestina-Israel. Konteks inilah penulis membagi bahan rujukan ke dalam dua sumber, sumber primer dan sumber  sekunder.  Sumber  primer  berkaitan  dengan  kebijakan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB). Sedangkan sumber sekunder berkaitan dengan pengaruh terhadap konflik negara  Palestina-israel  yang  masih  terjadi  belakangan  ini.  Mengkombinasikan  antara sumber  keduanya,  penulis  berharap  kehadiran  artikel  ini  selain  bersifat  teoritis  juga bersifat lebih faktual, sehingga mampu memperkaya khazanah Islam di dunia.
Sebagai  suatu  karya  ilmiah  tentunya  penulisan  jurnal  ini  memiliki  tujuan penelitian.  Tujuan  penelitian  jurnal  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konflik Palestina-Israel. Serta bisa melihatkan terkait kebijakan yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Jurnal ini juga bisa dijadikan sumber referensi bagi para penulis lainnya  baik  dalam  bidang  ilmu  maupun  yang  ingin  mengembangakan  pengetahuan terhadap ilmu ini serta dalam ilmu hukum internasional jurnal ini diharapkan memberikan kontribusi dan inspirasi baru untuk pengetahuan ilmu hukum internasional.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  adalah  organisasi  internasional  pemerintah  atau Intergovernmental  Organization  (IGO)  yang  sudah  beranggotakan  193  negara. 10 Nama "Perserikatan  Bangsa-Bangsa",  yang  diciptakan  oleh  Presiden  Amerika  Serikat  Franklin D.  Roosevelt  pertama  kali  digunakan  dalam  Deklarasi  Perserikatan  BangsaBangsa  pada tanggal  1  Januari  1942,  selama  Perang  Dunia  Kedua,  ketika  26  negara  menggabungkan pemerintahannya  untuk  bersama-sama  melawan    musuh  mereka  yaitu  Axis  Powers, Jerman. Namun Perserikatan BangsaBangsa secara resmi mulai berlaku pada tanggal 24
9 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan , Ed.2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1–3.
10 Amirin. (2011). UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) .
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Oktober 1945, ketika bPiagam tersebut telah diratifikasi oleh China, Prancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat dan oleh mayoritas penandatangan lainnya. Pelopor Perserikatan Bangsa-Bangsa  adalah  Liga  Bangsa-Bangsa,sebuah  organisasi  yang  dikandung  dalam situasi yang sama selama Perang Dunia pertama, dan didirikan pada tahun 1919 di bawah Perjanjian Versailles untuk mempromosikan kerjasama internasional dan untuk mencapai perdamaian dan keamanan. Liga Bangsa-Bangsa menghentikan aktivitasnya setelah gagal mencegah Perang Dunia Kedua, hingga LBB mengalami kegagalan karena organisasi ini tidak mampu  mengatasi perang dunia kedua yang melibatkan negara-negara di Eropa dan Asia Pasifik yang melanggar tujuan utama organisasi internasional. 11
Negara-negara  yang  berkumpul  pada  deklarasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  pertama  kali  membentuk  organisasi  internasional  yang  khusus  dalam  menangani hal  tertentu.  Pada  tahun  1865  dan  1867,  International  Telegraph  Union  dan  Universal Postal Union dibentuk dan sekarang tetap ada dalam bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  sebagai  agensi  spesialis.  Pada  tahun  1899,  United  Nations  Conference  on International  Organization  pertama  kali  dilaksanakan  di  The  Hague  untuk  mengatasi krisis  atau  konflik  secara  damai,  menghindari  terjadinya  perang  dan  mengkodikasi peraturan kesejahteraan. Pada tahun 1945, wakil dari 50 negara bertemu di San Fransisco pada  Konferensi  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  untuk  menggambarkan  Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Perwakilan  ini  membicarakan  dasar  proposal digunakan oleh perwakilan China, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat di Dumberton Oaks,  Amerika  Serikat  pada  bulan  Agustus  sampai  Oktober  1944.  Piagam  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  ditandatangani  pada  26  Juni  1945  oleh  55  perwakilan  negara  di dunia. Pada 24 Oktober 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi dibentuk setelah Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diratifikasi oleh China, Perancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat dan mayoritas signatories. 12
Secara garis besar, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertujuan untuk membentuk kerjasama internasional yang  setara dan menjaga kedamaian dunia. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan prinsip-prinsip yang dipegang Perserikatan Bangsa- Bangsa  (PBB)  dalam  menjalankan  tugasnya  yaitu  berdasarkan  kedaulataan  persamaan dalam  anggotanya,  setiap  anggota  punya  tujuan  yang  mulia  dalam  melakukan  tugasnya,
11 Basu, R. (2004). The United Nations; Structure  and Functions of an International  Organization . India: Sterling Publishers.
12 United  Nations  Department  of  Public  Information,  2008, The  United  Nations  Toda y,  United  Nations: New York
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
tidak menggunakan kekerasan atau ancaman ke negara lainnya dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  tidak  digunakan  untuk  mengintervensi  jurisdiksi  domestik  dalam negara  anggota.  Keanggotaan  dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  adalah  bersifat terbuka  kepada  negara  yang  menerima  peraturan  di  Piagam  dan  bisa  menngemban kewajiban tersebut.
Dalam  keanggotaannya  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  menerima  anggota melalui rekomendasi dari Dewan Keamanan. Didalam piagam dijelaskan suspensi kepada negara  anggota  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  prinsip  Piagam.  Berdasar  pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terdapat enam bahasa resmi yang digunakan dalam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yaitu,  Bahasa  Inggris,  Mandarin,  Perancis, Rusia dan Spanyol. Bahasa Arab ditambahkan menjadi bahasa utama di Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  juga  menetapkan  enam  organ  utama  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yaitu Majelis  Umum,  Dewan  Keamanan,  Sekretariat,  Mahkamah  Internasional,  Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Lembaga Khusus. 13
Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mengenai Konflik Palestina-Israel
Dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjadi perbedaan pendapat yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain perbedaan persepsi dan perbedaan  kepentingan. Perbedaan  pendapat  ini  dapat  mengarah  kepada  pertentangan  yang  bisa  mengakibatkan banyak  hal.  antara  lain  timbulnya  konflik.  Begitu  pula  dalam  kehidupan  masyarakat internasional,  selalu  ada  pertentangan  antara  Negara  dan  bangsa  yang  disebabkan  oleh perbedaan.  Semua  konflik  yang  pernah  terjadi  di  dunia  internasional  sangat  merugikan banyak pihak, terutama rakyat kecil  yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian tetapi menjadi  korban,  karena  berbagai  faktor  mereka  berada  dalam  situasi  tersebut.  Konflik juga sangat mempengaruhi berbagai sektor operasional di kawasan yang sedang dilanda perang. Akibatnya banyak aspek kehidupan terganggu dan terhambat perkembangannya. Salah  satu  upaya  untuk  mencari  jalan  keluarnya  adalah  dibentuknya  organisasi internasional  sebagai  jawaban.  Organisasi  Internasional  berguna  untuk  mencapai kompromi  dan  meningkatkan  kesejahteraan  serta  memecahkan  pertikaian  yang  timbul. Organisasi  internasional  yang  permanen  dalam  menjalankan  fungsi-fungsinya  adalah
13 United Nations Department of Public Information, 2008, The United Nations Toda y, United Nations: New York
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Persatuan Bangsa Bangsa, yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1945 oleh 50 negara.
Dalam  deklarasi  pendirian  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tersebut  tercantum  tujuan utama  organisasi  ini  yang  salah  satunya  adalah  memelihara  perdamaian  dan  keamanan internasional.  Dalam  usaha  pencapaian  tujuan  tersebut  dibutuhkan  lembaga-lembaga utama  yang  dapat  berfungsi  sebagai  sarana.  Salah  satunya  adalah  Dewan  Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempunyai tanggung jawab utama memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 14
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  adalah  organisasi  internasional  yang beranggotakan  negara-negara  di  kawasan  dunia  yang  salah  satu  tujuannya  memelihara keamanan  dan  perdamaian  dunia.  Konflik  antara  negara  Israel  dan  Palestina  menuntut keterlibatan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  proses  perdamaian  kedua  negara tersebut. Konflik Israel-Palestina telah menjadi konflik regional, perang Arab-Israel telah beberapa  kali  terjadi,  diantaranya  perang  tahun  1948,  1967,  dan  1973  yang mengakibatkan seluruh wilayah  Arab Palestina direbut oleh Israel. Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) telah mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengharuskan Israel keluar dari daerah pendudukan, namun Israel tetap tidak meninggalkan daerah pendudukan tersebut dan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tidak  memberikan  sanksi  terhadap  Israel. Peranan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  upaya  penyelesaian  konflik  Israel- Palestina  menarik  untuk  diteliti  karena  walaupun  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) telah  melakukan  upaya-upaya  untuk  menyelesaikan  konflik  Israel-Palestina  namun konflik tetap berlangsung. 15
Keterlibatan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  menyelesaikan  konflik Israel-Palestina berawal dari dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum No. 181 pada tahun 1947.  Dalam  resolusi  ini  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mensahkan  pembagian wilayah  Palestina  menjadi  wilayah  Palestina  dan  wilayah  Israel  tanpa  memperhatikan aspirasi mayoritas rakyat Palestina yang mendiami wilayah tersebut. Berdasarkan resolusi No.  181  ini,  Israel  akan menguasai  53,5%  dari  luas  wilayah  Palestina,  sedangkan  untuk warga  Arab  yang  berjumlah  70%  dari  populasi  yang  ada  hanya  mendapat  45,4%  dan Yerussalem  serta  wilayah  sekitarnya  berada  di  bawah  pengawasan  internasional. 16
14 Arsip  Direktorat  Kejahatan  Internasional  dan  Pelucutan  Senjata  (KIPS). 2008.  Peran  dan  Fungsi  Dewan  Keamanan PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB). Jakarta: Kementerian Luar NegeriRepublik Indonesia (Kemlu RI). Hlm. 5
15 http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/22632 diakses pada Hari Sabtu 8 April 2023 Pukul 21.44
16 Imam  Khomeini.  2004.  Palestina  Dalam  Pandangan  Imam  Khomeini,  Terjemahan  Muhammad  Anis
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Negara-negara  Arab  menolak  resolusi  tersebut  dan  mengakibatkan  meletusnya  perang antara  Arab  dan  Israel  yang  tidak  seimbang  dalam  persenjataannya  pada  1948,  hingga Israel  menguasai  78%  wilayah  Palestina  dan  hampir  satu  juta  jiwa  penduduk  Arab mengungsi di Negara-negara tetangganya, serta tidak diperbolehkan untuk kembali.
Peperangan besar berikutnya yang terjadi antara Arab dan Israel pada 1967 kembali mengakibatkan kekalahan di pihak Arab, dimana dalam perang selama enam hari tersebut Israel berhasil menjajah wilayah Palestina yang masih tersisa, yaitu Tepi Barat (5878m) dan  Jalur  Gaza  (363  Km)  selain  itu  mereka  juga  berhasil  menguasai  wilayah  Mesir (Gurun  Sinai)  dan  Suriah  (Dataran  Tinggi  Golan).  Menanggapi  hal  ini  pada  tanggal  22 November 1967 DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi No. 242 mengenai  Timur  Tengah.  Resolusi  ini  secara  bulat  diterima  oleh  Dewan  Keamanan sebagai  dasar  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  Arab  dan  Israel,  dimana  resolusi tersebut  menandaskan  terlarangnya  memperoleh  wilayah  dengan  cara  perang  dan perlunya  mengusahakan  perdamaian  yang  adil  dan  menetap,  sehingga  setiap  Negara  di kawasan itu dapat hidup dengan aman.
Akan  tetapi  kedua  pihak  memiliki  pandangan  yang  berbeda  mengenai  resolusi  itu, dimana  pemerintah  Israel  serta  merta  menyambut  baik  atas  turunnya  resolusi  tersebut yang  dinilai  memberi  keuntungan  bagi  pihak  Israel,  karena  resolusi  itu  juga  menuntut pihak  Arab  untuk  mengakhiri  perang  dan  mengakui  eksistensi  Israel,  serta  memberi kebebasan  lalu  lintas  di  perairan  Internasional  di  kawasan  Timur  Tengah.  Sementara pihak  Arab  memberikan  tanggapan  yang  tidak  seragam,  Palestina  memprotes  karena  isi resolusi tidak menyinggung kepentingan dasarnya, bahkan rakyat Palestina hanya dilihat sebagai  pengungsi,  Suriah  menolak  sama  sekali,  Yordania  tidak  mengambil  sika  tegas dan Mesir menyatakan dapat menerima resolusi itu. 17
Sebagai tindak lanjut DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi No.  338  pada  22  Oktober  1973,  yang  menyerukan  gencatan  seenjata  bagi  pihak  yang bertikai dan mengakhiri aksi bersenjata kedua pihak. Akan tetapi konflik yang diwarnai insiden  berdarah  dan  aksi  bersenjata  dari  kedua  belah  pihak  masih  terus  terjadi  yang memberi dampak negatif terhadap jalannya proses perdamaian, hingga kemudian pada 27 Mei  1999  DK  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  kembali  mengeluarkan  Resolusi  No
Maulachela, Jakarta: Pustaka Zahra. Hlm. 16
17 Mustafa  Abd.  Rahman.  2002.  Dilema  Israel:  Antara  Krisis  Politik  dan  Perdamaian.  Jakarta:  Kompas. Hlm. 6
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
1276  yang  meminta  kedua  pihak agar  serius  melaksanakan  dengan  segera  Resolusi  No. 338. 18 Beratnya  proses  perdamaian  antara  kedua  belah  pihak  diperparah  dengan  adanya kunjungan provokatif pimpinan Partai Likud, Ariel Sharon ke kompleks Masjid Al Aqsha pada  28  September  2000,  hingga  mengakibatkan  meletusnya  Intifadah  sebagai  reaksi kemarahan dan kekecewaan rakyat Palestina, dimana kemudian gerakan tersebut dibalas oleh Israel dengan tidak tanggung,  yaitu dengan memborbardir kota Ramallah dan Gaza City,  hingga  mulailah  kembali  aksi  balas  membalas  antara  tentara  Israel  dan  pejuang Palestina  yang  semakin  memperdalam  konflik  antara  kedua  pihak.  Dewan  Keamanan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  upayanya  untuk  meredam  aksi-aksi  anarkis Israel kemudian kembali mengeluarkan resolusi, yaitu Resolusi No. 1402 pada tanggal 30 Maret  2002  dimana  secara  aklamasi  meminta  kedua  pihak  yang  berkonflik  untuk melakukan  genjatan  senjata,  serta  agar  Israel  menarik  pasukannya  dari  kota-kota Palestina,  termasuk  wilayah  Istana  pemimpin  Palestina  Yasser  Arafat.  Dikeluarkannya Resolusi  No.  1402  tetap  membuat  Israel  tidak  menarik  pasukannya,  bahkan  aksi penyanderaan  Arafat  diiringi  dengan  penghancuran  hampir  seluruh  bangunan  di  Istana Kepresidenan  yang  merupakan  simbol  Otoritas  Palestina.  Lebih  dari  itu,  Arafat  sebagai pemimpin  sebuah  bangsa  dan  kepala  pemerintahan  Otoritas  Palestina  dihina  serta dipermalukan di depan rakyatnya sendiri dan masyarakat dunia. Masyarakat internasional dibuat terkejut, terperangah dan marah atas sikap arogansi Israel itu.
Situasi  tersebut  mengakibatkan  Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) harus mengambil tindakan secepatnya, sehingga dikeluarkanlah resolusi No. 1403 pada 4 April 2002 yang juga merupakan resolusi ketiga dalam kurun waktu yang sangat singkat  dami  mengakhiri  arogansi  Israel  dan  membawa  mereka  ke  meja  perundingan untuk  membicarakan  kesepakatan  perdamaiaSituasi  tersebut  mengakibatkan  Dewan Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  harus  mengambil  tindakan  secepatnya, sehingga  dikeluarkanlah  resolusi  No.  1403  pada  4  April  2002  yang  juga  merupakan resolusi ketiga dalam kurun waktu  yang  sangat singkat dami mengakhiri arogansi Israel dan  membawa  mereka  ke  meja  perundingan  untuk  membicarakan  kesepakatan perdamaian.
Pertemuan  dilakukan  oleh  pejabat-pejabat  baik  dari  negara-negara  Arab,  Amerika
18 Anonim. 2003. Peran Dewan Keamanan PBB Terhadap Perdamaian Dunia. (http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/360/95/PDF/N9936095.pdf?OpenElement). Diakses pada Hari Sabtu 8 April 2023 Pukul 22.04 WIB
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Serikat,  Uni  Eropa,  Rusia,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  maupun  negara-negara OKI  yang  merupakan  bagian  dari  keseluruhan  upaya  guna  menghentikan  tindak kekerasan  serta  menolong  rakyat  Palestina.  Puncak  dari  rangkaian  pertemuan  tersebut adalah  pertemuan  para  perantara  perdamaian  Timur  Tengah  yang  terdiri  dari  Amerika Serikat,  Uni  Eropa,  Rusia  dan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  dilangsungkan pada  tanggal  16  Juli  2002  di  New  York  hingga  melahirkan  konsep  Peta  Perdamaian, dengan butir-butir pokok sebagai berikut:
1. Tujuan:
a. Sebagai  penyelesaian  final  dan  komprehensif  konflik  Israel-Palestina  pada tahun 2005
b. Pembentukan negara Palestina yang demokratis danindependen, berdampingan secara damai dengan Israel.
2. Pelaksanaan :
Fase I:
Palestina harus:
a. Mengeluarkan  pernyataan  tegas,  mengakui  hak  Israel  dalam  memperoleh keamanan dan perdamaian.
b. Bersedia melaksanakan gencatan senjata tanpa syarat.
c. Mengambil tindakan tegas dan menangkap individu atau
d. kelompok yang merencanakan atau memimpin kekerasan terhadap Israel.
e. Menghancurkan infrastruktur dan kapabilitas teroris
f. Mengakhiri hasutan melawan Israel.
g. Menyatukan  seluruh  organisasi  keamanan  di  bawah  kendali  menteri  dalam negeri.
h. Melaksanakan pemilu yang terbuka dan adil
Israel harus:
a. Mengeluarkan pernyataan tegas mengakui keberadaan Negara
b. Palestina  dan  berdaulat  segera  menghentikan  segala  kekerasan  terhadap Palestina di mana pun.
c. Membekukan konstruksi pemukiman Yahudi.
d. Segera membongkar pemukiman illegal sejak Maret 2001.
e. Berhenti menghancurkan kediaman militan Palestina.
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
f. Menarik diri dari zona otonomi Palestina90
g. Mengeluarkan pernyataan tegas mengakui keberadaan Negara
h. Palestina  dan  berdaulat  segera  menghentikan  segala  kekerasan  terhadap Palestina di mana pun.
i. Membekukan konstruksi pemukiman Yahudi.
j. Segera membongkar pemukiman illegal sejak Maret 2001.
k. Berhenti menghancurkan kediaman militan Palestina.
l. Menarik diri dari zona otonomi Palestina
Fase II :
a. Mengupayakan  semaksimal  mungkin  kontak  wilayah  di  perbatasan  dengan rakyat Palestina.
b. Meratifikasi konstitusi Palestina.
c. Mengadakan  koferensi  internasional  untuk  membangun  Negara  Palestina berdaulat.
d. Anggota  kuartet  mengupayakan  pengakuan  kedaulatan  Negara  Palestina  dan keanggotaannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Fase III (2004-2005):
Mengadakan  konferensi  internasional  kedua  untuk  mematangkan  status  tetap Negara  Palestina  tahun  2005,  termasuk  masalah  perbatasan,  Jerussalem, pengungsi,  dan  pemukiman  serta  perdamaian  antara  Israel  dengan  Negara  Arab lain.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  ternyata  jauh  dari  yang  diharapkan,  dan tentu saja Israel selalu di tuding sebagai penyebab tersendat-sendatnya pelaksanaan konsep  Peta  Perdamaian  itu.  Israel  terus  dituduh  tidak  membantu  suksesnya  Peta Perdamaian  dengan  masih  tetap  menolak  hak  kembali  para  pengungsi  Palestina, melakukan  agersi  secara  terus  menerus  terhadap  kota  dan  desa-desa  Palestina, tidak  bersedia  mundur  dari  kota-kota  yang  didudukinya,  bahkan  membangun pemukiman-pemukiman  baru  di  berbagai  wilayah  Palestina  serta  membangun pagar  pemisah  antara  Israel  dan  Palestina  yang  banyak  memasukkan  wilayah Palestina ke dalam lingkungan pagar tersebut.
Mengenai  terus  dibangunnya  tembok  pemisah  antara  Palestina  dan  Israel,  rakyat Palestina  menganggapnya  sebagai  upaya  pencaplokan  tanah  Palestina  atau  cara  Israel menduduki  tanah  Palestina  sebelum  adanya  kesepakatan  mengenai  pendirian  Negara
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Palestina.  Maka  dari  itu  negara  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dan kelompok  Arab  kemudian  mengirim  petisi  kepada  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  meminta  Mahkamah  Internsional  (ICJ)  untuk  segera  bersidang  guna membahas persoalan tersebut. Hingga akhirnya hasil sidang  ICJ  yang diadakan pada 23 Februari  2004  di  Den  Haag  memutuskan  bahwa  pagar  tembok  pemisah  Israel  di  Tepi Barat  adalah  illegal  dan  harus  dibongkar,  serta  meminta  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  untuk  melakukan  tindakan  yang  diperlukan.  Maka  pada  tanggal  20  Juli  2004 Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  melakukan  sidang  untuk  membahas mengenai  keputusan  ICJ  tersebut,  dan  menghasilkan  resolusi  ES-10  yang  secara  resmi mendesak  Israel  untuk  menghentikan  dengan  segera  proyek  pembangunan  tembok pemisah antara israel dan Palestina, termasuk juga menghancurkan tembok yang sudah di bangun  karena  melanggar  prinsip  kemanusiaan.  Mayoritas  anggota  sidang  mendukung resolusi tersebut, dengan perbandingan 150 mendukung , 6 menentang dan 10 abstain.
Dalam  rangka  penyelesaian  konflik  antara  Palestina  dan  Israel,  DK  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  banyak  mengeluarkan  resolusi-resolusi  yang  bertujuan  agar tercapainya perdamaian di antara kedua belah pihak yang bertikai. Namun, besarnya lobi Yahudi  pada  pemerintahan  Amerika  Serikat  sebagai  salah  satu  dari  lima  anggota permanen  DK  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  menyebabkan  resolusi-resolusi  yang dikeluarkannya  tidak  dapat  dilaksanakan  atau  bahkan  terhenti  di  tengah  jalan.  DK Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  merupakan  badan  terkuat  di  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  yang  memiliki  tugas  untuk  menjaga  perdamaian  dan  keamanan internasional  dan  mempunyai  kekuatan  untuk  mengambil  keputusan  yang  harus dilaksanakan  para  anggota  di  bawah  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB), diamana  keputusan  yang  mereka  tetapkan  di  sebut  Resolusi  Dewan  Keamanan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  DK  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah beberapa  kali  gagal  dalam  mengeluarkan  resolusi  yang  mengutuk  tindakan  Israel. Kegagalan DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengeluarkan resolusi semata- mata disebabkan oleh ancaman Veto, dimana setiap resolusi hanya dapat dikeluarkan jika minimal mendapat dukungan sembilan suara dari 15 anggota DK dan tanpa ancaman veto dari salah satu negara anggota tetap DK, yaitu China, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan  Rusia.  Meskipun  suatu  resolusi  yang  dicanangkan  oleh  DK  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) mendapat dukungan dari mayoritas anggotanya, namun jika mendapat veto dari salah satu negara anggota tetap tersebut maka resolusi itupun gagal.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  sebagai  badan  terkuat  di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara dan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan  para  anggota  di  bawah  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah beberapa  kali  gagal  dalam  mengeluarkan  resolusinya  yang  akan  memberi  sanksi,  atau bahkan  hanya  mengutuk  Israel,  dimana  kegagalan  DK  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengeluarkan resolusi semata-mata disebabkan oleh veto Amerika Serikat, karena  dianggap  merugikan  pentingan  Amerika  Serikat  dan  Israel.  Sementara  di  lain pihak,  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  beranggotakan  seluruh negara  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  dimana  resolusi  yang  dibuat biasanya  berdasarkan  suara  mayoritas  dan  tidak  ada  negara  yang  mempunyai  hak  veto, tidak dapat memberikan sanksi terhadap Israel, karena resolusi yang dikeluarkannya tidak mengikat  (non-binding)  atau  hanya  menyatakan  keinginan  masyarakat  internasional. Untuk melindungi eksistensinya di Timur Tengah, serta menjaga superioritasnya agar tak tersaingi, Israel sangat mengharapkan bantuan dan perlindungan Amerika Serikat. Israel menggunakan berbagai cara terutama dengan menggunakan pengaruh lobi Yahudi dalam pemerintahan  Amerika  Serikat.  Lobi  Yahudi,  terutama  AIPAC  mempunyai  pengaruh yang luar biasa besar dalam menginfiltrasi pemerintah, Kongres, maupun Dewan Tinggi. Melihat  kenyataan  bahwa  Amerika  Serikat  memiliki  kepentingan  yang  besar  di TimurTengah,  dan  kuatnya  lobi  Yahudi  pada  pemerintah  Amerika  Serikat,  serta  posisi Amerika  Serikat  sebagai  salah  satu  dari  lima  negara  anggota  tetap  DK  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB),  menyebabkan  gagalnya  peran  DK  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

## Pengaruh  Kebijakan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  Mengenai  Konflik Palestina-Israel
Dalam  piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  (The  Charter  United  Nations) yang  sebagai  realisasinya  muncul  kemudian  pernyataan  bangsa-bangsa  di  dunia  tentang hak-hak  asasi  manusia  (The  Universal  Declarations  of  Human  Rights)  yang  diterima secara  aklamasi  pada  tanggal  10  Desember  1948  oleh  sidang  Umum  Majelis  Umum Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  akan  tetapi,  walaupun  telah  dicanangkan  The Universal Declarations of Human Rights masih saja terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia salah satunya adalah penderitaan hak-hak asasi manusia yang dialami oleh
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
warga sipil Palestina  yang merupakan hasil dari serangan tentara Israel, hal ini semakin kompleks  karena  mereka  harus  berjuang  mempertahankan  diri  dari  ancaman  tentara- tentara  yang  menyerang  sehingga  menyiksa  mereka  dan  memaksa  mereka  untuk  tetap bertahan dengan tidak meninggalkan negaranya.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  selaku  organisasi  yang  tahan  waktu  (tested  the time) karena telah membuktikan dapat menghindarkan adanya perang dunia baru setelah perang dunia I dan perang dunia II, yang telah menjadi tekad bersama dari semua bangsa yang  berkumpul  di  San  Fransisco  pada  tahun  1945  lalu  dengan  merumuskan  Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (To save Succeeding Generations From The Scourge Of  War)  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  terdiri  dari  111  pasal  telah meletakkan  tujuan  pokok  dan  prinsip-prinsipnya  yang  mulia  dalam  usaha  memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama  internasional  disemua  bidang.  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) yang telah memuat secara rinci hak semua anggotanya termasuk kewajiban internasional bagi  semua  negara  untuk menghormati  persamaan  kedaulatan,untuk  tidak  menggunakan ancaman  atau  kekerasan  terhadap  keutuhan  wilayah  dan  kemerdekaan  politik  negara manapun serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.
Dalam penyelesaian konflik seperti ini tidak terlepas dari  peranan Dewan Keamanan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  memiliki  kompetensi  yang  kuat  dibandingkan dengan organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya. Dewan keamanan terdiri dari 15 negara anggota. lima diantaranya adalah anggota tetap berdasarkan  Pasal 23 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). yakni ; Amerika serikat, Russia, Perancis, Inggris, dan China. Sepuluh Negara lainnya merupakan anggota tidak tetap yang  dipilih oleh  Majelis  umum  atas  rekomendasi  Dewan  Keamanan  untuk  masa  jabatan  yang lamanya  dua  tahun. 19 Dari  awal  terbentuknya  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada tahun  1945,  kredebilitas  Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  selaku organ  yang  bertanggung  jawab  untuk  memelihara  perdamaian  dan  keamanan internasional  dapat  dikatakan  gagal,  jika  dilihat  pada  penyelesaian  sengketa  dua  negara tersebut  (Palestina-Israel).  Kegagalan  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan  penerapan kebijakan Dewan Keamanan tersebut dalam menyelesaikan sengketa kedua negara  yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Resolusi  1402  (4  April  2002)  Dewan  Keamanan  menyatakan  keprihatinan  atas
19 Djamily, B. (1994). Golkar Era Harmoko : demokrasi dan hak asasi manusia. Jakarta: Kreasi Jaya Utama.
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
situasi  yang  memburuk  di  lapangan  dan  mencatat  bahwa  Resolusi  1402  belum diimplementasikan. 20 pelaksanaan  segera  dan  menyambut  kunjungan Sekretaris  Negara Amerika  Serikat Colin  Powell ke  wilayah  tersebut  dan  upaya  oleh  utusan  dari Rusia , Amerika Serikat, Uni Eropa dan Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membawa resolusi yang tahan lama ke Amerika Serikat. konflik di Timur Tengah. Sekretaris  Jenderal Kofi  Annan diperintahkan  untuk  terus  memberi  informasi  kepada Dewan tentang perkembangan situasi.
Tapi  faktanya,  Israel  selaku  negara  yang  bersengketa  tidak  mengindahkan  resolusi Dewan  Keamanan  tersebut  walaupun  dalam  piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) sudah  tercantum  dengan  jelas  kekuatan  mengikat  dari  resolusi  terhadap  negara-negara yang terlibat dalam sengketa internasional dan juga sanksi-sanksi bagi negara yang tidak menaati  resolusi  tersebut.  Sanksi  tersebut  dapat  berupa  tindakan  yang  menggunakan kekerasan  tanpa  kekuatan  militer  (pasal  41  piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)) dan tindakan yang menggunakan kekuatan militer. 21

## D. KESIMPULAN
Palestina-Israel Merupakan kedua negara yang sampai detik ini masih terjadi konflik peperangan  yang  belum  berakhir.  Negara  Israel  yang  mana  berdiri  pada  tahun  1948, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui terkait pendiriannya di tanah Palestina  yang  awalnya  di  bawah  naungan  Inggris.  Problematika  antara  kedua  negara yang  dihadapi  masyarakat  Israel  dengan  masyarakat  Palestina  yaitu  dalam memperebutkan  otoritas  tanah  yang  mana  kedua  belah  pihak  mengklaim  memiliki  hak yang sama atas tanah tersebut. Tanah tersebut dimaksudkan yaitu tanah suci. Tanah suci tersebut  sangat  mengandung  nilai  historis  dan  nilai  keagamaan  yang  tinggi  bagi  umat Islam dan umat Yahudi. Karena tanah ini yang menjadi penyebab perebutan antara umat Yahudi  dan  umat  Islam  karena  di  atas  itu  berdiri  masjid  Al  Aqsa  yang  menjadi  kiblat pertama.umat  Islam.  Tepat  di  bawah  masjid  itu  terdapat  tembok  ratapan  yang  sangat disakralkan oleh umat Yahudi.
Israel  selaku  negara  yang  bersengketa  tidak  mengindahkan  resolusi  Dewan Keamanan  tersebut  walaupun  dalam  piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  sudah tercantum  dengan  jelas  kekuatan  mengikat  dari  resolusi  terhadap  negara-negara  yang
20 Alami, A. N. (2008). “Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam Politik Luar Negeri Di Tengah Pusaran Politik Domestik. Jakarta: P2P-LIPI
21 Endraswara, Suwardi. 2006. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. Sleman: Pustaka Widyatama.
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
terlibat  dalam  sengketa  internasional  dan  juga  sanksi-sanksi  bagi  negara  yang  tidak menaati  resolusi  tersebut.  Sanksi  tersebut  dapat  berupa  tindakan  yang  menggunakan kekerasan  tanpa  kekuatan  militer  (pasal  41  piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)) dan tindakan yang menggunakan kekuatan militer.
Maka  dari  itu,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  memiliki  pengaruh  besar  dalam konflik  Palestina-Israel.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  hukum  internasional seharusnya  dapat  memberikan  sangsi  tegas  dan  adil  agar  negara  yang  berkonflik menghentikan  konflik  mereka.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dapat  memberikan sangsi kepada negara yang membandel. Apabila negara yang terjadi konflik tetap tunduk pada  ketentuan  yang  ada  pada  hukum  internasional,  maka  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  dapat  menggunakan  kekuatan  militer  atau  yang  biasa  disebut  dengan  pasukan perdamaian di wilayah negara yang berkonflik.
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dan  kesimpulan  yang  telah  disajikan  maka implikasi  dari  penelitian  ini  menghasilkan  pengetahuan  terkait  kebijakan  yang  dimiliki Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  konflik  Palestina-Israel  yang  dikaji  dari beberapa  sumber  Pustaka  dan  juga  dapat  membawa  manfaat  bagi  pembaca.  Kebijakan yang  dimiliki  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  memiliki  pengaruh  besar  dalam penyelesaian  konflik.  Dengan  memahami  PBB  dapat  dimudahkan  dalam  memahami secara mendalam mengenai pengaruh PBB terhadap konflik Palestina-Israel. Konflik juga sangat  mempengaruhi  berbagai  sektor  operasional  di  kawasan  yang  sedang  dilanda  perang. Organisasi  Internasional  berguna  untuk  mencapai  kompromi  dan  meningkatkan  kesejahteraan serta memecahkan pertikaian yang timbul.

## DAFTAR PUSTAKA
Alami, A. N. Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia, dalam Politik Luar Negeri Di Tengah Pusaran Politik Domestik . Jakarta: P2P-LIPI, (2008).
Alexandra, L. dan  Bandor, Banarto. Ketidakstabilan Permanen di Timur Tengah: Analisis  CSIS  Indonesia  dan  Isu‐Isu  Global. Jakarta:  Centre  for  Strategic  and International Studies, (2007).
Algristian,  H. Latar  belakang  sejarah  konflik  Israel  Palestina  di  jalur  Gaza. Diakses dari http://Algaristian.wordpress.com/2009/02/06/latar-belakang- sejarah- konflik-israel-palestina-di-jalur Gaza/ , (2023).
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Arsip  Direktorat  Kejahatan  Internasional  dan  Pelucutan  Senjata  (KIPS). Peran dan  Fungsi  Dewan  Keamanan  PBB .  Jakarta:  Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia (Kemlu RI), (2008).
Assegaf,  N.  T. Terorisme  Internasional  bentukan  Amerika:  Indonesia  dan Dinamika Internasional. Yogyakarta: Ombak, (2004).
Basu,  R. The  United  Nations;  Structure  and  Functions  of  an  International Organization . India: Sterling Publishers, (2004).
Djamily,  B. Golkar  Era  Harmoko:  Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia .  Jakarta: Kreasi Jaya Utama, (1994).
Effendi,  M. Hukum  Humaniter  dan  Pokok-Pokok  Doktrin  HANKAMRATA , Surabaya: Usaha Nasioanal, (1994).
Hamli, M. Konflik Israel-Palestina Kajian Historis Atas Kasus Perebutan Tanah Antara Palestina Dan Israel (1920-1933) . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2013).
Israel  Palestine  Conflict.  Diakses  pada  tanggal  7  April  2023  dari http://www.historyguy.com/israeli-palestinian_conflict.html#israel-palestine-conflict.
Khomeini,  I. Palestina  Dalam  Pandangan  Imam  Khomeini,  Terjemahan Muhammad Anis Maulachela . Jakarta: Pustaka Zahra, (2004).
Mustafa,  R.  A. Dilema  Israel:  Antara  Krisis  Politik  dan  Perdamaian .  Jakarta: Kompas, (2002).
Nasution, Y., dan Ichsan, A. Hak Veto Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dan Implikasinya Terhadap Upaya Keamanan Dan Perdamaian  Dunia  (Studi  Kasus  Konflik  Israel-Palestina) .  Diakses  pada  8  April  2023 dari http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/562 , (2016).
Shafira,  N. Pengaruh  Penerapan  Resolusi  1402  Dewan  Keamanan  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Oleh  Israel.  Diakses Pada 8 April 2023 dari http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46224 , (2019).
Suryokusumo, S. Studi Kasus . Jakarta: PT. Tatanusa, (1997).
Suwardi,  E. Metode,  Teori,  Teknik  Penelitian  Kebudayaan .  Sleman:  Pustaka Widyatama, (2006).
United  Nations  Department  of  Public  Information. The  United  Nations  Toda y, United Nations: New York, (2008).
Zed,  M. Metode  Penelitian  Kepustakaan ,  (2 nd edition).  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, (2008).