Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## EKSEKUSI JAMINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

## Fatih Fauzan Zulfa Robbi, Rizal Rustam
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia fatihfauzan@gmail.com, rizalrustam@gmail.com

## Abstract
The background of this research is that the imposition of a postponement of debt payment obligations makes  it  easier  for  debtors  to  continue  paying  their  debts  and  there  are  also  legal  consequences  of delaying debt payment obligations.  The purpose of this study is to understand the implementation of suspension  of  debt  payment  obligations  and  the  legal  consequences  of  confiscation  status  and execution of guarantees based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment of  Debt  Obligations.  This  study uses  a normative  method  by  analyzing problems  with  laws and  related  literature.  The  conclusion  of  this  study  is  that  the  imposition  of  postponement  of  debt payment  obligations  only  applies  to  concurrent  creditors.  The  legal  consequences  of  delaying  debt payment obligations for confiscation status and execution of collateral have been regulated in Article 246  of  Law  Number  37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and  Suspension  of  Obligations  for  Debt Payment that the suspension of confiscation and execution of collateral applies during the process of delaying  debt  payment  obligations  so  that  the  status  of  confiscation  and  execution  of  guarantees during the postponement of debt payment obligations to be postponed.
Keywords: Collateral, Postponement of Debt Payment Obligations, Legal Consequences
 Alamat korespondensi:
Jl. Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat, Indonesia E-mail: fatihfauzan@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  hukum  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. diarahkan pada  terwujudnya  sistem  hukum  nasional,  yang  dilakukan  dengan  pembentukan  hukum  baru, khususnya  produk  hukum  yang  dibutuhkan  untuk  pembanguan  perekonomian  nasional.  Produk hukum  nasional  yang  menjamin  kepastian,  ketertiban,  penegakan,  dan  perlindungan  hukum  yang berintikan  keadilan  dan  kebenaran  diharapkan  mampu  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. 1
Perkembangan  perekonomian  dan  perdagangan  di  Indonesia  melaju  semakin  pesat  yang mengakibatkan  berbagai  macam  masalah  tentang  utang  piutang  di  lingkup  masyarakat.  Hal  ini  juga mengakibatkan banyaknya perkara Kepailitan akibat dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kata pailit semakin hari semakin sering di dengar belakangan ini. Banyak perusahaan ataupun perorangan yang oleh pengadilan dinyatakan pailit karena tidak dapat melunasi utangnya yang telah jatuh tempo. Kata pailit juga biasa disebut dengan bangkrut. Kata “bangkrut‟ dalam bahasa inggris yaitu bankrupt berasal  dari  Undang-Undang  Itali  disebut  dengan banca  rupta .  Pada  abad  pertengahan  di  Eropa praktek  kebangkrutan  dilakukan  dengan  cara  menghancurkan  bangku  atau  kursi  dari  para  pedagang yang dengan sengaja melarikan diri secara diam-diam dan membawa harta dari kreditornya. 2
Kepailitan  merupakan  suatu  penyitaan  umum  terhadap  seluruh  kekayaan  debitor  demi kepentingan kreditor secara bersama-sama. Menurut Victor M. Situmorang dan Hendri Sukarso, pailit hanya  mengenai  kekayaan  dan  tidak  mengenai  pribadi  dari  orang  yang  dinyatakan  pailit (debitor) . Faillisement ialah suatu usaha bersama guna memperoleh pembayaran bagi semua orang secara adil. 3 Pengertian  Kepailitan  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  sebagai  “sita  umum  atas  semua  harta kekayaan  debitor”.  Sebelumnya  dalam  Perpu  Nomor  1  Tahun  1998  jo  UU  No.  4  Tahun  1998, pengertian kepailitan berkaitan dengan syarat-syarat kepailitan dan tidak ada pengertian yang bersifat defisional.  Jadi  kepilitan  merupakan  eksekusi  yang  ditetapkan  dari  keputusan  oleh  hakim,  yang berlaku serta merta.
Dengan  dinyatakan  pailit  demi  hukum  seorang  Debitor  kehilangan  hak  untuk  melaksanakan perbuatan  kepemilikan (daden  van  beschikking) dan  hak  untuk  mengurus (daden  van  behooren) kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Terhitung dari tanggal putusan Pengadilan, Pengadilan dapat  melakukan  penyitaan  umum  atas  seluruh  harta  kekayaan  dari  debitor  pailit,  yang  selanjutnya akan  dilaksanakan  pengurusan  oleh  Kurator  dibawah  pengawasan  dari  Hakim  Pengawas.  Kepailitan saat ini menjadi solusi penyelesaian sengketa utang piutang yang banyak diminati dikarenakan dirasa lebih  cepat  dan  mengakibatkan  hak  para  kreditor  lebih  terjamin.  Di  Indonesia  peraturan  dalam  hal kepailitan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Dalam  perkara  kepailitan  dikenal  dengan  adanya  eksekusi  jaminan  atas  sebagian  atau  seluruh kekayaan  dari  debitor,  yang  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:
(1) Selama  putusan  atas  permohonan  pernyataan  pailit  belum  diucapkan,  setiap  Kreditor, Kejaksaan,  Bank  Indonesia,  Badan  Pengawas  Pasar  Modal,  atau  Menteri  Keuangan  dapat, mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:
a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
b. Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
1) Pengelolaan usaha Debitor; dan
2) Pembayaran  kepada  Kreditor,  pengalihan  atau  penggunaan  kekayaan  debitor  yang  dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.
1 Zainal Asiki, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia , Jakarta: Rajawali Press 2001, hlm. 10
2 Sunarmi,  Perbandingan  Sistem  Hukum  Kepailitan  Antara  Indonesia  (Civil  Law  System)  Dengan  Amerika Serikat (Common Law System), Jurnal Hukum , Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm. 10.
3 Victor M. Situmorang dan Hendri Sukarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 11.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(2) Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat  dikabulkan,  apabila  hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditor.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.
Namun,  Dalam  hal  ini  debitur  dapat  memilih  beberapa  langkah  untuk  menyelesaikan  utangnya tersebut,  seperti  mengajukan  perdamaian  dalam  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU). 4 PKPU  dapat  diajukan  secara  sukarela  oleh  debitur  yang  telah  memperkirakan  bahwa  ia  tidak  akan dapat  membayar  utang-utangnya,  maupun  sebagai  upaya  hukum  terhadap  permohonan  pailit  yang diajukan  oleh  krediturnya. 5 Hal  tersebut  meliputi  tawaran  pembayaran  seluruh  atau  sebagian  utang kepada  kreditur. Selain  itu,  bertujuan  untuk memungkinkan  seseorang  debitur  meneruskan  usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  jelas  sangat  bermanfaat  karena  perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditur lain di luar PKPU (Pasal 270 Undang-Undang Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang),  sehingga debitur  dapat  melanjutkan  restrukturisasi  usahanya,  tanpa  takut  diganggu  oleh  tagihan-tagihan kreditur  yang  berada  di  luar  PKPU.  PKPU  itu  sendiri  tergolong  ke  dalam  suatu  peristiwa  hukum, mengingat  adanya  PKPU  akan  memberikan  akibat-akibat  hukum  terhadap  pihak-pihak  maupun hubungan-hubungan hukum. Terkait dengan hal tersebut maka perlu ditinjau akibat hukum penudaan kewajiban  pembayaran  utang  terhadap  status  sita  dan  eksekusi  jaminan  dalam  perspektif  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## II. METODE PENELITIAN

## Metode Pengumpulan Data
Sumber  data  yang  Penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder (secondary data) . Untuk  itu,  metode  pengumpulan  data  dilakukan dengan  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik  atau  masalah  yang  akan  atau  sedang  diteliti.  Infomasi  itu  dapat  diperoleh  dari  buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainya yang berhubungan dengan penelitian. 6

## Metode Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  metode deskriptif  analitis,  yaitu  metode yang  dipakai untuk menggambarkan  suatu  kondisi  atau  yang  tujuannya  agar  dapat  memberikan  data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7

## Metode Pendekatan
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  metode pendekatan  undang-undang  yaitu  metode  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  utang  dan  undang-undang  lain  yang  berkaitan dengan  permasalahan  penelitian.  Penelitian  yuridis  normatif  disebut  juga  sebagai  metode  yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka. 8
4 Man. S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung: Alumni, 2006, hlm. 202.
5 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan , Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor, 2009,  hlm. 37.
6 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitan Hukum , Jakarta: UI-Press, 2014, hlm. 201.
7 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 223.
8 Soejono Soekanto, Op.cit ,.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pemberlakuan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Adanya  kesepakatan  suatu  kontrak  antara  kreditur  dan  debitur  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi debitur  tidak  dapat  menunaikan  kewajibannya  dan  timbul  sengketa  diantara  kedua  belah  pihak. Ketidakmampuan  debitur  menunaikan  kewajibannya  atau  mebayar  hutang-hutangnya  dapat diselesakan dengan cara mengajukan ke pengadilan yaitu menyatakan debitur pailit. Untuk menjamin kepastian  dan  mewujudkan  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  maka  diperlukan  aturan  terkait dengan  kepailitan,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Poerwadarminta  menjelaskan  bahwa  “pailit”  diartikan  bangkrut,  yaitu  menderita  kerugian  besar hingga  jatuh  (makna  ini  ditujukan  kepada  perusahaan,  toko  dan  sebagainya). 9 John  M  Echols  dan Hasan  Shadily  juga  mendefinisikan  bahwa  bangkrut,  pailit  dan bankrupty diartikan  kebangkrutan, kepailitan. 10 Algra  dalam  Dian  Widijowati  menjelaskan  kepailitan  adalah faillissenmentis  een gerechtelijk  beslag  op  het  gehele  vermogen  van  een  schuldenaarten  behove  van  zijin  gezamenlijke schuldeiser (kepailitan adalah sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitur ata si berutang untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur atau si berpiutang). 11
Senada  dengan penjelasan  tersebut  di  atas,  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor 37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  mendefinisikan  Kepailitan  adalah sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 12 Adapun permohonan pailit dapat diajukan dengan syarat: 13
1. Debitur terhadap siapa permohonan itu harus diajukan paling sedikit mempunyai dua kreditur;
2. Debitur tidak membayar utangnya secara lunas kepada salah satu krediturnya; dan
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan due and payable.
Dalam  hukum  kepailitan,  tidak  semua  kreditur  mempunyai  kedudukan  yang  sama.  Perbedaan kreditur tersebut ditentukan oleh jenis piutang masing-masing, antara lain sebagai berikut: 14
1. Piutang separatis yaitu piutang dengan jaminan kebendaan tertentu yang diatur dalam Pasal 1133 KUH Perdata (misal: hak tanggungan, gadai, jaminan fidusia);
2. Piutang  dengan  hak  preferensi  umum  yaitu  piutang  yang  terkait  dengan  harta  pailit  diatur  dalam Pasal 1149 KUH Perdata);
3. Piutang dengan hak preferensi khusus yaitu piutang yang terkait dengan harta pailit tertentu, diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata;
4. Piutang  konkuren, yaitu  pembayaran  piutang  secara  prorata  bases,  diatur  dalam  Pasal  1131-1132 KUH Perdata;
5. Piutang istimewa khusus, misal piutang pajak (Pasal 1137 KUH Perdata).
Uraian tersebut di atas, menunjukkan klasifikasi kreditur dalam hukum kepailitan, antara lain: 15 1. Kreditur  separatis,  adalah  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  yang  dagunkan  oleh  debitur,  antara lain hipotik, gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia dan lain  sebagainya. Kedudukan kreditur ini adalah  memiliki  hak  eksekusi  terhadap  jaminan  kebendaan  jika  debitur  mengalami  wanprestasi atau tidak dapat memenuhi pembayaran uatangnya (Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU).
9 Jono, Hukum Kepailitan ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2010,  hlm. 1.
10 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris dan Indonesia , Jakarta: Gramedia, 1979, hlm. 56.
11 Algra, Inleiding tot Het Nederlands Privatrecht , Groningaen: Tjeenk Wilink, 1974, hlm. 245
12 Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Hutang.
13 Sutan  Remy  Sjahdeni, Sejarah,  Asas  dan  Teori  Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang  Nomr  37 Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang ,  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2016, hlm. 2.
14 Arus Akbar Silondae, Pokok-Pokok Hukum Bisnis , Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 68
15 Putu  Arya  A.P.  “Pengaruh  Undang-Undang  Kepailitann  dan  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  Terhadap Kedudukan  Kreditur  Pemegang  Hak  Tanggungan  Apabila  Debitur  Pailit”, Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Udayana Denpasar , (2013), hlm. 4.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2. Kreditur  preferen,  berdasarkan  pada  rumusan  Pasal  1134  KUH  Perdata,  yaitu  kreditur  yang memiliki  hak  istimewa  dimana  secara  limitatif  undang-undang  menetapkan  piutangnya didahulukan dalam  mengambil  pelunasan  daripada  kreditur  lainnya.  Meskipun  demikian,  hak preferen  baru  timbul  apabila  suatu  kekaaan  yang  telah  disita  tidak  mencukupi  melunasi  semua utang  dan  karena  hak  preferen  tidak  meberikan  sesuatu  kekuasaan  terhadap  suatu  benda.  Hak preferen  bagi  seorang  penagih  tidak  dapat  dilakukan  atas  sita  suatu  benda  jika  tidak  memegang title eksekutorial.
3. Kreditur  konkuren,  dimana  kreditor  yang  tidak  memegang  agunan  dan  tidak  memiliki  hak istimewa  serta  tagihannya  tidak  diakui  dan  bersyarat,  jenis  kreditur  ini,  pelunasan  piutang dicukupkan  melalui  pelelangan  atau  penjualan  harta  pailit  setelah  kreditur  separatis  dan  kreditur preferen  mengambil  bagiannya,  sedangkan  pembagian  besar  kecilnya  piutang  berdasarkan kedudukan masing-masing kreditur.
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  pada  dasarnya,  hanya  berlaku  atau  ditujukan  pada  para kreditur  konkuren  saja.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  222  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  yang  berbunyi: “Debitor  yang  tidak  dapat  atau  memperkirakan  tidak  akan  dapat  melanjutkan  membayar  utang- utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat  memohon  penundaan  kewajiban pembayaran  utang,  dengan  maksud  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran pembayaran  sebagian  atau  seluruh utang  kepada  Kreditor”.  Selanjutnya  dalam penjelasan  Pasal  222 ayat (2) disebutkan “Yang dimaksud dengan “Kreditor” adalah setiap kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan”. 16
Namun  pada  Pasal  244  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  disebutkan  dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  Pasal  246, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berlaku terhadap:
1. Tagihan  yang  dijamin  dengan  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau  hak  agunan atas kebendaan lainnya;
2. Tagihan  biaya  pemeliharaan,  pengawasan,  atau  pendidikan  yang  sudah harus  dibayar  dan  Hakim Pengawas  harus  menentukan  jumlah  tagihan  yang  sudah  ada  dan  belum  dibayar  sebelum penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  yang  bukan  merupakan  tagihan  dengan  hak  untuk diistimewakan; dan
Tagihan  yang  diistimewakan  terhadap  benda  tertentu  milik  debitur  maupun  terhadap  seluruh  harta debitur yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

## B. Akibat  Hukum  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Terhadap  Status  Sita  dan Eksekusi Jaminan
Akibat  hukum  yaitu  suatu  peristiswa  yang  timbul  oleh  karena  suatu  sebab,  yaitu  perbuatan yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum,  baik  perbuatan  yang  sesuai  dengan  hukum,  ataupun  perbuatan yang  tidak  sesuai  dengan hukum.  Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  Kepailitan  adalah  sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembeiesanya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Kepailitan  mengakibatkan seluruh  kekayaan  debitor  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama  kepailitan  berada  dalam  sitaan umum sejak saat pernyataan putusan pailit dibacakan.
Sitaan  terhadap  seluruh  kekayaan  debitor  merupakan  bagian  dari  pengurusan  harta  pailit (management  of  estate) .  Pengurusan  harta  pailit  ini  merupakan  suatu  cara  untuk  menguras  harta kekayaan  debitor.  Cara  ini  dilakukan  dengan  menunjuk  beberapa  wakil  dari  kreditor  untuk mengontrol  semua  harta  kekayaan  debitor  yang  dinyatakan  pailit,  serta  diberikan  kekuasaan  untuk mencegah,  dalam  bentuk  peraturan,  transaksi,  perbuatan  curang  untuk  mentransfer  kekayaan, mengumpulkan,  mengelola,  dan  saat  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan.  mendistribusikannya kepada para kreditor. 17
16 Adrian Sutedi, Op.Cit,. hlm. 37.
17 Siti Anisah, Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Indonesia , Jakarta: Total  Media, 2008, hlm, 191
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sita  umum  dilakukan  secara  langsung  terhadap  semua  harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh debitor  yang  dinyatakan  pailit  untuk  manfaat  semua  kreditomya.  Dengan  demikian,  undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan.
Adapun akibat hukum dari adanya penundaaan kewajiban pembayaran utang terhadap status sita dan eksekusi jaminan adalah ditangguhkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh  pelunasan  utang,  sebagaimana  dalam  Pasal  242  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004  tentang    Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  yang  berbunyi: “Selama  berlangsungnya  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  Debitor  tidak  dapat  dipaksa membayar  utang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  245  dan  semua  tindakan  eksekusi  yang  telah dimulai  untuk  memperoleh  pelunasan  utang,  harus  ditangguhkan”.  Dengan  demikian  maka  debitur selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena  pada  dasarnya  Pengadilan  Niaga  memberikan  kesempatan  bagi  debitur  untuk  mengajukan rencana  perdamaian  sehingga  kewajiban  pembayaran  utang  pun  ditunda.  Keadaan  ini  akan berlangsung baik selama PKPU sementara maupun selama PKPU tetap. 18
Semua  sita  yang  telah  diletakkan  gugur  setelah  diucapkan  putusan  PKPU  tetap  atau  setelah putusan  pengesahan  perdamaian  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dan  atas  permintaan  pengurus atau  Hakim  Pengawas,  jika  masih  diperlukan,  Pengadilan  wajib  mengangkat  sita  yang  telah diletakkan  atas  benda  yang  temasuk  harta  debitur.  Ketentuan  tersebut  dikecualikan  dalam  hal Pengadilan berdasarkan permintaan Pengurus telah menetapkan tanggal sita yang lebih awal. Adapun apabila  debitur  disandera,  ketentuan  Pasal  242  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang    Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  yang  berbunyi:  “Kecuali  telah ditetapkan  tanggal  yang  lebih  awal  oleh  Pengadilan  berdasarkan  permintaan  pengurus,  semua  sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan  putusan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  tetap  atau  setelah  putusan  pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika  masih  diperlukan,  Pengadilan  wajib  mengangkat  sita  yang  telah  diletakkan  atas  benda  yang termasuk  harta  Debitor”,  menentukan bahwa  debitur pun harus  dilepaskan  segera  setelah  diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.
Ketentuan  Pasal  242  ayat  (1)  dan  (2)  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya  juga  berlaku  pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita  tersebut  berkenaan  dengan  tagihan  kreditur  yang  dijamin  dengan  gadai,  jaminan  fidusia,  hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang. 19
Pada dasarnya kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang, dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak  terjadi kepailitan  sepanjang  memenuhi  ketentuan  Pasal  56,  57  sampai  58  dalam  undang-undang  tersebut. Namun,  dalam  hal  berlakunya  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  Pasal  246  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa hak kreditur tersebut ditangguhkan selama berlansungnya PKPU hingga PKPU berakhir. 20

## IV. KESIMPULAN
Pemberlakuan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya berlaku pada kreditur konkuren sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  222  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun dalam Pasal 242 diatur ketentuan bahwa  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  tidak  berlaku  terhadap  tagihan-tagihan  dari  kreditur separatis  atau  tagihan  yang  diistimewakan  terhadap  barang-barang  tertentu  milik  kreditur.  Dengan
18 Sutan  Remy  Sjahdeini, Hukum  Kepailitan:  Memahami  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 358.
19 Pasal  242  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang    Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
20 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 183
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
demikian,  terhadap  kreditur  dengan  jaminan  atau  tagihan  yang  diistimewakan,  debitur  harus membayar utangnya secara penuh.
Akibat  hukum  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  terhadap  status  sita  dan  eksekusi jaminan  adalah  ditangguhkannya  semua  tindakan  eksekusi  yang  telah  dimulai  untuk  memperoleh pelunasan  utang,  sebagaimana  dalam  Pasal  242  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang    Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  yang  berbunyi:  “Selama berlangsungnya  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  Debitor  tidak  dapat  dipaksa  membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh  pelunasan  utang,  harus  ditangguhkan”.  Dengan  demikian  maka  debitur  selama  masa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena pada dasarnya  Pengadilan  Niaga  memberikan  kesempatan  bagi  debitur  untuk  mengajukan  rencana perdamaian  sehingga  kewajiban  pembayaran  utang  pun ditunda.  Keadaan  ini  akan  berlangsung baik selama PKPU sementara maupun selama PKPU tetap.

## REFERENSI
Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan , Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. Algra, Inleiding tot Het Nederlands Privatrecht , Groningaen: Tjeenk Wilink, 1974. Arus Akbar Silondae, Pokok-Pokok Hukum Bisnis , Jakarta: Salemba Empat, 2011. John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris dan Indonesia , Jakarta: Gramedia, 1979. Jono, Hukum Kepailitan , Jakarta: Sinar Grafika, 2010 Man. S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung: Alumni, 2006.
Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. Putu  Arya  A.P.  “Pengaruh  Undang-Undang  Kepailitann  dan  Undang-Undang  Hak  Tanggungan Terhadap  Kedudukan  Kreditur  Pemegang  Hak  Tanggungan  Apabila  Debitur  Pailit”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar , (2013).
Siti Anisah, Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Indonesia , Jakarta: Total Media, 2008. Soejono Soekanto, Pengantar Penelitan Hukum , Jakarta: UI-Press, 2014.
Sunarmi,  Perbandingan  Sistem  Hukum  Kepailitan  Antara  Indonesia  (Civil  Law  System)  Dengan Amerika Serikat (Common Law System), Jurnal Hukum , Universitas Sumatera Utara, 2004.
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010. Sutan Remy Sjahdeni, Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomr 37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang ,  Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Victor  M.  Situmorang  dan  Hendri  Sukarso, Pengantar  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia ,  Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Zainal  Asiki, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  di  Indonesia ,  Jakarta: Rajawali Press 2001.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.