## PERPINDAHAN PENDUDUK DALAM TIGA MASA: KOLONISASI, KOKUMINGGAKARI,  DAN TRANSMIGRASI DI PROVINSI LAMPUNG (1905-1979)
MIGRATION IN THREE PERIODS: COLONIZATION, KOKUMINGGAKARI, AND TRANSMIGRATION IN LAMPUNG PROVINCE
(1905-1979)

## M. Halwi Dahlan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung-Bandung
e-mail: karaengalwi@gmail.com Naskah Diterima: 6 Juni 2014 Naskah Direvisi: 2 Juli 2014 Naskah Disetujui: 8 Agustus 2014

## Abstrak
Kolonisatie adalah program  perpindahan  penduduk  versi pemerintah Hindia Belanda  pada awal abad XX.  Program  migrasi ini awalnya diberi nama Kolonisatieproof dan dijalankan sesuai dengan  tuntutan  Politik  Etis  bersama  dengan  program  edukasi  dan  irigasi.  Meski  kelihatannya sebagai  program  yang  peduli  terhadap  perbaikan  kondisi  masyarakat  pribumi,  tetapi  sejatinya ketiga  program  tersebut  dilaksanakan  untuk  kepentingan  kolonialisme  di  Hindia  Belanda  yang telah  sekian  lama  meraup  keuntungan  sejak  masa  VOC  dan  Hindia  Belanda.  Pada  masa pemerintahan  militer Jepang juga dilakukan perpindahan penduduk yang disebut kokuminggakari khusus  di  wilayah  Lampung.    Penduduk  yang  dipindahkan  ini  adalah  para rômusha dari  Pulau Jawa.    Setelah  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  program  perpindahan  penduduk  ini  dilanjutkan dan  disebut  transmigrasi.    Tidak  jauh  berbeda  dengan  kolonisasi,  sasaran  perpindahan  penduduk ini  adalah  dari  daerah-daerah  yang  dianggap  padat  penduduknya  terutama  Pulau  Jawa  ke  daerah lain di Indonesia.  Khusus Lampung, pelaksanaan perpindahan penduduk ini sangat bernilai karena daerah  ini  menjadi  pionir  proyek  di  tiga  masa  pemerintahan.    Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk mendeskripsikan  tiga  peristiwa  perpindahan  penduduk  tersebut  disertai  perbandingan  di  antara ketiganya. Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan sumber melalui studi kepustakaan dan mengenai dampak yang ditimbulkan dianalisis menggunakan teori integrasi.
Kata kunci : kolonisasi, kokuminggakari , transmigrasi, sejarah.

## Abstract
In  the  early  twentieth  century,  the  Nederland-Indie    government  introduced  a  program Kolonisatie. At the beginning of its implementation, that program was know as Kolonisatieproof. The program  is run in accordance with the Ethical Policy  along  with educational and irrigation program.  Although  it  seems  as  programs  that  concerned  to  the  improvement  of  indigenous peoples, but is actually that programs were implemented for the benefit of the Dutch East Indies's colonialism.  In  the  reign  of  the  Japanese  military,  migration  program  also  conducted  by goverment  which  known  as  kokuminggakari,  especially  in  Lampung.  The  Population  which displacement in kokuminggakari's program is the romushas of Java. After the independence of the Republic of Indonesia, this program continued and know as migration and transmigration. In the era  of  Indonesian  independence,  the  government  carried  out  the  similar  program  with  the colonization program. The  purpose of this program is to moved the population from the densely region, especially in Java, to moved to other region in Indonesia. In Lampung, the implementation of  this  migration    is  very  important  because  the  area  has  become  a  pioneer  project  in  three periods.  The  purpose  of  this  research  was  to  describe  the  migration  of  three  events  with  a
Patanjala Vol. 6  No. 3, September  2014: 335-348 336
comparison between the three events. This study uses the source collection techniques through the study of literature and the data were analyzed using the theory of integration.
Keywords: colonization, kokuminggakari, transmigration, history.
A. PENDAHULUAN Didahului dengan program Kolonisatieproof pemerintah Hindia Belanda melaksanakan perpindahan penduduk pada awal abad XX.  Percobaan pertama yang sukses kemudian dilanjutkan dengan  program  perpindahan  penduduk berikutnya  yang  disebut  kolonisasi  dan meluas tidak hanya di Lampung tetapi juga daerah  lain  di  Pulau  Sumatera,  sampai akhirnya  mereka  menyerah  kepada  Jepang menjelang pertengahan abad XX.
Pelaksanaan  kolonisasi  dilanjutkan oleh  pemerintah  militer  Jepang  kemudian oleh pemerintah Republik Indonesia melalui  program  transmigrasi,  bahkan  di masa  Orde  Baru  dibentuk  lembaga  negara yang mengurusi perpindahan penduduk ini, yaitu  Departemen  Ketenagakerjaan  dan Transmigrasi.
Tulisan  ini  perlu  diangkat,  karena pernah  terjadi  di  satu  wilayah  dengan pembeda pada profil pemerintahan masing- masing.
Dua masa pemerintahan sebelumnya  adalah  pemerintahan  kolonial dan  pendudukan  atau  lazim  disebut penjajahan dan satu pemerintahan berikutnya  diperoleh  dari  hasil  proklamasi kemerdekaan sehingga tulisan ini mendeskripsikan  satu  program  pemerintah pada  tiga  situasi  pemerintahan  berbeda.
Permasalahan  utama  tulisan  ini  adalah perbedaan  antara  kolonisasi, kokuming- gakari ,    dengan  transmigrasi  kemudian analisis  dampak  dilaksa-nakannya  tiga program pemerintah ini sebagai perkembangan dari permasalahan tersebut. B.  METODE PENELITIAN Cara pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kajian kepustakaan.  Sumber  kepustakaan  yang ada  dan  relevan  kemudian  diolah  bersama sesuai  dengan  metode  penelitian  dan penulisan  sejarah  seperti  yang  diuraikan
Louis Gottschalk (1986:18) yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.
Bahan-bahan kepustakaan yang dikumpulkan  kemudian  dipilih  menjadi sumber  tulisan.    Dalam  menggambarkan suasana kolonisasi, literatur yang digunakan  adalah  makalah  Schalkwijk
(1918)  dan  tulisan    Heyting  (1938)  dalam buku De Indiche Gids . Kedua bahan pustaka ini  menyajikan  deskripsi  pelaksanaan kolonisasi terutama Heyting karena pernah  dipercaya  melakukan  penelitian sebelum kolonisatieproof dilaksanakan. Pada  bagian  mobilisasi  tenaga  kerja  masa pendudukan  militer  Jepang,  buku  yang dijadikan  panduan  adalah  tulisan  Aiko Kurasawa  (1993)  yang  menggambarkan proses pengerahan penduduk untuk menjadi  tenaga  kerja  dan  bagaimana kondisi  mereka  ketika  menjadi rômusha , sedangkan  mengenai program transmigrasi literatur  menjadi  bahan  kepustakaan  di antaranya  adalah  tulisan  H.J.  Heeren (1979).    Literatur  lain  menjadi  pelengkap informasi yang relevan dengan tulisan ini. Hasilnya adalah terwujudnya suatu historiografi yang terangkum dalam metodologi  sejarah  (Kuntowijoyo,  1999: 81) yang bersifat deskriptif analisis. Dalam menganalisis digunakan perbandingan antara kolonisasi yang dilaksanakan  dengan  batasan  waktu  1900- 1942, kemudian pelaksanaan kokuminggakari oleh pemerintah pendudukan  Jepang  1942-1945,  serta pelaksanaan  trasmigrasi  dengan  batasan waktu  1950-1979.    Pembatasan  antara tahun  1905  sampai  1942  adalah  masa ketika  pertama  kali  pemerintah  Hindia Belanda  melaksanakan  migrasi  hingga menjelang  pergantian  kekuasaan  atas wilayah  jajahan  oleh  pemerintah  militer Jepang.    Pembatasan  kedua  adalah  masa kekuasaan  pemerintah  militer  Jepang (1942-1945)  di  bekas  wilayah  peme-
rintahan  Hindia  Belanda.  Pembatasan temporal  ketiga  adalah  masa  setelah Indonesia  merdeka  yang  memindahkan penduduk  dengan  program  transmigrasi dengan  batasan  1950  hingga  1979. Pembatasan  ini  perlu  dilakukan  karena program transmigrasi khususnya di wilayah Provinsi Lampung telah dihentikan  tetapi  di  daerah  lain  di Indonesia  masih  terus  dilaksanakan  oleh pemerintah  Republik  Indonesia  dengan pola  dan  jenis  transmigrasi  berbeda. Sedangkan  batasan  spasialnya  adalah  di wilayah Provinsi Lampung.
Adapun dampak dari program perpindahan penduduk tersebut akan diulas dalam  bagian  lain  dari  tulisan  ini. Penulisan dampak diperlukan untuk melihat akibat dari penyebarluasan kelompok  manusia  yang  juga  berarti penyebarluasan kebudayaannya berha- dapan  dengan  kelompok  manusia  lain  dan kebudayaan yang sudah ada di tempat atau lokasi  permukiman.    Pendekatan  yang digunakan adalah teori integrasi yaitu salah satu proses dan hasil kehidupan sosial yang menjadi  alat  dengan  tujuan  mengadakan suatu  keadaan  budaya  yang  homogen (Susanto,  1985:104).     Teori ini  diperoleh dari  ilmu  sosial  sebagai  ilmu  bantu  dalam menganalisis data kesejarahan.

## C. HASIL DAN BAHASAN
1. Kolonisatieproof dan Kolonisasi
Hindia Belanda  yang menjadi negeri jajahan Kerajaan Belanda sesudah bangkrutnya  VOC  (31  Desember  1799) melaksanakan etische  politiek setelah menguasai secara politik selama 100 tahun (1800-1900). Edukasi, irigasi, dan mobilisasi  penduduk  menjadi  target  utama pemerintah  Hindia  Belanda.    Tetapi sebagai  negeri  jajahan  penerapan  politik etis  tersebut  berlangsung  sangat  terbatas. Irigasi  didirikan  untuk  pengairan  sawah dan kebun-kebun milik pemerintah maupun  swasta.  Jangkauan  edukasi  untuk rakyat  pribumi  dibatasi  hanya  kepada keturunan bangsawan dan pegawai pemerintahan.  Mobilisasi  penduduk  yang
dilabeli  tujuan  pemerataan  penduduk (pengisian  lahan  kosong  untuk  membuka daerah  kawasan  baru)  tetapi  sebenarnya bertujuan  untuk  menyempitkan  wilayah kekuasaan adat. Demikian pula perpindahan penduduk ini dilakukan untuk mengantisipasi  rawannya  gerakan  sosial yang  mengancam  pelaksanan  pemerin- tahan kolonial.
Gerakan  sosial  yang  dikuatirkan tersebut  sangat  rentan  terjadi  berasal  dari daerah  yang  padat  penduduknya  tetapi tidak  berimbang  dengan    pemilikan  tanah atau  luasnya  lahan  garapan.  Lainnya adalah  pembangunan  fisik  seperti  gedung dan jembatan yang tujuan utamanya adalah mempermudah mobilisasi pengaturan keadministrasian dan memperlancar pergerakan  pasukan  dari  berbagai  arah. Hal  ini  dilakukan  karena  pengalaman pemerintah Hindia Belanda yang membangun  kawasan  jajahan  dengan  cara agitasi  dan  intervensi  militer  berdampak pada  kebencian  penduduk  lokal  (terutama kaum bangsawan yang terampas kedudukan  dan  status  sosialnya)  terhadap mereka 1 ,  seperti  pada  peristiwa  Perang Diponegoro,  Perang  Paderi,  dan  peristiwa sosial di Banten tahun 1888.
Dalam  bidang  migrasi,  menurut pemerintah Hindia Belanda,  daerah-daerah di  Pulau  Jawa  sudah  semakin  sesak terutama di wilayah Jawa Tengah sehingga perlu  dilakukan  perpindahan  penduduk. Berdasarkan  data  statistik  tahun  1900 penduduk  Pulau  Jawa  telah  mencapai angka 28.746.638 jiwa kemudian meningkat  drastis  pada  1920  mencapai angka 34.984.171 jiwa. Jika memerhatikan angka-angka tersebut
pertumbuhan  penduduk  di  Pulau  Jawa masih  belum  terlalu  tinggi  kira-kira  hanya
1 Sartono Kartodirdjo dengan gamblang menggambarkan  kondisi  konflik  sosial  di Banten  yang  berujung  pada  pemberontakan massal  yang  dipimpin  kaum  elit  atau bangsawan. Lihat Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888.  Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
Patanjala Vol. 6  No. 3, September  2014: 335-348 338
mencapai 2% saja, tetapi jika disandingkan dengan  luas  pulaunya  maka  jumlah tersebut sangat mengkuatirkan karena pada tahun  yang  sama  daerah  lain  di  luar  Pulau Jawa  hanya  mencapai  angka  6.575.878 jiwa  (Sudarno,  1996:2-3).    Pertumbuhan penduduk  yang sangat pesat di Pulau Jawa tidak  dibarengi  dengan  ketersediaan  lahan yang memadai 2 . Kolonisastieproof di Hindia Belanda dilaksanakan  oleh  suatu  komisi  yaitu
Central  Commisie  Voor  Emigratie  en Kolonisatie Van Imheemsen (Komisi Pusat Emigran dan Kolonisasi Pribumi) (Alibasya,  1981:113).    Latar  belakang keinginan  tersebut  adalah  adanya  suatu brosur yang berisi tentang kondisi ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa dengan luas lahan pertanian dan perkebunan yang ada. Sementara itu di luar
Pulau  Jawa  justru  terjadi  sebaliknya, jumlah penduduknya relatif sedikit, sedangkan  areal  yang  potensial  untuk perkebunan  dan  pertanian  masih  sangat luas.
Brosur  yang  dirilis  pada  tahun  1889 oleh  seorang  kontrolir  dari  kalangan Binnenlandsch  Bestuur 3 bernama  H.E.B
2 Kondisi  ini  terjadi  sebagai  akibat  politik Tanam Paksa ( cultur stelsel ) di masa van den Bosch  menjadi  Gubernur  Jenderal  Hindia Belanda  (1830-1835).    Pada  masa  tersebut banyak  petani  pemilik  tanah  yang  menjadi buruh  pabrik  karena  lahan  pertanian  mereka menjadi  areal  kebun  tanaman  khusus  seperti kopi,  tebu,  dan  nila.  Sementara  sebelumnya mereka menanam padi dan palawija (Kartodirdjo,1973:8-10).
3 Binnenlandsch  Bestuur (BB)  adalah  sebutan untuk  para  pemimpin  dalam  organisasi pemerintahan  Hindia  Belanda.    BB  terdiri dari Korps Pemerintahan Belanda (NBB) dan Korps  Pemerintahan  Pribumi  (IBB).    NBB semuanya adalah orang Belanda yang disebut Nederlands  Binnenlands  Betuur  terdiri  dari jabatan  Gubernur,  Residen,  Asisten  Residen, Kontrolir,  dan  Adspiran  Kontrolir.    IBB terdiri  dari  para  bupati,  patih,  wedana,  dan
Schmalhausen menyarankan untuk
menekan  jumlah  penduduk  di  Pulau  Jawa serta  agar  areal  perkebunan  di  luar  Pulau Jawa  terpenuhi  tenaga  kerjanya,  maka sebaiknya dilakukan perpindahan penduduk. Direktur Binnenlandsch Bestuur menanggapi usulan itu kemudian membuat rekomendasi  tentang  perlunya  kolonisasi tersebut.    Tahun  1903  atas  laporan  dan rekomendasi dari direktur tersebut Gubernur  Jenderal  Willem  Rooseboom (1899-1904)  kemudian  membuat berbagai persiapan  pelaksanaan  program  kolonisasi seperti  menunjuk  Residen  Sukabumi  H.G. Heyting  untuk  melakukan  penelitian  guna merealisasikan program perpindahan penduduk  ini.    Heyting  lalu  diberi tunjangan sebesar f. 600,- untuk penelitiannya.  Penunjukan  ini  berlangsung pada  bulan  September  1902  (Sudarno, 1996:8).
Laporan  hasil  penelitian  Heyting mengemukakan bahwa program  kolonisasi dapat  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu sepuluh tahun. Dalam laporannya dikemukakan  bahwa  daerah-daerah  yang dianggap  layak  untuk  menjadi  tujuan kolonisasi  adalah  di  dalam  Pulau  Jawa seperti Banyuwangi, Jember, dan Karawang.    Sedangkan  di  luar  Pulau  Jawa adalah  Pulau  Sumatera  meliputi  daerah- daerah  di  Sumatera  Barat,  Bengkulu, Palembang, dan Lampung. Total pengeluaran  untuk  pelaksanaan  migrasi adalah  f.  5.028.900  yang  meliputi  premi per kepala keluarga, transportasi, pembelian alat-alat dapur, alat-alat pertanian,  pembangunan  rumah  tinggal bagi  para  emigran,  pembangunan  rumah petugas  kesehatan  (dokter  dari  kalangan pribumi),  pengadaan  bibit  tanaman,  gaji- gaji  (dokter  Jawa,  kontrolir,  asisten wedana, juru tulis, opas, mantri irigasi, kuli ukur, kepala desa, dan pamongpraja), biaya perjalanan (bagi petugas kesehatan,
petugas  keamanan,  mantri  irigasi,  asisten wedana, juru tulis, dan kontrolir).
asisten  wedana,  semuanya  adalah  orang pribumi (Suriadiningrat, 1981 : 52-53).
Sedangkan    rencana  jumlah kepala keluarga yang dipindahkan selama sepuluh tahun  adalah    5300  KK  atau  rata-rata  530 KK per tahun (Heyting, 1938: 1106-1117). Laporan Heyting ditolak oleh pemerintah  Hindia  Belanda  termasuk laporan keduanya yang telah mencantumkan  jumlah  yang  sebenarnya dari  penduduk  yang  akan  dipindahkan.
Keberatan  pemerintah  terutama Raad  van Indie 4 adalah  proyek  sepuluh  tahun tersebut  terlalu  ”over”  baik  dari  segi operasional apalagi jumlah dana yang akan digunakan.    Awal  abad  XX  masih  sangat dekat  dengan  masa-masa  pengambilan keuntungan  sebesar-besarnya  atas  wilayah jajahan bagi negeri induk.
Awalnya keinginan pemerintah adalah  membatasi  perpindahan  penduduk di dalam Pulau Jawa saja  yaitu dari daerah yang  padat  penduduknya  ke  daerah  yang lebih  jarang,  setelah  itu  baru  diperluas  ke luar  Pulau  Jawa.    Namun  demikian  atas berbagai  pertimbangan  terutama  realisasi Politik  Etis  di  bidang  migrasi  dan menghindari  kemubaziran  hasil  penelitian Heyting,  dilakukan  percobaan  kolonisasi ( Kolonisatieproof ) dengan tujuan menetap. Program ini akhirnya terealisasi pada tahun 1905.  Peristiwa  ini  terjadi  ketika  Hindia Belanda diperintah oleh Gubernur Jenderal ke-63,  yaitu      Johannes  Benedictus  van Heutsz (1904-1909).
Kolonisatieproof ini memilih penduduk  Desa  Bagelen  dari  Karesidenan Kedu sebagai pionir migrasi dan Gedongtataan  di  Distrik  Lampung  sebagai daerah  tujuan.    Alasan  Kedu  yang  dipilih
4 Raad  van  Indie atau Raad  van  Nederlands Indie adalah sebuah dewan yang
berkewajiban  memberi  fatwa  atau  nasehat (semacam  Dewan  Pertimbangan  Agung sekarang)  yang  terdiri  dari  orang-orang Belanda.  Dewan ini berkedudukan di Batavia karena  fatwanya  hanya  untuk  Gubernur Jenderal.  Namun demikian fatwa dari dewan yang  beranggotakan  4  sampai  6  orang  ini sifatnya  tidak  mengikat  karena  segala keputusan ada di tangan Gubernur Jenderal.
adalah  karena  menurut  pemerintah  Hindia Belanda,  Karesidenan  Kedu  kondisinya memprihatinkan  dimana  sering  terjadi musim paceklik, kondisi tanah pertaniannya  kurang  potensil,  serta  sistem irigasinya tidak menunjang,  sulit ditanami jika musim kemarau, dan rata-rata petaninya  miskin  dan    hanya  mempunyai luas  lahan  0,17  Ha  atau  ¼  bau 5 .    Adapun Gedongtataan  yang dipilih karena letaknya relatif dekat ke Pulau Jawa 6 . Areal tersebut
5 Jika  memerhatikan  alasan-alasan  seperti  ini sebenarnya adalah sekadar penilaian pemerintah  Hindia  Belanda  saja  karena kondisi  alam  Karesidenan  Kedu  sangat memungkinkan untuk
dikembangkan.
Terbukti  sampai  sekarang  potensi  di  bidang pertanian dan perkebunan salah satu kecamatan di Kabupaten Temanggung (sekarang) ini semakin berkembang.
Pemerintah  Hindia  Belanda  tidak  mau disalahkan  bahwa  hasil  penilaian  mereka terhadap  kondisi  alam  Kedu  adalah  akibat sistem Tanam Paksa yang di laksanakan sejak masa  Van  den  Bosch  (1830-1833)  yang menyebabkan  kerugian  besar  di  kalangan masyarakat  pribumi  dan  kerusakan  keadaan alamnya.
6 Tidak  diketahui  dengan  pasti  kenapa  posisi dekat  dengan  Pulau  Jawa  menjadi  salah  satu alasan  penempatan  para  kolonis  tersebut. Jika  alasan  yang  dikemukakan  kedekatan dengan  pulau  asal  (budaya  asal  yaitu  Jawa) agar  jika  terjadi  sesuatu  hal  yang  tidak diinginkan  seperti  para  kolonis  tidak  betah atau  malahan  kabur  akan  dengan  mudah mengembalikan  mereka  ke  tempat  asal. Tetapi  hal  ini  juga  diragukan  karena pemerintah kolonial Belanda tentu saja sudah memperhitungkan  berbagai  kemungkinan buruk dalam pelaksanaan kolonisasi tersebut. Kenyataannya  sampai  sekarang  masih  bisa dijumpai keturunan  mantan kolonis  yang ada di  Gedongtataan  maupun  wilayah  Lampung lainnya.    Jika  alasan  bahwa  bisa  saja  para penduduk setempat akhirnya keberatan wilayah  adat  mereka  diisi  dengan  para pendatang  dengan  status  menetap  dan mengolah lahan, maka ini pun dapat dibantah karena  nyatanya  sampai  sekarang  kehidupan dua  budaya  atau  mungkin  beberapa  budaya berjalan  dengan  baik  walau  tidak  menutup
Patanjala Vol. 6  No. 3, September  2014: 335-348 340
di  sekitar  jalan  besar,  kontur  tanahnya datar,  memiliki  sumber  mata  air  yang banyak  sehingga  sangat  layak  menjadi lokasi  percontohan  kolonisasi.    Proses perpindahan penduduk ini melalui rekruitmen  yang  dikoordinir  oleh  Heyting dibantu oleh Asisten Wedana Ronodimedjo,  Camat  Kutoardjo.    Calon kolonis  dipilih  oleh  para  bupati  dari Karangayar,  Kebumen,  dan  Purworedjo. Ketiga  kabupaten  tersebut  berada  dalam wilayah  Karesidean  Kedu,  dan  penduduk dari Desa Bagelen (Kabupaten Purworedjo). Proyek  yang  dianggap  pemerintah Hindia Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan  penduduk  miskin  di  Pulau Jawa 7 dilakukan  juga  untuk  mengatasi bahaya  kelaparan  yang  terjadi  di  beberapa karesidenan  di  Jawa  seperti  di  Kedu,
Cirebon, Rembang, Kebumen, dan Grobogan.  Ini dijadikan suatu bukti bahwa Kerajaan  Belanda  memiliki  kepedulian terhadap  wilayah  jajahannya  terutama Hindia Belanda, padahal berbagai penderitaan  dan  instabilitas  sosial  yang muncul di Nusantara selama abad XIX dan puluhan  tahun  kemudian  pada  abad  XX disebabkan  sistem  politik  jajahan  mereka yang berpusat pada mengumpulkan keuntungan  sebesar-besarnya  bagi  negeri induk  yaitu  Kerajaan  Belanda.    Antara 1831  sampai  1866  keuntungan  yang dikirimkan mencapai angka f. 500.000.000,- yang dimanfaatkan pemerintah  untuk  melunasi  utang  dan perbaikan infrastruktur di wilayah Kerajaan  Belanda  (Breman,  2014:341).
Sedangkan  untuk  keuntungan  pemerintah
Hindia Belanda pada tahun 1870 mencapai
kemungkinan  terjadinya  gesekan  karena kekurangpahaman  terhadap  budaya  orang atau suku lain.
7 W.C.  Schalkwijk.  De Kolonisatieproevonin de Lampongsche Districten .
Dalam “Koloniale  Studien”.  Tahun  Kedua,  Jld.  2, 1918:  418.    Lihat  juga  Sartono  Kartodirdjo. Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru .  Jld.  2, Jakarta: Gramedia, 1990: 32.
f. 50.000.000,-  pada  satu  komoditi  yaitu tanaman kopi (Breman, 2014:304).
Konsentrasi  perpindahan  penduduk oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  adalah
Karesidenan Kedu dengan jumlah penduduk berfluktuasi pada 1900 mencapai  2.358.545  jiwa,  kemudian  1917 mencapai  2.713.517  jiwa,  tetapi  kemudian menurun  pada  1920  menjadi  2.456.591 jiwa (Soedarno, 1996:3). Selama pelaksanaan  Politik  Etis  pemerintahan Hindia Belanda telah melaksanakan perpindahan  penduduk  yaitu  antara  tahun 1905 sampai 1941 sebanyak 189.938 orang atau  rata-rata  5.133  orang  per  tahun dengan  jumlah  tertinggi  dilakukan  pada tahun  1941  yaitu  sebanyak  60.000  orang (Heeren, 1979:8).
Tahun  1905,  ketika  pemerintah Hindia  Belanda  melaksanakan Kolonisatie di wilayah Karesidenan Lampung, pemerintah kolonial Belanda mendatangkan sebanyak 155 kepala keluarga  asal  Desa  Bagelen,  Karesidenan Kedu. Para migran tersebut ditempatkan di kawasan  Gedongtataan.  Mereka  kemudian mendirikan  Desa  Bagelen  untuk  menamai kawasan  mereka.    Pemindahan  pertama atau kolonisatieproof diikuti dengan migrasi  berikutnya  yang  berlangsung hingga  tahun  1911  dalam  masa  Gubernur Jenderal   A.F.W. Idenburg (1909-1916).
Jadi  hanya berlangsung sampai lima kali  dan  tidak  setiap  tahun  dilaksanakan. Artinya kolonisatieproof hanya    separuh waktu  dari  perencanaan  Heyting  yaitu sekali  setiap  tahun  dalam  waktu  sepuluh tahun.    Migrasi  ini  sepenuhnya  dibiayai oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  dan  para kepala  keluarga  dibekali  bahan  makanan (selama  satu  tahun)  dan  berbagai  perabot rumah  tangga  seperti  piring,  mangkuk, meja, kursi, dan alat-alat pertanian.
Perpindahan  penduduk  ke  wilayah Karesidenan Lampung masa Hindia
Belanda  terbagi  dalam  tiga  sistem  dalam kurun  waktu  berbeda  yaitu;  sistem  yang total  dibiayai  pemerintah  dari  tahun  1905 hingga  1911  (setengah  waktu  dari  usulan Heyting  yaitu  sepuluh  tahun),  sistem
pinjaman  bank  dari  tahun  1912-1928,  dan sistem bawon dari 1932 hingga 1941 8 .
2. Kokuminggakari Perpindahan penduduk masa berikutnya berlangsung dalam masa pendudukan  pemerintahan  militer  Jepang 1942-1945,  tetapi  perpindahan  penduduk ini  memiliki  karakteristik  berbeda.    Jika pada masa kolonisasi perpindahan penduduk  tersebut  melibatkan  keluarga bahkan  bedol  desa,  maka  pada  masa  ini perpindahan  penduduk  dilakukan  hanya pada  individu  yaitu  orang  yang  masih muda  dan  mempunyai  kekuatan  fisik  dan kebanyakan  di antara  mereka adalah  kaum laki-laki.
Sebuah hasil penelitian kemudian  dijadikan  buku  dengan  judul
Mobilisasi  dan  Kontrol,  Studi  tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942- 1945 (Kurasawa,1993)  mendeskripsikan kondisi  pra dan  pasca  perpindahan penduduk  tersebut  dan  disebutkan  bahwa perpindahan  penduduk  ini  adalah  dengan sukarela dan setiap orang yang diberangkatkan mendapatkan upah. Dalam  buku  tersebut  digambarkan bahwa  proses  perpindahan  penduduk  itu melalui  perekrutan  yang    melibatkan pejabat pemerintahan lokal setempat (residen)  dan  melalui  pendaftaran  dan seleksi,  sedangkan  bagi  yang  diterima segera diberangkatkan dan diberi konpensasi  berupa  upah  yang  sebagiannya diserahkan kepada keluarga yang ditinggalkan.  Sedangkan  yang  dinyatakan tidak diterima tidak diberangkatkan.
Dalam buku ini juga disebutkan bahwa ada 2  jenis  pengerahan  penduduk  yaitu  yang dipekerjakan di sekitar karesidenan mereka dan  yang  dipekerjakan  ke  luar  Pulau  Jawa bahkan  sampai  mancanegara.    Tetapi keduanya dikenal dengan istilah Rômusha . Rômusha atau romusa adalah bahasa Jepang  yang  berarti  pekerja,  tetapi  untuk sejarah  Indonesia  kata  ini  memiliki
8 sejarah.kompasiana.com/2012/07/03/hg- heyting-pimpin-kolonisasi-perdana-ke- lampung-475334.html.    Diakses  19  Mei 2014, 10.41 WIB.
konotasi dengan penderitaan berupa penyiksaan,  pelecehan,  pemerkosaan,  kuli paksa, kelaparan, dan kematian.
Awalnya  pengerahan  tenaga  kerja ini dipropagandai sebagai perekrutan buruh yang  akan  dipekerjakan  di  perusahaan- perusahaan  swasta  sebagai  buruh  tetap (Kurasawa,1993:124-125),  tetapi  setelah pertengahan  tahun  1943  di  mana  kondisi perang  Asia Timur Raya  yang  dilancarkan Jepang  sejak  1942  mendapatkan  serangan balasan dari Amerika dan sekutu, pengerahan  tenaga  kerja  semakin  intensif dan  berubah  menjadi  kuli  paksa  untuk pembangunan  pertahanan.  Bahkan  pada November 1942   ditandatangani  perjanjian oleh para pemimpin Angkatan Laut dengan Kepala  Staf  Angkatan  Darat  Jepang dengan  nama  Busshi Kôryûtômi  Kansuru Riku Kaigun Genchi Kyôtei atau pertukaran  komoditi  dan  bahan-bahan  di mana  tenaga  kerja  dimasukkan  sebagai salah  satu  komoditi  tersebut  (Kurasawa, 1993:124).  Perjanjian ini kemudian dibuat lebih spesifikasi lagi pada Juli  1943 antara pimpinan  militer  Jepang  di  Jawa  (AD  ke- 16)  dengan  pimpinan  Angkatan  Laut  di Makassar  di  mana  dalam  perjanjian tersebut  para rômusha lebih  mendapat perhatian  seperti  pembaharuan  pasokan tenaga kerja setiap 6 bulan, setiap rômusha dibayarkan  oleh  AL  kepada  AD  sebesar F.5 sebagai biaya perekrutan dan transportasi  dari  daerah  asal,  ketentuan upah awal bagi Rômusha adalah F.0,50/hari  dengan  masa  kontrak  satu tahun,  pemberian  sarana  perumahan  bagi para rômusha ,  dan  setiap  bulan  upah  para rômusha dipotong F.3,00 untuk dikirimkan kepada keluarga mereka (Kurasawa,
1993:125).
Pengerahan rômusha ini  secara organisasi berada di bawah sebuah seksi di Departemen Urusan Dalam pada Kementerian Dalam Negeri Jepang ( Naimushô )  kemudian  berubah  menjadi sebuah  biro  dengan  nama Rômukyoku .    Di tingkat  karesidenan  penanganan rômusha oleh Naiseibu atau  Seksi  Urusan  Dalam (Kurasawa,  1993:126).    Ini  membuktikan
Patanjala Vol. 6  No. 3, September  2014: 335-348 342 bahwa pemerintah Jepang sangat memerhatikan persoalan pengerahan tenaga  kerja  atau rômusha ini.    Berbagai fasilitas  yang  diberikan  sebenarnya  cukup menjanjikan  bagi  para rômusha dan keluarga  yang  ditinggalkan.  Tetapi  fakta sejarah  memutarbalikkan  semua  anggapan baik  ini  karena    justru  pada  masa pemerintahan  militer  Jepang  yang  singkat 1942-1945,  eksploitasi  kepada  para  tenaga kerja  laki-laki  maupun  wanita  pribumi sangat tidak  manusiawi.  Banyak  di  antara mereka yang dikirim jauh dari rumah tidak pernah  kembali.  Di  tempat  kerja  banyak yang  meninggal  dunia  karena  kelaparan, beban  kerja  yang  sangat  berat,  fasilitas kesehatan  yang  sangat  minim,  dan  dimasa kemudian terdapat beberapa wanita pribumi  yang  menyandang  gelar  mantan jugun  iyanfu dan  diberi  kompensasi  oleh pemerintah Jepang sebagai tanda “permohonan  maaf”  untuk  peristiwa  masa lalu. Karesidenan Lampung termasuk dalam  salah  satu  tujuan  pengerahan rômusha yang berasal dari Pulau Jawa dan dikenal  dengan  nama kokuminggakari . Pelaksanaan kokuminggakari ini berlangsung  dalam  pertengahan  masa pendudukan  Jepang.    Pemerintah  militer Jepang  menyadari  bahwa  dalam  waktu tidak  lama  konsolidasi  negara  Amerika Serikat bersama sekutunya (Inggris, Belanda,  Australia,  dibantu  negara-negara persemakmuran  Inggris)  akan  melakukan tindakan  pembalasan  terutama  setelah Kongres  Amerika  Serikat  menyatakan perang terhadap Jepang.  Sikap pemerintah Jepang  yang  awalnya  mengambil  hati penduduk pribumi berubah menjadi kewajiban  pengerahan  manusia  untuk mengerjakan  proyek  perlindungan  dan suplai  pangan  untuk  kepentingan  militer
Jepang  seperti  penyediaan  pangan  di daerah  Lampung.    Penduduk  yang  berasal dari Pulau Jawa  dibawa ke suatu daerah di Lampung  yang  diberi  nama  Toyosawa yang sekarang menjadi Kecamatan
Purbolinggo  di  wilayah  Lampung  Tengah. Jumlah    penduduk  yang  dipindahkan
sebanyak  12.000  orang 9 .      Bandingkan dengan  keterangan  yang  menyebutkan bahwa  catatan  Disnakertrans,  pelaksanaan kokuminggakari hanya  1  kali  yaitu  tahun 1943  yang  memindahkan  6.329  KK  atau 31.700 jiwa 10 . Pengerahan penduduk sebagai rômusha adalah mereka  yang tidak terlibat sebagai  anggota  pasukan  dan  organisasi yang dibentuk oleh Jepang yaitu: Gakukotai,  Heiho,  Seinedan,  Fujinkai,
Putera  (kemudian  diganti  dengan  Jawa
Hokokai ), Keibodan, Jibakutai, dan
Kempetai, karena  para pasukan  ini dipersiapkan  untuk  mengahadapi  serangan balasan  Sekutu.    Nasib  para  pemuda  yang mengalami  pelatihan  di  pasukan-pasukan ini  lebih  baik  daripada  para Rômusha , makanan,  pakaian,  dan  kesehatan  mereka lebih  baik  hanya  saja  harus  berlatih  ilmu perang  dengan  sangat  keras  mengingat waktu  untuk  pengerahan  pasukan  bantuan untuk pemerintah militer Jepang ini sangat singkat.    Rencananya mereka  akan dikerahkan  untuk  menghadapi  serangan sekutu.    Sayangnya  rencana  Jepang  ini gagal  karena  Hiroshima  dan  Nagasaki telah  dibom  atom  oleh  Amerika.    Bahkan pasukan PETA bentukan Jepang melakukan pemberontakan di Blitar.
Beberapa  markas  militer  Jepang  juga diserang  bekas  anggota  pasukan  bentukan mereka  untuk  merebut  berbagai  senjata. Senjata-senjata  itu  kelak  digunakan  untuk melawan  tentara  Belanda  yang  berencana mengambilalih  Indonesia  dari  tangan Jepang.

## 3. Transmigrasi
Setelah kemerdekaan istilah kolonisasi yang dianggap berbau penjajahan  apalagi  istilah rômusha dan kokuminggakari dihapuskan menjadi
9 ttp://www.thesiswonoconcern.com/ts/?p=100,
50  Tahun  Penyelenggaraan  Transmigrasi. Diakses 15 April 2012, 09.32 WIB.
10 sejarah.kompasiana.com/2012/07/03/hg- heyting-pimpin-kolonisasi-perdana-ke- lampung-475334.html.  Diakses  19  Mei 2014, 10.41 WIB.
transmigrasi.  Istilah  transmigrasi  mulai diberlakukan  sejak  tahun  1950  dan dianggap  sebagai  sarana  pembangunan yang penting sehingga ketentuan- ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.  Dalam  GBHN  disebutkan perpindahan  penduduk  yang  lebih  dikenal dengan  transmigrasi  bertujuan    untuk penyebaran  penduduk  dan  tenaga  kerja serta  pembukaan dan  pengembangan daerah  produksi  dan  pertanian  dalam pembangunan  daerah.    Peningkatan  taraf hidup  para  transmigran  dan  masyarakat sekitarnya  menjadi  prioritas  pembangunan jangka  panjang  yang  dilaksanakan  secara rasional (Budiman, 1985:170).
Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No.  42  tahun  1973,  transmigrasi  dibagi dalam  2  jenis,  yaitu  transmigrasi  umum dan  swakarsa.    Dalam  PP  ini  pembiayaan pelaksanaan transmigrasi umum dilaksanakan  sepenuhnya  oleh pemerintah, sedangkan transmigrasi swakarsa pembiayaannya ditangani oleh para
transmigran  atau  pihak  lain  (Rukmadi et al .,  1984:1).  Dalam  perkembangannya jenis  transmigrasi  ini  bertambah  yaitu transmigrasi  lokal,  sisipan,  pramuka,  dan bedol  desa (Sujarwadi,  dalam Rukmadi, et al .,  1984:1).    Pembentukan  beberapa  jenis transmigrasi ini menjadi gambaran perkembangan program transmigrasi dimana  awalnya  seluruh  kegiatan  dikelola dan  dibiayai  oleh  pemerintah,  kemudian berkembang  menjadi  biaya  sendiri  atau melalui APBD dan yayasan-yayasan lainnya.
Masalah  yang  dihadapi  pemerintah Republik  Indonesia  sehingga  perlu  untuk melaksanakan  transmigrasi  adalah  untuk mengurangi  perbandingan  antara  jumlah penduduk  dengan  luas  tanah  di  Jawa  yang mencapai  angka  0,124  Ha  dibagi  jumlah penduduk.    Tahun  1961  setelah  diadakan pencatatan penduduk  hasilnya  untuk Pulau Jawa  dan  Madura  mencapai  angka  63  juta jiwa  kemudian  meningkat  menjadi  75  juta jiwa pada tahun 1971.  Tahun 1973 jumlah penduduk  pulau  Jawa  mencapai  80.187 juta jiwa atau 64 % dari seluruh penduduk
Indonesia,  sedangkan  pada  tahun  1961 jumlah penduduk di luar Jawa dan Madura hanya  34  juta  jiwa  dan  pada  1971 sebanyak  40  juta  jiwa.    Akibatnya  banyak orang  yang  tidak  memiliki  pekerjaan sedangkan  di  luar  Jawa  banyak  tanah  atau lahan  yang  belum  digarap  (Yayasan Mahasiswa  Tridharma,1981:24-27).    Oleh karena  itu  pemerintah  Republik  Indonesia gencar  melakukan  berbagai  kampanye tentang  pentingnya  perpindahan  penduduk untuk  mencapai  kesejahteraan  bersama melalui program transmigrasi.
Pada  masa  Orde  Baru  kebijakan transmigrasi  tertuang  dalam  program Pembangunan  Lima  Tahun  (PELITA) yaitu;  Pelita  I  kebijakan  transmigrasi dikaitkan  dengan  usaha  pembangunan pedesaan, berbeda pada masa-masa sebelumnya  yang berkutat pada bagaimana cara  mendistribusikan  penduduk.    Pelita  II calon  transmigran  dikembangkan  tidak melulu para petani  tetapi kalangan  veteran juga mendapat kesempatan melalui program BRN (Biro Rekonstruksi Nasional)  yang  dibentuk  berdasarkan
Peraturan Pemerintah  No.  12/1951  tanggal 12  Februari  1951.    Pelita  III  orientasi transmigrasi  adalah  persebaran  penduduk dan  membangun  masyarakat  baru  untuk membantu  pembangunan  daerah  asal  dan daerah transmigrasi (Budiman, 1985:2).
Sampai  dengan  tahun  1955  telah ditransmigrasikan  sebanyak  5.491  Kepala Keluarga  ke  Lampung  Selatan.    Tahun 1955  sampai  1969  dipindahkan  lagi sebanyak  5.333  Kepala  Keluarga  yang ditempatkan  di  lokasi  transmigrasi  seperti Kecamatan  Sidomulyo,  Kecamatan  Palas,
Kecamatan  Tanjungan,  dan  Kecamatan Kedaton. Tahun 1974 kembali ditransmigrasikan  sebanyak  874  Kepala Keluarga  yang  ditempatkan  di  Kecamatan Palas dan Kecamatan Panengahan. Sejak  tahun  1979/1980  Lampung sudah tidak menerima penempatan transmigran. Kalaupun ada penduduk  yang ditransmigrasikan  itu  merupakan  sisa proyek  transmigrasi  pada  tahun-tahun sebelumnya  yang baru dapat  direalisasikan
Patanjala Vol. 6  No. 3, September  2014: 335-348 344
pada  tahun-tahun  berikutnya,  sehingga pada kurun tahun 1980/1981 menjadi masa pembinaan  bagi  para  transmigran  saja. Sebagai  gambaran perhatikan tabel berikut ini.
Tabel 1. Realisasi Penempatan
Transmigrasi di Kabupaten Lampung Selatan dan Tengah Tahun 1970/1971 hingga1976/1977. No Tahun KK/Jiwa Lamsel Lamteng 1 1970/1971 KK Jiwa 141 720 218 946 2 1971/1972 KK Jiwa 77 437 106 417 3 1972/1973 KK Jiwa - - 362 1.736 4 1973/1974 KK Jiwa 874 3.903 1.237 5.238 5 1974/1975 KK Jiwa 54 227
117 829
6 1975/1976 KK Jiwa 13 72 20 97
7 1976/1977 KK Jiwa 8 42 98 435
Sumber:  Kanwil  Ditjen  Transmigrasi Povinsi  Lampung (BPS Provinsi Lampung 1971-1978).
Tahun Anggaran 1976/1977 menjadi akhir pengiriman transmigrasi untuk
wilayah  Lampung  Selatan  dan  Lampung Tengah,  sedangkan  Lampung  Utara  masih berlanjut  hingga  tahun  1979/1980,  seperti pada tabel berikut:
Tabel 2. Realisasi Penempatan Transmigrasi di Lampung Utara Tahun 1970/1971 hingga1979/1980. No Tahun KK/Jiwa Lam. Ut 1 1970/1971 KK Jiwa 873 4.241 2 1971/1972 KK Jiwa 1.346 5.910 3 1972/1973 KK Jiwa 2.398 10.772 4 1973/1974 KK Jiwa 6.605 30.370 5 1974/1975 KK Jiwa 1.242 5.717 6 1975/1976 KK Jiwa 1.100 4.778 7 1976/1977 KK Jiwa 524 2.346 8 1977/1978 KK 350
Jiwa 1.490 9 1978/1979 KK Jiwa 1.650 7.068 10 1979/1980 KK Jiwa 1.815 8.071
Sumber:  Kanwil  Ditjen  Transmigrasi Povinsi Lampung (BPS Provinsi Lampung 1971-1981).
Total  pengiriman  transmigran  dari tahun 1970/1971 hingga 1979/1980 sebanyak 31.036 KK atau 91.470 jiwa. Penempatan transmigran di
Lampung kembali dilaksanakan pada tahun anggaran  1981/1982  dengan  realisasi sampai  dengan  tahun  1985/1986  telah ditempatkan  sebanyak  40.750  Kepala Keluarga atau 166.713 jiwa.
Perpindahan  penduduk  pada  1950 dikelola  oleh  suatu  lembaga  yang  disebut “Jawatan  Transmigrasi”  yang  berada  di bawah  Kementerian  Sosial.    Tahun  1960 jawatan  ini  kemudian  berubah  menjadi sebuah  departemen  bernama  Departemen Transmigrasi  dan  Koperasi.  Tahun  1978 berada  di  lingkungan  Menteri  Muda Urusan  Transmigrasi  dan  tahun  1980  di bawah  Departemen  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi (Depnakertrans).

## 4. Dampak Perpindahan Penduduk
Meski  dengan  kepentingan  politis, yaitu  untuk  pemenuhan  tenaga  kerja terutama  pembukaan  lahan  baru,  peristiwa migrasi  penduduk  ataupun  transmigrasi menjadi  salah  satu  penyebab  terwujudnya multikultur  di  suatu  daerah.  Perpindahan penduduk  dari  daerah  asal  yang  beretnis tertentu  ke  daerah  tujuan  yang  memiliki etnis  tersendiri  dalam  proses  berma- syarakat  menimbulkan  pembauran  dalam aktivitasnya  atau  tercipta  keadaan  budaya yang  homogen.    Pembauran  ini  adalah proses  sosial  alami.    Perbedaan  sifat  dan sikap  saling  bertemu  mencari  kesesuaian dalam interaksi untuk mencapai hasil  yang diinginkan bersama.  Akan tetapi persoalan budaya memiliki perbedaan yang signifikan.    Budaya  masyarakat  pendatang berbeda dengan budaya masyarakat setempat  dan  dalam  praktiknya  masing-
masing  etnik  melaksanakan  budaya  sesuai dengan anutan/pakem masing-masing,
sehingga  sangat  sulit  disatukan,  tetapi dalam  interaksi  untuk  menyatukan  kondisi ini  dibutuhkan  suatu  integrasi  sehingga menciptakan  homogenitas.    Inilah  yang disebut  kesepahaman  di  balik  perbedaan tersebut.
Di  wilayah  Kota  Metro  sekarang, pasca  penempatan  penduduk  di  Desa Trimurjo  oleh  para  kolonis  yang  termasuk dalam Kewedanaan Sukadana, yaitu Marga Unyi  dan  Buay  Nuba,  dewan  adat melaksanakan sebuah rapat yang kemudian menyepakati  agar  wilayah  kolonisasi tersebut  dibebaskan  dari  status  milik marga 11 .  Peristiwa ini terjadi pada 17 Mei 1937.
Jika  memerhatikan  rentang  waktu sejak Kolonisatieproof di Gedongtaan yang sudah  berusia  109  tahun  nampaknya  tidak ada  masalah.    Dalam  rentang  waktu tersebut perkembangan Gedongtatan (sekarang  menjadi  salah  satu  kecamatan dalam  wilayah  Kabupaten  Pesawaran) semakin  pesat  menjadi  sebuah  kota  yang dapat memenuhi segala kebutuhan warganya. Dampak  lain  adalah  telah  terjadi pencampuran  penganut  budaya  pada  satu tempat yang luas atau terjadi multikulturalisme yang disebabkan pelaksanaan  program  pemerintah,  yaitu Kolonisatie dan transmigrasi. Saling
11 Marga  terdiri  dari  beberapa  kampung  yaitu dikepalai  oleh  Kepala  Kampung  dan  dibantu oleh  beberapa  Kepala  Suku.  Kepala  Suku diangkat  dari  tiap-tiap  suku  di  kampung  itu. Kepala  Kampung  dipilih  oleh  penyimbang- penyimbang dalam  kampung. Pada waktu itu Kepala Kampung harus penyimbang kampung, kalau bukan penyimbang kampung tidak  bisa  diangkat  dan  Kepala  Kampung adalah  anggota  Dewan  Marga.  Marga dikepalai  oleh  pesirah,  selain  berkedudukan sebagai  kepala  marga  juga  sebagai  Ketua Dewan Marga. Pesirah dipilih oleh
Penyimbang-penyimbang  Kampung  dalam marganya  masing-masing. http://metrokota. go.id/statis_detail.php?no =98    Diakses  28 Juli 2011.
pengertian  sudah  terjalin  sedemikian  rupa, perkawinan  campuran  juga  telah  terjadi, beberapa  sektor  birokrasi  di  tingkat kecamatan dan kabupaten terjadi percampuran etnis  dengan  harmonis. Kesimpulannya kehidupan multikultur telah  terjalin  dengan  semestinya.    Dari kondisi  ini  kekuatiran  terhadap  akan terjadinya disintegrasi multikultur tampaknya tidak mungkin, selama kehidupan  berjalan  “seimbang”  antara penduduk asli dengan pendatang.
Semuanya  pun  sepakat  menyebut  diri sebagai  orang  Lampung  seperti  terjadi  di Bandar Lampung, Kalianda, Kotabumi dan sebagainya.
Kontribusi lain  adalah terbangunnya prasarana fisik, seperti jalan, jembatan, dan gorong-gorong,  lahan  usaha  pertanian  dan berbagai  sarana  lain  (perumahan,  SD, puskesmas, serta koperasi). Program transmigrasi  juga  memberikan  perluasan lapangan  kerja  khususnya  di  bidang pertanian  serta  terbentuknya  pasar  yang mengakomodasi berbagai keperluan penduduk setempat dan para transmigran. Pembangunan ekonomi daerah
ditandai  dengan  munculnya  pusat-pusat kegiatan  ekonomi  di  Provinsi  Lampung. Baik  di  tingkat  kabupaten,  kecamatan, yang  semuanya  bermula  dari  desa-desa transmigrasi  umum.  Sampai  dengan  tahun 2006,  pemukiman  transmigrasi  yang  telah diintegrasikan  menjadi  desa  meliputi  387 Unit  Pemukiman  Transmigrasi  (UPT). Jumlah  desa  tersebut  telah  memotivasi perkembangan  dan  pertumbuhan  377  desa bekas  transmigrasi  dari  2196  desa  di wilayah Provinsi Lampung. Demikian pula pertumbuhan dan pemekaran 51 kecamatan dari  180  kecamatan  yang  ada.  Pemekaran dan  pertumbuhan  itu  pada  akhirnya mendukung  terjadinya  pemekaran  lima kabupaten,  yakni  Kabupaten  Way  Kanan, Kabupaten  Lampung  Timur,  Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, serta Kabupaten Tanggamus, dan satu kota, yaitu Kota Metro. Dampak lain  yang tak  kalah penting adalah tersebarnya penduduk secara teratur
Patanjala Vol. 6  No. 3, September  2014: 335-348 346
dan terorganisasi  melalui pengelolaan  oleh pemerintah baik pemerintah Hindia Belanda  maupun  pemerintah  Republik Indonesia.    Perpindahan  penduduk  secara terorganisasi  ini menggunakan calon transmigran yang sudah memiliki pengalaman  sehingga  di  tempat  baru mereka dapat segera melaksanakan pengetahuannya terutama di bidang pertanian.    Ini  yang  membedakan  dengan imigrasi yang tidak dikelola dengan teratur yang  mana para migrannya tidak memiliki cukup  pengalaman.    Imigran  seperti  ini dapat  ditemui  di  kota-kota  besar  biasanya dalam  bentuk  individu  dan  kelompok. Imigran  dalam  bentuk  kelompok  biasanya terdiri atas para pengungsi dari negara lain.

## D. PENUTUP
Kolonisatieproof lalu  kolonisasi, pengerahan  rômusha,  dan  transmigrasi adalah  program  perpindahan  penduduk pemerintah  yang  pernah  dijalankan  di wilayah  yang  sama  dengan  nama  berbeda yaitu  Hindia  Belanda,  Indonesia  masa pendudukan Jepang, dan Republik
Indonesia.   Ketiga  kegiatan tersebut sama- sama  menilai  bahwa  penduduk  Jawa melebihi kapasitas dalam jumlah dibanding luas  lahan  garapan.    Meski  dengan  alasan masing-masing,  ketiganya  menganggap bahwa para kolonis, rômusa , dan transmigran  adalah  komoditi  utama  dalam rangka  membangun  sarana  fisik  di  daerah yang  kekurangan  jumlah  tenaga  kerja tetapi  memiliki luas lahan  yang  melimpah. Ketiga  program  perpindahan  penduduk  ini pun  bersifat  pengkonsolidasian  tenaga kerja  produktif  untuk  mencapai  tujuan tersebut.    Kemudian  karena  ketiganya adalah  perogram  pemerintah  maka  mulai dari pra penyelenggaraan hingga penempatan dibiayai oleh pemerintah.
Perbedaannya  jika  kolonisasi  dan transmigrasi bertujuan  untuk  menyebarkan penduduk  dan  membuka  lahan  baru,
kokuminggakari bertujuan
untuk pengerahan  tenaga  kerja  murni.    Jika  pada masa kolonisasi dan transmigrasi perpindahan penduduk beserta
keluarganya,  pada  masa kokuminggakari hanya  kaum  pekerja  yang  dipindahkan tanpa  keluarga  turut  serta.    Karena perbedaan  tersebut,  apa  yang  dialami  para emigran  juga  turut  berbeda.    Meskipun beberapa  kolonis  dan  transmigran  pernah ada  yang  meninggalkan  lahan  mereka  dan kembali ke daerah asal, tetapi jumlah  yang tetap  menetap  lebih  banyak  bahkan  telah menjadi  warga  setempat.    Adapun  para romusha  hampir  semuanya  kembali  ke daerah asal kecuali mereka yang meninggal di tempat kerjanya. Dari  perkembangan  yang  dialami,
nyatalah  manfaat  yang  diperoleh  para migran, mampu meningkatkan taraf hidupnya terbukti bahwa sejak tahun 1905 belum  ada  berita  bahwa  mereka  yang dikolonisasi  di  Gedongtataan  akhirnya kembali  ke  daerah  asal  di  Pulau  Jawa karena mereka lebih menderita di perantauan,  meski  di  daerah  lainnya  ada yang  melarikan  diri.    Bahkan  mereka menjadi  salah  satu  pionir  pembuka  lahan pertanian  dan  perkebunan.    Setelah menetap  sekian  lama  jumlah  mereka bertambah, baik yang berasal dari kedatangan rombongan transmigrasi berikutnya  juga  pertambahan  tersebut berasal  dari  keturunan  mereka  sendiri.   Ini berarti  kontribusi  bagi  sumber  daya manusia di Provinsi Lampung.
Kontribusi  bagi  pemerintah  daerah,
adanya kolonisasi/migrasi kemudian transmigrasi menjadikan Provinsi Lampung  sebagai  daerah  terbuka  dan manfaat  nyata  adalah  dibangunnya  sarana dan prasarana pembangunan daerah seperti jalan-jalan  yang  menjadi  jalur  distribusi perekonomian.    Selain  itu  berkembang tidaknya suatu daerah/kawasan juga ditunjang  oleh  kesediaan  daerah  tersebut untuk  terbuka  menerima  berbagai  unsur dari  luar,  tetapi  dengan  ketentuan  bahwa unsur-unsur  budaya  asli/setempat  yang adiluhung layak dipertahankan dan dilestarikan.  Demikian pula halnya dengan unsur  budaya  dari  luar,  sekalipun  akan terjadi pembauran namun budaya adiluhung  dari  tempat  asal  juga  patut
dilestarikan.    Karena  sekalipun  berbeda dalam  penerapan  budaya,  sesungguhnya nilai-nilai  budaya  yang  beragam  tersebut bermuara pada satu tujuan yaitu tercapainya ketentraman dan keselarasan. Pembauran  suku-suku  bangsa  di
Lampung  menjadi  contoh  bagi  daerah  lain di  Indonesia  bahwa  ternyata  beragamnya suku bangsa  dapat  meminimalisasi  konflik antargolongan/suku  baik  antara  penduduk asli  dengan  pendatang  maupun  di  antara para pendatang itu sendiri.  Ini disebabkan adanya  saling  pengertian  di  antara    suku bangsa  tersebut  berupa  sikap  menerima dari suku asli dan sikap bersedia mengikuti aturan  yang  berlaku  bagi  suku  pendatang. Kedatangan  para  migran/transmigran  yang disertai  kelengkapan  sarana  penunjang aktivitas  membuat  situasi  dapat  kondusif, sebab
perhatian
para
pendatang
terkonsentrasi pada penggarapan pekerjaan mereka  sebagai  petani  di  atas  lahan  yang telah tersedia.  Bagi penduduk asli pemilik lahan marga para pendatang tersebut dapat dimanfaatkan  sebagai  buruh-buruh  tani yang berarti secara sosialistis terjadi saling ketergantungan  yang dapat menjadi perisai terjadinya konflik komunal.
Kesediaan orang Lampung menerima para pendatang di tengah-tengah mereka  juga  patut  dihargai,  karena sekalipun  berbeda  latar  belakang  budaya,
ternyata  mereka  dapat  beradaptasi.    Di masa  kini  para  keturunan  kolonisasi ataupun  transmigrasi  sudah  mengakui  diri sebagai  warga setempat atau telah menjadi “Orang Lampung”.
Salah  satu  bagian  penting  dari pelaksanaan  perpindahan  penduduk  di masa  lalu  adalah  dibangunnya  Museum Transmigrasi di wilayah Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Provinsi  Lampung.  Tujuan  pembangunan ini  selain  sebagai  monumen  peristiwa perpindahan penduduk juga dapat dijadikan  sebagai  pusat  riset  tentang mobilitas  individual  maupun  kolektif  dari satu  tempat  ke  tempat  lain  atau  dari  satu daerah  ke  daerah  lain.    Riset  ini  dapat menjawab pertanyaan secara ilmiah
tentang  mengapa  orang  pindah  atau  butuh pindah.    Jawaban  hasil  riset  tersebut  dapat digunakan  dalam  rangka  pembangunan suatu  daerah  terutama  daerah  tujuan. Demikian  pula  riset  tentang  riset  tentang pembauran  dan  dampaknya,  sehingga kasus  amuk  massa  yang  dilaterbelakangi ketersinggungan  sukuisme  demikian  pula yang hanya mementingkan urusan kelompok/golongan dapat diminimalisasi.

## Gambar 1. Museum Nasional Ketransmigrasian
Desa Bagelen, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran. Sumber: M. Halwi Dahlan.
Kesadaran sebagai bangsa  yang satu patut  ditingkatkan  bersamaan  dengan lestari  dan  berfungsinya  tradisi-tradisi. Demikian  halnya  dengan  otonomi  daerah jangan  diartikan  sebagai  hak  untuk mengisolasi  diri.    Pemerintah  Daerah hendaknya  menjaga  keseimbangan  sosial untuk mencegah terjadinya disintegrasi.

## DAFTAR SUMBER 1. Makalah
Schalkwijk, W.C.  1918.
De Kolonisatieproevon in de Lampongsche Districten . Dalam “Koloniale Studien”. Tahun Kedua, Jld. 2, Sudarno. 1996. Kolonisasi  di  Gedongtataan  (Lampung) Tahun 1905-1917 . Makalah untuk
Kongres  Nasional  Sejarah  Tahun  1996. Jakarta: Ditjarahnitra.
Patanjala Vol. 6  No. 3, September  2014: 335-348 348
2. Buku Budiman, Arief. Ed. 1985.
Transmigrasi  di  Indonesia.  Ringkasan Tulisan  dan  Hasil-hasil  Penelitian . Jakarta: Gramedia.
Breman, Jan. 2014.
Keuntungan Kolonial dari Kerja  Paksa. Sistem  Priangan  dari  Tanam  Paksa Kopi  di  Jawa  1720-1870. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Gottschalk, Louis. 1986. Understanding  History:  A    Primer  of Historical Method , atau Mengerti
Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, Cet. V. Jakarta: UI Press.
Heeren, H.J. 1979. Transmigrasi  di  Indonesia .  Terj.  Hans Daeng  dan  Wille  Koen.    Jakarta: Gramedia.
Heyting, H.G. 1938. De  Les  van  Wortelvast  Gedongtataan. Dalam  “De  Indiche  Gids” .  Tahun  ke- 60, Jld. 2.
Kartodirdjo, Sartono, dan Marwati Djoened Poesponegoro,  Nugroho  Notosusanto. 1973. Sejarah  Nasional  Indonesia .  Jilid  V. Jakarta Depdikbud.
________. 1990. Pengantar Sejarah Indonesia Baru . Jld.
2, Jakarta: Gramedia.
Kuntowijoyo. 1999. Pengantar  Ilmu  Sejarah .  Cet.  III. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
Kurasawa, Aiko. 1993. Mobilisasi  dan  Kontrol,  Studi  Tentang Perubahan  Sosial  di  Pedesaan  Jawa 1942-1945 . Jakarta: Grasindo
Suriadiningrat,  Bayu. 1981 Sejarah  Pemerintahan  di  Indonesia. Babak  Hindia  Belanda  dan  Jepang . Jakarta: Dewaruci Press.
Susanto, Astrid S. 1985. Pengantar  Sosiologi  dan  Perubahan Sosial . Cet V. Jakarta: Binacipta.
Warsito, Rukmadi, Sujarwadi, Kustadi,
Indriyati  Eko  Purwaningsih,  Chodidah Budi  Raharjo,  S.  Imah  Afwan,  Sri Sumarni, Arief Budiman. 1984.
Transmigrasi, dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman . Jakarta: Rajawali. Yayasan Mahasiswa Tridharma. 1981. Pemikiran  Mahasiswa  dan  Intelektual Menghadapi Ledakan Penduduk”
Jakarta: Yayasan Mahasiswa Tridharma.

## 3. Internet
sejarah.kompasiana.com/2012/07/03/hg- heyting-pimpin-kolonisasi-perdana-ke- lampung-475334.html.  Diakses  19  Mei 2014, 10.41 WIB.
http://metrokota.go.id/statis_detail.php?no=98,
Hari  Jadi  Kota  Metro.    Diakses  28  Juli 2011, pukul 10.23 WIB.
http://www.thesiswonoconcern.com/ts/?p=100, 50  Tahun  Penyelenggaraan  Trans- migrasi.  Diakses  15  April  2012,  09.32 WIB.