Johansyah,  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Lembaga  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang Dasar 1945, halaman 94-105

## KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

## Johansyah
Fakultas Hukum Universitas Palembang johansyah@unpal.ac.id

## Abstract
The  Constitutional  Court  is  the  executive  branch  of  the  judiciary  that  is  independent  and  separate from  other  branches  of  power,  namely  the  government  (executive)  and  legislative  institutions.  The Constitutional Court as a first and last level judiciary does not have an organizational structure as large as the Supreme Court  which is the peak of a judicial system  whose structure is vertically and horizontally covers five  judicial  environments,  namely  the  general  court  environment,  the  state  administrative  court environment, the religious court environment, and military court environment. As an organ of judicial power that operates the judicial function, the Constitutional Court is independent, both structurally and functionally. The  functions  and  authorities  of  the  Constitutional  Court  based  on  Law  No.  24  of  2003,  namely  the Constitutional  Court  has  the  authority  to  hear:  Test  the  laws  against  the  Republic  of  Indonesia  1945 Constitution;  Decide  on  authority  disputes  between  state  institutions  whose  authority  is  granted  by  the Republic  of  Indonesia  1945  Constitution;  Decide  the  dissolution  of  political  parties;  Decide  disputes  about election  results;  Give  a  verdict  on  the  opinion  of  the  House  of  Representatives  that  the  President  and  /  or Vice-President  are  suspected  of  violating  the  law  in  the  form  of  treason,  corruption,  bribery,  other  serious crimes, or despicable acts, or no longer fulfill the conditions as President and or Vice President, as intended in the Republic of Indonesia 1945 Constitution.
Keywords: Constitutional Court; State institutions; Judicial Power

## ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan  terpisah  dari  cabang-cabang  kekuasaan  lain,  yaitu  pemerintah  (executive)  dan  lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislature). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan  yang  strukturnya  bertingkat  secara  vertikal  dan  secara  horizontal  mencakup  lima  lingkungan peradilan,  yaitu  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  lingkungan  peradilan agama,  dan  lingkungan  peradilan  militer.  Sebagai  organ  kekuasaan  kehakiman  yang  menjalankan  fungsi kehakiman,  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  independen,  baik  secara  struktural  maupun  fungsional.  Adapun fungsi  dan  wewenang  Mahkamah  Konstitusi  berdasarkan  Undang-undang  No.  24  Tahun  2003,  yaitu Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili:  Menguji  undang-undang  terhadap  UUD  RI  1945;  Memutus sengketa  kewenangan  antar  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  RI  1945;  Memutus pembubaran  partai  politik;  Memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilu;  Memberi  putusan  atas  pendapat Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  diduga  telah  melakukan  pelanggaran hukum  berupa  penghianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau perbuatan  tercela,  danatau  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Lembaga Negara; Kekuasaan Kehakiman

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  lembaga  negara  yang dibentuk  setelah  amandemen  UUD  1945 untuk  memperkuat  pranata  demokrasi  dalam struktur  ketatanegaraan  adalah  Mahkamah Konstitusi.  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi diletakkan dalam konsep kekuasaan kehakiman  merdeka  dan  menjadi  salah  satu pelaksana  kekuasaan  kehakiman.  Bab  IX tentang  Kekuasaan  Kehakiman  UUD  1945
Pasal 24 (i) menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan. Selanjutnya  dalam  Pasa1  24  ayat  (2) ditentukan  bahwa  kekuasaan  kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  mahkamah  agung  dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
Johansyah,  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Lembaga  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang Dasar 1945, halaman 94-105
militer,  serta  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. 1
Sebagaimana
diketahui bahwa konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 (UUD  RI  1945).  Salah  satu  perubahan  dari UUD  RI  1945  adalah  dengan  telah  diadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan  antara  lain  prinsip  pemisahan kekuasaan  dan  checks  and  balances  sebagai pengganti  sistem  supremasi  parlemen.  Dalam Pasal  24C  hasil  perubahan  ketiga  UUD  RI 1945,  dimasukkannya  ide  pembentukan Mahkamah  Konstitusi  kedalam  konstitusi negara  kita  sebagai  organ  konstitusional baru yang  sederajat  kedudukannya  dengan  organ konstitusi lainnya. Fungsi Mahkamah Konstitusi  telah  dilembagakan  berdasarkan Undang-undang  Nomor  24  tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Dalam  konsep  pemisahan  kekuasaan, seluruh cabang-cabang kekuasaan yang dibentuk  memiliki  fungsi  dan  wewenang masing-masing  yang  terpisah  secara  tegas. Dan  dengan  konsep  kekuasaan  ini,  dapat diletakkan  keberadaan  kelembagaan  negara dalam  posisi  dan  kedudukan  yang  setara atau sederajat.  Oleh  karena  itu,  restrukturisasi lembaga  MPR  telah  menjadikan  susunan  dan sistem  kelembagaan  negara  menjadi  sama kedudukannya. Tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, yang ada adalah istilah lembaga negara. Dan Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah  satu lembaga negara yang keberadaan dan kewenangannya  diatur  UUD.  Hal  yang mendasar  mengenai  kedudukan  lembaga pelaksana  kekuasaan  kehakiman  ini  adalah adanya  soal  kemandirian  (independensi). Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan  salah  satu  prinsip  penting  dalam negara  demokrasi.  Kemandirian  kekuasaan kehakiman  juga  merupakan  salah  satu  syarat dan  ciri  penting  dalam  negara  hukum,  selain adanya asas legalitas yang artinya pemerintah
1 Mahkamah  Konstitusi  RI,  Pengantar:  Jimly Asshidiqie, Cetak  Biru,  Membangun  Mahkamah Konstitusi  Sebagai  Institusi  Yang  Modern  dan Bertanggungjawab ,  Jakarta,  24  Desember  2004, Hlm.16.
harus  bertindak  berdasarkan  semata-mata hukum yang  berlaku,  adanya  jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan pemerintahan  berdasarkan  sistem  konstitusi dan hukum dasar. Dengan adanya
kemandirian kekuasaan  kehakiman  dari  cabang  kekuasaan lainnya,  badan  atau  lembaga  pelaksananya diharapkan  dapat  melakukan  kontrol  hukum terhadap  kekuasaan  negara  lainnya.  Di samping itu, untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan  penyalahgunaan  wewenang atau  kekuasaan.  Tidak  adanya  kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dari kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan  pengabaian  hak  asasi  manusia  oleh penguasa. Sebab kekuasaan kehakiman secara konstitusional  memiliki  wewenang  untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah.
Mengingat  pentingnya  kemandirian kekuasaan  kehakiman  ini,  dan  merupakan suatu  hal  yang  sangat  prinsipiil,  maka  harus ditegaskan  dan  dijamin  dalam  konstitusi  dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasa1 24  Ayat  (1)  UUD  1945  hasil  perubahan menyatakan  secara  tegas  dan  jelas  bahwa Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan. UUD menggunakan istilah merdeka yang sesungguhnya tidak berbeda pengertiannya dengan istilah kemandirian.
Mahkamah Konstitusi yang diletakkan secara  konsepsi  dan  pengaturannya  dalam UUD  merupakan  bagian  dan  salah  satu pelaksana  kekuasaan  kehakiman  bersama Mahkamah Agung yang secara resmi dibentuk berdasarkan  Undang-undang Nomor 24 tahun 2003.
II.  PEMBAHASAN
A. Sejarah
Pembentukan Mahkamah

## Konstitusi
Pembentukan  mahkamah  konstitusi sebagai  lembaga  yang  tersendiri  karena kebutuhan  adanya  suatu  pengadilan  yang secara  khusus  melakukan  pengujian  terhadap produk  undang-undang  (dalam  istilah  Hans Kelsen, statute  and  customary  law )  yang bertentangan  dengan  konstitusi  (undang-
Johansyah,  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Lembaga  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang Dasar 1945, halaman 94-105
undang  dasar).  Ide  ini,  bermula  dari  Prof. Hans  Kelsen,  guru  besar  kenamaan  dari Universitas Wina yang mengusulkan dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama „Verfassungsgerichtshoft‟ atau  Mahkamah Konstitusi  ( Constitutional  Court ).  Gagasan Kelsen  ini,            kemudian        diterima dengan     bulat    dan diadopsikan ke dalam naskah  Undang-undang  Dasar  Tahun  1920 yang  disahkan  dalam  Konvensi  Konstitusi pada  tanggal  1  Oktober  1920  sebagai Konstitusi Federal Austria. 2
Menurut  Hans  Kelsen kemungkinan muncul  persoalan  konflik  antara  norma  yang lebih tinggi dengan  yang lebih rendah, bukan saja berkaitan antara undang-undang ( statute ) dan  putusan  pengadilan, tetapi juga  berkaitan dengan  hubungan  antara  konstitusi  dan undang-undang. Ini adalah problem inkonstitusionalitas dari undang-undang. Suatu undang-undang ( statute ) hanya berlaku dan  dapat  diberlakukan  jika  sesuai  dengan konstitusi, dan tidak berlaku jika bertentangan dengan  konstitusi.  Suatu  undang-undang hanya  sah  jika  dibuat  berdasarkan  ketentuan- ketentuan  konstitusi.  Karena  itu  diperlukan suatu  badan  atau  pengadilan  yang  secara khusus untuk menyatakan inkonstitusionalitas dari  suatu  undang-undang  yang  sedang berlaku.  Menurut  Kelsen,  suatu  undang- undang  yang  telah  dinyatakan  tidak  berlaku oleh  mahkamah  konstitusi  tidak  dapat diterapkan  oleh  lembaga-lembaga  yang  lain. Jika  pengadilan  biasa  berwenang  untuk menilai  konstitusionalitas  dari  suatu  undang- undang hanya berhak menolak untuk menerapkannya  atau  mengesampingkannya dalam  kasus-kasus  konkrit  yang  diputuskan, tetapi  organ  yang  lainnya  tetap  berkewajiban menerapkan  undang-undang  itu.  Sepanjang suatu  undang-undang  tidak  dinyatakan  tidak berlaku,  adalah  tetap “constitutional ”  dan tidak “unconstitutional”, walaupun rasanya undang-undang  itu  bertentangan  dengan konstitusi.  Dengan  demikian,  suatu  undang- undang  dapat  dinyatakan  tidak  berlaku  oleh pembentuk  undang-undang  yaitu  legislatif dan  juga  dapat  dinyatakan  tidak  berlaku oleh
2 Jimly  Asshidiqqie.  Model-Model  Pengujujian Konstitusional  Berbabagai  Negara.  Konstitusi  Press. Jakarta. 2005. Hlm. 33
mahkamah konstitusi. Pemikiran Hans Kelsen ini tidak lepas pelaksanaan teori hukum murni dan  teori  hiraki  norma  yang  sangat  terkenal yang  dikemukakannya  dimana  konstitusi ditempatkan  sebagai  norma  hukum  yang superior dari undang-undang biasa.
Jadi pada awalnya mahkamah konstitusi  merupakan  suatu  lembaga  yang dimaksudkan hanya untuk menguji konstitusionalitas (constitutional  review) dari suatu  undang-undang  terhadap  konstitusi. Karena  itu  mahkamah  konstitusi  sering disebut sebagai “the  guardian  of  the constitution” (pengawal konstitusi).
Dengan  kewenangannya  yang  dapat menyatakan  inkonstitusionalitas  dari  suatu undang-undang,  posisi  mahkamah  konstitusi berada  ada  di  atas  lembaga  pembentuk undang-undang.  Itulah  sebabnya  sejak  awal Hans  Kelsen  telah  menyatakan  bahwa lembaga ini dibentuk dengan kekuasaan yang berada  di  atas  legislatif  dan  mestinya  secara politik  tidak  dikehendaki,  khususnya  jika memutuskan  bahwa  suatu  undang-undang adalah  inkonstitusional.  Karena  itu  bagi negara-negara yang menempatkan superioritas  parlemen  yang  cukup  besar karena  dianggap  cerminan  kedaultan  rakyat, tidak  menempatkan  mahkamah  konstitusi dalam  posisi  di  atas  pembentuk  undang- undang,  seperti  Dewan  Konstitusi  Perancis yang hanya berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu rancangan undang-undang  yang  telah  dibahas  oleh parlemen  tetapi  belum  diberlakukan.  Bahkan Kerajaan Inggeris dan Kerajaan Belanda tidak membentuk  Mahkamah  Konstitusi,  dengan prinsip  bahwa  parlemenlah  satu-satunya lembaga  yang  membentuk  serta  mengetahui sah tidaknya suatu undang-undang. 3
Dalam perkembangannya, konsep dasar  pembentukan  mahkamah  konstitusi  di berbagai  negara  sangat  terkait  dengan perkembangan prinsip-prinsip dan teori ketatanegaraan  modern  yang  dianut  oleh berbagai  negara  yang  menganut  prinsip konstitusionalisme,  prinsip  negara  hukum, prinsip check and balances , prinsip demokrasi
3 Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI Untuk Peresiapan Perubahan UUD 1945. Tahun 2000.
Johansyah,  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Lembaga  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang Dasar 1945, halaman 94-105
dan  jaminan  perlindungan  hak  asasi  manusia prinsip  peradilan  yang  bebas  dan  tidak memihak  serta  pengalaman  politik  dari masing-masing negara. Keberadaan mahkamah  konstitusi  dibutuhkan  dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut.
Konstitusionalisme  merupakan  paham yang berprinsip bahwa pelaksanaan kekuasaan  negara  oleh  organ-organ  negara harus berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi.  Pelanggaran  terhadap  konstitusi tidak dapat ditolerir karena akan menimbulkan  kekuasaan  yang  tiran  dan semena-mena.
Karena
itu prinsip konstitusonalisme  juga  terkait  dengan  prinsip pemisahan  dan  pembatasan  kekuasaan (check and  balances), yaitu  kekuasaan  lembaga- lembaga  negara  dibagi  secara  seimbang. Kekuasaan negara tidak boleh bertumpu pada satu  lembaga  negara  karena  akan  dapat menimbulkan penyelahgunaan kekuasaan negara. Dalam mengawasi pelaksanaan kekuasaan  lembaga-lembaga  negara  tersebut, agar  tetap  sesuai  dengan  kehendak  rakyat diperlukan prinsip demokrasi dan penghormatan  atas  hak  asasi  mansuia. Artinya,  karena  kekuasaan  negara  bersumber dari  rakyat  maka  akan  selalu  dapat  dikontrol oleh  rakyat  dan  selalu  mengormati  hak-hak dasar  rakyat.  Alat  ukur  bagi  rakyat  untuk mengawasi penyelenggaraan kekuasaan negara  oleh  lembaga  negara  adalah  hukum dan konstitusi. Disnilah prinsip negara hukum dan rule  of  law menjadi  penting.  Untuk menilai  secara  obyektif  dan  independen apakah  suatu  tindakan  negara  (lembaga- lembaga  negara)  melanggar  konstitusi  atau hukum,  dibutuhkan  suatu  lembaga  yang mengadili  dan  memutuskannya  yang  dijamin oleh  konstitusi.  Di  sinilah  konsep  dasar dibutuhkannya  mahkamah  konstitusi  yang berkembang sekarang ini.
Sejarah
berdirinya lembaga Mahkamah  Konstitusi  (MK)  di  Indonesia diawali  dengan  diadopsinya  ide Mahkamah Konstitusi  ( Constitutional  Court )  dalam amandemen  konstitusi  yang dilakukan  oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) pada  tahun  2001  sebagaimana  dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan  Pasal  7B Undang-Undang  Dasar  1945
hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember
2001.
Ide pembentukan
Mahkamah  Konstitusi    merupakan  salah  satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan  modern  yang  muncul  di  abad  ke- 20.
Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD  1945  maka  dalam  rangka menunggu pembentukan  Mahkamah  Konstitusi,  MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA)
menjalankan  fungsi  Mahkamah  Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal  III  Aturan  Peralihan  UUD  1945 hasil Perubahan Keempat.
DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan
Undang-Undang mengenai  Mahkamah  Konstitusi.  Setelah melalui  pembahasan  mendalam,  DPR  dan Pemerintah  menyetujui  secara  bersama UU Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi  pada  13  Agustus  2003  dan disahkan  oleh  Presiden  pada  hari  itu (Lembaran  Negara  Nomor  98  dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).
Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia  adalah  lembaga  (tinggi)  negara yang kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agang (MA).

## B. Mahkamah Konstitusi RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Pemikiran  mengenai  pentingnya  suatu mahkamah  konstitusi  telah  muncul  dalam sejarah  ketatanegaraan  Indonesia  sebelum merdeka.  Pada  saat  pembahasan  rancangan UUD  di  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota  BPUPKI  Prof.  Muhammad  Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan  untuk  membanding  undang- undang.  Namun  ide  ini  ditolok  oleh  Prof. Soepomo  berdasarkan  dua  alasan,  pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut  paham  trias  politika.  Kedua,  pada saat  itu  jumlah  sarjana  hukum  kita  belum
Johansyah,  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Lembaga  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang Dasar 1945, halaman 94-105
banyak  dan  belum  memiliki  pengalaman mengenai hal ini. 4 Ide
pembentukan Mahkamah konstitusi pada era reformasi, mulai dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR),  yaitu  setelah  seluruh  anggota  Badan Pekerja  MPR  RI  melakukan  studi  banding  di 21  negara  mengenai  konstitusi  pada  bulan Maret-April  tahun  2000.  Ide  ini  belum muncul  pada  saat  perubahan  pertama  UUD 1945,  bahkan  belum  ada  satu  pun  fraksi  di Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) yang  mengajukan  usul  itu.  Nampaknya  para anggota  MPR  sangat  terpengaruh  atas temuannya  dalam  studi  banding  tersebut. Walaupun  demikian  pada  Sidang  Tahunan MPR  bulan  Agustus  tahun  2000,  rancangan rumusan  mengenai  mahkamah  konstitusi masih  berupa  beberapa  alternatif  dan  belum final 5 .
Sesuai  rancangan  tersebut,  mahkamah konstitusi  di  tempatkan  dalam  lingkungan mahkamah agung, dengan kewenangan untuk melakukan  uji  materil  atas  undang-undang; memberikan  putusan  atas  pertentangan  antar undang-undang;  serta  kewenangan  lainnya yang  diberikan  undang-undang.  Ada  usulan alternatif,  agar  di  luar  kewenangan  tersebut mahkamah konstitusi juga diberi kewenangan untuk memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara,  antar  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah  dan  antar  pemerintah daerah.
Setelah  dibahas  kembali  pada  masa  sidang PAH  I  BP  MPR  RI  tahun  2000/2001,  yaitu dalam  rangka  persiapan  draft  perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara repbulik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945) untuk  disahkan  pada  sidang  tahunan  2001, terjadi  banyak  perubahan  mengenai  rumusan tentang  mahkamah  konstitusi.  Persoalan pokok yang pertama adalah apakah mahkamah konstitusi ditempatkan di
4 Jimli Asshidiqy. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI . Bahan Ceramah yang disampaikan pada tanggal 27 September 2005 di Univ. Mataram 5 Ketetapan  MPR  RI  No.  IX/MPR/2000.  Tentang Penugasan  Badan Pekerja MPR  untuk  mempersiapakn Perubahan UUD 1945.
lingkungan mahkamah agung atau
ditempatkan terpisah dari lingkungan mahkamah agung tetapi masih dalam rumpun kekuasaan  kehakiman,  dan  persoalan  kedua apa saja yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi.
Pertama, disepakati bahwa mahkamah konstitusi  ditempatkan  terpisah  dan  di  luar lingkungan  mahkamah  agung  akan  tetapi tetap dalam lingkungan kekuasaan kehakiman,  dengan  pertimbangan  bahwa lembaga  ini  adalah  lembaga  yang  sangat penting  untuk  membangun  negara  yang berdasar  sistem  konstitusionalisme,  sehingga lembaga  ini  berdiri  sejajar  dengan  lembaga- lembaga  negara  lainnya  yang  secara  tegas ditentukan  kedudukan  dan  kewenangannya dalam undang-undang dasar. Terdapat kekhawatiran  bahwa  mahkamah  agung  tidak akan mampu membawa misi besar mahkamah konstitusi untuk membangun sistem konstitusionalisme karena pekerjaan mahkamah  agung  yang  pada  saat  itu  tidak mampu menyelesaikan perkara-perkara kasasi dan  peninjauan  kembali  yang  menumpuk. Jika  ditambah  lagi  dengan  tugas-tugas mahkamah konstitusi dikhawatirkan
pekerjaan mahkamah agung akan terbengkalai.  Pada  sisi  lain  dibutuhkan  satu mahkamah  tersendiri  yang  berdiri  sejajar dengan  mahkamah  agung  dan  lembaga- lembaga  negara  lainnya  untuk  menjalankan tugas  mengawal  sistem  konstitusionalisme Indonesia. Dengan demikian posisi mahkamah  konstitusi  dalam  ketatanegaraan Indonesia menjadi kuat.
Kedua, kewenangan mahkamah konstitusi disepakati  untuk  ditentukan  secara  limitatif dalam  undang-undang  dasar.  Kesepakatan  ini mengandung makna penting, karena mahkamah konstitusi akan menilai konstitusionalitas  dari  suatu  undang-undang atau  sengketa  antar  lembaga  negara  yang kewenangannya  ditentukan  dalam  undang- undang dasar, karena itu sumber kewenangan mahkamah  konstitusi  harus  langsung  dari undang-undang dasar. Dengan demikian tidak ada  ada  satu  lembaga  negara  yang  dapat mempermasalahkan atau menggugurkan putusan  mahkamah  konstitusi.  Pada  sisi  lain mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara
Johansyah,  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Lembaga  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang Dasar 1945, halaman 94-105
pengawal konstitusi tidak melakukan tindakan atau  memberikan  putusan  yang  keluar  dari kewenangannya yang secara limitatif ditentukan  dalam  undang-undang  dasar. Demikian  juga  halnya  pembentuk  undang- undang  tidak  dapat  mengurangi  kewenangan mahkamah  konstitusi  melalui  ketentuan undang-undang  sehingga  melumpuhkan  ide dasar  pembentukan  mahkamah  konstitusi. Dengan  prinsip  inilah  dihapus  kesepakatan awal yang memungkinkan adanya kewenangan  lain  mahkamah  konstitusi  yang ditentukan  undang-undang  sebagaiman  draft awal PAH I BP MPR RI tahun 2000.
Menurut  UUD  1945,  Mahkamah  Konstitusi RI, memiliki 4 kewenangan, yaitu :
1.        menguji  undang-undang  terhadap undang-undang dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan undang-undang dasar;
3.    memutus pembubaran partai politik;
4.        memutus  perselisihan  tentang  hasil pemlihan umum.
Disamping  itu  dalam  rangka  proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden,  atas  permintaan  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  Mahkamah  Konstitusi  RI berkewajiban  untuk  memutus  pendapat  DPR bahwa  Presiden  dan/atu  Wakil  Presiden  telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau perbuatan  tercela  dan/atau  pendapat  bahwa Presiden  dan/atau  wakil  Presiden  tidak  lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau Wakil Presiden.
Pembentukan  mahkamah  konstitusi diperlukan  untuk  menegakkan  prinsip  negara hukum
Indonesia
dan prinsip konstitusionalisme.  Artinya  tidak  boleh  ada undang-undang  dan  peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang  bertentangan  dengan undang-undang dasar sebagai puncak dari tata urutan  perundang-undangan  di  Indonesia. Dalam  rangka  pengujian  undang-undang terhadap  undang-undang  dasar  dibutuhkan sebuah  mahkamah  dalam  rangka  menjaga prinsip  konstitusionalitas  hukum.  Tugas mahkamah konstitusilah yang menjaga konstitusionalitas hukum itu.
Pembentukan  mahkmah  konstitusi juga  terkait  dengan  penataan  kembali  dan reposisioning  lembaga-lembaga  negara  yang sebelum  perubahan  UUD  1945  berlandaskan pada  supremasi  MPR  sebagai  lembaga tertinggi  negara.  Perubahan  Pasal  1  ayat  (2) UUD 1945 yang sebelum perubahan berbunyi “Kedaulatan  adalah  ditangan  rakyat  dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan  Rakyat”,  diubah  menjadi “Kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”, telah  membawa  implikasi  yang  sangat  luas dan  mendasar  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia.  Artinya,  sebelum  perubahan, kedaulatan  rakyat  berpuncak  pada  MPR,  dan MPR-lah  sebagai  penyelesaian  final  atas setiap  masalah  ketatanegaraan  yang  muncul baik atas konstitusionalitas dari suatu undang- undang  maupun  penyelesaian  akhir  sengketa antar lembaga negara. Dengan dasar konsepsional inilah ketetapan MPR RI No. III Tahun  2000  menentukan  bahwa  pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dilakukan oleh MPR dan setiap lembaga negara melaporkan penyelenggaraan kinerjanya kepada MPR setiap tahun.
Implikasi  perubahan  Pasal  1  ayat  (2) tersebut, posisi MPR sejajar dengan lembaga- lembaga  negara  lainnya  dan  masing-masing lembaga  negara  adalah  pelaksana  kedaulatan rakyat sesuai tugas dan kewenangannya  yang ditentukan  undang-undang  dasar.  Dengan demikian  MPR  melaksanakan  kedaulatan rakyat  untuk  mengubah  dan  menetapkan undang-undang  dasar,  melantik  presiden  dan wakil  presiden,  memberhentikan  presiden dan/atau  wakil  presiden  sesuai  ketentuan undang-undang  dasar,  serta  dalam  hal-hal tertentu  mengangkat  presiden  dan/atau  wakil presiden.  Mahkamah  konstitusi  merupakan pelaksana  kedaulatan  rakyat  untuk  menguji konstitusionalitas  undang-undang  terhadap undang-undang  dasar,  memutus  sengketa kewenangan  antara  lembaga  negara  yang kewenangannya  diatur  dalam  undang-undang dasar,  memutus  sengketa  pemilihan  umum serta  memutus  pembubaran  partai  politik. Demikian  juga  lembaga  negara  yang  lainnya adalah  pelaksana  kedaulatan  rakyat  sesuai
Johansyah,  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Lembaga  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang Dasar 1945, halaman 94-105
tugas  dan  wewenangnya  yang  ditentukan dalam undang-undang dasar.
Kewenangan  mahkamah  konstitusi yang  dapat  menyatakan  tidak  mempunyai kekuatan  atas  suatu  undang-undang  produk legislatif  produk  DPR  dan  Presiden  serta memutuskan  sengketa  antar  lembaga  negara, menunjukkan posisinya yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga  negara  lainnya.  Hal  ini wajar  saja  karena  Undang-Undang  Dasar memberikan  otoritas  kepada  Mahkamah Konstitusi  sebagai  penafsir  paling  absah  dan authentik  terhadap  konstitusi.  Walaupun demikian,  pendapat  dan  penafsiran  hukum mahkamah  konstitusi  yang  dapat  diterima penafsiran yang dikeluarkan melalui putusannya  atas  permohonan  yang  diajukan kepadanya  sesuai  lingkup  kewenangannya untuk mengadili dan memutus suatu perkara.
Dengan  posisi  yang  demikian  penting itu undang-undang dasar menetapkan kwalifikasi  yang  sangat  ketat  bagi  anggota mahkamah  konstitusi,  antara  lain  memiliki integiritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,  negarawan  yang  menguasai  konstitusi dan  ketatanegaraan.  Sembilan  orang  anggota mahkamah  konstitusi  juga  merepresentasikan tiga  unsur  lembaga  negara  yaitu  masing- masing-masing  3  orang  anggota  yang diajukan  oleh  presiden,  DPR  dan  mahkamah agung.

## C. Fungsi  dan  Wewenang  Mahkamah Konstitusi (MK)
Dalam menjalankan peranannya sebagai  penjaga  konstitusi,  yaitu  melakukan kekuasaan  kehakiman  seperti  diatur  dalam ketentuan  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  RI  1945. Sedangkan  yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman  adalah  kekuasaan  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan  mahkamah konstitusi diberi  beberapa kewenangan (Pasal 24  ayat  (1)  UUD  RI  1945).  Adanya  sebuah kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  adalah salah  satu  prasyarat  bagi  negara  hukum disamping syarat-syarat yang lainnya.
Untuk memahami peran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi,
haruslah dikaji dengan komprehensif kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh
UUD RI 1945 kepada lembaga ini. Pasal 24 C ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  Mahkamah Konstitusi  berwenang  untuk  mengadili  pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya  bersifat  final.  Dari  ketentuan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi bersifat tunggal yang tidak mempunyai peradilan yang berada  dibawahnya  dan  tidak  merupakan bawahan  dari  lembaga  lain.  Hal  ini  berbeda dengan  Mahkamah  Agung  yang  mempunyai peradilan-peradilan dibawahnya dan merupakan  puncak  dari  peradilan-peradilan yang berada dibawahnya. Dengan ketunggalannya dapat dikatakan bahwa Mahkamah  Konstitusi  adalam  sebuah  forum khusus  untuk  melakukan  kewenangannya. Didalam  menjalankan  perannya  sebagai penjaga konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diberi kewenangan  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal 24C  ayat  (1)  UUD  RI  1945  yang  kemudian dipertegas  dalam  Undang-undang  No.  24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi yang menentukan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili: b. Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945;
c. Memutus  sengketa  kewenangan  antar lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945;
d. Memutus pembubaran partai politik;
e. Memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilu;
f. Memberi putusan atas pendapat Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden diduga  telah  melakukan  pelanggaran hukum  berupa  penghianatan  terhadap negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan tercela,  danatau  tidak  lagi  memenuhi syarat  sebagai  Presiden  dan  atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
Pelanggaran  hukum  yang  diduga  dilakukan presiden yang disebut dalam pasal 10 ayat (2) UU No. 24, 2003, telah diperjelas dalam ayat (3) dengan memberi batasan sebagai berikut:
a. Penghianatan  terhadap  negara  adala tindak  pidana  terhadap  keamanan
Johansyah,  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Lembaga  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang Dasar 1945, halaman 94-105
negara  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang;
b. Korupsi  dan  penyuapan  adalah  tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang;
c. Tindak  pidana  berat  lainnya  adalah tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau lebih;
d. Perbuatan  tercela  adalah  perbuatan- perbuatan  yang  dapat  merendahakan martabat  Presiden  danatau  Wakil Presiden;
e. Tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai presiden  danatau  wakil  presiden adalah  syarat  sebagaimana  dtentukan dalam pasala 6 UUD RI 1945.
Kewenangan  yang  diberikan  kepada Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi  dua.  Yaitu  kewenangan  utama,  dan kewenangan  tambahan.  Kewenangan  utama meliputi: (a) pengujian undang-undang terhadap UUD, (b) memutus keluhan konstitusi yang diajukan oleh rakyat terhadap penguasa, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan  utamanya  yaitu  untuk  memutus constituional  complain  yang  diajukan  rakyat terhadap  penguasa,  Mahkamah  Konstitusi wajib  menerima  dan  memutus  permohonan dari rakyat bilamana adanya produk peraturan yang  berada  dibawah  undang-undang  seperti Keputusan  Presiden,  Penetapan  Presiden, Instruksi Presiden danatau Peraturan Presiden untuk  diajukan  judicial  review.  (c)  memutus sengketa  kewenangan  antar  lembaga  negara. Sedangkan  kewenangan  tambahan  dapat bervariasi  antara  negara  satu  dengan  yang lainnya. UUD RI 1945 memberikan kewenangan  tambahan  tersebut  berupa;  (a) pembubaran  partai  politi,  (b)  perselisihan hasil pemilihan umum, (d) pemberian putusan Dewan  Perwakilan  Rakyat  atas  dugaan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Presiden danatau wakil presiden.
Peranan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi
melalui kewenangannya  sebagai  sebuah  lembaga peradilan  oleh  UUD  RI  1945,  mencerminkan semangkin kuatnya penuangan prinsip negara hukum  dalam  UUD  RI  1945  setelah  adanya
perubahan.  Pilar  yang  sangat  fundamental yang  diletakkan  dalam  UUD  RI  1945  untuk memperkuat  prinsip  negara  hukum  adalah perumusan  pada  Pasal  1  ayat  (2),  yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang  Dasar.  Dengan  adanya perumusan ini, maka Indonesia yang menganut asas demokrasi dalam penyelenggaraan  kenegaraan  menyandarkan mekanisme  demokrasinya  kepada  hukum, yaitu  UUD  RI  1945.  Hak-hak  yang  diakui dalam  UUD  RI  1945  ,  dan  tata  cara pelaksanaan  demokrasi  didalamnya  menjadi rambu-rambu  bagi  pelaksanaan  demokrasi. Karena demokrasi tanpa hukum  akan mengarah menjadi anarki. Pelanggaran terhadap  konstitusi  dapat  dilakukan  dalam beberapa  bentuk.  Meskipun  DPR  yang anggotanya  dipilih  dalam  pemilihan  umum dan  Presiden  dipilih  secara  langsung  oleh rakyat,  yang  berarti  keduanya  mempunyai dasar  legitimasi  perwakilan  aspiratif,  namun, dalam  prinsip  negara  hukum  kedua  lembaga ini  tetap  dapat  melakukan  pelanggaran terhadap  konstitusi  (Harjono.  2003).  Dengan ditetapkannya mekanisme pembuatan undang- undang dalam UUD RI 1945, yang melibatkan  kedua  lembaga  ini,  DPR  dan Presiden,  maka  produk  bersama  dari  kedua lembaga  ini,  yaitu  undang-undang  secara potensial  pun  dapat  menyimpang  dari  UUD RI  1945.  Sebuah  undang-undang  dapat menjadi  objek  legislative  review,  yang dilakukan  oleh  badan  legislative  yang membuatnya. Namun, haruslah diingat bahwa legislative review masih tetap didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan  politik  karena memang  produk  dari  lembaga  politik. Kehadiran Mahkamah Konstitusi untuk melakukan  uji  undang-undang  adalah  untuk menjaga  menegakkan  konstitusi  bilamana terjadi  pelanggaran  konstitusi  oleh  undang- undang.  Dengan  mekanisme  ini  jelas  bahwa peranan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah untuk menjaga  jangan  sampai  terjadi  pelanggaran konstitusi oleh lembaga negara.
Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan  fungsi  peradilannya  untuk melakukan uji undang-undang harus
Johansyah,  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Lembaga  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang Dasar 1945, halaman 94-105
membatasi  dirinya  jangan  samapai  menjadi super body dalam pembuatan undang-undang yang  terjebak  untuk  menjadi  lembaga  yang mempunyai  hak  "veto"  secara  terselubung. Dalam  hal  pembuatan  undang-undang  harus dipahami  secara  kesistiman  bahwa  terdapat tiga  kategori  substansi  dalam  konstitusi;  (a) pembuat  undang-undang  diberi  kewenangan penuh  untuk  mengatur  dan  menetapkan,  (b) dalam  mengatur  dan  menetapkan  pembuat undang-undang dengan kualifikasi atau pembatasan,  (c)  pembuat  undang-undang tidak  diberi  kewenangan  untuk  mengatur  dan menetapkan  karena  telah  ditetapkan  dan diatur sendiri oleh konstitusi.
UUD  RI  1945  telah  mendistribusikan kewenangannya  kepada  beberapalembaga negara.  Dalam  melaksanakan  kewenangan tersebut  sangat  mungkin  akan  terjadi  dimana satu lembaga negara menggunakan
kewenangannya
melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya sehingga  melanggar  kewenangan  lembaga lain.  Dengan  adanya  perubahan  UUD  RI 1945,  hubungan  antar  lembaga  negara diposisikan  secara  fungsional,  dan  tidak secara  hirarkis,  maka  diperlukan  sebuah lembaga  yang  secara  final  dapat  memutus perselisihan  kewenangan  antar  lembaga negara. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai  lembaga  peradilan  yang  memutus sengketa  antar  kewenangan  lembaga  negara. Sebelumnya peran ini dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan  Rakyat  dimana  sebagai sebuah lembaga pelaksana sepenuhnya kedaulatan  rakyat  yang  omnipotent,  yang berwenang  untuk  melakukan  apa  saja termasuk  didalamnya  untuk  menmyelesaikan persengketaan  yang  timbul  antar  lembaga negara. Dapat diartikan bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi  dalam  sistem  check  and  balances antar lembaga negara.
Selanjutnya kita akan melihat bagaimana  tata  cara  pengajuan  permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
Untuk melaksanakan peranannya menjaga konstitusi, Mahkamah  Konstitusi  dilengkapi  dengan mekanisme  constitutional  control,  digerakkan oleh  adanya  permohonan  dari  pemohon  yang memiliki  legal  standing  untuk  membela
kepentingannya. Pemilihan kata pemohon dan bukan gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi bilamana dibandingkan dengan  Hukum  Acara  Perdata,  seolah-olah perkara  itu  merupakan  perkara  yang  bersifat satu pihak (ex parte) dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak atau termohon dan yang  mempunyai  hak  melawan  permohonan tersebut.  Hal  ini  tidak  selalu  benar,  karena dalam  jenis  perkara  tertentu  harus  ada  pihak yang  secara  tegas  ditetapkan  dan  ditarik sebagai  pihak,  dan  yang  mempunyai  hak untuk menjawab atau menanggapi permohonan  tersebut  (Maruarar,  Siahaan. 2003). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2002 tentang tata cara penyelenggaraan wewenang Mahkamah
Konstitusi  oleh  Mahkamah  Agung  dalam Pasal  1  ayat  (7)  dan  (8)  membedakan permohonan dan gugatan. Terhadpa perkara:
1. Pengujian  undang-undang  terhadap Undang- Undang Dasar;
2. Sengketa  wewenang  antar  lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar RI 1945;
3. Memeriksa,
mengadili dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan  Rakyat  bahwa  presiden danatau  wakil  presiden  diduga  telah melakukan
pelanggaran hukum sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  7B  ayat  (1)  UUD  RI  1945  dan perubahannya.
Diajukan  dalam  permohonan  yang merupakan  permintaan  untuk  diputus.  Di pihak  lain  jika  perkara  yang  diajukan  adalah mengenai:
1. Pembubaran partai politik;
2. Perselisihan hasil pemilihan umum. Maka  harus  dengan  gugatan  yang merupakan  tuntutan  yang  diajukan  secara tertulis.  Undang-undang  No.  24  tahun  2003 menyebutkan  bahwa  semuanya  diajukan dengan  permohonan  secara  tertulis  dalam bahasa  Indonesia,  ditanda  tangani  oleh pemohon  kuasa,  diajukan  dalam  12  rangkap dan syarat-syarat yang harus dipenuhi disebut dalam Pasal 31 adalah sebagai berikut:
a. Nama dan alamat pemohon;
Johansyah,  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Lembaga  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang Dasar 1945, halaman 94-105
b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan;
c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
Permohonan itu harus pula melampirkan  bukti-bukti  sebagai  pendukung permohonan,  yang  menunjukkan  permohon bersungguh-sungguh.  Dengan  kata  lain, pemohon  harus  memuat  identitas  piha-pihak posita dan petitum. Tapi Undang-undang No. 24  tahun  2003  tidak  mengharuskan  disebut termohon. Karena sifatnya yang lebih banyak melibatkan  lembaga-lembaga  negara  dan khusus  tentang  pengujian  undang-undang terhadap  UUD  RI  1945,  yang  berada  dalam posisi sebagai termohon tidak terlalu menentukan  karena  putusan  yang  diminta adalah bersifat deklaratif terhadap aturan yang berlaku  umum  juga  dilain  pihak  oleh  karena adanya  kewajiban  Mahkamah  Konstitusi memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan danatau meminta  keterangan  secara  tertulis  kepada lembaga negara yang terkait dengan termohon,  maka  yang  menentukan  termohon itu adalah Mahkamah Konstitusi. Meski tidak secara  tegas  disebut  perlu  dimuat  siapa  yang menjadi termohon, sebagai pihak yang paling berwenang  dan  berkepentingan  menjawab gugatan  tersebut,  secara  praktis  dengan penunjukan termohon. Termohon dapat dipanggil untuk memberikan keterangan. Bisa juga dianalogikan keterangan tersebut dengan jawaban dalam Hukum Acara Perdata. Hal ini untuk  memenuhi  tenggang  waktu  yang disebut  Pasal  4i  ayat  (3)  yang  menentukan paling  lambat  tujuh  hari  kerja  sejak permintaan Hakim Konstitusi diterima, lembaga  negara  yang  bersangkutan  wajib menyampaikan penjelasan. Permohonan dapat disatukan  dengan  panggilan  sebagaimana disebutkan dalam Acara Perdata.
Memang secara spesifik dalam perkara  pengujian  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar  tidak  disebut  siapa yang  menjadi  termohon,  tapi  dalam  sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran  partai  politik,  impeachment, termohon  harus  ditulis  secara  tegas.  Khusus mengernai sengketa kewenangan antar lembaga  negara,  Mahkamah  Konstitusi  dapat mengeluarkan penetapan yang
memerintahakan  pihak  pemohon  danatau termohon  untuk  menghentikan  sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan  sampai  dengan  putusan Mahkamah Konstitusi.
Tanpa adanya penyebutan  termohon  secara  tegas  dalam penetapan yang sifatnya menghentikan kewenangan  sementara,  maka  putusan  itu boleh  jadi  tidak  mempunyai  arti  apa-apa, karena tidak jelas siapa yang wajib melaksanakan  perintah  tersebut.  Hal  yang lebih  tegas  lagi  adalah  ketika  permohonan untuk membatalkan hasil pemilu dan pembubaran  partai  politik  dikabulkan,  maka harus  jelas  siapa  yang  wajib  melaksanakan keputusan  hakim  Mahkamah  Konstitusi tersebut.
Mahkamah konstitusi memeriksa, mengadili  dan  memutus  dalam  sidang plenonya  dengan  sembilan  (9)  Hakim Konstitusi,  akan  tetapi  dalam  keadaan  luar biasa  dengan  tujuh  (7)  Hakim.  Itulah sebabnya  surat  permohonan  diajukan  dua belas  (12)  rangkap,  karena  disamping dibagikan  pada  sembilan  (9)  Hakim,  juga harus  disampaikan  kepda  presiden  dan  DPR dalam waktu tujuh (7) hari sejak permohonan dicatat  dalam  register  perkara  konstitusi. Mahkamah  Agung,  menurut  Pasal  53  cukup diberi  tahu  tentang  permohona  judicial review.  Namun,  tidak  diatur  secara  tegas bahwa permohonan disampaikan ke Mahkamah  Agung,  yang  mempunyai  arti bahwa  tidak  perlu  diberkanan  copy  surat permohonan.  Salah  satu  perbedaan  dengan gugatan  dalam  perkara  perdata  adalah permohonan yang diajukan kepada Mahkamah  Konstitusi  untuk  dapat  didaftar harus  telah  menyertakan  alat  bukti  yang mendukung  permohonan  tersebut  (Pasal  32 ayat  (2)  dan  (3)  UU  No.  24  tahun  2003). Karena  masih  ada  proses  untuk  memeriksa perkara dan alat-alat bukti, maka hal ini harus ditafsirkan sebagai bukti awal yang menunjukkan kesungguhan permohonan tersebut  dan  bukan  hanya  bertujuan  untuk menimbulkan sensasi atau uji coba.
Yang berhak mengajukan permohonan ke  Mahkamah  Konstitusi  adalah  setiap  orang yang  memiliki  kepentingan  hukum  atau kewenangan  yang  dilanggar  dan  dirugikan
Johansyah,  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Lembaga  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang Dasar 1945, halaman 94-105
dengan  kata  lain  bahwa  yang  bersangkutan harus  mempunya  legal  standing  untuk mengajukan  permohonan.  Pemohon  untuk setiap jenis perkara konstitusi berbeda.

## III. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, maka  dapat  menarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Salah satu produk informasi
ketatanegaraan  yang  kita  bangun  setelah perubahan  pertama  (1999),  kedua  (2000), ketiga  (2001),  dan  keempat  (2002),  UUD 1945  adalah  dibentuknya  MK  yang kedudukannya sederajat dengan dan diluar Mahkamah  Agung  (MA).  MK  dibentuk dengan  maksud  mengawal  dan  menjaga agar  konstitusi  sebagai  Hukum  tertinggi (the supreme law of the land ) benar-benar dijalankan atau ditegakan dalam penyelenggaran  kehidupan  kenegaraan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  negara
Hukum  modern,  dimana  Hukumlah  yang menjadi factor bagi penentu bagi keseluruhan  dinamika  kehidupan  sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa.
2. Menurut  Undang-Undang  Dasar  1945, kewajiban  dan  kewenangan  Mahkamah Konstitusi adalah :
a. Berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama  dan  terakhir  yang  putusnya bersifat final untuk:
 Menguji  Undang-undang  terhadap Undang-Undang Dasar 1945
 Memutus  sengketa  kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya  diberikan  oleh
UUD 1945
 Memutuskan  pembubaran  partai politik, dan
 Memutuskan  perselisihan  tentang hasil Pemilihan Umum
 Wajib  memberi  putusan  atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  menurut UUD 1945 b. Mahkamah Knstitusi wajib memberikan  putusan  atas  pendapat
DPR  bahwa  Presiden  dan  Wakil
Presiden  diduga  telah  melakukan pelanggaran hukum beruppa pengkhiyanatan terhadap Negara,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya,  atau  perbuatan  tercela,  dan /atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai  Presiden  dan  /  atau  Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang  Dasar  Neagra Indonesia Tahunjh 1945, yaitu : 1. Penghianatan terhadap Negara adalah  tindak  pidana  terhadap keamanan  Negara  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
2. Korupsi  dan  penyuapan  adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaiana diatur dalam Undang-Undang.
3. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan  pudana  penjara  5  (lima  )
tahun atau lebih 4. Perbuatan  yang  tercela  adalah perbuatan yang dapat merendahkan  martabat  Presiden dan /atau Wakil Presiden. 5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai  Presiden  dan/ Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana  ditentukan  dalam pasal  6  Undang-Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Waluyo. Penelitian  Hukum  Dalam Praktek . Sinar Grafika. Jakarta. 1991.
Bambang  Sunggono. Metode  Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997. Bambang Sutiyoso dan Sri Hartuti Puspitasari. Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman Di  Indonesia.  UII  Press.
Jogjakarta. 2005.
Jimly  Asshidiqqie.  Mahkamah  Konstitusi  RI.
Pengantar.  Cetak  Biru. Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Yang Modern Dan Bertanggung Jawab . Jakarta. 2004.
Johansyah,  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Lembaga  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang Dasar 1945, halaman 94-105
_____, Model-Model
Pengujian Konstitusional  di  Berbagai  Negara .
Konstitusi Press. Jakarta. 2005.
_____, Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  Republik  Indonesia.
Bahan  Ceramah  Pada  Univ.  Mataram, Tanggal 27 September 2005. Moch.  Koesnoe.  Dikutip  oleh  Benny  K Harman. Konspigurasi  Politik  Dan
Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia. ELSAM. Jakarta. 1997. Zoelva,  Hamdan. Impeachment  Presiden, Alasan-Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut
UUD  1945. Konstitusi  Press.  Jakarta.
2005.
Ketetapam  MPR  RI  No.  IX/MPR/2000
Tentang  Badan  Pekerja  MPR  Untuk
Perubahan UUD 1945.
Panitia  Ad  Hoc  Badan  Pekerja  MPR  RI Untuk  Perubahan  UUD  1945.  Tahun 2000.