Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019

## JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM PASAL 20 UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK PADA MASYARAKAT

## UMUM
Oleh:

## Edward Yonanda Henoek
Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia
edward.yonanda@gmail.com

## ABSTRAK
Pengampunan  Pajak  menjadi  salah  satu  upaya  yang  diandalkan  oleh  Pemerintah  untuk mendapatkan  sumber  pendanaan  dalam  jumlah  besar.  Pengampunan  Pajak  dibentuk  sebagai suatu  mekanisme  untuk  melakukan  repatriasi  atas  Harta  Wajib  Pajak  yang  berada  di  luar negeri, mengingat tingginya jumlah Harta Wajib Pajak yang disimpan di berbagai negara tax havens .  Melalui  implementasi  Pengampunan  Pajak,  diharapkan  ada  peningkatan  kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  semua  kewajiban  di  bidang  perpajakan.  Bagi  Pemerintah, Pengampunan Pajak dapat memperluas basis perpajakan karena Wajib Pajak tentu tidak ingin mendapatkan  sanksi  di  kemudian  hari.  Pengampunan  Pajak  juga  merupakan  titik  awal keseriusan  Pemerintah  dalam  rangka  benar-benar  melaksanakan  reformasi  di  bidang perpajakan.  Reformasi  dilakukan  untuk  meningkatkan  semaksimal  mungkin  penerimaan negara  demi  memajukan  kesejahteraan  umum,  sebagaimana  termaktub  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  salah  satu  tujuan negara.
Kata Kunci: Pengampunan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Perlindungan Hukum

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan data yang dihimpun Pemerintah Indonesia, terdapat sekitar 11.000 triliun rupiah  dana  Warga  Negara  Indonesia  (selanjutnya  disebut  WNI)  yang  disimpan  di  berbagai negara. 1 Data lain diungkapkan Kementerian Keuangan (selanjutnya disebut Kemenkeu) yang mengutip studi McKinsey & Company, bahwa sampai Desember 2014 mengenai asset under management terdapat  250  miliar  dolar  Amerika  Serikat  atau  sekitar  3.250  triliun  rupiah
1 https://setkab.go.id/datanya-sudah-ada-presiden-jokowi-uang-kita-yang-disimpan-di-luar-negeri-rp-11-000- triliun/
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
kekayaan  dari high  network  level Indonesia  yang  berada  di  luar  negeri. 2 Kemenkeu  juga menyampaikan bahwa dari total aset luar negeri yang dilaporkan pada program Pengampunan Pajak, mayoritas berada di Singapura dan Hongkong. 3
Pemerintah  melegitimasi  upaya  pengembalian  Harta  WNI  tersebut  melalui  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan  Pajak  (selanjutnya  disebut  UU Pengampunan  Pajak).  Pengampunan  Pajak  tidak  terbatas  pada  Harta  WNI  di  luar  negeri semata,  karena  faktanya  ada  juga  WNI  yang  tidak  melaporkan  Hartanya,  sekalipun  Harta tersebut berada di  Indonesia. Setiap Wajib Pajak yang memiliki Harta dan belum membayar pajak  terutang  berkaitan  dengan  Harta  yang  dimiliki  tersebut,  akan  dikenai  sejumlah  Uang Tebusan setelah mengungkap Harta yang dimaksud. Pasal 1 angka 1 UU Pengampunan Pajak telah menenntukan bahwa Wajib Pajak tidak akan dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan apabila berpartisipasi dalam program Pengampunan Pajak.
Upaya  pemerintah  untuk  menarik  kembali  Harta  milik  Warga  Negara  Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang berada di luar negeri memang sudah diperhitungkan dengan matang.  Setelah  diundangkannya  UU  Pengampunan  Pajak,  Presiden  menetapkan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan  (selanjutnya  disebut  Perppu  No.  1  Tahun  2017) pada  8  Mei  2017.  Perppu  No.  1  Tahun  2017  ditetapkan  menjadi  undang-undang  dengan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk Kepentingan  Perpajakan  Menjadi  Undang-Undang  (selanjutnya  disebut  UU  No.  2  Tahun 2017).  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  konsideran  menimbang  Perppu  No.  1  Tahun  2017, Perppu tersebut sebenarnya merupakan pemenuhan komitmen keikutsertaan Indonesia dalam pertukaran  informasi  keuangan  secara  otomatis  ( Automatic  Exchange  of  Financial  Account Information ).
Indonesia  telah  menandatangani Multilateral  Competent  Authority  Agreement  on Country  by  Country  Report (selanjutnya  disebut MCAA  on  CbCR )  pada  26  Januari  2017. 4
Sedangkan  salah  satu  persetujuan  yang  ditandatangani  Indonesia  di  tingkat  bilateral (selanjutnya disebut BCAA on CbCR ) adalah dengan Amerika Serikat. Kedua negara diwakili
2 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/potensi-pajak-dari-aset-wni-di-luar-negeri-masih-besar/
3 Ibid.
4 https://www.pajak.go.id/sites/default/files/d7/SP%2029%20-%20EOI_PRG%20and%20US%20BCAA.pdf
oleh  Pejabat  Berwenang  ( Competent  Authority ).  Indonesia  diwakili  Direktur  Jenderal  Pajak dan Amerika Serikat diwakili Assistant Deputy Commissioner International, Internal Revenue Service .  Penandatanganan  dilaksanakan  pada  13  Juni  2018.  Indonesia  juga  telah menandatangani BCAA  on  CbCR dengan  Hongkong  pada  16  Juni  2017. 5 Melalui  berbagai persetujuan  tersebut,  Indonesia  dapat  melakukan  pertukaran  informasi  keuangan  secara resiprokal  dengan  negara  yang  bersangkutan.  Pasal  5  UU  No.  2  Tahun  2017  menentukan Menteri  Keuangan  dapat  melakukan  pertukaran  informasi  keuangan  dengan  negara  atau yurisdiksi  lain.  Mekanisme  tersebut  membuka  ruang  agar  Pemerintah  dapat  mengetahui informasi keuangan dari WNI yang memiliki Harta atau bentuk kekayaan lain di negara lain. Pemerintah  dapat  memantau  dengan  mudah  apakah  informasi  keuangan  yang  disampaikan WNI,  khususnya  Wajib  Pajak  sesuai  dengan  yang  sebenarnya  atau  tidak.  Jika  ditemukan perbedaan, maka ada konsekuensi hukum yang akan dikenakan terhadap Wajib Pajak.
Berbagai  persetujuan  internasional  tersebut  ternyata  tidak  menjamin  kelancaran Pengampunan  Pajak.  Pelaksanaan  Pengampunan  Pajak  masih  mendapatkan  hambatan  dan tantangan dari lembaga keuangan negara tertentu. Misalnya yang disampaikan Hotman Paris Hutapea  mengenai  penolakan  dari  bank-bank  di  Singapura  atas  permintaan  transfer  ke Indonesia. 6 Hotman  Paris  yang  ketika  itu  ingin  berpartisipasi  dalam  Pengampunan  Pajak, ingin  mentransfer  dana-dana  miliknya  yang  disimpan  dalam  rekening  bank  di  Singapura  ke Indonesia.  Selain  itu,  ada  juga  bank  di  Singapura  yang  menetapkan  batas  minimal  deposito sebesar US$ 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Apabila nilai ketentuan tersebut tidak  dipenuhi,  maka  rekening  nasabah  akan  ditutup. 7 Realita  tersebut  menunjukkan  bahwa praktis masih saja ada komitmen yang hanya sekedar di atas kertas.
Implementasi  Pengampunan  Pajak  tidak  benar-benar  sempurna  dan  lepas  dari problematika  hukum.  Diundangkannya  UU  Pengampunan  Pajak  pada  1  Juli  2016 dimanfaatkan  dengan  sangat  baik  oleh  para  Wajib  Pajak  yang  sebelumnya  melakukan penyimpangan atas kewajiban di bidang perpajakan.
Salah  satu  contoh  adalah  yang  dilakukan  PT.  Mobile-8.  Mulanya  PT.  Mobile-8  dan PT.  Djaya  Nusantara  Komunikasi  diduga  bersekongkol  untuk  melakukan  rekayasa  atas
5 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-dan-hongkong-tandatangani-kerjasama-pertukaran- informasi-keuangan-untuk-tujuan-perpajakan/
6 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3298973/ingin-bawa-pulang-harta-hotman-paris-bank- singapura-belum-mau-transfer
7 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160927142725-78-161467/hotman-paris-bongkar-modus-bank- singapura-jegal-tax-amnesty
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
sebuah  proyek  pengadaan  ponsel  dan  pulsa. 8 PT.  Mobile-8  mentransfer  uang  sebanyak  dua kali dengan nilai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan Rp 30.000.000.000,00 (tiga  puluh  miliar  rupiah).  Selanjutnya  PT.  Djaya  Nusantara  Komunikasi  menerima  faktur pajak  dari  PT.  Mobile-8  pada  tahun  2008  dengan  nilai  sekitar  Rp  114.000.000.000  (seratus empat belas miliar rupiah). Penerbitan faktur pajak itu dibuat untuk menunjukkan seolah-olah telah  terjadi  transaksi.  Dengan  dasar  faktur  pajak  tersebut,  PT.  Mobile-8  mengajukan kelebihan  pembayaran  (restitusi  pajak)  kepada  negara  melalui  salah  satu  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  (selanjutnya  disebut  KPP  Pratama)  di  Surabaya.  PT.  Mobile-8  berhasil menerima pembayaran restitusi sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Kejaksaan  Agung  mulai  melakukan  penyidikan  atas  kasus  tersebut  pada  2015. Berdasarkan  penyidikan  dari  tim  penyidik  Kejaksaan  Agung,  PT.  Mobile-8  tidak  berhak menerima restitusi tersebut sehingga negara dirugikan sekitar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
PT.  Mobile-8  berusaha  menyelesaikan  problematika  tersebut  dengan  berpartisipasi dalam  program  Pengampunan  Pajak.  Namun,  setelah  PT.  Mobile-8  berpartisipasi  dan melaksanakan  kewajibannya  sesuai  UU  Pengampunan  Pajak,  ternyata  penyidikan  oleh Kejaksaan  Agung  masih  belum  dihentikan.  Kejaksaan  Agung  memberikan  argumentasi bahwa  penyidikan  yang  dilakukan  bukan  pada  ranah  perpajakan,  melainkan  dari  segi  tindak pidana korupsi dengan dasar adanya kerugian Negara. 9

## B. METODE
Penelitian  ini  memanfaatkan  metode  yuridis  normatif.  Menurut  Johnny  Ibrahim, metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah:  “Penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji penerapan kaidah  -  kaidah atau norma-norma dalam hukum  positif”. 10 Ronny Soemitro juga berpendapat  bahwa:  “Konsepsi  ini  memandang  hukum  sebagai  suatu  sistem  normatif  yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata". 11
8 https://nasional.kompas.com/read/2015/10/22/08070321/Kejaksaan.Agung.Usut.Dugaan.Korupsi.Pajak.PT.Mob ile.8
9 https://nasional.kompas.com/read/2017/07/06/18282051/soal.kasus.mobile.8.hary.tanoe.ini.penjelasan.jaksa.agu ng?page=all
10 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 95.
11 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  1988), hlm. 13.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  hukum  adalah  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  dan pendekatan kasus ( case approach ). Statute approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi  serta  membahas  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu  hukum.  Sedangkan  pendekatan  secara case  approach yaitu  suatu  pendekatan  dengan menggunakan  kasus  sebagai  pembahasan.  Pendekatan  Perundang  -  undangan  ( statute approach )  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang  -  undang  dan  regulasi  yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Melalui  pendekatan  konseptual, peneliti  akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep- konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas.

## C. PEMBAHASAN
Azeem  Mujahid  dan  Danish  Siddiqui  dalam  penelitiannya  menunjukkan Pengampunan Pajak memberikan beberapa dampak positif. Salah satunya, penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (selanjutnya disebut PDB) akan meningkat. Kedua, PDB per kapita yang juga membaik. Ketiga, pengembangan infrastruktur, berbagai industri, dan sektor baru  yang  dikembangkan  dalam  perekonomian  meningkat.  Bahkan  disebut  bahwa Pengampunan Pajak adalah solusi yang paling tepat atas inventarisasi dan deklarasi aset luar negeri sebelum dilakukan reformasi perpajakan di suatu negara. 12
Penelitian  lain  yang  dilakukan  Lanny  Kusumawati  dan  Tjiptohadi  Sawarjuwono menghasilkan kesimpulan bahwa Pengampunan Pajak telah mendorong kesadaran para Wajib Pajak dan menciptakan  kepatuhan  atas pendaftaran masyarakat  sebagai  Wajib Pajak melalui pendaftaran  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (selanjutnya  disebut  NPWP),  pelaporan  pajak  yang lebih tertib, dan peningkatan penerimaan pajak oleh negara. 13
Beberapa  negara  juga  telah  menerapkan  Pengampunan  Pajak.  Salah  satunya  adalah India.  Huda  dan  Hernoko  menyatakan  Pemerintah  India  melakukan  Pengampunan  Pajak setiap lima atau enam tahun sekali sejak 1965. 14 Kurniati menyebut Pengampunan Pajak yang
12 Azeem Mujahid dan Danish Siddiqui, The Effect of Tax Amnesties Programs on Tax Collection and Economic Performance: A Global Macro Economic Analysis. International Journal of Social and Administrative Sciences, 4 (2), 108-128. Doi: 10.18488/journal.136.2019.42.108.128, hlm. 125-126.
13 Lanny Kusumawati dan Tjiptohadi Sawarjuwono, Individual Taxpayers Compliance in Policy of Post Tax Amnesty Program: Phenomenology Study. International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering, 5(5), 2454-8006. Doi: 10.31695/IJASRE.2019.33202, 2019, hlm. 38.
14 M.K., Huda dan A.Y. Hernoko, Tax Amnesties in Indonesia and Other Countries: Oppurtunities and
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
diimplementasikan  di  India  pada  1981  sebagai  kegagalan  karena  tidak  ada  perluasan  basis pajak dan tidak memiliki kontribusi terhadap upaya pemeriksaan di masa depan. Kesuksesan baru  mulai  dicapai  India  dalam  program  Pengampunan  Pajak  yang  diadakan  pada  1997. Pemerintah menerima 100 juta Rupee atau sekitar 2,5 juta dolar Amerika Serikat dari 350.000 Wajib Pajak orang pribadi. 15
Italia  juga  beberapa  kali  melaksanakan  program  Pengampunan  Pajak  sejak  1991 sampai  dengan  2014.  Namun  yang  unik,  seperti  dikemukakan  Huda  dan  Hernoko,  setiap Pengampunan  Pajak  selalu  diumumkan  sebagai  keuntungan  terakhir  bagi  seluruh  Wajib Pajak. 16 Mengutip Prastowo Italia berhasil memperoleh 260 juta Euro dari Pajak Penghasilan, 16 juta Euro dari Pajak Daerah, dan 12 juta Euro dari Pajak Pertambahan Nilai. 17
Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  memberikan  jaminan  kepada  para  Wajib  Pajak melalui serangkaian ketentuan dalam UU Pengampunan Pajak.  Jaminan tersebut diantaranya diberikan Pasal 20 UU Pengampunan Pajak yang menentukan bahwa Data dan informasi yang diberikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengusutan  tindak  pidana  terhadap  Wajib  Pajak.  Tentu  menjadi  sangat  aneh  apabila  Wajib Pajak  telah  mengikuti  Pengampunan  Pajak  dan  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana ditentukan UU Pengampunan Pajak, tetapi atas objek yang sama masih dilakukan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan telah menghilangkan esensi dari Pengampunan Pajak itu sendiri.
Tentu  tidak  tepat  apabila  pengakuan  secara  sukarela  dari  para  Wajib  Pajak  terkait pelanggaran  yang sebelumnya telah dilakukan dalam bidang perpajakan, diusut lebih jauh di kemudian hari. Jika terjadi, hal tersebut sama saja menjadi jebakan dari Pemerintah terhadap Wajib  Pajak.  Jika  tidak  ada  jaminan,  maka  ada  potensi  kegagalan  terhadap  program Pengampunan Pajak karena Wajib Pajak akan ragu untuk memberikan pengakuan secara utuh atas Harta yang telah disembunyikan.
Penjelasan  Pasal  20  UU  Pengampunan  Pajak  menjelaskan  tindak  pidana  yang dimaksud  tidak  semata-mata  hanya  tindak  pidana  di  bidang  pajak.  Data  dan  informasi  yang
Challenges. Asian Social Science Canadian Center of Science and Education, 13 (7), 1911-2025. Doi: 10.5539/ass.v13n7p52, 2017, hlm. 59..
15 I. Kurniati, Memandang Negeri Seberang , Media Keuangan , 2016, https://www.kemenkeu.go.id/media/4985/media-keuangan-april-2016-upload-1.pdf, hlm. 20.
16 M.K., Huda dan A.Y. Hernoko, Op. Cit., hlm. 60.
17 Y.
Prastowo, Tax Amnesty:
Keadilan ataukah
Kepentingan? , 2016, http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-TAX-AMNESTY-KEADILAN-ATAU- KEPENTINGAN-1465876161.pdf, hlm. 14
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
diberikan Wajib Pajak dan sudah diadministrasikan terkait dengan Pengampunan Pajak, tidak dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk mengusut suatu tindak pidana.
Menteri  Keuangan  telah  menetapkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 118/PMK.03/2016  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Pengampunan  Pajak  (selanjutnya  disebut  Permenkeu  No.  118  Tahun  2016)  sebagai pelaksanaan  atas  UU  Pengampunan  Pajak.  Pasal  47  Permenkeu  No.  118  Tahun  2016 menentukan  norma  yang  sama  persis  dengan  Pasal  20  UU  Pengampunan  Pajak.  Dalam  fase perkembangan berikutnya, ternyata Menteri Keuangan mengubah Permenkeu tersebut dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  141/PMK.03/2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  118/PMK.03/2016  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut Permenkeu No. 141 Tahun 2016). Pasal  47A Permenkeu No. 141 Tahun 2016 membuka kemungkinan baru dari norma Pasal 20 UU Pengampunan Pajak karena ditentukan dalam Pasal tersebut:
“ Dalam  hal  data  dan  informasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  47  juga  dimiliki dan  digunakan  oleh  otoritas  yang  berwenang  untuk  melakukan  penanganan  tindak pidana  yang  bersifat  Transnational  Organized  Crimes  (TOC)  meliputi  narkotika, psikotropika,  dan  obat  terlarang,  terorisme,  clan/  atau  perdagangan  manusia,  otoritas yang  berwenang  dimaksud  tetap  dapat  melaksanakan  tugasnya  sesuai  peraturan perundang­undangan terkait”.
Permenkeu  No.  141  Tahun  2016  dibentuk  dengan  tujuan  memberikan  kepastian  hukum, sebagaimana  dijelaskan  dalam  konsideran  menimbang,  karena  berarti  penanganan  tindak pidana  dengan  menggunakan  data  dan  informasi  terkait  hanya  dapat  dilakukan  untuk  tindak pidana  yang  sudah  ditentukan.  Namun  di  saat  yang  sama,  norma  tersebut  juga  membuka ruang ketidakpastian hukum karena ternyata data dan informasi yang diberikan dalam rangka Pengampunan Pajak bisa saja dimiliki juga oleh lembaga lain di luar Kemenkeu.
Permenkeu  No.  141  Tahun  2016  tidak  menguraikan  lebih  lanjut  dari  mana  asal perolehan  data  dan  informasi  yang  boleh  ditindaklanjuti.  Apakah  berarti  data  dan  informasi yang  dimaksud  itu  sebelumnya  memang  telah  dimiliki  oleh  pihak  lain  yang  disebut  sebagai “otoritas yang berwenang”, atau berarti dimungkinkan adanya penyelundupan hukum bahwa data  dan  informasi  yang  diberikan  oleh  Wajib  Pajak  dapat  diserahkan  Kemenkeu  kepada otoritas lain.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Sudikno  Mertokusumo  berpendapat:  “perlindungan  hukum  bisa  berarti  perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak  hukum  dan  juga  bisa  berarti  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum  terhadap sesuatu”. 18 Perlindungan  hukum  merupakan  konsep  yang  universal  dari  Negara  hukum. Perlindungan  hukum  diberikan  apabila  terjadi  pelanggaran  maupun  tindakan  yang bertentangan dengan hukum  yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan penguasa  yang melanggar undang - undang maupun masyarakat yang harus diperhatikannya.
Hukum bertugas menjamin sekaligus melindungi hak-hak masyarakat.  Dalam hukum atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  itulah  ada  pengakuan  terhadap  hak-hak. Peranan  perlindungan  hukum  dimulai  ketika  hukum  itu  ada  karena  harus  ada  jaminan  lebih lanjut  bahwa  tidak  akan  ada  pelanggaran  terhadap  hak-hak  masyarakat.  Dengan  kata  lain perlindungan hukum  sebenarnya bertugas mempertahankan hukum  itu sendiri, karena ketika hukum dilanggar, di saat yang sama hak-hak masyarakat juga tercederai.
Yos  Johan  menjelaskan  unsur  utama  dari  Hukum  Administrasi  Negara  adalah memberikan jaminan dapat dilaksanakannya fungsi dari administrasi negara dan memberikan perlindungan  yang maksimal bagi  warga negara serta administrasi negara. 19 Poin  yang perlu diberi  garis  bawah  adalah  Hukum  Administrasi  Negara  tidak  semata-mata  murni  hanya mengurusi  bagaimana  Pemerintah  melaksanakan  tugas.  Hukum  Administrasi  Negara  juga harus  memperhatikan  hak  dan  kepentingan  masyarakat,  mengingat  ketika  pelaksanaan  tugas oleh  Pemerintah  bisa  berakibat  pada  tidak  terakomodirnya  hak  dan  kepentingan  masyarakat atau  kelompok  tertentu.  Keseimbangan  itu  yang  perlu  dijaga.  Hukum  Administrasi  Negara sudah memberi batasan agar tugas Pemerintah hanya dilaksanakan sesuai batas-batas tersebut.
Konsideran  menimbang  UU  Pengampunan  Pajak  huruf  c  menjadi  bukti  nyata  dari kelemahan  sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  yang  secara  umum  menganut self assessment system . Telah dikutip pengertian dari self assessment system, bahwa Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk  menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang atas diri sendiri. Para  Wajib  Pajak  melihat  situasi  tersebut  sebagai  kesempatan  atau  peluang  untuk memperoleh  keuntungan-keuntungan  pribadi.  Harta  yang  dimiliki  tidak  dilaporkan  secara keseluruhan sehingga ada penyembunyian informasi  atas Harta  yang dimiliki, baik  di  dalam
18 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 38.
19 Yos Johan Utama, Hukum Administrasi Negara . (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 50.
maupun  luar  negeri.  Data  yang  telah  diungkap  juga  menunjukkan  betapa  besar  Harta  yang disembunyikan para Wajib Pajak.
Implementasi  Pengampunan  Pajak  juga  sebagai  salah  satu  cara  untuk  mewujudkan keadilan  dan  kepastian  hukum.  Alinea  Ketiga  dan  Keempat  Penjelasan  Umum  UU Pengampunan  Pajak  menjelaskan  masih  ditemukan  banyak  aktivitas  ekonomi  yang  tidak dilaporkan  kepada  otoritas  pajak,  serta  Wajib  Pajak  yang  menyembunyikan  Harta  di  luar wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak lain. Pengampunan Pajak  menjadi  mekanisme  yang  membuka  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  berpartsipasi dalam  pembangunan  nasional.  Pengampunan  Pajak  diharapkan  dapat  melahirkan  sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
Banyak  ahli  yang  mengemukakan  pendapat  perihal  keadilan.  Teori  keadilan sesungguhnya  sulit  diuraikan  secara  baku  karena  bersifat  relatif.  Aristoteles  seperti  dikutip Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta  mengemukakan  pendapat  serupa,  bahwa  adil  dapat  berarti menurut  hukum,  dan  apa  yang  sebanding,  yaitu  yang  semestinya. 20 Artinya  jika  seseorang melakukan atau mengambil sesuatu dengan tidak semestinya, telah terjadi ketidakadilan.
John  Stuart  Mill  juga  mengemukakan  pendapat  tentang  keadilan.  Karen  Lebacqz mengutip  pendapat  Mill  tentang  enam  kondisi  yang  umumnya  disepakati  sebagai  hal  yang tidak adil. Salah satunya bahwa setiap orang harus menerima apa yang selayaknya, kebaikan harus didapat mereka yang bertindak benar dan yang salah harus menerima keburukan. 21
Pemikiran  Aristoteles  dan  Mill  menunjukkan  hal  yang  sama.  Layak  menjadi  syarat mutlak untuk dapat mewujudkan keadilan. Layak atas apa yang dilakukan, layak atas sesuatu yang  diterima,  maupun  layak  dalam  perlakuan.  Dikaitkan  dengan  Penjelasan  Umum  UU Pengampunan  Pajak  dan  Pengampunan  Pajak  itu  sendiri,  dapat  dikatakan  telah  terjadi pengabaian nilai keadilan dalam penyusunan UU Pengampunan Pajak. Para Wajib Pajak yang terbukti  telah  menyembunyikan  Harta,  baik  di  dalam  atau  luar  Indonesia,  pada  hakikatnya dapat  dikenakan  sanksi  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Perubahan
20 D. Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia . (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 156.
21 Karen Lebacqz. Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda . (Yudi Santoso, penerjemah). (Bandung: Nusa Media, 2015). (Karya asli dipublikasikan 1986), hlm. 20.
Keempat  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP).
Para  Wajib  Pajak  tersebut  pada  kenyataannya  justru  memperoleh  pengampunan  atas pelanggaran  yang  telah  dilakukan  “hanya”  dengan  membayarkan  sejumlah  kecil  Uang Tebusan.  Berdasarkan  pada  Pasal  4  UU  Pengampunan  Pajak  besaran  Uang  Tebusan  berada dalam  rentang  0,5%  (nol  koma  lima  persen)  sampai  dengan  10%  (sepuluh  persen)  dihitung dari  nilai  Harta  bersih  yang  belum  atau  belum  seluruhnya  dilaporkan  dalam  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir.  Nilai Harta bersih tersebut adalah nilai Harta dikurangi dengan nilai Utang ( vide Pasal 5 UU Pengampunan Pajak).
Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP menentukan  denda  yang dapat dikenakan sebesar 200% sampai dengan 400%. Perbandingan Uang Tebusan dalam UU Pengampunan Pajak dan UU KUP jelas sangat jauh, mencapai 400 sampai 800 kali lipat. Jika berbicara kelayakan atau bahkan keadilan dalam konteks ini, tentu jauh panggang dari api. Para Wajib Pajak yang telah melanggar ketentuan dalam UU KUP dengan mudah mendapat keringanan atas pajak terutang yang seharusnya dibayarkan sejak dulu. Sementara itu Wajib Pajak yang taat pada UU KUP dan  tidak  menyembunyikan  Harta  sudah  pasti  tidak  mendapat  pengurangan  karena mekanisme yang berlaku adalah mekanisme dalam UU KUP.
Jika mengikuti pendapat Mill, para Wajib Pajak yang melanggar UU KUP seharusnya mendapat  keburukan  atas  tindakan  yang  keliru.  Keburukan  dimaksud  adalah  sanksi sebagaimana  ditentukan  Pasal  39  ayat  (1)  UU  KUP.  Realita  yang  terjadi,  para  Wajib  Pajak tersebut  justru  memperoleh privilege atau  keuntungan  tertentu  yang  seharusnya  tidak diperoleh.
Aristoteles  dalam  bukunya  yang  berjudul Rhetorica ,  mengemukakan  ungkapan  yang kemudian  diterjemahkan  orang  Romawi  ke  dalam  bahasa  Latin  menjadi ius  suum  cuique tribuere . 22 Arti dari ungkapan tersebut bahwa setiap orang mendapatkan bagiannya. Thomas Aquinas,  dikutip  Peter Mahmud  Marzuki,  dengan mengikuti  pemikiran Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. 23
Perihal  keadilan  distributif,  Peter  Mahmud  Marzuki  menerangkan  bahwa  keadilan distributif  berdasarkan  pada  prinsip  proporsionalitas  dengan  menggunakan  jasa,  prestasi,
22 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 132.
23 Ibid.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
kebutuhan,  dan  fungsi  sebagai  tolok  ukur. 24 Keadilan  distributif  hanya  terkait  dengan hubungan  antar  manusia,  bukan  perlakuan  manusia  satu  terhadap  manusia  lain,  sehingga keadilan distributif sama sekali tidak berhubungan dengan pemidanaan. 25
Keadilan  komutatif  berarti  memberi  porsi  yang  sama  kepada  setiap  orang.  Dapat disebut  adil  apabila  setiap  orang  diperlakukan  sama  tanpa  memandang  kedudukan  maupun indikator  tertentu.  Aristoteles,  seperti  dikutip  Peter  Mahmud  Marzuki,  memberi  contoh tentang  keadilan  komutatif,  yaitu  dalam  hal  kerja  dan  upah,  serta  antara  kerugian  dan  ganti rugi. 26 Keadilan  komutatif  berusaha  menghadirkan  adanya  keseimbangan  antara  apa  yang sudah dikerjakan dan didapatkan seseorang.
Thomas  Aquinas  memberikan  penggolongan  lain  tentang  keadilan.  Thomas  Aquinas seperti  dikutip  Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta  membedakan  keadilan  menjadi  dua,  yaitu keadilan  umum  ( Justitia  generalis )  dan  keadilan  khusus.  Keadilan  khusus  itu  masih dibedakan  lagi  atas  keadilan  distributif  ( Justitia  distributiva ),  keadilan  komutatif  ( Justitia commutativa ),  dan  keadilan  vindikatif  ( Justitia  vindicativa ).  Keadilan  distributif  diterapkan secara  proporsional  dalam  hukum  publik  pada  umumnya,  keadilan  komutatif  berbicara  soal prestasi  dengan  kontraprestasi,  dan  keadilan  vindikatif  terkait  dengan  hukuman  atas  tindak pidana. 27
Pemikiran  serupa  dikemukakan  Furguson.  Pendapat  tersebut  disitir  Sue  Titus  Reid dalam pandangan Filsafat  Keadilan Dalam  Pemidanaan,  yang dikutip  kembali oleh Syamsul Fatoni  mendasarkan  pada  dua  teori  tujuan  pemidanaan,  yaitu  pencegahan  ( prevention )  dan retribusi  ( retribution ),  bahwa  sanksi  yang  patut  harus  diberikan  bagi  para  pelaku  kejahatan karena  akan  mencegah  mereka  mengulangi  perbuatan,  sekaligus  mencegah  orang  lain melakukan hal yang sama. 28
Dengan  bersandar  pada  teori  keadilan  vindikatif  dan  pendapat  Furguson  tersebut, pelanggaran  yang dilakukan Wajib Pajak seharusnya menghasilkan konsekuensi  logis  dalam bentuk  sanksi  pidana  maupun  sanksi  administrasi  yang  ditentukan  UU  KUP.  Setidaknya apabila  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  yang  isinya  tidak  benar  atau  tidak  lengkap  dapat dibuktikan karena suatu  kealpaan, maka seharusnya dikenakan sanksi lain  yang lebih ringan
24 Ibid., hlm. 132-133.
25 Ibid.
26 Ibid., hlm. 133.
27 Ibid., hlm. 157.
28 Syamsul  Fatoni, Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan:  Perspektif  Teoritis  dan  Pragmatis  Untuk  Keadilan , (Malang: Setara Press, 2016),  hlm. 29.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
seperti  dimaksud  Pasal  13A juncto Pasal  38  UU  KUP.  Sanksi  tersebut  berupa  sanksi administrasi dengan kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar  ( vide Pasal  13A  UU  KUP),  atau  denda  paling  sedikit  1  (satu)  kali  jumlah  pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang  tidak  atau  kurang  dibayar,  atau  dipidana  kurungan  paling  singkat  3  (tiga)  bulan  atau paling lama 1 (satu) tahun ( vide Pasal 38 UU KUP). Tentu sama sekali tidak sebanding antar nilai  Uang Tebusan  yang ditentukan UU Pengampunan Pajak dengan nilai denda dalam UU KUP sebagaimana dijelaskan di atas.
Gustav  Radbruch  seperti  dikutip  Syamsul  Fatoni  mengemukakan  bahwa  sebenarnya ada  tiga  nilai  dasar  yang  menjadi  tujuan  akhir  dari  pelaksanaan  hukum,  yaitu  keadilan, kepastian,  dan  kemanfaatan. 29 Permasalahannya,  keadilan  sering  berbenturan  dengan kepastian  dan  kemanfaatan.  Pandangan  Sudikno  Mertokusumo  yang  dikutip  Syamsul  Fatoni menunjukkan  bahwa  keadilan  lebih  diutamakan  dari  kepastian  hukum  karena  hukum  harus selalu  berkembang,  dan  harus  diutamakan  dari  kemanfaatan  karena  kemanfaatan  seringkali hanya  dapat  dinikmati  kalangan  yang  memiliki  akses  dengan  kekuasaan,  sehingga  keadilan memang  tetap  menjadi  aspek  yang  harus  diutamakan. 30 Pandangan  Sudikno  Mertokusumo tersebut tampaknya tidak digunakan dalam konteks UU Pengampunan Pajak. Jika dilihat dari uraian sebelumnya terkait keadilan dalam konteks Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang melanggar  UU  KUP,  patut  dipertanyakan  seberapa  teguh  penyusunan  UU  Pengampunan Pajak itu berpegang pada asas keadilan.
Jika  konsisten  berjalan  pada  rel  keadilan,  maka  seperti  yang  telah  disampaikan  juga, para Wajib Pajak yang melanggar harus dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan UU KUP. Menteri Keuangan mengemukakan sebanyak 921.744 Wajib Pajak telah berpartisipasi dalam program Pengampunan Pajak. 31 Artinya jika mengikuti mekanisme dalam UU KUP, sebanyak itu juga Wajib Pajak yang harus melalui proses peradilan pidana pajak agar dapat dikenakan sanksi yang ditentukan dalam UU KUP. Prosedur yang demikian tentu butuh waktu bertahun- tahun  sampai  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht ).  Sedangkan  di  sisi  lain, Pemerintah membutuhkan dana dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Kebutuhan tersebut tidak  lain,  yang  telah  ditekankan  berulang  kali,  adalah  dalam  rangka  meningkatkan
29 Ibid., hlm. 32.
30 Ibid., hlm. 33.
31 https://setkab.go.id/realisasi-tax-amnesty-menkeu-tebusan-rp130-triliun-deklarasi-rp4-8134-triliun-dan- repatriasi-rp146-triliun/
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
pembangunan  nasional  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.  Dalam  konsisi  demikian, Pemerintah  memandang  Pengampunan  Pajak  sebagai  solusi  yang  paling  tepat.  Pemerintah lebih  mengutamakan  pencapaian  asas  kemanfaatan  dibandingkan  dengan  asas  keadilan. Pemerintah  sadar  bahwa  mengejar  keadilan  tidak  selalu  berakhir  dengan  tercapainya kemanfaatan,  padahal  di  sisi  lain  Indonesia  sangat  membutuhkan  peningkatan  dalam  bidang ekonomi. Berbicara tentang Pengampunan Pajak, memang asas kemanfaatan menjadi  nomor satu dan keadilan berada di urutan bawah. Akibat yang terjadi, seperti dikemukakan Sudikno Mertokusumo,  bahwa  kemanfaatan  pada  faktanya  memang  lebih  banyak  diakses  oleh  kaum elit e. Selain itu dengan Pengampunan Pajak, Pemerintah dapat memperluas basis perpajakan nasional mengingat data yang dimiliki selama ini belum lengkap.
Objek  Pengampunan  Pajak  sesuai  dengan  Pasal  3  ayat  (4) juncto ayat  (5)  UU Pengampunan Pajak adalah kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban tersebut terdiri atas  kewajiban  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang Mewah.
Sangat  jelas  bahwa  objek  Pengampunan  Pajak  adalah  berbagai  kewajiban  dalam bidang  perpajakan  yang  meliputi  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  Identifikasi  atas objek ini penting karena sangat menentukan lembaga  mana  yang  berwenang  melakukan  penanganan  atas  tindak  pidana  yang  terkait dengan objek Pengampunan Pajak.
Kasus  PT.  Mobile-8  memang  unik  dan  berada  dalam  zona  abu-abu.  Kasus  tersebut telah  terjadi  sebelum  diundangkannya  UU  Pengampunan  Pajak.  Penyidikan  yang  dilakukan Kejaksaan pun sudah dimulai  sebelum diundangkannya UU Pengampunan Pajak. Partisipasi dalam program Pengampunan Pajak yang diharapkan PT. Mobile-8 sebagai jalan keluar juga ternyata  belum  sepenuhnya  bisa  menjadi  solusi.  Kejaksaan  tetap  pada  pendirian  bahwa penyidikan dengan dasar UU PTPK dapat dilanjutkan.
Pasal  20  UU  Pengampunan  Pajak  “hanya”  menentukan  bahwa  data  dan  informasi yang  disampaikan  Wajib  Pajak  dan  diadministrasikan  Kemenkeu  atau  pihak  lain  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  UU  Pengampunan  Pajak  tidak  dapat  dijadikan  dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Penjelasan Pasal 20 UU Pengampunan Pajak menyebut  tindak pidana  yang dimaksud termasuk tindak  pidana perpajakan  atau  tindak  pidana  lainnya.  Penjelasan  ini  tetap  tidak  menjawab  persoalan  jika
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
dikaitkan  dengan  kasus  PT.  Mobile-8.  Tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut  bagaimana  apabila data  dan  informasi  dimaksud  juga  dimiliki  dan  sudah  digunakan  oleh  lembaga  lain  sebagai dasar penyelidikan atau penyidikan atas suatu tindak pidana, sehingga timbul berbagai macam pertanyaan dan praduga liar. Apakah data dan informasi yang dimiliki lembaga lain itu tetap dapat dikategorikan sebagai data dan informasi yang diadministrasikan Kemenkeu, meningat dalam  kasus  PT.  Mobile-8  isinya  memang  sama.  Apabila  memang  demikian,  apakah  berarti data dan informasi tersebut harus diserahkan kepada Kemenkeu untuk dijaga kerahasiaannya sesuai amanat UU Pengampunan Pajak, atau tetap dapat dilanjutkan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan  terkait.  Kalau  memang  dapat  dilanjutkan,  hal  tersebut  sama  saja mencederai hakikat Pengampunan Pajak.
Persoalan  ini  disadari  secara  terlambat  oleh  Pemerintah.  UU  Pengampunan  Pajak diundangkan  pada  1  Juli  2016.  Dua  minggu  kemudian,  yaitu  15  Juli  2016,  Permenkeu  No. 118  Tahun  2016  diundangkan.  Setelah  berlaku  selama  dua  bulan,  baru  pada  23  September 2016 Permenkeu No. 141 Tahun 2016 diundangkan. Permenkeu No. 115 Tahun 2016 seperti yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  memuat  norma  yang  kurang  lebih  sama  dengan  UU Pengampunan  Pajak,  mengingat  judul  Permenkeu  tersebut  adalah  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan  Pajak.  Kekeliruan  terjadi  ketika diterbitkan perubahan atas Permenkeu tersebut melalui Permenkeu No. 141 Tahun 2016 yang ternyata menerapkan norma berbeda, khususnya pada Pasal 47A.
Pasal 47A Permenkeu No. 141 Tahun 2016 memuat norma baru yang menurut hemat penulis  berbeda  dari  UU  Pengampunan  Pajak,  padahal  Permenkeu  No.  141  Tahun  2016 sebenarnya  merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari  Permenkeu  No.  141  Tahun  2016.  Dilihat dari  ilmu  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  hal  tersebut  juga  tidak  tepat. Pembentukan  norma  baru  atau  perubahan  atas  norma  dari  suatu  undang-undang  tentu  harus dilakukan  melalui  undang-undang  pula.  Sangat  tidak  masuk  akal  ketika  norma  setingkat undang-undang  ternyata  diubah  dengan  peraturan  menteri.  Ketentuan  dalam  Pasal  47A seharusnya diletakkan dalam suatu undang-undang yang mengubah UU Pengampunan Pajak. Namun,  persoalan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak  akan  dibahas  lebih jauh mengingat relevansi dengan tulisan ini.
Ada  beberapa  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  untuk  menjawab  permasalahan yang ada. Pertama, harus  diingat  kembali  dalam bab sebelumnya telah dibahas bahwa kasus restitusi  pajak  PT.  Mobile-8  pada  hakikatnya  sudah  sangat  jelas  dan  terang  untuk
dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  perpajakan.  Hal  ini  jelas  bertentangan  juga  dengan argumentasi  Kejaksaan  bahwa  kasus  tersebut  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana korupsi atas dasar adanya kerugian negara.
Kedua,  sudah  disampaikan  juga  maksud  dan  inti  dari  Pengampunan  Pajak.  Pasal  1 angka 1 UU Pengampunan Pajak telah menentukan Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak  yang  seharusnya  terutang  dan  tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan  dan  sanksi pidana  di  bidang  perpajakan  sesuai  mekanisme  yang  diatur.  Objek  dari  Pengampunan  Pajak adalah kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir ( vide Pasal 3 ayat (4) UU  Pengampunan  Pajak).  Kewajiban  tersebut  terdiri  dari  kewajiban  Pajak  Penghasilan  dan Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah.  Artinya  ketika  terhadap  suatu  kewajiban  perpajakan  telah  diberikan  Pengampunan Pajak sesuai  mekanisme  yang berlaku, maka persoalan kewajiban perpajakan tersebut  sudah selesai. Pelanggaran atas kewajiban perpajakan tersebut, yang dalam hal ini adalah penerbitan faktur  pajak  palsu,  jelas  merupakan  tindak  pidana  perpajakan  yang  diatur  dalam  UU  KUP. Konsekuensi logisnya, ketika sudah ada Pengampunan Pajak, maka tindak pidana perpajakan tersebut  juga  hapus,  sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  angka  1  dan  Pasal  11  ayat  (5)  UU Pengampunan  Pajak.  Pasal  11  ayat  (5)  UU  Pengampunan  Pajak  menentukan,  setelah diterbitkan  Surat  Keterangan,  maka  tidak  ada  lagi  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan  yang dapat  dikenakan  atas  pajak  terutang.  Pengusutan  atas  tindak  pidana  perpajakan  juga  tidak mungkin lagi dilaksanakan terhadap objek Pengampunan Pajak yang dimaksud.
Ketiga,  eksistensi  seluruh  ketentuan  tersebut  tentunya  dalam  rangka  menjaga  asas kepastian hukum dan keadilan. Sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa kepastian hukum dimaksud adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban  masyarakat  melalui  jaminan  kepastian  hukum.  Terkait  keadilan,  bahwa  harus  ada keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. Manakala Wajib Pajak telah melaksanakan  kewajiban  dalam  UU  Pengampunan  Pajak  dengan  mengungkap  Harta  dan membayar  Uang  Tebusan,  sampai  didapatkannya  Surat  Keterangan,  maka  Wajib  Pajak tersebut  berhak  atas  fasilitas  Pengampunan  Pajak  yang  ditentukan  Pasal  11  ayat  (5)  UU Pengampunan  Pajak.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  tidak  dikenai  sanksi  administrasi  dan sanksi pidana di bidang perpajakan, seperti halnya PT. Mobile-8.
Keempat, dengan tidak adanya ketegasan dan penjelasan lebih lanjut dari pembentuk undang-undang  terhadap  interpretasi  Pasal  20  UU  Pengampunan  Pajak,  maka  perlindungan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
hukum  yang  diberikan  UU  Pengampunan  Pajak  menjadi  tidak  maksimal.  Seharusnya  ada norma yang lebih tegas untuk mengatur bagaimana mekanisme yang berlaku apabila data dan informasi  yang telah diadministrasikan Kemenkeu atau pihak lain yang terkait, juga dimiliki lembaga  atau  otoritas  lain.  Seharusnya  perlu  ada  penegasan  dalam  ayat  baru  apakah pengertian tidak dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan secara pidana itu juga  berlaku  terhadap  data  dan  informasi  yang  juga  dimiliki  lembaga  atau  otoritas  lain, ataukah  tidak.  Menurut  penulis,  belum  ada  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban Pemerintah  dengan  Wajib  Pajak.  Terutama  dalam  kasus  PT.  Mobile-8  yang  menunjukkan Wajib Pajak yang telah memiliki iktikad baik dengan mengakui kesalahan dan melaksanakan sejumlah  kewajiban  sesuai  UU  Pengampunan  Pajak,  ternyata  masih  terombang-ambing  di tengah  samudera  ketidakpastian.  Seperti  telah  dikutip  dari  pendapat  Sudikno  Mertokusumo, bahwa  perlindungan  hukum  itu  berarti  tidak  boleh  ada  penafsiran  yang  berbeda-beda  atas hukum dan aparat penegak hukum tidak mencederai hukum itu sendiri. Jangan sampai aparat penegak hukum  yang bertugas  mempertahankan kewibawaan hukum  justru mencederai  hak- hak dan kepentingan masyarakat, yang dalam konteks ini adalah Wajib Pajak sebagai peserta Pengampunan Pajak.
Kelima,  dilihat  dari  sudut  kepastian  hukum  perlu  dikutip  kembali  apa  yang dikemukakan  oleh  beberapa  ahli.  Misalnya  Kansil  yang  menyatakan,  “Kepastian  hukum secara normatif adalah ketika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik  norma”. 32 Multitafsir  atas  Pasal  20  UU  Pengampunan  Pajak  sangat  kasatmata  dan secara  diam-diam  serta  tidak  sadar  telah  diakui  oleh  Kemenkeu  sendiri  sebagai  lembaga pelaksana Pengampunan Pajak.
Jika memang tidak ada multitafsir dan keragu-raguan atas Pasal 20 UU Pengampunan Pajak,  tidak  perlu  terjadi  perubahan  atas  Permenkeu  No.  118  Tahun  2016.  Multitafsir  itu semakin terlihat karena Pasal 47A Permenkeu No. 141 Tahun 2016 memberikan pembatasan yang sama sekali tidak dibahas dalam UU Pengampunan Pajak maupun Permenkeu No. 118 Tahun  2016.  Disebutkan  dalam  konsideran  menimbang  huruf  b  Permenkeu  No.  141  Tahun 2016 dijelaskan bahwa perubahan atas Permenkeu No. 118 Tahun 2016 dilakukan untuk lebih
32 C.S.T. Kansil et al., Kamus Istilah Hukum . (Jakarta: Jala Permata, 2009), hlm. 385.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pengampunan Pajak. Apabila ditafsirkan secara a  contrario, berarti  Kemenkeu  mengakui  sendiri  bahwa  dalam  Permenkeu  No.  118 Tahun  2016  masih  kurang  memberikan  kepastian  hukum.  Ini  menunjukkan  kesalahan pertama, yaitu kesalahan pembentuk UU Pengampunan Pajak dalam penyusunan norma.
Kesalahan  kedua  dilakukan  oleh  Kemenkeu  dengan  membentuk  norma  baru  melalui Permenkeu, bukan melalui perubahan atas UU Pengampunan Pajak. Memang harus diakui hal tersebut  dapat  menurunkan  tingkat  kepercayaan  Wajib  Pajak  dan  investor  secara  drastis. Namun  hukum  tetap  hukum  dan  itu  menjadi  harga  yang  harus  dibayar  karena  kesalahan pembentuk UU Pengampunan Pajak.

## D. PENUTUP
Pasal  20  UU  Pengampunan  Pajak  tidak  mampu  memberikan  jaminan  perlindungan hukum  bagi  Wajib  Pajak  karena  tidak  menentukan  secara  jelas  apakah  terhadap  data  dan informasi  yang  bersumber  dari  Surat  Pernyataan  dan  lampirannya  yang  diadministrasikan Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak, juga dimiliki oleh lembaga lain atau otoritas yang berwenang, dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak atau tidak.
Pemerintah baru menyadari bahwa secara realita, data dan informasi  yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampiran dimaksud dapat dimiliki juga oleh lembaga atau otoritas lain  yang  berwenang.  Menteri  Keuangan  akhirnya  menerbitkan  Permenkeu  No.  118  Tahun 2016  sebagai  pelaksanaan  atas  UU  Pengampunan  Pajak.  Persoalan  terjadi  ketika  Menteri Keuangan mengubah Permenkeu tersebut dengan Permenkeu No. 141 Tahun 2016. Pasal 47A Permenkeu  No.  141  Tahun  2016  menentukan  norma  baru  yang  tidak  dikenal  dalam  UU Pengampunan  Pajak,  padahal  UU  Pengampunan  Pajak  menjadi  induk  dari  dua  Permenkeu dimaksud.
Hal tersebut tentu menjadi sebuah masalah jika dilihat dari teori peraturan perundang- undangan. Pengaturan atau penyusunan norma baru seharusnya dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan  setingkat  undang-undang  karena  norma  terkait  memang  sebelumnya diatur dalam undang-undang. Tidak mungkin sebuah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang  dapat  menyimpangi  norma  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  sebagai norma induk.
Vol 17 No 2 Agustus 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Darmodiharjo,  D.,  Shidarta.  2008. Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum:  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2018.  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  Tandatangani  Persetujuan Bilateral
Country-by-Country Report . Jakarta. Diambil dari https://www.pajak.go.id/sites/default/files/d7/SP%2029%20-
%20EOI_PRG%20and%20US%20BCAA.pdf
Fatoni, Syamsul. 2016. Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan . Malang: Setara Press.
Huda,  M.K.,  Hernoko,  A.Y.  2017. Tax  Amnesties  in  Indonesia  and  Other  Countries: Oppurtunities  and  Challenges . Asian  Social  Science  Canadian  Center  of  Science  and Education, 13 (7), 1911-2025. Doi: 10.5539/ass.v13n7p52
Humas  Sekretariat  Kabinet.  2016.  Datanya  Sudah  Ada,  Presiden  Jokowi:  Uang  Kita  Yang Disimpan  di  Luar  Negeri  Rp  11.000  Triliun. Diambil  dari  https://setkab.go.id/datanya- sudah-ada-presiden-jokowi-uang-kita-yang-disimpan-di-luar-negeri-rp-11-000-triliun/
_____. 2017. Realisasi Tax Amnesty, Menkeu: Tebusan Rp 130 Triliun, Deklarasi Rp 4.813,4 Triliun,  dan  Repatriasi  Rp  146  Triliun. Diambil  dari https://setkab.go.id/realisasi-tax- amnesty-menkeu-tebusan-rp130-triliun-deklarasi-rp4-8134-triliun-dan-repatriasi-rp146- triliun/
Ibrahim,  Johnny.  2006. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang: Bayumedia Publishing.
Kansil, C.S.T. et al 2009. Kamus Istilah Hukum . Jakarta: Jala Permata.
Kementerian  Keuangan.  2017.  Potensi  Pajak  dari  Aset  WNI  di  Luar  Negeri  Masih  Besar. Diambil  dari  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/potensi-pajak-dari-aset-wni- di-luar-negeri-masih-besar/
_____.  2017.  Indonesia  dan  Hongkong  Tandatangani  Kerjasama  Pertukaran  Informasi Keuangan Untuk Tujuan Perpajakan.
Jakarta . Diambil dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-dan-hongkong-tandatangani- kerjasama-pertukaran-informasi-keuangan-untuk-tujuan-perpajakan/
Kurniati,  I.  2016.  Memandang  Negeri  Seberang . Media  Keuangan .  Diambil  dari https://www.kemenkeu.go.id/media/4985/media-keuangan-april-2016-upload-1.pdf Kusumawati, L., Sawarjuwono, Tj. 2019. Individual Taxpayers Compliance in Policy of Post Tax  Amnesty  Program:  Phenomenology  Study . International  Journal  of  Advances  in
Scientific Research and Engineering, 5(5), 2454-8006. Doi:
10.31695/IJASRE.2019.33202
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Kuwado,  Fabian  J.  2015.  Kejaksaan  Agung  Usut  Dugaan  Korupsi  Pajak  PT  Mobile  8. Diambil
dari
https://nasional.kompas.com/read/2015/10/22/08070321/Kejaksaan.Agung.Usut.Dugaan.
Korupsi.Pajak.PT.Mobile.8
Lebacqz,  Karen.  2015. Teori-Teori  Keadilan:  Analisis  Kritis  Terhadap  Pemikiran  J.S.  Mill,
John  Rawls,  Robert  Nozick,  Reinhold  Neibuhr,  Jose  Porfirio  Miranda .  (Yudi  Santoso, penerjemah). Bandung: Nusa Media. (Karya asli dipublikasikan 1986)
Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
Mertokusumo, Sudikno. 2009. Penemuan Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Movanita,  Ambaranie  N.  K.  2017.  Soal  Kasus  Mobile  8  Hary  Tanoe,  Ini  Penjelasan  Jaksa Agung. Diambil
dari https://nasional.kompas.com/read/2017/07/06/18282051/soal.kasus.mobile.8.hary.tanoe. ini.penjelasan.jaksa.agung?page=all
Mujahid, A., Siddiqui, D.A. 2019. The Effect of Tax Amnesties Programs on Tax Collection and Economic Performance: A Global Macro Economic Analysis . International Journal of Social and Administrative Sciences, 4 (2), 108-128. Doi: 10.18488/journal.136.2019.42.108.128
Prastowo, Y. 2016. Tax Amnesty: Keadilan ataukah Kepentingan? [Dokumen PDF]. Diambil dari http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-TAX-AMNESTY- KEADILAN-ATAU-KEPENTINGAN-1465876161.pdf
Primadhita,  S.  2016.  Hotman  Paris  Bongkar  Modus  Bank  Singapura  Jegal  Tax  Amnesty.
Diambil dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160927142725-78- 161467/hotman-paris-bongkar-modus-bank-singapura-jegal-tax-amnesty
Rachma, Anwar. 2016. Hukum Perselisihan Partai Politik . Jakarta: Gramedia.
Simorangkir, E. 2016. Ingin Bawa Pulang Harta, Hotman Paris: Bank Singapura Belum Mau Transfer. Diambil  dari  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3298973/ingin- bawa-pulang-harta-hotman-paris-bank-singapura-belum-mau-transfer
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Utama,  Yos  Johan.  2014. Hukum  Administrasi  Negara .  Tangerang  Selatan:  Universitas Terbuka.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (Lembaran  Negara  Tahun  1983  Nomor  49,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3262) sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  dan  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan  Pajak  (Lembaran  Negara Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5899).
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk Kepentingan  Perpajakan  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Tahun  2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6112).
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Akses Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan  Menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6051).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  131/PMK.01/2006  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Departemen Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang  Pengampunan Pajak (Berita Negara Nomor 1043 Tahun 2016)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 141/PMK.03/2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Nomor 1438 Tahun 2016).