JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `

## PENYULUHAN BAHAYA PERDAGANGAN MANUSIA (TENAGA KERJA WANITA) DI KOTA SAMARINDA
Hartanto 1* , Agus Prasetyo 2
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta 1 , Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka 2
Corresponden author Email*: hartanto@upnvj.ac.id

## Abstract
Women and children who work as female migrant workers (BMP) abroad are still vulnerable to the practice of trafficking due to poverty, low education levels, cultural issues related to women in the family, relative status and  power,  the  role  of  children  in  the  family,  gender-biased  laws,  and  the  impact  of  corruption.  Types  of trafficking encountered such as: long working hours, no rest time, illegal confinement,  unpaid or less than proper wages, physical and psychological violence, sexual violence, not given proper accommodation/suitable bedrooms, not given eat in sufficient quantities, are not given the opportunity to worship or are required to violate  the  rules  of  their  religion  and  so  on.  Trafficking  can  occur  to  migrant  workers  from  recruitment, departure, accommodation and return.
Keywords: Women, Children, Trafficking

## Abstrak
Perempuan dan Anak yang bekerja sebagai Buruh Migran Perempuan (BMP) di luar negeri sampai saat ini masih rentan terhadap praktek trafficking karena kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, isu budaya yang berkaitan dengan perempuan dalam keluarga, status dan kekuasaan relatif, peran anak dalam keluarga, undang-undang yang bias gender, dan dampak korupsi. Jenis- jenis  trafficking  yang  dijumpai  seperti  :  jam  kerja  yang  panjang,  tidak  ada  waktu  istirahat, penyekapan illegal, gaji tidak dibayar atau kurang dari seharusnya, kekerasan fisik  dan psikologis, kekerasan seksual, tidak diberi akomodasi yang baik / kamar tidur yang sesuai, tidak diberi makan dalam jumlah yang cukup, tidak diberi kesempatan untuk beribadah atau dituntut untuk melanggar aturan dalam agamanya  dan sebagainya. Trafficking bisa terjadi pada BMP sejak dari perekrutan, pemberangkatan, penampungan,  dan kepulangan.
Kata Kunci: Wanita, Anak-anak, trafficking .
Copyright © 2022, Hartanto dan Agus Prasetyo This is an open access article under the CC – BY NC-SA license. DOI 10.30656/ps2pm.v4i2.5732
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `

## PENDAHULUAN
Internastional Labour organization (ILO) menunjukkan bahwa di dunia sekitar 12,3 juta orang terjebak  dalam kerja paksa. Dari jumlah itu, sekitar 9,5 juta pekerja paksa berada di Asia  sebagai wilayah pekerja paksa yang paling besar. Sisanya, tersebar sebanyak  1,3 juta di Amerika Latin dan Karibia, 660 ribu orang di sub-Sahara Afrika, 260  ribu orang di Timur  Tengah  dan  Afrika  Utara,  360  ribu  di  negara-negara  industri,   dan  210  orang  di negara-negara  transisi  termasuk  Indonesia.  Dalam  Laporan  Unicef  tahun  1998 diperkirakan  jumlah  anak  yang  tereksploitasi  seksual   atau  dilacurkan di  Indonesia mencapai 40.000 s/d 70.000 anak tersebar di 75.106 tempat di  seluruh wilayah Indonesia. Dari korban kerja paksa itu 40-50  persennya merupakan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Perkembangan kasus traficking (perdagangan orang) di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan.
Perdagangan  perempuan  untuk  tujuan  eksploitasi  seksual  maupun  eksploitasi tenaga  kerja  adalah  masalah  yang  masih  membutuhkan  perhatian  besar  di  Indonesia. International  Organisation  for  Migration  (IOM)  melaporkan  sebanyak  1966  orang  di Indonesia menjadi korban perdagangan manusia, dari jumlah tersebut sebanyak 1757 atau 89%  korbannya  adalah  perempuan.  Dari  tahun  ke  tahun,  kasus  ini  meningkat  tajam. Seakan-akan,  kasus  trafficking  di  Indonesia  diibaratkan  bak  gunung  es.  Artinya,  angka yang  tersembunyi  di  bawah  permukaan  jauh  lebih  besar  ketimbang  yang  terlihat  di permukaan.
Data  dari  International Organization  for  Migration  (IOM)  mencatat  hingga  April 2020  bahwa  jumlah  kasus  perdagangan  manusia  di  Indonesia  mencapai  1.022  kasus, dengan  rinciannya:  88,6  persen  korbannya  adalah  perempuan,  52  persen  dieksploitasi sebagai  pekerja  rumah  tangga,  dan  17,1  persen  dipaksa  melacur  ( www.bkkbn.go.id ). Meskipun jumlah kasus Trafficking di Samarinda masih relatif kecil, namun penting untuk mencegah agar Samarinda tidak masuk daftar pemasuk trafficking.
Negara  mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi  warganya  agar  terhindar  dari segala  bentuk  usaha  memperdagangkan  perempuan.  Kewajiban  ini  ditegaskan  dalam Konvensi  Penghapusan  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  (Konvensi  Perempuan Internasional), yang telah diratifikasi pemerintah kita melalui Undang-undang RI Nomor
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `
7 Tahun 1984, dalam pasal 6-nya berisi ketentuan yang isinya mewajibkan negara-negara peserta  (anggota  PBB)  untuk  membuat  peraturan-peraturan  yang  tepat,  termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan  eksploitasi  perempuan.  Secara  lebih  jelas,  sebagai  implementasi  kemauan  politik pemerintah  dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan anak,  disusunlah  Rencana  Aksi  Nasional  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  88 Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan  Perdagangan  ( trafficking ) Perempuan dan Anak.
Sebagai  ibukota  Propinsi  Kalimantan  Timur,  di  Samarinda  terdapat  temuan beberapa kasus tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Namun jika ditelusuri melalui instansi Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, data yang diperoleh sangatlah sedikit. Meskipun dari pandangan salah satu responden di Kepolisian Samarinda Utara, ketika  melakukan  razia  di  tempattempat  hiburan  malam  sering  ada  kecurigaan perempuan-perempuan  yang  berkerja  sebagai  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  masih tergolong  anak-anak.  Namun  polisi  umumnya  tidak  mendapat  cukup  bukti  karena umumnya  perempuan  muda  tersebut  mengantongi  KTP  sehingga  usianya  secara administratif sudah dewasa.
Jumlah  kasus  perdagangan  perempuan  dan  anak  di  Kalimantan  Timur  menurut data dari Koalisi Anti Traffiking di Kalimantan Timur sebanyak 74 kasus, dengan rincian sepanjang  tahun  2003  ditemukan  3  kasus,  tahun  2004  sebanyak  55  kasus,  tahun  2005 sebanyak 5 kasus, tahun 2006 sebanyak 7 kasus dan tahun 2007 sebanyak 4 kasus. Namun jumlah  kasus  perdagangan  perempuan  dan  anak harus  dipandang  sebagai  ”fenomena gunung  es”.  Artinya  bahwa  jumlah  kasus  yang  tidak  nampak  dipermukaan  atau  tidak terungkap/tertangani sebenarnya jauh lebih banyak.
Adapun  tujuan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  untuk  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  bahaya  human  trafficking  serta  bagaimana mencegahnya.  Sedangkan  manfaat  kegiatan  ini  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan pemahaman masyarakat tentang bahaya human trafficking sera bagaimana mencegahnya.
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `

## METODE PELAKSANAAN

## Materi
Perempuan  dan  Anak  yang  bekerja  sebagai  Buruh  Migran  Perempuan  (BMP)  di luar negeri sampai saat ini masih rentan terhadap praktek trafficking karena kemiskinan, tingkat  pendidikan  yang  rendah,  isu  budaya  yang  berkaitan  dengan  perempuan  dalam keluarga, status dan kekuasaan relatif, peran anak dalam keluarga, undang-undang yang bias gender, dan dampak korupsi.
Jenis-jenis  trafficking  yang  dijumpai  seperti  :  jam  kerja  yang  panjang,  tidak  ada waktu  istirahat,  penyekapan  illegal,  gaji  tidak  dibayar  atau  kurang  dari  seharusnya, kekerasan  fisik    dan  psikologis,  kekerasan  seksual,  tidak  diberi  akomodasi  yang  baik  / kamar  tidur  yang  sesuai,  tidak  diberi  makan  dalam  jumlah  yang  cukup,  tidak  diberi kesempatan untuk beribadah atau dituntut untuk melanggar aturan dalam agamanya  dan sebagainya.  Trafficking  bisa  terjadi  pada  BMP  sejak  dari  perekrutan,  pemberangkatan, penampungan,  dan kepulangan.
Harus diakui bahwa remittance BMP mereka sangat membantu perolehan devisa negara, namun tidak seimbang dengan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini sejalan dengan implementasi kebijakan pemerintah di dalam perlindungan BMP yang  saat  ini  masih  belum  maksimal  karena  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  maupun eksternal.  Responsivitas  masyarakat  Kebumen  sendiri  umumnya  sangat  kurang  dalam pemahaman peraturan ketenagakerjaan beserta perlindungan hukumnya. Karena sebagian besar  masih  tertarik  dengan  cara-cara  cepat  untuk  bekerja  ke  luar  negeri  dengan mengenyampingkan prosedur resmi yang harus dilalui.
Kepekaan stakeholder atas  praktek  trafficking  yang  menimpa  BMP  melibatkan  : peran pemerintah, peran masyarakat, peran Ormas/LSM, dan strategi penegakan hukum. Upaya untuk mengantisipasi kerentanan perempuan dan anak atas praktek trafficking bisa dilakukan  dengan  kerja  sama  antara  semua  pihak,  baik  dari  pemerintah,  masyarakat, ORMAS/LSM, serta pemerhati masalah perempuan melalui pemberian penyuluhan serta pembekalan yang matang sebelum perempuan bekerja ke luar negeri.
Di  samping  itu  juga  perlu  dilakukan  advokasi  kebijakan  baik  dalam  skala internasional,  nasional  maupun  lokal.  Di  tingkat  internasional  perlu  dibangun bilateral
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `
agreement dengan  beberapa  negara  tujuan  bekerja  untuk  meminimalisir  berbagai  bentuk pelanggaran  HAM  yang  menimpa  BMP.  Pada  level  nasional,  saat  ini  sudah  ada  UU PPTKILN  tahun  2004.  Selain  itu  juga  masih  perlu  didorong  upaya  untuk  pengusulan Ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 mengenai Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.
Sedangkan  dalam  era  politik  otonomi  daerah  kebijakan  lokal  mengenai perlindungan  buruh  migran  atas  praktek  trafficking  perlu  segera  didesak.  Posisi  ini dijalankan  dengan  memanfaatkan  kekuatan bargain position dan  keluasan  sebaran konstituen.  Peraturan  daerah  (  Perda  )  harus  diperjuangkan  sebagai  instrumen  legal protektif,  dan  bukan  alat  eksploitatif.  Sehingga  sebagai  tindak  lanjut  dari  SK  Bupati Kebumen  No.  562/52  tahun 2003  perlu  dibuat Perda  ( Peraturan  Daerah  )  khusus untuk perlindungan BMP.
Monitoring proses penempatan BMP ( mulai dari level perekrutan, penampungan, pemberangkatan dan tempat kerja serta saat pemulangan) mutlak dilakukan. Dalam level ini  bukan  hanya  kinerja  pemerintah  yang  dimonitor  dan  dikritisi,  tetapi  juga  terhadap PJTKI yang merupakan salah satu pihak yang berkontribusi besar terhadap penderitaan BMP.  Pengalaman-pengalaman  otentik  yang  didapatkan  dalam  proses  monitoring  ini menjadi material dasar dalam perumusan langkah advokasi kebijakan.
Selain itu harus juga didorong terbangunnya organisasi komunitas BMP di daerah asal dan BMP di negara tujuan bekerja. Munculnya kesadaran berorganisasi di komunitas BMP dan berserikat di negara tujuan bekerja membuat mereka makin sadar akan realitas yang  dialami  dan  hak-hak  BMP  yang  harus  diperjuangkan.  Keterlibatan  langsung komunitas  dan  BMP  juga  makin  memperkuat  desakan  dan  tuntutan  bagi  negara  untuk menjalankan kewajibannya melindungi warga negaranya.

## Peserta
Peserta  pengabdian  masyarakat  adalah  masyarakat  pencari  kerja  perempuan  dengan menggunakan fasilitas handout dan alat tulis.
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `

## Waktu, Tempat dan Jadwal Kegiatan
Waktu kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu, 6 November 2022 dan bertempat di  SMKN  1  Samarinda, Jl.  Pahlawan  No.04,  Dadi  Mulya,  Kec.  Samarinda  Ulu,  Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242
Jadwal Kegiatan Waktu Jadwal Acara Keterangan 09.00-09.30 Pembukaan dan Sambutan MC 10.00-11.30 Acara Inti Pemateri 11.45-12.00 Penutupan MC

## SIMPULAN
Jumlah  kasus  perdagangan  perempuan  dan  anak di  Kalimantan  Timur    harus dipandang    sebagai    ”fenomena  gunung  es”.  Artinya  bahwa  jumlah  kasus  yang  tidak nampak  dipermukaan  atau  tidak  terungkap/tertangani  sebenarnya  jauh  lebih  banyak. Perlu  ditingkatkan  peran  dan  partisipasi  semua  pihak  untuk  mendorong  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan  anak.  Upaya    yang dilakukan ditingkat  daerah  telah  ada  inisiatif  untuk  penanganan  bersama,  namun masih  perlu ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hartanto. (2011). Human Trafficking: Akar Permasalahan dan Solusinya. Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi LANTIP , 1 (1), 38-59.
Protocol  to  prevent,  suppress  and  punish  trafficking  in  persons  especially  Woman  and Children  (Protokol  untuk  Mencegah,  Membasmi  dan  Menghukum  Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak).
Risanto, R., Syarifudin, L., & Apriyani, R. (2021). Law Enforcement Against The Crime Of Human Trafficking At Line Two, Poros Samarinda-Tenggarong. Activa Yuris: Jurnal Hukum , 1 (2).
Sumiyati, H. R., & Kuspraningrum, E. (2007). Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Wanita  Dan  Anak  Di  Kota  Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Risalah Hukum , 8-17.
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `
Syabilla,  A.  (2022).  Penegakan  Hukum  Oleh  Kepolisian  Terhadap  Korban  Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak Dan Perempuan  Di Polrestabes  Medan). Jurnal  Hukum  Al-Hikmah: Media  Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat , 3 (3), 789-801.