## OPTIMALISASI FUNGSI HUMAS PEMERINTAH THE OPTIMIZATION OF GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS FUNCTION
Abstract, world democratization forces many organizations including the government in this case, of all types in many regions of the world, to consider giving more attention to the  government  public  relations  activities.  The  role  will  include  contributing  to  good governance and respect for human rights. That would mean public relations in Indonesia, as elsewhere in Asia, will be involved in the development of public diplomacy. Aware of the problems  as  well  as  the  demands  of  optimization  and  revitalization  of  the  role  of  public relations  in  the  era  of  reform,  democratization  and  transparency  of  public  information, Indonesian  Ministry  of  Home  Affairs  issued  the  Regulation  of  the  Minister  of  the  Home Affairs ( Permendagri ) No. 13 of 2011, in which it sets the Implementation Guidelines for PR Tasks in the milieu of Ministry of Home Affairs and Local Government.  The regulation represents  the  desire  of  the  Ministry  of  Home  Affairs  to  fix  the  government's  role  and functions of public relations in its internal milieu. The research question of this study concerns how the understanding of the public relations officer  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  of  the Permendagri 13/2011  and  how  the implementation of Permendagri 13/2011 by public relations officials of Ministry of Home Affairs.  The  method  used  was  qualitative  method  using  the  theory  of  social  constructs of reality  and  symbolic  interaction.  The  results  showed  that  public  relations  officials  in  the Ministry  of  Home  Affairs  understood  that  the  regulation  was  to  improve  the professionalism of Public  Relations of the Ministry of Internal  Affairs and  as  an effort to encourage  the  active  participation  of  the  public.  While  the  background  history  of  the regulation discovered in the implementation, there were efforts to socialize the regulation; its  impacts,  constraints  and  solutions  related  to  its  implementation  and  other  four  main public relations activities of the Ministry of Home Affairs which include public information services, public affairs, content analysis of media and crisis management.
Key words : government public relations, Regulation of the Minister of the Home Affairs 13/2011
Abstrak, demokratisasi  dunia  memaksa organisasi, termasuk  juga pemerintah dalam hal ini, dari semua jenis di banyak wilayah di dunia untuk mempertimbangkan memberikan perhatian  lebih  pada  aktivitas  kehumasan  pemerintah.  Peran  yang  akan  mencakup kontribusi  bagi  pemerintahan  yang  baik  dan  menghormati  hak  asasi  manusia.  Itu  akan berarti  hubungan  masyarakat  di  Indonesia,  seperti  di  tempat  lain  di  Asia,  akan  terlibat dalam upaya pengembangan diplomasi publik.
Sadar  akan  persoalan  sekaligus  tuntutan  optimalisasi  serta  revitalisasi  peran  humas pemerintah di era reformasi, demokratisasi dan transparansi informasi publik, Kementerian Dalam  Negeri  Indonesia  (Kemendagri)  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  Nomor  13  tahun  2011,  yang  di  dalamnya  mengatur  Pedoman  Pelaksanaan Tugas  Kehumasan  di  Lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah. Permendagri  13/2011  merepresentasikan  keinginan  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri) untuk membenahi peran serta fungsi Humas pemerintah di lingkungannya.
Oleh : Anwar Sani
Email : anwar.sani@unpad.ac.id
Universitas Padjadjaran
Pertanyaan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pemahaman  para  pejabat  kehumasan  di lingkungan  Kemendagri  terhadap  Permendagri  No.13  Tahun  2011  dan  bagaimana implementasi Permendagri No.13 Tahun 2011 oleh pejabat kehumasan Kemendagri.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  menggunakan teori kostruksi sosial atas realitas dan interaksi simbolik.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pejabat  humas  Kemendagri  memahami Permendagri  13/2011  sebagai  regulasi  yang  mendorong  Humas  Kemendagri  untuk meningkatkan profesionalismenya dan merupakan upaya untuk mendorong partisipasi aktif publik.  Sementara  dalam  implementasi  Permendagri  13/2011  ditemukan  beberapa  latar belakang  lahirnya  Permendagri  13/2011,  terdapat  upaya  sosialisasi  Permendagri  13/2011, dampak,  kendala  serta  solusi  terkait  implementasi  Permendagri  13/2011  dan  4  aktivitas kehumasan utama Kemendagri yaitu layanan public information, public affairs, analisis isi media dan manajemen krisis.
Kata  Kunci :  government  public  relations,  humas  pemerintahan,  indonesia,  permendagri 13/2011

## A. PENDAHULUAN
Demokratisasi  dunia,  terutama  di paruh kedua abad ke-20, telah memaksa  organisasi,  termasuk  juga pemerintah  dalam  hal  ini,  dari  semua jenis di banyak wilayah di dunia untuk mempertimbangkan memberikan kepentingan yang lebih besar untuk PR, demikian  tulis  Sriramesh  dan  Vercic (2003  :  xxvi).  Dalam  konteks  yang lebih  Indonesia, Public  Relations Society  of  Indonesia (PRSI)  dalam Freitag dan Stokes (2009  :  130) menegaskan  bahwa  pasca  berakhirnya rezim Orde Baru, yang ditandai dengan berakhirnya  Presiden  Soeharto,  PR pemerintah  memainkan  peran  yang lebih  penting.  Peran  yang akan mencakup kontribusi bagi
pemerintahan yang baik dan menghormati  hak  asasi  manusia.  Itu akan  berarti  hubungan  masyarakat  di Indonesia,  seperti  di  tempat  lain  di Asia,  akan  terlibat  dalam  upaya pengembangan diplomasi publik.
Sadar  akan  persoalan  sekaligus tuntutan  optimalisasi  serta  revitalisasi peran  humas  pemerintah  di  era reformasi, demokratisasi
dan transparansi informasi publik, Kementerian  Dalam  Negeri  Indonesia (Kemendagri)  melakukan  serangkaian kajian.  Kajian  ini  melahirkan  suatu kebijakan  yang  kelak  akan  menjadi dasar  hukum  bagi  pembenahan  Humas pemerintahan. Mencermati peran strategis  Humas  pemerintah  dalam jalannya  pemerintahan  baik  di  pusat
maupun  di  daerah,  penulis  tertarik terhadap  keluarnya  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor 13  tahun  2011  (13/2011),  yang  di dalamnya mengatur Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Kehumasan  di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Permendagri ini lahir dengan pertimbangan  beberapa  diantaranya, perlu menetapkan
pedoman pelaksanaan  tugas  kehumasan  dalam rangka  meningkatkan  peranan,  tugas, dan  fungsi  dibidang  kehumasan  dalam pelaksanaan  urusan  wajib  bidang komunikasi dan informatika di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Humas Kemendagri melalui program-program kehumasannya menjadi penting diantaranya membangun  dinamisasi,  mendinamisir proses dan akselerasi maupun sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan  baik  di  pusat  maupun  di daerah.  Lahirnya  Permendagri  No. 13/2011  merupakan  landasan  hukum bagi  Kemendagri  untuk  merevitalisasi
peran Humas dalam lingkungan
Kemendagri sendiri. Upaya transformasi Humas
Kemendagri  masuk  ke  dalam  koalisi dominan  tidak  mudah  jika  tanpa dukungan  dari  pimpinan  lembaga. Berkaitan dengan hal tersebut, Kapuspen  Kemendagri  menjelaskan bahwa  Menteri  Dalam  Negeri,  Dr. Gamawan  Fauzi,  mendukung  serta mendorong revitalisasi dan optimalisasi peran Humas di lingkungan Kemendagri untuk menjadi bagian dari koalisi dominan.
Selain  itu  profesional  Humas Kemendagri juga dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap perubahan dan  perkembangan  serta  dinamika kemasyarakatan.
Kemampuan
membaca  tren  yang  terjadi  masyarakat merupakan prasyarat
dalam menyelaraskan  informasi  kehumasan dengan    dinamika  perubahan  yang mungkin terjadi pada tatanan masyarakat secara umum.
Upaya ke arah transformasi tersebut diawali dengan menata manajemen hubungan masyarakat yang profesional.  Dalam  hal  ini  Humas
Kemendagri  melakukan  pembenahan antara  lain  memberikan  ‘posisi”  baru bagi  Kapuspen  Kemendagri  yang
merepresentasikan fungsi Humas
Kemendagri, dalam organigram mereka.  Posisi  Humas  Kemendagri dalam  hal  ini  menjadi  lebih  strategis dan  masuk  ke  dalam  koalisi  dominan. Posisi  Kapuspen  Kemendagri  yang awalnya  seolah  terisolir  dari  sumber informasi  dan  kebijakan  (Menteri Dalam  Negeri  dan  jajaran  Dirjen Kemendagri)  kini  semakin  strategis. Sekat  informasi  yang  dulu  dirasakan sebagai akibat posisi Humas
Kemendagri  yang  tidak  strategis  dan menjadi subordinat pada banyak departemen.  Dengan  terbukanya  akses ke  episentrum  informasi  lembaga, Humas Kemendagri bukan lagi menjadi pihak  yang  paling  akhir  tahu  tentang perkembangan  dan  kebijakan  lembaga. Khas  departemen  PR  yang  sudah mengadopsi  manajemen  PR  koalisi dominan  adalah  memiliki  tingkat keterlibatan  yang  tinggi  dan  intensif dengan pusaran informasi dan kebijakan  lembaga.  Praktisi  PR  pada konsep  koalisi  dominan  menjelma
menjadi  pihak  yang  pertama  kali  tahu tentang  perkembangan  dan  kebijakan lembaga.
Lahirnya  Permendagri  13/2011 adalah  untuk  membuat  peran  pelaku Humas  Pemerintah  di  lingkungan Kemendagri  lebih  baik  dan  ideal. Sehingga jangan sampai peraturan yang dibuat  sebagai  pedoman  ke  arah perbaikan  tidak  dijalankan  dengan optimal.  Berdasarkan  permasalahan tersebut penulis ingin meneliti mengenai  pemahaman  para  pejabat kehumasan di lingkungan  Kementerian Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  dan implementasi fungsi kehumasan pemerintah  di  kementerian  tersebut setelah  dikeluarkannya  Permendagri 13/2011.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui    pemahaman  para  pejabat kehumasan di lingkungan  Kementerian Dalam  Negeri  Republik  Indonesia terhadap  Permendagri  No.13  Tahun 2011  dan  implementasi  Permendagri No.13  Tahun  2011  oleh  pejabat kehumasan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
1. Bahan dan Metode
Jenis penelitian ini adalah kualitatif,    Creswell  (1998:  37) mendefinisikan metode kualitatif sebagai: Qualitative  research  is  an inquiry process of understanding based on  distinct  methodological  tradition  of inquiry that explore a social or human problem.  The  researcher  builds  a complex,  holistic  picture,  analyzes words,  report  detailed  views  of informants,  and  conducts  the  study  in natural setting.
Realitas bersifat relatif, maksudnya adalah  bagaimana  sebuah  fenomena atau  peristiwa  dinilai  secara  relevan oleh  pelaku  sosial  itu  sendiri.  Penulis sebagai  peneliti  memberikan  penilaian terhadap  realitas  dari  pelaksanaan fungsi  dan  peran  Humas  Pemerintah yang masih terkendala dengan peraturan-peraturan pemerintah itu sendiri.  Oleh  karena  itu  penulis  ingin menemukan lebih dalam latar belakang dikeluarkannya  Permendagri  13/2011 dan  bagaimana  implementasinya  oleh pelaku  atau  pejabat  kehumasan  di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Penelitian ini menggunakan studi kasus ( case  study ).  Studi  kasus  adalah penelitian  yang  dilakukan  pada  obyek tertentu dalam konteks kehidupan nyata (real  life) ,  bersifat  temporer  dan spesifik.  Penelitian  ini  melibatkan kontak langsung dengan obyek penelitian, bersifat detail dan menyeluruh (holistic) .  Dalam  studi kasus,  peneliti  merupakan  instrument riset utama.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pemahaman  Pejabat  Humas
Kemendagri
terhadap
Permendagri 13/2011 a. Permendagri  13/2011  dan Fungsi Humas Kemendagri Pelaku kehumasan Kemendagri memahami Permendagri 13/2011 sebagai regulasi yang
mendorong  pelaku  humas di  lingkungan  Kemendagri pada  khususnya  dan  humas pemerintah  daerah  untuk menjalan fungsi kehumasannya secara ideal.
Pemahaman  ini  merupakan
pemahaman  yang  sangat positif  bagi  perkembangan humas pemerintahan secara umum. Warna humas pemerintahan  dewasa  ini memang dituntut untuk lebih mampu berperan lebih optimal bagi lembaganya.Angin demokratisasi yang berhembus pada era reformasi yang dimulai dengan  berakhirnya  rezim orde baru membawa Indonesia masa dimana pemerintah  dituntut  untuk lebih transparan dan mempertinggi tingkat partisipasi  publik  dalam pembangunan. Sebagai pengejawantahannya aspirasi  publik  yang  di masa  orde  baru  sering membentur pada sekat-
sekat  kekuasan,  perlahan dengan  runtuhnya  sekat yang membatasi publik dengan penguasa (pemerintah),  harus  lebih bisa difasilitasi oleh pemerintah.  Pertanyaannya kemudian  bagaimana  cara pemerintah untuk
menyerap  aspirasi  publik dalam  era  demokratis  ini. Artinya  dalam  hal  ini pemerintah  harus  memiliki medium aspiratif guna menyerap,  mengolah  dan menyampaikan aspirasi publik pada pembuat kebijakan. Pemerintah untuk memenuhi harapan tersebut perlu  membangun  sistem komunikasi  politik  dengan masyarakat melalui medium-medium dan fungsi-fungsi komunikasi politik  yang  efektif.  Di sinilah peran humas pemerintah menyeruak sebagai solusi untuk pemerintah.
Public Relations Society of Indonesia (PRSI) dalam Freitag dan Stokes menegaskan :
Pasca  berakhirnya  rezim Orde  Baru,  yang  ditandai dengan berakhirnya Presiden Soeharto, PR pemerintah memainkan peran  yang  lebih  penting. Peran  yang akan mencakup kontribusi bagi pemerintahan  yang  baik dan  menghormati  hak  asasi manusia.  Itu  akan  berarti hubungan  masyarakat  di Indonesia, seperti di tempat lain  di  Asia,  akan  terlibat dalam upaya pengembangan diplomasi publik. (2009 : 130) Menyangkut peran tersebut  PRSI  menekankan bahwa praktisi Humas pemerintah dibutuhan untuk melakukan komunikasi  politik  dalam rangka  mengatasi  isu-isu seperti kesejahteraan umum,  perdamaian dan stabilitas. PRSI juga melihat  tanggung  jawab para  praktisi  Humas  untuk membantu membangun reputasi  Indonesia  di  mata dunia  internasional,  peka terhadap penggunaan teknologi  komunikasi  baru dalam menimbulkan semangat warga negara untuk bekerja sama mencapai  kestabilan  pasca reformasi. Warna perubahan dalam Permendagri 13/2011 juga dipahami pelaku kehumasan
kemendagri  sebagai  upaya revitalisasi  fungsi  Humas Kemendagri.  Posisi  humas dari dianggap tidak penting bagi lembaga berubah menjadi posisi yang mememiliki  peran  strategis dalam sebuah lembaga. Untuk menjadi sebuah fungsi  yang strategis dalam sebuah lembaga, Permendagri 13/2011 merevitalisasi  peran  pelaku kehumasan Kemendagri
dengan  membuka  akses informasi  langsung  pada pimpinan.
Terkait akses informasi langsung
pelaku kehumasan  ke  pimpinan
lembaga pemerintah, Crombie  dalam  Theaker menyatakan : ... the  chief  information officer (CIO) must have  direct  access  to the minister, so that his work  and  that  of  his subordinates would bring  them  into  direct relationship  with  all branches of the department at all levels. Most importantly,  the  CIO should  be  made  aware of  developments  in  the policy of the departmentat the earliest practicable moment  and  should  be consulted at the earliest stage onmatters relating either  to  the  informing of  the  public  or  to  the response  of  the  public . (2001 : 219) Merujuk Crobie, Kapuspen Kemendagri dalam  hal  ini  memerankan fungsi sebagai Chief Information  Officer  (CIO) dimana agar efektik memainkan peran kehumasannya,  jabatan  ini harus memiliki akses
informasi langsung ke Mendagri.  Sehingga  kalau akses  ini  sudah  dimiliki maka Kapuspen dapat dengan  leluasa  menjalin koordinasi  dan  meminta informasi ke semua pejabat di bawah Kemendagri. Kapuspen dan pelaku kehumasan Kemendagri lain    memahami  kebijakan lembaga serta bisa melakukan konsultasi tentang masalah yang
berkaitan baik dengan
perkembangan informasi
dan opini publik. Pelaku kehumasan Kemendagri juga memahami lahirnya Permendagri 13/2011 sebagai  regulasi  yang  akan dapat    memperjelas  peran dan fungsi humas bagi para pelaku kehumasan di daerah. Tren masuknya individu-individu tim sukses atau tim
pemenangan  pemilu  kepala daerah  tertentu  ke  dalam
inner circle kekuasaan turut memberi andil atas kemandulan fungsi dan peran  humas  daerah.  Alih- alih menempati posisi sebagai  staf  atau  tenaga ahli kepala daerah, keberadaan  tim  sukses  ini malah  memainkan  peran sebagai  humas  personal kepala daerah. Menjalankan aktivitas aktivitas  kehumasan  demi kepentingan  pembangunan citra personal kepala daerah, bukan lembaga apalagi daerah. Permendagri 13/2011 membatasi peran tim sukses  dengan  memberikan aturan  pada  kepala  daerah untuk mengoptimalkan peran humas lembaga. Sehingga  dengan  demikian Permendagri 13/2011 secara  tak  langsung  akan
memperkuat  posisi  humas pemerintah di daerah.
b. Permendagri  13/2011  dan Gaya  Hubungan  Media Humas Kemendagri
Selain  itu  Permendagri
13/2011 juga dimaknai sebagai regulasi yang mengarahkan  para  pelaku kehumasan Kemendagri untuk berubah demi menyelaraskan  diri  dengan tuntutan  perubahan  jaman. Warna dan karakter Kemendagri yang pada masa  orde  baru  cenderung kaku  dan  semi,  kalau  tidak mau  disebut  militeristik, melekat pada lembaga, cara dan teknik komunikasi publiknya. Regulasi ini
menghendaki  gaya  humas Kemendagri
lebih koorporatif,  informatif  dan peka  terhadap  kebutuhan
publik. Gaya kehumasan
Kemendagri yang lebih kooperatif  mengarah  pada
penjelasan Tench dan Yeoman bahwa sebuah lembaga dianggap kooperatif  adalah  tatkala memenuhi  aspek  dimana lembaga  memiliki  jaringan untuk memaksimalkan dukungan terhadap kebijakan  lembaga  mereka. Lembaga  yang  koorperatif juga bergabung dengan asosiasi  untuk  memperkuat
keberadaan  (2006  :  449-
450). Kedekatan media dengan  Kemendagri  tak bisa  dilepaskan  dari  upaya pelaku kehumasan Kemendagri menjalin hubungan baik dengan media. Selain itu, Mendagri Gamawan Fawzi juga dikenal  sebagai  satu  dari sedikit  pejabat  kenegaraan yang mempunyai kemampuan pendekatan dengan para wartawan. Kedekatan narasumber dengan  wartawan  memang memudahkan kerja jurnalisme wartawan. Wartawan cenderung menyukai  lembaga  yang tidak pelit informasi.
Narasumber  yang  memiliki kedekatan,  informasi  yang komprehensif,  akurat  dan mudah diakses atau
dihubungi  sangat  disukai wartawan. Pelaku humas
Kemendagri menjadikan hubungan  media  sebagai salah  satu  aktifitas  utama kehumasan  mereka.  Hal tersebut  dapat  dimaklumi, mengingat media mempunyai kemampuan menyebarluaskan  informasi secara  serentak  ke  pelosok negeri. Selain itu kecenderungan pelaku kehumasan pemerintah
menganggap humas itu adalah media relations , aktivitas  kehumasan  tertua bagi pelaku humas
pemerintah, tulis Tench dan
Yeomans (2006 : 589)
Hubungan  dengan  media yang baik akan dapat
meningkatkan  citra  ‘merek’
Kemendagri dimata publik. Dalam konteks hubungan masyarakat  modern  memang cenderung  tidak  ada  dikotomi bahwa  merek  adalah  milik perusahaan swasta semata.
Merek juga melekat pada sebuah  lembaga  pemerintahan.
Keuntungan kedua adalah Kemendagri  akan  mendapat
‘bonus’ berupa tingginya angka peliputan  dan  perhatian  media. Bukan cuma tingginya frekuensi dan kuantitas pemeberitaan,  namun  secara kualitatif juga memberikan nada positif bagi setiap pemberitaannya.
c. Permendagri 13/2011 dan Humas Kemendagri : Koalisi

## Dominan
Permendagri 13/2011 dimaknai  sebagai  regulasi  yang mendorong  dan  mendukung
pelaku
kehumasan untuk percaya  diri  menjadi  wajah lembaga. Artinya, pelaku
kehumasan  dengan  kegiatan- kegiatannya harus mampu merepresentasikan  Kemendagri. Hal  ini  bukanlah  hal  yang sederhana.  Kepercayaan  diri pelaku humas untuk mengemban  tugas  mewakili lembaga membutuhkan
dukungan  regulasi  yang  kuat. Peran  humas  sebagai  wajah lembaga, menuntut pelaku humas untuk mampu menciptakan  persepsi  publik yang  positif  terhadap  lembaga. Selain itu, peran merepresentasikan lembaga juga dibutuhkan untuk membangun  interaksi  lembaga dengan pihak-pihak yang terkait dengan Kemendagri. Peran sebagai  wajah  lembaga  juga menjadikan  pelaku  kehumasan sebagai  unit  yang  berperan menyebarluaskan informasi lembaga. Terakhir, dengan kemampuan  merepresentasikan
lembaga,  pelaku  kehumasan Kemendagri juga mampu
membangun citra lembaga. Syarat  pertama agar  pelaku humas dapat efektif dan optimal dalam  menjalankan  fungsinya adalah bagian ini harus dimasukkan  ke  dalam  struktur organisasi  utama  dalam  sebuah lembaga.  Sehingga  bagian  ini mendapatkan  akses  informasi dan  koordinasi  langsung  ke pemimpin  lembaga.  Kemudian Grunig  mempopulerkan  hal  ini sebagai koalisi dominan. Syarat kedua,  semua  program-program komunikasi lembaga harus
terintegrasi  dan  dikoordinasi oleh  bagian  humas  sebuah lembaga,  melalui  kepala  bagian kehumasan lembaga tersebut.Selanjutnya, masih menurut  Grunig,  syarat  yang ketiga  adalah  bagian  humas tidak  boleh  berada  di  bawah bagian  lain.  Syarat  terakhir bagian  humas  harus  terstruktur secara horizontal untuk mencerminkan posisi
strategisnya, dan sehingga memungkinkan untuk menetapkan  pelaku  kehumasan yang  baru  untuk  melanjutkan program-program  lama  serta menjalan program-program baru yang strategis.
Posisi  Kapuspen  sebagai ujung tombak fungsi kehumasan Kemendagri merupakan anggota koalisi dominan di Kemendagri.
Kapuspen  dan  beberapa  Kepala Bidang  (Kabid)  dibawahnya merupakan bagian yang
menjalankan  fungsi  kehumasan Kemendagri. Dalam bagan
tersebut  mendapat  akses  suplai dan koordinasi informasi langsung dengan Mendagri, Sejen  dan  para  Dirjen  di lingkungan Kemendagri.
d. Permendagri 13/2011 dan
Profesionalime Pejabat Humas Kemendagri Kepercayaan kepada
pelaku  kehumasan  Kemendagri untuk  masuk  ke  dalam  area koalisi  dominan  Kemendagri
menuntut  pelaku  kehumasan Kemendagri  untuk  memenuhi standar profesionalisme kehumasan. Terkait profesionalisme  dalam  Humas, Global Alliance of  Public Relations  Associations pada tahun  2000  mendeklarasikan beberapa  prinsip  dasar  tentang profesionalime  dalam  humas. Berikut  tulis  Theaker  mengutip deklarasi tersebut :
1. mastery  of  a  particular intellectual  skill  through education and training 2. acceptance  of  duties  to  a broader society than merely  one’s  clients  or employers
3. objectivity
4. high  standards  of  conduct and  performance (2001  : 68) Asosiasi PR yang menjadi  mitra Public  Relations
Society  of  Indonesia  (PRSI) itu menegaskan bahwa untuk
menjadi  pelaku  humas  yang profesional harus memiliki beberapa kriteria. Pertama
menguasai  beberapa  standar kemampuan  intelektual  melalui
pendidikan  atau  pelatihan  di
bidang kehumasan. Kedua semacam  pengakuan  terhadap eksistensinya dari lembaga maupun dari publik yang merasakan  prestasi  kerjanya. Ketiga obyektivitas dan terakhir, memiliki standar
dalam kerja dan performanya.
e. Permendagri 13/2011 dan
Partisipasi Aktif Publik
Persoalan mendorong partisipasi  publik  bukanlah  hal yang sederhana. Euforia demokratisasi  yang  terjadi  di Indonesia  pasca  1998  membuat partisipasi  publik  murni  kerap kali terkontaminasi dengan dengan kepentingan- kepentingan pihak tertentu yang mengatasnamakan  kepentingan publik.  Maka  peran  humas pemerintah dalam hal ini adalah menjalankan peran sebagai pelayan informasi publik sekaligus  sebagai  mitra  publik untuk  cerdas  serta  sehat  dalam memanfaatkan informasi.
Peran  ini  tidak  mudah, karena  warna  politik  sebelum
era reformasi yang cukup tertutup  terhadap  hak  informasi publik, membuat karakter banyak  badan  publik,  termasuk juga Kemendagri terjebak dalam  warna  yang  tidak  terlalu ramah  dengan  akses  informasi publik.  Singkat  kata,  alih-alih menciptakan keterbukaan informasi publik, sebuah pemerintahan  otoriter  malah menawarkan komunikasi politik
dengan  nada  propaganda  yang berpihak pada status quo. Kecenderungan tersebut
tercermin  pada  sebuah  riset yang  dilakukan  The  Phillis Report  di  Inggris  seperti  yang dipaparkan  dalam  Tench  dan Yeoman (2006 : 91).
Maka  dalam  riset  tersebut muncul  beberapa  rekomendasi tentang pelaksanaan komunikasi  pemerintah  pada publiknya. Pertama, pemerintah harus melakukan  redefinisi  tentang peran dan cakupan komunikator pemerintah dengan mengembangkan gaya komunikasi dialogis dan
dilakukan  oleh  pelaku-pelaku komunikasi  yang  profesional. Selanjutnya membangun struktur pusat komunikasi publik yang kuat, serta merekrut dan  melatih  tenaga  profesional untuk menjadi komunikator pemerintah  guna  meningkatkan kualitas layanan informasi publik.  (Tench  dan  Yeoman,
2006 : 91) Sikap Kemendagri meluncurkan Permendagri 13/2011 senada dengan rekomendasi  The  Phillis  Report dalam rekomendasi
penelitiannya.  Seperti  di  bahas pada bagian sebelumnya,
Permendagri  13/2011  merubah warna komunikasi politik Kemendagri terhadap publiknya. Pelaku humas Kemendagri  menjalan  fungsi komunikator politik Kemendagri dengan membangun  program-program kehumasan  yang  diharapkan mampu  meruntuhkan sekat- sekat informasi komunikasi publik Kemendagri. Maka
pelaku  kehumasan  Kemendagri menciptakan  gaya  komunikasi
dua arah dalam rangka menangkap aspirasi publik
sekaligus  tetap  menjalankan fungsi sebagai pelayan informasi  publik  dengan  baik.
f. Model Pemahaman Pejabat Humas Kemendagri terhadap
Permendagri 13/2011
Model 2.1
Model Pemahaman Pejabat Humas Kemendagri Terhadap Permendagri 13/2011 (Sumber : Hansi Penelitian)
g. Latar Belakang Lahirnya
Permendagri 13/2011 Perubahan gaya humas
pemerintahan yang modern
menyangkut  persoalan  budaya. Maka  pada  dasarnya  melalui Permendagri No. 13/2011 diharapkan kultur Humas Kemendagri mengalami transformasi  budaya.  Berubah dari  pola  dan  kultur  birokratif menjadi kultur korporatif.
Kultur  birokratif  yang  melekat
pada  peran,  fungsi  hingga kualitas SDM humas pemerintah yang cenderung kaku,  tidak  berani,  tidak  kreatif serta tidak peka terhadap perubahan  dan  tuntutan  jaman, harus  berubah  menjadi  Humas yang  berkultur  korporatif  yang lebih  mengedepankan  semangat serta mentalitas kompetitif.
Perubahan  tersebut  menurut
Kapuspen, berdasarkan profesionalisme, kompetensi dan diferensiasi struktur.
Robert Leach membuat keterkaitan antara perkembangan  demokrasi  dan tuntutan peran Humas pemerintah yang ideal. Democracy  is  now  taken  for granted  over  much  of  the modern  world,  although  for nearly all states it is relatively  recent,  fragile  and imperfect.  The  growth  of public  relations  has  been linked  to  the  growth  of democracy,  as  the  need arose to communicate persuasively. (Tench  dan Yeomans, 2006 :79) Indonesia dalam konteks tersebut merupakan negara yang mengklaim sebagai negara
demokratis, sehingga
keterbukaan informasi dan komunikasi  antara  pemerintah dan  warga  negara  menjadi sebuah  ikon  demokrasi  yang tidak bisa dilepaskan. Kemendagri sebagai bagian dari bangsa Indonesia bahkan menjadi ujung tombak pemerintah  untuk    membangun komunikasi politik yang persuasif antara pemerintah dengan publik. Fungsi
komunikasi  persuasif  tersebut salah  satunya  melekat  pada peran pelaku kehumasan Kemendagri. Leach menegaskan bahwa Humas (pemerintah)  yang  menjalankan fungsi  dan  peranannya  secara ideal akan memberikan kontribusi  positif  dalam  proses dinamika demokrasi.
h. Sosialisasi Permendagri 13/2011 Kemendagri telah menginformasikan dan mensosialisasikan  Permendagri 13/2011  tersebut  di  lingkungan internal  Kemendagri.  Upaya sosialisasi dilakukan secara intensif,  salah  satunya  adalah melalui Forum Koordinasi Kehumasan  Pusat  dan  Daerah. Tidak  hanya  persoalan  teknik regulasinya,  sosialisasi  dalam forum tersebut juga
menyangkut  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Permendagri 13/2011,  semangat  perubahan
dan penguatan peran dan fungsi
Humas di daerah.
Sosialisasi Permendagri 13/2011  juga  dilakukan  pada momen-momen pertemuan formal non formal. Baik pertemuan  dengan  para  kepala
daerah  di  pusat  maupun  di daerahnya masing-masing. Sebagai salah satu upaya
sosialisasi Permendagri 13/2011
maka bekerjasama dengan
Badan Diklat Kemendagri, telah disusun  kurikulum  pendidikan kehumasan di lingkungan Kemendagri dan Daerah. Kurikulum ini akan disampaikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kehumasan. Adapun kurikulumnya  sendiri  dibagi menjadi  3  tingkatan.  Tingkat satu bernuansa Dasar-dasar Manajemen  diberikan  kepada
pejabat  eselon  3  dan  4. Tingkat dua  nuansanya  sudah  semakin mengarah pada kurikulum kehumasan, yaitu Dasar Manajemen  Kehumasan  yang
diberikan pada pejabat eselon 2, 3  dan  4.  Sementara,  tingkat  3 kurikulum  berisikan  Orientasi Kehumasan yang diberikan pada  level  pengambil  kebijakan dan  keputusan  untuk  eselon  2 dan 1.
i. Dampak Lahirnya Kemendagri 13/2011 Setelah diterbitkan, diberlakukan dan
sosialisasikannya  Permendagri 13/2011,  fungsi  kehumasan  di lingkungan  Kemendagri  diakui sudah  sangat  berjalan  dengan baik.  Hal  ini  terlihat  dari komponen-komponen yang
hendak  melakukan  tugasnya sudah mau berkonsultasi dengan dengan pelaku kehumasan Kemendagri. Fungsi komunikasi komponen- komponen  ini,  khususnya  yang ditujukan  ke  publik  eksternal seperti  media  dan  masyarakat, dijalankan oleh Pusat Penerangan Kemendagri. Koordinasi pelaku kehumasan Kemendagri dengan
komponen-komponen lain dalam Kemendagri dalam mengumpulkan,  mengelola  dan menyebarluaskan informasi kepada  publik  adalah  bentuk integrated communication .
Bentuk ini penting untuk
menjada konsistensi dan keakuaran  informasi  sebelum dan setelah disampaikan kepada publik. “ Integrated communications strategy is essential, with consistent
messages  being  communicated to diverse audiences ”, demikian
tulis Tench dan Yeoman (2006 : 444).
j. Kendala  dalam  Implementasi
Permendagri 13/2011 Kendala pertama yang dihadapi  Kemendagri  dalam penerapan Permendagri 13/2011  antara  lain  adalah masalah kurang sinerginya beberapa regulasi yang
mengatur  aktifitas  kehumasan pemerintah khususnya di daerah. Adanya beberapa
peraturan  yang  tidak  sinkron
dengan  dengan  Permendagri 13/2011,  antara  lain  peraturan Kemkominfo dan peraturan Kemenpan  tentang  kehumas yang  masih  belum  sinkron dengan Permendagri 13/2011.
Merujuk pada tanggal ditetapkannya,
Permendagri
13/2011  lahir  paling  terakhir jika  dibandingkan  dengan  2 kementerian yang lain. Permendagri  13/2011  pun  lahir jauh  hari  setelah  batas  akhir yang  ditetapkan  dalam  SKB  3 Menteri, yaitu 30 Agustus 2007.
Sementara Permenkominfo 10/2010 tentang PPID dilahirkan  8  bulan  lebih  cepat dari Permendagri 13/2011. Jadi, dalam konteks momentum adopsi  regulasi,  di  pemerintah daerah pada khususnya, Permenkominfo  10/2010  lebih dahulu  dari  pada  Permendagri 13/2011.
k. Solusi Terhadap Kendala dalam Implementasi Permendagri 13/2011
Guna  menyikapi  masalah peningkatan  pemahaman  dan kemampuan aktivitas kehumasan misalnya, Kemendagri secara rutin
menggelar  seminar  dan  diskusi kehumasan.  Selain  mengikuti seminar  dan  diskusi,  pelaku humas  pemerintah  daerah  juga bisa  mengagendakan workshop atau  bimbingan  teknis  dengan mengundang pelaku kehumasan Kemendagri.  Kemendagri  terus berupaya melakukan penambahan  tenaga  fungsional di  bidang  kehumasan  yang biasa  disebut  sebagai  Pranata Humas. Peningkatan pemahaman dan kemampuan pelaku kehumasan  pemerintah  secara umum memang menjadi kendala yang cukup pelik dalam upaya  merevitalisasi  fungsi- fungsi dan peran humas pemerintah. Pada banyak kesempatan,  penulis  menyoroti masalah rekrutmen dan penempatan pegawai untuk
menjadi pelaku kehumasan yang  kurang  memadai.  Banyak pelaku  kehumasan  pemerintah yang  tidak  tidak  memiliki  latar belakang pendidikan kehumasan. Memang belakangan  ditemukan  sebuah kecenderungan semakin seringnya lowongan penerimaan pegawai negeri yang membutuhkan pelaku kehumasan  dan  mencantumkan pendidikan kehumasan atau komunikasi  sebagai  salah  satu syaratnya kualifikasinya.
Namun  jumlahnya  rekrutmen pelaku  kehumasan  pemerintah dengan latar belakang pendidikan humas dan komunikasi, masih belum sebanding dengan jumlah pelaku  kehumasan  pemerintah yang  tidak  berlatar  belakang pendidikan humas atau
komunikasi. 1) Aktifitas Kehumasan Utama Kemendagri : Layanan Informasi Publik
Sebagai sebuah regulasi  yang  lahir  dalam sebuah era keterbukaan informasi publik dan demokratisasi yang menginginkan  peningkatan kualitas  keterlibatan  publik dalam pengambilan keputusan  dan  kebijakan pemerintah, Permendagri 13/2011 sarat dengan pedoman yang mengarahkan pelaku kehumasan Kemendagri untuk  menjalankan  fungsi sebagai public  information officer . Peran mulai dari pengumpulan informasi secara  sistimatis,  akurat dan akuntabel; hingga pelayanan dan penyebarluasan informasi dokumentasi  sangat  kental dalam  regulasi  tersebut. Bahkan soal teknis mekanisme penyebaran informasi  baik  ke  dalam
maupun  ke  luar  lembaga
diatur dalam bab tersendiri. Hal  ini  wajar  mengingat Kemendagri  adalah  salah satu  kementerian  utama yang potensi sumber informasinya  sangat  besar dan  berkongruensi  dengan banyak  tema  kebutuhan informasi publik.
Fungsi informasi publik  memang  menjadi karakter  dari  pelaku  humas pemerintah. Harrison dalam
Tench dan Yeoman, berpendapat bahwa, “ government  traditionally operated  at  the ‘ public information .  .  . end  of public  relations ”.  (2006  : 590).    Terkait  Harrison, Theaker menambahkan :
Local and central government continue
to practise public information
communication.  Press releases  giving  details of committee decisions,
budget  allocation,  or movement of personnel are typical public information  activities. In  recent  years,  the
shift  from  public  to private  sector  utilities has  placed  a  similar emphasis  on  the  need to explain pricing policies  to  customers. Many large organisations have improved their ‘transparency’  –  the availability of information to the public.  Much  of  this has  been  improved  – or driven – by improved technology via the internet . (2001 : 13) Harrison  beranggapan bahwa fungsi public information adalah ciri khas  humas  pemerintahan di  manapun.  Keberadaan pemerintah sebagai
pengelola  urusan  publik berimplikasi  pada  posisi pemerintah sebagai pelayan kebutuhan  publik.  Dalam ranah  kebutuhan  informasi
publik lah area peran pelaku kehumasan dilakukan. Theaker  memperjelas Harrison. Baginya pemerintah pusat dan
daerah harus terus meningkatkan kualitas layanan informasi
publiknya.  Informasi  yang disampaikan  pada  publik harus  memberikan  rincian informasi  secara  sistimatis, akurat dan akuntabel.
Menurut  Theaker,  dalam beberapa  tahun  terakhir, terjadi pergeseran dari
publik dan berakibat
banyak lembaga telah meningkatkan tingkat transparansi mereka. Transparansi  itu  sendiri ditandai dengan kemudahan dan ketersediaan informasi kepada publik. Apalagi dalam era keterbukaan informasi  juga  diwarnai dengan  ledakan  teknologi informasi  yang  membuat kualitas dan kuantitas informasi  publik  semakin kuat dan terbuka.
2) Aktifitas Kehumasan Utama Kemendagri : Public Affair
Sekilas aktivitas public
affair ,  adalah  spesialisasi kehumasan  dalam  wilayah
praktik  kehumasan  swasta. Namun ternyata tidak, badan publik, seperti lembaga  pemerintah  pun juga penting untuk melakukan spesialisasi kehumasan ini. UU 14/2008 mendefinisikan Badan Publik sebagai : Badan  Publik  adalah lembaga eksekutif, legislatif,  yudikatif,  dan badan  lain  yang  fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan  negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan  dan  belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan  belanja  daerah,  atau organisasi nonpemerintah sepanjang  sebagian  atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan  dan  belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat , dan/  atau  luar  negeri.
(UU  14/2008,  Pasal  1, poin 3) Kemendagri dengan  fungsi  eksekutif, menurut UU tersebut adalah  salah  satu  contoh Badan Publik wajib menyediakan,  memberikan dan/ atau menerbitkan
Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon  Informasi  Publik, selain informasi yang
dikecualikan  sesuai  dengan ketentuan. Maka sudah
barang tentu warna pelayanan  publik  menjadi karakter  yang  menonjol pada  aktivitas  kehumasan para pelaku humasnya.
Tench  dan  Yeoman memberi penjelasan bahwa, “ Public  affairs  (PA)  is  a crucial and demanding
specialism inside the
broader  field  of  public relations.  Public  affairs  is not confined to commercial organisations; public sector  bodies  and  charities need  public  affairs  as well .”  (2006  :  448).  Istilah Tench dan Yeoman “ public sector bodies ” merefleksikan kepada
sebuah lembaga yang disebut sebagai Badan Publik oleh UU 14/2008. Tench  dan  Yeoman sendiri mendefinisikan public affairs sendiri sebagai  “ a  public  relations specialism  that  seeks  to influence public policy making via lobbying and/or through  the  media .”  (2006 :449) Terkait dengan definisi  tersebut  aktifitas public affair yang dilakukan  oleh  para  pelaku kehumasan Kemendagri antara lain adalah melakukan pendekatan- pendekatan  yang  intensif dan harmonis kepada publik  guna  membangun pemahaman publik terhadap kebijakan, regulasi  hingga  program- program kementerian. 3) Aktifitas Kehumasan
Utama Kemendagri : Analisis Isi Media Pelaku kehumasan Kemendagri dalam
kesehariannya  melakukan tugas  analisis  berita  dan media.  Tujuan  dari  analisa media  adalah  menangkap bagaimana tone pemberitaan tentang Kemendagri.  Kegiatan  ini dilakukan setiap hari dengan  melakukan  analisa isi berita.
Agar  hasil  analisa  itu obyektif, maka humas Kemendagri melibatkan tenaga  profesional  yang independen  dan  kompeten. Obyektifitas dalam menganalisa  berita  sangat penting bagi pelaku
kehumasan Kemendagri, agar  masukan  informasi yang ditangkap oleh lembaga bisa bersifat netral dan  secara  obyektif  pula bisa  disikapi  oleh  pembuat kebijakan. Pelaku kehumasan Kemendagri melakukan  pemetaan  dan identifikasi  media.  Hal  ini penting  untuk  mengetahui ke mana arah afiliasi sebuah media dan bagaimana  dinamika  berita tersebut.  Dengan  demikian pelaku kehumasan Kemendagri mampu mengenali  karakter  media dan  karakter  pemberitaan media yang meliput aktifitas Kementerian. Sebagai sebuah lembaga pemerintah dengan output kebijakan
yang  ramah  dan  memenuhi kebutuhan  dan  kepentingan publik, maka pelaku kehumasan Kemendagri perlu melakukan media monitoring, guna memantau bagaimana perkembangan dan dinamika  aspirasi  publik. Selain itu media monitoring juga dilakukan dalam rangka  menatap  bagaimana sikap publik terhadap kebijakan  atau  program yang dilakukan Kemendagri.  Lebih  jauh lagi dengan media monitoring, pelaku kehumasan Kemendagri bisa menangkap bagaimana citra dan reputasi Kemendagri di mata publik. 4) Aktifitas Kehumasan
Utama Kemendagri : Manajemen Krisis Sebagai sebuah
lembaga  pemerintah  yang besar dan berhubungan dengan  banyak  komponen di  Indonesia,  Kemendagri sering mendapatkan
masalah  dalam  hubungan nya  dengan  publik  yang
begitu luas. Krisis semacam  ini  bila  tidak ditangani secara profesional dan proporsional  akan  sangat merugikan bagi lembaga. Saat menghadapi krisis dengan  publik,  para  pelaku kehumasan Kemendagri melakukan komunikasi intensif dengan pihak terkait  dengan  isu  yang menjadi tema krisis. Selanjutnya berkonsultasi atau  melibatkan  unit  lain untuk meningkatkan pemahaman pelaku kehumasan  terhadap  isu tersebut.  Termasuk  juga melibatkan  Biro  Hukum Kemendagri untuk mendapatkan advokasi atau nasehat hukum untuk memahami  telaah  dari  sisi peraturan tentang krisis tersebut. Pelaku kehumasan Kemendagri selalu mencoba  untuk  mengelola krisis  dengan  baik,  dengan tujuan agar krisis itu berbalik  menjadi  isu  yang berbobot. Bahkan bisa saja, krisis  bisa  berbalik  lebih menguntungkan bagai lembaga. Pelaku kehumasan Kemendagri memandang  krisis  adalah hal  yang  wajar  terjadi dalam  dinamika  hubungan antara lembaga dan publiknya. Kunci menghadapi  krisis  adalah dengan membangun komunikasi  antara  semua unit  yang  terkait  dengan tema  krisis.  Selanjutnya perlu dikembangkan pemikiran  yang  positif  dan niat  baik  dalam  diri  pelaku humas  Kemendagri  untuk menyelesaikan krisis tersebut.  Suka  atau  tidak suka, tatkala seseornag memilih  profesi  menjadi seorang  pelaku  kehumasan, ibarat  seorang  pelaut,  dia pantang  untuk  pulang  ke
rumahnya  hanya  karena badai.  Krisis  dalam  dunia kehumasan  adalah  bumbu
profesi,  tanpanya  pekerjaan akan hambar.
m. Model  Implementasi  Permendagri  13/2011  oleh  Pejabat  Humas Kemendagri Model 2.2
Model Implementasi Permendagri 13/2011

## C. SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pejabat  humas  Kemendagri memahami Permendagri 13/2011 sebagai  regulasi  yang  mendorong Humas Kemendagri untuk meningkatkan  profesionalismenya  dan merupakan  upaya  untuk  mendorong
partisipasi  aktif  publik.  Sementara
dalam implementasi Permendagri 13/2011  ditemukan  beberapa  latar
belakang lahirnya Permendagri
13/2011,  terdapat  upaya  sosialisasi Permendagri 13/2011, dampak, kendala serta solusi terkait implementasi Permendagri  13/2011  dan  4  aktivitas kehumasan  utama  Kemendagri  yaitu layanan  public  information,  public affairs, analisis isi media dan manajemen krisis.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis menyampaikan terima kasih kepada : Prof.Dr.Hj.Mien
Hidayat,Dra.,M.S. sebagai
ketua komisi  pembimbing  dan  Dr.  Hj. Nuryah  Asri  Sjafirah,  M.Si.  sebagai anggota  komisi  pembimbing.  Drs. Reydonnyzar  Moenek,  M.Devt.  M, Kepala  Pusat  Penerangan  Kemendagri. Seluruh  jajaran  Humas  Kemendagri, diantaranya  Andi  Kriarmoni,  S.E., S.IP.,  M.M.;  Simon  Saimima,  S.TP., M.Si.;  Andri  Indrawan,  S.Sos.,  M.Si.; Drs.  Indra  Simaremare,  M.Si.  dan Yanuar Andriayana Putra, S.T..

## D. DAFTAR PUSTAKA
Alwasilah, Chaedar A. 2002. Pokoknya Kualitatif, Jakarta : PT Pustaka Jaya.
Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q- Anees. 2007. Filsafat Ilmu Komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Basrowi, Sukidin. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Perspektif
Mikro , Surabaya : Insan
Cendekian Berger, Peter L dan Thomas Luckman. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan , Jakarta :  LP3S Berger, Peter L dan Thomas Luckman.
1991. The Social Construction
of Reality . Middlesex : Penguin
Books
Bertens, K. 1999. Sejarah Filsafat Yunani ,Yogyakarta: Kanisius.
Black,  Sam  dan  Sharpe.  L  Melvin.
1988. Ilmu Hubungan
Masyarakat  Praktis .  Jakarta  :
PT Intermasa.
Bungin  Burhan,  2003. Analisis  Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan  Model  Aplikasi . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
BP2Ki. 2009. Menyoroti Komunikasi Politik Parpol. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
Creswell, John. 1994. Research Design Qualitative  And  Quantitative Approaches .  London  :  Sage Publications.
Cutlip, Scoot M., Allen H. Center, and Glen M. Broom. 2000. Effective Public  Relations ,  New  Jersey  : Eight  Editions,  Prentice  Hall Inc.
Freitag, Alan R. dan Ashli Quesinberry Stokes. Global Public Relations
:  Spanning  Borders,Spanning Cultures . New York : Routledge
Hidayat, Deddy Nur. 1999. Paradigma dan  Perkembangan  Penelitian
Komunikasi dalam Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia,VolIII.  Jakarta:  IKSI dan ROSDA
Jefkins,  Frank.  1992. Public  Relations .
Jakarta : Arlangga. Kasali,  Rhenald.  2005. Manajemen
Public  Relations .  Jakarta  :  PT
Pustaka Utama Grafiti. Kuswarno, Engkus. 2008.
Fenomenologi .  Bandung  :  Widya
Padjadjaran. Littlejohn, Stephen W., 1996. Theories of  Human  Communication .  5th
Edition,  Wadsworth,  Belmont California. Mickey, Thomas J. 2003. Deconstructing Public Relations: Public Relations Criticism . New Jersey :
Lawrence  Erlbaum  Associates,
Inc., Publishers
Moore, Frazier.  2004. Hubungan
Masyarakat,  Prisip,  Kasus  dan
Masalah, Bandung  :          PT Remaja Rosdakarya.
Moleong,  Lexy  J.2002. Metodologi Penelitian  Kualitatif, Jakarta  : PT Remaja Rosdakarya. Mulyana,  Deddy.  2006. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
_______,  Deddy  dan  Solatun.  2007. Metode  Penelitian  Komunikasi.
Bandung : PT Remaja
Rosdakarya.
_______, Deddy. 2008. Ilmu Komunikasi:  Suatu  Pengantar. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Nugroho, Heru. 1999. Konstruksi Sara,
Kemajemukan  dan  Demokrasi, UNISIA, No.40/XXII
Nyak  Baik,  Ridwan  dan  T  Sati.  2004.
Koalisi  Dominan  Refleksi  kritis Atas  Peran  Dan  Fungsi  Public Relations  Dalam  Manajemen . Jakarta : BPP Perhumas. Ritzer,  George.  2004. Sociological Theory .  New  York  :  The McGraw-Hill Companies, Inc.
_____,  George,  2004. Teori  Sosiologi . Cetakan Kelima. Kreasi Wacana Offset, Bantul.
Rumanti, A. Maria. 2002. Dasar-Dasar
Public  Relations  Teori  dan
Praktek . Jakarta :  PT  Gramedia Widiasarana. Ruslan,  Rosady.  2003. Manajemen Public  Relations  Dan  Media Komunikasi .    Jakarta  :  PT  Raja
Grafindo Persada. Salim, Agus.2001. Teori dan
Paradigma  Penelitian  Sosial . Yogyakarta : Tiara Wacana. Suparno. 1997. Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan ,
Yogyakarta:Kanisius,
Sutopo.  2002. Metodologi  Penelitian
Kualitatif .  Surakarta  :  Sebelas
Maret University Press.
Sukidin, Basrowi. 2002. Metode
Penelitian  Kualitatif  Perspektif Mikro. Surabaya : Insan
Cendekia.
Tench,  Ralph  dan  Liz  Yeomans.  2006.
Exploring  Public  Relations .
Essex  :  Pearson  Education Limited.
Theaker, Alison. 2001.The public relations handbook, 2nd edition. 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire  : Routledge
West,  Richard  dan  Lynn  H.  Turner.
2008. Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi .  Buku  1  edisi  ke-3.
Terjemahan.    Maria  Natalia Damayanti Maer. Jakarta:
Salemba Humanika.
Yin,  Robert  K.  2003. Case  Study Research  Design  and  Method . California  :  Sage  Publication Inc.