Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## ANALISIS  HUKUM  PERKAWINAN  BEDA  AGAMA  ANGGOTA POLRI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
Romario Manurung 1 , Ani Yumarni 2 , R. Yuniar Anisa Ilyanawati 3
123 Fakultas Hukum,  Universitas Djuanda Bogor . e-mail:
Abstract: Undang-undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan baik dalam pasal serta peraturan pelaksanaannya tidak mengatur secara tegas tentang perkawinan berbeda agama, tetapi jika dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan kepercayaannya itu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  dan  menganalisis tentang implementasi pada proses  izin  perkawinan  dalam  lingkup  Polri  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  upaya pencatatan perkawinan terhadap anggota Polri yang berbeda agama/kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normative.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  peraturan  Undang-undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan beda agama tidak diperbolehkan atau dilarang pelaksanaannya karena bertentangan dengan Undang- Undang     No.     16 Tahun      2019 Perkawinan, juga hukum agama yang diakui di Indonesia seperti Islam, Katolik dan Hindu. Perkawinan beda agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-undang Perkawinan maupun  Kompilasi  Hukum  Islam,  dengan  pertimbangan  dikeluarkannya  aturan  tersebut  adalah  untuk menghindari timbulnya keburukan/kerugian ( mafsadat ) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan ( maslahat ) yang ditimbulkan .
Keywords: Marriage, Different Religions, Police.
Abstrak: Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, both in its articles and implementing regulations, do not explicitly regulate marriages of different religions, but if you look at the provisions of Article 2 paragraph (1) which states that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. The aim of this research is to find out and analyze the implementation of the marriage permit process within the scope of the National Police and to find out and analyze efforts to register marriages for members of the National Police of different religions/beliefs. The research  method  used  is  a  normative  juridical  research  method.  The  research  results  show  that  the implementation of the regulations of Law no. 16 of 2019 concerning interfaith marriages are not permitted or prohibited because they conflict with Law no. 16 of 2019 Marriage, as well as religious laws recognized in Indonesia such as Islam, Catholicism and Hinduism. Marriage between different religions is something that cannot be justified based on the Marriage Law or the Compilation of Islamic Law, considering that the issuance of this regulation is to avoid causing greater harm/loss (mafsadat) in addition to the good/profit (maslahat) that arises.
Kata Kunci:Perkawinan, Beda Agama, Polri.

## 1. Pendahuluan
Perkawinan  menjadi  hal  yang  sakral  bagi  kehidupan  manusia.  Perkawinan merupakan sebuah perintah agama. Selain itu perkawinan juga adalah satu-satunya jalan penyaluran  seks  yang  disahkan  oleh  agama,  maka  pada  saat  orang  melakukan perkawinan  pada  saat  yang  bersamaan  dia  bukan  saja  memiliki keinginan  untuk melakukan  perintah  agama,  namun  juga  memiliki  keinginan  memenuhi  kebutuhan
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
biologisnya  yang  secara  kodrat  memang  harus  disalurkan.  Agama  Islam  juga  telah menetapkan  bahwa  satu-satunya  jalan  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis  manusia adalah hanya dengan perkawinan (Azizah 2017).
Perkawinan  merupakan  masalah  yang  esensial  bagi  kehidupan  manusia,  karena disamping  perkawinan  sebagai  sarana untuk  membentuk  keluarga,  perkawinan  tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga  menyangkut hubungan  keperdataan,  perkawinan  juga  memuat  unsur  sakralitas  yaitu  hubungan manusia  dengan  Tuhannya.  Karena  hubungan  itulah  untuk  melakukan  sebuah perkawinan  harus  memenuhi syarat  maupun  rukun  perkawinan,  bahwa  perkawinan harus  di  catat  dan  dilakukan  di hadapan  di  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  untuk mendapatkan kepastian hukum (Azizah 2017).
Bahwa  sesungguhnya  seseorang  yang  akan melaksanakan  sebuah  perkawinan diharuskan  memberitahukan  dahulu  kepada  Pegawai  Pencatat  Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai.  Dengan  adanya  pemberitahuan  tersebut,  K.  Wantjik  Saleh  berpendapat bahwa  maksud  untuk  melakukan  perkawinan  itu  harus dinyatakan  pula  tentang  nama, umur,  agama/kepercayaan,  pekerjaan,  tempat  kediaman  calon  mempelai.  Dalam  hal salah  seorang  atau kedua  calon  mempelai  pernah  kawin,  harus  disebutkan  juga  nama suami atau istri terdahulu (Saleh 1980).
Perkawinan merupakan dasar dari sendi susunan masyarakat.  Sebagaimana  telah diketahui,  unsur-unsur  berdirinya  suatu  negara  adalah  adanya  rakyat,  wilayah,  serta adanya pemerintah yang mengatur kedua unsur tersebut. Sedangkan rakyat/masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang kemudian berinteraksi dan membentuk kumpulan-kumpulan lebih besar yang dinamakan keluarga. Dengan perkataan lain, suatu negara  adalah  kumpulan  negara-negara  kecil,  yakni  kumpulan  keluarga-  keluarga  dari rakyatnya.  Inilah  kaitan  perkawinan  dengan  kehidupan  masyarakat  bernegara.  Rakyat sebagai  warga  negara  merupakan  faktor  utama  dalam  mendukung  tiap  gagasan pemerintah dalam membangun negara (Saleh 1980).
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pegawai  Negeri  adalah  setiap  warga  negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang  berwenang dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  negara  atau diserahi  tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12 Pasal   2   Ayat   (1)   Undang-undang Nomor    43    Tahun    1999    tentang    Perubahan Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Kepegawaian,  menyebutkan  Pegawai
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, yang  selanjutnya  disebut  dengan  Polri, adalah  badan  pemerintah  yang  bertugas  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada masyarakat.  Sudah  seharusnya  Polri  menjadi  teladan  yang  baik  bagi masyarakat  dalam  tingkah  laku,  tindakan,  dan  ketaatan  kepada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Bahwa peran dan tugas pokok Polri tersebut cukup berat, oleh karena itu kehidupan anggota Polri haruslah ditunjang dengan kehidupan suami istri yang harmonis  dan  serasi,  yang  dapat  menciptakan  suasana  tentram  dan  bahagia  dalam kehidupan rumah tangganya sehingga setiap anggota Polri ketika melaksanakan tugasnya tidak akan terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.
Untuk  melaksanakan  maksud  tersebut  di atas,  maka  dibentuklah  peraturan perkawinan yang khusus berlaku dalam lingkup Polri. Peraturan tersebut berupa Petunjuk Pelaksanaan Nomor Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi  Anggota  Polri  dan  Perssip.  Petunjuk  Pelaksanaan  ini  mengacu  kepada  Keputusan Menteri  Pertahanan  Keamanan/Panglima  Angkatan  Bersenjata  Nomor  Kep/01/I/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI.
Perkembangan  kemajuan  masyarakat  yang  cukup  pesat  seiring  dengan  arus globalisasi, menciptakan kesadaran tinggi tiap individu mengenai Hak Asasi Manusia yang dimilikinya,  serta  semakin  dijunjungnya  supremasi  hukum,  membuat  Petunjuk Pelaksanaan Nomor Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip dirasa sudah tidak  lagi memenuhi kebutuhan yang  ada dalam diri anggota Polri, khususnya terhadap anggota Polisi wanita (Polwan). Petunjuk Pelaksanaan Nomor Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip mengatur mengenai ketentuan khusus untuk Polwan yang jelas mencerminkan adanya diskriminasi gender di dalamnya. Ketentuan tersebut antara lain  mengenai  tidak  diperkenankannya  anggota  Polwan  untuk  kawin dengan  sesama anggota Polri yang golongan kepangkatannya lebih rendah dan adanya ikatan dinas yang harus  dijalani  sebelum  anggota  Polwan dapat  mengajukan  permohonan  izin  kawin. Berdasarkan  kebutuhan  atas  kekurangan  ini,  diadakan  Rapat  Kerja  Teknis  Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri pada tanggal 20 sampai dengan 21 Januari 2004 di Mabes Polri yang menghasilkan Surat Telegram Kapolri  Nomor Pol.: ST/574/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang berisi ketentuan Ijin Kawin, Cerai, Rujuk, dan Ijin Cuti bagi Polwan sebagai penyempurna  dari ketentuan  Petunjuk  Pelaksanaan  Nomor  Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip.
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk  membentuk keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah, menjamin  hak  anak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa perkawinan pada usia  anak  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  tumbuh  kembang  anak  dan  akan menyebabkan  tidak  terpenuhinya  hak  dasar  anak  seperti  hak  atas perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak  pendidikan,  dan hak sosial anak;  bahwa  sebagai  pelaksanaan  atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor  1  Tahun 1974  tentang Perkawinan; Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Menurut  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya  serta  peraturan  pelaksanaannya  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur secara tegas tentang perkawinan berbeda agama, tetapi jika dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  ini  menyatakan  bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing- masing agama untuk menentukan cara- cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Dengan itu apakah suatu perkawinan dilarang  atau tidak  dan  tergantung  pada  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  UUP  dan  juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing (Lestari 2018).
UUP  tidak  menjadi  solusi  sebagai  aturan  yang  mengatur  masalah  perkawinan  di Indonesia. Salah satu masalah perkawinan di Indonesia yaitu perkawinan beda agama di masyarakat  yang selalu  menjadi  kontroversi.  Perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  ini tidak  mudah  untuk  dilaksanakan  sehingga  kebanyakan  orang  yang  melakukan perkawinan beda  agama  keluar Negeri. Perkawinan beda agama yaitu ikatan perkawinan antara  seorang  pria  dan  seorang wanita yang  menganut  agama  dan  kepercayaan yang berbeda dengan tetap mempertahankan keyakinan nya masing-masing. Semua  agama tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, tetapi masih banyak masyarakat yang belum  memahami  tentang  hukum  perkawinan  beda  agama  dan  permasalahan  yang timbul dalam pelaksanaannya di Indonesia. Pada perkawinan beda agama tidak mudah
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
untuk dicatatkan, pencatatan perkawinan beda agama dapat dicatatkan apabila melalui penetapan  pengadilan,  tujuan  permohonan  tersebut  agar  pengadilan  mengeluarkan suatu  penetapan  dan  penetapan  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  sebagai  bentuk dispensasi dari pengadilan negeri agar perkawinan beda agama tersebut di izinkan secara hukum.
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan dengan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan pada hakikatnya tidak hanya sekedar sebuah ikatan formal, tetapi juga ikatan batin antara kedua individu yang  resmi  menjadi  suami  dan  istri.  Di  dalam  Hukum  perdata  perkawinan  merupakan persatuan jangka panjang yang mengikat secara hukum antara dua  orang yaitu laki-laki dan  perempuan  (Subekti  2013).  Perubahan  norma  dalam  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  ini  menjangkau  batas  usia  untuk  melakukan perkawinan,  perbaikan  norma  menjangkau  dengan  menaikkan  batas  minimal umur perkawinan  bagi  wanita.  Dalam  hal  ini  batas  minimal  umur  perkawinan  bagi  wanita dipersamakan  dengan  batas  minimal  umur  perkawinan  bagi  pria,  yaitu  19  (sembilan belas)  tahun.  Batas  usia  dimaksud  dinilai  telah  matang jiwa  raganya  untuk  dapat melangsungkan perkawinan  agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  sehat  dan  berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita  untuk  kawin  akan  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  rendah  dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua  serta  memberikan  akses  anak  terhadap  pendidikan  setinggi  mungkin.  Undang- undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
Perkawinan beda agama masih menjadi regulasi yang tidak jelas di dalam Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diperbaharui  oleh  Undang-undang Nomor  16  Tahun  2019  tetang  Perkawinan.  Namun  perkawinan  beda  agama  terjadi ditengah-  tengah  masyarakat  Indonesia  yang  heterogen.  Oleh  karena  itu,  untuk mencegah  terjadinya  anomali  di  tengah  masyarakat,  pemerintah  perlu  menerbitkan regulasi yang jelas seputar fenomena perkawinan beda agama yang terjadi lintas budaya Indonesia.  Perkawinan  sudah  menjadi  tradisi  dan  budaya  yang  sudah  ada  di  tengah- tengah  masyarakat  Indonesia  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dan  dipengaruhi  oleh pengalaman, pengetahuan, kepercayaan,  atau agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan (Hanifah 2019). Adanya perbedaan suku, ras, dan agama dalam masyarakat
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Indonesia  tentunya  tidak  menutup  kemungkinan  sebagian  masyarakat  Indonesia  akan memilih untuk menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan (Makalew 2013).
Legalitas  perkawinan  beda  agama  juga  dapat  mempengaruhi  hak  mewaris  anak yang dihasilkan  dari  perkawinan  tersebut.  Di  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya,  keluarga ibunya.” Salah satu hal yang dapat menghalangi seseorang mendapat warisan dari orang tuanya adalah perbedaan agama (Palandi 2013).
Berangkat  dari  fenomena  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama Anggota Polri Dikaitkan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”.

## 2. Metode
Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan  sejumlah  bahan  penelitian. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma (Martin Roestamy, Endeh  Suhartini  2020).  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah hukum  empiris.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat  kualitatif,  dengan cara menganalisis bahan hukum secara komprehensif baik bahan hukum primer maupun bahan  hukum  sekunder  yang  diperoleh  selama  melakukan  penelitian.  Selain  itu  juga dilakukan  secara  deskriptif  untuk  memberikan  gambaran  atau  pemaparan  atas  subyek dan  objek  penelitian  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  teori-teori yang berkaitan dengan teori perlindungan hukum dan hukum perkawinan.Analisis data pada penelitian  ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun  secara  sistematis  kemudian  dianalisis  secara  yuridis  normatif  untuk  mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

## 3. Pembahasan
Landasan  yuridis  perkawinan  di  Indonesia  tertuang  dalam  Undang-undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara  jelas  dan  konkrit mengenai perkawinan beda agama,  dalam  artian tidak  ada  frasa  yang  eksplisit  mengatur,  mengesahkan,  maupun melarang    perkawinan  beda agama. Selain itu, Undang-undang Nomor 1  Tahun  1974 menganut  sistem  norma  penunjuk  ( verwijzing )  pada  hukum  agama  dan  kepercayaan masing-masing  (Prodjodikoro  2010).  Perkawinan  sebagai  salah  satu  perbuatan  hukum
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
tentunya  juga  akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya  perbuatan  hukum  itu  harus  diperhatikan  dengan  cermat.  Dalam  Pasal  2 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  disebutkan  syarat  sahnya perkawinan, yaitu:
1. Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.
Berdasarkan  rumusan  Pasal  2  ayat  (1)  ini  dapat  disimpulkan  secara a  contrario bahwa  perkawinan  yang  diselenggarakan  tidak  sesuai dengan  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaan  pasangan  pengantin,  maka  dapat  dikatakan  perkawinan tersebut  tidak  sah.  Sedangkan  di  Indonesia  enam  agama  yang  diakui,  memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang  praktik  perkawinan beda agama.  Hukum  Islam  jelas  menentang  perkawinan  beda  agama,  bahkan  apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup.” Agama Kristen/Protestan  pada  dasarnya  melarang  pengikutnya  untuk  melangsungkan perkawinan  beda  agama,  karena  dalam  doktrin  Kristen,  tujuan  adanya  perkawinan adalah  untuk  mencapai  kebahagiaan  antara  suami,  istri,  dan  anak-anak  dalam  lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi (Hadikusumo 2020).
Hukum  Katolik  melarang  perkawinan beda  agama  kecuali  mendapatkan  izin  oleh gereja  dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak  mengatur  perkawinan  beda agama  dan  mengembalikan  kepada  adat  masing-masing  daerah,  sementara  agama Hindu  melarang  keras  perkawinan  beda  agama.  Dalam  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1) Undang-undang Perkawinan  juga kembali ditegaskan bahwa  dengan  perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan  harus  dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2)  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan  hukum  agama,  tetapi  apabila  belum  dicatatkan  pada  instansi  yang berwenang  baik  Kantor  Urusan  Agama  untuk  yang  beragama  Islam  ataupun  Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah  oleh negara (Djoko 2017).
Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,  perkawinan beda  agama  pertama  kali  diatur  dalam Regeling  op  de  Gemengde  Huwelijken  (GHR)
Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23, Staatbla d 1898 No. 158, yang
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
merupakan Peraturan  Perkawinan  Campur  (PPC).  Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan  campur  salah  satunya  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  yang  mengatur  bahwa Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan (Adji 2019).
Namun  dengan  eksistensi  Undang-  undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, menjadi dicabut dan tidak  berlaku  di  sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hanya terdapat pada  Pasal  57  yaitu  yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,  karena  perbedaan   kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Adji 2019).
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa,  faktor  beda  agama  tidak  lagi dimasukkan  dalam  aturan  perkawinan  campuran  berdasarkan  Undang-undang Perkawinan. Melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. Berbanding terbalik dengan Undang-undang  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam justru berani membuat gebrakan baru untuk mengatur persoalan perkawinan beda agama (O. S 2011), yaitu:
a) Pasal 4
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat ( 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b) Pasal 40 huruf c
Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita karena keadaan tertentu :
1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3) Sorang wanita yang  tidak  beragama islam.
Pasal ini bertalian erat dengan Pasal 18 yang mengatur : Bagi calon suami dan calon isteri  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  tidak terdapat  halangan  perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.
a) Pasal 44 :
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Seorang  wanita  Islam  dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
b) Pasal 61 :
Tidak sekufu tidak dapat dijadikan  alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak  sekufu  karena  perbedaan  agama  atau  ikhtilaafu  al  dien.  Pasal  61 merupakan  tindakan  pencegahan  perkawinan  yang  diajukan  sebelum  terjadi perkawinan, sehingga pasal ini tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi sah tidaknya  perkawinan  karena  belum  terjadi  akad  nikah.  Pencegahan  diajukan kepada  Pengadilan  Agama  dalam  daerah  hukum  tempat  perkawinan  akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat.
Melihat “ketertinggalan” Undang- undang Perkawinan dalam mengatur persoalan perkawinan beda agama dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka  penulis berpendapat  bahwa  perlu  adanya  upaya  penyempurnaan  terkait  perkawinan  beda agama  dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Karena meskipun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur perkawinan beda agama, namun yang menjadi problematika selanjutnya  adalah  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) hanya dimuat dalam  bentuk  Instruksi  Presiden,  dan  bukanlah  Undang-undang  maupun  turunannya, sehingga  tidak  dapat  termasuk  dalam  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam  Pasal  7  Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga agar lebih memiliki kekuatan mengikat,  seharusnya  Undang-undang      Perkawinan dilakukan  perubahan.  Utamanya dalam  Pasal  8  Undang-undang  Perkawinan  yang  mengatur  mengenai  larangan perkawinan  agar  menambahkan  perkawinan  beda  agama  sebagai  perkawinan  yang dilarang. Karena hingga saat ini Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan hanya secara implisit menyebutkan bahwa: Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku,  dilarang  kawin. Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2006  tentang Administrasi Penduduk Pasca  lahirnya  Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin  terbuka  lebar.  Yaitu  dengan  tersedianya  opsi  mengajukan  permohonan perkawinan  beda  agama  ke  Pengadilan      Negeri      agar        mengeluarkan      suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan  memerintahkan  pegawai kantor Catatan Sipil untuk  melakukan  Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan.
Terdapat  beberapa  pertimbangan  yang  melatarbelakangi  hakim  dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
bukanlah  merupakan  larangan  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Oleh  karena  itu  permohonan  ini  dikabulkan  untuk  mengisi kekosongan  aturan  Undang-undang  Perkawinan.  Pertimbangan  selanjutnya  adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974  jo.Pasal  35  huruf a  Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :
a. Pasal 21  ayat  (3)  Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 : Para pihak yang perkawinannya  ditolak berhak mengajukan permohonan kepada  pengadilan  didalam  wilayah  mana  pegawai  pencatat  perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan  menyerahkan  surat  keterangan  penolakan  tersebut  diatas.  Maka dapat  disimpulkan  bahwa  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri.
b. Pasal  35  huruf  a  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan :
Pencatatan  perkawinan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  berlaku pula  bagi:  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh Pengadilan;  Kemudian Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan exit way eksplisit untuk persoalan perkawinan  beda  agama  karena  mendefinisikan:  Yang  dimaksud  dengan ”Perkawinan yang ditetapkan  oleh Pengadilan” adalah  perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.
Selanjutnya  Pasal  36  mengatur  bahwa  :  Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan  pengadilan.  Meskipun  maksud  rumusan  pasal  tersebut  adalah  untuk pencatatan        perkawinan,        namun  eksistensi  Pasal  35  huruf  a  Undang-undang Adminstrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang  semakin  luas  untuk  mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan pasal ini jelas  bertentangan  dengan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan  bahwa  suatu  perkawinan  dianggap hakikatnya tidak ada agama yang diakui  di  Indonesia  dengan  bebas  memperbolehkan  umatnya  menikah  dengan penganut agama lain. Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa terjadi pertentangan yuridis  (konflik  hukum)  antara  Pasal  35  huruf  a  Undang-undang  Adminstrasi Kependudukan  dengan  Pasal  2  Undang-undang  Perkawinan.Terkait  persoalan  yang sama, pengadilan telah  memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama.
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Menurut  pandangan  penulis,  meskipun  dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia berlaku asas “Ius Curia Novit” yang  mengharuskan  hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturan hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama, seharusnya hakim tidak tergesa-gesa membuat  penetapan  yang  mengesahkan  perkawinan  beda  agama  dengan  hanya berpedoman  pada  Pasal  35  huruf  a  Undang-undang  Adminstrasi  Kependudukan. Melainkan  harus  mempertimbangkan  juga  perspektif  Undang-undang  Perkawinan  dan Kompilasi  Hukum  Islam.  Hakim  juga  seharusnya  mempertimbangkan  Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  68/PUU-XII/2014  yang  pada pokoknya          menolak permohonan  judicial  review  Pasal  2  Undang-undang  Perkawinan  dan  menegaskan kembali  larangan  perkawinan  beda  agama  karena  perbuatan  tersebut  merupakan legalisasi dari perbuatan zina (Adji 2019).
Hakim juga harus memahami bahwa hakikat perkawinan menurut Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai : ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ikatan lahir tersebut  merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, yang tidak hanya  mengikat  personal  dirinya  pribadi,  melainkan  juga  berdampak  pada  keluarga, orang  lain  atau  masyarakat.  Sedangkan  sebagai  ikatan  batin,  perkawinan  merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  untuk  hidup  bersama  sebagai  suami  istri.  Lebih  lanjut, kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dijalankan  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti keluarga tersebut harus berdasarkan satu Tuhan. Perkawinan  tidak  boleh hanya  ditinjau dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari  aspek  spiritual dan sosial.  Agama sah  apabila  dilaksanakan  menurut  hukum  agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Undang- undang Perkawinan ini merupakan landasan dilarangnya perkawinan  beda  agama,  karena  menetapkan  tentang  keabsahan  perkawinan, sedangkan  Undang-undang   menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh Negara (Adji 2019).
Perkawinan  beda  agama  jelas  bertentangan  dengan  konstitusi  yang  berlaku  di Indonesia,  yaitu  yang  diatur  dalam:    Pasal  28B ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  : Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan yang sah. Perihal frasa perkawinan yang “sah”, sudah jelas diatur dalam Pasal 2  ayat  (1)  Undang- undang Perkawinan  bahwa  perkawinan  sah apabila dilaksanakan
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
menurut  hukum  agama  kedua  pasangan.  Sementara  Agama  Islam mengatur  tidak sahnya  perkawinan  beda  agama.  Perkawinan  beda  agama  juga  tidak  seharusnya dimaknai sebagai  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal  28J  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  :  Dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang  dengan  maksud  semata-  mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Larangan beda agama bukanlah pelanggaran dalam penegakan dan perlindungan HAM  di  Indonesia.  Karena  sudah  jelas  bahwa  pelaksanaan  HAM  di  Indonesia  tidaklah liberal, tetapi mengakui  adanya  pembatasan  praktek HAM dalam rangka menghormati HAM  orang  lain,  termasuk  dalam  hak  untuk  menikah,  yang  salah  satunya mempertimbangkan  nilai-nilai  agama.  HAM  yang  hakikatnya  merupakan  hak  kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang   dari   aturan    dan    ketentuan Tuhan. Indonesia sebagai  Negara  yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa menjadikan nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan dalam kehidupan bernegara.
Menurut  pendapat  penulis,  meninjau dari kompleksnya problematika perkawinan beda agama, mengenai  tidak  diaturnya  perkawinan beda agama secara kongkrit dalam Undang-  undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menimbulkan  multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, maka  perlu  dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Perkawinan. Misalnya dengan menyisipkan aturan larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 Undang- undang Perkawinan. Kemudian untuk menyelesaikan problem  dualisme  pengaturan  perkawinan  beda  agama,  dimana  Undang-undang agama,  sedangkan  Undang-undang  Administrasi  Kependudukan  justru  membuka peluang pengesahan perkawinan beda agama,  maka menurut pendapat penulis Pasal 35 dan  36  Undang-undang  Administrasi  Kependudukan  seharusnya  dicabut,  karena menimbulkan pertentangan norma. Terjadinya  kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibiarkan terus menerus karena perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif  dari  segi  kehidupan  bermasyarakat  maupun  beragama.  Dampak  negatif tersebut  berupa  dapat  terjadinya  penyelundupan-penyelundupan  nilai-nilai  sosial maupun  agama  serta  hukum  positif.  Oleh  karenanya,  pelarangan  kawin  beda  agama telah memenuhi nilai keadilan karena :
1. Telah  sejalan  dengan  nilai  moral  yang  dianut  oleh  mayoritas  umat  Islam
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Indonesia, dalam hal ini telah memenuhi rasa keadilan mayoritas;
2. Berorientasi pada hubungan dengan Tuhan, namun juga memberi peluang bagi akidah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama.  Keadilan  yang memenuhi hukum Ilahi positif (ius divinium positivum) dan yang dijangkau akal manusia/hukum positif manusia (ius positivum humanum) (Prodjodikoro 2010).
Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dilegalkan  karena  menimbulkan banyak implikasi negatif di kemudian hari. Salah  satu  implikasinya  adalah  status  anak yang dilahirkan melalui proses perkawinan yang tidak sah (karena larangan perkawinan beda agama) adalah adanya pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir di luar  perkawinan  yang  sah.  Maka  konsekuensinya,  anak  tersebut  tidak  memiliki hubungan nasab dengan  ayah biologisnya, tidak berhak atas nafkah dan pemeliharaan dari ayah, kemudian ayah juga tidak dapat menjadi wali nikah  bagi  anak perempuannya, dan  tidak  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  harta  waris  apabila  tidak  seagama dengan pewaris (dalam hal ini pewaris beragama Islam).
Di  Indonesia,  secara  yuridis  formal,  masalah  perkawinan  termasuk  nikah  beda agama, diatur dalam Undang-undang Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.  Dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  2  ayat  (1)  disebutkan: “Perkawinan adalah sah,  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam rumusan tersebut diketahui tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
Keadaan  hukum  perkawinan  di  Indonesia  begitu  beragam  sebelum  berlakunya Undang- undang Perkawinan  karena  dilatarbelakangi adanya ketentuan Pasal 131 dan 163 Indische  Staatsregeling (IS)  yang  menggolongkan  penduduk di  Hindia  Belanda menjadi  3  (tiga)  golongan  yaitu  golongan  Eropa,  Timur  Asing  dan  Bumi Putera. Setiap golongan penduduk berlaku sistem hukum masing-masing yang membedakan golongan satu dengan  golongan  lainnya.
Adanya  perbedaan  sistem  hukum  tersebut menimbulkan  permasalahan  hukum diantaranya  terkait  dengan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pria  dengan seorang  wanita  yang  berbeda  agama  atau  kepercayaan  yang  selanjutnya  disebut perkawinan  beda  agama.  Pada  saat  itu,  perkawinan  beda  agama  termasuk  dalam perkawinan campuran yang diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) atau  Peraturan  tentang  Perkawinan  Campuran.  Pasal  1  GHR  menyebutkan  bahwa perkawinan  campuran  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  orang  di  Indonesia yang  baginya  berlaku  hukum  yang  berlainan.  Lebih  lanjut,  Pasal  7  ayat  GHR menyebutkan  bahwa  perbedaan  agama,  golongan  atau  turunan  tidak  mungkin merupakan  penghalang  dalam  melakukan  perkawinan.  Berdasarkan  pengaturan  GHR
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
itu,  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  dapat  dilaksanakan  dan  tidak  terdapat halangan dalam melangsungkan perkawinan beda agama.
Setelah  berlakunya  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  segala  peraturan terkait perkawinan di Indonesia dicabut sehingga dianggap tidak berlaku lagi, termasuk GHR. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagai  unifikasi  hukum  perkawinan  di Indonesia  secara  eksplisit  tidak  mengatur  mengenai  perkawinan  beda  agama. Pengaturan  perkawinan beda  agama  di  Indonesia  dapat  dilihat  berdasarkan  Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agama yang diakui di Indonesia.
Salah  satu  instrumen  internasional  yang  menjadi  payung  hukum  bagi perlindungan  HAM  adalah  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Kendati pada awalnya tidak ditujukan untuk memiliki konsekuensi  hukum, akan tetapi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah meletakkan pengakuan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia, serta dapat dijadikan standar perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia oleh negara. Pasal 16 ayat  (1)  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  menyatakan  bahwa: “Laki -laki  dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan  tidak  dibatasi  kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga” (Sunaryo 2014).
Selain itu, instrumen lain yang mengatur mengenai HAM adalah Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant  on Civil and Political Rights . Dua hak dasar HAM yang paling fundamental adalah hak atas  kebebasan dan hak atas persamaan, yang mana hak sipil dan politik meliputi juga hak atas kebebasan melakukan perkawinan dan membentuk suatu keluarga, sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 23 ayat (2) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kedua instrumen  HAM  tersebut  telah  mengakui  hak  untuk  menikah  dan  berkeluarga  tanpa pembatasan  agama  sebagai  hak  asasi,  serta  menjadi  pedoman  bagi  negara  untuk melakukan  penegakan  dan  perlindungan terhadap  hak  tersebut  (Suadi  2019).  Dalam hukum  positif  Indonesia,  hak  untuk  menikah  dan  membentuk  keluarga  juga  dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga  dan melanjutkan keturunan  melalui  perkawinan  yang sah.”. Selain  itu,  jaminan  perlindungan  terhadap hak kebebasan untuk menikah dapat ditemukan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yang menegaskan  bahwa “Setiap orang
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
berhak  membentuk  suatu  keluarga  dan  melanjutkan keturunan  melalui  perkawinan yang sah.”
Pada  dasarnya  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-  undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagai  landasan  hukum perkawinan  di  Indonesia  tidak  mengatur  secara  eksplisit  ketentuan  mengenai perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memeluk agama yang berbeda. Akan tetapi  sebagaimana  yang  telah  diketengahkan  di  muka, perdebatan  mengenai  boleh atau  tidaknya  praktik  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  muncul  pula  akibat penafsiran  dari  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penafsiran pasal  ini  melahirkan  perdebatan  terutama  karena  klausul “Perkawinan adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agama  dan  kepercayaannya itu”. Dalam  Pasal  2  ayat  1  menyatakan  bahwa  suatu  perkawinan  dianggap  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaan  dari  para  calon  mempelai.  Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan syarat sah perkawinan diserahkan pada  hukum  agama  dan  kepercayaan.  Sehingga  dapat  dimaknai  sahnya perkawinan adalah  apabila  dinyatakan  sah  menurut  agama  maupun  kepercayaan  masing-masing mempelai. Dengan demikian, pasal tersebut secara relatif dapat meniadakan peluang untuk  melaksanakan  perkawinan  beda  agama  apabila agama  calon  mempelai  tidak mengizinkan dilaksanakannya perkawinan beda agama.
Adapun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan haruslah dicatat menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, bukan merupakan syarat sah perkawinan dan tidak menentukan keabsahan dari suatu perkawinan yang telah dilakukan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan  tindakan  administratif,  yang  memberikan  kejelasan  mengenai  status perkawinan di mata hukum dan menegaskan bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi  (Usman,  Hukum,  and  Lambung  2017).  Dengan  demikian  meskipun  suatu perkawinan  tidak  dicatatkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku,  perkawinan  tersebut  akan  tetap  sah  sepanjang  dilaksanakan  menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing.
Ketentuan  dalam    Pasal    2    ayat    (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan seringkali  dimaknai  bahwa  perkawinan  harus  tunduk  kepada  suatu  hukum  agama. Perkawinan beda agama tidak mendapatkan tempat menurut hukum apabila penafsiran seperti  ini  tetap  dipertahankan.  Karena  perkawinan  beda  agama  tidak  mungkin dilaksanakan dengan tunduk pada hukum suatu agama mengingat terdapat dua agama
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
berbeda  yang terlibat  dalam  perkawinan  ini.  Dengan  demikian,  hal  tersebut  akan mempersulit  dilaksanakannya  perkawinan  beda  agama  sehingga  berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan menikah tanpa dibatasi oleh agama  sebagaimana  telah  dijamin  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  dan Konvensi Hak- Hak Sipil dan Politik (Nurcholish 2021).
Selain  itu,  ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan menyerahkan  status  keabsahan  suatu  perkawinan  kepada  hukum  agama  kedua mempelai. Hal ini menimbulkan masalah manakala hukum suatu agama melarang praktik perkawinan    beda    agama    bagi    para pemeluknya. Mengingat ketentuan dalam pasal tersebut menyerahkan status keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing, maka  ketentuan  mengenai  sah  tidaknya  perkawinan  beda  agama  menurut  masing- masing agama menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa agama Islam, Katolik dan Hindu tidak dapat mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan antara dua mempelai yang berbeda agama. Sementara  itu,  agama  Kristen,  Buddha  dan  Konghucu  tidak  secara  tegas  melarang perkawinan  beda  agama,  di  mana  perkawinan  tersebut  dapat  tetap  dilakukan  dengan mengikuti tata cara dan persyaratan tertentu menurut agama tersebut.
Sebagaimana  telah  disinggung sebelumnya,  Undang-undang  Perkawinan  tidak mengatur  secara  eksplisit  mengenai  perkawinan  beda  agama.  Ketentuan  mengenai perkawinan  campuran  dalam  Undang-undang  Perkawinan  pun  bukan  merupakan pengaturan terhadap perkawinan beda agama, melainkan pengaturan untuk perkawinan yang  dilaksanakan  antara  dua  orang  yang  berbeda  kewarganegaraan  dimana  salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia.
Kendati  demikian,  terdapat  ketentuan  dalam  Undang-undang  ini  yang  dapat ditafsirkan sebagai rintangan bagi pelaksanaan perkawinan beda agama. Pasal 8 huruf f Undang-undang  Perkawinan  mengatur  bahwa  perkawinan  dilarang  antara  dua  orang yang  mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku dilarang  kawin.  Pasal  ini  mengakomodasi  larangan  kawin  menurut  hukum  agama, sehingga  larangan  kawin  dapat  saja  meliputi  larangan-larangan  yang  tidak  tercantum dalam  Undang-undang  Perkawinan,  namun  dilarang  oleh  agama  yang  bersangkutan (Munawar  2015).  Dengan  demikian,  pasal  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa  apabila  suatu agama melarang perkawinan yang dilakukan antara pemeluknya dengan pemeluk agama lain,  maka  perkawinan  tersebut  tidak  dapat  dilangsungkan.  Pasal  ini  memperkuat ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-  Undang  Perkawinan  yang  menyerahkan penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan pada hukum agama para calon mempelai.
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama seringkali membuat salah satu calon mempelai  memilih  untuk  menundukkan  diri  atau  berpindah  menjadi  pemeluk  agama yang sama dengan pasangannya, baik memeluk agama semu maupun menjadi pemeluk agama  yang  sesungguhnya  (Wahyuni  2010).  Dalam  hal  menjadi  pemeluk  agama  yang sesungguhnya, maka mempelai yang berpindah agama tersebut menjadi pemeluk agama baru  secara  sungguh-sungguh  dan  menjalankan  syariat  agama  baru  tersebut sebagaimana  seorang  pemeluk  agama  yang  sesungguhnya.  Sementara  itu  dalam beberapa  kasus,  calon  mempelai  hanya  melakukan  perpindahan  agama  semu,  yakni berpindah  agama  hanya  untuk  memenuhi  syarat  sahnya  perkawinan,  lalu  kembali menjadi pemeluk agamanya semula setelah perkawinan itu dilangsungkan. Perpindahan agama  semu  ini  termasuk  dalam  penyelundupan  hukum  karena hanya  dilakukan  untuk menyiasati ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Sastra 2011).
Kesulitan  yang  dialami  oleh  pasangan  beda  agama  untuk  melangsungkan perkawinan  ini  dapat  mengancam  eksistensi  dan  penegakan  hak untuk  menikah  dan membentuk keluarga sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal  10  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Sulitnya pelaksanaan  perkawinan  beda  agama  terutama  bagi  mempelai  yang  agamanya  tidak memperbolehkan  pelaksanaan  perkawinan  beda agama  dapat  mencederai  penegakan hak  tersebut.  Padahal,  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  instrumen  HAM internasional secara tegas juga menyatakan bahwa hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa dibatasi oleh agama.
Selain itu, adanya larangan perkawinan beda agama dalam hukum beberapa agama yang  diakui  di  Indonesia  juga  dapat  mendorong  salah  satu  pihak  yang  akan melangsungkan perkawinan tersebut untuk berpindah agama dan memeluk agama yang sama  dengan  pasangannya,  baik  untuk  menjadi  penganut  agama  tersebut  untuk seterusnya maupun hanya untuk memenuhi persyaratan administratif guna pengesahan perkawinan yang bersangkutan (formalitas). Selain  merupakan bentuk penyelundupan hukum,  praktik  ini  juga  berpotensi mencederai jaminan hak atas  kebebasan  beragama yang termasuk dalam hak sipil  dan politik yang dilindungi dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Politik pula. Pelanggaran atas hak beragama ini dikarenakan pasangan yang berbeda  agama  tersebut  harus  berpindah  agama  bukan  berdasarkan  keinginan  dan kehendaknya,  melainkan  hanya  untuk  memenuhi  persyaratan  administratif  untuk melancarkan perkawinan.
Hak  kebebasan  untuk  beragama  di Indonesia  dilindungi  dalam  Pasal  28E  ayat  (1) juncto Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
memberikan  jaminan  hak  bagi  setiap  penduduk  Indonesia  untuk  memeluk  agamanya masing-masing. Negara juga berkewajiban untuk menjamin kebebasan tersebut. Selain itu, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memberikan perlindungan bagi kebebasan beragama dengan menyatakan: “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaannya  itu” (Sastra 2011).

## 4. Kesimpulan
Perkawinan beda agama tidak diperbolehkan atau dilarang pelaksanaannya karena bertentangan      dengan  Undang-  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan AtasUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga hukum agama yang diakui di Indonesia  seperti  Islam,  Katolik dan Hindu. Perkawinan beda agama  adalah hal  yang  tidak  dapat  dibenarkan  berdasarkan  Undang-undang  Perkawinan  maupun Kompilasi  Hukum  Islam,  dengan pertimbangan  dikeluarkannya  aturan  tersebut  adalah untuk  menghindari  timbulnya  keburukan/kerugian  ( mafsadat )  yang  lebih  besar disamping kebaikan/keuntungan ( maslahat ) yang ditimbulkan.
Upaya  pencatatan  perkawinan  terhadap  anggota  Polri  yang  berbeda agama/kepercayaan  ditempuh  dengan  melalui  pencatatan  nikah  ke  Kantor  Urusan Agama (KUA) atau Kantor Pencatatan Sipil. Institusi Kepolisian hanya berwenang dalam memberikan  izin  perkawinan  bagi  anggota.  Perkawinan  beda  agama  tidak diperbolehkan  atau  dilarang  pelaksanaannya  karena  bertentangan  dengan  Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang Perkawinan  juga  hukum  agama  yang  diakui  di Indonesia  seperti Islam,  Katholik,  dan  Hindu.  Dalam  agama  Kristen,  dimungkinkan  pelaksanaan perkawinan beda agama dengan syarat yang harus dipenuhi, sedangkan dalam agama Budhha dan Konghucu, perkawinan beda agama tidak dilarang pelaksanaannya. Hukum perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  dapat  dilaksanakan  karena  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  tidak  mengatur  secara  tegas  mengenai  perkawinan  beda  agama sehingga terjadinya kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

## 5. Daftar Pustaka
Adji, Sution Usman. 2019. Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama . Yogyakarta: Liberty.
Azizah, Nur. 2017. Tinjauan Upacara Perkawinan Adat . Surabaya: Ushuluddin.
Djoko, Mustika I. Ketut dan Prakoso. 2017. Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia . Jakarta: Bina Aksara.
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Hadikusumo, Hilman. 2020. Hukum Perkawinan Indonesia . Bandung: Mandar Maju.
Hanifah,  Mardalena.  2019.  “Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  Dari  Undang -  Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jurnal Sumatrera Law Review 2(2):298. doi: http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420.
Lestari,  Novita.  2018.  “Problematika  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia.” Jurnal  Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4(1). doi:
10.29300/mzn.v4i1.1009.
Makalew,  Jane  Marlen.  2013.  “Lex  Privatum  ,  Vol.I/No.2/Apr - Jun/2013.” Lex  Privatum 1(2):79 – 90.
Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni. 2020. Metode Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum . Bogor: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda.
Munawar, Akhmad. 2015. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.” Al- Adl : Jurnal Hukum 7(13):21 – 31. doi: 10.31602/al-adl.v7i13.208.
Nurcholish, Ahmad. 2021. “Pernikahan Beda Agama Dan Jaminan Kebebasan Beragama Di Indonesia.” Jurnal Hak Asasi Manusia 11(11):165 – 220. doi:
10.58823/jham.v11i11.92.
O. S, Eoh. 2011. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek . Jakarta: PT. Grafindo. Palandi,  Anggreini  Carolina.  2013.  “Lex  Privatum  ,  Vol.I/No.1/Jan - Mrt/2013.” Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Vol.I/No.1(1):5 – 11.
Prodjodikoro,  Wirjono.  2010. Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia .  Bandung:  CV.  Sumur Bandung.
Saleh, K. Wantjik. 1980. Hukum Perkawinan Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sastra,  Abd.  Rozak  A.  2011. Pengkajian  Hukum  Tentang  Perkawinan  Beda  Agama (Perbandingan  Beberapa  Negara) .  Jakarta:  Penerbit  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Suadi, Amran. 2019. Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika . Jakarta: Penerbit Kencana.
Subekti. 2013. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT. Intermasa.
Sunaryo, Sunaryo. 2014. “Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948  Dan  the  Cairo  Declaration  on  Human  Rights  in  Islam  1990.” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 5(2):389 – 409. doi: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.61.
Usman, Rachmadi, Fakultas Hukum, and Universitas Lambung. 2017. “Makna Pencatatan Perkawinan  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan.” Legislasi  Indonesia Vol  14, No:255 – 74.
Volume 7 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Wahyuni,  Sri.  2010.  “KONTROVERSI  PERKAWINAN  BEDA  AGAMA  DI  INDONESIA  Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. 1.” Kontrovensi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia 8(1).
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.