Ashilah Chalista Putri Yasya, Mohamad Fajri Mekka Putra (2023) Peningkatan Fungsi Notaris dalam Era Digital Melalui Cyber Notary, (8) 8, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 8, Agustus 2023

## PENINGKATAN  FUNGSI  NOTARIS  DALAM  ERA  DIGITAL  MELALUI CYBER NOTARY

## Ashilah Chalista Putri Yasya, Mohamad Fajri Mekka Putra
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: ashilahchalista@gmail.com

## Abstrak
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada lalu lintas hukum, tidak terkecuali dalam pekerjaan seorang notaris. Dewasa ini tengah berkembang  sebuah  konsep  digitalisasi  dalam  praktik  kerja  notaris,  yang  dikenal dengan  istilah  cyber  notary.  Namun  demikian,  perkembangan  tersebut  belum dibarengi dengan regulasi yang memadai serta menimbulkan permasalahan hukum apakah bidang kerja notaris tersebut dapat dijalankan dengan konsep cyber notary. Dalam penelitian ini penulis ingin menelaah dan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan cyber notary di Indonesia, serta bagaimana keabsahan suatu akta yang dibuat  dengan  cyber  notary,  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku saat ini. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe  penelitian  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konsep cyber  notary  di  Indonesia  dimungkinkan  hanya  berkaitan  dengan  penyimpanan protokol  ataupun  terkait  pendaftaran  dan  permintaan  surat-surat  terhadap  pejabat yang  berwenang.  Pembuatan akta  notaris  masih  sulit  dilakukan  secara  elektronik karena  undang-undang  belum  mengakomodir  hal  tersebut.  Selain  itu,  pembuatan akta notaris secara elektronik juga akan menyebabkan sulit tercapainya kepastian hukum.
Kata Kunci: Cyber Notary; Notaris; Akta Autentik; Undang-Undang Jabatan Notaris.

## Abstract
The  rapid  development  of  information  and  communication  technology  has  an impact on legal traffic, not least in the work of a notary. Currently, a concept of digitization  is  developing  in  notary  work  practices,  known  as  cyber  notary. However, this development has not been accompanied by adequate regulations and raises legal questions whether the notary's field of work can be carried out with the concept of cyber notary. In this study, the author wants to examine and analyze how cyber notary arrangements in Indonesia, as well as how the validity of a deed made with  cyber  notary,  refers  to  the  current  laws  and  regulations.  The  author  uses normative  juridical  research  methods  with  analytical  descriptive  research  types. The results showed that the concept of cyber notary in Indonesia may only be related to protocol storage or related to registration and request of letters to authorized officials. Making a notarial deed is still difficult to do electronically because the
law has not accommodated this. In addition, making notarial deeds electronically will also make it difficult to achieve legal certainty.
Keywords: Cyber Notary; Notary; Authentic Deed; Notary Office Act.

## Pendahuluan
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, serta kewenangan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan (Abdullah, 2017).  Pejabat  umum  dalam  hal  ini  berarti  bahwa  seorang  Notaris  diangkat  dan diberhentikan  oleh  pemerintah  dan  diberi  kewenangan  untuk  melayani  publik  sesuai dengan bidang kerjanya (Notodisoerjo, 1993).
Berdasarkan sistem hukum Civil Law sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris, dapat diketahui bahwa notaris merupakan pejabat umum  satu-satunya  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  tentang  semua tindakan,  dan  keputusan  yang  diharuskan  oleh  undang-undang  untuk  dikehendaki oleh yang  berkepentingan  bahwa  hal  itu  dinyatakan  dalam  surat  autentik,  menjamin tanggalnya,  menyimpan  akta-akta  dan  mengeluarkan  grosse,  salinan-salinan  beserta kutipannya,  semua  itu  apabila  pembuatan  akta  demikian  dikhususkan  untuk  itu  atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, disimpulkan bahwa tugas utama seorang notaris adalah berkaitan erat  dengan pembuatan akta autentik. Akta yang diterbitkan oleh seorang notaris memiliki kekuatan hukum yang penuh di hadapan hukum. Oleh karena itu, peran notaris menjadi sangat vital bagi hubungan bermasyarakat khususnya dalam ruang lingkup keperdataan.
Dalam menjalankan  jabatannya,  seorang notaris  memiliki  kewajiban-kewajiban yang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  02  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya disebut dengan “UUJN”), di antaranya: a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang terkait  dalam  perbuatan hukum; b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris; c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta; d) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta; e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; g) Menjilid akta yang dibuatnya  dalam  1  (satu)  bulan  menjadi  buku  yang  memuat  tidak  lebih  dari  50  (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya  pada  sampul  setiap  buku;  h)  Membuat  daftar  dari  akta  protes  terhadap tidak  dibayar  atau  tidak  diterimanya  surat  berharga;  i)  Membuat  daftar  akta  yang berkenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu  pembuatan  akta  setiap  bulannya;  j) Mengirimkan  daftar  akta  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  I  atau  daftar  nihil  yang berkenaan  dengan  wasiat  ke  pusat  daftar  wasiat  pada  kementerian  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu  pertama  setiap  bulan  berikutnya;  k)  Mencatat  dalam  repertorium  tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat  lambing  negara  Republik  Indonesia  dan  pada  ruang  yang  melingkarinya dituliskan  nama,  jabatan,  dan  tempat  kedudukan  yang  bersangkutan;  m)  Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4  (empat)  orang  saksi  khusus  untuk  pembuatan  akta  wasiat  di  bawah  tangan,  dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; serta. n) Menerima magang calon notaris.
Berdasarkan bunyi pasal 16 tersebut, apabila diperhatikan pada huruf m terdapat kewajiban bagi seorang notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak dan segera setelah  dibacakan,  notaris  yang  bersangkutan,  saksi,  dan  para  pihak  dengan  segera menandatangani  akta  tersebut.  Pembacaan  serta  penandatanganan  akta  dilakukan langsung secara real time di hadapan para pihak, tanpa adanya perantara, di mana dalam hal ini para pihak harus berhadapan secara langsung dengan notaris.
Dalam  praktiknya,  penghadap  datang langsung  ke  kantor  notaris  sesuai  dengan tempat kedudukannya untuk dilakukan pembacaan dan penandatanganan akta tersebut. Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam  Pasal  18  dan  19  UUJN,  bahwa  notaris mempunyai  tempat  kedudukan  dalam  wilayah  jabatannya.  Notaris  dilarang  untuk menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya secara teratur.
Dewasa  ini  kehidupan  bermasyarakat  semakin  menuju  ke  arah  digitalisasi. Teknologi  informasi  dan  komunikasi  semakin  memengaruhi  kegiatan-kegiatan masyarakat,  tidak  terlepas  dari  lalu  lintas  hukum  sendiri.  Penggunaan  teknologi menyebabkan  batas-batas  ruang  dan  waktu  semakin  memudar,  di  mana  hal  tersebut membawa banyak dampak bagi masyarakat, baik dampak positif maupun negative (Sudy, 2015).  Terlebih  saat  masa  Pandemi  Covid-19  lalu,  keterbatasan  untuk  dapat  bertatap muka  secara  langsung  menyebabkan  teknologi  menjadi  sangat  dibutuhkan  dalam kegiatan bermasyarakat.
Cukup  dengan  menggunakan  teknologi  seperti  smartphone  dan  media  internet, masyarakat  tidak  perlu  untuk  bertemu  secara  langsung.  Dalam  ruang  lingkup  notariat, konsep  digitalisasi  tersebut  dikenal  dengan  istilah  cyber  notary.  Walaupun  belum  ada definisi yang pasti mengenai cyber notary, Brian Prastyo mengungkapkan bahwa cyber notary  dapat  dimaknai  sebagai  notaris  yang  menjalankan  tugas  atau  kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi (Widiasih, 2020).
Cyber notary memanfaatkan keunggulan serta perkembangan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan jabatannya, seperti mendigitalisasi dokumen, penandatanganan  kontrak  atau  perjanjian  secara  elektronik,  mengadakan  Rapat  Umum Pemegang Saham secara telekonferen, dan hal lainnya yang serupa dengan itu (Amalia & Handoko, 2019).
Menjadi sebuah permasalahan ketika ternyata konsep digitalisasi tersebut belum dibarengi  dengan  peraturan  yang  memadai,  sehingga  seringkali  dianggap  menyalahi aturan  yang  ada.  Hal  ini  menjadi  sebuah  dilema  bagi  para  notaris  dalam  menjalankan
tugasnya.  Mau  ataupun  tidak,  para  notaris  harus  dituntut  untuk  dapat  mengimbangi digitalisasi tersebut.
Oleh sebab itu perlu diteliti secara lebih lanjut bahwa apakah konsep digitalisasi dalam jabatan notaris merupakan peluang atau malah menjadi hambatan bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya. Berangkat dari hal tersebut, Penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: 1 Bagaimana pelaksanaan dan aturan cyber notary di Indonesia? 2) Bagaimana keabsahan akta Notaris yang dibuat berdasarkan cyber notary?

## Metode Penelitian
Bentuk  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  bentuk  penelitian yuridis  normatif,  yakni  bentuk  metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Muchtar, 2015). Penelitian yuridis normatif bertujuan  untuk  mengidentifikasi  asas  atau  prinsip  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  terkait  dengan  menekankan  pada  penggunaan  norma-norma  atau peraturan, di mana serangkaian istrumen hukum tersebut dapat didukung dengan bahan hukum lainnya (Mamudji et al., 2005). Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan juga sekunder.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pengaturan Cyber Notary di Indonesia
Pada  dasarnya,  pemanfaatan  cyber  notary  UUJN  akan  memberikan  kemudahan transaksi bagi para pihak yang berjauhan sehingga jarak tidak menjadi penghalang bagi mereka dalam melaksanakan suatu perjanjian (Nola, 2016). Sebagai pedoman utama bagi notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  pada  dasarnya  telah  memberikan  amanat  bagi notaris untuk dapat menjalankan jabatannya berbasis digital.
Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan: “Yang  dimaksud  dengan  “kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan”,  antara  lain,  kewenangan  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara elektronik  (cyber  notary),  membuat  akta  ikrar  wakaf,  dan  hipotek  pesawat  terbang”. Undang-undang  a  quo  nyatanya  memberikan  kewennagan  bagi  notaris  untuk mensertifikasi tansaksi yang dilakukan secara elektronik.
Namun  demikian,  kewenangan  tersebut  belum  diakomodir  secara  lebih  rinci. UUJN hanya menyebutkan mengenai cyber notary, namun tidak mendefinisikan secara normatif. Kemudian, pasal 1 angka 7 UUJN pun memberikan pengertian bahwa akta yang dibuat oleh notaris harus dibuat oleh dan di hadapan notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf m juga  mengatur  mengenai  kewajiban  pembacaan  akta  di  depan  dua  orang  saksi  dan ditandatangani pada saat itu juga.
Dengan  demikian  kemungkinan  pembuatan  akta  notaris  secara  elektronik sangatlah kecil. Terlebih sangat sulit untuk dilakukan penyesuaian mengenai isi akta yang tidak dapat diubah atau ditambah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UUJN dan mengenai pencoretan atau renvoi yang diatur dalam Pasal 50 UUJN. Apabila
merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (“UUPT”),  Pasal  77  mengatur  bagi  para  pemegang  saham  untuk  mengadakan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  melalui  konferensi  telepon,  video  konferens,  atau  media elektronik.
Pelaksanaan  RUPS  secara  elektronik  ini  diperbolehkan,  dengan  aturan  bahwa penandatanganan  harus  tetap  dilakukan  secara  langsung,  tidak  dapat  melalui  media elektronik. Tidak dipenuhinya aturan tersebut menentukan keabsahan akta risalah rapat yang dibuat oleh notaris. Dengan demikian, pembuatan akta notaris dalam pelaksanaan RUPS sangatlah sulit, mengingat keberadaan peserta RUPS dengan notaris mungkin tidak sama  dengan  wilayah  jabatan  notaris.  Hal  demikian  sangat  memungkinkan  untuk menyalahi aturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris sendiri.
Pelaksanaan  cyber  notary  di  Indonesia  mengalami  beberapa  kendala,  terutama mengenai  keharusan  bagi  penghadap  untuk  menandatangani  akta  secara  langsung  di hadapan  notaris  (Listiyani,  2022).  Hal  ini  diatur  secara  tegas  dalam  Pasal  16  huruf  m UUJN. Ditegaskan pula dalam penjelasannya bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani  akta  di  hadapan  para  penghadap  dan  saksi-saksi.  Apabila  ketentuan tersebut  tidak  terpenuhi,  akan  mengakibatkan  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
Hal ini tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi para pihak, dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan sengketa di kemudian hari dan dapat menyebabkan tuntutan perdata  bagi  notaris  yang  membuat  akta  tersebut.  Aturan  mengenai  tanda  tangan elektronik telah diadopsi oleh Negara Belanda melalui peraturan richtlijnen elektronische handtekeningen atau petunjuk tanda tangan elektronik (Herlien, 2007).
Berdasarkan peraturan a quo, tanda tangan elektronik diakui sama dnegan tanda tangan konvensional dengan cara menitipkan tanda tangan kepada lembaga independen yang disebut Trusted Third Party. Lembaga tersebut memiliki tugas untuk menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran penukaran data dan menyimpan data elektronik lainnya dengan menggunakan metode cryptografie. Herlien Budiono berpendapat bahwa notaris dapat dikategorikan sebagai Trusted Thrid Party yang ideal.
Menurut Herlien Boediono, terdapat peluang-peluang yang memungkinkan bagi notaris  untuk  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  dan  informasi  dalam  menjalankan jabatannya, antara lain: a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat  di  bawah  tangan  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  “legalisasi”  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN; b) Mengirimkan laporan secara online oleh notaris atau kuasanya secara tertulis atas salinan yang disahkan dari daftar akta dan daftar lain; c) Mengirimkan secara online daftar akta yang berkaitan dengan wasiat atau daftar nihil kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan d) Menanyakan secara online  mengenai  ada  atau  tidaknya  suatu  wasiat  yang  dibuat  oleh  pewaris  sebelum pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## B. Keabsahan Akta Notaris yang Dibuat Berdasarkan Cyber Notary
Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (“KUHPerdata”)  mengatur mengenai syarat agar sebuah akta dikatakan autentik, antara lain: a) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; b) Keharusan pembuatan akta oleh atau di hadapan pejabat umum; dan c) Pejabat yang membuat akta harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat. “Pejabat umum” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah notaris.
Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  notaris  menurut  UUJN,  bahwa  notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik (Borman, 2019). Akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.  Mengenai bentuk dari akta notaris diatur secara rinci dalam Pasal 38 UUJN, bahwa setiap akta terdiri dari: a) Awal akta atau kepala akta yang memuat: judul akta; nomor akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan akta; serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris; b) Badan akta yang  memuat:  nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  kewarganegaraan,  pekerjaan, kedudukan,  tempat  tinggal  para  penghadap  atau  pihak  yang  mewakilinya;  keterangan mengenai  kedudukan  bertindak  penghadap;  isi  akta  yang  merupakan  kehendak  dan keinginan  dari  para  pihak  yang  dituangkan  oleh  notaris  ke  dalam  akta;  c)  Akhir  atau penutup  akta,  yang  memuat:  uraian  tentang  pembacaan  akta;  uraian  tentang penandatanganan akta; serta identitas lengkap para saksi akta.
Pasal 1869 KUHPerdata mengatur bahwa suatu akta notaris dapat menjadi akta di bawah tangan apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan seperti tidak berwenangnya atau tidak cakapnya pejabat umum yang membuat akta tersebut, atau karena cacat dalam bentuknya  suatu  akta.  Cacatnya  suatu  akta  dalam  hal  ini  dapat  dikategorikan  karena pelanggaran  terhadap  ketentuan  diharuskannya  pembacaan  dan  penandatanganan  akta notaris  secara  langsung  di  hadapan  para  pihak,  yang  apabila  ketentuan  tersebut  tidak dipenuhi maka aspek formal suatu akta telah dilanggar (Setiadewi & Wijaya, 2020).
Kewajiban  formil  ini  lahir  dari  pelaksanaan  asas  tabellionis  officium  fideliter exercebo,  yakni  kewajiban  notaris  untuk  datang,  melihat,  dan  mendengar  setiap pembuatan akta yang dibuatnya, dan akta tersebut ditandatangani oleh notaris sendiri dan para penghadap secara langsung di tempat akta notaris tersebut dibuat (Rumengan, 2021). Kewajiban  formil  tersebut  berkaitan  dengan  kewajiban  seorang  notaris  untuk  dapat memastikan bahwa pihak yang mengadakan perjanjian adalah benar pihak yang nama dan identitasnya tertuang di dalam akta yang dibuatnya (Permata, 2023).
Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak yang berada di hadapannya tidak membuat akta atas dasar paksaan, tipuan, maupun kekhilafan. Dalam menjalankan  fungsi  membuat  akta  autentik,  notaris  memiliki  dasar  filosofis  dan sosiologis  untuk  dapat  mendeteksi  kemungkinan  itikad  buruk  serta  akibat-akibat  yang tidak  diinginkan  untuk  terjadi  di  kemudian  hari  dalam  rangka  melindungi  kepentingan para pihak dan pihak ketiga yang beritikad baik.
Mengacu  pada  UUJN,  secara  rinci  keabsahan  dari  suatu  akta  notaris  harus memenuhi  syarat  berikut:  a)  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  mengharuskan  akta  dibuat  di hadapan  pejabat  yang  berwenang,  dalam  hal  ini  notaris;  b)  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m
UUJN mengharuskan akta untuk dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi, dan notaris; c) Pasal 39 UUJN mengharuskan para pihak yang menghadap kepada notaris harus dikenal atau diperkenalkan kepada notaris; dan d) Pasal 40 UUJN mengharuskan pembacaan dan penandatanganan akta untuk dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi.
Secara  de  facto,  penerapan  cyber  notary  untuk  membuat  akta  notaris  tidaklah mengurangi  keauntetikan  akta asalkan  dapat  memenuhi  ketentuan  perjumpaan  face-to- face  atau  hadirnya  secara  langsung  para  pihak  termasuk  para  saksi  akta  di  hadapan notaris, serta tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta harus memenuhi ketentuan tanda tangan  yang  ditetapkan  peraturan  perundang-undangan (Pangesti  et  al.,  2020).  Akta autentik  yang  dibuat  oleh  seorang  notaris  tidak  dapat  dipersamakan  dengan  suatu akta elektronik.
Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) menyebutkan bahwa akta elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Disebutkan bahwa ketentuan mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah tidak berlaku untuk surat beserta dokumen yang  menurut  undang-undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta  notaril  atau  akta  yang dibuat  oleh  pejabat  pembuat  akta.  Dengan  demikian,  suatu  akta  autentik  yang  dibuat secara  elektronik,  misalnya  saja  dengan  penandatanganan  yang  dilakukan  secara  tidak langsung,  atau  pembacaan  akta  melalui  telekonferens  telah  menyalahi  apa  yang  telah diatur oleh undang-undang, dalam hal ini UUJN, dan hal tersebut akan mengakibatkan suatu akta menjadi akta di bawah tangan.
Menurut Subekti, suatu akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dnegan suatu akta autentik apabila pihak yang menandatangani perjanjian itu tidak menyangkal  tanda  tangannya,  berarti  bahwa  tidak  ada  pihak  yang  menyangkal  akan kebenaran yang tertulis dalam perjanjian itu (Subekti, 1978). Kekuatan pembuktian akta di  bawah  tangan  tidak  sempurna  seperti  akta  autentik.  Sempurna  dalam  hal  ini  berarti bahwa akta tersebut dengan sendirinya dapat membuktikan dirinya sebagai akta autentik, dapat  membuktikan  kebenaran  dari  apa  yang  disaksikan  pejabat  umum  yang membuatnya, dan akta itu berlaku benar di antara para pihak (Rismadewi & Utari, 2015). Akta  autentik  dapat  berdiri  sendiri  karena  tidak  membutuhkan  alat  bukti  lainnya  di hadapan hakim.

## Kesimpulan
Peluang diberlakukannya cyber notary di Indonesia dimungkinkan, tetapi hanya berkaitan  dengan  penyimpanan  protokol  notaris  atau  minuta  akta,  serta  terkait pendaftaran  atau  permintaan  surat-surat  berkaitan  dengan  akta  pada  pejabat  yang berwenang,  dalam  hal  ini  pemerintah.  Mengenai  pembuatan  akta  notaris  sendiri masih sulit  untuk  dilakukan  secara  elektronik,  mengingat  undang-undang  jabatan  notaris sebagai pedoman pelaksanaan jabatan notaris sendiri belum mengakomodir mengenai hal tersebut.  Konsep  tradisional  yang  diemban  oleh  UUJN  dalam  pembuatan  akta  notaris memang masih diperlukan demi tercapainya kepastian hukum.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah,  N.  (2017).  Kedudukan  Dan  Kewenangan  Notaris  Dalam  Membuat  Akta Otentik. Jurnal Akta , 4 (4), 655–664.
Amalia,  A.,  &  Handoko,  W.  (2019).  Peluang  Penerapan  Cyber  Notary  Di  Indonesia. Notarius , 15 (2), 616–625.
Borman,  M.  S.  (2019).  Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  Dalam  Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris , 3 (1).
Herlien, B. (2007). Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti .
Listiyani, N. (2022). Analisis Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia di Kaitkan Dengan  Kewajiban  Para  Pihak  Untuk  Menandatangani  Akta  Secara  Elektronik . Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
Mamudji, S., Rahardjo, H., Supriyanto, A., Erni, D., & Simatupang, D. P. (2005). Metode Penelitian  dan  Penulisan  Hukum. Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia .
Muchtar,  H.  (2015).  Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah  dengan Hak Asasi Manusia. Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora , 14 (1), 80–91.
Nola,  L.  F.  (2016).  Peluang  Penerapan  Cyber  Notary  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 2 (1), 75–101.
Notodisoerjo, R. S. (1993). Hukum Notariat di Indonesia. jakarta: PT. Raja Grafindo .
Pangesti,  S.,  Darmawan,  G.  I.,  &  Limantara,  C.  P.  (2020).  Konsep  Pengaturan  Cyber Notary di Indonesia. Rechtsidee Notarial Journal , 7 .
Permata, R. D. (2023). Tanggung Jawab Notaris dalam Akta Perjanjian Jual Beli Lunas Tanah  dan  Bangunan  yang  Dibuat  di  Hadapan  Notaris  (Studi  Putusan  Nomor 179/Pdt/2018/PT. BTN). Multiverse: Open Multidisciplinary Journal , 2 (1), 39–48.
Rismadewi, A., & Utari, A. A. S. (2015). Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan. Jurnal Kertha Semaya , 3 (3).
Rumengan, P. V. (2021). Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. Indonesian Notary , 3 (3), 16.
Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 126–134.
Subekti, S. H. (1978). Pokok pokok hukum perdata. (No Title) .
Sudy,  F.  E.  (2015). Dampak  Penggunaan  Teknologi  Pertanian  terhadap  Sistem  Sosila Budaya  Masyarakat  Tani  Desa  Mareda  Kalada  Kecamatan  Wewewa  Timur Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur .  Program  Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas ….
Widiasih,  N.  K.  A.  E.  (2020). A  Kewenangan  Notaris  dalam  Mensertifikasi  Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary) . Udayana University.

## Copyright holder:
Ashilah Chalista Putri Yasya, Mohamad Fajri Mekka Putra (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: