Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SAAT MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
Dika Agmar Fachurrahman 1 , Krisna Ade Saputra 2 , Rudy Defri Susilo 3 1,2,3 Universitas Tulungagung Email : itsdikaaf@gmail.com , ade30saputra@gmail.com , rudydefrisusilo@gmail.com

## ABSTRACT
e-commerce has ushered in a new chapter in the global economy or digital economy. A high- tech  based  business,  e-commerce  brings  a  new  look  to  traditional  business.  Online  shopping  has changed the communication model of producers and consumers in the world. Indonesia already has a  legal  basis  for  consumer  protection,  namely  Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer Protection, and  other  laws  and regulations  that  regulate  the  same  matter.  In  this  case,  consumers must be given various  protections. especially  those  who  are  very  vulnerable  to  various  possibilities that can harm the consumers  themselves  by  traders  who  carry  out  buying  and  selling  transactions online. There is no good intention. Online transactions between business people and consumers must have good intentions from the start. If consumers and business actors experience problems in buying and  selling transactions, they can use the  UUPK  facility  as  a  guideline  for  consumers,  especially  to fight for their rights to protect their interests. It is possible for commercial actors to find buyers. those who do not have good faith go through a similar process to solve problems. In essence, regulations related to consumer protection are not enough to just be a forum or legal vehicle for consumers and business actors. Several improvements and additions to regulatory substance still need to be added to  protect all parties.  Given the rapid pace  of  science,  we  must  also  be  aware  of  the  possibility  of working against us.
Keywords : Consumers, Online Transactions, Consumer Protection Rights

## ABSTRAK
e-commerce  telah  mengantarkan  babak  baru  dalam  ekonomi  global  atau  digital  economy. Bisnis  berbasis  teknologi  tinggi,  e-commerce  membawa  tampilan  baru  pada  bisnis  tradisional. Belanja  online  mengubah  model  komunikasi  produsen  dan  konsumen  di  dunia.Indonesia  telah memiliki dasar hukum perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen,  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  mengatur  hal  yang sama.Dalam  hal  ini  konsumen  harus  diberikan  berbagai  perlindungan  khusus  yang  sangat  rentan terhadap  berbagai  kemungkinan  yang  dapat  merugikan  konsumen  itu  sendiri  oleh  para  pelaku perdagangan yang melakukan  transaksi jual  beli secara online Tidak ada niat baik. Transaksi online antara  pelaku  bisnis  dan  konsumen  harus  memiliki  niat  baik  sejak  awal.Apabila  konsumen  dan pelaku usaha mengalami kendala dalam transaksi jual beli, maka dapat menggunakan fasilitas UUPK sebagai  pedoman  bagi  konsumen  terutama  untuk  memperjuangkan  haknya  untuk  melindungi kepentingannya.Tidak  menutup  kemungkinan  pelaku  komersial  menemukan  pembeli  yang  tidak beritikad baik melalui proses serupa untuk menyelesaikan masalah.Pada hakekatnya, regulasi terkait perlindungan konsumen tidak cukup hanya menjadi wadah atau wahana hukum bagi konsumen dan pelaku  usaha..Beberapa  perbaikan  dan  penambahan  substansi  regulasi  masih  perlu  ditambahkan untuk  melindungi  semua  pihak.  Mengingat  pesatnya  laju  ilmu  pengetahuan,  kita  juga  harus menyadari kemungkinan merugikan kita.
Kata kunci : Konsumen, Transaksi Online, Hak Perlindungan Konsumen
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## PENDAHULUAN
Internet telah mengantarkan babak baru dalam ekonomi global, dan istilah ekonomi digital  atau  digital  economy  mulai  populer.  Keberadaannya  ditandai  dengan  semakin maraknya  kegiatan  ekonomi  yang  menggunakan  internet  sebagai  sarana  komunikasi. Misalnya,  perdagangan  semakin  berbasis  pada  e-commerce  atau  e-commerce  Bisnis berbasis  teknologi  tinggi,  e-commerce,  telah  membawa  tampilan  baru  pada  bisnis tradisional,  dan  komunikasi  langsung  antara  konsumen  dan  perusahaan  telah  menjadi komunikasi tidak langsung. Belanja online telah mengubah model bisnis tradisional dengan meningkatkan mode komunikasi produsen dan konsumen di dunia maya. Sistem bisnis yang digunakan di toko online dirancang untuk tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini dibuat sejak saat pembelian, konfirmasi, dan pengiriman.
Istilah  e-commerce  mengacu  pada  setiap  transaksi  barang  atau  jasa  melalui penggunaan  sarana  elektronik.  Di  sisi  lain,  pengaruh  keberadaan  internet  terhadap perkembangan  teknologi  informasi  konsumen  membuat  konsumen  semakin  pilih-pilih  dan selektif dalam memilih produk. Selain itu, bagi produsen, keberhasilan ini berdampak positif dalam mempermudah distribusi produk sehingga menghemat biaya dan waktu.
Di  sisi  lain,  karena  para  pihak  tidak  bertemu,  ada  kemungkinan  penipuan  atau kekacauan,  yang  merupakan  masalah  serius  yang  perlu  diwaspadai.  Efek  negatif  e- commerce  cenderung  merugikan  konsumen.  Antara  lain  produk  yang  dipesan  tidak  sesuai dengan  produk  yang  dipasok,  dan  hal-hal  lain  yang  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan sebelumnya. Ambil kasus pembelian barang secara online,  namun barang yang dibeli tidak sama  dengan  gambar  iklan  yang  ditampilkan  sebagai  contoh.  Apakah  ini  termasuk pelanggaran  hak  konsumen?  Bisakah  Anda  menuntut  penjual  untuk  pengembalian  uang atau  penggantian  pembelian  Anda?  Oleh  karena  itu,  dokumen  ini  menjelaskan  bagaimana seharusnya perlindungan konsumen dalam menghadapi peristiwa nyata yang terjadi saat ini dan saat ini, yaitu transaksi penjualan e-commerce, berdasarkan ketentuan Undang-undang Pembela Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK).

## METODE PENELITIAN
Publikasi  ini  ditulis  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif atau  disebut  juga  pendekatan  perundang-undangan.  Kajian  ini  mengkaji  suatu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
permasalahan  hukum  dari  perspektif  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan,  serta mengevaluasi  dan  menelaah  konsep  hukum  yang  relevan  dari  perspektif  konsep  hukum yang  relevan.  Dari  perspektif  normatif,  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  metode ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  penalaran  ilmiah.  Sifat  normatif  dari situasi bahkan lebih jauh dari norma hukum. Tidak semua aturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang  berpangkat  lebih  tinggi  dianggap  sebagai  hukum  konstruktif.  Tujuan penelitian hukum  adalah untuk  menemukan  kebenaran  yang  konsisten,  khususnya  apakah kaidah  hukum  itu  sesuai  dengan  norma  hukum,  apakah  norma  hukum  yang  memuat kewajiban dan sanksi itu sesuai dengan asas hukum, dan apakah tingkah laku seseorang itu sesuai  dengan  norma  hukum.  Sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan  norma  hukum  atau  dasar hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Transaksi Jual beli Online (e-commerce)
Ada  kesamaan  dalam  setiap  definisi  yang  diberikan  dan  digunakan  oleh  kelompok yang  berbeda.  Dari  ciri-ciri  tersebut  terlihat  jelas  bahwa  e-commerce  pada  dasarnya merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang secara signifikan mengubah cara manusia berinteraksi dengan lingkungannya, dalam hal ini dengan mekanisme  perdagangan.  Cara  melakukan  transaksi  dalam  e-commerce  Transaksi  jual  beli yang dilakukan melalui e-commerce biasanya memiliki penawaran jual, penawaran beli, dan komitmen  penjualan  atau  komitmen  pembelian.  Dengan  cara  ini,  pedagang  menyediakan daftar atau katalog barang yang akan dijual.
Saat  melalui  tahap  pemesanan,  biasanya  produk  yang  dijual  tidak  divisualisasikan dalam  bentuk  gambar,  melainkan  berupa  deskripsi  produk.  Jenis  pembayaran  yang ditawarkan  bervariasi  tergantung  layanan  yang  ditawarkan  merchant,  seperti  kartu  kredit, transfer  bank,  cek,  dll.  Saat  mengisi  formulir,  minta  pelanggan  untuk  mengisi  formulir dengan  informasi  kontak  pelanggan.  Jika  tombol  reset diklik,  proses  reset  semua  opsi  dan informasi yang dimasukkan oleh pelanggan dan dapat diulang dari awal.
Dalam  e-commerce,  untuk  memilih  barang  yang  akan  dibeli,  terdapat  form  yang disebut  shopping  cart,  yang  berfungsi  seperti  shopping  cart.  Keranjang  belanja  adalah perangkat  lunak  di  web  yang  memungkinkan  pelanggan  melihat  toko  yang  terbuka,  lalu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
memilih  barang  untuk  'dimasukkan  ke  keranjang',  dan  membelinya  saat  pembayaran. Software  ini  akan  menghitung  ongkos  kirim,  jumlah  dan  total  harga  barang  yang  akan ditambahkan  ke  keranjang  belanja,  dan  transaksi  masih  bisa  dibatalkan.  Masukkan  semua produk yang dibeli ke dalam keranjang belanja, lalu periksa.
Selanjutnya  adalah  mengisi  formulir  transaksi  berupa  data  identitas  pembeli  dan jenis  pembayaran  yang  digunakan.  Setelah  semua  syarat  terpenuhi,  merchant  segera mengirimkan barang pesanan ke customer. Dalam kontrak elektronik semacam itu, Internet adalah  media  komunikasi  yang  digunakan  para  pihak  untuk  mengadakan  kontrak.  Namun, hal  itu  akan  berakhir  dengan  penyerahan  atau  penyerahan  barang  dan/atau  jasa  yang menjadi subyek dari kontrak fisik.
Kontrak  elektronik  dengan  objek  transaksi  berupa  informasi  dan/atau  layanan. Dalam  kontrak  elektronik  jenis  ini,  internet  merupakan  media  komunikasi  dalam  bentuk pembuatan kontrak dan sekaligus media pengiriman atau pengantaran informasi dan/atau layanan  yang  menjadi  subjek  kontrak.  Dalam  perjanjian  elektronik,  para  pihak  dalam perjanjian tidak perlu bertemu secara langsung, dan para pihak dalam perjanjian tidak akan bertemu sampai tercapainya kesepakatan, dan mungkin tidak akan pernah bertemu.

## 2. Perlindungan hukum menurut UUPK
Pasal  4  UUPK  menyebutkan  hak  konsumen  meliputi:  hak  untuk  memilih  barang dan/atau  jasa  serta  memperoleh  barang  dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar dan  syarat  serta  jaminan  yang  dijamin;  hak  memperoleh  syarat  dan  jaminan  sehubungan dengan informasi barang dan/atau jasa yang benar, jelas dan jujur; hak atas ganti rugi, ganti rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  atau tidak sesuai dengan kesepakatan; dan lain-lain.
Sedangkan menurut Pasal 7 UUPK, kewajiban peserta niaga antara lain: memberikan informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  tentang  keadaan  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa, serta  memberikan  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan;  atau  barang dan/atau jasa yang digunakan tidak sesuai dengan perjanjian, dll, memberikan kompensasi, kompensasi dan/atau penggantian, dll.
Menurut  pasal  ini, spesifikasi barang  yang  Anda  terima  tidak sesuai  dengan  barang yang tertera di iklan/foto penawaran barang dan merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi merchant untuk memperdagangkan barang tersebut.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Sesuai  dengan  Pasal  4  huruf  h  UUPK  konsumen  berhak  mendapatkan  kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya.  Apabila  pelaku  usaha  tidak melaksanakan kewajibannya.

## 3. Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE dan PP PSTE
Transaksi  jual  beli,  meskipun  dilakukan  secara  online,  tetap  dianggap  sebagai transaksi  elektronik  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  berdasarkan  UU  ITE  dan  PP  PSTE. Kontrak  elektronik  itu  sendiri  menurut  Pasal  48(3)  PP  PSTE  sekurang-kurangnya  harus memuat  hal-hal  sebagai  berikut;  data  identitas  pihak;  objek  dan  spesifikasi;  persyaratan transaksi elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terjadi pembatalan kontrak oleh kedua  belah  pihak;  atau  hak  untuk  meminta  penggantian  produk  dalam  hal  cacat tersembunyi;pilihan  hukum  untuk  penyelesaian  transaksi  elektronik.  Oleh  karena  itu, transaksi elektronik yang terjadi dalam kasus tersebut dapat menggunakan UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum penyelesaiannya.
Berkenaan dengan perlindungan konsumen, Pasal 49(1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku perdagangan yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi  yang  lengkap  dan  benar  tentang  syarat-syarat  kontrak,  produsen,  dan  produk yang ditawarkan. Lebih lanjut ditegaskan pada paragraf selanjutnya bahwa pelaku komersial perlu  memberikan  informasi  yang  jelas  tentang  penawaran  kontrak  atau  iklan.  Nah  disini muncul pertanyaan, bagaimana  jika produk  yang sampai  ke  tangan  konsumen  tidak  sesuai dengan kesepakatan?
Pasal  49(3)  PP  PSTE  mengatur  hal  ini,  dimana  pelaku  usaha  harus  memberi konsumen jangka waktu pengembalian barang jika tidak sesuai dengan perjanjian atau jika ada  cacat  tersembunyi.  Selain  kedua  ketentuan  tersebut  di  atas,  apabila  ternyata  barang yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  foto  pada  iklan  toko  online  tersebut  (sebagai  bentuk penawaran), kita juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata  dengan  dalih  terjadinya  wanpretasi  atas  transaksi  jual  beli  yang  Anda  lakukan dengan penjual.

## 4. Tinjauan Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa
Sengketa  e-commerce  internasional  dapat  diselesaikan,  terutama  yang  melibatkan sengketa nilai kecil di forum yang tepat, yaitu dengan Online Dispute Resolution (ODR) atau
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Online  APS,  yang  merupakan  cara  praktis  untuk  memberikan  solusi  yang  memadai, ekonomis, dan efektif kepada pelanggan. dan mengurangi keputusan kasus di negara asing. Ada  beberapa  keuntungan  bagi  pembeli  dan  pihak  bisnis  yang  bertransaksi  e-commerce dalam menyelesaikan sengketa melalui ODR, antara lain:
Pertama,  hemat  waktu  dan  uang.  Keuntungan  ini  karena  para  pihak  tidak  perlu membayar  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  menghadiri  persidangan  dan  biaya  yang terkait dengannya. Kecepatan ODR adalah salah satu keunggulan dasarnya, partai dan netral tidak  perlu  melakukan  perjalanan  untuk  bertemu,  tidak  perlu  hadir  pada  waktu  yang bersamaan, tenggat waktu antar pengajuan bisa singkat, penyelesaian bisa dilakukan di atas kertas.
Kedua,  biasanya,  biaya  layanan  penyelesaian  sengketa  perdata  merupakan kombinasi  dari  biaya  lembaga  penyelesaian  sengketa,  biaya  dan  biaya  pihak  netral,  biaya pihak,  dan  biaya.  hukum.  Dalam  ODR,  sebagian  dari  biaya  ini  tidak  ada  atau  berkurang secara signifikan.
Ketiga, pihak yang menggunakan akses internet lebih percaya diri dalam menghadapi proses  yang  dilaluinya,  karena  dapat  dengan  mudah  mengontrol  dan  merespon  apa  yang terjadi dalam proses tersebut.
Keempat,  jika  para pihak  enggan untuk bertatap  muka,  mereka  dapat  menghindari pertemuan  dengan pihak  lain.  Para pihak  dapat  menghindari  rasa  takut diintimidasi  dalam prosesnya. Ini adalah masalah psikologis.
Berdasarkan  penyelesaian  sengketa  alternatif  offline  atau  tradisional,  juga  dapat dibagi  menjadi  bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  online  (ODR)  yang  dapat  dilakukan melalui  Arbitrase  Online.  Perkembangan  teknologi  yang  memungkinkan  terjadinya perdagangan  elektronik  juga  menginspirasi  penyelesaian  sengketa  secara  elektronik.  Di tengah gejolak sistem hukum yang tidak mengikuti pesatnya kemajuan teknologi, teknologi telah  menorehkan  gagasan  penyelesaian  sengketa  secara  online,  dalam  bentuk  arbitrase online (electronic arbitration).
Arbitrase  online  adalah  opsi  yang  menarik  untuk  menyelesaikan  sengketa  e-niaga. Karakteristik transaksi internet adalah transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan konsumen  dan  pelaku  usaha  dari  berbagai  negara  yang  dapat  menimbulkan  sengketa. Dimana  sengketa  tersebut  memiliki  nilai  nominal  yang  sangat  kecil,  namun  membutuhkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
penyelesaian yang cepat, serta dengan biaya yang tidak terlalu tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk menyediakan Alternatif Penyelesaian Sengketa Online, seperti arbitrase online. Penyelesaian sengketa online dimulai pada tahun 1995 dengan pembentukan Hakim Virtual di Pusat Hukum dan Teknologi Vilanova.
Tujuannya  adalah  menjadi  penyedia  layanan  penyelesaian  sengketa  khususnya sengketa online. Kasus pertama diajukan pada tahun 1996. Dalam kasus tersebut, seseorang menggugat  karena  telah  menerima  iklan  yang  tidak  diinginkan  melalui  email  yang  dikirim menggunakan  alamat  American  Online  (AOL).  AOL  setuju  untuk  menanggapi  gugatan  ini, dan  hakim  virtual  yang  menangani  kasus  tersebut  mengabulkan  tuntutan  penggugat  dan memerintahkan AOL untuk tidak lagi mengirimkan email yang berisi iklan.
Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  online  lainnya  tidak  jauh  berbeda dengan  arbitrase  tradisional  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Perbedaannya  hanya pada  metode  yang  digunakan  yaitu  penggunaan  fasilitas  elektronik  dan  implementasinya. Dalam  arbitrase  online,  pendaftaran  kasus,  pemilihan  arbiter,  pengajuan  dokumen, musyawarah  arbiter  dalam  kasus  pengadilan  arbitrase  dengan  lebih  dari  satu  arbiter, pengambilan keputusan dan pemberitahuan keputusan dilakukan secara online.

## KESIMPULAN
Saat  ini,  transaksi  jual  beli  melalui  e-commerce  berkembang  pesat  terutama  di wilayah  hukum  Indonesia.  Indonesia  telah  memiliki  dasar  hukum  perlindungan  konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.
Dalam hal ini konsumen harus diberikan berbagai perlindungan khusus yang sangat rentan  terhadap  berbagai  kemungkinan  yang  dapat  merugikan  konsumen  itu  sendiri  oleh para  pelaku  perdagangan  yang  melakukan  transaksi  jual  beli  secara  online  Tidak  ada  niat baik.  Transaksi  online  antara  pelaku  bisnis  dan  konsumen  harus  memiliki  niat  baik  sejak awal.
Apabila  konsumen  dan  pelaku  usaha  mengalami  kendala  dalam  transaksi  jual  beli, maka dapat menggunakan fasilitas UUPK sebagai pedoman bagi  konsumen terutama untuk memperjuangkan  haknya  untuk  melindungi  kepentingannya.  Tidak  menutup  kemungkinan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
pelaku  komersial  menemukan  pembeli  yang  tidak  beritikad  baik  melalui  proses  serupa untuk menyelesaikan masalah.
Pada  hakekatnya,  regulasi  terkait  perlindungan  konsumen  tidak  cukup  hanya menjadi wadah atau wahana hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Beberapa perbaikan dan  penambahan  substansi  regulasi  masih  perlu  ditambahkan  untuk  melindungi  semua pihak. Mengingat pesatnya laju ilmu pengetahuan, kita juga harus menyadari kemungkinan merugikan kita.

## DAFTAR PUSTAKA
Retno Sari Dewi. (2015). Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce. Private Law , 7 (2), 71. Djoni  S.Gazali  dan  Rachmadi  Usman,  Hukum  Perbankan,  Ctk.kedua,  Sinar  Grafika,  Jakarta;
2012
Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001
Abdul  Halim  Barkatullah  dan  Teguh  Prasetyo,  Bisnis  E-Commerce:  Studi  Sistem  Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
Az Nasution, “Konsumen dan Hukum”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.