JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186

## KEBUTUHAN HAK PENDIDIKAN MINORITAS

## Linda Herlina
Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Yapis Biak
Email: linda01@gmail.com

## Abstrak
India, negara demokrasi terbesar di dunia adalah negeri dengan keragaman agama, budaya, dan bahasa. Sejalan dengan itu, kami memiliki pembagian populasi menjadi mayoritas dan beberapa minoritas  berdasarkan  komunitas  agama,  budaya,  serta  bahasa.  Tujuan  dasar  dari  perlindungan minoritas adalah untuk menanamkan kepercayaan kepada mereka, menciptakan perasaan bahwa mereka tidak akan pernah dikuasai oleh mayoritas dan untuk menyeragamkan kemajemukan dalam masyarakat  sipil  dan  untuk  mengintegrasikan  minoritas  secara  penuh  dan  setara  ke  dalam kehidupan  nasional  negara  yang  bercirikan  etos  dan  kepentingan  mayoritas.  Istilah  minoritas hanya  muncul  dalam  Pasal  29  dan  30  Konstitusi  India.  Pasal  30  mengakui  hak  minoritas  baik berdasarkan  agama  atau  bahasa  untuk  mendirikan  dan  menyelenggarakan  lembaga  pendidikan pilihan mereka dan melarang negara untuk mendiskriminasi lembaga pendidikan atas dasar bahwa ia  di  bawah  pengelolaan  minoritas.  Pasal  30  (1)  mendapat  tempat  yang  sangat  khusus  karena melalui pendidikan saja minoritas dapat melestarikan bahasa, aksara dan warisan budaya mereka. Itu  adalah  faktor  terpenting  bagi  perkembangan  manusia  serta  masyarakat.  Bahkan  hukum internasional mengakui bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia secara umum dan juga bagian penting dari hak minoritas. Konsep minoritas meskipun tidak ditentukan oleh Konstitusi muncul lagi dalam Pasal 29 konstitusi, di mana hak setiap bagian dari warga negara yang tinggal di wilayah India, 'untuk' melestarikan 'bahasa, aksara atau Budaya yang berbeda dilindungi. Apalagi Pasal 25 hingga Pasal 28 UUD melindungi hak-hak agama dan budaya kaum minoritas. Selain hak-hak ini, pasal-pasal dalam Bagian III Konstitusi yang menjamin hak-hak fundamental tertentu baik untuk warga negara perorangan atau semua orang, baik warga negara atau bukan, sangat memperkuat perlindungan ini. Ini mencari perlindungan aktivitas individu anggota kelompok atau bagian dari populasi baik yang beroperasi secara terpisah atau bersama-sama. Mereka sering diarahkan untuk mempromosikan  kelompok-kelompok  ini  atau  aktivitas  mereka.  Pasal  29  dan  30  konstitusi menjamin beberapa hak yang ditentukan dan beberapa hak yang tidak ditentukan untuk kelompok minoritas  ini.  Hak  untuk  mendirikan  dan  mengelola  lembaga  pendidikan  pilihannya,  misalnya, merupakan  hak  khusus  yang  dijamin  oleh  minoritas  bahasa  dan  agama.  Lembaga  semacam  itu dapat didirikan dan dikelola oleh setiap bagian warga negara yang memiliki bahasa, aksara atau budaya yang berbeda untuk melestarikannya. Yang terakhir juga dapat mengambil langkah yang wajar untuk melestarikan bahasa, naskah, atau budaya. Namun yang terpenting alasan pemberian
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
hak  tersebut  adalah  kenyataan  bahwa  kelompok  minoritas  menyadari  bahwa  mereka membutuhkan pendidikan untuk kelangsungan hidup dan perkembangan. Jika ingin melestarikan identitas budayanya maka akan cenderung mendirikan lembaga pendidikan di mana anggotanya dapat memiliki suasana yang menyenangkan yang kondusif bagi tumbuhnya identitasnya. Filosofi yang mendasari konstitusi adalah bahwa tidak ada minoritas baik berdasarkan agama, masyarakat atau bahasa yang dirampas haknya atau didiskriminasi dalam hal masuk ke lembaga pendidikan negara.
Kata kunci: Minoritas, Hak Pendidikan, Pasal 29, Pasal 30, Konstitusi

## Abstract
India,  the  largest  democracy  in  the  world,  is  a  country  of  diversity  of  religions,  cultures  and languages. Correspondingly, we have divided the population into majority and minority groups based on religious, cultural and linguistic communities. The basic aim of protecting minorities is to instill trust in them, to create a feeling that they will never be dominated by the majority and to homogenize  the  plurality  in  civil  society  and  to  integrate  minorities  fully  and  equally  into  the national  life  of  the  country  characterized  by  the  ethos  and  interests  of  the  majority.  The  term minority appears only in Articles 29 and 30 of the Indian Constitution. Article 30 recognizes the right  of  minorities  based  on  either  religion  or  language  to  establish  and  administer  educational institutions  of  their  choice  and  prohibits  the  state  from  discriminating  against  educational institutions on the basis that it is under the management of the minority. Article 30 (1) has a very special place because through education alone minorities can preserve their language, characters and cultural heritage. It is the most important factor for human development as well as society. Even international law recognizes that education is a human right in general and also an important part of the rights of minorities. The concept of minority although not defined by the Constitution appears again in Article 29 of the constitution, in which the right of every part of citizens living in Indian territory, 'to' preserve 'a different language, script or culture is protected. Moreover, Articles 25 to 28 of the Constitution protect the religious and cultural rights of minorities. In addition to these rights, the articles in Part III of the Constitution which guarantee certain fundamental rights for  either  individual  citizens  or  all  persons,  whether  citizens  or  not,  greatly  strengthen  this protection. It seeks protection from the activities of individual members of a group or part of the population either operating separately or together. They are often directed to promote these groups or their activities. Articles 29 and 30 of the constitution guarantee some defined rights and some unspecified  rights  for  this  minority  group.  The  right  to  establish  and  manage  educational institutions of their choice, for example, is a special right guaranteed by language and religious minorities. Such institutions can be established and managed by any section of the citizen who has a different language, script or culture to preserve it. The latter can also take reasonable steps to preserve language, script or culture. However, the most important reason for giving this right is the fact that minority groups realize that they need education for their survival and development.
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
If you want to preserve their cultural identity, you will tend to establish educational institutions where members can have a pleasant atmosphere that is conducive to the growth of their identity. The philosophy underlying the constitution is that no minority either based on religion, society or language  is  deprived  of  their  rights  or  discriminated  against  in  terms  of  admission  to  state educational institutions.
Keywords: Minorities, Right to Education, Article 29, Article 30, Constitution

## A. PENDAHULUAN
Setiap  masyarakat  merupakan  perpaduan  budaya  dan  komunitas  agama  yang berbeda yang menghargai identitas mereka dan ingin melestarikannya. Sejalan dengan itu,  seseorang  dapat  melihat  pembagian  penduduk  menjadi  mayoritas  dan  beberapa minoritas atas dasar komunitas agama dan budaya etnis. Meskipun setiap orang berhak untuk  melindungi,  melestarikan  dan  menjalankan  keyakinan  mereka,  kelompok minoritas seringkali merasa diabaikan dan dipandang rendah. Oleh karena itu, penting bahwa untuk melindungi minoritas, identitas agama dan budaya mereka yang berbeda dilestarikan.  Tujuan  dasar  dari  perlindungan  minoritas  tersebut  adalah  untuk menanamkan kepercayaan kepada mereka, menciptakan perasaan bahwa mereka tidak akan pernah dikuasai oleh mayoritas dan untuk menghomogenkan kemajemukan dalam masyarakat  sipil  dan  untuk  mengintegrasikan  minoritas  secara  penuh  dan  setara  ke dalam  kehidupan  nasional  negara  bercirikan.  oleh  etos  dan  kepentingan  mayoritas. Jawaharlal  Nehru  telah  mengamati.  Sejarah  menunjukkan  bahwa  tidak  akan  ada keseimbangan yang stabil di negara mana pun selama ada upaya untuk menghancurkan minoritas  atau  memaksanya  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  cara  mayoritas. Demokrasi  terbesar  di  dunia  juga  dikatakan  sebagai  rumah  bagi  masyarakat  paling beragam di dunia. Ini memiliki orang-orang dari semua agama besar. Meskipun Hindu
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
merupakan mayoritas, tetapi ada juga sejumlah besar agama Muslim, Kristen, Parsees, Budha dan Jain. Keragaman di India terlihat di berbagai bidang selain agama dan budaya seperti  bahasa.  Keanekaragaman  dibarengi  dengan  keragaman  bahasa.  Selain  itu  juga terdapat sejumlah Suku Terdaftar dan komunitas tertentu yang tidak teridentifikasi yang secara internal heterogen. Semua ini menjadikan India sebagai negara yang tidak hanya memiliki keragaman agama tetapi juga bahasa dan budaya.
Sebagai penjaga negara, konstitusi memberikan prinsip-prinsip dasar tertentu, di antaranya adalah penegakan hukum, persamaan dan ketentuan khusus bagi kelompok rentan  tertentu.  Konstitusi  India  memandang  sekuler.  Ini  memvisualisasikan  negara yang  menawarkan  keadilan,  sosial  ekonomi  dan  politik  kepada  semua  warga  negara. Kebebasan  Berbicara  dan  Berekspresi  dan  Hak  untuk  Berserikat  dan  Bersatu  dijamin untuk  semua.  Konstitusi  India  menjadikan  India  sebuah  republik  yang  berdaulat, sosialis,  sekuler,  demokratis,  yang  terdiri  dari  pemerintahan  perwakilan  yang memperoleh  kekuasaannya  dari  rakyat  dan  melaksanakan  hal  yang  sama  melalui perwakilan  yang  dipilih  secara  bebas  oleh  dan  bertanggung  jawab  kepada  rakyat. Pemerintah  dijalankan  oleh  partai  mayoritas  dan  kekuasaan  politik  didistribusikan  di antara  mereka.  Hak-hak  yang  dijamin  oleh  Konstitusi  tersedia  untuk  semua  warga negara terlepas dari perbedaan apapun. Namun untuk melindungi minoritas agar tidak terhambat  oleh  mayoritas,  konstitusi  melangkah  lebih  jauh  dengan  mengadopsi sekelompok pasal tersendiri untuk menanamkan kepercayaan pada komunitas minoritas di negeri ini.
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
Istilah  minoritas  hanya  muncul  dalam  Pasal  29  dan  30  Konstitusi.  Pasal  30 mengakui  hak  minoritas  baik  berdasarkan  agama  atau  bahasa  untuk  mendirikan  dan menyelenggarakan  lembaga  pendidikan  pilihan  mereka  dan  melarang  negara  untuk mendiskriminasi  lembaga  pendidikan  atas  dasar  bahwa  ia  di  bawah  pengelolaan minoritas. Konsep minoritas meskipun tidak didefinisikan oleh Konstitusi muncul lagi dalam Pasal 29 Konstitusi di mana hak setiap bagian dari warga negara yang tinggal di wilayah India 'untuk' melestarikan 'bahasa, aksara atau budaya yang berbeda dilindungi. Apalagi Pasal 25 hingga Pasal 28 UUD melindungi agama dan budaya minoritas. Selain hak-hak  ini,  pasal-pasal  dalam  Bagian  III  Konstitusi  yang  menjamin  hak-hak fundamental tertentu baik bagi warga negara atau semua orang, baik warga negara atau bukan,  sangat  memperkuat  perlindungan  ini.  Ini  mencari  perlindungan  aktivitas individu  anggota  kelompok  atau  bagian  dari  populasi  baik  yang  beroperasi  secara terpisah  atau  bersama-sama.  Mereka  sering  diarahkan  untuk  mempromosikan kelompok-kelompok ini atau aktivitas mereka.

## B. PEMBAHASAN

## Pendidikan dan Hak Minoritas. Lembaga Pendidikan Minoritas
Masalah  minoritas  sedemikian  rupa  sehingga  menimbulkan  penyelidikan  tidak hanya  di  India  tetapi  di  hampir  semua  negara  demokratis  karena  demokrasi  sejati membayangkan sebuah sistem di mana ada persamaan peluang bagi setiap komunitas di  semua  bidang  dan  memberikan  kesempatan  partisipasi  di  tingkat  nasional.
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
rekonstruksi tanpa kehilangan identitas terpisah mereka. Mengingat hal ini, konstitusi India membuat ketentuan khusus untuk kepentingan minoritas. Dari semua hak khusus yang diberikan kepada minoritas mungkin Pasal 30 (1) memegang tempat yang sangat khusus karena melalui pendidikan saja minoritas dapat melestarikan bahasa, aksara dan warisan budaya mereka. Itu adalah faktor terpenting bagi perkembangan manusia serta masyarakat. Bahkan hukum internasional mengakui bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia  secara  umum  dan  juga  bagian  penting  dari  hak  minoritas.  Konstitusi menyatakan Pasal 30 (1) sebagai hak fundamental minoritas di India, baik berdasarkan agama maupun bahasa. Dalam draf aslinya, pasal ini tidak termasuk dalam kategori Hak Fundamental.  Itu  hanya  kewajiban  yang  dibebankan  pada  negara  dan  pasal  tersebut menetapkan  batasan  yang  melarang  negara untuk  mengeluarkan undang-undang  apa pun  yang  dapat  disebut  menindas.  Pasal  ini  telah  diberi  status  hak  fundamental. Menjelaskan alasan melakukannya, B.R. Ambedkar menyatakan. Keadaan saat ini kita telah mengubahnya menjadi hak fundamental sehingga jika negara membuat undang- undang yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka sebagian besar undang- undang itu tidak sah.

## Hak Pendidikan Minoritas: Mengapa dan Apa?
Pertama-tama, penting untuk diperhatikan bahwa ada dua kelompok minoritas di India:
 Mereka  yang  berdasarkan  agama  atau  bahasa  yang  merupakan  minoritas permanen atau semu-permanen dalam hubungannya dengan orang India lainnya.
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
 Mereka  yang  merupakan  minoritas  sementara  atau  semi-sementara  dalam kaitannya  dengan  segmen  atau  wilayah  yang  lebih  kecil  dari  populasi  India berdasarkan bahasa, aksara, atau bahasa.
Pasal 29 dan 30 konstitusi menjamin beberapa hak yang ditentukan dan beberapa hak yang tidak ditentukan untuk kelompok minoritas ini. Hak untuk mendirikan dan mengelola  lembaga  pendidikan  pilihannya,  misalnya,  merupakan  hak  khusus  yang dijamin oleh minoritas bahasa dan agama. Lembaga semacam itu dapat didirikan dan dikelola oleh setiap bagian warga negara yang memiliki bahasa, aksara atau budaya yang berbeda  untuk  melestarikannya.  Yang  terakhir  juga  dapat  mengambil  langkah  yang wajar  untuk  melestarikan  bahasa,  naskah,  atau  budaya.  Selanjutnya  yang  terpenting adalah mengetahui alasan pemberian hak mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan. Jawabannya mungkin tidak berlaku secara universal untuk semua minoritas dalam  suatu  situasi.10  Misionaris  Kristen  dapat  misalnya  mendirikan  lembaga pendidikan sekuler modern di daerah mayoritas non-Kristen untuk kepentingan yang terakhir.  Mungkin  seorang  muslim,  parsis,  jain  dan  Sikh  yang  mendirikan  institusi pendidikan untuk motif kebajikan seperti itu.
Konstitusi  menjamin  para  pendiri  lembaga  tersebut  semua  yang  dapat  diklaim secara wajar di bawah kebebasan untuk mengelola dan mengelola. Pengadilan sejak awal telah menafsirkan hak penyelenggaraan lembaga minoritas secara sangat luas dan telah memperluas cakupannya. Hanya dalam beberapa kasus baru-baru ini pengadilan telah menyadari  bahwa  hak  minoritas  atas  lembaga  otonom  dapat  disalahgunakan  untuk motif  keuntungan,  yang  mengakibatkan  penolakan  hak  untuk  mengajar  dan  non-
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
pengajar  lembaga  tersebut.  Namun  yang  terpenting  alasan  pemberian  hak  tersebut adalah kenyataan bahwa kelompok minoritas menyadari bahwa mereka membutuhkan pendidikan  untuk  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan.  Jika  ingin  melestarikan identitas  budayanya  maka  akan  cenderung  mendirikan  lembaga  pendidikan  di  mana anggotanya  dapat  memiliki  suasana  yang  menyenangkan  yang  kondusif  bagi tumbuhnya  identitasnya.  Faktor  terakhir  ini  cenderung  menarik  anak  laki-laki  dan perempuan  dari  komunitas  yang  tidak  akan  bergabung  dengan  lembaga  lain  dari kelompok dominan lainnya. Skema kelangsungan hidup yang sangat rasional dari setiap kelompok yang berbeda  ini  menuntut bahwa kebebasan  memilih  utama yang dijamin dalam  pasal  30  (1)  harus  tersedia  terutama  dalam  memutuskan  jenis  atau  jenis pendidikan yang akan diberikan dan dalam memilih kelompok sasaran yaitu siswa dari kelompok tersebut. masyarakat sendiri yang kelangsungan hidup dan perkembangannya  sebagai  kelompok  tersendiri  seharusnya  menjadi  obyek  jaminan konstitusional. Hak berdasarkan pasal 30 (1) adalah mutlak dan tidak seperti pasal 19 tidak mengakui pembatasan apa pun. Ini tidak berarti bahwa hak ini tidak tunduk pada kekuatan  pengaturan negara.  Negara  dapat memberikan  langkah-langkah  pengaturan asalkan  (1)  tidak  menghancurkan  hak  itu  sendiri,  (2)  untuk  kepentingan  umum  dan untuk kepentingan dan kepentingan lembaga. Tetapi penting juga untuk dicatat bahwa kekuatan  pengaturan  tidak  boleh  sedemikian  rupa  sehingga  akan  melanggar  hak fundamental minoritas yang diberikan dalam pasal 30 (1) konstitusi.
Berkaca kembali pada asal mula artikel ini, sangat penting untuk dicatat bahwa Sub-Komite Minoritas yang dibentuk oleh Komite Penasihat Majelis Konstituante untuk
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
Hak-Hak  Fundamental  dan  Minoritas  pada  tanggal  24  Februari  1947  menyiapkan laporan  sementara  yang  menangani  pertanyaan  tentang  hak  fundamental.  dari  sudut pandang  minoritas  dan  diserahkan  pada  19  April  1947.  Laporan  tersebut merekomendasikan hal-hal berikut:
 Semua  warga  negara  berhak  untuk  menggunakan  bahasa  ibu  mereka  dan naskahnya, dan, untuk belajar atau menggunakan bahasa dan aksara lain apa pun yang mereka pilih.
 Minoritas  di  setiap  unit  harus  dilindungi  secara  memadai  sehubungan  dengan bahasa  dan  budaya  mereka,  dan  tidak  ada  pemerintah  yang  dapat  membuat undang-undang  atau  peraturan  yang  dapat  bertindak  secara  menindas  atau merugikan dalam hal ini.
 Tidak ada minoritas baik agama, komunitas atau bahasa akan dirampas haknya atau didiskriminasi sehubungan dengan masuk ke lembaga pendidikan negara, dan tidak ada pelajaran agama wajib dikenakan pada mereka.
 Semua Minoritas 'baik agama, komunitas atau bahasa' bebas di setiap unit untuk mendirikan  dan  mengelola  lembaga  pendidikan  pilihan  mereka,  dan  mereka berhak  atas  bantuan  negara  dengan  cara  dan  ukuran  yang  sama  seperti  yang diberikan kepada lembaga bantuan negara serupa .
 Terlepas dari adat istiadat, keputusan hukum atau penggunaan, anggapan dalam hal  pengabdian,  tidak  ada  orang  Hindu  atas  dasar  kasta,  kelahiran  atau denominasi  dilarang  memasuki  lembaga  pendidikan  yang  didedikasikan  atau dimaksudkan untuk penggunaan komunitas Hindu atau bagiannya.
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
 Tidak  ada  diskualifikasi  yang  akan  timbul  dalam  hitungan  detik  sehubungan dengan  layanan  publik  atau  profesi  atau  penerimaan  ke  lembaga  pendidikan kecuali  bahwa  hal  ini  tidak  akan  mencegah  pendirian  lembaga  pendidikan terpisah untuk anak laki-laki dan perempuan.
Ketika laporan ini dipertimbangkan oleh Komite Penasehat dalam pertemuannya yang  diadakan  pada  tanggal  22  April  1947,  Alladi  Krishnaswami  keberatan  dengan klausul (i), berusaha untuk melindungi bahasa ibu adalah masalah yang tidak ada orang lain  yang  juga  dapat  mengganggu  K.M.  Munshi  menjelaskan  alasannya  mengatakan bahwa  klausul  tersebut  diambil  dari  hak  minoritas  di  Polandia  yang  kemudian dimasukkan  dalam  Konstitusi  Polandia.  Dia  mengatakan  bahwa  upaya  dilakukan  di Eropa  dan  tempat  lain  untuk  mencegah  minoritas  menggunakan  atau  mempelajari bahasa mereka sendiri. Oleh karena itu, hak ini kemudian dianggap sebagai hak klasik minoritas.11 Terlepas dari desakan Munshi, klausul tersebut dihapus. Klausul (II) dan (III) diterima dengan sedikit modifikasi. Ada banyak diskusi tentang Klausul (IV) yang mengatur tentang hak mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan dan hak atas bantuan negara. Salah satu keberatan atas pencantuman hak ini adalah bahwa hak tersebut akan melanggengkan lembaga-lembaga komunal dan bahwa negara seharusnya tidak  memberikan  bantuan  kepada  lembaga-lembaga  tersebut.12  Namun  keberatan tersebut  tidak  dapat  meyakinkan  panitia  dan  klausul  yang  sedikit  diubah  dalam bentuknya  didukung  oleh  suara  mayoritas.  Klausul  (V)  dan  (VI)  dihapus  sebagai redundan. Saran lain yang jika diterima akan mengguncang dasar-dasar yang menjadi dasar  tuntutan  dan  pengakuan  minoritas  adalah  G.B.  Saran  Pant  bahwa  hak  yang
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
direkomendasikan oleh sub-komite bisa lebih tepat dimasukkan sebagai prinsip-prinsip arahan  yang  akan  tetap  diperhatikan  oleh  undang-undang  tetapi  tidak  akan  dapat ditegakkan  di  pengadilan.  Sementara  Munshi  menentang  jika  dibuat  tidak  dapat dibenarkan,  Sardar  ujjal  singh  dan  Ruthnaswami  menentang  usulan  tersebut  dengan alasan  bahwa  perubahan  hak  ini  dari  status  hak  fundamental  menjadi  negara  moral moral tidak akan diterima oleh minoritas.
Komite Penasihat akhirnya datang untuk merekomendasikan hal-hal berikut:
 Minoritas di setiap unit harus dilindungi sehubungan dengan bahasa dan budaya mereka, dan tidak ada undang-undang atau peraturan yang diberlakukan yang beroperasi secara menindas atau merugikan dalam hal ini.
 Tidak ada minoritas baik berdasarkan agama, komunitas atau bahasa yang akan didiskriminasi  sehubungan  dengan  masuk  ke  lembaga  pendidikan  negara,  dan tidak ada pelajaran agama yang wajib dikenakan pada mereka.
o Semua  minoritas,  baik  berdasarkan  agama, komunitas  atau  bahasa,  akan bebas  di  unit  manapun  untuk  mendirikan  dan  mengelola  institusi pendidikan pilihan mereka.
o Negara  tidak  boleh,  saat  memberikan  bantuan  negara  kepada  sekolah, mendiskriminasi  sekolah  yang  dikelola  oleh  kelompok  minoritas  baik berdasarkan agama, komunitas atau Bahasa.
Ketika rekomendasi ini datang ke hadapan Majelis Konstituante pada tanggal 1 Mei 1947 untuk penerimaan mereka, sebuah saran datang dari seorang anggota, Mahvir Tyagi  agar  pertimbangan  seluruh  masalah  harus  ditunda  sampai  diketahui  apakah
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
negara itu akan dipartisi dan jika demikian. perlakuan apa yang harus diberikan kepada minoritas di Pakistan atau di bagian manapun di India yang mungkin mengorganisir diri mereka  sendiri  secara  terpisah.  Untuk  ini,  B.R.  Ambedkar  mengatakan  bahwa  hak minoritas itu tidak relatif. Mereka mutlak dan tidak tunduk pada pertimbangan apa pun tentang apa yang mungkin ingin dilakukan Pakistan oleh pihak lain terhadap minoritas dalam yurisdiksinya sendiri. Namun, sub-ayat (2) dirujuk kembali dan Komite Penasehat untuk  mengklarifikasi  ruang  lingkupnya  sehubungan  dengan  lembaga-lembaga  yang dibantu negara. Komite Penasihat menghapus kata 'dan tidak ada instruksi agama yang harus dipaksakan pada mereka' karena alasan mereka sudah dimasukkan dalam klausul 16.  Beberapa  anggota  menginginkan  amandemen  ketika  sub-klausul  yang  dirancang ulang (20 muncul di hadapan Majelis. Usulan Ahmad Ibrahim adalah bahwa larangan diskriminasi tidak boleh diterapkan pada lembaga pendidikan yang dibantu negara yang terutama  didirikan  untuk  kepentingan  masyarakat.  komunitas  tertentu.  Mohanlal Saxena, anggota lain menyarankan agar tidak ada bantuan yang harus diberikan kepada lembaga  pendidikan  yang  memberikan  bantuan  agama  kecuali  silabus  memiliki persetujuan negara. Perubahan ini jika diberikan akan sangat mempengaruhi otonomi lembaga penerima bantuan dari negara Dana. Ibu Purnima Banerji menyarankan bahwa dalam  lingkup  klausul  ini,  harus  dimasukkan  lembaga-lembaga  bantuan  negara sehingga menjadi wajib bagi lembaga tersebut untuk tidak mendiskriminasi minoritas manapun dalam hal penerimaan. Ketiga amandemen tersebut tidak disetujui oleh majelis pada dasar bahwa itu adalah klausa non-diskriminatif sederhana dan perluasan Prinsip
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
ke st lembaga yang dibantu makan adalah prinsip yang dapat diputuskan oleh undang- undang furnitur.
Dengan  demikian,  setelah  banyak  pembahasan  pasal  23  RUU  konstitusi  berbunyi sebagai berikut:
 Setiap bagian dari warga negara yang tinggal di wilayah India atau bagian mana pun yang memiliki bahasa, aksara, atau budayanya sendiri yang berbeda berhak untuk melestarikannya.
 Tidak  ada  minoritas  baik  berdasarkan  agama,  komunitas  atau  bahasa,  dapat didiskriminasi  sehubungan  dengan  penerimaan  setiap  orang  yang  termasuk minoritas tersebut ke dalam lembaga pendidikan yang dikelola oleh Negara.
o Semua  minoritas,  baik  berdasarkan  agama  atau  bahasa,  berhak  untuk mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan pilihan mereka.
o Negara  tidak  boleh,  dalam  memberikan  bantuan  kepada  lembaga pendidikan,  melakukan  diskriminasi  terhadap  lembaga  pendidikan  atas dasar  yang  berada  di  bawah  pengelolaan  minoritas,  baik  berdasarkan agama atau bahasa.
Dengan  demikian,  Komite  perancang  membuat  perbedaan  antara  hak  setiap bagian dari warga negara untuk melestarikan bahasa, aksara atau budaya mereka  dan hak  minoritas  berdasarkan  agama  atau  bahasa  untuk  mendirikan  dan  mengelola lembaga pendidikan pilihannya, karena Komite menggantikan Kata 'minoritas' dengan bagian  mana saja di bagian awal  draf pasal  23 sementara tetap mempertahankan kata 'minoritas'  di  bagian  terakhir,  Saat  memberikan  penjelasan  pada  pasal  tersebut
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
Ambedkar  menjelaskan  bahwa.  Perlu  dicatat  bahwa  istilah  minoritas  digunakan  di dalamnya  bukan  dalam  arti  teknis  dari  kata  'minoritas'  karena  kami  telah  terbiasa menggunakannya  untuk  tujuan  perlindungan  politik  tertentu,  seperti  representasi  di badan legislatif, representasi dalam layanan dan begitu seterusnya. Kata ini digunakan tidak  hanya  untuk  menunjukkan  minoritas  dalam  arti  teknis  dari  kata  tersebut,  tetapi juga  digunakan  untuk  mencakup  minoritas  yang  bukan  minoritas  dalam  arti  teknis, tetapi  tetap  merupakan  minoritas  dalam  pengertian  budaya  dan  linguistik.  Misalnya untuk  tujuan  pasal  23  ini,  jika  sejumlah  orang  dari  madras  datang  dan  menetap  di Bombay untuk tujuan tertentu, mereka akan menjadi, meskipun bukan minoritas dalam pengertian teknis, minoritas budaya. Demikian pula jika sejumlah Maharastraian pergi dari  Maharastra  dan  menetap  di  Bengal,  meskipun  mereka  mungkin  bukan  minoritas dalam pengertian teknis, mereka akan menjadi minoritas budaya dan bahasa di Bengal. Pasal ini bermaksud untuk memberikan perlindungan dalam masalah budaya, bahasa dan aksara hanya kepada minoritas secara teknis tetapi juga minoritas dapat diartikan dalam arti sempit istilah ketika maksud dari Rumah ini …… adalah menggunakan kata minoritas  dalam  lebih  luas.  Artinya,  begitu  ast  o  memberikan  perlindungan  budaya kepada mereka yang secara teknis bukan minoritas tetapi tetap minoritas. Dalam draf pasal dua lagi pasal yang bersifat substansial dimasukkan. Dengan satu perubahan kata 'bahasa, aksara dan budaya' diganti dengan kata 'bahasa, aksara atau budaya' pada ayat (1).  Alasan  amandemen  dibahas  oleh  B.N  Rao  yang  menunjukkan  bahwa  ada  bagian orang dengan bahasa dan aksara terpisah tetapi tanpa budaya terpisah. Ada juga orang- orang yang memiliki budaya terpisah tetapi tidak ada bahasa dan aksara yang terpisah.
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
Untuk  ini  dia  menunjukkan  bahwa  klausul  asli  (1)  tidak  akan  memberikan perlindungan apapun. Dia mencontohkan dengan mengatakan bahwa Muslim di Bengal tidak  berbeda  dari  Hindu  di  sana  dalam  bahasa  dan  aksara  tetapi  memiliki  budaya mereka sendiri yang berbeda, dan Andhras di Orissa memiliki aksara dan bahasa mereka sendiri  tetapi  tidak  memiliki  budaya  yang  berbeda  dari  mayoritas.  dari  penduduk. Amandemen  lainnya  berusaha  melarang  diskriminasi  terhadap  minoritas  mana  pun dalam hal penerimaan oleh lembaga bantuan negara. Ketika draf pasal 23 muncul untuk dipertimbangkan  di  hadapan  Majelis  Konstituante,  Majelis  menyaksikan  banyak perdebatan  amandemen  dimajukan.  Salah  satu  ketentuan  menarik  yang  disarankan adalah  dampak  bahwa  minoritas  mana  pun  yang  memiliki  bahasa  dan  aksara  yang berbeda  harus  berhak  mendapatkan  pendidikan  dasar  yang  diberikan  kepada  anak- anaknya melalui media bahasa dan aksara itu. Tetapi amandemen tersebut di atas tidak dapat  diwujudkan  dalam  menghadapi  tentangan  dari  berbagai  pihak.  Ballabh  Pant menekankan  bahwa  pendidikan  dasar  itu  penting  dan  harus  dibuat  universal.  Tetapi karena  melibatkan  pengeluaran  yang  besar  dan  bahwa  negara  memiliki  sumber  daya yang terbatas, yang diinginkan adalah sebagai langkah pertama untuk memperkenalkan pendidikan  dasar  kepada  sejumlah  besar  orang  buta  huruf  di  negara  tersebut.  Dia mengatakan bahwa jika harus ada dua atau tiga set guru (untuk mengajar bahasa yang berbeda),  negara  tidak  akan  dapat  memperkenalkan  pendidikan  dasar  universal  atau pendidikan dasar wajib. Banyak lainnya juga mengungkapkan pandangan serupa bahwa ada kesulitan praktis untuk menerima pendidikan dasar dalam bahasa ibu sebagai hak yang dapat dibenarkan.
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
Ambedkar  juga  mengatakan  bahwa  meskipun  memberikan  pendidikan  dasar dalam  bahasa  ibu  tetapi  tidak  dapat  dijadikan  hak  dasar  yang  dapat  diberlakukan melalui  pengadilan.20  Rancangan  panitia  kemudian  di  negara  bagian  revisi  membagi pasal 23 menjadi dua pasal yang terpisah: Pasal 29 dan Pasal 30. 29 (1) Setiap bagian dari warga  negara  yang  tinggal  di  wilayah  India  atau  bagiannya  yang  memiliki  bahasa, aksara  atau  budaya  yang  berbeda  berhak  untuk  melestarikan  yang  sama.  (2)  Warga negara tidak boleh ditolak masuk ke lembaga pendidikan yang dikelola oleh negara atau menerima  bantuan  dari  dana  negara  hanya  atas  dasar  agama,  ras,  kasta,  bahasa  atau salah  satunya.  30  (a)  Semua  minoritas,  baik  berdasarkan  agama  atau  bahasa,  berhak untuk mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan pilihan mereka. (b) Negara dalam memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap  lembaga  pendidikan  atas  dasar  pengelolaannya  oleh  minoritas,  baik berdasarkan agama maupun bahasa. Jadi, kecuali untuk beberapa konsesi yang diakui majelis  untuk  warga  Anglo-India,  tidak  ada  minoritas  agama  lain  yang  bisa mendapatkan  hak  politik  apa  pun.  Konsesi  kepada  orang-orang  anglo-India  yang akhirnya dimasukkan dalam konstitusi terdiri dari ketentuan yang memberi wewenang kepada presiden untuk tidak mencalonkan lebih dari dua anggota komunitas anglo-India ke  rumah  orang  jika  menurut  pendapatnya  bahwa  komunitas  tersebut  tidak  terwakili secara memadai, hal serupa ketentuan pencalonan dalam dewan legislatif negara bagian, baik untuk jangka waktu 30 tahun saja, ketentuan reservasi di pos perkeretaapian, bea cukai, pos dan telegraf selama sepuluh tahun, reservasi tersebut atas dasar yang sama dengan  yang  ditetapkan  sebelum  tahun  1947.  Selain  itu  ada  ketentuan  khusus  dana
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
pendidikan  khusus  selama  sepuluh  tahun  yang  tersedia  bagi  masyarakat  pada  tahun 1948.  Majelis  konstituante  tidak  memberikan  hak  politik  apapun  kepada  minoritas lainnya.  Apa  yang  akhirnya  diakui  ternyata  adalah  hak-hak  yang  berkaitan  dengan pendidikan, bahasa dan budaya, dan kemudian dimasukkan sebagai pasal 29 dan 30.

## C. KESIMPULAN
Para  perumus  konstitusi  tidak  pernah  bermaksud  agar  Pasal  29  (2)  menjadi pengekangan atas isi hak pasal 30 (I). Bagaimana Pasal 29 (2) mengambil bentuk akhirnya di Majelis Konstituante dalam cerita yang menarik. Awalnya, Pasal 29 (2) saat ini adalah bagian dari skema terpadu yang dirancang untuk melindungi kepentingan pendidikan agama dan bahasa minoritas. Tujuan sederhana dari apa yang sekarang menjadi Pasal 29 (2) adalah untuk melindungi minoritas dari diskriminasi terkait dengan penerimaan di lembaga  pendidikan  negara.  Rekomendasi  Sub  Komite  minoritas  yang  dibuat  pada tanggal  19  April  1947  untuk  dimasukkan  sebagai  hak  fundamental  dalam  konstitusi memuat  ketentuan  dalam  klausul  yang  berbunyi:  Tidak  ada  minoritas  baik  yang berdasarkan agama, masyarakat atau bahasa yang dicabut haknya atau didiskriminasi. menentang  dalam  hal  masuk  ke  lembaga  pendidikan  negara.  Komite  penasihat menyetujui  rekomendasi  ini  dan  memasukkannya  ke  dalam  laporan  sementara.  Saat datang ke hadapan majelis banyak terjadi perdebatan dan diskusi. Ambedkar merujuk klausul  tersebut  kembali  ke  komite  penasihat  untuk  memperjelas  ruang  lingkupnya sehubungan  dengan  lembaga-lembaga  bantuan  negara  yang  tidak  disebutkan  dalam klausul  tersebut.  Ketika  majelis  mencari  artikel  yang  dirancang  ulang  untuk
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
dipertimbangkan, seorang anggota Majelis, Purnima Banerji membuat amandemen yang berusaha  melarang  lembaga-lembaga  bantuan  negara  juga  melakukan  diskriminasi terhadap minoritas. Menjelaskan ruang lingkup pasal 18 (2), K. M. Munshi mengatakan bahwa  ruang  lingkup  dibatasi  pada  hal  ini  dimana  negara  telah  memiliki  lembaga pendidikan  sendiri,  tidak  boleh  ada  minoritas  yang  didiskriminasi.  Sekarang  ini  tidak mengakui bahwa negara tidak dapat memiliki lembaga. Yang mengecualikan minoritas. Hak  minoritas  ini  dimaksudkan  untuk  berpura-pura  mencegah  badan  legislatif  yang mengontrol  mayoritas  agar  tidak  memihak  komunitas  mereka  sendiri  hingga mengesampingkan komunitas lain. Beberapa anggota berusaha membuat amandemen yang  sangat  luas  sehingga  melarang  semua  institusi,  baik  yang  dibantu  oleh  negara maupun  negara,  dari  mendiskriminasi  siapa  pun  yang  termasuk  minoritas  atau mayoritas dalam hal penerimaan. Patel menolak semuanya dan mengatakan bahwa dia hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah klausul non-diskriminatif sederhana terhadap minoritas dalam hal  masuk ke sekolah yang dikelola oleh negara. Karenanya pasal 18 yang  diadopsi  oleh  majelis  menjadi  pasal  23  rancangan  konstitusi  dengan  perubahan rancangan tertentu. Sampai tahap ini tujuan majelis adalah untuk melindungi 'minoritas' dari  diskriminasi  dalam  hal  penerimaan.  Hanya  ketika  draf  artikel  dibawa  ke  sidang, perubahan  dramatis  terjadi  pada  posisi  ini.  Pandit  Thakurdas  Bhargava  tiba-tiba mengajukan perubahan pada draf ulang pasal 23 (2) menjadi: Tidak ada warga negara yang boleh ditolak masuk ke lembaga pendidikan yang dikelola sepenuhnya oleh negara atau  menerima  bantuan  dari  dana  negara  hanya  atas  dasar  agama,  bahasa,  atau  salah satunya.  Menjelaskan  amandemen  tersebut,  ia  menunjukkan  bahwa  amandemen  itu
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
dimaksudkan  untuk  (I)  memperluas  hak  masuk  ke  lembaga  pendidikan  untuk  semua warga  negara,  apakah  mereka  milik  mayoritas  atau  minoritas,  dan  (2)  untuk menyediakan  bahwa  tidak  hanya  lembaga  yang  dikelola  negara  tetapi  juga  penerima bantuan dari dana negara akan dilarang melakukan diskriminasi dalam hal penerimaan. Majelis  menerima  amandemen  dan,  dengan  itu,  penjelasan  Bhargawa.  Apa  yang mendorong  majelis  untuk  menerima  amandemen  Bhargawa  yang  menggantikan  kata 'minoritas' oleh 'warga' tidak diketahui karena majelis memilih untuk tidak menetapkan apapun.  Namun  diketahui  bahwa  perhatian  majelis  tidak  tertuju  pada  konflik  nyata antara  apa  yang  sekarang  pasal  29  (2)  dan  pasal  30  (1).  Majelis  tidak  memperhatikan konflik yang tampak ini, dapat menawarkan dua kemungkinan alasan:
 Majelis,  secara  tidak  langsung  bermaksud  untuk  secara  tidak  langsung menghilangkan  apa  yang  dimaksudkan  untuk  Mengakui  minoritas  secara langsung dengan menempatkan pasal 29 (2) sebagai pengecualian terhadap pasal 30 (1)
 Majelis, dalam perkiraannya, tidak menemukan pasal 29 (2) bertentangan dengan pasal 30 (1) dan dengan demikian pengecualian terhadap pasal 30 (1)
Kemungkinan  pertama  harus  dikesampingkan  karena  majelis  tidak  dapat mengharapkan hasil yang absurd. Alternatifnya, hanya kemungkinan kedua yang dapat diandalkan untuk menyimpulkan niat para perumus bahwa yang mereka maksud bukan pasal  29  (2)  sebagai  pengecualian  dari  pasal  30  (1).  Faktor-faktor  berikut  tampaknya membantu memperkuat ketergantungan ini:
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
• Penjelasan Bhargawa untuk substitusi kata 'minoritas' dengan kata Warga dalam pasal  29  (2)  tidak  berbeda  dengan  bentuk  Ambedkar  yang  menggantikan  kata 'Minoritas'  dengan  kata  'bagian  manapun  dari  warga',  membuat  manfaat  dari Pasal  29  (1)  tersedia  untuk  kelompok  lain  serta,  tanpa,  pada  saat  yang  sama, mengorbankan objek nyata untuk mencapai mana Pasal 29 (1) dimasukkan.
Pembacaan  dekat  dari  penjelasan  Bhargawa  tentang  amandemen  tersebut menunjukkan  bahwa  dia,  seperti  Ambedkar,  tidak  ingin  mengubah  pasal  30  (1).  Apa yang dia inginkan adalah untuk menyediakan kepada siswa dari komunitas mayoritas juga hak yang akan diberikan oleh Majelis kepada minoritas, dengan demikian mencoba untuk  memperluas  ruang  lingkup  pasal  29  (2)  tanpa  menyentuh  hak  khusus  yang tersedia  untuk  minoritas  berdasarkan  pasal  30  (1).  Bhargava  menjelaskan  bahwa perubahan kedua yang ingin dibuat oleh amandemen ini adalah terkait dengan institusi yang  akan  diatur  oleh  Ketentuan  hukum  ini.  Sebelumnya  hanya  lembaga  pendidikan yang  dikelola  negara yang  dimasukkan.  Ini  termasuk  lembaga  lain  yang  dibantu  oleh dana negara. Ada banyak sekali institusi dan ke depan dengan amandemen ini hak-hak minoritas diperluas dan hak-hak mayoritas juga dijamin.
• Jika para perumus bermaksud untuk membuat larangan menurut ayat (2) pasal 29  tersedia  terhadap  lembaga  minoritas  dengan  memperlakukan  sama  sebagai pengecualian  terhadap  hak  berdasarkan  pasal  30  (I),  tempat  yang  paling  tepat untuk memasukkan tersebut adalah pasal (30) itu sendiri dan bukan pasal 29. Jelas bahwa jika para perumus yakin bahwa mereka memperlakukan klausa
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
• (2) dari Pasal 29 sebagai pengecualian, tidak ada yang dapat mencegah mereka untuk menandai pengecualian pada Pasal 30 yang berusaha untuk memasukkan aturan  umum.  Jika  larangan  itu  dimaksudkan  sebagai  pengecualian  terhadap pasal 30 (I). para perumus bisa saja menggunakan kata-kata seperti 'tunduk pada ketentuan pasal 29 (2)' pada pembukaan jika pasal 30 (2) atau 'terlepas dari apapun yang terkandung dalam pasal 30 (I)' pada pembukaan pasal 29 (2) .
Karena mereka tidak melakukannya, jelas bahwa maksud para perumus bukanlah untuk memperlakukan pasal 29 (2) sebagai pengecualian terhadap pasal 30.

## DAFTAR PUSTAKA
Rahim, R. (2012). Signifikansi pendidikan multikultural terhadap kelompok minoritas. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 12(1), 161-182.
Ibrahim, R. (2015). Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. Addin, 7(1).
Wahyuddin, W., Kasan, W., & Wekke, I. S. (2018). Pembinaan Aqidah di Panti Asuhan Minoritas Muslim.
Freire, P. (2000). Pendidikan kaum tertindas. LP3ES.
Farihah, I., & Izzati, A. (2016). Pendidikan kaum minoritas. Edukasia: Jurnal Penelitian
Pendidikan Islam, 11(1).
Wekke, I. S. (2013). Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam muslim minoritas: pesantren Nurul Yaqin Papua Barat. Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, 5(2), 26.
Wahib, A. (2011). Pergulatan pendidikan agama Islam di kawasan minoritas muslim. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(2), 467-482.
Wekke, I. S. (2017). Integrasi Pendidikan Islam dan Pembelajaran Kewirausahaan di Pesantren Minoritas Muslim. Fenomena, 9(1), 1-24.
Hoesin, I. (2003, July). Perlindungan terhadap kelompok rentan (wanita, anak, minoritas, suku terasing, dll) dalam perspektif hak asasi manusia. In Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tahun.