Vol. 1, No. 1, Juni 2018
e-ISSN: 2615-7004

## UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PASCA TAX AMNESTY PADA KANWIL DJP BALI
Ida I Dewa A Manik Sastri 1 , Luh Kade Datrini Fakultas Ekonomi, Universitas Warmadewa, Indonesia

## ABSTRAK
On  July  1,  2016,  the  Government  established  Law  No.  11  of  2016  concerning  Tax Amnesty. This law has been postponed several times, after tough discussions in the House of Representative (Dewan  Perwakilan  Rakyat  –  DPR )  since  2015.  The  failure  to  achieve  tax revenues over the past few years has triggered the enactment of this law. The government sees that tax revenues are still low due to a lack of public awareness in reporting taxes, even though the government in the last few years has relied heavily on state revenues from the results of tax revenues. The World Bank notes that Indonesia's tax ratio in 2014 was only 10.84% of  Gross Domestic Income, while the average tax ratio of countries in the world was 14.81%. So the level of  tax  collectibility  in  Indonesia  is  still  very  small,  so  it  is  quite  heavy  in  supporting  state spending. The purpose of this study was to find out the benefits of tax amnesty as an effort to stimulate  national  income,  to  find  out  the  magnitude  of  the  tax  amnesty  contribution  in increasing  state  revenues,  and  analyze  the  influence  of  several  factors  in  increasing  tax revenue after tax amnesty. The implementation of tax amnesty that ended at the end of March 2017 was quite good. The results showed that the number of taxpayers participating in the tax amnesty were 974,058, the amount was still small compared to the potential tax in the country. The amount of state revenue from the Tax amnesty is 107 trillion from 1,104.9 total realized tax revenues in 2016. An important point that must be done immediately after the tax amnesty is the administration update related to data and information management with an integrated IT system with all stakeholders, coordination of tax law enforcement through examination, and institutional transformation.
Kata  kunci: pasca  tax  amnesty, information  disclosure  between  institutions,  examination  and improvement of IT systems, tax data information

## PENDAHULUAN
Pemerintah  dalam  lima  tahun  terakhir  menetapkan  target  penerimaan  pajak    dalam jumlah yang selalu tidak mudah dipenuhi oleh direktorat jenderal pajak. Target yang ditentukan bukanlah angka muluk-muluk, tetapi itu adalah kebutuhan keuangan negara yang  seharusnya memang  diusahakan  berasal  dari  kemampuan  masyarakat.  Pemungutan  pajak  oleh  negara adalah  sebuah  mekanisme  pemerataan  pembangunan  dari  satu  pihak  kepada  pihak  lainnya dalam suatu negara. Negara hanya membantu mengalokasikan dengan adil kepada kebutuhan- kebutuhan  yang  harus  didanai.  Sebagai  masyarakat,  merupakan  sebuah  kewajiban  berbakti
1 maniksastri@yahoo.com
Vol. 1, No. 1, Juni 2018
e-ISSN: 2615-7004
kepada  negara  yang  telah  memberikan  perlindungan,  melalui  kesadaran  dalam  membayar pajak.
Memenuhi target penerimaan negara adalah tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak, namun  berkali-kali  pula  Direktorat  Jenderal  Pajak    harus  menelan  kekecewaan  karena  tidak terpenuhinya  target  penerimaan  negara.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  seperti:  lebih  memperbanyak  volume  kegiatan  sosialisasi,  intensifikasi  melalui pemantapan  penerimaan  dari  wajib  pajak  yang  telah  terdaftar  dan  ekstensifikasi  melalui perluasan  jumlah  wajib  pajak.  Jalan  terakhir  yang  ditempuh  adalah  dengan  membuka Tax Amnesty (pengampunan pajak). Dengan penerapan tax amnesty diharapkan wajib pajak akan terbuka  dimasa  mendatang  dan  mau  mengungkapkan  kekayaan  yang  telah  dimiliki  sampai dengan tahun 2015 dengan membayar uang tebusan atas pengungkapan tersebut.
Pada  tanggal  1  Juli  2016,  Pemerintah  menetapkan  Undanng-Undanng  No  11  Tahun 2016  tentang  Pengampunan  Pajak.  Undang-Undang  ini  sempat  beberapa  kali  mengalami penundaan, setelah adanya pembahasan yang alot di DPR sejak tahun 2015. Tidak tercapainya penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir menjadi pemicu diberlakkukannya  undang- undang  ini.  Setelah  pemerintah  melihat  bahwa  penerimaan  pajak  masih  rendah  karena kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  melapor  pajak.  Padahal  pemerintah  beberapa  tahun terakhir sangat menggantungkan penerimaan negara dari hasil penerimaan pajak.
Tabel 1. Data realisasi penerimaan pajak Dari Tahun 2009 sampai Tahun 2015
(dalam triliun rupiah) Tahun Target Realisasi % Realisasi 2009 Rp 652 Rp 620 95,09% 2010 Rp 743 Rp 723 97,31% 2011 Rp 879 Rp 874 99,43% 2012 Rp 1.016 Rp 981 96,55% 2013 Rp 1.148 Rp 1.077 93,81% 2014 Rp 1.246 Rp 1.143 91,73% 2015 Rp 1.489 Rp 1.235 91,73% Sumber: Direktorat Jenderal Pajak
Beberapa hal yang menjadi catatan dalam penerimaan pajak adalah:
1.  Rendahnya realisasi penerimaan pajak atau tax ratio di Indonesia
2.  Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak
Berdasarka  catatan  Bank  Dunia, tax  ratio Indonesia  selama  2014  hanya  sebesar 10,84%  dari Gross  Domestik  Bruto ,  sedangkan  rata-rata tax  ratio negara  didunia  adalah
Vol. 1, No. 1, Juni 2018
e-ISSN: 2615-7004
14,81%. Jadi tingkat kolektibilitas pajak di Indonesia masih sangat kecil, sehingga cukup berat dalam  menopang  pembelanjaan  negara.  Bahkan  dibandingkan  dengan  negara  tetangga, Indonesia  masih  terbilang  lebih  kecil.  Sebagai  contoh  Malaysia  (14,8%),  Singapura  (13,9%), Philipina  (13,6%),  Thailand  (16%)  dan  Cambodia  (14,6%).  Di  Indonesia  penerimaan  pajak mempunyai  porsi  86,26%  dari  total  penerimaan  negara  atau  sebesar  Rp  1.539  triliyun  dari 1.784 triliyun. Hal inilah yanng mendorong perlunya beberapa terobosan bagi pemerintah untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  masalah  penelitian  seperti berikut:
1.  Bagaimana manfaat tax amnesty sebagai upaya menstimulus pendapatan nasional
2.  Berapa besar sumbangan tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan negara
3.  Bagaimana  pengaruh  beberapa  faktor  dalam  upaya  peningkatan  penerimaan  pajak  pasca Tax amnesty .
Penelitian ini bertujuan untuk:
1.  Untuk  mengetahui  manfaat  tax  amnesty  sebagai    upaya  untuk  menstimulus  pendapatan nasional
2.  Untuk  mengetahui  besarnya  sumbangan  tax  amnesty  dalam  meningkatkan  penerimaan negara
3.  Menganalisis pengaruh beberapa faktor dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pasca Tax amnesty .

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBAGAN HIPOTESIS

## Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory)
Teori  ini  dikembangkan oleh  Edwin  Locke  (1968)  yang  mengatakan  bahwa  penetapan tujuan merupakan salah satu teknik untuk memotivasi. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan  yang  ditetapkan  dan  prestasi  kerja.  Konsep  dasar  teori  ini  adalah  karyawan  yang memahami  tujuan    (apa  yang  diharapkan  organisasi  terhadapnya)  akan  terpengaruh  perilaku kerjanya.
Apabila dikaitkan dengan penerimaan pajak, teori penetapan tujuan sangat berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak.  Teori  penetapan  tujuan  ( goal  setting  theory )  menekankan  pada tugas  yang  spesifik,  pelaksanaan  tujuan  yang  menantang  dan  komitmen  pekerja  terhadap tujuan. Dalam hal ini DJP harus sejalan dengan tujuan Menteri Keuangan dalam hal besarnya target  penerimaan  Negara  yang  ingin  dicapai.  Dengan  demikian  tujuan  yang  telah  ditetapkan
Vol. 1, No. 1, Juni 2018
e-ISSN: 2615-7004
khususnya  dalam  hal  penerimaan  pajak  diharapkan  dapat  dilaksanakan  dan  memotivasi pegawai di lingkungan DJP.

## Tujuan Pengampunan Pajak
Pengampunan  pajak  adalah  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  tidak dikenai  sangsi  administrasi  perpajakan  dan  sangsi  pidana  di  bidang  perpajakan,  dengan  cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Pengampunan pajak bertujuan untuk:
1. Mempercepat  pertumbuhan  dan  restrukturisasi  Ekonomi  melalui  pengalihan  harta,  antara lain  akan  berdampak  pada  peningkatan  likuiditas  domestik,  perbaikan  nilai  tukar  rupiah, penurunan  suku bunga dan peningkatan investasi
2. Mendorong  reformasi  perpajakan  menuju  sistem  perpajakan  yang  lebih  berkeadilan  serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegritas.
3. Meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

## Tarif dan Tata Cara Menghitung Uang Tebusan
Tarif  uang  tebusan  atas harta  yang  berada di dalam wilayah Republik Indonesia  atau harta yang berada di luar wilayah nagara kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah  Republik  Indonesia  dan  diinvestasikan  di  dalam  wilayah  negara  kesatuan  Republik Indonesia  dalam  jangka  waktu  yang  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  terhitung    sejak  dialihkan, adalah sebesar:
a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang mulai berlaku
b. 3%  (tiga  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  pada  bulan  keempat terhitung  sejak  Undang-Undang  ini  mulai  berlakku  sampai  dengan  tanggal  31  Desember 2016; dan
c. 5%  (lima  persen)  untuk periode  penyampaian  surat Pernyataan    terhitung  sejak  tanggal  1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017
4. Tarif  uang  tebusan  atas  harta  yang  berada  di  luar  wilayah  negara  kesatuan  Republik Indonesia  dan  tidak  dialihkan  ke  dalam  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  adalah sebesar:
a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan untuk bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang mulai berlaku
Vol. 1, No. 1, Juni 2018
e-ISSN: 2615-7004
b. 6%  (enam persen) untuk  periode penyampaian Surat Pernyataan  pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlakku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
c. 10% (lima persen) untuk periode penyampaian surat Pernyataan  terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017
5. Tarif  uang  tebusan  bagi  wajib  pajak  yang  peredaran  usahanya  sampai  dengan 4.800.000.000  (empat  milyar  delapan  ratus  juta  rupiah)  pada  tahun  pajak  terakhir  adalah sebesar:
a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dalam surat pernyataan; atau
b. 2%  (dua  persen)  bagi  wajib  pajak  yang  mengungkapkan  nilai  harta  lebih  dari 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dalam surat pernyataan.
Repatriasi  merupakan  tujuan  utama  dari  pelaksanaan  program  pengampunan  pajak  ini, walaupun  demikian  repatriasi  bukanlah  satu-satunya  tujuan  dari  program  ini.  Repatriasi diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, extra dana segar yang diperoleh dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan.
Tujuan  jangka  panjang  dari  program  ini  adalah  reformasi  perpajakan.  Dengan  melakukan perluasan  basis  data  yang  lebih  valid  dan  redibel,  dengan  harapan  tingkat  kepatuhan  pajak akan dapat ditingkatkan. Selama ini wajib pajak sangat sulit digerakan kepatuhannya.

## Subyek dan Obyek Pengampunan Pajak
Subyek pajak dalam program pengampunan pajak ini adalah setiap wajib pajak. Dalam PMK  118/Pj.03/2016  dan  PER  11/Pj/2016  ditegaskan  bahwa,  wajib  pajak  yang  berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban menyampaikan Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan,  bahkan  untuk  wajib  pajak  yanng  belum memiliki  NPWP  dapat  mengikuti  program  pengampunan  pajak  ini  dengan  terlebih  dahulu mengajukan NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Obyek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  Kanwil    DJP  Bali  dengan  objek  penelitian  upaya peningkatan penerimaan pajak pasca  tax amnesty pada Kanwil DJP Bali.
Vol. 1, No. 1, Juni 2018
e-ISSN: 2615-7004

## Populasi Penelitian
Populasi  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  (pengusaha),  sebagai  pihak  yang menyumbangkan  penghasilannya  untuk  mendukung  penerimaan  negara,  konsultan  pajak sebagai  pihak  yang  membantu  mendorong  penerimaan  negara  lewat  upaya  menumbuhkan kepatuhan  wajib  pajak,  dosen  sebagai  orang  yang  menuntun  calon  wajib  pajak/wajib  pajak untuk  taat  pada  aturan  pajak  dan  fiskus,  sebagai  pihak  yang  mengumpulkan  penerimaan negara dengan berbagai upaya.
Sampel penelitian adalah setiap wajib pajak, konsultan pajak, dosen dan fiskus, sebagai orang  yang  dianggap  kompeten  memberikan  informasi  tentang  upaya  meningkatkan penerimaan  negara  pasca  tax  amnesty.  Informan  yang  terpilih  adalah  mereka  yang  memiliki kemampuan  untuk  menjawab  pertanyaan  peneliti  secara  mendalam  dan  jelas.    Informan, adalah orang yang akan memberikan pendapat dan pemikirannya  dalam pemecahan masalah penerimaan pajak penghasilan pada DJP Bali dengan kriteria:
1. Keahlian atau kepakaran seseorang dalam kasus yaang didiskusikan
2. Pengalaman praktis dan fokus terhadap sesuatu masalah
3. Pribadi terlibat dalam fokus masalah
4. Tokoh otoritas terhadap kasus yang didiskusikan
5. Masyarakat  awam  yang  tidak  tahu  menahu  dengan  masalah  tersebut,  namun  ikut merasakan persoalan sebenarnya.

## Identifikasi Variabel
Variabel dalam penelitian ini adalah:
1. Variabel  bebas  ( independend    variable )  yaitu  variabel  yang  mempengaruhi  variabel terikat ( dependen ). Variabel independen dalam penelitian ini berupa: Keterbukaan Informasi antar lembaga, Pemeriksaan dan pemutahiran sistem IT dan informasi data perpajakan.
2. Variabel  terikat  ( dependend  variable )  yaitu  variabel  yang  dipengaruhi  oleh  variabel independen.  Yang  menjadi  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  penerimaan pajak.

## Definisi Operasional Variabel
Pengukuran  variabel-variabel  dijabarkan  dalam  bentuk  indikator-indikator  sebagai pengukurnya. Selanjutnya diukur dengan skala yang dikembangkan oleh Rensis Likert. Setiap item  pertanyaan  berisi  pernyataan  mengenai  indikator  tersebut.  Menurut Wijaya  (2012)  setiap variabel  dikembangkan  dalam  bentuk  pernyataan  yang  mencerminkan  sikap  persepsi
Vol. 1, No. 1, Juni 2018
e-ISSN: 2615-7004
responden.  Sala  yang  digunalak  yaitu  dari  1  meningkat  terus  sampai  dengan  10.  Definisi operasional selanjutnya dijelaskan seperti berikut:
1. Penerimaan  pajak,  adalah  jumlah  penerimaan  yang  diterima  negara  dari  pajak  yang disetorkan  oleh  wajib  pajak,  yang  digunakan  untuk  memeratakan  pembangunan  nasional dan membentuk masyarakat Indonesia yang sejahtera.
2. Keterbukaan Informasi antar lembaga adalah sejauh mana  setiap lembaga baik keuangan maupun  non  keuangan  memberikan  informasinya  secara  sukarela  dalam  upaya meningkatkan penerimaan negara melalui sistem perpajakan.
3. Pemeriksaan  adalah  upaya  hukum  yang  dilakukan  DJP  dalam  menguji  kepatuhan  wajib pajak karena penerapan self assesment system.
4. Pemutahiran  sistem IT  dan  informasi  data  perpajakan,  adalah  sistem  internal  yang  ada  di DJP dalam upaya memberikan kemudahan administrasi perpajakan kepada wajib pajak.

## Metode Pengumpulan Data

## Wawancara Terstruktur
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya  terkait  dengan  variabel-variabel  yang  diteliti  (Sugiono,  2010:138).  Variabel  yang diteliti  meliputi  pelayanan  fiskkus,  sosisalisasi,  sanngsi  perpajakan,  keterbukan  informasi keuangan dan pemeriksaan. Wawancara dilakukan kepada wakil-wakil informan yang dijumpai sebagai sampel penelitian yang berjumlah 30 informan (Hair, 2012:110).

## Wawancara Mendalam
Wawancara dilakukan terhadap informan kunci untuk mendukung analisis studi kualitatif. Wawancara mendalam dilakukan secara tidak terstruktur, fleksibel dalam suasana informal dan dapat  dilakukan  secara  berulang-ulang.  Wwawancara  informan  bertujuan  menggali  informasi lebih  lengkap,  lebih  mendalam  dan  lebih  jelasnterutama  terkait  dengan  persepsi  mengenai upaya  peningkatan  penerimaan  negara.  Istilah  wawancara  mendalam  adalah  FGD. Focus group  discussion (FGD)  adalah  sebuah  teknik  pengumpulan  data  yang  umumnya  dilakukan pada penelitian kualiatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah  kelompok.  Teknik  ini  digunakan  untuk  mengungkap  pemaknaan  dari  suatu  kelompok berdasarkan  hasil  diskusi  yang  terpusat  pada  suatu  permasalahan focus  group  discussion tersebut  untuk  menghindari  pemaknaan  yang  salah  dari  seorang  peneliti  terhadap  fokus masalah  yang  sedang  diteliti.  Lebih  jauh  lagi  teknik  ini  digunakan  untuk  menarik  kesimpulan terhadap  makna  makna  intersubyektif  yang  sulit  dimaknakan  sendiri  oleh  peneliti  karena dihalangi oleh ketidaktahuan peneliti terhadap makna sesungguhnya dari orang-orang di sekitar
Vol. 1, No. 1, Juni 2018
e-ISSN: 2615-7004
sebuah  fenomena  yang  sedang  diteliti  serta  sejauh  mungkin  peneliti  menghindari  diri  dari dorongan  subyektivitas peneliti  tersebut. Model fokus  group  discussion  dibangun  berdasarkan asumsi:
a.  Keterbatasan individu selalu tersembunyi pada ketidaktahuan kelemahan pribadi tersebut.
b.  Masing-masing anggota kelompok saling memberi pengetahuan satu dengan lainnya dalam pergaulan kelompok.
c.  Setiap individu dikontrol oleh individu lain sehingga ia berusaha menjadi yang terbaik.
d.  Kelemahan  subyektif  terletak  pada  kelemahan  individu  yang  sulit  dikontrol  oleh  individu yang bersangkutan.
e.  Intersubyektif selalu mendekati kebenaran yang terbaik.

## Teknik Analisis Data

## Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuisioner
Uji validitas kuisioner dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu daftar pertanyaan untuk mengukur  apa  sebenarnya  yang  seharusnya  diukur. Daftar  pertanyaan  yang  digunakan dalam penelitian ini belum diketahui tingkat validitas dan reliabilitasnya. Untuk itu dilakukan uji validitas  setiap  item  pertanyaan  dan  reliabilitas  dari  daftar  pertanyaan  yang  digunakan  pada penelitian  ini.  Suatu  instrumen  ukur  yang  tidak  valid  atau  tidak  reliabel  akan  memberikan informasi tidak akurat mengenai keadaan subyek atau individu yang dikenai tes itu. ( Saifuddin Azwar, 2006:2). Kriteria pengujian validitas adalah dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Pada taraf signifikan 95% atau alpa = 5% Menurut Sugiono (2010:115), item pertanyaan disebut  valid  jika  butir  pertanyaan  memiliki  r  hitung    >  r  standar  =  0,30.  Dalam  hal  ini,  yang dimaksudkan r hitung  untuk setiap item pertanyaan adalah koefisien  koreasi produck moment antara skor masing-masig item tersebu dengan total skor seluruh item yang dinotasikan dengan corrected  Item  Total  Corellation  pada  hasil  perhitungan  program  SPSS  untuk  setiap  item pertanyaan dari sebuah variabel (Singgih Santoso, 2005:277).
Untuk menguji reliabilitas sebuah pertanyaan dari sebuah variabel penelitian digunakan koefosien  Cronbach  Alpha.  Besarnya  koefisien  Cronbach’s  Alpha  menunjukkan  tingkat reliabilitas  daftar  pertanyaan  tersebut.  Suatu  konstruk  variabel  dikatakan  reliabel  jika  memiliki nilai  Cronbach’s  >  dari  0,60  Perhitungan  korelasi  produck  moment  dan  koefisien  cronbach’s Alpha  dilakukan  uji  SPSS  versi  21.0.    Penelitian  ini  menggunakan  kuisioner  yang  meliputi  3 variabel yaitu pemeriksaan, keterbukaan informasi perpajakan, pemutahiran data perpajakan.
Vol. 1, No. 1, Juni 2018
e-ISSN: 2615-7004

## Analisis Deskriptif Kualitatif
Setelah data diperoleh dalam rangka mencapai tujuan penelitian, selanjutnya dianalisis berdasarkan  teknik  analisis  deskriptif.  Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menjawab  rumusan masalah.

## Analisis Kuantitatif
Analisis  kuantitatif  merupakan  suatu  teknik  analisis  yang  menggunakan  statistik inferensial dengan uji statistik dengan alat uji regresi linier berganda, dengan rumus:
Y = a + bx1+bx2+bx3 + e

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Slogan tax amnesty yaitu “ungkap, tebus, lega” telah mampu memberikan kepercayaan kepada  masyarakat  Indonesia  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  menstimulus  pembangunan nasional.  Indonesia  memerlukan  dana  untuk  pembangunan,  dimana  sumber  dana  terbesar berasal  dari  penerimaan  pajak,  Bea  Cukai  dan  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP). Pembangunan itu dilakukan untuk mencapai:
a.  Pertumbuhan ekonomi ( Growth )
b.  Pengentasan Kemiskinan ( peverty )
c.  Mengurangi kesenjangan ( inequality )
Pelaksanaan pengampunan pajak ( Tax Amnesty )  yang berakhir pada akhir maret 2017 berlangsung  cukup  baik.  Tercatat  hasilnya  sebagai  berikut:  jumlah  wajib  pajak  yang  ikut  tax amnesty sebanyak 974.058 pelaporan SPH, jumlah tersebut masih kecil dibandingkan dengan potensi pajak di tanah air. Jumlah penerimaan negara dari Tax amnesty adalah 107 Triliyun dari 1.104,9 total realisasi penerimaan pajak tahun 2016. Pada program tax amnesty ini tidak semua target  pemerintah  dapat  tercapai,  namun  yang  paling  utama  dari  tax  amnesty  bahwa memperlihatkan tax base makin luas dan capaian program tax amnesty ini menjadi salah satu modal  utama  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  program  reformasi  pajak.  APBN  2017 menargetkan  penerimaan  pajak  sebesar  1.307,67  triliun.  Tindak  lanjut  pasca tax  amnesty menjadi  kunci.  Dimana  arah  umum    strategi  kebijakan  teknis  pengamanan  penerimaan  2017 sudah ada di nota keuangan.
Tahap pertama dalam penelitian ini diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan:
1.  Kepala Kantor Wilayah DJP Bali,
2.  Ketua Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Wilayah Bali, NTB dan NTT,
Vol. 1, No. 1, Juni 2018
e-ISSN: 2615-7004
3.  Komisi  XI    DPR  RI  Bidang  Legeslatif    Staf  Ahli  Menteri  Keuangan  Bidang  Pengawasan Pajak Bidang Penelaah Keberatan Kanwil DJP Bali (Sena Jati Semilir),
4.  Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak,
5.  Dosen dan mahasiwa Universitas Warmadewa, perwakilan konsultan pajak.
Dari  hasil  wawancara  mendalam  dengan  berbagai  pihak  yang  dianggap  kompeten memberikan  informasi  mengenai  bagaimana  upaya  DJP  dalam  meningkatkan  penerimaan pajak  pasca  amnesty,  diketahui  ada  tiga  faktor  utama  yang  harus  dilakukan  DJP  yaitu: keterbukaan informasi antar lembaga (X1), Pemeriksaan  (X2) dan Pemutahiran sistem IT dan informasi  data  perpajakan.  Ketiga  variabel  tersebut  kemudian  dilakukan  analisis  lebih  lanjut dengan  mewawancara  30  wajib  pajak  di  wilayah  DJP  Bali,  hasil  kuisioner  diolah  dengan program SPSS.

## Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Berdasarkan  Tabel  3  tentang  hasil  analisis  regesi  linier  berganda  dapat  ditulis persamaan regresi linier berganda seperti berikut:
Y =  0,567 X 1 + 0,358 X 2 -0,183X3
Koefisien  regresi  variabel  keterbukaan  informasi  antar  lembaga  sebesar 0,567artinyapeningkatanketerbukaan  informasi  antar  lembaga  akandiikuti  oleh  peningkatan pada penerimaan pajak, dengannilaisignifikansi  0,013lebihkecildari 0,05. Setelah tax amnesty keterbukaan  informasi  antar  lembaga  semakin  terang,  karena  didukung  oleh  Undang-Undang yang  mewajibkan  setiap  lembaga  yang  memiliki  data  yang  berhubungan  dengan  informasi perpajakan wajib pajak harus melaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana wajib pajak  terdaftar.  Kondisi  ini  memberi  peluang  DJP  untuk  mengetahui  peredaran  usaha  dan kekayaan wajib pajak, sehingga lebih mudah dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Koefisien regresi variabel pemeriksaan sebesar 0,358 artinya peningkatan pemeriksaan akan diikuti oleh peningkatan pada penerimaan pajak dengan nilai signifikansi  0,036 lebih kecil
Coefficients a
3.114 1.393 2.235 .034 .452 .170 .567 2.652 .013 .499 .461 .412 .529 1.890 .334 .150 .358 2.218 .036 .401 .399 .345 .925 1.081 -.165 .198 -.183 -.835 .411 .303 -.162 -.130 .503 1.987 (Constant) X1 X2 X3
Model 1 B Std. Error Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized Coefficients t Sig. Zero-order Partial Part Correlations Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: Y a.
Vol. 1, No. 1, Juni 2018
e-ISSN: 2615-7004
dari  0,05.  Masyarakat  sudah  menyadari  bahwa  dengan  kesalahan  yang  dilakukan  yang melanggar  Undanng-Undang  Perpajakan  akan  berakibat  pada  pemeriksaan.  Jika  sebelum diterbitkannya Undang-Undang Tax Amnesty , fungsional pemeriksa sangat terbatas melakukan kegiatan pemeriksaan karena keterbatasan personalia pemeriksa. Tetapi setelah diterbitkannya UU  No  36  Tahun  2017  yang  menyangkut  pemeriksaan  data  kongkrit,  maka Account Representative pun  dapat  melakukan  pemeriksaan  dalam  jangka  yang  tidak  lebih  dari  satu bulan. Jadi  aktivitas  pemeriksaan menjadi lebih  tinggi  setelah  diberlakukannya Tax Amnesty , dari intensitas pemeriksaan yang lebih banyak maka penerimaan pajak pun menjadi meningkat.
Koefisien regresi variabel pemutahiran sistem IT dan informasi data perpajakan sebesar -0,183  artinya  peningkatan  pemutahiran  sistem  IT  dan  informasi  data  perpajakan  akan  diikuti oleh penurunan pada penerimaan pajak dengan nilai signifikansi  0,441 lebih besar dari 0,05. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wajib pajak akan merasa tersoroti atas segala aktivitas yang dilakukan, sehingga tidak memberi ruanng keleluasaan dalam melakukan gerak ekonomi.

## Penegakan Hukum Pasca Tax Amnesty
Penegakan  hukum  baik  berupa  pemeriksaan  pajak,  pemeriksaan  bukti  permulaan, maupun  penyidikan  pajak  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencapai penerimaan negara yang optimal pasca tax amnesty.
Pelaporan  SPT  wajib  pajak  sering  kali  belum  benar,  belum  lengkap  dan  belum  jelas dalam  melaporkan  kewajibannya,  yang  diakibatkan  oleh  ketidak  tahuan  atau  kelalaian. Ketidaktahuan  ini  berawal  dari  tidak  terbaharuinya  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang baru, sementara aturan pajak adalah aturan yang dinamis dan terus menerus berganti dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi tuntutan perkembangan bisnis.

## Membangun Database dan Sistem IT
Optimalisasi  penerimaan  pajak  tada  tahun  20117  dan  upaya  untuk  memperbaiki  Tax Ratio    yang  masih  rendah  akan  dilakukan  melalui  bantuan  basis  data  perpajakan. Memanfaatkan  data  base  hasil  tas  amnesty  untuk  memantau  setoran  pajak  dari  wajib  pajak. Data tersebut menjadi kunci untuk memastkan pembayaran pajak secara benar. Sistem IT yang terintegrasi  yaitu  sistem  IT  perpajakan  harus  benar-benar  terintegrasi  dengan  banyak  pihak, tidak hanya diinternal kementrian/lembaga, tetapi juga lintas kementrian/lembaga.
Vol. 1, No. 1, Juni 2018
e-ISSN: 2615-7004

## Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
Akses  informasi  keuangan  untuk  kepentingan  perpajakan  meliputi  akses  untuk menerima  dan  memperoleh  informasi  keuangan  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di  bidang  perpajakan.  Ruang  lingkup  pasal  1  Perpu  dan  pasal  2  PMK  adalah  perjanjian internasional  Nasabah  asing  dan  pelaksanaan  peraturan  perpajakan  (nasabah  domestik), sedangkan sifat pemberian informasi keuangannya adalah bersifat otomatis (tanpa diminta) dan untuk kepentingan tertentu DJP dapat meminta informasi keuangan tersebut.  Adapun lembaga keuangan pelapor sesuai pasal 2 ayat (1) perpu adalah:
a.  Lembaga kustodian
b.  Lembaga Simpanan (Perbankan, pasar modal) c.  Perusahaan Asuransi d.  Entitas Investasi

## SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN
Pasca Tax Amnesty maka point penting yang harus segera dilakukan adalah:
1.  Pemutahiran  administrasi  terkait  manajemen  data  dan  informasi  dengan  sistem  IT  yang terintegrasi dengan semua stakeholders.
2.  Koordinasi penegakan hukum perpajakan.
3.  Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.
4.  Transpormasi kelembagaan (H.Muhammad Misbakhun, SE.MH, dalam seminar perpajakan di Universitas Warmadewa, Menakar Keberhasilan Tax Amnesty, 25 Agusus 2017).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara.(2016). Perpajakan. Konsep aplikasi, Contoh dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
Arfan Ikhsan, (2014). Perpajakan. BPFE UGM. Yogyakarta.
Augusty  Ferdinant.  (2013).    Metode  Penelitian  Manajemen,  Pedoman  Penelitian  untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen. Edisi 4.Undip Press.
Aritonang Johanes. (2001). Tesis. Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Undan-Undang  PPN  dan  PPN BM Pada Kantor Pemeriksaan  dan Penyidikan Pajak Medan Satu.
Ayu  Tri  Setyoningrum,  Jance  Tinangon  dan  Hience  R.N.Workas.  (2013).  Analisis  Pengaruh Sosialisasi  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  dan  Sangsi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
Vol. 1, No. 1, Juni 2018
e-ISSN: 2615-7004
Chairil Anwar, (2013). Perpajakan. Andi Offset.Yogyakarta.
Ghozali,  Imam.  (2013).  Aplikasi  Multivariate  dengan  Program  SPSS.  Semarang:  Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
Mika  Trisnawati  dan  Sudirman  Wayan.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan Wajib  Pajak  Membayar  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran  dan  Pajak  Hiburan  di Kota Denpasar. E-Jurnal Ekonomi dan Bisni Universitas Udayana.
Mardiasmo. (2014). Perpajakan. Andi Offset. Yogyakarta.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (2010). Elemen- Elemen Penunjang Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Direktorat  Jenderal Penyuluhan  Pelayanan  dan  Humas.  (2011).  Undang-Undang  Perpajakan.  Susunan Dalam Satu Naskah.
Republik  Indonesia.  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  192/PMK.03/2007  Tentang Kepatuhan Wajib Pajak.
Republik Indonesia. UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP).
Republik Indonesia. UU No 16 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty ).
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.