## PEMBEGALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS DI WILAYAH HUKUM POLRES JAYAPURA
Oleh
Yohanis Sudiman Bahkti Yohanisbakti09@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura
Roida Hutabalian
Hutabalianroida@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri Gondam Mahasiswa STIH Umel Mandiri

## Abstrak
Penelitian  dengan  judul  Pembegalan  yang  ditinjau  dari  perspektif  kriminologis  di wilayah  Hukum  Polres  Jayapura  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analitis  yakni berusaha mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh aparat kepolisian di daerah. Atas  permasalahan  yang  terjadi  terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya kejahatan  begal  di  Polres  Jayapura  dalam  perspektif  kriminologi  adalah  fakor  ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal  di  wilayah  lain  (termasuk  peran  media),  dan  masih  adanya  penadah.  Adapun  dalam perspektif  viktimologi  adalah  faktor  perilaku  korban,  kelemahan  biologis  dan  psikologis korban, dan situasi. Adapun Penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan di Polres Jayapura cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif. Namun  demkian,  masih  belum  efektif  di  mana  terdapat  beberapa  hambatan  dalam pelaksanaannya, antara lain  wilayah luas, pelaku lintas  daerah, korban tidak melapor atau kurang  cepat  melapor,  masyarakat  kurang  responsif  dan  kooperatif  dalam  memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi,  kurang sarana IT, personil di Polsek kurang; instansi lain kurang kooperatif.
Kata kunci: Pembegalan,  Kriminologis, Hukum

## Abstract
The research with the title Bebel which is viewed from a criminological perspective in the Jayapura Police District Law uses a descriptive analytical method that seeks to describe and  analyze  the  implementation  of  Law  No.  2  of  2002  concerning  the  Indonesian  National Police by local police officers. For the problems that occur, there are factors that influence the occurrence  of  robbery  at  the  Jayapura  Police  in  a  criminological  perspective,  namely economic factors, the social environment of the perpetrators, possible crime scenes, imitation of  robbery  crimes  in  other  areas  (including  the  role  of  the  media),  and  the  existence  of intermediaries.  Meanwhile,  in  the  perspective  of  victimology,  the  factors  are  the  victim's behavior,  the  victim's  biological  and  psychological  weaknesses,  and  the  situation.  The handling  of  the  crime  of  robbery  that  has  been  carried  out  at  the  Jayapura  Police  is  quite comprehensive,  namely  prevention  in  a  preemptive,  preventive  and  repersive  manner. However,  it  is  still  not  effective  where  there  are  several  obstacles  in  its  implementation, including large areas, cross-regional perpetrators, victims who do not report or are not quick to report, the community is less responsive and cooperative in providing information, does not
provide complete information and is afraid to be a witness, IT facilities, personnel in Polsek are lacking; other agencies are less cooperative.
Keywords: Beheading, Criminology, Law

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara  yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).  Kejahatan  atau  Tindak pidana  merupakan  persoalan  yang  dialami manusia  dari  waktu  ke  waktu,  mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada  hentinya  diperdebatkan.  Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana  terjadi  pada  seorang  yang  tidak menggunakan  akal  serta  ditambah  dengan dorongan  hawa  nafsu  dalam  berbuat, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui  batas  dalam  hal  ini  contohnya adalah pencurian dengan kekerasan. Hukum pidana positif Pasal 365 KUHP ,mengatur  akibat  hukum  tindak  pidana pencurian dengan kekerasan dalam  bentuk hukuman  pokok  diancam  dengan  pidana penjara  maksimal  seumur  hidup  atau selama  waktu  tertentu  paling  lama  dua puluh  tahun  dan  dapat  juga  dijatuhkan pidana mati.
Berbagai   macam faktor    dapat menimbulkan  terjadinya  Suatu  tindakan kriminal,  faktor  tersebut  yaitu  rendahnya pendidikan, moral agama, serta faktor lingkungan,  namun  faktor  yang  sangat mempengaruhi     timbulnya tindakan kriminal adalah faktor ekonomi. kebutuhan ekonomi  yang  harus  terpenuhi  secara mendesak,  sedangkan  lapangan  pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh  penghasilan    yang   tetap, sehingga  dalam  memenuhi  kebutuhannya banyak masyarakat yang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini yang membuat angka kriminal yang tinggi, seperti penipuan, pemerasan dan pencurian.
Tindak  pidana  pencurian  merupakan jenis  tindak  pidana  yang  paling  banyak
terjadi  dibandingkan  dengan  jenis  tindak pidana  terhadap  harta  kekayaan  yang  lain. Alasan  seseorang  melakukan  Pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya  dengan  berbagai  cara  baik  itu dengan  mencuri  atau  bahkan  dengan melakukan kekerasan untuk mempermudah melakukan  aksi  pencuriannya,  seseorang berfikir  dengan  mencuri  maka  dapat memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Kegiatan mencuri tersebut seringkali dilakukan pada saat  malam  hari,  akan  tetapi  apapun alasannya  mencuri  bukanlah  perbuatan yang  dibenarkan  dan  perlu  mendapatkan perhatian  yang  serius  karena  berdampak buruk  bagi  kehidupan  masyarakat  seperti timbulnya  rasa  kekhawatiran  yang  tinggi untuk  keluar  malam  dan  melewati  jalan yang  sepi  sehingga  dapat  menghambat masyarakat untuk beraktifitas dan merugikan  masyarakat.  Tindak  pidana pencurian  dengan  kekerasan  atau  biasa disebut dengan begal merupakan perbuatan yang  merugikan  dan  bertentangan  dengan moral  agama,  moral  kesusilaan,  serta membahayakan masyarakat, sehingga perlu adanya  upaya  dan  perhatian  khusus  untuk memberantas begal oleh kepolisian.
(Tongat. 2003 : 13).
Adanya  Undang-Undang  Nomor  2 tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  serta  Kitab  Undang Undang Hukum Acara pidana. Dalam pasal 2  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002 menjelaskan  bahwa  polri  mempunyai fungsi  untuk  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada  masyarakat,  dalam  pasal  4  juga dijelaskan bahwa polri mempunyai kewajiban  untuk  mewujudkan  keamanan dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan   tegaknya   hukum,   terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polri menduduki posisi aparat “penegak hukum” sesuai dengan prinsip “diferens iasi fungsional” yang  digariskan  KUHAP. Kepada  polri  diberikan “peran” ( role ) berupa “kekuasaan umum  menangani kriminal” ( general  policing  in  criminal matter) di seluruh wilayah Negara. (Yahya harahap : 91)
Sehingga dalam menjalankan tugasnya  seperti  melakukan  penangkapan, penahanan,  dan  penyelidikan,  polisi  telah memiliki  pedoman  kerja  untuk  dapat menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang biasa dikenal dengan istilah begal. (Lihat pasal 2 dan 4 Undang-undang no 2 tahun 2002 tetang Kepolisian Negara Republik  Indonesia).  Banyaknya  kasus pembegalan yang terjadi di wilayah Polres Jayapura  membuat  masyarakat  menjadi resah,Seperti  salah  satu  kasus  pembegalan yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polres Jayapura  yang  terjadi  pada  bulan  Oktober 2018.
“Sekitar pukul  11  siang,  dua  orang pelajar  yang  bernama  Gandavi  dan  rijal pulang  dari  sekolah  berboncengan  dengan mengendarai  sepeda  motor  vario  warna hitam pink. Dalam perjalanan pulang pada saat melewati jalan raya sentani, dua orang pelajar  tersebut  tiba-tiba  dipepet  oleh  3 orang  pelaku  yang  berboncengan,  salah satu  pelaku  yang  berinisial  JL  (22  tahun) memukul Gandavi yang sedang mengemudi karena takut korban mengehentikan sepeda motornya, kemudian para pelaku menghampiri korban dan  menanyai  asal  sekolah  serta  alamat rumah  korban,  belum  sempat  korban menjawab  kemudian  salah  RJ  memukul korban  lagi,  karena  takut  korban  mundur,
kemudian  Rj  membawa  motor  korban. Jarak  beberapa  meter  dari  TKP  korban meminta pertolongan ke salah satu petugas SPBU,  kemudian  petugas  SPBU  tersebut menelepon pihak polsek setempat”.
Begal  seperti  tersebut  diatas  dikenal pula  dengan  istilah  begal.  Begal  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah penyamun, membegal adalah merampas di jalan  atau  menyamun  dan  pembegalan adalah  proses,  cara  perbuatan  membegal atau merampas di jalan.
(http://kbbi.web.id/begal,  diakses  tanggal 15 mei 2019)
Begal  dapat  dikategorikan  sebagai pencurian  dengan  kekerasan  hal  tersebut dapat  dilihat  bahwa  pelaku  tidak  bekerja sendirian melainkan dilakukan oleh beberapa  orang  dan  dilakukan  pada  saat malam  hari,  Hal  tersebut  sesuai  dengan unsur-unsur pidana yang dirumuskan dalam pasal  365  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP).
Dalam  pasal  365  KUHP  terdapat unsur “didahului” atau “disertai” atau “diikuti” kekerasan atau ancaman kekerasan  haruslah  terkait  erat  dengan upaya untuk mempermudah atau mempersiapkan  atau  dalam  hal  tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin  tetap  dikuasainya  barang  yang dicuri, sedangkan penjelasan atas pengertian “kekerasan” dapat dilihat dalam pasal  89  KUHP,  yang  menyatakan  bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.  Apabila  unsur  kekerasan  atau ancaman kekerasan diatas dapat dihubungkan dengan unsur lain dalam pasal 365  KUHP,  yaitu  unsur  “luka  berat  atau mati”, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam pasal 365 KUHP adalah
kekerasan  dalam  arti  fisik.  Begal  dalam melakukan  aksinya  seingkali  melakukan kekerasan untuk mempermudah menjalankan  aksinya,  sehingga  dapat dikatakan  begal  telah  memenuhi  unsur yang ada pada pasal 365 KUHP.
Begal  merupakan  sebuah  kejahatan yang terjadi di masyarakat, untuk mempelajari sebab-sebab kejahatan dikenal istilah  Kriminologi  secara  harfiah  berasal dari  kata “crimen yang  berarti  kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan,  maka  kriminologi  dapat berarti  ilmu  tentang  kejahatan  atau penjahat.
Fenomena  premanisme  di  wilayah hukum Polres Jayapura mulai  berkembang hingga  sekarang  pada  saat  ekonomi semakin  sulit  dan  angka  pengangguran semakin  tinggi.  Akibatnya  kelompok masyarakat  usia  kerja  mulai  mencari  cara untuk  mendapatkan  penghasilan,  biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan  jasa  yang  sebenarnya  tidak dibutuhkan.
Kapolres  Jayapura  AKBP.  Victor Dean Mackbon,SH.,SIK mengatakan bahwa Faktor utama munculnya pembegalan di Indonesia memang bermula pada perekonomian yang sulit dan banyaknya  pengangguran  di  sekitar  kita. Namun  jika  kita  cermati  untuk  saat  ini, faktor  utama  kemunculan  pembegalan adalah karena minimnya sebuah pendidikan dan kurangnya penanaman moral yang baik bagi rakyat. Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya  kemerosotan  moral  yang  begitu memprihatinkan  bangsa  ini.  Faktor-faktor inilah  yang  menjadi kunci dari  munculnya tindakan  begal.  Tidak  jarang  pula  aksi premanisme  justru  berujung  pada  korban jiwa  dengan  kondisi  kematian  yang  cukup mengerikan.  Fakta  ini  tentu  menjadi
ancaman serius bagi ketenteraman masyarakat  setempat.  Kehadiran  para preman jelas mengganggu ketentraman dan ketertiban  masyarakat.  Bahkan,  cenderung menjadi  ancaman  dan  penyebar  rasa  takut di tengah masyarakat. Keributan antarpreman  di  ruang-ruang  publik  tak pelak  menebar  ketakutan.  Pembegalan merupakan istilah umum untuk menggambarkan tindakan sewenang- wenang  dan  umumnya  disertai  tindak pemaksaan, kekerasan, hingga pembunuhan. Maka hendaknya aparat dan pemerintah  bertindak  tegas  dan  konsisten dalam melakukan pemberantasan fenomena pembegalan ini dan perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai langkah yang  harus  diambil  dalam  mengatasi fenomena  pembegalan  di  wilayah  hukum Polres  Jayapura.  aksi-aksi  pembegalan meningkat  semenjak  tahun  2016  hingga 2018. Pada tahun 2016 sebanyak 19 laporan pengaduan,  tahun  2018  sebanyak  28 laporan  pengaduan,  dan  pada  tahun  2017 sebanyak 22 laporan  pengaduan.
Peningkatan tersebut terutama dirasakan  oleh  masyarakat  di  Kabupaten Sentani.  Kapolsek  Sentani  Kota  AKP. Lintong Simanjuntak,SH.,MH mengatakan kemungkinan  tingginya  potensi  konflik yang  bersumber  dari  begal  berkaitan dengan  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten Sentani  yang  juga  naik.  Pertumbuhan ekonomi, menurut dia, mendorong terjadinya transformasi sosial budaya yang ditandai dengan bergesernya nilai-nilai dari model  masyarakat  yang  Gemeinschaft menuju  masyarakat  Gesselschaft.  Pada model masyarakat yang disebut terakhir ini nilai-nilai kekerabatan menjadi longgar dan diganti dengan nilai-nilai transaksional. Di satu  sisi  diduga  ada  motif-motif  ekonomi yang  melatarbelakangi  munculnya  tindak
premanisme karena perebutan sumber daya ekonomi yang terbatas.
Belum lagi pada tahun 2019 berjalan ini.  Kasus  pembegalan  paling  banyak terjadi  di  wilayah  hukum  Polres  Jayapura memang  tergolong  tinggi.  Dikarenakan banyaknya  kasus  di  Polres  Jayapura merupakan  daerah  yang  sentral,  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di  wilayah  hukum  Polres  Jayapura.  Oleh karena  itu  dengan  bertitik  tolak  dari  latar belakang  yang  telah  diuraikan  tersebut maka  penulis  kemudian mengangkat permasalahan  tersebut  yaitu  Pembegalan Ditinjau  Dari  Perspektif  Kriminologis  Di Wilayah Hukum Polres Jayapura.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  besifat  deskriptif analitis  yakni  berusaha  mendeskripsikan dan  menganalisis  mengenai  pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh aparat kepolisian di daerah. Penelitian  deskriptif  menyajikan  data-data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam
penanggulangan pencurian dengan
kekerasan..
Dalam penulisan ini penulis melakukan  penelitian  untuk  memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan  informasi  yang  diperlukan.  Data  yang didapatkan  harus  mempunyai  hubungan yang  relevan  dengan  permasalahan  yang dikaji,  sehingga memiliki  kualifikasi sebagai sistem tulisan ilmiah yang proporsional.
Penulis  melakukan  pengumpulan  data melalui  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  yaitu  data  yang  digunakan dengan  cara  wawancara (interview) atau data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari penelitian  dilapangan , dan  atau
mengedarkan daftar pertanyaan (kuisioner) yang  dilakukan  secara  langsung  kepada responden. Sedangkan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca, dan mempelajari makalah, peraturan perundang-undangan,  serta  dokumen  yang ada hubungan dengan objek penelitian yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Terjadinya  Pembegalan  Di  Wilayah Hukum Polres Jayapura
Fenomena pembegalan atau perampasan  sesungguhnya  sudah  lama terjadi. Polisi memetakan pelaku kejahatan ini  berdasarkan  daerah  asal  mereka,  yakni Lampung Timur. Polisi punya bukti, begal yang  tertangkap  di  Jakarta,  Tangerang, Bekasi  dan  lainnya,  rata-rata  berasal  dari Lampung  Timur,  meski  banyak  juga  yang berasal dari daerah lain.
Dalam perkembangannya, pembegalan motor tidak hanya di Kabupaten Jayapura, melainkan hampir ke semua  daerah.  Di  Sumatera,  Jawa  Barat, Jawa  Timur,  Jawa  Tengah,  Sulawesi,  dan sejumlah wilayah lainnya. Modusnya sama, mengancam  akan  membunuh  pengendara motor  bila  tidak  mau  menyerahkan hartanya.
Begal  pun  jadi  fenomena  yang menyeramkan. Hingga muncul istilah, lebih baik  bertemu  hantu  di  jalan  daripada ketemu  begal.  Akumulasi  kemarahan masyarakat pada begal akhirnya dilampiaskan dengan cara anarkis.
Fenomena  begal  sesungguhnya  tidak bisa  dipandang  dari  sisi  keamanan  saja. Berbagai  analisis  menyebutkan,  kejahatan lahir dari banyak sebab. Persoalan ekonomi,  sosial,  pendidikan,  dan  gaya hidup kerap berkorelasi dengan munculnya kriminalitas.  Bila  kita  lihat  sejumlah
tersangka  yang  ditangkap  polisi,  rata-rata berusia  muda,  bahkan  ada  yang  berstatus pelajar.

## Faktor-Faktor  Yang  Menjadi  Indikator Tindak Pidana Pembegalan
Tingkat  Kejahatan  di  Kabupaten Jayapura  semakin  marak  terjadi  disertai tindak  pencurian  dengan  kekerasan  atau biasa disebut begal. Hal tersebut dikarenakan  semakin  beraninya  pelaku begal  dalam  melakukan  aksinya  tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan. Terbentuknya suatu kelompok begal  bisa  disebabkan  oleh  beberapa dorongan.  Keinginan  seseorang  untuk mengelompok tidak saja disebabkan karena mereka dekat secara spasial, namun karena mereka  berkelompok  disebabkan  memiliki kesamaan  sikap.  Selain  itu,  ada  juga dorongan berkelompok yang lain. Seseorang  mengelompokkan  diri  dengan orang  lainnya  karena  dorongan  praktis, misalkan  demi  menjaga  keamanan  (rasa aman), bisa juga demi kebutuhan ekonomi atau alasan sosial praktis lainnya. Selain itu faktor  remaja  terlibat  dalam  pelaku  begal tentunya  sangat  banyak  faktor  penyebab remaja terjerumus ke dalam suatu tindakan kejahatan.  Namun,  salah  satu  penyebab utama  mengapa  remaja/orang  dewasa memilih  menjadi  pelaku  begal  adalah kurangnya  perhatian  dan  pendidikan  yang cukup dari kedua orang tua.
Hal  ini  bisa  jadi  disebabkan  oleh terlalu  sibuknya  kedua  orang  tua  mereka dengan  pekerjaan,  sehingga  perhatian  dan kasih  sayang  kepada  anaknya  hanya diekspresikan  dalam  bentuk  materi  saja. Padahal  materi  tidak  dapat  mengganti dahaga  mereka  akan  kasih  sayang  dan perhatian  orang  tua.  Pada  dasarnya  setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian,  dan  kasih  sayang  dari
lingkungannya,  khususnya  dari  orang  tua atau  keluarganya  karena  secara  alamiah orang  tua  dan  keluarga  memiliki  ikatan emosional  yang  sangat  kuat.  Pada  saat pengakuan,  perhatian,  dan  kasih  sayang tersebut  tidak  mereka  dapatkan  di  rumah, maka  mereka  akan  mencarinya  di  tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka  temukan  untuk  mendapatkan pengakuan  tersebut  adalah  di  lingkungan teman  sebayanya.  Sayangnya,  kegiatan- kegiatan  negatif  kerap  menjadi  pilihan anak-anak  broken  home  tersebut  sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya.
Faktor  lain  yang  juga  ikut  berperan menjadi  alasan  mengapa  remaja  saat  ini memilih  menjadi  begal  adalah  kurangnya sarana  atau  media  bagi  mereka  untuk mengaktualisasikan  dirinya  secara  positif. Remaja  pada  umumnya,  lebih  suka memacu  kendaraan  dengan  kecepatan tinggi.  Namun,  ajang-ajang  lomba  balap yang  legal  sangat  jarang  digelar.  Padahal, ajang-ajang  seperti  ini  sangat  besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi,  juga  sebagai  ajang  aktualisasi diri.  Karena  sarana  aktualisasi  diri  yang positif  ini  sulit  mereka  dapatkan,  akhirnya mereka  melampiaskannya  dengan  aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan  dirinya  dan  orang  lain.  Di samping itu peran keluarga amat dibutuhkan untuk mengontrol tindakan para remaja ini, kurangnya perhatian merupakan salah  satu  penyebab  mereka  melakukan penyimpangan  ini  karna  sebagian  besar remaja  adalah  produk  hasil  dari  broken home.  Menurut  Kartini  Kartono,  motif yang  mendorong  anak  remaja  melakukan tindak  kejahatan  dan  kedursilaan  yang dalam  hal  ini  adalah  kejahatan  yang dilakukan :
a) Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan
b) Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual
c) Salah  asuh  dan  salah  didik  orangtua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
d) Hasrat  unutk  berkumpul  dengan  kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
e) Kecenderungan pembawaan yang patologis atau tidak normal
f) Konflik  batin  sendiri,  dan  kemudian mengunakan  mekanisme  pelarian  diri serta pembelaan diri yang irrasional. Disamping adanya pengaruh tersebut, dari hasil penelitian awal penulis, juga akan mengemukakan beberapa penyebab  yang  menyebabkan  preman melakukan tindak kejahatan antara lain:
1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi
3. Faktor pendidikan
4. Faktor minuman keras (miras) Untuk  mendapatkan  gambaran  lebih jelas  mengenai  keempat  faktor  tersebut  di atas,  dijelaskan  dalam  uraian  secara  detail seperti berikut ini.
1. Faktor Lingkungan Lingkungan
yang padat
masyarakatnya namun tidak tanggap mengenai  masalah-masalah  sosial  yang timbul  di  dalamnya  akan  berakibat  buruk bagi  warganya,  ada  beberapa  warga masyarakat  dalam  memberikan  informasi atau pun komunikasi antara warganya yang dilakukan  justru  mengarah  kearah  yang salah,karena banyak masyarakat yang takut untuk  melaporkan  kepada  pihak  berwajib sehingga  preman  dilingkungan  tersebut semakin leluasa melakukan tindak criminal seperti,  pencurian,  penganiayaan,  dan kejahatan lainnya.
Pengaruh  lingkungan  ini  menurut Henrikus  Yossi  Hendrata,SH.,S.Ik  Selaku Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jayapura  (wawancara  tanggal  28  Oktober 2019) menjelaskan bahwa:
Pengaruh lingkungan ini merupakan faktor terbesar banyaknya preman melakukan kejahatan di  beberapa wilayah, mereka yang berinteraksi langsung dengan warga  untuk  melakukan  tindak  kejahatan sebagian  besar  di  lakukan  dengan  cara berkelompok  atau  geng  dan  motivasi terbesar dalam melakukan kejahatan pembegalan karena faktor ekonomi sehingga masyarakat yang secara ekonomis lemah  mengambil  jalan  pintas  dengan melakukan aksi begal di jalan dengan cara merampas  barang  berharga  dari  para korban.
2. Faktor Ekonomi
Preman  yang  melakukan  tindak kejahatan  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi ini  biasanya  dijadikan  alasan  pembenaran sebagai  tempat  untuk  mencari  nafkah dalam  memenuhi  kebetuhan  hidup  sehari- hari,  beranggapan  tidak  ada  jalan  bagi mereka  untuk  mendapatkan  uang  selain melakukan tindak kriminal seperti mencopet,  memalak  sebagai  jalannya, memenuhi tanggung jawab keluarga berupa kebutuhan  rumah  tangga  dan  tingkat  nilai barang  yang  terus  menerus  meningkat, dengan tingkat komsumtif yang tinggi pada masyarakat.
Melihat  faktor  ekonomi  sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka  tidaklah  mengherankan  jika  bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan kejahatan, termasuk pula mencuri,memalak  agar  mendapat  sesuatu atau  uang  tanpa  memikirkan  akibat- akibatnya.  Pada  umumnya  mereka
malakukan kejahatan akibat faktor ekonomi ini,  mayoritas  disebakan  oleh  orang-orang yang  memiliki  ekonomi  rendah  atau miskin,  tingkat  pengangguran  yang  tinggi pada masyarakat. Mereka mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya  untuk  ingin  memperbaiki  sendi- sendi ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus bekerja.
3. Faktor Pendidikan
Pada umumnya preman melakukan
tindak kejahatan memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah. Alasannya karena  sejak  kecil  mereka  mengenyam pendidikan  rata-rata  hanya  sampai  tingkat Sekolah Dasar. Hal  seperti  ini diakibatkan karena cara mendidik orang tua yang salah yang  tidak  memiliki  rencana  untuk  anak- anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang  yang  lebih  tinggi,  sehingga  ada yang  buta  huruf,  kurang  fasih  berbahasa Indonesia.  Kemudian  orang  tua  mereka jarang  tinggal  dirumah  bersama  keluarga untuk  mendidik  dan  membina  anak- anaknya.  Oleh  karena  bekal  pendidikan  di dapat  sangat  kurang  sebagai  modal  untuk bersaing  mencari  lapangan kerja, sehingga tidak ada jalan yang harus ditempuh selain melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, memalak.
4. Faktor Minuman Keras (miras)
Minuman keras sangat besar dampaknya  bagi  preman  yang  melakukan tindak  kejahatan,  sebab  dampak  dari menenggak minuman keras (miras) membuat seseorang menjadi tidak terkontrol dan berani melakukan perbuatan nekad  termasuk  melakukan  aksi  kejahatan seperti,  merampok,  melakukan  kekerasan, memalak, serta tidak segan-segan membuat
onar  di  tempat  umum,  sehingga  membuat masyarakat dirugikan.
Sekitar     70      persen     tindak kriminalitas umum khususnya di kota Sentani  terjadi  akibat   mabuk,   setelah mengkonsumsi  minuman  keras  (miras).
Selain  itu,  minuman  keras (miras)  juga sebagai alat  memunculkan  keberanian  diri secara berlebihan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras (miras) dikarenakan  faktor tidak percaya diri,
akibat pergaulan, akibat frustasi, bahkan ada sekedar coba-coba akhirnya ketagihan.
Merujuk  pada  judul  data  Polres Jayapura, yakni “Rekapitulasi Kasus Curas (Begal) Polres Jayapura dan Polsek Jajaran Polres  Jayapura  Tahun  2017  - 2019”, terlihat bahwa bentuk kejahatan dari istilah begal adalah Curas (pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan). Hal ini diperkuat  dengan  pendapat  anggota  Polri Polres  Jayapura,  bahwa  tidak  ada  definisi begal  dalam  perspektif  hukum,  melainkan tumbuh  dalam  culture  masyarakat  yang menamakan    kejahatan     begal   sebagai kejahatan     yang     dilakukan      dengan kekerasan    atau     ancaman    kekerasan mengambil barang secara paksa di jalanan.
Berdasarkan  hal  tersebut  kejahatan  begal merupakan  pencurian  dengan  kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan di jalan  terhadap  barang  yang  ada  di  dalam kekuasaan  korban.  Berkaitan  faktor  yang mempengaruhi  terjadinya  kejahatan  begal, dapat  dilihat dalam perspektif kriminologi maupun viktimologi. Kriminologi adalah ilmu  pengetahuan  tentang  kejahatan,  di manasalah satu ruang lingkupnya adalah etiologi    kriminal.     Hasil    penelitian menunjukkan    bahwa   dalam    perspektif kriminologi terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi       pelaku   melakukan kejahatan begal.
1. Pertama,  faktor  ekonomi.  W.A.
Bonger  sebagai  kriminolog  menyokong pandangan bahwa faktor ekonomi mempunyai  pengaruh  yang  besar  dalam timbulnya kejahatan.
2. Kedua,  lingkungan  sosial  pelaku.
M. Torttier dalam  studinya  menyimpulkan bahwa  dalam  kejahatan  yang  dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) merupakan  pencerminan  dari  kepribadian dari  masing-masing  individu  meskipun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri,  ini  berarti  bahwa  kelompok  dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila  hanya seorang  anggota  saja  mungkin  dapat menahan diri untuk melakukannya.
3. Ketiga,  Tempat  Kejadian  Perkara (TKP) yang memungkinkan (dilakukannya kejahatan begal). Sekalipun korban memberikan  kesempatan,  namun  apabila suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan  kejahatan,  maka  pelaku  dapat mengurungkan  niatnya  untuk  melakukan kejahatan.  Berkaitan  dengan  kejahatan begal, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan begal terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasikan sebagai wilayah yang rawan kejahatan.
4. Keempat, peniruan kejahatan begal di  wilayah  lain  (termasuk  peran  media). Salah  satu  teori  dalam  krimonogi  adalah teori “Differential Association”, yang berlandaskan  pada  proses  belajar,  yaitu bahwa  perilaku  kejahatan  adalah  perilaku yang  dipelajari. Menurut Sutherland,apabila perilaku kejahatan dipelajari,  maka  yang  dipelajari  tersebut meliputi
a) teknik melakukan kejahatan
b) motif-motif tertentu,
dorongan,  alasan  pembenar  dan sikap.
Adapun demikian, salah satu preposisinya menyatakan bahwa komunikasi  yang  bersifat  nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif,  tidak  mempunyai  peranan  yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan. Pandangan tersebut, berbanding terbalik  dengan  hasil  penelitian,  di  mana salah  satu  penyebab  adanya  peniruan dikarenakan  adanya  peniruan  kejahatan begal  di  wilayah  lain,  termasuk  pula peranan  media  massa  yang  memberitakan kasus  begal  secara  intensif.  Hal  ini sebagaimana menurut anggota Polri, bahwa kemungkinan terdapat pengaruh dari peran media  masa  yang  bisa  berdampak  positif bagi  masyarakat,  tetapi  terkadang  negatif bagi  pelaku-pelaku  yakni  menambah informasi  soal  kejahatan  begal,  terutama bagi pelaku-pelaku pemula.

## Penanggulangan  Kejahatan  di  Polres Jayapura
Kebijakan
kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan  bagian  integral  dari  upaya social  defence  dan  upaya  mencapai  social welfare. Oleh karena  itu, tujuan akhir atau tujuan  utama  dari  kebijakan  kriminal adalah  perlindungan  masyarakat  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun  guna  memberikan  perlindungan terhadap  masyarakat  berkaitan  dengan kejahatan  begal,  salah  satunya  dapat melalui  tugas  dan  fungsi  Polisi  Republik Indonesia  (Polri).  Berdasarkan  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  (Undang-Undang  Kepolisian), bahwa  tugas  pokok  Kepolisian  Negara Republik Indonesia adalah: (1) memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat;  (2) menegakkan  hukum;  dan  (3)  memberikan perlindungan, pengayoman,  dan
pelayanan  kepada  masyarakat.  Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 UU Kepolisian.  Berkaitan  dengan  tugas  dan fungsi preemtif Polri, menurut Awaloeddin Jamin  bahwa  dalam  praktek  di  lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu  pembinaan  yang bertujuan  agar  masyarakat  menjadi  law abiding  citizens.  Tugas  atau  fungsi preventif  dibagi  dalam  dua  kelompok besar:
a) Pencegahan  yang  bersifat  fisik dengan  melakukan  empat  kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli;
b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan  penyuluhan,  bimbingan,
arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal  atas  kejahatan.  Pada poin  ke  dua  ini  sesungguhnya  apa yang  disebut  sebagai  tindakan preemtif atau preventiv tidak langsung. Tugas dan fungsi represif atau  pengendalian,  yang  berarti bahwa  Polisi  itu  berkewajiban menyidik  perkaraperkara  tindak pidana, menangkap
pelakupelakunya  dan  menyerahkan kepada  penyidikan  (yustisi)  untuk penghukuman.  Berdasarkan  hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan  kejahatan  begal
yang telah dilakukan Polres Jayapura,  termasuk  pula  Polsek jajaran  Polres  Banyumas  dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Masyarakat),  Sabara,  maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal;
2. Program mengabdi dan melayani  yaitu  dengan  safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa;
3. Pembinaan  masyarakat  melalui Polmas
(mengaktifkan Polmas); 4. Menggandeng  media  massa agar  menyampaikan  kepada masyarakat untuk selalu waspada  dengan  kejahatan begal.
Preventif :
1. Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
2. Melaksanakan operasi rutin;
3. Pendekatan dan Penyebaran Informan;
4. Pendekatan terhadap residivis
Represif
1. Menangkap pelaku dan memprosesnya  sesuai  dengan prosedur hukum yang berlaku;
2. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
3. Memberantas penadah;
4. Sikap  tegas  terhadap  pelaku,
yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas  dilakukan  tembak ditempat sesuai dengan SOP.
Merujuk  hal di atas, terdapat upaya penanggulangan  kejahatan  begal  yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan Polres Jayapura dan
Pre- emtif:
1.  Sosialisasi  dari  fungsi  Bimas
(Bimbingan  dan  Penyuluhan
jajarannya sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri  dari  upaya  preemtif,  preventif,  dan represif.  Adapun  demikian  berdasarkan hasil penelitian pula masih terdapat faktor- faktor  penghambat  dalam  penanggulangan kejahatan begal, antara lain:
(1) Wilayah luas;
(2) Pelaku lintas daerah;
(3) Korban  tidak  melapor  atau  kurang cepat melapor;
(4) Masyarakat  kurang  responsive  dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan  seutuhnya  dan  takut dijadikan saksi;
(5) Kurangnya sarana IT;
(6) Personil di Polsek kurang;
(7) Instansi lain kurang kooperatif.
Hal  di  atas,  tentunya  membawa pengaruh sebagaimana dapat di lihat bahwa jumlah  kasus  kejahatan  begal  baik  yang terjadi pada tahun 2016- 2018 adalah sama yakni  masing  19,22,dan  28  kasus,  bahkan pada  tahun  2016  terdapat  17  kasus  belum terungkap dan tahun 2017 terdapat 17 kasus serta 2018 23 kasus yang belum terungkap hingga  sampai  saat  ini.  Merujuk  pendapat Barda  Nawawi  Arief,  bahwa  terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  dan menentukan kualitas penegakan hukum itu sendiri, yaitu:
1) kualitas individual (SDM);
2) kualitas  institusional/struktur  hukum (termasuk  mekanisme  tata  kerja  dan manajemen)
3) kualitas sarana/prasarana;
4) kualitas perundang-undangan
(substansi  hukum);  dan  kualitas kondisi  lingkungan  (sistem  sosial, ekonomi,  politik,  budaya;  termasuk budaya hukum masyarakat).

## KESIMPULAN
Atas  permasalahan  yang  terjadi terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi terjadinya  kejahatan  begal  di  Polres Jayapura  dalam  perspektif  kriminologi adalah  fakor  ekonomi,  lingkungan  sosial pelaku,  tempat  kejadian  perkara  yang memungkinkan,  peniruan  kejahatan  begal di wilayah lain (termasuk peran media), dan masih  adanya  penadah.  Adapun  dalam perspektif viktimologi adalah faktor perilaku  korban,  kelemahan  biologis  dan psikologis korban, dan situasi.
Adapun  Penanggulangan  kejahatan begal  yang  telah  dilakukan  di  Polres Jayapura cukup komprehensif yakni penanggulangan  secara  preemtif,  preventif dan repersif. Namun demkian, masih belum efektif di mana terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah luas,  pelaku  lintas  daerah,  korban  tidak melapor  atau  kurang  cepat  melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam  memberikan  keterangan,  tidak memberikan  keterangan  seutuhnya  dan takut  dijadikan  saksi,  kurang  sarana  IT, personil  di  Polsek  kurang;  instansi  lain kurang kooperatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah.  1994. Asas-Asas  Hukum Pidana. Jakarta:PT. Rineka Cipta
Ali Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana.(Jakarta: Sinar Grafika.2008). Abidin  H  A  Zainal,  Hukum  Pidana  1, (Jakarta: Sinar Grafika,2010).
Amir  Ilyas,  Asas-asas  Hukum  Pidana (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKab, 2012.
Atmasasmita Romli. Kapita Selekta Hukum Pidana  dan  Kriminologi. Bandung: Mandar Maju.
Bambang Waloyu, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Chazawi,  Adami.  Stelsel  Pidana,  Tindak Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  & Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana. Jakarta:Rajawali Pers. 2010.
Christine  Kansil.  2003. Kitab  Undang- Undang  Kepolisian  Negara. Jakarta:
PT. Pradnya Paramita
Hamzah  Andi,  Hukum  Acara  Pidana Indonesia,  Edisi  Kedua,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Martiman       Prodjohamidjojo.        1997.
Memahami  Dasar-Dasar  Hukum
PidanaIndonesia . Jakarta: PT.
Pradnya Paramita
Muladi. Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana.
Ninik  Widayanto,  PanjiAnoraga.  1986.
Perkembangan Kejahatan
dan
Masalahnya .  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2008. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta:Kencana
Perdana Media Group.
Peter  Marzuki,  2011. Penelitian  Hukum . Jakarta:  Kencana  Perdana  Media Group.
PAF  Lamintang,  Kitab  Undang-Undang
Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan
Hukum Pidana, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1984).
Prodjodikoro  Wirjono.  Asas-asas  Hukum
Pidana  di  Indonesia.  (Bandung:
Refika Aditama, 2007).
SulistyowatiIriyanto, Shidarta. 2009.
Metode  Pendelitian  Hukum .  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Teguh  Prasetyo.  2011. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana . Jakarta: Nusa Media.
Angkasa  dan  Iswanto.  2009.  Viktimologi.
Buku Ajar. Purwokerto: FH Unsoed; Arief,   Barda  Nawawi. 2008. Masalah
Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Cetakan Kedua.  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group;
Ashshofa, Burhan. 2007. Metode
Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Rineka Cipta; Ediwarman. “Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi  di Indonesia”. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 8 No. 1. Mei 2012, Depok: Fisip UI, hlm. 41.

## JURNAL HUKUM
Asfriyanti.  2003. Pengaruh  Keluarga Terhadap Kenakalan  Remaja . Jurnal Hukum.
Santo  Widayatmo.  2008. Pendekatan Humanis  Sebagai  Upaya  Non-Penal Dalam Mengurangi Kriminalitas dan Premanisme .  Jurnal  Hukum.  Nomor 3

## KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.