## MANAJEMEN ANGGARAN KAS DAERAH

## Andri Syam Putra dan Dadang Mashur
FISIP Universitas Riau,  Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Service Quality and Customer Satisfaction. This study aimed to analyze the influence factors of service quality consisting of factor reliability, assurance, tangible, empathy, responsiveness to  customer  satisfaction,  either  simultaneously  (synchronously)  or  partially  and  to  determine which of the factors of service quality have most dominant influence on customer satisfaction in Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan. Sample of 100 respondents from the overall customer savings Tabungan Sinar at Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan personality as much as the population of 6,240 people and the data using linear regression analysis. The results show that simultaneous statistical test service quality factors consisting of reliability, assurance, tangible, empathy and responsiveness have significant influence on customer satisfaction. Partial statistical tests indicate that the variable reliabilty (X1) and empathy (X4) has a significant impact on customer satisfaction and empathy factors (X4) gives the most dominant influence on customer satisfaction.
Abstrak : Implementasi Manajemen Anggaran Kas. Penelitian ini bertujuan u ntuk mengetahui implementasi dan dampak pelaksanaan manajemen anggaran kas mengenai kas menganggur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan metode campuran (konklusi) adalah karena dalam penelitian ini penulis mempunyai data kuantitatif dan kualitatif. Kedua data tersebut saling melengkapi. Hasil penelitian menunjukkan dampak manjemen anggaran kas terhadap penerimaan daerah telah memberikan kontribusi bunga deposito terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 15,64%. Pendapatan tersebut diupayakan sebagai pembayaran belanja daerah atau sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Kata Kunci: kualitas pelayanan, kepuasan nasabah, pengaruh, simultan
.

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah umumnya memiliki sumber daya yang terbatas atau relatif sedikit untuk menghadapi tantangan dan persaingan global. Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri diha- rapkan dapat membantu dan memikul sebagian beban  biaya  yang  diperlukan  untuk  penye- lenggaraan pemerintahan dan kegiatan pem- bangunan yang semakin meningkat. Hal ini akan menunjukkan bahwa kemandirian dan otonomi daerah dapat dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu me- nunjukkan kenaikan dan penurunan realisasi total secara rata-rata dari tahun anggaran 2006 s/d 2010 adalah sebesar 6, 20%. Peran dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada setiap tahunnya berkisar rata-rata 20,90% terhadap total pendapatan APBD sedangkan pada pos transfer dana pusat-dana perimbangan dan pos lain-lain pendapatan yang sah masing-masing
96,26% dan 0.56%. Kemudian pos PAD men- dapat catatan khusus untuk membenahi sektor ini, karena persentase kenaikan dan penurunan belum menjanjikan rata-rata 3,00%. Malah dari data yang diperoleh mengindikasikan besarnya tingkat ketergantungan PAD Kabupaten Rokan Hulu terhadap dana tansfer pemerintah pusat dan dana  perimbangan.  Karena  itu  pemerintah daerah berupaya menciptakan salah satu cara peluang dalam upaya peningkatan PAD. Apabila dikaitkan dengan keberhasilan otonomi daerah ternyata peran sumber daya alam merupakan marwah  suatu  daerah.  Namun  dana  yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan tidak kekurangan pada saat dibutuhkan.
Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ma- najemen anggaran, Silpa harus dikelola semak- simal mungkin untuk pelaksanaan pembangunan dan jalannya pemerintahan. Tersedianya Silpa dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan atau program pembangunan. Meskipun
pada periode-periode tertentu jumlah belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pen- dapatan, namun adanya kas pemerintah yang disetorkan ke bank umum menyebabkan adanya sisa anggaran dalam bentuk Silpa setiap periode anggaran  seperti  tahun  2007  dengan  total pendapatan sebesar Rp.714.195.807.298,80 sedangkan belanja mencapai Rp.859.790.055. 994,00.  Berdasarkan  perhitungan  Laporan Realisasi Anggaran tahun yang sama masih ada Silpa sebesar Rp.257.249.160.848,00.
Membaca data di atas, selain mengindi- kasikan tingginya ketergantungan Kabupaten Rokan Hulu terhadap dana dari pemerintah pusat, juga dapat diasumsikan belum maksimal- nya  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber- sumber PAD itu sendiri. Akibatnya biaya pem- bangunan dan pengeluaran daerah diambil dari Silpa pada tahun-tahun sebelumnya yang berada dalam kas daerah yang dititipkan pada bank umum yang berada di daerah. Besaran Silpa yang berfluktuasi setiap tahunnya memungkinkan pemerintah daerah mengelola dan mengembang- kan potensi Silpa yang ada. Sedangkan dari sisi belanja dan pengeluaran, Kabupaten Rokan Hulu pada tahun yang sama adanya fluktuasi pengeluaran (dari sektor belanja daerah) yang cenderung mengakibatkan defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi pada tahun 2007, 2009, dan 2010. Hal ini disebabkan tingginya belanja daerah dibandingkan dengan total pendapatan APBD, sedangkan pada sisi pembiayaan daerah terjadi surplus anggaran. Ini disebabkan adanya sumber penerimaan pembiayaan daerah seperti penggunaan Silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.
Kondisi inilah yang melatarbelakangi terbit- nya Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2009, di mana dengan kondisi keuangan daerah yang ada, daerah berhak menggunakan sumber-sumber pendapatan untuk melaksanakan biaya pembangunan dari sumber-sumber pen- dapatan  lain yang  dikelola  daerah. Dengan pernyataan yang lebih sederhana, ketersediaan
anggaran (yang tidak bersumber dari dana pusat) dapat dipergunakan sesuai kebutuhan dan ke- pentingan daerah melalui pengelolaan sendiri atas sumber-sumber pendapatan daerah.
Asumsi adanya perencanaan yang tidak ma- tang, tidak tepat sasaran, dan pelaksanaan dari program/kegiatan yang tidak berdasarkan prio- ritas, serta peran masyarakat yang masih kurang mengontrol pemerintah daerah akan menimbul- kan pemborosan anggaran dan dampak tidak baik demi kesejahteraan masyarakat dan per- kembangan pembangunan yang jauh dari tujuan. Sementara kemampuan peningkatan keuangan dari sisi PAD sangat memprihatinkan dan harus dikelola perlu dikelola dengan baik. Demikian juga halnya dengan pengeluaran atau belanja daerah. Dengan kata lain pengelolaan sumber daya dan potensi PAD yang belum maksimal, pemerintah daerah mampu melaksanakan pem- bangunan daerah dengan optimal.
Selain  itu,  beberapa  data  menunjukkan Kabupaten Rokan Hulu masih rendah dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah. Beberapa faktor yang dianggap sebagai dasar sehingga pe- merintah daerah mengeluarkan suatu kebijakan dimaksud adalah diasumsikan sebagai berikut:
1. Potensi sumber penerimaan daerah masih mi- nim untuk mendongkrak jumlah PAD.
2. Pelaksanaan anggaran yang kurang efektif dan efesien.
3. Perhitungan SILPA pada akhir tahun ang- garan cukup tersedia/signifikan.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan teknis pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan sisa anggaran yang ditempatkan pada bank umum (kas daerah) de- ngan ketentuan bahwa pengelolaan uang kas daerah dapat dipergunakan. Pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda, yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pem- buat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelak- sana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana ke-
220 Jurnal Kebijakan Publik , Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 119-227
bijakan publik memiliki kekuatan diskreptif ( disrectionary power ) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena itu, aktor-aktor lain juga harus memainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang cukup penting dari kegiatan pe- merintahan termasuk juga dalam kegiatan pe- merintah daerah.  Sesuai  dengan  penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, misi  utama  dari pengelolaan  daerah  adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penge- lolaan sumber daya keuaangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002), secara garis besar, manajemen keuangan daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan dampak pelaksanaan mana- jemen anggaran kas mengenai kas menganggur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan metode campuran (konklusi) adalah karena dalam penelitian ini penulis mempunyai kedua data ini yang saling melengkapi. Pada data kuantitatif menampilkan hasil berupa angka- angka yang terangkum dalam tabel dan dapat mengukur frekwensi kecenderungan sikap, se- dangkan data kualitatif bertujuan melengkapi data kuantitatif yang dilakukan melalui wawan- cara yang menghasilkan kata-kata/pernyataan dari partisipan dalam penelitian.
Analisis kuantitatif dalam penelitian ini meng- gunakan angket skala sikap, yang berupa per- tanyaan yang didistribusikan untuk diisi dan di- kembalikan atau dapat juga dijawab di bawah
pengawasan peneliti. Pemilihan teknik ini di- dasarkan atas alasan bahwa: 1) responden me- miliki waktu yang cukup untuk menjawab per- tanyaan-pertanyaan. 2) setiap responden meng- hadapi susunan dengan cara pengisian yang sama atas pertanyaan yang diajukan. 3) responden mempunyai kebebasan memberikan jawaban. 4) dapat digunakan untuk pengumpulan data atau keterangan dari banyak responden dalam waktu yang tepat. Untuk mendapatkan data atau hasil sehubungan dengan permasalahan penelitian (tidak berhubungan dengan skala sikap), maka penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sering disebut dengan metode etnografik, feno- menologis atau metode naturalistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Ke- uangan Daerah sudah dijalankan dengan sangat baik. Pelaksanaan Peraturan Bupati sebagai sebuah kebijakan, sebagaimana yang dikemuka- kan Edwards III (2003) sudah didukung oleh beberapa faktor, di antaranya komunikasi, sum- ber daya, disposisi dan struktur birokasi.
Untuk implementasi Peraturan Bupati dipe- roleh total skor tanggapan responden adalah 1.753. Jika nilai tertinggi dari 26 pernyataan adalah 2.080, maka persentase skor tanggapan responden adalah 84.28 %. Berdasarkan kate- gorisasi variabel implementasi kebijakan, nilai 1.753 dengan persentase 84.28 % berada pada interval 1.752  2.080 atau 81 %-100 %, ter- masuk  pada  kategori  sangat  baik.  Kategori sangat baik ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi di mana; komunikasi yang dibangun dalam rangka pelaksanaan kebijakan sudah dijalankan dengan optimal, didukung oleh sumber daya yang me- madai, adanya disposisi yang jelas dan duku- ngan pembuat kebijakan serta struktur birokrasi yang mendukung.
Salah satu faktor kunci pelaksanaan penge- lolaan keuangan daerah adalah kemampuannya dalam mengelola kas. Manajemen kas menurut Mahmudi (2010) sendiri terkait dengan keputusan: 1) bagaimana memanfaatkan kas menganggur
atau belum dipakai hingga waktu tertentu, 2) instrumen investasi apa yang dapat dipilih, 3) ba- gaimana menentukan portofolio investasi yang optimal, 4) jika memang diperlukan kapan harus mengadakan hutang, dan 5) kapan harus me- lakukan pengeluaran dan berapa besarnya.
Konteks implementasi yang dikemukakan oleh Grindle merupakan salah satu bentuk dari keberhasilan implementasi itu sendiri (Mana- jemen Anggaran Kas) yang terdiri dari kepatu- han dan responsivitas dari kelompok sasaran. Kepatuhan dalam penelitian ini, diantaranya kepatuhan petugas lapangan  dan kelompok sasaran (bank umum tempat menitipkan dana).
Keberhasilan  manajemen  anggaran  kas sudah berjalan dengan sangat baik dapat dibukti- kan sebagaimana perhitungan skala Likert, di mana total skor tanggapan responden adalah 355. Jika nilai tertinggi dari tanggapan 26 res- ponden terhadap lima pernyataan keberhasilan manajemen anggaran kas adalah 400, maka persentase skor tanggapan responden adalah 88.75 %
Berdasarkan kategorisasi variabel keberha- silan manajemen anggaran, nilai 355 dengan persentase 88.75 % berada pada interval 340  400 atau 81 %-100 %, termasuk pada kategori sangat baik. Kondisi ini dibuktikan dengan terjaganya kepatuhan pelaksana tugas terhadap prosedur  yang  telah  disepakati.  Kepatuhan kelompok sasaran dalam mengelola idle cash melalui investasi jangka pendek dalam bentuk deposito serta kepatuhan bank dengan jalan memberikan jaminan ketersediaan dana kas, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh peme- rintah daerah.
Menurut Mahmudi (2007), salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuan pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam mengelola kas daerah. Kas daerah yang dimaksud adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/ walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah  dan  membayar  seluruh  pengeluaran daerah. BUD perlu memiliki mekanisme mana- jemen kas yang baik sehingga dapat meng-
optimalkan kas daerah yang ada. Manajemen kas ini berkaitan dengan pemanfaatan kas yang masih menganggur atau belum akan dipakai hingga waktu tertentu, instrumen Investasi yang dipilih dan penentuan portofolio investasi yang optimal. Investasi yang dimaksud di sini adalah kegiatan menempatkan uang dalam portofolio investasi seperti deposito, Surat Utang Negara. saham atau instrumen portofolio investasi lainnya. Kegiatan inilah yang mampu mengoptimalkan pendapatan daerah karena pemerintah daerah akan memperoleh bunga/jasa giro/bagi hasil atas dana yang disimpan melalui portofolio investasi tersebut. Pokok perhatian manajemen kas ada- lah bagaimana memperoleh penerimaan dana kas daerah secepat mungkin, mengeluarkan dana untuk membayar pengeluaran daerah seefisien mungkin dan memanfaatkan seefektif mungkin dana kas daerah yang belum digunakan.
Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah degan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan pedoman terhadap kegiatan inves- tasi ini tercantum dalam pasal 70 yang berbunyi: Investasi pemerintah daerah sebagaimana di- maksud dalam pasal 60 ayat (2) huruf b di- gunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dari pasal ini dapat dijelaskan bahwa pemerintah dapat me- ngelola kekayaan daerahnya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal melalui investasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjual belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan resiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan. Sedangkan investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
PP Nomor 39 Tahun 2007 memberikan pe- doman tentang strategi manajemen kas. Pada pasal 3 disebutkan strategi manajemen kas seba- gaimana dimaksud pada ayat 2 yang dilak- sanakan oleh BUD harus dapat memastikan: a)
Pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/ atau b) Saldo kas diatas saldo minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Pasal ini memberikan ruang bagi pengelola keuangan daerah untuk mengelola kelebihan kasnya de- ngan menempatkan uang daerah pada portofolio investasi/penempatan dana untuk memperoleh keuntungan.
Dampak pengelolaan anggaran kas daerah melalui pengelolaan idle cash pada beberapa bank umum tahun 2010 diperoleh bunga de- posito  sebesar  Rp.  4,358,645,203.00.  Jika dibandingkan dengan realisasi PAD pada tahun yang sama (sebesar Rp. 27,862,342,362.00), maka diperoleh kontribusi bunga deposito ter- hadap PAD adalah sebesar 15.64 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran (manajemen anggaran) sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2009 memberikan dampak bertambahnya/meningkatnya PAD untuk tahun anggaran 2011, karena ada penambahan penda- patan berupa bunga deposito dari pengelolaan idle cash . Pendapatan tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran belanja daerah atau sebagai sumber pembiayaan. Selain itu dampak yang ditimbulkan juga akan semakin besarnya animo para pemilik modal (pengusaha) untuk ber- investasi karena sumber dana yang dimiliki daerah dapat menjamin iklim investasi melalui pelak- sanaan program pembangunan, baik sarana maupun infrastruktur yang mendukung.
Anggaran kas sangat penting dalam pe- ngelolaan keuangan daerah. Hal ini untuk men- jamin ketersediaan dana pada saat dibutuhkan, sehingga pelaksanakan program/kegiatan yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan publik dan pemerintahan dapat berjalan lancar seperti yang direncanakan, sesuai dengan jadwal pe- laksanaan dan target kinerja. Penyusunan ang- garan kas bagi pemerintah daerah berguna untuk mengetahui keadaan kas yang ada secara lebih pasti, apakah surplus atau defisit. Jika surplus dapat memanfaatkan surplus tersebut dan jika defisit dapat memperkirakan sumber penutupan
defisit. Menurut Riyanto (1982) manfaat angga- ran kas adalah:
1. Kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan.
2. Kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasi perusahaan.
3. Besarnya dana beserta saat-saat kapan dana itu dibutuhkan untuk menutup defisit kas, kapan saat kredit itu dibayar kembali.
Sedangkan tujuan anggaran kas menurut
Martono, dkk (2004) adalah:
1. Membuat taksiran posisi kas pada setiap akhir periode dari kegiatan operasi perusahaan baik periode bulanan atau tahanan.
2. Mengetahui adanya kelebihan atau kekura- ngan kas yang terjadi pada periode tertentu.
3. Merencanakan besarnya kas untuk menutup defisit.
4. Menentukan besarnya kas untuk pembayaran dan kelebihan kas untuk investasi.
5. Mengetahui kapan suatu pinjaman atau ke- wajiban lainnya harus dibayar.
Pelaksanaan anggaran kas pada pemerintah daerah membutuhkan informasi-informasi di antaranya: a) Saldo arus kas yang merupakan kas pada awal tahun anggaran yang juga saldo akhir dari tahun anggaran sebelumnya, saldo ini juga merupakan Silpa; b) Proyeksi penerimaan kas yang didasarkan pada jumlah penerimaan tahun sebelumnya secara time series serta mem- prediksi kemungkinan meningkatnya jumlah penerimaan dari pos-pos tertentu; dan c) Pro- yeksi pengeluaran yang didasarkan pada jumlah pengeluaran tahun sebelumnya secara time se- ries serta memprediksi kemungkinan mening- katnya jumlah pengeluaran dari pos-pos tertentu.

## SIMPULAN
Pelaksanaan kebijakan tentang implementasi sudah berjalan sangat baik. Hal ini terbukti dengan isi, tujuan, arah, informasi kebijakan sudah sangat baik. Pelaksanaan kebijakan sudah terdiri dari tenaga terampil, berdedikasi, peng- gunaan anggaran sesuai prosedur, didukung oleh sarana yang maksimal, prasarana pendukung
memadai, kebijakan didukung informasi yang relevan. Pelaksana kebijakan bersikap baik dan sopan, pelaksana kebijakan antusias dalam me- laksanakan tugas, mendapat perhatian khusus dari pembuat kebijakan. Dampak manjemen anggaran kas terhadap penerimaan daerah telah memberikan kontribusi bunga deposito terhadap peningkatan PADA sebesar 15,64%. Penda- patan tersebut diupayakan sebagai pembayaran belanja daerah atau sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik . Bandung: Ikatan Akuntan Publik Indonesia
Bratakusumah, Supriady Dedy dan Dadang Solihin. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Edward  G.  2003. Implementasi  Kebijakan Publik . Yogyakarta: Lukman Offset
Nugroho,  Riant.  2004. Kebijakan  Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi .
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Penerbit Andi
Subarsono, AG.  2005. Analisis  Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sumaryadi,  Nyoman.  2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah .
Jakarta: Citra Utama
Wahab,  Solichin Abdul.  2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara . Jakarta: Bumi Aksara Waluyo. 2007. Manajemen Publik . Bandung: Mandar Maju
Widodo, M.S, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik . Malang: Bayu Media
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses . Jakarta: Media Pressindo
Implementasi  Manajemen  Anggaran  Kas  (Andri  Syam  Putra  dan  Dadang  Mashur)