## OPTIMALISASI POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMATERA BARAT MELALUI PEMETAAN KUALITAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KEMARITIMAN

## OPTIMIZING THE POTENTIAL OF MARINE AND
FISHERY RESOURCES OF WEST SUMATERA THROUGH VOCATIONAL HIGH SCHOOL QUALITY MAPPING (SMK)

## KEMARITIMAN
Dwi Astuti¹
¹Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat
Email : dwiastuti280@gmail.com Naskah Masuk: 27-11-2018 Naskah Diterima: 13-12-2018 Naskah Disetujui: 14-12-2018

## ABSTRACT
West Sumatra has a large water area with very large potential of marine and fisheries resources but this potential cannot be utilized optimally and sustainably. One obstacle is due to the low quality of  Human Resources (HR) in the maritime field. This study aims to map the quality of maritime Vocational Schools in West Sumatra Province in terms of various aspects including facilities and infrastructure, quality and quantity of teaching staff resources, funding and governance followed by policy recommendations for the Government of West Sumatra Province. This research was conducted in August - September 2017 using a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out by in-depth interviews and observations in 5 (five) Maritime Vocational Schools in West Sumatra located in Padang City, Agam Regency, Padang Pariaman  Regency.  Pariaman  City,  West  Pasaman  Regency,  and  South  Coastal  District.  The  results showed  that  the  quality  of  the  5  (five)  maritime  Vocational  Schools  was  still  below  the  standard  when compared  to  the  Middle  Fisheries  Business  School  (SUPM)  in  Padang  Pariaman  District.  The recommendations  and  policies  needed  are:  collaborating  with  Universities  and  Business  World  / Industrial World that are relevant to optimize facilities and infrastructure, appoint educators as the State Civil  Apparatus  (ASN)  from  relevant  tertiary  institutions  and  improve  their  competencies  through expertise and financing training support in order to produce reliable maritime HR.
Keywords: Mapping, Maritime Affairs, and Vocational School

## ABSTRAK
Sumatera Barat memiliki wilayah perairan yang luas dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang  sangat  besar  namun  potensi  tersebut  belum  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  dan  berkelanjutan. Salah  satu  kendalanya  adalah  karena  rendahnya  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  bidang Kemaritiman  yang dihasilkan oleh SMK Kemaritiman di Sumatera Barat. Penelitian  ini  bertujuan untuk memetakan  kualitas  SMK  Kemaritiman  di  Provinsi  Sumatera  Barat  ditinjau  dari  berbagai  aspek diantaranya  sarana  dan  prasarana,  kualitas  dan  kuantitas  SDM  tenaga  pendidik  dan  pembiayaan. Penelitian ini dilaksanakan Bulan Agustus – September 2017 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  dan  observasi  di  5  (lima)  SMK Kemaritiman  di  Sumatera  Barat  yang  berlokasi  di  Kota  Padang;  Kota  Pariaman;  Kabupaten  Pasaman Barat;  Kabupaten  Agam  dan  Kabupaten  Pesisir  Selatan  dan  SUPM  sebagai  standar  yang  berada  di Kabupaten  Padang  Pariaman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kualitas  ke  5  (lima)  SMK Kemaritiman  tersebut  masih  dibawah  standar    Sekolah  Usaha  Perikanan  Menengah  (SUPM). Rekomendasi dan kebijakan yang diperlukan adalah : melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Dunia  Usaha/Dunia  Industri  yang  relevan  untuk  mengoptimalkan  sarana  dan  prasarana,  mengangkat tenaga  pendidik  sebagai  Aparatus  Sipil  Negara  (ASN)  dari  perguruan  tinggi  yang  relevan  dan
meningkatkan  kompetensinya  melalui  pelatihan  keahlian  serta  pembiayaan  yang  mendukung  agar menghasilkan SDM kemaritiman yang handal.
Kata Kunci : Pemetaan, Sekolah Menengah Kejuruan, Kemaritiman

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki wilayah perairan  yang  sangat  luas  dengan potensi  sumber  daya  kelautan  yang melimpah  sehingga  perlu  dikelola secara optimal dan berkelanjutan, pengelolaan  sumber  daya  kelautan dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros
maritim dunia dalam upaya memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat. Namun  potensi  yang  sangat  besar  dari kekayaan laut Indonesia ternyata belum mampu  mensejahterakan  para  nelayan yang  menjadi  pelaku  utama  dalam pemanfaatan  sumber  daya  perairan (Sudirman,  2006).  Menurut  data  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2012, penduduk miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta jiwa dan 63,47%  masyarakat hidup di kawasan pesisir dan pedesaan.
Indonesia  sebagai  negara  dengan potensi  yang  besar  saat  ini,  memiliki peluang  sangat  besar  menjadi  negara maju dengan memiliki tingkat perekonomian  yang  tinggi.  karena selain kekayaan alam, bangsa Indonesia memiliki  aset  yaitu  jumlah  penduduk
yang  dapat  menjadi  modal  dasar  bagi peningkatan produktifitas ekonomi. Berdasarkan  data  BPS  tahun  2012, jumlah penduduk Indonesia terus mengalami  pertumbuhan  yang  cukup tinggi  sehingga  pada  tahun  2010-2035 Indonesia  memiliki  penduduk  dengan usia produktif yang cukup besar (Bonus Demografi)
Sumatera  Barat  yang  berada  di pesisir  pantai  barat  Sumatera  yang langsung  berhadapan  dengan  Samudera Hindia  memiliki  perairan  laut  dan perairan  umum,      menyimpan  potensi yang  sangat  besar  untuk  kepentingan ekonomi  produktif  maupun  konservasi akan menjadikan andalan pembangunan masa depan. Pengelolaan potensi kelautan ini tentu membutuhkan tenaga- tenaga  yang  terampil  dan  sumber  daya manusia  kelautan  yang  berkualitas. Sekolah  kemaritiman  adalah  salah  satu lembaga  penunjang  yang  diharapkan nantinya mampu mengoptimalkan pengolahan potensi sumber daya kelautan  Sumatera  Barat  yang  sangat potensial.
Memperhatikan data jumlah Sekolah  Menengah  Atas  di  Sumatera
Barat  sebanyak 505 sekolah terdiri dari SMA  dan  SMK  Negeri  dan  swasta, untuk  Sekolah  Menengah  Kejuruan    di Sumatera  Barat  berjumlah  sekitar  207 SMK, dan salah satu  kelompok sekolah menengah kejuruan adalah SMK Kemaritimanan (Bidang Keahlian Kapal Niaga  dan  Bidang  Keahlian  Kapal Perikanan).  Di  Sumatera  Barat  jumlah SMK  Kemaritiman  dengan  bidang keahlian perikanan masih kurang dibandingkan  dengan  luasnya  potensi wilayah  yang  dapat    diolah.  SMK Perikanan  yang  tersebar  di  daerah pesisir  pantai  barat  Provinsi  Sumatera Barat  ada  6  (enam),    yaitu  di  Kota Padang,  Kota  Pariaman,  Kabupaten Padang  Pariaman,  Kabupaten  Pesisir Selatan,
Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat.
Kendala  dalam    pengembangan SMK  Kemaritiman  saat  ini  adalah keberadaan  guru,  sarana  dan  prasarana dan  pembiayaan,    Khusus  guru  untuk SMK  Kelautan  dan  Perikanan  belum ada Perguruan Tinggi yang menghasilkan lulusan, betul-betul disiapkan  untuk  menjadi  guru  yang dibekali  kompentensi    ilmu  keguruan dalam kejuruan tersebut.
Berdasarkan permasalahan tersebut,  maka  dilakukan  kajian  yang
bertujuan  untuk  memetakan  kualitas SMK  kemaritiman  di  Sumatera  Barat ditinjau dari aspek saran dan prasarana, guru serta pembiayaan.

## METODOLOGI
Kajian  ini    bersifat  deskriptif kualitatif yang  dilaksanakan pada bulan Agustus  –  November  2018  di  lima SMK  yang  terdapat  di  5  (lima) kabupaten  yakni  SMKN  2  Painan, SMKN Tanjung Mutiara Agam, SMKN Sasak  Pasaman  Barat,  SMKN  3 Pariaman  dan  SMKN  10  Padang  dan Sekolah  Umum  Perikanan  Menengah (SUPM)  Padang  Pariaman  sebagai standar.  Metode  pengumpulan  data primer melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan  Kepala  Sekolah,  Waka  Sarana dan  Prasarana  dan  Waka  Kurikulum, Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  dan Instansi  terkait  kemaritiman  Kabupaten Padang Pariaman. Data sekunder lainnya diperoleh dari literatur review/penelusuran  dokumen  sekolah, buku, jurnal dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Sumberdaya
Kelautan
Sumatera Barat Sumatera Barat mempunyai
potensi  kelautan  dan  perikanan  yang sangat  besar,  dengan  luas  perairan  laut
52.882,42  km,  panjang  garis  pantai 2.543,80  km  dan  memiliki  375  pulau besar  dan  kecil.  Potensi  mangrove  dan terumbu karang 39.832 ha dan 6.974,91 ha.  Selain  itu  juga  terdapat  potensi padang lamun dan rumput laut. Pengelolaan potensi kelautan di Sumatera Barat yang sangat besar, tentu membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil  dan  sumber  daya  manusia kelautan yang berkualitas.
SMK  Kemaritiman  adalah  satu satu  sekolah  menengah  kejuruan  yang di  padang  dapat  menjadi  jalan  keluar atas pemasalahan yang dihadapi Inonesia  dalam  sektor  maritim  dan kelautan. SMK Kemaritiman di
Sumatera  Barat  harus  melirik  potensi besar  yang  dimiliki  kelautan  Sumatera Barat. Kualitas Sekolah Menengah

## Kejuruan
Dalam  penjabaran  UU  No.  17 Tahun  2007  tentang  RPJPN  2005-2025
salah  satu  tantangan  Indonesia  adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mengakibatkan rendahnya  produktifitas  dan  daya  saing bangsa, khusus untuk sektor pendidikan Indonesia  dihadapi  pada  tantangan untuk  menyediakan  layanan  pendidikan yang  berkualitas.  Untuk  hal  tersebut,
pendidikan  menengah  merupakan  titik kritis  dalam  pembangunan  pendidikan di  samping  berkontribusi  melanjutkan ke perguruan tinggi, sekaligus berkontribusi dalam penyediaan sumber daya manusia produktif, yang berkualitas, dan berdaya saing. (Salinan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang  RPJPN 2005-2025)
Peraturan  Pemerintah  No.  19 Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan  telah  menetapkan  acuan minimal berkualitas yang harus dipenuhi  oleh  satuan  pendidikan  dalam penyelenggaraan  layanan  pendidikan yang  berkualitas.  Acuan  berkualitas tersebut  telah  menjabarkan  seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan yang meliputi  standar  kompetensi  kelulusan, standar  isi,  standar  proses,  standar penilaian,  standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,  standar  pembiayaan  dan standar  pengelolaan  pendidikan  yang komprehensif sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan untuk setiap  jenjang  pendidikan  termasuk jenjang pendidikan menengah.
SMK  Kemaritiman  di  Sumatera Barat
Layanan pendidikan yang
berkualitas  pada  SMK  Kemaritimanan
di Sumatera Barat hanya dapat
diperoleh pada Sekolah Umum Perikanan Menengah (SUPM) Pariaman yang  merupakan  salah  satu  sekolah perikanan yang berada dibawah Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan RI,  yang  telah  terdaftar  di  Direktorat Perhubungan Laut dan berstandar International  Maritime  Organization (IMO).  SUPM  Pariaman  sesuai  dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 129.a/U/2004 tentang Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM) bidang  Pendidikan,  pasal  4  dinyatakan SPM  Guru  SMK,  sarana  dan  prasarana yang  harus  dipenuhi  mencapai  80% dan  90%  memiliki  guru  kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan  secara  nasional.  Hal  ini karena  SUPM  Pariaman  didukung dengan  biaya  operasional    yang  berasal dari APBN sebesar 18 Milyar  dan dana BOS  sebesar  635.000.000,-  tahun  2017 serta dana masyarakat. Dengan dukungan  dana  yang  besar  SUPM Pariaman memiliki fasilitas dan peralatan yang lengkap dan menyediakan  perumahan  untuk  Kepala Sekolah  dan  Guru  disamping  asrama untuk peserta didik.
Disamping itu SUPM juga memiliki unit produksi yang
dikembangkan  melalui  sistem  teaching factory  (TEFA)  yakni  unit  produksi tambak  udang,  unit  produksi  budidaya ikan  tawar,  ikan  payau  dan  ikan  hias, serta  unit  produksi  olahan  ikan  yang pemasaran  unit  produksi  ini  telah mencapai  wilayah  Sumatera  Barat. Fasilitas peralatan dan pembiayaan yang memadai  ditambah  guru-guru  produktif yang  telah  memiliki  sertifikasi  dan kompetensi  keahlian  sesuai  standar IMO, sehingga sekolah SUPM Pariaman sebagai barometer
pembanding  bagi  SMK  kemaritiman  di Sumatera Barat. Kondisi
SMKN Kemaritiman (Sarana  dan  Prasarana,  Guru  dan Pembiayaan)

## Sarana dan Prasarana dan Guru
Kondisi    SMK  Kemaritimanan  di Sumatera  Barat,  selain  SMKN  3 Pariaman yang telah terakreditasi BNSP dan diakui oleh UP-Proval Perhubungan Laut  kondisi  sarana  dan  prasarana hanya perlu dikuatkan pada
Laboratorium  Bahari  saat  ini  agak terbengkalai, sedangkan
SMK
Kemaritiman  lainnya  (SMKN  Tanjung Mutiara  Agam,  SMKN  2  Painan, SMKN  Sasak  Pasaman  Barat  dan SMKN  10  Padang)      belum  memenuhi pelayanan  pendidikan  yang  berkualitas
bidang  kemaritiman  sebagaimana  yang disyaratkan    standar  Up-Proval  dari Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut serta  standar  IMO.  Seperti  ketersediaan sarana  dan  prasarana    menunjang kompetensi  siswa  seperti  ketersediaan (fisika, Kimia dan biologi); laboratorium  pengolahan;  ruang  fishing gear;  bengkel  latih;  peralatan  BST; kolam ikan tawar dan payau serta kapal latih ketersediaanya belum sesuai dengan  standar    ditambah  kondisinya yang  tidak  terawat,  tempat  yang  tidak luas  dan  jumlah  peralatan  tidak  sesuai dengan jumlah siswa praktek.
Untuk ketersediaan guru produktif  yang  memiliki  kompetensi bidang kelautan terdapat 3 (tiga) SMKN yang  tidak  memiliki  guru  produktif yang  memiliki  kompetensi    kelautan yakni  SMKN  Sasak  Pasaman  Barat, SMKN  Tanjung  Mutiara  dan  SMKN  2 Painan, sehingga sekolah mendatangkan guru  produktif  dari  SUPM  Pariaman dan dari Perguruan Tinggi (Univ.  Bung Hatta).

## Pembiayaan
Dari  hasil  dan  kondisi  terkait pembiayaan operasional sekolah
bersumber  dari  dana  BOP  dan  BOS tidak mencukupi, hal ini  terlihat dari 5 (lima) sekolah kemaritiman di
Sumatera  Barat  jauh  dari  standar  yang ditetapkan,  umumnya  ruangan  labor, whorkshop, peralatan utama dan peralatan  pendukung  rata-rata  tidak memenuhi standar. Dan juga pembiayaan  personalia  maupun  non personalia    sangat  kecil  dibanding dengan  SUPM.  Seharusnya  sebagai sekolah  kemaritiman  atau  sekolah  yang membuka  bidang  kemaritiman  perlu dukungan dana yang besar, karena harus memiliki  gedung,  labor,  bengkel,  alat dan  peralatan  dan  juga  kapal  yang terstandar  sesuai  yang  dipersyaratkan dirjen  perhubungan  laut  dan  IMO. Sedangkan anggaran pembangunan fisik sekolah  melalui  dana  alokasi  khusus (DAK),  sangat  terbatas  dan  proses mendapatkannya harus membuat profosal  yang  jelas itupun   tidak  semua sekolah  yang  mendapatkanya,  sama dengan  dana  fokir  dari  dewan  sekolah bersaing  mendapatkan  dana  tersebut, sehingga  yang  terlihat  banyak  gedung, tidak layak, bengkel yang tidak standar, mesin  dan  peralatan  yang  tidak  cukup dan juga sudah tua.
Berdasarkan  Permendiknas  No. 69 th 2009 tentang standar biaya operasi non  personalia  di  bedakan  menurut bidang/program keahlianya dan mengacu  kepada  pada  standar  DKI
Jakarta.  Kalau  kita lihat  dari  dana  BOS atau  BOP  yang  diterima  lima  sekolah tersebut  masih  kecil  jika  dibanding dengan  kebutuhan  biaya  pendidikan khususnya  bidang  kemaritiman.  Dari penelitian  yang  dilakukan  pada  lima SMK  Negeri  kemaritiman  di  Sumatera Barat,  peneliti  mendapatkan  data  dari observasi  dilapangan  dengan  melihat langsung kondisi sekolah yang terkait 8 standar  nasional  pendidikan  banyak tidak  memenuhi  standar,  baik  gedung, bengkel,  labor  dan  juga  peralatan. Standar  Pembiayaan  yang  diamanatkan oleh  PP  No  32  tahun  2013  yang perubahan  dari  PP  No  19  tahun  2005 dilihat  dilapangan  belum  mencukupi untuk  memenuhi  skema  pembiayaan pendidikan  menengah  apalagi  untuk pembiayaan sekolah kemaritiman. Kalau  dibandingan  dengan  skema pembiayaan  di  SMK  Negeri  dengan SUPM  Pariaman  jauh  berbeda,  jauh lebih  besar  anggaran  SUPM  Pariaman. Dibanding  dengan  SMK  negeri  khusus bidang kemaritiman.
Pembahasan
Kondisi Idealnya sekolah
kejuruan,  untuk  menjadikan  seorang memiliki kompetensi di bidang kejuruan  maka  antara  pelajaran  teori dan  praktek  ratio  30  %  teori  :  70  %
praktek. Hal ini tidak bisa dilaksanakan karena belum semua SMK Kemaritiman memiliki  sarana  utama  untuk  praktek. Hal  inilah  yang  menjadi  persoalan selama  ini  bagi  SMK  Kemaritiman  di Sumatera  Barat  dalam  mewujudkan SDM yang handal.
Untuk menjawab persoalan tersebut pemerintah mengeluarkan Inpres  No.  9  Tahun  2016  tentang Revitalisasi
Sekolah Menengah Kejuruan  dalam  rangka  peningkatan kualitas  dan  Daya  Saing  Sumber  Daya Manusia.  Instruksi  dalam  revitalisasi ditujukan  kepada  12  Menteri  Kabinet Kerja, 34 Gubernur, dam Kepala Badan Nasional  Sertifikasi  Profesi,  berisi tentang:
1. Mengambil  langkah-langkah  yang diperlukan  sesuai  tugas,  fungsi,  dan kewenangan  masing-masing  untuk merevitalisasi SMK guna
meningkatkan  kualitas  dan  daya saing sumber daya manusia Indonesia.
2. Menyusun  peta  kebutuhan    tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi  dan  kewenangan  masing- masing  dengan  berpedoman  pada peta  jalan  pengembangan  SMK.  10 (sepuluh) langkah revitalisasi SMK 1. Revitalisasi SDM
2. Membangun SAS berbasis SIM
3. Link And Macht dengan Industri
4. Kurikulum berbasis Industri
5. Teaching Factory
6. Penggunaan Media Video Tutorial  dan  Portofolio  berbasis Video e-Repor Skill
7. Uji Sertifikasi Profesi
8. Pemenuhan Sarana dan Prasarana
9. Mengembangkan Kearifan lokal
10. Peran  SMK  sebagai  penggerak ekonomi lokal (disadur dari Buku Strategi
Revitalisasi SMK)
Dalam  melaksanakan  10  langkah tersebut,  SMK  harus  memahami  Area Revitalisasi itu sendiri yaitu: kurikulum,
Guru dan Tenaga Kependidikan, Kerjasama  dengan  Industri,  Sertifikasi dam  Akreditasi,  serta  Sarana  dan Prasarana dan Kelembagaan.
Berdasarkan  data  kesenjangan Supply dan Demand Lulusan SMK dari
Direktorat Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2016 sebagai berikut :
Tabel 1 : Kesenjangan S upply dan Demand  L ulusan SMK Dengan Peluang Kebutuhan Tenaga Kerja tahun 2016
Pada  tabel  diatas  mengindikasi bahwa  bidang  keahlian  kemaritiman memiliki  kesenjangan  yang  signifikan antara  demand  dan  supply,  hal  ini terlihat SMK Kemaritiman hanya mampu  mencetak  lulusan  sebanyak
17.249 peserta didik, sedangkan
peluang kebutuhan tenaga kerja
3.364.297 sehingga ketersediaan
kebutuhan tenaga kerja bidang kemartiman  minus  (-3.347.048)  hal  ini mengindikasikan  tingginya  kebutuhan dunia  usaha/industri  terhadap  lulusan SMK Kemaritiman.
No Bidang Keahlian Lulusan Smk Tahun 2016 Peluang Kebutuhan Tenaga Kerja Kelebihan (+) Kekurangan (-) 1 Teknologi  dan  Rekayasa Teknologi dan Rekayasa 1 441.561 611.644 170.083 2 Energi dan Pertumbuhan 3.486 27.008 23.522 3 Tegnologi  Informasi  dan Komunikasi 277.5445 327.813 50.268 4 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 60.944 68.245 7.301 5 Agribisnis dan Agro Tehnologi 52.319 445.792 393.473 6 Kemaritiman 17.249 3.364.297 -3.347.048 7 Bisnis dan Manajemen 348.954 119.255 -299.699 8 Pariwisata 82.171 707.600 4.463.541 9 Seni dan Industri Kreatif 12.017 88.133 76.116 TOTAL 1.296.646 5.759.787 4.463.541
Kesenjangan  kompetensi  antara kompetensi  belajar  di  SMK  dan kompetensi  yang  diperlukan  dalam pasar  kerja  mendapatkan  perhatian  dari Pemerintah  dalam  bentuk  perubahan kurikulum  dengan  cara  penyelarasan kurikulum di sekolah dengan kebutuhan Dunia Usaha/Industri. Selain itu Pemerintah  juga  akan  melakukan  tata ulang  program  keahlian  yang  memang sudah  tidak  sesuai  dengan  program keahlian  baru  yang  sesuai  dengan kebutuhan perkembangan Dunia
Usaha/Industri saat ini.
Rencana  ini  disambut  baik  oleh masyarakat khususnya Dunia Usaha dan
Industri yang membantu dalam pelaksanaan  kurikulum  sekolah  dalam bentuk  kerjasama  industri.  Terbukti dengan  pertumbuhan  SMK  semakin pesat  di  Indonesia  dan  peminatnya semakin  banyak  dari  tahun  ke  tahun. Hal  tersebut  terbukti  dengan  semakin banyak orang tua menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SMK. Masyarakat menyadari pentingnya pendidikan SMK sebagai lembaga yang mencetak  tenaga-tenaga  terampil  siap kerja dalam menghadapi perkembangan dunia global yang semakin pesat. Selain itu pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SMK
didasari oleh anggapan bahwa orang tua akan  lebih  cepat  balik  modal  karena SMK  menyiapkan  lulusan  yang  siap bekerja.  Dari  pola  pengelolaan,  seperti tatakelola  SMK  kemaritiman  perlu distandarkan satu sama lainnya, sehingga  masing-masing  sekolah  saling bersinergi  satu  sama  lainnya,  seperti yang  terdapat  pada  SUPM  Padang Pariaman yang langsung dibawah Kementerian
Kelautan Republik Indonesia (RI).

## KESIMPULAN
Untuk  peningkatan  kualitas  SMK Kemaritiman  ditinjau  dari  3  (tiga) aspek:
1. Perlu peningkatan Sarana dan
Prasarana Sebagaimana yang
telah dijelaskan  pada  halaman  sebelumnya bahwa  pembelajaran  kejuruan  yang berkualitas  minimal  antara  teori  dan Praktek ratio 30% teori berbanding 70% praktek. Kondisi saat ini rata-rata SMK Kemaritiman belum bisa mewujudkannya. Untuk itu perlu sarana praktek  yang  memadai  baik  itu  berupa kapal latih operasional maupun simulator  (Nautika  dan  Engine).  Kapal latih  operasional  yang  dimaksudkan, memiliki peralatan yang memadai untuk dilatihkan  kepada  peserta  didik  secara
menyeluruh  terhadap  kompetensi  yang harus  dikuasai  sesuai  kejuruan  dan sekaligus  dapat  dioperasikan  dalam keadaan  yang  sesungguhnya  mulai  dari perencanaan,  persiapan  operasional, operasional,  pasca  operasional  dan sampai pada pemasaran hasil. 2. Perlu  peningkatan  Kuantitas  dan
Kualitas Guru dan Tenaga
Kependidikan
Mengenai  kuantitas  dan  kualitas, hal  ini  terkait  dengan  SDM  dan  Sarana dan  prasarana.  Kuantitas  SDM    tenaga pendidik  dan  tenaga  kependidikan  pada setiap SMK  Kemaritiman saat ini dapat diminimalisir dengan semangat program KG  (Keahlian  Ganda).  Sedangkan untuk  SDM  tenaga  pendidik  yang berkualitas  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan    program  magang  yang berkelanjutan bagi guru kejuruan terkait sehingga  hasilnya  dapat  dibuktikan dengan    sertifikat  yang  diperoleh  dan kualitas pembelajaran yang dapat dipantau  melaui  supervisi  oleh  Kepala sekolah.
3. Perlu Peningkatan Pembiayaan
Mengenai  pembiayaan,  hal  ini adalah  sesuatu  yang  mutlak.  Apabila harus dipenuhi semua peralatan yang di syaratkan  maka  semua  pihak  dapat hendaknya  menyadari  bahwa  peralatan
utama kemaritiman adalah barang impor dengan  standar  harga  Dolar  Amerika. Untuk  kompetensi  kelautan/Up-Proval ini  adalah  suatu  persyaratan  yang  harus dipenuhi    oleh  Setiap  SMK,  karena apabila  tidak  bisa  dipenuhi  maka peserta didik dari SMK yang bersangkutan tidak boleh mengikuti Uji sertifikasi kepelautan (contoh

## ANKAPIN dan ATKAPIN)

## REKOMENDASI
1. Melakukan  kerjasama  dengan  Dunia Industri  terkait,  untuk  mengatasi kekurangan  sarana  dan  prasarana malalui rekomendasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan  prasarana  yang  ada  melalui kolaborasi antar SMK dengan bidang kejuruan yang sama;
3. Menjadikan  tenaga  pendidik  honorer yang telah memiliki masa pengabdian yang disyaratkan diangkat sebagai ASN dan meningkatkan  komptensinya  melalui pelatihan keahlian serta;
4. Memberikan pembiayaan yang memadai  agar  menghasilkan  SDM Kemaritiman yang handal.
5. Masing-masing SMK perlu melakukan  sinergi  dalam  pengadaan laboratorium keahlian, sehingga
masing-masing  SMK  mempunyai
keunggulan  tersendiri  dari  kekuatan
yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA
Adesa, 2016. Tindak Lanjut Program Pendidikan Vokasi. Ari, 2016. Kemdikbud Kembangkan Empat Jenis SMK. Johan, A.B. 2014. Peran Pendidikan Kejuruan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Journal.ustjogja.ac.id, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016. Poerwadarminta, W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi Ketiga.Balai Pustaka Jakarta. Rasto, 2012. Pendidikan Kejuruan. Pendidikan_Manajemen_Perkanto ran,
Salinan Inpres Nomor 9 Tahun 2016.
Tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan,
Salinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional. . Salinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Salinan  Peraturan  Pemerintah  Nomor
29 Tahun 1990.
Sugiyono. 2013. Konsep Dasar Pendidikan Kejuruan Disampaikan Pada Bimtek Lomba Karya Ilmiah Inovasi Pembelajaran Bagi Guru Produktif Smk. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayan Direktorat  Jenderal  Pendidikan Menengah  Direktorat  Pembinaan Ptk Dikmen tahun 2013.