## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## Korelasi  antara  Negara  Kesejahteraan  Dengan  Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna
Aniken Yustisia Syahnaz a , a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

## Abstrak
Negara Kesejahteraan merupakan Negara yang menitikberatkan pada Kesejahteraan Warga negara. Negara  memiliki  peranan  aktif  karena  Warga  Negara  Merupakan  Subjek    Negara  Bukan  objek  . Landasan  Dasar  bagi  Indonesia  dalam  pemenuhan  Kesejahteraan  bagi  Wrga  Negaranya  sendiri adalah berlandaskan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar. Permasalahan dalam Penelitian ini  adalah  Bagaimanakah  Negara  Kesejahteraan  dan  Negara  Paripurna?  serta  Bagaimanakah Hubungan  Demokratisasi  Kehidupan  Masyarakat  dalam  Negara  Kesejahteraan  dan  Negara Paripurna?.    Metode  Penelitian  yang  digunakan  yaitu  Studi  Kepustakaan.    Kesimpulan  dalam Penelitian ini adalah Negara Kesejahteraan dan Hubungan Demokratisasi Masyarakat erat kaitannya dengan  Terwujudnya  Negara  Paripurna  yang  hadir  untuk  Masyarakat  dengan  mengutamakan Kesejahteraan  Warga  Negaranya.  Saran  dalam  Penelitian  ini  adalah  dalam  mewujdukan  Negara Paripurna  yang  harus  diperhatikan  kesejahteraan  warga  negara  dan  pemenuhan  hak-  hak  warga negaranya, maka Negara dalam mengeluarkan kebijakan harus sesuai  dengan Cita-cita dan Tujuan Negara yang termuat didalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara.
Kata Kunci : Negara, Kesejahteraan, Masyarakat

## Abstract
The Welfare State is a State that focuses on the Welfare of Citizens. Countries that have an active role because the Nation is the subject of the State Not an object. The Basic Foundation for Indonesia in the fulfillment of Welfare for the State of the Country itself is based on Pancasila and the Basic Law. The problem in this research is the Question What is the Welfare State and the Plenary State? Also How is the Relationship between Democratization of Community Life in Welfare and Plenary Countries? The research method used is Literature Study. The conclusion in this study is that the Welfare  State  and  the  Relations  of  Democratization  of  the  Community  are  closely  related  to  the realization of the plenary state that is present for the community by reflecting the Qualification of the Welfare of Their Citizens. Suggestions in this research are in fulfilling the Plenary State which must accept the welfare of citizens and fulfill the rights of its citizens, then the State in the agreement must be in accordance with the ideals and objectives of the State contained in the 1945 Constitution and Pancasila as the State Foundation..
Keywords : Country, Welfare, Society Penulis : a Anikenyustisia96@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Negara  Kesejahteraan (Welfare  State) diartikan  bahwa  pelayanan  yang  berkaitan  dengan kesejahteraan  warga  negara  sepenuhnya  disediakan  oleh  Pemerintah,  khususnya Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Jaminan Hari Tua (Pensiun), dan Kecelakaan Kerja. 1
Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan ajaran negara hukum yang kini dianut oleh negara- negera di dunia khususnya setelah perang dunia kedua adalah negara kesejahteraan (Welfare  state). Konsep  negara  ini  muncul  sebagai  raeksi  atas  kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam.  Dalam konsepsi legal state terdapat prinsip staatsonthounding atau  pembatasan  peranan  negara  dan  pemerintah  dalam  bidang  politik yang bertumpu pada dalil “The least goverment is the best goverment” dan terdapat prinsip “laissez faire, laissez aller” dalam bidang ekonomi yanng melarang negara dan pemerintah mencampuri  kehidupan  ekonomi  masyarakat (staatsbemoineis). Akibat  pembatasan  ini pemerintah  atau  adminstrasi  negara  menjadi  pasif  dan  oleh  karenanya  disebut  negara penjaga malam (nachtwakerstaat atau natchtwachtersstaat). Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan  reaksi  dan  kerusuhan  sosial.  Dengan  kata  lain,  konsepsi  negara  penjaga malam telah gagal dalam implementasinya. 2
Akibat Kegagalan implementasi nachtwacherstaat tersebut kemudian muncul gagasan yang menempatkan  pemerintah  sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab  atas  kesejahteraan rakyatnya, yaitu welfare state. Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum  bagi  warganya.  Dengan  kata  lain,  ajaran welfare state merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip staatsonthounding , yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi staatsonthounding, yang membatasi peran negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat,  sebagai  langkah  untuk  mewujudkan kesejahteraan  umum,  disamping  menjadi  ketertiban  dan  keamanan (rust  en  orde) . Adminstrasi  negara  diserahi  kewajiban  untuk  menyelenggaran  kesejahteraan  umum (bestuurszorg). Diberinya tugas “ bestuuurzorg” itu membawa bagi adminsitrasi negara suatu konsekuensi  khusus.  Agar  dapat  menjalankan  tugas  menyelenggarakan  kesejahteraan rakyat,  menyelenggarakan  pengajaran  bagi  semua  warga  negara,  dan  sebagainya  secara baik,  maka  adminstrasi  negara  memerlukan  kemerdekaan  untuk  dapat  bertindak  inisiatif sendiri,  terutama  dalam  penyelesaian  soal-  soal  genting  yang  timbul  dengan  sekonyong- konyong dan yang peraturan penyelengaraannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan- badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif. 3
Dalam  Negara  modern  dewasa  ini  yang  dikenal  istilah  “ Welfare  State” atau  Negara Kesejahteraan. Mempunyai  kewajiban  untuk  menyelenggarakan  kesejahteraan  rakyatnya. Dengan  demikian  pemerintah  dituntut  untuk  menyelenggarakan  kesejahteraan  rakyatnya. Dengan  demikian  pemerintah  dituntut  untuk  bertindak  menyelesaikan  segala  aspek/
1 Eddy  Kiswanto. Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State):  Mengemalikan  Peran  Negara  Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia). https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8320/6429 . Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul: 13.37 WIB
2 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014) Hlm. 14 3 Ibid. Ridwan HR. Hlm. 15
Jurnal Spektrum Hukum Vol 18,No 1 (2021) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
persoalan yanng menyangkut kehidupan warga negaranya walaupun belum ada dasar aturan yang mengaturnya. 4
Atas  Dasar  ini  maka  pemerintah  diberikan  kebebasan  untuk  dapat  melakukan/  bertindak dengan suatu insiatif sendiri untuk menyelesaikan segala persoalan atau permasalahan guna kepentingan  umum.  Kebebasan  untuk  dapat  bertindak  sendiri  atas  inisiatif  sendiri  disebut dengan “Freis Ermersen”. 5
Teori Sejahtera , Teori ini mengatakan bahwa kepentingan masyarakat yang terutama adalah kesejahteraan  yaitu  terpenuhinya  kebutuhan-  kebutuhan  pokok  masyarakat  yang  berupa: Pangan, Pemerintah harus melakukan upaya/ tindakan agar jangan sampai warga sulit/ sukar mencari  makanan,  Kesehatan  ,  artinya  tindakan-  tindakan  pemerintah  atau  keputusan- keputusan  pemerintah  jangan  sampai  merusak  kesehatan  dan  lingkukngan  masyarakat, Kesempatan  Kerja,  tugas  pemerintah  menciptakan  lapangan  kerja  sehingga  tidak  terjadi pengangguran.  Teori  Kemakmuran  Bersama , bahwa  kepentingan  masyarakat  adalah kebahagiaan dan kemakmuran bersama, masalah- masalah sosial harus dapat dikendalikan, jurang pemisah antara sikaya dengan simiskin tidak terlalu lebar. 6
Ketika suatu negara dapat secara utuh mewujudkan kesejahteraan warga negaranya maka negara  tersebut  dapat  disebut  sebagai  Negara  Paripurna.  Negara  yang  utuh  dalam mewujudkan kesejahteraan tentunya tidak dapat terpisahkan oleh warga negaranya, sebab warga  negara  juga  memiliki  peranan  penting  dalam  perwujudan  kesejahteraan  sosial, pendidikan, budaya dan ekonomi.

## PERMASALAHAN
Bedasarkan Uraian Latar Belakang diatas, Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1.  Bagaimanakah Negara Kesejahteraan dan Negara Paripurna?
2. Bagaimanakah  Hubungan  Demokratisasi  Kehidupan  Masyarakat  dalam Negara Kesejahteraan dan Negara Paripurna?

## MOTODE PENELITIAN
Metode  Penenlitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Metode  Pendekatan  Studi Kepustakaan,  dengan  mempelajari  materi  yang  berupa  literatur-  literatur  tentang  Negara Kesejahteraan, Negara Pripurna dan Demoratisasi Kehidupan Masyarakat.

## PEMBAHASAN
4 Agus  Dimyati,  H.  Nendar  Darkani. Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  (Diktat  dan  Sari  Kuliah). (Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati, Tahun 2015) Hlm.37
5 Ibid. Hlm. 37
6 Ibid. Hlm. 38

## 1.  Negara Kesejahteraan dan Negara Paripurna
Pengertian Kesejahteraan menurut kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata Sejhatera yang mempunyai  makna  aman,  sentosa,  makmur,  dan  selamat  (terlepas  dari  segala  macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang  sejahtera,  yakni  orang  yang  dalam  hidupnya  beas  dari  kemiskinan,  kebodohan ketakutan,  kekhawatiran  sehingga  hidupnya  aman  dan  tentram  baik  lahir  maupun  batin. 7 Negara  Kesejahteraan  merupakan  tanggungjawab  Pemerintah  yang  di  laksanakan  melalui perangkat negara (politik dan administrasi) yang konsep dasarnya yakni kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara.
Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber  daya  yang  ada  demi  mencapai  salah  satu  tujuan  negara  yaitu  meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang  telah  dikonsultasikan  kepada  publik  sebelumnya  dan  kemudian  dapat  dilihat  apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negaranya atau tidak. Masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat merupakan sebagian dari banyak masalah yang harus segera direspons oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan. 8
Kegagalan  paradigma  negara “Legal  state” yang  berprinsip “staatsonthouding” atau pembatasan  peran  negara  dan  pemerintah  dalam  bidang  politik,  telah  menyebabkan peralihan  paradigma  negara,  dari  paradigma  negara  penjaga  malam  kepada  paradigma negara kesehateraan. Paradigma kesejahteraan, menempatkan warga negara ataupun orang perorang menjadi subyek hukum, yang harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala aspek kehidpuannya. Negara dalam paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara  sebagai  subyek,  dan  tidak  lagi  menmpatkan  warga  negara  sebagai  objek.  Negara mempunyai  kewajiban,  untuk  masuk  kedalam  wilayah  kehidupan  warga negaranya, dalam rangka menjalankan fungsinya, melayani dan mengupayakan kesejahteraan. 9
Selaras  dengan  fungsi  Hukum  Adminsitrasi  bahwa  didalam  hukum  adminstrasi  memiliki substansi  utama  sebagai  ilmu  pengetahui  menurut  CJN  Versteden yang  meliputi  ruang lingkup:
1.  Peraturan  mengenai  penegakan  ketertiban  dan  keamanan,  kesehatan  serta kesopanan  dengan  menggunakan  aturan  tingkah  laku  bagi  warga  negara  yang ditegakkan dan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah
2.  Peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat
3.  Peraturan- peraturan mengenai tata ruang yang diterapkan pemerintah
7 Agung Eko Purwana. Kesejahteraan
dalam Perspektif Ekonomi
Islam. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/91/73.  Diakses  Pada  Hari  Minggu  09  Mei  2021, Pukul: 13.54 WIB
8 Oman Sukmana. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul: 12. 05 WIB
9 Yos Johan Utama. Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa. Pidato Pengukuhan Prof. Yos Johan Utama
4.  Peraturan-  peraturan  yag  berkaitan  dengan  tugas-  tugas  pemeliharaan  dan pemerintah termasuk bantuan swasta dalam rangka pelayanan umum
5.  Peraturan- peraturan yang berkaitan dengan pemunutan pajak
6.  Peraturan- peraturan yanng berkaitan dengan perlindungan warga negara terhadap pemerintah
7.  Peraturan-  peraturan  mengenai  pengwasan  organ  pemerintah  yang  lebih  tinggi terhadap organ yang lebih rendah
8.  Peraturan-  peraaturan  mengenai  pengawasan  organ  pemerintah  yanng  lebih  tinggi terhadap organ yanng lebih rendah
9.  Perauran- peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan
Sangat  jelas  bahwa  substansi  ilmu  hukum  adminstrasi  negara  secara  umum  dapat digambarkan  sebagai  segenap  peraturan  mengenai  keidupan  bernegara  yang  mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya. 10
Adapun Hubungan antara masyarakat dengan hukum, merupakan  suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini sesuai dengan ungkapan Ubi  Societas  Ibi  Ius (dimana  ada masyarakat  di  situ  ada  hukum).  Dapat  ditegaskan  bahwa  hukum  memiliki  fungsi  untuk mengatur  kehidupan  masyarakat  dalam  menjalankan  aktifitasnya,  sehingga  melelui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera sesuai dengan yang diamantkan dari  tujuan  negara  Indonesia  yang  tercantum  didalam  Undang-  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11
Aqunias mengatakan bahwa hukum manusia itu didukung oleh akal sehatnya dan diadakan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan (welfare state) . Aquinas mengatakan human  law,  supported  by  reason,  and  anacted  for  thr  common  good. Teori  keadilan bermartabat memandang bahwa common good yang dimaksudkan oleh Aquinas itu adalah keadilan. Teori keadilan juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positiif itu  memecahkan  persoalan-  persoalan  manusia  dan  masyarakat  sehari-  hari  dari  suatu perpektif  hukum,  sampai  kehakikat  paling  dalam,  hakikat  yang  melampauan  kemampuan inderawi itu dalam sistem peradilan pidana Indonesia misalnya dikenal dengan istilah yang mudah dipahami, yaitu keyakinan. Konsepsi keyakinan ini memiliki pandanngan konkret dari teori  keadilan  bermartabat  bahwa  keadilan  bermartabat  itu  usaha  untuk  memahami  atau mendekati pikiran Tuhan. 12
Negara  kesejahteraan (welfare  state) dianggap  sebagai  jawaban  yang  paling  tepat  atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan negara (government failure) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 13
Negara Kesejahteraan (Welfare) merujuk pada terpenuhinya level kebutuhan minimal warga negara dengan meknisme skema bantuan sosial yang menjamin setiap warga untuk dapat
10 Yos Johan Utama. Hukum Administrasi Negara. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, Tahun 2018) Hlm. 47-48
11 Juniarso Ridwan, Achmad Sosik Sudrajat. Hukum Adminsitasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik. ( Bandung: Nuansa, Tahun 2017) Hlm. 75
12 Teguh Prasetyo. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum. (Bandung: Nusa Media, Tahun 2017) Hlm. 25-27
13 Elviandri,  Khuzdaidah,  Absori. Quo  Vadis  Negara  Kesejahteraan:  Meneguhkan Ideologi  Welfare  State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Diakses Pada Hari Jum’at 26 Juni 2020, Pukul : 09.30 WIB
hidup secara layak dan terhormat. Dalam konteks ini, salah satu pilar pokok yang menyokong perwujudan  kesejahteraan  adalah  kesehatan  yag  baik.  Oleh  karena  itu,  kesehatan  dan kesejahteraan merupakan hal yang saling terkait erat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan  kesehatan  sebagai  “keadaan  kesejahteraan  fisik,  mental  dan  sosial  yang lengkap  dan  bukan  hanya  ketiadaan  penyakit  atau  kecacatan”  (WHO  1948).  Definisi  ini mengakui bahwa berada dalam 'kesehatan yang baik' terkait dengan memiliki kesejahteraan positif,  dan  bahwa,  sebaliknya,  status  kesehatan  terkait  erat  dengan  status  kesejahteraan individu.  Barubaru  ini,  WHO  mendefinisikan  kesehatan  mental  positif  sebagai  “keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan produktif, dan mampu membuat kontribusi kepada komunitasnya” 14
Dengan demikian, definisi ini mengakui peran mendasar dari kontribusi dan keterlibatan sosial untuk  mewujudkan  kesejahteraan.  Jadi,  kesejahteraan  bukan  hanya  berkaitan  dengan kebutuhan  fisik,  melainkan  juga  berkaitan  dengan  adanya  penghargaan,  kebebasan, pengakuan,  dan  perlindungan  dari  negara.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  pemerintah wajib  menjauhkan  warganya  dari  kemiskinan,  yakni  manakala  individu,  keluarga  dan kelompok kekurangan sumber daya untuk mendapatkan makanan yang layak, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan memiliki kondisi hidup dan fasilitas yang tidak umum, atau tidak mendapatkan penerimaan sosial oleh masyarakat di mana mereka berasal. 15
Dalam  kaitan  ini,  wujud  dari  sistem  dalam  walfare  state  terdiri  dari  dua  jenis  kebijakan pemerintah,  yakni:  (i)  bantuan  tunai  kepada  rumah  tangga,  termasuk  asuransi  wajib, pendapatan (income insurence ) dan (ii) subsidi atau pelayanan pemerintah langsung kepada warga negara (human services), seperti perawatan anak, pra-sekolah, pendidikan, perawatan kesehatan,  dan  pelayanan  hari  tua (old-age  care). Dalam  definisi  yang  lebih  luas,  negara kesejahteraan  juga  dapat  mencakup  intervensi  pemerintah  terhadap  berbagai  macam  hal yang  mempengaruhi  kehidupan  rakyat,  termasuk  dalam  hal  regulasi  harga  (seperti  kontrol sewa rumah dandukungan harga pertanian), kebijakan perumahan, regulasi lingkungan kerja, undang-undangpekerjaankeamanan, dan kebijakan lingkungan. 16
Dengan  demikian,  singkat  kata,  negara  kesejahteraan (welfare  state) adalah  konsep pemerintahan di mana negara memainkan peran penting dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial  warganya  secara  menyeluruh.  Hal  ini  didasarkan  pada prinsipprinsip  persamaan  kesempatan,  pemerataan  kekayaan,  dan  tanggung  jawab  publik bagi  mereka  yang  tidak  mampu  untuk  memanfaatkan  ketentuan  minimal  untuk  kehidupan yang baik. Terdapat beberapa istilah umum yang berkaitan dengan konsepsi walfare state. mengidentifikasi  negara  kesejahteraan  sebagai  kombinasi  khas  dari  berkembangnya demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme. Pada saat ini boleh dikatakan semua negara maju telah  mempraktekkan  konsep welfare  state ini  dalam  tata  kelola  negara.  Di  kebanyakan negara  maju,  mekanisme  pelayanan  kesejahteraan utamanya disediakan  oleh pemerintah, dan sebagian lainnya oleh LSM, lembaga amal, kelompok informal sosial, religious groups, maupun  organisasi inter-governmental .  Pada  intinya,  konsep  negara  kesejahteraan
14 Budi Setiyono. Model dan Desain Negara Kesejahteraan . (Bandung: Nuansa Cendekia. Tahun 2019). Hlm. 27
15 Ibid. Budi Setiyono. Hlm. 28
16 Ibid. Budi Setiyono. Hlm. 28
melibatkan  bantuan  dari negara, dengan  pelayanan  non-tunai  yang diberikan  (misalnya,  di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kepolisian) maupun secara tunai (cash) yang diberikan langsung kepada individu penerima manfaat (seperti bantuan melahirkan dan perawatan  anak,  bantuan  pengangguran,  dan  bantuan  pembelian  rumah).  Kebijakan  ini didanai  melalui perpajakan  redistribusionis  yang biasanya  meliputi  pajak  penghasilan  yang lebih  besar  bagi  orang-orang  dengan  pendapatan  yang  lebih  tinggi,  yang  biasa  disebut sebagai  pajak  progresif.  Selain  menjamin  tingkat  kesejahteraan  rakyat  dalam  standard tertentu, konsep ini juga membantu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kaya dan  miskin. 17 Usaha (zorg) pemerintah  untuk  mencapai  kesejahteraan  bersama  dilakukan dengan cara- cara: 18
1.  Melilndungi  orang-  orang  terhadap  resiko  bekerjanya  industri  modern,  seperti kecelakaan perburuhan
2.  Jaminan penghasilan minimum, juga karena sakit, kehilangan pekerjaan dan masa tua
3.  Menyediakan sarana yang dibutuhan oleh setiap orang agar dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat, seperti perumahan, pendidikan dan kesehatan
4.  Memajukan  kesejahteraan  individu,  seperti  penaluran  aspirasi  politi,  kebudayaan olahraga dan sebagainya.
Negara  kesejahtreaan  dianggap  sebagai  kompromi  antara  ideollogi  sosialis  dan  liberal. Perkebangan  negara  kesejahteraan  menyebabkan  bahwa  hal-  hal  yang  dulu  merupakan inisiatif swasta, sekarang diambil alilh oleh pemerintah, demi keadilan sosial yang lebih baik dan untuk mencegah pengangguran dan stabilisasi dalam menghadapi konjungtur ekonomi. 19 Sejak  negara  turut  serta  secara  aktif  dalam  pergaulan  kemasyrakatan,  maka  lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Turut serta aktif pemerintah dalam segala segi penghidupan  sosial  membawa  suatu “enorme  uitbouw  de  sociale  wetgeving” dan  suatu “enorme groi van het administrative recht”. Administrasi negara diserahi apa yang disebut Dr. Lemaire “bestuurszorg” dalam bahasa Indonesia “penyelengaraan kesejahteraan umum yang dilakukan pemerintah. “Bestuurszorg” itu meliputi segala lapangan kemasayrakatan dimana- mana turut pemerintah secara aktif dalam pergaulan manusia, dirasa perlu. 20
Tujuan  Negara  Kesejahteraan  ini  ialah  mewujudkan  kesejahteraan  umum.  Dalam  hal  ini negara  dipandang  sebagai  alat  belaka  yang  dibentuk  manusia  untuk  mencapai  tujuan bersama, yakni suatu tata masyarakat yang didalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu. Dalam UUD 1945 ditegaskan mengenai tujuan negara Republik Indonesia sebagai berikut:
“Untuk  memajukan  kesejahtreaan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yanng  berdasar  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial”
17 Ibid. Budi Setiyono. Hlm. 28-29
18 Satjipto  Rahardjo. Negara  Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyatnya. (Yogyakarta:  Genta  Publishing, Tahun 2009) Hlm. 19-20
19 Ibid. Satjipto Rahardjo. Hlm. 20
20 E.  Utrecht. Pengantar  Hukum  Adminstrasi  Negara  Indonesia. (Surabaya:  Pustaka  Tinta  Mas,  Tahun 1986) Hlm. 28-29
Selain  itu  didalam  penjelasan  UUD  1945  ditetapkan  “Negara  Indonesia  berdasarkan  atas hukum (Rechtsstaat) tidak  berdasarkan  kekuasaan  belaka (Machtstaat) .  Jelaslah  bahwa Indonesia  adalah  suatu  negara  hukum  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan umum,  membentuk  suatu  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  (negara hukum dan negara kesejahteraan). 21
Pentingnya konsepsi dan cita- cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan- politisi Amerika Serikat John Gardner: “no nation can achieve greatness unless it belives in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great civilzation” (tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya pada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu memliki dimensi- dimensi moral guna menopang peradaban besar. Sebagai basis moralitas dan haluann kebangsaan- kenegaraan Pancasila memiliki landasan ontologis, epistimologis dan aksiologis yang kuat. Setiap  sila  memiliki  justifikasi  historis,  rasionalitas,  dan  aktualitasnya  yang  jika  dipahami, dihayati,  dipecayai  dan  diamalkam  secara  konsisten  dapat  mencapai  pencapaian- pencapaian agung peradaban bangsa. 22
Jika  diletakkan  dalam  perspektif  teoritis-  komparatif,  gagasan  keadilan  menurut  pancasila merekonsilisiasikan  prinsip-  prinsip etik dalam  keadilan  ekonomi baik  yang bersumber dari hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat- sifat sosial, manusia yang dikonseptualisasikan sejak pemikiran para filsuf Yunani, pemikiran- pemikiran eagamaan, teori- teori ekonomi merkantilis, ekonomi  liberalisme  klasik  dan  neo-  klasik,  teori-  teori  Marxisme  –  sosialisme,  sosial demokrasi  hingga  “jalan  ketiga”.  Gagasan  keadilan ekonomi  menurut  sosialisme  pancasila mempunyai  kesejajaran  dengan  kusus  sosial-  demokrasi  di  Eropa,  dan  juga  memiliki  akar kesejahteraan  dalam  tradisi  sosialisme-  desa  dan  sosialisme-  religius  masyarakat Indonesia. 23
Demikianlah, para pendiri bangsa ini telah mewariskan kepada kita suatu dasar falsafah dan pandangan  hidup negara  yang  menjiwai  penysunan  UUD  yanng begitu  visioner dan  tahan banting (durable). Suatu dasar yang memiliki landasan ontologis, epistimologis dan aksiologis yang kuat, yang kita pahami secara mendalam diyakini secara teguh dan diamalkan secara konsisten dapat mendekati konsep perwujudan “Negara Paripurna”?. 24

## 2.  Hubungan  Demokratisasi  Kehidupan  Masyarakat  dalam  Kesejahteraan  dan Negara Paripurna
Sejarah  ketatanegaraan  telah  mencatat  bahwa  dalam  suatu  negara,  utamanya  negara- negara  yang  menganut  sistem  domokrasi,  mengenal  tiga  lembaga  negara  yang  masing- masing memiliki kekuasaan, yaitu; kekuasaan legislatif (la puissance legislative), kekuasaan eksekutif (la puissance de executrice) dan kekuasaan yudikatif (la puissance de juger) yang menurut  ajaran  Montesquieu,  masing-masing  lembaga  negara  dimaksud  memiliki  bidang
21 C.S.T Kansil. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, Tahun 1984). Hlm. 82
22 Yudi  Latif. Negara  Pripurna  (Historitas,  Rasionalitas  dan  Akuntabilitas  Pancasila). (Jakarta:  PT. Gramedia, Tahun 2011) Hlm. 42
23 Ibid. Yudi Latif. Hlm. 46
24 Ibid. Yudi Latif. Hlm. 46
pekerjaan  sendiri  secara  terpisah  antara  satu  dengan  lainnya.  Dewan  perwakilan  rakyat menjalankan  fungsi  legislasi,  raja  (pemerintah)  menjalankan  fungsi  eksekutif,  dan  fungsi yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan. Teori Montesquieu ini populer dengan nama teori trias politica . 25
Ideologi welfare  state mengajarkan  tentang  peranan  negara  yang  lebih  luas  ketimbang sekedar  sebagai  penjaga  malam,  yang oleh Utrecht dikatakan bahwa  lapangan  pekerjaan pemerintah  suatu  negara  hukum  modern  sangat  luas,  yaitu  bertugas  menjaga  keamanan dalam  arti  kata  yang  seluas-luasnya,  yakni  keamanan  sosial  di  segala  bidang kemasyarakatan  dalam  suatu welfare  state .  Sehingga  ketika  itu,  para  pemikir  kenegaraan menyatakan  bahwa  masa  ekonomi  liberal  telah  ditinggalkan,  sistem  ekonomi  liberal  klasik diganti  dengan  sistem  ekonomi  yang  dipimpin  oleh  pusat (central  geleide  economie) , Staatssonthouding telah digantikan oleh Staatsbemoeenis , pemisahan antara negara dengan masyarakatnya  telah  ditinggalkan.  Ideologi  negara  kesejahteraan (welfare  state) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuursfunctie) oleh negara-negara modern. 26 Konsepsi  demokrasi  selalu  menempatkan  rakyat  pada  posisi  yang  sangat  strategis  dalam sistem  ketatanegaraan,  walaupun  pada  tataran  implementasinya  terjadi  perbedaan  antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut,  maka  di  dalam  literatur  kenegaraan  dikenal  beberapa  istilah  demokrasi  yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya. 27
Demokrasi  berari  kebebasan.  Namun,  kebebasan  tanpa  penegakan  hukum  dan pemerintahan  yang  bersih  sama  halnya  menyerahkan  panggung  reformasi  dan  demokrasi kepada koruptor yang berlindung di balik jubah parpol dan pada komprador kapitalisme global amat rakus. Berdasarkan konstitusi negara, sebuah pemerintahan dibentuk untuk melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyat. 28
Menurut Esping-Anderson  , ketika  kita  menelaah  prinsip-prinsip utama dari bentuk  Negara kesejahteraan yang terdiri atas: Pertama, pengakuan terhadap hak-hak social yang melekat pada  tiap-tiap  warganegara (social  citizenship) ;  Kedua,  demokrasi  yang  menyeluruh (full democracy); Ketiga, relasi system social-ekonomi berbasis industry modern ; Keempat, hak untuk mendapatkan pendidikan dengan perluasan system pendidikan modern secara massif. Keempat  prinsip  tersebut  menegaskan  tentang  bagaimana  Negara  kesejahteraan  berdiri diatas  fondasi  pentingnya  peran  Negara  untuk  menjalankan  prinsip-prinsip  keadilan social, solidaritas  dan  kesetaraan diatas  landasan  formal  social  masyarakat  kapitalistik.  Meskipun Negara kesejahteraan menempatkan pentingnya pemenuhan keadilan social melalui proses distribusi  ekonomi dari  Negara  kepada  rakyat,  namun  dengan  merujuk pada  empat prinsip asasi dari Negara kesejahteraan diatas, tidak membuat welfare state abai terhadap dinamika pasar  bebas  dan  pentingnya efisiensi ekonomi. Negara  kesejahteraan  justru berpijak pada prinsip-prinsip keadilan social, demokrasi social yang memperjuangkan kesetaraan tiap-tiap
25 Marilang.  Ideologi  Welfare  State  Konstitusi:  Hak  Menguasai  Negara  Atas  Barang  Tambang.  Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul: 12.29 WIB
26 Ibid. Marilang.
27 Muntoha: Demokrasi  dan  Negara  Hukum .  https://media.neliti.com/media/publications/84235-ID- demokrasi-dan-negara-hukum.pdf. Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul:11.37  WIB
28 Agus  Budi  Purwanto,  Mochamad  Syawie: Demokrasi  Dan  Kesejahteraan  (Democracy  and  Welfare). https://media.neliti.com/media/publications/52786-ID-demokrasi-dan-kesejahteraan.pdf.  Diakses  Pada  Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul 11.45 WIB
warga Negara , pengutamaan manusia sebagai makhluk sosial, dan efisiensi ekonomi yang berbas ekonomi pasar namun responsif terhadap keberlanjutan kehidupan publik.
Perubahan sistem pemerintahan yang telah mengalami pergeseran pada kelembagaan politik dan pemerintahan demokratis yang mau tidak mau tidak terus melakukan konsolidasi dimana gilarannya  adalah  bahwa  paham  negara  mengalami  perkembangan  dari Political  State menjadi Legal  State dan  pada  gilirannya  menjadi Welfare  State. Ketiga  paham  tersebut memanfaatkan kekuasaan yan dimiliki negara seagai penentu kehendak terhadap aktivitas rakyat yang dikuasai. Tentu bukan rahasia umum bahwa negara dimana ketimpangan sosial yang  kompleks  dan  tidak  kunjung  usai  melahirkan  ide  mengenai  kesejahateraan.  Hal  ini karena  negara  kesejahteraan  sosial  sudah  ada  pembagian (distribution) kekuasaan  dan pemisahan (separation) kekuasaan yaitu memiliki Freises Emerssen, yaitu kebebasan untuk turut serta dalam seluruh kegiatan sosial politik dan ekonomi dengan tjuan akhir menciptakan kesejahteraan umum (bestuurzorg). 29
Demokrasi  Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila  mengembangkan sistem  pemerintahan yang  berperan  penting  pada  negara  dalam  mengembangkan  kesejahteraan  masyarakat sebagai ekspresi dari demokrasi yang memiliki semangat keadilan. Dasar legitimasi negara- pengurus sebagai konsep negara kesejahteraan ala Indonesia bersumber pada empat jenis tanggung  jawab atau  responsibilitas,  yaitu perlindungan,  kesejahteraan,  pengetahuan, dan keadilan-perdamaian. 30
Konsepsi  negara  kesejahteraan (welfare  state) pada  esensinya  adalah  memberikan perlindungan atas kepentingan dasar yang memang telah melekat pada diri warga negara. Pilihan ideologi kesejahteraan bagi Indonesia haruslah juga dioperasionalkan dengan baik. Artinya, posisi ideologi negara harus menjadi panduan bagi terselenggaranya pemerintahan, karena mempunyai fungsi: melindungi segenap bangsas Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia  bukan  hanya ancaman diluar  Negara melainkan  juga ancaman  dari  dalam  yang berbentuk  wabah  penyakit,  kemiskinan  dan  sejenisnya. Memajukan kesejahteraan  umum yaitu tentang ketahanan pangan, perbaikan kesehatan penduduk. Mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu menyekenggarakan publik bagi rakyat tanpa diskriminasi. Menciptakan keadilan sosial yaitu mencitakan keadilan ekonomi bagi rakyat. 31
Dalam  konteks  partisipasi  masyarakat  esensi  dasarnya  dapat  dibagi  kedalam  tiga  proses yaitu: 32
1.  Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  akan  meliputi  penentuan  kualitas  jenis layanan yang diberikan, penentuan, mekanisme pemberian layanan, penentuan biaya layanan,  penentuan  hak  dan  kewajiban  dari  penyelengaraan  maupun  pengguna layanan, serta mekansme koplain dan peyelesaian sengketa. Penentuan hal tersebut
29 Luthfi  J.  Kurniawan,  Oman  Sukmana,  Abdussalam,  Masduki. Negara  Kesejahteraan  dan  Pelayanan Sosial. (Malang: Intrans Publlishing, Tahun 2015). Hlm.19
30 Lismanto,  Yos  Johan  Utama:  Membumikan  Instrumen  Hukum  Administrasi  Negara  Sebagai  Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul. 11.51 WIB
31 Ibid. Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, Masduki. Hlm. 93
32 Ibid. Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, Masduki. Hlm. 95-96
diatas tidaklah harus sepihak oleh penyelenggara semata tetapi juga harus meminta persetujuan dari masyarakat. Penyelenggaraan dalam proses perencanaan haruslah melibatkan masyarakat untuk menentukan hal- hal tersebut diatas.
2.  Partisipasi dalam proses perencanaan layanan publik hubungan dengan pengawasan. Yaitu;  penyelenggaraan  layanan  haruslah  terbuka  terutama  dalam  pengawasan penyelenggaraannya. Salah satu cara membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dengan penyediaan mekasnisme penanganan keluhan dan penyelsaian  sengketa  baik  oleh  penyelenggara  maupun  oleh  lembaga  independen yang memiliki kewenangan atasnya. Kejelasan mekanisme penanganan keluhan dan penyelesaian  sengketa  dapat  mendorong  meningkatkan  kualitas  layanan  dan memberikan  dorongan  kepada  masyarakat  untuk  melakkukan  pengawasan. Sedangkan  dipihak  lain  memberikan  jaminan  bagi  terpenuhinya  hak-  hak  dan kebutuhan dasar masyarakat melalui pelayanan publik
3.  Pelibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan layanan. Masyarakat sebagai penerimaan  layanan  harus  dilibatkan  dalam  proses  penialain  dan  evaluasi penyelenggaraan  layanan,  karena  masyarakat  adalah  tujuan  dari  penyelenggaraan layanan  publik.  Pendapat  masyarakat  teradap  penyelenggaraan  pelayanan  publik merupakan  komponen  utama  dari  evaluasi  penyelenggaraan  layanan  publik. Mekanismenya melalui survei bersekala yang analitis.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  menegvaluasi  serta  turut  campur  dalam  pembuatan  suatu produk hukum merupakan cerimanan terbukanya Negara Kesejahteraan yang berlandaskan pada Ideologi Pancasila yang di bumikan oleh Ir. Soekarno, bahwa Negara haruslah dapat berpean aktif serta menjamin kesejahteraan warga negaranya yang berlandaskan pada lima dasar  negara  yang  didalamnya  termuat  nilai-  nilai  dasar.  Nilai  ketuhanan,  bahwa  mencari kebenaran  yang  berlandaskan  pada  kebenaran  dan  keadilan  tuhan,  kemanusiaan  bahwa setiap  orang  memiliki  Hak  Azasi  yang  sama,  persatuan  Indonesia  bahwa  kebhinekaan merupakan  pintu  keberagaman  budaya  dan  toleransi  dalam  kehidupan  berbangsa  an bernegara,  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaran perwakilan  bahwa  kepala  negara  memiliki  tugas  yang  mendasar  untuk  warga  negaranya dalam  hal  mewakili  warga  negara  sebagai  fasilitator  untuk  mencapai  kesejahhteraan  agar dapat mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
Negara  kesejahteraan  merupakan  bagian  inti  demokratisasi  sosial.  Nilai-  nilai  dasar  sosial demokrasi adalah kebebasan, keadilan dan solidaritas, dan ketiga nilai tersebut merupakan konsepsi- konsepsi dasar Negara Kesejahteraan. 33
Negara  kesejahteraan  berusaha  membebaskan  rakyatnya  dari  ketergantungan  pada mekanisme  pasar  untuk  mendapatkan  kesejahteraan  (dekomodifikasi)  dengan menjadikannya  sebagai hak  setiap  warga  yang bisa  diperoleh  melalui perangkat  kebijakan sosial yang disediakan negara. Dalam rangka kesejahteraan, adanya system kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh dua hal yang saling terkait yaitu: pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Pada satu sisi, hak sosial tidak seharusnya menjadi disinsetif bagi  warga  untuk  terlibat  dalam  pasar  tenaga  kerja,  sehingga  negara  harus  menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang aktif guna mendorong partisipasi penuh warga dalam pasar
33 Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti. Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan. Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul: 12.19 WIB
tenaga kerja. Di sisi lain, luasnya basis hak sosial membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai  melalui  system  perpajakan  yang  kuat,  yang  hanya  dimungkinkan  melalui pertumbuhan  ekonomi  dengan  peran  aktif  pemerintah  pemerintah  didalamnya.  Segi  tiga antara peran negara dalam pertumbuhan ekonomi-jaminan hak sosial kebijakan aktif tenaga kerja  adalah  karakteristik  kunci  dari  suatu  negara  kesejahteraan. 34 Negara  Paripurna merupakan  hasil  akhir  dari  harmonisasi  antara  Negara  kesejahteraan  dan  kehidupan masyarakat  dengan berlandaskan  pada sistem  Demokrasi  dari  berbagai bidang  kehidupan masyarakat.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1.  Negara    Kesejahteraan  merupakan  negara  yang  menitikberatkan  pada    kesejahteraan warga negara. Negara tidak berstatus pasif melainkan aktif, dan warga negara merupakan subjek negara bukan objek negara. Kesejahteraan warga negara ini berlandaskan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk dapat menjadi negara paripurna. Apabila dihubungkan antara Negara Kesejahteraan, Negara Paripurna dan Demokratisasi Masyarakat ini merupakan lingkaran yang saling berhubungan bahwa negara  yang  sejahtera  berarti  dapat  menciptakan  negara  yang  paripurna  (utuh)  yang sesuai  ideologi  negara  (Pancasila),  dan  masyarakat  merupakan  bagian  penting  dalam menciptakan negara yang sejahtera.
2.  Negara  Kesejahteraan  ,  Negara  Paripurna  dan  Demokratisasi  masayarakat  memiliki korelasi  yang  saling  berkesinambungan  sebab  adanya  Negara  yang  sejahteraan  ini berakhir  pada  Negara  Paripurna,  negara  yang  dapat  melindungi  waarga  Negaranya secara utuh dan membuka ruang bagi Masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dan  memiliki  hak  yang  mutlak  dalam  hal mempertahankan Haknya ketika mendapatkan Perlakuan pelanggaran Hak Azasi.

## Saran
Untuk  Mewujudkan  Negara  Sejahtera  dengan  memperhatikan  Demokratisasi Mayarakat  dalam  Kehidupan  Benegara  sehingga  terwujudnya  Negara  Paripurna, Sebaiknya  dalam  menjalankan  kehidupan  Bernegara  dan  bagi  Pemerintah  dalam mengambil  kebijakan  atau  keputusan  dapat  memperhatikan  kesejahteraan warganegaranya  dan  menyesuaikan  dengan  cita  daan  tujuan  Negara  Indonesia diantaranya  adalah  Melindungi  Segenap  Bangsa  Indonesia  dan  Memajukan Kesejahteraan Umum.

## DAFTAR PUSTAKA
34 Nur Rohim Yunus. Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan. Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul: 13.0

## Jurnal Ilmiah:
Agus  Budi  Purwanto,  Mochamad  Syawie: Demokrasi  Dan  Kesejahteraan  (Democracy  and Welfare). https://media.neliti.com/media/publications/52786-ID-demokrasi-dan- kesejahteraan.pdf
Agung
Eko Purwana.
Kesejahteraan
dalam Perspektif Ekonomi Islam. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/91/73
Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti. Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan.
Eddy Kiswanto. Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengemalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia). https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8320/6429
Elviandri,  Khuzdaidah,  Absori. Quo  Vadis  Negara  Kesejahteraan:  Meneguhkan  Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia.
Lismanto, Yos Johan Utama. Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi.
Marilang. Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. Muntoha: Demokrasi dan Negara Hukum . https://media.neliti.com/media/publications/84235- ID-demokrasi-dan-negara-hukum.pdf
Nur Rohim Yunus. Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan.
Oman Sukmana. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State).

## BUKU
Budi Setiyono. 2019. Model dan Desain Negara Kesejahteraan . Bandung: Nuansa Cendekia C.S.T Kansil. 1984. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia
E. Utrecht. 1986 Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesia. Surabaya: Pustaka Tinta Mas
Juniarso Ridwan, Achmad Sosik Sudrajat. 2017. Hukum Adminsitasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik. Bandung: Nuansa
Luthfi  J. Kurniawan,  Oman  Sukmana,  Abdussalam,  Masduki.  2015. Negara  Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial. Malang: Intrans Publlishing
Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo
Satjipto  Rahardjo.  2009. Negara  Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyatnya. Yogyakarta: Genta Publishing
Teguh Prasetyo. 2017. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum. Bandung: Nusa Media Yos  Johan  Utama.  2018. Hukum  Administrasi  Negara. Tangerang  Selatan:  Universitas Terbuka
Yudi  Latif.  2011. Negara  Pripurna  (Historitas,  Rasionalitas  dan  Akuntabilitas  Pancasila). Jakarta: PT. Gramedia

## SUMBER LAIN:
Agus Dimyati, H. Nendar Darkani. 2015. Pengantar Hukum Administrasi Negara (Diktat dan Sari Kuliah). Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati
Pridato  Pengukuhan  Prof.  Yos  Johan  Utama. Membangun  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Yang Berwibawa