DOI: 10.15575/kh.v2i2. 8662
* Copyright (c) 2020 Alwi Al Hadad This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 3 Juni 2020; Direvisi: 16 Agustus 2020; Disetujui: 17 Agutus 2020

## POLITIK HUKUM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE UNTUK MENGHADAPI DAMPAK REVOLUSI INDUSTRI 4.0

## Alwi Al Hadad
Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email : :alwi.28maret@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this article is to explain the role of law in offsetting the acceleration of the cycle of human civilization in order to create an orderly life in a society. The method used to discuss the focus of this research uses a normative juridical approach and analysis of the effect of the acceleration of the civilization cycle in the process of reform and law enforcement. Using a qualitative approach and literature study as data collection, the authors found that the abandonment of laws from civilization causes a crisis in law enforcement. In essence the industrial revolution 4.0 shifts the human mindset in life and in society. This era  will  facilitate  various  community  activities  in  various  fields,  especially  in  the  field  of  technology. However, this is not the only effect it has on various sectors, namely the political, economic, social and legal spheres.  Apart  from  the  positives,  this  period  had  several  negative  effects,  including  the  increase  in unemployment  due  to  human  labor  being  replaced  by  machine  power,  natural  damage  caused  by industrial  exploitation,  as  well  as  many  unclear  news  about  the  effect  of  easy  access  to  information dissemination.  The  implication  of  this  finding  is  that  it  recommends  government  action  to  reform regulations to tackle the negative impact of the 4.0 industrial revolution.
Keywords: Industrial Revolution 4.0, Legal Reform, Political Law,

## ABSTRAK
Tujuan artikel ini untuk menjelaskan peran hukum dalam mengimbangi percepatan siklus peradaban manusia agar terciptanya kehidupan yang tertib dalam suatu masyarakat. Penggunaan metode untuk membahas  fokus  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  serta  analisis  terhadap pengaruh  percepatan  siklus  peradaban  dalam  proses  pembaharuan  dan  penegakkan  hukum. Menggunakan pendekatan kualitative serta studi pustaka sebagai pengumpulan data, penulis menemukan bahwa  tertinggalnya  hukum  dari  peradaban  menjadikan  krisis  dalam  penegakkan  hukum.  Pada hakikatnya revolusi industri 4.0 menjadikan bergesernya pola pikir manusia dalam kehidupan dan dalam bermasyarakat. Era ini akan mempermudah berbagai aktifitas masyarakat di berbagai bidang, terutama dalam  bidang  teknologi. Akan  tetapi  tidak  hanya  itu  efek  yang  ditimbulkan  berpengaruh  ke  berbagai sektor,  yaitu  ranah  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  juga  hukum.  Selain  dari  hal  positif  masa  tersebut menyimpan beberapa efek negatif, diantaranya penambahan angka pengangguran akibat tenaga manusia yang digantikan oleh tenaga mesin, kerusakan alam disebabkan eksploitasi industri, serta banyak berita yang belum jelas kebenarannya efek mudahnya akses penyebaran informasi. Implikasi dari hasil temuan ini  merekomendasikan  perlu  adanya  tindakan  pemerintah  untuk  memperbaharui  aturan  dalam menanggulangi dampak negatif dari revolusi industri 4.0 tersebut.
Kata kunci: Politik Hukum, Pembaharuan Hukum, Revolusi Industri 4.0

## PENDAHULUAN
Berbagai pembaharuan dalam ranah teknologi sering dikaitkan dengan munculnya Era revolusi industri 4.0, bermacam fasilitas disuguhkan dalam mengurangi beban kerja manusia, diantaranya dengan
menciptakan  robot  buatan  yang  didesign  menyerupai  manusia  baik  dalam  hal  fisik  maupun kecerdasannya, adanya pembuatan rekayasa genetik sampai pada tingkat otomatisasi yang berdampak pada pergeseran dalam ranah sosial. Berbagai perubahan yang terjadi akibat adanya revolusi industri ini berdampak pada segi kehidupan manusia. Kondisi ini terjadi baik dalam ranah publik maupun privat  yang sasarannya  mendominasi  pada  kaum  milenial.    Perubahan  yang  terjadi  berdampak  besar  dalam kehidupan bermasyarakat diberbagai kalangan yang akibatnya mengarah pada terjadinya revolusi sosial. William  P.  mengemukakan  dalam  perubahannya  teknologi  berperan  menjadikan  komunikasi  menuju tingkat  lebih  tinggi    terhadap  perubahan  sosial  (i n  its  change  technology  plays  a  role  in  making communication towards a higher level of social change ) (Astuti, 2019).
Robert H. Lauer berpendapat tingkat kehidupan sosial berkembang sangat pesat beriringan dengan perubahan  zaman  sehingga  berimbas  pada  pergeseran  norma-norma  yang  ada  dalam  masyarakat. Perubahan yang dominan diantaranya dalam ranah norma sosial, interaksi sosial, nilai sosial, organisasi sosial, pola prilaku, lapisan masyarakat, organisasi sosial, hingga pada susunan wewenang dan kekuasaan (Saebani, 2016).
Dengan adanya hal tersebut, maka harus adanya upaya dalam proses pembangunan yang berjalan secara teratur serta berkelanjutan dari berbagai sektor. Soerjono S. berpendapat dalam pembangunan, yaitu  proses  perubahan  teratur  serta  terencana  di  antaranya  mencakup  bidang    ekonomi,  politik, demografi, hukum, psikologi, teknologi, maupun bidang intelektual (Soekanto, 1980).
Menurut Soekanto (1980), munculnya berbagai teknologi mengakibatkan adanya pergeseran di dalam masyarakat. Hal tersebut bisa dari segi nilai-nilai sosial, pola-pola perilakuan, kaidah-kaidah sosial, organisasi, serta susunan lembaga kemasyarakatan. Peran penting dipegang oleh perubahan teknologi dari berbagai sektor. Ketergantungan manusia terhadap teknologi dapat merubah kultur dan budaya yang ada dalam masyarakat, akan tetapi tetapi adanya anggapan bahwa teknologi modern dapat membawa kepentingan dan keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia, sehingga secara tidak langsung adanya pergeseran kebiasaan dalam masyarakat (Raharjo, 2002).
Di  era  teknologi  informasi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  perlu  dilihat  dari berbagai  aspek.  Sebagai  contoh  pada  ranah  pemanfaatan  dan  pengembangan  jurudiksi  dan  konflik hukum, internet dan rule of law , legalitas hukum mengenai dokumen dan tanda tangan elektronik, cara- cara penyelesaian sengketa domain danpengaturan conten , serta privasi dan perlindungan konsumen, lebih lanjut mengenai cybercrime (Sujamawardi, 2018).
Adanya pelbagai perubahan dalam ranah ekonomi, sosial, budaya, serta politik disebabkan adanya percepatan  perkembangan  sains  dan  teknologi  (Mukhadis,  2013).  Perkembangan  teknologi  informasi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang paling cepat kemajuannya dibanding ilmu-ilmu lainnya. Secara tidak sadar dapat kita rasakan efeknya sampai saat ini, dengan berbagai kemudahan fasilitas yang disuguhkan bahkan dengan adanya internet bisa menjadi pekerjaan bagi sebagian orang yang sering kita tengal  dengen  (youtuber).  Akan tetapi privatisasi akang mulai  berkurang  dengan adanya  hal  tersebut karena aturan-aturan yang ada di dalamnya berbeda dengan aturan dalam stasiun televisi. Terkadang orang  bisa  bebas  dalam  menyampaikan  aspirasinya,  tentu  saja  dalam  hal  ini  pemerintah  harus  bisa mengatur lebih jauh dan bisa masuk ke ranah itu. Agar pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan tidak terjadi.
Beberbagai  kalangan  menjadikan  fasilitas  ini  sebagai  bahan  diskusi  publik  dalam  membahas berbagai fenomana yang ada, tentu saja ada yang bersifat mengkritik dan juga saran terhadap tindakan pemerintahan  terkait  fenomena  tersebut.  Eksistensi  internet  sangat  berpengaruh  terhadap  budaya masyarakat  saat  ini.  Interaksi  sosial  dapat  dirubah  dengan  praktis  tanpa  bertemu  secara  langsung
sehingga dalam keadaan tertentu hal ini dapat dijadikan solusi dalam menghadapi masalah yang timbul dalam masyarakat.
Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang konsumtif terhadap berbagai hal terutama dalam penggunaan internet dan media sosial.  Berbagai kalangan turut andil di dalamnya dimulai dari usia muda  hingga  lanjut  usia  sehingga  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  yang  menjadi  penyumbang pengguna internet terbesar khususnya di tataran Asia Tenggara. Oleh karena itu untuk mengantisipasi semakin maraknya penggunaan internet dan semkin marak pula tindak kriminal yang semakin muuncul ke permukaan, maka pemerintah perlu membentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai solusi dalam mengantisipasi dan menindaklanjuti pelanggaran hukum yang ada di dalamnya.
Dengan adanya  kemunculan  internet  ini pemerintah  dapat mengambil  sikap  melaui ambisinya, yaitu  untuk  menegakkan  kedaulatan  dengan  seluas-luasnya.  Akan  tetapi  pondasi  yang  kokoh  sangat diperlukan oleh negara, karena tidak dapat dipungkiri dengan adanya kebebasan yang ditawarkan oleh internet maka dampak yang dihasilkan juga tidak selamanya positif melaikan ada juga dampak negatifnya.
Dalam beberapa momentum internet dapat dijadikan senjata ampuh dalam menggapai keinginan beberapa kalangan terkhusus dalam kegiatan kenegaraan, akan tetapi internet ini cenderung lebih sering digunakan  pada  momen-momen  penting,  yaitu  pada  saat  pemilihan  umum.  Karena  ada  beberapa kemudahan yang ditawarkan dalam proses berjalannya pemilu tersebut. Dimulai dari sosialisasi, proses kampanye hingga pada proses hitung cepat yang dilaksanakan sebagai gambaran umum menuju hasil dari proses  pemilu.  Selain  itu  Indonesia  saat  ini  sedang  menjalani  maraknya  industri  di  bidang  ekonomi dengan adanya trand online shop , ojek online, go food , e-money dan lain sebagainya yang berbasis online dan tidak dapat dipungkiri dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Beberapa  penelitian  terdahulu  (Idayanti,  Hartati,  &  Haryadi,  2019;  Palinggi  &  Allolinggi,  2019; Palinggi, Palelleng, & Allolinggi, 2020) menyatakan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia dalam  menghadapi  era  Society  5.0  dan  tetap  waspada  terhadap  bentuk-bentuk  perubahan  kejahatan cyber seperti penipuan dan pencurian data maupun informasi penting yang dimiliki. Pada penellitian ini penulis mengambil fenomena berbeda baik dari metode maupun masalah yang diambil dan lebih banyak focus kepada perundang-undangan.
Dengan adanya peraturan perundang-undangan terhadap penggunaan internet dan media sosial diharapkan  mampu  dalam  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  ada.  Terutama  menuju  proses pembangunan etis bagi para pengguna media supaya dalam proses penggunaannya dapat dengan bijak dilakukan sesuai dengan norma-norma, budaya, serta peraturan perundang-undangan yang ada.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi untuk membahas fokus penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta analisis terhadap pengaruh percepatan siklus peradaban dalam proses pembaharuan dan penegakkan hukum. Dalam proses penelitian penulis lebih mengarah terhadap pengaturan perundang- undangan serta penegakkan dan pembaharuan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.
Dalam proses penelitian penulis menganalisis fenomena sosial yang ada dalam masyarakat serta memperhatiakan pengaturan kebijakan terhadap pelanggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang terkait hal itu. Sehingga kesimpulan dapat diambil dari proses tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Politik Hukum dalam Tujuan dan Pembaharuan Hukum
Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum mempunyai peran sebagai aktivitas pemilihan sarana dalam  mencapai  suatu  tujuan  dalam  suatu  tatanan  hukum  maupun  sosial  tertentu  di  dalam  suatu masyarakat.  untuk  mengkaji  pembahasan  mengenai  materi  tersebut  terdapat  beberapa  pertanyaan mendasar yang sering muncul, diantaranya yaitu: Pertama , mengenai tujuan yang nantinya akan digapai dengan menggunakan  sistem  hukum  yang ada; Kedua , mengenai penggunaan  cara yang  dirasa efektif dalam mencapai tujuan tersebut; Ketiga , mengenai cara dalam proses perubahan hukum serta waktu yang tetap  dalam  proses  perubahan  hukum  tersebut;  Ke  empat,  mengenai  perumusan  pola  yang  dapat membantu dalam menentukan suatu tujuan serta penentuan cara-cara untuk mengapai hasil dari tujuan tersebut dengan baik (Rahardjo, 2006).
Politik hukum merupakan gambaran suatu kehendak ataupun keinginan negara terhadap hukum. Hal  tersebut  dapat  berupa  kebijakan  pemerintah  mengenai  hukum  yang  diterapkan,  dipertahankan, diganti, direvisi dan di hilangkan. Oleh sebab itu, dengan menggunakan politik hukum negara membentuk suatu rencana dan sekaligus rancangan pembangunan hukum nasional. Hasil dari pencapaian dari proses pembangunan ini dapat membantu terwujudnya tujuan hukum yang mengarah pada  tujuan suatu negara. Dengan demikian perlu diperhatikan bahwa terwujudnya tujuan hukum secara otomatis mengarah pada rencana dari tujuan suatu negar itu sendiri.
Secara praktis pembangunan dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk memperbaharui sesuatu yang buruk ke arah yang lebih baik. Sehinggal makna dari kata pembangunan identik dengan kata reform (pembaharuan), hal tersebut memiliki makna bahwa adanya ketergantungan terhadap suatu kebijakan dalam  melakukan  reorientasi  dan  reformasi  ke  arah  positif.    Sondang  P.  Siagian  berpendapat  bahwa kebijakan yang moderat sangat diperlukan dalam melakukan proses pembangunan dan pembaharuan dalam  rangka menuju ke  arah modernisasi. Karena  rangkaian  dalam sebuah pembangunan  bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, terkhusus dari segi hukum yang berperan menjadi sebuah aturan  dalam menjalankan aspek-aspek yang lainnya.
Pembangunan dari segi hukum mempunyai dua arti, diantaranya; Pertama, untuk memperbaharui hukum yang ada, salah satunya, yaitu memperbaharui hukum positif ke arah modernisasi hukum sebagai upaya untuk mengimbangi perkembangan zaman yang sangat pesat. Kedua, hukum dapat menjadi alat fungsional,  dalam  artian  hukum  secara  beriringan  turut  mengadakan  perubahan  sosial  dengan masyarakat yang berupaya ikut andil dalam proses pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum tidak terbatas  hanya pada  kegiatan-kegiatan legislasi, melainkan terhadap  upaya  untuk menjadikan  hukum sebagai  alat  rekayasa  sosial  ( social  engineering ).  Oleh  sebab  itu,  pembangunan  hukum  dapat diterjemahkan suatu cara di dalam proses amandemen suatu hukum guna memperbaharui hukum yang lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat (Atmaja, 2014).
Dalam proses pembangunannya hukum berperan dalam menjamin agar perubahan yang dicita- citakan  terwujud  dengan  cara  yang  sudah  di  rencanakan.  Peran  aturan  perundang-undangan  serta kebijakan  dari  pemerintahan  sangat  berpengaruh  pada  proses  pembangunan  terutama  dalam mewujudkan  hukum  yang  ideal.  Dalam  proses  pembangunan  hukum  harmonisasi  hukum  sangatlah dibutuhkan.  Kebijakan  yang  dianggap  baik  serta  keputusan  pengadilan  yang  adil  di  dukung  dengan masyarakat dengan budaya yang baik dapat membatu mempercepat proses terbentuknya hukum yang lebih baik (Kansil, 1992).
Hukum yang baik diawali dengan proses yang baik pula, karena melaui kekerasan serta paksaan hanya akan menimbulkan efek buruk untuk generasi yang akan datang. Karena hukum yang dibentuk sekarang akan dipakai oleh generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan yang sedang dilakukan.
Dalam hal ini, Indonesia melalui pembukaan UUD 1945 alenia ke empat menjelaskan mengai tujuan ideal  dibentuknya  suatu  negara  ( Staatfundamentanorm ),  yaitu: pertama ,  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia; kedua ,  memajukan  kesejahteraan  umum; ketiga , mencerdaskan  kehidupan  bangsa; keempat ,  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdsarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Politik hukum menjadi pengaruh besar dalam menjalankan proses pemerintahan ataupun dalam proses  pembentukan  suatu  kebijakan.  Karena  didalamnya  terdapat  unsur-unsur  politis  serta  ide-ide individu  ataupun  kelompok  yang  dituangkan  di  dalamnya.  Dalam  mengatur  masyarakat  hal  tesebut sangat  berpengaruh  karena  produk  dari  kebijakan  merupakan  hasil  dari  proses  politik  hukum  yang dilakukan. Baik tidaknya kebijakan tergantung politik hukumnya. Dalam hal ini Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia terdapat kesatuan dan pengaturan perundang-undangan yang terdiri  dari  berbagai  komponen  yang  saling  ketergantungan  satu  sama  lainnya,  yang  dibangun  untuk mencapai tujuan negara dengan berpedoman pada dasar dan cita hukum nasional yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Moh. Mahfud MD, 2012).
Mengenai  hal  tersebut  maka  tujuan  negara  antara  relevansi  politik  hukum  dalam  satu  sistem hukum nasional, setidaknya mencakup beberapa aspek, yaitu: pertama , mengenai tujuan masyarakat atau negara indonesia, yaitu sebagai orientasi politik hukum, termasuk seruan dalam nilai-nilai dasar serta tujuan negara sebagai pemandu politik hukum; kedua , sistem hukum nasional yang dibutuhkan dalam mencagai  tujuan  tersebut  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya; ketiga ,  Kerangka  pikir  dan Perencanaan dalam perumusan suatu kebijakan hukum; keempat , Isi hukum nasional serta faktor-faktor yang  dapat  mempengaruhinya; kelima ,  Prolegnas  dengan  pemagaran  hukum  serta judicial  review , legislative review , dan sebagainya (Alamsyah & Huda, 2013).

## Politik Hukum dalam Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0
Indonesia  merupakan  negara  hukum  dengan  memiliki  banyak  budaya  serta  adat  istiadat  yang dianut oleh masyarakatnya. Terlebih lagi payung hukum yang dipegang bangsa ini terdiri dari hukum posistif,  hukum  islam,  dan  hukum  adat.  Harmonisasi  diantara  ketiganya  sangatlah  dibutuhkan  dalam proses kemjuan serta pembaharuan hukum yang ada di Indonesia. Dalam pembentukannya pemerintah harus bisa memperhatikan budaya hukum yang ada dalam masyarakat serta cara pandang masyarakat terhadap hukum tersebut.
Melihat hal tersebut diiringi dengan munculnya tren Revolusi Industri 4.0 dan dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, secara beriringan muncul persoalan-persoalan baru dan dengan kompleksnya persoalan baru tersebut. Sehingga ada beberapa persoalan yang tidak bisa terselesaikan dengan tuntas, dengan  alasan  belum  ada  aturan  yang  mengatur  persoalan  tersebut  di  dalam  undang-undang,  yang kemudian menimbulkan efek kesenjangan di dalam kehidupan bermasyarakat.
Pemerintah  dengan  kebijakannya mengeluarkan  undang-undang  yang  dikenal  dengan  undang- undang ITE yang bertujuan untuk menghadapi persoalan persoalan yang muncul didalam masyarakat. Undang-undang  tersebut  dibentuk  melalui  kesepakatan  bersama  dalam  rapat  paripurna  antara pemerintah dengan DPR. Hasil dari kesepakatan tersebut mengandung amanat penting bagi masyarakat agar  membangun  etika  dalam  penggunaan  media  sosial  sehingga  lebih  berhati-hati  dan  bijak  dalam menggunakan media sosial (Rajab, 2018).
Uapaya  yang  dialakukan  pemerintah  merupakan  sikap  dan  respon  dalam  melihat  gentingnya fenomena  yang  terjadi,  yaitu  semakin  maraknya  pelanggaran-pelanggaran  serta  tindakan  yang  diluar batas yang tidak sesuai dengan budaya yang dimiliki bangsa ini. Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang ramah serta budayanya yang beragam. Mencermin dari hal itu maka sepatutnya kelestarian baik itu etika maupun budaya harus tetap dijaga dengan kuat sehingga akan terjaga dengan baik.
Bangsa yang beradab merupakan bangsa yang dicita-citakan dengan memiliki aturan hukum yang adil dan tegas dalam penindakannya. Masyarakat yang segan akan hukum serta taat akan aturan yang ada di dalamnya merupakan isapan jempol belaka jika tanpa didasari dengan budaya yang baik serta hukum yang  baik  pula.  Hukum  yang  terbentuk  dari  proses  politik  hukum  menjadi  awal  dari  terbentuknya ketertiban hukum, karena produk yang dihasilkan akan berpengaruh terhadap berbagai tatanan yang ada dalam masyarakat.
Pembaharuan  hukum  perlu  dilakukan  dalam  rangka  mengimbangi  proses  perubahan  zaman. Karena hukum harus bisa mengatur dan menyelesaikan prosoalan-persoalan yang timbul dari fenomena yang  ada.  indonesia  adalah  negara  hukum  sepantasnya  lebih  memperhatikan  produk  hukum  yang dihasilkannya  apakah  hukum  tersebut  berkualitas  tidaknya  serta  bisa  menertibkan  masyarakat  atau tidaknya. Dalam undang-undang ITE diatur mengenai bagaimana cara bertindak dalam bersosial yang baik.  Dalam  undang-undang  ini  membatasi  masyarakat  dalam  memberikan  informasi  yang  dianggap merugikan orang lain dan mengarah kepada tindak pidana. Dalam pengaturannya peran mengenai Hak Asasi Manusia harus benar-benar diperhatikan karena asas keadilan dan asas persamaan atas hukum sangat lah berkaitan di dalamnya.
Udang-udang ITE yang baru dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang disahkan pada oktober 2016 lalu menjadi tombak dalam penanganan tidak kejahatan yang ada dalam media sosial, hal tersebut merupakan salah satu pembaharuan hukum yang dianggap perlu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan dengan baik.
Dalam undang-undang tersebut terdapat perubahan dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Yang isinya membahas mengenai : perbaikan kata yang multitafsir agar tidak ada kesalah pahaman dalam mengartikannya; menjelaskan mengenai penurunan acaman  hukuman pidana; melaksanakan putusan  dari Mahkamah Konstitusi; melakukan sinkronisasi dalam ketentuan hukum yang ada dalam KUHP; adanya penghapusan ketentuan yang dianggap menjadi pelanggaran  dengan  pengapusan  informasi/  hak  untuk  dilupakan;  serta  memperkuat  peranan pemerintah dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan dalam penyalahgunaan informasi dan transasksi elektronik.
Adanya  perubahan  tersebut  merupakan  tindakan  dalam  proses  penanganan  persoalan  yang menjadi  polemik  dalam  masyarakat.  Akan  tetapi  ada  juga  berbagai  kalangan  yang  mengkritik  prihal perubahan  undang-undang  tersebut  diantaranya  yaitu  mengenai  penambahan  peranan  serta kewenangan pemerintah. Dalam hal ini seolah ada anggapan bahwa pemerintah tidak mau dikritik oleh masyarakat sehingga adanya defance dari pemerintah dengan memunculkan revisi undang-undang ITE tersebut. Hal ini memicu polemik masyarakat dalam hak kebebasan berpendapat.
Dengan  adanya  penambahan  kewenangan  serta  peran  pemerintah  yang  dianggap  terlalu memonopoli  menyebabkan  masyarakat  seakan  bungkan  terhadap  rasa  ketidak  adilan  serta  kritis masayarakat terhadap pemerintah yang melakukan pelanggaran.

## SIMPULAN
Dari pemaparan tersebut ditariklah kesimpulan bahwa politik hukum mempunyai peran sangat penting  di  dalam  proses  pembaharuan  hukum  guna  mengimbangi  pesatnya  perkembangan  zaman. Pembaharuan  hukum merupakan  cerminan  dalam  upaya mewujudkan amanat  dari pembukaan UUD 1945 alenia ke empat serta ketentuan-ketentuan lain yang ada di dalamnya. Dalam menghadapi zaman modern serta adanya tren revolusi industri 4.0 ini hukum dituntun untuk bisa menjadi pedoman dalam mengatur  masyarakat  serta  bisa  menjadi  soslusi  dari  permasalahan-permasalahan  kompleks  yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. hukum yang ditegakkan harus sesuai dengan ketentuan yang ada  dengan  tidak  membeda-bedakan  kalangan  masyarakat  hal  tersebut  sebagai  cerminan  dalam menjalankan  amanat  dari  UUD  1945  yang  mengatakan  bahwa  indonesia  merupakan  negara  hukum dengan asas keadilan, asas persamaan serta asas kepastian hukumnya. Adanya revisi dari undang-undang ITE ini adalah produk dari politik hukum yang diharapkan menjadi solusi dalam menghadapi persoalan- persoalan  yang  muncul  beriringan  dengan  semakin  pesatnya  laju  pertumbuhan  yang  ada  di  dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  B.,  &  Huda,  U.  N.  (2013).  POLITIK  HUKUM  PELEMBAGAAN  KOMISI-KOMISI  NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 2 (1), 85 – 108.
Astuti,  S.  A.  (2019).  Impact  of  Industrial  Revolution  4.0  and  the  Utilization  of  Digital  Media Technology  towards  Siber  Community  Behavior  [Dampak  Revolusi  Industri  4.0  Dan Kemanfaatan  Teknologi  Media  Digital  Terhadap  Perilaku  Buruk  Masyarakat  Siber]. Proceeding of Community Development , 2 , 483 – 494.
Atmaja.  (2014).  Kedaulatan  Negara  Di  Ruang  Maya:  Kritik  UU  ITE  Dalam  Pemikiran  Satipto Rahardjo. Jurnal Opinio Juris , 15 (1).
Idayanti,  S.,  Hartati,  S.,  &  Haryadi,  T.  (2019).  Pembangunan  Hukum  Bisnis  Dalam  Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Jurisprudence , 9 (1), 90 – 101. Kansil, C. S. T. (1992). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia . Balai Pustaka. Moh.  Mahfud  MD.  (2012). Membangun  Politik  Hukum  Menegakkan  Konstitusi.  Jakarta .  Jakarta: Rajawali Press.
Mukhadis,  A.  (2013).  Sosok  manusia  indonesia  unggul  dan  berkarakter  dalam  bidang  teknologi sebagai tuntutan hidup di era globalisasi. Urnal Pendidikan Karakter, 2 (2).
Palinggi, S., & Allolinggi, L. R. (2019). Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan  Jaringan  dalam  Perspektif  Teknologi  Digital. Ekonomi  Dan  Bisnis  UPNVJ , 6 (2), 177 – 192.
Palinggi, S., Palelleng, S., & Allolinggi, L. R. (2020). Peningkatan Rasio Kejahatan Cyber Dengan Pola Interaksi Sosio Engineering Pada Periode Akhir Era Society 4.0 di Indonesia. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (1), 145 – 163. Rahardjo,  S.  (2006). Hukum  dalam  Jagat  Ketertiban  (Bacaan  Mahasiswa  Program  Doktor  Ilmu Hukum Universitas Diponegoro) . Uki Press. Raharjo, A. (2002). Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi . Citra Aditya Bakti.
Rajab, A. (2018). Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (4), 463 – 471. Saebani, B. A. (2016). Perspektif Perubahan Sosial. Bandung: CV Pustaka Setia . Soekanto, S. (1980). Pokok-pokok sosiologi hukum . Rajawali.
Sujamawardi,  L.  H.  (2018).  Analisis  Yuridis  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 9 (2).