Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## ANALISA PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2020 TERHADAP KAPABILITAS INDONESIA MENGHADAPI PANDEMI COVID-19
(Analysis Of The Regulation Of The Minister Of Law And Human Rights Number 11 Of 2020 Toward Indonesia's Capability Facing Pandemic Covid-19)
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
URL JURNAL: https://journal.poltekim.ac.id/Jikk/Article/View/295
DOI: https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.295
Muhammad Azzam Alfarizi
mazzama76@gmail.com Politeknik Imigrasi Ridha Nikmatus Syahada ridha @gmail.com
Politeknik Imigrasi
Naskah Dikirim: 2021-12-03 Naskah Direview: 2022-05-16 Naskah Diterbitkan: 2022-08-29

## ABSTRAK
Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  memberikan  sebuah kebijakan  untuk  larangan  sementara  Orang  Asing  masuk  wilayah  Indonesia  yang  tertuang  dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020.  Adanya kebijakan baru ini secara otomatis menggugurkan kebijakan sebelumnya terkait  Pemberian Visa dan Izin Tinggal dan penghentian sementara Bebas Visa  Kunjungan  dan  Visa  Kunjungan  saat  kedatangan  serta  Pemberian  Izin  Tinggal  terbatas. Kebijakan merupakan langkah serius pemerintah yang bertujuan untuk pencegahan masuknya virus corona  COVID  -19  ke  wilayah  Indonesia.  Sehingga  dengan  adanya  kebijakan  tersebut  muncul sebuah dampak terhadap stabilitas keadaan Indonesia. Imigrasi merupakan bagian dari pemerintah yang  merumuskan  adanya  kebijakan  tersebut,  adanya  kebijakan  ini  dirasa  baik  dalam  hal penerapannya,  namun  berdampak  negatif  terhadap  sektor  perekonomian  Indonesia  yang  akhirnya menurun pada kisaran 2.5% setengah dari peningkatan ekonomi Indonesia pada Tahun 2019  yaitu 5%.  Adapun  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  konsep  ( Conseptual  Approach ),  dan pendekatan kasus ( Case Approach). Adanya penerapan kebijakan pemerintah terhadap pencegahan sementara  orang  asing  masuk  ke  Indonesia  sejalan  dengan  kebijakan  nasional  lainnya  dalam menghadapi  pandemic  COVID-19,  tanpa  melupakan  pengaruh  terhadap  perekonimian  nasional dalam  mempertahankan  stabilitasnya.  Kebijakan  ini  haruslah  di  dukung  dengan  pengawasan  yang baik  sehingga  penerapannya  mampu  berjalan  dengan  maksimal  untuk  menjaga  keselamatan masyarakat Indonesia yang berdampak pada kemampuan mempertahankan kesejahteraannya pasca pamdemi.  Dengan  demikian  penurunan  perekonomian  Indonesia  dan  penyebaran  pandemic  di tengah-tengah masyarakat dapat ditekan.
Kata Kunci : Virus Corona COVID-19, Orang Asing, Status Ekonomi Indonesia

## ABSTRACT
The Government of Indonesia through the Ministry of Law and Human Rights provides a policy to temporarily ban foreigners from entering Indonesian territory as stipulated in Permenkumham No. 11 of 2020. The existence of this new policy automatically invalidates previous policies related to the Granting of Visas and Stay Permits and temporary suspension of Visit Visa Free and Visit Visa on  arrival  and  Granting  of  a  Limited  Stay  Permit.  The  policy  is  a  serious  step  taken  by  the government aimed at preventing the entry of the COVID-19 corona virus into Indonesian territory. So  that  with  this  policy  an  impact  on  the  stability  of  the  situation  in  Indonesia  will  emerge. Immigration is part of the government that formulated the existence of this policy, the existence of this  policy  is  considered  good  in  terms  of  its  application,  but  it  has  a  negative  impact  on  the Indonesian economic sector which eventually declined to around 2.5% half of Indonesia's economic increase  in  2019,  namely  5%.  The  research  uses  a  conceptual  approach  (conceptual  approach), and a case approach  (Case Approach). The implementation  of  government  policies on prevention while foreigners enter Indonesia is in line with other national policies in dealing with the COVID- 19  pandemic,  without  forgetting  the  effect  on  national  economy  in  maintaining  its  stability.  This policy  must  be  supported  by  good  supervision  so  that  its  application  is  able  to  run  optimally  to maintain the safety of the Indonesian people which impacts on the ability to maintain their welfare after the Pamdemic. Thus the decline of the Indonesian economy and the spread of a pandemic in the midst of society can be suppressed.
Keywords: COVID-19 Corona Virus, Foreigners, Indonesian Economic Status
PENDAHULUAN Bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Joko
Widodo sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang salah satunya di bidang perekonomian. Dalam menghentikan  pemerosokan  ekonomi  dan melaksanakan  pembangunan  ekonomi  maka asas penting yang harus dipegang teguh ialah bahwa  segala  usaha  harus  didasarkan  kepada kemempuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Namun begitu asas itu tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan
potensi-potensi modal, teknologi  dan  skill  yang  tersedia  dari  luar negeri.
Selama  segala  sesuatu  itu  benar-benar diabdikan  kepada  kepentingan  ekonomi rakyat  tanpa  mengakibatkan  ketergantuan terhadap  luar  negeri.  Untuk  itulah,  Indonesia tidak  menutup  kehadiran  pihak  asing  baik dalam  bentuk  modal  maupun  sebagai  tenaga profesional yang akan bekerja di Indonesia 1 Dalam era persaingan sudah barang tentu  akan  bertumpu  kepada  kemampuan nasional.  Keunggulan  yang  dimiliki  suatu bangsa akan sangat menentukan eksistensinya.
1 Hastuti, Hj. Hesty. 2005. Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. BPHN: Jakarta.hlm 9
Ketika suatu bangsa memiliki daya saing yang  kuat  atau  tinggi,maka  bangsa  itu  akan mampu  bertahan  bahkan  memenangkan persaingan  dan  tetap  bersanding  dengan bangsa-bangsa  lain  di  dunia  ini.  Dan  ketika hal  tersbut  telah  mampu  capai,  sangat diumngkinkan  akan  tercapai  pula  konsep ketahanan  bangsa.  Untuk  itu  sudah  saatnya fungsi keimigrasian tidak hanya berkutat pada ketiga  fungsi  di  atas,  melainkan  juga berfungsi  sebagai  fasilitator  pembangunan ekonomi.
Maksudnya adalah bagaimana kebijakan keimigrasian ini mampu mengikuti  gerak  langkah  pembangunan  atau perkembangan ekonomi makro maupun mikro yang  sedang  dilaksanakan.  Seiring  dengan pangharapan  fungsi  dimaksud,  maka  fungsi keimigrasian  diharapkan  mampu  mengubah dirinya.  Paradigma  lama  yang  lebih  kental untuk  urusan  mobilitas  baik  orang  asing maupun  warga  negara  Indonesaia  yang  akan melakukan  perjalanan  ke  luar  negeri,  untuk masa-masa  datang  dapat  dilihat  secara multidimensi.
Maksudnya  adalah  fungsi  keimigrasian juga ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting dalam membawa bangsa ini pada tata pergaulan global. Untuk itu dalam
operasionalisasinya
agar dapat
memperhatikan aspek politis, ekonomi, sosial,
budaya,  pertahanan  keamanan  serta  sepek kependudukan dalam lingkup nasional maupun internasional.
Presiden Joko Widodo dalam kasus yang saat  ini  terjadi  mengenai  Virus  Corono COVID-19 telah memutuskan untuk menghentikan sementara segala bentuk keluar masuknya  Orang  Asing  termasuk  semua kunjungan  dan  transit  ke  Wilayah  Indonesia. Kebijakan  ini  dikuatkan  dengan  adanya Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2011  tentang  Pelarangan  sementara Orang Asing masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan  ini  diberlakukan  mulai  tanggal 2 April 2020 tepat pada pukul 00.00 WIB dan di  rencanakan  akan  berakhir  apabila  instansi berwenang  sudah  menyatakan  bahwa  adanya pandemic COVID-19 sudah dapat dikendalaikan  dan  sudah  dinyatakan  aman bagi  masyarakat  Indonesia.  Aturan  yang  saat ini diberlakukan memliki pengecualian terhadap  Warga  Negara  Asing.  Kebijakan  ini memberikan  pengecualian  terhadap  Warga Negara  Asing  yang  memiliki  Kartu  izin tinggal  terbatas  (KITAS),  Kartu  izin  tinggal tetap  (KITAP)  Pemegang  izin  tinggal diplomatic dan Izin tinggal dinas.
Selain  itu,  tenaga  bantuan  dan  bantuan medis serta pangan masuk di dalamnya, awak alat  angkut  baik  laut,  darat,  dan  udara,  serta orang asing yang sedang melakukan pekerjaan  proyek  strategis  Nasional.  Dan pengecualian yang diberikan harus memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini. Selain  kebijakan  mengenai  larangan  Orang Asing  yang  masuk  ke  Wilayah  Indonesia, dampak  dari  adanya  Pandemi  Virus  Corona ini berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian  berskala  global,  dan  Indonesia di  dalamnya  mendapatkan  dampak  terhadap status perekonomian di pemerintahan.
Berdasarkan data daru Direktur Pelaksana  Dana  Moneter  Internasional  (IMF) bahwa  perekonomian  secara  global  bisa  saja menyusut hingga 1% karena adanya pandemic Virus  Corona,  terlebih  lagi  UN-DESA menyatakan  serta  menemukan  bahwa  aka nada  jutaan  pekerja  yang  berisiko  kehilangan
pekerjaan  ketika  hampir  100  negara  menutup adanya  perbatasan  nasional  mereka.  Dan  itu semakin  menguatkan  bahwa  dengan  adanya Pandemi ini penyusutan perekonomian seluruh  Negara  bisa  mencapai  1%,  sehingga sangat jelas pengaruh dampak negatif saat ini terjadi di Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, maka dapat di identifikasi permasalahan yang untuk  selanjutnya  dilakukan  pengkajian dalam rangka memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana pemberlakuan Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  11  Tahun  2020  terhadap  Orang Asing?
2. Bagaimana  Dampak  adanya  Pandemi
Virus Corona terhadap status perekonomian di Indonesia?

## TUJUAN PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  kajian ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan adanya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM R.I  Nomor  11  Tahun  2020  serta  dampak adanya  Pandemi  Virus  Corono  terhadap stabilitas perekonomian di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah Penelitian  hukum  normatif  empiris  yang bersifat  Deskriptif  Kualitatif,  Pendekatan Konsep ( Conseptual Approach ), dan Pendekatan  Kasus  ( Case  Approach). yang artinya menjelaskan,menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum
dengan  aturan  hukum  yang  menjadi  fokus utama  dan  merupakan  tema  sentral  dalam penelitian.
2. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan bahan-bahan hukum
dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang- undangan  dan  data  lapangan,meneliti  bahan pustaka  (tulisan  dan  hasil  karya  ilmiah),  dan sumber-sumber  bahan  hukum  lainnya  yang
ada  relevansinya  dengan  isu  hukum  dalam penelitian ini.
3. Teknik Analisa Data
Penelitian  ini  menggunakan  Teknik Analisis  Kualitatif  yang  lebih  menekankan pada  aspek  pemahaman  secara  mendalam terhadap  suatu  masalah.  Teknik  analisa  data ini  menggunakan  teknik  analisis  mendalam (In-Depth  Analysis) yaitu  mengkaji  masalah secara kasus perkasus karena dalam metodologi  kualitatif  memiliki  sifat  bahwa suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

## PEMBAHASAN

## A. Pemberlakukan  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia
Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2020 Adanya pemberlakuan Larangan
sementara  bagi  orang  asing  untuk  masuk  dan transit  di  Wilayah  Indonesia,  merupakan kebijakan  yang  dilakukan  untuk  mencegah penyebaran Pandemi
Virus
Coronoa.
Peraturan  menteri  ini  mulai  berlaku  pada tanggal  2  April  2020,  terhitung  pukul  00.00 WIB. Kemudian dari munculnya peraturan ini maka  di  cabutnya  peraturan  sebelumnya mengenai  Pemberian  Visa  dan  Izin  tinggal dalam  upaya  pencegahan  masuknya  Virus Corona  dan  Penghentian  sementara  Bebas Visa  kunjungan  dan  Visia  kunjungan  saat kedatangan  serta  pemberian  Izin  tinggal terpaksa.
Keterangan  pelarangan  Orang  Asing masuk  ke  Wilayah  Indonesia  ternyata memeiliki  pengecualian,  sesuai  dengan  bunyi pasal  3  ayat  (1)    Permenkumham  Nomor  11 Tahun 2020 :
Pasal 3
(1) Pelarangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikecualiakan terhadap :
a. Orang Asing  pemegang  Izin  Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
b. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
c. Orang Asing  pemegang  Izin  Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;
d. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan
dan alasan
kemanusiaan;
e. Awak alat angkut; dan
f. Orang Asing yang akan bekerja pada Proyek strategis.
Adanya  pengecualian  dalam  pelarangan Orang  Asing  yang  masuk  ke  wilayah Indonesia  juga  tidak  hanya  mengedepankan unsur  bahwa  yang  bersangkutan  memiliki ITAS,  ITAP  saja  namun  ada  beberapa persyaratan  yang  harus  di  penuhi  untuk  bisa masuk  ke  Wilayah  Indonesia  sesuai  dengan Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

## Pasal 3
(2) Orang  Asing  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  masuk  Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan :
a. Surat keterangan sehat dalam bahasa inggris  dari  otoritas  kesehatan  di masing-masing negara;
b. Telah berada 14 (empat belas) har di wilayah/negara  yang  bebas  virus Covid-19;
c. Pernyataan bersedia masuk karantina selama  14  (empat  belas)  hari  yang dilaksanakan oleh
pemerintah Republik Indonesia Sehingga  adannya  bunyi  pasal  ini semakin memberikan penjelasan bahwa hanya Orang  Asing  yang  dikecualikan  yang  berhak masuk  wilayah  Indonesia,  harus  di  didukung dengan  adanya  surat  pernyataan  resmi  dari otiritas  kesehatan  di  negaranya,  sehingga mampu  mencegah  angka  penyebaran  Virus Corona  di  Indonesia.  Selain  itu  ada  beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang  menjelaskan  tentang  tidak  dapat diperpanjangnya  Izin  Tinggal  Kunjungan yang telah berakhir yang sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) dan (2) :
Pasal 4
(1) Orang  Assing  pemegang  Izin  Tinggal Kunjungan  yang  telah  berakhir  dan/atau tidak diperpanjang diberikan Izin Tinggal keadaan  terpaksa  secara  otomatis  tanpa mengajukan  permohonan  ke  kantor imigrasi
(2) Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
tidak di pungut biaya Sesuai  dengan  Pasal  51  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
menyatakan  bahwa  Izin  Tinggal  Kunjungan berakhir jika :
a. Yang bersangkutan sudah kembali Negara asalnya;
b. Izin telah habis masa berlaku;
c. Izinnya  telah  beralih  status  menjadi  Izin Tinggal Terbatas;
d. Izin  dibatalkan  oleh  Meteri  atau  Pejabat Imigrasi yang di tunjuk;
e. Dikenakan  upaya  tindakan  deportasi  dan meninggal dunia.
Pemberlakuan  Izin  Tinggal  keadaan terpaksa  yang  dibeikan  bagi  pemegang  Izin Tinggal  Kunjungan  yang  sudah  habis  masa berlakunya  di  Indonesia,  memiliki  subjek pemberian  Izin  Tinggal  keadaan  terpaksa yang  di  atur  dalam  Permenkumham  Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 86-95 yang menyatakan bahwa :
(1) Hal  ini  berlaku  apabila  Izin  Tinggalnya sudah  habis  masa  berlakunya  dan diberikan kepada :
a. Pemegang Izin Tinggal Kunjungan;
b. Pemegang Izin Tinggal Terbatas;
c. Pemegang  Izin  Tinggal  Tetap  yang izin tinggalnya habis berlaku
Maka  dalam  pemberlakukan  adanya pemberian Izin Tinggal terpaksa ini memunculkan  alasan  yang  kuat  dalam  hal pemberiannya,  alasan  yang  diberikan  di jelaskan  pada  Permenkumham  Nomor  20 Tahun  2018  pasal  86-87  yang  menyatakan bahwa :
(1) Alasan  pemberian  Izin  Tinggal  dalam keadaan terpaksa diberikan atas dasar :
a. Alasan Kemanusaian;
b. Bencana Alam;
c. Keadaan  tertentu  dalam  rangka kepentingan pemerintah;
d. Berada  di  Wilayah  Indonesia  dalam rangka  pelaksanaan  Deportasi  yang tidak ditempatkan di  Rumah Detensi Imigrasi;
e. Dalam  proses  hukum  atau  sedang dalam  penanganan  aparat  penegak hukum dan tidak dilakukan penahanan atau penjara;
f. Dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan berupa pidana bersyarat.
Selnjutnya pemberian Izin Tinggal terpaksa di jelaskan pada pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa :
(1) Orang  Asing  pemegang  Izin  Tinggal Terbatas  atau  Izin  Tinggal  Tetap  yang telah  berakhir  dan/atau  tidak  dapat diperpanjang,  dilakukan  penangguhan dengan  diberikan  Izin  Tinggal  keadaan terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan  permohonan  ke  kantor imigrasi (2) Pemberian Izin Tinggal keadaaan terpaksa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
Menteri  yang  memiliki  kewenangan khusus menyikapi adanya kebijakan ini dapat mengeluarkan  kebijakan  lain  yang  dikaitkan dengan Fasilitas Keimigrasian dengan catatan bahwa sepanjang pemberian Fasilitas Keimigrasian mempu memberikan
kemanfaatan  secara  umum,  sehingga  mampu dirakasan  oleh  seluruh  elemen  di  dalamnya, baik untuk Warga Negara Indonesia, maupun bagi  Warga  Negara  Asing  yang  diberikan pengecualian masuk ke Wilayah Indonesia.

## B. Dampak  wabah  Pandemi  COVID-19 Terhadap Bangsa Indonesia
Saat  ini  Indonesia  dihadangkan  dengan sebuah  situasi  sulit  dan  bertentangan  dengan upaya  Indonesia  dalam  memajukan  nilai perekonomian  Indonesia.  Tidak  hanya  di Indonesia, pandemi ini telah menyebar hingga ke  dunia,  ke  berbagai  macam  negara.  Hal  ini dapat  menjadi  ancaman  yang  serius  bagi masing-masing negara di dunia.
Salah satu  penyebab virus corona mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia  merupakan  negara  dengan  sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu  faktor  yang  berperan  penting  dalam pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  dan memiliki  kontribusi  devisa  terbesar  kedua  di Indonesia  setelah  devisa  hasil  ekspor  Kelapa Sawit. 2
Pemerintah  pada  18  Maret  2020  pada Surat  Edaran  (SE)  yang  dikeluarkan,  telah mengimbau  segala  kegiatan  di  dalam  dan  di
2 https://sukabumiupdate.com/detail/bale warga/opini/66831-Dampak-Pandemi-Covid-19-Pada- Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia
luar  ruangan  di  semua  sektor  yang  terkait pariwisata  dan  ekonomi  kreatif  ditunda sementara waktu demi mengurangi penyebaran corona.
Hal  ini  mengakibatkan  sektor  pariwisata menjadi lumpuh sementara, sehingga pengangguran  semakin  bertambah  karena pariwisata  merupakan  salah  satu  wadah  yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat  sekitar  tempat  wisata  maupun masyarakat dari luar.

## 1. Situasi Perekonomian Indonesia
Awalnya, meskipun ada banyak pertanyaan  terkait  status  Indonesia  yang ‘bebas  virus  korona’,  pemerintah  berupaya untuk memanfaatkan situasi yang ada. Setelah rapat kabinet pada 25 Februari 2020, Presiden Jokowi  mengeluarkan  empat  instruksi  untuk mengantisipasi  dampak  COVID-19  terhadap perekonomian  Indonesia,  di  antaranya  adalah dengan  memaksimalkan  kegiatan  konferensi dalam  negeri,  MICE  (Meeting,  Incentive, Convention and Exhibition), serta meningkatkan  promosi  untuk  menyasar  pasar wisatawan mancanegara yang mencari alternatif  destinasi  wisata  akibat  batal mengunjungi  Cina,  Korea,  dan  Jepang  (yang pada  saat  itu  merupakan  tiga  negara  paling terdampak  oleh  COVID-19).  Pada  saat  yang sama,  pemerintah  menyiapkan  72  miliar rupiah  (5.2  juta  dollar  AS)  untuk  membayar orang-orang yang berpengaruh di media sosial (influencers) untuk mempromosikan Indonesia sebagai tujuan wisata. 3 Virus corona (COVID-19) ikut
menggerogoti  kesehatan  ekonomi  Indonesia. Diperkirakan  perekonomian  Indonesia  bisa mengalami  kontraksi  sangat  dalam.  Asian Development  Bank  (ADB)  memperkirakan pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  tahun  ini hanya  sebesar  2,5%.  Angka  itu  turun separuhnya  dari  tahun  2019  sebesar  5,0%. ADB menyatakan, Indonesia memiliki landasan  makro  ekonomi  yang  kuat  tapi wabah  virus  corona  tetap  memberikan dampak.  ADB  juga  menyatakan,  ekonomi
3 A. Ibrahim Almuttaqi, Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia, THC Insight No. 13 / 23 Maret 2020.
Indonesia  bisa  pulih  jika  tindakan  tegas diterapkan untuk penanganan corona. 4
Bukan  hanya  sektor  pariwisata  yang mengalami  kelumpuhan  sementara,  tetapi para  karyawan  dari  jenis  perusahaan  lainnya ikut  merasakan  dampak  dari  pandemi  Covid- 19.  Karena  dengan  adanya  situasi  yang demikian,  pekerjaan  atau  kegiatan  yang biasanya  dilakukan  diluar  rumah  secara langsung sekaran terpaksa harus dilakukan di dalam  rumah.  Serta  ada  banyak  pula karyawan  yang  terancam  pemberhentian  hak kerja  (PHK)  karena  banyak  pekerjaan  yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan dirumah,  seperti  halnya  kegiatan  produksi yang  bergantung  pada  mesin  yang  berada  di tempat produksi.
Perusahaan  yang  berhenti  beroperasi  dan peningkatan  jumlah  angka  pengangguran dapat  menghambat  dan  mengurangi  produk domestik  bruto  (PDB)  serta  menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.Menteri Keuangan menyatakan banyak negara emerging  dan  low  income  country  akan dihadapkan  pada  likuiditas  foreign  exchange dan  sekarang  sedang  dilakukan  upaya  untuk meningkatkan kemampuan mendukung direct swap  line  dari  IMF  kepada  semua  negara  di dunia  yang  mengalami  capital  flight.  Hal  ini adalah  unprecendented  yang  artinya  belum pernah  terjadi  dan  akan  menjadi  salah  satu terobosan  untuk  mencegah  negara-negara yang  sebetulnya  tadinya  tidak  mengalami masalah sekarang akan mengalami risiko dari sisi foreign exchange maupun likuiditasnya. 5
Penerapan Kebijakan Nasional Oleh Pemerintah Indonesia a) Kebijakan Yang Dipilih Oleh

## Pemerintah
Saat  ini  Presiden  Joko  Widodo  memilih tidak  mengambil  kebijakan  Lockdown  dan mengatakan  akan  mengikuti  Korea  Selatan yang  menggencarkan  uji  cepat  deteksi  virus. Namun,  pada  dasarnya  tiap-tiap  negara memiliki  kondisi  dan  situasi  negara  yang berbeda-beda sehingga sulit untuk
4 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 4964658/sederet-prediksi-ekonomi-ri-yang-dihantam-corona
5 https://economy.okezone.com/read/2020/03/28/20/219
0520/komentar-sri-mulyani-soal-dampak-covid-19-ke- ekonomi-ri
dibandingkan.  Kondisi  di  Korea  Selatan sendiri  berbeda,  lantaran  Korea  Selatan memiliki  kapasitas  untuk  memantau  arus keluar masuk dan pergerakan manusia.
Jika  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan lockdown  maka  akan  berdampak  besar  pada pertumbuhan perekonomian  Indonesia karena tentunya  kegiatan  perekonomian  yang  akan berhenti secara besar-besaran. Sebagai gantinya  pemerintah  juga  mengeluarkan kebijakan lainnya seperti belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah untuk menekan penyebaran Covid-19.
Pemerintah  tentunya  memiliki  alasan yang  kuat  mengapa  tidak  mengeluarkan kebijakan lockdown dalam pencegahan penyebaran  Covid-19.  Presiden  Joko  Widodo menyampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter  berbeda-beda,  budaya  berbeda-beda, kedisplinan  yang  berbeda-beda. 6 Presiden telah  melakukan  kalkulasi  dan  analisis  yang matang terhadap negara-negara yang melakukan  kebijakan  lockdown.  Sehingga saat  ini,  Indonesia  memilih  mengurangi mobilitas  orang,  menjaga  jarak  ( social distancing ),  mengurangi  kerumunan  orang, dan tes cepat secara massal.
Kebijakan social  distancing memberikan banyak  pengaruh  terhadap  sektor  informal yang  hidup  dari  penghasilan  harian  seperti warung,  pedagang  kecil,  industri  rumah tangga, sopir angkot, dan ojek dalam jaringan . Tanpa perintah lockdown pun masyarakat ini sudah  kehilangan  pelanggan  dengan  makin sepinya sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan,  dan  tempat  keramaian  yang lain.
b) Pelaksanaan  Kebijakan  Yang  Dipilih Oleh Menkumham
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengeluarkan  larangan  kepada  warga  negara asing  (WNA) untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia
dalam menekan penyebaran   (Covid-19).  Larangan  tersebut tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Pelarangan
6 https://sukabumiupdate.com/detail/bale- warga/opini/66831-Dampak-Pandemi-Covid-19-Pada- Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia
Sementara  Orang  Asing  Masuk  Wilayah Negara  Republik  Indonesia.  Peraturan  ini berlaku  mulai  pada  2  April  2020  sampai waktu yang tak ditentukan.
Namun,  aturan  larangan  masuk  dan transit  warga  WNA  memiliki  pengecualian. Bagi  WNA  yang  memiliki  kartu  izin  tinggal terbatas  (KITAS),  kartu  izin  tinggal  tetap (KITAP),  pemegang  izin  tinggal  diplomatic, dan  izin  tinggal  dinas  diperbolehkan  untuk memasuki  wilayah  Indonesia.  WNA  yang berstatus tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan; awak alat angkut baik laut, udara maupun darat; serta orang asing yang bekerja pada  proyek-proyek  Strategis  Nasional  juga diperbolehkan  masuk  dengan  memenuhi beberapa syarat.
Syarat  inilah  yang  kemudian  akan mengimbangi  posibilitas  buruk  yang  ada. Maka  WNA  yang  masih  diizinkan  untuk memasuki wilayah Indonesia haruslah memenuhi  persyaratan  antara  lain  memiliki surat  keterangan  sehat  dalam  bahasa  Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing  negara  dan  telah  berada  14 hari di wilayah atau negara yang bebas Covid- 19.
c) Peran  Imigrasi  Dalam  Turut  Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional
Imigrasi  memberikan  peran  serta  dalam mendukung upaya pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan yang telah diterapkan. Tentunya dalam hal ini pemerintah  berupaya  untuk  terus  menjaga situasi  dan  kondisi  negara  untuk  tetap bertahan  menjaga  agar  sistem  perekonomian tidak  secara  langsung  menurun  drastis. Kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah,  salah  satunya  dalam  sector keimigrasian,  oleh  Kementrian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  telah    menerbitkan Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2020  Tentang  Pelarangan  Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Dimana  pelarangan  sementara  ini  selaras dengan kebijakan pemerintah, social distancing,  untuk  mengurangi  posibilitas penyebaran rantai penularan pandemik Covid-
19 kepada seluruh masayarakat. Peraturan ini diberlakukan  sejak  tanggal  2  April  2020, pukul  00.00  WIB  dan  akan  berakhir  setelah instansi  yang  berwenang  menyatakan  bahwa pandemi Covid-19 sudah dapat terkendali dan dinyatakan  aman  bagi  masyarakat.  Dengan dikeluarkannya  Permenkumham  no.  11  tahun 2020,  tentunya  merupakan  sarana  untuk menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia menanggapi mewabahnya pandemik Covid19. Hal  ini  selaras  dengan  fungsi  keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan masyarakat.
Kebijakan social distancing atau menjaga jarak yang dikedepankan pemerintah Indonesia  dinilai  lebih  baik  dan  masih  dapat menggerakkan  perekonomian  dibandingkan wacana  penutupan  atau lockdown 7 . Social distancing mengurangi  jumlah  aktivitas  di luar  rumah  dan  interaksi  dengan  orang  lain dianggap  mampu  mengurangi  kontak  tatap muka  langsung,  seperti  menghindari  tempat- tempat  umum,  seperti  mal,  bioskop,  kegiatan olahraga  bersama,  dan  sebagainya.  Karena kembali  lagi  jika  kebijakan  lockdown diterapkan  justru  bisa  menimbulkan  hal  dan konsekuensi  sebaliknya,  kebijakan  tersebut justru  dapat  menjerumuskan  Indonesia  ke dalam fase krisis ekonomi.
Menyikapai  situasi  yang  terjadi,  upaya peningkatan  nilai  perekonomian  di  Indonesia dirasa  cukup  sulit  karena  hal  yang  sangat mungkin  terjadi  adalah  hal  sebaliknya,  yakni kemrosotan perekonimian nasional. Sehingga, upaya  maksimal  yang  dapat  dilakukan  ialah menjaga  stabilitas  perekomian  yang  sudah ada.  Kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang ditetapkan  diharapkan  dapat  membentengi kondisi  kemrosotan  perekonomian  yang drastic, sehingga seluruh komponen pemerintah ikut memberikan kontribusi dalam melaksanakan tujuan tersebut.
Sebagaimana  hal  yang  serupa  dilakukan oleh  Negara  Jepang  pada  Februari  2020, yakni  mencegah  masuknya  WNA  Tiongkok untuk menjaga stabilitas
perekonomian 8 .
Pemerintahan Jepang bergerak  untuk  memberi  upaya  baru  demi
7 https://ekonomi.bisnis.com/read/20200318/9/1214739/ indef-sebut-social-distancing-lebih-baik-dibanding-lockdown
8 https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr- 01336234/kebijakan-baru-di-jepang-larang-wna-tiongkok- masuk-ke-negaranya-demi-tahan-stabilitas-ekonomi
penahanan dampak ekonomi dari wabah virus corona yang  berasal  dari Tiongkok.  Jepang memutuskan langkah-langkah baru yang ketat dengan  tujuan  untuk  membatasi  penyebaran virus,  termasuk  menargetkan  pengunjung asing  yang  mulai  berlaku  per  Februari  2020, demi menjaga perekonomian negara. Perdana Menteri Jepang,  Shinzo  Abe,  menyampaikan bahwa  tentang  gugus  tugas  pemerintah  yang mengoordinasi tanggapan Jepang terhadap virus  untuk  membuat  langkah-langkah  yang bertujuan mengurangi dampak wabah terhadap perekonomian Jepang.
Pemerintahan  Jepang  telah  menjadikan pariwisata  sebagai  bagian  penting  dari kebijakan ekonominya, dengan sebagian besar pengunjung asing dari Tiongkok, dan perusahaan-perusahaan besar Jepang memiliki sejumlah  pabrik  di Tiongkok.  Sementara  itu data  pemerintah Jepang menunjukkan,  dari 2,6 juta wisatawan yang datang ke Jepang pada  Desember  2019,  hampir 600.000  adalah  orang Tiongkok.  Oleh  sebab itu, Jepang  memperketat  aturan  negaranya  di sektor  pariwisata  demi  menjaga  stabilitas ekonomi negara. Maka, kebijakan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Permenkumham No. 11 tahun 2020 memiliki salah satu tujuan selain menghambat  penyebaran  Covid-19  yang kemungkinan  dapat  dibawa  oleh  WNA (Warga  Negara  Asing),  kebijakan  ini  akan memberikan  pengaruh  dalam  menjaga stabilitas perekonomian yang ada. Kebijakan ini juga sejalan dengan diberlakukannya social  distancing saat  ini. Perekonomian  mungkin  saat  ini  adalah mengalami  penurunan  akibat  kebijakan yang  ada.  Namun,  hal  ini  dilakukan  untuk menjaga  stabilitas  dalam  segi  jangka panjang  terhadap  situasi  ketika  pamdemi Covid-19 telah mereda.
Mantan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono mengungkapkan keprihatinannya terhadap pandemic Covid yang  saat  ini  melanda.  Beliau menyatakan  bahwa  seluruh  elemen  negara haruslah bersatu dan fokus pada menghentikan penyebaran pandemic Covid19. Ia juga menyatakan bahwa hingga saat  ini  negara  masih  belum  berhasil
mengatasi  wabah  korona  ini,  dan  salah apabila masyarakat sudah melakukan kegiatan  seperti  biasa.  Maka  jika  virus Corona dapat lumpuhkan, kehidupan masyarakat  akan  kembali  normal.  Ekonomi Indonesia juga akan tumbuh dan berkembang lagi. 9
Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  telah    menerbitkan  Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Pelarangan  Sementara  Orang  Asing Masuk  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia. Dimana  pelarangan  sementara  ini  selaras dengan kebijakan pemerintah, social distancing,  untuk  mengurangi  posibilitas penyebaran rantai penularan pandemik Covid- 19 kepada seluruh masayarakat.
Kebijakan social distancing atau menjaga jarak  yang  dikedepankan  pemerintah  dinilai lebih  baik  dan  masih  dapat  menggerakkan perekonomian dibandingkan wacana penutupan  atau lockdown 10 Social  distancing berbeda  dengan  lockdown  yang  mana  social distancing  mengurangi  jumlah  aktivitas  di luar  rumah  dan  interaksi  dengan  orang  lain dianggap  mampu  mengurangi  kontak  tatap muka  langsung,  seperti  menghindari  tempat- tempat  umum,  seperti  mal,  bioskop,  kegiatan olahraga  bersama,  dan  sebagainya.  Karena kembali  lagi  jika  kebijakan  lockdown diterapkan  justru  bisa  menimbulkan  hal  dan konsekuensi  sebaliknya,  kebijakan  tersebut justru  dapat  menjerumuskan  Indonesia  ke dalam fase krisis ekonomi.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Adanya  pandemi  Covid19  memberikan dampak  yang  serius  bagi  pemerintahan Indonesia, termasuk yang perlu mendapat banyak  perhatian  adalah  di  dalam  sektor ekonomi. Pemerintah telah mengupayakan  berbagai  kebijakan  untuk mengatasi hal tersebut. Pemerintah
9 https://www.wartaekonomi.co.id/read280361/sby- salah-besar-merasa-berhasil-atasi-corona-lumpuhkan-dulu- ekonomi-akan-tumbuh-lagi
10 https://ekonomi.bisnis.com/read/20200318/9/1214739 /indef-sebut-social-distancing-lebih-baik-dibanding- lockdown
Republik  Indonesia  melalui  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan  larangan  bagi  Orang  Asing untuk  masuk  maupun  transit  di  Wilayah Indonesia  yang  tertuang  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia No.  11  Tahun  2020  tentang  Pelarangan Sementara  Orang  Asing  Masuk  Wilayah Negara  Republik  Indonesia.  Hal  ini dilakukan  sebagai  upaya  guna  mencegah penyebaran  virus  COVID-19  di  Wilayah Indonesia.  Larangan  masuk  warga  asing ini  memiliki  pengecualian.  Mereka  yang memiliki  kartu  izin  tinggal  terbatas (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), pemegang izin tinggal diplomatik,  dan  izin  tinggal  dinas  tetap diperbolehkan  masuk  dan  transit  ke Indonesia  dengan  syarat  yang  sudah diatur sesuai dengan kebijakan pelarangan  sementara  orang  masuk  dan transit di wilayah Indonesia
2. Syarat  tersebut  ada  untuk  mengimbangi kekhawatiran  terhadap  subjek  yang  tidak lepas  dari  kemungkinan  terjangkitnya virus.  Syarat  tersebut  antara  lain  ialah adanya  surat  keterangan  sehat  dalam Bahasa  Inggris  yang  dikeluarkan  oleh otoritas  kesehatan  dari  masing-masing negara.  Telah  berada  14  (empat  belas) hari di wilayah/negara yang bebas Covid- 19. Pernyataan bersedia untuk dikarantina selama  14  (empat  belas)  hari  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia.Penerbitan kebijakan ini selaras dengan kebijakan pemerintah lain yang  memberlakukan  social  distancing untuk  mencegah  penyebaran  virus  yang semakin  meluas.  Kebijakan  ini  juga ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi  nasional.  Hal  ini  dilakukan pemerintah  agar  pertumbuhan  ekonomi dapat  cepat  pulih  setelah  pandemi mereda. Kemungkinan kemerosotan ekonomi  akan  sulit  dihindari  saat  ini namun  stabilitasnya  dengan  perhitungan sejak  dini  hingga  jangka  panjangnya dapat  dipertahankan  dengan  menjaga masyarakat  dan  pemerintahan  Indonesia dari  penyebaran  Covid-19  yang  semakin meluas.

## Saran
1. Kebijakan  Permenkumham  Nomor  11 Tahun  2020  harus  bisa  di  dukung  tidak hanya  dilakukan  oleh  Imigrasi  saja namun pemerintah harus bisa mengedepankan kepentingan umum masyarakat Indonesia, maka dalam penerapannya kebijakan ini akan
memberikan  kemanfaatan  bagi  Indonesia dan keamanan bagi masyarakat Indonesia di  tengah  wabah  Pandemi  Virus  Corona Covid-19  yang  saat  ini  terjadi  di Indonesia
2. Dibutuhkan  peran  pemerintah  dalam menggelontorkan  kebijakan  fiskal  yang akomodatif  dan  mendukung  kebijakan moneter. Sehingga  diharapannya  pasca pandemi  Covid19 konsumsi  masyarakat dapat cepat pulih.. Sehingga bisa memulihkan kepercayaan masyarakat dan investor kepada negara dalam menangani
Covid-19. Fokus pemerintah baik material  maupun  non-material  sudah seharusnya  hanya  kepada  penanganan Covid-19, untuk menjaga masyarakat dari terjangkitnya pandemi serta situasi perekonomian nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang Undangan
Indonesia,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Pelarangan  sementara  Orang Asing  masuk  dan  transit  ke  wilayah Indonesia Indonesia,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  27  Tahun  2014 Tentang  Prosedur  teknis  pemberian, perpanjangan, penolakan,
dan
pembatalan dan berakirnya Izin
Tinggal  Tetap  serta  pengecualian  dari Kewajiban memiliki Izin Tinggal
Jurnal Ilmiah
Almuttaqi, A. Ibrahim. "Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia."

## Buku
Hastuti,  Hj.  Hesty.  2005.  Laporan  Akhir Tim  Penelitian  Tentang  Permasalahan Hukum  Tenaga  Kerja  Asing  Di Indonesia. BPHN: Jakarta.hlm 9

## Internet
https://sukabumiupdate.com/detail/bale- warga/opini/66831-Dampak-Pandemi- Covid-19-Pada-Pertumbuhan-
Ekonomi-Indonesia diakses pada
Senin,  30  Maret  2020  pukul  12.00 WIB https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-4964658/sederet-prediksi- ekonomi-ri-yang-dihantam-corona diakses  pada  Minggu,  5  April  2020 pukul 20.00 WIB https://economy.okezone.com/read/2020/03 /28/20/2190520/komentar-sri-mulyani- soal-dampak-covid-19-ke-ekonomi-ri diakses  pada  Selasa,  31  Maret  2020 pukul 18.30 WIB https://sukabumiupdate.com/detail/bale-
warga/opini/66831-Dampak-Pandemi- Covid-19-Pada-Pertumbuhan- Ekonomi-Indonesia diakses pada Selasa,  31  Maret  2020  pukul  21.00
WIB https://ekonomi.bisnis.com/read/20200318/ 9/1214739/indef-sebut-social- distancing-lebih-baik-dibanding- lockdown  diakses  pada  Minggu,  5 April 2020 pukul 19.00 WIB https://www.pikiran- rakyat.com/ekonomi/pr- 01336234/kebijakan-baru-di-jepang- larang-wna-tiongkok-masuk-ke- negaranya-demi-tahan-stabilitas- ekonomi  diakses  pada  Rabu,  1  April 2020 pukul 19.00 WIB
https://www.wartaekonomi.co.id/read2803 61/sby-salah-besar-merasa-berhasil- atasi-corona-lumpuhkan-dulu- ekonomi-akan-tumbuh-lagi diakses pada Kamis, 9 April 2020 pukul 12.00 WIB
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200318/ 9/1214739/indef-sebut-social- distancing-lebih-baik-dibanding- lockdown  diakses  pada  Rabu,  1  April 2020 pukul 14.00 WIB