## PELATIHAN TEKNIK BERUNDING PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) PADA SERIKAT PEKERJA DIBAWAH NAUNGAN SARBUMUSI
Yeski Putri Utami 1 , Langga Lagandhy 2 , Eka Saputra 3 , Henry Anggoro Djohan 4
Program Studi D-IV Relasi Industri 1,2,3,4
Politeknik Ketenagakerjaan Email : yeskiputri@polteknaker.ac.id Email : langgalagandhy@polteknaker.ac.id
Email : ekasaputra@polteknaker.ac.id Email : henryanggoro@polteknaker.ac.id

## Abstract
The  aim  of  this  training  activity  is  to  increase  the  knowledge  and  skills  of  Labor  Union  (LU) chairmen and members in Collective Work Agreement (CWA) negotiations. It is hoped that LU under  the  patronage  of  Sarbumusi  can  use  more  effective  negotiation  techniques  in  order  to reach an agreement that benefits both parties, LU and its enterprise. This training was arranged to strengthen SP's position in negotiating with management and promote healthy and productive working  relationships.  The  materials  consist  of  the  introduction  to  Collective  Work  agreement (CWA),  its  regulation,  and  negotiation  techniques.  The  methods  used  were  divided  into  two stages;  preparation  and  implementation  –  presentation,  discussion,  case-study  and  simulation. The impact of this training was excellent because LU was provided with basic knowledge as well as  the  key  to  use  negotiation  techniques  in  pursuing  the  better  prosperity  for  all  workers, especially the members of LU.
Keywords: Collective Work Agreement (CWA), Labor Union (LU), Negotiation techniques

## 1. PENDAHULUAN
Pada  tahun  2024  ini,  dosen  Prodi  D-IV  Relasi  Industri,  Politeknik  Ketenagakerjaan (Polteknaker)  melaksanakan  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  dengan  bekerja sama  dengan  Sarbumusi  Karawang,  Jawa  Barat.  PKM  dilaksanakan  berdasar  pada  permintaan Serikat  Pekerja  (SP)  yang  mengalami  kendala  dan/atau  belum  memiliki  Perjanjian  Kerja Bersama  (PKB)  di  perusahaannya  masing-masing.  Pada  kesempatan  ini,  peserta  yang  hadir adalah  24  SP  yang  diwakilkan  oleh  ketua  dan/atau  sekretarisnya  dengan  jumlah  pekerja  lebih- kurang  40  orang.  Dalam  kegiatan  yang  berjudul  “Pelatihan  Teknik  Berunding  Perjanjian  Kerja Bersama”, para SP yang hadir menyampaikan masalah yang mereka hadapi terkait penyusunan PKB baru atau pun pembaruan PKB yang habis masa berlakunya.
Pengertian  perjanjian  kerja  Bersama  menurut  Pasal  1  ayat  (21)  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  berbunyi  “Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  adalah perjanjian  yang  merupakan  hasil  perundingan  antara  SP  atau  beberapa  SP  dengan  pengusaha atau  beberapa  pengusaha  atau  perkumpulan  pengusaha”  selanjutnya  dalam  penjelasan  yang tercantum  dalam  undang-undang a  quo menjelaskan  bahwa  perjanjian  kerja  Bersama  yang selanjutnya disingkat dengan PKB memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu manajemen perusahaan dan Serikat Pekerja (SP)
Pada  perundingan  penyusunan  PKB  pasca  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2023  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,  atau  yang  lebih  sering  dikenal  sebagai  Undang-Undang  Cipta  Kerja  (UUCK) mengalami berbagai kendala seperti perbedaan penafsiran terhadap suatu definsi, syarat dan hak- hak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. komunikasi  yang tidak selalu lancar dan    kendala  lainnya  yang  terjadi  di  lapangan.  Pada  dasarnya,  perundingan  PKB  tidak  selalu lancar  dan  mudah  disepakati,  terutama  sejak  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2023  tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,  atau  yang  lebih  sering  dikenal  sebagai  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Oleh karena itu, Serikat Pekerja  yang berada dibawah naungan Sarbumusi mengundang Prodi Relasi Industri,  dari  Politeknik  Ketenagakerjaan  (Polteknaker)  untuk  mendapat  pelatihan  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  SP  dalam  menggunakan  teknik  berunding  dalam penyusunan PKB.
Menyikapi  kondisi  diatas,  Sarikat  Buruh  Muslim  Indonesia  (SARBUMUSI)  berinisiatif untuk  membahas  secara  lengkap  dengan  mengundang  perguruan  tinggi  Politeknik Ketenagakerjaan  Program  Studi  Relasi  Industri  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan  SP  dalam  menggunakan  teknik  berunding  dalam  penyusunan  PKB.  Sarbumusi merupakan satu perserikatan pekerja yang berafiliasi dengan salah satu kekuatan politik Islam di Indonesia,  yaitu  Nahdlatul  Ulama  (NU)  (Alfanny,  2001).  Sarbumusi  tersebar  di  berbagai  kota, provinsi  dan  juga  mencapai  tingkat  nasional  dengan  sebutan  Konfederasi  Sarbumusi  (K- Sarbumusi). Pada kesempatan ini, kami diundang oleh Sarbumusi Karawang yang terdiri atas ± 24  SP,  dari  berbagai  bidang  industri  yang  terdapat  di  Karawang.  Beberapa  masalah  yang dihadapi oleh Serikat Pekerja (SP) yang berada di bawah naungan Sarbumusi Karawang, seperti kurangnya  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  berunding  untuk  menyusun  bahkan  untuk memulai membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Beberapa SP bahkan belum memiliki PKB, PKB  yang dalam masa  tenggang  perpanjangan, pengalaman deadlock dalam  berunding, hingga kesulitan menghadapi manajemen yang enggan untuk berunding PKB.
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota SP dalam berunding PKB. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ini, diharapkan SP di bawah naungan Sarbumusi dapat menggunakan teknik berunding yang lebih efektif agar dapat mencapai  kesepakatan  yang  dalam  proses  perundingan  PKB.  Dengan  adanya  pelatihan  ini diharapkan  dapat  memperkuat  posisi  SP  dalam  menjalani  negosiasi  dengan  manajemen  dan mempromosikan  hubungan  kerja  yang  sehat  dan  produktif.  Kegiatan  pelatihan  ini  diharapkan dapat bermanfaat bagi SP yang hadir, yaitu:
1. Meningkatkan Pengetahuan: Peserta pelatihan akan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam  mengenai  konsep  dan  prinsip  berunding  PKB,  serta  teknik-teknik  negosiasi yang efektif.
2. Meningkatkan  Keterampilan:  Peserta  pelatihan  akan  memiliki  kesempatan  untuk mempraktikkan teknik-teknik berunding PKB melalui simulasi dan studi kasus, sehingga dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam berunding.
3. Meningkatkan  Kemampuan  Berunding:  Dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang diperoleh  dari  pelatihan  ini,  diharapkan  peserta  dapat  lebih  efektif  dalam  berunding dengan  manajemen  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  menguntungkan  kedua  belah pihak.
4. Meningkatkan  Hubungan Labor-Management :  Pelatihan  ini  dapat  membantu memperbaiki hubungan  antara serikat  pekerja dan manajemen melalui proses berunding yang saling menguntungkan.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Pelatihan  peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  berunding  PKB  dilakukan  oleh dosen-dosen  dari  Politeknik  Ketenagakerjaan  (Polteknaker).  Metode  yang  digunakan  dalam pelatihan ini dapat mencakup:
1. Tahap  Persiapan:  Komunikasi  awal  dengan  pihak  Sarbumusi,  untuk  mengetahui pengetahuan, atau keterampilan yang dibutuhkan, serta masalah yang dihadapi khususnya dalam penyusunan PKB.
2. Tahap Pelaksanaan
a. Presentasi:  Dosen-dosen  akan  memberikan  presentasi  mengenai  konsep  dan  prinsip berunding  PKB,  teknik  negosiasi,  dan  strategi  untuk  mencapai  kesepakatan  yang saling menguntungkan;
b. Diskusi:  Peserta  pelatihan  akan  diajak  untuk  berdiskusi  mengenai  masalah-masalah yang mereka hadapi dalam berunding PKB dan mencari solusi bersama.
c. Studi  Kasus:  Dosen-dosen  akan  menyajikan  studi  kasus  nyata  mengenai  berunding PKB dan peserta pelatihan akan diminta untuk menganalisis dan mencari solusi atas masalah yang muncul.
d. Simulasi:  Peserta  pelatihan  akan  diberikan  kesempatan  untuk  melakukan  simulasi berunding PKB dengan peran-peran  yang telah ditentukan. Hal ini dapat membantu peserta untuk mempraktikkan teknik-teknik yang telah dipelajari.
Kegiatan  PKM  diawali  dengan  laporan  penyelenggara  yang  disampaikan  oleh  Bapak Langga Lagandhy selaku kepala Program Studi Relasi Industri. Dimana dalam laporan kegiatan tersebut disampaikan bahwa kerjasama pelatihan dan pendampingan ini dapat diberikan kepada anggota Sarbumusi lain di luar Kabupaten Karawang. Setelah itu, dilanjutkan dengan sambutan yang  disampaikan  oleh  Bapak  H.  Pupung  Syaepul  selaku  ketua  DPC  Sarbumusi  Karawang, disampaikan  bahwa  ini  merupakan  kesempatan  besar  bagi  para  anggota  serikat  pekerja  untuk menanyakan, bertukar pikiran mengenai hal-hal yang berhubungan langsung dengan pembuatan, perpanjangan,  serta  pelaporan  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB),  maka  pengabdian  kegiatan masyarakat  (PKM)  perlu  dilakukan  karena,  beberapa  basis  Sarbumusi  belum  memiliki  PKB, PKB perlu diperbarui, dan perundingan yang masih berlangsung di beberapa basis.

## Gambar 1. Pembukaan kegiatan pelatihan teknik berunding PKB

## 3. PEMBAHASAN
Tahapan Penyusunan PKB berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undangan No. 13 tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  dan  Permenaker  No.  28  tahun  2014,  yaitu:  (1)  tahap  persiapan,  (2) tahap perundingan, (3) tahap penyusunan, (4) tahap pendaftaran, dan (5) tahap sosialisasi. Pada dasarnya, teknik berunding dipakai pada tahap perundingan dan penyusunan PKB. Dimana pada tahap  ini  akan  terjadi  tawar-menawar  antara  manajemen  Perusahaan  dan  SP.  Berdasarkan informasi saat  persiapan,  diskusi  dan studi-kasus  terhadap masalah  yang dihadapi  SP pada hari pelaksanaan pelatihan, terdapat berbagai masalah atau kasus yang memerlukan teknik berunding sebagai berikut.
1. Perselisihan yang terjadi ketika berunding PKB
Kasus yang terjadi di salah satu SP adalah terjadi deadlock atau tidak mencapai kesepakatan, sehingga terjadi perselisihan antara manajemen dengan SP. Pada kasus ini, ketika berunding PKB,  terjadi  tawar-menawar  terkait  dengan  hak,  contohnya  pesangon,  maka  perselisihan
yang terjadi pasti perselisihan kepentingan. Perlu ditekankan bahwa setiap perundingan PKB maka,  perselisihan  yang  terjadi  adalah  perselisihan  kepentingan,  yaitu  perselisihan  yang timbul  dari  perbedaan  pendapat  dalam  merumuskan  suatu  ketentuan  yang  ingin diberlakukan  di  dalam  perusahaan  (Imam,  2004).  Pada  umumnya,  SP  akan  merespon keadaan ini dengan mogok kerja atau demo, dan menimbulkan kerugian baik untuk pekerja maupun perusahaan.
Dalam  menanggapi  keadaan  seperti  ini,  terdapat  tiga  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh SP  maupun  manajemen  perusahaan  yaitu  melalui  Perundingan  Bipartit;  dan  Tripartit. Menurut  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial  (UU  PPHI)  pasal  3,  Perundingan  Bipartit  adalah  perundingan  antara pengusaha/gabungan pengusaha dan pekerja/serikat pekerja atau antar serikat pekerja dalam satu  perusahaan  yang  berselisih,  dimana  masalah  yang  dirundingkan  secara  bipartite  harus diselesaikan  dalam  30  hari.  Jika  tidak  mencapai  kesepakatan,  maka  perundingan  dianggap gagal sehingga dapat diteruskan pada Tripartit.
Penyelesaian  perselisihan  secara  tripartit  dapat  dilakukan  secara  mediasi,  konsiliasi, dan arbitrase. Jika pada tahap tripartit, SP dan manajemen Perusahaan tidak juga mencapai kesepakatan, maka perselisihan kepentingan, maka pihak yang berselisih dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Oleh karena itu, kami menyarankan pada SP  agar  tidak  memilih  cara  mogok  kerja  atau  demo  sebagai  langkah  awal  dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan dalam perundingan PKB.

## Gambar 2. Peserta Pelatihan Teknik Berunding PKB – Sarbumusi Karawang
2. Perundingan PKB sulit dilaksanakan karena perusahan memiliki banyak cabang
Pada  kesempatan  ini,  salah  satu  SP  juga  menyampaikan  kesulitan  yang  dihadapi  dalam menyusun PKB yaitu perusahaan memiliki banyak cabang di beberapa kota. Sehingga sulit untuk  mendirikan  SP  dan  koordinasi  dengan  pihak  cabang.  Hal  ini  juga  dialami  oleh  SP yang berada di perusahaan besar namun tidak di satu lokasi yang sama. Beberapa hal  yang dapat dilakukan jika belum ada SP adalah dengan hanya mendirikan satu SP di kantor pusat, dan  mendirikan  Dewan  Perwakilan  Cabang  (DPC)  yang  keanggotaannya  diatur  dalam Anggaran  Dasar  Rumah  Tangga  (ADRT)  SP  pusat.  Hal  ini  akan  memudahkan  SP  untuk pelaksanaan perundingan nantinya.
Namun,  jika  masing-masing  cabang  juga  sudah  mendirikan  SP,  perundingan  dan penyusunan PKB tetap harus dilaksanakan di kantor pusat, karena berdasarkan pada pasal 15 Permenaker  No.  28  tahun  2014,  satu  perusahaan  hanya  boleh  memiliki  satu  PKB  yang berlaku untuk semua pekerja baik yang berstatus PKWT maupun PKWTT. Namun demikian Permenaker  28/2014  juga  mengatur  lebih  lanjut  bahwa  perusahaan  dapat  membuat  1  PKB induk,  dimana  perusahaan  cabang  dapat  membuat  PKB  turunan  yang  merupakan
pelaksanaan  PKB  induk  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  cabang  masing-masing.  Hal  ini, diharapkan  dapat  menjadi  jalan  tengah  agar  perundingan  PKB  tetap  berjalan  dan  tidak mengalami kondisi deadlock antara SP dan manajemen perusahaan.

## Gambar 3. Peserta Pelatihan menyampaikan kasus/kesulitan yang dihadapi dalam perundingan PKB.

## 3. Perundingan PKB di perusahaan yang memiliki lebih dari satu Serikat Pekerja (SP)
Berdasarkan  diskusi  yang  terjadi  pada  saat  pelatihan,  terdapat  dua  SP  berbeda  dari perusahaan  yang  sama.  Kondisinya,  PKB  pada  perusahaan  ini  akan  berakhir  masa berlakunya  pada  Juni  2024  dan  mereka  akan  segera  melaksanakan  perundingan  dan penyusunan  PKB.  Namun,  anggota   SP  tidak  dapat  menentukan  siapa  atau  SP  mana  yang akan berunding PKB dengan manajemen perusahaan.
Hal ini sudah diatur dalam Permenaker No. 28/2014 yang menjelaskan bahwa SP yang berhak berunding PKB adalah S yang memiliki anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh pekerja di perusahaan. Apabila hanya terdapat satu SP dengan keanggotaan yang kurang dari 50%,  maka  SP  tersebut  dapat  mewakili  pekerja  dalam  perundingan  PKB  setelah  mendapat dukungan dari pekerja di luar keanggotaan SP, hingga memenuhi syarat yaitu lebih dari 50% pekerja.  Selanjutnya,  jika  perusahaan  memiliki  lebih  dari  satu  SP,  maka  yang  dapat berunding  PKB  maksimal  3  SP  dengan  jumlah  anggota  minimal  10%  dari  jumlah  pekerja pada perusahaan tersebut.
Penting  untuk  digaris  bawahi,  jangan  sampai  terjadi  keributan  antar  SP,  karena  pada dasarnya  SP  bertujuan  memperjuangkan  hak-hak  pekerja  agar  menjadi  lebih  baik.  Jika  SP pada  perusahaan  A,  misalnya  ada  4,  setiap  SP  dapat  berunding  untuk  menyatukan pendapat/suara  untuk  disampaikan  pada  manajemen  perusahaan.  Jadi,  bukan  masalahnya bukan siapa yang berunding, tetapi apa yang akan disampaikan dalam perundingan PKB.
4. Perbedaan pandangan terhadap aturan dan Undang-Undang yang berlaku.
Salah  satu  SP  menyampaikan  keinginan  anggota  yang  bertentangan  dengan  aturan  dan Undang-Undang yang berlaku, dimana perusahaan ingin segera melakukan pembaruan PKB namun  SP  tidak  setuju  dengan  klausul  yang  akan  diperbarui,  terutama  yang  merujuk  pada Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Hal  ini  sangat  menantang  dan  setiap  perundingan  selalu berakhir ricuh, tidak mencapai kesepakatan.
Pada  dasarnya,  aturan  di  perusahaan  harus  mengacu  atau  mengatur  lebih  baik  dari peraturan atau Undang-Undang yang berlaku. Namun, apapun ketentuan yang diatur di PKB
dapat berlaku pada suatu perusahaan jika kedua belah pihak yaitu SP dan Perusahaan sama- sama  “sepakat”.  Jika  permasalahannya  mengacu  pada  satu  atau  dua  klausul  hingga menyebabkan deadlock maka  cara  yang  pertama  adalah  dengan  melakukan  perpanjangan PKB,  jika  sudah  melewati  masa  berlaku  2  tahun  sejak  didaftarkan  pada  Dinas Ketenagakerjaan  setempat.  Perpanjangan  dapat  dilakukan  secara  terus-menerus  selama kedua  belah  setuju/sepakat  karena  tidak  ada  batasan  dalam  aturan  pemerintah  mengenai berapa kali perpanjangan PKB dapat dilakukan.
Cara kedua dapat  dilakukan, jika salah satu  pihak sudah tidak setuju pada pengajuan perpanjangan  PKB  yang  telah  habis  masa  berlakunya.  Teknik  berunding  atau  tawar menawar  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  “ bargaining”. Menurut  Sukirno  (2002), bargaining adalah  negosiasi,  kapasitas  satu  pihak  untuk  mendominasi  yang  lain  karena pengaruhnya, kekuatan, ukuran atau status, atau melalui kombinasi dari taktik persuasi yang berbeda.  Dalam  teori  ini, bargaining sama  dengan  tawar-menawar  untuk  mendapatkan keuntungan, khususnya, yang akan digunakan dalam perundingan PKB.
Dalam melakukan bargaining , SP harus mampu menganalisis dan menimbang klausul yang  dapat  dijadikan  bahan  tawar-menawar  dengan  pihak  perusahaan.  Klausul  mana  yang nilainya akan diturunkan oleh perusahaan dan klausul mana yang perlu ditingkatkan nilainya agar  dapat  mengganti  nilai  klausul  yang  diturunkan.  Contoh:  besaran  pesangon  yang mengacu  pada  Undang-Undang  Cipta  Kerja  lebih  kecil  daripada  yang  diatur  dalam  UU Ketenagakerjaan.  Sejatinya,  pekerja  lebih  memilih  pengaturan  yang  merujuk  pada  UU Ketenagakerjaan, namun  perusahaan  lebih memilih  mengacu pada UU Cipta Kerja. Dalam hal  ini,  SP  bisa  menerima  permintaan  Perusahaan  tetapi  dengan  syarat  klausul  yang  lain ditambahkan,  misalnya  jika  pesangon  dikurangi,  maka  perusahaan  harus  menambahkan klausul pembayaran pensiunan bulanan.
Gambar 4. Diskusi dan studi kasus

## Teknik Berunding PKB
Berdasarkan  hasil  diskusi  dan  studi  kasus  yang  dilakukan  selama  pelatihan,  teknik berunding  memegang  peranan  penting  dalam  penyusunan  PKB  karena  memungkinkan  pihak yang  terlibat  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  adil  dan  saling  menguntungkan  melalui  dialog interaktif,  tukar-menukar  informasi,  dan  negosiasi.  Dengan  menerapkan  teknik  berunding  yang efektif,  pihak-pihak  yang  terlibat  dapat  meredakan  konflik,  memperkuat  hubungan  kerja,  dan menciptakan  lingkungan  kerja  yang  harmonis.  Proses  berunding  yang  baik  juga  dapat memberikan  hasil  yang  lebih  berkelanjutan  dan  meningkatkan  kepuasan  bagi  semua  pihak terkait. Contoh-contoh teknik berunding yang sering digunakan dalam dunia kerja antara lain:
1. Bargaining :  Setiap  pihak  berusaha  untuk  memaksimalkan  hasil  yang  menguntungkan dirinya,  baik  SP  maupun  perusahaan  dan  mencari  cara  untuk  meminimalkan  kerugian dalam berunding mengenai klausul yang akan tertera di PKB.
2. Pendekatan Win-Win :  Memastikan  bahwa  hasil  dari  berunding  memberikan  keuntungan bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Dalam  hal  ini,  isi  PKB  disepakati  karena  memberikan keuntungan bagi SP maupun perusahaan.
3. Focus Group Discussion (FGD) : Melibatkan kelompok terfokus untuk membahas topik- topik  tertentu  secara  mendalam.  Hal  ini  dapat  menjadi  alternatif  bagi  perusahaan  yang memiliki  banyak  SP  atau  banyak  cabang,  FDG  dapat  dilakukan  oleh  SP  sebelum berunding dengan manajemen Perusahaan.
4. Analisis  SWOT:  Menganalisis  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman  dari  setiap proposal  atau  usulan  untuk  meningkatkan  keputusan  berunding.  Analisis  SWOT  dapat dilakukan untuk menguatkan argumen dalam menetapkan klausul agar semua pihak yang berunding  paham  dengan  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  dari  aturan  yang akan disepakati bersama. SWOT hanya dilakukan jika sulit mencapai kesepakatan untuk klausul tertentu.
Teknik  berunding  tersebut  adalah  teknik  yang  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan kasus-kasus serupa dengan yang telah didiskusikan dalam pelatihan teknik berunding PKB pada SP yang berada dibawah naungan Sarbumusi. Dengan menerapkan teknik-teknik berunding yang sesuai, diharapkan proses penyusunan PKB dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

## 4. KESIMPULAN
Proses  penegosiasian  dalam  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  melibatkan  SP  dan pengusaha/manajemen  perusahaan.  Berikut  adalah  beberapa  informasi  mengenai  proses penegosiasian PKB:
1. Perundingan Musyawarah: PKB dibuat melalui perundingan musyawarah antara  SP dan pengusaha/manajemen  perusahaan Dalam  proses  ini,  kedua  belah  pihak  berusaha mencapai  kesepakatan  mengenai  hak  dan  kewajiban  yang  terkait  dengan  pelaksanaan produksi barang atau jasa, tata tertib, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2. Jumlah  Serikat  Pekerja  (SP):  Jika  dalam  satu  perusahaan  terdapat  lebih  dari  satu  SP, maka SP yang dapat berunding dengan perusahaan adalah yang memiliki jumlah anggota terbanyak,  dengan  batasan  maksimal  tiga  SP.  Setiap  SP  yang  berhak  mewakili  pekerja dalam perundingan harus memiliki anggota minimal 10% dari jumlah seluruh pekerja di perusahaan.
3. Dukungan Anggota: Jika  SP tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh pekerja di  perusahaan, mereka dapat  mewakili  pekerja dalam perundingan PKB setelah mendapatkan dukungan lebih dari 50% dari jumlah seluruh pekerja di perusahaan melalui pemungutan suara
4. Keterlibatan Advokat: Dalam proses penegosiasian PKB, pihak-pihak yang terlibat, yaitu SP  dan  pengusaha/manajemen,  dapat  melibatkan  advokat  sebagai  pendamping  dalam perundingan.
Dalam  proses  perundingan  PKB,  penting  bagi  kedua  belah  pihak  untuk  saling memahami,  menghargai,  dan  mempercayai  satu  sama  lain.  PKB  merupakan  dokumen  yang krusial bagi perusahaan dan SP dalam menyelesaikan masalah atau perselisihan yang terjadi

## 5. ACKNOWLEDGMENT
Ucapan  terima  kasih  kami  sampaikan  pada  Politeknik  Ketenagakerjaan,  dibawah naungan  Kementerian  Ketenagakerjaan  yang  telah  memberikan  dana  untuk  melaksanakan
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dalam  bentuk  “Teknik  Berunding  Perjanjian  Kerja  Bersama (Pkb) Pada Serikat Pekerja Dibawah Naungan Sarbumusi”

## DAFTAR PUSTAKA
Alfanny.  (2001). Sarikat  Buruh  Muslimin  Indonesia  (Sarbumusi) 1955-1973, Abstrak Skripsi Universitas
Indonesia,
http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20156683&lokasi=local
Imam Syahputra Tunggal. (2004). Hukum Ketenagaan Indonesia , Jakarta: Harvarindo.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Republik Indonesia, Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  No.  28  Tahun  2014  tentang  Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
Sukirno, Sadono. 2002. Teori Mikro Ekonomi. Cetakan Keempat Belas . Jakarta: Rajawali Press.