ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Volume 05 Nomor 1, Juni 2021 DOI: https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.113
Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)
Putranto Sigit 1 , Ahmad Saepudin 2 , Saeful Bahri 3 , Yulia Purnama 4
1,3,4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta
1 Putrantosigit77@gmail.com
3 saefulbahri@gmail.com
4 yuliapurnama@gmail.com
2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
2 ahmadsaepudin@sties-purwakarta.ac.id

## ABSTRAK
Pembayaran  murabaḥah  dapat  dilakukan  secara  tunai  dan  cicilan.  Namun,  seringkali  dalam proses  cicilan,  bank  dihadapkan  dengan  berbagai  macam  problem,  terutama  kredit  macet. Persoalan  yang  sering  terjadi  di  perbankan  adalah  nasabah  yang  mampu  namun  sengaja menunda kewajibannya kepada pihak bank.  hal  ini yang  mengakibatkan kemungkinan  bank mengalami kerugian materil maupun non materil. di bank syariah dalam ketentuannya sesuai fatwa DSN-MUI No 17 Tahun 2000, jika nasabah sengaja untuk menunda-nunda pembayaran tanpa  alasan  yang  jelas,  maka  pihak  lembaga  keuangan  syarīah  berhak  untuk  mengenakan denda kepadanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem denda pada produk pembiayaan syariah di BMT PAS  dan  untuk  mengetahui  implementasi  denda  pada  akad  murabahah  dalam  perspektif ekonomi  syariah  Di  BMT  Purwakarta  Amanah  Sejahtera  (PAS).  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  lapangan  (field  research),  data  diperoleh  di  lapangan,  artinya  adalah  penelitian langsung guna memperoleh data dari fakta-fakta yang terjadi pada pihak BMT PAS dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat  metode  deduktif,  yaitu  metode  yang  berangkat  pada pengetahuan  yang  bersifat  umum  mengenai  suatu  fenomena  (teori)  dan  bertitik  tolak  pada pengetahuan  umum  itu  hendak  menilai  hal-hal  yang  bersifat  khusus.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa sistem denda pada produk pembiayaan syariah di BMT PAS yaitu dengan cara  memberi  kebijakan  kepada  anggota  yang  terkena fource  majeur dengan  cara membebaskan  dalam  membayar  angsuran  pembiayaannya.  Jika  ditemukan  kondisi  ekonomi
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
anggota mampu untuk  membayar utang tetapi malah tidak  taat bayar angsuran,  maka Pihak BMT  PAS  akan  mengenakan  sanksi  kepada  anggota  tersebut.  Jika  anggota  yang  dianalisis benar-benar tidak mampu secara ekonomi,  maka pihak BMT PAS tidak mengenakan denda atau sanksi kepada anggota tersebut. Sistem Denda Pada Produk Pembiayaan Syariah di BMT PAS  sudah  sesuai  dengan  fatwa  No:  17/DSN-MUI/IX/2000  Tentang  Sanksi  Atas  Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Karena BMT PAS menganggap Fource majeur termasuk sebuah musibah jadi pihak BMT PAS akan memberi solusi kepada anggota tersebut dengan  cara  dibina  kembali  jika  tidak  bisa  dibina  maka  BMT  PAS  membebaskan  anggota dalam  membayar  angsuran  tersebut  dan  dianggap  ini  termasuk  kerugian  dari  BMT  PAS. Begitupun dari pihak BMT PAS sudah menerapkan sanksi denda kepada anggota yang mampu tetapi  menunda-nunda  pembayaran.  Sanksi  berupa  denda  ini  didasarkan  atas  prinsip  ta’zir, yaitu  bertujuan  agar  nasabah  lebih  disiplin  dalam  melaksanakan  kewajibannya.  dalam mengalokasikan uang denda BMT PAS juga memperjelaskan bahwa uang denda tersebut di pergunakan  untuk  dana  sosial  atau  kebutuhan  kemasyarakatan  baik  santunan,  infrastruktur bantuan bencana dan lain sebagainya.
Kata kunci — Implementasi Denda, Pembiayaan Murabahah, BMT PAS.

## ABSTRACT
Murabaah payments can be made in cash and installments. However, often in the installment process, banks are faced with various problems, especially bad loans. The problem that often occurs in banking is customers who are able but deliberately delay their obligations to the bank. This has resulted in the possibility of the bank experiencing material and non-material losses. in  sharia  banks  in  accordance  with  the  DSN-MUI  fatwa  No.  17  of  2000,  if  the  customer intentionally  delays  payment  for  no  apparent  reason,  the  sharia  financial  institution  has  the right to impose a fine on him in accordance with the previously agreed upon agreement. The purpose of this study was to determine the system of fines on sharia financing products at BMT PAS and to determine the implementation of fines on murabahah contracts in a sharia economic perspective  at  BMT  Purwakarta  Amanah  Sejahtera  (PAS).  This  type  of  research  is  field research, the data is obtained in the field, meaning that it is direct research to obtain data from the  facts  that  occur  on  the  BMT  PAS  with  a  qualitative  descriptive  approach.  The  data collection technique is done by triangulation (combined), data analysis is a deductive method, namely a method that  departs from general knowledge about a phenomenon (theory) and  is based  on  general  knowledge  that  wants  to  assess  specific  things.  The  results  of  this  study indicate that the penalty system for sharia financing products at BMT PAS is by giving policies to members affected by fource majeur by freeing them to pay their financing installments. If it is found that the economic condition of the member is able to pay the debt but does not obey the  installments,  then  the  BMT  PAS  will  impose  sanctions  on  the  member.  If  the  analyzed member  is  really  economically  incapable,  then  the  BMT  PAS  does  not  impose  a  fine  or sanction on the member. The Penalty System for Sharia Financing Products at BMT PAS is in accordance with fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning Sanctions for Able Customers Who Delay Payments. Because BMT PAS considers Fource majeur to be a disaster, BMT PAS will provide a solution to the member by being retrained if it cannot be fostered, then BMT PAS releases members from paying the installments and is considered to be a loss from BMT PAS.  Likewise,  the  BMT  PAS  has  applied  fines  to  members  who  can  afford  it  but  delay
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
payments. Sanctions in the form of fines are  based on the principle  of ta'zir,  which aims to make customers more disciplined in carrying out their obligations. in allocating the BMT PAS fines,  it  also  clarifies  that  the  fines  are  used  for  social  funds  or  community  needs,  both  for compensation, disaster relief infrastructure and so on.
Keywords — Implementation of Fines, Murabahah Financing, BMT PAS.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  bank  syariah  sendiri  di dukung  oleh  salah  satu  produk  yang  banyak diminati masyarakat yakni murabaḥah. Murabaḥah  merupakan  produk  pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh pihak bank dalam kerjasamanya dengan nasabah. Murabaḥah  yaitu  pembelian  barang  dengan pembayaran ditangguhkan, sedangkan pembiayaan  murabaḥah  adalah  pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  produksi  (Hasan 1997).
Beberapa  ketentuan  harus  dipenuhi  dalam melaksanakan akad murabahah agar transaksi akad  tersebut  terhindar  dari  riba  dan  sesuai dengan  syariah.  Salah  satunya  adalah  syarat barang yang di akadkan dalam hal ini adalah barang  yang  dijual  belikan  Menurut  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  MUI  No.04/DSN- MUI/IV/2000  tentang  murabahah  disebutkan bahwa  BMT  PAS  harus  membeli  terlebih dahulu  aset  yang  dipesan  oleh  nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam  akad  murabahah,  barang  yang  di perjual  belikan  secara  prinsip  harus  sudah menjadi milik BMT PAS. Tidak sah menjual barang-barang  yang  baru  akan  menjadi miliknya (Suhendi 2014).
Pembayaran  murabaḥah  dapat  dilakukan secara  tunai  dan  cicilan.  Tapi  kebanyakan nasabah  menggunakan  cara  pembayaran dengan  cicilan  (Meirani,  Damiri,  and Jalaludin 2020). Bank syariah dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat  pembayaran  cicilan,  atau melunasi  piutang  murabaḥah  sebelum  jatuh
tempo.  Kemudian  harga  yang  disepakati dalam murabaḥah adalah harga jual sedangkan  harga  beli  harus  diberitahukan. Setelah semua kesepakatan terjadi maka akad murabaḥah sudah terjadi (Karim 2006).
Namun  seringkali  dalam  proses  cicilan, bank  dihadapkan  dengan  berbagai  macam problem, terutama kredit macet. Kredit macet ini  banyak  faktornya,  misal  karena  faktor nasabah, keuangan nasabah dan lain-lain. dan persoalan  yang  sering  terjadi  di  perbankan adalah  nasabah  yang  mampu  namun  sengaja menunda  kewajibannya  kepada  pihak  bank. hal  ini  yang  mengakibatkan  kemungkinan bank  mengalami  kerugian  materil  maupun non materil (R. Lestari 2020). Berbeda dengan bank  konvensional,  kerugian  bank  dalam kredit  bermasalah  akan  berakibat  pada kerugian  karena  tidak  diterimanya  kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat  bunga  yang  berakibat  pada penurunan  pendapatan  secara  total  (Ismail 2010).
Namun di bank syariah dalam pembiayaan murabaḥah tidak  diperkenankan  mengambil keuntungan  jika  nasabah  telat  membayar, karena itu masuk dalam kategori riba, di bank syariah  dalam  ketentuannya  sesuai  fatwa DSN-MUI No 17, Tahun 2000, jika nasabah sengaja  untuk  menunda-nunda  pembayaran tanpa alasan yang jelas, maka pihak Lembaga Keuangan Syarīah berhak untuk mengenakan denda  kepadanya  sesuai  dengan  kesepakatan yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Denda merupakan  balasan  sebagai  akibat  dari  suatu
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
perbuatan  dan  sebagai  kompensasi  atas kemangkiran  mereka  (ta’zir)  (F.  K.  Lestari, Nurhasanah,  and  Lis  2000).  Fenomena  ini memunculkan  berbagai  permintaan  dari pengelola perbankan syariah akan pentingnya penagihan  ganti  rugi  dan  pengenaan  sanksi ganti rugi atas biaya  yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah pembiayaan  yang  lalai  dan  nakal  (menunda- nunda  pembayaran  hutang).  Berdasarkan alasan  tersebut,  maka  Dewan  Syariah Nasional  mengeluarkan  fatwa  tentang  sanksi berupa  denda  atas  nasabah  mampu  yang menunda-nunda  pembayaran  (Albanjari  and Subagyo 2019).
BMT PAS dalam transaksinya menetapkan denda  pada  nasabah  yang  di  anggap  sengaja menunda-nunda pembayaran. Ketetapan denda  ini  menarik  peneliti  untuk  dapat melakukan  penelitian  tentang  implementasi denda pada anggota BMT PAS apakah sesuai dengan  aturan-aturan  syariah  ataukah  tidak berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut peneliti  melakukan  penelitian  skripsi  yang berjudul  “Implementasi  Denda  Pada  Akad Murabahah Dalam  Perspektif  Ekonomi Syariah  Di  BMT  Purwakarta  Amanah Sejahtera (PAS)”.
Adapun  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  sistem  denda  pada  produk pembiayaan  syariah  di  BMT  PAS  dan  untuk mengetahui  implementasi  denda  pada  akad murabahah dalam perspektif ekonomi syariah Di  BMT  Purwakarta  Amanah  Sejahtera (PAS).

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian  tentang  Implementasi  Denda Pada  Akad  Murabahah  Dalam  Perspektif Ekonomi  Syariah  sudah  banyak  dilakukan oleh  peneliti  sebelumnya,  tetapi  tentu  saja mempunyai perbedaan-perbedaan antara penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya. Berikut  adalah  penelitian  sebelumnya  yang
meneliti  tentang  Implementasi  Denda  Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah  Di  BMT  Purwakarta  Amanah Sejahtera (PAS);
1. Kedudukan  Jaminan  Dan  Denda  Pada Pembiayaan Bank Syariah. (Afrianty 2018) Perbankan  syariah  memiliki  peran  sebagai lembaga  intermediasi  yakni  perantara  antar penabung  serta  investor  dan  bank  berfungsi sebagai  agen  of  development.  Dalam menyalurkan  dana,  bank  syariah  harus memberikan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh  nasabah  (debitur)  yang  salah  satunya adalah jaminan dan jika terjadi keterlambatan pembayaran  oleh  nasabah,  akan  dikenakan sanksi denda. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak pembiayaan yang tidak berjalan dengan lancar. kedudukan jaminan pada bank syariah  adalah  sebagai  penerapan  prinsip kehati-hatian  bank  atau  prudential  banking dan  kedudukan  denda  pada  bank  syariah adalah  didasarkan  pada  prinsip  ta’zir  yang bertujuan  agar  nasabah  lebih  disiplin  dalam melaksanakan  kewajibannya.  Dana  yang berasal  dari  denda  ini  diperuntukan  untuk dana sosial.
Perbedaan  dari  penelitian  sebelumnya dengan saat ini, bahwa penelitian sebelumnya mengkaji kedudukan jaminan dan denda pada pembiayaan di semua Lembaga Bank Syariah sedangkan penelitian saat ini mengkaji denda dalam  lingkup  Lembaga  keuangan  mikro Syariah tepatnya di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).
2. Penerapan Sanksi Denda pada Pembiayaan Bai’  Bitsaman  Ajildi  Baitul  Maal  Wat Tamwil  (BMT)  Pahlawan  Tulungagung atas  Keterlambatan  dalam  Pembayaran Angsuran. (Albanjari and Subagyo 2019) Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengatahui penerapan  sanksi  denda  pada  pembiayaan bai’bitsaman  ajil  di  BMT  Pahlawan Tulungagung  atas  keterlambatan  dalam
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
pembayaran  angsuran.  Metode  penelitian yang  dilakukan  penulis  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Adapun jenis  penelitiannya  adalah  deskriptif,  artinya bahwa data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata,  gambar,  dan  bukan  angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda di BMT Pahlawan Tulungagung  sudah  sesuai  dengan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia NO.17/DSN-MUI/IX/2000. Dalam penerapannya  denda  dikenakan  kepada nasabah  yang  mampu  akan  tetapi  menunda- nunda  pembayarannya  serta  nasabah  yang tidak  memiliki  itikad  baik  untuk  melunasi pembayaran.
Perbedaan  dari  penelitian  sebelumnya dengan saat ini adalah penelitian sebelumnya mengakaji  sanksi  denda  pada  produk Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajildi Baitul Maal Wat  Tamwil (BMT)  Pahlawan  Tulungagung sedangkan  penelitian  saat  ini  sanksi  denda pada  pembiayaan  akad  Murabahah  Dalam Perspektif  Ekonomi  Syariah  Di  BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).
3. Memaknai Perlakuan
Denda Pada Transaksi  Pembiayaan  Murabahah  Di Perbankan  Syariah  Di  Kota  Ternate. (Almin and Al 2007) Penelitian ini bertujuan
pertama, mengungkap pemahaman pengelola perbankan  syariah  tentang  perlakuan  denda pada transaksi murabahah. Kedua, melakukan pemaknaan  melalui  ekspresi  ujaran,  tentang bagaimana  informan  memahami  perlakuan denda  pada  transaksi  murabahah.  Ketiga, menelusuri perlakuan denda dalam perbankan syariah  terhadap  nasabah  yang  lalai  dalam melakukan  kewajibannya.  Penelitian  ini berlangsung  di  Bank  Muamalat  Indonesia Cabang  Ternate  dan  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate. Informan  pada  penelitian  berasal  dari
pengelola perbankan syariah, praktisi perbankan  syariah,  dan  akademisi.  Alasan disertakan  informan  yang  terakhir  sebagai bagian  dari  proses  triangulasi  data.  Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  desain fenomenologi alasannya karena dapat memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat,  serta  pengalaman  yang dipahami dalam berinteraksi. Peneliti menemukan  bahwa  makna  dari  perlakuan denda  pada  transaksi  murabahah  adalah:  (1) kepedulian,  (2)  kebaikan,  dan  (3)  tanggung jawab.
Perbedaan  dari  penelitian  sebelumnya dengan saat ini adalah penelitian sebelumnya mengkaji  memaknai  perlakuan  denda  pada transaksi pembiayaan murabahah Di
Perbankan Syariah Di Kota Ternate, penelitian  tersebut  dilakukan  di  Bank Muamalat  Indonesia  Cabang  Ternate  dan Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Bahari Berkesan  Kota  Ternate.  penelitian  terdahulu lebih  ke  makna  perlakuan  denda  baik pemahaman dari pengelola, informan maupun nasabah.  Sedangkan  penelitian  saat  ini berlangsung  di  BMT  Purwakarta  Amanah Sejahtera (PAS) tentang Implementasi Denda Pada  Akad  Murabahah  Dalam  Perspektif Ekonomi Syariah.
4. Penetapan  Denda  Terhadap  Pembiayaan Bermasalah  Pada  Perbankan  Syariah  (Al- Mustafa 2020)
Setiap  pembiayaan  mempunyai  tingkat risiko  yang  berbeda-beda.  Pada  pembiayaan resikonya  adalah  tidak  terkembalinya  dana yang  diberikan,  akibatnya  Bank  mengalami desifit, dan akan berefek kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya, resiko yang bisa menyebabkan  terjadinya  kerugian  tersebut adalah tidak semua nasabah mampu mengelola  pembiayaan  secara  profesional, sehingga  menimbulkan  banyak  ketimpangan yang  berakibat  fatal,  baik  bagi  nasabah
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
maupun pihak bank. Sehingga untuk mengatasi  masalah  tersebut  pihak  bank mengambil  kebijakan  menerapkan  sistem denda.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji kebijakan denda pada pembiayaan di lembaga keuangan islam, secara khusus, artikel ini juga melihat  kebolehan  penerapan  denda  karena pada hakikatnya melakukan transaksi dengan sistem syariah bukan saja mencari keuntungan di  dunia  saja,  namun  juga  untuk  mencapai maslahah  dunia  akhirat,  oleh  karena  itu, semua  kegiatan  perbankan  syariah  harus mampu  diintegrasikan  kedalam  maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan bertransaksi.
Perbedaan  dari  penelitian  sebelumnya mengakaji tentang penetapan denda terhadap pembiayaan  bermasalah  pada  perbankan Syariah,  peneliti  sebelumnya  meneliti  denda terhadap nasabah bermasalah atau pembiayaan  bermasalah  pada  Lembaga perbankan  Syariah  secara  umum.  Sedangkan penelitian saat ini mangkaji denda hanya satu pembiayaan saja yakni pembiyaan Murabahah  pada  Lembaga  BMT  Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).
5. Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg) (Indra  Tektona,  Ochtorina  Susanti,  and Ervin Iskliyono 2020)
Jual beli merupakan suatu hal yang lumrah atau  lazim  dilakukan.  Sama  halnya  dengan jual  beli  dalam  bank  syariah  menggunakan akad  murabahah.  Yang  sering  terjadi  dalam menyicil  pembayaran  adalah  terjadinya ingkar janji/wanprestasi.
Artikel ini menganalisis
dikeluarkannya Putusan Pengadilan  Agama  Purbalingga  Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg terkait dengan wanprestasi  pada  akad  murabahah.  Dimana Nasabah  membeli  sebuah  truck  dari  Bank Syariah  menggunakan  akad  murabahah  yang pembayarannya  dicicil  selama  4  tahun  yang
dimana nasabah tersebut menunggak pembayaran  sehingga  pihak  bank  syariah menggugat melalui Pengadilan Agama Purbalingga. Diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa  Nasabah  terbukti  melakukan  ingkar janji/wanprestasi  terhadap  akad  murabahah serta diwajibkan membayar ganti rugi. Artikel ini menganalisis dari segi ilmu hukum dasar, Hukum  Perdata,  hingga  Hukum  Islam. Hasilnya terdapat denda dalam akad murabahah  yang  dibuat  kedua  belah  pihak yang dilarang oleh Islam serta belum adanya Pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur  tentang  denda  maupun  ganti  rugi menurut hukum Islam.
Perbedaan  dari  penelitian  sebelumnya dengan saat ini adalah penelitian sebelumnya menganalisis  permasalahan  yang  muncul akibat  dikeluarkannya  Putusan  Pengadilan Agama Purbalingga Nomor
1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg terkait dengan wanprestasi  pada  akad  murabahah  dimana hasilnya terdapat denda dalam akad murabahah  yang  dibuat  kedua  belah  pihak yang dilarang oleh Islam serta belum adanya Pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur  tentang  denda  maupun  ganti  rugi menurut  hukum  Islam.  Sedangkan  penelitian saat  ini  Implementasi  Denda  Pada  Akad Murabahah  Dalam  Perspektif  Ekonomi Syariah  di  BMT  Purwakarta  Amanah Sejahtera  (PAS)  dan  peneliti  tidak  mengkaji denda dalam berbagai  putusan pengadilan.
6. Analisis  Penerapan  Akuntansi  Syariah Berdasarkan Psak Nomor.102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya (Mughni 2019)
Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu tingginya aktivitas pembiayaan murabaḥah berbasis jual beli di KSPPS BMT Al-Ittihad  dimana  transaksi  murabaḥah  yang
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
dilakukan  mencapai  lebih  dari  97%  dari seluruh  transaksi  yang  dilakukan.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui penerapan  akuntansi  pembiayaan  murabahah pada  BMT  AlIttihad  Cikurubuk.  Dan  untuk menganalisis  kesesuaian  pratek  penerapan akuntansi  pembiayaan  murabahah  dengan PSAK  No.  102  pada  BMT  Al-Ittihad Cikurubuk. Metode penelitian yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan oleh penulis adalah wawancara dan dokumentasi  (Jaelani,  Sucipto,  and  Jalaludin 2020).  Teknik  analisis  data  menggunakan analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  didapati bahwa  pengakuan  dan  pengukuran  aset murabahah,  piutang  murabahah,  keuntungan murabahah,  potongan  angsuran  murabahah, dan  denda  sudah  sesuai  dengan  PSAK  102. Penyajian yang diterapkan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad  sudah  sesuai  dengan  PSAK  102, yaitu  piutang  murabahah  disajikan  di  neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, keuntungan  murabahah  disajikan  di  laporan laba  rugi  dan  keuntungan  murabahah tangguhan  disajikan  di  neraca  akan  tetapi dicatat dengan cadangan kerugian piutang.
Perbedaan  penelitian  sebelumnya  dengan saat  ini  adalah  penelitian  sebelumnya  untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah dan untuk menganalisis kesesuaian pratek penerapan akuntansi pembiayaan  murabahah  dengan  PSAK  No. 102 pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk, artinya peneliti terdahulu mengkaji atau menganalisis perlakuan akuntansi pada pembiayaan Murabahah  di  BMT  Al-Ittihad  Cikurubuk. Sedangkan  penelitian  saat  ini  Implementasi Denda  Pada  Akad  Murabahah  Dalam Perspektif  Ekonomi  Syariah  di  BMT Purwakarta  Amanah  Sejahtera  (PAS),  tidak menganalisi dari sudut perlakukan akuntansinya.
7. Penerapan  Denda  Di  Lembaga  Keuangan Syariah (Djunaeni and Yusuf 2017) Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya  berintikan  bayt  al-mal  wa  al-tamwil dengan  kegiatan  mengembangkan  usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan  kualitas  kegiatan  ekonomi pengusaha  kecil  menengah  dan  pengusaha kecil bawah, antara lain mendorong kegiatan menabung  dalam  menunjang  pembiayaan kegiatan ekonominya. Kredit dalam pembiayaan  syariah  menjadi  salah  satu alternatif  masyarakat  untuk  mendapatkan pinjaman,  tetapi  tetap  dalam  ruang  lingkup syariah. Penyediaan jasa kredit atau pembiayaan pun menjadi salah satu unggulan BMT  untuk  mendulang  pundi.  Layaknya lembaga  keuangan  konvensional,  BMT  pun menetapkan denda bagi peminjam yang tidak melunasi  kreditnya.  Hanya,  masih  menjadi pertanyaan  di  kalangan  masyarakat  tentang pemberlakuan denda atau sanksi bagi nasabah yang gagal bayar, dan juga bagaimana hukum pengenaan  denda  di  BMT  ini.  Penelitian  ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai  faktor  penyebab  diterapkannya denda pada pembiayaan bermasalah, kemudian untuk mengetahui tindakan- tindakan  yang  dilakukan  lembaga  keuangan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah,  serta  untuk  mengetahui  target penyaluran  dana  yang  dihasilkan  dari  denda. Secara metodologi, penelitian ini menggunakan  prosedur  penelitian  kualitatif dengan  memanfaatkan  pendekatan  sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara dan  dokumentasi.  Hasil  dari  penelitiannya diperoleh  bahwa  mengqiyaskan  kepada hukum  yang  telah  ditetapkan  dalam  Al- Qur’an denda dikenakan kepada nasabah yang mengalami  pembiayaan  bermasalah,  dalam rangka  memberikan  efek  jera  supaya  dapat
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
menunaikan kewajiban yang belum terlunasi. Langkah  penyelesaian  pihak  BMT  dalam menghadapi nasabah bermasalah yaitu dengan cara:  pemberitahuan melalui telepon, pemberian surat penagihan, penagihan langsung,  sita  jaminan,  eksekusi  jaminan. Penyaluran  dana  hasil  denda  yang  diposkan dalam  qardh  al-  hasan  ditujukan  secara langsung  seperti  untuk  santunan  anak  yatim, orang  tua  jompo  dan  juga  melalui  lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZNAS.
Perbedaan  penelitian  sebelumnya  dengan saat ini adalah penelitian sebelumnya meneliti penerapan  denda  di  lembaga  keuangan Syariah,  penelitian  tersebut  bertujuan  untuk memberi  gambaran  yang  jelas  mengenai faktor  penyebab  diterapkannya  denda  pada pembiayaan  bermasalah,  kemudian  untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan  lembaga  keuangan  syariah  dalam menangani  pembiayaan  bermasalah,  serta untuk  mengetahui  target  penyaluran  dana yang  dihasilkan  dari  denda.  Sedangkan penelitian saat ini, tujuannya untuk mengetahui  sistem  denda  pada  produk pembiayaan  syariah  di  BMT  PAS  dan  untuk mengetahui implementasi denda pada pembiayaan  Murabahah terhadap anggota di BMT PAS.
8. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Denda Penjadwalan  Ulang  Pembiayaan  Mikro Murabahah  Di  Bank  Syariah  Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau (Maulidizen 2018)
Banyak  bank  Syariah  di  Indonesia mengalami pembiayaan bermasalah
disebabkan  nasabah  tidak  dapat  membayar angsuran hutangnya, kemudian bank mengambil  langkah  penyelesaian  dengan penjadwalan  ulang  angsuran  hutang.  Dalam proses  tersebut  bank  mengenakan  biaya kepada  nasabah  dan  hal  ini  memberatkan nasabah.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk menanalisis hukum Islam terhadap biaya yang
dikenakan  kepada  nasabah  dalam  proses penjadwalan ulang pembiayaan mikro murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri  Cabang  Dumai  Provinsi  Riau. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode  observasi, wawancara dan data perpustakaan, kemudian dianalisis  dengan  menggunakan  metode induktif,  deduktif  dan  komparatif.  Hasil penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  biaya penjadwalan ulang pembiayaan mikro murābahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau tidak sepenuhnya sesuai dengan  Syariah  dan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  yang  belum  dilaksanakan,  yaitu bank  mengenakan  biaya  kepada  nasabah dalam  penjadwalan  ulang  selain  biaya sesungguhnya  yang  diperlukan  untuk  proses penjadwalan ulang tersebut.
Perbedaan  penelitian  sebelumnya  dengan saat  ini  adalah  penelitian  sebelumnya mengenai  tinjauan  hukum  islam  terhadap denda  penjadwalan  ulang  pembiayaan  mikro murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai  Provinsi  Riau,  Hasil  penelitian tersebut menunjukan bank mengenakan biaya kepada  nasabah  dalam  penjadwalan  ulang selain  biaya  sesungguhnya  yang  diperlukan untuk  proses  penjadwalan  ulang  tersebut. Sedangkan  penelitian  saat  ini  Implementasi Denda  Pada  Akad  Murabahah  yang  sesuai dengan  Ekonomi  Syariah,  yang  berlangsung di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).
9. Pelaksanaan  Denda  atas  Nasabah  Mampu Penunda  Pembayaran  Utang  di  Lembaga Keuangan  Syariah  (Alimin  and  Fahlefi 2020) Lembaga Keuangan
Syariah (LKS)
mempunyai  fungsi  bisnis  dan  sosial.  Salah satu sumber pemasukan dari dana sosial selain infak,  sedekah  dan  zakat  adalah  denda keterlambatan pembayaran utang atas nasabah yang mampu. Hal ini berbeda dengan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
lembaga keuangan konvensional yang menjadikan denda sebagai  salah  satu pendapatan  lembaga  keuangan.  Denda  pada LKS tersebut berfungsi untuk mendisiplinkan nasabah  terutang,  namun  dalam  penerapan denda keterlambatan pembayaran tidak boleh dilakukan sembarangan karena dapat menjurus kepada praktik ribawi dan penyalahgunaan keadaan. Keputusan berbagai  lembaga  fatwa  pun  sudah  ada tentang pelaksanaan denda ini (DSN-MUI No. 17  Th.  2000  dan  Standar  Syariah  Dewan Syariah AAOIFI Bahrain No. 8 serta Majma' al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam No. 109 Th. 2000). Namun, berdasarkan hasil penelitian  ternyata  di  lapangan  terdapat berbagai  variasi  pelaksanaannya.  Penelitian ini  juga  menemukan  bahwa  potensi  denda tersebut  cukup  besar  dan  akan  memberikan kontribusi  positif  bagi  fungsi  sosial  LKS sekaligus  meningkatkan  kesan  positif  dari masyarakat.  Variasi  penerapan  terlihat  dari sisi  a)  dilaksanakan  atau  tidaknya  denda tersebut  dengan  alasan  strategi  promosi,  b) jumlah  denda  yang  diterapkan  berdasarkan efektifnya  tujuan  penjeraan,  c)  pengetahuan dan pemahaman nasabah masih sangat rendah terhadap aturan sanksi ini, dan bahkan praktisi terhadap  aturan  sanksi  ini  masih  belum maksimal.
Perbedaan  penelitian  sebelumnya  dengan saat  ini  adalah  penelitian  sebelumnya menganalisis Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah, artinya semua jenis
penunda-nunda pembayaran pembiayaan masuk kriteria penelitian. Sedangkan  penelitian  saat  ini  menganalisis denda pada produk pembiayaan Murabahah di Lembaga BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). 10. Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran
Angsuran
Dalam  Akad  Pembiayaan  Murabahah  Di Bank  Syariah  (Berdasarkan  Fatwa  No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000)  (Harmoko,  SE.I, MM. 2019)
Perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia cukup  signifikan,  hal  ini  ditandai  dengan semakin  banyaknya  lembaga  bank  syariah yang  berdiri.  Dari  sejumlah  produk  bank syariah yang paling banyak digunakan adalah produk  pembiayaan  murabahah.  Penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran di bank syariah dengan mengacu pada fatwa No. 17/DSN – MUI/IX / 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah  mampu  yang  menunda–nunda pembiayaan  dianggap  sudah  tepat.  Hal tersebut  berdampak  bagi  pihak  bank  syariah yaitu  pada  peningkatan  kewaspadaan  dalam mengelola  pembiayaan  murabahah,  dan  bagi nasabah penerapan denda pembiayaan murabahah  berfungsi  edukatif  dan  preventif. Tulisan  ini  menggunakan  metode  deskriptif analitis dengan sumber data sekunder berupa buku, artikel serta dokumen dari internet baik dari situs OJK atau sumber lain yang valid.
Kesimpulan  hasil  penelitian  ini  adalah:  (1) Bank  syariah  sebagai  lembaga  keuangan memiliki  peran  yang  cukup  luas  dalam mendorong  perkembangan  perekonomian nasional,  karena  eksistensi  bank  syariah adalah wujud rahmatan lil alamin, yang tidak secara khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja. (2) Murabahah sebagai mode pembiayaan berbasis angsuran tetap merupakan  mode  pembiayaan  yang  paling banyak  digunakan  oleh  bank  syariah,  hal  ini karena mode pembiayaan murabahah dipandang  berisiko  rendah  dengan  jumlah pendapatan yang dapat ditentukan sebelumnya.
Perbedaan  penelitian  sebelumnya  dengan saat  ini  adalah  penelitian  sebelumnya mengkaji  penerapan  denda  keterlambatan pembayaran angsuran dalam akad pembiayaan  murabahah  di  bank  Syariah.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Sedangkan  penelitian  saat  ini  mengakaji implementasi denda pada produk pembiayaan Murabahah  di  Lembaga  BMT  Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan  dokumen,  metode  kualitatif  ini digunakan  karena  beberapa  pertimbangan. Pertama,  menyesuaikan  metode  kualitatif lebih  mudah  apabila  berhadapan  dengan kenyataan.  Kedua,  metode  ini  menyajikan secara  langsung  hakikat  hubungan  antara peneliti  dan  responden.  Ketiga,  metode  ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman  pengaruh  bersama  terhadap  pola- pola nilai yang dihadapi (Moleong 2017).
Menurut Denzim dan Lincoln, menyatakan bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  menggunakan  latar  alamiah,  dengan maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi dan  dilakukan  dengan  jalan  melibatkan berbagai  metode  yang  ada.  Dalam  metode penelitian kualitatif yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan  pendekatan  naturalistik  untuk mencari  dan  menemukan  pengertian  dan pemahaman  tentang  fenomena  (Moleong 2000).
Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik kerena penelitiannya  dilakukan  pada  kondisi  yang alamiah ( natural setting) ; disebut juga sebagai metode  etnographi,  karena  pada  awalnya metode  ini  lebih  banyak  digunakan  untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai  metode  kualitatif,  karena  data  yang terkumpul  dan  analisisnya  lebih  bersifat kualitatif (Sugiyono 2017).
Secara  umum,  Meleong  memberikan sebelas  karakteristik  penelitian  kualitatif sebagai berikut:
1. Latar alamiah
2. Manusia sebagai alat
3. Metode Kualitatif
4. Analisis data secara induktif
5. Teori dari dasar (grounded theory)
6. Deskriptif
7. Lebih mementingkan proses dari hasil
8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus
9. Adanya  kriteria  khusus  untuk  keabsahan data
10. Desain yang bersifat sementara 11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati Bersama (Suryani and Hendryadi 2015)
Beberapa  pendapat  para  ahli  tentang penelitian  kualitatif  diatas  menjadi  dasar pertimbangan  yang  matang  bagi  peneliti untuk menggunakan pendekatan tersebut pada penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan  kualitatif  diharapkan  penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan data yang lengkap  dan  mendalam  sehingga  tujuan  dari penelitian ini dapat tercapai.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan langkah yang paling utama dalam penelititian, karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah mendapatkan  data,  dalam  penelitian  ini  jenis data  yang  dikumpulkan  adalah  data  primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer  dan  sekunder  peneliti  menggunakan beberapa macam teknik data, yaitu, diantaranya adalah dengan observasi, wawancara,  dan  dokumentasi,  agar  mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang  didapat  dengan  praktek  yang  ada dilapangan yaitu sebagai berikut :
1) Observasi
Metode  observasi  adalah  pengamatan  dan pencatatan  dengan  sistematika  fenomena- fenomena yang diselidiki.
2) Wawancara
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Wawancara  merupakan  salah  satu  metode dalam  pengumpulan  data  dengan  jalan komunikasi  yakni  melalui  kontak  atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Dalam wawancara yang dilakukan  adalah  :  “percakapan  dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara ( interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara ( interview) yang memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu (Sugiyono 2016).
3) Dokumen
Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya- karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan,  kebijakan,  dan  dokumen  yang berbentuk  gambar  misalnya  foto,  gambar hidup,  sketsa,  dan  lain-lain.  Sedangkan dokumen  yang  berbentuk  karya  misalnya karya  seni,  yang  dapat  berupa  gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan  pelengkap  dari  penggunaan metode  observasi  dan  wawancara  dalam penelitian kualitatif.
Dalam  melakukan  penelitian  ini  data-data yang  diperlukan  diperoleh  dari  dua  sumber, yaitu:
1. Data primer, adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi  atau  perorangan  langsung  dari objeknya.  Pengumpulan  data  tersebut dilakukan  secara  khusus  untuk  mengatasi masalah riset yang sedang diteliti.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dalam  bentuk  yang  sudah  jadi,  sudah dikumpulkan  dan  diolah  oleh  pihak  lain, biasanya  sudah  dalam  bentuk  publikasi. Data  semacam  ini  sudah  dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan
demi keperluan riset yang sedang dilakukan  peneliti  saat  ini  secara  spesifik (Suryani and Hendryadi 2015).
Peneliti  menggunakan  data  primer  yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sistem denda pada produk pembiayaan akad Murabahah di BMT PAS
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan  dari  berbagai  pihak  di  BMT  PAS diantaranya:
1. Menurut  Bapak  Agah  Nugraha  selaku Manager di BMT PAS:
”Lembaga  syariah  boleh  menarik  denda keterlambatan  dari  nasabahnya  dalam  akad murabahah. Syaratnya adalah nasabah tersebut  merupakan  nasabah  yang  mampu tetapi  menunda-nunda  pembayaran.  Denda tersebut di peruntukan sebagai dana sosial dan bukan  di  jadikan  sebagai  pendapatan  BMT PAS.”
Berikut  sistem  denda  yang  di  terapkan  di BMT PAS:
a. Perhitungan Sanksi Denda “Perhitungan  untuk  sanksi  denda  yang diterapkan sistemnya tidak secara matematis.  Karena,  kalau  di  terapkan secara  matematis  itu  hukumnya  termasuk riba.  Contoh  Yang  dimaksud  perhitungan secara  matematis  misalnya,  angsuran  Rp. 800.000  per  bulan  ketika  anggota  telat membayar  lalu  dikenakan  denda  dengan jumlah  0,25%  dari  jumlah  angsuran  per harinya maka bisa dipastikan sistem seperti ini  termasuk  dalam  kategori  riba.  Tetapi, sistem  perhitungan  sanksi  denda  yang diterapkan  di  BMT  PAS  adalah  dengan cara  berapapun  jumlah  angsuran  setiap anggota  untuk  jumlah  dendanya  pihak BMT  PAS  lah  yang  menentukan  nominal denda  tersebut.  dengan  tujuan  denda  itu
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
tidak untuk memperkaya lembaga, melainkan  bertujuan  agar  nasabah  lebih disiplin  dalam  melaksanakan  kewajiban- nya.  dan  uang  hasil  dari  denda  tersebut disalurkan  ke  kas baitul  maal dan dialokasikan  pada  kegiatan  kemasyarakat- an  baik  santunan,  infrastruktur  bantuan bencana dan lain sebagainya”.
b. Pengalokasian Dana Sanksi Denda “Sistem  pengalokasian  dana  dari  hasil denda pada anggota dengan cara, penyaluran uang denda itu tidak dimasukan ke  dalam  kas  BMT  PAS  atau  tidak termasuk dalam pendapatan lembaga. Jadi, denda langsung di masukan pada kas baitul maal yang  sudah  bekerja  sama  dengan BMT  PAS  dan  telah  dinilai  memiliki reputasi  yang  baik.  kemudian  nanti  pihak BMT mengalokasikan ketika ada kaitannya dengan  kebutuhan  kemasyarakatan  baik santunan,  infrastruktur  bantuan  bencana dan lain sebagainya.

## B. Implementasi Denda Pada
Akad
Murabahah  Dalam  Perspektif  Ekonomi Syariah Di  BMT  Purwakarta  Amanah Sejahtera (PAS)
Denda  adalah  sanksi  atau  hukuman  yang diterapkan  dalam  bentuk  keharusan  untuk membayar  sejumlah  uang,  yang  mana  hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap  undang-undang  yang  berlaku  atau pengingkaran  terhadap  sebuah  perjanjian yang  telah  disepakati  sebelumnya.  dalam penerapannya, sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah  pihak  yang  terlibat  didalam  sebuah masalah.  Hal  ini  juga  bisa  dilakukan  dengan cara  menggunakan  jasa  dari  pihak  ketiga sebagai pihak yang akan melakukan pengihan, namun pada dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan atau kelalaian terhadap
sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah di tetapkan didalam sebuah kesepakatan awal. 1. Sanksi  terhadap  anggota  yang  mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
a. Sanksi moral misalnya selalu melakukan penagihan  ke  rumah  anggota  yang menunggak  angsuran  tersebut  karena menurut  pihak  BMT  PAS  dengan  cara seperti  ini  dia  akan  menanggung  malu karena  setiap  hari  pihak  BMT  PAS mengunjungi  rumah  untuk  menagih angsuran  yang  telat  kepada  anggota yang menunggak tersebut.
b. Kunjungan secara bertahap dengan cara mencari  dimana  titik  masalahnya  yang membuat  nasabah  telat  membayar angsuran tersebut. Akan tetapi, ketika di simpulkan  bahwa  anggota  ini  mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran  dengan  disengaja  maka pihak  BMT  PAS  dengan  tegas  untuk mengenakan  sansksi  denda  terhadap anggota tersebut.
2. Sanksi terhadap anggota yang tidak mampu membayar  disebabkan fource  majeur. Fource  majeur dalam  hal  ini  termasuk sebuah musibah jadi pihak BMT PAS akan memberi  solusi  kepada  anggota  tersebut dengan cara:
a. Pihak  BMT  PAS  melihat  atau  meneliti terlebih dahulu anggota yang mengalami fource  majeur tersebut  apakah  masih bisa  dibina  ataukah  tidak.  Kalau  masih bisa dibina maka pihak BMT PAS akan memberi  suntikan  dana  lagi  dengan mengambil  sumber  dananya  dari  akad qordh kalau  misalnya  tidak  bisa  BMT PAS  akan  mengambil  tindakan  untuk memutus  mata  rantai  atau  dibebaskan dalam membayar angsuran tersebut dan dianggap  ini  termasuk  kerugian  dari BMT PAS.
Tabel 4.1
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Penerapan Denda No . Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Kesesuaian Syariah Ya Tidak 1. Sanksi  yang  disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS  kepada  nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
sengaja.
✓
2. Nasabah  yang  tidak atau  belum  mampu bayar disebabkan force  majeur  tidak boleh dikenakan sanksi. ✓ 3. Nasabah yang mampu yang  menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai  kemauan untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. ✓ 4. Sanksi didasarkan atas prinsip  ta‟zir,  yaitu bertujuan agar nasabah  lebih  disiplin dalam  melaksanakan kewajibannya. ✓ 5. Sanksi  dapat  berupa denda  sejumlah  uang yang besarnya ditentukan  atas  dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. ✓ 6. Dana  yang  berasal dari denda di peruntukan sebagai dana social ✓
Berdasarkan  dari  Tabel  4.1 di  atas  dapat dijelaskan  mengenai  implementasi  denda yang diterapkan di BMT PAS sebagai berikut: A. Point 1 sesuai dengan syariah, karena BMT PAS  benar-benar  mengimplementasikan sanksi  denda  kepada  anggota  yang  bisa dikatakan sengaja menunda-nunda pembayaran.
B. Point 2 sesuai dengan syariah, karena BMT PAS menganggap Fource majeur termasuk sebuah musibah jadi pihak BMT PAS akan memberi  solusi  kepada  anggota  tersebut dengan cara dibina kembali jika tidak bisa di  binamaka  BMT  PAS  membebaskan anggota dalam membayar angsuran tersebut  dan  dianggap  ini  termasuk kerugian dari BMT PAS.
C. Point  3  sesuai  dengan  syariah,  Karena BMT  PAS  mengenakan  sanksi  denda terhadap  Nasabah  yang  mampu  yang menunda-nunda  pembayaran  dan  tidak mempunyai  kemauan  untuk  membayar hutangnya.
D. Point 4 sesuai dengan syariah, karena pihak BMT  PAS  mengenakan  sanksi  denda terhadap  anggota  yang  sengaja  menunda- nunda  pembayaran  dan  didasarkan  atas prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
E. Point  5  sesuai  dengan  syariah,  karena penerapan sansksi dendanya berupa sejumlah  uang  yang  besarnya  ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
F. Point 6 sesuai dengan syariah, karena pihak BMT PAS mengalokasikan dana dendanya untuk dana sosial atau kebutuhan kemasyarakatan
baik santunan, infrastruktur  bantuan  bencana  dan  lain sebagainya.

## V. KESIMPULAN
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai “Implementasi Denda Pada Akad Murabahah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS) Dalam  Perspektif  Ekonomi  Syariah.”  yang dilakukan  melalui  observasi,  wawancara, dokumentasi serta triangulasi atau gabungan. Peneliti  mengambil  kesimpulan  sebagai berikut:
Sistem  denda  pada  produk  pembiayaan syariah  di  BMT  PAS  yaitu  dengan  cara memberi  kebijakan  kepada  anggota  yang terkena fource majeur dengan cara membebaskan  dalam  membayar  angsuran pembiayaannya.  Tetapi  sebelum  proses pemutihan atau penghapusan hutang dilakukan,  Pihak  BMT  PAS  melakukan analisis  terlebih  dahulu  terhadap  sumber pembayaran/  kondisi  ekonomi  anggota  yang menunggak. Jika ditemukan kondisi ekonomi anggota mampu untuk membayar utang tetapi malam  menanti-nanti  atau  tidak  taat  bayar angsuran,  maka  Pihak  BMT  PAS  akan mengenakan sanksi  kepada anggota tersebut. Sanksi  tersebut  diberikan  dalam  rangka mendisiplinkan  anggota  dalam  kewajiban bayar  angsuran.  dan  Jika  anggota  yang dianalisis  benar-benar  tidak  mampu  secara ekonomi,  maka  pihak  BMT  PAS  tidak mengenakan  denda  atau  sanksi  kepada anggota tersebut.
Sistem  Denda  Pada  Produk  Pembiayaan Syariah  di  BMT  PAS  sudah  sesuai  dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN- MUI/IX/2000  Tentang  Sanksi  Atas  Nasabah Mampu  Yang  Menunda-Nunda  Pembayaran. Karena  BMT  PAS  menganggap Fource majeur termasuk  sebuah  musibah  jadi  pihak BMT  PAS  akan  memberi  solusi  kepada anggota tersebut  dengan  cara  dibina kembali jika  tidak  bisa  dibina  maka  BMT  PAS membebaskan  anggota  dalam  membayar angsuran tersebut  dan  dianggap ini termasuk kerugian  dari  BMT  PAS.  Begitupun  dari pihak  BMT  PAS  sudah  menerapkan  sanksi
denda  kepada  anggota  yang  mampu  tetapi menunda-nunda  pembayaran.  Sanksi  berupa denda ini didasarkan atas prinsip ta’zir , yaitu bertujuan  agar  nasabah  lebih  disiplin  dalam melaksanakan kewajibannya. dalam mengalokasikan  uang  denda  BMT  PAS  juga memperjelaskan  bahwa  uang  denda  tersebut di  pergunakan  untuk  dana  sosial  atau kebutuhan  kemasyarakatan  baik  santunan, infrastruktur  bantuan  bencana  dan  lain sebagainya.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Afrianty, Nonie. 2018. “Kedudukan Jaminan Dan  Denda  Pada  Pembiayaan  Bank Syariah.” Al-Intaj :  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan Syariah 4(2): 224–43.
Al-Mustafa,  Muhammad.  2020.  “Penetapan
Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah  Pada  Perbankan  Syariah.” AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian
Keuangan  dan  Perbankan  Syariah 2(2): 159–75.
Albanjari,  Fatkhur  Rohman,  and  Rokhmat Subagyo.  2019.  “Penerapan  Sanksi Denda  Pada  Pembiayaan  Bai’  Bitsaman Ajil Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Pahlawan Tulungagung Atas Keterlambatan Dalam Pembayaran Angsuran.” JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan) 4(3): 221. https://ejournal.uniska-
kediri.ac.id/index.php/ManajemenKewir ausahaan/article/view/595.
Alimin,  Alimin,  and  Rizal  Fahlefi.  2020. “Pelaksanaan  Denda  Atas  Nasabah
Mampu  Penunda  Pembayaran  Utang  Di Lembaga
Keuangan Syariah.”
TSAQAFAH 16(1): 51.
Almin,  Luasa,  and  Iqbal  M.  Aris  Al.  2007. “Memaknai  Perlakuan  Denda  Pada Transaksi  Pembiayaan  Murabahah  Di Perbankan  Syariah  Di  Kota  Ternate.”
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Jurnal Riset Akuntansi 5(2): 90–103.
Djunaeni,  Moch.  Endang,  and  Muhammad Maulana Yusuf. 2017. “Penerapan Denda Di  Lembaga  Keuangan  Syariah.” Al- Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah 9(2).
Harmoko,  SE.I,  MM.,  Irfan.  2019.  “Analisis
Penerapan Denda Keterlambatan
Pembayaran  Angsuran  Dalam  Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan  Fatwa  NO.  17/DSN- MUI/IX/2000).” Qawãnïn:  Journal  of Economic Syaria Law 3(1): 32–49.
Hasan,  Ali.  1997. Pajak,  Asuransi  Dan Lembaga  Keuangan .  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada.
Indra  Tektona,  Rahmadi,  Dyah  Ochtorina Susanti,  and  Slamet  Ervin  Iskliyono.
2020. “Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg).” Jurnal Supremasi 10(2): 52–65.
Ismail.  2010. Manajemen  Perbankan  Dari Teori Menuju Aplikasi . Jakarta: Kencana.
Jaelani,  Sandi,  Imam  Sucipto,  and  Jalaludin
Jalaludin. 2020.
“Implementasi Pembiayaan  Ultra  Mikro  Berdasarkan Prinsip  Syariah  Di  KSPPS  BMT Purwakarta  Amanah  Sejahtera  (PAS).” EKSISBANK  (Ekonomi  Syariah  dan Bisnis Perbankan)2 4(2): 112–39.
Karim, Adiwarman. 2006. Analisis Fiqh Dan Keuangan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Lestari,  Fitrina  Kania,  Neneng  Nurhasanah, and  Siska  Lis.  2000.  “Tinjauan  Fatwa DSN_MUI  No  .  17  /DSN  /IX  /2000 Tentang  Sanksi  Atas  Nasabah  Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Terhadap Upaya Penyelesaian
Pembiayaan  Bermasalah  Di  BPRS  Al
Salaam Cabang Bandung.” (17): 664–68. Lestari, Rina. 2020. “Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Dan Pembiayaan Mudharabah Di  BMT  Al-Amanah  Cabang  Subang.” EKSISBANK:  Ekonomi  Syariah  dan
Bisnis Perbankan 4(1): 32–38.
http://www.journal.sties- purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBAN K/article/view/92 (October 28, 2020).
Maulidizen, Ahmad. 2018. “Tinjauan Hukum Islam  Terhadap  Denda  Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Dumai Provinsi  Riau.” Jurnal  Penelitian 12(2): 247.
Meirani,  Raden  Andriana,  Ahmad  Damiri,
and Jalaludin
Jalaludin.
2020.
“Penerapan  Akad  Murabahah  Pada Produk MULIA Di Pegadaian Jalancagak Menurut  Perspektif  Ekonomi  Syariah.” EKSISBANK:  Ekonomi  Syariah  dan
Bisnis Perbankan
4(1): 60–68.
http://www.journal.sties-
purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBAN K/article/view/69 (October 28, 2020).
Moleong, Lexy. J. 2000. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja
Rosdakarya.
Mughni,  Joni  Ahmad.  2019.  “Analisis
Penerapan Akuntansi Syariah
Berdasarkan  PSAK  Nomor  102  Pada Pembiayaan  Murabahah  Di  BMT  Al- Ittihad  Cikurubuk  Tasikmalaya.” Eco- iqtishodi:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  dan Keuangan Syariah 1(1): 1–10.
Sugiyono.  2016. Metodologi  Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D .
Bandung: Alfabeta.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
———. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suhendi,  Hendi.  2014. Fiqh  Muamalah . Cetakan  9.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Suryani,  and  Hendryadi.  2015. Metode  Riset Kuantitatif  Teori  Dan  Aplikasi  Pada Penelitian  Bidang  Manajemen  Dan Ekonomi  Islam .  Jakarta:  Prenademedia Group.