Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 8 No. 1 Juni 2022 E-ISSN: 2580-5234 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## OJEK ONLINE DALAM BINGKAI HUKUM NASIONAL DAN SYARIAT ISLAM
Ihsan Helmi Lubis Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan ihsan@iain_padangsidimpuan.ac.id

## Abstract
Ojek is one of the modes of transportation that existed since ancient times and is one of  the  transportation  services  of  people/goods.  In  Indonesia  there  are  2  types  of motorcycle  taxi  ojek  both  conventional  and  ojek  online.  The  difference  is  if  the motorcycle  taxi  online,  consumers  who  order  ojek  service  through  a  smartphone application that is connected to the internet and can be done anywhere either at home, office and so on, whereas if conventional motorcycle taxi can only be found when the consumer  look  for  it  at  certain  points.  The  purpose  of  this  study  is  to  answer  the doubts of the public about the position of motorcycle tax law online both in terms of positive law applied in Indonesia as well as in terms of Islamic Law. The result of this research  is  that  the  motorcycle  taxi  is  legally  positive  allowed  or  legalized  by postprescription  operated  by  President  Joko  Widodo.  Meanwhile,  if  from  the  eyes  of Islamic Law of ojek online is legalized for bringing goodness from society and country because it can reduce unemployment.
Key Word: Conventional Ojek, Online Ojek, Positive Law, Islamic Law

## A. Pendahuluan
Ketertiban  dan  keteraturan  manusia dalam masyarakat merupakan tujuan dibentuknya suatu hokum di Indonesia, hal ini dikarenakan  kedua  komponen  tersebut  tidak bisa dipisahkan atau saling memengaruhi dan melengkapi satu sama lain. 1
Roda pemerintahan dalam suatu Negara  tentunya  memiliki  aspek-aspek  yang ingin  dicapai  guna  kemajuan  ekonomi  dan pembangunan, satu diantaranya adalah memajukan  kesejahteraan  masyarakat  di Negara tersebut.
1 " M.  Bakri, Pengantar  Hukum  Indonesia (Malang: IKIP Malang, 1995), hlm. 13. "
Perkembangan tekhnologi dan informasi,  dewasa  ini  hadir  dalam  bidang transportasi  dengan  menggunakan  layanan melalui  aplikasi  ponsel  pintar  ( smartphone ) seperti Go-Jek,  Grabbike,  Uber-Jek,    Lady- Jek, Blu-Jek dan Top-Jek. 2
Ojek  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia didefenisikan sebagai sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau 2 " Aghnia  Ghassani  Harish  and  Aditya Wardhana, "Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Preferensi  Konsumen  Go-Jek  Di  Kota  Jakarta  the Analysis of Factors Forming Consumer Preference Go- Jek  in  Jakarta  City", E-Proceeding  of  Management , Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 2061. "
penyewanya. 3 Sedangkan  ojek  online  adalah suatu bentuk jasa pengantaran barang maupun manusia  ke  berbagai  wilayah/  dari  satu wilayah  ke  wilayah  lain  yang  metode pemesanannya  menggunakan  aplikasi  (di install  di play  store ).  Dengan  kata  lain perbedaan  keduanya  adalah  bahwa  ojek online  dipesan  konsumen  dengan  sebuah aplikasi  yang  terhubung  dengan  internet  dan dapat  dilakukan  dimanapun  sedangkan  ojek konvensional  hanya  dapat  ditemui  bila  si konsumen mencarinya di titik-titik tertentu. 4
Hadirnya  transportasi  online  ini  tidak lepas  dari  penilaian  masyarakat.  Satu  pihak menyatakan  bahwa  kehadiran  transportasi berbasisis online ini telah membantu masyarakat  untuk  mendapatkan  jasa  layanan yang  cepat,  tepat,  dan  murah.  Di  pihak  lain khususnya  kalangan  akademisi  dan  praktisi pemerintah mempertanyakan tentang legalitas transportasi  online  tersebut  sebagai  angkutan umum,  terkait  tentang  perizinannya  dan terkait  pengawasannya,  mengingat  dalam peraturan  perundang-undangan  belum  ada secara khusus mengaturnya.
Jika  kita  lihat  dari  kacamata  Syariat Islam,  Islam  tidak  mengatur  secara  jelas tentang  hukum  menggunakan  layanan  ojek online,  namun  Islam  mewajibkan  setiap
3 " Meity  Taqdir  Qadratilah, Kamus  Bahasa Indonesia  Untuk  Pelajar  Badan  Pengembangan  Dan Pembinaan  Bahasa (Jakarta:  Badan  Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 138. " 4 " FD.  Amajida,  "Kreativitas  Digital  Dalam Masyarakat  Risiko  Perkotaan:  Studi  Tentang  Ojek Online “Go-Jek” Di Jakarta", Informasi ,  Vol.  46, No. 1, 2016, hlm. 116. "
hambanya untuk mencari nafkah dijalan yang hak, artinya tidak bertentangan dengan syariat Islam  serta  hukum  telah  diterapkan  di  suatu daerah  bahkan  negara  jika  itu  mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakatnya.

## B. Metodologi Penelitian
Sebuah  artikel  ilmiah  tentunya  tidak terlepas  dari  aturan-aturan  yang  dijadikan sebagai acuan dalam suatu tulisan.
Jenis  penelitian  terdiri  dari field research dan library  research, khusus  untuk penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis penelitian  yang  kedua  dengan  pendekatan perundang-undangan  guna  melihat  seberapa jauh  permasalahan  ataupun  problematika  ini diatur  oleh  hokum  positif  di  Indonesia. Apakah  ia  memiliki  legalitas  hokum  atau sebaliknya tidak memiliki legalitas hokum.
Adapun  sumber  data  dalam  penelitian ini  diperoleh  dari  bahan  hokum  primer (undang-undang  dan  diskresi  Presiden)  dan hokum  sekunder  (buku,  jurnal  dan  internet). Sedangkan  tipe  penelitian  dalam  artikel  ini adalah deskriptif-analitis. Hal ini dipakai guna mengetahui  secara  detail  dan  terperinci  dasar dari problematika yang diteliti.

## C. Pengertian  Transportasi  dan  Manfaat Transportasi
Menjadi  bangsa  yang  besar  dan makmur  adalah  cita-cita  setiap  negara  yang ingin  menjadi  Negara  berkembang  bahkan menjadi Negara maju. Namun ada aspek yang
harus  ataupun  wajib  dimiliki  guna  mencapai cita-cita  tersebut,  yaitu  mampu  memanfatkan tanah  menjadi  tanah  yang  subur  dan produktif, setiap masyaraknya ataupun sumber  daya  manusianya  memiliki  minimal satu skill ataupun  keterampilan  yang  terasah dan  berkembang  serta  mudahnya  aspek transportasi  manusia  maupun  barang 5 agar roda  perekonomian  tidak  terhambat  sehingga berkembang dan maju.
Sarana  transportasi  merupakan  hal mendasar  yang  harus  diberikan  perhatian lebih  karena  memberikan  kontribusi  dalam mobilitas manusia setiap harinya. Oleh karena itu  perlu  dilakukan  upaya  maksimal  agar mengandung unsur-unsur yang tidak merugikan  konsumen.  Transportasi  juga berpengaruh  terhadap  beberapa  kegitan, misalnya perekonomian, jasa ekspedisi. 6
Asal kata transportasi adalah transportare , trans bermakna  seberang  dan portare bermakna mengangkut. 7
Transportasi  juga  dapat  dimaknai sebagai  suatu  bentuk  upaya  memindahkan menjalankan
Sedangkan menurut Fidel Miro transportasi  merupakan an  attempt  to  move,
5 " RA  Sasmita, Manajemen  Pembangunan Transportasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 5. "
6 " I.  Farida,  "Analisis  Pengaruh  Bauran Pemasaran 7P Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Gojek Online", Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis  (JRMB)  Fakultas  Ekonomi  UNIAT ,  Vol.  1,  No. 1, 2016, hlm. 31. " 7 " Sugianto  and  M  A  Kurniawan,  "Tingkat Ketertarikan Masyarakat Terhadap Transportasi Online,  Angkutan  Pribadi  Dan  Angkutan  Umum Berdasarkan  Persepsi", Jurnal  Teknologi  Transportasi Dan Logistik , Vol.  1, No. 2, 2020, hlm. 51. "
move,  transport,  or  divert  objects  from  one place  to  another . 8 Objek  yang  dimaksud disini  dapat  berupa  barang  ataupun  orang. Sedangkan  transportasi  online  adalah  suatu bentuk  pelayanan  dalam  bidang  transpotasi yang  menjadikan  media  internet  sebagai  alat penghubung antara konsumen dengan distributor  mulai  dari  pemesanan  sampai kepada  pembayaran  suatu  barang  ataupun jasa. 9
Transportasi  darat,  laut,  dan  udara merupakan  tiga  kategori  dalam  sebuah transportasi.
Transportasi  darat  menjadi  pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya bahkan ketergantungan masyarakat  sudah  masuk  dalam  kategori kebutuhan  primer  dikarenakan  transportasi darat mampu mempersingkat waktu
perjalanan. Transportasi ataupun jasa
pengangkutan manusia dan barang merupakan sarana  dan  prasarana  yang  memberikan impikasi  nyata  bagi  perekonomian  suatu Negara  karena  denganya  mampu  mendorong laju  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  lebih stabil dan baik. 10 Dengan kata lain
8 " GY.  Pratama,  dkk    "Perlindungan  Hukum Terhadap  Data  Pribadi  Pengguna  Jasa  Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen", Diponegoro Law Review , Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 2. "
9 " Ihsan H. Lubis, "Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)", Yurisprudentia:  Jurnal  Hukum  Ekonomi , Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 2. "
10 " A.  Salim, Manajemen  Transportasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 11. "
perkembangan suatu daerah maupun masyarakat  tergantung  pada  perkembangan transportasi atau sebaliknya. 11
Peranan  transportasi  dalam  kehidupan manusia  dianalogikan  seperti  urat  nadi.  Urat nadi  berfungsi  mengalirkan  darah  keseluruh tubuh  agar  tetap  sehat.  Kesehatan  manusia memenuhi  berbagai  syarat,  yaitu  dari  aspek- aspek  fisik,  psikis,  dan  biologis.  Demikian pula  dengan  transportasi  yang  memberikan manfaat diberbagai bidang diantaranya, bidang ekonomi, sosial, dan politik.
Kebermanfaatan  yang  dapat  dinikmati dari  suatu  transportasi  bukan  hanya  bersifat tunggal,  tetapi  memliki  banyak  manfaat dalam  kehidupan  manusia,  masyarakat  dan pembangunan.

## D. Kedudukan  Ojek  Online  Ditinjau  Dari Hukum Positif
Ojek  merupakan  moda  transportasi yang  sudah  ada  sejak  zaman  dahulu  dan sangat  diminati  oleh  masyarakat  perkotaan karena  dengan  menggunakan  jasa  ojek, masyarakat dapat terhindar dari macetnya lalu lintas yang apabila ditempuh dengan menggunakan  angkutan  kota,  taksi  ataupun bus  harus  mengeluaran  waktu  yamg  tidak sedikit.  Hal  lain,  ojek  memiliki  beberapa keistimewaan, yaitu mampu melewati berbagai jenis  rintangan  ataupun medan  yang sempit  seperti  gang  kecil  yang  biasa
11 " Marigan M. Simbolon, Ekonomi Transportasi (Jakarta:  :  Ghalia  Indonesia,  2003),  hlm. 4. "
diistilahkan  masyarakat  dengan  jalan  tikus, jalanan  yang  rusak  serta  tanjakan  dan penurunan  yang  sangat  berbahaya. 12 Atas dasar  ini  dapat  dikatakan  bahwa  ojek merupakan  jenis  transportasi  yang  mampu mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  selaku konsumen  didalam  suatu  wilayah  khususnya wilayah perkotaan.
Kendala  dalam  beroperasi  ataupun melakukan kegiatan usaha pada ojek konvensional  maupun  ojek  online  adalah terkait  dengan  legalitas  hukum  yang  berlaku di Indonesia yang dituangkan dalam Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22/2009). Dalam  UU  tesebut  belum  dinyatakan  atapun diatur secara khusus bahwa ojek konvensional dan  ojek  online  termasuk  moda  transportasi yang  legal  dan  masuk  kategori  angkutan umum.
Pada prinsipnya kendaraan/transportasi  terbagi  kepada  dua jenis,  yaitu  kendaraan  bermotor  yang  terdiri dari  sepeda  motor,  mobil  penumpang,  mobil bus,  mobil  barang  dan  kendaraan  khusus. Transportasi ini ada yang berbentuk perseorangan  dan  ada  juga  yang  berbentuk umum.    Sedangkan  jenis  yang  kedua  adalah kendaraan  tidak  bermotor  yang  merupakan jenis  kendaraan  ataupun  trasportasi  yang masih  menggunakan  tenaga  manusia  dan
12 " Dewi Handayani, dkk "Kelayakan Finansial  Layanan  Ojek  Di  Kabupaten  Wonogiri  Jawa Tengah", Jurnal  Transportasi ,  Vol.  1,  No.  .2,  2011, hlm. 136. "
hewan  sebagai  alat  penggeraknya  (pasal  47 ayat (1, 2 dan 2) UU. No. 22/2009).
Ketentuan  diatas  tentunya  secara  jelas dan terperinci menyatakan bahwa  ojek online tidak masuk dalam kategori kendaraan/transportasi  umum.  Selain  itu  ada ketentuan yang menyatakan bahwa transportasi  umum  orang  dan  barang  hanya dapat  dioperasionalkan  dengan  menggunakan transportasi  bermotor  umum.  (pasal  138  ayat (3)).
Selain  hal  diatas,  sebagaimana  yang telah  penulis  paparkan,  terdapat  dua  jenis pelayanan transportasi orang dengan kendaraan  bermotor  umum  yaitu  angkutan orang  dalam  trayek  yang  terdiri  atas transportasi dengan tujuan tertentu, taksi, dan angkutan  kepentingan  wisata  (pasal  151). Sedangkan jenis kedua adalah angkutan orang tidak dalam trayek (pasal 140).
Jika ojek online dipersamakan dengan taksi,  tentunya  tidak  bisa  (bertentangan) karena jelas berbeda dalam segi pelayanannya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari berbagai  aspek  misalkan  kewajiban  uji  tipe dan uji berkala (pasal 49 ayat (1)) yang masuk kategori  ini  hanyalah  mobil  penumpang umum,  bus,  mobil  barang,  kereta  gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan (pasal 53 ayat (1)).
Hal  diatas  diperkuat  dan  diperinci dengan beberapa persyaratan teknis dan layak jalan yang harus ataupun wajib dimiliki suatu transportasi,  dimulai  dari  tahap  pemeriksaan, tahap  pengujian  fisik  dan  terakhir  tahap
pengesahan  hasil  uji  transportasi  yang dilaksanakan  oleh  unit  pemerintah  setempat, baik  itu  kota  ataupun  kabupaten,  pihak  agen tunggal  pemegang  merek  dan  pihak  swasta yang sebelumnya telah ditunjuk dan memperoleh izin pemerintah (pasal 53 ayat (2 dan  3)).  Dari  kesemua  pasal  ini  tidak  ada satupun yang diterapkan dalam ojek online.
Pada  hakekatnya  menggunakan  ojek online  sebagai  angkutan  umum  merupakan bentuk  pelanggaran  ataupun  ketidakpatuhan terhadap  regulasi  yang  berlaku  di  Indonesia karena  sepeda  motor/ojek  online  bukan termasuk  kategori  angkutan  umum.  Hal  lain yang menjadi kelemahan ojek adalah minimnya  keselamatan  dan  keamanan  yang didapatkan  oleh  pengguna  jasa  ataupun konsumen  sehingga  tidak  dapat  dijadikan sebagai  sarana  transportasi  public.  Tentunya dengan  tidak  adanya  alas  hokum  ataupun payung  hokum  sepeda  motor  (ojek  online) akan  berakibat  kepada  tidak  harmonisnya antara  kepatuhan  ataupun  keteraturan  dengan kenyamanan  dalam  ranah  lalu  lintas  dan angkutan jalan. 13
Kenyataannya,  Ojek  online  tetap beroperasi sebagai angkutan paratransit umum, yang disebabkan oleh berbagai  aspek. Ojek  online  memiliki  potensi  yang  bisa menguntungkan  banyak  pihak,  khususnya driver  sebagai  produsen  dan  masyarakat
13 "S. Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 16. "

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 8 No. 1 Juni 2022
seagai  konsumen  apabila  memiliki  legalitas hokum yang jelas.
Oleh karena tidak legalnya ojek online dalam  pengangkutan  orang  dan/atau  barang tersebut, pada mulanya  pemerintah dalam hal ini kementeriaan Perhubungan telah mengeluarkan surat larangan atas beroperasinya  ojek  online  dengan  surat pemberitahuan
Nomor.
UM.3012/1/21/Phb/2015  ditandatangani  oleh Ignasius  Jonan  (Menteri  Perhubungan  saat itu),  pada  tanggal  09-11-2015. 14 Hal  yang menjadi  pertimbangan  dalam  menerbitkan larangan  ini  adalah  munculnya  beragam masalah dari layanan tersebut,  seperti konflik internal antar pengendara ojek yang berakibat kepada banyaknya ditemukan tindak kriminal, kesenjangan  pendapatan  serta  keselamatan dan keamanan pengguna jasa (konsumen).
Namun, surat larangan tersebut dicabut  dalam  sehari  oleh  Presiden  Joko Widodo yang menyatakan bahwa ojek, seperti halnya  Gojek,  ada  karena  diperlukan  untuk masyarakat,  sehingga  aturan  yang  ditetapkan tidak boleh merugikan masyarakat. 15
Mendengar pernyataan tersebut,
Menteri  Perhubungan  akhirnya  mencabut larangan  tersebut,  Menteri  Perhubungan menjelaskan,  bahwa  ojek  online  bukan
14 " Rizal,  "Akhirnya  Menteri  Perhubungan Cabut  Larangan  Go-Jek  Dan  Uber  Beroperasi"  dalam www.idntimes.com, diakses pada 17 November 2021. " 15 " Susetyo  Dwi  Prihadi  &  Resty  Armenia, "Menhub  Larang  Gojek,  Jokowi:  Aturan  Jangan  Bikin Rakyat Susah", dalam www.cnnindonesia.com, diakses pada 17 November 2021. "
kategori  angkutan  publik  sebagaimana  yang diamanatkan dalam UU No. 22/2009. Namun secara de facto masyarakat masih membutuhkan  dan  bergantung  pada  ojek dalam  kegiatan  sehari-harinya  karena  sampai dengan  saat  ini  pemerintah  belum  mampu menyediakan angkutan public yang layak dan memadai untuk menunjang kebutuhan masyarakat tersebut.
Atas  dasar  itu,  tentunya  sangat  kaku apabila  pemerintah  melarang  ojek    online untuk  beroperasi.  Sehingga  untuk  sementara waktu  pemerintah  memberikan  keleluasaan dan  kebebasan  kepada  ojek  online  untuk beroperasi  sampai  transportasi  public  yang layak terpenuhi sebagaimana tuntutan masyarakat.
Tindakan  diskresi  oleh  presiden  yang membuat  ojek  online  untuk  sementara  legal, tindakan  diskresi  presiden  pada  dasarnya adalah  tindakan  yang  sah  atau  legal.  Bagir Manan  berpendapat  bahwa  hukum  tertulis akan selalu mempunyai cacat bawaan ataupun cacat  buatan.  Selain  itu  hukum  yang  menjadi bagian  dari  kehidupan  masyarakat  dalam berbuat  ataupun  bertindak  mencakup  aspek yang  sangat  luas  dan  kompleks,  akibatnya akan  terdapat  banyak  permasalahan  yang tidak  dapat  dijelmakan  dalam  hokum  tertulis. Hukum  tertulis  juga  bersifat  stagnan,  selalu tertinggal oleh pertumbuhan dan perkembangan  dalam  suatu  masyarakat. 16
16 " Ridwan  HR, Hukum  Administrsi  Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 95. "
Sehingga  asas  legalitas  tidak  mutlak,  akan tetapi memiliki relativitasnya sendiri.
Tindakan diskresi oleh presiden merupakan  pengimplementasian  atas  Asas- Asas  Umum  Pemerintah  yang  Baik,  dimana presiden  menerapkan  asas  kebijaksanaan. Tindakan  yang  diambil  presiden  tidak berpaku kepada hokum tertulis karena hukum tertulis  sering  sekali  tidak  fleksibel  cepat ketinggalan  zaman  yang  berakibat  kepada ketidakmampuan hukum tertulis untuk menjawab  perkembangan  masyarakat  yang cepat dan dinamis
Pada hakekatnya pemerintah melakukan  beberapa  kegiatan  yang  harus berpedoman  pada  hokum  tertulis,  namun karena  terdapat  kelemahan  dan  celah  dalam pelaksanaannya. pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan yang berasaskan kepentingan umum.

## E. Kedudukan Ojek Online Ditinjau Dari Syariat Islam
Pada  hakekatnya  dalam  Islam  tidak mengatur  secara  terperinci  mengenai  hukum menggunakan  layanan  ojek  online,  namun dalam  Islam  mewajibkan  setiap  hambanya untuk  mencari  nafkah  dijalan  yang  haq (benar),  artinya  tidak  bertentangan  dengan syariat  Islam.  Selain  itu,  dalam  Islam  rakyat ataupun  warga  negara  diwajibkan  untuk mengikuti  kebijakan  pemimpin/pemerintah
selaku  penyelenggara  kebijakan  negara.  Hal ini sesuai kaidah  fiqh yaitu sebagai berikut: 17
فزصج ماملإا ةيعزلا طونم

## ةحصملاب
Maksud  dari  kaidah  diatas  adalah bahwa  suatu  ketetapan  ataupun  kebijakan pemimpin/pemerintah  disuatu  wilayah  harus berdasarkan  kepada  kebaikan  rakyatnya ataupun penduduknya.
Namun, meskipun demikian, ketetapan  pemimpin/pemerintah  tidak  boleh bertentangan  dengan  kepentingan  umum ataupun  kemaslahatan.  Artinya  tidak  boleh pemimpin/pemerintah membuat suatu kebijakan  ataupun  peraturan  yang  hanya menguntungkan  segelintir  orang  ataupun kelompok,  demikian  juga  halnya,  hanya menguntungkan  diri  secara  pribadi.  Hal  ini dikarenakan pemimpin/pemerintah merupakan pengemban kesengsaraan rakyat.
Kaidah diatas merujuk kepada pernyataan Imam Asy-Syafi’I, yaitu:
َنِم ِّىِل َوْلا ُةَل ِزْنَم ِةِّيِع َّزلا  َنِم  ِماَمِلاْا ُةَل ِزْنَم ِمْيِحَيْلا
Dari  kaidah  diatas  dapat  kita  pahami bahwa kedudukan pemimpin/pemerintah dalam suatu pemerintahan merupakan kedudukan  yang  tidak  berbeda  antara  anak yatim dengan walinya. Hal ini bersumber dari fatwa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu; 18
17 " M.  Kurdi  Fadal, Kaidah-Kaidah  Fikih (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 117. "
18 " A.  Djazuli, Fikih  Siyasah  Implementasi Kemaslahatan  Umat  Dalam  Rambu-Rambu  Syari’ah
ِالله  ِلاَم  ْنِم  ىِسْفَن  ُثْل َزْنَا  ِىِّنِا ُتْذَخَا  ُث ْجَح ْحاِنِا  ِمْيِحَيْلا  ِّىِل َو َةَل ِزْنَم ُهُجْدَد َر ُت ْزَسْيااَذِا َو ُهْنِم ُثْفَفْعَحْسِا  ُثْيَنْغَحْسااَذِا َو
Dari fatwa yang telah penulis paparkan  di  atas  dapat  di  asumsikan  bahwa seseorang  yang menjadi  wali  atas  anak  yatim mempunyai  hak  penuh  atas  seseorang  yang dibawah  perwaliannya  ataupun  anak  yatim, baik  itu  dalam  hal  mengambil  manfaat  dari harta  anak  yatim  tersebut  untuk  keperluan  si anak  ataupun  sebaliknya  tidak  mengambil sama sekali harta tersebut.
Begitu  juga  dengan  Khalifah  Umar selaku  penguasa  ataupun  pemimpin  umat Islam  pada  waktu  itu  yang  mempunyai  hak penuh  atas  umat  Islam  ataupun  rakyatnya. Tentunya dibawah kepemimpinannya,
Khalifah  Umar  menjadi  penentu  nasib  dari rakyat yang dipimpinnya, apakah hokum yang ditetapkan antara penguasa/pemerintah dengan  rakyat  sama  ataupun  merata  tanpa pandang bulu, kestabilan ekonomi, keamanan, ketertiban,  kesejahteraan  dan  kedamaian  atau sebaliknya  membawa  rakyatnya  kepada kehancuran dengan tidak menerapkan keputusan berdasarkan kemaslahatan rakyatnya.
Adanya seorang pemimpin merupakan suatu  hal  yang  menjadi  kebutuhan  suatu
(Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2009),  hlm. 147. "
bangsa  ataupun  negara,  karena tanpa mereka, suatu  negara  akan  mengalami  kemunduran bahkan kehancuran. Rasulullah saw. Menegaskan  dalam  haditsnya  yang  bermakna pada  dasarnya,  setiap  orang  memimpin  dan bertanggung  jawab  atas  diri  mereka  sendiri. Demikian  pula  Presiden  atau  khalifah  akan menjadi  pemimpin  umatnya  dan  akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. 19
Jika  kaidah-kaidah  yang  telah  penulis paparkan  diatas  kita  kaitkan  dengan  diskresi yang  dilakukan  oleh  Presiden  Joko  Widodo terhadap ojek online. Tentunya hal ini selaras dengan Syariat Islam karena mengacu kepada kemaslahatan umum yang dengan jelas beliau menyatakan Gojek ataupun transportasi online hadir karena dibutuhkan oleh masyarakat.
Transportasi  berbasis  online,  baik  itu Gojek,  Uber,  Grab  dan  lain  sebagainya  telah mampu  menjawab  tantangan  perkembangan zaman  yang  serba  instan,  mudah,  praktis  dan efisien  serta  telah  mampu  membuka  peluang bisnis  bagi  penyedia  jasa.  Pasalnya,  layanan aplikasi ini bukan hanya sebatas ojek ataupun mengantarkan konsumen ke tempat tujuannya tetapi  lebih  dari  itu,  misalkan  layanan pengantar  makanan,  pengiriman  barang, belanja  harian,  dompet  digital  dan  lain sebagainya.  Keuntungan  yang  diambil  dari perkembangan  zaman  tersebut  adalah  akan semakin  banyak  masyarakat  yang  ikut  andil
19 " M. Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah (Jakarta:  Rajagrafindo  Persada,  1997),  hlm. 144. "
dalam  industry  ini,  tentunya  akan  membuat harga  menjadi  stabil,  transparan  dan  murah karena  persaingan  usaha  yang  sehat.  Selain itu,  layanan  ojek  online  mampu  mengurangi inefisiensi transportasi umum yang selama ini menjadi  pilihan  masyarakat.  Inifisiensi  ini dapat  kita  lihat  dari  tingginya  biaya  ataupun ongkos yang harus dibayarkan oleh konsumen,  Namun  layanan  yang  didapatkan konsumen  masih  sangat  jauh  dari  yang seharusnya ataupun masih dibawah standart.
Selain itu, bisnis ojek dengan menggunakan  media  daring  telah  mampu memindahkan dan mengorganisir ojek informal.  Hal  ini  akan  berdampak  baik terhadap  keamanan  dan  kenyamanan  bagi konsumen  selaku  pengguna  jasa  ojek  online.
Keuntungan  lain  dari  ojek  online  ini  adalah telah  berkontribusi  membantu  pemerintah menyediakan  transportasi  dengan  harga  yang murah.  Keberadaan  ojek  online  juga  mampu memperluas  akses  terhadap  pelanggan  yang tidak  satu  lokasi  dengan  drivernya  sehingga berakibat  baik  pada  penghasilan  driver,  yang awalnya  ojek  hanya  mendapatkan  5  (lima) orang pelanggan dalam 1 (satu) hari, tentunya dengan  media  daring  ini  tidak  menutup kemungkinan  mendapatkan  10  (sepuluh)  atau lebih pelanggan dalam 1(satu) hari.
Tentunya  hal  ini  perlu  kita  dukung bersama,  baik  itu  dari  pihak  pemerintah secara  khusus  maupun  masyarakat  secara umum karena keberadaan ojek online ini telah memberikan  kontribusi  yang  sangat  baik dalam  mengurangi  pengangguran  di  tengah
perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  yang  kita alami sekarang ini.

## F. Penutup
1. Kedudukan  ojek  online  ditinjau  dari hukum  nasional    diperbolehkan  pasca diskresi  yang  dilakukan  oleh  Presiden Joko  Widodo  karena  masih  sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat  dan  telah memberikan  kontribusi  yang  baik  bagi pertumbuhan perekonomian.
2. Kedudukan  ojek  online  ditinjau  dari Syariat  Islam  diperbolehkan  karena maslahat  yang  didapatkan  sangat  besar bagi masyarakat.

## REFERENCES
" Amajida,  FD,  2016,  "Kreativitas  Digital Dalam  Masyarakat  Risiko  Perkotaan: Studi  Tentang  Ojek  Online  “Go-Jek”  Di Jakarta", Informasi , Vol. 46, No. 1. "
" Armenia,  Susetyo  Dwi  Prihadi  &  Resty, 2021  "Menhub  Larang  Gojek,  Jokowi: Aturan  Jangan  Bikin  Rakyat  Susah", dalam www.cnnindonesia.com. "
" Bakri, M, 1995, Pengantar Hukum Indonesia , Malang: IKIP Malang. "
" Benuf,  Kornelius,  and  Muhamad  Azhar,
2020,  "Metodologi  Penelitian  Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan  Hukum  Kontemporer", Gema Keadilan , Vol. 7, No. 1. "
" Djazuli,
A., 2009, Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat
Dalam  Rambu-Rambu  Syari’ah ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. "
" Fadal,  M.  Kurdi,  2008, Kaidah-Kaidah Fikih , Jakarta: CV. Artha Rivera. "
" Farida,  I,  2016  "Analisis  Pengaruh  Bauran Pemasaran 7P Terhadap Kepuasan Pelanggan  Pengguna  Gojek  Online",
Jurnal  Riset  Manajemen  Dan  Bisnis (JRMB)  Fakultas  Ekonomi  UNIAT ,  Vol. 1, No. 1. "
" GY  Pratama,  dkk,  2016,  "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa  Transportasi  Online  Dari  Tindakan
Penyalahgunaan  Pihak  Penyedia  Jasa Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen", Diponegoro  Law  Review , Vol. 5. No. 3. "
" Handayani, Dewi, Ria Asih Ariyani Soemitro,  2011,  Indrasurya  Budisatrya Mochtar, and Bambang Riyanto,
"Kelayakan  Finansial  Layanan  Ojek  Di Kabupaten  Wonogiri  Jawa  Tengah", Jurnal Transportasi , Vol. 11, No. 2. "
" Harish,  Aghnia  Ghassani,  dan  Aditya Wardhana, 2016, "Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Preferensi Konsumen Go-Jek
Di  Kota  Jakarta  the  Analysis  of  Factors
Forming Consumer Preference Go-Jek in Jakarta City", E-Proceeding of Management , Vol. 3. No. 2. "
" HR,  Ridwan,  2013, Hukum  Administrsi Negara , Jakarta: Rajawali Pers. "
" Laksana,  Fathalya,  2020,  "Analisis  Yuridis Terhadap  Kasus  Gugatan  Perbuatan Melawan  Hukum  Atas  Ketidakabsahan Peralihan  Hak  Milik  Benda  Bergerak
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/K/PDT/2018)", Sol Justisio : Jurnal Penelitian Hukum ,  Vol,
2, No. 2. "
" Lubis,  Ihsan  H,  2021,  "Putusan  Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)",
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi , Vol. 7, No. 1. "
" Muhammad,  Abdulkadir,  1998, Hukum Pengangkutan  Niaga ,  Bandung:  Citra
Aditya Bakti. " " Qadratilah,  Meity  Taqdir,  2011, Kamus Bahasa  Indonesia  Untuk  Pelajar  Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa ,
Jakarta:  Badan  Pengembangan  dan Pembinaan. "
" Rifaldi,  dkk,  2016,  "Pengaruh  Kualitas
Pelayanan  Transportasi  Online  Gojek Terhadap  Kepuasan  Pelanggan  Pada Mahasiswa/I Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta", Epigram , No. 13, No. 2. "
" Rizal, 2021, Akhirnya  Menteri Perhubungan Cabut  Larangan  Go-Jek  Dan  Uber Beroperasi, dalam www.idntimes.com. "
" Salim,  A,  2004, Manajemen  Transportasi , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. "
" Sasmita, RA, 2014, Manajemen Pembangunan Transportasi ,
Yogyakarta: Graha Ilmu. "
" Simbolon,  Marigan  M,  2003, Ekonomi Transportasi , Jakarta: : Ghalia Indonesia. "
" Soekanto,  S.,  2012, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Rajagrafindo Persada. "
" Sugianto,  and  M  A  Kurniawan,  2020,
"Tingkat Ketertarikan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi Dan Angkutan Umum
Berdasarkan Persepsi", Jurnal Teknologi Transportasi  Dan  Logistik ,  Vol.  1,  No.
2. "
" Usman,  M,  1997, Kaidah-Kaidah  Ushuliyah Dan  Fiqhiyah ,  Jakarta:  Rajagrafindo Persada. "
" Yahya,  Usman,  2015,  "Konsep  Pendidikan Anak  Usia  Sekolah  Dasar  (6-12)  Tahun Di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam", Jurnal Islamika , Vol. 15, No. 2. "