Volume 5 Nomor 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## PRINSIP SURAT KUASA MUTLAK DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA *
 Rinaldy Ridwan Noor 1 , Paramita Prananingtyas 2
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
 e-mail: rinaldyridwan123@gmail.com 1 e-mail: mitom97@gmail.com 2

## Abstract
The absence of principles in an absolute power of attorney in attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) will raises a legal problem. Each party may commit acts that are contrary to law or decency, at the time of the EGMS. The Limited Liability Company Law does  not  yet  clearly  stipulate  the  principles  that  must  be  applied  in  making  an  absolute  power  of attorney. The paper will first explain the legal basis for the EGMS and will explain the principles that  must  be  applied  in  an  absolute  power  of  attorney.  This  study  uses  a  normative  juridical research  method,  by  examining  the  problem  based  on  relevant  laws  and  regulations.  The  result shows  that  the  legal  basis  for  the  implementation  of  the  EGMS  is  Article  78  paragraph  1  of  the Limited  Liability  Company  Law.  The  principles  that  must  be  applied  in  an  absolute  power  of attorney  to  attend  the  EGMS,  namely;  Absolute  power  must  not  be  withdrawn  by  the  Authorizer, absolute  power  is  exercised  for  the  benefit  of  the  Power  of  Attorney,  and  absolute  power  is  not contrary to decency and public order. Absolute power is only exercised when the authorizer has the obligation to carry out certain legal actions. It must be based on an agreement between parties and cannot  be  terminated  due  to  death  and  other  conditions  of  cancellation  of  a  power  of  attorney. Furthermore, the power is permitted if there is a guaranteed legal-obligation and is included in the type of special power of attorney, so it has the same legal basis and power.
Keywords: EGMS; Absolute Power of Attorney; Principle.

## Abstrak
Ketiadaan  prinsip  dalam  surat  kuasa  mutlak,  guna  mengikuti    Rapat  Umum  Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bisa menimbulkan suatu permasalahan hukum. Masing-masing pihak bisa  saja  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  kesusilaan,  pada  saat pelaksanaan  RUPSLB.      Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  belum  mengatur  secara  jelas mengenai prinsip yang harus diterapkan dalam pembuatan surat kuasa mutlak. Tulisan ini pertama- tama akan menjelaskan landasan yuridis pelaksanaan RUPSLB dan akan menjelaskan prinsip yang harus diterapkan dalam surat kuasa mutlak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,  dengan  mengkaji  permasalahan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  terkait. Berdasarkan hasil penelitian diketahui landasan yuridis pelaksanaan RUPSLB yaitu Pasal 78 ayat 1  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas.  Prinsip-prinsip  yang  harus  diterapkan  dalam  surat  kuasa mutlak  guna  mengikuti  RUPSLB  yaitu;  Kuasa  mutlak  tidak  boleh  ditarik  kembali  oleh  Pemberi Kuasa,  kuasa  mutlak  dilaksanakan  demi  kepentingan  Penerima  Kuasa,  kuasa  mutlak  tidak bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum,  Pemberian  Kuasa  mutlak  hanya  dilakukan bila pemberi kuasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu, kuasa mutlak harus berdasarkan suatu perjanjian antar pihak, Kuasa mutlak tidak bisa berakhir karena kematian dan syarat-syarat lain pembatalan sebuah kuasa, Kuasa mutlak diperbolehkan jika ada kewajiban hukum  yang  dijamin,  kuasa  mutlak  termasuk  dalam  jenis  Kuasa  Khusus  sehingga  memiliki  dasar dan kekuatan hukum yang sama.
Kata Kunci : RUPSLB; Surat Kuasa Mutlak; Prinsip.
* Naskah diterima: 12 Februari 2020, direvisi: 19 Maret 2020, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i2.227

## PENDAHULUAN
Ketentuan  Pasal  1  angka  1  UU  No. 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  yang selanjutnya disebut UUPT, memberikan definisi terhadap PT yaitu:
“Badan  hukum  yang  merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan  dalam  undang-undang  ini serta peraturan pelaksanaannya”
Berdasarkan  bunyi  Pasal a  quo diketahui  bahwa  PT  adalah  badan  hukum yang  terbentuk  atas  dasar  perjanjian persekutuan  modal  yang  terbagi  dalam saham-saham yang dimiliki atau dipegang oleh pemilik PT tersebut. PT adalah salah satu pelaku ekonomi yang menjadi subjek hukum,  PT  dalam  hal  ini  kedudukannya sama  seperti  manusia,  sehingga  memiliki hak  dan  kewajiban  yang  sama  seperti manusia.  (Nike  K.  Rumokoy,  2011:  11) Artinya  PT  sebagai  subjek  apabila melanggar  UU  bisa  dituntut  baik  secara perdata maupun secara pidana di pengadilan.
PT  merupakan  bentuk  badan  usaha berbadan hukum yang banyak jumlahnya, berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Jumlah PT yang terdaftar yaitu sebanyak  9692  PT,  ini  merupakan  angka yang
sangat tinggi jumlahnya dibandingkan dengan bentuk badan usaha berbadan hukum  lainnya seperti  Koperasi yaitu  berjumlah  18  Koperasi.  Banyaknya jumlah PT dipilih oleh pengusaha sebagai bentuk badan usahanya karena
pertanggung  jawabannya  terbatas  dan mudah  untuk  dialihkan  oleh  pemilik dengan  cara  menjual  sahamnya.  (Siti Mahmudah, 2012: 472).
Sebagaimana  badan  usaha  pada umumnya  PT  mempunyai  tujuan  yaitu mencari  keuntungan.  (Erni  Darmayanti ,
2018:  284)  Namun  demikian  PT  tetap mempunyai  setidaknya  dua  kewajiban utama  yaitu  kewajiban  secara  ekonomis artinya  keberadaan  PT  harus  membawa dampak  bagi  bertumbuhan  ekonomi masyarakat  dan  kewajiban  etis  yaitu tuntutan perilaku bagi pelaku bisnis untuk tidak  melakukan  perbuatan  yang  salah secara  etika  dan  melakukan  perbuatan yang  sesuai  dengan  etika.  (Yulia  Risa , 2018:  190)  Sehingga  dalam  hal  ini  PT tidak hanya sekedar mengejar keuntungan semata.
Berkaitan  dengan  PT  sebagai  badan hukum yang harus mempunyai kewajiban etis,  yang  mana  artinya  dalam  tindakan konkret  PT  harus  taat  pada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.  Pasal  78  ayat  2,  UUPT, mengatur bahwa;
“RUPS  tahunan  wajib  diadakan dalam  jangka  waktu  paling  lambat  6 (enam)  bulan  setelah  tahun  buku berakhir”.
Berdasarkan Pasal 78 ayat 2 UU PT a quo maka  PT  memiliki  kewajiban  untuk melakukan RUPS tahunan. Namun dalam operasional  PT  dimungkinkan  adanya suatu keadaan yang menuntut diadakannya  RUPS.  Maka  ada  opsi  lain yang  bisa  dilakukan  oleh  PT  untuk
mengatasi keadaan tersebut yaitu
RUPSLB.
Terdapat  yurisprudensi  Mahkamah Agung  yaitu  Putusan  PK  Nomor:  238 PK/Pdt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014, yang  menyatakan,  “demi  terciptanya Asas-Asas hukum dalam perbuatan hukum  perdata  berupa  Rapat  Umum Pemegang  Saham  Luar  Biasa  Perseroan Terbatas  berdasarkan  Pasal  78  ayat  (1) dan  ayat  (4),  Pasal  79  ayat  (1)  dan  ayat (2), Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas, dan  demi  terciptanya  asas-asas  hukum berupa  Pemberian  Kuasa”    berdasarkan putusan ini, maka penting adanya prinsip- prinsip  dalam  Pemberian  Kuasa  Mutlak dalam  menghadiri  RUPSLB  berdasarkan pada  “ketentuan  Pasal  1792  sampai dengan  ketentuan  Pasal  1819  Bab  XVI
Tentang  Pemberian  Kuasa  menurut  Kitab Undang-undang Hukum Perdata
( Burgerlijk Wetboek )”.
UUPT  belum  mengatur  secara  tegas mengenai  pemberian  kuasa  mutlak  dan prinsip-prinsip  yang  harus  ada  dalam kuasa  mutlak  tersebut.  Padahal  prinsip surat  kuasa  mutlak  sangat  diperlukan guna  mengikuti  RUPSLB.  Apabila  tidak ada  prinsip  yang  menjadi  landasan dibuatnya kuasa mutlak, maka dimungkinkan  para  pihak  (pemberi  dan penerima kuasa mutlak) melakukan
perbuatan  yang  bertentangan  dengan hukum dan kesusilaan pada saat pelaksanaan RUPSLB.
Sehingga  perlu  dikaji  lebih  dalam mengenai Landasan yuridis tentang RUPSLB  pada  PT  berdasarkan  UU  PT; dan mengenai prinsip-prinsip yang dijadikan  landasan  dibuatnya  surat  kuasa mutlak  agar  bisa  gunakan  oleh  penerima kuasa untuk menghadiri serta memberikan suara pada pelaksanaan RUPSLB.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  yuridis normatif, (Zulfi Diane Zaini, 2011: 129),  dengan mengkaji serta menganalisa peraturan perundang- undangan    dan  bahan  pustaka  yang berkaitan  dengan  pemberian  surat  kuasa mutlak  dalam  pelaksanaan  RUPSLB, serta  prinsip-prinsip  yang  harus  dijadikan landasan  dalam  pembuatan  surat  kuasa mutlak.  Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  meliputi  bahan  hukum  primer berupa  peraturan  perundang-undangan, dan  bahan  hukum  sekunder  yang  berupa teori-teori dan literatur terkait permasalahan  yang  dibahas.  Kemudian bahan-bahan  hukum  tersebut  dianalisis dengan  pendekatan Stutue  Approach, yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait  isu  hukum  yang  dibahas,  serta pendekatan Conceptual  Approach yaitu pendekatan masalah dengan
menggunakan  pendapat  para  ahli  /sarjana yang ditemukan dalam literatur, terkait isu hukum  yang dibahas. (Ery Agus Priyono, 2004: 23-25).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Landasan  Yuridis  RUPSLB  di Indonesia
Pasal  1  angka  2  UU  PT,  mengatur bahwa;
“Organ  Perseroan  adalah  Rapat Umum  Pemegang  Saham,  Direksi, dan Dewan Komisaris”.
Berdasarkan  bunyi  Pasal a  quo diketahui  bahwa  organ  PT  yaitu;  RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Organ PT merupakan  penggerak  keberlangsungan PT  sebagai  subjek  hukum  ke  arah  tujuan yang ingin dicapai oleh PT tersebut.
Pasal  1  angka  4  UU  PT,  mengatur bahwa;
“Rapat  Umum  Pemegang    Saham, yang  selanjutnya  disebut  RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai      wewenang  yang  tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang - undang ini dan/atau anggaran dasar”.
Berdasarkan  isi  Pasal  tersebut  bisa disimpulkan  bahwa  RUPS  merupakan organ  tertinggi  dalam  suatu  PT,  sebab wewenangnya  tidak  dimiliki  oleh  Direksi maupun  Dewan  Komisaris,  sehingga keputusan  yang  diambil  dalam  RUPS merupakan  keputusan  tertinggi  dalam sebuah  PT.  Hal  ini  sejalan  dengan pernyataan  bahwa  RUPS  sebagai  organ perseroan,  memiliki  peran  yang  sangat dominan  dalam  sebuah  PT.  RUPS mengikat perseroan serta menjadi
tanggung jawab perseroan. (Gatot
Supramono,  2011:  4) RUPS  merupakan organ  perseroan  pemegang  yang  kuasa tertinggi  di  dalam  PT  dan  memiliki
wewenang  yang  tidak  diserahkan  kepada
Direksi atau
Dewan Komisaris.
(Puspaningrum, 2011: 99).
RUPS  memiliki  wewenang  yang lebih  besar  dari  pada  Direksi  dan  Dewan Komisaris  namun,  RUPS  tidak  bisa melakukan  pengurusan  perseroan,  yang berwenang  dan  bertanggung  jawab  untuk melakukan pengurusan PT adalah Direksi. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1 angka 5 UU PT, yang menyatakan bahwa;
“Direksi  adalah  Organ  Perseroan yang  berwenang  dan  bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan  Perseroan  serta  mewakili Perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.
Ketentuan  Pasal  78  ayat  1  UU  PT Tahun  1995  menyatakan  keputusan  di luar RUPS yang diberi sebutan keputusan RUPS diambil dengan cara lain dari rapat. Selanjutnya dijelaskan bahwa “dikatakan, pengambilan  keputusan  RUPS  dengan cara  lain  adalah  keputusan  yang  diambil dengan  cara  mengirimkan  secara  tertulis usul  yang  akan  diputuskan  kepada  semua pemegang  saham  dan  keputusan  hanya sah  apabila  semua  pemegang  saham menyetujui  secara  tertulis.  Selanjutnya ditegaskan, cara lain ini tidak berlaku bagi Perseroan  yang mengeluarkan saham  atas tunjuk”.
Ketentuan  Pasal a  quo ,  sejalan dengan  ketentuan  dalam  UU  PT  Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Pemegang saham  dapat  juga  mengambil  keputusan yang  mengikat  di  luar  RUPS    dengan
syarat  semua  pemegang  saham  dengan hak  suara  menyetujui  secara  tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”.
Pasal  75  ayat  3  UU  PT  mengatur bahwa;
“RUPS  dalam  mata  acara  lain  -  lain tidak  berhak  mengambil  keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau  diwakili  dalam  RUPS  dan menyetujui  penambahan  mata  acara rapat”.
Pasal  ini  mengatur  bahwa  RUPS dalam  mata  acara  lain-lain  dilarang mengambil  suatu  keputusan,  kecuali  atas persetujuan  semua  pemegang  saham dan/atau  diwakili  dalam  RUPS  dan  hadir dalam RUPS tersebut. Kemudian
dilanjutkan  dalam  ayat  4  yang  pada intinya  menegaskan  bahwa  penambahan mata acara tersebut harus disetujui dengan suara bulat.
Mengenai  tempat  penyelenggaraan RUPS, berdasarkan Pasal 76 ayat 1-5 UU PT, telah diatur bahwa;
“(1)RUPS  diadakan      di  tempat kedudukan  Perseroan  atau  di  tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya  yang  utama  sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
(2)RUPS    Perseroan  Terbuka  dapat diadakan  di  tempat  kedudukan  bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
(3)  Tempat  RUPS  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   dan ayat (2) harus  terletak  di  wilayah  negara Republik Indonesia.
(4)  Jika   dalam  RUPS  hadir  dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham   menyetujui diadakannya  RUPS  dengan  agenda
tertentu,  RUPS  dapat  diadakan  di manapun dengan memperhatikan ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3).
(5)RUPS sebagaimana dimaksud pada  ay  at  (4)  dapat  mengambil keputusan  jika    keputusan  tersebut disetujui dengan suara bulat”. Selanjutnya  M.  Yahya  Harahap menyatakan bahwa “Agar Pelaksanaannya sah menurut hukum harus dilakukan  berdasarkan  tiga  alternatif yaitu;  (M.  Yahya  Harahap,  2015:  309)
Alternatif pertama Rapat Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  diadakan  di Tempat  Kedudukan  Perseroan  Terbatas, Alternatif  kedua  tempat  PT    Melakukan Kegiatan  Usaha  Utamanya,    alternatif ketiga  PT  dimungkinkan  Mengadakan RUPS di Mana Saja pun”.
Jadi berdasarkan ketentuan dalam UU PT  dan  Pendapat  ahli  di  atas  diketahui bahwa  RUPS  bisa  diselenggarakan  di salah satu dari tiga alternatif tempat yaitu; Pertama,  di  tempat  kedudukan  Perseroan atau  di  tempat  kedudukan  bursa  di  mana saham  Perseroan  dicatatkan,  atau  bisa dimungkinkan  Mengadakan  RUPS  di mana  saja  pun  jika  pemegang  saham setuju. Alternatif pertama dan kedua harus berada  di  wilayah  NKRI,  sesuai  dengan ketentuan  ayat  3  Pasal a  quo. Sedangkan Alternatif  ketiga  bisa  diselenggarakan  di luar  wilayah  NKRI  karena  unsur  utama dalam ayat 4, menekankan pada kesepakatan  pemegang  saham,  sehingga apabila pemegang saham sepakat mengadakan RUPS di luar wilayah NKRI, tidak dilarang.
Mengenai Penyelenggara
RUPS
berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 1-10, yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa direksilah  yang  menyelenggarakan  RUPS tahunan dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan permintaan dari satu atau lebih pemegang saham, kecuali anggaran
dasar menentukan  lain,  dan  bisa  juga  atas permintaan Dewan Komisaris. Permintaan oleh  pemegang  saham  dan  atau  dewan komisaris  harus  menggunakan  surat tercatat  beserta  alasannya,  tembusan kepada dewan komisaris.
Pemanggilan  RUPS  wajib  dilakukan oleh direksi apabila sudah ada permintaan seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya. Pemanggilan  dilakukan  paling  lama  lima belas hari sejak diterimanya surat permintaan  tersebut.  Bila  direksi  tidak melakukannya,  maka  dewan  komisaris mengajukan  permintaan  kembali  atau melakukan  pemanggilan  RUPS  sendiri. Pemanggilan RUPS oleh dewan komisaris wajib  dilakukan  paling  lambat  lima  belas hari sejak surat permintaan diterima.
RUPS  yang  diselenggarakan  atas dasar  pemanggilan  RUPS  oleh  direksi akan membicarakan masalah yang
berkaitan dengan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. RUPS yang  diselenggarakan  Dewan  Komisaris berdasarkan  pemanggilan  RUPS  hanya membicarakan  masalah  yang  berkaitan dengan  alasan  dari  satu  atau  lebih pemegang  saham  atau  alasan  dari  dewan direksi sendiri.

## 1. Macam-Macam RUPS dalam Perseroan Terbatas
RUPS  merupakan  organ  tertinggi dalam sebuah PT. RUPS merupakan rapat yang  diadakan  direksi  atas  permintaan pemegang  saham  atau  keadaan  tertentu yang mewajibkan dilaksanakannya RUPS (I.G,  Rai  Widjaya,  2002:  25).  Pasal  78 ayat 1 UUPT, telah mengatur bahwa;
“RUPS  terdiri  atas  RUPS  tahunan dan RUPS lainnya.”
Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui  bahwa  di  sebuah  PT  terdapat  2 macam  RUPS.  Pertama  RUPS  tahunan dan  yang  kedua  RUPS  lainnya,  yang dalam tulisan ini disebut RUPSLB. Dalam hal  RUPS  tahunan  wajib  diadakan  dalam jangka  waktu  paling  lambat  6  bulan setelah  tahun  buku  berakhir,  sedangkan RUPSLB  dapat  diadakan  setiap  waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Kedua, bahwa RUPS berhak memperoleh  keterangan  yang  berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan  Dewan  Komisaris.  (Muhammad Yusron Yuwono, 2015: 209). Oleh karena pada tulisan ini yang menjadi bahasannya adalah  RUPSLB,  maka  selanjutnya  akan dijelaskan secara khusus mengenai RUPSLB.

## 2. RUPSLB (Rapat Umum  Pemegang Saham Luar Biasa)
RUPSLB tidak diatur secara eksplisit dalam  isi  UU  PT,  namun  diatur  secara implisit  dalam  Pasal  78  UU a  quo. Adapun  Pasal  78  UU  PT  mengatur bahwa;
“Ayat  1;  RUPS  terdiri  atas  RUPS tahunan  dan  RUPS  lainnya.  Ayat  2; RUPS tahunan wajib  diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan  setelah  tahun  buku    berakhir. Ayat  3;  Dalam  RUPS  tahunan,  harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal66  ayat  (2).  Ayat  4;  RUPS lainnya  dapat  diadakan  setiap  waktu berdasarkan kebutuhan untuk
kepentingan  Perseroan”.
Sekilas apabila kita membaca ketentuan  Pasal  tersebut  tidak  ditemukan terminologi  RUPS  Luar  Biasa.  Namun apabila kita baca penjelasan Pasal 78 ayat 1  kita  akan  mengetahui  bahwa  Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik  sering  dikenal  sebagai  RUPS  luar biasa”.  Jadi  yang  dimaksud  RUPS  Luar biasa  adalah  RUPS  yang  bisa  diadakan setiap  waktu  berdasarkan  kebutuhan untuk  kepentingan  PT.  Landasan  yuridis RUPS LB adalah Pasal 78 ayat 1 dan ayat 4  UU  PT.  Adapun  mengenai  tempat penyelenggaraan dan penyelenggara
RUPS  Luar  biasa  sama  dengan  ketentuan mengenai RUPS Tahunan.
3. Surat Kuasa Mutlak Dalam
Menghadirkan  Penerima  Kuasa
Dalam RUPSLB
Surat kuasa mutlak merupakan bagian  dari  surat  kuasa  khusus.  Adanya surat kuasa mutlak memungkinkan pemegang  saham  bisa  diwakili  oleh kuasanya, untuk mengikuti dan memberikan  suara  pada  pelaksanaan RUPSLB.  Pentingnya  surat  kuasa  mutlak yaitu  ketika  pemegang  saham  tidak  bisa menghadiri RUPSLB, padahal PT
membutuhkan  keputusan  yang  cepat  agar tidak  terhambat  operasionalnya.    Hakikat dari  RUPSLB  adalah  adanya  suatu permasalahan tertentu yang harus diselesaikan  secepat  mungkin  melalui organ tertinggi PT.
Surat  kuasa  mutlak  merupakan  satu- satunya sarana yang bisa digunakan untuk mengikuti  RUPSLB,  ketika  pemegang saham dalam keadaan tidak bisa mengikuti  RUPSLB.  Jadi  Surat  Kuasa mutlak  menjadi  unsur  penting  dalam pelaksanaan  RUPSLB.  Sehingga  harus dibuat  berdasarkan  prinsip,  yang  tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan di  masyarakat  dan  ketentuan  peraturan perundangan.
B. Prinsip-Prinsip  yang  Harus  di Junjung  Tinggi  oleh  Pemegang Surat Kuasa
Mutlak untuk
Mengikuti  RUPSLB  (Rapat  Umum
Pemegang Saham Luar Biasa)
Setiap  tindakan  yang  menyangkut kepentingan orang lain, hendaknya dilandasi atas prinsip yang baik. Sehingga apabila  digunakan  penerima  kuasa  surat kuasa  mutlak,  guna  menghadiri  dan memberikan suara dalam RUPSLB prinsip-prinsip  tersebutlah  yang  menjadi pedomannya.  Namun  sebelum  membahas lebih  jauh  perlu  diperhatikan  pendapat dari Akhmad Budi  Cahyono, menyatakan bahwa  “RUPS  (dalam  konteks  ini  bisa diartikan  RUPSLB)  bisa  membuat  suatu persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan yang  dapat  mempengaruhi  hak  serta kedudukan  pemegang  saham.  Setiap perbuatan hukum yang dapat
mempengaruhi  hak  serta  kedudukan pemegang  saham  harus  dibuat  dalam bentuk  khusus.  Hal  tersebut  didasarkan pertimbangan  bahwa  pemberian  kuasa yang  bersifat  umum  hanya  meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan”.
(Akhmad Budi Cahyono, 2015: 11).
Suatu tindakan yang tidak mempengaruhi kedudukan dan hak pemegang saham disebut perbuatan
pengurusan. Subekti dalam bukunya yang berjudul, “Aneka Perjanjian”, menyatakan bahwa;  “untuk  mengalihkan  benda  atau menjaminkan  benda  diperlukan  surat kuasa  khusus.  Hal  tersebut  tentunya didasarkan pertimbangan bahwa peralihan dan penjaminan benda akan mempengaruhi  hak  serta  kedudukan pemilik benda. Mengalihkan dan menjaminkan benda hanya bisa dilakukan oleh  seorang  pemilik,  berbeda  dengan memelihara,  memetik  atau  memakai benda tidak harus dilakukan oleh seorang pemilik”. (Akhmad Budi Cahyono, 2015: 11)
Suatu Kuasa pada umumnya dilaksanakan  demi  kepentingan  pihak yang memberikan kuasa. Akan tetapi pada praktik di kehidupan nyata ada pelaksanaan kuasa justru demi kepentingan  penerima  kuasa.  Kuasa seperti  yang  dimaksudkan  harusnya  tidak boleh  ditarik  kembali  mutlak  karena apabila  ditarik  kembali,  maka  akan mengakibatkan  kurang  terlindunginya kepentingan penerima kuasa. Hal tersebut bisa  digambarkan  melalui  contoh  yang dikemukakan  oleh  Rachmad  Setiawan sebagai  berikut;  “kuasa  dari  penjual
saham  kepada  pembeli  saham  untuk mendaftarkan peralihan sahamnya kepada PT”.  “Apabila  kuasanya  dapat  ditarik kembali,  maka  penjual  dapat  menarik kembali  kuasanya  dan  oleh  karena  itu pembeli tidak dapat mendaftarkan peralihan  saham  yang  telah  dibelinya meskipun penjual telah menerima pembayaran uang dari pembeli”.
(Rachmad Setiawan, 2015: 71).
Hartono  Soerjopratikno,  memberikan pendapatnya  mengenai  kuasa  mutlak , di sampaikannya  dalam  buku  yang  berjudul “Perwakilan  Berdasarkan  Kehendak”, “mengenai  persoalan  apakah  suatu  kuasa yang  mutlak diterima  dalam  sistem hukum perwakilan Indonesia, KUH
Perdata  kita  tidak  memberikan  jawaban yang  tegas.  Terdapat  beberapa  pendapat ahli  hukum  yang  menerima  dan  menolak adanya bentuk kuasa ini. Pasal 1813 KUH Perdata mengatakan bahwa kuasa berakhir  karena  penarikan  kembali  oleh pemberi  kuasa.  Ketentuan  ini  juga  tidak jelas  apakah  bersifat  memaksa  atau pelengkap. Menurut sistem hukum perdata  kita,  apabila  ketentuan  dalam perikatan  tidak  memiliki  sifat  hukum memaksa,  maka  pada  umumnya  harus dianggap  tidak  memaksa  atau  hukum pelengkap. Hukum perikatan menempatkan  kebebasan  para  pihak sebagai  prinsip  utama.  Oleh  karena  itu ketentuan  perundang-perundangan  dalam hukum  perikatan  dapat  disimpangi  oleh para pihak sepanjang ketentuan-ketentuan itu bukan hukum memaksa. Pada umumnya  penerimaan  konstruksi  kuasa yang  mutlak  pada  sistem  hukum  perdata
kita diletakkan pada penafsiran
argumentum  a  contrario pada  Pasal 1602g  ayat  3  KUH  Perdata,  1636  ayat  2 KUH Perdata dan Pasal 44 ayat 2 KUHD. Bahkan meskipun secara teori sebenarnya bukan suatu perwakilan, Pasal 1178 KUH Perdata  memberikan  hak  kepada  kreditur hipotik pertama untuk minta diperjanjikan adanya  kuasa  mutlak  guna  menjual barang  yang  dihipotikkan  di  muka  umum apabila debitur tidak melunasi utangnya”. (Rachmad Setiawan, 2015: 71).
Selain  itu  Van  der  Grinten  juga memberikan pendapatnya mengenai kuasa khusus,  pada  buku  yang  ditulisnya  yang berjudul  “ Lastgeving” ,  “kuasa  khusus adalah  kuasa  untuk  melakukan  tindakan hukum  tertentu.  Apabila  akan  diberikan sifat  Mutlak,  maka  diperlukan  dasar pembenaran. Dasar pembenarannya sesungguhnya  terletak  pada  kewajiban hukum yang melekat pada pemberi kuasa. Sepanjang  pemberi  kuasa  wajib  untuk melaksanakan  tindakan  hukum  tertentu, maka  dia  dapat  memberikan  kuasa  yang mutlak  untuk  melaksanakan  tindakan hukum  tertentu  tersebut.  Pendapat  ini disandarkan  pada  putusan  Hoge  Raad tanggal  13  November  1959.  Hoge  Raad mempertimbangkan  dalam  putusan  itu bahwa janji yang memberikan kuasa yang mutlak  dapat  berlaku  secara  hukum apabila untuk menjamin pelaksanaan hak- hak  dari  pihak  yang  berkontrak”. (Rachmad Setiawan, 2015: 72).
Pembahasan selanjutnya yaitu apakah kuasa  mutlak  bisa  diterima  oleh  sistem hukum  perdata.  Pasal  374  ayat  1  NBW ( Nieuw  Burgerlijk  Wetboek )  mengatur
demikian  “sepanjang  kuasa  itu  untuk melaksanakan  tindakan  hukum  untuk kepentingan  penerima  kuasa  atau  pihak ketiga,  maka  dapat  dijanjikan  bahwa kuasa tersebut mutlak. Kuasa yang mutlak juga mencakup kuasa yang tidak berakhir karena  kematian  atau  pengampunan  dari pemberi  kuasa  kecuali  dinyatakan  lain. Menurut  Pasal  3:74  ayat  2  NBW, pembuktian  apakah  kuasa  yang  mutlak digunakan  untuk  kepentingan  penerima kuasa terletak pada pemberi kuasa apabila pemberi  kuasa  akan  membantah  adanya kuasa  yang  mutlak.  Dan  menurut  Pasal 3:74  ayat  3  NBW,  di  samping  itu penerima  kuasa  yang  menerima  kuasa yang  mutlak dapat  juga  menunjuk penggantinya (substitusi) dengan memberikan  kuasa  yang  mutlak.  Adapun menurut  Pasal  3:74  ayat  4  NBW,  untuk mengantisipasi  penyalahgunaan  kuasa yang  mutlak  oleh  penerima  kuasa,  maka pemberi  kuasa  atau  ahli  warisnya  atau kuratornya  dapat  meminta  penetapan pengadilan, jika ada dasar-dasar yang sah, untuk  mengubah  isi  kuasa  tersebut  atau menyatakan  bahwa  pelaksanaan  kuasa oleh  penerima  kuasa  adalah  di  luar  isi kuasanya”.
Rachmad Setiawan menerangkan lebih  lanjut  bahwa;  “Tindakan  penarikan kembali  atas  kuasa  yang  bersifat  mutlak oleh pemberi kuasa adalah tidak dimungkinkan.  Apabila  pemberi  kuasa tetap  melakukan  tindakan  penarikan kembali, maka tindakan itu tidak memiliki akibat hukum. Bahkan dalam hal tindakan penarikan itu dilakukan dengan pernyataan  kepada  pihak  ketiga  sebagai
lawan kontrak dari penerima kuasa, maka pernyataan  itu  diabaikan  oleh  pihak lawan”. (Rachmad Setiawan, 2015: 73).
Van der Grinten, melanjutkan pendapatnya  bahwa  “kuasa  yang  mutlak dibolehkan  apabila  ada  kewajiban  hukum yang  dijamin.  Kewajiban  hukum  ini  ada apabila terdapat pihak yang
menyanggupkan  diri  untuk  memenuhi suatu  prestasi.  Kuasa  yang  mutlak menunjukkan kemiripan
dengan kewenangan parate excecutie yakni kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa  kepada  penerima  kuasa  untuk melakukan  tindakan  hukum  di  luar campur  tangan  pengadilan”.  (Rachmad Setiawan,  2015:  74).  Kuasa  yang  mutlak berlaku  meskipun  ada  kematian  atau pengampuan  pemberi  kuasa.  Apabila pemberi kuasa meninggal dunia, sehingga mengakibatkan  kewajiban  hukum  yang dijaminkan  menjadi  hapus  dan  kuasa  pun berakhir,  sama  halnya  seperti    kasus pengampuan  pemberi  kuasa.  (Rachmad Setiawan, 2015: 75).
Berdasarkan  pendapat  para  ahli  yang telah  disajikan  mengenai  kuasa  mutlak  di bagian  sebelumnya,  bisa  dirumuskan delapan  prinsip  Kuasa  mutlak  yaitu; Pertama  berdasarkan  namanya,  kuasa mutlak tidak boleh dan tidak dimungkinkan ditarik kembali oleh Pemberi  Kuasa.  Kedua,  kuasa  mutlak harus  dilaksanakan  demi  kepentingan Penerima  Kuasa.  Ketiga,  kuasa  mutlak tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban  umum.  Keempat,  Pemberi Kuasa  dapat  memberikan  kuasa  yang mutlak, jika dia memiliki kewajiban untuk
melaksanakan  tindakan  hukum  tertentu. Kelima,  kuasa  mutlak  tersebut  harus terkait  dengan  suatu  perjanjian  antara pemberi  dan  penerima  kuasa.  Keenam, Kuasa mutlak tersebut tidak bisa berakhir karena  kematian,  dan  syarat-syarat  lain pembatalan sebuah perjanjian/kuasa. Ketujuh, Kuasa mutlak diperbolehkan jika ada kewajiban hukum yang dijamin, yang berarti wajib terdapat pihak yang menyanggupkan  diri  untuk  memenuhi prestasi  dari  kuasa  tersebut.  Kedelapan, kuasa mutlak termasuk dalam jenis Kuasa Khusus, dan memiliki dasar dan kekuatan hukum yang sama.
Kedelapan  prinsip  kuasa  mutlak inilah yang harus diterapkan oleh penerima  kuasa  dari  pemegang  saham, untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

## SIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Landasan  yuridis  RUPSLB  adalah Pasal  78  ayat  1  UU  PT.  Terminologi yang  digunakan  dalam  Pasal a  quo adalah RUPS Lainnya, namun ternyata  berdasarkan  penjelasan  Pasal a quo yang dimaksud RUPSLB adalah RUPS  yang  bisa  diadakan  setiap waktu  berdasarkan  kebutuhan  untuk kepentingan PT.
2. Ada  delapan  rumusan  prinsip  Kuasa Mutlak,  yaitu  prinsip  yang  pertama bahwa  kuasa  mutlak  tidak  boleh  dan tidak  dimungkinkan  ditarik  kembali oleh  Pemberi  Kuasa.  Prinsip  yang kedua, kuasa mutlak harus
dilaksanakan demi kepentingan
Penerima  Kuasa.  Prinsip  yang  ketiga, kuasa  mutlak  tidak  bertentangan dengan  kesusilaan  dan  ketertiban umum. Prinsip yang keempat,
Pemberi  Kuasa  dapat  memberikan kuasa  yang  mutlak,  jika  dia  memiliki kewajiban untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. Prinsip yang kelima,  kuasa  mutlak  tersebut  harus terkait  dengan  suatu  perjanjian  antara pemberi  dan  penerima  kuasa.  Prinsip yang  keenam,  Kuasa  mutlak  tersebut tidak  bisa  berakhir  karena  kematian, dan  syarat-syarat  lain  pembatalan sebuah  perjanjian/kuasa.  Prinsip  yang ketujuh,  Kuasa  mutlak  diperbolehkan jika  ada  kewajiban  hukum  yang dijamin,  yang  berarti  wajib  terdapat pihak yang menyanggupkan diri untuk memenuhi prestasi dari kuasa tersebut,  dan  prinsip  yang  kedelapan, kuasa  mutlak  termasuk  dalam  jenis Kuasa  Khusus,  dan  memiliki  dasar dan  kekuatan  hukum  yang  sama. Kedelapan prinsip kuasa mutlak inilah yang  harus  diterapkan  oleh  penerima kuasa  dari  pemegang  saham,  untuk menghadiri  Rapat  Umum  Pemegang Saham Luar Biasa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  dapat  terlaksana  dan terselesaikan sehingga menghasilkan sebuah  tulisan  jurnal,  berkat  dukungan dari berbagai pihak. Pertama-tama penulis mengucapkan  terima  kasih  kepada  orang tua  penulis,  atas  perhatian  dan  kasih sayangnya  untuk  penulis,  serta  kepada Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum
Universitas  Diponegoro  Sebagai  tempat yang sangat mendukung dalam perkembangan intelektual penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Harahap,  M.  Yahya,  2015, Hukum Perseroan Terbatas Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika.
Setiawan, Rachmad, 2005, Hukum Perwakilan  dan  Kuasa Cet.  I.
Jakarta: PT Tatanusa Supramono, Gatot, 2004, Hukum
Perseroan Terbatas Cet. II. Jakarta: Djambatan.
Widjaya, Rai I.G, 2002, Hukum Perusahaan, Cet. I, Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc.

## Jurnal
Cahyono,  Akhmad  Budi,  2015,  Legalitas RUPSLB  berdasarkan  Surat  Kuasa yang Tidak  Dapat  Dicabut. Dictum ,
3-22.
Darmayanti,  Erni,  2018,  Perlidungan
Hukum Terhadap Pelaksanaan
Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja (K3)  Pada  Perusahaan. Jurnal
Cendekia Hukum , 283-296.
Mahmudah,  Siti,  2012,  Tinjauan  Yuridis Terhadap  Tanggung  Jawab  Direksi,
Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas  Menurut  Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Jurnal Masalah-  Masalah  Hukum ,  472- 477.
Yuwono,  Muhammad  Yusron,  2015,
Perkembangan  Kewenangan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS) Perseroan  Terbatas  di  Indonesia. Notarius, 207-235.
Puspaningrum,  2011,  Tanggung  Jawab Organ  Perseroan  Terbatas  (PT) dalam  Kepailitan. Wacana  Hukum , 99-110.
Risa, Yulia, 2018, Pelaksanaan Corporate
Social  Responsibility  Pada  Pt.
Perkebunan  Nusantara  VI  (Persero)
Unit  Usaha  Danau  Kembar. Jurnal
Cendekia Hukum , 188-197. Rumokoy, Nike K., 2011, Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya  Dengan  Gugatan  Atas Perseroan (Dengan Undang-Undang
Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas  Sebagai  Acuan Pembahasan). Jusnal Unsrat , 13-21.
Zaini,  Zulfi  Diane,  2011,  Implementasi
Pendekatan  Yuridis  Normatif  dan Pendekatan  Normatif  Sosiologis
Dalam  Penelitian  Ilmu  Hukum.
Pranata Hukum , 117-132.

## Bahan Kuliah
Priyono,  Ery  agus,  2004,  Bahan  Kuliah
Metodologi Penelitian Hukum, Semarang:  Program  Studi  Magister Kenotariatan Universitas
Diponegoro.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## Website
https://kemenperin.go.id/direktori- perusahaan?what=PT&prov=0&hal
=194 dan melalui https://kemenperin.go.id/direktori- perusahaan?what=koperasi&prov=0
,  hari  Selasa  3  Februari  2020.  Jam 21.00 WIB.