## Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum
Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo:

## Riwayat, Urgensi, dan Relevansi

## M. Zulfa Aulia
Fakultas Hukum Universitas Jambi mzulfaaulia@unja.ac.id

## Abstract
This article attempts at discussing the so called Hukum Progresif (the Pro- gressive Law), a legal thought indtroduced by Satjipto Rahardjo. The idea was beckgrounded with the concerns about the macro application of law in Indonesia, including after the 1998 reforms, which seemed to have failed to meet its ideal direction, namely to make people prosper and happy. What happens with law-enforcement is a downturn and decline, among others seen in the judicial ma fi a, commercialization, and commodi fi cation of the law. To overcome such circumstances, according to Satjipto Rahardjo with hukum progresif, the punishment method must dare to break out of con- ventional ways and the status quo. The legal texts that have been prioritized should be regarded as being destined for humans and humanity. Law ac- tors must dare to interpret legal texts by freeing themselves from the logic of the law alone, making the leap, so that problems in a dynamic society can be answered and resolved by “containers of static law”. This article shows that the hukum progresif can be a panacea in solving corruptive legal problems due to the limitations and attachments of legal texts, with the requirements of law actors behaving well. However, the mention of hukum progresif in the judgment or the determination of the law of a particular case is also very vulnerable to cause its own problems because it can be pinned speakers arbitrarily to identify the punishment which (as long as it is) out of the text of the law.
Keywords : Satjipto Rahardjo; hukum progresif; law for humans

## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 1 No. 1 (2018): 159-185, DOI: 10.22437/ujh.1.1.159-185

## Abstrak
Artikel ini mendiskusikan Hukum Progresif, sebuah gagasan atau pe- mikiran hukum yang diperkenalkan Satjipto Rahardjo. Gagasan tersebut bermula dari keprihatinan terhadap kehidupan berhukum secara makro di Indonesia termasuk setelah reformasi 1998 yang tidak beranjak ke arah yang ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Apa yang terjadi dengan kehidupan berhukum justru suatu keterpurukan dan kemunduruan, antara lain terlihat pada ma fi a peradilan, komersialisasi, dan komodi fi kasi hukum. Untuk mengatasi keadaan demikian, menurut Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya, maka berhukum harus be- rani keluar dari cara-cara konvensional dan status quo. Teks hukum yang selama ini didewakan harus dianggap sebagai sesuatu yang diperuntukkan untuk manusia dan kemanusiaan. Para pelaku atau aktor hukum harus be- rani menafsirkan teks hukum dengan membebaskan diri dari logika hukum semata, melakukan lompatan, agar persoalan di masyarakat yang bergerak secara dinamis dapat dijawab dan diselesaikan dengan “wadah hukum yang statis”. Artikel ini menunjukkan, hukum progresif bisa menjawab perso- alan hukum yang karut-marut disebabkan keterbatasan dan keterikatan teks hukum, dengan catatan para aktor hukumnya berperilaku baik. Na- mun begitu, labelisasi berhukum sebagai hukum progresif rentan menim- bulkan persoalan tersendiri disebabkan bisa disematkan penuturnya secara mudah dan sembarangan untuk mengidenti fi kasi putusan atau penetapan hukum kasus tertentu yang (asalkan saja) keluar dari teks hukum.
Kata kunci : Satjipto Rahardjo; hukum progresif; hukum untuk manusia

## A. Pendahuluan
Dalam diskursus hukum dan ilmu hukum di Indonesia, nama Satjip- to Rahardjo beserta gagasan pemikirannya yang dinamai “hukum progresif ” sering menghiasai dan mewarnai bahasan dan referensi diskursus tersebut. Kenyataan ini tidak mengherankan, setidaknya disebabkan tiga alasan. Pertama, Satjipto Rahardjo merupakan il- muwan hukum yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis, terutama dalam bentuk opini media cetak dan buku. Pada hari- an Kompas , media cetak favorit tempatnya menuangkan padangan dan pendapatnya terhadap persoalan kemasyarakatan, sejak perta-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
ma menulis 11 Januari 1975 sampai 23 Juni 2008, terdapat 367 ar- tikel yang ditulisnya. 1 Pada karya berupa buku, Awaludin Marwan mencatat, setidaknya terdapat 23 buku yang dihasilkan, 2 sebagiannya memang berupa kumpulan dari tulisannya yang dimuat di koran. Produktivitas karya ini yang lalu memudahkan penstudi hukum un- tuk memelajari hukum Indonesia dan menjumpai karyanya. Dengan begitu, amat wajar jika apa yang dituangkan Satjipto Rahardjo dalam berbagai karya tersebut memengaruhi pemikiran dan tindakan pem- bacanya, setidaknya-tidaknya dalam hal pengutipan atau sitasi.
Kedua, tidak banyak sesungguhnya ilmuwan hukum di Indone- sia yang menghasilkan terminologi pemikiran hukum yang khas dan segera dikenali oleh penstudi (terutama) hukum sebagai pemikiran hukum dari tokoh tertentu. Satjipto Rahardjo dalam hal ini berha- sil menyampaikan pemikirannya mengenai hukum yang disebut- nya hukum progresif , dan siapa pun penstudi hukum akan dengan segera mengidenti fi kasi pemikiran demikian sebagai hasil pemikiran Satjipto Rahardjo. Memang benar, siapa pun penstudi hukum yang menuangkan pemikirannya dalam suatu karya tentu di situ terdapat pemikiran hukum masing-masing yang bisa jadi sangat khas. Namun demikian, tidak banyak sesungguhnya dari penstudi hukum tersebut, atau bisa juga disebut ilmuwan hukum, yang berhasil menjadikan terminologi pemikirannya segera disebut dan dikenali pembacanya terutama dalam bidang keilmuan yang sama (dalam hal ini hukum) sebagai pemikiran tokoh tertentu. 3
Ketiga, pemikiran hukum Satjipto Rahardjo semakin “mudah” mewarnai dan menghiasai diskursus hukum dan ilmu hukum Indo- nesia disebabkan hadirnya kelompok-kelompok studi dari pengge-
1 Kompas, “Satjipto Rahardjo, 33 Tahun Menulis Artikel”, 27/06/2008, hlm.
52.
2 Awaludin Marwan, Satjipto Rahardjo; Sebuah Biogra fi Intelektual dan Pertarun- gan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif (Yogyakarta & Semarang: Thafa
Media bekerjasama dengan Satjipto Rahardjo Institute, 2013), hlm. 420.
3  Dalam diskursus hukum dan ilmu hukum Indonesia, ilmuwan hukum lain- nya yang pemikiran hukumnya menghasilkan terminologi hukum yang sangat khas dan dikenali secara meluas oleh penstudi bidang ilmu hukum, ialah Mochtar Kusumaatmadja dengan hukum pembangunan -nya.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
marnya baik yang berasal dari mahasiswanya maupun pembacanya. Di antara kelompok studi tersebut adalah kaum tjipt-ian dan satjip- to rahardjo institute. Kehadiran kelompok-kelompok studi ini, yang tentu saja membahas dan mempromosikan pemikiran tokoh yang menginspirasinya yaitu Satjipto Rahardjo, jelas semakin memperluas pengaruh dan penetrasi pemikiran hukum sang tokoh.
Artikel ini, yang merupakan artikel mengenai tokoh dan pe- mikiran hukum, dimaksudkan untuk mengungkap dan mendiskusi- kan tokoh Satjipto Rahardjo beserta pemikiran hukumnya, hukum progresif . Sebagai demikian, artikel ini jelas sudah berada pada urut- an yang entah kesekiannya yang mencoba mengungkap dan meng- gali ketokohan Satjipto Rahardjo dan pemikirannya. Beberapa karya ilmi ah penting yang membahasnya, misalnya yang terkumpulkan dalam buku yang diterbitkan Epistema dan HuMA (2011) Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik. Dengan begitu, ar- tikel ini hanyalah bagian kecil saja dari karya-karya penulis lainnya yang mencoba mengungkap dan mendiskusikan pemikiran hukum Sang Tokoh. Sebagai bagian yang kecil, artikel ini akan memaparkan riwayat hidup dan karya Sang Tokoh, perkembangan hukum pro- gresif, serta urgensi dan relevansinya saat ini.

## B. Satjipto Rahardjo: Riwayat Hidup dan Karya
Satjipto Rahardjo dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah, pada 5 Desember 1930, 4 dan meninggal dalam usia 79 tahun pada 8 Januari 2010. Pendidikannya diawali dari Sekolah Rakyat dan Sekolah Me- nengah Pertama di Pati pada 1944-1947. Tahun 1951 ia pindah ke Se- marang untuk menyelesaikan Sekolah Menegah Atas. Pendidikannya kemudian dilanjutkan pada Fakultas Sastra dan Pedagogi Universitas Gadjah Mada, namun hanya setahun (1951-1952). Pendidikan ting-
4  Tanggal lahir ini tercantum dalam balik halaman sampul buku Myrna A.
Sa fi tri, Awaludin Marwan, dan Yance Arizona (editor), Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik (Jakarta: Epistema dan HuMa, 2011). Pada buku yang ditulis Awaludi Marwan, Satjipto Rahardjo , hlm. 417, kela- hiran tersebut disebut pada 15 Februari 1930. Pada buku-buku lainnya, kela- hiran Satjipto hanya disebut tahun dan sebagian lagi dengan bulannya.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
ginya lalu diteruskan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan memeroleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1960. Pendidikan pada tingkat tertinggi, doktoral, diraihnya di Universitas Diponegoro pada tahun 1979.
Satjipto mengawali karirnya dari penyiar Radio Republik Indo- nesia (1954-1955), masa ketika ia sedang kuliah. Setelah lulus tingkat dua pada Fakultas Hukum, ia bekerja pada Biro Tata Hukum Depar- temen Perburuhan (1988-1960). Sesudah lulus kuliah, Satjipto bekerja pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara tahun 1960, dan setahun kemudian (1961) ia diminta untuk mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 5
Selama menjadi pengajar di Universitas Diponegoro, Satjipto beberapa kali diserahi amanat jabatan. Dari Pembantu Dekan bidang kemahasiswaan (1965-1969), Dekan (1969-1971, 1971-1976), Ketua Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) (1978), dan ang- gota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) (1993-1997, 1998-2002). Satjipto juga aktif ikut dan terlibat dalam forum-forum akademik, misalnya menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), mengikuti kursus law and society di Chicago Law School, Berkeley (1972-1973), dan mendirikan Pusat Studi Hukum dan Masyarakat (1976). 6
Selama hidupnya, terutama setelah bekerja sebagai pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Satjipto banyak menghasil- kan karya, terutama dalam bentuk artikel di media massa (cetak) dan buku. 7 Kuantitas dan kualitasnya dalam menulis di media massa digan- jar oleh harian Kompas sebagai salah satu “cendekiawan berkomit- men”, bahkan pada saat pertama kali penghargaan ini diberikan. 8 Di
5 Awaludin Marwan, Satjipto Rahardjo , hlm. 10-21.
6 Awaludin Marwan, Satjipto Rahardjo .
7  Lihat kembali catatan kaki nomor 1 dan 2.
8  “Cendekiawan berkomitmen” adalah penghargaan tahunan yang diberi- kan harian Kompas mulai tahun 2008 dengan kriteria menulis aktif di harian Kompas, pemikiran dan batasan standar tentang intelektual, ilmu- wan, cendekiawan, sujana dan sarjana, dan mengesampingkan faktor ge- lar akademis. Mulai tahun 2009 dan seterusnya nama penghargaan diubah menjadi “cendekiawan berdedikasi” dengan kriteria diperluas pada mereka yang tekun–metekut, bekerja dalam sepi tidak terpengaruh oleh hingarnya
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
antara buku-buku itu, buku Ilmu Hukum yang ditulisnya tahun 1982 mungkin yang paling banyak dibaca dan dicari, terbukti selalu dice- tak ulang sampai sekarang. 9 Buku Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, yang terbit pada Oktober 2009, meru- pakan buku pamungkasnya yang ditulis secara runtut dan sistematis. Meskipun setelah itu masih ada buku lainnya yang terbit, buku-buku tersebut rupanya hanya cetakan ulang atau sekadar kumpulan tulisan yang dicoba disistematisasi oleh penyunting atau editornya.

## C. Apa Itu Hukum Progresif ?
Apa itu hukum progresif, bagaimana dan kapan ia bermula, apakah yang membedakannya dengan pemikiran hukum lainnya, adalah daftar pertanyaan yang penting untuk didiskusikan dalam membahas pemikiran hukum yang dikaitkan dengan jagat pemikiran hukum In- donesia. Bagian ini mencoba untuk mendiskusikan dan menjawab- nya.
Istilah hukum progresif digunakan Satjipto pertama kali dalam artikelnya yang dimuat harian Kompas 15 Juni 2002 dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif ”. Setelah itu hu- kum progresif juga dipakai sebagai bagian judul bukunya, Membedah Hukum Progresif (2006) , Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indo- nesia (2009), dan Penegakan Hukum Progresif (2010). Dalam buku Hu- kum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, yang dieditori Ufran, diurutkan di situ artikel Satjipto yang menjelaskan hukum progresif yang pernah dimuat dalam jurnal atau pertemuan ilmiah, khususnya Jurnal Hukum Progresif , jurnal yang saat ini sudah tidak terbit lagi. 10
publikasi, melakukan pekerjaan askese intelektual selain demi kedalaman ilmu yang diemban sekaligus demi kemajuan masyarakat. Lihat St. Sular- to, “Pengantar Editor”, pada buku St. Sularto (ed.), Penghargaan Kompas: Cendekiawan Berdedikasi 2008-2016 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016), hlm. ix-xiii. Satjipto Rahardjo dalam hal ini termasuk penerima penghar- gaan pertama (2008) bersama M.T. Zen, Sajogyo, Soetandyo Wignjosoe- broto, dan Thee Kian Wie.
9  Pada tahun 2006, buku ini sudah dicetak ke-enam kalinya. Dalam setiap kali dicetak ulang, kecuali cetakan keempat, buku ini selalu memberikan tambahan bahasan, yang biasanya dituangkan dalam bab baru.
10  Satjipto Rahardjo banyak menuangkan gagasan hukum progresifnya dalam
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Dalam “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)” dan “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, 11 Satjipto Rahar- djo menjelaskan, gagasan hukum progresif muncul karena kepriha- tinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu se- cara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. 12 Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran terse- but terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalan- kan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, ma fi a peradilan, komersialisasi, dan komodi fi kasi hukum semakin marak.
Latar keadaan demikian yang mendorong Sang Tokoh menga-
Jurnal Hukum Progresif, jurnal yang dikelola Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Namun demikian, versi cetak jurnal sudah tidak ditemui lagi, termasuk di Perpustakaan Program Doktor Ilmu Hukum Uni- versitas Diponegoro. Begitu pula dengan versi digital, sekalipun di laman https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/ disebutkan edisi yang pernah terbit beserta judul dan penulis artikelnya, yang di situ dari volume 1 nomor 1 tahun 2005 sampai dengan volume 4 nomor 1 tahun 2008 (berarti ada 7 edisi, disebabkan setiap volumenya ada 2 nomor) selalu ada tulisan Satjipto, tapi artikelnya sendiri tidak tersedia, kecuali hanya ab- straknya. Sejak edisi terakhir (volume 4 nomor 1), jurnal tersebut nampak- nya tidak terbit lagi.
11  “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)” merupakan artikel yang semula dimuat pada Jurnal PPH News Letter Nomor 59/Desember/2004, sedangkan “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan” merupakan artikel yang semula dimuat pada Jurnal Hukum Progresif, 1, 1 (2015). Ke- duanya dimuat sebagai urutan pertama dan kedua dalam buku Satjipto Ra- hardjo, Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
12  Dalam berbagai kesempatan Satjipto Rahardjo selalu menekankan bahwa hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsa- nya. Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 9-10. Pada hlm. xviii buku ini juga dinyatakan, akan menjadi terlalu kecil apabila negara hukum itu (hanya) dipahami sebagai usaha agar perkara-perkara diselesaikan secara hukum. Negara hukum yang akan dibangun dalam konteks Indonesia adalah jauh lebih besar dari- pada itu, yaitu bertujuan “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencer- daskan bangsa”, yang berarti memandu bangsa menuju kepada kehidupan bahagia.
jukan gagasan progresif, yang disebutnya sebagai (tipe) hukum pro- gresif. Melalui hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian penguba- han secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, te- robosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, se- hingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, ber- laku hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya ma- nusia untuk hukum”. Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukum-lah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. 13 Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan. 14
Dikatakan Satjipto, manusia tidak memulai kehidupan bersa- manya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum. 15 Penjelasan semacam ini persis kalimat Ci- cero yang sangat masyhur, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Pernyataan ini menandakan masyarakat itu hadir terlebih dulu, baru hukum datang menyusulnya. Masyarakat menjadi prasyarat hukum, dan tidak sebaliknya.
Konsekuensi demikian akan berbeda manakala pilihannya seba- liknya, manusia untuk hukum, yang urutannya berarti hukum hadir lebih dulu. Dalam tata urutan ini, hukum menjadi wacana pokok, sedangkan manusia dan kemanusiaan sekadar asesori belaka. Seba- gai konsekuensinya, hukum menjadi sah untuk dilihat, ditelaah, dan
13 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif , hlm. 5. 14 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 55-56.
15 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 5-6.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
dilaksanakan sebagai suatu dokumen secara logis-tekstual, yang ter- lepas dan mengabaikan manusia dan kemanusiaan. 16
Pilihan paradigmatik yang menempatkan manusia di atas hu- kum, karena hukum untuk manusia, membawa konsekuensi pada cara berhukum, bahwa teks peraturan bukan merupakan sesuatu yang fi nal dan harus disakralkan atau dikultuskan. Cara berhukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkannya pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik. Apabila kepentingan manu- sia dan kemanusiaan menghendaki, maka teks peraturan sesungguh- nya bisa diabaikan.
Cara berhukum yang bertumpu dan mengutamakan perilaku, yang dimulai dari interaksi antara para anggota suatu komunitas sendiri yang kemudian menimbulkan hukum sehingga disebut in- teractional law, merupakan cara berhukum yang substansial . Inter- aksi tersebut adalah sebuah proses kimiawi yang akan menghasilkan sebuah pola yang mapan dan pada akhirnya berfungsi sebagai hu- kum. Berhukum secara substansial tidak memerlukan badan yang khusus membuat hukum secara sengaja ( hierarchically of  norms ), me- lainkan hukum tumbuh secara serta-merta ( spontaneously generated ) dalam interaksi antara para anggota masyarakat. Berhukum secara substansial, dengan begitu akan terus ada dan bekerja, kendatipun kehidupan menjadi semakin terstruktur secara formal-rasional. Ia akan terus ada bersama-sama dan berdampingan dengan berhukum secara formal-tekstual. 17
Cara berhukum substansial berbeda dengan berhukum secara arti fi sial, oleh karena yang disebut terkahir menggunakan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai alatnya. Para pengguna atau pelaku hukum, seperti hakim, advokat, dan lain-lain, terikat pada peraturan, skema, prosedur yang sudah dituliskan. Para pengguna atau pelaku tersebut tidak bebas melihat kenyataan dalam masyarakat. Padahal, peraturan, skema, atau prosedur tersebut se- sungguhnya adalah pereduksian kenyataan dalam bentuk de fi nisi dan
16 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat , hlm. 56.
17 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku , hlm. 49-50.
kalimat-kalimat tertulis. Para pengguna dan pelaku hukum pun ha- rus melihat masyarakat dari kacamata kalimat-kalimat itu. Pada saat kehidupan berhukum sudah demikian, maka berhukum tidak lagi menjadi substansial. Berhukum pun menjadi lebih membicarakan dan mementingkan hubungan-hubungan yang terukur, sebagaima- na yang diwadahi dalam rumusan tertulisnya, dan bukan hubungan- hubungan nyata yang kaya serta penuh nuansa serta kompleksitas. 18
Dari kedua cara berhukum yang ada, Satjipto menekankan agar perhatian lebih ditekankan pada cara berhukum secara substansial. Hal ini disebutnya karena dasar atau fundamental hukum itu sesung- guhnya ada pada manusia, yaitu perilaku manusia, tidak pada bahan hukum, sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya. Oleh ka- rena itu Sang Tokoh menyampaikan persyaratan, kalau mau berhu- kum dengan baik, dalam artian turut menyejahterakan dan mem- bahagiakan warga masyarakat, maka perilaku manusianya harus baik terlebih dulu. Perilaku manusia yang tidak baik, terutama bagi me reka yang diberi kekuasaan dan kewenangan menghukumi, jelas tidak akan mendorong warga masyarakat menjadi sejahtera dan ba- hagia. Dicontohkan Sang Begawan, dari sekian ribu hakim, sesung- guhnya dijumpai banyak macam perilaku hakim. Perilakulah yang membedakan hakim yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, hakim bukanlah sebatas skema, melainkan juga perilaku. 19
Pilihan untuk memberikan penekanan pada perilaku dalam berhukum tersebut mengesankan seolah teks hukum menjadi tidak penting. Memang benar, Satjipto selalu menekankan, seperti yang sudah diulas, bahwa berhukum secara progresif itu sesungguhnya tidak pernah selesai, karena ia bukan institusi yang fi nal. Oleh ka- renanya, menganggap teks hukum atau undang-undang sebagai hu- kum yang sudah selesai, justru akan menjadikan hukum itu kaku, menimbulkan otonomi, dan manusia pun diharuskan mengikuti dan mengabdi pada skema teks. Hukum progresif menolak cara-cara demikian, disebabkan hukum-lah yang mesti menyesuaikan dengan
18 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku , hlm. 54-55.
19 Uraian mengenai hal ini berulang-ulang disampaikan Satjipto Rahardjo, terutama dalam buku Hukum dan Perilaku .
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
manusia dan kemanusiaan. Meski demikian, dalam berbagai kesem- patan Satjipto juga tidak memungkiri, bahwa hukum tertulis ( written law, legislated law ), yang dengan demikian berarti berhukum secara arti fi sial, juga mempunyai peran penting, terutama karena tuntutan perkembangan zaman sehingga terjadi kecenderungan penggunaan hukum yang tertulis. 20 Dalam rangka menghidupkan hukum yang sudah tertulis dan kaku itu, maka berhukum secara substansial men- jadi sangat diperlukan. Di antara cara menghidupkannya itu, yang berarti berhukum secara substansial, ialah dengan membaca pera- turan tidak semata-mata menggunakan logika peraturan, melainkan membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat. Peraturan yang di situ mengandung reduksi terhadap kenyataan sosial, bahkan dalam berbagai kesempatan sering disebut mengandung cacat dan itu sejak dilahirkan, perlu untuk ditafsirkan secara progresif. Menaf- sirkan peraturan dengan membaca kenyataan di masyarakat, meru- pakan cara untuk lebih “mengadilkan”, “membenarkan”, “melurus- kan” serta “membumikan” hukum. 21
Dengan mengambil contoh mantan hakim agung Bismar Sire- gar, Satjipto mengingatkan, “teks hanya menjadi pendukung, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan undang-undang”, 22 na- mun selebihnya perilakulah yang akan menentukan dan menghidup-
20  Menilai berhukum secara substansial jauh lebih penting dan menentukan tetapi di sisi lain juga tidak meninggalkan berhukum secara arti fi sial ini, bisa jadi penanda bahwa Satjipto sebenarnya ingin menyeimbangkan ke- hidupan berhukum agar tidak sepenuhnya tekstual, melainkan juga me- merhatikan perilaku aktornya dikarenakan perilaku ini yang akan menen- tukan. Jika demikian, bukan tidak mungkin cara yang dilakukan Satjipto sesungguhnya mengikuti pola yang dilakukan Brian Z. Tamanaha dalam memotret hukum Amerika dan kemudian sampai pada sikap dan pilihan menyeimbangkan antara formalisme dan realisme hukum, menyeimbang- kan antara rasionalisme dan empirisme, dan menyeimbangkan naturalisme dan positivisme; sekalipun menurut Muji Kartika Rahayu, Tamanaha lebih dekat pada formalisme dengan maksud agar setara dengan realisme hu- kum. Muji Kartika Rahayu, Sengketa Mazhab Hukum: Sintesis Berbagai Ma- zhab dalam Pemikiran Hukum (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018),
khususnya hlm. 167-188.
21 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat , hlm. 163-177. 22 Satjipto, Hukum dan Perilaku , hlm. 82.
kan teks tersebut. Dengan demikian, berhukum secara substansial tidak lalu mengabaikan teks berhukum, yang sekarang sudah men- jadi keniscayaan, melainkan agar berhukumnya dapat menyejahtera- kan dan membahagiakan warganya.
Selain cara berhukum substansial, Satjipto Rahardjo dengan hu- kum progresifnya juga selalu menekankan agar “berhukum secara holistik, tidak secara skeletonik”. Cara berhukum secara holistik ini banyak disampaikan Satjipto kepada mereka yang melakukan studi hukum, agar hukum diutuhkan atau disatukan kembali dengan ling- kungan, alam, atau orde kehidupan yang lebih besar. Penekanan de- mikian dilatarbelakangi oleh kecenderungan berhukum yang tidak utuh, menyeluruh, atau holistik, melainkan hanya kepingan atau bagiannya saja, skeletonik. Orang memelajari bidang-bidang hukum, yaitu hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, secara ske- leton dan bukan dalam kesatuan yang utuh dengan lingkungannya. Dalam praktik berhukum, cara-cara skeloton digunakan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam penyelesaian masalah. 23
Berhukum secara holistik, yang berarti menempatkan hukum secara utuh dengan lingkungannya, mesti dilandasi kesadaran dalam menempatkan hukum di masyarakat. Lazim dipahami oleh mere- ka yang memelajari hukum, bahwa hukum di masyarakat itu ber- fungsi untuk menjaga tatanan kehidupan supaya tertib. Ketertiban masyarakat, dengan demikian merupakan jagat berkelindannya hu- kum. Persoalannya kemudian, dalam jagat ketertiban tersebut, ba- gaimana sebenarnya posisi atau kedudukan hukum. Apakah hukum merupakan satu-satunya institusi di masyarakat yang merawat dan menjaga ketertiban?
Dengan berhukum secara holistik, Satjipto menunjukkan bah- wa hukum sesungguhnya menempati salah satu sudut saja dalam jagat ketertiban di masyarakat. Ia bukanlah pemilik monopoli, alih- alih sebagai panglima, dalam menjaga ketertiban tersebut. Hal ini disebabkan, dalam kehidupan di masyarakat, ketertiban hukum ha- ruslah beriringan dengan, misalnya, ketertiban ekonomi, ketertiban
23 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat , hlm. 25-36.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
politik, dan sebagainya. Ketertiban di masyarakat, dengan begitu, dikendalikan oleh kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. 24
Dengan kata lain, betapa hukum dan bidang-bidang lain kehidupan dalam masyarakat berhubungan secara kait-mengait dan senantiasa berada dalam proses saling merasuki satu sama lain, termasuk dalam upaya mejaga dan mewujudkan ketertiban. 25
Ketiadaan kesadaran menempatkan hukum secara utuh seperti itu, yaitu hukum yang hanya menempati salah satu sudut saja dalam kehidupan di masyarakat, akan menyebabkan ketertiban yang ideal sulit terwujud, dan penyelesaian persoalan justru rentan menimbul- kan persoalan baru. Dalam studi hukum, ketiadaan kesadaran yang demikian akan menyebabkan kesulitan memahami mengapa orang menyelesaikan persoalan tidak lewat pengadilan, mengapa hukum mengalami “kekalahan” dan ditinggalkan, mengapa ada komunitas yang mengandalkan hukum yang spontanitas dibanding hukum ne- gara, dan persoalan-persoalan lainnya. 26
Di luar ketiga hal di atas yang bisa disebut pilar hukum progresif, yaitu “hukum untuk manusia”, “berhukum secara substansial dan tidak arti fi sial” dan “berhukum secara holistik dan tidak skeletonik”, sesungguhnya masih banyak pilar lainnya dari hukum progresif yang bisa secara jelas dibaca dalam berbagai tulisan Satjipto Rahardjo.

## D. Urgensi dan Relevansi Pemikiran Hukum Progresif
Pertanyaan yang perlu diajukan terkait pemikiran hukum progresif saat ini terlebih setelah sepeninggalan dunia Sang Tokoh pada tahun 2010 adalah, bagaimana urgensi dan relevansinya dalam pemikiran dan pembangunan hukum terutama di Indonesia. Dalam membahas urgensi dan relevansinya, penulis membedakannya dalam kajiannya secara akademis dan praksis. Pembedaan tersebut tidak dimaksud- kan untuk memisahkan persoalan akademis dan praksis, karena pada
24 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat , hlm. 97. 25 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan ketiga, 2009), hlm. 258.
26 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat , hlm. 106.
keduanya sesungguhnya saling membutuhkan asupan yang lainnya dalam artian persoalan akademis bertumpu sekaligus memengaruhi persoalan praksis dan sebaliknya persoalan praksis juga bertumpu dan memengaruhi persoalan akademis, melainkan semata-mata untuk memudahkan pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan kajian akademis dari hukum progresif di sini adalah tempat dan keduduk- an hukum progresif dalam diskursus pemikiran hukum; sedangkan kajian praksis dari hukum progresif di sini dimaksudkan sebagai peluang kemungkinan hukum progresif mewarnai atau memenga- ruhi penegakan hukum. Dengan membahasnya secara akademis dan praksis, diharapkan terlihat nantinya urgensi dan relevansinya teru- tama dalam pembangunan hukum di Indonesia.
Secara akademis, kedudukan hukum progresif sebetulnya bisa dipertanyakan, bagaimanakah ia dibanding dengan pemikiran-pe- mikiran hukum atau aliran-aliran hukum yang telah dikenali selama ini. Dalam hal ini Shidarta secara bagus telah memulai penelaahan po- sisi pemikiran hukum progresif dikaitkan dengan aliran-aliran besar fi lsafat hukum yang ada. 27 Satjipto sendiri sebenarnya juga sudah me- nyebut jarak dekat dan jauhnya hukum progresif dengan pemikiran- pemikiran hukum yang sudah ada dan dikenali. Dalam “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Satjipto membandingkan hukum progresif dengan analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek, sociological jurisprudence, teori hukum kodrat, legal realisme, freirecht- slehre, hukum responsif, dan critical legal studies (CLS).
Di antara berbagai aliran hukum tersebut, hukum progresif sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan analytical jurispru- dence atau rechtsdogmatiek . Hal ini disebabkan analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek hanya melihat ke dalam hukum dan menyibuk- kan diri dengan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai se-
27 Lihat Shidarta, “Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Kon fi gurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal”, dalam Myrna A. Sa fi tri, Awaluddin Marwan, Yance Arizona (ed.), Satjipto Rahardjo dan Hu- kum Progresif: Urgensi dan Kritik (Jakarta: Epsitema dan HuMa, 2011), hlm. 51-80.
bagai sistematis dan logis, dan karenanya lebih dikenali sebagai aliran positivisme hukum. Aliran ini menepiskan aspek-aspek di luarnya, seperti manusia, masyarakat, kesejahteraan, dan kebahagiaan. 28 Di sisi lain, hukum progresif ingin secara sadar menempatkan keha- dirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. 29
Kedekatan hukum progresif dengan aliran hukum kodrat ialah pada kepeduliannya terhadap persoalan manusia dan kemanusiaan. Prinsip “hukum untuk manusia” dan “hidup baik adalah dasar hu- kum yang baik”, merupakan ungkapan yang sangat mengutamakan persoalan manusia dan kemanusian, yang sesungguhnya bernuansa kondrati. Hanya saja bedanya, pada aliran hukum kodrat, fi trah ke- manusiaan itu sudah terumuskan secara fi nal dan berlaku universal, sementara hukum progresif sendiri menolak rumusan yang fi nal dan universal, disebabkan hukum itu merupakan institusi yang dibiarkan mengalir. 30
Kedekatan hukum progresif dengan aliran sejarah hukum ialah sama-sama menghendaki hukum sebagai institusi yang dibiarkan mengalir, mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini dikatakan, hukum merupakan cerminan masyarakat, atau dalam aliran sejarah disebut sebagai “pernyataan jiwa bangsa” ( volkgeist ). Namun begi- tu, keduanya berbeda dalam hal hukum progresif, sesuai namanya,
28 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif , hlm. 35. Pengabaian aliran ini terhadap nilai, moral, dan hal-hal “di luar” peraturan sehingga menegaskan aliran yang bebas nilai sesungguhnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara karakteristik positivisme hukum dengan aliran berpikir positivisme, se- hingga disebut Shidarta sebagai misnomer dalam nomenklatur positivisme hukum. Lihat: Shidarta, “Misnomer dalam Nomenklatur dan Penalaran Positivisme Hukum”, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Re fl eksi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 42-79. Soetandyo Wignjosoebroto menyebut proses positivisa- si hukum dalam sejarahnya merupakan proses sekularisasi hukum, yang berlangsung seiring dengan proses sekularisasi kekuasaan negara di negeri- negeri Eropa Barat yang memisahkan dirid ari kekuasaan Gereja. Lihat: Soe- tandyo Wignjosoebroto, Hukum: Konsep dan Metode (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 25.
29 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif , hlm. 35. 30 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif , hlm. 37; Shidarta, “Posisi Pemikiran Hukum Progresif ”, hlm. 58-60.
sebenarnya ingin selalu bergerak maju, melakukan progres; semen- tara pada mazhab sejarah, hukum tampak mengikuti (di belakang) perkembangan zaman. 31
Kedekatan hukum progresif dengan sociological jurisprudence Roscoe Pound barangkali hanya pada soal keinginan untuk selalu bergerak maju atau progres pada keduanya. Selebihnya, keduanya berbeda dalam banyak hal, disebabkan yang sociological jurisprudence menempatkan hukum sebagai instrumen penting dalam rekayasa masyarakat, sementara hukum progresif justru ingin membiarkan hukum mengalir. 32
Kedekatan hukum progresif dengan interessenjurispudenz ter- letak pada kebolehan hakim menafsirkan sendiri teks hukum yang ditujukan untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan. Hanya saja kebebasan menafsirkan dalam interessenjurispudenz diberikan manakala penfasiran secara teleologis, yaitu yang disesuaikan tujuan pembentukan undang-undang, tidak dapat dilakukan. Sementara dalam hukum progresif, Satjipto tidak memberikan penekanan atau prioritas penafsiran mana yang dipakai dalam penemuan hukum, na- mun ia selalu menekankan berhukum itu harus pro-rakyat, keadilan, membebaskan, dan membahagiakan rakyat. 33
Kedekatan hukum progresif dengan realisme hukum dan freirechtslehre ialah sama-sama melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dari tujuan sosial yang ingin dicapai. Realisme hukum memandang setiap kasus unik sehingga perlu me- nempatkannya sebagai premis mayor dan bukan pada teks undang- undang; sedangkan freirechtslehre memberi ruang kebebasan yang jauh lebih besar dalam menemukan hukum dengan tanpa harus terikat pada undang-undang. Hukum progresif memandang inde- pendensi penemuan hukum pada kedua aliran hukum itu sangat diwarnai oleh semangat liberalisme Barat, sementara pada hukum
31  Shidarta, “Posisi Pemikiran Hukum Progresif ”, hlm. 60-62. 32 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif , hlm. 36-37; Shidarta, “Posisi Pemikiran Hukum Progresif ”, hlm. 64-67.
33 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif , hlm. 37; Shidarta, “Posisi Pemikiran Hukum Progresif ”, hlm. 62-64.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
progresif menghendaki independensi dengan semangat komunal. 34
Kedekatan hukum progresif dan hukum responsif disam- paikan Satjipto dalam ungkapan “hukum progresif memiliki tipe responsif ”. 35 Dalam tipe tersebut, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. 36
Kedekatan hukum progresif dengan gerakan critical legal studies (CLS) ialah pada kritiknya terhadap sistem hukum liberal. Sistem hu- kum liberal yang menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama, disebut dalam hukum progresif dan CLS sebagai sesuatu yang utopis. Bedanya, hukum progresif tidak sekadar kritik terhadap hu- kum liberal, melainkan juga pada konsep progres dan progresivisme, yaitu selalu bergerak maju. 37 CLS sendiri sebenarnya selain mengkri- tik juga menyiapkan rekonstruksi terhadap apa yang dikritik, yaitu melalui metode trashing, deconstruction, dan genealogy . 38
Sampai di sini terlihat bahwa secara akademis pemikiran hukum progresif sebenarnya berdekatan dan bergandengan dengan aliran- aliran hukum yang selama ini dikenali dalam diskursus hukum, na- mun disesuaikan dengan kekhasan Indonesia. Soal-soal mengenai hu-
34 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif , hlm. 36; Shidarta, “Posisi Pemikiran
Hukum Progresif ”, hlm. 67-69.
35 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif , hlm. 35.
36  Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tipe hukum ke dalam tiga: hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Perbedaan paling pokok dari ketiga tipe hukum tersebut adalah dalam hal legitimasinya. Jika pada hukum represif legitimasinya adalah ketahanan sosial dan tujuan ne- gara, hukum otonom lebih pada keadilan prosedural, dan hukum responsif pada keadilan substantif. Dari sisi ini akan terlihat perbedaan ketiga tipe ini dalam mendudukkan peraturan, diskresi, dan moralitas. Perbedaan keti- ganya dapat dilihat pada Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Respon- sif, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, cetakan kelima, 2010), terutama hlm. 19.
37 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif , hlm. 37-38.
38 Trashing adalah metode untuk mematahkan atau menolak pemikiran hu- kum yang telah terbentuk; deconstruction adalah membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk, yang kemudian bisa dilakukan rekonstruksi; geneaology adalah penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Lihat Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional dalam Kon fl ik Kepen- tingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju”, Ius Quia Iustum, 18, 8 (2001), hlm. 109-110.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
kum harus mengutamakan kepentingan manusia dan kemanusiaan, memberikan ruang kebebasan (independensi) dalam menemukan hukum, menyesuaikan dengan budaya masyarakat, menolak libe- ralisme, sesungguhnya persoalan-persoalan yang juga menjadi per- hatian dalam berbagai aliran hukum yang ada. 39 Namun demikian, perhatiannya kepada Indonesia, yang harus sesuai dengan budaya timur, sejalan dengan ideologi Pancasila, sesungguhnya memberikan kekhasan secara akademis bagi hukum progresif.
Tipe hukum progresif yang mengesankan berbagi atau dekat dengan pemikiran hukum lainnya dan memberi penambahan kekhasan Indonesia, disebut Shidarta sebagai sebuah seleksi atas be- berapa aspek dari berbagai aliran dengan cara mencomot apa yang dinilainya benar dan bernilai, serta membuang yang dipandang ke- liru. Model seleksi demikian, menurut Shidarta, merupakan model eklektik hukum . 40 Khuzaifah Dimyati menyebutnya sebagai pemikiran hukum yang transformatif, dalam artian pemikirannya didasarkan pada tradisi intelektual Barat namun dalam beberapa hal mencari alternatif pemikiran melalui konseptualisasi normatif maupun em- pirik yang memiliki karakteristik keindonesiaan. 41
Dalam diskursus hukum dan ilmu hukum Indonesia, pemikiran hukum Satjipto Rahardjo yang cenderung sosiologis dan belakangan mengarah ke moralitas 42 sesungguhnya berada di luar pemikiran hu-
39 Hyronimus Rhiti menyebut hal ini sebagai landasan fi lsafat hukum pro- gresif, yaitu fi lsafat manusia, realisme, fi lsafat proses, dan kritisisme ala postmodernisme konstruktif. Hyronimus Rhiti, “Landasan Filoso fi s Hu- kum Progresif,” Justitia Et Pax, 32, 1 (2016), hlm. 33-51.
40  Shidarta, “Posisi Pemikiran Hukum Progresif ”, hlm. 51-80, terutama hlm. 73. Sebutan dalam istilah hukum yang memakai kata dasar eklektik sendiri di Indonesia telah lebih dulu digunakan dan dipopulerkan oleh A. Qodri Azizy, yaitu eklektisisme hukum , suatu istilah untuk hukum yang berasal atau merupakan perbauran dari berbagai sistem hukum yang ada. Lihat A. Qod- ri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hu- kum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 32. 41 Khuzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum; Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990 (Surakarta: Muhammadiyah University Press,
cetakan keempat, 2005), hlm. 161-162.
42  Dalam pembacaan Soetandyo Wignjosoebroto, karya dan pemikiran Satjip- to Rahardjo sebenarnya telah bergeser dari sebelumnya yang lebih berjejak
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
kum arus utama ( mainstream ) yang berkecenderungan positivistik. Maka tidak jarang, ada semacam kecurigaan dari sebagian penstudi hukum, seolah Sang Tokoh mengajarkan hukum dengan hal-hal di luar hukum. Oleh Anton F. Susanto, labelisasi sebagai sosiologi hu- kum pada Satjipto dan karya-karyanya sesungguhnya adalah proses marjinalisasi, yang menempatkan Satjipto sebagai ilmuwan pinggir- an yang berada di luar dari ilmu hukum. 43 Dengan marjinalisasi de- mikian, sesungguhnya hendak diletakkan pemikiran Satjipto dalam sebuah jeruji bernama sosiologi hukum, untuk kemudian ditutup dan dikunci rapat-rapat, sehingga dijauhkan dari ruang ilmu hukum. Keadaan semacam ini persis sebagai pemagaran intelektual , sehingga jelas wilayahnya dan batas-batasnya. 44
Sekarang, bagaimana hukum progresif ditelaah secara praksis, yaitu dalam tataran praktik hukum. Pertama-tama harus diungkap- kan kembali, hukum progresif sebenarnya bermula dari kegelisahan Satjipto Rahardjo terhadap praktik berhukum yang tidak kunjung beranjak ke arah lebih baik, sekalipun reformasi sudah dilakukan di sana sini. Hal ini disebabkan karena perhatian utama dalam berhu- kum adalah teks hukum itu sendiri. Akibatnya, hukum menjadi sa- ngat kaku (statis), padahal kehidupan bermasyarakat bergerak terus menerus (dinamis). Mereka yang terlibat penegakan hukum, teru- tama hakim, dikungkung dan terkungkung oleh teks hukum tadi. Sang Tokoh lalu menawarkan gagasan agar dalam berhukum para aktornya berani keluar dari kungkungan tadi, sehingga berhukum
di bumi realitas sosiologik menuju ke wilayah yang lebih mengangkasa ke ranah hukum yang ideal yaitu substansi hukum sebagai norma-norma moral. Atrah pemikrian yang belakangan ini sesungguhnya bernuansa ro- mantik kerinduan akan masa jaya-jayanya aliran hukum alam (kodrat) pra- positivisme. Soetandyo Wignjosoebroto, “Prof Tjip dan Ajaran Hukum Progresifnya: Sebuah Pengantar Ringkas”, dalam Myrna A. Sa fi tri, Awalud- din Marwan, Yance Arizona (ed.), Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Ur- gensi dan Kritik (Jakarta: Epsitema dan HuMa, 2011), hlm. vii.
43  Anton F. Susanto, “Satjipto Rahardjo: Dari DNA Hukum Progresif Menuju Ruang Ontologis yang Reduksionis,” dalam Myrna A. Sa fi tri, Awaluddin Marwan, Yance Arizona (ed.), Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik (Jakarta: Epsitema dan HuMa, 2011), hlm. 107-108. 44  Anton F. Susanto, “Satjipto Rahardjo”, hlm. 110.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
itu membebaskan dan membahagiakan rakyatnya.
Cara membebaskan diri dari kungkungan berhukum tidak lalu menihilkan begitu saja teks hukum yang ada, oleh karena keberadaan teks hukum sudah menjadi semacam keniscayaan dalam kehidupan sekarang. Hukum progresif tidak mengabaikan peran dari sistem hukum di mana mereka berada. 45 Hukum progresif menawarkan, dalam menghadapi dan menggunakan teks hukum, para pelaku atau aktornya mesti berani keluar dari status quo demi melayani kebutuh- an manusia dan kemanusiaan. Oleh karenanya, teks hukum harus di- tafsirkan secara progresif. Menafsirkan hukum secara progresif perlu dilakukan karena teks hukum merupakan suatu skema yang tertutup dan fi nal ( a fi nite-closed scheme of  permissible justi fi cation ), sementara alam dan kehidupan sosial bukan merupakan a fi nite-closed scheme. Untuk menampung “sesuatu yang dinamis” dalam “wadah yang sta- tis” itu, maka skema yang statis harus ditafsirkan secara progresif. Menafsirkan teks hukum secara progresif harus dilakukan secara kreatif dan inovatif, dan bahkan terkadang merupakan suatu lom- patan yang keluar dari logika peraturan ( logic of  the rule, rulebond ). Penafsiran yang progresif akan sangat mungkin merobohkan ( rule breaking ) logika peraturan. Hal itu sangat mungkin karena penafsir- an (juga penegakan) hukum secara progresif dilandasi tekad kepedu- lian terhadap kehidupan sosial ( social reasonableness, an examination and valuation of  life ), sehingga hukum harus pro-rakyat, pro-keadilan, menyejahterakan dan membahagiakan rakyat. Berhukum secara progresif berarti berhukum yang menggunakan rasa-perasaan atau nurani ( conscience, compassion ). 46
Dalam praktik hukum, cara-cara berhukum secara progresif tersebut disebut Satjipto tercermin dalam berbagai putusan (hakim) yang progresif. Di antaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) untuk mencontreng dalam pemilihan umum. Putusan ini diambil terkait situasi gawat disebabkan kemungkinan pemilu ditunda dan bahkan
45 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif , hlm. 93. 46 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif , hlm. 116-135; Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat , hlm. 163-177.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
ada calon presiden yang mengundurkan diri dikarenakan tidak ter- daftar dalam daftar pemilih. Cara berhukum semacam ini disebut progresif karena tidak semata mengikuti prosedur hukum formal atau business as usual. Mahkamah Konstitusi berani keluar dari kebia- saan berhukum yang formalistis untuk menyelamatkan keadaan. 47
Putusan Hakim Agung Adi Andojo yang memutuskan Mochtar Pakpahan tidak melakukan makar, juga merupakan bagian dari pu- tusan yang progresif. Putusan tersebut dijatuhkan pada masa pe- merintahan Presiden Soeharto yang otoriter, dan hakim Andi berani keluar dari tradisi konvensional yang mempertahankan status quo pada saat itu. 48 Demikian juga dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Benyamin Mangkudilaga yang berpihak pada Majalah Tempo dalam kasus Tempo lawan Menteri Penerangan. Hakim Bismar Sire- gar juga termasuk ke dalamnya, karena memeriksa perkara dengan lebih dulu mendengar putusan hati nuraninya, baru kemudian dicari pasal undang-undang untuk memberi landasan hukum pada putusan hati-nuraninya tersebut. 49
Cara berhukum secara progresif disebut Satjipto juga tercermin dalam perilaku jaksa Indro Djoko Pramono di Cilacap, yang berha- sil menyelesaikan kasus korupsi yang ditanganinya sejak penyusun- an berita acara hingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi sampai mengeksekusi hanya dalam waktu empat setengah bulan. Demikian juga dengan hakim Sahlan Said di Yogyakarta, yang mem- fasilitasi demonstrasi yang dilakukan aktivis LSM pemantau pera- dilan di tempatnya bertugas untuk mencegah terjadinya kesalahan penanganan perkara dalam sebuah kasus korupsi yang cukup besar. Hakim Gunawan Gusmo, berhasil memediasi 14 perkara perdata selama tahun 2003, padahal sebelumnya upaya mendamaikan para pihak yang disyaratkan dalam hukum acara perdata hanya semacam lip service belaka. Irfanuddin, hakim Pengadilan Negeri di Lampung, menghukum seorang pejabat lokal dalam tindak pidana korupsi di-
47 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kom- pas, 2010), hlm. 82-83.
48 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif , hlm. 192-193.
49 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku , hlm. 82.
sertai klausula yang mengantisipasi persoalan eksekusinya, padahal putusan diambil di bawah tekanan, intimidasi dan ancaman. 50
Dari uraian tersebut terlihat bahwa berhukum progresif itu di- wujudkan dalam cara berhukum yang tidak status quo, keluar dari kebiasaan konvensional dalam rangka melindungi kepentingan ma- nusia dan kemanusiaan, peduli terhadap kehidupan sosial, serta pro- rakyat dan keadilan. Ia, berhukum secara progresif, tercermin dalam pelaku atau aktor hukum yang selama ini bereputasi baik, semisal Bismar Siregar, Baharuddin Lopa, dan hari ini barangkali juga Arti- djo Alkostar. Persoalannya kemudian, adakah jaminan bahwa cara- cara berhukum secara progresif selalu tercermin dalam perilaku aktor hukum yang bereputasi baik, tidak-kah ada kemungkinan bahwa putusan hukum yang sekadar keluar dari teks hukum, karena menolak status quo, akan dengan mudah mengklaim sebagai berhu- kum progresif. Persoalan-persoalan ini sangat mungkin, mengingat sepeninggalan penggagasnya di tahun 2010, siapa pun akan dengan mudah mengatakan “sedang berhukum secara progresif ”. Sebagai misal, putusan hakim Sarpin Rizaldi yang memperluas obyek pra- peradilan pada penetapan tersangka, sehingga status tersangka Budi Gunawan yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi batal. 51 Demikian juga dengan putusan praperadilan hakim Effendi Muktar soal pengusutan kasus dugaan korupsi pemberian pinjaman jangka pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal ber- dampak sistemik, yang memerintahkan KPK untuk menetapkan Bo- ediono sebagai tersangka. 52 Putusan-putusan pra-peradilan semacam ini jelas sangat mungkin dan mudah diklaim sebagai putusan yang progresif, karena keluar dari kebiasaan selama ini ( business as usual ), sekalipun barangkali bagi pihak lainnya dianggap sebagai putusan yang kebablasan.
Dua contoh kasus pra-peradilan di atas tampaknya menjadi
50 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif , hlm. 96-98.
51  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid. Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
52  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/ Pra/2018/PN.Jkt.Sel.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
penan da, bahwa dalam tataran praksis klaim penggunaan hukum secara progresif atau justru sebaliknya destruktif akan sangat liar, bergantung pada penuturnya. Meskipun hukum progresif men- syaratkan “perilaku yang baik sebagai dasar hukum yang baik”, pada akhirnya dalam kasus tertentu terutama yang bermuatan politis dan membelah posisi anggota masyarakat berlawanan secara diametral, tidak mudah mengklasi fi kasinya sebagai progresif atau destruktif. Dalam soal terakhir ini, putusan kasus “penodaan agama” oleh Ba- suki Tjahatja Purnama, tuduhan menimbulkan ujaran kebencian pada Rocky Gerung yang menyebut “kitab suci itu fi ksi”, tuduhan menyampaikan ujaran yang memecah belah umat beragama kepada Amien Rais karena menyebut “partai setan”, adalah contoh kasus yang menyebabkan masyarakat terbelah dalam dua kubu yang sa ling berhadapan, sehingga bagi yang sependapat dengan putusan atau penetapan yang dijatuhkan akan dengan mudah menyebutnya se- bagai putusaan atau penetapan yang progresif; sebaliknya bagi yang bersebarangan mungkin menganggapnya sebagai putusan atau pe- netapan yang destruktif.
Keadaan demikian menunjukkan klaim dan penyebutan cara ber- hukum sebagai progresif pada saat ini bisa menimbulkan perselisihan tersendiri. Penyebutannya akan sangat bergantung pada penuturnya. Barangkali inilah salah satu persoalan yang dihadapi dengan gagasan hukum progresif sekarang ini sepeninggalan Sang Tokoh. Sekalipun demikian, juga harus diakui, hukum progresif sebenarnya bisa men- jadi jawaban terhadap persoalan karut-marutnya hukum yang terlalu mengedepankan dan mengultuskan teks hukum, agar berhukum dapat menjawab persoalan di masyarakat. Terlebih lagi sebagian be- sar induk peraturan di Indonesia saat ini masih berasal dari warisan kolonial Belanda yang dibentuk ratusan tahun lalu, yang dengan be- gitu mesti digunakan dan ditafsirkan dengan kebutuhan bangsa dan negara hari ini. Hal ini menjadi mungkin karena proses perubahan dalam hukum progresif tidak lagi berpusat pada peraturan, melain- kan pada kreativitas pelaku hukum untuk mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif da- pat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang krea-
tif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. 53 Oleh sebab itu, untuk menuju hukum yang progresif, Satjipto Rahardjo selalu menekankan agar perilaku pelaku atau ak- tornya untuk baik terlebih dulu, dan bukan semata-mata keluar dari teks hukum dan status quo. Hal ini dikarenakan berhukum progresif itu sesungguhnya adalah berhukum dengan perasaan-nurani.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tokoh Satjipto Rahardjo dan pemikirannya Hu- kum Progresif , artikel ini menyimpulkan, pertama, hukum progresif merupakan reaksi atas keterpurukan hukum yang berlangsung di Indonesia, sekalipun perbaikan dan reformasi dalam berbagai hal sudah dilakukan. Keterpurukan dan kemunduruan hukum tersebut, yang terlihat antara lain pada ma fi a peradilan, komersialisasi, dan komodi fi kasi hukum, disebabkan karena cara-cara berhukum lebih mengutamakan dan bahkan mendewakan teks hukum. Oleh kare- na itu Satjipto mengajukan gagasan agar cara-cara berhukum harus keluar dari cara-cara konvensional dan status quo, dan mendorong pelaku atau aktornya membebaskan diri, melakukan lompatan, agar persoalan di masyarakat yang bergerak secara dinamis dapat dijawab dan diselesaikan dengan “wadah hukum yang statis”. Kedua, gagasan hukum progresif secara akademis sesungguhnya gagasan hukum yang sangat berdekatan dengan aliran-aliran hukum yang dikenali relatif tidak terikat penuh dengan teks hukum, semisal hukum res- ponsif, sociological jurisprudence , realisme hukum, dan critical legal studies, de ngan perbedaan pada penyesuaian lokus dan konteks In- donesia. Oleh karenanya, anggapan gagasan ini sekadar ambil yang baik dan relevan dari aliran-aliran hukum yang ada, atau disebut Shi- darta sebagai hukum yang eklektik, tentu tidak bisa dihindari. Meski demikian, di tengah dominasi tradisi dan pemikiran hukum yang sangat positivistik, ia sesungguhnya menjadi pijar pembeda dan pe- nerang manakala tradisi dan pemikiran hukum tengah berada pada
53  Lihat: Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia dalam Lintas Ruang dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan keempat, 2013), hlm. 191.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
ruang gawat dan gelap.
Ketiga, gagasan hukum progresif secara praksis bisa menjadi urgen dalam upaya menjawab persoalan hukum yang tak kunjung ber anjak ideal. Hukum progresif yang menekankan pada perilaku baik aktornya, yang disebut berhukum secara substansial, akan ur- gen tatkala menimbang sebagian besar teks hukum yang ada seka- rang ini menginduk pada keberlakukan peraturan yang dibuat oleh dan untuk tujuan kolonial pada ratusan tahun silam. Guna menjawab kebutuh an masyarakat, bangsa dan negara, terkadang keluar dari kungkung an teks hukum dan status quo juga diperlukan. Namun demikian, sekaligus sebagai simpulan keempat, gagasan hukum pro- gresif se sungguhnya juga menyimpan persoalan terkait dengan tolok ukurnya yang relatif “dibiarkan mengalir” pada hal-hal yang keluar dari teks, melakukan lompatan, tidak status quo, peduli terhadap kehidupan sosial, pro-keadilan dan pro-rakyat; sehingga labelisasi- nya secara praksis bisa terlalu mudah dan sembarangan disemat- kan pada putusan atau penetapan hukum kasus tertentu, terutama yang bermuatan politis dan membelah dukungan masyarakat secara dia metral. Asalkan saja keluar dari teks hukum dan status quo, dan mendapatkan dukungan besar dari masyarakat, seolah putusan atau penetapan hukum tersebut bisa dilabeli progresif, sekalipun pada pihak yang bersebarangan mungkin akan dikatakan destruktif. Hal ini bisa terjadi karena hukum progresif sangat dekat dengan (putus- an dan penetapan) hukum yang populis namun anti status quo.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan Azizy, A. Qodri. Eklektisime Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum. Yogyakarta: Gama Media, 2002. Dimyati, Khuzaifah. Teorisasi Hukum; Studi tentang Perkembangan Pe- mikiran Hukum di Indonesia 1945-1990. Surakarta: Muhammadi- yah University Press, cetakan keempat, 2005.
Juwana, Hikmahanto. “Hukum Internasional dalam Kon fl ik Kepen- tingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju.” Ius
Quia Iustum, 18, 8 (2001): 105-124. Kompas. “Satjipto Rahardjo, 33 Tahun Menulis Artikel”. Kompas, 27/06/2008. Marwan, Awaludin. Satjipto Rahardjo; Sebuah Biogra fi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif. Yogyakarta & Semarang: Thafa Media bekerjasama dengan Satjipto Ra- hardjo Institute, 2013.
Nonet, Philippe dan Philip Selznick. Hukum Responsif. Alih bahasa oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, cetakan kelima, 2010.
Rahardjo, Satjipto. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press,
2006.
Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah Dasar Hu- kum yang Baik . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009. Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teore- tis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan ketiga, 2009. Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.
Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 2006.
Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006. Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010. Rahayu, Muji Kartika. Sengketa Mazhab Hukum: Sintesis Berbagai Maz- hab dalam Pemikiran Hukum . Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018.
Rhiti, Hyronimus. “Landasan Filoso fi s Hukum Progresif.” Justitia Et Pax, 32, 1 (2016): 33-51.
Shidarta. “Misnomer dalam Nomenklatur dan Penalaran Positivisme Hukum”. Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.). Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Re fl eksi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
Shidarta. “Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Kon fi gurasi
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Aliran-aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal”. Dalam Myrna A. Sa fi tri, Awaluddin Marwan, dan Yance Arizona (ed.). Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik. Jakarta: Epsitema dan HuMa, 2011. Sularto, St.  (ed.). Penghargaan Kompas: Cendekiawan Berdedikasi 2008- 2016. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016. Susanto, Anton F. “Satjipto Rahardjo: Dari DNA Hukum Progresif Menuju Ruang Ontologis yang Reduksionis.” Dalam Myrna A.
Sa fi tri, Awaluddin Marwan, Yance Arizona (ed.). Satjipto Ra- hardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik. Jakarta: Epsitema dan HuMa, 2011.
Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia dalam Lintas Ruang dan Generasi.
Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan keempat, 2013.
Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Konsep dan Metode. Malang: Se- tara Press, 2013.
Wignjosoebroto, Soetandyo. “Prof Tjip dan Ajaran Hukum Pro- gresifnya: Sebuah Pengantar Ringkas”. Dalam Myrna A. Sa fi tri,
Awaluddin Marwan, Yance Arizona (ed.), Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik . Jakarta: Epsitema dan HuMa, 2011.

## Putusan Hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Praperadilan Nomor 04/
Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Praperadilan Nomor 24/
Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.