Vol. 6, No. 1, 2021, pp. 56-61 DOI: https://doi.org/ 10.29210/3003755000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia: sebuah kajian literatur
Efni Cerya 1*) , Afriva Khaidir 1 1 Universitas Negeri Padang, Indonesia
Article Info ABSTRACT
Article history:
Received Jan 27 th , 2021 Revised Feb 08 th , 2021 Accepted Feb 19 th , 2021
Penegakan  hukum  pengelolaan  tambang  merupakan  salah  satu  upaya pengendalian  dalam  mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya  alam  tanpa menimbulkan  eksternalitas  negative  terhadap  lingkungan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  hukum  pengelolaan  tambang  khususnya tambang  galian  C  di  Indonesia,  penerimaan  masyarakat  terhadap  produk hukum  tersebut  baik pelaku  usaha  tambang  maupun  masyarakat  sekitar  area tambang,  dan  alternative  strategi  yang  dapat  digunakan  pemerintah  dalam penerapan  produk  hukum  tersebut.  Metode  pendekatan  penelitian  adalah kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah telah terdapat Undang-Undang dan  Peraturan  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  tambang  Galian  C  di berbagai daerah tambang di Indonesia, namun kesadaran hukum masyarakat khususnya  pelaku  usaha  masih  rendah  dengan  semakin  banyaknya penambangan illegal dan pelanggaran aturan penambangan. Alternatif strategi yang  dapat  diambil  pemerintah  antara  lain  adanya  penetapan  kriteria  baku kerusakan  lingkungan,  diadakannya  sosialisasi  produk  hukum  dari  skala rendah, dan adanya kegiatan pengawasan dan rehabilitasi kerusakan.
Keyword: Hukum lingkungan Pengelolaan tambang Galian C © 2021 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Corresponding Author:
Efni Cerya, Universitas Negeri Padang Email: efnicerya@fe.unp.ac.id

## Pendahuluan
Salah  satu  kegiatan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  memiliki  dampak  langsung  terhadap  lingkungan adalah  kegiatan  pertambangan.  Pengelolaan  pertambangan  berkelanjutan  dan  bertanggung  jawab  perlu mengacu pada  asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk itu pemerintah melakukan perubahan dengan ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan pertambangan mineral dan batubara. Perubahan ini dilakukan agar pengelolaan pertambangan berkelanjutan dapat  memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat(As’ ari, Mulyanie, & Rohmat, 2019; Marfai & King, 2008).
Kegiatan  pertambangan  merupakan  salah  satu  sector  yang  berkontribusi  besar  terhadap  PDB  di Indonesia(Dede,  Sewu,  Yutika,  &  Ramadhan,  2018;  Mangilaleng,  Rotinsulu,  &  Rompas,  2015;  Sulaksono, 2015) yang secara tidak langsung juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sektor pertambangan dan penggalian pada Triwulan I 2020 memberikan kontribusi sebesar  6,82 persen dari total  PDB  (BPS,  2020).  Sektor  pertambangan  dan  penggalian  ini  menjadi  sektor  terbesar  kelima  yang berkontribusi terhadap PDB dari tujuh belas sektor yang ada.

## Implementasi hukum pengelolaan tambang galian ...
Pemerintah  telah  mengatur  kegiatan  pertambangan  yang  ada  di  wilayahnya,  bahwa  setiap  perusahaan harus  mempunyai  izin  agar  dapat  dipantau  dalam  pelaksanaan  kegiatan  penambangannya.  Hal  ini  tertuang dalam  UU  Nomor  3  Tahun  2020  Pasal  35  yang  menyebutkan  bahwa  “usaha  pertambangan  dilaksanakan berdasarkan  Perizinan  Berusaha  dari  Pemerintah  Pusat”.  Namun  disayangkan,  masih  ada  saja  pihak  yang melanggar  peraturan  ini  dengan  melakukan  kegiatan  penambangan  illegal.  Penambangan  illegal  yang  terus menerus apabila dibiarkan maka dapat dipastikan akan mencemari dan merusak ekosistem di sekitar wilayah penambangan.
Pemanfaatan sumber daya alam yang dalam hal ini berupa bahan galian tambang, sering kali dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek pertumbuhan ekonomi, aspek kemiskinan dan aspek kerusakan lingkungan (Wienarto, 2008). Menurut laporan Bank Dunia (2000), berbagai penelitian di beberapa Negara memberikan kesimpulan bahwa  telah  terjadi  eksplorasi  sumber  daya  alam  yang  dapat  menimbulkan  dampak  peningkatan  volume perdagangan  yang  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  disisi  lain  juga  menimbulkan  dampak  degradasi lingkungan yang justru meningkatkan jumlah penduduk miskin.
Pemanfaatan  bahan-bahan  galian  tambang  berada  di  bawah  penguasaan  negara  sehingga  dapat  lebih dikendalikan,  seperti  yang  diamanatkan  oleh  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ”.
Kebijakan  publik  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  rangka  melaksanakan  tugasnya  pemerintahannya (Anggara, 2018) atau pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat (Fischer & Miller, 2017) sebagai pedoman umum  untuk  keputusan  dan  kebijakan  khusus  di  bawahnya  (Abidin,  2004).  Kebijakan  dapat  dipandang sebagai  sistem  apabila  kebijakan  memiliki  elemen-elemen  pembentuknya.  Terdapat  tiga  elemen  kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/ public  policy ,  pelaku  kebijakan/ policy  stakeholders ,  dan  lingkungan  kebijakan/ policy  environment (Dye, 2017).

## Gambar 1. Tiga elemen sistem kebijakan
Ketiga  elemen  ini  saling  memiliki  andil,  dan  saling  mempengaruhi.  Sebagai  contoh,  pelaku  kebijakan dapat  mempunyai  andil  dalam  kebijakan,  namun  mereka  juga  dapat  pula  dipengaruhi  oleh  keputusan pemerintah.  Lingkungan  kebijakan  juga  mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh  pembuat  kebijakan  dan kebijakan publik itu sendiri. Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak tepisahkan di dalam prakteknya”.
Pengelolaan  tambang  yang  bersifat  illegal  sudah  banyak  terjadi  di  Indonesia.  Diantaranya  seperti  yang terjadi  di  Lubuk  Alung,  Kabupaten  Padang  Pariaman.  Kabupaten  Padang  Pariaman  menjadi  salah  satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki potensi cukup besar untuk bahan galian tambang khususnya bahan galian tambang golongan C (Antara Sumbar, 2013). Bahan galian C yang dimaksud ialah bahan yang diambil dari  sumber  daya  alam  didalam  dan  atau  permukaan  bumi  untuk  dimanfaatkan  (Yudhistira,  Hidayat,  & Hadiyarto, 2012). Terdapat kandungan material pasir yang ada pada beberapa titik penambangan khususnya kecamatan Lubuk Alung diyakini merupakan jenis material yang cocok untuk pengolahan bangunan. Tetapi pengolahan  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  ini  cenderung  tidak mengindahkan kaidah-kaidah keberlanjutan lingkungan (Haluan, 2013).
Selain  itu,  kegiatan  pertambangan  ilegal  juga  terjadi  di  Provinsi  Riau  tepatnya  di  Kabupaten  Kuantan Singingi.  Kabupaten  Kuantan  Singingi  memiliki  sumber  daya  alam  yang  sangat  melimpah,  yaitu  berupa sawah, hutan, sumber daya alam non migas, dan lain-lain. Kabupaten ini juga memiliki aliran sungai yaitu sungai kuantan yang panjang dan luasnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan sehari-hari, seperti  mandi,  mencuci,  memancing,  dan  sebagainya.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  kemerosotan ekonomi membuat masyarakat menyalahgunakan fungsi dari sungai kuantan tersebut. Salah satumya dengan melakukan  pertambangan  galian.  Kegiatan  pertambangan  galian  C  yang  dilakukan  terus  menerus  dapat
menimbulkan  permasalahan  yang  serius,  mulai  dari  pencemaran  limbah  dan  juga  praktek  rente  sehingga jaminan  izin  terhadap  kegiatan pertambangan harus  dilakukan agar  tidak  dinilai  ilegal  (Junita  &  Handoko, 2020).
Di Sulawesi Tenggara, yakni Kabupaten Buton Selatan memiliki potensi tambang galian golongan C dan berpotensi untuk dikelola dalam skala yang besar. Tambang galian dalam hal ini ialah berupa pasir. Terdapat kurang lebih 8 titik pengelolaan tambang di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan yang terbagi ke dalam  4  Desa/Kelurahan  yang  berproduksi.  Pemerintah  Kabupaten  Buton  Selatan  masih  belum  memiliki Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan tambang galian C, karena masih mengacu pada UU Nomor 11 Tahun  1976  tentang  Ketentuan  Pokok  Pertambangan.  Implementasi  pengelolaan  tambang  galian  C  di Kecamatan  Batauga  Kabupaten  Buton  Selatan  masih  dikategorikan  tidak  maksimal  dan  belum  berjalan dengan baik. Salah satunya dapat dilihat dari tahap perizinan, identifikasi lokasi, sosialisasi, dan pembebasan lahan yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Selain itu, pelaksanaannya juga tidak berjalan baik dikarenakan adanya  reklamasi dan rehabilitasi eks tambang yang dalam hal ini dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan, serta tidak adanya tahap pemutusan hubungan kerja yang jelas(Arsyiah, 2018).
Penggalian tambang illegal juga banyak terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di sebagian wilayah di Kabupaten Bulukumba telah diperuntukkan untuk wilayah  pertimbangan yang terdiri dari usaha pertambangan  mineral  dan  batubara.  Banyaknya  wilayah-wilayah  pertambangan  yang  ada  di  Kabupaten Bulukumba, maka Bupati Bulukumba mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Setiap perusahaan penambang yang melakukan operasi di Kabupaten  Bulukumba  wajib  membayar  pajak  sebesar  25%  atas  kegiatan  penambangan  bukan  logam  dan batuan, pasir dan kerikil.
Desa  Balong  merupakan  salah  satu  wilayah  di  Kabupaten  Bulukumba  yang  melakukan  kegiatan pertambangan.  Syafri  selaku  Kepala  Desa  Balong  menjelaskan    bahwa  dari  puluhan  tambang  galian  C  di desanya  yang  beroperasi,  hanya  dua  perusahaan  yang  legal.  Beliau  mengakui  bahwa  perangkat  desa  tidak dapat  berbuat  banyak,  karena  banyak  warganya  yang  berganting  hidup  pada  pertambangan  illegal  tersebut. (BULUKUMBA & DANIAL, n.d.)
Di  Pulau  Jawa,  tepatnya  di  Jawa  Tengah  terdapat  kurang  lebih  187  tambang  galian  illegal  atau  galian tanpa  izin.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Kepala  Dinas  Energi  Sumber  Daya  Mineral  sebagaimana  yang dilansir  oleh  Tribun  Jateng.  Jumlahnya  lebih  banyak  yang  berizin,  namun  tambang  illegal  terus  bertambah jumlahnya  sehingga  perlu  untuk  terus  dilakukan  pendataan.  Pengawasan  terhadap  tambang  illegal  tersebut susah  dilakukan.  Kepala  Dinas  ESDM  Jateng  juga  menjelaskan  bahwapenambang  akan  diikat  dengan jaminan reklamasi, perusahaan wajib memberikan uang jaminan jika ingin mengajukan izin. Uang jaminan tersebut diproses ke Bank sebagai jaminan agar dapat melakukan reklamasi setelah melakukan penambangan.
Meski  pelaksanaan  penggalian  tambang  telah diatur  dalam  perda,  namun  penambang  masih  melakukan pertambangan  di  area-area  yang  dilarang,  seperti  di  bawah  jembatan,  daratan  sehingga  mengambil  lahan bercocok tanam milik warga, dan di sekitar vegetasi penutup yang tidak sesuai dengan izin usaha serta para pelaku  tidak  memperhatikan  kelestarian  lingkungan  sekitar  sehingga  sangat  merugikan  pemerintah  karena akan  timbul  ketidakjelasan  tanggung  jawab  pelaksanaan  reklamasi  terhadap  lahan  bekas  pertambangan tersebut. Banyaknya kasus mengenai tambang galian jenis pasir, batu dan kerikil ini yang dilakukan tanpa izin atau  illegal,  maka  menurut  UU  No.  3  Tahun 2020  tentang  perubahan  atas  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Pertambangan  Mineral Dan  Batubara pada Pasal  35  dijelaskan  bahwa  Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, jelaslah bahwa masih adanya  penambang  yang  tidak  memiliki  IUP  dan  yang  menambang  tidak  sesuai  dengan  peta  wilayah menunjukkan bahwa ada kecenderungan lemahnya intensitas pelaksanaan pengawasan dan hal ini berdampak pada  belum  terwujudnya  pelaksanaan  penegakan  hukum.    Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  maka permasalahan pengawasan implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia menjadi menarik untuk diteliti

## Metode
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan, yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam  informasi  kepustakaan  (buku,  ensiklopedi,  jurnal  ilmiah,  koran,  majalah,  dan  dokumen)  yang mengkaji  atau  meninjau  secara  kritis  pengetahuan,  gagasan,  atau  temuan  yang  terdapat  di  dalam  tubuh literatur berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu (Farisi, 2010; Syaodih, 2009).
Implementasi hukum pengelolaan tambang galian ...

## Results and Discussions

## Bentuk penerapan hukum di sector tambang Galian C di Indonesia
Isu  pembangunan  berkelanjutan  merupakan  pencapaian  tujuan  pembangunan  dengan  tanpa  adanya pengrusakan  lingkungan.  Demi  menjaga  kekayaan  alam,  maka  pemanfaatan  sumber  daya  galian  tambang telah diatur dalam perundang-undangan. Diantaranya Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ”.
Dari  undang-undang  ini,  kemudian  diturunkan  menjadi  aturan  yang  lebih  operasional  diantaranya peraturan  daerah.  Beberapa  peraturan  daerah  yang  telah  ditetapkan  dan  diterapkan  adalah:  1)  Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batuan;  2)  Peraturan  Daerah  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup;  3)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kuningan  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; 4) Peraturan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 5) peraturan bupati Paser nomor 9 tahun 2013 tentang rincian tugas dan fungsi dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser paragraf 3 pasal 9 yang  berisi seksi perizinan mempunyai tugas melaksanakan urusan perizinan; 6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjabarkan bahwa: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logan dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan; 7) Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” Bab IX mengenai Pasal 20 menyebutkan bahwa apabila selesai melakukan penambangan bahan Galian Golongan C pada suatu tempat  pekerjaan,  pemegang  Surat  Izin  Pertambangan  Daerah  yang  disebut  (SIPD)  diwajibkan mengembalikan  tanah  tersebut  sedemikian  rupa,  sehingga  tidak  menimbulkan  bahaya  serta  tidak  merusak daya lingkungan.
Keseluruhan  produk  hukum  di  atas  mengatur  dengan  seksama  bagaimana  persyaratan  pelaku  usaha, prosedur  dalam  aktivitas  tambang  galian  C  sampai  dengan  sanksi  yang  dikenakan  jika  pelaku  usaha melanggar aturan ini.

## Penerimaan masyarakat tentang produk hukum tersebut (pelaku usaha dan masyarakat sekitar)
Dengan  adanya  produk  hukum  yang  mengatur  pelaksanaan  penggalian  tambang,  maka  para  pelaku  usaha tambang terikat pada prosedur yang diperbolehkan. Pelaku Usaha harus mengurus perizinan usaha. Selain itu, tanggung  jawab  pelaku  usaha  pertambangan  ialah  melakukan  reklamasi  pascatambang,  dimana  reklamasi pascatambang merupakan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan dengan menata kembali daerah bekas tambang sehingga menjadi daerah yang bermanfaat dan berdaya guna.
Kegiatan  tambang  galian  C  juga  memberikan  eksternalitas  positif  pada  masyarakat.  Kegiatan  tambang akan memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Kontribusi ini dapat berupa melibatkan warga sekitar area tambang sebagai pekerja tambang atau dengan terciptanya lapangan kerja baru seperti jasa penyedia makanan untuk pekerja. Namun, sisi positif ini diharapkan tidak membuat masyarakat mengabaikan penegakan aturan tambang itu sendiri.
Aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan seyogyanya dipatuhi oleh pelaku usaha dan didukung oleh  masyarakat  sekitar  area.  Produk  hukum  yang  telah  ditetapkan  untuk  mengatur  penggalian  tambang memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Dengan adanya produk hukum yang mengatur pelaksanaannya penggalian  tambang  maka  kelestarian  lingkungan  di  sekitar  pertambangan  akan  terjaga  dengan baik(FRATAMA,  Alpian,  &  Alhusni,  2020;  Hilson,  2000;  Marfai,  2019;  Spitz  &  Trudinger,  2019). Sebaliknya,  jika  tidak  ada  produk  hukum  yang  mengatur  penggalian  tambang  tersebut,  maka  pelaku  usaha tambang  akan  semena-mena  melakukkan  penggalian  tanpa  memikirkan  dampaknya  terhadap  lingkungan. Adapun  dampak  negatif  dari  pertambangan  seperti  terjadinya  banjir,  rusaknya  infrasturktur,  berkurangnya debit air, dan tercemarnya sungai (Durand, 2012; Marfai & King, 2008).
Walaupun dampak dari kelalaian dalam aktivitas tambang galian C ini signifikan. Namun, masih banyak ditemukan  pelaku  usaha  tambang  yang  tidak  mematuhi  aturan  ini,  sebagaimana  yang  terjadi  di  tambang galian C Batang Anai Padang Pariaman, Buton, Bulukumba, Jambi dan Riau.
Penerimaan produk hukum yang lemah ini bisa terjadi karena kurang jelasnya pernyataan aturan yang ada dan memungkinkan bermakna ganda, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan penggunaan istilah dan aturan  tersebut.  Untuk  itu,  diperlukan  upaya  dalam  peningkatan  kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum pengelolaan tambang galian C ini.

## Strategi pemerintah dalam penerapan produk hukum
Adapun  strategi  pemerintah  dalam  penerapan  produk  hukum  yakni  dengan  menetapkan  kriteria  baku kerusakan  lingkungan  dalam  sebuah  produk  hukum  daerah  sebagai  ukuran  batas  toleransi  kerusakan lingkungan yang di perbolehkan sehingga daya dukung lingkungan tetap terjaga. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tidore Kepulauan, provinsi Maluku Utara. Kota Tidore Kepulauan yang  memiliki  potensi  sumber  daya  tambang  khususnya  pasir  dan  batu  telah  memberikan  kontribusi  bagi pembangunan  daerah  dan  perekonomian  masyarakat.  Namun  jika  kegiatan  penambangan  dilakukan  tanpa ada  produk  hukum  yang  mengaturnya  maka  akan  berdampak  terhadap  kerusakan  lingkungan.  Strategi penetapan kriteria baku kerusakan ini menjadi alternative solusi dalam menyelesaikan permasalahan.
Selain itu, perlu diadakannya sosialiasi produk hukum dari skala rendah, seperti sosialiasi di desa/nagari areal tambang. Sebagaimana implementasi penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Kuningan yang terus menerus  dilakukan  mulai  dari  yang  bersifat  persuasif  hingga  represif.  Bersifat persuasif  dan preventif  dalam hal ini dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap peraturan yang ada.
Pemerintah  juga  perlu  melakukan  pengawasan  serta  rehabilitasi  kerusakan  sebagai  upaya  untuk memperbaiki  kerusakan  lingkungan  yang  telah  ditimbulkan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  merehabilitasi bekas lahan galian industri sebagaimana rehabilitasi yang dilakukan pada lahan bekas galian industri sekitar tambang  di  Kabupaten  Magelang  Jawa  Tengah.  Untuk  merehabilitasi  lahan  bekas  galian,  perlu  dilakukan pelestrasian  sumber  daya  lahan  dan  hayati  tanah,(As’  ari  et  al.,  2019;  Marfai  &  King,  2008)  diantaranya dengan reklamasi/penimbunan lahan yang dilakukan secara langsung setelah selesai penambangan, bentukan permukaan lahan dengan terasering, biorehabilitasi dengan melakukan pemberdayaan caing tanah endogaesis dan menanam tumbuhan piioner seperti tanaman legum.

## Simpulan
Berdasarkan  kajian  pustaka  yang  telah  dilaksanakan,  dapat  disimpulkan  sebagai  1)  Produk  hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia telah diimplementasikan baik dari skala Undang-Undang sampai kepada  aturan  operasional  di  daerah.  2)  Masih  banyaknya  ditemukan  kelalaian  dalam  mematuhi  hukum pengelolaan tambang oleh pelaku usaha, dan masih rendahnya pengawasan dari masyarakat sekitar area.
Alternatif  solusi  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  adalah  dengan  memperjelas  indikator  pelanggaran seperti  dengan  menggunakan  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan,  selanjutnya  dengan  mengadakan  sosialisi dari  skala  kecil  (tingkat  desa/nagari),  serta  adanya  pengawasan  implementasi  produk  hukum  dan  juga rehabilitasi kerusakan bagi area terdampak.

## Referensi
Abidin, S. Z. (2004). Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik. Anggara, S. (2018). Pengantar Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
Arsyiah,  W.  O.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Tambang  Galian  C  Di  Kecamatan  Batauga Kabupaten Buton Selatan. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 26–33.
As’  ari,  R.,  Mulyanie,  E.,  &  Rohmat,  D.  (2019).  Zonasi  Pemanfaatan  Lahan  Pasca  Penambangan  Pasir  di pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Jurnal Geografi, 11(2), 171–181.
BPS.  (2020).  Statistik  Indonesia  2020  Statistical  Yearbook  of  Indonesia  2020.  Statistical  Yearbook  of Indonesia.
Bulukumba,  U.  K.,  &  Danial,  F.  W.  (n.d.).  Pengawasan  Pemerintah  Daerah  terhadap  Tambang  Galian Golongan C Di Desa Padalloang Kecamatan.
Dede,  M.,  Sewu,  R.  S.  B.,  Yutika,  M.,  &  Ramadhan,  F.  (2018).  Analisis  potensi  perekonomian  sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian di Pantura Jawa Barat.
Durand,  J.  F.  (2012).  The  impact  of  gold  mining  on  the  Witwatersrand  on  the  rivers  and  karst  system  of Gauteng and North West Province, South Africa. Journal of African Earth Sciences, 68, 24–43.
Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. In Understanding Public Policy.
Farisi, M. I. (2010). Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model. Fischer,  F.,  &  Miller,  G.  J.  (2017).  Handbook  of  public  policy  analysis:  Theory,  politics,  and  methods.  In
Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods.
https://doi.org/10.4324/9781315093192
FRATAMA,  Y.,  Alpian,  E.,  &  Alhusni,  A.  (2020).  Upaya  Pemerintah  Dalam  Menanggulangi  Dampak Galian  Tambang  Type  C  (Studi  Kecamatan  Sekernan  Kabupaten  Muaro  Jambi).  UIN  Sulthan  Thaha Saifuddin Jambi.

## Implementasi hukum pengelolaan tambang galian ...
Hilson, G. (2000). Sustainable development policies in Canada’s mining sector: an overview of government and industry efforts. Environmental Science & Policy, 3(4), 201–211.
Junita, A., & Handoko, T. (2020). Kebijakan Ekonomi-Politik Lokal: Studi Pengaruh Pertambangan Galian C Tanpa  Izin  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  Tahun  2015-2019. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 166–178.
Mangilaleng,  E.  J.,  Rotinsulu,  D.,  &  Rompas,  W.  (2015).  Analisis  Sektor  Unggulan  Kabupaten  Minahasa Selatan. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(4).
Marfai, M. A. (2019). Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal. UGM PRESS. Marfai,  M.  A.,  &  King,  L.  (2008).  Coastal  flood  management  in  Semarang,  Indonesia.  Environmental Geology, 55(7), 1507–1518.
Spitz, K., & Trudinger, J. (2019). Mining and the environment: from ore to metal. CRC Press. Sulaksono, A. (2015). Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDB sektor pertambangan di Indonesia.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 20(1).
Syaodih, N. (2009). Metode penelitian pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Wienarto, A. L. H. & N. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Program. Yudhistira,  Y.,  Hidayat,  W.  K.,  &  Hadiyarto,  A.  (2012).  Kajian  Dampak  Kerusakan  Lingkungan  Akibat Kegiatan  Penambangan  Pasir  di  Desa  Keningar  Daerah  Kawasan  Gunung  Merapi.  Jurnal  Ilmu Lingkungan. https://doi.org/10.14710/jil.9.2.76-84