Carwan, Sari Indah Lestari (2023), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurusnya dalam Penegakan Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Limbah B3 , (5) 8, https://doi.org/10.46799/syntax- idea.v5i11.2720 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN PENGURUSNYA DALAM PENEGAKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH B3
Carwan 1 , Sari Indah Lestari 2
Program Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor Email: carwansp@gmail.com 1 ; sarindahlestari@gmail.com 2

## Abstrak
Kerusakan lingkungan sering melibatkan korporasi sebagai pelaku industri, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum yang dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks  kerusakan  lingkungan  hidup  akibat  limbah  B3  di  Indonesia.  Fokus  utama penelitian  adalah  pada  ketentuan  hukum  yang  mengatur  tindak  pidana  lingkungan, dengan  penekanan  khusus  pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  (UU  Kehutanan),  dan  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Penelitian ini mencermati pandangan Gillies  yang  menyatakan  bahwa  korporasi  dapat  dianggap  sebagai  "orang"  di  mata hukum,  yang  memungkinkan  pemberlakuan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap korporasi sebagai entitas hukum. Namun, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama  melalui  doktrin  "Vicarious/Derivative  Individual  Liability,"  menimbulkan pertanyaan  tentang  keadilan  dan  etika  dalam  penegakan  hukum  pidana.  Penelitian  ini menggunakan  metode  analisis  dokumen  hukum  dan  literatur  untuk  mengevaluasi relevansi, efektivitas, dan keadilan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks  kerusakan  lingkungan  hidup  akibat  limbah  B3.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  dalam  konteks  teoritis,  pertanggungjawaban  pidana  Korporasi  dan  Pengurus Korporasi memiliki dasar konseptual yang berbeda. Namun, pada praktiknya, konstruksi vicarious  atau  tanggung  jawab  individual  turunan  seringkali  menyebabkan  penegak hukum  mengatribusikan  pertanggungjawaban  pidana  Korporasi  kepada  Pengurus Korporasi  tanpa  mempertimbangkan  kesalahan  pribadi.  Hal  ini  menciptakan ketidakjelasan  antara  pertanggungjawaban  pidana  Korporasi  dan  Pengurus  Korporasi, mengingat keduanya memiliki dasar konseptual yang berbeda.
Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pengurus Perusahaan, Penegakan Hukum  Lingkungan,  Kerusakan  Lingkungan  Hidup,  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun (B3)

## Abstract
Environmental damage often involves corporations as industrial actors, and legislation in Indonesia has recognized corporations as legal subjects that can be held criminally responsible. This research aims to explore and analyze the concept of corporate criminal liability in the context of environmental damage caused by B3 waste in Indonesia. The
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 11, November 2023
main focus of the research is on the legal provisions governing environmental crimes, with special emphasis on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and  Management  (UUPPLH),  Law  Number  41  of  1999  concerning  Forestry  (UU Forestry), and Law -Law Number 39 of 2014 concerning Plantations (Plantation Law). This research examines Gillies' view which states that corporations can be considered "persons"  in  the  eyes  of  the  law,  which  allows  the  imposition  of  criminal  liability  on corporations  as  legal  entities.  However,  the  concept  of  corporate  criminal  liability, especially  through  the  doctrine  of  "Vicarious/Derivative  Individual  Liability,"  raises questions about justice and ethics in criminal law enforcement. This research uses legal document and literature analysis methods to evaluate the relevance, effectiveness and fairness  of  the  concept  of  corporate  criminal  liability  in  the  context  of  environmental damage  caused  by  B3  waste.  The  research  results  show  that  in  a  theoretical  context, criminal liability of corporations and corporate administrators has a different conceptual basis.  However,  in  practice,  the  construction  of  vicarious  or  derivative  individual responsibility  often  causes  law  enforcers  to  attribute  corporate  criminal  liability  to corporate  administrators  without  considering  personal  fault.  This  creates  ambiguity between the criminal liability of corporations and corporate administrators, considering that both have different conceptual bases.
Keywords: Corporate  Criminal  Liability,  Company  Management,  Environmental  Law Enforcement, Environmental Damage, Hazardous and Toxic Waste (B3)

## PENDAHULUAN
Pelaku  kerusakan  Lingkungan  Hidup  Akibat  Limbah  B3  banyak  melibatkan korporasi sebagai pelaku industri (Anantama et al., 2020); (Wahyuningsih, 2017). Dari sisi  substansi  hukum,  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  telah mengenal korporasi sebagai subyek hukum dan dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, terlepas dari statusnya sebagai entitas artifisial yang hanya dapat di lihat dari kaca mata hukum (Wahyuningsih, 2017).
Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berpendapat bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu  sebagaimana  yang  dilakukan  manusia,  seperti  memiliki  kekayaan  dan  dapat melakukan  kontrak,  sehingga  seharusnya  juga  dapat  dibebankan  pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakan yang dilakukannya (Sjawie & SH, 2017); (Syahrir et al., 2022).  Dengan  demikian,  tuntutan  dan  pengenaan  sanksi  pidana  tidak  hanya  dapat ditujukan  kepada  Karyawan  sebagai  pelaku  fisik  dalam  tindak  pidana  kerusakan lingkungan  hidup  akibat  limbah  B3,    akan  tetapi  Direktur  atau  Manajer  sebagai pengendali dan penentu jalannya perusahaan, dan juga dapat ditujukan kepada Korporasi itu sendiri.
Lebih khusus, dalam dimensi penegakkan hukum pidana lingkungan, Korporasi juga dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana (Topan, 2019). Hal ini bertujuan untuk mendorong lahirnya praktek kegiatan usaha yang lebih berwawasan lingkungan. Adapun, peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  Tindak  Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 yang dilakukan oleh Korporasi, antara lain  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  (UUPPLH),  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  (UU  Kehutanan),  dan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang Perkebunan (UU Perkebunan).
Ketiga  undang-undang  tersebut  mengenal  subyek  hukumnya  adalah  Korporasi sebagai  pelaku  kerusakan  Lingkungan  Hidup  Akibat  Limbah  B3.  Walaupun  beberapa ketentuannya justru membuka kemungkinan untuk dibebankannya sanksi pidana kepada Pengurus Korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh dan untuk korporasi tersebut. Bahkan,  beberapa  sarjana  menafsirkan  ketentuan  tersebut  bahwa  Pengurus  Korporasi karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memikul pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi.
Dalam  dimensi  penegakkan  hukum  pidana  lingkungan,  korporasi  juga  dapat dituntut  dan  dikenakan  sanksi  pidana.  Adapun,  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana kebakaran hutan / lahan yang dilakukan oleh korporasi, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan).
Ketiga  undang-undang  tersebut  mengenal  subyek  hukum  korporasi  sebagai pelaku  pembakaran  hutan  dan/atau  lahan.  Walaupun  beberapa  ketentuannya  justru membuka kemungkinan untuk dibebankannya sanksi pidana kepada Pengurus Korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh dan untuk korporasi tersebut. Salah satu ketentuan tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan yang mengatur mengenai  tindak  pidana  kebakaran  hutan,  apabila  dilakukan  oleh  dan  atau  atas  nama badan  hukum  atau  badan  usaha,  tuntutan  dan  sanksi  pidananya  dijatuhkan  terhadap pengurusnya,  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama.  Dalam  konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, hal ini dikenal dengan istilah “ Vicarious/Derivative Individual Liability ”.
Masalahnya  adalah,  apakah  hal  tersebut  ( i.e.  vicarious  /  derivative  individual liability )  merupakan  suatu  hal  yang  adil  dan  etis  untuk  diterapkan  khususnya  dalam dimensi penegakan hukum pidana? Memang, dalam dimensi penegakan hukum perdata, para penegak hukum seringkali menggunakan doktrin vicarious liability , namun hal ini tidak berarti hal serupa dapat diterapkan di dalam dimensi hukum pidana. Sebab menurut Pascal, pertanggungjawaban  perdata  jauh  berbeda  dibandingkan  pertanggungjawaban pidana (baik dari dasar pertanggungjawaban dan substansinya) (Pascal, 2011).
Sebagaimana  diketahui,  dalam  hukum  pidana  dikenal  dua  prinsip  utama  yang digunakan  sebagai  landasan  untuk  membebankan  pertanggungjawaban  pidana  kepada seseorang, yaitu adanya Actus Reus dan Mens Rea (Nasichin & Nofita, 2021) ; (Sihole, 2021).  Dalam  konteks  pertanggungjawaban  pidana  korporasi, vicarious/derivative individual liability mengkonstruksikan bahwa seseorang bertanggungjawab atas tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  atau  Korporasi.  Hal  ini  tentunya  seolah mengabaikan elemen actus reus, karena seseorang tentu tidak mungkin dapat mengontrol perilaku orang lain dengan cara yang sama ketika ia mengontrol dirinya sendiri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  untuk  menganalisis  kasus, undang-undang, dan putusan pengadilan.
Data  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  wawancara  dengan  ahli  hukum lingkungan  dan  pakar  hukum  pidana  untuk  mendapatkan  pandangan  dan  pemahaman lebih lanjut. Identifikasi sumber data yang akan digunakan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, putusan Mahkamah Agung, dan literatur hukum terkait.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan analisis dokumen, studi kasus, wawancara, dan observasi.
Analisis data dilakukan dengan mengnalisis isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan terkait untuk memahami konsep dan regulasi terkait lingkungan hidup dan tindak pidana lingkungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tindak Pidana terhadap kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dalam  Ketentuan  Umum  Pasal  1  angka  1  yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah : “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan  perikehidupan,  dan  kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.
Lingkungan  hidup  pada  prinsipnya  merupakan  suatu  sistem  yang  saling berhubung satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup  semua  unsur  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  di  bumi  ini.  Itulah sebabnya  lingkungan  hidup  termasuk  manusia  dan  perilakunya  merupakan  unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan  saat  ini  oleh  sebagian  kalangan  dianggap  tidak  bernilai,  karena lingkungan  hidup  (alam)  hanya  sebuah  benda  yang  diperuntukan  bagi  manusia. Dengan  kata  lain,  manusia  merupakan  penguasa  lingkungan  hidup,  sehingga lingkungan  hidup  hanya  dipersepsikan  sebagai  obyek  dan  bukan  sebagai  subyek. 1
Lingkungan dibagi menjadi empat macam, yakni: (Noor, 2017)
1) Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan  fisiogeografis  seperti  tanah,  udara,  laut,  radiasi,  gaya  tarik,  ombak  dan sebagainya.
2) Lingkungan biologi atau organik, yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme,  parasit,  hewan,  dan  tumbuhan-tumbuhan.  Termasuk  juga disini,  lingkungan  prenatal  dan  proses-proses  biologi  seperti  reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.
3) Lingkungan sosial. Ini dapat dibagi dalam tiga bagian :
1 Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2006
a. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil : peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
b. Lingkungan  biososial  manusia  dan  bukan  manusia,  yaitu  manusia  dan interaksinya  terhadap  sesamanya  dan  tumbuhan  beserta  hewan  domestik dan  semua  bahan  yang  digunakan  manusia  yang  berasal  dari  sumber organik.
c. Lingkungan  psikososial,  yaitu  yang  berhubungan  dengan  tabiat  batin manusia  seperti  sikap,  pandangan,  keinginan,  keyakinan.  Hal  ini  terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.
Pengertian  Pencemaran  Lingkungan  berdasarkan  Undang-undang  No.  32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia  sehingga  melampaui  baku  mutu lingkungan  hidup  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  Pengertian  Perusakan Lingkungan  sebagaimana  dirumuskan  dalam  pasal  1  butir  16  UUPPLH  adalah “tindakan  orang  yang  menimbulkan  perubahan  langsung  atau  tidak  langsung terhadap  sifat-sifat  fisik  dan/atau  hayati  lingkungan  sehingga  melampaui  kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Apabila dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:
a. Kalau  suatu  zat,  organisme,  atau  unsur-unsur  yang  lain  (seperti  gas,  cahaya, energi)  telah  tercampur  (terintroduksi)  ke  dalam  sumber  daya  /  lingkungan tertentu;
b. Karenanya  menghalang  /  menggangu  ke  dalam  sumber  daya  /  lingkungan tersebut.
Apabila disimpulkan maka Pencemaran adalah suatu keadaaan yang terjadi karena  perubahaan  kondisi  tata  lingkungan  (tanah,  udara  dan  air)  yang  tidak menguntungkan  (merusak  dan  merugikan  kehidupan  manusia,  binatang  dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah kota, sampah  industri,  minyak  bumi,  sisa-sisa  biosida  dan  sebagainya)  sebagai  akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula (Ahmad, 2018).
Selain pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara (kebisingan) seperti  disebutkan  di  atas,  ditambahkan  satu  jenis  pencemaran  yaitu  pencemaran tanah  (Baihaki,  2018).  Pencemaran  tanah  dapat  terjadi  melalui  bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran yang langsung dapat  berupa  tertuangnya  zat-zat  kimia  berupa  pestisida  atau  insektisida  yang melebihi dosis yang ditentukan. Sedangkan pencemaran tidak langsung dapat terjadi akibat dikotori oleh minyak bumi. Contohnya tanah persawahan dan kolam-kolam
ikan tercemar oleh buangan minyak, bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh bulldozer pada musim kering, debu tanahnya yang bercampur zat-zat kimia itu di tiup angin, menerjang ke udara, dan mencemari udara.
Untuk  menghindari  pencemaran  lingkungan  hidup,  maka  dalam  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  diatur  tentang  adanya  usaha  pemerintah dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk tetap menjaga kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Sehingga  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan  dapat  diminimalisir  dengan  adanya  pencegahan  terhadap  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup.  Penanggulangan  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup,  yaitu  dengan  cara  adalah  memulihkan  lingkungan tersebut  kepada  keadaan  semula  atas  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan  hidup.  Peraturan  pemerintah  kemudian  berkembang  dalam  beberapa peraturan yang mengatur mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terhadap dumping limbah B3. Dengan pembuangan limbah tanpa pengolahan lebih dahulu, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Hal ini tercermin  dalam  Pasal  20  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009,  yang berbunyi  :  “Setiap  orang  diperbolehkan  untuk  membuang  limbah  ke  media lingkungan hidup dengan persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
b. mendapat  izin  dari  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan kewenangannya.”
Dalam  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  juga  disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan  hidup  tanpa  izin”.    Sehingga  jelas  di  sini,  bahwa  seseorang  dalam melakukan perbuatan dumping limbah harus disertai dengan izin. Izin tersebut akan terbit  apabila  seseorang  yang  hendak  melakukan  dumping  limbah  ke  media lingkungan  hidup  telah  memenuhi  prosedur-prosedur  yang  harus  dipenuhi  untuk mendapatkan suatu izin.
Limbah  yang  berbahaya  dan  memiliki  unsur  racun  didalamnya  akan menyebabkan  kerusakan  pada  lingkungan  dan  pengaruh  yang  buruk  pula  pada makhluk  hidup,  misalnya  punahnya  tumbuhan  atau  bisa  menyebabkan  gangguan kesehatan pada manusia. Limbah yang demikian dalam masyarakat disebut sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  diartikan  sebagai  sisa  suatu  usaha dan/atau  kegiatan  yang  mengandung  B3.  B3  itu  sendiri  dalam  Pasal  1  angka  21 diartikan sebagai zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau  jumlahnya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dapat mencemarkan  dan/atau  merusak  lingkungan  hidup,  dan/atau  membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
Mengenai limbah B3 itu sendiri juga diatur tentang pertanggungjawaban atas pembuangan  limbah  B3  dalam  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009, yang  berbunyi  :  “Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3,  dan/atau  yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”
Atas perbuatan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin oleh seseorang,  maka  Pasal  104  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  mengatur mengenai sanksi pidananya yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
Untuk  mencegah  tindakan  dumping  limbah  tersebut,  Pasal  238  Peraturan Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014  mengatur  mengenai  pengawasan  bagi  setiap orang yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, mengolah, dan/atau  menimbun  limbah  B3;  dan  setiap  orang  yang  melakukan  dumping (pembuangan) limbah B3. Pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota  dengan  menunjuk  pejabat  fungsional  PPLH  (Pejabat  Pengawas Lingkungan Hidup).
Pengawasan dilakukan dengan cara verifikasi laporan pengelolaan limbah B3 dan/atau pembuangan limbah B3 serta melakukan inspeksi. Pengawasan dilakukan guna memverifikasi kebenaran laporan mengenai tata cara pengelolaan limbah dan pembuangan limbah tersebut sesuai dengan yang terjadi di lapangan.
Pasal  23  Peraturan  Menteri  Nomor  30  Tahun  2009  merinci  lebih  lanjut mengenai  siapa  yang  melakukan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  limbah  B3, kemudian akan dibentuk tim pengawas yang disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup  Daerah  (PPLHD)  untuk  melakukan  pengawasan  di  masing-masing  daerah. Oleh karenanya, di setiap daerah terdapat pengawas yang melakukan pengawasan dan pengawas tersebut telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 atau telah bekerja di bidang pengelolaan lingkungan hidup.  Dalam hal ini, pengawas tersebut tidak dapat diambil dari sembarang orang, melainkan dari mereka yang benar-benar mengerti tentang pengelolaan limbah B3.
Untuk  pengelolaan  limbah  B3  tersebut,  limbah  B3  dapat  dijadikan  sebagai sesuatu yang bermanfaat. Dalam Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2008 Pasal 1 angka  5,  pemanfaatan  limbah  B3  adalah  kegiatan  penggunaan  kembali  ( reuse ) dan/atau daur ulang ( recycle ) dan/atau perolehan kembali ( recovery ) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
2. Konstruksi  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dan  Pengurusnya  dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
Dalam putusan Mahkamah Agung No. 862 K/Pid.Sus/2010 yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap), mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Korporasi PT. DEI yang berbadan hukum berdasarkan akte notaris Nilda No.1 tanggal 20 Oktober 1999. PT. DEI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolahan limbah cair yang bertempat di Kampung Sampe Desa Pasir Gombong,  Kecamatan  Cikarang  Utara,  Kabupaten  Bekasi.  Limbah  cair  tersebut diterima dari berbagai perusahaan antara lain: PT. Karet Murni Kencana, PT. KMK Plastik, PT. Kao Indonesia dan PT. Desa Air Cargo. Limbah cair yang diterima dari berbagai  perusahaan  tersebut  diolah  dan  diproses  terlebih  dahulu  oleh  PT.  DEI, selanjutnya di kirim ke LPPI di bandung. Selama ini PT. DEI tidak mengirim limbah cair  yang  telah  diproses  tersebut.  Padahal  PT.  DEI  ini  tidak  mempunyai  gudang penyimpangan limbah cair tersebut. Walapun tidak mengirim limbah tersebut, PT. DEI tetap tidak mengeluarkan surat kepada perusahan lain bahwa tidak menerima pengiriman  limbah,  akan  tetapi  mereka  tetap  menerima  limbah  tersebut  dengan menyimpannya  digudang.  Setelah  disimpan  baru  limbah  tersebut  dibuang  dengan container ke Kampung Sampe, Desa Pasing Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten  Bekasi.    Sehingga  lingkungan  disekitar  pembuangan  limbah  tersebut terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dengan tidak mengirim limbah ke LPPI di bandung, PT. DEI hanya menyimpan sementara dan kemudian membuang limbah tersebut ke lokasi lain, PT. DEI mendapat keuntungan US 31.175,2.
Kasus  tersebut  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Bekasi  dengan mengatakan terdakwa PT. DEI telah terbukti secara sah dan menyakinkan, namun kasus tersebut tidak berhenti pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri), tetapi pada tingkat  kasasi  (Mahkamah  Agung).  Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  862 K/Pid.Sus/2010,  mengatakan  bahwa  yang  bertanggungjawab  secara  pidana  adalah PT.  DEI  yang  diwakili  oleh  Kim  Young  Woo  selaku  Presiden  Direktur  terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Dalam putusan Mahkamah Agung No. 862 K/Pid.Sus/2010 dapat diketahui bahwa yang menjadi terdakwa adalah Kim Young Woo, dalam dakwaan dan Putusan yang dihukum adalah PT. DEI. Sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/PID.SUS/2010  terdapat  Ketidaksesuaian  Subyek  Hukum  Pada  Kasus  Tindak Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Oleh  Korporasi  PT.  Doongwoo Environmental Indonesia.
Jaksa  Penuntut  Umum  kemudian  menuntut  Kim  Young  Woo  berdasarkan Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 45 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagaimana  dalam  dakwaan  primair.  Atas  perbuatannya  tersebut,  Majelis  Hakim tingkat  pertama  kemudian  memutuskan  dengan  menyatakan  Terdakwa  PT.  DEI diwakili  oleh  Kim  Young  Woo  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana lingkungan hidup dalam dakwaan primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 325.000.000 subsidair pidana kurungan selama 6 bulan.  Selain  itu,  Majelis  Hakim  juga  memutuskan  untuk  merampas  keuntungan
yang diperoleh dari tindak pidana sebesar 410,2 ton sludge dan penutupan PT. DEI. Atas putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa mengajukan banding. Pada akhirnya, majelis  hakim  tingkat  banding  menerima  permohonan  banding  dan  menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 458/PID.B/2008/PN.BKS.
Kuasa hukum terdakwa kemudian mengajukan kasasi berdasarkan beberapa alasan, salah satunya perkara a quo merupakan perkara berkaitan dengan pribadi Kim Young Woo, bukan PT. DEI dan Kim Young Woo telah dijatuhkan pidana melalui putusan  Nomor  157/PID/2009/PT.BDG.  Terhadap  permohonan  kasasi  tersebut, Majelis Hakim tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa Kim Young Woo dan menyatakan Terdakwa PT. DEI yang diwakili oleh Kim Young Woo telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana pencemaran  sebagaimana  dakwaan  primair  dan  menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa  dengan  pidana  denda  sebesar  Rp  650.000.000,00  subsidair  pidana kurungan  selama  enam  bulan.  Selain  itu,  Majelis  Hakim  juga  memutuskan  untuk merampas keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sebesar 410,2 ton sludge yang dijual dan Penutupan PT. DEI.
Berkaitan dengan kasus diatas, maka kendati sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam aturan umum ( lex generalis ), yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya mengkonstruksikan bahwa hanya manusia alamiah  ( naturlijk  persoon )  saja  yang  dapat  melakukan  tindak  pidana  dan  dapat dibebankan  pertanggungjawaban  pidana,  sehingga  pertanggungjawaban  pidana tersebut hanya dapat dibebankan kepada orang yang secara nyata melakukan tindak pidana  walaupun  dilakukan  dalam  lingkup  korporasi,  kedudukan  korporasi  dalam dimensi penegakan hukum lingkungan telah diakomodir dalam ketentuan UUPPLH. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 Angka 32 UUPPLH yang mengatur bahwa frasa “ setiap orang ” dalam undang-undang tersebut secara hukum dimaknai sebagai orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Dalam UUPPLH, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dituangkan dalam Pasal 116 hingga Pasal 119. Pasal 116 UUPPLH mengatur mengenai kriteria bagi  lahirnya  pertanggungjawaban  korporasi  dan  siapa-siapa  saja  yang  harus bertanggungjawab. Jika melihat rumusan pasalnya, pertanggungjawaban korporasi timbul dalam salah satu kondisi berikut:
1. Tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha; atau
2. Oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha (Rahmadi, 2014).
Selanjutnya, akan timbul pertanyaan menarik mengenai siapakah yang harus bertanggungjawab ketika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh suatu korporasi? Dalam hal ini, pasal 116 ayat (1) UUPPLH memang mengatur bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a) Badan Usaha dan/atau
b) Orang  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut  atau Orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut.
Namun,  penerapan  konsep  pertanggungjawaban  dalam  Pasal  116  ayat  (1) tersebut  juga  harus  memperhatikan  ketentuan  Pasal  118  UUPPLH  yang  mengatur bahwa  “terhadap  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  116  ayat  (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  selaku  pelaku  fungsional”.  Dapat  dilihat  bahwa  berdasarkan konstruksi  rumusan  Pasal  116  dan  Pasal  118  UUPPLH,  terdapat  tiga  pihak  yang dapat dikenakan tuntutan dan hukuman pidana, yaitu:
1. Badan usaha itu sendiri;
2. Orang  yang  memberi  perintah  atau  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam tindak pidana;
3. Pengurus atau pimpinan badan usaha.
Terkait hal ini, Rahmadi berpendapat bahwa pada dasarnya, tanpa rumusan Pasal  118  UUPPLH  pun,  pengurus  tetap  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban pidana atas dasar kriteria “ orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana ” sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH (Rahmadi, 2014). Namun, tetap terdapat perbedaan dalam penegakannya, di mana konstruksi Pasal 116 ayat (1) UUPPLH mengharuskan penyidik  dan  penuntut  umum  untuk  membuktikan  bahwa  pengurus    yang  telah bertindak  sebagai  orang  yang  memberi  perintah  atau  yang  bertindak  sebagai pemimpin  dalam  tindak  pidana,  sehingga  memerlukan  kerja  keras  penyidik  dan penuntut  umum  untuk  membuktikan  peran  apa  yang  diemban  oleh  para  Pengurus Korporasi  dalam  tindak  pidana  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  Korporasi.  Lebih lanjut,  Ia  berpendapat  bahwa  jika  ketentuan  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  b  UUPPLH dikaitkan  dengan  Pasal  118  UUPPLH  dan  penjelasannya,  maka  pengurus  karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memikul pertanggungjawaban pidana.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  penjelasan  Pasal  118  UUPPLH  yang  mengatur bahwa  “tuntutan  pidana  dikenakan  terhadap  pemimpin  badan  usaha  dan  badan hukum  karena  tindak  pidana  badan  usaha  dan  badan  hukum  adalah  tindak  pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki  kewenangan  terhadap  pelaku  fisik  dan  menerima  tindakan  pelaku  fisik tersebut . ” Penjelasan tersebut semakin memperkuat interpretasi bahwa jika badan usaha melakukan pelanggaran pidana lingkungan, maka tuntutan dan hukumannya dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan memiliki kewenangan  terhadap  pelaku  fisik  dan  menerima  tindakan  tersebut.  Adapun pengertian frasa ‘ menerima tindakan tersebut ’ adalah ‘menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau memiliki
kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut’ (Fathoni, 2015). Hal  ini  berarti,  apabila  pengurus  perusahaan  yang  mengetahui  dan  membiarkan karyawan  perusahaan  melepas  pembuangan  limbah  tanpa  melalui  pengolahan terlebih dahulu, dianggap melakukan tindak pidana atas nama badan usaha, sehingga dirinya harus bertanggungjawab. Ketentuan tersebut dibuat untuk memudahkan jaksa dalam  melakukan  penuntutan  karena  tidak  membutuhkan  pembuktian  peran  para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan.
Menurut Rahmadi ,  ketentuan  Pasal  118  UUPPLH  ini  merupakan  suatu kemajuan jika dilihat dari perspektif penegakan hukum lingkungan, sebab konstruksi pasal tersebut akan mendorong para pengurus perusahaan agar bersungguh-sungguh melaksanakan  upaya  pencegahan,  pengendalian,  dan  pemulihan  pencemaran  atau perusakan lingkungan dalam memimpin perusahaannya. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa  Pengurus  adalah  individu-  individu  yang  mempunyai  kedudukan  atau kekuasaan  sosial  dalam  ruang  lingkup  perusahaan  tempat  mereka  bekerja.  Oleh sebab  itu,  selain  menikmati  kedudukan  sosial  tersebut,  perlu  juga  diiringi  dengan tanggungjawab  (Rahmadi,  2014).  Jika  dilihat  konstruksi  pembebanan pertanggungjawabannya,  maka  rumusan  Pasal  118  UUPPLH  ini  dapat  dikatakan mirip dengan konstruksi vicarious liability yang dikenal dalam Sistem Hukum Anglo Saxon.
Terkait hal ini, Wibisana justru mengemukakan pendapat yang berbeda dari Takdir Rahmadi . Ia berpendapat bahwa secara sepintas memang ketentuan Pasal 118 UUPPLH tersebut telah tepat, di mana baik tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada entitas korporasi itu sendiri dengan diwakili oleh pengurusnya di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, kebingungan justru terjadi apabila melihat Penjelasan  dari  Pasal  118  tersebut  yang  menjelaskan  bahwa:  “Yang  dimaksud dengan  pelaku  fungsional  dalam  Pasal  ini  adalah  badan  usaha  dan  badan  hukum. Tuntutan  pidana  dikenakan  terhadap  pemimpin  badan  usaha  dan  badan  hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga  pidana  dikenakan  dan  sanksi  dijatuhkan  kepada  mereka  yang  memiliki kewenangan  terhadap  pelaku  fisik  dan  menerima  tindakan  pelaku  fisik  tersebut (Wibisana, 2016).
Adapun yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui,  membiarkan,  atau  tidak  cukup  melakukan  pengawasan  terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.” Ia berpendapat bahwa apabila mencermati Penjelasan pasal tersebut, terutama pada frasa ‘ tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum ’, maka diperoleh kesan bahwa meskipun tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasi, namun pihak yang dibebankan dan menjalani sanksi pidana tersebut justru pihak pemimpin/Pengurus Korporasi. Hal ini berarti, pengurus tersebut tidak hanya bertindak sebagai wakil dari korporasi di Pengadilan saja, melainkan juga sebagai pihak yang menjalankan sanksi pidana tersebut. Apabila diartikan  seperti  ini,  maka  UUPPLH  justru  tidak  menganut  pertanggungjawaban
pidana  korporasi,  baik  dalam  arti  korporasi  bertanggungjawab  atas  perbuatan seseorang atau atas perbuatan korporasinya sendiri, melainkan justru menggunakan konstruksi pertanggungjawaban pengganti individual ( vicarious individual liability ), di  mana  Pengurus  Korporasi  bertanggungjawab  atas  perbuatan  orang  lain  atau perbuatan korporasi.
Berdasarkan argumentasi di atas, lebih lanjut Wibisana berpendapat bahwa apabila  ketentuan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dan  pengurusnya dikonstruksikan sebagaimana Pasal 116 dan 118 UUPPLH beserta penjelasannya di atas,  maka  membuka  kemungkinan  terhadap  penafsiran-penafsiran  sebagai berikut:(Wibisana, 2016)
1. UUPPLH membuka kemungkinan diterapkannya vicarious corporate liability , yaitu  dalam  hal  tindak  untuk  atau  atas  nama  korporasi,  menimbulkan pertanggungjawaban korporasi (Pasal 116 ayat (1) huruf a);
2. UUPPLH membuka kemungkinan diterapkannya vicarious individual liability , yaitu jika Pasal 116 ayat (1) huruf a ditafsirkan berdasarkan Penjelasan Pasal 118;  Dalam  hal  ini,  penafsiran  pertama  ( vicarious  corporate  liability )  dan penafsiran kedua ( vicarious individual liability ) tidak mungkin diterapkan secara bersama-sama.  Hal  ini  dikarenakan,  kedua  penafsiran  tersebut  saling  bertolak belakang, dan dilandasi oleh penafsiran atas satu Pasal yang sama, yaitu Pasal 116 ayat (1) huruf a. Dengan demikian, terdapat multitafsir dari ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakannya.
3. UUPPLH  membuka  kemungkinan  pertanggungjawaban  pribadi  dari  pelaku, yaitu  si  Pemberi  Perintah  dalam  tindak  pidana  dan/atau  si  Pemimpin  tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, dan Pasal 116 ayat (2);
4. Pasal  116  ayat  (1)  huruf  b  UUPPLH  membuat  kesan  bahwa  undang-undang tersebut  tidaklah  menganut  pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  dengan konstruksi vicarious  individual  liability .  Hal  ini  dikarenakan,  si  ‘Pemberi Perintah’ dan ‘Pemimpin’ dalam Pasal tersebut sama sekali tidak bersifat umum dalam arti tidak terikat dengan struktur dari korporasi, melainkan bersifat khusus dalam arti merupakan ‘Pemberi Perintah dan Pemimpin dalam tindak pidana’, yang dapat saja merupakan pihak-pihak di luar struktur kepengurusan korporasi.
Namun, perlu diperhatikan, pada prakteknya yang dimaksud sebagai ‘yang memberi  perintah’  atau  ‘yang  memimpin’  adalah  para  Pengurus.  Seseorang  dapat dikatakan  secara  faktual  memimpin  dilakukannya  tindak  pidana  badan  usaha  atau korporasi jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, atau secara faktual dikatakan ada perbuatan memimpin tindak pidana yang terjadi apabila pengurus yang bersangkutan  tidak  mengambil  langkah-langkah  apapun  untuk  mencegah dilakukannya  perbuatan  terlarang  oleh  para  pegawainya,  sekalipun  ia  berwenang untuk  melakukan  hal  itu  dan  dapat  melakukan  pencegahan  yang  dimaksud,  atau
bahkan  secara  sadar  membiarkan  perbuatan  terlarang  itu  terlaksana  sekalipun  ada kesempatan  untuk  melakukan  pencegahan  atas  terlaksananya  perbuatan  yang dilarang tersebut (Purnamasari, 2021); (Wibisana, 2016).
Dengan demikian, Penulis melihat sebenarnya masih terdapat ketidakjelasan apakah UUPPLH secara murni mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi atau tidak (lebih khusus lagi, apakah UUPPLH benar-benar mengenal korporasi sebagai subyek  hukum  yang  dapat  dibebankan  pertanggungjawaban  pidana  atau  hanya menganggap korporasi sebagai entitas artifisial yang pertanggungjawaban pidananya justru  dibebankan  kepada  pengurus-pengurusnya).  Selain  itu,  Penulis  juga berpendapat bahwa apabila pembentuk undang-undang memang benar-benar ingin menggunakan  konstruksi vicarious/derivative  liability dalam  pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH, maka terdapat miskonsepsi dari  konstruksi  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  undang-undang tersebut.
Ketidakjelasan  juga  terjadi  di  kasus  pencemaran  lingkungan  dengan Terdakwa  Kim  Young  Woo  (Presiden  direktur  PT.  Dongwoo  Environmental Indonesia). Terdakwa didakwa karena telah melakukan pencemaran lingkungan yang melanggar  UU  No.  23  Tahun  1997.  Ketidakjelasan  nampak  terjadi  pada  saat Mahkamah Agung mepertimbangkan subyek hukumnya. Mahkamah Agung menilai subyek hukum dalam perkara ini adalah Kim Young Woo selaku presiden direktur PT.  Dongwoo  akan  tetapi  dalam  dakwaan  yang  sebenarnya  didakwa  adalah  PT. Dongwoo. Begitu juga dalam amar putusan, secara jelas menyatakan “Terdakwa PT. Dongwoo  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Kim  Young  Woo...”  Padahal  terhadap  Kim Yong  Woo  bersama-sama  dengan  KIM  BYUNG  SEOP  oleh  Pengadilan  Tinggi Bandung  sendiri  telah  dijatuhkan  putusan  pidana  pada  tanggal  11  Mei  2009 berdasarkan putusannya Nomor : 157/ PID/2009/PT.BDG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 457/Pid.B/2008/PN.Bks, tanggal 16 Desember 2008. Jika pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menjalankan pidana kurungan.
Terkait  dengan  Pertanggungjawaban  pidana  itu  sendiri,  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya mengkonstruksikan bahwa hanya manusia alamiah  ( naturlijk  persoon )  saja  yang  dapat  melakukan  tindak  pidana  dan  dapat dibebankan  pertanggungjawaban  pidana,  sehingga  pertanggungjawaban  pidana tersebut hanya dapat dibebankan kepada orang yang secara nyata melakukan tindak pidana walaupun dilakukan dalam lingkup korporasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  yang  merupakan  produk  hukum  Belanda  yang  diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di wilayah Hindia Belanda. Subjek tindak pidana yang dikenal  dalam  KUHP  adalah  orang  perorangan.  Dengan  kata  lain,  hanya  manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana.
Maka  dalam  kasus  tersebut  dikaitkan  dengan  Putusan  Nomor  862 K/PID.SUS/2010, maka di dalam RUU KUHP, tentang tetap dipidananya si pelaku
kejahatan,  tidak  ditegaskan,  sehingga  dapat  ditafsirkan,  pelaku  tidak  lagi mempertanggungjawabkan  tindak  pidana  yang  dilakukannnya  karena  tanggung jawab  pidana  sudah  dialihkan  ke  korporasi.  Maka  berdasarkan  hal  tersebut,  bila kemudian terdakwa Kim Yong Woo telah dijatuhkan putusan pidana bersama-sama dengan KIM BYUNG SEOP oleh Pengadilan Tinggi Bandung sendiri pada tanggal 11  Mei  2009  berdasarkan  putusannya  Nomor  :  157/  PID/2009/PT.BDG  yang menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Bekasi  Nomor  :  457/Pid.B/2008/PN.Bks, tanggal 16 Desember 2008, maka pelaku tidak lagi mempertanggungjawabkan tindak pidana  yang  dilakukannnya  karena  tanggung  jawab  pidana  sudah  dialihkan  ke korporasi

## KESIMPULAN
Dengan  melihat  dari  perspektif  teoritis,  pertanggungjawaban  pidana  Korporasi dan  Pengurus  Korporasi  memiliki  landasan  konseptual  yang  berbeda,  sehingga seharusnya  konstruksi  yang  dijadikan  sebagai  dasar  pembebanan  pertanggungjawaban pidana di antara keduanya dibedakan, dan tetap berfokus pada adanya elemen kesalahan pribadi  ( personal  fault ).  Namun  demikian,  pada  prakteknya,  Zternyata  konstruksi vicarious atau derivative  individual  liability seringkali  membuat  para  penegak  hukum secara  serta  merta  mengatribusikan  pertanggungjawaban  pidana  Korporasi  kepada Pengurus  Korporasi  tanpa  memperhatikan  adanya  elemen  kesalahan  dari  Pengurus Korporasi yang bersangkutan. Hal ini sekaligus membuktikan pernyataan Gobert bahwa “ in jurisdictions adhering to a vicarious theory of corporate criminal liability, there is an undeniable  circularity  in  imputing  an  individual’s  offence  to  the  company  and  then imputing the company’s offence to the individual .”, sebab para penegak hukum seringkali mempertukarkan antara pertanggungjawaban pidana Korporasi dan pertanggungjawaban pidana Pengurus Korporasi, padahal keduanya dilandasi oleh landasan konseptual yang berbeda.
Putusan  Nomor  862  K/PID.SUS/2010  menggambarkan  adanya  persoalan  dalam penafsiran  pertanggungjawaban  korporasi  di  Indonesia.  Dalam  kasus  ini  secara  jelas disebutkan  pada  halaman  pertama  bahwa  yang  menjadi  terdakwa  adalah  Kim  Young Woo.  Akan  tetapi,  di  dalam  amar  putusan  disebutkan  bahwa  terdakwa  adalah  PT. Dongwoo Environmental Indonesia. Menurut penulis, antara Kim Young Woo sebagai subjek hukum orang, dan PT. Dongwoo Environmental Indonesia sebagai badan hukum, merupakan dua subjek hukum yang berbeda. Karena itu, kedua subjek hukum ini tidak bisa  begitu  saja  bertukar  kedudukannya.  Artinya,  apabila  pada  halaman  pertama disebutkan bahwa terdakwa adalah Kim Young Woo, maka dalam amar pun terdakwa seharusnya Kim Young Woo, dan bukan PT. Dongwoo Environmental Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Ahmad, A. (2018). Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan  Pengendalian  Pencemaran  Air  Menurut  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia. Kalam Keadilan , 6 (2), 151–165.
Anantama,  A.  T.,  Munawir,  Z.,  &  Rafiqi,  R.  (2020).  Pertanggung  Jawaban  Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid. B/2013/PN. MBO). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum , 2 (2), 119–131.
Baihaki, M. A. (2018). Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro .
Fathoni, F. (2015). Menghijaukan Hukum Lingkungan: Kajian Hukum Profetikal .
Nasichin, M., & Nofita, N. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Korporasi, Pencucian Uang,
Pertanggungjawaban, Tindak Pidana.
Noor,  T.  R.  (2017).  Analisis  Desain  Fasilitas  Umum  Bagi  Penyandang  Disabilitas (Sebuah  Analisis  Psikologi  Lingkungan). Journal  An-Nafs:  Kajian  Penelitian Psikologi , 2 (2), 187–211.
Pascal,  A.-M.  (2011).  A  legal  person’s  conscience:  philosophical  underpinnings  of corporate  criminal  liability’. European  Developments  in  Corporate  Criminal Liability , 33–52.
Purnamasari,  I.  M.  (2021).  Penegakan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Pencemaran Lingkungan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  55/Pid.  B/LH/2016/PN.  Pwk). JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (1).
Rahmadi, T. (2014). Hukum lingkungan di Indonesia .
Sihole,  A.  S.  (2021). Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (Studi  Putusan  Nomor:  60/PID.  SUS-TPK/2016/PN.  BGL) (Doctoral dissertation, Hukum).
Sjawie,  H.  F.,  &  SH,  L.  L.  M.  (2017). Direksi  perseroan  terbatas  serta pertanggungjawaban pidana korporasi . Prenada Media.
Syahrir, K. A., Karim, M. S., & Mirzana, H. A. (2022). Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Tumou Tou Law Review , 32–47.
Topan,  M.  (2019). Kejahatan  Korporasi  di  Bidang  Lingkungan  Hidup:  Perspektip Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia . Nusamedia.
Wahyuningsih, S. (2017). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pt Indo Bharat Rayon Di Kabupaten Purwakarta Pelaku Dumping Limbah B3 Ke Media Lingkungan Hidup Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Doctoral Dissertation, Unpas).
Wibisana,  A.  G.  (2016).  Kejahatan  Lingkungan  Oleh  Korporasi:  Mencari  Bentuk Pertanggungjawaban  Korporasi  Dan  Pemimpin/Pengurus  Korporasi  Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia? Jurnal Hukum & Pembangunan , 46 (2), 149– 195.
Copyright Holder:
Carwan, Sari Indah Lestari (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: