## ANALISIS STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN DPD RI DAN DPR RI DALAM SISTEM BIKAMERAL
oleh :

## SUROTO
Bagian HTN  Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Dalam  suatu  negara  dibagi  tiga  kelembagaan  besar, sistem  parlemen  Indonesia merupakan lembaga legislatif sebagaimana dimaksud dalam teori pemisahan kekuasaan yang  dikemukakan  oleh  John  Locke  dan  Montesquie,  dengan  memisahkan  kekuasaan negara  menjadi  pembentuk  undang-undang  (legislatif),  pelaksana  undang-undang (eksekutif), dan penegakan/ pengawasan undang-undang (yudikatif).
DPD  RI  mempunyai  struktur  kelembagaan  dan  kewenangan  legislasi danpengawasan  seperti  pada  umumnya  lembaga  legislatif.  Ada  dua  hal  penting berkaitan  dengan  DPD  RI,  yaitu;kewenangan  DPD  RIdapat  mengajukan  kepada  DPR RI  rancangan  Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  serta  yang berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah;membahasrancangan Undang-Undang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, pembentukan  pemekaran  dan  penggabungan  pengelolaan  sumber  daya  alam,  sumber daya ekonomi lainmya. Serta perimbangan keuangan pusat dan daerah juga pengawasan atas pelaksanaan undang-undang otonomi daerah.
Kewenangan DPD RI yang dianggap masih belum maksimal, penulis menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan yang ada pada saat ini tetap dalam proses „menjadi‟, yang masih memerlukan waktu dan pengalaman-pengalaman untuk terus menyempurnakannya.  Sehingga  sikap  yang  lebih  proporsional  dalam  melihat kewenangan  DPD  RI  dan  DPR  RI,  baik  dalam  bidang  legislasi,  anggaran  dan pengawasan adalah lebih baik tidak hanya terpaku pada sisi kekurangannya, melainkan berupaya  untuk  mewujudkan  menjadi  kinerja  yang  positif  sebagai  kontribusi  bagi pengembangan sistem ketatanegaraan khususnya dalam lembaga perwakilan.
Kata Kunci :Struktur, kewenangan, bikameral

## ABSTRACT
In a country divided into three major institutions, the Indonesian parliamentary system is  a  legislative  body  as  defined  in  the  theory  of  separation  of  powers  put  forward  by John Locke and Montesquie, by separating state power into legislators, executives of the law, and law enforcement/supervision (judicative).
DPD  RI  has  institutional  structure  and  authority  of  legislation  and  supervision  as  in general  legislative  institution.  There  are  two  important  things  related  to  DPD  RI, namely:  the  authority  of  DPD  RI  can  submit  to  the  DPR  RI  draft  related  to  regional autonomy, as well as related to the central and regional financial balance, discussing the law with regard to regional autonomy, central relation and regions, the establishment of pemekaran  and  the  incorporation  of  natural  resource  management,  other  economic
resources. As well as the balance of central and local finance as well as supervision over the implementation of the regional autonomy law.
The authority of DPD RI  which is  considered not  yet maximal,  the authors assert that the  existing  state  system  is  still  in  the  process  of  'becoming',  which  still  requires  time and  experience  to  continue  to  perfect  it.  So  that  the  more  proportional  attitude  in viewing  the  authority  of  DPD  RI  and  DPR  RI,  both  in  the  field  of  legislation,  budget and  supervision  is  better  not  only  glued  to  the  side  of  the  shortcomings,  but  strives  to realize  a  positive  performance  as  a  contribution  to  the  development  of  state administration system especially in representative institutions
Keywords : Structure, authority, bicameral

## A. Pendahuluan
Reformasi  hukum  yang terjadi sejak tahun 1998 dilembagakan melalui, antara  lain,  pranataperubahan  Undang- Undang  Dasar  1945,  yangkemudian disebut Undang-Undang
Dasar NegaraRepublik  Indonesia  (UUD  NRI 1945). SemangatUUD NRI 1945 adalah mendorong terbangunnyastruktur ketatanegaraan yang lebih
demokratis.Perubahan  UUD  1945  sejak reformasi telahdilakukan sebanyak empat  kali,  yaitu:  perubahanpertama disahkan tanggal 19
Oktober 1999;perubahan kedua disahkan tanggal 18  Agustus2000;  perubahan  ketiga disahkan  tanggal  10November  2001; dan  perubahan  keempat  disahkanpada tanggal 10 Agustus 2002. 1
1 Titik Triwulan
Tutik. 2006.
Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan
Dalam  sidang  gugatan  di MK,  terjadi  perdebatan  yang  panjang dan  menhadirkan  sejumlah  ahli  tata negara. Demikian halnya pihak DPR RI dan Pemerintah memberikan keterangan dan  pandangan  dari  sisi  kepentingan lembaganya masing-masing. Pada akhirnya  putusan  MK  mengabulkan gugatan  DPD  RI  untuk  sebagian sehingga  kewenangan  DPD  RI  dalam pelaksanaan  fungsi  legislasi  diperkuat sebagaimana dimuat dalam putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Putusan tersebut disambut antusias oleh pimpinan  dan  anggota  DPD  RI  dan menyebutnya  sebagai  sejarah  penting khususnya dalam perjalanan kelembagaan  DPD  RI  dan  sistem kelembagaan negara.
Republik  Indonesia . Jurnal  Hukum  Yuridika Volume 21 Nomor 4 Tahun 2006, hlm. 359.
Substansi
Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2014  ternyata  masih menempatkan  DPD  RI  dalam  kondisi yang  kurang  lebih  sama  dengan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2009.  Hal  ini  menyebabkan  DPD  RI kembali merasa dikebiri kewenangannya  sehingga  mengajukan kembali  gugatan  uji  materi  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2014  ke Mahkamah  Konstitusi.  Dalam  gugatan kali  ini  tidak  hanya  aspek  substansi yang  menyangkut  21  Pasal  yang memperlemah  kewenangan  DPD  RI, melainkan  juga  menggugat  keabsahan proses  pembentukan  (aspek  formil) karena  menilai  proses  pembentukannya menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 Dengan
demikian permohonan  tersebut  merupakan  yang kedua  kalinya  dan  masih  menyangkut kewenangan  DPD  RI  yang  dianggap dikebiri  oleh  DPR  RI  melalui  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2014.  Lebih dari  itu,  dengan  lahirnya  Undang- Undang  MD3  yang  baru  tidak  hanya mengebiri  kewenangan  kembali,  tetapi juga  melanggar  putusan  MK  Nomor 92/PUU-X/2012 yang telah menegaskan
2 www.hukumonline.com, akhirnya DPD Gugat UU MD3, 15 Agustus 2014.
kewenangan DPD RI berdasarkan tafsir konstitusional. Hasil permohonan tersebut  MK  menegaskan  kembali kewenangan DPD RI dalam pelaksanaan  fungsi  legislasi  seperti dimuat  dalam  putusan  Nomor  79/PUU- XII/2014.

## B. Perumusan Masalah
Bagaimana struktur kelembagaan  dan  kewenangan  DPD  RI dan  DPR  RI  dalam  kerangka  sistem bikameral?

## C. Pembahasan
Keberadaan DPR RI dan DPD RI  dalam  sistem  parlemen  Indonesia merupakan lembaga legislatif sebagaimana  dimaksud  dalam  teori pemisahan kekuasaan yang
dikemukakan  oleh  John  Locke  dan Montesquie, dengan memisahkan kekuasaan  negara  menjadi  pembentuk undang-undang  (legislatif),  pelaksana undang-undang (eksekutif), dan penegakan/ pengawasan undang-undang (yudikatif).Keduanya menghendaki kekuasaan  dipisah  agar  tidak  terjadi penumpukan kekuasaan dan
menimbulkan
penyalahgunaan kewenangan.
Lembaga legislatif dalam perkembangan demokrasi modern merupakan unsur penting dalam pelaksanaan  pemerintahan  dan  menjadi perwujudan  perwakilan  rakyat  yang dipilih  melalui  Pemilihan  Umum.Tugas pokoknya  adalah  membentuk  Undang- Undang,  dan  dalam  perkembangannya juga mencakup tugas-tugas pengawasan pelaksanaan  undang-undang  maupun kebijakan  pemeirntah  serta  terlibat dalam  pemilihan/  penetapan  pejabat publik.Lembaga  ini  juga  sering  disebut sebagai parlemen dan merupakan tempat  untuk  membicarakan  masalah- masalah yang berkaitan dengan rakyat.
Sedangkan  dari  sisi  organ negara,  merujuk  pada  teori  yang dikembangkan oleh G. Jellinek maupun Hans  Kelsen,  dan  Jimly  Assiddiqie, DPR  RI  dan  DPDRI  sebagai  lembaga legislatif  merupakan  lembaga  negara yang  utama  dan  merupakan  kategori lapis  pertama,  karena  merupakan  salah satu  dari  pilar  kekuasaan  negara  dan dibentuk  langsung  oleh  undang-undang dasar. George Jellinek, menyebut sebagai ummitlebare  organ yaitu  organ negara  yang  menentukan  keberadaan negara.  Apabila  tidak  ada  maka  negara terancam  menjadi  tidak  ada,  dimana
rakyat  merupakan  organ  langsung  yang diwakilkan melalui parlemen.
Dari  segi  sistem  parlemen yang dianut
sebagaimana dikembangkan  oleh  Giovani  Sartori, Lord  Bird,  maupun  Jimly  Assiddiqie adanya  DPR  RI  dan  DPD  RI  dalam rumpun legislative merupakan pencerminan  sistem  bikameral  yaitu parlemen  yang  terdiri  atas  dua  kamar. Kamar  pertama  sering  disebut  sebagai majelis rendah ( lower house ), sedangkan  kamar  kedua  merupakan majelis  tinggi  (upper  house),  yang kedudukannya  sederajat,  satu  sama  lain tidak  ada  yang  lebih  tinggi  atau  lebih rendah,  dengan  pembedanya  terletak pada keanggotaan dan kewenangannya.
Dalam  konteks  kelembagaan DPD  RI  dan  DPR  RI  berdasarkan uraian  tentang  sejarah  pembentukan, struktur  kelembagaan  dan  kewenangan DPD  RI  dan  DPR  RI  secara  faktual pasca  amandemen  sistem  parlemen Indonesia  sudah  mengalami  pergeseran menjadi  sistem  dua  kamar  (Bikameral). Apabila  ditelusuri,  sejarah  parlemen Indonesia,  termasuk  gagasan  penerapan sistem  bikameral  sudah  mulai  muncul sejak  era  kolonial  yang  ditandai  hasil kongres Serikat Islam pada Tahun 1919 dengan  munculnya  gagasan  parlemen
yang  sejati  yang  terdiri  dari Esrte Kamer dan Tweede Kamer . Gagasan itu lebih kongkrit lagi diperkuat oleh GAPI (Gabungan  Politik  Indonesia)  yang mengusung gerakan Indonesia berparlemen  pada  tahun  1939,  yang menghendaki  adanya  dua  kamar  yaitu kamar  pertama  mewakili  golongan  dan aliran, dan kamar kedua  yang mewakili rakyat.
Sistem  parlemen  dua  kamar diterapkan secara resmi ketika pada fase berdirinya  Republik  Indonesia  Serikat RIS pada tahun 1949, sebagai konsekuensi  hasil  Sidang  Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menjadi titik awal pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh  Belanda. 3 Namun  pada  titik  inilai
3 Pada masa Republik Indonesia Serikat, menganut sistem bikameral berdasarkan konstitusi  RIS  yang  disusun  di  negeri  Belanda dalam  rangkaian  Konferensi  Meja  Bundar (KMB)  antara  Pemerintah  Indonesia,  BFO (Bjieenkomst  voor  Federal  Overleg)  yang merupakan  kumpulan  negara-negara  bagian diluar RI (Yogya), dengan Pemerintah Kerajaan Belanda.  Ketika  KMB  berlangsung,  tanggal  23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 itulah  konstitusi  RIS  disusun.  Wakil  dari Indonesia  yang  terlibat  antara  lain  adalah  Mr. Soepomo. Konstitusi RIS ini dinyatakan berlaku pada  tanggal  27  Desember  1949.Berdasarkan ketentuan Konstitusi  RIS tersebut, pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Republik Indonesia Serikat  yang  merdeka dan berdaulat ialah suatu negara  hukum  yang  demokrasi  dan  berbentuk federal.”Selanjutnya  pada  Pasal  1  ayat  (2) ditegaskan “kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan  oleh  Pemerintahan  bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.”Senat  dikontruksikan  sebagai  mewakili negara-negara  bagian  yang  jumlahnya  2  orang
mulai muncul stigma yang menganggap sistem  dua  kamar  (bikameral)  menjadi bagian  dari  federalisme.  Sementara federalisme yang berlaku pada eraRepublik  Indonesia  Serikat  (RIS) dianggap  sebagai  taktik  pemerintah Belanda  untuk  memecah  belah  kembali Bangsa  Indonesia  dengan  maksud  akan menguasai  kembali  Indonesia.  Kondisi inilah  yang  mengakibatkan  RIS  hanya berlangsung  singkat,  dan  Indonesia kembali  pada  bentuk  negara  kesatuan melalui  pemberlakuan  Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.
Stigma  sistem  bikameral  di Indonesia  tampaknya  sudah  mengakar sehingga dalam perdebatan amandemen UUD  NRI  Tahun  1945,  tampak  jelas terjadi  tarik  menarik  ketika  membahas pembentukan  DPD  RI  yang  akan diposisikan sebagai kamar kedua dalam parlemen di Indonesia. Ketika
pembahasan materi amandemen
pembentukan DPD RI, kelompok progresif  menghendaki  diterapkannya sistem  bicameral  yang  penuh  ( strong bikameral )  sebagai  bentuk  check  and
untuk  setiap  negara  bagian.Kewenangan  Senat setara dengan DPR, termasuk dalam pembentukan undang-undang sebagaimana diatur  dalam  Pasal  127  sampai  dengan  Pasal 143 Konstitusi RIS. Lihat dalam Gregorius Seto Harianto,  Dewan  Perwakilan  Daerah  sesuai UUD  NRI  Tahun  1945,  Jurnal  Ketatanegaraan MPR RI, Volume 003/ Juni 2017, hal. 31-32.
balances di lembaga legislatif,
sementara kelompok konservatif menolak  adanya  penerapan  bikameral karena  dinilai  tidak  cocok  dengan Indonesia  yang  merupakan  negara kesatuan. Bagi kelompok ini, bikameral identik  dengan  federalisme  yang  sangat ditentang  di  Indonesia  baik  ketika  awal reformasi sampai saat ini.
Hasil  dari  amandemen  dalam konteks  penerapan  sistem  bikameral, adalah  kompromi  (kelompok  moderat) yang  menerima  dibentuknya  DPD  RI namun dengan kewenangan yang terbatas  sebagaimana  tampak  dalam rumusan  Pasal  22D  UUD  NRI  Tahun 1945.  Tampak  jelas  pembentukan  DPD RI  meskipun  dikonsepsikan  sebagai kamar  kedua  dalam  sistem  parlemen Indonesia  namun  tidak  sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip sistem
bikameral terutama dalam hal
kewenangan kelembagaan yang memilih  tidak  sama  kuat  ( asimetris ).
Atau dalam pandangan para ahli seperti Jimly Asshiddiqie menggolongkan model  ini  sebagai  yang soft/weak bicameral .  Inilah  hasil  maksimal  yang dapat dicapai ketika proses amandemen UUD  NRI  Tahun  1945,  pada  akhirnya berhasil membentuk DPD RI. Meskipun dilembagakan  sebagai  penerus  lembaga
utusan  daerah  yang  sebelumnya  hanya berfungsi insidental ketika sidang MPR, menjadi  bersifat  demikian,  hasil  akhir kelembagaan DPD RI dalam pelaksanaannya  menimbulkan  berbagai permaslaahan karena ketimpangan kewenangan  antara  DPD  RI  dengan DPR  RI.  Sehingga  yang  terjadi  tidak sepenuhnya  model  bikameral  karena DPD  RI  yang  diletakkan  sebagai penunjang ( auxilarry ) bagi DPR RI.Apabila  dicermati  maka  seluruh kewenangan  DPD  RI  memang  lebih tepat  disebut  sebagai  pelengkap  bagi kewenangan  DPR  RI.Atau  dengan istilah lain DPD RI sesungguhnya lebih berfungsi  menjadi  “fraksi  daerah” dalam  mekanisme  dalam  mekanisme pembahasan  dan  persidangan  yang berjalan di DPR RI.
Secara  lebih  tegas  lagi  dapat dikatakan bahwa DPD RI tidak memiliki  satupun  kewenangan  yang mandiri  ( original  power ),  sehingga tidak  ada  peluang  untuk  melahirkan hubungan yang bersifat imperatif antara DPD  RI  dengan  DPR  RI  maupun dengan  Presiden.  Seluruh  hasil  dari pelaksanaan  kewenangan  DPD  RI  baik dalam  konteks  legislasi,  pengawasan, maupun anggaran hanya menjadi bahan pertimbangan  bagi  DPR  RI  khususnya
pada  materi  yang  berkaitan  dengan otonomi daerah dan perimbangan keuangan  antara  pusat  dengan  daerah. Karena itu ada yang menyebut sesungguhnya  keberadaan  DPD  RI hanyalah  mubazir,  karena  tidak  ada kesetaraan  hubungan  DPD  RI  dengan
DPR
RI sehingga
semangat membangun checks and balances praktis  tidak  dapat  diterapkan  secara penuh. 4
Kondisi kewenangan DPD RI dengan  DPR  RI  yang  timpang  secara faktual memang mengakibatkan
kesulitan bagi DPD RI dalam mengagregasikan aspirasi
daerah.Disinilah letak kesia-siaan aspirasi  daerah  yang  telah  dihimpun oleh  DPD  RI  melalui  mekanisme keterwakilan.  Berdasarkan  data  yang dihimpun  dalam  Laporan  Pelaksanaan Tugas  DPD  RI  Tahun  Sidang  2015- 2016,  dalam  kurun  waktu  dua  periode keanggotaan  DPD  RI  2005-2014,  DPD RI  telah  mengajukan  57  RUU,  137
pandangan dan pendapat, 74 Pertimbangan dan 138 hasil
pengawasan.  Jumlah  itu  masih  belum termasuk  aspirasi  daerah  yang  datang atau diterima DPD RI, sebagai
4 Ahmad Farhan Hamid, 2007, DPD RI dan  Masa  Depan  Demokrasi  Indonesia ,  Jurnall Ketatanegaraan MPR-RI, Juni volume 003.
gambaran  dalam  tahun  sidang  2015- 2016  saja  DPD  RImenerima  aspirasi sebanyak  7621  permasalahan  daerah yang  tindak  lanjutnya  tidak  pernah terlembagakan. 5
Secara  teoritis  sesungguhnya keberadaan DPD RI sebagai bagian dari lembaga di rumpun legislatif merupakan upaya membangun parlemen bikameral yang dalam perkembangan demokrasi modern banyak berkembang di berbagai belahan dunia  dan  banyak  diterapkan  tanpa tersekat apakah itu negara-negara federal  maupun  kesatuan.Justru  yang menjadi  basis  dalam  penerapan  sistem bikameral  adalah  untuk  menampung keragaman yang tinggi dan luas wilayah yang  membutuhkan  keterwakilan  yang memadai.Hal  ini  sesungguhnya  sesuai dengan kondisi Indonesia yang memiliki  keragaman  etnis,  budaya,  dan bahasa  yang  sangat  tinggi.Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat besar pula.Karena itu sesungguhnya beralasan apabila  DPR  RI  diposisikan  sebagai kamar  kedua  dengan  kewenangan  yang signifikan.
5 I  Wayan  Sudirta, Makalah  yang disampaikan  dalam  Rapat  Pleno  Lembaga Pengkajian MPR-RI tanggal 6 September 2016.
Sebagai perbandingan kecenderungan  di  berbagai  negara modern  dalam  menerapkan  sistem bikameral  dapat  merujuk  pada  hasil penelitian
Andrew Ellis, yang mengidentifikasi praktek-praktek di negara  demokrasi  modern  dalam  kaitan dengan penerapan sistem parlemen yang dianutnya diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Semua  negara  federal  memiliki dua majelis/ perwakilan
(menerapakan system bikameral );
b. Negara-negara  kesatuan  terbagi secara seimbang, dengan perbandingan 22 negara menganut
unicameral  dan  sebagian  lagi  (20 negara)  perwakilan  dua  kamar ( bikameral );
c. Negara  dengan  jumlah  penduduk yang  baik  memilih  perwakilan dua kamar (kecuali Banglades).
d. Negara-negara  dengan  wilayah yang luas memilih perwakilan dua kamar ( kecuali Mozambie ).
Dengan demikian apabila merujuk  pada  berbagai  kecenderungan negara demokrasi modern dalam membangun  dalam  sistem  perwakilan, maka beralasan apabila Indonesia dengan  karakteristik  wilayah,  jumlah
penduduk, maupun keragaman masyarakatnya, ketika memilih perwakilan dua kamar ketika amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945. Meskipun juga disadari bahwa apa yang dimaksud  pada  waktu  itu  memang berbeda  dengan  praktek  dalam  sistem bikameral  yang  lazimnya  berlaku.  Hal ini dapat dilihat dalam proses amandemen seperti tampak pada penegasan  salah  satu  tokoh  PDIP  yang terlibat dalam proses amandemen seperti  tampak  pada  penegasan  salah satu  tokoh  PDIP  yang  terlibat  dalam proses amandemen  yaitu Jakob Tobing. Dalam  suatu  kesempatan  wawancara dengan media selama proses amandemen pada tahun 2002.
Mengatakan  bahwa  DPD  RI  memang tidak didesain seperti Senate di Amerika Serikat.Karena itu kewenangan legislasi DPD  RI  tidak  penuh  dan  tidak  berdiri sendiri,  melainkan  terkait  dengan  DPR RI.  Keberadaan  DPD  RI  diharapkan proses  politik  ditingkat  nasional  bisa langsung  menyerap  aspirasi  daerah, karena  DPD  RI  difungsikan  sebagai clearing  house  bagi  semua  aspirasi daerah  yang  satu  sama  lain  saling berkaitan.  Desain  kelembagaan  ini menurut  Ruly  Chaerul  Azwar  sengaja dipilih karena dikhawatirkan
mendorong  terjadinya  sentrifugal  yang berakibat  daerah  semakin  jauh  dari pusat. 6
Dari segi teori lembaga negara,  kedudukan  DPD  RI  masuk kategori  lembaga  negara  utama  ( main state  organ )  karena  lembaga  DPD  RI merupakan  lembaga  yang  menjadi bagian  dari  cabang  kekuasaan  legislatif yang langsung mendapatkan
kewenangan  dari  konstitusi  dari  segi pembentukannya,  DPD  RI  dibentuk langsung melalui Undang-Undang Dasar,  sehingga  dalam  istilah  Jimly Assiddiqie  merupakan  lembaga  lapis pertama,  atau  dalam  pengertian  sempit DPD RI masuk dalam kategori lembaga tinggi  negara.  Namun  dengan  melihat pengaturan  yang  ada  dalam  UUD  NRI Tahun  1945,  maka  tampak  secara  jelas bahwa sejak awal kewenangan DPD RI didesain  terbatas,  sehingga  terlihat adanya ketidakkonsistenan antara status sebagai  lembaga  negara  lapis  pertama, sementara kewenangannya hanya sebagai  lembaga  penunjang  ( auzilarry ).
Padahal DPD RI sesungguhnya merupakan  bagian  penting  dan  tidak dapat  dipisahkan  ( integral )  dari  agenda
6 I  Wayan  Sudirta,  2017, Pemikiran Penguatan  DPD  Melalui  Amandemen  UUD Tahun  1945,  Jurnal  Ketatanegaraan  MPR RI , volume 003/Juni. hlm.. 61.
reformasi  sistem  ketatanegaraan.Dalam reformasi  sistem  ketatanegaraan  DPR RI  merupakan  perwakilan  berdasarkan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sementara DPD RI merupakan penyalur aspirasi keragaman daerah.
Hanya  saja  dalam  melihat hubungan  dan  kewenangan  DPD  RI dengan DPR RI harus berdasarkan pada realitas  konstitusional  yang  ada  dalam UUD  NRI  tahun  1945.  Apabila  dilihat dalam  perspektif  seperti  halnya Senate yang dipraktikkan di negara-negara lain yang  menerapkan  bikameral  murni, memang DPD RI tampak lemah, namun jika  dilihat  dari  perspektif  keterwakilan daerah  yang  dipraktikkan  sebelumnya melalui  utusan  daerah  dalam  rentang sejarah  kebangsaan  Indonesia  seperti ketika hanya menjadi Fraksi di MPR RI, maka  keberadaan  DPD  RI  merupakan bentuk kemajuan yang signifikan karena  dilembagakan  secara  permanen dalam  struktur  kelembagaan  negara. Dalam  hal  kewenangan  DPD  RI  yang dianggap masih belum maksimal, penulis  menegaskan  bahwa  sistem ketatanegaraan  yang  ada  pada  saat  ini tetap dalam proses menjadi, yang masih memerlukan  waktu  dan  pengalaman- pengalaman
untuk terus
menyempurnakannya.  Sehingga  sikap yang  lebih  proporsional  dalam  melihat kewenangan DPD RI dan DPR RI, baik dalam  bidang  legislasi,  anggaran  dan pengawasan  adalah  lebih  baik  tidak hanya terpaku pada sisi kekurangannya, melainkan berupaya untuk mewujudkan menjadi  kinerja  yang  positif  sebagai kontribusi  bagi  pengembangan  sistem ketatanegaraan khususnya dalam lembaga perwakilan.

## D. Penutup
Kewenangan  DPD  RI  belum maksimal dilihat dalam sistem ketatanegaraan,  dalam  proses  menjadi, yang  masih  memerlukan  waktu  dan pengalaman  untuk  terus  diperjuangkan secara  konstitusional.  Sehingga  sikap yang  lebih  proporsional  dalam  melihat kewenangan DPD RI dan DPR RI, baik dalam  bidang  legislasi,  anggaran  dan pengawasan  adalah  lebih  baik  tidak hanya terpaku pada sisi kekurangannya, melainkan berupaya untuk mewujudkan menjadi kinerja yang positif, efektif dan berimbang  sebagai  kontribusi  bagi pengembangan  sistem  ketatanegaraan khususnya dalam lembaga perwakilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ahmad  Farhan  Hamid,  2007, DPD  RI dan  Masa  Depan  Demokrasi Indonesia, Jurnal Ketatanegaraan MPR-RI, Juni volume 003.
Titik  Triwulan  Tutik.  2006. Kedudukan dan  Fungsi Komisi  Yudisial sebagai  Lembaga  Negara  dalam
Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia . Jurnal Hukum
Yuridika Volume 21  Nomor  4 Tahun 2006
I  Wayan  Sudirta,  2017, Pemikiran Penguatan DPD Melalui
Amandemen  UUD  Tahun  1945, Jurnal  Ketatanegaraan  MPR  RI , volume 003/Juni.
Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen I-IV) Undang-Undang  No.  2  Tahun  2018 tentang Susunan Dan Kedudukan  MPR,  DPR,DPD dan DPRD
Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011
tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat  dan  Tata  Tertib  Dewan Perwakilan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
www.hukumonline.com, akhirnya DPD
Gugat UU MD3, 15 Agustus
2014.