Acepted July, 25 th 2020
Cite this as :
Ramadani, Thoriq (2020). Komunikasi Organisasi pada Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.Jurnal Komunikasi, 14(2), 119-134. Doi : https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.7076
© 2020 Thoriq Ramadani
EISSN 2549-4902 , ISSN 1978-4597 Volume 14 No 2 September 2020 (119-134) https://journal.trunojoyo.ac.id/komunikasi

## Komunikasi

## Komunikasi Organisasi pada Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

## Thoriq Ramadani
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral E-mail: thoriq.ramadani@esdm.go.id
DOI: https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.7076

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan mengetahui iklim komunikasi organisasi dan strategi komunikasi pada Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Metode yang digunakan adalah  paradigma  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan wawancara  terhadap key  informants dan  data  sekunder  dengan  melakukan  peninjauan  literatur.  Hasil penelitian  mengungkapkan  bahwa  iklim  komunikasi  organisasi  pada  faktor  pimpinan,  memberikan motivasi kepada bawahan  untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Pada faktor tingkah laku pegawai, masih terkotak-kotak antar generasi, antar Bagian, dan beberapa orang belum berkomunikasi secara dua arah  dengan  baik.  Pada  tingkah  laku  kelompok  kerja  terkotak-kotak  antar  Bagian.  Faktor  eksternal organisasi,  penurunan  anggaran  memiliki  efek  terhadap  produktivitas  kerja.  Strategi  komunikasi, komunikator  adalah  pimpinan  yang  dapat  mempersatukan  seluruh  pegawai.  Target  yang  ditetapkan adalah seluruh pegawai. Pesan yang disusun berisi kebijakan. Media yang digunakan aplikasi WhatsApp dan e-mail. Saluran komunikasi yang digunakan kelompok melalui rapat Biro, rapat Bagian, antar pribadi seperti  e-mail,  telepon,  WhatsApp,  dan Short  Message  Service (SMS).  Efek  yang  diharapkan  adalah keguyuban.
Kata kunci : : Iklim Komunikasi Organisasi, Komunikasi Organisasi, Strategi Komunikasi

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  organizational  communication  climate  and  communication  strategy  at Bureau of Energy Policy Facilitation and Trial Secretariat General of the National Energy Council. The method used is a qualitative paradigm with a case study method. Primary data collection was carried out by interviewing key informants and secondary data by conducting a literature review. The research results reveal  that  the  organizational  communication  climate  on  the  leadership  factor  provides  motivation  to subordinates to do their job well. In terms of employee behavior, it is still fragmented between generations, between divisions, and some people have not communicated both ways well. The behavior of the work group is divided between divisions. External factors of the organization, decreased budget has an effect on work productivity.  Communication  strategy,  the  communicator  is  a  leader  who  can  unite  all  employees.  The target set is all employees. Compiled messages contain policies. The media used by WhatsApp and e-mail applications. Communication channels used by groups are through Bureau meetings,  Division meetings, interpersonal such as e-mail, telephone, WhatsApp, and Short Message Service (SMS). The expected effect is togetherness.
Keywords : Climate of Organizational Communications, Organizational Communications, Communication Strategies
120 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 02, September 2020: 119-134

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  energi  di  tanah  air merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Energi mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan suatu negara, khususnya dalam mengakselerasi  kemajuan  ekonomi  suatu negara (Santoso, 2017: 28). Energy is viewed as  the  most  crucial  sector  in  elements  of state’s power ini recent times. Energy sector is not only closely associated to the economic progress  of  a  state  but  also  determined  the standing of a state in the committee of nations (Khalid & Mukhtar, 2016: 101) .
Energi  dalam  Undang-Undang  (UU) Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi adalah kemampuan  untuk  melakukan  kerja  yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan  elektromagnetika.  Peranan  energi  sangat penting  artinya  bagi  peningkatan  kegiatan ekonomi  dan  ketahanan  nasional,  sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan  dan  pengusahaannya  harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu.
Untuk  itu,  UU  No  30  tahun  2007 memberikan  amanat  kepada  Presiden  untuk membentuk  Dewan  Energi  Nasional  (DEN). DEN bertugas:
1. Merancang  dan  merumuskan  Kebijakan Energi  Nasional  (KEN)  untuk  ditetapkan oleh  Pemerintah  dengan  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2. Menetapkan  Rencana  Umum  Energi Nasional (RUEN)
3. Menetapkan
langkah-langkah
penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi
4. Mengawasi  pelaksanaan  kebijakan  di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
Dalam  menjalankan  tugasnya  DEN dibantu  oleh  Sekretariat  Jenderal  (Setjen) DEN,  Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi  dan Persidangan  menjadi  salah  satu  Biro  di lingkungan Sekretariat Jenderal (setjen) DEN. Sesuai  Peraturan  Menteri  (Permen)  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  No.  14 Tahun  2009  tentang  Tugas  dan  Fungsi
Organisasi  menyebutkan  Biro  Fasilitasi Kebijakan  Energi  dan  Persidangan  memiliki tugas membantu Setjen DEN dalam penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan  bahan-bahan  persidangan  DEN dalam  rangka  perancangan  dan  perumusan KEN dan penetapan RUEN, penyelenggaraan hubungan  kemasyarakatan  (Humas)  serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.
Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi  dan Persidangan menjadi Biro yang memfasilitasi Anggota  DEN  dalam  melaksanakan  tugas yaitu  (1)  merancang  dan  merumuskan  KEN untuk  ditetapkan  oleh  Pemerintah  dengan persetujuan DPR, produk hukum KEN adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 79 Tahun 2014 tentang  KEN,  dan  (2)  menetapkan  RUEN, yang  produk  hukumnya  adalah  Peraturan Presiden (Perpres) No 22 Tahun 2017 tentang RUEN.  Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi  dan Persidangan Setjen DEN memiliki peran yang strategis  dalam  memfasilitasi  persidangan DEN,  yaitu  Sidang  Anggota  yang  dipimpin oleh Ketua Harian DEN yaitu Menteri ESDM dan  Sidang  Paripurna  DEN  yang  dipimpin oleh Ketua DEN, yaitu Presiden.
Dengan peran  yang  strategis tersebut, iklim  komunikasi  dalam  organisasi  dan strategi komunikasi Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan harus berjalan dengan optimal, dalam melaksanakan tugas organisasi  yang  diemban  dengan  segala dinamika  di  dalamnya.  Sehingga  tugas  Biro Fasilitasi  Kebijakan  Energi  dan  Persidangan untuk  menopang  Sekretariat  Jenderal  DEN dalam  membantu  tugas  DEN  menjadi maksimal.  Dinamika  organisasi  yang  selalu hidup dan berkembang selalu ditandai dengan iklim  komunikasi  organisasi  yang  baik (Purnomo, 2018: 11).
Penelitian  terdahulu,  yang  pertama, dilakukan  oleh  Harivarman  (2016:  518) bahwa hambatan komunikasi pasti akan selalu terjadi dalam setiap proses komunikasi dalam organisasi,  tak  terkecuali  pada  organisasi pemerintahan  ketika  menjalankan  suatu program  atau  kegiatan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Direktorat  Pelaksanaan Anggaran  (PA)  Kementerian  Keuangan
sebagai organisasi pemerintahan menghadapi beberapa  hambatan  komunikasi  internal dalam  pelaksanaan  Program  Monitoring  dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, yaitu adanya perbedaan  persepsi  antara  pimpinan  dan bawahan  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  dan program  yang  termasuk  dalam perceptual distortion , terbatasnya praktik sharing informasi  dari  pihak  manajemen  kepada pegawai  pelaksana  dan  pengarauh  gaya kepemimpinan  atasan  dalam  pelaksanaan kegiatan yang disebabkan adanya status effect dan cultural  differences dalam  organisasi Direktorat PA.
Dalam rangka memperoleh komunikasi  yang  efektif  untuk  kelancaran pelaksanaan  program  dan  kegiatan  di  masa yang akan datang, Direktorat PA Kementerian Keuangan perlu menerapkan beberapa strategi komunikasi  untuk  meminimalisir  hambatan- hambatan  yang  dihadapi  tersebut,  Pimpinan dan  pejabat  Direktorat  PA  di  tingkat manajerial perlu lebih aktif dalam menanamkan gagasan khususnya di level staf atau  pelaksana,  kemudian  organisasi  perlu menciptakan  mekanisme  berbagi  informasi dan pengetahuan ( information and knowledge sharing  culture )  sampai  ke  level  staf  atau pelaksana (Harivarman, 2016: 518-519).
Penelitian kedua yang dilakukan oleh Hambali;  dkk,  (2018:  107)  pada  Program Studi Ilmu  Komunikasi  Fakultas  Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas  Islam Negeri Raden Fatah Pelembang telah berjalan sesuai dengan sistem yang berlaku, karena alur komunikasi secara formal dalam organisasi tertata secara teratur  dan  mengikuti  prosedur  yang  telah berlaku.  Pola  komunikasi  yang  dalam penyebaran  informasi  juga  terjalin  secara langsung dengan adanya feedback dari setiap penerima  pesan.  Selain  itu  dari  pola komunikasi  yang  terbentuk,  akan  membuat hubungan  interaksi  antar  anggota  akan  tetap harmonis karena penyebaran informasi terjadi secara  transparan  dan  tidak  kaku  (Hambali; dkk, 2018: 107).
Penelitian  ketiga,  dilakukan  oleh Purnomo  (2018)  mengungkapkan  bahwa penerapan komunikasi organisasi yang
diterapkan  pada  pemerintahan  di  Indonesia telah  dikomunikasikan  oleh  Kepala  Dinas beserta  jajaran  unit  kerja  dan  bawahannya dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi dalam membantu tugas kepemimpinan Gubernur. Pelaksanaan kebijakan komunikasi organisasi  pada  Pemerintahan  di  Indonesia tidak  terlepas  dari  faktor-faktor  yang menunjang dan menghambat. Faktor tersebut adalah  faktor  pimpinan,  tingkahlaku  sumber daya, kelompok kerja dan eksternal organisasi (Purnomo, 2018: 24).
Penelitian  keempat  yang  dilakukan (Ramadani,  2019b)  tentang  pengelolaan komunikasi publik di Setjen DEN
menjelaskan
bahwa implementasi
pengelolaan  komunikasi  publik  di  Setjen DEN  sudah  berjalan,  walaupun  masih  bisa ditingkatkan.  Keterbatasan  anggaran  dan peralatan  yang  ada  tidak  mempengaruhi motivasi  bekerja  dan  bahkan  menjadi masukkan  untuk  lebih  meningkatkan  lagi dalam  hal  sinergi  pengelolaan  komunikasi publik  ke  depan,  melalui  kerjasama  dengan Kementerian/Lembaga Anggota DEN. Peningkatan  pengikut  media  sosial  yang signifikan  juga  menjadi  salah  satu  ukuran pencapaian (Ramadani, 2019a: 11).
Penelitian kelima,
dilakukan Pricahyadi  &  Ramadani  (2019:  112)  pada Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus  Ibukota (DKI) Jakarta dalam upaya mengkomunikasikan kebijakan Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Nomor  110 Tahun  2018  tentang  Peningkatan  Kualitas Layanan  Administrasi  Kependudukan.  Hasil penelitian menemukan bahwa strategi komunikasi yang telah dilakukan Disdukcapil Pemprov  DKI  Jakarta  sudah  dilakukan, namun belum dijalankan dengan perencanaan yang  sistematis.  Bahkan,  ada  kekhawatiran jika  masayarakat  mengetahui  isi  Pergub tersebut, masyarakat akan menuntut pelayanan  yang  semakin  prima,  sedangkan masih  adanya  beberapa  kendala  di  lapangan (Pricahyadi & Ramadani, 2019: 112).
Perbedaan penelitian iklim
komunikasi organisasi dan strategi
122 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 02, September 2020: 119-134
komunikasi  di  Biro  Fasilitasi  Kebijakan Energi  dan  Persidangan  Setjen  DEN  adalah pada penelitian ini tidak hanya menggunakan prinsip  yang  memberikan  efek  pada  iklim komunikasi dalam organisasi, yaitu pimpinan, tingkah laku pegawai, tingkah laku kelompok kerja,  dan    faktor  eksternal  organisasi. Penelitian  ini  sekaligus  mengupas  strategi komunikasi untuk menyebarluaskan kebijakan  yaitu  penetapan  komunikator, penetapan  target,  menyusun  pesan-pesan, pemilihan media dan saluran komunikasi, dan efek yang diharapkan.
Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana  iklim  komunikasi  organisasi  dan strategi  komunikasi  di  di  Biro  Fasilitasi Kebijakan  Energi  dan  Persidangan  Setjen DEN.  Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah menambah  khazanah  penelitian  mengenai iklim  komunikasi  organisasi  dan  strategi komunikasi  yang  sudah  ada,  serta  sebagai bahan  evaluasi  dan  masukkan  terkait  iklim komunikasi  dalam  organisasi  dan  strategi komunikasi  di  di  Biro  Fasilitasi  Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen DEN.

## Komunikasi Organisasi
Komunikasi organisasi adalah bagaimana organisasi
mewakili, menghadirkan,  dan  membentuk  iklim  dan budaya  organisasi  mereka-sikap,  nilai,  dan tujuan  yang  menjadi  ciri  organisasi  dan anggotanya  (Atmaja  &  Dewi,  2018:  197). Komunikasi organisasi yaitu proses mengolah sistem ke dalam bentuk pesan yang sudah terencana sebelumnya  yang tujuannya adalah  untuk  menciptakan  dan  saling menukar  pesan  di  dalam  sebuah  organisasi formal  maupun  non  formal  untuk  mengatasi lingkungan  yang  tidak  pasti  atau  selalu berubah-ubah  dalam  rangka  mencapai  visi, misi dan tujuan (Hambali; dkk, 2018: 98-99).
Komunikasi  organisasi  terjadi  dalam suatu  sistem  terbuka  yang  kompleks  yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik internal  maupun  eksternal  yang  meliputi
pesan  dan  arusnya,  tujuan,  arah  dan  media, orang dan sikapnya, perasaannya, huubngannya  dan  keterampilan/ skill nya (Badrudin et al., 2017: 83). Goldhaber (1993: 6) menjelaskan mengenai komunikasi organisasi adalah, communication is essential to  an  organization.  Information  is  vital  to effective communication. Person who control information  control  power (Sugiarto  et  al., 2018: 1) .
Alvanco  (2014:  136)  menyatakan komunikasi  organisasi  sebagai  kumpulan sekelompok  orang  yang  memiliki  tujuan bersama,  dalam  rangka  mencapai  tujuan bersama tersebut faktor komunikasi  menjadi faktor  yang  sangat  penting  (Jumrad  &  Sari, 2019: 106). Joseph (2011: 340)
menyampaikan komunikasi organisasi merupakan  pengiriman  dan  penerimaan berbagai  pesan  di  dalam  organisasi  dalam kelompok formal maupun informal organisasi, jika organisasi semakin besar dan kompleks, maka demikian juga komunikasinya (Hasyim, 2016: 9). Komunikasi internal dalam dimensi komunikasi organisasi adalah proses komunikasi yang terjadi antara angota dalam organisasi,  untuk  kelancaran  pelaksanaan kegiatan organisasi (Harivarman, 2016: 509- 510).

## Iklim Komunikasi dalam Organisasi
Pace dan Faules (2000: 167) menjelaskan  iklim  komunikasi  organisasi merupakan  gabungan  dari  persepsi-persepsi suatu  evaluasi  makro  mengenai  peristiwa komunikasi,  perilaku  manusia,  respons karyawan terhadap karyawan lainnya, harapan-harapan, konflik-konflik antarpersona, dan kesempatan bagi pertumbuhan organisasi tersebut (A. Santoso, 2015:  2).  Menurut  Redding  (1972)  bahwa iklim  (komunikasi)  organisasi  jauh  lebih pentiing daripada keterampian/teknik komunikasi  serba  nyata  dalam  menciptakan organisasi  efektif.  Iklim  komunikasi  penting karena mengaitkan konteks organisasi
Komunikasi Organisasi pada Birokrasi Fasilitasi Kebijakan E ... (Thariq Ramadani) | 123
dengan  konsep,  perasaan  dan  harapan anggota organisasi dan membantu menjelaskan  periaku  anggota  organisasi dengan  mengetahui  sesuatu  tentang  iklim organisasi,  kita  dapat  memahami  lebih  baik apa  yang  mendorong  anggota  organisasi untuk bersikap dengan cara tertentu. (Sedarmayanti, 2018: 134).
Iklim  komunikasi  organisasai  yang baik  adalah  adanya  rasa  kepercayaan  atau kejujuran  dalam  proses  komunikasinya, selain itu ada juga pembuatan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama, bukan secara sepihak  baik  itu  atasan  ataupun  antar karyawan  (A.  Santoso,  2015:  1).  Iklim komunikasi  organisasi  ini  dipilih  karena memiliki  peranan  yang  penting  dalam  suatu organisasi  Guzley (1992) dalam  (Sugiarto et al., 2018: 2).
Iklim  komunikasi  yang  baik  akan dapat  menimbulkan  kepuasan  komunikasi organisasi  yaitu  semua  tingkat  kepuasan seorang  karyawan  mempersepsi  lingkungan komunikasi  secara  keseluruhan  (Wijaya, 2013:  122).  Iklim  memiiki  sifat  yang membuat  tampak  tumpang  tindih  dengan konsep  budaya.  Budaya  komunikasi  dalam konteks  komunikasi  organisasi  harus  dilihat dari  berbagai  sisi.  Sisi  pertama  adalah komunikasi  antara  atasan  dan  kepada bawahan.  Sisi  kedua  antara  pegawai  yang satu  dengan  pegawai  yang  lain.  Sisi  ketiga adalah  antara  pegawai  dan  atasan  (Badrudin et al., 2017: 83). Diperlukan kerjasama kedua pihak  agar  memiliki  komunikasi  dua  arah atau timbal balik yang efektif.
Komunikasi antara atasan dan bawahan  maupun  antar  karyawan  yang efektif  dapat  membantu  menentukan  iklim dan  semangat  kerja  sehingga  diharapkan mampu memberikan pencerahan dan kemudahan dalam mengelola sebuah organisasi  (Suparna,  R,  &  Winoto,  2013: 158).  Menurut  Higgins  (1994)  dalam (Sedarmayanti,  2018:  131-132),  ada  empat prinsip yang mempengaruhi iklim organisasi, yaitu:
1. Pimpinan Setiap keputusan pimpinan
mempengaruhi  iklim  organisasi  dalam beberapa  hal,  seperti  aturan,  kebijakan dan prosedur organisasi terutama masalah yang  berhubungan  dengan  masalah personalia,  distribusi  imbalan,  gaya komunikasi,  cara-cara  yang  digunakan untuk  memotivasi,  teknik  dantindakan pendisiplinan,  interaksi  antar  pimpinan dan kelompok, interaksi antar kelompok, perhatian pada permasalahan yang dimiliki  pegawai  dari  waktu  ke  waktu, serta  kebutuhan  akan  kepuasan  dan kesejahteraan pegawai.
2. Tingkah laku pegawai
Tingkah  laku  pegawai  mempengaruhi iklim melalui kepribadian mereka,
terutama kebutuhan mereka dan tindakan yang  mereka  lakukan  untuk  memuaskan kebutuhan tersebut.
Komunikasi karyawan  memainkan  bagian  penting dalam membentuk iklim. Cara seseorang berkomunikasi menentukan tingkat sukses  atau  gagalnya  hubungan  antar manusia.
3. Tingkah laku kelompok kerja Kelompok berkembang dalam organisasi dengan  dua  cara,  yaitu  secara  formal, utamanya  pada  kelompok  kerja  dan informal sebagai kelompok persahabatan atau kesamaan minat.
4. Faktor eksternal organisasi Sejumlah  faktor  eksternal  organisasi memengaruhi  iklim  pada  organisasi tersebut. Keadaan ekonomi adalah faktor utama yang mempengaruhi iklim.

## Strategi Komunikasi
Strategi komunikasi merupakan penentu berhasil tidaknya kegiatan komuniasi secara  efektif  (Rodiah  &  Yusup,  2018:  4). Strategi komunikasi menurut Uchjana (1993) merupakan   suatu   kemampuan   manajemen
124 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 02, September 2020: 119-134
dalam  mencapai  tujuan  (Erliana,  2005:  44). Rogers  (1982)  memberi  batasan  pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang  dibuat  untuk  mengubah  tingkah  laku manusia  dalam  skala  lebih  besar  melalui transfer ide-ide baru (Cangara, 2018: 64).
Strategi komunikasi merupakan panduan perencanaan komunikasi
( communication
planning ) dengan manajemen komunikasi ( communication management )  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan.  (Rosfiantika  &  Rodiah, 2015:  275).  Middleton  (1980)  menyatakan definisi strategi komunikasi adalah kombinasi yang  terbaik  dari  semua  elemen  komunikasi mulai  dari  komunikatro,  pesan,  saluran (media),  penerima  sampai  pada  efek  yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal (Cangara, 2018: 64).
Diseminasi komunikasi publik terhadap  Nawa  Cita, Government  Public Relation bertujuan untuk memberikan kesadaran  pemerintah  untuk  berkomunikasi dengan masyarakat, menciptakan komunikasi dua  arah  untuk  mendapatkan  input  dari masyarakat  dan  meningkatkan  kapasitas komunikasi  pemerintah  (Ramadani,  2019b: 5)  Persoalan  yang  timbul  adalah  konsep diseminasi  komunikasi  publik  merupakan salah  satu  strategi  komunikasi.  Dalam menetapkan strategi komunikasi ada beberapa
tahapan antara lain penetapan  komunikator,  penetapan  target, menyusun pesan-pesan, pemilihan media dan saluran komunikasi, dan efek yang diharapkan.   tidak  berhasil  dengan  baik, maka  kesalahan  utama  bersumber  dari komunikator.  Sebagai  pelaku  utama  dalam aktivitas komunikasi, komunikator memegang  peranan  sangat  penting.  Cangara (2018:  133)  menyampaikan  ada  tiga  syarat utama  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang komunikator, yaitu :
1. Tingkat kepercayaan orang lain terhadap dirinya (kredibilitas),
2. Daya tarik ( attractive ), dan
3. Kekuatan ( power )
Kedua,  Penetapan  Target.  Dalam dunia  bisnis  masayrakat  diistilahkan  dengan sebutan  pasar,  dalam  studi  komunikasi disebut  khalayak  ( audience ),  sementara dalam dunia politik disebut publik. Memahami  masyarakat  terutama  yang  akan menjadi  target  merupakan  hal  yang  sangat penting. Di dalam masyarakat ada kelompok- kelompok  yang  menentukan  pengaruh. Kelompok  itu  adalah  (1)  kelompok  yang memberi  izin,  yaitu  suatu  lembaga  atau badan-badan  yang  membuat  peraturan  dan memberi  izin  sebelum  suatu  program disebarluaskan.  (2)  Kelompok  pendukung, kelompok  yang  mendukung  dan  setuju  pada program  yang  akan  dilaksanakan,  (3) kelompok  oposisi,  mereka  yang  menentang atau bertentangan dengan ide perubahan yang ingin  dilakukan,  dan  (4)  kelompok  evaluasi, mereka  yang  terdiri  dari  orang-orang  yang mengkritisi  dan  memonitor  jalannya  suatu program, misalnya unsur legislatif yang terus memantau  pelaksanaan  program,  sejauh mana manfaat dan efeknya terhadap masyarakat (Cangara, 2018: 136-137).
Ketiga,  menyusun  Pesan.  Ada  tiga teori yang membicarakan tentang penyusunan pesan, yaitu (1) over power ‘em theory ,  teori  ini  menunjukkan  bahwa  bila pesan seringkali diulang, panjang dan cukup keras,  maka  pesan  itu  akan  berlalu  dari khalayak.  (2) Glamour  theory ,  suatu  pesan (ide) yang dikemas dengan cantik, kemudian ditawarkan  dengan  daya  persuasi,  maka khalayak akan tertarik untuk memiliki ide itu, dan  (3) dont  tell’em  theory ,  bila  suatu  ide tidak  disampaikan  kepada  orang  lain,  maka mereka  tidak  akan  memegangnya  dan menanyakannya,  karena  itu  mereka  tidak akan  membuat  pendapat  tentang  ide  itu (Cangara, 2018: 140).
Keempat, pemilihan media dan saluran komunikasi. Memilih media
komunikasi harus mempertimbangkan karakterisik  isi  dan  tujuan  pesan  yang  ingin disampaikan  dan  jenis  media  yang  dimiliki khalayak  (Cangara,  2018:  146).  Media komunikasi  terdiri   dari media  cetak  seperti
surat  kabar,  majalah  dan  tabloid,  media elektronik  seperti  televisi  dan  radio,  media luar  ruang  seperti  spanduk,  umbul-umbul, media daring seperti situs berita internet dan media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter  serta  WhatsApp,  selain  itu  ada  juga aplikasi  internal  Nota  Dinas  Elektronik (Nadine).
Sementara  itu,  saluran  komunikasi terdiri dari (1) saluran komunikasi kelompok, seperti kelompok partai kelompok sosial atau kelompok  profesi.  (2)  Saluran  komunikasi publik,  seperti  komunitas  tertentu  seperti agama  atau  partai  yang  sama.  (3)  Saluran komunikasi  antar  pribadi,  seperti  surat menyurat,  telepon, simple  message  services (SMS),  anggota  keluarga,  tetangga  dekat, sahabat dan teman kantor, dan (4)  saluran  komunikasi  tradisional,  seperti pesta  adat,  upacara  kelahiran,  upacara kematian (berkabung), upacara perkawinaan, pesta  panen,  upcara  perdamaian  (Cangara, 2018: 149).
Kelima, efek yang diharapkan. Strategi komunikasi yang dilakukan bertujuan mempengaruhi masyarakat. Pengaruh  bisa  terjadi  dalam  bentuk  (1) pengetahuan ( knowledge ), (2) sikap ( attitude ) dan (3) perilaku ( behaviour ). Pada tingkat  pengetahuan  pengaruh  bisa  terjadi dalam  perubahan  persepsi  dan  perubahan pendapat  ( opinion ).  Adapun  yang  dimaksud dengan  perubahan  sikap,  ialah  adanya perubahan internal pada diri seseorang yang diorganisasi  dalam  bentuk  prinsip,  sebagai hasil  dari  evaluasi  yang  dilakukannya terhadap  suatu  obyek.  Sementara  yang dimaksud  dengan  perubahan  perilaku  ialah perubahan  yang  terjadi  dalam  bentuk tindakan (Cangara, 2018: 165)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  paradigma kualitatif  dengan  metode  studi  kasus  di  di Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan   Setjen DEN.  Data  terdiri   dari
data primer dan data sekunder. Pengumpulan data  primer  dilakukan  dengan  wawancara terhadap key  informants .  Data  sekunder dengan  melakukan  peninjauan  literatur, seperti  jurnal,  buku  dan  peraturan  terkait. Penelitian  menggunakan  analisis  prinsip yang  mempengaruhi  iklim  organisasi  yang disampaikan  Higgins  (1994)  dan  strategi komunikasi  yang  disampaikan  Cangara (2018).
Selanjutnya,  analisis  data  dengan cara, yaitu pertama, pengumpulan data untuk memperolah  informasi  berupa  kalimat- kalimat yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan tinjauan literatur. Kedua, mereduksi data, dengan merangkum, memilah  dan  memfokuskan  pada  hal  yang sesuai  dengan  bahasan  dan  mencari  tema yang tepat untuk gambaran yang lebih jelas.
Ketiga,  menyajikan  data  dengan mengorganisasi  data  dan  menyusun  pola yang  berhubungan  sehingga  lebih  mudah dipahami.  Keempat,  penarikan  kesimpulan. Untuk  menarik  kesimpulan  dari  data  yang ada  melalui  pola  keteraturan  pada  iklim komunikasi organisasi dan strategi komunikasi  di  di  Biro  Fasilitasi  Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen DEN.
Pemilihan key informants berdasarkan  jabatan  di  lingkungan  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen  DEN,  baik  itu  Pimpinan  Tinggi Pratama Kepala Biro, Pejabat Administrator Kepala  Bagian,  Pejabat  Pengawas  Kepala Sub Bagian maupun Pejabat Pelaksana. Key informants dimaksud  yaitu  Kepala  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Kepala  Sub  Bagian  Fasilitasi  Kebijakan Penyediaan  Energi,  Kepala  Sub  Bagian Keprotokolan, Kepala Sub Bagian Dokumentasi,  Pengadministrasi  Data  dan Protokol yang diwawancarai pada tanggal 30
Oktober  2019,  Kepala  Bagian  Fasilitasi Rencana  Umum  Energi  yang  diwawancarai pada tanggal 1 November 2019, dan Kepala Sub  Bagian  Humas  pada  tanggal  10 November 2019.
126 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 02, September 2020: 119-134
Berikut daftar key informants seperti di bawah ini:
TABEL 1.
DAFTAR KEY INFORMANTS
N o. Key Informants Tugas 1.  Kepala  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Membantu  Sekretaris  Jenderal DEN  dalam  penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan
bahan-bahan persidangan  DEN  dalam  rangka perancangan dan perumusan KEN  dan  penetapan  RUEN, penyelenggaraan Humas 2.  Kepala Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi Melaksanakan  penyiapan  bahan perencanaan energi untuk fasilitasi penyelenggaraan persidangan DEN 3.  Kepala  Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan Penyediaan Energi Melakukan  penyiapan  bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyiapan  perumusan  kebijakan energi di sisi penyediaan energi 4.  Kepala Sub Bagian Keprotokolan
Melakukan  penyusunan  bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan keprotokolan yang  meliputi  penyiapan  jadwal, agenda, undangan dan penyelenggaraan persidangan DEN 5.  Kepala  Sub Bagian Dokumentasi Melakukan  penyusunan  bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas dokumentasi  persidangan  dan penyusunan  notulen  persidangan DEN 6.  Kepala  Sub Bagian Humas Melakukan  pengumpulan  bahan dan  data,  pelaksanaan,  serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan komunikasi kemasyarakatan, siaran dan konferensi  pers,  publikasi  dan hubungan  kelembagaan  kegiatan DEN 7.  Pengadminis trasi Data Membantu  penyusunan  bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan dokumentasi persidangan DEN 8.  Protokol Membantu  penyusunan  bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan keprotokolan persidangan DEN
Sumber: Diolah dari Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Setjen DEN

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi  dan Persidangan Setjen DEN menyelenggarakan fungsi  (1)  koordinasi  persidangan  DEN,  (2) pengelolaan  fasilitasi  kegiatan  Kelompok Kerja,  (3)  pengelolaan  kajian  kebijakan  dan perencanaan  energi,  (4)  penyusunan  bahan persidangan  untuk  perumusan  KEN,  (5) penyusunan bahan persidangan untuk penelaahan  atas  rumusan  RUEN  yang disiapkan oleh Pemerintah, serta perencanaan energi daerah, (6) penyelenggaraan persidangan dan penyusunan  notulen  persidangan  DEN,  (7) penyelenggaraan keprotokolan dan
kehumasan  DEN  dan  (8)  evaluasi  dan pelaporan fasilitasi persidangan untuk penyusunan  bahan  perumusan  KEN  dan penetapan Rencana Umum Energi.
Biro  Fasilitasi  Fasilitasi  Kebijakan Energi  dan  Persidangan  Setjen  DEN  terdiri dari  tiga  bagian  dan  satu  kelompok  jabatan, yaitu (1) Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi, (2) Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi, (3)  Bagian  Humas  dan  Persidangan  (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian  Fasilitasi  Kebijakan  Energi mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan bahan  persidangan  kebijakan  energi  untuk fasilitasi penyelenggaraan persidangan DEN dan  kegiatan  Kelompok  Kerja.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian
Fasilitasi Kebijakan Energi menyelenggarakan  fungsi  (1)  penyiapan koordinasi untuk penyusunan bahan persidangan kebijakan energi,
(2)
pelaksanaan  kajian  untuk  perancangan kebijakan energi, (3) penyiapan bahan untuk perancangan kebijakan energi dalam persidangan  DEN  dan  kegiatan  Kelompok kerja,  dan  (5)  evaluasi  dan  pelaporan pelaksanaan  penyiapan  bahan  persidangan kebijakan energi untuk fasilitasi penyelenggaraan  persidangan  DEN  dan kegiatan kelompok kerja.
Bagian  Fasilitasi  Rencana  Umum Energi  mempunyai  tugas  melaksanakan
penyiapan  bahan  perencaan  energi  untuk fasilitasi penyelenggaraan persidangan DEN dan  kegiatan  Kelompok  Kerja.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian  Fasilitasi  Rencana  Umum  Energi menyelenggarakan  fungsi  (1)  penyiapan koordinasi untuk penyusunan bahan persidangan
perencanaan energi,
(2)  pelaksanaan  kajian  perencanaan  energi nasional  dan  daerah,  (3)  penyiapan  bahan penyusunan rancangan RUEN, (4) penyiapan bahan  untuk  penelaahan  neraca  energi,  dan (5)  evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan penyiapan  bahan  perencanaan  energi  untuk fasilitasi penyelenggaraan persidangan Dewan  Energi  Nasional  dan  kegiatan Kelompok Kerja.
Bagian  Humas  dan  Persidangan memiliki tugas melaksanakan urusan humas, keprotokolan,  dan  persidangan  DEN,  serta kegiatan Kelompok
Kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian
Humas dan
Persidangan menyelenggarakan  fungsi  (1)  penyiapan koordinasi  penyelenggaraan  humas  dan persidangan,  (2)  pelaksanaan  keprotokolan Sidang Paripurna dan Sidang Anggota DEN, serta kegiatan Kelompok Kerja, (3) pelaksanaan  fasilitasi  Sidang  Paripurna  dan Sidang  Anggota  DEN,  serta  kegiatan Kelompok Kerja, (4) pelaksanaan humas dan hubungan  kelembagaan,  (5)  pelaksanaan dokumentasi dan pengumpulan bahan persidangan  DEN,  serta kegiatan  Kelompok Kerja,  (6)  Penyusunan  notulen  persidangan DEN,  dan  (7)  evaluasi  dan  pelaporan pelaksanaan humas keprotokolan, dan persidangan  DEN,  serta kegiatan  Kelompok Kerja.
Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi  dan Persidangan  memiliki  jumlah  pegawai sebanyak dua puluh sembilan orang, dengan paling  banyak  menduduki  Golongan/Ruang III/b  yaitu  sepuluh  orang.  Setelah  itu Golongan/Ruang III/d sebanyak enam orang, Golongan/Ruang  III/c  sebanyak  lima  orang, Golongan/Ruang IV/b, III/a, dan II/d masing- masing sebanyak dua orang, serta
Golongan/Ruang  IV/c  dan  IV/a  masing- masing sebanyak satu orang.
TABEL 2.

## GOLONGAN/ RUANG PEGAWAI DI BIRO FASILITASI KEBIJAKAN ENERGI DAN PERSIDANGAN SETJEN DEN
No. Golongan/Ruang Jumlah 1. II/d 2 orang 2. III/a 2 orang 3. III/b 10 orang 4. III/c 5 orang 5. III/d 6 orang 6. IV/a 1 orang 7. IV/b 2 orang 8. IV/c 1 orang TT  Total 29 orang

## Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian per 1 Oktober 2019
Iklim Komunikasi Organisasi di Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan dapat  dijelaskan  seperti  di  bawah  ini. Pertama,  pimpinan  dalam  hal  ini  adalah Pimpinan  Tinggi  Pratama  Kepala  Biro, Pejabat Administrator  Kepala  Bagian, Pejabat  Pengawas  Kepala  Sub  Bagian  di lingkungan Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan  Persidangan.  Menurut  Kepala  Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi:
“Karo  (Kepala  Biro)  memberikan perintah (di Grup WhatsApp), singkat, sangat  minimalis,  (sehingga  perlu) klarifikasi.  Memberikan  motivasi  dari sisi yang berbeda. Kita tidak terpikirkan  ada  gambaran,  ide  baru. Bagus,  kreatif,  dan  ingin  maju  bikin saja. Cukup mendorong, kreatif. (Sedangkan) masih belum jalan, reward belum (jalan).
Kepala  Sub  Bagian  Penyediaan Energi menjelaskan:
“Sepertinya  (Kepala  Biro)  lebih persuasif,  meeting  bareng.  (Untuk) reward  masih  kurang  (dijalankan), punishment  (sudah)  jalan  karena sistem jalan seperti itu. Gaya komunikasi  lebih  merangkul,  ketika keluar  kita  adalah  Biro  II  (Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan) secara utuh.”
128 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 02, September 2020: 119-134
Kepala  Sub  Bagian  Dokumentasi, Kepala  Sub  Bagian  Humas,  Protokol  dan Pengadministrasi Data menyampaikan bahwa  tidak  berjalannya reward di  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan. Sementara itu, Kepala Sub Bagian
Keprotokolan menyampaikan bahwa Kepala
Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi  dan Persidangan memotivasi pegawai di bawahnya.
“Berusaha  men-trigger  kita.  Yuk,  kita bikin  input  apa,  walaupun  kondisi  kita saat ini. Ada willingness.”
Ia menambahkan bahwa cara dirinya memberikan  motivasi  kepada  pegawai  di bawahnya  adalah  dengan  menjelaskan mengenai  dedikasi  sebagai  Apratur  Sipil Negara (ASN):
“ Once,  kita  sudah menentukan pilihan kita  menjadi  PNS  (Pegawai  Negeri Sipil),  artinya,  itu  sudah  jalan  kita. Walaupun,  kadang-kadang  semangat itu didukung dengan adanya pendapatan dan pemasukkan. Kembali lagi,  ada  atau  tidak  ada  tambahan, tetap  kita  digaji  negara.  Mencoba untuk membangun, yuk kita ini memang mendedikasikan  diri  menjadi  ASN. Tunjukkan  itu  kita  ada  beban  moral. Kalau tidak mau di sini, keluar.”
Kedua,  Tingkah  Laku  Pegawai. Kepala  Biro  Fasilitasi  Kebijakan Energi  dan Persidangan menyampaikan:
“Ini  kita  masih  terkotak-kotak,  per Bagian. Ini tidak campur. Milenial dan non  milenial.  Generasi  sebenarnya, bukan  masalah  pekerjaan/  jabatan.  Ini yang harus semua juga bisa menyadari dulu bahwa kita beda generasi, the way how to-nya berbeda. Kedua, per Bagian beda-beda  (tugas  dan  fugsi).  Kegiatan saling  mengetahui,  kalau  tidak  secara dalam,  paling  tidak  mengetahui,  tugas fungsi seperti apa. Apakah diimplementasikan,  belum  tentu.  Kita pro  aktif,  karena  pekerjaan  harus  pro aktif, kalau jaman sekarang.”
Kepala  Bagian  Fasilitasi  Rencana Umum  Energi  menyampaikan  komunikasi
sudah  berjalan  dengan  baik,  hanya  saja  ada beberapa orang  yang cara berkomunikasinya tidak berjalan secara dua arah, jelasnya:
“Harusnya  demokrasi.  Ada  satu-dua orang  yang  mendominasi.  Kalau  saya, lebih  baik  menghindar.  Kalau  (orang seperti  itu)  dihadapi,  (berpotensi) menimbulkan polemik, lebih baik polemik  itu  ditinggalkan.  (Lebih  baik) kita  berkomunikasi  dengan  orang  lain yang sejalan, (agar) lebih produktif.”
Lain  halnya  apa  yang  disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Humas, menurutnya tidak  hanya  dalam  satu  Biro,  bahkan  ada Pelaksana  yang  masih  berjalan  sendiri- sendiri. Berjalan sendiri-sendiri yang dimaksud adalah belum menjalankan komunikassi organisasi secara maksimal.
Sejalan  dengan  itu,  Kepala  Sub Bagian  Keprotokolan  menjeaskan  hal  itu normatif dan wajar:
“Manusiawi,  ada  yang  berkerja berdasarkan tanggung jawab, ada yang berkerja  berdasarakan  uang,  saja. (Saya berharap) Biro II (Biro Fasilitasi Kebijakan  Energi  dan  Persidangan) lebih kekeluargaan.”
Kepala  Sub  Bagian  Penyediaan Energi,  Protokol  dan  Pengadministrasi  data menjelaskan  untuk  menekankan  pentingnya koordinasi.  Lebih  lanjut  Kepala  Sub  Bagian Penyediaan Energi:
“Misalnya  kita  terkait  kebutuhan (organisasi), (bisa) berkoordinasi dengan bidang lain, (untuk) menyiapkan bahan. Paling kita berkoordinasi, mana yang  dipakai.  Tidak  masalah,  tidak merasa ada gap (antar pergawai).
Ketiga,  Tingkah  Laku  Kelompok Kerja.  Kepala  Biro  Fasilitasi  Kebijakan Energi dan Persidangan menyampaikan:
“Semua (antar Bagian masih) terkotak- kotak.  (Walaupun)  ada  plus-minus, dalam perkerjaan tidak boleh terkotak- kotak. Tatkala menyelesaikan perkerjaan  tidak  ada  yang  terkotak-
Komunikasi Organisasi pada Birokrasi Fasilitasi Kebijakan E ... (Thariq Ramadani) | 129
kotak,  solid dan solved. Saling melihat kiri-kanan.  (Jangan)  seperti  kacamata kuda.  Hal  yang  seperti  itu  kita  buang, kita harus satu tim. ”
Kepala  Sub  Bagian  Keprotokolan menambahkan mengenai tingkah laku kelompok  secara  formal  di  Biro  Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan:
“Secara formal, masih belum maksimal.  Secara  formal,  (masih) terkotak-kotak.  Bagian  Humas  dan Persidangan  sendiri  kerjanya.  Bagian Fasilitasi  Rencana  Umum  Energi sendiri  kerjanya.  Bagian  Fasilitasi Kebijakan  Energi  sendiri  kerjanya. Tidak  saling  guyub.  (Seharusnya  bisa dibangun kekompakkan) apa yang bisa kita  support  dari  sini,  apa  yang  bisa kita support dari sana.”
Kepala  Bagian  Fasilitasi  Rencana Umum Energi menjelaskan hal berbeda:
“Bagian  Fasilitasi  Kebijakan Energi sudah berjalan baik (tingah laku kelompok),  komunikasi  sudah  tektok (dua arah). Kalau tidak ada yang tahu, (yang  lain)  memberi  tahu.  Kalau berdasarkan  pemintan  (informal),  itu lebih jalan, (seperti) hobi.”
Kepala  Sub  Bagian  Keprotokolan memandang  tingkah  laku  kelompok  secara informal sudah berjalan baik:
“(Untuk  yang)  perempuan  kadang makan  siang  bareng.  Laki-laki  futsal bareng.  (Walaupun)  ada  yang  tidak kompak, satu-dua (orang) .”
Pengadministrasi Data
menyampaikan  di  salah  satu  Bagian  di lingkungan Biro  Fasilitasi Kebijakan Energi dan
Persidangan belum terbangun kekompakkan dalam tim:
“Masih  ada  selisih  paham.  Tidak berbaur (antar anggota Bagian). (Upaya  untuk  membuat  kompak  salah satunya adalah) sering jalan bareng.”
Kepala  Sub  Bagian  Penyediaan Energi menjelaskan bahwa untuk mendorong
motivasi  antar  anggota  Bagian  perlu memberikan reward :
“Harus  mendorong  mereka  supaya lebih  baik  lagi  (dalam  bekerja).  Harus didorong,  dikasih  motivasi,  termasuk reward.”
Kepala Sub Bagian
Humas mengungkapkan  saat  ini  perkerjaan  yang dikerjakan  relatif  lebih  fleksibel.  Hal  yang berbeda di unit kerja sebelumnya:
“Jangankan (untuk) mengobrol,
(bahkan,  waktu  untuk)  makan  kadang lupa.”
Keempat, Faktor Eksternal
Organisasi. Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi  dan  Persidangan berpandangan dengan  organisasi  yang  masih  terkotak- kotak,  Ia  menjelaskan  bahwa  cara  untuk mengelola  organisasi  adalah  dengan  seni kepemimpinan:
“Sebagai  pimpinan  yang  berat  itu mengatur ini (faktor eksternal: keuangan). Anggaran APBN (Anggaran pendapatan  dan  Belanja  Negara) seratus  persen  untuk  kerja.  Itu  adalah art (seni) dari situ (untuk bisa mengelola keuangan).
Kepala  Bagian  Fasilitasi  Rencana Umum  Energi  menyikapi  dengan  turunnya alokasi  anggaran  dari  tahun  anggaran sebelumnya  tidak  menurunkan  semangat pegawai dalam bekerja:
“Tupoksi (tugas, pokok dan fungsi)-nya ada. (Pada Bagian Humas dan Persidangan)  fungsi  kehumasan  tetap jalan,  (tetap)  membuat  berita.  Ada sesuatu  yang  dihasilkan.  PNS  dibayar sesuai  dengan  tusi  (tugas  dan  fungsi)- nya.”
Dengan  adanya  penurunan  anggaran pada  tahun  anggaran  2019,  Kepala  Sub Bagian Keprotokolan mengungkapkan bahwa memiliki efek terhadap produktivitas kerja:
“Kita  bekerja  berbasis  anggaran. Kinerja,  anggaran  dan  output.  Output jadi  tidak  banyak.  Produktifitas  (tetap)
130 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 02, September 2020: 119-134
maksimal,  tapi  tidak  banyak  apa  yang bisa  kita  hasilkan.  Apapun  yang  kita kerjakan  maksimal,  tapi  output  tidak sebanyak  dulu.  Dengan  output  tidak banyak,  pekerjaan  tidak  banyak,  jadi kurang produktif. Produktivitas
menurun.”
Kepala Sub Bagian Penyediaan Energi mengungkapkan  bahwa  dengan  penurunan anggaran  dari  tahun  sebelumnya  tetap bersama-sama  dalam  tim  untuk  bekerja dengan  maksimal.  Untuk  itu  lebih  memilih untuk  mempersuasi  dan  memotivasi  anggota timnya untuk dapat berkerja secara masksimal:
“Lebih  banyak  persuasi  dan  motivasi. Memang  keadaan  seperti  ini,  (namun tetap) kita bersama-sama dalam satu tim (secara maksimal).”
Protokol menyebutkan bahwa
kesejahteraan sangat diidamkan para pegawai.
Bahkan,  ia  menjelaskan  bahwa  faktor ekonomi, dapat mempengaruhi pikiran pegawai:
“Intinya  ada  kesejahteraan.  Manusia menjadi  rampok,  manusia  menjadi maling, manusia menjadi pembunuh, itu faktor  ekonomi,  karena  keuangan. Kesejahteraan bisa mempengaruhi pikiran.”
Pada  strategi  Komunikasi  di  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan dapat  dijelaskan,  yaitu  pertama,  penetapan komunikator. Kepala
Sub
Bagian Keprotokolan  menjelaskan  pimpinan  teratas (Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan  yang  dapat  menyatukan  setiap pegawai  di  Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi dan  Persidangan.  Pengadministrasi  data menyampaikan  hal  serupa  bahwa leader (pimpinan)  dapat  mempersatukan  seluruh pegawai, sehingga tidak terkotak-kotak lagi.
Sedangkan,  Kepala  Sub  Bagian Humas menyampaikan bahwa Pejabat Administrator Kepala Bagian diperbolehkan untuk  menyampaikan  informasi,  ini  adalah fungsi  Bagian  Humas  dan  Persidangan. Pimpinan  di  sini,  baik  itu  Kepala  Biro
Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Kepala  Bagian  Humas  dan  Persidngan, Kepala  Bagian  Fasilitasi  Kebijakan  Energi dan  Persidangan,  Kepala  Bagian  Fasilitasi Rencana Umum Energi. Maupun Kepala Sub Bagian  Dokumentasi,  Kepala  Sub  Bagian Keprotkolan,  Kepala  Sub  Bagian  Humas, Kepala  Sub  Bagian  Penyediaan  Energi, Kepala  Sub  Bagian  Pemanfaatan  Energi, Kepala  Sub  Bagian  Fasilitasi  RUEN,  dan Kepala Sub Bagian Pemantauan Pelaksanaan RUEN.
Kedua,  Penetapan  Target.  Target yang  ditetapkan  adalah  seluruh  pegawai  di lingkungan Biro  Fasilitasi Kebijakan Energi Persidangan.  Khususnya,  pegawai  yang memang  dianggap  belum  memiliki  kerja sama  yang  baik,  walaupun  hanya  satu-dua pegawai saja.
Namun,  Kepala  Sub  Bagian  Humas menyampaikan:
“Seharusnya  yang  namanya  kebijakan seluruh  masyarakat  harus  tahu.  Maka dari  itu,  setiap  peraturan  perundangan (setelah) diundangkan setiap masyarakat  wajib  mengetahui  atau dianggap mengetahui.”
Ketiga, Menyusun Pesan. Kepala Sub Bagian  Humas  menyampaikan bahwa  pesan yang disusun merupakan setidaknya keberadaan  kebijakan  dan  dapat  dipastikan ada  hal-hal  yang  bersifat  kewajiban  dan larangan. Kebijakan yang disampaikan dapat berupa  arahan  Pimpinan,  tindak  lanjut  hasil pembahasan  rapat,  sampai  dengan  peraturan perundangan  yang  sudah  ditetapkan  oleh Pemerintah.
Kepala  Sub  Bagian  Keprotokolan menjelaskan  jika  sistem  bisa  dirubah, manajerial  atau  ketata-laksanaannya  dirubah dapat  membuat  maksimal  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  setiap  Bagian  di  lingkungan  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Presidangan. Namun, demikian dengan merubah manajerial memerlukan proses dan waktu yang bertahap dan tidak singkat.
Keempat,  pemilihan  media  dan saluran  komunikasi.  Kepala  Sub  Bagian Humas  menyampaikan  bahwa  media  yang digunakan adalah media elektronik dan online yang  efektif.  Protokol  menjelaskan  bahwa rapat dapat dijadikan sarana untuk berkomunikasi setiap Bagian untuk membahas tentang perencanaan energi seperti Outlook Energi Indonesia, dan Kajian tentang energi yang diikuti oleh ketiga Bagian.
Media  komunikasi  yang  digunakan yaitu  berupa  media  percakapan  seperti aplikasi  WhatsApp,  baik  itu  jalur  pribadi (japri)  maupun  grup  percakapan  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan. Media daring bisa melalu surat elektronik (e- mail)  baik  itu  melalui  e-mail  den.go.id, esdm.go.id  maupun  e-mail  dari  Google  dan Yahoo.
Saluran  komunikasi  yang  digunakan kelompok melalui rapat Biro yang menghadirkan  seluruh  pegawai  di  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangaan. Rapat  setiap  Bagian  yang  dihadiri  oleh seluruh pegawai di lingkungan Bagian Humas dan Persidangan, Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi dan Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi.  Saluran  komunikasi  antar  pribadi yang digunakan seperti melakukan komunikasi  antar  pribadi,  seperti  e-mail, telepon,  WhatsApp, Short  Message  Service (SMS).  Walaupun,  SMS  sudah  tidak  lagi populer,  seperti  aplikasi  WhatsApp,  namun masih digunakan untuk saluran komunikasi.
Kelima, efek yang diharapkan.
Kepala Sub Bagian Keprotokolan
menyampaikan  bahwa  pada  dasarnya  setiap pegawai  sama,  menginginkan  keguyuban dalam  Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi  dan Persidangan.  Walaupun  terkadang  beberapa ego  pegawai  muncul,  namun  masing-masing pegawai mempunyai rasa saling memiliki.
Protokol menyampaikan bahwa dengan  rapat  bersama  tersebut  dapat membuat  setiap  pegawai  ikut  dan  saling berfikir  untuk  menghasilkan outcome yang lebih  baik.  Sementara,  Kepala  Sub  Bagian Humas  menyampaikan  bahwa  masyarakat
menjadi  mengetahui  kebijakan  disampaikan, sehingga  masyarakat  mengetahui  hak  dan kewajiban.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  kepada  Kepala  Biro  Fasilitasi Kebijakan  Energi  dan  Persidangan,  Kepala Bagian  Fasilitasi  Rencana  Umum  Energi, Kepala  Sub  Bagian  Penyediaan  Energi, Kepala  Sub  Bagian  Dokumentasi,  Kepala Sub  Bagian  Keprotokolan,  Kepala  Sub Bagian  Humas,  Pengadministrasi  Data  dan Protokol,  serta  observasi  dan  peninjauan literatur  dalam penelitian yang  telah dilakukan dalam menjawab iklim komunikasi organisasi dan strategi komunikasi  di  Biro  Fasilitasi  Kebijakan Energi  dan  Persidangan  Setjen  DEN,  akan dijabarkan di bawah ini.
Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk  menemukan  jawaban  mengenai  iklim komunikasi organisasi dan strategi komunikasi  di  Biro  Fasilitasi  Kebijakan Energi  dan  Persidangan  Setjen  DEN. Berdasarkan  analisa  iklim komunikasi organisasi di Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan  Persidangan  sudah  berjalan,  walaupun strategi komunikasi Biro Fasilitasi Kebijakan Energi  dan  Persidangan  belum  dijalankan dengan konsisten
Penelitian  terdahulu Harivarman, (2016:  513)  menjelaskan  adanya  perbedaan persepsi  antara  pimpinan  dan  bawahan terhadap  pelaksanaan  kegiatan  dan  program, terbatasnya  praktik sharing informasi  dari pihak  manajemen  kepada  pegawai  pelaksana dan  pengaruh  gaya  kepemimpinan  atasan dalam pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. Perbedaan  persepsi  pada  Biro  Fasilitasi Kebijakan  Energi  dan  Persidangan  tidak terlihat  pada  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi, namun  lebih  kepada  beberapa  individu  yang belum  dapat  bekerja  sama  dalam  tim  secara maksimal,  namun  keterbatasan sharing informasi  dari  pimpinan  kepada  pegawai  di bawahnya  yang  memang  belum  berjalan secara  teratur.  Adapun  gaya  kepemimpinan sudah dirasakan baik, agar iklim komunikasi organisasi  dapat  menjadi  guyub.  Sehingga,
132 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 02, September 2020: 119-134
pelaksanaan tujuan organisasi yaitu tugas dan fungsi dapat berjalan dengan maksimal.
Penelitian  Hambali;  dkk,  (2018:  107) menjelaskan  alur  komunikasi  secara  formal dalam  organisasi  tertata  secara  teratur  dan mengikuti  prosedur  yang  telah  berlaku.  Pola komunikasi yang dalam penyebaran informasi juga  terjalin  secara  langsung  dengan  adanya feedback dari  setiap  penerima  pesan.  Selain itu, dari pola komunikasi yang terbentuk akan membuat  hubungan  interaksi  antar  anggota akan  tetap  harmonis  karena  penyebaran informasi  terjadi  secara  transparan  dan  tidak kaku.  Alur  komunikasi  pada  Biro  Fasilitasi Kebijakan  Energi  dan  Persidangan  belum tertata  secara  teratur,  tergantung  adanya disposisi  atau  arahan  pimpinan,  sehingga perlu pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaan tugas dan fungsi secara maksimal,  seperti  pola  rapat  pekanan  atau bulanan yang mengatur rencana dan evaluasi kegiatan.
Pola  komunikasi  dalam  penyebaran informasi masih terbatas pada informasi yang disampaikan  dalam  aplikasi  WhatsApp  dan aplikasi  internal  Nadine,  walaupun  lebih sering  menggunakan  aplikasi  WhatsApp karena realtime dan  lebih  cepat.  Selain  itu, dari  pola  komunikasi  yang  sudah  terbentuk saat ini, Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan  masih  terkotak-kotak,  sehingga memerlukan pola komunikasi yang “mencairkan” ketegangan (kotak-kotak) antar Bagian,  sehingga  ada  perasaan  saling memiliki dan guyub, dengan pertemuan yang lebih  rutin  dan  sesekali  mengadakan  acara luar  kantor  seperti outbond serta  pemberian reward  and  punishment dijalankan  dengan tertib  sesuai  pegawai  yang  berprestasi  dan pegawai yang indisipliner.
Penelitian Purnomo (2018: 24) mengungkapkan bahwa
pelaksanaan kebijakan komunikasi organisasi pada Pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari faktor-faktor yang menunjang dan menghambat.  Faktor  tersebut  adalah  faktor pimpinan,  tingkah  laku  pegawai,  kelompok kerja,  dan   eksternal   organisasi.   Pada  Biro
Fasilitasi  Kebijakan  Energi  dan  Persidangan faktor  yang  menunjang  adalah  faktor pimpinan  dengan  berusaha  memberikan trigger untuk  output  pada  organisasi  dan memotivasi  pegawai  di  bawahnya  untuk memiliki dedikasi sebagai ASN.
Sedangkan pada faktor yang menghambat  yaitu  Faktor  tingkah  laku pegawai ada beberapa pegawai saja yang cara berkomunikasinya  tidak  secara  dua  arah, sehingga  mendominasi  dan  memerlukan koordinasi  dengan  pimpinan  dan  pegawai lainnya. Untuk faktor (tingkah laku) kelompok  kerja  perlu  mendorong  motivasi antar pegawai diperlukan pemberian reward , dan faktor eksternal organisasi bahwa dengan menurunnya anggaran dari tahun sebelumnya, tetap  bekerja  secara  maksimal  walaupun memiliki efek terhadap produktivitas kerja.
Penelitian  (Ramadani,  2019a:  11) menjelaskan  bahwa  keterbatasan  anggaran tidak  mempengaruhi  motivasi  bekerja  dan bahkan  menjadi  masukkan  untuk  lebih meningkatkan lagi dalam hal sinergi pengelolaan  komunikasi  publik  ke  depan. Keterbatasan  anggaran  pada  Biro  Fasilitasi kebijakan  Energi  dan  Persidangan  disikapi dengan bijak oleh pegawai, dengan pimpinan terus  memberikan  persuasi  dan  motivasi kepada  pegawai  agar  tetap  dapat  bekerja secara  maksimal.  Selain  itu,  pimpinan mengingatkan dengan dedikasi sebagai ASN, sehingga semangat bekerja pegawai tetap ada untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi organisasi dengan maksimal.
Penelitian  yang  dilakukan  Pricahyadi & Ramadani (2019: 112) menemukan bahwa strategi  komunikasi  sudah  dilakukan,  namun belum  dijalankan  dengan  perencanaan  yang sistematis.  Begitu  halnya  dengan  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, strategi  komunikasi  sudah  dilakukan,  namun belum  dijalankan  dengan  perencanaan  yang sistematis.  Sehingga  efek  yang  diharapkan dalam  strategi  komunikasi  yaitu  keguyuban bekerjasama  dalam  tim  agar  pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menghasilkan outcome yang lebih baik.
Komunikasi Organisasi pada Birokrasi Fasilitasi Kebijakan E ... (Thariq Ramadani) | 133

## PENUTUP
Iklim komunikasi organisasi pada Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen  DEN  diungkap  bahwa  pada  faktor pimpinan,  pimpinan  memberikan  motivasi kepada bawahan dan dengan dedikasi sebagai ASN  untuk  menjalankan  pekerjaan  dengan baik.  Pada  faktor  tingkah  laku  pegawai, masih  terkotak-kotak  antar  generasi,  antar Bagian, dan beberapa orang yang mendominasi  belum  berkomunikasi  secara dua  arah  dengan  baik.  Pada  tingkah  laku kelompok  kerja  juga  masih  terkotak-kotak antar  Bagian  di  lingkungan  Biro  Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan.
Sedangkan, pada faktor eksternal organisasi, penurunan anggaran  memiliki efek terhadap produktivitas kerja yang dihasilkan.
Pada strategi komunikasi, komunikator adalah pimpinan yang dapat mempersatukan seluruh  pegawai,  sehingga  tidak  terkotak- kotak  lagi.  Target  yang  ditetapkan  adalah seluruh pegawai di lingkungan Biro Fasilitasi Kebijakan  Energi  Persidangan.  Pesan  yang disusun  berisikan  mengenai  kebijakan,  yang dapat  berupa  arahan  pimpinan,  tindak  lanjut hasil  pembahasan  rapat,  sampai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Media  yang digunakan  aplikasi  WhatsApp  dan  e-mail. Saluran komunikasi yang digunakan kelompok  melalui  rapat  Biro,  rapat  Bagian, antar pribadi seperti e-mail, telepon, WhatsApp, dan SMS. Sedangkan  efek  yang diharapkan  adalah  keguyuban  dalam  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan.
Rekomendasi  kebijakan  yang  dapat diterapkan ke depan adalah dengan melakukan rapat secara rutin terkait perencanaan  dan  evaluasi  kegiatan,  baik  itu dalam  lingkup  Bagian  maupun  Biro,  dan perlunya  mencairkan  kotak-kotak  antar bagian dan pegawai serta pemberian reward bagi  pegawai  berprestasi  dan punishment bagi  pegawai  yang  indisipliner,  sehingga pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  organisasi dapat berjalan maksimal. Untuk penelitian ke depan,  disarankan  mendalami  efektifitas komunikasi organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmaja,  S.,  &  Dewi,  R.  (2018).  Komunikasi Organisasi  (Suatu  tinjauan  Teoritis  dan Praktis).
Inter Komunika Jurnal
Komunikasi , 3 (2), 192–206.
Badrudin,  S.,  Muslimin,  &  Pratama,  H.  O. (2017). Analisis Komunikasi Organisasi di Pusat Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera Selatan. JKPI: Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan , 1 (2), 81–101.
Cangara,  H.  (2018). Perencanaan  dan Strategi Komunikasi . Jakarta: Rajagrafindo Perkasa. Erliana, H. (2005). Komunikasi Pemerintahan . Bandung: Refika Aditama.
Hambali,  Muhaimin,  A.,  &  Rahmadini,  M.
(2018).  Pola  Komunikasi  organisasi Dalam  Pengembangan  program  Studi Ilmu  Komunikasi  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik  Universitas  Islam Negeri  Raden  Fatah  Palembang. Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 2 (2), 96–108.
Harivarman,
D. (2016).
Hambatan Komunikasi  Internal  di  Organisasi.
Jurnal ASPIKOM , 3 (3), 508–519.
Hasyim, N. M. (2016). Komunikasi Organisasi  di  Perguruan  Tinggi  Islam Negeri (Studi Kasus di Fakultas Dakwah dan  Komunikasi  UIN  Sunan  kalijaga). Jurnal Promedia , II (2), 1–36.
Jumrad, O. T., & Sari, I. D. M. (2019). Fungsi Komunikasi  dalam  Organisasi  Melalui Group  Chat  Whatsup  Oriflame Jurnal Common , 3 (1), 104–114.
Khalid,  I.,  &  Mukhtar,  A.  (2016).  Energy Crisis: An Issue of Good Governance, A Way  Forward. Journal  of  Political Studies , 23 (1), 101–116.
Pricahyadi,  M.,  &  Ramadani,  T.  (2019).
Strategi Komunikasi Kebijakan
134 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 02, September 2020: 119-134
pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  Pada Peraturan  Gubernur  Nomor  110  Tahun 2018. Jurnal  Ilmu  Administrasi  (  JIA  ) , XVI (1), 112–126.
Purnomo,  A.  (2018).  Pelaksanaan  kebijakan Komunikasi Organisasi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Noken , 3 (2), 11–26.
Ramadani, T. (2019a). Implementasi
Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik  di  Kementerian  Energi  dan
Sumber  Daya  Mineral. Jurnal  Borneo Administrator , 15 (1), 1–18.
Ramadani, T. (2019b). Pengelolaan Komunikasi Publik. Jurnal Good Governance , 15 (1), 11–27.
Rodiah,  S.,  &  Yusup,  P.  M.  (2018).  Strategi Komunikasi dalam Pengembangan Desa Agro Wisata di Kabupaten Pangandaran. Jurnal Signal  Unswagati Cirebon , 6 (2),
1–13.
Rosfiantika,  E.,  &  Rodiah,  S.  (2015).
Communication  Strategies  of  Natural Resources  and  Environment  Protection and  Management  Policies  Based  on Local Wisdom in Tasikmalaya Regency.
Edutech , 1 (2), 273–290.
Santoso,  A.  (2015).  Iklim  Komunikasi Organisasi  di  Hotel  Savana  Malang.
Jurnal E-Komunikasi , 3 (2), 1–8.
Santoso,  R.  (2017).  Kebijakan  Energi  di Indonesia: Menuju Kemandirian. Jurnal Analis Kebijakan , 1 (1), 28–36. Sedarmayanti. (2018). Komunikasi Pemerintahan . Bandung: Refika Aditama.
Sugiarto, A., Priyowidodo, G., & Indrayani, I.
I. (2018). Iklim komunikasi organisasi di PT . Starindo Anugerah Abadi Surabaya Pendahuluan. Jurnal  E-Komunikasi , 6 (2), 1–9.
Suparna,  P.,  R,  T.  S.,  &  Winoto,  Y.  (2013). Keterbukaan Komunikasi dalam
Menciptakan  Iklim  Komunikasi  yang Kondusif di Perpustakaan. Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan , 1 (2), 157–
164.
Wijaya,
I. S. (2013). Komunikasi Interpersonal  dan  Iklim  Komunikasi dalam  Organisasi. Jurnal  Dakwah Tabligh , 14 (1), 115–126.