## JURNAL LAMPUHYANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STKIP AGAMA HINDU AMLAPURA Volume 10  Nomor 1 Januari  2019, ISSN: 2087-0760 https://e-journal.stkip- amlapura.ac.id/index.php/jurnallampuhyang

## Keberadaan Awig-Awig sebagai Landasan Hukum Adat Masyarakat Hindu
di Karangasem
Oleh: Wayan Yanik Yasmini 1) Diterima 12 November  2018 Direvisi  12 Desember 2018 Diterbitkan 01 Januari 2019
Abstrak: Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  keberadaan awig-awig dan mendeskripsikan  upaya-upaya  yang  dilakukan  masyarakat  dalam  memantapkan keberadaan awig-awig desa adat yang  digunakan  sebagai  landasan  hukum  Hindu  di Bali.  Pengumpulan  data  penelitian  menggunakan  metode  studi  domumentasi, wawancara,  dan  observasi.  Analisisnya  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan Awig-awig di Desa Prakaman masih eksis digunakan sebagai  landasan  hukum  ada,  tetapi  perlu  direvitalisasi.  Faktor  penyebab  awig-awig desa  adat  perlu  direvitalisasi  karena  awig-awig  merupakan  pedoman  yang  bertujuan memelihara  ketertiban  dan  ketenteraman  dalam  kehidupan,  mengatur  keseimbangan, keamanan dan ketertiban krama dewa yang nantinya dapat terwujud kesukertaan desa, sumber  hukum  pada  tingkat  desa  adat,  sebagai  tata  tertib,  sebagai  pedoman  dalam kegiatan  sesuai  dengan  budaya,  adat  istiadat,  dan  keagamaan  serta  awig-awig  berisi falsafah Tri Hita Karana dan falsafah Hindu berdasarkan pada “Moksatham Jagat Hita Ya Iti Dharma,” Catur Purusa Artha ( Dharma, Kama, Artha dan Moksa ), Desa , Kala , Patra , Tat  Twam  Asi ,  dan Tri  Upasaksi .  Upaya  yang  dilakukan  untuk  memantapkan keberadaan awig-awig  desa adat  sebagai landasan  hukum Hindu adalah memantapkan penyusunan awig-awig di tingkat desa adat, selanjutnya menyosialisasikan penyusunan awig-awig,  dan  mencetak  awig-awig  untuk  disosialisasikan  agar  dipedomani  oleh semua pihak terkait.
Kata kunci : Awig-awig, hukum adat, masyarakat Hindu
Abstract :  This  article  aims  to  describe  the  existence  of  awig-awig  and  describe  the efforts made by the community in strengthening the existence of awig-awig traditional villages  which  are  used  as  the  basis  of  Hindu  law  in  Bali.  The  collection  of  research data using the method of dominance study, interviews, and observations. The analysis is descriptive qualitative. The results show that the existence of Awig-awig in Prakaman Village still exists as a legal basis, but needs to be revitalized. The causative factors of awig-awig  adat  villages  need  to  be  revitalized  because  awig-awig  is  a  guideline  that aims  to  maintain  order  and  peace  in  life,  regulate  the  balance,  security  and  order  of manners of the gods which can later be realized village participation, the source of law at  the  customary  village  level,  as  order,  as  a  guide  in  activities  in  accordance  with culture,  customs,  and  religion  as  well  as  awig-awig  containing  the  philosophy  of  Tri Hita Karana and Hindu philosophy based on "Moksatham Jagat Hita Ya Iti Dharma,"
Chess  Purusa  Artha  (Dharma,  Kama,  Artha  and  Moksa),  Village  ,  Kala,  Patra,  Tat Twam Asi, and Tri Upasaksi. Efforts are made to strengthen the existence of awig-awig traditional villages as the basis of Hindu law is to strengthen the preparation of awig- awig  at  the  village  level,  then  to  socialize  the  preparation  of  awig-awig,  and  to  print awig-awig to be socialized to be followed by all relevant parties.
Keywords : Awig-awig, customary law, Hindu society
1) Wayan Yanik Yasmini merupakan Dosen STKIP Agama Hindu Amlapura
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Awig-awig adalah  seperangkat aturan yang mengatur tatanan kehidupan  komunitas  tradisional  Bali yang dikenal dengan istilah adat . Awig- awig  Desa  Adat adalah  merupakan
keseluruhan  hukum yang  mengatur  tata cara  kehidupan  bagi  warga  desa  adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaanya. Awig-awig berasal  dari kata wig yang  artinya  rusak  sedangkan awig artinya  tidak  rusak  atau  baik.
Awig-awig artinya sesuatu yang menjadi baik.  Konsepsi  inilah  yang  dituangkan kedalam  aturan-aturan  baik  secara tertulis  maupun  tidak  tertulis  sehingga menimbulkan  suatu  pengertian,  bahwa awig-awig adalah  peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya,  untuk  mewujudkan  kehidupan yang  aman,  tentram,  tertib,  dan sejahtera  di  desa  adat. Awig-awig itu memuat  aturan-aturan  dasar  yang menyangkut  wilayah  adat, krama  desa adat ,  keagamaan  serta  sanksi. Awig-
awig desa adat merupakan  hukum  adat yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan  mengendalikan  perilaku  warga masyarakat  dalam  pergaulan  hidupnya guna mencapai ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan  bersama  seperti  tersebut  di  atas masyarakat  adat  mempunyai  tugas melaksanakan awig-awig dan  ikut  serta dalam mengambil kebijaksanaan- kebijaksanaan  melalui paruman (rapat) yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya  persatuan  dan  kesatuan krama desa -nya, dengan tetap mengusahakan  keseimbangan  yang harmonis  di  desanya  berlandaskan konsep Tri  Hita  Karana ,  sehingga  bila terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan- ketentuan  yang  telah  disepakati  ( awig- awig )  akan  menyebabkan  terjadinya ketidakseimbangan  atau  disharmonis sekala niskala (dunia ahkirat). Untuk itu perlu  adanya  pemulihan  terhadap ketidak  seimbangan  itu.  Pemulihan  ini juga  dilaksanakan  secara sekala  dan
niskala (dunia  dan akhirat).  Jadi, awig- awig desa  adat  adalah  kesatuan peraturan  desa  adat  yang  tumbuh  dari desa  adat yang  mengatur  tata cara  desa adat  dalam  keseharian  yang  disertai dengan sanksi-sanksi dan aturan pelaksanaanya  yang  juga  digunakan sebagai pedoman oleh prajuru (perangkat)  desa  dalam  mengatur  dan melindungi  kepentingan  warga  atau anggota  desa  adat  dalam  seluruh  sisi kehidupan  warga  desa  adat  yang  juga merupakan hukum adat yang berlaku di wilayah desa adat.
Namun  sayangnya,  keberadaan awig-awig desa adat dewasa  ini tidaklah  seeksis  dahulu.  Perubahan zaman  ke  arah  modern  mengancam keberadaan awig-awig sebagai landasan hukum  Hindu  bagi  masyarakat  di lingkungan  desa adat .  Oleh  karena  itu, awig-awig desa adat tersebut  perlu direvitalisasi  agar  berdaya  guna  bagi kehidupan masyarakat Hindu di
lingkungan desa adat setempat.
Penelitian  semacam  ini  sudah pernah  dilakukan  oleh  Winia  (2012) dengan judul Implementasi Awig-Awig di Desa Adat Ulakan dalam Menanggulangi  Konflik  Krama  Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan
sebagai  berikut.  (1)  Keberadaan awig-
awig Desa Adat Ulakan  sangat  penting untuk  mengikat krama desanya  dalam bertingkah laku agar sesuai dengan tata krama,  etika,  dan  susila. Awig-awig yang  telah  diwujudkan  bersama  efektif mengatur  dan  mengelola  hubungan intern anggota warga masyarakat dalam membina  kerukunan,  kekeluargaan  dan menjaga  keajegan  lingkungan,  yang sesuai dengan konsep Tri Hita Karana . (2)  Peranan awig-awig  Desa  Adat Ulakan adalah sebagai pedoman hukum bagi krama  desa adat Ulakan. Awig- awig merupakan  hukum  hidup  di masyarakat dengan anggota banjar adat, akan  memberi  batas-batas  pegangan, penuntun  serta  petunjuk  bagi  setiap krama  desa  adat Ulakan  dalam mencapai  kesejahteraan  lahir  dan bathin.  Dalam  hal  ini awig-awig
merupakan sifat dari siku-siku pemecah garis-garis kebenaran dalam pelaksanaan  segala  perencanaan  yang dapat mencerminkan kedisiplinan krama  desa Ulakan  dan  akan  selalu dijadikan  pedoman  bagi krama  desa Ulakan  dalam  pergaulan  hidup  sehari- hari  demi  terciptanya  kehidupan  yang rukun,  harmonis,  tentram  dan  damai dalam  suasana  kebersamaan.  (3) Awig- awig yang  diimplementasikan  secara efektif  dapat  menanggulangi  konflik-
konflik  yang  terjadi  terutama  di  intern karma desa,  sehingga  sampai  akhir penelitian  ini  dilakukan  belum  pernah terjadi  konflik  baik  dalam  skala  kecil
dan besar, sebab  semua dapat dikembalikan  pada  isi awig-awig dengan sanksi-sanksi yang telah ada.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut, timbul  ketertarikan  untuk  menyusun penelitian  dengan  judul  “Keberadaan
Awig-Awig  sebagai  Landasan  Hukum Adat Masyarakat Hindu di Karangasem”. 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut,  rumusan  masalah  yang  dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut. 1.2.1 Bagaimanakah keberadaan awig-awig yang digunakan sebagai  landasan  hukum  adat masyarakat Hindu di Karangasem? 1.2.2 Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam memantapkan keberadaan awig-awig desa adat yang digunakan  sebagai  landasan
hukum  adat  masyarakat  Hindu di Karangasem? 1.3 Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah  tersebut,  tujuan  yang  ingin dicapai  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut: 1.3.1 untuk mendeskripsikan keberadaan awig-awig sebagai landasan hukum adat masyarakat Hindu di Karangasem 1.3.2 untuk  mendeskripsikan  upaya- upaya yang dilakukan masyarakat dalam memantapkan keberadaan awig-awig desa adat yang digunakan sebagai landasan hukum Hindu di Bali.

## II. TINJUAN PUSTAKA

## 2.1 Awig-Awig
Al  Barry  (1994),  revitalisasi terdiri  atas  dua  akar  kata,  yakni re dan vitalitas . Re artinya kembali, sedangkan
vitalitas artinya daya hidup.
Berdasarkan hal tersebut, secara harfiah revitalisasi  mengandung  pengertian memberikan  daya  hidup  kembali  atau menghidupkan  kembali.  Dalam  hal  ini, menghidupkan  kembali  mengandung maksud  melestarikan  atau  mengangkat kembali ke permukaan terkait kebudayaan yang sudah mulai memudar di  lingkungan  masyarakat.  Yang dipandang  perlu  direvitalisasi  karena
keberadaannya  semakin  memudar  di masyarakat adalah awig-awig .
Menurut Surpha (2002:51), pengertian awig-awig adalah  suatu ketentuan  yang  mengatur  tata  krama pergaulan  hidup  dalam  masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg  di  masyarakat.    Sementara  itu, menurut  Widnyana  (1993:4) awig-awig merupakan  aturan  atau  keinginan masyarakat  hukum  adat  setempat  yang dibuat  dan  disahkan  melalui  sesuatu musyawarah  serta  dituliskan  di  atas daun  lontar  atau  kertas.  Dalam awig- awig tersebut,  biasanya  dimuat  atau diatur  larangan-larangan  yang  tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat yang  bersangkutan  atau  kewajiban- kewajiban  yang  harus  diikuti  oleh masyarakat  tersebut,  apabila  dilanggar akan  dikenakan  sanksi  oleh  masyarakat melalui pimpinan adatnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,
awig-awig adalah  aturan,  pedoman dalam  tingkah  laku  masyarakat,  agar tidak  melakukan  tindakan  sewenang- wenang,  adanya  peraturan  tersebut, maka  dapat  diciptakan  suasana  aman, damai,  sehingga  keseimbangan  dapat dicapai  bila  isi awig-awig desa  dapat ditaati  dan  benar-benar  dilaksanakan oleh masyarakat.

## 2.2 Hukum Hindu
Hukum  adat  pada  umumnya belum  atau  tidak  tertulis.  Oleh  karena itu,  banyak  ahli  hukum  yang  member penapsiran  beragam.  Ter  Haar  (dalam Asmara,  2002:17)  mengatakan  sebagai berikut.
Untuk  melihat  apakah  sesuatu adat-istiadat  sudah  merupakan hukum  adat,  maka  kita  wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap sipelangar peraturan adat-istiadat yang bersangkutan. Kalau penguasa  terhadap  sipelanggar menjatuhkan  putusan  hukuman, maka  adat-istiadat  itu  sudah merupakan hukum adat.
Hukum  adat  berurat  akar  pada kebudayaan  tradisional.  Hukum  adat adalah suatu  hukum  yang  hidup  karena menjelmakan  perasaan  hukum  rakyat yang  nyata.  Djojodigoeno  (dalam Asmara,  2002:18)  menuliskan  sebagai berikut.
Sumber  hukum  adat  Indonesia uger-ugeran (norma-norma kehidupan sehari-hari)yang langsung timbul sebagai pernyataan  kebudayaan  orang Indonesia  asli,  tegasnya  sebagai pernyataan  rasa  keadilannya dalam hubungan pamrih. Hubungan pamrih adalah hubungan  antar  orang  dengan sesamanya guna usaha memenuhi  antar  orang  dengan
sesamanya guna usaha memenuhi kepentingan ( business relation-zakelijke verhoudingen ).
Hukum adat memiliki dua unsur, yaitu  pertama  unsur  kenyataan  bahwa adat  itu  dalam  keadaan  yang  sama selalu  diindahkan  oleh  rakyat.  Kedua, unsur psikologis bahwa terdapat adanya keyakinan  pada  rakyat,  bahwa  adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Unsur  inilah  yang  menjadikan  dan menimbulkan adanya kewajiban hukum ( opinion yuris necessitates).
Soekanto  (dalam  Kari,  2009:29) mengartikan  hukum  adat  sebagai kompleks  adat-adat,  yang  kebanyakan tidak di kitabkan, tidak dikondifikasikan dan  bersifat  paksaan,  mempunyai sangsi,  jadi  mempunyai  akibat  hukum,
sedangkan Djojodigoena (dalam Dharmayuda,  1999:14)  mendefinisikan
“hukum  adat  adalah  hukum  yang  tidak bersumber kepada peraturan-paraturan”.
Dari uraian-uraian  tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  adat adalah  suatu  kompleks  norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat  yang  selalu  berkembang  serta meliputi  peraturan-peraturan  tingkah laku  manusia  dalam  melaksanakan kehidupan  sehari-hari  di  lingkungan
masyarakat, hukum adat sebagian besar tidak  tertulis,  tetapi  senantiasa  ditaati dan  dihormati  oleh  rakyat,  karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

## III.  METODE PENELITIAN
Metode pengumpulan data adalah  cara  yang  digunakan  dalam mengumpulkan data. Nasution (2000:106) menegaskan ada empat jenis metode  pengumpulan  data,  yakni  (1) metode observasi, (2) metode wawancara,  (3) metode angket,  dan  (4) metode dokumentasi. Dalam menunjang keilmiahan  hasil  penelitian  diperlukan data  untuk  membuktikan  bahwa  apa yang  dikerjakan  peneliti  didukung  oleh sebuah fakta real yang diperoleh dengan menggunakan  metoda  atau  teknik- teknik tertentu. Terkait dengan pengumpulan  data  dalam  penelitian digunakan  metode  studi  domumentasi, wawancara, dan observasi.  Pada
penelitian ini digunakan teknik
dokumentasi  karena  peneliti  akan mencatat Awig-awig dan  hasil-hasil tertulis  dari awig -awig  berupa  catatan tertulis.  Dalam  penelitian  ini  observasi dilakukan  untuk melihat  kondisi masyarakat  di  lingkungan  desa  adat dalam  kaitannya  dengan  revitalisasi keberadaan awig-awig sebagai landasan
hukum  Hindu.  Penelitian  ini  seperti dikemukakan  di  atas  tergolong  pada jenis  penelitian  kualitatif,  sehingga analisis  yang  dipergunakan  adalah model  analisis  nonstatistik  artinya setelah  data  terkumpul  yang  diperoleh dari  tiga  cara,  yaitu  dokumentasi, wawancara,  dan  observasi  tersebut dianalisis  dengan  langkah  sebagai berikut:  reduksi  data, display data,  dan verifikasi data. Cara mengecek keabsahan  data  dalam  penelitian  ini sesuai dengan pedapat Riyanto (2001:75), yaitu: kredibelitas, transferabilitas,  dependabilitas,  dan
konfirmabilitas.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Keberadaan Awig-awig sebagai Landasan Hukum Adat
Awig-awig merupakan  suatu perwujudan  dari  otonomi  desa  yang merupakan  faktor  pendukung  utama dari  banjar  adat  sebagai  persekutuan hukum,  yaitu  yang  membentuk  aturan hukumnya  sendiri  dan  tunduk  kepada aturan  hukum  yang  dibuat  itu, sedangkan isi awig-awig pada umumnya  menyangkut  patokan  yang bertujuan  memelihara  ketertiban  dan ketentraman  dalam  kehidupan  banjar desa  adat,  sehingga  di  dalamnya  dapat
dijumpai pula adanya sanksi-sanksi bagi warga yang melakukan pelanggaran dan yang di antaranya adalah :
1) untuk  mengikat  keanggotannya agar  melestarikan  atau  tidak menghapus tradisi Adat-Istiadat.
2) untuk  mempercepat  peningkatan pendanaan desa adat .
3) untuk  segala  kegiatan  Banjar ( karya ),  baik  dari  dalam  maupun luar desa adat .
4) mencapai  kedamaian,  ketertiban dan  kesejahteraan  anggota  desa adat .
Eksistensi  desa adat pada umumnya  secara  struktural  merupakan induk  dari  komunitas  yang  lain  dan secara  fungsional  desa  adat  banyak terjalin  dengan  lembaga  lain  secara tumpang  tindih.  Dalam  kenyataannya, desa  adat  dianggap  sebagai  suatu organisasi kemasyarakatan yang bersifat magis-religius. Di samping itu juga desa adat  adalah  daerah  persekutuan  hukum yang  memenuhi  unsur-unsur  pada umumnya orang-orang yang merupakan kesatuan  lahiriah  dan  batiniah.  Sebagai sebuah persekutuan Hindu yang disebut dengan  Desa Adat harus  berlandaskan juga pada Catur Bhuta Desa .
Catur  bhuta desa atau  empat unsur  adalah  salah  satu  syarat  yang
harus dipenuhi dalam proses penyusunan awig-awig ,  bagian  dari catur  bhuta  desa ,  yaitu  : Parimandala atau  lingkungan  wilayah  desa,  wilayah desa  ini  diatur  berdasarkan  atas  konsep
Tri Mandala yang mengambil perumpamaan  Tri  Loka (Bhur,  Bwah,
Swah) dalam  kualifikasi  nista,  madya dan  utama.  Ikatan  yang  harmonis  dari kahyangan desa dan pawongan (kraman datu) serta palemahan (Parimandala) melahirkan  konsep Tri  Hita  Karana (Kari, 2009: 50)
Adapun  isi  pokok awig-awig pada  hakikatnya  merupakan  realisasi dari  falsafah Tri  Hita  Karana dan  juga memperhatikan  falsafah  Hindu  serta berdasarkan  pada “Moksatham  Jagat Hita  Ya  Iti  Dharma,” Catur  Purusa Artha ( Dharma,  Kama,  Artha dan Moksa ), Desa , Kala , Patra , Tat  Twam Asi ,  dan Tri  Upasaksi .  Semua  hal
tersebut mengandung keselarasan, keseimbangan, keserasian serta keharmonisan antara kepentingan dunia dan akhirat. Adapun  unsur-unsur Tri  Hita Karana yang dimaksud adalah : 1) Parahyangan yaitu hubungan  manusia  dengan Ida  Sang  Hyang  Widhi Wasa yang  dirumuskan
dalam  aturan sukertha  tata agama mengenai: Dewa Ydnya,  Rsi  Yadnya,  Pitra Yadnya , Manusa  Yadnya dan Bhuta Yadnya.
2) Pawongan yaitu  hubungan manusia  dengan  manusia lainnya  yang  dirumuskan dalam sukertha tata pawongan mengenai: krama, prajuru, kulkul, paruman,  druwen  desa,
bhaya dan penyanggraan banjar .
3) Palemahan yaitu  hubungan manusia  dengan  masyarakat serta lingkungannya dirumuskan  dalam sukertha tata  adat mengenai: karang tegal  carik,  pepayonan, wewangunan , wewalungan (Tim  Penyusun Awig-awig ,
1985:16).
Melihat sekilas tentang isi awig- awig  tersebut,  maka  keberadaan awig- awig yang  semakin  didesak  oleh modernisasi pola-pola kehidupan masyarakat atau krama perlu
direvitalisasi.  Faktor  penyebab  awig- awig tersebut perlu direvitalisasi karena awig-awig  memiliki  peranan  penting
dalam  kehidupan  bermasyarakat  umat Hindu di Bali.
Hukum  Hindu  dan  hukum  adat yang  telah  dituangkan  dalam  bentuk awig - awig yang  mempunyai  jiwa kekeluargan, yaitu pelaksanaannya telah dipakai  secara  umum  di  kalangan masyarakat Bali pada kehidupan sehari- hari.  Ikatan  kekeluargaan  didasarkan atas  perasaan  kasih  sayang,  cinta, simpati  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu rasa  solidaritas  antar krama yang  satu dengan krama yang  lainnya  di lingkungan  masyarakat  masih  sangat erat.  Mereka  merupakan  satu  kesatuan untuk  menghadapi  dunia  luar,  baik bersifat positif maupun bersifat negatif.
Setiap  kelompok  kehidupan manusia  mempunyai  cara-cara  tertentu untuk  mengatur  hubungan  yang  terjadi antar  hidup  dengan  kehidupannya. Dengan  tidak  membedakan  suatu kehidupan masyarakat dalam kelompok kecil  ataupun  besar,  maka  untuk mengatur hubungan itu tentu memerlukan  aturan-aturan  berdasarkan atas  nilai-nilai  mengenai  apa  yang dianggap  baik  atau  tidak  patut dilakukan.  Aturan-aturan  pada awig- awig merupakan pedoman serta patokan mengenai  apa  yang  boleh  dilakukan, sehingga  aturan-aturan  itu  membatasi
sikap,  tingkah  laku  perbuatan  manusia satu dengan manusia lainnya.
Awig-awig itu hidup dan berkembang di  dalam  masyarakat  serta  diterima sebagai  satu  keharusan  oleh  anggota masyarakat.  Mereka  menganggap akan  pentingnya  suatu  pembatasan, sebab  suatu  kehidupan  yang  bebas tanpa  batas  tidak  dikenal  di  dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu setiap  anggota  masyarakat  serta mereka  terasa  terikat  dalam  suatu kehidupan serta mereka merasa perlu adanya  pembatasan  guna  lancarnya kehidupan bermasyarakat dan terselenggaranya kepentingan anggota  masyarakat  banjar  adata yang  satu  dengan  yang  lainnya (Surpha, 2002:64)
Berdasarkan  uraian  di  atas, awig- awig merupakan  hukum  hidup  di masyarakat dengan anggota banjar adat, akan  memberi  batas-batas  pegangan, penuntun  serta  petunjuk  bagi  setiap krama  desa  adat dalam  mencapai kesejahteraan  lahir  dan  bathin.  Dalam hal  ini awig-awig merupakan  sifat  dari siku-siku pemecah garis-garis kebenaran  dalam  pelaksanaan  segala perencanaan  yang  dapat  mencerminkan kedisiplinan krama desa dan akan selalu dijadikan  pedoman  bagi krama  desa dalam pergaulan hidup sehari-hari demi terciptanya  kehidupan  yang  rukun, harmonis,  tentram  dan  damai  dalam suasana kebersamaan.
4.2  Upaya  Memantapkan  Awig-awig sebagai Landasan Hukum Adat
Melihat  uraian  di  atas  yang menunjukkan  bahwa  betapa  pentingnya merevitalisasi  Awig-awig  di  tengah- tengah  perubahan  zaman  ke  arah modernisasi,  maka  perlu  dilakukan berbagai  upaya  untuk  merevitalisasi Awig-awig  tersebut  dengan  melakukan sinergi dengan berbagai pihak terkait.
Tahapan  pertama  yang  perlu dilakukan  sebagai  upaya  merevitalisasi awig-awig adalah memantapkan penyusunan awig-awig. Terkadang awig-awig  menjadi  sesuatu  yang  usang karena penyusunannya tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman.  Awig-awig  tidak  diperbaharui atau  dibiarkan  begitu  saja  karena prosedur penyusunannya kurang dipahami  oleh  masyarakat  setempat. Oleh  karena  itu,  untuk  menggerakkan masyarakat setempat dalam merevitalisasi (melestarikan atau
memperbaharui isi awig-awig tersebut), maka  proses  penyusunan  awig-awig harus  jelas  dan  dasar  pertimbangan penyusunan  awig-awig  secara  tertulis juga menjadi sangat penting.
Dasar  pertimbangannya  disusun
awig-awig secara tertulis dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. Membentuk  aturan  hukum  yang permanen  untuk  menyangga  dan menjaga  hubungan  yang  harmonis dan  lingkungan  yang  kondusif antara  sesame  warga  masyarakat banjar.
b. Agar  adanya  aturan  tertulis  yang bias  diwariskan  pada  generasi selanjutnya, yang karena perkembangan peradaban dan kemajuan teknologi serta terjadinya lintas  budaya,  generasi  muda  akan memiliki  persepsi-persepsi  yang berbeda  satu  sama  lain.  Dengan adanya aturan tertulis yang mengatur prilaku kehidupan masyarakat  banjar  maka  perbedaan itu  dapat  difasilitasi  sehingga situasi banjar dalam berbagai aspek kehidupan masih bias tetap dipertahankan (Ajeg)
c. Untuk  mengatur  secara  permanen dan  pasti  tata  cara  berkehidupan bagi  masyarakat  di  banjar  ini  agar selalu  tercipta  situasi  dan  kondisi yang  kondusif,  damai  dan  tertib untuk menuju pada kesejahteraan.
Sebagaimana  di  sampaikan  oleh beberapa  informan  (Kaler,  DKK) mengungkapkan :
“dasar  pertimbangan  masyarakat di  Desa  Adat  menyusun  Awig- awig, bertujuan mewujudkan
kesatuan sosial masyarakat, memupuk kegotong-royongan, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan suasan sosial, keagamaan  dan  meningkatkan rasa  tanggung  jawab,  serta kedisiplinan masyarakat”
Kemudian pertimbangan lain yang dikemukakan  oleh  para  informan disamping  sebagimana  disebut  diatas, penyusunan  Awig-awig  ini  didasarkan pada  faktor  sosial,  keamanan  dan prinsip-prinsip  kekluargaan  dengan dasar  pijakan  ajaran-ajaran  agama Hindu  untuk  melestarikan  budaya leluhur  yang  masih  dianggap  baik  dan dipedomi untuk mewujudkan greha hita dan jagadhita.
Dasaar  pertimbangan  masyarakat di Desa Adat menyusun Awig-awig bila dicarikan  dasar  teoretisnya,  sebenarnya sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Van  Vollenhoven  dalam “Adatrecht” yang  berdasarkan  pada  kenyataan sebagai berikut :
“apabila hakami menemui, bahwa ada  peraturan-peraturan  adat, tindakan-tindakan  (tingkah  laku)
yang oleh adat, tindakan-tindakan (tingkah laku) yang oleh masyarakat  dianggap  patut  dan mengikat  para  penduduk,  serta perasaan umum yang menyatakan bahwa  peraturan-peraturan  itu hrus  dipertahankan  oleh  para
kepala  adat  dan  petugas  hukum lain-lainnya,  maka  peraturan- peraturan  adat  itu  terang  bersifat hukum.
Teori  ini  memperlihatkan  dengan jelas  bahwa  peraturan  yang  tetap  dapat dipertahankan untuk mengatur tindakan-tindakan  (tingkah  laku)  yang oleh  pemakai  adat  itu  masih  dianggap patut  dan  mengikat  penduduk,  serta perasaan  umum  masih  bersifat  hukum. Itu  berarti  apa  yang  dibuat  oleh masyarakat  dalam  wuijud  anggaran dasar  dan  rumah  tangga  sebenarnya adalah peraturan yang bgersifat hukum.
Proses  penyusunan  Awig-awig tentu  dilatar  belakangi  oleh  faktor- faktor  kebutuhan  masyarakat  dan kepentingan masyarakat untuk terciptanya kedamaian, ketertiban.
Apabila  telah  dituliskannya  Awig-awig maka akan menjadi jelas dan nyata hak dan  kewajiban  dari  masing-masing anggota  masyarakat  sebagai  upaya untuk  menciptakan  tertib  hukum  tertib sosial  tertib  prilaku  (susila)  bahkan terciptanya tertib administrasi banjar.
Faktor yang kedua proses penyusunan  Awig-awig  dilandasi  oleh tujuan  dimana  awig-awig  merupakan suatu  perwujudan  dari  otonomi  desa yang  menjadi  faktor  pendukung  utama
dari  banjar  adat  sebagai  persetujuan hukum  yaitu  untuk  membentuk  aturan hukumnya  sendiri  dan  tunduk  pada aturan hukum yang dibuat itu, sehingga isi  Awig-awig  yang  dijelmakan  dalam Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  rumah Tangga  banjar  menyangkut  patokan yang memeilhara ketertiban dan ketentraman  serta  keajegan  lingkungan dengan  memberikan  sanksi-sanksi  bagi warga  masyarakat  yang  hidup  didalam komunitas budaya yang sama.
Menurut I Wayan Surpha (2002:51) menyatakan bahwa pengertian  Awig-awig  adalah  suatu
ketentuan  yang  mengatur  tata  krama pergaulan  hidup  dalam  masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg  di  masyarakt,  sedangkan  menurut (Widnyana, 1993:4) memberikan rumusan  Awig-awig  merupakan  aturan atau keinginan masyarakat Hukum adat
setempat  yang  dibuat  dan  disahkan
melalui suatu musyawarah serta dituliskan  di  atas  daun  lontar  atau kertas. Di  dalam  Awig-awig  ini  dimuat atau diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat yang  bersangkutan  atau  kewajiban- kewajiban  yang  harus  diikuti  oleh masyarakatnya tersebut, apabila
dilanggar  akan  dikenakan  sanksi  oleh masyarakat melalui pimpinan adatnya.
Jadi  proses  penyusunan  Awig- awig  adalah  berdasarkan  kesepakatan anggota  masyarakat  untuk  menjaga eksistensi  banjar  adat  yang  membina hubungan  manusia  dengan  manusia, manusia  dengan  alam  lingkungan  dan manusia  dengan  Sang  Pencipta (Tri Hita  Karana) .  Pada  proses  penyusunan
Awig-awig ini dilakukan secara musyawarah mufakat, demokratis,
kekeluargaan  yang  didasarkan  pada konsep  ajaran  Agama  Hindu  seperti mengutamakan Tri  Kaya  Parisuda dan konsep kehidupan salunglung sabayantaka, parasparos saparnaya .
Penyusunan  Awug-awig  yang diwujudkan  dalam  bentuk  Anggaran Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga disusun melalui beberapa proses seperti yang dikemukakan oleh Mudita sebagai berikut :
“Melihat  situsi  dan  kondisi perkembangan zaman yang semakin  kompleks  yang  sangat berpengaruh kepada model berpikir  manusia  pada  umumnya dan  masyarakat  banjar  Dharma Laksana  pada  khususnya,  kami para pemuka masyarakat memiliki ide melakukan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan negatif  yang  ditimbulkan  oleh budaya dari luar. Ide ini kemudian
kami  rembugkan  pada  pemuka, tokoh  masyarakat  dan  Agama Hindu  untuk  segera  mewujudkan peraturan  yang  bersifat  permanen dan tertulis.
Ide yang dirancang diatas akhirnya  setelah  dipertimbangkan  dan dikaji secara seksama kemudian ditindak lanjuti dengan pertemuan yang dihadiri oleh Bendesa Adat Banjar, para tokoh masyarakat dan agama serta para tokoh-tokoh  teruna-teruni  tujuan  dari pertemuan  itu  adalah  untuk  membuat draf  Awig-awig  banjar  adat  yang terbentuk  dalam  Anggaran  Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga.
Setelah  draft  disususn  kegiatan selanjutnya  yang  dilakukan  adalah mensosialisasikan isi
Awig-awig tersebut  kepada  seluruh  masyarakat sebelum  disahkan.  Pensosialisasian  isi Awig-awig  itu  dilakukan  dengan mengadakan  beberapa  kali  pertemuan- pertemuan  banjar (sangkepan  banjar) yang  tujuannya  menyempurnakan  isi Awig-awig  serta  memasyarakatkan  isi
Awig-awig  yang  dijadikan  pedoman normatif  untuk  mengatur  dan  mengikat prilaku-prilaku masyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat di banjar ini.
Setelah  beberapa  kali sangkepan dan  masyarakat  sudah  tidak  lagi menemukan hal-hal yang belum
disiratkan  dalam  Awig-awig  itu  maka pengurus  banjar  Adat  dihadapan masyarakat  Adat  mengesahkan  dan menetapkan  Awig-awig  Desa  Adat dalam  bentuk  Anggaran  Dasar  dan Rumah  Tangga  sebagai  landasan normatif  prilaku  masyarakat  banjar yang sah secara hukum.
Proses  yang  dilakukan  dalam
penyusunan awig-awig tidak
bertentangan  dengan  norma  hukum sebab sudah dilakukan secara demokrtis melalui  pertemuan-pertemuan  yang dihadiri  seluruh  elemen  masyarakat banjar  Adat  dan  mendapat  persetujuan secara  aklamasi.  Hal  ini  sejajar  dengan apa yang disampaikan oleh Wignjodipoero yang mengatakan
“untuk  melihat  apakah  sesuatu  Adat Istiadat  sudah  merupakan  hukum  Adat bisa  dilihat  dari  sikap  penguasa masyarakat hukum terhadapa si pelanggar  peraturan  Adat  Istiadat  yang bersangkutan.
Selanjutnya juga dikatakan bahwa hukum  Adat  beruat  akar  pada kebudayaan  tradisional  yang  hidup karena  menjelmakan  perasaan  hukum rakyat  yang  nyata.  Hukum  Adat memiliki  dua  unsur  pertama  unsur kenyataan bahw adat itu dalam keadaan
yang sama selalu diidahkan oleh rakyat. Kedua  unsur  psikologis  bahwa  Adat terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa  adat  dimaksud  mempunyai kekuatan hukum.

## V. PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  dan pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan sebagai berikut. 5.1.1 Keberadaan  Awig-awig  di  Desa Prakaman masih eksis digunakan  sebagai  landasan hukum ada, tetapi perlu direvitalisasi.  Faktor  penyebab awig-awig  desa  adat  perlu direvitalisasi  karena  awig-awig merupakan pedoman yang bertujuan  memelihara  ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan, mengatur keseimbangan,  keamanan  dan ketertiban  krama  dewa  yang nantinya dapat terwujud kesukertaan desa, sumber
hukum  pada  tingkat  desa  adat, sebagai  tata  tertib,  sebagai pedoman  dalam  kegiatan  sesuai dengan  budaya,  adat  istiadat, dan  keagamaan  serta  awig-awig berisi  falsafah  Tri  Hita  Karana
dan  falsafah  Hindu  berdasarkan pada “Moksatham Jagat Hita Ya Iti  Dharma,” Catur  Purusa Artha ( Dharma,  Kama,  Artha dan Moksa ), Desa , Kala , Patra ,
Tat Twam Asi , dan Tri Upasaksi . 5.1.2 Upaya  yang  dilakukan  untuk memantapkan  keberadaan  awig- awig desa adat sebagai landasan hukum Hindu adalah memantapkan penyusunan awig- awig  di  tingkat  desa  adat, selanjutnya menyosialisasikan penyusunan  awig-awig,  dan mencetak awig-awig untuk
disosialisasikan agar dipedomani oleh semua pihak terkait.

## 5.2 Saran
Melalui  artikel  ini  disampaikan saran  bahwa  keberadaan  Awig-awig harus  tetap  diperkuat  oleh  Desa  Adat atau  Desa  Adat  karena  ini  merupakan landasan hukum adat untuk menjalankan  kehidupan  sosial  di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  AA  Gede.  2002. Metode Penelitian . Singaraja: IKIP Negeri Singaraja. Al  Barry,  M.  Dahlan.  1994.  Kamus Modern Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Arkola.
Arikunto,  Suharsimi.  2002. Prosedur Penelitian:  Suatu  Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Arnita, I Gusti Ayu Rai. 2002. Pedoman Penyuratan Awig-Awig Desa Adat/Adat  (Fungsi  dan  Manfaat ) . Dinas Kebudayaan Propinsi Bali. Aryawan, Budi Kresna. 2006. Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Awig-Awig . Denpasar, Bali. Asmara,  Brata.  2002. Tri  Hita  Karana dalam Pembangunan dan Tatanan Kehidupan Masyarakat Bali . Depdikbud. Dharmayuda, Suasthawa I Made. 1999. Memberdayakan Desa Adat Dipandan Dari Sudut Filsafat dan Agama .  Lembaga  Pengkajian
Budaya Bali. Denpasar. Kari.  2009.  Peranan Awig-awig  dalam Menanggulangi  Konflik  Sosial . Artikel  (tidak  diterbitkan).  IHDN Denpasar Koentjaraningrat. 1989. Metode Penelitian  Administrasi .  Bandung Alpa beta. Kusumadi, Pujosewoyo. 1983. Pedoman  Pelajaran  Tata  Hukum Indonesia . Universitas Jakarta. Nasution.2000. Metode Penelitian . Bandung: AlpaBeta. Pitana,  I  Gede.  2000. Dinamika Masyarakat  dan  Kebudayaan
Bali . Denpasar: Offset
Rai,  I Wayan. 2007. Perubahan Sosial, Kebudayaan Nungkalik dan Transformasi  Konflik .  Singaraja. Undiksha. Salim, Agus.  2006. Teori dan Paradigma  Penelitian  Sosial . Yogyakarta: Tiara Wacana. Sugiono.  2002. Metodologi  Penelitian . Bandung: Ganesa Excat. Surpha,  I  Wayan.  2002. Eksistensi Desa  Adat  di  Bali .  Denpasar:  PT Upada Sastra.
Tim  Penyusun.  1995. Awig-awig  Desa Adat Selumbung . Manggis, Karangasem
Triguna,  IBG  Yudha.  2011. Mengapa Bali  Unik? .  Jakarta:  Pustaka
Jurnal Keluarga. Wiana,  I  Ketut.  2000. Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Konsep  Hindu,  Majalah  Widya Satya Dhrama .
Widnyana,  I  Made.  1993. Kapita Selekta  Hukum  Pidana  Adat, Cetakan  Pertama .  Bandung:  PT. Eresco.
Winia,  I  Wayan.  2012.  Implementasi
Awig-Awig di Desa  Adat  Ulakan dalam  Menanggulangi  Konflik
Krama  Desa. Skripsi (tidak diterbitkan). Program Studi Pendidikan  Agama  Hindu  STKIP Agama Hindu Amlapura.