## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pelaksanaan lelang Online Barang ramPasan

## ImplementatIon of onlIne auctIon of SeIzed GoodS
lalu Hari Purnama Wirawan Magister Kenotariatan Universitas Mataram, Indonesia Email: laluharipurnamawirawan@gmail.com

## sudiarto
Universitas Mataram, Indonesia Email: sudiarto@unram.ac.id

## aris munandar
Universitas Mataram, Indonesia Email: arismunandar@unram.ac.id

## abstrak
Penelitian ini membahas pelaksanaan lelang online barang rampasan yang merupakan bagian dari penyelesaian Barang Rampasan Negara di Kejaksaan. Fokus penelitian mencakup proses atau mekanisme lelang online barang rampasan, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan lelang online tersebut, dan upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses lelang online barang rampasan melibatkan Kejaksaan, KPK, dan/atau Oditurat. Penjualan barang dilakukan secara langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau Kejaksaan Negeri. Meskipun demikian, pelaksanaan lelang membutuhkan waktu yang cukup lama, yang dapat mempengaruhi kondisi fisik barang saat dilelang. Faktor penghambat dalam pelaksanaan lelang online melibatkan proses penilaian harga, dan pelaksanaan lelang yang belum selesai sesuai ketentuan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut melibatkan pemilihan jaksa pemulihan aset yang ditunjuk oleh Kepala PPA, serta peninjauan kembali validitas dan reliabilitas bahan hukum yang digunakan. Kesimpulan dari penelitian ini mencakup analisis terhadap proses lelang online barang rampasan, identifikasi faktor penghambat, dan rekomendasi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan lelang online tersebut.

## Katakunci : Mekanisme, Lelang Online,Barang Rampasan

## abstract
this study discusses the implementation of online auctions of seized goods, which is part of the resolution of State Seized Goods at the prosecutor’s office. the research focuses on the process or mechanism of online auctions of seized goods, the inhibiting factors in the implementation of online auctions, and efforts to overcome them. the research method used is normative legal research with legislative and conceptual approaches. data were collected through document studies, including legal regulations and relevant literature. the research findings indicate that the process of online auctions of seized goods involves the prosecutor’s office, the corruption eradication commission (KpK), and/or the audit prosecutor. the sale of goods is carried out directly by the asset Recovery center or the district attorney’s office. nevertheless, the implementation of auctions takes a considerable amount of time, which can affect the physical condition of the goods during the auction. Inhibiting factors in the implementation of online auctions involve the price assessment process and incomplete auction execution according to regulations. efforts to overcome these obstacles involve the selection of asset recovery prosecutors appointed by the Head of the asset Recovery center, as well as a review of the validity and

## 978~992
reliability of legal materials used. the conclusions of this study include an analysis of the process of online auctions of seized goods, the identification of inhibiting factors, and recommendations for overcoming obstacles in the implementation of online auctions.
Keywords: Mechanism, Online Auction, Seized Goods

## a. PenDaHUlUan
Pada Tahun 2000, BUPLN berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). DJPLN mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga yang melakukan pengurusan piutang Negara dan lelang. Unit lelang juga berubah nama dari KLN menjadi Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Perkembangan terakhir terjadi pada Tahun 2006, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 445/PMK.01/2006 tentang Organisasi Departemen Keuangan, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sedangkan di tingkat operasional berubah dari KP2LN menjadi Kantor Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Lelang saat ini di Indonesia menjadi kewenangan Kementerian Keuangan, yang merupakan salah satu tugas fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sejak Tahun 2006, institusi lelang terus bergerak melakukan perubahan sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat 1 .
Lelang adalah suatu bentuk penjualan baraang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan harga penawaran yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang diajukan secara tertulis maupun secara lisan, sebelumnya didahului pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan atau penjualan barang 2 . Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi, Barang Rampasan Negara adalah Barang milik negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara. Menteri selaku Pengelola Barang melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada Kejaksaan terhadap penyerahan Barang Rampasan Negara dari Kejaksaan sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amar putusannya menyatakan dirampas untuk negara Menteri Keuangan/ Kementerian Keuangan.
Apabila dikaji lebih dalam terkait penyelesaian Barang Rampasan Negara pada Kejaksaan, Pengurusan Barang Rampasan Negara merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus Barang Rampasan Negara yakni Kejaksaan, KPK, dan/ atau Oditurat dalam rangka penyelesaian Barang Rampasan Negara. Pada PMK No. 145/PMK.06/2021, penyelesaian Barang Rampasan Negara meliputi Pengurusan dan Pengelolaan. Penindakan setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang menyertakan peran aparat penegak hukum yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyaratakatan yang merupakan penegakan hukum 3 . Agar sesuatu peraturan hidup dimasyarakat, benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaedah hukum maka peraturan hidup itu harus dilengkapi
1 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13139/Bedah-Sistem-Lelang-di-Indonesia.html
2 Sudiarto. 2021. Pengantar Hukum Lelang Indonesia . Jakarta: Kencana. hlm. 117
3 Desi Ratnasari. Sahuri Lasmadi. Elly Sudarti. “ Kedudukan Hukum Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana .
denganunsur memaksa, dengan demikian hukum itu mempunyai sifatmengatur dan memaksa. Hukum Acara Pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana yang pada pokoknya memiliki fungsi utama, R. Subekti mengatakan bahwa 4 : 1.  Mencari dan menemukan kebenaran.
2.  Pengambilan keputusan oleh hakim dan
3.  Pelaksanaan dari pada putusan yang telah diambil
Menurut Moeljanto “Peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang- undang atau peraturan undang- undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”. 5 Di dalam Hukum Acara Pidana, kita mengenal adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Dari Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu pelaksanaannya itu dilakukan oleh pihak jurusita dan pihak kejaksaan bagian eksekutor 6 .Moeljatno mengatakan bahwa, “Barang- barang tertentu yang dilakukan perampasan itu berdasarkan keputusan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu dapat dilakukan lelang, dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan Negara atau Sosial atau dimusnahkan 7 .Barang- barang dinyatakan untuk lelang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan dalam menentukan layak atau tidaknya atau menentukan harga dasar barang-barang yang akan dilakukan lelang itu diserahkan kepada ahlinya. Di dalam peraturan pelaksanaan lelang barang rampasan, pelaksanaan lelang itu harus selesai dalam jangka dalam jangka waktu 4 (empat) bulan 8 . Pengurusan Barang Rampasan Negara dilakukan melalui mekanisme Penjualan. Berfokus pada Barang Rampasan Negara Kejaksanaan, pengurusan Barang Rampasan Kejaksaan dengan cara lelang telah diatur dengan ketentuan Peraturan KejaksaanRINomor10Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per– 002/A/Ja/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi. Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019 diatur bahwa :
1. Terhadap benda sitaan atau barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya dan/ atau barang rampasan negara dengan nilai taksiran tidak lebihdari Rp35.000.000,00 (tigapuluhlima juta rupiah) dapat dilakukan penjualan secara langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau Kejaksaan Negeri, tanpa melalui Kantor Lelang Negara.
2. Penjualan secara langsung benda sitaan atau barang rampasan negara sebagaimana dimaksud diatas, didasarkan pada penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan hanya dapat dilakukan terhadap benda sitaan atau barang rampasan negara yang penilaian harga wajar dilakukan oleh KPKNL atau pihak berwenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.  Penjualan benda sitaan dan/atau barang rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Jaksa Pemulihan Aset yang ditunjuk oleh Kepala PPA, atau Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri, di hadapan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pidana Umum atau Pidana Khusus yang menangani benda sitaan dan/atau barang rampasan negara dan pihak atau perwakilan dari Instansi yang terkait dengan benda sitaan dan/atau barang rampasan dimaksud.
4 Subekti dan Tjitrosoedibio. 2003. Kamus Hukum, Jakarta: pradnya paramitha, 2003, hlm. 53
5 Moeljatno. 2002. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 4.
6 Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 5-6.
7 Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: cetakan kelima. Rajawali Pers. hlm. 117.
8 Kejaksaan Agung RI. 1988. Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan. Jakarta: Kejaksaan Agung RI. hlm.
1211.

## 980~992
Sebagaimana pada Pasal 24 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019, penjualan Barang Rampasan Negara dapat dilakukan melalui KPKNL atau secara langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau Kejaksaan Negeri, tanpa melalui KPKNL dengan ketentuan nilai taksiran tidak lebih dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah),sehiingga barang yang dapat dilelang secra online minimal harga taksirannya sebesar Rp. 35.0000.000,00.
Barang – barang yang dinyatakan untuk dilelang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dapat mempengaruhi dari kwalitas dan keadaan secara fisik dari barang rampasan tersebut ketika akan dilelang pada waktunya. Berdasarkan pada Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2022/PN Sel. Di dalam amar putusannya menetapkan barang bukti  berupa satu unit Truk Puso Hino 500 FG di rampas untuk negara dari putusan inilah dasar dariKejaksaan Negeri Lombok Timur melaksankan pelelangan sebagaimana mestinya akan tetapi sampai saat ini masih dalam proses pelelangan padahal merujuk pada putusan tersebut di Putus di pengadilan pada tahun 2022. Dari uraian di atas menjadi dasar penyusun mengangkat judul “Pelaksanaan Lelang Online Barang Rampasan”
Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang penulis angkat sebagai berikut: bagaimana Proses atau mekanisme lelang online barang rampaasan? dan apakah yang menjadi faktor- faktor penghambat di dalam pelaksanaan lelang online barang rampasan dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu Untuk menganalis Proses atau mekanisme lelang online barang rampasan. Untuk menganalis faktor- faktor penghambat di dalam pelaksanaan lelang online barang rampasan dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.

## B. meTODe PeneliTian
Penelitian yang akan dilakukan ialah jenis penelitian hukum normatif, Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif legal research, dan bahasa Belanda yaitu normatif juridish onderzoek . Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan anglo america disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum 9 .Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.
Didalam penelitian hukum tentunya memerlukan suatu pendekatan penelitian hukum yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu acuan untuk menyusun argumen hukum yang tepat. Adapun macam pendekatan didalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptualapproach ). Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yaitu, pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajaripandangan- pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu
9 Muhaimin. 2020. metode penelitian Hukum . Cetakan Pertama. Mataram University Pres. hlm. 45.
yang dihadap 10 . Pendekatan peraturan perundang-undanagan ( statute approach ), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti) 11 .
Dalam Penelitian ini bahan hukumnya dikumpulkan melalui studi dokumen meliputi peraturanperundang-undangan,buku,serta karya tulislainnya, yaitu dengan menghimpundan mengkaji bahan hukum sekunder,dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut akan di periksa ulang validitas dan reabilitasnya sehingga dapat menjadi bahan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Analisis bahan hukum merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini. Bahanhukum yang telahterkumpul di analisis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini seperti bahan hukum yang telah da diantaranya buku,peraturan perundangan dll.Berdasarkan isu hukum yang telah dipaparkan ,dalam penelitian ini terdapat pertentangan norma .untuk menjawab isu hukum yang dihadapi,maka analisis bahanhukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan prefensi hukum yang mencakup asas-asas hukum.selanjutnya peneliti menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyatan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## C. analisis Dan PemBaHasan

## 1. Proses mekanisme lelang  Online Barang  rampasan
Lelang dalam Instansi pemerintahan merupakan salah satuupaya pemerintah untuk meningkatkan APBN, yang termasuk ke dalam Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP). Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam peningkatan APBN dengan asasnya yang terbuka, adil, berkepastian hukum, akuntabilitas, dan efisien, dimana merupakan alternatif jual beli dengan harga optimal karena ada kompetisiantara parapeminat dansaling berinteraksilangsung antara penawaran dari Penjual serta permintaan dari pembeli, sehingga harga yang terbentuk merupakan harga yang sesuai dengan kehendak kedua belah pihak dan harganya akan optimal karena melalui beberapa penawaran dari peserta.
Pada Instansi Kejaksaan kegiatan lelang tersebut merupakan kegiatan lain yang dilakukan oleh Kejaksaan selain dibidang penuntutan, yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI. Selain itu obyek lelang adalah barang rampasan Negara yang berasal dari barang bukti tindak kejahatan, yang telah diputus Pengadilan untuk dirampas Negara sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kejaksaan yang merupakan eksekutor dari penyelesaian barang rampasan Negara tersebut diberi wewenang untuk melakukan kegiatan lelang terhadap barang rampasan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kejaksaan juga selalu mengupayakan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan lelang barang rampasan Negara agar Barang rampasan terjual diatas Harga Wajar atau dengan kata lain semaksimal mungkin bisa memberikan Penghasilan Negara Bukan pajak (PNBP) setinggi-tingginya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu panitia lelang menyebutkan bahwa pelaksanaan lelang online terhadap barang rampasan Negara di Kejaksaan Negeri
10   Zainal Asikin & Amiruddin. 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cetakan Kesepuluh, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm 167.
11   Muhaimin. Op. Cit., hlm. 56
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 982~992
Lombok Timur seperti pelaksanaan lelang pada umumnya yaitu melalui beberapa tahap berikut: 12
1.  Pelaksanaan Tahap Persiapan Lelang
2.  Pelaksanaan Tahap Pelaksanaan Lelang
3.  Pelaksanaan Tahap Pembayaran
4.  Pelaksanaan Tahap Penyerahan Dokumen Pemilikan Barang
5.  Pelaksanaan Tahap Pembuatan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang
6.  Pelaksanaan Tahap PenyetorandanLaporan
Pelaksanaan lelang online barang rampasan di Kejaksaan Negeri Lombok Timur tidak ada penjadwalan waktu tertentu untuk dilaksanakan lelang, karena obyek lelang sendiri tidak selalu ada. Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini akan diadakan ketika barang rampasan telah diserahkan kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan maka akan segera dibuat Surat Keputusan tentang Panitia lelang Barang Rampasan dan segera diproses.
Berikut penjabaran tahap-tahap dalam pelaksanaan lelang online barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur, yaitu:
1.  Tahap Persiapan Lelang
Tahap persiapan lelang, adalah tahapan dimana panitia mempersiapkan dan melengkapi persyaratan lelang, sesuai proseduryangberlaku. Berikut tahapan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lombok Timur dari mendapat putusan pengadilan dan menjadi obyek lelang, sehingga barang rampasan dijual secara lelang, yaitu:
a. Kejaksaan mendapatkan Putusan pengadilan bahwa barang yang disita sebagai barang bukti Dirampas untuk Negara;
b. Jaksa penuntut umum sebagai Eksekutor menyerahkan BarangRampasantersebutkepada SeksiPengelolaanBarang Bukti dan Barang Rampasan untuk segera dilakukan proses lelang;
c.  Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Rampsan maka Kepala Kejaksaan Negeri Mengeluarkan Keputusan perihal Panitia Lelang Barang rampasan. Panitia lelang yang dibentuk, terdiri dari 4 orang, yaitu:
1) Ketua, bertugas mengkoordinir anggota, berkoordinasi dengan instansi terkait dan bertanggungjawab atas kegiatan lelang;
2) Sekretaris, mencatat, membuat surat dan mengarsip surat;
3) Anggota, yang terdiri dari 2 orang, yang bertugas membantu ketua dan sekre- taris dalam melaksanakan seluruh kegiatan.
d. Panitia melakukan penentuan kondisi barang rampasan yang dimintakan kepada ahli atau kepada instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut;
e. Panitia bersurat ke KPKNL Mataram perihal Permohonan Penilaian Barang Rampasan;
f.  Pihak KPKNL Mataram melakukan pengecekan fisik dan menentukan nilai wajar dari barang rampasan tersebut. Panitia menerima laporan penilaian dari KPKNL Mataram terkait nilai wajar barang rampasan.
Kemudian tahapan persiapan lelang yang ditempuh Kejaksaan Negeri Lombok Timur setelah tahapan diatas selanjutnya, yaitu:
a. PermohonanLelang
Pada pelaksanaan lelang online barang rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Lombok Timur setelah melalui rangkaian tahap diatas, tahap pertama yang dilakukan adalah permohonan lelang yang dilakukan oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
Permohonan dibuat secara tertulis dan melampirkan syarat-syarat, yaitu:
1) Salinan atau fotokopi Putusan Pengadilan;
2) Salinan atau fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
3) Salinan atau fotokopi Berita Acara Sita;
4) Salinan atau fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan;
5) Salinan atau fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjul;
6) Salinan atau fotokopi Surat Penetapan Nilai Limit dari KPKNL Mataram. Permohonan lelang sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, surat permohonan lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual atau pemilik barang yang bermaksud melakukan Penjualan barang secara lelang kepada kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.
b.  Tempat dan Waktu Pelaksanaan Dalam hal tempat pelaksanaan lelang online, diadakan di Kantor KPKNL Mataram yang dihadiri oleh Pejabat Kantor KPKNL Mataram selaku penjual dan saksi dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur selaku pemohon. Mengenai waktu pelaksanaan lelang diadakan sesuai arahan Kepala KPKNL Mataram, yang diterangkan dalam balasan permohonan penjadwalan pelelangan.
Hal ini sesuai dengan Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.6/2016 mengatakan, Tempat pelaksanaan lelang harus dalamwilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada. Pasal 24, waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL dan Pejabat Lelangkelas II.
c. PengumumanLelang Segera setelah mendapat jawaban dari KPKNL mengenai permohonan jadwal Lelang, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan membuat pengumuman lelang,jangka waktu dari pembuatan sampai pelaksanaan lelang kira- kira12 hari, pengumuman berisikan:
1) IdentitasPenjual;
2) Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan;
3) Jenis dan jumlah barang;
4) Jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara, serta, tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya jaminan penawaran lelang;
5) Nilailimit barang;
6) Cara penawaran lelang dilakukan melalui website http://lelang.go.id/
Pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, pengumuman lelang menggunakan media masa berupa surat kabar atau media elektronik (media sosial Kejaksaan Negeri Lombok Tiimur) sebagai sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat.
2.  Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan lelang online barang rampasan yaitu sebagai berikut:
1) Lelang online dapat diikuti melalui website/aplikasi http://lelang.go.id , pastikan bahwa sudah memiliki akun pada website/aplikasi tersebut.
2) Menyetor uang jaminan ke virtual acoount yang diberikan oleh aplikasi lelang.go.id

## 984~992
3) Mengikutilelangsecaraonline(openbid/closebid).
4) Pemenang lelang wajib melunasi sisa uang sesuai harga penawaran terakhir (uang jaminan akan dikembalikan secara otomatis apabila peserta tidak memenangkan lelang)
3.  Tahap Pembayaran
Pada tahap pembayaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pembeli lelang wajib melunasi pembayaran uang hasil lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelasanaan lelang secara tunai (cash) atau cek atau giro. Pembayaran dengan cek/giro hanya diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/ giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan.
Pembayaran dilakukan melalui rekening KPKNL yangnantinya akan disetorkan langsung ke kas negara. Selanjutnya setiap pelunasankewajiban pembayaran oleh pemenang lelang dibuatkan kuitansi atau tanda bukti pembayaran oleh bendahara penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas I yang bertugas.
Peserta Lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum atau badan usaha.
Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan/ wanprestasi, maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdatadan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual.
4.  Tahap Penyerahan Dokumen Kepemilikan barang Pada  pelaksanaan lelang online barang rampasan di Kejaksaan Negeri Lombok Timur, obyek lelang memilki surat- surat kepemilikan yaitu STNK. Dalam hal penyer- ahkan dokumen asli kepemilikan barang lelang kepada pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembeli dapat menunjukkan bukti pelunasan/kuitansi pembayaran, sesuai peraturan yang berlaku, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang. Jika obyek lelang tidak memiliki surat-surat kepemilikan maka Kejaksaan hanya memberikan risalah lelang saja pada pemenang lelang yang telah melunasi biaya lelang.
5.  Tahap Pembuatan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang Pada tahap ini kejaksaan hanya menunggu Pejabat Lelang membuat risalah lelang saja karena yang bertugas membuat risalah lelang adalah Pejabat Lelang yang bertu- gas, yang dalam hal ini adalah pegawai KPKNL. Risalah lelang merupakan dokumen terpenting pada pelaksanaan lelang terutama penting untuk peserta lelang yang me- menangkan lelang karena merupakan bukti otentik. Risalah lelang berisikan uraian mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pelelangan atau Penjualan umum yang dilakukan oleh Pejabat Lelang.
Risalah lelang dibuat oleh Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang, dan hal ini bersifat wajib sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/ PMK.06/2016. Risalah lelang ini sangatlah penting karena merupakan akta autentik, yang mana akta autentik menurut Pasal 165 HIR adalah suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akanmembuatnya, mewujudkanbuk- ti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya yaitu tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu.
Risalah lelang tersebut mempunyai fungsi sebagai bukti adanya perbuatan hukum seperti yang tercantum dalam risalah lelang. Untuk kepentingan dinas risalah lelang berfungsi sebagai bukti bahwa telah melaksanakan Penjualan sesuai dengan prosedur lelang dan bagi pembeli risalah lelang berfungsi sebagai akta jual beli yang merupakan buktisah bahwa ia telah melakukan pembelian. Apalagi obyek lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Lombok Timur adalah kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan seperti BPKB motor dan STNK, oleh sebab itu sangat penting risalah lelang ini. Berikut beberapa fungsi dari risalah lelang untuk pembeli obyek lelang kendaraan bermotor yaitu:
a.  Untuk Barang Rampasan yang disertai Bukti Kepemilikan Berupa BPKB dan STNK maka bisa mengunakan Risalah Lelang untuk Balik nama;
b.  Untuk Barang Rampasan yang tidak disertai Bukti Kepemilikan Berupa BPKB dan STNK maka sampai tahun 2016 tidak dapat dilakukan proses balik nama. Namun risalah lelang dapat sebagai bukti kepemilikan pengganti.
6.  Tahap Penyetoran dan Pelaporan Tahapan selanjutnya, tahap pasca lelang, yaitu tahapan dimana pelaksanaan lelang sudah selesai dan tinggal tahapan administrasi kantor. Proses selanjutnya setelah pelaksanaan lelang selesai, Pejabat Lelang (Petugas dari KPKNL) akan menyetorkan uang hasil lelang ke Kas Negara dan kemudian menyerahkan bukti setor kepada Kejaksaan Negeri Lombok Timur untuk dibukukan oleh bendahara penerima Kejaksaan Negeri Lombok Timur guna dipertanggung jabwabkan dalam laporan keuangan.
Penyetoran dan Laporan merupakan tahapan administrasi terakhir Kejaksaan Negeri Lombok Timur yang wajib dilakukan. Hasil Penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil dinas kejaksaan dan harus disetor ke kas Negara dan hasil Penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera disetor ke kas Negara.
Penyetoran paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh bendahara penerimaan KPKNL. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke kas Negara dilakukanoleh jurulelang atas namabendaharawan khusus atau penerimaKejaksaanyangbersangkutan.Kejaksaanberkewajiban membuat pelaporan yang ditujuakan kepada Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.
Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988, yang berbunyi Hasil Penjualan lelang barang rampasan segera disetor ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan Penjualan lelang barang rampasan segera dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.
Jumlah barang rampasan di Kejaksaan Negeri Lombok Timur yang dilelang pada tahun 2023 sebanyak 23. Dari 23 barang rampasan yang telah dilelang sebanyak 22 barang rampasan dansisa 1 (satu) paket barang rampasanyaitu berupa Logam Mangan dengan berat / volume 21.840 Kg setara dengan 21,84 Ton; 1 (satu) unit Truk Fuso Hino 500 FG dengan Nomor Polisi EA 8647 HZ warna hijau.
Berdasarkan uraian di atas mengenai pelaksaan lelang online barang rampasan di Kejaksaan Negeri Lombok Timur, makamenjawab permasalahan pertama menggunkan teori keadilan dan teori efektifitas hukum. Apabila dianalisis dengan teori keadilan maka ada tiga pengertian adil yaitu tidak berat sebelah, bepiha pada kebenaran, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Jadi di dalam pelaksanaan lelang secara online barang rampasan pada kejaksaan Negeri Lombok Timur dan semua yang terlibat di dalam
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 986~992
proses mulai dari persiapan sampai selesainya pelelangan tersebut harus dialaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Teori efektifitas hukum apabila dianalisi dengan teori ini maka di dalam pelaksanan lelang tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetukan dikarenakan apabla didalam pelaksanaan lelang tersebut dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama maka mengakibatkan nilai ekonomi dari setiap barang rampasan akan mengalami penurunan harga.

## 2. Faktor-Faktor Penghambat Di Dalam Pelaksanaan lelang Online Barang ram- pasan Dan Bagaimana Upaya Untuk mengatasinya
a. Hambatan Proses Lelang Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang-Barang Rampasan
Melaksanakan suatu peraturan pada dasarnya terdapat faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor pendukung merupakan penunjang bagi terlaksananya pelaksanaandari sebuah peraturan, sedangkan faktor-faktor penghambat merupakan penghalang bagi terlaksananya sebuah peraturan pada umumnya. Proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh kejaksaan terhadap barang rampasan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
1.  Pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri.
Surat izin lelang barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri. ini menjadi faktor utama penghambat pelaksanaan lelang barang rampasan karena di da- lam mengeluarkan keputusan terhadap suatu barang rampasan itu, baik untuk dilaku- kannya pelelangan atau untuk kepentingan Negara dan kepentingan sosial ataukah untuk dilakukannya pemusnahan terhadap barang rampasan tersebut membutuh- kan pertimbangan yang matang dan jangka waktu yang lama. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang (Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan), seperti yang telah dijelaskan pada point 1 dari Surat Edaran Kejaksaan Agung RI tersebut,yang menyebutkan jangka waktu 4 (empat) bulan terhadap nasib barang rampasan harus sudah dapat dilaksanakan. Ini berarti, penyelesaian terhadap barang rampasan harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, sedangkan pengeluaran izin lelang barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri. tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak sesuai (sinkron) dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang- undang 13 .
Keterlambatan ini tidak tersebut dikarenakan ada kemungkinan kondisi barang-ba- rang itu menjadi rusak sehingga tidak dapat lagi mencapai nilai limit yang telah diten- tukan, apabila tidak dicapainya harga limit yang dikehendaki dalam pelaksanaan lelang barang rampasan maka proses pelelangan tersebut tertunda. Keterlambatan pengeluaran surat izin pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan juga dapat menyebabkan nilai barang rampasan menjadi berkurang, karena ketahanan dari barang rampasan terhadap cuaca tidak dapat dijamin. Kondisi- kondisi inilah secara tidak langsung ikut mempengaruhi pelaksanaan lelang terhadap suatu barang rampasan.
2.  Penentuan harga limit barang rampasan. Penentuan harga limit ini pihak Kejaksaan Negeri bekerjasama dengan instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, seperti yang disebutkan di dalam SuratEdaran Kejaksaan Agung RI Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan pada point 4 dan point 5. Pada point 4 disebutkan bahwa penentuan
13   Hasil wawancara dengan Ibu YULI PARTIMI, S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023
kondisi barang rampasan ini dimintakan kepada ahli atau instasi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, sedangkan pada point 5 dari Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa penentuan harga dasar atau harga limit dimintakan kepada instasi yang berwenang, misalnya pada kasus penyelundupan kayu seperti yang diuraikan pada halaman sebelumnya, pihak yang berwenang menentukan kodisi dan harga limit dari kayu tersebut adalah Departemen Kehutanan.
Menentukan harga limit suatu barang rampasan juga membutuhkan jangka waktu yang lama. Berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh nara sumber kepada penulis, dijelaskan bahwa penentuan harga limit suatu barang rampasanini waktu yang dibutuhkan lebih kurang 1 (satu) bulan. Apabila selanjutnya penentuan harga limit ini sudah terlaksana makapihak Kejaksaan Negeri yang dimana disini Kejaksaan Negeri Lombok Timur harus bertindak dengan cepat atau dengan kata lain pengeluaran izin lelang terhadap barang rampasan tersebut harus segera dikeluarkan agar pelaksanaan lelang terhadapbarang rampasan dapat dilaksanakan 14 .
Kondisi barang rampasan tersebut masih baik maka penentuan harga limit barang rampasan itu paling lama memakan waktu 1 (satu) minggu, tetapi apabila kondisi barang tersebut sudah rusak, maka dalampenentuanharga limit barang rampasan itu paling lama memakan waktu 3 (tiga) minggu. Melihat kondisi barang dalam rangka menentukan harga limit barang rampasanini sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama, apabilapada saat sekarang ini dengan majunya teknologi hal tersebut bukanlah menjadi faktor penghalang. Disamping itu juga perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan lelang barang rampasan. Dari kondisi inilah yang dapat mendukung terlaksananya pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini 15 . 3.  Kondisi barang yang rusak.
Kondisi barang rampasan ini juga mempengaruhi pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan. Kondisi barang rampasan yang masih baik tidak ada pengaruhnya, tetapi terhadap kondisi barang rampasan yang kurang baik akan sangat berpengaruh bagi pencapaian harga limit yang diinginkan oleh penyelenggara. Di samping itu juga ketertarikkan peserta lelang terhadap barang rampasan yang kondisinya kurang baik itu menjafi berkurang. Kondisi barang rampasan yang kurang baik ini disebabkan oleh tidak terawatnya barang-barang yang berada di tempat penitipa (dalam hal ini penitipan barang rampasan di RUPBASAN) 16 .
4.  Sedikitnya peserta lelang yang menghadiri pelaksanaan lelang barang rampasan.
Peserta lelang ini merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap suksesnya pelaksanaan lelang-lelang yang akan dilaksanakan oleh pihak terkait, barang rampasan yang akan diselenggarakan pelelangan suatu barang rampasan tidak dapat dilakukan apabila:
a.  Peserta lelang yang datang itu tidak sesuai dengan oleh panitia penyelenggara.
b.  Pelaksanaan lelang suatu barang rampasan itu tertunda.
Secara tidak langsung hal tersebut di atas diperkirakan akan mempengaruhi terhadap pencapaian harga limit yang diinginkan, misalkan harga limit yang diharapkan itu Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi dari peserta lelang yang hadir
14   Hasil wawancara dengan Ibu YULI PARTIMI, S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023 15   Hasil wawancara dengan Ibu YULI PARTIMI, S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023 16   Hasil wawancara dengan Ibu YULI PARTIMI, S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023

## 988~992
dan penawaran tertinggi yang dicapaihanya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut ditunda dan untuk selanjutnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari pelelangan yang pertama itu akan diadakan lelang yang kedua untuk mencapai harga limit yang diinginkan 17 . Keempat faktor ini yang menjadi kendala di dalam proses lelang eksekusi barang rampasan oleh Kejaksaan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan barang rampasan tersebut, yang pada akhirnya berakibat kepada pelaksanaanlelang terhadap barang rampasan.
Berdasarkan narasumber bahwa pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor dalam melakukan penjualan lelang barang yang rampasan. Adapun kendala- kendala yang dihadapi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
1) Kendala yuridis
a) Tidak berjalannya Pasal 39 KUHP
Dalam praktik dilapangan apabila barang tersebut berhubungan dengan finance (pihak ketiga) selaku pemegang hak jaminan fidusia maka, putusan hakim ada yang mengembalikan barang rampasan meskipun itu sarana kejahatan. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 39 KUHP, memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Jaksa selaku eksekutor barang rampasan yang berstatus jaminan fidusia mengalami kendala untuk mengeksekusi barang rampasan tersebut. Perlu dipertegas bahwa barang rampasan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap, kekuatan hukum yang tetap ini berasal dari keputusan hakim 18 .
b) Tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP.
Jaksa selaku eksekutor barang rampasan hanya memiliki dasar pertimbangan dari surat edaran Surat Edaran Nomor: SE–03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dengan acuan dari surat edaran ini bagi jaksa terbilang sangat minim. Setiap acara pidana harusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana (KUHAP), namun pengaturan penyelesaian barang rampasan tidak memiliki Acuan dasar hukum jaksa selaku eksekutor dari segi hukum acara pidana 19 .40 2) Kendalanon yuridis
a.  Terbatasnya Gudang Penyimpanan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
Pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur sudahterdapat gudang barang bukti dan barang rampasan akan tetapi karena luasnya tidak memadai untuk penyimpanan barang bukti dan barang rampasan yang berukuran besar sseperti mobil dan truk. Sehingga kendaraan besar di simpan di luar gudang ditutupi dengan terpal agar terhindar dari panas dan hujan. Hal ini menyebabkan kurangnya perawatan barang bukti dan barang rampasan yang dapat mengakibatkan turunnya kondisi dan akan berdampak pada turunnya harga ekonomis dari barang bukti dan barang rampasan tersebut.
17  Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi,SH. Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 19 september 2018.
18   Hasil wawancara dengan Ibu YULI PARTIMI, S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023 19   Hasil wawancara dengan Ibu YULI PARTIMI, S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023
Kendaraan bermotor idealnya dilakukan perawatan secara rutin setiap hari dengan cara memanasi mesin kendaraan. mengingat proses persidangan sangat cukup lama, maka pergantian oli diperlukan. Akibat kurangnya perawatan ini membuat harga barang rampasan yang akan dilelang menjadi menurun. Kendala jaksa disini tidak mendapatkan nilai nominal barang yang seharusnya, karena kondisi barang rampasan yang menurun. Kendala jaksa ini berakibat juga pada pendapatan negara 20 .
Benda Rampasan yang disimpan di kejaksaan hanya di letakan di tempat yang terbuka, untuk mobil diletakkan di halaman kejaksaan bagian yang diberi pengamanan pagar tinggi tanpa atap. Sedangkan untuk benda yang berukuran kecil dan bahan yang mudah terbakar disimpan dalam gudang barang bukti. Disini benda rampasan yang berada di tempat terbuka (halaman kejaksaan) tidak terdapat perlindungan dari cuaca sehingga mengurai dari kualitas fisik mobil terutama cari cat serta kondisi mesin. Hal ini terjadi karena tidak terdapatnya kanopi yang melindungi dari panas dan hujan.
b.  Keterlambatan penerimaan putusan pengadilan Masalah yang sering dialami jaksa selaku eksekutor tidak lepas dari keterlambatan penerimaan keputusan pengadilan. Keterlambatan ini disebabkan berbagai hal, namun yang paling berperan besar disebabkan kelalaian dari panitera pengadilan negeri malang. Peran panitera ini sangat vital sebab kesalahan sedikit apapun yang dilakukan panitera, akan berdampak besar pada saat eksekusi yang dilakukan oleh jaksa 21 .
Saat melakukan penelitian penulis menemukan kasus yang dimana Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 120/Pid.B/LH/2022/PN.Seltanggal 29 September 2022 atas nama Ahmad Bin. H. Zaenuddin Alm. Dari putusan tersebut barang ramapasan berupa yang telah dijelaskan diatas sampai saaat ini belum dilakukannya lelang padahal dilihat dari jangka waktu maksimaladalah selama empat bulan akan tetapi yang menjadi kendala disini ialagh disaat melakukan penentuan harga limit dan akan dilelang dari pihak KPKNL meminta kepada Kejaksaan Negeri Lombok Timur agar dilelang secara bersamaan. Dan disini yang memiliki kewenangan untuk pengecekan nilai fisik dari Dinas Pertambangan dan energi Provinsi Nusa Tenggara Baratsampai saat ini belum selesai sehingga barang ramapasan berupa logam mangan dan truk tidak dapat dilelang sebagaimana mestinya.
Berdasarkan uraian di atas mengenai pelaksaan lelang online barang rampasan di Kejaksaan Negeri Lombok Timur, makamenjawab permasalahan kedua. Apabila dianalisi dengan budaya hukum (legal substance) dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahamisebagairealitassosialyangterjadidimasyarakat. Jadi di dalam pelaksanakan lelang online barang rampasan semua instansi yangterkait harus melaksankan dengan
20   Hasil wawancara dengan Ibu YULIPARTIMI, S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023 21   Hasil wawancara dengan Ibu YULI PARTIMI, S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 990~992
optimal sehngga meminimalisir hambatan-hambatan yang akan terjadi di dalam pelaksannan lelang tersebut.
b.  Upaya Mengatasi Hambatan Proses Lelang Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh Kejak- saan Terhadap Barang-Barang Rampasan
Lelang eksekusi merupakan lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lainnya yangtelah ada, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka membantu penegakan hukum diantaranya adalah lelang eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan. Terkait hal tersebut, adapun upaya mengatasi hambatan dari proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh kejaksaan terhadap barang-barang rampasan tersebut antara lain: 1. Untuk menangani masalah lamanya waktu pengeluaran izin pelaksanaan lelang dan penentuan harga limit barang rampasan perlu adanya tindakan yang cepat dan tegas dari KejaksaanNegeri yang diberikan wewenng dalam hal pelelangan secara langsung dan instansi yang berwenang untuk menentukan harga limit barang ram- pasan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar barang-barang yang dilakukan peram- pasan ini dapat dengan segera ditentukan keberadaannya (dilakukan pelelangan atau dirampas untuk Negara atau Sosial atau dilakukan pemusnahan). Jikaaparat yang terkait itu bertindak dengan cepat dan tegas di dalam menangani penyelesaian barang rampasan ini, maka kemungkinan-kemungkinan penghambatan di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut sangat kecil 22 .
2. Untuk menangani masalah kondisi barang rampasan yang kurang baik, upaya penanggulangannya adalah dengan dilakukannya perawatan yang rutin terhadap barang rampasan tersebut, mengenai biaya perawatan barang rampasan dari hasil keseluruhan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan perlu disisihkan sedikit. Maksudnya di sini adalah dari total pendapatan hasil pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan (2,5 %) darinya itu dimasukkan biaya perawatan barang rampasan. Dengan adanya perawatan yang rutin terhadap barang rampasan ini meminimalkan kerusakan-kerusakan terhadap barang-barang rampasan tersebut dan juga untuk mendapatkan harapan yang diinginkan oleh panitia penyelenggara pelaksana lelang barang rampasan ini 23 .
3. Untuk masalah sedikitnya peserta lelang, seperti yang telah diuraikan pada hala- man-halaman sebelumnya di dalam penanggulangan kondisi barang rampasan yang kurang baik.  Maksudnya adalah apabila kondisi barang rampasan yang akan dilakukan lelang itu bagus dan menarik perhatian peserta lelang, maka yang diharapkan oleh panitia penyelenggara tercapai begitu juga sebaliknya apabila kondisi barang ram- pasan yang akan dilakukan pelelangan itu kurang  baik maka secara tidak langsung minat peserta lelang terhadap pelaksanaan lelang terhadapbarang rampasan tersebut kecil. Berarti, hal ini terhadap banyak sedikitnya peserta lelang itu tergantung dari menarik atau tidaknya barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan tersebut, atau dengan kata lain baik atau tidaknya kondisi barang rampasan ini 24 .
4. Upaya Tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP. Diharapkan dalam bagi pembuat undang-undang untuk lebih kompleks
22   Hasil wawancara dengan Ibu YULI PARTIMI, S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023 23   Hasil wawancara dengan Ibu YULI PARTIMI, S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023 24   Hasil wawancara dengan Ibu YULIPARTIMI,S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023
dalam pengaturan peraturan, khususnya aturan mengenai lelang barang rampasan dalam KUHP 25 . Untuk masalah non yuridis
a.  Upaya dari kurangnya anggaran diharapkan adanya anggaran khusus untuk perawatan barang rampasan. Kejaksaan menyisihkan anggarannya untuk memperbaiki fasilitas terkait tempat penyimpanan barang rampasan 26 .
b.  Upaya Tempat penyimpanan yang kurang memadai Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengupayakan pemasangan kanopi untuk tempat barang rampasan dan sitaan yang berupa kendaraan sepeda motor. Pemasangan kanopi ini dianggarkan dari dana kejaksaan secara khusus tanpa ada bantuan dana dari negara. Sedangkan untuk kendaraanmobil tetap diletakkan di halaman dalam Kejaksaan Negeri Lombok Timur 27 . c.  Upaya Keterlambatan penerimaan putusan pengadilan Keterlambatan penerimaan putusan, jaksa dapat menanyakan secara langsung terkait putusan tersebut atau melalui telepon ataupun surat 28 .49 d.  Upaya Monopoli lelang oleh pihak Finance, Kejaksaan selalu memberikan pengumuman terkait akan adanya lelang barang rampasan oleh kejaksaan pada media cetak 29 .

## D. kesimPUlan
Pelaksanaanlelangonlinebarangrampasandilaksanakan6(enam) tahapan yaitu tahap persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang, tahap pembayaran, tahap penyerahan dokumen pemilikan barang, tahap pembuatan risalah lelang oleh pejabat lelang, serta tahap penyetoran dan laporan. Barang rampasan yang akan dilelang secara online melalui KPKNL harus memiliki niai wajar minimal Rp. 35.000.000,00.
Hambatan yang menjadi penghalang dalam pelaksaanaan lelang secaraonline yaituadanya1(satu) paket barang rampasan berupa 1 (satu) unit Truk dan logam mangan seberat 21,84 ton yang harus dilelang secara bersamaan, yang mana permohonan pengecekan fisik logam mangan tersebut belum ditindaklanjuti oleh dinas terkait sehingga KPKNL Mataram belum dapat menentukan harga taksirannya.

## DaFTar PUsTaka
Andi Hamzah. 1996. Hukum acara pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Desi Ratnasari. Sahuri Lasmadi. Elly Sudarti. “ Kedudukan Hukum deponeering dalam Sistem peradilan pidana .
Kejaksaan Agung RI. 1988. Himpunan peraturan tentang pembinaan . Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
Moeljatno. 2002. asas-asas Hukum pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Muhaimin. 2020. metode penelitian Hukum . Cetakan Pertama. Mataram University Pres.
25   Hasil wawancara dengan Ibu YULI PARTIMI, S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023 26   Hasil wawancara dengan IbuYULIPARTIMI,S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023 27   Hasil wawancara dengan Ibu YULI PARTIMI, S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023 28   49Hasil wawancara dengan Ibu YULI PARTIMI, S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023 29   Hasil wawancara dengan Ibu YULI PARTIMI,S.H. Selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Ram- pasan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Tanggal 18 Oktober 2023

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 992~992
Subekti dan Tjitrosoedibio. 2003. Kamus Hukum . Jakarta: pradnya paramitha. 2003.
Sudiarto. 2021. pengantar Hukum lelang Indonesia . Jakarta: Kencana.
Teguh Prasetyo. 2014. Hukum pidana . Jakarta: cetakan kelima. Rajawali Pers.
Zainal Asikin & Amiruddin. 2018. pengantar metode penelitian Hukum . Cetakan Kesepuluh, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13139/Bedah-Sistem-Lelang-di-Indonesia. html