Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora ISSN 1411 - 0911 : eISSN: 2443-2660

## PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM PELESTARIAN EKOSISTEM HUTAN MANGROVE
(Studi Kasus di Kabupaten Indramayu Jawa Barat)
Iwang Gumilar
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran E-mail: iwanggumilar1@gmail.com
ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove di wilayah pesisir Indramayu.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Variabel yang diteliti meliputi persepsi dan  partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove. Pengukuran derajat persepsi  dan partisipasi diukur menggunakan metode skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan responden memiliki persepsi bahwa kerusakan ekosistem mangrove selain karena faktor alam juga karena perilaku manusia;  mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir; pengelolan hutan mangrove tanggung jawab bersama;  perusahaan lokal harus berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin pelestarian lingkungan dengan baik melalui penegakan hukum lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan masih rendah. Indeks partisipasi masyarakat  dalam program rehabilitasi hutan mangrove berada pada tahap tokenisme yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Hal ini akan menjadi ancaman keberlanjutan ekosistem hutan mangrove karena akan berimplikasi pada sense of belonging and sense of responsibility dari masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove.
Kata kunci: persepsi, partisipasi,  mangrove

## PARTICIPATION OF COASTAL PEOPLES IN THE PRESERVATION OF MANGROVE FOREST ECOSYSTEMS (Case Study in Indramayu Regency of West Java)
ABSTRACT. This study aims to analyze the perception and community participation in the preservation of mangrove forest ecosystems in coastal areas Indramayu. The research method used is case study method. The variables studied include perception and community participation in conservation of mangrove forest ecosystem. Measurement of degree of perception and participation is measured using Likert scale method. The results showed that respondents have a perception that the damage to mangrove ecosystems other than due to natural factors are also due to human behavior; mangroves have important benefits for coastal environments; management of mangrove forest joint responsibility; local companies must participate in environmental conservation, and local governments have the obligation to ensure environmental conservation properly through the enforcement of environmental laws and the participation of communities in environmental conservation is still low. The community participation index in the mangrove forest rehabilitation program is at a tokenism level, a level of participation where the community is heard and allowed to argue, but they lack the ability to get assurance that their views will be considered by the decision-maker. This will be a threat to the sustainability of mangrove forest ecosystem because it will have implications on the sense of belonging and sense of responsibility of the community on the management of mangrove forests.
Key words: perception, participation, mangrove

## PENDAHULUAN
Kegiatan manusia, pola pemanfaatan sumberdaya alam dan pola pembangunan dituding sebagai faktor penyebab penting yang terjadinya kerusakan ekosistem hutan  mangrove. Tindakan manusia seperti membuka lahan untuk tambak yang melampaui batas daya dukung, maupun memanfaatkan tanaman mangrove  secara berlebih tanpa melakukan rehabilitasi akan menyebabkan terjadinya degradasi ekosistem hutan mangrove.  Pola pemanfaatan  lahan yang bersifat tidak ramah lingkungan juga akan mengancam keberadaan ekosistem hutan mangrove. Demikian pula pola pembangunan yang dijalankan di daerah akan mempengaruhi kelestarian sumberdaya hutan mangrove.  Kegiatan-kegiatan pem- bangunan seperti investasi dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem mangrove melalui dua cara, yaitu
pertama eksploitasi sumberdaya alam yang merusak keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem mangrove.  Kedua, kegiatan pembangunan (investasi) memberikan muatan beban pencemar yang dapat menim- bulkan kerusakan bagi berfungsinya proses-proses alami dalam ekosistem. Dengan kata lain, deradasi ekosistem hutan mangrove dalam banyak kasus sering disebabkan karena perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.
Pada saat ini ada indikasi bahwa kerusakan eko- sistem hutan mangrove dan ancaman kepunahan spesies mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu semakin meningkat. Faktor penyebab kerusakan dan akar masalahnya cukup kompleks. Namun inti dari semua permasalahan degradasi hutan mangrove itu pada hakekatnya bersumber pada manusia beserta perilakunya, dalam hal ini adalah masyarakat yang ada di sekitarnya.
Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove

## (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu Jawa Barat)
Persepsi, dan partisipasi merupakan unsur perilaku manusia yang akan mempengaruhi bagaimana seorang manusia bertindak (Gumilar 2010).
Guna menjamin fungsi ekosistem hutan mangrove berjalan dengan baik bagi lingkungan secara keseluruhan di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu, maka sangat diperlukan suatu strategi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang efektif  yang berlandaskan prinsip- prinsip pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, yaitu pengelolaan yang dilakukan secara terpadu (integral) dan menyeluruh (holistik) dari aspek-aspek lingkungan terkait yang mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Perumusan strategi kebijakan itu sendiri memerlukan sejumlah data dan informasi yang memadai agar menghasilkan arahan kebijakan penge- lolaan ekosistem hutan mangrove yang jelas. Dalam konteks sosial budaya masyarakat, maka perlu dilakukan studi komprehensif mengenai aspek sosial budaya masyarakat  yang ada di sekitar  hutan mangrove di Kabupaten Indramayu. Komponen sosial budaya yang diteliti meliputi persepsi dan partisipasi masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis  persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir Indramayu. Dengan studi ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan masukan bagi perumusan strategi dan arah kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus ( case study ), yaitu metode penelitian untuk meneliti persoalan-persoalan sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar hutan mangrove secara lebih mendalam. Sesuai dengan tujuannya, penelitian yang menggunakan metode kasus bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta dan hubungan kausal, dalam hal ini adalah fakta-fakta aspek sosial budaya masyarakat, dalam hal ini persepsi, dan partisipasi masyarakat dalam hubungannya dengan pengelolaan ekosistem hutan mangrove.Selain itu, penelitian yang menggunakan metode kasus ini memiliki fungsi eks- ploratif dan diagnosis untuk mencari keterangan apa penyebab terjadinya degradasi ekosistem hutan mangrove di Indramayu dalam hal ini dilihat dari sudut pandang aspek sosial budaya masyarakat, kenapa hal tersebut dapat terjadi dan bagaimana memperbaikinya. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder instansional dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.  Untuk  kepentingan  konfirmasi  data  dan  informasi dilakukan pengamatan/observasi langsung lapangan menggunakan alat dan bahan yang disebutkan di atas. Variabel yang diteliti meliputi persepsi dan  partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir Indramayu.
Secara garis besar kegiatan penelitian ini  dilak- sanakan dalam tiga tahapan pokok sebagai berikut tahap pertama , survey identifikasi dan inventarisasi data persepsi dan  partisipasi masyarakat dengan cara melakukan interview dan pengumpulan data sekunder; Tahap kedua, pengolahan data dengan cara melakukan rekapitulasi, klasifikasi, penyusunan, tabulasi, pembobotan dan scoring data; Tahap ketiga, melakukan analisis data dan informasi hasil pengolahan data dengan cara melakukan komparasi informasi dengan standar nilai tertentu, pendapat pakar terkait atau dengan hasil penelitian sejenis pada tempat yang sama maupun di tempat lain.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi lapangan, wawancara dan pengumpulan data sekunder atau pende- katan triangulasi (Greenfield 2002). Observasi lapangan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan objek kajian di lapangan secara langsung untuk kepentingan konfirmasi  data  yang  diperoleh  dari  data  sekunder instansional. Wawancara dilakukan dengan cara mela- kukan diskusi langsung dengan tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan memahami betul situasi dan permasalahan sosial kemasyarakatan terutama yang ada kaitannya dengan kondisi lingkungan dengan menggunakan daftar pertanyaan/ kuesioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data sekunder dikumpulkan dengan cara mendatangi langsung instansi terkait, iden- tifikasi  data,  koleksi  data  dan  penggandaan  data  serta hasil browsing dari internet dan sumber-sumber lainnya yang terpercaya. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik terpilih ( purposive sampling ) dimana sampel ditentukan atau dipilih sesuai dengan criteria yang ditentukan antara lain tokoh masyarakat setempat yang memahami situasi dan kondisi lingkungan, dan terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 35 orang yang tersebar di desa- desa yang ada di wilayah pesisir Indramayu mulai dari Sukra hingga Krangkeng.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskripsi, yaitu metode analisis yang berusaha menjelaskan kondisi objek kajian menurut kriteria-kriteria tertentu sehingga bisa memberikan gam- baran yang sesungguhnya terjadi di tempat penelitian tersebut.  persepsi dan partisipasi masyarakat dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan untuk mengukur  persepsi masyarakat  adalah Metode Skala Likert dan indeks persepsi masyarakat (IPm). Dalam metode ini sebagian besar pertanyaan dikumpulkan, setiap pertanyaan disusun  sedemikian rupa sehingga bisa dijawab dalam lima tingkatan jawaban, yaitu sangat setuju (SS, bobot 5),  setuju (S, bobot 4), netral /abstain (A, bobot 3), tidak setuju (TS, bobot 2), dan sangat tidak setuju (STS, bobot 1). Indeks partisipasi masyarakat merupakan ukuran agregat untuk menilai persepsi masyarakat tentang isu tertentu dengan rentang nilai 0 hingga 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan diukur dengan mengunakan indeks  partisipasi (IP), yaitu ukuran aggregatif yang disusun untuk mengukur suatu variabel tertentu dalam hal ini partisipasi masyarakat. Indeks partisipasi ini berusaha mengukur tingkat partisipasi masyarakat dari derajat keterlibatan dalam berbagai aktivitas pengelolaan ekosistem hutan mangrove atau kelestarian lingkungan (Stuart 1952). Derajat keterlibatan masyarakat  diukur dengan instrumen partisipasi dari Arnstein (1969) yang dikenal dengan tipologi delapan tangga partisipasi masyarakat ( eight rungs on the ladder of citizen participation ) yang meliputi Terapi ( teraphy ), Manipulasi ( manipulation ). Dua tingkat terbawah ini dikategorikan sebagai non participation . Sasaran dari kedua bentuk ini adalah untuk ”mendidik” dan ”mengobati” masyarakat untuk berpartisipasi.Penyampaian informasi ( informing ), Konsultasi ( consultation ), Peredaman kemarahan ( placation ). Tangga ketiga, keempat dan kelima ini dikategorikan sebagai tingkat ”tokenisme” yaitu suatu tingkat  partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Menurut Arnstein, jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Tangga selanjutnya, kemitraan ( partnership ) dengan memiliki kemampuan tawar-menawar, pendelegasian kekuasaan ( delegated power ), dan pengawasan masyarakat ( citizen control ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Persepsi Masyarakat Terdapat sepuluh kriteria pernyataan yang digunakan untuk mengukur  dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove di Indramayu sebagai berikut:
1. Kerusakan wilayah pesisir karena faktor alam
2. Kerusakan wilayah pesisir lebih karena perbuatan manusia
3. Kerusakan hutan mangrove karena abrasi dan kepentingan ekonomi
4. Mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir 5. Mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak
6. Pengelolan hutan mangrove tanggungjawab bersama
7. Penegakan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai
8. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan meningkat
9. Perusahaan lokal berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan
10.  Pemda sudah menjalankan tugas pengelolaan ling- kungan dengan baik
Berikut disampaikan secara rinci mengenai persepsi masyarakat berkaitan dengan kesepuluh kriteria tersebut.
1. Kerusakan wilayah pesisir karena faktor alam Berkaitan dengan kerusakan wilayah pesisir, seluruh responden  menyatakan sangat setuju (100%, SS; IPm=1) dengan pernyataan bahwa kerusakan wilayah pesisir  disebabkan  karena  pengaruh  faktor  fisik  alam seperti perubahan arus, gelombang yang menyebabkan abrasi.  Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. Pada saat ini secara fisik alam mereka merasakan adanya perubahan pasang surut dimana ketinggian dan derasnya arus dirasakan mulai berubah, musim sering tidak menentu dan gangguan alam lebih banyak sehingga sering aktivitas mereka menjadi terganggu.  Dengan  tidak  menentunya  kondisi  fisik alam tersebut telah menyebabkan abrasi pantai semakin meningkat, banyak rumah-rumah nelayan dan fasilitas sosial lainnya yang ada di pinggir laut menjadi rusak dan terancam. Rob sering terjadi dan membanjiri lingkungan permukiman dan lokasi tambak mereka. Pencemaran air dewasa ini juga telah menjadi isu pokok yang mengancam degradasi lingkungan. Akibatnya banyak kerugian secara ekonomis yang diderita masyarakat nelayan.
2. Kerusakan wilayah pesisir lebih karena perbuatan manusia Kerusakan wilayah pesisir selain  disebabkan karena pengaruh faktor fisik alam juga dikarenakan faktor perilaku manusia. Responden sebanyak 69% menyatakan sangat setuju (IPm=0,69) dan 31% menyatakan setuju (IPs=0,31) terhadap pernyataan bahwa kerusakan wilayah pesisir juga disebabkan karena pengaruh peri- laku manusia seperti rendahnya tingkat peminatan masyarakat untuk menanam dan memelihara mangrove, penebangan liar hutan mangrove yang tidak terkendali untuk kepentingan kayu bakar, konversi untuk tambak, dan pemanfaatan untuk pembangunan fasilitas publik. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif.
3. Kerusakan hutan mangrove karena abrasi dan kepentingan ekonomi
Menurut persepsi responden (100%, SS; IPm=1) kerusakan hutan mangrove di Indramayu pada saat ini disebakan oleh dua faktor penting yaitu abrasi pesisir dan adanya kepentingan ekonomi seperti konversi lahan tambak yang semakin semarak belakangan ini karena usaha tambak memberikan peluang pendapatan lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. Disamping itu, dorongan kebutuhan hidup/ekonomi mereka yang semakin meningkat telah mendorong masyarakat tidak menghiraukan lagi keles- tarian lingkungan. Sebagai contoh untuk kebutuhan akan
Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu Jawa Barat)
bahan bakar mereka mulai merambah hutan tanaman mangrove karena harga bahan bakar minyak/bahan bakar yang semakin mahal dan langka. Kondisi seperti ini merupakan ancaman bagi keberlanjutan lingkungan dalam hal ini hutan mangrove.
4. Mangrove memiliki manfaat penting bagi ling- kungan pesisir
Seluruh responden menyatakan sangat setuju (100%, SS; IPm=1) dengan pernyataan bahwa mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir seperti manfaat menahan abrasi, menahan angin, membuat hijau pemandangan, mengurangi panas / iklim mikro, sumber kayu bakar dan sebagainya. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. Seluruh responden menyatakan perlu adanya tanaman mangrove di sepanjang wilayah pesisir.
5. Mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiat- an tambak Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada sebagian responden yang menyatakan bahwa hutan mangrove kurang bermanfaat bagi kegiatan usaha tambak. Sebanyak 6% responden menyatakan abstain dan 68% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa hutan mangrove bermanfaat bagi kegiatan usaha tambak (IPm=0,26). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang negatif. Menurut mereka mangrove sering menyebabkan pengolahan lahan tambak menjadi lebih susah, banyak serasah di lingkungan kolam, timbul proses pembusukan karena banyaknya serasah, timbul penyakit, dan tempat tinggal burung yang dianggap hama untuk udang atau ikan budidaya.
Degradasi ekosistem hutan mangrove di Indramayu secara  signifikan  dimulai  pada  era  1990-an  dimana keserakahan mencari nafkah dengan merusak ekosistem hutan mangrove-pun mulai dilakukan penduduk. Mereka menebang tanaman mangrove untuk membuat tambak. Kondisi itu diperparah pada saat booming udang windu untuk ekspor. Keadaanpun berubah, monyet ekor panjang menghilang dan udang tangkapan semakin sulit diperoleh.
Usaha budidaya tambak dengan sistem silvofishery di wilayah Indramayu  belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh masyarakat. Atas dasar alasan teknis bahwa serasah daun mangrove dan akarnya sering menye- babkan kegiatan pengolahan lahan tambak, pemeliharaan dan pemanenan tambak, terkendala dan menjadi lebih susah, banyak warga masyarakat yang tidak menyukai budidaya tambak silvofishery . Maunya mereka budidaya tambak secara terbuka tanpa ada tanaman mangrove yang ada di sekitar tambak. Disamping itu, mereka beranggapan bahwa tanaman mangrove telah menyebabkan hadirnya sejumlah burung yang menjadi ancaman bagi udang atau ikan yang ditanam di tambak. Hal ini telah mendorong mereka membabat tanaman mangrove yang ada di wilayah pesisir untuk budidaya tambak.
Pendapat responden tersebut kontradiksi dengan pragmatisme seorang Cukup Rusdianto, penerima Kalpataru dari Menteri Lingkungan hidup pada 8 Juni 2008, warga masyarakat Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan, Indramayu. Menurutnya, tanaman mangrove sangat berguna bagi usaha tambaknya. Ikan-ikan atau udang yang ditanam di tambak tidak perlu diberi pakan intensif, karena tanaman mangrove dan plankton yang ada di lingkungan perairan tambak menjadi makanannya. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Lear dan Turner (1977) bahwa hutan mangrove merupakan daerah yang produktivitasnya tinggi, karena memperoleh energi berupa zat-zat makanan yang terbawa ketika pasang surut air laut. Hal inilah yang mendorong para pembenih ikan untuk melakukan proses budidayanya terutama komoditas yang bisa diusahakan pada aerah tersebut, ang salah satunya adalah budidaya ikan bandeng dan udang. Daun-daun bakau yang telah gugur dan jatuh ke dalam air akan menjadi substrat yang baik bagi bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur sekaligus berfungsi membantu proses pembusukan daun-daun tersebut menjadi detritus. Detritus ini menjadi makanan binatang pemakan detritus seperti amphipoda, ang selanjutnya binatang ini akan menjadi makanan larva ikan, udang dan kepiting (Aksornkoae 1993; Odum, 1971).
6. Pengelolan hutan mangrove tanggungjawab bersama Berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan hutan  mangrove, 63% responden menyatakan bahwa pengelolaan hutan mangrove merupakan  tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat (IPm=0,63). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. Responden sebanyak 37% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa pengelolaan hutan mangrove merupakan  tanggung jawab bersama. Menurut Diarto (2012) sikap persepsi masyarakat juga terbentuk karena adanya upaya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan stakeholder terkait dalam pengelolaan hutan mangrove. Menurut mereka tanggung jawab pengelolaan hutan mangrove terletak pada pemerintah dalam hal ini Perum Perhutani dan Dinas instansi terkait seperti dinas lingkungan hidup, dinas perkebunan dan kehutanan serta dinas perikanan dan kelautan. Responden menyatakan bahwa tidak berhasilnya pengelolaan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu dikarenakan kegiatan penanaman  mangrove umumnya lebih bersifat proyek sehingga terkesan asal-asalan dalam pelaksanaannya. Sudah banyak penanaman mangrove dilakukan bahkan hampir tiap tahun dilakukan tetapi hasilnya tidak nampak. Bahkan menurut sebagian masyarakat ada upaya oknum aparat yang mengkondisikan penanaman sehingga tanaman mangrove tersebut tidak tumbuh atau tersapu gelombang.  Sering kali penanaman mangrove dari dinas instansi terkait atau dari pihak lain tidak memperhatikan
teknologi tanamnya. Standar penanaman mangrove yang ideal sering tidak dilakukan sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan. Masyarakat tidak yakin kalau dinas instansi tersebut tidak mengerti atau tidak tahu cara/teknologi menanam mangrove yang baik.
7. Penegakan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai
Adanya  oknum aparat yang sering melakukan illegal loging terhadap hutan mangrove disinyalir merupakan ancaman yang tidak kalah penting bagi pengelolaan hutan mangrove. Responden sebanyak 60% menyatakan sangat tidak setuju; sebanyak  23% responden menyatakan tidak setuju; dan 17% responden menyatakan abstain terhadap pernyataan bahwa penegakan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai (IPm=0). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang negatif. Responden  berpendapat penegakan hukum di lapangan sering tidak jalan dan proses hukum terhadap pelanggar sering  tidak  tuntas. Roscoe Pound dalam Abdul Manan (2014) mengemukakan konsep yang disebut “law is tool of social engineering” memberikan dasar yaitu hukum digunakan sebagai sarana perubahan masyarakat, hukum harus berperan aktif dalam merekayasa perubahan sosial dalam masyarakat sehingga hukum harus menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat agar lebih baik daripada sebelumnya (Abdul Manan, 2014, 41-42).
Penebangan liar selama ini banyak terjadi pada saat mangrove sudah tinggi sekitar usia 2-3 tahun. Pada saat seperti itu, pencurian terhadap tanaman mangrove semakin meningkat. Mereka membabat tanaman mangrove untuk dijadikan kayu bakar baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual tidak terkecuali oknum aparat atau petugas didalamnya. Disamping itu, ketika tanaman mangrove sudah tinggi sering terbentuk lahan daratan yang tidak berpemilik sehingga banyak orang yang mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Masalah ini juga otomatis  menjadi masalah Pemda.
8. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian ling- kungan meningkat Masyarakat menyadari bahwa pada saat ini parti- sipasi masyarakat/gotong royong ada kecenderungan mulai menurun. Hal ini ditunjukkan oleh responden sebanyak 23% menyatakan sangat tidak setuju; responden sebanyak  71% tidak setuju dan hanya 6% responden menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan meningkat (IPm=0,06). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang negatif.  Hal ini nampak dari semakin berkurangnya warga masyarakat yang ikut serta dalam setiap kegiatan gotong royong yang ada di lingkungannya dikarenakan kesibukan masing- masing dalam mencari nafkah, perubahan tata nilai dari masing-masing warga, juga dikarenakan adanya program
yang tidak bersifat partisipatif. Masyarakat tidak benar- benar dilibatkan secara langsung dari mulai perencanaan hingga pengawasannya. Handoko (2017) menyatakan bahwa masyarakat pesisir sudah terbiasa dengan model pengembangan yang kurang mengikutsertakan keaktifan masyarakat seiring penetrasi kebijakan sentralistik Orde Baru. Selain itu, keberadaan elit-elit yang biasa terlibat dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa, baik elit formal maupun informal, ketika program pengembangan menuntut arus aspirasi dari tingkat bawah, cenderung menimbulkan gesekan politik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Satu hal lain yang penting pula adalah apakah program pengembangan yang bersifat top-down dan bottom-up juga memiliki orientasi untuk menjaga sustainabilitas program, mengingat pada masa lalu banyak program top-down yang tidak berkelanjutan. Masyarakat yang selama ini terbiasa dengan kebijakan top-down.
9. Perusahaan lokal berpartisipasi dalam peles- tarian lingkungan Perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Indra- mayu, dalam hal ini PT. Pertamina, dinilai responden memiliki kepedulian yang cukup baik dalam turut serta melestariakan lingkungan termasuk hutan mangrove. Sebanyak 80% responden menyatakan setuju dan  20% responden menyatakan abstain terhadap pernyataan bahwa perusahaan lokal (PT. Pertamina) berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan (IPm=0,8). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif.PT. Pertamina dianggap masyarakat sebagai salah perusahaan andalan yang ada di lingkungan mereka, yang diharapkan memberikan manfaat yang berarti bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selama ini PT. Pertamina banyak memberikan batuan bagi masyarakat dan lingkungan berupa benih mangrove, pembangunan breakwater, permodalan usaha, pembinaan pendidikan dan latihan, dsb.
10. Pemda sudah  menjalankan tugas pengelolaan lingkungan dengan baik Berkaitan dengan pengelolan hutan mangrove, responden mengharapkan agar pemerintah daerah ber- serta jajarannya dapat lebih baik dalam mengelola hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir sehingga kerusakan lingkungan dapat segera di atasi dan manfaat-manfaat lingkungan lebih bisa dirasakan. Responden sebanyak 46% menyatakan sangat setuju; responden sebanyak  49% menyatakan setuju dan sebanyak  5% menyatakan abstain terhadap pernyataan bahwa pemda sudah menjalankan tugas pengelolaan lingkungan dengan baik (IPm=0,95). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. Responden menilai kinerja pemerintah dalam pengelolaan hutan mangrove selama ini dinilai cukup berhasil yang diindikasikan diantaranya dengan diperolehnya penghargaan Kalpataru dari pemerintah pusat.
Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove

## (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu Jawa Barat)
Hasil rekapitulasi data, dari 10 kriteria yang diguna- kan untuk mengukur  persepsi masyarakat terhadap isu- isu pokok lingkungan ekosistem hutan mangrove di Indramayu disajikan pada gambar berikut.
Gambar  1.  Grafik  Pengukuran  Persepsi    Masyarakat Terhadap Isu Lingkungan Ekosistem Dan Pengelolaan Hutan Mangrove Di Indramayu Menggunakan Skala Likert
Gambar tersebut memperlihatkan bahwa kriteria atau isu pokok lingkungan  nomor 1,2,3,4,6,9 dan 10 menunjukkan nilai skala Likert yang berada pada rentang positif. Ini artinya, responden memiliki persepsi  positif terhadap isu-isu dimaksud. Sementara itu, untuk kriteria nomor 5.7.dan 8, responden memiliki persepsi negatif terhadap isu-isu lingkungan tersebut. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mangrove tidak memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak; penegakan hukum lingkungan dinilai masih sangat kurang memadai; dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan ada kecenderungan mengalami penurunan. Timbulnya pemikiran negatif  terhadap sebagian besar responden berkaitan dengan manfaat mangrove bagi tambak, karena responden memandang manfaat tanaman mangrove hanya dari sisi teknis saja bahwa mangrove sering menye- babkan pengolahan lahan tambak menjadi lebih susah, banyak serasah di lingkungan kolam, timbul proses
pembusukan karena banyaknya serasah, timbul penyakit, dan  tempat tinggal burung yang dianggap hama untuk udang atau ikan budidaya. Mereka umumnya belum memahami dengan baik teknologi silvofishery . Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi para pihak untuk meyakinkan para petambak bahwa tanaman mangrove dalam kegiatan budidaya tambak dapat memberikan manfaat lebih baik. Upaya melakukan perubahan persepsi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi nampaknya perlu terus digalakkan untuk meyakinkan bahwa kehadiran tanaman mangrove di lingkungan tambak dapat sinergis meningkatkan keberhasilan usaha tambak itu sendiri. Hasil penelitian Slamet Jumaedi (2016) menunjukan bahwa pandangan masyarakat terhadap pengelolaan ekosistem  mangrove hanya sebesar 49.1%, artinya masyarakat masih memandang pengelolaan ekosistem mangrove di pesisir (Kota Singkawang) selama ini berjalan kurang baik. Alternatif solusi untuk mengatasi pemasalahan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di pesisir diantaranya dengan memperbaiki dan memperkuat struktur kelembagaan agar lebih efektif sehingga meng- hasilkan performance yang lebih baik. Selanjutnya menurut responden, penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan hutan mangrove di Indramayu dinilai masih sangat kurang dan belum memuaskan. Penegakan hukum di lapangan sering tidak berjalan dengan baik dan proses hukum terhadap pelanggar sering tidak tuntas.  Kondisi seperti ini tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Sering kejadian kasus illegal logging terus terulang. Responden juga berpendapat bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pelestarian lingkungan khususnya hutan mangrove ada kecenderungan mengalami penurunan. Masyarakat mulai individualistis dan mulai kurang perhatian terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan termasuk didalamnya kerusakan ekosistem hutan mangrove.
Tabel 1. Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap Isu Lingkungan Dan Pengelolaan Hutan Mangrove Di Kabupaten Indramayu
No Persepsi Responden (n=35) Indeks Persepsi SS S A TS STS SS S A TS STS 1 2 3 4
5 6
7 8 9 10 Kerusakan wilayah pesisir karena faktor alam Kerusakan wilayah pesisir lebih karena perbuatan manusia Kerusakan hutan mangrove krn abrasi dan kepentingan ekonomi Mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir
Mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak Pengelolan hutan mangrove tanggungjawab Bersama Penegakan hukum dinilai sdh cukup memadai
Partisipasi masyarakat cenderung meningkat Perusahaan lokal berpartisipasi dlm pelestarian Lingkungan Pemda sdh menjalankan tugasnya dengan baik - 24 35 35 - 10 - - - 16 35 11 - - 9 12 - 2 28 17 - - - - 2 - 6 - 7 2 - - - - 24 13 8 25 - - - - - - - - 21 8 - -
- 0.69 1 1 0.26 0.29 - - - 0.46 1 0.31 - - - 0,34 - 0.06 0.80 0.49 - - - - 0.06 - 0.17 - 0.20 0.05 - - - - 0.68 0.37 0.23 0.71 - - - - - - - - 0.60 0.23 - -
Keterangan: SS= sangat setuju (5), S= setuju (4), A= netral/abstain (3), TS= tidak setuju (2), STS= sangat tidak setuju (1).
Partisipasi  Masyarakat Partisipasi dalam era otonomi daerah sekarang ini merupakan isu penting yang terus didorong eksistensinya karena dengan tingginya partisipasi masyarakat akan mengurangi beban biaya pembangunan di daerah dan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masya- rakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan meng- gunakan indeks partisipasi (IP) dari Stuart Chapin (1952). Sementara untuk derajat  keterlibatan masyarakat diukur dengan instrumen partisipasi dari Arnstein (1969) yang dikenal dengan tipologi delapan tangga partisipasi masyarakat ( eight rungs on the ladder of citizen parti- cipation ). Bentuk partisipasi masyarakat berupa kontribusi tenaga, pikiran, waktu dan dana yang dicurahkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan/pelestarian lingkungan.
Di Kabupaten Indramayu kegiatan pelestarian lingkungan hutan mangrove berupa kegiatan penanaman baru dan rehabilitasi sudah cukup banyak dilakukan tercatat sejak tahun 1995 hingga 2009 paling tidak ada sekitar 24 lokasi/desa yang telah mendapat program rehabilitasi hutan mangrove yang dilaksanakan oleh BRLKT,  LH  kabupaten  Indramayu,  Wetland,  OISCA, Himateka IPB, Subdin LH, dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (BP DAS) dan Himapikan UNPAD.
Hasil penelitian mengenai tingkat partisipasi masya- rakat menurut program yang diberikan stakeholder yang ada di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa indeks partisipasinya bervariasi menurut stakeholder yang ada dengan kisaran indeks antara 0,50-1,00. Nilai indeks 1 menunjukkan bahwa derajat partisipasi masyarakat sudah tinggi dalam arti posisi partisipasi berada pada tahapan 8 tangga partisipasi  dimana masyarakat sudah terlibat secara aktif dalam pengawasan kegiatan. Nilai indeks partisipasi kurang dari 1 mengandung arti bahwa derajat partisipasi masyarakat masih rendah. Secara umum, dari seluruh program rehabilitasi hutan mangrove yang pernah dilakukan oleh komponen stakeholder di Indramayu sejah 1995 hingga 2009, indeks partisipasi masyarakat rata- ratanya sebesar 0,59 atau berada pada rentang 0,50-0,60. Ini artinya derajat partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan mangrove masih rendah karena kurang dari 1. Menurut Arnstein (1969) partisipasi masyarakat tersebut berada pada tahap penyampaian informasi dan konsultasi. Arnstein menyebut tingkatan tersebut sebagai tingkat ”tokenisme” yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Selanjutnya Arnstein menjelaskan, jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat diduga
karena masyarakat selama ini terbiasa dengan kebijakan top-down (Handoko 2017).
Secara ideal keterlibatan masyarakat baru dikatakan berpartisipasi secara penuh apabila partisipasi berada pada tahapan delapan, yaitu pengawasan masyarakat atau paling tidak pada tahapan kemitraan dan pendelegasian wewenang. Tiga tangga teratas tersebut masuk kedalam tingkat ”kekuasaan masyarakat” ( citizen power ). Masya- rakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pada tingkat ketujuh dan kedelapan, masyarakat ( non elite ) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu obyek kebijaksanaan tertentu.
Cormick (1979) membedakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan. Dalam partisipasi publik dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan tersebut. Dalam konteks partisipasi masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudu- kannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas dan melaksanakan keputusan.
Dalam faktanya di lapangan masih banyak yang memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi ( public information ), penyu- luhan, bahkan sekedar alat public relation agar proyek tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan. Secara diagramatis, sebaran nilai indeks dan derajat partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan mangrove di Indramayu disajikan pada gambar berikut:
Gambar 2. Sebaran nilai indeks partisipasi masyarakat menurut program stakeholder di Kabupaten Indramayu
Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu Jawa Barat)
Gambar 3. Derajat partisipasi masyarakat dalam peles- tarian hutan mangrove di Indramayu (Model tangga  partisipasi  Arnstein, 1969, dimo- difikasi).
Menurut program kegiatan berdasarkan stakeholder yang ada, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat terjadi pada program kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri yang termasuk dalam program musrenbang desa, dimana nilai indeks partisipasinya (IP) sebesar 1. Ini artinya masyarakat terlibat dari mulai penyampaian informasi, konsultasi hingga pengawasan. Pemerintah desa dalam upaya menyelenggarakan praktek perencanaan RPJM Desa sebaiknya memanfaatkan masyarakat desa terutama yang masih usia muda. Hal ini dimaksudkan supaya dapat memberi masukan atau input- input pembangunan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat( Dahyar Daraba, 2017).
Menurut Airnstein (1969), tiga tangga teratas, kemitraan, pendelegasian wewenang dan pengawasan masyarakat, dikategorikan sebagai tingkat ”kekuasaan masyarakat” ( citizen power ). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat ( non elite ) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu obyek kebijaksanaan tertentu. Namun berdasarkan fakta yang ada program musrenbang belum mencerminkan adanya kemitraan, pendelegasian dan pengawasan masyarakat. Program pembangunan yang dikelola melalui mekanisme musrenbang sebagai program ideal hingga saat ini masih berupa wacana.
Program penanaman dan rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh sivitas kedua perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, yaitu Himateka IPB dan Himapikan UNPAD memiliki nilai indeks partisipasi sebesar 0,63. Artinya derajat partisipasi masyarakat terhadap program yang ditawarkan kedua perguruan tinggi tersebut berada pada tangga ke-enam, yaitu tahap kemitraan. Dengan kata lain, masyarakat dijadikan mitra yang setara untuk sama-sama melaksanakan program tersebut. Tetapi lagi- lagi kemitraan di lapangan masih berada dalam tataran konseptual belum implementatif. Masyarakat seolah-olah
diposisikan sebagai mitra tetapi dalam faktanya posisi mereka tidak sejajar dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan.
Lembaga swadaya masyarakat, Wetland dan OISCA, serta instansi pemerintah, BRLKT, lingkungan hidup dan dinas kehutanan dan perkebunan, nilai indeks partisipasinya sebesar 0,50. Artinya derajat partisipasi masyarakat dalam program penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove yang ditawarkan/diprakarsai oleh kelem- bagaan tersebut berada pada tangga ke-empat, yaitu tahap konsultasi. Dengan kata lain, masyarakat dalam program tersebut hanya diajak konsultasi saja.

## SIMPULAN
Responden memiliki persepsi bahwa kerusakan ekosistem mangrove selain karena faktor alam juga karena perilaku manusia;  mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir; pengelolan hutan mangrove tanggung jawab bersama;  perusahaan lokal harus berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin pelestarian lingkungan dengan baik melalui penegakan hukum lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan masih rendah. Indeks partisipasi masyarakat  dalam program rehabilitasi hutan  mangrove berada pada tahap tokenisme yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arnstein, (1969). Social Participation. Minneapolis, University of Minnesota Press.
Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Sosiohumaniora, Vol. 19 (1): 52-58
Departemen Kelautan dan Perikanan. (2001). Penyusunan Model Perencanaan di Zona Penyangga dan Pemanfaatan Kawasan Sumberdaya Pesisir yang
Berbasis Masyarakat di Indramayu Jawa Barat.
Jakarta.
Diarto. (2012). Partisipasi Mayarakat Dalam Pengelolaan
Lingkungan Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo Di Kota Semarang. Jurnal Ilmu Lingkungan Vol.10 (1): 1-7.
Dinas Perikanan dan Kelautan. (2008). Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. Indramayu DPK Indramayu.
Jumaedi, S. (2016). Nilai Manfaat Hutan Mangrove Dan Faktor-Faktor Penyebab Konversi Zona Sabuk
Hijau ( Greenbelt ) Menjadi Tambak Di Wilayah Pesisir Kota Singkawang Kalimantan Barat. Sosiohumaniora, Vol. 18, (3): 227- 234
Greenfield,  T.  (2002).  Research  Methods  for  Post graduates.  New  York:  Oxford  University  Press Inc.
Gumilar, I. (2010). Strategi Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan. Studi Kasus di Kabupaten Indramayu), Bogor. Disertasi: Institut
Pertanian Bogor.
Handoko, W. (2017). Menjaga Sustainabilitas Pengem- bangan Masyarakat Pesisir Kebumen: Antara Corak Top-Down, Partisipatif dan Inisiasi
Kelembagaan Lokal. Sosiohumaniora, Vol. 19 (3): 244 - 252
Manan, A. (2014). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Kencana, Jakarta.
Stuart, C. (1952). Social Participation Scale. Minneapolis, University of Minnesota Press.