Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## PERANAN KOORDINASI SATPOL PP KECAMATAN CILANDAK DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN CILANDAK BARAT KECAMATAN CILANDAK KOTA

## ADMINISTRASI JAKARTA SELLATAN

## Syawaludin
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang email: syawaldede@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Peranan Koordinasi Satpol PP Kecamatan Cilandak   dalam  menertibkan  pedagang   kaki   lima   di   Kelurahan  Cilandak   Barat   Kecamatan Cilandak.   Permasalahan   yang   diteliti  adalah  Koordinasi   Satuan   Tugas   Polisi   Pamong   Praja Kelurahan  Cilandak   Barat  Dengan  Satuan Tugas   Polisi   Pamong   Praja   Kecamatan  Cilandak dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima dengan di tinjau aspek Kepemimpinan dan Komunikasi dengan sub aspek, Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Pengambilan Keputusan, Proses Komunikasi, Saluran Komunikasi dan Media Komunikasi.
Metode   yang   digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif   dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan telaah dokumen  tehnik  analisis   data   yang   digunakan    adalah  analisa  kualitatif.  Informan  dalam Penelitian  ini  adalah  Wakil  Camat,   Kasatgas   POL   PP   Kecamatan  Cilandak,  Wakil   Lurah Kelurahan Cilandak Barat, Kasatgas POL PP Kelurahan Cilandak Barat dan beberapa Anggota Satpol PP.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Peranan  Koordiasi Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan Cilandak Dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima  Di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah : Dititik beratkan pada Aspek Kepemimpinan dan Aspek Komunikasi Sedangkan Variabel lain yang mendukung dengan adanya keberadaan pedagang kaki lima yang telah diatur oleh Peraturan Daerah No: 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum bahwa setiap orang dilarang berdagang/berjualan diatas trotoar, halte, saluran air, tempat penyebrangan orang serta tempat umum lainya.
Kata kunci: kordinasi, kepemimpinan dan komunikasi

## ABSTRACT
This  study   aims  to  determine   the   role   of   the   Cilandak   District   Satpol   PP Coordination  in curbing street vendors in Cilandak Barat Village, Cilandak District. The problems studied were the Coordination of the Task Force for the Civil Service of Cilandak Barat Urban Village with the Task Force of the Cilandak District Civil Service Police in the Implementation of Street Vendors' Control by reviewing the aspects of Leadership and Communication with sub aspects, Leadership   Style,   Motivation,   Decision   Making,   Communication   Processes,   Channels Communication and Media Communication. The method used in this research is descriptive method   with   a   qualitative   approach.   Data   collection   techniques   used   were   interviews   and document review of data analysis techniques used were qualitative analysis. Informants in this study were Deputy Sub-District Head, Kasatgas POL PP District of Cilandak, Deputy Village Head  of   West   Cilandak   Village,  Kasatgas POL PP Kelurahan Cilandak  Barat  and  several Satpol PP Members. Based on the results of research on the Role of Coordi- nation of the Cilandak Sub-District Police Task Force in Implementing Street Vendors in Cilandak Barat, Cilandak Subdistrict, South Jakarta Administrative District is: Focused on Leadership Aspects and Communication Aspects While other variables support the presence of street vendors which has   been   regulated   by   Regional   Regulation   No:   8   of   2007   concerning   Public   Order   that everyone is prohibited from trading / selling on sidewalks, bus stops, waterways, crossings of people and other public places. It turned out that there were many violations that were not in accordance with the PERDA rules (Regional Regulations).
Keywords: coordination, leadership and communication.
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Keamanan dan ketertiban
merupakan   salah   satu   kebutuhan   dasar manusia, baik selaku Individu atau selaku bagian   dari   kelompok   dalam   kehidupan bermasyarakat   berbangsa   dan   bernegara. Seiring  dengan era  reformasi,   globalisasi dan otonomi daerah saat ini, harus diakui gangguan   keamanan   dan   ketertiban cenderung   meningkat.   Salah   satu   upaya untuk   mengatasinya   yaitu   dengan peningkatan kualitas aparat kemanan yang tidak   hanya   dapat   menjalankan   tugas dengan baik, tapi juga dapat memberikan contoh   sikap,   kepribadian   dan   tingkah laku yang baik di dalam masyarakat.
Keamanan   dan   ketertiban   dapat terwujud   dengan   harapan   masyarakat dapat   beraktifitas   deengan   baaik   daalam memenuhi   kebutuhan   sehari-hari   demi meningkatkan   kesejahteraan.   Kaidah- kaidah   atau   aturan-aturan   yang   menjadi rambu-rambu
dalam kehidupan bermasyarakat   perlu   di   kawal   oleh   Alat Negara   atau   Aparat   Negara   yang ditugaskan   menurut   Undang-Undang   dan atau   peraturan   dibawahnya   seperti Peraturan   Daerah.   Aparat   berfungsi mengawal   aturan-aturan   pada   umumnya dan   pada   khususnya   dalam   menjaga ketentraman   dan   ketertiban   serta memberikan   perlindungan   dalam kehidupan masyarakat.
Untuk   dapat   terciptanya   suatu kondisi   ketentraman   dan   ketertiban   yang aman   di   daerah,   perlu   dilakukan   suatu
pembinaan   yang   meliputi   segala   usaha, tindakan,   pengarahan   serta   pengendalian segala   sesuatu   yang   berkaitan   dengan ketentraman   dan   ketertiban.   Kondisi ketentraman   dan   ketertiban   yang   aman dalam   masyarakat   akan   mendorong terciptanya   stabilitas   nasional   dan   akan menjamin   kelancaran   penyelenggaraan pemerintahan   di   daerah   maupun pelaksanaan   pembangunan   daerah. Sehubungan   dengan   hal   tersebut, diperlukan suatu institusi yang membantu kepala daerah untuk menjamin terciptanya ketentraman   dan   ketertiban   di   tiap-tiap daerah.
Institusi   tersebut   berdasarkan Unndang-Unndang   Nommor   3 , 2   Taahun 2004 adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol   PP).  Pasal   148   ayat   1   Undang- Undang   Nomor   32   Tahun   2004 menyebutkan:   “Untuk   membantu   kepala daerah   dalarn   menegakkan   Perda   dan penyelenggaraan   ketertiban   umum   dan ketentraman   masyarakat   dibentuk   Satuan Polisi   Pamong   Praja”.   Pedoman pembentukan organisasi Satpol PP di tiap- tiap   daerah   diatur   dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan pemerintah tersebut salah satunya  memuat  tentang tugas Satpol PP yang diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi: ”Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda   dan   menyelenggrakan   ketertiban umum dan ketentraman  masyarakat  serta perlindungan   masyarakat”.   Selain
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
mengatur   tugas,   peraturan   pemerintah tersebut   juga   mengatur   tentang  pedoman organisasi   bagi   Satpol   PP   Provinsi   DKI Jakarta.  Pasal   35   Peraturan   Pemerintah Nomor   6   Tahun   2010  menyebutkan: “Pedoman   organisasi   Satpol   PP   untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diatur   dengan   Peraturan   Menteri   dengan pertimbangan   menteri   yang   menangani urusan   pemerintahan   di   bidang   aparatur negara”.
Sehubungan   dengan   pasal   35 tersebut   maka   terbit  Peraturan   Menteri Dalam   Negeri   Nomor   41   Tahun   2011 tentang   Pedoman   Organisasi   dan   Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan Menteri   Dalam   Negeri   tersebut   salah satunya   mengatur   tentang   kedudukan Satpol   PP   DKI   Jakarta   dari   tingkat provinsi   sampai   tingkat   kelurahan   yang dimuat dalam pasal 2, 3, 4, dan 5. Pasal 2 mengatur   kedudukan   Satuan   Polisi Pamong   Praja   tingkat   provinsi,   pasal   2 Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor 41 Tahun 2011 menyatakan:
1. Satpol PP adalah sebahagian daripada peralatan   serantau   di   bidang penguatkuasaan   undang   -   undang, ketenteraman   awam   dan   keselamatan awam.
2. Satpol PP yang dipimpin oleh Kepala
Satpol   PP yang   berada   di   bawah  dan bertanggung   jawab   kepada   Gubernur melalui sekretaris daerah.
Kedudukan   Satuan   Polisi   Pamong Praja   tingkat   kota   administrasi   dan kabupaten administrasi diatur dalam pasal
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 yang menyatakan:
1. Di setiap Pentadbiran Kota dan Daerah, Kota   /   Kabupaten   PP   Satpol   adalah elemen  Satpol   PP   Provinsi   Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Satpol   PP   wilayah   Kota/Kabupaten dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Satpol PP   wilayah   yang   berkedudukan   di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala   Satpol   PP   Provinsi   Daerah Khusus   Ibukota   Jakarta   dan   secara operasional   di   bawah   kendali Walikota/Bupati.
Pasal 4 mengatur kedudukan Satuan Polisi   Pamong   Praja  tingkat   kecamatan, pasal 4  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 menyatakan:
1. Di Kecamatan,  Unit Pelaksana Satpol
PP   dibentuk   sebagai   Satuan   Petugas untuk   Polsional   Sipil   Daerah   yang merupakan   elemen   Satpol   PP   di Wilayah Ibukota Khusus Jakarta.
2. Pasukan  Petugas   Polisi   Daerah   Sipil diketuai oleh Kepala Polisi Polres Sub- distrik   yang   berada   di   bawah   dan bertanggung   jawab   kepada   Kepala Satpol   PP   Pemerintah   Kota   Jakarta melalui   Kota   /   Kabupaten   Satpol   PP yang   mantan   pejabat   yang   dipegang oleh   Kepala   Pemerintah,   Perdamaian dan Perintah di kecamatan.
3. Satuan   Tugas   Polisi   Pamong   Praja Kecamatan   secara  operasional  di bawah kendali Camat.
Kedudukan   Satuan   Polisi   Pamong Praja tingkat kelurahan diatur dalam pasal
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 yang menyatakan:
1. ” Pada  Kelurahan  dibentuk    Unit Pelaksana Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan yang merupakan unsur Satpol   PP   Provinsi   Daerah   Khusus Ibukota Jakarta ” .
2. ” Satuan   Tugas   Polisi   Pamong   Praja Kelurahan   dipimpin   oleh   seorang Kasatgas   Pol   PP   Kelurahan   yang berkedudukan   di   bawah   dan bertanggung   jawab   kepada   Kepala Satpol   PP   Provinsi   Daerah   Khusus Ibukota   Jakarta   melalui   Satpol   PP Kecamatan,   yang   secara ex-officio dijabat   oleh   Kepala   Seksi     yang membidangi   Ketentraman   dan Ketertiban di kelurahan ” .
3. “ Satuan   Tugas   Polisi   Pamong   Praja
Kelurahan secara operasional di bawah kendali lurah ” .
Salah   satu   unit   organisasi   yang dibentuk   berdasarkan   Permendagri tersebut   adalah   Satuan   Tugas   Polisi Pamong Praja (Satgas Pol PP) Kelurahan Cilandak   Barat.   Sebagaimana   unit organisasi pada umumnya,  kinerja Satgas Pol   PP   Kelurahan   Cilandak   Barat   dapat dilihat   dari   pencapaian   tujuan.   Tujuan dibentuknya   Satgas   Pol   PP   Kelurahan Cilandak   Barat   adalah   untuk melaksanakan   fungsi   Satuan   Polisi Pamong Praja di tingkat Kelurahan yang salah satu tugasnya menegakkan Peraturan Daerah   (Perda)   Provinsi   DKI   Jakarta.
Oleh   karena   itu   kinerja   Satgas   Pol   PP Kelurahan   Cilandak   Barat   dapat   dilihat dari penegakkan Perda.
“ Salah   satu   Perda   Provinsi   DKI Jakarta adalah Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Perda tersebut salah   satunya   mengatur tentang   tertib tempat   usaha   tertentu yang   dimuat dalam Bab VI Pasal  25  ayat (2) yang berbunyi:   “setiap   orang   /badan   dilarang berdagang,   berusaha   di   bagian   jalan /trotoar,   halte,   jembatan   penyebrangan orang dan tempat-tempat umum lainya ” .
Berdasarkan penjelasan diuraikan di atas, penulis berminat menjalankan kajian dengan   tajuk “Peranan   Koordinasi SATPOL  PP   Kecamatan   Cilandak Dalam   Pelaksanaan   Penertiban Pedagang   Kaki   Lima   Di   Kelurahan Cilandak   Barat   Kecamatan   Cilandak pada   Kota   Administrasi   Jakarta Selatan”.
B. Perumusan Masalah
“ Beerdasarkan  peermasalahan  yaang teelah   diuuraikan,   peenulis   merasa teertarik unntk mengangkat permasalahan mengenai koordinasi antara Satgas Pol PP Kelurahan Cilandak Barat dengan Satgas Pol   PP   Kecamatan   Cilandak  dalam menertibkan   pedagang   kaki   lima. Berdasarkan   hal   tersebut,   maka   yang menjadi   fokus   permasalahan   dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan
Satpol PP Kecamatan Cilandak.?
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
2. Bagaimana   Pelaksanaan   Penertiban pedagang   kaki   lima   di   Kelurahan Cilandak Barat.?
3. Bagaimana  Peranan Koordinasi  Satpol PP Kecamatan  Cilandak di  tinjau  dari aspek Kepemimpinan dan Komunikasi dalam   pelaksanaan penertiban pedagang   kaki   lima   di   Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak.?

## C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan   latar   belakang   masalah dan   perumusan   masalah,   maka   tujuan dalam   penelitian   ini   adalah   sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Koordinasi yang  di lakukan   Satpol   PP   Kecamatan Cilandak.
2. Untuk   mengetahui   pelaksanaan penertiban   pedagang   kaki   lima   di Kelurahan Cilandak Barat.
3. Untuk mengetahui peranan Koordinasi
Satpol PP Kecamatan Cilandak di tinjau dari   aspek   Kepemimpinan   dan Komunikasi   dalam   pelaksanaan penertiban   pedagang   kaki   lima   di Kelurahan   Cilandak   Barat   Kecamatan Cilandak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Manajemen
Manajemen berasal dari kata bahasa inggris   ”management”   dengan   kata kerja   ” to   mange ”   yang   secara   umum artinya   mengurus.James   A.F.   Stoner menyatakan bahwa :
” Pengurusan adalah proses
merancang, menganjurkan, mengarah dan mengawal   anggota   organisasi   dalam proses   menggunakan   nilai-nilai   sumber organisasi  lain untuk mencapai  matlamat organisasi yang telah ditetapkan ” .
Sedangkan menurut Hasibuan (2005: 9))   ”Manajemen   adalah   ilmu   dan   seni mengatur   proses   pemanfaatan   sumber daya   manusia   dan   sumber-sumber   daya lainnya   secara   efektif   dan   efesien   untuk mencapaian suatu tujuan tertentu”.
Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan  bahwa  manajemen  adalah suatu   langkah   yang   terpadu,   yang mengembangkan  suatu organisasi sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfatan sumber   daya   manusia   dan   sumber   daya lainnya   secara   efektif   dan   efesien   untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Menurut   George   R.  Terry  (2007:17) menyatakan  bahwa  :   ” Management   is   a distinc   process   consisting   of   a   planing, organizing,   actuating   and   controling, performend   todetermint   and   accomplish stated   objectives   by   the   use   of   human being and other resources”. (Manajemen adalah   suatu   proses   tertentu   yang   terdiri atas   perencanaan,   pengorganisasian, penggerakan,   dan   pengawasan   yang dilakukan   untuk   menentukan   dan mencapai   tujuan   yang   telah   ditetapkan dengan   menggunakan   manusia   dan sumber-sumber lainnya).
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Manajemen   ini   terdiri   dari   enam unsur (6 M) yaitu men, money, methode, materials,   machines,   dan   market. Unsur men   (manusia)   ini   berkembang   menjadi suatu   bidang   ilmu   manajemen   yang   di sebut   manajemen   sumber   daya   manusia atau disingkat MSDM.
Berdasaran pendapat para ahli diatas penulis   dapat   menyimpulkan   bahwa manajemen   adalah   proses   pengelolaan kegiatan   seorang   pimpinan   dalam perencanaan pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan dengan menggunakan kemampuan dan
keterampilan   ilmiahnya,   menggerakan orang-orang   untuk   bekerja   dalam   rangka untuk   memperoleh   hasil   dan   mencapai tujuan   yang   telah   ditetapkan   semua dengan   memanfatkan   sumber-sumber yang ada.

## B. Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen   sumber   daya   manusia sangat   penting   bagi   sebuah   perusahaan karena   berhubungan   dengan   karyawan, dimana   karyawan   merupakan   salah   satu bagian penting dari sebuah perusahaan.
Menurut   Hasibuan   (2005:10) mengistilahkan   manajemen   sumber   daya manusia adalah ”Ilmu dan seni mengatur hubungan  dan peranan  tenaga  kerja  agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan   perusahaan,     karyawan,   dan masyarakat.
Sedangkan menurut T. Hani Handoko (2009:9)   Manajemen   sumber   daya
manusia   adalah   penarikan,   seleksi, pengembangan,   pendayagunaan   sumber daya manusia untuk mencapai baik untuk tujuan   -   tujuan   individu   maupun   orang lain.
Menurut   Mangkunegara   (2007:2) menyatakan   Manajemen   sumber   daya manusia   merupakan   Suatu   pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai).
Kemudian   Veithzal   Rivai   (2013:1) berpendapat bahwa : ”Manajemen sumber daya   manusia   merupakan   salah   satu bidang   dari   manajemen   umum   yang meliputi segi-segi perencanaan
,pengorganisasian,   pelaksanaan   dan pengendalian.

## C. Koordinasi  Sebagai   Salah   Satu   Fungsi Manajemen
Pada   organisasi   yang   kompleks, setiap unit atau bagian harus bekerjasama secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat   menghasilkan   output   yang diharapkan   dan   semua   kegiatan   dapat dilakukan seefisien mungkin.
Koordinasi   merupakan   fungsi   dari manajemen   yang   mempunyai   pengaruh terhadap   keseluruhan   fungsi-fungsi manajemen   lainnya.   Dalam  setiap   fungsi pokok   manajemen   yaitu   perencanaan, pengorganisasian,   penggerakan   dan pengawasan,   selalu   harus   dilakukan koordinasi   sehingga   pelaksanaan   fungsi- fungsi tersebut dapat terselenggara secara terarah   dan   terpadu   serta   terjamin
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
tercapainya   tujuan   dari   organisasi   yang telah ditetapkan.
Sesuai   dengan   pendapat   Hasibuan (2005:86)   yang   menyatakan   bahwa koordinasi   itu   merupakan   fungsi   dasar manajemen.     G.   R.   Terry   (Hasibuan, 2005:86)   mengatakan   bahwa   “masalah Koordinasi   merupakan   hal   yang   akan tercapai   dengan   sendirinya,   jika   POAC diterapkan   dengan   baik”.  Manajemen disamping   adanya   fungsi   perencanaan, penyusunan   pegawai,   pembinaan   kerja, motivasi dan pengawasan.

## D. Koordinasi
Untuk   mendapatkan   gambaran   yang jelas   tentang   koordinasi,   maka   dapatlah diambil   contoh   seperti   orang-orang   yang sedang   menjalankan   atau   mengayuh perahu.   Orang-orang   yang   mengayuh perahu   antara   bagian   sebelah   kiri   dan sebelah   kanan   harus   dalam   waktu   dan gerak yang sama, agar supaya perahu itu tidak   oleng   sehingga   terdengarlah   suara yang  sama  pada waktu dayung menepuk air.   Gerakan   yang   sama   itu   searah   pula dengan   tujuan  perahu  yang   dikemudikan dari belakang. Adanya gerakan yang sma dan   searah   antara   pengemudi   dan pendayung   dapat   menyebabkan   perahu laju sehingga tujuan dapat dicapai.
Koordinasi  dalam bahasa latin  yakni coordinare. Secara   harfiah,   “co”   artinya bersama   orang   lain, “ordinare” artinya teratur/mengatur,   sehingga coordinare mengandung arti mengatur bersama.
Menurut  G.   R.   Terry   (Sukarna, 2006:78)   mengemukakan   bahwa: “Coordination   is   the   ordrly synchronization  of   offorts  to  provide   the proper   amount,   timing   and   directing   of execution   resulting   in   harmonious   and unified   action   to   a   stated   objective” . (Koordinasi   adalah   penyerempakan   kerja secara sebaik-baiknya  dalam waktu yang telah   ditentukan   dan   bimbingan pelaksanaan   sehingga   melahirkan tindakan-tindakan   yang   seragam   dan serasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan).
Bahwa   koordinasi   dimaksudkan untuk   mengadakan   pembimbingan   kerja yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan kerja   dapat   teratur   dan   serempak   dalam mencapai   tujuan.   Oleh   karena   itu   dalam koordinasi   memerlukan leadership (kepemimpinan).   Koordinasi   tanpa
leadership (kepemimpinan)   akan mengalami   kegagalan. (Sukarna
2006:79).
Sedangkan   Sukarna   (2006:78) mengatakan “koordinasi tanpa komunikasi adalah   mustahil,   mengingat   komunikasi sangat   penting   untuk   mewujudkan   kerja sama. Kerja sama tidak mungkin terwujud tanpa komunikasi”.
Menurut   Hadari   Nawawi   (2012:40) menyatakan   bahwa:   Koordinasi   adalah kegiatan   mengatur   dan   membawa personal,   metode,   bahan,   buah   pikiran, saran-saran,   cita-cita   dan   alat-alat   dalam
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
hubungan kerja yang harmonis, saling isi- mengisi   dan   saling   menunjang   sehingga pekerjaan   berlangsung   efektif   dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang sama.
Sedangkan T.   Hani Handoko (2009:195) menyatakan bahwa: Koordinasi adalah proses pengintegrasian
tujuan-tujuan  dan  kegiatan-kegiatan   pada satuan-satuan   yang   terpisah   (departemen atau   bidang-bidang   fungsional)   suatu organisasi   untuk   mencapai   tujuan organisasi   untuk   mencapai   tujuan organisasi secara efisien.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka penulis berpendapat bahwa apa yang dimaksud   dengan   koordinasi   yaitu penyatuan   tindakan   dari   bagian-bagian yang   terpisah   yang   dikembangkan   oleh pemimpinnya   dalam   mewujudkan   tujuan bersama. Dalam Koordinasi, Kepemimpinan   dan  Komunikasi sangat penting   untuk   mewujudkan   kerjasama, Koordinasi   tanpa  Kepemimpinan   dan Komunikasi akan mengalami kegagalan.

## E. Fungsi Koordinasi
Koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen harus dilakukan dalam setiap aktivitas   suatu   organisasi   mulai   dari perencanaan   organisasian,   penggerakan sampai   pada   pengawasan.   Berkaitan dengan   hal   tersebut   Tamim   (Setiawan,
2005:12)   merumuskan   fungsi-fungsi   dari koordinasi sebagai berikut:
1. Koordinasi   merupakan   usaha   untuk menjamin   kelancaran   prosedur   kerja berbagai   satuan  unit   dalam  organisasi guna mencapai tujuan organisasi.
2. Koordinasi merupakan faktor dominan yang   perlu   diperhatikan   untuk kelangsungan hidup suatu organisasi.
3. Koordinasi   tetap   memainkan   peranan penting dalam merumuskan pembagian tugas,   wewenang   dan   tanggungjawab dalam organisasi.
Pertumbuhan   atau   perkembangan organisasi berarti pula penambahan beban kerja atau unit yang harus dilakukan oleh organisasi.   Perkembangan   organisasi mengakibatkan   penambahan   satuan   unit organisasi,   jabatan   struktural   dan   unsur manusia   dalam   manajemen   yang   perlu dikoordinasikan.
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan   bahwa   fungsi  Koordinasi merupakan   usaha   di   dalam  mengarahkan dan   menyatukan   kegiatan   satuan   kerja guna   kelancaran   prosedur   kerja   untuk mencapai tujuan organisasi.

## F. Mekanisme Koordinasi
Mekanisme   Koordinasi   merupakan komponen   vital   dari   manajemen.   Ada beberapa   mekanisme   koordinasi   menurut T. Hani   Handoko (2009:199) yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Hirarki manajerial
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Rantai   perintah,   aliran   informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan   secara   jelas   serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.
2. Aturan dan Prosedur
Aturan-aturan dan prosedur adalah keputusan-keputusan   manajerial   yang dibuat   untuk   menangani   kejadian- kejadian   rutin,   sehingga   dapat   juga menjadi   peralatan   yang   efisien   untuk koordinasi dan pengawasan rutin. 3. Rencana dan Penetapan tujuan
Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk
pengkoordinasian   melalui   pengarahan seluruh   satuan   organisasi   terhadap sasaran-sasaran   yang   sama.   Ini diperlukan   bila   aturan   dan   prosedur tidak   mampu   lagi   memroses   seluruh informasi   yang   diperlukan   untuk mengkoordinasikan   kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi.
Penyelenggaraan   pemerintah   baik dipusat   maupun   daerah   hendaknya mengembangkan   dan   menganut   prinsip- prinsip   manajemen   pemerintah,     yakni Koordinasi,   Integrasi,   Sinkronisasi,   dan Simplifikasi sebagaimana   diatur   dalam Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah
G. Jenis-jenis Koordinasi
Dalam   rangka   pelaksanaan   tugas pemerintahan maka kegiatan dari berbagai aparatur   pemerintah   perlu   dipadukan, diserasikan   dan   diselaraskan   guna mencegah timbulnya  tumpang tindih dan kesimpangsiuran.   Oleh   karena   itu, koordinasi   antara   aparatur   pemerintah merupakan   suatu   hal   yang   mutlak diperlukan. Adapun jenis-jenis koordinasi menurut  Siagian  (2007:90)   secara umum kita ketahui dibedakan menjadi :
1. Koordinasi   hirarki   (vertikal),   yaitu koordinasi   yang   dilakukan   oleh pimpinan   kepada   bawahannya   dalam satu   instansi   misalnya   Kasatgas Kecamatan   dengan   para   Kasatgas Kelurahan.
2. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi yang   dilakukan   secara   horizontal.
Koordinasi fungsional wajib dilakukan karena unit-unit atau organisasi lainnya mempunyai   hubungan   secara fungsional   dalam   pelaksanaan   tugas pokoknya.   Koordinasi   ini   dapat dibedakan antara koordinasi fungsional yang bersifat intern dan ekstern.
a. Koordinasi fungsional intern,  yaitu bahwa   unit-unit   dalam   organisasi diperlukan   koordinasi   secara horizontal.   Koordinasi   fungsional ini   diperlukan,   karena   anatara   unit satu   dengan   unit   lainnya mempunyai   hubungan   kerja   secara fungsional.
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
b. Koordinasi fungsional ekstern, yaitu koordinasi   antara   organisasi   satu dengan   organisasi   lainnya.
Koordinasi fungsional ini dilakukan, karana sebuah organisasi tidak   mungkin   menyelenggarakan tugasnya   tanpa   bantuan   dari organisasi lainnya

## H. Komunikasi
Koordinasi   dan   komunikasi   adalah sesuatu hal  yang   tidak dapat   dipisahkan. Orang   mengatakan   bahwa   koordinasi adalah   hasil   akhir   daripada   komunikasi. Sejumlah   unit,   dimana   seseorang   dapat mengkoordinasikan   berdasarkan   atas rentang   atau   jenjang   pengendaliannya ( span   of   control ),   sebagian   besar ditentukan   oleh   kemampuan   atas berkomunikasi dengan mereka.
Mintorogo   (2001:210)   mengatakan bahwa   “komunikasi   adalah   proses pengiriman   informasi     dari   pengirim kepada penerima dan penerima melakukan aksi   yang   sesuai   dengan   kehendak pengirim”.  Komunikasi   sangat   penting dalam   usaha   yang   terorganisir,   karena komunikasi   merupakan   alat   pengikat individu-individu   dalam   organisasi   untuk mencapai   tujuan   bersama.   Kegiatan   dari kelompok   tidak   akan   berjalan   tanpa adanya komunikasi.
Menurut   T.   Hani   Handoko   (2009: 272)   Komunikasi   adalah   “proses pemindahan   pengertian   dalam   bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke
orang   lain”   .Pemindahan   pengertian tersebut   melibatkan   lebih   dari   sekedar kata-kata,   tetapi   juga   ekspresi   wajah, intonasi, dan sebagainya.

## I. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima
Pedagang   Kaki   Lima   atau   disingkat PKL   adalah   istilah   untuk   menyebut penjaja   dagangan   yang   menggunakan gerobak.   Istilah   itu   sering   ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima.  Lima  kaki tersebut adalah dua kaki   pedagang   ditambah   tiga   "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau   dua   roda   dan   satu   kaki).   Saat   ini istilah   PKL   juga   digunakan   untuk pedagang di jalanan pada umumnya.
Pengertian  Pedagang   Kaki   Lima menurut   Kamus   Bahasa   Indonesia Kontemporer   (1991),   adalah   pedagang yang   menjual   barang   dagangannya   di pinggir   jalan   atau   di   dalam   usahanya menggunakan   sarana   dan   perlengkapan yang   mudah   dibongkar   pasang   atau dipindahkan   serta   memempergunakan bagian   jalan   atau   trotoar,   tempat-tempat yang   tidak   diperuntukkan   bagi   tempat untuk   berusaha   atau   tempat   lain   yang bukan miliknya.

## J. Peranan   Koordinasi   di   Dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima
Peranan Koordinasi itu sendiri adalah Bagian dari tugas suatu usaha kerja sama antara   badan,   unit   dan   Instansi   dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga saling mengisi, membantu dan melengkapi
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
guna tercapainya tujuan yang di harapkan. Sedangkan tujuan Koordinasi di sini untuk mewujudkan   kerja   sama   yang   sebaik- baiknya,  Sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat   berjalan   dengan   singkron   dan searah,   sehingga   tujuan   yang   telah   di tetapkan dapat tercapai dengan baik.
Dalam   pelaksanaan   kegiatan penertiban   pedagang   kaki   lima, Koordinasi   yang   terjadi   secara   Vertikal Kasatgas   Pol   PP   Kecamatan   Cilandak berkoordinasi   dengan   Kasatgas   Pol   PP Kelurahan   Cilandak   Barat,   Sedangkan Lurah   dan   Camat   sebagai   penanggung jawab   secara   struktur   dan   Administratif. Kemudian secara Horizontal berkoordinasi dengan   tingkat   kota   sebagai   laporan   dan pihak   Koramil   serta   Kapolsek   sebagai pihak   pengamanan,   Sehingga   Peranan Koordinasi dalam   pelaksananan penertiban   terhadap   pedagang   kaki   lima dapat berjalan sesuai rencana.

## K. Pertanyaan Penelitian
Untuk   mempermudahkan   penulis dalam   melakukan   penelitian   ini,   maka penulis   merumuskan  suatu  pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana   Peranan   Koordinasi   pada
Satuan   Tugas   Polisi   Pamong   Praja Kecamatan Cilandak dalam Pelaksanaan Penertiban pedagang kaki lima   di   Kelurahan   Cilandak   Barat
Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta   Selatan   di   lihat   dari   aspek Kepemimpinan ?
2. Bagaimana Peranan Koordinasi Satuan Tugas Polisi Pamong Praja  Kecamatan
Cilandak dalam Pelaksanaan Penertiban pedagang   kaki   lima   di   Kelurahan Cilandak   Barat   Kecamatan   Cilandak Kota   Administrasi   Jakarta   Selatan   di lihat dari aspek Komunikasi ?

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian   dilakukan kantor Kelurahan  Cilandak  barat  yang  terletak jalan   Terogong   Raya  Rt   011.   Rw   10 Kelurahan   Cilandak   Barat   Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.
Metode   yang   digunakan   dalam penelitian   ini   adalah   metode  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.   Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menggambarkan fenomena sebagai mana adanya tentang Peranan.
Koordinasi  Satuan   Tugas   Polisi Pamong   Praja   Kecamatan  Cilandak dalam   penertiban  pedagang   kaki   lima diwilayah   Kelurahan  Cilandak   Barat Kecamatan  Cilandak  Kota  Administrasi Jakarta   selatan  dalam   menegakkan peraturan   daerah   nomor   8   tahun   2007 tentang ketertiban umum.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Objek Penelitian
1. Kondisi   Wilayah
Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Kelurahan Cilandak   Barat sebagai salah satu  kelurahan yang ada diwilayah   Kecamatan   Cilandak   Kota Administrasi Jakarta Selatan, di bentuk berdasarkan   peraturan   pemerintah
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Nomor   25   tahun   1978   tentang Pemerintahan   wilayah   Kota   dan Kecamatan   di   DKI   Jakarta,   dan Keputusan   Gubernur   DKI   Jakarta Nomor   1b/3/2/14/67   tanggal   1 Desember   1967.   Luas   Wilayah Kelurahan Cilandak Barat adalah 604.4 Ha  dan   terbagi  menjadi  13   RW,  148 RT, beralamat dijalan Terogong Raya. Rt   011/Rw   10   Kelurahan   Cilandak Barat,   Kecamatan   Cilandak   Jakarta Selatan 12430.

## 2. Visi dan Misi Perusahaan
a. Visi
Terciptanya   pelayanan   prima menuju   masyarakat   maju   dan sejahtera.
b. Misi
1) Mewujudkan   pelayanan   publik yang   profesional,   berbasis teknologi informasi.
2) Meningkatkan   peran   serta   dan partisipasi   masyarakat   dalam pembangunan.
3) Meningkatkan   sarana   prasarana ekonomi dan sosial.

## B. Penemuan dan Pembahasan
Berikut ini adalah hasil pembahasan dalam penelitian ini:
1. Koordinasi   yang   dilakukan   Satpol
PP Kecamatan Cilandak
Dalam   pelaksanaan   kegiatan penertiban   pedagang   kaki   lima, Koordinasi yang terjadi secara Vertikal Kasatgas Pol PP Kecamatan Cilandak berkoordinasi dengan Kasatgas Pol PP Kelurahan Cilandak Barat, Sedangkan
Lurah dan Camat sebagai penanggung jawab   secara   struktur   dan Administratif.   Kemudian   secara Horizontal   berkoordinasi   dengan tingkat kota sebagai laporan dan pihak Koramil serta Kapolsek sebagai pihak pengamanan.
2. Pelaksanaan   Penertiban   pedagang kaki   lima   di   Kelurahan     Cilandak Barat.
Bagaimana   koordinasi   yang dilakukan   didalam   pelaksanaan penertiban   pedagang   kaki   lima adalah “Didalam   melakukan
Penertiban   terhadap   pedagang   kaki lima telah terjadi koordinasi yang baik antara   Kasatgas   Pol   PP   Kelurahan Cilandak   Barat   dengan   Kasatgas   Pol PP   Kecamatan   Cilandak   di   lanjutkan pihak   Kelurahan   berkoordinasi   secara Horizontal   dengan   pihak   TNI   dan Kepolisian   sebagai   tim   pengamanan dilokasi   berlangsungnya   penertiban. Sehingga koordinasi yang dilaksanakan sesuai   harapan   dan   tujuan   yang   telah ditetapkan”.
Bagaimana   kebijakan   yang diambil pemerintah dalam
melakukan   penertiban   terhadap pedagang   kaki   lima   adalah “ Biasanya   kebijakan   Pemerintah Daerah   tentang   keberadaan   pedagang kaki   lima   sebelum   dilakukan penertiban. Setiap para pedagang yang dinyatakan   melanggar   lokasi   tempat para   pedagang   berjualan   kami   selaku aparat   Pemerintah   Daerah   khususnya wilayah   Kelurahan   tidak   semata-mata
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
melarang   mereka   berdagang/berjualan akan tetapi kami melarang lokasi yang digunakan   para   pedagang   kaki   lima, karena   bertentangan   dengan   PERDA No:8   Tahun   2007   Tentang   Ketertiban Umum.Tahap   pertama   para   pedagang disosialisasikan   terlebih   dahulu mengenai   mengapa   mereka   dilarang berjualan   dilokasi   tersebut   (Di   atas saluran air, trotoar, halte, dan jembatan penyebrangan   orang)   selanjutnya setelah   diberi   arahan/sosialisasi   para pedagang   kaki   lima   diberikan   waktu untuk   segera   pindah   mencari   lokasi baru dan biasanya ada solusi dari kami (Pemerintah Daerah) untuk mengarahkan   para   pedagang   untuk menempati   lokasi   yang   telah Pemerintah sediakan. Tahap selanjutkan apabila para pedagang kaki lima   tidak   mengindahkan   maka   kami
dari pihak Kelurahan memberikan surat peringatan   yang   ditembuskan   kepada Walikota,   Kecamatan   setempat.   SP   1 (Diberikan   waktu   7x24jam),   SP   2 (Diberikan   waktu   3x24jam),   SP   3 (Diberikan waktu 1x24jam). Kemudian apabila para pedagang masih bertahan dilokasi   tersebut   maka   kami   dengan terpaksa   membongkar   secara   paksa lapak   para   pedagang   kaki   lima tersebut”.
Bagaimana   keberadaan   dari pedagang   kaki   lima   di   lokasi Kelurahan   Cilandak   Barat   bahwa “ Terjadi   pelanggaran   terhadap Peraturan   Daerah   No:   8   Tahun   2007 tentang   Keberadaan   para   pedagang kaki lima yang berdagang, berjualan di
area atau lokasi yang dilarang. Misal, diatas   saluran   air,   halte,   trotoar,   dan jembatan   penyebrangan,   Sehingga perlu dilakukan
penertiban.
Pelaksanaan   PERDA   terhadap keberadaan pedagang kaki lima selama ini sudah di sosialisasikan dan telah di koordinasikan   terutama   kepada   para pedagang kaki lima dan pihak – pihak yang   terkait   didalam   pelaksanaan penertiban   pedagang   kaki   lima   yang terjadi di Wilayah Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak”.
Adapun   Tahapan   dilakukan Pelaksanaan Penertiban Para Pedagang Kaki   Lima   tidak   semerta   merta langsung   dilakukan   penggusuran terhadap   lapak   para   pedagang, melainkan   ada   Surat   Pemberitahauan yang  ditujukan kepada para pedagang kaki lima dalam hal ini Surat tersebut dikeluarkan   oleh   Kepala   Wilayah Kelurahan   dengan   tembusan   Walikota Jakarta Selatan, Camat, Ka.Satgas Pol PP     Kecamatan,   Kapolsek,   Danramil, dan   Ketua   RW/RT   Setempat. Selanjutnya   sebelum   dlakukan penertiban Aparatur Pemerintah dalam hal   ini   Lurah,   Camat   dan   jajaranya bersama anggota Satpol PP melakukan pendekatan   persuasive,   prepentif   dan preentif   serta   dilayangkan       Surat Peringatan   1   (SP1)     selama   kurun waktu 7x24 jam dan Surat Peringatan 11 (SP2) selama kurun waktu 3x24 jam kemudian   SPB   (Surat   Perintah Bongkar)   yaitu   1x24   jam.   Apabila
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
tahapan-tahapan  tersebut  di   atas tidak di indahkan para pedagang kaki lima, maka   dengan   secara   terpaksa   kami melakukan   penertiban   dengan menggunakan alat berat.

## 3. Peranan   Koordinasi   Satpol   PP
Kecamatan   Cilandak   di   tinjau   dari aspek Kepemimpinan dan Komunikasi     dalam   pelaksanaan penertiban   pedagang   kaki   lima   di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Didalam   melakukan   Peranan
Koordinasi   Satpol   PP   Kecamatan Cilandak dalam pelaksanaan penertiban pedagang   kaki   lima   di   Kelurahan Cilandak   Barat,   aspek   Kepemimpinan dan Komunikasi sangat penting untuk mewujudkan   kerjasama,   Koordinasi tanpa Kepemimpinan dan Komunikasi akan mengalami kegagalan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan   hasil   analisis   tentang koordinasi yang  di pengaruhi oleh aspek kepemimpinan   dan   komunikasi   pada Satuan   Tugas   Polisi   Pamong   Praja Kelurahan  Cilandak   Barat  Kecamatan Cilandak    Kota   Administrasi   Jakarta Selatan dapat di tarik beberapa kesimpulan bahwa :
1. Koordinasi
Koordinasi itu sendiri adalah suatu usaha kerja sama antara badan, unit dan Instansi dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu   sehingga   saling   mengisi,
membantu   dan   melengkapi   guna tercapainya   tujuan   yang   di   harapkan. Sedangkan   tujuan   Koordinasi   di   sini untuk   mewujudkan   kerja   sama   yang sebaik-baiknya,   Sehingga   pelaksanaan pekerjaan   dapat   berjalan   dengan singkron   dan   searah,   sehingga   tujuan yang   telah   di   tetapkan   dapat   tercapai dengan baik.
Koordinasi   itu   dapat   dilakukan secara   vertikal   yaitu   dari   atasan terhadap   bawahan,   tetapi   juga   secara horizontal,   yaitu   koordinasi   yang dilakukan pada tingkat yang sama baik terhadap   pekerjaan   yang   sejenis ataupun   tidak,   tetapi   berada   diluar batas wewenang sendiri.
Dalam   pelaksanaan   kegiatan penertiban   pedagang   kaki   lima, Koordinasi yang terjadi secara Vertikal antara   Kasatgas   Pol   PP   Kecamatan Cilandak   berkoordinasi   dengan Kasatgas   Pol   PP   Kelurahan   Cilandak Barat,   Sedangkan   Lurah   dan   Camat sebagai   penanggung   jawab   secara struktur   dan   Administratif.   Kemudian secara Horizontal berkoordinasi dengan tingkat kota sebagai laporan dan pihak Koramil serta Kapolsek sebagai pihak pengamanan,   Sehingga   Peranan Koordinasi   dalam   pelaksananan penertiban   terhadap   pedagang   kaki lima   di   wilayah   Kelurahan   Cilandak Barat dapat berjalan sesuai rencana.
a. Kepemimpinan
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
1) Gaya   kepemimpinan   yang diterapkan oleh pimpinan belum sesuai dengan kondisi dilapangan,   hal   ini   dikarenakan kualitas   sumber   daya   manusia terutama   anggota   Satpol   PP masih   rendah   karena   belum memahami   isi     Perda   No.   8 Tahun   2007  Tentang   Ketertiban Umum.   Selain   itu   juga   jumlah personil   yang   ada   tidak sebanding   dengan   luasnya wilayah yang ada dan banyaknya pelanggar   Perda   No.   8   Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum yang akan ditertibkan.
2) Motivasi   kerja   Anggota   Satpol PP   Kelurahan   Cilandak   Barat dan Kecamatan  Cilandak  masih rendah,   terlihat   dari   kerjasama antar   rekan   kerja   dalam menyelesaikan   tugas   yang sifatnya   segera   belum   dapat diselesaikan dengan baik, selain itu   anggota   satpol   PP   merasa kurang   bersemangat/bergairah dalam menjalankan tugas karena kurang   mendapat   motivasi   dari pimpinan   dan   juga   pimpinan tidak   mau   memimpin   anggota secara langsung di lapangan.
3) Kurang tegasnya pimpinan di dalam   mengambil   keputusan dalam   pelaksanaan   penertiban selain   itu   juga   pimpinan   tidak melihat   situasi   dan   kondisi
dilapangan   dan   juga   pimpinan tidak   melihat   seberapa   besar kekuatan   personil   yang   ada   di lapangan   yang   berpengaruh terhadap hasil penertiban.
b. Komunikasi
1) Proses   komunikasi   yang   di lakukan kurang berjalan dengan baik,   hal   ini   terlihat   adanya beberapa   anggota   Satpol   PP yang   belum   memahami   sandi- sandi   yang   di   gunakan   dalam berkomunikasi   melalui handie talkie,
2) Komunikasi   kurang   berjalan dengan   baik   terlihat   dalam melaporan hasil penertiban atau pun   melaporkan   situasi   dan kondisi
dilapangan/wilayah masih   terhambat   dengan ketersedian alat komunikasi dan sering terjadi gangguan sinyal,
3) Media     komunikasi   masih kurang   memadai,   banyaknya peralatan   yang   mengalami kerusakan selain itu  jumlah alat komunikasi  handie   talkie   masih kurang,   tidak   adanya   camera sebagai   alat   bukti   yang   nyata dalam   melakukan   penertiban pedagang kaki lima.

## 2. Pelaksanaan   Penertiban   Pedagang Kaki Lima
Adapun   Tahapan   dilakukan Pelaksanaan Penertiban Para Pedagang Kaki   Lima   tidak   semerta   merta
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
langsung   dilakukan   penggusuran terhadap   lapak   para   pedagang, melainkan   ada   Surat   Pemberitahauan yang  ditujukan kepada para pedagang kaki lima dalam hal ini Surat tersebut dikeluarkan   oleh   Kepala   Wilayah Kelurahan   dengan   tembusan   Walikota Jakarta Selatan, Camat, Ka.Satgas Pol PP     Kecamatan,   Kapolsek,   Danramil, dan   Ketua   RW/RT   Setempat. Selanjutnya   sebelum   dlakukan penertiban Aparatur Pemerintah dalam hal   ini   Lurah,   Camat   dan   jajaranya bersama anggota Satpol PP melakukan pendekatan   persuasive,   prepentif   dan preentif   serta   dilayangkan       Surat Peringatan   1   (SP1)     selama   kurun waktu 7x24 jam dan Surat Peringatan 11 (SP2) selama kurun waktu 3x24 jam kemudian   SPB   (Surat   Perintah Bongkar)   yaitu   1x24   jam.   Apabila tahapan-tahapan tersebut diatas tidak di indahkan   para   pedagang   kaki   lima maka,   dengan   secara   terpaksa   kami melakukan   penertiban   dengan menggunakan alat berat.

## B. Saran
Sebagai   tindak   lanjut   dari kesimpulan,   maka   penulis   memberikan saran-saran sebagai berikut :
Solusi yang harus dilakukan terhadap para   pedagang   kaki   lima   agar   sebelum dilakukan   pelaksanaan   penertiban Pemerintah   setempat   dalam   hal   ini pimpinan   tertinggi   Walikota   memberikan solusi bagi para pedagang kaki lima yaitu,
disediakan tempat khusus untuk berjualan yang lokasinya dekat dengan pemukiman, Sehingga para pedagang kaki lima masih tetap   bisa   berjualan   dan   tidak   akan kembali   lagi   ke   tempat   asal   yang   telah dilakukan penertiban.
Memberi   arahan   dan   sosialisasi terhadap Peraturan   Daerah   No   :   8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum yang   mengatur   larangan   keberadaan pedagang   kaki   lima,   dan   menggugah kesadaran   masyarakat   bahwa   para pedagang selain melanggar PERDA, juga mengganggu   pengguna   jalan   sehingga harus segera dipindahkan.
Menindak  tegas  bagi   pedagang  kaki lima   yang   membandel   dan   sering melakukan   penertiban   secara   rutin sehingga   adanya   efek   jera   terhadap   para pedagang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A.   Anwar   Prabu   Mangkunegara, “ Manajemen   Sumber   Daya Manusia Perusahaan”, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
Edwin,   B   Flippo, ”Manajemen   Personalia”, Aksara Pratama, Jakarta, 2009.
Eefendy, Uchjana Onong, “ Ilmu Komunikasi Teori   dan   Praktek”, PT   Rosda Karya, Bandung, 2011.
Fahmi,   Irham,   “ Manajemen   Kepemimpinan Teori  dan Aplikasinya”, Alfabeta, Bandung, 2013.
Handoko, T. Hani ,” Manajemen Edisi ke 2”, BPFE, Yogyakarta, 2009.
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Handoko, T. Hani, ” Manajemen Sumber Daya Manusia” Edisi   ke3,   BPEF, Yogyakarta, 2009. Hasibuan. Malayu  S.P. ” Manajemen Sumber Daya Manusia”, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
Handayaningrat, Soewarno, “ Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen” , PT. Gunung Agung,
Jakarta, 1985.
Irawan,   Prasetya,  “ Penelitian   Kualitatif   dan Kuantitatif   Untuk   Ilmu   Sosial” , Departemen   Ilmu   Administrasi Fakultas   ilmu   Sosial   dan   Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006. Mintorogo,  Antonius,   “ Kepeminpinan  dalam
Organisasi”, STIA-LAN   Press, Jakarta, 2001.
Moekijat,   “ Koordinasi   Suatu   Tinjauan Teoritis”, Mandar Maju, Bandung, 2007.
Moleong,   Lexy   J.   ” Metodologi   Penelitian Kualitatif”, PT   Remaja   Rosada Karya, Bandung, 2013.
Nawawi,   Hadari.   ” Kepemimpinan   yang
Efektif ”, Gadjah University Press, Yogyakarta, 2012.
Nasir,   A   Gamal,   “ Koordinasi   Satpol   PP Kelurahan   Setiabudi   dengan Satpol   PP   Kecamatan   Setiabudi guna menertibkan Joki  3 In 1 di wilayah   Kelurahan   Setibudi Kecamatan Setiabudi”, STIA- LAN, Jakarta, 2013. Peraturaan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   41
Tahun   2011   tentang   Pedoman
Organisasi   dan   Tata   Laksana Satuan   Polisi   Pamong   Praja Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota jakarta
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu
Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
Rivai,   Veithzal.     “ Manajemen   Sumber   daya Manusia   untuk   Perusahaan”, PT Raja   Grapindo   Persada,   Jakarta, 2013.
Siagian,   Sondang   P.   ” Manajemen   Sumber Daya Manusia”, PT Bumi Aksara,
Jakarta, 2007. Siagian,   Sondang   P.   “ Organisasi Kepemimpinan Prilaku Administrasi”, CV   Haji   Mas Agung, Jakarta, 2007.
Sugiyono. ”Metode   Penelitian   Kuantitatif, Kualitataif   dan   R&D”, Alfabeta, Bandung, 2013.
Sudarsono.   ” Pengantar   Ilmu   Hukum ” , Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
Sukarna.   ” Pengantar   Ilmu   Administrasi” , Mandar Maju, Bandung, 2006.
Sukarna. “ Kepemimpinan dalam Administrasi Negara   Pemerintah   Teori   A-Z”, Mandar Maju, Bandung, 2006. Setiawan,   Didik   Agus.   “ Tinjauan Kepemimpinan   Dan   Komunikasi Dalam   Pelaksanaan   Koordinasi Pada   Kedeputian   Bidang Kesetaraan   Kementerian   Negara Pemberdayaan Perempuan”, Jakarta, 2005.
Sudarmono. “ Pengaruh Koordinasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada Kementerian   Pemuda   dan   Olah
Raga” ,   Universitas   Pamulang, Jakarta, 2011.
Undang-undang  Nomor   32   Tahun   2004 tentang Pemerintahan Daerah
Uno,   Hamzah   B.   “ Teori   Motivasi   & Pengukuranya   Analisa   Bidang Pendidikan ”,   PT   Bumi   Aksara,
Jakarta, 2012.
Terry,   R.   George, “ Prinsip-Prinsip manajemen” ,   PT.   Bumi   Aksara,
Jakarta, 2007.
Thoha,  Miftah ,  “Perilaku   Organisasi ” ,   PT. Raja   Grafindo   Persada,   Jakarta, 2004. Zainun,   Buchari.   “ Administrasi   dan
Manajemen   Pemerintah   Negara
Jurnal Semarak,Vol. 2,No.2, Juni 2019, Hal (66- 84)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Indonesia   Menurut   UUD   1945” , CV   Haji   Mas   Agung,   Jakarta, 2005.