## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal.  699-711| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.7997.699-711

## HARMONISASI REGULASI DI INDONESIA: SIMPLIKASI DAN SINKRONISASI UNTUK PENINGKATAN EFEKTIVITAS HUKUM
Firman Freaddy Busroh 1, Fatria Khairo 2, Putri Difa Zhafirah 3
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Email firmanbusroh@gmail.com 1, fatriakhairo79@gmail.com 2, putridifazhafirah@gmail.com 3

## ABSTRAK
Peraturan  Daerah  (Perda)  adalah  instrumen  hukum  yang  berperan  penting  dalam  penyelenggaraan  otonomi daerah  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  peran  strategis  Perda  dalam  konteks  otonomi daerah  di  Indonesia  dan  mengidentifikasi  tantangan  yang  dihadapi  dalam  pengaturan  Perda.  Dalam  penelitian ini,  digunakan  metode  analisis  literatur  dan  studi  dokumentasi  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang relevan  terkait  Perda.  Temuan  penelitian,  dalam  meningkatnya  kompleksitas  dan  jumlah  Perda  di  Indonesia, yang  dapat  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  dan  tumpang  tindih  antar  regulasi.  Hal  ini  bisa  menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat daerah. Perlunya penerapan prinsip taat azaz ( rule of law )  dan  taat  prosedur  dalam  proses  pembuatan  Perda  untuk  menjaga  keadilan  dan  keberlanjutan  hukum. Implikasi  yang  diajukan  meliputi  perluasan  koordinasi,  peningkatan  transparansi,  evaluasi  regulasi  yang  ada, pendidikan  hukum,  dan  penyederhanaan  regulasi  untuk  memastikan  bahwa  Perda  berkontribusi  positif  pada pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat daerah.
Kata Kunci : Peraturan Daerah, Taat Azaz, Taat Prosedur, Simplifikasi

## ABSTRACT
Regional  Regulations  (Perda)  are  legal  instruments  that  play  an  important  role  in  implementing  regional autonomy  in  Indonesia.  This  research  aims  to  understand  the  strategic  role  of  regional  regulations  in  the context of regional autonomy in Indonesia and identify the challenges faced in regulating regional regulations. In  this  research,  literature  analysis  and  documentation  study  methods  were  used  to  collect  relevant  data  and information  related  to  regional  regulations.  Research  findings,  in  the  increasing  complexity  and  number  of regional  regulations  in  Indonesia,  which  can  cause  legal  uncertainty  and  overlap  between  regulations.  This could become an obstacle to economic and social development at the regional level. It is necessary to apply the principle  of  obeying  the  rule  of law  and  obeying  procedures  in  the  process  of  making  regional  regulations  to maintain  justice  and  sustainability  of  the  law.  The  proposed  implications  include  expanding  coordination, increasing transparency, evaluating existing regulations, legal education, and simplifying regulations to ensure that Regional Regulations contribute positively to economic and social development at the regional level.
Keywords: Regional Regulations, Obeying Principles, Obeying Procedures, Simplification

## I. PENDAHULUAN
Pengaturan dan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan merupakan aspek penting dalam  sistem tata pemerintahan  suatu  negara.  Desentralisasi  memungkinkan  kekuasaan  pemerintahan  untuk  dialihkan dari  pusat  ke  daerah-daerah  otonomi,  memberikan  mereka  otonomi  dalam  mengurus  urusan  mereka sendiri.  Salah  satu  instrumen  penting  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  adalah  peraturan  daerah (Perda),  yang  merupakan  sarana  untuk  mewujudkan  transformasi  sosial  dan  demokrasi  serta mencerminkan  aspirasi  dan  karakteristik  masyarakat  setempat.  Namun,  dalam  upaya  untuk menjalankan  desentralisasi  dengan  efektif,  perlu  ditekankan  bahwa  kualitas  Perda  sangat  krusial. Kualitas  Perda  tidak  hanya  memengaruhi  produktivitas  pemerintah  daerah,  tetapi  juga  berdampak
pada kinerja lembaga legislatif di tingkat daerah, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keberhasilan  implementasi  desentralisasi  tergantung  pada  sejauh  mana  daerah  mampu  melahirkan Perda  yang  berkualitas,  efektif,  dan  efisien.  Meskipun  peraturan  daerah  ini  memiliki  potensi  besar untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  investasi,  terdapat  tantangan  dalam pembentukan, pelaksanaan, dan koordinasi Perda.
Kewenangan  lembaga  Negara  dapat  dialihkan  kepada  lembaga  lain  melalui  dua  cara,  yaitu melalui  pemberian  mandate  atau  pelimpahan  wewenang.  Pemberian  mandat  terjadi  ketika  suatu lembaga  diberi  mandat  oleh  lembaga  lain  untuk  melaksanakan  tugas  atas  nama  pemberi  mandat. Namun,  lembaga  pemberi  mandat  dapat  mencabut  mandat  tersebut  kapan  saja.  Selain  itu,  terdapat proses  pendelegasian  wewenang  legislasi,  di  mana  pembentuk  undang-undang  memberikan kewenangan  kepada  pelaksana  undang-undang  untuk  mengatur  hal-hal  tertentu  melalui  peraturan pelaksana. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah (Perda), yang merupakan salah satu bentuk peraturan  pelaksana  tersebut.  Dengan  demikian,  proses  pemberian  dan  pelimpahan  kewenangan  ini memiliki peran penting dalam sistem tata pemerintahan suatu negara (Asshiddiqie, 2006:354).
Peraturan  Daerah  (Perda)  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  dan  hal  ini  tidak  terlepas  dari  asas  desentralisasi.  Hakim  (2012:15) Desentralisasi  adalah  mekanisme  di  mana  kekuasaan  pemerintahan  dialihkan  dari  pusat  kepada daerah-daerah  otonomi,  yang  berwenang  mengurus  urusan  mereka  sendiri.  Asas  ini  juga  merupakan manifestasi  dari  sistem  demokrasi,  yang  memberikan  kesempatan  bagi  partisipasi  aktif  rakyat  dalam pemerintahan  negara.  Dalam  peraturan  daerah,  desentralisasi  mengakui  bahwa  pemerintahan  daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang diperlukan untuk  pelaksanaan  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  secara  jelas  mengakui  hak  pemerintah  daerah  dalam  menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang relevan guna menjalankan otonomi daerah sesuai dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku.  Dengan  demikian,  peraturan  daerah  menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan desentralisasi dan penguatan otonomi daerah dalam sistem tata pemerintahan negara kita.
Dalam menjaga kelancaran pemerintahan daerah yang berdaya saing, evaluasi kualitas peraturan daerah  menjadi  kunci  penting.  Keberhasilan  DPRD  dalam  fungsi  legislasi  tidak  hanya  dinilai  dari aspek  kualitas  produk  legislasi,  melainkan  juga  seberapa  banyak  produk  legislasi  yang  dihasilkan dalam  setiap  tahunnya.  Produk  hukum  daerah  yang  berkualitas,  efektif,  dan  efisien  merupakan  hasil legislasi dari daerah, dan berperan penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah, terutama Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai  lembaga  legislatif  di  tingkat  daerah.  Salah  satu  langkah krusial untuk menjamin keberhasilan implementasi desentralisasi adalah melahirkan peraturan daerah yang  berkualitas,  efektif,  dan  efisien.  Namun,  keberadaan  desentralisasi  tidak  akan  memiliki  makna yang substansial jika tidak diimplementasikan dengan konsisten dan sungguh-sungguh. Desentralisasi menjadi salah satu pilar penting dalam negara kesatuan dan menjadi ciri khas dari negara demokrasi.
Perda  yang  berlebihan  atau  “obesitas”  memang  menjadi  sumber  masalah  dalam  menjalankan otonomi daerah. Pemerintah pusat mengatasi masalah ini dengan mencabut beberapa peraturan daerah yang  dianggap  bermasalah.  Menurut  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi),  sebanyak  3.143  Perda  dan Perda  yang  dibatalkan.  Keputusan  pembatalan  itu  dilakukan  karena  aturan  tersebut  dinilai menghambat  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  memperpanjang  jalur  birokrasi.  Selain  itu,  regulasi tersebut  juga  dinilai  menghambat  proses  perizinan  dan  penanaman  modal  serta  menghambat kemudahan  berusaha  di  daerah.  Langkah  ini  akan  mendorong  efektivitas  otonomi  daerah  dan menciptakan  lingkungan  yang  lebih  menguntungkan  bagi  pembangunan  dan  investasi  di  tingkat daerah (Kompas, 2016).
Pembentukan  peraturan  daerah  salah  satu  manifestasi  dari  kewenangan  yang  diberikan  kepada pemerintahan  daerah  dalam  kerangka  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Hal  ini  memungkinkan  daerah untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi dan kebutuhan lokal serta untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Peraturan Daerah, yang  sering disingkat sebagai  "Perda," bukan hanya merupakan  instrumen hukum semata,  tetapi  juga  merupakan  sarana  untuk  mewujudkan  transformasi  sosial  dan  demokrasi, mencerminkan  aspirasi  dan  karakteristik  masyarakat  daerah.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  proses pembentukan peraturan daerah untuk mengikuti prinsip-prinsip asas hukum yang berlaku. Agar proses pembentukan  perda  dapat  berjalan  lebih  terarah  dan  terkoordinasi,  telah  ditetapkan  tahapan-tahapan
formal  yang  harus  dijalani,  seperti  perencanaan,  penyusunan  draf,  pembahasan,  penetapan,  dan pengundangan.  Tahapan-tahapan  ini  memberikan  kerangka  kerja  yang  jelas  untuk  menghasilkan peraturan  daerah  yang  efektif,  sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat  dan  tujuan  otonomi  daerah (Masitah, 2014:427).
Dalam  pengaturan  yang  terpisah-pisah,  terdapat  berbagai  peraturan  daerah  yang  mengatur tentang retribusi, seperti biaya izin gangguan, biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran, biaya izin pendirian  penjualan  minuman  beralkohol,  biaya  pemeriksaan  kendaraan  bermotor,  dll.  Sekali  lagi, contohnya adalah pajak daerah dan peraturan remunerasi, yang tersebar dalam peraturan daerah yang terpisah, seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak sarang burung walet, pajak reklame, pajak lampu jalan,  pajak  parkir,  pajak  hotel,  dll.  Kehadiran  peraturan  daerah  yang  berserakan  menyebabkan ketidakefektifan  dan  inefisiensi  dalam  pengaturan.  Masalah  ini  diperparah  dengan  aturan  pajak teritorial  dan  kompensasi,  yang  dibagi  menjadi  beberapa  aturan  teritorial  terpisah  tanpa  koordinasi dan  penyederhanaan.  Akibatnya,  regulasi  menjadi  tidak  efektif  dan  efektif.  Semua  peraturan  daerah ini mempersulit pemilik usaha dan masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah daerah.
Penelitian  ini  akan  menyelidiki  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  pembentukan  dan  pelaksanaan Perda,  serta  dampak  dari  peraturan  daerah  yang  kurang  efektif.  Bagaimana  keberadaan  Perda  yang tersebar  dan  terpisah  dalam  berbagai  regulasi  daerah  dapat  menghambat  efektivitas  pelaksanaan desentralisasi.  Selain  itu,  penelitian  akan  menyoroti  upaya  yang  telah  diambil  oleh  pemerintah  pusat dalam  mengatasi  masalah  peraturan  daerah  yang  kurang  efektif  dan  memperlancar  otonomi  daerah. Melalui  pemahaman  lebih  dalam  tentang  isu-isu  ini,  agar  dapat  mencarikan  solusi  yang  lebih  baik untuk  memastikan  bahwa  Perda  yang  dihasilkan  oleh  daerah  sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat dan tujuan otonomi daerah, dan pada akhirnya, memastikan keberhasilan implementasi desentralisasi dalam sistem tata pemerintahan negara.

## II. METODE PENELITIAN
Data  sekunder  diperoleh  melalui  studi  pustaka  (Sugiyono,  2018).  Kajian  ini  menggunakan  bahan hukum  primer  dan  sekunder  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  sebagai  contoh peraturan  yang  asinkron,  tidak  koheren  dan  mungkin  tumpang  tindih.  Kajian  ini  merupakan  kajian hukum  dengan  fokus  pada  analisis  regulasi  normatif,  mengumpulkan  informasi  dari  literatur  hukum yang  terkait  dengan  peraturan-peraturan  tersebut.  Beberapa  undang-undang  yang  terkait  dengan peraturan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

## Tabel 1. Langkah-langkah dalam proses simplifikasi peraturan daerah
Undang-undang Simplikasi (1) (2) UU No. 32 Tahun 2004 Mengatur pengawasan dan pembatalan peraturan daerah oleh Pemerintah. Berisi prinsip otonomi daerah dan kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan. Memuat mekanisme evaluasi rancangan peraturan daerah.
UU No. 23 Tahun 2014 Memberikan kewenangan kepada Mendagri dalam pembatalan peraturan daerah berdasarkan Pasal 251, tetapi seharusnya,  menurut  Jimly  Asshiddiqie,  pembatalan  peraturan  daerah  harus  berdasarkan  keputusan Mahkamah Agung. Peraturan Mendagri No. 80 Tahun 2015 Mendagri dan Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah, termasuk RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan  APBD,  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD,  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  tata  ruang daerah berdasarkan undang-undang di bidang pemerintahan daerah.
Sumber: Undang-undang RI.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  konsep,  di  mana  konsep-konsep  hukum yang  relevan  diidentifikasi  dan  dianalisis  untuk  memahami  esensi  dari  masalah  regulasi  yang dihadapi.
Tabel 2. Pendekatan Konsep dan Peraturan Perundangan, Proses Analisis, Penarikan Hasil Analisis
No Pendekatan Konsep Pendekatan Peraturan Perundangan Proses Analisis Penarikan Hasil Analisis
1 Identifikasi  Konsep . Langkah  awal adalah  mengidentifikasi  konsep-konsep kunci  yang  relevan  untuk  penelitian. Konsep-konsep ini dapat berkaitan dengan isu hukum yang sedang dipelajari.
Seleksi Regulasi . Langkah awal adalah memilih  regulasi  atau  undang-undang yang relevan untuk penelitian. Regulasi ini  mungkin  berkaitan  dengan  isu hukum yang diteliti.
Pengkodean . Identifikasi pola, tema,  atau  kategori dalam data.
Hasil  analisis  digunakan  untuk mengembangkan pemahaman yang  lebih  baik  tentang  isu hukum  yang  sedang  diteliti.  Ini dapat  melibatkan  pembentukan teori  baru  atau  pengkajian  lebih dalam  terhadap  isu  hukum  yang
2 Pengumpulan Data . Peneliti mengumpulkan  data  yang  relevan  untuk Analisis Teks Hukum . Peneliti menganalisis  teks  hukum  yang  telah Penyusunan Dalam
Naratif .
No Pendekatan Konsep Pendekatan Peraturan Perundangan Proses Analisis Penarikan Hasil Analisis
konsep-konsep  ini.  Data  ini  dapat  berupa dokumen  hukum,  putusan  pengadilan, laporan penelitian, atau wawancara dengan  pakar  hukum  atau  individu  yang terlibat dalam isu tersebut.
dipilih.  Ini  melibatkan  membaca  dan memahami  isi  regulasi  atau  undang- undang dengan cermat. Peneliti mencari  definisi,  syarat,  dan  ketentuan yang relevan. Penyusunan data dalam bentuk naratif atau cerita yang memungkinkan untuk pemahaman yang lebih baik. ada. Selain itu, hasil analisis juga dapat digunakan untuk memberikan  rekomendasi  atau implikasi  kebijakan,  terutama dalam  hukum  dan  regulasi.
Dalam hukum, penelitian kualitatif  seringkali  memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana  hukum  berinteraksi dengan masyarakat dan dampaknya  terhadap  individu dan kelompok tertentu.
3 Analisis  Data .  Data  yang  terkumpul dianalisis  dengan  cermat.  Ini  melibatkan pencarian  pola  atau  hubungan  antara  data dan  konsep  yang  telah  diidentifikasi. Peneliti  mungkin  menggunakan  teknik seperti  analisis  isi  atau  analisis  naratif untuk  memahami  makna  data  dalam konsep.
Konteks  Sosial  dan  Sejarah .  Selain menganalisis  teks  hukum  itu  sendiri, peneliti juga mempertimbangkan konteks  sosial  dan  sejarah  yang mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan regulasi tersebut. Ini dapat membantu memahami mengapa regulasi  tersebut  ada  dan  bagaimana  ia berdampak pada masyarakat. Verifikasi . Memastikan keabsahan  analisis melalui validasi silang  oleh  peneliti lain  atau  melalui pemahaman ulang data.
4 Pengembangan  Teori .  Melalui  analisis data,  peneliti  dapat  mengembangkan  atau memperkuat  teori  yang  berkaitan  dengan konsep-konsep  tersebut.  Ini  mungkin mencakup  memahami  bagaimana  konsep- konsep  ini  digunakan  dalam  praktik hukum atau bagaimana mereka memengaruhi kebijakan.
Integrasi dengan Konsep. Hasil analisis  regulasi  perundangan  dapat diintegrasikan  dengan  konsep-konsep yang relevan dalam penelitian. Ini dapat membantu  peneliti  untuk  memahami bagaimana  regulasi  tersebut  terkait dengan  konsep  konseptual  yang  lebih luas.
Interpretasi .
Menginterpretasikan hasil  analisis  untuk memahami implikasi penelitian.
Sumber: Creswell (2013); Elias & Stim (2019).
Salah  satu  langkah  penting  dalam  proses  ini  adalah  mengidentifikasi  aturan-aturan  yang  saling bertentangan atau tumpang tindih, serta mencoba mengintegrasikannya menjadi satu aturan yang lebih sederhana  dan  mudah  dimengerti.  Langkah-langkah  dalam  proses  simplifikasi  peraturan  daerah (Sururi, 2018:18) meliputi:

## Tabel 3. Langkah-langkah dalam proses simplifikasi peraturan daerah
Inventarisasi Regulasi (Stocktaking) Identifikasi Masalah & Stakeholder: Evaluasi Regulasi Bermasalah (1) (2) (3) Langkah  pertama  adalah mengumpulkan daftar semua regulasi yang berlaku  di  suatu  yurisdiksi atau  dalam  suatu  bidang tertentu. Hal ini melibatkan penyusunan inventarisasi lengkap dari semua
peraturan,  undang-undang, dan  kebijakan  yang  ada. Tujuan  dari  langkah  ini adalah  untuk  mengetahui sejauh  mana  regulasi  telah menumpuk  dan  mungkin saling tumpang tindih Setelah  regulasi  terinventarisasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi  masalah  yang ada  dalam  regulasi  tersebut.  Ini melibatkan  memahami  dampak regulasi  terhadap  masyarakat, perusahaan,  dan  sektor  tertentu. Selain itu, perlu mengidentifikasi semua  pihak  yang  terpengaruh oleh regulasi ini, seperti pemerintah,  bisnis,  masyarakat sipil,  dan  lainnya.  Hal  ini membantu  memahami  perspektif dan  kepentingan  berbagai  pihak terkait
Bagian  penting  dari  proses  simplifikasi  adalah  menilai  regulasi- regulasi  yang  dianggap  bermasalah.  Evaluasi  ini  dapat  mencakup tiga tindakan utama:
a. Mencabut yang Tidak Diperlukan
Regulasi  yang  tidak  lagi  relevan  atau  tidak  diperlukan  dapat dicabut. Hal ini dapat mengurangi beban administratif dan birokrasi yang tidak perlu.
b.Merevisi yang Diperlukan Tetapi Berkualitas Buruk Regulasi  yang  masih  relevan  tetapi  memiliki  masalah  kualitas, seperti ambigu atau bertentangan dengan undang-undang lain, perlu direvisi.  Proses  revisi  harus  memperbaiki  masalah-masalah tersebut.
c. Mempertahankan yang Baik dan Diperlukan
Regulasi  yang  masih  efektif  dan  penting  dalam  mencapai  tujuan hukum harus dipertahankan tanpa perubahan yang signifikan.
Sumber: Sururi (2018:18).
Setelah langkah-langkah ini diselesaikan, langkah selanjutnya dalam proses simplifikasi regulasi adalah  menyusun  rencana  tindakan  atau  rancangan  perubahan  regulasi  yang  perlu  dilakukan berdasarkan  hasil  peninjauan.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  Sururi  (2018:18)  melibatkan  proses merancang  dan  merumuskan  perubahan  hukum  yang  diinginkan.  Selama  seluruh  proses  ini, keterlibatan  dan  konsultasi  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan  (stakeholder)  sangat  penting untuk  memastikan  bahwa  perubahan  regulasi  mengakomodasi  kebutuhan  dan  kepentingan  yang beragam  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  transparansi  dalam  proses  simplifikasi  regulasi  juga merupakan faktor penting untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap perubahan- perubahan  yang  dilakukan.  Selain  itu,  sejalan  dengan  penjelasan  Sukatri  et  al.  (2021)  pendekatan peraturan  perundangan  juga  digunakan  untuk  memahami  secara  rinci  ketentuan-ketentuan  dalam peraturan-peraturan yang menjadi objek penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Posisi Strategis Perda
Pemerintah pusat menganggap peraturan daerah bukanlah produk hukum yang menghambat, terutama selama  era  kekuasaan  sentralistik  Orde  Baru.  Meskipun  Undang-Undang  Dasar  1945  mengakui eksistensi dan karakteristik unik dari daerah-daerah, posisi peraturan daerah dalam hukum dasar tidak dijelaskan  secara  tegas.  Hal  yang  sama  terjadi  pada  Ketetapan  MPRS  No:XX/MPRS/1966  yang mengatur  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  tidak  menyebutkan  peraturan  daerah sebagai  salah  satu  jenis  dan  hierarki  perundang-undangan.  Fungsi  peraturan  daerah  memiliki  dua aspek penting: sebagai atribusi yang diatur dalam Undang-Undang Pemda dan sebagai hasil delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Indrati, 2007).
Hasil wawancara Informan 1 Kepada Pejabat Pemerintah Daerah peran Peraturan Daerah (Perda) dalam mendukung pembangunan di daerah.
“Perda  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  landasan  hukum  bagi  pembangunan  di daerah  kami.  Kami  menggunakan  Perda  untuk  mengatur  berbagai  aspek,  seperti  tata  ruang, perizinan usaha, dan lingkungan. Dengan adanya Perda, kami dapat  mengatur pembangunan dengan lebih terarah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah kami”.
Peran  penting  Perda  dalam  memberikan  landasan  hukum  bagi  pembangunan  di  daerah  mereka. Perda digunakan untuk mengatur berbagai aspek, seperti tata ruang, perizinan usaha, dan lingkungan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  memandang  Perda  sebagai  alat  yang  sangat diperlukan untuk mengatur pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
Hasil  wawancara  Informan  2  Kepada  Pengusaha  Perda  berdampak  pada  usaha  dalam menghadapi kendala terkait regulasi di daerah.
“Perda berpengaruh besar pada usaha kami. Terkadang, aturan yang berbeda di tiap daerah bisa  menjadi  tantangan.  Perda  yang  jelas  dan  konsisten  dapat  membantu  kami  beroperasi dengan  lebih  efisien.  Namun,  jika  regulasi  berlebihan  atau  tidak  konsisten,  itu  bisa  menjadi beban bagi bisnis kami”.
Perda  berdampak  besar  pada  usahanya.  Regulasi  yang  tidak  konsisten  atau  berlebihan  dapat menjadi  tantangan  bagi  bisnis.  Namun,  Perda  yang  jelas  dan  konsisten  membantu  pengusaha beroperasi lebih efisien. Simpulannya, peran Perda dalam mengatur bisnis lokal sangat signifikan, dan konsistensi regulasi dihargai oleh pengusaha.
Hasil  wawancara  Informan  3  Kepada  Masyarakat  Setempat  Perda  memengaruhi  kehidupan sehari-hari dan merasa dilibatkan dalam proses perumusan Perda.
“Kami merasa bahwa Perda sangat memengaruhi kami sehari-hari. Misalnya, dalam hal tata ruang  dan  perizinan.  Sayangnya,  terkadang  masyarakat  setempat  merasa  kurang  dilibatkan dalam  proses  pembuatan  Perda.  Kami  ingin  melihat  lebih  banyak  partisipasi  publik  dan transparansi dalam proses ini”.
Perda  memengaruhi  kehidupan  sehari-hari  mereka,  terutama  terkait  dengan  tata  ruang  dan perizinan.  Masyarakat  setempat  merasa  bahwa  mereka  sering  kurang  dilibatkan  dalam  proses perumusan  Perda.  Masyarakat  ingin  melihat  lebih  banyak  partisipasi  publik  dan  transparansi  dalam proses  ini.  Ini  menunjukkan  bahwa  ada  harapan  untuk  meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  dalam proses pembuatan Perda.
Proses  pembentukan  peraturan  daerah  melibatkan  perancangan  mengenai  situasi  sosial  di  masa depan  oleh  pemerintah  daerah.  Dalam  perancangan  tersebut,  pemerintah  daerah  harus  mampu mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan pihak yang menjadi sasaran peraturan tersebut. Keseimbangan  ini  menjadi  sangat  penting  karena  mencakup  dua  aspek  dasar  manusia:  kepentingan ekonomi  ( Homo  Economicus )  dan  kepentingan  hukum  ( Homo  Juridicus ).  Oleh  karena  itu,  dalam proses  pengaturan,  pemerintah  daerah  harus  mampu  menciptakan  keseimbangan  antara  kedudukan manusia sebagai Homo Economicus dan Homo Juridicus . Jika negara  gagal mencapai keseimbangan ini,  efektivitas  dari  peraturan  daerah  tersebut  dapat  dipertanyakan.  Kendala-kendala  yang  muncul dalam  implementasi  peraturan  daerah  perlu  diprediksi  sejak  awal,  sehingga  aparat  penegak  hukum dapat mempersiapkan antisipasi yang tepat dalam pelaksanaannya (Mulyani, 2022).
Antara  tahun  2000  sampai  2015,  pemerintah  dan  DPR  telah  melahirkan  2.471  regulasi  yang meliputi  beragam  jenis  dan  kategori.  Sebagian  besar  regulasi  ini  terkait  dengan  sektor-sektor  seperti kehutanan,  pajak,  pertanian,  perkebunan,  perikanan,  perdagangan,  tata  kelola  birokrasi,  penanaman modal,  dan  persaingan  usaha.  Namun,  akumulasi  besar  regulasi  ini  menghasilkan  potensi  konflik antara regulasi-regulasi yang ada. Cenderung mengaburkan batasan ini, euforia otonomi daerah telah memberikan  perhatian  khusus  pada  peraturan  daerah  (perda)  sebagai  alat  penggerak  otonomi  daerah melalui  Dengan  adanya  UU  22/1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  telah  terjadi  pergeseran paradigma  dalam  hubungan  pusat-daerah.  Anggaran  Dasar  daerah  berfungsi  sebagai  wadah  untuk memenuhi hampir semua aspirasi daerah yang sebelumnya digagalkan pada masa Orde Baru. Padahal UU  No.  22  Tahun  1999  mengatur  bahwa  peraturan  daerah  tidak  boleh  bertentangan  dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi (Taluke et al., 2019).
Dalam  era  otonomi  daerah  yang  dinamis,  Tap  MPR  111/MPR/2000  mengatur  dan  mengakui peraturan  daerah  (perda)  dalam  sistem  hukum  dan  peraturan  dibandingkan  dengan  Tap  MPR XX/MPR/1966.  Pasal  3(7)  TAP  MPR  No.  111/MPR/2000  menjelaskan  bahwa  peraturan  daerah digunakan  untuk  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, peraturan daerah dihubungkan melalui struktur hirarki,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun pada saat yang sama, peraturan daerah juga dimaksudkan untuk mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Perubahan Kedua UUD  1945  (2000)  menempatkan  ketentuan  daerah  di  antara  produk  hukum  yang  secara  eksplisit tercantum  dalam  konstitusi  Perancis  hanya  beberapa  bulan  setelah  diundangkannya  Perpu  MPR XX/2000.  Hal  ini  tercermin  dalam  Pasal  18  ayat  (6)  UUD  1945  yang  mengatur  bahwa  pemerintah kawasan  khusus  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan  lainnya  untuk  melaksanakan tugas pemerintahan sendiri dan tugas pembantuan. Sebagai hak yang diakui, peraturan daerah menjadi sarana  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Sebagai  instrumen  kunci  dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah,  peraturan  daerah  memiliki  peran  strategis  dalam  mengatur kehidupan  dan  keterkaitan  pembangunan  di  tingkat  daerah.  Namun  perlu  diingat  bahwa  harmonisasi dan  koordinasi  antara  Perda  dan  Perda  atasan,  serta  komitmen  untuk  mengutamakan  kepentingan umum, merupakan faktor penentu terciptanya Perda yang  efektif dan  efisien  (Muhtada & Diniyanto, 2017).
Penjelasan  lebih  lanjut  tentang  kedudukan  peraturan  daerah  (perda)  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  (dulu  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004)  tentang  pembentukan  undang-undang.  Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa peraturan daerah mencakup  unsur-unsur  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  daerah  dan  tugas pembantuan,  serta  mencakup  keadaan  khusus  suatu  daerah  dan/atau  daerah  lain.  Menguraikan ketentuan hukum yang terperinci dengan status yang lebih tinggi. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 18 ayat  (6)  UUD  1945  yang  mengatur  bahwa  pemerintah  kawasan  khusus  berhak  menetapkan  status kawasan  khusus  untuk  melaksanakan  tugas  pemerintahan  sendiri  dan  tugas  pembantuan.  Penekanan pada  “pelaksanaan  pemerintahan  sendiri  daerah  dengan  mempertimbangkan  kondisi  khusus  daerah” daripada  “pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi”  menunjukkan  pentingnya peraturan  daerah  sebagai  instrumen  utama  pelaksanaan  otonomi  daerah. .  Namun,  dalam  hal  ini, kerumitan  juga  dapat  terjadi  ketika  hak  pemerintahan  daerah  untuk  menjalankan  otonomi  seluas- luasnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945, bertemu dengan substansi perda sebagai produk hukum untuk menampung kondisi khusus daerah. Oleh karena itu, harmonisasi dan koordinasi antara perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi penting agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan efisien dan efektif (Sururi, 2018).

## 3.2 Taat Azaz dan Taat Prosedur dalam Penyusunan Perda
Pembentukan  peraturan  di  Indonesia  melibatkan  berbagai  kepentingan  kelompok,  politik,  dan sosial masyarakat yang dapat  membawa perubahan  signifikan dalam  ketatanegaraan. Sebagai  negara berdasarkan  hukum  ( rechtsstaat ),  Indonesia  mengutamakan  supremasi  hukum  dan  menghargai hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Lembaga  legislatif  dituntut  untuk  membuat  kajian-kajian yang baik dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi peraturan-peraturan tersebut penting  untuk  menjamin  keselarasan  antara  satu  peraturan  dengan  peraturan  lainnya,  baik  secara
vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun secara horizontal dengan peraturan sejajar. Proses sinkronisasi  bertujuan  untuk  menghindari  tumpang  tindih,  memastikan  saling  melengkapi,  dan menyesuaikan  peraturan  dalam  berbagai  tingkatan.  UU  Pemda  juga  memberikan  definisi  tentang peraturan  daerah,  baik  perda  provinsi  maupun  perda  kabupaten/kota,  yang  dibentuk  oleh  dewan perwakilan  rakyat  daerah  dengan  persetujuan  dari  kepala  daerah.  Hal  ini  menegaskan  pentingnya koordinasi  dan  harmonisasi  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  agar berjalan sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum dan otonomi daerah (Pengkajian, 2017).
Indonesia  sebagai  negara  hukum  memiliki  lembaga-lembaga  yudikatif,  eksekutif,  dan  legislatif yang  dituntut  untuk  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Hal  ini  mengimplikasikan  bahwa  setiap peraturan  perundangan  harus  berdasarkan  dan  bersumber  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  dan  pemerintahan  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  umum,  bukan  hukum sewenang-wenang  yang  mengabaikan  konvensi  dan  konstitusi.  Sebagai  negara  yang  berdasarkan hukum  (rechtsstaat),  Indonesia  menekankan  pentingnya  supremasi  hukum  dan  menghargai  hierarki peraturan  perundang-undangan.  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  merupakan  "Revolutie- Grondwet"  atau  konstitusi  yang  disusun  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  rangka  perubahan sesegera  mungkin.  Potensi  ketidakharmonisan  dalam  pembentukan  suatu  peraturan  sangat  tinggi karena  melibatkan  berbagai  kepentingan  kelompok,  politik,  dan  sosial  masyarakat  yang  berdampak pada  perubahan  penting  dalam  ketatanegaraan  Indonesia.  Dalam  pembuatan  peraturan  perundang- undangan, harmonisasi menjadi kunci penting untuk menghindari tumpang tindih dan menyelaraskan berbagai tingkatan peraturan dalam rangka penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi peraturan  perundang-undangan  yang  formal.  Demi  mewujudkan  harmonisasi  dalam  pembuatan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan kajian-kajian legal draft yang baik dan perhatian pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hadin & Redhani, 2017).
Sinkronisasi  merujuk  pada proses  penyesuaian  dan  penyelarasan  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  regulasi  yang  telah  ada  dan  tengah  dirumuskan  untuk  mengatur  suatu aspek  khusus.  Maksud  dari  sinkronisasi  adalah  untuk  mencapai  keseimbangan  antara  berbagai peraturan,  baik  yang  berada  dalam  hierarki  yang  lebih  tinggi  maupun  yang  setara.  Dalam melaksanakan sinkronisasi ini, langkah diambil agar substansi yang diatur dalam perundang-undangan tidak  tumpang  tindih,  melengkapi  satu  sama  lain  (suplementer),  memiliki  keterkaitan,  dan  semakin rendah  tingkat  pengaturannya,  semakin  rinci  dan  operasional  materi  yang  diatur  (Hamidi,  2006). Sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  ini  penting  untuk  mencapai  harmonisasi  sistem  hukum Indonesia dan memastikan bahwa peraturan yang diterapkan sejalan dengan tujuan dan prinsip hukum yang  berlaku  di  negara  tersebut.  Sedangkan  Anggaran  Dasar  Bupati/Perkotaan  adalah  Anggaran Dasar  yang  dibuat  oleh  Bupati/DPRD  dan  disetujui  bersama  oleh  Bupati/Walikota.  Sementara  itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan Perda sebagai peraturan yang ditetapkan oleh DPR dengan  persetujuan  Gubernur.  Undang-undang  Pemerintahan  Daerah  mendefinisikan  peraturan daerah berbeda-beda tergantung pada daerahnya, yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota (Mulyani, 2022).
Sebagai  tanda  masalah  serius,  sebelum  UU  No.  32  Tahun  2004,  ada  lebih  dari  3.000  peraturan daerah  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  dari  total  sekitar  8.000.  Latar  Belakang  Pelaksanaan  Pasal 145  Ayat  2)  UU  No.  32  Tahun  2004  mengatur  bahwa  pemerintah  dapat  mencabut  peraturan  daerah atau  peraturan  yang  lebih  tinggi  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum.  Namun,  proses transisi  antara  peraturan  pusat  dan  peraturan  daerah  seringkali  menghadapi  tantangan  dan  hambatan yang  kompleks  (Badan  Pengkajian,  2017). Goesniadhie  (2016)  Tantangan  dalam  harmonisasi peraturan pusat dan daerah terletak pada kompleksitas berbagai kepentingan yang harus diakomodasi. Kepentingan  kelompok  masyarakat,  politik,  dan  sosial  seringkali  bersinggungan  dan  menyulitkan proses  penyelarasan  antara  peraturan-peraturan  tersebut.  Selain  itu,  proses  harmonisasi  juga melibatkan  banyak  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan lembaga legislatif, yang memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda-beda (Suherman, 2009).
Salah satu contoh permasalahan yang muncul dalam harmonisasi peraturan daerah adalah terkait pajak  dan  retribusi  daerah.  Sebelum  adanya  UU  32  tahun  2004,  terdapat  berbagai  peraturan  daerah yang  mengatur  pajak  dan  retribusi  daerah  dengan  jumlah  yang  mencapai  ribuan.  Dalam implementasinya,  banyak  dari  peraturan-peraturan  tersebut  terindikasi  mengalami  berbagai  masalah, baik  dari  segi  substansi  maupun  pelaksanaannya.  Hal  ini  menimbulkan  ketidakjelasan  dan  kesulitan dalam  penerapan  ketentuan  pajak  dan  retribusi  di  berbagai  daerah. Dalam  upaya  untuk  mencapai
harmonisasi  dan  mengatasi  berbagai  permasalahan  tersebut,  pemerintah  pusat  perlu  melakukan evaluasi  mendalam  terhadap  peraturan-peraturan  daerah  yang  ada.  Pengkajian  lebih  lanjut  terhadap substansi  dan  kesesuaian  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  menjadi  penting agar peraturan daerah tidak saling bertentangan dan memperumit pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Dalam konteks  harmonisasi, terdapat  peran penting lembaga legislatif sebagai pengawas dan pengawalan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Pembuatan  kajian-kajian  yang  mendalam dan  profesional  oleh  lembaga  legislatif  dalam  menyusun  peraturan  perundang-undangan  menjadi kunci penting untuk menciptakan harmonisasi yang baik antara peraturan pusat dan daerah. Kajian ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga  peraturan  yang  dihasilkan  dapat  lebih  efektif  dan  relevan  dengan  kebutuhan  masyarakat  di daerah (Hamidi, 2006).
Harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  juga  harus  dilakukan  dengan memegang  prinsip-prinsip  negara  hukum  ( rechtsstaat )  yang  mementingkan  supremasi  hukum  dan menghormati  hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian,  harmonisasi  ini  dapat membawa  dampak  positif  dalam  menjaga  stabilitas  hukum,  memberikan  kepastian  hukum  bagi masyarakat,  dan  mendorong  efisiensi  serta  efektivitas  pelaksanaan  pemerintahan  di  tingkat  daerah. Selain  itu,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkualitas  dan  harmonis  juga  akan mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  meningkatkan  investasi,  serta  memfasilitasi  kemudahan berusaha  bagi  para  pelaku  usaha  (Media  Publikasi,  2023). Faktor-faktor  yang  menyebabkan disharmoni dalam peraturan perundang-undangan bisa beragam, dan terdapat enam faktor utama yang berperan dalam hal ini:
1. Regulasi seringkali dikembangkan oleh lembaga yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.
2. Perubahan  Peraturan  Pembuatan  Pejabat  Yang  Berwenang  karena  Pembatasan  Masa  Jabatan, Pengalihan Tugas, atau Perubahan Pejabat Yang Berwenang.
3. Pendekatan regulasi sektoral cenderung lebih kuat dibandingkan pendekatan sistemik, sehingga tidak jarang regulasi tersebut saling tumpang tindih atau bertentangan.
4. Kurangnya  koordinasi  yang  melibatkan  berbagai  instansi  dan  disiplin  hukum  dalam  proses perumusan regulasi menyebabkan sulitnya koordinasi dan kesesuaian antar regulasi yang ada.
5. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan  masih  terbatas,  dan  kepentingan  serta  aspirasi  masyarakat  banyak  belum  tergarap dalam peraturan yang telah disusun.
6. Belum ada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan perbedaan pendekatan dan kualitas pembentukan peraturan di berbagai lembaga.
Akibat  dari  disharmoni  peraturan  perundang-undangan  ini  dapat  menjadi  sangat  serius  dan merugikan.
1. Terjadinya  perbedaan  penafsiran  dalam  pelaksanaan  peraturan  bisa  mengakibatkan kebingungan dan ketidakjelasan bagi para pelaku usaha, masyarakat, maupun pemerintah.
2. Timbulnya  ketidakpastian  hukum  akan  menghambat  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi, karena para investor akan enggan berinvestasi di negara dengan hukum yang tidak pasti.
3. Peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  harmonis  akan  sulit  untuk  dilaksanakan  secara efektif dan efisien, karena bisa terjadi tumpang tindih dan saling bertentangan antara peraturan- peraturan yang ada. Akibatnya, tujuan dari pembentukan peraturan tersebut tidak akan tercapai dengan baik.
Untuk  itu,  upaya  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  menjadi  sangat  penting  dalam menciptakan  sistem  hukum  yang  kokoh  dan  berfungsi  dengan  baik.  Koordinasi  yang  baik  antara lembaga-lembaga terkait, partisipasi aktif dari masyarakat, serta pengembangan cara dan metode yang jelas dan mengikat adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai harmonisasi tersebut. Dengan  demikian,  diharapkan  sistem  hukum  Indonesia  dapat  memberikan  kepastian  hukum  yang diperlukan  bagi  masyarakat,  pemerintah,  dan  pelaku  usaha,  serta  menjadi  landasan  yang  kuat  untuk pembangunan dan kemajuan negara. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut merupakan suatu kesatuan sistem  yang  meliputi  susunan  pemerintahan,  pengakuan  terhadap  keragaman  dan  sifat  khas  daerah, serta  kerangka  yang  melekat  pada  pemerintahan  sendiri.  Serangkaian  pedoman  terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah di Indonesia tertuang dalam Bab VI UUD 1945, antara lain Pasal 18, 18A, dan 18B. Dalam proses penyusunan peraturan daerah (perda),
perlu  diperhatikan  semangat  dan  struktur  yang  ditegaskan  dalam  UUD  1945  dan  konkretisasinya dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Disfungsi  hukum  adalah  keadaan  di  mana  hukum tidak  dapat  berfungsi  secara  optimal  dalam  memberikan  pedoman  berperilaku  kepada  masyarakat, mengendalikan  sosial,  menyelesaikan  sengketa,  serta  menjadi  sarana  perubahan  sosial  secara  tertib dan teratur (Goesniadhie, 2016).
Berdasarkan  kerangka  pedoman  yang  diuraikan  dalam  UUD  1945,  penyelenggaraan pemerintahan  negara  kesatuan  Indonesia  dilakukan  dengan  membagi  wilayah  menjadi  provinsi,  dan setiap  provinsi  dibagi  lagi  menjadi  kabupaten  dan  kota.  Setiap  satuan  daerah,  baik  provinsi, kabupaten,  maupun  kota,  diakui  sebagai  pemerintahan  daerah  yang  berwenang  memimpin  dan mengurus  urusan  pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi  yang  luas,  substantif,  dan  bertanggung jawab.  Semua  itu  menggarisbawahi  urgensi  membangun  otonomi  yang  efektif  dan  responsif  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  dengan  tujuan  mencapai  keselarasan  dan  kelengkapan  antara peraturan  daerah  dan  peraturan  nasional  yang  tinggi. Berdasarkan  UUD 1945,  terdapat  beberapa  ciri umum penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia;
1. Pemerintahan  daerah  dibentuk  dengan  dibentuknya  pemerintah  pusat  yang  kewenangannya dapat dicabut melalui proses hukum.
2. Wilayah Indonesia diorganisasikan menjadi provinsi-provinsi, yang terbagi atas kabupaten dan kota yang merupakan kesatuan daerah otonom.
3. Prinsip  desentralisasi  kebijakan  diarahkan  oleh  pemerintah  pusat,  sedangkan  pelaksanaan otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat, mencerminkan sifat demokratis struktur pemerintahan.
4. Hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  otonom  (provinsi,  kabupaten,  kota)  ditandai dengan  saling  ketergantungan  dan  subordinasi.  Prinsip  ini  berbeda  dengan  hubungan  federal yang  cenderung  mandiri  dan  terkoordinasi.  Ada  penugasan  dan  pelimpahan  tanggung  jawab menangani  pekerjaan  kepada  daerah-daerah  otonom  menurut  sistem  pelaksanaan  otonomi daerah.
5. Peran  gubernur  adalah  mewakili  pemerintah  pusat  di  tingkat  daerah  yang  bertanggung  jawab atas penyelenggaraan pekerjaan pemerintah pusat di daerah.
6. Keragaman  sumber  daya  alam  dan  manusia  di  setiap  daerah  menggarisbawahi  urgensi perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Hal  ini  berperan  penting  dalam menciptakan efektifitas penegakan otonomi daerah dalam negara kesatuan.
Dalam rangka kerangka yang tercantum dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945, tampak jelas bahwa  pedoman  yang  kuat  mengenai  hak,  kewenangan,  dan  tanggung  jawab  dalam  mengatur  dan mengurus kehidupan daerah telah disusun sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Seperti  diungkapkan  dalam  pasal-pasal  18,  18A,  dan  18B  ini,  konsep  ini  ditegaskan  oleh  undang- undang  nomor 32 tahun 2004 yang menunjukkan bahwa pemberian otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan,  memastikan  keseimbangan  pembangunan,  dan  mengoptimalkan pemanfaatan  potensi  daerah  dengan  cara  yang  terpadu.  Tujuan  lain  yang  tak  kalah  penting  adalah mendorong  aktifnya  partisipasi  dan  prakarsa  masyarakat  dalam  mengelola  otonomi  daerah  sesuai dengan  prinsip  otonomi  yang  luas,  substansial,  dan  bertanggung  jawab.  Oleh  karena  itu,  fungsi  ini juga  berkontribusi  dalam  memperkuat  persatuan  dan  kesatuan  nasional,  meningkatkan  mutu  layanan publik, serta meningkatkan daya saing daerah dalam berbagai aspek yang lebih luas.

## 3.3 Simplifikasi Peraturan Daerah
Faktor  waktu  yang  menyita  waktu  menjadi  kendala  bagi  investor  yang  berencana  menanamkan modalnya  di  Tanah  Air.  Ironisnya,  investasi  memegang  peranan  yang  sangat  penting  sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia. Perumusan peraturan perundang-undangan bukan sekedar rangkaian  klausul  dan  alinea  sederhana  yang  disusun  menjadi  aturan,  melainkan  suatu  usaha kompleks  yang  memerlukan  pemikiran  matang  untuk  merancang  kondisi  di  masa  depan  melalui rangkaian  aturan  yang  bertujuan  untuk  mencapai  pengelolaan  yang  efektif. Dalam  penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo menunjukkan  bahwa  hak  tidak  datang  dengan  sendirinya  tetapi  berasal  dari  pribadi  dan  nilai kemanusiaan.  Ini  berarti  bahwa  fokus  utama  dalam  pembentukan  hukum  adalah  manusia  dan kemanusiaan.  Jika  kita  memegang  prinsip  ini,  maka  karya  dalam  bidang  legislasi,  yudikasi,  dan
penegakan hukum kita akan ditentukan oleh keyakinan bahwa "hukum adalah untuk manusia". Dalam hal ini, manusia dan kemanusiaan menjadi inti dalam proses-proses tersebut (Goesniadhie, 2016).
Namun,  jika  kita  mengabaikan  sudut  pandang  ini,  hukum  hanya  akan  menjadi  klise,  dan  aspek manusia  akan  menjadi  pelengkap  yang  terlupakan.  Hukum  harus  memiliki  makna  yang  lebih  dalam dari sekedar dokumen hukum tertulis, tetapi juga menjadi perwujudan hukum yang hidup dan berakar pada nilai-nilai nurani. Hukum tidak berada dalam ranah alam yang tidak bermakna atau tersembunyi, tetapi  merupakan  bagian  penyusun  kehidupan  sosial,  penuh  dinamika  manusia  dan  tatanan  sosial, berlangsung dalam geopolitik, geostrategis. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya  merupakan  langkah  yang  menjabarkan  sejumlah  aspirasi,  dan  hasil  yang  dicapai diungkapkan  melalui  bahasa  yang  menjadi  standar  tertulis.  Tahap  transisi  ini  merupakan  akhir  dari proses  panjang  dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  dan  dapat  dianggap  sebagai  tahap pembangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "simplifikasi" merujuk pada tindakan penyederhanaan.  Di  Indonesia,  peraturan  daerah  terbagi  menjadi  dua  kategori,  yakni  peraturan provinsi  dan  peraturan  daerah  kota/provinsi.  Perda  provinsi  adalah  bentuk  peraturan  perundang- undangan  yang  didesain  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Provinsi  dengan  persetujuan  Gubernur. Sementara itu, peraturan pemerintah daerah/kota adalah jenis undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan  Rakyat  daerah  pemerintah/kota  dengan  persetujuan  umum  bupati/walikota  (Media Publikasi, 2023).
Penyederhanaan peraturan atau peraturan penyederhanaan adalah cara untuk mengontrol jumlah peraturan  yang  berlaku,  dengan  tujuan  untuk  mencapai  harmonisasi  yang  proporsional  antar peraturan.  Dengan  banyaknya  regulasi,  upaya  penyederhanaan  harus  dilakukan  secara  masif  dan cepat. Oleh karena itu, kriteria yang digunakan dalam proses review regulasi harus sederhana namun efektif. Penyederhanaan  Perda  dalam  kerangka  pasal  ini  adalah  upaya  penyederhanaan  Perda  yang memiliki  kesamaan  jenis  urusan  yang  dicakup.  Misalnya,  peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Sarang  Burung,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penjualan  Jalan,  Pajak Parkir, dan Pajak Hotel semuanya termasuk  dalam ruang lingkup perda “pajak daerah”. Simplifikasi peraturan di tingkat daerah memiliki tujuan:
1. Meningkatkan  pemahaman  hukum  masyarakat  dengan  mengurangi  jumlah  regulasi  pemerintah daerah,  sehingga  masyarakat  sebagai  pengguna  dari  regulasi  tersebut  dapat  lebih  mudah memahami aturan secara utuh.
2. Menghindari  dan  meminimalisir  terjadinya  konflik  hukum  antara  aturan  yang  saling bertentangan.  Banyaknya  regulasi  yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  dibuat  oleh pemerintah daerah dapat menyebabkan peningkatan potensi terjadinya kontradiksi hukum.
Simplifikasi  regulasi  sebagai  suatu  pendekatan  untuk  melakukan  penyederhanaan  terhadap berbagai aturan dan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah regulasi yang ada agar proporsional dan tidak berlebihan.  Dalam hukum positif, yaitu hukum yang  sedang berlaku dan  mengatur  kehidupan  masyarakat,  simplifikasi  regulasi  menjadi  suatu  strategi  untuk  mengurangi kebingungan dan kompleksitas yang timbul akibat adanya terlalu banyak aturan yang mengatur suatu hal.
Sejarah pengembangan simplifikasi regulasi di Indonesia mengandung aspek penting yang terkait dengan proses perubahan dan pembangunan  hukum negara. Kehendak untuk melakukan simplifikasi regulasi telah ada sejak masa setelah UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945, yang menandai awal dari kemerdekaan Indonesia. Saat itu, pentingnya melepaskan diri dari regulasi yang diwariskan oleh masa penjajahan menjadi agenda penting dalam membangun hukum nasional yang lebih relevan dan sesuai  dengan  kebutuhan  bangsa  Indonesia.  Namun,  meskipun  telah  ada  upaya  simplifikasi  regulasi sejak masa  tersebut, perjalanan menuju pengaturan hukum yang lebih terorganisir dan efisien belum sepenuhnya  tercapai  hingga  masa  reformasi  (Hadin  &  Redhani,  2017). Proses  dekolonisasi  terhadap regulasi-regulasi  warisan  penjajahan  menjadi  bagian  integral  dari  proses  pembangunan  hukum nasional.  Meskipun  reformasi  membawa  banyak  perubahan  dalam  sistem  hukum  dan  tata  kelola, tantangan dalam mencapai kesempurnaan dalam simplifikasi regulasi masih berlanjut (Dye, 2016).
Dalam hal ini, upaya simplifikasi regulasi harus terus menjadi fokus untuk mewujudkan regulasi yang  lebih  tepat  sasaran,  mudah  dipahami,  dan  efektif.  Proses  ini  melibatkan  analisis  mendalam terhadap regulasi yang ada, penghapusan atau penggabungan aturan-aturan yang tumpang tindih atau tidak relevan, serta pembuatan regulasi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan dan  kebutuhan masyarakat.  Dengan  demikian,  simplifikasi  regulasi  menjadi  suatu  usaha  untuk  memastikan  bahwa
hukum  yang  berlaku  tidak  hanya  efektif,  tetapi  juga  dapat  diakses  dan  dimengerti  oleh  semua  pihak yang terlibat (Mulyani, 2022).
Tantangan  dalam  mengubah  bentuk  atau  jenis  regulasi  dari  masa  lampau,  dan  berbagai  kaidah yang  masih  berlaku,  merupakan  suatu  masalah  yang  inheren  dan  dapat  menimbulkan  dampak  serius pada  obesitas  hukum  di  masa  mendatang  (Wahjono,  1983).  Kendala  ini  mengemuka  karena  ketika peraturan  lama  telah  memberikan  arahan,  proses  pembentukan  peraturan  baru  seringkali  hanya dilakukan  parsial  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  baru,  sementara  aspek  utama  dari  peraturan  lama masih  tetap  berlaku.  Konsekuensinya,  hal  ini  dapat menimbulkan  dilema  dan  egosentrisme  di dalam institusi hukum, akibat penafsiran yang cenderung bersifat parsial terhadap postur regulasi yang sudah ada (Direktorat Jenderal Peraturan, 2010).
Fase  dekolonialisasi  yang  belum  sepenuhnya  selesai,  seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya, dapat  menghasilkan  program  legislasi  yang  terkesan  kurang  terstruktur  dan  sistematis,  namun dilakukan secara masif. Dalam hal ini, langkah awal yang penting adalah melakukan upaya penataan regulasi  yang  lebih  baik.  Salah  satu  cara  untuk  melakukannya  adalah  melalui  simplifikasi  regulasi. Proses  ini  melibatkan  langkah-langkah  seperti  mengidentifikasi  semua  regulasi  yang  ada, mengidentifikasi  masalah  dan  pihak-pihak  yang  terlibat,  mengevaluasi  regulasi  yang  memiliki masalah, serta mencabut regulasi yang dianggap sudah tidak relevan atau perlu (Dye, 2016).
Dengan  melakukan  simplifikasi  regulasi,  diharapkan  bahwa  tumpang  tindih  dan  ketidakjelasan dalam regulasi dapat diminimalisir. Hal ini akan menghasilkan kerangka hukum yang lebih jelas dan dapat  dipahami  oleh  semua  pihak  terkait.  Simplifikasi  regulasi  juga  mendorong  transparansi  dan akuntabilitas dalam proses legislasi, sehingga peraturan-peraturan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan  masyarakat  dan  lebih  mudah  diimplementasikan.  Seiring  berjalannya  waktu,  simplifikasi regulasi  menjadi  langkah  awal  dalam  mengatasi  masalah  obesitas  hukum,  dengan  harapan  bahwa hukum  yang  berlaku  akan  lebih  adaptif,  efisien,  dan  relevan  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan masyarakat.  Ada  beberapa  implikasi  praktis  dan  rekomendasi  konkrit  yang  dapat  diambil  oleh pemerintah atau pemangku kepentingan terkait:
1. Peningkatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Pemerintah  perlu  meningkatkan  harmonisasi  dan  sinkronisasi  antara  peraturan  daerah  dan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Ini  akan  membantu  menghindari  tumpang tindih  dan  kontradiksi  dalam  peraturan,  yang  dapat  menyebabkan  kebingungan  dan ketidakpastian hukum.
2. Simplifikasi Peraturan Daerah Pemerintah perlu mempertimbangkan upaya  untuk menyederhanakan peraturan daerah dengan menggabungkan  peraturan  yang  memiliki  kesamaan  jenis  urusan  dalam  satu  kerangka  hukum yang  lebih  sederhana.  Ini  akan  membantu  dalam  memahami  hukum  dan  mengurangi  potensi konflik hukum.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam  proses  penyusunan  peraturan  daerah,  penting  untuk  meningkatkan  partisipasi  aktif masyarakat.  Hal  ini  akan  membantu  memasukkan  kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat  ke dalam  peraturan  yang  dibuat,  sehingga  peraturan  tersebut  lebih  relevan  dengan  kebutuhan daerah.
4. Evaluasi Mendalam Terhadap Peraturan yang Ada Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap peraturan daerah yang ada, terutama yang  berkaitan  dengan  pajak  dan  retribusi.  Evaluasi  ini  harus  mempertimbangkan  kesesuaian peraturan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan  perbaikan  yang diperlukan.
5. Koordinasi yang Baik
Penting  untuk  memastikan  koordinasi  yang  baik  antara  lembaga-lembaga  terkait  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini termasuk kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai harmonisasi yang efektif.
6. Perhatian pada Kualitas Pembentukan Peraturan
Kajian-kajian  legal  draft  yang  baik  dan  profesional  harus  menjadi  bagian  penting  dalam menyusun  peraturan  perundang-undangan.  Ini  akan  membantu  menciptakan  peraturan  yang berkualitas dan efektif.
7. Fokus pada Nilai Kemanusiaan
Dalam  proses  perumusan  peraturan,  penting  untuk  memegang  prinsip  bahwa  hukum  adalah untuk  manusia  dan  mementingkan  nilai  kemanusiaan.  Hal  ini  akan  membantu  menciptakan hukum yang lebih hidup dan relevan bagi masyarakat.
8. Meningkatkan Keselarasan dan Kelengkapan Peraturan
Dalam  peraturan,  pemerintah  perlu  memastikan  keselarasan  dan  kelengkapan  antara  peraturan daerah dan peraturan nasional yang lebih tinggi, sehingga pelaksanaan otonomi daerah berjalan efisien dan efektif.
9. Evaluasi Terhadap Masalah yang Muncul
Pemerintah  perlu  terus  melakukan  evaluasi  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  ada dan mengidentifikasi masalah yang muncul,  seperti konflik antara  peraturan daerah. Langkah- langkah perbaikan perlu diambil untuk mengatasi masalah ini.
10. Pemantauan dan Penegakan Hukum
Penting  untuk  memantau  implementasi  peraturan  daerah  dan  memastikan  penegakan  hukum yang  konsisten.  Ini  akan  membantu  mencapai  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dan  pelaku usaha.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting  terkait dengan peraturan daerah (Perda) di Indonesia:
1. Peraturan daerah (Perda) memiliki peran strategis dalam  penyelenggaraan otonomi daerah dan mengatur kehidupan di tingkat daerah. Namun, perlu adanya harmonisasi dan koordinasi antara Perda  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  agar  pelaksanaan  otonomi daerah berjalan efisien dan efektif.
2. Pembentukan Perda harus memperhatikan prinsip taat azaz (rule of law) dan taat prosedur yang menghargai  hierarki  peraturan  perundang-undangan,  serta  sinkronisasi  antara  berbagai peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik hukum.
3. Upaya  penyederhanaan  Perda  adalah  langkah  yang  penting  untuk  mengendalikan  jumlah regulasi daerah dan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Simplifikasi peraturan juga membantu mencegah konflik hukum.

## 4.2 Saran
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi dan saran yang dapat diberikan adalah:
1. Pemerintah  pusat  dan  daerah  perlu  meningkatkan  koordinasi  dan  harmonisasi  dalam pembentukan  peraturan  daerah.  Mekanisme  yang  jelas  dan  efektif  harus  dibangun  untuk menghindari tumpang tindih dan konflik antara regulasi-regulasi yang ada.
2. Masyarakat  perlu  diberikan  kesempatan  yang  lebih  besar  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pembentukan Perda dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dan mengurangi potensi penyusunan Perda yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pemerintah  perlu  melakukan  evaluasi  mendalam  terhadap  regulasi-regulasi  daerah  yang  ada, terutama  dalam  penyederhanaan  peraturan.  Identifikasi  perda  yang  bertentangan,  berlebihan, atau tidak lagi relevan harus dilakukan, dan perda yang memenuhi syarat untuk disederhanakan atau dicabut perlu dikenali.
4. Pendidikan hukum bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan aparat penegak hukum sangat penting.  Peningkatan  pemahaman  hukum  akan  membantu  meminimalkan  ketidakpastian hukum dan konflik yang mungkin timbul.
5. Dalam penyusunan Perda, penting untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan  kepentingan  hukum.  Pemerintah  daerah  harus  mempertimbangkan  kondisi  khusus  daerah mereka, tetapi juga harus memprioritaskan kepentingan umum.
6. Upaya  penyederhanaan  peraturan  daerah  harus  dipercepat.  Membuat  regulasi  yang  lebih sederhana  dan  mudah  dimengerti  oleh  masyarakat  akan  memberikan  kepastian  hukum  dan memfasilitasi investasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J. (2006). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press. Creswell,  J.  W.  (2013). Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing  Among  Five  Approaches .  Sage Publications. Dye, T. R. (2016). Understanding Public Policy . Pearson, London. Elias, S., & Stim, R. (2019). Legal Research: How to Find & Understand the Law. Nolo . Goesniadhie,  K.  (2016). Harmonisasi  Hukum  Dalam  Persfektif  perundang-undangan;  Lex  Specialis  Suatu Masalah . Penerbit JP Books, Surabaya. Hadin,  A.  F.,  &  Redhani,  M.  E.  (2017). Simplikasi  Peraturan  Derah  Sejenis  Dalam  Upaya  Merampingkan Regulasi, Biro Pengkajian . Biro Pengkajian. Hakim, L. (2012). Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah. Malang: Setara Press. Hamidi, J. (2006). Revolusi Hukum Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press. Indrati, M. F. (2007). Ilmu Perundang-Undangan . Yogyakarta: Kanisius. Kompas. (2016). Jokowi: 3.143 Perda Bermasalah Telah Dibatalkan . nasional.kompas.com Masitah,  S.  (2014).  Urgensi  Prolegda  dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah. Jurnal  Legislasi  Indonesia. Volume 11 No.4 . Muhtada,  D.,  &  Diniyanto,  A.  (2017). Harmonisasi  Peraturan  Daerah:  Tantangan  Dan  Strategi  Di  Era Otonomi  Daerah,  Prosiding  Konferensi  Nasional  Hukum  Tata  Negara  Ke-4  –  Penataan  Regulasi  di Indonesia . Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 – Penataan Regulasi di Indonesia. Mulyani,  B.  (2022).  Menggagas  Penataan  Regulasi  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Dengan  Konsep Omnibus  Law. JURIDICA :  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Gunung  Rinjani , 3 (2),  61–78. https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.198
Pengkajian, B. (2017). Strategi Perampingan dan Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah. In Badan Pengkajian MPR RI .
Peraturan,  D.  J.  (2010). Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Pengharmonisasian,  Pembulatan,  dan Pemantapan, Konsepsi Rancangan Peraturan, Perundang-Undangan . Jakarta, 2010, hlm. 18-20. Perundang-undangan,  M.  P.  H.  T.  N.  dan  P.  (2023). Simplifikasi  dan  Reformasi  Regulasi  di  Era  Otonomi Daerah . ditjenpp.kemenkumham.go.id
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suherman,  P.  K.  (2009). Delegasi  Regulasi  Dan  Simplifikasi  Regulasi  dan  Pembentuhan  Bantuan  Kepala Daerah . Jakarta.
Sukatri, A., Husen, L. O., & Zainuddin. (2021). Peranan Tentara Nasional Indonesia Terhadap Penanggulangan Covid-19  Dalam  Perspektif  Hukum  Ketatanegaraan. Journal  of  Lex  Theory , 2 (5),  1630–1645. http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/401/462 Sururi,  A.  (2018).  Analisis  Formulasi  Instrumen  Simplifikasi  Regulasi  menuju  Tatanan  Hukum  yang Terintegrasi Dan
Harmonis. Ajudikasi :
Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2), 15–26. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.493
Taluke,  D.,  Lakat,  R. S.  M.,  Sembel,  A.,  Mangrove,  E.,  &  Bahwa,  M.  (2019).  Analisis  Preferensi  Masyarakat Dalam  Pengelolaan  Ekosistem  Mangrove  Di  Pesisir  Pantai  Kecamatan  Loloda  Kabupaten  Halmahera Barat. Spasial , 6 (2), 531–540. Wahjono, P. (1983). Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke- 33, Rajawali Press, Jakarta . Jakarta: Rajawali Press.