## PERAN SATPOL PP (SATPOL PP) DALAM MELKSANAKAN PEMBENAHAN PEDAGANGKAKILIMA (PKL) DI PAJAK KABANJAHE KABUPATEN KARO
Oleh :
Doli Tua Mulia Raja Panjaitan 1)
Besti Rohana Simbolon 2)
Arianto Laia 3)
Universitas Darma Agung 1,2,3)
E-mail : dolipanjaitan@gmail.com 1)
rohanasimbolon@gmail.com 2)
ariantolaia@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The study aim atfinding the role and duties of the civil service police unit in controlling street vendors in the Kabanjahe tax and to see how the civil service police unit provides guidance  to  street  vendors  in  the  Kabanjahe  taxation  of  Karo  Regency.  This  is  a descriptive  research  with  a  qualitative  approach.  The  results  obtained  show  that  the efforts  and  actions  taken  by  the  Satpol  PP  are  related  to  planning,  preparation, development, direction, maintenance and control in the field of peace and public order in an efficient and effective manner. The guidance carried out by the civil service police unit  is  to  carry  out  mobile  patrols  and  socialization.  The  inhibiting  factors  in controlling street vendors in the Kabanjahe tax are the skills they have that are not in accordance with their field of work, Satpol PP, lack of awareness of street vendors in law  enforcement  and  lack  of  community  empowerment  in  terms  of  socialization  and morale.
Keywords : Civil Service Police Unit, Controlling, Street Vendors

## ABSTRAK
Tujuan  dari  tulisan  ini  adalan  untuk  melihat  peran  dan  tugas  satpol  pp  dalam menertibkan  pedagangkakilima  di  pajak  kabanjahe  dan  untuk  melihat  cara  pembinaan yng  dilaksanakan  oleh  satpol  pp  terhadap  pedagangkakilima  di  pajak  kabanjahe kabupaten  karo.    Penelitian  ini  tergolong  pada  tipe  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  Hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  usaha  dan  tindkan  yng dilaksanakan
oleh
satpol
pp bertautan dengan
perencanaan,penyusunan,pengembangan,pengarahan,pemeliharaans  erta  pengendalian di bidang kenyamanan dan ketertiban umum secara berguna dan berhasil guna. Adapun pembinaan  yng  dilaksanakan  oleh  satpol  pp  adalah  melksanakan  patroli  keliling  dan sosialisasi.  Factor  penghambat  dalam  pembenahan  PKL  di  pajak  kabanjahe  yaitu keterampilan yng dimiliki tidak sesuai bidang tugasnya satpol pp,  minimnya kesadaran PKL  dalam  penguatan  hukum  dan  minimnya  permberdayaan  masyarkat  dari  segi sosialisasi dan moril.
Kata Kunci : Satpol pp, Pembenahan, Pedagang Kakilima.

## 1. PENDAHULUAN
Pedagangkakilima  adalah  salah satu  Kawasan  usaha  informal,  dimana para  pedagang  ada  yng  menetap  pada suatu  tempat  tetapi  ada  juga  pedagang tersebut  yng  berpindah-pindah  tempat dengan  cara  memakai  kereta  dorong bahkan ada yng meletakkan jualannya di pinggir jalan. Keberadaan Pedagangkakilima (PKL)    tidak  dapat  dipungkiri  lagi  telah membantu  perekonomian  masyarkat dengan berminimnya angka pengangguran  dimana  lewat  kawasan informal  ini  banyak  orang  yng  bisa bekerja  lewat  berjual  beli.  Bukan  hanya itu  saja  dengan  adanya  pedagang kakilima  masyarkat  kelas  bawah  sangat terbantu  dimana   harga  yng relatif lebih murah  dari  toko,  mal,  atau  restoran modern. Namun keberadaan pedagangkakilima (PKL) selain menguntungkan  juga  menjadi  masalah karena  dianggap  aktivitas  liar.  Dimana penerapan  ruang  yng  tidak  sesuai dengan  keberadaannya  menyebabkan tergangunya kebutuhan umum. Misalnya kegiatan pedagangkakilima yng menggunakan  jalan  trotoardan  badan jalan, sebagai tempat berdagang,  prilaku membuang  sampah  sembaranngan  dan prilaku menyeberang jalan sembaranngan di tempattempat pedagangkakilima biasaberjualan, lalulintas  sering  macet,  lingkungan menjadi jelek, kumuh dan kotor, aktivitas usaha  lain  juga  terhambat  karena beradadi  depan  tempat  usahanya dipenuhi pedagangkakilima. Jika ada yng belum  tertanggulangi  oleh  pemerinth daerah  kabupaten  karo  salah  satunya adalah  mengurus  pedagangkakilima  yng berada  di  pajak  kabanjahe.dan  dinamis adalah  suatu  situasi  yng  siapa  saja menginginkannya  termasuk  pemerinth dan  masyarkat.  Lewat  kenytaan  yng harmonis  akan  tercipta  kenytaan  yng aman  damai  dan  tertib  sehingga aktualisasi  pembangunan  akan  berjalan dengan  baik.  Agar  tercipta  situasi  yng
seperti  itu  maka  setiap  permasalahan yng  muncul  harus  segera  diatasi, Permasalahan  yng  sering  terjadi  di Indonesia dikota besar bahkan di daerah adalah  keberadaan  pedagangkakilima (PKL).  Pedagangkakilima  adalah  salah satu  kawasan  usaha  informal,  dimana para  pedagang  ada  yng  menetap  pada suatu  tempat  tetapi  ada  juga  pedagang tersebut  yng  berpindah-pindah  tempat dengan  cara  memakai  kereta  dorong bahkan ada yng meletakkan jualannya di pinggir  jalan.  Tugas  Satpol  pp  selain melksanakan  pembenahan  PKL,  juga melksanakan  pembenahan  anakjalanan, gelandangandan  pengemis  (gepeng), tempat hiburan malam (thm), bangunandan pekerjasekskomersial (psk).  Jadi  pada  dasarnya,  Satpol  pp adalh  pelaksana  pemrintahan  dan pembangunan    khususnya  bertautan dengan  usaha  penciptaan  ketentraman danketertiban umum. Ketentramandanketertiban umum adalah  suatu  kenytaan  dinamis  yng menguatkan  pemerinth  daerah  dan masyarkat dapat melksanakan aktivitasnya  dengan  tenteram  dan teratur  untuk  menunjang  aktualisasi pembangunan di daerah secara berkelanjutan utamanya pelayanan kesentosaan masyarkat. Adanya ketidakseimbangan antara peratran mengenai pedagangkakilima (PKL) dengan  kebenaran  ketidakkteraturan kota  adalh  masalah  yng  membuat peneliti  ingin  meneliti  lebih  dalam  lagi tentng pola pembenahan pedagangkakilima dipajak kabanjahe.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Peran  adalah  selengkapnya  pola dari  suatu  prilaku  dan  tindkan  yng diharapkan  sesuai  dengan  posisi  dan statusnya Sabrin dan Allen dalam Thoha (2008).  Peran  yng  diharapkan  secara karakteristik disampaikan kepada seseor ang/sekelompok  orang  oleh  pengirim pesan,  yng  kepadanya  orang  tersebut memiliki  hubungan  penting.  Peran  yng diharapkan  juga  berasal  dari  desakan
dari tugas atau pekerjaan itu sendiri dari uraian  tugas  peratranperatran  dan standar. Menurut Winardi (2004) “setiap individu yng menempuh sebuah organisasi  formal  harus  menerapkan sebuah  peran  (assumes  a  role),  yakni suatu  bentuk  prilaku  yng  dicita-citakan dan  yng  disuratkan  oleh  posisi  yng bersangkutan“.  Jones  (dalam  Mahsun, 2006:8) menyatakan organisasi kawasan publik memiliki tiga peran utama yaitu:
1. Regulatory  Role. Peratran  sangat dibutuhkan  masyarkat  agar  mereka secara bersamasama bisa mengkonsumsi dan  memakai  baranng  milik  umum  dan public service. Kawasan publik berperan dalam  menetapkan  segala  aturan  yng bertautan dengan kebutuhan umum.
2. Enabling  Role .  Tujuan  akhir  dari sebagian besar peratran adalah menguatkannya segala aktivitas masyarkat  berjalan  secara  aman,  tertib dan  lancar.  Kawasan  publik  memiliki peran yng cukup besar dalam mempercepat  aktivitas  masyarkat  yng beraneka ragam. 3. Direct  Role / Direct Provision of Goods and Services. Menyadari semakin kompleksnya  area  yng  harus  di  ‘cover’ oleh  kawasan  publik  dan  adanya keterikatan dalam pembelanjaan baranng dan jasa publik secara  serentak maka  pemerinth  dapat  melksanakan privatisasi.  Kawasan  publik  berperan dalam  mengatur  berbagai  aktivitas produksi  dan  penjualan  baranng  atau jasa, public good dan quasi baranng milik umum.  Mazmanian  dan  Sabatier  dalam Putra  (2003),  menyatakan  bahwa mengkaji  masalah  implementasi  berarti berusaha  mempelajari  apa  yng  nyata terjadi  sesudah  program  diberlakukan atau  dirumuskan,  yakni  peristiwa- peristiwa  atau  aktivitas-aktivitas  yng terjadi  setelah  prosedur  mengesahkan kebjakan baik yng melekat usaha mengadministrasikan maupun  yng  menyebabkan  akibat  nyata pada masyarkat atau kenytaan-kenytaan tertentu. Berdasarkan  pandangan  di  atas dapat  dirumuskan  bahwa  prosedur
implementasi kebjakan itu sesungguhnya tidak  hanya  melekat  prilaku  badan administratif  yng  bertanggung  jawab untuk melksanakan program  dan menyebabkan ketaatan pada diri kelompok  sasaran,  melainkan  melekat jejaring kekuatan-kekuatan politik, ekonomi,  dan  sosial  yng  serentak  atau tidak  serentak  dapat  mengubah  prilaku dari  semua  pihak  yng  terlibat,  pada akhirnya  berakibat  pada  kebjakan  baik yng negatif maupun positif.
3. METODE PELAKSANAAN
Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Pajak Kabanjahe Kabupaten  Karo  yng  terletak  di  Jl.  Kota Cane  No.112-76,  Lau  Cimba,  Kabanjahe, Kabupaten  Karo,  Sumatera  Utara. Penelitian  ini  dilaksanakan  mulai  bulan juni  s/d  agustus  2021.  Ada  tiga  metode yng di lakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu berupa: a. Wawancara yaitu penulis melksanakan  pembicaraan  serentak sekaligus mengajukan pertanyaan kepada  Kepala  Satpol,  Kasi  Operasional Satpol  PP,  Staf  Tibum,  Kabid  Satpol  PP, dan pedagangkakilima. b. Metode Observasi.    Observasi adalh  cara  dasar  bagi  semua  ilmu pengtahuan  dan  kerap  dimanfaatkan sebagai cara yngpenting untuk menangkap data kualitatif yng dilaksanakan  dengan  cara  pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat dan mencatat  segala  sesuatu  yng  bertautan dengan aktualisasi pembenahan pedagangkakilima yng dilaksanakan oleh satpol  pp,  dan  tempattempat  aktivitas yng dilaksanakan oleh pedagangkakilima sehari-hari. Cara dokumentasiadalah cara pengumpulandata  dengan  cara  studi kepustakaan,meneliti, mempelajaridanmencatat dokumendokumen, catatan-catatan, arsip-arsip  serta  laporan  penelitian  yng sudah  ada  sehingga  dapat  menunjang pelaksanan penelitian ini dari sumbersumber resmi yng dapat
dipertanggungjawabkan, seperti ketentuan  peratran  perundangundangan sebagai  bahan  referensidankomperasi, misalnya Peratran Bupati Karo Nomor 39
Tahun  2016  BAB  VI  Pasal  90  yakni melksanakan  aktivitas  ketertiban  umum dan ketentraman masyarkat.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Kasat  PP  Pak  Hendrik  Tarigan (45Tahun) mengatakan bahwa: “Aparat  Satpol  pp  memiliki  tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan  suatu  kondisi  daerah  yng tenteram,  tertib,  dan  teratur  sehingga aktualisasi  roda  pemrintahan  dapat berjalan  dengan  lancar  dan  masyarkat dapat  melksanakan  aktivitasnya  dengan aman.  Oleh  karena  itu,  disamping menegakkan  Perda,  Satpol  PP  juga dituntut  untuk  menegakkan  kebjakan pemerinth daerah lainnya yaitu peratran kepala  daerah.  Ini  dapat  dilihat  saat satpol  pp  (Satpol  PP)  melksanakan tugasnya  disaat  pembenahan  di  pasar kabanjahe  kabupaten  karo  dilaksanakan setiap  hari  dan  memberi  peringatan kepada  pedagangkakilima  dengan  cara patroli  keliling  dan  memberi  sosialisasi tentng  hukum  bahwa  berjualan  di  atas trotoar  jalan  raya  adalh  bentuk pelanggaran  dari  Peratran  Daerah Tentng  Pembinaan  Pedagangkakilima sehingga  mereka  ingin  berjualan  di tempat yng disediakan oleh pemerinth”.
Dari  hasil  wawancara  diatas dapat  dilihat  bahwa  dalam  melksanakan tugas tersebut, Satpol PP memiliki fungsi: a. Penyusun program dan aktualisasi  penguatan  Perda,  aktualisasi ketertiban  umum  dan  kenyamanan masyarkat serta pelindung masyarkat. b. Aktualisasi kebjakan penguatan Perda dan peratran kepala daerah. c. Aktualisasi kebjakan aktualisasi ketertiban  umum  dan  kenyamanan masyarkat di daerah. d. Aktualisasi kebjakan perlindunga
n  masyarkat.  Tugas  perlindungan
masyarkat  adalh  bagian  dari  fungsi aktualisasi ketertiban umum dan kenyamanan masyarkat, dengan demikian fungsi perlindungan masayarakat yng selama ini berada pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  bidang kesatuan  bangsa  dan  perlindungan masyarkat menjadi fungsi Satpol PP. e. Aktualisasi koordinasi penguatan Perda  dan  peratran  kepala  daerah, aktualisasi ketertiban umum dan kenyamanan masyarkat dengan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  daerah, atau aparatur lainnya. f. Pengawas  terhadap  masyarkat, aparatur,  atau  badan  hukum  agar mematuhi  dan  menaati  Perda  dan peratran kepala daerah. g. Aktualisasi  tugas  lainnya  yng diberikan oleh kepala daerah. Sebagai  instansi  yng  bekerja untuk penguatan Perda, menyelenggarakan  ketertiban  umum, tentram  dan  teratur,    Menurut  Bapak Hendrik Tarigan: “Penggusuran memang belum dilaksanakan  tetapi  pedagangkakilima sudah sering diingatkan secara lisan dan jika ada pedagangkakilima yng melanggar  peratran  maka  dagangannya akan disita”. Ditinjau  dari  segi  sarana  dan prasarana operasional Pemerinth Daerah Kabupaten karo memang sudah mengembangkan tugas-tugas pembenahan.  Dimulai  dari    jumlah personil  yng  sudah  memadai  sehingga seorang  Kepala  Satpol  pp  mampu mengembangkan para anggotanya Pembenahan  pedagangkakilima  oleh Satpol pp memang terdiri dari bidangbidang  yng  cukupluas,  menuntut adanya  kesigapan  dan  kecermatan  dari aparat baik dalam segi kuantitas maupun kualitaspersonil danmanajemen. Kualitas fasilitas  operasi  untuk  melksanakan tugas pembenahan seperti mobil operasional dan peralatan lainnya sudah terpenuhi.
Dari  hasil  wawancara  dapat diketahui  bahwa  sarana  dan  prasarana yng  mendukung  usaha  pembenahan sudah    memadai.  Biaya  operasionalnya sudah  sangat  mencukupi  dan  sesuai dengan  yng  diharapkan  dan  ini  sangat mendukung  kinerja  satpol  pp.  Pada  saat terjadi  razia  ada  beberapa  tahapan  yng dilaksanakan oleh Satpol PP. Tahapan ini disesuaikan  dengan  kenytaan  atau situasi. Adapun tahapan tersebut adalah: (  wawancara  dengan  Hendrik  Philemon Tarigan, Kasat Satpol PP) 1. Usaha Preventif (tindkan pengamanan  dan  pencegahan),  dalam usaha  preventif,  pihak  Satpol  PP melksanakan  tugas  sesuai  dengan
Prosedur  Tetap  (Protap).  Hal  ini dimaksudkan agar pihak aparat penegak hukum baik perorangan dan unit satuan dalam  mengambilan  tindkan  tidak dipandang  berlebihan  oleh  masyarkat. Pihak  Satpol  PP  dalam  mengambil tindkan  harus  jeli  dalam  melihat kemungkinan-kemungkinan  yng  dapat terjadi pada saat Razia. 2. Usaha Represif (tindkan tegas), Serangkaian tindkan aparat yng dilaksanakan oleh Satpol PP dan anggota Polri  /TNI  baik  perorangan  maupun dalam ikata n kesatuan secara professional,  proposional,  dan  tanpa ragu-ragu  serta  sesuai  dengan  peratran perundang-undangan yng berlaku.
Menurut  Bapak  Admaja  Ginting, mengatakan  bahwa  usaha  penanganan yng  dilaksanakan  oleh  Satpol  PP  dan aparat  hukum  dalam  menangani  situasi yng  tidak  diinginkan  pada  saat  patroli keliling, diantaranya: 1. Melksanakan  sosialisasi  melalui lisan kepada pedagangkakilima 2. Memakai  pendekatan  dialogis secara  berulang  (sebelum  dan  sesudah) aktualisasi Razia. 3. Memakaian tameng dengan melksanakan  dorongan  mundur  kepada massa dalam aktualisasi aks anarkis saat Razia berserentak. 4. Menyemprotkan  gas  air  mata apabila  massa  semakin  rusuh  dalam aktualisasi  aksi  saat  ada  unjuk  rasa mengenai  tempat  berjual  beli  untuk pedagangkakilima. 5. Mengeluarkan tembakan peringatan  yng  dilaksanakan  oleh  pihak yng berwajib. Hasil penelitian ini  adalh fakta-fakta yng menunjukkan  bagaimana  peran  Satpol PP dalam pembenahan pedagangkakilima  di  pajak  kabanjahe kabupaten karo. Berikut ini akan dibahas mengenai  makna  yng  terkandung  dalam fakta tersebut.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  hasil penelitian  dan  pembahasan  yng  telah dilaksanakan  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut: 1. Peran Satpol PP dalam pembenahan  pedagangkakilima  di  pajak kabanjahe  kabupaten  karo  sebagai regulatory  role (perencana  kebjakan), sebagai enabling role (pelaksana kebjakan),  dan  sebagai direct  role (pengawas  kebjakan)  telah  sesuai dengan  visi  Satpol  PP  yakni  menjadi penegak  Peratran  daerah    dan  sesuai dengan  fungsi  dan  tugas  satpol  pp  yng tertera  dalam  Peratran  Bupati  Karo
Nomor  39  Tahun  2016  BAB  VI  Pasal  90 yakni  melksanakan  aktivitas  ketertiban umum dan ketentraman masyarkat. 2. Adanya Pembinaan dan Pembenahan  yng  dilaksanakan  oleh Satpol  PP  Kabupaten  Karo  dilatar belakangi oleh aktivitas atau program ini adalh  tugas  pokok  dan  fungsi  serta banyaknya  para  pedagangkakilima  yng berjualan  di  trotoar  atau  pinggir  jalan sehingga  mengurangi  keindahan  kota. Adapun bentuk pembinaan yng dilaksanakan  oleh  Satpol  PP  pada  saat melksanakan  pembenahan  PKL  dipajaak kabanjahe kabupaten karo adalah:
a. Melksanakan  sosialisasi  hukum  dan peratran  daerah.    sosialisasi  kepada
pedagangkakilima  tentng  aturan  yng ada dan penataan tempat usaha.
b. Satpol  PP  dalam  menyelenggarakan pembinaan  memberikanbimbingan dan  penyuluhan  serta  mengatur usaha pedagangkakilima dalam prosedur  pengembanganusahanya, melksanakan pembinaan secara sosialisasi dengan cara pedagangkakilima dikumpulkan untuk  diberikan  pemahaman,  bahwa berjualan  di  trotoar  dan  dipinggir jalan  tidak  dibolehkan  dan  jika dilaanggar akan dikenakan saanksi c. Melksanakan patroli keliling dan jika ada  pedagang  yng  berjualan  tidak pada  tempat  yng  sudah  ditentukan ditegur  dan  jika  tidak  diindaahkaan akan diberikan surat peringatan. 3. Dalam  melksanakan  pembenahan terhadap pedagangkakilima yng dilaksanakan  Satpol  PP  terdapat beberapa hambatan, antara lain: a. Ketrampilan dan Pendidikan yng dimiliki  petugas  Satpol  PP  tidak sesuai dengan bidang tugasnya. b. Minimnya kesadaran pedagangkakilima terhadap hukum dan Perda c. Minimnya Pemberdayaan Masyarkat atau melibatkan masyarkat  dalam  pembenahan PKL.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Dammsar.  2009. Pengantar  Sosiologi Ekonomi ,  Jakarta:  Kencana Prenata Media Group Miless,  B.  Mattheew  and  Huberrmann. 1992, Qualitative Data Analysis :  A  Sourcebook  of  New Methods ,  Beverly  Hills:    Sage Publications.
Moeleong,  Lexy  J.  2002. Mettodologi Peneitian  Kualitatif ,  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Moeleong,  Lexy  J.  2011. Metode Penellitian  Kualitatif  Edisi Revisi .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Ndrraha,  Talliziduhu.  2001. Kybernology (Ilmu  Pemrintahan  Baru) , Jakarta: Rineka Cipta Peratran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  41  Tahun 2012  Tentng  Penataan  Dan Pemberdayaan Pedagangkakilima. Poerwadharminta.  W.J.S.  2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka. Putra,  Fadillah,  2003. Paradigma  Kritis Dalam  Studi  Kebjakan  Publik , Yogyakarta. Rahardjo,  Satjipto,  2006. Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Kompas. Rasyid,  M.  Ryaas,  1997. Makna Pemrintahan,  Tinjauan  dari Segi  Etika  dan  Kepemimpinan , Jakarta: Yarsif Watampone Sugiyono,  2003. Metode  Penelitian Administrasi, Edisi Ke-13 , Bandung: Alfa Beta Suliistiyani,  Rosidah,  2007, Manajajmen Sumber Daya Manusia , Yogyakarta : Graha Ilmu Thoha,  Miftah.  2008. Ilmu  Administrasi Negara .  Jakarta:  Raja  Biro Findo Persada.
Wahab,  Soelichin  A.  1997. Anallisis Kebijjakan  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebjakan Negara , Jakarta:  Bumi Aksara Widjiajanti,  Retno.  2000. Penataan  Fisik Aktivitas Pedagangkakilima Pada  KawasanKomersial  Di PusatKota (Studi Kasus: SimpanglimaSemarang) . Bandung: Magister Cara PerencanaanWilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. Winardi.  2015. Manajemen  Prilaku
Organisasi .  Jakarta  :  Prenada
Media Group
Sumber Lain:
https://coere.ac.uk/download/pdf/2231
26311.pdf
https://reppository.metrouniv.ac.id/id/e print/1215/1/SKRIPSI%20EKO%20SUS ANTO%20NPM.%201287634%20ESY.pd
f file:///C:/Ussers/EIRE%20ARI%20SIMA
NJUNTAK/Downloads/Documents/GAB
UNGAN%20KECULAI%20BAB%20IV.pdf file:///C:/Ussers/EIRE%20ARI%20SIMA NJUNTAK/Downloads/Documents/536- Article%20Text-1314-1-10- 20190527.pdf