## Praktek Excessive Pricing Dalam Bisnis Maskapai Penerbangan Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha
Zanuba Rachmawati Utomo dan Ria Setyawati Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia Email : ria.setyawati@fh.unair.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the practice of excessive pricing on airlines as a form  of  abuse  of  a  dominant  position  from  the  perspective  of  business competition  law.  The  practice  of  excessive  pricing  is  a  strategy  of  setting excessive  and  exploitative  prices  toward  consumers.  In  this  research,  The researcher  indicated  unfair  business  competition  associated  with  excessive pricing  practices.  In  addition,  the  researcher  also  analyzed  the  impact  of excessive  pricing  practices  on  consumers  and  business  competition.  The research  method  used  is  normative  research  with  a  doctrinal  research approach. The study results show that many users of air transportation modes make airline business  actors take advantage of these conditions to multiply company profits by selling tickets at very high prices exceeding the Excessive Pricing. However, in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business  Competition,  there  is  no explanation of whether excessive pricing practices abuse a dominant position or are just regular business activity. Therefore, this paper aims to analyze and simultaneously  prove  indications  of  unfair  business  competition  by  airline business  actors  through  excessive  pricing  from  the  perspective  of  business competition law.
Keywords : Excessive Pricing, Abuse of Dominant Position, Airline Business.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik excessive pricing pada maskapai  penerbangan  sebagai  bentuk  penyalahgunaan  posisi  dominan dalam  perspektif  hukum  persaingan  usaha.  Praktik  excessive  pricing merupakan  strategi  penetapan  harga  yang  berlebihan  dan  eksploitatif terhadap  konsumen.  Dalam  penelitian  ini,  dilakukan  analisis  terhadap indikasi  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  yang  terkait  dengan  praktik excessive pricing. Selain itu, juga dianalisis dampak dari praktik excessive pricing  terhadap konsumen dan persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan doctrinal research. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  banyaknya  pengguna  moda transportasi  udara  membuat  pelaku  usaha  maskapai  penerbangan memanfaatkan  kondisi  tersebut  untuk  melipatgandakan  keuntungan perusahaan, caranya dengan menjual tiket dengan harga yang sangat tinggi melebihi  ketentuan  Tarif  Batas  Atas  ( Excessive  Pricing ).  Namun  dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
Volume 20  Nomor 1, Halaman 1-20 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m
Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  tidak  ada  penjelasan apakah  praktek excessive  pricing dapat  dikategorikan  sebagai  penyalahgunaan  posisi dominan  atau  tidak.  Oleh  karena  itu,  penulisan  ini  bertujuan  untuk menganalisa sekaligus membuktikan adanya inidkasi persaingan usaha tidak sehat  oleh  pelaku  usaha  maskapai  penerbangan  melalui  praktek excessive pricing dalam prespektif hukum persaingan usaha.
Kata  Kunci:  Excessive  Pricing,  Penyalahgunaan  Posisi  Dominan,

## Maskapai Penerbangan

## Pendahuluan
Transportasi udara memiliki peran penting sebagai penghubung antar wilayah di Indonesia,  karena  daerah-daerah  tersebar  di  kepulauan  yang  dipisahkan  oleh  perairan yang luas. Dengan menggunakan transportasi udara, maka waktu dan biaya tempuh yang diperlukan akan menjadi lebih efisien daripada menggunakan transportasi darat maupun laut. Oleh sebab itu diperlukan pembangunan transportasi udara nasional yang terarah, agar kualitas dan mobilitas penggunaan transportasi ini dapat berbanding lurus.
Sebagai  respon  dari meningkatnya daya guna masyarakat  terhadap penggunaan transportasi  udara,  perusahaan  maskapai  penerbangan  mulai  banyak  yang mengembangkan  layanan  penerbangan  berjenis low-cost  carrier (LCC).  Penerbangan jenis  ini  juga  dikenal  sebagai budget  airlines karena  menerapkan  strategi  menurunkan operating cost . Maskapai low-cost carrier umumnya Mengoperasikan satu jenis pesawat saja. Selain itu penerbangan jenis ini hanya menyediakan satu kelas penerbangan, yaitu kelas  ekonomi  saja,  serta  tidak  menyediakan  layanan  makanan  dan  minuman  dalam penerbangan.  Harga  tiket  yang  ditawarkan  cenderung  lebih  murah  jika  dibandingkan dengan maskapai penerbangan full service airlines , karena konsumen sasarannya adalah masyarakat menengah kebawah yang memang membutuhkan transportasi udara dengan
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2023-01-18| Published : 2023-06-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
harga  relatif  murah,  dan  maskapai  ini  membatasi  layanan  penumpang  khusus  (seperti pendampingan, ruang tunggu khusus, dan penumpang dengan tandu). 1
Murahnya tiket penerbangan berjenis low-cost carrier (LCC), tentu menjadikan permintaaan konsumen akan jasa penerbangan jenis ini menjadi tinggi, dan merupakan hal  yang  wajar  bila  kemudian  pelaku  usaha  maskapai  penerbangan  menyusun berbagaimacam  strategi  untuk  dapat  meningkatkan  keuntungan  perusahaan  melalui penerbangan jenis  ini. Ada banyak  sekali strategi yang digunakan oleh pengusaha jasa Penerbangan,  mulai  dari  menggencarkan  promosi  melalui  media  sosial,  memperbaiki fasilitas maskapai penerbangan, hingga melakukan strategi yang berpengaruh langsung terhadap harga yang ditawarkan. Tujuan dari dilakukannya seluruh strategi tersebu adalah untuk memperoleh Posisi Dominan yang dapat menguasai pangsa pasar dalam kompetisi perdagangan jasa penerbangan berjenis low-cost carrier (LCC).
Dengan  dikuasainya  pangsa  pasar  oleh  pelaku  usaha  dominan,  maka  peluang untuk meningkatnya jumlah konsumen secara signifikan akan lebih mudah didapat oleh pelaku  usaha  tersebut.  Secara  normatif,  posisi  dominan  adalah  suatu  kondisi  di  mana pelaku usaha tidak memiliki kompetitor berarti, khususnya yang berkaitan dengan pangsa pasar pada pasar yang diusahakan. Selain itu pelaku usaha yang memiliki posisi dominan memiliki  akses  pada  pasokan  atau  penjualan,  serta  kemampuan  untuk  menyesuaikan pasokan  atau  permintaan  barang  atau  jasa  tertentu. 2 Dalam  konteks  pelaku  usaha  jasa maskapai  penerbangan,  maka  pelaku  usaha  dengan  posisi  dominan  akan  lebih  mudah mendapatkan akses kepada pangsa pasar jasa penerbangan, bahkan memiliki akses untuk bisa menentukan dan menyesuaikan pasokan atau penjualan jasa penerbangan.
Hal lain yang perlu diperhatikan perihal posisi dominan adalah, penguasaan atas pangsa  pasar  yang  lebih  dari  50%  oleh  satu  pelaku  atau  satu  kelompok  usaha.  Dalam kondisi lain, pengusaan lebih dari 75% pangsa pasar, oleh dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok  pelaku  usaha. 3 Bila  mengacu  kepasa  syarat  ini,  maka  pelaku  usaha  jasa penerbangan  yang  memiliki  potensi  untuk  memenuhi  kriteria  posisi  dominan  karena menguasai  pangsa  pasar  adalah  Garuda  Indonesia,  Citilink,  Lion  Air,  dan  Batik  Air.
1 Pepen Pendi, Kupas Tuntas Penerbangan (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
2 Menteri  Negara  Sekretaris  Negara  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat” (Kementerian Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia), diakses 30 Juni 2023, https://www.kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5.pdf.
3 Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan survei  data, diketahui  bahwa keempat  perusahan penerbanga ini memiliki jumlah peminat dan pengguna yang tinggi pada tahun 2022 dan 2023. 4

## Gambar 1
Jumlah Peminat Maskapai Penerbangan Indonesia dalam persen

## Gambar 2

## Jumlah pengguna jasa maskapai penerbangan dalam bilangan juta
Melihat  kepada  posisi  dominan  dalam  dunia  usaha  yang  notabene  memiliki kekuatan dalam hal resource dan kemampuan bersaing tentu peluang bagi para pelaku usaha dengan posisi dominan untuk melakukan penyalahgunaan posisinya yang dominan sangat terbuka lebar. Secara normatif, seorang pelaku usaha dikatakan menyalahgunakan posisi  dominan  apabila  dia  mencegah,  menghalangi,  melarang  konsumen  untuk
4 “Maskapai Penerbangan Favorit Warga Indonesia, Siapa Juaranya? | Databoks,” diakses 30 Juni 2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/16/maskapai-penerbangan-favorit-warga- indonesia-siapa-juaranya.
memperoleh barang dan atau jasa dengan harga dan kualitas bersaing. Selain itu bentuk penyalahgunaan  posisi  dominan  bisa  juga  dalam  bentuk  menghalang-halangi pengembangan teknologi atau membatasi pasar, serta memberikan hambatan bagi pelaku usaha lain, yang berpotensi menjadi pesaing pada pangsa pasar yang sama. 5
Dalam  prakteknya,  pelaku  usaha  dengan  posisi  dominan  di  bidang  usaha  jasa penerbangan  terkadang  menetapkan  harga  tinggi  melebihi  ketentuan  batas  masksimal yang  ditetapkan  pemerintah,  atau  yang  biasa  disebut  dengan  istilah Excessive  Pricing , agar bisa memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh maskapai Citilink yang disinyalir telah melakukan Excessive Pricing oleh Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU).  Disinyalir  demikian,  karena  KPPU  menemukan bahwa  maskapai  Citilink  telah  menetapkan  harga  jual  tiket  rute  penerbangan  Medan menuju  Banda  Aceh  dengan  harga  di  atas  Tarif  Batas  Atas  dan  Keputusan  Menteri Perhubungan No. 68 Tahun 2022, yaitu seharga Rp1.657.032, pada tanggal 1 Juli 2022. Padahal bila mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka tarif batas atas rute tersebut adalah Rp1.364.000. 6
Pemanfaatan penguasaan pangsa pasar untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dengan cara melakukan Excessive Pricing merupakan hal yang tidak dibenarkan. Karena  menurut  Massimo  Motta  strategi  penetapan  harga  secara  berlebihan  atau excessive  pricing  merupakan  bentuk  dari  penyalahgunaan  yang  sifatnya  eksploitatif kepada konsumen. 7 Namun disisi lain, dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  pasal  25,  dijelaskan bahwa  larangan  bagi  pelaku  usaha  dengan  posisi  dominan  terbatas  pada  melakukan penetapan  syarat  perdagangan  dengan  maksud  mencegah  dan  atau  menghalangi konsumen  memperoleh  barang  dan  atau  jasa  yang  bersaing,  membatasi  pasar  dan pengembangan  teknologi,  dan  tidak  menjelaskan  strategi excessive  pricing termasuk bentuk  penyalahgunaan  posisi  dominan.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa apakah praktek excessive pricing dapat dijadikan indikasi penyalahgunaan
5 Menteri  Negara  Sekretaris  Negara  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”
6 Nanda Fahriza Batubara, “KPPU Duga Citilink Langgar Aturan Jual Tiket Pesawat di Atas Batas Tarif,” Sumatra Bisnis, diakses 9 September 2022, https://sumatra.bisnis.com/read/20220621/534/1546208/kppu-duga-citilink-langgar-aturan-jual-tiket- pesawat-di-atas-batas-tarif.
7 Massimo Motta dan Alexandre de Streel, The Pros and Cons of High Prices (Stockholm: Swedish Competition Authority, 2007).
posisi  dominan  dalam  prespektif  hukum  persaingan  usaha.  Hal  ini  juga  untuk memperkuat dan mempertajam beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Afif  Hasbullah 8 ,  dan  Bima  Adhi  Bachtiard 9 yang  telah  membahas  tentang  Perdebatan Kriteria Penyalahgunaan posisi dominan dan Indikasi Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Maskapai Penerbanban Domestik.

## Metodelogi Penelitian
Dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif, beberapa menyebut sebagai doctrinal  research 10 .  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  pendekatan  perbandingan.  Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang menggunakan 11 . Dalam penelitian ini  dilakukan  penelaah  serta  interpretasi  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan isu hukum agar ditemukan jawaban mengenai indikasi penyalahgunaan posisi  dominan  menurut  Undang-undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  maupun  berdasar  peraturan  perundang- undangan lain yang relevan dengan isu hukum. Sedangkan melalui pendekatan konsep akan dilakukan pembangunan konsep yang beranjak dari doktrin ilmu hukum, khususnya merujuk  pada  pandangan  dan  konsep excessive  pricing dalam  penyalahgunaan  posisi dominan.
Pembahasan
Karakteristik Excessive Pricing
Apabila merujuk pengertian secara bahasa, excessive merupakan kata sifat yang artinya  berbihan.  Sedangkan pricing diterjemahkan  dari  Bahasa  Inggris  yang  artinya harga.  Bilamana  kedua  kata  tersebut  digabungkan  maka  secara  gramatikal, excessive pricing dimaknai sebagai penetapan harga secara berlebihan. Dalam lampiran Peraturan Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan
8 M. Afif Hasbullah, “Perdebatan Definisi Dan Kriteria Posisi Dominan Dalam Perspektif Regulasi Dan Ekonomi,” Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia 6, no. 1 (2021): 4.
9 031311133205  BIMA  ADHI  BACHTIAR,  “Indikasi  Penyalahgunaan  Posisi  Dominan  Yang Dilakukan  Oleh  Maskapai  Penerbangan  Domestik”  (skripsi,  Universitas  Airlangga,  2017), http://lib.unair.ac.id.
10 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Kencana Media, 2016).
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).
Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  disebutkan  bahwa excessive  price adalah  suatu  tingkat harga  berlebih  yang  tidak  dapat  dijelaskan  oleh  biaya  input. 12 Sedangkan  di  berbagai negara Penetapan harga secara berlebihan atau excessive pricing dianggap sebagai suatu bentuk penyalahgunaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha. 13
Sebelum  mendeskripsikan  apa  saja  karakteristik excessive  price ,  peneliti  akan mendeskripsikan  terlebih  dahulu  argumentasi  tentang  korelasi/hubungan  antara  posisi dominan yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha, dengan praktek excessive pricing. Untuk mempertegas argumentasi tersebut maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu kasu excessive pricing oleh perusahaan Farmasi CD Pharma di Denmark.
Pada  kasus  CD  Pharma, Danish  Competition  And  Consumer  Authority (DCC) mengeluarkan putusan tentang pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha  farmasi,  CD  Pharma. 14 Keputusan  tersebut  didasarkan  pada  fakta  bahwa  CD Pharma  telah  meyalahgunakan  posisi  dominannya  dengan  menaikan  harga  obat  jenis syntocinon yang diberikan kepada ibu hamil  dalam proses persalinan, dari harga  DKK 45, menjadi DKK 945, atau kenaikan hingga 2.000% (dua ribu persen) dari harga  semula.
Kasus ini bermula saat Amgros (layanan farmasi otoritas Denmark yang membeli obat-obatan atas nama rumah sakit umum Denmark) melakukan tender untuk pengadaan syntocinon  untuk  periode  1  April  2014-2015,  yang  dimenangkan  oleh  perusahaan Orifarm  (pesaing  CD  Pharma).  Seiring  berjalannya  kontrak,  Orifarm  tidak  mampu memasok  syntocinon  dalam  jumlah  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  permintaan Amgros.  Agar  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  Amgros  perlu  membeli  sejumlah syntocinon dari CD Pharma yang merupakan satu-satunya pemasok syntocinon lainnya di  pasar Denmark. Sejak 28 April 2014 hingga 27 Oktober 2014. Selama periode  \CD Pharma  bertindak  sebagai  satu-satunya  pemasok  syntocinon,  mereka  telah menyalahgunakan posisi dominannya dengan cara menaikan harga syntocinon ke tingkat harga yang tidak wajar.
12 Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”
13 David  Gilo  dan  Yossi  Spiegel,  “The  Antitrust  Prohibition  of  Excessive  Pricing,” International Journal of Industrial Organization 61 (2018): 503–41, https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2018.05.003.
14 Danish Competition and Consumer Authority, “CD Pharma Has Abused Its Dominant Position by Increasing Their Price by 2,000 Percent,” DCCA, 2018,
https://www.en.kfst.dk/nyheder/kfst/english/decisions/2018-cd-pharma-has-abused-its-dominant-position- by-increasing-their-price-by-2-000-percent/.
Dalam  pemeriksaan  oleh Danish  Competition  And  Consumer  Authority ,  CD Pharma  tidak  dapat  memberikan  penjelasan  mengenai  kenaikan  harga  yang  telah dilakukannya. Danish  Competition  And  Consumer  Authority menegaskan  bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh CD Pharma merujuk pada Unfair Pricing. Tindakan tersebut dapat mempengaruhi pengadaan obat di regional Denmark hingga menyebabkan kenaikan harga pada obat syntocinon secara permanen.
CD  Pharma  dengan  demikian  telah  mengeksploitasi  posisi  dominan  mereka dengan membuat Amgros harus membayar harga yang tidak adil untuk obat syntocinon. Dalam  pertimbangannya, Danish  Competition  And  Consumer  Authority menyebutkan bahwa  CD  Pharma  melanggar section 11  (1)  tentang  larangan  penyalahgunaan  posisi dominan  :  “ any  abuse  by  one  or  more  undertakings  etc.  of  a  dominant  position  is prohibited” . 15 Dalam pertimbangannya, Danish Competition  and Consumer Authority menilai CD Pharma telah melakukan penyalahgunaan bersifat eksploitatif dalam bentuk harga  yang  terlalu  tinggi  dan  membuat  Amgros  harus  membayar  obat-obatan  tersebut dengan harga mahal.
Dengan harga jual sebesar DKK 945, CD Pharma memiliki margin keuntungan sebesar  80-90%.  Atas  dasar  ini Danish  Competition  dnd  Consumers  Authority menilai bahwa  CD  Pharma  telah  menuntut  harga  secara  tidak  wajar  dan  berlebihan. Danish Competition  And Consumer  Authority juga  menemukan  bahwa  terdapat  kontrak  antata Kompetitor  CD  Pharma,  yaitu  perusahaan  Farmasi  Orifarm,  dengan  Amgros  yang menyepakati harga syntocinon yang disepakati oleh keduanya adalah sebesar DKK 43, sedangkan CD Pharma menjual syntocinon kepada Amgros dengan harga DKK 945. 16
Terhadap uraian tersebut, penilaian Danish Competition and Consumer Authority memutuskan  bahwa  CD  Pharma  secara  meyakinkan  telah  menyalahgunakan  posisi dominannya pada pasar penjualan syntocinon di Denmark. Dikemukakan juga bahwa CD Pharma juga telah melanggar article 102 (a) Treaty on the Functioning of the European Union :
“Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the  internal  market  or  in  a  substantial  part  of  it  shall  be  prohibited  as incompatible  with  the  internal  market  in  so  far  as  it  may  affect  trade
15 Danish Competition and Consumer Authority, “The Danish Competition Act (Consolidation Act No. 869 of 8 July 2015)” (t.t.).
16 Reena Nair, “Measuring excessive pricing as an abuse of dominance – an assessment of the criteria used in the Harmony Gold/ Mittal Steel complaint,” South African Journal of Economic and Management Sciences 11, no. 3 (2008): 279.
between  Member  States.  Such  abuse  may,  in  particular,  consist  in:  (a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions”
Berdasarkan  contoh  kasus  diatas,  suatu  tindakan  penetapan  harga  bisa  disebut sebagai Excessive Pricing bila suatu perusahaan penyedia barang dan jasa menjadi satu- satunya pemasok, atau pemasok utama dari suatau barang dan jasa, kemudian perusahaan terkait  tidak  dapat  memberikan  penjelasan  mengenai  kenaikan  harga,  sedangkan perusahaan kompetitor yang tidak memiliki posisi dominan menawarkan harga yang jauh lebih murah, lalu margin keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dan atau jasa sangat  besar.  Jika  hal-hal  ini  telah  terpenuhi  maka  suatu  perusahaan  dapat  dinyatakan melakukan  Excessive  Pricing,  dan  tindakan  ini  tentu  merupakan  tindakan  yang eksploitatif kepada konsumen.
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  pelaku  usaha  yang  memiliki  posisi dominan  kemudian  menerapkan excessive  price ,  maka  pelaku  usaha  tersebut  dapat dinyatakan  menyalahgunakan  posisi  dominan  yang  dimilikinya,  dan  dengan  demikian pula  dapat  dipahami  dengan  jelas  bahwa  terdapat  hubungan  yang  kuat  antara  posisi dominan dengan praktek excessive pricing .

## Pangsa Pasar Maskapai Penerbangan di Indonesia
Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya suatu pelanggaran terhadap hukum  persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka diperlukan identifikasi  terhadap  pasar  bersangkutan  terlebih  dahulu.  Pengidentifikasian  pasar bersangkutan ini berguna untuk menggambarkan seberapa besar penguasaan pasar oleh pelaku  usaha.  Disamping  itu,  dengan  mengetahui  pasar  bersangkutan  maka  dapat  pula digunakan  untuk  mengidentifikasi  kompetitor  dari  pelaku  usaha  yang  memiliki  posisi dominan di relevant market .
Menurut  definisi  pasal  1  angka  10  Undang-undang  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  pasar  bersangkutan adalah: “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.” Terdapat dua jenis pasar bersangkutan, yaitu pasar produk dan geografis.
Dalam  kaitannya  dengan  maskapai  penerbangan  di  Indonesia  (khususnya  pada segmen low-cost  carrier) terdapat  beberapa  maskapai  yang  berada  pada  pasar
bersangkutan yang sama, seperti: Citilink, Lion Air, Wings Air, dan Super Air Jet. Hal ini  disebabkan  karena  beberapa  maskapai  tersebut  dapat  menggantikan  satu  sama  lain atau menjadi close substitute . Maskapai penerbangan tersebut memiliki kesamaan bentuk, sifat, fungsi, harga dan fleksibilitas yang sama dikarenakan maskapai-maskapai tersebut berada  pada  pasar  bersangkutan  yang  sama.  Disisi  lain  mereka  merupakan  kompetitor antara satu dengan yang lainnya.
Dalam hal terindikasi adanya suatu bentuk penyalahgunaan atas posisi dominan maka harus ditentukan terlebih dahulu pelaku usaha mana yang menjadi dominan dengan cara mengidentifikasi seberapa besar pangsa pasar yang dimiliki oleh para pelaku usaha di  pasar  bersangkutan.  Menentukan  besarnya  pangsa  pasar  yang  dimiliki  oleh  pelaku usaha  penting  digunakan  untuk  melihat  ada  atau  tidaknya  posisi  dominan  yang dikuasainya 17 .  Disini  pangsa  pasar  memiliki  fungsi  sebagai  alat  untuk  mengukur seberapa  besar  kekuatan  pelaku  usaha  dalam  pasar  bersangkutan.  Pasal  1  angka  13 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan penjelasan bahwa pangsa pasar ialah  “persentase nilai jual atau beli atas barang maupun jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.”
Berdasarkan  data domestic  traffic  result INACA Annual  Report ,  Lion  Air memiliki posisi dominan pada maskapai penerbangan low-cost carrier nasional dengan passenger  traffic sebesar  9.893.130.  Kemudian  disusul  oleh  maskapai  Citilink  dengan passenger traffic sebanyak 3.490.812. 18 Di posisi Ketiga ada Wings Air yang mempunyai 7.524.408 passenger traffic. 19
Dalam  pasal  25  ayat  (2)  Undang-undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah menetapkan bahwa “pelaku usaha dinyatakan memiliki posisi dominan, bila menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar atas barang atau jasa tertentu. Jika pelaku usaha terdiri dari dua atau tiga, maka dinyatakan memiliki posisi dominan jika menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar atas barang atau jasa tertentu.” Ketentuan pasal tersebut
17 Alum Simbolon, “Pendekatan Yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran Dalam Hukum Persaingan Usaha,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, no. 2 (2013): 199.
18 Indonesia  National  Air  Carrier  Association,  “INACA  Annual  Report,”  Indonesia  National  Air Carrier Association, 2021, https://inaca.or.id/wp-content/uploads/2022/07/INACA-Annual-Report- 2021_OK.pdf.
19 Indonesia National Air Carrier Association.
memang  secara  normatif  menggunakan  pendekatan  yuridis per  se  illegal .  Sehingga bilamana suatu pelaku usaha menguasai pangsa pasar sebesar 50% (lima puluh persen) ; dua atau tiga pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar maka hal  tersebut  langsung  dapat  disebut  sebagai  pemegang  posisi  dominan.  Namun  dalam prakteknya  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  menerapkan  ketentuan  pasal  tersebut dengan pendekatan yuridis rule of reason.
Pendekatan  yang  paling  banyak  digunakan  dalam  menentukan  pelaku  usaha dominan  adalah  pendekatan  struktural 20 .  Pendekatan  jenis  ini  berbentuk  tes  yang dilakukan dengan menghitung jumlah pelaku usaha yang bergerak di pasar bersangkutan yang sama. Setelah mengidentifikasi pelaku usaha yang ada di relevant market kemudian dilakukan pendataan terhadap volume pangsa pasar yang dikuasai oleh masing-masing pelaku usaha. Selanjutnya pangsa pasar tersebut akan digunakan untuk mengetahui posisi yang  dimiliki  oleh  pelaku  usaha.  Terhadap  pelaku  usaha  yang  memiliki  pangsa  pasar paling besar di pasar bersangkutan dianggap sebagai pemegang posisi paling dominan.

## Penyalahgunaan  Posisi  Dominan  Melalui  Excessive  Pricing  Oleh  Maksapai Penerbangan
Dibentuknya  undang-undang  anti  monopoli  dimaksudkan  untuk  menjaga persaingan usaha sehat tetap terjadi pada pasar bersangkutan, sehingga iklim persaingan tumbuh  sehat  dan  efektif.  Terlebih  lagi  setiap  pelaku  usaha  selalu  berusaha mempertahankan  eksistensinya  dalam  dunia  bisnis  dan  selalu  mencari  cara  untuk memiliki posisi yang menguntungkan bagi keberlangsungan usahanya 21 . Implementasi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  berperan  sebagai  instrument  yang  mengatur  agar  persaingan  dapat berjalan dengan sehat yang dapat  meningkatkan kesejahterahan masyarakat serta dapat memberikan  kepastian  hukum 22 .  Dalam  pasal  1  angka  4  Undang-undang  No.  5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan:
“Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar  yang  dikuasai,  atau  pelaku  usaha  mempunyai  posisi  tertinggi  di
20 Lucianus Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999) (Sidoarjo: Laros, 2015).
21 Oemar Moechtar, “Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan,” Yuridika 26, no. 2 (2011): 152.
22 Retno Tri Rahayu dan Ria Setyawati, “The Juridical Approach in Indonesia Competition Law,” PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt 17, no. 5 (2020): 2042.
antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan,  kemampuan  akses  pada  pasokan  atau  penjualan,  serta kemampuan  untuk  menyesuaikan  pasokan  atau  permintaan  barang  atau jasa tertentu.”
Untuk mengetahui seberapa besar pangsa pasar yang diperlukan agar suatu pelaku usaha  dapat  disebut  sebagai  pelaku  usaha  yang  memiliki  posisi  dominan  maka  dapat mengacu pada ketentuan pasal 25 ayat (2), yang menetapkan:
“Pelaku  usaha  memiliki  posisi  dominan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) apabila:
a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
b. Dua  atau  tiga  pelaku  usaha  atau  kelompok  pelaku  usaha  menguasai 75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  atau  lebih  pangsa  pasar  satu  jenis barang atau jasa tertentu.”
Ciri  utama  pelaku  usaha  yang  mempunyai  posisi  dominan  ialah  pelaku  usaha tersebut  dapat  melakukan  persaingan  usaha  tidak  sehat  pada  pasar  yang  bersangkutan secara independent tanpa  dipengaruhi  pesaingnya 23 .  Hal  ini  dikarenakan  kepemilikan market  power yang  besar  sehingga  mampu  mempengaruhi  harga  barang  dan/atau  jasa yang  ditawarkannya.  Dalam  kaitannya  dengan  penetapan  harga  yang  berlebih  atau excessive  pricing ,  pelaku  usaha  dominan  harus  memperhatikan  reaksi  konsumen  atas tindakannya  tersebut 24 .  Terdapat  kemungkinan  atas  tindakan excessive  pricing yang dilakukan  membuat  konsumen  berpindah  kepada  pelaku  usaha  kompetitor  agar  tidak perlu mengeluarkan harga yang lebih mahal.
Excessive  pricing adalah  strategi  berbentuk  menetapkan  harga  suatu  produk dengan  berlebihan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  posisi  dominan.  Posisi  dominan sendiri merujuk pada posisi yang ditempati oleh pelaku usaha yang mempunyai pangsa pasar  paling  besar  di  pasar  bersangkutan.  Dalam  kaitannya  dengan  strategi excessive pricing maka  pelaku  usaha  memanfaatkan  pangsa  pasar  yang  dimilikinya  untuk menambah keuntungan perusahaan dengan menetapkan harga secara tinggi. Oleh karena itu salah satu unsur penting sekaligus yang melatarbelakangi praktek excessive pricing adalah posisi dominan.
23 Hasbullah,  “Perdebatan  Definisi  Dan  Kriteria  Posisi  Dominan  Dalam  Perspektif  Regulasi  Dan Ekonomi.”
24 Sudiarto, Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: Kencana Media, 2021).
Hukum  persaingan  usaha  mengenal  dua  tipe  perilaku  pelaku  usaha  dalam kaitannya  dengan  penyalahgunakan  posisi  dominan,  yaitu:  penyalahgunaan  eksploitasi dan  penyalahgunaan  ekslusivitas.  Penyalahgunaan  eksploitasi  adalah  suatu  kondisi dimana  pelaku  usaha  memanfaatkan market  power dan  besarnya  pangsa  pasar  yang dimilikinya untuk mengeksploitasi konsumen dengan cara mengenakan harga tinggi pada konsumen  atau  melakukan  diskriminasi 25 .  Sedangkan  penyalahgunaan  eksklusivitas adalah  suatu  kondisi  dimana  pelaku  usaha  menolak  bertransaksi  dengan  perusahaan pesaing dan menetapkan harga rendah yang sulit dicapai pada perusahaan pesaing atau melakukan stretaegi predatory pricing 26 .
Dalam menentukan ada atau tidaknya praktek excessive pricing yang dilakukan oleh  pelaku  usaha  maskapai  penerbangan  maka  tes  yang  digunakan  untuk  mengukur apakah suatu pelaku usaha pemilik posisi dominan telah mengenakan harga berlebihan terhadap  barang/jasa  yang  diperdagangkannya,  tes  tersebut  dapat  dilakukan  dengan menganalisa harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan apakah lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha lain untuk  penjualan  barang/jasa  sejenis  pada  pasar  bersangkutan  yang  sama.  Analisa  ini disebut  sebagai benchmarking  method. 27 Analisa  selanjutnya  yang  dapat  digunakan untuk  mengetahui  apakah  suatu  harga  dikatakan  berlebihan  adalah  dengan  melakukan perbandingan  antara  harga  jual  dengan  biaya  produksi. 28 Selain  itu  penetapan  harga berlebihan  yang  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  dapat  dihitung  dengan  cara membandingkan antara harga jual barang yang bersangkutan dengan biaya produksi. Hal ini digunakan untuk mengungkapkan besarnya margin keuntungan. 29
Setelah  memahami  mekanisme  pengetesan excessive  pricing , perlu  juga  untuk melihat adanya korelasi yang tepat ( reasonable ) antara kenaikan harga dan nilai ekonomi atas suaatu barang. Kaitannya dengan meningkatnya harga jual tiket penerbangan maka terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi antara lain: Meningkatnya harga bahan
25 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
26 Nugroho.
27 Massimo  Motta  dan  Alexandre  De  Streel,  “Excessive  Pricing  In  Competition  Law:  Never  Say Never?”, Swedish Competition Authority (2007): 30.
28 Liyang Hou. “Excessive Prices Within EU Competition Law,” European Competition Journal 7, no. 1 (2011): 9.
29 Damien  Geraldin,  “The  Necessary  Limits  to  the  Control  of  'Excessive'  Prices  by  Competition Authorities - A View from Europe” (2007): 5.
avtur; Fluktuasi nilai tukar rupiah; Penyesuaian serta perhitungan bisnis; Meningkatnya pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau PJP2U; Kebijakan pemerintah; Mencari keuntungan sebesar-besarnya.
Terhadap  beberapa  alasan  di  atas,  faktor  mencari  keuntungan  sebesar-besarnya merupakan  alasan  pelaku  usaha  melakukan  penyalahgunaan  posisi  dominan  dengan melalui excessive pricing. Mencari keuntungan merupakan salah satu tujuan utama dari pelaku usaha. Setelah pelaku usaha memasarkan barang/jasa yang diproduksinya maka berikutnya  yang  diharapkan  adalah  keuntungan  dari  penjualan  tersebut. 30 Menjadi pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha bilamana pelaku usaha mencapai tujuan untuk mendapat keuntungan tersebut dengan cara yang melanggar peraturan perundang- undangan dan merugikan masyarakat. Contohnya tindakan oleh maskapai penerbangan Wings Air yang mencari keuntungan dengan cara mempermainkan harga terhadap tiket pesawat sebagai berikut: KPPU mensinyalir adanya tindakan curang yang dilakukan oleh anak perusahaan Lion Air yaitu Wings Air. KPPU menemukan bahwa Wings Air telah “bermain” dengan harga tiiket dengan cara mematok harga tiket pesawat sangat tinggi ketika  AirAsia  tidak  beroperasi  dan  menurunkan  harga  tiket  secara  drastic  ketika AiraAsia  beroperasi  di  rute  yang  sama.  Ridho  Pamungkas  selaku  Kepala  Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Kanwil I Kota Medan menyebutkan "Jika AirAsia beroperasi, WingsAir  menetapkan  tiket  sekitar  Rp645.000.  Namun  jika  AirAsia  tidak  beroperasi maka pihak Wings Air menetapkan harga tiket hingga Rp1.000.000.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  maskapai  penerbangan  Wings  Air  tersebut mengindikasikan  adanya  penggunaan  strategi excessive  pricing atau  penetapan  harga berlebihan untuk mendapat keuntungan berlipat. Pihak Wings Air memanfaatkan situasi dimana  penumpang  tidak  memiliki  pilihan  lain  selain  Wings  Air.  Tindakan  ini  tentu sangat  merugikan  dan  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  bentuk  eksploitasi  terhadap konsumen.  Ketidakadaan  pilihan  maskapai  penerbangan  lain  yang  melayani  rute penerbangan tersebut membuat konsumen mau tidak mau bersedia membayar harga yang sangat  tinggi.  Disamping  itu  tidak  ada  hubungan reasonable yang  melatarbelakangi melonjaknya harga tiket yang dijual oleh Wings Air. Hal ini dibuktikan ketika maskapai penerbangan pesaing melayani rute penerbangan yang sama pihak WingsAir menurunkan
30 Toman  Sony  Tambunan  dan  Wilson  R.G  Tambunan, Hukum  bisnis (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2019).
harga penjualan tiket dan akan menaikan harga tiket kembali ketika tidak ada maskapai penerbangan  lain  yang  melayani  rute  penerbangan  yang  sama.  Oleh  karenanya  dapat diketahui bahwa alasan yang melatarbelakngi kenaikan harga tiket tersebut adalah guna melipatgandakan keuntungan perusaan dengan cara memanfaatkan situasi yang ada dan melakukan strategi penetapan harga berlebihan.
Tabel 1 Nama Maskapai Harga Jual Indikasi Praktek Excessive Pricing ***n **r Rp1.657.032. Jika  mengacu  kepada  ketentuan  Tarif Batas  Atas  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  pada  rute  tersebut  adalah Rp1.364.000 W**** A** Rp1.000.000 Terdapat  temuan  oleh  KPPU  Kanwil  I Kota  Medan  bahwa  ketika  maskapai penerbangan  Air  Asia  melayani  rute penerbangan yang sama dengan W**** A**,  maka  W****  A**menurunkan harga  jual  tiket  menjadi  Rp645.000. Sedangkan  bila  A**  A***  tidak melayani  rute  tersebut  dan  hanya  ada W****  A**  saja  yang  melayani  rute tersebut,  maka  W****  A**menaikan harga jual hingga Rp1.000.000

## Daftar maskapai dan harga tike yang terindikasi excessive price
Dalam melakukan kajian terhadap praktek excessive pricing yang dilakukan oleh pelaku  usaha  maskapai  penerbangan  maka  perlu  memperhatikan  mengenai  ada  atau tidaknya alasan masuk akal antara alasan pelaku usaha dengan naiknya harga tiket. Alasan inilah yang akan menjadi penentu apakah suatu tindakan untuk menaikan harga penjualan tiket  dapat  dikategorikan  penyalahgunaan  posisi  dominan  menggunakan  strategi excessive pricing atau tidak. Indikator utama yang dapat dijadikan acuan saat menentukan niat untuk menyalahgunakan posisi dominan adalah jika terdapat alasan dari pelaku usaha yang  bersangkutan  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  lebih  tinggi (excess  profit) dibandingkan  dengan  keuntungan  yang  biasa  didapat  ketika  tidak  melakukan  strategi
excessive  pricing . Excess  profit didapatkan  oleh  pelaku  usaha  dengan  menetapkan unreasonable price berupa harga yang sangat tinggi.
Kaitannya dengan harga penjualan tiket pada maskapai penerbangan maka pelaku usaha harus memperhatikan kebijakan pemerintah soal tarif batas atas serta besaran fuel surcharge .  Disini  tarif  batas  atas  memiliki  fungsi  sebagai  pengawas  serta  acuan  harga agar tidak ada pelaku usaha yang melakukan persaingan tidak sehat dengan menetapkan harga  tiket  penjualan  tiket  melebihi  ketentuan  yang  berlaku.  Penetapan  tarif  batas  atas merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  pemerintah  untuk  melindungi  konsumen  yang menggunakan jasa maskapai penerbangan. Dengan adanya tarif batas atas maka pelaku usaha  maskapai  penerbangan  tidak  diperkenankan  menaikan  harga  jual  tiket  semena- mena,  yaitu  harga  yang  diatas  tarif  batas  atas  pada  tiap  rute  penerbangan  untuk mendapatkan  keuntungan  sebesar-besanya (excess  profit) bagi  perusahaannya.  Metode berikutnya  yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  besaran reasonable  price adalah dengan  melihat  persaingan  efektif  pada  pasar  bersangkutan,  yaitu  dengan  cara membandingkan  harga  yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha  kompetitor  untuk  produk substitusi terdekat.

## Pembuktian Dalam Excessive Pricing
Pembuktian  kasus  persaingan  oleh  KPPU  mengenal  beberapa  alat  bukti sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Seperti  keterangan  saksi, keterangan  ahli,  surat  dan  atau  dokumen,  petunjuk,  dan  keterangan  pelaku  usaha (terlapor). Disamping itu pemeriksaan perkara persaingan usaha juga mengenal dua jenis pembuktian. Pertama adalah pembuktian langsung atau direct evidence dan yang kedua adalah pembuktian tidak langsung atau indirect evidence .
Bukti langsung merupakan bukti yang menunjukan terjadinya suatu pelanggaran persaingan  usaha 31 .  Bukti  jenis  ini  dapat  berupa  keterangan  saksi,  keterangan  pelaku usaha  maupun  dokumen 32 .  Sedangkan  bukti  tidak  langsung  adakah  suatu  bentuk  bukti yang secara tidak langsung dapat menunjukan telah terjadinya kesepakatan antara pelaku
31 Sukarmi  dan  Hanif  Nur  Widhiyanti, Bayang-Bayang  Kartel  dalam  Hukum  Persaingan  Usaha (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022).
32 Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
usaha maupun pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha lainnya. Terdapat dua bukti tidak langsung yaitu bukti komunikasi dan bukti ekonomi 33 .
Bukti  komunikasi  merupakan  pemanfaatan  data  dan/atau  dokumen  yang menunjukkan  adanya  tukar  menukar  informasi  antara  pihak  yang  diduga  melakukan praktek  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Sedangkan  bukti  ekonomi merupakan penggunaan dalil ilmu ekonomi yang didukung oleh metode analisis data serta hasil analisis ahli yang memiliki tujuan untuk mendukung serta menguatkan dugaan telah terjadi  pelanggaran  terhadap  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat. Bukti ekonomi terdiri atas bukti struktural dan bukti perilaku.
Dalam  kaitannya  dengan  penyalahgunaan  posisi  dominan  menggunakan excesisive  pricing, bukti  perilaku  dapat  ditemukan  melalui  analisa  penetapan  kenaikan harga  jual  yang  tidak  wajar  oleh  pelaku  usaha  maupun  pola  pengendalian  harga  oleh pelaku  usaha  dengan  cara  menaikan  harga  pada  situasi  tertentu.  Sedangkan  bukti struktural dapat berupa analisa terhadap konsentrasi struktur pasar serta analisa ukuran perusahaan.
KPPU akan menganalisa jumlah maskapai penerbangan pada suatu rute tertentu. Hal ini dilakukan karena excessive pricing lebih mudah dilakukan pada rute yang dilayani oleh  sedikit  maskapai  penerbangan.  Adanya  keterbatasan  pilihan  konsumen  atas maskapai  penerbangan  pada  rute  tertentu  akan  dimanfaatkan  oleh  pelaku  usaha  untuk mengenakan harga berlebihan pada penjualan tiket guna mendapat excess profit .
Pada excessive pricing oleh maskapai penerbangan, KPPU juga dapat melakukan pengukuran  pangsa  pasar  perusahaan  sebagai  bukti  ekonomi.  Sebab excessive  pricing cenderung  dilakukan  maskapai  yang  memiliki  pangsa  pasar  paling  besar  di  suatu  rute penerbangan.  Dengan  dikuasainya  pangsa  pasar  oleh  pelaku  usaha  dominan  maka semakin banyak konsumen yang mudah didapat oleh pelaku usaha tersebut.  Pemanfaatan consumers  loyalty untuk  mendapatkan  pendapatan  yang  lebih  besar  dengan  cara menaikan harga di atas harga wajar merupakan hal yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum persaingan usaha.
Dalam  pembuktian excessive  pricing diperlukan  analisa  mendalam  terhadap rasionalitas penetapan harga yang tinggi untuk menilai hubungan yang wajar antara nilai ekonomi dengan harga tinggi yang ditetapkan oleh pelaku usaha. Pembuktian adanya niat
33 Cita Citrawinda, Hukum Persaingan Usaha (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021).
untuk mendapat excess profit penting digunakan untuk menilai tindakan yang dilakukan pelaku  usaha  dapat  dikategorikan  sebagai  penyalahgunaan  posisi  dominan  melalui strategi excessive pricing atau tidak.

## Kesimpulan
Tindakan excessive  pricing yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  maskapai penerbangan berupa penetapan harga tiket melebihi ketentuan harga tertinggi yang sudah ditetapkan  oleh  pemerintah,  dan  tindakan  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  dari penyalahgunaan  posisi  dominan.  Pelaku  usaha  memanfaatkan  posisi  dominan  untuk menaikan  harga  jual  secara  signifikan,  sedangkan  harga  yang  ditetapkan  termasuk unreasonable  price ,  karena  antara  kenaikan  harga  dan  nilai  ekonomi  tidak  memiliki korelasi  yang  tepat  untuk  dijadikan  sebagai  alasan  menaikan  harga.  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU)  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  penilaian  terhadap tindakan excessive pricing sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Pemeriksaan dan penyelidikan oleh KPPU dapat berasal dari laporan konsumen yang dirugikan oleh tindakan excessive pricing oleh pelaku usaha maskpai penerbangan maupun  berasal  dari  inisiatif  KPPU  yang  dilakukan  dengan  cara  memantau  harga  jual tiket penerbangan diberbagai situs penjualan tiket. Jika pelaku usaha terbukti melakukan penyalahgunaan posisi dominan maka berdasar pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada pelaku usaha untuk  menghentikan  pelanggaran  berupa  penyalahgunaan  posisi  dominan  hingga mengenakan sanksi berupa denda sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## Daftar Pustaka
Batubara, Nanda Fahriza. “KPPU Duga Citilink Langgar Aturan Jual Tiket Pesawat di Atas  Batas  Tarif.”  Sumatra  Bisnis.  Diakses  9  September  2022. https://sumatra.bisnis.com/read/20220621/534/1546208/kppu-duga-citilink- langgar-aturan-jual-tiket-pesawat-di-atas-batas-tarif.
Bima Adhi Bachtiar, 031311133205. “Indikasi Penyalahgunaan Posisi  Dominan Yang Dilakukan  Oleh  Maskapai  Penerbangan  Domestik.”  Skripsi,  Universitas Airlangga, 2017. http://lib.unair.ac.id.
Citrawinda, Cita. Hukum Persaingan Usaha . Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021.
Danish Competition and Consumer Authority. “CD Pharma Has Abused Its Dominant Position  by  Increasing  Their  Price  by  2,000  Percent.”  DCCA,  2018. https://www.en.kfst.dk/nyheder/kfst/english/decisions/2018-cd-pharma-has- abused-its-dominant-position-by-increasing-their-price-by-2-000-percent/.
———. The Danish Competition Act (Consolidation Act No. 869 of 8 July 2015) (t.t.).
Gilo,  David,  dan  Yossi  Spiegel.  “The  Antitrust  Prohibition  of  Excessive  Pricing.”
International  Journal  of  Industrial  Organization 61  (2018):  503–41. https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2018.05.003.
Hasbullah, M. Afif. “Perdebatan Definisi Dan Kriteria Posisi Dominan Dalam Perspektif Regulasi  Dan  Ekonomi.” Syntax  Literate :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia 6,  no.  1 (2021).
I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Kencana Media, 2016.
Indonesia  National  Air  Carrier  Association.  “INACA  Annual  Report.”  Indonesia National Air Carrier Association, 2021. https://inaca.or.id/wp- content/uploads/2022/07/INACA-Annual-Report-2021_OK.pdf.
Kagramanto,  Lucianus  Budi. Mengenal  Hukum  Persaingan  Usaha  (Berdasarkan  UU No.5 Tahun 1999) . Sidoarjo: Laros, 2015.
Margono, Suyud. Hukum Anti Monopoli . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
“Maskapai Penerbangan Favorit Warga Indonesia, Siapa Juaranya? | Databoks.” Diakses 30  Juni  2023.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/16/maskapai- penerbangan-favorit-warga-indonesia-siapa-juaranya.
Menteri  Negara  Sekretaris  Negara  Republik  Indonesia.  “Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Kementerian Negara Sekretaris Negara Republik
Indonesia. Diakses 30 Juni 2023. https://www.kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5.pdf.
Moechtar, Oemar. “Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan.” Yuridika 26, no. 2 (2011).
Motta, Massimo, dan Alexandre de Streel. The Pros and Cons of High Prices . Stockholm: Swedish Competition Authority, 2007.
Nugroho, Susanti Adi. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Pendi, Pepen. Kupas Tuntas Penerbangan . Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Rahayu, Retno Tri, dan Ria Setyawati. “The Juridical Approach in Indonesia Competition Law.” PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt 17, no. 5 (2020).
Reena Nair. “Measuring excessive pricing as an abuse of dominance – an assessment of the  criteria  used  in  the  Harmony  Gold/  Mittal  Steel  complaint.” South  African Journal of Economic and Management Sciences 11, no. 3 (2008).
Simbolon,  Alum.  “Pendekatan  Yang  Dilakukan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha Menentukan Pelanggaran Dalam Hukum Persaingan Usaha.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, no. 2 (2013).
Sudiarto. Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia . Jakarta: Kencana Media, 2021.
Sukarmi, dan Hanif Nur Widhiyanti. Bayang-Bayang Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha . Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022.
Tambunan,  Toman  Sony,  dan  Wilson  R.G  Tambunan. Hukum  bisnis .  Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
United Brands v Commissio Case No 27/1976 (t.t.).