Halaman 271-286
Penggunaan Tanah Adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh
Raddine Salsabila raddinesalsabila@yahoo.com
Permono
Permono@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 26 Maret  2020; Accepted: 24 September 2020; Published: 24 September 2020

## Abstract
The  aim  of  this  study  is  to  find  out  how  the  use  of  traditional  land  in  Maliki  Air  Village, Hamparan  Rawang  District,  Sungai  Penuh  City  based  on  Kerinci  customary  law.  This research  is  juridical-empirical  that  is  by  collecting  data  and  primary,  secondary  legal materials  and  field  studies  through  interviews,  and  data  analysis  techniques  are  carried out  qualitatively.  Data  obtained  from  field  research  are  primary  data  and  data  obtained from  books  or  regulations  are  secondary  data,  by  studying  primary,  secondary  and tertiary  legal  materials.  This  research  was  conducted  by  interview  method,  namely interviewing  traditional  stakeholders  who  were  very  important  in  the  use  of  customary land  in  Maliki  Air  Village,  Hamparan  Rawang  District,  Sungai  Penuh  City.  This  research report is descriptive in nature, describing a reality that occurs in the use of customary land in  Maliki  Air  Village,  Hamparan  Rawang  District,  Sungai  Penuh  District  by  using  a descriptive qualitative analysis method, the data obtained is then systematically compiled for later qualitative analysis, then presented in conclusions and suggestion. The results of this study indicate that the use of customary land in Maliki Air Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh City is not in accordance with the Kerinci customary law.
Keywords : Customary; Land

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan tanah adat di Desa  Maliki  Air  Kecamatan  Hamparan  Rawang  Kota  Sungai  Penuhberdasarkan  hukum adat  Kerinci.  Penelitian  ini  bersifat  yuridis-empiris  yakni  dengan  pengumpulan  data  dan bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  serta  studi  lapangan  melalui  wawancara,  dan teknik  analisa  datanya  dilakukan  secara  kualitatif.  Data  yang  diperoleh  dari  penelitian
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
lapangan merupakan data primer dan data yang diperoleh dari buku-buku atau peraturan- peraturan merupakan  data  skunder,  dengan mempelajari  bahan  hukum  primer,  skunder dan  tertier.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  wawancara,  yaitu  mewawancari pemangku adat yang sangat berperan penting dalam pengunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif  yaitu  mengambarkan  suatu  kenyataan  yang  terjadi  dalam  penggunaan  tanah adat  di  Desa  Maliki  Air  Kecamatan  Hamparan  Rawang  Kota  Sungai  Penuh  dengan mengunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu  data  yang  diperoleh  kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan dalam  kesimpulan  dan  saran.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  penggunaan  tanah adat  di  Desa  Maliki  Air  Kecamatan  Hamparan  Rawang  Kota  Sungai  Penuh  tidak  sesuai dengan peraturan hukum adat Kerinci.
Kata Kunci : Tanah; Adat

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  tentang  Penggunaan  Tanah  Adat  di  Desa  Maliki  Air  Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dimana faktor  dari  yuridisnya  adalah  aturan  hukum  adat  di  Kerinci  dan  faktor  empirisnya merupakan Pelaksanaan Penggunaan Tanah Adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai  Penuh.Tanah bagi kehidupan  manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupan terutama bagi bangsa Indonesia  tidak  dapat  terlepas  dari  keberadaan  tanah  yang  sesungguhnya  tidak  hanya dapat  ditinjau  dari  aspek  ekonomi  saja,  melainkan  meliputi  segala  kehidupan  dan penghidupannya.
Tanah merupakan sumber daya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar, karena tanah memiliki karakteristik yang bersifat multi dimensi, multi sektoral, multi disiplin dan memiliki kompleksitas yang tinggi.  Sifat  dualisme  pada  hukum  tanah  di  Indonesia  telah  ada  sejak  zaman  penjajahan yang  artinya  status  hukum  atas  tanah  di  satu  pihak  dikuasai  oleh  hukum  Eropa  dan  di pihak lain dikuasai oleh hukum adat. 1
Tanah  bagi  masyarakat  hukum  adat  berkedudukan  sangat  penting  karena  tanah bersifat tetap dalam keadaannya. Disisi laintanah dapat dijadikan sebagai tempat tinggal, tempat  pencaharian,  tempat  penguburan,  bahkan  menurut  kepercayaan  mereka  adalah sebagai tempat tinggal dayang-dayang pelindung dan para leluhur persekutuan. 2
1 Ahmad  Fauzie  Ridwan, Hukum  Tanah  Adat  –  Multi  Disiplin  Pembudayaan  Pancasila ,  Dewaruci Press, Jakarta, 1982, hal. 12.
2 Salle  Aminuddin, Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum ,  Kreasi  Total  Media, Yogyakarta, 2007, hal. 21.
Ketidakjelasan  hak  antara  satu  sama  lain  pihak,  diperlukan  aturan-aturan  yang mengatur  hubungan  antara  manusia  dengan  tanah.  Aturan-aturan  atau  kaedah-kaedah yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  tanah  ini,  selanjutnya  disebut  hukum  tanah menurut hukum adat.
Secara garis besar, masyarakat hukum adat terdapat 2 (dua) jenis hak atas tanah yaitu hak  perseorangan  dan  hak  persekutuan  hukum  atas  tanah.  Para  anggota  persekutuan hukum  berhak  untuk  mengambil  hasil  tumbuh-tumbuhan  dan  binatang  liar  dari  tanah persekutuan  hukum  tersebut.  Selain  itu  mereka  berhak  mengadakan  hubungan  hukum tertentu dengan tanah serta semua isi yang ada di atas tanah persekutuan hukum sebagai objek. 3
Hak persekutuan pada hukum tanah adat dapat dilihat dengan adanya beberapa orang yang menempati suatu tempat kediaman yang disebut masyarakat desa atau orang-orang yang  tersebar  di  beberapa  pusat  kediaman  yang  memiliki  nilai  yang  sama  antara  satu sama lain di suatu wilayah tertentu disebut masyarakat wilayah. 4 Persekutuan masyarakat tersebut  memilik  hak  penuh  atas  tanah  yangterdapat  hak–hak  tertentu  dan  melakukan hak, baik keluar maupun ke dalam persekutuan.
Masyarakat dalam hal ini anggotanya secara bersama–sama (kolektif), mempergunakan  hak  pertuanannya  dengan  cara  memungut  keuntungan  dari  tanah tersebut dan dari segala makhluk hidup yang terpelihara di situ. Masyarakat  membatasi kebebasan berbuat anggota–anggotanya secara perseorangan berdasarkan hak atas tanah dan  untuk  kepentingannya  sendiri  (kepentingan  masyarakat).  Sehingga,  sifat  sosialnya terhadap tanah itu benar–benar terjadi, berlaku dan dipertahankan dengan jelas.
Seiring perkembangan zaman,  pergerakan pola hidup  dan corak produksi masyarakat Indonesia  dari  pola-pola  atau  corak-corak  tradisional  menuju  ke  pola  atau  corak  yang modern  mengakibatkan  tergerusnya  secara  perlahan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam hak  adat.  Dewasa  ini  masyarakat  tidak  lagi  mengedepankan  kebersamaan  tetapi cenderung untuk berpikir individualistik.
Sistematik hukum adat adalah hukum tentang orang, perkawinan, kekerabatan, waris, perhitungan,  hukum  atas  tanah,  transaksi  atas  tanah.Salah  satu  hak  tradisional masyarakat hukum adat adalah pengakuan Lembaga Pemangku Adat yang telah ada sejak masyarakat  itu  ada.  Berdasarkan  Pasal  18B  Ayat  (2)  yang  mengakui  adanya  masyarakat hukum  adat  dan  hak-hak  tradisional  masyarakat,  maka  keberadaan  LembagaPemangku
3 Ibid., hal. 19.
4 Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat , Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 71.
Adat  di  desa  adalah  hak  yang  diakui  dan  tidak  bertentangan  dengan  Undang  Undang Dasar.
Dalam hukum adat Kerinci peradilan adat disebut “ Duduk orang adat ” atau “ Kerapatan adat ”.Peradilan adat itu bersifat kekeluargaan.Artinya  setiap perkara atau sengketa, baik kriminal  maupun  perdata,  sedapat  mungkin  diselesaikan  secara  kekeluargaan  menurut susunan hirarkis mulai dari tumbi, perut, kelebu, dan luhah; bejenjang naik bertakah turun .
Bagi masyarakat Sakti  Alam Kerinci tanah mempunyai  arti dan  kedudukan yang  amat penting  dan  strategis.Sebagai  suatu  masyarakat  agraris,  tanah  boleh  dikatakan  segala- galanya.Kehidupan  social-ekonomi  tergantung  erat  kepada  tanah.Selain  sebagai  tempat untuk  membangun  rumah  kediaman  dan  tempat  berusaha  mencari  nafkah  bagi  diri  dan keluarga,  tanah  juga  merupakan  tempat  warga  dimakamkan.Tanah  turut  menentukan status sosial seseorang dan keluarga. 5
Hamparan  Rawang  merupakan  salah  satu  Kecamatan  di  Kota  Sungai  Penuh,  dalam Konstelasi  Adat  dan  Kebudayaan  di  Alam  Kerinci,  daerah  ini  merupakan  pusat Musyawarah Adat Alam Kerinci. Hamparan Rawang merupakan tempat musyawarah atau sidang  pleno  para  depati-depati  se-alam  Kerinci  dan  sebagai  tempat  membicarakan berbagai masalah yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat di alam Kerinci.
Fungsi dan peran Hamparan Rawang yaitu sebagai perlambang adanya kesatuan antara masyarakat  dan  adat  Kerinci.Masing-masing  Depati  memiliki  hak  otonomi  didaerah kekuasaan  ulayat  adat  masing-masing,  mereka  tidak  berada  pada  satu  kesatuan pemerintahan,  mereka  tidak  memilikiwewenang  untuk  mengurus  dan  mencampuri urusan anak kemenakan ulayat daerah lain atau dengan istilah adat idak boleh anak orang diperanak .Para  depati  hanya  berhak  untuk  mengurus  wilayah  ulayat  dan  anak kemenakannya masing-masing.
Dalam  adat  Kerinci  untuk  menyelesaikan  permasalahan  anak  kemenakan  didalam dusun  dilakukan  secara  berjenjang  naik-bertangga  turun,  yakni  melalui  tingkatan Lembaga  Tengganai,  Ninik  mamak  dan  Depati.  dalam  bahasa  adat  disebut Rumah  sekato Tengganai, Kampung sekato Tuo, Luak sekato Penghulu, Alam sekato Rajo .
Setiap  permasalahan  yang  terjadi  akan  diselesaikan  melalui  musyawarah  mufakathal ini  merupakan  demokrasi  yang  telah  dijunjung  oleh  masyarakat  adat  Kerinci.  Para Pemangku  adat  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyelesaikan  beragam  persoalan termasuk  dalam  hal  ekonomi,sosial,  kebudayaan  dan  keamanan  dilingkungan masyarakatnya.
5 Mhd. Rasidin, Adat Bersendi Syara’ , STAIN Kerinci Press, Kerinci, 2005, hal.120.
Hamparan  Rawang  sebagai  tempat  untuk  menyelesaikan  setiap  masalah  yang berkaitan dengan adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat antar kemendapoan.Hamparan  Rawang  berfungsi  sebagai  “Balai  Musyawarah  Tertinggi”  untuk wilayah  tigadi  mudik  empat  dengan  tanah  rawang,  tiga  di  hilir  empat  dengan  tanah rawang.
Apabila  sesuatu  masalah  tidak  dapat  diselesaikan  antar  dusun  atau  di  wilayah kemendapoanatau    tidak  dapat  diselesaikan  di  daerah  tiga  di  mudik  empat  tanah rawangatau  tiga  di  hilir  empat  tanah  rawang,  maka  masalah  ini  diselesaikan  oleh  para Depati  IV-  8  helai  kain  yang  pusat  musyawarahnya  di  Hamparan  Rawangdengan istilah Menggang Putauh-Makang Aboih .
Hamparan  Rawang  ditetapkan Negeri  yang  berumah  betanggo,  Babalai  bamasjid, Bakurung  kampung,  Balabuh  batapian,  Parit  yang  bersudut empat,  Lawang yang  berkatut duo sebagai tempat musyawarah mufakat antara para depati di hilir dan di hulu.
Hamparan  Rawang  terdapat  Tanah  Sebingkeh.Kawasan  Tanah  Sebingkeh  terletak  di jalan Tanah Sabingkeh, desa Maliki Air. Tidak jauh dari jalan raya Rawang. Tepat berada di samping  masjid  raya  Rawang.  Tanah  Sebingkeh  dulu  disebut  Tanah  Sebingkeh  Payung Sekaki  atau  dalam  dialek  lokal  Rawang  disebut Tanah  Sebengkeh  Payung  Sekakai .  Tanah Sebingkeh merupakan  kedudukan Depati IV  - 8 Helai Kain Alam Kerinci yang memimpin kedepatian  Hamparan  Rawang.  Dulu  disebut  kedepatian  Hamparan  Rawang.  Sebelum penjajahan Belanda, kedepatian merupakan bentuk pemerintahan tertinggi di Kerinci.
Pusat  dari  Tanah  Sebingkeh  adalah  sebuah  lapangan  seukuran  lapangan  bola  voli  di tengah-tengah  pemukiman  warga  desa  Maliki  Air  dan  Kampung  Dalam.  Lapangan  ini disebut tanah mendapo, biasa dipakai sebagai tempat perhelatan  pesta adat kenduri sko (kenduri pusaka) dan sebagai tempat  bermusyawarah atau pertemuan seluruh pemangku adat se-alam kerinci.
Tanah di Sakti Alam Kerinci dapat dibagi kepada tiga macam, yaitu Tanah Depati (tanah ulayat), Tanah Pusaka, dan Tanah Milik. Studi awal menunjukkan ada beberapa tanah adat dalam  bentuk  bangunan  di  Desa  Maliki  Air  Kecamatan  Hamparan  Rawang  sebanyak  5 (lima) buah yang digunakan untuk: Rumah Dua Satu Pintu, Rumah Susun, Museum, Mesjid Raya Rawang, Madrasah Ibtidaiyah (MIS).
Bangunan Museum dibangun oleh pemerintah Kota Sungai Penuh diatas tanah depati, yang mana sebelumnya telah disepakati oleh masyarakat adat untuk untuk dibangun Balai Bergunjung Dua. Pembangunan Museum diatas tanah depati sama sekali tidak mengikuti prosedur  yang  berlaku  sehingga  terjadi  pro  dan  kontra  antara  masyarakat  adat  dan pemerintahan  Kota  Sungai  Penuh.  Pada  saat  pembangunan  Museum  tidak  ada
pemberitahuan  terhadap  Depati  IV-8  Helai  Kain/Depati  Penguasa  Adat,  sehingga bangunan tersebut tidak ada pengakuan oleh para depati penguasa. 6
Terjadinya  pergeseran  dalam  penggunaan  tanah  adat  ini  membuat  peneliti mengemukakan bahwa pengelolaan penggunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota  Sungai Penuh belum berjalan  sebagai mana semestinya baik itu yang menyangkut objek pengelolaan penggunaan tanah adat tersebut.
Dari  latar  belakang  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  lebih  jauh  mengenai kebijakan  dalam  penggunaan  tanah  adatkhususnya  di  Desa  Maliki  Air  Kecamatan Hamparan Rawang baik itu menyangkut peran pemangku adat dan upaya pemangku adat
B. Pembahasan

## 1. Peran dan Fungsi Pemangku Adat
Pemangku adat  yaitu orang  yang  menduduki  jabatan  dalam  kelembagaan  adat.  Orang yang  “dituakan”  dan  orang  yang  “didahulukan  selangkah”  karena  ia  terpilih  untuk mewakili masyarakat dan Kelebu -nya dalam berperkara di tingkat kelembagaan adat. Sifat pemangku adat diungkapkan dalam kata-kata adat sebagai berikut:
Saiyo  sakato,  Sarunding  sainok,  Sarentak  datang,  Sarengkuh  dayung,  Saayun saribae tangan Salengkah dan sapijak, Kok mudik samo kahulu, Kahilir samo kalaut.Kok  berat  samo  dipikul,Kok  ringan  samo  dijinjing,  Saciyok  bak  ayam, Sedenting bak besai, Satu adat satu lembago . 7
Pemangku  adat  dituntut  keberadaannya,  kemampuan  untuk  mempersiapkan masyarakat  untuk  tetap  menghayati  norma  yang  normatif  baik  dalam  lingkungan  adat. Pemangku  adat  berhak  mengarah  mengajun  terhadap  tata  guna  tanah,  dia  berhak menghukum  anak  jantan  dan  anak  betina  yang  berbuat  salah,  melanggar  adat menyumbing  lembaga.Dalam  menyelesaikan  permasalahan  anak  jantan  dan  anak  betina, pemangku  adat  berfungsi  dan  berkewajiban  untuk  menyelesaikannya  melalui  sko  yang tiga takah atau yang disebut juga berjenjang naik bertakah turun . Pada sko yang tiga takah ini nampak jelas wewenang dan peranan masing-masing antara lain:
a. Sko Anak Jantan (Tengganai)
Tengganai  menurut  adat  kerinci  adalah  anak  laki-laki  yang  dalam  hal  ini  adalah saudara  laki-laki  dari  ibu  atau  disebut  mamak  rumah.Dalam  rumah  tangga  pada hakikatnya  untuk  membina  kerukunan  hidup  sebagaimana  tuntutan  agama  terletak
6 Wawancara  dengan  Dedi  Hendrik,  Ninik  Mamak  Datuk  Cepati  Tua,  tanggal  30 Maret 2019.
7 Burkan  Saleh, Pengetahuan  Tentang  Hukum  Adat ,  Manuskrip  yang  dibukukan, Kerinci, 1970, hal. 17.
pada  ibu  bapak.Namun  demikian  tanggung  jawab  selaku  tengganai  ikut  membina rumah tangga anak betinanya.Dalam adat dikatakan keluk paku kacang belimbing , anak dipangku  kemenakan  dibimbing .Ini  mengandung  pengertian  bahwa  anak  tetap  didik, diawasi,  dipelihara,  diajari  dengan  baik  dan  kemenakan  jangan  dilepaskan  begitu saja.Bagaimana  kita  memelihara  anak  kita  begitu  pula  kita  memelihara  anak kemenakan,  hal  ini  sesuai  dengan  petitih  adat  yang  berbunyi Kemenakan  berajo kemamak, mamak berajo ke mufakat.
b. Sko Ninik Mamak
Ninik mamak adalah pemimpin kaum/kalbu/perut/lurah dalam suatu kampung/dusun/desa  dia  diangkat  dihormati  oleh  kaumnya,  dialah  mengarah mengajun  tata  guna  tanah  dalam  lingkungannya.Dalam  menyelesaikan  masalah  yang timbul dalam negeri/dusun/desa maka ninik mamak dalam sidang negeri bertanggung jawab untuk mengadakan musyawarah dan mufakat mengambil yang baik membuang yang buruk.Hukum yang melekat pada ninik mamak adalah emas sekundi yang isinya beras dua puluh, kambing seekor.
Ninik  Mamak  sebagai  kaki  tangan  dari  depati  dan  mengatur  ke  dalam  lembaga pemerintahan  adat.  Dia  mengajun  mengarah,  menyusun  menyesuaikan  sebagaimana keputusan  dari  depati.  Ninik  mamak  bertugas  membawa  perkara  ke  dalam musyawarah tingkat para depati apabilaperkara tersebut tidak terselesaikan.
c. Sko Depati
Sko depati adalah suatu gelar yang tertinggi dalam suatu kaum/kalbu/perut, orang yang  menduduki  jabatan  tersebut  melalui  suatu  penobatan  dirumah  gedang/rumah adat/rumah pesusun.Depati mempunyai tanggung jawab sendiri, sesuai dengan fungsi yang  dimiliknya.  Menurut  ketentuan  adat  Kerinci  dalam  kedudukan  depati,  ia  harus berbuat  dan  bertindak  dengan  tepat,  jujur  menurut  ketentuan  yang  telah  digariskan dalam  adat.Salah  satu  kegiatan  penting  dalam  pemerintahan  adat  adalah  menjaga keutuhan dan kelengkapan pemerintahan adat.
Tugas dan Fungsi Pemuka Adat:
Depati  memegang  hukum  dengan  undang,  membujur  lalu  melintang  patah  artinya adalah  dalam  memutuskan  suatu  perkara  depati  berpegang  pada  ketentuanhukum undang-undang,  segala  peraturan  yang  dikeluarkan  dan  hukuman  yang  akan dijatuhkan  mengikuti  garis  adat  yang  ditentukanyaitu  hukum  adat  yang  disesuaikan dengan  hukum  syara,  karena  adat  bersendi  syara,  syara  bersendi  Kitabullah,  tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

## 2. Hukum Tentang Tanah
Tanah disini menurut jenis ada dua macam yaitu tanah kering dan tanah basah. Tanah kering  yaitu  tanah  yang  dipergunakan  untuk  berladang,  tanah  ini  dipergunakan  untuk menanam  kopi,  cengkeh,  kulit  manis  dan  tanaman  muda,  seperti  cabe,  kentang,  kacang, ubi  dan  lainnya.  Sedangkan  tanah  basah  ialah  tanah  yang  dipergunakan  untuk  bercocok tanam  (padi).Ditinjau  dari  bentuk  tanah  di  Kerinci,  maka  terdapat  beberapa  tanah  yaitu tanah depati (tanah ulayat), tanah peseko, tanah tembilang emas/perak dan tanah hibah, wakaf dan tanah dari hasil wasiat.
Tanah depati adalah tanah ulayat yang kekuasaannya berada pada depati, tanah depati ini terbagi dua yaitu tanah depati dan tanah mendapo.Sebagai contoh tanah arah seratus di  kemendapoan  Rawang  dan  tanah  persawahan  Air  Lingkat  kepunyaan  depati  Muara Langkap  di  Pulau  Sangkar,  tanah  barung  pulau  kepunyaan  depati  rencong  telang  di Tamiyai dan lain sebagainya.
Arah  ajun  dipergunakan  untuk  tanah  ulayat  seperti  tanah  depati  dan  tanah mendapo.Sedangkan  ajun  arah  dipergunakan  untuk  mengatur  tanah  yang  berasal  dari tanah  tembilan  emas/perak  (tanah  kepunyaan  pribadi).Tanah  ini  dikenal  dengan  tanah “balih tuan basegel putih” artinya bertukar pemiliknya karena jual beli.Dalam keberadaan tanah di Kerinci umumnya 90% adalah berasal tenah tembilan besi.Selain itu pula dikenal di Kerinci tanah hibah, tanah wakaf.
Selain  dari  yang  tersebut  diatas  adalagi  istilah  “Arah  Digulung”,  arah  itu  adalah  hak para depati ninik mamak untuk memberi dan mencabutnya kembali.Jika ditunjukan arah tanah untuk membuka hutan rimba, maka ini berarti mengajun dan mengarah yang harus diikuti  dengan mengirit  ukau atau  mengukur  membentang  tali.Jika  arah  itu  ditujukan mendirikan  rumah,  maka  juga  meminta  restu  depati  ninik  mamak  dengan  upacara  adat yang disebut “Minta Arah”. 8
3. Peranan Pemangku Adat dalam Pembangunan Museum
a. Pembinaan persatuan dan kesatuan.
Dalam  membina  persatuan  dan  kesatuan  maka  peranan  pemangku  adat  sangatlah dominan,  karena  ia  dapat  menyatukan  kelompok  sosial  kalbu/suku  yang  dipimpinnya. Dalam  meningkatkan  kepentingan  masyarakat  dusun/desa  maka  pemangku  adat  itu sebagai  orang  yang  bertindak  atas  nama  anak  kemenakan  dan  anak  betinanya  di  forum musyawarah.
8 Abdul  Kadir  Yasin,  “Mengenal  Hukum  Adat  Alam  Kerinci  Serta  Hak  Dan  Kewajiban  Tangganai, Ninik Mamak, Dan Depati Dalam Membina Persatuan Dan Kesatuan Serta Kerukunan Hidup Di Desa Dalam Kabupaten DATI III Kerinci” Musyawarah Adat Alam Kerinci, 1992, hal. 72.
Untuk  memelihara  persatuan  dan  kesatuan  maka  unsur  musyawarah  dan  mufakat perlu  dilestarikan  dan  dihidupkan  terus,  karena  unsur  musyawarah  itu  menurut  adat Kerinci  adalah  hal  yang  sangat mendasar  serta merupakan  pangkal  tolak  dari  setiap  apa yang akan direncanakan dan diperbuat untuk kesejahteraan masyarakat.
b. Pembinaan kerukunan hidup.
Pemangku  adat  berkewajiban  untuk  menyelenggarakan  pembinaan  pengembangan nilai-nilai  serta  norma-norma  adat,  pemangku  adat  berkewajiban  untuk  menyelesaikan kasus-kasus/sengketa  tanah.  Segala  masalah  yang  membawa  pada  keretakan  hidup diselesaikan  dengan  penuh  bijaksana    dan  lapang  dada  melalui  suatu  lembaga  adat Kerapatan Adat sepanjang adat yang berlaku.
c. Menyukseskan pembangunan
Pemangku  adat  dituntut  keberadaannya  dan  kemampuannya  mempersiapkan masyarakat  untuk  menerima  perubahan  dan  mengakomodasikan  bermacam-macam kepentingan  dan    nilai-nilai  yang  terdapat  didalam  masyarakat.baik  nilai-nilai  lama maupun  nilai  yang  baru sesuai  dengan  tuntutan  zaman  dan menjunjung  tinggi  nilai  adat “Negeri berpagar adat, padang berpagar malu, tapian berpagar baso”. 9
Dalam  pembangunan  hukum,  maka  pembangunan  hukum  adat  diarahkan  untuk mendukung  pembangunan  bidan  hukum  nasional,  oleh  karena  itu  pemangku  adat berkewajiban  memberikan  kedudukan  dan  kepastian  tentang  perkara  perdata  yang diajukan  kepada  pemangku  adat,  maupun  kepada  pengadilan  negeri  atau  pengadilan agama.

## 4. Latar Belakang Pembangunan Museum Adat
Dalam era otonomi ini, semua daerah berpacu untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing  melalui  pembangunan  dalam  setiap  aspek  kehidupan  masyarakat terutama dalam aspek perekonomian.
Dalam  aspek  perekonomian  disusun  serangkaian  kebijakan  yang  dianggap  mampu mengangkat  tingkat  perekonomian  daerah.Sungai  Penuh  adalah  hasil  pemekaran  dari Kabupaten Kerinci yang terletak di Provinsi Jambi.Pembangunan di berbagai sektor begitu terasa  dan  berjalan  dengan  cepat  di  daerah  Sungai  Penuh,  salah  satunya  adalah pembangunan perkantoran dan tempat bersejarah.
Menurut  keterangan  Kisran  Rachim  selaku  Sekretaris  Lembaga  Kerapatan  Adat, mengatakan  bahwa  lahan  dan  tempat  membuat  tanah-tanah  yang  ada  digunakan  untuk kebutuhan  pembangunan.  Desa  Maliki  Air  merupakan  bagian  dari  teritorial  hukum  adat
9 Ibid .
Kerinci  yang  menganut  sistem  kepemilikan  tanah  secara  komunal  atau  lebih  dikenal dengan  sebutan  tanah  ulayat.Oleh  karena  itu  tanah  yang  terdapat  di  daerah  ini  pada prinsipnya  adalah  tanah  ulayat  yang  kemudian  dalam  perkembangannya  ada  yang dilepaskan untuk kepentingan pembangunan.
Pembangunan Museum di Maliki Air dilakukan untuk kepentingan pembangunan yang diharapkan  dapat  membawa  dampak  positif  bagi  pertumbuhan  ekonomi  Kota  Sungai Penuh  ini.  Secara  spesifik  pembangunan  Museum  dilakukan  untuk  kepentingan perkembangan kemajuan kota.
5. Upaya  Pemangku  Adat  Dalam  Penyelesaian  Permasalahan  Penggunaan  Tanah Adat Di Desa Maliki Air Kecematan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh
a. Upaya yang dilakukan oleh pemangku adat
Upaya yang dilakukan pemangku adat setelah mendapat kritik dari sebagian besar para depati  dan  ninik  mamak  se-alam  Kerinci  akhirnya  Datuk  Cahaya  Depati  Patih  Setio Mandaro  Kecamatan  Hamparan  Rawang  Kota  Sungai  Penuh  pada  tanggal  4  September 2015 mengajukan surat pernyataan keberatan.
Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu pemangku adat mengatakan  sejumlah  para  pemangku  adat  dan  tokoh  masyarakat  alam  Kerinci mengemukakan bahwa pembangunan Museum Adat Kota Sungai Penuh yang dibangun di Hamparan  Rawang,  mulai  proses  perencanaan  hingga  peletakkan  batu  pertama  atau pemasangan Tiang Tuo tidak ada melibatkan para Depati IV-8 Helai Kain, para pemangku adat  tersebut  hanya  diundang  untuk  menghadiri  peletakan  batu  pertama  dan Bategoik Tiye  Tuwe (penegakan  tiang  tua)  Musium  Adat  dan  Peresmian  Jembatan  Masjid  Raya Rawang. 10
Pihak pemerintah Kota Sungai Penuh dan panitia tidak ada melakukan duduk bersama para  pemangku  adat  se-Alam  Kerinci,  sebelum  duduk  dengan  depati  IV-8  Helai  Kain termasuk  dengan  pengurus  Lembaga  Kerapatan  Adat  se-alam  Kerinci.  Pemerintah  Kota Sungai  Penuh  dan  panitia  pelaksana  pembangunan  tetap  membangun  museum  adat  di Hamparan Rawang, hal ini membuat kesepakatan yang telah dibuat para depati IV-8 helai kain se-alam Kerinci pada seminar adat tahun 2001 yang lalu merasa tidak dihargai oleh pemerintah Kota Sungai Penuh.
Hamparan  Rawang  merupakan  pusat  pertemuan  para  depati  IV-8  helai  kain  bersama para  pemangku  adat  lainnya  yang  ada  di  alam  Kerinci  untuk  menyelesaikan  beragam permasalahan adat termasuk hukum adat dan sosial kemasyarakatan masyarakat adat di
10 Wawancara dengan Depati Kuya Ali, Depati dari Depati Atur Bumi, tanggal 15 Desember 2019.
alam  Kerinci.Dengan  demikian  tanah  di  Hamparan  Rawang  itu  adalah  milik  bersama masyarakat adat se-alam Kerinci.
Berdasarkan  keterangan  Ashadi  Datuk  selaku  Ninik  Mamak  dari  Datuk  Cepati  Lukak mengatakan  bahwa:  “apapun  yang  dibangun  diatas  tanah  tersebut  wajib  untuk dimusyawarahkan  dan  diminta  pertimbangannya  kepada  para  pemangku  adat  se-alam Kerinci.  Para  depati  dan  ninik  mamak  atau  para  pemangku  adat  se-alam  Kerinci  pada seminar dan kesepakatan bersama tidak pernah disebutkan atau tidak pernah disepakati untuk membangun  museum  adat,  yang  ada  ialah membangun Balai  Bagunjong  Duo yang dapat  dimanfaatkan  sebagai  museum,  dengan  arti  kata  yang  wajib  dibangun  itu  adalah Balai Adat.”
Tidak adanya  ketegasan tentang  status  kepemilikan bangunan  yang telah dibangun di Hamparan  Rawang  jika  bangunan  ini  milik  bersama  masyarakat  adat  se-alam  Kerinci, pemerintah  Kabupaten  Kerinci  (Bupati  dan  DPRD  Kerinci)  dan  lembaga  kerapatan  adat alam  Kerinci  dilibatkan  secara  langsung  baik  dalam  bentuk  pendanaan  maupun pemanfaatannya serta perawatan bangunan itu.
Hasil  dari  wawancara  Ashadi  Datuk:  “peranan  pemangku  adat  dalam  penyelesaian masalah  adat  ini  yaitu  dengan  mengajukan  surat  pernyataan  keberatan  yang ditandatangani 16 orang pemangku adat di Hamparan Rawang dan telah di sampaikan ke panitia  pelaksana  serta  ke  walikota  Sungai  Penuh,  ketua  DPRD,  camat,  dan  lembaga kerapatan adat tanah sabingkeh dan permanti yang berempat.”
Para pemangku adat mengatakan dalam proses penyerahan tanah dan peletakkan tiang tuo, belum diperoleh kata sepakat terkait penyerahan tanah. Selain itu, disebutkan segala kegiatan  yang  sudah  dilaksanakan  panitia,  tidak  sesuai  dengan  prosedur  adat  tentang duduk di tanah Hamparan Rawang.
Menurut  hukum  adatnya,  membangun  museum  adat  dilakukan  dengan  cara  duduk bersama  dan  mengajun  arah  atau  izin  membangun  bersama  pemangku  adat,  tidak  bisa diputuskan oleh salah satu pihak saja.
Pernyataan  keberatan  itu  ditujukan  kepada  Panitia  Pelaksana  Pembangunan  Museum Adat  dan  Peresmian  Jembatan  Masjid  Raya  Rawang.  Surat  pernyataan  keberatan  itu ditanda tangani 16 orang pemangku adat se-Hamparan Rawang berisikan 4 point penting yaitu:
a) Panitia  pembangunan  telah  berjanji  akan  mengundang  kembali  menti berempat sesuai dengan hasil pertemuan panitia dengan perwakilan menti berempat di rumah datuk cipati lukat (ibu hj. Nurlas, b. Almarhumah) pada hari peletakan batu pertama.
b) Perwakilan  datuk  cahayo  depati  setio  mandaro  telah  menghubungi  menti berempat  di  rumah  datuk  singarapi  dan  museum  sudah  disampaikan kepada panitia dan camat hamparan rawang sebagai mana menti berempat meminta  kepada  panitia  untuk  mengundang  kembali  menti  berempat tetapi kenyataannya tidak dilaksanakan sampai sekarang.
c) Mengingat  menti  berempat  belum  ada  kata  sepakat  tentang  pembebasan tanah bangunan kepada pemerintah kota sungai penuh untuk dibangunnya sebuah museum adat kota sungai penuh.
d) Dan agar melihat benar segala rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh  panitia  tidak  sesuai  dengan  prosedur  adat  tentang  duduk  di  tanah Hamparan Rawang.
Inti  dari  surat  keberatan  itu  ialah  para  pemangku  adat  melihat  bahwa  dalam  proses penyerahan tanah dan peletakkan tiang tuo pihak menti berempat belum ada kata sepakat tentang  penyerahan  tanah  Hamparan  Rawang  kepada  Pemerintah  Kota  Sungai  penuh untuk  dibangunnya  museum  adat  Kota  Sungai  Penuh,  dan  juga  pada  poin  ke  empat disebutkan  segala  rangkaian  kegiatan  yang  sudah  dilaksanakan  oleh  panitia  tidak  sesuai dengan prosedur adat.
Setelah  adanya  surat  keberatan  ini  pembangunan  museum  dihentikan  sementara sebelum  adanya  musyawarah  antara  tiga  pihak  yaitu  panitia,  lembaga  adat,  dan  pemilik lahan/pemilik rumah.
Setelah  adanya  surat  keberatan  yang  disampaikan  kepada  panitia  pelaksana pembangunan museum maka  diadakanlah  musyawarah.  Musyawarah  dilaksanakan  pada hari  Sabtu  tanggal  5  September  2015  di  Rumah  Adat  Depati  Duo  Nenek  menghasilkan kesepakatan yaitu bangunan tersebut akan tetap dilanjutkan pembangunannya. Bangunan museum  tetap  dibangun  dengan  tidak  menghilangkan  fungsi  adatnya.Setelah  museum selesai  dibangun,  museum  ini  diberikan  kembali  kepada  lembaga  adat  untuk  digunakan sebagaimana fungsi adat yang berlaku.
Terkait dengan pemberian nama pada bangunan yang dibangun di atas tanah adat ini tidak  bisa  diberikan.  Hal  ini  dikarenakan  apabila  pemerintah  kota  Sungai  Penuh memberikan  nama  Museum  Adat  Kota  Sungai  Penuh,  ini  akan  bertentangan  dengan Pemerintah  Kabupaten  Kerinci.  Karna  pada  dasarnya  tanah  yang  dipakai  untuk membangun museum tersebut adalah milik seluruh alam Kerinci.
b. Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Proses  tata  cara  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dapat  melalui  dua  cara, yaitu melalui  pencabutan  hak  secara  paksa  dan melalui  musyawarah  denganpersetujuan
pemegang hak.Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui pencabutan hak merupakan kewenangan Presiden yang tidak dapat diberikan kepada pajabat lain.
Pencabutan  hak  hanya  dapat  dilakukan  dalam  keadaan  yang  memaksa  yaitu  apabila melalui  jalan  musyawarah  untuk  memperoleh  tanah  demi  kepentingan  umumtidak menemukan  hasil.  Keputusan  pencabutan  hak  dapat  dilakukan  melalui  Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan dari menteri agraria, menteri kehakiman serta menteri  terkait  yang memerlukan  tanah.  Dengan  demikian,  pencabutan  hak  adalah  jalan terakhir  untuk  memperoleh  tanah  dan  atau  benda-benda  lainnya  yang  diperlukan  untuk kepentingan  umum.  Proses  pencabutan  hak  harus  mengikutitata  cara  yang  telah  diatur dalam  Undang-Undang  dan  kepentingan  dari  yang  mempunyai  hak  tetap  harus diperhatikan dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
Ganti kerugian dalam pencabutan hak ditetapkan oleh Presiden atas usul suatu panitia penaksir yang susunan dan tata kerjanya ditetapkan oleh menteri agraria.Ganti  kerugian yang  layak  didasarkan  atas  nilai  nyata  dari  tanah  atau  benda-benda  yang  bersangkutan. Harga  yang  didasarkan  pada  nilai  nyata  itu  tidak  mesti  sama  dengan  harga  umum  dan sebaliknya  harga  tersebut  tidak  pula  berarti  harga  yang  murah.Besarnya  ganti  kerugian tersebut,  tidak  boleh  menyebabkan  keadaan  sosial  dan  ekonomi  bekas  pemegang  hak menjadi  mundur.  Orang-orang  yang  berhak  mendapatkan  ganti  kerugian  tidak  hanya orang-orang yang berhak atas tanah tetapi juga orang-orang yang menggarap tanah yang bersangkutan atauyang menempati rumah.
Musyawarah  merupakankegiatan  saling  mendengar  satu  sama  lain  dan  saling menerima  pendapat  serta  keinginan  yang  didasari  atas  kesukarelaan  antara  pihak  yang memerlukan tanah dan pemilik hak atas tanah untuk memperoleh kata sepakat mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Pengadaan tanah untuk hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan  dengan  tanahakan  diberikan  ganti  kerugian.  Bentuk  ganti  kerugian  dapat berupa uang, pemukiman kembali, tanah pengganti, gabungan dari bentuk ganti kerugian tersebut, atau bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak bersangkutan. Khusus terhadap tanah yang dikuasai oleh hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau dalam bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.
Musyawarah harus dilaksanakan secara langsung antara para pemegang hak atas tanah dengan  panitia  pengadaan  tanah  dan  instansi  pemerintah  yang  memerlukan  tanah. Apabila  jumlah  pemegang  hak  atas  tanah  tidak  memungkinkan  mengikuti  musyawarah secara  efektif  maka  musyawarah  dapat  dilakukan  oleh  panitia  pengadaan  tanah  dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang telah ditunjuk oleh
para  pemegang  hak  atas  tanah,  yang  sekaligus  bertindak  sebagai  kuasa  mereka. Penunjukkan  wakil  atau  kuasa  tersebutdilakukan  secara  tertulis  dan  bermaterai  yang diketahui  oleh  Kepala  Desa/Lurah.  Musyawarah  tersebut  dipimpin  oleh  ketua  panitia pengadaan tanah.
c. Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat
Konflik  tanah  hak ulayat diselesaikan  melalui  cara  non  litigasi  atau  penyelesaian sengketa  alternatif.  Secara  umum,  terbagi  menjadi  tiga  bagian  penting  yaitu  tahap pelaksanaan  musyawarah,  hasil  musyawarah,  dan  penutupan  hasil  musyawarah. Pelaksanaan musyawarah adalah sebagai berikut:
1) Musyawarah  dilakukan  oleh  para  depati  se-alam  Kerinci,  panitia  pelaksana pembangunan  museum,  serta  lembaga  adat.  Yang  menjadi  juru  penengah musyawarah  yaitu  Sekretaris  Daerah  bapak  Musyawarah  dilakukan  di  rumah adat Depati Duo Nenek, setelah adanya surat keberatan yang dibuat oleh datuk cahayo depati setio mandaro atas permintaan dari menti berempat yaitu datuk cahayo depati, datuk singarapi, bujang penian, dan patih.
2) Setelah dilakukannya musyawarah menurut juru penengah, tanah yang dipakai untuk mendirikan bangunan museum tersebut adalah tanah milik depati, hal itu terbukti  dalam  buku  yang  memuat  tentang  asal  usul  Tanah  Besar  Hamparan Rawang.  Disitu  jelas  dikatakan  bahwa  Tanah  Besar  Hamparan  Rawang  milik adat  se-alam  Kerinci.  Di  dalam  buku  tersebut  juga  dikatakan  bahwa  tanah tersebut  akan  dibangun  tempat  pertemuan  seluruh  depati  se-alam  Kerinci. Penjelasan depati mengenai tanah besar hamparan rawang, menurutnya tanah itu  adalah  tempat  Balai  Bagunjung  Duo,  dan  jika  akan  dibangun  diatas  tanah tersebut  harus  melakukan  duduk  adat  (musyawarah)  oleh  seluruh  depati  se- alam  Kerinci  untuk  meminta  persetujuan  serta  melakukan  proses  adat  yaitu ajun arah.
Pada  saat  musyawarah  dilakukan,  pihak  pemerintah  kota  mengatakan pembangunan museum tersebut, telah meminta izin oleh depati yang berada di Hamparan Rawang dan pihak pemerintah kota Sungai Penuh juga memberikan ganti  rugi  untuk  tanah  yang  diatasnya  terdapat  lapangan  bola  volli  senilai Rp.20.000.000,.  (dua  puluh  juta  rupiah).  Oleh  karena  itu,  maka  pembangunan tersebut dilakukan. Akan tetapi ini pada saat pembangunan museum, depati se- alam  Kerinci  mengajukan  surat  keberatan.  Ini  dikarenakan  tidak  bisa  hanya salah satu depati saja yang memberi izin pembangunan, karena tanah tersebut milik  seluruh  depati  di  Kerinci.  Dan  juga  pada  saat  pembangunan  tersebut,
seluruh depati se-alam Kerinci tidak mengetahui akan di bangun museum adat diatas tanah tersebut.
3) Hasil  musyawarah  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dapat  disimpulkan  bahwa memang  benar  pihak  dari  pemerintah  kota  seharusnya  meminta  izin  terlebih dahulu kepada para depati seluruh alam Kerinci, ini dikarenakan tanah tersebut milik  depati  se-alam  Kerinci.  Setelah  meminta  izin  untuk  membangun,  pihak pemerintah  kota  menyampaikan  tujuan  dibangunnya  museum  tersebut.  Lalu melakukan  tradisi  adat  yaitu  ajun  arah.  Akan  tetapi,  karena  museum  tersebut telah di bangun maka tahap ini dianggap telah dilakukan menurut adat.
Menurut  keterangan  Syahraman  selaku  Ketua  Lembaga  Kerapatan  Adat,  mengatakan Bahwa:hasil dari musyawarah yaitu dikarenakan pembangunan itu masuk kedalam APBD dan  telah  tertulis  dalam  tata  kota  Sungai  Penuh,  akan  tetapi  pemberian  nama  Museum tidak dapat diberikan karna status bangunan yang dibangun diatas tanah adat itu adalah milik  adat  Kerinci,  apabila  ditulis  nama  Museum  Adat  Kota  Sungai  Penuh  akan bertentangan dengan  Kabupaten  Kerinci.  .  Meskipun  tidak  diberi  nama  “Balai  Bagunjong Duo”,  akan  tetapi  fungsi  bangunan  tersebut  tetap  diberikan  kepada  lembaga  adat.  Yang berfungsi  sebagai  tempat  pertemuan  depati  se-alam  Kerinci,  tempat  menyelesaikan masalah  tingkat  duduk  Depati,  dan  bisa  juga  digunakan  sebgai  tempat  benda-benda bersejarah.
Tahap  pelaksanaan  hasil  musyawarah,  para  pihak  akan  melaksanakan  kesepakatan yang  sudah  dibuat  secara  suka  rela.  Tahap  penutupan  musyawarah,  musyawarah  akan ditutup  oleh  pihak  yang  berkompeten  dan  biasanya  dilakukan  oleh  pemimpin musyawarah. Setelah dilakukan duduk musyawarah antara pemangku adat kerinci, panitia pelaksana  pembangunan  museum,  serta  sekretaris  daerah  maka  dari  hasil  musyawarah tersebut dikeluarkanlah surat hasil kesepakatan musyawarah.

## C. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian,  maka  kesimpulan  ini  bahwa  Peranan  pemangku  adat  di  Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang sangat besar untuk memutuskan suatu perkara pembangunan museum di tanah ulayat. Setelah terjadinya musyawarah, maka keputusan yang didapat yaitu bangunan tersebut tetap dibangun tanpa meninggalkan fungsi adat.
Para  pemangku  adat  untuk  pembangunan  museum  dapat  dilakukan  dengan  syarat pada  saat  bangunan  tersebut  telah  selesai  maka  bangunan  itu  fungsi  dan  hak  miliknya tetap  milik  masyarakat  adat  se-alam  Kerinci  hanya  saja  nama  yang  diberikan  adalah Museum  bukan  Balai  Bagunjong  Duo.  Pembangunan  museum  itu  sendiri  diperuntukkan
bagi  kepentingan  umum  dan  masyarakat  adat  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Karena dengan dibukanya arus investasi modal dalam berbagai bentuk akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Penyelesaian  permasalahan  pada  pembangunan  Museum  adat  oleh  pemangku  adat dapat diselesaikan  dengan  musyawarah menuju  mufakat  yang  dilakukan oleh  pemangku adat dengan panitia pelaksana serta pemerintah kota Sungai Penuh setelah adanya surat keberatan yang diajukan oleh para pemangku adat se-alam Kerinci.

## Daftar Pustaka
Aminuddin, Salle. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
Bzn, Ter Haar. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
Rasidin, Mhd. Adat Bersendi Syara’ , STAIN Kerinci Press, Kerinci, 2005.
Ridwan,  Ahmad  Fauzie, Hukum  Tanah  Adat-Multi  Disiplin  Pembudayaan  Pancasila , Dewaruci Press, Jakarta, 1982.
Saleh,  Burkan. Pengetahuan  Tentang  Hukum  Adat ,  Manuskrip  yang  dibukukan,  Kerinci, 1970.
Yasin,  Abdul  Kadir. Mengenal  Hukum  Adat  Alam  Kerinci  Serta  Hak  dan  Kewajiban Tengganai,  Ninik  Mamak,  dan  Depati  Dalam  Membina  Persatuan  dan  Kesatuan  Serta Kerukunan Hidup di Desa Dalam Kabupaten DATI III Kerinci, Musyawarah Adat Alam Kerinci, 1992.