## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.3970/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles

## Rudri Musdianto Saputro Mahasiswa Magister Hukum UI
Article Info Abstract Article history: Received : 26 Oktober 2022 Publish : 3 January 2023 Environmental problems are a hot issue and very interesting to be studied more deeply because  of  the  environmental  problems  that  continue  to  occur.  The  current environmental problems are not only due to government policies that are not in favor of the environment, low political commitments that harm the environment, but also because of  the  weak  commitment  of  the  law  enforcement  officials  themselves.  If  the  theory  of justice  is  related  to  environmental  law,  what  is  meant  is  whether  there  is  a  right  of everyone to obtain / enjoy good and healthy environmental quality, whether there is a right of everyone to maintain the environment so that it is free from and destruction and pollution  and  even  extinction,  whether  community  members  are  involved  in  making decisions or policies related to environmental management.
Keywords:
Hukum Lingkungan, Keadilan,
Aristoteles.
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 26 Oktober 2022 Publish : 3 January 2023 Permasalahan  lingkungan  hidup  menjadi  isu  yang  hangat  dan  sangat  menarik  untuk ditelaah  lebih  dalam  karena  permasalahan  lingkungan  hidup  yang  terus  terjadi. Permasalahan  lingkungan  yang  terjadi  saat  ini  selain  karena  kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada lingkungan, rendahnya komitmen politik yang merugikan  lingkungan  hidup,  juga  terjadi  karena  lemahnya  komitmen  dari  aparat penegak hukum itu sendiri. Jika teori keadilan dikaitkan dengan hukum lingkungan maka yang  dimaksud  adalah  apakah  ada  hak  setiap  orang  untuk  memperoleh/menikmati kwalitas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat,  apakah  terdapat  hak  setiap  orang  untuk mempertahankan  lingkungan  hidup  supaya  terbebas  dari  dan  pengrusakan  dan pencemaran bahkan kepunahan, apakah warga masyarakat dilibatkan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Rudri Musdianto Saputro Mahasiswa Magister Hukum UI Rudrimusdianto92@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan  lingkungan  hidup  menjadi  isu  yang  hangat  dan  sangat  menarik  untuk ditelaah  lebih  dalam  karena  permasalahan  lingkungan  hidup  yang  terus  terjadi.  Permasalahan lingkungan  yang  terjadi  saat  ini  selain  karena  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  tidak berpihak  kepada  lingkungan,  rendahnya  komitmen  politik  yang  merugikan  lingkungan  hidup, juga terjadi karena lemahnya komitmen dari aparat penegak hukum itu sendiri.
Di  era  globalisasi  kualitas  dan  kuantitas  kriminalitas  di  bidang  lingkungan  hidup berkembang  sangat  dahsyat.  Perkembangan  masyarakat  modern  yang  konsumtif  yang mengutamakan kepentingan ekonomi ternyata diikuti dengan kejahatan lingkungan yang semakin canggih  pula,  seperti  pencemaran  lingkungan,  baik  pencemaran  air  yang  disebabkan  karena limbah  industri  dan  limbah  domestik,  pencemaran  udara  karena  asap  yang  disebabkan pembakaran hutan, perusakan dan penggundulan hutan secara liar serta penggalian tambang di hutan lindung.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  landasan konstitusionl  mewajibkan  agar  sumber  daya  alam  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Kemakmuran  tersebut  haruslah  dapat  dinikmati  generasi  masa  kini  dan generasi  masa  mendatang  secara  berkelanjutan.  Sumber  daya  alam  adalah  warisan  yang  harus dijaga,  dipelihara  kelestariannya  untuk  dapat  dinikmati  oleh  anak  cucu.  Oleh  karena  itu diperlukan usaha-usaha untuk memanfaatkan setiap potensi yang ada dengan sebenar-benarnya, baik  potensi  yang  berupa  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya  alam,  di  samping  tetap menjaga  ketertiban  umum  serta  menjaga  kelestarian  alam.  Atau  dengan  kata  lain  di  satu  sisi pembangunan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional, tapi disisi lain harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun tidak dapat  dipungkiri  bahwa  perkembangan  perusahan-perusahaan  atau  badan-badan  hukum  yang bergerak  di  bidang  industri,  baik  yang  berskala  besar  yang  menggunakan  tekhnlogi  maupun industri kecil dan menengah telah menimbulkan kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaaran air sungai, serta kerusakan lingkungan.
Sekian  lama  terkenalnya  Indonesia  sebagai  negara  subur makmur  dengan  kondisi alam yang sangat mendukung ditambah pula dengan potensi sumber daya mineral yang juga ternyata sangat melimpah ruah, ternyata Indonesia sampai saat ini hanya bisa menjadi negara berkembang, bukan  negara  maju.  Banyak  faktor  yang  kemudian  menyebabkan  Indonesia  tidak  kunjung menjadi negara maju. Salah satunya adalah pengelolaan negara yang tidak profesional termasuk dalam hal pengelolaan potensi alam.
Bicara tentang potensi alam, erat kaitannya dengan manajemen eksplorasi dan manajemen pemberdayaan lingkungan hidupnya. Ekplorasi sumber daya alam maupun mineral seharusnya dapat pula diimbangi dengan menjaga kualitas lingkungan sekitar agar tetap terjaga seimbang. Hal  ini  penting  agar  kejadian-kejadian  berupa  bencana  alam  maupun  pencemaran  lingkungan dapat diminimalisir.
Upaya  dalam  menyelesaikan  permasalahan  lingkungan  hidup  yang  terjadi  di  Indonesia adalah  dengan  menjamin  adanya  kepastian  hukum  dalam  penegakan  hukumnya.  Penegakan hukum  lingkungan  hidup  adalah  upaya  untuk  mencapai  ketaatan  terhadap  peraturan  dan persyaratan  dalam  ketentuan  hukum  yang  berlaku  secara  umum  dan  individual,  melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan.
Pengaturan kebijakan pemerintah dalam menegakan hukum lingkungan diaktualisasikan dengan diundangkannya pertama kali peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUKPPLH),  yang  kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Suatu hal yang diharapkan terhadap UUPPLH adalah kepastian hukum serta menurunnya pengrusakan  lingkungan  namun  sebaliknya,  faktanya  sama  sekali  belum,  bahkan  kalau  kita melihat  sekarang  pengrusakan  lingkungan  semakin  membabibuta  dimana  sering  terjadinya pembakaran hutan yang mayoritas terjadi di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yang tidak henti-hentinya.  Pembakaran  hutan  ini  mengakibatkan  terjadinya  pencemaran  udara  bagi masyarakat  bahkan  pencemaran  udara  tersebut  menimbulkan  penyakit  pernafasan  akut  dan menimbulkan  kematian  yang  menimpa  sebagian  besar  anak-anak.  Bukan  itu  saja  pembakaran hutan tersebut bahkan dapat merusak ekosistem disekitarnya dan makhluk hidup yang berada di dalam  hutan  tersebut.  Ini  baru  sebagian  kecil  pengrusakan  terhadap  lingkungan  hidup  tetapi banyak  kasus-kasus  lainnya  yang  dapat  kita  temui  misalnya  pencurian  kayu-kayu  di  hutan Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah illegal logging case yang tidak tertangani dengan baik. Hal  ini  menandakan  bahwa  Undang-Undang  yang  merupakan  instrumen  pemerintah  dalam rangka merawat,menjaga dan menangkal segala mara bahaya khu- susnya yang ditimbulkan oleh pencemaran  dan  pengrusakan  lingkungan  tidak  berjalan  dengan  efektif.  Penegakan  hukum lingkungan  harus  segera  dilaksanakan  dalam  bentuk  pencegahan,  pengawasan,  perlindungan,
pengelolaan, penerapan regulasi yang tegas, penyelesaian sengketa lingkungan serta memberikan sanksi yang berat bagi siapa-siapa saja yang melanggar ketentuan Undang - Undang. Inilah makna sesungguhnya  dari  penegakan  hukum  lingkungan  bukan  hanya  memberikan  sanksi  yang  tegas saja  tetapi  juga  melakukan  upaya-upaya  pencegahan  sebelun  pengrusakan  dan  pencemaran lingkungan terjadi.
Bahwa akhir dari tujuan Hukum Lingkungan adalah mencapai keadilan lingkungan bagi masyarakat.  Mengenai  teori  keadilan  maka  tentu  berpatokan  dengan  Teori  Keadilan  yang diuraikan oleh Aristoteles secara mendalam di dalam karyanya Nicomachean ethics, politics, dan rethoric.  Spesifik  dilihat  dalam  buku  nicomachean  ethics,  buku  itu  sepenuhnya  ditujukan  bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam  kaitannya  dengan  keadilan”.  Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan  dengan sikap manusia dalam bidang tertentu,  yaitu  menentukan  hubungan  baik  antara  orang-orang,  dan  keseimbangan  antara  dua pihak.  Ukuran  keseimbangan  ini  adalah  kesamaan  numerik  dan  proporsional.  Hal  ini  karena Aristoteles memahami  keadilan  dalam  pengertian  kesamaan.  Dalam  kesamaan  numerik,  setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.
Jika  teori  keadilan  dikaitkan  dengan  hukum  lingkungan  maka  yang  dimaksud  adalah apakah ada hak setiap orang untuk memperoleh/menikmati kwalitas lingkungan yang baik dan sehat, apakah terdapat hak setiap orang untuk mempertahankan lingkungan hidup supaya terbebas dari dan pengrusakan dan pencemaran bahkan kepunahan, apakah warga masyarakat dilibatkan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup, dan bahkan apakah masyarakat mempunyai hak untuk menolak atau menerima suatu aktivitas usaha yang  dapat  merusak  lingkungan.  Sangat  jauh  rasanya  untuk  mencapai  keadilan  lingkungan tersebut  dan  seyogyanyalah  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup tetap  berpengang teguh pada prinsip-prinsip Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan).
Berdasarkan  uraian  diatas  sangat  menarik  bagi  penulis  untuk  mengkaji  lebih  dalam tentang  “ Penegakan  Hukum  Lingkungan  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Teori  Keadilan Aristoteles ”  dengan  mengangkat  dua  permasalahan:  pertama,  bagaimana  kedudukan  hukum lingkungan  dalam  tata  hukum  Indonesia,  kedua,  apakah  penegakan  hukum  lingkungan  dapat menciptakan keadilan lingkungan bagi masyarakat ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Hukum Lingkungan dalam Tata Hukum Indonesia
Hukum  Lingkungan  merupakan  sebuah  cabang  dalam  disiplin  ilmu  hukum  yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam  pemanfaatan  dan  perlindungan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  serta perlindungan  manusia  dari  dampak  negatif  yang  timbul  akibat  pemanfaatan  sumber  daya alam.  Dengan  demikian,  hukum  lingkungan  tidak  dengan  senantiasa  berkaitan  dengan pengaturan  perlindungan  lingkungan  hidup  dalam  arti  pelestarian  lingkungan,  tetapi  juga berkaitan  dengan  peraturan  pemanfaatan  atau  penggunaan  sumber  daya  alam  seperti  air, tanah, laut, hutan dan bahan tambang.
Apa  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan  Hukum  Lingkungan?  Banyak  pakar  yang memberikan definisi mengenai makna dari Hukum Lingkungan diantaranya:

## MacAdrews dan Chia Lin Sien
Dimana MacAdrews dan Chia Lin Sien mengartikan Hukum Lingkungan seperangkat aturan  yang  ditujukan  kepada  kegiatan-kegiatan  yang  memenuhi  kwalitas  lingkungan  baik secara ala- mi maupun buatan. “The nature of environmental law is such that the subject defies precise deleneation. As a simple working defination, we might say that enviromental law is the set of legal rules addressed specifically to activites which potentially affect the quality of
enviroment, whether natural or manmade. But it will be immediately ap- parent that even such a general definition raises a host of subsidiary issues which, in some cases, call for the drawing of essentially arbitrary lines.

## A.V Van den Ber
Dari  aspek  kepentingan  lingkungan  yang  bermacam-macam  A.V.  Van  den  Berg membedakan bagian-bagian hukum lingkungan dalam:
1. Hukum Bencana (Rampenrecht)
2. Hukum Kesehatan Lingkungan (Milieuhygienerecht)
3. Hukum  tentang  Sumber  Daya  Alam  (Recht  betreffende  natuurlijk  rijkdommen)  atau Hukum Konservasi (Natural Resources Law)
4. Hukum  tentang  Pembagian  Pemakaian  Ruang  (Recht  betreffende  de  verdeling  van  het ruimte- gebruik) atau Hukum Tata Ruang
5. Hukum Perlindungan Lingkungan (Milieubeschermingsrecht).

## Drupsteen
Menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah sebagai instrumentarium yuridis bagi pengelolaan  lingkungan  hidup.  Hukum  lingkungan  dengan  demikian  adalah  hukum  yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam arti yang lebih luas. Ruang lingkupnya berkaitan dengan  dan  ditentukannya  oleh  ruang  lingkup  pengelolaan  lingkungan.  Mengingat pengelolaan  terutama  dilakukan  oleh  pemerintah  maka  hukum  lingkungan  sebagian  besar terdiri dari hukum pemerintah (bestuursrecht). Hukum lingkungan pemerintah ini selain yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula yang berasal dari pemerintahan daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain.  Selain  itu  terdapat  pula  hukum  lingkungan  keperdataan,  hukum  lingkungan ketatanegaraan,  hukum  lingkungan  kepidanaan,  sepanjang  bidang-bidang  hukum  tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.
Dengan  demikian  Hukum  Lingkungan  dapat  diartikan  sebagai  keseluruhan  kaidah- kaidah  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  manusia,  atas  pengelolaan  dan  interaksinya terhadap  tata  lingkungan  hidup,  serta  mengatur  berbagai  pengaruh  atau  dampak  (langsung atau tidak langsung) dari interaksi itu, sehingga dapat dicapai kondisi keserasian lingkungan hidup  yang  optimal,  guna  kesejahteraan  generasi  sekarang  dan  masa  mendatang  secara berkelanjutan  (sustainable).  Dari  pengertian  hukum  lingkungan  ini  ada  beberapa  hal  yang penting  diketahui  sebagai  berikut:  pertama,  hukum  sebagai  dasar  pengelolaan  lingkungan, kedua,  kekuasaan  pengelolaan  lingkungan  di  tangan  negara,  ketiga,  mengatur  interkasi lingkungan  dan  interaksi  manusia  dengan  manusia,  keempat,  keserasian  sebagai  asas pengelolaan lingkungan, kelima, berasaskan keberlanjutan (Sustainable).
Perundang-Undangan apa yang pernah berlaku di  Indonesia yang mengatur tentang Lingkungan  Hidup?  Undang-Undang  tentang  Lingkungan  hidup  pertama  kali  muncul  di Indonesia  tahun  1982  dengan  di  rumuskannya  UU  No.  4  tahun  1982  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UULH-198).  Baru  pada  tahun  1997 dirumuskan kembali UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPLH-1997).  Dan  terakhir  pada  tahun  2009  terbitlah  Undang-Undang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH-2009). Setelah kita menguraikan beberapa definisi tentang Lingkungan Hidup dari beberapa pakar Hukum Lingkungan baik dari luar maupun dari Indonesia serta kita telah pula melihat beberapa aturan Hukum Lingkungan yang pernah berlaku di Inonesia selanjutnya marilah kita mengkaji  lebih  dalam  bagaimana  Kedudukan  Hukum  Lingkungan  Dalam  Tata  Hukum  di Indonesia?
Sebagai  sebuah  disiplin  dalam  ilmu  hukum,  hukum  lingkungan  mempunyai karakteristik  yang  khas  terutama  jika  dikaitkan  dalam  penempatannya  ke  dalam  bidang- bidang  hukum  publik  dan  hukum  privat yang  lazim  dikenal  dalam  ilmu  hukum. Kekhasan hukum lingkungan terletak pada substansinya atau kepentingan-kepentingan yang tercakup di dalamnya sangat luas dan beragam sehingga hukum lingkungan tidak dapat ditempatkan pada
salahsatu diantara kedua bidang hukum tersebut. Drupsteen, seorang sarjana berkebangsaan Belanda, melihat hukum lingkungan sebagai bidang studi hukum yang mengandung segi-segi hukum pemerintahan (bestuur recht), hukum perdata, hukum pidana sehingga dikenal adanya hukum  lingkungan  perdata  (privaatrechtelijk  milieurecht)  dan  hukum  lingkungan  pidana (straafrechtelijk milieurecht). Akan tetapi jika dibandingkan segi hukum apakah yang paling dominan  di  antara  ketiga  segi  hukum  itu,  maka  menurut  Drupsteen,  segi  hukum administrasilah (bestuur recht) yang paling dominan. Dengan kata lain Drupsteen memandang bahwa hukum lingkungan sebagian besar memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi. Pandangan ini tampaknya didasarkan pada fakta bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
Disamping  hukum  lingkungan  (nasional)  dikenal  dan  berkembang  pula  hukum lingkungan  internasional.  Dari  aspek  pengajaran  di  Fakultas  Hukum,  hukum  lingkungan internasional  merupakan  bidang  yang  terpisah  dari  hukum  lingkungan  nasional.  Hukum lingkungan  internasional  lahir  dari  perjanjian-perjanjian  internasional  ataupun  deklaras- deklarasi dan putusanputusan Mahkamah Internasional atau Arbitrase Internasional. Namun karena  masalah-masalah  lingkungan  bersifat  global  dan  regional,  maka  pengaturan  hukum lingkungan nasional dipengaruhi oleh pengaturan hukum lingkungan internasional.
B. Hukum  Lingkungan  Dapat  Menciptakan  Keadilan  Lingkungan  Bagi  Masyarakat Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles
1. Teori Keadilan Aristoteles
Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional.  Kesamaan  hak  dipandangan  manusia  sebagai  suatu  unit  atau  wadah  yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
Lebih  lanjut,  keadilan  menurut  pandangan  Aristoteles  dibagi  kedalam  dua pandangan macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commulatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya.
Keadilan commutatief ialah keadilan  yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar  menukar  barang  dan  jasa.  Dari  pembagian  macam  keadilan  ini  Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.
Keadilan  distributif  menurut  Aristoteles  berfokus  pada  distribusi,  honor, kekayaan,  dan  barang-barang  lain  yang  sama-sama  bisa  didapatkan  dalam  masyarakat. Dengan  mengesampingkan  “pembuktian”  matematis,  jelaslah  bahwa    apa  yang  ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.
2. Hukum Lingkungan Dapat Menciptakan Keadilan Lingkungan Bagi Masyarakat Keadilan adalah suatu tuntutan mengenai sesuatu yang esensial dari setiap individu sebagai haknya yang tidak boleh dilanggar/dihalangi dan dijamin melalui formula hukum yang berisi hak dan kewajiban dalam pergaulan sosial. Keadilan dapat ditransformasikan melalui  berbagai  kepentingan  kehidupan  fisik  dan  lahiriah,  ekonomi,  sosial,  politik, kebudayaan, keagamaan, dan spritualitas.
Hukum  lingkungan  juga  bertujuan  ingin  mencipatakan  keadilan  di  masyarakat. Caranya adalah dengan  senantiasa memperhatikan dan menghargai hak-hak perorangan yang  berhadapan  dengan  aspek  kepentingan  -  kepentinagn  lingkungan  dalam  kerangka kepentingan bersama (public interest). Misalnya dengan memberikan kompensasi (ganti rugi)  yang  setara  atas  hak-hak  lingkunagn  atau  sumber-  sumber  daya  alam,  mangajak musyawarah,  menghindari  cara-cara  pemaksaan  mencegah  pendekatan  yang  tidak  fair atau  fait  accompli.  Rangkaian  hak-hak  seperti  diatas  disebut  dengan  hak  asasi  atas
lingkungan  (HAL).  Jadi  hak  atas  lingkungan  (HAL)  adalah  hak  yang  melekat  bagi seseorang  atau  kelompok  yang  dilindungi  oleh  hukum  berdasarkan  prinsip-prinsip keadilan  dan  keseimbangan  di  dalam  interaksinya  terhadap  lingkungan  atau  sumber- sumber alam.
Mengenai  hak-hak  apa  saja  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  untuk  mendapat keadilan lingkungan (enviromental justice) sebelumnya telah diatur di Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Koesnadi Hardjosoemantri dalam bukunya  Hukum  Tata  Lingkungan memperinci  lebih  lanjut  hak-  hak  apa  yang  dimiliki oleh masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 UU Nomoe 23 Tahun 1997:
A. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat
Pasal  5  ayat  1  UUPL  berbunyi:  “Setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” Dalam pasal 5 ayat (1) UULH dinyatakan “hak atas lingkungan hidup baik dan sehat”, sedangkan pasal 5 ayat (1) UUPLH dipertegas menjadi “hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
Heinhard  Steiger  c.s menyatakan  bahwa  apa  yang  dinamakan  hak-hak  subyektif (subjective rights) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut  memberikan  kepada  yang  mempunyainya  suatu  tuntutan  yang  sah  guna meminta  kepentingannya  akan  suatu  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  itu dihormati,  suatu  tuntutan  yang  dapat  didukung  oleh  prosedur  hukum,  dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.
B. Hak atas informasi lingkungan hidup
Dalam UUPLH telah ditambah dengan satu ayat yang sangat penting, yaitu Pasal 5 ayat  (2)  UUPLH  yang  berbunyi:  “Setiap  orang  mempunyai  hak  atas  informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup”. Hak  atas  informasi  lingkungan  hidup  merupakan  suatu  konsekuensi  logis  dari  hak berperan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  berlandaskan  pada  asas keterbukaan.  Hak  atas  informasi  lingkungan  hidup  akan  meningkatkan  nilai  dan efektivitas  peran  serta  dalam  pengelolaan  lingkungan  lingkungan  hidup,  disamping akan  membuka  peluang  bagi  masyarakat  untuk  mengaktualisasikan  haknya  atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud  pada  ayat  ini  dapat  berupa  data,  keterangan,  atau  informasi  lain  yang berkenaan  dengan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  menurut  sifat  dan  tujuannya memang  terbuka  untuk  diketahui  masyarakat,  seperti  dokumen  analisis  mengenai dampak lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang. Ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) UUPLH berkaitan dengan pasal 6 ayat (2) UUPLH yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”
C. Hak dan kewajiban berperan serta
Pasal  5  Ayat  (3)  UUPLH  Menyatakan  “Setiap  Orang  Mempunyai  Hak  Untuk Berperan  Dalam  Rangka  Pengelolaan  Lingkugan  Hidup  Sesuai  Dengan  Peraturan Perundang-Undangan Berlaku”. Penjelasan Ayat Ini Berbunyi: “Peran Sebagaimana Dimaksud  Dalam  Pasal  Ini  Meliputi  Peran  Dalam  Proses  Pengambilan  Keputusan, Baik Dengan Cara Mengajukan Keberatan, Maupun Dengar Pendapat Atau Dengan Cara  Lain  Yang  Ditentukan  Oleh  Peraturan  Perundang-Undangan.  Peran  Tersebut Dilakukan  Antara  Lain  Dalam  Proses  Penilaian  Mengenai  Dampak  Lingkungan Hudup  Atau  Perumusan  Kebijakan  Lingkungan  Hidup.  Pelaksanaannya  Didasarkan Pada  Prinsip  Keterbukaan.  Dengan  Keterbukaan  Dimungkinkan  Masyarakat  Ikut Memikirkan  Dan  Memberikan  Pandangan  Serta  Pertimbangan  Dalam  Mengambil Keputusan Dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan - Ketentuan Tersebut Diatas Menunjuk Kepada Mutlak Perlunya Peran Serta Setiap Orang Sebagai Anggota
Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Apabila  Diinginkan  Program- Program Di Bidang Pelestarian Fungsi Lingkungan Berhasil Dengan Baik. Menilai  apakah  terdapat  atau  tidak  suatu  nilai  keadilan  lingkungan  (environmental justice),  diakui  tidak  begitu  mudah.  Dengan  mengaju  kepada  deskripsi  nilai-nilai keadilan,  apakah  keadilan  lingkungan  (enviromental  justice)  tersebut  telah tersubstansi  dalam  setiap  kebijakan  ,  hukum  dan  tindakan  dapat  diukur  atau dipaparkan sebagai berikut:
• Apakah ada hak setiap orang untuk memperoleh/menikmati kualitas lingkungan yang baik dan sehat.
• Apakah  terdapat  hak  setiap  orang  mempertahankan  lingkungan  hidup  supaya terbebas  dari  kerusakan,  pencemaran,  kemerosotan,  kehabisan  (disefisiensi  dan kepunahan
• Apakah  warga  masyarakat  dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan  /kebijakan atas suatu perencanaan dan pengelolaan pembangunan
• Adakah  hak  untuk  didahulukam  memperoleh  manfaat-manfaat  sumber-sumber daya  ekonomi  dan  jasa-jasa  lingkungan  bagi  semua  anggota  masyarakat  yang secara tradisional menempati suatu wilayah yang memiliki sumber-sumber alam.
• Adakah  hak  untuk  memperoleh  kompensasi  yang  adil  dan  layak  bagi  sumber- sumber alam barang - barang atau media lingkungan, termasuk karakteristik yang menjadi  sumber  penghasilan  warga  tertentu,  yang  karena  suatu  hal  diperlukan demi kepentingan umum.
• Adakah akses yang luas atau tidak terhalang bagi pemulihan atau peneguhan hak dan kepentingan warga yang dilanggar. Adakah pengadilan dan penegak hukum merupakan tumpuan bagi peneguhan hak-hak itu.
• Apakah  semua  hak  tersebut  diatas  dijamin  melalui  produk  hukum  dengan tingkatan  yang  layak  (misalnya  undang-undang).  Demikian  pula,  apakah  dapat diimplementasikan  dengan  baik,  tidak  saja  dalam  dokumen  peraturan  (  law  in writing),  tetapi  juga  di  lapangan  pelaksanaan  (  law  in  action)  Fakta  empiris seringkali  dihadapkan  kepada  tidak  adanya  keadilan  lingkungan.  Apakah terdadapat keadilan lingkungan pada kenyataan- kenyataan ini?
• -Kehadiran  suatu  aktivitas  (pabrik)  menimbulkan  pencemaran  lingkungan  bagi penduduk  sekitar,  limbah  cair  dan  asap  merusak  kesehatan  warga.  Pemerintah lebih  memilih  kehadiran  pabrik  secara  eksis  dan  tidak  perlu  dipengaruhi  oleh keluhan  masyarakat,  karena  pabrik  berguna  sebagai  alat  ekonomi.  Sementara pemilik  pabrik  tidak  memperhitungkan  penderitaan  masyarakat  tersebut,  karena merasa hal tersebut bukan kewajiban hukumnya.
• Masyarakat  diusir  dari  suatu  wilayah  yang  menjadi  bagian  tetap  dari kehidupannya, demi kepentingan umum, tanpa kompensasi yang memadai.
• Warga masyarakat adat tidak  mendapatkan  hak  kepemilikannya  atas  eksploitasi industri HPH, karena hukum kehutanan tidak mengakui hukum adat. Pemegang hak  industri  kehutanan  merasa  paling  berhak  atas  hutan,  karena  ia  memperoleh izin sebagai alat hukum yang kuat.
• Masyarakat di dalam wilayah pertambangan tidak memperoleh kompensasi yang layak  sebagai  pemilik  tradisional  diatas  lahan  pertambangan.  Pemilik  kuasa pertambangan  berpendapat  bahwa  ia  menjalankan  aktivitas  demi  kepentingan perolehan devisa dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.
• Warga  masyarakat  jadi  kehilangan  mata  pencaharian  karena  mendapat penggusuran  dari  suatu  lahan,  dan  para  pemegang  hak  mendapat  bantuan  dari pemerintah  setempat  untuk  mengusir  para  warga  dari  lokasi,  tanpa  merasakan betapa masyarakat disekitarnya menjadi pengangguran, anak-anak menjadi tidak sekolah karena tidak ada biaya.

## 3. KESIMPULAN
Awalnya Hukum Lingkungan hanya mengatur urusan keperdataan saja misalnya masalah lingkungan antara orang dan orang atau orang dan badan hukum atau badan hukum dan badan hukum. Karena masalah lingkungan hidup menyangkut hayat hidup orang banyak tentu Negara harus ikut campur tangan dalam mengelola lingkungan hidup seperti dalam membuat regulasi, pengawasan, perizinan dan penyelesaian sengketa lingkungan. Kerena menyangkut hayat hidup orang banyak dan di kelola oleh Negara maka kedudukan hukum lingkungan berubah menjadi hukum  publik.  Sehingga  kedudukan  hukum  lingkungan  bisa  masuk  ke  dalam  Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Internasional.
Bahwa peraturan mengenai lingkungan hidup khususnya Undang- Undang di Indonesia pernah diberlakukan tiga macam Undang- Undang diantaranya adalah Undang- Undang tentang Lingkungan  Hidup  pertama  kali  muncul di  Indonesia  tahun  1982  dengan  di  rumuskannya  UU No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH- 198).  Baru  pada  tahun  1997  dirumuskan  kembali  UU  No.23  tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPLH-1997) Dan terakhir pada tahun 2009 terbitlah Undang  - Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  hidup  Nomor  32  Tahun  2009  (UUPPLH- 2009).  Jadi  sekarang  Undang-Undang  yang  berlaku  untuk  melindungi  lingkungan  hidup  dari kerusakan adalah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Penegakan  hukum  lingkungan  harus  segera  dilaksanakan  dalam  bentuk  pencegahan, pengawasan, perlindungan, pengelolaan, penerapan regulasi yang tegas, penyelesaian sengketa lingkungan serta memberikan sanksi yang berat bagi siapa-siapa saja yang melanggar ketentuan Undang-Undang.  Inilah makna  sesungguhnya  dari  penegakan  hukum  lingkungan bukan  hanya memberikan  sanksi  yang  tegas  saja  tetapi  juga  melakukan  upaya-upaya  pencegahan  sebelun pengrusakan dan pencemaran lingkungan terjadi.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Bruce.  Setiawan  B,  D.H.,  Rahmi,  2000.  Pengelolaan  Lingkungan.  Yogyakarta.  Gajah  Mada University Press.
Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima,
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
Indah Sari, Penegakan Hukum Lingkungan Menuju Tercapainya Keadilan Lingkungan.
Komang  Trie  Krisnsari,  I  Ketut  Mertha, 2013,  “Penerapan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Dalam  Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia”, Vol. 01, No. 03, Mei, 2013, hlm. 2, OJS Kertha  Semaya  http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5354/4103, diakses tanggal 01 September 2022.
L.  J.  Van  Apeldoorn,  1996.  “Pengantar  Ilmu  Hukum”,  cetakan  kedua  puluh  enam  Pradnya Paramita, , Jakarta.
Made Nikita Novia Kusumantari, I made Udiana, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Olivia Anggie Johar, Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Lingkungan (Vol. 15, No. 1) Maret 202.
Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2000.
Takdir Rahmadi, Op.Cit, 2015, hal 21 yang dikutip dari Davied Farrier, Rosemary Lyster, Linda Pearson, Zada Lipman, The Enviromental Law Handbook (New South Wales): Redfern Legal Centre Publishing, 2000.