## MODEL GERAKAN REKLAIMING TANAH

## DALAM PERSPEKTIF         MASYARAKAT ADAT KASUS DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Joni Rusmanto 1 jorusmanto@gmail.com Ester S. Ulfaritha 2

## ABSTRACT
Tenure  conflicts  between  indigenous  communities  and  plantation  companies  are  based  on differences  in  the  legality  of  claims.  The  community  as  a  subsystem  of  traditional  farmers underlies the claim of management rights based on traditional knowledge. On the other hand, plantation  companies  based  the  legality  of  claims  based  on  agrarian  law  that  is  normative positivistic  with  a  capitalistic  economic  orientation.  In  Henri  Lefebvre's  perspective,  in  fact there is no completely "ideal" space because space itself is spatially in modern capitalist society as an arena of battle that will never be completely contested. All interested parties will continue to try to find ways to dominate the use or utilization of a space and reproduce all knowledge to maintain their hegemony over the use of that space. In that context, social movements can be understood as community efforts in producing social space.
Keyword: capitalistic economi, politic space  (social space) ,  social movement

## PENDAHULUAN

## Reproduksi Politik Hukum Negara: Penguasaan Pengelolaan SDA
Aktivitas  ekstraktif  sumber  daya  hutan  disektor  perkebunan  kelapa  sawit  (CPO)  Kalimantan Tengah  marak  terjadi  sejak  diberlakukannya  Undang-undang  otonomi  daerah  pada  tahun 2009/2010  telah  melahirkan  13  kabupaten  dan  1  kota  pemekaran.  Undang-undang  tersebut memberikan  ruang  baru  kepala  daerah  untuk  membangun  program  ekonomi
1 Joni Rusmanto sebagai Dosen tetap Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya (UPR) dan Ester Sonya Ulfaritha sebagai Dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya (UPR)
ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119
kapitalistik  yang  berorientasi  kepada  eksploitasi  sumber  daya  hutan  dan  lahan  di  sekitar masyarakat 2 .  Kebutuhan  penggunaan  lahan  yang  sangat  luas  untuk  areal  perkebunan,  pada dasarnya  tidak  hanya  eksploitasi  sejumlah  lahan  konsensi,  namun  juga  ekspansif  ke  wilayah hutan  lindung  yang  selama  ini  dijadikan  warga  sebagai  wilayah  kelola  ekonomi  sehari-hari. Bagi  masyarakat  Dayak,  subsistem  penduduknya  sebagai  petani  tradisional  secara  turun temurun  sejak  lama  sudah  menggantungkan  sumber  pendapatan  ekonomi  hanya  pada ketersediaan  sumber  daya  hutan  dan  lahan  di  sekitar  tempat  tinggal  mereka,  baik  untuk keperluan  bertani  ( berladang )  dan  juga  sebagai  wilayah  produktivitas  ekonomi  lainnya  untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Di wilayah Kotawaringin Timur paling banyak lahan  konsensi  perkebunan, berdasarkan data Dinas  Perkebunan  setempat  sudah  mencapai  lebih  dari  53  unit  dengan  izin  lahan  dari  Bupati hingga  kementerian  terkait  dan  BPN  pusat  dengan  luas  lahan  eksploitasi  sudah  mencapai 771.024,87  Hektar  (ha).  Menurut  Sabran  Ahmad  (Ketua  Umum  Dewan  Adat  Dayak) Kalimantan Tengah, bahwa di Kabupaten Kotawaringin Timur masih banyak PBS yang belum bisa dikategori clean and clear (Kalteng Pos, 14 Maret 2014). Dengan kata lain, masih banyak areal  kawasan  PBS  tumpeng  tindih  dengan  kawasan  lahan  adat  yang  dikelola  dan  dikuasai masyarakat sehingga hal ini menjadi sumber potensi konflik lahan.
Sumber  konflik  lahan  pada  dasarnya  tidak  lepas  dari  sistem  kebijakan  politik  agraria  yang membuka  ruang  lahirnya  ketimpangan  dalam  pengelolaan  sumber-sumber  agraria  di  dalam masyarakat  adat.  Sengketa  lahan  bersumber  dari akar  dan  dimensi  yang  kompleks,  termasuk lemahnya  pengakuan  hak  adat  atau  ulayat  masyarakat  hukum  adat  dalam  konstruk  hukum positif  di  Indonesia  ( Fajri  Nailus,  2010:14) .  Selain  itu,  menurut  R.Yando  Zakarian,  dkk (2015:3),  persoalan  tumpang  tindih  perijinan  untuk  alokasi  kawasan,  pendudukan  dan perampasan  kawasan,  korupsi,  perilaku  ekspansif  dari  berbagai  aktor  perusahaan,  dan kenyataan  itu  semua  merupakan  problematika  klasik  yang  ada  selalu  mengitari  permasalahan diseputar proyek perkebunan.
Tabel 1.2 Data Sengketa Tenurial di Provinsi Kalimantan Tengah No Kabupaten PBS Melakukan Pelanggaran Luas Lahan Sengketa Jumlah Korban (jiwa/desa) Sumber Sengketa 1  Murung Raya - - - - 2 Barito Utara 10 6.0977 9 desa di 3 kec Penyerobotan ulayat/tdk  ada rugi hak ganti 3  Barito Selatan 2 8.43  2 kecamatan - 4 Barito Timur 5 2.947,83 4 desa di 2 kec Penolakan masy. terhadap PBS yg beroperasi di wil hutan adat 5 Kapuas 16 4,592 - Penyerobotan lahan adat/Masy menuntut ganti rugi lahan 6 Pulang Pisau 6 2,900 4 desa di 3 kec - 7 Gunung Mas 12 24.900 7 kec - 8 Katingan 8 1.230 7  desa di 4 -
2 Berdasarkan  data  Dinas  Kehutanan  dan  TGHK  tahun  2010/2012  jumlah  perusahaan  perkebunan  di  wilayah  Kalimantan  Tengah  mencapai lebih dari 347 unit dengan total luas lahan konsensi 4.111.255 hektar dengan berbagai legalitas konsensi mulai dari Arahan Lokasi (AL), Izin Prinsip (IP), Izin Lokasi IL (IL), Izin Usaha Perkebunan (IUP) hingga ke Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, data  lain  WALHI  tahun  2015  telah  menunjukan  bahwa  kehadiran  industri  ekstraktif  yang  tidak  ramah  lingkungan  tersebut  selain  konsensi perkebunan sawit sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk juga lahan konsensi tambang batu bara dan emas berjumlah 3.872.829  hektar  dan konsensi  IUPHHK-HA/HTI  seluas  4894.408  hektar.  Maka  dari  itu,  jumlah  semua  lahan  yang  dikonsensi  mencapai 12.878.492 hektar atau 83 % dari luas keseluruhan wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.
kecamatan 9 Kotawaringin Timur 43 223,509 20 desa di 11 kec - 10 Seruyan 4 - - - 11 Kotawaringin Barat 7 444,11  7 desa di 4 kec - 12 Lamandau 4 12.512.86 3 desa di 4 kec - 13 Sukamara 5 1.048  3 desa di 3 kec - TOTAL 122 - 59  desa    &    44 kecamatan -
Sumber :  Diolah berdasarkan hasil rekapitulasi data Sawit Watch  Kalteng akhir Juni 2013
Sejak  okupasi  lahan  oleh  negara  secara  terstruktur,  sistematis  dan  masif,  sehingga mengakibatkan  warga  masyarakat  yang  sejak  lama  tinggal  di  sekitar  kawasan  perkebunan secara  perlahan  kehilangan  sumber  daya  hutan  dan  lahan  ( landless ).  E kspansi  perkebunan memiliki dampak besar bagi penduduk sekitar, mengakibatkan pemindahan lahan dan sumber daya,  perubahan  luar  biasa  terhadap  vegetasi  dan  ekosistem.  Selain  itu,  perkebunan  kelapa sawit  juga  berpotensi  mengarah  pada  pengasingan  lahan,  hilangnya  mata  pencarian,  konflik sosial, eksploitasi buruh dan kerusakan berbagai ekosistem di sekitar ( Marcus Colchester, dkk 2006:11).
Konflik  lahan  di  Kecamatan  Cempaga  Hulu  tahun  2016,  ditemukan  bahwa  sengketa  lahan terjadi sejak perusahaan melakukan aktivitas penggarapan. Lahan konsensi perkebunan masuk ke  dalam  wilayah  yang  terdapat  hak-hak  kelola  tradisional  dari  masyarakat  adat  setempat. Dalam  mekanisme  pembebasan  lahan,  pihak  perusahaan  biasanya  telah  menyelesaikan  hak masyarakat adat itu  dengan proses pemberian ganti rugi pembebasan lahan. Proses ganti rugi itu hanya terhadap tanam tumbuh (GRTT), akan tetapi perusahaan tidak memberikan konensai hak  kelola  ekonomi  maupun  hak  kelola  budaya  atas  tanah  yang  sejak  lama  dikuasai  oleh masyarakat.  Dalam  mekanisme  pembebasan  lahan  yang  dianggap  merugikan  menurut  warga, karena pihak perusahaan hanya mengganti rugi lahan rugi jika warga dapat menunjukan bukti sertifikat  hak  milik  (SHM)  atau  SKT/SPPT  yang  menunjukan  bahwa  lahan  yang  diklaim merupakan milik masyarakat.
Munculnya  klaim  sepihak  warga  masyarakat  terhadap  lahan,  karena  dilatari  sejarah  kelola fungsi  dan  manfaat  sosial  tanah  sejak  tahun  1970.  Menurut  masyarakat  eksistensi tanah yang dimanfaatkan berdasarkan fungsi social kultural dipahami sebagai hak kelola secara adat yang kemudian eksistensinya dibuktikan dengan  adanya surat  tanah disebut  Surat Keterangan Tanah  Adat  (SKTA) 3 Dalam  konteks  hukum  positivistik,  bahwa  SKTA  ini  secara  hukum formal/negara  bertentangan  dengan  UUPA,  karena  pihak  yang  berwenang  untuk  mencatat, mendata serta mengeluarkan atau memindahkan atau memberikan hak penguasaan/pemanfaatan tanah itu hanya BPN dan lembaga terkait lainnya. Dengan demikian secara hukum positif SKTA lemah dalam konstruksi hukum UUPA di Indonesia.
Dalam konteks pemahaman tersebut,  terlihat  jelas, bahwa mekanisme pembebasan hak ulayat atau  tanah  adat,  memiliki  legalitas  dan  posisi  tawar  yang  lemah  jika  berhadapan  dengan konstruksi  hukum  negara  yang  positif.  Posisi  tawar  yang  lemah  pengakuan  hak  masyarakat adat  atas  tanah  itu  terlihat  jelas  sebagaimana  yang  diatur  dalam  konstruksi  UUPA  misalnya pengakuan negara atas tanah  rakyat hanya dapat  diakui sepanjang keberadaan tanah itu dapat dibuktikan  dengan  kepemilikan  sertifikat  atau  dokumen  kepemilikan  tanah  yang  sah.  Sudah barang  tentu  bahwa,  justifikasi  kewenangan  hak  pengelolaan  lahan  oleh  negara  tersebut, menjadi  sumber  persoalan  tersendiri  yang  melahirkan  sengketa  dengan  kepentingan  warga masyarakat  di  desa  itu.  Maka  dari  itu  Husen  Alting  berpendapat  bahwa  kontradiksi  normatif tersebut terletak pada asas ketentuan hukum masyarakat adat dengan ketentuan hukum negara
3 SKTA No: 79/.SKL/Kadus-TBK/X/2000, dikeluarkan kepala Dusun diketahui kepala desa Pundu, disaksikan para Demang Kepala Adat di Kecamatan Cempaga  Hulu  Kabupaten  Kotawaringin  Timur pada  Tanggal  04  Oktober  2000.  Perlu  diketahui bahwa  Surat  Keterangan  Tanah Adat merupakan produk hokum dalam bentuk Perda Provinsi No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Adat Dayak Kalimantan Tengah dan Pergub tahun2015 tentang Masyarakat Hukum Adat Dayak .
( state  law )  yang  mana  kedua  asas  tersebut  pada  kenyataannya  di  lapangan  saling  berlawanan atau bertentangan satu sama lain dalam pelaksanaannya (Husen Alting, 2010:XVII).
Perbedaan  dasar  legalitas  klaim  tanah  antara  kedua  belah  pihak,  disatu  sisi  mengabaikan hak- hak  masyarakat  di  sekitar  perkebunan  dan  pada  sisi  lain  melanggengkan  kepentingan koorporasi sehingga memiliki ruang hokum menguasai lahan masyarakat hukum adat sepihak. Persoalan  tersebut  merupakan  bukti  nyata  bahwa  di  negara  Indonesia  masih  tetap berlangsungnya  praktek  ketimpangan  dalam  usaha  penguasaan,  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumber-sumber agraria di tengah masyarakat. Sungguh ironis, sejak pembangunan perkebunan yang  ekspansif itu dilakukan, mengakibatkan hilangkan sumber-sumber agraria  yang dikuasai dan  dikelola  relatif  adil  selama  ini  dalam  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  subsistensi hidup mereka sehari-hari. Hadirnya industri proyek perkebunan yang lebih bersemangat itu juga memperkenalkan  sistem  pertanian  intensif  dengan  tanaman  monokultur,  bahkan  juga memproyeksikan usaha pertanian dalam skala yang luas serta menjadikan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (Fajri Nailus, 2010:13).

## METODOLOGI
Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  khusus  studi  etnografi  yaitu  sebuah  kajian terhadap  komunitas  sosial  yang  hidup  dalam  wilayah  tertentu,  sehingga  metode  yang digunakan  adalah  mengeksplorasi  makna  sosial  dan  aktivitas  kehidupan  yang  melibatkan peneliti  berpartisipasi  langsung  dalam  aktivitas  pengamatan  terhadap  kehidupan  sosial  yang sedang  berlangsung  (John  D.  Brewer,  2000:10).  Dengan  mempertimbangkan  perspektif pemikiran  etnografi  posmodern  dan  status  sosial sublatern yakni  masyarakat  petani tradisional  yang  tersubordinat,  maka  dua  persoalan  mendasar  versi  baru  etnografi  sosiologis berupa hubungannya dengan perubahan sosial  dan tindakan sosial  ( social action ) dan lingkup praktis  representasi  realita  budaya  masyarakat  di  desa  itu  dalam  memahami  dan  mengatasi perubahan  yang sedang terjadi  di  sekitar mereka. Untuk menjelaskan realitas perubahan  yang dihadapi masyarakat dengan mengikuti pendapat Michael Burawoy (1992:9) maka  yang utama harus  dilakukan  Peneliti  adalah  menggiring  data  etnografi  secara  bebas  dan  peran  metode perluasan  kasus.  Terutama  mengarahkan  peneliti  sebagai  etnografer  menuju  konteks  politik kebijakan  agraria  negara  yang secara  tidak  langsung berpihak  kepada  perusahaan  perkebunan kelapa  sawit  di  daerah  sehingga  melahirkan  ketidakadilan  penguasaan  dan  pengelolaan  tanah yang terjadi dalam masyarakat.
Maka dari itu, bahwa yang terkena dampak langsung dari politik kebijakan agraria  yang tidak adil  tersebut  adalah  komunitas  sosial  yang  tersubordinat  yang  disebut  subsistem  petani tradisional  di  pedesaan.  Sehingga  dalam  komunitas  yang  tersubordinat  itulah  maka akan menjadi  tempat  berlangsungnya  peristiwa  yang  diamati  dan  memandang  persoalan  tersebut sebagai  dominasi  ( domination )  dan  perlawanan  sosial  ( resistance ).  Dalam  konteks itu, maka Peneliti  juga  akan  mendekati  persoalan  tersebut  dengan  mengikuti  pendapat  Norman  K. Denzin dan Yvonna S. Licoln (2009:55) yang mendekati sifat keumuman masalah dengan dua cara yaitu Peneliti sebagai etnografer akan meleburkan diri ke dalam konteks kehidupan subjek yang diteliti agar memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan mendalam.
Pendekatan  semacam  itu  akan  menghasilkan  reproduksi  dan  interpretasi  kontekstual  terhadap kisah  pengalaman  (fenomenologi)  dan  penjelasan  yang  disampaikan  subjek  yang  diteliti khususnya warga masyarakat desa Koling yang merasakan dampak langsung dari pengambilan lahan masyarakat desa sepihak. Bagi masyarakat tindakan perusahaan perkebunan itu dianggap tidak  menghargai  hak  sosial  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  atas  tanah,  maka  dalam  aksi reklaiming  tanah  pun  akhirnya  didayagunakan  melalui  instrumen  budaya  yang  dapat dikategorikan sebagai bentuk aksi infra politik perlawanan sublatern sosial di pedesaan itu.
ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119
Demikian  juga  karena  alasan  penelitian  ini  sifatnya  studi  kasus  ( case  study ),  maka  Peneliti harus mendekatkan pokok permasalahan tersebut secara kualitatif. Menurut, Norman K.  Denzin  dan  Yvonna  S.  Licoln  (2009:6)  penelitian  kualitatif  spesifik  pada  sebuah  kasus tertentu di masyarakat, menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat.  Peneliti  menekankan  sifat  realitas  yang  terbangun  secara  sosial,  hubungan  erat  antara Peneliti  dengan  subjek  yang  diteliti  dan  tekanan  situasi  yang  membentuk  penyelidikan. Kapasitas  Peneliti  dalam  penelitian  akan  mementingkan  sifat  penyelidikan  yang  sarat  dengan nilai  dan  makna  ( meanings ).  Kemudian  Peneliti  selanjutnya  akan  segera  mengambil  sikap mencari  dan  menemukan  berbagai  jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  yang  menyoroti  cara munculnya  pengalaman  sosial  sekaligus  perolehan  maknanya  tersendiri  bagi  subyek  yang diteliti.
Dengan  memperhatikan  pandangan  Robert  E.  Stake,  maka  sebagian  studi  kasus  ( case  study ) berciri  kualitatif,  sebagian  tidak  (kuantitatif).  Dalam  penelitian  ini,  Peneliti  membahas  studi kasus  perlawanan  sosial  yang  mendayagunakan  budaya tahiting dalam  konteks  aksi  gerakan reklaiming menutut dan  memperjuangkan hak-hak  kultural dan ekonomi tanah sebagai model aksi  gerakan  perlawanan  budaya  masyarakat  sebagai  petani  tradisional  ( pamalan ).  Maka  dari itu  penekanan  penelitian  ini  diarahkan  pada  minat  naturalistik,  holistik  dan  kultural.  Dalam konteks  itu,  maka  studi  kasus  yang  dimaksud  bukanlah  sebuah  pilihan  metodologis  namun lebih sebagai pilihan objek yang diteliti. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang lebih mendasar untuk  dipahami  oleh  Peneliti  dalam  studi  ini  yaitu; proses  identifikasi  kasus,  minat  intrinsik dan  instrumental  pada  kasus,  kajian  tentang  partikularitas,  keunikan  situasi,  isu  dan  metode kajian (Norman K. Denzin, dan Yvonna S. Licoln 2009:309).
Penjelasan  pertama,  dalam  upaya  mengidentifikasi  kasus,  maka  sebuah  kasus  bisa  sederhana atau  rumit  dan  tidak  semua  peristiwa  merupakan  sebuah  kasus.  Dalam  penelitian  ini  kasus yang  dimaksud  adalah  pendayagunaan tahiting sebagai  fitur  budaya  dalam  konteks  aksi gerakan reklaiming tanah merupakan sebuah model ekspresi budaya perlawanan sosial ( social resistance )  yang  bersifat  ekspresif  simbolik  (ritual)  sehingga  disebut  juga  sebagai  bentuk perlawanan dalam tataran ideologi.
Kejadian  tersebut  menurut  hemat  Peneliti  merupakan  sebuah  kasus  yang  unik  dan  menarik, keunikannya  terletak  dalam  upaya  perlibatan  elemen  mendasar  dari  budaya  masyarakat  itu dalam rangka aksi warga melakukan reklaiming menuntut dan memperjuang hak-hak adat atas tanah  yang pada sisi lain juga tahinting itu sebagai perlawanan dalam tataran aksi kongkrit. Kedua,  bahwa  pemahaman  dalam  aksi  itu  tidak  terpisah  melainkan  kesatuan  aksi  yang dimaknai  sebagai  dualitas  aksi  atau  tindakan  yang  tidak  terpisah  yaitu  perlawanan  yang diekspresi  lewat  ideologi  dan  perlawanan  yang  diekspresi  lewat  aksi  nyata,  sehingga  bentuk ekspresi  itu  yang  kemudian  disebut tahinting sebagai  bentuk  perlawanan  sosial  warga  Desa Koling dalam aksi reklaiming tanah. Selanjutnya, minat intrinsik dan instrumental pada kasus. Jenis  minat  instrinsik  pada  kasus  ( intrinsic  case  study )  merupakan  jenis  yang  ditempuh  oleh Peneliti dalam studi ini yang lebih memahami sebuah kasus tertentu. Jenis ini ditempuh bukan karena suatu kasus mewakili kasus-kasus lain atau karena menggambarkan sifat atau problem tertentu,  namun  karena  seluruh  aspek  kekhususanya  dan  kesederhanaanya  sehingga  kasus  itu sendiri menarik minat.
Dalam konteks itu, maka tujuan utamanya bukan untuk merumuskan teori baru yang bisa jadi pada  saat  yang  lain  seorang  Peneliti  justru  melakukan  hal  ini,  dan  kajian  (studi)  di  tempuh karena minat intrinsik. Dengan demikian, minat intrinsik pada kasus perlawanan sebagai model dari  gerakan  sosial  yang  mendayagunakan  fitur  budaya  lokal,  tidak  berupaya  untuk merumuskan  teori  baru~yang  berbeda  tentang  makna  budaya  dalam  perspektif  antropologi budaya  yang  ketat  dan  kaku.  Melainkan  studi  ini  diarahkan  kepada  minat  intrinsik dalam budaya tersebut dalam kapasitas dan maknanya sebagai unsur mendasar dalam gerakan
perlawanan  sosial  dalam  perspektif  Scott  (1985),  Wolf  (1979),  M.  Jasper  (2007),  Randall Collin (2001), Emile Durkheim (1915/1976) dan lain sebagainya.
Dalam  konteks  yang  kedua,  bahwa  jenis  minat  studi  kasus  instrumental  ( instrumental  case study ), digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar tersaji sebuah  perpektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. Dalam hal ini, kasus tidak menjadi minat utama, kasus memainkan peranan suportif, yang memudahkan pemahaman kita tentang sesuatu yang lain. Dalam hal ini, kasus  seringkali  dicermati  secara  mendalam,  konteksnya  dikaji  secara  menyeluruh  dan sebagainya.
Berkaitan  dengan  jenis  minat  kasus  instrumental  yang  kedua  ini,  minat  instrinsik  studi  pada aksi  budaya tahiting bukan  dalam  kapasitasnya  merumuskan  teori  sistem  budaya  dalam perspektif studi antropologi, melainkan pada akhirnya ingin mengungkapkan atau menyajikan sebuah  perspektif  isu  atas  perbaikan  kekurangan  yang  terdapat  pada  konstruksi  teori perlawanan  yang  dipengaruhi  oleh  pendekatan  struktural  ( structural  framing )  seperti  gerakan perlawanan  petani  perspektif  ekonomi  politik  dan  gerakan  petani  perspektif  sejarah  (historis) yang  keduanya  lebih  dominan  mempengaruhi  studi  terhadap  gerakan  perlawanan  petani sebelumnya maupun pada masa kini. Upaya teoritik ini harus diperhatikan sehingga kemudian disebut jenis minat studi kasus instrumental.

## PEMBAHASAN
Gerakan  rekaliming  tanah  menggunakan  fitur  budaya tahinting 4 bukanlah  aksi  yang  spontan dalam  masyarakat  Desa  Koling  Kecamatan  Cempaga  Hulu  Kabupaten  Kotawaringin  Timur sekitar  tahun  2016.  Namun  berbagai  aksi  kecil  warga  masyarakat  sebelumnya  tidak memberikan  kepuasan  untuk  dipenuhinya  tuntutan  mereka 5 ,  karena  seperti  yang  dikatakan Oommen  (1990)  aksi  tersebut  dapat  dipahami  hanyalah  bentuk  protes  warga  yang  dilakukan secara  terbuka,  sederhana,  tanpa  kekerasan,  dan  skala  aksi  pun  relatif  stabil  karena  hanya dilakukan kelompok kecil yang tingkat mobilitasnya tataran mikro ( micro mobilisation ). Oleh karena ekpektasi tidak tercapai dalam rentetan aksi kecil-kecilan  sebelumnya, maka aksi budaya tahinting kemudian pun terpaksa dilakukan warga tepatnya pada tanggal 05 s.d  16  September  2013.  Aksi  budaya  itu  dilakukan  secara  diam-diam  tanpa  diketahui  pihak perkebunan, pertama diawali  dengan  penutupan  lahan  perkebunan  dengan  tali  rotan  ( jereh uwei )  yang  panjangnya  sekitar  10  sampai  20  meter,  dipasang  melintang  di  atas  lokasi perkebunan  yang  dituntut  warga.  Tali  rotan  ( jereh  uwei )  atau  yang  disebut hinting yang dipasang,  terlebih  dahulu  dilengkapi  dengan  berbagai  atribut  simbolik  seperti daun  sawang (daun  yang  dianggap  suci), daun  sirih dan  buah  yang  diperoleh  dari  lingkungan  tempat tinggal  mereka,  sebagai  penanda  bahwa  lahan  itu  sedang  bermasalah  atau  dalam  proses sengketa antara kedua belah pihak.
Lewat berbagai atribut simbolis kultural, dipahami warga sebagai sebuah bentuk larangan keras bagi  siapapun,  khususnya  pihak  perusahaan  perkebunan,  tidak  boleh  menerobos  masuk  ke perlintasan  lahan  yang  ditutup  atau  diblokir  warga  desa.  Jika  ada  upaya  siapapun  untuk memindahkan ataupun berkeinginan merusak material simbolik yang disebut
4 Dalam  kehidupan  Dayak  Ngaju, tahinting merupakan  bagian  dari  subsistem  kebudayaan  yang  masih  dipraktekan  dalam kehidupan  di  pedesaan  ( lewu ),  biasanya  dijumpai  dalam  adat  kematian  ( adat  pampatei )  dan  ritual  adat  mengantar  roh-  roh leluhur  dalam  upacara tiwah. Ritual  adat tahinting dalam  adat  kematian  ( tahinting  adat  pampatei )  bertujuan  untuk  menjaga sakralitas  suasana  dukacita,  jika  salah  satu  dari  anggota  keluarga  dicintai  meninggal  dunia  ( pampatei ).  Dalam  tradisi adat pampatei tersebut,  selama  yang  meninggal  ( malihi )  belum  dikebumikan  ( ingubur ),  maka  di  depan  rumah  tempat  tinggal keluarga yang berduka wajib dipasang tahinting .
5 Upaya  warga  menuntut  hak-hak  tradisional  pada  dasarnya  dimulai  sejak  awal  Maret  2007  diwakili  oleh  beberapa  tokoh masyarakat  setempat.  Perwakilan  warga  tersebut  menggelar  aksi  informal  mereka  mendatangi  kantor  perwakilan  manajemen PT.  NKU.  Dalam  aksi  penuntutan  itu  di  mana  perwakilan  warga  tidak  menggunakan  cara-cara  kekerasan  massif,  sebaliknya lebih  memilih  pendekatan  yang  suasana  aksinya  lebih  bersifat  kekeluargaan  Sebelumnya,  aksi  penuntutan  telah  dilakukan secara  terbuka,  mendatangi  kantor  manajemen  PT.  NKU,  melapor  ke  bupati  Kotawaringin  Timur  dan  Gubernur  Kalimantan Tengah, dan permohonan warga agar dapat dimediasi ke DPRD Kabupaten.
hinting  pali di  atas  lahan  itu  akan  langsung  dikenai  sanksi  adat  yang  disebut adat  melanggar hinting  pali (pelanggaran  adat hinting  pali ).  Jadi  itu  tabu  jika  dilanggar  oleh  pihak  lain 6 . Khusus  di  atas  lahan  perkebunan  yang  sudah  dipasang hinting  pali itu  artinya  sebagai  tanda peringatan  kepada  pihak  perusahaan  perkebunan  agar  tidak  meneruskan/menghentikan  untuk sementara  waktu  aktivitas  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  pengelolaan  lahan,  sampai  ada musyawarah mufakat yang dilakukan dengan pihak warga yang menuntut hak atas lahan itu. Jika  terjadinya  pelanggaran  terhadap hinting  pali ,  maka  meminjam  pemahaman  Scott  (1976) dianggap  sebagai  penodaan  terhadap  simbol-simbol  ideologi  dominan  dalam  masyarakat, sehingga  dapat  berpotensi  menimbulkan  reaksi  dan  masyarakat  setempat  mengambil  sikap defensif untuk melawan. Atau dengan kata lain, sebagaimana  yang dikatakan Mustain (2007) penghinaan  terhadap  batas-batas  simbol  kultural  tersebut  yang kemudian  dapat  memunculkan perasaan sakit hati dan kecewa bagi pihak yang merasa normanya dilanggar.
Demikian juga, terselenggarannya setiap rangkaian iven dalam ritual itu, semuanya tergantung dengan peranan seorang imam lokal yang disebut pisur adat berfungsi sentral dalam rangkaian pelaksanaan  ritual  adat  yang  dilakukan  di  lokasi  yang  diadakan hinting .  Seorang pisur  adat yang  dipercayakan  memimpin  kegiatan  itu,  berlatarbelakang  memiliki  pengetahuan  memadai terkait  nilai-nilai  mendasar  kehidupan  yang  berhubungan  dengan  sejarah  asal-usul  dan keberadaan tanah yang diklaim itu sebagai hak-hak tradisional  yang objektif bagi masyarakat. Selain  memahami  nilai-nilai  historisitas  eksistensi  tanah  di  tempat  itu,  maka pisur  adat juga memiliki  pengalaman  memadai  dalam  penguasaan  bahasa sangen dan sangiang (bahasa  suci) untuk  mengkomunikasi  dan  menjelaskan  alasan  dan  tujuan  aksi  yang  dilakukan  warga  di tempat  itu.  Termasuk  juga  memahami  rangkaian  ritual  yang  berkaitan  dengan  seluk  beluk proses dan makna jalannya aksi itu dapat berlangsung sesuai  dengan  yang telah  direncanakan semula.  Dengan  bahasa  suci  yang  gunakan, pisur  adat sebagai  imam  dalam  ritual  berfungsi sebagai  sarana  komunikasi  dalam  rangka  menghubungkan  pengetahuan  dan  pengalaman transendental baik korelasi terhadap dunia nyata (materil) dan dunia non materil (sebuah dunia sesuai  dengan  yang  dipahami  secara  ideal). 7 Selain  itu  juga,  peranan pisur (imam)  bertugas memilih  dan  menentukan  wilayah  dan  tempat  mana  seharusnya hinting (seutas  tali  rotan)  itu diletakan atau dipasang oleh warga dalam kegiatan itu.
Untuk  kegiatan  yang  dilakukan pisur  adat dalam  kegiatan  ritual  ini,  dengan menggunakan berbagai atribut simbolik, bertujuan untuk memberikan semangat  (spirit) kepada para anggota yang  mengikuti  aksi  sehingga  kegiatan  itu  dapat  dilakukan  secara  bersama.  Menurut  Kertzer (1988)  ritus  menciptakan  fokus  perhatian  kelompok,  terhadap suatu  keadaan  dan  tempat tertentu secara secara menonjol  dengan efek-efek  yang mungkin dapat  membangkitkan  emosi dan  semangat  untuk  memperkuat  solidaritas  dan  keyakinan anggota  aksi.  Sementara  itu  juga pada waktu yang sama, pisur melakukan prosesi ritual menabur  beras  di  lokasi  kegiatan  yang disebut  ritual manawur  behas  tawur sambil
6 Pelanggaran  adat hinting  pali menurut  warga  sama  artinya  dengan  bentuk  pelanggaran  norma  masyarakat,  pelanggaran dipahami sebagai sebuah tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang tidak menghargai nilai-nilai yang ditegakkan dalam masyarakat  itu.  Jadi  dengan  kata  lain,  tindakan  tersebut  digambarkan  dengan  sebuah  istilah belom  dia  bahadat (hidup  yang tidak  mengindahkan  norma)  yang  ditegakan  masyarakat  di  wilayah  itu.  Apa  yang  dipahami  dalam  budaya  masyarakat setempat,  di  mana  kehidupan  yang  tidak  ideal  yaitu  suatu  entitas  kehidupan  yang  tidak  mengenal  tata  aturan  dan  nilai-nilai yang ditegakan dan kondisi kehidupan seperti itu sama saja dengan gambaran perilaku binatang ( kilau metu ). Kebalikan dari pola hidup belom dia bahadat adalah belom bahadat (hidup yang menghargai nilai kehidupan) dan perilaku manusia seperti itu yang dianggap ideal menurut masyarakat yang layak untuk dihargai.
7 Relasi transecendental dua alam itu dihubung oleh Pisur (Imam ritual) melalui sarana-sarana simbolik ritual yang bermakna dalam aksi sebuah ritual manyaki atau menampung tawar (mensucikan setiap para anggota yang hadir) menggunakan material; darah  ayam ( dahan  manok  lewu ), sari  telur  ayam  kampung ( tanteloh  manok  lewu ), beras  kuning  dan  beras  merah ( behas taheta )  yang  ditaruh  di  dalam  sebuah  wadah  berupa  gelas.  Beras  yang  dicampur  dengan  berbagai  material  tadi,  kemudian ditaburkan/disebarkan  di  kepala  seluruh  anggota  ( takuluk~kalaguet )  yang  hadir  mengikuti  aksi  itu. Pisur yang  melakukan prosesi ritual
ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119
mengucapkan doa (mantra suci) dalam bahasa sangen untuk  memanggil roh-roh leluhur  yang ada di sekitar, gutin petak, gutin danum, gutin kayu (roh yang mendiami tanah, air dan pohon) agar menyertai rangkaian kegiatan yang warga lakukan di tempat itu. Doa suci  yang diucapkan pisur  adat merupakan  komunikasi  simbolik  dengan  keberadaan  hakekat  yang  transendental sesuai  kepercayaan  yang  dianut  dalam  masyarakat.  Dalam  aksi  itu,  berbagai  atribut  simbolik yang  dilibatkan  apalagi  yang  representasinya  lebih  dominan  terhadap  sumber-sumber kebutuhan  dari  alam  sekitar,  menurut  pandangan  Scott  (1989)  sebagai  penanda  dari  sebuah utopia  yang  dibayangkan  mencakup  suatu  kehidupan  di  alam  yang  dapat  dibayangkan  oleh watak  manusia  yang  berubah  secara  radikal  tanpa  mengandung  keserakahan,  iri  hati  dan kebencian, eksploitasi, dominasi dan lain sebagainya.
Gerakan  reklaiming  tanah  dalam  masyarakat  desa  menggunakan  fitur  budaya tahinting, menurut  Scott  (1985)  merupakan  aksi infrapolitik dari  lapisan  sosial  tersubordinat  yang diekspresikan  lewat  budaya  sehingga  disebut ways  of  operating  in  everyday  life .  Aksi perlawanan  budaya  tersebut  merupakan  kategorisasi  umum  resistensi  yang  dibangun  dalam kelompok  sosial  subaltern  di  pedesaan  dilakukan  dalam  dua  bentuk  aksi  yaitu  secara  terbuka dan  perlawanan  tersembunyi public  and  the  disguised  resistance (Scott,1985).  Selain  aksi dalam  bentuk  protes  atau  perlawanan  terbuka  di  mana  dalam  aksi  masyarakat  itu  juga menggunakan  perlawanan  tertutup  yang  diekspresikan  lewat  aksi  ritual.  Dalam  konteks  itu, tahinting yang  diekspresikan  dalam  aksi  ritual  dikategorikan  sebagai  bentuk  perlawanan simbolis ekspresif yang merepresentasikan gagasan penentangan sekaligus penolakan atas tidak adilnya sistem pengelolaan tanah di masyarakat desa. Seperti yang dikatakan Charon (1998:69) fungsi  khusus  simbol  dalam  aksi  itu  memungkinkan  orang  menghadapi  dunia material  dan dunia  sosial untuk mengatakan, menggolongkan  dan mengingat objek  yang mereka  jumpai  di situ termasuk meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami lingkungan. Atau mereka dalam aksi itu dapat lebih aktif ketimbang pasif, artinya mengatur sendiri mengenai apa  yang akan mereka kerjakan.
Lemahnya posisi tawar masyarakat desa, yang umumnya juga terjadi pada masyarakat adat di daerah  lain,  bahwa  dalam  upaya  mereka  menuntut  hak-hak  atas  tanah  ulayat  selalu mengharuskan  mereka  mau  tidak  mau  harus  menerima  kehilangan  segala  hak-hak  sosial ekonomi dan budaya penguasaan/kepemilikan tanah ulayat di wilayah mereka sendiri. Namun yang  terpenting  di  sini  bagi  masyarakat  Koling,  bahwa  upaya  mereka  dalam  melakukan  aksi penuntutan  untuk  memperjuangkan  hak-hak  atas  tanah  melalui  aksi  budaya tahinting, paling tidak memberikan kepuasan tersendiri, dimana ekspektasi yang sebelum tidak tercapai akhirya membawa  persoalan  tersebut  melalui  pendekatan  dan  cara-cara  sebagaimana  yang  diinginkan dalam konstruksi nilai-nilai budaya mereka.
Upaya-upaya  tersebut  bagi  mereka  diyakini  sebagai  cara  yang  dianggap  rasional,  sehingga keberhasilan  yang  diperoleh  untuk  mendapatkan  hasil  atau  paling  tidak  mengharuskan kembalinya hak-hak mereka atas tanah, dalam konteks itu maka aksi yang dilakukan bukanlah pokok dari tujuan aksi yang satu-satunya ingin dicapai, akan tetapi dalam pemahaman  mereka bahwa  aksi  tersebut  paling  tidak  merupakan  pertunjukkan  atau  parade niat baik dan harapan mereka sebagai komunitas sosial yang harus dipertimbangkan di desa itu. Walaupun aksi hanya dilakukan  dalam  bentuk  dan  cara  yang  lebih  sederhana  untuk  memperjuangkan  hak-hak tradisional mereka, namun mereka tentu saja memiliki kesadaran moral yang semestinya harus dihargai.
Dalam  aksi  warga  masyarakat  tersebut,  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  bentuk  perlawanan bermakna  ingin  menunjukan  bahwa  pada  dasarnya  para  individu  sebagai  manusia  itu merupakan  mahluk  binatang  yang  dapat  berfikir  dan  berjiwa  sosial,  maka  dari  itu  tidak  perlu mengesampingkan  kesadaran  mereka  yakni  makna  yang  mereka  berikan  pada  tindak-  tanduk serta  tindakan  yang  mereka  lakukan.  Dengan  demikian,  melalui  aksi  budaya  yang  mereka pahami  dan  ciptakan  merupakan  latar  belakang  yang  tidak  dapat  dihilangkan  dari
perilaku  sosial  di  desa  itu.  Betapapun  parsialnya  atau  tidak  sempurnanya  pemahaman masyarakat tentang situasi itu, namun mereka diilhami oleh suatu itikad, nilai dan tujuan yang mengkondisikan aksi-aksi mereka dalam suatu aksi perlawanan (James C. Scott 1985:38).

## KESIMPULAN
Politik  hukum  kebijakan  ekstraktif  pengelolaan  sumber  daya  hutan  dan  lahan  disektor  usaha perkebunan  ternyata  memberangus  kepentingan  ekonomi  petani  (hak  kelola/pemanfaatan tanah),  pranata  sosial  budaya  tradisional  yang  sejak  lama  dibangun  dan  dipertahankan  dalam masyarakat. Atas hal tersebut, maka para petani di desa pun mengambil sikap defensif terhadap perubahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  mereka.  Bentuk  perlawanan  yang  sederhana  seperti diawali  dalam  bentuk  protes  atau  gerakan  perlawanan  budaya  memungkinkan  dapat dilangsungkan  secara  terus-menerus,  akan  tetapi  melakukan  aksi  itu  bukanlah  perkara  yang mudah  dalam  hidup  mereka.  Hal  tersebut  jarang  terjadi  karena  suatu  alasan pertama ,  para petani  seringkali  menggarap  tanahnya  sendiri  daripada  dengan  kelompok di  luar  komunitas primordialnya  seperti  intitusi  atau  lembaga  kapital  yang  marginalitatif  dan  dominatif. Kedua , keterikatan  terhadap  keluarga  besar  atau  kerabat  saling  tolong  menolong  dalam  komunitas, membuat  para  petani  terlena  dari  ancaman  kegoncangan. Ketiga kungkungan  pagar  desanya membuat  petani  seringkali  kehilangan  kesempatan  untuk  memperoleh  pengetahuan  yang dibutuhkan  untuk  mengungkapkan  kepentingannya  dengan  bentuk  tindakan  yang  tepat  dalam sebuah gerakan perlawanan.
Tahinting dalam gerakan reklaiming tanah, merupakan sebuah aksi perlawanan yang dibingkai dalam fitur budaya lokal ( cultural framing ). Fitur budaya tersebut mengandung elemen-elemen mendasar  yang  dipresentasikan  sebagai  aksi,  di  antaranya  adalah  unsur  ritualistiknya  yang bekerja  membangun  energi  positif  untuk  mengikat  solidaritas  kelompok  internal.  Ritual  yang dilakukan dalam aksi dipandang sebagai wujud ekspresi simbolik dari sebuah ideologi radikal dan  ekspresif  sehingga  disebut  juga  sebagai  ideologi  subkultur  pembangkang.  Selain  itu, moralitas  kolektif  dalam  kelompok  aksi,  merupakan  konstruksi  budaya  subsistem  yang memahami  sekaligus  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  selalu  dilakukan  bersama  dan kesadaran  moral  kolektivitas  tersebut  dalam  bahasa  sehari-hari  masyarakat  disebut handep hapakat haroyong~hambairing (budaya komunalitas).
Dengan  demikian  apabila  konteks  perluasan  hegemoni  negara  dalam  rangka  mengukuhkan proyek ekonomi politik SDA yang ekstraktif demi kepentingan eksistensi koorporasi demikian secara  terstruktur  secara  massif  maka  ketika  dipahami  dalam  perpektif  Henri  Lefebvre  yakni sebagai suatu proses produksi ruang ( mode of production ) Dalam pengertian ini, produksi ruang (baik  secara  spasial  maupun  secara  sosial)  erat  kaitannya  dengan  perkembangan  “ mode  of production ”  suatu  masyarakat  modern,  di  mana  produksi  pengetahuan  mengenai  ruang merupakan  refleksi  atas  relasi  keduanya.  Konstruksi  atas  ruang  merupakan  hal  yang  bersifat esensial  dalam  perkembangan  kapitalisme.  Untuk  memahami  logika  ini,  pernyataan  dasar Henri  Lefebvre  :  “ Space  is  real  in  the  same  sense  that  commodities  are  real  since  (social) space is a (social) product ” (Lefebvre 2000:26). Jadi, “space ” (ruang) mewujudkan kehendak untuk  “memamerkan  diri”  ( a  desire  of  self  exhibition ) karena  baik  ruang  maupun  komoditas harus  digunakan  (dipakai)  sehingga  (baik  ruang  maupun  komoditas)  memiliki  nilai.  Dengan kata lain, kapitalisme modern telah menjadikan ruang sebagai “ locus of production ” sekaligus cara  untuk  mengartikulasikan  komoditas  yang  akan  terus  berkembang.  Dalam  pengertian  ini, koorporasi dengan sendirinya  sebagai instrumen cara-cara bagaimana kapitalisme berproduksi di ruang yang merupakan arena produksi komoditas yang dipertarungkan (dikompetisikan) oleh berbagai kepentingan baik masyarakat lokal dan koorporasi (negara).

## DAFTAR PUSTAKA
Burawoy, Michael A, Forguson, Burton, A.A. dkk. ( eds ). 1992. Ethnography Unbound: Power and Resistance in the Modern Metroplis . USA: Berkeley University of California Press. Limbong, Bernhard. 2012. Konflik Pertanahan. Jakarta: Margaretha Pustaka. Scott,   James, C. 1985. Weapons  of  the  Weak: Everyday Forms of  Peasant  Resistance. New Haven: Yale  University  Press.  (di  Indonesia diterjemahkan menjadi, Senjatanya  Orang- orang  yang  Kalah ,  oleh A.  Rahman  Zainuddin,  dkk.  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2000).
........,...........,....  1989.  ’Everyday  Form  of  Resistance’ , in  Forrest  D.  Colburn  (ed.), Everyday Form of Peasant Resistance. New York, London: M.E. Sharpe.
........,...........,..1990. Domination  and  the  Arts  of  Resistance:  Hidden  Transcripts. New  Haven and London: Yale University Press.
Colchester,  Marcus  dan  Jiwan,  Norman,  Andiko,  dkk.  2006. Tanah  yang  Dijanjikan;  Minyak Sawit  dan  Pembebasan Tanah  di  Indonesia,  Implikasi  Terhadap  Masyarakat  Lokal  dan Masyarakat Adat. Jakarta: Forest Peoples Programme,Perkumpulan Sawit Watch, HuMA dan the World Agroforestry Centre.
Denzin,  Norman,  K  dan  Licoln,  Yvonna  S.  ( eds ),  2009. Handbook  of  Qualitatif  Research diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  oleh  Dariyanto,  Badrus  Samsul Fata,  dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Florus,  Paulus  dan  Djuweng,  Stephanus.  1994. Kebudayaan  Dayak;  Aktualisasi  dan Transformasi. Jakarta:  kerjasama  LP3S-Institut  of  Dayakology  Research  and Development dengan penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Lebfreve,  Henry. The  Production  of  Space ,  Donalld  Nicholson-Smith  ( translate ).
Blackwell Publishing, 350 Main Street, Malden MA USA. 1991. Lahajir.  2001. Etnoekologi  Perladangan  Orang  Dayak  Tunjung  Linggang;  Etnografi Lingkungan  Hidup  di  Dataran  Tinggi  Tunjung. Yogyakarta:  Yayasan  Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation dan Galang Printika.
Nailus,  Fajri.  2010. Konflik  Agraria  di  Perkebunan  Kelapa  Sawit,  “Praktek  Monopoli Perkebunan  Kelapa  Sawit  Menjadi  Dasar  Konfik  Agraria  dan  Konflik  Sosial Lainnya”,  dalam Buletin  TANDAN  SAWIT Edisi  I/Februari  2010,  Pusat  Informasi Kampung  (PIK)  Tempat  Baca  dan  Diskusi  Warga  Desa.  Bogor:  Penerbit  Kumpulan Sawit Watch Bogor.
Pokja Sawit Multipihak Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah 2008. Draft Naskah Akademis Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit  Berkelanjutan  di Kalimantan Tengah.
Santoso,  Purwo,  Haryono,  dkk.  2009. Kalimantan  Tengah  Membangun  dari  Pedalaman  dan Membangun  dengan  Komitmen. Purwo  Santoso  &  Cornelis  Lay  (editor).  Yogyakarta: Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  (JIP)  UGM  kerjasama  dengan  Pemerintah  Provinsi Kalimantan Tengah dan The ATN (Agustinus Teras Narang) Center.
Singh,  Rajendra.  2001. Social  Movement,  Old  and  New:  A  Post-Modernist  Critique diterjemahkan  menjadi  Gerakan  Sosial  Baru  (GSB).Yogyakarta:  Resist  Book  (terj, Indonesia diterbitkan tahun 2010).
Santoso, Urip. 2012. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Suprayitno,  S.,  Putri,  F.P.P.,  Triyani,  T.  (2019 ).  Strategy  on  the  National  Unity  and  Politics Agency (KESBANGPOL) in Maintaining Ethnicity and Religious Relations Based on Huma Betang  Philosophy  in  Central  Kalimantan .  Budapest  Internasional  Research  And  Critics InstituteJournal (Birci-Journal. 2(3). 229-238. DOI : https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.629
Usop,R.  Sidik.  2001. Manyalamat  Petak  Danum .  Surabaya:  Jenggala  Pustaka  Utama.
Ukur,  Fridolin.  1991. Tantang-Djawab  Suku  Dajak;  suatu  penjelidikan  tentang  unsur- unsur  jang  menjekitari  penolakan  dan  penerimaan  Indjil;  dikalangan  suku- Dajak  dalam  rangka  Sedjarah  Geredja  di  Kalimantan;  1835-1945 (Disertasi, Sekolah  Tinggi  Theologia  Djakarta,  1971,  diterbitkan.  Jakarta:  BPK  Gunung Mulia.
Elmiyah, Nurul, 2008. Negara dan Masyarakat Adat Dayak: Studi Mengenai Hak Atas Tanah  dan  Hasil  Hutan  di  Mamahak  Besar  dan  Long  Bagun .  Jakarta: Universitas  Indonesia,  Fakultas  Hukum  Lembaga  Studi  Hukum  dan  Ekonomi (Tesis tidak diterbitkan).
Rajagukguk,  Erman,  1979. Pemahamanan  Rakyat  tentang  Hak  Atas  Tanah .  Dalam Majalah PRISMA Tanggal 09 September 1979.
Siahaan M. Hotman, 1996. Pembangkangan Terselubung Petani dalam Program Tebu Rakyat  Intensifikasi  sebagai  Upaya  Mempertahankan  Subsistensi. Surabaya: Universitas Airlangga (Disertasi tidak diterbitkan).
Mashud,  Musta’in,  2008. Gerakan  Petani  di  Pedesaan  Jawa  Timur  Pada  Era Reformasi: Studi Kasus Gerakan Reclaiming Oleh Petani Atas Tanah . Surabaya: Universitas Airlangga.
Kalteng  Pos,  22  Juli  2013,  halaman  8,  kolom  judul; “Penjarahan  Buah  Sawit  Kian
Marak Terjadi”
Palangka Exspres, 22 Juli 2013, halaman 4, kolom judul; “ Warga Tuntut Ganti Rugi Rp 3 Miliar; Bersenjata Mandau, Kebun PT SJSM Dipasang Hinting Pali”
Kalteng Pos, 18 Maret 2014, kolom judul; “ Masyarakat Adat Menuntut Keadilan ” Kalteng Pos, 18 April 2015, halaman 21 kolom judul; “Ngadu ke DPRD, Warga Hanya Diterima Staf ”
Surat  Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  Nomor  2  tahun  2003, Tentang  Norma  dan  Standar  Mekanisme  Ketatalaksanaan  Kewenangan Pemerintah  Di  Bidang  Pertanahan  Yang  Dilaksanakan  Oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota.
Naskah  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  (Pergub)  Nomor  13  Tahun  2009,
Tentang  Tanah  Adat dan Hak-Hak Adat di Atas  Tanah di  Provinsi  Kalimantan Tengah .
Naskah  Peraturan  Daerah  (Perda)  Propinsi  Nomor  12  Tahun  2008, Tentang Pembentukan  dan  Pengangkatan  Pengurus  Lembaga  Adat  Dayak  di  Provinsi Kalimantan Tengah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  2002. Tentang  Pembentukan Kabupaten  Katingan,  Kabupaten  Seruyan,  Kabupaten  Sukamara,  Kabupaten Lamandau,  Kabupaten  Gunung  Mas,  Kabupaten  Pulang  Pisau,  Kabupaten Murung  Raya,  dan  Kabupaten  Barito  Timur  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah, (dihimpun oleh Voctor Dulien).