## ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Purnomo Edy Mulyono purnomo.edy.mulyono-2016@pasca.unair.ac.id Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

## Abstract
Benefits  of  e-procurement is not  only  for  the agency  or the developer  of  the system itself but also for the providers of goods  and  services  and  the  general  public  who  want  to  know  the  process  of  procurement  of  goods  and  services procurement organizers get More bid  prices and  more simple nobility processes.  As for the provider of goods/services can  expand  the  business  opportunity,  create  a  healthy  business  competition,  open  the  opportunity  of  business  actors openly  for  anyone  and  reduce  administrative  costs.  Additionally,  e-procurement  is  also  believed  to  improve collaboration  between  buyers  and  suppliers,  reducing  personnel  needs,  improving  coordination,  reducing  transaction costs, shorter buying and selling of goods,  facilitating  Greater inventory  and transparency.  Information technology  can make costs more effective and public procurement systems are more innovative.
Keywords: corporate social responsibility; local government; company

## Abstrak
Manfaat   adanya e-procurement bukan   hanya   untuk   instansi   maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang  dan jasa  penyelenggara  pengadaan  mendapatkan  harga  penawaran  yang  lebih  banyak  dan  proses  admnistrasi  lebih sederhana. Sedangkan bagi penyedia barang/jasa dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya administrasi. Selain itu, e -  procurement juga  dipercaya  mampu meningkatkan kolaborasi antara  pembeli  dan  pemasok,  mengurangi  kebutuhan personel,  meningkatkan  koordinasi,  mengurangi  biaya  transaksi,  siklus  pembelian  dan  penjualan  barang  yang  lebih pendek,  memudahkan inventarisasi dan  transparansi yang lebih besar. Teknologi informasi dapat membuat biaya lebih efektif dan sistem pengadaan publik lebih inovatif.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Pemerintah Lokal dan Perusahaan.
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ

## A. Pendahuluan
Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  adalah  aktifitas  pemerintah  yang  paling  rawan  dengan korupsi 1 .  Sebanyak  38  %  dari  kasus  yang  ditangani  KPK  adalah  kasus  korupsi  pengadaan barang/jasa 2 .  Oleh  karena  itu,  pada  tahun 2010  Presiden  Indonesia  mengatur  secara  tegas  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  bahwa  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  diwajibkan dilakukan secara elektronik atau e- procurement, yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi,  Kabupaten/  Kota wajib   melakukan  pengadaan  barang/jasa  secara elektronik (e-procurement).
Sebelum tahun 2008, pengadaan barang dan jasa  pemerintah dilakukan dengan menggunakan sistem  konvensional.  Sistem  ini  membutuhkan  interaksi  secara  langsung  dan  tatap  muka  antara panitia  pengadaan  dan  penyedia  jasa.  Namun  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  secara konvensional  ditemukan  berbagai  penyimpangan.  Penyimpangan  tersebut  sebagian  besar  pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Menurut  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  permasalahan  tersebut disebabkan  antara  lain  pengumuman  lelang  yang  tidak  transparan,  pengaturan  tender,  menyalahi prosedur  dalam  proses  pengadaan,  terjadinya  intervensi  terhadap  panitia,  spesifikasi  atau  syarat- syarat dokumen pengadaan  yang diarahkan untuk pihak tertentu serta tidak  fokusnya panitia dalam melaksanakan  tugas  dikarenakan  tugas  ganda/sampingan.  Berbagai  penyimpangan tersebut  bersifat administratif  dan  berkaitan  dengan  anggaran,  seperti  korupsi,  kolusi  dan  mark  up  anggaran  yang pada akhirnya merugikan keuangan negara maupun daerah.
Pengadaan    secara    konvensional    juga    membutuhkan    waktu    lama,  sehingga  dipandang menyia-nyiakan  waktu  dan  biaya,  kurangnya  informasi  serta  kompetisi  yang  kurang  sehat  yang berakibat  terhadap  kualitas  pengadaan,  terjadi  ekslusi  terhadap  pemasok  potensial  dan  pemberian hak khusus terhadap  pemasok tertentu 3 .  Menurut Purwanto  berbagai persoalan  yang  muncul dalam pengadaan  barang/jasa  secara  konvensional  dapat  diklasifikasikan  sebagai  berikut  (a)  minimnya monitoring; (b) penyalahgunaan  wewenang;  (c)  penyimpangan  kontrak;  (d)  kolusi  antara
1 Daniel    Kauffman, et.al. “Measuring    Corruption:    Myths    and    Realities”. http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corecourse2007/Myths.pdf  diakses  pada 12 Februari 2017
2 Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK Tahun 2012. (2012). Laporan Tahunan KPK Tahun 2012, KPK: Jakarta. h. 73
3 Tatsis, et.al . (2006). “Procurement in the Greek Food and Drink Industry”, Journal of Purchasing & Supply Management , Vol. 12, h. 63–74
pejabat publik dan rekanan; (e) manipulasi dan tidak transparan; (f) kelemahan SDM. 4
Dengan  adanya  e-procurement  peluang  untuk  kontak  langsung  antara  penyedia  barang/jasa dengan    panitia  pengadaan  menjadi  semakin  rendah,  sehingga  proses  pengadaan  dapat berlangsung  lebih  transparan,  hemat  waktu  dan  biaya   serta  mudah  dalam  pertanggung   jawaban keuangannya.  Untuk  meningkatkan  efisiensi  penggunaan  keuangan  negara  yang  dibelanjakan melalui  proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  diperlukan  upaya  untuk  untuk  menciptakan keterbukaan,  transparansi,  akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi  yang  sehat dalam proses pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  dibiayai  APBN/APBD.  Upaya  tersebut  diperlukan  agar diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi  fisik,  keuangan  maupun  manfaatnya  bagi  kelancaran  tugas  pemerintah  dan  pelayanan masyarakat.
Dengan  menerapkan  prinsip  transparan,  akuntabilitas,  keterbukaan,  bersaing,  adil/tidak diskriminatif  dalam  proses  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa    akan   meningkatkan    kepercayaan masyarakat    terhadap    proses  pengadaan    barang/jasa,    karena    hasilnya    dapat    dipertanggung jawabkan  kepada  masyarakat  dari  segi  administrasi,  teknis  dan  keuangan.  Pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  yang dilaksakan    secara   transparans,   akuntabel terbuka dan  kompetitif  juga  akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
Selain itu dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dapat mendorong pratek pengadaan  barang/jasa  yang  baik  dan  menekan  kebocoran  anggaran.  Untuk  mewujudkan  hal tersebut  harus  diatur  tata  cara  pengadaan  barang  dan  jasa,  sehingga  pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010  yang  mengatur  tentang  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres 54/2010).
Pelaksanaan    e-procurement    termasuk    ke    dalam    salah    satu    program  nasional  untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana nantinya melalui program tersebut seluruh  instansi pemerintah baik pusat maupun daerah  harus  menerapkan e-  procurement  dalam  pengadaan  barang/jasa.  Penerapan  e-procurement  ini  disosialisasikan  di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2009. Pemerintah mewajibkan seluruh instansi pemerintahan di  Indonesia  menggunakan  e-  procurement  pada  tahun  2011  tanpa  terkecuali  untuk  proses pengadaan barang/jasa.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan dibentuknya Layanan Pengadaan
4 Purwanto,  (2008),  “Kajian     Prosedur  Pengadaan  Jasa  Konstruksi     Secara     E- Procurement”, Jurnal Teknik Sipil, Vol. 9 No. 1, h. 45-46
Secara  Elektronik  (LPSE)  Kabupaten  Gresik  yang  dilaunching  pada  tanggal  23  Maret  2011. Tujuan  dilaunchingnya  LPSE  adalah  untuk  menghindari  terjadinya  praktek  KKN  dalam  proses pengadaan  barang/jasa  pemerintah  di  Kabupaten  Gresik  .  Selain  itu  LPSE  diharapkan  akan menjamin transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan  persaingan  usaha  sehat selama proses lelang berlangsung  sehingga  praktek  monopoli  dan  intimidasi/premanisme  dalam  proses  lelang  dapat dihilangkan.
Melalui  adopsi  e-procurement,  maka  peluang-peluang  terjadinya  kecurangan    dengan pengadaan    konvensional    dapat    diminimalisir    karena  kemungkinan  terjadinya  kontak  secara langsung  antara  pembeli  (pemerintah)  dengan  penjual  (vendor)  dibatasi  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Pengadaan  barang/jasa  secara  e-procurement  menjadi tantangan karena praktik KKN yang mengakar kuat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  secara  e-procurement  di  Kabupaten  Gresik  dituangkan melalui  Peraturan  Bupati  Nomor.  20  Tahun  2011  tentang  Implementasi      Pelaksanaan      e- procurement    di    lingkungan    Pemerintah Kabupaten Gresik (selanjutnya dsiebut Perbup Gresik 20/2011)  .  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  baru  menerapkan  sistem  e-procurement  secara  full elektronik pada tahun 2013, setelah sebelumnya masih menggunakan semi e- procurement.
Dengan  terbentuknya  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)  menggunakan  e- procurement,  maka  pada  tahun  2016  terjadi  efisiensi  anggaran  di  Kabupaten  Gresik  sebesar  15  % dari  78  paket  pekerjaan  yang  dilelang  dan  pada  tahun  2017  terjadi  efisiensi  sebesar  4  %  dari  109 paket  pekerjaan  yang  selesai  dilelang.  Pada  pelaksanaannya  e-procurement  di  Kabupaten  Gresik baru  berjalan  tiga  tahun  dan  dilaksanakan  dengan  meminimalkan  pertemuan  antara  panitia  dengan pihak  penyedia  jasa  dengan  tujuan  agar  terjadi  persaingan  sehat.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada keseluruhan  proses  pelaksanaan  pelelangan  yang  dilakukan  secara  elektronik  yang  dimulai  dari pengumuman  pelelangan,  pendaftaran,  penjelasan  dokumen  lelang  (aanwijzing),  pemasukan  dan pembukaan  penawaran,  evaluasi  penawaran  dan  kualifikasi,  serta  penetapan  dan  pengumuman pemenang.
Berdasarkan  uraian  diatas,  secara  teoritik  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  lebih banyak keuntungannya dibanding secara manual baik oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa. Namun  demikian,  seringkali  instrumen  yang  secara  teori  baik,  dalam  pelaksanaannya  tidak demikian. Pada kenyataannya e-procurement masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan dalam  pelaksanannya,  seperti  kurangnya  dukungan  finansial,  terdapat  beberapa  instansi  dan penyedia  jasa  lebih  nyaman  dengan  system  konvensional,  kurangnya  dukungan  dari  top manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang e- procurement serta jaminan keamanan sistem tersebut. 5
M .
5 Gu   cGW.T                         .  (2009).   “E- procurement   adoption   in   the   Southcoast   SMEs”. International   Journal   of Production Economics , 122, 161-175
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah bagaimanakah  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik    (e-    procurement)    pada Pemerintah  Kabupaten  Gresik  dengan
melihat dari tahapan pengumuman lelang, pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan  penawaran,  evaluasi  dan  kualifikasi  dokumen  penawaran  serta  penetapan  dan pengumuman  pemenang,  yang  diukur  dengan  prinsip-prinsip  pengadaan  barang/jasa  secara  e- procurement sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

## B.  Pembahasan
1.    Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara E-Procurement
Sesuai dengan Pasal 106 Perpres 54/2010, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dengan carae-tendering atau e- purchasing. E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang   dilakukan   secara  terbuka   dan   dapat   diikuti   oleh  semua  penyedia barang/jasa  yang  terdaftar  pada  sistem  pengadaan  secara  elektronik  dengan  cara  menyampaikan  1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan e- Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik
Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  sebagai  lembaga  yang diamanatkan  untuk  mengembangkan  sistem  pengadaan  secara  elektronik  mengeluarkan  Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Perka No. 1 Tahun 2015 tentang e-tendering  Adapun  pengadaan  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  pengadaan  melalui metode e-tendering.
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang   diperlukan   oleh instansi    pemerintah    yang    prosesnya    dimulai    dari  perencanaan  kebutuhan  sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak. Berikut ini dapat dilihat siklus tahapan pengadaan barang/jasa
Gambar 1. Siklus Pengadaan Barang/jasa
perencanaan               Pemilihan penyedia               manajemen
E-Procurement  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  aplikasi  untuk  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  secara  elektronik  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  yang  berbasis internet.Pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  dilakukan  dengan  carae-tendering  atau  e- purchasing.  Definisi  e-  procurement  dari  berbagai  literatur,  memiliki  kesamaan  makna  yakni pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik. Sutedi (2012:254) menyatakan  e-  procurement  adalah  sebuah  sistem  lelang dalam  pengadaan barang/jasa  pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel 6 .
Dalam  penerapan  e-procurement  telah  diperoleh  beberapa  manfaat  seperti  yang  dijelaskan oleh  Teo  &  Lai  yang  membagi  keuntungan  dari  e- procurement  menjadi  2  yaitu,  keuntungan  yang dirasakan  secara  langsung  (meningkatkan  kevalidan  data,  meningkatkan  efisiensi  dalam  proses pengadaan,  proses  aplikasi  yang  lebih  cepat,  mengurangi  biaya  operasional  juga  administrasi)  dan keuntungan  yang  tidak  langsung  (e-procurement  membuat      pengadaan  menjadi  lebih  dapat berkompetisi,  meningkatkan  pelayanan pada konsumen, dan meningkatkan hubungan dengan rekan kerja) 7 .
Secara  umum,  e-procurementdapat  dilakukan  melalui  2  (dua)  cara  yaitu  e-  tendering  dan  e- purchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka  dan  dapat  diikuti  oleh  semua  penyedia  barang/jasa  yang  terdaftar  pada  sistem  elektroni dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup  e-  tendering  meliputi  proses  pengumuman  pengadaan  barang/jasa  sampai  dengan pengumuman  pemenang  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  sistem  pengadaan  secara elektronik.
Proses  e-tendering  semuanya  menggunakan  internet  atau  dilakukan secara online. Dimulai dari  panitia  pengadaan  membuat  pengumuman  melalui  internet  di  situs    LPSE    dengan menggunakan    aplikasi    SPSE.    Pada    tahap  pengumuman,  panitia  menyiapkan  dokumen  lelang yang  memuat  syarat-  syarat  bagi  peserta  lelang.  Pada  tahap  pendaftaran,  peserta  lelang  harus mengacu kepada dokumen lelang yang telah ditetapkan panitia. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.
6 Adrian  Sutedi.  (2012). Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  &  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya . Jakarta: Sinar Grafika. h.254
7 Teo, T. S., Lin, S., & Lai, K.-h. (2009). “Adopters and non-adopters of e-procurement in Singapore: An empirical study”. Omega, Elsevier, vol. 37(5), pages 972-987, October .
Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  kemudian  langsung  dijawab  oleh  Pokja  ULP  atau  Panitia Pengadaan.
Tahap  selanjutnya  adalah  pemasukan  penawaran  oleh  peserta  lelang.  Dokumen  penawaran disampaikan  dalam  bentuk  file  yang  diunggah  melalui  aplikasi  SPSE.  Surat  penawaran  yang disampaikan  oleh  peserta  lelang  secara  elektronik  ini  tidak  memerlukan  tanda  tangan  basah  dan stempel. Surat Penawaran ditanda tangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan atau kuasa  yang  ditunjuk  dengan  surat  kuasa.  Setelah  jangka  waktu  pemasukan  dokumen  penawaran berakhir, dilanjutkan dengan tahapan pembukaan penawaran.
Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia mengunduh (download) dan melakukan    deskripsi file     penawaran     dengan     menggunakan     Aplikasi  Pengaman    Dokumen   (APENDO).   Harga penawaran    dan    hasil    koreksi  aritmatik  dimasukkan  pada  fasilitas  yang  tersedia  pada  aplikasi SPSE.  Panitia atau  Pokja ULP  kemudian  melakukan evaluasi (administrasi,  teknis dan harga)  serta kualifikasi  dan  klarifikasi  terhadap  dokumen  pendukung  penawaran.  Setelah  dilakukan  evaluasi, maka PPK akan menetapkan pemenang dan panitia atau pokja ULP akan mengumumkan pemenang lelang  tersebut  secara  online.  Aplikasi  SPSE  secara  otomatis  akan  mengirim  pemberitahuan termasuk melalui e-mail kepada pemenang lelang.
Pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  (e-procurement)  dengan  e-tendering diharapkan  dapat  menyempurnakan  sistem  pemilihan  penyedia  barang/jasa  pemerintah  yang dilakukan  selama  ini,  sehingga  dalam  pelaksanaanya  dapat  memenuhi  prinsi-prinsip  pengadaan barang/jasa  ,  yakni  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  keterbukaan,  persainngan  sehat  dan adil/tidak diskriminatif dalam setiap proses tahapannya.

## 2.    Implementasi E-Procurement di Kabupaten Gresik
Pada    Bulan    Maret    Tahun    2011,    Lembaga    Kebijakan    Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP)  secara  resmi  memberikan  hak  akses  kepada  LPSE  Kabupaten  Gresik  sebagai penyelenggara  Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik  (SPSE)  dengan  memperoleh  website http://www.lpse.gresikkab.go.id
Dasar  hukum  pembentukan  LPSE  Kabupaten  Gresik  adalah  Perpres  No.  54  Tahun  2010 pasal 111 tentang  pengadaan  barang/jasa pemerintah. Ketentuan  teknis  operasionalnya  diatur  oleh Peraturan  Kepala  LKPP  No.  2 Tahun  2010  tentang  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  dan Peraturan Bupati   Kabupaten   Gresik   No.   12   Tahun   2013   tentang   Unit   Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Gresik .
Fungsi dibentuknya LPSE pada Pemerintah  Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut”
1. Pelaksanaan   penyusunan   program   kegiatan   pengelolaan   e- procurement di  lingkup Kabupaten Gresik .
2.  Pelaksanaan  pelatihan/training  kepada  panitia/pejabat  pengadaan  ULP,  Auditor  dan penyedia barang/jasa di masing-masing wilayah kerja.
3.    Sebagai  media  penyedia  informasi  dan  konsultasi  (helpdesk)  yang  melayani  panitia /pejabat  pengadaan/  ULP  dan  penyedia  barang/jasa  yang  berkaitan  dengan  sistem  e- procurement
4.  Sebagai  penyedia  informasi  dan  data-data  yang  berkaitan  dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit, pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE.
5.  Melakukan    registrasi    (pendaftaran)    dan    verifikasi    terhadap PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa. Sehingga user tersebut terigestrasi dengan mendapatkan hak akses ke dalam sistem berupa user nama, password.
6.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
Adapun tugas LPSE Kabupaten Gresik adalah :
1.  Memfasilitasi   PA/KPA   untuk   mengumumkan   RUP   (Rencana Umum Pengadaan )
2.  Memfasilitasi    ULP    menayangkan    pengumuman    pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
3.  Memfasilitasi      ULP/PPK      melaksanakan      pemilihan      penyedia  barang/jasa  secara elektronik
4.  Memfasilitasi   penyedia   barang/jasa   dan   pihak-pihak   lain   yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE
5.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I Dari    hasil    penelitian, diketahui    bahwa    secara    umum    tahapan pengumuman  lelang  pada  pengadaan barang/jasa  secara  e-procurement  di
Pemerintah  Kabupaten  Gresik  Tahun  2015  telah  menerapkan  prinsip-prinsip  pengadaan barang/jasa  yang  meliputi  transparansi,  akuntabilitas,  terbuka,  bersaing  serta  adil/tidak diskriminatif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah..
Pengumuman  lelang  secara  e-procurement  pada  pengadaan  di  Kabupaten  Gresik  Tahun 2015, telah dilakukan oleh Panitia atau Pokja ULP Kabupaten Gresik dengan menyiapkan jadwal waktu  pelelangan,  paket  pengadaan  serta  syarat-syarat kualifikasi  dan dokumen  pengadaan  yang diunggah  ke  Website  LPSE.  Paket  pengadaan  tersebut  telah  ditetapkan  oleh  Pejabat    Pelaksana Kegiatan  (PPK)  yang  berkoordinasi  dengan  Intansi/SKPD  terkait  dengan  pengadaan  barang/jasa
tersebut.  Pengumuman  tersebut  akan  langsung  bisa      diakses  oleh  masyarakat  umum  dan  calon penyedia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Dengan adanya prinsip tranparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan  menciptakan  sistem  pengawasan  publik  yang  efektif  sehingga  dapat  meminimalisir timbulnya  kecurigaan  masyarakat  dan  mencegah  korupsi  dalam  pengadaan  barang/jasa.  Seperti yag dinyatakan oleh OECD, 2007 dan Schapper, 2009 bahwa transparansi merupakan faktor kunci untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa.
Transparansi  dalam  hal  pengumuman  lelang  dibuktikan  dengan  diinformasikannya  melalui aplikasi SPSE atau Website LPSE paket pengumuman  sebanyak  109  paket  dengan  total  nilai pagu  anggaran  Rp.
170.603.998.990  yang  tersebar  di  beberapa  SKPD  dalam  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  .  Secara umum, pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP Kabupaten Gresik berupa pengadaan barang/jasa, konstruksi dan jasa konsultan.
Dari  hasil  penelitian,  pada  dimensi  akuntabilitas  diketahui  berada  pada  kategori  sangat akuntabel  atau  sangat  baik.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  indikator  akuntabilitas  dibuat  dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam  Perpres  No.54  tahun  2010  dan  Perka  LKPP  No.1 tahun 2015  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa.  Akuntabilitas  pada  penelitian  ini  menekankan pada  aturan  dan  ketentuan  yang  terkait  pada  setiap    tahapan  pengadaan  barang/jasa  sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## C.   Kesimpulan
Penelitian  ini  memberikan  implikasi  bagi  Unit  Layanan  Pengadaan
Kabupaten Gresik dan LPSE Kabupaten Gresik, agar dalam pelaksanaan pengadaan     barang/jasa dapat     memenuhi     prinsip-prinsip     pengadaan
barang/jasa  dengan  demikian  proses  pengadaan  dapat  berjalan  lebih  transparan,  akuntabel, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik jika diterapkan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pengadaan  yang  baik,  akan  meminimalisir  terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan serta praktek curang dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berakibat merugikan keuangan negara.

## Bibliography

## Buku
Adrian  Sutedi.  (2012).  Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  &  Jasa  dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
Tim  Penyusun  Laporan  Tahunan  KPK  Tahun  2012.  (2012). Laporan Tahunan KPK Tahun 2012, KPK: Jakarta.

## Jurnal
Gunasekaran,  A.,  McGaughey,  R.E.,  Ngai,  E.W.T.,  &  Rai,  B.K.  (2009).  “E-procurement adoption in the Southcoast SMEs”. International Journal of Production Economics , 122. Purwanto, (2008), “Kajian   Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi   Secara
E- Procurement”, Jurnal Teknik Sipil, Vol. 9 No. 1. Tatsis, et.al . (2006). “Procurement in the Greek Food and Drink Industry”,
Journal of Purchasing & Supply Management , Vol. 12
Teo,  T.  S.,  Lin,  S.,  &  Lai,  K.  (2009).  “Adopters  and  non-adopters  of  e-  procurement  in Singapore: An empirical study”. Omega, Elsevier, vol. 37(5).

## Internet
Daniel Kauffman, et.al. “Measuring Corruption: Myths and Realities”. http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corecourse2007/ Myths.pdf diakses pada 12 Februari 2017