…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2021
Cerol Yohana Sitopu 1 , Yunita Nainggolan 2 , Mariska Simanjorang 3 ,Maxwel Hedwilliams Manalu 4 , Lavenia Maharani 5
1,2,3,4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan
5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurtanio,Bandung E-mail: cerol.sitopu@student.uhn.ac.id 1 , yunita.nainggolan@student.uhn.ac.id 2 , mariska.simanjorang@student.uhn.ac.id 3 , maxwel.manalu@student.uhn.ac.id 4 , laveniamaharaniii@gmail.com 5
Article History: Received: 10 Juni 2023 Revised: 25 Juni 2023 Accepted: 30 Juni 2023

## Keywords: Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal
Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan primer daerah, dana distribusi umum  dan  dana  khusus  terhadap  distribusi  belanja daerah  baik  secara  simultan  maupun  parsial  pada pemerintah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera UtaraTahun 2019-2021. Penggunaan variabel independen  dalam  penelitian  ini  yaitu  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  penggunaan variabel  dependennya  ialah  variabel  Belanja ModalAnalisis data menggunakan software pengujian hipotesis  klasik  menggunakan  SPSS  22  untuk mengetahui  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen.

## PENDAHULUAN
Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip desentralisasi dilaksanakan  atas  beban  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD).  Dalam  kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat, daerah berwenang  memungut  pajak/kompensasi  dan  mengelola  sumber  daya  alam  (SDA)  berdasarkan prinsip  desentralisasi.  Sumber  pendanaan  daerah  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dana perimbangan  (dana  bagi  hasil,  dana  distribusi  umum,  dan  dana  khusus)  dan  pinjaman  daerah, desentralisasi, dan tugas bantuan. Tiga sumber pertama dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD dan sisanya dikelola oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah ( Halim: 2007 ).
Tujuan utama penyeimbangan pemerintahan daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan  antara  negara  bagian  dan  pemerintah  daerah  serta  untuk  menjamin  tingkat  pelayanan publik. Perimbangan aset negara tidak boleh membuat pemerintah bergantung sepenuhnya  pada pemerintah  pusat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Namun,  pemerintah  daerah  terpaksa memaksimalkan  peluang  daerah  untuk  menciptakan  sumber  keuangan  sendiri  dengan meningkatkan pendapatan utama daerah (PAD).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  tulang  punggung  pendanaan  daerah. Kemampuan  suatu  daerah  dalam  menghasilkan  pendapatan  utama  daerah  mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan daerah tersebut. Semakin tinggi porsi PAD dalam APBD, maka
semakin rendah ketergantungan terhadap dukungan pemerintah. Dalam menentukan pertumbuhan kemandirian  daerah,  pendapatan  primer  daerah  dapat  dijadikan  tolak  ukur,  karena  pendapatan primer  daerah  itu  sendiri  merupakan  komponen  penting  yang  mencerminkan  bagaimana  daerah membiayai  kegiatannya  semata-mata  dengan  komponen  pendapatan  yang  dihasilkan  seluruh daerah  (Darwanis).  ,  2014)  Permasalahan  penyaluran  dana  Alokasi  dana  umum  dan  khusus disebabkan oleh perbedaan cara pandang antara kantor negara dan daerah. Di bagian tengah, DAU dan DAK digunakan sebagai ukuran ketimpangan horizontal.
Berdasarkan wilayah, DAU dan DAK bertujuan untuk mendukung kecukupan pendanaan daerah. Permasalahan muncul ketika daerah mengajukan DAU dan DAK yang jumlahnya besar atau  memenuhi  kebutuhan  pendanaan  daerahnya.  Di  sisi  lain,  pengalokasian  DAU  dan  DAK didasarkan  pada  kebutuhan  daerah,  karena  dasar  penghitungan  kebutuhan  perpajakan  tidak mencukupi (data terbatas, tidak ada standar pelayanan minimal tiap daerah, dan sistem anggaran tidak berbasis biaya. .standar analisis). Selain itu, belanja anggaran secara umum khususnya APBD masih belum mencerminkan kebutuhan riil dan membuat penggunaan DAU dan DAK tidak efektif. Berdasarkan data diketahui nilai reksa dana sebesar 2.713.750.553 (ribu rupee) pada tahun 2019 meningkat  menjadi  2.713.750.553  (ribu  rupee)  pada  tahun  2020  dan  2.545.202  ribu  rupee  pada tahun  2021.  Besaran  Dana  Properti  Khusus  pada  tahun  2019  sebesar  4.205.592.917,  kemudian meningkat  pada  tahun  2020  dan  pada  tahun  2021  menjadi  4.471.712.532  yaitu  sebesar 4.449.135.664. adalah 61,27, 2020, 2020, 592, 532, 2020, 2020, 2020, 532, 532, 2020, 2020, 532, 532.021  bertambah  5.991.151.366.  Investasi  pada  tahun  2019  sebesar  1,249,600,484  euro  pada tahun  2020,  menurun  sebesar  1,796,373,283  euro  pada  tahun  2021  dan  meningkat  sebesar 1,145.55. Terlihat dari tahun 2019-2021 DAU, DAK, PAD dan belanja modal kabupaten/kota di Sumut  setiap  tahunnya  bervariasi,  terlihat  juga  investasi  yang  lebih  besar  dibandingkan  DAU, DAK, PAD sehingga Dapat diartikan bahwa penanaman Modal Utara di Sumatera dibiayai oleh DAU,  DAK,  PAD, dan juga APBN,  karena  APBN  tidak hanya mentransfer dana dalam  bentuk DAK, DAU, tetapi juga dalam bentuk dana bagi hasil. melihat juga bahwa tujuan pemekaran adalah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  percepatan  pembangunan,  namun  nyatanya setelah  pemekaran  masih  terdapat  jalan  rusak  di  Sumut  seperti  Medan  ke  Sangatta,  Medan  ke Bontang, Medan Balik Papan. , serta jalan di wilayah pedalaman Sumut, seperti Kabupaten Kutai Barat, yang masih berlubang dan tanah liat. dan di wilayah Kutai Barat khususnya wilayah Muara Pahu listrik masih sedikit, listrik hanya menyala pada malam hari. Dan juga banyak jalan di kota Medan yang masih rusak dan kota Medan masih sering terjadi banjir.

## METODE PENELITIAN
Ringkasan  laporan  pelaksanaan  APBD  memberikan  informasi  mengenai  besaran  anggaran umum, anggaran khusus, pendapatan awal daerah, dan belanja modal. Penelitian ini menggunakan statistik  deskriptif  untuk  melihat  sebaran  data  variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  uji heteroskedastisitas  yang  bertujuan  untuk  menguji  apakah  terdapat  ketimpangan  varians  sisa pengamatan pada model regresi. Jika varians dari sisa pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain  tetap  maka  disebut  Hetesoskedastisitas,  dan  jika  bervariasi  disebut  Hetesoskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan  perancu  periode  t  dengan  kesalahan  perancu  periode  t-1  (sebelumnya)  dalam  model regresi  linier.  Apabila  terjadi  korelasi  maka  disebut  masalah  autokorelasi.  Autokorelasi  terjadi karena pengamatan yang berurutan dalam waktu ke waktu saling berkaitan (Ghozali 2013:110). Koefisien  determinasi  (R2)  pada  dasarnya  mengukur  seberapa  baik  model  dapat  menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasinya antara nol sampai satu. Uji F-statistik pada
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dasarnya  menunjukkan  apakah  semua  variabel  terikat  atau  bebas  dalam  model  mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel terikat/terkait. Hipotesis nol yang akan diuji (H0) adalah apakah  semua  parameter  model  bernilai  nol.  Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan  tingkat signifikansi level 0,05.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil estimasi Persamaan:
Tabel 1. Hasil Estimasi Persamaan
Dependent Variable: BM Method: Least Squares Date: 01/11/24   Time: 00:41 Sample: 2016 2021 Included observations: 6
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 17.41517 12.68159 1.373265 0.3034 PA 1.561218 0.851933 1.832560 0.2083 DAU 2.352935 0.795993 2.955973 0.0979 DAK -3.723686 1.615107 -2.305535 0.1476 R-squared 0.842296     Mean dependent var 21.06727 Adjusted R-squared 0.605739     S.D. dependent var 0.255854 S.E. of regression 0.160651     Akaike info criterion -0.584443 Sum squared resid 0.051618     Schwarz criterion -0.723270 Log likelihood 5.753328     Hannan-Quinn criter. -1.140178 F-statistic 3.560657     Durbin-Watson stat 2.028373 Prob(F-statistic) 0.226969
Berdasarkan pemilihan model estimasi persamaan regresi dengan linier berganda ( Multiple Linear Regresionai ) maka hasil persamaan regresi data time series sebagai berikut:

## PESUit= 17.41517+1.561218PA+2.352935DAU-3.723686DAK
Hasil persamaan dengan data time series di atas menunjukn bahwa variabel Alokasi Belanja Daerah memiliki nilai konstan sebesar 17.41517 yang berarti apabila variabel independen lain nilai tetap  (konstan)  maka  secara  rata-rata  akan  terjadi  kenaikan  Belanja  Daerah  sebesar  17.41517. Dasar  dari  pengambilan  keputusan  yaitu  dengan  membandingkan  antara  niai  P-value  dengan tingkat signifikan α = 0,05. Nilai koefisien pada variabel pendapatan asli daerah yaitu 1.561218 dan  nilai probabilitas sebesar 0.2083  > 0.05. Maka hal ini berarti jika pendapatan asli daerah naik sebesar satu juta rupiah maka akan meningkatkan alokasi belanja daerah  dengan asumsi bahwa DAU DAN DAK dianggap konstan. Nilai koefisien pada variabel Dana alokasi umum (DAU) yaitu 2.352935 dan nilai probabilitasnya 0.0979>0.05.dan Nilai koefisien pada variable Dana Alokasi Khusus(DAK) Yaitu -3.723686 dan nilai probabilitasinya 0.1476>0.05.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas 0 1 2 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15
Series: Residuals Sample 2016 2021 Observations 6 Mean 1.18e-14 Median -0.000515 Maximum 0.146749 Minimum -0.150370 Std. Dev. 0.101605 Skewness -0.039762 Kurtosis 2.253903 Jarque-Bera 0.140746 Probability 0.932046

## Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Data  berdistribusi normal karena Probability di atas 0,05 yaitu 0.932046.

## Uji Multikolinearitas

## Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Variance Inflation Factors Date: 01/11/24   Time: 00:44 Sample: 2016 2021
Included observations: 6 Coefficient Uncentered Centered Variable  Variance VIF VIF C 160.8227   37387.90 NA PA 0.725789   85218.44  3.220990
DAU   0.633605   68810.78  5.185688
DAK   2.608571   296150.8  9.426773

## Tidak ada masalah multikolinearitas
Uji Heteroskedastisistas
Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic 1.148947     Prob. F(3,2) 0.4966 Obs*R-squared 3.796888     Prob. Chi-Square(3) 0.2842 Scaled explained SS  1.289999     Prob. Chi-Square(3) 0.7315
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Test Equation: Dependent Variable: ARESID Method: Least Squares Date: 01/11/24   Time: 00:44
Sample: 2016 2021 Included observations: 6 Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C 0.760842  4.676687  0.162688 0.8857 PA -0.341228  0.314174  -1.086112 0.3909 DAU 0.217775  0.293545  0.741882 0.5355 DAK 0.102925  0.595615  0.172804 0.8787 R-squared 0.632815     Mean dependent var  0.073598 Adjusted R-squared  0.082037     S.D. dependent var 0.061835 S.E. of regression 0.059245     Akaike info criterion -2.579565 Sum squared resid 0.007020     Schwarz criterion -2.718392 Log likelihood 11.73869     Hannan-Quinn criter. -3.135301 F-statistic 1.148947     Durbin-Watson stat  3.238496 Prob(F-statistic) 0.496598
Berdasarkan  temuan  uji  Glejser  untuk  heteroskedastisitas,  nilai  probabilitas  untuk  variable pendapatan  asli  daerah(PA)  sebesar  0.3909  nilai  probabilitas  untuk  Dana  alokasi  umum (DAU)sebesar  0.5355dan nilai probabilitas  untuk  Dana alokasi khusus  sebesar   0.8787.    karena salah  satu  nilai  probabilitas  lebih  besar  dari  0.05  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

## KESIMPULAN
Pendapatan  Awal  Daerah,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai hubungan yang positif dan positif terhadap keuangan. berdampak signifikan terhadap distribusi belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016- 2021 pada tahun 2016 hingga tahun 2021.Sebagian hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dana bantuan umum berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  penyaluran biaya daerah di provinsi Sumatera  Utara  pada  tahun  2016  hingga  tahun  2021.Sebagian  hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa dana keuangan khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap sebaran belanja daerah di provinsi Sumut pada tahun 2016 hingga tahun 2021.Dana Pembangunan Umum (DAU) Provinsi Sumut  mempunyai  peran  yang  lebih  besar  dalam  meningkatkan  belanja  modal  dibandingkan Pendapatan Primer Daerah (PAD).

## DAFTAR REFERENSI
Aswati, V. H. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia STIESIA Surabaya.
Darwanis (2014), yang menekankan pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tolak ukur kemandirian daerah dalam pembiayaan dan pembangunan
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, dana keuangan khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dalam APBN, yang bertujuan untuk membantu membiayai tindakan khusus sesuai dengan prioritas daerah dan nasional.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat dan  Daerah  pasal  1  angka  18  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah,  selanjutnya  disebut  PAD adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Puput  Purpitasari,  2015.  Dampak  Pendapatan  Daerah  dan  Dana  Penyaluran  Umum  Terhadap Penyaluran  Daerah.  Majalah.  Sekolah  Bisnis  Indonesia  Surabaya.  Jurnal  Analisis  Bisnis Indonesia  (IJBA).Tesis  Marshanda  Kasavina  Putri  "Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Dampaknya  Terhadap  Belanja  Modal  Pemprov  Sumbar" Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Padang.
Siti, D., Yusni, Y.L.S., Evi, F.T. dan Rosalia, P.S. dan Angelica, K.O.S. 2020. Dampak Pendapatan Primer Daerah, Dana Distribusi Umum , dan Dana Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah Administratif Daerah/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2018. PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Jilid 3. No.1
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Negara dan DaerahUU.  2015.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana Perimbangan.Mardiasme  2012.  Otonomi  dan  pengelolaan  perekonomian  daerah.  Andi Penerbit : Yogyakarta.Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perekonomian Daerah.Priamudi,  Wimpi.  2016.  Dampak  Pendapatan  Awal  Daerah  dan  Alokasi  Umum Terhadap Belanja Modal Daerah Administratif Dan Kota Pulau Jawa. Disertasi. Program Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Yulia, Lisa. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU)Terhadap Belanja Modal.  Medan:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  IslamUniversitas  Islam  Negeri Sumatera Utara.2014