doi:
© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Muhammad Hafiz 1 , Suryanto 2 , Muhammad Azmii Dalimunthe 3 , Deliana 4 , Ilham Hidayah Napitupulu 5 1,2,3,4,5) Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Medan Email : mhdhafizjack@gmail.com , suryanto@polmed.ac.id , mhdazmiidalimunthe@gmail.com, Delianatar@gmail.com, napit77@yahoo.com

## ABSTRACT
An  accounting  information  system  is  an  information  system  that  has  an  information  processing process  that produces financial  reports. This  research  is  causative.  The  data  used  in  this  study  were from  several  previous  studies.  This  study  discusses  an  accounting  information  system  that  is  able  to assist the financial reporting process and an effective system in the financial reporting process.
Keywords: Accounting information system and financial reporting

## PENDAHULUAN
Laporan keuangan merupakan cerminan  performa  keuangan  suatu  entitas dalam  satu  tahun  anggaran.  Sama  halnya seperti  sector  private,  pemerintah  daerah juga  memiliki  laporan  keuangan  daerah (Nordiawan, Deddi. 2006). fungsi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun  pemerintah  daerah  adalah  sebagai pelayan public. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola keuangan daerahnya secara baik dan  profesional  demi  memenuhi  target pemerintah  yang  bersih.  Salah  satunya adalah  dengan membuat  pengelolaan keuangan  daerah  yang  baik.  Dengan mengelola  keuangan  daerah  yang  baik, secara langsung dapat mengontrol penggunaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan tepat waktu serta  akuntabel.  Pemerintah  daerah  yang dimaksud adalah setiap Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD).  Setiap  OPD wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP),  maka  dari  itu  pemerintah  daerah wajib  memberikan  binaan  dalam  kerangka
Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pembinaan dapat berupa menerapkan sitem informasi  pengelolaan  keuangan  daerah (SIPKD)  terhadap  kepala  OPD  beserta entitas  OPD.  Pembinaan  ini  bertujuan untuk  membimbing  OPD  agar  mampu Menyusun laporan keuangan sesuai dengan yang  diharakan.  Karena  setiap  OPD  yang memberikan  laporan  keuangan  nya  akan disatukan kemudian menjadi laporan keuangan  bagi  Pemerintah  Daerah.  Jika Pemerintah  Dareah  sudah  menghasilkan laporan  keuangan  yang  akuntabel,  tepat waktu, dan akurat serta dapat dimanfaatkan oleh  pihak  lain,  maka  Pemerinah  Daerah tersebut  sudah  mencapai  tujuan  dalam Menyusun  laporan  keuangan  (Tunggal, Amin  Widjaja.  2010)  (Rachmawati,  Sella dkk. 2016).

## LANDASAN TEORI
Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pengendalian  Internal  merupakan  suatu kebijakan  dan  tata  cara  untuk  melindungi asset  perusahaan  dari  kesalahaan  dalam penggunaannya, memastikan bahwa
doi:
© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
informasi produksi organisasi yang disajikan  akurat  dan  meyakinkan  bahwa peraturan  dan  regulasi  hukum  telah  diikuti (Feriyanto,  O  dan  Encep  Hadian.  2014). Dalam  hal  melaporkan  laporan  keuangan adalah ketepatan waktu (timeliness). Ketepatan  waktu  adalah  Batasan  waktu dalam  mempublikasi  laporan  keuangan. Karena  ketepatan  waktu  laporan  keuangan untuk  memberikan  ruang  waktu  bagi pembuat  keputusan  pada  saat  dibutuhkan tepat sebelum informasi tersebut kadarluarsa untuk mempengaruhi keputusan. Salah satu factor yang mempengaruhi  ketepatan  waktu  pelaporan keuangan yaitu system pengendalian intern.  SPI  menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  60  Tahun  2008  adalah  proses integral  atas  Tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan  asset  negara,  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan. Laporan  yag  berkualitas  akan  sangat dipengaruhi  oleh  system  pengendalian internal  yang  dimiliki  pemerintah  daerah (Drama, 2014).
Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  SIPKD  merupakan  aplikasi  yang didesain Ditjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik
Indonesia dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimunan data keuangan daerah. SIKPD  ini  terintegrasi  dalam  bidang pengelolaan keuangan daerah dalam membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas penerapan berbagai  peraturan  pengelolaan  keuangan daerah.  Aplikasi  SIPKD  ini  berlandaskan
asas efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan auditable dan dipernakan dalam rangka penguatan  persamaan  persepsi  system  dan prosedur  pengelolaan  keuangan  daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian  berbagai  peraturan perundang-undangan ( www.djkd.kemendagri.co.id ). Namun, SIPKD bisa tidak berfungsi secara maksimal.  Hal  ini  terjadi  karena  tidak semua  pengelola  keuangan  pada  SKPD mampu menggunakannya. Misalnya adalah jumlah SDM yang terbatas yang mengetahui  cara  penggunaan  SIPKD.  Hal ini akan menyebabkan SKPD ketergantungan kepada SDM  yang  mampu menggunakan  aplikasi  SIKPD.  (Sari, Diyah  Cipta,  Roekhudin.  2016).  Suatu system  bisa  jadi  mengalami  kegagalan fungsi  Ketika  sedang  diimplementasikan, penyebab  umumnya  kegagalan  jalannya suatu  system  adalah  aspek  teknis,  seperti banyaknya  syntax  error,  logical  error,  dan kesalahan  informasi.  Selain  itu,  penyebab lain  atas  gagal  menjalankan  system  adalah aspek  keperilakuan  (behaviour).  Hal  ini umumnya  terjadi  dari  SDM  yang  menolak atau  tidak  sanggup  menjalankan  SIPKD tersebut. (Jogiyanto, 2008: 1-2)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian  kepustakaan  atau  studi  literatur. Studi  literatur  adalah  penelitian  yang mengumpulkan beberapa karya tulis ilmiah maupun penelitian yang bersifat kepustakaan atau telaah dalam memecahkan  masalah  yang  bertumpu dalam  penelahaan  kritis  dan  mendalam terhadap  Pustaka-pustaka  yang  terkait. Sedangkan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  hasil  beberapa
doi:
© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian dijelaskan secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem informasi akuntansi
merupakan sistem informasi yang memiliki proses  pengolahan  informasi  berupa  data tranksaki yang akan menghasilkan informasi berupa laporan keuangan. Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh sistem  informasi  akuntansi  digunakan sebagai  dasar  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Penerapan  sistem  akuntansi pada  suatu  diharapkan  dapat  mendorong dan  membantu  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan kegiatan pelaporan keuangan  sehingga  dapat  meningkatkan akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan itu sendiri
Sistem  informasi  akuntansi  yang baik  sangat  dibutuhkan  untuk  mendorong proses  pelaporan  keuangan.  Namun  dalam penggunaan  sistem  akuntansi  diperlukan sebuah  pemahaman  yang  baik  sehingga dalam  proses  pelaporan  keuangan  tidak terkendala  (Bastian:2007).      Jika  sistem informasi  akuntansi  yang  dimiliki  lemah maka  proses  pelaporan  keuangan  tidak akan  memiliki  kualitas  yang  baik  sebab laporan keuangan  yang dihasilkan  menjadi kurang  relevan  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Proses  pelaporan  keuangan  di pemerintah  daerah  juga  sangat  bergantung dengan bagaimana sistem informasi akuntansi  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah  itu  sendiri.  Jika  sistem  informasi akuntansi  yang  dimiliki  baik  maka  akan mampu  membantu  pemerintah  daerah dalam  proses  pelaporan  keuangan.  Pada penelitian  (Sari  dkk:2016)  ditemukan sistem yang kurang baik membuat individu merasa  enggan  untuk  menggunakannya karena  memiliki  kekhawatiran  terhadap
sistem  yang  akan  mengolah  data.  Temuan ini  semakin  menguatkan  bahwa  jika  suatu sistem  informasi  akuntansi  yang  lemah ataupun kurang baik justru akan mengganggu  proses  pelaporan  keuangan itu sendiri.
Sistem  informasi  akuntansi  yang baik diharapkan mampu mendorong proses pelaporan  keuangan,  akan  tetapi  dalam proses pelaporan keuangan juga diperlukan pemahaman  untuk  melakukan  pelaporan keuangan. Sistem informasi akuntansi yang dimiliki  suatu  pemerintah  daerah  tidak mempengaruhi pelepoaran keuangan sebab para  pengguna  masih  kurang  memahami penerapan  sistem  tersebut  (Eristanti  & Putra:2018). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaporan  keuangan  harus  memiliki  orang yang  mampu  menggunakan  sistem  itu sendiri  sebab  jika  para  pengguna  memiliki pemahaman yang kurang baik maka sistem informasi  akuntansi  yang  dibuat  akan menjadi  mubazir  sebab  sistem  yang  ada tidak  mampu  dijalankan  oleh  pemerintah daerah  dalam  proses  pelaporan  keuangan. Maka akan lebih baik jika proses pelaporan keuangan  menggunakan  sistem  yang  telah dibuat sehingga proses pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

## KESIMPULAN
Sistem  informasi  akuntansi  yang baik  dibutuhkan  dalam  proses  pelaporan keuangan.  Sebab  hanya  dengan  sistem informasi  akuntasi  yang  baik  mampu membantu  proses  pelaporan  keuangan. Pada  proses  pelaporan  keuangan  juga dibutuhkan pemahaman atas sistem pelaporan keuangan itu sendiri agar proses pelaporan  keuangan  menjadi  efektif  dan efisien.
doi:
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA
Drama, Harken. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel  Interverning.(Studi  empiris Pada  SKPD  Kota  Solok) .  Jurnal Akuntansi,  2  (2),  Universitas  Negeri Padang.
Feriyanto,  O,  Encep  Hadian.  2014. Sistem
Informasi  Akuntansi  Pengeluaran Kas dan Pengendalian Intern Pengeluaran  Kas:  Studi  Deskriptif
Pada UKM di Kota Bandung. STAR- Study  &  Accounting  Research  Vol XI, No.1-2014).

## Internal dan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi, Ekonomi  dan  Manajemen  Bisnis
Vol. 8 No. 2, 206-213
Jogiyanto,  H.M.  2007. Model  Kesuksesan Sistem  Teknologi  Informasi .  Edisi  I.
Andi Offest, Yogyakarta.
Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008  tentang  Sistem  Pengendalian
Intern Pemerintah.
Rachmawati,  Sella,  Rini  Rini,  and  Yessi Fitri.  2016. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Di  Indonesia .  Akuntabilitas. Jurnal Akuntansi 9 (1): 143-60).
Salmaa, 2021, “Studi Literatur: Pengertian,
Ciri-Ciri,  dan  Teknik  Pengumpulan Datanya”,
https://penerbitdeepublish.com/studi- literatur/ , 9 November 2021
Sari,  Diya  Cipta,  Roekhudin.  2016.
Determinan Penggunaan Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  dan  Pengaruhnya  terhadap ketepatan Waktu Pelaporan
Keuangan  SKPD .  Jurnal  Riset  dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen,
Vol. 2, No. 1, halaman 17-30.
Tunggal,  Amin  WIdjaja.  2010. Dasar-
Dasar  Audit  Internal  Pedoman Untuk Auditor Baru. Jakarta:Harvaindo