## MAGISTRA Law Review
Volume 02 Nomor 02, Juli 2021 | http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## EKSISTENSI LEMBAGA RECHTSVERWEKING DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA

## Widyarini Indriasti Wardani
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia widyorini_indriasti@yahoo.com

## ABSTRAK
Pendaftaran tanah sangat diperlukan bagi pemilik hak atas tanah untuk meberikan kepastian hukum dan perlindungan hokum. Sistem Publikasi Pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan PP No 10 tahun 1961 juncto PP  No  24  tahun  1997  mengarah pada  Sistem  Publikasi  pendaftaran  tanah  Negative  bertendens Positif.  Lembaga  Rechtsverwerking  yang  tercantum  dalam  pasal  32  ayat  (2)  1997  dimaksudkan  untuk menguatkan  sistem  negative.  Daluarsa  5  (lima)  tahun  untuk  mengajukan  gugatan  dalam  lembaga rechtsverwerking  tidak  mutlak.  Itikad  baik  dalam  memperoleh  hak  milik  atas  tanah  menjadi  prinsip pertimbangan Hakim dalam membatalkan sertifikat hak atas tanah.

## Kata kunci : Eksistensi; Lembaga Rechtsverwerking; Pendaftaran tanah.

## ABSTRACT
Land registration is very necessary for owners of land rights to provide legal certainty and legal protection. The Publication System for Land  Registration in Indonesia based on Government Regulations No. 10 of 1961  juncto Government  Regulatoins  No.  24 of  1997  leads  to  the Publication  System of Negative  Land registration with Positive tendencies. The Rechtsverwerking Institution as stated in Article 32 paragraph (2) 1997 is intended to strengthen the negative system. The 5 (five) year expiration to file a lawsuit in the rechtsverwerking institution is not absolute. Good faith in obtaining ownership rights to land becomes the principle consideration of the judge in canceling the certificate of land rights.

## Keywords: Existence; Rechtsverwerking Institute; Land registration

## A. PENDAHULUAN
Tanah merupakan berpijaknya makhluk hidup di bumi, demikian pentingnya tanah bagi makhluk  hidup  khususnya  manusia  lahir  hingga  meninggal  dunia  menimbulkan  pepatah  di masyarakat Jawa “ sadumuk bathuk sanyari bumi, den lakoni taken pati” yang artinya bahwa sejengkal  tanah  akan  dipertahankan  hingga  kematian  dIpertaruhkan.  Pepatah  tersebut menunjukkan  bahwa  sebidang  tanah  yang  telah  dikuasai  dan  dimiliki  seseorang  akan  sangat berarti  bagi  pemiliknya,  hingga  kematian  dipertaruhkan.  Sejarah  pertanahan  di  di  Indonesia memberikan makna bahwa bertapa sulit dan sangat berharganya sebidang tanah dapat dimiliki oleh rakyat Indonesia. Pada masa zaman kerajaan yang dapat memiliki tanah adalah para raja, kaum  bangsawan  dan  mereka  yang  diberi  hadiah  oleh  raja  karena  berjasa  bagi  kerajaan, sedangkan pada zaman pendudukan Negara asing yang dapat memiliki sebidang tanah secara yuridis  adalah  pihak  penguasa  asing  .  Pengpuasaan  tanah  bagi  rakyat  Indonesia  (golongan pribumi)  secara  perseorangan  tidak  kuat,  dikarenakan  tidak  memiliki  bukti  surat  bukti kepemilikan hak atas tanah Adapun bagi golongan Eropa memiliki bukti surat kepemilikan tanah sehingga tidak dapat diambil alih oleh pihak lain. Adapun surat Letter C/D yang dapat dimiliki rakyat  Indonesia  sejak  tahun  1811  adalah  merupakan  bukti  pembayaran  pajak  bukan  bukti kepemilikan,  walaupun  pada  saat  sekarang  menjadi  bukti  terkuat  dalam  proses  kepemilikan tanah seseorang untuk dapat memiliki Hak Milik.
Sejarah pendaftaran tanah di Indonesia baru dimulai setelah Negara Indonesia merdeka dan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 (UUPA). Pasal 19 UUPA ayat (1) menyatakan :
“Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan

## Pemerintah”.
Berdasarkan  pasal  itu,  kemudian  muncul  peraturan  pelaksana  yaitu  Peraturan Pemerntah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang kemudian dicabut dan diganti Peraturan  Pemerintah  Nomer  24  tahun  1997  kemudian  diperbaruhui  dengan  Peraturan Pemerintah  No  18  tahun  2021  terkait  dengan  sertifikat  online  .  Hak  atas  tanah  yang  wajib didaftarkan, menurut pasal 9 ayat (1) PP 24 tahun 1997 adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, disamping itu hak tanah Pengelolaan, Wakaf, Hak milik atas satuan rumah susun, Hak  Tanggungan dan tanah Negara. Pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum  pemilik  secara  yuridis,  dengan  bukti  kepemilikan  berwujud  sertifikat,  sehingga  tidak mudah diambil alih oleh pihak lain.
Rechtsverwerking adalah lembaga dalam  hukum adat dan dimasukkan dalam hukum tanah nasional yaitu lampaunya waktu yang mengakibatkan sesorang kehilangan hak atas tanah yang sejak mulai dimiliki. Lembaga rechtsverwerking diatur dalam pasal 32 ayat (1) PP 24 1997 menyebutkan :
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan  hukum  yang  memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikat  baik  dan  secara  nyata menguasainya, maka  pihak  lain  yang merasa mempunyai  hak  atas  tanah  itu  tidak  dapat  lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertivikat dan Kepala Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan mengena i penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”
Pasal 32 ayat (2) PP24 tahun1997 tersebut memberikan makna bahwa apabila subyek hukum  dengan  itikat  baik  menguasai,  memiliki  hak  atas  tanah  beserta  sertifikatnya  sudah selama 5 tahun maka sertifikat itu tidak dapat dirubah lagi oleh  pihak ke-3. Sertifikat tersebut dapat dirubah oleh pihak 3 yang merasa memiliki sertifikat tersebut apabila belum 5 tahun sejak sertifikat diterbikan dari kepemilikan seseorang atau badan hukum.
Namun  dalam  pelaksanaannya  lembaga  rechtsverweking  tidak  dilaksanakan  sesuai dengan Pasal 32, seperti yang terdapat kasus hukum berikut ini :
Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  568/Wonodri  tercatat  atas  nama  Gianiartiningsih  yang berasal  dari  Hak  Guna  Bangunan  No  1170/Wonodri  yang  diterbitkan  berdasarkan  SK  Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomer. 550.1/903.1.231/33/95 tanggal 01 September 1995 telah dibatalkan oleh melalui Pengadilan Negeri  Semarang  No  170/Pdt.G/2011/PN.Smg  tanggal  12  Desember  2011  Jo.  Putusan Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  No  88/Pdt/2012/PPT.  SMG  tanggal  11  Juni  2012.  Jo  Putusan Kasasi  Mahkamah  Agung  RI  No.2874  K/PDT/2012  tanggal  12  November  2013  Jo.  Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.159 PK/Pdt/2015 tanggal 27 Agustus 2015. 1
1 Tesis Magister Kenotariatan Untag semarang , milik Ike Puspa Dewi SH, hal 91-92
Berkaitan dengan kenyataan tersebut diatas menimbulkan pemahaman bahwa batas 5 (lima) tahun suatu sertifikat tidak dapat dirubah/ dibatalkan seperti yang tercantum dalam pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997, ternyata dapat dibatalkan setelah lebih dari 5 (lima ) tahun yaitu 6 (enam) tahun dimiliki oleh pemilik hak atas tanah.

## B. METODE PENELITIAN
Pembahasan  mengenai Eksistensi  Lembaga  Rechtsverwerking  dalam  Sistem  Publikasi Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  menggunakan methode  pendekatan  Yuridis  normative  yaitu pembahasan yang diambil dari materi atau bahan-bahan dari kepustakaan meliputi Tesis, Jurnal, literature yang terkait dan peraturan perundang- undangan . Spesifikasi penulisan pembahasan adalah diskriptif analitis, sumber data diambil dari data sekunder dengan analisis data secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia.
Sejarah  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  telah  dimulai  sejak  pendudukan pemerintahan  Belanda,  dengan  dikuasainya  tanah-tanah  di  wilayah  Indonesia  melalui penaklukan  kerajaan-  kerajaan  nusantara.  VOC  (Verenigde  Oost  Indische  Compagnie) merupakan  oragnisasi  dagang  selain  berdagang  juga  mempunyai  hak  untuk  menguasai daerah-daerah  yang  ditaklukannya  dengan  senjata.  Tanah  yang  terletak  di  daerah kekuasaan VOC dibagikan pada para pegawai yang menetap di daerah kekuasaannya selain dapat  diberikan  kepada  pegawai-pegawai  VOC  yang  menetap  di  daerah-daerah kekuasaannya dan mereka yang didatangkan dari negeri Belanda. Maklumat tanggal  18 Agustus 1620 menjadi peletak dasar pelaksanaan pendaftaran tanah. 2
Pendaftaran  hak  atas  tanah  untuk  VOC  tersebut  kemudian  dilanjutkan pemerintahan Belanda bagi golongan Eropa yaitu Hak-hak Eigendom, Opstal, Erfpacht oleh lembaga  Kadaster  yang  diatur  S.  1875.  No.183  tentang  penyelenggaraan  Kadaster  dan pemetaan dan diperbaharui Ordonansi Balik Nama dalam Staatsblad 1924 nomor 291 atau ordonantie op het recht van Overschrijving. Pendaftaran tanah pada zaman pemerintah Belanda bersifat dualisme, 3 dikarenakan adanya tanah berdasarkan hukum adat setempat atau peraturan yang dibuat penguasa setempat, dan barat. Tanah-tanah adat, misal:
a. tanah Subak di Bali;
b. Kepulauan Lingga yang diselenggaran oleh Sultan Sulaiman
( pendaftaran  ini dihapus pada tahun 1913)
c. Yogyakarta berdasarkan peraturan Sultan Yogyakarta (diumumkan dalam Rijksbald Kasultanan tahun 1926 No.13)
d. Surakarta berdasarkan peraturan Sunan Surakarta (diumumkan Rijksbald Kasunana tahun 1938 No .14)
Pendaftaran tanah setelah Indonesia merdeka diatur dalam PP No. 10 tahun 1961 dan PP
2 Supriadi, Hukum agraria, Sinar Grafika, 2015, hlm 153-154.
3 FX Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah, Universitas Lampung, Bandar Lampung ,2010, hlm. 28
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dan tujuannya: a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun, dan  hak  yang  terdaftar,  untuk  membuktikan  sebagai  pemegang  hak;  b.  menyediakan informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  ;  c.  terselenggaranya  tertib administrasi pertanahan.
Berkaitan dengan pendaftaran tanah terdapat 2 sistem publikasi pendaftaran tanah:

## 1. Sistem publikasi pendaftaran tanah positif
Pengertian  sistem  pendaftaran  tanah  yang  positif  yaitu  bahwa ketentuan yang tercantum dalam alat bukti hak/ sertifikat yang sudah terdaftar itu  dijamin  kebenaran  data,  sehingga  sebagai  lata  buktu  mutlak.  Ini memberikan  jaminan  mutlak  terhadap  sertifikat,  walaupun  pemegang sertifikat hak atas tanah bukanlah pemegang/ pemilik sebenarnya. Pihak ketiga yang  beritikat  baik  yang  mempunyai  bukti  memperoleh  jaminan  mutlak neskipun  ternyata  segala  keterangan  yang  tercantum  dalam  sertifikat  tidak benar.  Berkaitan  dengan  jaminan  kebenaran  sertifikat  yang  dikeluarkan pemerintah,  maka  dibutuhkan  pemerintah  untuk  meneliti  secara  cermat tentang keabsahan tiap warkah yang didaftarkan.
Sistem positif mengandung ketentuan yang merupakan  perwujudan ungkapan :”  title  by  registration ”,  menciptakan  “indefeasible  title,  dan  “the register  is  everything”.  Sekali  didaftar,  dialah  pemegang  hak  atas  tanah.
Pemegang  hak  dapat  kehilangan  hak  untuk  menuntut  kembali  tanah,  jika pendaftaran  terjadi  karena  kesalahan  pejabat  pendaftaran.  Pemilik  yang sebenarnya hanya dapat menuntut ganti kerugian. dan Negara menyediakan suatu “assurance fund” 4
Negara yang menggunakan sistem publikasi pendaftaran tanah positif memberikan konsekuensi yang baik, walaupun ada kelemahannya 5 Kebaikannya adalah adanya kepastian hukum bagi pemegangnya, peran aktif pejabat balik nama,  dan  mekanisme  kerja  penerbitan  mudah  dipahami.  Kelemahannya adalah  memakan  waktu  lama,  pemilik  sebenarnya  akan  kehilangan  hak  dan wewenang pengadilan dilepaskan dari aspek administrasi.
Negara  yang  menggunakan  sistem  publikasi  pendaftaran  tanah  positif biasanya menggunakan sistem yang diciptakan oleh Robert Richard Torrens, yaitu pendaftaran hak yaitu bahwa dalam pendaftaran tanah (di Indonesia oleh BPN) untuk  setiap  penciptaan  hak  baru  dan  perbuatan  hokum  yang  menimbulkan perubahan  hak  harus  dibuktikan  dengan  akta.  Namun  dalam  pelaksanaannya (oleh BPN) akta bukan sebagai bukti tetapi hak yang diciptakan berdasarkan akta
4 Andrien Sutedi, Peralihan Hak Atas tanah Dan pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 hlm 121- 123
5 Widyarini Indriasti Wardani, hokum Pertanahan, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 2019, Semarang, hlm. 136
tersebut berkaitan dengan perubahan-perubahannya, sehingga disediakan daftar isian  atau  register.  Ada  perubahan  akta  tidak  dibuat  buku  baru,tetapi  dicatat diruang  mutasi  di  buku  tanah  yang  disimpan  di  KPPT. 6 Contoh  Negara  yang menggunakan sistem publikasi pendaftaran ini yaitu Negara Singapura.
2. Sistem publikasi pendaftaran tanah negative.
Pengertiannya, yaitu ketentuan yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah  merupakan  alat  bukti  yang  kuat,  pihak  ketiga  yang  merasa  dapat membuktikan sebaliknya, maka sebab itu sertifikat tersebut dapat dirubah. Sistem Publikasi  pendaftaran  tanah  Negatif,  merupakan  azas  nemo  plus  yuris  yaitu melindungi pemegang sebenarnya untuk pengalihan dari pihak lain. Asas ini selalu terbuka  kemungkinan  adanya  gugatan  dari  orang  yang  merasa  sebagai  pemilik sebenarnya .
Dalam  hal  ini  gugatan  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  memiliki  hak  atas tanah tersebut dapat memeporeleh kemenangan atau tidak bukan menjadi prinsip . Pada dasarnya suatu Negara yang menggunakan prinsip prinsip publikasi negatif, daftar umum yang dibuat oleh pemerintah tidak dilindungi oleh hukum dan tidak mempunyai kekuatan bukti
Seseorang  yang  terdaftar  dalam  daftar  umum  sebagai  pemegang  hak belum dapat membuktikan orang itu sebagai pemegang hak yang sah. Pemerintah tidak menjamin kebenaran dari isi daftar umum yang diadakan dalam pendaftaran hak  dan  tidak  juga  dinyatakan  di  dalam  Undang-undang. 7 Pengadilan  akan memutuskan alat bukti yang mana yang benar, Pihak ketiga yang berkepentingan harus berhati-hati tidak boleh percaya mutlak dengan apa yang tercantum dalam surat tanda bukti hak.
Kebaikan  dan  kelemahan  publikasi  pendataran  negative  dikemukakan sebagai berikut :
Kebaikannya adalah adanya perlindungan hukum pada pemegang hak , sedangkan kelemahan  dari  sistem  ini  adalah  peran  pejabat  menjadi  tumpang  tindihnya sertifikat dan mekanisme kerja kurang dimengerti masyarakat umum.
Negara  dengan  sistem  publikasi  pendatran  tanah  negatif  umumnya menggunakan  sistetem  pendaftaran  akta  (registration  of  deeds)  yaitu, pengumpulan  data  yuridis  oleh  Kantor  Pendaftaran  tanah.  Pengumpulan  data yuridis  ,  misalnya  subyek  perbuatan  hukumnya,apa  yang  dibebankan,  peneima hak,  itulah  yang  dimuat  dalam  akta,  dapat  juga  dikatakan  bahwa  akta  tersebut memeuat  data  yuridis  tanah,  kemudian  akta-akta  yang  didaftar  oleh penyelenggara dan dibukukan bahwa telah dilakukan pendaftaran pada akta, akta yang telah dibubuhi catatan itu merupakan surat tanda bukti hak. 8
II. Eksistensi  Lembaga  Rechtverwerking  dalam  Sistem  Publikasi
6 Ibid, hlm.136-137.
7 Op.cit Andrien Sutedi, hal 122.
8 Opcid Widyarini Indriasti Wardani, hal 137.
Pendaftaran Tanah Di Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka dan disahkannya UUPA, maka disusul dengan beberapa peraturan pelakana. Peraturan pelaksana tersebut antara lain, Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomer 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang merupakan peraturan pelaksana Pasal 19 UUPA tentang pendaftaran tanah.
Pasal 19 ayat (2) huruf c, pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2) UUPA menyatakan: pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat  pembuktian  yang  kuat,  menunjukkan  bahwa  Hukum  agrarian,  Agraraia Nasional menggunakan sistem publikasi pendaftaran negative yang mengandung unsur positif. Hal ini dikarenakan menggunakan sistem pendaftaran hak (sistem publikasi  pendaftaran  negative  biasanya  sistem  pendaftarannya  menggunakan sistem  pendaftaran  akta),  jadi  bukan  sistem  pendaftaran  negative  yang  murni. Kemudian  dipertegas  dalam  Peraturan  pemerintah  No.  10  tahun  1961  dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pembukuan suatu hak didalam daftar buku tanah atas  nama  seseorang  tidak  mengakibatkan  bahwa  seseorang  yang  seharusnya berhak atas tanah itu akan kehilangan haknya.
Peraturan  Pemerintah  No.  10  tahun  1961  dicabut  dan  dikeluarkan Peraturan pemerintah Nomer 24 tahun 1997 dan masih berlaku sampai saat ini, memberikan perubahan terkait dengan pendaftaran tanah antara lain:
a. Perubahan pada pelaksanaan pendaftaran Tanah pertama kali , dengan memberikan  penegasan  pada  pengertian  pokok-pokok  pendaftaran tanah dengan menambahkan azas dan tujuannya; dalam pasal 5, pasal6, pasa 7, pasa 8 PP No 24 tahun 1997
b. Penyederhanaan terkait prosedur pengumpulan data dan pengumuman dengan jangka waktu yang lebih cepat. Adanya lembaga pengumuman dan  lembaga  kesaksian  yang  memberikan  sarana  kemudahan  untuk penetapan  tanah  adat  perseorangan  yang  tidak  ada  bukti kepemilikannya untuk dapat disertifikatkan .
c. Pemanfaatan  teknologi  baru  (Global  Positioning  System)  /  GPS,  Data Elektronik/  Mikro film), .dalam pasal 35 PP 24 tahun 1997
d. Adanya  Lembaga  Ajudikasi  dalam  pendaftaran  tanah  sistematik,  yang telah diatur dalam pasal 24, pasal 25, pasal 26 ;
e. Pembukuan tetap dilaksanakan meski data belum lengkap atau masih dalam sengketa (Pasal 30).
f. Diaturnya  adanya  lembaga rchtsverwerking yang  terdapat  (  pasal  32) yang dalam PP No. 10 tahun 1961belum diatur. 9
g. Pengertian sertifikat yang berubah, dalam PP No 10 tahun 1961 sertifikat diartikan sebagai : salinan surat ukur dan salainan buku tanah yang dijilid
9 Journal U. Indaryanto, Perubahan Pokok Dalam Peraturan Pendaftaran Tanah Menurut PP Nomor10 tahun 1961 dengan PP nomor 24 tahun 1997, dalam http://jhp.ui.ac.id, 2017, diunduh tgl 16 juli 2021.
dan diberi sampul. Sedangkan dalam PP 24 Tahun 1997, sertifikat adalah sebagai alat bukti , bentuk sertifikat tidak diartikan secara rigit sehingga dapat dirubah bentuk sertifikatnya namun isinya sama dengan apa yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur. Hal ini dibuktikan dengan 2 (dua) mengenai bentuk sertifikat berubah. Perubahan pertama dengan bentuk  yang  lebih  sederhana  selembar  sertifikat  dan  sekarang  sudah diatur  mengenai  sertifikat  dengan  on  line  dalan  UU  Nomer  11  tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Lembaga  rechtsverwerking  telah  dimaksukkan  dalam  pasal  32  ayat  (2) yang sebelumnya tidak diatur. Lembaga rechsverwerking yaitu lampaunya waktu sebab  kehilangan  hak  atas  tanah,  jika  tanah  selama  waktu  yang  lama  tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan hak dengan itikat baik. 10 Lembaga rechtsverwerking adalah lembaga hukum adat yang sudah ada sebelum UUPA Agraria ada. Menurut hukuma adat, seseorang dalam waktu yang lama tidak menggaraptanah, kemudian tanah tersebut dimanfaatkan orang  lain,  maka  orang  tersebut  kehilangan  haknya. Lembaga  rechtsverwerking juga  telah  diterapkan  dalam  beberapa  putusan  Mahkamah  agung.  Menurut penjelasan  pasal  32  ayat  (2),  penerapan  lembaga  rechtsverwerking  untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negative pada sistem publikasi pendaftaran tanah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pemilik  hak  atas  tanah. Lembaga rechtsverwerking dalam  PP  No.10  tahun  1961  bahwa  sistem  publikasi pendaftaran  tanah  di  Indonesia  adalah  pendaftaran  negative  yang  bertendens positif.  Pemahaman  tersebut  diartikan  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  bahwa  sertifikat yang  telah  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  kepada  subyek  hukum secara sah dengan itikad baik serta nyata menguasai tanah itu selama lima tahun dan  tidak  ada  yang  berkeberatan,  maka  sertifikat  itu  tidak  dapat  diubah  lagi, meskipun penggungat adalah pemegang hak yang sebenarnya.
Dinyatakan  dalam  penjelasan  ketentuan  pasal  32  ayat  (2),  makna  dari pernyataannya bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dapat dirasakan arti praktisnya, sungguhpun sistem publikasi nya sistem negative. 11
Namun, dalam kenyataannya pembatalan sertifikat dikarenakan sertifikat yang mengandung cacad hukum administrasi, seperti adanya kesalahan prosedur, kesalahan  dalam  penerapan  peraturan  perundang-undangan,  kesalahan  subyek hak,  kesalahan  obyak  hak,  kesalahan  jenis  hak,  kesalahan  perhitungan  luas  , tumpang  tindih  hak,  kesalahan  data  fisik,  kesalahan  data  yuridis,  maupun kesalahan  administrasi  lainnya  masih  banyak  terjadi.  Beberapa  pembatalan sertifikat dapat dikemukakan sebagai berikut : Tanah yang merupakan tanah bekas
10 Op.cit Andrien Sutedi, hal 128.
11 Arie.S.Hutagalung, Journal Penerapan Lembaga “rechtsverwerking”untuk mengatasi kelemahan sistempublikasi negative dalam pendaftaran tanah”, http://www.jhp.ui.ac.id , article ,hal 14 diunduh tgl 16 juli 2021.
obyek landreform yang harusnya didistribusikan kepada petani penggarap ,namun kemudian  diberikan  Sertifikat  Hak  Milik  a/n  Sabar  Karo-Karo  berdasarkan  SK Gubernur Gubernur Kpl Daerah Tk I Jawa barat cq Kepala Direktorat Agraria tgl 30 Agustus 1980 No SK.2897/DIT.PHT/HM/1980 didaftarkan dan terbit 246 (dua ratus empat puluh enam ) didaftarkan  dan diterbitkan atas nama Moch Kemal Abidin ,dkk seluruhnya seluas 11, 7 ha terletak didaerah Sawangan depok  Jawa barat.. Pensertikatan tersebut kemudian dipermasalahkan oleh PT KPI Supradikto , yang pada akhirnya melalui proses panjang melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  Pertanahan  NasionalProvinsi  Jawa  BaratNO.03/Pdt/BPN.32/2015  tentang pembatalan 246 sertifikat hak milik tercatat atas naman KS. Moch Kemal Abidin, Surat  keputusan  tersebut  menunjukan  telah  terjadi  pembatalan  sertvikat  yang sudah dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
Pembatalan  sertifikat  tersebut  merpakan  salah  satu  contoh  kasus  dari  banyak kasus yang terjadi di Indonesia
Beberapa  kasus  terjadi  di  Indonesia,  dapat  dikemukakan  pembatalan sertifikat hak atas tanah di kota Semarang dari tahun 2017 sampai dengan 2020 terdapat  19  (Sembilan  belas)  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  dibatalkan 12 ,  hal  ini menunjukan bahwa  ketentuan lembaga rechtsvewerking yang tercantum dalam pasal 32 ayat (2) tidak mutlak . Dapat ditegaskan bahwa selama suatu sertifikat hak atas  tanah  bisa  dibuktikan  bahwa  perolehan  tanah  tersebut  dilakukan  dengan itikad  tidak  baik  maka  sertifikat  dapat  dirubah  atau  dibatalkan  tanpa memperhatikan jangka waktu kepemilikan hak atas tanah.
Eksistensi  lembaga rechtsverwerking dalam  Sistem  publikasi  negative  di Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak sebagai dasar kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah, namun penekanannya adalah pada dasar itikad baik dalam  perolehan  hak  atas  tanah.  Jadi  selama  dapat  dibuktikan  oleh  pengadilan bahwa cara perolehan hak tidak dengan itikad baik, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan

## D.PENUTUP
Lembaga rechtsverwerking adalah lembaga hukum adat yang sudah ada sebelum UUPA Agraria  ada.  Tanah  yang  dalam  waktu  yang  lama  tidak  dikerjakan  da  nada  orang  lain  yang mengerjakan  dan  memanfaatkannya,  maka  hak  untuk  menuntut  kembali  tanah  akan  hilang. Lembaga rechtsverwerking juga sudah diterapkan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrien Sutedi, 2007, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta.
Aslan Noor, 2009, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung
12 Cegah Masalah Pertanahan Melalui Peran Pimpinan diakses dari http://www.atrbpn.go.1d//menu=baca&kd =13XKbxqlSeX3i3rG40YWSP8wHMH6+LyliZWFjE2Og+6SxV/5MIqliw/+GB/yjKpada 16 Juli 2021
A.P Parlindungan , 1990,Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
Bambang Daru Nugroho, 2015, Hukum Adat, Hak menguasai Negara atas SumberDaya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Adat,, Rafika Aditama Bandung.
Bernhard Limbong, 2012, Hukum Agraia Nasional, Margaretha Pustaka, Jakarta
Budi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta
FX Sumarja,Hukum Pendaftaran Tanah, Universitas Lampung, Bandar Lampung ,2010 Maria S. W Soemardjono, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas, Jakarta.
Supriadi, 2015, Hukum Agraria, Sinar Grafika Jakarta
Widyarini Indriasti Wardani, 2017, Hukum Pertanahan,.Fakultas Hukum Universitas 17
Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
Undang Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Undang Undang No 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanag
Desertasi, Jurnal, Makalah, Majalah, Media Cdetak Media elektronik, Internet dll
Tesis Magister Kenotariatan Untag semarang , milik Ike Puspa Dewi SH, hal 91-92 Journal U.
Indaryanto, Perubahan Pokok Dalam Peraturan Pendaftaran Tanah Menurut PP Nomor10 tahun 1961 dengan PP nomor 24 tahun 1997, dalam http://jhp.ui.ac.id, 2017
Arie.S.Hutagalung, Journal Penerapan Lembaga “rechtsverwerking”untuk mengatasi kelemahan sistempublikasi negative dalam pendaftaran tanah”, http://www.jhp.ui.ac.id, article
Cegah Masalah Pertanahan Melalui Peran Pimpinan diakses dari http://www.atrbpn.go.1d//menu=baca&kd
=13XKbxqlSeX3i3rG40YWSP8wHMH6+LyliZWFjE2Og+6SxV/5MIqliw/+GB/yjKpada 16 Juli 2021