## ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI TINJAU DARI DATA KRIMINOLOGI
Oleh:
Fariaman laia 1 , Yonathan Sebastian Laowo 2 , Dikir Dakhi 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya, 2 Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya, 3 Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya
Email: 1 fariamanlaia35@gmail.com , 2 yonathansebastian.ys@gmail.com, 3 dikir139@gmail.com

## Abstrak
Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini kejahatan semakin mengingkat akibat dari pergaulan bebas yang terlalu  cepat  terjerumus  oleh  hal-hal  duniawi  yang  sekarang  ini,  dalam  beberapa  tahun  ini  yang  sering  viral  diberbagai medsos pelecehan seksual, pemerkosaan anak dibawah umur, dan persetubuhan yang dilalukan oleh anak dengan anak, anak dengan orang dewasa. Yang perlu diketahui sebanarnya bahwa anak ini merupakan generasi penurus bangsa, yang harus dilingdungi oleh siapapun. Maka jika terjadi suatu insiden (kejahatan) di  waktu-waktu tertentu  hukum harus lebih dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut karena ini dapat membahayakan generasi dan trauma terhadap generasi berikutnya. Maka judul penelitian ini tentang “analisis pemindanaan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditinjau dari kriminologi”, untuk mengetahui bagaimana upaya hukum terhadap kejahatan tersebut, dan bagaimana cara penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunan pendekatan (1) pendekatan peraturan perundang- undangan (statih approach), (2) pendekatan kasus (case approach). (3) pendekatan  konsep  (conceptual  approach),  dan  juga  (4)  pendekatan  analitik  (analitycal  approach)  dengan  data  yang dingunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta  data  analisis  secara  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  logis,  dan  sistematis  sehingga  dapat  menjawab permasalahan  atau  yang  isu  ada  serta  dilakukan  penarikan  kesimpulan  secara  induktif  ke  deduktif.  Berdasarkan  hasil penelitian  seperti  gaya  hidup,  pengamalam  norma-norma  agama,  control  dari  masyarakat  dan  putusan  hakim,  sehingga dalam  kenyatan  kurangnya  pemahaman  dan  keteladanan  terhadap  masyarakat  dan  pemerintahan  terlebih-lebih  aparak penegek hukum. Sementara upaya penanggulangan kejahan yang dilakukan pemerintah seperti, upaya pre-emtif, preventif dan represif.
Kata Kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana Perstubuhan Anak, Kriminologi

## 1. PENDAHULUAN
Di era yang berkembang ini, semakin banyak kejahatan yang terjadi seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya. Salah satu kejahatan yang juga sering terjadi adalah persetubuhan. Biasanya korban dalam kejahatan  persetubuhan  adalah  wanita  baik  dewasa  maupun  anak  dan  dilakukan  oleh  orang  dewasa  bahkan  juga  anak. Kejahatan persetubuhan yang sering meresahkan masyarakat adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak merupakan kaum yang lemah dari segi fisik sehingga memudahkan orang dewasa untuk melakukan kejahatannya. Sebagaimana amanat yang telah tertuang didalam Pasal 28 B ayat (2) UUD1945 bahwa setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Artinya anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, bebas dari perampasan hak dan bebas dari tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual. Berhak pula atas perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan atau pun gangguan terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangannya.  Untuk  itu,  diperlukan  upaya  perlindungan  terhadap  anak  karena  anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara.
Di  Indonesia,  perlindungan  anak  menjadi  perhatian  pemerintah  besar  dalam  memberikan  jaminan  perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang, 2014). Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Larangan persetubuhan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 76 D dan Pasal 76 E UU Perlindungan Anak. Bahkan ancaman pidana  bagi  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  76  D  UU  Perlindungan  anak  telah  diatur  dalam  Pasal  81  UU Perlindungan Anak dan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 E UU Perlindungan anak juga telah  diatur  dalam  Pasal  82  UU  Perlindungan  Anak.  Akan  tetapi,  meskipun  ketentuan  tersebut  telah  ada,  persetubuhan terhadap anak masih sering terjadi. Maka, dalam hal ini dibutuhkan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kenyataannya, penegakan hukum dari kepolisian, kejaksaan dan hakim sebgaimana yang terdengar bahwa dalam proses penyidikan, penuntutan bahkan sampai pada putusan belum dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Salah satunya adalah hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya adalah semakin maraknya tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Sudah sepatutnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berpedoman pada ancaman minimal dan ancaman maksimal yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Akan tetapi, kadang kala hakim menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman minimal. Hal ini menunjukan bahwa hakim belum menegakan hukum secara  maksimal.  Serta  juga  dalam  berbagai  tahapan-tahapan  yang  dilewati  oleh  korban  seharusnya  juga  harus  diberi pengawasan yang lebih baik atau dalam hal ini perlindungan hukum, supaya tidak ada intervensi dari pihak manapun, sehingga pihak korban dapat merasa nyaman dan aman, sihingga keadilan itu benar-benar ditegakkan sebagaimana yang semestinya. Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang mempunyai prinsip kemanusiaan tentang asas Equality Before The Law . Negara hukum  harus  mengedepankan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum  bagi  rakyat  Indonesia, sehingga warna Negara dapat  mengetahui  koridornya  hukum  itu  dapat  tercapai,  dan  kepercayaan  public  terhadap  aparak  penegak  hukum  dapat diperoleh kembali.
Menurut  data  dari  Ketua  KPAI Susanto merinci,  dari  5.953  kasus  itu  dibagi  menjadi  kasus pemenuhan  hak anak sebanyak  2.971  kasus,  dan  Perlindungan  Khusus  Anak  2.982  kasus.  Ada  enam  kasus  tertinggi  yang  masuk  dalam kategori  Perlindungan Khusus Anak, antara lain;  kekerasan fisik  dan atau psikis mencapai  1.138 kasus; kejahatan seksual mencapai 859 kasus; korban pornografi dan cybercrime 345 kasus; perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus; anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus; dan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus."Kasus kekerasan fisik dan psikis, anak korban penganiayaan mencapai 574 kasus, anak korban kekerasan psikis 515 kasus, anak korban pembunuhan 35 kasus, dan anak korban tawuran terdapat 14 kasus," kata Susanto dalam jumpa pers pada Senin (24/1/2022). Sementara, aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%), "Lalu, anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus atau 3%, dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan  sesama  jenis  9  kasus  atau  1%,"  jelasnya.  Susanto  menyebut,  kasus  kekerasan  fisik  dan  psikis terhadap  anak  umumnya  dilakukan  oleh  orang  yang  dikenal  korban,  seperti  teman,  tetangga,  oknum  pendidik  dan  tenaga kependidikan, hingga orang tuanya sendiri."Hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor, diantaranya meliputi adanya pengaruh negatif teknologi dan informasi, permitivitas lingkungan sosial-budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak," terang Susanto. Dari sisi lokasi kasus, kekerasan fisik dan psikis pada anak di Indonesia banyak terjadi di lima provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat (Jabar), Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Provinsi Banten, dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) (www.suara.com).
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemindanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Kriminologi”  sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan Bagaimana kebijakan hukum pidana serta upaya penanggulangan kejahatan persetubuhan terhadap anak?

## 2. METODE PENELITIAN
a. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan- bahan pustaka " Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Soekanto, Mamuji, 2015).
Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:
1. Bahan hukum primer;
2. Bahan hukum sekunder; dan
3. Bahan hukum tersier (Salim dan Nurbani, 2013).
ad. 1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum prmer itu, meliputi:
a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Peraturan perundang-undangan;
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022
c. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat;
d. Yurisprudensi;
e. Trakta; dan
f. Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP. ad. 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, misalnya naskah akademisi, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.
ad. 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum,  meliputi  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kamus  Hukum,  Kamus  Bahasa  Inggris,  dan Blak’s  Law Dictionary .
Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku teks ( textbooks ) yang ditulis para ahli hukum  pidana,  pendapat  para  sarjana,  jurnal  dan  beberapa  data  yang  diperoleh  dari internet yang  berkaitan  dengan permasalahan.  Bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  ialah  kamus  hukum  dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan permasalahan.

## b. Metode Penelitian
Metode i pendekatan i penelitian i yang i digunakan i dalam i penelitian i ini i yaitu i sebagai i berikut: 1) Pendekatan i peraturan i perundang-undangan i ( statute i Approach )\ Pendekatan i peraturan i perundang–undangan i adalah i peraturan i tertulis i yang i memuat i norma i hukum i yang i mengikat i secara i umum i dan i dibentuk i atau i ditetapkan i oleh i lembaga i negara i atau i pejabat i yang i berwenang i melalui i prosedur i yang i ditetapkan i dalam i peraturan i perundang-undangan (Undang Undang, 2011). Pendekatan i perundang-undangan i adalah i pendekatan i yang i dilakukan i untuk i menelaah i semua i undang- undang i dan i regulasi i yang i berkaitan i dengan i penelitian i yang i akan i diteliti. i Pendekatan i perundang-undangan i ini i membuka i kesempatan i bagi i peneliti i untuk i mempelajari i adakah i konsistensi i dan i kesesuaian (Marzuki, 2010). Jenis i penelitian i hukum i normatif i wajid i menggunakan i pendekatan i peraturan i perundangan-undangan i karena i yang i akan i diteliti i adalah i berbagai i aturan i hukum i yang i akan i menjadi i fokus i dalam i suatu i penelitian. i Pendekatan i peraturan i perundang-undangan i dilakukan i dengan i mempelajari i konsisitensi i atau i kesesuaian i antara i undang-undang i i dengan i peraturan i lainnya. i i i i i 2) Pendekatan i kasus i ( Case i Approach ) i i Kasus i adalah i suatu i teknik i yang i mempelajari i keadaan i seseorang i secara i detail i dan i mendalam, i baik i fisik i maupun i psikisnya, i serta i dapat i meningkatkan i perkembangan i dan i upaya i untuk i membantu i individu, i sehingga i mampu i menyesuaikan i diri i dengan i baik i dengan i lingkungannya. Pendekatan i kasus i dilakukan i dengan i cara i melakukan i telaah i terhadap i kasus i yang i berkaitan i dengan i masalah tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Pembunuhan Ditinjau Dari Kriminologi. Sebagai i sebuah i studi i kasus, i maka i data i yang i dikumpulkan i berasal i dari i berbagai i sumber i dan i hasil i penelitian i ini i hanya i berlaku i pada i kasus i yang i diselidiki. i Pendekatan i kasus i ini i digunakan i untuk i mempelajari i penerapan i norma-norma i atau i kaidah i hukum i yang i dilakukan i dalam i praktik i hukum. I 3) Pendekatan i Analitis i ( Analytical i Approach ) Analitis i adalah i bersifat i analisis. i Analisis i adalah i sebuah i aktivitas i yang i memuat i kegiatan i memilah, i mengurai, i membedakan i sesuatu i untuk i digolongkan i dan i dikelompokkan i menurut i kriteria i tertentu i lalu i dicari i taksiran i makna i dan i kaitannya. i Pendekatan i analistis i adalah i memberikan i penekanan i pada i perkembangan i kemampuan i mahasiswa/mahasiswi i untuk i berpikir i secara i logis, i dengan i cara i menganalisis i masalah i yang i berhubungan i dengan i nilai-nilai i sosial. I c. Teknik Pengumpulan Data
Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normative, meliputi bahan hukum primer, sekunder  dan  tersier.  Teknik  untuk  mengkaji  dan  mengumpulkan  ketiga  bahan  hukum  itu,  yaitu  menggunakan  studi documenter.  Studi  dokumenter  merupakan  studi  yang  mengkaji  tenteng  berbagai  dokumen-dokumen  baik  yang  berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022

## d. Analisis Data
Analisis  data  terhadap  suatu  penelitian  sangat  diperlukan  untuk  memberikan  jawaban  terhadap  permasalahan- permasalahan yang diteliti. Menurut Lexy J. Moleong, "analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar (Moelong, 2004).
Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif  dan  induktif  yang  berpedoman  pada  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier,  utamanya  adalah  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.

## a. Tujuan Pemidanaan
Berbicara masalah putusan hakim lebih tinggi dari pada tuntutan jaksa dalam hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap tujuan pemidanaan. Kajian terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman tentang seberapa jauh sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana. Mengenai tujuan pemidanaan dapat  digolongkan dalam tiga jenis  teori,  yaitu teori  pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan  Kanter dan Sianturi, 2002):
1) Teori Pembalasan (Teori Absolut)
Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku  tindak  pidana  mutlak  harus  diadakan  pembalasan  yang  berupa  pidana,  tidak  dipersoalkan  akibat  dari pemidanaan  bagi  terpidana.  Bahan  pertimbangan  untuk  pemidanaan  hanyalah  masa  lampau,  maksudnya  masa terjadinya tindak pidana itu. Teori pembalasan ini terbagi lima lagi, yaitu (Andrisman, 2011):
a) Pembalasan  berdasarkan  tuntutan  mutlak  dari  etika,  Teori  ini  dikemukakan  oleh  Immanuel  Kant  yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.
b) Pembalasan  bersambut,  Teori  ini  dikemukakan  oleh  Hegel,  yang  menyatakan  bahwa  hukum  adalah perwujudan  dari  kemerdekaan,  sedangkan  kejahatan  adalah  merupakan  tantangan  kepada  hukum  dan keadilan. Menurut Hegel untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan  keadilan,  kejahatan-kejahatan  secara  mutlak  harus  dilenyapkan  dengan  memberikan  pidana  kepada penjahat.
c) Pembalasan demi keindahan dan kepuasan, Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pembalasan  merupakan  tuntutan  mutlak  dari  perasaan  ketidakpuasan  masyarakat,  sebagai  akibat  dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terpulihkan kembali.
d) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama), Teori ini dikemukakan Sthal (termasuk juga Gewin dan Thomas  Aquino)  yang  mengemukakan  bahwa  kejahatan  adalah  merupakan  pelanggaran  terhadap prikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan. Cara mempertahankan prikeadilan Tuhan ialah melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa Negara.
e) Pembalasan  sebagai  kehendak  manusia,  Teori  ini  dikemukakan  oleh  J.J.  Rousseau,  Grotius,  yang mendasarkan  pemidanaan  juga  sebagai  perwujudan  dari  kehendak  manusia.  Menurut  ajaran  ini  adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.
2) Teori Tujuan (Teori Relatif)
Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibatakibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepentingan masyarakat, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Dipandang dari tujuan pemidanaan teori ini dibagi sebagai berikut,
a) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut- nakuti. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan, dengan demikian  disebut  juga  sebagai  prevensi  umum.  Paul  Anselm  van  Feuerbach  yang  mengemukakan  teori  ini dengan  nama  paksaan  psikologis  ( psychology  dwang ),  mengakui  juga  bahwa  hanya  dengan  mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.
b) Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat ( verbeterings theori ). Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana,  agar  ia  kelak  dapat  kembali  ke  lingkungan  masyarakat  dalam  keadaan  mental  yang  lebih  baik  dan
berguna. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu : perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan juridis. Penganutpenganut teori ini antara lain Grolman, Van Krause, Roder dan lain-lain.
c) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat ( onschadelijk maken ). Caranya ialah, kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Dengan demikian ia tersingkirkan dari pergaulan masyarakat. Penganut teori ini antara lain adalah Ferri, dan Garofalo.
d) Menjamin ketertiban hukum (r echstorde ). Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum.  Kepada  pelanggar  norma-norma  tersebut,  negara  menjatuhkan  pidama.  Ancaman  pidana  ini  akan bekerja sebagai  peringatan. Jadi diletakkan pada  bekerjanya pidana sebagai  pencegahan. Penganut teori  ini antara lain Frans Vonlitz, Van Hamel, Simons dan lain-lain.
3) Teori Gabungan
Kemudian  timbul  golongan  ketiga  yang  mendasarkan  pemidanaan  kepada  perpaduan  teori  pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan.

## b. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian  yang  abstrak  dari  peristiwa-peristiwa  yang  konkrit  dalam  lapangan  hukum  pidana,  sehingga  tindak  pidana haruslah  diberikan  arti  yang  bersifat  ilmiah  dan  ditentukan  dengan  jelas  untuk  dapat  memisahkan  dengan  istilah  yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Ilyas, 2012). Tindak pidana hanya salah satu dari berbagai konsep kata yang digunakan untuk menggambarkan istilah strafbaarfeit. Istilah lainnya untuk menggambarkan hal tersebut oleh para pakar dirumuskan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik.
Istilah delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit yang setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh beberapa sarjana hukum  diartikan secara berbeda-beda, sehingga otomatis pengertiannya pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terdapat lima kelompok istilah yang lazim digunakan para sarjana hukum sebagai berikut:
a. Peristiwa pidana digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi, Utrecht, dan lain-lain;
b. Perbuatan pidana digunakan oleh Moeljatno, dan lain-lain;
c. Perbuatan yang boleh dihukum digunakan oleh H.J. Van Schravendijk dan lain-lain;
d. Tindak pidana digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro, Soesilo, dan S.R. Sianturi dan lain-lain; dan
e. Delik digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Kartanegara dan lain- lain.
Tindak  pidana  atau  delik  dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  peraturan  pidana,  diancam  dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan Mustofa dan Judhariksawan, 2004). Delik dalam bahasa Belanda yang disebut dengan strafbaarfeit terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar yang diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan  yang  dapat  dipidana.  Sementara  delik  yang  dalam  bahasa  asing  disebut delict artinya  suatu  perbuatan  yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.
Menurut  Simons, strafbaarfeit ialah  perbuatan  melawan  hukum  yang  berkaitan  dengan  kesalahan  ( schuld ) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa lata (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana  ( criminal  act )  yang  meliputi  perbuatan  dan  sifat  melawan  hukum  perbuatan  dan  pertanggung  jawaban  pidana ( criminal liability ) yang mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab (Zainal, 2997). Selanjutnya Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, s trafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan ( en aan schuld te wijten ). Berbagai  istilah  yang  digunakan  oleh  para  pakar  tersebut,  tidak  mengikat  sepanjang  tidak  mengubah  makna strafbaarfeit .  Hal  ini  dikarenakan  maksud  dari  istilah-istilah  tersebut  mengarah  ke  definisi straafbaarfeit. Tujuan menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia adalah untuk mengalihkannya ke tata bahasa Indonesia yang baku dan memiliki konsep yang jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam pemakaiannya.
Tindak  pidana  merupakan  bagian  dasar  daripada  suatu  kesalahan  yang  dilakukan  terhadap  seseorang  dalam melakukan  suatu  kesalahan.  Jadi  untuk  adanya  kesalahan  hubungan  antara  keadaan  dengan  perbuatannya  yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan ( dolus ) dan kealpaan ( culpa ) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan ( schuld ) yang dapat menyebabkan terjadinya
suatu  tindak  pidana  adalah  karena  seseorang  tersebut  telah  melakukan  suatu  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum sehingga  atas  perbuatannya  tersebut  maka  dia  harus  bertanggungjawab  atas  segala  bentuk  tindak  pidana  yang  telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya (Ilyas, 2012).
Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia modern, kata bersetubuh artinya  “berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”. Sedangkan dalm kamus hukum arti kata persetubuhan “ coitus ” dan “ coition ” adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan.
Perbuatan  persetubuhan  merupakan  tindak  pidana  kesusilaan.  Menurut  kamus  hukum  pengertian  kesusilaan diartikan  sebagai  tingkah  laku,  perbuatan  percakapan  bahwa  sesuatu  apapun  yang  berpautan  dengan  norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat. Kata bersetubuh artinya berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia).
Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang  biasanya  dijalankan  untuk  mendapatkan  anak,  jadi  anggota  laki-laki  harus  masuk  kedalam  anggota  kemaluan perempuan  sehingga  mengeluarkan  air  mani.  Persetubuhan  diatur  dalam  KUHP  Buku  II  dengan  titel  tindak  pidana kesusilaan. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling  lama  dua  belas  tahun.  Selanjutnya  pasal  yang  mengatur  tentang  persetubuhan  adalah  Pasal  286  KUHP,  yang mengatur bahwa “barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidakk berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.
Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya diisyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan  antara  korban  dan  pelaku  tidak  terdapat  hubungan  pernikahan.  Selain  Pasal-Pasal  diatas,  pasal  berikutnya  yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana korban  dan pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan suami  istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan tersebut korban menderita luka-luka, luka berat ataupun meninggal dunia.
Didalam  prinsip  hukum  di  Indonesia  bahwa  disetiap  kejahatan  yang  terjadi  selalui  berpatokan  pada  hukum  yang berlaku itulah sistem hukum eropa kontinental, namun dalam setiap kasus yang telah di putus di dalam peradilan keadilan dan ke manfaataan hukum serta kepastian hukum, sulit untuk didapatkan bagi siapa saja mereka yang mencari keadilan. Didalam kejahatan tindak pidana persetubuhan anak korban mengalami kerugian imateriil karena menyangkut kehormatan dan masa depan  korban.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  juga  mempertimbangkan kerugian imateriil yang dialami oleh korban. Sehingga sangat mendasar untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan sanksi pidana seberat-beratnya atau sesuai dengan ketentuan ancaman pidana yang dirumuskan dalam peraturan perugnang- undangan Seharusnya apara penegek hukum di Indonesia haruslah mengedepankan prinsip hukum itu yang sebenarnya, di dalam  Negara  hukum  di  kenal  asas  persamaan  di  dapan  hukum,  maka  dari  itu  korban  dari  tindakan  kejahatan  haruslah mendapatkan perlindungan hukum, pemulihan nama baik, rehabilitasi, kesehatan psikis serta jasmani dan rohani.
c. Pengertian kejahatan di tinjau dari Kriminologi
Menurut Criminele Anthropologie atau antropologi kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi si penjahat. Dia bersuhasa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya: ciri-ciri jasmaniah bagaimanakah yang dimiliki oleh seorang penjahat itu atau adakah hubungan antara suatu suku bangsa dengan sifat penjahat seseorang dan sebagainya Lamintang, 2014). Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Menurut Sutherland, Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, yaitu Sociology of Low (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi  ilmu  pengetahuan  tentang  terjadinya  atauterbentuknya  hukum,  Etiologi  kriminil,  mencari  secara  analisa  ilmiah sebabsebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan " control of crime " (Parwata, 2017).
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya kejahatan persetubuhan
a) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutupi aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
b) Gaya hidup atau modern pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah dan ahklak mengenal hubungan laki-laki dengan perempuan.
c) Rendahnya  pengalaman  dan  penghayatan  terhadap  norma-  norma  keagaman  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat. Nilai-nilai keagaman semakin terkikis dengan meniadakan peran agama.
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022
d) Tingkat  kontrol  masyarakat  ( social  control )  yang  rendah,  artinya  berbagai  perilaku  yang  diduga  sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dam pengawasan dari unsur- unsur masyarakat.
e) Putusan  hakim  yang  terasa  tidak  adil,  seperti  putusan  yang  cukup  ringan  dijatuhkan  pada  pelaku.  Hal  ini dimungkinkan  dapat  mendorong  anggota-anggota  masyarakat  lainnya  untuk  berbuat  keji  dan  jahat.  Artinya,  saat hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
f) Ketidakmampuan  pelaku  untuk  mengendalikan  emosi  dan  nafsu  seksualnya.  Nafsu  seksualnya  dibiarkan  dan menuntut untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
g) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan (Wahyu, 2012).
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan
a) Pre-Emtif,  Yang  dimaksud  dengan  upaya  Pre-Emtif  di  sini  adalah  upaya-upaya  awal  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara  pre-emtif  adalah  menanamkan  nilai-nilai/norma-norma  yang  baik  sehingga  norma-norma  tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi  hilang  meskipun  ada  kesempatan.Cara  pencegahan  ini  berasal  dari  teori  NKK,  yaitu;  Niat  Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu-lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre- emtif faktor niat tidak terjadi.
b) Preventif,  Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan.  Dalam  upaya  preventif  yang  ditekankan  adalah  menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Conton: ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempat itu ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak ada kejahatan, jdi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.
c) Represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum ( law enforcemenet ) dengan menjatuhkan hukuman.
Reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan (penjahat) seperti yang telah Kita pahami bahwa kejahatan adalah  suatu  perbuatan  yang  merugikan  masyarakat  sehingga  terhadapnya  diberikan  reaksi  yang  negatif.  Kita  juga  telah pahami  bahwa  reaksi  terhadap  kejahatan  dan  penjahat,  dipandang  dari  segi  pelaksanaannya.  dilihat  dari  segi  pencapaian tujuannya  dapat  dibagi  menjadi  dua  yakni;  Reaksi  Represif  dan  Reaksi  Preventif.  Karena  berbeda  tujuannya  maka  secara operasionalnya pun akan berbeda, khususnya dari metode pelaksanaan dan sifat pelaksanaannya (Situmeang, 2021).

## 5. KESIMPULAN
Dalam penelitian ini tentang  Analisis  Pemindanaan Pelaku Tindak Pidana  Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari  Kriminologi,  yang  menyangkut  tentang  faktor  dan  upaya  penanggulangan  kejatahan,  menunjukan  bahwa  orang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana karena, perkembangan zaman, seperti gaya hidup, pengamalam norma-norma agama,  control  dari  masyarakat  dan  putusan  hakim,  sehingga  dalam  kenyatan  kurangnya  pemahaman  dan  keteladanan terhadap masyarakat dan pemerintahan terlebih-lebih aparak penegek hukum. Sementara upaya penanggulangan kejahan yang dilakukan pemerintah seperti, upaya pre-emtif, preventif dan represif. Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan ini harus benar-benar dilakukan dimulai dari pemerintah, penegak hukum, organisasi dan masyarakat.

## 6. REFERENSI
Andrisman,  Tri.  2011. Hukum  Pidana  ,Asas-Asas  dan  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana  Indonesia Bandar  lampung: UNILA
Ali, Muhammad. 2004. Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik , Jakarta: Bumi Aksara
E.Y.Kanter. dan  S.R. Sianturi. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana 1 , Jakarta: Sinar Grafika Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana , Yogyakarta: Rangkang Education.
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  5 . No. 3  November 2022
Marzuki, Peter i Mahmud. 2010. i Penelitian i Hukum i Cet i 6 , Jakarta: i Kencana Moleong, Lexy J., 2004, Metode Kualitatif , Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 103 Mustafa  Bola  dan    Judhariksawan ,  Pedoman  Pemeriksaan  Perkara  Hukum Makassar  :  Fakultas  Hukum  Universitas Hasananuddin Parwata, I Gusti Ngurah, 2017. Bahan Ajar, Terminologi Kriminologi , Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar P.A.F. Lamintang, Franciskus Theojunior Lamintang, 2014. Dasar-Dasar Hukum  Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakrta Puspa, Yan Pramadya. 1977. Kamus Hukum , Semarang: Aneka Ilmu Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Soerjono Soekanto, Sri Mahmuji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan 17, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta Soesilo, R. 1991. KUHP: Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor Situmeang, Sahat Maruli T. 2021. Buku Ajar, Kriminologi , PT Rajawali Buana Pusaka, Bandung Widodo, Wahyu, 2015. Kriminologi dan Hukum Pidana , Universitas PGRI Semarang Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak .
https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama -2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual- terhadap-anak ). http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia Diakses Pada Tanggal 27 juli 2022 i Pukul 22:36 i WIB.