BEMAS: JURNAL BERMASYARAKAT is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License.

## 1. PENDAHULUAN
Berbicara  tentang  pengendalian  keuangan  desa,  yang  langsung  terlintas  dalam  pikiran  adalah keuangan  desa.  Saat  ini  desa  berada  pada  lapisan  yang  sangat  penting  dalam  proses  perbaikan kehidupan  masyarakat  dalam  negara.  Desa  kini  bukan  lagi  sebuah  objek,  melainkan  sebuah  subjek dalam  perkembangan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Saat  ini  desa  ditetapkan  sebagai  pusat peningkatan jaringan dalam pembangunan masyarakat. Desa memiliki kewenangan secara bebas untuk merencanakan,  membiayai,  melaksanakan,  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan  perbaikannya
Volume 4, Nomor 1, September 2023, hlm 39-47
BEMAS: JURNAL BERMASYARAKAT p ISSN 2745 5866 | e ISSN 2745 7958 http://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/bemas

## Tata kelola keuangan desa serosah tahun 2015-2020
Fhisilmi Kaffah*
*Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Riau, Indonesia. Simpang Baru, Kec. Tanpam, Kota Pekan Baru, Riau 28293
INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Article History: Submission:27-02-2023 Revised; 30-03-2023 Accepted: 31-03-2023
* Korespondensi: Fhisilmi Kaffah fhisilmianwar@gmail.com Pengelolaan  keuangan  desa  di  Indonesia  masih  mengalami  kekurangan dalam  berbagai  aspek.  Permasalahan  pengelolaan/manajemen  keuangan desa juga terjadi di Desa Serosah, Kabupaten Hulu Kuantan, Provinsi Riau. Pengelolaan  keuangan  desa  dalam  rentang  waktu  penyelenggaraan pemerintahan  tahun  2015-2020.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode deskriptif  kualitatif.  Hasil  kajiannya,  implementasi  pengelolaan  atau manajemen  keuangan  di  Desa  Serosah  tahun  2015-2020  masih  belum optimal  pengelolaannya.  Pemerintah  desa  tidak  melakukan  tahapan penanganan  anggaran  desa  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  sehingga kegiatan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik.  Penyebab  buruknya  pengendalian  anggaran  desa  Serosah  adalah rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia.  pelatihan  untuk  meningkatkan kepuasan  sumber  daya  manusia  tampaknya  hanya  formalitas  yang sederhana dan tidak memberikan hasil yang maksimal.
Kata kunci: Tata kelola; keuangan; desa.

## Serosah village financial management 2015-2020

## ABSTRACT
Indonesia still has a number of issues with village finance administration. Serosah local, Hulu Kuantan Regency, Riau Province, likewise experiences issues  with  local  financial  management.  Village  financial  administration during  the  2015–2020  governmental  term.  A  qualitative  descriptive methodology  was  used  to  perform  this  study.  According  to  the  study's findings,  Serosah  Village's  implementation  of  financial  management  and management in the years 2015 to 2020 is still not managed well. Activities aimed  at  empowering  the  community  and  improving  the  community  were unsuccessful  because  the  village  government  did  not  carry  out  the necessary phases of managing the village budget in line with the law. The Serosah  village's  poor  management  of  its  budget  can  be  attributed  to  its inadequate  human  resources.  Training  to  increase  employee  satisfaction appears like a simple formality that doesn't produce the best benefits.
Keywords: Management; finance; village.
Tata kelola keuangan desa serosah tahun 2015-2020
sendiri.  Pemerintah  desa  memiliki  kewenangan  yang  lebih  besar  untuk  membangun  sejalan  dengan kebutuhan di sekitarnya sesuai dengan kebutuhan desa.
Hal  ini  ditambah  dengan  penambahan  dana  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  desa  di bawah  anggaran  dana  desa  sehingga  pemerintah  desa  mendapatkan  lebih  banyak  'kue'  untuk menjalankan  pengelolaan  desa.  Anggaran  desa  sangat  menarik  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Dana desa merupakan anggaran dari APBN yang khusus ditujukan untuk pembangunan di desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan misi bagi desa untuk memegang kendali yang tepat atas anggaran desa karena mendapat tambahan dana dari pusat untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan taraf hidup untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Pasal 78 ayat 1 mengatur  bahwa  pembangunan  desa  diarahkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa dan  taraf  hidup  masyarakat  yang  prima,  memenuhi  keinginan-keinginan  utama,  membangun  sarana dan  prasarana  serta  mengentaskan  kemiskinan  melalui  pembangunan  keuangan  lingkungan  untuk pemanfaatan potensi dan pemanfaatan sumber herbal dan sekitarnya secara berkelanjutan.
Mengenai  pengelolaan  keuangan  desa,  hal  ini  tidak  bisa  kita  remehkan.  Undang-undang  saat  ini telah mengatur sedemikian rupa sehingga mekanisme pengelolaan keuangan desa kontemporer seperti halnya  mekanisme  pengendalian  APBD  di  provinsi,  kabupaten  atau  kota.  Ini  juga  berlaku  untuk pengelolaan keuangan negara/kabupaten/kota yang selama ini ditangani dengan menggunakan orang- orang  yang  lebih  berkompetensi  dan  lebih  berpengalaman  masih  penuh  dengan  perilaku  koruptif, tentunya  ada  juga  kemungkinan  terjadinya  tindakan  KKN  di  desa.  Pengelolaan  keuangan  desa diprediksi  akan  lebih  baik  dengan  hadirnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014.  Namun kenyataannya, manajemen/pengelolaan keuangan desa di Indonesia belum dilakukan secara maksimal. Pada praktiknya  di  lapangan  masih  banyak  ditemui  permasalahan  mengenai  pengendalian  keuangan desa.
Hingga saat ini masih banyak terjadi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa oleh beberapa oknum sehingga akhirnya ditangkap oleh pihak  yang berwajib. Beberapa kasus tersebut diantaranya yaitu penangkapan mantan kepala Desa Tangkoro, Provinsi Sulawesi Selatan terkait korupsi dana desa sebesar  Rp.  682.579.400 [1] .  Mantan  kepala  Desa  Karanglewas  Provinsi  Jawa  Tengah  ditangkap terkait  korupsi  pengelolaan  dana  desa  sebesar  Rp.  622.214.304 [2] .  Kepala  Desa  Kalipare  Provinsi Jawa  Timur  ditangkap  terkait  penyalahgunaan  dana  desa  dan  pengalokasian  dana  desa  tahun  2019 sejumlah Rp 423.000.000 [3] .
Permasalahan serupa terkait pengelolaan keuangan desa juga terjadi di Desa Serosah, Kecamatan Hulu  Kuantan,  Provinsi  Riau.  Pengelolaan  keuangan  desa  dalam  rentang  waktu  2015-2020  berjalan dengan  kurang  baik.  Manajemen  atau  pengelolaan  keuangan  desa  seperti  yang  dicita-citakan  pada Undang-Undang  desa  masih  belum  bisa  diwujudkan  sebagaimana  mestinya.  Berbagai  permasalahan muncul  terkait  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Serosah,  diantaranya  yaitu  tidak  transparannya pemerintah Desa Serosah dalam menjalankan tugasnya terkait pengelolaan keuangan desa, tidak tepat sasarannya program pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat desa, serta desa yang tidak  memiliki  inovasi  dan  kemajuan  yang  berarti  selama  lima  tahun  terhitung  sejak  dikucurkannya dana desa.
Tata  kelola  diartikan  sebagai  tata  cara  mengelola.  Tata  dimaknai  sebagai  aturan  atau  prinsip, aturan dan tindakan pencegahan atau bagaimana mengatur, atau sistem, dan cara adalah jalan aturan melakukan (berbuat) sesuatu, atau gaya, ragam (seperti bentuk, corak), atau adat kebiasaan, perbuatan yang  sudah  menjadi  kebiasaan,  atau  jalan  yang  harus  ditempuh,  atau  usaha  dan  ikhtiar.  Tata  kelola didefinisikan  sebagai  aturan,  regulasi,  pengaturan  atau  sistem  sebagai  cara  untuk  melakukan  suatu tindakan  yang sudah menjadi kebiasaan, dengan usaha ikhtiar [4] . Manajemen atau pengelolaan berasal dari kata ‘ management’ yang artinya mengatur, mengurus, menangani,  serta  mengerjakan  sesuatu  sesuai dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Manajemen  atau pengelolaan  adalah  suatu  proses  yang  sistematis  dalam  melaksanakan  tahapan-tahapan  mulai  dari perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  pengendalian,  dan  pengawasan,  yang  dilaksanakan dengan  efektif  dan  efisien  dengan  mengupayakan  penggunaan  sumber  daya  dalam  suatu  organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan [5] .
Manajemen  menggambarkan  teknik  kontrol  yang  dilaksanakan  di  mana  eksekutif  mengarahkan dan  memanipulasi  seluruh  perusahaan  menggunakan  kombinasi  data  manajemen  dan  struktur pengelolaan  manajemen  hierarkis [6] .  Aktivitas  dalam  manajemen  memastikan  bahwa  catatan pengendalian  kritis  yang  menyelesaikan  kelompok  pengendalian  adalah  lengkap,  akurat,  dan  tepat waktu yang cukup untuk memungkinkan pengambilan pilihan manajemen yang tepat, dan memberikan pengendalian untuk memastikan penerapan strategi, arahan, dan pedoman manajemen yang sistematis dan efektif.
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  pemasyarakatan  yang  memiliki  keterbatasan  wilayah, kekuatan  untuk  menyesuaikan  dan  mengendalikan  urusan  pemerintahan,  kegemaran  masyarakat setempat  yang  sepenuhnya  berdasarkan  prakarsa  masyarakat  setempat,  hak  yayasan  dan/atau  hak tradisional yang dikenal dan dijunjung tinggi dalam sistem kepresidenan. Negara Kesatuan Republik Indonesia [7] .  Kisaran  harga  desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang dan seluruh kavling yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang dinyatakan dalam  uang  dan  barang.  Hak  dan  kewajiban  desa  menghasilkan  keuntungan  desa,  belanja  desa, pembiayaan desa dan pengendalian ekonomi desa [4] .
Manajemen  atau  pengelolaan  desa  adalah  upaya  menyiapkan,  mengatur,  atau  mengendalikan pelaksanaan  tugas  pemerintahan  desa  dan  memahami  kepentingan  masyarakat  dalam  perangkat pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia [4] .  Jadi  pengertian  pengelolaan/manajemen keuangan desa adalah kegiatan menyusun rencana, mengatur/mengatur, mengarahkan, dan mengawasi keuangan  desa  yang  meliputi  keuntungan  desa,  belanja  desa,  pembiayaan  desa  yang  diatur  dalam pengelolaan  keuangan  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dengan  jangka  waktu  tertentu.  1  tahun anggaran [8] .  Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  atas  dasar  konsep  dan  standar menuju efektifitas dan kinerja yang harus diselesaikan melalui aparat penegak.
Pengelolaan atau manajemen keuangan desa dilakukan dengan menggunakan basis kas. Basis kas adalah  laporan  transaksi  pada  saat  menerima  atau  menarik  uang  tunai  dari  rekening  koin  desa. Pengelolaan/manajemen  keuangan  desa  dapat  dilakukan  melalui  alat  perekam  yang  dikendalikan melalui  Kementerian  Dalam  Negeri.  Saat  ini,  informasi  keuangan  desa  dikendalikan  melalui Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan BPKP yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang  sudah  menggunakan  utilitas  online [9] .  Keuangan  desa  mutlak  dikelola  berdasarkan  asas keterbukaan,  tanggung  jawab  dan  partisipasi,  serta  dilaksanakan  secara  tertib  dan  sesuai  dengan anggaran.
Anggaran pendapatan dan  belanja desa (APBDes) adalah rencana  ekonomi tahunan pemerintah desa.  APBDes  terdiri  dari  pendapatan  desa,  belanja  desa,  dan  pembiayaan  desa.  Keuntungan  desa adalah semua keuntungan desa selama satu tahun pengelolaan keuangan desa yang menjadi milik desa dan tidak ingin menjadi milik desa lagi. Pembiayaan/pengeluaran desa adalah semua biaya yang ingin dikeluarkan  melalui  desa  selama  satu  belas  bulan  ekonomi  dan  tidak  dapat  diganti  melalui  desa. Penentu  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  kepala  desa.  Yang  memanipulasi  anggaran  desa adalah aparat desa.
Penyusunan  rencana  pengelolaan/manajemen  keuangan  desa  meliputi  perencanaan  pendapatan dan  belanja  perangkat  desa  untuk  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  yang  dianggarkan  dalam APBdes.  Pelaksanaan  pengelolaan  atau  manajemen  keuangan  desa  yang  meliputi  pendapatan  dan belanja  desa  dilakukan  melalui  kas  desa  pada  lembaga  ekonomi  khusus  atas  penggunaan bupati/walikota.  administrasi  adalah  kegiatan  mencatat  semua  penerimaan  dan  pengeluaran  dalam sebuah buku elektronik kas terpilih yang dilakukan oleh bagian keuangan sebagai orang dalam fungsi perbendaharaan. Kepala desa membuat berkas kepada bupati atau walikota melalui camat, dilanjutkan dengan  laporan  pelaksanaan  APBDes  dan  dokumen  pemenuhan  kegiatan.  Tantangan  tugas pelaksanaan APBDes dilakukan melalui kepala desa kepada bupati atau walikota pada setiap akhir 12 bulan ekonomi.
Pembinaan  dan  pengawasan  pengelolaan/manajemen  desa  dilakukan  oleh  menteri,  pemerintah provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten  atau  kota.  Menteri  memimpin  dan  mengawasi,  dikoordinasikan dengan  menggunakan  Direktur  Pengelolaan  Desa  pilihan  dan  Inspektur  Kementerian  Dalam  Negeri sesuai  dengan  kewenangan  dan  fungsinya.  pemerintah  provinsi  terdekat  melakukan  pengarahan  dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran dana desa, alokasi kisaran retribusi desa,  sebagian penjualan  pajak  daerah  dan  kabupaten  atau  kota  terdekat,  serta  bantuan  keuangan  kepada  desa.
Tata kelola keuangan desa serosah tahun 2015-2020
Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian keuangan desa secara bersama-sama dengan APIP kabupaten/kota setempat.
Kata sumber dimaknai sebagai tempat keluar atau asal dalam berbagai arti. Dalam mengurus dan mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  desa  mengharuskan  adanya  sumber  keuangan  desa.  Desa diibaratkan  kendaraan  bermotor  yang  harus  selalu  disediakan  bahan  bakar  agar  dapat  dikendarai. Keuangan desa adalah analogi sebagai bahan bakar yang harus selalu ada [10] .
Sumber keuangan desa yang bersumber dari keuangan desa disalurkan melalui aparat pada awal tahun 2015. Sesuai aturan tersebut, keberadaan desa dianggap sebagai dasar atau akar dari peningkatan dan  pengembangan  kemasyhuran  keuangan  masyarakat.  Perangkat  desa  memiliki  hak  dan kewenangan untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk memanipulasi potensi setiap desa. setiap  tahun  (interval),  pemerintah  mengucurkan  anggaran  unik  untuk  desa [11] .  Beberapa  sumber keuangan desa yaitu [12] :
a. Dana desa (DD).
Dana  desa  merupakan  kewajiban  pemerintah  pusat  yang  tersusun  dalam  APBN  sebagai  wujud pengakuan desa. Pengalokasian dana desa disesuaikan dengan kondisi desa.
b. Alokasi dana desa (ADD).
ADD merupakan kewajiban dari pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan anggaran ke desa- desa dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana perimbangan. Pemberian ADD didasarkan pada kondisi dan keadaan desa serta pendapatan daerah.
c. Pendapatan asli desa (PAD).
d. Hibah.
e. Kas desa.
Sumber-sumber keuangan desa tersebut digunakan sebagai pembangunan  sarana  prasarana desa yang berlandaskan pada tingkat kebutuhan dan kepentingan desa. Penggunaan dana desa berdasarkan pada skala prioritas pembangunan desa dan tujuan yang akan dicapai dari pembangunan infrastruktur, sarana  prasarana  yang  mendukung  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Selain  dari  sumber keuangan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  desa  diharuskan  mampu  memiliki  sumber keuangan  sendiri  sehingga  tidak  hanya  bergantung  pada  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Salah  satu sumber keuangan desa yaitu melalui usaha desa, misalnya BUMDes.
Pada  artikel  ini  membahas  mengenai  tata  kelola  keuangan  Desa  Serosah  tahun  2015-2020 sehingga pembaca dapat memahami bagaimana pengelolaan keuangan dan sumber keuangan desa.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanan  penelitian  ini  menggunakan  strategi  penelitian  kualitatif.  Kajian  kualitatif merupakan  cara  hidup  yang  khas  dalam  ilmu-ilmu  sosial  yang  pada  dasarnya  mendasarkan  pada pandangan  terhadap  manusia  baik  dalam  bidangnya  maupun  dalam  terminologinya [13] .  Ciri-ciri penelitian  kualitatif  adalah:  (1)  selesai  dalam  situasi  herbal,  (2)  penelitian  kualitatif  bersifat  ekstra deskriptif,  (tiga)  menentukan  strategi  produk  (4)  evaluasi  fakta  induktif  yang  nyata  hadir  (lima) menekankan  pentingnya.  pada  dasarnya  penelitian  kualitatif  berambisi  untuk  mendeskripsikan  dan menemukan,  mendeskripsikan  dan  menjelaskan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  buletin  ini bersifat  deskriptif.  pengumpulan  data  dicapai  melalui  wawancara  dan  file.  evaluasi  data  dilakukan dengan  mendiskusikan  dan  mendeskripsikan  masalah  studi  dengan  efek  wawancara  dan  dokumen yang diperoleh dalam disiplin ilmu.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan mengenai desa yang  semakin lebih baik dengan lahirnya  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta dikuatkan lagi dengan Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  sebagai  perubahan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Diharapkan aransemen/perubahan yang  lebih  baik  juga  dapat  diselesaikan  secara  harmonis.  Namun  kenyataan  menunjukkan  bahwa masih  terdapat  permasalahan  dalam  pengelolaan  anggaran  desa,  antara  lain  pola  pikir  kuno pengelolaan  anggaran  desa  yang  menempatkan  kepala  desa  sebagai  'raja  kecil',  masih  rentannya potensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  dimiliki  oleh  desa.  aparatur  desa  yang  berakhir  dalam
kontrol  fitur  jatuh  pada  berbagai  kesalahan  atau  pelanggaran  fitur,  dan  masalah  aset  yang  masih semrawut [14] .
Penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum dan pengelolaan keuangan desa secara khusus masih belum dilakukan secara optimal seperti yang  diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan dibawahnya.  Masih  banyak  ditemui  desa-desa  yang  memiliki  permasalahan  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Walaupun  demikian  juga  terdapat  desa-desa  yang  sudah  melakukan  dengan  cukup baik  pengelolaan  keuangan  desa.  Berikut  adalah  beberapa  permasalahan  pengelolaan  keuangan  desa yang ada di Indonesia.
Desa  Serosah  merupakan  salah  satu  desa  yang  termasuk  kedalam  Kecamatan  Hulu  Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Serosah memiliki jumlah penduduk sebanyak 1645 orang dengan jumlah  KK  sebanyak  428  KK  yang  terbagi  kedalam  3  dusun.  Pekerjaan  masyarakat  Desa  Serosah didominasi sebagai petani, hal ini dikarenakan oleh pendidikan masyarakat yang banyak tamatan SD sampai  SMA.  Visi  desa  serosah  2015-2021  yaitu  Kebersamaan  Dalam  Membangun  Demi  Desa Serosah  Yang  Lebih Maju. Desa  serosah dipimpin oleh seorang kepala desa  dibantu oleh  perangkat desa.
Tata  kelola  keuangan  Desa  Serosah  periode  tahun  2015-2020  berjalan  dengan  tidak  baik. Pengelolaan keuangan desa masih jauh dari harapan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Desa Nomor  6  tahun  2014.  Pengelolaan  keuangan  desa  dengan  menggunakan  prinsip good  governance sehingga masyarakat mempunyai ruang lebih dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Serosah masa 2015-2020.
Pengelolaan  keuangan  dalam  hal  ini  keuangan  desa  merupakan  suatu  siklus  atau  tahapan  yang terdiri  dari  perencanaan  ( planning ),  penganggaran  ( organizing ),  pelaksanaan  ( actuating ),  dan pengawasan  ( controlling ).  Sedangkan  siklus  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Siklus  dalam pengelolaan  keuangan  desa  ini  merupakan  sebuah  rangkaian  yang  terintegrasi.  Penerapannya  harus dilakukan  secara  runut  sesuai  siklus  yang  diberikan  dan  juga  harus  tepat  waktu  sehingga  tercapai tujuan  yang  efektif  dan  efisien.  Jika  salah  satu  siklus  bermasalah,  maka  akan  mempengaruhi  siklus yang lainnya.
3.1 Perencanaan dan penganggaran.
Tahapan  awal  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  perencanaan  dan  penganggaran. Pemerintah  desa  melakukan  penyusunan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes)  tahun mendatang berdasarkan pada RPJMDes dan RKPDes. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang cukup  krusial  karena menyangkut  rencana  yang  akan  dilakukan  desa pada  tahun  mendatang.  Dalam penyusunan  perencanaan  keuangan  desa  ini  atau  rencana  APBDes  harus  melibatkan  partisipasi masyarakat dan dilakukan dengan transparan. Selain itu pada tahap perencanaan dan penganggaran ini harus dilakukan tepat waktu agar rencana APBDes dapat terealisasi dengan baik pada saat yang telah ditentukan.
Pemerintah  desa  Serosah  belum  mampu  mengelola  keuangan  desa  dengan  baik.  APBDes  telah beberapa  kali  terlambat  dalam  penyampaiannya  kepada  pemerintah  kabupaten.  Pemerintah  desa serosah juga tidak memiliki pendapatan asli desa sehingga hanya bergantung kepada dana dari pusat, provinsi  dan  kabupaten.  Geliat  undang-undang  desa  tidak  memberikan  dampak  lebih  kepada  desa untuk  inovatif  dalam  menghasilkan  pendapatan  asli  desa.  Pemerintah  desa  serosah  juga  diduga melakukan praktik nepotisme dalam melakukan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga profesionalitas diabaikan dalam melakukan perekrutan sumber daya manusia.
Seperti  halnya  di  desa  lain  di  Indonesia  yaitu  Desa  Adow  Provinsi  Sulawesi  Utara  tidak menggunakan  Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014  sebagai  acuan  dalam  mengelola  keuangan  desa karena  tidak  pahamnya  SDM  yang  mengelola  keuangan  desa  sehingga  pelaporan  keuangan  desa kepada pemerintah daerah masih mengalami keterlambatan dari tenggat waktu yang ditentukan [15] . pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cilongok Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan keuangan di desa  tersebut  sudah  berjalan  cukup  baik  namun  masih  terdapat  kekurangan.  Permasalahannya  yaitu bendahara  desa  belum  melakukan  pembukuan  dengan  baik,  pemerintah  desa  belum  tertib  dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes secara tepat waktu, dan pemerintah desa belum mampu menyusun laporan kekayaan alam milik desa [16] .
Tata kelola keuangan desa serosah tahun 2015-2020
Pemerintah  desa  Serosah  tidak  transparan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Pengelolaan keuangan desa yang prosesnya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  seharusnya  tidak  boleh  ditutup-tutupi  karena  ini  berkenaan  dengan  hajat  hidup masyarakat  desa.  Namun,  dalam  prakteknya  pengelolaan  keuangan  Desa  Serosah  masa  2015-2020 pada tahap perencanaan saja sudah tidak berjalan sesuai dengan aturan. Perencanaan APBDes disusun oleh  kepala  desa  dan  pendamping  desa  dan  tidak  melibatkan  perangkat  desa  maupun  BPD.  Dalam proses perencanaan tidak terjadi yang namanya musyawarah desa tingkat dusun untuk mendapatkan aspirasi masyarakat.
3.2 Pelaksanaan dan penatausahaan.
Setelah  rencana  APBDes  disahkan  menjadi  APBDes  maka  program  yang  telah  direncanakan dapat dilaksanakan. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa ini meliputi pengadaan barang dan jasa,  SPP,  penyertaan  tanggungjawab  belanja,  lampiran  bukti  transaksi,  dan  buku  pembantu  kas. Pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik  adalah  dengan  melakukan  pencatatan  keuangan  desa  dengan baik.  Saat  ini  pencatatan  keuangan  desa  juga  sudah  didukung  oleh  sistem  yang  baik  pula  oleh pemerintah, yang dikenal dengan siskeudes.
Salah satu upaya aparat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang mudah, transparan, bertanggung  jawab,  efektif  dan  berwawasan  lingkungan,  Badan  Pengawasan  Perekonomian  dan Pembangunan  (BPKP)  dan  Badan  Usaha  Pembinaan  Pemerintah  Desa  Kementerian  Dalam  Negeri bergotong  royong  menyediakan  software  ini  diklaim  dengan  bantuan  Mesin  Keuangan  Desa (Siskeudes)  dalam  menangani  anggaran  desa  yang  ada.  Hal  ini  bertujuan  agar  perangkat  desa  lebih bias  dalam  mengelola  keuangan  desa  secara  efektif  dan  efisien  serta  meningkatkan  transparansi pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Pemerintah  Desa  Serosah  mempekerjakan  Siskeudes  untuk mengatur kisaran harga desa.
Faktor yang mempengaruhi penerapan siskeudes yaitu sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa masih masuk kedalam kategori kualitas yang rendah. Penerapan siskeudes harus sejalan dengan peningkatan kualitas SDM yang ada di desa. Kemudian yang turut menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan  siskeudes  yaitu  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  desa.  Selain  itu  faktor  lain  yang mempengaruhi penerapan siskeudes adalah kepemimpinan, komunikasi dan komitmen desa [17] . Pelaksanaan  keuangan  desa  harus  direalisasikan  dengan  sebaik-baiknya.  Anggaran  yang  sudah ditetapkan untuk pos-pos tertentu pun harus dijalankan sesuai anggaran yang sudah ditetapkan. Salah satu permasalahan di desa Serosah adalah mengenai BUMDes. Anggaran BUMDes berasal dari dana desa  setiap  tahunnya.  Pengelolaan  BUMDes  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  sehingga  tidak memiliki  kemajuan.  BUMDes  yang  diberi  nama  BUMDes  Siluncur  Sejahtera  yang  bergerak  di penjualan bahan bangunan tidak berjalan. Tidak adanya proses jual-beli yang terjadi antara BUMDes dengan  pembeli  yaitu  masyarakat.  Kantor  atau  warung  BUMDes  pun  tidak  pernah  terlihat  dibuka. Maka  hal  itu  mengindikasikan  pengelolaan  BUMDes  yang  tidak  baik.  BUMDes  yang  diharapkan sebagai  salah  satu  roda  penggerak  ekonomi  masyarakat  malah  hanya  berdiam  diri  dan  menilap bantuan keuangan dari pemerintah provinsi setiap tahunnya.
3.3 Pelaporan dan pertanggungjawaban.
Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah desa yang merupakan salah satu bagian dari tata  kelola  keuangan  desa.  Pelaporan  disampaikan  oleh  pemerintah  desa  pada  enam  bulan  jalannya anggaran  dan  akhir  tahun  anggaran.  Pelaporan  dilakukan  kepada  bupati/walikota  dan  kepada  BPD, serta tak luput adalah pelaporan kepada masyarakat. Hal ini karena dalam pengelolaan keuangan desa harus  transparan  dan  terbuka,  sehingga  masyarakat  mengetahui  tentang  pengelolaan  keuangan desanya.
Pemerintah  Desa  Serosah  saat  ini  (2015-2020)  dalam  penyelenggaraan  pemerintahannya (pelayanan, pembangunan, pemberdayaan) kurang transparansi dan partisipasi masyarakat. Informasi keuangan seperti APBDES tidak dibuatkan baliho nya sejak 2 tahun terakhir, padahal hal ini salah satu upaya  mewujudkan  transparansi  pengelolaan  desa  kepada  masyarakat.  Kemudian,  pemerintah  Desa Serosah  juga  kurang  partisipatif  karena  dalam  musyawarah  desa  membahas  APBDES  masyarakat yang dilibatkan dan hadir juga sedikit.
Permasalahan ini juga terjadi di Desa Blang Kolak I pengelolaan keuangan tidak berjalan dengan baik.  Tahapan  perencanaan  saja  sudah  tidak  terlaksana  dengan  baik  sehingga  tahapan-tahapan
berikutnya  pun  terpengaruh [18] .  Pengelolaan  sepihak  ini  tanpa  mempedulikan  aktor  lain  tentu bertentangan  dengan  ketentuan  yang  ada.  Pengelolaan  keuangan  desa  dalam  hal  ini  yaitu  APBDes tidak  tersampaikan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  tidak  adanya  spanduk  tentang APBDes  12  bulan  yang  bersangkutan.  Prinsip  keterbukaan  dalam  pengelolaan  anggaran  desa diabaikan  oleh  pemerintah  desa  sehingga  pengendalian  ekonomi  desa  tidak  berjalan  efektif  dan berhasil.
Pengelolaan keuangan di Desa Campurasri Provinsi Jawa Timur belum berjalan secara optimal. Aspek  transparansi  masih  belum  dilakukan  dengan  optimal  karena  dalam  laporan  keuangan  ada beberapa  pos  yang  hanya  diketahui  oleh  kepala  desa  dan  bendahara  desa,  terutama  rincian  belanja yang  telah  dilakukan [19] .  Hal  serupa  juga  terjadi  di  Desa  Tlogoadi  belum  mampu  memenuhi  asas transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa [20] .  Pengabaian  asas transparansi  ini  membuat  peran  pengawasan  masyarakat  menjadi  lemah,  karena  masyarakat  tidak mempunyai data yang benar tentang pengelolaan keuangan desa.
Permasalahan  yang  muncul  dalam  pengendalian  ekonomi  desa  Serosah  yang  belum  optimal diselesaikan  dengan  bantuan  perangkat  desa  adalah  karena  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dari  perangkat  desa  Serosah.  Hal  ini  sesuai  dengan  kajian  yang  telah  dilakukan  di  Desa Serosah  yang  menyatakan  bahwa  kepala  desa  kurang  berperan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  di  Desa  Serosah  Kecamatan  Hulu  Kuantan  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  yang  artinya kepala desa kurang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan jaringan di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi [21] .
Permasalahan tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di beberapa desa namun di banyak desa di Indonesia.  Berbagai  kasus  penangkapan  kepala  desa  terkait  korupsi  atau  penyalahgunaan  keuangan desa  juga  masih  terjadi  sebagaimana  yang  penulis  paparkan  pada  latar  belakang.  Permasalahan  ini diharapkan semakin berkurang seiring banyaknya masyarakat yang memiliki kualitas pendidikan yang bagus untuk mengelola desa yang ketika menjadi kepala desa. Karena penyebab dari beberapa kasus penyalahgunaan keuangan desa disebabkan oleh pengetahuan kepala desa  yang  rendah. Berdasarkan data pada 2014 kepala desa  yang berlatar  belakang pendidikan perguruan tinggi hanya sekitar 16%. Sisanya adalah berpendidikan sekolah menengah atas dan dibawahnya.
Pada  dasarnya  dalam  konsep good  governance dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  termasuk didalamnya  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  mengedepankan  asas  transparansi,  partisipasi dan akuntabilitas. Ketika salah satu asas tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh pada pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan  itu  terlebih  lagi  pengelolaan  keuangan  yang  sifatnya  sesnsitif. Pemerintah  desa  dalam  hal  ini  harus  memperhatikan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan keuangan desa yang harus dilibatkan dengan baik dalam setiap tahapannya.
Selain  itu  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  dalam  segi  pembangunan  desa  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  tidak  tepat  sasaran.  Pembangunan  desa  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Desa  Serosah  tidak  efektif  dan  efisien.  Salah  satu  pembangunan  desa  yang  dilakukan adalah pembangunan jalan desa yang dilakukan hanya bertahan selama satu tahun, lalu kembali rusak. Pemberdayaan desa juga tidak berjalan dengan tidak tepat. Pemberdayaan desa yang berjalan dibidang peternakan  diberikan  kepada  perangkat  desa,  bukan  kepada  masyarakat  yang  ekonominya  kurang bagus. Maka hal ini menjadikan tujuan pemerintahan tidak terlaksana dengan baik.
Belanja desa dalam APBDes di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Pembangunan yang diharapkan dari adanya dana desa digunakan untuk  pemulihan  ekonomi  dan  sektor  prioritas  dalam  rangka  mempercepat  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Kondisi  kehidupan  masyarakat  yang  masih  terdampak  pandemik covid-19  diharapkan  dapat  membaik  dengan  adanya  penyaluran  dana  desa  dalam  bentuk  BLT (bantuan langsung tunai) [22] .
Dapat ditarik benang merahnya yang menyebabkan permasalahan pengelolaan keuangan desa di indonesia masih belum baik yaitu karena faktor sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai tugas dan  fungsi  pengelolaan  keuangan  desa  tersebut  masih  rendah.  Kualitas  SDM  ini  menjadi  inti  dari pokok permasalahan pengelolaan keuangan desa dan  juga mengakibatkan pada hal yang lain seperti tidak mandirinya desa yang hanya bergantung pada pemerintah pusat dan daerah.
Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) mencatat pengelolaan keuangan desa di Indonesia  harus  dibenahi.  BPKP  menilai  adanya  dari  segi  pertanggungjawaban  pengelolaan  harta
Tata kelola keuangan desa serosah tahun 2015-2020
kekayaan,  inventarisasi  termasuk  keuangan,  peraturan  administrasi,  ketidakefisienan  pengelolaan keuangan  desa  tidak  digunakan,  sehingga  pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa  bersifat komprehensif atau tematik [23] .
Keberhasilan  pengelolaan  keuangan  desa  sangat  bergantung  kepada  kinerja  dari  para  birokrat yang dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa yang menjadi garda terdepan dalam pengelolaan keuangan desa. Maka yang sangat dibutuhkan adalah kepala desa yang berintegritas, dan berkomitmen penuh serta memiliki pengetahuan baik tentang pengelolaan keuangan desa yang sesuai regulasi dan ketentuan yang ada. Perangkat desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa harus benar-benar berkualitas,  professional,  amanah  dan  loyal  terhadap  kebenaran  dan  kebaikan  dalam  melaksanakan tugas dan fungsi mengelola keuangan desa.
Upaya  lain  yang  masih  gencar  dilakukan  oleh  pemerintah  supaya  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  desa  semakin  lebih  baik  yaitu  bimtek  (bimbingan  teknis).  Pelaksanaan  bimtek  dilakukan oleh  kementerian,  pemerintah  daerah  provinsi,  dan  pemerintah  daerah  kabupaten  kota.  Kabupaten Kuantan  singingi  yang  menjadi  pembina  pengelolaan  keuangan  desa  serosah  juga  telah  melakukan kegiatan  bimtek  kepada  para  kepala  desa [24] .  Upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia tersebut masih belum membuahkan hasil yang maksimal, permasalahan dalam pengelolaan  keuangan  desa  pun  masih  ditemui.  Pemerintah  desa  harus  bersungguh  sungguh menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik  tanpa  mengedepankan  kepentingan  pribadi  atau golongan yang dapat merugikan masyarakat.

## 4. SIMPULAN
Pengelolaan  keuangan  desa  Serosah  periode  2015-2020  kini  belum  berjalan  dengan  baik. Pemerintah  desa  Serosah  tidak  transparan  dalam  mengelola  keuangan  desa,  tujuannya  bukan peningkatan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  dan  desa  belum  memiliki  inovasi  dan  kemajuan yang  besar  selama  lima  tahun  sejak  pencairan  anggaran  desa.  Tingkat  pengendalian  keuangan  desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pengenaan, penatausahaan, pelaporan, dan tugas tidak berjalan secara  optimal.  Dalam  penyusunan  rencana  dan  penganggaran  keuangan  desa,  partisipasi  jaringan masih kurang dan terdapat keterlambatan dalam pengajuan rencana APBDes. pada tingkat pelaksanaan dan  administrasi,  pelaksanaan  anggaran  menjadi  sia-sia  dan  tidak  efisien,  khususnya  pada  BUMDes sehingga  BUMDes  tidak  berjalan  lagi.  Kemudian  pada  tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban, terdapat  ketidaktransparanan  dalam  pelaporan  kepada  publik,  terutama  tidak  adanya  papan  reklame terkait  fakta  APBDes  12  bulan  modern  atau  tahun  sebelumnya.  salah  satu  penyebab  kurang terpenuhinya  pengendalian  keuangan  desa  adalah  karena  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia. Pendidikan  yang  diberikan  tidak  memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa
5. DAFTAR PUSTAKA
[1] Kompas.com,  “Korupsi  Dana  Desa,  Mantan  Kades  di  Wajo  Ditangkap  Saat  Bersembunyi  di Gowa,” 2022.
[2] Republika.co.id,  “Tilep  Dana  Desa  Ratusan  Juta,  Mantan  Kades  di  Banyumas  Ditangkap Polisi,” 2022.
[3] Tribunnews, “Kepala Desa di Malang Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 423,” 2022.
[4] M. M. Raharjo, Tata Kelola Pemerintahan Desa . Bumi Aksara, 2021.
[5] M. Abi Hamid et al. , Pengelolaan Pendidikan . Yayasan Kita Menulis, 2021.
[6] R.  M.  B.  Gunawan, GRC  (Good  Governance,  Risk  Management,  And  Compliance)-Rajawali Pers . PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
[7] I.  R.  Bawono, Panduan  penggunaan  dan  pengelolaan  dana  desa .  Gramedia  Widiasarana Indonesia, 2019.
[8] R.  &  S.  F.  A.  Nugroho, Manajemen  keuangan  desa  bagian  1:  konsep  dasar .  Jakarta:  PT Gramedia, 2021.
[9] M. M. Raharjo, Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa . Bumi Aksara, 2021.
[10]  M. M. Raharjo, Pengelolaan Dana Desa . Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
[11]  U.  Jatmiko, Pemberdayaan  Ekonomi  Berbasis  Kearifan  Lokal  Melalui  Alokasi  Dana  Desa .
Penerbit NEM, 2021.
[12]  S. T. Emi Handayani and M. MM, Desa Regeneratif 4.0 . Deepublish, 2020.
[13]  A. Anggito and J. Setiawan, Metodologi penelitian kualitatif . CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
[14]  S. A. Redy, “Menelusuri Titik Kritis Pengelolaan (Keuangan) Desa,” 2020.
[15]  J.  V.  Mamuaya,  H.  Sabijono,  and  H.  Gamaliel,  “Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Desa Berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  (Studi  Kasus  di  Desa  Adow  Kecamatan Pinolosian  Tengah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan),” J.  EMBA  J.  Ris.  Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt. , vol. 5, no. 2, 2017.
[16]  S.  Suwarno,  “Pengelolaan  keuangan  desa:  Perencanaan  sampai  dengan  Pertanggungjawaban pada desa di Kecamatan Cilongok Banyumas,” J. Ris. Akunt. Perpajak. , vol. 6, no. 01, 2019.
[17]  A. Rivan and I. R. Maksum, “Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” J. Adm. Publik (Public Adm. Journal) , vol. 9, no. 2, pp. 92–100, 2019.
[18]  T.  F.  Mondale,  A.  Aliamin,  and  H.  Fahlevi,  “Analisis  Problematika  Pengelolaan  Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah),” J. Perspekt. Ekon. Darussalam , vol. 3, no. 2, pp. 196–212, 2017.
[19]  K.  S.  Utomo  and  D.  G.  Suharto,  “Analisis  Good  Governance  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa,” Spirit Publik J. Adm. Publik , vol. 13, no. 1, pp. 50–66, 2018.
[20]  N.  Ferarow  and  J.  Suprihanto,  “Implementasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Sumberadi  dan Tlogoadi  di  Kabupaten  Sleman:  Evaluasi  Praktik  Transparansi  dan  Akuntabilitas,” Jati  J. Akunt. Terap. Indones. , vol. 1, no. 2, pp. 64–69, 2018.
[21]  N.  I.  A.  Sari,  “Peran  Kepala  Desa  Dalam  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi,” JUHANPERAK , vol. 2, no. 1, pp. 370–381, 2021.
[22]  Kemenkeu.go.id, “Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022,” 2022.
[23]  Okezone, “BPKP Ungkap Masalah Pengelolaan Keuangan Desa, Ini Penyebabnya,” 2022.
[24]  Kuansing.go.id,  “Kades  Se  Kuansing  Ikuti  Bimtek,  Bupati  Apresiasi  Dan  Dukung  Program BUMDes,” 2017.