## PENENTUAN STRATEGI PENINGKATAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN  SITUBONDO

## Chusla Indah Ayu Wulandari
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo chusla_indah4yu@yahoo.com
Abstract:  The  regional  readiness  to  implement  regional  autonomy  is measured  from  its  financial  capability  that  mainly  sourced  from  the Regional  Own-Source  Revenue  (PAD).  The  problem  is  that  regional retributions  as  one  of  the  PAD’s  components  have  not  been  able  to contribute significantly to the overall regional revenue. One of the causes is  the  lack  of  potential  sources  exploration.  This  also  happened  to  the retribution  of  the  waste  management  services  of  the  settlement  in Situbondo  Regency.  This  study  aims  to  identify  opportunities,  threats, strengths, weaknesses, and strategies that can be applied to increase the waste management services of the settlement in Situbondo Regency. The strategy  is  formulated  by  using  Internal  External  (IE)  and  Strengths, Weaknesses,Opportunities,  and  Threats  (SWOT)  matrixes.  Findings  of the  research  show  that  opportunities  and  threats  are  consisted  of  the potential  retributions  payer,  increasing  numbers  of  housing,  public awareness,  parliament  control,  retribution  rates,  sanctions  for  the retribution  payer,  and  competitors.  The  strengths  and  weaknesses  are consisted  of  coordination  between  legislative  party  and  relevant insitutions,  the  quantity  and  quality  of  the  retribution  collector,  waste services,  leakage  control,  quantity  of  the  waste  hauler,  facilities  and infrastructure,  socialization,  SOP,  retribution  tariff,  and  retribution contribution to the PAD. The main strategy to increase the revenue from the waste management service is the expansion strategy in the form of extensification by extending the coverage area of the retribution.
Keywords: Strategy, Waste Services Retribution, Settlements.
Abstrak: Kesiapan  daerah  dalam melaksanakan  otonomi  daerah  diukur dari  kemampuan  keuangan  suatu  daerah  yang  sumber  keuangan utamanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahannya adalah bahwa retribusi daerah sebagai salah satu komponen PAD belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Salah satu penyebabnya adalah penggalian potensi yang  kurang  menyeluruh.  Hal  ini  juga  terjadi  pada  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan permukiman di Kabupaten Situbondo.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  peluang,  ancaman, kekuatan, dan kelemahan sertauntuk mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan dalam
peningkatan
retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan  pada  permukiman  di  Kabupaten  Situbondo. Perumusan  alternatif  strategi  yang  ada  menggunakan  matriks  IE  dan matriks  SWOT.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peluang  dan ancaman terdiri dari potensi wajib retribusi, pertambahan perumahan/permukiman,  kesadaran  masyarakat,  pengawasan  DPRD, tarif  retribusi,  sanksi  wajib  retribusi,  dan  pesaing.  Sedangkan  kekuatan dan  kelemahannya  terdiri  dari  koordinasi  dengan  pihak  legislatif  dan instansi  terkait,  kuantitas  dan  kualitas  pemungut  retribusi,  pelayanan persampahan,  pengawasan  kebocoran,  kuantitas  pengangkut  sampah,
sarana dan prasarana, sosialisasi, SOP, pemungutan tarif retribusi, dan kontribusi retribusi terhadap PAD. Strategi utama yang dapat diterapkan dalam peningkatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah strategi  ekspansi  dalam  bentuk  ekstensifikasi  yaitu  dengan  melakukan perluasan cakupan layanan
retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan.
Kata Kunci: Strategi, Retribusi Persampahan, Pemukiman.

## Pendahuluan
Otonomi  daerah  yang  merupakan  suatu  kebijakan  pemerintah  sebagai  solusi perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana masing- masing daerah diberikan hak, kewajiban dan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus  rumah  tangganya sendiri.  Tolak  ukur  yang digunakan  untuk melihat kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. S umber  keuangan  utama  yang  digunakan  untuk  menunjang  kemampuan keuangan  daerah  untuk  melaksanakan  pengaturan  rumah  tangganya  sendiri  adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD merupakan salah  satu sumber yang cukup potensial. Djalil (2014:306) menyatakan bahwa  seluruh  sumber  PAD  tersebut,  pajak  dan  retribusi  daerah  mendominasi  hampir secara keseluruhan, sementara bagian terkecil biasanya berasal dari lain-lain PAD yang sah. Selain itu retribusi daerah juga merupakan sumber penerimaan yang dapat dipungut terus menerus mengingat pengeluaran pemerintah daerah adalah untuk anggaran rutin dan anggaran  pembangunan  yang  selalu  meningkat.  Namun  pada  kenyataannya,  masih terdapat  berbagai  permasalahan  retribusi  daerah,  diantaranya  adalah  retribusi  tersebut belum  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  daerah  secara keseluruhan
Permasalahan  akan  minimnya  penerimaan  retribusi  daerah  sebagai  salah  satu sumber  dari  PAD  juga  dialami  oleh  Kabupaten  Situbondo.  Salah  satunya  terjadi  pada retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan.  Permasalahan  yang  ada  yaitu  jumlah realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Situbondo lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1: Pagu Anggaran Dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Tahun 2010-2014
Uraian Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan 196.093.400 208.717.000 227.647.000 489.507.950 330.364.750 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 202.653.900 216.222.200 263.903.550 304.401.600 347.053.750

## Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Situbondo, 2014
Pada  tahun  2013  dapat  diketahui  bahwa  penerimaan  atas  retribusi  pelayanan persampahan/ kebersihan  tidak  dapat  memenuhi  target  yang  telah ditetapkan, sehingga menyebabkan adanya penurunan target untuk tahun berikutnya salah satunya dikarenakan penggalian potensi terkait potensi atas wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang  belum  menyeluruh,  dimana  masih  terdapat  potensi-potensi  atas  sumber-sumber pendapatan atas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang masih dapat digali lagi salah  satunya  dari  permukiman  terutama  dari  sektor  perumahan.  Di  Situbondo,  rumah- rumah yang berada di area perumahan yang merupakan bagian dari permukiman belum dijadikan sebagai objek retribusi, karena selama  ini hanya  rumah-rumah  yang berada  di pinggir  jalan  saja  yang  dijadikan  sebagai  wajib  retribusi.  Padahal  jumlah  perumahan  di Situbondo  tiap  tahun  selalu  mengalami  peningkatan/penambahan.  Selain  itu,  Peraturan Daerah  Kabupaten  Situbondo  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan,  juga  menyebutkan  bahwa  rumah  kediaman  sudah  termasuk dalam lokasi pemungutan sebagai objek dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
Kondisi di atas menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi ulang terhadap strategi kebijakan mengenai retribusi daerah Kabupaten Situbondo. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi daerah adalah melalui manajemen strategi peningkatan PAD yang tepat, dengan melihat dan mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.
Strategi  menurut  Amirullah  (2015:4)  merupakan  suatu  kesatuan  rencana perusahaan yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada  tiga  tahapan (three-stage) kerangka kerja  yang dilakukan untuk menentukan strategi utama dengan matriks sebagai model analisisnya (David, 2011:324).
a.  tahap Input yaitu dengan menentukan faktor strategi eksternal perusahaan/Matriks Evaluasi  Faktor  Eksternal  (Matriks  EFE)  dan  menentukan  faktor  strategi  internal perusahaan/Matriks Evaluasi Faktor Internal (Matriks IFE)
b.  tahap pencocokan dengan menggunakan Matriks SWOT dan Matriks IE (Internal- Eksternal)
c.  tahap  pengambilan  keputusan  dengan  menggunakan  Matriks  Perencanaan Strategis Kuantitatif (Quantitive Strategic Planning Matrix-QSPM).
Secara  teoritis,  memang  sebaiknya  semua  alternatif  strategi  yang  ada  haruslah dipertimbangkan, tetapi hal tersebut tidak mungkin, karena (Sofyan, 2015:94):
a.  alternatif strategi yang ada hanya sebagian atau secara sampling saja.
b.  jika itu dilaksanakan akan menghabiskan banyak waktu dan biaya.
c.  adanya persepsi manajerial terhadap risiko, tegantung pada strategi sebelumnya, dan kekuasaan yang sifatnya terbatas.
Sehingga  perlu  adanya  pemilihan  strategi  sebagai grand  strategy (strategi  utama)  dari beberapa alternatif strategi yang ada. Alternatif strategi utama yang umum digunakan oleh perusahaan  yaitu:  strategi  ekspansi,  strategi  stabilitas,  strategi  penciutan  dan  strategi kombinasi (Sofyan, 2015:80). Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  strategi  yang  dapat  diterapkan  untuk  meningkatkan  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan pada permukiman di Kabupaten  Situbondo.

## Metodologi
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis  yang  dilakukan  di  Kabupaten Situbondo.  Sasaran  dalam  penelitian  ini  adalah  instansi  pemerintahan,  yaitu  Dinas Pekerjaan  Umum  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  (DPU  CKTR)  dan  Dinas  Pendapatan, Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kabupaten  Situbondo.  Sedangkan penentuan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria:
a.  pihak pejabat yang berkaitan langsung dengan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan permukiman,
b.  karyawan  Dinas  PU  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  yang  menangani  proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
Sedangkan responden tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi tentang objek yang akan diteliti walaupun tidak terlibat langsung dalam proses pemungutan retribusi  yaitu karyawan  yang  termasuk dalam bidang kebersihan dan pertamanan  yang merupakan  petugas  yang  terlibat  dalam  proses  pengangkutan  sampah  maupun  tidak, dimana responden tersebut mengetahui informasi tentang objek yang akan diteliti. Teknik
pengumpulan  data  dilakukan  dengan  dengan  menggunakan  metode  wawancara  dan kuisioner serta dokumentasi.
Penelitian ini adalah penelitian univariat yang hanya menganalisis satu variabel saja yaitu  strategi  peningkatan  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  permukiman  di Kabupaten Situbondo, yang merupakan suatu cara atau tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (DPU CKTR) dalam upaya meningkatkan retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  yang  terutama  berasal  dari  sektor permukiman  yang  ada  di  Kabupaten  Situbondo,  yang  dianalisis  dengan  menggunakan analisis SWOT.
a.  Analisis kontribusi.
Analisis data menentukan besarnya kontribusi Retribusi Jenis Jasa Umum terhadap PAD (Halim, 2004:163)
Kontribusi = Realiasi Jenis Retribusi Jasa Umum Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100%
dengan kriteria hasil (menurut Bawasir dalam Rozzaq, 2010 ):
0 % - 0,9 % = relatif tidak memiliki kontribusi 1 % - 1,9 % = kurang memiliki kontribusi 2 % - 2,9 % = cukup memiliki kontribusi 3 % - 3,9 % = memiliki kontribusi
Lebih dari 4%  = sangat memiliki kontribusi
b.  Matriks IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) dan EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary).
c.  Matriks SWOT.

## Hasil dan Pembahasan
Penyelenggaraan Sistem Pemungutan Retribusi Pelayanan

## Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Situbondo
Penerapan  terkait  retribusi  ini  diatur  menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten Situbondo Nomor 5  Tahun 2011, dimana  instansi  yang mempunyai  kewenangan dalam memungut  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  di  Kabupaten  Situbondo khususnya pada permukiman adalah Dinas Cipta Karya yang pada tahun 2014 yang telah berubah nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas PU Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang).  Pelaksanaan  dalam  melayani  kepentingan  umum  terkait persampahan,  baik  tentang  pengelolaan  sampah  maupun  dalam  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan ditangani langsung oleh seksi Penanganan Sampah yang dan seksi  Kebersihan  Kota  di  bawah  bidang  Kebersihan  dan  Pertamanan  yang  merupakan
salah  satu  bidang  pada  instansi  Dinas  Pekerjan  Umum  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang Kabupaten Situbondo.

## Analisis Data
a.  Analisis  Kontribusi  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penerimaan  retribusi  persampahan  yang  selalu  meningkat  dan  hampir selalu memenuhi  target setiap  tahunnya  ternyata  masih belum bisa memberikan kontribusi  yang  cukup  terhadap  PAD  bahkan  dapat  dikatakan  masih  tidak memberikan  kontribusi  terhadap  PAD.  Berikut  akan  disajikan  Tabel  3  tentang kontribusi  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  terhadap  PAD  selama tahun 2010-2014.

## Tabel 2: Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap PAD Kabupaten
Situbondo Tahun Target Retribusi Persampahan/K ebersihan (Rp) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Rp) Realisasi PAD (Rp) Kontri- busi (%) Kriteria Kontribusi 2010 196.093.400,00 202.653.900,00 46.615.898.585,26 0,43 Tidak  Memiliki Kontribusi 2011 208.717.000,00 216.222.200,00 61.761.290.501,85 0,35 Tidak  Memiliki Kontribusi 2012 227.647.000,00 263.903.550,00 67.050.480.515,22 0,39 Tidak  Memiliki Kontribusi 2013 489.507.950,00 304.401.600,00 78.043.407.931,91 0,39 Tidak  Memiliki Kontribusi 2014 330.364.750,00 34 7.053.750,00 129.640.577.933,6 2 0,27 Tidak  Memiliki Kontribusi Rata-rata 0,37 Tidak  Memiliki Kontribusi
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (diolah) DPPKAD, 2014
b.  Matriks EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary) dan  IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary)
Untuk  merumuskan  matriks  EFAS  dan  IFAS  dan    juga  matriks  SWOT, sebelumnya diperlukan adanya analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal untuk  memberikan  gambaran  tentang  faktor-faktor  yang  menjadi  kekuatan (strengh),  kelemahan  (weakness),  peluang  (opportunity)  dan  ancaman  (treaths). Analisis dilakukan melalui wawancara terstruktur. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dirumuskan matriks EFAS dan matriks IFAS sebagai berikut:
Tabel  3:  Eksternal  Factors  Analysis  Summary  (EFAS)  Peningkatan  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang No. Indikator Variabel Eksternal Bobot Rating Score PELUANG 1 Potensi wajib retribusi 0,198 3 0,594 2 Pertambahan perumahan/permukiman 0,159 3 0,477 3 Kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi 0,148 4 0,592 4 Pengawasan oleh DPRD 0,126 3 0,378 ANCAMAN 1 Tarif  retribusi  yang  belum  proporsional dengan kondisi lingkungan 0,137 4 0,548 2 Pengenaan  sanksi  bagi  wajib  retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 0,11 3 0,33 3 Adanya  pesaing  (sebagai  pemungut retribusi dari pihak luar) 0,121 2 0,242 Total 1,00 3,161
Sumber: Data Primer (diolah)
Tabel  4: Internal  Factors  Analysis  Summary  (IFAS) Peningkatan  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang No. Indikator Variabel Internal Bobot Rating Score KEKUATAN 1 Koordinasi    dengan  pihak  legislatif maupun intern pemerintahan 0,1 3 0,3 2 Memiliki SDM sebagai pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang cukup 0,1 3 0,3 3 Kualitas    SDM  penarik  atau  pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 0,093 3 0,279 4 Pelayanan persampahan 0,1 4 0,4 KELEMAHAN 1 Pengawasan/kontrol sebagai upaya pengendalian kebocoran pendapatan 0,083 4 0,332 2 Kecukupan  SDM  sebagai  pengangkut sampah 0,107 3 0,321 3 Sarana dan prasarana fisik persampahan yang tersedia 0,083 3 0,249
4 Sosialisasi  terkait  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat, terutama masyarakat penghuni perumahan/permukiman 0,076 4 0,304 5 SOP yang belum sempurna 0,086 3 0,258 6 Pemungutan  tarif  retribusi  yang  tidak sesuai Perda 0,09 3 0,27 7 Kontribusi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD 0,083 3 0,249 TOTAL 100 3,262

## Sumber: Data Primer (diolah)
Berdasarkan  tabel  hasil  EFAS  dan  IFAS  di  atas,  posisi  Dinas  PU  Cipta Karya dan Tata Ruang pada matriks IE dapat digambarkan pada Gambar 1 sebagai berikut:
Kuat 3,0 – 4,0 Sedang
2,0 – 2,99 Lemah 1,0 – 1,99 4,0 3,0
2,0 1,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Tinggi 3,0 – 4,0 Sedang 2,0 – 2,99 Rendah 1,0 – 1,99 SKOR TOTAL IFAS S K O R T O T A L E F A S 3,262 3,161
Gambar 1.  Matriks strategi IE dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

## Situbondo

## Sumber: Hasil analisis data, 2015
Hasil  pemetaan  dalam  matriks  IE  yang  ditunjukkan  Gambar  1  di  atas, menunjukkan  bahwa  posisi  Dinas  PU  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  Kabupaten Situbondo berada pada sel I, yang dapat digambarkan berada pada posisi Grow and  Build (tumbuh  dan  membangun).  Strategi-strategi  yang  cocok  dalam  posisi tersebut  adalah  strategi  intensif  dan  strategi  integrasi.  Strategi  intensif  dalam peningkatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Situbondo dapat dilakukan dengan langkah berikut:
1)  penegakan sanksi bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya,
2)  meningkatkan pelayanan persampahan,
3)  mengoptimalkan  sosialisasi  dan  penyuluhan  tentang  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan termasuk mengenai tarif dan retribusi sampah,
4)  melakukan pengkajian ulang terhadap Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
5)  melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
Sedangkan  strategi  integrasi  dalam  peningkatan  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Situbondo dapat dicapai melalui integrasi vertikal dan horizontal, dimana integrasi vertikal tersebut dapat dilakukan dengan langkah
1)  Pengoptimalan  pengawasan  DPRD  sebagai  pihak  legislatif  terhadap  kinerja maupun dalam hal perumusan kebijakan.
2)  Merevisi  Perda  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada.
3)  Meningkatkan  koordinasi  dengan  seluruh  instansi  terkait  untuk  mengatasi pesaing.
Sedangkan strategi integrasi horizontal oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  koordinasi  dan  kerjasama dengan pesaing yang ada untuk meningkatkan kontribusi sampah terhadap PAD . c.  Matriks SWOT
Alternatif strategi peningkatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan permukiman  di  Kabupaten  Situbondo  dapat  ditentukan  oleh  kombinasi  faktor internal dan faktor eksternal, yaitu dengan menggunakan key success factors yang telah  dianalisis  dalam  matriks  sebelumnya.  Alternatif  strategi  yang  dihasilkan berdasarkan matriks SWOT adalah sebagai berikut:
1)  Strategi SO  (Strengh-Opportunity)
a.  Meningkatkan atau menambah target retribusi sampah. b.  Memperluas cakupan layanan retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan, termasuk sektor perumahan/permukiman.
2)  Strategi WO (Weakness-Opportunity)
a.  Menambah jumlah tenaga pengangkut sampah.
b.  Menambah jumlah sarana dan prasarana persampahan.
c.  Meningkatkan  kontribusi  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan dengan  menambah  atau  memperluas  cakupan  pelayanan  melalui peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang persampahan.
d.  Pengoptimalan  pengawasan  oleh  DPRD  dalam  peningkatan  kontribusi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
3)  Strategi ST (Strengh-Threats)
a.  Merevisi  Perda  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada.
b.  Penegakan sanksi bagi wajib retribusi.
c.  Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi terkait untuk mengatasi pesaing.
d.  Meningkatkan pelayanan persampahan.
4)  Strategi WT (Weakness-Threats)
a.  Mengoptimalkan  sosialisasi  dan  penyuluhan  tentang  Perda  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk mengenai tarif dan sanksi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
b.  Melakukan  koordinasi  dan  kerjasama  dengan  pesaing  yang  ada  untuk meningkatkan  kontribusi  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan terhadap PAD.
c.  Kaji ulang Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
d.  Revisi atau penyempurnaan SOP.
Grand strategy (strategi utama) dalam penelitian ini adalah strategi ekspansi dalam bentuk ekstensifikasi yaitu dengan melakukan perluasan cakupan layanan retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  di  Kabupaten  Situbondo,  terutama untuk sektor permukiman dalam upaya untuk menambah target atas pendapatan retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan.  Hal  tersebut  dikarenakan  dengan melihat peluang yang begitu besar terkait dengan upaya peningkatan pendapatan atas  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  yaitu  potensi  permukiman terutama  perumahan  yang    berkembang  pesat  dan  masih  banyak  yang  belum terjangkau, serta dengan melihat tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan juga baik. Selain  itu,  kontribusi dari retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  yang  masih  belum  memberikan prosentase kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo juga memberikan alasan perlunya peningkatan atau penambahan target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan penambahan target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai strategi utama juga tetap harus diimbangi dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat dan juga tetap diperlukan dukungan dari strategi-strategi lainnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  strategi  utama  yang  dapat  diterapkan  Dinas  PU  Cipta Karya  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Situbondo  dalam  upaya  meningkatkan  retribusi
pelayanan  persampahan/kebersihan  pada  permukiman  adalah  strategi  ekspansi  dalam bentuk  ekstensifikasi  yaitu  dengan  melakukan  perluasan  cakupan  layanan  retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan  di  Kabupaten  Situbondo  terutama  untuk  sektor permukiman. Dimana, untuk keberhasilan strategi utama tersebut diperlukan dukungan dari strategi-strategi yang lain.

## Saran
Berdasarkan hasil analisis dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
a.  Bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo
1)  Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dapat menggunakan matriks IE dan matriks  SWOT  untuk  merumuskan  beberapa  alternatif  strategi  yang  dapat digunakan  untuk  meningkatkan  pendapatan  atas  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan.
2)  Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai leading sector atas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan harus berupaya untuk bisa menerapkan sistem manajemen retribusi daerah yang baik, yaitu:
a)  rutin melakukan pendataan potensi/ update potensi wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk menjaring potensi-potensi baru yang belum tergali,
b)  rutin  melakukan  pengkajian  dan  pengevaluasian  atas  tarif  retribusi pelayanan persampahan/kebersihan maksimal 3 (tiga) tahun sekali,
c)  rutin  melakukan  penilaian  kembali  atas  wajib  retribusi  yang  disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan atau volume timbulan sampah yang dihasilkan,
d)  memperbaiki  sistem  pengawasan  terutama  oleh  instansi  pemerintahan yang terkait dalam upaya untuk mengatasi atau mengurangi kebocoran atas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,
e) menegakkan sanksi bagi petugas pemungut yang melakukan pelanggaran dan pemberian reward bagi petugas yang disiplin dan melakukan tugasnya dengan baik,
f) menjalin  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  dalam  upaya  untuk meningkatkan  pendapatan  atas  retribusi  pelayanan  persampahan/ kebersihan  maupun  dalam  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan dalam membayar retribusi sampah.
3)  Dinas  PU  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  selalu  memberikan  pelayanan persampahan  yang  baik  kepada  masyarakat,  baik  pelayanan  dalam pengelolaan  sampah  (kebersihan  sampah)  maupun  pelayanan  atas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
4) Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang juga harus secara rutin melakukan sosialisasi persampahan, terutama terkait retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat.
5)  Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang secara rutin melakukan perbaikan dan revisi atau penyempurnaan atas Standar Operasional Prosedur (SOP) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, karena tanpa revisi/penyempurnaan,  SOP  tidak  akan  mampu  mengimbangi  dinamika usaha yang telah dilakukan.
b.  Bagi akademisi atau peneliti lain
Penelitian dapat dilakukan dengan tema dan fokus penelitian yang sama, dengan lebih  banyak    menggali  informasi  yang  bersumber  dari  luar  instansi  yang  terkait langsung ataupun dari luar pemerintahan (masyarakat), sehingga dapat menambah faktor-faktor  eksternal    terkait  strategi  peningkatan  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan pada permukiman di Kabupaten Situbondo.

## Daftar Referensi
Amirullah. 2015. Manajemen Strategi Teori-Konsep-Kinerja . Jakarta : Mitra Wacana Media
David, Fred R. 2009. Strategic Management. Twelfth Edition. New Jersey: Pearson Education. Terjemahan  oleh  Dono  Sunardi.  2011. Strategic  Management (Manajemen  Strategi Konsep), Buku 1, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat
Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah (Implementasi Pasca Reformasi) . Jakarta: PT.Wahana Semesta Intermedia
Halim,  Abdul.  2004. Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah  Edisi  Revisi.
Yogyakarta:UPP AMP YKPN
Peraturan Daerah Situbondo Nomor 5 Tahun 2011. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan . 7 April 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5. Situbondo
Rozzaq,  Gozzali  AR  .  2010.  Kontribusi  dan  Efektifitas  Retribusi  Jasa  Umum  terhadap Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Surakarta  Tahun  2005-2009. Skripsi . Surakarta: Universitas Sebelas Maret
Sofyan,  Iban.  2015. Manajemen  Strategi    (Teknik  Penyususnan  serta  Penerapannya  untuk Pemerintah dan Usaha) . Yogyakarta: Graha Ilmu