## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian
Eldytha Giovani, Elly Sudarti, Dessy Rakhmawati Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: @eldythas@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dasar dan  alasan  majelis  hakim  menjatuhkan  pidana  bersyarat  kepada anak pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian. Peranan hakim yang berwenang dalam menjatuhkan pidana harus melalui berbagai  pertimbangan.  Dalam  Putusan  No  12/Pid.sus- Anak/2021/PN  Jmb  adalah  perkara  penganiayaan  berat,  dimana korban meninggal dunia akibat perbuatan anak yang berhadapan dengan  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  melihat  bahwa  penjatuhan pidana  bersyarat  pada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum karena  hakim  lebih  mengutamankan  pertimbangan  sosiologis sebagai  dasarnya.  Pertimbangan  sosiologis  terdiri  atas  hal  yang memberatkan  dan  hal  yang  meringankan,  ini  wajib  untuk  hakim cantumkan dalam amar putusan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Alasan utama majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat bukan dengan tujuan pembalasan dan memberi kesempatan untuk anak menjadi  lebih  baik  ketika  kembali  ke  masyarakat,  sehingga  anak diberi  pidana  bersyarat  dengan  syarat  umum  masa  percobaan selama  10  (sepuluh)  bulan  dan  syarat  khusus  yang  harus dijalani sesuai  Pasal  14  KUHP  dan  perkara  ini  telah  mengikuti  pedoman UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kata Kunci: Pidana Bersyarat; Hakim; Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ARTICLE HISTORY Submission: 2024-05-15 Accepted: 2024-06-10 Publish: 2024-06-20 KEYWORDS: Criminal Conditional; Judge; Children in confront with the law

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  and  find  out  the  basis  and reasons  for  the  panel  of  judges  to  impose  criminal conditional on children who are perpetrators of abuse that cause  death.  The  role  of  the  authorized  judge  in  imposing the  sentence  must  go  through  various  considerations.  In verdict  No.  12/Pid.sus-Anak/2021/PN  Jmb  it  pertains  to  a severe assault case where the victim died as a result of the juvenile's delinquent behavior. This study uses a normative juridical  method.  The  findings  of  this  research  reveal  that the imposition of criminal conditional on children who are in confront with the law because judges is primarily based on sociological  considerations.  Sociological  considerations encompass  aggravating  and  mitigating  factors,  which  the judge is obliged to include in the verdict according to Article 197,  paragraph  (1)  of  the  Indonesian  Criminal  Procedure Code. The main reason for the panel of judges to impose a suspended  sentence  is  not  for  retribution  purposes  but  to provide  an  opportunity  for  the  juvenile  to  reintegrate  into society  and  become  a  better  individual,  hence  the  child  is
given  a  criminal  conditional  with the  general  conditions  of probation  for  10  (ten)  months  and  specific  conditions  that must  be  fullfilled  in  accordance  with  Article  14  of  the Indonesian  Criminal  Code  and  this  case  adhered  to  the guidelines  of  Law  Number  11  of  2012  concerning  the Juvenile Criminal Justice System.

## A. PENDAHULUAN
Supermasi  hukum  sudah  diakui  oleh  negara  Indonesia,  karena  Indonesia  adalah negara  hukum.  Eksistensi  hukum  diperlukan  untuk  mengatur  cara  berperilaku masyarkat  dengan  menentukan  apa  yang  dilarang  untuk  dilakukan,  apa  yang  boleh dilakukan  dan apa  yang harus  dilakukan.  Apabila  ada  subjek hukum  yang melanggar hukum  tersebut  maka  akan  ada  sanksi  yang  harus  dipertanggungjawabkan,  hal  ini dikarenakan perbuatan itu pastinya sudah merugikan pihak tertentu sehingga hadirlah hukum  pidana.  Hukum  pidana  menjadi  acuan  aparat  penegak  hukum  dalam menjatuhkan  sanksi  kepada  yang  melanggar  dan  dilihat  berdasarkan  peraturan perundang-undangan. 1
Seperti  hakim  sebagai  penegak  hukum,  mereka  adalah  orang  yang  memiliki kewenangan  atas  penjatuhan  pidana  apa  yang  akan  diberikan  kepada  orang  yang melanggar  tersebut. 2 Dalam  menjatuhkan  pidana,  hakim  harus  melakukan pertimbangan  dan  peninjauan  atas  perkara  pidana  yang  ia  pegang  serta mengkolerasikannya  dengan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  hukum  pidana,  terdapat jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa dengan acuan pada Pasal 10 KUHP yaitu:
a. pidana pokok:
1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.
b. pidana tambahan
1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu
Jenis-jenis pidana ini pada umumnya hakim akan memilih satu pidana pokok yang akan  diberikan  kepada  terdakwa.  Namun  dalam beberapa  kasus,  hakim  berpendapat untuk diberikan alternatif yang artinya tidak perlu menjalani pidana pokok, ini disebut
1 R Sugiharto. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. Unissula Press, 2012. Hlm 2.
2 Widyawati, Anis dan Ade Adhari. Hukum Penitensier Di Indonesia Konsep Dan Perkembangannya. Rajawali Press. 2020. Hlm. 107.
dengan  pidana  bersyarat.  Pidana  bersyarat  diatur  dalam  Pasal  14a  samapi  dengan Pasal 14f KUHP.
Salah  satu  kasus  yang  dijatuhi  pidana  bersyarat  terdapat  pada  Putusan  No 12/Pid.sus-Anak/2021/PN  Jambi.  Pada  dewasa ini  tidak hanya  orang  dewasa  namun anak  juga  dapat  melakukan  tindak  pidana.  Anak  yang  melakukan  perbuatan  delik disebabkan  banyak  faktor  seperti  pengaruh  lingkungan,  dampak  negatif  akibat  arus globalisasi,  bahkan  komunikasi  yang  dapat  menyebabkan  pergeseran  sosial  yang fundamental  dalam  kehidupan  masyarakat  terutama  pada  pola  pikir  dan  perilaku anak.
3 Meskipun masih anak-anak namun tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya,  namun  dikarenakan  faktor  umur  yang  masih  muda  maka acuan yang digunakan adalah UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.
Dalam Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang  berhadapan  dengan  hukum  telah  berusia  12  (dua  belas)  tahun  tetapi  belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Pasal 69 UU Sistem Peradilan Pidana Anak tertulis bahwa anak yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan,  sedangkan  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam  Putusan  No 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jambi berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga anak dapat dikenai  pidana.  Anak  dikenakan  Pasal  358 ayat  (2)  KUHP  yang  menyatakan  “Mereka yang  sengaja  turut  serta  dalam  penyerangan  atau  perkelahian  dimana  terlibat beberapa  orang,  selain  tanggung  jawab  masing-masing  terhadap  apa  yang  khusus dilakukan  olehnya,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun,  jika akibatnya ada yang mati.
Namun hakim berpendapat untuk tidak perlu menjalani pidana penjara selama 3 (tiga)  bulan  dengan  alternatif  pidana  dengan  syarat  sehingga  pidana  pokok  yaitu, dengan diberikan syarat umum 10 (sepuluh) bulan masa percobaan dan syarat khusus untuk tidak keluar rumah dari malam hingga pagi tanpa seizin orang tua dan wajib ikut kegiatan  di  masjid  selama  setahun.  Ini  menjadi  menarik  karena  tindak  pidana  berat yang  dilakukan  anak  secara  turut  serta  menyebabkan  dimana  nyawa  korban  hilang secara  cuma-cuma  dan  meresahkan  masyarakat.  Anak  dalam  perkara  ini  melakukan tindak pidana bersama dengan 4 temannya.

## Tabel 1 Perbandingan Penjatuhan Pidana setiap anak
Pelaku Pasal Yang Dijatuhi Pidana Yang Didapat Pelaku utama A (Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Jmb) Pasal Pembunuhan (putusan  tidak  dapat diakses) Pidana  Penjara  selama  13 tahun Pelaku B (Putusan Nomor 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jmb) Pasal  358  ayat  (2) KUHP Pidana Bersyarat Pelaku C (Putusan Nomor 11/Pid.sus-Anak/2021/PN Jmb) Pasal  351  ayat  (3) KUHP  jo  Pasal  56 ayat (2) KUHP Pidana  Penjara  selama  1 tahun di Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA) Muara Bulian Pelaku D (Putusan Nomor 9/Pid.sus- Anak/2021/PN Jmb) Pasal  358  ayat  (2) KUHP Pidana Bersyarat Pelaku E (Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2021/PN Jmb) Pasal  351  ayat  (3) KUHP  jo  Pasal  56 ayat (2) KUHP Pidana  Penjara  selama  1 tahun di Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA) Muara Bulian
3 Wadong, Maulana Hassan. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Grasindo, 2000. Hlm.
Adanya  perbedaan  pemidanaan  yang  cukup  jauh  diantara  setiap  anak membuat adanya kekaburan norma sehingga ini menjadi tolak ukur cukupkah penjatuhan  pidana  bersyarat  pada  Putusan  Hakim  Nomor  12/Pid.sus- Anak/2021/PN Jambi. Terlebih lagi umur anak yang telah memasuki 16 tahun dianggap  sudah  memasuki  kategori  remaja  (adolescent)  yang  penjatuhan pidananya  tidak  diharuskan  dikenai  hanya  tindakan  sesuai  pasal  69  UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi terdapat opsi pemidanaan lain yang dapat dijatuhi oleh hakim sesuai Pasal 71 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Penjatuhan  pidana  ini  mengakibatkan  keraguan  dengan  terhadap  hakim sebagai  aparat  penegak  hukum  dan  menimbulkan  pertanyaan  dan keingintahuan  mengenai  alasan  yang  digunakan  hakim  dalam  menjatuhi pidana dengan syarat kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis normatif  dimana  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan beberapa  sumber  seperti  hukum  primair,  sekunder  dan  tersier  yaitu  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  Kitab  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-  Undang  No  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## C. PEMBAHASAN
Pidana  bersyarat  merupakan  alternatif  pemidanaan  yang  membutuhkan  kondisi tertentu untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Berdasarkan buah pikiran Kanter E.Y dan S.R.  Sianturi,  pidana  bersyarat  merupakan  suatu  pemidanaan  yang  pidana  nya digantungkan  pada  syarat-syarat  tertentu. 4 Syarat  tersebut  ada  syarat  umum  yang mana menjadi masa percobaan kepada terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana dengan  ditentukan  oleh  hakim,  kemudian  syarat  khusus  merupakan  syarat  yang spesifik untuk perkara tertentu dengan harus meninjau dan melihat perkara tersebut serta  perilaku  terpidana  kemudian  akan  diberikan  perintah-perintah  yang  harus dijalani terpidana oleh hakim.
Menurut  Muladi,  Pidana  bersyarat  merupakan  pidana  yang  dimana  si  terpidana tidak  perlu  untuk  menjalani  pidana  pokoknya,  kecuali  ketika  dalam  masa  percobaan terpidana  melanggar  syarat-syarat  umum  dan  khusus  yang  ditentukan  oleh  hakim. Maka  dari  ini  hakim  yang  mengadili  perkara  tersebut  memiliki  wewenang  untuk melakukan  perubahan  pada  syarat-syarat  yang  sebelumnya  telah  ditentukan  atau terpidana  diperintahkan  untuk  menjalani  pidana  pokok  karena  sudah  melanggar syarat  tersebut.  Pidana  bersyarat  merupakan  penundaan  terhadap  pelaksanaan pidana. 5
Kasus  tindak  pidana  yang  dapat  dijatuhi  pidana  bersyarat  adalah  tindak  pidana penganiayaan.  Penganiayaan  merupakan  suatu  perbuatan  dimana  menggunakan kekerasan fisik yang dilakukan seseorang kepada korban dengan tujuan melukai dan menyakiti  fisik  korban  tersebut.  Penganiayaan  merupakan  tindak  pidana  yang kejahatannya  dalam  bentuk  kekerasan  yang  mengenai  tubuh  manusia  yang
4 Utomo, Anandito. “ Arti Pidana Bersyarat Dan Pembebasan Besryarat ”, Artikel, Hukum Online, 2013.
(https://www.hukumonline.com/Klinik/A/Arti-Pidana-Bersyarat-Dan-Pembebasan-Bersyarat- Lt517dec08d1200)
5 Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat . Bandung: Alumni. 1985. Hlm.33
menimbulkan rasa sakit atau lebih  parah sampai hilangnya nyawa seseorang. 6 Untuk itu  tindak  pidana  penganiayaan  memiliki  banyak  jenis  dimulai  dari  Pasal  351  KUHP sampai  dengan  358  KUHP.  Hakim  ketika  menangani  perkara  tindak  pidana penganiayaan  harus  mengklasifikasikan  penganiayaan  yang  mana  yang  pas  pada perkara  tersebut.  Selain  itu  tidak  semua  tindak  penganiayaan  bisa  dikenakan  pidana bersyarat  karena  haruslah  menyelami  perkara  tersebut  agar  hakim  dapat mempertimbangkannya.
Hakim  dalam  menangani  perkara  haruslah  memuat  gagasan  dan  alasan  yang digunakan  untuk  mempertimbangkan  sanksi  pidana  sebelum  memutuus  perkara. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tertulis: “Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim  wajib  menyampaikan  pertimbangan  atau  pendapat  tertulis  terhadap  perkara yang  sedang  diperiksa  dan  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  putusan”. Pertimbangan  hakim  digunakan  sebagai  dasar  yang  digunakan  hakim  untuk  memuat alasan dan keterangan sebelum memutus suatu perkara yang dibagi menjadi dua yaitu:
a. Fakta Yuridis
Lilik Mulyadi memberikan gagasannya mengenai dasar pertimbangan hakim yang mana  pada  hakekatnya  pertimbangan  yuridis  hakim  adalah  pembuktian  dari unsur-unsur  suatu  delik,  untuk  mengetahui  kebenaran  dari  perbuatan  terdakwa sudah  memenuhi  unsur  delik  sesuai  dengan  dakwaan  yang  disusun  oleh  jaksa penuntut umum atau belum, sehingga pertimbangan hakim menjadi relevan dalam amar  putusan  hakim. 7 Pada  intinya  pertimbangan  yuridis  adalah  pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh  undang-undang.  Pertimbangan  yuridis  dari  delik  yang  didakwakan  harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang  ditangani,  kemudian  dibatasi  atau  menglimitatif    pendirinya.  Setelah mencantumkan unsur-unsur tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat merperberat atau meringankan terdakwa. 8
b. Fakta Sosiologis
Fakta Sosiologis merupakan hal-hal yang memberatkan atau meringankan. Dalam menjatuhkan  putusan,  hakim  sebelum  menentukan  pidana  yang  akan  dijatuhkan kepada  terdakwa  harus  mempertimbangkan  hal-hal  yang  meringankan  dan memperberatkan  terdakwa.  Dasar  hukum  yang  mendasari  pertimbangan  ini terdapat  pada  Pasal  197  ayat  (1)  KUHAP  yang  tertulis  “Putusan  pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Berat ringannya pidana sangat berpengaruh dan erat kaitannya dengan Penjatuhan putusan. 9
Dalam  Putusan  No  12/Pid.sus-Anak/2021/PN  Jmb  hakim  memberikan pertimbangan-pertimbangan  yang  akan  dibagi  menjadi  fakta  yuridis  dan  fakta sosiologis yaitu:
6 Irawan, I. Kadek Agus, I. Nyoman Sujana, and I. Ketut Sukadana. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp)." Jurnal Analogi Hukum Vol.1 No. 3 (2019). Hlm. 341-346 https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1783
7 Mulyadi, Lilik. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan . Mandar Maju, 2007. Hlm. 193
8 Adami Chazawi. Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa . PT .Raja Grafindo, 2007. Hlm. 73
9 Darmadi, AA Sagung Mas Yudiantari, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." Jurnal Advokasi Vol.8 No. 2 (2018), https://e- (journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/96

## 1. Fakta Yuridis
Perkara pada nomor 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jambi atas anak yang berhadapan dengan hukum telah didakwakan oleh Penuntut Umum, hakim memilih dakwaan Pasal 358 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
- Unsur barang siapa.
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  barang  siapa  adalah  siapa  saja  yang  menjadi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dirumuskan pada pasal tersebut.
Dalam perkara ini menunjukkan orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan  atas  tindak  pidana  yang  didakwakan.  Unsur  dalam perkara ini subyek hukumnya ialah anak, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tertulis  bahwa  anak yang  berkonflik  dengan  hokum  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas) tahun  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  telah  diduga melakukan  tindak  pidana.  Bahwa  umur  anak  Muhammad  Yusuf  Als  Ucup  Bin Asnawi adalah 16 (enam belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara  ini  berdasarkan  Akte  Kelahiran  No  820/Umum/2004  yang  diterbitkan pada tanggal 30 November 2004 oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Batanghari.
- Unsur  Mereka  yang  sengaja  turut  serta  dalam  penyerangan  atau  perkelahian dimana  terlibat  beberapa  orang,  selain  tanggung  jawab  masing-masing  terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya jika akibatnya ada yang mati.
Bahwa  di  dalam  bukunya  Pengantar  Hukum  Pidana  Material  1  J.  Remmelink mengajukan  pandangan  bahwa  bantuan  yang  diberikan  seseorang  pembantu pelaku  (medeplichtige)  tidak  mutlak  harus  memberi  pengaruh  seperti  yang dibayangkannya  semula.  Pada  prinsipnya  bantuan  tersebut  harus  merupakan kontribusi  (yang  signifikan)  terhadap  terwujudnya  tindak  pidana  pokok.  Bagi pelaku,  bantuan  ini secara  rasional  berdasarkan ukuran  pengalaman sehari-hari, harus  memiliki  satu  makna  khusus  meskipun  hanya  sekadar  penyemangat  atau hanya  sebagai  sebuah  tanda  bahwa  keadaan  aman  (untuk  melakukan  tindak pidana).  Ini  segera  tampak  bilamana  pelaku  benar-benar  dapat  mengambil keuntungan dari bantuan yang diberikan. Sebaliknya, bantuan tersebut juga dapat tidak  sedemikian  penting  bagi  pelaku.  Tidaklah  perlu  dibuktikan  bahwa  tanpa bantuan, pelaku tidak mungkin dapat menuntaskan tindak pidana tersebut (HR 7 januari 1918. W 10225) b. Fakta Persidangan 1)  Keterangan  Saksi  Dalam menjatuhkan putusan, keterangan saksi merupakan aspek yang tak kalah penting sebagai  pertimbangan  hakim  agar  dapat  memutus  suatu  perkara.  Saksi  yang terdapat  dalam  Putusan  No  12/Pid.sus-Anak/2021/PN  Jambi  ada  7  saksi  yang dimintai keterangan.
Kemudian terdapat keterangan saksi yang berjumlah 7 orang untuk dimintai keterangan.  Dalam  setiap  keterangan  saksi  terdapat  kesamaan  dan  kesuaian dari alat bukti ini dengan alat bukti terdakwa pada persidangan.
1. Saksi  Muhalli  Bin  Muhammad  ayah  dari  korban,  membenarkan  bahwa anaknya  terkena  bacok  dan  masuk  rumah  sakit  Raden  Mattaher kemudian nyawa anaknya tak terselamatkan
2. Saksi  Andika  Rama  selaku  teman  korban,  membenarkan  terkena  luka pada  punggung  dan  temannya  yaitu  korban  meninggal  akibat pembacokan  yang  dilakukan  anak-anak  yang  berhadapan  dengan hukum.
3. Saksi  M.  Abdani  Nabhan,  membenarkan  bahwa  ia    membawa  2  (dua) parang bersama dengan anak yang berhadapan dengan hukum serta ikut dalam aksi tindak pidana dengan mengejar korban menggunakan motor bersama teman-teman lainnya.
4. Saksi  Azka  Zonni,  membenarkan  bahwa  ia  adalah  pelaku  yang melakukan  pembacokan  pada  korban  hingga  menyebabkan  kematian. Saat  melakukan  pembacokan  posisi  Azka  Zonni  yang  paling  dekat dengan korban sehingga ia langsung menebas ke korban dengan parang yang dipegangnya sendiri.
5. Saksi Fakhrul Rashidi, membenarkan bahwa ia yang meminta temannya untuk mencarikan senjata tajam berupa parang untuk melakukan tindak pidana  penganiayaan  tersebut  dan  ikut  dalam  aksi  kejadian  tindak pidana penganiayaan.
6. Saksi  Muhammad  Zikryllah,  membenarkan  bahwa  ia  ikut  serta  dalam melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  tersebut  bersama  teman- temannya
7. Saksi  Rakasaki  Katigo,  membenarkan  bahwa  ia  bertemu  saksi  Fakhrul untuk  merencanakan  melakukan  penyerangan  kemudian  ikut  serta dalam melakukan tindak pidana.
8. Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  dalam  kesaksiaannya membenarkan  bahwa  ia  memfasilitasi  dengan  motornya  sambil membawa  senjata  tajam  2  (dua)  buah  bersama  saksi  M.  Abdani kemudian ikut serta dalam tindak pidana penganiayaan.
Barang  bukti  pada  Putusan  ini  ditampilkan  berupa  sepeda  motor  Honda Scoopy  berwarna  hitam  motor  dengan  No  PO.  BH  6912  VN  yang  digunakan anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  untuk  memfasilitasi  temannya  dalam membawa senjata tajam dan ikut serta dalam aksi tindak pidana.

## 2. Fakta Sosiologis
Dalam  pertimbangan  melalui  fakta  sosiologis  dilihat  dari  hal  yang  memberatkan dan hal yang meringankan. Pada Putusan No 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jambi yaitu Hal yang memberatkan:
a. Perbuatan Anak menggangu ketertiban;
b. Akibat  perbuatan  Anak  bersama  rekan-rekannya  menyebabkan  Anak  saksi  luka dan korban meninggal dunia;
c. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
Hal yang meringankan:
a. Anak belum pernah dipidana
b. Anak  bersikap  sopan  dalam  persidangan  dan  terus  terang  sehingga  persidangan berjalan lancar
c. Sudah adanya perdamaian antara orang tua dengan keluarga korban
d. Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya.

## 3. Amar Putusan
Dari  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  Hakim  memutus  amar  putusan  yang menyatakan:
a. Anak yang berhadapan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  Pidana  “Dengan  sengaja  turut  serta  dalam penyerangan  atau  perkelahian  dimana  terlibat  beberapa  orang  dalam penyerangan  itu  mengakibatkan  orang  meninggal”  sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum
b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 3 (tiga) bulan;
c. Menetapkan  bahwa  pidana  tersebut  tidak  perlu  dijalani,  dengan  syarat umum kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang  disebabkan  karena  Anak  melakukan  suatu  tindak  pidana  sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir, dan syarat khusus:
1. selama  masa  pengawasan  Anak  tidak  boleh  keluar  malam  tanpa  seizin dan  sepengetahuan  dari  Orang  tua  Anak,  pada  malam  hari  lewat  dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB; dan
2. Selama masa pengawasan Anak harus mengikuti kegiatan di masjid yang terletak  di  dekat  rumah  Anak  di  Lrg.  Mesjis  Nurul  Ikhsan  RT.  04  kel.
Pematang  Sulur  Kecamatan  Telanaipura  Kota  Jambi,  yang  sekiranya dapat bermamfaat untuk pembinaan akhlak dan keimanan Anak, seperti mengaji,  mendengar  tausyiah,  sholat  berjamaah  secara  rutin  selama  1 (satu) tahun;
d. Memerintahkan  Penuntut  Umum  bekerjasama  dengan  Pembimbing Kemasyarakatan  dan  pengurus  mesjid  di  dekat  rumah  Anak  tersebut untuk  mengawasi  Anak  selama  menjalani  masa  pidana  dengan  syarat tersebut;
e. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
f. Menetapkan  barang  bukti  berupa  :  1  (satu)  unit  sepeda  motor  Honda Scoppy  warna  Merah  Hitam  dengan  Nomor  Pol.  BH  6912  VN  berikut Kunci kontak asli dan akan dipergunakan dalam perkara lain.
g. Membebankan  kepada  Anak  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

## 4. Analisis Penulis
Penjatuhan  pidana  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam Putusan  No  12/Pdi.sus-Anak/2021/PN  Jambi  hakim  mengutamakan  fakta sosiologis  karena  dalam  putusan  tersebut  hakim  berpendapat  bahwa  pidana  ini tidak  bertujuan  sebagai  pembalasan  melainkan  dimaksudkan  agar  Anak  kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali  ke  tengah  masyarakat  untuk  menjalani  kehidupannya  secara  layak dengan  bekal  kesadaran  penuh  sebagai  warga  negara  yang  taat  hukum  disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan  hakim  melihat  anak  masih  muda  dan  bisa  diperbaiki  perilakunya. Sehingga  dalam  amar  putusan  hakim  berpendapat  bahwa  untuk  tidak  perlu dijalani pidana pokok penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut. Tetapi karena pidana bersyarat  ini  sama  dengan  dikembalikan  kepada  orang  tua,  justru  menjadi tidak
adil untuk keluarga korban dan jika di masa depan akan ada anak yang melakukan tindak pidana serupa anak tidak akan merasa jera karena merasa setelah melalui proses  tersebut  pun  anak  menyepelekan  karena  pasti  kembali  ke  orang  tua  dan tidak  belajar  untuk  mempertanggungjawabkan  kesalahannya.  Memang  telah sesuai dengan pasal 14a sampai pasal 14f KUHP, namun pidana dengan syarat ini menurut  penulis  belum  cukup.  Anak  sudah  berusia  16  (enam  belas)  tahun mengartikan  anak  dapat  dikenai  pidana  sesuai  pasal  69  UU  Sistem  Peradilan Pidana  yang  mana  tertulis  hanya  dapat  dikenai  tindakan  jika  masih  berusia  14 (empat  belas)  tahun.  Karena  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  adalah  tindak pidana  berat  bukan  penganiayaan  biasa  maupun  ringan,  perbuatan  anak  pun mengakibatkan  korban  meninggal  dunia.  Anak  bisa  saja  belum  jera  dan seharusnya  mulai mempertanggungjawbakan  atas  perbuatannya.  Meskipun  anak turut serta ( medeplegen) yang merupakan orang turut serta dan turt beraksi saat kejadian tindak pidana, tetapi pidana dengan syarat belum cukup adil dan anak ini seharusnya dapat dikenakan pidana yang lebih berat tetapi tetap ramah.  Usia 16 (enam  belas)  tahun  merupakan  fase  remaja  ( adolescent) dibutuhkan  pembinaan dan pengawasan yang baik. 10 Sehingga pidana yang tepat bagi anak seperti Pidana Pembinaan  dalam  Lembaga  Di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  sesuai  dengan pendapat pembimbing masyarakat dalam fakta persidangan dan pastinya jika ada yang  melakukan  tindak  pidana  serupa  akan  dipikir-pikir  kembali  karena  sanksi yang dikenakan tetaplah berat.

## D. SIMPULAN
Pertimbangan Hakim dalam Putusan No 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jambi telah dipaparkan  memperhatikan  fakta  yuridis  dan  fakta  sosiologis.  Fakta  yuridis terdapat  Unsur  pasal  358  ayat  (2)  KUHP,  alat  bukti  berupa  keterangan  saksi  dan terdakwa,  juga  barang  bukti.  Pertimbangan  menggunakan  fakta  sosiologis berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan anak, kemudian hakim lebih mengutamakan  fakta  sosiologis  sebagai  dasar  dari  penjatuhan  pidana  bersyarat kepada anak dengan tujuan tidak bermaksud sebagai nestapa bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Buku:
Mulyadi, Lilik. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan . Bandung: Mandar Maju, 2007.
Adami Chazawi. Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007. Wadong, Maulana Hassan. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Grasindo, 2000.
10 Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, “Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” PAMPAS: Journal Of Criminal Law , Vol.1 No.3 (2020). Hlm.31-34, https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090
R Sugiharto. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara . Semarang: Unissula Press, 2012.
Widyawati,  Anis  dan  Ade  Adhari. Hukum  Penitensier  Di  Indonesia  Konsep  Dan Perkembangannya. Depok: Rajawali Press, 2020.
Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, 1985.

## Jurnal:
Darmadi,  AA  Sagung  Mas  Yudiantari,  "Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Putusan  Pidana  Bersyarat."  Jurnal  Advokasi  Vol.8  No.2 (2018).  https://e-
(journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/96
Ardiko  G.M.  Sitompul,  Haryadi,  Tri  Imam  Munandar,  “Penahanan  Terhadap  Anak Pelaku  Tindak  Pidana,”  PAMPAS:  Journal  Of  Criminal  Law,  Vol.1  No.3 (2020). https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090
Irawan,  I.  Kadek  Agus,  I.  Nyoman  Sujana,  and  I.  Ketut  Sukadana.  "Tindak  Pidana Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Matinya  Seseorang  (Studi  Kasus  Putusan Nomor:  24/Pid.  B/2013/PN.  Sp)."  Jurnal  Analogi  Hukum  Vol.1  No.3  (2019). https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/vie w/1783
Internet:
Utomo, Anandito. “Arti Pidana Bersyarat Dan Pembebasan Besryarat”, Artikel, Hukum Online, 4 Juli 2013.