INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3772-3783 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi ?
Novellita Sicillia Anggraini 1 ✉ , Ana Indrawati 2 , Andri Novianto 3
Ilmu Hukum, Universitas Mayjen Sungkono
Email: novellitasicillia@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pemberantasan  korupsi  merupakan  salah  satu  program  perubahan  yang  bertujuan  membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah, mulai dari  pembentukan  Komite  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  hingga  pemberantasan  korupsi  melalui upaya  pengendalian  tersendiri  dalam  KUHP.  Pada  artikel  kali  ini  kita  akan  membahas  RUU Perampasan  Aset  sebagai  peluang  dan  tantangan  dalam  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. Metode  penyusunan  yang  digunakan  adalah  metode  hukum  normatif,  yaitu  memperhatikan peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dengan  didukung  oleh  teori-teori  hukum  yang  berlaku saat  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  RUU  Perampasan  Aset  telah  memperkenalkan mekanisme  khusus  pengembalian  aset  negara  akibat  korupsi  tanpa  adanya  putusan  pengadilan, sehingga memberikan efek jera bagi pelakunya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan penyitaan aset masih terkendala oleh lemahnya kemauan politik anggota DPR. Oleh karena itu, kita dapat  meminta  pemerintah  dan legislatif untuk mendorong  perdebatan  dan  segera mengesahkan RUU penyitaan aset.
Kata Kunci: Korupsi, peluang, perampasan aset, tantangan.

## Abstract
Eradicating corruption is one of the change programs aimed at building a clean and corruption-free government.  The  government  has  made  many  efforts,  starting  from  establishing  the  Corruption Eradication  Committee  (KPK),  to  eradicating  corruption  through  separate  control  efforts  in  the Criminal  Code.  In  this  article  we  will  discuss  the  Asset  Confiscation  Bill  as  an  opportunity  and challenge in eradicating corruption in Indonesia. The drafting method used is the normative legal method, namely paying attention to existing laws and regulations supported by currently valid legal theories.  The  research  results  show  that  the  Asset  Confiscation  Bill  has  introduced  a  special mechanism for returning state assets due to corruption without a court decision, thus providing a deterrent effect for the perpetrators. However, it cannot be denied that the implementation of asset confiscation is still hampered by the weak political will of DPR members. Therefore, we can ask the government and legislature to encourage debate and immediately pass the asset confiscation bill. Keywords: Corruption, opportunities, asset confiscation, challenges.

## PENDAHULUAN
Sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menegakkan undang-undang  antikorupsi,  termasuk  lemahnya  lembaga  hukum,  birokrasi  yang  rumit, dan terbatasnya sumber daya, menurut sebuah penelitian (Hidayat dkk., 2023). Selain itu, lambatnya  proses  hukum  dan  penggunaan  ketentuan  yang  tidak  jelas  diidentifikasi sebagai  hambatan  terhadap  penuntutan  korupsi  dan  pemulihan  aset  yang  efektif. Kerugian  sosial  akibat  korupsi  di  Indonesia  sangat  besar,  karena  korupsi  telah melemahkan  lembaga-lembaga  pemerintah  dan  supremasi  hukum,  meningkatkan kejahatan  melalui  penyelundupan  dan  pemerasan,  dan  mempunyai  dampak  yang  tidak proporsional terhadap masyarakat miskin yang berada di bawah tekanan untuk mendanai pembayaran  korupsi.  Menurut  pemahaman  kita,  tujuan  utama  para  penjahat  yang didorong  secara  finansial  adalah  untuk  mendapatkan  kekayaan  sebanyak  mungkin. Konstruksi sistem hukum pidana yang berkembang di Indonesia saat ini selalu bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya, dan menghukum pelaku kejahatan dengan sanksi pidana, termasuk “hukuman badan” atau pidana penjara atau penjara. Sementara itu,  persoalan perkembangan hukum dalam skala internasional, seperti  persoalan  penyitaan  dan  penyitaan  aset  dan  alat  pidana,  belum  menjadi  bagian penting  dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia.  Dari  kondisi  di  atas  jelas  diperlukan suatu sarana yang mampu mengambil  dan  merampas harta benda yang dapat menjadi alat dalam melakukan tindak pidana secara layak dan efektif.
Pasal  28H  ayat  (4)  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  mengatur  bahwa  setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  mempunyai  harta
perseorangan, dan hak milik itu tidak dapat diambil alih secara subyektif oleh siapapun. Ini merupakan  salah  satu  jaminan  konstitusional  terhadap  hak  milik  perseorangan  yang memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan harta  benda. Namun, dalam konteks pemberantasan  korupsi,  perlindungan  terhadap  hak  milik  ini  sering  kali  berbenturan dengan upaya negara untuk menyita dan merampas aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana  korupsi.  RUU  Perampasan  Aset,  yang  dibahas  sebelumnya,  bertujuan  untuk mengatasi  masalah  ini  dengan  memberikan  mekanisme  hukum  yang  memungkinkan pengembalian  aset  negara  tanpa  adanya  putusan  pengadilan.  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan  bahwa  hasil  korupsi  tidak  dapat  dinikmati  oleh  pelaku  tindak  pidana, sekaligus memberikan efek jera. Meskipun demikian, pelaksanaan RUU Perampasan Aset harus  tetap  memperhatikan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dan  ketentuan konstitusional,  termasuk  Pasal  28H  ayat  (4).  Penyitaan  atau  perampasan  aset  harus dilakukan  berdasarkan  prosedur  hukum  yang  adil  dan  transparan,  serta  disertai  dengan perlindungan terhadap hak-hak pemilik aset yang sah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian administratif,  khususnya  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  data-data pendukung,  baik  catatan  penting  maupun  catatan  sangat  penting  (Turunkan  Mahmud Marzuki,  2021:  55-56).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus.  Arsip  hukum  yang  penulis  gunakan sebagai dokumen adalah dokumen-dokumen penting seperti hukum pidana, hukum kritik nilai  dan  laporan  hukum  yang  diubah  menjadi  buku-buku  termasuk  tesis,  disertasi,  dan risalah. , jurnal hukum dan referensi (Diminish Mahmud Marzuki, 2021: 195-196) ). Teknik pengumpulan  dokumen  forensik  meliputi  pencarian  dokumen  dengan  menggunakan teknik pemeriksaan latar belakang yang berguna dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diduga  dan  mencari  buku,  laporan,  dan  temuan  hukum.  Hasil  penyidikan  pengadilan lainnya terkait permasalahan hukum perlu diperiksa. Metode penelaahan dokumen hukum bersifat subyektif, dengan menggunakan teknik dasar silogisme deduktif, dimulai dari kata pengantar  kemudian  berlanjut  ke  subbagian.  Hipotesis  ini  kemudian  disimpulkan  (Wane Mahmud  Marzuki,  2014:  89-90).  Penelitian  administratif  ini  berfokus  pada  analisis dokumen  dan  data  sekunder  untuk  memahami  dan  mengevaluasi  peraturan  serta kebijakan  hukum  terkait  pemberantasan  korupsi.  Pendekatan  perundang-undangan meneliti  aturan  hukum  yang  ada,  pendekatan  konseptual  mengeksplorasi  teori  dan konsep yang relevan, sedangkan pendekatan kasus menganalisis contoh-contoh konkret
dari  implementasi  hukum.  Semua  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  yang komprehensif  dan  mendalam  tentang  bagaimana  hukum  diterapkan  dan  bagaimana efektivitasnya dalam menangani masalah korupsi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan  apa  saja  yang  dihadapi  dalam  proses  pengembalian  barang  milik  negara akibat adanya tindak pidana yang berdampak pada kehidupan bernegara, bernegara, dan bermasyarakat dan bagaimana cara mengatasinya
Berdasarkan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003, restitusi aset  pelaku  kejahatan  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dapat  dilakukan melalui  jalur  pidana  dan  perdata.  Proses  penyitaan  barang  milik  pelaku  dengan  cara pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:
1. Penggeledahan Barang: Tahap ini bertujuan untuk mengetahui bukti kepemilikan dan penyimpanan barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan. Penggeledahan dilakukan  untuk  menemukan  dan  mengamankan  barang  bukti  yang  diperlukan untuk proses hukum selanjutnya.
2. Penyitaan  Barang:  Setelah  barang-barang  yang  terkait  dengan  tindak  pidana ditemukan,  dilakukan  penyitaan  untuk  memastikan  bahwa  barang-barang  tersebut tidak dapat digunakan, dipindahkan, atau disembunyikan oleh pelaku.
3. Pengelolaan  dan  Pelestarian  Aset:  Pada  tahap  ini,  aset  yang  disita  dikelola  dan dilestarikan  untuk  menjaga  nilainya  sampai  proses  hukum  selesai.  Pengelolaan  ini dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang atau profesional yang kompeten yang ditunjuk oleh pengadilan.
4. Pemulihan Aset: Setelah melalui proses hukum, aset yang terbukti merupakan hasil tindak  pidana  korupsi  dikembalikan  kepada  negara  atau  pihak  yang  berhak. Pemulihan  aset  ini  dilakukan  berdasarkan  keputusan  pengadilan  atau  melalui mekanisme lain yang diatur oleh hukum.
Berdasarkan titik tolak tersebut, UNCAC merupakan alat pendekatan internasional untuk  menghapuskan  tindak  pidana  dan  korupsi  yang  semakin  multidimensi  dan kompleks. Sejak awal berdirinya, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) telah memberikan dasar pemikiran untuk Pasal 54(1)(c) UNCAC, yang mewajibkan semua negara untuk mempertimbangkan melakukan tindakan ilegal tanpa menggunakan sanksi pidana tambahan. Artinya, UNCAC mendorong negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah hukum yang efektif untuk mengatasi tindak pidana korupsi tanpa selalu mengandalkan pada sanksi pidana konvensional.
Dukungan  teknis  dan  kerja  sama  internasional  juga  dapat  memainkan  peran penting dalam mengatasi tantangan implementasi dan memperkuat upaya global dalam pemberantasan  korupsi.  Penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  dua  persamaan  ini  adalah sebagai berikut:
1. Tidak Mendapatkan Keuntungan dari Pelanggaran:
1) Salah  satu  prinsip  utama  dari  berbagai  upaya  pemberantasan  korupsi  adalah memastikan  bahwa  pelaku  kejahatan  tidak  memperoleh  keuntungan  dari tindakannya.  Ini  berarti  bahwa  setiap  aset  atau  keuntungan  yang  diperoleh  dari tindak  pidana  korupsi  harus  disita  dan  dikembalikan  kepada  pihak  yang  berhak, baik itu negara atau individu yang dirugikan.
2) Dengan  tidak  memberikan  keuntungan  kepada  pelaku,  diharapkan  akan  muncul efek jera yang kuat, sehingga mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa.
2. Realokasi untuk Imbalan kepada Korban:
1) Kesalahan  dan  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana  korupsi  harus dialokasi ulang. Ini berarti bahwa aset yang disita dari pelaku harus dimanfaatkan untuk memberikan imbalan atau kompensasi kepada para korban, baik itu negara yang mengalami kerugian finansial atau pihak swasta yang terdampak.
2) Realokasi  ini  juga  berfungsi  untuk  memastikan  bahwa  aset  yang  disita  tidak digunakan  untuk  kegiatan  kriminal  lainnya.  Dengan  mengalihkan  aset  tersebut untuk  tujuan  yang  sah  dan  bermanfaat,  seperti  memperkuat  sistem  pencegahan korupsi  atau  mendukung  program-program  pemulihan  ekonomi,  upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui  penerapan  kedua  prinsip  ini,  diharapkan  upaya  pemberantasan  korupsi dapat  berjalan  dengan  lebih  efektif,  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku,  serta memberikan manfaat nyata kepada para korban dan masyarakat luas.
Pihak ketiga dalam konteks penyitaan aset terkait tindak pidana korupsi mencakup individu atau entitas yang mempunyai hubungan dengan barang yang disita. Jadi, dalam hal ini, ada tiga subjek utama yang terlibat:
1. Negara:  Negara  melalui  perangkat  hukumnya  bertindak  sebagai  pihak  yang berwenang untuk menyita aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Negara berperan dalam mengatur dan menegakkan hukum untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh melalui kejahatan tidak tetap berada di tangan pelaku.
2. Pemilik Barang: Ini adalah subjek kedua yang merupakan individu atau entitas yang secara hukum memiliki hak kepemilikan atas barang yang disita. Dalam kasus tindak pidana korupsi, pemilik barang ini seringkali adalah pelaku kejahatan itu sendiri.
3. Pihak Ketiga: Subjek ketiga adalah individu atau entitas yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut, tetapi bukan pemilik langsungnya. Ini bisa termasuk orang atau  perusahaan  yang  mungkin  memiliki  kepentingan  hukum  atau  finansial  terkait barang  yang  disita.  Misalnya,  pihak  ketiga  bisa  berupa  bank  yang  memegang hipotek  atas  properti  yang  disita,  atau  pihak  lain  yang  memegang  hak  tertentu terhadap barang tersebut.
Penyitaan  sangat  efektif  untuk  memulihkan  kerugian  yang  terjadi  dan mengembalikan hasil. Meskipun penyitaan tidak akan pernah bisa menggantikan tuntutan pidana,  dalam  banyak  kasus  (terutama  dalam  konteks  aset  yang  disusutkan),  penyitaan dapat  menjadi  solusi  untuk  memulihkan  kerugian  dan  mencapai  keadilan  yang berkelanjutan. Berikut penjelasannya:

## 1. Pemulihan Kerugian:
1) Penyitaan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya memungkinkan  negara  atau  pihak  yang  dirugikan  untuk  mendapatkan  kembali aset  yang  hilang.  Ini  dapat  membantu  mengurangi  dampak  finansial  dari kejahatan tersebut.
2) Dengan  mengalihkan  kembali  aset  yang  disita  kepada  negara  atau  korban, penyitaan berfungsi sebagai mekanisme kompensasi yang penting.
2. Keadilan yang Berkelanjutan:
1) Penyitaan  aset  menciptakan  efek  jera  bagi  pelaku  dan  calon  pelaku  kejahatan. Dengan mengetahui bahwa aset yang diperoleh melalui tindak pidana akan disita, orang mungkin akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.
2) Selain itu,  aset  yang disita dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat,  seperti  memperkuat  sistem  hukum,  mendanai  program-program sosial,  atau  mendukung  upaya  pemulihan  ekonomi.  Hal  ini  membantu menciptakan  keadilan  yang  berkelanjutan  dan  manfaat  jangka  panjang  bagi masyarakat.
3. Solusi Tambahan untuk Penegakan Hukum:
1) Penyitaan  aset  memberikan  alat  tambahan  bagi  penegak  hukum  untuk menangani kasus korupsi dan kejahatan lainnya. Bahkan jika tuntutan pidana tidak berhasil  atau  pelaku  tidak  dapat  dijangkau,  aset  yang  terkait  dengan  kejahatan masih bisa disita dan digunakan untuk kebaikan publik.
2) Ini  sangat  relevan  dalam  kasus  di  mana  aset  telah  disembunyikan  atau dipindahkan  ke  yurisdiksi  lain.  Melalui  kerja  sama  internasional  dan  mekanisme penyitaan, aset tersebut masih bisa dipulihkan.
4. Efektivitas dalam Kasus Aset yang Disusutkan:
1) Dalam  konteks  aset  yang  telah  disusutkan  atau  dipindahkan  ke  pihak  ketiga, penyitaan  masih  bisa  dilakukan  untuk  mengamankan  aset  tersebut.  Ini memastikan  bahwa  aset  yang  terkait  dengan  kejahatan  tidak  bisa  digunakan untuk tujuan kriminal lainnya.
2) Penyitaan juga dapat mencegah penggelapan aset lebih lanjut, menjaga agar aset tetap berada dalam pengawasan hukum sampai proses pemulihan selesai.
Dengan  demikian,  perampasan  aset  dapat  menjadi  tindakan  yang  tepat  untuk memulihkan  aset  yang  berkaitan  dengan  suatu  kejahatan  atau  pelanggaran  lainnya. Berikut adalah poin-poin yang memperjelas hal ini:
1. Pemulihan Aset:
1) Perampasan  aset  memungkinkan  negara  atau  pihak  yang  dirugikan  untuk mendapatkan kembali aset yang hilang atau diperoleh secara ilegal. Ini merupakan langkah  penting  dalam  memastikan  bahwa  hasil  kejahatan  tidak  dapat  dinikmati oleh pelaku.
2. Efek Jera dan Pencegahan:
1) Dengan  merampas  aset  yang  terkait  dengan  tindak  pidana,  negara  dapat menciptakan efek jera yang signifikan bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan. Ini membantu mencegah tindak pidana di masa depan dengan menunjukkan bahwa keuntungan dari kejahatan tidak dapat dinikmati.
3. Keadilan yang Berkelanjutan:
1) Aset yang dirampas dapat dialokasikan untuk kepentingan publik, seperti mendanai program-program  sosial  atau  memperkuat  sistem  penegakan  hukum.  Ini memberikan  manfaat  jangka  panjang  bagi  masyarakat  dan  membantu menciptakan keadilan yang berkelanjutan.
4. Tidak Menggantikan Penuntutan Pidana:
1) Meskipun  perampasan  aset  adalah  alat  yang  berguna,  itu  tidak  boleh  digunakan sebagai  pengganti  penuntutan  pidana.  Proses  pidana  tetap  penting  untuk memastikan  bahwa  pelaku  kejahatan  diadili  dan  dihukum  sesuai  dengan  hukum yang berlaku.
2) Penuntutan  pidana  bertujuan  untuk  memberikan  keadilan  kepada  korban, menegakkan  supremasi  hukum,  dan  mengukuhkan  bahwa  pelanggaran  hukum
memiliki  konsekuensi  yang  serius.  Hanya  melalui  proses  pidana,  pelaku  bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dan keadilan bisa sepenuhnya ditegakkan.
5. Peran Aparat Hukum:
1) Aparat  hukum  berwenang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengadili  pelaku kejahatan  melalui  proses  yang  adil  dan  transparan.  Ini  termasuk  melakukan penyelidikan,  penuntutan,  dan  pengadilan  yang  memastikan  bahwa  semua  bukti dan argumen diperiksa secara menyeluruh.
2) Perampasan  aset  seharusnya  dilihat  sebagai  langkah  tambahan  yang  melengkapi proses pidana, bukan sebagai pengganti.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa penuntutan pidana tetap penting:
1. Menegakkan Supremasi Hukum:
1) Penuntutan pidana menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dengan  tegas  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Ini  menegaskan  bahwa hukum memiliki otoritas dan keadilan akan ditegakkan tanpa pengecualian.
2. Memberikan Keadilan kepada Korban:
1) Proses  pidana  memberikan  kesempatan  bagi  korban  untuk  melihat  pelaku  diadili dan dihukum. Ini membantu memulihkan rasa keadilan dan memberikan kepastian bahwa pelaku tidak akan lolos begitu saja.
3. Mencegah Persepsi Negatif:
1) Jika perampasan aset dilakukan tanpa penuntutan pidana, ada risiko bahwa jaksa, pengadilan,  dan  masyarakat  mungkin  memandang  hal  tersebut  sebagai  tindakan yang tidak memadai atau bahkan sebagai bentuk toleransi terhadap kejahatan. Ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
2) Penuntutan pidana memastikan bahwa setiap tindakan ilegal ditindaklanjuti dengan konsekuensi yang sesuai, sehingga tidak ada kesan bahwa pelanggaran hukum bisa diselesaikan hanya dengan pelepasan sumber daya.
4. Efek Jera yang Lebih Kuat:
1) Hukuman  pidana,  termasuk  penjara,  denda,  dan  sanksi  lainnya,  memberikan  efek jera yang lebih kuat dibandingkan hanya perampasan aset. Pelaku akan menyadari bahwa konsekuensi dari tindakan mereka tidak hanya berupa kehilangan aset tetapi juga hukuman yang serius.
2) Ini  membantu  mencegah  tindak  pidana  di  masa  depan  dengan  menunjukkan bahwa ada risiko nyata dan signifikan bagi mereka yang melanggar hukum.

## 5. Memperkuat Sistem Penegakan Hukum:
1) Melalui penuntutan pidana, sistem hukum dapat memperlihatkan kemampuannya untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan secara menyeluruh. Ini memperkuat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  efektivitas  dan  integritas  sistem peradilan.
2) Proses penuntutan yang transparan dan adil juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat  luas  tentang  pentingnya  mematuhi  hukum  dan  konsekuensi  dari pelanggaran hukum.
Secara keseluruhan, penuntutan pidana harus tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan  kasus-kasus  korupsi  dan  kejahatan  lainnya.  Perampasan  aset  dapat menjadi langkah tambahan yang penting, tetapi tidak boleh menggantikan proses pidana.
Seberapa  pentingkah  pengesahan  RUU  Perampasan  Aset  Pidana  dalam  menyelesaikan persoalan tuntutan ganti rugi negara yang timbul dari tindak pidana
RUU perampasan aset bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi negara untuk  melakukan  penyitaan  terhadap  sumber  daya  yang  diduga  berasal  dari  tindak pidana. Pajak atas sisa-sisa sitaan kemudian dimasukkan kembali dalam Prolegnas 2020- 2024  dan  diusulkan  oleh  pemerintah  untuk  dimasukkan  dalam  Prolegnas  2020,  namun tidak  disetujui  oleh  DPR  RI.  Pada  tahun  2023,  pemerintah  bersama  DPR  RI  akhirnya menyepakati untuk memasukkan RUU perampasan aset dalam Prolegnas 2023 (Kompas, 6 Mei  2023).  Wakil  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Edward  Omar  Sharif  Hiariej, menyatakan bahwa hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penyitaan  aset.  Namun,  kendala  tersebut  dianggap  sudah  dapat  diselesaikan  setelah Presiden Jokowi memberikan dukungan dan mendorong untuk segera melaksanakan RUU perampasan  aset.  Ini  dianggap  sebagai  langkah  korektif  terhadap  dugaan-dugaan  yang menjadi penyebab utama dari kedua kendala tersebut (medcom.id, 14 Mei 2023).
Berdasarkan  informasi  dari  penelusuran  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang tahun 2013 hingga 2020, terdapat 4 kasus penyitaan aset yang  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  1  Tahun  2013 tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Terkait  Pencucian  Uang  dan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Lainnya.  Kasus-kasus  tersebut  termasuk  satu  kasus  narkotika  dan  tiga kasus  pelanggaran  moral,  termasuk  peretasan  surat  bisnis  (fraud).  Di  sisi  lain,  Undang-
Undang  Nomor  20  Tahun  2001  dan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  keduanya  memberikan  dasar  hukum  langsung untuk  melakukan  penyitaan  aset  tanpa  memerlukan  penentuan  terlebih  dahulu  apakah ada  tindak  pidana  yang  terbukti.  Ketentuan-ketentuan  ini  terdapat  dalam  pasal-pasal seperti  32,  33,  34,  dan  38C  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Berdasarkan poin-poin penting terkait RUU Perampasan Aset yang disebutkan:
1. Menghemat Waktu dan Biaya:
1) RUU  Perampasan  Aset  diharapkan  dapat  mempercepat  dan  mengurangi  biaya dalam  penyelesaian  kasus.  Hal  ini  penting  untuk  efisiensi  sistem  peradilan  dan pengelolaan kasus-kasus penyitaan aset.
2. Melampaui Peraturan yang Berlaku Saat Ini:
1) RUU  ini  akan  memperluas  cakupan  penyitaan  aset,  sehingga  meningkatkan kemungkinan pemulihan aset yang terkait dengan kejahatan, termasuk yang tidak tercakup dalam peraturan yang ada saat ini.
3. Penggantian Aset di Luar Negeri:
1) Apabila  ada  harta  benda  yang  tidak  dapat  disita  karena  terkait  kejahatan  yang dilakukan di luar negeri, RUU ini memberikan kewenangan untuk mengganti aset tersebut dengan harta benda lain yang setara.
4. Efisiensi Penelusuran Harta Sitaan:
1) RUU  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam penelusuran  serta  pengelolaan  harta  sitaan,  dengan  penyatuan  proses penelusuran di satu instansi atau lembaga yang bertanggung jawab.
5. Sistem Pembuktian Terbalik:
1) Melalui penerapan kerangka sistem pembuktian terbalik yang komprehensif, RUU ini  menempatkan  beban  bukti  pada  pihak  yang  memiliki  aset  yang  disita  untuk membuktikan  bahwa  aset  tersebut  bukan  hasil  dari  tindak  pidana.  Hal  ini  dapat mempermudah proses hukum dalam menangani kasus-kasus perampasan aset.
RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat  dan  komprehensif  dalam  upaya  pemberantasan  kejahatan  finansial,  seperti pencucian  uang  dan  korupsi.  Hal  ini  pula  diharapkan  dapat  meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penanganan kasus-kasus hukum terkait aset yang berasal dari kegiatan ilegal. Penting untuk diperhatikan bahwa RUU Perampasan Aset  perlu  dibahas  secara  cermat  dan  disahkan  dengan  mempertimbangkan berbagai  aspek  hukum,  etika,  dan  keadilan  untuk  memastikan  bahwa
implementasinya  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan  dalam  upaya pemberantasan kejahatan dan perlindungan masyarakat.

## SIMPULAN
RUU Perampasan Aset memang memiliki potensi besar untuk menjadi alat penting dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  dan  praktik  kriminal  lainnya  di  Indonesia.  Dengan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menyita harta kekayaan yang diduga berasal  dari  tindak  pidana,  RUU  ini  diharapkan  dapat  mengurangi  kemungkinan  pelaku kejahatan  untuk  memanfaatkan  hasil  kejahatannya  setelah  menjalani  hukuman.  DPR  RI dan  pemerintah  perlu  bekerja  sama  secara  efektif  untuk  memastikan  bahwa  RUU  ini dibahas dan disahkan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam Prolegnas 2023. Hal ini  penting untuk mempercepat implementasi RUU dan memberikan dampak  positif yang  segera  terasa  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  dan  kejahatan  terorganisir lainnya.  Upaya  ini  juga  mencerminkan  komitmen  untuk  menciptakan  rasa  keadilan  di masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara dengan lebih efisien. Dengan  demikian,  RUU  Perampasan  Aset  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Babak Baru Pembentukan RUU Perampasan Aset”, Kompas, 6 Mei 2023, hal.1 dan 15.
Kausar Dwi Kususma, Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana Mutual Legal Assistance, Skripsi Universitas Brawijaya, hlm. 13. Diakses melalui http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/195  di  akses pukul 12.00 pada tanggal 6 Mei 2024.
Kurniawan,  F.,  Alghazali,  M.  S.  D.,  &  Fadhila,  A.  (2022).  Determinasi  Upaya  Pemulihan Kerugian  Keuangan  Negara  Melalui  Peran  Kejaksaan  terhadap  Perampasan  Aset Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(7), 565-588.
Lima Urgensi atas RUU Perampasan Aset  Tindak Pidana”,  hukumonline.com 1 Desember 2021 https://w w w . h u k u m o n l i n e . c o m /berita/a/lima-urgensi-atas-ruu- perampasan-aset-tindak-pidana-lt61a73220c1b8f/?page=1,diakses 8 Juni 2024.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  (2010).  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
Prasetyo,  D.  R.  (2016).  Penyitaan  dan  Perampasan  Aset  Hasil  Korupsi  sebagai  Upaya Pemiskinan Koruptor. DiH Jurnal Ilmu Hukum, 12(24).
Ramelan  (Penys.),  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Perampasan Aset Tindak Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: 2012).
Refki Saputra. (2017).Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia), Jurnal Integritas Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.
Yenti  Garnasih.  2019.  Penegakan  hukum  anti  pencucian  uang  dan  permasalahannya  di Indonesia. Jakarta:Rajawali Pers.
Wamenkumham  Ungkap  Kendala  Perampasan  Aset  Selama  ini”,  medcom.id,  10  Mei 2023,https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNAArQ2N-w a m e n k u m h a m - un g k a p -k e n d a l a - p e r a m p a s a n - a s e t -selama-ini, diakses 14 Juni 2024.