## PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT ADANYA KLAUSULA EKSONERASI

## Artdityo, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email : artdityo@yahoo.com

## Abstract
This study discusses the lease agreement in it related to the existence of an exoneration clause. The lease agreement agreed in general is a consensual agreement, which means binding at the time the words of goods and prices are reached. Also includes the nature of  the  demands  of  each  party  that  supports  it,  such  as  in  the  principle  of  freedom of contracting  parties  who  consider  having  a  balanced  position.  The  method  in  this research is empirical juridical learning method. The formulation of the problem raised is  the  exoneration  clause  in  the  vehicle  rental  agreement,  also  a  form  of  legal protection  for  consumers.  The  conclusion  in  this  research  is  the  thing  that  underlies creditors to put a clause on agreement in a car rental agreement to protect them from damaging and spending losses, while the Complaints Agreement to consumers in the case  of  exoneration  clauses  in  preventive  rental  agreements,  as  well  as  protective protection,  Every  consumer  who  the  aggrieved  party  can  file  his  complaint  to  the Indonesian  Consumers  Foundation  (YLKI)  and  be  approved  through  the  Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).
Keywords: Lease; Exoneration; Consumer protection

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  Perjanjian  sewa  menyewa  kendaraan  bermotor dimana didalamnya terkait adanya klausula eksonerasi.Perjanjian sewa menyewa pada umumnya  adalah  perjanjian  konsensual artinya  mengikat  pada  detik  tercapainya  kata sepakat mengenai barang dan harga. Juga meliputi sifat tuntut menuntut dari masing- masing pihak  yang terikat didalamnya,  seperti dalam asas kebebasan berkontrak para pihak  dianggap  mempunyai  kedudukan  yang  seimbang.  Metode  dalam  penelitian  ini adalah  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Rumusan  masalah  yang  dikemukakan adalah klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor, serta bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen.  Kesimpulan  dalam  Penelitian  ini adalah Hal yang mendasari pihak kreditor menuangkan klausula mengenai pembatasan dalam  perjanjian  sewa  menyewa  mobil  adalah  untuk  melindungi  agar  terhindar  dari resiko  kerusakan  dan  kehilangan,  sedangkan  Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  dalam  hal  terdapat  klausula  eksonerasi  pada  perjanjian  sewa  menyewa mobil  meliputi  Perlindungan  yang  bersifat  preventif,  serta  perlindungan  bersifat refpresif,  Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  mengadukan  keluhannya  kepada Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  dan  penyelesaian  melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Kata Kunci : Sewa menyewa; Eksonerasi; Perlindungan Konsumen

## A. Pendahuluan
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  ada  beragam  jenis  Perjanjian  antara  lain adalah  perjanjian  jual  beli,  perjanjian  sewa  menyewa,  perjanjian  tukar  menukar, perjanjian  pinjam  pakai  dan  lain-lain.  Penelitian  ini  akan  membahas  mengenai Perjanjian  sewa  menyewa  yaitu  merupakan  salah  satu  perjanjian  atau  persetujuan sesuai terdapat pada Pasal 1548 KUHPerdata yangmenjelaskan bahwa sewa menyewa adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk memberikan  kepada  pihak  yang  lainnya  kenikmatan  dari  sesuatu    barang,    selama suatu  waktu  tertentu  dan  dengan  pembayaran  suatu  harga  yang  oleh  pihak  yang tersebut terakhir itu disanggupi  pembayarannya.
Perjanjian  sewa  menyewa  ini  dapat  membantu  para  pihak  untuk  saling menguntungkan.  Penyewa  dapat  diuntungkan  dengan  kenikmatan  benda  dari  benda yang disewakan dan yang menyewakan dapat diuntungkan dengan memperoleh harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa. (Subekti, 1995)
Pihak  Penyewa  sebagai  konsumen  biasanya  merupakan  pihak  yang  dianggap mempunyai kedudukan yang lebih lemah dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang dilakukan  dengan  perusahaan  rental  mobil,  penyewa  mobil  memerlukan  suatu perlindungan  hukum  atas  hak-haknya  selaku  konsumen,  yang  mana  berdasarkan penjelasan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen,  bahwa:  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Sehubungan dengan hak-hak konsumen, Pasal 4 point a Undang-Undang Perlindungan Konsumen  juga  menjelaskan  bahwa  hak  konsumen  terdiri  atas  hak  kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.
Perjanjian  yang  memuat  klausula  eksonerasi  juga  disebut  dengan  perjanjian dengan  syarat-syarat  untuk  pembatasan  atau  penghapusan  tanggung  jawab.  Klausula eksonerasi  yang  dimuat  dalam  suatu  perjanjian,  diharapkan  salah  satu  pihak  dibatasi ataupun  dibebaskan  dari  suatu  tanggung  jawab  berdasarkan  hukum.  Beban  tanggung jawab  yang  mungkin  diberikan  oleh  suatu  peraturan  perundang-undangan  dapat dihapus  atau  dihilangkan  dengan  dicantumkannya  klausula  eksonerasi  dalam  suatu perjanjian  tersebut.  Sejalan  dengan  penjelasan  tersebut,  masih  menurut  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  yang  didalam  Pasal 18  ayat  (1)  point  a  bahwa:  pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/jasa  yang ditujukan untuk di perdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku
pada  setiap  dekumen  dan/atau  perjanjian  apabila:  menyatakan  pengalihan  tanggung jawab pelaku usaha.
Engels,  sebagaimana  dikutip  oleh  Az.  Nasution,  menyebutkan  adanya  tiga bentuk  yuridis  dari  perjanjian  dengan  syarat-syarat  eksonerasi  ini.  Ketiga  bentuk yuridistersebut terdiri dari (Nasution, 2006): (1) Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian; (2) Kewajiban-kewajiban  sendiri  yang  biasanya  dibebankan  kepada  pihak  untuk  mana syarat  dibuat,  dibatasi,  atau  dihapuskan  (misalnya,  perjanjian  keadaan  darurat;  (3) Kewajiban-kewajiban  diciptakan  (syarat-syarat  pembebasan)  oleh  salah  satu  pihak dibebankan  dengan  memikulkan  tanggungjawab  pihak  yang  lain  yang  mungkin  ada untuk kerugian yang diderita pihak ke tiga.
Peningkatan  harga  mobil  baik  yang  dijual  secara  tunai  maupun  kredit, mengakibatkan  tidak  terjangkaunya  sebagian  masyarakat  untuk  membeli  mobil, namun  kebutuhan  akan  penggunaan  mobil  untuk  melakukan  aktifitas  tertentu  yang membutuhkan  mobil  tetap  adas,  ehingga  mengakibatkan  tumbuh  subur  usaha  sewa menyewa  (rental)  mobil  untuk  memenuhi  atau  melayani  masyarakat  agar  dapat menggunakan  mobil  pada  aktivitasnya  dengan  membayar  harga  tertentu  dan  dengan masa waktu tertentu (Prawidatasri, 2006)
Perjanjian  sewa  menyewa  kendaraan  bermotor  khususnya  mobil,  pihak  yang menyewakan  menyatakan  kenikmatan  atas  barang  dengan  suatu  perjanjian,  pihak penyewa  menandatangani  surat  perjanjian  tersebut,  sekaligus  sebagai  suatu  bukti dengan  dibayarkannya  uang  sewa  kendaraan  tersebut.  Untuk  sewa  dibayar  lunas  di muka pada waktu perjanjian dibuat.
Permasalahan-permasalahan  tersebut  muncul  apabila  didalam  suatu  perjanjian sewa menyewa menyatakan pihak penyewa harus bertanggung jawab  mengenai ganti kerugian,  jika  didalam  pelaksanaanya  penyewa/konsumen  mengalami  suatu  kejadian karena diluar dari kesalahan konsumen yang menyebabkan objek perjanjian dalam hal ini  mobil  rusak  atau  musnah  karena  keadaan  memaksa  ( overmacht )  ataupun  bahkan karena kejadian tak terduga seperti bencana alam ( force mejeure ), sehubungan dengan klausula  yang  menyatakan  bahwa  sparepart  kendaraan  yang  rusak  akibat  pemakaian yang  menyebabkan  sparepart  kendaraan  tersebut  tidak  dapat  digunakan  kembali  ini menjadi  hal  yang  sangat  merugikan  penyewa  selaku  konsumen,  dan  terindikasi  ada klausula eksonerasi  dalam  Pasal tersebut,  yang  mana  sparepart  bisa  saja  rusak  bukan karena  dari  penyewa  melainkan  karena  masa  waktu  sparepart  tersebut  yang  harus
sudah  diganti  sesuai  jadwal  maintenence  mobil  tersebut,  seperti  contoh  aki  mobil, busi,  radiator  dan  lain-lain  yang  punya  masa  waktu  untuk  jadwal  penggantian.  Ini menjadi  problematika  yang  menarik  untuk  dikaji,  karena  berkaitan  dengan perlindungan  konsumen  bagi  si  penyewa  mobil,  karena  jika  hal  tersebut  tidak  tertera secara  detail  oleh  pihak  penyewa,  maka  akan  berpotensi  konsumen-konsumen  yang menjadi penyewa mobil mengalami kerugian secara terus menerus.
Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda),  yang  secara  harfiah  berarti  setiap  orang  yang menggunakan  barang.    Menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen, tedapat pengertian konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Pengertian  sewa  menyewa  menurut  Pasal  1548  B.W    adalah  suatu  perjanjian dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  memberikan  kepada  pihak yang  lainnya  kenikmatan  dari  sesuatu    barang,    selama    suatu  waktu  tertentu  dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.
Kamus hukum edisi lengkap  memuat klausula eksonerasi ( clausule exoneratie ) yang  diartikan  sebagai  persyaratan  khusus  untuk  memperkecil  resiko  pihak  debitur demi  untuk  mencegah  adanya  hal-hal  di  luar  kemampuan  (Busro,  2011).  Para  ahli memberikan pengertian mengenai klausula eksonerasi ini sebagai berikut:
(1) Rijken, sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan bahwa  klausula  eksonerasi  adalah  klausula  yang  dicantumkan  dalam  suatu perjanjian  dengan  mana  satu  pihak  menghindarkan  diri  untuk    memenuhi kewajibannya  membayar  ganti  rugi  seluruhnya  atau  terbatas,  yang  terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. (Badrulzaman, 2001)
(2) Barnes, sebagaimana dikutip oleh N.H.T. Siahaan , mengistilahkan klausula eksonerasi  dengan  “ exculpatory  clause ”, mengemukakan  sebuah  ketentuan di dalam sebuah kontrak yang mencoba membatasi tanggung jawab kontrak yang  dapat  dikenakan  sebagai  akibat  dari  kelalaiannya  sendiri.  (Siahaan, 2005)
(3) Sutan  Remy  Sjahdeini  mengartikan  klausula  eksonerasi  dengan  klausul eksemsi,  yang  dikatakan  sebagai  klausul  yang  bertujuan  untuk membebaskan  atau  membatasi  tanggung  jawab  salahsatu  pihak  tehadap
gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya  melaksanakan  kewajibannya  yang  ditentukan  di  dalam perjanjian tersebut. (Sjahdeini, 1993)
(4) Az.  Nasution    mengatakan  klausula  eksonerasi  sebagai  syarat-syarat  yang membebaskan  seseorang  tertentu  dari  beban  tanggung  jawab  karena terjadinya  sesuatu  akibat  perbuatan.  Dengan  kata  lain,  dibebaskannya seseorang tertentu dari suatu beban tanggung jawab (Nasution, 2006).
Soetjipto  Rahardjo  mengemukakan  bahwa  perlindungan  hukum  adalah  adanya upaya  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam  kepentingannya  tersebut.Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  tersebut  harus  diwujudkan  dalam  bentuk adanya kepastian hukum.
1. Kerangka Teoritik
Hukum  sengaja  diciptakan  dan  dibuat  oleh  manusia  untuk    diberlakukan, dilaksanakan  dan  ditegakkan  karena  tanpa  hukum,  kehidupan  masyarakat  tidak  akan berjalan  secara  baik,  masyarakat  sendiri  juga  dibangun  diatas  fondasi  hukum (Rahardjo,  1980).  Untuk  melihat  permasalahan  hukum  secara  mendetil  diperlukan beberapa      teori  yang  merupakan  rangkaian  asumsi,  konsep,  definisi,  untuk mengembangkan,  menekankan  serta  menerangkan,  suatu  gejala  sosial  secara sistematis.
Sehingga  dalam  menjawab  permasalahan  yang  terkait  dengan  masalah  yang diteliti, maka dalam hal ini akan diuraikan melalui teori-teori  dan pendapat-pendapat para ahli sebagai berikut:
a) Teori Kontrak
Menurut pandangan kontrak tentang tugas usaha bisnis terhadap konsumen, hubungan antara  perusahaan  dengan  konsumen  pada  dasarnya  merupakan  hubungan kontraktual,Teori  ini  memberikan  gambaran  bahwa  perusahaan  memiliki  empat kewajiban  moral  utama:  kewajiban  dasar  untuk  mematuhi  isi  perjanjian  penjualan, kewajiban  untuk  memahami  sifat  produk,  menghindari  misrepesentasi,  dan menghindari  penggunaan  paksaan  atau  pengaruh.Teori  kontrak  mengenai  kewajiban bisnis terhadap konsumen, mengklaim bahwa bisnis memiliki empat kewajiban moral utama. Kewajiban itu antara lain: (1) kewajiban untuk memenuhi( the duty to comply );
(2)  Kewajiban  untuk  mengungkapkan  ( the  duty  of  disclosure );  (3)  kewajiban  untuk tidak  disalahartikan  ( duty  not  misrepresent );  dan(4)  kewajiban  untuk  tidak  memaksa ( the duty not to coercive ).
b) The Due Care Theory
Teori  perhatian  semestinya  mengenai  kewajiban  para  pelaku  bisnis  terhadap konsumen  didasari  pada  gagasan  bahwa  konsumen  dan  pelaku  bisnis  atau  penjual tidak  berada  dalam  secara equal .  Dalam  kondisi  ini  kepentingan  konsumen  secara khusus  sangat  rentan  untuk  disalahgunakan  oleh  para  pelaku  bisnis  atau  penjual.  Di satu pihak para penjual memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai barang komoditi yang  dijual,  sedangkan  pada  pihak  yang  lain  konsumen  tidak  memiliki  pengetahuan dan keahlian mengenai produk yang akan mereka beli. Para pelaku bisnis atau penjual tidak  hanya  memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  produk  mereka  kepada konsumen,  tetapi  mereka  juga  harus  melaksanakan  perhatian  yang  semestinya  ( to exercise due care ) untuk mencegah orang lain dari luka yang disebabkan oleh produk.
c) The social cost view of the manufacturer’s duties
Teori ini merupakan kelanjutan dari dua teori sebelumnya. Teori ini menekankan pada kewajiban pelaku bisnis atau produsen untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk yang digunakan.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  diatas  penulis  hendak  mengangkat  dalam tulisan  ini mengenai  apa  sajakah  klausula-klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian  sewa menyewa  kendaraan  bermotor  serta  apa  yang  mendasari  pihak  kreditor  menuangkan klausula  eksonerasi  dan  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen dalam  hal  terdapat  klausula  eksonerasi  pada  perjanjian  sewa  menyewa  kendaraan bermotor?

## B. Metode Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang  digunakan  Pendekatan  yuridis  empiris  yang  digunakan  untuk  memberikan gambaran secara kualitatif tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terdapat  pembatasan-pembatasan  tanggung  jawab  (klausula  eksonerasi)  dalam perjanjian  sewa  menyewa  mobil.Pendekatan  yuridis  diartikan  sebagai  pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum mengenai perjanjian sewa menyewa mobil serta perlindungan hukum terhadap konsumen selaku penyewa.  Dalam  melakukan  pendekatan  yuridis  empiris  ini,  metode  yang  digunakan adalah metode kualitatif.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  penulis  akan  meneliti  permasalahan- permasalahan  terhadap  perjanjian  sewa  meyewa  mobil  dalam  hal  terdapat  klausula eksonerasi  pada  Auto  Rent  Car  dan  kemudian  melakukan  pembahasan  berdasarkan ketentuan dan teori untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut.
Data  primer  dalam  penelitian  dapat  dilakukan  dengan  metode  wawancara, metode  kuesioner,  dan  observasi.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara.  Data  sekunder  yang  digunakan  adalah  data berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi  Studi Pustaka dan studi dokumen melalui  buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah serta bahan hukum lainnya.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Perjanjian Standar dan Perjanjian Baku
Syarat  sahnya  suatu  perjanjian  terdapat  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  yaitu: (1)  Adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Maksud  dari  kata  sepakat  adalah  kedua belah  pihak  yang  membuat  perjanjian  setuju  mengenai  hal-hal  yang  pokok  dalam kontrak.  (2)  Kecakapan  untuk  melakukan  Perbuatan  Hukum.  Asas  cakap  melakukan perbuatan  hukum  adalah  setiap  orang  yang  sudah  dewasa  dan  sehat  pikirannya. Ketentuan  sudah  dewasa,  ada  beberapa  pendapat,  menurut  KUHPerdata,  dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita.    (3) Adanya Obyek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.  (4)  Adanya  Kausa  yang  halal.  Pasal  1335  KUHPerdata,  suatu  perjanjian  yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Perjanjian  Standar  dikenal  dengan  istilah  dalam  bahasa  inggris  yakni standar contract .  Dalam  bahasa  Indonesia  perjanjian  standar  dikenal  juga  dengan  istilah perjanjian  baku.  Perjanjian  Standar  merupakan  bagian  dari  pada  perjanjian  dibawah tangan  dan  merupakan  perjanjian  tertulis.  Perjanjian  standar  adalah  yang  bentuknya telah  ditetapkan  oleh  satu  pihak,  sedangkan  pihak  yang  lain  hanya  menandatangani sebagai  tanda  persetujuan.  Perjanjian  standar  berkembang  cepat  dalam  dunia  bisnis, karena dianggap efesien dan efektif.
Perjanjian  Standar  diresmikan  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan menggunakan istilah  Klausula  baku  yang  terdapat  pada  Pasal  1  angka  10,  sebagai  berikut:“Setiap
aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu  secara  pihak  oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.
Suatu  perjanjian  atau  kontrak  baku  yang  dalam  penyusunannya  dilakukan  oleh satu  pihak  yang  lebih  kuat  dari  pada  pihak  yang  lainnya,  yang  memberikan kemungkinan  yang  sangat  kecil  untuk  adanya  sebuah  tawar  menawar  dari  pihak konsumen  mengenai  isi  perjanjian  tersebut,  tedapat  klausula-klausula  yang  juga ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang sering disebut klausula baku.
Perjanjian baku hadir untuk memanfaatkan asas kebebasan berkontrak dari salah satu pihak dalam suatu perjanjian (Seran & Setyowati, 2006). Kehadiran klausula baku yang perlu dikhawatirkan adalah dicantumkannya klausula eksonerasi pada perjanjian tersebut.  Yaitu  klausul  yang  mengandung  membatasi  atau  bahkan  menghapus  sama sekali  tanggung  jawab  yang  semestinya  dibebankan  kepada  pihak  produsen/penyalur produk (penjual).
Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pelaku usaha secara sepihak dan dapat  juga  berasal  dari  rumusan  Pasal  undang-undang.  Klausula  eksonerasi  rumusan pelaku  usaha  membebankan  pembuktian  pada  konsumen  dan  menyatakan  dirinya tidak  bersalah  dan  inilah  yang  menyulitkan  konsumen.  Klausula  eksonerasi  rumusan undang-undang  membebankan  pembuktian  pada  pelaku  usaha  eksonerasi  biasa terdapat di dalam suatu perjanjian standar yang bersifat sepihak.Dengan demikian, ada tiga  kemungkinan  eksonerasi  yang  dapat  dirumuskan  dalam  syarat-syarat  perjanjian, yaitu :
a) Karena keadaan memaksa
Kerugian  yang  timbul  karena  keadaan  memaksa  bukan  tanggung  jawab  pihak- pihak,  tetapi  dalam  syarat-syarat  perjanjian  dapat  dibebankan  kepada  konsumen, pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab.
b) Eksonerasi karena kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak kedua Kerugian  yang  timbul  karena  kesalahan  pelaku  usaha  seharusnya  menjadi tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  tidak  baik  atau  lalai melaksanakan kewajiban terhadap pihak kedua.
c) Eksonerasi karena kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak ketiga Kerugian  yang  timbul  karena  kesalahan  pelaku  usaha  seharusnya  menjadi tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Tetapi  dalam  syarat-syarat  perjanjian,  kerugian
yang  timbul  dibebankan  pada  pihak  kedua  yang  ternyata  menjadi  beban  pihak ketiga.
Perjanjian sewa-menyewa (rental) mobil antara perusahaan rental mobil dengan penyewa  yang  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  dalam  sebuah  akta  di bawah  tangan.tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Pasal  1320Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata, serta memenuhi asas consensualisme . Hanya saja jika dilihat berdasarkan isi perjanjian  antara  perusahaan  rental  mobil  pada  umumnya  dengan  penyewa (konsumen), terdapat ketidaksinambungan dengan ketentuan  yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana isi perjanjian tertulis tersebut  merupakan  perjanjian  baku.  Perjanjian  baku  dimana  perjanjian  yang  hampir seluruh  klausul-klausulnya  sudah    dibakukan    oleh  pemakaianya    dan    pihak    yang lain    pada    dasarnya  tidakmempunyai  peluang  untuk  merundingkan  atau  meminta perubahan. Sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta memenuhi asas consensualisme.
2. Klausula-Klausula Eksonerasi Dalam  Perjanjian Sewa Menyewa Mobil  Serta Apa  Yang  Mendasari  Pihak  Kreditor  Menuangkan  Klausula  Mengenai Pembatasan-Pembatasan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil.
a. Jenis-Jenis dan Isi Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa di

## Auto Rent Car Wilayah Hukum Semarang
Klausula eksonerasi  yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada Auto  Rent  Car  di  Semarang  biasanya  berisi  banyak  hal,  tergantung  pada  isi  klausula yang  diperjanjikan.  Walaupun  perjanjian sewa  menyewa  mobil  yang  disediakan  oleh pihak  perusahaan  berbentuk  perjanjian  baku  ( standart  contract ),  perjanjian  baku  tidk diperbolehkan  mengandung  klausula-klausula  yang  terindikasi  akan  merugikan konsumen, selain itu juga penulisan-penulisan klausula dalam suatu kontrak/perjanjian sewa  menyewa  mobil  harus  lebih  transparan  atau  ditonjolkan  secara  jelas  dan  tidak mengandung  multitafsir  sehingga  konsumen  dapat  membaca  dan  memahami  dengan jelas mengenai maksud dan tujuan yang terkandung dalam klausula tersebut.
Berdasarkan  penjabaran  mengenai  isi  klausula-klausula  eksonerasi  dalam perjanjian  sewa  menyewa  mobil  yang  telah  di  paparkan  penulis,  pada  dasarnya klausula semacam ini bertujuan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab melalui
pengalihan tanggung jawab atau mengurangi tanggung jawab dari pihak pelaku usaha terhadap  konsumen,  pelaku  usaha mengatur  hak-haknya  yang  menguntungkan,  tetapi tidak  kewajibannya,  oleh  karena  itu  praktik-praktik  demikian  perlu  ditertibkan khususnya  terhadap  pelaku  usaha  sewa  menyewa  mobil.  Jenis  klausula  eksonerasi yang banyak terdapat dalam perjanjian sewa menyewa mobil adalah berupa:
a. Melepaskan diri dari kewajiban;
Pihak  Rental  mobil  berhak  membatalkan  Perjanjian  secara  sepihak  dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata
b. Salah  satu  pihak  membatasi  diri  terhadap  tanggung  jawab  untuk  menjamin; bentuk nya adalah :
1) Tuntutan  kerusakan  atau  kehilangan  menjadi  tanggung  jawab  Pihak Penyewa/Konsumen.
2) Apabila  Pihak  Penyewa  menggadaikan,  semua  tindakan  Hukum  menjadi tanggung  jawab  Pihak  Penyewa  dan  membebaskan  Pihak  Rental  dari tuntutan/gugatan dari pihak manapun
3) Selama Perjanjian berlaku, Pihak Penyewa tidak berhak meminta ganti rugi apabila ada kerusakan mesin
4) Segala  tuntutan  kerusakan  mobil  maupun  kerugian-kerugian  lain  misalnya kecelakaan  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain  menjadi tanggung  jawab  sepenuhnya  menjadi  resiko  dan  tanggung  jawab  Pihak Penyewa.
a. Pengalihan  resiko  atau  tanggung  jawab  dari  salahsatu  pihak  kepada  pihak lainnya, Isi Pasal-pasal yang terkandung antara lain :
1) Pihak  Penyewa/Konsumen  dipaksakan  menerima  perubahan  isi  Perjanjian sewa-menyewa  apabila  ada  peraturan  atau  keputusan  Pemerintah  dan  akan diberitahukan secara tertulis oleh Pihak rental
2) Perjanjian otomatis berakhir apabila ada perubahan kebijakan yang menjadi kepentingan/keperluan Pihak Rental Mobil
3) Pihak  Penyewa  (konsumen)  bertanggung  jawab  atas  segala  kerusakan  dan kerugian  yang  diderita  pihak  lain  yang  diakibatkan  oleh  kelalaian  atau kesalahan Pihak Penyewa
b. Memperoleh hak dengan menimbulkan kewajiban pada pihak lainnya. Isi pasal- pasalnya antara lain :
1) Apabila  Pihak  Penyewa  belum  mengembalikan mobil  yang  menjadi  obyek sewa, maka Pihak Rental dapat mengambil tindakan pengambilan paksa dan segala biaya yang timbul menjadi beban Pihak Penyewa
2) Pihak  Penyewa  bertanggung  jawab  memperhatikan  kebersihan  dan perawatan  spare  part  Mobil  sebagai  obyek  sewa,  apabila  tidak  dilakukan sesuai  jadwal  yang  sudah  ditentukan  dan  mengabaikan  pemberitahuan tertulis  untuk  perawatan,  maka  Pihak  Rental  akan  melaksanakannya  dan biaya yang timbul menjadi beban Pihak Penyewa
Berangkat  dari  hasil  pembahasan  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa The  Due Care Theory dalam suatu perjanjian sewa menyewa  sangat perlu di implementasikan terhadap  eksistensinya.  Karena  Teori  perhatian  ( The  Due  Care  Theory )  menekankan terhadap kewajiban para pelaku bisnis kepada konsumen didasari pada gagasan bahwa konsumen  dan  pelaku  bisnis  atau  penjual  tidak  berada  dalam  secara equal .  Dalam kondisi ini kepentingan konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pelaku bisnis atau penjual. Di satu pihak para penjual memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai barang komoditi yang dijual, sedangkan pada pihak yang lain konsumen  tidak  memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  mengenai  produk  yang  akan mereka beli/sewa.
b. Faktor  yang  Mendasari  Pihak  Kreditor  Menuangkan  Klausula  Mengenai Pembatasan-Pembatasan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil
Suatu  perjanjian  yang  mengandung  klausula  eksonerasi  telah  di  anggap melanggar  asas  itikad  baik.  Bertentangan  dengan  asas  itikad  baik  berarti  tidaklah memenuhi syarat sebab yang halal selaku syarat objektif dari suatu perjanjian.
Sedangkan  di  sisi  lain,  konsumen  pun tidak  dapat  secara  bebas  menentukan  isi perjanjian  oleh  karena  isi  perjanjian  sudah  ditetapkan  terlebih  dahulu  oleh  pelaku usaha  dalam  bentuk  format  baku  sehingga  unsur  kesepakatan  selaku  syarat  subyektif dari  suatu  perjanjian  juga  tidak  terpenuhiLebih  lanjut  terdapat  4  (empat)  kewajiban bagi penyewa, antara lain sebagai berikut:
1) Memakai benda sewaan dengan baik.
Menggunakan  barang  sewa  dengan  tujuan  yang  sesuai  dengan  perjanjian, menggunakannya  sesuai  dengan  baik,  seolah-olah  barang  tersebut  milik penyewa, sehingga digunakan, dijaga, dirawat dengan semestinya.
2) Membayar uang sewa, sesuai dengan waktu yang ditetapkan
Berdasarkan  pada  Pasal  1560  KUH  Perdata  pihak  penyewa  harus membayar uang sewa, secara periodik atau langsung tunai.
3) Mengembalikan benda sewaan setelah berakhirnya sewa menyewa. Kewajiban  ini  muncul  setelah  berakhirnya  sewa  menyewa,  dari  kedua belah  pihak.  Jika  pihak  penyewa  menerima  benda  dalam  keadaan  baik, pengembaliannya pun dalam bentuk baik. Setidak-tidaknya, sesuai dengan isi  kesepakatan.  dengan  pengecualian  apa  yang  telah  musnah  atau berkurang  nilainya.  Karena  ketuaan  atau  karena  peristiwa  yang  tidak disengaja yang tidak dapat dihindarkan.
4) Tidak mengulang sewakan pada pihak ketiga.
Penyewa  tidak  boleh  mengalih  sewakan  atau  mengulangsewakan  benda sewaan  kepada  orang  lain,  dengan  ancaman  pembatalan  sewa  menyewa dan  pembayaran  ganti  kerugian,  sedangkan  pihak  yang  menyewakan setelah pembatalan sewa, tidak wajib mentaati perjanjian ulang sewa.
Kalimat  penyewa  wajib  mengembalikan  objek  sewa  dengan  sebaik-baiknya sesuai dengan isi kesepakatan, dapat ditafsirkan bahwa pihak yang menyewakan tidak ingin  menanggung  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kelalaian  si  penyewa,  lain  halnya dengan force mejeure , hal tersebut tidak patut untuk dipertanggung jawabkan kepada si penyewa karena apa yang terjadi pada objek sewa merupakan diluar dari kuasa para pihak khususnya di penyewa. Hal ini dipertegas lagi didalam  Pasal 1553 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa: apabila waktu sewa menyewa benda sewaan musnah sama sekali  karena  peristiwa  yang  bukan  kesalahan  salah  satu  pihak,  perjanjian  sewa menyewa  “gugur  demi  hukum”.  Penjelasan  tersebut  menunjukkan  bahwa  sewa menyewa ini lenyap seperti tidak ada apa-apa sebelumnya.  Memang untuk ketentuan tentang  resiko  pada  sewa  menyewa  tidak  begitu  tegas  diatur  dalam  Pasal  1553 KUHPerdata, ketentuan itu menjadi beban pihak yang menyewakan ataupun penyewa. Dalam  Pasal  tersebut  hanya  menjelaskan  “gugur  demi  hukum”.  Berdasarkan  pada rumusan  tersebut  maka  perlu  disimpulkan  bahwa  masing-masing  pihak  sudah  tidak dapat  menuntut  prestasi  terhadap  satu  dengan  yang  lainnya.  Hal  ini  dapat  diartikan bahwa  kerugian  akibat  musnah  benda  yang  disewakan  sepenuhnya  menjadi  beban pihak  pemilik  benda,  yakni  yang  menyewakan.  Berarti  resiko  kerugian  ditanggung oleh pihak pemilik benda yang dalam hal ini adalah perusahaan rental mobil. Hal ini lah  yang  mendasari  Pihak  Kreditor  atau  perusahaan  rental  mobil  Menuangkan Klausula Mengenai Pembatasan-Pembatasan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil.
c. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Hal  Terdapat Klausula  Eksonerasi  Pada  Perjanjian  Sewa  Menyewa Mobil  Di  Auto  Rent Car.
Bertolak  belakang  dari  penjelasan  diatas,  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  menyebutkan  bahwa  tujuan  dari  larangan  pencantuman klausula  baku  yaitu,  larangan  ini  dimaksudkan  untuk    menempatkan  kedudukan konsumen  setara  dengan  pelaku  usaha  berdasarkan  prinsip  kebebasan  berkontrak, sehingga  diharapkan  dengan  adanya  Pasal  18  ayat  (1)  UUPK  akan  memberdayakan konsumen dari kedudukan sebagai pihak lemah didalam kontrak dengan pelaku usaha sehinggan menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.
Pasal  yang  mengatur  tentang  kerusakan  dan  kehilangan  dan  berindikasi merugikan  konsumen.  Dalam  hal  terjadi kehilangan  atau  kerusakan  pada  objek  sewa yang disebabkan oleh kecelakaan atau karena keadaan yang diluar dugaan dari pihak peyewa, serta di sisi lain konsumen dalam hal ini penyewa berakibat timbul kerugian secara  fisik  maupun  materi  karena  insiden  tersebut.  Dalam  hal  ini  menurut  hemat penulis bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pelaku usaha, sebagaimana yang telah  di  amanatkan  oleh  Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan  konsumen  bahwa tanggung jawab produsen dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Pelaku  Usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/  atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkomsumsi  barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/  atau  jasa  yang  sejenis atau  secara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
3) Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari setelah tanggal transaksi.
4) Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) tidak  menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasrkan pembuktian  lebih  lanjut  mengenai  adanya  unsur  kesalahan.  Ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku  apabila
pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut  merupakan kesalahan konsumen.”
d. Perlindungan  Konsumen  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Perjanjian  sewa  menyewa  mobil  pada  Auto  Rent  Car  yang  telah  dibuat,  harus disesuaikan  dengan  ketentuan-ketentuan  UUPK  Pasal  18  ayat  (4)  UUPK.Beberapa klausula  baku  yang  masih  berlaku  dalam  sewa  menyewa  mobil  yang  secara  prinsip bertentangan dengan Pasal 18 UUPK adalah:
1) Segala resiko atau hilang dan/atau musnahnya barang yang disewabelikan yang  disebabkan  oleh  kelalaian  Pihak  Kedua  baik  secara  sengaja  ataupu tidak  sengaja, menjadi  tanggung  jawab  Pihak  Kedua  sepenuhnya,  dengan tidak  menunda  atau  mengurangi  atau  menghilangkan  segala  kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sebagaimana ditentukan dalam Sewa menyewa mobil.
2) Pihak Kedua mengakui bahwa Pihak Pertama adalah pemilik yang sah dari kendaraan  bermotor  tersebut  diatas,dengan  ini  memberi  kuasa/hak  untuk memakai  sesuai  dengan  tujuan  barang  itu  dibuat  dan  Pihak  Kedua berkewajiban memelihara/merawat dan atau memperbaiki suatu kerusakan atas  biayanya  sendiri  serta  tidak  diperkenankan  merubah  bentuk  apapun terhadap barang tersebut.
3) Dengan  penerimaan/penyerahan  kendaraan  tersebut,  maka  mulai  saat  ini, seluruh  tanggung  jawab/resiko  atas  kendaraan  tersebut  telah  beralih  pada Pihak  Kedua  dan  ia  berkewajiban  memenuhi  segala  tanggung  jawabnya dalam perjanjian ini, meskipun terjadi penurunan nilai kendaraan tersebut dan  atau  menjadi  nihil.  Pihak  Pertama  sama  sekali  tidak  mempunyai kewajiban menanggung/ vrij-waring terhadap barang yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua.
Perjanjian sewa menyewa mobil pada Auto Rent Car yang tunduk pada asas-asas dalam  hukum  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  dan  tidak menyinggung  rasa  keadilan.  Penghentian  perjanjian  secara  sepihak  bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK.
Dengan  demikian,  secara  umum,  perjanjian  sewa  menyewa  mobil  pada  Auto Rent  Car  yang  berbentuk  perjanjian  baku  tersebut  harus  disesuaikan  dengan  prinsip- prinsip  dalamUndang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  sebagai  ketentuan
hukum positif, khususnya aturan tentang  larangan pencantumanklausula-klasula baku tertentu  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  18  UUPK.  Apabila  penjual  masih  tetap memberlakukan  perjanjian  yang  isinya  mengandung  klausula-klausula  yang  dilarang oleh  Pasal  18  UUPK,  maka  klausula  tersebut  batal  demi  hukum  (Pasal  18  ayat(3) UUPK).

## D. Simpulan
Klausula-klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil dituangkan oleh  pihak  kreditor  adalah  karena  untuk  melindungi  apa  yang  menjadi  objek  sewa menyewa yang dalam hal ini adalah mobil sewaan agar terhindar dari resiko kerusakan dan  kehilangan,  karena  hal-hal  tersebut  karena  kesepakatan  dan  demi  hukum  akan menjadi  tanggung  jawab  penyewa/debitor  secara  keseluruhan,  karena  itulah  pihak kredtior  mendasari  pemberian  klausula  yang  mengandung  pembatasan-pembatasan dalam  perjanjian  sewa  menyewa  agar  lebih  terjamin  keutuhan  objek  perjanjian  sewa menyewanya.
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  hal  terdapat  klausula eksonerasi  pada  perjanjian  sewa  menyewa  mobil  di  Auto  Rent  Car  adalah  meliputi: Perlindungan bersifat preventif, yang bersifat mencegah permasalahan yang mungkin timbul akibat ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa mobil yang terdapat dalam Pasal  8  UUP,  Pasal  11  UUP,  Pasal  12  ayat  1,  Pasal  29  UUP,  Pasal  49  ayat  2  UUP, Pasal  2  UUPK.  Serta  perlindungan  bersifat  refpresif,  perlindungan  yang  diberikan terhadap  konsumen  setelah  terjadinya  permasalahan  dan  bersifat  menanggulanginya. Seperti  setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  mengadukan  keluhannya  kepada Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI).  Selain  upaya  tersebut,  konsumen dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada  di peradilan  umum  dan  penyelesaian  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK),  badan  yang  bertugas  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  pelaku usaha dan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Barda Nawawi. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana . Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998 Badrulzaman, Mariam Darus. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung : Aditya Bakti.
Budiono, H. (2012). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Busro, A. (2011). Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata. Yogyakarta:
Pohon Cahaya.
Busro, A. (2010). Kapita Selekta Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Nasution, A.Z. (2007). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar . Jakarta : Diadit Media.
Prawidatasri, Ruminansari. 2006 Praktek Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kota Semarang , Universitas Diponegoro Purwahid, P. Asas Itikad Baik dan Keputusan dalam Perjanjian. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Rahardjo, Satijpto. (1980). Hukum dan Masyarakat . Bandung : Angkasa. S, S. H. (2010). Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. Sani, Abdul. (2005). Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada CV Mutiara Transportation Kota Tegal , Universitas Diponegoro,
Santosa,  Djohari  dan  Ali,  Achmad, Beberapa  Asas-Asas  Hukum  Pembuktian  Dan Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Di  Dalam  Hukum  Perdata  Di  Indonesia , Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
Seran,  Marcel  &  Setyowati,  Anna  Maria  Wahyu.  2006. Penggunaan  Klausula Eksonerasi  Dalam  Perjanjian  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen . Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 24. Issue 2. April 2016. hlm 159-170
Siahaan, N.H.T. (2005). Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk . Jakarta : Panta Rei.
Sjahdeini,  Sutan  Remi.  (1993). Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  Yang Seimbang  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia . Jakarta : Institut Bankir Indonesia
Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti