## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencurian  Hewan  Ternak  Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi
Acacio Fernandes Vassalo 1
1 Universitas Dili Timor Leste . E-mail : acasiofernandes01@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk: 23 Nopember
2020
Diterima: 12 Desember
2020
Terbit: 5 Februari 2021 Keywords: Livestock Theft, Customary Law Theft  is  related  to  the  possession  of  other  property without  the  permission  of  the  owner,  with  various ways and modes of operation. The role of customary law in the settlement of criminal theft (livestock) is the  implementation  of  state  duties  in  combating criminal  acts.  This  is  a  manifestation  of  Article  2 paragraph  (3)  and  Article  59  paragraph  (4)  of  the RDTL Constitution. The application of customary law in  the  Alas  District  (Posto  Administrativo)  is  a positive response to the high desire of the community about a peaceful and serene life in their environment. Therefore, the term law enforcement is closely related to the idea of the rule of law or legal principles as the supreme power in the rule of law and democracy in East Timor.
Abstrak
Kata kunci: Pencurian Ternak, Hukum Adat
Corresponding Author:
Acacio Fernandes Vassalo, E-mail: acasiofernandes01@gmail.com Pencurian  berkaitan  dengan  memiliki  barang miliklrang lain tanpa seijin pemilik, dengan  cara dan modus  operandinya  bermacam-macam.    Peranan hukum  adat  dalam  penyelesaian    tidak  pidana pencurian  (ternak)  merupakan  pelaksanaan  tugas- tuugas  negara  dalam  pemberantasan  tindak kriminal.  Hal ini sebagai  perwujudan dari  Pasal 2 ayat  (3)  dan  Pasal  59  ayat  (4)  Konstitusi  RDTL. Penerapan  hukum  adat  di  Kecamatan  (Posto Administrativo) Alas merupakann respon positif atas keinnginan  luhur  masyarakat  tentang  kehidupan yang  damai  dan  tenteram  dalam  linngkungan mereka.  Karena  itu,  istilah    penegakkan  hukum  itu berkaitan  erat  dengan  ide  kedaulatan  hukum  atau
prinsip  hukum  sebagai  kekuasaan  tertinggi  dalam negara hukum dan demokrasia di Timr-Leste.
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Pencurian  adalah  sautu  tindak  kejahatan  baik  terencana  maupun  tidak terencana  olah  paleku    tindak  pidana.  Masalah    pencurian  banyak  ragamnya menurut codigo penal Timor-Leste, pencurian dengan kekerasan ( Robu agavado ), pencurian biasa ( robu simples ). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata  “curi”  adalah  mengambil  milik  orang  lain  tanpa  ijin  atau  dengan  tidak  sah, biasanya  dengan  sembunyi-sembunyi.  Sedangkan  arti  “pencurian”  proses,  cara, perbuatan.  Pengertian  pencurian  secara  konseptual  menurut  hukum  yang dirumuskan dalam Pasal 251 ayat (1)  kitab undang-undang hukum pidana ( codigo pénal) menyatakan bahwa:
1. Barangsiapa  dega  maksud    tertenntu  untuk  diri  sendiri  atau  orang  lain, memiliki barang milik orang tanpa hak akan mendapat hukuman  pejara 3 tahun atau denda (Ema ne’ebe ho intensaun ilejitima atu halo ninian ka ema seluk nian, subrai ema seluk nia koiza sei hetan pena prizaun to’o tinan 3 ka multa).
2. Mencoba memberikan kesempatan kepada orang lain (Tentativa  foo-fatin ba punisaun).
3. Untuk  menndapatkan  proses  hukuman  harus  ada  laporan (Atu    hala’o prosediemntu  kriminal tenki  iha keixa). 1
Untuk  lebih  jelasnya,  apabila  dirinci  rumusan  itu  terdiri  dari  unsur-unsur objektif  (perbuatan  mengambil,  objeknya  suatu  benda,  dan  unsur  keadaan  yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain)  dan  unsur-unsur  subjektif  (adanya  maksud,  yang  ditujukan  untuk  memiliki, dan dengan melawan hukum).
Bertolak dari hal normatif  tersebut di atas itu dapat dipahami bahwa dalam negara hukum  dalam demokrasi, hukum merupakan panglima besar dalam suatu negara, segala tindakan pelanggarana  hukum harus ditindak secara hukum pula. Namun  dalam    realitasnya  hal  tersebut  ada  beberapa  hal  yang  perlu  pengkajian ulang  secara  dalam  sistem    hukum  positif  Timor-Leste.    Misalnya    dalam  hal penyelesaian kasus pencurian yang  kadang-kadang  tidak efektif  bagi masayarakat sekitar.  Selalu  saja  ada  kendala  yang    dihadapi    oleh    masyarakat.    Mulai  dari ketidaktahuan mareka terhadap hukum positif juga karena rumitnya prosedur dan banyaknya  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Sehingga  tidak efektif  dan fleksiblenya suatu pelaksanaan hukum.  Dengan berbagai alasan di atas, telah membuat masyarakat berpaling kepada hukum adat yang menjadi kebiasaan mareka dalam menyelesaikan kasusu-kasus  tertentu  bagi mereka, yakni  hukum adat    yang  mareka  kenal  dengan  tara  bandu  dan  dengan  istilah  lainnya  menurut tempat dan waktu. Misalnya  penyelesaian suatu tindak pidana dapat diselesaikan melaui  hukum    adat,  seperti  pencurian  ringan,  tindak  pidana  pemerkosaan,
1 Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana ( Codigo Penal)
percobaan permerkosaan, percobaan pembunuhan dan bentuk kejahatan lainnya. Karena  tidak  semua  tindak  pidana  tersebut  belum    dapat  diselesaikan  melalui hukum    formal  (hukum  positif)  yang  ada,k  arena  keadaan  dan  situasi  dapat memberi pengaruh terhadap semuanya itu.
Hal tersebut merupakan  respons  terhadap  Konstitusi RDTL, yang  dapat terpetik  dalam  rumusan Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Negara akan mengakui dan menghargai norma dan adat Timor-Leste yang tidak bertentangan dengan konstitusi yang khususnya berkaitan dengan hukum adat, dan selanjutnya junto  Pasal  59  KRDTL    ayat  (4)  menyatakan  bahwa:  Negara  akan  mengakui  dan menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan dan kebudayaan . 2
Masyarakat  dan  hukum adat, mengenai hukum adat yang berisikan suatu pandangan  menyeluruh  terhadap  hukum  adat,  penjelasan  perihal  masyarakat hukum adat (Soepomo, persekutuan hukum adat) pasti di temui. Hal ini merupakan suatu  pertanda  bahwa  penjabaran  tentang  masyarakat  hukum  adat  sangat diperlukan  sebelum  dilanjutkan  dengan  pembahasan  hukum    positif    dari masyarakat  yang  bersangkutan.  Soepomo  mengemukakan  bahwa  mengetahui hukum, maka terutama perlu diselidiki apabila di daerah mana, sifat dan susunan badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum adat itu, hidup  sehari-hari. Penguraian  tentang  badan-badan  persekutuan  itu  harus  tidak didasarkan atas suatu dogmatic, melainkan harus didasarkan atas kehidupan yang nyata  dari  masyarakat  yang  bersangkutan.  Maka  dengan  demikian,  menguraikan masyarakat  hukum  adat  menjadi  releven.  Seperti  telah  dikemukakan  terdahulu, masyarakat  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  kehidupan  bersama  yang  warga- warganya  hidup  bersama  untuk  jangka  waktu  yang  cukup  lama,  sehingga manghasilkan suatu kebudayaan. 3

## B. RESEARCH METHODS
Penelitian  merupakan  penyaluran  hasrat  ingin  tahu  manusia  dalam  taraf  k eilman. Sesoorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat  dari setiap gejala yang tampak dapat dicari penyelesiannya  secara ilmiah. 4 Sehingga yang genjadi isu sentral  penelitian  ini  adalah  studi  tentang keterbatasan  hukum  postif,  dalam menggerakkan  partisipasi  masyarakat  pada  penyelenggaraan  hukum  adat  untuk menyelesaikan  kasus-kasus  tertentu  disetaip  teritori  daerah  di  Timor-Leste termasuk  salah  satunya  di  Posto  Kecamaan  Alas  Kota  Madya  Manufahi  (Posto Administrativo Alas Municipio Manufahi) . Sehingga jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian hukum empirik ( legal empirical )  yaitu untuk mengetahui secara  langsung  fakta  di  lapangan  tentang    penerapan  hukum  adat    dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hewan ternak di Posto Administrativo Alas. Dan teknik pedekatan dalam penelitian kultural, untuk mengkaji dan menganalisis tentang penerapan hukum adat atas tindak pidana pencurian hewann ternak.

## Kerangka Teori
Kerangka  pemikiran  teoritis  dalam  penelitian  yang  digunakan  untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan dalam perumusan masalah
2 Konstitusi RDTL Tahun 2002
3 Soepomo. Hukum  Adat  di Indonesia . Bandung: CV. Mandar  Maju 1978.  hlm 12-13
4 Bambang  Sungono. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: P.T.Raja  Grafindo  Persada  2007. hlm.32
1)  proses  peleyesaian  tindak  pidana  pencurian    hewan  ternak  dan  penjatuhan sanksi  pidana  adat  menurut  hukum  adat  tara  bandu  masyarakat  Posto Administrativo Alas, dan 2) kekuatan  berlaku keluar  dalam penerapan hukum adat tara bandu  kepada  masyarakat  di luar wilayah hukum Posto Administrativo Alas. Beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terangkum dalam  teori  negara  hukum,  penegakkan  hukum,  serta  teori  tentang  pencuriann, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

## Masyarakat  Hukum  Adat
Mengenai hukum adat yang berisikan suatu pandangan menyeluruh terhadap hukum adat, penjelasan perihal masyarakat hukum adat di setiap daerah tidaklah sama. Hal ini merupakan suatu pertanda bahwa, pemjabaran tentang masyarakat hukum adat sangat diperlukan sebelum di lanjut dengan pembahasan hukum positif dari masyarakat yang bersangkutan. Soepomo mengemukakan bahwa mengetahui hukum, maka terutama diselidiki apabila di daerah mana, sifat dan susunan badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum adat itu hidup sehari-hari.    Penguraian  tentang  badan-badang  persekutuan  itu  harus  tidak didasarkan atas suatu dogmatic, melainkan harus di dasarkan atas kehidupan yang nyata  dari  masyarakat  yang  bersangkutan.  Maka  dengan  demikian  menguraikan masyarakat  hukum  adat  menjadi  relevan.  Seperti  telah  di  kemukakan  terdahulu, masyarakat  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  kehidupan  bersama  yang  warga- warganya  hidup  bersama  untuk  jangka  waktu  yang  cukup  lama,  sehingga menghasilkan  kebudayaan.  Soepomo  melanjutkannya  mengemukakan  bahwa menyangkut  hukum  dapat  di  bagi  atas  tiga  golongan  besar  menurut  dasar susunanya yaitu:
1. Masyarakat  hukum  adat  genealogis  (berdasarkan  keturunan).  Persekutuan masyarakat berdasarkan atas pertalian suatu keturunan, apabila soal apakah seseorang menjadi anggota persekutuan itu tergantung dari apakah orang itu masuk suatu keturunan yang sama.
2. Masyarakat  hukum  adat  teritorial  (berdasarkan  wilayah/lingkungan. Masyarakat hukum adat berdasarkan wilayah atau lingkungan daerah apabila keanggotaan seseorang dari persekutan itu tergantung pada soal apakah ia bertempat  tinggal  di  dalam  lingkungan  persekutuan  itu  atau  tidak.  Orang- orang  yang  bersama-sama  bertempat  tinggal  di  satu  desa  atau  marga merupakan  satu  golongan  yang      mempunyai  tata  susunan  ke  dalam  dan bertindak  sebagai  satu  kesatuan  terhadap  dunia  luar.  Menurut  Soepomo, persekutuan hukum berdasarkan wilayah atau lingkungan dapat di bagi ke dalam tiga jenis yaitu:
1) Persekutuan desa, yaitu golongan orang yang terikat pada suatu tempat kediaman. Hal ini disebutkan juga apabila termasuk di dalamnya teratak- atak  atau  dukuh-dukuh  yang  terpemcil  yang  tidak  berdiri  sendiri, sedangkan  para  pejabat  pemerintah  desa  boleh  di  katakan  semuanya bertempat tinggal di dalam pusat kediaman itu.
2) Persekutuan  daerah,  yaitu  apabila  di  dalam  suatu  daerah  tertentu terletak  beberapa  desa  yang  masing-masing  mempunyai  tata  susunan dan pengurus yang sejenis, masing-masing boleh di katakan hidup berdiri sendiri,  tetapi  semuanya  merupakan  bagian  dari  daerah  mempunyai
harta benda dan menguasai hutan rimba belantara atau di keliling tanah- tanah desa itu.
3) Persekutuan  dari  beberapa  kampung,  apabila  beberapa  badan persekutuan  kampung  yang  terletak  kedekatan  satu  sama  lain mengadakan  permufakatan  untuk  memelihara  kepentingan- kepentingan bersama, misalnya akan mengadakan perairan, mengurus perkara atau mengadakan perikatan, karena para pemuka masyarakat kampung itu keturunan dari satu nenek moyang. 5

## Hukum Adat
Pengertian  hukum  adat  menurut  para  sarjana  yang  dapat  mengemukakan pendapatnya berbeda-beda dapat disimak di bawah ini:
1. Menurut  Snouck  Hugronye,  hukum  adat  adalah    adat  yang  mempunyai akibat hukum.
2. Menurut  Ter  Hear  hukum  adat  adalah  peraturan  yang  menjelma  pada keputusan-keputusan  para  fungsionaris  hukum  (dalam  arti  luas)  yang mempunyai  wibawa  serta  pengurus  dan  yang  dalam  pelaksanaannya berlaku serta-merta (spontan) dan dipatuhi dengan penuh hati.
3. Menurut  Prof.  Dr.  Sunyarty  Hartono,  hukum  adat  adalah  kompleks  adat- adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat memaksa  dan  mempunyai  sanksi  yang  tegas,  maka  mempunyai  akibat hukum.
4. Menurut  Soepomo,  hukum  adat  adalah  hukum  yang  tidak  tertulis  dalam peraturan  legislatif  yang  meliputi  peraturan  hidup  yan  meskipun  tidak dikitabkan atau dibukukan oleh yang berwajib, tetapi akan dihormati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan kekuatan hukum.
5. Menurut  Surjo  Wijodipomo,  hukum  adat  adalah  norma-norma  yang bersumber pada peraturan peradilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi  peraturan  tingkah  laku  manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari, dalam  masyarakat  sebagian  besar  tidak  tertulis  senantiasa  ditaati  dan dihormati oleh masyarakat, karena mempunyai akibat hukum.
Jadi  kita perhatikan dari pengertian para sarjana di atas dapat diketahui beberapa unsur yang   terkandung didalamnya  yaitu:
a. Peraturan  yang  pada  umumnya  tidak  dikitabkan  atau  tidak  di kodifikasikan.
b. Peraturan-peraturan yang tertulis.
c. Bersumber pada adat-istiadat suatu bangsa (Timor Leste).
d. Berlaku secara spontan (serta-merta), memaksa, mempunyai akibat hukum jika dilanggar.
e. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh legislatif.
f. Merupakan  norma-norma  yang  bersumber  pada  peraturan-peraturan peradilan rakyat (masyarakat).
Adat  merupakan  suatu  istilah  yang  sangat  dihormati  oleh  masyarakat  pada umumnya  (Timor  Leste)  untuk  malaksanakan  suatu  hajatan  pada  suatu  resepsi yang akan dilakukan oleh tokoh-tokoh adat di wilayah-wilayah tertentu. 6 Kepala Adat
5 Soepomo. Persektuan Hukum Adat . Bandung: PT. Paramita  Pradnya  1994. hlm 24-25 6 Soerjono  Soekanto. Hukum  Adat  di  Indoesia. Jakarta: CV. Mulya 1988. hlm 47-49
Menurut Soepomo, pengertian kepala adat adalah sebagai berikut “kepala adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.  Dengan demikian kepala  adat  bertugas  memelihara  hidup  hukum  didalam  persekutuan,  menjaga, supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala adat sehari- hari  meliputi  seluruh  lapangan  masyarakat.  Tidak    ada  satu  lapangan  pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi suatu masyarakat. 7 Kepala adat  untuk  ikut  campur  bilamana  diperlukan  untuk  memelihara  ketenteraman, perdamaian, keseimbangan lahir batin untuk menegakkan hukum.

## Fungsi  Kepala Adat
Fungsi  kepala  adat  dalam  masyarakat  tidak  jauh  berbeda  dengan  fungsi hukum adat karena fungsi kepala adat yang ada di dalam masyarakat adalah sebagai berikut:  Pegangan  kepada  anggota  masyarakat  untuk  mengadakan  system pengendalian  sosial.  Pengendalian  sosial  tersebut  lebih  bersifat  pengawasan terhadap Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bilamana seharusnya bertingkah  laku  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  merupakan  dasar  dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat;  menjaga  keutuhan  persekutuan  dalam  masyarakat,  supaya  persekutuan tersebut  tetap  terpelihara  dan  tidak  dirusak  oleh  berbagai  tindakan  anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat; Memberikan tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik- baiknya; Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam hukum  adat,  sehingga  keputusan  tersebut  mempunyai  wibawa  dan  dapat memberikan  kepastian  hukum  yang  mengikat  semua  anggota  masyarakat; Merupakan  tempat  bersandarnya  anggota  masyarakat  untuk  menyelesaikan, melindungi, menjamin ketenteraman. 8
Hal ini sebagai bagian dari pendekatan sosial-budaya terbangun  oleh rancang bangun “kearifan  lokal” mendapat  kesempatan    kemilau  oleh  Konstitusi  RDTL. Kewibawaan  kearifan  lokal  serta  pengetahuan  empiris  tokoh  adat,  tokoh masyarakat  dan  tokoh  dapat  terangkat,    merupakan  respon  atas    tuntutan masyarakat  lokal  menginginkan  keberadaan  hukum  adata  sebagai  kearifan  lokal bagi mereka . 9

## Pencurian
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi- sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 251 ayat (1) codigo pénal menyatakan bahwa:
1. Ema ne’ebe ho intensaun ilejitima atu halo ninian ka ema seluk nian, subrai ema seluk nia koiza sei hetan pena prizaun to’o tinan 3 ka multa.
2. Tentativa  foo-fatin ba  punisaun.
7 Soepomo. Bab-Bab Tentang  Hukum  Adat . Bandung: PT.  Paramita  Pradny  1997. hlm 15
8 Soepomo. Pokok-pokok Hukum Adat .  Jakarta: PT. Paramita Pradny 1999.  hlm 38
9 Julianus Akoit . Junrnal: sepuluh (10) tahun batas RI-TIMOR LESTE masalah perbatasan belum beres. Kupang, 18  Oktober 2009 http://www.pos-kupang.com
3. Atu  hala’o prosediemntu  kriminal tenke iha keixa.
Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan  mengambil,  objeknya  suatu  benda,  dan  unsur  keadaan  yang  melekat pada  benda  untuk  dimiliki  secara  sebagian  ataupun  seluruhnya  milik  orang  lain) dan  unsur-unsur  subjektif  (adanya  maksud,  yang  ditujukan  untuk  memiliki,  dan dengan melawan hukum). 10
Unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut :
1. Unsur-unsur objektif berupa :
a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen)
Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. “Kata  “mengambil”  (wegnemen)  dalam  arti  sempit  terbatas  pada  menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”. 11 Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukan bahwa pencurian  adalah  berupa  tindak  pidana  formill.  Mengambil  adalah  suatu  tingkah laku  psoitif/perbuatan  materill,  yang  dilakukan  dengan  gerakan-gerakan  yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya  ke  tempat  lain  atau  dalam  kekuasaannya.  Unsur  pokok  dari perbuatan  mengambil  harus  ada  perbuatan  aktif,  ditujukan  pada  benda  dan berpindahnya  kekuasaan  benda  itu  ke  dalam  kekuasaannya.  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  mengambil  dapat  dirumuskan  sebagai  melakukan  perbuatan terhadap  suatu  benda  dengan  membawa  benda  tersebut  ke  dalam  kekuasaanya secara nyata dan mutlak.
Unsur  berpindahnya  kekuasaan  benda  secara  mutlak  dan  nyata  adalah merupaka  syarat  untuk  selesainya  perbuatan  mengambil,  yang  artinya  juga merupakan  syarat  untuk  menjadi  selesainya  suatu  perbuatan  pencurian  yang sempurna.
b. Unsur benda
Pada  objek  pencurian  ini  sesuai  dengan  keterangan  dalam  Memorie  van toelichting  adalah  terbatas  pada  benda-benda  bergerak  (roerend  goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah  terlepas  dari  benda  tetap  dan  menjadi  benda  bergerak.  Benda bergerak  adalah  setiap  benda  yang  berwujud  dan  bergerak  ini  sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

## Negara  Hukum
Negara hukum sebagaimana telah diruumuskan dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KRDTL menyebutkan bahwa Republik Demokratis Timor Leste adalah negara yang  demokratis  berdaulat,  merdeka  dan  bersatu,  berdasarkan  kekuatan  hukum, keinginan Rakyat dan kehormatan atas martabat manusia. 12 . Dalam negara hukum kekuasaan negara terikat pada hukum. Tidak semua negara hukum adalah negara demokrasi,  karena  negara  yang  bukan  demokrasi  juga  bisa  taat  kepada  hukum. Tetapi  negara  hukum  adalah  keharusan  dalam  demokrasi,  artinya:  suatu  negara demokrasi  haruslah  sekaligus  sebagai  negara  hukum.  Hal  tersebut  disebabkan
10 Loc Cit hlm 1
11 Soerjono  Soekanto. Penanggulangan  Pencurian    Kendaraan    Bermotor. Jakarta:  PT.  Bina Aksara 1987.  hlm 341.
12 Op Cit Konstitusi RDTL  hlm 11
karena dalam negara demokrasi semua warga negara setara, yang satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Dalam keadaan seperti ini, interaksi antara berbagai  lembaga  negara,  harus  diatur  dalam  hukum  yang  dibuat  bersama  oleh rakyat  melalui  wakilk-wakilnya,  dan  harus  dijalankan  oleh  lembaga  yang berwenang  sesuai  dengan  aturan  hukum,  dan  diberlakukan  kepada  semua  pihak secara sama, tanpa diskriminasi. 13

## Penegakan  Hukum
Menurut  Dr. Bernard L. Tanya dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum Dalam Terang Etika, beliau menyatakan bahwa penegakan hukum adalah sebuah tugas  yang  diemban  oleh  aparat  penegak  hukum.  Karena  tugas,  maka  seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, kewajiban mutlak”. Penegakan hukum  di  sini  tidak  mengenal  istilah  “dengan  syarat”.  Tugas  adalah  tugas,  wajib dilaksanakan!  Inilah  tempat  pertama,  etika  dalam  penegakan  hukum.  Yaitu kesadaran (etis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban!
Selanjutnnya  bahwa  etika  adalah  pada  saat  asas.  Menegakan  hukum  harus berdasarkan hukum. Tidak boleh terjadi penegakan hukum dengan cara melanggar hukum.  Kalau  ini  yang  terjadi,  dalam  etika,  itu  namanya  “halalkan  cara  untuk mencapai tujuan” ( the end justice the means). Dan ini sangat tercela secara etis . 14 Selannjutnya  etika  adalah  pada  nilai  tugas  penegakan  hukum  itu  sendiri.  Tugas penegakkan hukum adalah tugas yang mulai, agung, dan penuh kehormatan. Tugas peradaban  mempertahankan  komunitas  manusia  yang  manusiawi  melalui pengelolaan  hukum  dan  keadilan.  Tidak  mungkin  ada  kehidupan  bersama  yang manusiawi tanpa hukum dan keadilan. Komunitas manusia akan segera terbubah menjadi  komunitas  hewani  jika  hukum  dan  keadilan  tidak  lagi  menjadi  pengikat sendi-sendi kehidupan.
Selain itu, aparat penegak hukumlah yang ditugaskan mempertahankan itu. Tugas mereka, bukalah tugas biasa-biasa. Tugas mereka adalah tugas peradaban! Mempertahankan  komunitas  manusia  yang  manusiawi!  Keluruhan  tugas  mereka terletak disitu. Dan di situ pulalah kehormatan raison d”etre mereka. Di sini adalah implikasi etis dari kehormatan tugas penegakan hukum tersebut. Dan demikian pula etika adalah pada penghayatan jati diri aparat sebagai penegak hukum sejati. Tugas menegakan hukum adalah tugas yang membutuhkan kesungguhan dan keteguhan. Seluruh  proses  penegakan  hukum,  selain  meminta  kecermatan,  juga  amat  sarat dengan  godaan.  Sehingga  oleh  karena  itu,  isu  etis  di  sini  adalah  bagaimana kesungguhan  dan  keteguhan  aparat/lembaga  menghadapi  sekalian  godaan tersebut.  Beliau  juga  menngatakan  bahwa  etika  adalah  pada  pelaksanaan  tugas mendistribusikan  keadilan.  Tugas  penegakan  hukum,  sesungguhnya  adalah  tugas mendistribusikan  keadilan.  Isu  etika  di  sini  adalah  bagaimana  aparat  penegak hukum,  melalui  penanganan  suatu  kasus,  melakukan  distribusi  keadilan  bagi negara/masyarakat,  korban,  dan  juga  pelaku?  Demikian  pula  etika  dalah  pada pelayanan  aparat  penegak  hukum.  Isu  etis  di  sini  adalah  apakah  wujud  konkret penegakkan hukum memang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari
13 Merphin  Panjaitan. Logika  Demokrasi   Rakyat  Mengendalikan  Negara . Jakarta: Permata  Aksara, cetakan pertama 2011. hlm 151.
14 Bernard  L. Tanya. Penegakan  Hukum  Dalam  Terang  Etik a. Yokyakarta: Genta  Publishing, cetakan pertama.hlm 26
keadilan atauu tidak? Pada tempat berikutnnya, etika adalah pada perilaku aparat hukum  dalam  konteks  organisasi  dan  managemen  institusinya.  Bagaimana seharusnya  bertindak  ketika  menghadapi  dilemma  antara  tuntutan  tugas  dan kebijakan organisasi/pimpinan?
Selanjutnya menurut menurut Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga menyatakan bahwa  sistem  hukum  tidak  dipandang  sebagai  alat  yang  tidak  berpihak  bagi penyelesian sengketa, melainkan suatu mekanisme bagi mereka yang mempunyai jumlah  kekuasaan  paling  besar  untuk  memajukan  kepentingan-kepentingannya. Kapan  pun,  hukum  tidak  mencerminkan  konsensus  nilai-nilai,  juga  tidak  suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati bersama, melainkan sebaiknya menunjukan  kepentingan  bersama  dari  mereka  yang  berkuasa. 15 Sedangkan menurut  H.  Zainuddin  Ali  menyatakan  bahwa  penegak  hukum  atau  orang  yang betugas  menerapkan  hukum  mencakup  ruang  lingkup  yang  sangat  luas,  sebab menyangkut  petugas  pada  strata  atas,  menengah,  dan  bahwa.  Artinya  di  dalam melaksanakan  tugas-tugas  penerapan  hukuman,  petugas,  seyogianya  harus memiliki suatu pedoman di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang  lingkup  tugas-tugasnya.  Sehubungan  dengan  hal  itu  penegakan  hukum tersebut, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:
1) Sampai sejauhmana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada.
2) Sampai  batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan.
3) Teladan  macam  apakah  yang  sebaiknya  diberikan  oleh  petugas  kepada masyarakat.
4) Sampai  sejauh  manakah  derajad  singkronisasi  penugasan-penugasan  yang diberikan  kepada  para  petugas,  sehingga  memberikan  batas-batas  yang tegas berkenaan wewenangnya. 16
Timor-Lestte  salah  negara  yang  menganut  sistem  hukum civil  law  sysem , dampak dari perkembangan hukum masyarakat eropa yang terus tumbuh dengan pesat  dan  harus  dipandang  sebagai  sebuah  tatanam  hukum  supranasional  yang unik.  Dampak  yang  terus  berlanjut  dan  pengaruh  tradisi-tradisi  hukum  bangsa Eropa  terhadap  hukum  komunitas  seiring  dengan  semakin  dikembangkannya bidang  ini  oleh  Mahkamah  peradilan  Eropa  (European  Court  of  justice).  Saat  ini semakin jelas bahwa pembedaan kontrak dan kesalahan dalam Common law hampir tidak  dapat  dibenarkan  karena  berakar  pada  pembedaan  antara  kewajiban  yang dibebankan  dengan  kewajiban  yang  dirumuskan,  serta  pembedaan  dalam peraturan-peraturan tentang penyelesaiannya suatu kasus 17 .
Sehingga  oleh  karea  itu,  keterangan-keterangan  mengenai  perbandingan hukum  hanya  dapat  dijumpai  dari  aspek  historisnya,  maka  perbandingan  hukum secara  ilmiah  terdapat  tidak  dengan  sendirinya  harus  dengan  sejarah  hukum
15 Ninik Widiyanti-Panji Anoraga. Perkembangan  Kejahatan  dan  Masalahnya, Ditinjau  Dari Segi  Kriminologi dan  Sosial . Jakarta: PT. Pradnya  Paramita, cetakan  pertama 1987. hlm 127 16 H. Zainuddin  Ali. Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: Sinar  Grafika, cetakan ketiga  2011. hlm 34. 17 Peter de Cruz . Perbandingan Sistem  Hukum Common Law, civil law dan socialist .Jakarta: Nusamedia 2012. hlm.60
perbandingan,  aara  hukum  prisif  denngann  hukum  adta  yang  berlaku  di  suau wilayalah 18 . Selanjutnya seperti dikatakan oleh Paul Scholten bahwa hukum positif (hukum tertulis)  itu merupakan sistem terbuka karena berisi peraturan-peraturan yang masih tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Kondisi ini memungkinkan hukum membuka diri untuk menerima tambahan materi lain atau secara ekstensif ditafsirkan lebih luas makna dan artinya yang sebenarnya. 19

## C. DISCUSSION
Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencurian  Ternak  dan  Sanksi  Pidana  Adat Menurut
Hukum  Masyarakat Posto Administrativo Alas
Kewenangan formal di sini adalah suatu untuk bertindak, fungsioris adat atau membuat tindakan terhadap orang-orang lain, yang artinya bahwa  kewenangan ini terdiri  atas  hak  untuk  memerintah  dan  hak  untuk  mengambil  keputusan berdasarkan peraturan atau norma  adat yang sedang berlaku berlaku dalam  suatu rumpung  masyarakat.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  merupakan    respons terhadap  Konstitusi RDTL, yang  dapat terpetik  dalam  rumusan Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Negara akan mengakui dan menghargai norma dan adat Timor Leste yang tidak bertentangan dengan konstitusi yang khususnya berkaitan dengan  hukum  adat,( Estadu  rekonese  no  valorize  norma  no  lisan  rai-Timor  nian ne’ebe  la’os  kontra  Lei-Inan  no  mós  lejizlasaun  seluk  tan  ne’e  ko’alia  kona-ba direitune’ebe mai husi lisan ni toman) dan selanjutnya junto Pasal 59 KRDTL  ayat (4)  menyatakan  bahwa:  Negara  akan  mengakui  dan  menjamin  hak  setiap  warga negara  atas  pendidikan  dan  kebudayaan .  (Ema  hotu  iha  direitu  atu  goza  no  harii kultura hanesan nia obrigasaun atu haburas, defende no mós fó valor ba patrimoniu kuktural). 20
Masyarakat    dan    hukum  adat, mengenai  hukum  adat  yang  berisikan  suatu pandangan  menyeluruh  terhadap  hukum  adat,  penjelasan  perihal  masyarakat hukum  adat.  Hal  ini  merupakan  suatu  pertanda  bahwa  penjabaran  tentang masyarakat  hukum  adat  sangat  diperlukan  sebelum      dilanjutkan  dengan pembahasan  hukum  positif  dari  masyarakat  yang  bersangkutan.  Sehingga  maka terutama  perlu  diselidiki  apabila  di  daerah  mana,  sifat  dan  susunan  badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum adat itu, hidup sehari-hari. Penguraian  tentang  badan-badan  persekutuan  itu  harus  tidak didasarkan atas suatu dogmatic, melainkan harus didasarkan atas kehidupan yang nyata  dari  masyarakat  yang  bersangkutan.  Maka  dengan  demikian  menguraikan masyarakat  hukum  adat  menjadi  releven.  Seperti  telah  dikemukakan  terdahulu, masyarakat  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  kehidupan  bersama  yang  warga- warganya  hidup  bersama  untuk  jangka  waktu  yang  cukup  lama,  sehingga manghasilkan kebudayaan.
Mengenai proses penyelesaian tindak pidana pencurian  ternak menurut hukum adat    masyarakat  Posto  Administrativo  Alas    dari  data  lapangan  menunjukkan bahwa  masalah  pencurian  siapa  saja  dapat  melaporkan  kepada  kepala  adat  atau pemilik hewan ternak apabila ia mengetahui  dengan penangkapan basah terhadap
18 Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum .  Jakarta: Pradnya  Paramita 2002. hlm 422 .
19 Wasis, SP. Pengantar  Ilmu  Hukum. Universitas  Muhammadiyah  Malang. hlm .29.
20 Konstitusi RDTL Tahun 2002
pelaku  pencurian.  Atau  pemiliki  (korban)  sendiri    yang    mengetahui    dan menangkap basah atas tindakan pelaku pencurian.
Setelah  masalaha  tersebut  dilaporkan  kepala  adat  yang  berwenang  dalam suku  (desa)  kemudian  penentuan  hari  sidang    oleh  kepala  adat.  Dalam  sidang penyelesaian masalah tersebut struktur  dalam Suku dan Aldeia (Desa dan RT) hadir dan  prosesnya  selanjutnya  ditentukan  oleh  kepala  adat  melalui  suatu master  of ceremony (Lori Lia maklokek). Dalam penyelesian kasus tersebut ternyata terbukti peluka  bersalah,  kepala  adat  dan  struktur  adat  lainnya  mengambil  tindakan penjatuhan sanksi pidana adat  dengan istilah  ida há rua (satu makan dua), artinya barang (hewan ternak)  yang dicuri satu ekor, dibayar kembali dengan dua ekor). Dengan merujuk pada penjelasan dari responden di atas, penulis masih belum puas dengan  hal  tersebut,  sehingga  mencoba    bertanya  lebih  juah  lagi  bagamana    jika peluka itu seorang janda tua atau seorang kakek  tua yang memang  dia  mencuri hanya sekedar untuk mempertahankan hidpunya, dan dia tidak dapat  membayar kemabli  barang  curian  tersebut.  Hasil  yang  diperoleh  dari  pertanyaaan  tersebut adalah  hukum  adat  pun  mengenal  unsur  pemaafnya,  sebelum  keputusan  diambil harus dikaji dan dianalisis dari berbagai sudut kehidupan pelaku, sehingga dalam penjatuhan sanksi pidananya tidak mengurangi unsur subyektifnya. Sehubungan dengan hal sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian ternak, hal ini terbukti sebagaimana disajikan dalam tabel  dibawah ini:
Tabei 1. Sanksi Pidana Adat N o Tahun    Pelaku Korba n Suku Barang Curian Sanksi Adat Ket 1  2014 A.S. J.P. Aituha 1  ekor  babi 2 ekor babi 2  2015 C.A. Taitudac  1  ekor  babi 2 ekor babi 3  2016 Kelompo k C.d.C J.P Dotic 1 Ekor Babi 1 ekor  babi +$150.00 Pelaku.P.A. Fatuberliu 4   2016 Kelompo k A.d.C C. d.C  Mahaquid an 3 ekor kerbau 6  ekor  kerbau 5  2017 M.R. B. M. Uma Bereloic 1 ekor kambing 1  ekor    kambing  dan menjaga dan memberishkan  kantor Desa selama 2 bulan
Sumber  Data:  Wawancara denngan responde yang diolah. 21
Dengan merujuk pada hasil penelitian yang disajikan dalam tabel tersebut di atas  dapat  dipahami  bahwa  kekuatan  hukuman  hukum  adat  dalam  masyarakat Posto Administrativo Alas memang  patut dipuji, dimana mempunyai sifat memaksa terhadap  siapa  saja  pelakunya,  baik  memilik  daya  paksa  internal  maupun  daya paksa eksternal. Seperti tersebut  pada kolom ke-3 lajur keterangan, pelakunya dari kecamatan  lain  (Fatuberliu)  yang  melakkan  pencurian  ternak  babi  di  wilayah hukum kecamatan Alas, mendapatkan hukuman sama dengan pelaku masyarakat lokal. Dapat pula diambil sebuah kesimplan kecil bahwa soal sanksi pidana  bukan hanya diterapkan dalam bentuk barang (sanksi pidana hewan- ganti hewan), akan
21 Wawancara dengan Tokoh Adat  dari ke-lima suku (desa) dan  responden lainnya di Posto Administraivo Alas pada tanggal 14-18  November 2019.
tetapi  jika  pelaku  tidak  dapat  membayar  kembali  barang    hasil  curian  tersebut, dapat  dipenjara  dengan  melakukan  kegiatan  (pekerjaan)  bersifat  umum  berupa membersihkan kontor desa dan penjagaan malam. Hal itu menunjukkan bahwa agar perbuatan pelaku diketahii  masyarakat umum, dan dia bertobat  tidak  melakukan perbuatan yang sama atau  dalam bentuk yang lain.
Selain  itu,  tokoh  adat  juga  dapat  mengambil  tindakan  lebih  tegas  dengan mencambuk  sebagai  hukuman  bagi  pelaku,  jika  pelaku    tidak  bersedia mengembalikan  (menggantikan    barang)  curian  dengan  alasan  yang  tidak  masuk akal, artinya pelaku tidak mau mentaati atau tunduk pada putusan hakim adat  yang telah  dijatuhkan.
Kekuatan    Berlaku  Keluar  Penerapan  Hukum  Pidana  Adat  Kepada Masyarakat  di Luar Wilayah Hukum Posto Administrativo Alas
Sebagaimana kita ketahui dari berbagai ahli hukum mengemukakan teorinya, bahwa  masyarakat  hukum    adalah  sekelompok  orang  yang  berdiam  dalam  suatu wilayah  tertentu  di  mana  di  dalam  kelompok  tersebut  berlaku  serangkaian peraturan yang menjadi pedoman tingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan  berlaku  bagi  mereka  sendiri.  Terjadinya  kelompok  tersebut  adalah  karena kotrat alam, bahwa manusia adalah makhluk sosial, karena koratnya itu manusia ingin  selalu  hidup  berkelompok.  Peraturan-peraturan  yang  menjadi  pedoman tingkah laku mereka dibuat oleh mereka sendiri. Kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan  memang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat. Namun ada kalanya terjadi peraturam tingkah laku  tersebut karena kebiasaan  beberapa  orang  bertingkah  laku  demikian  secara  berulang-ulang  dan anggota  masyarakat  lainnya  mengikutinya,  karena  mereka  yakin  bahwa  memang seharusnya demikian. Kelompk lain belum tentu demikian perilaku atau pedoman tingkah  laku  mereka  karena  ada  perbedaan  aturan  di  antara  sesama  kelompok masyarakat.  Tingkat  kebudayaan  dari  masing-masing  kelompok  menentukan  ciri tertentu  atau  masyarakat  yang  tingkat  kebudayaannya  masih  rendah.  Dalam masyarakat  yang  sudah  maju  kebutuhan  hidupnya  lebih  kompleks  daripada masyarakat  peimitif,  sehingga  persoalan  yang  timbul  dalam  pergaulan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  masing-masing  sedemikian  kompleks  dan  akibatnya peraturan  yang  berfungsi  mengatur  pergaulan  hidup  merekapun  kompleks  dan labih baik dibandingkan sebelumnya.
Hukum merupakan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.  Masyarakat adalah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk kepada peraturan hukum tertentu.  Hubungan  hukum  demgan  masyarakat  sangat  erat  dan  tidak  mungkin dapat  dipisahkan  antara  satu  sama  lainnya,  sebab  hukum  adalah  pengatur kehidupan  masyarakat.  Kehidupan  masyarakat  tidak  mungkin  bisa  teratur  kalau tidak ada hukum.
Sebaliknya tidak mungkin ada hukum kalau tidak ada masyarakat. maka ada adagium hukum atau istilah mengatakan bahwa: Ibi  ius  ubi  Societas  ( di mana ada masyarakat,  di  situ  ada  hukum).  Hal  ini  memberikan  pengertian  bahwa  antara hukum dan masyarakat memang tidak dapat dipisahkan. Hukum baru dapat bekerja bila  terdapat  masyarakat  dan  masyarakat  sebagai  komunitas  pergaulan  hidup
manusia  tidak  mungkin  dapat  dijamin  ketertibannya  bila  tidak  ada  hukum  yang ditugasi untuk mengaturnya. Berangkat dari pengertian ini, maka fungsi dan peran hukum  sangat  penting  bagi  masyarakat  guna  mengatur  keseimbangan  antara berbagai  konflik  kepentingan  yang  terjadi  di  dalamnya.  Bahkan  dalam perkembangannya fungsi dan peran hukum tidak lagi hanya untuk mengatur dan menjaga  ketertiban  masyarakat  (pandangan  ini  dinamakan  hukum  sebagai polisinya  negara),  tetapi  diperluas  lagi  dijadikan  sebagai  teknologi  perubahan- perubahan. Hukum adalah alat untuk mengadakan  perubahan dalam masyarakat ( law as a tool of social engineering). Dengan fungsi dan peran yang demikian, maka hukum  telah  ditempatkan  sebagai  variabel  penting  dari  setiap  program pembangunan  suatu  negara,  yang  ditempatkan  kedudukan  sebagai  landasan pembangunan dan fungsi control pelaksana pembangunan.
Setiap  peraturan  hukum  baik  hukum  tertulis  maupun    hukum  tidak  tertulis (hukum adat dan kebiasaan), kesemuanya mumpunyia cira dan sifatnya tersendiri, namun pada prinsipinya adalah sama uuaitu melindungi dan mengatur masyarakat itu  sendiri.  Di  mana  hukum  memiliki  cirinya:  adanya  perintah  dan  larangan, perintah  dan  larangan  harus  dipatuhi/ditaati,  dan  daya  sanksi  hukum  yang tegas/nyata. Selain tiu hukum pun memiliki sifat yaitu: memaksa,  mengatur dan memaksa.  Dari kesemuanya yang diutarakan tersebut, baik hukum postif maupun hukum adat memiliki hal yang sama.  Sebagaimaa dikatakan oleh Mill menyadari kekuatan  dari  perasaan-perasaannya  yang  dimiliki  setiap  orang  atau  penguasa masyarakat mengenai keadilan, dan perasaan kecewa mereka jika terjadi ketidak- adilan  seperti  pada  kasus  pemberian  hukuman  berlebih-lebihan  terhadap  orang yang tidak bersalah. 22
Hukum memiliki banyak seluk-beluk dan liku-likunnya diibaratkan oleh Prof. Dr. Acmad Sanusi, SH, bahwa hukum itu sebagaimana  halnya kenderaan bermotor banyak  ragamnya,  yaitu  beraneka  ragam  bentuk,  merek,  ukuran  dan  “ TENAGA KUDANYA ” tersendiri-sendiri. Oleh karena itu, hukum adat yang berlak di dalam masyarakat Posto Administrativo Alas pun dapat memiliki kekuatan berlaku keluar bagi  siapa  saja  yang  melanggarnya.  Kekuatan  berlaku  keluarnya  hukum  adat teserbut terbukti pada beberapa tahun yang silam  terbukti dengan bebarapa orang dan  kelompok  orang  pelaku  dari  posto  administrativo  lain  yang  melakukan pencurian  ternak  di  wilayah    hukum  adat  Posto  Administrativo  Alas,  dapat dikenakan sanksi pidana yang sama dengan masyarakat lokal sesuai aturan hukum adat yang  berlaku.

## Tabel  2. Pelaku Pencurian Ternak Menurut Asal Wilayah
No Tahun Pelaku Asal (P.A) Jenis Ternak Wilayah Target Sanksi 1 2016 Kelompok C.d.C Fatuberliu  1 ekor babi Suku  Dotic 1  ekor  babi  dan $150.00 2 2017 Kelompok F.D Same 1 ekor  kerbau  Suku  Taitudac $750.00
22 Karen Leback, Teoti-Teori Keadilan. Bandung: Nusa Media  Cetakan ke 5 tahun 2012. hlm.18
3 2018 Kelompok E.d.C Fatuberliu  2 ekor babi Suku  Aituha 1 ekor sapi 4 2019 Kelompok H.E Same 1 ekor  kerbau  Suku  Mahaquidan  $1.250.00
Sumber Data:  Wawancara dengan tokoh adat ketiga suku di atas Dengan merujuk pada tabel di atas dapat dipahami bahwa  kekuatan berlaku keluarnya  atura  hukum  adat  di  Posto  Administrativo  Alas,  terhadap  pelaku pencurian  ternak,  tidak  kalah  pentingnya  dengan  sanksi  pidana  adat  yang diterapkan pada masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan penegakkan hukum adalah kawajiban kategoris, penegakkan hukum tanpa syarat, penegakkan hukum adalah tugas  dan  kewajiban  moral,  seperti  dikatakan  oleh  Dr.  Bernard  L.Tanya  Dosen Pascasarjana  Prodi  Ilmu  Hukum  Undana  Kupang,  dalam  bukunya  yang  berjudul: penegakkan hukum dalam terang etika.
Sehubungan  dengan  itu,  maka    penegakkan  hukum    bukan  suatu  hak,  tapi kewajiban  moral  yang  tidak  dapat  ditawar-tawar.  Penegakkan  hukum  dalam masyarakat hukum adat sebagai  pelaksanaan sebagian  tugas yang mulia dan agung dari negara dalam memberantas tindak  kriminal di negara hukum di negeri tercinta ini. Keberadaan hukum adat yang diakui secara normatif sebagai kearifan lokal yang tertuang  dalam  rumusan  Pasal  2  ayat  (3)  dan  Pasal  59  ayat  (4)  Konstitusi  RDTL merupakan  jawaban  atas    keinginan  luhur  masyarakat  yang  mendabakan kedamaian  dan  ketenangan  dalam  lingkungan  masyarakat  secara  utuh    dan menyeluruh.

## D. CONCLUSION
Sanksi  hukum  terhadap  pelaku  pencurian  hewan  ternak  menurut    hukum adat  masyarakat  Posto  Administraivo  Alas,  sangat    tegas  dan  bervariatif,  artinya seekor ternak yang dicuri  diganti dengan dua ekor ternak, dan atau dapat diganti dengan uang yang ditentukan oleh pemilik barang dan tokoh adat setempat. Selain itu,  hukum  adat  masyarakat  setempat  juga  mempunyai  kekuatan  berlaku  keluar wilayah  teritori    Posto  Administrativo  Alas,    barangsiapa  di  luar  kecamatan  Alas yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian    ternak  di  wilayah  hukum  setempat,  ia harus tundak kepada hukum adat yang berlaku  bersedia untuk  menerima sanksi pidana adat.

## E. SUGGESTION
Disarankan  kepada  tokoh  adat  dan  masyrakat  setampat  untuk  tetap mempertahankan  kerbadaan  hukum  adat  tersebut  dengan  lebih  tegas  lagi  dalam penerapannya, jika bperbuatan tersebut dilaukan berulang-ulang kali oleh si pelaku. Dan kepada masyarakat untuk tetap menntaati hukum adat yang berlaku, karena mentaati hukum  hukum ada, pada prinsipnya adalah  mempertahankan nilai-nilai kearifan local.
Bibliography A. Buku  Referensi
Bambang    Sungono. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  P.T.Raja    Grafindo Persada 2007.
Bernard  L. Tanya. Penegakan  Hukum  Dalam  Terang  Etik a. Yokyakarta: Genta Publishing, cetakan pertama.
H. Zainuddin  Ali. Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: Sinar  Grafika, cetakan ketiga 2011.
Karen Leback, Teoti-Teori keadilan. Bandung Nusa Media  Cetakan ke 5 tahun 2012. Merphin  Panjaitan. Logika  Demokrasi   Rakyat  Mengendalikan  Negara . Jakarta: Permata Aksara, cetakan   pertama 2011. Ninik Widiyanti-Panji Anoraga. Perkembangan  Kejahatan  dan  Masalahnya, Ditinjau Dari      Segi    Kriminologi        dan    Sosial .  Jakarta:  PT.  Pradnya    Paramita cetakan    pertama  1987.
Peter  de  Cruz.  Perbandingan  Sistem    Hukum  Common  Law,  civil  law  dan socialist.Jakarta:
Nusamedia 2012 Soerjono Soekanto. Penanggulangan  Pencurian  Kendaraan  Bermotor. Jakarta: PT. Bina Aksara 1987. Soepomo. Pokok-pokok  Hukum Adat .  Jakarta: PT. Paramita Pradny 1987. ......................., Persektuan  Hukum  Adat .  Jakarta: PT. Paramita  Pradnya  1994.
Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum .  Jakarta: Pradnya  Paramita 2002. Wasis, SP. Pengantar Ilmu Hukum. Universitas  Muhammadiyah  Malang.
B. Peraturan Peundang-udangan
Konstitusi RDTL than 2002 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Códígo Penál).
C. J urnal Julianus  Akoit  . Junrnal:  sepuluh  (10)  tahun  batas  RI- TIMOR  LESTE  masalah perbatasan  belum  beres.  Kupang,  18          Oktober  2009 http://www.pos- kupang.com