INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3409-3418 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Malpraktik Medis dan Dampak Pidananya
Yusuf Daeng 1 , Tony Irawan 2 , Sustiyanto 3 , Arief Hariyadi Santoso 4 ✉
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: ariefhariyadisantoso@gmail.com 4 ✉

## Abstrak
Penelitian ini mengusung pendekatan penelitian normatif untuk menganalisis secara yuridis mengenai malpraktik  medis  dan  implikasi  pidananya  dalam  konteks  hukum  kedokteran.  Malpraktik  medis merupakan isu yang kompleks dan penting dalam bidang kesehatan, yang berpotensi menimbulkan dampak  serius  terhadap  pasien,  praktisi  medis,  dan  sistem  peradilan.  Metode  penelitian  normatif digunakan  untuk  menggali  dan  menganalisis  bahan  hukum,  termasuk  undang-undang,  putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur malpraktik medis dan menganalisis dampak pidana yang  mungkin  timbul  akibat  kesalahan  medis  yang  dilakukan  oleh  praktisi  kesehatan.  Analisis  ini menyoroti peran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan peraturan terkait lainnya dalam menetapkan standar pelayanan medis yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini juga  menelaah  putusan-putusan  pengadilan  terkait  kasus  malpraktik  medis  untuk  memahami bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus-kasus tersebut. Hasil analisis menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh  undang-undang  serta  implikasi  pidana  dari  pelanggaran  terhadap  standar  tersebut.  Implikasi hukum  yang  timbul  dari  malpraktik  medis  mencakup  tanggung  jawab  sipil  dan  pidana  yang  dapat diberlakukan terhadap  praktisi  kesehatan yang terlibat.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang landasan hukum malpraktik medis dan implikasi pidana yang mungkin terjadi. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi praktisi kesehatan dalam meningkatkan standar  pelayanan  dan  kesadaran  akan  konsekuensi  hukum  yang  ada  dalam  praktik  kedokteran, sekaligus sebagai referensi bagi sistem peradilan dalam menangani kasus malpraktik medis.
Kata Kunci: Tanggungjawab, Mallpraktik, Pidana

## Abstract
This research carries a normative research approach to juridically analyze medical malpractice and its criminal implications in the context of medical law. Medical malpractice is a complex and important issue  in  the  health  sector,  which  has  the  potential  to  have  serious  impacts  on  patients,  medical practitioners, and the justice system. Normative research methods are used to explore and analyze legal  materials,  including  laws,  court  decisions,  legal  doctrine,  and  relevant  legal  literature.  This approach makes it possible to identify the legal framework governing medical malpractice and analyze the criminal impacts that may arise as a result of medical errors committed by health practitioners. This analysis highlights the role of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and other related regulations in setting expected standards of medical services. In addition, this research also examines court decisions regarding medical malpractice cases to understand how courts interpret and apply  the  law  in  these  cases.  The  results  of  the  analysis  highlight  the  importance  of  a  deep understanding  of  the  medical  service  standards  set  by  law  as  well  as  the  criminal  implications  of violations of these standards. Legal implications arising from medical malpractice include civil and criminal liability that may be imposed on the health practitioners involved. It is hoped that this research will  provide  deeper  insight  into  the  legal  basis  of  medical  malpractice  and  the  possible  criminal implications.  It  is  hoped  that  this  can  be  a  reference  for  health  practitioners  in  improving  service standards and awareness of the legal consequences that exist in medical practice, as well as a reference for the justice system in handling medical malpractice cases.

## Keywords: Responsibility, Malpractice, Crime

## PENDAHULUAN
Perlindungan hukum terhadap pasien  atas  kelalaian medik dalam  bidang medis di Indonesia  bukan  merupakan  hal  yang  baru  lagi,  tetapi  kejadian  ini  masih  saja  terus berlangsung  meskipun  perangkat  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  sejalan  dengan kebutuhan masyarakat selaku costumer jasa kesehatan.  Salah satu kasus indikasi kelalaian medik di Indonesia dapat dijumpai di berbagai media massa, seperti halnya kasus kelalaian medik yang pernah terjadi yaitu :  Kasus bayi Falya di Bekasi yang meninggal dunia diduga akibat kelalaian Tim Medis Rumah Sakit Awal Bros, yang terjadi pada tahun 2015 yang silam. Perkara ini dimulai naiknya suhu badan bayi Falya  yang cukup panas dan Ibrahim selaku orang tua akhirnya memutuskan untuk membawa Falya ke Rumah Sakit Awal Bros. Di rumah sakit, dokter lantas mendiagnosa Falya terkena dehidrasi dan harus menjalani rawat inap. Sehari  dirawat  di  rumah  sakit,  kondisi  kesehatan  Falya  kembali  seperti  semula,  riang bermain, makan dengan lahap, dan ceria. Namun, pukul 13.00 WIB, salah seorang dokter memberikan  suntikan  antibiotik  terhadap  bayi  Falya.  Alih-alih  untuk  meningkatkan kekebalan tubuh, kondisi kesehatan Falya semakin memburuk. Bahkan, perutnya semakin
membengkak.  Pasca  disuntik  antibiotik  badannya  biru,  bibir  biru,  badan  dingin,  perut bengkak.
Pihak  rumah  sakit  akhirnya  menyatakan  kondisi  Falya  kritis.  Namun,  tidak  ada penjelasan  lain  dari  dokter  tentang  penyebab  kesehatan  Falya  yang  semakin  menurun. Bocah berusia 1,2 tahun itu akhirnya dirujuk ke ruang ICU pada pukul 19.00 WIB. Selama dirawat di  ruang ICU,  kondisi kesehatan Falya tak kunjung menunjukkan perkembangan baik. Balita malang itu akhirnya mengembuskan napas terakhirnya pada 1 November 2015. Namun, kedua orang tuanya tidak dijelaskan apa penyebab kematian putrinya itu, namun hanya  disodori  surat  kematian.  Dalam  perawatan  anak  korban  satu  rupiah  pun  enggak ditagih oleh pihak Rumah Sakit. Padahal total biaya tertera di kwitansi sebesar Rp 38 juta, namun ketika orang tua hendak melakukan pembayaran, pihak rumah sakit tidak menerima dan menyuruh mengurus jenazah bayi Falya. Keganjilan ini pun memicu kecurigaan, ada yang tidak beres dengan kematian anaknya.  Apalagi orang tua tidak diminta membayar biaya  perawatan  sepeserpun  hingga  jenazah  Falya  diantarkan  pulang  ke  rumah  duka Permintaan  ganti  rugi  ini  karena  adanya  akibat  yang  timbul,  baik  fisik  maupun  nonfisik. Kerugian  fisik  (materil)  misalnya  dengan  hilangnya  atau  tidak  berfungsinya  seluruh  atau sebagian  organ  tubuh.  Kerugian  non  fisik  (immateriel)  adalah  kerugian  yang  berkaitan dengan  martabat  seseorang.  Peluang  untuk  menuntut  ganti  rugi  sekarang  ini  telah  ada dasar ketentuannya. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No. 44  Tahun 2009 tentang Rumah  Sakit,  yang  menentukan  bahwa  rumah  sakit  bertanggung  jawab  secara  hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian dokter di rumah sakit. Ketentuan pasal ini menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk meminta tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian.
Ketentuan pasal ini akan dapat menggembirakan bagi siapa saja ataupun khususnya pasien, sebab jika seseorang/pasien menderita kerugian akibat tindakan kelalaian dokter akan mendapat ganti rugi. Pengalaman praktik ternyata tidak mudah menggugat kepada rumah sakit. Namun demikian, ketentuan tentang tanggung jawab rumah sakit ini, sebagai awal titik  terang  dasar  legalitas  bagi  masyarakat untuk mendapatkan ganti  rugi yang di akibatkan atas tindakan kelalaian dokter di rumah sakit (J. Guwandi, 2012).  Malpraktik yang dilakukan  oleh  dokter,  dapat  berupa  malpraktik  dibidang  medik  dan  malpraktik  medik. Dikatakan  melakukan  Malpraktik  di  bidang  medik,  yaitu  perbuatan  malpraktik  berupa perbuatan  tidak  senonoh  (misconduct)  yang  dilakukan  dokter  ketika  ia  menjalankan profesinya di bidang medik, sedang malpraktik medik yaitu malpraktik yang berupa adanya kegagalan (failure) dalam memberikan pelayanan medik terhadap pasien.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan dengan metode  pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewajiban rumah sakit di Indonesia, telah ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Rumah  Sakit,  yaitu:  memberikan  informasi  yang  benar  tentang  pelayanan  rumah  sakit kepada  masyarakat;  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu,  anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan  rumah  sakit.  Berdasarkan  UU  Rumah  sakit,  rumah  sakit  bertanggung  jawab terhadap semua kerugian yang menimpa seseorang sebagai akibat dari kelalaian dokter di rumah sakit, sebagaimana ditentukan pada Pasal 46 Undang-Undang No. 44 tahun 2009. Ketentuan Pasal 46 ini menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk meminta tanggung jawab pihak  rumah  sakit  jika  terjadi  kelalaian  doker  yang  menimbulkan  kerugian.  Berdasarkan rumusan  Pasal  46  tersebut,  dapat  ditafsirkan  beberapa  hal.  Pertama,  rumah  sakit bertanggung jawab terhadap kerugian, sebatas akibat dari kelalaian dokter di rumah sakit; kedua,  rumah  sakit  tidak  bertanggung  jawab  semua  kerugian  seseorang,  jika  ternyata terbukti tidak ada tindakan kelalaian dari dokter di rumah sakit; ketiga, rumah sakit tidak bertanggung  jawab  terhadap  tindakan  kesengajaan  dokter  yang  menimbulkan  kerugian seseorang  bukan  menjadi  tanggung  jawab  rumah  sakit;  dan  keempat,  rumah  sakit bertanggung jawab terhadap tindakan kelalain dokter, jika kelalaian tersebut dilakukan dan terjadi di rumah sakit (J. Guwandi, 2011).
Pola hubungan pasien-dokter terjadi jika pasien sudah dalam keadaan berkompeten dan dirawat di rumah sakit yang dokter-dokternya bekerja bukan sebagai employee, tetapi sebagai mitra (attending physician). Pola seperti ini menempatkan dokter dan rumah sakit dalam  kedudukan  yang  sama  derajat.  Dokter  sebagai  pihak  yang  wajib  memberikan prestasi, sedangkan fungsi rumah sakit hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (tempat  tidur,  makan  minum,  perawat/  bidan  serta  sarana  medic  dan  non-medik). Konsepnya  seolah-olah  rumah  sakit  menyewakan  fasilitasnya  kepada  dokter  yang memerlukannya. Pola seperti ini banyak dianut oleh rumah sakit swasta di mana dokternya mendapatkan  penghasilan  berdasarkan  jumlah  pasien,  kuantitas  dan  kealitas  tindakan medik yang dilakukan. Jika dalam satu bulan tidak ada pasien pun yang dirawat maka bulan itu  dokter  tidak  menghasilan  apa-apa.  Dengan  pola  hubungan  pasien-dokter,  jika  ada kelalaian dokter yang menyebabkan kerugian pada pasien, maka dokter yang bertanggung jawab,  dan  bukan  menjadi  tanggung  jawab  rumah  sakit.    Undang-undang  Rumah  Sakit dibuat untuk lebih memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maupun memberikan perlindungan bagi masyarakat dan perlindungan bagi sumber daya di  rumah  sakit.  Dalam  UU  Rumah  Sakit  telah  menentukan  bahwa  rumah  sakit  akan bertanggungjawab secara hukum, jika terjadi kelalaian Dokter yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pasien. Namun demikian berdasarkan uraian di atas, ketentuan ini menurut  penulis  dapat  menimbulkan  banyak  implikasi  praktis  atau  implikasi  aplikasinya, sehubungan dengan ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit tersebut.
Pertangungjawaban  pidana  adalah  sebagai  suatu  kewajiban  untuk  membayar pembalasan  yang  akan  di  terima  pelaku  dari  seseorang  yang  telah  di  rugikan. Pertanggungjawaban  pidana disini  di  maksudkan untuk menentukan apakah   seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu (Romli Atmasasmita, 2012). Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang  dilakukan  tersebut  tidak  hanya  menyangkut  masalah  hukum  semata  akan  tetapi menyangkut  pula  masalah  nilai-nilai  moral  ataupun  kesusilaan  yang  ada  dalam  suatu masyarakat (S.R Sianturi, 2016).  Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak  termasuk  pertanggungjawaban.  Perbuatan  pidana  menurut  Roeslan  Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan  dasar  adanya  pertanggungjawaban  pidana.  Asas  yang  tidak  tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya  si  pembuat.  Seseorang  melakukan  kesalahan,  menurut  Prodjohamidjojo,  jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut di cela. Telah di maklumi
bahwa  perbuatan  pidana  memiliki  konsekuensi  pertanggungjawaban  serta  penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan.
Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin. Mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainya. Kedua pendekatan yang melihat  kejahatan  sebagai  perwujudan  dari  sikap  dan  pribadi  pelaku  yang  tidak  normal sehingga  ia  berbuat  jahat  (Andi  Matalatta,  2018).    Kedua  pendekatan  ini  berkembang sedemikian  rupa  bahkan  di  yakini  mewakili  pandangan-pandangan  yang  ada  seputar pidana dan pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat (Andi Hamzah, 2016). Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari  keadaan  batin  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  merupakan  masalah kemampuan  bertanggungjawab  dan  menjadi  dasar  yang  penting  untuk  menentukan adanya  kesalahan,  yang  mana  keadaan  jiwa  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana haruslah  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  dikatakan  normal,  sebab  karena  orang  yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.
Adanya ketentuan rumah sakit bertanggungjawab atas kerugian seseorang sebagai akibat tindakan dokter, hal ini sebagai permintaan agar rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan  yang  dilakukan  oleh  petugas  profesi  bawahannya  baik  sebagai  status  tetap maupun tidak tetap, kecuali bagi mereka yang menjalankan tugas profesi sebagai tamu (visitor)  (Bahder  Johan  Nasution,  2015).    Selain  itu,  ketentuan  tentang  tanggung  jawab rumah  sakit  ini  dimaksudkan  agar  ada  jaminan  ganti  rugi  yang  harus  didapatkan  oleh penderita, dan sebagai kontrol agar rumah sakit melakukan penghati-hati. Dengan adanya ketentuan  rumah  sakit  bertanggungjawab  terhadap  kelalaian  dokter  ini,  merupakan genderang  pembuka  bahwa  rumah  sakit  terbuka  bagi  masyarakat  untuk  digugat  jika masyarakat merasa dirugikan karena tindakan kelalaian dokter.
Dokter  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut teori atau doktrin, tindakan malpraktik medis (khususnya bagi dokter), terdiri dari tiga hal :
1. Intensional Profesional Misconduct, yaitu dinyatakan bersalah/ buruk berpraktik jika dokter  dalam  berpraktik  melakukan  pelanggaran  terhadap  standar-standard  dan dilakukan dengan sengaja. Dokter berpraktik dengan tidak mengindahkan standar-
standar dalam aturan yang ada dan tidak ada unsure kealpaan/kelalaian.
2. Negligence.  atau  tidak  sengaja/kelalaian,  yaitu  seorang  dokter  yang  karena kelalaiannya (culpa) yang mana berakibat cacat atau meninggalnya pasien. Seorang dokter lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kedokteran. Kategori malpraktik ini dapat dituntut, atau dapat dihukum, jika terbukti di depan sidang pengadilan.
3. Lack of Skill, yaitu dokter melakukan tindakan medis tetapi di luar kepentensinya atau kurang kompetensinya.
Jika ditinjau dari perspektif hukum maka malpraktik yang dilakukan oleh dokter, dapat merupakan criminal malpractice, civil malpractice, dan administrative malpractice.   Suatu perbuatan dapat dikategorikan criminal malpractice, karena tindakan malpraktik tersebut memenuhi  rumusan  delik  (tindak  pidana).  Syarat-syarat  criminal  malpractice  adalah perbuatan tersebut (baik positive act atau pun negative act) harus merupakan perbuatan tercela ( actus reus); dan dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea), yaitu berupa kesengajaan ( intensional), kecerobohan (recklessness) atau kealpaan (negligence).
Menurut  penulis,  dokter  yang  melakukan  malpraktik  di  bidang  medik,  tetap dipertanggungjawabakan  pada  dokter  tersebut.  Malpraktik  di  bidang  medik  tidak menyangkut kegagalan dalam memberikan pelayanan medik, tetapi menyangkut adanya perbuatan yang tidak senonoh ( misconduct) yang dilakukan oleh dokter ketika melakukan tugas. Pada umumnya bentuk malpraktik di bidang medik merupakan perbuatan melanggar rumusan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana. Dalam sistem pemidanaan hukum pidana  dianut  asas  individual,  artinya  pertanggjawaban  pidana  dijatuhkan  pada  individu yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum pidana tersebut. Ketentuan dalam hukum pidana  berlaku  bagi  setiap  orang  pada  umumnya,  sehingga  termasuk  dokter  yang melakukan pelanggaran hukum pidana.
Di dalam KUHP, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan didalam Pasal 359 dan 360. Adapun unsur-unsur dari pasal 359 dan 360 adalah sebagai berikut:
1. Adanya unsur kelalaian (kulpa)
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.
Jika 4 unsur diatas dibandingkan dengan unsur pembunuhan dalam pasal 338, maka terlihat bahwa unsur 2,3 dan 4 dari pasal 359 tidak ada bedanya dengan unsur pembunuhan
dalam pasal 338. Perbedaannya hanya terletak pada unsur kesalahannya yaitu pasal 359 kesalahan  dalam  bentuk  kurang  hai-hati  (kulpa),  sedangkan  kesalahan  dalam  pasal  338 (pembunuhan) dalam bentuk kesengajaan (Anny Isfandyarie, 2015). Demikian pula jika kita bandingkan antara resiko medik dengan malpraktek medik. Baik pada resiko medik dan malpraktek medik terkandung unsur 2,3 dan 4 yaitu ada wujud perbuatan tertentu yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, perbuatan tersebut sama-sama berakibat luka berat maupun matinya orang lain ada hubungan kasual. Tetapi ada satu unsur yang berbeda dari resiko medik dengan melpraktek medik, yaitu pada resiko medik ditemukan unsur kelalaian, sedangkan pada malpraktek medik jelas ditemukan adanya unsur kelalaian.
Selain  itu,  khusus  didalam  pelayanan  kesehatan,  kelalaian  juga  dikaitkan  dengan pelayanan yang tidak memenuhi (dibawah) standar profesi (standar pelayanan medis) yang dalam  prakteknya  juga  perlu  digunakan  untuk  membedakan  antara  resiko  medik  dan Malpraktek medik. Kalau terhadap pasien telah dilakukan prosedur sesuai standar pelayanan medis, tetapi pasien akhirnya luka berat atau mati, ini merupakan resiko medis. sedangkan bagi pasien yang mengalami luka berat maupun kematian sebagai akibat dokter melakukan pelayanan dibawah standar medis, maka hal ini berarti terjadai malpraktek medik. Agar tidak terjadi  salah  pengertian  tentang  timbulnya  resiko  yang  merugikan  pasien,  diperlukan adanya informasi yang jelas dan lengkap oleh dokter dengan bahasa yang muda dimengerti oleh  pasien  dan  dengan  mengingat  dimana  komunikasi  tersebut  dilakukan.  Di  sinilah pentingnya wawancara kesehatan,  sehingga pada akhirnya pasien bersedia  memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan dokter dalam usaha menyembuhkan penyakitnya pada transaksi terapeutik.
Ini berarti bahwa unsur kelalaian sangat berperan dalam menentukan dipidana atau tidaknya  seorang  dokter  dan  kelalaian  dalam  bidang  kedokteran  sangat  erat  kaitannya dengan pelaksanaan standar profesi dokter.8 Tidak hanya unsur kelalaian didalam resiko medik,  juga  mengandung  arti  bahwa  baik  pasal  359  maupun  360  KUHP  tidak  bisa diterapkan bagi tindakan dokter yang memiliki resiko medik, karena salah satu unsur dari pasal  359  maupun  360  KUHP  tidak  dipenuhi  didalam  resiko  medik.  Selain  itu,  tindakan dokter terhadap pasien juga mempunyai alasan pembenar sebagaimana disebutkan dalam pasal  50  KUHP  dan  pasal  51  ayat  1  KUHP.  Sedangkan  untuk  dapat  dipidananya  suatu kesalahan  yang  dapat  diartikan  sebagai  pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana haruslah memenuhi 3 unsur, sebagai berikut:
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak artinya keadaan jiwa petindak harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa
kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.
Dengan demikian, agar suatu tindakan medis tidak bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus:
1. Dilakukan sesuai dengan standar profesi kedokteran atau dilakukan secara lege artis, yang tercermin dari:
a. Adanya indiikasi medis yang sesuai dengan tujuan perawatan yang konkrit
b. Dilakukan sesuai dengan prosedurr ilmu kedokteran yang baku
2. Dipenuhiya hak pasien mengenai informed consent Perlu kita sadari bahwa tindakan medis  dokter  kadang-kadang  memang  menghasilkan  akibat  yang  tidak  diinginkan baik oleh dokter maupun pasien, meskipun dokter telah berusaha maksimal. Karena hampir semua tindakan medis hakekatnya adalah penganiayaan yang dibenarkan oleh Undang-undang,  sehingga  kemungkinan  timbulnya  resiko  cidera  atau  bahkann kematian  sangat  sulit  untuk  dihindari,  terutama  yang  berkaitan  dengan  tindakan pembiusan dan pembedahan.
Menurut Veronica Komalawati, tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dalam  pergaulan  masyarakat  dapat  dibedakan  antara  tindakan  sehari-hari  yang  tidak berkaitan  dengan  profesinya.  Demikian  juga  tanggung  jawab  hukum  dokter  dapat dibedakan antara tanggung jawab hukum dokter yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesinya dan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan profesinya. Tanggung jawab hukum  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  profesinya  masih  dapat  dibedakan  antara tanggung  jawab  terhadap  ketentuanketentuan  professional,  yaitu  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia  (KODEKI)  yang  termuat  dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 dan tanggung jawab terhadap ketentuanketentuan hukum yang meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata..

## SIMPULAN
Dokter yang melakukan pelanggaran dalam praktik medis harus bertanggung jawab atas tindakannya. Malpraktik di bidang medis tidak hanya terkait dengan kegagalan dalam memberikan layanan medis, tetapi lebih kepada perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh dokter saat menjalankan tugasnya. Umumnya, malpraktik medis mencakup pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana,  prinsip  pertanggungjawaban  individual  ditegakkan,  di  mana  individu  yang melakukan pelanggaran hukum pidana akan bertanggung jawab. Saran yang diajukan adalah  dokter  dan  staf  medis  di  rumah  sakit  sebaiknya  memiliki  kontrak  kerja  yang
mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal dan mencegah kemungkinan tuntutan hukum dari pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah. (2016). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghlmia Indonesia. Andi Matalatta. (2018). Victimilogy Sebuah Bunga Rampai. Pustaka Sinar Harapan.
Anny Isfandyarie. (2015). Malpraktek dan Resiko Medik. Prestasi Pustaka.
Bahder Johan Nasution. (2015). Hukum Kesehatan Petanggungjawaban Dokter. Rineka Cipta.
J.  Guwandi.  (2011).  Etika  dan  Hukum  Kedokteran.  Balai  Penerbit  Fakultas  Kedokteran Universitas Indonesia.
J.  Guwandi.  (2012).  Dokter,  Pasien,  dan  Hukum.  Balai  Penerbit  Fakultas  Kedokteran Univesitas Indonesia.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Romli Atmasasmita. (2012). Perbandingan Hukum Pidana. Mandar Maju.
S.R Sianturi. (2016). Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya. Alumni Ahaem- Peteheam.