SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2022, hlm. (123-135) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Model GBHN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945
Diana Septaviana
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: dianaseptaviana@gmail.com
Muhamad Abdul Razak Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Jl. Ahmad Yani Frontage Road No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231 email: triza@gmail.com
DOI : http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2 .
Info Artikel |Submitted : 06 Februari 2022
|Revised : 11 Juni 2022 |Accepted : 13 Juni 2022
How to cite: Diana Septaviana, “Model GBHN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Ditinjau  dari  Sistem  Pemerintahan  Menurut  UUD  NRI  1945”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 123-135.

## ABSTRACT:
The assembly of the civil servants (MPR) brought planning on enforcing the constitution (bill) of 1945, with the addition of one verse in chapter 3 that authorized the MPR to change and establish points of state (PPHN). The problem is that there are varying GBHN views. Those supporting the state's course felt that  the  country's  course  was  important.  The  Indonesian  government  has  a  strong  opinion  of  its  leaders. Research employs a type of study of normative (normative), which isa kind of study by study and includes isa analyses under another regulatory rule and written source. Studies have shown that those who support the state's course feel that the country's course is important. A country's course is necessary for an Indonesian nation especially developing country to give power in both direction and certainty to development countries' goals. The views of those who disagree with a country's course also have their thoughts. The vice plan could give MPR a way to become the highest institution again. When GBHN or the state course is re-enforced, the MPR can seize the President at any time. There is also the thought that enacting a course of the state could actually set democracy back.
Keyword : State course, MPR

## ABSTRAK:
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membawa perencanaan mengenai mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945 diantaranya  ditambahkannya  satu  ayat  pada  pasal  3  yang  memberikan  kewenangan  pada  MPR untuk  merubah  serta  menetapkan  Pokok-Pokok  Haluan  Negara  (PPHN).  Permasalannya  adalah ada  beragam  pandangan  terkait  GBHN.  Pihak  yang  mendukung  haluan  negara  merasa  bahwa haluan  negara  tersebut  penting.  Haluan  Negara  diperlukan  untuk  bangsa  Indonesia  Pandangan pihak  yang  tidak  setuju  adanya  haluan  negara  juga  memiliki  pemikirannya.  Penelitian  memakai jenis  penelitian  yaitu  normatif  (normative),  yakni  jenis  penelitian  melalui  pengkajian  serta menyertakan  analisisa-analisisa  ketentuan  sebuah  peraturan  perundang-undangan  serta  sumber tertulis yang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak yang mendukung haluan negara merasa bahwa haluan negara tersebut penting. Haluan Negara diperlukan untuk bangsa Indonesia terutama terkait bangsa yang berkembang ( developing country ) untuk memberikan kekuatan pada arah  serta  rasa  pasti  pada  pembangunan  untuk  terwujudnya  tujuan  negara.  Pandangan  pihak yang tidak setuju adanya haluan negara juga memiliki pemikirannya. Rencana amendeman dapat memberi  jalan  kepada  MPR  untuk  menjadi  lembaga  tertinggi  lagi.  ketika  GBHN  atau  haluan negara  diberlakukan  lagi,  MPR  dapat  memberhantian  presiden  kapan  saja.  Ada  pula  pemikiran bahwa memberlakukan haluan negara justru dapat memundurkan demokrasi.
Kata Kunci : Haluan Negara, MPR

## Pendahuluan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  membawa  pemikiran  mengenai mengamendemen
Undang-Undang Dasar  (UUD)  1945  selanjutnya  disebut dengan  UUD  NRI  1945.  Hal  tersebut disampaikan  langsung  melalui  Ketua MPR,  Bambang  Soesatyo,  pada  saat berlangsungnya  Sidang  Tahunan  MPR serta  Sidang  DPR  serta  DPD.  Di  depan Presiden, beberapa Menteri dari Kabinet, anggota  DPR,  serta  DPD,  beliau menyatakan  amendemen  UUD  1945 akan  dilaksanakan  dengan  terbatas. 1 Bambang Soesatyo melalui
keteranggannya  pada  20  Agustus  2021 menyatakan,  antara  lain  penambahan satu ayat pada pasal 3 yang memberikan kewenangan  pada  MPR  untuk  merubah serta  memberikan  ketetapan  Pokok- Pokok  Haluan  Negara  (PPHN),  serta adanya  tambahan  ayat  pada  pasal  23 yang  memberikan  aturan  mengenai kewenangan  DPR  untuk  melakukan penolakan  pada  RUU  APBN  yang ditawarkan  Presiden  bila  dianggap  tak sesuai didasarkan pada PPHN. 2
Adanya pengalaman sejarah mengenai  haluan  negara  dalam  UUD NRI 1945 tentunya patut dipertimbangkan sebagai bahan
pelajaran  agar  tidak  terjadi  potensi kesalahan  yang  sejenis.  Tentunya konstruksi  dalam  haluan  negara  yang dibentuk  harus  berbeda  dengan  yang ada pada masa demokrasi terpimpin dan orde  baru.  Berdasarkan  pengalaman sejarah,  Garis  Besar  Haluan  Negara (GBHN)  selanjutnya  disebut  dengan
1 Yefta  Christopherus  AS,  2021,  Pakar HTN  UNS  Tanggapi  Wacana  MPR  Lakukan Amendemen  UUD  1945  Secara  Terbatas, https://uns.ac.id/id/uns-update/pakar-htn- uns-tanggapi-wacana-mpr-lakukan- amendemen-uud-1945-secara-terbatas.html , diakses pada 30 Januari 2022
2 Ibid
GBHN  secara  historis  hanya  bebentuk pidato Presiden yang diberikan bentukan  hukum  lewat  Ketetapan  MPR Nomor. 1/MPRS/1960 tentang
Manifesto  Politik  Republik  Indonesia sebagai  Garis-garis  Besar  daripada Haluan  Negara  yang  merupakan  pidato Presiden  pada  17  Agustus  1959,  28 Agustus  1959,  30  September  1960,  serta 10 November 1960. 3
Kemudian selanjutnya  pada  era  Orde  Baru,  GBHN berasal  pada  pidato  Presiden  yang diberikan  bentukan  hukum  melalui Ketetapan  MPR. 4 Oleh  karena  itu, berdasarkan sejarah tersebut, diperlukannya kehati-hatian agar haluan negara  bukan  menjadi  interpretasi  satu lembaga  saja,  dalam  konteks  sejarah yaitu  Presiden,  dalam  konteks  intensi untuk  mengamendemen  UUD  NRI  1945 saat  ini  adalah  interpretasi  MPR. Mekanisme agar rakyat dapat ikut andil dalam  perumusan  Pokok-Pokok  Haluan Negara (PPHN) belum dibicarakan.
UUD NRI 1945 setelah amendemen telah mencantumkan aturan-aturan  yang  terkait  pada  prinsip penyelenggaraan negara
sebagai panduan  misalnya  pendidikan  serta kebudayaan pada Bab XIII, Pasal 31 serta 32  UUD  NRI  1945,  kemudian  mengenai ekonomi  nasional  serta  kesejahteraan sosial  pada  Bab  XIV,  Pasal  33  serta  34 UUD  NRI  1945. 5 Ketentuan  tersebut sebenarnya  bisa  dianggap  menjadi sebuah  haluan  negara,  meskipun  tidak adanya  judul  bahwa  ketentuan  tersebut adalah  haluan  negara 6 Oleh  karena  itu, sebenarnya  ketentuan  yang  memiliki
3 Harry  Setya  Nugraha,  “Mpr  Dan Urgensi  Garis  Besar  Haluan  Negara  Dalam Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia,” Veritas  et Justitia 5, no. 1 (2019): hlm, 191–217.
4 Ibid.
5 I Wayan Sudirta, “Makna, Kedudukan, Dan  Implikasi  Hukum  Haluan  Negara Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia,” Jurnal Yuridis 7, no. 2 (2020): hlm, 258.
6 Ibid.
tujuan yang sama dengan haluan negara telah  dimiliki  dan  sudah  dijalankan untuk  mencapai  tujuan  negara  yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Jimly Asshidiqie  menyatakan  bahwa  haluan negara  terdiri  dari  pengertian  haluan negara  yang  ada  pada  UUD  NRI  1945; Haluan  negara  yang  terdapat  pada ketetapan  MPR/S;  Haluan  negara  pada program-program  kerja  yang  terdapat pada  Ketetapan  MPR  mengenai  GBHN; serta Haluan negara yang terdapat pada Undang-Undang  anggaran  negara. 7 Jadi pengertian  haluan  negara  cukup  luas sehingga tidak terbatas pada hanya yang tertuang  dalam  UUD  NRI  1945.  UUD NRI 1945 sendiri sebagai konstitusi telah memuat  dasar-dasar  fundamental  bagi tujuan  negara  dan  telah  mengalami amendemen  agar  tetap  relevan  dengan kebutuhan  bangsa.  Tujuan  inti  dari reformasi  konstitusi  adalah  untuk membentuk  kembali  tatanan  negara dengan  sarana  untuk  menetapkan  atau mengubah  konstitusi  dan  undang- undang  terkait,  seperti  undang-undang tentang  lembaga-lembaga  negara,  hak asasi  manusia,  dan  kebebasan  yang fundamental.  Reformasi  ini  dapat berhasil  hanya  jika  adanya  transparansi dan  inklusifitas,  merangkul  elemen- elemen  penting  dari  demokrasi,  dan perlindungan  hak  asasi  manusia  serta kebabasan yang mendasar.
Kemudian Sri Seomantri mengatakan  Sistem  Pemerintahan  yakni relasi  diantara  lembaga  legislatif  serta eksekutif memiliki perbedaan-perbedaan yang  nampak  diantara presidensiil  serta parlementer. Sistem tersebut mempunyai ciri  yang  mana  disampaikan  sebagai berikut.  Pertama,  permasalahan  sistem pemerintahan yang diamanatkan melalui UUD.  Terdapat  beberapa  pendapat terkait  hal  ini.  Pertama,  menyatakan bahwa  yang berlaku  pada saat sekarang sistem pemerintahan presidensiil. Kedua,
menyatakan bahwa
tak
7 Ibid.
sepenuhnya,  bahkan  ini  dinyatakan terdapatnya  sistem  campuran,  serta ketiga ini mencari jawaban terkait hal itu yang  dinyatakan  melalui  Prof.  Padmo Wahyono  yang  berpendapat  bahwa  di Indonesia  menggunakan  sistem  MPR. Secara umum dapat dipahami, Indonesia menjadi  negara  yang  menganut  sistem Presidensial.  Hal  tersebut  berdasarkan melalui  konsensus  bersama  pendiri Indonesia lewat persidangan pada Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  yang diselenggarakan tanggal 29 Mei hingga 1 Juni  serta  10  Juli  hingga  17  Juli  1945. Sistem presidensiil tersebut memiliki ciri yang  tersendiri  yang  mana  dipakai  juga di  Amerika  Serikat.  Kesatu,  sistem tersebut  berdasarkan  pada  pemisahan kekuasaan. Pemikir dari Amerika Serikat berpendapat  bahwa it’s  from  upon separation  of  power  principle .  Kedua, tidaknya  terdapat  pertanggung  jawaban diantara Presiden yang menjadi pemimpin  negara  serta  pemerintahan bersama dengan keanggotaannya. Keanggotaannya  yang  disebut  dengan menteri  itu  keseluruhannya  memiliki tanggung jawab  untuk  Presiden.  Ketiga, Presiden  tidaklah  bisa  melakukan pembubaran DPR. 8
Sesungguhnya  konsepsi  sistem pemerintahan itu tidaklah dapat terpisahkan  pada  pemikiran  politik Montesqieu  yang  memberikan  tawaran pikiran terkait pemisahan kekuasaan dan John  Locke  yang  memrikan  tawaran pikiran  terkait  pembagian  kekuasaan. Pokok pada konsep Montesqieu tersebut yakni  supaya  tidak  menjadi  pusat kekuasaan  serta  tebentuk  kekuasaan mutlak  yang  bekerja  secara  sewenang, oleh  karena  itu  kekuasaan  dibutuhkan untuk  dipisah.  Pada  hal  tersebut,
8 Ahmad  Yani,  “Sistem  Pemerintahan Indonesia:  Pendekatan  Teori  Dan  Praktek Konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 2 (2018): hlm, 119.
Montesqieu  memisahkan  kekuasaan negara  menjadikan  tiga  bentukan kekuasaan  yakni,  kekuasaan  eksekutif, yudikatif,  serta  legislatif.  Meskipun pemikiran  tersebut  bukanlah  pemikiran terbaru  dikarenakan  John  Locke  sudah mendiskusikannya dengan dalam.
Hanya  pada  beberapa  aspek  ada perbedaan  pemahaman  tentang  ketiga lembaga  kekuasaan  tersebut  diantara ahli. 9 Berdasarkan (Syafiie, 2011), sistem parlementer dipakai demi
terciptanya  pengawasan  eksekutif  pada legislatif,  maka  kekuasaan  parlemen cukup  besar  dari  eksekutif.  Pada  sistem parlementer,  Dewan  Menteri  yakni kabinet  memiliki  tanggung  jawab  pada parlemen.
Kemudian diuraikan dijabarkan bahwa sistem ini memberikan gambaran  keadaan-keadaan  yang  mana lembaga  eksekutif  memiliki  tanggung jawab
pada lembaga legislatif menjadikan lembaga eksekutif bisa jatuh disebabkan legislatif lewat adanya mosi- mosi tidak percaya. 10 Namun dikarenakan  eksekutif  yakni  perdana menteri mempunyai pengaruh yang kuat dikarenakan didasarkan melalui mayoritas  suara  di  parlemen,  jadi perdana  menteri  kesulitan  untuk  dapat jatuh karena
parlemen.
Sistem
parlementer  memiliki  kriteria-kriteria terdapatnya  relasi  diantara  legislatif serta  eksekutif,  yang  mana  satu  sama lainnya  bisa  memberikan  pengaruhnya. Dalam  artian  memberikan  pengaruhnya yakni  bahwa  salah  satu  dari  dua lembaga  tersebut  memiliki  kapabilitas kekuasaan  ( Power  Capacity )  untuk
9 Ahmad  Yani,  “Sistem  Pemerintahan Indonesia:  Pendekatan  Teori  Dan  Praktik,”
Lentera Hukum 5, no. 2 (2018): 248.
10 Muliadi  Anangkota,  “KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian),” CosmoGov
3, no. 2 (2017): 148.
menjatuhkan  lembaga  lainnya  dari lembaganya. 11
Sedangkan  sistem  presidensiil berdasarkan  Syafiie,  sistem  tersebut bahwa Presiden selaku eksekutif mempunyai  kuasa  yang  cukup  kuat, dikarenakan  Presiden  adalah  kepala negara  presiden  juga  menjadi  kepala pemerintahan  yang  pada  saat  sama menjadi
memimpin kabinet. 12 Dikarenakan hal tersebut supaya tidaklah  menjadikan  pada  pemimpin ditraktor,  jadi  dibutuhkan check  and balances , diantara lembaga-lembaga negara, hal inilah yang selanjutnya yang dikenal  dengan melakukan  cek  pada kekuatan  lainnya  dengan  kekuatan. Pemikiran  sejenis  juga  dinyatakan melalui Sarundajang, sistem presidensial menaruh  Presiden  menjadi  kepala negara  pada  saat  bersamaan  adalah kepala  eksekutif.  Presiden  bukanlah terpilih melalui legislatif, namun bersamaam  legislatif  terpilih  dengan langsung melalui rakyat pada pemilihan umum.  Dikarenakan  hal  tersebut, Presiden  tidaklah  memiliki  tanggung jawab  pada  legislatif,  jadi  Presiden beserta  kabinet  tidaklah  bisa  jatuh  dari jabatan  karena  lembaga  legislatif.  Hal yang sama, Presiden juga tidaklah dapat melakukan  pembubaran  parlemen.  Dua lembaga  tersebut  menjalankan  tugas- tugasnya  berdasarkan  pada  ketentuan- ketentuan konstitusi hingga berakhirnya periode jabatan.
Sistem  pemerintahan  campuran tersebut  yang  dimaksud  yakni  sistem pemerintahan  sebuah  negara  yang tidaklah mengikuti sistem pemerintahan presidensial murni serta sistem pemerintahan parlementer murni. Bentuk  campuran  bisa  memperlihatkan ciri  presidensial  ataupun  parlementer yang  lebih  ditonjolkan.  Giovani  Sartori berpendapat bahwa
bentuk pemerintahan  campuran  itu  menjadi
11 Ibid.
12 Ibid.
kompromi-kompromi
diantara pemikiran  yang  ekstrem  pada  sistem pemerintahan  presidensial  murni  serta sistem pemerintahan parlementer murni.
Akan  adanya  kesadaran  kemungkinan- kemungkinan munculnya potensi pemimpin  yang  ditraktor  dan  suara mayoritas  yang  lebih  didengar  yang lekat untuk sistem presidential pada saat sudah  ekstrem,  serta  adanya  potensi akan tidak stabilnya pemerintahan pada sistem  parlementer. 13 Di  Perancis misalnya  yang  menerapkan  adanya kedua lembaga eksekutif yakni Presiden serta  Kabinet  yang  terpimpin  melalui Perdana  Menteri.  Selanjutnya  Presiden sebagai kepala eksekutif bisa berwenang menjadikan parlemen bubar, hal tersebut terpengaruh  dikarenakan  pada  periode ketiga republik (1870-1940) serta keempat  republik  (1946-1958)  Perancis menggunakan pemerintahan parlementer serta ketika sudah menerapkan amendemen konstitusi Perancis  pada  1962,  kemudian  Perancis menggunakan  sistem  presidensial.  Hal tersebut menjadikan sistem
pemerintahan  Perancis  pada  periode sekarang  yakni  sistem  campuran  (semi presidensial)  yang  mana  nampak Presiden  menyelenggarakan  kekuasaan yang nyata (menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan), namun tidaklah semuanya kekuasaan pemerintahan  menjadi  milik  Presiden. Kabinet Perancis tetaplah menyelenggarakan  kekuasaan  nyata bersamaan  dengan  kekuasaan  nyata yang  menjadi  milik  Presiden.  Presiden Perancis secara langsung terpilih melalui rakyat  serta  Presiden  Perancis  tidak memiliki  tanggung  jawab  pada  badan perwakilan  yakni  majelis  nasional. Namun  Presiden  sebagai  pemimpin
13 indah  Sari,  “Karakteristik  Sistem
Pemerintahan Moderen Ditinjau Dari Persfektif Ilmu Negara,” Jurnal Ilmiah Hukum
Dirgantara (2011), p. 11.
eksekutif  bisa  menjadikan  parlemen bubar. 14

## Metode Penelitian
Metode  pada  sebuah  penelitian adalah  satu  diantara  faktor  untuk permasalahan untuk selanjutnya dianalisis,  yang  mana  metode  dari penelitian  menjadi  metode  utama bertujuan  supaya  menggapai  tingkat ketelitian  jenis  serta  jumlah  yang  ingin dicapai.  Penelitian  memiliki  tujuan menemukan kebenaran dengan sistematis  melalui  metodologis,  serta konsistensi pada penelitian hukum suatu aktivitas  ilmiah  yang  didasari  pada pemikiran  tertentu  serta  sistematika melalui  cara  menganalisis. 15 Penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, pemikiran tertentu, serta  sistematika  yang  memiliki  tujuan untuk mendalami suatu maupun beberapa  gejala  hukum  dengan  jalan menganalisisnya. 16 Penelitian  memakai jenis penelitian yaitu normatif ( normative ), yakni jenis penelitian melalui pengkajian  serta  menyertakan  analisisa- analisisa  ketentuan  sebuah  peraturan perundang-undangan serta sumber tertulis  yang  lainnya,  contohnya  jurnal, buku,  artikel,  koran,  majalah,  serta kamus.  Berdasarkan  permasalahan  yang akan  penulis  teliti,  maka  penelitian  ini dilaksanakan maupun ditujukan memakai peraturan perundang- undangan,  jurnal,  dan  buku.  Pada penelitian  ini,  yang  ditekankan  yaitu aspek  hukum  pada  konstitusi  yang berkaitan  dengan  haluan  negara.  Oleh sebab  itu,  penelitian  ini  yakni  suatu kegiatan  untuk  akan  mengkaji  berbagai hal  untuk  menyelesaikan  permasalahan
14 Ibid.
15 Khuzafah  Dimyati  and  Kelik Wardiyono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta: Fh UMS, 2004), p. 13.
16 Sarjono  Soekanto, Penelitian  Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), p. 1.
yang  internal  pada  hukum  positif. 17
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan yaitu  pendekatan  dengan  perundang- undangan yang berkaitan dengan haluan negara  berdasarkan  konstitusi,  buku, dan  jurnal,  yakni  pendekatan  untuk menganalisa
serta mengkaji permasalahan  dengan  memakai  prinsip dan  didasarkan  pada  data  kepustakaan dengan library  research .  Penelitian  ini ditekankan pada segi yuridisnya, dengan mempelajari pada peraturan perundang- undangan, jurnal, serta buku.
Perencanaan  Haluan  Negara  dalam kaitan Sistem Pemerintahan di Indonesia Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR)  membawa  pemikiran  mengenai mengamendemen Undang-Undang
Dasar  (UUD)  1945  selanjutnya  disebut dengan  UUD  NRI  1945.  Hal  tersebut disampaikan  langsung  melalui  Ketua MPR,  Bambang  Soesatyo,  pada  saat berlangsungnya  Sidang  Tahunan  MPR serta  Sidang  DPR  serta  DPD.  Di  depan Presiden, beberapa Menteri dari Kabinet, anggota  DPR,  serta  DPD,  beliau menyatakan  amendemen  UUD  1945 akan  dilaksanakan  dengan  terbatas. 18 Bambang Soesatyo melalui
keteranggannya  pada  20  Agustus  2021 menyatakan,  antara  lain  penambahan satu ayat pada pasal 3 yang memberikan kewenangan  pada  MPR  untuk  merubah serta  memberikan  ketetapan  Pokok- Pokok  Haluan  Negara  (PPHN),  serta adanya  tambahan  ayat  pada  pasal  23
17 Kornelius;  Azhar  Benuf  Muhamad,
„Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer‟,  Gema  Keadilan,  Vol  7,  No  1 (2020): Gema Keadilan, 2020, 20–33.
18 Yefta  Christopherus  AS,  2021,  Pakar HTN  UNS  Tanggapi  Wacana  MPR  Lakukan Amendemen  UUD  1945  Secara  Terbatas, https://uns.ac.id/id/uns-update/pakar-htn- uns-tanggapi-wacana-mpr-lakukan- amendemen-uud-1945-secara-terbatas.html , diakses pada 30 Januari 2022
yang  memberikan  aturan  mengenai kewenangan  DPR  untuk  melakukan penolakan  pada  RUU  APBN  yang ditawarkan  Presiden  bila  dianggap  tak sesuai didasarkan pada PPHN. 19
Terdapat dua pandangan terdapat  penerapan  haluan  negara. Pertama,  pihak  yang  mendukung adanya  haluan  negara.  Kedua,  pihak yang tidak setuju adanya haluan negara. Oleh  karena  itu,  diskusi  terkait  adanya haluan  negara  di  Indonesia  sangat menarik  terutama jika  dikaitkan  dengan sistem presidensil di Indonesia. Berkaitan sistem pemerintahan
presidensil  yang  ada  di  Indonesia, kedudukannya  diisi  Presiden  yang berfungsi  memimpin  negara  serta pemerintahan.  Sebelum  terpilih  menjadi seorang  Presiden,  kandidat  Presiden akan  terpilih  lewat  pemilihan  umum yang  diselenggarakan  tiap  5  tahun. Presiden  bertanggung  jawab  langsung kepada rakyat. Namun, dengana adanya haluan  negara,  Presiden  juga  harus mempertanggung  jawabkan  penerapan haluan negara kepada MPR.
Pihak  yang  mendukung  haluan negara  merasa  bahwa  haluan  negara tersebut penting. Haluan Negara diperlukan  untuk  bangsa  Indonesia terutama terkait bangsa yang berkembang  ( developing  country )  untuk memberikan  kekuatan  pada  arah  serta rasa  pasti  pada  pembangunan  untuk terwujudnya  tujuan  negara. 20 Tujuan negara  Indonesia  telah  terdapat  pada Pembukaan  UUD  NRI  1945.  Tujuan negara yang telah ada pada konstitusi itu dijadikan  landasan  filosofis  untuk terbangunnya  negara  pada  beragam bidang. Pada konteks ini, Haluan Negara dijadikan  aspek  jabaran  dari  tujuan negara  yang  memiliki  fungsi  menjadi pedoman  serta  arahan  pembangunan
19 Ibid
20 Sudirta,  “Makna,  Kedudukan,  Dan Implikasi  Hukum  Haluan  Negara  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”
negara.  Sejarah  memperlihatkan  bahwa adanya Haluan Negara pada sistem tata negara  di  Indonesia  terjadi  perubahan- perubahan.  Pada  periode  Orde  Lama serta  Orde  Baru,  Haluan  Negara memiliki  peran  sangat  penting  untuk menjadi pedoman pembangunan negara, yang  pada  saat  itu  perwujudan yuridisnya  adalah  Garis-Garis  Besar Haluan  Negara  (GBHN). 21 Namun,
terjadinya reformasi menjadikan keberadaan Haluan Negara jadi dihapuskan  dengan  amendemen  UUD NRI 1945 yang menghapuskan GBHN. Bersesuaian pada
semangat terbentuknya MPR, MPR dilihat menjadi lembaga  yang  menjadi  wakil  berbagai unsur-unsur  kekuatan  bangsa.  Hal tersebut  bersesuaian  pada  semangat kekeluargaan pada demokrasi perwakilan. Oleh sebab tersebut, keseluruhan rakyat,
keseluruhan golongan,  serta  keseluruhan  daerah mempunyai  perwakilan  pada  MPR. 22
Pada  adanya  kedudukan  MPR  itu, meskipun  amendemen  UUD  NRI  1945 sudah  mengapuskan  adanya  wewenang MPR  pada  pembuatan  GBHN  serta disebarkannya kedaulatan rakyat dengan  fungsi-fungsinya  pada  lembaga negara lain berdasarkan pada UUD NRI 1945,  tidaklah  bisa  menjadi  kategori upaya-upaya  untuk  mennghapuskan konsep awalan dari MPR untuk menjadi perpanjangan  tangan  dari  kedaulatan rakyat, disebabkan  tetaplah MPR menjadi  lembaga  tinggi  pada  periode untuk  penyusunan  serta  penetapan UUD. 23 Sama  halnya  pada  pemaknaan GBHN  menjadi  Haluan  Negara  pada sistem  tata  negara  Indonesia,  GBHN menjadi  usaha  tersusunnya  pemikiran filosofis  serta  strategis  berkaitan  pada kepentingan-kepentingan  demi  menjadi wadah  tujuan  bangsa  yang  telah diamanatkan  pada  Pembukaan  UUD
21 Ibid.
22 Ibid. 23 Ibid.
NRI  1945.  GBHN  menjadi  garis  haluan demi  menjabarkan  dari  Pancasila  serta UUD  NRI  1945  pada  panduan  atau pedoman untuk terselenggaranya negara.  Sebagaimana  yang  telah  bahas sebelumnya,  adanya  GBHN  ataupun Haluan  Negara  menjadi  pilara  pada triangle  state  concensus yang  adalah antara  UUD  NRI  1945,  Pancasila,  serta Haluan  Negara  menjadikannya  sebagai pokok-pokok  panduan  dalam  bangsa serta  negara.  Dengan  menjadi  pilar tersebut, Haluan Negara memiliki fungsi menjadikan sebagai tafsiran secara resmi negara.
Jika dihubungan pada kekuasaan lembaga negara yakni legislatif, yudikatif,  serta  yudikatif,  maka  dapat dilihat  adanya  haluan  negara  sebagai panduan  bagi  pemerintah  terkhusus Presiden dalam menjalankan kekuasaanya.  Selain  itu,  MPR  sebagai perwakilan rakyat dapat mengintepretasikan  bagaimana  haluan negara tersebut telah dijalankan Presiden atau  belum.  Adanya  MPR  sebagai perwakilan rakyat menjadikan terdapatnya pengawasan pada
kekuasaan  Presiden  yang  ada  saat  ini. Hal  ini  juga  menjadikan  pertanggung jawaban  Presiden  kepada  rakyat  lewat wakilnya  di  MPR  lebih  transparan  dan memiliki  pertanggung  jawaban  yang tinggi.
Pandangan  pihak  yang  tidak setuju  adanya  haluan  negara  juga memiliki pemikirannya. Rencana amendeman  dapat  memberi  jalan kepada  MPR  untuk  dijadikan  lembaga tertinggi lagi.  ketika  GBHN  atau  haluan negara  diberlakukan  lagi,  MPR  dapat memberhantian  presiden  kapan  saja. Ketua  DPP  PKS,  Mardani  Ali  Sera menyatakan  pemikiran  memberlakukan haluan negara justru dapat memundurkan  demokrasi  yang  telah dijalankan  di  periode  reformasi  ke
periode  orde  baru. 24 Pada  hal  itu,  pada saat  MPR  mempunyai  wewenang memberikan  ketetapan  pada  GBHN dengan  tak  lansung  sudah  dijadikan sebagaii  lembaga  tertinggi  yang  berarti Presiden
ataupun pemerintahan memiliki  kedudukan  yang  ada  di bawahnya  MPR. 25 Selain  hal  tersebut, Direktur  Eksekutif  Perludem,  Titi Anggraini  menyarakan  perencanaan amendemen dengan
memberikan kewenangan  pada  MPR  terkait  GBHN dapat  merusak  penerapan  presidensial yang  telah  berjalan  sekarang. 26 Hal tersebut  dikarenakan  saat  ini  Presiden serta wakil dipilih langsung oleh rakyat, memang  seharusnya  memiliki  tanggung jawab  langsung  pada  rakyat,  bukanlah pada  MPR  lewat  GBHN  yang  telah dibentuk.
Kewenangan Presiden berkurang bila adanya GBHN. Harusnya Presiden dipilih memperoleh kepercayaan  dari  rakyat.  Lebih  lanjut, Titi  meyatakan  bahwa  dalam  konteks kembalinya Bahwa untuk
mengembalikan  adanya  haluan  negara pada  UUD  NRI  1945,  bukannya  tidak dimungkinkan  kekuasaan  akan  terus- menerus  mempertahankan  stabilitas politik  yang  dimana  tiap  rakyat  akan terbatasi  kebebasannya.  Permasalahan stabilitas tersebut dapat diperluaskan tak hanya  pada  konteks  berkaitan  dengann stabilitas  ekonomi  serta  politik,  namun nantinya  hak  dalam  menyebarkan pendapat dapat terkurangi, hak ekspresi terkurangi, dengan anggapan bahwa hal tersebut dikarenakan terdapatnya kemauan pada stabilitas.
Secara  historis  pun  timbul ketakutan  akan  penyimpangan  dari haluan  negara.  Secara  historis,  haluan negara  di  Indonesia  dimula  ketika
24 BBC,  “Apa  Yang  Terjadi  Jika  GBHN Dihidupkan  Kembali?,”  last  modified  2019, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-
49364397, diakses pada 30 Januari 2022.
25 Ibid. 26 Ibid.
setelah  kemerdekaan,  pada  saat  1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diberi  petugasan  bersama  Presiden ketika  belum  dibentuknya  MPR  serta DPR.  KNIP  memberikan  usulan  pada pemerintah  supaya  komite  tersebut diberikan  kekuasaan  legislatif  untuk membentuk  GBHN.  Pemikiran  itu diterima  pemerintah  yang  diwakilkan lewat Wakil Presiden yakni Mohammad Hatta  serta  bersama  dengan  Sekretaris Negara lewat terbitnya Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945. 27 Kemudian pada  1947  hingga  1950  Wakil  Presiden sudah  memiliki  rumusan  pokok  serta kebijakan-kebijakan  politik  serta  hukum pada  pembangunan  nasional  yang disebut  dengan  Plan  Produksi  Tiga Tahun RI, akan tetapi disebabkan ketika periode tersebut rumusan pembangunan yang  dirumuskan  melalui  Mohammad Hatta  tidaklah  bisa  dijalankan  secara baik  dikarenakan  Indonesia  sedang sibuk  pada  adanya  agresi  militer  dari Belanda  serta  sekutu  yang  datang. Dokumen-dokumen GBHN benar tercipta pada pertama kali di tahun 1960 yang  termuat  lewat  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  1  Tahun  1960  Tentang Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara.  Pada Perpres  Pasal  1  dimuat  bahwa  ketika MPR  belum  terbentuk,  jadi  manifesto politik  Indonesia  yang  dinyatakan  di tanggal  17  Agustus  melalui  Presiden Soekarno  ataupun  panglima  tertinggi angkatan  perang  menjadi  Garis-Garis Besar  dari  Haluan  Negara.  Kemudian berlanjut  pada  1963  lewat  Penetapan Presiden  No.  12  Tahun  1963,  Dewan Perancangan
Nasional (Depernas)
dirubah  menjadi  Badan  Perencanaan
27 moh. Hudi, “Perencanaan Pembangunan  Nasional  Dalam  Sistem Pemerintahan Presidensiil (Studi Perbandingan  Antara  Model  Garis-Garis Besar Haluan Negara Dan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional),” Tesis
Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara (2018), p. 6. .
Pembangunan  Nasional  (Bappenas). 28
Tugas  milik  Bappenas  tersebut  yakni menciptakan rancangan-rancangan pembangunan nasional semester berencana  8  tahun  dimulai  sejak  1960- 1969 lewat TAP MPRS No. II/MPRS/1960  di  3  Desember  Tahun
1960. 29 Akan  tetapi  pada  realitasnya bangsa  Indonesia  diharuskan  untuk tidak melanjutkannya dikarenakan rencana pembangunan ketika itu tidaklah  bisa  dijalankan  secara  baik. Faktor  yang  berpengaruh  tidaklah berjalannya  perencanaan  pembangunan secara maksimal yakni disebabkan ketika dulu  keadaan  ekonomi  sedang  tidak baik,  hingga  terdapat  pemikiran  bahwa ketika periode tesebut, keadaan ekonomi sudah  lumpuh  hingga  pembangunan tidak  terlaksana  berdasarkan  kehendak pemerintah.
Kemudian Soekarno turun jabatan menjadi Presiden lalu digantikan oleh  Soeharto  sebagai  Presiden  yang melanjutkan  jalannya  pemerintahan  di Indonesia.  Ketika  masa  jabatannya, Presiden  Soekarno  dikenal  sebagai periode orde lama, kemudian pada masa jabatan  Presiden  Soeharto  dikenal sebagai  periode  orde  baru.  Soeharto yang  menjadi  pengganti  Soekarno menjadi  Presiden  mempunyai  tanggung jawab  berat  dikarenakan  diharuskan memiliki tanggung jawab untuk pemulihan  keadaan  ekonomi  yang tengah  terpuruk.  Kemudian  Soeharto bekerja  sama  bersama  para  pakar ekonomi menciptakan serta merumuskan beragam strategi perencanaan pembangunan demi pemulihan  keadaan  ekonomi  pada periode  itu.  Ketika  di  tahun  1967 Soeharto menerbitkan Instruksi presidium  Kabinet  No.  15/EK/IN/1967 yang  memberi  tugas  kepada  Bappenas demi  pembuatan  rencana  memulihkan kondisi  ekonomi,  selanjuitnya  setelah
28 Ibid, p. 7.
29 Ibid, p. 7.
instruksi  itu,  Bappenas  bisa  membentuk dokumen  yang  disebut  sebagai  rencana pembangunan  lima  tahunan  1  (repelita 1)  dalam  periode  tahun  1969  hingga sampai  tahun  1973. 30 Di  periode  repelita tersebut  sudah  dilangsungkan  serta dijalankan  hingga  sampai  tahun  1998. Prosesi  perencanaan  ketika  periode repelita  mesti  berdasarkan  pada  GBHN yang  dibentuk  lewat  MPR  yang melaksanakan  sidang  tiap  lima  tahun satu  kali.  Akan  tetapi,  setelahnya berlangsung  repelita  ke  enam  yang seharusnya  akan  masuk  kepada  repelita ke  tujuh  tidaklah  dapat  diwujudkan. Keadaan  itu  disebabkan  Indonesia mendapatkan  krisis  yang  menghampat semua  upaya  rencana  pembangunan nasional yang sudah direncanakan pada awalan periode orde baru, ketika itu juga tertanda dengan realitas bahwa Indonesia masuk era reformasi. Jika dihubungkan dengan kekuasaan  lembaga negara yakni legislatif, yudikatif, serta yudikatif, maka dapat  dilihat  adanya  haluan  negara dapat menjadikan satu lembaga tertentu memiliki kekuatan atas lembaga lainnya. Dalam  konteks  ini,  maka  MPR  dapat menyatakan  Presiden  tidak  sesuai dengan  haluan  negara.  Hal  ini  seolah mengembalikan  MPR  menjadi  lembaga tertinggi  negara.  Selain  itu,  Presiden yang  berkuasa  ketika  itu,  ketika  partai yang  mengusungnya  tidak  menjadi mayoritas  di  parlemen,  maka  potensi Presiden tersebut dijatuhkan dapat lebih tinggi.  Oleh  karena  itu,  Presiden  seolah diharuskan  mengikuti  pandangan  MPR dalam  menjalankan  haluan  negara. Jika dikaitkan dengan sistem presidensil bahwa  Presiden  bertanggung  jawab langsung  kepada  rakyat.  Namun, dengan  adanya  haluan  negara,  Presiden juga  harus  mempertanggung  jawabkan penerapan  haluan  negara  kepada  MPR. Maka  jika  dilihat  kewenangan  pada pembentukan  GBHN,  MPR  senelumnya
30 Ibid, p. 8.
dijadikan  Lembaga  yang  memiliki wewenang  untuk  penetapan  GBHN pada  aturan  Pasal  3  UUD  NRI  1945 sebelum  adanya  amendemen.  Bagir Manan  mengatakan  bahwa  wewenang pembuatan  GBHN  pada  MPR  yang dimaksud pada UUD NRI 1945 sebelum amendemen, tidak bisa terpisahkan pada kaitan rakyat yang memiliki kedaulatan. 31 Selanjutnya Bagir Manan
menyatakan  bahwa  kehendak  para pendiri-pendiri  bangsa  yang  memiliki arah.  Sebagai  implementasi  dari  rakyat yang memiliki kedaulatan yang memiliki arah,  menciptakan  sistem  garis  besar dari  haluan  negara  tidak  sekadar  sistem kerja  dari  perencanaan  atau planning system namun  untuk  alat  menjalankan rakyat  yang  memiliki  kedaulatan  yang mempunyai  arah. 32 Tafsiran  yang dilaksanakan  Bagir  Manan  tidak  tanpa beralasan  jika  direlasikan  pada  hal substansi UUD  NRI 1945 yang memberikan  wewenang  MPR  untuk mewujudkan  rakyat  yang  memiliki kedaulatan  pada  Pasal  1  ayat  (2)  UUD NRI  1945  sebelum  amendemen. 33 Kemudian  UUD  NRI  1945  amendemen mengamanatkan kedaulatan rakyat bukan  memiliki  sifat  tunggal  jadi kepemilikan MPR, tetapi dengan adanya hak konstitusional MPR untuk menjalankan amendemen UUD,
menunjukkan  wewenang  MPR  yang strategis.

## Penutup
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR)  membawa  pemikiran  mengenai mengamendemen  UUD  NRI  1945.  Hal tersebut  disampaikan  langsung  melalui Ketua  MPR,  Bambang  Soesatyo,  beliau menyatakan  amendemen  UUD  1945
31 Sudirta,  “Makna,  Kedudukan,  Dan
Implikasi  Hukum  Haluan  Negara  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”
32 Ibid. 33 Ibid.
akan  dilaksanakan  dengan  terbatas.
Bambang Soesatyo melalui keteranggannya  pada  20  Agustus  2021 menyatakan, antara lain ditambahkannya ayat pada pasal 3 yang memberikan  kewenangan  pada  MPR untuk  melaukan  perubahan  serta menetapkan Pokok-Pokok Haluan
Negara  (PPHN).  Berkaitan  sistem pemerintahan  presidensil  yang  ada  di Indonesia,  kedudukannya  diisi  Presiden yang  berfungsi  memimpin  negara  serta pemerintahan.  Sebelum  terpilih  menjadi seorang  Presiden,  kandidat  Presiden akan  terpilih  lewat  pemilihan  umum yang  diselenggarakan  tiap  5  tahun. Aturan tersebut tercantum melalui Pasal 4  Ayat  1  UUD  1945,  yang  menyatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia memanglah  dipimpin  melalui  seseorang Presiden:  “Presiden  RI  memegang kekuasaan  pemerintahan  berdasarkan Undang-Undang Dasar.”
Das seinnya adalah setelah reformasi di  Indonesia  pada  1998,  menjadikan adanya  perubahan-perubahan  terkhusus pada  tata  negara  Indonesia  yang terdapat  perkembangan  cukup  pesat. Reformasi  juga  menciptakan  tatanan pada  sistem  tata  negara  sehingga keseluruhan  sendi  kehidupan  bangsa serta  negara.  Amendemen  UUD  NRI 1945 juga menjadi salah satu perwujudan pada  tujuan  reformasi  untuk  bidang lembaga-lembaga negara.  Pada  beragam perubahan-perubahan itu, harus dipahami  bahwa  ada  beberapa  hal-hal yang  perlu  dibahas  ulang  setelah reformasi, salah satunya yakni hapusnya GBHN.  Das  sollennya  adalah  MPR  RI sedang  melaksanakan  kajian  mengenai bentuk  hukum  dari  Pokok-pokok Haluan
Negara (PPHN) yang
merupakan  satu  dari  beberapa  yang direkomendasikan oleh MPR pada masa 2014-2019.  Ketika  22  Juni  2021,  Ketua Badan  Pengkajian  (BP)  MPR  Djarot Saiful  Hidayat  menyatakan  bahwa  MPR RI  masih  melaksanakan  kajian  dengan
mendalam  mengenai  bentuk  hukum serta isi pada PPHN itu sendiri.
Pihak  yang  mendukung  haluan negara  merasa  bahwa  haluan  negara tersebut penting. Haluan Negara diperlukan  untuk  bangsa  Indonesia terutama terkait bangsa
yang berkembang  ( developing  country )  untuk memberikan  kekuatan  pada  arah  serta rasa  pasti  pada  pembangunan  untuk terwujudnya  tujuan  negara.  Tujuan negara  Indonesia  sudah  diatur  secara jelas  pada  Pembukaan  UUD  NRI  1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia  serta  keseluruhan  tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  serta  keikutsertaan pada pelaksanaan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan,
perdamaian abadi serta keadilan sosial.” Tujuan  negara  yang  telah  ada  pada konstitusi itu dijadikan landasan filosofis untuk  terbangunnya  negara  pada beragam  bidang.  Pada  konteks  ini, Haluan  Negara  dijadikan  aspek  jabaran dari tujuan negara yang memiliki fungsi menjadi pedoman serta arahan pembangunan negara. Sejarah
memperlihatkan  bahwa  adanya  Haluan Negara  pada  sistem  tata  negara  di Indonesia  terjadi  perubahan-perubahan. Pada  periode  Orde  Lama  serta  Orde Baru,  Haluan  Negara  memiliki  peran sangat  penting  untuk  menjadi  pedoman pembangunan negara, yang pada saat itu perwujudan  yuridisnya  adalah  Garis- Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN). Akan tetapi, terjadinya reformasi menjadikan  keberadaan  Haluan  Negara jadi  dihapuskan  dengan  amendemen UUD  NRI  1945  yang  menghapuskan GBHN.  Bersesuaian  pada  semangat terbentuknya MPR, MPR dilihat menjadi lembaga  yang  menjadi  wakil  berbagai unsur-unsur  kekuatan  bangsa.  Hal tersebut  bersesuaian  pada  semangat kekeluargaan
pada demokrasi perwakilan. Oleh sebab tersebut, keseluruhan
rakyat, keseluruhan
golongan,  serta  keseluruhan  daerah mempunyai  perwakilan  pada  MPR.  Jika dihubungkan  pada  kekuasaan  lembag negara  yakni  legislatif,  yudikatif,  serta eksekutif,  maka  dapat  dilihat  adanya haluan  negara  sebagai  panduan  bagi pemerintah  terkhusus  Presiden  dalam menjalankan  kekuasaanya.  Selain  itu, MPR  sebagai  perwakilan  rakyat  dapat mengintepretasikan  bagaimana  haluan negara tersebut telah dijalankan Presiden atau  belum.  Adanya  MPR  sebagai perwakilan rakyat menjadikan terdapatnya pengawasan pada
kekuasaan  Presiden  yang  ada  saat  ini. Hal  ini  juga  menjadikan  pertanggung jawaban  Presiden  kepada  rakyat  lewat wakilnya  di  MPR  lebih  transparan  dan memiliki  pertanggung  jawaban  yang lebih tinggi.
Pandangan  pihak  yang  tidak setuju  adanya  haluan  negara  juga memiliki pemikirannya. Rencana amendeman  dapat  memberi  jalan kepada  MPR  untuk  menjadi  lembaga tertinggi lagi.  ketika  GBHN  atau  haluan negara  diberlakukan  lagi,  MPR  dapat memberhantian  presiden  kapan  saja. Ada pula pemikiran bahwa memberlakukan  haluan  negara  justru dapat  memundurkan  demokrasi  yang telah  dijalankan  di  periode  reformasi  ke periode  orde  baru.  Pada  hal  itu,  pada saat  MPR  mempunyai  wewenang memberikan  ketetapan  pada  GBHN dengan  tak  lansung  sudah  dijadikan sebagaii  lembaga  tertinggi  yang  berarti Presiden ataupun pemerintahan memiliki  kedudukan  yang  ada  di bawahnya  MPR.  Selain  hal  tersebut, terdapat  pemikiran  bahwa  perencanaan amendemen dengan memberikan kewenangan  pada  MPR  terkait  GBHN dapat  merusak  penerapan  presidensial yang  telah  berjalan  selama  ini.  Hal tersebut  dikarenakan  saat  ini  Presiden serta wakil dipilih langsung oleh rakyat, memang  seharusnya  memiliki  tanggung jawab  langsung  pada  rakyat,  bukanlah pada  MPR  lewat  GBHN  yang  telah
dibentuk. Kewenangan Presiden berkurang bila adanya GBHN. Harusnya Presiden dipilih memperoleh kepercayaan  dari  rakyat.  Lebih  lanjut, bahwa dalam konteks untuk
mengembalikan  adanya  haluan  negara pada  UUD  NRI  1945,  bukannya  tidak dimungkinkan  kekuasaan  akan  terus- menerus  mempertahankan  stabilitas politik  yang  dimana  tiap  rakyat  akan terbatasi  kebebasannya.  Permasalahan stabilitas tersebut dapat diperluaskan tak hanya  pada  konteks  berkaitan  dengann stabilitas  ekonomi  serta  politik,  namun nantinya  hak  dalam  menyebarkan pendapat dapat terkurangi, hak ekspresi terkurangi, dengan anggapan bahwa hal tersebut dikarenakan terdapatnya kemauan pada stabilitas.
Daftar Pustaka anangkota,  Muliadi.  2017.  “Klasifikasi
Sistem  Pemerintahan  (Perspektif Pemerintahan  Modern  Kekinian).” Cosmogov 3(2):148. Doi: 10.24198/Cosmogov.V3i2.14725. Bbc.  2019.  “Apa  Yang  Terjadi Jika  Gbhn Dihidupkan  Kembali?”  Retrieved January 30, 2021 (Https://Www.Bbc.Com/Indonesi a/Indonesia-49364397). Benuf Muhamad, Kornelius; Azhar. 2020. “Metodologi  Penelitian  Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema  Keadilan (Vol 7,  No  1  (2020):  Gema  Keadilan):20– 33. Dimyati, Khuzafah, And Kelik Wardiyono.  2004. Metode  Penelitian Hukum . Surakarta: Fh Ums. Hudi, Moh. 2018. “Perencanaan
Pembangunan  Nasional  Dalam Sistem  Pemerintahan  Presidensiil (Studi  Perbandingan  Antara  Model Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara Dan Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional).” Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara .
Sari,  Indah.  2011.  “Karakteristik  Sistem Pemerintahan  Moderen  Ditinjau Dari Persfektif Ilmu Negara.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara .
Setya  Nugraha,  Harry.  2019.  “Mpr  Dan Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Veritas  Et  Justitia 5(1):191–217. Doi: 10.25123/Vej.3293. Soekanto,  Sarjono.  1990. Penelitian Hukum  Normatif .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Sudirta,  I.  Wayan.  2020.  “Makna, Kedudukan, Dan  Implikasi  Hukum Haluan  Negara  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia.” Jurnal Yuridis 7(2):258. Doi: 10.35586/Jyur.V7i2.2252. Yani, Ahmad. 2018a. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan  Teori  Dan  Praktek Konstitusi  Undang-Undang  Dasar 1945.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12(2):119. Doi: 10.30641/Kebijakan.2018.V12.119- 135. Yani, Ahmad. 2018b. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan  Teori  Dan  Praktik.” Lentera Hukum 5(2):248. Doi: 10.19184/Ejlh.V5i2.7004.