## EKONOMI POLITIK MEDIA: PADA PEMBERITAAN MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR BANTEN 2017 OLEH RADAR BANTEN DAN BARAYA TV

## Achmad Nashrudin P
Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Univ. Muhammadiyah Tangerang nashrudin.achmad@gmail.com

## Abstract
Research on Political Economy of Media: At the news ahead of elections for the governor of  Banten  in  2017  by  Radar  Banten  and  Baraya  TV,  phenomenon  triggered  by  the loosening of the values   of objectivity and independence of the mass media in carrying out its functions as set in the Press Law and the Broadcasting Law. At the time of the campaign, the candidates for governor and lieutenant governor are competing to get the “place ‘and is known well as sell to prospective election promise to get sympathy. At the time, the media seemed to forget the function and position. This study aims to determine the phenomenon of media relations with the candidates and how the phenomenon of the political economy of media in both institutions (Radar Banten and Baraya Pos) at the time before the election for governor of Banten in 2017. This study uses this study used a qualitative approach, with the constructivist paradigm and using the method of data collection through the depth­interview, the informant was elected. The results of the study illustrate that media relations (relations between) media with prospective relatively loose, drawn from observations and interviews show that the two media are “very affectionate” with the candidates, and the media policy in lifting more headlines have suggested the economic interests vis a vis political interests.
Keywords: Political Communication, Independence, Political Economy of The Media.

## Abstrak
Penelitian  tentang  Ekonomi  Politik  Media:  Pada  pemberitaan  menjelang  Pemilihan gubernur  Banten  2017  oleh  Radar  Banten  dan  Baraya  TV  ini  dilatar  belakangi  oleh fenomena melonggarnya nilai-nilai objektifitas dan independensi media massa dalam menjalankan fungsinya sebagamana di atur dalam UU Pers dan UU Penyiaran. Pada saat kampanye, para kandidat  atau calon gubuernur dan wakil gubernur berlomba­ lomba untuk mendapatkan ”tempat’ dan dikenal sekaligus mengobral janji kepada calon pemilhan untuk mendapatkan simpati. Pada saat itu, media seolah lupa pada fungsi dan  posisinya.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  fenomena  relasi  media  dengan para  kandidat  dan  bagaimana  fenomena  ekonomi  politik  media  di  kedua  lembaga (Radar  Banten  dan  Baraya  Pos)  tersebut  pada  saat  menjelang  pemilihan  gubernur Banten tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif,  dengan  paradigma  konstruktivis  dan  menggunakan  metode pengumpulan  data  melalui  depth­interview,  dari  informan  terpilih.  Hasil  penelitian menggambarkan  bahwa  relasi  media  (hubungan  antara)  media  dengan  para  calon

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 46. Nomor 2. Desember 2016

## PENDAHULUAN
“Media  massa  adalah  kelas  yang mengatur”. Demikian premis teori Marxis ten- tang posisi media dalam sistem kapitalisme modern (Agus Sudibyo, 2004: 1). Media massa diyakini  bukan  sekedar  medium  lalu-lintas pesan antara unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsensus oleh  kelompok  yang  secara  ekonomi  dan politik  dominan.  Melalui  pola  kepemilikan dan  melalui  produk-produk yang disajikan, media  adalah  perangkat  ideologis  yang melanggengkan  dominasi  kelas  pemodal terhadap publik yang diperlakukan semata- mata  sebagai  konsumen,  dan  terhadap pemegang  kekuasaan  untuk  memuluskan lahirnya regulasi-regulasi yang pro-pasar.
Sejarah menunjukkan, media massa pada akhirnya  mencapai  puncak  perkembangan sebagai  lembaga  khusus  dalam  masya ra kat modern.  Media  massa  mampu  mem pre- sen tasikan  diri  sebagai  ruang-publik  yang utama  dan  turut  menentukan  dinamika sosial,  politik,  dan  budaya,  di  tingkat  lokal maupun global. Media juga menjadi medium pengiklanan  utama  yang  secara  signifikan mampu  menghasilkan  surplus  ekonomi dengan  menjalankan  peran  penghubung antara dunia produksi dan konsumsi.
Namun,  hampir  selalu  terlambat  disa- dari  bahwa  media  massa  di  sisi  lain  juga menyebarkan  atau  memperkuat  struktur ekonomi  dan  politik  tertentu.  Media  tidak hanya mempunyai fungsi sosial dan ekonomi, tetapi  juga  menjalankan  fungsi  ideologis. Oleh  karena  itu,  fenomena  media  bukan hanya  membutuhkan  pengamatan  yang didasarkan  pada  pendekatan-pendekatan ekonomi, melainkan juga pendekatan politik (Sudibyo, 2004: 1).
Selalu  menarik  mengamati  bagaimana peran  media  dalam  struktur  ekonomi dan  politik  di  suatu  negara.  Satu  prinsip yang  perlu  diperhatikan  adalah,  bahwa, dalam  sistem  kapitalis,  media  massa  harus diberi  fokus  perhatian  yang  memadai sebagaimana institusi-institusi produksi dan distribusi  yang  lain.  Kondisi-kondisi  yang ditemukan  pada  level  kepemilikan  media, praktik-praktik  pemberitaan,  dinamika  in- dustri  radio,  televisi,  perfilman,  dan  per- iklanan,  mempunyai  hubungan yang saling menentukan  dengan  kondisi-kondisi  eko- nomi  politik  spesifik  yang  berkembang  di suatu  negara,  serta  pada  gilirannya  juga dipengaruhi  oleh  kondisi-kondisi  ekonomi politik global (Sudibyo, 2004: 2).
Salah  satu  isu  utama  dalam  diskursus komunikasi  modern  belakangan  adalah pola kepemilikan serta praktik produksi dan distribusi produk media yang terkonsentrasi pada  kelompok-kelompok  bisnis  besar. Fenomena konsentrasi media di satu sisi-sisi dianggap  tak  terhindarkan  ketika  situasi- situasi  global  memang  mengendaki  upaya- upaya yang mengarah pada konsolidasi dan konvergensi  dalam  bisnis  media  modern. Namun di  sisi  lain,  konsentrasi  media  juga menimbulkan sejumlah paradoks  berkaitan dengan  fungsi  media  sebagai  ruang  publik dengan sejumlah fungsi-fungsi yang melekat di  dalamnya.  Struktur  industri  media  yang terkonsentrasi sesungguhnya adalah tahapan akhir dalam siklus evolusi  menuju  lembaga industrial modern (Sudibyo, 2004: 2).
Menyikapi fenomena media, dalam hal ini fenomena independensi media, khusus- nya media lokal, akan segera muncul “seribu satu”  pertanyaan.  Mengingat positioning media  lokal vis­a­vis penguasa  (baca: pemerintah  daerah).  Fenomena  deviasi
relatif longgar, tergambar dari hasil pengamatan dan wawancara yang menunjukkan bahwa kedua media tersebut “begitu mesra” dengan para kandidat, dan kebijakan media dalam mengangkat berita lebih disarakan pada kepentingan ekonomi vis a vis dengan kepentingan politik.
Kata Kunci : Komunikasi Politik, Pilkada, Independensi, Ekonomi Politik Media.
Achmad Nashrudin P, Ekonomi Politik Media Pada Pemberitaan Menjelang Pemilihan Gubernur Banten 2017 ...
independensi  media  lokal  ini  akan  lebih mudah  dilihat  saat  perhelatan  pemilihan kepala  daerah  (Pemilukada).  Pertanyaan pertama yang relevan dikemukakan adalah, masih  mung kinkah  kita  mendapatkan media yang  bersikap  independen di tengah persaingan  bakal  calon  kepala  daerah, contohnya  pemilihan  gubernur  di  Provinsi Banten.
Dalam  hubungan  media  dan  politik, independensi  media  menjadi  salah  satu genre dalam  ilmu  komunikasi  politik yang  memandang  media  sebagai  cabang kekuasaan  keempat  ( fourth  state ).  Media harus  independen  agar  ketiga  cabang kekuasaan  lainnya  mendapat  pengawasan yang  memadai.  Jika  media  berpihak  atau terkooptasi  oleh  cabang-cabang  kekuasaan lainnya,  niscaya  fungsinya  sebagai  anjing penjaga ( watchdog ) sulit dijalankan. Dengan demikian  kehidupan  berdemokrasi  akan berjalan timpang. Demikianlah premis dasar dari genre tersebut.
Persoalannya,  ketika  konsentrasi  kepe- mi likan  modal  dalam  industri  media  kian menguat,  jurnalisme  pun  makin  terancam untuk  menjadi  sekadar  bisnis,  barang dagangan. Rupert Murdoch menjadi simbol terkenal  bagaimana  bisnis  media  yang mengglobal  kian  menyudutkan  jurnalisme sebagai  produk  dagangan.  Di  Indonesia, khusunya  di  Banten,  fenomena  serupa  bisa ditemui dalam kelompok Jawapos ( di Banten Jawa  Pos  memiliki  rantai,  melalui  anak perusahaannya  Wahana  Semesta  Banten, yang merupakan holding bagi Radar Banten, Baraya Pos dan Baraya TV ).
Orientasi jurnalisme pun telah berubah drastis  dalam  dua  dekade  terakhir.  Saat ini market  driven  journalism memaksa para  pekerja  media,  terutama  kalangan wartawan,  untuk  menjadi  sekadar  salah satu sekrup dari  rangkaian  proses  produksi untuk  menghasilkan produk yang  bernama berita.  Jenis-jenis  berita  pun  kian  seragam, aspek entertainment kian dominan, laporan- laporan  investigatif  yang  serius  semakin berkurang.
Pertanyaan  kemudian  muncul  di tengah konsentrasi kepemilikan modal me-
dia  massa  dan  orientasi  jurnalisme  yang kian market­driven ,  bisakah  kita  berharap muncul independensi media lokal kita dalam menyikapi  pemioihan  Gubernur  Banten tahun 2017 nanti?
Konflik  kepentingan  pemilik  modal media  yang  berafiliasi  ke  politisi  tertentu jangan  sampai  menyudutkan  wartawan semata-mata  sebagai  petugas  kampanye. Dalam terminologi Foucault (dalam Eriyanto, 2005),  kekuasaan  menyebarkan  wacana  ke tengah-tengah  publik  yang  dipegang  oleh media  massa,  hendaklah  diperhambakan pertama-tama bagi kepentingan publik.
Penelitian  ini  mengangkat  peran  dan fungsi  media  dalam  perpektif  ekonomi politik.  Konsepsi  ekonomi  politik  pada awalnya  bermula  dari  upaya  dukungan terhadap  akselerasi  kapitalis  yang  menolak sistem  politik  merkantilis  yang  dianggap tidak  efektif  dan  efesien  pada  abad  ke-18. Secara  historis,  Palgrave  membuat  definisi ekonomi  politik  sebagai  studi  tentang kesejahteraan  dan  usaha  manusia  untuk memenuhi nafsu perolehan (penawaran dan pemenuhan hasrat).
Untuk  alasan  itulah,  menarik  untuk mengangkat  isu  “seksi”  ini  dalam  judul Ekonomi  Politik  Media:  Pada  Pemberitaan Menjelang Pemilihan Gubernur Banten 2017 Oleh Radar Banten dan Baraya TV.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  men- dapatkan informasi mengenai (1) Bagaimana Relasi  Media  dan  kekuasaan  dalam  praktik ekonomi  politik,  menjelang  pemilihan gubernur  Banten  tahun  2017?  dan;  (2) Bagaimana  praktik  Ekonomi  politik  Media (Baraya TV dan Radar Banten) dalam menjaga Netralitas  dan  profesionalisme,  menjelang Pemilihan Gubernur Banten 2017?

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah proses penelitian untuk memahami masalah sosial  atau  masalah  manusia,  berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan  informan  secara  terperinci  dan

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 46. Nomor 2. Desember 2016
disusun dalam sebuah latar alamiah (John W Cresswell, 2002: 1).
Menurut Fraenkel & Wallen, penelitian kualitatif  memusatkan  perhatian  pada proses  yang  berlangsung.  peneliti  terutama tertarik  untuk  memahami  ba gaimana suatu  hal  terjadi.  semenatara  itu  menurut Lincoln  &  Guba,  penelitian  kualitatif  me- ru pakan  sebuah  desain  berkembang  da lam hal  hasilnya.  pengertian  dan  interpretasi dinegosiasikan dengan sumber data manusia kerena realitas subyeklah yang ingin dipaha- mi peneliti (Cresswell, 2002: 156). Sedangkan paradigma penelitian yang digunakan adalah konstruktivis.
Paradigma  konstruktivis  merupakan penolakan  terhadap  pandangan  positivis/ empiris  yang  memisahkan  objek  dengan subjek.  Faktor  sentral  dari  penelitian  serta hubungan-hubungan sosialnya. Subjek, me- nurut AS.  Hikam  (Lexy  Moeleong,  2006:  5 ) memiliki  kemampuan  melakukan  kontrol terhadap  maksud-maksud  tertetu  dalam setiap  wacana.  Bahasa  dipahami  sebagai sesuatu  yang  diatur  dan  dihidupkan  oleh peryataan-pernyataan yang bertujuan. Setiap  pernyataan  pada  dasarnya  adalah tindakan  penciptan  makna, yakni  tindakan pembentukan  diri  serta  pengungkapan  jati diri  dari  sang  pembicara.  Wacana  dalam paradigma konstruktivis adalah suatu upaya pengungkapan  maksud  tersembunyi  dari sang  subjek  yang  mengemukakan  suatu pernyataan.  Pengungkapan  itu  dilakukan diantaranya dengan menempatkan diri pada posisi  sang  pembicara  dengan  penafsiran mengikuti struktur makna dari pembicara.
Metode  pengumpulan  data  selain pengamatan  atas  teks  dan  berita/informasi tentunya  tidak  cukup  hanya  dengan melakukan pengamatan. Akan tetapi dalam kelaziman  dalam  metode  kualitatif  adalah dengan  melakukan  wawancara  secara mendalam  ( depth­interview ).  Data  yang telah  dikumpulkan  pada  penelitian  dengan menggunakan pendekatan penelitian kuali- tatif  dengan  melakukan  analisis  ter hadap teks berita kampanye Pemilukada.
Menurut  Patton  (Moeleong,  2006:  6 .) , analisa data adalah proses mengatur urutan
data,  mengorganisasikan  data  ke  dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dari  pengertian  ini,  Patton  membedakan antara  analisis  data  dengan  penafsiran, yaitu  memberikan  arti  yang  signifikan terhadap  analisis,  menjelaskan  pola  uraian, dan  mencari  hubungan  di  antara  dimensi- dimensi uraian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Relasi Media dan kekuasaan dalam praktik ekonomi politik, menjelang Pemilhan Gubernur Banten tahun 2017
Ekonomi  politik  sebagaimana  seba- gai mana  dikemukakan  oleh  Robert  W. McChesney  me li puti  dua  aspek, Pertama , sebagai alamat yang menghubungkan media dengan sistem komunikasi pada suatu struktur masyarakat.  Dengan  kata  lain,  hal  tersebut menguji  bagaimana  media  (dan  sistem komunikasi)  dan  isi  saling  menguatkan, menantang,  atau  mempengaruhi  klas (stratifikasi masyarakat) yang sudah ada dan hubungan sosial.
Kedua ,  ekonomi  politik  komunikasi mem perlihatkan  kekhususan  pada  bagai- ma na  kepemilikan,  mendorong  kinerja atau mekanisme (misalnya periklanan), dan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap perilaku media dan isi (berita atau informasi dalam media tersebut). (Sudibyo, 2004: 2)
Sebagaimana  sebuah  masyarakat  yang mulai tumbuh dan bergeliat secara “ekonomi”, biasanya  partisipasi  masyarakat  belum  me- nyebar  secara  merata.  Masyarakat  secara umum,  lebih  bersifat  pasif.  Selanjutnya kelompok  lain  yang  lebih  kecil  dan  sedikit justru  bersifat  aktif.  Dalam  tatanan  masya- rakat  yang  relative  baru  berkembang,  baik secara  ekonomi  maupun  politik,  peran kelompok elit pada awalnya menjadi sti muli bagi berkembangnya partisipasi masya rakat yang  lain.  Mereka  (baca:  massa)  meng- harapkan  kiprah  kelompok  elit  terse but untuk mem berikan dorongan dan peran yang ber pengaruh dan mempengaruhi masyarakat kelompok  nonelit.  Sehingga,  suka  tidak suka,  dalam  kondisi  tertentu,  kelompok elit tersebut tidak menjadi ”masalah” serius
Achmad Nashrudin P, Ekonomi Politik Media Pada Pemberitaan Menjelang Pemilihan Gubernur Banten 2017 ...
bagi masyarakat. Karena, seperti disebutkan oleh Gaetano Mosca, kelompok elit diyakini merupakan  kelompok  masyarakat  yang “kuat”  dan  dominan  secara  ekonomi  pada awalnya.  Dan  selanjutnya,  mereka  akan merambah  pula  pengaruhnya  pada  bidang politik. (Albert Wijaya, 1988: 9-10)
Dalam halnya dengan sistem komunikasi lokal, praktik ekonomi-politik  media,  tidak banyak  berpegaruh  dalam  praktik  media, setidaknya yang di teropong melalui praktik jurnalistik dan bisnis media di Baraya TV dan Radar  Banten.  Walaupun  disadari  bahwa, “kedekatan”  wartawan  terhadap  pimpinan partai  politik  tertentu  berimbas  pada  spot iklan.
Kedekatan  wartawan  dengan  tokoh politik,  menurut  GM  Baraya  TV  (Maulana Wahid Fauzi), hal yang senada dikemukakan Pemred  Radar  Banten  (Mashudi)  saat diwawancara, memang tidak bisa dihindarkan. Selama mereka (baca: wartawan Baraya TV) mampu  bersikap  objektif  dan  profesional, dianggap tidak menjadi masalah. Namun akan lebih baik jika wartawan tidak ”terlalu dekat” dengan  partai  atau  tokoh  politik  tertentu, karena  dikhawatirkan  akan  berpengaruh pada pemberitaan. Dalam kondisi yang lebih jauh,  jangan  sampai  wartawan  melakukan ”framing”  tertentu  terhadap  tokoh  politik atau partai politik atau pejabat tertentu.
Sehingga media lokal secara  intens kerap menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialaminya  secara  subyektif.  Subyektifitas tersebut  muncul,  terutama  jika  terdapat tuntutan  pragmatisme  dari  instiusi  media yang harus dipenuhi oleh  seorang jurnalis. Wujudnya  adalah  motif  kepentingan  pada tingkat  perorangan, diantaranya yang bersifat politis (partisan). Motif tersebut  menjadikan proses dan kerja berita bukan lagi didasarkan pada landasan  etis dan professional, namun pada landasan politik. Motif politik  mampu menjadi ruh sekaligus menentukan arahnya sebuah laporan.
Prosesnya berdasarkan kebijakan redaksional  media  yang  menginginkan adanya  sebuah  frame  yang  didasarkan  atas kepentingan  internal  media.    Individu atau seorang  jurnalis  mengkonstruksi  realitas
sosial,  dan    merekonstruksikannya  dalam dunia  realitas,  sekaligus  memantapkan reali tas  itu  berdasarkan  kepentingan institusi  medianya.  Hal  itu  juga    diperkuat oleh  adanya  latar  belakang  pendidikan, agama, jenis kelamin,  etnisitas, yang kese- muanya  turut  mempengaruhi  wartawan dalam  menghasilkan sebuah liputan (media content).  Akibatnya,  cepat  atau  lambat, media terjebak ke dalam trial by the press .
Pasca  lahirnya  UU  No.  40/1999,  sema- kin  memperkuat    wacana  kebebasan  pers. Pers  lalu  mulai  diarahkan  pada  peran tanggungjawab  sosial  mereka.  Baik  sebagai sistem maupun fungsi keempat  dalam pilar demokrasi. Munculnya otonomi daerah dan Pemilukada  dengan    beragam  persoalan didalamnya  diharapkan  diimbangi  oleh keberadaan media  lokal. Sebab sebagai pe- nyeimbang  keberadaan  dari  pilar  keempat demokrasi  dalam wilayah daerah. media lokal diharapkan  bisa  membaca  kemungkinan- kemungkinan  yang  terjadi  dalam  proses politik lokal yang  didasarkan pada konteks masyarakat.
Tentu  yang  diharapkan  adalah    bukan mengangkat  salah  satu  nama  calon,  tapi kondisi yang terjadi.  Masyarakat tidak akan tahu kredibilitas, kapabilitas maupun loyali- tas   calon dalam  musim  kampanye.  Karena kita tidak akan bisa melihat kemampuan dari calon  tersebut.  Akan  tetapi,  kondisi  yang nyaman  dan    demokratis  adalah  harapan masyarakat.
Sehingga,  konstruksi    realitas  yang  di- bangun  bukan  pada  wilayah  keunggulan calon. Tapi pada  persoalan rasionalitas dan partisipasi penuh masyarakat terhadap proses politik  ini.  Sehingga  kontrol  masyarakat terhadap  pemerintah  semakin  ketat,  dan media  massa  sebagai  forum  dialog  antar komunitas tersebut.
Keberadaan  pers  lokal  pada  dasarnya adalah  membangun  kearifan  lokal    dalam politik,  sebab  pers  nasional  tidak  akan mampu melakukannya karena  harus melihat kondisi masyarakat pembacanya.
Dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah  sejumlah  calon  kepala  daerah  tidak

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 46. Nomor 2. Desember 2016
terkecuali  di  Banten  gencar  melakukan sosialisasi  tentang  profil,  visi  misi,  dan programnya.  Berbagai  isu  strategis  yang dianggap mampu mendongkrak popularitas ditonjolkan,  mulai dari  sentimen  putra asli daerah, prestasi sebagai pejabat dalam rezim yang sedang berkuasa , program pengentasan kemiskinan,  hingga  keunggulan  peringkat dalam jajak pendapat.
Dalam melakukan pendekatan terhadap publik, hampir semua calon memanfaatkan media lokal, baik cetak maupun elektronik. Bisa dimengerti, media mampu menjangkau khalayak sasaran yang lebih luas dibanding- kan  berbagai  cara  konvensional,  seperti rapat umum, pemasangan spanduk,  baliho, atau  penempelan  stiker.  Kita  menyaksikan berbagai  sosialisasi  calon  kepala  daerah dikemas  tidak  saja  dalam  bentuk  iklan display,  tetapi  juga  berita  advertorial  dan dialog  interaktif  yang  melibatkan  sejumlah stasiun radio dan televisi swasta. Bukan hal yang aneh, bila seorang calon kepala daerah bahkan menjadi sponsor tunggal kontes adu bakat  muda-mudi  yang  ditayangkan  oleh televisi lokal.
Momen Pemilukada menciptakan relasi saling  menguntungkan  antara  media  lokal dan  para  kandidat  calon  kepala  daerah. Kebutuhan  setiap  calon  akan  sosialisasi diterjemahkan media sebagai peluang emas untuk meraup pemasukan guna meneguhkan atau  bahkan  mempertahankan  eksistensi di tengah ketatnya persaingan bisnis media lokal.
Sepintas relasi demikian adalah sesuatu yang lumrah terjadi antara penyedia jasa dan kliennya  sebagaimana  yang  terjadi  dalam transaksi jasa lainnya. Namun persoalannya menjadi lain manakala diingat bahwa media sesungguhnya  mengemban  fungsi  kodrati, yakni kontrol sosial.
Dalam  konteks  Pemilukada,  publik berharap  agar  media  lokal  mampu  secara kritis mengupas tuntas latar belakang setiap calon penguasa daerah berikut program yang ditawarkannya  sehingga  publik  memiliki pengetahuan  yang  cukup  akurat  guna menjatuhkan  pilihan  dengan  tepat  di  bilik suara  nantinya.  Asumsi  yang  mendasari
ekspektasi  publik  sederhana  saja;  media lokal  adalah  media  yang  dianggap  tahu atau  semestinya  paling  paham  seluk-beluk permasalahan lokal.
Sayangnya,  alih-alih  menjadi  pengawal demokrasi  pada  tataran  lokal, yang  banyak terjadi  adalah  media  lokal  justru  bermain mata  dengan  calon  pemegang  kekuasaan. Keuntungan  yang  didapatkan  dan  terus diharapkan dari para calon penguasa daerah baik  selama  masa  sosialisasi  maupun  jika kelak  menjabat  menjadikan  media  lokal kerap  kali  tidak  saja  bersikap  lunak,  tetapi bahkan fasilitatif total terhadap kepentingan calon kepala daerah. Bukannya menurunkan laporan yang sesuai dengan kredo bad news is good news demi kepentingan umum, kita mengamati begitu banyak media lokal justru berlomba-lomba menampilkan yang terbaik dan  terindah  tentang  elite  politik  yang menjadi  kliennya.  Serangkaian  program yang  digelar,  mulai  dari talk  show hingga dialog  interaktif  kesemuanya  mempunyai ending  yang  sama:  puja-puji  untuk  sang calon.  Sepanjang  seorang  calon  mampu menjalin  “hubungan  baik”  dengan  media, calon  tersebut  bisa  menentukan  apa  yang ingin  dimuat,  bagaimana  pemberitaan ( coverage )  tentang  dirinya  mesti  dikemas dan seterusnya.
Secara  singkat  media  memiliki  dua peran. Pertama , media dapat mempengaruhi kebijakan  institusi. Kedua ,  media  dapat dijadikan  sebagai  katalis  atau  penetral manakala  terjadi  konflik  perubahan  insti- tusional.  Hal  ini  menguatkan  keyakinan bahwa  media sangat  berperan penting  bagi institusi politik.
Baik  institusi  politik,  pemerintah, maupun kekuatan kekuasaan lain pasti akan selalu memiliki kepentingan terhadap media massa. Hal ini tidak dapat dihindari, karena media adalah alat yang paling efektif untuk melakukan  hegemoni  dan  mempengaruhi masyarakat. Padahal disisi lain, media massa harus dijaga independensinya sebagai salah satu pilar demokrasi.
Politik  akan  selalu  mengejar  otoritas
Achmad Nashrudin P, Ekonomi Politik Media Pada Pemberitaan Menjelang Pemilihan Gubernur Banten 2017 ...
untuk  melebarkan  kekuasaanya.  Otoritas merupakan bagian dari kekuasaan. Otoritas adalah  kekuasaan  yang  terlindungi  secara hukum  untuk  menjalankan  kekuasaan  atas diri orang lain. Otoritas memiliki legitimasi, sehingga  kemudian  dapat  membuat masyarakat  mau  menerima  kebijakan dan  mengakui  wewenang  negara  sebagai pemilik  kekuasaan.  Jack  Snyder  (2003) melihat peran positif yang dapat dimainkan media  lokal,  seperti  sebagai  pendidik, pengidentifikasi  masalah,  penyedia  forum, dan penguat (revitalitator) sosiokultural bagi komunitasnya.
Robert  Dahl  ( Kompas ,  20  Juni  2000) menyebut peran pers yang bebas sebagai “the availability  of  alternative  and  independent sources  of  information”. Peran  utama  ini bersinergi dengan prinsip-prinsip good local governance seperti par ti sipasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat lokal. Partisipasi berarti adanya peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transparansi dida- sarkan pada adanya mekanisme penjaminan akses  umum  bagi  pengabilan  keputusan. Sedangkan  akuntabilitas  menyatakan  se- berapa be sar efektifitas pengaruh dari pihak yang  diperintah  (objek)  terhadap  pihak pemerintah (subjek).
Sementara  itu  Keane  (1991:  116-117) meng garisbawahi pentingnya media sebagai pelayan publik ( public servant) yang memiliki andil  besar  dalam  negara  demokrasi.  Andil ini  terutama  menyangkut  ketersediaan informasi  yang  berguna  bagi  kehidupan publik (Johansyah Mansyur. Usahid. 2005).
Selain  kontribusi  dalam  menjamin proses  demokratisasi,  di  satu  sisi,  media lokal  juga  membawa  efek  ambivalen karena  kuatnya  nilai  primordialisme  dan keterdekatan  sosiokultural-ekonomi  pe- modal media dengan stakeholder daerah yang menyebabkan  media  lokal  juga  memiliki posisi  dilematis,  misalnya  dalam  peliputan Pemilukada (dalam Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2005), Synder (2003) dengan  berbagai  penelitiannya  bahkan menyimpulkan pers lokal bisa mengobarkan kepentingan jangka pendek, terutama karena pada  masa  awal  demokratisasi-bermedia
terjadi,  suasana  ber  pendapat  bebas  terjadi, pers  lebih  mudah  didirikan,  dan  semuanya bisa menjadi alat bagi para maniak kekuasaan untuk menaikkan posisinya.
Dengan  kata  lain, pers daerah  kadang- kadang  gagal  menjaga  jarak  dan  ikut  larut secara emosional dengan dinamika kompetisi sosial politik dan konflik di wilayahnya, aki- batnya  liputan  menjadi  kurang  berimbang. Di sisi lain, tekanan pasar, baik yang berupa ketatnya  persaingan  antarmedia  maupun kehausan  publik  bawah  terhadap  tuntutan sensasionalitas  berita, sering  memperkeruh proses dan wajah liputan pers daerah (Yenni Yuniati, 2002).
Ekonomi Politik Media (Baraya TV dan Radar Banten): Netralitas dan
Profesionalisme, Menjelang Pemilihan Gubernur Banten 2017
Prasyarat  bagi  terwujudnya  proses demokratisasi  adalah  kebebasan  ekspresi dan  informasi,  oleh  karena  itu  diperlukan subsistem  berupa  media  massa  yang independen.  Dimulai  dengan  memberikan informasi  yang  benar,  relevan,  dan  objektif bagi  masyarakat  sampai  pada  fungsi pengawas kekuasaan. Pengertian kekuasaan dalam  konteks  masyarakat  demokratis tidak  hanya  berorientasi  pada  kekuasaan pemerintah,  melainkan  ada  ruang  lingkup yang  cukup  luas  yang  meliputi  kegiatan politik,  sosial,  ekonomi,  dan  kebudayaan. Ini  sinkron  dengan  apa  yang  dikemukakan Schieck  (2003:  8)  bahwa  kehadiran  media yang  independen  dapat  mengarah  pada dua  peran; Pertama, menjadi  “anjing penjaga” (watchdog) bagi  pemerintah.
Kedua, mengedukasi  publik  atas  berbagai isu  yang  berpengaruh  terhadap  kehidupan mereka sehari-hari.
Interaksi  ini  terlihat  di  banyak  sektor kehidupan.  Dalam  konteks  yang  lebih politis,  pemilu  misalnya,  menurut  survei The  Asia  Foundation yang  dikeluarkan pada 2004, lebih dari 90 persen masyarakat menggunakan  media  sebagai  sumber informasi pemilihan umum (Tim LSPP, 2005: 2).  Dari  besarnya  angka  ini  tentu  sangat

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 46. Nomor 2. Desember 2016
membuka  penyalahgunaan  media  sebagai sarana “main mata” antara pemilik media dan elit  politik  daerah.  Mulai  dari  kesepakatan transaksioal untuk menyediakan space iklan politik,  meliput  pelantikan  pejabat  daerah, hingga publikasi yang mem- blow up aktivitas kampanye pemilu. Kondisi ini lebih parah jika kebetulan pemilik media atau orang kuat di struktur organisasi media adalah salah satu kandidat peserta  Pemilukada.  Pers  menjadi aparatus  kepentingan  sesaat  guna  mengga- lang  konstituen  di  daerah  komunitasnya. Jelas  dari  bentuk-bentuk  penyimpangan seperti  ini,  pers  tidak  lagi  dapat  berfungsi sebagaimana  konsepsi  tradisional  pers: majelis keempat demokrasi.
Pilar  keempat (the  fourth  estate ), tidak  berarti  pers  harus  memposisikan  diri “beroposisi”  terhadap  pemerintah  atau “melawan”  pemerintah.  Kedudukan  pers dalam konsep majelis keempat sama dengan parlemen, yang  lebih ditekankan pada sifat independensi atau kebebasan menyebarkan informasi dan pendapat tanpa rintangan dari pemerintah. Pers hanya bertanggung jawab secara  yuridis  kepada  pengadilan,  dan  juga bertanggungjawab  etika  kepada  organisasi wartawan (Muis, 2000: 56-57).
Tarik-menarik  kepentingan  antara  pers dengan  elite  lokal  dan  penyalahgunaan fungsi  pers  lokal  dalam  proses  pemilihan kepala  daerah  dapat  dimungkinkan  terjadi karena beberapa penyebab yang berpangkal pada  satu  hal,  minimnya  profesionalisme. Profesionalisme  pers  dapat  diindikasi  dari tiga tataran: mikro, meso , dan makro. Meski kadang  di  antara  tiga  level  ini  tidak  tegas pembedaanya karena saling tumpang tindih dan  dipertautkan  satu  sama  lain,  namun secara  sederhana  pengkategorian  di  atas dapat mempermudah dalam pembahasan.
Pertama , level mikro, yaitu  produk akhir  media  berupa  isi  atau  teks,  yang secara  sederhana  terlihat  dari  berita  yang disajikan.  Ketidakprofesionalan  pers  lokal terutama  sangat  terlihat  dari  berbagai pemberita  tentang  proses  penyelengaraan pemilihan  kepala  daerah  yang  ditampilkan kurang berimbang. Terbukti dari penelitian yang  dirilis  LSPP  tahun  2005  tentang  isu
transparansi (korupsi) dan pelayanan publik terhadap  8  media  cetak  lokal  di  4  wilayah (Lampung,  Jawa  Barat,  Kalimantan  Barat, Nusa  Tenggara  Barat)  memperlihatkan ketergantungan  suratkabar  lokal  tersebut yang  masih  tinggi dengan  kekuasaan  lokal. Kondisi ini jelas mempersempit ruang gerak media  cetak  sebagai  pengontrol  kekuasaan (Tim LSPP, 2005: x).
Pada  penelitian  tahun  sebelumnya (2004), LSPP melakukan mo  nitoring terhadap 1.136  berita  dari  10  suratkabar  terkemuka Indonesia  pada  periode  11-25  Maret  2004. Hasil  yang  diperoleh  adalah  kesimpulan bahwa  media  kurang  memperhatikan  asas keberimbangan (cover  both sides)  dalam menyajikan  berita.  Isu  seputar  KKN  dan uapaya  reformasi  militer  misalnya, atau  isu Dewan Perwakilan Daerah yang kandidatnya mencapai ribuan orang, hanya memperoleh perhatian  peliputan  yang  sangat  minim dibanding  peristiwa-peristiwa  lain  yang diberitakan (Luwarso. ed, 2004).
Padahal secara teoritik, profesionalisme dalam  berita  mensyaratkan  beberapa  kon  - disi,  terutama  objektivitas.  Dalam  kon- sepsi  yang  cenderung  positivistik  ini,  de- finisi  objektivitas  dirumuskan  dalam  dua prinsip, yaitu  kesesuaian dengan  kenyataan (factuality) dan tidak memihak (impartiality). Prinsip factuality terdiri  dari  dua  unsur, yaitu  benar (truth) dan relevan (relevance) . Unsur benar (truth) ditentukan oleh ketepa- tan (accuracy) dalam  mendeskripsikan fakta.  Kebenaran  akan  kuat  jika  disertai aku rasi pada seluruh unsur berita (5W+1H). Keakuratan  ini dalam praktiknya  me mer lu- kan  kelengkapan (completeness) ber bagai instrumen.
Sementara  itu,  unsur-unsur  yang digunakan  untuk  mengukur  meliputi:(1) proximity psikografis, (2) proximity geografis,
(3) timeliness ,  (4) significance ,  (5) promi­ nence dan (6) magnitude . Item-item tersebut dikenal  sebagai news  values. Prisip  tidak memihak (impartiality) juga  menentukan tingkat  objektivitas.  Ada  dua  unsur  yang mendukung ketidakberpihakan, yaitu seim- bang (balance) dan neutral . Seimbang adalah memberi tempat yang adil pada pandangan
Achmad Nashrudin P, Ekonomi Politik Media Pada Pemberitaan Menjelang Pemilihan Gubernur Banten 2017 ...
yang berbeda, sering disebut dengan istilah cover  both  sides ,  sedangkan  netral  berarti harus ada pemisahan antara fakta dan opini pribadi wartawan (McQuail, 2000: 196-222) .
Mengungkap  fakta  dengan  objektivitas sesuai  unsur-unsur  yang  telah  disebutkan di atas, maka dengan sendirinya media akan menjadi anjing penjaga (watchdog) terhadap berbagai  penyelewengan,  baik  di  level ne   gara (state) maupun masyarakat (public), termasuk perorangan. Dalam kon- disi  ini  masyarakat  akan  berpikir  serta menentukan sendiri,  mana yang  benar dan mana yang salah. Pers tidak perlu mendikte atau  mengarahkan,  cukup  mengungkap fakta  apa  adanya,  dan  masyarakatlah  yang memberi penilaian.
Kedua,  indikasi  profesionalisme  pers lokal  dapat  dilihat  dari  elemen meso. Aspek  ini  meliputi  dinamika  proses-proses memproduksi  dan  mengonsumsi  teks media.  Hal  mencolok  dalam  pembahasan ini adalah  lemahnya  manajemen  pers  lokal dengan  SDM  yang  kurang  kompeten  serta tidak  profesional.  Selain  itu,  lemahnya manajemen media ini juga berujung pangkal pada rendahnya kesejahteraan hidup jurnalis lokal, yang dalam banyak kasus diberi gaji di bawah standar UMR. Bahkan, ada sebagian wartawan  daerah  yang  hanya  memperoleh kartu  pers  tanpa  gaji  tetap  dari  medianya (lihat  misalnya  Tim  LSPP,  2005:  102).  Pada kasus  lain,  pendirian  pers  merupakan agenda  politik  elite  lokal  yang  membawa misi  menjadikan  media  sebagai  corong membela  kepentingannya.  Ini  tampak  dari nama-nama elite poltik lokal yang tercantum dalam masshead (struktur  redaksional) suratkabar.
Kurangnya  profesionalisme  pers  lokal juga diperlihatkan dari kondisi wartawan yang tidak  memiliki  kompetensi  dan  idealisme sehingga hanya menjadikan institusi media lokal  sebagai  lahan  mencari  keuntungan. Kolaborasi  mutualisme  wartawan  dengan pemerintah daerah mengarah pada kesepakatan-kesepakatan yang menyimpang dari idealisme dan etika jurnalistik dilegalkan dalam anggaran pemerintah daerah (APBD), mulai  dari  biaya  perwatan  gedung  PWI,
pembinaan  ini  itu,  hingga  mensponsori sejumlah kegiatan fiktif bagi para wartawan. Inilah  yang  seharusnya  dihapuskan  dalam anggaran  pemerintah  daerah  sekaligus ditolak  oleh  wartawan.  Penghapusan  pos tersebut  dapat  mendudukkan  pers  pada posisi  yang  proporsional  sebagai  lembaga independen.
Ketiga, indikasi  untuk  melihat  pro- fe sionalisme  pers  lokal  adalah  pada  ta- taran makro yang merujuk pada dinamikan sosial  budaya,  ekonomi  politik,  konteks sejarah,  dan  regulasi  media.  Isu  yang mencolok dari aspek makro adalah keti dak- jelasan  aturan  main  bagi  pers  lokal  dalam mengartikulasikan  fungsinya.  Penegakan etika yang kurang tegas, siapa yang memeberi sanksi  dan  sanksi  apa  yang  dilakukan  jika terjadi  pelanggaran  tampaknya  belum sepenuhnya  diakomodasi  dengan  baik  oleh berbagai sistem hukum di negara kita, dalam pengertian  lemah  pada  aspek  penegakan, bukan  pada  bunyi  pasal-pasal  perundang- undangan.
Di  sisi  lain,  dari  segi  historis,  men ja- murnya  pers  lokal  juga  tidak  sepenuhnya berangkat dari basis pemikiran kontemplatif bagi  kemanfaatan  publik,  melainkan  tak lebih sebagai tren , bahkan euforia kebebasan yang  pada  titik  tertentu  ternyata  tidak dipahami  maknanya  oleh  baik  pengelola pers  maupun  publik  media  itu  sendiri. Inilah  yang  mendorong  perlunya  lembaga pengawas  media (media  watch) yang independen guna mengingatkan jika terjadi penyelewengan  oleh  pers.  Selain  itu  bagi masyarakat  diperlukan  edukasi  bermedia melalui  pendidikan  literasi  media  sehingga mereka  tidak  hanya  menjadi  objek  pasif media,  melainkan  memiliki  kesadaran peran sebagai stakeholder aktif yang berhak terlibat dalam proses produksi dan distribusi informasi.
Dalam sebuah tulisan di Majalah Time , Henry  Gunward pernah  menulis  jargon: no democracy  without  free  press  (Republika , 26  Mei  1999).  Statemen  ini  senada  dengan pidato  Presiden  Thomas  Jefferson  yang sangat  populer:  “Jika  saya  disuruh  memilih antara  pemerintah  tanpa  pers  yang  bebas

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 46. Nomor 2. Desember 2016
dan pers bebas tanpa pemerintah, maka saya akan memilih pers bebas tanpa pemerintah”.
Di  tengah  semangat  desentralisasi  dan kebebasan  informasi,  terlebih dengan  telah lahirnya  UU  No.  14  tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik.  Semakin membangkitkan  industri  pers  lokal  untuk memberi  kontribusi dan warna  baru dalam tradisi  bermedia  dan  kehidupan  demokrasi di  Indonesia.  Namun  demikian, lanskap kehidupan  bermedia,  terutama  di  ranah lokal  masih  menunjukkan  karut  marut persoalan yang berkelindan dan pelik untuk diurai. Netralitas pers lokal dalam pemilihan kepala  daerah  (Pemilukada)  misalnya,  atau eksistensinya  yang  lebih  mengutamakan fungsi  ekonomi  daripada  aspek  informatif- edukatif  bagi  publik daerah adalah dua  isu utama yang mengemuka, bahkan berpotensi mereduksi  peran  pers;  alih-alih  menjadi pilar keempat (fourth estate) yang mengawal proses  demokratisasi,  justru misfungsi menjadi  kepanjangan  tangan  “raja-raja” daerah  yang  menyokong  kepentingan kekuasaan  jangka  pendek,  nasionalisme kesukuan, dan primordialisme lokal.
Menurut  survei  The  Asia  Foundation yang  dikeluarkan  pada  2004,  lebih  dari  90 persen  masyarakat  menggunakan  media sebagai sumber informasi pemilihan umum (LSPP,  2005).  Dari  besarnya  angka  ini tentu  sangat  membuka  penyalahgunaan media  sebagai  sarana  “main  mata”  antara pemilik  media  dan  elit  politik  daerah. Mulai dari kesepakatan transaksional untuk menyediakan space iklan  politik,  meliput pelantikan pejabat daerah, hingga publikasi yang  mem- blow  up aktivitas  kampanye pemilu. Kondisi ini menjadi lebih buruk jika kebetulan  pemilik  media  atau  orang  kuat di  struktur  organisasi  media  adalah  salah satu  kandidat  peserta  Pemilukada.  Yang terjadi tidak lain pers lokal menjadi aparatus kepentingan  sesaat  guna  menggalang konstituen  di  daerah  pemilihan.  Jelas  dari bentuk-bentuk  penyimpangan  seperti  ini, pers tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana konsepsi  tradisional  pers:  majelis  keempat demokrasi  yang  artinya  pers  sebagai  pilar pengawas kekuasaan.
Hal itu tidaklah aneh di tengah semangat desentralisasi  dan  kebebasan  informasi yang  diusung  pasca  gerakan  reformasi 1998, bangkitnya industri media lokal telah memberi kontribusi dalam tradisi bermedia dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Tak terkecuali di Banten.
Berdasarkan sinyalemen tersebut, ada  3  (tiga)  hal  yang  menjadi  perhatian sentral: Pertama , tinjauan teoritik mengenai relasi media, demokrasi, dan proses menuju demokratisasi di ranah lokal. Kedua , sebagai respon  dari  penyelenggaraan  otonomi daerah, media memegang peran vital sebagai mediator  informasi  antarpemimpin  politik dengan konstituennya, maka diskusi tentang netralitas  media  dalam  pemilihan  kepala daerah menjadi penting untuk dikemukakan. Apalagi  dinamika  industri  media  lokal  di tanah  air  pasca  Orde  Baru  menunjukkan bagaimana tarik menarik kepentingan antara media,  pemerintah  lokal,  dan  pengiklan (termasuk  pemerintah  yang  juga  kerap berposisi  sebagai  pengiklan)  dalam  proses konstruksi berita politik yang disajikan media lokal. Ketiga, pentingnya peran media lokal dalam  proses  demokratisasi  di  Indonesia, sekaligus  memberikan  tawaran  alternatif bagaimana  seharusnya  format  media  lokal di masa mendatang, baik sebagai subsistem demokrasi maupun pilar industri.
Maraknya  media  lokal  atau  media daerah  sesungguhnya  merupakan  reaksi simultan  dari  reformasi  politik  tahun 1998.  Gerakan  reformasi  sendiri  berhasil mendorong  setidaknya  dua  perubahan signifikan.  Pertama,  era  kebebasan  pers yang  menggantikan  tirani-autoritatif  pe- me rintah  melalui  rezim  surat  perizinan. Kedua, perubahan mendasar dari reformasi adalah  agenda  otonomi  daerah  yang mengusung  asas  desentralisasi.  Kebijakan yang dituangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa dua tujuan yang tidak dapat dilepaskan dari peran media (1) tujuan politik dan  (2) tujuan administratif. Tujuan politik  memposisikan  pemerintah  daerah sebagai  medium  pendidikan  politik  bagi masyarakat tingkat lokal yang secara agregat akan  berkontribusi pada pendidikan polilik
Achmad Nashrudin P, Ekonomi Politik Media Pada Pemberitaan Menjelang Pemilihan Gubernur Banten 2017 ...
tingkat nasional dalam rangka mempercepat terwujudnya civil society .
Sedangkan  tujuan  administratif  mem- posisikan  pemerintah  daerah  sebagai  unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi menyediakan  pelayanan  masyarakat  secara efektif,  efisien,  dan  memberi  hasil  yang lebih baik dibanding pemerintahan sebelum reformasi  (Siti  Fatimah,  2004)  Di  satu  sisi, otonomi daerah mempunyai kecenderungan identik dengan kebebasan di daerah (freedom of  locality) untuk  menentukan  nasib sendiri (self  deter mi na tion) atau  demokrasi lokal.
Dua perubahan elementer di atas men- do rong  media  lokal  mengartikulasikan kebutuhan  informasi  masyarakat  se- ka  ligus  mengisi  ceruk  pasar (market niche). Mengingat  kondisi  masyarakat yang beraneka  ragam,  media  lokal  lahir  dengan mengusung kebernekaragaman pula. Fungsi desentralisasi dan local autonomy bagi media daerah  ditunjukkan  dengan  kemampuan mengakomodasi  kemajemukan  aspirasi masyarakat  lokal-komunitas.  Desentalisasi media  pada  tingakan  ini  melahirkan kemajemukan politik (political variety) yang sangat  berguna  untuk  menyalurkan  dan menampung local voice dan local choice.

## SIMPULAN
Demokrasi  mengandung  makna  inde- pen densi  dan  otonomi.  Dengan  kata  lain, kehidupan  politik  disangga  oleh  berbagai institusi  yang  memiliki  tingkat  kebebasan dan otonomi,  namun saling  bersinergi satu sama  lain.  Dalam  kondisi  semacam  ini kehadiran media pers merupakan keniscayaan (conditio  sine  qua  non). Keberadaan  pers lokal  sebagai  subsistem  arena  percaturan politik  di  tingkat  lokal  mengharuskan adanya  landasan  profesionalisme  dan idealisme yang kuat. Tanpa profesionalisme, media  pers  tidak  akan  memperoleh kepercayaan  masyarakat.  Berkembangnya pers  lokal  harus  dimaknai  secara  bijaksana oleh  stakeholder  media  sehingga  fungsi
“memberdayakan” (empowering) masyarakat lewat  media  tidak  berubah  makna  menjadi “memperdayakan” (disempowering) sebagai ma- na euforia kebebasan pers di awal era reformasi beberapa  waktu  lalu:  “Yang  penting  terbit, urusan lain belakangan”.
Di sisi lain, sebagai sebuah institusi bisnis, pers  lokal  juga  harus  meningkatkan  mutu manajemen media yang pada gilirannya mampu menyehatkan  perusahaan  dan  meningkatkan kesejahteraan  para  pekerja  media  yang  ber- sang kutan.  Gempuran  persaingan  dengan media-media  lain  juga  akan  menguji  sampai sejauh  mana  eksistensi  pers  daerah  di  masa- masa  mendatang.  Dalam  menyikapinya  maka peningkatan  kapasitas  manajerial  harus dilakukan  melalui  berbagai  pendidikan  dan pelatihan yang intensif.
Keberadaan media lokal sebagai subsistem arena percaturan politik di tingkat lokal meng- haruskan adanya landasan profesionalisme dan idealisme  yang  kuat.  Tanpa  profesionalisme, media  tidak  akan  memperoleh  kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, sebagai sebuah institusi bisnis,  media  lokal  juga  harus  meningkatkan mutu  manajemen  media yang pada gilirannya mampu  menyehatkan  perusahaan  dan  me- ning katkan  kesejahteraan  para  pekerja  media yang  bersangkutan.  Gempuran  persaingan dengan  media-media  lain  juga  akan  menguji sampai sejauh mana eksistensi media daerah di masa-masa  mendatang.  Dalam  menyikapinya maka  peningkatan  kapasitas  manajerial harus  dilakukan  melalui  profesionalisme. Terakhir, publik pembaca juga harus berupaya meningkatkan  pemahaman  tentang  melek media (media  literacy). Sehingga  dapat  me- ning katkan apresiasi dan  partisipasi  bermedia secara sehat dan kritis, hal itu untuk mendorong ter cip tanya good  local  government dalam  arti sesungguhnya, yaitu menjamin adanya par ti si- pa si, transparansi, dan akuntabilitas.
Kekuatan media begitu dahsyat dalam  me- nyebar arus informasi secara cepat dan meluas. Para  calon  jelas  lebih  memanfaatkan  media massa sebagai sarana untuk bersosialisasi agenda politik. Publik secara otomatis akan terbius oleh manisnya informasi melaui media massa yang telah disetting .  Hal  ini  sangat  bersinggungan dengan   teori  jarum  hipodermiks  (hypodemic

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 46. Nomor 2. Desember 2016
nodle) , yaitu  teori  klasik  mengenai  proses terjadinya  efek  media  massa.  Dalam  teori ini,  isi  media  dipandang  sebagai  obat  yang disuntikan ke dalam pembuluh audien, yang kemudian diasumsikan akan bereaksi seperti yang diharapkan.
Media  memang  memliki  kekuatan yang  signifikan  dalam  melakukan  pro duksi dan  reproduksi  citra  politik  dan  isi  media sebagai  realitas  yang  telah  di kons truk si kan (constructed reality) , hal ini seperti pendapat Tuchman  (1980).  Maka  dari  itu  munculah rumusan “Siapa yang menguasai media maka akan menguasai dunia”, jika kita hubungkan pada  konteks  Pemilukada  maka calon yang dapat menguasai opini publik maka dia akan lebih berpeluang untuk menang.
Independensi  dan  netralitas  media, dalam  hal  ini  Radar  Banten,  ketimbang
Baraya  TV,  patut  dipertanyakan.  Alih  alih mengusung  profesionalisme  media,  media lokal tampak lebih cenderung memerankan sebagai  institusi  ekonomi,  dengan  lebih mengedepankan  praktik-praktik  ekonomi melalui spot iklan (kampanye) yang mendapat space lebih besar dan lebih ”longgar”.
Melihat kondisi seperti ini, nampaknya fenomena  ekonomi  media,  menampakkan wajah  yang  sebenarnya.  Dalam  arti, media  relatif  kesulitan  melakukan  tugas jurnalistiknya dengan konsisten dengan pe- nilaian ketidaknetralan oleh beberapa pihak. Pemanfaatan  kesempatan  memperoleh ”ceruk” iklan, cukup dominan. Hal tersebut, dianggap  sebagai  hal  yang  sering  ditemui dalam fenomena media lokal, terutama pada saat-saat Pemilukada.
Achmad Nashrudin P, Ekonomi Politik Media Pada Pemberitaan Menjelang Pemilihan Gubernur Banten 2017 ...

## DAFTAR PUSTAKA
Eriyanto. 2005. Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media) . Yogyakarta:
LKIS.
Cresswell,  John  W.  2002. Research  Design: Qualitative and Quantitative
Approaches. Jakarta: KIK Press.
Fatimah,  Siti.  2004. Enggan  Jadi  Politikus: Preferensi  dan  Persepsi  Politik  Orang Bandung. Bandung: BIGS Moeleong,  Lexy.  2006. Penelitian  Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya
Muis,    Andi  Abdul.  2000. Ilmu  Komunikasi suatu  Pengantar. Bandung:  Remaja Rosda Karya.
Severin J, Werner dan Tankard Jr. W. James.
2007. Teori  Komunikasi  :  Sejarah, Metode,  dan  Terapan  di  Dalam  Media Massa (Terjemahan). Jakarta: Kencana Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LKIS.
Wijaya,  Albert.  1988.
Budaya  Politik Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES.

## jurnal/Karya Ilmiah (Non buku):
Jurnal Komunikasi ”Mediator”. 2002. Risalah penelitian karya
Yenni  Yuniati  .  2002.  ”Pengaruh  Media Terhadap Persepsi Politik”. Mediator
Lembaga  Studi  Pers  dan  Pembangunan (LSPP). 2005.
Mansyur, Johansyah. 2005. Thesis. ”Anlisis  Kebebasan  Pers  Terhadap Pemberdayaan  Politik  Masyarakat  : Studi  Framing  pada  Harian  Pedoman Rakyat  dan  Harian  Fajar,  tentang Suksesi  Gubernur  Sulsel.  Universitas Sahid. Jakarta

## Peraturan Perundang-udangan :
UU No. 40 Tahun 1999, tentang Pers UU No. 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran UU  No.  32  Tahun  2004, Pemerintahan Daerah
UU No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Sumber Lain  :
Baraya TV
Radar Banten, 5 – 18 Oktober 2011
Republika, 26 Mei 1999 Kompas, 20 Juni 2006