## Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli
(Studi Kasus pada Pasar Beringin Kota Gunungsitoli)
Nofita Tafonao 1 , Fatolosa Hulu 2 , Nanny Artatina Buulolo 3 , Ayler Beniah Ndraha 4 1,2,3,4 Universitas Nias E-mail: nofitatafonao7@gmail.com 1

## Article History:
Received: 29 Juni 2024
Revised: 09 Juli 2024
Accepted: 14 Juli 2024
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resistensi yang ditunjukkan oleh pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah. Pedagang kaki lima, sebagai bagian integral dari perekonomian perkotaan, sering kali menghadapi dampak langsung dari  kebijakan  pemerintah  terkait  izin  usaha,  lokasi, dan regulasi lainnya. Penelitian yang bisa digunakan yaitu  sesuatu    pendekatan  deskriptif  dengan  sesuai metode kualitatif. dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pedagang kaki lima di berbagai  lokasi  perkotaan.  Analisis  resistensi pedagang  kaki  lima  terhadap  kebijakan  pemerintah melibatkan  pemahaman  mendalam  tentang  persepsi mereka  terhadap  kebijakan  yang  diterapkan. Pedagang  Kaki  Lima  berkeinginan  melakukan penjualan  di atas  trotoar.  Terkait hal itu  pemerintah Kota  telah    merelokasikan    Tempat    penjualan pedagang  keterminal lama,  tetapi  hasil  kebijakan Pemerintah    Kota        terkait  relokasi    tidak    merasa puas,  tidak  setuju dan  tidak  adail  bagi  Pedagang Kaki  Lima.  Selain itu, studi ini juga mengeksplorasi strategi adaptasi yang digunakan oleh  pedagang kaki lima untuk menghadapi dan melawan kebijakan yang dianggap  merugikan.  Hasil  penelitian  diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika  antara  pedagang  kaki  lima  dan  kebijakan pemerintah.  Implikasi  dari  resistensi  ini  terhadap keberlanjutan  usaha  pedagang  kaki  lima  dan dampaknya  pada  ekonomi  lokal  juga  menjadi  fokus penelitian.
Keywords: Resistensi, Pedagang Kaki Lima, Kebijakan.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan populasi di kota terus meningkat, mendorong semakin banyak orang dari desa bermigrasi  ke  kota.  Kota  menawarkan  fasilitas  yang  lebih  lengkap  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup dan lebih banyak peluang kerja. Namun, modernisasi telah mengubah banyak pekerjaan dari penggunaan  sumber  daya  manusia  menjadi  bergantung  pada  tenaga  kerja.  Kesempatan  kerja  di kota  semakin  berkurang,  dengan  banyaknya  perusahaan-perusahaan  di  berbagai  sektor  seperti

## 1390
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
industri,  perdagangan,  dan  keuangan  mengalami  kesulitan  bertahan  serta  sempitnya  ketersedian lapangan kerja (Farooq et al., 2022). Krisis ekonomi ini menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan  bahkan  penutupan  usaha  karena  tidak  mampu  bertahan.  Salah  satu  pekerjaan  yang  umum dilakukan di perkotaan adalah berdagang barang sembako di pasar-pasar. Pekerjaan ini merupakan sebagai  cara  cepat  untuk  memenuhi  kebutuhan  kehidupan  dari  hasil  penjualan  yang  dilakuakan oleh pedagang.
Sehingga pekerjaan  dagangan ini mudah  dilakukan  tanpa memerlukan biaya  yang  besar, efisien  waktu  yang  dikerjakan  serta  jenjang  Pendidikan  yang  tinggi  sehingga  minat  masyarakat secara  antusias  melakukannya.  Akibatnya  banyak  para  pedagang  menghiraukan  aturan-aturan regulasi dalam sistem dagang dalam kota. Banyaknya pedagang kaki lima atau disebut (PKL) yang menjajakan dagangan di trotoar-trotoar jalan, sehingga memunculkan permasalah sensitif antara pedagang dengan pemerintah setempat sebagai penegak kebijakan (Suliman et al., 2023).
Menurut  Mentari  dkk, (2018). Maraknya PKL disuatu  wilayah  juga  disebabkan sulitnya lapangan  pekerjaan  banyaknya  PHK  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Pedagang  kaki  lima juga  dapat  dikatakan  sebagai  pusat  distribusi  atau  jasa yang  tidak  berizin dan  tidak  menetap atau  berpindah. Walaupun Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang memiliki jiwa wirausaha dalam mempertahankan kestabilan ekonomi keluarga tetapi aktivitas yang dilakukan  di trotoar, pinggir jalan, atau tempat umum lainnya dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti gangguan terhadap ketertiban umum dengan penjualan barang atau jasa di tempat yang tidak sesuai, yang bisa menghalangi akses pejalan kaki dan mengganggu aksesibilitas. Selain itu, aktivitas pedagang kaki lima di pinggir jalan dapat mengancam keselamatan mereka sendiri, pembeli,  dan  pengguna  jalan  lainnya  (Flagstad  &  Johnsen,  2022).  Terkadang,  keberadaan pedagang  kaki  lima  juga  terkait  dengan  masalah  kebersihan  lingkungan  karena  pengelolaan sampah dan limbah yang kurang tepat. Kehadiran  Pedagang Kaki Lima  dapat menyebabkan tata kelola  kota  yang  tidak  estetik  serta  semangat    kota    yang    menghendaki    adanya  menciptakan ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan  keindahan  kota. Pedagang  Kaki  Lima yang  berjualan diatas  trotoar dan  sebagian  badan  jalan, yang  menempati  lokasi usah,  seenaknya membuang sampah  sembrangan  tempat. Perilaku  ini dimata  pemerintah sangat  mengganggu  keberhasilan dan  keteraturan  Kota Gunungsitoli.
Kegiatan  Pedagang  Kaki Lima tersebut tentunya  akan  membuat  fasilitas tersebut  umum yang  terdapat  pada  suatu  wilayah  akan  terganggu  fungsinya. Hal ini  membuat  Pemerintah Kota akan  mengeluarkan  kebijakan  relokasi  yang  ditetapkan  yang  bertujuan  agar  fasilitas umum  daerah  serta  penjualan   yang  ada  diwilayah tersebut  lebih  tertata  dan  tidak  mengganggu kegiatan   masyarakat lainnya.  Pemerintah  Kota Gunungsitoli telah  menyediakan    tempat    untuk berjualan  terhadap   Pedagang  Kaki Lima. karena Pemerintah  berperan  penting  terkait  masalah Pedagang    Kaki    Lima,    Pemerintah  Kota  Gunungsitoli  melakukan  pendataan    Pedagang    Kaki Lima supaya  pindahkan   ketempat  yang  resmi seperti kios-kios didalam pasar – pasar modern ataupun tradisional tetapi Pedagang Kaki  Lima  masih menolak dan melanggar aturan yang ada. Dampak    semakin    banyaknya    Pedagang    Kaki    Lima    (PKL)    yang  menimbulkan    berbagai masalah  di  dalam  kota.  Maka  Pemerintah  menerapkan  Peraturan    Daerah    Kota  Gunungsitoli Nomor 14 tahun 20016 Bab VII tentang Tertib Lingkungan Pasal 35  Setiap PKL dilarang:
Melakukan kegiatan usaha, berdagang/berjualan dijalan, trotoar, kakilima/teras toko atau rumah, jalur hijau dan atau fasilitas umum.
Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha dalam bentuk apapun selain pada tempat-tempat yang telah dutentukan; dan
Melakukan  kegiatan  usaha  yang  menimbulkan  hal  kerugian  dalam  hal  kebersihan,
keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.
Dalam hal ini Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Satpol  PP Kota Gunungsitoli yang memiliki kewenagan menegakkan aturan daerah Nomor 14 tahun 20016. Maka dalam menegakkan peraturan daerah, Satpol PP Kota Gunungsitoli menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga, melarang,  serta  mengawasi  aktivitas  penjualan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Wilayah  Kota Gunungsitoli. Menurut  B.R S  parker  dalam  Mufidah (2020)  menyebutkan  bahwa  kebijakan pemerintah  mempunyai   tujuan  yang  ingin  dicapai   dalam  waktu  tertentu.  (Yuan & Li, 2023) menyebutkan  bahwa  Resistensi  dapat  disebabkan  oleh  faktor  organisasi,  yaitu  karena    adanya perbedaan  persepsi    atau    pemikiran    antara      indiviu  dan    menyebabkan    terjadinya    upaya penolakan   di dalam  suatu  organisasi.
Tujuan  dari  kebijakan  Pemerintah  Kota  Gunungsitoli  dalam  melakukan  penertiban  yang bertujuan  mengatur, menata, pembina PKL  trotoar-trotoar untuk mencapai keseimbangan antara mendukung  keberlangsungan  usaha  PKL  dan  menjaga  ketertiban  dan  kenyamanan    kota.  Hasil pengamatan peneliti di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli,  maraknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan melakukan aktivitas penjualan barang dagangannya di trotoar dan pinggir jalan (Malsha et al., 2020). Sikap Pedagang Kaki Lima merupakan  resistensi  (penolakan)  Pedagang  Kaki  Lima  terhadap  kebijakan  aturan  tersebut. Resistensi  yang  sering  terjadinya  kegaduhan,  keributan,  adu  argumen  di  tengah  –  tengah  pasar. Sehingga banyak aksi – aksi  protes   yang  bermunculan  terhadap  kebijakan  Pemerintah  Kota Gunungsitoli. Para Pedagang Kaki Lima mewadahi atau membentuk paguyuban untuk menetang Kebijakan  Pemerintah  Kota  Gunungsitoli.      Paguyuban  ini  dibentuk  dengan  tujuan  untuk menyuarakan   aspirasi pedagang.
Berdasarkan Kebijakan    Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar ada beberapa  kebijakan Formal Terkait relokasi pedagang di Pasar  yaitu Penetapan Lokasi Baru, Perizinan dan Izin Usaha, Bantuan  Relokasi,  Sosialisasi  dan  Konsultasi,  Fasilitas  dan  Infrastruktur,  Keamanan  dan Ketertiban,  Pemantauan dan Evaluasi. Kebijakan formal relokasi memerlukan pendekatan yang hati-hati  dan  holistik  untuk  memastikan  bahwa  proses  tersebut  berlangsung  adil,  aman,  dan menghormati  hak asasi manusia.  Oleh karena itu,  kebijakan  ini harus  mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat, serta mengakui dan mengelola dampak negatif  yang  mungkin  timbul  selama  dan  setelah  proses  Relokasi.  Pedagang  Kaki  Lima  dalam penelitian Pasar Beringin Kota Gunungsitoli Pedagang Kaki Lima liar karena mereka menempati area  larangan  penertiban  yang  dilakukan  oleh  kebijakan  Pemerintah  seringkali  menimbulkan Resistensi  atau  Perlawanan  Pedagang  Kaki  Lima.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  peneliti  di  Pasar  Beringin  Kota  Gunungsitoli dengan  judul  Analisis  Resistensi  Pedagang  Kaki  Lima  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  Kota Gunungsitoli.

## LANDASAN TEORI
Dalam  kajian  mengenai  resistensi  pedagang  kaki  lima  terhadap  kebijakan  pemerintah, terdapat  beberapa  teori  kunci  yang  dapat  digunakan  sebagai  landasan  analisis.  Pertama,  teori resistensi  sosial  memberikan  kerangka  untuk  memahami  bagaimana  kelompok-kelompok masyarakat berusaha mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi kebijakan yang dianggap merugikan. Menurut Scott dalam (Rashid et al., 2023), resistensi sosial sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang kurang berdaya secara ekonomi dan politik melalui cara-cara yang tidak langsung dan tersembunyi, seperti praktik-praktik sehari-hari yang bertentangan dengan regulasi resmi.

## 1392
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Kedua, teori ruang publik dari Habermas dalam (Rashid et al., 2023) juga relevan dalam memahami  dinamika  interaksi  antara  pedagang  kaki  lima  dan  kebijakan  pemerintah.  Habermas berpendapat bahwa ruang publik merupakan arena di mana individu-individu dapat berdiskusi dan memperdebatkan  kebijakan  publik  yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka.  Dalam  konteks  ini, pedagang kaki lima dapat dilihat sebagai aktor yang aktif dalam ruang publik, yang menyuarakan kepentingan mereka dan mencari keadilan terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak adil.
Selanjutnya,  teori  ketahanan  ( resilience  theory )  yang  dikemukakan  oleh  Holling  dalam (Katz  et  al.,  2022)  memberikan  perspektif  tambahan  tentang  bagaimana  pedagang  kaki  lima mampu bertahan dan beradaptasi dalam situasi yang penuh tekanan. Ketahanan dalam konteks ini mengacu  pada  kemampuan  sistem  sosial  untuk  menyerap  gangguan,  beradaptasi  terhadap perubahan, dan tetap bertahan meskipun dihadapkan pada kebijakan-kebijakan yang membatasi. Pedagang kaki lima sering menunjukkan bentuk ketahanan yang dinamis dengan mengembangkan strategi-strategi baru untuk tetap beroperasi dan mempertahankan mata pencaharian mereka.
Dalam  konteks  kebijakan  publik,  teori  implementasi  kebijakan  publik  ( policy implementation theory ) juga memberikan wawasan penting. Sabatier dan Mazmanian dalam (Liu & Zhang, 2022) mengemukakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan  kebijakan  itu  sendiri,  tetapi  juga  oleh  proses  implementasinya.  Pedagang  kaki  lima sering kali menjadi subjek dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menata ruang kota dan mengurangi kemacetan atau kesemrawutan. Namun, pelaksanaan kebijakan ini sering menghadapi tantangan  besar  karena  adanya  perlawanan  dari  pedagang  kaki  lima  yang  merasa  hak-hak ekonominya terancam.
Terakhir, teori hak-hak warga kota ( the right to the city ) dari Lefebvre dalam (Abbas et al., 2022) menegaskan bahwa semua warga kota memiliki hak yang sama untuk menikmati ruang kota dan  berpartisipasi  dalam  pembentukannya.  Dalam  hal  ini,  pedagang  kaki  lima  dapat  dianggap sebagai kelompok yang memperjuangkan hak mereka untuk tetap dapat beraktivitas di ruang-ruang kota meskipun sering kali dianggap mengganggu estetika dan keteraturan kota oleh pemerintah.
Dengan  menggunakan  berbagai  teori  ini,  kita  dapat  memperoleh  pemahaman  yang  lebih komprehensif tentang bagaimana pedagang kaki lima mengembangkan strategi resistensi mereka terhadap kebijakan pemerintah, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan mereka. Studi  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  bagi  perumusan  kebijakan  yang  lebih inklusif dan adil bagi semua pihak yang terlibat (Suliman et al., 2023).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif. Metode studi kasus menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, dan menyeluruh atas objek tertentu dalam kurun waktu tertentu termasuk  lingkungannya  (Abdurachman  et  al.,  2023).  Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk memahami  fenomena  yang  dialami  oleh  objek  penelitian,  seperti  perilaku  pedagang,  persepsi, motivasi,  dan  tindakan  secara  holistik  dan  dengan  cara  deskriptif  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa pada konteks alamiah tertentu. Menurut Creswell dalam (Liu & Zhang, 2022), pendekatan kualitatif  adalah  pendekatan  untuk  membangun  pernyataan  pengetahuan  berdasarkan  perspektif konstruktif  atau  partisipatori,  atau  keduanya.  Melalui  metode  kualitatif  ini,  peneliti  dapat menjelaskan,  mendeskripsikan,  dan  menyelidiki  latar  belakang  resistensi  pedagang  kaki  lima terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Sudirman Pasar Beringin, Kota Gunungsitoli, dengan jadwal  penelitian  selama  enam  bulan,  mulai  dari  Oktober  2023  hingga  Maret  2024.  Informan penelitian dipilih berdasarkan kemampuan mereka memberikan informasi yang dibutuhkan, yang
meliputi pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli. Delapan informan utama dalam penelitian ini mencakup tiga anggota Satpol PP dan lima pedagang kaki lima.
Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel tunggal, yakni resistensi pedagang kaki lima  terhadap  kebijakan  pemerintah.  Variabel  ini  dipilih  berdasarkan  pendapat  Sugiyono  dalam (Farooq et al., 2022) bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek, atau  kegiatan  yang  memiliki  variasi  tertentu  dan  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam konteks ini, resistensi muncul karena pedagang kaki lima berusaha menolak sistem yang eksploitatif dan tidak adil (Cahyadi et al., 2023).
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh  langsung  dari  sumbernya  melalui  observasi  dan  wawancara  dengan  informan  terkait. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang relevan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kota Gunungsitoli.
Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Liu & Zhang, 2022), yang berarti peneliti  menjadi  alat  untuk  merekam  informasi  selama  berlangsungnya  penelitian.  Teknik pengumpulan data  yang digunakan  meliputi  observasi, wawancara,  dan dokumentasi. Observasi dilakukan  dengan  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk  melihat  situasi  dan  kondisi  yang  terjadi, mengamati, dan mencatat kejadian secara sistematis. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka dan  tanya  jawab  langsung  dengan  responden.  Teknik  dokumentasi  mencakup  catatan  peristiwa yang sudah berlalu, baik berupa tulisan, gambar, atau karya penting.
Analisis data dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan oleh Sugiyono (2018), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan  data  dimulai  dengan  pengamatan  awal  dan  wawancara,  kemudian  dilanjutkan dengan  pengamatan  terlibat,  wawancara  mendalam,  dan  kajian  dokumentasi.  Reduksi  data menggolongkan  dan  mengorganisasikan  data  sehingga  memberikan  gambaran  yang  lebih  tajam tentang hasil pengamatan (Uddin et al., 2020). Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman, dan penarikan kesimpulan dilakukan dari semua data yang diperoleh untuk memberikan gambaran lengkap mengenai resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah di Kota Gunungsitoli.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Penyebab  Pedagang  Kaki Lima Menolak  Kebijakan   Pemerintah Pemerintah  Kota Gunungsitoli.
Dalam  menjalankan  sebuah  kebijakan  sering  mengalami  pro  dan  kontra  sehingga menimbulkan  konflik  yang  berujung  pada  sebuah  penolakan  baik  secara  indvidu,  kelompok, organisasi ataupun masyarakat secara umumnya. Menurut William Dun dalam (Aboramadan et al., 2022)  “Kebijakan  merupakan  suatu  keputusan  formal  organisasi,  yang  mempunyai  sifat  yang mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.  Kebijakan  akan  menjadi  rujukan  utama  para  anggota  organisasi  atau  juga  anggota masyarakat  didalam  berperilaku.  Sedangkan  Menurut  (Katz  et  al.,  2022)  Kebijakan  dapat didefinisikan  sebagai  "suatu  pernyataan  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  atau  cara  untuk mencapai tujuan tertentu, dilakukan oleh pemerintah, kelompok, atau individu."
Kebijakan  yang  diberlakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Gunungsitoli  melalui  Perda  No  14 Tahun 2016 Pasal 35 Ayat 1 dan 2, tidak serta merta berjalan sesuai dengan keinginan Pemerintah Kota Gunungsitoli, dimana aturan dibuat untuk memberikan efek jera atau kepatuhan masyarakat khususnya  Pedagang  Kaki  Lima  yang  berjualan  di  area  trotoar  dan  pinggir  jalan  dapat  teratasi secara  baik  ataupun  kooperatif,  bahkan  sebaliknya  Pedagang  Kaki  Lima  tetap  melakukan

## 1394
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
penolakan atas atuaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.
Bentuk- Bentuk Penolakan Pedagang  Kaki Lima  Di Pasar  Beringin Terhadap  Kebijakan Pemerintah  Kota  Gunungsitoli.
Resistensi merupakan tindakan menolak untuk patuh, memenuhi peraturan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang. Pedagang kaki lima menolak untuk tidak patuh dan tidak tunduk  kepada  perintah  relokasi  dari  Pemerintah  Kota  bisa  dipandang  sebagai  resistensi  para pedagang kaki lima, karena tidak mematuhi Peraturan Daerah yang mengatur pedagang kaki lima. Namun resistensi yang diperlihatkan oleh para pedagang kaki lima khususnya di Pasar  Beringin. dapat  juga  bersifat  positif,  karena  penolakan  dan  penolakan  yang  mereka  lakukan  diduga  dapat mempengaruhi  cara  pandang  dan  kebijakan  Pemerintah  Kota  Gunungsitoli  dalam  menata Pedagang Kaki Lima di Kota Gunungsitoli (Malsha et al., 2020).
Penolakan non kekerasan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima liar diperlihatkan dengan  cara  melakukan  demonstrasi  damai,  berorasi,  membuat  pamflet  atau  poster,  hingga mendirikan Posko Anti Penggusuran. Tindakan ini merupakan tindakan kolektif yang terorganisir untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan resistensi.
Upaya Pemerintah  Kota  Gunungsitoli   dalam  menata  keberadaan  pedagang  kaki  lima memang  selalu  mengundang  reaksi  dari  para  pedagang  kaki  lima  yang  akan  di  tertibkan. Bagi  pedagang  kaki  ima  operasi  penertiban  bukan  merupakan  hal  yang  sama  sekali  baru. Dalam  menghadapi  pedagang  kaki  lima   dan  kebijakan  tersebut   tertua  dalam   perda   dan memberi    kewenangan    kepada    petugas    Satpol    PP    untuk    mengontrol    kebijakan    tersebut. Pemerintah  Kota  Gunungsitoli menggelar konferensi pers dalam rangka menyampaikan program pemerintah Kota Gunungsitoli,
Berdasarkan  peneltian  diatas  tentang  resistensi  pedagang  kaki  lima  terhadap  kebijakan Pemerintah  Kota  Gunungsitoli  di  Pasar  Beringin  Kota  Gunungsitoli,  dalam  menegakkan  aturan Perda No. 14 tahun 2016 pada pasal 35 tidak sepenuhnya dipatuhi oleh pedagang kaki lima secara menyeluruh  dikarena  keinginan  pedagang  kaki  lima  di  Pasar  Beringin  Kota  Gunungsitoli melakukan  penolakan  (resistensi)  karena  permintaan  pedagang  untuk  ditempatkan  pada  kios berhadapan  dengan  pinggir  jalan  yang  mudah  diakses  oleh  pembeli.  Maka  untuk  menjalankan penegakkan kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu berdialog kepada masyarakat pedagang  kaki  lima  dalam  menampung  aspirasi  pedagang  serta  kemudian  dituangkan  secara angggaran  untuk  direalisasikan  supaya  para  pedagang  menjalan    berkehidupan  ekonomi  yang mandiri, serta mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli (Faezah et al., 2022).
Sedangkan  temuan  penelitian  Fitria  Nur  Hidayah  dengan  dalam  jurnal  yang  berjudul “Resistensi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Bojonegoro Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro”. Dalam menerapkan Peraturan  Daerah  (Perda) Kabupaten  Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini  menunjukkan bahwa  ada keuntungan  dan  kerugian  dari  kebijakan  relokasi  PKL saat  ini  yang  diterapkan di    Alun-alun    Bojonegoro.  Meskipun  Pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro  telah  mengeluarkan himbauan dan sosialisasi, masih banyak pedagang kaki lima yang  tetap  beroperasi  di  lingkungan Alun-alun  Bojonegoro  dan  melakukan  aksi perlawanan,termasuk  permainan  kucing-kucingan dengan  Satpol  PP  dan  demonstrasi  di  luar  gedung pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Alasan pedagang kaki lima melakukan perlawanan terhadap kebijakan ini  adalah  karena  sepinya  pembeli di  tempat  yang  disediakan  oleh  pemerintah  dan  membuat  dagangan mereka  kurang  laku  dan akhirnya  membuat  mereka  nekat  untuk  kembali  berjualan  di  wilayah  Alun-alun Bojonegoro.
Pedagang   kaki   lima   mengungkapkan   bahwa   mereka   mau   direlokasi   ke   tempat   yang disediakan  Pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro  asalkan  tempat  tersebut  ramai  pengunjung  dan memiliki akses   air    bersih  serta   listrik   yang   memadai. Untuk  mengatasi  permasalahan  ini Pemerintah  Kabupaten Bojonegoro hendaknya segera merealisasikan program tempat baru untuk para Pedagang Kaki Lima  yang memadai  dan  strategisdanpaguyuban  PKL  Alun-alun  Kabupaten Bojonegorosebaiknya    lebih  sering  melakukan  koordinasi  dengan  anggota  PKL  dan pemerintahdalam mencari jalan tengah pada masalah ini.
Dapat  disimpulkan  ada  kesamaan  permasalahan  yang  mendasar  antara  penelitian  yang dilakukan oleh Fitria Nur Hidayah dan hasil penelitian saat ini. Bahwa masyarakat pedagang kaki lima tidak mau direlokasi dari lokasi aktivitas penjualan semula akan tetapi menginginkan dilokasi yang sudah sering ditempati dengan alasan barang dagangan tidak laku dan jauh dari pelanggan yang sudah ada. Serta menerapan kebijakan pemerintah terkait penegakkan Peraturan Daerah tidak sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat secara umumnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan terkait dengan analisis resitensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat dismpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima  cenderung  menunjukkan  resistensi  terhadap  kebijakan  Pemerintah  yang  dianggap  tidak memihak  kepada  masyarakat  kecil  yang  anggapan  bahwa  merugikan  atau  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  mereka.  Regulasi  yang  dianggap  memberatkan,  rumit,  atau  tidak  adil  dapat  menjadi pemicu resistensi. Pedagang Kaki Lima menolak kebijakan pemerintah karena merasa lokasi yang disediakan kurang strategis, relokasi menyebabkan kehilangan pelanggan setia, lokasi baru yang jauh dari akses pembeli mengakibatkan penurunan hasil dagangan, dan biaya kios yang tinggi tidak terjangkau  bagi  pedagang  dengan  keuangan  terbatas.  Bentuk  –  bentuk    perlawanan  yang    di lakukan  oleh  Pedagang  Kaki  Lima  terhadap kebijakan pemerintah dengan  tetap  berjualan diatas trotoar  /  pinggir  jalan,  menolak  relokasi  ketempat  yang  baru  karena  bukan  berdasarkan  aspirasi masyarakat.  Meskipun  resistensi  ini  tampaknya  bertentangan  dengan  aturan,  namun  dianggap memiliki  dampak  positif  dalam  mempengaruhi  pandangan  dan  kebijakan  pemerintah  setempat terhadap  pedagang  kaki  lima.  Tindakan  penolakan  tersebut  dilakukan  secara  damai  melalui demonstrasi,  orasi,  menunjukkan  adanya  upaya  kolektif  untuk  mencapai  keberhasilan  dalam melawan kebijakan yang dianggap tidak adil. Sementara itu, Pemerintah Kota Gunungsitoli terus berupaya menata keberadaan pedagang kaki lima, meskipun hal ini seringkali memicu reaksi dari para pedagang.

## PENGAKUAN
Kami  mengucapkan  terimakasih  banyak  kepada  rekan  penulis, reviewer , publisher ,  dan para pembaca artikel kami ini. Semoga artikel ini dapat menjadi berkat dan berguna bagi peneliti selanjutnya dan rekan-rekan pembaca.

## DAFTAR REFERENSI
Abbas,  Z.,  Gull  Khan,  A.,  Smaliukienė,  R.,  Zámečník,  R.,  Hussain,  K.,  &  Mubarik,  S.  (2022). Green  HRM  pursuit  of  social  sustainability  in  the  hotels:  AMO  theoretical  perspective. Quality - Access to Success , 23 (190), 41–50. https://doi.org/10.47750/QAS/23.190.05 Abdurachman, D., Ramdhan, R. M., Karsoma, A., Winarno, A., & Hermana, D. (2023). Integrating Leadership  in  Job  Demand  Resources  (JD-R)  for  Personal  Performance  in  Military Institution. Sustainability (Switzerland) , 15 (5), 1–13. https://doi.org/10.3390/su15054004

## 1396
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Aboramadan,  M.,  Crawford,  J.,  Türkmenoğlu,  M.  A.,  &  Farao,  C.  (2022).  Green  inclusive leadership  and  employee  green  behaviors  in  the  hotel  industry:  Does  perceived  green organizational  support  matter? International  Journal  of  Hospitality  Management , 107 (July), 103330. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103330
Cahyadi, A., Natalisa, D., Poór, J., Perizade, B., & Szabó, K. (2023). Predicting the Relationship between  Green  Transformational  Leadership,  Green  Human  Resource  Management Practices,  and  Employees’  Green  Behavior. Administrative  Sciences , 13 (1). https://doi.org/10.3390/admsci13010005
Faezah, J. N., Yusliza, M. Y., Azlina, Y. N., Saputra, J., & Wan Zulkifli, W. K. (2022). Developing a  Conceptual  Model  to  Implement  the  Employee  Ecological  Behavior  in  Organisations. Journal of Environmental Management and Tourism , 13 (3), 746–755. https://doi.org/10.14505/jemt.v13.3(59).14
Farooq, K., Yusliza, M. Y., Muhammad, Z., & Mat, N. H. N. (2022). Make it their Decisions, not your  Directives:  Exploring  Required  Green  Competencies  for  Employee  Ecological Behaviour. Organizacija , 55 (2), 128–141. https://doi.org/10.2478/orga-2022-0009 Flagstad,  I.,  &  Johnsen,  S.  Å.  K.  (2022).  The  psychology  of  green  entrepreneurship:  Founder- driven  development  of  green  climate  in  small-scale  companies. Cogent  Business  and Management , 9 (1). https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2079245
Katz, I. M., Rauvola, R. S., Rudolph, C. W., & Zacher, H. (2022). Employee green behavior: A meta-analysis. Corporate  Social  Responsibility  and  Environmental  Management , 29 (5), 1146–1157. https://doi.org/10.1002/csr.2260
Liu,  L.,  &  Zhang,  C.  (2022).  Linking  environmental  management  accounting  to  green organisational behaviour: The mediating role of green human resource management. PLoS ONE , 17 (12 December), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279568 Malsha,  K.  P.  P.  H.  G.  N.,  Anton  Arulrajah,  A.,  &  Senthilnathan,  S.  (2020).  Mediating  role  of employee  green  behaviour  towards  sustainability  performance  of  banks. Journal  of Governance and Regulation , 9 (2), 92–102. https://doi.org/10.22495/jgrv9i2art7 Rashid, W., Ghani, U., Khan, K., & Usman, M. (2023). If you care I care: role of Green Human Resource Management in employees green behaviors. Cogent Business and Management , 10 (1). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2189768
Suliman, M. A., Abdou, A. H., Ibrahim, M. F., Al-Khaldy, D. A. W., Anas, A. M., Alrefae, W. M. M., & Salama, W. (2023). Impact of Green Transformational Leadership on Employees’ Environmental Performance in the Hotel Industry Context: Does Green Work Engagement Matter? Sustainability (Switzerland) , 15 (3). https://doi.org/10.3390/su15032690 Uddin, M. A., Akter, R., Al-Amin, M., Rahman, M. S., & Ferdausy, S. (2020). How Do Socially Responsible  Human  Resource  Management  and  Voluntary  Green  Behavior  Influence Organizational Competitiveness? In Studies in Business and Economics (Vol. 15, Issue 2, pp. 243–255). https://doi.org/10.2478/sbe-2020-0038
Yuan,  B.,  &  Li,  J.  (2023).  Understanding  the  Impact  of  Environmentally  Specific  Servant Leadership on Employees’ Pro-Environmental Behaviors in the Workplace: Based on the Proactive Motivation Model. International Journal of Environmental Research and Public Health , 20 (1). https://doi.org/10.3390/ijerph20010567