## ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
( STUDI EMPIRIS PADA KANTOR UPPD / SAMSAT BREBES )
Asrofi Langgeng Noerman Syah 1 , Krisdiyawati 2
Email : 1 asrofilanggeng@gmail.com , 2 kris.diyawati@gmail.com Politeknik Harapan Bersama Tegal

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  pada  Kantor  UPPD/SAMSAT  Brebes. Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengetahuan  pajak,  pelayanan  pajak,  sanksi pajak,  tingkat  pendidikan  dan  tingkat  penghasilan.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini yaitu kuesioner, observasi, wawancara dan studi pustaka. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  di  Kantor  UPPD/SAMSAT  sejumlah  135  orang  dengan  metode pengambilan  sampel  adalah  purposive  sampling.  Metode  analisa  data  yang  digunakan  adalah  uji regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pelayanan  pajak,  sanksi  pajak  dan  tingkat  penghasilan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  pada  UPPD/SAMSAT  Brebes. Sedangkan  pengetahuan  pajak  dan  tingkat  pendidikan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada UPPD/SAMSAT Brebes.
Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Denda Pajak, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kepatuhan Wajib Pajak

## Abstrack
This  study  aims  to  determine  the  factors  -  factors  that  affect  taxpayer  compliance  in  paying  motor vehicle  tax  at  the  Office  of  UPPD  /  SAMSAT  Brebes.  The  variables  used  in  this  research  are  tax knowledge, tax service, tax sanction, education level and income level. Methods of data collection in this  study  are  questionnaires,  observation,  interviews  and  literature  study.  The  sample  used  is  the motor vehicle taxpayers registered in the Office of UPPD / SAMSAT of 135 people with the sampling method is purposive sampling. The data analysis method used is multiple linear regression test using SPSS  version  22  program.  The  results  showed  that  tax  service,  tax  sanction  and  income  level  have significant  effect  to  taxpayer  compliance  in  paying  motor  vehicle  tax  at  UPPD  /  SAMSAT  Brebes. While  the  tax  knowledge  and  education  level  does  not  significantly  affect  taxpayer  compliance  in paying motor vehicle tax at UPPD / SAMSAT Brebes
Keywords:  tax  knowledge,  tax  service,  tax  penalties,  level  of  education,  level  of  income,  taxpayer’s compliance

## PENDAHULUAN
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) merupakan jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13,  Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan  bermotor. 4 Pemungutan  pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan  yang  sudah  lama  dilakukan  oleh pemerintah. Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh  terhadap    pendapatan  asli  daerah yang  merupakan  pendapatan  terbesar  dari sektor  pajak  daerah.  Oleh  karena  itu, pemerintah daerah provinsi hendaknya berusaha secara maksimal untuk meningkatkan  pendapatan  dari  sektor  pajak daerah  ini.  Hal  ini  karena  dengan  tingginya pendapatan  dari  pajak  daerah  tersebut  maka pembiayaan  pembangunan  fasilitas  umum akan  terlaksana  dengan  baik.  Salah  satu  cara untuk  meningkatkan  pendapatan  dari  sektor pajak  kendaraan  bermotor  adalah  pemerintah daerah  provinsi  hendaknya  berupaya  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan No  :  544/KMK.04/2000,  menyatakan  bahwa kepatuhan  perpajakan  adalah  tindakan  Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan pelaksanaan  perpajakan  yang  berlaku  dalam suatu  negara. 5 Kepatuhan  membayar  pajak kendaraan  bermotor  merupakan  ketepatan
dalam  pembayaran  bagi  orang  pribadi  atau badan  yang  memiliki  dan/atau  menguasai kendaraan  bermotor.  Menurut  Gunadi,  2005 (dalam  Vivi  Yulian  Sari  dan  Neri  Susanti, 2013),  pengertian  kepatuhan  pajak  ( tax compliance )  adalah  bahwa  wajib  pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban  pajaknya  sesuai  dengan  aturan- aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakan pemeriksaan,  investigasi  seksama,  peringatan ataupun  ancaman  dan  penerapan  sanksi  baik hukuman maupun administrasi. 6
Masalah  kepatuhan  wajib  pajak  adalah masalah  yang  penting  di  seluruh  dunia,  baik itu  di  negara  maju  maupun  di  negara berkembang.  Hal  ini  karena  jika  wajib  pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di  Indonesia  sendiri  menganut Official Assessment  System ,  dimana  wewenang  untuk menentukan  besarnya  pajak  terutang  berada pada  pemerintah  (fiskus).  Dengan  demikian kepatuhan  sukarela  dari  wajib  pajak    menjadi tujuan  dari  sistem  ini  (Vivi  Yulian  Sari  dan Neri Susanti, 2013) 6
Jumlah penduduk yang semakin bertambah  maka  akan  berdampak  terhadap jumlah  peneriman  negara  dan  daerah  dari sektor pajak. Akan tetapi, banyaknya masyarakat  yang  menggunakan  kendaraan bermotor  belum  tentu  dapat  meningkatkan pendapatan  daerah  apabila  tidak  didukung
dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112 dalam Isnaini, 2015) 7 .
Selain itu, menurut Aristanti Widyaningsih  (dalam  Vivi  Yulian  Sari  dan Neri  Susanti,  2013)  mengemukakan  bahwa ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  pemahaman terhadap  sistem Self  Assessment ,  kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi  perpajakan.  Apabila  semua  faktor- faktor  tersebut  dapat  diaplikasikan  dalam sistem  perpajakan,  maka  bukan  hal  yang mustahil kepatuhan perpajakan dapat terwujud. 6
Faktor  yang  tidak  kalah  penting  dalam mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  adalah pengetahuan  perpajakan  yang  dimiliki  oleh wajib  pajak.  Menurut  Aziza  (2011)  bahwa Pengetahuan  perpajakan  tidak  hanya  berisi tentang  kewajiban  wajib  pajak,  namun  juga terdapat  penjelasan  tentang  pentingnya  pajak bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  agar menimbulkan  kesadaran  diri  dalam  diri  wajib pajak (Arahman, 2012 dalam Ummah, 2015) 2 .
Kekhawatiran  masyarakat  dalam  membayar pajak  disebabkan  karena  banyaknya  kasus
perpajakan yang terjadi di Negara ini. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak,  karena  wajib  pajak  tidak  ingin  pajak yang  dibayarkannya  disalahgunakan  oleh aparat  yang  tidak  bertanggung  jawab  (Arum, 2012  dalam  Ummah,  2015) 2 .  Oleh  karena  itu diperlukan  pengetahuan  mengenai  perpajakan yang  baik,  agar  wajib  pajak  lebih  mengerti akan  manfaat  pajak,  baik  bagi  kesejahteraan diri  sendiri  maupun  untuk  pembangunan Negara (Ummah, 2015) 2
Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi  kewajibannya.  Kesadaran  wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan  kemauan  membayar  pajak (Hardiningsih,  2011  dalam  Ummah,  2015) 2 . Jika  jumlah  kendaraan  bermotor  mengalami peningkatan  dan  tidak  diimbangi  dengan kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak,  maka  hal  ini  dapat menyebabkan  tunggakan  dan  denda  yang cukup besar (Ummah, 2015) 2 . Oleh karena itu masyarakat  Indonesia  harus  sadar,  dengan semakin  menikmati  hasil  pembangunan  maka tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan  pembangunan  semakin  besar. Kesadaran  akan  tanggung  jawab  ini  menjadi yang  fundamental  dalam  pembangunan  dan diharapkan  kepatuhan  wajib  pajak  dapat diwujudkan  (Sugiyono,  2006  dalam  Rizki Amalia dkk, 2016) 1 .
Sanksi  pajak  harus  diberikan  bagi  para pelanggar  pajak  agar  peraturan  perpajakan
dipatuhi.  Sanksi  perpajakan  adalah  faktor  lain yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Mardiasmo  (2011)  menyatakan  bahwa  Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan  (Norma  Perpajakan)  akan  dituruti/ ditaati/  dipatuhi,  atau  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar Norma  Pajak. 8 Banyaknya  wajib  pajak  yang menunggak Pajak kendaraan bermotor menunjukkan  masih  rendahnya  sanksi  yang dikenakan  kepada  para  penunggak  pajak. Sanksi  yang  tegas  harus  diberlakukan  untuk mencegah  ketidakpatuhan  dan  mendorong wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban membayar  pajaknya.    Wajib  pajak  akan memenuhi  kewajiban  perpajakannya  bila memandang  bahwa  sanksi  perpajakan  akan lebih  merugikannya  (Jatmiko,  2006  dalam Ummah,  2015) 2 .  Wajib  pajak  mayoritas membayar  lima  tahun  sekaligus  bahkan  ada juga yang sama sekali tidak membayar karena tidak  diimbangi  dengan  sanksi  perpajakan yang tegas sehingga menyebabkan wajib pajak menganggap  sepele  kewajibannya.  Penegakan hukum  dalam  perpajakan  kendaraan  bermotor diwujudkan  melalui  pemberian  suatu  sanksi yaitu  berupa  pengenaan  sanksi  administrasi pajak  kendaraan  bermotor kepada  wajib  pajak yang  tidak  melakukan  pembayaran  sesuai jatuh  tempo  yang  terdapat  pada  Surat
Ketetapan  Pajak  Daerah  (SKPB)  (Rizki Amalia dkk, 2016). 1
Kantor UPPD/SAMSAT Brebes sebagai tempat  bagi  wajib  pajak  kendaraan  bermotor membayar pajak, selalu berusaha memberikan pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan terbaik agar  meningkatkan  kepatuhan    wajib  pajak. Menurut  Gronroos  bahwa  pelayanan  adalah usaha aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat  tidak  kasat  mata  (tidak  dapat  diraba) yang  terjadi  sebagai  akibat  adanya  interaksi antara  konsumen/pemohon  dengan  karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh instansi pemerintah pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pemohon.(Ratminto,2006 dalam Isnaini, 2015) 7 .  Pajak  kendaraan  online  SAMSAT Brebes  merupakan  salah  satu  pelayanan  yang disediakan  oleh  kantor  UPPD/SAMSAT Brebes.  Layanan  ini  diadakan  dengan  tujuan untuk  memudahkan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotornya. Pemberian  pelayanan  yang  baik  oleh  petugas pajak akan memunculkan perasaan senang dan puas  yang  dapat  memicu  motivasi  dan kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  di UPPD/SAMSAT  Brebes  pada  tanggal  25 Januari  2017  menunjukkan  bahwa  jumlah penerimaan pajak yang tepat waktu pada tahun 2016 berada pada persentase 70% dari jumlah keseluruhan  penerimaan  pajak,  dan  jumlah tunggakan  pajak  kendaraan  bermotor  tahun
2016 mencapai 21 milyar dan tunggakan pajak kendaraan  bermotor  periode  Januari  2017  – Maret  2017  sejumlah  8  Milyar.    Hal  ini menunjukkan  kesadaran  wajib  pajak  masih sangat  rendah,  yang  dapat  dilihat  dari  jumlah penerimaan  dan  tunggakan  Pajak  Kendaraan Bermotor  di  Kantor  UPPD/SAMSAT  Brebes. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan perkembangan jumlah kendaraan  bermotor  mengalami  peningkatan namun  tidak  diimbangi  dengan  kesadaran  dan kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  pemenuhan kewajibannya  dalam  membayar  pajak,  yang tercermin  dari  jumlah  tunggakan  yang  cukup besar pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk memberikan  bukti  empiris  mengenai  berbagai faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor , sehingga dapat dirumuskan  sebuah  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  faktor  –  faktor  apa sajakah  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes?

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan  bermotor.  Sedangkan  variabel independen  dalam  penelitian  ini  adalah pengetahuan  pajak,  pelayanan  pajak,  sanksi pajak, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Jenis data yang digunakan adalah data  kuantitatif  dan  sumber  data  yang digunakan  adalah  data  primer  dalam  bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Pengambilan data menggunakan survey langsung  dan  instrumen  yang  di  gunakan adalah  kuesioner  (angket).  Kuesioner  yang digunakan  disusun  sendiri  oleh  peneliti berdasarkan teori yang terkait.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes sejumlah  293.000  orang.  Pemilihan  sampel berdasarkan  metode purposive  sampling .
Adapun kriteria dalam penelitian ini, yaitu :
1. Wajib  pajak  yang  memiliki  kendaraan bermotor  yang  terdaftar  pada  Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.
2. Wajib  pajak  yang  melakukan  pembayaran pajak  kendaraan  bermotor  pada  periode bulan Maret 2017
3. Wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang bersedia mengisi kuesioner penelitian
Berdasarkan  kriteria  tersebut  maka didapatkan  sampel  sebanyak  135  sampel sehingga  total  kuesioner  yang  akan  diolah sejumlah  135.  Instrumen  penelitian  ini  diukur menggunakan  model  Skala  Likert  5  poin. Instrumen  yang  digunakan  untuk  mengukur semua  variabel  berjumlah  24  pertanyaan. Sebelum  di  analisis  maka  kuesioner  terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reabilitas agar kuesioner tersebut dikatakan valid.
Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi linier  berganda  yang  menggunakan  program SPSS  versi  22.  Persamaan  regresi  linier berganda  digambarkan  dalam  bentuk  sebagai berikut :
Y = a + B 1 X 1 + B 2 X 2 + B 3 X 3 + B 4 X 4 + B 5 X
5 + e
Keterangan :
Y  = Kepatuhan Wajib Pajak a    = konstanta
X 1 = Pengetahuan Pajak X 2 = Pelayanan Pajak
X 3 = Sanksi Pajak X 4 = Tingkat Pendidikan X 5 = Tingkat Penghasilan B 1 = koefisien regresi X 1
B 2 = koefisien regresi X 2 B 3 = koefisien regresi X 3
B 4 = koefisien regresi X 4 B 5 = koefisien regresi X 5 e    = kesalahan estimasi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  yang  diperoleh  adalah  kuesioner yang  telah  diisi  oleh  wajib  pajak  kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor
UPPD/SAMSAT
Brebes. Kuesioner disebarkan  secara  langsung  kepada  sampel penelitian. Kuesioner yang disebarkan terdapat beberapa kuesioner yang tidak dapat digunakan dalam penelitian.
Tabel 1 Distribusi Kuesioner Penelitian Keterangan Jumlah Kuesioner Jumlah kuesioner yang disebar 150 Kuesioner yang kembali 143 Kuesioner yang tidak kembali 7 Kuesioner yang tidak lengkap 8 Sampel akhir yang digunakan 135
Hasil  uji  validitas  untuk  masing  – masing  pertanyaan  dalam  variabel  yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel 2 berikut ini
Tabel 2 Hasil Uji Validitas Nomor Pertanyaan Pearson Correlation Signifikan Pengetahuan Pajak 1 0,535 0,000 2 0,751 0,000 3 0,809 0,000 4 0,747 0,000 5 0,514 0,000 Pelayanan Pajak 1 0,646 0,000 2 0,625 0,000 3 0,559 0,000 4 0,602 0,000 5 0,607 0,000 Sanksi Pajak 1 0,687 0,000 2 0,746 0,000 3 0,618 0,000 4 0,733 0,000 Tingkat Pendidikan
1 0,774 0,000 2 0,839 0,000 3 0,804 0,000 Tingkat Penghasilan 1 0,579 0,000 2 0,671 0,000 3 0,725 0,000 Kepatuhan Wajib Pajak 1 0,713 0,000 2 0,698 0,000 3 0,666 0,000 4 0,490 0,000
Berdasarkan  tabel  2  diatas  maka  dapat diketahui  bahwa  semua  pertanyaan  dalam variabel penelitian ini dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05.
Hasil  uji  reliabilitas  dalam  penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel 3 berikut ini
Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Pengetahuan Pajak 0,822 Pelayanan Pajak 0,760 Sanksi Pajak 0,815 Tingkat Pendidikan 0,877 Tingkat Penghasilan 0,731 Kepatuhan Wajib Pajak 0,759
Berdasarkan  tabel  3  diatas  dapat diketahui  bahwa  semua  variabel  dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih  dari  0,60  sehingga  dapat  dikatakan bahwa data tersebut reliabel.
Hasil  uji  normalitas  dalam  penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 4 berikut ini
Tabel 4 Hasil Uji Normalitas
Standardize d Residual N 135 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,98116592 Most Extreme Differences Absolute ,066 Positive ,037
Negative -,066 Test Statistic ,066 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  pada  tabel  4 diatas  menggunakan  analisis  statistik  dengan Uji Kolmogorov  Smirnov  Test menunjukkan hasil  0,200  >  0,05  sehingga  dikatakan  data berdistribusi normal.
Hasil  uji  multikolinearitas  dalam penelitian  ini  dapat  dijelaskan  pada  tabel  5 berikut ini
Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Pengetahuan Pajak ,643 1,556 Pelayanan Pajak ,857 1,167 Sanksi Pajak ,697 1,434 Tingkat Pendidikan ,675 1,481 Tingkat Penghasilan ,896 1,116
Berdasarkan  hasil  uji  multikolinearitas  pada tabel  5  diatas  dapat  diketahui  bahwa  variabel independen  dalam  penelitian  ini  memiliki nilai  tolerance  >  0,10  dan  nilai  VIF  <  10 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah  multikolinearitas  antara  varaiabel independen dalam model regresi.
Hasil  uji  heterokedastisitas  dalam penelitian  ini  dapat  dijelaskan  pada  tabel  6 berikut ini
Tabel 6 Hasil Uji Heterokedastisitas
Model Sig. 1  (Constant) ,000 Pengetahuan Pajak ,238 Pelayanan Pajak ,119 Sanksi Pajak ,402
Tingkat Pendidikan Tingkat Penghasilan ,820 ,416 Berdasarkan hasil uji
heterokedastisitas dengan uji glejser menunjukan  nilai  Sig.  variabel  independen dalam penelitian ini lebih besar dari nilai alpha 0,05  yang  berarti  model  regresi  tidak  terjadi gejala heterokedastisitas.
Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 7 berikut ini
Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi
Berdasarkan  hasil  analisis  uji  autokorelasi menggunakan  Runt  Test  menunjukkan  nilai Asym. Sig (2-tailed) sebesar 0,437 lebih besar dari  alpha  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala autokorelasi.
Hasil  uji  t  dalam  penelitian  ini  dapat dijelaskan pada tabel 8 berikut ini
Tabel 8 Hasil Uji t Model Sig. (Const) ,000 Pengetahuan Pajak ,091 Pelayanan Pajak ,023 Sanksi Pajak ,038 Tingkat Pendidikan ,094 Tingkat Penghasilan ,012
Berdasarkan  hasil  uji  t  (parsial)  pada tabel  8  diatas  dapat  diketahui  bahwa  variabel pelayanan  pajak  memiliki  nilai  signifikansi sebesar 0,023 , variabel sanksi pajak memiliki nilai  signifikansi  sebesar  0,038  dan  tingkat penghasilan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  ketiga variabel  tersebut  memiliki  nilai  signifikansi  < taraf signifikansi 0,05, yang berarti Ho ditolak dan  Ha  diterima  sehingga  pelayanan  pajak, sanksi pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor  pada  Kantor UPPD/SAMSAT  Brebes.  Sedangkan  variabel pengetahuan  pajak  memiliki  nilai  signifikansi sebesar 0,091 dan tingkat pendidikan memiliki nilai  signifikansi  sebesar  0,094.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kedua  variabel  tersebut memiliki  nilai  signifikansi  >  taraf  signifikansi 0,05, yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak sehingga  variabel  pengetahuan  pajak  dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.
Hasil  uji  F  dalam  penelitian  ini  dapat
dijelaskan pada tabel 9 berikut ini Tabel 9 Hasil Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 3,625 5 ,725  12,750  ,000 b Residual 7,335  129 ,057 Total 10,960  134
Berdasarkan  hasil  uji  F  pada  tabel  9  diatas dapat  diketahui  bahwa  variabel  pengetahuan
Standardized Residual Test Value a ,08958 Cases < Test Value 67 Cases >= Test Value 68 Total Cases 135 Number of Runs 64 Z -,777 Asymp. Sig. (2-tailed) ,437
pajak,  pelayanan  pajak,  sanksi  pajak,  tingkat pendidikan  dan  tingkat  penghasilan memiliki nilai  signifikansi  sebesar  0,000.  Hal  ini menunjukkan  variabel  tersebut  memiliki  nilai signifikansi  <  taraf  signifikansi  0,05,  yang berarti  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  sehingga variabel  pengetahuan  pajak,  pelayanan  pajak, sanksi  pajak,  tingkat  pendidikan  dan  tingkat penghasilan berpengaruh  secara  simultan    dan signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.
Hasil pengujian hipotesis variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai signifikansi  sebesar  0,091  yang  berarti  lebih besar  dari  0,05  sehingga  dapat  diketahui bahwa  Ho  diterima.  Hal  ini  berarti  bahwa pengetahuan  pajak  secara  parsial  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. . Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan  pajak  yang  dimiliki  oleh  wajib pajak  di  Brebes  tidak  menjamin  kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.  Hal  ini  berarti  pengetahuan  yang dimiliki  oleh  wajib  pajak  tentang  perpajakan masih  kurang  karena  masih  ada  wajib  pajak yang  belum  paham  atau  belum  mengetahui cara  menghitung  tarif  pajak  yang  dibayarkan. Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  pemerintah belum  melakukan  sosialisasi  yang  lebih intensif kepada masyarakat terkait pengetahuan  perpajakan,  khususnya  pajak
kendaraan  bermotor.  Hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslikhatun Ummah (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di Kabupaten Semarang.
Hasil pengujian hipotesis variabel pelayanan pajak menunjukkan nilai signifikansi  sebesar  0,023  yang  berarti  lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa Ho  ditolak.  Hal  ini  berarti  bahwa  pelayanan pajak  secara  parsial  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotor  pada Kantor  UPPD/SAMSAT  Brebes . .  Hal  ini menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  kendaraan bermotor  menganggap  pelayanan  pajak  di Kantor  UPPD/SAMSAT  Brebes  sudah  baik. Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dengan  adanya sarana  dan  prasarana  yang  baik  pada  Kantor UPPD/SAMSAT Brebes sehingga mendukung proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu pegawai pada Kantor UPPD/SAMSAT  Brebes  telah  memberikan pelayanan  yang  ramah,  adil  dan  tegas  setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar  pajak.  Pelayanan  pajak  yang diberikan  dilaksanakan  dengan  cepat  dan mudah,  tanpa  antrian  panjang  dan  tidak terdapat  calo  yang  berkeliaran  di  sekitar Kantor  UPPD/SAMSAT  Brebes.  Hal  ini berarti  semakin  baik  pelayanan  pajak  yang
diberikan  maka  wajib  pajak  akan  memilki sikap  yang  positif  dan  lebih  patuh  dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Namun jika  pelayanan  pajak  tidak  baik  maka  akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak  kendaraan  bermotor  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isyatir  (2015)  yang  menyatakan  bahwa kualitas  pelayanan  fiskus  memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten Karanganyar tahun 2014.
Hasil pengujian hipotesis variabel sanksi  pajak  menunjukkan  nilai  signifikansi sebesar 0,038 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga  dapat  diketahui  bahwa  Ho  ditolak. Hal  ini  berarti  bahwa  sanksi  pajak  secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Hal ini menunjukkan bahwa  wajib  pajak  menganggap  sanksi  pajak akan menambah kerugian bagi dirinya apabila tidak  membayar  pajak  kendaraan  bermotor sehingga  dengan  adanya  sanksi  pajak  maka wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak  kendaraan  bermotor  secara  tepat  waktu. Hal  ini  berarti  semakin  tinggi  sanksi  pajak maka akan memberikan dorongan untuk patuh dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Isyatir  (2015)  yang menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  memiliki
pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di Kabupaten Karanganyar tahun 2014.
Hasil pengujian hipotesis variabel tingkat  pendidikan    menunjukkan  nilai signifikansi  sebesar  0,094  yang  berarti  lebih besar  dari  0,05  sehingga  dapat  diketahui bahwa  Ho  diterima.  Hal  ini  berarti  bahwa tingkat  pendidikan  secara  parsial  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat pendidikan  tidak  memiliki  peran  penting dalam  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor. Kepatuhan  dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor tidak tergantung pada latar belakang pendidikan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak. Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  yang dimiliki  oleh  wajib  pajak  maka  tidak  akan menjamin  wajib  pajak  tersebut  akan  patuh dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor apabila  tidak  didukung  oleh  kesadaran  diri wajib pajak itu sendiri.
Hasil pengujian hipotesis variabel tingkat  penghasilan    menunjukkan  nilai signifikansi  sebesar  0,012  yang  berarti  lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa Ho  ditolak.  Hal  ini  berarti  bahwa  tingkat penghasilan secara parsial berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor pada  Kantor  UPPD/SAMSAT  Brebes.  Hal  ini
menunjukkan  bahwa  tingkat  penghasilan memiliki  peran  penting  dalam  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan  bermotor.  Semakin  tinggi  tingkat penghasilan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak maka  akan  memberikan  jaminan  wajib  pajak untuk  patuh  membayar  pajak  kendaraan bermotor  karena  wajib  pajak  memiliki  cukup dana untuk membayar besarnya pajak kendaraan  bermotor  secara  tepat  waktu.  Hal ini  berarti  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  terkait erat  dengan  besarnya  penghasilan  wajib  pajak sehingga  wajib  pajak  dapat  memenuhi kewajibannya  membayar  Pajak  Kendaraan Bermotornya.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sari dan  Susanti  (2013)  yang  menyatakan  bahwa tingkat  penghasilan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPP Kabupaten Seluma.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak kendaraan bermotor pada Kantor
UPPD/SAMSAT Brebes.
2. Variabel  pelayanan  pajak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak
dalam membayar pajak kendaraan bermotor  pada  Kantor  UPPD/SAMSAT Brebes.
3. Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak  kendaraan  bermotor  pada  Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.
4. Variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.
5. Variabel  tingkat  penghasilan  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor  pada  Kantor  UPPD/SAMSAT Brebes
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  maka saran  yang  dapat  diberikan  adalah  sebagai berikut :
1. Pihak  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah melalui  Kantor  UPPD/SAMSAT  Brebes diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan  pajak  kendaraan  bermotor bagi  para  wajib  pajak  melalui  sosialisasi secara  langsung  ataupun  melalui  media massa maupun elektronik terkait pentingnya  membayar  pajak  tepat  waktu, tata  cara  pembayaran  atau  penyetoran pajak,  sosialisasi  peraturan-peraturan  pajak kendaraan bermotor yang baru.
2. Pihak  UPPD/SAMSAT  Brebes  hendaknya meningkatkan  pengawasan  kepada  wajib pajak  kendaraan  bermotor  yang  belum
patuh  dengan  cara  melaksanakan  operasi Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor (STNK)  dijalan  sehingga  dapat  membayar pajak  tepat  pada  jatuh  tempo  dan  bukan membayar  pajak  setelah  tanggal  jatuh tempo tersebut.
3. Pihak  UPPD/SAMSAT  Brebes  diharapkan dapat  terus  meningkatkan  pelayanan  yang diberikan  terhadap  wajib  pajak  dan menghilangkan  atau  meminimalisir  pihak calo yang ada
4. Bagi  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di Brebes diharapkan selalu taat pada peraturan  yang  berlaku  berupa  membayar pajak  kendaraan  bermotor  tepat  pada waktunya  atau  tepat  pada  tanggal  jatuh tempo.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Amalia, Rizki, dkk. 2016. Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi  pada  Kantor  Samsat  Kabupaten Bengkalis  Riau) .  Jurnal  Administrasi  Bisnis (JAB)  Vol.  31    No.  1  Fakultas  Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
[2] Ummah, Muslikhatun. 2015. Pengaruh
Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak, Pengetahuan  Perpajakan  Dan  Pelayanan
Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang . Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro Semarang
[3] Resmi,  Siti.  2014. Perpajakan  :  Teori  Dan Kasus . Jakarta. Penerbit Salemba Empat
[4] Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  Dan Retribusi Daerah
[5] Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK- 04/2000  Tentang  Kriteria  Wajib  Pajak  Yang Dapat  Diberikan  Pengembalian  Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
[6] Yulian Sari, R.A Vivi dan Neri Susanti. 2013.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Pkb)  Di  Unit Pelayanan  Pendapatan  Provinsi  (UPPP) Kabupaten  Seluma .  Jurnal  Ekombis  Review.
Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu
[7] Isnaini  Nur  Isyatir,  Anis.  2015. Pengaruh
Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 . Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
[8] Mardiasmo.  2011. Perpajakan  Edisi  Revisi 2011 . Penerbit ANDI. Jakarta.
[9] Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  28 Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan Tata Cara Perpajakan
[10] Abdul Halim,dkk. 2014. Perpajakan Konsep,Aplikasi,Contoh,dan Studi Kasus.
Salemba Empat, Jakarta
[11] Undang  -  Undang  Nomor  18  Tahun  1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
[12] Candra  Kusuma,  Kartika.  2016. Pengaruh Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Pemahaman
Peraturan Perpajakan, Serta Sanksi
Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun  2014  (Studi  Kasus  Pada  Wajib  Pajak
Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan  Dan  Konsultasi  Perpajakan
Wonosobo). Skripsi.  Jurusan  Pendidikan Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas
Negeri Yogyakarta
[13] Sugiono. 2012. Metode Penelitian Bisnis . CV.
Alfabeta. Bandung
[14] Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis Multivariate Dengan  Program  IBM  SPSS  19,
Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang