## Laundry Q: Korelasi
Antara Ancaman Klausula Baku dan Kritik Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Oleh: Rahmat

## Abstract
Standard  clauses  are  an  accumulation  of  business  and  non-business  factors,  and follow  a  uniform  pattern.  The  principles  of  consumer  protection  contract,  either introduced by Law No. 8 /1999 or by experts, have yet to contain standard contracts and  clauses.  As  a  result,  even  though  Laundry  Q  combined  three  principles  of  the contract,  the  composition  of  standard  clauses  consist  of  exonerated  and  prohibited clauses. Besides containing the internal weakness, this law has weak supervision not to mention law enforcement. Standard clauses only covers a small part of clauses on the  formulation  of  business  actors.  The  executive  and  legislative  body  should  act. Certified  standard  clauses,  the  revision  of  Article  18  of  Law  No.  8  /1999,  and judicial review of this article by the Constitutional Court needs to be done.
Keywords:  Principles  of  contracts,  standard  clauses,  prohibited  clause,  the exonerated  clause,  Laundry  Q,  Article  18  of  Law  No.  8  /  1999  on  Consumer Protection

## A. Pendahuluan
Dalam  disertasinya  yang  sudah  dibukukan,  Hernoko  mengatakan  suatu  kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan para pihak (Hernoko, 2009: 33-36).  Kontrak  mempertemukan  dan mengawal  kesetaraan  kepentingan,  mengadili dan membebaskan para pihak dari ketidakadilan. Kontrak meniscayakan kebebasan, sebab  hanya  melalui  kebebasan  para  pihak  akan  berkedudukan  seimbang  dan berkeadilan.  Penyimpangan  dari  asas  kebebasan  berkontrak  dapat  menimbulkan sanksi  perdata  dan  pidana  (Shofie,  2009:  33-36).  Namun  di  dalam  praktik  kontrak modern, banyak ditemukan model kontrak baku yang cenderung berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil (Hernoko, 2009: 33-36), karena isinya telah diformulasikan oleh  satu  pihak  dalam  bentuk  formulir-formulir  (Sastrawidjaja,  2005:  175).  Hanya
Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies                                                         Volume 6 Nomor 2 September 2016
segelintir  hal  saja  yang  biasanya  belum  dibakukan 1 .  Aturan  atau  ketentuan  atau syarat  sebuah  kontrak  merupakan  klausula  yang  menentukan  hubungan  antara pelaku  usaha  dan  konsumen,  hak  dan  kewajiban.  Kalau  klausula  kontrak  telah dipersiapkan  dan  ditetapkan  lebih  dahulu  oleh  pelaku  usaha,  sementara  konsumen hanya  diminta  menyetujui  dan  memenuhinya  saja,  maka  klausula  itu  disebut klausula  baku.  Pasal  1  ayat  10  UU  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen menyatakan:
“Klausula  baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib dipenuhi oleh konsumen.”
Pembakuan  klausula  cenderung  menimbulkan  masalah.  Pertama,  karena  klausula baku seringkali merugikan pihak yang berada pada posisi lemah dan, kedua, karena kesulitannya  untuk  mewujudkan  asas  kebebasan,  keseimbangan,  dan  keadilan  bagi para  pihak.  Jika  menyimpangi  asas  kebebasan  berkontrak,  maka  klausula  baku bertentangan  dengan  Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH  Perdata). Jika  menyimpangi  asas  keseimbangan  dan keadilan, maka  klausula baku  bertentangan  dengan  Pasal  2  Undang-Undang  (UU)  Nomor  8  Tahun  1999. Tidak  menutup  kemungkinan  klausula  baku  yang  disodorkan  di  sekeliling masyarakat,  dan  disetujui  untuk  memenuhi  hajat  keseharian,  misalnya  menyuci pakaian  (laundry),  adalah  klausula  baku  yang  tidak  melindungi  kepentingan konsumen.  Klausula  baku  Laundry  Q  yang  bertempat  di  Kota  Pontianak,  misalnya, dirumuskan  tanpa  melibatkan  konsumen.  Terhadap  isi  dan  format  klausula  itu, konsumen  tidak  diberi  kesempatan  untuk  mengusulkan  perubahan.  Kosumen  cukup memberikan  persetujuan  dengan  cara  menandatangani  kontrak  baku  dan  klausula baku yang sudah tersedia.
Klausula  baku  Laundry  Q  tentunya  dibuat  dan  dirumuskan  dengan  alasan-alasan tertentu yang disesuaikan dengan faktor kepentingan dan rasionalitas bisnis. Namun klausula yang disodorkan kepada konsumen itu tidak dapat mengelak dari penilaian normatif  UU  Nomor  8  Tahun  1999.  Sebabnya  ialah  karena  pelaku  usaha  wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tentang klausula baku seperti disebutkan dalam Pasal 18  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  UU  Nomor  8  Tahun  1999. Ketakterelakkan  normatif  belum  sepenuhnya  membuktikan  UU  tersebut  serba lengkap,  serba  sempurna,  dalam  rangka  melindungi  kepentingan  konsumen. Kelemahan suatu peraturan hukum, atau peraturan perundang-undangan, sedari awal sudah disadari oleh para ahli hukum, bahkan oleh para perumus (legislator) sendiri. Tak mengherankan jikalau suatu peraturan bisa diubah, direvisi, dibatalkan, dicabut, dihapus, dan berbagai bentuk kemungkinan legalitas lainnya. Konon pula objek yang diaturnya  bersifat  dinamis  dan  berubah  mengikuti  perkembangan  seperti  h alnya perlindungan konsumen.
1 Misalnya jenis, harga, jumlah, tempat, waktu dan spesifikasi lain dari objek perjanjian. Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 66.
Dilemanya  adalah  UU  Nomor  8  Tahun  1999  merupakan  satu-satunya  peraturan perundang-undangan  yang  tersedia,  masih  berlaku  hingga  sekarang,  dan  oleh karenanya  paling  tepat,  untuk  mengeksaminasi  klausula  baku,  sementara  pada  saat yang  sama  suatu  peraturan  perundang-undangan  memendam  kelemahan.  Keadaan dipersulit  oleh  lemahnya  peranan  institusi  kepemerintahan,  yang  berwenang  dan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha milik masyarakat, dalam memberikan jaminan  terhadap  ancaman  klausula  baku  yang  tidak  melindungi  konsumen.  Sudah semestinya  dilema  korelatif  ini  menemukan  jalan  keluar.  Tujuan  pokoknya  ialah melindungi  konsumen,  pelaku  usaha,  dan  pihak  lain  yang  berkepentingan,  baik melalui klausula baku maupun melalui UU Nomor 8 Tahun 1999.

## B. Klausula Baku: Teori, Asas, Norma dan Bukti Ilmiah
Mewaspadai  klausula  baku,  secara  teoritis,  adalah  kewaspadaan  untuk  melindungi konsumen.  Pepatah  lama,  bahwa  pembeli  (konsumen)  bagaikan  sang  raja,  hendak diwujudkan  lagi  setelah  pelaku  usaha  merajai  tahta  kontrak  dan  klausula  bisnis modern. Kewaspadaan teoritis untuk melindungi konsumen muncul dari pengalaman pahit  bisnis  dan  industri,  kemudian  menyita  perhatian  studi-studi  hukum.  Ada  tiga teori terkenal, jikalau bukan paling berpengaruh dalam perlindungan konsumen: let the  buyer  beware,  the  due  care  theory,  dan  the  privity  of  contract (Shidarta,  2000: 50-52).  Teori let  the  buyer  beware  atau  caveat  emptor, yang  secara  harfiah  berarti “biarkan  si  pembeli  berhati-hati”,  dianggap  embrio  kelahiran  sengketa  transaksi konsumen.  Teori  ini  mengandaikan  pelaku  usaha  dan  konsumen  berkedudukan seimbang karena dibentuk oleh mekanisme pasar. Proteksi eksternal tak diperlukan. Jika konsumen mengalami kerugian, maka penyebabnya ialah kekeliruan konsumen, karena  menurut  prinsip  keperdataannya  pihak  yang  wajib  berhati-hati  adalah konsumen. Bukankah klausula baku sudah tersedia! Teori ini mengandung beberapa kelemahan  atau  kritik.  Pertama,  peluang  pelaku  usaha  untuk  menutup-nutupi informasi  produk  berkali-kali  lebih  besar  ketimbang  ketidakmampuan  konsumen mengakses  informasi.  Kedua,  dalih  pelaku  usaha  untuk  menjustifikasi  dirinya  lebih besar ketimbang konsumen.
Teori The  due  care  theory menyatakan,  pelaku  usaha  mempunyai  kewajiban  untuk berhati-hati  dalam  memasyarakatkan  produk  (barang/  jasa).  Pelaku  usaha  dapat disalahkan kalau dia terbukti melanggar prinsip kehatian-hatian. Kunci perlindungan konsumen  terletak  pada  kemampuan  konsumen  untuk  membuktikan  kesalahan pelaku  usaha  atau  pelanggarannya  terhadap  prinsip  tersebut.  Masalahnya  ialah konsumen  mengalami  kesulitan  untuk  membuktikan  kelalaian  pelaku  usaha  yang memiliki kekuatan ekonomis, politis dan sebagainya. Kelemahan lain teori The  due care  theory ialah  ketidaksesuaiannya  dengan  hukum  pembuktian  di  Indonesia. “Barangsiapa  mendalilkan  mempunyai  suatu  hak  atau  untuk  meneguhkan  haknya atau  membantah  hak  orang  lain,  atau  menunjuk  pada  suatu  peristiwa,  maka  dia diwajibkan  membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa  tersebut”  (Pasal  1865  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini jelas menyulitkan konsumen.
Kewajiban  pelaku  usaha  untuk  melindungi  konsumen  sangat  ditekankan  oleh  teori The  privity  of  contract ,  asalkan  saja  di  antara  dua  pihak  telah  terjalin  hubungan kontraktual.  Kewajiban  melindungi  konsumen  diakibatkan  oleh  kontrak.  Kontrak akan mendasari dan membatasi kewajiban pelaku usaha. Hal di luar rumusan kontrak
tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya.  Kendati  sangat  memperhatikan kosumen, namun teori The privity of contract memiliki kelemahan. Pertama, sebuah kontrak  seringkali  dibuat  berdasarkan  kemauan  pelaku  usaha.  Kontrak  baku  dan klausula  baku  adalah  bukti  ketidakberdayaan  konsumen  menghadapi  dominasi pelaku  usaha.  Kedua,  pelaku  usaha  berpeluang  menghilangkan  kewajiban  yang seharusnya  dibebankan  kepadanya.  Ketiga,  pelaku  usaha  bisa  saja  hanya merumuskan  kesalahan  prinsipil  dalam  kontrak,  sedangkan  kesalahan  lain,  yaitu kesalahan  fatal  menurut  konsumen,  dianggap  kesalahan  kecil.  Klausula  baku seringkali memuat subjektifikasi kesalahan, yaitu kesalahan perspektif pelaku usaha sendiri.
Mewaspadai  klausula  baku  bukan  dengan  semata-mata  mengembalikan  konsumen sebagai  raja,  melainkan  dengan  memeriksa  asas-asas  hukum  kontrak  yang mendasarinya.  Tidak  ada  hukum  tanpa  asas-asas  hukum,  baik  karena  asas-asas tersebut  memberikan  makna  etis  peraturan  hukum  maupun  tata  hukum  (Shofie, 2002:  25).  Prof.  Dr.  Satjipto Rahardjo, menurut  Shofie,  mengibaratkan asas  hukum seperti  “jantung”  peraturan  hukum.  Dalam  pembahasan  asas  hukum  kontrak, menurut  Hernoko,  Niewenhius  berpendapat  asas  hukum  berfungsi  sebagai pembangunan sistem, menciptakan sistem check and balance, mempengaruhi hukum positif,  dan  mengarah  pada  proses  keseimbangan  (Hernoko,  2009:  22).  Hukum memang  mengenal  beberapa  asas  yang  mendasari  perjanjian  secara  umum,  dan kontrak  khususnya. Pertama ,  asas  kebebasan  berkontrak.  Setiap  orang  bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya, sejauh tidak melanggar  undang-undang,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan  (Rahardjo,  2009:  43). Makna  kata  “setiap  orang”  bukan  merujuk  pada  pribadi  atau  individu  tertentu, melainkan  antar  pribadi  atau  antar  individu.  Prinsip  kebebasan  berkontrak memberikan  kebebasan  bagi  para  pihak  untuk  (1)  membuat  atau  tidak  membuat perjanjian;  (2)  mengadakan  perjanjian  dengan  siapapun;  (3)  menentukan  isi perjanjian,  pelaksanaan  dan  persyaratannya,  dan  (4)  menentuk  bentuk  perjanjian (lisan  dan  tulisan)  (Salim.  H.S,  2003:  9).  Jadi  di  dalam  kontrak  para  pihak mempunyai kedudukan seimbang dan berkeadilan, aturan yang mengikat, dan wajib ditaati oleh para pihak yang membuatnya.
Kedua , asas konsensualisme. Suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata  sepakat,  tentunya  selama  syarat  sahnya  kontrak  sudah  terpenuhi  (Fuadi,  1999: 30).  Karakter  universal  dari  asas  konsensualisme  terletak  pada  unsur  kesepakatan, yang  dibentuk  oleh  penawaran  dan  penerimaan  (Hernoko,  2009:  107),  sek alipun kedua  pihak  mengabaikan  unsur-unsur  formalitas  kontrak.  Ketiga,  asas  daya mengikat  kontrak  (pacta  sunt  servanda).  Suatu  kontrak  yang  dibuat  secara  sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata).  Menurut  Hernoko,  pengertian  “berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”  menunjukkan  bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak sejajar dengan pembuat  undang-undang  (Hernoko,  2009:  110).  Keempat,  asas  itikad  baik. Perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  (Pasal  1338  ayat  (3)  Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Salim membagi itikad baik menjadi dua. Pertama adalah  itikad  baik  yang  nisbi.  Artinya,  itikad  baik  dapat  dilihat  dari  sikap  dan tingkah  laku  seseorang.  Kedua  adalah  itikad  baik  yang  mutlak.  Artinya,  penilaian
terhadap  itikad  baik  diletakkan  pada  akal  sehat  dan  keadilan,  dan  dibuat  ukuran seobjektif  mungkin  untuk  menilai  keadaan  tersebut  (Salim.  H.S,  2003:  11).  Rusli berpendapat,  itikad  baik  adalah  kejujuran  dalam  fakta,  dalam  tindakan,  atau  dalam transasksi yang bersangkutan (Rusli, 1993: 120).
Kelima ,  asas  proporsionalitas.  Asas  proporsionalitas  berarti  asas  yang  mendasari pertukaran  hak  dan  kewajiban  para  pihak  sesuai  proporsi  atau  bagiannya. Proporsionalitas  pembagian  hak  dan  kewajiban  diwujudkan  dalam  seluruh  proses hubungan  kontraktual,  baik  pra  melakukan  kontrak,  pembentukan  kontrak,  hingga pelaksanaan  kontrak.  Asas  proporsionalitas  tidak  menyoal  keseimbangan  hasil, tetapi  lebih  menekankan  proporsi  pembagian  hak  dan  kewajiban  antar  pihak (Hernoko,  2009:  29,  293).  Menurut  Hernoko,  asas  proporsionalitas  pada  dasarnya merupakan  perwujudan  doktrin  “keadilan  berkontrak”  yang  mengoreksi  dominasi asas  kebebasan  berkontrak  yang  dalam  beberapa  hal  justeru  menimbulkan ketidakadilan  (Hernoko,  2009:  73).  Dalam  kontrak  komersial,  asas  proporsionalitas memiliki  3  (tiga)  fungsi,  yaitu  (1)  menjamin  terwujudnya  negoisasi  kontrak  yang fair,  yang  dilakukan  pada  tahap  pra  kontrak,  (2)  menjamin  kesetaraan  hak  serta kebebasan  menentukan  isi  kontrak,  yang  dilakukan  pada  tahap  pembentukan kontrak,  dan  (3)  menjamin  terwujudnya  distribusi  pertukaran  hak  dan  kewajiban sesuai proporsinya, yang dilakukan dalam pelaksanaan kontrak. Hernoko selanjutnya berpendapat,  jika  terjadi  kegagalan  pelaksanaan  kontrak,  maka  kadar  kesalahan harus  diukur  berdasarkan  asas  proporsionalitas,  sehingga  kesalahan  kecil  ( minor important )  tidak  serta  merta  berakibat  pada  pemutusan  kontrak,  atau  pembebanan ganti  rugi  terhadap  pihak  lain  (Hernoko,  2009:  293-294).  Fungsi-fungsi  asas proporsionalitas  kiranya  dapat  pua  diberlakukan  dalam  kontrak  jasa,  karena  “... batasan  yang  jelas  mengenai  kontrak  komersial  itu  sendiri  tidak  pernah  dijumpai” (Hernoko, 2009: 29) Keenam, asas keseimbangan. Tujuan asas keseimbangan ad alah hasil  akhir  yang  menempatkan  posisi  para  pihak  seimbang  ( equal )  dalam menentukan  hak  dan  kewajiban.  Hasil  akhir  merupakan  pembeda  utama  asas keseimbangan  dari  asas  proporsionalitas.  Oleh  karena  itu,  untuk  menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sangat kuat (Hernoko, 2009:  61,  66-67).  Selain  mengatur  ketentuan  klausula  baku  dan  menyebutkan  lima asas perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan  keselamatan  konsumen  serta  kepastian  hukum  (Pasal  2  UU  Nomor  8  Tahun 1999) 2 ,    UU  Nomor  8  Tahun  1999  juga  mengatur  hak  (konsumen 3 dan  pelaku
2 Rumusan ini dirinci oleh Penjelasan  Atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Asas  manfaat  dimaksudkan  untuk  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam  penyelenggaraan perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat  dan  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  konsumen dan  pelaku  usaha.  Asas  keadilan  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan  secara maksimal  dan  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk  memperoleh  haknya dan  melaksanakan  kewajibannya  secara  adil.  Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan keseimbangan  kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha,  dan  pemerintah  dalam  arti  materiil  dan  spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan  kepada  konsumen  dalam  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa yang  dikonsumsi  atau  digunakan.  Asas  kepastian  hukum  dimaksudkan  agar  baik  pelaku  usaha  maupun konsumen  mentaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
3 Pasal  4  UU  Nomor  8  Tahun  1999  menyatakan  hak  konsumen  adalah:  a.  Hak  atas  kenyamanan, keamanan dan  keselamatan mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau
usaha 4 )  dan  kewajiban  (konsumen 5 dan  pelaku  usaha 6 ).  Menurut  alkostar,  UU Nomor 8 tahun 1999 merupakan indikator untuk melindungi kepentingan konsumen secara  yuridis.  Kepastian  perlindungan  hukum  tersebut  mengacu  pada  perlakuan keadilan antara hak konsumen dan pelaku usaha (alkostar, 2000: 327).
Menurut  UU  Nomor  8  Tahun  1999,  tidak  semua  klausul  baku  diperbolehkan.  Ada klausul  baku  yang  dilarang  atau  disingkat  klausul  terlarang.  Norma  dasar  UU  yang mengatur klausula terlarang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3):
“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian  yang  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dinyatakan batal demi hukum”.
Ketentuan-ketentuan  mengenai  klausula  terlarang  dijelaskan  dalam  Pasal  18  ayat (1) 7 dan (2) 8 .  Apabila suatu klausul baku sudah dinyatakan batal demi hukum, maka jasa  serta  mendapatkannya  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan;  c.  Hak atas informasi  yang benar,  jelas dan jujur  mengenai   kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk  didengar  pendapat  dan  keluhan  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan;  e.  Hak  untuk mendapatkan  advokasi  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut; f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan, dilayani secara  benar  serta  tidak  diskriminatif;  h.  Hak  untuk  mendapatkan  konpensasi  ganti  rugi  dan/atau penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya; i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.
4 Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan hak pelaku usaha adalah: a. Menerima pembayaran sesuai dengan  kesepakatan  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan;  b.  Mendapat  perlindungan  hukum  dari tindakan  konsumen  yang  tidak  beritikat  baik;  c.  Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di dalam  penyelesaian  hukum  sengketa  konsumen;  d.  Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik,  apabila  secara hukum  kerugian  konsumen  tak  terbukti;  e.  Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
5 Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan kewajiban konsumen adalah: a. Membaca dan mengikuti petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa;  b.  Beritikat  baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6 Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan kewajiban pelaku usaha adalah: a. Beritikat baik dalam melakukan  usaha;  b.  Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa serta menjelaskan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif; d. Menjamin  mutu barang dan/atau jasa yang  diproduksi  atau  diperdagangkan  berdasarkan  standar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  berlaku;  e. Memberi  kesepatan  kepada  konsumen  untuk  menguji  dan/atau  mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu serta  member  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat  dan/atau  yang  diperdagangkan;  f. Memberi konpensasi ganti rugi dan/atau penggantian, atas kerugian akibat  penggunaan,  pemakaian dan pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan;  g.  Memberi  konpensasi  ganti  rugi  dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
7 “(1)  Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. Menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha;  b.  Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak menolak penyerahan kembali  barang  yang dibeli konsumen; c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun  tidak langsung  untuk  melakukan  tindakan  sepihak  yang  berkaitan  dengan  barang  yang  dibeli  oleh  konsumen secara angsuran; f. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang  dibeli  oleh  konsumen;  g.  Memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau mengurangi  harta  kekayaan  konsumen  yang  menjadi  obyek  jual  beli  jasa;  h.  Menyatakan  tunduknya konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan  baru,  tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan
kontrak  yang  disepakati  oleh  pelaku  usaha  dan  konsumen  juga  dinyatakan  bat al. Pembatalan merupakan wewenang lembaga peradilan atau lembaga peradilan khusus yang ditunjuk untuk melaksanakannya.
Jika klausula baku hendak dihindarkan dari klausula terlarang, maka “Pelaku usaha wajib menyesuaikan  klausula  baku  yang  bertentangan  dengan  Undang-undang  ini” 9 Namun  demikian,  klausula  terlarang  adalah  salah  satu  klausula  yang  dikenal  dalam norma  perlindungan  konsumen.  Mengingat  sebuah  UU  bersifat  membatasi,  maka karakteristik  klausula  terlarang  juga  terbatas.  Studi-studi  hukum  perlindungan konsumen mengenalkan dan menambahkan klausula lain, yaitu klausula eksonerasi, yang  dipandang  lebih  luas  dan  mampu  melindungi  konsumen  dari  klausul -klausul baku  yang  tidak  melindungi  konsumen.  Menurut  Shidarta,  klausula  eksenorasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya dibebankan pada para pihak; produsen/penyalur  produk  (penjual)  (Shidarta,  2000:  20).    Rijken,  seperti  dikutip Miru dan Yudo, mendefinisikan klausula eksonerasi sebagai:
“Klausula  yang  dicantumkan  dalam  suatu  perjanjian  dengan  mana  satu  pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau  terbatas  yang  terjadi  karena  inkar  janji  atau  perbuatan  melanggar  hukum” (Miru dan Yudi, 2007: 114).
Indikator klausula eksonerasi adalah klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya  memiliki  posisi  lemah  jikalau  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha.  Unsur fundamental klausula eksonerasi semacam ini 10 belum atau tidak terakomodir dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Perhatikan Tabel 1 di bawah.
Tabel 1
Ciri Utama Klausula Terlarang dan Klausula Eksonerasi
No  Klausula Terlarang Klausula Eksonerasi Contoh 1 Pengalihan Tanggung Jawab - Kekurangan  harga  jual  barang jaminan  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  menjadi  tanggung jawab konsumen 2 Mengatur Beban - Jika  terjadi  perbedaan,  maka
yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa  konsumen  memanfaatkan  jasa  yang  dibelinya;  i. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”
8 (2)  Pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit  terlihat  atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”.
9 Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1999.
10 “Klausula  yang  biasanya  dimuat  dalam  perjanjian  sebagai  klausula  tambahan  atas  unsur  esensial  dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang  sangat  merugikan  konsumen  yang  umumnya  memiliki  posisi  lemah  jika  dibandingkan  dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.” Ahmadi Miru dan Sutarman Yudi, Hukum Perlindungan Konsumen, 114.
Pembuktian perhitungan kami dianggap benar 3 Pengaburan bentuk/isi - Kelebihan dari harga jual barang  jaminan  yang  dilakukan oleh pelaku usaha akan disampaikan kepada konsumen 4 - Pembatasan Tanggung Jawab Film  yang  hilang/  rusak  diganti sebesar 1 rol film 5 - Penghilangan Tanggung Jawab Hilang/Kerusakan barang di luar tanggung jawab kami 6 - Merugikan Konsumen Setelah  barang  yang  dibiayai konsumen  terpasang,  barang tersebut  menjadi  hak  dan  di bawah wewenang kami 7 - Melemahkan Posisi Konsumen Konsumen  berjanji  menerima segala  kondisi  pelayanan  sesuai kemampuan pelaku usaha
Keterangan:
1. Dalam  pengalihan  tanggung  jawab  semestinya  pelaku  usaha  yang bertanggungjawab  terhadap  kekurangan  nlai  barang,  sebab  pelaku  usaha  yang melakukan, misalnya, penaksiran dan pelelangan barang, bukan konsumen.
2. Pengaburan  bentuk  antara  lain  ditulis  dengan  huruf  kecil,  warna  yang  sama dengan tulisan lain, dan biasanya diletakkan pada posisi yang sulit dibaca.
3. Pengaburan isi antara lain ditulis tanpa menentukan waktu dan cara.
Adalah menarik, klausula terlarang dan klausula eksonerasi juga merupakan mas alah dalam  usaha-usaha  yang  dijalankan  oleh  pemerintah.  Penelitian  Rahmat,  “Analisa Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Implementasi Kontrak Bisnis (Suatu Kajian Perspektif  Hukum  Perlindungan  Konsumen),”  dapat  dijadikan  contoh  (Rahmat, 2006).  Rahmat  menganalisis  klausula  baku  yang  dibuat  oleh  beberapa  institusi kepemerintahan  yang  bergerak  di  sektor  ekonomi,  yaitu  Perusahaan  Daerah  Air Minum  (PDAM),  Perseroan  Terbatas  Perusahaan  Listrik  Negara  (PT  PLN), Perseroan  Terbatas  Telekomunikasi  (PT  Telkom),  dan  Perusahaan  Umum  (Perum) Pegadaian.  Dengan  menggunakan  perspektif  hukum  perlindungan  konsumen, Rahmat mengembangkan pertanyaannya tentang implikasi hukum dari klausula baku yang  dibuat  oleh  beberapa  perusahaan  lembaga  pemerintah  tersebut.  Tesis  ini menggunakan pendekatan normatif, berpijak pada aspek norma (aturan tertulis), dan berfokus  pada  kajian  sistimatika  hukum.  Jenis  penelitiannya  adalah  penelitian kepustakaan.  Hasilnya  ialah  bahwa  beberapa  klausul  baku  dalam  kontrak  yang
dibuat oleh institusi-institusi pemerintah tersebut berindikasi klausula terlarang, dan termasuk juga klausula eksenorasi (klausula berat sebelah).
Rahmawati  meneliti  klausula  baku  dalam  kontrak  pemasangan  saluran  air  PDAM Kota Pontianak (Rahmawati, 2013). Sebagaimana Rahmat, Rahmawati menggunakan  perspektif  UU  Perlindungan  Konsumen,  dan  menambahkan spesifikasi perspektual. Rumusan pertanyaan penelitian Rahmawati, oleh karenanya, lebih khusus. “Bagaimanakah kontrak baku yang dibuat oleh PDAM Kota Pontianak ditinjau  dari  asas  keseimbangan  dan  Hukum  Perlindungan  Konsumen?”  Penelitian yang menggunakan metode pendekatan normatif dengan berpijak pada aspek norma hukum  ini  menyimpulkan,  bahwa  antara  PDAM  Kota  Pontianak  dan  pelanggan terjalin  kontrak  yang  tidak  seimbang.  Menarik  diingat,  penelitian  Rahmawati dilakukan  setelah  pemberlakuan  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen mencapai usia 14 (empatbelas) tahun.
Klausula  terlarang  dan  klausula  eksonerasi  ternyata  muncul  dalam  kontrak-kontrak baku  rumusan  perusahan  pemerintah.  Pemerintah  semestinya  telah  mengetahui  dan menjadi  pelopor  rumusan  klausula  baku  yang  bebas  dari  klausula  terlarang  dan tentunya  bebas  dari  klausula  eskonerasi.  Kepeloporan  menjadi  krusial  bagi  usaha- usaha masyarakat, baik usaha kecil atau mikro, menengah, maupun atas. Sayangnya, klausula  terlarang  dan  klausula  eksonerasi  sudah  menjalar  ke  dalam  usaha  kecil milik  masyarakat  seperti  dibuktikan  oleh seorang  mahasiswa  yang  meneliti kontrak baku yang dibuat dan digunakan oleh Luxor Laundry & Dry Clean, yang beralamat di  Kompleks  Meranti  Indah  Pontianak  (Mursalin,  2012).  Hasil  penelitian  Mursalin menyatakan  Luxor  Laundry  telah  melanggar  aspek-aspek  perlindungan  konsumen, karena  ditemukan  ketidakseimbangan  (hak  dan  kewajiban)  kontrak,  dan diberlakukannya klausula terlarang dan klausula eksonerasi. Dia bahkan menyatakan kontrak baku Luxor Laundry melanggar hukum Islam.
Jadi beberapa upaya pembuktian ilmiah tentang klausula baku yang berhasil dilacak bertemu  pada  kesimpulan  normatif-positivistis  yang  seragam,  bahwa  klausula  baku sektor jasa telah melanggar asas keseimbangan, menggunakan klausula terlarang dan klausula  eksonerasi.  Konsumen  belum  terlindungi.  Bukti-bukti  ilmiah  itu  akan dilanjutkan dengan upaya menemukan faktor atau penyebab dilema “akut” klausula baku  sektor  jasa,  baik  faktor  internal,  yang  bisa  diselesaikan  oleh  pelaku  usaha, maupun  faktor  eksternal,  yang  berada  di  luar  kendali  pelaku  usaha.  Klausula  baku Laundry Q akan dijadikan contoh 11 .  Dengan menggunakan metode normatif-kritis 12 , dilema akut klausula baku diharapkan menemukan jalan keluar.
11 Diperlukan waktu 6 (enam) bulan, Juni-Desember 2014, untuk meneliti klausula baku Laundry Q.
12 Metode  normatif-kritis  berarti  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip logis ilmu hukum secara kritis. Prinsip-prinsip logis yang dimaksud pertama- tama merujuk pada paradigma positivistis dalam ilmu hukum. Artinya, mencermati apa yang dinyatakan oleh  peraturan  perundang-undangan  terlebih  dahulu,  yaitu  UU  Nomor  8  Tahun  1999.  Karakteristik paradigma  positivistis  dalam  studi  hukum  memang  mengutamakan  telaah  tekstual.  Prinsip  berikutnya ialah  melakukan  analisis  kritis  terhadap  peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Prinsip  kritis  di  sini dipahami  secara  terbatas,  yaitu  menemukan  keterbatasan  dan/atau  “kelemahan”  suatu  peraturan perundang-undangan  jikalau  dihadapkan  pada  objek  tertentu,  klausula  baku  Laundry  Q,  yang  mestinya telah  diatur  oleh  peraturan  itu  sendiri.  Jadi  prinsip  kritis  ini  tidak  dapat  dikacaukan  dengan  apa  yang

## C. Klausula Baku Laundry Q
Laundry  Q  terletak  di  Jalan  Putri  Candramidi  Gg.  Sukarame  No.  26  A  Pontianak Sejak  didirikan  pada  tahun  2011,  Laundry  Q  menawarkan  jasa  kepada  masyarakat Kota  Pontianak  khususnya  dan  luar  Kota  Pontianak  umumnya.  Laundry  Q  bukan saja  melengkapi  usahanya  dengan  fasilitas  dan  instrumen  bisnis  ke-laundry-an, melainkan  pula  dengan  syarat  legal-formal.  Demikianlah  Laundry  memiliki  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Izin Gangguan, dan Tanda Daftar Perusahaan (Perusahaan  Perorangan/PO).  Semua  dokumen  legal-formal  ini  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Kota  Pontianak.  Kelengkapan  dokumen  lega-formal  merupakan  daya tarik khas Laundry Q yang dimiliki oleh Faiz Amien Jaya, seorang konsultan usaha laundry  di  Kota  Pontianak.  Dari  kelengkapan  legal-formal  dan  ketokohan pemiliknya  ini  bisa  muncul  dugaan,  bahwa  Laundry  Q  berpotensi  dijadikan  sampel pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1999.
Laundry  Q  telah  menyediakan  terlebih  dahulu  format,  isi  dan  rumusan  kontrak penyucian  barang  yang  galibnya  berupa  pakaian,  entah  pakaian  luar  (misalnya, kemeja),  pakaian  dalam  (misalnya,  kaos  dalam),  dan  pakaian  ibadah  (misalnya, mukenah).  Dalam  “Nota/Bon  Laundry  Q”  disebutkan  berbagai  jenis  barang  lain yang  dapat  dimintakan  jasa  penyuciannya  kepada  Laundry  Q.  Nota  tersebut  juga menyediakan kolom jumlah lembar dan ukuran berat barang. Ada tiga kategori biaya pelayanan yang ditetapkan Laundry Q, yaitu biaya standar, biaya ekspres dan biaya kilat.
Calon  konsumen  yang  berminat  menggunakan  jasa  Laundry  Q  dapat  membawa barang,  misalnya  beberapa  lembar  pakaian  pribadi  miliknya,  yang  hendak dimintakan  jasanya  kepada  Laundry  Q,  dan  membubuhkan  tanda  tangannya  pada format  kontrak  yang  telah  disediakan.  Tanda  tangan  konsumen  merupakan  bukti persetujuannya terhadap semua hal yang telah dirumuskan oleh Laundry Q. Kontrak baku  yang  ditandatangani  oleh  konsumen  menjadi  acuan  kedua  pihak,  sekalipun konsumen  tidak  terlibat  dalam  merumuskannya.  Dalam  Nota/Bon  Laundry  Q tercantum klausula kontraktual sebagai berikut:
“PERHATIAN:  1.  Pengambilan  harus  membawa  nota/bon.  2.  Barang  hilang/rusak diganti 5x harga laundry. 3. Barang hilang/rusak karena tidak diambil lebih dari 30 hari,  tidak  ditanggung  atau  akan  disumbangkan.  4.  Kerusakan/luntur/mengkerut karena  sifat  bahan  itu  sendiri  diluar  tanggungjawab  kami.  5.  Hak  claim  berlaku  24 jam  setelah  barng  diambil.  6.  Aturan  jaminan  diatas  tidak  dapat  diubah  dan konsumen dianggap setuju dengan syarat-syarat diatas.”

## D. Faktor Klausula Baku Laundry Q
Ada  4  (empat)  faktor  yang  mendeterminasi  Laundry  Q  merumuskan  klausula  baku usaha jasanya. Pertama adalah faktor kepentingan bisnis. Bagi Laundry  Q, klausula baku  merupakan  modernisasi  bisnis  jasa.  Dilihat  dari  perkembangan  bisnis  jasa, klausula  baku  adalah  bentuk  kontraktual  yang  lebih  maju  dan  relevan  dengan perkembangan  dan  tuntutan  jaman.  Jasa  penyucian  pakaian  kini  berubah  ke  arah
disebut  critical  legal  studies  (CLS),  atau  studi  kritis  hukum,  yang  bermaksud  membongkar  berbagai macam kepentingan (interest) dalam peraturan perundang-undangan.
profesional, kontraktual, dan berkarakteristik bisnis. Laundry Q bukan menawarkan jasa  buruh  atau  pembantu  penyuci  pakaian,  melainkan  Jasa  Layanan  Binatu Profesional  seperti  tercantum  dalam  Nota/Bon  Laundry  Q.  Oleh  karena  itu,  tujuan utama  Laundry  Q  adalah  bisnis.  Memang  benar,  tidak  ada  larangan  hukum  untuk memburu  keuntungan  bisnis.  Namun  mengambil  keuntungan  tidak  boleh dimanipulasi  oleh  motif  pelaku  usaha  saja;  keuntungan  maksimal  dengan  biaya seminimal  mungkin.  Relasi  antara  kepentingan  bisnis  dan  hukum  merupakan problem klasik. Di satu sisi, diandaikan kepentingan bisnis lebih dinamis, dan lebih cepat  berubah,  ketimbang  kepastian  atau  ketaatan  terhadap  hukum.  Di  sisi  lain, kepentingan  bisnis  dan  kepastian  hukum  tidak  bisa  dipisahkan.  “Setiap  langkah bisnis  adalah  langkah  hukum,”  demikian  J.  Van  Kan  dan  J.H.  Beekhuis  seperti dikutip  Hernoko  (Hernoko,  2009:  61).  Langkah  hukum  juga  berarti  langkah  d alam pra, pembentukan, dan pelaksanaan kontrak.
Klausula baku yang dirumuskan terlebih dahulu oleh Laundry Q adalah perwujudan kontraktual  yang  padanya  melekat  dimensi  bisnis  dan  hukum.  Pada  dimensi  bisnis, klausula  baku  menunjang  kepentingan  bisnis  Laundry  Q  sebagai  pengusaha, misalnya  kepastian  nominal  jaminan.  Bagi  Laundry  Q,  kalkulasi  bisnis  seharusnya dipertahakan  sedemikian  rupa,  bahkan  dipertahankan  dalam  rumusan  kontrak  baku. Maka “...6. Aturan jaminan diatas tidak dapat diubah dan konsumen dianggap setuju dengan  syarat-syarat  diatas”  (lihat  Nota/Bon  Laundry  Q  nomor  6).  Klausula  baku memang  berupaya  menjelaskan  hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha  dan  konsumen. Menurut  pengalaman  Laundry  Q,  selama  ini  mayoritas  konsumen  bisa  memahami atau  memaklumi  kontrak  dan  klausula  baku  penyucian  itu.  Memang  pernah  ada komplain  konsumen  yang  merasa  hak-haknya  diabaikan,  namun  bukan  komplain fundamental  terhadap  kepentingan  diri  (self-interest)  Laundry  Q  yang  diwujudkan dalam kontrak baku yang diyakini sudah memberikan klausul-klausul “terbaik” bagi konsumen.
Sekalipun begitu, karena dirumuskan secara sepihak, klausula kontrak baku Laundry Q  sangat  sulit  menghindari  subjektivisme  yang  melampaui  kepentingan  konsumen. Subjektivisme  kontrak  baku  seringkali  paralel  dengan  kerugian  pihak  lain.  Dalam Nota/Bon Laundry Q disebutkan, bahwa “...2. Barang hilang/rusak diganti 5x harga laundry”, bukan berdasarkan harga ril atau harga  yang adil menurut konsumen dan Laundry  Q.  Penetapan  jumlah  itu  dimaksudkan  untuk  melindungi  kepentingan konsumen  dan  Laundry  Q  sendiri. Jika  tidak dipatok,  maka  sengketa  susah  ditolak. Klausul nomor 2 itu tampak sejalan dengan ketentuan Pasal 26 UU Nomor 8 Tahun 1999: “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi  yang  disepakati  dan/atau  yang  diperjanjikan.”  Kendati  demikian,  jikalau harga ril barang lebih besar ketimbang harga penggantian barang hilang atau rusak, maka  konsumen  tetap  dirugikan.  Sebaliknya,  jikalau  harga  ril  barang  hilang  atau rusak ternyata lebih rendah ketimbang “...diganti 5x harga laundry”, maka Laundry Q  akan  menderita  kerugian.  Subjektivisme  harga  dalam  kontrak  baku  rupanya berpotensi merugikan dua pihak sekaligus.
Faktor kedua adalah efisiensi kontrak. Bagi Laundry Q, klausula baku adalah wujud kontraktual  yang  efisien  untuk  mengungkapkan  keinginan,  penawaran  jasa,  dan persetujuan  konsumen.  Efisiensi  kontrak  ala  Laundry  Q  sejalan  dengan  kompetisi pasar  yang  dihadapinya.  Konsumen  sebenarnya  memburu  tiga  hal,  yaitu  kecepatan,
bagus,  dan  murah.  Namun  ketiga  hal  ini  tidak  bisa  diperoleh  oleh  konsumen,  dan tidak  bisa  disiapkan  oleh  Laundry  Q.  Oleh  karena  itu,  Laundry  Q  memberi kan preferensi  kepada  konsumen  untuk  memilih  satu  atau  dua  skala  prioritas  dari  yang dapat  diperoleh  dan  disediakan  olehnya.  Laundry  Q  mengistilahkan  ketiganya sebagai  triangle  bisnis.  Maka  seketika  kontrak  baku  disetujui,  seketika  itu  pula proses  bisnis  selesai.  Sastrawidjaja  benar,  bahwa  alasan  semula  kontrak  baku memang  alasan  efesiensi  dan  praktis  (Sastrawidjaja,  2005:  176).  Ciri  khas  kontrak semacam  itu,  menurut  Wulansari,  ada  dua.  Pertama,  selalu  berupa  kontrak  tertulis yang  substansinya  dipersiapkan  terlebih  dahulu  dan,  kedua,  disusun  dan dipersiapkan  oleh  salah  satu  pihak  kemudian  diajukan  kepada  pihak  lain  untuk diterima secara utuh (Wulansari, 2003: 49). Beberapa studi lain menyebutkan aspek - aspek  positif  klausula  baku,  antara  lain  memudahkan  proses  dan  mekanisme  bisnis yang  semakin  kompetitif.  Namun  jikalau  diuji  dengan  teori  let  the  buyer  berware, efisiensi  kontrak  ala  Laundry  Q  memiliki  risiko  atau  konsekuensi  normatif.  Salah satu sebabnya ialah konsumen dapat meminta tanggung jawab pelaku usaha  tentang kualitas  informasi  tentang  jasa  ke-laundry-an  yang  disodorkan.  Kualitas  informasi mendeterminasi  pilihan  konsumen.  Informasi  dan  pilihan  merupakan  dua  jenis  hak dari  4  (empat)  hak  dasar  konsumen  seperti  didaftarkan  oleh  J.F.  Kennedy 13 .    Hak- hak dasar konsumen memang sulit diefisiensikan dalam pembakuan klausula secara sepihak.
Faktor ketiga ialah polarisasi kontrak baku. Laundry Q, pelaku usaha itu, memasuki pasar  ke-laundry-an  yang  sudah  terlebih  dahulu  tercipta  dan  menciptakan  hukum- hukumnya  sendiri,  seperti  harga,  iklan,  dan  lain  sebagainya.  Pasar  kompetitif  itu juga  membentuk  pola  pembuatan  kontrak.  Menurut  Laundry  Q,  usaha  laundry umumnya mengacu dan menggunakan kontrak yang kurang-lebih sama. Ada banyak contoh klausula baku yang tersebar dan diketahui oleh Laundry Q sebelum secara de facto menjalankan usahanya. Laundry Q semacam melakukan perbandingan klausula baku.  Beberapa  klausul  Laundry  Q  menyerupai  klausula  Luxor  Laundry  &  Dry Clean  yang  menurut  hasil  penelitian  Mursalin  tergolong  klausula  terlarang  dan klausula eksonerasi. Perhatikan klausula sebagai berikut:
“PERHATIAN: 1. Pengambilan harus disertai dengan Bon dibayar tunai, 2. Bon ini berlaku selama 40 hari dan Barang yang tidak diambil melebihi batas waktu tersebut tidak  menjadi  tanggung  jawab  kami,  3.  Tanggung  jawab  kami  atas kerusakan/kehilangan  Mak  10  kali  pembiayaan  pembersihan  &  barang  yang  telah diganti  menjadi  milik  kami,  4.  Kalim  (sich!)  berlaku  24  jam  setelah  pengambilan barang, 5. Kerusakan yang terjadi selama proses pembersihan yang diakibatkan oleh sifat barang seperti luntur, mengkerut/melar atau memudarnya sebagian warna, tidak menjadi tanggung jawab kami” (Mursalin, 2012).
Klausul  nomor  1  dan  5  Luxor  Laundry  di  atas,  misalnya,  sangat  sulit  dibedakan dengan  klausul  nomor  1  dan  4  dalam  Nota/Bon  Laundry  Q.  Tidak  ada  maksud mengomparasi  klausula.  Hal  yang  hendak  ditekankan  ialah  Laundry  Q  belum
13 Menurut  Kennedy  ada  4  (empat)  hak  dasar  konsumen:  (1)  hak  memperoleh  keamanan  (the  right  to safety); (2) hak memilih (the right to choose); (3) hak mendapat informasi (the right to be informed); dan (4) hak untuk didengar (the right tobe heard). Lihat Rahmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika (Jakarta: Jambatan, 2000), 205.
merumuskan  klausul-klausul  baku  yang  fundamental  berbeda  dari  klausul-klausul baku  usaha  laundry  lain,  setidaknya  usaha  laundry  yang  pernah  menjadi  objek penelitian  ilmiah.  Klasula  baku  Laundry  Q,  dengan  demikian,  merepresentasikan konvensi  kontrak,  yang  relatif  seragam,  di  sektor  jasa  laundry  khususnya.  Kendati begitu, Laundry Q masih sanggup menambahkan klausul khas, bahwa “...3. Barang hilang/rusak  karena  tidak  diambil  lebih  dari  30  hari,  tidak  ditanggung  atau  akan disumbangkan.”  Menurut Laundry Q, kalimat “... akan disumbangkan” merupakan hasil  kreasi  internal,  tidak  diadopsi  dari  tempat  lain,  dan  bertujuan  mensubstitusi amal sosial konsumen. Namun, secara keseluruhan, klausula baku Laundry Q adalah klausula adaptif di lingkungannya.
Faktor  keempat  ialah  rendahnya  wawasan  tentang  UU  Nomor  8  Tahun  1999. Rendahnya  pengetahuan  tentang  UU  tersebut  menyebabkan  klausula  baku  Laundry Q  lebih  banyak  mengatur  hak  ketimbang  kewajiban  pelaku  usaha.  Adalah  benar, klausula  baku  qua  klausula  baku  tidak  dilarang.  Pelaku  usaha  boleh  merumuskan klausula  baku  sepanjang  tidak  melawan  atau  bertentangan  dengan  peraturan  yang ada 14 .    Namun  karena  hak  pelaku  usaha  mendominasi,  maka  tanggung  jawabnya mencuat  secara  eksklusif.  Seorang  konsumen  memang  berhak  mengajukan  klaim, namun  klaim  harus  sejalan  dengan  tanggung  jawab  eksklusif  Laundry  Q,  karena “...5.  hak  claim  berlaku  24  jam  setelah diambil.”  Klausul  tentang  hak klaim  dalam Nota/Bon  Laundry  Q  berarti  pembatasan  tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Kalau eksklusivisme  mengerucut  pada  pembatasan  tanggung  jawab,  maka  karakteristik imunatif pelaku usaha biasanya mengerucut pada penghilangan tanggung jawab dan pengalihan  tanggung  jawab.  Contoh  karakteristik  imunatif  adalah  klausul  nomor  4 Nota/Bon  Laundry  Q  (“...4.  Kerusakan/luntur/mengkerut  karena  sifat  bahan  itu sendiri  diluar  tanggungjawab  kami.”).  Jadi  kerusakan  atau  luntur  atau  mengkerut disebabkan oleh sebab tunggal, yaitu bahan atau barang itu sendiri, bukan pada jasa profesional  Laundry  Q.  Adalah  menarik,  Laundry  Q  secara  lisan  menyatakan tanggung  jawab  atas  kerusakan,  luntur  atau  mengkerut  seyogyanya  dikemb alikan kepada  pembuat  barang,  yaitu  pihak  lain,  atau  produsen  barang.  Katakanlah  pabrik pembuat  pakaian.  Pernyataan  lisan  semacam  ini,  menurut  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a UU  Nomor  8  Tahun  1999,  merupakan  pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha. Untunglah, pengalihan tanggung jawab ini diungkap Laundry Q secara lisan,  bukan tulisan.

## E. Asas dan Penyimpangan Klausula Baku
Dalam menjalankan usahanya, Laundry Q mengandaikan dirinya sudah menerapkan “asas  kebebasan  berkontrak”.  Sebabnya  ialah  tidak  ada  praktek  pemaksaan  bagi calon  konsumen  untuk  menyetujui  kontrak  dan  klausula  baku  Laundry  Q.  Calon konsumen  bebas  berkehendak  sebelum  mengambil  keputusan.  Jadi  ada  kebebasan merumuskan  isi  kontrak,  ada  pula  pula  kebebasan  melayani  dan  menentukan konsumen.  Kebebasan  pertama  dipahami  sebagai  otonomi  pelaku  usaha,  sedangkan
14 Dalam  pengertian  Widjaja  dan  Yani,  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tidak  melarang  pelaku  usaha  untuk membuat  perjanjian  baku  yang  memuat  klausula  baku  atas  setiap  dokumen  dan/atau  setiap  perjanjian transaksi  usaha  perdagangan  barang  dan/atau  jasa,  selama  dan  sepanjang  perjanjian  baku  dan/atau klausula  baku  tersebut  tidak  mencantumkan  ketentuan  sebagaimana  dilarang  dalam  pasal  18  ayat  (1), serta tidak berbentuk sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2). Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 57.
kebebasan  kedua  dimengerti  sebagai  kualifikasi  yang  diterapkan  pelaku  usaha kepada  konsumen.  Karena  otonomi  dan  kualifikasi,  Laundry  Q  merasa  tidak  perlu melibatkan  peran  konsumen.  Kebebasan  berkontrak  yang  dipahami  dan  dij alankan tidak bertentangan dengan hukum.
Kebebasan  berkontrak  perspektif  Laundry  Q  menyeerupai  asumsi  let  the  buyer beware,  bahwa  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  telah  tercipta  kedudukan seimbang.  Oleh  karena itu, kelemahan teori let the buyer  beware  adalah  kelemahan kebebasan berkontrak perspektif Laundry Q. Bagi konsumen tertentu, klausula baku yang  dirumuskan  Laundry  Q  tampak  sulit  diakses,  dibaca  dan  dimengerti.  D alam struktur Nota/Bon Laundry Q, klausula baku ditulis dalam format atau bentuk tulisan dengan  ukuran terkecil jikalau  dibandingkan  dengan  tulisan lainnya.  Klausula  baku tersebut juga diletakkan di posisi paling bawah. Konsumen tertentu dapat mengalami kesulitan  untuk  memahami  apa  maksud  dari  salah  satu  klausul  Laundry  Q.  Kepada siapa atau kelompok sosial mana barang yang hilang atau rusak atau mengkerut, dan tidak  diambil  oleh  konsumen  (lihat  klausula  baku  Laundry  Q  nomor  3),  akan diserahkan? Apakah barang tersebut bisa disumbangkan kepada Laundry Q sendiri? Daftar  pertanyaan  dapat  diperpanjang.  Intinya  ialah  pengungkapan  klausul  baku barulah  jelas  jikalau  konsumen  bertanya  langsung  kepada  Laundry  Q.  Dalam perspektif  UU  Nomor  8  Tahun  1999,  klausula  baku  yang  memenuhi  unsur-unsur Pasal  18  ayat  (2):  “Pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang  letak atau  bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara  jelas,  atau  yang pengungkapannya sulit dimengerti” merupakan klausula terlarang. Selain itu, dalam klausul  “...akan  disumbangkan”,  konsumen  memiliki  hak,  antara  lain  hak  untuk mengetahui kepada siapa barang tersebut diserahkan. Jadi Laundry Q dan konsumen perlu  mencapai  kesepakatan-kesepakatan  baru  sebagai  adendum  kesepakatan sebelumnya.
Asumsi  lain  Laundry  Q  adalah  asumsi  kontraktual.  Laundry  Q  memang mendasarkan  klausula  baku  pada  kontrak  dan  sebatas  kontrak.  Kendati  tet ap memperhatikan  kepentingan  kosumen  namun,  sebagaimana  teori  the  privity  of contract, landasan itu memiliki beberapa kelemahan. Pertama, kontrak dan klausula baku  Laundry  Q  dibuat  berdasarkan  kemauan  pelaku  usaha.  Kedua,  Laundry  Q berpeluang  menghilangkan  kewajiban  yang  seharusnya  dibebankan  kepadanya. Ketiga,  Laundry  Q  bisa  saja  hanya  merumuskan  kesalahan  prinsipil,  sedangkan kesalahan fatal menurut konsumen dianggap kesalahan kecil.
Perspektif  Laundry  Q  tentang  kebebasan  dan  kontrak  belum  sepenuhnya  diba ngun berdasarkan  asas  keseimbangan  berkontrak  sebagaimana  diperkenalkan  oleh  UU Nomor 8 Tahun 1999. Beberapa klausul baku seperti dicontohkan sebelumnya dapat dijadikan  indikator  tentang  ketidakseimbangan  kedudukan  konsumen  dan  Laundry Q. Padahal, menurut Nasution, pelaku usaha dan konsumen bagaikan sekeping mata uang  dengan  dua  sisi  berbeda  (Nasution,  1995:  21).  Ada  banyak  sisi  yang menciptakan  ketidakseimbangan  itu,  seperti  sisi  sosial,  ekonomi,  maupun  politik, dan  membawa  kecenderungan  ekploitasi  antara  pihak  yang  kuat  (pelaku  usaha) kepada  pihak  yang  lemah  (konsumen)  (Sudaryatmo,  1996:  45).  Posisi  yang  lemah bagi  konsumen  bisa  disebabkan  oleh  faktor  kebijakan,  misalnya  melalui  perizinan istimewa yang didapat oleh pelaku usaha tertentu (pemerintah atau swasta), sehingga
kebijakan  atau  perizinan  itu  sebetulnya  mereduksi,  atau  bahkan  “menelantarkan”, norma perlindungan konsumen.
Keseimbangan atau kesetaraan posisi pelaku usaha dan konsumen merupakan unsur terpenting  dalam  asas  kebebasan  berkontrak,  dan  merupakan  semangat  dasar  atau asas  yang  dipegang  oleh  UU  Nomor  8  Tahun  1999.  Menurut  Penjelasan  Atas  UU Nomor  8  Tahun  1999,  maksud  dari  larangan  pada  Bab  V  Pasal  18  ayat  (1)  UU Nomor 8 Tahun 1999, yang mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku, adalah  “...  untuk  menempatkan  kedudukan  konsumen  setara  dengan  pelaku  usaha berdasarkan  prinsip  kebebasan  berkontrak.”  Kesetaraan  atau  keseimbangan  kedua pihak juga bisa dipahami sebagai pertimbangan filosofis UU Nomor 8 Tahun 1999. Salah satu butir konsideran UU ini, huruf f, menyatakan bahwa diberlakukannya UU ini  bertujuan  untuk:  “...  mewujudkan  keseimbangan  perlindungan  kepentingan konsumen  dan  pelaku  usaha  sehingga  tercipta  perekonomian  yang  sehat.” Berdasarkan  konsideran  ini,  ada  3  (tiga)  kepentingan  yang  harus  diseimbangkan, yaitu kepentingan konsume, pelaku usaha, dan kepentingan umum atau kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara barangkali terkesan abstrak, atau penafsiran hukum  yang terlalu ekstensif (diperluas). Pengertian kepentingan bangsa dan negara yang lebih konkrit ialah kepentingan pemerintah sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 15 .
Kontrak  baku  Laundry  Q  lebih  menjunjung  tinggi  kepentingan  pelaku  usaha. Kepentingan  pihak  kedua,  yaitu  konsumen,  berada  di  peringkat  kedua  dan  oleh karenanya  tidak  berimbang.  Hak-hak  konsumen  yang  semestinya  melekat  pada prestasi  atau  tanggung  jawab  Laundry  Q  kebanyakan  dibatasi  atau  dihilangkan. Adapun kepentingan pemerintah luput dari perhatian. Kepentingan pemerintah tidak tampak baik secara tulisan (Nota/Bon Laundry Q) maupun lisan (wawancara). K alau kontrak baku Laundry Q belum berlandaskan pada asas keseimbangan, maka kontrak tersebut  juga  belum  menekankan  proporsi  pembagian  hak  dan  kewajiban  pelaku usaha  dan  konsumen  secara  adil  seperti  dimaksudkan  oleh  asas  proporsion alitas. Asas  proporsionalitas  mengoreksi  dominasi  asas  kebebasan  berkontrak  yang  di dalam  beberapa  hal  justeru  menimbulkan  ketidakadilan.  Laundry  Q  memang  tidak memaksa  konsumen,  dan  menjalankan  usaha  ke-laundry-an  dengan  itikad  baik, khususnya  itikad  baik  yang  nisbi  seperti  dipahami  oleh  Salim,  H.S.  Namun kebebasan  dan  itikad  baik  yang  ditawarkan  kepada  konsumen  itu  hanya  dapat dibenarkan  di  serambi  depan  kontrak  atau  pra  kontrak.  Ketidakadilan  muncul  pada tahap  pembentukan  dan  pelaksanaan  kontrak.  Sebabnya  ialah  keadilan  telah ditentukan  oleh  Laundry  Q  secara  sepihak  dan  sudah  dicantumkan  dalam  klausula bakunya,  sementara  “...  konsumen  dianggap  setuju  dengan  syarat-syarat  diatas” (Klausul Nomor 6 Nota/Bon Laundry Q).
Keadilan  sepihak  klausula  baku  sebetulnya  bukan  disebabkan  oleh  kesetiaan Laundry  Q  terhadap  asas  kebebasan  berkontrak.  Sebab  makna  otentik  asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan antar individu, antar pihak, yang melakukan kontrak  secara  berimbang  dan  berkeadilan.  Sebuah  kontrak  mengandaikan  dua
15 “Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan  konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual” (Penjelasan Atas UU Nomor 8 Tahun 1999, pasal 2).
individu atau dua pihak memiliki kebebasan yang sama, berimbang, dan adil. K alau sebuah  kontrak  hanya  ditentukan  oleh  kebebasan  seseorang  atau  sepihak,  maka kontrak  tersebut  lebih  tepat  disebut  berpijak  pada  asas  kebablasan  berkontrak.  Jika kontrak  baku  Laundry  Q  belum  berpijak  pada  asas  kebebasan  berkontrak  dan  asas keseimbangan,  maka  konstruksi  hukum  kontrak  baku  Laundry  Q  sebenarnya berpijak pada asas-asas lain.
Asas-asas  hukum  kontrak,  menurut  Hernoko,  pada  dasarnya  tidak  terpisah  satu dengan  lainnya,  namun  dalam  berbagai  hal  saling  mengisi  dan  melengkapi (Hernoko, 2009: 89). Demikian pula, bahwa dominasi asas-asas tertentu dalam suatu kontrak  sulit  dihindari.  Sebuah  kontrak,  oleh  karenanya,  terbentuk  dari  kombinasi dan  dominasi  beberapa  asas.  Dalam  kontrak  baku  Laundry  Q,  ada  3  (tiga)  asas kontrak yang berkombinasi dan mendominasi. Pertama, asas itikad baik, setidaknya itikad  baik  yang  nisbi.  Kedua,  asas  konsensualisme.  Seperti  dikemukakan,  karakter universal dari asas konsensualisme ialah penekanannya terhadap unsur kesepakatan, yang  dibentuk  oleh  penawaran  dan  penerimaan,  sekali  pun  kedua  pihak mengabaikan  unsur-unsur  formalitas  kontrak.  Penawaran  dan  penerimaan  jasa  ke- laundry-an jelas merupakan prinsip Laundry Q. Penawaran dan penerimaan itu pula yang menjadi pijakan konsumen melakukan kesepakatan kontrak. Ketiga, asas daya mengikat kontrak (pacta sunt servanda). Menurut asas ini, kontrak baku yang dibuat oleh  Laundry  Q  dan  konsumen  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi keduanya.  Asas  pacta  sunt  servanda  dalam  kontrak  baku  Laundry  Q  tidak  bisa dilihat  berdiri  sendiri,  atau  berkekuatan  imperatif  tersendiri,  melainkan berkombinasi  dengan  asas-asas  lain.  Titik  kelemahan  asas  pacta  sunt  servanda, jikalau  dilihat  berdiri  sendiri  atau  berkekuatan  imperatif  tersendiri,  terletak  pada pengujian  atau  pembuktian  sah/tidaknya  klausula  baku  yang  dirumuskan  oleh Laundry  Q  menurut  peraturan  perundang-undangan.  Titik  kelemahan  yang  sama juga dialami asas-asas lain jikalau dilihat secara tersendiri.
Asas-asas  kontrak  yang  menjadi  landasan  Laundry  Q  jelas  menentukan  klausula baku  yang  dirumuskannya.  Klausula  baku  dapat  dijadikan  indikator  tentang pelanggaran  atau  perlindungan  baik  terhadap  konsumen  maupun  pelaku  usaha. Perbedaan persepsi yang menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sangat  ditentukan  oleh  asas  dan  norma  hukum  yang  dipegang  para  pihak.  Oleh karena  itu,  UU  Nomor  8  Tahun  1999  menyediakan  bab  khusus  (Bab  V)  untuk mengatur ketentuan-ketentuan tentang klausula baku dan menyatakan “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini” 16 , dan  mengenalkan  5  (lima)  asas  perlindungan  konsumen.  Jika  kelima  asas  tersebut digunakan  untuk  menilai  (normatif)  kontrak  baku  yang  disepakati  oleh  Laundry  Q dan  konsumen,  maka  para  pihak  dapat  melihat  pada  tahap  apa  dan  bagaimana kesepakatan mereka merujuk kepada 5 (lima) asas tersebut.
Tabel 2
Kontrak Baku Laundry Q Menurut Lima Asas UU Perlindungan Konsumen
No Kontrak Asas-asas Perlindungan Konsumen
16 Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1999.
Baku Laundry Q Manfaat Keadilan Keseimban gan (Plus Negara/ Pemerintah ) Keamanan dan Keselamatan Kepastian Hukum (Plus Negara/ Pemerinta ) 1 Pra Dua Pihak Sepihak - Dua Pihak - 2 Pembentu kan Dua Pihak Sepihak - Sepihak - 3 Pelaksana an Dua Pihak Sepihak - Sepihak -
Keterangan:
1. Keseimbangan  pada  kolom  di  atas  berarti  keseimbangan  yang  melibatkan kepentingan  negara/pemerintah,  bukan  keseimbangan  sebagaimana  dipahami  s alah satu pihak atau kedua pihak sesuai hak dan kewajiban.
2. Kepastian  hukum  pada  kolom  di  atas  berarti  kepastian  hukum  yang melibatkan negara/pemerintah, bukan kepastian hukum sebagaimana dipahami s alah satu pihak atau kedua pihak sesuai perjanjian mereka.
Tabel  di  atas  menegaskan  usaha  jasa  Laundry  Q  bermanfaat  bagi  pelaku  usaha  dan konsumen untuk semua tahapan. Menawarkan atau menggunakan jasa laundry jelas tidak  bertentangan  atau  dilarang  oleh  norma  apapun.  Keadilan  kontraktu al  tampak ditentukan  oleh  satu  pihak.  Penyebab  utamanya  ialah  kelemahan  posisi  konsumen. Pada tahap pra kontrak, konsumen tidak memiliki  alternatif lain, kecuali menyetujui kontrak  baku  Laundry  Q,  karena  –meminjam  kalimat  Shidarta-  “...  di  manapun  ia pergi,  ia  akan  disodorkan  perjanjian  baku  dengan  substansi  yang  hampir  sama...” (Shidarta,  2000:  112).  Konsumen  akan  menemukan  klausula  ke-laundry-an  yang substansinya  hampir  sama,  sekalipun  ia  pergi,  misalnya,  ke  Luxor  Laundry  &  Dry Clean  yang  terletak  di  Kompleks  Meranti  Indah  Pontianak.  Kelemahan  konsumen juga  terjadi  pada  tahap  pembentukan  dan  pelaksanaan  kontrak  Laundry  Q,  sebab konsumen  tidak  memiliki  peluang  untuk  mengajukan  negosiasi  atau  perubahan klausula.  Kelemahan  posisi  satu  pihak  mengakibatkan  pihak  lain  menjadi  penentu keadilan.
Asas  keamanan  dan  keselamatan  hanya  tampak  pada  tahapan  pra  kontrak  seperti dilihatkan pada Tabel 2. Adalah jelas bahwa sedari awal dan berlandaskan pada asas itikad baik, Laundry Q memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen  dalam  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  jasa  ke-laundry-an. Dalam  konteks  perlindungan  konsumen,  ancaman  terhadap  keamanan  dan keselamatan  itu  barulah  muncul  pada  saat  pembentukan  dan  pelaksanaan  kontrak baku  Laundry  Q.  Jaminan  atas keamanan  dan keselamatan  yang  semula  ditawarkan oleh  Laundry  Q  dan  diterima  konsumen  terancam  hilang  atau  berkurang  atau dibatasi oleh klausula baku.
Tabel  2  menunjukkan  kepentingan  pemerintah  luput  dari  kontrak  baku  Laundry  Q. Rumusan klausula baku Laundry Q sama sekali tidak mengindikasikan 2 (dua) asas yang  diatur  oleh  UU  Nomor  8  Tahun  1999  itu.  Fakta  demikian  dapat  dijelaskan melalui  dua  sebab  yang  saling  terkait.  Penyebab  pertama  ialah  Laundry  Q  sendiri. Rendahnya  wawasan  Laundry  Q  tentang  UU  tersebut  merupakan  salah  satu  faktor luputnya asas keseimbangan dan kepastian hukum dalam klausula baku Laundry Q. Faktor  internal  lainnya  sudah  diperlihatkan  dalam  uraian  sebelumnya.  Penyebab kedua  ialah  pemerintah  sendiri.  Koreksi  terhadap  luputnya  asas  keseimbangan  dan kepastian  hukum  dalam  klausula  baku  Laundry  Q  adalah  koreksi  terhadap pemerintah. Pertama, sosialisasi UU Nomor 8 Tahun 1999 kepada para pelaku usaha khususnya sangat rendah. Menurut pengakuan Laundry Q, UU tersebut hanya pernah didengar  tanpa  dipahami  sebagaimana  mestinya 17 .    Doktrin  fiksi  hukum,  bahwa semua  orang  harus  dan/atau  dianggap  mengetahui  peraturan  yang  sudah diberlakukan,  tidak  relevan  untuk  dijadikan  alasan  atau  penutup  kelemahan sosialisasi  peraturan  perundang-undangan.  Padahal  negara/pemerintah  menegaskan kepentingannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1999.
Kedua, sistem deteksi klausula baku sangat rendah - jikalau bukan belum pernah ada sejak  UU  Nomor  8  Tahun  1999  diberlakukan-.  Terhadap  para  pelaku  usaha, pemerintah  hanya  mau  mengatur  dan  memberikan  berbagai  macam  perizinan. Laundry  Q,  misalnya,  sudah  mengantongi  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP) Kecil,  Izin  Gangguan,  dan  Tanda  Daftar  Perusahaan  (Perusahaan  Perorangan/PO). Pemerintah  berhenti  pada  legalitas-formal  usaha,  dan  mengabaikan  legalitas-formal klausula baku suatu kegiatan usaha. Akibatnya, klausula baku yang dirumuskan oleh suatu  kegiatan  usaha  bukan  saja  melangkahi  asas-asas  perlindungan  konsumen, namun seringkali pula terjebak ke dalam perangkap klausula terlarang atau klausula eksonerasi. Hal yang sama dialami oleh Laundry Q seperti sudah dikatakan dan akan dibicarakan lebih lanjut. Sistem deteksi klausula baku merupakan bagian terpenting dalam  rangka  melindungi  pelaku  usaha.  Pada  gilirannya,  sistem  deteksi  klausula baku  merupakan  bagian  penting  dalam  rangka  melindungi  konsumen  dan pemerintah. Namun sejak UU Nomor 8 Tahun 1999 diberlakukan belum ditemukan aturan tentang sistem tersebut.
Ketiga,  UU  Nomor  8  Tahun  1999  terlalu  membebankan  ketentuan  klausula  baku kepada pelaku usaha. Semua ayat dalam Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 berkutat pada  kewajiban  pelaku  usaha.  Sentralisme  kewajiban  pelaku  usaha  ini mengakibatkan  pelaku  usaha  memikul  beban  yang  demikian  berat.  Jika menggunakan  asas  keseimbangan,  maka  Pasal  18  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tidak memberikan  ketentuan  yang  berimbang.  Demikianlah,  misalnya,  tidak  ada  aturan tentang  boleh/tidaknya  konsumen  merumuskan  klausula  baku,  atau  boleh/tidaknya pemerintah  merumuskan  klausula  baku.  Seandainya  konsumen  boleh  merumuskan klausula  baku,  akibat  atau  sanksi  hukum  apa  yang  akan  dikenakan  jikalau  klausula baku  tersebut  bertentangan  dengan  UU  Perlindungan  Konsumen.  Asas keseimbangan  perlu  diimbangi  dengan  ketentuan  yang  sama  berimbang  untuk diberlakukan  kepada  subjek  klausula  baku,  yaitu  pelaku  usaha  dan  konsumen khususnya.
17 Hasil Wawancara dengan Laundry Q.
Dari  koreksi-koreksi  di  atas,  secara  tidak  langsung  terlihat  bahwa  ketentuan- ketentuan  tentang  klausula  baku,  yang  selama  ini  diberlakukan,  berpotensi melanggar  atau  tidak  melindungi  kepentingan  pelaku  usaha.  Kondisi  ini  diperparah oleh  rendahnya  komitmen  pemerintah  untuk  mengawasi  dan  memastikan kepentingan  dirinya  sendiri  secara  berimbang  dalam  klausula  baku  (yang  tersebar luas).  Beberapa  penelitian  berbasis  perlindungan  konsumen,  seperti  penelitian Rahmat,  Rahmawati  dan  Mursalin,  sudah  merekomendasikan  urgensi  pengawasan klausula  baku.  Pengawasan  klausula  baku  bukan  saja  lemah  menurut  fakta keseharian,  tetapi  terbukti  lemah  menurut  temuan  ilmiah.  Padahal  UU  Nomor  8 Tahun  1999  sudah  mengatur  soal  pembinaan  dan  pengawasan  (Pasal    29  dan  30), Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN)  disertai  kedudukan,  fungsi  dan tugasnya  (Pasal  31,  32,  33  dan  34),  struktur  organisasi  dan  keanggotaannya  (Pasal 35  hingga  Pasal  43),  bahkan  mengatur  soal  Lembaga  Perlindungan  Konsumen Swadaya  Masyarakat  (Pasal  44).  Kontrak  baku  Laundry  Q  belum  pernah  disentuh oleh  pembinaan  dan  apalagi  pengawasan.  Oleh  karena  itu,  adalah  wajar  jikalau kontrak baku Laundry Q dibangun berdasarkan asas-asas tertentu, atau kombinasi 3 (asas)  seperti  diterangkan  di  atas,  yang  bersesuaian  dengan  konteks  k epentingan internalnya  sendiri  dan  tuntutan  pasar,  namun  bukan  berdasarkan  asas-asas  kontrak yang dikedepankan oleh studi-studi terpercaya tentang perlindungan konsumen.
Ada dua asas kontrak yang sangat direkomendasikan oleh para ahli untuk dijadikan pijakan  dalam  konteks  melindungi  konsumen,  yaitu  asas  keseimbangan  (minus pemerintah/negara)  dan  asas  proporsionalitas.  Kedua  asas  tersebut  dapat  dijadikan ukuran untuk melihat sejauh mana kontrak baku Laundry Q merujuk pada asas -asas kontrak perlindungan konsumen. Seperti halnya pada Tabel 2, pada 3 dan 4 Laundry Q  dan  konsumen  akan  melihat  pada  tahap  apa  dan  bagaimana  kesepakatan  mereka merujuk kepada asas keseimbangan dan asas proporsionalitas.

## Tabel 3
Kontrak Baku Laundry Menurut Asas Keseimbangan (Minus Pemerintah/Negara)
No  Kontrak Baku Laundry Q Asas Keseimbangan Tujuan Hak Kewajiban 1 Pra Dua Pihak Dua Pihak Hasil Akhir 2 Pembentukan Sepihak Sepihak - 3 Pelaksanaan Sepihak Sepihak -
Berdasarkan  3  hasil  akhir  dari  hak  dan  kewajiban  yang  berimbang,  seperti  dicita- citakan oleh asas keseimbangan, hanya terjadi pada tahap pra kontrak baku Laundry Q dan konsumen.
Tabel 4
Kontrak Baku Laundry Menurut Asas Proporsionalitas
No  Kontrak Baku Laundry Q Proporsi Keadilan
Proses
Hak Kewajiban Berdasarkan 1 Pra Dua Pihak Dua Pihak Asas kebebasan 2 Pembentukan Sepihak Sepihak - 3 Pelaksanaan Sepihak Sepihak -
Seperti  halnya  asas  keseimbangan,  berdasakan  4  proporsi  keadilan  hak  dan kewajiban yang semestinya diperoleh pelaku usaha dan konsumen berdasarkan asas kebebasan  berkontrak,  seperti  dicita-citakan  oleh  asas  proporsionalitas,  hanya dialami oleh Laundry Q dan kosumen pada tahap pra kontrak.
Kontrak  baku  Laundry  Q  yang  didominasi  oleh  ketimpangan,  atau  penyimpangan, kontraktual  pada  Tabel  3  dan  Tabel  4  merupakan  akibat  dari  kontekstualisasi  UU Nomor  8  Tahun  1999  yang  ternyata  sulit  dikontektualisasi  oleh  usaha  masyarakat, seperti halnya  Laundry  Q. Kelemahan UU Nomor 8 Tahun 1999 juga dikemukakan oleh  para  ahli.  Ada  yang  berpendapat,  kelemahan  UU  Nomor  8  Tahun  1999 disebabkan  oleh  adanya  kesalahpahaman  dalam  menafsirkan  asas  kebebasan berkontrak.  Asas  kebebasan  berkontrak  dimaknai  sebagai  payung  kebebasan  untuk memasukkan  beberapa  klausul  yang  mengarah  pada  klausula  eksenorasi. Misinterpretasi  tersebut  juga  mengarah  pada  pembuatan  klausula  terlarang.  Untuk menangkis kelemahan ini, Brotosusilo mengajukan beberapa solusi sebagai berikut:
1. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen. Jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggungjawab tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur.
2. Aparat  pelaksana  hukum  harus  dibekali  dengan  sarana  yang  memadai  dan disertai tanggung jawab.
3. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya.
4. Merubah  sistem  nilai  dalam  masyarakat  ke  arah  sikap  tindak  yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen (Brotosusilo, 1992: 438).
Kalau  solusi  nomor  3  dan  4  di  atas  menitikberatkan  pada  program  sosi alisasi perlindungan  konsumen,  maka  solusi  nomor  1  dan  2  adalah  kritik  berkepanjangan semenjak  Brotosusilo  menuliskan  pandangannya  tentang  perlindungan  konsumen hingga UU Nomor 8 Tahun 1999 diberlakukan. Kritik tersebut masih relevan hingga sekarang.  Ketentuan  tentang  klausula  baku,  misalnya,  terbukti  berat  sebelah  atau memberatkan  pelaku  usaha  secara  sepihak.  Sementara  itu,  aparatur  UU  ini  belum bertindak  semestinya.  Tak  heran,  sekali  lagi,  Laundry  Q  belum  pernah  menjamah pembinaan,  apalagi  pengawasan,  dari  aparatur  berwenang.  Padahal  UU  Nomor  8 Tahun  1999  dinyatakan  mengemban  misi  perlindungan  dan  pengamanan  atas kesejahteraan masyarakat dalam segala sektor kegiatan ekonomi (Christianto, 2011: 60).  Misi  yang  mestinya  juga  menyentuh  sektor  jasa  yang  di  dalamnya  Laundry  Q menjalankan  usaha  ke-laundry-an  ini  justeru  tidak  melindungi  dan  mengamankan masyarakat, baik masyarakat itu pelaku usaha (Laundry Q) maupun konsumen.
Selain  pengaruhnya  terhadap  asas-asas  kontrak  baku  sangat  minim,  UU  Nomor  8 Tahun  1999  juga  berhadapan  langsung  dengan  kenyataan,  bahwa  klausula  baku
Laundry  Q  melihatkan  pertentangannya  dengan  ketentuan  tentang  perlindungan konsumen. Kontras terbuka antara klausula baku Laundry Q dan UU Nomor 8 Tahun 1999  akan  diperlihatkan  pada  Tabel  6  di  bawah.  Sebelum  itu, Tabel 5  lebih  dahulu akan  melihatkan  klausula  baku  Nota/Bon  Laundry  Q  yang  terkategori  klausula eksonerasi  dan  perbandingannya  dengan  klausula  terlarang  sebagaimana  dimaksud UU Nomor 8 Tahun 1999.
Tabel 5
Klausula Baku Laundry Q yang Terkategori Klausula Eksonerasi
No  Klausula Laundry Q Kategori Klausula UU Nomor 8 Tahun 1999 1 Pengambilan harus membawa nota/bon. - - 2 Barang  hilang/rusak  diganti 5x harga laundry. Eksonerasi (Pembatasan Tanggung Jawab) Bandingkan  dengan  Pasal 18 ayat (1) huruf a. 3 Barang  hilang/rusak  karena tidak  diambil  lebih  dari  30 hari,  tidak  ditanggung  atau akan disumbangkan. Eksonerasi (Penghilangan Tanggung Jawab) Bandingkan  dengan  Pasal 18 ayat (1) huruf a. 4 Kerusakan/luntur/mengkerut karena sifat bahan itu sendiri diluar tanggungjawab kami. Eksonerasi (Penghilangan Tanggung Jawab) Bandingkan  dengan  Pasal 18 ayat (1) huruf a. 5 Hak  claim  berlaku  24  jam setelah barang diambil. Eksonerasi (Pembatasan Tanggung Jawab) Bandingkan  dengan  Pasal 18 ayat (1) huruf a. 6 Aturan  jaminan  diatas  tidak dapat  diubah  dan  konsumen dianggap setuju dengan syarat-syarat diatas. Eksonerasi (Bersifat merugikan atau melemahkan posisi konsumen) -
Keterangan:   Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi: “Pelaku usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan  dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap dokumen  dan/atau  perjanjian  apabila:  a.  menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab pelaku usaha.”
Tabel 5 melihatkan hampir semua klausula baku dalam Nota/Bon Laundry Q secara eksplisit terindikasi menggunakan klausula eksonerasi, namun belum secara eksplisit terkategori  klausula  terlarang.  Adapun  klausula  baku  Laundry  Q  yang  secara eksplisit atau terbuka terindikasi klausula terlarang dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6
Klausula Laundry Q yang Terindikasi Klausula Terlarang
N o Klausula Laundry Q Kategori Klausula UU Perlindungan Konsumen 1 Barang  hilang/rusak  karena tidak  diambil  lebih  dari  30 hari,  tidak  ditanggung  atau akan disumbangkan. Terlarang Pasal  18  ayat  (1)  huruf  f: “Memberi  hak  kepada  pelaku usaha untuk mengurangi manfaat  jasa  atau  mengurangi harta  kekayaan  konsumen  yang menjadi objek jual beli jasa. 2 Letak  dan  bentuk  klausula yang sulit dilihat Terlarang Pasal 18 ayat (2): “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku  yang  letak  atau  bentuknya sulit  terlihat  atau  tidak  dapat dibaca  secara  jelas,  atau  yang pengungkapannya sulit dimengerti.”
Tabel  6  melihatkan  ada  2  (dua)  klausul  baku  dalam  Nota/Bon  Laundry  Q  yang secara  eksplisit  terindikasi  klausula  terlarang.  Jika  dibandingkan  dengan  Tabel  5, maka  klausula  baku  Laundry  Q  lebih  banyak  menggunakan  klausula  eksonerasi ketimbang klausula terlarang. Dari sisi perbandingan ini, UU Nomor 8 Tahun 1999 jelas belum “mampu” mewujudkan tujuannya. Padahal, UU ini merupakan salah satu payung  hukum  untuk  mengefesiensikan  pelayanan,  dan  melindungi  para  pihak  dari tindakan  diskriminatif  yang  sangat  potensi  ditimbulkan  oleh  kontrak  baku  dan klausula  baku,  sedangkan  kontrak  baku  dan  klausula  baku  itu  sendiri  sangat dibutuhkan  demi  efesiensi,  dan  berguna  untuk  menjalankan  prinsip  non- diskriminatif  dalam  memberikan  pelayanan,  tanpa  kecuali  pelayanan  jasa.  Klausula eksonerasi yang ternyata lebih mendominasi klausula baku Laundry Q jelas bersifat merugikan dan melemahkan posisi konsumen.

## F. Penutup
Klausula  baku  Laundry  Q,  yang  bergerak  di  sektor  jasa,  rupanya  dilatarbelakangi oleh kepentingan bisnis, efisiensi kontrak, dan mengikuti pola yang relatif seragam, yang lebih dahulu berkembang di kalangan pelaku usaha ke-laundry-an. Laundry Q lebih  cenderung  mengikuti  ketimbang  melakukan  inovasi  yang  signifikan  dan fundamental. Pola tersebut merupakan resultante dari kegiatan pasar yang dipandang semakin  kompetitif.  Pembentukkan  pola  kontrak  dan  klausula  baku  diperkuat  oleh lemahnya  wawasan  pelaku  usaha  tentang  norma  perlindungan  konsumen,  dan memuncaknya  kepentingan-kepentingan  bisnis  pelaku  usaha.  Konsumen  belum sepenuhnya  terlindungi.  Kontrak  baku  dan  klausula  baku  sektor  jasa  pada  akhirnya
merupakan  akumulasi  dari  beberapa  faktor,  sejak  faktor  bisnis  hingga  faktor  non - bisnis.  Kenyataan  demikianlah  yang  melatarbelakangi  kontrak  baku  dan  klausula baku Laundry Q.
Asas-asas  kontrak  perlindungan  konsumen,  baik  yang  diperkenalkan  oleh  UU Nomor  8  Tahun  1999  maupun  direkomendasikan  oleh  para  ahli  seperti  asas proporsionalitas dan asas keseimbangan, belum menjiwai kontrak baku dan klausula baku.  Akibatnya,  seperti  dialami  Laundry  Q,  komposisi  klausula  baku  tak  lain adalah klausula eksonerasi dan klausula terlarang. Dilihat secara kuantitas, klausul - klausul  eksonerasi  lebih  banyak  ketimbang  klausula  terlarang.  Hal  ini  berarti, kerugian  dan  kelemahan  posisi  konsumen  lebih  besar  ketimbang  apa  yang  telah diatur  oleh  UU  Nomor  8  Tahun  1999,  baik  melalui  hak  maupun  kewajiban. Kombinasi 3 (tiga) asas yang menjadi pijakan kontraktual Laundry Q belum mampu menghindarkan  kontrak  baku  dan  klausula  baku  dari  klausul-klausul  terlarang  dan eksonerasi.
UU  Nomor  8 Tahun  1999  belum membuktikan  pengaruhnya  terhadap kontrak baku dan  klausula  baku  yang  berkembang  di  sektor  jasa  laundry  khususnya.  Selain mengandung  kelemahan-kelemahan  internal,  UU  ini  juga  belum  mendorong terbentuknya  pengawasan  atau  kontrol  yang  memadai,  apalagi  penegakkan  hukum yang dirasakan memberikan efek jera dalam skala masif. Beberapa asas yang diatur oleh  UU  Nomor  8  Tahun  1999,  terutama  asas  keseimbangan  kontrak  yang diwujudkan  dengan  mengatur  hak  dan  kewajiban  para  pihak  (pelaku  usaha  dan konsumen),  belum  mendasari  perumusan  kontrak  baku  dan  klausula  baku  di kalangan pelaku usaha. Demikian pula, Pasal 18 UU yang memuat ketentuan tentang klausula  baku  ini  sepenuhnya  berkutat  pada  kewajiban  pelaku  usaha.  Akibatnya, klausula  baku  yang  dilarangnya  hanya  menyentuh  bagian  kecil  klausula  baku  yang dirumuskan  oleh  pelaku  usaha.  Mayoritas  klausul  baku  Laundry  Q  adalah  klausula eksonerasi, bukan klausula terlarang.
Penanganan  masalah  klausula  eksonerasi  dan  klausula  terlarang,  baik  yang  sudah terlanjur dibakukan maupun akan dibakukan, yang hingga saat ini terus mengancam kepentingan-kepentingan  para  pihak  di  sektor  jasa  ke-laundry-an  khususnya, tentunya  menuntut  keterlibatan  semua  pihak.  Langkah-langkah  antisipatif  dan preventif perlu dilakukan oleh beberapa lembaga negara. Ada 2 (dua) lembaga yang memiliki  posisi  strategis  untuk  secepatnya  menentukan  tindakan.  Kedua  pihak tersebut ialah lembaga eksekutif dan legislatif.
Lembaga  eksekutif  perlu  segera  memberlakukan  program  sertifikasi  klausula  baku kegiatan  usaha.  Untuk  memenuhi  urgensi  ini  pada  tahap  awal,  pemerintah  dapat mengikutsertakan layanan sertifikasi klausula baku sebagai bagian dari syara t-syarat perizinan usaha. Sertifikasi bertujuan mendeteksi atau mencegah masuknya klausula terlarang  dan  klausula  eksonerasi.  Pada  tingkat  nasional,  payung  hukum  sertifikasi bisa  berbentuk  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  kementerian  terkait.  Pada  tingkat daerah/Kota,  urgensi  program  sertifikasi  klausula  baku  bisa  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah/Kota.
Lembaga legislatif perlu segera mengagendakan revisi Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999. Pasal yang berkutat pada kewajiban pelaku usaha itu mesti dirumuskan secara
berimbang. Asas keseimbangan harus benar-benar menjiwai pasal tersebut, sehingga potensi  pelanggaran  terhadap  klausula  baku  tidak  melulu  dibebankan  ke  pundak pelaku usaha semata. Tentu saja revisi bukan bermaksud mengalihkan beban kepada pihak-pihak lain, melainkan mengembalikan suatu aturan atau norma hukum kepada asas keseimbangan dan keadilan untuk semua pihak.
Jika  keadaan  terlalu  riskan,  maka  para  pelaku  usaha  seyogyanya  menggunakan  hak konstitusionalnya  untuk  memohonkan  pengujian  materil  Pasal  18  UU  Nomor  8 Tahun  1999  kepada  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Inisiatif  pengajuan  perkara pengujian  materil  pasal  tersebut  dapat  dimotori  oleh  Laundry  Q  dan  pelaku  usaha jasa  ke-laundry-an  lain,  misalnya  Luxor  Laundry  &  Dry  Clean.  Bila  memang dibutuhkan,  maka  Laundry  Q  dapat  menjadi  inisiator  pembentukkan  lembaga persatuan  usaha  jasa  laundry  yang  di  dalamnya  para  ahli  atau  konsultan  hukum bisnis ikut dilibatkan.

## Daftar Pustaka
Agus  Brotosusilo,  “Hak-hak  Produsen  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen”, Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun XXII, 1992.
Agus  Yudha  Hernoko,  Hukum  Perjanjian  Asas  Proporionalitas  Dalam  Kontrak Komersial  (LaksBang  Mediatama  Yogyakarta  bekerjasama  dengan  Kantor Advokat “Hufron & Hans Simaela Surabaya, 2008)
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yudi,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  (Jakarta: Rajawali Press, 2007)
Artidjo alkostar, Negara Tanpa Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
Handri  Rahardjo,  Hukum  Perjanjian  di  Indonesia,  (Yogyakarta,  Pustaka  Justisia, 2009)
Hardijan  Rusli,  Hukum  Perjanjian  Indonesia  dan  Common  Law,  (Jakarta,  Pustaka Sinar Harapan, 1993)
Hwian  Christianto,  “Perlindungan  Konsumen  atas  Keamanan  Perngguna  Jasa Perparkiran  Terkait  Klausula  baku:  Studi  Kasus  Ganti  rugi  atas  Hilangnya Kendaraan di Area Perparkiran”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 30.  No. 1 Tahun 2011
Man S Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang, (Bandung: alumni, 2005)
Munir Fuadi, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999)
Mursalin,  “Asas  Perlindungan  Konsumen  Pada  Kontrak  Baku  Dalam  Tinjauan Hukum  Islam  (Realitas  Kontrak  Baku  Dari  Luxor  Laundry  Pontianak)”, Skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak, 2012.
Putu  Ayu  Wulansari,  “Teori  Kontrak  EmilDurkheim  dikaitkan  dengan  Praktek Kontrak  baku  atau  Kontrak  Standar(Contrac  Of  Adhesion)”  dalam  Jimly Asshiddiqie  dkk  (Ed),  Beberapa  Pendekatan  Ekonomi  Dalam  Hukum, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2003)
Rahmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika (Jakarta, Jambatan, 2000)
Rahmat,  “Analisa  Yuridis  Terhadap  Klausula  Baku  dalam  Implementasi  Kontrak Bisnis  (suatu  Kajian  Perspektif  Hukum  Perlindungan  Konsumen)”,  Tesis Pada  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Tanjungpura,  Pontianak 2006.
Rahmawati,  “Klausula Baku  Dalam  Kontrak  Pemasangan Saluran  Air  PDAM  Kota Pontianak  (Tinjauan  dari  UU  Perlindungan  Konsumen),”  DIPA  –  PNBP Fakultas Hukum Tahun Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2013.
Salim.  H.S,  Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominat  di  Indonesia  (Jakarta,  Sinar Grafika, 2003)
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000)
Sudaryatmo,  Masalah  Perlindungan  Konsumen  Konsumen  di  Indonesia,  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
Sutan  Remy  Sjahdeni,  Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)
Yusuf  Shofie,  Pelaku  Usaha,  Konsumen,  dan  Tindak  Pidana  Korporasi  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009).