e-ISSN : 2621-4105
Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Femmy Silaswaty Faried³ Prananda

## KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA

## Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Magister Hukum Universitas Semarang
zaenal@usm.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara dan kendala serta solusi pemerintah terhadap  permasalahan  yang  timbul  dalam  kewajiban  pelaporan  harta  kekayaan bagi  pejabat  negara.  Adanya  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi,  namun,  pemberantasan  kasus  korupsi  tetap  mengalami  kesulitan, langkah-langkah  pemberantasannya  masih  tersendat-sendat  sampai  sekarang. Korupsi  sudah  merupakan  penyakit  yang  telah  kronis  menjangkiti  dan  belum dapat  disembuhkan  hingga  saat  ini  yang  menyebar  ke  seluruh  sektor  pemerintah bahkan  sampai  ke  perusahaan-perusahaan  milik  negara.  Oleh  sebab  itu,  guna meminimalisir  pejabat  yang  korupsi  serta  timbulnya  kerugian  negara  akibat oknum-oknum  yang  koruptif,  maka  setiap  pejabat  negara  wajib  melaporkan kekayaannya. Hasil penelitian ini adalah: Pelaporan harta kekayaan pejabat negara saat  ini  sudah  terintegrasi  dalam  sebuah  Program  e-LHKPN  atau  Laporan  Harta Kekayaan  berbasis  elektronik.  Kendala  yang  dihadapi  terkait  pelaporan  harta kekayaan  oleh  pejabat  negara  meliputi  kurangnya  sosialisasi  ke instansi-instansi. Solusinya  adalah  berdasarkan  penelitian,  fasilitas  atau  sumberdaya-sumberdaya tersebut  sudah  cukup  terpenuhi,  namun  berdasarkan  hasil  observasi  yang dilakukan peneliti, perlu adanya sosialisasi secara terstruktur dan kontinyu.

## Kata Kunci : Pelaporan; Harta Kekayaan; Penyelenggara Negara
e-ISSN : 2621-4105
Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Femmy Silaswaty Faried³ Prananda

## OBLIGATION TO REPORT THE ASSETS OF STATE OFFICIALS

## Abstract
The purpose of this research is to study and analyze the obligation to report assets for state officials and the constraints and solutions of the government to problems that  arise  in  the  obligation  to  report  assets  for  state  officials.  The  Law  of Corruption  Eradication  Act  (the  PTPK  ACT)  became  a  hope  for  the  Indonesian people  to  eradicate  corruption,  but  the  eradication  of  corruption  has  remained difficult,  eradication  measures  are  still  intermittently  Until  now.  Corruption  is already  a  chronic  disease  that  has  been  infected  and  has  not  been  healed  until now that spreads to all sectors of the government even to state-owned companies. Therefore,  to  minimize  the  corruption  officials  and  the  incidence  of  state  losses due  to  the  corruptive  persons,  then  every  state  official  is  obliged  to  report  its wealth.  The  problem  in  this  study  is  a)  how  is  property  reporting  obligation  for State officials? b) How are the constraints and wealth reporting solutions for state officials? The method in this study uses a qualitative descriptive research method with a normative juridical approach. The results of this research are (1) the state Office's  wealth  reporting  is  already  integrated  in  an  e-LHKPN  Program  or  the electronic asset-based property report (2) Constraints faced with the reporting of assets by state officials include the lack of socialization to agencies. Besides that, all officials are required to report their assets regularly. The solution is based on research,  the  facilities  or  resources  are  sufficiently  fulfilled,  but  based  on  the results  of  observations  made  by  researchers,  it  is  necessary  to  have  structured and continuous socialization.

## Keywords : Report; Wealth; State Officials
e-ISSN : 2621-4105
Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Femmy Silaswaty Faried³ Prananda

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  yang  bermakna bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum  sebagaimana  termaktub  di dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  Tahun 1945. 1 Tujuan  pembangunan  nasional  adalah  mewujudkan  manusia  Indonesia seutuhnya dan masyarakat yang adil, Makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Untuk  mewujudkan  masyarakat Indonesia yang adil, Makmur, dan sejahtera tersebut, perlu ditingkatkan secara terus menerus usaha-usaha pencegahan pelanggaran hukum. 2 Hukum memiliki arti  penting  dalam  setiap  aspek  kehidupan,  pedoman  tingkah  laku  manusia dalam  hubungannya  dengan  manusia  yang  lain,  dan  hukum  yang  mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.
Setiap  tindakan  warga  negara  diatur  dengan  hukum,  setiap  aspek memiliki  aturan,  ketentuan  dan  peraturannya  masing-masing.  Hukum menetapkan  apa  yang  harus  dilakukan,  apa  yang  boleh  dilakukan  serta  apa yang  dilarang.  Salah  satu  bidang  dalam  hukum  adalah  hukum  pidana  yaitu mengatur  tentang  aturan  perbuatan-perbuatan  tertentu  yang  dilarang. Sedangkan  tindak  pidana,  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 jo. UU  Nomor 20  tahun  2001  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  juga  menjelaskan  tentang  perilaku  koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.
Penelitian  ini  terkait  dengan  penelitian  Yuniarty  Veronika  Ingnuan  dan Mohamad  Lutfi  (2018),  penelitian  ini  lebih  fokus  menguji  dan  menganalisa
1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2 Aryas Adi Suyanto, “ Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ”, Jurnal USM Law Review 1 (1),  2018, hal 39.  DOI: 10.24914/jeb.v2li2.1985
e-ISSN : 2621-4105
Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Femmy Silaswaty Faried³ Prananda
pelaksanaan  peningkatan  kepatuhan  pelaporan  Laporan  Harta  Kekayaan Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  di  lingkup  instansi  daerah  pada  Direktorat Pendaftaran  dan  Pemeriksaan  LHKPN.  Hasil  dari  penelitian  tersebut menyatakan  bahwa  tingkat  Kepatuhan  Pelaporan  LHKPN  di  lingkup  instansi daerah mengalami penurunan dari tahun 2016-2017. Prosentase tersebut masih bisa  naik  apabila  didukung  dengan  adanya  peran  serta  kesadaran  wajib  lapor untuk melaporkan harta kekayaannya dan komitmen Kepala Daerah/  Pimpinan Instansi  terkait  penerapan  sanksi  bagi  wajib  lapor  yang  tidak  melaporkan LHKPN  pada  KPK.  Selanjutnya  tingkat  Kepatuhan  Pelaporan  LHKPN  di Lingkup  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  pada  tahun  2017 mengalami kenaikan. Fokus penelitian hanya di Kepatuhan Pelaporan LHKPN di  lingkup  instansi  daerah  dan  di  lingkup  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung. 3
Sedangkan penelitian dari  Wilson Gunawan Salim (2020) yang berjudul Kepastian  Hukum  Terhadap  Tidak  Di  Laporkan  Harta  Kekayaan Penyelenggara  Negara  Dalam  Penyeleksian  Calon  Pimpinan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  mengangkat  permasalahan  tentang  bagaimana  akibat jika tidak dipertimbangkannya LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK ditinjau dari Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  Dan  Bebas  Dari Korupsi,  Kolusi,  Dan  Nepotisme  berkaitan  dalam  mengumumkan  harta kekayaan  calon  pimpinan  KPK?  Penelitian  tersebut  lebih  fokus  mengkaji tentang  tidak  dipertimbangkannya  LHKPN  (Laporan  Harta  Kekayaan Penyelenggara Negara) oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK. 4
3 Yuniarty  Veronika  Ingnuan,  Mohamad  Lutfi, Pelaksanaan  Peningkatan  Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jurnal EKOBIS 8 (2), 2018. DOI : 10.37932/j.e.v8i2.43
4 Wilson  Gunawan  Salim, Kepastian  Hukum  Terhadap  Tidak  Di  Laporkan  Harta Kekayaan Penyelenggara  Negara  Dalam Penyeleksian Calon Pimpinan  Komisi Pemberantasan Korupsi , Jurnal Corruptio 1 (1), 2020. https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2074
e-ISSN : 2621-4105
Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Femmy Silaswaty Faried³ Prananda
Adanya  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU PTPK)  menjadi  harapan  bagi  bangsa  Indonesia  dalam  memberantas  korupsi, namun,  pemberantasan  kasus  korupsi  tetap  mengalami  kesulitan,  langkah- langkah  pemberantasannya  masih  tersendat-sendat  sampai  sekarang.  Korupsi sudah  merupakan  penyakit  yang  telah  kronis  menjangkiti  dan  belum  dapat disembuhkan  hingga  saat  ini  yang  menyebar  ke  seluruh  sektor  pemerintah bahkan  sampai  ke  perusahaan-perusahaan  milik  negara.  Oleh  sebab  itu,  guna meminimalisir  pejabat  yang  korupsi  serta  timbulnya  kerugian  negara  akibat oknum-oknum  yang  koruptif,  maka  setiap  pejabat  negara  wajib  melaporkan kekayaannya.
Selain  itu,  undang-undang  tersebut  hanya  memberikan  sanksi  bagi  yang tidak  taat  dalam  pelaporan  harta  kekayaannya,  padahal  tidak  menutup kemungkinan,  Wajib  LHKPN  tersebut  sengaja  salah  melaporkan  harta kekayaannya.  Pejabat  negara  lain  yang  sudah  melepaskan  masa  jabatannya, juga  sulit  dikenakan  sanksi  administrasi  lagi  bila  setelah  menjabat  tidak melaporkan  LHKPN.  Khususnya  karena  yang  bersangkutan  statusnya  bukan penyelenggara  lagi  dan  tidak  terikat  dengan  sanksi  administratif.  Peraturan tersebut  merupakan  sebuah  bentuk  komitmen  pemberantasan  korupsi  dalam organisasi  pemerintahan  termasuk  pemantauan  pada  setiap  kode  etik  serta kebijakan-kebijakan seputar keuangan oleh pejabat negara. 5
Namun  hal  tersebut  memunculkan  kekhawatiran  atas  problematika hukum  baru.  Dalam  implementasinya,  dikhawatirkan  harta  yang  diungkap ternyata  diperoleh  dari  serangkaian  kegiatan  yang  merupakan  sebuah  tindak pidana  di  Indonesia.  Contohnya  harta  yang  diperoleh  melalui  tindak  pidana korupsi,  atau  harta  yang  dikelola  dengan  metode  pencucian  uang.  Peluang tersebut  jelas  saja  menjadi  kesempatan  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  di bidang keuangan untuk dapat menyelamatkan  harta di bidang keuangan untuk
5 Anton  Wibisono,  “ Determinan  Intensi  Pelaporan  Pelanggaran:  Studi  Empiris  Pada Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara ”,  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis,  21(2),  2018,  hal  204, DOI: 10.24914/jeb.v2li2.1985.
e-ISSN : 2621-4105
Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Femmy Silaswaty Faried³ Prananda
dapat  menyelamatkan  harta  yang  telah  diperoleh  agar  terlindungi  ketika  harta tersebut hendak dimasukkan ke dalam Indonesia. 6
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  oleh  Yuniarty Veronika  Ingnuan  dan  Mohamad  Lutfi  (2018)  yang  hanya  fokus  meneliti Kepatuhan  Pelaporan  LHKPN  di  lingkup  instansi  daerah  dan  di  lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan penelitian serupa oleh  Wilson  Gunawan  Salim  (2020)  lebih  fokus  mengkaji  tentang  tidak dipertimbangkannya  LHKPN  (Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara Negara) oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK. Ruang lingkup penelitian ini lebih  luas  dengan  mengakji  mengenai  bagaimana  pelaksanaan  kewajiban pelaporan  harata  kekayaan  peneyelenggara  negara.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengkaji  dan menganalisis kewajiban  pelaporan  harta  kekayaan bagi pejabat negara dan kendala serta solusi pemerintah terhadap permasalahan yang timbul dalam kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  dapat  merumuskan masalah  yang  akan  menjadi acuan  dalam  penelitian ini  yaitu  :  (1)  Bagaimana kewajiban  pelaporan  harta  kekayaan  bagi  pejabat  negara?  (2)  Bagaimana kendala  dan  solusi  terhadap  permasalahan  yang  timbul  dalam  kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif. Dengan  demikian  penelitian  berangkat  dari  ketidaktahuan  dan  keraguan  dan kemudian berakhir pada suatu kesimpulan dari permasalahan. 7 Pada penelitian ini metode yang digunakan tidak mendasar angka-angka statistik tetapi terlebih pada  pemahaman  dan  deskripsi  secara  normatif.  Dengan  demikian  metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.
6 Ahmaf  Fajri  Kahar,  “ Pengampunan  Pajak  Terhadap  Harta  Kekayaan  Hasil  Tindak Pidana  Pencucian  Uang ”,  Jurnal  Education  and  Development  Institut  Pendidikan  Tapanuli Selatan 8 (2), 2020, hal 185, DOI: 10.37081/ed.v812.
7 Amirudin, Pengantur  Metode  Penelitian  Hukum, PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2004, hlm. 19.
e-ISSN : 2621-4105
Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Femmy Silaswaty Faried³ Prananda
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  meneliti  data  yang  diperoleh  dari  penelitian lapangan dan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan perumusan masalah  yang  telah  ditetapkan.  Penelitian  hukum  normatif  setalu  mengambil isu  dari  hukum  sebagai  sebagai  norma  yang  digunakan  untuk  memberikan "justifikasi"  perspesktif  tentang  suatu  hukum. 8 Penelitian  ini  dikategorikan sebagai  penelitian  normatif  karena  meneliti  bahan  pustaka  terhadap  data sekunder  yang  bersumber  pada  bahan  kepustakaan    yang    berkaitan    dengan pemenuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Spesifikasi penelitian ini adalah  deskriptif  analitis.  Penelitian  ini  berusaha  menggambarkan  dan menganalisis  permasalahan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dan menganalisis mengenai  pemenuhan  pelaporan  harta  kekayaan  pejabat  negara.  Sehubungan dengan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi  pustaka  yang  bersumber  pada  data sekunder.  Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  bahan-bahan  yang  erat  hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang  dapat menunjang penulisan tesis ini. Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah  buku-buku  atau  karya  ilmiah yang  ditulis  oleh  para  ahli  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Dalam penelitian  ini,  penulis  menggunakan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  artikel, paper,  hasil  penelitian,  dan  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan pelaporan  harta  kekayaan  pejabat  negara.  Data  sekunder  yang  merupakan sumber utama dalam penelitian   ini   dikumpulkan   dengan   melakukan   studi kepustakaan/studi  pusat  dokumen.  Data  sekunder  diperoleh  di  perpustakaan, pusat  dokumentasi,  arsip  dan  museum. 9 Dengan  demikian  studi  ini  untuk mencari  konsepsi-konsepsi,  teori-teori,  pendapat-pendapat  dan  penemuan- penemuan  yang  berhubungan  dengan  pokok  permasalahan. 10 Yakni  tentang pemenuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Penelitian   ini   bersifat
8 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empihs, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 34.
9 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 104.
10 Rony  Hanitijo  Soemitro. Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jumitri. Ghalia  Indonesia, Yogyakarta, hlm. 98.
e-ISSN : 2621-4105
Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Femmy Silaswaty Faried³ Prananda
analitis      kualitatif,      yaitu  menggambarkan,  menjelaskan,  serta  menganalisis sejumlah  data  sekunder  yang  telah  diperoleh.  Penjelasan  terhadap  data dilakukan dengan menggunakan teori-teori dan norma-norma hukum yang ada sedangkan  keseluruhan  data  yang  diperoleh  disajikan  secara  kualitatif  yaitu dalam bentuk uraian yang sistematis. 11

## D. PEMBAHASAN
1. Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Negara
Kecurangan atau korupsi adalah cara kecerdikan yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang  tidak  benar.  Kecurangan  atau  korupsi  dapat  muncul  dalam  bentuk kegiatan manipulasi keuangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif maupun pihak lain, baik di organisasi publik maupun swasta. 12 Harta kekayaan yang harus dilaporkan adalah harta benda berupa benda bergerak, berwujud atau tidak  berwujud,  termasuk  hak  dan  kewajiban  lainnya  yang  dapat  dinilai dengan  uang  yang  dimiliki  oleh  penyelenggara  negara  beserta  isteri/suami dan  anak  yang  masih  dalam  tanggungan  penyelenggara  negara,  bai  katas nama  penyelenggara  negara  atau  orang  lain  yang  diperoleh  sebelum  dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya. 13
Pelaporan  harta  kekayaan  bagi  pejabat  negara  merupakan  suatu kewajiban.  Hal  ini  jelas  sudah  tercantum  dalam  Surat  Edaran  Menteri Dalam  Negeri.  Berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 700/6597/SJ  Tertanggal  17  November  2014  Tentang  Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan  Kementrian  Dalam  Negeri  Dan  Pemerintah  Daerah,  bahwa dalam  rangka  pelaksanaan  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi melalui  penyampaian  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara
11 Soerjono Soekanto, Op. Cit , hlm. 25.
12 Heri  Fasial  Harahap,  “ Pengaruh Jalur  Pelaporan dan Komitmen Religius Terhadap Niat  Melakukan  Whistleblowing:  Sebuah  Studi  Eksperimen ”,  JIA  (Jurnal  Ilmiah  Akuntansi, 5(1), 2020, hal 131. DOI: 1023887/jia.v5il.24289.
13 Zainal Putra, “ Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sistem E-LHKPN di Lingkungan Universitas Teuku Umar ”, Jurnal Adimas 4 (1), 2020, hal 30. DOI: 10.24269/adi.v4il.2301.
e-ISSN : 2621-4105
Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Femmy Silaswaty Faried³ Prananda
sebagaimana  diwajibkan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi dan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Sebagaimana tertulis dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggara  Negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi dan  Nepotisme  dan  Undang  –  Undang  Nomor  30  tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka para penyelenggara negara memiliki kewajiban  untuk  memberikan  laporan  harta  kekayaannya  sebelum  dan sesudah  menjabat  di  satu  posisi  jabatan  tertentu,  yaitu  sebagai penyelenggara negara.
Tujuan  dari  pembuatan  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara Negara  (LHKPN)  adalah  sebagai  bagian  dari  wewenang  yang  dimiliki Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yaitu  melaksanakan  langkah  atau  upaya pencegahan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  atara  lain  dengan  melakukan pendaftaran  dan  pemeriksaan  terhadap  Laporan  Harta  Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Pemeriksaan  itu  sendiri  disampaikan  kepada  Komisi  Pemberatasan Korupsi  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  penyelenggara  negara  yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara  yang terbebas dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
Komisi  Pemberatasan  Korupsi,  dalam  hal  ini  Direkturat  Laporan Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  mempunyai  kewajiban untuk memberikan jaminan atas kerahasian dan penggunaan Laporan Harta Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  sesuai  aturan  hukum  dan undang-undang.  Hal  tersebut  sebagai  bagian  penghargaan  Komisi Pemberantasan Korupsi kepada penyelenggara negara yang secara sadar dan sukarela  memberikan  laporan  hartanya  kepada  Komisi  Pemberantasn Korupsi  melalui  formulir  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara (LHKPN).  Hal  ini  tercantum  dalam  tugas  pokok  dan  kewenangan  Komisi
e-ISSN : 2621-4105
Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Femmy Silaswaty Faried³ Prananda
Pemberantasan  Korupsi  sesuai  Pasal  6  dan  Pasal  7  Undang  –  Undang Komisi Pemberatasn Korupsi:
1.  Melakukan  koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang  melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2.  Melakukan  supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang  melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3.  Melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  tindak pidana;
4.  Melakukan tindakan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5.  Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dari  pasal  tersebut  terlihat  jelas  bahwa  pengisian  Laporan  Harta Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  ditujukan  untuk  mencegah terjadinya  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  bagian  utama  dari  tugas  pokok Komisi Pemberantasan Korupsi di poin 4, sebagaimana tertulis pada lembar pengantar  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN).  Di dalam  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  terdapat data-data  yang  bersifat  rahasia  dan  kerahasiaan  itu  juga  dijamin  oleh undang-undang  lain  seperti  Undang  –  Undang  Kerahasiaan  Bank  yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang isinya: Ayat  (1)  Bank  wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah penyimpan  dan  simpanannya,  kecuali  dalam  hal  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  41,  Pasal  41A,  Pasal  42,  Pasal  43,  Pasal  44,  dan  Pasal  44A. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi (termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi).
2. Kendala dan Solusi Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Negara
Pelaksanaan  pelaporan  harta  kekayaan  pejabat  negara  sebagai  upaya pencegahan  tindak  pidana  korupsi  pada  Maret  2012  menjelaskan  bahwa pelaksanaan  LHKPN  berjalan  dengan  baik  meski  tidak  mungkin  berjalan 100%.  LHKPN  (Laporan  Kekayaan  Penyelenggara  Negara)  adalah  daftar seluruh  kekayaan  Penyelenggara  Negara  yang  dituangkan  dalam  formulir
e-ISSN : 2621-4105
Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Femmy Silaswaty Faried³ Prananda
LHKPN  yang  ditetapkan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. 14 Ada  juga penyelenggara  yang  tidak  taat  dalam  melaporkan  harta  kekayaannya.  Sebagai contoh, Aryanto Sutadi (pensiunan Jenderal Polisi) yang masuk daftar 8 orang yang  lolos  seleksi  panitia  Seleksi  Pimpinan  KPK  tahun  2011.  Pada  saat wawancara  dengan  DPR,  Aryanto  mengakui  merekayasa  LHKPN  serta termasuk  pejabat  negara  yang  tidak  taat melaporkan  harta  kekayaan.  Pasal  20 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  yang  menyatakan  bahwa  :  “Setiap Pejabat negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  angka  1,2,3,4,5,  atau  6  dikenakan  sanksi  administratf  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sedangkan kewajiban yang dimaksud dari pasal 5 ayat 3 adalah : “setiap pejabat negara berkewajiban untuk  :  melaporkan  dan  mengumumkan  kekayaannya  sebelum  dan  setelah menjabat” KPK yang mempunyai kewenangan mengenai LHKPN, hanya dapat memberikan  masukan  bagi  atasan  instansi/lembaga  wajib  LHKPN  yang  tidak taat  tersebut  untuk  mendapat  sanksi  administrasif.  Sanksi  yang  hanya administratif  dan  hanya  dapat  diberikan  oleh  instansi  yang  terkait  merupakan sebuah hambatan bagi KPK, khususnya dalam pelaksanaan LHKPN. 15
Dalam pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara pasti menimbulkan kendala.  Sanksi  administratif  sejauh  ini  sudah  dilaksanakan,  yaitu  dengan melakukan  penelusuran  asal  muasal  harta  kekayaan  pejabat  negara,  karena ditengarai  jika  hartanya  meningkat  meningkat  tajam,  ada  indikasi  melakukan tindak pidana korupsi.
Kewajiban  dan  sanksi  tentang  LHKPN  dalam  UU  Nomor  28  Tahun 1999,  sekilas  memang  tidak  menunjukkan  adanya  permasalahan.  Namun  bila kita  teliti  lebih  lanjut,  bisa  kita  temukan  sebuah  permasalahan.  Norma  dalam undang-undang tersebut tidak tegas. Ketidaktegasan tersebut dalam Pasal 5 UU Nomor  28  Tahun  1999  yang  hanya  menggunakan  norma  kewajiban
14 Wilson Gunawan Salim, Op.Cit , hal 48 “.
15 Miracle  M.  A.  A.  S.  Sihombing,  Laporan  Kuliah  Kerja  Lapangan, Pelaksanaan Pelaporan  Harta  Kekayaan  Pejabat  Negara  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana Korupsi ,  Laporan  KKL  tidak  diterbitkan,  Malang,  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya, 2012, hal 34.
e-ISSN : 2621-4105
Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Femmy Silaswaty Faried³ Prananda
Penyelenggara  Negara  tanpa  diimbangi  dengan  norma  kewenangan  lembaga pelaksananya.  UU  Nomor  28  Tahun  1999  telah  menyembunyikan  atau  tidak menjelaskan lembaga yang berwenang memeriksa dan memastikan dilaporkan dan diumumkannya LHKPN, serta memberi sanksi bagi Penyelenggara Negara tersebut.
UU  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  KPK,  menjelaskan  mengenai kewenangan  KPK  untuk  melakukan  pendaftaran  dan  pemeriksaan  terhadap LHKPN  tersebut  sebagai  salah  satu  upaya  pencegahan  korupsi.  Namun  tidak satupun  pasal  yang  memberikan  kewenangan  bagi  KPK  untuk  ikut menegakkan sanksi bagi penyelenggara Negara yang melanggar kewajibannya untuk  melaporkan  harta  kekayaan.  Bila  ada  yang  melanggar  kewajiban  untuk melaporkan  harta  kekayaannya,  maka  KPK  hanya  dapat  memberikan  daftar kepatuhan  yang  berisi  orang  yang  patuh  dan  yang  tidak  patuh  LHKPN  dalam suatu  instansi  kepada  instansi  yang  berjatuhan  untuk  dijatuhi  sanksi.  Oleh sebab  itu,  diperlukan  ketegasan  mengenai  kewenangan  KPK  dalam memberikan  sanksi  terhadap  pejabat  negara  yang  dengan  sengaja  tidak melaporkan harta kekayaannya agar sanksi pidana maupun sanksi administrtaif mampu  memberikan  efek  jera  terhadap  oknum  pejabat  negara  yang  telah memalsukan pelaporan harta kekayaannnya.
Kendala  yang  dihadapi  terkait  pelaporan  harta  kekayaan  oleh  pejabat negara  meliputi  kurangnya  sosialisasi  ke  instansi-instansi.  Disamping  itu semua pejabat wajib melaporkan harta kekayaanya secara berkala.
Solusinya  berdasarkan  penelitian,  fasilitas  atau  sumberdaya-sumberdaya tersebut  sudah  cukup  terpenuhi,  namun  berdasarkan  hasil  observasi  yang dilakukan peneliti, mengingat banyak nya urusan yang menyangkut program e- LHKPN menurut peneliti, admin instansi seharusnya jumlah nya lebih dari satu agar  pekerjaan  nya  lebih  efektif.  Selain  itu,  sosialisasi  secara  kontinyu  perlu dilaksanakan secara bertahap.
e-ISSN : 2621-4105
Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Femmy Silaswaty Faried³ Prananda

## E. PENUTUP
Pasal  5  ayat  3  UU  Nomor  28  Tahun  1999  memberikan  kewajiban  bagi penyelenggara  Negara  untuk  melaporkan  dan  mengumumkan  kekayaannya. Kata  “wajib”  dalam  pasal  ini  merupakan  sebuah  bentuk  permintaan  atau perintah  bagi  pihak  yang  terkait,  dalam  hal  ini  Penyelenggara  Negara. Sehingga,  dalam  hal  mekanisme  LHKPN  apabila  tidak  melaporkan kekayaannya termasuk suatu perbuatan yang tidak mentaati perintah/permintaan  yang  dilakukan  menurut  undang-undang.  Kendala  yang dihadapi  terkait  pelaporan  harta  kekayaan  oleh  pejabat  negara  meliputi kurangnya  sosialisasi  ke  instansi-instansi..  Upaya  pelaporan  harta  kekeyaan pejabat  negara  harus  dilakukan  sejak  awal  pejabat  tersebut  diberikan kewenangan  pada  jabatannya,  sehingga  dapat  menjadi  suatu  kebiasaan  yang positif  dikalangan  pemerintah.  Pidana  memanglah  merupakan  ultimum remidium namun pemberian sanksi pidana ini tujuannya bukanlah pembalasan atas  tindak  pidana  yang  dilakukan,  melainkan  untuk  sebagai  upaya pencegahan.  Sehingga  menurut  penulis,  sudah  saatnya  mengkaji  pasal  20  UU Nomor  28  Tahun  1999  dan  melengakapinya  dengan  sanksi  pidana,  sehingga tujuan  hukum  yakni  kemanfaatan  dalam  hal  ini  bermanfaat  bagi  upaya pencegahan  tindak  pidana  korupsi  dapat  terwujud.  Sanksi  administratif  yang ada  dalam  mekanisme  LHKPN  dianggap  kurang  berjalan  maksimal  dan terkesan  percuma.  Sehingga  perlu  diupayakan  mengenai  pentingnya  sanksi yang  lain  yang  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku,  yakni  dapat  berupa sanksi  pidana  dalam  pelaksanaan  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Amirudin,  “ Pengantur  Metode  Penelitian  Hukum ” , PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2004.
Burhan Ashofa, ” Metode Penelitian Hukum ” , Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “ Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empihs ” , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
e-ISSN : 2621-4105
Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi
Femmy Silaswaty Faried³ Prananda
Rony  Hanitijo  Soemitro.  ” Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jumitri ”,  Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1988.
Soerjono Soekanto, ” Pengantar Penelitian Hukum ” , Ul Press, Jakarta, 2005.

## Jurnal
Anton  Wibisono,  “ Determinan  Intensi  Pelaporan  Pelanggaran:  Studi  Empiris Pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara ”,  Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis, 21(2) ,2018. DOI: 10.24914/jeb.v21i2.1985.
Ahmaf  Fajri  Kahar,  “ Pengampunan  Pajak  Terhadap  Harta  Kekayaan  Hasil Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ”,  Jurnal  Education  and  Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 8 (2), 2020. DOI:10.37081/ed.v8i2.
Aryas  Adi  Suyanto,  “ Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Lembaga  Rasuah dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia ”,  Jurnal  USM Law Review 1 (1), 2018. DOI: 10.26623/julr.v1i1.2231.
Heri  Fasial  Harahap,  “ Pengaruh  Jalur  Pelaporan  dan  Komitmen  Religius Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing: Sebuah Studi Eksperimen ”, JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi 5(1), 2020, DOI: 10.23887/jia.v5i1.24289.
Miracle M. A. A. S. Sihombing, “ Laporan Kuliah Kerja Lapangan, Pelaksanaan Pelaporan  Harta  Kekayaan  Pejabat  Negara  Sebagai  Upaya  Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ”, Laporan KKL tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Wilson  Gunawan  Salim,  “ Kepastian  Hukum  Terhadap  Tidak  Dilaporkan  Harta Kekayaan  Penyelenggara  Negara  Dalam  Penyeleksian  Calon  Pimpinan Komisi  Pemberantasan  Korupsi ”, Jurnal Corruptio Universitas  Lampung 1 (1), 2020.  DOI: 10.17081/ed.v209.
Yuniarty  Veronika  Ingnuan,  Mohamad  Lutfi, Pelaksanaan  Peningkatan Kepatuhan  Pelaporan  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara (LHKPN), Jurnal EKOBIS 8 (2), 2018. DOI : 10.37932/j.e.v8i2.43 Zainal  Putra,  “ Sosialisasi  Pelaporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara dengan  Sistem  E-LHKPN  di  Lingkungan  Universitas  Teuku  Umar ”, Jurnal ADIMAS 4 (1), 2020. DOI : 10.24269/adi.v4i1.2301.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pejabat negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.