## PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)
Oleh : Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza

## Abstrak
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  suatu  kejahatan  luar  biasa  (extraordinary  crime), sehingga  dalam pemberantasannya  harus  dilakukan  dengan  langkah-langkah  yang  luar biasa  (extraordinary  measure),  serta  menggunakan  instrument-instrument  hukum  yang luar  biasa  pula  (extraordinary  instrument).  Dalam  hal  ini,  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 dalam  Pasal 2 ayat (2) disebutkan; pidana mati terhadap koruptor  dapat  dijatuhkan  dalam  keadaan  tertentu.  Pertanyaan  penelitian  dalam  skripsi ini  adalah  bagaimana  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  20  Tahun 2001  tentang  ancaman  pidana  mati  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  dan  bagaimana tinjauan  teori  zawajir  dan  jawabir  terhadap  pidana  mati  bagi  koruptor.  Bahan  yang penulis  gunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  adalah  bahan    hukum  primer  dan bahan hukum sekunder. Metode yang penulis gunakan adalah kajian kepustakaan (library research) yaitu dengan membaca dan  menelaah  bahan-bahan yang bersifat teoritis. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pidana  mati  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Jo  20  Tahun  2001  dapat  dijatuhkan  kepada  koruptor  dalam keadaan  tertentu.  Berhubung  yang  digunakan  adalah  kata  “dapat”  dalam  Pasal  2  ayat (2), maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut sifatnya adalah  fakultatif.  Artinya,  meskipun  tindak  pidana  korupsi  di lakukan  dalam  “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat saja tidak dijatuhi pidana mati. Sedangkan pidana mati terhadap koruptor menurut teori zawajir dan jawabir, hanya memiliki fungsi sebagai zawajir saja, dosa terpidana tidak terhapus karena hukuman itu. Karena sanksi ini merupakan jarimah ta’zir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Sementara  teori  jawabir  hanya  berlaku  bagi  jarimah  yang  dijatuhi  hukuman  hadd, contohnya zina, sariqah (pencurian), qadhf (tuduhan zina), dan lain-lain, yang perbuatan dan sanksinya sudah ditentukan oleh Allah SWT.
Kata Kunci: Pidana Mati, Korupsi, Zawajir dan Jawabir.

## A. Pendahuluan
Kejahatan merupakan masalah yang sangat umum. Tidak ada satu negara pun yang tidak  berhadapan  dengan  masalah ini.  Kriminalitas juga  sangat  meresahkan  masyarakat dan  menimbulkan  kerugian  yang  sangat  banyak  bagi  individu,  masyarakat,  maupun pemerintah.  Di  antara  kejahatan-kejahatan  itu,  sebagian  tergolong  sangat  serius  dan mendapat perhatian yang mendalam dari semua sistem peradilan pidana, seperti kejahatan terhadap  nyawa  dan  tubuh,  kejahatan  terhadap  harta  kekayaan  (baik  dengan  kekerasan
maupun  tidak),  dan  kejahatan  terhadap  seksualitas.  Karena  itu,  kemampuan  suatu  sistem peradilan  pidana  dalam  menanggulangi  kejahatan  atau  menekannya  serendah  mungkin, sangat  didambakan  oleh  masyarakat. 1 Penerapan  hukuman  mati  di  Indonesia  merupakan warisan dari ketentuanhukum  kolonial  Belanda,  yang  sampai  saat  ini  tidak  kunjung dikoreksi  secara  tuntas.  Meskipun  di  Belanda  sendiri  praktik  hukuman  mati  telah dihapuskan.
Dalam titel II Buku I KUHP yang berjudul “Hukuman” ( straffen), tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, ada empat macam hukuman pokok yaitu: (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara,  (3)  hukuman  kurungan,  (4)  denda,  dan  tiga  macam  hukuman  tambahan:  (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, dan (c) pengumuman putusan  hakim. Sifat  kesederhanaan  ini  terletak  pada  gagasan  bahwa beratnya  hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya. 2
Pidana  mati  adalah  salah  satu  jenis  pidana  yang  paling  tua,  setua  umat  manusia. Pidana  mati  juga  merupakan  bentuk  pidana  yang  paling  menarik  dikaji  oleh para  ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang  tidak  setuju. 3 Pendapat  yang  setuju  mengatakan  bahwa  orang  terhukum  tersebut berhak mendapatkan hukuman mati karena beberapa alasan yang menyebabkan dia sebagai seorang  yang  pantas  mendapatkannya.  Sedangkan  mereka  yang  tidak  setuju  terhadap hukuman mati adalah bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, yang merupakan  hak  dasar  bagi  setiap  individu. Kalau  di  negara  lain, satu  persatu  menghapus
1 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 133.
2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 174.
3 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 195.
pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia. 4 Beberapa negara telah mencabut pidana  mati  seperti  Brazil  tahun  1979,  Republik  Federasi  Jerman  tahun  1949,  Kolumbia tahun 1919, Kosta Rika tahun 1882, Denmark tahun 1978, Dominika tahun 1924, Ekuador tahun  1897, Fiji  tahun  1979,  Firlandia  tahun  1972,  Honduras  tahun  1965,  Luvemburg tahun  1979,  Norwegia  tahun  1979, Australia  tahun  1968,  Potugal  tahun  1977,  Uruguay tahun 1907, Venezuela tahun 1863, Eslandia tahun 1928, Swedia tahun 1973, Swiss tahun 1973 5 . Tujuan  menjatuhkan  dan  menjalankan  hukuman  mati  selalu  diarahkan  kepada khalayak  ramai,  agar  mereka dengan  ancaman  hukuman  mati,  akan  takut  melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah  pada  zaman  dahulu  hukuman  mati  dilaksanakan  di  muka  umum. 6 Meskipun  diakui banyak yang keberatan  terhadap  hukuman  mati, namun  juga didukung  sebagai  suatu noodrecht (hukuman  darurat)  terhadap  oknum-oknum  yang  sangat  membahayakan masyarakat,  oknum-oknum  yang  untuk  kepentingan  masyarakat  harus  dimusnahkan. Dipertimbangkan  pula  secara  khusus  bahwa  pada  umumnya  para  penduduk  asli  di Indonesia,  dan  juga  orang-orang  Timur Asing,  seperti  Cina,  Arab,  dan  India  takut  pada dimatikan secara kekerasan, maka dari ancaman hukuman mati, baik dari sudut “prevensi umum”  maupun  “prevensi  khusus”,  diharapkan  ada  lebih  daya  pencegah  terhadap melakukan kejahatan berat daripada hukuman penjara seumur hidup. 7
Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas  pidana  mati  sebagai  salah  satu  cara  untuk  menghukum  pelaku  tindak  kejahatan. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang
4 Ibid.
5 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet II (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 179-180.
6 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana …, hlm. 175.
7 Ibid, hlm. 176-177.
umumnya  sangat  menakutkan, terutama  bagi  terpidana  yang  sedang  menanti  eksekusi.
Salah satu tindak pidana yang dapat dipidana mati adalah tindak pidana korupsi. 8
Ada 9 (sembilan) macam delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP yaitu, Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang), Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu berperang), Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara), Pasal 140 ayat (3)  KUHP  (makar  terhadap  raja  atau  presiden  atau  kepala  negara  sahabat  yang direncanakan atau berakibat maut), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat  (4)  KUHP  (pencurian  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan  luka  berat  atau  mati), Pasal  444  KUHP  (pembajakan  di  laut,  di  pesisir,  dan  di  sungai  yang  mengakibatkan kematian),  dan  Pasal  479  k  ayat  (2)  dan  Pasal  479  o  ayat  (2)  KUHP  (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. 9
Pengaturan  tentang  pidana  mati  juga  terdapat  di  luar  KUHP,  aturan  ini  sering disebut dengan undang-undang tindak pidana khusus, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun  2000 Tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia,  Pasal 2    ayat  (2)  Undang- UndangNomor 20  tahun  2001 tentang Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35
8 Ady Tri Setyo Nugroho, Pelaksanaan terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Yogyakarta, 2014),jurnal skripsi, hlm. 3.
9 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana …, hlm . 196.
Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2),
Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 144 ayat (2). 10
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hukuman  mati  semakin  ekstra  permanen  dalam  tata peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. Bahkan pasca  reformasi Tahun  1998-2008, realisasi  aplikasi  hukuman  mati  justru  menuju  puncak  momentumnya  bersamaan  dengan meningkatnya  frequensi  gugatan  para  aktivis  HAM  untuk  menghapus  hukuman  mati  di Indonesia. Pada  periode  Januari-Juli  2008 telah  ada  6  terpidana  yang  dieksekusi.  Bahkan pada  periode  18-19  Juli  2008  eksekusi  terjadi  dengan  jarak  waktu  yang  sangat  pendek, tidak  lebih  dari  satu  jam.  Malah  di  bulan  Nopember  2008  dunia  menyaksikan  secara langsung  rilisan  berita  eksekusi  mati  Trio  (tiga  pelaku)  Bom  Bali  I  sekaligus, yakni Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Abdul Aziz alias Imam Samudra. 11
Menguatnya  frekuensi  hukuman  mati di  Indonesia  ternyata  lebih  didominasi  oleh faktor  peredaran  dan  perdagangan  obat-obatan  terlarang  sejenis  napza  (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) atau narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) dibanding oleh peningkatan violent crime. Dalam catatan imparsial, untuk periode 1998-2008, kasus narkotika  dan  psikotropika merupakan  kasus  yang  cukup  banyak  divonis  hukuman  mati, yaitu sebanyak 68 kasus, kemudian disusul delik pembunuhan 32 kasus. 12
Jika penerapan hukuman mati dimaksudkan sebagai ketentuan hukum tertulis (sock therapy  law),  justeru  semakin  banyak  orang  yang  tidak  takut  melakukan  tindak  kriminal, baik  korupsi,  membunuh  secara  berencana,  melakukan  kejahatan  terorisme,  melakukan
10 Nata Sukam Bangun, Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia (Yogyakarta, 2014), jurnal ilmiah, hlm. 5.
11 Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum), (Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), hlm. 4-5.
12 Ibid, hlm. 5-6.
pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat,  dan  sejenisnya. Menurut  kelompok  yang  pro terhadap  pidana  mati ,  “mungkin”  akan  membuat  kejahatan  si  pelaku  terbalaskan setidaknya  bagi  keluarga  korban  di  samping  akan  membuat  orang  lain  gentar  melakukan kejahatan serupa. Namun, jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku dan membuat dirinya jera untuk kemudian hidup menjadi orang baik-baik, karena kesempatan recovery diri  nyaris  tidak  ada  lagi  disebabkan  dirinya  sudah  “dimatikan”  sebelum  sempat memperbaiki  diri.  Sebaliknya,  tanpa  dihukum  mati  pun,  seorang  pelaku  kejahatan  dapat merasakan  pembalasan  atas  tindakannya  dengan  bentuk  hukuman  lain,  seperti  dihukum seumur hidup dengan atau tanpa pencabutan hak-hak tertentu atau penjara di tempat yang jauh dan terpencil. 13
Sementara  dalam  perspektif  hukum  Islam,  pidana  mati  (u qbah  al  i’dam) memang nyata  ditemukan  dalam  tiga  bentuk  pemidanaan,  yaitu  had  (hudud), qishash,  dan ta’zir .
Pidana mati merupakan hukuman maksimal yang senantiasa eksis dan diakui kelegalannya oleh  hukum  Islam.  Hukum  Islam  tetap  mempertahankan  hukuman  mati  untuk  tindak kejahatan  tertentu.  Esensi  penerapan  hukuman  mati  pada  hukum  Islam  lebih  untuk melindungi  kepentingan  individu  dan  masyarakat  dari  tindak  kejahatan  yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan. Karenanya tujuan umum adanya hukuman dalam  Islam,  termasuk hukuman  mati,  adalah  untuk  merealisasikan  kemaslahatan  umat (mashlahah al-naas) dan menegakkan keadilan (daam al-adaalah). 14

## B. Pidana Mati Terhadap Koruptor
Sulitnya  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  terlihat  dari  banyak  diputus bebasnya  terdakwa  kasus  tindak  pidana  korupsi  atau  minimnya  pidana  yang  ditanggung
13 Ibid, hlm. 9.
oleh  terdakwa  yang  tidak  sebanding  dengan  apa  yang  dilakukannya. Hal  ini  sangat merugikan  negara  dan  menghambat  pembangunan  bangsa.  Jika  ini  terjadi  secara  terus- menerus  dalam  waktu  yang  lama,  dapat  meniadakan  rasa  keadilan  dan  rasa  kepercayaan atas  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  oleh  warga  negara. 15 Persoalan  korupsi merupakan  persoalan  bangsa  yang  tidak  sederhana.  Ada  beberapa  faktor  yang memungkinkan  hal  ini  terjadi,  setidaknya  karena  aktor-aktor  yang  melakukan  tindak pidana  korupsi  adalah  orang-orang  yang  memiliki  banyak  uang  dan  jaringan  yang  luas. Sehingga  ketika  mereka  terbelit  hukum,  mereka  akan  menggunakan  uang  dan kekuasaannya untuk menghindari atau membeli hukum. 16
Korupsi sudah merajalela di berbagai bidang dan lapisan. Dari generasi ke generasi, dari  rezim  ke rezim, korupsi  sulit  diberantas  bahkan  semakin  mengakar  dan    dilakukan secara  masif.  Lembaga-lembaga  hukum  berdiri,  idealnya  mampu    memberantas korupsi dari  hilir  sampai  hulu. Lembaga  adhock  yaitu Komisi    Pemberantasan    Korupsi    (KPK) juga  dibentuk    dan    terlahir    dari    semangat    negeri    bebas    dari    rongrongan    korupsi, namun    negeri    ini    tetap  tidak    bisa    lepas    dari    korupsi.Dan strategi  pemberantasan korupsi melalui strategi preventif (pencegahan), strategis detektif (pengusutan) dan strategi refresif  (penjatuhan  pidana),  maka  penjatuhan  pidana  mati  bagi  koruptor  menjadi  satu pilihan dari beberapa pilihan dalam pemberantasan korupsi. 17
Pada tahun 2014, ICW telah melakukan pemantauan terhadap 191 perkara korupsi dengan 219 terdakwa yang telah diputus oleh Pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi,  maupun  peninjauan  kembali  (PK). Dari  191  perkara  korupsi,  sebanyak  196
15 Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi …, hlm. 2.
16 Sulistyowati, Perempuan  dan  Hukum:  Menuju  Hukum  yang  Berspektif  Keseteraan  dan Keadilan (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2006), Hlm. 271.
17 Iwan  Darmawan, Pro  Kontra  Pidana  Mati di  akses  melaluiwww.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf pada 14 juli 2016.
terdakwa (88,4 %) dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 8 terdakwa (3,6 %) yang divonis  bebas  atau  lepas  oleh  pengadilan, serta  total  15  terdakwa  yang  tidak  dapat diidentifikasi vonis  yang dijatuhkan majelis hakim tipikor. Dari seluruh  penjatuhan vonis bersalah  untuk  koruptor,  tiga  besar  hukuman  paling  dominan  adalah  2  tahun  penjara  (34 terdakwa),  1  tahun  (32  terdakwa),  1  tahun 6  bulan  (23  tedakwa).  Rata-rata  vonis  untuk koruptor selama semester II tahun 2014 adalah 31 bulan atau 2 tahun 7 bulan penjara. 18 Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus  dalam  waktu  yang  lama, dapat  meniadakan  rasa  keadilan  dan  rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. 19
Pasal  2  ayat (1)  dan (2)  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang  mengatur  tentang  dapat  dipidana  matinya  seseorang  koruptor, secara  faktual  tidak pernah  diterapkan, karena  syarat  keadaan  tertentu  tidak  terpenuhi  oleh  koruptor.  Hal  ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedan g berada dalam keadaan “luar biasa”  yakni  negara  dalam  keadaan  bahaya  sesuai  dengan  undang -undang  yang  berlaku, sedang  terjadi  bencana  alam  nasional,  atau  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  krisis ekonomi  dan  moneter.  Suatu  kondisi  yang  tidak  biasa,  yang  parameternya  membutuhkan perdebatan yang panjang. 20
Dapat dipidana mati kepada setiap orang  yang secara melawan hukum melakukan perbuatan  memperkaya diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  sebagaimana  ditentukan  Pasal  2
18 ICW.
19 Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi …, hlm. 2.
20 Elsa  R.M.  Toule, Eksistensi  Ancaman  Pidana  Mati  Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi, jurnal hukum prioris, vol. 3 No. 3, Tahun 2013. hlm. 107.
ayat (2) Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi. 21
Meskipun  secara  legalitas, penerapan  pidana  mati  sudah  diatursejak  tahun  1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati. Indonesia hendaknya bisa berkaca pada China dalam penegakan hukum terhadap korputor, di  China  tiada  ampun  bagi  koruptor,  bahkan  Cheng  Ke  Jie  wakil  ketua  Parlemen  China dihukum  mati,  Ju  Rongji  Perdana  Mentri  China  beberapa  tahun  yang  lalu  mengatakan “siapkan ribuan peti mati untuk para koruptor, tetapi siapkan juga satu peti mati buat saya, jika saya juga korupsi, saya sia p dihukum mati.” Perkataan Ju Rongji tersebut hendaknya menginspirasi  para  pemimpin  Indonesia  untuk  tegas  dalam  pemberantasan  korupsi  tanpa pandang  bulu.  Dengan  cara  seperti  itulah  korupsi  bisa  ditekan, diberantas  dan diminimalisir. 22

## 1. Teori  Pemidanaan  Hukum Islam  (Zawajir dan Jawabir)  terhadap  Pidana Mati bagi Tindak Pidana Korupsi
Pada  bab  sebelumnya  telah  dibahas  tujuan  pemidanaan  baik  dalam  hukum  positif maupun  hukum  pidana  Islam.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  bahwa  tujuan  pemidanaan dalam  syari’at  Isla m  adalah  sebagai  pencegahan  dan  pendidikan  serta  pengajaran.  Dalam hukum  Islam  belakangan  ini  diusulkan  adanya  perubahan  orientasi jinayat.  Dahulu, pemidanaan  dalam  Islam  dimaksudkan  sebagai  unsur  pembalasan  dan  penebusan  dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya teorijawabir. Kemudian, ditemukan teori baru yang menyatakan bahwa tujuan jinayat itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain
21 Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi …, hlm. 12 .
22 Iwan Darmawan,
Pro
dan Kontra Pidana Mati di akses melaluiwww.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf pada 14 Juli 2016.
agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori zawajir. 23
Berbeda  dengan  teori  pemidanaan  dalam  hukum  konvensional  yang  membahas teori gabungan secara khusus, namun dalam hukum pidana Islam tidak ada istilah khusus mengenai  teori  gabungan  ini.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  pemidanaan  dalam  Islam  itu saling  menyatu(terintegrasi)  antara zawajir dan jawabir,  sedangkan  teori  gabungan  jika dilihat  secara  detail  hanya  melekat  pada  jenis  jarimah  yang  dilanggar  disertai  ancaman hukumannya.  Contohnya  hukuman  mati  terhadap  jarimah  murtad,  di  sini  terdapat  dua tujuan  pemidanaan  yang  pertama,  pembalasan;  membuat  pelaku  jera  dengan  dijatuhkan hukuman  tersebut.  Yang  kedua,  pencegahan;  membuat  orang  lain  takut  untuk  melakukan perbuatan jarimah tersebut. Jadi dalam kasus murtad, di sini berlaku teori gabungan.
Teori zawajir (pencegahan) dan jawabir (paksaan) muncul ketika para ulama fiqh membahas  sifat  hukum  dalam  berbagai  tindak  pidana,  yaitu  apakah  bersifat  preventif (pencegahan) atau paksaan (balas dendam). Apabila hukuman telah dilaksanakan di dunia, apakah mereka masih disiksa di akhirat atau terbebas? 24
Ada anggapan yang menyatakan bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam hanya bertujuan  untuk  membalas  (retributif  justice), karena  orang  hanya  teringat  dengan qishas saja.  Padahal,  hukuman  dalam  hukum  pidana  Islam  tidak  semata  mata  bertujuan  untuk pembalasan  saja,  namun  bertujuan  untuk: (1)  menegakkan  keadilan  (lebih  tampak  pada hukuman qishas-diyat),  (2)  membuat  jera  pelaku/prevensi  khusus  (lebih  nampak  pada hukuman hudud), (3) memberi pencegahan secara umum/ prevensi general (lebih tampak pada hukuman hudud), dan (4) memperbaiki pelaku (lebih tampak pada hukuman ta’zir ). 25
23 http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/Pidana.html diakses 12 Januari 2016.
24 Juhaya S.Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya …, hlm. 83.
25 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam… , hlm. 93.
Dikenalnya  aspek  pencegahan  dalam  hukum  Islam lebih  dalam  dan  lebih  tegas dibanding  sistem  lain.  Disini  pencegahan  dikenal  dengan  justifikasi  utama, khususnya untuk  hukuman hadd.Mawardi  mendefinisikan hudud sebagai hukuman-hukuman pencegahan  yang  ditetapkan  Allah  untuk  mencegah  manusia  dari  melakukan  apa  yang  ia larang  dan  dari  melalaikan  apa  yang  Dia  perintahkan.  Jenis  hukuman  lain  yaitu ta’zir berkaitan  dengan  tujuan  pemidanaan, pencegahan  dan  perbaikan.Dalam  literatur  hukum Islam, ta’zir menunjukkan  hukuman  yang  ditujukan; pertama,  untuk  mencegah  para penjahat melakukan kejahatan lebih jauh, dan kedua, untuk memperbaiki dia. 26
Oleh karena  tujuan  hukuman  adalah  pencegahan, maka  besarnya  hukuman  harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas  yang  diperlukan,  dengan  demikian  terdapat  prinsip  keadilan  dalam  menjatuhkan hukuman.  Apabila  kondisinya  demikian  maka  hukuman  terutama  hukuman ta’zir ,  dapat berbeda-beda  sesuai  dengan  perbedaan  pelakunya,  sebab  diantara  pelaku  ada  yang  cukup hanya  diberi  peringatan,  adapula  yang  cukup  diberikan  beberapa  cambukan  saja,  dan adapula  yang  perlu  dijilid  dengan  beberapa  cambukan  yang  banyak.  Bahkan  ada  di antaranya  yang  perlu  dimasukkan  ke  dalam  penjara  dengan  masa  yang  tidak  terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati. 27
Kasus-kasus  yang  termasuk  kategori ta’zir dan  memungkinkan  diancam  hukuman mati,  diantaranya  pelaku-pelaku  kasus  narkoba  (pengedar),  dan  korupsi  (koruptor). Hukuman  mati  yang  diancamkan  terhadap  pelaku  kejahatan ta’zir dalam  konteks  hukum pidana  Islam  disebut al-qatlu  al-siyasi,  yaitu  hukuman  mati  yang  tidak diatur  oleh  Al- Q ur’an  dan Hadits,  tapi  diserahkan  wewenangnya  kepada  penguasa  atau  negara  untuk
26 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam (Bandung: Asy Syamil, 2000), hlm. 190-191.
27 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 138.
menentukan  dan  mengatur,  baik  pelaksanaan  ataupun  tatacara  eksekusinya.  Islam membolehkan penerapan hukuman maksimal (mati) kategori ta’zir oleh suatu negara jika diyakini sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat (umat). 28
Seperti  yang  dikatakan  Khairil  Akbar  dalam  skripsinya Pidana  Mati  Terhadap Delik  Penyalahgunaan  Psikotropika  Dalam  Perspektif  Teori  Pemidanaan  Islam, sanksi berupa pidana mati terhadap penyalahgunaan psikotropika merupakan jarimah ta’zir yang bentuk perbuatan dan sanksinya merupakan hasil dari subjektivitas ijtihad penguasa, hanya memiliki  fungsi  sebagai zawajir saja,  dosa  terpidana  tidak  terhapus  karena  hukuman  itu. Sementara  teori jawabir hanya  menghendaki  sanksi- sanksi  yang  ditetapkan  oleh  syar’i secara  jelas,  baik  pebuatan  maupun  sanksinya  dan  bentuk  sanksi  tersebut. 29 Melihat jawaban  dari  penelitian  tersebut,  maka  timbul  pertanyaan  baru,  bagaimana  jika menggunakan teori zawajir dan jawabir terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
Diketahui  bahwa  negara  ini  bukan  hanya  darurat  narkoba,  tetapi  juga  darurat korupsi. Korupsi sudah merambah bahkan sampai ke penjuru masyarakat. Salah satu yang menjadi  faktor penyebab  korupsi  sulit  diberantas  adalah  sanksi  yang  diberikan  tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, bahkan sanksi yang diberikan terlalu ringan, tidak sebanding dengan kerugian  yang diterima negara akibat perbuatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun  2014, tidak  optimalnya  pengembalian  kerugian  negara  terkait  pembebanan  uang pengganti.  Dari  total  kerugian  negara  tahun  2014  sebesar  Rp.  10,689  triliun,  pengadilan hanya memutus Rp.1,493triliun uang pengganti. Pembebanan ini hanya 1/7 atau 13% dari total  kerugian  negara  tahun  2014.Belum  lagi  jika  terdakwa  tak  memenuhi  pembayaran
28 Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia …, hlm. 15.
29 Khairil Akbar,“Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika dalam perspektif teori pemidanaan Islam” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’a h dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry,Banda Aceh, 2014.
uang  pengganti,  maka  hanya  digantikan  dengan  tambahan  kurungan  penjara.Selain lamanya kurungan tak sebanding dengan uang pengganti yang harusnya dibayarkan,penggantian  berupa  kurungan  tak  korelatif  dengan  tujuan  pengenaan  uang pengganti guna mengembalikan kerugian negara.
Selanjutnya,  pengenaan  denda  pidana  rendah.  Selain  pidana  pokok  berupa  pidana penjara Pasal 10 ayat (4) KUHP mengatur tentang pidana denda. Dalam konteks penjeraan, kombinasi  antara  hukuman  penjara  dan  denda  dimaksudkan  untuk  menghukum  pelaku korupsi seberat-beratnya sehingga timbul efek jera. Sayangnya kondisi tersebut tak terjadi di tahun  2014.  Tercatat  di  tahun  2014  sedikitnya  274  terdakwa  dikenakan  denda  ringan (Rp. 25 Juta- Rp. 50 Juta). Disamping itu juga masih terdapat kemungkinan terdakwa tak membayar  denda  dan  menggantinya  dengan  pidana  kurungan  yang  lamanya  relatif singkat. 30 Padahal  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Pasal  2  dan  3 menyebutkan denda pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa.
Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekenomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling sedikit Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).”
Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi:
“Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp.  50.000.000,  00 (lima  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).”
Hal tersebut merupakan contoh ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak  pidana  korupsi. Harusnya  pemberantasantindak  pidana  korupsi dilakukan  dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Salah satu upaya pemberantasannya adalah  dengan  dipidana  mati. Mengapa  harus  hukuman  mati?Mengutip  pendapat  Rahmat Hakim,  Tujuanpenjatuhan hukuman yang pertama adalah bagi  pelaku jarimah, sebagai upaya  menyelamatkan  masyarakat  dari  perbuatannya.  Pelaku  sendiri  sebenarnya  bagian dari  masyarakat,  namun  demi  kebaikan  masyarakat  yang  banyak,  maka  kepentingan perseorangan  dapat  dikorbankan.  Kalau  tidak  demikian,  kepentingan  yang  lebih  banyak, yaitu  masyarakat,  akanterancam  oleh  perbuatan  perseorangan  tersebut.  Dalam  ketentuan umum  (kaidah),  kepentingan  yang  lebih  banyak  harus  didahulukan  daripada  kepentingan perseorangan, seperti: 31
ُﻣ ُﺔﱠﻣﺎَﻌْﻟا ُﺔَﺤَﻠْﺼَﻤْﻟَا َﻘ ﱠﺪ ٌم ا ِﺔَﺤَﻠْﺼَﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ َْﳋﺎ ِﺔَﺻ
Artinya: Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.
Oleh  karena  itulah,  hukum  mengorbankan  kesenangan  perseorangan  untuk menciptakan  kesenangan  orang  banyak.  Dalam  hukum  positif  disebut  dengan prevensi umum, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai (semua orang), agar tidak melakukan  pelanggaran  terhadap  kepentingan  umum. Kedua,  sebagai  upaya  pencegahan atau prevensi  khusus bagi  pelaku.  Apabila  seseorang  melakukan  tindak  pidana,  dia  akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan tersebut, diharapkan agar pelaku menjadi jera sehingga ia tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa yang akan datang, dan orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku, sebab akibat yang sama juga  akan  dikenakan  kepada  peniru. Ketiga, sebagai  upaya  pendidikan  dan  pengajaran.
31 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung; CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 64.
Keempat, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku jarimahakan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya. 32
Seperti  yang  didefinisikan  oleh  Abdul  Qadir  Audah  bahwa  menjadi  suatu kepantasan  setiap  perbuatan  dibalas  dengan  perbuatan  lain  yang  sepadan,  baik  dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil. Seperti yang diterangkan dalam Al- Qur’an:
ٍةﱠرَذ  َلﺎَﻘْـﺜِﻣ ْﻞَﻤْﻌَـﻳ ْﻦَﻣَو ، ُﻩَﺮَـﻳ اًﺮْـﻴَﺧ ٍةﱠرَذ َلﺎَﻘْـﺜِﻣ ْﻞَﻤْﻌَـﻳ ْﻦَﻤَﻓ
Artinya: Barang  siapa  berbuat  kebajikan  walaupun  sebiji  sawi  akan  dibalas  dengan kebaikan pula. Dan barang siapa yang membuat kejahatan walaupun sebiji sawi akan mendapat balasan berupa kejahatan pula. (QS. Al-Zalzalah: 7-8)
Dalam ayat lainnya:

## ُءاَﺰَﺟَو ﺎَﻬُﻠْـﺜِﻣ ٌﺔَﺌﱢﻴَﺳ ٍﺔَﺌﱢﻴَﺳ
Artinya: Balasan kejahatan itu adalah kejahatan semisalnya. (QS. Asy-Syura: 40)
Kalau tujuan-tujuan  di  atas  tidak  dapat  tercapai,  upaya  terakhir  dalam  hukum positif  adalah  menyingkirkan  penjahat.  Artinya  pelaku  kejahatan  tertentu  yang  sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini, hukum Islam juga berpendirian sama, yaitu kalau dengan cara ta’dib (pendidikan)  tidak  menjerakan  si  pelaku jarimah dan  malah  sangat  membahayakan masyarakat, hukuman ta’zir bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas. 33
32 Ibid, hlm. 64-65.
Berangkat  dari  permasalahan  diatas, Imam  Izzudin  Bin  Abdus  Salam  ahli  fiqh mazhab Syafi’ i seperti yang dikutip oleh Juhaya S. Praja dalam bukunya, mengemukakan perbedaan  antara zawajir dan jawabir,  beliau  mengatakan zawajirdisyariatkan  sebagai pencegahan  terhadap  tindak  pidana  yang  akan  terjadi,  sedangkan jawabir disyariatkan untuk mencapai kemaslahatan. Kemudian disebutkan juga bahwa zawajir ditetapkan untuk perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  Allah  SWT. Sehingga dengan  menghukum pelanggarnya,  orang  lain  akan  mendapat  pelajaran  dan  berusaha  untuk  menghindari perbuatan  itu.  Adapun jawabir umumnya  dikenakan  pada  seluruh  pelaku  pidana,  tanpa pandang bulu. 34
Ulama  berbeda  pendapat  dalam  hal  pidana  mati  sebagai  fungsi jawabir, menurut mereka al-jawabir merupakan  salah  satu  fungsi  hukuman hadd, 35 maka  pidana  mati  tidak bisa  dijatuhi  pada  koruptor,  karena Islam tidak  mengatur  secara  khusus  terhadap  jenis jarimah ini. Menurut  teori al-jawabir sanksi  diterapkan  sesuai  dengan bunyi nash(Al- qur’an  dan  S unnah). Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  pidana  mati  terhadap  koruptor menurut teori al-jawabir ini hanya berfungsi sebagai sanksi hadd. Sedangkan menurut teori al-zawajir hukuman  tidak  mesti  diterapkan  sebagaimana  teks  ayat,  karena  tujuan hukuman  adalah untuk  menimbulkan  rasa  ngeri  bagi  orang  lain. Demikian jugahukuman mati  dalam  konteks ta’zir , tujuan  diadakannya  hukuman ta’zir adalah untuk  memberi pengajaran  ( ta’dib )  dan  tidak  boleh  sampai  membinasakan, karena  tujuan ta’zir adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembali dan tidak melakukan kejahatan yang sama  pada  waktu  yang  lain.  Dengan  maksud  pendidikan  tersebut,  keberadaan  si  pelaku harus  dipertahankan,  si pelaku  harus  hidup  setelah  hukuman  dijatuhkan  agar  tujuan hukuman  dapat  tercapai. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa ta’zir hanya  berfungsi  sebagai
34 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya …, hlm. 84 .
35 Khairil Akbar, Pidana Mati terhadap Delik Psicotropika …, hlm. 56 .
al-zawajir.Namun demikian,  apabila  hal  ini  tidak  mampu  memberantas  kejahatan,  si pelaku  malah  berulang  kali  membuat  kejahatan  yang  sama  atau  mungkin bertambah kejahatannya. Dalam hal ini satu-satunya cara untuk mencegah perbuatan tersebut  adalah melenyapkan  si  pelaku  agar  dampak  negatifnya  tidak  terus  bertambah  dan  mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi. 36
Kendati  pun  tujuan  pemberian  hukum  adalah  balasan  terhadap  pelaku  kejahatan, namun  bentuk  pembalasan  tersebut  bukanlah  ditujukan  pada  pembalasan  terhadap perbuatan  yang  dilanggar  oleh  pelaku  kejahatan. Sisi  lain  dari  tujuan  hukuman  adanya upaya  pencegahan  yang  harus  terpenuhi  dalam  setiap  hukuman. Aspek  balasan  dan pencegahan  dalam  sebuah  hukuman  inilah  yang  dijadikan  prosedur  dalam  penetapan sebuah  hukuman  kepada  pelaku  kejahatan. Aspek  balasan  ditujukan  kepada  pelaku kejahatan  yang  telah  melakukan  pelanggaran,  sedangkan  aspek  pencegahan  ditujukan untuk  menjaga  ketertiban  masyarakat  agar  tidak  terjadi  pengulangan  melakukan  tindak pidana baik dilakukan oleh individu maupun masyarakat. 37
Dengan  demikian,  pidana  mati sebagai  sanksi ta’zir terhadap  koruptor hanya memiliki fungsi sebagai pencegahan, hal itu sesuai dengan konsep zawajir. Dimana fungsi pemidanaan  dalam  teori  ini untuk  menyadarkan  pelaku  jarimah  agar  tidak  mengulangi kejahatan dan agar hukuman itu pun dapat menjadi pelajaran bagi orang lain (masyarakat luas) sehingga tidak berani melakukan jarimah, fungsi pemidanaan di sini merupakan hal yang berkonotasi duniawi.
Sedangkan fungsi jawabir hanya  berlaku  bagi jarimah yang  dijatuhi  hukuman hadd,  contohnya zina,  sariqah (pencurian), qadhf (tuduhan  zina),  dan lain lain.Karena
36 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam …, hlm. 155 .
37 Dedy Sumardi, Bukhari Ali, & Edi Yuhermansyah, Hukum Pidana Islam (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 119.
pemidanaan  itu  berfungsi  untuk  menyelamatkan  terpidana  dari  siksa  di  akhirat  kelak.
Dengan  kata  lain,  untuk  menghapuskan  dosa jarimah.  Jadi,  fungsi  pemidanaan  tersebut berkonotasi ukhrawi. Sedangkan  korupsi  termasuk  kategori jarimah  ta’zir yang hukumannya  ditentukan  oleh  penguasa.  Menurut  penulis,  pidana  mati  terhadap  koruptor boleh dijatuhkan apabila perbuatannya sudah sangat merugikan negara dan orang banyak. Selain  itu  agar  di  masa  yang  akan  datang  tidak  ada  lagi  yang  berani  melakukan  tindak pidana korupsi.

## C. Penutup
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pasal  2  ayat  (2) disebutkan; dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan  dalam  keadaan  tertentu,  pidana  mati  dapat  dijatuhkan. berhubung  yang digunakan  adalah  kata  “dapat”  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  maka  penjatuhan  pidana  mati terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tersebut  sifatnya  adalah fakultatif.  Artinya, meskipun  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  dalam  “keadaan  tertentu”  sebagaiman a dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2),  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat saja tidak dijatuhi pidana mati.
Dalam  teori zawajir, pidana  mati  sebagai  sanksi ta’zir terhadap  koruptor  hanya memiliki  fungsi  sebagai  pencegahan.  Dimana  pemidanaan  dalam  teori  ini  bertujuan sebagai pencegahan umum bagi masyarakat luas. Sedangkan fungsi jawabir hanya berlaku bagi jarimah yang  dijatuhi  hukuman hadd,  contohnya zina,  sariqah (pencurian), qadhf (tuduhan  zina),  dan  lain-lain.  Sedangkan  korupsi  termasuk  kategori jarimah  ta’zir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul Jalil Salam, Polemik hukuman mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum). Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006
Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2005
Dani Krisnawati, Dkk. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Cetakan I. Jakarta:
Pena Pundi Akasara, 2006.
Elwi Danil, Korupsi ;Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya Cet I Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika. 2006
Kadar M Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum, Jakarta : Sinar  Grafika, 2011.
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika, 2012
M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta; Amzah, 2011.
Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Pena Multi Media, 2008.
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Bandung; CV Pustaka Setia, 2010
R  Wiyono, Pembahasan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (edisi kedua) Jakarta; Sinar Grafika, 2009.
Syaiful Bakri. Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Yogyakarta: Total Media
Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam. Jakarta; Gema Insani Press,
2003