## FENOMENA POLITIK UANG DALAM PILKADA

## Fitriyah

## Abstract
Money  politics  happens  in  districts  and  provinces  head  local  elections.  The  regulation  (Law Number 32 of 2004) is not sufficiently strong in regulating money politics and providing sanctions on the money politics,  beside the problem is also on the law enforcement itself.
This activity (money politics) threatens not only clean and effective governance but also clean and  honest  elections.    Those  who  spend  money  politics    to  win  elections  are  normally  expected  to recover after elections their investment with a profit. If unchecked, the defense of public interests and the common weal may be  on the retreat. These are crimes, and seriously undermine the integrity of elections.
We need law making bodies are pay attention how to  enforce controls on money politics. In this case, The Draft which regulated head local elections relevant to push on eradicating and controlling money politics.
Keywords :   money politics, head local elections

## A.  PENDAHULUAN
Salah  satu  pertimbangan  peralihan  mekanisme  pilkada  oleh  DPRD  menjadi pilkada  langsung  adalah  untuk  memangkas  politik  uang  ( money  politics ),  logikanya calon tidak punya kemampuan untuk membeli suara rakyat yang jumlahnya banyak. Namun  fakta  menunjukkan  bahwa  dalam  pilkada  langsung  pun politik  uang berlangsung  meski  dengan  ongkos  yang  makin  mahal  karena  melibatkan  pemilih dalam satu daerah pemilihan.
Sewaktu  pemilihan  kepala  daerah  oleh  DPRD politik  uang  juga  mengemuka namun      dalam  pilkada  secara  langsung  semakin  meluas,  misalnya,  147  warga Kampung  Bantarpanjang,  Kecamatan  Warudoyong,  Kota  Sukabumi,  mendapat amplop  berisi  uang  Rp  10.000  dengan  pesan  agar  memilih  salah  satu  peserta pilkada ( Kompas , 10 April 2008). Uang ini digunakan mulai dari menentukan parpol pengusung, kampanye besar-besaran untuk mendongkrak popularitas calon, sampai upaya  memengaruhi  pilihan  masyarakat.  Syamsuddin  Haris  mengatakan  bahwa partai  politik  dalam  mengusung  calon  di  pilkada  lebih  pada  pertimbangan kemampuan  finansial  calon  yang  bersangkutan.  Dalam  rekrutmen,  lebih  terkesan para sang calon yang membutuhkan “perahu” partai politik ( www.komunitasdemokrasi.or.id/article/pilkada.pdf , diunduh  tgl.  27  Maret  2011). Disebutkan harga yang dipatok oleh partai politik antara Rp 1 miliar hingga 2 miliar bagi  satu  calon  bupati  yang  didaftarkan  ke  KPUD  ( Kompas ,  19  April  2005).  Di Pemilihan  Gubernur  Riau  seorang  kandidat  harus  menyediakan  “uang  pinangan” sedikitnya Rp 400 ju ta per kursi demi mendapatkan “perahu”. Dalam hal ini semakin strategis posisi parpol, jumlah uang lamaran semakin besar ( Kompas , 6 Juli 2011). Ketika  kemampuan  dana  calon  menjadi  pertimbangan,  maka  terbuka  ruang bagi  masuknya  sumber-sumber  dana  dari  pihak  luar,  termasuk  kemungkinan masuknya  dana  ilegal.  Seperti  studi  Syarif  Hidayat    ( Bisnis  dan  Politik  di  Tingkat Lokal:  Pengusaha,  Penguasa  dan  Penyelenggara  Pemerintahan  Pasca  Pilkada ) (2006:  276)    yang  menemukan  bahwa  modal  ekonomi  yang  dimiliki  oleh  masing- masing  kandidat  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  cenderung  merupakan kombinasi  antara  modal  pribadi  dan  bantuan  donator  politik  (Pengusaha),  serta sumber-sumber lain.  Dalam artikelnya, Leo Agustinino dan Muhammad Agus Yusoff ( Pilkada  dan  Pemekaran  Daerah  dalam  Demokrasi  Lokal  di  Indonesia:  Local Strongmen dan Roving Bandits ) (2010) mengatakan bahwa:
“untuk  membiayai  itu  semua  (mendanai  pelbagai  biaya  aktiviti  kempen,  biaya menyewa  pakar political  marketing ,  biaya  untuk  membangun  sarana  fisik  di
kantung-kantung  undi,  biaya image  building dan image  bubbling (pensuksesan diri calon) dan banyak lagi), banyak calon yang tidak memiliki cukup dana. Maka dari itu, calon kepala daerah acap kali mencari para pengusaha untuk bergabung sebagai  „investor  politik.  Sebagai  imbalan  investasi  atas  keikutsertaan  mereka (sebagai  pelabur/investor  politik)  dalam  menjayakan  calon  dalam  pilkada,  maka para  pengusaha  dijanjikan  akan  mendapat  banyak  hak  istimewa  (perlindungan ekonomi dan politik)”.
Logikanya mereka yang berhutang untuk biaya pilkada, akan membalas jasa melalui  berbagai  konsensi  kepada  pihak  yang  mengongkosinya  pascapilkada,  dan pada  akhirnya  meminggirkan  aspirasi  masyarakat  luas.  Situasi  ini  pula  yang belakangan  melahirkan  perilaku  korup  para  kepala  daerah  guna  mengembalikan hutang-hutang semasa pilkada, karena seperti pendapat Eko Prasojo, bahwa  biaya yang  dikeluarkan  ini  (menentukan  parpol  pengusung,  kampanye  besar-besaran untuk  mendongkrak  popularitas  calon,  sampai  upaya  mempengaruhi  pilihan masyarakat) harus diganti oleh uang rakyat dalam APBD melalui arisan proyek bagi investor  politik  yang  ikut  membiayai  pilkada  (ditpolkom.bappenas.go.id/.../007.  pdf, diunduh  tgl.  11  Desember  2011).  Selain  secara  finansial  merugikan  masyarakat daerah  dengan  korupsi  APBD,  praktik  politik  uang juga  mencendarai  terwujudnya pemilu yang demokratis. Suatu pemilu yang demokratis, jujur dan adil ( free and fair elections )  adalah  pemilu  yang  bebas  dari  kekerasan,  penyuapan,  dan  berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.
Suburnya  politik  uang  itu  juga  tidak  lepas  dari  cara  pandang  masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk  demokrasi  di  level  akar  rumput  (pilkades)  praktek money  politics tumbuh subur,  karena  dianggap  suatu  kewajaran  masyarakat  tidak  peka  terhadap bahayanya.  Mereka  membiarkannya  karena  tidak  merasa    bahwa money  politics secara normatif adalah perilaku yang harus dijauhi (2003: 228).  Studi Nico L. Kana di Kecamatan Suruh, misalnya menemukan bahwa pemberian uang ( money politics ) sudah biasa berlangsung di tiap pilkades pada masa sebelumnya, oleh masyarakat setempat  hal ini dipandang sebagai simbol tali asih (2001:9).  Perihal politik uang dari sudut pemilih di pilkada, Sutoro Eko (2004) juga punya penjelasan. Menurutnya politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun  visi  bersama,  lemahnya  aturan  main,  dan  seterusnya.    Hal-hal  yang disebut oleh Sutoro Eko itu setidaknya dapat dilihat dari penelitian Ahmad Yani (dkk) (2008),  yang  menemukan    pemilih  lebih  menyukai  bentuk  kampanye  terbuka  dan sebagian  besar  dari  mereka  menyarankan  bagi  yang  ikut  kampanye  layak  dikasih uang saku sekitar Rp 50.000-Rp 100.000 perkali kampanye.
Soal  politik  uang  dalam  pilkada  ini  menarik  untuk  diangkat  sebagai  tulisan seiring  dengan  kegelisahan  banyak  pihak  atas  mahalnya  biaya  pilkada,  terutama bagi kandidat dengan segala implikasinya pada pascapilkada. Tulisan ini bermaksud menyajikan ulasan teoritis tentang apa dan  bagaimana politik uang  dalam pilkada.
Dengan lahirnya  UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan normatif bagi penerapan pilkada secara langsung  telah membuat sistem pemerintahan di daerah seharusnya semakin demokratis karena rakyat dapat menentukan  siapa  calon  yang  paling  disukainya.    Atas  dasar  undang-undang  itu mulai  tahun  2005,  tepatnya  pada  bulan  Juni  2005,    pergantian  kepala  daerah  di seluruh  Indonesia  telah  dilakukan  secara  langsung.  Pilkada  secara  langsung  juga diharapkan  dapat  meminimalkan  praktik  politik  uang  karena  calon  pemimpin  politik tidak  mungkin  “membayar”  suara  seluruh  rakyat,  maupun  kecurangan-kecurangan lain  yang  selama  ini  menjadi  kekurangan  dalam  pilkada-pilkada  sebelumnya. Sebagai  gambaran,  sebagian  besar  pemilihan  kepala  daerah  yang  berlangsung selama  UU  No.  22  Tahun  1999  selalu  menimbulkan  gejolak  di  daerah,  seperti  di Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Madura, dan sejumlah daerah lainnya. Dalam kasus- kasus  ini,  timbulnya  gejolak  selalu  disebabkan  oleh  penyimpangan-penyimpangan yang  sama,  yakni  distorsi  aspirasi  publik,  indikasi  politik  uang,  dan  oligarkhi  partai yang  tampak  dari  intervensi  DPP  partai  dalam  menentukan  calon  kepala  daerah yang didukung fraksi (Dede Mariana, 2007: 47).
Namun pelaksanaan pilkada secara langsung tidak menyelesaikan persoalan tersebut, melainkan hanya sebatas hingar-bingar peristiwa pemungutan suara pada hari  pemilu  dan  bahkan  kini  menimbulkan  paradoks.  Mendagri  Gamawan  Fauzi menyatakan,  pilkada  langsung  berdampak  pada  biaya  politik  yang  tinggi.  Dikaitkan dengan  upaya  menciptakan  pemerintahan  yang  bersih,  Mendagri  menambahkan, biaya besar tersebut seperti menjadi paradoks karena untuk menjadi kepala daerah dibutuhkan  uang  miliaran  rupiah  dan  setelah  menjadi  kepala  daerah  dituntut  untuk menciptakan  pemerintahan  yang  bersih ( Kompas ,  21  Juli  2010).  Dibandingkan model  memilih  kepala  daerah  oleh  anggota  DPRD,  model  memilih  kepala  daerah secara  langsung  memerlukan  biaya  lebih  besar  yang  harus  di  sediakan  oleh Pemerintah  Daerah  yang  bersangkutan  maupun  oleh  para  kandidat  yang berkompetisi. Belanja  kandidat  antara  lain:  (1)  belanja  kampanye,  (2)  belanja  saksi,  (3) belanja  kandidasi    di  partai  politik/pendukung  di  jalur  perseorangan. Bank  Indonesia memperkirakan pilkada yang berlangsung di 244 daerah tahun 2010 menelan biaya sekitar  Rp  4,2  triliun  dari  anggaran  yang  dikeluarkan  pemerintah  daerah  untuk penyelenggaraan  dan  dana  kampanye,  yang  ditanggung  para  kandidat  kepala daerah ( www.antaranews.com/.../ bi -perkirakan- biaya - pilkada -2010-capai-rp4 ..., diunduh  tgl.  26  Desember  2011).      Memang  dalam  pemilu  tidak  semua  uang  yang dikeluarkan kadidat dan digunakan dalam kegiatan pemilu termasuk dalam kategori politik  uang,  yang  dikonotasikan  sebagai  uang  haram.  Untuk  membedakannya, simak definisi uang politik dan politik uang.
Yang  dimaksud  dengan  uang  politik  adalah,  uang  yang  diperlukan  secara wajar untuk mendukung operasionalisasi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta  pilkada.  Besarannya  ditetapkan  dengan  UU  dan  PP.  Contohnya  biaya administrasi  pendaftaran  pasangan  kandidat,  biaya  operasional  kampanye pasangan kandidat, pembelian spanduk dan stiker, dan lain sebagainya. Sumbernya bisa  berasal  dari  simpatisan  dengan  tidak  memiliki  kepentingan  khusus  dan besarannya  ditentukan  dalam  UU  dan  PP.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  politik uang  adalah,  uang  yang  ditujukan  dengan  maksud-maksud  tertentu  seperti contohnya  untuk  melindungi  kepentingan  bisnis  dan  kepentingan  politik  tertentu. Politik  uang  bisa  juga  terjadi  ketika  seorang  kandidat  membeli  dukungan  parpol tertentu  atau  membeli  suara  dari  pemilih  untuk  memilihnya  dengan  iming-iming imbalan  yang  bersifat    finansial.  Politik  uang  bisa  juga  terjadi  ketika  pihak penyandang  dana  berkepentingan  bisnis  maupun  politik  tertentu.  Bentuknya  bisa
berupa  uang,  namun  bisa  pula  berupa  bantuan-bantuan  sarana  fisik  pendukung kampanye pasangan kandidat tertentu (Teddy Lesmana, 2011).
Sumbangan  politik  uang  terhadap  kebutuhan  dana  dalam  jumlah  besar, terutama  untuk  komponen  tidak  resmi  yang  harus  dikeluarkan  kandidat,  signifikan. Ini setidaknya dapat dilihat dari pendapat Hanta Yuda AR. Menurutnya, biaya besar yang  karena  pilkada  kerap  disertai  dengan  praktek  politik  uang  dan  pemakelaran pencalonan kepala daerah. Politik uang dan pemakelaran inilah yang menyebabkan biaya  pilkada  semakin  menggelembung  dan  ongkos  demokrasi  semakin  tinggi ( Koran Tempo , 23 November 2010).
Menurut  Wahyudi  Kumorotomo  (2009)  ada  beragam  cara  untuk  melakukan politik  uang  dalam  pilkada  langsung,  yakni:  (1)  Politik  uang  secara  langsung  bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial,  (2)  sumbangan  dari  para  bakal  calon  kepada  parpol  yang  telah mendukungnya,  atau  (3)  "sumbangan  wajib"  yang  disyaratkan  oleh  suatu  parpol kepada  para  kader  partai  atau  bakal  calon  yang  ingin  mencalonkan  diri  sebagai bupati  atau  walikota.  Adapun  politik  uang  secara  tidak  langsung  bisa  berbentuk pembagian  hadiah  atau doorprize ,  pembagian  sembako  kepada  konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak  bisa  menghitung  secara  persis  berapa  yang  mereka  telah  habiskan  untuk sumbangan,  hadiah,  spanduk,  dan  sebagainya,  disamping  biaya  resmi  untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya.
Ramlan  Surbakti  ( Kompas ,  2  April  2005),  mencatat  bahwa  peluang munculnya politik uang dalam pilkada dapat diidentifikasi sejak awal, yakni Pertama , untuk  dapat  menjadi  calon  diperlukan  "sewa  perahu",  baik  yang  dibayar  sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar  diperkirakan  cukup  besar  jauh  melampaui  batas  sumbangan  dana kampanye  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang,  tetapi  tidak  diketahui  dengan pasti  karena  berlangsung  di  balik  layar. Kedua ,  calon  yang  diperkirakan  mendapat dukungan  kuat,  biasanya incumbent ,  akan  menerima  dana  yang  sangat  besar  dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Jumlah uang  ini  juga  jauh  melebihi  batas  sumbangan  yang  ditetapkan  undang-undang. Karena  berlangsung  di  balik  layar,  maka  sukar  mengetahui  siapa  yang  memberi kepada  siapa  dan  berapa  besarnya  dana  yang  diterima. Ketiga ,  untuk kabupaten/kota  yang  jumlah  pemilihnya  sekitar  10.000  sampai  dengan  100.000 pemilih,  tetapi  wilayahnya  memiliki  potensi  ekonomi  yang  tinggi,  pengusaha  yang memiliki  kepentingan  ekonomi  di  daerah  tersebut  bahkan  dapat  menentukan  siapa yang  akan  terpilih  menjadi  kepala  daerah.  Dengan  jumlah  dana  yang  tidak  terlalu besar,  sang  pengusaha  dapat  memengaruhi  para  pemilih  memilih  pasangan  calon yang  dikehendakinya  melalui  "perantara  politik"  yang  ditunjuknya  di  setiap  desa. Keempat , untuk daerah dengan tiga atau lebih pasangan calon bersaing, perolehan suara  sebanyak  lebih  dari  25  persen  dapat  mengantarkan  satu  pasangan  calon menjadi  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  terpilih.  Dalam  situasi  seperti  ini, penggunaan  uang  memengaruhi  pemilih  melalui  "perantara  politik"  di  setiap desa/kelurahan mungkin menjadi pilihan "rasional" bagi pasangan calon”.
Jika Ramlan Surbakti masih melihat potensi politik uang dalam Pilkada, Didik Supriyanto  mengangkatnya  dari  fakta  empiris.  Menurutnya,  berdasarkan  aktor  dan wilayah  operasinya,  politik  uang  dalam  pilkada  bisa  dibedakan  menjadi  empat lingkaran  sebagai  berikut:  (1)  Lingkaran satu , adalah  transaksi  antara  elit  ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik pascapilkada; (2) Lingkaran dua, adalah transaksi antara
pasangan  calon  kepala  daerah  dengan  partai  politik  yang  mempunyai  hak  untuk mencalonkan;  (3)  Lingkaran  tiga , adalah  transaksi  antara  pasangan  calon  dan  tim kampanye  dengan  petugas-petugas  pilkada  yang  mempunyai  wewenang  untuk menghitung  perolehan  suara;  dan  (4)  Lingkaran  empat, adalah  transaksi  antara calon  dan  tim  kampanye  dengan  massa  pemilih  (pembelian  suara)  ( Transkrip Diskusi  Publik  Terbatas ,    ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politik-uang-dalam- pilkada.pdf,  diunduh tgl. 24 Desember 2011).
Menurut  Didik  Supriyanto, politik  uang  lingkaran  empat  ini  biasa  disebut dengan political buying , atau pembelian suara langsung kepada pemilih. Lebih lanjut dikatakannya,  ada  banyak  macam  bentuk political  buying ,  yakni  pemberian  ongkos transportasi  kampanye,  janji  membagi  uang/barang,  pembagian  sembako  atau semen  untuk  membangun  tempat  ibadah,  „serangan  fajar‟,  dan  lain-lain.  Modus politik  uang  tersebut  berlangsung  dari  pemilu  ke  pemilu,  tidak  terkecuali  dalam pilkada  dan  praktik-praktik  jual  beli  suara  ini  bukan  semata-mata  didasari  oleh kebutuhan  ekonomi  sebagian  besar  pemilih,  tetapi  juga  karena  hal  tersebut  sudah lama  berlangsung  setiap  kali  ada  pemilihan  (misalnya  pilkades)  sehingga masyarakat  menganggapnya  sebagai  sesuatu  yang  lumrah,  meski  mereka  tahu bahwa  hal  itu  melanggar  ketentuan.  Namun  berbagai  kejadian  politik  uang  dalam pilkada  langsung  seringkali  tidak  tersentuh  oleh  penegakan  hukum  karena  sulitnya pembuktian  akibat  tidak  adanya  batasan  yang  jelas  mengenai  politik  uang, disamping  sebagian  masyarakat  menganggap  sebagai  sesuatu  yang  lumrah. Bahkan,  yang  lebih  memprihatinkan  adalah  masyarakat  kian  permisif  dengan praktek politik uang dalam pemilu. Hasil polling Litbang Harian Kompas , menemukan bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan caleg/parpol ( Kompas , 16 Maret 2009).
Terkait  politik  uang  yang  makin  menguat,  Lingkaran  Survei  Indonesia  (LSI) pernah  membuat  survei  khusus  untuk  mengukur  tingkat  skala  politik  uang  dalam pilkada.  Survei  tersebut  dilakukan  dengan  populasi  nasional  pada  bulan  Oktober 2005 dan Oktober 2010. Survei menggunakan metode penarikan sampel Multistage Random Sampling (MRS). Jumlah sampel sebanyak 1.000 orang responden dengan tingkat  kesalahan  sampel  ( sampling  error )  sebesar  plus  minus  4%.   Hasil  survey menunjukkan  publik  yang  menyatakan  akan  menerima  uang  yang  diberikan  oleh kandidat  mengalami  kenaikan.  Pada  tahun  2005,  sebanyak  27,5%  publik menyatakan  akan  menerima  uang  yang  diberikan  calon  dan  memilih  calon  yang memberi  uang.  Angka  ini  naik  menjadi  37,5%  di  tahun  2010.  Demikian  pula  Publik yang  mempersepsi  bahwa  politik  uang  akan  mempengaruhi  pilihan  atas  kandidat, juga  mengalami  kenaikan  dari  53,9%  di  tahun  2005  menjadi  63%  di  tahun  2010 (suarapublik.co.id/index/index.php?...politik-uang..  diunduh  tgl.  24  Desember  2011) . Situasi ini tidak lepas dari adanya perubahan radikal terhadap karakter dan perilaku pemilih pascareformasi, khususnya setelah Pemilu 1999. Kacung Marijan ( Kompas , 7  Agustus  2008) menyebut  keikutsertaan  pemilih  dalam  pemilu  1999  sebagai pemilih  bercorak  sukarela  ( voluntary ).  Di  mana  terjadi  keterlibatan  yang intens dari pemilih selama proses pemilu. Hal ini tidak lepas dari euforia reformasi yang masih dirasakan masyarakat serta harapan yang besar terhadap perubahan. Pemilu 2004 menunjukkan  perilaku  pemilih  yang  berbeda.  Antusiasme  pemilih  mulai  menurun dan  perilakunya  sudah  mulai  bercorak  rasional.  Bahkan  menurut  Kacung  Marijan sudah tergolong rasional pragmatis dengan melakukan praktik-praktik transaksional (jual  beli  suara)  di  mana  pemilih  mulai  menghitung  imbalan  dari  suara  yang diberikan.  Perilaku  ini  tidak  lepas  dari  penilaian  bahwa  wakil-wakil  rakyat  hasil pemilu 1999 yang mereka harapkan ternyata tak mampu berbuat banyak dan tidak
memberikan  perubahan  berarti  (Marijan  dalam  Taufiqurrahman,  2010).  Survei  LSI juga  menemukan  kecenderungan  yang  sama,  bahwa  ada  rasionalitas  pragmatis pemilih,  meski  selain  rasionalitas  pragmatis,  muncul  juga  semangat  kedaerahan, etnisitas, agama dan kelompok dalam preferensi pemilih ( www.lsi.or.id )
Kebutuhan dana yang semakin  besar mendorong politisi menggali dana dari berbagai  sumber.  Fenomena  ini  tidaklah  khas  Indonesia.  Sebagai  gambaran, sebagaimana  yang  ditulis  Denny  JA  (2006)  tentang  “Uang  dan  Politik”,    di  negara Amerika  Serikat  yang  kaya  sekalipun  seorang  calon  tidak  dapat  membiayai pengeluaran  pemilu  sendirian.  Pemilu,  mulai  dari  anggota  Kongres,  gubernur,  dan presiden,  yang  sangat  kompetitif,  sudah  sedemikian  mahalnya.  Pada  1996,  di Amerika  Serikat,  biayanya  sudah  mencapai  US$  64  milyar  atau  sekitar  Rp  150 trilyun  berdasarkan  nilai  tukar  saat  itu  (1996).    Bagusnya  Amerika  Serikat  memiliki mekanisme  untuk  meminimalisasi  pengaruh  uang  swasta  di  dunia  politik.  Federal Election  Campaign  Act  of  1974  hanya  membolehkan  sumbangan  pihak  swasta  ke politisi  dalam  jumlah  yang  sangat  kecil.  Sumbangan  perorangan  hanya  dibolehkan menyumbang  uang  ke  seorang  politikus  paling  banyak  US$  1.000  (Rp  2,3  juta berdasarkan  nilai  tukar  1996).  Jika  menyumbang  ke  banyak  politikus,  total sumbangannya  tidak  boleh  lebih  dari  US$  25.000  (Rp  57,5  juta)  dalam  satu  masa pemilihan. Sedangkan sumbangan perusahaan    ke seorang kandidat dibatasi US$ 5.000 (Rp 11,5 juta).
Di  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  besaran  sumbangan  juga  dibatasi,  namun pengaturannya  tidak  jelas  dan  karenanya  mudah  disalahgunakan.    Lemahnya regulasi  ini  ikut  menyumbang  potensi  masuknya  dana  ilegal  kepada  calon  dan terjadinya  politik  uang  dalam  pilkada.  Identifikasi  Badoh  (2010)  atas  lemahnya regulasi  pemilukada,  baik  soal  pengaturan  dana  kampanye  maupun  pengaturan politik  uang,  yang  nyata-nyata  gagal  membentengi  praktik  politik  uang  dapat  dilihat dari tabel berikut:

## Tabel1.
Kelemahan Pengaturan Dana Kampanye Pilkada UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 Prinsip-prinsip pengaturan dana politik Pengaturan Permasalahan Sumber dana Pasal  83  UU  32/2004 Pasal 83 UU 12/2008 Pasal 65 PP  6/2005 Tidak  disebutkan  sumbangan  dari  parpol  sebagai badan hukum atau perseorangan Batasan jumlah sumbangan Pasal  83  UU  32/2004 Pasal 83 UU 12/2008 Pasal 65 PP  6/2005  Tidak ada batasan jumlah sumbangan dari pasangan calon (paslon)  Tidak  ada  batasan  sumbangan  dalam  bentuk  bukan cash ( in kind ) yang diterima/disetujui oleh paslon
 Tidak  ada  batasan  jumlah  sumbangan    dari  parpol pendukung
 Tidak  ada  ketentuan  rinci  mengenai  apakah  sebuah konglomerasi  dapat  menyumbang  lewat  induk perusahaan dan anak-anak perusahaan  Tidak ada ketentuan soal utang Pencatatan serta pelaporan rekening khusus dana kampanye Pasal 83 UU 32/2004 Pasal 84 UU 12/2008 Pasal  65  dan  68  PP 6/2005
 Tidak  dijelaskan  kapan  rekening  khusus  dana kampanye  dibuka  yang  diatur  hanya  ketentuan mengenai  kapan  daftar  penyumbang  dilaporkan  ke KPUD
 Tidak  ada  ketentuan  mengenai  saldo  awal  untuk rekening dana kampanye
 Tidak  dijelaskan  berapa  jumlah  rekening  dana kampanye  yang  harus  dibuat  dan  apakah  semua penerimaan dana kampanye harus dicatat dalam satu
Prinsip-prinsip
pengaturan dana politik Pengaturan Permasalahan rekening  atau  ada  pemisahan  antara  rekening  partai pendukung, kandidat dan tim kampanye
 Tdak ada kewajiban pencatatan pengeluaran  Tidak  dijelaskan  secara  rinci  identitas  penyumbang (apa  saja  keterangan  penyumbang  yang  harus dicantumkan)  dan  kategori  penyumbang  yang  tidak jelas identitasnya
 Jumlah 2,5 juta sebagai batasan minimum pencatatan  penerimaan  terlalu  besar  dan  dapat mendorong  manipulasi  dalam  bentuk  memecah jumlah  sumbangan  menjadi  bagian-bagian  yang jumlahnya  lebih  kecil  dari  batasan  minimum kewajiban mencatat Mekanisme  akuntabilitas publik Pasal  83  dan  84  UU 32/2004 Pasal 84 UU 12/2008 Pasal  65,  66  dan  67  PP 6/2005  Tidak  ada  sanksi  terhadap  temuan    hasil  audit  jika bermasalah
 Tidak ada ketentuan mengenai syarat kantor akuntan public yang dapat ditunjuk oleh KPUD
 Jarak waktu sejak diserahkan hingga diumumkannya hasil  audit  terlalu  lama  (23  hari  setelah  pemungutan suara)
 Tidak  dijelaskan  mengenai  media  yang  akan digunakan  oleh  KPUD  dalam  mengumumkan  hasil audit kampanye
Sumber:  Ibrahim  Zuhdhy  Fahmi  Badoh, Kajian  Potensi-Potensi  Korupsi  Pilkada ,  Jakarta:  ICW, Januari 2010, hlm 3-4
Di samping ada kelemahan dalam pengaturan dana kampanye, terdapat pula sejumlah  kelemahan  pengaturan  politik  uang    dalam  UU  No.  32  Tahun  2004 tersebut, sebagai berikut:

## Tabel 2.

## Kelemahan Sistem Berkaitan Politik Uang dan Penegakan Hukum Pilkada
Prinsip-prinsip pengaturan dana politik Pengaturan Keterangan Lama masa kampanye Pasal 75 (2) UU 32/2004 Pasal 75 (2) UU 12/2008 Masa kampanye sangat singkat,  menyebabkan tidak cukup waktu  untuk  penyadaran  politik  dan  menjual  program sehingga  mendorong  pasangan  calon  melakukan  jalan pintas, seperti melakukan money politics Tim kampanye Pasal  75  (4)  dan  (7)  UU 32/2004 Pasal  75 (4) dan (7)  UU 12/2008 Tim kampanye yang didaftarkan tidak mencakup keseluruhan tim kampanye. Kebanyakan kasus pelanggaran  kampanye  termasuk  politik  uang  tidak  dapat dibuktikan  karena  dilakukan  oleh  pihak-pihak  pendukung pasangan calon yang tidak didaftarkan di KPUD Kesempatan yang sama dalam berkampanye di media dan menggunakan fasilitas umum Pasal 75 (1-3) UU 32/2004 Pasal    75  (1-3)    UU 12/2008
Bagi  paslon  yang  mendapat  dukungan  pengusaha  media dan  yang  memiliki  saham  dan  pemilik  media  akan menggunakan  media  tersebut  sebagai  alat  kampanye sehingga  aspek  kesamaan  ruang  kampanye  di  media menjadi  terbatas  karena  media  yang  bersangkutan  tidak dapat berlaku adil
Untuk  mendorong  kesamaan adanya kesempatan beriklan, Pemda  seharusnya  dapat  mendorong  media  lokal  atau menyediakan  dana  untuk  memberikan  kesempatan  yang sama  bagi  paslon  dalam  beriklan  di  media  terutama  untuk mengatasi kesenjangan antara paslon yang kaya dan yang miskin
Prinsip-prinsip
pengaturan dana politik Pengaturan Keterangan Bagi mantan pejabat publik penggunaan fasilitas pemerintah  daerah  sering  mendapatkan  prioritas.  Hal  ini terkait  juga  dengan  larangan  di  dalam  pelibatan  pejabat publik  dalam  kampanye  (Pasal  79)  dan  kebijakan  daerah yang  mendukung  paslon  tertentu  (Pasal  80).  Pelanggaran hal-hal yang dilarang di dalam Pasal 79 sangat ringan, yaitu hanya  sebatas  penghentian  melakukan  kampanye  selama masa  kampanye  (Pasal  81  (4).Hal  ini  berbeda  dengan pengaturan  pada  undang-undang  Pemilu  2004  yang memberikan sanksi diskualifikasi  dari pencalonan Politik uang Pasal 82 UU 32/2004 Pasal  82 UU 12/2008 Pengenaan  sanksi  dilakukan  jika  yang  melakukan  politik uang  adalah  paslon  atau  tim  sukses,  hal  ini  menyulitkan penegakkan  hukum  karena  yang  melakukan  praktek  politik uang adalah tim bayangan yang tidak didaftarkan di KPUD
Proses  hukum  pada  politik  uang  yang  sampai    pada putusan  final  yang  bersifat  tetap  juga  menyulitkan penegakkan  hukum  karena  akan  memakan  waktu  yang cukup lama
Sumber:  Ibrahim  Zuhdhy  Fahmi  Badoh, Kajian  Potensi-Potensi  Korupsi  Pilkada ,  Jakarta:  ICW, Januari 2010, hlm 5
Ibrahim  Zuhdhy  Fahmi  Badoh  (2010:4)  mengatakan  bahwa  dampak  dari pengaturan  dana  kampanye  yang  buruk  akan  juga  turut  dirasakan  oleh  publik  di daerah  dalam  bentuk  kebijakan  yang  buruk,  (pascapilkada  akan  lahir  kebijakan  ) yang  tidak  berpihak  kepada  rakyat.  Hal  ini  bisa  terjadi  jika  penyumbang  yang memberikan  dukungan  sebagai  investasi  politik  dalam  bentuk  sumbangan  dana kampanye  pada  waktu  pemilu  mendapat  konsensi  dan  previlege  tertentu  oleh pemerintahan  yang  berkuasa.    Sedangkan  Schaffer  dalam  Winardi  (2009) mengingatkan  kita  bahaya  politik  uang  dalam  mobilisasi  pemilu,  yaitu  :  (1)  Hasil Pemilu Tidak Legitim; (2) Politisi yang terpilih bisa  jadi tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan, bahkan mendaur ulang politisi korup; (3) Melanggengkan pelayanan yang bersifat clientelistic ke konstituen ( wrong incentive ); (4)  Kualitas  perwakilan merefleksikan dari mereka  yang  dibayar, tidak berdaya dan miskin; serta (5) Menghalalkan masuknya sumber-sumber dana kotor.
Bertautan dengan Schaffer, dalam Money in Politics Handbook ( www.usaid.gov/our_work/.../pnacr223.pdf , diunduh tgl.11 Desember 2011) disebutkan  setidaknya  ada  4  (empat)  resiko  yang  berkaitan  dengan  uang  dalam politik, yakni :
1.  Uneven playing field- the risk that large sums of money in politics give undue advantage over others and constrains competition
2.  Unequel  acces  to  office-  the  risk  that  certain  sectors  of  a  population  lacking money    are  prevented  from  running  for  office  or  getting  meaningful representation
3.  Co-opted  politicians-  the  risk  that  those  who  donate  funds  will  control  the politicians they finance
4.  Tainted  politics-  the  risk  that  dirty  or  illicit  money  will  corrupt  the  system  and undermine the rule of law
Kesemua resiko dari politik uang sebagaimana uraian di atas punya implikasi melemahnya  pemerintahan  yang  terbentuk  terhadap  kuasa  uang,  yang  pada gilirannya  melahirkan  perilaku  korup  elit  lokal.  Intinya,  pembiaran  politik  uang akan berujung  pada  tercederainya  tujuan  dari  demokrasi  itu  sendiri,  karena  esensi
demokrasi  untuk  kepentingan  rakyat  banyak,  bukan  pada  segelintir  orang  pemilik dana (pemodal) atau yang punya akses kepemodal.

## C. PENUTUP
Dari  uraian  di  atas  sebagai  rangkuman  dapat  dijelaskan  bahwa  fenomena politik  uang  dalam  pemilu  bukan  hal  baru,  fenomena  ini  sudah  ada  di  pilkades. Politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderunganan masyarakat yang makin permisif.  Pembiaran  atas  politik  uang  tidak  hanya  berimpilkasi  melahirkan  politisi korup  namun  juga  berakibat  tercederainya  suatu  pemilu  yang  demokratis.  Secara sadar  sebenarnya  ada  keinginan  untuk  menghapus  politik  uang  dalam  pilkada, setidaknya ini menjadi salah satu alasan mengapa mengubah model pilkada, semula oleh  anggota  DPRD  menjadi  secara  langsung  oleh  pemilih.  Namun  regulasi  yang mengatur pilkada nyata-nyata belum mampu membentengi agar politik uang dalam pilkada  menjadi  minimal.  Karena  itu,  bersamaan  dengan  sedang  disusunnya undang-undang  pilkada  diharapkan  para  pembuat  regulasi  pilkada  mampu menyempurnakannya  menjadi  lebih  mendekati  kaidah  pemilu  yang  demokratis, yakni memberi ruang yang sama bagi semua pihak (prinsip persaingan politik yang setara/ political  equality )  untuk  berkompetisi  secara fair ,  bukan  memberi  wadah istimewa bagi kandidat yang paling  punya akses dana.

## DAFTAR RUJUKAN
Ali, Danny Januar, Politik Yang Mencari Bentuk: Kolom di Majalah Gatra ,Yogyakarta: LKiS, 2006 Agustino , Leo dan Muhammad Agus Yusoff, “Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di  Indonesia:  Local  Strongmen  dan  Roving  Bandits” , Malaysian  Journal  of  History,  Politics,  & Strategic Studies , Vol. 37  Tahun 2010, Hlm. 86 - 104 Ali.  Mahfud,  “ Money  politics dalam  Pilkada”, Jurnal  Hukum ,  Volume  XII,  No.  2,  Oktober  2003,  Hlm. 227-234 Badoh, Ibrahim Zuhdhy Fahmi, Kajian Potensi-Potensi Korupsi Pilkada , Jakarta: ICW, Januari 2010 Eko, Sutoro, Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi, Bahan Diskusi dalam Expert Meeting “Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR –  RI”,  yang  diselenggarakan  oleh  Yayasan  Harkat  Bangsa,  Jakarta,  12  Januari  2004,
( www.ireyogya.org/sutoro/pilkada_secara_langsung.pdf , diunduh tgl. 1 Desember 2011) Haris,Syamsuddin,
“ Kecenderungan Pencalonan
dan
Koalisi Pilkada”
( www.komunitasdemokrasi.or.id/article/pilkada.pdf , diunduh tgl. 27 Maret 2011)
Hidayat  Syarif  (Ed.), Bisnis  dan  Politik  di  Tingkat  Lokal:  Pengusaha,  Penguasa  dan  Penyelenggara Pemerintahan Pacsa Pilkada ,  Jakarta:  P2E-LIPI, 2006
Kana,  Nico  L.,  “Strategi  Pengelolaan  Persaingan  Politik  Elit  Desa  di  Wilayah  Kecamatan  Suruh:
Kasus Pemilihan Kepala Desa”, Jurnal Renai Tahun 1, No.2, April-Mei 2001
Kumorotomo,  Wahyudi,  “Intervensi  Parpol,  Politik  Uang  Dan  Korupsi:  Tantangan  Kebijakan  Publik Setelah Pilkada  Langsung”, Makalah ,  disajikan  dalam  Konferensi  Administrasi  Negara,
Surabaya, 15 Mei 2009 Lesmana ,Teddy, “Politik Uang Dalam Pilkada”
(elib.pdii.lipi.go.id/katalog/ index .php/searchkatalog/.../9009. pdf , diunduh tgl. 2 Desember 2011) Lingkaran Survey Indonesia dalam artikelnya di Kajian Bulanan Edisi 09-Januari 2008 dan Edisi 10 - Februari 2008  ( dapat diunduh di www.lsi.or.id ) Lingkaran Survey Indonesia, “Skala dan Pengaruh Politik Uang dalam Pemilukada”, 27 Oktober 2011 (suarapublik.co.id/index/index.php?... politik - uang .., diunduh tgl. 24 Desember 2011) Mariana, Dede, Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia , Bandung: AIPI Bandung- Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, 2007 Prasoj o Eko, “Menghapus Pilkada Langsung” (ditpolkom.bappenas.go.id/.../007.  pdf,  diunduh tgl.11 Desember 2011)
Rifai,  Amzulian, Pola  Politik  uangan  Dalam  pemilihan  Kepala  Daerah ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 2003 Taufiqurrahman , Rasionale Pilihan Pemilih Pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010”  (pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/Artikel-tesis.pdf,  diunduh  tgl.  1 Desember 2011)
The  USSAID  , Money  in  Politics  Handbook:  A  Guide  to  Increasing  Transparency  I  Emerging Democracies , The USSAID , Washington DC, November 2003, hlm 1
( www.usaid.gov/our_work/.../pnacr223.pdf ,  diunduh tgl. 11 Desember 2011) Transkrip Diskusi Publik Terbatas “Politik Uang Dalam Pilkada ”, Hotel Acacia - Jakarta, 30 Juni 2005 (diunduh  dari  ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politik-uang-dalam-pilkada.pdf,    24  Desember 2011)
Yani, Ahmad , Sri Hayati, Wahyu Eridiana, “Kajian Geografi Politik Terhadap hasil Pemilihan Gubernur Jawa  Barat  2008”  (file.upi.edu/Direktori/.../artikel_versi_bahasa_Indonesia.pdf  ,  diunduh  tgl.5 Desember 2011)

## Majalah/Harian
Gatra , 19 Februari 2009 Kompas tanggal 2 April 2005 Kompas , 19 April 2005 Kompas , 10 April 2008 Kompas ,   7 Agustus 2008 Kompas , 16 Maret 2009 Kompas , 21 Juli 2010 Kompas , 6 Juli 2011 Koran Tempo , 23 November 2010