## DUKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI (MERUJUK UU NO.2/2017 PSL 88)
Mega Maharani Hutahaean 1 dan Sarwono Hardjomuljadi 2
1 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakrata Barat, 11440 Email korespondensi: megahutahaean@yahoo.com
2 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakrata Barat, 11440 Email: sarwonohm2@gmail.com

## ABSTRAK
Latar  belakang  yang  mendasari  penelitian  ini  adalah  permasalahan-permasalahan  sekitar pelaksanaan konstruksi yang berhubungan dengan faktor biaya, mutu, dan waktu. Hal ini terjadi karena pelaku dalam industri konstruksi tidak mentaati apa yang sudah tertulis dan disepakati bersama  dalam  suatu  kontrak  konstruksi.  Topik  ini  menjadi  menarik  ketika  banyak  sekali persoalan menyangkut kegiatan konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi penyelesaiannya merugikan salah satu pihak yang merasa sudah menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa ada telaahan  atau  kajian  terhadap  permasalahan  serupa  yang  bisa  dijadikan  acuan  alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman bahwa Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI)  melalui  hasil  pemeriksaannya  dapat mendukung  penyelesaian  sengketa  yang  sering  terjadi  di  industri  konstruksi.  Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan melakukan pengumpulan data primer melalui permintaan data langsung ke satuan kerja PPID  BPK RI berupa data pengaduan yang berasal  dari  eksternal  BPK  RI  baik  masyarakat,  lembaga  sosial  masyarakat,  rekanan  swasta, BUMN/D, Pemerintah Pusat/Daerah, DPR/DPD/DPRD, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang sudah terbit dari portal BPK RI https://portal.bpk.go.id/.  Data yang didapatkan diolah dengan membuat  matriks  pengelompokkan  atas  permasalahan  yang  sering  terjadi  di  industri konstruksi.  Pengolahan  data  dilakukan  dengan  tujuan  mencari  dan  menguraikan  keterkaitan output  sekecil  apapun  dari  BPK  RI  yang  berhubungan  dengan  dunia  konstruksi  sebagai alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi pihak-pihak yang bersengketa.
Kata kunci : sengketa konstruksi, Pemeriksaan BPK RI

## ABSTRACT
The  background  that  underlies  this  research  report  is  the  problems  surrounding  the implementation of construction related to the factors of cost, quality, time. This happens because actors  in  the  construction  industry  do  not  obey  what  has  been  written  and  agreed  in  the construction  contract.  This  topic  becomes  interesting  when  there  are  many  risk  construction problems in Indonesia, but the resolution is disadvantage to one of the parties who have carried out their duties and obligations without any analysis or study of the problems that can be used as an alternative reference for dispute resolution. This study aims to gain an understanding that the Supreme  Audit  Agency  of  Republic  of  Indonesia  (BPK  RI)  through  its  investigation  results  can support  dispute  resolution  that  often  occurs  in  the  construction  world  (industry).  By  using  the descriptive research method, namely by collecting primary data through direct data requests to the PPID BPK RI work unit in the form of complaint data originating from external BPK RI, both from the community, community social institutions, private partners, BUMN / D, Central / Regional Government, DPR/ DPD / DPRD, BPK RI Audit Results Report that has been published from the BPK RI portal https://portal.bpk.go.id/. The data obtained is processed by creating a grouping matrix for problems that often occur in the construction world (industry). Data processing is carried out with the aim of finding and describing the slightest output linkages from BPK RI which are related to the world of construction as an alternative to solving problems faced by the disputing parties.
Keywords : construction dispute, Audit of BPK RI

## 1. PENDAHULUAN
Kegiatan konstruksi di Indonesia yang terus berkembang  secara  nyata  memperlihatkan bahwa pihak-pihak yang terlibat didalamnya  tetap  berusaha  agar  hubungan ini  tetap  berkelanjutan.  Para  pihak  yang dimaksud dalam pengikatan jasa konstruksi adalah pengguna jasa dan penyedia jasa baik perseorangan  atau  badan.  Pengikatan hubungan  kerja  Jasa  Konstruksi  dilakukan berdasarkan  prinsip  persaingan  yang  sehat dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara keilmuan. Hubungan pengikatan jasa konstruksi  ini  didasari  oleh  itikad  baik masing-masing pihak. Akan tetapi walaupun sudah  berdasarkan  itikad  baik  tetap  saja akan selalu timbul permasalahan- permasalahan  ataupun  perbedaan  paham, pertentangan  mulai  dari  yang  sederhana sampai  yang  rumit,  sehingga  berpotensi menjadi  sengketa  hukum (law  disputes) . Untuk menyelesaikan
permasalahan
sengketa  konstruksi,  para  pihak  yang bersengketa menempuh penyelesaian sesuai  Undang-Undang  Jasa  Kostruksi  No  2 Tahun  2012.  Dalam  pasal  88,  disebutkan penyelesaian  sengketa  konstruksi  melalui Mediasi  dan  Konsiliasi  atau  dapat  juga digantikan  dengan  Dewan  Sengketa,  dan melalui arbitrase.

## 2. LATAR BELAKANG
Pada  umumnya  bila  sudah  terjadi  sengketa konstruksi,  pihak-pihak  yang  bersengketa membutuhkan pihak netral untuk menyelesaikan  atau  menjadi  acuan  dalam penyelesaian  sengketa,  karena  pihak  netral diharapkan  tidak  berat  kepada  satu  pihak saja.
Lazimnya  proyek  konstruksi  di  Indonesia untuk tujuan pembangunan negara dan atau daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara/Daerah  (APBN/D).  Hal ini menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah  untuk  melakukan  memeriksa dan memberikan pendapat terhadap pelaksanaan  proyek  konstruksi  yang  sudah dilakukan.  Hal  ini  menjadi  tugas  Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
dalam
menjalankan  tugas  dan  wewenangnya melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perundang-undangan atas penggunaan anggaran negara/daerah untuk proyek konstruksi. BPK  RI  berdasarkan  pada  nilai-nilai Independensi, Integritas
dan Profesionalisme  menjalankan  pemeriksaan dan  menerbitkan  pendapat  terhadap  hasil pemeriksaan  yang  telah  dilakukan.  Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI bersifat final  dan  mengikat.  Oleh  karena  itu pemeriksaan  BPK  RI  dijadikan  sebagai gambaran  terhadap  tata  kelola  keuangan negara yang bersih dan tertib.
Banyaknya  sengketa  dalam  pelaksanaan konstruksi  di  Indonesia  terutama  yang menggunakan anggaran negara atau daerah dimanfaatkan  sebaiknya  oleh  pihak  yang bersengketa  untuk  melakukan  pengaduan kepada lembaga audit pemerintah dalam hal ini  BPK  RI  yang  melibatkan  masyarakat, lembaga sosial masyarakat, rekanan swasta, BUMN/D, Pemerintah Pusat/Daerah, ataupun  DPR/DPD/DPRD,  dengan  tujuan agar  BPK  RI  melakukan  pemeriksaan terhadap  proyek  yang  sedang  berlangsung sehingga  didapatkan  hasil  pemeriksaan yang  dapat  dijadikan  gambaran  bagi  pihak yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan sengketa.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  pengumpulan  data  menggunakan metode  deskriptif,  yaitu  metode  yang menggambarkan fenomena yang didasarkan pada  pengalaman  dan  hasil  pengamatan. Metode  deskriptif  dapat  juga  diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek  atau  obyek  dalam  penelitian  dapat berupa  orang,  lembaga,  masyarakat  dan yang  lainnya  yang  pada  saat  sekarang berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau apa adanya. Sedangkan teknik pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  dengan mengambil  data  pengaduan  eksternal  yang masuk  ke  BPK  RI  diambil  dari  Laporan Tahunan  Pelayanan  Informasi  Publik  BPK
pada website https://e-ppid.bpk.go.id/, Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  yang sudah terbit dari portal
BPK
RI https://portal.bpk.go.id/, dan meminta langsung  data  pengaduan  yang  masuk  ke BPK RI dari satuan kerja PPID BPK RI terkait kegiatan konstruksi di Indonesia. Permintaan  data  ke  PPID  BPK  RI  langsung dilakukan  dengan  mendatangi  Biro  Humas BPK  RI  dikarenakan  data  yang  dibutuhkan merupakan  salah  satu  informasi  yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan  yaitu  informasi  yang  tidak dapat  diakses  oleh  pemohon  informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Data  permasalahan  yang  ada  dalam  LHP kemudian  diolah  dengan  membuat  matriks pengelompokkan  atas  permasalahan  yang sering terjadi di industri konstruksi.

## 4. ANALISA DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LHP)  tahun  2019  atas  Kementerian Perhubungan  Republik  Indonesia  nomor 29b,c/HP/XIV/05/2019  tanggal  17  Mei 2019, Badan Pusat Statistik nomor 62b,c/LHP/XV/04/2019  tanggal  26  April 2019, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  nomor 1.b,c/HP/XIX/05/2019  tanggal  10  Mei 2019,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia nomor  12.B,C/LHP/XVII/  05/2019  tanggal 17 Mei 2019, Kementerian Agama Republik Indonesia
nomor 27.B,C/LHP/XVIII/05/2019  tanggal  3  Mei 2019,  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia  nomor  2b,c/HP/XIX/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, dilakukan penelahaan hasil  laporan  dan  diperoleh  pemahaman bahwa  hasil  pemeriksaan  BPK  RI  atas pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan  konstruksi  seringkali  ditemukan permasalahan-permasalahan dan atas permasalahan  tersebut  dituangkan  dalam temuan  pemeriksaan  beserta  rekomendasi yang  harus  dilakukan  sebagai  perbaikan oleh entitas.
Setelah menelaah Laporan Hasil
Pemeriksaan terdapat 25 jenis temuan yang sering  muncul  oleh  Auditorat  Keuangan Negara I – VII. Jenis temuan tersebut antara lain adalah:
1. Keterlambatan pekerjaan;
2. Keterlambatan pembayaran oleh owner;
3. Kelemahan  administrasi/tidak  tertib, tidak lengkap, hilang, dan lain-lain;
4. Syarat-syarat  khusus  kontrak  dan Syarat-syarat  umum  kontrak  yang tidak lengkap;
5. Tidak ada As Built Drawing (ABD) dan dokumentasi proyek;
6. Kualitas/mutu pekerjaan/cacat pekerjaan;
7. Kelebihan pembayaran akibat:
a. Kurang volume;
b. Pembayaran  konsultan  yang  tidak melaksanakan pekerjaan;
c. Ketidaksesuaian spesifikasi
pekerjaan dengan kontrak; d. Pekerjaan belum
selesai dikerjakan;
e. Kelebihan pembayaran PPh;
8. Penyalahgunaan dana;
9. Pekerjaan  konstruksi  secara  teknis belum dapat dipertanggungjawabkan; 10. Tenaga teknis tidak memiliki sertifikasi kecakapan dan sejenisnya;
11. Penunjukan  konsultan  tidak  melalui penilaian memadai;
12. Tidak terdapat penilaian kinerja;
13. Belanja  barang/jasa  tidak  sesuai ketentuan:
a. Pembayaran  tidak  dapat  diyakini kewajarannya karena tidak diverifikasi
b. Tidak  terdapat  penyusunan  dan penetapan HPS oleh PPK;
14. Pemecahan  paket  pekerjaan  untuk menghindari seleksi;
15. Harga timpang lebih besar dari HPS (> 110%);
16. Harga kontrak melebihi HPS;
17. Pemahalan  pada  harga  atau  pada koefisien pekerjaan;
18. Kemahalan pekerjaan;
19. Hasil pekerjaan tidak dapat berfungsi dengan optimal;
20. Pemutusan  kontrak,  pekerjaan  belum 100%  di  akhir  masa  kontrak  yang berakibat  penerimaan  negara  dari pencairan Jaminan Pelaksanaan;
21. Bangunan  tidak  dapat  dimanfaatkan dan berpotensi mangkrak;
22. Tidak  ada  justifikasi  teknis  untuk perubahan pekerjaan yang ada dalam konrak;
23. Pekerjaan tidak sesuai kontrak dalam kontrak lumpsum;
24. Indikasi persaingan tidak sehat sehingga berakibat pemborosan;
25. Realisasi keuangan tidak sesuai kemajuan fisik riil lapangan.
Adapun rekomendasi BPK untuk jenis–jenis temuan tersebut sangatlah beragam tergantung  dari  kontrak  dan  kompleksitas pekerjaan  riil  di  lapangan.  Berdasarkan pengelompokan  yang  sudah  dilakukan dapat  diketahui  bahwa  terdapat  sembilan jenis temuan yang paling sering muncul dan diberikan  rekomendasi  oleh  Auditorat Keuangan  Negara  I  –  VII.  9  jenis  temuan tersebut diantaranya adalah:
1. Keterlambatan pekerjaan;
2. Kelemahan  administrasi/tidak  tertib, tidak lengkap, hilang, dll;
3. Kelebihan  pembayaran  akibat  kurang volume, pembayaran konsultan, ketidaksesuaian  spesifikasi  pekerjaan ,  pekerjaan  belum  selesai  dikerjakan,
kelebihan pembayaran Pajak
Penghasilan (PPh);
4. Penunjukan  konsultan  tidak  melalui penilaian yang memadai;
5. Tidak terdapat penilaian kinerja;
6. Harga timpang > 110% (HPS);
7. Hasil pekerjaan tidak dapat berfungsi dengan optimal;
8. Pemutusan  kontrak,  pekerjaan  belum 100%  di  akhir  masa  kontrak,  yang berakibat  penerimaan  negara  dari pencairan Jaminan Pelaksanaan;
9. Realisasi Keuangan tidak sesuai kemajuan fisik riil lapangan.
Berdasarkan  Laporan  Tahunan  Pelayanan Informasi  Publik  PPID  BPK  RI  didapatkan pengaduan  dari  pihak  eksternal  BPK. Pengaduan  yang  masuk  melalui  berbagai media  yaitu  melalui  surat  tertulis  yang dikirim  melalui  pos, email ke  biro  humas humas@bpk.go.id , diantar  langsung  ke Pusat  Informasi  dan  Komunikasi  BPK, melalui kolom pengaduan di website E-PPID BPK.  Semua  pengaduan  yang  masuk  di register, kemudian akan diperiksa kelengkapan pengaduan mulai dari identitas pengirim  (nama  dan  alamat)  dan  dokumen pendukung pengaduannya.
Masyarakat  saat  ini  bisa  melakukan pengaduan ke BPK melalui berbagai media, dari  hasil  rekap  pengaduan  yang  masuk dalam
Laporan
Tahunan Pelayanan Informasi  Publik  tiga  tahun  sejak  2017  – 2019  yang  masuk  ke  BPK  RI  melalui  PPID, akan dipilah dan diperiksa kelengkapannya oleh  petugas  PPID.  Petugas  PPID  akan menginventarisir  dan  memilah  pengaduan yang  masuk  dan  menjadikannya  ke  dalam beberapa saringan yaitu: tahun pengaduan, tanggal pengaduan, nota dinas penyampaian pengaduan,  status  pengaduan  yang  dibagi menjadi  status  proses  dan  status  selesai, satuan kerja terkait, posisi terakhir di satuan kerja terkait, tindak lanjut oleh satuan kerja, tindak lanjut oleh unit kerja Humas BPK RI, serta  status  penanganan  oleh  unit  kerja Humas BPK RI yang dibagi menjadi tiga (3) status  yaitu  tidak  dapat  ditindaklanjuti, ditindaklanjuti, dan sebagai informasi.
Hasil  inventarisir  dari  petugas  PPID  akan menghasilkan  beberapa  tindakan  yang dilakukan  oleh  petugas  PPID  BPK  RI,  yaitu BPK  RI  hanya  sebagai  tembusan  dan pengaduan  akan  di  file,  pengaduan  akan diteruskan ke AKN terkait yang mengampu entitas yang di sebutkan dalam pengaduan, dikembalikan ke pengadu bila identitas dan
dokumen  pendukung  tidak  jelas,  dan diberikan  penjelasan  langsung  kepada pengadu bilamana pengadu langsung datang ke PPID BPK RI.
Pengaduan  akan  diteruskan  ke  AKN pengampu  yang  diadukan.  Dalam  hal pengaduan  yang  masuk  diteruskan  ke  AKN terkait, tugas PPID beralih ke AKN tersebut. Dari  hasil  tindak  lanjut  status  dan konfirmasi
kepada petugas PPID,
pengaduan yang diteruskan ke AKN akan di follow up perkembangan pengaduan tersebut  dan  dimintakan  hasil  atau  proses yang sudah dilakukan oleh AKN. Pengaduan yang  diterima  dan  sudah  dilakukan  telaah oleh  AKN,  akan  menjadi  jawaban  yang digunakan  PPID  untuk  memberikan  surat jawaban kepada pengadu.

## Kasus pengaduan 1
Surat  pengaduan  tanggal  16  Oktober  2018 yang  mengadukan  dugaan  penyimpangan dalam  pekerjaan  pembangunan  jaringan utama  irigasi  di  Kabupaten  OKU  Timur Sumatera  Selatan,  terkait  adanya  potensi kerugian negara sebesar Rp17.000.000.000,00  dan  adanya  faktor kelemahan  pemerintah.  Setelah  dilakukan penelaahan  secara desk  audit ,  diketahui bahwa  identitas  pelapor  tidak  didukung dokumen  identitas  lengkap  dan  dokumen penyedia  jasa  tidak  tersedia  seperti  data ukur  yang  disajikan  tidak  ditandatangani oleh  Konsultan  selaku  pemeriksa  dan Pengawas  Lapangan  untuk  mendapatkan persetujuan, sehingga dokumen yang
disajikan  belum  memadai  untuk  dijadikan dasar
penarikan kesimpulan yang komprehensif. Dimungkinkan bila
diperlukan untuk pendalaman pemeriksaan atas paket tersebut akan dilaksanakan pada saat  pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan
Kementerian Pekerjaan Umum
dan
Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018.
Tabel 1. Ringkasan Kasus Pengaduan 1 Judul Pengaduan atas dugaan penyimpangan dalam pekerjaan Pembangunan Jaringan Utama Irigasi Bahuga  D.I.  Komering  Paket II Kabupaten OKU Timur Via Surat Tanggal 16 Oktober 2018 No,  tanggal kontrak 04/SP/IR.I.IPJPA- SS/AN/2016,  29  Agustus 2016 Asal dana APBN Isi pengaduan - Adanya  rekayasa  data yang berpotensi merugikan negara Rp17.000.000.000,00 - Faktor kelemahan pemerintah dengan mengharapkan BPK tidak melakukan  pemeriksaan data  saja  tetapi  terjun langsung ke proyek.
Hasil telaah:
a. Dasar Penuga san Telaah Surat pengaduan terkait b. Kasus Posisi - Paket pekerjaan yang diadukan  adalah  Paket Pembangunan Jaringan Utama  Irogasi  Bahuga  D.I. Komering  Paket  II  Kab. OKU  Timur  pada  SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Besar Wilayah Sungai
(PJPA  BBWS)  Sumatera VIII Palembang-Sumsel.
- Pelaksana : PT A-P (KSO)
- Kontrak  : Multi  Years nomor  04/SP/IR.I.IPJPA- SS/AN/2016,  29  Agustus
2016 - Nilai kontrak : Rp283.441.311.000,00 - Jangka waktu pelaksanaan
:  1050  hari  (s.d.  15  Juli
2019)
c. Permas alahan
- Apakah benar telah terjadi mark up volume timbunan tanah  seperti  yang  diduga pelapor?
- Apakah telah terjadi
kerugian  negara  sebagai akibat dari rekayasa elevasi tanah asli dan mark
up volume timbunan tanah? d. Telaaha n - Identitas Pelapor Tidak  didukung  dokumen identitas yang dapat mempresentasikan  bahwa ybs merupakan bagian dari subjek yang kompeten dalam  menyajikan  data- data sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, dimana: 1. Tidak  ada  dokumen penugasan dari penyedia  jasa  (PT  A-P (KSO)) yang menunjukan bahwa ybs meruakan karyawan yang ditugaskan  melakukan pengukuran tanah pada  paket  pekerjaan terkait sebagai surveyor . 2. Dokumen  KTP  yang menurut pelapor dilampirkan,  faktanya bukan KTP tetapi Surat Tanda  Lapor  Diri  yang sudah expired saat pengaduan dibuat. Prosedur  alternatif  yang dilakukan  adalah  menguji dokumen kualifikasi personil yang ada di dalam dokumen penawaran penyedia  jasa  pada  saat lelang,  tetapi  dokumen penawaran  penyedia  jasa tidak  tersedia.  Hal  ini menyebabkan  BPK  tidak dapat  memvalidasi  data hasil  pengukuran  yang dilampirkan  dalam  surat pengaduan merupakan dokumen valid sesuai hasil pengukuran  ybs  sebagai
surveyor pada paket pekerjaan terkait. e. Simpula n - Identitas  pengadu  tidak mempresentasikan  bahwa pelapor merupakan bagian dari subjek yang kompeten untuk  menyajikan  data sesuai  dengan  dokumen yang  dilampirkan  dalam surat pengaduan;
- Dokumen yang dilampirkan  belum  cukup lengkap  dan  keabsahan serta  validitasnya  masih belum  memadai  sehingga belum dapat dijadikan sebagai dasar untuk menarik  kesimpulan  yang komprehensif.
Surat Tanggapan BPK:
a. Nomor surat 558/S/X.2/11/2018, tanggal 9 November 2018 b. Asal surat Biro  Humas  dan  Kerja  Sama Internasional-BPK RI c. Tujuan surat Si pengadu (Sdr. K) d. Perihal Tanggapan BPK atas pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pada pekerjaan pembangunan Jaringan Utama Irigasi Bahuga  D.I.  Komering  Paket II  Kabupaten  OKU  Timur, Sumatera Selatan. e. Isi
Berdasarkan  hasil  telaah, BPK  menyampaikan  bahwa dokumen  yang  diberikan  si pengadu belum cukup lengkap dan keabsahan serta validitasnya belum memadai sehingga belum dapat dijadikan sebagai dasar untuk  menarik  kesimpulan yang  komprehensif,  sebagai berikut:
1. Tidak  terdapat  dokumen pendukung
yang meliputi back up quantity
dan monthly  certificate , dokumen pembayaran, addendum  kontrak  dan dokumen-dokumen  foto
dokumentasi  0%,  50%, dan 100% yang relevan;
2. PP No 4 tahun 2015 atas
PP  No  54  tahun  2010
tentang Pengadaan Barang/jasa  Pemerintah pasal  89  ayat  (2a),  maka perlu dilakukan pemeriksaan secara komprehensif baik melalui pemeriksaan fisik,  konfirmasi,  dana tau pemeriksaan dokumen kontrak beserta data pendukungnya yang relevan; 3. Atas hasil pengujuan data:
- Data ukur yang disajikan tidak ditandatangani oleh Konsultan selaku pemeriksa dan Pengawas Lapangan untuk mendapatkan persetujuan; - Gambar  original  hasil plotting pengukuran juga tidak divalidasi;
- Shop  drawing untuk Long Section sudah divalidasi  oleh  pihak Konsultan Pengawas maupun Owner. - Shop  drawing untuk
Cross Section tidak divalidasi  oleh  pihak Konsultan Pengawas maupun Owner. Secara uji petik menunjukan adanya  perbedaan  elevasi, namun dokumen yang disajikan  belum  memadai untuk dijadikan dasar
penarikan  kesimpulan  yang komprehensif. Sesuai  UU  nomor  15  tahun 2006  tentang  BPK,  pasal  9 ayat (1) huruf a menyebutkan  bahwa  dalam melaksanakan tugasnya BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan  pemeriksaan, mennetukan waktu dan metode  pemeriksaan  serta menyusun  dan  menyajikan laporan pemeriksaan. Maka,  apabila  diperlukan pendalaman pemeriksaan atas  paket  tersebut  akan dilaksanakan pada saat pemeriksaan  atas  Laporan Keuangan Kementerian PUPR TA 2018.

## Kasus pengaduan 2
Surat  pengaduan  tanggal  14  Februari  2019 yang  mengadukan  dugaan  penyimpangan paket  peningkatan  embung  jangkar  Desa Sindang,  Kabupaten  Indramayu.  Setelah dilakukan  penelaahan  secara  desk  audit, diketahui bahwa BPK belum dapat menyimpulkan apakah dugaan sebagaimana disampaikan  dalam  pokok  surat  tersebut benar-benar  terjadi.  Hal  ini  disebabkan informasi pokok pengaduan tidak didukung dokumen yang memadai sebagai dasar BPK melakukan analisis awal secara objektif dan komprehensif.  BPK  dapat  menjadikan pengaduan  sebagai  informasi  awal  dalam pemeriksaan berikutnya.

## Tabel 2. Ringkasan Kasus Pengaduan 2
Judul Penyampaian pengaduan terkait dugaan penyimpangan paket peningkatan embung jangkar Desa Sindang, Kabupaten  Indramayu  dari LSM TPN Via Surat No Surat 106/TPN-RI/II/2019 Tanggal 14 Februari 2019 No, tanggal kontrak - Asal dana APBN TA 2018 (Kementerian PUPR) Isi pengaduan Terdapat penyimpangan karena  dalam  pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai  dengan  ketentuan
RAB  dan  telah  merugikan negara,  diantaranya:  Proyek
Peningkatan Embung Jangkar Desa Sindang Kabupaten Indramayu banyak  kejanggalan  pada waktu pelaksanaan kegiatan dan disinyalir pihak kontraktor pemenang lelang terkesan  tidak  ada  rasa tanggung jawab kepada masyarakat  karena  dalam pelaksanaan  kegiatan  tidak mengutamakan kualiatas atau  tidak  mementingkan azas manfaat untuk kepentingan warga masyarakat khususnya masayarakat petani di wilayah itu. Hasil kajian Dasar Penugasan Pemeriksaan Surat pengaduan terkait Data Pekerjaan Paket Pekerjaan : Peningakatan Embung Jangkar Desa Sindang Kabupaten Indramayu Pihak Ketiga       : PT D No  Kontrak                  : HK.02.03/At-4/05/01- 02/2018 Tanggal  Kontrak  :  2  April 2018 Waktu                       :  240 hari kalender Nilai  Kontrak            : Rp9.914.577.000,00 Satker                                    :  SNVT Pembangunan Bendungan BBWS-CC Kasus Posisi Permasalahan Proyek peningkatan embung jangkar Desa Sindang Kabupaten Indramayu berkualitas  buruk,  diduga adanya persekongkolan serta persaingan usaha tidak sehat  yang  menimbulkan lemahnya pengawasan dalam  pelaksanaan  kegiatan sehingga  pihak  kontraktor pemenang  lelang  dengan leluasa melaksanakan kegiatan  tersebut  dengan cara mengenyampingkan
ketentuan dalam RAB sehingga tidak memperhatikan azas manfaat  untuk  kepentingan masyarakat  hal  itu  terbukti dari  bangunan  yang  sudah retak-retak  pada  bangunan senderan.
Kegiatan  proyek  dikerjakan asal-asalan  karena  elevasi kedalaman  pondasi  maupun dasaran  embung  sebab  di beberapa tempat masih terlihat hijaunya rumput dan gundukan tanah diatas permukaan air embung. Dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi tidak menggunakan  dolak  sebagai alat  ukur  adukan  semen dengan pasir. Dalam  pelaksanaan  proyek, Cuma ada satu STUT penahan bangunan senderan dan diduga tidak menggunakan crucuk. Tidak ada direksi keet sebagai  sarana  komunikasi antara pihak BBWS, kontraktor dengan masyarakat yang membutuhkan informasi.
Kegiatan  pengurugan  pada banguanan  senderan  diduga tidak  dilakukan  pemadatan yang maksimal karena masih banyak ruang hampa dengan mudahnya  tergerus  air  ujan dan  menggunakan  kinbah tanah dari dasaran embung.
Di  beberapa  titik  bangunan senderan menggunakan bata merah  (batu  apung)  yang rentan  kropos  tergerus  air embung  serta  pemasangan batu muka yaitu sejajar atau parallel
tidak zigzag sehingga rentan pecah, jarak pemasangan batu muka satu dengan yang lainnya variatif
yakni  4  sampai  6  cm  yang diduga  tidak  sesuai  dengan
RAB. Hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan, sepanjang bangunan tidak ada sulingan di  bangunan  senderan  atau paralon pembuang air hujan, di  beberapa  titik  sudah terjadi kelongsoran dan kemiringan. Disinyalir  pihak  kontraktor tidak ada rasa tanggungjawab kepada masyarakat  karena  tidak mengutamakan kualitas atau tidak  mementingkan  azas manfaat. Batasan Kajian dilakukan hanya berdasarkan  atas  dokumen pendukung  yang  ada  dalam surat pengaduan. Hasil Kajian Informasi  pengaduan  tidak didukung dengan kelengkapan  dokumen  yang memadai antara lain meliputi sekurang- kurangnya: Dokumen kontrak  dan  perubahannya termasuk kuantitas dan harga, dokumen gambar
yang lengkap (shop drawing dan  as  built  drawing)  yang lengkap,  meliputi  gambar layout  dan  gambar  detail, back  up  data  kuantitas  dan kualitas,  justifikasi  teknis, Laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan,  foto  dokumentasi 0%,  50%,  dan  100%  untuk setiap item pekerjaan. Sehingga: Terkait  elevasi  kedalaman embung, tidak dapat memastikan  gundukan  dan tanaman  yang  ada  menjadi lingkup  penanganan  atau tidak
Terkait  penggunaan  Dolak sebagai alat ukur, tidak data melakukan  analisis  lebih
lanjut  karena  tidak  terdapat dokumen kontrak yang menguraikan RKS dan metode kerjanya. Terkait  bangunan  penahan senderan, tidak ada dokumen kontrak yang menguraikan RKS dan metode kerja.
Mengenai  celah  yang  ada pada  pasangan  batu,  belum dapat  dipastikan  apakah item  pekerjaan  merupakan pasangan  batu  mortar  atau pasangan batu
kosong karena  akan  berpengaruh terhadap metode dan output pelaksanaan pekerjaan.
Terkait  pemasangan  batu merah, belum dapat dipastikan apakah batu merah  sesuai  dengan  yang dipersyaratkan dalam kontrak atau tidak. Terkait  pekerjaan  sulingan, belum dapat dipastikan apekah  termasuk  lingkup pekerjaan.
Terkait  pekerjaan  timbunan yang  menggunakan  limbah beko, perlu ada analisa lebih lanjut,  akan  tetapi  karena tidak terdapat dokumen pendukung, BPK tidak dapat melakukan  analisis  lebih lanjut. Mengenai ukuran yang variatif,  BPK  tidak  dapat melakukan  analisis  terkait dimensi  yang  berdampak terhadap keseluruhan volume item pekerjaan terkait. Selain itu foto pengukuran yang dilampirkan  belum  dapat mewakili  apakah  dimensi tersebut sama untuk seluruh segmen yang diadukan.
Simpulan Berdasarkan  uraian  diatas, dapat  disimpulkan  bahwa BPK belum dapat menyimpulkan apakah dugaan sebagaimana disampaikan  dalam  pokok surat  tersebut  benar-benar terjadi.  Hal  ini  disebabkan informasi  pokok  pengaduan tidak  didukung  dokumen yang memadai sebagai dasar BPK melakukan analisis awal  secara  objektif  dan komprehensif. Surat Tanggapan BPK Nomor Surat 148/S/X.2/05/2019 Asal Surat Biro  Humas  dan  Kerja  Sama Internasional  (PPID)  –  BPK RI Tujuan Surat Sdr. DH Perihal Tanggapan atas surat pengaduan LSM T Isi Informasi yang menjadi pokok pengaduan tidak didukung dengan kelengkapan  dokumen  yang memadaim antara lain: a. Dokumen  kontrak  dan perubahannya  termasuk kuantitas dan harga;
b. Dokumen  gambar  yang lengkap  (shop  drawing
dan  as  built  drawing) yang  lengkap,  meliputi gambar layout dan
gambar detail;
c. Back  up  data  kuantitas dan kualitas;
d. Justifikasi teknis;
e. Laporan  harian,  laporan mingguan  dan  laporan
bulanan;
f. Foto  dokumentasi  0%, 50%,  dan  100%  untuk setiap item pekerjaan,
Berdasarkan  hal  tersebut,
BPK  tidak  dapat  melakukan analisis  lebih  lanjut  atas informasi pokok pengaduan.
Tetapi pengaduan akan
digunakan sebagai informasi awal  dalam  pemeriksaan berikutnya.

## Kasus pengaduan 3
Surat  pengaduan  tanggal  28  Januari  2020 yang  mengadukan  pengerjaan  proyek melewati  masa  kontrak,  adanya  indikasi pembangunan  proyek  yang  tidak  sesuai dengan  RAB,  dan  dugaan  pekerjaan  tidak sesuai spesifikasi. Setelah dilakukan penelaahan  secara  desk  audit,  BPK  belum dapat  menyimpulkan  apakah  terdapat penyimpangan dalam
pelaksanaan penggantian  jembatan  Indano  Oou  karena tidak  terdapat  dukungan  data/dokumen yang memadai sebagai bahan untuk analisis lebih lanjut.

## Tabel 3. Ringkasan Kasus Pengaduan 3
Judul Pengaduan  masyarakat terkait Permohonan Pemeriksaan Pembangunan  Jembatan Sungai  Idano  Oou  di Sumatera Utara Via Surat No Surat 01/Lp-Ms/DS Amuri/XI/2019, 28 Januari 2019 02/Lp-Ms/DS Amuri/III/2019, 11 Maret 2019 Tanggal 28 Januari 2020 No, tanggal kontrak - Asal dana APBN TA 2018 Isi pengaduan - Proyek  masih  dalam proses pengerjaan bahkan  sampai  surat dikirimkan  ke  BPK, padahal  berdasarkan hasil penelusuran bahwa masa pengerjaan proyek mulai  20  April  2018 sampai dengan Desember 2018, dengan masa
pemeliharaan
365
hari kalender.
- Pelaksana Proyek (PT JSP)  hanya  3  hari, sejak  proyek  dimulai di  tanggal  20  April
2018, dipasang papan informasi  pengerjaan proyek  setelah  itu papan informasi dicabut sehingga kuat dugaan PT JSP sengaja menutupi  informasi agar masyarakat tidak  banyak  tahu soal  adanya  indikasi pembangunan proyek yang tidak sesuai dengan RAB. - Pengerjaan proyek banyak  yang  tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan: a. Pondasi diameter 800 mm, kedalaman 10 meter, tetapi hasil penelusuran ke lapangan kedalaman hanya sekitar 5 meter, 6 meter,  7  meter. Hal ini berpotensi mencelakakan masyarakat di masa mendatang. b. Besi  rakitan  10 meter dipotong dibagi 2. c. Batu 23 dan pasir dari  Sungai  Oou diganti dari lokasi lain yang ketahanan dan kualitasnya diragukan karena bercamur  tanah dan lumpur. - Seluruh rangkaian beton,  termasuk  besi, tdiak  sesuai  spesifik baku  atau  standar pembangunan jembatan. - Dan  penyelewengan
lainnya.
Hasil telaah f. Dasar Penugasan Pemeriksa an Surat pengaduan terkait g. Data Pekerjaan - Paket Pekerjaan: Penggantian  Jembatan Indano Oou - Pihak Ketiga: PT JSP - No Kontrak: PW.04.01/Bb- WilS7/0382 - Tanggal  Kontrak:  20
April 2018
- Waktu: 365 hari kalender
- Satker: BBPJN II h. Kasus Posisi - i. Permasala han - Proyek  masih  dalam proses pengerjaan bahkan  sampai  surat dikirimkan  ke  BPK, padahal  berdasarkan hasil penelusuran bahwa masa pengerjaan proyek mulai  20  April  2018 sampai dengan Desember 2018, dengan masa pemeliharaan 365 hari kalender.
- Pelaksana Proyek (PT JSP)  hanya  3  hari, sejak  proyek  dimulai di  tanggal  20  April 2018, dipasang papan informasi  pengerjaan proyek  setelah  itu papan informasi dicabut sehingga kuat dugaan PT JSP sengaja menutupi  informasi agar masyarakat tidak  banyak  tahu soal  adanya  indikasi pembangunan proyek yang tidak sesuai dengan RAB.
- Pengerjaan proyek banyak  yang  tidak
sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan: a. Pondasi  diameter 800 mm, kedalaman 10 meter,  tetapi  hasil penelusuran ke lapangan kedalaman  hanya sekitar  5  meter,  6 meter,  7  meter. Hal  ini  berpotensi mencelakakan masyarakat di masa mendatang; b. Besi  rakitan  10 meter dipotong dibagi 2; c. Batu  23  dan  pasir dari  Sungai  Oou diganti  dari  lokasi lain yang ketahanan dan kualitasnya diragukan  karena bercampur  tanah dan lumpur. - Seluruh rangkaian beton,  termasuk  besi, tdiak  sesuai  spesifik baku  atau  standar pembangunan
jembatan.
- Dan  penyelewengan lainnya.
a. Hasil
Telaahan - Pengaduan  ini  tidak didukung  dengan  foto dokumentasi pekerjaan di  masa  akhir  kontrak (0%,50%  dan  100%), dokumen hasil pengukuran (terkait kedalaman yang menyebutkan  ukuran), dokumen hasil laboratorium  (terkait dengan  kualitas  bahan, batu,  pasir),  spesifikasi beton,  RAB,  metode pelaksanaan pekerjaan, kontrak dan kelengkapannya termasuk addendum, back  up  data,  gambar ( As  Build  Drawing dan
Shop Drawing ) dan dokumen pembayaran.
- Terkait  indikasi  tidak sesuai  RAB,  tidak  ada
dokumen RAB dan informasi pekerjaan mana  saja  yang  tidak sesuai dengan RAB/kontrak. - Terkait  kedalaman  bor pile  yang  tidak  sesuai rencana,
kondisi tersebut  dapat  terjadi jika  tanah  keras  sudah ditemui sebelum mencapai kedalaman rencana 10 meter. Selain  itu,  pengaduan tidak melampirkan hasil  pengukuran  atau dokumentasi yang menunjukkan dasar dari pengaduan. - Terkait pemotongan
besi  yang  telah  dirakit menjadi 2 bagian harus diteliti  apakah  hanya terkait metode pelaksanaan,  sehingga membutuhkan dokumen metode pelaksanaan pekerjaan. - Terkait kualitas pekerjaan  dan  lokasi pengambilan  batu  dan pasir, tidak ada
dokumen  yang  dapat mendukung  perbedaan kualitas  antara  satu tempat  dengan  tempat lainnya.  Disamping  hal tersebut, rekanan tidak terikat  dengan  lokasi pengambilan  material dan dapat memilih lokasi yang paling memudahkan buat rekanan. - Terkait pekerjaan beton tidak sesuai spesifikasi tidak didukung dengan bukti pendukung berupa spek  teknis  beton  dan hasil realisasi di lapangan  baik  secara
kualitas maupun kuantitas. b. Simpulan - Berdasarkan uraian diatas, BPK belum dapat menyimpulkan apakah terdapat penyimpangan  dalam pelaksanaan penggantian  jembatan Indano Oou karena tidak terdapat dukungan data/dokumen yang memadai sebagai bahan  untuk  analisis lebih lanjut. Surat Tanggapan BPK a. Nomor Surat 187/S/X.2/05/2019 b. Asal Surat Biro  Humas  dan  Kerja
Sama Internasional (PPID) – BPK RI c. Tujuan Surat Sdri. GL d. Perihal Tanggapan BPK atas Pengaduan Masyarakat e. Isi Berdasarkan  telaah  atas pengaduan masyarakat yang Saudara sampaikan, dapat  kami  informasikan bahwa  BPK  belum  dapat menyimpulkan apakah terdapat  penyimpangan dalam pelaksanaan penggantian jembatan Indano  Oou  karena  tidak terdapat dukungan data/dokumen yang memadai  sebagai  bahan untuk analisis lebih lanjut.

## Kasus pengaduan 4
Surat pengaduan tanggal 5 Desember 2019 yang  mengadukan  dugaan  permasalahan tata kelola dan pembelian limbah B3. Setelah dilakukan  penelaahan  secara  desk  audit, BPK  belum  bisa  membuktikan  pengaduan yang  disampaikan  pengadu,  namun  hanya terbatas  memberikan  informasi  bahwa benar  PT.  LPS  telah  berkontrak  dan melakukan pengangkutan 5.000 MT dari PT.
KS dan dalam hal ini PT. LPS telah memenuhi ketentuan  karena  telah  memiliki  izin pengelolaan limbah B3. Untuk pemeriksaan lebih  lanjut,  BPK  menyatakan  belum  bisa dilakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut  atas pengujian lapangan karena kebijakan sistem WFH yang diterapkan BPK dan PT. KS.

## Tabel 4. Ringkasan Kasus Pengaduan 4
Judul Pengaduan terkait dugaan permasalahan tata kelola dan pembelian limbah B3 yang dihasilkan oleh PT KS dan PT PBH Via Surat Tanggal 5 Desember 2019 No tanggal kontrak - Asal dana - Isi pengaduan - Benarkah PT LPS telah mengangkut Limbah  B3  sebanyak 3200  ton  limbah  B3
slag  yang  dibeli  dari PT KS?
- Para  pemilik  limbah B3 slag yang membeli atas  nama  PT  LPS
sudah menjual kepada  pihak  ketiga yang  patut  diduga terindikasi tidak memiliki ijin pengelolaan limbah B3 Hasil telaah c. Dasar Penugasan Telaah Surat pengaduan terkait d. Kasus Posisi - Permasalahan yang diadukan adalah terkait tata kelola dan pembelian  limbah  B3 Slag yang dibeli dari PT
KS  dan  patut  diduga para pemilik limbah B3 slag yang membeli atas nama  PT  LPS  (LPS) menjual  kepada  pihak ketiga yang patut
diduga terindikasi tidak memiliki ijin pengelolaan limbah B3; - Pelaksana:  PT  LPS  dan
PT KS; - PT LPS telah berkontrak  dengan  PT KS untuk membeli 5.000  MT  limbah  B3 slag  pada  tanggal  19 Maret  2019  dengan loco  Gudang  PT  KS  di Cilegon. Dalam melaksanakan  kontrak tersebut  PT  LPS  telah mendapat ijin pemanfaatan limbah B3 slag  dari  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Republik Indonesia (SK no. 436/Menlhk/Setjen/P LB.3/6/2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan  Berbahaya  dan Beracun an. PT LPS;
- Jangka waktu izin pengelolaan  limbah:  5
tahun  (terhitung  14 Juni 2016). e. Permasala han - Apakah  benar  PT  LPS telah mengangkut Limbah  B3  sebanyak 3200  ton  limbah  B3 slag yang dibeli dari PT KS?
- Apakah benar para
pemilik  limbah  B3  slag yang membeli atas nama  PT  LPS  sudah menjual  kepada  pihak ketiga yang patut diduga terindikasi tidak memiliki ijin pengelolaan limbah B3 f. Hasil Telaahan - Dari  hasil  penjelasan PT  KS  dan  dokumen yang  disampaikan  ke BPK dapat disimpulkan bahwa  benar  PT  LPS telah  berkontrak  dan telah melakukan
pengangkutan 5.000 MT. - Untuk membuktikan apakah  pemilik  limbah B3  yang  membeli  atas nama PT LPS kemudian menjualnya kepada pihak ketiga yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah dilaksanakan melalui pemeriksaan sesuai Surat  Tugas  Anggota VII  BPK  RI  Nomor: 11/ST/IX- XX.2/02/2020  tanggal 28 Februari 2020. Namun pemeriksaan hanya  bias  berjalan satu  minggu  karena penetapan status Kejadian  Luar  Biasa (KLB) virus corona oleh Pemerintah Provinsi Banten, sehingga sampai  dengan  saat  ini BPK belum dapat melaksanakan pemeriksaan terinci terkait hal tersebut. g. Simpulan - BPK belum bisa membuktikan pengaduan yang disampaikan  pengadu, namun  hanya  terbatas memberikan  informasi bahwa  benar  PT  LPS telah  berkontrak  dan melakukan pengangkutan 5.000 MT  dari  PT  KS  dan dalam  hal  ini  PT  LPS telah memenuhi ketentuan  karena  telah memiliki izin pengelolaan limbah B3. Surat Tanggapan BPK f. Nomor Surat 139/S/X.2/04/2020 g. Asal Surat Biro Humas
h. Tujuan Surat
Sdr. MN
i. Perihal Tanggapan BPK atas pengaduan masyarakat terkait tata kelola limbah B3 pada PT KS j. Isi Berdasarkan hasil penjelasan  PT  KS  serta dokumen-dokumen  yang disampaikan kepada BPK, dapat  kami  sampaikan bahwa  PT  LPS  telah berkontrak dengan PT KS untuk  membei  5000  MT limbah  B3  slag  pada  19 Maret  2019  dengan  loco
Gudang KS di Cilegon. PT LPS telah mendapatkan izin pemanfaatan  limbah  B3 dari Kementerian Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan melalui SK no. 436/Menlhk/Setjen/PLB. 3/6/2016  tentang  Izin Pengelolaan Limbah Bahan  Berbahaya  dan Beracun  Untuk  Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan  Berbahaya  dan Beracun  an. PT  LPS selama  5  tahun  sejak tanggal 14 Juni 2016. Terkait dengan penjualan limbah  oleh PT  LPS kepada pihak ketiga yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah, memerlukan pengujian lebih lanjut dalam pemeriksaan. Berkenan dengan kebijakan  sistem  WFH yang diterapkan BPK dan PT  KS,  maka  pengujian lapangan untuk sementara ini belum dapat dilakukan.

## Kasus pengaduan 5
Surat  pengaduan  tanggal  28  Januari  2020 yang  mengadukan  dugaan  permasalahan yang  terjadi  pada  UIN  SSK  Riau.  Setelah dilakukan  penelaahan  secara  desk  audit, BPK  memberikan  jawaban  bahwa  UIN  SSK Riau telah menjadi salah satu sampel dalam
pemeriksaan  BPK  atas  Laporan  Keuangan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019.
Tabel 5. Ringkasan Kasus Pengaduan 5 Judul Pengaduan masyarakat terkait dugaan permasalahan yang terjadi pada UIN SSK Riau Via Surat Tanggal 28 Januari 2020 No tanggal kontrak - Asal dana - Isi pengaduan - Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang- Undangan pada proses dan pelaksanaan Mutasi dan Promosi besar- besaran  PNS  di lingkungan UIN SSK Riau - Dugaan Rektor UIN SSK Riau sengaja melakukan mutasi untuk menghilangkan jejak dan menimpakan tanggungjawab penyimpangan
( fraud )  terhadap keuangan  negara kepada para pegawai  tertentu yang  dimutasinya dari  jabatan  yang berkaitan  penting dengan  keuangan negara, padahal bersama-sama melakukan penyimpangan - Dugaan konflik kepentingan dalam mutase pegawai di lingkungan UIN
SSK  Riau  yang berkaitan  penting dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa pada UIN SSK  Riau  pada Tahun 2019 - Dugaan tindak pidana dalam pengadaan barang dan  jasa  UIN  SSK Riau Hasil telaah h. Dasar Penugasan Surat pengaduan terkait i. Kasus Posisi - Permasalahan  yang diadukan adalah terkait proses pelaksanaan mutasi dan promosi j. Permasalahan - - k. Hasil Telaahan - - l. Simpulan - Sesuai dengan Surat Tugas Nomor 04/ST/VII- XVIII/01/2020 tanggal  20  Januari 2020,  Anggota  V telah  menugaskan untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan  Keuangan Kementerian Agama  Tahun  2019 dengan  salah  satu sampel pemeriksaannya adalah  UIN  Sultan Syarif Kasim Riau; - Atas surat pengaduan tersebut, kami telah melakukan pengujian sesuai dengan  ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan hasilnya telah diungkapkan  dalam
temuan pemeriksaan.
Surat  Tanggapan BPK k. Nomor Surat 143/S/X.2/05/2020
l. Asal Surat
m. Tujuan Surat
Sdri. RR n. Perihal Tanggapan  BPK  atas Pengaduan Dugaan Kerugian Negara pada UIN SSK Riau o. Isi Berdasarkan telaah atas pengaduan masyarakat yang Saudara  sampaikan, dapat kami informasikan  bahwa UIN  SSK  Riau  telah menjadi  salah  satu sampel dalam pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian  Agama Tahun Anggaran 2019.

## 5. HASIL PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  pengaduan-pengaduan  yang sudah  dijabarkan  diatas,  menghasilkan beberapa jawaban diantaranya adalah:
Apabila diperlukan
pendalaman pemeriksaan  atas  paket  pekerjaan  maka dapat  dilaksanakan  pada  saat  pemeriksaan BPK di tahun anggaran berikutnya;
BPK RI tidak dapat melakukan analisis lebih lanjut  atas  informasi  pokok  pengaduan. Tetapi  pengaduan  akan  digunakan  sebagai informasi awal dalam pemeriksaan berikutnya;
BPK RI belum dapat menyimpulkan apakah terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan  karena  tidak  terdapat  dukungan data/  dokumen  yang  memadai  sebagai bahan untuk analisis lebih lanjut;
Berkenaan  dengan  kebijakan  sistem Work From Home (WFH) yang diterapkan BPK RI, maka  pengujian  lapangan  untuk  sementara ini belum dapat dilakukan;
Objek  yang  diadukan  sudah  menjadi  salah satu sampel dalam pemeriksaan BPK RI, dan telah  melakukan  pengujian  sesuai  dengan ketentuan perundanga-undangan yang berlaku  dan  hasilnya  telah  diungkapkan dalam temuan pemeriksaan.

## 6. KESIMPULAN
Berdasarkan permasalahan, tujuan dan hasil analisis  tentang  dukungan  BPK  RI  dalam penyelesaian
sengketa konstruksi disimpulkan sebagai berikut: 1. Hasil  telaahan  BPK  atas  pengaduan yang memenuhi ketentuan pengaduan di BPK RI dapat menjadi masukan/acuan/rujukan  bagi  pihak- pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan  persengketaan  secara musyawarah  secara  kekeluargaan (pasal  88  Undang-Undang  nomor  2 tahun  2017)  dan  dapat  menjadi  cikal kriteria atau rujukan oleh masyarakat atau  pelaku  dunia  konstruksi  untuk meminimalisasi
permasalahan konstruksi; 2. Belum ada keseragaman dalam pemberian  rekomendasi  oleh  BPK  RI yang  diberikan  atas  permasalahan yang sejenis;
3. Terdapat perbedaan pemahaman dari pelaku jasa konstruksi dalam memahami ketentuan yang tercantum dalam  perikatan  dua  pihak  sehingga isi  perikatan  harus  menggunakan Bahasa  yang  mudah  dimengerti  dan tidak  menimbulkan  misinterpretasi yang  mengatur  syarat-syarat  umum dan khusus kontrak yang menjadi hak dan kewajiban serta konsekuensi bagi masing-masing
pihak
yang
wanprestasi,  pelaku  jasa  konstruksi harus  secara  rutin  memperbaharui ilmu  tentang  kontrak  konstruksi  dan aturan-aturan terkait lainnya;
4. Hasil  temuan  pemeriksaan  BPK  RI yang  terdapat  dalam  LHP  yang  sudah diterbitkan,  dapat  menjadi  bahan masukan bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam
menghadapi
permasalahan dalam pelaksanaan dunia konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Republik  Indonesia.  Undang-Undang No.  2  Tahun  2017  tentang  Jasa Konstruksi.  Lembaran  Negara  RI Tahun  2017.  Sekretariat  Negara.
Jakarta. 2017.
[2] Republik  Indonesia.  Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  Lembaran  Negara  RI  Tahun 2014.  Sekretariat  Negara.  Jakarta. 2014.
[3] Republik  Indonesia.  Undang-Undang No.  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran
Negara  RI  Tahun  2006.  Sekretariat
Negara. Jakarta. 2006.
[4] Republik  Indonesia.  Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara. Lembaran  Negara  RI  Tahun  2004.
Sekretariat Negara. Jakarta. 2004.
[5] Republik  Indonesia.  Undang-Undang No.  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Lembaran  Negara  RI  Tahun  1999.
Sekretariat Negara. Jakarta. 1999.
[6] Republik  Indonesia.  Undang-Undang No.  18  Tahun  1999  tentang  Jasa Konstruksi.  Lembaran  Negara  RI Tahun  1999.  Sekretariat  Negara. Jakarta. 1999.
[7] 1847.  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.  Tentang Burgerlijk  Wetboek voor Indonesie. 1847.
[8] Ervianto,  W.  Manajemen  Proyek Konstruksi (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi. 2005.
[9] Garner,  B.A. Black’s  Law  Dictionary, Eight  Edition.  USA:  Thomson  West. 2004.
[10]  Hardjomuljadi,  Sarwono.  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Konstruksi  di Indonesia  Buku  Ketiga.  Bandung: Logoz Publishing. 2016.
[11]  Soeharto,  Imam.  Manajemen  Proyek
Edisi kedua. Jakarta:
Penerbit Erlangga. 1999.
[12]  Djatnika, Suntana. Hand
Out Workshop: Tata  Cara  Berkontrak Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa. 2018. [13]  Hardjomuljadi, Sarwono. Use of
Dispute  Avoidance  and  Adjudication
Boards. No.  Jurnal  03720004. Dispute
Resolut.  Eng.  Constr .,  12(4),  hal  2.
2020.
[14]  Direktorat  Jenderal  Bina  Konstruksi Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat.  Permasalahan Kontrak  Konstruksi. website SIBIMA. 2016.