## PERLAKUAN  PERPAIAKAN DI SEKTOR
r,. ; i:i ::.iii ;.rr t. :..L6tilb*1fi*de l, m,f) '' i1'1r.,';.r5*;;r;  .';1r ,i.
FdkufrAb *bnbrni tlhiverslt6s:Katohk"pei€hfp#ga;i':'ril ':,'.;;i.
..;  i.'"1...  ,.".,,  :':"i.,1r.]j  :1,.,,  ;:''  1;:;':.li :-i:."rli*g:r"i;-;i:-;  ..if-J,.',:.
,.i: ..,.  : ,.r:,",:':. .':l:' .,,.:., ,' 'AF8.kSCli. i.i;,1i.'".i.i,,i,,;,iilaiJi;l"it ii*::i';r:'.,i"
Gaoflrernii,t is an' afternative fctrm' ol energy :tliat vfr'biti'dfur$ on for tcd,ay and tlt6?ittare, as'!il'€/il abts sdrrdi0rf'ftl'soted  thEiDatci?yoT electric$ in lndonasia.  Unfoftunately, the geothermal  industry in our @untry is confronted with a lot of obstacles, techni#ir.{lftdr. lgffi teet nicgrlty; as:'trriFlf,ies''.  e':resuft .**8 &*efy'*g*n aldiffig;tW' lo,gtow.
G eothem al E orv v "6f M, g{nw:,, &}W r#?flf. ilg6t0, :.fia. ;';rqgEp.qpl. (Fenwg{*g,fldry.ms|,-?n d,snulron mental'triandy@mep ftiAgyltand It an aho tu used as a&tue,rrfre#e{rli6rlnryy"tGrordlg1mclA.safr,A*
M ent*wtrwital :@* blrieruele, lt iaaffi i (srr,#'@#aitu#8#'-an d @tW' eldniffin r# al',' : W}@gird,l J4r. -gaatfiArttF fr' u& *6qpf@ t@ ; aQI/. Gansequenc€s to environmant.  According to Law tfi;'&7:in;2043,4€0out geothermal  (which ts alled The Law af Geothermal), the definition of geothermal is: "A source of heat energy that is contained  inside  hot water, water vapor and r@ks, as well as all of the minerals and other gasas that cannot be separated from a geothennal genetically and a mining  prrcess is required tor its utilization."

## Pendahuluan
Panas  Bumi merupakan sumber  energi panas (berasal dari pernanasan batuan, air, dan unsur-unsur lainnya) yang terbentuk  secara alamiah dibawah permukaan bumi. Agar panas bumi dapat dimanfaatkan, maka  perlu dilakukan kegiatan penambangan panas bumi, sehingga  energi panas bumi dapat ditransfer  ke permukaan  bumi dalam bentuk  uap dan air panas atau kombinasidari keduanya  plus unsur-unsur lainnya.
Kegiatan usaha penambangan  panas  bumi  antara lain meliputi survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi. Survey pendahuluan  bertujuan  untuk mengumpulkan  data dan informasi serta analisis  mengenai  kondisi  geologi,  geofisika, dan geokimia  sehingga dapat diperkirakan lokasi cadangan  sumber daya  panas bumi. Hasil survey pendahuluan  digunakan  dalam eksplorasi  yang  bertuiuan untuk menemukan dan memperkirakan besarnya cadangan sumber daya panas  bumi.
Sementiara itu kegiatan  eksplorasi antara lain mencakup penyelidikan  geologi,  geofisika, pengeboran uii dan  sumur  eksplorasi. Yang  dimaksud  dengan eksplorasisumber daya  panas bumiadalah
"pencarian  cadangan  sumber  daya panas bumi yang meliputi kegiatan penyelidikan geo-lain terpadu  s€Derti  penyelidikan  geologi, geokimia, geofisika dan penyelidikan  landaian  sumur termasuk pgmlqql sumur 6ksplorasi guni menetapkan  potensi  cadangan panas_ bumi.' Sedangkan studi kelayakan bertujuan untuk menilai aspek bisnis uSaha pertambangan  panas  Uumi.
Apabila telih memenuhi persyaratan kelayakan usaha, maka dilanjutkan dengan  eksploitasi yang  kegiatannya antara  lain mencakup pengebo_ran sumur, pengembangan dan sumur reinjeksi,  pengembangan fasilitas lapangan  dan operaCiproduksisumber daya panas bumi.
Sumber  daya panae  bumi di Indonesia
Untuk tuiuan penerimaan negara  kebijakan pemajakan  ates penghasilan dari pengusahaan  sumber daya panas bumi di Indonesia biasanya  ditempuh  melalui berbagai  instrument fiskal yang lazim dilaksahakan terhadap penghasilan  dari  pengusahaan  sumber  daya alam terutiama hasilproduksi minyak  dan gas  bumi. Tujuan pemerintah selaku tuan rumah ialah untuk memaksimalkan  kesejahteraan seluruh masyarakat melalui kegiatan pengusahaan  berupa eksplorasidan  eksploitasisumber daya alam. . Pemerintah- sehaiusnya mendisain  sistem kebijakan pemajakan atas pengusahaan  sumber  daya alam sehingga mampu menghasilkan tingkdt p6nerimaan yang waiar baik kepada negara Taupul inlqstri, mingninOari berbagai tindakan spekulatif, membatasi  beban  administrasi yang tidak perfu, menyediakan  fleksibilitas  usaha, dgn, menjaga suatu iingkat persaingan  bisnis yang  sehat  dan  pasar yang efisien. - sumber daya panas bumi umumnya  terdapat  dalam tiga ienis yaitu Hydrothermal resource,  Gieopressured resource, dan Hot Dry Rock.
Hydrothermal  resource,  terbentuk ketika pusat air bawah bumi mengalirkan  panas bumi  menuju permukaan  melalui sirkulasi air atau uap. -Geopreis ured resource, terjadi karena proses sedimentasi.  geofogis baiu-batubn di dalam bumi yang menghasilkan  fluida sebagai sumber energi panas bumi. Hot Dry Bock, terjadi karena  proses pergerakan gempa  tektonik yang menghasilkan  aliran air dengan  temperatur  tinggi sebagai  sumber  daya  energi  panas  bumi. sesuai uU Panas  Bumi, penerimaan negara terdiri dari pajak dan Penerimaan Negar4 Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan  pajak terdiriatas pajak,  Bea Maiuk,  dan pungutan lain atas cukai  dan impor,. Paiak baeratr  dan Retribusi  Daerah.  PNBP terdiriatas pungutan  negara  berupa iuran tetap dan iuran  produksi serta pungutan negara  lainnya sesuai dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku, dan bonus.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
8r
Yang dimaksud iuran tetap  adalah iural yang dibayarkan kepada necul.ra seblgai imbalan atas kesempatan  eksplorasi, stttdi kelayakan Oan efsp|gitgsi pada. suatu Wilayah Kerja  Pertambangan  Panas Bumi 6ir"b14-itihfitike4ai. seoangican  iuran produksi  adqlgh  iuran varyg dibayarkan lepada .neg?ra atas hasil yang diperoleh dafi usaha pertambangan  panas  bumi.
Atas penerimaan  negara dari panas bumi  dibagi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Pemefintah  Propinsi dan Penerintatr KabupatervKota) dengan ketentuan bahwa. atas penerimaan palak,  pembagiannya diatur seSuai ketentuan  perpajakan  yang berlatu; dan atas PNBP yang berasal dari iuran  tetap dan iuran produl6i' pembagiannya  ditetapkan  dengan rdb,9096:  :,80%':B6tf,rg,'Fernerintah Fusat -Oengln Pemerintah Daerah. Selaniutnya bagian pemerintah daerah tersebut dibagi  dengan ketentuan 16o/o untuk Pemerintah Prgplnei, $2o/o untuk Kabupaten/Kota,  dan  sisanya sebesar 32olo untuk KEbupatanfrota lainnya  dalam  propinsi  yang  bersangkutan. ' SistEm pemajbkan alas penghasilan dari pengusahaan  sumber daya alam padi umumnya dibedakan menurut dua sistem pengusahaan yaitu sistem  konsesi dan sistem  kontrak. Sistem Konsensi, yang memperbolehkan kepemilikan sumber daya dam sqcara privat eeperti di Amerika yaitu dimana pgrusahaan selaku pihak yang menerima pemindahan hak atas  sumber daya alam setelah berprodUksi akan ;;n'tb"}g; iovJtv ;;  G;i p"ng'hasir"n  kepada pemirintah. sistem Kontrag dimana pemedntah tetap memilild hak atas  sumber  daya alam. Pengusaha selaku kontraktor menerima bagian dari produksi atau penerimaan  penjualan hasil eksploitasi  seperti  minyak, gas bumi dan panas  bumi. r----- -D"fi perkembangan  industri panas  bumi di tndonesia terdapat bebagd faktor kerdala  yang dapat digolongkan menjqdi du9 .V3itu kendila taknis lan kendala non teknis. Kendala teknis  leblh disebabkal pada  pemilihan teknologi  yang tepat, karena  untuk  mentranster'sumber energi uap dan air panas dari dalam perut bumi ke'permukaan memerlukan teknologi yang canggih. Perkembangan teknologi yang begitu cepat dapat mengatasi kendala teknis tersebut. Sedangkan kendala  non teknis lebih disebabkan,pada masalah kepastian  hukum dan usaha (Legal ana aus,ness Cii"irn. nat terseUut Cipat menyebabkan biaya  inveshsi  yang  tinggi karena  para investor tidak dapat  secara dini dari paSi mengfinlnsiS'iaya inveitasinya. Kendala non teknis  tersebut merupakan disinsenlif bagi investoi untqk melakukan  pengembang panas bumi. Bagi calon invgstor  krindala non teknls diduga sebagai faktor utarna kurang berminatnya investor memasuki (entrfi industri panas bumi. : 82
Vdume.ll,  l{omorfi sfqqad  2P0z
Berdasar Keppres No. 45 Tahun  1991 maka terdapat dua kemungkinan  pengembangan  energi  panas  bumi mulai pengembangan i"p""g"n uap' hin-gga peiyerahan- listrik ke konsumen. Kemungkingl p,itt",i" adaiah  pl-rtamina atau bersama  kontraktor  Kontrak Operasi b"6"r" (KOB) membangun dan mengoperasikan lapangan  9"n mlnyeranfin uab ke PT. PLIN sedangkan pembangunan.?LTP dilakukan
oleh PT.PLN sampai  penyerahan listrik  ke konsumen akhir.  s9aan9!91 femungtcinan  kedua iOaian Pertamina atau bersama kontraktor KOB membJngun,  mengoperasikan lapangan uap dan membangun PLTP  lalu r"ny"i"[X"n listiik' ke PT.PL1{, ledangkan penyerahan listrik ke konsumen  akhir  dilaksanakan oleh PT. PLN. suatu KoB di samping  mengatur tata cara pengusahaan  secara teknis juga memuat pok|k-Fokok  lietentuan pemajakan atas penghasilan yan! 'oiperoren  p6ngusaha sgtaku kontraktor  (pengusaha) yang melifsanafan  fontra-f Operasi Bersama  selama periode kontrak' iui*nny" adatah  untuk  mendapatkan  jumlah  penghasilan  neto usaha yang  m6njadi  dasar  menetapkan  setoran  bagian  pemerintah dan royalti PERTAMINA.
Penghasilan neto  usaha atau  penghasilan kena  pajak  diperoleh dari penerimaan penjualan energi/listrik- selama satu tahun fiskal dan'
iitaiegorif<an deOdgai penghaiilan  menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh iS9+ ;ikrr"ngi denlan'biayl operasi dan biaya umum/administrasi  yang meiupakan 6iaya untuk - mendapatkan, menagih atau memelihara p.ng[".ir"n tetdpi  dituar kewajiban pajak-paj{.  tidak tangsung seperti 'pplil PPnBM, PbB, Bea Masuk dan pungutan  lainnya'
Sublek Paiak .suojexpajakpadaindustripengusahaan.sumberdayapanas
bumi  terdiri  atas Peiusahaan Pertimbingan Minyak dan Gas Bumi f'l"g"t" (Pertamina),  Kontraktor Kontrak  Operasi  Bersama/KOB  (Joint Op-eration Contrac$,'Pemegang lzin Pengusahaan Sumber  Daya Panas g[ri, Pengusaha'swasta ?i 6iOang  penyediaan tenaga listrik selaku p"r"g"ng lzin usaha ketenagalistrikan  untuk kepentingan  umum, dan koperisiii OiO"ng penyediaan-tenaga  listrik  selaku  pemegang  izin usaha ketenagalistrikan  untuk  kepentingan  umum'

## Objek Paiak
Yang menjadi objek pajak  adalah penghasilal Vaitq 99li?P tambahan remamfuan "ftonotii yang diterima atau diperoleh. Wajh p"j;i, baik yang berasal dari Indonesiahaupun dari luar Indonesia  yang
Oa-bat'oipakai ,intut konsumsi atau untuk menambah  kekayaan  Waiib p"Fi ying bersangkutan dengan nama dan  dalam  bentuk apapun
terinasuf di dalamnya  adalah  laba usaha.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
83
Ppkok-pokok  ketentuan  pemajakan  tersebut  adalah  bahwa  penerimaan pwriualan, energi/listrik atau penghasilan  merupakan  penerimaan uang hasif penigalan  lisuik metalui "pornt of interconnectiort ke pembeli  PT., PLN sesuai dengan mekanisme "Energy Sales Qontracf'  sElama satu tahun  fiska!,  biaya;biaya  operasi  merupakan  iumlah  biaya yang boleh dikuranglgn dari ,.penerimaan bruto yang meliputi biaya-biaya sehubungan qerasi pengusahgan,sumberdaya panas bumi, Penyusutan merupakan biaya psngurang penghasilan atas pengalokasian pengeluaran  untuk harta yang disusutfian meskipun atas perolehan harta tersebut akan  menjadi milik PERTAMiNA,dan diatur'dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 766/KMK.0411992, Amortisasi merupakan pengurangan dari pengeluaran untuk harta tak berwujud yang boleh diamortisasikan sesuai dengan maksud ketentuan UU PPh 1984, Penghasilan kotor  (gross  incomel merupakan jumlah uang  hasil operasi pengusahaan  srrmber, daya panae. bumi yang merupakan bagian kontraktor, kerugian  merupakan  sqldo  negatlf pengurangan antara  "gross in@nte" dengan  biaya operasi,  penyusutan,  amortisasi, dan biaya-biaya lainnya seiak tanggal operasi  pertama (date of first operatlonl. Sisa kerughn dapt dikreditkan  (dikompensasikan)  terhadap  penglrasilan di tahun fi*El beril$tnya.befiurut-turut.selama  8 tahun, dan Net Operatlng lneorna atau Pgnghqsilaq kena Paja( (Tatcable lnoome) merupakan peneripaan atias peliqalan.lbtrk yang dite,nma atau  diperoleh  selama satu tahun fiskal dikurangi  dengan  biaya-biaya usaha dalam rangka rnendapatkan, menagih, :&[r rne.pelihar4  penghasilan, tidak termasuk PPI\.1/PPnBM, PBB, Bea Masuk, Bea Meterai, dan pajak-pajak  tidak langsung  lainnya  namun tetap memperhitungkan sisa kerugian yang belum  dikreditkan  atau  dikompensasikan.
Biaya-biaya operasi merupalen  juqnfah biaya yang boleh dikurangkan dari penerimaan bruto yang 'meiputi biaya-biaya sehubungan  operasi  pengusahaan  sumberdaya  panas  bumi  terdiri atas biaya, burufl, barang dan. jasa  dalam'operasi harian, biaya sehubungan operasi lapangan panas  bumi, biaya operasi  sumur,  biaya operasi produksi uap (sfeam), biaya reparasi dan pemeliharaan operasi dan biaya:biaya,sehubungan dengen,, kegiatan pengeboran Qcroduction drillingl sumur panas bumi yang-deliputi biaya,bahan  dan jasa dalam pengeboran  sumur  yang telah  memiliki  reservoir  panas bumi termasuk pengeboran  kembali  sumur yang tidak  produktif dan biaya pembuatan dtses jalan dan pendaratan helikopter  langsung  ke lokasi  sumur  panas bumi. Selain  itu, biaya-biaya eksplorasi  pengeboran  terdiri atas barang, qpgh dan.jasa yang . dibebankan selama pengeboran sum0r  dalam upaya mendapatkan reseruair.eneryi Banas bu4i dan $aya pembuatan akses jalan, pendaratan  helikopter  langsung  ke lokasi  sumur panas bumi, biaya-biaya  upah,  bahan  dan jasa untuk  pembebasan/penyiapan fasllitas
84
Volume 11, Nomor 1', Januari 20O7
fapangan  sumur  panas bumi,  biaya-biaya  sehubungan  dengan  suruey g;b6is, topograii,  geokimia,  geofisika, suruey  seismik  (gempa bumi) 6an pienetaian temperatur sumur yang akan dibor, serta biaya-biaya eksplbrasi iainnya yang masa pembebanannya kurang. atau .sama dengan  satu tahun paJa[, iuga biaya-biaya jasa sub kontrak atas beban kont-raktor  (pengusaha), biiya-biaya sehungan asuransi atas harta geraptak g'era[, pegawai  sehubungan dengan kegiatan o.Relasi iipangan, 6iaya-Odyi kerugian yang tidak termasuk  dalam beban aiuraisi,' Oiayi-Oiayi  sehubunggn pembayaran. royalti, patent, design, managemanf- fee liepada pihak ketiga non afiliasi dan dipefiolehkan seUagii pengurang menurut  ketentuan undang-undang pajak pengFasilan, serta biaya-biaya sehubungan keausan dan penghancuran persediaan  bahan.
Penyusutan merupakan biaya pengurang .penghasilan atas pengalokasian pengeluaran  untuk  harta yang  disusutkan.meskipun  atas ieritenan  narti teisebut akan meniadi milik PERTAMINA dan diatur dafam Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor: 7661KMK.0411992  bahwa tarif penyusutan atas harta yang digunakan dalam  fasilitas lapangan panai bumi  maksimal  50%  dari  nilai buku  dengan  metode  saldo  menurun (dectining batancel dan  depresiasi  akan  dihitung  setahun  paj?k penuh ieiak tinun aktiva tersebut  digunakan untuk operasi dan sisa pengeluaran yang belum  disusutkan  dapat  disusutkan  sekaligus  diakhir masa  ekonomis  harta tersebut.
Jenis  harta yang boleh disusutkan  meliputi perlengkapan konstruksi, bengkel, fdsilitas pembangkit listrik dan air, gudang dan jafan disekeliling lapangan tidak  termasuk lalan masuUkeluar  dan pendaratan helikopteri  perumahan, wisma peristirahatan dan fasilitas rekreasi sehubungan  dengan  kegiatan  konstruksi, fasilitas  produksi, peralatan produksi-pengebdran baiX  Oiatas/dibawah  permukaan tanah, kendaraan,
iesawat,'perilatan kantor, serta  peralatan lain lang.boleh disusutkan lesuai  dehg"n Generalty Accepted  Accounting Principles (GMP) dan peralatan din biaya-biayi yang dikeluarkan kontraktor untuk menbangun iasilitas umum sepertijalan,  jembatan, sekolah,  rumah sakit'
Amortisasi merupakan  pengurangan  dari  pengeluaran  untuk  harta tak berwujud yang  boleh diamortisa-sikan sesuai dengan maksud ketentuan UU Fpn-t984 meliputi biaya patent, biaya franchises, biaya ioniesi, biaya  lisensi, dan biaya  lain seperti  biaya  bunga dan harta tak berwujud lain sesuai GAAP serta semua biaya yang dikeluarkan sehubungan operasi sumberdaya panas bumi yang dikelompokkan dalam nirga pirolehan harta-harta disusutkan  (depreciable assefs) dan fasilitas pifp. Biaya  Umum  dan  Administrasi terdiri atas gaji, up-ah, dan kenikmatan  karyawan  lainnya (employee  benefttl yang. menjadi beban kontraktor  dan iubkontraktoi  berdasarkan  basis pembebanan tetap dan diterapkan  secara  konsisten  setelah disetujui PERTAMI  NA'
Bina  Ekonomi  Maialah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
rewaiuan Pebalakan
- -S'qaE -kifi;us Pgsal '4 ayat 1 Keppres  No.49 tahun 1991 tertanggat- .12 November 199! menyebutk.an. bahwa kewajiban psrpajakan,  .penggsaha kepada Negara berupa  , penyetoran bagign pemerintab dari pengusahaan sumber daya panag burfii, peftitungannya didasarkan  atas  penerimaan  bersih  usaha (net operating  income).
Penghitungan .Penghasilan Kena  Pajak pada industri pengusahain sumber daya panas bumi didasarkan atas penghasilan neto (bersih) usqhA,Cengan memperhatikan  ketentuan obiek  pajak yang diatur  dqlqm  nasaf l.a4t 1 yt/ PPhdan  l9t9.T!,.g.mengenai biaya-biaya pengurang $eBgdidimalsud  dalam Pasal6 UU PPh.

## Perpafakan  bagi Indulstri  Panas  Bumi
Pengusahasebagai  subjek paiak seperti  yang  tetah disebutkan di atias, wajib nenyetorkan bagian 'pemerintah  sebesar &4/" dari pwrerimaan  bersjh usaha dari pengusahaan panas bumi  kepada negara dalam  rekening  penerimaan  panas bumi Departgmen  Keuangan pada tsank Indqnesia. Bagian pemerintah sebesar 347o tersebut  dibeflakukan sebagai  penyetoran  pajak  penghasilan. - Oalam  peny6toian'Oagian  pemerintah  tersebut, telah termasuk semua  kewajiban pembayaran pajak-paiak dan pungutan-pungutan kecuali pqjak pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.
Fajit<-pajak dan pungutan-pungutan yang tercakup dalam bagian pemerintah tersebut terdiri atas Paiak Penghasilan (PPh), Paiak Pertambahan  Nilai  atag barang dap jasa (PPN) dan Pajgk PenjUalan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea masuk, Bea melgrai dan puhgutan-pungutan lainnya  sesuai  dengan aturan perundang-undangan  yang  berlaku. raiit'PPh-gebesal g4z di atas juga tehh memperhitungkan branch pro,ffi tax apabila pengusaha industri panas bumi berstatus Bentuk Ugaha Tetap (BUT). Masalahnya tidak semua pengusaha industri panas bumi  . adalah BUT (WP Luar Negeri), apalagi dengan diberlakukannya  kelentuan mengenai usaha  penyediaan  tenaga  listrik oleh  swasta  yang  dapat dbelenggarakan oleh  badan  usaha swasta (yang dapat berbentuk perusahaan dalam negeri atau campuran) dan koperasi
vQgg berstatirs WP Dalam
Negeri.  . .. . E6 Volume 11, Ngrnor l, Januari2007

## Progedur Pembayaran  dan Pelaporan Palak
Bagian  pemerintah  sebesar 34% harus disetorkan setiap  triwulan, sehmbat-limbitnya 30 hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Keierlambatan melakukan penyetoran  atas  iumlah. b.agia1 pemeriitah yang tidak atau kurang disetor dikenakan sanksiadministrasi sebesar 2Tosebulan  untuk seluruh masa yang dihitung darijatuh tempo sampai  dengan hari penyetoran dan bagian  dari  bulan dihitung penuh satu butan.  Perhitungan dan pelaksanaan  penyetoran bagian pemerintah itu, wajib pula dilaporkan kepada Direktorat Jenderal  Moneter (sekarang Direktorat Jenderal Lembaga  Keuangan) Departemen Keuangan selambat-lambatnya tanggal 30 setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
PPh Potongan/Pungutan  dan PPN/PPnBM Di dalam kontrak pengusahaan tidak diatur  secara khusus masalah  pemotongan PPh  Pasal 21126 atas  gaji dan imbalan lain sehubungan dengan  pekerjaan bagi karyawan  domestik maupun kayawan asing.  Karena tidak diatur secara khusus di dalam kontrak, mifa perlakuan terhadap pemotongan PPh Pasal 21126 atas penghaailan yang diterima  atau diperoleh  karyawan,  berlaku ketentuan Lmum seperti yang diatur  dalam UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya. ' pajak impor terdiri atas Bea masuk, PPh  Pasal 22 serta  PPN dan PPnBM blgi pdngusaha  panas bumi, berdasarkan  Keputusan Menteri Keuangan  tto.ZOeilfUK.O4l1994,  disebutkan  bahwa atas impor barang operasi oleh pengusaha untuk keperluan qengusatrygn- sumber day€ pinas bumi,  iiOali Oipungut bea masuk,  PPN dan PPnBM serta PPh Fasaf 22. Jadi pengusaha panas bumi tidak dipungut PPN karena mendapat fasilitas perpajakan  PPN dan  PPnBM tidak dipungut. sedangkan PPh Pasal 22 berkaitan dengan adanya pemungutal pajak  atas trinsaksi pembetian  barang-barang/peralatan dari (kepada) fa-brifan  domestik (locatpurchase), seperti  pembelian  semen,  mobil,  dan bahan  bakar  minyak.
Dengan tidak adanya pengecualian  terhadap pengenaan.paiak atas transa[si pembelian  bahan  baku  berupa  semen, otomotif dan bahan baker  minyak dari dalam  negeri,  menyebabkan  perlakuan paiak yang tidak  seimbang dan  memberikan disinsentif bagi  kegiatan perekonomian domestik.  Sdharusnya untuk memberikan  kesamaan perlakukan perpajakan, atas pembelian barang-barang  operasi  termasuk selnen, inobit-Oan  bahan  bakar  minyak (dalam  jumlah  yang tidak sedikit dan langsung kepada pabrikan atau distributor utama  untuk mendapatkan harga yang menarik) juga dibebaskan  dari pengenaan  PPh Pasal22,
Blna  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
87
IndofigsianT6xiRevi€iw(Q066ry',:t11 , ,i:  ,:  ':,; i j
l(epLfrrlsen R6slddn f,to,f4gTll 19e{ tanggal:{2  Nousnbsr  1991 tentang ' ' "::' Pddakuaniipsffi,'lpat{ti{skit, ,Saplct,FaiEmbahan . Nilai :'dan ' PungtitdmPun'gdtad'teii$ry*{dfilddp  P,efaKarsan  t(rasa,dan ljin Pengusahaan Sumber Daya  Panas  Bumi untuk Pembangkitan EnergYlistrik.
,Volume I I,rNomor  l,,Januari 2(X)7
Keputusan  Menteri  Keuangan  No. 766/KMK.O411992 tanggal 13 Juli 1992 ---r tentang Tata Cara Penghitungan, Peryelo1a1 dan Pelaporan
Bagian- Pemerintah, Paiali  Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Oai Pungutan-Pungutan Lainnya  atas . Hasjl Pengusahaan Sumber Diya PanaJBumi  untuk Pembangkitan  Energi/Listrik.
ompusunggu, Arles Parulian, Tesis : "Kebijakan Pemajakan Atas
Pe-n-ghasilan Dari Bentuk Usaha Tetap Pengusahaan  sumber Dayi panas  Bumi Pada Kontraktor  Kontrak  Operasi  Bersama : Suitu Tinjauan Aspek Keadilan dan Peningkatan Penerimaan
Negara". Peraturan Menteri  Keuangan No.26/PMK.O1O/2005 tanggal 27 April 2005 tentang Pembe-basan Bea Masuk Atas  lmpor  Barang untuk
Kegiatan  Usaha  Panas  Bumi.
Santoso, iran, Tesis : 'Analisis Kebijakan Perpajakan  Bidang Panas
Bumi (Geothermall di Indonesia'
Undang-Undang  Perpajakan  Tahun  2000 Undan!-UnOang trto. 27 Th 2003 tentang Pary1s Pyli UnJ"n6-U"oan! nepublik Indonesia  _No.34 Th 2000 tentang Perubahan
Atas UndanEi-UnO"ng No.18 Th 1997 tentang  Paiak  Daerah dan
Retribusi  Daerah'
Bina  Ekonomi  Maialah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
89

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH
Naskah yang diterima oleh Dewan  Redaksi  akan  diteliti/di-review  sebelum  dapat ditentukan untuk  diterbitkan. Keputusan akhir mengenai isi, persetujuan dan tanggal publikasi  ditentukan oleh Dewan  Redaksi.  Keputusan  mengenai  isi yang berkaitan dengan hal-hal  spesifik  akan  ditentukan oleh Redaksi.  Redaksi  berhak untuk menyunting,  sepanjang tidak mengubah isi dan maksud dari tulisan.
Apabila naskah  diterbitkan,  maka penulis  akan menerima  dua  eksemplar dari Majalah  BINA  EKONOMI.
Berikut adalah pedoman untuk penulisan  dan  penyerahan naskah. Naskah  yang tidak memenuhi  pedoman ini akan dikembalikan kepada penulis. Setelah disesuaikan dengan  pedoman,  penulis dapat menyerahkan kembali naskah tersebut untuk diteliti.

## Kategori  Naskah
1. Naskah  harus  merupakan tulisan ilmiah,  baik  berupa  opini,  ulasan, atau hasil penelitian.
2. Naskah  harus  dituliskan  dalam  bahasa  Indonesia  atau  bahasa  Inggris.
3. Naskah hendaknya berhubungan dengan keilmuan dari Ekonomi, Manajemen  dan Akuntansi.

## Pengetikan  dan Persyaratan Lainnya
1. Naskah  harus  diserahkan dalam  bentuk  hasil cetakan  (print  out) asli pada kertas ukuran 85 (18.2  cm x 25.7cm),  diketik  dengan jarak 1 spasi  dan jenis huruf Arial  ukuran  11, dengan  margin atas, bawah, kiri dan  kanan masing- masing 2,5 cm, 2,5 cm,3 cm dan 2,5 cm. Jumlah halaman hendaknya berkisar antara 10-20 halaman.
2. Naskah diserahkan  bersama f/e dalam format  MS-WORD di dalam CD- ROM.
3. Penulisan paragraph harus dimulai dari tepi kiri baris dengan satu kali tabulasi, kecuali  paragraf  pertama  setelah judul ditulis  rata tepi kiri.
4. Judut tabel  ditulis  di atas  tabel dan judul gambar ditulis di bawah gambar.
Semua  tabel  dan gambar  mempunyai  nomor  urut dari 1. 5. Rujukan/kutipan suatu referensi di dalam naskah dilakukan dengan menyebutkan  nama penulis  dan tahun yang diapit tanda kurung. Contoh: (Sujono,  1998).
6. Referensi ditulis dengan format  menurut abjad yang  mengandung: Penulis.
Tahun.  Judul.  Tempat  penerbitan:  Nama  penerbit.
7. Naskah  harus orisinal dan belum pernah diterbitkan dalam publikasi apapun.