IMPLIKASI NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK NEGARA- NEGARA TIMUR TENGAH DENGAN ISRAEL TERHADAP PROSPEK KEMERDEKAAN PALESTINA: TELAAH KONSTRUKTIVISME
Minhajuddin 1 *, Ahmad Khoirul Umam 2
1 Program Studi Perdagangan Internasional; Universitas ‘Aisyiyah Bandung; Indonesia 2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional; Universitas Paramadina; Indonesia *email: minhajuddin@unisa-bandung.ac.id

## Abstract
A series normalization of diplomatic ties between Middle Eastern countries with Israel took place in 2020. This  normalization phenomenon drew attention as it occurred amidst the uncertain hope of Palestinian  and  Israel  continued  occupation  on  Palestinian  territories.  This  study  uses  a constructivist perspective to analyze the process of normalization during the period of 2010-2020, by examining the intersubjective dynamics among various stakeholders, including the United States, Israel, Saudi Arabia, and the Middle Eastern countries involved in the normalization process. The findings  of  this  research  conclude  that  the  diplomatic  normalization  between  Middle  Eastern countries and Israeli is not solely motivated by economic, political, and military factors, but rather by shared ideas agreed upon by the United States, Israel, and the Middle Eastern countries, which state that the Middle East region's threat originates from Iran. This threat perception serves as the rationale for the Middle Eastern countries and Israel to normalize relations in order to delegitimize Iran's  hegemony  in  the  region.  The  implications  of  this  normalization  further  complicate  the position of Palestine in its struggle for independence, as Israel's position grows stronger.

## Keywords: constructivism; Middle East; normalization; Palestine independence

## Abstrak
Serangkaian normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Timur Tengah dengan Israel terjadi di tahun  2020.  Fenomena  normalisasi  ini  menarik  perhatian  karena  terjadi  di  tengah  nasib  bangsa Palestina yang masih belum jelas dan Israel masih terus menguasai wilayah Palestina. Penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme dalam menganalisis proses terjadinya normalisasi periode 2010-2020 dengan mengamati intersubjektif antara beberapa pihak yang berkepentingan antara lain Amerika  Serikat,  Israel,  Arab  Saudi,  dan  negara  Timur  Tengah  yang  terlibat  dalam  proses normalisasi.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  normalisasi  hubungan  diplomatik  antara negara-negara Timur Tengah dengan Israel bukan hanya murni karena faktor ekonomi, politik, dan militer namun ide yang disepakati bersama antara pihak Amerika Serikat, Israel dan negara-negara Timur Tengah yang menyatakan bahwa ancaman kawasan Timur Tengah berasal dari Iran. Persepsi ancaman yang diyakini bersama, menjadi alasan negara-negara Timur Tengah dan Israel melakukan normalisasi  untuk  mendelegitimasi  pengaruh  Iran  di  kawasan.  Implikasi  normalisasi  tersebut semakin  mempersulit  posisi  Palestina  dalam  hal  memperjuangkan  kemerdekaannya  karena  posisi Israel yang semakin kuat.
Kata Kunci :  kemerdekaan Palestina; konstruktivisme; normalisasi; Timur Tengah

## Pendahuluan
Dalam kajian hubungan internasional, pola relasi hubungan antara negara terjalin dalam dua  bentuk,  yaitu  kerja  sama  dan  konflik.  Kelompok  realisme  memandang  bahwa interaksi yang terjadi didominasi konflik dan sulit mencapai bentuk kerja sama (Waltz, 2000).  Sementara  kelompok  liberalisme  meyakini  bahwa  hubungan  antarnegara berlangsung  dalam bentuk kerja sama, perdamaian bisa bersifat  abadi.  oleh karena itu, perang  tidak  alami  dan  tidak  masuk  akal  (Burchill  &  Linklater,  2019).  Kerja  sama menjadi  pilihan  politik  bagi  negara  untuk  mencapai  kepentingan  nasionalnya  jika masing-masing negara memiliki kepercayaan pada nilai-nilai yang sama ( shared ideas ), sedangkan  konflik  menjadi  pilihan  untuk  mencapai  kepentingan  nasional  jika  masing- masing negara memiliki kepercayaan pada nilai yang berbeda dan bertentangan. Kedua pola  relasi  tersebut  didasari  pada  konsep  paling  dasar  dalam  hubungan  internasional, yaitu kepentingan nasional.
Kepentingan  nasional  sebagai  dasar  terjalinnya  relasi  antara  negara  merupakan konsep yang sangat abstrak dan didefinisikan secara berbeda oleh masing-masing aktor negara  dalam  menjalin  hubungan  dengan  negara  lain,  bahkan  manifestasi  empirisnya tergantung  pada  pemimpin  negara.  Bahkan  perubahan  kepentingan  nasional  dapat mendorong  negara  untuk  mengevaluasi  keanggotaan  mereka  dalam  sebuah  aliansi (Griffiths,  Martin  Roach  &  O’Callaghan,  2014).  Berbeda  dengan  pandangan  realisme yang memandang bahwa kepentingan nasional memiliki basis materi, dalam pandangan kelompok konstruktivisme, kepentingan nasional dimaknai sebagai sebuah konsep yang dinamis  yang  merupakan  konstruksi  sosial  dan  diproduksi  secara  intersubjektif  dalam ranah pembuat kebijakan (Hussain & Abbas, 2020), artinya kepentingan nasional eksis karena  adanya  variabel-variabel  pembentukannya  misalnya  identitas,  sejarah  dan variabel  lain  yang  merupakan  hasil  kesepakatan  intersubjektif  antara  para  pengambil kebijakan.
Relasi antar-negara yang ditentukan oleh variabel-variabel konstruktivisme seperti bahasa, norma, identitas, dan budaya (McCourt, 2022), tergambar dalam konteks Timur Tengah,  khususnya  terkait  dengan  pola  relasi  antara  negara-negara  Islam  atau  negara berbasis umat Islam di Timur Tengah dalam menyikapi isu perjuangan bangsa Palestina dalam  rangka  memperjuangkan  kemerdekaannya  dari  penjajahan  Israel  yang diinstitusionalkan  dalam  sebuah  organisasi.  Organisasi  Kerja  Sama  Islam  (OKI)
merupakan  bentuk  organisasi  yang  terbentuk  karena  pola  kesamaan  identitas.  OKI didirikan  oleh  24  negara  dengan  tujuan  pendirian  untuk  memperkuat  solidaritas antarsesama  Muslim  dan  di  awal  berdiri,  OKI  fokus  dalam  mengadvokasi  persoalan Palestina,  melindungi  tempat  suci  Islam,  dan  memperkuat  kerja  sama  ekonomi  antar sesama anggota (Kayaoglu, 2015).
Kajian  kawasan  Timur  Tengah  memang  penuh  dengan  kondisi  konfliktual. Menurut  Maarif,  ada  tiga  bentuk  malapetaka  yang  pernah  dan  sedang  menimpa  dunia Arab;  Perang  saudara,  serbuan  pasukan  luar  dan  gabungan  antara  keduanya  (Maarif, 2018).  Faktor-faktor  penyebab  instabilitas  Timur  Tengah  yang  disebabkan  faktor Internal  antara  lain  perbedaan  kepentingan  sektoral  antara  negara  Timur  Tengah  yang tidak  dikelola  dengan  baik  yang  menyebabkan  benih  konflik  diantara  negara-negara Muslim Timur Tengah seperti  eskalasi konflik antara  Iran dan Arab Saudi  yang sudah berlangsung  pasca  revolusi  Iran  tahun  1979  untuk  memperebutkan  superioritas  Islam (Mabon, 2016).
Penyebab konflik yang paling signifikan di kawasan Timur Tengah terjadi ketika negara Israel dideklarasikan pada tahun 1948 (Nor & Zakaria, 2009). Berdirinya Israel sebagai  sebuah  negara  berdaulat  di  kawasan  Timur  Tengah  menjadi  penyebab  konflik yang  berkepanjangan  di  Timur  Tengah.  Israel  dianggap  bermasalah  karena menganeksasi wilayah yang sudah dihuni oleh bangsa Palestina dan perluasan wilayah terus-menerus  dilakukan  oleh  Israel  dengan  cara  menginvasi  wilayah  Palestina. Pendapat  tersebut  diafirmasi  oleh  Hinnebusch  bahwa  terdapat  dua  penyebab  konflik abadi di Timur Tengah yaitu perebutan ladang minyak dan berdirinya negara Israel pada tahun  1948  yang  mengorbankan  rakyat  asli  bangsa  Palestina  (Hinnebusch,  2003). Keduanya  penyebab  konflik  tersebut  masih  berlangsung  di  kawasan  Timur  Tengah. Kemerdekaan Israel memunculkan sentimen Arab terhadap Yahudi atas nama kesamaan identitas.
Resistensi  negara-negara  Timur  Tengah  terhadap  eksistensi  Israel  semakin meredup  seiring  dengan  beberapa  keputusan  negara-negara  Timur  Tengah  yang memutuskan  untuk  melakukan  normalisasi  hubungan  diplomatik  dengan  Israel.  Mesir menjadi  negara  yang  awal  melakukan  normalisasi  dengan  Israel  pada  tahun  1979  dan diikuti  oleh  Yordania  yang  melakukan  keputusan  yang  sama  pada  tahun  1994 (Wicaksono, 2020).
Setelah  kedua  negara  tersebut,  gelombang  normalisasi  hubungan  diplomatik negara-negara  Timur  Tengah  dengan  Israel  terjadi  secara  masif  di  tahun  2020.  Uni Emirat  Arab  (UEA)  menjadi  negara  pertama  yang  mendeklarasikan  perjanjian  damai dengan  Israel  pada  tanggal  13  Agustus  2020,  kemudian  langkah  UEA  diikuti  oleh Bahrain  pada  11  September  2020.  Deklarasi  damai  tersebut  diformalisasikan  dalam sebuah  perjanjian  yang  dikenal  dengan  perjanjian  Abraham  ( Abraham  Accords )  pada tanggal 15 September 2020. Selanjutnya Sudan yang selama ini dikenal sebagai negara Islam  yang  tegas  terhadap  dominasi  Amerika  Serikat  (AS)  dan  Israel,  ternyata mengambil  tindakan  yang  sama  tepatnya  pada  tanggal  23  Oktober  2020  (Harb,  2020). Pada tanggal 10 Desember 2020, Maroko mengikuti jejak ketiga negara di atas dengan melakukan  normalisasi  hubungan  diplomatik  dengan  Israel  yang  dimediasi  oleh  AS (cnnindonesia, 2020).
Jika  Sudan  membuka  hubungan  diplomatik  dengan  Israel  agar  dikeluarkan  dari daftar  hitam  negara  pendukung  terorisme,  maka  lain  halnya  dengan  Maroko  yang mempunyai  kepentingan  agar  wilayah  Sahara  Barat  diakui  sebagai  bagian  dari  teritori Maroko. Pengakuan dari AS terhadap Sahara Barat sebagai bagian dari Maroko, sangat berarti bagi Maroko untuk melegitimasi kedudukannya di wilayah tersebut. Selama ini, wilayah Sahara Barat berada di bawah otoritas Front Polisario dan PBB juga mengakui bahwa wilayah tersebut bukan bagian dari Maroko (Rimapradesi & Sahide, 2021).
Gelombang  normalisasi  di  atas  tentunya  menempatkan  Palestina  menjadi perhatian  utama  dalam  fenomena  normalisasi  hubungan  negara-negara  Muslim  Timur Tengah  dengan  Israel  karena  sejarah  panjang  penjajahan  yang  dilakukan  oleh  Israel terhadap  bangsa  Palestina.  Negara-negara  Timur  Tengah  yang  melakukan  normalisasi menjadikan Palestina sebagai justifikasi seperti pemerintah UEA melalui Menteri Luar Negerinya,  Anwar  Gargash,  mengatakan  bahwa  kesepakatan  UEA  dengan  Israel  yang termaktub  dalam Abraham  Accords ,  akan  menjadi  jalan  diplomasi  untuk  mengakui kedaulatan Palestina (Harkov, 2020). Hal tersebut mengindikasikan bahwa relasi antara negara-negara  Muslim  Timur  Tengah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  isu  konflik  Palestina- Israel.  Meskipun  demikian,  klaim  pihak  UEA  tersebut  hanya  sebagai  pernyataan  yang diharapkan mengurangi resistensi terhadap keputusannya berdamai dengan Israel.
Sampai saat ini, sudah banyak penelitian tentang fenomena normalisasi hubungan diplomatik  negara-negara  Timur  Tengah  dengan  Israel,  namun  mayoritas  penelitian
menggunakan  konsep  kepentingan  nasional.  Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Tahmi  et  al.,  2022)  yang  menyimpulkan  bahwa  normalisasi  yang  terjadi  antara  UEA dengan  Israel  didasari  oleh  empat  kepentingan  nasional,  yaitu  kepentingan  keamanan, ekonomi,  politik,  dan  perdamaian.  Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  (Wicaksono, 2020),  yang  menyimpulkan  hasil  penelitian  yang  hampir  sama  bahwa  normalisasi hubungan UEA-Israel karena adanya kepentingan nasional UEA dalam bidang ekonomi dan politik.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Rimapradesi  &  Sahide,  2021)  berjudul “Kepentingan  Negara-Negara  Arab  (Uni  Emirat  Arab,  Bahrain,  Sudan  dan  Maroko,” menarik  kesimpulan  bahwa  selain  kepentingan  ekonomi,  keempat  negara  juga melakukan  normalisasi  dengan  pertimbangan  adanya  ancaman  dari  Iran,  namun penelitian  tersebut  melihat  ancaman  dari  perspektif  realisme  sementara  penulis  akan mengelaborasi penelitian yang sama dari perspektif konstruktivisme.
Tesis Sorkin dengan judul “ The Abraham Accords: the Culmination of a Decades- Long  Normalization  Process  Between  Israel  and  the  UAE ”  mengelaborasi  faktor lanskap  keamanan  kawasan  yang  dipengaruhi  oleh  eksistensi  Iran  dan  pengaruh  AS dalam normalisasi yang terjadi (Sorkin, 2021). Namun tesis tersebut tidak menjelaskan lebih jauh mengenai prakondisi terjadi normalisasi di mana pihak yang berkepentingan melakukan  serangkaian  pertemuan  yang  menghasilkan  pemahaman  dan  persepsi  yang disepakati bersama.
Atas  beberapa  penelitian  terdahulu,  penulis  akan  mengisi  gap  penelitian  yang belum  dielaborasi  oleh  penelitian  terdahulu,  yaitu  menganalisis  proses  terjadinya normalisasi  dari  perspektif  konstruktivisme  dengan  menjelaskan  secara  runut serangkaian  interaksi  antar  aktor  sebelum  terjadinya  normalisasi.  Implikasi  dari normalisasi yang terjadi akan dikontekstualisasikan dengan harapan masa depan bangsa Palestina untuk menjadi negara merdeka.

## Tinjauan Teoretis

## Perspektif Konstruktivisme
Konstruktivisme  hadir  memberikan  warna  baru  dalam  melihat  berbagai  fenomena interaksi  internasional  dari  sudut  pandang  yang  berbeda.  Konstruktivisme  memandang struktur  sosial  sesuatu  yang  diterjemahkan  melalui  pemahaman,  harapan  dan
pengetahuan yang disepakati bersama. Tatanan sosial pada dasarnya objektif dan nyata tetapi  objektivitasnya  sangat  bergantung  pada  pengetahuan  bersama  (Wendt,  1995). Konstruktivisme  dapat  ditempatkan  dalam  tiga  pemahaman  yaitu  pertama,  level metafisik,  konstruktivisme  berusaha  untuk  menginterpretasikan  realitas.  Kedua, konstruktivisme  sebagai  sebuah  teori  sosial  mengenai  peran  pengetahuan  dan  aktor dalam  konstruksi  realitas  sosial.  Ketiga,  konstruktivisme  sebagai  sebuah  teoritis hubungan  internasional  yang  melahirkan  pertanyaan  penting  dan  baru  misalnya  peran identitas,  norma,  pemahaman  bersama,  dan  kekuatan  dalam  penyusunan  kepentingan nasional,  konstruksi  sosial  tentang  teritori  baru  dan  kawasan  transnasional  non-teritori (Adler, 2013).
Dalam  melihat  tindakan  sebuah  negara  terhadap  negara  lain  seperti  misalnya invasi maupun agresi militer, konstruktivisme berbeda dengan pandangan realisme yang memandang  bahwa  semua  tindakan  dalam  interaksi  internasional  didorong  oleh kepentingan  nasional  sebuah  negara,  sedangkan  konstruktivisme  memandang  hal  yang berbeda  terkait  hal  tersebut.  Bagi  konstruktivis,  norma-norma  internasional  lebih mempengaruhi  tindakan  negara  ketimbang  dorongan  kepentingan  nasional  dan kepentingan nasional adalah derivasi dari norma-norma internasional.
Tokoh  yang  paling  berpengaruh  terhadap  perkembangan  konstruktivisme  dalam kajian  hubungan  internasional  salah  satunya  adalah  Wendt  melalui  artikelnya  yang berjudul “ Anarchy is What States Makes of It ” (1992) dan “ Constructing International Politics ”  (1995).  Wendt  menjelaskan  bahwa  konstruktivisme  memandang  berakhirnya Perang  Dingin  bukan  disebabkan  oleh  kemenangan  AS  namun  cenderung  melihat prakondisi  yang  terjadi,  yaitu  adanya  konstruksi  ide  yang  diaplikasikan  oleh  Mikhail Gorbachev  yang  menganggap  bangsa  Barat  bukan  lagi  musuh  Uni  Soviet  (Wendt, 1992).  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  dasar  analisis  konstruktivisme  tidak berdasarkan pada peristiwa empiris namun mencoba mengelaborasi prakondisi apa yang terjadi  sebelum  terjadinya  sebuah  peristiwa.  Prakondisi  yang  dimaksud  adalah intersubjektif  antara  aktor  yang  dipengaruhi  berbagai  faktor  antara  lain  kesamaan  ide, identitas dan kepentingan yang pada akhirnya membentuk pemahaman bersama.
Poin-poin  penting  dalam  konstruktivisme  yang  dipaparkan  oleh  Wendt  yang relevan  dengan  topik  yang  akan  dibahas  oleh  penulis  antara  lain:  struktur  sosial terbentuk  oleh  pemahaman  bersama,  harapan  dan  pengetahuan.  Wendt  memberikan
contoh bahwa komunitas keamanan terdiri dari pengetahuan bersama ketika antarnegara saling percaya untuk menyelesaikan konflik tanpa perang (Wendt, 1995).

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  untuk memahami ( to understand ) dan menafsirkan ( to interpret ) sebuah perilaku atau interaksi sosial.  Penelitian  kualitatif  berusaha  menemukan  makna,  proses  dan  konteks  sebuah perilaku atau peristiwa sosial yang sedang diamati (Bakry, 2016). Pada dasarnya bahwa penelitian  kualitatif  tersebut  menyadarkan  hasil  penelitian  dari  kekuatan  analitik sehingga Peneliti dituntut untuk mampu menggunakan teori yang yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.
Penulis melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh yang concern dalam kajian Timur  Tengah.  Selanjutnya,  data  hasil  wawancara  dengan  metode semi  structured  in depth  interview dengan  mengajukan  berbagai  pertanyaan  kepada  Responden  terhadap poin-poin  yang  menyangkut  penelitian  namun  dalam  proses  wawancara,  terdapat beberapa  pertanyaan  tambahan  dari  penulis.  Responden  yang  diwawancarai  penulis antara  lain  Yon  Machmudi  yang  menjabat  sebagai  ketua  pascasarjana  kajian  Timur Tengah  dan  Islam  Universitas  Indonesia.  Faisal  Assegaf,  Jurnalis  yang  fokus  pada kajian Timur Tengah sekaligus pendiri albalad.co. Yanuardi Syukur, pendiri center for Islamic  and  Global  Studies (CIGS),  mantan  Sekjen  the Indonesian  Society  for  Middle East  Studies (ISMES),  Teuku  Rezasyah,  dosen  FISIP  Universitas  Padjadjaran,  dan Imam Shamsi Ali,  Imam di  Islamic Center of  New York dan direktur Jamaica Muslim Center.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa  buku,  jurnal,  tesis,  website  resmi,  dan  semua  sumber  yang  sudah  diverifikasi keabsahan  datanya.  Tentunya  bahwa  data  yang  diolah  dalam  menjelaskan  masalah penelitian adalah data yang relevan. Data penunjang lainnya adalah wawancara dengan para akademisi dan peneliti yang pakar di bidang kajian kawasan Timur Tengah untuk menguatkan  argumen  pada  hasil  penelitian.  Data  yang  sudah  diperoleh  dan  dianalisa dijadikan  dasar  dalam  mendeskripsikan  dan  menganalisa  kejadian  yang  sedang  terjadi kemudian disimpulkan sesuai dengan hasil analisa dari sumber yang sudah diolah.
Prakondisi Terjadinya Normalisasi Negara-Negara Timur Tengah dengan Israel
AS dan  Arab  Saudi  menjadi  aktor  berpengaruh  dalam  proses  normalisasi  tersebut. Normalisasi  hubungan  diplomatik  negara-negara  Muslim  Timur  Tengah  dengan  Israel tidak akan terjalin tanpa adanya dukungan penuh dari AS termasuk sikap permisif Arab Saudi terhadap Israel selama ini (Imam Shamsi Ali, wawancara via zoom, 11 Februari 2022).  Terdapat  berbagai  peristiwa  yang  menjadi  kondisi  awal  pemicu  gelombang normalisasi  hubungan  negara-negara  Muslim  Timur  Tengah  dengan  Israel.  Peristiwa pertama  adalah  gelombang Arab  Spring yang  terjadi  di  seantero  negara-negara  Timur Tengah. Arab  Spring dimaknai  sebagai  gerakan  rakyat  yang  pro-demokrasi  yang menuntut perubahan dalam tatanan politik Timur Tengah (Machmudi, 2021).
Seluruh pemimpin di  negara Timur Tengah khawatir terhadap gelombang rakyat yang  menuntut  reformasi  pemerintahan.  Kondisi  di  negara  yang  satu  akan mempengaruhi  kondisi  di  negara  lain.  Kondisi  tersebut  akhirnya  membuat  rezim  di negara-negara Timur Tengah yang konservatif mencari sekutu untuk menjaga status quo dari  tekanan  rakyat  yang  ingin  melakukan  demokratisasi.  Israel  sebagai  negara  yang unggul dalam bidang militer dan teknologi menjadi peluang tersendiri bagi rezim status quo untuk mendapatkan dukungan dalam melanggengkan pemerintahan mereka.
Perang  proksi  yang  semakin  besar  setelah  gelombang  peristiwa Arab  Spring membuat  negara-negara  di  Timur  Tengah  menguatkan  koalisi  masing-masing.  Israel yang  sebelumnya  dianggap  musuh  bersama  oleh  seluruh  bangsa  Arab,  sudah  masuk dalam  koalisi  Arab  Saudi  (Nawaz,  2022).  Salah  satu  dampak  dari  konflik berkepanjangan  di  kawasan  Timur  Tengah  antara  sesama  negara  Timur  Tengah membuat beberapa negara yang memang sudah menjalin hubungan lama dengan Israel akhirnya mendeklarasikan hubungan resmi dengan Israel.
Identitas cukup mewarnai peta Proksi dalam gelombang Arab Spring . Iran selalu berada  di  pihak  yang  menganut  mazhab  Syiah,  seperti  mendukung  pemerintah  Bashar al-Assad,  kelompok  oposisi  Houthi  di  Yaman,  gerakan  Hizbullah  di  Lebanon  dan termasuk  kepada  kelompok  oposisi  di  Bahrain  yang  mayoritas  Syiah  (Gause,  2014). Arab Saudi sendiri berada di pihak sebaliknya. Arab Saudi berafiliasi dengan Israel dan AS  mendukung  kelompok  yang  mayoritas  Sunni.  Pertarungan  identitas  dalam gelombang Arab  Spring tersebut  tidak  bisa  dinafikan  sebagai  salah  satu  faktor  yang akhirnya menenggelamkan kawasan Timur Tengah dalam arena perang proksi.
Sebagaimana  pandangan  kelompok  konstruktivisme  yang  meyakini  bahwa struktur    kemudian  menjadi  penyatu  bagi  manusia,  ditentukan  oleh  gagasan  atau pandangan  yang  mereka  sepakati  dan  diyakini  bersama  (Pramono  &  Purwono,  2010), demikian halnya yang terjadi pada fenomena Arab Spring . Peristiwa tersebut dimaknai berbeda  oleh  masing-masing  negara  yang  berkepentingan.  Apa  yang  terjadi  di  Suriah dimaknai  berbeda  antara  Arab  Saudi  dan  AS  di  satu  pihak  dan  Iran  di  pihak  yang berseberangan.  Arab  Saudi  dan  AS  membenarkan  tindakan  oposisi  Suriah  sedangkan Iran mendukung pihak Pemerintah Suriah.
Penulis  akan  menguji  argumen  dari  konstruktivisme  yang  terkait  dengan signifikansi  identitas  dalam  fenomena Arab  Spring .  Wendt  memetakan  tipologi  dalam empat  macam  identitas  yang  salah  satunya  adalah  identitas  kolektif  (Wendt,  2000). Identitas  kolektif  yang  dimaksud  adalah  kesamaan  perasaan  dan  pikiran  antara  negara yang  satu  dengan  yang  lain.  Identitas  kolektif  tersebut  terbentuk  dari  serangkaian interpretasi antara negara yang kemudian melahirkan kesepakatan bersama. Jika ditarik dalam kasus Arab Spring bahwa ada interaksi antara negara-negara Arab-Sunni dengan Israel maupun AS yang pada akhirnya melahirkan konsepsi ancaman dari Iran sehingga dalam  serangkaian  gelombang Arab  Spring ,  Iran  senantiasa  dianggap  negara  yang membahayakan stabilitas kawasan Timur Tengah.
Identitas  kolektif  yang  terbentuk  kemudian  lebih  jauh  melahirkan  realitas  politik lainnya seperti normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Muslim Timur Tengah dengan  Israel.  Fenomena  normalisasi  tersebut  semakin  meningkatkan  konflik  yang berkepanjangan  di  Timur  Tengah.  Kondisi  ini  tentunya  menjadi  keuntungan  tersendiri bagi AS dan Israel karena dengan jatuhnya negara-negara Muslim Timur Tengah dalam pusaran  konflik interstate maka  kedua  negara  tersebut  semakin  menegaskan hegemoninya  di  kawasan  Timur  Tengah.  Bahkan  perkembangan  selanjutnya menunjukkan  fenomena  AS  dan  Israel  tidak  terlibat  langsung  dalam  konflik  namun berada di belakang layar.
Kondisi  kedua  yang  menjadi  penyebab  awal  proses  normalisasi  terjalin  antara negara-negara Muslim Timur Tengah dengan Israel adalah dominasi Iran yang semakin kuat  di  kawasan  Timur  Tengah.  Iran  menjadi  salah  satu  aktor  dominan  yang  ikut mempengaruhi  lanskap  geopolitik  Timur  Tengah,  bahkan  Iran  bersama  dengan  AS adalah  dua  aktor  berpengaruh  terhadap  fluktuasi  keamanan  Timur  Tengah.  Hubungan
Iran  dan  AS  yang  berada  pada  titik  nadir  menjadi  salah  satu  penyebab  instabilitas keamanan  dan  perdamaian  kawasan  Timur  Tengah  (Jalalpoor  &  Sharfi,  2016). Hubungan kedua negara tersebut diperparah karena kedua negara menganggap rivalnya adalah  ancaman  nyata.  Persepsi  ini  yang  menjadi  kajian  utama  dalam  perspektif konstruktivisme  dan  merupakan  penyebab  utama  terbentuknya  konstruksi  sosial  dan pakta material yang empiris.
Hal  tersebut  di  atas  tergambar  dari  negara-negara  Arab-Sunni  yang  berdamai dengan  Israel.  Misalnya  Bahrain,  meskipun  mayoritas  penduduknya  adalah  penganut Syiah,  namun  raja  Bahrain  yang  berkuasa,  Hamad  bin  Isa  al-Khalifah  adalah  seorang Sunni. Arab Spring memetakan konflik antara Persia-Syiah dengan Arab-Sunni (Mervin et  al.,  2013).  Selain  itu,  isu  sektarian  dalam  internal  Bahrain  sangat  kuat.  Terjadi diskriminasi dari pemerintah terhadap warga Syiah misalnya dilarang menduduki posisi strategis  di  lembaga  pemerintahan  dan  perusahaan  minyak.  Sedangkan  pemerintah Bahrain  menerima  imigran  Sunni  kemudian  memberikan  kewarganegaraan  ganda  dan pemerintah  Bahrain  juga  menyiapkan  lapangan  kerja  sementara  warga  Syiah  Bahrain menghadapi masalah pengangguran (Tamburaka, 2011).
Isu  sektarian  dalam  politik  domestik  Bahrain  dijadikan  dasar  untuk mengidentifikasi  kesamaan  identitas  antara  warga  Syiah  Bahrain  dengan  Iran. Pemerintah Bahrain menganggap warganya yang Syiah menjadi ancaman dan didukung oleh Iran sebagai sebuah negara yang merepresentasikan identitas Syiah. Pada akhirnya konsepsi ancaman Iran menjadi kerangka dasar kebijakan luar negeri Bahrain terhadap kawasan  Timur  Tengah.  Bahrain  cenderung  sepakat  dengan  negara  lain  yang  juga menganggap Iran sebagai ancaman kawasan.
Identitas Arab sangat berpengaruh dalam peta politik Timur Tengah. Raja Salman melalui  doktrin  politiknya  dengan  sangat  jelas  mengedepankan  identitas  Arab  sebagai jalan  persatuan  bagi  negara  Arab  lain.  Beberapa  prinsip  utama  doktrin  Raja  Salman antara  lain  pertama,  bangsa  Arab  mampu  dan  mau  membela  diri,  kedua,  Iran  adalah ancaman  bagi  persatuan  dan  stabilitas  Arab  yang  harus  dicegah.  Ketiga,  bangsa  Arab dapat memberikan alternatif terhadap status quo dan narasi  Iran di kawasan. Keempat, apa  yang  menyatukan  bangsa  Arab  lebih  penting  daripada  apa  yang  memisahkan mereka.  Kelima,  bangsa  Arab  mampu  mendefinisikan  momen  dan  menulis  narasi mereka  sendiri  (Shabaneh,  2015).  Doktrin  Raja  Salman  tersebut  sangat  kental
menjadikan  isu  sektarian  sebagai  wacana  untuk  mengkonstruksi  realitas  politik  di kawasan  Timur  Tengah  dan  memiliki  tendensi  untuk  membedakan  identitas  dengan Persia-Syiah.
Sebagaimana  halnya  dengan  keempat  negara  Muslim  Timur  Tengah  yang  sudah melegitimasi hubungan diplomatik dengan Israel, pada dasarnya Arab Saudi juga sudah menjalin  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  Israel  meskipun  hubungan  diplomatik antara  keduanya  belum  dideklarasikan.  Alih-alih  Arab  Saudi  membela  kepentingan Palestina, mereka bahkan lebih khawatir terhadap dominasi  Iran yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah (Rynhold & Yaari, 2019). Arab Saudi dan AS bahkan secara proaktif  melakukan  mediasi  dengan  negara-negara  Muslim  Timur  Tengah  untuk berdamai  dengan  Israel.  Ada  kepentingan  para  aktor  yang  mengkonstruksi  fenomena normalisasi  yaitu  kesepakatan  antara  Arab  Saudi  dan  AS  (Xu  et  al.,  2021).  Realitas politik  yang  terwujud  dalam  normalisasi  hubungan  diplomatik  antara  negara-negara Muslim  Timur  Tengah  dengan  Israel  adalah  manifestasi  dari  konstruksi  sosial  yang disepakati  antara  AS,  Israel  dan  Arab  Saudi  untuk  mencegah  dominasi  Iran  yang semakin  meluas  di  kawasan  Timur  Tengah  khususnya  pada  saat  pecahnya  peristiwa Arab Spring .

## Normalisasi Hubungan Diplomatik UEA dengan Israel
Tanggal 15 September 2021 tepatnya di Washington, AS, Benjamin Netanyahu bersama Menteri  Luar  Negeri  UEA,  Abdullah  bin-Zayed  al-Nahyan  dan  Presiden  AS,  Donald Trump  menandatangani  perjanjian  damai  “ Treaty  of  Peace,  Diplomatic  Relations  and Full  Normalization ,”  yang  menandai  babak  baru  hubungan  diplomatik  UEA  dengan Israel  (Krasna,  2021).  Penandatanganan  perjanjian  damai  tersebut  hanya  momentum dari hubungan dekat yang terjadi selama ini yang berlangsung secara laten.
Proses  terjalinnya  hubungan  diplomatik  antara  UEA  dengan  Israel  terjadi  salah satunya  atas  andil  Haim  Saban,  seorang  Investor  dan  pengusaha  pemilik  media  di Amerika Serikat. Haim Saban membuka jalan bagi terciptanya normalisasi Uni Emirat Arab  dengan  Israel  yang  dimulai  ketika  terdapat  pertemuan  dua  tahun  sebelumnya. Sejak  saat  itu,  Haim  Sabam  terus  menjalin  hubungan  dengan  pihak  Uni  Emirat  Arab melalui  Yousef  Al  Otaiba,  duta  besar  untuk  Washington  (Zweiri,  2020).  Sebagai seorang  pengusaha  media,  Haim  Saban  melakukan  framing  melalui  media  dalam
mendorong  hubungan  baik  antara  UEA  dengan  Israel.  Hal  tersebut  tentunya  atas kesepakatan-kesepakatan  yang  sudah  terjalin  sebelumnya  antara  pemerintah  UEA  dan Israel  yang  kemudian  dimanifestasikan  dalam  proses  konstruksi  realitas  sosial  melalui media.
Analisis yang umum bahwa UEA memiliki alasan kuat untuk membuka hubungan diplomatik  dengan  Israel,  yaitu  kepentingan  ekonomi  dan  mengimbangi  dominasi  Iran di  kawasan  Timur  Tengah.  Langkah  awal  UEA  dalam  melawan  hegemoni  Iran tercermin  dari  kerja  sama  militer  dengan  Israel  maupun  dengan  AS  di  tahun-tahun sebelum  terjadinya  normalisasi.  Pada  tahun  2017,  UEA  berpartisipasi  dalam  Latihan militer gabungan bersama Israel, AS dan Italia yang diadakan di Yunani (Cohen, 2017). UEA  juga  mengharapkan  dapat  membeli  peralatan  militer  dari  AS  ketika  normalisasi dengan Israel sudah terwujud.
Terlepas dari kepentingan ekonomi dan militer sebagai sebuah realitas sosial yang dapat  diidentifikasi,  namun  sesungguhnya  terdapat  kepentingan  bersama  antara  UEA dan  Israel  yang  mendahului  kepentingan  ekonomi  dan  militer  sebagaimana  disebutkan di atas. Sikap UEA tidak lepas dari kecemasan atas pengaruh Iran yang semakin luas di kawasan  Timur  Tengah  dan  dipandang  sebagai  sebuah  ancaman  serius  oleh  negara- negara  Teluk  termasuk  UEA  (Dazi-Héni,  2020).  Kekhawatiran  negara-negara  Muslim Timur  Tengah  yang  merupakan  Arab-Sunni  termasuk  UEA  menganggap  bahwa konsepsi ancaman kawasan Timur Tengah bukan lagi dari Israel namun ancaman yang dikonstruksi  berasal  dari  Iran  yang  semakin  ekspansional  di  kawasan  dengan  paham Syiah.  Kekhawatiran  negara-negara  Muslim  Timur  Tengah  yang  merupakan  Arab- Sunni  disebabkan  karena  Iran  sangat  reaktif  dalam  membantu  kelompok  Syiah  pada periode gelombang Arab Spring .
Sikap  UEA  yang  mengubah  persepsi  ancaman  terhadap  kawasan  Timur  Tengah dari yang sebelumnya datang dari Israel kemudian pada perkembangannya menganggap Iran sebagai ancaman. Kekhawatiran UEA terhadap Iran sama sekali bukan disebabkan karena sikap Iran yang memperkuat militernya namun makna dan ide yang diyakini oleh UEA  yang  merupakan  hasil  intersubjektivitas  pertemuan  panjang  dengan  Arab  Saudi, AS dan Israel. Sikap UEA terhadap Iran mengafirmasi pandangan konstruktivisme yang menyatakan  bahwa  tindakan,  interaksi,  dan  persepsi  membentuk  realitas.  Karenanya, pikiran  dan  tindakan  itu  secara  nyata  membangun  hubungan  internasional  (Theys,
2017).  Perubahan  persepsi  ancaman  tidak  lepas  dari  pertarungan  identitas  antara  Arab Saudi  dan  Iran  yang  ingin  tampil  sebagai  pelindung  Islam  di  kawasan  Timur  Tengah yang mengedepankan identitas yang dimiliki masing-masing negara (Chubin, 2012).

## Normalisasi Hubungan Diplomatik Bahrain dengan Israel
Setelah keputusan UEA melakukan normalisasi dengan Israel, Hal yang sama ditempuh oleh Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif al-Zayani yang menandatangani deklarasi damai dan kerja sama dengan Israel (Krasna, 2021). Normalisasi Bahrain dengan Israel dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  selain  alasan  untuk  mengimbangi  kekuatan  Iran. Kondisi internal Bahrain juga menjadi salah satu penyebab pihak Bahrain memutuskan untuk  berdamai  dengan  Israel.  Pemerintah  Monarki  Bahrain  menghadapi  kelompok oposisi  yang  merupakan  mayoritas  penganut  Syiah.  Kelompok  oposisi  tersebut  sudah melakukan tindakan delegitimasi terhadap monarki Bahrain sejak 2011 atau tepatnya di awal  pecahnya  peristiwa Arab  Spring .  Kerusuhan  tersebut  menyebabkan  instabilitas ekonomi  domestik  Bahrain.  Monarki  Bahrain  yang  dipimpin  oleh  Hamad  bin  Isa  Al Khalifa  yang  bermazhab  Sunni,  membutuhkan  penjaga  keamanan  dari  negara  Arab- Sunni seperti Arab Saudi karena mayoritas rakyat Bahrain adalah Syiah yang mencapai 66-70 persen (Firmansyah, 2016).
Komunitas  Syiah  tersebut  lebih  dekat  dengan  Iran.  Selain  itu,  Bahrain  adalah salah satu mitra terbaik AS di kawasan Timur Tengah bahkan Bahrain merupakan tuan rumah kelima armada Angkatan Laut AS dan tergabung dalam koalisi militer pimpinan Amerika  Serikat  melawan  kelompok  ISIS  (State.gov,  2020).  Kedekatan  tersebut membuat  AS  dengan  mudah  memediasi  normalisasi  hubungan  Bahrain  dengan  Israel. Bahkan normalisasi Bahrain dengan Israel memberikan dampak yang sangat signifikan. Satu  tahun  setelah  penandatangan  perjanjian,  progres  kerja  sama  melebihi  ekspektasi karena sudah terjadi lebih dari 70 pertemuan, kegiatan gabungan, perjanjian di berbagai bidang  termasuk  ekonomi,  perdagangan,  teknologi,  energi,  lingkungan  hidup, kesehatan, pariwisata, dan penerbangan (Podeh, 2022). Percepatan kerja sama tersebut sebagai  bentuk  dari  bagaimana  kedua  belah  pihak  ingin  menunjukkan  kepada  Iran bahwa kekuatan mereka sangat solid dalam berbagai hal.
Arab  Saudi  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  proses  normalisasi  dengan Israel.  Sebelum  diumumkan  secara  resmi,  Arab  Saudi  melakukan  komunikasi  dengan
Amerika Serikat selama 29 hari. Momen tersebut dijadikan pintu bagi Amerika Serikat untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  Arab  Saudi,  bahkan  Putra  Mahkota  Arab  Saudi Pangeran  Mohammed  bin  Salman  dihubungi  langsung  oleh  penasihat  politik  Trump, Jared  Kushner  dalam  rangka  meyakinkan  Arab  Saudi  untuk  merestui  normalisasi hubungan  diplomatik  Bahrain-Israel  (Rahman,  2020).  Tidak  mengherankan  jika  Arab Saudi  sangat  berperan  dalam  normalisasi  hubungan  Bahrain-Israel  karena  Bahrain memiliki  ketergantungan  yang  cukup  besar  terhadap  Arab  Saudi  khususnya  dalam bidang  ekonomi  dan  militer.  Bantuan  Arab  Saudi  di  bidang  ekonomi  dalam  bentuk paket  bantuan  mencapai  US$  20  miliar  melalui  organisasi  Dewan  Kerjasama  Teluk (Barany, 2013). Bantuan tersebut dalam rangka memperkuat koalisi Arab Saudi diantara negara-negara  Arab.  Sedangkan  Arab  Saudi  memberikan  dukungan  militer  kepada Bahrain  untuk  mengatasi  eskalasi  pemberontakan  dari  kelompok  Syiah  Bahrain terhadap pemerintah (Wicaksana, 2015).

## Normalisasi Hubungan Diplomatik Sudan dengan Israel
Berbeda  dengan  UEA  dan  Bahrain  yang  sejak  awal  sudah  memiliki  hubungan  yang dekat  dengan  AS,  Sudan  sendiri  merupakan  negara  Muslim  di  tanduk  Afrika  yang selama  ini  masif  melakukan  perlawanan  terhadap  dominasi  AS  di  Timur  Tengah  dan secara  aktif  membela  perjuangan  bangsa  Palestina  untuk  lepas  dari  penjajahan  Israel. Salah  satu  faktor  keputusan  politik  Sudan  berdamai  dengan  Israel  disebabkan  oleh kepentingan  mereka  untuk  lepas  dari  daftar  negara  pendukung  aksi  terorisme  yang dirilis  oleh  AS.  Warisan  politik  rezim  presiden  Omar  Hassan  al-Basir  (1989-2019) membuat Sudan mengalami isolasi internasional karena dianggap melindungi kelompok terorisme.
Dampak  isolasi  tersebut  menyebabkan  instabilitas  politik  domestik  Sudan  serta menyebabkan  kondisi  perekonomian  Sudan  semakin  terpuruk  dan  warisan  utang  yang mencapai  60  miliar  dollar  AS.  Sudan  dengan  jumlah  penduduk  mencapai  45  juta  jiwa dengan  pendapatan  per  kapita  hanya  sekitar  808  dollar  AS  (Rahman,  2021).  Sebelum terjalinnya  normalisasi  hubungan  Sudan  dengan  Israel,  negara  donor  Sudan menyepakati  akan menghapus  utang mencapai  14 miliar dollar AS  dari total  60 miliar dollar AS utang luar negeri Sudan (Rahman, 2021).
Kepentingan ekonomi dan politik tersebut tentunya hanya sebagai realitas politik dari sebuah perubahan politik di internal Sudan pasca mundurnya presiden Sudan, Omar al-Bashir  pada  tahun  2019  (cnnindonesia.com,  2019).  Delegitimasi  Omar  al-Bashir sebagai presiden Sudan tentu menjadi faktor signifikan dalam mengubah pola hubungan Sudan  dengan  AS  dan  Israel.  Sebelumnya,  Omar  al-Bashir  adalah  salah  satu  sekutu dekat  Iran  di  Afrika  bahkan  AS  menganggap  bahwa  salah  satu  ancaman  terbesar  di Afrika adalah “ poros Khartoum-Teheran ” karena diyakini bertujuan memperluas agama dan pengaruh di Afrika (Harris, 1999).
Sudan melakukan secret diplomacy dengan pihak Israel sebelum mendeklarasikan hubungan diplomatik mereka. Tanggal 3 Februari 2020, ketua dewan kedaulatan Sudan, Jenderal  Abdel  Fattah  al-Burhan  mengadakan  pertemuan  rahasia  dengan  Perdana Menteri  Israel,  Benjamin  Netanyahu  yang  dilangsungkan  di  Uganda  (Bassist,  2021). Dalam  pertemuan  rahasia  tersebut,  mereka  sepakat  untuk  melakukan  hubungan diplomatik antara Sudan dengan Israel.
Instabilitas  domestik  Sudan  turut  mempengaruhi  keputusan  politik  untuk melakukan  normalisasi  dengan  Israel.  Perubahan  politik  domestik  Sudan  yang sebelumnya  dekat  dengan  Iran  kemudian  berubah  dengan  keputusan  pemerintah  yang membuka  diri  terhadap  AS  tentunya  mengafirmasi  tindakan  Sudan  yang  melakukan normalisasi  hubungan  dengan  Israel  karena  adanya  interaksi  yang  terjalin  dengan  AS. Kepentingan  ekonomi  hanya  sebuah  manifestasi  dari  kesepakatan  bersama  antara  AS dan pemerintah Sudan yang baru.

## Normalisasi Hubungan Diplomatik Maroko dengan Israel
Sementara  itu,  Maroko  menjadi  negara  Timur  Tengah  keempat  di  tahun  2020  yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Keputusan politik pemerintah Maroko berdamai dengan  Israel  salah  satunya  didasarkan  pada  kalkulasi  ekonomi  dan  politik. Konsekuensi  dari  kesepakatan  damai  antara  Maroko  dengan  Israel  adalah  pengakuan AS  atas  kedaulatan  Maroko  terhadap  Sahara  Barat  (Rimapradesi  &  Sahide,  2021). Wilayah tersebut sudah menjadi sengketa antara Maroko dengan organisasi pergerakan kemerdekaan  Sahara  Barat  (Front  Polisario)  selama  bertahun-tahun  karena  Maroko memiliki  kepentingan  ekonomi  untuk  mendapatkan  sumber  daya  alam  deposit  fosfat. Manfaat  langsung  yang  diterima  Maroko  pasca  normalisasi  hubungan  dengan  Israel
adalah  AS  menjual  empat  drone  canggih  amunisi  berpemandu  presisi  dengan  nilai mencapai  14,1  triliun  (Sicca,  2020).  Selain  itu,  Maroko  dan  Israel  kemudian menyepakati  kerja  sama  dalam  hal  pengelolaan  air,  keringanan  visa  bagi  pemegang paspor  diplomatik  dan  juga  menghubungkan  sistem  penerbangan  dan  keuangan.  Nilai investasi  antara kedua negara tersebut  mencapai  42 triliun rupiah  (Pristiandaru, 2020). Sebuah  angka  yang  cukup  besar  bagi  Maroko  yang  sedang  berjuang  menstabilkan kondisi perekonomian yang ambruk karena badai pandemi Covid-19.
Statistik  bantuan  ekonomi  dan  keuntungan  politik  yang  diperoleh  Maroko merupakan  realitas  politik  hanya  merupakan  manifestasi  dari  kesepakatan  antara Maroko,  Arab  Saudi,  AS,  dan  Israel.  Motif  Maroko  melakukan  normalisasi  hubungan diplomatik dengan Israel dapat diidentifikasi dari kedekatan hubungan Maroko dengan Arab Saudi. Pada tahun 2018, raja Salman bin Abdulaziz dan raja Maroko, Mohammed VI membuat sebuah kesepakatan untuk bekerja sama menghadapi dominasi Iran. Selain itu,  hubungan  antara  Maroko  memutuskan  hubungan  diplomatik  dengan  Iran  karena Maroko menganggap bahwa Iran mendukung Front Polisario yang berhak atas wilayah Sahara Barat yang diklaim oleh Maroko (Aminuddin, 2018).
Keputusan  politik  Maroko  tersebut  didukung  secara  penuh  oleh  Arab-Sunni lainnya  yaitu  UEA  dan  Bahrain.  Dua  negara  yang  juga  melakukan  normalisasi hubungan  dengan  Israel.  Hal  menjustifikasi  argumen  konstruktivisme  bahwa  pada dasarnya,  sebelum  terjalinnya  normalisasi  antara  Maroko  dengan  Israel  pada  tahun 2020,  sudah  terjadi  kesepakatan  antara  Arab  Saudi,  Bahrain,  UEA,  dan  Maroko  yang meyakini  nilai  yang  disepakati  bersama  bahwa  ancaman  terhadap  kawasan  Timur Tengah berasal dari Iran. Argumen ini sejalan dengan perspektif konstruktivisme yang menyatakan  bahwa  realitas  sosial  tersebut,  dalam  hal  ini  normalisasi,  terbentuk  dari konstruksi sosial secara intersubjektif (Wendt, 1992).
Terdapat  tiga  tokoh  kunci  yang  berperan  dalam  mewujudkan  normalisasi hubungan  Maroko-Israel.  Tokoh  tersebut  adalah  penasihat  Raja  Maroko  Mohammed VI,  Andre  Azoula;  penasihat  keamanan  nasional  Israel,  Meir  Ben-Shabbat;  dan pengusaha  Maroko  keturunan  Yahudi,  Yariv  Elbaz.  Ketiga  tokoh  tersebut  bekerja sebagai  sebuah  tim  untuk  mewujudkan  proyek  “normalisasi  hubungan  Israel-Maroko” (Rahman, 2020). Ketiga tokoh Yahudi tersebut yang selanjutnya melakukan komunikasi yang  intens  dengan  Putra  Mahkota  Abu  Dhabi,  Pangeran  Mohammed  bin  Zayed,  dan
Putra  Mahkota  Arab  Saudi,  Pangeran  Mohammed  bin  Salman.  Selain  itu,  Maroko memang  dikenal  sebagai  salah  satu  negara  Timur  Tengah  yang  permisif  terhadap bangsa Yahudi.
Bahwa  sesungguhnya  konsepsi  ancaman  dari  Iran  sudah  terlebih  dahulu  ada  di dalam  ide  pengambil  kebijakan  negara-negara  Muslim  Timur  Tengah  sebelum  mereka memanifestasikannya  dalam  sebuah  realitas  politik  yang  disebut  dengan  normalisasi. Dibalik  fakta  material  termasuk  kepentingan  ekonomi  maupun  militer,  namun sesungguhnya bahwa terdapat ide dan motif para aktor yang terbentuk sebelum sebelum momentum  normalisasi,  yaitu  perubahan  konsepsi  ancaman.  Pihak  Iran  mendukung Front  Polisario  sehingga  membuat  pemerintah  Maroko  mempersepsikan  ancaman berasal dari Iran. Hal ini menandakan bahwa pada dasarnya, ada motif para aktor yang terjadi sebelum realitas politik tercipta.

## Telaah Konstruktivisme dalam Konteks Fenomena Normalisasi
Konstruktivisme mengafirmasi sikap politik yang ditempuh oleh negara-negara Muslim Timur  Tengah  yang  memutuskan  untuk  menjalin  hubungan  diplomatik  dengan  Israel. Negara-negara  Timur  Tengah  membangun  konstruksi  sebuah  persepsi  ancaman  yang datang dari Iran sedangkan Israel dan AS tidak lagi dianggap sebagai sebuah ancaman. Hal  tersebut  disebabkan  karena  negara-negara  Timur  Tengah  memiliki  kesepakatan bersama dengan Israel dan AS bahwa sesungguhnya ancaman kawasan datang dari Iran. Faktor lain yang membuat Iran dipersepsikan sebagai ancaman kawasan karena adanya kondisi  konfliktual  antara  identitas  yang  melekat  pada  negara-negara  Arab  dan  Iran yaitu sejarah Panjang konflik Arab-Sunni dengan Persia-Syiah. Konflik sektarian antara Arab-Sunni  dan  Persia-Syiah  menjadikan  polarisasi  konflik  di  Timur  Tengah  semakin meluas bahkan menyeret negara-negara Muslim di seluruh dunia terlibat dalam wacana konflik.
Kondisi  sebagaimana  yang  digambarkan  oleh  Wendt  mengenai  relasi  antara  AS, Inggris  dan  Korea  Utara  di  atas  menunjukkan  bahwa    AS  lebih  khawatir  terhadap  5 nuklir Korea Utara dibandingkan dengan 500 nuklir yang dimiliki Inggris. Hal tersebut disebabkan  karena  Inggris  adalah  sekutu  AS  sedangkan  Korea  Utara  dipersepsikan sebagai  musuh.  Argumen  Wendt  tersebut  akan  dijadikan  dasar  bagi  penulis menganalisis  bagaimana  negara-negara  Arab  lebih  khawatir  terhadap  Iran  yang
dipersepsikan  sebagai  ancaman  kawasan  dibandingkan  dengan  Israel  yang  pada realitasnya terus menerus melakukan penyerangan terhadap Palestina. Realitas tersebut menjustifikasi  argumen  konstruktivisme  bahwa  fakta  material  tidak  berarti  apa-apa sebelum diberikan makna oleh aktor.
Konsepsi  ancaman  sendiri  dalam  ranah  konstruktivisme  merupakan  sebuah realitas politik yang terbentuk bukan secara mekanis namun terlebih dahulu ada dalam benak  para  pembuat  kebijakan  sebagaimana  yang  disampaikan  Wendt  bahwa  pada dasarnya,  kebijakan  yang  diambil  oleh  sebuah  negara  merupakan  hasil  dari  konstruksi yang  dibangun  menurut  kerangka  pemikiran  negara  tersebut.  Pada  prinsipnya  dengan menggunakan  konstruktivisme  bahwa  normalisasi  antara  negara-negara  Muslim  Timur Tengah  dan  Israel  muncul  setelah  adanya  kesepakatan  antara  negara  yang  terlibat, menyepakati  bahwa  ancaman  kawasan  berasal  dari  Iran  sehingga  diperlukan  sebuah aliansi  untuk  menjaga  keamanan  kawasan.  Dalam  bahasa  yang  lebih  sederhana  bahwa pada dasarnya, normalisasi bukan sebuah faktor yang menentukan (determining factor) namun  sebaliknya,  faktor  penentu  adalah  kesepakatan  bersama  antara  negara-negara Muslim  Timur  Tengah  dengan  Israel  dan  Amerika  Serikat.  Kesepakatan  bersama tersebut  muncul  dari  berbagai  faktor  yang  melekat  dalam  diri  pengambil  kebijakan berupa identitas, ide dan kepentingan yang akan diwujudkan.
Penegasan  penulis  tentang  konstruktivisme  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bahwa  penulis  tetap  menyajikan  kepentingan  ekonomi,  politik  maupun  militer  sebagai fenomena yang empiris namun data-data tersebut hanya digunakan untuk mengafirmasi adanya motif maupun ide dari para aktor dalam  menciptakan realitas politik yang ada. Artinya realitas politik berupa kepentingan di berbagai bidang, tetap mendapatkan ruang pada ranah konstruktivisme, namun  hanya sebagai  variabel  terikat yang  mana variabel bebas  adalah  motif  maupun  identitas  yang  melekat  pada  aktor.  Semua  realitas  muncul dari  hasil  konstruksi  sosial  yang  melibatkan  interaksi  yang  terjalin  dengan  baik  antara para aktor.
Dalam  perspektif  konstruktivisme,  negara-negara  Muslim  Timur  Tengah  yang memutuskan untuk berdamai dengan Israel didasari oleh nilai yang disepakati bersama tentang  keamanan  regional  kawasan  Timur  Tengah.  Kesepakatan  bersama  yang dimaksud  merupakan  sebuah  konstruksi  atas  ancaman  baru  bagi  kawasan  yaitu kesamaan ide dan nilai bahwa ancaman regional tidak lagi datang dari Israel melainkan
dari  Iran.  Normalisasi  hubungan  yang  terjadi  antara  negara-negara  Muslim  Timur Tengah  dan  Israel  disebabkan  karena  interaksi  yang  terjalin  dengan  baik  antara  aktor yang terlibat dalam normalisasi dan menciptakan tujuan bersama untuk mendelegitimasi dominasi  Iran  di  Timur  Tengah.  Pola  konstruktivisme  yang  terjadi  dalam  fenomena normalisasi dapat digambarkan sebagai berikut:
Sumber: Diolah dari analisis penulis menggunakan perspektif Konstruktivisme menurut Wendt

## Implikasi Normalisasi Terhadap Prospek Kemerdekaan Palestina
Normalisasi  hubungan  negara-negara  Muslim  Timur  Tengah  dengan  Israel  memiliki implikasi  langsung  terhadap  perjuangan  bangsa  Palestina.  Beberapa  implikasi  yang ditimbulkan  antara  lain:  Pertama,  keputusan  untuk  melakukan  normalisasi  yang  pada dasarnya berdasarkan  atas  kalkulasi  politik yang dilakukan oleh pejabat  negara namun pada  proses  selanjutnya,  negara-negara  yang  melakukan  normalisasi  mempromosikan ke publik bahwa keputusan politik untuk berdamai dengan Israel karena permintaan dari rakyat.  Negara-negara  tersebut  mendemonstrasikan  bahwa  normalisasi  pada  dasarnya adalah  koeksistensi  antara  dua  bangsa  dan  perdamaian  antara  dua  negara  yang kemudian berdampak pada perdamaian kawasan Timur Tengah (Ibrahim, 2021).
Kedua,  bangsa  Arab  semakin  permisif  terhadap  Israel.  Israel  menjadi  koalisi terbaik  bagi  negara-negara  Muslim  Timur  Tengah  yang  sudah  melakukan  normalisasi. Terminologi konvensional tentang kawan dan lawan sudah usang dalam kamus negara- negara  Muslim  Timur  Tengah  yang  sudah  melakukan  normalisasi.  Israel  yang  sejak mendeklarasikan  kemerdekaannya  dianggap  sebagai  musuh  bagi  bangsa  Arab,  namun mulai  berubah  dan  diterima  sebagai  teman  terbaik.  Pada  tahap  yang  lebih  ekstrim, perjuangan  bangsa  Palestina  untuk  melawan  tindakan  penjajahan  dari  Israel  dianggap sebagai sebuah tindakan teroris oleh bangsa Arab.
Ketiga, isu Palestina sudah tidak lagi menjadi prioritas utama bagi negara-negara Muslim Timur Tengah dan hanya dijadikan sebagai isu untuk kepentingan sektoral. Hal ini  berdampak  pada  menurunnya  simpati  dari  negara-negara  Timur  Tengah.  Keempat, normalisasi  juga  akan  berdampak  secara  psikologis  terhadap  negara-negara  Muslim Timur  Tengah  lainnya  untuk  melakukan  keputusan  yang  sama.  Iming-iming  bantuan ekonomi maupun keamanan dari AS tentunya menggiurkan bagi negara-negara Muslim Timur Tengah lainnya seperti Oman untuk ikut serta melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Kelima,  normalisasi  akan  mengaburkan  pandangan  generasi  masa  depan  bangsa Arab.  Normalisasi  yang  terjadi  saat  ini  tentunya  tidak  hanya  berdampak  secara  instan untuk  masa  sekarang  namun  dampak  yang  jauh  lebih  mengerikan  adalah  di  masa mendatang  ketika  pergantian  generasi  (Ibrahim,  2021).  Keputusan  normalisasi  akan mewariskan sebuah persepsi yang berbeda terhadap tindakan Israel. Jika sebagian besar negara-negara Muslim Timur Tengah sudah melakukan normalisasi maka jauh di masa mendatang,  Israel  akan  dianggap  sebagai  tokoh  protagonis  sedangkan  Palestina  akan dipersepsikan sebagai tokoh  antagonis karena distorsi  sejarah yang terjadi secara terus menerus.
Palestina  sebagai  isu  sentral  dalam  fenomena  normalisasi,  sejatinya  sama  sekali tidak  merasakan  dampak  positif  namun  sebaliknya,  dampak  yang  diterima  cenderung merugikan  pihak  Palestina.  Menurut  Yon  Machmudi  bahwa  terdapat  beberapa  poin yang  merupakan  dampak  dari  normalisasi  antara  lain:  Pertama,  basis  kepentingan normalisasi  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  Muslim  Timur  Tengah  dengan  Israel adalah bagaimana mendapatkan kepentingan pada aspek keamanan dan ekonomi, sama sekali  bukan  pada  aspek  isu  Palestina.  Kedua,  negara-negara  Muslim  Timur  Tengah yang  melakukan  normalisasi  hanya  menjustifikasi  isu  Palestina  dalam  memuluskan keputusan-keputusan  politik  yang  diambil.  Hal  ini  terlihat  pada  UEA  ketika  akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Pihak  UEA  mendeklarasikan  bahwa  keputusan  politik  membuka  hubungan diplomatik dengan Israel demi kepentingan Palestina, namun kenyataan berbeda ketika Israel  melancarkan  serangan  ke  masjid  Al-Aqsa  pada  bulan  Mei  2021.  Pihak  UEA bungkam atas peristiwa serangan tersebut. Ketiga, terjadinya normalisasi akan menjadi penghalang  bagi  negara-negara  Muslim  Timur  Tengah  yang  sudah  berdamai  dengan
Israel  untuk  mengkritisi  segala  bentuk  tindakan  ilegal  Israel  karena  hubungan diplomatik  yang  terjalin  berarti  ada  penghormatan  terhadap  persoalan  domestik. Keempat,  suara-suara  perjuangan  bangsa  Palestina  akan  semakin  kabur  dan  tidak terdengar pasca normalisasi. 1
Manuver  politik  yang  diambil  oleh  negara-negara  Muslim  Timur  Tengah  yang menormalisasi  hubungan  diplomatik  dengan  Israel  akan  mendelegitimasi  perjuangan bangsa  Palestina  untuk  mendapatkan  kembali  hak  mereka  dari  penjajahan  Israel. Kekhawatiran tersebut terbukti saat Israel melakukan serangan ke Yerusalem pada akhir ramadhan  tahun  2021.  Presiden Emirates  Policy  Center ,  Dr.  Ebtesam  al-Ketbi mengutarakan  pendapatnya  bahwa  konflik  yang  terjadi  saat  ini  murni  konflik  antara Israel  dan  Palestina  bukan  antara  Arab  (Mathews,  2021).  Sebuah  pernyataan  yang sangat  ironi  mengingat  persoalan  Israel  menjajah  Palestina  adalah  persoalan  yang dianggap  sebagai  isu  kawasan  bahkan  salah  satu  tujuan  didirikannya  Organisasi  Kerja Sama  Islam  (OKI)  adalah  mengadvokasi  kepentingan  Palestina  untuk  merdeka  dari penjajahan Israel. Pernyataan dari Dr. Ebtesam al-Ketbi mengafirmasi bahwa Abraham Accords sama sekali tidak berarti apa-apa terhadap perjuangan Palestina.
Dampak  lain  dari  fenomena  normalisasi  adalah  terjadinya  polarisasi  di  antara negara-negara  Timur  Tengah.  Setidaknya  dalam  dikategorikan  dalam  tiga  poros  yaitu poros  yang  pro  AS  poros  kontra  AS  dan  poros  yang  kritis  terhadap  Amerika  Serikat. Poros yang pro diwakili oleh Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah yang masuk dalam koalisi Arab Saudi termasuk negara yang telah melakukan normalisasi hubungan dengan  Israel  yaitu  UEA,  Yordania,  bahrain,  dan  Mesir.  Kelompok  yang  kontra direpresentasikan oleh Iran dan negara-negara yang selama ini menentang hegemoni AS di  Timur  Tengah  termasuk  Suriah,  Irak,  dan  Hizbullah  -  Lebanon,  sedangkan  poros yang  kritis  adalah  negara-negara  yang  masih  berhubungan  dengan  AS  namun  lebih kritis  terhadap  kebijakan  AS  di  Timur  Tengah.  Turki  dan  Qatar  (Nainggolan,  2019). Namun  secara  umum  bahwa  polarisasi  yang  terjadi  di  antara  negara-negara  Timur Tengah tergambar dalam dua kubu yaitu Iran yang merepresentasikan identitas Persia- Syiah dan kubu Arab Saudi yang mewakili identitas Arab-Sunni.
1 Wawancara  dengan  Yon  Machmudi  dilaksanakan  secara  online  melalui  media  zoom  pada  tanggal  16 Desember 2021
Polarisasi yang terjadi menempatkan kawasan Timur Tengah dalam arena konflik yang  cukup  kompleks  karena  meliputi  berbagai  dimensi  penyebab  konflik  termasuk identitas,  ideologi,  maupun  kepentingan  sektoral.  Dinamika  politik  yang  tercipta  dari konstruksi  sosial  karena  perbedaan  identitas  membuat  kawasan  Timur  Tengah  tidak mampu mencapai stabilitas untuk kepentingan bersama.

## Simpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara empiris, faktor yang memengaruhi normalisasi  hubungan  diplomatik  antara  negara-negara  Timur  Tengah  dengan  Israel disebabkan  karena  kepentingan  nasional  dan  berbagai  bidang  antara  lain  kepentingan ekonomi,  politik,  dan  militer,  namun  pada  dasarnya  ketika  menggunakan  perspektif konstruktivisme,  faktor  yang  sangat  signifikan  pada  prakondisi  terjadinya  proses normalisasi  adalah  intersubjektif  yang  terjalin  antara  pada  pihak  yang  berkepentingan dalam  hal  ini  AS,  Israel,  Arab  Saudi  dan  empat  negara  Timur  Tengah  yang  terlibat dalam normalisasi.
Intersubjektivitas yang terjadi menghasilkan ide dan kesepakatan bersama bahwa Iran  merupakan  ancaman  bagi  stabilitas  kawasan  Timur  Tengah  sehingga  perlu  untuk memperkuat kerja sama antara negara-negara tersebut untuk mendelegitimasi pengaruh Iran  pada  geopolitik  kawasan  Timur  Tengah.  Persepsi  tersebut  diafirmasi  dengan kecaman  dari  pihak  Iran  yang  menganggap  bahwa  apa  yang  telah  dilakukan  oleh negara-negara  Timur  Tengah  dengan  melakukan  normalisasi  hubungan  dengan  Israel merupakan  tindakan  mengkhianati  perjuangan  panjang  bangsa  Palestina  untuk mendapatkan kemerdekaan mereka dari penjajahan Israel.
Selanjutnya  implikasi  dari  fenomena  normalisasi  tentunya  akan  membuat  posisi Palestina semakin tidak diuntungkan. Minimal ada lima yang yang merupakan dampak langsung  normalisasi  terhadap  bangsa  Palestina,  yaitu  negara-negara  Timur  Tengah yang  sudah  melakukan  normalisasi  dengan  Israel  seakan  mendemonstrasikan  bahwa normalisasi  yang  terjadi  karena  keinginan  rakyatnya.  Normalisasi  membuat  negara- negara  Timur  Tengah  semakin  permisif  terhadap  Israel.  Isu  Palestina  sudah  tidak  lagi menjadi prioritas utama bagi negara-negara Muslim Timur Tengah dan hanya dijadikan sebagai  isu  untuk  kepentingan  sektoral.  Normalisasi  juga  akan  berdampak  secara psikologis  terhadap  negara-negara  Muslim  Timur  Tengah  lainnya  untuk  melakukan
keputusan  yang  sama,  dan  normalisasi  akan  mengaburkan  pandangan  generasi  masa depan bangsa Arab.

## Daftar Pustaka
Adler, E.  (2013). Constructivism in  international  relations:  Sources,  contributions,  and debates. Handbook of International Relations , 2 , 112–144. Aminuddin,  C.  (2018). Arab  Saudi  dan  Maroko  Kerja  Sama  Hadapi  Ancaman  Iran . Tempo.Co. https://dunia.tempo.co/read/1085848/arab-saudi-dan-maroko-kerja- sama-hadapi-ancaman-iran/full&view=ok
Bakry, U. S. (2016). Metode Penelitian Hubungan  Internasional . Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 14 . Barany, Z. (2013). Revolt and Resilience in the Arab Kingdoms . 43 (2). Bassist, R. (2021). Israel, Sudan discuss next steps for normalization . Al-Monitor.Com. https://www.al-monitor.com/originals/2021/10/israel-sudan-discuss-next-steps- normalization
Burchill, S., & Linklater, A. (2019). Teori-teori Hubungan Internasional . Nusamedia. Chubin, S. (2012). Iran and the Arab Spring: Ascendancy Frustrated. GRC Gulf Papers , 21–27.
cnnindonesia.com.  (2019). Didemo  Besar-besaran,  Presiden  Sudan  Mundur . Cnnindonesia.Com.
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190411184931-127-
385493/didemo-besar-besaran-presiden-sudan-mundur cnnindonesia.  (2020). Maroko  Sepakat  Normalisasi  Hubungan  dengan  Israel . Cnnindonesia.Com.
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201211075616-127- 580773/maroko-sepakat-normalisasi-hubungan-dengan-israel
Cohen, G. (2017). Israeli  Air  Force Holds  Joint Exercise  With United Arab Emirates,
U.S.  and  Italy .  Haaretz.Com. https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-air- force-holds-joint-exercise-with-united-arab-emirates-1.5454004
Dazi-Héni,  F.  (2020).  The  Gulf  States  and  Israel  after  the  Abraham  Accords. Arab Reform Initiative . Firmansyah,  T.  (2016). Ini  Peta  Populasi  Syiah  di  Timur  Tengah .  Republika.Co.Id. https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur- tengah/16/01/06/o0ijv1377-ini-peta-populasi-syiah-di-timur-tengah-part7
Gause,  F.  G.  (2014).  Beyond  sectarianism:  The  new  Middle  East  cold  war. Brookings Doha Center Analysis Paper , 11 , 1–27. Griffiths, M. R., & O’Callaghan, T. (2014). International  relations: The key  concepts . Routledge.
Harb,  I.  K.  (2020). The  Middle  East  Accords:  An  Arab  Perspective . Americandiplomacy.Web.Unc.Edu.
https://americandiplomacy.web.unc.edu/2020/11/the-middle-east-accords-an-arab- perspective/
Harkov, L. (2020). UAE minister: Our treaty with Israel references a Palestinian state . Jpost.Com. https://www.jpost.com/middle-east/uae-fm-scope-of-normalization- with-israel-tied-to-palestinian-statehood-642366
Harris,  R.  A.  (1999). US  Terrorism  policy  towards  Sudan:  blinded  by  Islamic
Fundamentalism? Monterey, California: Naval Postgraduate School. Hinnebusch,  R.  (2003). The  international  politics  of  the  Middle  East .  Manchester University Press.
Hussain, R. & Abbas, S. Q. (2020). The Question of National Interest in Iran’s Foreign Policy: A Constructivist Perspective. Noor e Marfat , 11 .
Ibrahim,  A.  (2021). 7  Bahaya  Paling  Menonjol  dari  Gelombang  Baru  normalisasi dengan Israel . Palinfo.Com. https://melayu.palinfo.com/articles/2021/1/6/7- Bahaya-Paling-Menonjol-dari-Gelombang-Baru-Normalisasi-dengan-Israel
Jalalpoor, S., & Sharfi, H. (2016). The Role of Iran and America’s Middle East Policy in  Peace  Process  of  Middle  East  2001-2016. Journal  of  History  Culture  and  Art Research , 5 (4), 113–130. Kayaoglu, T. (2015). The organization of islamic cooperation: Politics, problems, and potential . Routledge. Krasna,  J.  (2021). Understanding  the  Wave  of  Normalization  in  the  Middle  East . Fpri.Org. https://www.fpri.org/article/2021/01/understanding-the-wave-of- normalization-in-the-middle-east/
Maarif, A. S. (2018). Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam . Bentang Bunyan. Mabon, S. (2016). Saudi Arabia and Iran : power rivalry in the Middle East .
Machmudi,  Y.  (2021). Timur  Tengah  dalam  Sorotan,  Dinamika  Timur  Tengah  dalam Perspektif Indonesia (M. R. Rumra (ed.); 1st ed.). PT. Bumi Aksara. Mathews,  S.  (2021). Despite  Gaza  bloodshed,  few  see  Abraham  Accords  derailing . Aljazeera.Com. https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/21/despite-gaza- bloodshed-few-see-abraham-accords-derailing
McCourt,  D.  M.  (2022). The  new  constructivism  in  international  relations  theory . Policy Press.
Mervin,  S.,  Brunner,  R.,  Legrain,  J.-F.,  Alagha,  J.,  Visser,  R.,  Pierret,  T.,  Meijer,  R., Wagemakers,  J.,  Dudoignon,  S.  A.,  &  Sabahi,  F.  (2013). The  dynamics  of  Sunni- Shia  relationships:  doctrine,  transnationalism,  intellectuals  and  the  media .  Hurst Publishers.
Nainggolan, P. P. (2019). Proxy War di Timur Tengah (1 (ed.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Nawaz,  R.  (2022). Iran:  A  Common  Enemy  of  Israel  and  the  Arab  Countries . Paradigmshift.Com.Pk. https://www.paradigmshift.com.pk/israel-and-arab- countries/
Nor,  M.  R.  M.,  &  Zakaria,  N.  D.  (2009).  Perancangan  Zionis  ke  Arah  Pembentukan Negara Israel. Jurnal Usuluddin , 30 , 227–250.
Podeh, E. (2022). The Many Faces of Normalization: Models of Arab-Israeli Relations. Strategic Assessment , 25 (1), 55–78.
Pramono,  S.,  &  Purwono,  A.  (2010).  Konstruktivisme  dalam  Studi  Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik. Spektrum , 7 (2), 15–21. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/485
Pristiandaru,  D.  L.  (2020). Damai  dengan  Maroko,  Israel  Kirim  Delegasi  Perdana  ke Rabat . Kompas.Com.
https://www.kompas.com/global/read/2020/12/23/061643970/damai-dengan- maroko-israel-kirim-delegasi-perdana-ke-rabat?page=all
Rahman,  M.  A.  (2020). Arab  Saudi  Berada  di  Balik  Hubungan  Resmi  Bahrain-Israel . Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/09/15/arab-saudi- berada-di-balik-hubungan-resmi-bahrain-israel/
Rahman,  M.  A.  (2020). Trio  Tokoh  Yahudi  di  Balik  Layar  Hubungan  Israel-Maroko . Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/12/15/trio-tokoh- yahudi-di-balik-layar-hubungan-israel-maroko
Rahman,  M.  A.  (2021). Masa  Depan  Sudan  Pascakudeta  Militer .  Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/10/29/masa-depan-sudan- pascakudeta-militer
Rimapradesi,  Y.,  &  Sahide,  A.  (2021).  Kepentingan  Negara-Negara  Arab  (Uni  Emirat Arab,  Bahrain,  Sudan  dan  Maroko)  Melakukan  Normalisasi  Hubungan  dengan Israel. Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional , 4 (1). Rynhold,  J.,  &  Yaari,  M.  (2019). The  quiet  revolution  in  Saudi-Israeli  relations  The quiet revolution in Saudi-Israeli relations . 9395 . https://doi.org/10.1080/13629395.2019.1699267
Shabaneh,  G.  (2015). Operation  Decisive  Storm:  Objectives  and  Hurdles . Studies.Aljazeera.Net. https://studies.aljazeera.net/ar/node/1403
Sicca,  S.  P.  (2020). AS  Jual  Senjata  Rp  14  Triliun  kepada  Maroko  Sehari  Setelah Normalisasi dengan Israel . Kompas.Com.
https://www.kompas.com/global/read/2020/12/13/075816970/as-jual-senjata-rp- 14-triliun-kepada-maroko-sehari-setelah-normalisasi
Sorkin,  E.  (2021). The  Abraham  Accords:  the  culmination  of  a  decades-long normalization process between Israel and the UAE . Boston University. State.gov.  (2020). U.S.  Relations  With  Bahrain .  State.Gov. https://www.state.gov/u-s- relations-with-bahrain/
Tahmi,  A.  R.,  Rosyidin,  M.,  &  Faiza,  M.  (2022).  Analisis  Kepentingan  Nasional  Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungan dengan Israel. Journal of International Relations , 8 (3), 325–333.
Tamburaka, A. (2011). Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah . Narasi.
Theys, S. (2017). Constructivism. International Relations Theory .
Waltz,  K.  N.  (2000).  Structural  realism  after  the  Cold  War. International  Security , 25 (1), 5–41.
Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics.
International Organization , 46 (2), 391–425.
https://doi.org/10.1017/S0020818300027764
Wendt, A. (1995). Constructing international politics. International Security , 20 (1), 71– 81.
Wendt,  A.  (2000).  Social  theory  of  international  politics. Choice  Reviews  Online , 37 (10), 37-5935-37–5935. https://doi.org/10.5860/choice.37-5935
Wicaksana, A. (2015). Strategi Arab Saudi terhadap Stabilitas Pemerintahannya Tahun 2011-2013 . Riau University.
Wicaksono,  R.  M.  T.  A.  D.  (2020).  Normalisasi  Hubungan  Uni  Emirat  Arab  dengan Israel: Kepentingan Nasional versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina. ICMES , 4 (3), 171–194.
Xu, Z., Zhang, B., Yuan, Y., & Li, P. (2021). Explaining Saudi Arabia-Israel Détente: Balance-of-Threat  and  Constructivism. 2021  International  Conference  on  Public Relations and Social Sciences (ICPRSS 2021) , 280–286.
Zweiri, M. (2020). The UAE-Israel Normalisation’’If you can’t convince them, confuse them’’ .