275
FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah P-ISSN: 2621-4636; E-ISSN: 2621-4644 Volume 01, Nomor 02, Juli-Desember 2018 Website: www.febi.metrouniv.ac.id; E-mail: jurnalfinansia@gmail.com

## Distorsi Pengelolaan lembaga Keuangan syariah miKro
(menilik Faktor Penyebab mundurnya baitul maal wa tamwil di lampung)

## Diana ambarwati
Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email: Diana.ambarwati2018@mhs.uinjkt.ac.id
Diterima: Juni 2018 Direvisi : Agustus 2018 Diterbitkan: Desember 2018

## Abstrak
Artikel  ini  akan  mengurai  tentang  faktor  penyebab  mundurnya Baitul  Maal  wa  Tamwil  di  Lampung  sebagai  bagian  dari  distorsi pengelolaannya.    Kondisi  Baitul  Maal  wa  Tamwil  saat  ini  sedang mengalami kelesuan yang ditandai dengan banyaknya Baitul Maal wa  Tamwil  yang  menutup  cabang,  menutup  kantornya  bahkan mengalami bangkrut, yang mengakibatkan banyaknya dana nasabah yang  tak  tertolong  lagi.  Hal  menjadi  miris  disaat  perjalanan perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  berusia  lebih  dari  10 tahun  sejak  kebangkitannya.  Berdasarkan  penelusuran  berbagai sumber didapatkan salah satu factor non keuangan yang memiliki sumbangsih terhadap mundurnya beberapa baitul Maal wa tamwil di lampung adalah, terdapat kesalahan dalam proses perekrutan dan penetapan pengelola dan dewan pengawas syariah. Hal ini menjadi temuan  lanjutan  bahwa  kualitas  Sumber  daya  manusia  menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan Baitul Maal wa Tamwil.
Kata Kunci: distorsi, pengelolaan lembaga keuangan syariah mikro, Baitul Maal wa Tamwil

## Distorsi Pengelolaan lembaga Keuangan syariah mikro

## Pendahuluan
a.
Pada  2  tahun  terakhir  ini  Baitul  Maal  wa  Tamwil  sebagai representasi lembaga keuangan mikro syariah saat telah mengalami kelesuan  yang  cukup  akut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  cukup banyaknya Baitul Maal wa Tamwil dan koperasi syariah yang tutup alias tidak beroperasi lagi. Hal ini diakui salah satu pimpinan BMT at-taawun  Metro  melalui  pesan  singkat  Whatapps  menyampaikan kepada  para  anggotanya  bahwasanya  BMT  yang  mereka  kelola mengalami  kerugian. 1 BMT  al  Hasanah  cabang  Batanghari  terlihat senyap dan tak terawat lagi, setelah dikonfirmasi kepada pengelola ternyata telah ditarik ke kantor pusat katanya. Bukan hanya cabang Batanghari saja namun juga menutup beberapa cabangnya dengan alasan efesiensi. 2 Demikian juga BMT Familier Kotagajah juga telah tutup  sepenuhnya. 3 Selanjutnya  Baitul  Maal  wat  Tamwil  (BMT) Dana Sampoerna Cabang Labuhan ratu II Kecamatan Way Jepara, Lampung  Timur,  dan  enam  kantor  cabang  BMT  Dana  Sampoerna tutup, yakni Tridatu, Way jepara, Brajaselebah, Simpang Sribawono, Bandaragung,  dan  Semarang  baru. 4 Pertanyaan  besarnya  adalah mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah karena ketidakpatuhan syariah atau penyelewengan manajemen, baik manajemen keuangan, manajemen resiko dan lain-lain.
Hal inilah yang kemudian tentu menjadi penyebab kegudahan dihati masyarakat  yang menyimpan dananya pada Baitul Maal wa Tamwil. Tak jarang kemudian masyarakat mengambil sikap untuk menarik  dana  yang  dimiliki  pada  lembaga  tersebut.  Walhasil  tak jarang  nasabah/anggota  yang  kemudian  melaporkan  kejadian  ke pihak yangberwenang dalam hal ini polisi.  Inilah yang dialami oleh BMT  L-risma  Pekalongan  cabang  Bengkulu  Utara.  BMT  L-risma yang didirikan pada Oktober 2009, atas inisisasi remaja Islam Masjid
1 Suhairi, pesan singkat WA, tanggal 22 Maret 2017
2 Dodi,  Pengelola  BMT  Al  Hasanah  cabang  Batanghari,  saluran  Telepon, tanggal 1 April 2017
3 Yulianto,  Pelaku  dan  pendamping  IT    BMT  di  Lampung,  wawancara, tanggal 1 April 2017
4 Uang  Nasabah  Dibawa  Kabur,  Pemilik  BMT  di  Lampung  Timur Menghilang, http://www.saibumi.com/artikel-79603-uang-nasabah-dibawa- skabur-pemilik-bmt-di-lampung-timur-menghilang.html,  tanggal  Minggu,  11 September 2016.
277
(Risma)  Pekalongan  ini  dilaporkan  ke  polisi  karena  tidak  mampu mengembalikan  dana  pihak  ketiga/nasabah.  Dan  kejadian  ini tentu juga berimbas pada BMT L-risma pusat yakni yang berada di Pekalongan Lampung Timur. Kejadian ini menjadi menarik untuk dikaji  mengingat  BMT  L-risma  ini  merupakan  BMT  pelopor  di Lampung  Timur,  berangkat  dari  modal  minim  (dari  iuran  Risma) dalam  jangka  waktu  kurang  dari  5  tahun  asetnya  mencapai  Rp. 28.034.742.304,99, 5 dan menjadi salah satu BMT Terproduktif Tahun 2011. 6 , selain itu juga telah memiliki lebih dari15 cabang di Lampung dan beberapa di luar propinsi Lampung, hal ini karena BMT ini pada tahun 2012 telah mengantongi ijin nasional.
Jika  ditilik  lahirnya  Lembaga  keuangan  Syariah  pada awal  tahun  1990-an  sebenarnya  merupakan  babak  baru  dinamika perbankan di Indonesia. Bank Muamalat sebagai bank umum pertama yang  menerapkan  prisip  Syariah  mampu  berdiri  tegak  ditengah gempuran  krisis  moneter  dan  hancurnya  perekonomian  Indonesia tahun  1998.  Fenomena  ini  merupakan  babak  baru  juga  menjadi babak baru bagi dunia perbankan di Indonesia. Menangkap peluang ini maka banyak bank umum yang mencoba menarik pasar dengan membuka  jendela  syariah,  cabanga  syariah  atau  apalah  namanya, seperti  BRI  yang  membuat  manajemen  sendiri  dengan  nama  BRI Syarian, BNI Syariah, Bang Syariah Mandiri dan lain  sebagainya.
Demam  syariah  ini  bukan  hanya  menjangkiti  dunia perbankan, namun juga sampai pada level lembaga keuangan mikro yakni baitul maal wat tamwil atau BMT. BMT yang sejatinya berbadan hukum  koperasi  ini,  tumbuh  bak  cendawan  di  musim  hujan  di perkotan  hingga  pelosok  negeri  ini.  Fenomens  ini  mengisyaratkan bangkitnya dunia perkoperasian di tanah air, setelah kondisi koperasi bagaikan  mati  suri  dalam  25  tahun  terakhir.  Koperasi  Indonesia yang berjalan di tempat atau justru malah mengalami kemunduran. 7 Maka  hadirnya  BMT  yang  berbadan  hukum  koperasi,  kini
5 AhkamudinArofi,  dalam  profil  BMT  L-Risma,  https://www.youtube. com/ watch?v=IzeAO1f5hX k
6 Fanpagefacebook @bmtlrisma.
7 https://khairunnisafathin.wordpress.com/2011/10/23/ mengapa- koperasi-di-indonesia-sulit-berkembang/
Distorsi Pengelolaan lembaga Keuangan syariah mikro
menjadi  alternatif  pilihan  dan  memberikan ghiroh bagi  bangkitnya perkoperasian di  Indonesia.
Demikian  juga  di  Lampung,  sejak  tahun  1999  pasca  krisis moneter  yang  melanda  negeri  ini,  BMT  menjadi  merupakan  salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mampu bertahan ( survive ) ditengah gempuran krisis yang berkepanjangan, sehingga berakibat pada tumbuh suburnya BMT sebagai salah satu alternatif pilihan masyarakat guna mengembangkan usahanya.
BMT  yang  secara  operasional  lembaga  keuangan  non  bank (IKNB) yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan ( trust )  masyarakat.  Dalam  menjaga  kepercayaan  masyarakat (nasabah), kesehatan BMT, baik secara finansial maupun nonfinansial harus terus dipelihara. Kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap BMT  akan  terus    terwujud  apabila  BMT  mampu  meningkatkan kinerja usahanya secara optimal. 8
Selanjutnya jika menilik kejadian nasabah yang manarik dana nya dari BMT dan BMT tidak mampu memberikan dana tersebut, fenomena  ini  terindikasi  bahwa  BMT  tersebut  tidak  memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana pihak ketiga, dengan kata lain  rasio  keuangan  terutama  rasio  likuiditasnya  rendah.  Dimana rasio  likuiditas  adalah  rasio  yang  menggambarkan  kemampuan suatu  perusahaan  untuk  melunasi  semua  kewajiban  yang  harus segera dipenuhi (hutang jangka pendeknya).
Akibat  tidak  adanya  sistem  perlindungan  atas  simpanan yang  ada  di  KJKS/UJKS  maka  tidak  heran,  manakala  KJKS/UJKS mengalami permasalahan hukum, masyarakat penyimpanlah yang selalu menjadi korban. Sementara pemerintah melalui Kementerian Koperasi ataupun Dinas Koperasi terkesan justru lepas tangan, dan melempar kesalahan hanya pada pengurus dan manajemen KJKS/ UJKS,  tanpa  pernah  melakukan  evaluasi,  pengawasan  maupun
8 Lasta  HA,  Arifin  Z,  Nuzula  NF.  2014.  Analisis  tingkat  kesehatan  bank dengan menggunakan pendekatan RGEC (risk profile, good corporate governance, earnings,  capital)  (studi  pada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia,tbk  periode  2011-2013). JAB,  13  (2):  1-10.  http://  administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/ind  ex.php/ jab/article/view/545/745. [10 April 2015]
279
pembinaan sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-Undang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi. 9
Selanjutnya  bukan  hanya  BMT  L-Risma  yang  mengalami kemunduran, BMT lain juga mengalami hal yang sama. Berdasarkan fenomena maraknya BMT mengalami kelesuan bahkan kemunduran, maka  penelitian  ini  akan  berusaha  untuk  mengenali  distorsi  yang terjadi dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah BMT, hal ini sangat penting dalam rangka mengidentifikasi faktor penyebab mundurnya BMT di Lampung.
Penelitan ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yakni untuk  memaparkankan  ( to  describe )  tentang  distorsi  pengelolaan BMT  yang  menjadikannya  mengalami  kemunduran.  Kemunduran ini  diduga  melakukan  distorsi  pengelolaan  keuangan  sehingga menjadi tidak likuid.  Adapun sumber data primer para pengelola BMT  di  Lampung,  Dinas  Koperasi,  otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) Lampung, Dewan Pengawas Syarian (DPS), Dewan Syariah Nasional (DSN)  dengan  teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan teknik wawancara mendalam ( in-depth interview ) dan menggunakan teknik purposive  sampling. Selanjutnya  data  yang  telah  diperoleh akan  dianalisa  menggunakan  teknik  analisis induktif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.
Studi tentang distorsi pengelolaan lembaga Keuangan Syariah ;  kritik  atas  pengelolaan  BMT  di  Lampung  ini  akan  berkontribusi pada  pembuatan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan lembaga  keuangan  syariah  khususnya  BMT.  Hasil  penelitian  ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan yang berarti bagi pengelola, pendamping koperasi, dewan Pengawas Syariah serta kementerian koperasi  sebagai leading  sector pembuat  kebijakan  perkoperasian di  Indonesia.  Dengan  beberapa  alasan,  bahwa    penelitian  ini berdasarkan  kondisi  asli  di  lapangan  yang  akan  mengurai  dan menemukan  faktor  apa  saja  yang  menjadi  pemicu  mundurnya pengelolaan  BMT,  mengingat  perjalanan  per-BMT-an  di  Indonesia telah berjalan lebih dari 20  tahunan.
9 Thalis Noor Cahyadi, Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas Dan Pengawasannya , JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume II, No.2 Desember 2012/1433 H
Distorsi Pengelolaan lembaga Keuangan syariah mikro
sistem Pengelolaan baitul maal wa tamwil b.
Secara  umum  dalam  menjalankan  usahanya  lembaga keuangan  Syariah  minimal  menggunakan  5  prinsip  operasional, yaitu: pertama, prinsip simpanan murni; merupakan fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan  dananya  dalam  bentuk  wadiah.  Biasanya  berbentuk tabungan  atau  deposito  wadi’ah.  Di  samping  prinsip  simpanan murni ada juga prinsip tabungan dan deposito investasi mudharabah. Kedua  prinsip  ini  adalah  prinsip  yang  umum  digunakan  dalam product funding . Kedua, Prinsip bagi hasil usaha; merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Biasanya berbentuk kerjasama mudharabah dan musyarakah.
Ketiga,  Prinsip  jual  beli  dengan  keuntungan  margin; merupakan sistem yang menerapkan tata cara sistem jual beli, di mana bank  atau  lembaga  keuangan  membeli  lebih  dahulu  barang  yang dibutuhkan nasabah kemudian dijual kepada nasabah seharga harga beli  ditambah  keuntungan  ( margin/mark-up ).  Biasanya  berbentuk murabahah,  bai’  bitsaman  ajil,  istishna’,  dan  salam.  Keempat, Prinsip jasa (fee); merupakan seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank atau lembaga keuangan Syariah. Biasanya berbentuk garansi, L/C, inkaso, transaksi valas, dan jasa transfer.
Kelima,  Prinsip  sewa;  berupa  sewa  murni  dan  sewa  beli. Biasanya berbentuk ijarah (operating lease) untuk sewa murni dan ijarah muntahiya bit tamlik ( finansial lease ) untuk sewa beli. 10
10 “Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara  bank  dengan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  dan  atau  pembiayaan kegiatan  usaha  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal  (musyarakah),  prinsip  jual  beli  barang dengan  memperoleh  keuntungan  (murabahah),  atau  pembiayaan  barang  modal berdasarkan  prinsip  sewa  murni  tanpa  pilihan  (ijarah),  atau  dengan  adanya pemindahan  kepemilikan  atas  barang  yang  disewa  dari  pihak  bank  oleh  pihak lainnya (ijarah)”. Lihat Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pasal 1 . lihat juga Muhammad, Bank Syari’ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman, ( Yogyakarta:  Ekonisia,  2006),  h.  17.  Lihat  juga  Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank Syariah dariTeor ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 84-86
281
Selain kelima prinsip dasar tersebut terdapat sebuah produk yang  menggunakan  prinsip  pinjaman,  yakni  Qardhul  hasan  yang merupakan sistem pinjaman lunak tanpa kelebihan apapun (pulang pokok).  Untuk  lembaga  keuangan  lain,  terdapat  produk  asuransi takaful keluarga dan asuransi takaful umum untuk asuransi syariah, gadai emas syariah dan ar-Rum untuk produk pegadaian syariah. 11
Untuk  mendukung  seluruh  kinerja  dan  layanan  ini,  setiap bank  atau  lembaga  keuangan  Syariah  memiliki  kebijakan  masing- masing tentang beban biaya yang diberikan kepada nasabah. Biaya yang  umum  dibebankan  kepada  nasabah  hampir  sama  dengan lembaga  keuangan  konvensional  di  antaranya  biaya  administrasi akad, asuransi, dan sebagainya.
Selain itu, berdasarkan prinsip operasional di atas, pendapatan yang  diterima  bank  atau  lembaga  keuangan  Syariah  pun  berbeda dengan  bunga  pada  konvensional.  Jika  yang  digunakan  prinsip wadiah, maka yang didapatkan adalah bonus. Jika yang digunakan prinsip bagi hasil, maka yang didapatkan adalah bagi hasil. Jika yang digunakan prinsip jual beli, maka yang didapatkan adalah margin/ mark-up.  Jika  yang  digunakan  prinsip  jasa  atau  sewa,  maka  yang didapatkan adalah fee atas jasa atau sewa.
Di  samping  produk  layanan  yang  bervariasi,  bank  atau lembaga  keuangan  Syariah  dalam  kiprahnya  dewasa  ini  telah melakukan  berbagai  usaha  untuk  mendekatkan  diri  dengan masyarakat. Kantor-kantor layanan yang dapat dijumpai sampai di tingkat kabupaten, bahkan kecamatan dan pelosok desa untuk BMT/ KJKS  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  mengakses layanan  lembaga  ini  sesuai  dengan  keinginan  mereka.  Meskipun tidak dapat dipungkiri jumlahnya tidak sebanding dengan lembaga konvensional yang sudah ada. Termasuk untuk layanan simpanan dewasa  ini  telah  tersedia  fasilitas  ATM  dan  credit  card  Syariah sebagaimana dilakukan oleh lembaga konvensional.
Kecepatan  dan  ketepatan  layanan  bank  atau  lembaga keuangan  Syariah  saat  ini  memang  masih  sedikit  tertinggal
11 Syafi’i Antonio, Bank Syariah …, h. 117-134
Distorsi Pengelolaan lembaga Keuangan syariah mikro
dibandingkan  dengan  lembaga  konvensional.  Namun  hal  tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor kehati-hatian dan analisis Syar’i yang menjadi tuntutan bagi lembaga keuangan Syariah agar tetap berjalan pada relnya dan meminimalkan penyelewengan.

## Faktor  yang  mempengaruhi  Keberlanjutan    baitul  maal  wa C. tamwil
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberlangsungan Baitul Maal wa Tamwil di Indonesia. Keberlangsungan Baitul Maal wa Tamwil yang dimaksud adalah kemampuan lembaga untuk tetap hidup dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Diantara factor tersebut, pertama , adalah faktor regulasi, dan supervisi, Regulasi akan mengatur bahwa lembaga yang ada akan tetap patuh pada aturan yang  telah  ditetapkan  pihak  yang  berwenang.  Supervisi  bertindak memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan sesuai dengan regulasi. kedua,  kapasitas  lembaga.  Kapasistas  lelmbaga  akan  melihat seberapa besar permodalan dan juga jumlah kantor cabang. 12
Dalam  artikel  lain  dinyatakan  bahwa  faktor  yang mempengaruhi  keberlanjutan  Baitul  Maal  wa  Tamwil  di Lampung  adalah  pertama,  kemahiran  BMT  di  Lampung  dalam mengakses  modal,  kedua,  pemanfaatan  dana  ZIS  yang  dihimpun dari  masyarakat,  ketiga,  selalu  memberikan  pelatihan  terhadap karyawan  dalam  rangka  menciptakan  sumber  daya  manusia  yang berkompeten,  dan  berkualitas,  keempat,  kemampuan  mengatasi kredit  bermasalah  dengan  menerapkan  5  C  dan  3  R,  dan  kelima, kberfungsian pengawasanbaik internal maupun internal. 13
Dalam  sebuah  artikel  Kinerja  finansial  BMT  L-Risma  pada tahun  2013  dan  2014  termasuk  dalam  kriteria  kurang  sehat  untuk standar koperasi dan kriteria kurang sehat pada tahun 2013 dan cukup sehat pada tahun 2014 untuk standar BI. Kinerja BMT L-Risma dari aspek non-finansial termasuk dalam kategori cukup sehat. Strategi
12 Kuat Ismanto, Faktor Yang Mempegaruhi eksistensi BMT di Pekalongan , Jurnal Litbang Kota Pekalongan Vol.9 Tahun 2015
13 Rina Elmaza, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal Wat Tamwil  Di Lampung , Finansia Vol.1 no.01 tahun 2018
283
pengembangan BMT L-Risma yang memiliki skala prioritas tertinggi secara berturut-turut adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang prima  kepada  anggota  (nasabah)  dan  pengelolaan  usaha  sesuai prinsip syariah, membuka kantor cabang/kantor layanan yang dekat dengan lokasi usaha anggota dan calon anggota,  menyempurnakan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan Standar operasional (SOP/SOM)  dan  pelaksanaan  prinsip  syariah,    mempertahankan dan  meningkatkan  variasi  produk  dengan  didukung  penerapan teknologi-teknologi  terbaru,  dan  mengoptimalkan  pelayanan  dan pembinaan  usaha  anggota  untuk  mendorong  loyalitas  dan  minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan. 14
Selain  itu  kualitas  Sumber  Daya  manusia  (SDM)  yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah, adalah seorang yang  mempunyai  kemampuan  profesionalitas  yang  tinggi,  karena kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum merupakan usaha yang berlandaskan kepada kepercayaan ( trust ) masyarakat.
Selain dituntut memiliki kemampuan teknis perbankan juga dituntut untuk memahami ketentuan dan prinsip syariah yang baik serta memilik akhlak dan moral yang Islami, yang dapat dijabarkan dan  diselaraskan  dengan  sifat-sifat  yang  harus  dipenuhi,  yakni: pertama, Siddiq, yakni bersikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang,  dan  Allah  SWT.  Kedua,  Istiqomah,  yakni  bersikap  teguh, sabar  dan  bijaksana.  Ketiga  Fathonah,  yakni  professional,  disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif. Keempat, Amanah, yakni  penuh  tanggungjawab  dan  saling  menghormati  dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha. Kelima Tabligh, yakni bersikap  mendidik,  membina,  dan  memotivasi  pihak  lain  untuk meningkatkan fungsinya sebagai kalifah di muka bumi. 15
Selain peningkatan kompetensi dan profesionalisme melalui pendidikan  dan  pelatihan,  perlu  juga  diciptakan  suasana  yang mendukung  di  setiap  lembaga  keuangan  syariah,  tidak  terbatas
14 Habibi  Sofwatama,  Sudarma  Widjaya,  dan  Irfan  Affandi, Keberhasilan Kinerja Usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil L-Risma (Lkms Bmt L-Risma) Di Provinsi Lampun, JIIA, VOLUME 5 No. 1 FEBRUARI 2017
15 Ali  Muhammad  Taufiq, Praktik  Manajemen  Berbasis  Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 45
Distorsi Pengelolaan lembaga Keuangan syariah mikro
hanya pada layout serta physical performance , melainkan juga nuansa non fisik yang melibatkan gairah Islamiyah. Hal ini perlu dilakukan sebagai environmental enforcement , mengingat agar sumber daya yang telah  belajar  dan  mendapatkan  pendidikan  serta  pelatihan  yang baik,  ketika  masuk  ke  dalam  pekerjaannya  menjadi  sia-sia  karena lingkungannya tidak mendukung. 16
Lembaga keuangan Syariah sebagai pelaku langsung dituntut pula untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Mengubah orientasi pembiayaan  dari debt  based  financing menjadi equity  based  financing berpotensi meningkatkan keuntungan bank atau lembaga keuangan Syariah,  memberikan  kontribusi  besar  kepada  ekonomi  nasional, dan  memberikan  image  positif  kesuksesan  sistem  pembiayaan Islami dengan pola bagi hasil. Syarat sukses penerapan pembiayaan dapat dilakukan baik melalui rekrutmen sumber daya manusia yang kompeten maupun melalui kerja sama dengan lembaga swasta untuk menilai  kelayakan  dan  progres  pembiayaan  yang  tengah  berjalan. Sistem informasi debitur, sistem informasi kredit, dan potensi kredit yang telah dikembangkan Bank Indonesia dapat menjadi salah satu faktor pendukung lainnya.
Faktor  sumber  daya  manusia  tidak  hanya  menentukan kinerja  lembaga  keuangan  Syariah,  namun  juga  alat  promosi  dan edukasi bagi masyarakat. Menciptakan masyarakat yang cenderung bertransaksi  dengan  bank  atau  lembaga  keuangan  Syariah  mutlak ditentukan  oleh  sistem  pendidikan  yang  akan  mencetak  sumber daya  manusia  yang  beriman  dan  berilmu,  ditambah  peran  serta para  ulama.

## Pendapat  Praktisi  lembaga  Keuangan  syariah  tentang  factor D. penyebab mundurnya bmt di lampung
Cepatnya  laju  pertumbuhan  BMT  di  Lampung  juga  tidak lepas  dari  pandangan  sinis  oleh  beberapa  kalangan,  bahkan kalangan umat Islam sendiri. Sinisme terhadap BMT tersebut dapat dilihat  dari  kepercayaan  masyarakat  Islam  menggunakan  produk
16 Ali Muhammad Taufiq, Praktik Manajemen … , h. 64.
285
dan menjadi nasabah BMT relatif sangat rendah. Bahkan beberapa ilmuwan  muslim  ada  yang  mengecam  keberadaan  BMT,  dadn berpendapat  bahwa  BMT  dalam  menyelenggarakan  transaksinya justru  bertentangan  dengan  konsep  maslahah  yang  selama  ini mejadi  jargon.
Selain  itu  juga  keberadaan  BMT  sebagai  lembaaga perekonomian umat dengan skala mikro dipertanyakan apakah dalam penyelenggaraan  kegiatan  usahanya  menghindarkan  pemungutan bunga dan meminimalisir risiko, karena dapat ditanggung bersama, sudahkan  tercapai  ataukah  hanya  sebagai  labelling  dan  kemasan supaya lebih menarik di mata masyarakat muslim.
Berbagai pendapat telah dihimpun dalam rangka menjawab pertanyaan  mengapa  baitul  maal  wa  tamwil  di  Lampung  dan beberapa daerah sekitarnya mengalami kemunduran? Menurut para praktisi baik perbankan maupun lembaga keuangan syariah mikro terdapat beberapa faktor yang menyebabkan baitul maal wa tamwil sekarang ini mengalami kemunduran.
Dari  sisi  manajemen  sumberdaya  manusianya,  SDM  yang dimiliki baitul maal wa tamwil dianggap kurang mumpuni. Hal ini dapat dilihat dari proses mengangkat karyawan, lebih lagi manager baitul  maal  wa  tamwil  berdasarkan  hubungan  kekeluargaan, pertemanan. Walaupun melalui rapat anggota, tidak ada standard kompetensi yang jelas yang ditetapkan oleh yang memiliki otoritas atas hal tersebut. 17
Pernyataan  di  atas  diakui  oleh  Kamino  seorang  direktur pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Kota Metro yang dahulu mengawali  karirnya  di  dunia  perbankan  dengan  menjadi  staf marketing BMT  ini berpendapat bahwa mundurnya BMT di Lampung ini ditengarai disebabkan beberapa mekanisme yang tidak memiliki standar. Misalnya mekanisme pengangkatan manager BMT. Manager BMT  diangkat  berdasarkan  musyawarah  anggota  dan  akhirnya anggota  bermufakat  untuk  mengangkat  seseorang  untuk  menjadi
17 Kamino, Direktur BPRS Metro Madani Kota Metro, wawancara di Kantor BPRS, 1 Juni 2018.
Distorsi Pengelolaan lembaga Keuangan syariah mikro
manager. 18 Hal ini juga dibenarkan oleh Miswandi seorang manager BMT  di  Karyamukti  Sekampung  yang  mengaku  ditunjuk  menjadi manager karena ia adalah alumni jurusan ekonomi syariah. Ia juga mengaku tidak ada pelatihan khusus atau pendampingan dari dinas koperasi. Dalam menjalankan operasional BMT awalnya ia mengaku merasa kesulitan. Dengan mengandalkan pengetahuannya yang ia dapatkan selama masa kuliah dan bertanya kepada beberapa teman yang kebetulan telah mengelola BMT lebih dahulu, ia pun membuat aplikasi sederhana guna melakukan pencatan transaksi. Selanjutnya iapun mengaku belum pernah bekerja di BMT sebelumnya. 19
Apa  yang  terjadi  pada  proses  di  atas  tentu  tidak  sesuai pendapat  Ali  Muhammad  Taufiq,  yang  menyatakan  bahwa  SDM Lembaga  keuangan  syariah  tak  terkecuali  baitu  maal  wa  tamwil dituntut  memiliki  kemampuan  teknis  perbankan  juga  dituntut untuk  memahami  ketentuan  dan  prinsip  syariah  yang  baik  serta memilik akhlak dan moral yang Islami, yang dapat dijabarkan dan diselaraskan dengan sifat-sifat yang harus dipenuhi, yakni: pertama, Siddiq, yakni bersikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang, dan Allah SWT. Kedua, Istiqomah, yakni bersikap teguh, sabar dan bijaksana.  Ketiga  Fathonah,  yakni  professional,  disiplin,  mentaati peraturan,  bekerja  keras,  dan  inovatif.  Keempat,  Amanah,  yakni penuh tanggungjawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas  dan  melayani  mitra  usaha.  Kelima  Tabligh,  yakni  bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain untuk meningkatkan fungsinya sebagai kalifah di muka bumi.
Hal  inilah  yang  kemudian  menjadikan  para  pengelola dimungkinkan  melakukan  kesalahan  berkaitan  dengan    Kurang selektif  dalam  menerapkan  prinsip  5c  ( character,  capital,  capacity, collateral,  condition  of  economi ) 20 dalam  rangka  menilai  kelayakan
18 Fuad Ashari, Manager BMT Arsyada Metro, wawancara, 2 Juni 2018 19 Miswandi, Manager BMT Karyamukti Sekampung, wawancara di kampus IAIN Metro, 4 Juni 2018.
20 Character  penilaian  nasabah  yang  menekankan  pada  keadaan  waktu atau  sifat  customer,  baik  dalam  kehidupan  pribadi  maupun  lingkungan  usaha; capital penilaian nasabah yang menekankan pada jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh mudharib; capacity penilaian nasabah yang menekankan pada kemampuan  yang  dimiliki  calon  mudharib  dalam  menjalankan  usahanya  guna memperoleh laba yang diharaapkan; collateral penilaian nasabah yang menekankan
287
mendapatkan pembiayaan. Biasanya yang menjadi proiritas hanyalah bagaimana  meningkatkan  pembiayaan  agar  terlepas  dari  likuidasi dan  mengesampingkan  kemampuan  nasabah  dalam  melakukan pengembalian  pembiayaan.  Dan  tak  ayal  beberapa  kasus  baitul maal wa tamwil mengalami kerugian karena tingginya pembiayaan bermasalah ataaupun pembiayaan macet. Berikut akan ditampilkan tabel  tentang  bagaimana  melakukan  penilaian  prinsip  6c  yang seharusnya  dilakukan  oleh  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  dan  menjadi pertimbangan pemberian pembiayaan terhadap nasabah.
tabel 1. Penilaian Prinsip 6C pada baitul maal wa tamwil
No. Penilaian Keterangan Character Penilaian  yang  menunjukkan  besarnya  tingkat kejujuran serta tekad baik calon nasabah. Pengukuran di  BMT  belum  dilakukan  secara  mendalam  oleh marketing  atau  surveyor.  Adanya  pengukuran tersebut diharapkan dapat diketahui kemauan calon nasabah  dalam  memenuhi  kewajibankewajiban (itikad  baik)  dari  calon  nasabah  serta  kejujuran nasabah.
Capacity Penilaian dilakukan sebagai perkiraan kemampuan perusahaan  untuk  pembayaran  pembiayaan yang  akan  diambil  oleh  perusahaan.    Penerapaan penilaian  di  BMT  dilakukan  dengan  tiga  tahapan yaitu  1)  pengecekan  surat-surat  seperti  SIUP, NPWP, TDP dan ijin peruntukan usaha: 2) analisis kondisi  keuangan  perusahaan  terutama  cash  flow; serta 3) analisis feasibility untuk menilai kelayakan perusahaan apakah perusahaan tersebut tepat untuk dibiayai. Capital Penilaian  dilakukan  untuk  menilai  besaran  modal yang  dibutuhkan  oleh  perusahaan.    Penilaian  di BMT dilakukan dengan melaksanakan pengecekan besaran  modal  usaha.  Pengecekan  dilakukan berdasarkan  laporan  keuangan  dari  perusahaan pemohon.
pada  barangyang  diserahkan  mudharib  sebagai  agunan  terhadap  pembiayaan yang  diterimanya;  condition  of  economi  penilaian  nasabah  yang  menekankan pada  situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Lihat Syafi’i Antonio, Bank Syariah …, h.234-238

## Distorsi Pengelolaan lembaga Keuangan syariah mikro
Collateral Penilaian  dilakukan  untuk  menilai  jaminan yang  diberikan  oleh  perusahaan  apakah  mampu mengcover  pinjaman  pembiayaan.  Penyediaan jaminan  yang  diberikan  oleh  nasabah  bagi  BMT dilakukan  melalui  mekanisme  penerimaan  copy bukti  kepemilikan  jaminan,  appraisal  jaminan, pengecekan kepemilikan jaminan, pengecekan status jaminan,  dan  pengecekan  kemudahan  penjualan jaminan  serta  keabsahan  jaminan  dilakukan sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku.  Mekanisme penyediaan  jaminan  mempengaruhi  besaran pemberian pembiayaan serta juga membuat resiko dari pemberian pembiayaan tersebut yang semakin besar. Condition of Economy Penilaian  dilakukan  untuk  mengetahui  besarnya pengaruh  adanya  kondisi  ekonomi  dengan kemampuan  perusahaan  dalam  pembayaran pembiayaan.  BMT  melakukan  penilaian  kondisi berdasarkan  situasi  dan  kondisi  politik,  sosial, ekonomi  serta  kondisi  pada  sektor  usaha  calon nasabah.  Penilaian  dilakukan  dengan  analisis kerentanan usaha terhadap kondisi dan nilai inflasi, suku  bunga  dan  kurs  saat  ini  dan  analisis  SWOT yang dilakukan berdasarkan keterangan dari pelaku usaha (pemohon). Analisis kerentanan usaha hanya dilakukan  dengan  pertimbingan  kondisi  dan  nilai inflasi,  suku  bunga  dan  kurs  saat  ini  sehingga analisis ini belum mampu menggambarkan kondisi masa  depan.  Sedangkan  analisis  SWOT  dinilai tidak objektif  dikarenakan pemohon/pelaku usaha sebagai  satu-satunya  pemberi  informasi  kondisi perusahaan  cenderung  memberikan  penilaian yang baik pada kekuatan dan peluang usaha serta meminimalkan kelemahan dan ancaman usaha.
Constraint Penilaian  dilakukan  untuk  mengetahui  dampak usaha  terhadap  masyarakat  dan  penerimaan masyarakat sekitar terhadap usaha tersebut.
Penilaian  dilakukan  oleh  BMT  melalui  wawancara dengan  warga  sekitar  pendirian  usaha  (kira-kira mencapai lima rumah di sebelah kanan dan kiri lokasi usaha)  atas  adanya  keberatan  atas  kegiatan  usaha yang dilakukan oleh pemohon/pelaku usaha.
sumber : data diolah, 2016. 21
21 Syafik Wildan Afif,  Darwanto, Tata Kelola Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Berbasis Prinsip 6c Dan Modal Sosial : Studi Pada Bmt Mekar Da’wah, al-Uqud: Journal of  Islamic Economics Volume 1 Nomor 2, July 2017
Selanjutnya kamino juga mencoba membandingan sistematika penetapan direktur pada Bank perkreditan Rakyat Syariah yang harus bersertifikat yang didapatkan dari proses uji kompetensi dengan 9 standar, belum selesai disini calon direktur juga harus lulus fit proper test dari Otoritas jasa keuangan atau OJK. Selanjutnya ia melanjutkan memang  berbeda  levelitasnya  tetapi  jika  ingin  BMT  juga  memiliki ketahanan  yang  kuat  maka  manager  BMT  juga  harus  mempunyai standar  kompetensi  yang  setidaknya  1  atau  2  tingkat  dibawah kompetensi  Direktur  BPRS.  Selanjutnya  juga  menyayangkan  tidak ada lembaga yang menaungi BMT seperti OJK jika pada perbankan.
Demikian juga pada pproses pengangkatan dewan pengawas syariah  BMT,  biasanya  juga  diambil  dari  anggota  yang  juga  tidak memiliki  kejelasan  kriteria  sebagai  seorang  pengawas  syariah dalam proses pengangkatannya. Hal ini tentu berimbas pada proses pelaksanaan  proses  pengawasan  yang  dilakukan.  Bahwa  dewaan pengawas dibayar dan dipilih oleh pengurus, maka secara psikologis pengawas  akan  merasa  tidak  leluasa  mengawasi  perjalanan  baitul maal wa tamwil yang dalam pengawasannya.
Efektifitas  dari  dewan  pengawas  syariah  ini  juga  pernah menjadi  sorotan  seorang  peneliti  yang  menyatakan  bahwa  kerja dewan  pengawas  syariah  di  Lampung  kurang  efektif  dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kedekatan dan kurangnya kompetensi pengawas. 22

## Kesimpulan e.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor  yang  menyebabkan  mundurnya  BMT  di  lampung  adalah, faktor proses penetapan pengurus, manager  dan dewan pengawas syariah  BMT  yang  belum  memiliki  standard  yang  layak  karena ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota belaka. Hal ini tidak sebagaimana proses penetapan direktur bank yang harus melewati beberapa proses test kompetensi. faktor pertama tadi memiliki efek domino  yang  juga  mengakibatkan  kualitas  sumber  daya  manusia
22 Husnul Fatarib, Efektifitas Dewan Pengawas Syariah di Koata Metro , laporan Penelitian tahun 2014, tidak dipublikasi,
Distorsi Pengelolaan lembaga Keuangan syariah mikro
dari  baitul  maal  wa  tamwil  masih  perlu  mendapatkan  perhatian serius  dari  banyak  pihak,  jika  ingin  mengukuhkan  BMT  menjadi lembaga alternative bagi pengembangan ekonomi  masyarakat.

## DaFtar PustaKa
Ali  Muhammad  Taufiq, Praktik  Manajemen  Berbasis  Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 45
Husnul  Fatarib, Efektifitas  Dewan  Pengawas  Syariah  di  Koata  Metro , laporan Penelitian tahun 2014, tidak dipublikasi.
Habibi Sofwatama, Sudarma Widjaya, dan Irfan Affandi, Keberhasilan Kinerja  Usaha  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  Baitul Maal Wat Tamwil L-Risma (Lkms Bmt L-Risma) Di Provinsi
Lampun, JIIA, VOLUME 5 No. 1 FEBRUARI 2017
Kuat  Ismanto,  Faktor  Yang  Mempegaruhi  eksistensi  BMT  di Pekalongan,  Jurnal  Litbang  Kota  Pekalongan  Vol.9  Tahun 2015
Lasta HA, Arifin Z, Nuzula NF. Analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan  pendekatan  RGEC  (risk  profile,  good  corporate governance,  earnings,  capital)  (studi  pada  PT  Bank  Rakyat Indonesia,tbk  periode  2011-2013). Jurnal  Administrasi  Bisnis, Vol. 13 ed. 2 tahun 2014
Muhammad, Bank Syari’ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman, ( Yogyakarta: Ekonisia, 2006),
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dariTeor ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
Rina Elmaza, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal  Wat  Tamwil    Di  Lampung ,  Finansia  Vol.1  no.01  tahun 2018
Syafik  Wildan  Afif,    Darwanto, Tata  Kelola  Baitul  Maal  Wa  Tamwil (Bmt)    Berbasis  Prinsip  6c  Dan  Modal  Sosial  :  Studi  Pada  Bmt Mekar Da’wah, al-Uqud: Journal of  Islamic Economics Volume
1 Nomor 2, July 2017
291
Thalis  Noor  Cahyadi, Baitul  Maal  Wat  Tamwil  Legalitas  Dan Pengawasannya ,  JESI  Jurnal  Ekonomi  Syariah  Indonesia, Volume II, No.2 Desember 2012/1433 H Fanpagefacebook @bmtlrisma. https://khairunnisafathin.wordpress.com/2011/10/23/  mengapa- koperasi-di-indonesia-sulit-berkembang/
Uang  Nasabah  Dibawa  Kabur,  Pemilik  BMT  di  Lampung  Timur Menghilang,  http://www.saibumi.com/artikel-79603-uang- nasabah-dibawa-skabur-pemilik-bmt-di-lampung-timur- menghilang.html, tanggal Minggu, 11 September 2016.
AhkamudinArofi,  dalam  profil  BMT  L-Risma,  https://www. youtube.com/watch?v=IzeAO1f5hX Dodi, Pengelola BMT Al Hasanah cabang Batanghari, saluran Telepon, tanggal 1 April 2017
Fuad Ashari, Manager BMT Arsyada Metro, wawancara, 2 Juni 2018
Kamino,  Direktur  BPRS  Metro  Madani  Kota  Metro,  wawancara  di Kantor BPRS, 1 Juni 2018.
Miswandi,  Manager  BMT  Karyamukti  Sekampung,  wawancara  di kampus IAIN Metro, 4 Juni 2018Suhairi, pesan singkat WA, tanggal 22 Maret 2017
Yulianto, Pelaku dan pendamping IT  BMT di Lampung, wawancara, tanggal 1 April 2017
292 FINANSIA Vol. 01, No. 02,  Juli - Desember 2018
Distorsi Pengelolaan lembaga Keuangan syariah mikro