## Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber
Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

## ABDUL KADIR
Staf Pengajar Universitas Haluoleo Kendari
abdulkadir_unhalu@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  Berjudul  Prinsip-  Prinsip  Dasar  Rasionalisasi  Birokrasi  Max  Weber  Pada  Organisasi  Perangkat Daerah  Kota  Kendari  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  dan menginterpretasikan  penerapan  karakteristik  birokrasi  Max  Weber  yang  idealnya  dapat  menjadi  sarana  kontrol imperatif atas tindakan pejabat  organisasi perangkat daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini  menggunakan  perspektif  sistem  rasional.  Strategi  penelitian  kualitatif  yang  digunakan  adalah  etnografi. Fenomena  birokrasi  dieksplorasi  secara  natural  dalam  dunia  kerja  para  birokrat,  kemudian  membangun interpretasi  berdasarkan  metodologi Verstehen Max  Weber  melalui  prosedur  idiografik  untuk  membentuk idiographic  knowledge .  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara,  pengamatan  dan  dokumentasi.  Analisis  data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan  prinsip-prinsip dasar birokrasi  Max  Weber  yang  mencakup  standardisasi  dan  formalisasi,  pembagian  kerja  dan  spesialisasi,  hirarki otoritas,  profesionalisasi,  dan  dokumentasi  tertulis  pada  organisasi  perangkat  daerah  Kota  Kendari  Provinsi Sulawesi  Tenggara  kurang  sesuai  dengan  tipe  ideal  Max  Weber  sehingga  tidak  dapat  menjadi  sarana  kontrol imperatif  atas  tindakan  pejabat  organisasi  tersebut.  Karakteristik  birokrasi  Max  Weber  yang  kurang  sesuai penerapannya  pada  organisasi  perangkat  daerah  Kota  Kendari  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  mengakibatkan tindakan-tindakan pejabat kurang terkontrol. Hal tersebut ditandai dengan: pejabat memasukkan tatanan personal ke  dalam  perintah   dan   kepatuhan;  tindakan-tindakan   pejabat   kurang  berfokus  pada  pencapaian   efisiensi organisasi;  anggota  organisasi  tidak  terhubung  dalam  suatu  struktur  kontrol  atasan-bawahan  yang  piramidal sehingga  tidak  terjadi  kejelasan  arah  perintah  dan  kohesi  serta  kontinyuitas  pekerjaan  di  dalam  organisasi; pelaksanaan kontrol tidak berbasis pengetahuan teknis; dan tidak terjadi kontinyuitas operasional serta keamanan pejabat organisasi perangkat daerah.
Kata Kunci: Birokrasi Max Weber, Kontrol imperatif

## Abstract
This  research  entitled  Fundamental  Principles  of  Max  Weber’s  Rational  Bureaucracy  in  Kendari  City,  South- East  Sulawesi  Province.  The  purpose  of  study  is  to  explain  and  interpret  the  characteristics  of  Max  Weber’s bureaucracy  that  can  act  as  an  imperative  control  for  officials’  actions  of  Kendari  City,  South-East  Sulawesi Province.  This  study  utilizes  a  rational  system  perspective  and  applies  qualitative  research  strategy  with ethnography.  The phenomenon of  bureaucracy  was  explored  naturally in the  bureaucratic  system, then develop an  interpretation  based  on  Max  Weber’s  Verstehen  methodology  through  idiography  procedure  to  form  the idiographic  knowledge.  Data  was  collected  through  interview,  observation  and  documentation.  The  data  was analyzed by an interactive model.  The study found that the bureaucracy of Kendari City did not effectively employ the  Max  Weber’s  characteristics  of  bureaucracy-  which  covers  standardization  and  formallization,  division  of labor  and  specialization,  hierarchy  of  authority,  proffesionalization,  and  written  documentation  –  that  make uncontrolled actions of officials. The characteristics of uncontrolled actions are the officials  fulfilled by personal consideration;  less  focus  at  highest  administration  efficiency  attainment;  organizational  member  do  not interconnected  in a  superordinate-subordinate  structure  of control  so that so  that cause  the ill  defined comand direction,  no  cohesion  and  work  continuity  in  organization;  exercising  control  not  base  on  the  technical knowledge; and there is sustainable operational procedure and job security in organization.
Keywords: Max Weber’s bureaucracy; Imperatives control.

## I.  PENDAHULUAN
Birokrasi  ada  di  dalam  aparatur administratif  pada  semua  pemerintahan modern  (Von  Mises,  2007:12).  Birokrasi ada  di  semua  negara-bangsa  modern (Heady, 1966:15). Birokrasi mutlak diperlukan  untuk  memfasilitasi  fungsi pemerintah  dan  demokratisasi.  Tidak  ada negara, tidak ada pemerintah, dan tidak ada demokrasi yang dapat berfungsi tanpa suatu birokrasi  (Friedrich,  1950:57).  Kondisi- kondisi di  dalam  masyarakat  modern  yang mendorong  kebutuhan  akan  birokrasi adalah  perekonomian  uang,  kapitalisme, dan  organisasi  berskala  besar.  Di  mana terdapat  perekonomian  uang,  kapitalisme, dan  organisasi  berskala  besar,  di  sana dibutuhkan birokrasi (Aluko and Adesopo,
2004:13-14).   Birokrasi  adalah the   ideal type of officialdom , tipe ideal kepegawaian . Birokrasi ada di dalam aparatur administratif  pada  semua  pemerintahan modern  (Von  Mises,  2007:12).  Friedrich (1950:57)  menyatakan  bahwa  tidak  ada negara, tidak ada pemerintah, dan tidak ada demokrasi yang dapat berfungsi tanpa suatu birokrasi.  Kondisi-kondisi  utama  dalam masyarakat modern yang mendorong kebutuhan akan birokrasi adalah perekonomian  uang,  kapitalisme,  dan organisasi  berskala  luas.  Di  mana  terdapat perekonomian  uang,  kapitalisme,  dan organisasi  skala  luas,  di  sana  dibutuhkan birokrasi  (Aluko  and  Adesopo,  2004:13- 14).        Max  Weber  menyatakan  bahwa birokrasi merupakan sarana paling  rasional untuk  pelaksanaan  kontrol  imperatif  atas tindakan  manusia  dan  dapat  mencapai derajat efisiensi teknis yang tertinggi.
...  the  purely  bureaucratic  type  of administrative  organization  ...  is, from a purely technical point of view, capable  of  attaining  the  highest degree  of  efficiency  and  is  in  this
sense  formally  the  most  rational known  means  of  carrying  out imperative  control  over  human beings (Weber, 1947:337).
Meskipun  birokrasi  ada  di  dalam semua  pemerintahan  modern  dan  diakui sebagai  tipe  pengorganisasian  yang  paling efisien  dan  dibutuhkan  dalam  organisasi berskala  besar  di  berbagai  bidang,  tetapi sampai  saat  ini  menurut  Dahlström, Lapuente  and  Teorell  (2010:3-4)  tidak  ada usaha  yang  menggunakan  tipe  ideal birokrasi  Max  Weber  sebagai  peralatan teoritis  untuk  mengarahkan  penelitian empirik, dan karena itu kita tidak  memiliki pengetahuan yang memadai tentang dimensi-dimensi  mana  dan  berapa  banyak dari  struktur  birokrasi  itu  yang  ada  dalam kenyataan.
Tipe  ideal  birokrasi  merupakan sarana  paling  rasional  untuk  pelaksanaan kontrol  imperatif  atas  manusia.  Birokrasi rasional  karena  bersandar  pada  otoritas legal-rasional  yang  berisikan  lima  prinsip dasar berikut:  (1) standardisasi  dan formalisasi;  (2)  pembagian  kerja  dan spesialisasi;  (3) hirarki  otoritas;  (4) profesionalisasi;  dan  (5)  dokumentasi tertulis  (Weber,  1947:330-332).  Kenyataan yang  terjadi  di  pemerintah  daerah  Kota Kendari,  birokrasi  tidak  mampu  mencapai efektivitas  yang  tertinggi  dalam  berbagai jenis  tugas  administratif.  Tugas  untuk merealisasikan  kesejahteraan  masyarakat sampai  saat  ini  masih  jauh  dari  yang diharapkan,  sebagaimana  terlihat  dari tingkat pengangguran dan kemiskinan yang lebih tinggi dari angka nasional.
Literatur  administrasi  publik  pada umumnya  dan  teori  organisasi  khususnya, masih  kekurangan  data  empirik  tentang karakteristik birokrasi sebagaimana diformulasikan oleh Max
Weber.
Pertanyaan-pertanyaan     penelitian     yang
penting  dalam  studi  tentang  birokrasi, menurut Meier and Krause (2003:302-304) adalah  berkenaan  dengan  karakteristik stuktural,  yakni  bagaimana  karakteristik struktural  internal  utama  dari  birokrasi. Dengan  memahami karakteristik  struktural internal  birokrasi,  kita  bisa  menjelaskan efektivitas  kinerja  organisasi  pemerintah daerah di Kota Kendari.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menjelaskan dan menginterpretasikan penerapan  karakteristik  birokrasi  Max Weber  yang idealnya dapat  menjadi sarana kontrol  imperatif  atas  tindakan  pejabat organisasi  perangkat  daerah  Kota  Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

## II.      TINJAUAN TEORI
Literatur  administrasi  publik  versi Amerika yang  pertama menyinggung tentang  birokrasi  adalah  karya  Woodrow Wilson  (1887)  berjudul The  Study  of Administration.    The    Study    of Administration sebagai  literatur  klasik pertama dalam administrasi publik.  Wilson menggunakan istilah birokrasi untuk mencakup  sekaligus  struktur  dan  perilaku yang  jelek  (Wilson,  1887:202,217).  Sisi struktur birokrasi adalah perangkat permanen  pemerintah  terdiri  dari  personil terlatih  yang  melaksanakan  pelayanan eksklusif   dan   sewenang-wenang    tanpa spirit  publik.  Definisi  birokrasi  dari  para analis terpola ke dalam definisi menekankan  karakteristik  struktural  dan definisi  menekankan  aspek  keperilakuan (Heady,  1991:69).  Definisi  birokrasi  dari Thompson, Almond dan Powel, Riggs, dan Morstein Marx menggunakan sudut pandang struktural, birokrasi adalah organisasi  yang  hirarki  otoritas  yang terperinci  dan  dijalankan  di  atas  suatu pembagian  kerja  yang  terperinci  (Heady, 1991:69).   Menurut   Almond   dan   Powel
(1967:904)  birokrasi  adalah  sekumpulan tugas   dan    jabatan   terorganisir    secara formal,  menghubungkan  secara  kompleks bawahan  dengan  perumus  peran  formal. Menurut  Riggs  (1988:54)  birokrasi  adalah pemerintahan  melalui  sejumlah  biro,  atau pemerintahan melalui sejumlah departemen negara  yang diisi oleh staf yang  “ditunjuk” bukan  “dipilih”,  diorganisasikan  secara hirarkis  dan  keberadaannya  bergantung pada  otoritas  mutlak.  Menurut  Morstein Marx  (1957:16-21)  birokrasi  adalah  tipe organisasi  yang  dipergunakan  pemerintah modern   untuk   pelaksanaan   tugas-tugas yang  bersifat  spesialisasi  di  dalam  sistem administrasi  dan  khususnya  oleh  aparatur pemerintah.  Hal  tersebut  menandakan  tiga karakteristik struktural dasar    yang birokrasi, yaitu: (a) hirarki, (b)
diferensiasi/spesialisasi, dan (c)
kualifikasi/kompetensi.
Menurut  Blau  and  Meyer  (1987:35) tipe  ideal  Max  Weber  merupakan  fungsi dari  semua  kerangka  konseptual  abstrak untuk menentukan faktor-faktor yang harus diperhitungkan  dalam  suatu  penyelidikan dan menguraikannya secara jelas. Birokrasi adalah organisasi skala luas di mana pejabat melaksanakan otoritas rasional-legal dengan  menggunakan  staf  administratif. Otoritas  adalah  kekuasaan  yang  diyakini legitimasinya.  Basis legitimasi atas otoritas di  dalam  birokrasi  adalah  legal-rasional. Otoritas  legal-rasional  bersandar  pada kepercayaan  terhadap  legalitas  peraturan yang dapat dianalisis secara ilmiah. Prinsip- prinsip  dasar  otoritas  legal  rasional  terdiri dari:
(1) A  continuous  organizations  of  official functions bound by the rules.
(2) A  specified sphere  of  competence.  This involves:  (a)  a  sphere  of  obligations to perform  functions  which  has  been marked off as part of a systemic division
of  labour,  (b)  The  provision  of  the incumbent  with the necessary authority to carry out these functions, (c) That the necessary  means  of  compulsion  are clearly  defined  and their  use  is  subject to definite conditions. A unit exercising authority which is organized in the way will   be   called   an   ‘administrative organ’.
(3) The  organization  of  offices  follows  the principle  of  hierarchy;  that  is,  each lower  office  is  under  the  control  and supervision  of  a  higher  one.  There  a right  of  appeal  and  of  statement  of grievances from the lower to the higher. Hierarchies differ in respect to whether and  in  what  cases  complaints can  lead to a ruling from an authority at various points  higher  in  the  scale,  and  as  to whether  changes  are  imposed  from higher up or the responsibility for such changes  is  left  to  the  lower  office,  the conduct  of  which  was  the  subject  of complaint.
(4) The ruler which regulate the conduct of an  office  may  be  technical  rules  or norms.    In    both    cases,    if    their application  is  to  be  fully  rational, specialized  training  is  necessary.  It  is thus  normally  true  that  only  a  person who  has  demonstrated  an  adequate technical  training  is  qualified  to  be  a member  of  the  administrative  staff  of such  an  organized  group,  and  hence only  such  persons  are  eligible  for appointment  to  official  positions.  The administrative  staff  of  a  rational corporate  group  thus  typically  consists of ‘officials”,        whether        the organizations  be  devoted  to  political, religious, economic—in particular, capitalistic – or other ends.
(5) In  the  rational  type  it  is  a  matter  of principle   that   the   members   of   the
administrative staff should be completely  separated  from  ownership of  the  means  of  production  or administration.  Officials,  employees, and workers attached to the administrative  staff  do  not  themselves own the non-human means of production  and  administration.  These are rather provided for their use in kind or  in  money,  and  the  official  is obligated  to  render  an  accounting  of their use.
(6) In the rational type case, there is also a complete  absence  of  appropriation  of his  official  position  by  the  incumbent. Where rights to an office exist, as in the case  of  judges,  and  recently  of  an increasing  proportion  of  officials  and even  of  workers,  they  do  not  normally serve  the  purpose  of  appropriation  by the  official,  but  of  securing  the  purely objective  and  independent  character  of the  conduct  of  the  office  so  that  it  is oriented only to the relevant norm.
(7) Administrative    acts,    decisions,    and rules  are  formulated  and  recorded  in writing,  even  in  cases  where  oral discussion  is  the  rule  or  is  even mandatory.  This  applies  at  least  to preliminary  discussions  and  proposals, to  final  decisions,  and  to  all  sorts  of orders  and  rules.  The  combination  of written  documents  and  a  continuous organization of official functions constitute  the  “office”  which  is  the central  locus  of  all  types  of  modern corporate  actions” (Weber,  1947:329- 332).
Blau dan Meyer (1987:27-31) mengemukakan  ciri  pokok  dari  struktur birokrasi Weber, sebagai berikut:
(1) Kegiatan  sehari-hari  yang  dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi  didistribusikan  melalui  cara
otoritas     legal     rasional     meliputi:  (1) standardisasi      dan       formalisasi; (2) pembagian    kerja    dan    spesialisasi;  (3)
yang  telah  ditentukan,  dan  dianggap sebagai tugas-tugas resmi.
(2) Pengorganisasian     kantor     mengikuti prinsip hirarkis.
(3) Pelaksanaan   tugas   diatur   oleh   suatu sistem    peraturan    abstrak    yang konsisten.
(4) Seorang        pejabat        yang        ideal melaksanakan  tugas-tugasnya  dengan semangat  formal  dan  tidak  bersifat pribadi, tanpa perasaan-perasaan dendam   atau   nafsu,   tanpa   perasaan kasih sayang atau antusiasme.
(5) Pekerjaan  didasarkan  pada  kualifikasi teknis dan dilindingi dari kemungkinan pemecatan sepihak.
Karakteristik  birokrasi  Max  Weber peneliti rangkum dari prinsip-prinsip dasar
hirarki otoritas; (4) profesionalisasi; dan (5) dokumentasi tertulis.

## 1.   Standardisasi dan Formalisasi
Tompkins
(2005:60)
mengidentifikasi empat aspek standardisasi dalam literatur teori organisasi klasik, yakni standardisasi  proses  kerja,  standardisasi output  kerja,  standardisasi  keterampilan pekerja,  dan  standardisasi  nilai.  Namun demikian,  menurut  Tompkins,  analisis deskriptif  Max Weber memfokuskan perhatian  pada  standardisasi  proses  kerja dan  standardisasi  keterampilan  pekerja sebagai  metode  yang  rasional  untuk mengkoordinasikan dan mengontrol aktivitas kerja.
Formalisasi dalam organisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan  di  dalam  organisasi  tersebut distandardisasikan. Formalisasi adalah tingkat  sejauh  mana  peraturan,  prosedur, instruksi, dan komunikasi ditulis (Robbins,
1994:103).  Daft  (1989:180)  menyatakan bahwa formalisasi menunjuk pada peraturan-peraturan,    prosedur-prosedur, dan dokumentasi tertulis yang menguraikan hak-hak  dan  tanggung  jawab  karyawan. Organ  and  Greene  (1981:238)  menyatakan bahwa  formalisasi  adalah  kontrol  terhadap aktivitas  jabatan  melalui  peraturan  dan prosedur  administratif.  Contoh  formalisasi dalam organisasi pemerintah adalah pedoman  kebijakan,  kerangka  acuan  kerja, manual  prosedural, bagan organisasi, petunjuk  teknis  evaluasi  dan  peninjauan kembali program (Alavi et al., 2010:87).

## 2.   Pembagian Kerja dan Spesialisasi
Pembagian  kerja  adalah  perincian tugas-tugas ke dalam komponen-komponen sederhana yang dapat dilaksanakan berdasarkan  suatu  basis  yang  berulang- ulang (Robbins and Barnwell, 2002:36-37). Pembagian  kerja  dikenal  juga  sebagai spesialisasi fungsional (Robbins and Barnwell,  2002:36-37;  Robbins,  1994:92), atau  spesialisasi  jabatan  (Robbins  and Barnwell,    2002:95).    Pembagian    kerja dalam organisasi  menghasilkan spesialisasi (Rosenbloom  &  Kravchuk,  2005:17),  dan menciptakan kelompok spesialis (Robbins, 1994:95). Spesialisasi berarti bahwa orang- orang  yang  berbeda  mengerjakan  hal-hal yang berbeda (Simon, 2004:40). Spesialisasi memungkinkan pekerja menjadi  ahli  di  bidangnya,  meskipun pekerjaannya  mungkin  hanya  suatu  bagian kecil  dari  keseluruhan  aktivitas  organisasi (Rosenbloom & Kravchuk, 2005:17).
Max  Weber  mengadopsi  prinsip pembagian  kerja  dan  spesialisasi  ke  dalam tipe  ideal  birokrasi.  Dalam  birokrasi, pembagian  kerja  mengacu  pada  area jurisdiksi  resmi  dari  pejabat.  Pembagian kerja  merupakan  kontras  dari  tugas-tugas yang   samar   dan   tidak   sistematis   dalam
sistem-sistem  patrimonial. Tugas-tugas yang  samar  dan  tidak  sistematis  dengan nyata menghambat perkembangan ekonomi
(Hummel, 2000:121). Literatur administrasi  publik  klasik  memasukkan pembagian   kerja     dan     spesialisasi    ini sebagai  salah  satu  prinsip  administrasi. Salah  satu  di  antara  prinsip-prinsip  yang umum  di  dalam  literatur  adalah  prinsip bahwa  “efisiensi  administratif  meningkat karena spesialisasi tugas di antara kelompok” (Simon, 2004:39).
Pembagian    kerja    di    dalam organisasi birokratik,  menurut Max Weber, dapat  mengambil  cara  kombinasi  fungsi atau    cara    spesialisasi    fungsi    (Weber, 1947:225-226).  Dengan  kombinasi  fungsi, seorang manajer melakukan kombinasi dari beberapa  fungsi  manajerial.  Seseorang melakukan  seluruh proses  yang  diperlukan untuk  produknya,  walaupun  proses-proses tersebut berbeda satu dengan lainnya secara teknis.  Sedangkan  dengan  cara  spesialisasi fungsi,   seorang   manajer   berfokus  hanya pada   satu   fungsi   tertentu   yang   berbeda
Macdonald,  Burke  dan  Stewart (2006:131-136) dan Jaques (1990:5) mengidentifikasi  empat  otoritas  minimum bagi  seorang  pejabat  birokratik,  yang tercakup dalam konsep VAR 3 I, yakni:
(1) Veto  selection (V),  otoritas  untuk melakukan  veto  atas  suatu  pelamar baru   yang   menurut   pandangannya jauh  di  bawah  standar  minimum kemampuan;
(2) Assign  tasks (A),  otoritas  untuk memberikan penugasan kepada bawahan;
(3) Recognise,  review  and  reward  work performance differentially (R 3 ), otoritas untuk memberikan
pengakuan      atas      kinerja,      tinjauan ulang  kinerja,  dan  memberi  ganjaran atas kinerja secara diferensial; dan
(4) Initiate removal from role (I), otoritas untuk  memprakarsai  pemberhentian jabatan  atas  seseorang  bawahannya yang  tidak  mampu  melaksanakan tugasnya.
dengan fungsi manajer lain. Dengan begitu, produk diselesaikan hanya melalui kombinasi   kerja,   secara   simultan   atau secara sukses, dari sejumlah orang.
3.   Hirarki Otoritas
Max Weber (1947:333) menyatakan bahwa anggota organisasi mentaati otoritas pejabat hanyalah  dalam  kapasitasnya sebagai  anggota  organisasi  dan  yang dipatuhinya  semata-mata  adalah  hukum. Secara pribadi pegawai adalah person yang bebas,  ia  tunduk  pada  otoritas  hanya berkenaan  dengan  kewajiban-kewajiban impersonal  dari  jabatannya.  Ketaatan ditujukan bukan kepada individu pejabatnya,  tetapi  semata-mata  kepada perintahnya  yang  berdasarkan  hukum sehingga membentuk tatanan impersonal.
Di  luar  otoritas  minimum  VAR 3 I tersebut,  pejabat  memerlukan  otoritas tambahan  agar  pelaksanaan  jabatannya lebih  efektif.  Otoritas  tambahan  ini mencakup:  otoritas  membelanjakan  uang, otoritas  mengalokasikan  sumber  daya material,  otoritas  menandatangani  kontrak, dan otoritas  menyeleksi anggota organisasi (Macdonald,       Burke       and       Stewart, 2006:136).
Otoritas  minimum  dan  otoritas tambahan yang dikemukakan oleh Macdonald, Burke and Stewart (2006:131- 136)      dan      Jaques      (1990:5)      dapat dikelompokkan  ke  dalam tiga  jenis,  yakni: (1) otoritas kepegawaian, mencakup otoritas-otoritas  untuk:  melakukan  veto terhadap hasil seleksi; memprakarsai pemindahan     jabatan;     dan     melakukan
mengemukakan bahwa untuk meningkatkan profesionalisme PNS,
seleksi  anggota  organisasi;  (2)  otoritas ketatalaksanaan,    mencakup    otoritas- otoritas  untuk:  memberikan  penugasan; memberi  pengakuan  atas  kinerja,  tinjauan ulang  kinerja  dan  memberi  ganjaran  atas kinerja; dan (3) otoritas keuangan, mencakup otoritas-otoritas untuk: membelanjakan uang, mengalokasikan sumber daya material, dan menandatangani kontrak organisasi.

## 4.   Profesionalisasi
Bevir    (2007:752)    menyatakan bahwa profesionalisasi adalah suatu  proses untuk mendorong dan melindungi kepentingan  pemangkuan  jabatan  secara profesional. Yates (2009:88-90)
menyatakan  bahwa  di  dalam  birokrasi, profesionalisasi mengacu pada pengembangan  tipe  dan  level  pengetahuan dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk perilaku  profesional.  Standar  kompetensi profesional  ini  diterapkan  baik  kepada mereka  yang  akan  memasuki  profesi maupun yang telah ada.
Max Weber (1947:337) menyatakan bahwa  sumber  primer  dari  superioritas administrasi birokratik terletak dalam peran pengetahuan teknis yang, lewat perkembangan  teknologi  modern  dan metode  bisnis  dalam  produksi  barang, menjadi  sangat  dibutuhkan.  Administrasi birokratik,    menurut    Max    Weber (1947:339),  mempunyai  makna  mendasar sebagai  pelaksanaan kontrol  berbasis pengetahuan.   Pengetahuan   adalah    fitur yang menjadikan birokrasi rasional. Birokrasi superior dalam pengetahuan, baik pengetahuan teknis dan pengetahuan tentang fakta  konkrit dalam  bidang kepentingannya sendiri. Untuk memperoleh  birokrat  yang  profesional maka,  menurut  Max  Weber  (1947:331), calon   pejabat   dalam   birokrasi   diseleksi
menurut kualifikasi teknis; pengisian jabatan  melalui  seleksi  yang  bebas  dari intervensi  politik,  hanya  orang  yang memiliki  pelatihan  teknis  yang  memadai saja  yang  dapat  dipandang  cakap  untuk menduduki  jabatan  staf  administratif,  dan hanya  orang  seperti  itulah  juga  yang memenuhi  syarat  untuk  diangkat  dalam jabatan;  pejabat  digaji  secara  tetap  dalam bentuk  uang  dan  untuk  sebagian  besar dengan  hak  pensiun,  sedangkan  skala  gaji digolongkan  terutama  menurut  jenjang dalam hirarki.
Dimensi  lain  dari  profesionalisasi adalah  gaji.  Bevir  (2007:752)  menyatakan bahwa  profesionalisasi  diprakarsai  dan dikontrol pada umumnya oleh para praktisi berkenaan dengan gaji, status dan kekuasaan.             Effendi             (2000:2)
keahlian  yang  ditetapkan  secara  obyektif merupakan persyaratan utama dalam penerimaan,  pengangkatan,  penempatan, promosi,  dan  pelatihan  para  calon.  Selain itu,  agar  dapat  mempertahankan  orang- orang  terbaik  dalam  birokrasi,  gaji  dan kesejahteraan  sosial  PNS  harus  dijamin agar  tidak  terlalu  berbeda  dari  remunerasi di perusahaan  swasta.

## 5.   Dokumentasi Tertulis
Birokrasi
mengandalkan dokumentasi  tertulis  untuk  membantu kontinyuitas      operasional      (Tompkins,
2005:52). Max Weber (1947:332) menegaskan  bahwa  di  dalam  organisasi birokratik,   seluruh   tindakan,   keputusan, dan peraturan administratif dirumuskan dan dicatat   dalam  tulisan.  Hal  ini  dilakukan baik  untuk  diskusi-diskusi  dan  proposal pendahuluan,  keputusan-keputusan  final, dan  terhadap  segala  macam  perintah  dan peraturan.    Pengurusan    atas    dokumen-
formalisasi, pembagian kerja       dan spesialisasi, hirarki otoritas,
dokumen tertulis ini, menurut Max Weber, menjadi tugas dari suatu unit jabatan.
Tompkins  (2005:52)  menjelaskan bahwa  pencatatan  keputusan-keputusan administratif dalam tulisan-tulisan membantu menjamin kontinyuitas operasional.  Meskipun  para  pejabat  dan administrator  datang  dan  pergi  silih- berganti,  namun  dengan  dokumentasi tertulis  ini  keputusan-keputusan  baru  akan terus  dituntun  oleh  keputusan-keputusan yang  telah  diambil  di  masa  lampau. Dokumen tertulis juga memfasilitasi akuntabilitas.  Otoritas  yang  lebih  tinggi dapat  menggunakan catatan-catatan tertulis ini  untuk  mengevaluasi  kinerja  unit-unit atau  agensi  dan  menjadi  pegangan  bahwa bawahan bertanggung jawab atas tindakan- tindakannya.   Sebaliknya,   para   birokrat yang didakwa dengan ketidakbenaran dapat menggunakan  dokumen  tertulis  untuk menunjukkan  bahwa  mereka  mengikuti peraturan  dan  menjalankan  jabatannya secara bertanggung jawab. Dengan demikian dokumentasi tertulis memberikan perlindungan bagi bawahan maupun atasan.
Hipotesis kerja penelitian ini adalah Penerapan  prinsip-prinsip  dasar  birokrasi Max  Weber  dapat  menjadi  sarana  kontrol imperatif  atas  tindakan  pejabat  organisasi perangkat  daerah  Kota  Kendari  Provinsi Sulawesi Tenggara.

## III.    METODE PENELITIAN
Penelitian  bertujuan  menjelaskan dan menginterpretasikan karakteristik birokrasi pada organisasi perangkat daerah, berfokus  pada  lima  prinsip  dasar  birokrasi Max  Weber  mencakup:  standardisasi  dan
profesionalisasi,  dan  dokumentasi  tertulis, menggunakan    metode    etnografi    untuk
mengeksplorasi  birokrasi  secara  natural. Creswell    (2003:16)    etnografi    adalah strategi  penelitian  kualitatif  di  mana  suatu budaya  kelompok  yang  utuh  dalam  suatu latar  natural  dalam  suatu  periode  waktu yang  panjang  dengan  mengumpulkan  data observasional.  Selanjutnya  menggunakan metode Verstehen untuk  mengin-terpretasi fenomena tersebut. Verstehen adalah metode  yang  mengintegrasikan  tradisi eksplanatori  dengan  interpretif,  dengan penekanan     pada     interpretif     (Weber, 1947:330-334).  Dalam  pengumpulan  data, peneliti merupakan instrumen  utama, sedangkan  fokus  penelitian  ada  pada tindakan birokrat berkenaan dengan prinsip dasar otoritas legal rasional.
Penelitian   ini   mencakup   birokrat pada  unit-unit  struktural  dalam  organisasi perangkat  daerah  Kota  Kendari.  Birokrat adalah pegawai negeri sipil yang menempati  posisi  manajerial  mulai  dari pimpinan tertinggi (kepala SKPD), pimpinan  level  menengah  (kepala  bagian, kepala    bidang    dan    sekretaris),    dan pimpinan  level  bawah  (kepala  subbagian, kepala  subbidang,  dan  kepala  seksi), meneliti tindakan birokrat dan memberikan interpretasi  terhadap    tindakan    mereka dalam konteks kerjanya.
Teknik  analisis  data  menggunakan model  interaktif  dari  Huberman  dan  Miles (2009:592-593). Model interaktif ini mementingkan  proses  analisis sebelum tahap  pengumpulan  data, sewaktu proses pengumpulan  data  sementara  dan  analisis awal,  dan setelah tahap  pengumpulan  data akhir.  Kegiatan  yang  tercakup  di  dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data,
dan
pengambilan kesimpulan/verifikasi.
Pengambilan
kesimpulan  dan  verifikasi  melibatkan proses  interpretasi  atau  penetapan  makna
dari   data   yang   tersaji   dan   melakukan konfirmasi melalui triangulasi.

## IV.    HASIL       PENELITIAN       DAN PEMBAHASAN
Birokrasi    merupakan    sarana rasional untuk pelaksanaan kontrol imperatif atas manusia dan dapat  mencapai derajat  efisiensi  teknis  yang  tertinggi. Birokrasi efektif dalam  seluruh  jenis  tugas administratif  diverifikasi  pada  organisasi perangkat daerah Kota Kendari.

## 1.   Prinsip           Standardisasi           dan Formalisasi
Prinsip
standardisasi dan formalisasi  secara  umum  diterapkan  di organisasi    pemerintah    daerah    Kota Kendari.  Kecuali  analisis  beban  kerja, semua elemen standardisasi dan formalisasi diterapkan di organisasi pemerintah daerah Kota  Kendari,  yakni  susunan  organisasi, analisis  jabatan,  penyusunan  kebijakan organisasi,  prosedur  operasional  baku (SOPs),  dan  penyediaan  fasilitas  kerja. Akan    tetapi,    penerapan    prinsip standardisasi  dan  formalisasi  tersebut kurang sesuai. Kurang sesuainya penerapan prinsip  tersebut  ditentukan  oleh  kurang sesuainya  penerapan  kriteria  susunan organisasi,  tidak  adanya  analisis  beban kerja,  kurang  sesuainya  penerapan  analisis jabatan, kurang sesuainya penerapan pedoman penyusunan kebijakan organisasi, kurang  sesuainya  penerapan  prosedur operasional  baku  (SOPs),  dan  kurang sesuainya  penerapan  prinsip  penyediaan fasilitas kerja.
Stinchcombe  (1965)  dan Mintzberg (1979:83)  menyatakan  bahwa  kekurangan standardisasi dan formalisasi dapat mengarah  pada  ambiguitas  peran.  Organ dan Greene (1981:238) menyatakan formalisasi   mencegah   ambiguitas   peran.
Ambiguitas peran menyebabkan kebingungan tentang siapa yang diharapkan melakukan  tugas-tugas  rutin  tertentu. Penerapan prinsip standardisasi dan formalisasi    yang    kurang    sesuai    di organisasi  perangkat  daerah  Kota  Kendari menimbulkan  ambiguitas  peran  di  semua level jabatan.
Fenomena standardisasi dan formalisasi yang berkenaan dengan penyusunan kebijakan di organisasi perangkat  daerah  Kota  Kendari  lebih menyerupai deskripsi Olsen (2005) sebagai tampilan  luar  saja,  yakni  standardisasi  dan formalisasi  yang  tidak  diletakkan  dengan baik,  isi  hukum  dan  peraturan  buruk,  para birokrat tidak bertindak selaras dengan etos institusi  dan codes  of  conduct .  Fenomena tersebut   sejalan   juga   dengan   deskripsi Riggs  (1988)  dan  Heady  (1991)  sebagai formalism .  Dalam  sistem  yang  formalistik, hukum  meletakkan  kebijakan  atau  tujuan yang secara administratif tidak direalisasikan.      Peraturan   dibuat      hanya untuk  memenuhi  persyaratan  prosedural, sedangkan  perilaku  sosial  tidak  selaras dengan norma yang dipreskripsikan.
Kesenjangan  antara  tindakan  nyata  dengan peraturan  formal  yang  berkenaan  dengan penyusunan  kebijakan  keuangan  daerah mengakibatkan  pejabat  mudah  mengejar kepentingan  pribadinya  yang  mencakup motif  untuk  menjaga  harmoni  hubungan subyektif  antara  pejabat  dengan  atasannya dan motif memperoleh pendapatan sampingan.
2.   Prinsip     Pembagian     Kerja     dan Spesialisasi
Prinsip pembagian kerja dan spesialisasi diterapkan di organisasi perangkat  daerah  Kota  Kendari.  Elemen- elemen  pembagian  kerja  dan  spesialisasi yang     mencakup     penjabaran     Tupoksi
organisasi  dan  Tupoksi  unit,  distribusi pegawai  ke  unit-unit  organisasi,  dan konsentrasi pegawai pada pekerjaan tertentu   ada   di   organisasi   pemerintah daerah  Kota  Kendari.  Namun  penjabaran Tupoksi    kurang    sesuai    dikarenakan Tupoksi  organisasi  kurang  lengkap  dan dirumuskan secara umum, Kurang rasionalnya
penjabaran
Tupoksi menciptakan  peluang  bagi  para  pejabat untuk mengalokasikan kegiatan dan anggaran  yang  memperbesar  pendapatan sampingan dan keberlanjutan kekuasaan.
Spesialisasi  di  organisasi  perangkat daerah  Kota  Kendari  tidak  diterapkan dikarenakan  tidak  adanya  uraian  jabatan yang  komprehensif.  Oleh  karena  tidak  ada uraian jabatan maka pegawai pada umumnya  tidak  melaksanakan  pekerjaan tertentu yang spesifik. Menurut Max Weber (1947),       basis  yang  baik  bagi  pembagian kerja  yang  menciptakan spesialisasi adalah spesialisasi  fungsi.  Dalam  hal  ini  fungsi pejabat  dipolakan  menurut  fungsi-fungsi manajerial.  Smith  (1776)  menegaskan bahwa  spesialisasi  dan  konsentrasi pekerja pada satu sub tugas tertentu akan mengarah pada  keterampilan  yang  lebih  besar  dan produktivitas  keseluruhan.  Di  organisasi pemerintah  daerah  Kota  Kendari,  pegawai staf  administratif  dan  pejabat tidak berkonsentrasi  pada  satu  tugas  atau  sub tugas  tertentu  yang  spesifik.  Tugas  dalam rangka  misi  politik  Walikota,  kepentingan pribadi  pejabat,  atau  tugas-tugas  umum organisasi    semuanya    menjadi    area perhatian pegawai. Hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai tidak mempunyai    cukup    ruang    untuk memperoleh keterampilan yang lebih besar sehingga  tidak  mengarah  pada  spesialisasi dan keterampilan.

## 3.   Prinsip Hirarki Otoritas
Macdonald,  Burke  and  Stewart (2006:131-136) dan Jaques (1990:5)
menyatakan bahwa setiap pejabat birokratik,  agar  pelaksanaan  jabatannya lebih  efektif,  memerlukan  empat  otoritas minimum  yang  tercakup  dalam  konsep VAR 3 I,  dan  otoritas  tambahan  yang mencakup  otoritas  membelanjakan  uang, otoritas  mengalokasikan  sumber  daya material,  otoritas  menandatangani  kontrak, dan otoritas menyeleksi anggota organisasi. Pejabat di organisasi perangkat daerah Kota Kendari tidak memiliki keseluruhan otoritas-otoritas
tersebut tetapi terdistribusi.  Chattopadhyay  and  Malhotra (1990:3) dan Williamson (1995:175) menyatakan  bahwa  untuk  mengefektifkan organisasi, sebagian dari otoritas pejabat  di level  atas  harus  didelegasikan  ke  pejabat yang  lebih  rendah.  Di organisasi perangkat daerah  Kota  Kendari,  ada  pendelegasian otoritas  tetapi  mengacu  pada posisi nonstruktural  untuk  pelaksanaan  anggaran saja,    sedangkan    para    pejabat    struktural yang  tidak  diangkat  dalam  jabatan-jabatan nonstruktural  untuk  pelaksanaan  anggaran tersebut kurang memperoleh  delegasi otoritas  yang  memadai.  Otoritas  keuangan didelegasikan  oleh  pimpinan  level  atas dalam  kapasitas  sebagai  PA,  kepada  salah seorang  pejabat  level  menengah  dalam kapasitas  sebagai  KPA  atau  PPKom. Pejabat  struktural  lainnya  yang  tidak diangkat sebagai sebagai KPA atau PPKom tidak  memperoleh  pendelegasian  otoritas. Fenomena  ini menciptakan persepsi  bahwa jabatan yang penting di organisasi pemerintah  daerah  bukan  jabatan  lini  yang secara  nyata  tergambar  dalam  struktur organisasi  tetapi  jabatan  nonstruktural tambahan.  Dari  gambaran  tersebut  dapat ditafsirkan bahwa penerapan prinsip hirarki otoritas   di   organisasi   perangkat   daerah
Kota Kendari yang kurang sesuai mempunyai  motif  jabatan.  Motif  untuk mempertahankan jabatan dengan mekanisme  subyektif  ini  sesuai  dengan temuan studi Okafor (2005) di Nigeria yang menemukan    bahwa    pengisian    jabatan kental dengan pertimbangan politik, keluarga,   etnis,   dan   agama;   studi   dari Thoha (2010) yang menemukan pengangkatan  pegawai  di  dareah  berbau kolusi  dan  kekerabatan,  dan  promosi jabatan  diwarnai  oleh politicking. Max Weber  (1946:197)  menyatakan  semua struktur  birokratik  mempunyai  prinsip hirarki  jabatan  dan  level  otoritas.  Scott (2003:41)     dan     Marglin     (Williamson, 1995:181)  menegaskan  bahwa  hirarki merupakan suatu prinsip dasar pengorganisasian  untuk  seluruh  sistem sosial  yang  kompleks.  Prinsip  hirarki otoritas diterapkan di organisasi pemerintah daerah Kota Kendari. Akan tetapi, penerapan  prinsip  hirarki  otoritas  tersebut kurang  sesuai  dan  perintah  atasan  belum membedakan    sifat    personal    dan impersonal .
4.   Prinsip Profesionalisasi
Penempatan  pejabat  berdasarkan pengetahuan dan keterampilan di organisasi perangkat  daerah  Kota  Kendari  kurang sesuai  dikarenakan  penempatan  sebagian pejabat mengambil kriteria tingkat pendidikan  minimal;  tidak  ada  kriteria kualifikasi pendidikan untuk basis penempatan  pejabat;  penempatan  sebagian pejabat  mengabaikan  kriteria  diklatpim. Penerapan  prinsip  penempatan  pejabat berdasarkan pengalaman jabatan di organisasi  perangkat  daerah  Kota  Kendari kurang sesuai dikarenakan kriteria pengalaman  jabatan didefinisikan dari segi jumlah jabatan yang diduduki tanpa melihat kemiripan  Tupoksi;  dan  sebagian  pejabat
dipindahkan  dari  unit  teknis  ke  unit sekretariat  atau  dari  unit  lini  ke  unit  staf. Penggajian  yang  mengacu  pada  jenjang dalam hirarki  otoritas di  organisasi perangkat  daerah  Kota  Kendari  kurang sesuai  dikarenakan  tingkat  gaji  ditentukan berdasarkan  golongan  dan  masa  kerja, sedangkan  golongan  dan  masa  kerja  tidak identik  dengan  jenjang  dalam  hirarki otoritas.
Dari  gambaran  tersebut  terungkap bahwa pengetahuan teknis,  yang tergambar melalui  tingkat  dan  kualifikasi  pendidikan umum  serta  pelatihan  pegawai,  belum dijadikan  basis  utama  bagi  penempatan pejabat di organisasi perangkat daerah Kota Kendari.  Profesionalisasi  mengacu  pada suatu proses untuk mendorong dan melindungi kepentingan pemangkuan jabatan      secara      profesional      (Bevir, 2007:752).      Pemangkuan  jabatan  secara profesional  mensyaratkan  tipe  dan  level pengetahuan  teknis  yang  diterapkan  baik kepada   mereka    yang   akan   memasuki profesi   maupun   yang   telah   ada   (Yates, 2009:88-90). Pengembangan perilaku profesional  juga  mensyaratkan  tingkat  gaji tertentu (Bevir, 2007:752).
Max Weber (1947:331) dan Rosenbloom  &  Kravchuk  (2005:209) menegaskan  bahwa  untuk  memperoleh birokrat  yang  profesional  maka  calon pejabat  diseleksi menurut kualifikasi teknis dan  bebas  dari  intervensi  politik.  Di organisasi  perangkat  daerah  Kota  Kendari, selain kualifikasi teknis kurang ditekankan, juga  sarat  dengan  intervensi  politik. Menurut  Weber  (1947:337)  bahwa  sumber primer dari superioritas administrasi birokratik    terletak    dalam    peran pengetahuan  teknis.  Kurang  berperannya pengetahuan  teknis  dalam  penempatan pejabat di organisasi perangkat daerah Kota Kendari      menyebabkan      kontrol      atas
membantu menjamin kontinyuitas operasional, dan memfasilitasi akuntabilitas, serta memberikan
pelaksanaan jabatan kurang bersandar pada nilai-nilai  pengetahuan  teknis,  sementara menurut  Max  Weber  (1947:339)  bahwa esensi  dari  administrasi  birokratik  adalah pelaksanaan  kontrol  berbasis  pengetahuan teknis.

## 5.   Prinsip Dokumentasi Tertulis
Prinsip dokumentasi tertulis diterapkan di organisasi pemerintah daerah Kota  Kendari  namun  penerapan  prinsip tersebut  kurang  sesuai.  Kurang  sesuainya penerapan prinsip dokumen tertulis dijadikan referensi  dalam  pembuatan keputusan  organisasi.  Unit  struktural  yang bertugas  melakukan  pengurusan  kearsipan di  organisasi  perangkat  daerah  Kota Kendari kurang sesuai dikarenakan pengurusan  kearsipan  masih  dilakukan secara  manual  sedangkan  fisik  arsipnya disimpan secara tidak  beraturan; Tompkins (2005:52) menegaskan bahwa dokumentasi tertulis penting untuk membantu  menjamin kontinyuitas operasional dikarenakan keputusan-keputusan  pejabat  yang  baru akan  terus  dituntun  oleh  keputusan- keputusan  yang  telah  diambil  di  masa lampau oleh pejabat sebelumnya.
Tompkins  (2005:52)  menyatakan bahwa  dokumen  tertulis  adalah  sarana penilaian  terhadap  tingkat  tanggung  jawab pejabat.  Penerapan  prinsip  dokumentasi tertulis di organisasi perangkat daerah Kota Kendari  lebih  kompleks  dari  yang  terlihat di  atas  kertas  sehingga  penggunaannya untuk  menilai  tingkat  tanggung  jawab pejabat  perlu  dilakukan  dengan  hati-hati. Dari transkrip wawancara terungkap bahwa ada  persekongkolan  antara  pejabat  dengan bawahan  dalam  penilaian  kehadiran  dan penilaian  prestasi  (DP-3).  Pejabat  tidak selalu  mencatat  keadaan  yang  sebenarnya
dalam  laporan  rekapitulasi  kehadiran  dan DP-3.  Padahal,  kehadiran  dan  DP-3 menjadi  basis  bagi  penentuan  tunjangan kinerja  daerah.  Dokumen  rekapitulasi kehadiran  dan  DP-3  menyerupai  dokumen formalistis  sebagaimana  diungkapkan  oleh Riggs (1996:17) dikarenakan tidak menunjukkan keadaan sebenarnya kehadiran dan prestasi pegawai. Tompkins  (2005:52)  menyatakan birokrasi mengandalkan dokumentasi tertulis.  Pengertian  dokumentasi  mengacu pada  penyediaan  dokumen  atau  referensi dan  catatan  pendukung  untuk  menjadi acuan  di  masa  depan.  Kegunaan  utama prinsip  dokumentasi  tertulis,  menurut Tompkins      (2005:52)      adalah      untuk
perlindungan bagi bawahan

## V.      PENUTUP
Kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah  prinsip-prinsip  dasar  birokrasi  Max Weber  yang  mencakup  standardisasi  dan formalisasi, pembagian kerja dan spesialisasi, hirarki otoritas,
profesionalisasi,  dan  dokumentasi  tertulis pada organisasi penerapannya pada organisasi  perangkat  daerah  Kota  Kendari Provinsi  Sulawesi  Tenggara  kurang  sesuai dengan  tipe  ideal  Max  Weber  sehingga tidak    dapat    menjadi    sarana    kontrol imperatif  atas  tindakan  pejabat  organisasi tersebut.    Karakteristik    birokrasi    Max Weber  yang  kurang  sesuai  penerapannya pada  organisasi  perangkat  daerah  Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan  tindakan-tindakan  pejabat kurang
terkontrol.

## DAFTAR PUSTAKA
Alavi,  M.M.,  Almashaqba,  Z.M.S.,  and  Al-Qeed,  M.A.N.,  2010.  The  Classical  Theory  of Organisation  and  it's  Relevance. International  Research  Journal  of  Finance  and Economics . Issue 41.
Almond , Gabriel A., Bingham, Powell, G, Jr. 1967. Comparative Politics: A Developmental Approach. The Journal OF Politics. Vol. 29, No. 4 (Nov., 1967), pp. 903-905
Aluko, M.A.O., and Adesopo, A.A., 2004. An Appraisal of the Two Faces of Bureaucracy in Relation to the Nigerian Society. Journal of Social Science, 8(1): 13-21.
Bevir, D., 2007. Bureaucracy . Buckingham: Open University Press.
Blau, Peter M., dan Meyer, Marshall W., 1987. Birokrasi Dalam Masyarakat Modern. Jakarta: UI Press.
Chattopadhyay, G.P., and Malhotra, A., 1990. Hierarchy and Modern Organisation: A Paradox Leading to  Human Wastage. The Indian Journal of  Social Work, LII, 4, Special Issue on Management, Bombay, 561-584.
Creswell,  J.  W.,  2003. Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches. London: Sage Publications, Inc.
Daft,   R.L.   1989.   The   Learning:   The   Craft   of   Organizational   Research. Academy   of Management Review . Vol. 8, pp. 539–546.
Dahlström,  C.,  Lapuente,  V.,  and  Teorell,  J.,  2010.  Dimensions  of  Bureaucracy:  A  Cross- National Dataset on the Structure and Behavior of Public Administration. The Quality of  Government  Working  Paper  Series .  Department of Political Science  University of Gothenburg.
Effendi, S., 2000. Re-Reformasi Kepegawaian? Makalah tidak dipublikasikan. Yogyakarta, 30 Desember.
Heady,  F., 1991. “Bureaucracies”. In Encyclopedia of Government and Politics , Vol.I, edited by Mary Hawkesworth and Maurice Kogan.London: Routledge, p.304-315.
-------, 1991. Public Administration: A Comparative Perspective. New York: Marcell Dekker Inc.
-------, 1966. Public Administration: A Comparative Perspective. New Jersey: Prentice-
Huberman, M., and Miles, M. B., 2009. Manajemen Data dan Metode Analisis, dalam N. K. Denzin dan Y. S. Lincoln (Editors), Handbook of Qualitative Research, Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 591-632
Hummel, Ralph P., 2000. Bureaucracy. In Defining Public Administration: Selections from the International  Policy  and  Administration .  Edited  by  Jay  M.  Shafritz.  Colorado: Westview Press.  pp. 121-128.
Jaques, Elliott, 1990. In Praise of Hierarchy, Harvard Business Review , January-February,1-8.
Marx, F. M., 1957. The Administrative State . Chicago: Chicago University Press.
Mintzberg, H.T. (1979) The Structuring of Organizations Englewood Cliffs: PrenticeHall
Okafor, E. E., 2005. Public Bureaucracy and Development in Nigeria: A Critical Overview of Impediments to Public Service Delivery. CODESRIA Bulletin, No. 3 & 4, pp. 67-69.
Olsen , Johan  P.,  2005.  Maybe  It  Is  Time  to  Rediscover  Bureaucracy . Journal  of  Public Administration Research and Theory, JPART , 16:1–24
Organ, S.R., dan Greene, N, 1981. Power and Organizations . London: Sage Publications Riggs, F. W., 1964. Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society.
Boston: Houghton Mifflin.
-------, W Fred. 1988. Administrasi Negara-negara Berkembang : Teori Masyarakat Prismatis, Cetakan Kedua, Alih Bahasa Tim Yasogama, Rajawali, Jakarta.
Robbins, S. P., 1994. Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi. Jakarta: Penerbit Arcan.
Robbins,  S.  P.,  and  Barnwell,  N.,  2002. Organisation  Theory:  Concepts and  Cases. Fourth Edition. Australia: Pearson Education Australia Pty Ltd.
Rosenbloom,  D.H.  and  Robert  S.  Kravchuk,  2005. Public  Administration:  Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. Boston: McGraw-Hill.
Scott, W. R., 2003. Organizations Rational, Natural, and Open Systems . NewJersey: Pearson Education Ltd.
Simon, A. Herbert. 2004. Administrative Behavior, Perilaku Administrasi : Suatu Studi tentang Proses  Pengambilan  Keputusan  dalam  Organisasi  Administrasi, Edisi  Ketiga, Cetakan Keempat, Alih Bahasa ST. Dianjung, Bumi Aksara, Jakarta.
Stinchcome,  W.D.,  1965.  Revisiting  Burns  and  Stalker:  Formal Structure and  New  Venture Performance in Emerging Economic Sectors. Academy of Management Journal, Vol. 49, No. 1, 121–132.
Smith,  Adam,  1776. An  Inquiry  into  the  Nature  and  Causes  of  The  Wealth  of  Nations. Petersfield, Hampshire: Harriman House Ltd.
Thoha, M. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia , Cetakan Kedua,  Raja Grafindo  Persada, Jakarta.
-------, M. 2010. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Kencana.
Tompkins,  Jonathan  R.,  2005. Organization  Theory  and  Public  Management .  Belmont: Thomson Wadsworth.
Von Mises, L., 2007. Bureaucracy . Edited and with a Foreword by Bettina Bien Greaves. New Haven: Yale University Press.
Weber,  Max,  1947. From  Max  Weber:  Essays  in  Sociology .  Edited  by  H.H.  Gerth  and  C. Wright Mills. New York: Oxford University Press.
Williamson,  Oliver  E.,  1995.  Chester  Barnard  and  the  Incipient  Science  of Organization.  In Organization  Theory:  From  Chester  Barnard  to  the  Present  and  Beyond .  Edited  by Oliver E. Williamson. New York, Oxford: Oxford University Press, p. 172-206.
Wilson,  W.,  1887.  The  Study  of  Administration. Political  Science  Quarterly ,  June  II  (2), pp.197-222.
Yates,  Shirley  M.,  2009.  Professional  Competencies:  Perspectives  and  Challenges  for  the Tertiary  Sector,  in International  Perspectives  on  Competence    in  the  Workplace: Implications for Research, Policy and Practice. Edited by Christine R. Velde. London: Springer Science+ Business Media B.V., 87-100