## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)
Law Enforcement on Crime of Abuse of Permission to Stay Immigration (Study of Class I Immigration Office Bandar Lampung)

## Albert Sanusi
Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung email: albert_sanusi@yahoo.com

## Abstract
The presence of foreigners in the area of Lampung is increasing rapidly. But most foreigners are missing or doing activities that are inconsistent with the purpose of providing immigration permit. Results of research and discussion show that law enforcement criminal act of abuse of a residence permits the immigration  done  by  administrative  measures  and  actions  pro-justice immigration.  Obstacles  to  the  enforcement  of  the  law  against  the  crime  of abuse of a residence permit immigration because the number of immigration officers  who  conduct  surveillance  and  monitoring  of  the  presence  of foreigners  is  still  lacking,  a  lack  of  coordination  and  cooperation  across sectors,  the  lack  of  investigators  Immigration  master  a  foreign  language other than English, the limited number of facilities operational support and Lampung people that are non-cooperative which reports or complaints from the public about the existence or activities of foreigners who are nearby are very limited. Suggestions from this study are the immigration officers should increase oversight of the existence and activities of foreigners. Pro-justice in law  enforcement  actions  should  be  effected,  in  order  to  ensure  a  deterrent effect to the perpetrators and other foreigners so as not committing a crime similar immigration. In addition, Lampung people are expected to cooperate with  immigration  officials  to  make  a  complaint  about  the  existence  or activities of foreigners who are nearby.
Keywords: Law Enforcement, Residence Permit, Immigration
Volume 10 Issue 2, April-June 2016: pp. 221-412. Copyright ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law,  Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.

## Abstrak
Kehadiran orang asing di wilayah Lampung meningkat dengan cepat. Tetapi kebanyakan  orang  asing  yang  hilang  atau  melakukan  kegiatan  yang  tidak sesuai  dengan  tujuan  memberikan  izin  keimigrasian.  Hasil  penelitian  dan pembahasan  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  tindak  pidana penyalahgunaan  tempat  tinggal  izin  imigrasi  dilakukan  oleh  tindakan administratif  dan  tindakan  pro-keadilan  imigrasi.  Kendala  terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dari imigrasi izin tinggal  karena  jumlah  petugas  imigrasi  yang  melakukan  pengawasan  dan pemantauan kehadiran orang asing masih kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama  lintas  sektor,  kurangnya  penyidik  Master  imigrasi  bahasa  asing selain  bahasa  Inggris,  terbatasnya  jumlah  fasilitas  pendukung  operasional dan orang Lampung yang non-kooperatif yang melaporkan atau keluhan dari masyarakat  tentang  keberadaan  atau  kegiatan  orang  asing  yang  berada  di dekatnya  sangat  terbatas.  Saran  dari  penelitian  ini  adalah  petugas  imigrasi harus  meningkatkan  pengawasan  terhadap  keberadaan  dan  kegiatan  orang asing.  Pro-keadilan  dalam  tindakan  penegakan  hukum  harus  dilakukan, untuk  memastikan  efek  jera  kepada  pelaku  dan  orang  asing  lainnya  agar tidak  melakukan  kejahatan  imigrasi  yang  sama.  Selain  itu,  orang  Lampung diharapkan  untuk  bekerja  sama  dengan  petugas  imigrasi  untuk  membuat keluhan  tentang  keberadaan  atau  kegiatan  orang  asing  yang  berada  di dekatnya.
Kata Kunci: Penegakan hukum, Izin Tinggal, Imigrasi

## A. Pendahuluan
Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas telah membawa dampak pada  peningkatan  lalu  lintas  orang  semakin  tinggi.  Fenomena  ini  sudah menjadi  perhatian  negara-negara  di  dunia  termasuk  Indonesia  sebab  setiap negara-negara  di  dunia  mempunyai  kedaulatan  untuk  mengatur  lalu  lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya. Dampak yang timbul semakin  bervariasi,  menghadapi  kenyataan  ini  masing-masing  negara menyikapi  dengan  hati-hati  dan  bijaksana  supaya  tidak  berdampak  negatif kepada  sektor  bisnis  perekonomian  suatu  negara  atau  hubungan  yang disharmonis antarnegara, sehingga pedoman berhubungan antar satu dengan yang  lain  seoptimal  mungkin  disesuaikan  dengan  kondisi  sosial  politik masing-masing negara.
Dampak  yang  ditimbulkan  dari  globalisasi  yaitu,  perdagangan narkotika  antarnegara,  aksi-aksi  terorisme  yang  mengancam  keamanan  dan ketertiban dunia,  perdagangan  manusia  ( human  trafficking ),  penyelundupan manusia  ( people  smuggling ),  pencucian  uang  ( money  laundering ),  imigran gelap, perdagangan senjata dan lain sebagainya. Dari contoh dampak negatif
di  atas,  dapat  digolongkan  sebagai  aksi  kejahatan  yang  terorganisir  atau sering  disebut  TOC  ( Transnational  Organized  Crimes ).  Kejahatan  tersebut bukan  hanya  mengancam  kedaulatan  Negara  Indonesia  sendiri,  tetapi  juga mengancam dan mengganggu ketentraman dan kedaulatan seluruh Negara di dunia.
Untuk  meminimalisasikan  dampak  negatif  yang  timbul  akibat  era globalisasi  dan  dinamika  mobilitas  manusia,  baik  warga  negara  Indonesia maupun  orang  asing  yang  keluar,  masuk  dan  tinggal  di  wilayah  Indonesia, maka  diperlukan  suatu  lembaga  yang  mengatur  masalah  tentang  keluar masuknya  orang  ke  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  yaitu  Kantor Imigrasi.
Kantor Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar  masuknya  orang  ke  wilayah  negara  Republik  Indonesia. Permasalahan  keimigrasian  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di mana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  disebutkan  bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia  serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.
Pengaturan  bidang  keimigrasian  (lalu  lintas  keluar  masuk)  suatu negara,  berdasarkan  hukum  internasional  menurut  Ramadhan  K.H.  dan Abrar Yusra merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara. 1 Imigrasi juga mempunyai  peran  diberbagai  bidang  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara seperti  bidang  ekonomi,  politik,  hukum,  dan  keamanan.  Tindakan  atau sanksi  yang  dapat  diberikan  kepada  orang  asing  yang  melakukan  tindak pidana keimigrasian menurut Moh. Arif dibagi atas 2 (dua) bentuk yaitu: 1) melalui tindakan keimigrasian; dan 2) melalui proses peradilan. 2
Diperlukan suatu tindakan untuk mendetensikan seorang asing dalam ruang  detensi  Imigrasi  Bandar  Lampung.  Orang  asing  yang  tinggal  di Propinsi  Lampung  akan  dilakukan  pengawasan  oleh  Kantor  Imigrasi  untuk menjaga  suasana  yang  kondusif,  contohnya  di  bidang  keamanan  perlu diwaspadai  masuknya  jaringan  terorisme  internasional,  apabila  dalam prosedur pengawasan ditemukan pelanggaran dan kejahatan, maka terhadap orang  asing  tersebut  akan dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
1 K.H.  Ramadhan  dan  Yusra,  Abrar.  (2005). Lintas  Sejarah  Imigrasi  Indonesia .  Jakarta:
Direktorat Jenderal Imigrasi, p. 13.
2 Arif,  Moh.(1997). Suatu  Pengantar  Keimigrasian  di  Indonesia. Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman, p. 113.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian?
2. Mengapa  terjadi  hambatan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian?
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis empiris.  Pendekatan  yuridis  normative  dilakukan  untuk  memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris sebagai data pendukung dilakukan  untuk  memperoleh  kejelasan  dan  pemahaman  dan  permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus 3 yang diperoleh dari hasil  wawancara  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar  Lampung  dengan Responden  yakni  Kepala  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Bandar  Lampung  dan Kepala  Seksi  Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian  Kantor  Imigrasi Kelas  1  Bandar  Lampung  untuk  memberikan  gambaran  atau  hal-hal  yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.

## B. Pembahasan

## 1. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
Pada  Tahun  1959  kantor  Imigrasi  di  bentuk  dan  diresmikan  oleh Kepala  Kantor  Wilayah  Palembang  dan    diberi  nama  kantor  Imigrasi Lampung  yang  sebelumnya  merupakan  bagian    dari    wilayah  kerja  kantor Imigrasi  Palembang.  Pada  tahun  1972  kantor  Imigrasi  Lampung  yang beralamat  di  jalan  Sarinarwa  No.  1  Teluk  Betung  di  pindah  ke  jalan Diponegoro 133 Bandar Lampung, dan kemudian kantor Imigrasi Lampung di  ganti  namanya  menjadi  kantor  Imigrasi  kelas  II  Tanjung  Karang  dengan wilayah    kerja    meliputi:  Kota  Tanjung  Karang/Teluk  Betung,  Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah. Pada  tahun  1986  kantor  Imigrasi  Tanjung  Karang  berganti  nama  menjadi kantor  Imigrasi  Bandar  Lampung  dengan  klasifikasi  kantor  Imigrasi  Kelas II.
Pada  tahun  2004  seiring  dengan  meningkatnya  volume  kegiatan  dan beban  kerja  dalam  pelayanan  keimigrasian  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Bandar  Lampung  yang  sebelumnya  klasifikasi  kelas  II  berubah  menjadi kelas I dan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung sekarang beralamatkan di jalan Hj. Haniah Nomor 3 Cut Mutia Bandar Lampung.
Dalam  perkembangannya  seiring  dengan  dinamika  pembangunan  di daerah  Propinsi  Lampung,  terjadi  beberapa  perubahan  atau  Pemekaran Wilayah.  Hal  ini  berdampak  pula  terhadap  perkembangan  tugas  dan  fungsi
3 Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, p. 32.
keimigrasian  yang  dijalankan  oleh  kantor  Imigrasi  Bandar  Lampung. Dengan  dibentuknya  kantor  Imigrasi  kelas  III  Kalianda  Lampung  Selatan dan  kantor  Imigrasi  kelas  III  Kotabumi  Lampung  Utara,  maka  sebagian wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung berkurang.
Saat  ini  setelah  terjadinya  perubahan  dan  pemekaran  Wilayah  di daerah  Propinsi  Lampung  maka  wilayah  Kantor  Imigrasi  Bandar  Lampung meliputi 4 Kabupaten dan 2 Kotamadya yang membawahi 90 Kecamatan.
Tabel 1.
Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
NO Wilayah kerja Kecamatan 1 2 3 4 5 6 Kota Metro Kota Bandar Lampung Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Tanggamus Kabupaten Pringsewu Kabupaten Pesawaran 5 Kecamatan 20 Kecamatan 28 Kecamatan 20 Kecamatan 8 Kecamatan 9 Kecamatan Jumlah 2 Kotamadya dan 4 Kabupaten 90 Kecamatan
Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung .
Keberadaan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar  Lampung  dirasakan sudah  sejalan  dengan  upaya-upaya  Pemerintah  Daerah  Propinsi  Lampung dalam  memacu  pembangunan  wilayahnya.  Hal  ini  terutama  dalam  rangka memacu  industrialisasi  serta  perdagangan  barang  dan  jasa.  Terlebih penduduk  di  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar  Lampung jumlahnya  cukup  signifikan  untuk  diberikan  pelayanan  keimigrasian. Melihat  potensi  tersebut  maka  sejak  lama  telah  disiapkan  sistem  pelayanan yang  memadai  agar  dapat  menampung  kebutuhan  masyarakat    terhadap pelayanan  keimigrasian.  Hal  tersebut  dilakukan  mengingat  dalam  beberapa tahun  terakhir  volume  pelayanan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar Lampung  semakin  meningkat,  terutama  yang  berkenaan  dengan  pelayanan pembuatan  Surat  Perjalanan  Republik  Indonesia  (SPRI)  yang  hampir
mencapai  rata-rata  24000  paspor  setiap  tahunnya  (per  bulan  ±  2000,  per minggu ± 500, per hari ± 100).
Peningkatan  pelayanan  tersebut  juga  diimbangi  dengan  pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian secara terencana. Untuk itu Kantor Imigrasi Kelas  I  Bandar  Lampung  telah  menyiapkan  sarana  dan  prasarana pengawasan keimigrasian dengan membangun tempat karantina yang sesuai dengan kebutuhan.
Tugas  pokok  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar  Lampung  adalah melaksanakan  sebagian  tugas  pokok  dan  fungsi  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  bidang  Keimigrasian  di  wilayah  Bandar Lampung.  Dalam  menyelenggarakan  tugas  tersebut  kantor  Imigrasi  kelas  I Bandar Lampung mempunyai fungsi:
a. melaksanakan tugas dibidang tata usaha;
b. melaksanakan  tugas  keimigrasian  dibidang  informasi  dan  sarana komunikasi keimigrasian;
c. melaksanakan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian;
d. melaksanakan tugas keimigrasian dibidang status keimigrasian;
e. melaksanakan  tugas  keimigrasian  dibidang  pengawasan  dan  penindakan keimigrasian.
Berikut ini tugas-tugas pokok dari setiap Pejabat Imigrasi:
a. Kepala Kantor Imigrasi
Mengkoordinasikan  pelaksanaan  di  bidang  keimigrasian  meliputi informasi  dan  sarana  komunikasi,  lintas  antar  negara  dan  perizinan, pengendalian  status  serta  melakukan  pengawasan  dan  penindakan  terhadap mereka  yang  melanggar  ketentuan  keimigrasian  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian.
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Mengkoordinasikan penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor  Imigrasi  Kelas  I  yang  antara  lain  meliputi  urusan  surat  menyurat, kepegawaian,  keuangan,  perlengkapan  dan  rumah  tangga  serta  memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Kepala Urusan Keuangan
Melaksanakan urusan keuangan yang  meliputi anggaran belanja rutin dan  pembangunan  di  lingkungan  kantor  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Kepala Urusan Kepegawaian
Melaksanakan  urusan  kepegawaian  yang  meliputi  formasi  mutasi, pemberhentian  dan  pemensiunan  di  lingkungan  kantor  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## e. Kepala Urusan Umum
Melaksanakan  urusan  umum  yang  meliputi  surat  menyura, perlengkapan  dan  rumah  tangga  di  lingkungan  kantor  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## f. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
Melakukan kegiatan keimigrasian yang meliputi pemberian perlintasan,  pemberian  pemohonan  dokumen  perjalanan  izin  berangkat  / kembali bagi warga negara asing atau warga negara Indonesia serta kegiatan dalam  hal  perjalanan,  pendaratan,  urusan  haji,  pengiriman  tenaga  kerja Indonesia  ke  luar  negeri,  pengurusan  anak  kapal  dan  izin  masuk  darurat sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  rangka menunjang kelancaran pelayanan keimigrasian.
g. Kepala Sub Seksi Perizinan Keimigrasian
Melakukan  pemberian  dokumen  perjalanan,  izin  berangkat  dan  izin kembali  bagi  WNA  maupun  WNI  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  guna  tertibnya  WNA  /  WNI  yang  keluar  maupun masuk negara Indonesia.
h. Kepala Sub Seksi Lintas Batas
Memberikan  perizinan  Lintas  Batas  bagi  warga  negara  asing  yang hendak  masuk  ke  Indonesia  maupun  warga  negara  Indonesia  yang  hendak pergi ke luar Indonesia sesuai perjanjian Lintas Batas yang telah ditetapkan dalam rangka tertibnya keluar masuk melalui pos perbatasan.
i. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Melakukan  pengawasan  dan  penindakan  serta  penanggulangan terhadap WNA dan pemukim gelap yang melanggar ketentuan Keimigrasian di  lingkungan  kantor  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dalam rangka  menertibkan WNA yang  masuk  ke wilayah Republik Indonesia.
j. Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian
Melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan  sementara  orang  asing  yang  melakukan  pelanggaran Keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## k. Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian
Melakukan  pengawasan  terhadap  WNA  yang  masuk  ke  wilayah Republik Indonesia maupun WNI yang akan berpergian ke luar negeri serta mengadakan  kerja  sama  antar  instansi  yang  ada  kaitannya  dalam  bidang pengawasan  orang  asing  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
l. Kepala Seksi Status Keimigrasian
Mengkoordinasikan  pelaksanaan  pemantauan  status  keimigrasian, pendayagunaan  warga  negara  asing  pendatang  maupun  pemukin  dan  alih status  izin  tinggal,  serta  melaksanakan  penelaahan  dan  penilaian  tentang status keimigrasian orang asing, pemukim berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas.
m. Kepala Sub Seksi Penentuan Status Keimigrasian
Melakukan  penyaringan,  penelitian,  penyelesaian  permohonan  alih status dan izin tinggal keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
n. Kepala Sub Seksi Penelaahan Status Keimigrasian
Melakukan  penelitian  terhadap  kebenaran  bukti  kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan permohonan kewarganegaraan.
o. Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
Melakukan  pengumpulan,  pengolahan  serta  penyajian  data  informasi dan  penyebarannya  untuk  penyidikan  keimigrasian  serta  melakukan pemeliharaan  dokumentasi  keimigrasian  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  guna  kelancaran  pelaksanaan  tugas  Seksi  Informasi  dan  Sarana Komunikasi Keimigrasian.
p. Kepala Sub Seksi Informasi
Melakukan  penyebaran  dan  pemantauan  informasi  mengenai  WNI yang  berangkat  ke  luar  negeri  dan  orang  asing  yang  masuk  ke  Indonesia dalam rangka pengamanan teknis keimigrasian.
q. Kepala Sub Seksi Komunikasi
Melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta  menggunakan  sarana  komunikasi  keimigrasian  dalam  rangka pelaksanaan tugas.
Bagan 1.
Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung .
Dalam  melaksanakan  kegiatan  keimigrasian,  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Bandar  Lampung  mempunyai  visi  yaitu:  memberikan  pelayanan  prima  dan penegakan  hukum  keimigrasian  secara  profesional,  sedangkan    misinya adalah:
a. menyelenggarakan pelayanan keimigrasian yang cepat, tepat dan terukur dengan memanfaatkan teknologi yang modern;
b. meningkatkan  kemampuan  SDM  dalam  rangka  pemberian  pelayanan yang  berkualitas  kepada  masyarakat  serta  mengedepankan  nilai-nilai dasar martabat dan hak asasi manusia;
Kepala Kantor
Ka.Sub Bag. Tata Usaha Kaur Kepegawaian Kaur Keuangan Kaur Umum Kasi Informasi Sarana Komunikasi Keimigrasian
Kasubsi Informasi Kasubsi Komunikasi
Kasi Lalu Lintas Keimigrasian Kasi Status Keimigrasian Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kasubsi Lintas Batas Kasubsi Perizinan Keimigrasian Kasubsi Penentuan Status Kasubsi Penelaahan Status Kasubsi Pengawasan Keimigrasian
Kasubsi Penindakan
Keimigrasian
c. mendeteksi  secara  dini  pelanggaran  keimigrasian  yang  akan  timbul sebagai  ancaman  dan  gangguan  berupa  kejahatan  guna  terlaksananya pembangunan nasional;
d. membangun  dan  mengembangkan  kerjasama  dengan  instansi  terkait dibidang  pengawasan  dan  masyarakat  dalam  upaya  pencegahan  hukum keimigrasian.
Kesiapan  dan  keoptimisan  untuk  dapat  melaksanakan  tugas,  fungsi, visi  dan  misi  Imigrasi  tersebut  di  atas,  tentunya  harus  ditopang  dengan kesigapan  seluruh  pegawai  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar  Lampung dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Sumber  Daya  Manusia  pada  Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung berjumlah 54 orang dengan rincian pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.

## Struktur Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
No Golongan Struktural Non Struktural 1 IV 1 - 2 III 14 27 3 II - 12 4 I - - Jumlah 15 39
Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung .
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  tugas pokok  dan  fungsi  kantor  Imigrasi  kelas  I  Bandar  Lampung  adalah menyelenggarakan  urusan yang  berkaitan  dengan  tugas  keimigrasian sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  pada  wilayah hukumnya.

## 2. Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Izin Tinggal  Keimigrasian  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar Lampung
Penegakan  hukum  merupakan  penyelenggaraan  hukum  oleh  petugas penegak  hukum  oleh  orang-orang  yang  berkepentingan  sesuai  dengan kewenangan  masing-masing  menurut  aturan  hukum  yang  berlaku.  Dalam pelaksanaan  tugas  keimigrasian,  keseluruhan  aturan  hukum  keimigrasian
harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara  Republik  Indonesia  baik  itu  warga  negara  Indonesia  (WNI)  atau warga  negara  asing  (WNA).  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  membuat  jera kepada  para  pelanggar  tindak  pidana  keimigrasian  di  Indonesia,  khususnya di  wilayah  Propinsi  Lampung.  Penegakan  hukum  keimigrasian  ini  sangat penting,  karena  keimigrasian  berhubungan  erat  dengan  kedaulatan  suatu negara.  Dengan  adanya  penegakan  hukum  yang  tegas,  maka  integritas  dan kedaulatan  negara  Indonesia  secara  tidak  langsung  akan  dihormati  dan dihargai oleh negara-negara lain.
Penegakan  hukum  keimigrasian  terhadap  warga  negara  Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan: a. pemalsuan identitas;
b. pertanggungjawaban sponsor;
c. kepemilikan paspor ganda;
d. keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.
Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA), ditujukan pada permasalahan:
a. pemalsuan identitas WNA;
b. pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;
c. penyalahgunaan izin tinggal;
d. masuk secara ilegal atau berada secara ilegal;
e. pemantauan/razia;
f. kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan. Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar
Lampung, menurut Sahedi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian,  menjelaskan  bahwa  dalam  penyelesaian  kasus  tindak  pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian oleh warga negara asing dilakukan dengan  2  cara  yaitu  tindakan  adminstratif  keimigrasian  (di  luar  sistem peradilan pidana) dan tindakan projustisia (proses peradilan) yang termasuk di  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal  Justice  System ).  Tindakan- tindakan tersebut diuraikan sebagai berikut: 4

## a. Tindakan Administratif Keimigrasian
Tindakan  (administrasi)  keimigrasian,  yang  mengacu  pada  Undang- Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (31) yaitu sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar  proses  peradilan.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  Pasal  75  ayat  (1)  menentukan  alasan  tindakan  (administrasi)
4 Hasil  wawancara  dengan  Sahedi,  Kepala  Seksi  Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung pada  03 November 2015.
keimigrasian  bahwa  apabila  orang  asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia yang  melakukan  kegiatan  berbahaya  dan  patut  diduga  membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau  tidak menaati peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat  (2)  menentukan  tindakan  (administrasi)  keimigrasian  yang  dapat berupa:
1) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
2) Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;
3) Larangan  untuk  berada  di satu  atau  beberapa  tempat tertentu  di  wilayah Indonesia;
4) Keharusan  untuk  bertempat  tinggal  di  suatu  tempat  tertentu  di  wilayah Indonesia;
5) Pengenaan biaya beban; dan / atau
6) Deportasi dari wilayah Indonesia.
Kemudian, Ahmad Firmansyah selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar  Lampung  lebih  lanjut  mengatakan  bahwa  selain  itu  berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  yang  ada  hampir  setiap  kasus  keimigrasian dapat  dikenakan  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  (Deportasi),  hal  ini terjadi karena kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sangat luas dan  seperti  suatu  Pasal  karet.  Penentuan  apakah  dikenakan  Tindakan Keimigrasian  ataukah  di  proses  melalui  proses  peradilan  sepenuhnya ditentukan  oleh  Pejabat  Imigrasi  di  setiap  tingkatan  struktur  organisasi. Kemudian  ketidakjelasan  sanksi  administratif  yang  diberlakukan  terhadap ancaman  yang  bukan  bersifat  administratif  terjadi  secara  meluas  dalam  hal penegakan hukum keimigrasian. 5
Sebagai  suatu  instrumen  penegakan  hukum,  Undang-Undang Keimigrasian  memuat  klausul  penangkalan  tidak  hanya  terhadap  warga negara  asing  tapi  juga  terhadap  Warga  Negara  Indonesia,  walaupun  proses dan  persyaratan  untuk  menetapkan  penangkalan  terhadap  WNI  cukup  ketat namun  norma  tersebut  jelas  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia. Sebagai warga masyarakat dunia yang harus selalu mengikuti norma-norma yang  berlaku  secara  internasional  melalui  konvensi-konvensi  yang  ada Undang-Undang  Keimigrasian  tidak  mengatur  secara  khusus/spesifik terhadap kejahatan yang berdimensi internasional yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan lintas antar negara ( transnational ).
Lebih  lanjut,  Ahmad  Firmansyah  mengatakan  bahwa  pada  umumnya negara-negara  diakui  memiliki  kekuasaan  untuk  mengusir,  mendeportasi, dan  merekonduksi  orang-orang  asing,  seperti  halnya  kekuasaan  untuk
5 Hasil  wawancara  dengan  Ahmad  Firmansyah,  Kepala  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar Lampung pada 09 November 2015.
melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal  yang  melekat  pada  kedaulatan  teritorial  suatu  negara.  Mengingat pengaturan  mengenai  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  di  suatu  negara merupakan  esensi  kedaulatan  teritorial  yang  melekat  pada  suatu  negara, maka  negara  berhak  menentukan  batasan-batasan  terhadap  keberadaan  dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing. 6
Penegakan  hukum  keimigrasian  di  mulai  dari  titik  tolak  hal  ikhwal keimigrasian  yang  meliputi  pengawasan  terhadap  lalu  lintas  orang  yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi  keimigrasian  terhadap  orang  asing  yang  berada  di  wilayah Indonesia  yang  melakukan  kegiatan  berbahaya  dan  patut  diduga membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati atau  tidak  menaati  peraturan  perundang-undangan.  Tindakan  administratif keimigrasian dapat berupa:
1) pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan;
2) pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
3) larangan  untuk  berada  di  satu  atau  beberapa  tempat  tertentu  di  wilayah Indonesia;
4) keharusan  untuk  bertempat  tinggal  disuatu  tempat  tertentu  di  wilayah Indonesia;
5) pengenaan biaya beban;
6) deportasi dari wilyah Indonesia.
Kewenangan  untuk  menetapkan  keputusan  tindakan  administratif keimigrasian  ditingkat  operasional  ada  pada  Kepala  Kantor  Imigrasi,  di tingkat pengawasan dan pengendalian ada pada koordinator/bidang imigrasi pada  setiap  kantor  wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  dan  ditingkat pusat  dalam  hal  ini  Direktur  Jenderal  Imigrasi  yang  dalam  pelaksanaannya pada  Direktur  Penyidikan  dan  Penindakan  Keimigrasian.  Walaupun pengaturan  mengenai  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  merupakan instrumen  penegakan  kedaulatan  negara,  Undang-undang  keimigrasian juga mengatur  hak  orang  asing  yang  terkena  tindakan  keimigrasian  untuk mengajukan keberatan secara hirarki, hal ini ternyata bahwa undang-undang ataupun  hukum  keimigrasian juga  memperhatikan  masalah  tersebut  sebagai bagian hak asasi manusia.
Tindakan  adminstratif  keimigrasian  yang  sering  dilaksanakan  pada kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung adalah deportasi. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tata cara proses  pendeportasian  yang  dilaksanakan  pada  kantor  Imigrasi  Kelas  I
6 Hasil  wawancara  dengan  Ahmad  Firmansyah,  Kepala  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar Lampung pada 09 November 2015.
Bandar Lampung yaitu: melakukan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian yang didampingi penterjemah, dan  juga  didatangkan  perwakilan  dari  kedutaan  besar  orang  asing  yang bersangkutan  sebagai  konfirmasi  kebenaran  identitas  orang  asing  tersebut berupa  paspor,  melakukan  pengecekan  keabsahan  visa  yang  dikeluarkan  di Kedutaan  Republik  Indonesia  di  luar  negeri  maupun  visa  yang  dikeluarkan pada  saat  orang  asing  tersebut  tiba  di  Indonesia,  kemudian  membuat  surat keputusan deportasi.
Keputusan  deportasi  dikeluarkan  oleh  pejabat  Imigrasi  yang berwenang  yaitu  Kepala  Kantor  Imigrasi,  dan  keputusan  tersebut  harus disampaikan  kepada  orang  asing  yang  dikenakan  tindakan  keimigrasian selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  sejak  tanggal  penetapan.  Selama  orang asing  yang  dikenakan  tindakan  keimigrasian  tersebut  menunggu  proses pendeportasian, orang asing tersebut ditempatkan di ruang detensi Imigrasi.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat  (34)  menentukan  bahwa  ruang  detensi  imigrasi  merupakan  tempat penampungan  sementara  bagi  orang  asing  yang  dikenai  tindakan administratif  Keimigrasian  yang  berada  di  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dan Kantor Imigrasi dan pada Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di ruang detensi Imigrasi  apabila  berada  di  wilayah  Indonesia  tanpa  memiliki  izin  tinggal yang  sah,  atau  dalam  rangka  menunggu  proses  pengusiran  atau pendeportasian keluar wilayah Indonesia.
Ruang detensi Imigrasi yang dikenakan terhadap orang asing tidaklah berstatus  rumah  tahanan  negara  (rutan),  tetapi  pengelolaannya  termasuk perawatannya terhadap penghuninya dapat disamakan dengan rutan. Hal ini menjelaskan  bahwa  apabila  bukan  termasuk  kedalam  Rumah  Tahanan Negara  ataupun  bentuk  penahanan  lainnya  maka  konsekuensi  yang  akan muncul  adalah  tidak  adanya  potongan  tahanan  yang  akan  diterima  oleh orang asing tersebut atas pengkarantinaan dirinya dalam vonis.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar Lampung, terhadap penanganan warga negara asing yang melakukan tindak pidana  penyalahgunaan  izin  tinggal  keimigrasian,  dapat  disajikan  dalam bentuk  tabel  jumlah  kasus  tindak  pidana  imigrasi  yang  dilakukan  dengan tindakan administratif keimigrasian .
Tabel 3.
Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2011- 2015 Dengan Tindakan Administratif Keimigrasian . No Tahun Jumlah Kasus 1. 2. 3. 4. 5. 2011 2012 2013 2014 2015 - 7 20 7
7
Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung Tahun 2015
Berdasarkan data tersebut yang bersumber dari Seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian, bahwa terhadap kasus tindak pidana keimigrasian yang  terjadi  antara  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2015,  oleh  pejabat imigrasi  lebih  memberikan  tindakan  secara  non  justisia.  Tindakan  yang dilakukan  adalah  dalam  hal  ini  pendeportasian  yang  kemudian  diberikan tindakan  penangkalan  terhadap  orang  asing  tersebut  untuk  tidak  masuk  ke wilayah  Indonesia  selama  1  tahun  dengan  jangka  waktu  perpanjangan penangkalan maksimal 2 tahun.
Contoh kasus yang pernah terjadi terhadap orang asing yang bernama Chen Qinpeng yang berkewarganegaraan China, Pasport Nomor E58942114 dan Jing Cilu yang berkewarganegaraan China, Pasport Nomor E37538042. Chen  Qinpeng  dan  Jing  Cilu  telah  melakukan  tindak  pidana  keimigrasian, dimana keduanya masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 16 September 2015 dengan menggunakan Visa on Arrival. Terhadap terdakwa  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan  izin  tinggal yang  melanggar  ketentuan  perundang-undangan  keimigrasian,  karena  yang bersangkutan  hanya  memiliki  izin  kunjungan  dan  berlibur  tidak  untuk bekerja.  Namun  pada  kenyataannya  terdakwa  berada  di  Lampung  untuk bekerja melakukan pelatihan terhadap karyawan PT. Radema Graha Sarana yang  sedang  mengerjakan  proyek  pengeboran  untuk  pemasangan  pipa  gas milik  PGN  di  Bandar  Lampung.  Sehingga  terdakwa  diduga  melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a jo Pasal 75 ayat (2) huruf a, b, dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  dan  kepada  yang  bersangkutan  dikenakan  tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan, pembatalan izin tinggal, dan pendeportasian.
Menurut  Abdulmuthalib  Thahar  selaku  pihak  akademisi  dalam melaksanakan  kerjanya  pihak  imigrasi  harus  menegakkan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011.  Terhadap  orang  asing  yang  melakukan
penyalahgunaan  visa  harus  di  deportasi.  Namun  dalam  pelaksanaannya seringkali  terkendala  terhadap  biaya  terhadap  pemulangan  orang  asing sehingga banyak orang asing yang menumpuk di Rudenim. 7
Pada  saat  proses  pemulangan  orang  asing  tersebut  dilakukan pengawasan  keberangkatan  oleh  petugas  Imigrasi  sampai  ke  tempat pemeriksaan  Imigrasi,  kemudian  diterakan  tanda  penolakan  dipaspornya oleh  petugas  Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  baik  di    bandara maupun pelabuhan dan orang asing tersebut dipulangkan.

## b. Tindakan Projustisia
Pegawai  Imigrasi  pada  kantor  Imigrasi  kelas  I  Bandar  Lampung secara  faktual  dibagi  dalam  2  (dua)  jenis  kepegawaian  yaitu  pegawai  tata usaha  dan  pegawai  teknis  yang  disebut  pejabat  Imigrasi.  Pejabat  Imigrasi inilah  yang  dapat  berfungsi  sebagai  penyidik  untuk  melakukan  penyidikan tindak pidana keimigrasian, tetapi tidak semua pejabat Imigrasi dapat disebut penyidik, hanyalah pejabat Imigrasi yang sudah mendapatkan pendidikan di Pusdik  Reskrim  Polri,  Megamendung  yang  dapat  disebut  sebagai  penyidik. Dalam  pendidikan  tersebut,  PPNS  Imigrasi  belajar  mengenai  proses penyidikan tindak pidana keimigrasian.
Tindakan  Pro  justisia  yaitu  penanganan  suatu  tindak  pidana keimigrasian  melalui  proses  peradilan,  yang  termasuk  di  dalam  Sistem Peradilan Pidana. Tindakan secara pro justisia diberikan kepada orang asing yang  melakukan  tindak  pidana  atau  pelanggaran  keimigrasian  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2011  jo  Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  Keimigrasian,  dilakukan  dengan penyidikan  terhadap  tersangka  dan  barang  bukti  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  Imigrasi  yang  dilakukan,  melakukan  tindakan  pertama  di tempat kejadian, melakukan tindakan pengkarantinaan terhadap orang asing, melakukan  penggeledahan,  penyitaan  dan  pemeriksaan  terhadap  tempat, benda-benda,  dokumen-dokumen,  surat-surat  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana  imigrasi,  memanggil  para  saksi  dan  tersangka,  dengan  disertai pembuatan berita acaranya disetiap tindakan hukum yang dilakukan.
Warga  negara  asing  apabila  kedapatan  tertangkap  tangan  melakukan tindak pidana imigrasi ataupun tindak pidana imigrasi yang berkaitan dengan tindak  pidana  lainnya  maka  penyidik  dapat  secara  langsung  melakukan tindakan seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:
1) pengangkapan,  larangan  meninggalkan  tempat,  penggeledahan  dan penyitaan;
2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
7 Hasil  wawancara  dengan  Abdul  Muthalib  Thahar,  Akademisi  Fakultas  Hukum  Universitas Lampung  pada 17 Desember 2015
3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
Tindakan Projustisia ini dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi khususnya Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  Imigrasi.  Dimana  diberi  wewenang oleh  Undang-Undang  untuk  melakukan  penegakan  hukum  keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. PPNS Imigrasi melakukan kordinasi  dengan  penyidik  polri  dalam  hal  pemberitahuan  dimulainya penyidikan tindak pidana imigrasi kepada penyidik polri selaku koordinator dan  pengawas  PPNS  imigrasi  sebagaimana  ketentuan  dalam  KUHAP  Pasal 107  ayat  (2)  dan  dalam  hal  serah  terima  berkas  perkara  hasil  penyidikan tindak  pidana  imigrasi  dari  PPNS  imigrasi  kepada  penyidik  polri  selaku korwas  PPNS  imigrasi  untuk  disampaikan  kepada  penuntut  umum sebagaimana  ketentuan  dalam  KUHAP  Pasal  107  ayat  (3)  dan  apabila melakukan penghentian penyidikan maka memberitahukan kepada penyidik polri dari penuntut umum seperti yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat  (3).  Penghentian  penyidikan  dilakukan  apabila  tidak  teradapat  cukup bukti,  peristiwa  tersebut  bukanlah  tindak  pidana  dan  penyidikan  dihentikan demi hukum seperti yang ditetukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2).
Menurut  Sahedi  selaku  Kepala  Seksi  Pengawasan  dan  Penindakan Keimigrasian  pada  Kantor  Imigrasi  Bandar  Lampung  mengatakan  bahwa penindakan  yang  dilakukan  terhadap  warga  negara  asing  yang  melakukan tindak  pidana    keimigrasian  dengan  cara  memanggil,  memeriksa, menggeledah,  menangkap  atau  menahan  seseorang  yang  disangka melakukan  tindak  pidana  keimigrasian.  Dimana  laporan  dari  masyarakat terhadap  warga  negara  asing  yang  melakukan  tindak  pidana  sangat membantu  dalam  penegakan  hukum  keimigrasian.  Menurut  Sahedi,  peran serta  masyarakat  masih  sangat  sedikit,  ini  terbukti  dari  jarangnya  laporan masyarakat  ke  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar  Lampung  terhadap  adanya pelanggaran hukum keimigrasian. 8
Pemeriksaan  yang  dilakukan  merupakan  kegiatan  untuk  memperoleh keterangan,  kejelasan  dan  keidentikan  tersangka  maupun  para  saksi  dan barang  bukti  maupun  mengenai  unsur-unsur  tindak  pidana  keimigrasian yang  telah  terjadi, sehingga  kedudukan  ataupun  peranan  seseorang  maupun barang  bukti  dalam  tindakan  keimigrasian  menjadi  jelas  dan  terang.  Dasar pertimbangan dilakukan pemeriksaan adalah laporan kejadian keimigrasian, berita  acara  pemeriksaan  di  tempat  kejadian  perkara,  berita  acara penangkapan,  berita  acara  karantina  imigrasi,  berita  acara  penggeledahan, dan berita acara penyitaan, adanya petunjuk dari Penuntut Umum mengenai adanya pemeriksaan tambahan.  Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
8 Hasil  wawancara  dengan  Sahedi,  Kepala  Seksi  Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung pada  03 November 2015.
adalah  akhir  dari  proses  penyidikan  tindak  pidana  keimigrasian. Dilakukannya hal tersebut adalah hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi atau saksi ahli beserta kelengkapannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana keimigrasian dan dilakukan demi hukum.
Penyerahan  berkas  perkara  merupakan  kegiatan  pengiriman  berkas perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab atas tersangka beserta dengan barang bukti kepada penuntut umum melalui penyidik Polri dalam dua tahap yaitu  PPNS  Imigrasi  menyerahkan  tanggungjawab  atas  tersangka  beserta dengan  barang  bukti.  Penghentian  penyidikan  dilakukan  sebagai  kegiatan penyelesaian  perkara  apabila  tidak  cukup  bukti,  peristiwa  pidana  tersebut bukanlah tindak pidana keimigrasian, dan dihentikan demi hukum. Tindakan keimigrasian  yang  dikenakan  secara  pro  justisia,  yang  dilakukan  dengan berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian Pasal 106, terhadap warga negara asing diketahui dari laporan tentang  adanya  tindak  pidana  keimigrasian,  tertangkap  tangan  ataupun dengan  diketahui  sendiri  secara  langsung  oleh  PPNS  Imigrasi  pada  saat melakukan pemantauan (operasi) ke lapangan.
Salah  satu  kasus  pelanggaran  keimigrasian  yang  pernah  terjadi terhadap orang asing di daerah Lampung yaitu yang dilakukan oleh Marwan Saydeh  bin  Mustafa,  berkewarganegaraan  Syriah,  bekerja  sebagai  pemain sepak bola dan beralamat di Apartment Gading Nias Jakarta Utara. Marwan Saydeh  bin  Mustafa  telah memberikan  data  yang  tidak  sah  atau  keterangan yang  tidak  benar  untuk  memperoleh  Dokumen  Perjalanan  Republik Indonesia  untuk  dirinya  sendiri.  Pada  tanggal  28  November  2014  Marwan Saydeh  bin  Mustafa  datang  ke  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar  Lampung untuk  mengurus  pembuatan  paspor  Republik  Indonesia  dimana  data kependudukannya adalah KTP dan KK palsu. Terhadap terdakwa yang telah melanggar  ketentuan  perundang-undangan  keimigrasian  maka  dilakukan tindakan  kepadanya  penahanan  Rutan  selanjutnya  diperpanjang  oleh Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung.  Dengan  sanksi pemidanaan  tersebut  diharapkan  dapat  menimbulkan  efek  jera  dan  menjadi contoh penegakan hukum  keimigrasian yang tegas dengan berpegang teguh terhadap  Undang-Undang  Nomor  6  tentang  Keimigrasian,  sehingga  orang asing  yang  berada  di  Lampung  lebih  taat  terhadap  aturan  yang  berlaku  di Indonesia.
Berdasarkan penelitian pada kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, maka  diperoleh  rekapitulasi  data  jumlah  tindakan  projustisia  periode  tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagai berikut:
Tabel 4.
Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2011-
2015 dengan Tindakan Pro-Justisia No Tahun Jumlah Kasus 1. 2. 3. 4. 5. 2011 2012 2013 2014 2015 - 1 - 1
-
Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung tahun 2015
Data  tersebut  di  atas  yang  bersumber  dari  Seksi  Pengawasan  dan Penindakan  Keimigrasian  Kantor  Imigrasi  Bandar  Lampung,  bahwa terhadap  tindak  pidana  imigrasi  yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum  Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.
Berdasarkan  uraian  data  tersebut  di  atas,  dalam  penegakan  hukum keimigrasian  yang  dilaksanakan  pada  Kantor  Imigrasi  kelas  I  Bandar Lampung,  tindakan  projustisia  jarang  dilaksanakan,  hal  ini  dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian  anggaran  yang  masih  belum  memadai  dan  secara  merata  di semua  daerah  serta  sumber  daya  manusia  PPNS  Keimigrasian  sangat terbatas jika dibandingkan dengan penyidik Polri. Sehingga Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung lebih memilih upaya hukum Non Justisia, melalui upaya hukum administrasi ataupun deportasi ke negara asalnya.
Tujuan  dari  pengawasan  terhadap  orang  asing  yang  masuk  ke Indonesia adalah dalam rangka  menjaga tegaknya  kedaulatan negara. Maka dari  itu  dalam  menegakkan  Undang-Undang  Keimigrasian  sebaiknya imigrasi  melakukan  pengawasan  dan  monitori  terhadap  orang  asing  yang masuk  ke  Indonesia  sejak  orang  asing  berada  di  bandara  maupun  di pelabuhan  dimana  dalam  pengecekan  visa  di  paspor  lebih  teliti  dan  bila terdapat  kejanggalan  maupun  kecurigaan  terhadap  orang  asing  tersebut  ada baiknya  petugas  imigrasi  melakukan  wawancara  dan  introgasi  terhadap motif dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia.
Kemudian  wilayah-wilayah  yang  akan  dikunjungi  di  data  dan dimasukkan ke sistem yang langsung terkoneksi dengan sistem yang terdapat di  kantor-kantor  Imigrasi  daerah  tempat  dimana  orang  asing  tersebut  akan berkunjung.  Sehingga  apabila  orang  asing  tersebut  tidak  melaporkan keberadaannya  di  suatu  daerah  ke  Kantor  Imigrasi  setempat  maka  pihak imigrasi tetap memiliki data orang asing yang masuk ke wilayahnya. Dengan adanya  data  tersebut  petugas  imigrasi  dapat  lebih  mudah  dalam  melakukan
pengawasan  terhadap  orang  asing  yang  berada  di  wilayahnya.  Dalam pengawasan  keterlibatan  dan  kerjasama  antar  lintas  sektoral  harus  semakin dipererat,  kerjasama  dengan  pihak  kepolisian  dapat  memperkuat  keamanan dan  kedaulatan  Republik  Indonesia.  Sehingga  terciptalah  keteraturan  dan orang asing yang taat terhadap Undang-Undang Keimigrasian.

## 3. Faktor  Penghambat  dalam  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian
Tujuan  akhir  dari  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan  izin  tinggal  keimigrasian  adalah  adanya  ketaatan  hukum dan  keteraturan  bagi  warga  negara  asing  yang  keluar  masuk  wilayah Indonesia.  Untuk  mencapai  hal  tersebut  sangat  penting  sekali  bagaimana peran  Imigrasi  dalam  menjadikan  warga  negara  asing  yang  berada  di Indonesia patuh terhadap hukum yang berlaku.
Setiap  pelaksaan  kegiatan  pasti  memiliki  hambatan-hambatan walaupun  telah  direncanakan  dengan  baik,  begitu  juga  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  izin  tinggal  keimigrasian  memiliki hambatan-hambatan.  Berikut  hambatan-hambatan  terlaksananya  penegakan hukum  terhadap tindak  pidana  penyalahgunaan  izin  tinggal  keimigrasian  di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung:
a. Pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia  yang  dilakukan  oleh  aparat  Imigrasi  masih  belum  mampu untuk  melakukan  pengawasan  secara  maksimal  baik  untuk  mengetahui apa kegiatan maupun keberadan orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah petugas imigrasi dirasa kurang.
b. Kurangnya  koordinasi  dan  kerjasama  antar  instansi  lintas  sektoral  yang terkait  ini  khususnya  aparat  imigrasi  sebagai  aparat  pelaksana  dari Perundang-Undangan yang ada.
c. Kurangnya  PPNS  Imigrasi  yang  menguasai  bahasa  asing  selain  bahasa Inggris.  Padahal  umumnya  orang  asing  yang  diperiksa  tidak  menguasai bahasa  Inggris.  Sehingga  untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  kasus yang  sedang  ditangani  oleh  PPNS  Imigrasi  terhadap  orang  asing  dari negara  tertentu  harus  memerlukan  ahli  bahasa  atau  penterjemah.  Hal  ini menyulitkan  petugas  dalam  melakukan  pemeriksaan.  Misalnya  saja dalam  pemeriksaan  WNA  asal  Afganistan,  Cina,  Jepang,  Mesir,  atau negara-negara lain yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris.
d. Terbatasnya  jumlah  sarana  penunjang  operasional,  seperti  dana operasional,  alat  transportasi,  dan  komunikasi,  serta  senjata  api  yang jumlahnya  sangat  terbatas.  Hal  ini  menyebabkan  tidak  maksimalnya kinerja PPNS Imigrasi.
e. Masyarakat  Lampung  yang  bersifat  non  kooperatif  dikarenakan  adanya sikap  yang  kurang  peduli  dan  acuh,  rendahnya  tingkat  pendidikan,
kurangnya  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  dalam  masyarakat, adanya faktor kepentingan bisnis dari para pihak yang bersangkutan, dan adanya  anggapan  dari  masyarakat  itu  sendiri  yang  terlalu  mengagung- agungkan  setiap  hal  yang  berasal  dari  negara  asing.  Partisipasi masyarakat  sampai  saat  ini  dirasakan  masih  sangat  rendah.  Laporan ataupun  pengaduan  dari  masyarakat  mengenai  keberadaan  atau  kegiatan orang  asing  yang  ada  disekitarnya  masih  sangat  sedikit.  Hal  ini  seperti dapat  disebabkan  masyarakat  itu  sendiri,  yang  bersikap  apatis,  atau karena  ketidak  tahuan  akibat  belum  dilakukannya  sosialisasi  Undang- Undang Keimigrasian sampai kepelosok pedesaan dan kecamatan.
f. Waktu  yang  relatif  lama  dalam  menyelesaikan  berkas  perkara.  Setiap perkara  keimigrasian  biasanya  membutuhkan  waktu  minimal  3  bulan untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas  I  Bandar  Lampung  dengan  Sahedi  selaku  Kepala  Seksi  Pengawasan dan  Penindakan  Keimigrasian  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar  Lampung mengatakan  bahwa  keimigrasian  dalam  hal  implementasinya  secara operasional  telah  memenuhi  tuntutan  perubahan  zaman  reformasi.  Begitu juga  dalam  sistem  hukum,  dimana  dalam  pelaksanaannya  telah  sesuai dengan  prosedur  yang  sederhana  dengan  prinsip public  accountability yang berlandaskan  pada  azas  transparansi  (keterbukaan). 9 Penegakan  hukum keimigrasian tidak berjalan sebagaimana diharapkan tanpa ada Sumber Daya Manusia  yang  sesuai,  sistem  hukum  yang  jelas  dan  sarana  yang  memadai, tanpa adanya aparat penegakan hukum yang bermoral dan berintegrasi tinggi maka tujuan dari pembentukan Undang-undang Keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal.
Menurut  Sahedi  bahwa  Kemenkumham  saat  ini  masih  kekurangan penyidik  Imigrasi  dari  segi  kualitas.  Untuk  sumber  daya  manusia  kami memang ada, walau sedikit, tapi yang ada belum qualified. Penyidik Imigrasi masih  terus  belajar  kepada  kepolisian  mengenai  tata  cara  penyidikan  yang baik dan benar. Sayangnya Polri terkesan pelit membagi ilmu penyidikannya kepada para PPNS dilingkungan  Imigrasi itu. Polri agak jual mahal dengan adanya  UU  Keimigrasian  yang  baru  ini,  mereka  seperti  tidak  mau memberikan ilmunya. 10
Berdasarkan  penelitian  dan  analisis  penulis  hambatan  dalam penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  izin  tinggal keimigrasian  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar  Lampung  adalah  jumlah petugas  Imigrasi  yang  melakukan  pengawasan  serta  monitoring  terhadap
9 Hasil  wawancara  dengan  Sahedi,  Kepala  Seksi  Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung pada  03 November 2015.
10 Ibid .
keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar  instansi  lintas  sektoral,  kurangnya  PPNS  Imigrasi  yang  menguasai bahasa  asing  selain  bahasa  Inggris,  terbatasnya  jumlah  sarana  penunjang operasional  dan  masyarakat  Lampung  yang  bersifat  non  kooperatif  dimana laporan  ataupun  pengaduan  dari  masyarakat  mengenai  keberadaan  atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.
Solusi  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  tersebut  di  atas  yang perlu dilakukan adalah:
a. Pengawasan serta monitoring harus ditingkatkan secara maksimal dengan menambah  jumlah  petugas  imigrasi  sehingga  dapat  melaksanakan pengawasan lebih maksimal.
b. Intensitas  pengawasan  terhadap  orang  asing  harus  ditingkatkan  agar orang asing taat terhadap aturan yang berlaku.
c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait khususnya kepolisian.
d. Memberikan  kursus  bahasa  asing  selain  bahasa  inggris,  agar  PPNS Imigrasi tidak kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap WNA.
e. Sarana  penunjang  operasional  harus  ditingkatkan  agar  kinerja  PPNS Imigrasi lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya.
f. Meningkatkan  kapasitas,  profesionalisme  dan  integritas  PPNS  melalui peningkatan  sumber  daya  manusia  dalam  bentuk  seminar,  simposium, pelatihan  teknis  penyidikan  serta  koordinasi  antar  lembaga  penyidik. Dengan  adanya  kegiatan  tersebut  PPNS  Imigrasi  dapat  terlatih  dalam menyelesaikan setiap berkas perkara sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama proses penyidikan.
g. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat Lampung tentang Undang- Undang Keimigrasian.

## C. Penutup
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  kesimpulan  dari penelitian  ini  bahwa  proses  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi di bidang Keimigrasian dan tindakan projustisia. Pada Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar  Lampung  lebih  sering  terjadi  kasus keimigrasian  yang  penanganannya  di  selesaikan  dengan  tindakan administrasi  di  bidang  Keimigrasian.  Hal  ini  terjadi  karena  dengan penanganan administrasi kasus-kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus  diselesaikan  dengan  tindakan  projustisia.  Tindakan  adminstratif keimigrasian yang sering dilaksanakan pada kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung adalah deportasi. Tindakan projustisia jarang dilaksanakan, hal ini dikarenakan  dirasa  tidak  efektif,  memakan  waktu  yang  relatif  lama  dalam
prosesnya,  dan    pengalokasian  anggaran  yang  masih  belum  memadai  dan secara  merata  di  semua  daerah  serta  sumber  daya  manusia  PPNS Keimigrasian  sangat  terbatas  jika  dibandingkan  dengan  penyidik  Polri. Sehingga  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar  Lampung  lebih  memilih  upaya hukum Non Justisia, melalui upaya hukum administrasi ataupun deportasi ke negara asalnya.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian  sering  mengalami  hambatan  dikarenakan  jumlah  petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang  asing  dirasa  kurang,  kurangnya  koordinasi  dan  kerjasama  antar instansi  lintas  sektoral,  kurangnya  PPNS  Imigrasi  yang  menguasai  bahasa asing selain bahasa Inggris, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan  masyarakat  Lampung  yang  bersifat  non  kooperatif  dimana  laporan ataupun  pengaduan  dari  masyarakat  mengenai  keberadaan  atau  kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  penulis  akan  menyampaikan beberapa saran untuk dapat dijadikan masukan sebagai berikut:
a. Petugas  Imigrasi  hendaknya  meningkatkan  pengawasan  terhadap keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing,  meningkatkan  koordinasi  antar instansi  terkait  khususnya  kepolisian,  memberikan  kursus  bahasa  asing, meningkatkan sarana penunjang operasional. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan petugas Imigrasi dapat bekerja lebih maksimal.
b. Tindakan  projustisia sebaiknya  lebih  diefektifkan  dalam  penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal
Keimigrasian,  karena  dengan  adanya  sanksi  pidana  ini  diharapkan  dapat menimbulkan  efek  jera  kepada  pelaku  dan  orang  asing  lainnya  supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi serupa.
c. Masyarakat  Lampung  diharapkan  mau  bekerjasama  dengan  petugas Imigrasi  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Bandar  Lampung  dengan  melakukan pengaduan  mengenai  keberadaan  atau  kegiatan  orang  asing  yang  ada disekitarnya.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Arif,  Moh.  (1997). Keimigrasian  di  Indonesia,  Suatu  Pengantar .  Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman. Halwani,  Hendra.  (2005). Ekonomi  Internasional  &  Globalisasi  Ekonomi , Bogor: Ghalia Indonesia. Harold J, Berman. (1996). Latar Belakang Sejarah Hukum Amerika Serikat, dalam Talks on American Law , Random House, Inc,, Edisi Indonesia, Ceramah-  Ceramah  Tentang  Hukum  Amerika  Serikat,  diterjemahkan oleh Gregory Churchill. Jakarta: PT. Tatanusa. Kansil,  C.S.T.  (2002). Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Kholiq,  M.  Abdul.  (2002). Buku  Pedoman  Kuliah  Hukum  Pidana . Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. Moeljatno. (2005). Azas-azas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta. Muladi  dan  Arief,  Barda  Nawawi.  (1998). Teori-teori  dan  Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni. Poernomo,  Bambang.  (1983). Asas–Asas  Hukum  Pidana .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
_________________.  (1985). Pokok  Tata  Acara  Peradilan  Pidana Indonesia . Yogyakarta: Liberty.
Prodjodikoro,  Wirjono.  (2003). Azas-azas  Hukum  Pidana  di  Indonesia .
Bandung: Refika Aditama.
Rahardjo,  Satjipto.  (1983). Masalah  Penegakan  Hukum .  Bandung:  Sinar Baru.
Ramadhan  K.H,  dan  Yusra,  Abrar.  (2005). Lintas  Sejarah  Imigrasi Indonesia . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi. Remmelink,  Jan.  (2003). Hukum  Pidana:  Komentar  atas  Pasal-Pasal Terpenting  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: Penerbit PT, Gramedia Pustaka Utama. Santoso,  M,  Iman.  (2004). Perspektif  Imigrasi  Dalam  Pembangunan Ekonomi  dan  Ketahanan  Nasional .  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia (UI Press).
________________.  (2007). Perspektif  Imigrasi  dalam  Unite  Nation Convention  Against  transational  Organized  Crime .  Jakarta:  Perum Percetakan Negara RI.
Sjahriful,  Abdullah.  (1993). Memperkenalkan  Hukum  Keimigrasia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Soekanto, Soerjono. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Rajawali.
_______________.  (1986). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Rineka Cipta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 27 Tahun 2014.
Peraturan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor  M-18-PW-07-03 Tahun 1993.