## PENGALIHAN PIUTANG SKEMA CESSIE DENGAN PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
Ade Darmawan Basri Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: ade.darmawan@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yaitu pada instansi Kantor  Hukum  atau  Kantor  Pengacara,  dan  juga  menganalisa  putusan  dari Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  mengenai  Pengalihan  Piutang  dengan  Skema Cessie. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya lelang cessie khususnya pada sistem Perbankan Syariah, dan juga bertujuan untuk mengetahui prosedur  agar  dapat  diajukannya  gugatan  terhadap  perkara  lelang  cessie  di Pengadilan Agama Sungguminasa serta menganalisa putusan. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa sistem lelang dengan skema cessie itu telah terjadi yaitu pada  proses  persidangan  di  Pengadilan  dalam  pengajuan  Gugatan  Perdata. Dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  bahwa  masyarakat  akan  tahu  kemana mengajukan  gugatan  ketika  ada  problem  atau  perkara/permasalahan  mengenai cessie jika terjadi.
Kata kunci :  Lelang, Pengalihan Piutang, Cessie

## Abstract
This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi, namely at the  Law  Office  or  Lawyer  Office,  and  also  analyze  the  decision  of  the Sungguminasa District Court regarding the Transfer of Receivables with the Cessie Scheme. This study aims to determine the process of cessie auctions, especially in the Islamic Banking system, and also aims to find out the procedure so that a lawsuit can be filed against the cessie auction case at the Sungguminasa Religious Court and analyze the decision. The results of this study will show that the auction system with the cessie scheme has  occurred, namely in  the trial  process  in  the Court in filing a Civil Lawsuit.
Key Words : Auction, Transfer of Receivables, Cessie

## A. PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan zaman , zaman perekonomian berkembang baik  di  dalam  maupun  di  luar  negara  Republik  Indonesia  dengan  begitu  pesat terutama dalam bidang Bisnis terkhususkan di dunia perbankan.
Di luar dari penghimpunan dana , Bank juga  menyediakan wadah yang aman  untuk  menyimpan  uang  tunai  maupun  kredit  ekstra  ,selain  itu  bank menawarkan rekening tabungan , rekening giro, serta sertifikat setoran. Fungsi bank disini ialah sebagai perantara ,seperti yang kita ketahui bersama bahwa asal usul dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukanlah milik bank itu sendiri , mengingat modal-modal tiap bank juga sangat
terbatas melainkan modal  tersebut  merupakan dana masyarakat  yang disimpan pada  bank  tersebut.  Oleh  karena  itu,  bank  selalu  menerapkan  asas prudential (kehati-hatian) akan tetapi selalu terjadi wanprestasi , maka dari itu kredit yang diberikan tidak selalu berjalan mulus dan lancar.  Dari uraian sebelumnya bank tidak serta merta melakukan kegiatan hukum  untuk melumpuhkan usaha debitur dengan melakukan eksekusi terhadap aset-aset debitur yang yang mengakibatkan debitur  kehilangan  segalanya.  Bank  itu  sendiri  berupaya  semaksimal  mungkin menghindari kegiatan hukum tersebut karena itu bisa menyengsarakan debitur, karena  bagaimanapun  juga  debitur  adalah  mitra  usaha  yang  penting  untuk meningkatkan  pendapatan  bank  .  Pada  Prinsipnya  Bank  sebagai  kreditur memiliki kewajiban untuk membimbing dan memberikan tanggung jawab serta memberikan kemudahan kepada para debitur dalam menyelesaikan hutangnya. Dalam  hal  penyelesaian  kredit  yang  bermasalah  pada  umumnya  dilalui dengan  2  (dua)  cara  yakni  penyematan  kredit  dan  penyelesaian  kredit. Penyelamatan  kredit  merupakan  suatu  langkah  penyelesaian  kredit  yang bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak  nasabah  peminjam  sebagai  debitur,  sedangkan  penyelesaian  kredit merupakan suatu langkah penyelesaian kredit yang bermasalah melalui lembaga hukum. 1 Dikarenakan  sekarang  ini  ,  salah  satu  cara  penyelesaian  kredit  yang bermasalah atau yang lebih dikenal dengan sebutan kredit macet yang dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan dana atau uang yang disalurkannya yaitu dengan menggunakan skema cessie .
Menurut  Subekti  definisi cessie di  Indonesia  adalah  “suatu  cara pemindahan  piutang  atas  nama  di  mana  piutang  itu  dijual  oleh  kreditur  lama kepada  orang  yang  nantinya  menjadi  kreditur  baru,  namun  hubungan  hukum utang  piutang  tersebut  tidak  hapus  atau  sedetikpun,  tetapi  keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru”. 2
Cessie adalah suatu istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan pengalihan dan atau penyerahan  piutang dalam hal ini tagihan atas  nama  ,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  613  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  atau  BW  ( Burgelijk  Wetbook )  yang penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. Akta penyerahan tagihan atas nama  disebut cessie ,  kata cessie ini  sendiri  tidak  terdapat  di  dalam  undang- undang  yang  berlaku  di  Indonesia  maupun  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia. Namun , karena pasal 613 KUH Perdata sekaligus mengatur tentang “penyerahan tagihan atas nama” dan “benda-benda yang tak bertubuh lainnya”. Oleh karena itu dalam Pasal 613 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan dilimpahkan kepada orang lain” 3 .
1 Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia” (Jakarta: Kencana: 2006), hlm.76
2 Subekti, “ Hukum Perjanjian” (Jakarta: Intermasa: 1998) Hlm.71.
3 KUH Perdata Pasal 613.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilkaukan  berdasarkan  studi  pustaka  dengan  berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terbaru/update.
a) Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:
1. Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  hasil  analisis  hasil-hasil ungkapan terkait penelitian oleh beberapa pakar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu merupakan suatu data yang tersedia sehingga peneliti mencari dan mengumpulkan penulisan dari (data yang diperoleh dari buku- buku, internet, jurnal dan perundang-undangan).
b) Pengumpulan data Penelitian Pustaka
Penelitian  dilaksanakan  dengan  mengumpulkan  data  dan  landasan teoritis  dengan  mempelajari  buku,  karya  ilmuah,  hasil  penelitian  terdahulu, jurnal-jurnal  terkait,  artikel-artikel,  hasil  putusan  Pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( Incraht ) yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti.
Penelitian Pendekatan Perundang-Undangan
Pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statue  Approach )  dilakukan dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. 4
c) Teknik Analisis
Setelah  data  telah  semua  diperoleh  dan  telah  terkumpul  selama  masa proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder secara kualitatif lalu kemudian  disajikan  dengan  deskriptif  yakni  menjelaskan,  menguraikan, menggambarkan problem/permasalahan yang erat kaitannya dengan beberapa penerapan sesuai dengan judul penelitian dalam bentuk suatu penelitian jurnal.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
B. Pengertian dan Mekanisme Dilakukannya skema lelang cessie dalam Perbankan Syariah
1. Pengertian Lelang dan Cessie
a) Lelang
Terdapat suatu pengertian dalam hal ini yaitu:
Dalam kamus hukum yang ditulis oleh Drs. M. Marwan, S.H. dan  Jimmy  P,  S.H. 5 ,  memberikan  pengertian  bahwa  lelang  yaitu “Bentuk penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan  dilaksanakan  di  depan  orang  banyak  dengan  berdasarkan penawaran  yang  lebih  tinggi  sebagai  pembeli  barang  lelang;  setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara
4 Peter Mahmud Marzuki, Penulisan Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 33
5 Drs. M. Marwan, S.H dan Jimmy P, “ Kamus Hukum , Dictionary Of Law Complete Edition ”, (Surabaya: Reality Publisher, Cetakan I, 2009) hlm. 403.
lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”.
Menurut  Salim  H.S,  “Lelang  atau  penjualan  dimuka  umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan khalayak ramai dimana harga  barang-barang  yang  ditawarkan  kepada  pembeli  setiap  saat semakin meningkat” 6 .
Menurut  Salim  H.S,  “Lelang  atau  penjualan  dimuka  umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan khalayak ramai dimana harga  barang-barang  yang  ditawarkan  kepada  pembeli  setiap  saat semakin meningkat” 7 . Dalam Pasal 1 VR ( Vendu Reglement ) yang merupakan pokok aturan mengenai lelang yang dibawa oleh Belanda, menyebutkan: “Penjualan umum atau lelang adalah penjualan barang-barang yang dilakukan  kepada  umum  dengan  penawaran  harga  yang  meningkat atau  dengan  adanya  pemasukan  harga  dalam  sampul  tertutup,  atau kepada  orang-orang  yang  diundang  atau  sebelumnya  diberitahukan mengenai  pelelangan  atau  penjualan  itu  atau  diizinkan  untuk  ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan dalam sampul tertutup”.
b) Dasar Hukum Lelang
Terdapat  aturan  khusus  yang  mengatur  mengenai  lelang  itu sendiri, yaitu sebagai berikut:
1. Vendu Reglement (Peraturan Lelang) mulanya dalam Staatblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana beberapa kali telah diubah dan  terakahir  dengan Staatsblaad nomor  3  tahun  1942,  yakni merupakan  peraturan  yang  mengatiur  mengenai  prinsip-prinsip dari lelang.
2. Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 pada tahun  1980  telah  beberapa  kali  adanya  perubahan  dan  terakhir dengan staatsblaad nomor  85  tahun  1930. Vendu  Instructie adalah ketentuan yang menjalankan Vendu Reglement . 3. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  106/PMK.06/2013  atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 4. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  160/PMK.06/2013  atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nmor 176/PMK/06/2010 tentang Balai Lelang. 5. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  158/PMK.06/2013  atas perubahan Peraturan Menteri Keunagan Nomor 1174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I.
6 Salim HS, “ Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia ”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 239.
7 Salim HS, “ Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia ”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 239.
6. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  159/PMK.06/2013  atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II. c) Jenis-Jenis Lelang Terdapat  jenis-jenis  lelang  antara  satu  dengan  yang  lainnya sesuai  dengan  kategorinya  akan  tetapi  secara  garis  besar  itu  jenis lelang  dapat  di  kelompokkan,  Adapun  pengelompokannya  sebagai berikut:
1. PUPS (Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara
2. Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri 3. Lelang Eksekusi Pajak
4. Lelang Eksekusi Harta Pailit
d) Cessie
Dalam  beberapa  literatur  hukum  dapat  terlihat  berbagai pengertian  yang  berkaitan  dengan cessie atau  dapat  dikatakan  juga pengalihan piutang yang telah dirumuskan oleh beberapa pakar baik di dalam suatu penelitian maupun dala jurnal ilmiah dan lainnya serta Adapun  juga  pada  penelitian  lapangan.  Rumusan  dari  pengalihan piutang  oleh  para  pakar  hukum  apabila  dicermati  dengan  seksama pada dasarnya itu tidaklah lepas dari ketentuan yang tercantum pada Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  asalnya  dari  Hindia Belanda yang telah diundangkan pada tahun 1884 yang masih berlaku dan  tidaklah  bertentangan  dengan  Undang-undang  Dasar  1945, Pancasila, serta Perundang-undangan. 8
Unsur  yang  dapat  dikategorikan  atau  dapatlah  disimpulkan berdasarkan  Pasal  613  KUH  Perdata  yang  erat  kaitannya  dengan cessie, yaitu:
1. Dibuatkan Akta Otentik atau Akta di bawah tangan;
2. Hak-hak yang melekat yaitu pada piutang atas nama berpindah atau dialihkan pada pihak penerima pengalihan;
3. Cessie itu  berlaku  akibat  hukumnya  terhadap  debitur  apabila telah adanya pemberitahuan kepadanya atau telah diberitahukan secara tertulis dan telah diakuinya.
Jika  dilihat  dengan  seksama  maka  Bank  Syariah  dalam melakukan lelang  cessie itu  sendiri  tidak  serta  merta  langsung melelang  dengan  skema cessie begitu  saja,  akan  tetapi  ada  hal-hal atau prosedur yang harus dilalui.
e) Analisa Proses Dilakukan Skema Cessie Jika dilihat dalam dan pada Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Sgm,  dapat  di  Analisa  bahwa  dari  keterangan saksi  yang  diajukan  dalam  hal  ini  secara  langsung  di  Pengadilan menghadirkan  saksi-saksi  dari  pihak  Bank  Syariah  yakni  Bank Tabungan  Negara  cabang  Syariah  bahwa  saksi-saksi  menerangkan
8 Salim H.S, “ Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) ”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm 143.
secara terang kepada majelis hakim mengenai mengapa lelang dengan skema cessie tersebut dilakukan yaitu Debitur lama telah ingkar janjia tau wanprestasi dan telah diberikan kebijaksanaan kepada pihak bank untuk melakukan pelunasan atas obyek benda jaminan berupa rumah tinggal  tersebut  akan  tetapi  Debitur  tersebut  tetap  tidak  melunasi kewajibannya  sehingga  sesuai  dengan  kontrak  atau  Akad  Wakalah yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  antara  Debitur  dan Kreditur tersebut maka Kreditur berhak atas dasar Hak Tanggungan untuk melelang obyek jaminan tersebut.
Setelah  tidak  adanya  itikad  baik  dari  debitur  untuk  melunasi segala  hutangnya  sehinggak  Pihak  Bank  Syariah  melayangkan Somasi  sebanyak  tiga  kali  dengan  selang  waktu  paling  cepat seminggu untuk melayangkan somasi berikutnya, ini dilakukan agar memenuhi syarat untuk dapat dilakukannya lelang pada Balai Lelang.
Kemudian karena somasi sebanyak tiga kali tersebut juga dihiraukan oleh debitur yang tertunggak tersebut  maka Pihak Bank melakukan lelang di Balai Lelang dalam hal ini secara resmi oleh KPKNL pada tempat dimana obyek jaminan tersebut berada, dengan diberitahukannya  pada  media  massa  maupun  radio  maupun menyurati  ke  alamat  Debitur  bahwa  akan  dilakukannya  lelang terhadap obyek jaminan dari debitur yang menunggak pembayaran. Pada proses pelelangan ini apabila pada lelang pertama belum ada peminat  atau Tidak  Ada Peminat  atau biasanya disebut dengan “TAP”,  amak  harus  ditempuh  lelang  kedua  dengan  prosedur  yang sama yaitu menyurati debitur yang menunggak tersebut bahwa akan dilakukan  lelang  untuk  kedua  kalinya  sampai  dengan  dilakukannya lelang  sampai  dengan  tahapan  ke  tiga.  Apabila  masih  Tidak  Ada Peminat/ TAP maka proses lelang cessie dapat dilakukan.
Lelang dengan skema cessie inilah yang dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan, dalam hal ini tentunya atau tujuannya untuk Balik Nama sertifikat  Hak Milik  kepada Debitur Baru atau Cessor .
Mekanisme cessie ini  yaitu,  yang  mendasar  adalah  perlu  adanya cessor  atau  pembeli  yang  mana  jaminan  yang  tertunggak  tersebut berdasarkan  hak  tanggungan  telah  jatuh  pada  kepemilikannya  ke pihak  Bank,  kemudain  Bank  melakukan  penjualan  dengan mencantumkan pada katalog, apabila ada pembeli dan sepakat dengan harga  yang  telah  diberikan  oleh  bank  baka  pembli  itulah  yang dinamakan dengan Cessor . Cessor dalam hal  ini telah menyepakati pembelian tersebut dan wajib membayar dengan tunai tanpa mencicil kembali jaminan itu, kemudian untuk sahnya dilakukan lelang cessie ini  perlu  dibuatkan  AKTA  ke  Kantor  Notaris.  Notaris  berdasarkan adanya Surat  Peringatan  satu  sampaiketiga dan juga pemberitahuan lelang  pada  surat  kabar  maka  sudah  dapat  dibuatkan  AKTA  oleh Notaris.
AKTA  yang  dibuat  oleh  Notaris  yaitu  AKTA  Pengalihan Piutang dan AKTA Cessie sehingga Akta tersebut menjadi dasar hak
untuk Cessor melakukan  permohonan  atau  gugatan  kepengadilan, baik  Pengadilan  Agama  maupun  Pengadilan  Negeri.  Karena  ini adalah  Akad  Syariah  maka  penulis  lebih  menjelaskan  kepada Pengadilan Agama proses pengajuan Gugatan atau Permohonannya sehingga  dapat  tergambarkan  penjabaran  bagaiaman  Cessie  itu  bila masuk ke pengadilan. Kemudian akan lebih menganalisa lagi apakah ada yang keliru dari Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Sgm yang diteliti,  dalam  hal  ini  yang  mana  yang  harusnya  dilakukan  apakah pengajuan permohonan ataukah pengajuan gugatan, karena gugatan dan permohonan sangat berbeda.
C. Penyelesaian Lelang Cessie Pada Pengadilan Agama Sungguminasa
1. Pengaturan Umum
Dalam  suatu  konsep  problem  atau  permasalahan  baik  dari yurisprudensi  mapun  doktrin,  dapat  dipahami cessie merupakan  suatu penyerahan tagihan atas nama namun biasa dikenal dengan pengalihan piutang.  Konsep  ini  terkhusus  kepada  konsep  tagihan  ha  katas  nama yang memiliki ciri-ciri khas pada tagihan yaitu:
a.) Bukanlah tagihan atas penunjukan;
b.) Krediturnya dan debiturnya saling mengetahui;
c.) Tagihan tidak terwujud; dan
d.) Surat  utang  berfungsi  sebagai  alat  bukti  dan  belum  ada  artian sebagai atau telah adanya pengalihan hak. Cessie merupakan  tagihan  atas  nama  atau  pengalihan  piutang dalam bentuknya kebendaan yang tidak berwujud yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ke tiga selaku debitur baru. Pihak ke tiga aini merupakan seseorang yang membeli piutang atas nama tersebut kepada kreditur. Cessie hanya dapat diproses dealam bentuk tertulis atau di buatnya Akta terkait cessie sesuai pada Pasal 613 KUH Perdata yang mewajibkan untuk membuat akta otentik ataupun akta di bawah tangan, pada  akta  pengalihan  piutang cessie atau  dapat  disebut  sebagai  akta cessie harus  dinyatakan  secara  tegas  mengenai  tindakan  kreditur menyerahkan tagihan atas nama ke dalam kepemilikan cessionaris atau Pembeli cessie /  Pihak  ke  tiga  yang  diikuti  oleh  tindakan  penerimaan oelh pihak ke tiga selaku debitur baru/ cessionaris .
Pengalihan  piutang cessie erat  kaitannya  dengan  perjanjian kredit  bank,  dimana  bank  mengatur  berbagai  macam  klausul  di dalamnya, yang mana jika dilihat dari sudut pandang hukum perikatan maka  ketentuan  dari  perjanjian  kredit  termasuk  dalam  perjanjian sepihak.  Sepihak  karena  perjanjian  ini  tidak  terdapat  adanya  tawar menawar  antara  debitur  dan  bank,  bank  di  sini  juga  bias  berlaku kedudukannya sebagai kreditur. Secara umum isi perjanjian kredit berisi pihak pemberi kredit, tujuan pemberian kredit, besarnya biaya proyek, besarnya  kredit  yang  diberi  oleh  pihak  bank,  tingkatan  bunga  kredit, serta dengan biaya-biaya lainnya, jadwal pengembalian, jangka waktu pengembalian,  jadwal  pembayaran,  jaminan  atas  kredit,  syarat  yang harus  dipenuhi  sebelum  dicairkan,  kewajiban  nasabah  selama  kredit
belum  lunas,  serta  hak-hak  yang  dimiliki  bank  selama  kredit  tertentu belum dilunasi atau belum lunas. 9
Tindakan  penerimaan  merupakan  tindakan  yang  menyatakan menerima  adanya cessie dari cedent ,  akibatnya  jika cedent /  kreditur menyerahkan secara sepihak kepada pihak ketiga selaku pembeli cessie atau debitur yang baru/ cessionaris dan hanya kemudian memberitahukan  kepada  debitur  lama  maka  belum  mengakibatkan adanya pengalihan atas tagihan dari kreditur kepada debitur baru selaku pihak ke tiga/debitur baru. Dengan  adanya  skema cessie ,  maka  akibat  hukum  yang  terpentingan yaitu: 10
a. Piutang beralih dari cedent ke cessionaris ;
b. Setelah cessie terjadi atau berlaku, kedudukan dari cessionaris akan menggantikan  kedudukan cedent ,  yang  berarti  bahwasanya  segala hak yang telah dimiliki oleh cedent terhadap cessus dapat digunakan oleh cessionaris sepenuhnya.
2. Pengalihan Tagihan Atas Nama
Cessie dapat  ditemukan  dalam  KUH  Perdata  dengan  artian proses  pengalihan  atau  penyerahannya  diatur  pada  Pasal  613  ayat  (1) KUH Perdata yang menyatakan:
“ Penyerahan  akan  piutang-piutang  atas  nama  dan  kebendaan  tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau  akta  di  bawah tangan  dengan mana hak-hak atas  kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain ”.
Pada Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata tersebut lebih menegaskan akan adanya bentuk  tagihan atas nama yang berkaitan dengan konsep mengenai kebendaan yang tak bertubuh lainnya. Kemudian benda yang tak bertubuh lainnya itu adalah bukanlah dalam bentuk tagihan. Dengan demikian, penyerahan benda yang tak bertubuh yang bukan merupakan tagihan bukanlah merupakan cessie . Proses pengalihan dari tagihan atas nama  dari  pemilik  kepada  orang  lain  umumnya  sama  dengan  proses peralihan kebendaan lainnya. Pada Pasal 584 KUH Perdata mengatakan: “ Hak  Milik  suatu  kebendaan  tidak  dapat  diperoleh  dengancara  lain, melainkan  dengan  kepemilikan  karena  perikatan,  karena  daluwarsa karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atas penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa  perdata  untuk  memindahkan  hak  milik  yang  dilakukan  oleh seseorang yang berhak berbuat terhadap kebendaan itu ”. Dengan pemberitahuan adanya pengalihan dengan skema cessie , haruslah  dalam  bentuk  tertulis  atau  dengan  berupa  surat  ataupun dokumen  tertulis  lainnya,  tidaklah  harus  dalam  bentuk  atau  dapat
9 Juli Irmayanto dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Universitas Trisakti, 2004, hlm.
83
10 Rahman Setiawan dan J. Satrio, Penjelasan Hukum tentang Cessie , Jakarta: PT. Gramedia, 2010, hlm. 56.
melalui suatu putusan Pengadilan. Pada prinsipnya kreditur mengetahui adanya cessie kepada debitur baru atau pihak ke tiga.
3. Pengajuan  Gugatan  Pengalihan  Piutang  dengan  Skema Cessie di Pengadilan Agama
Pada  dasarnya  seperti  kita  ketahui  untuk  pengajuan  gugatan perdata pada umumnya dapat dilakukan dengan dua jenis gugatan yang dapat  dilakukan  yaitu  pengajuan  Gugatan Contentiosa dan  Gugatan
Voluntair dan  Adapun  biasanya  disebut  dengan  Gugatan  Sederhana. Yang kemudian di teliti pada penelitian ini yaitu adanya kekeliriun pada Putusan  Nomor  193/Pdt.G/2020/PA.Sgm  pada  pertimbangan  Majelis
Hakim.
Sedikit  pengertian  dahulu  dapat  dikemukakan  mengenai
Gugatan Contentiosa dan Gugatan Voluntair .
a) Gugatan Perdata / Gugatan Contentiosa
Gugatan Contentiosa atau Gugatan Perdata dikenal dengan gugatan  biasa,  dijelaskan  pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 35 Tahun 1999 dan kemudian sekarang dalam Pasal 16 ayat  (!)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  sebagaimana pengganti  Undang-undang  Nomor  14  tahun  1970.  Selanjutnya  hal itu  dalam  Undang-undang  No.  48  Tahun  2009  sebagaimana pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 25  ayat  (2).  Kewenangan  Pengadilan  menyelesaikan  perkara diantara  pihak  yang  bersengketa,  disebut  dengan  yurisdiksi contentiosa dan  gugatannya  berbentuk  gugatan contentiosa yang merupakan hak berbeda tentunya atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan voluntair yang sifatnya sepihak/ ex-parte . Gugatan Contentiosa merupakan  gugatan  yang  terdapat  sengketa antara  para  pihak  atau  anatara  kedua  belah  pihak  ataupun  lebih.
Problemnya  yang  diajukan  dan  di  mintakan  untuk  diselesaikan dalam  gugatan,  merupakan  suatu  sengketa  atau  perselisihan  atau permasalahan diantara para pihak. 11
b) Gugatan Voluntair atau Permohonan Gugatan Voluntair biasa dikenal dengan nama Permohonan.
Sebutan  tersebut  penjelasannya  terdapat  pada  Pasal  2  ayat  (1)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomror 35 Tahun 1999 yang menyatakan:
“Penyelesaian  setiap  perkara  yang  diajukan  kepada  badan-badan peradilan  mengandung  pengertian  di  dalamnya  penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi volutair ”.
Ciri-ciri  yang  dapat  dikenali  dari  permohonan  menurut Yahya Harahap dalam bukunya, yaitu: 12
11 M.  Yahya  Harahap,  “ Hukum  Acara  Perdata  (gugatan,  persidangan,  penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan) ”, (Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2019), hlm. 48.
12 Ibid , hlm. 48.
1. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan yang pada prinsipnya tanpa adanya sengketa dengan pihak lain; 2. Masalah yang diajukan sifatnya sepihak saja;
3. Tidak  ada  orang  lain  ataupun  pihak  ketiga  atau  lebih  diatrik sebagai lawan, bersifat ex-parte .
4. Analisa Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Sgm
Dengan  adanya  penjelasan  terkait  dengan  gugatan  perdata  dan permohonan  maka  dalam  kaitannya  dengan  pengalihan  piutang  atas nama dengan skema cessie pada dasarnya melalui gugatan perdata. Itu dikarenakan  pada  pengalihan  piutang  atas  nama  atau  lelang cessie terdapat pihak yang diikut sertakan karena adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan kreditur sehingga dalam  proses  pengajuan  gugatannya  tersebut  pihak  ke  tiga  selaku debitur baru yang mengajukan gugatan ke pengadilan agar mendapatkan haknya yaitu balik nama sertifikat hak milik yang semula itu adalah atas nama debitur lama menjadi atas nama debitur baru.
Namun  proses  tersebut  tentunya  harus  melalui  proses persidangan perdata pada umumnya, sehingga hasil output dari gugatan tersebut  yaitu  merubah  nama  sertifikat  hak  milik  menjadi  atas  nama debitur  baru.  Perlu  adanya  pihak  yang  dimasukkan  yang  tentunya  di gugat di antara yaitu pihak debitur lama selaku pihak yang akan digugat dan  posisinya  yaitu  menjadi  “tergugat”,  kemudian  tidak  lupa  ikut sertakan Turut Tergugat yaitu pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) selaku  “Turut  Tergugat”  hal  ini  dilakukan  karena  Pihak  Badan Pertanahan  Nasional  yang  akan  menjadi  bagian  akhir  dari  proses pengurusan balik nama sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Debitur Baru. Maka lengkaplah sudah pihak yang akan diajukan gugatan perdata dalam  hal  ini  untuk  memenuhi  proses  gugat  menggugat  untuk memenuhi syarat dalam melakukan skema cessie .
Terhadap  Putusan  Nomor  193/Pdt.G/2020/PA.Sgm,  pada putusan  tersebut  hakim  belum  mengetahui  jenis  perkara  Ekonomi syariah  yang  merupakan  bagian  dari  kewenangannya  yang  kemudian menurut  hasil  analisa  peneliti  seharusnya  bukannya  dalam  bentuk Permohonan / Gugatan Voluntair melainkan harus dalam bentu Gugatan Perdata  /  Gugatan Contentiosa .  Sehingga  terdapat  kekeliuran  dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan isi putusan ini, karena pengalihan  piutang  atas  nama  terdapat  pihak  yang  terlibat  dalam pengajuan  gugatan,  karena  adanya  perbuatan  ingkar  janji  tentunya sehingga  pengajuan  Permohonan  perlu  adanya  perubahan  menjadi
Gugatan.
Kemungkinan juga sering terjadi kurangnya perkara pengalihan piutang  dengan  skema cessie yang  masuk  di  Pengadilan  Agama sehingga  pegawai  pengadilan,  panitera  maupun  hakim  belum memahami  betul  perkara cessie ini.  Lalu  kemudian,  kelebihan  yang terjadi yaitu para penegak hukum khususnya Advokat/Pengacara dalam
hukum  perdata  dalam  bidang  perkara  pengalihan  piutang cessie ,  akan menambah  pengetahuan  atau  wawasan  tentunya  untuk  para Advokat/Pengacara dan khususnya pada Panitera, Hakim di Pengadilan Agama yang akan menangani perkara seperti ini serta dapat menganalisa dengan  cermat  apa  yang  diinginkan  dari  gugatan  yang  diajukan  oleh kuasa hukum di Pengadilan Agama.

## D. PENUTUP Kesimpulan
Pada Proses terjadinya atau dilakukannya Lelang dengan Skema Cessie yaitu setelah tidak adanya itikad baik dari debitur kredit macet untuk melunasi segala  hutangnya  terhadap  jaminan  atas  bangunan/  ruamah  sebagai  obyek jaminan  maka  Pihak  Bank  Syariah  melayangkan  Somasi  sebanyak  tiga  kali dengan  selang  waktu  paling  cepat  seminggu  untuk  melayangkan  somasi berikutnya, ini dilakukan agar memenuhi syarat untuk dapat dilakukannya lelang pada  Balai  Lelang.  Kemudian  karena  somasi  sebanyak  tiga  kali  tersebut  juga dihiraukan oleh debitur yang tertunggak tersebut maka Pihak Bank melakukan lelang  di  Balai  Lelang  dalam  hal  ini  secara  resmi  oleh  KPKNL  pada  tempat dimana  obyek  jaminan  tersebut  berada,  dengan  diberitahukannya  pada  media massa  maupun  radio  maupun  menyurati  ke  alamat  Debitur  bahwa  akan dilakukannya  lelang  terhadap  obyek  jaminan  dari  debitur  yang  menunggak pembayaran. Pada proses pelelangan ini apabila pada lelang pertama belum ada peminat atau Tidak Ada Peminat atau biasanya disebut dengan TAP, amak harus ditempuh lelang kedua dengan prosedur yang sama yaitu menyurati debitur yang menunggak tersebut bahwa akan dilakukan lelang untuk kedua kalinya sampai dengan dilakukannya lelang sampai dengan tahapan ke tiga. Apabila masih Tidak Ada Peminat/ TAP maka proses lelang cessie dapat dilakukan.
Terhadap proses pengajuan Gugatan di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan  Agama  Sungguminasa  sebagaimana  penelitian  terahadap  Putusan Nomor  193/Pdt.G/2020/PA.Sgm  dengan  adanya  penjelasan  terkait  dengan gugatan  perdata  dan  permohonan  maka  dalam  kaitannya  dengan  pengalihan piutang atas nama dengan skema cessie pada dasarnya melalui gugatan perdata. Itu dikarenakan pada pengalihan piutang  atas nama atau lelang cessie terdapat pihak yang diikut sertakan karena adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan kreditur sehingga dalam proses pengajuan gugatannya tersebut pihak ke tiga selaku debitur baru yang mengajukan gugatan ke  pengadilan  agar  mendapatkan  haknya  yaitu  balik  nama  sertifikat  hak  milik yang semula itu adalah atas nama debitur lama menjadi atas nama debitur baru dengan  dasar  akta  otentik  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  yaitu  berupa  Akta Pengalihan  Piutang  dan  Akta  Cessie  sebagai  dasar  Debitur  baru  dalam mengajukan  gugatan  di  Pengadilan  Agama,  dan  kemudian  terdapat  adanya kekeliruan  dalam  pertimbangan  hakim  yang  seharusnya  dilakukan  Gugatan Contentiosa / Gugatan Perdata dan bukan diajukan Gugatan
Voluntai /Permohonan karena adanya permasalahan antara para pihak, dalam hal ini  adanya  Pihak  selaku  debitur  Lama  yang  melakukan  ingkar  janji  atau wanprestasi terhadap kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,(Jakarta: Kencana: 2006). Irmayanto, Juli dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Universitas Trisakti, 2004.
Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penulisan Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
M. Marwan dan Jimmy P, “Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition”, (Surabaya: Reality Publisher, Cetakan I, 2009).
Salim HS, “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang, 1999, Cet. 2, Bandung; Alumni.
Subekti, “Hukum Perjanjian” (Jakarta: Intermasa: 1998)
Yahya  Harahap,  “Hukum  Acara  Perdata  (gugatan,  persidangan,  penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan)”, (Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2019),

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 613. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  106/PMK.06/2013  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat