## JARING PENGAMAN SOSIAL: ANALISIS ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 DI ACEH
Vellayati Hajad 1 , Ikhsan Ikhsan 2 , and Nodi Marefanda 3 1,2,3 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar (Penulis korespondensi: ikhsan.baharudin@utu.ac.id)
Diterima: 02 Desember 2021; Disetujui: 17 Desember 2021; Dipublikasikan: 21 Desember 2021

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang anggaran penanganan COVID-19 di Provinsi Aceh dengan pendekatan Jaring  Pengaman  Sosial.  Melalui  pendekatan  Jaringan  Pengaman  Sosial  ini  Pemerintah  Aceh  sudah mengalokasikan  anggaran  penanganan  COVID-19  ini  diperuntukkan  untuk  diberikan  kepada masyarakat Aceh yang terdampak langsung dari ke COVID-19. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui  keberhasilan  anggaran  penanganan  COVID-19  ini  terealisasi  kepada  masyarakat  untuk bangkit dari krisis selama pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif deskriptif secara eksploratif untuk menjelaskan dan menggali informasi tentang anggaran penanganan COVID-19  dengan  menjawab  berbagai  jenis  pertanyaan  dan  permasalahan  yang  terjadi  dan diidentifikasi  serta  dianalisis  berdasarkan  hasil  pembacaan  dan  data  interpretasi  terkait  dengan  tema penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  anggaran  penanganan  COVID-19  di  Provinsi  Aceh pada  sektor  Jaring  Pengaman  Sosial  sudah  berjalan  dan  masyarakat  Aceh  yang  terdampak  sudah menerima  bantuan  sosial  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Aceh.  Perlu  adanya  transparansi  dalam pengelolaan  anggaran  COVID-19.  Selain  itu,  sebagai  antisipasi  agar  praktek  tindakan  korupsi penanganan anggaran COVID-19 dilingkungan Pemerintah Aceh dapat dicegah.
Katakunci: Jaring Pengaman Sosial; Anggaran; Penanganan COVID-19; Aceh.

## Abstract
This study discusses the budget for handling COVID-19 in Aceh Province with the Social Safety Net approach. Through this Social Networking approach, the Aceh Government has allocated a budget for handling COVID-19 which is intended to be given to the people of Aceh who are directly affected by COVID-19.  While  the  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  success  of  the  COVID-19  handling budget that was realized so that the community rose from the crisis during the COVID-19 pandemic. This research is a qualitative research method with a literature study approach to explain and explore information  regarding  the  COVID-19  handling  budget  by  answering  various  types  of  questions  and problems that occur and are identified and analyzed based on data from readings and interpretations related to research. theme. The results of the study show that the Aceh Province COVID-19 handling budget in the Social Safety Net sector has been running and the affected Acehnese have received social assistance provided by the Aceh Government. There is a need for transparency in the management of the COVID-19 budget. In addition, as an anticipation that corrupt practices in handling the COVID-19 budget within the Aceh Government can be prevented.
Keywords: Social Safety Net; Budget; Handling COVID-19; Aceh.

## PENDAHULUAN
Penelitian ini akan membahas tentang anggaran  penanganan  COVID-19  di  Aceh dengan pendekatan jaring pengaman sosial. Jaring  pengaman  sosial  atau Social  Safety Net berupa konsep untuk membuat program yang dirancang untuk membantu masyarakat  yang  terkena  dampak  akibat krisis ekonomi dengan melakukan penyelamatan  dan  pemulihan  menuju kondisi  normal  (Noviarani  &  Chotijah, 2021).  Konsep  ini  di  Indonesia  masih sangat  terbatas  di  Indonesia,  jikapun  ada, para penelitinya dari luar negeri (Nasrah et al., 2021). Penyebabnya adalah terlambatnya istilah jaring pengaman sosial digunakan  oleh  Pemerintah  Indonesia terutama  ketika  mengimplementasikan kebijakan  selama  ini(Barany  et  al.,  2020; Nasrah  et  al.,  2021;  Noer  &  Madewanti, 2020).
Pemerintah  Indonesia  lebih  sering menggunakan  istilah  subsidi,  bantuan  hari tua  (untuk  para  veteran),  bantuan  sosial, atau bantuan pemerintah daripada menggunakan  istilah  jaring  pengaman sosial  (Noerkaisar,  2021;  Sumodiningrat, 1999).  Misalnya,  subsidi  BBM    atau Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  di  masa Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono (Puspitawati  et  al.,  2008),  disebut  sebagai bantuan  langsung  tunai  meskipun  secara prinsip  adalah  stimulus  ekonomi  yang diberikan  oleh  pemerintah  yang  serupa
dengan  jaring  pengaman  sosial(Iping, 2020). Penggunaan istilah jaring pengaman sosial (JSP) ini baru mulai dikenal luas oleh masyarakat  pada  masa  pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua ketika baik  presiden  Joko  Widodo  maupun  para menterinya  berulang  kali  menyebutkan peluncuran program jaring pengaman sosial beserta manfaat dan kelebihan program ini di media massa (Iping, 2020; Ulya, 2020).
Di  Amerika  Serikat  sendiri,  program jaring  pengaman  sosial  bagi  masyarakat sudah  dikenal  sejak  masa  pemerintahan Presiden  Roosevelt  pada  tahun  1930-an (Gottschalk,  2015;  Montenegro  de  Wit  et al.,  2021).  Sebab  hadirnya  program  ini adalah depresi ekonomi dan bencana badai salju parah yang berdampak pada lumpuhnya sebagian besar kegiatan ekonomi  riil  Amerika  Serikat,  angka pengangguran  meningkat  tinggi  (Cohen, 2017), serta terjadi kontraksi ekonomi yang disertai  dengan  melambungnya  harga kebutuhan  pokok  dan  berdampak  pada menurunnya  daya  beli  masyarakat  dan ketika  masyarakat  tidak  lagi  mampu memenuhi  kebutuhan  pokok  sehingga program  jaring  pengaman  sosial  ini  dirasa penting untuk diimplementasikan (Alderman,  2002;  Engkus,  2018).  Di daratan  Eropa,  program  jaring  pengaman sosial  mulai  diimplementasikan  ketika terjadi  peralihan  dari  sistem  ekonomi sosialis ke sistem ekonomi pasar pada tahun
1990-an (Kickert, 2011). Ketika itu, banyak masyarakat  miskin  yang  selama  sistem ekonomi  sosialis  mendapat  jatah  pangan gratis  dari  pemerintah  menjadi  tidak  lagi mendapatkan  jatah  pangan  gratis  sehingga perlu  untuk  diberikan  bantuan  jaringan pengaman sosial (Mubyarto, 1998).
Di  Indonesia,  saat  ini  program- program jaring pengaman sosial diprioritaskan  pada:  (1) food  security atau ketahanan pangan; (2) labour intensif yaitu memberikan  kesempatan  ekonomi  melalui program padat karya; (3) social protection dengan  memberikan  akses  pendidikan  dan kesehatan  bagi  masyarakat;  dan  (4) pengembangan small  medium  enterprise untuk  pemberdayaan  masyarakat  melalui bantuan  modal,  pelatihan,  penyuluhan, bimbingan  serta  bantuan  promosi  dan kemitraan  usaha  (Ahmada  et  al.,  2020). Tujuannya  adalah  untuk  menghindari dampak ekonomi yang semakin buruk bagi vulnerable group (Abimanyu, 1998).
Program  jaring  pengaman  sosial  ini sudah  dirancang  dan  sebagian  telah dilakukan  di  Indonesia  seperti  Program Keluarga  Harapan  (PKH),  Program  Kartu Sembako,  Program  Kartu  Prakerja,  dan subsidi  listrik  (Simanjuntak  et  al.,  2010;
Sumarto  and  Suryahadi,  2001).  Namun, akibat  penyebaran  penyakit  coronavirus atau lebih dikenal dengan COVID-19 yaitu penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh virus  jenis  baru  yang  belum  pernah teridentifikasi  pada  manusia  sebelumnya (Verikios,  2020),  dan  dapat  menimbulkan kematian  dan  mengganggu  kondisi  sosial dan ekonomi di masyarakat.
Melalui  pidato  yang  disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 di Istana Kepresidenan Bogor bahwa untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi di  masa  penyebaran  COVID-19  maka jumlah  anggaran  untuk  program  PKH, Kartu  Sembako,  Program  Kartu  Prakerja, dan  subsidi  listrik  akan  dinaikkan  dan besaran  jumlah  penerima  manfaat  dari jaring pengaman sosial juga akan ditambah (Kemenkeu,  2021).  Presiden  Indonesia bahkan  mengalokasikan  jaring  pengaman sosial sebesar Rp.110 triliun dari Rp.405,1 triliun  dana  penanganan  COVID-19  di tahun  2020  (Modjo,  2020).  Sebagai pengantar, program jaring pengaman sosial ini  semakin  mendapat  sorotan  sejak penyebaran  COVID-19  terjadi  (Nasrah  et al.,  2021;  Simanjuntak  et  al.,  2010; Widiastuti et al., 2021).
Gambar 1. Anggaran Corona Tahun 2020
Sumber : tirto.id (diakses pada 5 Mei 2020)
Meskipun masih banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terkait  seberapa  efektif  jaring  pengaman sosial beserta kenaikan anggaran penanganan  COVID-19  seperti  yang disampaikan  dalam  pidato  Presiden  Joko Widodo. Namun, nyatanya beberapa daerah sudah mengajukan refocusing dan realokasi APBD dan telah disetujui oleh pemerintah.
Bahkan Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,  Jawa  Timur,  dan  Aceh  menjadi provinsi  yang  terbesar  mengalokasikan anggaran penanganan
COVID-19.
Sedangkan  kabupaten/kota  yang  terbesar dalam mengalokasikan anggaran penanganan  COVID-19  adalah  Kota Makassar,  Kabupaten  Jember,  Bogor, Jayawijaya, dan Bengkalis.
Gambar 2. Besaran Anggaran Penanganan COVID-19
Berdasarkan  data  diatas  Provinsi Aceh  berada  diurutan  ke  5  (lima)  dalam mengalokasikan anggaran dalam
penanganan
COVID-19.
Besarnya anggaran  yang  dialokasikan  ini  untuk membantu  masyarakat  dalam  menghadapi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi, sosial  dan  lain  sebagainya.  Selanjutnya anggaran  ini  di  implementasikan  dalam bentuk program bernama jaringan pengaman  sosial.  Melalui  Dinas  Sosial Provinsi Aceh memberikan bantuan Jaringan  Pengaman  Sosial  tahun  2021 untuk  33.323  keluarga  penerima  manfaat. Keluaraga ini menerima uang tunai sebesar Rp  300  ribu  para  penerima  tersebar  di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
Terkhusus bagi masyarakat terdampak  pandemi  COVID-19  yang belum  menerima  bantuan  sosial.    Bantuan di  sektor  ekonomi  dengan  pemberian bantuan  untuk  pelaku  usaha  agar  mampu bangkit  kembali  dampak  dari  COVID-19 sedangkan bantuan sosial kepada masyarakat  yang  memperoleh  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  dan  Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) kepada masyarakat  miskin  agar  mampu  bangkit kembali dari keterpurukan yang dialami.
Penelitian  dari  Juliani    (2020) Jaringan  Pengaman  Sosial  sebagai  upaya pemerintah  untuk  melindungi  masyarakat. Selama  ini,  program  ini  diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang
terdampak  krisis  COVID-19  (Witono, 2021).  Selain  itu,  program  ini  upaya pemerintah  untuk  melindungi  masyarakat miskin  melalui  berbagai  program  seperti Program Keluarga Harapan (PKH),
Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  dan  lain sebaginya (Rahardjo et al., 2020). Pentingnya  program  Jaring  Pengaman Sosial  penting  dilaksanakan  dalam  situasi COVID-19, faktanya banyak program yang tidak tepat sasaran (Widiastuti et al., 2021). Seperti  dalam  penelitian  Barany  et  al., (2020)  masyarakat  belum  mendapatkan program  jaring  pengaman  sosial  karena data yang belum maksimal. Pendataan yang tidak  maksimal  berdampak  pada  bantuan yang  diterima  karena  tidak  tepat  sasaran (Holmes  et  al.,  2020).  Ditambah  dengan kasus korupsi bantual sosial yang membuat program  ini  tidak  berjalan  dengan  baik (Setiani, 2020).
Berbagai  fenomena  yang  terjadi dalam  penanganan  COVID-19  di  Aceh masih banyak masyarakat tidak mendapatkan  apa  yang  telah  dibuat  oleh pemerintah  seperti  jaring  pengaman  sosial dikarenakan  pendataan  penerima  yang belum terdata semua. Penelitian ini menarik dan berbeda dengan penelitian lain terletak pada  konsep  jaringan  pengamanan  sosial yang  diperuntukkan  kepada  masyarakat tetapi  praktek  dilapangan  masih  banyak permasalahan dari segi pendataan nama dan sampai  kepada  ada  indikasi  korupsi.
Berangkat  dari  kasus  ini,  peneliti  akan melihat  sejauhmana  tingkat  keberhasilan program jaring pengaman sosial berjalan di Aceh  dan  apakah  program  ini  sudah  tepat sasaran  dengan  jumlah  anggaran  yang cukup  besar  yang  dialokasikan  oleh Pemerintah Aceh.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi perpustakaan (Dwiyanto, 2011). Penelitian dilakukan  karena  pertimbangan  bahwa anggaran penanganan COVID-19 di Provinsi Aceh dalam melaksanakan program  Jaring  Pengaman  Sosial  untuk masyarakat yang terdampak krisis COVID- 19  di  Aceh,  dan  dapat  dipahami  dengan melihat secara lebih insight-deep bersumber dari berbagai sumber informasi yang ada.
Dalam  upaya  untuk  mendukung data  penelitian  ini  menggunakan  dari berbagai  artikel  nasional  dan  internasional yang  bereputasi  dan  data  pendukung lainnya. Data ini dianalisis dan dikumpulkan secara mendalam agar memudahkan  peneliti  menginterpretasi, menggambarkan,  dan  memaknai  sebuah peristiwa. Dengan demikian, penelitian ini akan  membantu  peneliti  untuk  melakukan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi  Aceh  sebagai  salah  satu provinsi  yang  terkena  imbas  perlambatan ekonomi  akibat  penyebaran  COVID-19  di awal tahun 2020, dalam hal ini Pemerintah Aceh,  juga  melakukan refocusing sesuai intruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020 melalui  dari  kementerian  keuangan  untuk melakukan  perubahan  anggaran  untuk penangganan  COVID-19.  Kegiatan  dan realokasi  anggaran  daerah  sebagai  upaya penanganan  wabah  COVID-19  yang melanda Aceh.
Refocusing APBA  Pemerintah  Aceh untuk  penanganan  COVID-19  ditujukan untuk  3  pos  alokasi  yaitu  (1)  penanganan kesehatan; (2) penanganan dampak ekonomi;  dan  (3)  penyediaan  jaring pengaman  sosial  ( social  safety  net ).  Tapi hal yang unik adalah dari total anggaran Rp 1,7 triliun yang diplotkan oleh Pemerintah Pusat  untuk  penanganan  COVID-19  di Aceh, ternyata anggaran untuk penanganan kesehatan  hanya  sebesar  Rp  179,9  miliar dan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai angka yang sangat kecil karena hanya 10% dari  total  anggaran,  mengingat  bencana non-alam,  COVID-19,  ini  adalah  wabah penyakit.  Seharusnya  anggaran  kesehatan diplotkan  lebih  besar  untuk  keperluan  (1) memperbaiki  dan  meningkatkan  fasilitas kesehatan;  (2)  menambah  alat-alat  medis; (3)  memberikan  intensif  untuk  tim  medis yang  sudah  menjadi  garda  terdepan  bagi penanganan COVID-19 di Aceh.

## Tabel 1. Rincian Refocusing Kegiatan pada Dinas Sosial Aceh

## Sumber: DPA Pergeseran Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2020
Selama penyebaran
COVID-19, disusul  terbitnya  edaran  Pemerintah  Pusat tentang social distancing akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat di banyak daerah di Indonesia. Provinsi Aceh misalnya, meskipun Provinsi Aceh tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala  Besar  atau  PSBB  seperti  Jawa- Bali,  namun  tetap  saja  memaksa  banyak usaha  untuk  tutup  (atau  dipaksa  tutup) untuk menghindari penyebaran virus ini.
Dampak  dari  Penerapan  PSBB  di Jawa-Bali  sangat  mempengaruhi  kondisi pertumbuhan  ekonomi  nasional  karena hampir 55 % penduduk Indonesia berdomisili di Pulau Jawa dan hampur 60 % PDB Nasional di sumbang oleh Jawa-Bali. Lalu  sekitar  61  %  perusahaan  dan  usaha berjumlah 16 juta berlokasi di Pulau Jawa berdasarkan  sensus  ekonomi  2016  dan sekitar  63  %  atau  sebanyak  45  juta  orang tenaga kerja berada di Pulau Jawa. Artinya Pulau Jawa menjadi barometer perekonomian  nasional.  Jika  aktivitas perekonomian  di  Jawa-Bali  mengalami
penurunan  dipastikan  akan  berdampak terhadap perekonomian nasional
Provinsi Aceh, bahkan memberlakukan  jam  malam  di  awal penerapannya,  seperti  Kota  Banda  Aceh dan Kabupaten Aceh Barat, yaitu pelarangan untuk beraktivitas di luar rumah ketika malam hari sejak pukul 20.30 hingga 05.30  wib.  Inti  dari  pemberlakuan  jam malam  ini  adalah  masyarakat  diharapkan untuk  tetap  tinggal  di  rumah,  ibadah  di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, serta  menerapkan  kaidah-kaidah  menjaga jarak antar sesama ( physical distancing ).
Terjadi  pro  dan  kontra  dalam penerapan  kebijakan  jam  malam.  Di  satu sisi pemberlakukan jam malam bermanfaat untuk  memutuskan  mata  rantai  penularan COVID-19.  Namun,  di  sisi  lain  juga berdampak  buruk  bagi  perkembangan  dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemberlakukan jam malam dinilai mengakibatkan pendapatan warga menurun terutama yang memiliki aktivitas berdagang  di  malam  hari,  selain  itu  juga
Jenis Kegiatan Sebelum Pergeseran Sesudah pergeseran Pendapatan Rp. 5.100.000 Rp. 4.029.000 Belanja Langsung Rp. 24.652.607.958 Rp. 24.652.607.958 Belanja Tidak Langsung Rp. 151.818.604.035 Rp. 97.875.689.900 Pembiayaan - - Jumlah Belanja Rp. 176.471.211.993 Rp. 122.528.297.858 Surplus / Defisit Rp. 53.941.843.135
menimbulkan  rasa  trauma  atau  ketakutan bagi masyarakat karena jam malam identik dengan  kondisi  ketika  masa  konflik  Aceh dulu  terjadi.  Hingga  akhirnya,  kebijakan jam  malam  ini  dicabut  oleh  Pemerintah Aceh  setelah  sepekan  diterapkan.  Namun demikian, ternyata tidak serta merta mampu mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat seperti semula.
Dalam upaya mengembalikan kondisi ekonomi  yang  terdampak  selama  COVID- 19, Pemerintah Aceh memiliki anggaran Rp 219  miliar  untuk  menangani  dampak ekonomi  (www.ajnn.net,  2020).  Kondisi masyarakat  yang  lumpuh  secara  ekonomi saat  ini  melahirkan  banyak  pengangguran baru  terutama  bagi  yang  bekerja  di  sektor informal(Launa  &  Lusianawati,  2021).  Di sisi  lain,  daya  beli  masyarakat  juga  turun dan  berpengaruh  pada  kualitas  hidup masyarakat  (Sumarto,  2002).  Kondisi  ini dipandang oleh banyak kalangan, terutama Pemerintah  Aceh,  dapat  segera  diatasi melalui crash program  atau langkah jangka pendek  seperti  bantuan  modal  usaha  dan stimulus  ekonomi  lainnya  dengan  tujuan memulihkan kegiatan ekonomi dan menanggulangi  dampak  ekonomi  yang mungkin terjadi seperti kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan ekonomi.
Anggaran Rp.219 triliun bukan angka yang kecil memang, namun hanya 12% dari total  anggaran  yang  diplotkan  oleh
Pemerintah  Aceh  dalam  penanganan COVID-19  dan  hingga  kini,  belum  ada “bocoran”  atau  “bayangan”  bagi  pelaku usaha  di  Aceh  bagaimana  dana  tersebut akan  disalurkan  atau  seperti  apa  bentuk kebijakan  yang  akan  dijalankan  oleh pemerintah  untuk  memperbaiki  kondisi ekonomi  masyarakat  terdampak.  Jika prosedur  tidak  jelas  dan  mekanisme  tidak transparan  maka  dana  tersebut  akan menguap di tangan orang-orang yang tidak tepat (Pradhan, 2013).
Selain  untuk  sektor  kesehatan  dan ekonomi, plot anggaran terbesar Pemerintah  Aceh  dalam  penanganan COVID-19  adalah  untuk  jaring  pengaman sosial  ( social  safety  net )  yaitu  mencapai
78% dari total anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah  Aceh  atau  tepatnya,  sebesar Rp.1,393 triliun dari Rp.1,7 triliun dari total anggaran  yang  disetujui  oleh  Pemerintah Pusat.  Bahkan,  terkait  alokasi  anggaran untuk  jaring  pengaman  sosial,  Provinsi Aceh  berada  di  posisi  ketiga  sebagai provinsi yang paling besar mengalokasikan anggaran  untuk  jaring  pengaman  sosial. Tentu  hal  ini  menarik  untuk  dibicarakan lebih  lanjut,  terutama  terkait  alasan Provinsi  Aceh  mengalokasikan  anggaran sedemikian  besar  di  pos  jaring  pengaman sosial  sebagai  upaya  penanganan  COVID- 19.

## Gambar 2. Dana Penanganan COVID-19 di Provinsi Aceh

## Sumber: Diolah dari berbagai sumber berita online (2020)
Secara  definisi  anggaran  adalah sebuah  rencana  atau  sebuah  proyeksi  dari kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Di  sektor pemerintahan,  anggaran  adalah  sebuah rencana atau proyeksi atas pendapatan dan belanja di masa mendatang sehingga dapat berupa  penerimaan  dan  pengeluaran  dana- dana  dari  masyarakat  yang  dikelola  oleh pemerintah (Coe, 1989). Anggaran penanganan  COVID-19  merupakan  dana yang  bersumber  dari refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  dan  merupakan cermin  dari  pilihan-pilihan  ekonomis  dan sosial  masyarakat  yang  diambil  oleh Pemerintah  Aceh  di  situasi  saat  ini. Meskipun angka kematian akibat COVID- 19  masih  termasuk  rendah  di  Aceh  yaitu satu  orang,  sembuh  7  orang,  dan  dalam positif dalam perawatan 12 orang (data per- tanggal  5  Mei  2020).  Namun,  Pemerintah Aceh  telah  menunjukkan  keseriusannya
dalam  menangani  penyebaran  COVID-19, terlihat  dari  besaran  anggaran  yang dialokasikan. Namun, besarnya anggaran di sektor jaring pengaman sosial menimbulkan  banyak  tanda  tanya  di masyarakat.  Kemana  anggaran  itu  akan berlabuh?  Kepada siapa anggaran tersebut diberikan?  Masih  menjadi  tanda  tanya besar.
Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab. Besarnya kemungkinan terjadi penyelewengan penggunaan anggaran penanganan  COVID-19  dalam  bentuk jaring  pengaman  sosial  di  Provinsi  Aceh disebabkan  oleh  beberapa  skenario  yang mungkin  terjadi  ketika  pelaksanaan  di lapangan.  (1)  Anggaran  tidak  disalurkan kepada  masyarakat  terdampak  COVID-19 (tidak tepat sasaran); (2) bermasalah secara hukum  yaitu  terbuka  potensi mark-up harga,  gratifikasi,  imbal  jasa  serta  KKN selama pelaksanaan program jaring
Kesehatan
10%
Dampak Ekonomi
12%
Jaring Pengaman Sosial 78%

## Dana Penanganan Covid-19 di Aceh
pengaman  sosial;  (3)  longgarnya  proses administrasi  dan  pelaporan  juga  dapat menjadi  kendalam  dalam  penggunaan anggaran di sektor jaring pengaman sosial. Dalam hal ini, peran Komisi
Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sangat besar terutama dengan memperketat pengawasan anggaran penanganan COVID-19 yang bersumber dari APBD di Aceh.
Besarnya  anggaran  tersebut  juga memantik banyak komentar di media sosial dari  masyarakat  termasuk  politisi  Aceh seperti Tarmizi melalui statusnya di media sosial  facebook.  Tarmizi  mengatakan bahwa besarnya anggaran tanpa
pengawasan dalam penanganan COVID-19
sangat rentan diakal-akali dan diselewengkan  oleh  pemegang  anggaran karena tanpa melalui proses tender, dengan proses  administrasi  yang  mudah  dan longgarnya sistem pengawasan. “Menahan nafsu,  termasuk  nafsu  untuk  merampok uang  COVID-19.  Uangnya  banyak,  tidak ada tender, administrasinya sangat mudah, kurang  pengawasan,  boleh  digunakan sesuka  hati,  nggak  ada  yang  larang” (dikutip dari status facebook Tarmizi Atjeh, 3 Mei 2020). Bahkan status tersebut sudah disukai oleh ratusan orang.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa anggaran yang besar menimbulkan banyak kecurigaan,  kekhawatiran,  dan  ketakutan terutama besarnya potensi
penyelewenangan anggaran yang mungkin terjadi.  Selain  itu,  komentar  datang  dari wakil  pimpinan  DPRA  Safaruddin  aceh karena  membengkaknya  anggaran  dalam penanganan COVID-19. Beliau mengatakan  “Dana  APBA  2020  yang digunakan  untuk  penanganan  COVID-19 direncanakan Rp 1.7 triliun menjadi Rp 2,3 triliun.  Pemerintah  Aceh  harus  transparan terkait peruntukkan sumber dana penanganan  COVID-19  di  Aceh.  Sampai saat ini kami DPRA Aceh belum menerima rincian  penggunaan  anggaran,  sumber realokasinya  pada  program  APBA  aceh sebelumnya yang dialihkan untuk penanganan
COVID-19”. Pungkas Safaruddin  (dikutip  dari  acehonline.co.  12 Agustus 2020). Perlu ada keterbukaan dan transparansi  agar  tidak  ada  kecurigaan masyarakat dan pemerintah lebih kooperatif  dalam  penanganan  COVID-19 terkait anggaran yang telah dikucurkan.

## KESIMPULAN
Provinsi  Aceh  sebagai  salah  satu provinsi  yang  terkena  imbas  perlambatan ekonomi  akibat  penyebaran  COVID-19  di awal tahun 2020, dalam hal ini Pemerintah Aceh,  juga  melakukan  refocusing    sesuai intruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020 melalui  dari  kementerian  keuangan  untuk melakukan  perubahan  anggaran  untuk penangganan  COVID-19.  kegiatan  dan realokasi  anggaran  daerah  sebagai  upaya
penanganan  wabah  COVID-19  yang
melanda Aceh. Refocusing APBA
Pemerintah Aceh untuk penanganan COVID-19  ditujukan  untuk  3  pos  alokasi yaitu  (1)  penanganan  kesehatan;  (2) penanganan  dampak  ekonomi;  dan  (3) penyediaan  jaring  pengaman  sosial  (social safety net).
Dalam upaya memulihkan kondisi ini, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan 10 %  anggaran  untuk  kesehatan  untuk menambah  fasilitas  rumah  sakit,  tenaga kesehatan  dan  lain  sebagainya.  Untuk ekonomi  yang  terdampak  selama  COVID- 19, Pemerintah Aceh memiliki anggaran Rp 219  miliar  untuk  menangani  dampak ekonomi. Selain itu, jaring pengaman sosial (social safety net) yaitu mencapai 78% dari total anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah  Aceh  atau  tepatnya,  sebesar Rp.1,393  triliun.  Dalam  hal  ini  Provinsi Aceh  berada  di  posisi  ketiga  sebagai provinsi yang paling besar mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh sebagai pemegang  mandat  dan  pelaksana  tugas dalam mengelola anggaran harus melaksanakan melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab dan transparan.
Anggaran  yang  besar  dalam  penanganan COVID-19  jangan  dipandang  sebagai ladang bisnis baru, namun tanggung jawab baru  yang  harus  dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Anggaran dan
kebijakan  penanganan  COVID-19  yang dibuat  oleh  Pemerintah  Aceh  harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah  yang  rasional,  baik  secara kuantitatif  maupun  kualitatif  serta  tepat sasaran  agar  dampak  kesehatan,  ekonomi, dan  sosial  seperti  potensi  pengangguran, kemiskinan,
kesenjangan dan ketertinggalan yang terjadi selama pandemic  COVID-19  ini  dapat  diatasi dengan baik.

## REFERENSI
Abimanyu,  A.  (1998). Pembangunan Ekonomi  dan  Pemberdayaan  Rakyat .
PAU-SE UGM.
Ahmada, S. F., Marsetyo, F. D., & Putri, R. A.  (2020).  Solidaritas  Pangan  Jogja sebagai  Aktor  Alternatif  Penyedia Kesejahteraan di Masa Krisis Pandemi COVID-19. Journal of Social
Development  Studies , 1 (2),  1–13. https://doi.org/10.22146/jsds.524
Alderman, H. (2002). Subsidies as a Social Safety Net: Effectiveness and
Challenges (No. 0224).
Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., &  Damuri,  Y.  R.  (2020).  Bantuan Sosial  Ekonomi  di  Tengah  Pandemi COVID-19 :  Sudahkah  Menjaring Sesuai  Sasaran ? Centre  for  Strategic and International Studies , April , 1–11. https://www.csis.or.id/publications/ba ntuan-sosial-ekonomi-di-tengah- pandemi-COVID-19-sudahkah- menjaring-sesuai-sasaran
Coe,  C.  K.  (1989). Public  Financial Management . Prentice Hall.
Cohen,  M.  J.  (2017). The  Future  of Consumer  Society.  Prospects  for Sustainability in the New Economy .
Dwiyanto. (2011). Metode Kualitatif . Engkus, E. (2018).  Implementasi Undang- Undang Perdagangan Dan Implikasinya  Dalam  Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. Litigasi , 18 (1). https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1 .284
Gottschalk, M. (2015). Arresting Citizenship: The Democratic Consequences  of  American  Crime Control. By Amy E. Lerman and Vesla
M.  Weaver.  Chicago:  University  of Chicago  Press,  2014.  312  p.  $85.00 cloth,  $27.50  paper.  -  The  First  Civil Right:  How  Liberals  Built  Prison America. Perspectives  on  Politics ,
13 (3),
798–801. https://doi.org/10.1017/S1537592715
00136X
Holmes, E. A., O’Connor, R. C., Perry, V. H., Tracey, I., Wessely, S., Arseneault, L., Ballard, C., Christensen, H., Cohen
Silver,  R.,  Everall,  I.,  Ford,  T.,  John, A.,  Kabir,  T.,  King,  K.,  Madan,  I., Michie, S., Przybylski, A. K., Shafran, R.,  Sweeney,  A.,  …  Bullmore,  E. (2020).  Multidisciplinary  research priorities for the COVID-19
pandemic: a call for action for mental health  science.  In The Lancet Psychiatry (Vol. 7, Issue 6).
https://doi.org/10.1016/S2215- 0366(20)30168-1
Iping,  B.  (2020).  Perlindungan  Sosial Melalui  Kebijakan  Program  Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi
COVID-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. Jurnal Manajemen  Pendidikan  Dan  Ilmu Sosial , 1 (2), 516–526. https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.2 90 Juliani,  H.  (2020).  Kebijakan  Fiskal : Anggaran  Belanja  Negara  Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan  Pandemi  Covid  19. Administrative  Law  and  Governance
Journal , 3 (4), 392–348.
Keuangan,  K.  (2021). Merekam  Pandemi COVID-19  dan  Memahami  Kerja Keras Pengawal APBN .
Kickert,  W.  (2011).  Distinctiveness  of administrative reform in Greece, Italy,
Portugal and Spain. Common characteristics of context, administrations  and  reforms. Public Administration , 89 (3), 801–818. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9299.2010.01862.x
Launa, & Lusianawati, H. (2021). Potential for  Corruption  in  Social  Assistance
Funds During the COVID-19
Pandemic .
Modjo,  M.  I.  (2020).  Memetakan  Jalan Penguatan  Ekonomi  Pasca  Pandemi. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan: The Indonesian Journal of Development  Planning , 4 (2),  103– 116. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.117 Montenegro de Wit, M., Roman-Alcalá, A., Liebman, A., & Chrisman, S. (2021). Agrarian  origins  of  authoritarian populism  in  the  United  States:  What can  we  learn  from  20th-century struggles  in  California  and  the Midwest? Journal  of  Rural  Studies , 82 , 518–530. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.201 9.12.003 Mubyarto.  (1998). Reformasi Sistem
Ekonomi:  dari  Kapitalisme  Menuju
Ekonomi Kerakyatan .
Nasrah,  H.,  Irdayanti,  I.,  Nesneri,  Y.,  & Hidayati,  F.  (2021).  Implementasi
Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pekanbaru. Jurnal EL-RIYASAH , 11 (2),
119. https://doi.org/10.24014/jel.v11i2.116 99 Noer, K. U., & Madewanti, N. L. G. (2020).
Too  many  Stages,  Too  Little  Time:
Bureaucratization and Potential
Impasse  in  the  Social  Safety  Net
Program  in  Indonesia. Jurnal  Studi Pemerintahan ,
11 (3). https://doi.org/10.18196/jgp.113120 Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak COVID-19  di  Indonesia. Jurnal Manajemen  Perbendaharaan , 2 (1), 83–104.
https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363
Noviarani,  K.  I.,  &  Chotijah,  U.  (2021).
Mining  Data  Kependudukan  untuk Validasi  Identitas  Calon  Penerima Bantuan  Jaring  Pengaman  Sosial  di Kabupaten  Gresik. Briliant:  Jurnal Riset  Dan  Konseptual , 6 (2),  232. https://doi.org/10.28926/briliant.v6i2. 598
Pradhan,  M.  A.  H.  dkk.  (2013).  An Investigation  of  Social  Safety  Net Programs  as  Means  of  Poverty Alleviation in BangladeshAn Investigation  of  Social  Safety  Net Programs  as  Means  of  Poverty Alleviation  in  Bangladesh. Asian Social Science , 9 (2), 139–148.
Puspitawati, H., Herawati, T., & Sarma, M. (2008).  Dampak  Subsidi  Langsung Tunai (Blt)- Bbm Pada Kesejahteraan Keluarga  Miskin  Di  Bogor,  Jawa Barat. Jurnal  Ilmu  Keluarga  Dan
Konsumen , 1 (1), 1–15. https://doi.org/10.24156/jikk.2008.1.1 .1
Rahardjo,  B.,  Ediyono,  S.,  &  Putri,  D.  K.
(2020).  Implementasi  Pemberdayaan Masyarakat  Miskin  melalui  Family Development  Session  (FDS)  pada Program  Keluarga  Harapan  (PKH). Jurnal  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat
Berkala , 2 (2), 72. https://doi.org/10.32585/jikemb.v2i2.
1094
Setiani,  S.  I.  (2020). “Menakar  Peran Mahasiswa  dalam  Pengawalan  dan Pemantauan  Bantuan  Sosial  Guna
Mencegah  Praktik  Korupsi  Pada Masa  Pandemi.”  Menelisik  Berbagai Hubungan  Kebijakan  di  Tengah Pandemi Covid 19 Aturan dan Praktik dalam Masyarakat: 165.
Simanjuntak,  M.,  Puspitawati,  H.,  &
Djamaludin, M. D. (2010).
Karakteristik  Demografi,  Sosial,  dan Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Jurnal Ilmu Keluarga  Dan  Konsumen , 3 (2),  101– 113.
https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.2 .101
Sumarto and Suryahadi. (2001). Principles and  Approaches  to  Targeting:  with Reference  to  the  Indonesian  Social Safety  Net  Programs .  The  SMERU
Research Institute. Sumarto, S. (2002). Design and Implementationof  Indonesian  Social Safety Net Programs. The Developing Economics , 40 (1), 3–31. Sumodiningrat, G. (1999). Jaring
Pengaman  Sosial  dan  Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis Indonesia , 14 (3), 1–25.
Ulya,  H.  N.  (2020).  Alternatif  Strategi
Penanganan Dampak Ekonomi
COVID-19  Pemerintah  Daerah  Jawa
Timur Pada Kawasan Agropolitan. El- Barka: Journal of Islamic Economics and Business , 3 (1).
https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.
2018
Verikios, G. (2020). The dynamic effects of infectious disease outbreaks: The case of  pandemic  influenza  and  human coronavirus. Socio-Economic Planning Sciences , 71 ,  100898. https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.10 0898
Widiastuti,  T.,  Sukmaningrum,  P.  S.,
Muryani,  M.,  &  Hady,  A.  F.  (2021).
Pendampingan Program Jaring Pengaman  Sosial:  Studi  Dampak Sosio Ekonomi COVID-19
Berdasarkan  Maqashid  Syariah  Di Kabupaten  Nganjuk. Jurnal  Layanan
Masyarakat (Journal of Public Services) , 5 (2), 338. https://doi.org/10.20473/jlm.v5i2.202 1.338-345
Witono, N. B. (2021). Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  Dalam  Pandemi  COVID-
19. Jurnal  Bina  Ketenagakerjaan ,
1 (Februari), 42–59.
Www.ajnn.net.  (2020).  Memantik  Kirush, Rp  146,  8  Miliar  Untuk  COVID-19 atau  494  Dayah. TIm  Redaksi . https://www.ajnn.net/news/memantik -kisruh-rp-146-8-miliar-untuk- COVID-19-atau-494- dayah/index.html