ISSN : 2620-5025

## Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

## Agus Sobarnapraja
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jl. RS Fatmawati, Pd. Labu, Jakarta 12345 Email : aspraja@yahoo.co.id

## Abstrak
Bentuk perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk mengakomodir kepentingan perlindungan HAM bagi warga negaranya dengan cukup maksimal, juga menunjukkan bahwa pemerintahan di era reformasi telah responsif dan progresif untuk melakukan instrumentasi terkait perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Hal ini ditandai dengan, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 27-34 UUD 1945 dan  adanya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 serta undang-undang lainnya. Penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia saat ini mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-undang 26 tahun 2000.Namun masih perlu banyak perbaikan dari setiap aspek penegakan HAM, karena masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan.

## Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Pelanggaran HAM

## Abstract
The form of human rights protection as regulated in Indonesian laws and regulations has shown sufficient concern from the government to accommodate the interests of human rights protection for its citizens to the maximum extent, also showing that the government in the reform era has been responsive and progressive to carry out instrumentation related to protection, respect and fulfillment HAM. This is indicated by, Pancasila, Opening of the 1945 Constitution, Articles 27-34 of the 1945 Constitution and the existence of Law Number 39 of 1999 and Law number 26 of 2000 and other laws. The application of the law against human rights violations in Indonesia is currently in accordance with what is stipulated in Law Number 39 of 1999 and Law 26 of 2000. However, there still needs to be much improvement from every aspect of human rights enforcement, because there are still many cases of gross human rights violations that still not resolved.
Keywords: Law Enforcement, Human Rights Violations

## A. Pendahuluan

## Latar Belakang
Menjelang akhir tahun 2019, beberapa lembaga memberikan penilaian buruk terhadap kondisi penegakkan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya dalam rentang waktu 1 tahun terakhir. Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rilis Kaleidoskop Akhir Tahun 2019 mengenai catatan Komnas HAM untuk pemerintah, menyatakan    sepanjang 2019 belum ada langkah progresif dari pemerintah dalam menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM, terkait hal itu ada 3 catatan Komnas HAM untuk pemerintah, diantaranya pertama adalah, terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat, baik yang masa lalu maupun setelah tahun 2000, kedua masih banyaknya kasus terkait konflik agraria yang terjadi termasuk yang melibatkan kekerasan, dan ketiga terkait maraknya kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan berekspresi. 1
Senada dengan itu, Kontras memberikan catatan kritis terhadap kondisi HAM di tahun 2019. Hasil temuanya menyebutkan ada situasi di mana demokrasi dan penegakan HAM berjalan mundur dengan parameter indikator yang berkaitan dengan persoalan kasus HAM dan kebijakan pemerintah tahun 2019. Terdapat tiga petisi besar yang menyebabkan kemunduran demokrasi selama satu tahun belakangan. Pertama, dinamika politik selama dan usai pemilihan presiden dan wakil presiden yang memuncak dalam peristiwa kekerasan pada tanggal 21-23 Mei 2019. Kedua meletupnya kemarahan rakyat Papua atas serangan rasisme kepada terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Ketiga rangkaian demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada bulan September yang menolak sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) buatan DPR RI dan Pemerintah. Ketiga peristiwa besar itu, telah menyebabkan kriminalisasi terhadap demonstran, dengan dilakukannya penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang hingga jatuhnya korban jiwa. 2
Demikian juga halnya dengan rilis dari Setara Institute dalam Ringkasan Laporan Indeks Kinerja HAM 2015-2019 SETARA Institute for Democracy and Peace Jakarta, yang memberikan penilaiannya secara umum bahwa pada periode pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla selama 2014-2019, komitmen terhadap HAM masih rendah. Hasil temuan laporan tersbeut diantarnya menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu mengalami kemandekan dan ketiadaan inisiasi yang signifikan. Berkas sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke Komnas HAM, di antaranya peristiwa 1965-1966, Talangsari Lampung 1989, Penembakan Misterius 1982-1985, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Mei 1998, Penghilangan Paksa 1997-1998, Wasior dan Wamena, Simpang KAA 3 Mei 1999 Aceh, Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh. 3
Sementara itu, pemerintah sendiri melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukkam) Mahfud MD, memberikan pernyataan  yang berbeda, bahwa selama periode pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2019) tidak ada satu pun pelanggaran HAM yang terjadi. 4 Pernyataan ini menuai banyak sorotan dari para penggiat HAM. Namun dalam kesempatan yang
1 Kompas.Com, Kaleidoskop 2019: Catatan Komnas HAM untuk Pemerintah Terkait Hak Asasi Manusia, diakses melalui https://nasional.kompas.com/ read/2019/12/24/20042321/kaleidoskop-2019-catatan-komnas-ham-untuk-pemerintah-terkait-hak-asasi?page=all, pada tanggal 24 Desember 2019. 2 CNNIndonesia.Com, Koalisi : Polisi Paling banyak langgar HAM selama periode 2014-2019, diakses melalui pada Tanggal 15 Desember 2019, diakses melalui https:// www.cnnindonesia.com/nasional/20191208170632-12-455180/koalisi-polisi-paling-banyak-langgar-ham-sejak-2014-2019, pada tanggal 12 Desember 2019. 3  Setara Institute, Ringkasan Laporan Indeks Kinerja HAM 2015-2019 SETARA Institute for Democracy and Peace, diakses melalui https://setara-institute.org/ indeks-kinerja-ham-2019/ pada tanggal 12 Desember 2019.
4 NasionalTempo.Com, Mahfud MD : Tidak ada Pelanggaran HAM di era Jokowi, diakses melalui https://nasional.tempo.co/read/1282988/mahfud-md-tak-ada- pelanggaran-ham-di-era-jokowi, pada Tanggal 15 Desember 2019.
berbeda Mahfud MD menjelaskan bahwa pernyataannya terkait pelanggaran HAM merujuk pada pengertian HAM menurut definisi hukum, yaitu pelanggaran yang dilakukan aparat pemerintah dengan terencana dan tujuan tertentu. Sehingga jika menilik pada catatan Komnas HAM dikaitkan dengan definisi tersebut, tidak ada peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran HAM pada era Presiden Jokowi, yang ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang diwariskan untuk diselesaikan sebagai pelanggaran HAM yang terjadi jauh sebelumnya. 5
Terlepas dari adanya perbedaan pandangan dalam memaknai pelanggaran HAM sebagaimana diuraikan diatas, secara faktual pada masa orde baru sejumlah kasus pelanggaran HAM memang terjadi dan saat ini menurut penjelasan Jaksa Agung ST Burhanudin, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III, 6 terdapat 15 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang berada di bawah penanganan Kejaksaan Agung. Dari jumlah tersebut, baru tiga kasus yang mampu dituntaskan yaitu kasus Timor Timur tahun 1999, kasus Tanjung Priok 1984 dan peristiwa Abepura 2000.. Sementara untuk 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan, 8 diantaranya adalah kasus yang terjadi sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, meliputi Peristiwa 1965, Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus), Peristiwa Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II tahun 1998, Peristiwa Penculikan dan Penghilangan orang secara paksa, Peristiwa Talangsari, Peristiwa Simpang KKA, Peristiwa Rumah Gedong tahun 1989, Peristiwa dukun santet, ninja dan orang gila di Banyuwangi tahun 1998, sedangkan empat kasus lainnya yang terjadi sebelum terbitnya UU Pengadilan HAM, yakni peristiwa Wasior, Wamena dan Paniai di Papua serta peristiwa Jambo Keupok di Aceh.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, fokus permasalahan yang akan dibahas adalah :
1.  Bagaimana bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini?
2.  Bagaimana penegakkan hukum atas kasus pelanggaran HAM di Indonesia menurut aturan perundang-undangan saat ini?

## B. Pembahasan

## Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundangan- Undangan di Indonesia saat ini.
Hakikat hak asasi manusia secara pengertian pada dasarnya meliputi hak-hak alamiah manusia, yang menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Right meliputi Hak berpikir & mengeluarkan pendapat; b. Hak memiliki sesuatu; c. Hak mendapatkan pendidikan & pengajaran; d. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama; e. Hak untuk hidup; f. Hak untuk kemerdekaan hidup; g. Hak untuk memperoleh nama baik; h. Hak untuk memperoleh pekerjaan; i.  Hak untuk
5  Tribunnews.Com, Penjelasan Mahfud MD Soal Klaim Tidak ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi , diakses melalui https://www.tribunnews.com/ nasional/2019/12/18/penjelasan-mahfud-md-soal-klaim-tidak-ada-pelanggaran-ham-di-era-jokowi, pada Tanggal 15 Desember 2019.
6 Kompas.Com, Dari 15 Kasus Pelanggaran HAM hanya 3 kasus yang tuntas , diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/14015421/dari-15- kasus-pelanggaran-ham-berat-hanya-3-perkara-yang-tuntas, pada tanggal 20 Desember 2019.
mendapatkan perlindungan hukum. 7 Dalam konteks instrumentasi hukum HAM di Indonesia pengakuan dan perlindungan terhadap HAM pada periode pasca reformasi bisa dikatakan sebagai tahapan penentuan dan penataan aturan secara konsisten yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip HAM universal.
Berikut instrumen hukum HAM yang lahir pasca reformasi, pertama, TAP MPR No. XVII/ MPR/1998 tentang HAM. Ketetapan MPR ini merupakan instrumen HAM yang muatannya bukan hanya tentang Piagam HAM, tetapi juga memuat amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM, termasuk mengamanatkan kepada mereka untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan jaminan pemenuhan HAM. Pada masa ini, BJ. Habibie membuat Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) tahun 1998-2003, yang memuat agenda pemerintahannya dalam penegakan HAM, meliputi pendidikan dan sosialisasi HAM serta program ratifikasi instrumen internasional HAM. 8 Kedua, UUD 1945 setelah amandemen yang mengatur Pasal khusus tentang HAM, terletak pada bab tersendiri yaitu Bab XA, di dalamnya terdapat 26 butir ketentuan yang menjamin terhadap pemenuhan HAM yang melekat dalam ketentuan pasal 28.
Ketiga, UU. No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang ini merupakan instrumen yang pokok yang menjamin semua hak yang tercantum di berbagai instrumen internasional tentang HAM. Undang-undang ini memuat pengakuan dan perlindungan hak-hak yang sangat luas karena banyak ketentuannya yang merujuk pada katagorisasi hak yang ada dalam UDHR, ICCPR, ICESCR, CRC, dan beberapa lainnya. Selain itu, UU. No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga mengatur soal kelembagaan Komnas HAM.
Keempat, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Secara umum, Undang-undang ini mengatur dua hal, pertama, pengaturan soal perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran  berat HAM, kedua, pengaturan soal hukum acara proses pengadilan HAM. Pengaturan soal kategorisasi pelanggaran berat HAM diatur dalam pasal 7-9 yang secara umum rumusannya diambil dari Statuta Roma, sedangkan hukum acara yang diatur meliputi penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, syarat-syarat pengangkatan hakim sampai pada ketentuan eksekusi hukuman pelanggaran.
Kelima, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pengesahan Undang-Undang ini sebagai reaksi atas pelanggaran yang dilakukan banyak oknum terhadap anak-anak. Dalam Undang-Undang salah satunya diatur soal larangan pelibatan anak dalam berbagai kegiatan orang dewasa. Anak harus dilindungi untuk tidak dilibatkan dalam kegiatan politik seperti kampanye, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan beberapa lainnya. Keberadaan undang-undang ini sudah dilengkapi lebih lanjut dengan adanya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan kasus hukum yang mengatur secara khusus hukum acara untuk menangani perkara anak.
Keenam, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UndangUndang ini mengatur soal fungsi dari pendidikan, prinsip-prinsip penyelenggaran pendidikan, tanggungjawab
7  Witjipto Setiadi, Hak Asasi Manusia, Bahan Bacaan Mata Kuliah HAM, Jakarta : Program Magister Ilmu Hukum UPN Veteran, 2019, tanpa halaman 8 Ibid.
negara terhadap pendidikan dan lainnya. Dalam pasal 11 UU No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pemerintah dan Pemda wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggarannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi.
Ketujuh, UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaan MK melalui undang-undang ini sangatlah penting bagi eksistensi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM, karena banyak hak-hak masyarakat yang telah dijamin dalam UUD 1945 ternyata dilanggar oleh berbagai undang-undang.
Kedelapan, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini disahkan karena desakan aktifis perempuan yang selama ini meneriakkan soal diskriminasi dan subordinasi hak-hak kaum perempuan atas kaum laki-laki.
Kesembilan, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang- Undang menjadi jaminan perlindungan keamanan daripada saksi dan korban. Kesepuluh, UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang  ini memberi penegasan bahwa diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Diskriminasi ras dan etnis merupakan satu bentuk pelanggaran HAM sehingga harus dihapuskan.
Kesebelas, UU No. 19 tahun 2002 tentan Hak Cipta. Undang-Undang ini menjawab tentang pentingnya pengaturan hak cipta dari karya setiap manusia. Undang-Undang ini mengatakan bahwa negara memiliki keanekaragaman etnik/sukubangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
Keduabelas, UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP). Undang- Undang menjadi landasan tentang jaminan daripada hak kebebasan informasi dan hak akses atas informasi publik. Undang-Undang ini menjadi penguat bahwa tidak saatnya lagi informasi-informasi yang ada di badan-badan publik ditutup-tutupi. Masyarakat mempunyai akses untuk mengetahui terhadap informasi yang dibangun untuk kepentingan publik.
Ketigabelas, UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Instrumen ini menjadi penegasan bahwa negara mempunyai tanggungjawab terhadap pelayanan setiap warga negara dalam rangka pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar mereka tanpa diskriminasi. Undang-Undang-Undang ini sekaligus menegaskan keberadaaan dan eksistensi Ombudsman (UU No. 39 tahun  2008 tentang Ombudsman RI) yang ditetapkan sebaga lembaga negara yang ditugaskan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Keempatbelas, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh. Undang-Undang ini mengatur perihal kebebasan berpedapat, berserikat, berkumpul dari serikat ataupun buruh. Berkaitan dengan ini juga diatur berkaitan dengan ketenagakerjaan (UU No. 13 tahun 2003), tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri (UU No. 39 tahun 2004), dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (UU No. 2 tahun 2004). Secara umum, Undang-Undang ketenagakerjaan di atas mendapatkan kritik yang substansial dari serikat pekerja.
Kelimabelas, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UndangUndang ini menegaskan bahwa terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya di pasar. Undang-Undang menjamin dengan jelas soal hak dan kewajiban daripada konsumen, termasuk tata cara penyelesaian sengketa konsumen yang bisa dilalui lewat jalur litigasi dan atau jalur non litigasi sesuai dengan kesepakatan antar pihak bersengketa.
Selain berbagai instrumen hukum HAM di atas, masih banyak peraturan hukum HAM lainnya yang menjadi media tanggungjawab pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM, seperti UU No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 3 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganeraan Indonesia, UU No. 22 tahun 2007 tentang Partai Politik, Peraturan tentang Rencana Aksi Nasional. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi beberapa hukum internasional yang berarti bahwa pemerintah Indonesia telah menyatakan kesediaannya untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional tersebut.
Dari berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintahan di era reformasi telah responsif dan progresif untuk melakukan instrumentasi terkait perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Namun demikian dalam tataran implementasi, seluruh aturan perundang-undangan tersebut khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dalam definisi hukum rezim hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 belum berjalan efektif.
Penegakkan Hukum atas Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia Menurut Aturan Perundang-undangan Saat ini.
Dalam kerangka rule of law , peraturan perundang-undangan merupakan salah satu anatomi dalam instalasi politik HAM. Salah satu produk hukum (sekaligus produk politik) sangat penting dalam kerangka pemenuhan, penegakan dan penghormatan HAM adalah UU No. 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM.
Pembentukan UU tentang Pengadilan HAM di Indonesia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 9
1.  Pelanggaran HAM berat merupakan “extra ordinary crimes” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur didalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial perseorangan maupun masyarakat sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai perdamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2.  Terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan,
9   Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
.
penyidikan dan penuntutan yang bersifat khusus. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran Ham yang berat adalah:
� Diperlukan penyidik dengan membentuk tim Ad Hoc, penyidik Ad Hoc, penuntut umum Ad Hoc, dan hakim Ad Hoc;
� Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHAP;
� Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.
� Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat.
Berkenaan dengan penugasan MPR kepada Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, Presiden Abdurrahman Wahid kemudian menindak lanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2001. Pembentukan Keppres ini dilakukan sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000, yang menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa Pengadilan HAM tersebut berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984. 10
Pada awal masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri, Keppres ini langsung mengalami revisi, yakni dengan diterbitkannya Keppres No. 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 53 Tahun 2001. Pasal 2 merupakan bagian yang mengalami perubahan dengan maksud untuk lebih memperjelas tempat dan waktu tindak pidana (locus and tempus delicti) pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur dan Tanjung Priok, yaitu penambahan kalimat wilayah hukum Liquica, Dilli, Suai pada bulan April 1999 dan bulan September 1999 untuk kasus Timor Timur serta bulan September 1984 untuk kasus Tanjung Priok. 11
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang dibentuk pada pengadilan negeri. Untuk pertama kali, Pengadilan HAM tersebut dibentuk serempak di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makassar, dengan wilayah hukumnya sebagai berikut: 12
1.  Jakarta Pusat meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar dan Kalteng;
2  Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jatim, Jateng, Yogyakarta, Bali, Kalsel, Kaltim, NTB dan
10   Jawahir Thontowi, Hukum Internasional di Indonesia, (Yogyakarta : Madyan Press,  2002) hlm. 45.
11 Ibid.
12   Direktorat Bina HAM, Monograf Mata Kuliah Hukum dan HAM, (Jakarta : Kementerian Hukum & HAM RI, 2005), hlm 39.
NTT;
3.  Medan meliputi wilayah Provinsi Sumut, Aceh, Riau, Jambi dan Sumbar;
4.  Makassar meliputi wilayah Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulut, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
Pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM yang terjadi disamping kasus Timor Timur dan Tanjung Priok seperti disebutkan di atas, kasus Aceh, Papua, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Kerusuhan Massa di berbagai tempat di Indonesia merupakan yurisdiksi kewajiban Pengadilan HAM untuk memprosesnya lebih lanjut demi tercapainya keadilan. 13
Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memiliki lingkup kewenangan sebagai berikut: 14
1.  Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.
2.  Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
3.  Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.
4.  Pelanggaran HAM yang berat meliputi:
a.   Kejahatan Genosida
b.   Kejahatan terhadap kemanusiaan
5.  Kejahatan Genosida (pasal 7a)
6. Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara: 15
a.  Membunuh anggota kelompok
b.  Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggotaanggota kelompok c.  Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian.
d.  Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau
13 Ibid.
14 Ibid, hlm  45
e.  Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
7.  Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 7 b) Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secaralangsung terhadap penduduk sipil, yang berupa:

## a. Pembunuhan

## b. Pemusnahan
c. Perbudakan
d.  Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
e.  Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
f. Penyiksaan
g.  Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentukbentuk kekerasan seksual lain yang setara
h.  Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
i.  Penghilangan orang secara paksa, atau
j.  Kejahatan Apartheid
8.  Ketentuan pidana untuk HAM berat dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok.
a. Kelompok kesatu, yaitu perbuatan pelanggaran HAM yang berat “genosida” (pasal 8) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
b. Kelompok kedua, yaitu perbuatan pelanggaran HAM yang berat “kejahatan terhadap kemanusiaan” (pasal 9) yaitu salah satu perbuatan berupa serangan meluas penduduk sipil, dipidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
c. Kelompok ketiga, yaitu perbuatan percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat “genosida” atau “kejahatan terhadap kemanusiaan” (pasal 8 dan 9) dipidana sama sebagaimana dimaksud pada pasal 36,37,38,39 dan 40.
d. Kelompok keempat, yaitu komandan militer dapat dipertanggung-jawabkan terhadap pasukan yang berada di bawah komandonya, diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 36,37,38,39 dan 40.
Dalam kasus pelanggaran HAM, penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM dan dapat membentuk Tim Ad Hoc yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan
menyerahkan hasil penyelidikan kepada penyidik. Hakim Ad Hoc diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. 16
1.  Dalam undang-undang pengadilan HAM, perlindungan terhadap korban dan saksi juga mendapat perhatian, di mana korban dan saksi berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan. Perlindungan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
2.  Pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tidak dikenal kadaluwarsa.
Dengan demikian, berdirinya Pengadilan HAM di Indonesia dengan pemberlakuan UU No. 26 Tahun 2000 merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Indonesia dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dengan sistem hukum nasional yang berlaku dan dilaksanakan oleh bangsa sendiri.16 Hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam menjalankan politik hukumnya mewujudkan supremasi hukum yang berasaskan nilai-nilai HAM dengan didasari adanya pengaturan mengenai HAM karena konfigurasi politik tentang pengangkatan wacana HAM dalam UUD 1945, yang kemudian diatur dengan UU mengenai HAM serta UU mengenai pengadilan HAM itu sendiri. 17
Disatu sisi terbentuknya Pengadilan HAM ini merupakan kemajuan dalam pembentukan hukum. Akan tetapi mengenai pengadilan HAM ini, masih terdapat silang pendapat diantara para sarjana, karena kompetensi absolut dari pengadilan HAM yang sangat sempit sebagaimana dikemukakan oleh TitonSlamet Kurnia. 18 Selain itu bukan suatu hal yang mudah untuk melakukan proses hukum pelanggaran HAM berat proses yuidisial mengingat jarak waktu terjadinya peristiwa- peristiwa tersebut.
Dalam konteks ini Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan sejumlah hambatan dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Untuk kasus yang terjadi sebelum tahun 2000, terdapat kesulitan untuk memperoleh alat bukti. Sebab, faktor waktu yang sudah terlampau lama dan tempat kejadian perkara yang sudah berubah. Pembuktian peristiwa pelanggaran HAM berat tunduk pada Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan dalam KUHAP menyatakan, keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti kecuali didukung alat bukti lain seperti keterangan ahli forensik, hasil uji balistik, dan dokumen terkait lainnya. Hambatan lain yakni belum dibentuknya pengadilan HAM ad hoc. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. 19
Mekanisme penyelesaian kasus HAM yang terjadi di beberapa negara telah ditempuh dibawah kerangka PBB dan bersifat ad-hoc. Pengadilan yang bersifat Ad Hoc tersebut adalah: 20
16 Ibid . hlm.49.
17  Tiron Slamet Kurnia, Reparasi (Reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 62 18  Dirjen Bina HAM, Op.cit, hlm.50 19 Kompas.Com, Jaksa Agung Ungkap Hambatan Penuntasan Kasus HAM Berat Masa Lalu, diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/16335091/ jaksa-agung-ungkap-hambatan-penuntasan-kasus-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.
20  Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia , (Bandung: PT. Alumni, 2012) hlm. 46.
1.  ICTYyang didirikan oleh Dewan Keamanan PBB  yang didirikan untuk mengadili para penjahat perang di Yugoslavia. Pengadilan atau tribunal ini berfungsi sebagai sebuah pengadilan ad- hocyang merdeka dan terletak di Den Haag, Belanda.
2.  ICTR dibentuk untuk menyikapi terjadinya pelanggaran serius hukum humaniter di Rwanda, memiliki yurisdiksi untuk mengadili para pelaku yang bertanggungjawab atas pelanggaran berat (grave breaches) hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh warga Rwanda diwilayah Rwanda dan negaranegara tetangga.
Selain kedua pengadilan di atas, dikenal pula pengadilan campuran yang telah dibentuk di 4 negara yang disebut juga dengan pengadilan hybrid. Kata “campuran” atau hybrid mendeskripsikan adanya perpaduan atau penggabungan antara unsur-unsur lokal/nasional dan internasional yang terdapat di dalam pengadilan ini, seperti: para personelnya (seperti jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya.), sistem hukum yang diterapkan (hukum nasional maupun internasional), dana operasionalnya bersumber dari negara yang bersangkutan maupun bantuan luar negeri), dan sebagainya. Indonesia pula telah memiliki catatan sejarah terkait dengan proses hukum di pengadilan HAM Ad Hoc, yaitu dengan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. 21
Dalam kasus ini dapat dilihat adalah dari dasar penegakkan hukum pada kasus ini. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan HAM menurut Pasal (4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan hukum acara yang digunakan dalam persidangan adalah KUHAP, seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang tersebut.
Pengadilan HAM Ad Hoc untuk perkara pelanggaran berat HAM di Timur Timor yang dibentuk berdasarkan Keppres No.53/2001 dan Keppres No.96/2001.Keppres Nomor 96 Tahun 2001 dan yurisdiksi ditetapkan menjadi tiga wilayah, yaitu Liquica, Dili dan Suai dengan batasan waktu antara bulan April dan September 1999. Konsekwensi dari Keppres tersebut tidak semua kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Timor-Timur dapat diungkap, termasuk para pelakunya. 22
Berdasarkan seluruh perkara yang telah diputus, yaitu 12 perkara majelis hakim menyatakan telah terjadi pelanggaran berat HAM, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan (Pasal 9 huruf a) dan penganiayaan (Pasal 9 huruf h) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. 23
Pada akhirnya proses peradilan terhadap pelanggaran berat HAM di Timor Timur, Putusan Kasasi Mahkamah Agung membebaskan 5 (lima) terdakwa, di antaranya adalah mantan Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur Timbul Silaen, LetkolAsepKuswani (Komandan Kodim 1638 Liquisa), Leoneto Martins (Bupati Liquisa), dan Gubernur Timor TimutAbilioSoares, dan hanya 1 orang yang di vonis bersalah dengan masa hukuman 10 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 2006. 24
Jika meniru cara di Afrika Selatan, seperti yang dikemukakan oleh Ketua Komisi Kebenaran dan
21 Ibid . hlm 55 22  Andrey Sujadmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, , 2015) hlm. 80.
23 Ibid .hlm.128.
Rekonsiliasi Afrika Selatan Uskup Agung Desmond Tutu, bahwa tidak akan ada masa depan tanpa pemaafan. Komite Amnesti diberi wewenang dalam pelaksanaan pemberian kepada para pelaku yang memenuhi kriteria, pembebasan dengan segera (immediate freedom) dari tanggung jawab pidana. 25 Mengenai hal ini, pada awal bergulirnya proses penuntasan kasus - kasus pelanggaran HAM, Indonesia juga telah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam perkembangannya undang- undang ini telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 006/PUU-IV/2006, dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena dalam UU 27 tahun 2004 tentang KKR ada salah satu pasal yang menyebut jika telah meminta maaf, pelaku berhak mendapatkan pengampunan atau amnesti. Hal ini dirasakan sangat memberatkan korban pelanggaran ham berat karena bukan bentuk keadilan yang berperspektif kemanusiaan.
Dengan segala problematika dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM berat, tentu tidak bisa terus didiamkan begitu saja, karena dengan mendiamkan dan berusaha melupakan serta mengaburkannya bagi generasi muda tentu akan menimbulkan masalah baru. Sehingga pada akhirnya harus dicarikan alternatif lain jika cara penegakkan hukum berdasarkan undang-undang yang telah ada sulit untuk dituntaskan. Salah satu alternative yang saat ini menngemuka adalah wacana dihidupkannya kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai jalan penyelesaian secara non yudisial. Tentunya terlepas dari pro dan kontra terhadap rencana ini, pada akhirnya harus didasarkan pada orientasi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut secara menyeluruh dengan mengedapankan keutuhan bangsa dan negara.

## C. Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil pembahasan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa:
1. Bentuk perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk mengakomodir kepentingan perlindungan HAM bagi warga negaranya dengan cukup maksimal. Hal ini ditandai dengan, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 27-34 UUD 1945 dan  adanya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 serta undang-undang lainnya;
2. Penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia saat ini mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-undang 26 tahun 2000.Namun masih perlu banyak perbaikan dari setiap aspek penegakan HAM, karena masih banyak kasus pelanggaran Ham berat yang masih belum diselesaikan.
25 Ibid .hlm.128.

## Daftar Pustaka
Direktorat Bina HAM, 2004, Monograf Mata Kuliah Hukum dan HAM , Jakarta : Kementerian Hukum & HAM RI.
Kurnia, TironSlamet 2005. Reparasi (Reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia , Bandung : Citra Aditya Bakti.
Nurdin, Boy. 2012. Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia , Bandung : PT. Alumni.
Sujadmoko, Andrey. 2015 Hukum HAM dan Hukum Humaniter , Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Thontowi, Jawahir. 2002, Hukum Internasional di Indonesia , Yogyakarta : Madyan Press.
Setiadi ,Witjipto, 2019. Hak Asasi Manusia, Jakarta : Program Magister Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

## Bahan Lain :
https://nasional.kompas.com/read/2019/12/24/20042321/kaleidoskop-2019-catatan-komnas-ham- untuk-pemerintah-terkait-hak-asasi?page=all
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191208170632-12-455180/koalisi-polisi-paling-banyak- langgar-ham-sejak-2014-2019
https://setara-institute.org/indeks-kinerja-ham-2019
https://nasional.tempo.co/read/1282988/mahfud-md-tak-ada-pelanggaran-ham-di-era-jokowi,
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/18/penjelasan-mahfud-md-soal-klaim-tidak-ada- pelanggaran-ham-di-era-jokowi
https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/14015421/dari-15-kasus-pelanggaran-ham-berat- hanya-3-perkara-yang-tuntas
https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/16335091/jaksa-agung-ungkap-hambatan-penuntasan- kasus-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu,