Januari 2022 Vol. 3 No. 1

## Analisis  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  Tentang  Tindakan  Aparat Negara Melakukan Spionase Terhadap Warga Negara

## Asrudi, Zulhas’ari Mustafa
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mdrudi72@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisiskan perbedaan  pendapat  dari  kedua dasar hukum yakni hukum Islam dan hukum positif tentang spionase yang dilakukan warga Negara terhadap  warga  negara.  Dalam  menjawab  problematika  diatas,  penulis  menggunakan  Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) yang berpedoman terhadap pengelolahan data yang didapatkan dari beberapa  literatur.  Adapun  sumber  data  yang  didapatkan  diantaranya  data  sekunder,  primer  dan tersier.  Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  merupakan  sesuatu  yang didasarkan  oleh  studi  kepustakaan  dengan  menyelami  karya-karya  ilmiah  yang  berhubungan langsung  pada  objek  yang  dikaji  serta  menganalisiskan  dalam  literatur  yang  memiliki  relevansi dengan  masalah  yang  dibahas,  kemudian  mengulas  lalu  menyimpulkannya.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan dan persamaan pada pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang tindakan aparat Negara terhadap warga negara. dalam penulisan ini pendapat hukum Islam memandang bahwa spionase yang dilakukan oleh aparat negara bias dilakukan jika hal tersebut bertujuan  untuk  kepentingan  Negara  dan  umat  Islam.  Sebagaimana  Rasulullah  memberi  contoh dengan  mengutus  para  sahabat  yang  dipercaya  untuk  memata-matai  orang  kafir  dan  orang-orang munafik  yang  bias  membahayakan  keamanan  umat  Islam  pada  saat  itu.  Namun,  diluar  itu  Islam sangat melarang adanya tindakan memata-matai jika itu dilakukan kepada umat Muslim sendiri, apa lagi jika memata-matai tanpa dasar atau hanya untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang tertera dalam QS. Al-Hujurat ayat 12. Kemudian dalam hukum positif memandang bahwa spionase boleh dilakukan  jika  tindakan  orang  yang  menjadi  subjek  mata-mata  telah  melakukan  tindakan  yang dianggap melanggar dari aturan dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan  pembolehan  spionase.  Diluar  dari  yang  diatur  dalam Undang-Undang maka tidak boleh dilakukan spionase karena melanggar dari hak privasi seseorang sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Hukum Islam; Hukum Positif; Tindakan Aparat Negara; Spionase;

## Abstract
This article aims to describe and analyze differences of opinion from the two legal bases, namely Islamic  law  and  positive  law  regarding  espionage  by  citizens  against  citizens.  In  answering  the problems  above,  the  author  uses  Library  Research  which  is  guided  by  the  management  of  data obtained  from  several  literatures.  The  sources  of  data  obtained  include  secondary,  primary  and tertiary data. This research approach using a qualitative approach is something that is based on a literature study by exploring scientific works that are directly related to the object being studied and analyzing  in  the  literature  that  has  relevance  to  the  problem  discussed,  then  reviewing  and  then concluding. The results of this study indicate that there are differences and similarities in the views of Islamic law and positive law regarding the actions of state officials against citizens. In this paper, the opinion of Islamic law views that espionage carried out by state officials can be carried out if it is aimed at the interests of the State and Muslims. As the Prophet gave an example by sending trusted companions to spy on infidels and hypocrites who could endanger the security of Muslims at that time. However, apart from that, Islam strictly prohibits any spying if it is carried out on Muslims themselves, especially if the spying is groundless or only for personal gain as stated in the QS. Al- Hujurat paragraph 12. Then in positive law views that espionage may be carried out if the actions of the person who is the subject of spying has taken actions that are considered to violate the rules with  sufficient  preliminary  evidence  as  regulated  in  the  law  relating  to  the  permissibility  of espionage.  Outside  of  what  is  regulated  in  the  law,  espionage  cannot  be  carried  out  because  it violates a person's right to privacy as regulated in Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
Keywords: Islamic Law; Positive Law; State Apparatus Actions; Espionage

## Pendahuluan
Dalam  Bahasa  Arab  yang  berkenaan  dengan  kegiatan  spionase  yang  dilakukan  oleh intelijen dalam kamus Al-Munawwir berkisar pada kalimat tajassasa yang berarti menyelidiki, mematai-matai. Kalimat ini berasal dari jassa yang mempunyai arti memandang dengan tajam, membelalakkan matanya agar jelas. 1 Sesuai firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat / 49: 12.
ٰٓ ي
ٰٓا َ ل َوٰٓا ْو ُس َّ س َج َ تٰٓا َ ل َّوٌٰٓمْث ِآٰ ِ ن َّ ظلآٰ َض ْعَبٰٓ َّنِآِِّٰۖ ن َّ ظلآٰ َن ِ مٰٓا ًرْيِث َ كٰٓا ْوُبِن َت ْجآٰاوُنَمٰآٰ َنْي ِذ َّ لآٰاَهُّي َ ا ٰٰٓٓ ُّب ِح ُ ي َ آٰۗا ًض ْعَبْٰٓم ُ ك ُض ْعَّبٰٓ ْبَت ْغَي
َّٰٓنِاَٰۗٓ ه للّٰآٰاو ُقَّتا َوُٰٓۗه ْو ُمُت ْه ِر َ ك َ فٰٓاًتْي َمِٰٓهْي ِخ َ آَٰمْح َ لٰٓ َ ل ُ ك ْ أَّيٰٓ ْن َ آْٰم ُ كُد َح َ ا ٌٰٓمْي ِح َّرٰٓ ٌبا َّو َتَٰٓ هللّٰآٰ ١٢
Terjemahannya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  jauhilah  kebanyakan  dari  prasangka,  sesungguhnya sebagian  prasangka  itu  adalah  dosa,  dan  janganlah  kalian  mencari-cari  kesalahan (dengan memata-matai) orang lain”. 2
Pada  dasarnya  spionase  bukan  sesuatu  hal  yang  baru  muncul,  melainkan  sudah  ada sejak  dulu.  Bahkan  kegiatan  spionase  sendiri  sudah  banyak  di  contoh  oleh  nabi  baik  dalam keadaan perang maupun bukan dalam keadaan perang. Rasulullah Muhammad saw mengutus Hudzaifah Ibnu Yaman untuk melakukan spionase atau mata-mata kepada orang kafir maupun orang-orang munafik yang sebelumnya sudah ditandai oleh nabi. Kemudian orang tersebut di catat oleh nabi kemudian diserahkan kepada nabi untuk melakukan spionase atas segala gerak gerik orang-orang tersebut, sehingga jika akan terjadi masalah maka akan bisa ditanggulangi dengan  cepat.  Tidak  hanya  dalam  keadaan  tenang  saja,  Hudzaifah  Ibnu  Yaman  juga diperintahkan oleh nabi untuk menyamar dan berbaur ke pihak musuh pada saat perang parit, sehingga semua strategi perang yang disusun oleh pihak musuh maka dapat diketahui oleh nabi.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  teknologi  berkembang  dengan  pesat  dan  di tengah revalitas tersebut. 3 Kegiatan spionase juga semakin berkembang dengan menggunakan alat elektronik sebagai alat spionase. Bahkan spionase tidak hanya lagi diperuntukkan untuk perang dan kepentingan negara saja, melainkan sudah merembet ke kepentingan politik dan bisnis.  Bahkan  dengan  mudahnya  mengakses  privasi  seseorang  di  dunia  maya  maka memudahkan  pengguna  lain  untuk  melakukan  spionase  terhadap  orang  tersebut.  Termasuk juga  aparat  negara  yang  melakukan  spionase  terhadap  warga  negara,  namun  ini  menuai polemik  karena  banyak  kemudian  spionase  yang  dilakukan  oleh  aparat  negara  tidak  sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah dari tindakan aparat negara tersebut sudah sesuai dengan Undang  yang  berlaku  seperti  Undang-Undang  nomor  19  tahun  2019  Tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang nomor 25 Tahun 2008 Tentang Narkotika, Undang- Undang  nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2017  Tentang  Badan  Intelijen  Negara,  dan  Undang-Undang  nomor  11  tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Pembahasan Pengertian spionase
Spionase adalah tindakan pengumpulan data yang mencakup infiltrasi dinamis dari area tempat  informasi  sensitif  disimpan.  Pelaku  spionase  adalah  perseorangan  maupun perkelompok yang dibawahi oleh suatu organisasi baik berdiri sendiri (swasta) atau di bawah yayasan (pemerintah). Berikut adalah contoh badan intelijen yang dikenal dunia; Anonymous
1 Departemen Agama, Perkembangan Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006),  h. 1.
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Sygma,2009) h. 518
3 Wahyuddin Naro et al., “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia,” International Journal  of  Criminology  and  Sociology 9  (2020):  572–86,  https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929- 4409.2020.09.5.
(individu), Wikileaks (swasta ),  KGB (Rusia), ASIS  atau  Australian  Mystery  Shrewd  Help (Australia),  dan  BIN  atau  Badan  Intelijen  Negara  (Indonesia).  Tingkat  pengawasan  dibagi menjadi beberapa jenis, lebih spesifik: pengintaian militer, kegiatan rahasia moneter, pekerjaan penyamaran politik dan pengawasan perdamaian.
Dalam  Bahasa  Arab  yang  berkenaan  dengan  kegiatan  spionase  yang  dilakukan  oleh intelijen dalam kamus Al-Munawwir berkisar pada kalimat tajassasa yang berarti menyelidiki, mematai-matai. Kalimat ini berasal dari jassa yang mempunyai arti memandang dengan tajam, membelalakkan matanya agar jelas. 4
Tajassus adalah  suatu  kegiatan  yang  mendalami  suatu  berita.  Secara  bahasa,  jika dikatakan jassa al-akhbar wa tajassasah a, artinya adalah mengungkap berita. Jika ada yang mencari berita, baik berita publik maupun berita yang dirahasiakan, dia telah melakukan latihan tajassus (spionase).  Orang  seperti  itu  disebut jaasus (mata-mata).  Yang  merupakan  suatu perilaku yang dapat dimasukkan sebagai tajassus (spionase), jika ada didalamnya komponen atau unsur mencari-cari atau mendalami berita. Sementara itu, berita yang dia cari tidak perlu berupa informasi rahasia. Melainka kesemua berita, baik umum maupun rahasia. 5
Dasar Hukum Positif Tentang Tindakan Aparat Negara Melakukan Spionase Terhadap Warga Negara

## a. Undang-Undang no. 19 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Penyadapan yang dilakukan oleh KPK sendiri di atur dalam pasal 12 ayat 1 poin (1) UU no.  20  tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi bahwa  “Dalam melaksanakan  tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”
Dalam  konteks  penegakan  hukum  baik  dalam tahap  penyidikan,  penuntutan  maupun pemeriksaan  di  pengadilan,  hasil  penyadap-an  oleh  KPK  dapat  dijadikan  sebagai  perluasan sumber alat bukti petunjuk sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 188  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP) dalam kasus korupsi ter kasus korupsi yang berawal dari OTT.
Menurut  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  20/PUU-XIV/2016  menyatakan  bahwa kedudukan hasil penyadapan dalam kasus korupsi sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk memiliki kekuatan mengikat apabila penyadapan tersebut dilakukan oleh atau atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  31  ayat  (3)  UU  ITE.  KPK  merupakan penegak hukum lainnya yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU KPK.
Penyadapan  sendiri  yang  dilakukan  oleh  KPK  memang  terbukti  efektif  dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang sudah mengakar pada beberapa instansi pemerintahan. Penyadapan juga menjadi salah satu senjata utama bagi KPK dalam menguak setiap kasus yang dihadapi oleh penyidik KPK. Hal senada juga disampaikan oleh Saldi Isra yang menyatakan bahwa  penyadapan  memang  terbukti  memberikan  hasil  yang  efektif  dalam  menguak  kasus- kasus korupsi. Tidak berbeda dengan Saldi Isra, Nursyahbani Katjasungkana juga menyatakan bahwa  penyadapan  yang  dilakukan  KPK  sangat  ketat  dan  sudah  sesuai  dengan  SOP  yang berlaku. 6
Dalam  penyadapan  sendiri  yang  dilakukan  KPK,  baik  itu  pada  tahap  penyelidikan, penyidikan maupun pada tahap penuntutan tanpa harus mendapat izin dari putusan pengadilan
4 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 192
5 Departemen Agama RI, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Departement Agama RI, 2005), h. 14.
6 Eddy. O. S. Heariej, Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012) h. 68
ataupun pihak lain diluar dari badan KPK sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 12 ayat (1)  huruf  a  UU  KPK.  Penyadapan  yang  dilakukan  cukup  pendapat  izin  dan  perintah  oleh pimpinan  yang  ada  pada  KPK.  Namun,  KPK  tidak  boleh  sembarang  dalam  melakukan penyadapan harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Walaupun kemudian penyadapan di audit oleh Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO /020/2006 dan tidak ada lagi regulasi yang mengatur soal penyadapan secara khusus yang berbentuk Undang-Undang.
Didalam  Pasal  3  Permenkominfo  No.  11/PER/M.KOMINFO/020/2006  dikatakan bahwa “Penyadapan terhadap informasi secara sah ( lawful interception ) dilaksanakan dengan tujuan  untuk  keperluan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan terhadap  suatu peristiwa  tindak  pidana”.  Yang  mana  dari  aturan  tersebut  membenarkan  dari  tindakan penyadapan dan tidak melanggar dari aturan tersebut. Namun, dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Permenkominfo  No.  11/PER/M.  KOMINFO/020/2006  yang  mana  untuk  menjamin keabsahan,  transparansi  dan  independensi  dari  penyadapan  yang  dilakukan  oleh  penegak hukum  maka  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  membentuk  tim  pengawas  yang bertujuan untuk meneliti dan menggali keabsahan dan legalitas dari surat perintah penyadapan yang dikeluarkan oleh penegak hukum.
Dari  Pasal  14  dan  Pasal  15  Permenkominfo  No.  11/PER/M.  KOMINFO/020/2006 mengisyaratkan bahwa penyadapan dilakukan oleh KPK tidak boleh semena-mena dan harus sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku  terutama  persoalan  pendapatan  izin  atau  perintah  dari pemimpin KPK. Apalagi penyadapan yang dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum yang  mana  hasil  dari  penyadapan  tersebut  bisa  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  kuat  dan persidangan. 7
b. Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Sama  halnya  dengan  KPK,  penyadapan  yang  dilakukan  oleh  BNN  dibenarkan  oleh hukum sebagaimana tercantum didalam pasal 75 bagian I Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa “melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup”. Menandakan  bahwa  BNN  dibenarkan  melakukan  penyadapan  pada  objek  yang  diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dengan bukti permulaan yang cukup. Namun, berbeda dengan  KPK,  dalam  penyadapan  yang  dilakukan  oleh  BNN  tidak  hanya  harus  ada  bukti permulaan  yang  cukup  dan  izin  dari  pimpinan  badan  BNN  tapi  juga  harus  ada  izin  dari pengadilan Negeri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 77 ayat 2 Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 bahwa “Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas  izin tertulis  dari  ketua  pengadilan”. Setelah  itu  harus  pula  disiapkan  saksi  ahli  dalam persidangan  sebagai  penguat  alat  bukti  elektronik  berupa  penyadapan  yang  disiapkan  oleh BNN.
Namun,  beberapa  keadaan  tertentu,  apalagi  dalam  keadaan  mendesak  maka    tanpa perlu ada izin tertulis dari pengadilan negeri sebagaimana yang diatur dalam pasal 78 ayat 1 Undang-Undang no. 35 tahun 2009 bahwa “Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan”. 8
c. Undang-Undang no. 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme
Penyadapan yang dilakukan oleh BNPT juga sama dengan yang dilakukan oleh BNN bahwa  dimana  penyadapan  boleh  dilakukan  apabila  sudah  ada  izin  dari  pengadilan  negeri. Penyadapan yang dilakukan adalah sebagai untuk upaya mencegah terjadinya tindak pidana terorisme  sebagai  permulaan  dari  pelaksanaan  tindak  kejahatan.  Hal  ini  karena  terorisme merupakan kejahatan yang mengancam pertahanan dan keamanan negara karena kejahatan
7 Konsideran Menimbang dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001
8 Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika
ini  menimbulkan  korban  secara  acak  dan  massal. 9 Namun,  untuk  membuktikan  adanya permulaan  dari  kejahatan  terorisme  itu,  maka  semua  unsur  pidana  dan  rumusannya  harus terpenuhi. Unsur yang dipenuhi yaitu unsur objektif, unsurnya antara lain adalah:
1) Apakah orang yang akan melakukan permulaan pelaksanaan kejahatan terorisme itu mempunyai senjata api.
2) Mempunyai senjata dalam jumlah yang tidak wajar.
3) Menyimpan senjata api di rumah.
4) Dipunyai oleh sekelompok orang yang kenal satusama lain.
5) Tidak mempunyai surat izin kepemilikan senjata.
6) Melakukan kegiatan-kegiatan semi militer di tempat-tempat tertentu yang sama sekali tidak diketahui public
7) Melakukan kegiatan semi militer ditempat tertentu pada saat malam hari.
Dengan  terpenuhinya  syarat-syarat  objektif  diatas  maka  diperbolehkan  untuk melakukan penyadapan kepada target yang sebelumnya sudah di tentukan. Sejak terjadinya terorisme  di  Bali  12  Oktober  2002,  yang  pada  saat  peristiwa  itu  terjadi,  undang-undang tentang  tindak  pidana  terorisme  belum  di  atur. 10 Namun  setelah  terbentuknya  Undang- Undang  nomor  5  tahun  2018  tentang  tindak  pidana  terorisme  maka  tidak  hanya  syarat subjektif di atas yang harus dipenuhi dalam sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf b  Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang : menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya  yang  diduga  digunakan  untuk  mempersiapkan,  merencanakan,  dan  melaksanakan tindak  pidana  terorisme,  serta  untuk  mengetahui  keberadaan  seseorang  atau  jaringan terorisme.
Kemudian penyadapan yang dilakukan harus mendapat izin dari pengadilan negeri di wilayah  penyidik  berada.  Hal  ini  di  atur  dalam  pasal  31  ayat  2  bahwa  penyadapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui  dilakukan  penyadapan  berdasarkan  permohonan  secara  tertulis  penyidik  atau atasan  penyidik.  Yang  mana  jangka  berlakunya  dari  surat  izin  ini  adalah  1  tahun  dan  bisa diperpanjang  sebanyak  satu  kali  dengan  jangka  waktu  yang  sama.  Setelah  dilakukan penyadapan maka  wajib  dilaporkan  kepada  pimpinan  penyidik  yang  menyetujui  dilakukan penyadapan dan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi  dan  informatika  untuk  dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan  atas  hasil  dari penyadapan  yang  dilakukan.  Dari  semua  aturan  tersebut  merupakan  upaya  dari  penegak hukum dengan tujuan agar dapat dicegah terjadinya korban. 11
d. Undang-Undang no. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
Jika KPK, BNN, dan BNPT terfokus pada satu tindak pidana tertentu untuk melakukan penyadapan. Maka BIN tidak terfokus dalam satu tindak pidana terutama tindak pidana yang dapat mengancam keamanan negara, sebagaimana yang di atur dalam pasal 31 huruf b tentang Undang-Undang Intelijen Negara bahwa “badan intelijen negara (selanjutnya disebut sebagai BIN)  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  penyadapan,  pemeriksaan  aliran  dana,  dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase,  dan  sabotase  yang  mengancam  keselamatan,  keamanan  dan  kedaulatan nasional, termasuk  yang  menjalani  proses  hukum”. 12 Artinya  BIN  dibenarkan  untuk  melakukan penyadapan terhadap tindak pidana yang di atur dalam UU tersebut.
Namun, BIN juga tidak boleh semena-mena dalam melakukan kegiatan penyadapan,
9 Ali Masyhar, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme (Bandung: Mandar Maju, 2009) h.4
10 Ali Masyhar, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, h. 5
11 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo, 2012) h. 153
12 Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2011 Tentang  Badang  Intelijen  Negara
artinya kewenangan yang di atur pada pasal 31 huruf b dibatasi oleh pasal 32 ayat 2 Undang- Undang no. 17 tahun 2011 bahwa penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan  yang  cukup  dilakukan  oleh  penetapan  ketua  pengadilan  negeri.  Sehingga  BIN sendiri  tidak  boleh  melakukan  tindakan  sebelum  terpenuhi  syarat  tersebut  sebagai  acuan bahwa tindakan dari BIN tidak melanggar hukum dan terbukti legalitasnya.
Selain  dari  pasal  31  huruf  b,  pasal  31  huruf  a  juga  memberikan  penjelasan  bahwa Badan  Intelijen  Negara  memiliki  wewenang  melakukan  penyadapan,  pemeriksaan  aliran dana,  dan  penggalian  informasi  terhadap  Sasaran  yang  terkait  dengan  kegiatan  yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  dan  sektor  kehidupan  masyarakat  lainnya,  termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.  Dengan demikian BIN juga tidak hanya  terfokus  pada  tindak  pidana  terorisme  dan  saparatisme  tapi  di  semua  ruang  lingkup kejahatan  yang  bisa  mengancam  keamanan  negara  seperti  tindak  pidana  korupsi, penyalahgunaan narkotika, dan lain-lain.
Tindakan yang dilakukan oleh BIN tidak sendiri namun biasanya bekerjasama dengan penegak  hukum  terkait  sebagaimana  yang  di  atur  dalam  pasal  34  ayat  1  huruf  d  Undang- Undang no. 17 Tahun 2011 bahwa penggalian informasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 dilakukan dengan ketentuan bekerjasama dengan penegak hukum terkait. Sehingga semakin menguatkan bahwa tindakan dari BIN betul-betul terbukti legalitasnya.
e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selain masalah otentisitas suara, persoalan keabsahan dan dasar hukum penyadapan juga  merupakan  hal  belum  terselesaikan.  Persoalan  ini  dilatarbelakangi  belum  lengkapnya hukum acara yang mengatur mengenai penyadapan. Sampai saat ini hanya UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang secara eksplisit mengatur mengenai penyadapan  ini.  Dalam  pasal  31  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik menjelaskan bahwa:
1. Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2. Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan intersepsi  atas  transmisi  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan  kepolisian,  kejaksaan, dan/atau  institusi  penegak  hukum  lainnya  yang  ditetapkan  berdasarkan  undang- undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan pasal 31 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai dua maksud; pertama, penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Kedua, penyadapan yang  dilakukan  harus  berdasarkan  permintaan  dalam  rangka  penegakan  hukum.  Ketiga, kewenangan penyadapan dan permintaan penyadapan dalam rangka penegakan hukum harus ditetapkan berdasarkan UU.
Pandangan  Hukum  Islam  Tentang  Tindakan  Aparat  Negara  Melakukan  Spionase Terhadap Warga Negara Dasar Hukum Islam Yang Melarang Spionase
Q.S Al-Hujurat/49:12.
َٰٓوٰٓا ْو ُس َّ س َج َ تٰٓا َ ل َّوٌٰٓمْث ِآٰ ِ ن َّ ظلآٰ َض ْعَبٰٓ َّنِآِِّٰۖ ن َّ ظلآٰ َن ِ مٰٓا ًرْيِث َ كٰٓا ْو ُبِن َت ْجآٰاوُنَمٰآٰ َنْي ِذ َّ لآٰاَهُّي َ ا ي
ْٰٓم ُ كُد َح َ آٰ ُّب ِح ُ ي َ آٰۗا ًض ْعَبْٰٓم ُ ك ُض ْعَّبٰٓ ْبَت ْغَيٰٓا َ ل
ٌٰٓمْي ِح َّرٰٓ ٌبا َّو َتَٰٓ هللّٰآٰ َّنِاَٰۗٓ هللّٰآٰاوُقَّتاَوُٰٓۗهْوُمُت ْه ِر َ ك َ فٰٓاًتْي َمِٰٓهْي ِخ َ آَٰمْح َ لٰٓ َ ل ُ ك ْ أَّيٰٓ ْن َ ا
١٢
Terjemahannya :
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  jauhilah  kebanyakan  berprasangka,  karena sesungguhnya  sebagian  tindakan  berprasangka  adalah  dosa  dan  janganlah  kamu mencari-cari kesalahan orang lain”.
Dalam ayat  tersebut,  Allah Ta’ala melarang  kita  untuk mencari-cari  kesalahan  orang lain.  Entah  itu  dengan  kita  menyelidikinya  secara  langsung  atau  dengan  bertanya  kepada temannya. Tajassus biasanya merupakan kelanjutan dari prasangka buruk sebagaimana yang Allah Ta’ala larang dalam beberapa kalimat sebelum pelarangan sikap tajassus. Dalam hadis juga di jelaskan bahwa:
ٰٓا َدَت َ ال َو ٰٓاو ُد َسا َح َ ت ٰٓ َ ال َو ٰٓاو ُس  َس َج َ ت ٰٓ َ ال َو ٰٓاو ُس  َس َح َ ت ٰٓ َ ال َو ٰٓ ِثْي ِد َحْلآٰ ُب َذْك َ أ ٰٓ  َن  َظلا ٰٓ  َن ِإ َ ف ٰٓ  َن  َظلا َو ْٰٓم ُ كٰٓا َيِإ
ٰٰٓٓاو ُض َ غاَبَت َ ال َو ٰٓاو ُرَب
ٰٓاًنا َو ْحإِٰٓ َ للّٰا َداَب ِعاوُن ْو ُ كَو
Artinya:
“Berhati-hatilah  kalian  dari  tindakan  berprasangka  buruk,  karena  prasangka  buruk adalah  sedusta-dusta  ucapan.  Janganlah  kalian  saling mencari  berita  kejelekan  orang lain,  saling  memata-matai,  saling  mendengki,  saling  membelakangi,  dan  saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara”. 13
Juga hadis,
آِٰهي ِخ َ أَٰٓة َر ْو َعٰٓ َعَّبَتَتٰٓ ْن َمُٰٓهَّنِإ َ فٰٓ، ْم ِهِتا َر ْو َعٰٓاو ُعِبَّتَتَٰٓالَوْٰٓمُهوُرِ يَعُتَٰٓالَوٰٓ َنيِمِل ْسُم ْ لآٰاو ُذ ْؤُتٰٓ َ ال
ٰٰٓٓ ْن َم َوٰٓ،ُهَت َر ْو َعُٰٓ َّ للّٰآٰ َعَّبَتَتٰٓ ِمِل ْس ُم ْ ل ِٰٓهِل ْح َرٰٓ ِف ْو َجٰٓيِفٰٓ ْو َ ل َوُٰٓه ْح َض ْفَيُٰٓهَت َر ْو َعُٰٓ َّ للّٰآٰ َعَّبَتَت
Artinya:
“Janganlah  kalian  menyakiti  sesama  muslim,  jangan  menghina  mereka,  dan  jangan mencari-cari  kesalahan  mereka.  Karena  orang  yang  mencari  kesalahan  saudaranya sesama  muslim,  maka  Allah  akan  mencari-cari  kesalahannya  dan  membeberkannya, meskipun dia bersembunyi di rumahnya ”. (HR. Turmudzi 2032 dan di shahihkan Al- Albani).
Dari  dasar  hukum  di  atas  menjelaskan  persolan  larangan  tajassasu  yang  merupakan bagian dari prasangka buruk apalagi kepada umat Muslim. Persolam sanksinya ulama berbeda pendapat dalam melihat ini Sebagian ulama menghukuminya dengan hukum takzir, yakni jenis dan jumlahnya diserahkan kepada pengadilan.
Hal ini berdasar pada kisah Hathib bin Balta'ah yang mengirimkan pesan kepada kaum Musyrik  Makkah  lewat  seorang  kurir  wanita.  Kejadian  ini  terbongkar  berkat  informasi  dari
13 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari hadits no. 6064 dan Muslim hadits no. 256
Rasulullah saw. Rasulullah menolak hukuman mati terhadap Hathib yang diusulkan oleh Umar bin  Khattab  RA  dan  menyerahkan  jenis  hukuman  kepada  kaum  Muslimin.  Sementara  Ibnu Hajar  al-Asqalani  berpendapat  lain.  Menurutnya,  seorang  Muslim  yang  memata-matai  umat Islam untuk dilaporkan kepada musuh bisa dijatuhi hukuman mati. Ibnu Hajar juga berdalil pada hadis soal Hathib.
Menurut Ibnu Hajar, Hathib mendapat keistimewaan hukuman berupa takzir karena ia adalah  ahlu  Badar  seperti  yang  disabdakan  Rasulullah  saw.  Sementara  yang  lain  tidak mendapat  keistimewaan  tersebut.  Soal  orang  kafir  yang  memata-matai  umat  Islam  pun hukumnya dibagi menjadi dua. Pertama untuk kafir harbi, yakni yang memerangi umat Islam. Kedua, kafir zimmi yang terikat perjanjian dengan umat Islam. Para ulama sepakat jika yang memata-matai umat Islam adalah kafir harbi maka ia bisa dijatuhi hukuman mati. Namun jika yang memata-matai termasuk kafir Zimmi, para ulama terbelah pendapatnya.
Sebagian ulama sepakat meski terikat perjanjian dengan umat Islam, kafir Zimmi yang terbukti  memata-matai  umat  Islam  bisa  dijatuhi  hukum  mati.  Sementara  Imam  Malik  dan Abdurrahmah  al-Auzai  mengatakan  kafir  zimmi  yang  memata-matai  tidak  boleh  dibunuh. Hanya saja status perjanjian dan hak dia untuk dilindungi batal. 14
Dasar  hukum  lain misal  yang  membahas  soal  larangan  memata-matai  yaitu larangan memata-matai tidak terkecuali suami istri. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang memasang rekaman untuk memata-matai istrinya. Jawab beliau,
لآٰنمٰٓهنأٰٓاذهٰٓيفٰٓييأر
ٰٰٓٓىلعٰٓسسجتنٰٓانبهذٰٓولوٰٓرهاظلآٰالإٰٓانلٰٓسيلٰٓهنألٰٰٓٓدحأٰٓىلعٰٓسسجتيٰٓنأٰٓ ٍدحألٰٓزوجيٰٓالوٰٓسسجت
ٰٓىرنوٰٓعمسنٰٓاميفٰٓانرئامضٰٓتبعتوٰٓسسجتلآٰقيرطٰٓيفٰٓ ً اميظعٰٓ ً ابعتٰٓانبعتلٰٓسانلا
Artinya:
“Menurutku  ini  termasuk  tajassus.  Dan  tidak  boleh  bagi  siapapun  untuk  melakukan tajassus  kepada  sesama  Muslim.  Karena  yang  boleh  kita  perhatikan  hanya  bagian lahiriyah”. (Fatawa al-Liqa’ as-Syahri, no. 50).
Dalam hal ini tidak boleh melakukan kegiatan tajassasu kepada sesama Muslim apa lagi itu suami istri, apalagi melakukan penggerebekan atau menuduh istri melakukan zina tampa ada alat bukti berupa empat orang saksi. 15 Jika terjadi maka jatuh hukuman baginya jika tidak bisa membuktikan dengan adanya saksi yang sudah ditentukan. Begitu pula dengan tuduhan- tuduhan  lainnya,  tidank  boleh  berprasangka  buruk  terhadap  seseorang  tanpa  memiliki  bukti yang kuat bahwa orang tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum.

## Dasar Hukum Islam Yang Memperbolehkan Spionase
Soal hukum mata-mata dalam konteks mempertahankan keamanan negara terutama dan keadaan  perang  melawan  kaun  kafir.  Para  ulama  sepakat  soal  kebolehan  seorang pemimpin kaum Mukminin mengirimkan seseorang untuk menyusup ke daerah musuh dan menyelidiki kekuatan  musuh.Tujuan  dari  penyelidikan  ini  adalah  mengetahui  taktik  musuh  dan memenangkan  peperangan  agar  umat  Islam  tidak  mendapatkan  kehancuran.  Dasar  dari kebolehan ini adalah Q.S Al-Baqarah/2:195.
ُّٰٓب ِح ُ يَٰٓ ه للّٰآٰ َّنِآٰٰۛٓا ْوُن ِس ْح َ ا َوِٰٰٓۛٓة َ ك ُ ل ْهَّتلآٰى َ ل ِآْٰم ُ كْي ِدْي َ اِبٰٓا ْو ُقْلُتٰٓاَلَوِٰٓ هللّٰآٰ ِل ْيِب َسٰٓ ْيِفٰٓاْوُقِفْن َ ا َو
ٰٓ َنْيِن ِس ْح ُم ْ لآٰ ١٩٥ ٰٓ
Terjemahannya:
14 Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
15 Muammar Bakry et al., “Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic  Jurisdiction,” International  Journal  of  Criminology  and  Sociology 10  (2021):  1267–1276, https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.146.
"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri”.
Umat Islam wajin memelihara jiwa dan mempertahankan eksistensi agama Allah swt. Tujuan ini juga digariskan oleh Allah swt dengan jihad dalam upaya menghadapi bahayayang ditimbulkan oleh pihak yang tidak senang dengan agama Allah swt. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/1:190.
َٰٓنْي ِدَت ْع ُم ْ لآٰ ُّب ِح ُ يٰٓا َ لَٰٓ ه للّٰآٰ َّنِآٰٰۗٓا ْو ُدَت ْعَتٰٓا َ ل َوْٰٓم ُ كَن ْو ُ لِتا َقُيٰٓ َنْي ِذ َّ لآِٰ ه للّٰآٰ ِلْيِب َسٰٓ ْيِفٰٓاْو ُ لِتا َقَو ٰٓ ١٩٠
Terjemahnya:
“Dan  perangilah  di  jalan  Allah  orang-orang  yang  memerangi  kamu,  tapi  jangan melampaui batas sungguh Allah tidak menyukai oran-orang yang melampaui batas”. 16 Mata-mata menjadi salah satu elemen kekuatan dalam menghadapi kekuatan musuh. Umat  Islam  diperintahkan  meyiapkan  kekuatan  apa  saja  untuk  menghadapi  musuh  yang memerangi  mereka. 17 Hal  ini  termaktub  dala  surah  al-Anfal  ayat  60.  Selain  perintah  Allah, perbuatan mata-mata saat perang juga pernah dicontohkan Rasulullah saw saat perang Badar. Saat  itu  Rasulullah  mengutus  12  orang  yang  dikepalai  Abdullah  bin  Ubay  Hadrat  untuk menyelidiki  kekuatan  musuh.  Ekspedidi  mata-mata  tersebut  didapatkan  laporan  bahwa kekuatan musuh mencapai 1.000 orang yang terdiri atas 300 orang pasukan berkuda dan 700 orang pasukan berunta.
Nabi saw sendiri saat perang Badar juga melakukan fungsi mata-mata. Saat itu beliau bersama beberapa sahabat menunggang kuda mengelilingi medang perang yang akan menjadi tempat pertempuran mereka. Lalu lewatlah seseorang Arab, kemudian nabi  Muhammad saw pun menyamar menjadi orang biasa dan menanyakan kepada orang tersebut keadaan pasukan musuh dan pasukan kaum muslimin. 18

## Analisis  Perbedaan  Pandangan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positi  Tentang  Tindakan Aparat Negara Melakukan Spionase Terhadap Warga Negara
Sebagaimana yang diatur dalam hukum positif baik dalam Undang-Undang  no. 5 tahun 1997  tentang  psikotropika,  Undang-Undang  no.  35  tahun  2009  tentang  narkotika,  Undang- Undang no. 5 tahun 2018 perubahan atas peraturan pengganti perundang-undangan no. 1 tahun 2002  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme,  Undang-Undang  no.  19  tahun  2019 perubahan atas  Undang-Undang    no.  30 tahun  2002  tentang  komisi  pemberantasan  korupsi, Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang- Undang no. 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Dari kesemua aturan tersebut memberikan penjelasan bahwa pengambilan tindakan spionase atau penyadapan terhadap target dilihat dari tindak  pidananya  atau  objek  hukumnya  apakah  boleh  dilakukan  spionase  terhadapnya  atau tidak.
Berbeda  dengan  hukum  Islam,  bahwa  spionase  yang  dilakukan  apakah  boleh  atau tidaknya  dilihat  dari  subjek  hukumnya. 19 Karena  hukum  Islam menjelaskan  haram  memata- matai orang Muslim sebagaimana yang di atur dalam referensi ayat al-Qur’an maupun hadist,
16 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung:Sygma, 2009)h.30
17 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1, Juli (2018): 118–34, https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525.
18 Fauzun Jamal, Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah , (Bandung: Pustaka Oasis, 2009) h. 63
19 Kurniati  Kurniati,  “PEREMPUAN  DAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA:  Diskursus  HAM Dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati,” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
yang  diperbolehkan  hanya  pada  kaum  kafir  dan  orang  munafik  yang  membahayakan kedaulatan  umat  Muslim.  Sebagaimana  nabi  mengutus  abu  Hudzaifah  ibnu  Yaman  untuk memata-matai kaum kafir dan orang-orang munafik yang pada saat itu menjadi musuh umat Muslim.
Selain  dari  perbedaan  subjek  dan  objek  hukumnya,  jika  dulu  pada  zaman  nabi melakukan mata-mata secara langsung, yaitu dengan masuk pada kelompok kafir atau orang yang  sudah  ditunjuk  untuk  dilakukan  pengintaian  terhadapnya  dan  berbaur  dengan  mereka, maka di zaman modern ini maka tindakan spionase lebih berpariasi lagi, tidak hanya dengan pengintaian  langsung  melainkan  tapi  juga  dengan  pengintaian  dengan  menggunakan  media elektronik sebagai implikasi dari perkembangan teknologi di zaman sekarang.

## Analisis Perbedaan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tindakan Aparat Negara Melakukan Spionase Terhadap Warga Negara
Semua  dasar  hukum  positif  menjelaskan  kebolehan  atau  keabsahan  persoalan penyadapan  yang  merupakan  bagian  dari  spionase  dibolehkan  terutama  tindak  pidana  yang dapat mengganggu kedaulatan dan keamanan negara. Namun dalam pelaksanaan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai mana yang di atur dalam perundang-undangan mulai dari  bukti  permulaan  yang  cukup  sebagai  indikasi  bahwa  orang  yang  menjadi  target  dari penyadapan benar-benar melakukan tindak pidana yang ditujukan kepadanya, kemudian harus ada  izin  dari  pengadilan  negeri  sebagai  izin  tertulis  atau  legalitas  bahwa  penyadapan  yang dilakukan tidak dilakukan untuk hanya kepentingan pribadi atau instansi tertentu, kemudian hasil  dari  penyadapan  dilaporkan  kepada  atasan  masing-masing  penyelidik  atau  kementrian yang terkait agar  hasil dari penyadapan dapat dipertanggung jawabkan. Tidak hanya sampai disitu,  jika  ada  kemudian  hasil  dari  penyadapan  yang  tidak  berkaitan  dengan  kasus  yang didalami  maka  harus  di  musnahkan  seketika  agar  kerahasiaan  dan  informasi  tidak  bisa diketahui  oleh  orang  lain  yang  menandakan  bahwa  oaring  yang  diselidiki  harus  di  jaga privasinya.
Begitupun  dengan  hukum  Islam  bahwa  sebagaimana  yang  di  contohkan  oleh  nabi mengutus  sahabatnya  untuk  melakukan  pengintaian  ataupun  mata-mata  terhadap  orang ditunjuk oleh nabi yang mana bisa mengganggu kedaulatan dan keamanan kaum Muslim pada saat  itu. 20 Yang  mana  nabi  juga  dalam  menunjuk  orang  yang  ditujukan  untuk  melakukan penyadapan kepadanya tidak sembarangan, melainkan hanya berfokus kepada kaum kafir dan orang-orang  munafik  saja.  Kemudian,  Rasulullah  saw  juga  tidak  menunjuk  semua  sahabat terdekatnya  ataupun  semua  orang-orang  yang  beliau  percayai  untuk  melakukan  spionase melainkan hanya orang-orang tertentu yang sudah ahli di bidangnya dan bisa berbaur dengan musuh yang dihadapi oleh umat Islam pada saat itu.
Dalam  hal  mata-mata,  sahabat  yang  ditunjuk  oleh  nabi  harus  benar-benar  menjaga informasi  atau  benar-benar  amanah  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  intelijen  yang ditunjuk  oleh  nabi  walaupun  kepada  orang  yang  sudah  dekat  sekali  dengan  beliau.  Ini dilakukan agar  penyelidikan  yang  dilakukan  tidak  terbongkar  oleh  musuh.  Setelah  tindakan spionase dilakukan maka sahabat yang ditunjuk wajib melaporkan informasi yang didapatkan kepada nabi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tugas yang ditujukan kepadanya. 21
20 Nur  Ilma  Asmawi  and  Muammar  Bakry,  “Kebebasan  Perempuan  Dalam  Memilih  Calon  Suami;  Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 212–29, http://103.55.216.56/index.php/mjpm/article/view/17817.
21 Muammar Bakry et al., “Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using Khuṣūṣ Al-Balwᾱ,” International  Journal  of  Criminology  and  Sociology 9,  no.  Desember  (2020):  2757–65, https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.340.
Beberapa  juga  kesamaan  di  dalamnya,  seperti  dalam  melakukan  penyadapan  atau pengintaian  maka  perlu  ada  bukti  permulaan  yang  cukup  sebagai  penguat  atas  legalitas penyadapan  yang  dilakukan,  begitupun  dengan  hukum  Islam  bahwa  dilakukan  pengintaian ataupun memata-matai harus memang terbuti bahwa seseorang tersebut melakukan tindakan tersebut. Contoh misal persoalan menuduh orang lain maka harus ada bukti dan yakin bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana dengan menyiapkan saksi minimal 4 orang jika tindak pidananya itu perzinahan.
Sehingga kesamaan dari kedua dasar hukum tersebut dalam melihat spionase sangatlah mirip  atau  bisa  juga  dikatakan  bahwa  spionase  modern  merupakan  perwujudan  atau perkembangan spionase yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw pada zaman dulu. Dimulai dari prosedur sampai dengan kepentingan dari penyadapan itu sendiri.

## Kesimpulan
Kebolehan melakukan spionase sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam boleh jika itu  bertujuan  untuk  kepentingan  negara  dan  umat.  Namun,  sangat  dilarang  jika  itu diperuntukkan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Begitupun dalam hukum positif dibolehkan jika itu kepentingan negara dan penegakan hukum namun di larang jika tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

## Daftar pustaka
Ali, Masyhar. 2009. Gaya Indonesia Menghadang Terorisme . Bandung: Mandar Maju.
Asmawi,  Nur  Ilma,  and  Muammar  Bakry.  “Kebebasan  Perempuan  Dalam  Memilih  Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 212–29.
http://103.55.216.56/index.php/mjpm/article/view/17817.
Bakry,  Muammar,  Abdul  Syatar,  Achmad  Abubakar,  Chaerul  Risal,  Ahmad  Ahmad,  and Muhammad Majdy Amiruddin. “Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in  Indonesia:  Assimilation  from  Islamic  Jurisdiction.” International  Journal  of Criminology
and Sociology 10 (2021): 1267–1276.
https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.146.
Bakry,  Muammar,  Abdul  Syatar,  Islamul  Haq,  Chaerul  Mundzir,  Muhammad  Arif,  and Muhammad Majdy Amiruddin. “Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration  Using  Khuṣūṣ  Al-Balwᾱ.” International  Journal  of  Criminology  and Sociology 9,  no.  Desember  (2020):  2757–65.  https://doi.org/10.6000/1929- 4409.2020.09.340.
Hukum Pidana Korupsi di Indonesia . Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005..
Departemen Agama RI, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Departement Agama RI, 2005
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari hadits no. 6064 dan Muslim hadits no. 256
Heariej, Eddy. O. S. Teori dan Hukum Pembuktian . Jakarta: Erlangga. 2012.
Jamal,  Fauzun. Intelijen  Nabi:  Melacak  Jaringan  Intelijen  Militer  dan  Sipil  Pada  Masa Rasulullah . Bandung: Pustaka Oasis. 2009.
Konsideran Menimbang dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001
Kristian  dan  Yopi  Gunawan. Sekelumit  tentang  Penyadapan  dalam  Hukum  Positif  di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia. 2013.
Kurniati  Kurniati.  “PEREMPUAN  DAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA: Diskursus  HAM  Dalam  Karya  Nawal  Sa’dawi  Kurniati.” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61. http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
Munawwir, Ahmad, Warson. 1997, Kamus Al-Munawwir . Surabaya: Pustaka Progressif.
Naro,  Wahyuddin,  Abdul  Syatar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  Islamul  Haq,  Achmad Abubakar,  and  Chaerul  Risal.  “Shariah  Assessment  Toward  the  Prosecution  of Cybercrime in Indonesia.” International Journal of Criminology and Sociology 9 (2020): 572–86. https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5.
Nawawi, Arief. Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. 2008.
Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” DIKTUM:
Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1, Juli (2018): 118–34. https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB (Kontribusinya  Terhadap  Pengembangan  Fikih  Di  Indonesia) .  Gowa:  Alauddin University Press, 2021.
Taqiyyuddin  al-Nabhani, al-Syakhshiyyah  al-Islaamiyyah,  juz  II,  ed.III (Beirut:  Daar  al- Ummah, 1994
Teguh, Prasetyo. Hukum Pidana . Jakarta : Raja Grafindo. 2012.
Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2011 Tentang  Badang  Intelijen  Negara
Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Badan Intelijen Negara
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi