## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DI KOTA MEDAN
Ananda Mahardika 1 , Rafieqah Nalar Rizki 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia 1, 2 Email: anandamahardika@umsu.ac.id, rafieqahnalar@umsu.ac.id
Artikel info Artikel history: Diterima: 23 September 2021 Diterima dalam bentuk revisi : 17 Oktober 2021 Diajukan : 20 Oktober 2021
Kata Kunci: implementasi; penataan; pasar tradisional dan toko modern.

## Abstrak:
Peraturan  walikota  Medan  nomor  20  tahun  2011  merupakan produk  kebijakan  publik  yang  dirancang  pemerintah  kota Medan  untuk  melakukan  penataan  terhadap  keberadaan  pasar tradisional  dan  toko  modern  di  kota  Medan.  Dalam  kebijakan tersebut  diatur  mengenai  hal-hal  yang  bersifat  operasional  dari pasar tradisonal dan toko modern di wilayah kota Medan, yang meliputi  jarak,  tata  bangunan,  pola  kemitraan  dan  lain-lain. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana peraturan  walikota  Medan  nomor  20  tahun  2011  tentang penataan  dan  pembinaan  pasar  tradisonal,  pusat  perbelanjaan dan toko modern di kota Medan diimplementasikan. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif.  Metode  ini digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan  pasar  tradisional  dan  toko  modern  di  kota  Medan. Penelitian  ini  akan  mengungkap  secara  deskriptif  pola implementasi  kebijakan  penataan  pasar  tradisional  dan  toko modern  di  kota  Medan,  sehingga  dapat  diketahui  sejauh  mana penggunaan  pendekatan  administrasi  yang  digunakan  dalam implementasi peraturan walikota Medan nomor 20 tahun 2011. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  terdeskripsi pola  implementasi  kebijakan  penataan  pasar  tradisional  dan toko  modern  di  kota  Medan  yang  menunjukkan  lemahnya penggunaan  pendekatan  administrasi  dalam  implementasi kebijakan  tersebut,  Sehingga  dinas  perdagangan  tidak  dapat melakukan  tindakan  penataan  terhadap  pasar  tradisional  dan toko modern di kota Medan.

## Abstract:
Medan mayor regulation number 20 of 2011 is a public policy product designed by the Medan city government to organize the existence of traditional markets and modern shops in the city of Medan.  The  policy  regulates  operational  matters  from traditional  markets  and modern  shops  in  the  Medan  city  area, which  include  distance,  building  layout,  partnership  patterns and others. This study aims to analyze how the regulation of the mayor  of  Medan  number  20  of  2011  concerning  the

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 10 Oktober 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595
Keywords: implementation; arrangement;  traditional market and modern store.
arrangement and development of traditional markets, shopping centers and modern shops in the city of Medan is implemented. This  study uses a qualitative method  approach. This  method  is used to analyze the implementation of the policy of structuring traditional  markets  and  modern  shops  in  the  city  of  Medan. This  study  will  describe  descriptively  the  pattern  of implementing  policies  for  structuring  traditional  markets  and modern  shops  in  the  city  of  Medan,  so  that  it  can  be  seen  the extent  to  which  the  administrative  approach  used  in implementing the regulation of the mayor of Medan number 20 of  2011.  traditional  markets  and  modern  shops  in  the  city  of Medan  which  shows  the  weak  use  of  an  administrative approach  in  implementing  the  policy,  so  that  the  trade  office cannot  take  action  on  structuring  traditional  markets  and modern shops in the city of Medan.
Coresponden author: Ananda Mahardika Email: anandamahardika@umsu.ac.id artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA
2021

## Pendahuluan
Perkembangan  wilayah  tergantung  dari  kegiatan  sosial  ekonomi  penduduk suatu wilayah,    yang    kegiatan    itu    sendiri    ditentukan    oleh    permintaan    barang    dan  jasa. Sehingga  kegiatan  ekonomi  erat  kaitannya  untuk  mempertemukan  permintaan  dan penawaran,  dan  tempat  kegiatannya  dapat  di  jumpai  dalam  bentuk  fisik  yang disebut pasar  dan  tentu  keaslian  pasar  ini  bersifat  tradisional  dengan  ciri-ciri  sebagai  berikut    jual- beli  barang  kebutuhan  primer  dan  sekunder,  tempat  usahanya  berupa kios,  warung,  los, tenda,  gerai,  dan  lapak,  yang  dimiliki/dikelola  oleh  pedagang kecil  dengan  skala  kecil, modal    yang    kecil,    dan    dengan    proses    jual-beli    barang  dagangan    melalui    tawar menawar  ( Mariane Kartini ,  2019).  Pasar  merupakan  fasilitas  publik  yang  keberadaannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan pasar tidak hanya dikaitkan dengan aktivitas  ekonomi,  tetapi  juga  menyangkut  aspek  sosial,  pemerintahan,  dan  administrasi publik  khususnya  pada  bidang  kebijakan  dan  pelayanan  ( Martin ,  2017).  Dalam  kaitannya dengan  hal  tersebut  pemerintah  kota  Medan  menerbitkan  peraturan  walikota  Medan  nomor 20 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisonal, pusat Perbelanjaan dan toko modern  di  kota  Medan.  Bagi  Pemerintah  kota  Medan  kebijakan  ini  ditujukan  untuk melakukan  pengawasan  dan  pembinaaan  terhadap  pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan  dan toko modern yang tersebar diseluruh wilayah kota Medan. Dengan demikian diharapkan akan tercipta  kondisi  pasar  yang  tertata  dengan  baik  dan  dapat  memberikan  kebermanfaatan kepada masyarakat yang ada di kota Medan dan sekitarnya.
Dalam pengamatan penulis implementasi peraturan walikota Medan nomor 20 tahun 2011 belum berjalan secara maksimal. Sebagai sebuah kebijakan, peraturan pemerintah kota Medan  tersebut  belum  mampu  untuk  mencapai  tujuannnya.  Hal  ini  dapat  diindikasikan
melalui sebaran toko modern yang menjamur  diwilayah kota Medan. Maraknya keberadaan toko modern ini berimplikasi pada keberadaan pasar tradisional dan pedagang kecil yang ada disekitar toko modern tersebut. Kerumunan toko  modern  yang mengepung pasar tradisional dan  pedagang  kecil  menyebabkan  terjadinya  monopoli  dan  persaingan  tidak  sehat  diantara ketiga  tempat  perdagangan  tersebut.  Disisi  lain  pemerintah  kota  Medan  juga  dianggap  lalai dalam menerbitkan izin operasional pendirian toko modern di wilayah kota Medan. Dimana hal tersebut  menjadi salah satu catatan penting dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara komisi  3 DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah) dengan Pemerintah  Kota Medan  yang dilaksankan  pada  tanggal  14  Februari  2020.  Beberapa  fakta  ini  menunjukkan  bahwa peraturan walikota Medan nomor 20 tahun 2011 belum terimplementasi dengan baik.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  peraturan  walikota  Medan nomor  20  tahun  2011  tentang  penataan  dan  pembinaan  pasar  tradisonal,  pusat  perbelanjaan dan toko modern di kota Medan diimplementasikan. Melalui penelitian ini akan diidentifikasi pola kebijakan dan pola implementasi  yang digunakan dalam peraturan walikota tersebut.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  ( Sugiyono ,  2017). pendekatan  ini  digunakan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  penataan  pasar tradisional  dan  toko  modern  di  kota  Medan.  Dalam  penelitian  ini  akan  mengungkap  secara deskriptif  pola  implementasi  kebijakan  penataan  pasar  tradisional  dan  toko  modern  di  kota Medan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Bogdan  dan  Taylor  dalam  ( Kaelan ,  2012)  bahwa metode  penelitian  kualitatif  adalah  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata,  catatan-catatan  yang  berhubungan  dengan  makna,  nilai  serta pengertian.  Selain  itu  metode  kualitatif  senantiasa  memiliki  sifat  holistik,  yaitu  penafsiran terhadap data dalam hubungannya dengan berbagai aspek yang mungkin ada.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Unsur pelaksana dan tindakan yang dilakukan
Merujuk  pada  teori  yang  dikemukan  oleh  para  ahli,  kebijakan  dapat  diartikan sebuah tindakan atau aksi yang memiliki arah pada pencapaian tujuan. Menurut ( Freeman et  al.,  1995)  seorang  pakar  kebijakan  dari  perancis  menyatakan  bahwa  kebijakan merupakan  produk  aktivitas-aktivitas  yang  dimaksudkan  untuk  memecahkan  masalah- masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang  hubungannya  terstruktur,  keseluruhan  proses  itu  berlangsung  sepanjang  waktu. Melalui  asumsi  teori  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  kebijakan  peraturan  walikota (perwal)  Medan  nomor  20  tahun  2011  tentang  penataan  pasar  tradisional  dan  toko modern di kota Medan belum terimplementasi secara maksimal. Dalam mengimplementasikan  kebijakan  tersebut  pemerintah  kota  Medan  dalam  hal  ini  adalah dinas  perdagangan  belum  melakukan  tindakan  atau  aktivitas  yang  mengarah  pada  isi kebijakan maupun permasalahan atau fakta yang terjadi dilapangan.
Berdasarkan  hasil  penelitin  penulis,  tidak  ditemukan  upaya  atau  tindakan penataan  yang  dilakukan  oleh  dinas  perdagangan  kota  Medan  untuk  menata  pasar tradisional  dan  toko  modern  sesuai  dengan  yang  termaktub  dalam  perwal  kota  Medan
nomor 20 tahun 2011.  Adapun tindakan  yang dilakukan dinas perdagangan kota Medan untuk  mengimplementasikan  peraturan  walikota  nomor  20  tahun  2011  belum  berjalan secara  maksimal.  Tindakan  yang  dilakukan  masih  bersifat  normatif,  hal  ini  dikarenakan dinas  Perdagangan  kota    Medan  tidak  dibekali  dengan  kebijakan  legal  formil  yang menjadi  pedoman  petunjuk  pelaksanaan  kebijakan  penataan  toko  modern  dan  pasar tradisional. Kondisi ini menyebabkan dinas perdagangan tidak memiliki pedoman untuk melakukan  penataan  terhadap  toko  modern  dan  pasar  tradisional  di  kota  Medan.  Ada beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala  bagi  dinas  perdagangan  kota  Medan  dalam mengimplementasikan peraturan walikota Medan nomor 20 tahun 2011 yang meliputi :
Pertama, dalam kebijakan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 tidak dijelaskan  secara  utuh  mengenai  peran,  fungsi  dan  kewenangan  dinas  perdaganagan dalam penataan toko modern dan pasar tradisonal di kota Medan. Kedua, penerbitan izin pendirian  toko  modern  dan  pasar  tradisional  tidak  melalui  dinas  perdagangan,  tetapi melalui  BPM-PTSP  (Badan  Penanaman  Modal)  sehingga  dinas  perdagangan  tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegawasan terhadap pendirian toko modern di kota  Medan.  Ketiga,  adanya  pemisahan  instansi  dalam  dinas  perdagangan  dan perindustrian  kota  Medan  sehingga  kewenangan  dinas  perdangan  terbatas  hanya  pada pengawasan produk-produk perdangan.
Berdasarkan  fakta  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  belum  terdapat  tindakan yang dilakukan oleh dinas perdagangan kota Medan untuk mengimplementasikan perwal nomor  20  tahun  2011.  Sejatinya  tindakan  adalah  sarana  untuk  mengimpelementasikan kebijakan.  Adapun  hal  yang  menyebabkan  dinas  perdagangan  kota  Medan  tidak  dapat melakukan tindakan penataan terhadap pasar tradisional dan toko modern di kota Medan dikarenakan  tidak  terdapat  pedoman  yang  menjadi  payung  hukum  bagi  dinas perdagangan  untuk  melakukan  tindakan  penataan.  Dalam  perwal  kota  Medan  nomor  20 tahun 2011 tidak disebutkan intansi  mana  yang  memiliki kewenangan untuk  melakukan tindakan penataan. Dalam kebijakan tersebut juga dijelaskan bagaimana pedoman teknis untuk  melakukan  tindakan  penataan.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  perwal  kota Medan hanya berupa aturan regulatif bukan produk kebijakan publik.
Kebijakan  Publik  berbeda  dengan  aturan  regulatif,  meskipun  dalam  prakteknya kebijakan  publik  dapat  menjadi  rujukan  secara  legal  formal  bagi  pemerintah  untuk melakukan tindakan. Kebijakan bukanlah produk hukum, melainkan produk administrasi. Fakta  yang  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan  perwal  kota  Medan  nomor  2011 menunjukkan  bahwa  isi  kebijakan  tidak  dapat  dituangkam  kedalam  aksi  tindakan  oleh dinas  perdagangan  dikarenakan  isi  kebijakan  tersebut  lebih  bersifat  pada  penjelasan- penjelasan normatif dan regulatif.

## 2. Komunikasi dan integrasi
Menurut ( Winarno , 2002) implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan  teknik  yang  bekerja  bersama-sama untuk  menjalankan  kebijakan  guna  meraih  dampak  atau  tujuan  yang  ditetapkan. Sedangkan ( Nugroho , 2003) menyatakan implementasi kebijakan publik adalah tindakan ( action )  intervensi  itu  sendiri.  Bentuk  intervensi  dalam  implementasi  ini  setidaknya melalui  elemen-elemen  berikut,  yaitu  :  a)  pembentukan  unit  organisasi  baru  dan  staf pelaksana;  b)  penjabaran  tujuan  kedalam  aturan  pelaksana  ( standard  operating
procedure )  c) koordinasi, pembagian tugas-tugas di dalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.
Melalui  asumsi  teori  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  dalam  implementasi kebijakan  publik  dibutukan  komunikasi  dan  integrasi  untuk  bertindak  sesuai  dengan  isi kebijakan. Komunikasi dan integrasi ini bertujuan untuk membentuk pola tindakan yang searah untuk mencapai tujuan dari kebijakan. Komunikasi dan integrasi ini harus terjalin diantara  semua  stakeholder  kebijakan  terutama  pada  unit-unit  yang  menjadi  subjek  atau pelaksana  kebijakan.  Selanjutnya  komunikasi  dan  integrasi  ini  akan  mengkalsifikasikan peran  dan  fungsi  dari  subjek-subjek  kebijakan,  sehingga  hal  ini  akan  menciptakan tindakan  yang  harmonis  dari  berbagai  instansi  pemerintah  yang  terkait  dengan implementasi kebijakan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa salah satu  faktor  yang  menghambat  implementasi  perwal  kota  Medan  nomor  20  tahun  2011 adalah belum terjalinnya komunikasi di antara instansi yang terkait dengan implementasi kebijakan  tersebut  sehingga  tidak  tercipta  suatu  tindakan  yang  terintegrasi  untuk melakukan  penataan  pasar  tradisional  dan  toko  modern  di  kota  Medan.  Meskipun tercantum dalam kebijakan tersebut, namun sebenarnya secara tupoksi dinas perdagangan tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penataan  terhadap  pasar  tradisional  dan toko  modern  dikota  Medan.  Fungsi  dinas  perdagangan  lebih  kepada  untuk  melakukan pengawasan  dan  kendali  terhadap  produk  atau  jenis  barang  yang  diperdagangkan  di wilayah kota Medan.
Jika  ditinjau  dari  perspektif  hukum  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  dinas perdagangan  untuk  melakukan  penataan  terhadap  pasar  tradisional  dan  toko  modern  di kota Medan ialah, tidak adanya payung hukum yang menjadi pedoman untuk melakukan tindakan penataan sesuai dengan yang termaktub dalam peraturan walikota Medan nomor 20  tahun  2011.  Dalam  kebijakan  tersebut  hanya  dijelaskan  tentang  posisi  dinas perdagangan  secara  kelembagaan  yang  ketika  itu  masih  bergabung  dengan  dinas Perindustrian.  Tidak  ditemukan  penjelasan  yang  lebih  detail  dan  operasional  tentang bagaimana  posisi  dinas  perdagangan  untuk  melakukan  penataan  pasar  tradisional  dan toko modern di kota Medan.
Fakta  tersebut  menunjukkan  bahwa  belum  terjalinnya  komunikasi  dan  integrasi dalam  implementasi  kebijakan  penataan  pasar  tradisional  dan  toko  modern  di  kota Medan.  Tidak  terjalinnya  komunikasi  dan  integrasi  dalam  implementasi  perwal  kota Medan  nomor  20  tahun  2011  disebabkan  oleh  isi  kebijakan  yang  tidak  mengakomodir tentang  tata  cara  penataan.  Dalam  perspektif  administrasi  publik  kebijakan  adalah tindakan,  strategi,  dan  solusi  yang  diikat  dalam  sebuah  legislasi  formal  pemerintah. Sedangkan isi kebijakan peraturan walikota Medan nomor 20 tahun 2011 hanya bersifat sebagai penjelasan tertulis mengenai penataan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan.  Kebijakan  tersebut  tidak  memuat  penjelasan  tentang  peran  dan  fungsi  instansi perangkat  daerah  pemko  Medan  sebagai  aktor  yang  berwenang  untuk  melakukan tindakan  penataan.  Dalam  kebijakan  tersebut  juga  tidak  dijelaskan  bagaimana  tindakan penataan  yang  dimaksud.  Isi  kebijakan  hanya  berisi  tentang  aturan  normatif  mengenai keberadaan  pasar  tradisional  dan  toko  modern  di  kota  Medan.  Jika  dilihat  secara  utuh,
penataan  yang  dimaksud  dalam  perwal  kota  Medan  nomor  20  tahun  2011  tidak  hanya menyangkut  aspek  perdagangan  dan  industri,  tetapi  juga  menyangkut  aspek  lain  seperti perizinan, aspek Sosial, hukum, lingkungan dan ekonomi kreatif. Sehingga seharusnya isi kebijakan  memberikan  petunjuk  secara  teknis  mengenai  pedoman  untuk  melakukan komunikasi,  integrasi,  dan  koordinasi  antar  instansi  yang  menjadi  stakeholder  dalam penataan  pasar  tradisional  dan  toko.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  tidak  terjalinnya komunikasi dan integrasi dalam implementasi perwal nomor 20 tahun 2011 tidak berjalan sehingga menghambat penataan pasar tradisonal dan toko modern di kota Medan.

## 3. Alokasi sumber daya dan struktur birokrasi
Menurut  ( Widodo ,  2021)  model  implementasi  kebijakan  publik  memiliki  empat variabel atau faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi
Sumber  daya  memiliki  peran  yang  sentral  dalam  implementasi  kebijakan. Implementasi  menyangkut  semua  upaya  yang  harus  dipenuhi  untuk  merealisasikan  isi kebijakan  kedalam  tindakan  yang  nyata,  terencana,  sistematis  dan  mengarah  pada pencapaian tujuan. Sehingga sumber daya yang dimaksud dapat berbentuk orang maupun barang.  Dalam  implementasi  kebijakan  sumber  daya  harus  terdistribusi  sesuai  dengan kebutuhan  dan  strategi  yang  tertuang  dalam  isi  kebijakan  baik  secara eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu  dalam praktek implementasi berbagai  bentuk  sumber daya akan didistribusikan melalui struktur birokrasi.
Menurut  ( Suryaningsum ,  2008)  Struktur  birokrasi  ini  meliputi  dua  hal  yaitu mekanisme  dan  struktur  organisasi.  Aspek  pertama  adalah  mekanisme,  dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP) . SOP menjadi  pedoman  bagi  setiap  implementor  dalam  bertindak  agar  dalam  pelaksanaan kebijakan  tidak  menyimpang  dari  tujuan  dan  sasaran  kebijakan.  Aspek  kedua  adalah struktur  organisasi  birokrasi,  struktur  birokrasi  yang  terlalu  panjang  dan  terfragmentasi akan  cenderung  melemahkan  pengawasan  dan  menyebabkan  prosedur  birokrasi  yang rumit  dan  kompleks  yang  selanjutnya  akan  menyebabkan  aktivitas  organisasi  menjadi tidak baik, sehingga menyebabkan hambatan dalam implementasi.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  penulis  menemukan  bahwa  dalam implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan tidak ditemukan adanya alokasi sumber daya yang tersistematis dalam struktur birokrasi. Tidak terdapat  adanya  alokasi  sumber  daya  dan  pembagian  tugas  yang  dilakukan  dinas perdagangan  kota  Medan  sebagai  upaya  untuk  melakukan  tindakan  penataan  pasar tradisional dan toko modern di kota Medan.
Keberadaan  pasar  tradisional  dan  toko  modern  melibatkan  banyak  instansi  atau stakeholder. Sehingga penataannya membutuhkan koordinasi dan sinergisitas dari seluruh instansi yang terlibat. Penataan tidak bisa dilakukan hanya dengan regulasi tertulis, tetapi harus  ada  tindakan  operatif  yang  dapat  dijadikan  sarana  untuk  megimplementasikan kebijakan. Secara teknis  isi perwal kota Medan nomor 20 tahun 2011 tidak menerangkan tentang alokasi sumber daya dan susunan birokrasi yang akan memegang peranan dalam penataan  pasar  tradisional  dan  toko  modern  di  kota  Medan.  Isi  kebijakan  hanya menjelaskan  kedudukan  posisi  pemerintah  kota  Medan  dan  dinas  perdagangan  kota Medan,  namun  tidak  disebutkan  kewenangan  secara  teknis  intansi  mana  saja  yang
menjadi pelaksana untuk melakukan kegiatan penataan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan.
Berdasarkan  pernyataan  dari  para  narasumber  diatas  dapat  diketahui  bahwa kendala  yang  dihadapi  oleh  instansi  pemerintah  kota  Medan  khususnya  dinas perdagangan  adalah  isi  kebijakan  yang  tidak  mengatur  secara  rinci  tentang  pihak-pihak yang menjadi implementor dalam kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur yang tidak  terpenuhi  dalam  perwal  kota  Medan  nomor  20  tahun  2011.  Unsur  yang  tidak terpenuhi dalam kebijakan tersebut ialah tidak dicantumkan secara jelas bagaimana teknis alokasi  sumber  daya  dan  pengaturan  hierarki  kewenangan  atau  struktur  birokrasi  yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor-faktor yang  menjadi  kendala  dalam  implementasi  kebijakan  penataan  pasar  tradisional  dan  toko modern di kota Medan meliputi :
1. Isi  peraturan  walikota  Medan  nomor  20  tahun  2011  terlalu  bersifat  regulatif  dan normatif,  sehingga  isi  kebijakan  tersebut  tidak  dapat  diterjemahkan  kedalam  tindakan atau aksi secara praktis.
2. Peraturan walikota Medan nomor 20 tahun 2011 lebih bersifat penjelasan secara normatif tentang keberadaan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan  yang meliputi izin pendirian, zonasi, ukuran tempat operasional, dan pola kemitraan. Sehingga isi kebijakan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan penataan.
3. Peraturan walikota Medan nomor 20 tahun 2011 tidak menjelaskan secara formal tentang subjek  atau  implementor  kebijakan.  Dalam  kebijakan  tersebut  juga  tidak  dijelaskan mengenai hubungan koordinasi, komunikasi dan integrasi antar instansi dan stakeholder terkait dengan penataan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan.

## BIBLIOGRAFI
Freeman,  R.  B.,  Katz,  L.  F.,    Lemieux,  T.  (1995). Differences  and  changes  in  wage structures . University of Chicago Press Chicago. Google Scholar
Kaelan,  H.  (2012).  Metode  penelitian  kualitatif  interdisipliner. Yogyakarta:  Paradigma . Google Scholar
Mariane,  I.,    Kartini,  T.  (2019).  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Pasar Tradisional  Dan  Toko  Moden  Terhadap  Efektivitas  Pembinaan  Sektor  Informal  Di Kabupaten  Subang. The  World  of  Business  Administration  Journal ,  43–69. Google Scholar
Martin, I. (2017). Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern  Kota  Bandung  (Suatu  Tinjauan  Yuridis  dari  Perspektif  Otonomi  Daerah). Jurnal Wawasan Yuridika , 1 (2), 107–138. Google Scholar
Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik, formulasi,  Implementasi  dan evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo . Google Scholar
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Bisnis:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi, dan RD. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung . Google Scholar
Suryaningsum,  S.  (2008).  Perspektif  Struktur  Organisasi  (Tinjauan  Sebagai  Pengubah Perilaku). Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia , 6 (1), 63–74. Google Scholar
Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik . Media Nusa Creative (MNC Publishing). Google Scholar
Winarno, B. (2002). Teori dan proses kebijakan publik . Media Pressindo. Google Scholar