DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272

## MENEGOSIASIKAN  MASA  DEPAN  SYARIAH  PEMIKIRAN  ABDULLAHI AHMED AN-NAIM

## Abdul Aziz
IAIN Pontianak, Jl. Letjend Suprapto No. 14, Benua Melayu Darat. Kota Pontianak, Kalimantan Barat, abdulaziz@iainptk.ac.id

## Abstract
This article  examines the  thoughts of  Abdullah  Ahmed  An-Naim  regarding the  spirit  of  sharia that is echoed by some people. By using library research methods from primary and secondary data sources regarding An-Naim's work, the author tries to present various thoughts from An- Naim.  In  his  thoughts,  An-Naim  gives  the  view  that  the  application  of  the  concept  of  sharia actually needs to be reviewed considering the many discriminations in the name of sharia. The discourse of sharia is interesting to study because the issue of sharia has always been a debate for many groups so that it reaps the pros and cons in the community. The spirit of sharia is proof that this discussion has become an arena for a very long debate among Muslim and non-Muslim intellectuals and has become a debate, both on the plains of discourse and in practical politics.
Keywords: Abdullahi Ahmed An-Naim, Future of Sharia

## Abstrak
Artikel  ini  menelisk  pemikiran  Abdullah  Ahmed  An-Naim  mengenai  semangat  syariah  yang digaungkan sebagian masyarakat. Dengan menggunakan metode library research dari sumber data primer dan sekunder mengenai  karya An-Naim, penulis berusaha menyajikan  berbagai pemikiran  dari  An-Naim.  Dalam  pemikirannya,  An-Naim  memberikan  pandangan  bahwa penerapan  konsep  syariah  sejatinya  perlu  ditinjau  kembali  mengingat  banyaknya diskriminasi  atas  nama  syariah.  Wacana  syariah  menarik  untuk  dikaji  karena  isu  mengenai syariah selalu menjadi perdebatan bagi banyak kalangan sehingga menuai pro dan kontra di tengah  masyarakat.  Semangat  syariah  menjadi  bukti  bahwa  diskusi  ini  menjadi  arena perdebatan  yang  sangat  panjang  di  kalangan  para  intelektual  muslim  maupun  non  muslim dan menjadi perdebatan, baik pada dataran wacana maupun dalam politik praktis.

## Kata Kunci: Abdullahi Ahmed An-Naim, Masa Depan Syariah
Received: 01-03-2022; accepted: 20-05-2022; published: 28-06-2022 How to Cite:
Aziz,A.,  (2022).  Menegosiasikan  Masa  Depan  Syariah  Pemikiran  Abdullah  Ahmed  An-Naim. Mawa’izh:  Jurnal  Dakwah  Dan  Pengembangan  Sosial  Kemanusiaan,13(1),  49-63. https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272
DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272

## A. Pendahuluan
Abdullahi Ahmed AnNaim merupakan seorang pakar hukum Islam yang berasal dari negara Sudan yang giat membawa wacana syariah dalam perdebatan akademik. Ia beranggapan bahwa implementasi syariah yang diterapkan pada saat ini tidak relevan lagi  dengan  nilai-nilai  dan  budaya  modern  dan  perlu  adanya  reformasi  atau pembaharuan  agar  sesuai  dengan  perkembangan  zaman. 1 Dalam  upayanya mewujudkan  reformasi  syariah,  An-Naim  mengadopsi  teori  evolusioner  gurunya  yang bernama  Mahmoud  Muhammad  Toha  yang  memiliki  teori  evolusioner  dan menyarankan agar dilakukan pengujian secara terbuka teks-teks alQur’an dan Sunnah yang  melahirkan  dua  tingkat  atau  risalah  Islam,  yaitu  periode  Mekkah  dan  Madinah. Menurut Toha, ayat al-Qur’an yang turun di Mekkah merupakan pesan yang abadi dan fundamental  dan  menekankan  martaban  yang inheren pada  seluruh  umat  manusia tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan dan ras. 2
Berbicara mengenai pemahaman syariah ialah merupakan hukum-hukum  Allah yang terdapat di dalam Al-Qur’an maupun Hadits yang dijadikan umat manusia sebagai rujukan  menjalani  roda  kehidupan  agar  senantiasa  tetap  dalam  tuntunan  agama. Syariah  dipahami  merupakan  pemahaman  dalam  Islam  yang  tidak  diintervensi  oleh pemikiran  manusia  karena  merupakan  wahyu  dari  Allah  Swt  yang  bersifat  mutlak. 3
Pada  zaman  nabi  Muhammad  SAW  apapun  permasalahannya  selalu  bisa  ditanyakan langsung  kepadanya  tidak  ada  permasalahan  yang  berarti,  karna  masih  ada  petunjuk dan  otoritas  dari  nabi  Muhammad  (yakni  kenabian).  Akan  tetapi,  setelah  Nabi  tiada, orang-orang  islam  merasa  bahwa  Qur’an  itu  sendiri  membisu  atau  tidak  bisa menjelaskan keadaan- keadaan baru yang dihadapi oleh umat islam.
Keadaan yang demikian pun bertambah buruk lagi setelah generasi muslim yang pertama  meninggal  dan  tidak  ada  lagi  saksi  hidup  yang  dapat  dipanggil  untuk
1 Abdullahi  Ahmed  An-Na’im, Toward  an  Islamic  Reformation:  Civil  Liberties,  Human  right,  and International Law (New York: Syracuse University Press, 1990), p.27.
2 Abdullahi  Ahmed  An-Na’im, “Dekonstruksi  Syariat”  Hukum  Publik  di  Dunia  Islam ,  Cet  ke-4 (Yogyakarta: LkiS, 2004), p. 103.
3 Husnul Khatimah, Penerapan Syariah Islam: Bercermin pada Sistem Aplikasi Syariah Zaman Nab (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), p.1.
DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272
memberikan  kesaksian  langsung  mengenai  apa  yang  telah  dikatakan  atau  dilakukan oleh Nabi. Maka dalam keadaan begini umat islam hanya berpatokan kepada hadis hadis yang  pernah  di  dengarnya  atau  yang  disampaikan  oleh  orang-orang  terpercaya dimasanya. Al Qur’an dan Sunnah merpakan patokan bagi umat islam dalam menjalani kehidupan,  meskipun  belakangan  ada  pertmabahan  yang  dibuat  oleh  ‘ulama  –‘ulama yang mempunyai kapasitas di dalamnya yaitu ijmak, qiyas. 4
Sementara  ada  beberapa  kalangan  yang  bisa  dikatakan  masih  bersifat konservatif  yang  hanya  mau  menerima  pendapat  generasi  pertama  (sahabat  dan tabi’in).  Untuk  menghadapi  ini  An-naim  menawarkan  jalan  keluar  dengan memperbaharui prinsip-psinsip syariah  yakni  dengan  mencari  ayat  yang  satu  dengan ayat  yang  lain,  menurutnya  dalam  pendirian  syariah  haruslah  memiliki  prinsip  dasar keilmuan  yang  jelas  (memperhatikan  sosial,  budaya,  agama,  yang  berbeda-beda)dan hasilnya bisa diterima diberbagai kalangan masyarkat.
Kerangka  yang  diusulkan  dalam  tulisannya  ini  mencoba  menegosiasikan  dan mediasi  peran  Syariah  di  kalangan  Muslim  dan  non-Muslim  sekarang  dan  di  masa depan.  Dengan  negosiasi  dan  mediasi  ini  An-naim  ingin  memisahkan  dengan  tegas antara  persoalan  negara  dan  urusan  keagamaan.  Dengan  kata  lain,  Abdullahi  Ahmed An-Naim  mengedepankan  demokrasi  sebagai  sistem  pemerintahan. 5 Biarlah  agama- agama  tumbuh  subur  di  teritorialnya    sendiri.  Negara  tidak  perlu  mengintervensi apalagi  mengatur  kehidupan  agama.  Karna  syariah  pasti  memiliki  masa  depan  yang cerh  dalam  kehidupan  masyarakat  islam  karna  dapat  berperran  dalam  menyiapkan anak-anak untuk hidup bermasyarkat, membina lembaga, dan hubungan sosial. 6
Sebagai  seorang  Muslim,  An-naim  mengatakan “saya  membutuhkan  negara sekuler untuk dapat hidup sesuai dengan Syariah dari keyakinan saya sendiri. ” Kita bebas memilih kepercayaan pada  Islam  atau  agama lain,  karena  kepercayaan tidak  memiliki
4 Tengku  Muhammad  Hasbi  Assidiqi, Pengantar  Hukum  Islam (Semarang:  Pustaka  Rizki  Putra, 2001), p. 9.
5 Abdullahi  Ahmed  An-Na’im, Islam  dan  Negara  Sekuler  Menegosiasikan  Masa  Depan  Syariah , trans. oleh Sri Muniarti (Bandung: Mizan, 2007), p. 267.
6 An-Na’im, “Dekonstruksi Syariat” Hukum Publik di Dunia Islam , p. 15.
DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272
nilai  jika  “dipaksakan”. 7 Pandangan  yang  ia  ajukan  ini  berangkat  dari  asumsi  bahwa umat islam dimana pun harus “menjalankan agamanya sebagai sebuah kewajiban bukan sebagai  paksaan” .  Tuntutan  ini  akan  bisa  terwujud  ketika  negara  bisa  bersikap  netral terhadap  semua  doktrin  agama  manapun,  karena  ketika  ada  pemaksaan  dari  negara untuk menganut doktrin tertentu maka masyarakat tidak akan bisa menjalankan agama serta pemahamanya dengan baik.
Namun,  ini  tidak  berarti  negara  bersifat  netral,  karna  ia  merupkan  lembaga politik  yang  sudah  tentu  dipengaruhi  oleh  kepentingan  warga  negaranya,  undang- undang  dan  kebijakan  publik  memang  mencerminkan  nilai-nilai  yang  di  anut  warga negara  tapi  kita  penting  menggaris  bawahi  itu  tidak  dilakukan  “ atas  nama  agama tertentu ”. Karna sudah pasti mendahulukan pandangan orang–orang yang mempunyai kekuasaan  dan  mengesampingkan  pendapat  warga  negara  lain.  Meskipun  jelas kebenaranya banyak orang islam yang bersikap menentang bahkan menolak, karna ada ilusi ingin menjadikan menerapakan syariah ( negara khilafah). 8
Audiens  utama  An-Naim  adalah  Muslim  yang  ada  didunia,  tapi  dikhususkan kepada  para  intelektual  dan  profesional  Muslim  (yang  sudah  menjadi  elite  penguasa dan pembuat opini di masyarakat) walapun nanti konsep ini akan memiliki tanggapan yang  berbeda.  Karena  Ironisnya,  media  Barat  dan  beberapa  cendekiawan  cenderung mengambil  pandangan  "orientalis"  tentang  Islam  dan  Muslim  yang  didasarkan  pada pandangan  sempit  interpretasi  tradisional  Syariah,  Sebaliknya,  pandangan  liberal, Muslim  berpendidikan  Barat  dianggap  tidak  autentik  dan  nilai-nilai  mereka  tidak mewakili Islam "nyata". 9
Oleh  karena  itu,  An-Naim  memberikan  wacana  pentingnya  untuk  memastikan bahwa negara bukan sekedar sebuah gambaran dari aktivitas politik, malainkan mampu menengahi dan memutuskan atas pandangan-pandangan dari kegiatan kebijakan yang bertentangan  ,  dan  menentutnya  tetap  independen  dari  kekuatan  power  politik  yang
7 An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah , p. 268.
8 An-Na’im, p. 17.
9 Bahtiar Efendi, Politik Syariat Islam; dari Indonesia Sampai Nigeria (Jakarta: Alvabet, 2004), p. 42.
DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272
berbeda dalam masyarakat. Dengan kata lain, apa pun yang dijalankan oleh negara atas nama  syariah  dengan  sendirinya  akan  menjadi  negara  sekuler,  yaitu  sesuatu  yang dihasilkan  oleh  kekuatan  politik  yang  memaksa  dan  bukan  oleh  otoritas  Islam  yang unggul,  sekalipun  tidak  menutup  kemungkinan  mencari  tahu  bagaimana  pandangan masyarakat Muslim tentang hal itu. 10

## B. Pembahasan
Islam sebagai agama wahyu telah melahirkan pemikiran dan pemahaman serta penafsiaran yang bervariatif bagi para pemeluknya yakni umat muslim. Lahirnya corak pemikiran yang dipahami umat muslim ini tidak terlepas dari perdebatan posisi wahyu Al-Qur’an yang bersifat abadi dan kekal. Dengan sisi historisnya wahyu Al-Qur’an yang berhadapan langsung dengan  lokalitas budaya tertentu. Tidak  heran  hubungan antara wahyu  yang  bersifat  normative  dengan  sisi  historisnya  melahirkan  penafsiran  yang berkesinambungan dalam pentas sejarah Islam. 11
Mengingat  konsep  negara  dan  peran  penting  dari    kewarganegaraan  ini,  masa depan  Syariah  tidak  dapat  diamankan  tanpa  memperhatikan  kepentingan  dan kepedulian  mereka  yang  bukan  Muslim,  mereka  juga  harus  dimasukkan  ke  dalam pembahasan ini, meskipun tidak dengan cara yang sama dengan Muslim. Karena tidak ada manusia yang hidup terisolasi dari manusia lain Beberapa istilah dan konsep yang saya  gunakan  dalam  buku  ini,  seperti  "Syariah,"  "sekularisme,"  dan "kewarganegaraan,". 12
An-naim  melontarkan  pendapat  ini  untuk  membujuk  umat  Islam  untuk mendukung  dan  mempromosikan  tentang  hubungan  dinamis  di  antara  Islam,  negara, dan politik. Disamping itu juga meminta non-Muslim untuk berpartisipasi dalam isu-isu yang  berkaitan  dengan  kebijakan  publik  dan  hukum  negara.  Karna  Saya  tidak menyarankan bahwa menjadi Muslim itu tidak relevan, atau bahwa tidak ada perbedaan antara  komunitas  agama.  Maksud  saya  adalah  bahwa  umat  Islam  dan  masyarakat mereka tidak superior atau inferior hanya karena kepercayaan agama mereka.
10 An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah , p. 21.
11 Amin  Abdullah, Studi  Agama  Normativitas  atau  Historisitas (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1996), p. 8.
12 An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah , p. 270.
DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272
Tujuan dari menegosiasikan masa depan sari’ah sebagai sistem normatif islam di kalangan umat, tetapi bukan dalam perinsipnya secara paksaan oleh kekuatan negara. Dilihat dari sifat dan tujuannya, syari’ah hanya bisa di laksanakan secara sukarela oleh penganutnya.  Sebaliknya  prinsip-prinsip  syari’ah  akan  kehilangan  otoritas  dan  nilai keagamaan apabila dipaksa oleh negaranya. Oleh karena itu pemisah agama islam dan negara  kelembagaan  sangat  dibutuhkan  agar  syari’ah  bisa  berperan  positif  dan mencerahkan  bagi  umat  dan  kehidupan  masyarakat  islam.  Pendapat  ini  juga  disebut netralitas negara terhadap negara yang didalam institusi negara tidak memihak kepada doktrin atau prinsip-prinsip agama. 13
Salah  satu  faktor  penyebab  kenapa  masa  depan  syri’ah  di  negosiasikan  pada masa  sekarang  ini  adalah  ada  pengaruh  kemajuan  dan  perkembangan  agama  yang beraneka ragam serta pluralitas sosial budaya dan politik dalam sebuah masyrakat dan negara. Kemudian berdasarkan individu masyarakat untuk melaksanakan syariah tidak harus  dijalankan  secara  paksa,  karena  akan  menjadikan  orang  tersebut  tidak mendapatkan kepuasan batin untuk menjalankan syariah secara menyeluruh.
Ahmed  An-Na'im  mengamati  bahwa  prinsip-prinsip  syariah,  secara  umum, sesuai  dengan  norma-norma  hak  asasi  manusia  yang  paling  penting,  dengan pengecualian dari beberapa aspek spesifik yang berhubungan dengan hak-hak manusia dan non-Muslim dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dia menyebut umat Islam untuk  mempertimbangkan  mengubah  pemahaman  mereka.  Syariah  dalam  konteks kekinian  masyarakat  Islam  dengan  kata  lain  syariah  akan  murni  manakala  tidak  ada paksaan dalam menjalankannya dan melepaskan dalam politik kenegaraan.
Dalam pandangan ini Abdullahi Ahmed An-Na’im berasumsi bahwa umat islam di  manapun,  baik  sebagai  minoritas  ataupun  mayoritas  dituntut  untuk  menjalankan syariah  islam  sebagai  bagian  dari  kewajiban  agamanya.  Tuntunan  ini  akan  dapat diwujudkan  dengan  sebaik  baiknya  manakala  negara  bersikap  netral  terhadap  semua doktrin  keagaamaan  dan  berusaha  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  sebagai kebijakan  atau  perundang-undangan.  Artinya  masyarakat  tidak  dapat  benar-benar menjalankan  agama  sesuai  dengan  keyakinan  dan  pemahamannya  tentang  islam apabila orang-orang menggunakan kekuatan negara memaksakan pemahaman mereka
DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272
tentang  syariah  kepada  masyarakat  secara  keseluruhan,  baik  muslim  maupun  non- muslim. 14

## 1. Islam, Negara dan Masyarakat
Karena  pokok  persoalan  pembahasan  ini  adalah  hubungan-hubungan  antara Islam, negara dan masyarakat, sangat penting untuk mengklasifikasi makna dari istilah- istilah tersebut. Pertama, umum diketahui bahwa Islam merupakan agama monoteistik yang  disebarkan  Nabi  Muhammad  Saw.  antara  610-632  Masehi  manakala  beliau menyampaikan  Al-Qur’an  dan  menguraikan  makna-makna  dan  aplikasi-aplikasinya secara terperinci melalui apa yang kemudia disebut dengan Sunnah Nabi. Oleh karena itu,  kedua  sumber  ini,  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi,  merupakan  dasar  dari  pengertian istilah  Islam  dan  konsep-konsep  turunan  ajektiva  yang  digunakan,  khususnya dikalangan umat Islam.
Penerapan syari’ah sebagai hukum publik sekiranya akan menimbulkan berbagai masalah  karena  syari’ah  Islam  dianggap  tidak  memberikan  hak  persamaan konstitusional  dan  hukum  kepada  warga  non-muslim  sebagaimana  yang  diberikan kepada  warga  muslim  di  negara  tersebut.  Komunitas  atau  masyarakat  non  muslim dengan  demikian  akan  menjadi  warga  kelas  dua.  Tidak  hanya  berlaku  kepada  non- muslim  saja,  penerapan  syariah  di  sebuah  negara  diyakini  akan  membatasi  hak-hak kaum  muslim  perempuan  karena  di  bawah  supremasi  syari;ah,  status  dan  hak-hak mereka akan berkurang. Kebebasan beragama, berpendapat, berorganisasi yang karena luasnya  kekuasaan  pemerintah  yang  dilegetimasi  oleh  penerapan  syariah  sejatinya bertentangan dengan citacita politik dan harapan sebuah ideology masyarakat. 15
Para ahli sosiologi mengkaji hubungan antara agama dan perubahan sosial. Ada yang  berpendapat  bahwa  agama  menghambat  perubahan  sosial.  Pandangan  ini tercermin  dalam  ucapan  Marx  “bahwa  agama  adalah  candu  masyarakat”,  menurutnya karena  ajaran  agamalah  maka  rakyat  menerima  begitu  saja  nasib  buruk  mereka  dan tidak  tergerak  untuk  berbuat  sesuatu  untuk  memperbaiki  keadaan.  Pandangan  ini ditentang  oeh  sosiolog  yang  lain  yang  menunjukkan  bahwa  dalam  masyarakat  kaum
14 An-Na’im, p. 17.
15 Arif Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Idiologi (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), p. 39.
DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272
agama merupakan kaum revolusioner yang memimpin gerakan sosial untuk mengubah masyarakat.  Contoh  yang  dapat  diajukan  untuk  mendukung  pendapat  demikian  ialah antara lain; berbagai gerakan perlawanan kaum ulama di tanah air terhadap penjajahan Belanda,  kepeloporan  para  rohaniawan  Katolik  di  Polandia  terhadap  rezim  komunis dan gerakan para Ayatullah yang berhasil menjatuhkan rezim Shah di Iran. 16
Bagi An-Naim, hasrat mendirikan Negara Islam, oleh sementara pihak di Sudan merupakan sebuah pengkhianatan besar. Sebab itulah ia pun bersuara lantang. Alih-alih didengar,  suara  An-Na’im  jutru  diganjar  dengan  tidakan  represif.  Bagi  An-Na’im,  yang banyak  terispirasi  oleh  gurunya  Mahmud  Muhammad  Thaha,  perspektif  syariah  yang ditawarkan  oleh  pencetus  Negara  Islam  itu  bukanlah  harga  mati.  Sebab,  syariah  yang demikian itu hanyalah interpretasi. 17
Sebagai  contoh,  keputusan  untuk  memberi  sanksi  hukum  bagi  tindakan mengonsumsi minuman beralkohol sebagai kejahatan hadd (pidana) yang didefiniskan oleh  syariah  sesungguhnya  merupakan  pandangan  pelaku  politik  individual  setelah menilai  semua  jenis  pertimbangan  praktis,  dan  bahasa  yang  digunakan  dalam menyusun  rancangan  undang-undang  dan  langkah-langkah  yang  diambil  dalam mewujudkannya juga merupakan hasil keputusan dan pilihan manusia. 18
Proposisi  inti  untuk  masa  depan  Syariah  terletak  pada  pemisahan  Islam  dan negara, disertai pengaturan hubungan antara Islam dan politik. Tujuan utama dari teori ini  adalah  untuk  memastikan  pemisahan  dari  antara  islam  dan  negara,  Alasan membedakan antara Islam dan negara di satu sisi, dan Islam dan politik di sisi lain, ini dilakukan untuk mendorong hubungan yang berkelanjutan antara keduanya.
Hubungan simbiotik antara agama dan sekularisme ini dapat dirangkum dengan cara berikut. Sekularisme membutuhkan agama untuk menyediakan sumber bimbingan moral  yang  diterima  secara  luas  untuk  komunitas  politik,  serta  untuk  membantu memuaskan  dan  kepercayaan  di  dalam  komunitas  itu.  Agama  membutuhkan
16 Lukis  Alam  dan  M.  Rizkoni  Salis,  “MENGGAGAS  PEMIKIRAN  ABDULLAHI  AHMED  AN-NA’IM (Islam And The Secular State : Menegoisasikan Masa Depan Syariah),” Jurnal Saintifika Islamica Volume 2 No. 2 (2015): p. 11.
17 Ahmad  Siddiq,  “RELASI  ISLAM  DAN  NEGARA  MENURUT  ABDULLAHI  AHMAD  AN-NA’IM” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009), p. 5.
18 An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah , pp. 26–29.
DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272
sekularisme  untuk  memediasi  hubungan  di  antara  komunitas  yang  berbeda  (  yang beragama dan tidak beragama).
Dengan  kata  lain,  fungsi  vital  negara  sekuler  dalam  mengatur  peran  publik agama itu sendiri membutuhkan legitimasi agama, Agar hal itu terjadi, kita memerlukan perlindungan  sekularisme,  negara  ,  hak  asasi  manusia,  dan  kewarganegaraan.  Model yang  diusulkan  di  sini  menggabungkan  regulasi  hubungan  antara  Islam  dan  politik dengan  pemisahan  Islam  dan  negara  sebagai  media  yang  diperlukan  untuk menegosiasikan relevansi Syariah dengan kebijakan dan hukum publik. 19
Gagasan mewajibkan negara Islam untuk menegakkan Syariah adalah ilusi yang berbahaya:  negara  adalah  lembaga  politik  yang  tidak  bisa  Islam.  Belum  pernah  ada kesepakatan di antara umat Islam tentang apa arti "Islam" dalam konteks ini. Tidak ada negara  yang  pernah  diakui  oleh  Muslim  sebagai  contoh  konsep  yang  valid.  Dalam konteks modern saat ini, gagasan negara Islam pada dasarnya tidak konsisten dengan premis  konstitusionalisme  dan  dalam  praktiknya  tidak  layak.  Tidak  ada  negara  yang berhasil beroperasi berdasarkan totalitas apa yang diterima umat Islam sebagai prinsip syariah. Contoh  kegagalan "pengalaman" di masa lalu, seperti yang terjadi di Pakistan atau  Sudan,  adalah  hasil  dari  penerapan  yang  buruk    dalam  negara  Islam.  Realitas historisnya  adalah  bahwa  tidak  pernah  ada  negara  Islam,  dari  negara  Abu  Bakar, khalifah pertama di Madinah, hingga Iran, Arab Saudi, dan negara lain yang mengklaim sebagai negara Islam hari ini.
Dari  perspektif  sejarah,  pemerintahan  Madinah  selama  masa  Nabi  tentu  saja merupakan model yang menginspirasi dari jenis nilai yang harus diperjuangkan  umat Islam  dalam  pemerintahan  sendiri,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Tetapi  itu  bukan contoh negara Islam yang dapat ditiru oleh Muslim setelah kematian Nabi. Karna kalau kita  lihat  secara  historis  para  penguasa  meminta  dukungan  para  cendekiawan  Islam dan pemimpin agama untuk melegitimasi otoritas politik mereka. 20
19 An-Na’im, p.  287.
20 Saipudin, “Kritik Atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im Tentang Distorsi Syariat Terhadap HAM,” Ahkam Vol. XVI, No. 1, (2016): p. 112.
DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272

## 2. Pembicaraan Tentang Masa Depan Syariah
Abdullahi  Ahmed  An-Naim  merupakan  seorang  pemikir  muslim  yang  dianggap sebagai  pakar  hak  asasi  manusia  dan  melontarkan  wacana  pemikirannya  tentang kebutuhan  reformasi  syariah.  Syariah  pasti  memiliki  masa  depan  yang  cerah  dalam kehidupan  publik  masyarakat  Islam  karena  dapat  berperan  dalam  menyiapkan  anak- anak untuk hidup bermasyarakat, membina lembaga dan hubungan sosial. Syariah akan terus memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan norma-norma dan  nilai-nilai  etika  yang  dapat  direfleksasikan  dalam  perundangan-perundangan  dan kebijakan publik melalui proses politik yang demokrasi. Namun, apabila prinsip-prinsip atau aturan-aturan syariah tidak dapat diperlakukan dan diterapkan secara formal oleh negara sebagai hukum dan kebijakan publik hanya karena alasan bahwa prinsip-prinsip dan  aturan-aturan  itu  merupakan  bagian  dari  syariah.  Apabila  pemberlakuan  syariah seperti  itu  diusahakan,  hal  itu  merupakan  kehendak  politik  dan  bukan  hukum  Islam. Bahwa  adanya  klaim  elite  penguasa  yang  kadang  melegitimasi  kekuasaan  negara  atas nama syraiah tidak lantas berarti bahwa klaim itu benar atau mungkin dilaksanakan. 21
Mengingat  prinsip-prinsip  syariah  ditinjau  dari  watak  dan  fungsinya  memang menolak  setiap  kemungkinan  penerapan  syariah  oleh  negara,  klaim  untuk  melakukan itu  bertentangan  dengan  logika,  sekalipun  berbagai  upaya  dilakukan  untuk  mengatasi pertentangan  itu.  Dengan  kata  lain,  masalahnya  bukan  sekedar  karena  kurangnya pengalaman  sehingga  dapat  ditingkatkan  di  sana  sini,  tapi  karena  tujuan  yang  ingin dicapai  memang  mustahil  untuk  diraih.  Namun,  pernyataan  ini  tidak  berarti  bahwa Islam  harus  dikeluarkan  dari  perumusan  kebijakan  publik  dan  perundang-undangan atau  dari  kehidupan  publik  pada  umumnya.  Sebaliknya,  negara  tidak  perlu  berusaha menerapkan  syariah  secara  formal  agar  umat  Islam  benar-benar  dapat  menjalankan keyakinan Islamnya secara sungguh-sungguh, sebagai bagian dari kewajiban beragama bukan karena paksaan negara. 22
Menurut  pembahasan  sebelumnya,  sangat  tidak  tepat  jika  berbicara  tentang penegakan  syariah  oleh  negara  dalam  sejarah  Islam.  Karena  pengertian  negara  dan hukum memiliki makna yang berbeda  dari pemahaman dan  pengetahuan kita tentang
21 An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah , 15.
22 An-Na’im, 15–16.
DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272
lembaga-lembaga  ini  di  era  pasca-kolonial.  Selama  tiga  abad  pertama  dalam  sejarah Islam, berbagai aspek syariah seperti ilmu hukum ( fiqh), al-Qur’an, Sunnah dan teologi ( kalam) dikembangkan  oleh  para  ulama  independen  bekerja  di  luar  kerangka  negara. Karena bidang-bidang seperti tadi merupakan ranah bagi para penjabat dan penguasa sebab  dengan  penguasaan  bidang  tersebut  maka  prinsip-prinsip  syariah  yang disebutkan tadi akan memengaruhi administrasi peradilan pada saat itu. 23
Akan  tetapi  syariah  tidak  bisa  dipraktekkan  oleh  negara  modern  yang  sudah memiliki    hukum  secara  sistematis,  karena  negara  di  modern  tidak  memiliki  otoritas dalam  memberlakukan  atau  menerapkan  sistem  syariah  akan  tetapi  otoritas  tersebut diberikan  kepada  para  ulama  yang  sudah  menjadi  tokoh  bagi  komunitas  di  negara tersebut,  seperti  Indonesia  otoritas  tersebut  diberikan  kepada  ulama-ulama  Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang merupakan organisasi muslim terbesar di Indonesia. Negara-negara kerajaan  pada saat itu tidak memiliki kekuatan politik terpusat seperti halnya pada sekarang ini. 24
Oleh  karena  itu,  Abdullah  berpendapat  bahwa  tidak  benar  ketika  berbicara mengenai peran hukum dan kebijakan syariah yang pada dahulu bisa diterapkan oleh negara-negara kolonial harus kembali diterapkan pada umat Islam sekarang yang sudah mencapai  kemerdekaan  politik  dari  pemerintah  kolonial.  Dan  pada  satu  sisi,  sangat tidak  mungkin  untuk  kembali  ke  era  prakolonial  yang  mana  sistem  syariah  bisa diterapkan  di  negara  tersebut.  Semua  muslim  sekarang  hidup  di  bawah  bangsa  yang berdaulat  yang  dicirikan  tatanan  administrasi  dan  hukum  yang  terpusat  dan terorganisir  secara  birokratis  yang  dijalankan  oleh  staf  administrasi,  yang  mengikat otoritas atas apa yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya.

## 3. Memulihkan Peran Pembebasan Syariah
Bagi  umat  Islam,  syariah  semestinya  dikenal  dan  didalami  sebagai  bentuk pembebasan dan realisasi diri, bukan sebagai beban kehidupan umat Islam dan sebagai sumber hukum yang keras. Dengan kata lain, apa pun yang dijalankan oleh negara atas nama  syariah  dengan  sendirinya  akan  menjadi  sekular,  yaitu  sesuatu  yang  dihasilkan oleh  kekuatan  politik  yang  memaksa  dan  bukan  oleh  otoritas  Islam  yang  unggul,
23 Charles Kurzman, Wacana Islam Liberal (Jakarta: Paramadina, 2003), p. 27.
24 Efendi, Politik Syariat Islam; dari Indonesia Sampai Nigeria , p. 18.
DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272
sekalipun  tidak  menutup  kemungkinan  mencari  tahu  bagaimana  pandangan masyarakat Muslim tentang hal itu. 25
Dewasa ini pembicaraan syariah menjadi isu yang menarik untuk diperbincang oleh  banyak  kalangan  bagi  para  intelektual  muslim  maupun  non  muslim.  Syariah menjadi  diskursus  yang  diperdebatkan  oleh  semua  orang,  ketika  syariah  dicoba dikaitkan  dengan persoalan-persoalan kontemporer, seperti HAM, demokrasi, hak-hak non muslim, konstituante dan hukum internasional. 26 Selain itu, seperti semua masalah kebijakan publik dan perundangan-undangan, bagi penerapan syariah apa yang mereka yakini tentang prinsip syariah harus tunduk pada perlindungan konstitusional dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Selama  masa  pembentukan  syariah,  HAM  belum  terlalu  dikenali  sebagai konsepsi  universal  di  dunia,  perbudakan  masih  merupakan  lembaga  yang  sah  di berbagai  belahan  dunia.  Sepanjang  masa  itu  merupakan  sesuatu  yang  biasa  untuk menentukan  status  dan  hak  seseorang  berdasarkan  agamanya  bahkan  kaum perempuan  sampai  abad  ke-20,  belum  diakui  sebagai  manusia  yang  mampu menggunakan hak-hak yang setara dengan apa yang dimiliki dan dirasakan oleh kaum laki-laki. 27
An-Naim  sendiri  pernah  kecewa  dengan  penerapan  syariah  di  Sudan  yang menurutnya  mengimplementasikan  diskriminasi  terhadap  penduduk  muslim  utara dengan  non-muslim  selatan.  Bagi  An-Naim  syari’ah  bukanlah  keseluruhan nash yang dipahami  dalam  konteks  historis  dan  sosial  tertentu,  oleh  karena  itu,  ia  menolak formulasi-formulasi  syari’ah  tradisional  yang  dikembangkan  pada  masa  pertengahan. Menurutnya bahwa corak syariah yang dikenal selama ini telah gagal ketika berhadapan dengan  modernitas,  terutama  disandingkan  dengan  tema-tema  HAM,  hukum  publik maupun hukum internasional. 28
Dengan kata lain, semua warga bebas untuk memperhatikan keyakinan dan cara beragamanya mereka sendiri, asalkan tidak melanggar hak orang lain. Tetapi jika umat
25 An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah , p. 21.
26 Dodi  Hutama  Putra,  “Konsep  Syari’ah  dan  Implikasinya  Terhadap  Masalah  HAM  (Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad ’Abid Al-Jabiri dan Abdullah Ahmed An Naim” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009), p. 4.
27 Kurzman, Wacana Islam Liberal , p. 369.
28 Ahmad  An-Na’im, Dekonstruksi  Syari’ah,  Wacana  Kebebasan  Sipil,  Hak  Azazi  Manusia  dan Hubungan Internasional dalam Islam (Yogyakarta: LKiS, 2001), p. 219.
DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272
Islam atau umat beragama lain ingin menggunakan lembaga negara untuk menegakkan prinsip atau aturan yang mereka yakini sebagai bagian dari ajaran agama meraka, maka mereka  harus  menujukkan  konsistensi  dengan  perlindungan  konstitusioal  dan  Hak Asasi Manusia bagi warga negaranya. Kombinasi pemisah antara Islam dan syariah ini diperlukan  untuk  melindungi  syariah  dari  manipulasi  oleh  elit  penguasa,  dan  dengan demikian memungkinkan untuk memainkan peran yang lebih kuat dan lebih sah dalam kehidupan  masyarakat  Muslim.  Oleh  karena  itu,  pemisah  antara  Islam  dan  negara secara  kelembagaan  sangat  diperlukan  agar  syariah  bisa  berperan  positif  dan mencerahkan  bagi  kehidupan  umat  dan  masyarakat  Islam,  Pendapat  ini  juga  bisa disebut sebagai “netralitas negara terhadap agama”. 29
An-Naim menganggap bahwa salah satu alasan dibutuhkannya reformasi syariah ialah adanya anggapan bahwa posisi dan formulasi syariah yang ada tidak memadai lagi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan Hak Asasi Manusia yang menjadi isu aktual belakang ini. Dari sinilah muncul gagasan untuk membangun model syariah yang sesuai dengan standar hukum modern, baik itu di bidang hukum keluarga atau  privat,  hukum  publik  dan  tentunya  Hak  Asasi  Manusia.  Dengan  itu  pilihan dilematispun  muncul  dalam  benak  umat  muslim  antara  keharusan  melaksanakan syariah  sebagai  kewajiban  agama  dengan  menaati  HAM  sebagai  tuntutan  masyarakat Internasional. 30

## C. Penutup
An-Naim  dalam  pandangannya  bahwa  permasalahan  dasar  yang  dikonsepsikan syariah  saat  ini  adalah  akumulasi  dari  praktek-praktek  pemberlakukan  syariah  yang tidak  relevan  dengan  prinsip-prinsip  modernitas  yang  sudah  menjadi  konsensus masyarakat  grlobal.  Pada  akhirnya  permasalahan  tersebut  berujung  pada  setigmasi terhadap Islam itu sendiri, misalnya ada narasi-narasi yang menyebutkan bahwa Islam tidak sesuai lagi dengan kebutuhan seluruh para pemeluknya di seluruh dunia karena perbedaan  cara  berpikir,  sosial  maupun  kultural  sehingga  menyebabkan  tidak mengakomodir bidang hukum publik, hukum perdata (keluarga) dan hak asasi manusia.
29 An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah , p. 18.
30 Labib  Muttaqin,  “Konsep  Naskh  Abdullahi  Ahmed  An-Naim  Sebagai  Metodologi  Reformasi Syariah,” Jurnal Jurisdictie Vol 4 No 2 (2014): pp. 9–10.
DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272
Mungkin juga bermanfaat di sini untuk mengklarifikasi tujuan atau alasan untuk menuntut peran publik untuk Islam dalam masyarakat Islam masa kini. Istilah "Syariah" sering digunakan dalam wacana publik seolah-olah itu identik dengan Islam itu sendiri, sebagai  totalitas  kewajiban  umat  Islam  baik  dalam  pengertian  pribadi,  agama  pribadi dan  dalam  norma  dan  institusi  sosial,  politik,  dan  hukum.  Faktanya,  Syariah  hanyalah pintu  dan  jalan  masuk  untuk  menjadi  Muslim  dan  tidak  menguras  kemungkinan pengetahuan manusia dan pengalaman hidup Islam. Karena itu, ada jauh lebih banyak hal  dalam  Islam  daripada  Syariah,  meskipun  mengetahui  dan  mematuhi  perintah Syariah  adalah  cara  untuk  mewujudkan  Islam  sebagai  prinsip  monoteisme  (tauhid) dalam  kehidupan  sehari-hari  umat  Islam.  Juga  harus  ditekankan  bahwa  konsepsi  apa pun  tentang  Syariah  harus  dan  selalu  diturunkan  dari  interpretasi  manusia  atas  Al- Qur'an  dan Sunnah, yang mencerminkan apa yang dapat dipahami dan  dipahami oleh umat  manusia  yang  keliru  dengan  mengingat  keterbatasan  konteks  sejarah  spesifik mereka sendiri.
Konsep  negosiasi  syariah  yang  diwacanakan  oleh  An-Naim  sudah  seharusnya menjadi  kontribusi  akademik  tanpa  melihat  pro  dan  kontra  terhadap  ide-ide  yang digagasnya.  Dengan  ini,  wacana  syariah  terus  bergulir  menjadi  perdebatan  para intelektual  muslim  secara  khusus  dalam  menjaga  tradisi-tradisi  keilmuan  dan memberikan  kontribusi  yang  nyata  bagi  para  pemikir  maupun  politik  praktis  di dalamnya. Wacana syariah yang digaungkan oleh An-Naim bukanlah wacana final dalam mengkonsepsikan  ideologi  sebuah  negara  akan  tetapi  memberikan  perspektif- perspektif  lain  dalam  melihat  suatu  kejadian  bagi  sebuah  negara  yang  menerapkan sistem syariah di negaranya.
DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2272

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Amin. Studi Agama Normativitas atau Historisitas . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Alam, Lukis, dan M. Rizkoni Salis. “MENGGAGAS PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN- NA’IM (Islam And The Secular State : Menegoisasikan Masa Depan Syariah).”
Jurnal Saintifika Islamica Volume 2 No. 2 (2015). An-Na’im, Abdullahi Ahmed. “Dekonstruksi Syariat” Hukum Publik di Dunia Islam . Cet ke- 4. Yogyakarta: LkiS, 2004.
———. Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah . Diterjemahkan oleh Sri Muniarti. Bandung: Mizan, 2007.
———. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human right, and International Law . New York: Syracuse University Press, 1990.
An-Na’im, Ahmad. Dekonstruksi Syari’ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Azazi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam . Yogyakarta: LKiS, 2001.
Assidiqi, Tengku Muhammad Hasbi. Pengantar Hukum Islam . Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
Budiman, Arif. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Idiologi . Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
Efendi, Bahtiar. Politik Syariat Islam; dari Indonesia Sampai Nigeria . Jakarta: Alvabet, 2004.
Khatimah, Husnul. Penerapan Syariah Islam: Bercermin pada Sistem Aplikasi Syariah Zaman Nab . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Kurzman, Charles. Wacana Islam Liberal . Jakarta: Paramadina, 2003. Muttaqin, Labib. “Konsep Naskh Abdullahi Ahmed An-Naim Sebagai Metodologi Reformasi Syariah.” Jurnal Jurisdictie Vol 4 No 2 (2014).
Putra, Dodi Hutama. “Konsep Syari’ah dan Implikasinya Terhadap Masalah HAM (Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad ’Abid Al-Jabiri dan Abdullah Ahmed An Naim.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
Saipudin. “Kritik Atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im Tentang Distorsi Syariat Terhadap HAM.” Ahkam Vol. XVI, No. 1, (2016).
Siddiq, Ahmad. “RELASI ISLAM DAN NEGARA MENURUT ABDULLAHI AHMAD AN- NA’IM.” UIN Sunan Kalijaga, 2009.