Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur
Hadiat Trihutomo Wibowo 1) , Deni Triyanto 2) * , Adi Sutojo 3)
1) Program Studi Administrasi Publik, FISIP
Universitas Prof Dr Hazairin SH. Jalan
Ahmad Yani No. 1, Kota Bengkulu,
Bengkulu, 38115 Indonesia.
2) Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Prof Dr Hazairin SH. Jalan Ahmad Yani No. 1, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38115 Indonesia.
3) Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Prof Dr Hazairin SH. Jalan Ahmad Yani No. 1, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38115 Indonesia.
* Korespondensi Penulis. E-mail: dtriyanto992@gmail.com

## Abstrak
Aplikasi SISKEUDES 2.0 merupakan aplikasi yang  digunakan  pemerintahan  desa  untuk melaporkan  dana  desa,  namun  masih banyak  permasalahan  pada  implementasi aplikasi  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  melihat  implementasi  Aplikasi Siskeudes  2.0  Studi  Di  Desa  Guru  Agung  1 Kecamatan  Kaur  Utara  Kabupaten  Kaur. Penelitian ini menggunakan model implementasi Edward III. Metode Penelitian menggunakan  deskriptif  kualitatif  dengan tujuh informan penelitian, dimana menggunakan  teknik  penelitian  observasi dan wawancara. Hasil penelitian menjukkan bahwa implementasi aplikasi Siskeudes 2.0 di Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten  Kaur  kurang  efektif,  karena masih  terdapat  beberapa  permasalah  pada sumberdaya  yang  ada  untuk  mendukung implementasi  aplikasi  Siskudes  2.0.  Selain itu  juga  didukung  belum  kurang  efektifnya kinerja  apartur  dalam  mengoprasikan apliasi  Siskeudes  dikarena  minimnya
pengetahuam  dan  kemampuan  dibidang teknologi Informasi dan komputer. Pemerintah  daerah  atau  pusat  dapat mengevaluasi  pelatihan  yang  selama  ini diberikan  kepada  aparatur  desa,  supaya pelatihan  yang  selama  ini  diberikan  dapat efektif  dan  dapat  diaplikasikan  oleh aparatur desa.
Kata kunci: Implementasi, Keuangan Desa, E-Government, Kabupaten Kaur
Implementation Of Village Financial System (SISKEUDES) 2.0 Application In Guru Agung 1 Village, District Kaur Utara,
Kaur Regency

## Abstract
The  SISKEUDES  2.0  application  is  an application  used  by  village  governments  to report village funds, but there are still many problems  in  implementing  the  application. This study aims to see the implementation of the  Siskeudes  2.0  Study  Application  in  Guru Agung  1  Village,  Kaur  Utara  District,  Kaur Regency.  This  study  uses  the  Edward  III implementation model. The research method used  is  descriptive  qualitative  research  with seven  informants,  which  used  observation and  interview  research  techniques.  The results  show  that  the  implementation  of  the Siskeudes  2.0  application  in  Guru  Agung  I Village, Kaur Utara District, Kaur Regency is not  effective,  because  there  are  still  several problems  with  the  existing  resources  to support  the  implementation  of  the  Siskudes 2.0  application.  In  addition,  it  is  also supported  by  the  ineffective  performance  of the  apartment  in  operating  the  Siskeudes application due to the lack of knowledge and ability in the field of Information technology and  computers.  The  regional  or  central government  can  evaluate  the  training  that has been provided to village officials, so that the  training  that  has  been  provided  can  be effective  and  can  be  applied  by  village officials.
Keywords: Implementation, Village Finance, E-Government, Kaur Regency

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa,  desa  diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta  pelaksanaan  pembangunan  untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas  hidup  masyarakat  desa.  Selain itu  pemerintah  desa  diharapkan  untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan  dan  berbagai  sumber daya  alam  yang  dimiliki,  termasuk  di dalamnya  pengelolaan  keuangan  dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang  diterima  oleh  desa,  tentunya disertai  dengan  tanggung  jawab  yang besar  pula.  Oleh  karena  itu  pemerintah desa  harus  bisa  menerapkan  prinsip transparansi dan akuntabilitas’.
Sebelum aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diluncurkan, sebagian besar desa membuat anggaran, pembukuan,  dan  laporan  keuangan menggunakan  Microsoft  Excel  atau aplikasi  lain  yang  formatnya  tidak standar. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota  dalam  mengevaluasi APBDes  dan  laporan  keuangan  desa. Selain  itu,  ada  ratusan  desa  yang menggunakan  aplikasi  yang  dibeli  dari pengembang  swasta,  yang  tidak  dapat diperbarui  untuk  memenuhi  standar- standar regulasi.
SISKEUDES  dikembangkan  oleh BPKP  dengan  pendekatan  pemerintah daerah,  sehingga  memudahkan  dalam proses  kompilasi  laporan  keuangan seluruh  desa  menjadi  lampiran  LKPD sesuai  dengan  peraturan  perudang- undangan.  Pemerintah  daerah  memiliki peran  penting  dalam  pembinaan implementasinya  melalui  pengaturan- pengaturan yang sesuai dengan regulasi.
aplikasi SISKEUDES telah mengakomodir  seluruh  regulasi  terkait dengan  keuangan  desa,  dirancang secara  terintegrasi, user  friendly ,  dan desktop application serta  memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi  keuangan.  Hal  ini  tentunya akan  memberikan  rasa  nyaman  bagi pengelola  keuangan  di  desa  dalam mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa  (Firdausy,  Suryana, Nugroho, & Suhartoko, 2019).
Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  yang  sebelumnya  dikenal dengan  nama  SIMDA  Desa  merupakan aplikasi  sederhana  yang  dikembangkan Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  bersama  Ditjen Bina  Pemerintahan  Desa  Kementerian Dalam
Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan  kualitas  tata  kelola keuangan  desa.  Fitur-fitur  yang  ada dalam aplikasi Siskeudes dibuat sederhana  dan  user  friendly  sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan  aplikasi  Siskeudes (Puspasari & Purnama, 2018).
Menurut  Undang-Undang  No.  6 Tahun 2014  keuangan  desa  merupakan semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak dan  kewajiban  desa.  Dalam  hal keuangan  desa,  pemerintah  desa  wajib untuk  menyusun  laporan  Realisasi Pelaksanaan  APBDes  dan  Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan  APBDes.  Laporan  ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan  desa,  yang  dimulai  dari
tahapan perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,  hingga  pelaporan  dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
desa.
(Jamaluddin,
Sumaryana, Rusli, & Buchari, 2018) Perwujudan  akuntabilitas  dan menumbuhkan  kepercayaan  publik terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah, saat ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa  masih  dalam  kategori rendah.  Rendahnya  akuntabilitas  dapat mengakibatkan  kegagalan  administrasi, miskin  keputusan  politik,  dan  tingginya tindakan korupsi.
Pengawalan  Keuangan  Desa  yang dilakukan  oleh  BPKP  sendiri  bertujuan untuk  memastikan  seluruh  ketentuan dan
kebijakan dalam mengimplementasikan UU Desa
khususnya keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan  pemerintahan  baik  tingkat Pemerintah
Pusat (Kementerian/ Lembaga), Pemerintah Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten/Kota,
Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa  sesuai  dengan  perannya  masing- masing.  Khusus  untuk  tingkat  desa, pemerintah  desa  dapat  melaksanakan siklus  pengelolaan  keuangan  desa dengan  baik  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung  jawaban  dan  pengawasan. Jika  berhasil  dilaksanakan  dengan  baik maka  pengawalan  desa  akan  mencapai tujuan  yang  diharapkan  yaitu Good
Village Governance
(Pratiwi & Pravasanti, 2020) .
Pengembangan  Aplikasi  Sistem Tata  Kelola  Keuangan  Desa  telah dipersiapkan  sejak  awal  dalam  rangka mengantisipasi  penerapan  UU  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras  dengan  adanya  perhatian  yang lebih  dari  Komisi  XI  Dewan  Perwakilan Rakyat RI maupun
Komisi
Pemberantasan  Korupsi.  Launching aplikasi  yang  telah  dilaksanakan  pada tanggal  13  Juli  2015  merupakan jawaban  atas  pertanyaan  pada  Rapat Dengar  Pendapat  (RDP)  Komisi  XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian  aplikasi  yang  dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi  KPK-RI  untuk  menyusun sistem  keuangan  desa  bersama  dengan Kementerian  Dalam  Negeri  (Malahika, Karamoy, & Pusung, 2018).
Kajian tentang Pengelolaan Keuangan  Desa  oleh  KPK  memperoleh hasil  bahwa  terdapat  potensi  korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat  dilihat  dari  masalah  tata  laksana yaitu kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi  oleh  desa,  APBDesa  yang disusun tidak sepenuhnya
menggambarkan kebutuhan yang diperlukan  desa,  transparansi  rencana penggunaan  dan  pertanggungjawaban APBDesa  masih  rendah  dan  laporan pertanggungjawaban  yang  dibuat  desa belum  sepenuhnya  mengikuti  standar dan  rawan  manipulasi  (Munti,  2017). Fenomena yang ada di Desa Guru Agung I  pada  penerapan  SISKUDES  terdapat permasalah  pada  sumberdaya  manusia yang  kurang  memumpuni,  sehingga
implementasi aplikasi SISKEUDES kurang efektif.
Petingnya  pemahaman  aparatur pemerintahan Desa Guru Agung 1 dalam mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes  2.0  sangat  peting,  karena apartur  pemerintahan  desa  sebagai pelaksana aplikasi tersebut, oleh karena itu  aparut  pemerintahan  desa  dituntut melek teknologi informasi guna menyukseskan  penerpanan  aplikasi siskeudes  di  Kabupaten  Kaur  Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada implementasi SISKEUDES di  Desa  Guru  Agung  I,  dengan menggunakan  model  implementasi Edward  III  untuk  melihat  bagaimana komunikasi,  sumberdaya,  disposisi, struktur  birokrasi  pada  penerapan aplikasi SISKEUDES 2.0.

## B. TEORI (Literature Review)
Adapun  beberapa  hasil  penelitian terdahulu  yang  relevan.  Pertama, Analisis Persepsi Aparatur desa terhadap  penerimaan  dan  penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES)  di  kabupaten  ketapang (Kurnia,  2019).  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa persepsi penggunaan dan minat perilaku menggunakan  teknologi  terbukti  tidak mempengaruhi penggunaan secara nyata.  Pengalaman  terbukti  tidak mempengaruhi persepsi kegunaan tetapi  pengalaman  terbukti  memiliki pengaruh
terhadap persepsi kemudahan dalam menggunakan teknologi  dalam  sistem  keuangan desa (SISKEUDES).
Kedua,  Kualitas  Pelayanan  Publik di  Kantor  Perwakilan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Tolitoli  di  Kota  Palu
(Yuningsih, 2016).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif  kualitatif  dengan  Teknik pengumpula  data  melalui  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa pelayanan pegawai pada Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah
Kabupaten  Tolitoli  dilihat  dari  dimensi empathy belum  sepenuhnya  berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari belum adanya  hubungan  yang  baik  anatara petugas/aparatur dengan tamu/ pengunjung pengguna jasa penginapan.
Ketiga, E-Government dan
Aplikasinya  di  Lingkungan  Pemerintah Daerah  (Studi  Kasus  Kualitas  Informasi Website  Kabupaten  Bengkalis  Propinsi Riau) (Damanik & Purwaningsih, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  metode  studi  kasus. Adapun  hasil  penelitian  yang  diperoleh bahwa  informasi  yang  tersedia  di website  Pemkab  Bengkalis  sudah memenuhi kualitas informasi yang baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti adanya tautan ( link ) ke halaman kosong, sebagian penanggalan  informasi  yang  belum tercantum,  dan  belum  adanya  jaminan kualitas  jaringan  untuk  memastikan ketersediaan informasi.
Keempat,  Analisis  Peran  Aplikasi Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas
Akuntabilitas  Keuangan  Desa  Di  Tinjau Dari  Perspektif  Ekonomi  Islam  Desa Bogorejo,  Kecamatan  Gedong  Tataan, Kabupaten  Pesawaran  (Ridwan,  2019). Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  dengan  analisis kualitatif  dan  tehnik  analisis  data  yang akan  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  kualitatif  dengan  langkah- langkah  reduksi  data,  displya  data, verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan  (1)  untuk  pengelolaan aplikasi  SISKEUDES  di  Desa  Bogorejo sudah  terstruktur  dengan  baik  dan memenuhi  standar  penerapan  serta melakukan  proses  pertanggungjawaban yang  relevan,  sehingga  semua  proses pengelolaan  sudah  baik.  (2)  aplikasi sistem  keuangan  desa  (SISKEUDES) sangat  membawa  perubahan  yang  baik di Desa
Bogorejo,
karena mempermudah
dalam pelaporan pertanggungjawaban, menghasilkan laporan  keuangan  yang  akurat,  relevan dan  mampu  menyajikan  laporan keuangan  dengan  wajar  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun 2005,  sehingga  dengan  penerapan aplikasi  sistem  keuangan  desa  mampu berperan  dalam  meningkatkan  kualitas akuntabilitas  keuangan  desa  dalam rangka  mewujudkan  tata  kelola  desa yang baik.
Kelima,  endang  (Endang  &  Hayati, 2020) dengan judul penelitian “Implementasi Aplikasi
Sistem Keuangan  Desa  (Siskeudes).  Di  Desa Bogorejo,  Kecamatan  Gedong  Tataan, Kabupaten Pesawaran”. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  implementasi aplikasi  sistem  keuangan  desa  dari  segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur  birokrasi  sudah  berjalan dengan  cukup  baik.  Pelaksanaan aplikasi  sistem  keuangan  desa  menjadi lebih  terpola  dan  terstruktur  dengan baik  dikarenakan  setiap  dana  yang dikeluarkan  harus  ditandai  dengan surat  permintaan  pembayaran,  pada pelaksanaan  aplikasi  sistem  keuangan
desa  juga  masih  ditemukan  adanya kelemahan  pada  indikator  komunikasi yang  ditransimiskan  oleh  BPKP  dinilai kurang  maksimal  oleh  para  pelaksana program,  serta  kelemahaan  pada aplikasi  yang  mudah  terkena  virus  dan aplikasi  ini  belum  online  sehingga belum  terkoneksi  langsung  dengan pemerintah kabupaten.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu  bahwa  dalam  pelaksanaan aplikasi SISKEUDES diperlukan pengetahuan  dan  pengalaman  apartur pemerintahan  desa  dalam  pengunaan teknologi informasi oleh sebab itu perlu adanya pelatihan atau workshop secara berkelanjutan.  Selain  itu  kelemahan yang  ada  di  desa-desa  kususnya  desa yang  berada  jauh  dari  Kota  terkendala oleh  prangkat  dan  jaringan  internet yang memadai.

## C. METODE
Berdasarkan    hasil    penelitian dengan    menggunakan    metode kualitatif  dengan pendekatan deskriptif (Creswell,  2014)  Fokus  penelitiannya tentang peranan aparatur pemerintahan Desa  dalam  implementasikan  Aplikasi SISKEUDES  2.0  Di  Desa  Guru  Agung  1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Aspek yang dilihat bagaimana implementasi  Aplikasi  SISKEUDES  2.0 yaitu  menggunakan  teori  Edward  III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan  struktur  birokrasi.  Adapun  lasanan dalam  memilih  teori  ini  menurut peneliti bahwa teori edward III ini yang sangat  relavan  sebagai  alat  analisis. Dengan menggunakan teknik penentuan informan  purposive  sampling,  dengan sengaja menentukan atas dasar pertimbangan  tertu  yaitu  terdiri  dari
Kepala  Desa,  Sekertaris  Desa,  Kaur Keuangan, 2 Prankat Desa, 1 BPD dan 1 Tokoh Mayarakat.
Instrumen  utama  penelitian  ini, yaitu  peneliti    sendiri    dengan menggunakan    pedoman    wawancara yang  bisa  dikembangkan sesuai dengan situasi  di  lapangan.  Selain  itu  peneliti juga melakukan studi dokumentasi atas hal-hal  yang  berkaitan  dengan  masalah yang  diteliti.  Teknik  analisis  data penelitian  ini  menggunakan    model Miles    dan    Hubermen,    yaitu:    data display,  data  reduction  dan conclusion drawing (Muhadjir,  2012)  ,  dengan memaparkan  data-data  yang  diperoleh dari  lapangan,  kemudian  meredukasi data-data  inti  dengan  cara  merangkum dan  langkah  selanjutnya  membuat kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  aplikasi  Siskeudes 2.0  di  Desa  Guru  Agung  I  Kecamatan Kaur  Utara  Kabupaten  Kaur  kurang efektif dikarenakan berdasarkan analisis  implementasi  menggunakan model  edward  III  bahwa  indikator komunikasi  masih  cukup  efektif  antara pelaksana program SISKEUDES 2.0 yaitu kepala desa,  sekretaris desa,  bendahara dan  BPD.  Untuk  indikator  sumberdaya masih  terdapat  permasalahan  pada sarana  dan  pra  sarana  yang  masih kurang maksimal yang ada di Desa Guru Agung  satu  dalam  implementasikan aplikasi  SISKEUDES  2.0.  Hal  ini merupakan  salah  satu  kelemahan  yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Kaur  yang  saat  ini  masih  banyaknya desa-desa  yang  minimnya  sarana  dan prasaran pendukung untuk
implementasikan  aplikasi  SISKEUDES 2.0.
1. Komunikasi  dalam  implementasi

## Aplikasi Siskeudes 2.0
Komunikasi  merupakan  faktor terpenting implementasi aplikasi sikeudes 2.0 dikarena pihak Desa harus terus  berkoordinasi  (BPD)  dengan Badan  Permusyawaratan  Desa  baik dalam  penetapan  maupun  perubahan APBDes.  Seperti  yang  dikatakan  oleh Kepala  Desa  Guru  Agung  1  mengatakan bahwa:
“sejak aplikasi Siskeudes
diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan  desa  harus  berkoordinasi dengan  pihak  BPD  dalam  mentapkan dan perubahan APBDes selama 3-5 kali dalam  setahun.  Adapun  pihak-pihak yang hadir dalam menetapkan APBDes yaitu  masyarakat  desa  dan  aparatur Desa  Guru  Agung  I,  jadi  komunikasi dalam  pengelolaan  keuangan  desa terjalin  dengan  baik  dan  jelas  dalam pengelolaannya,  saling  transparansi dalam pengelolaannya”. (3/4/2019)
Hal  ini  kemudian  diperkuat  oleh  salah satu  tokoh  masyarakat    Desa  Guru Agung 1 bahwa:
“saya  selaku  masyarakat  merasakan bahwa  komunikasi  yang  terjalin  oleh pemerintah Desa Guru Agung I dengan Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD) sangat  baik  dalam  pengelolaan keuangan  desa,  pihak  pemerintahan desa juga melibatkan dalam menetapkan APBDes”. (15/4/2019)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi  dapat  disimpulakan  bahwa komunikasi  yang  terjalin  cukup  baik antara  pemerintah  desa,  DPD  dan masyarakat  baik  dalam  menetapakan APBDes  ataupun  dalam  pembangunan- pembangunan Desa Guru Agung I.
Petingnya  komunikasi  yang  baik dalam implementasi aplikasi SISKEUDES  2.0,  komunikasi  yang terbentuk  antara  kaur  keuangan, sekertaris    desa  dan  kepala  desa  juga harus baik karena pada saat mengimplementasikan  SISKEUDES  2.0 banyak  unsur  yang  harus  diisi  dalam aplikasi  tersebut,  ketika  komunikasi tidak  baik  maka  akan  menjadi  kendala pada saat pengisisian aplikasi SISKEUDES  2.0.  Oleh  sebab  itu,  pada model  implementasi  edward  III  ini komunikasi menjadi salah satu indikator  penting  sukses  tidaknya dalam  implementasi  suatu  kebijakan atau program pemerintah.

## 2. Sumberdaya dalam implementasi Aplikasi Siskeudes 2.0
Sumberdaya  merupakan    faktor penting  dalam  mengimplementasikan aplikasi  Siskeudes  2.0,  dibutuhan sumberdaya  manusia  yang  mempuni, sarana  dan  prasaran  yang  mendukung. Masih  banyaknya  sumberdaya  manusia yang kurang berkompeten di Desa Guru Agung I dan minimnya sarana prasarana mengakibatkan  kurang  maksimalnya implementasi  Aplikasi  Siskeudes  2.0. Sumberdaya manusia merupakan faktor penggerak  dalam  melaksanakan  suatu kegiatan kusunya pengoprasian aplikasi Siskeudes  2.0.,  seperti  yang  dikatakan oleh  Bendahara  Desa  Guru  Agung  I Kecamatan  Kaur  Utara  Kabupaten  Kaur bahwa :
“Selama  ini  belum  adanya  fasilitas yang  diberikan  oleh  pemerintah daerah untuk mendukung impelementasi  aplikasi  Siskeudes  2.0, selama  ini  kami  menggunakan  laptop pribadi  dan  komputer  satu-satumya yang  biasaya  kami  gunakan  untuk
pelayanan  masyarakat  di  Desa  Guru Agung I” (12/4/2019)
Selain  itu  juga  diperkuat  pendapat  dari sekretaris  Desa  Guru  Agung  I  yaitu sebagai berikut :
“Mengenai sumberdaya apartur dalam  ngengoperasinya  saya  masih  di bantu  dari  pendamping  desa  yang paham  dan  ahli  dalam  pengoperasian aplikasi  Sistem  Keuangan  desa  di karenakan  agar  dalam  pencairan tidak  tertinggal  dari  desa  desa lainnya”. (13/4/2019)
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas bahwa  masih  minimnya  pengetahuan sumberdaya  manusia  dan  sarana  dan prasarana
untuk mendukung implementasi aplikasi Siskeudes, melihat  hal  ini  pemerintah  juga  tidak tinggal  diam  karena  menurunkan pendamping  desa  guna  memantau pembangunan  desa,  baik  pembangunan fisik maupun non fisik (Triyanto, 2018)
Sarana dan pra sarana yang masih kurang maksimal yang ada di Desa Guru Agung  satu  dalam  implementasikan aplikasi  SISKEUDES  2.0,  ini  merupakan salah satu kelemahan yang ada di desa- desa  yang  ada  di  Kabupaten  Kaur  yang saat  ini  masih  banyaknya  desa-desa yang  minimnya  sarana  dan  prasaran pendukung  untuk  implementasikan aplikasi  SISKEUDES  2.0.  oleh  sebab  itu perlunya  pemerintah  desa  melakukan komunikasi  ke  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang ada di  Kabupaten  Kaur  untuk  dapat mengevaluasi permasalahan yang muncul supaya dapat dilakukan tindakan  untuk  memperbaiki  sarana dan prasaran.
Penerapan  elektronik  government tidaklah  mudah,  apabila  pemerintah inggin  merapakan  pemerintah  berbasis digital diperlukannya kesiapan diseluruh stakeholders terkait (Triyanto &  Efendi,  2019).  Kususnya  pada pemerintah  daerah  yang  kurangnya akses  jaringan  dan  minimnya  sarana dan  prasarana  untuk  menerapkan pemerintah  berbasih  digital.  Oleh karena itu petingnya kolaborasi aantara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota  (Harmiati,  Alexsander, Triyanto, Maya, & Riastuti, 2020)
Selain  itu  kualitas  sumberdaya manusia yang ada di Desa Guru Agung I juga  masih  rendah,  mungkin  saja  ini juga  terjadi  di  Desa-desa  yang  ada  di Kabupeten  Kaur  yang  masih  memiliki kualitas  sumberdaya  manusia  yang rendah  seperti  di  desa-desa  pulau  jawa yang secara kualitas memiliki SDM yang baik.  Kualitas  sumberdaya  manusia yang  ada  di  Pemerintahan  Desa  Guru Agung  I  ini  dikarena  minimnya  sarjana yang mau bergabung di Desa, sebenarnya  sudah  mulai  banyak  yang kuliah  dan  lulus  sarjana,  hanya  saja masih  banyaknya  yang  tidak  mau pulang  ke  Desa  dikarena  mereka berfikir bahwa ketika mereka pulang ke Desa  Guru  Agung  I  meraka  tidak mendapat  pekerjaan  yang  lebih  baik dibandingkan tetap tinggal di Kota.
Hal  ini  yang  mengakibatkan minimnya  sumerdaya  manusia  yang berkualitas  yang  ada  di  Pemerintahan Desa  Guru  Agung  I,  oleh  sebab  itu perlunya  DPMD  Kabupaten  Kaur  dapat mengevaluasi  ke  Provinsi  dan  Provinsi dapat  mengkomunikasikan  ke  Pusat, supaya  adanya  kebijakan-kebijakan yang  mungkin  kedepat  mensyaratkan
staf  pemerintahan  desa  memiliki pendidikan  minimal  sarjana  bidang ekonomi,  administrasi  publik  dan teknogi  informasi,  sehingga  kinerjanya juga  dapat  maksimal  seperti  desa-desa yang ada di Pulau Jawa.
Permasalah  sumberdaya  manusia yang  ada  di  desa-desa  di  Provinsi Bengkulu  ini  merupakan  permasalah yang sudah lama, namun sampai saat ini belum adanya tindakan dari pemerintah pusat  atau  daerah  untuk  memberikan trobosan-trobosan untuk menanganinya,  kami  rasa  bahwa permasalahan  ini  tidak  hanya  terjadi  di Provinsi  Bengkulu  saja  melainkan  pada desa-desa di daerah Indonesia Timur.

## 3. Disposisi  dalam  implementasi Aplikasi Siskeudes 2.0
Suatu  kebijakan  atau  program akan  berhasil  dengan  baik  dalam implementasinya apabila didukung oleh aparat  pelaksana,  perilaku  aparat pelaksana  yang  positif  dan  sesuai dengan prosedur dalam mengimplementasikan, penempatan atau  penyusunan  aparat  pelaksana dilakukan berdasarkan prinsip the right man  in  the  right  place dan  motivasi aparat  pelaksana  dalam  bekerja  sangat tinggi serta sikap masyarakat.
Demikian pula dengan implementasi aplikasi Sikeudes 2.0 akan berhasil dengan baik dalam implementasinya  jika  didukung  oleh aparat  pelaksana,  perilaku  aparat pelaksana  yang  positif  dan  sesuai dengan
prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan, penempatan  atau  penyusunan  aparat pelaksana dilakukan berdasarkan prinsip the  right  man  in  the  right place dan  motivasi  aparat  pelaksana  dalam
bekerja  sangat  tinggi  serta  sikap masyarakat  (Harmiati,  Mulyadi,  Suri,  & Triyanto,  2019).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  faktor  disposisi dalam  implementasi  aplikasi  siskeudes 2.0  di  Desa  Guru  Agung  2.0  belum efektif, karena kurang efektifnya kinerja apartur  dalam  mengoprasikan  apliasi Siskeudes dikarena minimnya
pengetahuam dan kemampuan dibidang teknologi Informasi dan komputer.
Sikap pelaksana aplikasi SISKEUDES 2.0 di Desa Guru Agung I ini kurang efektif karena minimnya pengetahuan pelaksana aplikasi SISKEUDES  2.0,  apara  implementor masih  melakukan  dikresi  dengan melakukan  menyuruh  orang  lain  untuk membuat  laporan  APBdes  dengan mengunakan  aplikasi  SISKEUDES  2.0, sehingga ini merupakan hambatan pada pelaksanaan aplikasi tersebut.
Oleh sebab itu kualitas implementor  sangatlah  berdampak pada  pelaksanaan  aplikasi  SISKEUDES 2.0 di Desa Guru Agung I karena sampai saat  ini  indikator  disposisi  ini  masih kurang  efektif,  dikarena  Kepala  Desa kurang  aktif  dalam  meningkatkan semangat  dan  motivasi  pelaksana, mungkin  dengan  membuat  trobosan berupa insetif bagi pengelola SISKEUDES  2.0  di  Desa  Guru  Agung  I, secara tidak langsung dampat memberikan  dampak  yang  baik  kepada tingkat  motivasi  pengelola  SISKEUDES 2.0 sebagai pelaksana.
Insentif  yang  diberikan  kepala desa yang menarik dapat menumbuhkan  etos  kerja  pelaksana aplikasi  SISKEUDES  2.0,  apabila  para pelaksana  sudah  memiliki  etos  kerja otomatis  mereka  akan  giat  belajar
aplikasi  tersebut  supaya  meraka  dapat melaksanakan  aplikasi  SIKEUDES  2.0 sesuai denga standar oprasional prosedur yang berlaku, dengan
demikian  para  pelaksana  tidak  lagi menyuruh orang lain untuk mengerjakan tugasnya sebagai pelaksana aplikasi tersebut.
Selain  itu,  hasil  observasi  juga masih  kurang  maksimalnya  pelatihan yang  diberikan  oleh  Dinas  PMD Kabupaten Kota atau Provinsi pada saat ini,  workshop  yang  diberikan  masih kaku  untuk  diterima  mereka  yang memiliki usia yang tidak muda lagi, selin itu  juga  pendidikan  mereka  masih Sekolah  Menengah  Atas  atau  Sekolah Menengah  Kejuruan  dan  pada  masanya teknologi  informasi  belum  berkembang seperti saat ini, sehingga mereka sedikit lambat  untuk  menerima  materi-materi yang  berat  dan  membosankan.  Peran para  stakeholders  terkait  ini  sangat penting  untuk  dapat  mengevaluasi teknik  pelatihan  yang  selama  ini  masih dianggap  kaku,  untuk  dapat  diubah lebih  responsif  dan  mudah  diterima oleh  para  peserta  workshop  yang beraneka ragam latarbelakang pendidikan dan usia.
4. Struktur Birokrasi dalam implementasi  Aplikasi  Siskeudes 2.0 Struktur birokrasi
dalam implementasi  kebijakan  memegang peranan  yang  sangat  penting,  karena berkaitan  dengan  prosedur,  sistem kerja,  pembagian  kerja,  wewenang  dan koordinasi antar instansi. Tidak bedanya  dengan  implementasi  aplikasi Siskeudes  2.0  harus  sesuai  dengan prosedur,  dengan  sistem  kerja  yang baik,  pembagian  kerja,  wewenang  dan
koordinasi antar instansi harus dilakukan  dengan  baik  sesuai  dengan ketentuan yang
berlaku.
Memperhatikan
hasil penelitian menunjukkan  bahwa  faktor  struktur birokrasi  dalam  aplikasi  Siskeudes  2.0 di  Desa  Guru  Agung  I  cukup  efektif. Pentingnya kolaborasi antar stakeholders untuk meningkatkan implementasi  aplikasi  Sikeudes  2.0  di Desa  Guru  Agung  I  Kecamatan  Kaur Utara  Kabupaten  Kaur.  Kolaborasi merupakan  faktor  penting  dalam menyukseskan  program  pemerintah (Harmiati et al., 2020).
Struktur birokrasi dalam penerapan SISKEUDES 2.0 masih kurang efektif,  dikarena  pengelola  aplikai SISKEUDES  ini  yaitu  bendahara  Desa, karena  hal  tersebut  terkadang  Kepala Desa  masih  tergolong  tidak  pedula bagaimana  prosesnya,  karena  itu  sudah menjadi  tugas  pokok  dan  fungsi Bendahara, seharusnya apabila struktur birokrasi  itu  baik,  maka  sebagai pimpinan  lebih  proaktif  terhadap kelemahan-kelembahan  yang  ada  di setiap  devisi,  sehingga  dapat  membuat inovasi  supaya  tujuan  organisasi tercapai.  Selanjutnya,  kelemahan  yang ada  ini  sebenarnya  sudah  terbaca  oleh Dinas  pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa,  dengan  memeberikan  pelatihan namun
kurang efektif, ketika pemerintah desa ingin mencari prangkat desa penganti juga bermasalah pada  persedian  sumberdaya  manusia yang berkualitas yang ada Di Desa Guru Agung  I  Kecamatan  Kaur  Utara Kabupaten  Kaur.  Apabila  DPMD  inggin mencarikan  sumberdaya  manusia  yang berkualitas  dari  daerah  lain  itu menyalahi  kewenangannya,  karena  itu
merupakan  kewenangan  desa  masing- masih.
Fenomena yang ada di desa-desa Kabupaten  Kaur  saat  ini  masih menggunakan  sumberdaya  manusia yang  tersedia  di  desanya  tidak  pernah mengrekrut  dari  daerah  lain,  karena memang aturan tentang standar rekrutmen  perangkat  desa  ini  belum diatur  oleh  pusat,  sehingga  daerah apalagi  desa  tidak  dapat  sembarangan melakukan  perekrutan  dengan  cara terbuka,  sampai  saat  ini  perekrutan dengan  cara  terbuka  kusus  desanya masing-masing.  Ini  merupakan  salah satu  dasar  untuk  kemeterian  desa supaya  dapat  membuat  regulasi  untuk rekrutan  prangkat  dengan  dengan sistem  terbuka,  mungkin  dapat  dengan cara  perekrutan  pegawai  pemerintah denagan  perjanjian  kerja  sehingga kedepan pelamar akan lebih banyak dan seleksi  akan  lebih  ketat  dan  dapat memperoleh  prangkat  desa  yang memiliki  kompetensi  yang  baik.  Selain itu  juga  dapat  menjadi  motivasi masyarakat  desa  yang  tidak  ada  niat kuliah  dapat  kuliah  dan  yang  sudah lulus  sarjana  dapat  pulang  desa  untuk membangun  desa,  dengan  demikian seluruh  desa  di  Indonesia  akan  dapat lebih  maju  baik  secara  ekonomi, sumberdaya dan pembangunan fisik.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  maka  peneliti  dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi  aplikasi  Siskeudes  2.0  di Desa  Guru  Agung  I  Kecamatan  Kaur Utara  Kabupaten  Kaur  kurang  efektif, karena berdasarkan analisis
implementasi  menggunakan  model edward III bahwa indikator komunikasi masih  cukup  efektif  anatara  pelaksana program  SISKEUDES  2.0  yaitu  kepala desa,  sekretaris  desa,  bendahara  dan BPD, kemudian untuk indikator sumberdaya  yaitu  masih  terdapat permasalahan  pada  Sarana  dan  pra sarana  yang  masih  kurang  maksimal yang  ada  di  Desa  Guru  Agung  satu dalam  mengimplementasikan  aplikasi SISKEUDES  2.0,  ini  merupakan  salah satu  kelemahan  yang  ada  di  desa-desa yang  ada  di  Kabupaten  Kaur  yang  saat ini  masih  banyaknya  desa-desa  yang minimnya sarana dan prasaran pendukung  untuk  implementasikan aplikasi  SISKEUDES  2.0.  oleh  sebab  itu perlunya  pemerintah  desa  melakukan komunikasi  ke  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang ada di  Kabupaten  Kaur  untuk  dapat mengevaluasi permasalahan yang muncul supaya dapat dilakukan tindakan-tindakan  untuk  memperbaiki sarana dan prasaran.
Selain  itu  kualitas  sumberdaya manusia yang ada di Desa Guru Agung I juga  masih  rendah,  mungkin  saja  ini juga  terjadi  di  Desa-desa  yang  ada  di Kabupeten  Kaur  yang  masih  memiliki kualitas  sumberdaya  manusia  yang rendah  seperti  di  desa-desa  pulau  jawa yang secara kualitas memiliki SDM yang baik.  Kualitas  sumberdaya  manusia yang  ada  di  Pemerintahan  Desa  Guru Agung  I  ini  dikarena  minimnya  sarjana yang mau bergabung di Desa, sebenarnya  sudah  mulai  banyak  yang kuliah  dan  lulus  sarjana,  hanya  saja masih  banyaknya  yang  tidak  mau pulang  ke  Desa  dikarena  mereka berfikir bahwa ketika mereka pulang ke
Desa  Guru  Agung  I  meraka  tidak mendapat  pekerjaan  yang  lebih  baik dibandingkan  tetap  tinggal  di  Kota. Permasalah  sumberdaya  manusia  yang ada  di  desa-desa  di  Provinsi  Bengkulu ini  merupakan  permasalah  yang  sudah lama,  namun  sampai  saat  ini  belum adanya  tindakan  dari  pemerintah  pusat atau daerah untuk memberikan trobosan-trobosan untuk menanganinya,  kami  rasa  bahwa permasalahan  ini  tidak  hanya  terjadi  di Provinsi  Bengkulu  saja  melainkan  pada desa-desa di daerah Indonesia Timur.
Indikator  disposisi  menunjukan kurang efektif, karena kurang efektifnya kinerja  apartur  dalam  mengoprasikan apliasi  Siskeudes  dikarena  minimnya pengetahuam dan kemampuan dibidang teknologi  Informasi  dan  komputer. Sikap pelaksana aplikasi SISKEUDES 2.0 di  Desa  Guru  Agung  I  ini  kurang  efektif karena minimnya pengetahuan pelaksana  aplikasi  SISKEUDES  2.0, apara  implementor  masih  melakukan dikresi  dengan  melakukan  menyuruh orang  lain  untuk  membuat  laporan APBdes  dengan  mengunakan  aplikasi SISKEUDES 2.0, sehingga ini merupakan hambatan  pada  pelaksanaan  aplikasi tersebut.
Oleh sebab itu kualitas implementor  sangatlah  berdampak pada  pelaksanaan  aplikasi  SISKEUDES 2.0 di Desa Guru Agung I karena sampai saat  ini  indikator  disposisi  ini  masih kurang  efektif,  dikarena  Kepala  Desa kurang  aktif  dalam  meningkatkan semangat  dan  motivasi  pelaksana, mungkin  dengan  membuat  trobosan berupa  insetif/riwerd  bagi  pengelola SISKEUDES  2.0  di  Desa  Guru  Agung  I, secara tidak langsung dampat
memberikan  dampak  yang  baik  kepada tingkat  motivasi  pengelola  SISKEUDES 2.0 sebagai pelaksana. Namun, selain itu hasil  observasi  juga  masih  kurang maksimalnya  pelatihan  yang  diberikan oleh  Dinas  PMD  Kabupaten  Kota  atau Provinsi  pada  saat  ini,  workshop  yang diberikan  masih  kaku  untuk  diterima mereka  yang  memiliki  usia  yang  tidak muda  lagi,  selin  itu  juga  pendidikan mereka  masih  Sekolah  Menengah  Atas atau  Sekolah  Menengah  Kejuruan  dan pada  masanya  teknologi  informasi belum  berkembang  seperti  saat  ini, sehingga  mereka  sedikit  lambat  untuk menerima materi-materi yang berat dan membosankan. Peran para stakeholders terkait  ini  sangat  penting  untuk  dapat mengevaluasi  teknik  pelatihan  yang selama  ini  masih  dianggap  kaku,  untuk dapat  dirubah  lebih  lues  dan  mudah diterima  oleh  para  peserta  workshop yang  beraneka  ragam  latarbelakang pendidikan dan usia.
Indikator Struktur Birokrasi menunjukan  kurang  efektif,  dikarena pengelola  aplikai  SISKEUDES  ini  yaitu bendahara  Desa,  karena  hal  tersebut terkadang Kepala Desa masih tergolong tidak  pedula  bagaimana  prosesnya, karena  itu  sudah  menjadi  tugas  pokok dan  fungsi  Bendahara,  seharusnya apabila struktur birokrasi itu baik, maka sebagai pimpinan lebih proaktif terhadap  kelemahan-kelembahan  yang ada  di  setiap  devisi,  sehingga  dapat membuat  trobosan-trobosan  supaya tujuan  organisasi  tercapai.  Selain  itu, kelemahan  yang  ada  ini  sebenarnya sudah terbaca oleh Dinas pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa, dengan  memeberikan  pelatihan  namun kurang  efektif,  ketika  pemerintah  desa
ingin  mencari  prangkat  desa  penganti juga  bermasalah  pada  persedian sumberdaya  manusia  yang  berkualitas yang  ada  Di  Desa  Guru  Agung  I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Apabila  DPMD  inggin  mencarikan sumberdaya  manusia  yang  berkualitas dari  daerah  lain  itu  menyalahi kewenangannya,  karena  itu  merupakan kewenangan desa masing-masih.
Fenomena  yang  ada  di  desa-desa Kabupaten  Kaur  saat  ini  masih menggunakan  sumberdaya  manusia yang  tersedia  di  desanya  tidak  pernah mengrekrut  dari  daerah  lain,  karena memang aturan tentang standar rekrutmen  perangkat  desa  ini  belum diatur  oleh  pusat,  sehingga  daerah apalagi  desa  tidak  dapat  sembarangan melakukan  perekrutan  dengan  cara terbuka,  sampai  saat  ini  perekrutan dengan  cara  terbuka  kusus  desanya masing-masing.  Ini  merupakan  salah satu  dasar  untuk  kemeterian  desa supaya  dapat  membuat  regulasi  untuk rekrutan  prangkat  dengan  dengan sistem  terbuka,  mungkin  dapat  dengan cara  perekrutan  pegawai  pemerintah denagan  perjanjian  kerja  sehingga kedepan pelamar akan lebih banyak dan seleksi  akan  lebih  ketat  dan  dapat memperoleh  prangkat  desa  yang memiliki kompetensi yang baik.
2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, maka peneliti memberikan rekomendasi pada impelementasi Aplikasi SISKEUDES 2.0 sebagai berikut meningkatkan  sarana  dan  prasarana desa  penunjang  aplikasi  SISKEUDES dengan memanfaatkan APBDes, meningkatkan  kualitas  sumberdaya manusia  yang  memiliki  skil  dibidang
teknologi  dan  informasi,  pemerintah daerah  atau  provinsi  melalui  Dinas Pemebrdayaan  Masyarakat  dan  Desa dapat  mengevaluasi  teknik  pelatihan atau workshop yang selma ini dianggap belum  efektif  bagi  aparatur  desa, pemerintah  pusat  dapat  membuat kebijakan  rekrutmen  aparatur  desa secara  terbuka  dengan  menggunakan atau  mengabungkan  aparatur  desa dengan  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja (PPPK) supaya aparatur desa dapat lebih berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design (Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan  Mixed) .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Damanik,  M.  P.,  &  Purwaningsih,  E.  H. (2017). E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA  DI  LINGKUNGAN PEMERINTAH  DAERAH  (  STUDI KASUS KUALITAS INFORMASI WEBSITE KABUPATEN BENGKALIS
PROPINSI  RIAU  ). Jurnal  Studi Komunikasi Dan Media , 21 (2), 151– 164.
https://doi.org/10.31445/jskm.20 17.210202
Endang, & Hayati, R. (2020). IMPLEMENTASI  APLIKASI  SISTEM
KEUANGAN  DESA  (SISKEUDES) DILIHAT  DARI  ASPEK  SUMBER DAYA DI DESA BENTOT KECAMATAN  PATANGKEP  TUTUI
KABUPATEN  BARTIM. JAPB , 3 (2), 893–903.
Firdausy, C. M., Suryana, A., Nugroho, R., & Suhartoko, Y. B. (2019). Prosiding Seminar  Nasional  Bagian  I  Pusat Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI. In REVOLUSI  INDUSTRI  4.0  DAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
BERKELANJUTAN (pp. 1–222).
Harmiati,  H.,  Mulyadi,  M.,  Suri,  E.  W.,  &
Triyanto,  D.  (2019).  ANALISIS PEMBERIAN  DANA  DESA  DALAM PENURUNAN ANGKA  KEMISKINAN DI  PROVINSI  BENGKULU. Mimbar : Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan  Politik , 8 (1), 23–30.
https://doi.org/https://doi.org/10. 32663/jpsp.v8i1.833
Harmiati,  Alexsander,  Triyanto,  D., Maya,  M.,  &  Riastuti,  F.  (2020).
ANALISIS PEMETAAN

## COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM  PROGRAM  KELUARGA
BERENCANA  DI  KOTA  BENGKULU. Mimbar :  Jurnal  Penelitian  Sosial Dan Politik , 9 (1).
https://doi.org/https://doi.org/10. 32663/jpsp.v9i1 Jamaluddin,  Y.,  Sumaryana,  A.,  Rusli,  B., &  Buchari,  R.  A.  (2018).  Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan  Dana  Desa  terhadap Pembangunan  Daerah  Analysis  of the Impact of Management and Use of  Village  Funds  on  Regional Development, 6 (1), 14–24. Kurnia, E. T. (2019). ANALISIS PERSEPSI APARATUR DESA TERHADAP PENERIMAAN  DAN  PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)  (Studi  Kasus  di Kabupaten Ketapang) .
Malahika,  J.  M.,  Karamoy,  H.,  &  Pusung, R.  J.  (2018).  PENERAPAN  SISTEM KEUANGAN  DESA  (SISKEUDES)
PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN  DESA  (STUDI KASUS DI DESA SUWAAN KECAMATAN KALAWAT
KABUPATEN  MINAHASA  UTARA). Juranl  Riset  Akuntansi  Goung Concer , 13 (4), 578–583. Muhadjir,  N.  (2012).  Metode  Penelitian Kualitatif  Edisi  IV.  Indonesia:  Rake Sarasin.
Munti,  F.  (2017).  Determinan  Kinerja Pengelolaan  Keuangan  Desa :  Studi pada Kecamatan
Gandapura Kabupaten  Bireuen  Aceh. Jurnal
Akuntansi  Dan  Investasi , 18 (2), 172–182. https://doi.org/10.18196/jai.1802 81 Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis  Penggunaan  Siskeudes dalam  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak , 20 (2), 217–223. Puspasari,  O.  R.,  &  Purnama,  D.  (2018). Implementasi  sistem  keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah  desa  di  kabupaten kuningan. JUrnal  Kajian  Akuntansi ,
2 (2), 145–159. Ridwan,  M.  A.  (2019). ANALISIS PERAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
( SISKEUDES ) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS AKUNTABILITAS  KEUANGAN  DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM .
Triyanto,  D.  (2018).  Analisis  Kinerja Pendamping  Desa  Dalam  Upaya Membangun  Kemandirian  Desa. Mimbar :  Jurnal  Penelitian  Sosial Dan Politik , 7 (2),
56–62. https://doi.org/https://doi.org/10. 32663/jpsp.v7i2.669 Triyanto, D., & Efendi, S. (2019). Analisis Penerapan  Elektronik  Kesehatan  ( E-Kes)  di  Puskesmas  Rawat  Inap Kota  Bengkulu. Jurnal  Administrasi Publik :
Public Admnistration Journal , 9 (2), 158–165.
https://doi.org/http://dx.doi.org/1 0.31289/jap.v9i2.2901 Yuningsih,  R.  (2016).  PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DI KOTA  PALU. Jurnal Katalogis , 4 (8), 175–183.