## Konsep Rasionalitas Islami dan Implikasinya terhadap Pengembangan Studi Ekonomi Islam

## A. Dimyati
Institut Pesantren Mathali’ul Falah Pati Email Korespondensi: dimyati@ipmafa.ac.id
Abstract The study of Islamic rationality is the starting point for the theorizing of Islamic economics. Based on this concept, this article aims to elaborate rationality based on the concepts of classical Islamic thinkers, such as al- Gazali, Ibn Khaldun, Ibn Miskawaih and al-Mawardi. Through a search of their writings, the author intends to reconstruct the original concept of rationality from Islam. Then with the approach used by economic critics, the concept of rationality was expanded. The results of this study indicate that the rigidity of the concept of rationality in the Neoclassical school is undeniable. The behavior of actors in the economy is not only repetitive actions that can be quantified, but must be extended as part of the social system. Especially in the concept of Islamic rationality, economic behavior is also closely related to the position of humans as servants of Allah so that they have a spiritual dimension.
Keywords: Islamic rationality, Islamic Economics,

## Abstrak
Kajian  tentang  rasionalitas  Islam  merupakan  titik  tolak  bagi  teorisasi  ekonomi  Islam. Berdasarkan  konsep  tersebut,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengelaborasi  rasionalitas berdasarkan  konsep-konsep  pemikir  Islam  klasik,  seperti  al-Gazali,  Ibn  Khaldun,  Ibn Miskawaih  dan  al-Mawardi.  Melalui  penelusuran  tulisan-tulisan  mereka,  penulis  bermaksud merekonstruksi konsep rasionalitas yang asli dari Islam. Kemudian dengan pendekatan yang digunakan  oleh  para  kritikus  ekonomi,  konsep  rasionalitas  diperluas.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  kekakuan  konsep  rasionalitas  dalam  aliran  Neoklasik  tidak  dapat disangkal.  Perilaku  para  pelaku  ekonomi  bukan  hanya  tindakan  berulang  yang  dapat dikuantifikasi tetapi harus diperluas sebagai bagian dari sistem sosial. Khususnya dalam konsep rasionalitas Islam, perilaku ekonomi juga erat kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai hamba Allah sehingga memiliki dimensi spiritual.
Kata Kunci : Rasionalitas Islami, Ekonomi Islam

## A. Pendahuluan
Studi Ekonomi Islam selama ini mengikuti arus utama yang menempatkan manusia sebagai  makhluk  rasional.  Pemikiran  ini  bertolak  dari  rumusan  kriteria  ilmiah ala Positivisme  yang  mengharuskan  setiap  ilmu  harus  memiliki  kemampuan  melakukan

## prediksi
1 dan eksplanasi 2 terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi (oleh Cal Hempel dan Peter Oppenheim, sebagaimana dikutip Agus Sugiyono, disebut logika simetri logical symmetry ). Logika simetri ini mendapat banyak kritikan, yaitu bahwa prediksi tidak harus berimplikasi  pada  penjelasan  dan  sebaliknya.  Sedangkan  kemampuan  eksplanasi digunakan untuk menerangkan kejadian alam maupun masyarakat yang telah terjadi. 3 Pada gilirannya, kepentingan ilmu ekonomi untuk melakukan prediksi secara akurat membawa pada pilihan untuk menarik hipotesis melalui penggunaan model-model kuantifikasi dan analisis matematik.
Adanya kecenderungan kuantifikasi ilmu ekonomi tidak terlepas dari cara pandang ilmu ekonomi terhadap perilaku manusia sehingga ia juga disebut sebagai ilmu perilaku ( behavior  science ).  Dalam  perspektif  ilmu  ekonomi,  perilaku  manusia  diasumsikan sepenuhnya rasional. Problemnya, kriteria rasional dibatasi dengan dua hal, pemenuhan kepentingan pribadi ( self interest ) dan memaksimalkan manfaat atau nlai guna ( maximization of utility ). Baik kepentingan pribadi maupun nilai guna didasarkan kalkulasi-kalkulasi biaya. Seseorang dianggap rasional jika biaya yang dikeluarkan lebih sedikit daripada nilai guna yang diterima. 4
Faktanya,  perilaku  manusia  tidak  selalu  sejalan  dengan  kriteria  rasional  menurut definisi ilmu ekonomi. Kaum Neoklasik boleh saja membatasi perilaku manusia sebagai gejala ekonomi, terutama harga dan kuantitas barang dan jasa. Dalam ekonomi makro perilaku ekonomi direpresentasikan oleh volume uang, pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi dan deflasi. Perilaku jenis kedua inilah yang selama ini diukur dengan statistik. Akan tetapi,  tidak  jarang  perilaku  manusia  dipengaruhi  oleh  moral,  terutama  agama,  seperti bersedekah,  berpuasa  dan  tindakan  karitatif  lain.  Apakah  ketika  seseorang  bersedekah dianggap tidak rasional karena pelakunya tidak dapat mengoptimalkan kepuasan? 5
Kuantifikasi perilaku ekonomi pada satu sisi mungkin memudahkan tujuan prediksi dan  eksplanasi,  tetapi  pada  sisi  lain  terjebak  pada  simplifikasi  ilmu  ekonomi  terhadap
1 Tujuan prediksi dalam ilmu ekonomi berkaitan pengetahuan inferensial yang dikatakan sebelum terjadinya sebuah  peristiwa  ekonomi  yang  benar-benar  akan  terjadi  atau  diharapkan  terjadi  yang  dibuat  berdasarkan keteraturan yang ditemukan dalam pengalaman masa lalu. Tim Penulis Rosda, Kamus Filsafat, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2009, lema “Prediction”, 236.
2 Fungsi  eksplanasi  dalam  ilmu  ekonomi  memiliki  pengertian  sebagai  penjelasan  tentang  fenomena, aktivitas, fungsi dan tindakan ekonomi yang saling terkait. Penjelasan di sini bersifat ilmiah ( scienific explanation ) maupun  mekanis  ( mechanistic  explanation ). Penjelasan  ilmiah  dalam  ekonomi  dilakukan  dengan  cara mendeskripsikan  apa  struktur  dan  proses  ekonomi  atau  menunjukkan  bagaimana  seseorang  melakukan  suatu tindakan ekonomi.. Ibid, “explanation”, 109-110.
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif ,  Bandung: Alfabeta, 2017, 4.
4 M. Firmansyah dkk., “Perdebatan Rasionalitas dalam Menjelaskan Terbentuknya ada Seleksi Pegawai Negeri”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 13 No. 1, Juli 2012, 70.
5 Dawam Rahardjo, Kritik Nalar Islamisme dan Kebangkitan Islam (Jakarta: Freedom Institute, 2012) , 121.
perlaku  ekonomi  disebut  oleh  dawam  Rahardjo  sebagai  naïf  dan  mengingkari  realitas. Semestinya perilaku ekonomi dikebalikan pada rumusan awal ketika ekonomi pertama kali hadir dalam wujud yang lebih relevan dengan sekarang. Dalam hal ini ekonomi Islam semestinya mengajukan antitesis dengan memaparkan konsep rasionalitasnya sendiri yang dibangun  di  atas  kerangka  hubungan  segitiga  ( triangle relationship )  individu-tuhan- masyarakat. Berdasarkan hubungan segitiga tersebut, manusia dalam ekonomi Islam tidak terisolir  dalam  rasionalitas  sempit  sebagaimana  dalam  ekonomi  konvensional.  Perilaku manusia  dalam  ekonomi  Islam  tidak  hanya  didasarkan  pada tendensi  pemenuhan kebutuhan dan maksimisasi profit, tetapi mempertimbangkan kemaslahatan luas menurut garis  syari’at  Islam.  Konsep  inilah  yang  penulis  sebut  sebagai  rasionalitas  Islami  dan menjadi dasar bagi pengembangan studi ekonomi Islam.
Topik tentang rasionalitas Islam menjadi salah satu pusat perhatian dalam penelitian ekonomi Islam. Hal tersebut tidak terlepas dari kedudukannya yang sangat penting ketika seseorang ingin memahami basis teori ekonomi Islam dan perbedaannya dengan sistem ekonomi lain. Oleh karena itu sejumlah penelitian mengulas topik ini dalam perspektif yang berbeda-beda. Dewi Maharani dan Taufiq Hidayat misalnya, dalam tulisannya yang berjudul Rasionalitas Muslim, Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam membahas konsep rasionalitas sebagai perlaku konsumen muslim. Penelitian literatur yang mereka lakukan menyimpulkan bahwa rasionalitas perilaku muslim dalam aktifitas konsumsi harus dilandasi  pada  tujuan  maslahah  yang  dikategorikan  ke  dalam dharuriyah,  hajiyah dan tahsiniyah. 6
Sedangkan Ali Amin  Isfandiar mencoba menelusuri aspek mendasar dalam konsep rasionalitas  melalui  pendekatan  kebahasaan.  Tulisannya  yang  berjudul Melacak  Teori Rasionalitas Ekonomi Berbasis Islamic Ethics berhasil membongkar akar makna kata rasinalitas kemudian  menghubungkannya  dengan  teori-teori  dalam  ekonomi  Islam. 7 Dengan pendekatan  yang  berbeda  Muhammad  Ngasifudin  melakukan  studi  komparasi  antara konsep rassionalitas Islam dengan Kapitalisme. Dalam artikel yang berjudul Rasionalitas dalam  Ekonomi  Islam, Ngasifuddin  juga  memperkaya  pembahasannya  dengan menghadirkan  postulat-postulat  rasionalitas,  serta  implikasinya  terhadap  beberapa  sub topik, seperti konsep harta, kepemilikan, dan kesejahteraan. 8
6 Dewi  Maharani  dan  Taufiq  Hidayat,  “Rasionalitas  Muslim,  Perilaku  Konsumsi  dalam  Prespektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 3, 2020.
7 Ali Amin Isfandiar, “Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethics”, Muqtashid, Volume 6 Nomor 2, Desember 2015.
8 Muhammad Ngasifudin, “Rasionalitas dalam Ekonomi Islam”, Al-Intaj, Vo.4 No. 2, 2018.
Berbagai rumusan postulat rasionalitas Islam berguna untuk menganalisis perilaku ekonomi Islam, seperti perilaku konsumsi. Menurut Dita Afrina dan Siti Achiria dalam artikel berjudul “Rasionalitas Muslim terhadap Perilaku Israf dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam”, konsumsi Islami tidak boleh berlebih-lebihan ( israf ) dan sia-sia ( tabzir ). Perilaku konsumsi Islam sebaliknya harus memperhatikan variabel halal dan haram serta diimbangi  dengan  pemenuhan  kewajiban  zakat  dan  pengeluaran  karitatif  lain,  seperti shadaqah dan infaq. 9
Pada  tataran  praksis,  rasionalitas  dapat  diukur  dari  kepatuhan  syari’ah  ( shari’ah compliace ) pada institusi binsis seperti perbankan syari’ah. Dimas Bagus Wiranatakusuma dkk melalui melakukan pengukuran tersebut melalui tulisannya berjudul “Kajian Konsep Rasionalitas dan Maslahah dalam pengembangan Perbankan Syari’ah: Studi Perbandingan antara  Indonesia  dan  Malaysia”.  Melalui  analisis  fungsi  permintaan  Hicsian  dan Marshalian,  Dimas  dkk  menemukan  bahwa  maslahah  yang  merupakan  aktualisasi rasionalitas Islam pada perbankan syari’ah di Indonesia lebih besar dibanding di Malaysia. Maslahah  dapat  ditingkatkan    jika  usaha  yang  diarahkan  pada  perbuatan  baik  bisa dimaksimalkan. Bagi perbankan syari’ah perbuatan baik tersebut tercermin dalam usaha atau produk jasa yang dikembangkan. 10
Meskipun memiliki kesamaan topik, rasionalitas, akan tetapi beberapa tulisan di atas tidak ada satupun yang menggunakan pendekatan studi tokoh. Paparan konsep rasionalitas Islam dalam beberapa tulisan di atas lebih menekankan pada pemetaan kesamaan dan perbedaan  konsep  rasionalitas  dalam  ekonomi  Islam  dan  ekonomi  konvensional. Sedangkan  dalam  tulisan  ini,  posisi  pemikiran  tokoh  menjadi  sangat  penting  karena tujuannya  adalah  merekonstruksi  gagasan  dari  para  intelektual  klasik  Islam  tentang rasionalitas. Gagasan tersebut pada awalnya disajikan dalam perspektif filsafat, tasawuf bahkan fiqh.
Meskipun demikian, otentisitas pemikiran para tokoh seperti al-Gazali, Ibn Khaldun, Ibn Miskawah, al-Mawardi dan Ibn Miskawaih tetap memiliki relevansi yang kuat dengan ekonomi Islam.  Pemikiran para tokoh tersebut tentang manusia dan perilakunya sangat relevan  untuk  direkonstruksi  menjadi  konsep  rasionalitas  Islami.  Melalui  kritik internal_mengkaji  topik rasionalitas dari  karya para tokoh yang telah disebutkan_ dan kritik  eksternal_melakukan perbandingan antar sumber_ rekonstruksi konsep rasionalitas
9 Dita Afrina dan Siti Achiria, “Rasionalitas Muslim terhadap Perilaku Israf dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam”, Ekbis, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 No. 1, 23-38.
10 Dimas Bagus Wiranatakusuma dkk “Kajian Konsep Rasionalitas dan Maslahah dalam pengembangan Perbankan Syari’ah: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia”, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, vol. 17 Nomor 1 April 2016, 77-88.
ekonomi Islam dilakukan. Sedangkan untuk memperluas cakupan pembahasan, penting menghadirkan  kritik  rasionalitas  ala  neoklasik  yang  dikemukakan  para  ekonom  anti mainstream seperti seperti Boulding  dan sosiologi ekonomi.
Menurut  Boulding,  dalam  mengkaji  ekonomi  tidak  cukup  hanya  memusatkan perhatian  pada  perilaku  individu  sebagai homo  economicus. Secara  spesfisik  ia merekomendasikan agar melibatkan perspektif politik, sebab: pertama, ilmu ekonomi juga membahas faktor  kekuasaan dan kekuatan dalam persoalan ekonomi, sehingga masalah ekonomi perlu dianalisis dari pendekatan ilmu politik (politik-ekonomi). Alokasi sumber daya yang menjadi problem utama dalam ekonomi dipandang sebagai masalah kekuasaan atau  politik. Kedua, bahwa  gejala  politik  semestinya  juga  dipandang  sebagai  masalah ekonomi. Gejala kekuasaan (politik) dianggap sebagai suatu sumber daya sehingga harus dikelola menurut prinsip-prinsip ekonomi yang efisien. 11
Sedangkan studi sosiologi ekonomi menegaskan bahwa sebenarnya tugas ekonomi bukan  melakukan  prediksi,  tetapi  sekedar  mendeskripsikan  dan  menjelaskan  secara mendalam terhadap suatu fenomena secara kualitatif, mengungkap apa yang ada di balik realitas. 12 Justru  karena  keengganan  itu,  dalam  menjelaskan  perilaku  manusia  sosiologi memiliki  lebih  banyak  pilihan  metode  seperti  hermeneutik,  etnografi,  fenomenologi, sejarah dan sebagainya. Jika dalam ekonomi data yang digunakan harus data resmi (data skunder), maka data yang digunakan dalam sosiologi ditelusuri langsung dari lapangan, sehingga  lebih  kaya  dan  lebih  mampu  menelisik  dimensi  dalam  pada  diri  manusia. 13
Keluwesan  pandangan  ekonomi  politik  dan  sosiologi  tersebut  digunakan  untuk kepentingan rekonstruksi konsep rasionalitas islami.

## B. Pembahasan
1. Diskursus Rasionalitas Ekonomi
Sekalipun dianggap sebagai isu paling mendasar dalam ilmu ekonomi, para pakar tidak pernah benar-benar sepakat tentang definisi rasionalitas. Aliran Neoklasik menekankan asumsi rasionalitas ekonomi pada dua aspek, yaitu kepentingan pribadi ( self interest ) dan maksimisasi fungsi guna ( maximization of utility ). Secara teknis manusia selalu melakukan kalkulasi-kalkulasi manfaat dan biaya dalam setiap keputusan dan tindakannya. Keputusan dan  tindakan  dianggap  rasional  apabila  biaya  lebih  kecil  daripada  fungsi  guna  yang diperoleh.  Sementara  faktor-faktor  eksternal  seperti  nilai  dan  aturan  yang  berlaku  di
11 Ibid., 123. 12 Damsar dan Indrayani, Pengantar Sosiologi Ekonomi, ed. 2, cet. 3. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 47.
13 Ibid, 48.
masyarakat,  sekalipun  seringkali  mempengaruhi  keputusan  dan  tindakan,    tidak diperhitungkan sama sekali. 14
Rasionalitas  ala  Neoklasik  terbentuk  dari  perkenalan  langsung  ( direct  aquitance ) seseorang  dengan  obyek  perilaku  yang  teriri  atas  tiga  komponen,  yaitu:  pengalaman ( experience ), pemahaman ( understanding ) dan persepsi ( perception ). Perilaku rasional seseorang pada umumnya didasarkan pada pengalaman yang dia peroleh, dipelajari dan dijadikan dasar atas suatu tindakan. Pengalaman membentuk memori yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Sedangkan memahami adalah dasar bagi rasionalitas, dalam arti seseorang tidak  mungkin  melakukan  suatu  tindakan  yang  tidak  dia  pahami.  Sedangkan  persepsi memicu suatu perilaku, seperti persepsi atas manfaat suatu tindakan, serta konsekuensi atas tindakannya. Jika seseorang mempersepsikan tindakannya bermanfaat dan berakibat baik, maka dia akan melakukannya, dan sebaliknya. 15
Sementara  itu,  kebiasaan  ( habits )  dan  rutinitas  ( routins )  dianggap  sebagai  faktor pembentuk rasionalitas oleh kalangan Old Institutional Economics (OIE). Keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok berdasarkan pengetahuan dan pengalaman  menjadi parameter  rasionalitas.  Bagi  Veblen_pemuka  OIE_  kebiasaan  dan  rutinitas  berperan sebagai  pembentuk  raionalitas.  Dukungan  terhadap  pendapat  OIE  datang  dari New Institutional Economics (NIE) yang menyatakan bahwa rutinitas yang dilakukan seseorang dapat membentuk kebiasaan baru sehingga pada saaat dibutuhkan mengambil keputusan tanpa berpikir, itulah yang dimaksud dengan rasionalitas. 16
Konsep  rasionalitas  mengalami  perluasan  definisi  di  tangan  sosiologi  dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan norma, nilai, struktur sosial dan faktor-faktor eksternal  di  luar  diri  individu.  Sementara  kalangan  psikolog  justru  memperkuat  faktor internal berupa kepribadian individu. Dengan begitu, tindakan individu tetap dikatakan rasional sekalipun berbeda dengan anggota kelompoknya karena hal itu mencerminkan kepribadian si pelakunya. 17
Sekalipun  memiliki  perspektif  yang  berbeda-beda,  kriteria  rasionalitas  di  kalangan ekonomi,  sosiolog  dan  psikolog  memiliki  benang  merah,  dimana  faktor  penentu rasionalitas adalah hal-hal yang bersifat nisbi. Baik pengalaman, pemahaman dan persepsi ala Neoklasik, kebiasaan dan rutinitas menurut OIE dan NIE tidak memiliki parameter yang  jelas.  Sebab  parameter  yang  sudah  disebutkan  di  atas  akan  selalu  mengalami
14 M. Firmansyah, dkk, “Perdebatan”, 71.
15 Ibid., 73.
16 Ibid, 75-77.
17 Ibid, 79-80.
perubahan  sehingga  kriteria  rasionalitas  juga  akan  berubah.  Sekalipun  sosiolog memasukkan unsur norma dan nilai, tetapi lagi-lagi keduanya terbentuk oleh kesepakatan kelompok masyarakat. Apalagi penekanan yang berlebihan kalangan psikolog terhadap unsur kepribadian. Konsekuensinya adalah, tidak ada kriteria rasionalitas yang jelas pada teori-teori di atas. Padahal, kemampuan eksplanasi dan prediksi yang merupakan kekuatan ilmu ekonomi membutuhkan paramater yang jelas dan tidak relatif.
Kejelasan parameter rasionalitas ditemukan dalam ekonomi Islam, dimana nilai-nilai agama  secara  substantif  selalu  relevan  dengan  perilaku  manusia  dalam  kondisi bagaimanapun, serta tidak mengalami pergeseran. Rumusan prinsip Islam yang dilakukan Naqvi  berupa  tauhid,  keadilan,  kebebasan  berkehendak,  pertanggungjawaban,  serta pertimbangan  halal  haram  adalah  kriteria  rasionalitas  yang  sesungguhnya. 18 Prinsip- prinsip  trersebut  dirumuskan  bersumber  dari  al-Qur’an, as-Sunnah  maupun perbendaharaan pemikiran Islam klasik, seperti al-Gazali, alo-Mawardi, Ibn Khaldun dan sebagainya.
2. Rasionalitas Ekonomi Islam dalam Islam
a. Pandangan Filosofis Islam Tentang Manusia sebagai Dasar Rasionalitas Konsepsi tentang manusia merupakan dasar bagi perumusan suatu teori ekonomi.
Dari pandangan filosofis mengenai manusia sebagai homo economicus Neoklasik berhasil merumuskan  perilaku  manusia  sebagai  peristiwa  yang  teramati  dan  terukur  untuk selanjutnya disusun teori ekonomi secara akurat. Demikian pula dengan ragam teori ekonomi yang lain.
Dalam pandangan Islam, pandangan filosofis tentang manusia sangat kompleks.
Pendekatan  kebahasaan  yang  ditempuh  oleh kalangan mufassir menemukan  terma- terma al-basyar,  al-insa>n dan bani>  a>dam. Berbagai  terma  tersebut  dapat  dilihat sebagai konstuk sosial dan relijius manusia, dimana kedudukannya tidak saja sebagai individu  yang  bersifat  biologis,  melaikan  kompleksitas  substansi  yang  diberi  akal pikiran  dan  kemampuan  berbicara,  sebagaimana  tercermin  dari  konsep al-insa>n . Dengan kapasitasnya tersebut manusia dapat menjadikan dirinya sebagai sosok ideal ( insa>n ka>mil ) yang berhak menyandang status sebagai khali>fah. Kedudukan mulia tersebut  dipandang  sebagai  implikasi  logis  dari  usaha  manusia  yang  mampu memaksimalkan  potensi basyariyah- nya,  berupa  daya  pengindera  dan  dihubungkan dengan  potensi insaniyah- nya  berupa  akal.  Puncak  dari  proses  tersebut  menjadikan
18 Syed Nawab Haidar Naqvi, etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami, (Bandung: Mizan, 1985), 9.
manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk struktur masyarakat relijius. Tugas masyarakat  relijius  ini  ( bani> a>dam )  tidak  lain  adalah  menjalankan  ketentuan- ketentuan Allah, sebagaimana tugas kenabian yang melekat pada nabi Adam, melalui segenap potensi yang dimilikinya.
Konsep filosofis manusia di atas mendapat penegasan dari berbagai pandangan aliran filosofis, telogis dan reljius, dimana ketiganya menguraikan berbagai konsep yang saling bersinggungan. Struktur manusia disebutkan terdiri atas fisik ( jism ), nyawa ( ru>h ),
hati ( qalb ) dan akal ( ‘aql ). Struktur yang komlpleks tersebut pada dasarnya menjelaskan potensi-potensi  yang  dimiliki  manusia  untuk  menentukan  pilihan-pilihan  baik  dan buruk,  benar  dan  salah. Manusia  memiliki  kendali  atas  pilihan  dan  keputusan yang dibuat sendiri, tergantung pada potensi mana yang dia maksimalkan. Manusia dapat menjadi baik manakala memaksimalkan potensi qalb untuk mengambil keputusan yang sesuai  dengan  ajaran  Allah.  Sebaliknya  manusia  juga  dapat  mejadi  buruk  dengan memaksimalkan potensi nafs al-h}ayawa>niyah.
Konsep filosofis manusia tersebut memiliki implikasi teoretis yang serius terdahap posisi manusia. Dengan melihat kompleksitas struktur dan potensi yang dimilikinya, manusia  bukanlah  sekedar  makhluk  rasional  yang  sekedar  mengejar  kepentingan (keuntungan) pribadi sebagaiman dalam pandangan ekonomi konvensional. Manusia juga  bukan  sosok  yang  bertindak  seperti  robot  sehingga  melakukan  pengulangan- pengulangan  tindakan  tanpa  adanya  pertimbangan  tertentu  yang  mendasari keputusannya.  Dengan  kedudukannya  manusia  semestinya  tidak  didominasi  oleh faktor-faktor eksternal, seperti teknologi dan peristiwa-peristiwa ekonomi sebagaimana dalam fenomena inhumanisme . 19
b. Definisi dan Batas-batas Rasionalitas Islami
Konsep  rasionalitas  ekonomi  konvensional  yang  dikembangkan  atas  dasar ideologi Neoklasik menempatkan individu sebagai homo economicus yang ’beriman’ pada teori evolusi Darwin survival of the fittest. Faktor utama yang menggerakkan aktivitas ekonomi setiap individu tidak lain adalah motif memperoleh keuntungan dan kepuasan yang  diukur  dengan  parameter  materi  secara  kuantitatif. 20 Dalam  hal  ini  Smith menekankan bahwa individu yang mencari keuntungan melalui aktivitas bisnis tidaklah salah, hanya saja melalui rasa simpatinya, individu menurut Smith harus bersimpati
19 Stuart  Sim, Lyotard  dan  Nirmanusia, terj.  Ab.  Sigit  Djatmiko  (Yogyakarta:  Penerbit  Jendela, 2003), 14-15.
20 Hafidz MS., Sya’roni dan Marlina, “ Etika Bisnis Al-Ghazali dan Adam Smith dalam Perspektif Ilmu Bisnis dan Ekonomi “, Jurnal Penelitian, Vol. 9 No. 1 Mei 2021, 21
kepada  orang  lain.  Namun  dalam  The Wealth -nya,  Smith  menyatakan  bahwa  motif seseorang untuk melakukan aktivitas ekonominya adalah untuk memenuhi self-interest .
Pengaruh  ideologi ekonomi  yang  bersandar pada self–interest inilah  yang  dalam perkembangannya kelak memunculkan mitos bisnis amoral. Richard T. De George, pakar etika bisnis yang mengintrodusir mitos bisnis amoral, menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan apapun antara bisnis dan moralitas, sehingga merupakan kekeliruan jika kegiatan  bisnis  dinilai  dengan  menggunakan  tolok  ukur  moralitas.  Bahkan  pada gilirannya,  mitos  bisnis  amoral  ini  berkembang  menjadi  sebuah  teori  yang  berdiri sendiri, yaitu theory of amorality. 21
Pandangan Islam tentang rasionalitas juga berpusat pada konsepsi manusia sebagai makhluk  rasional. Dalam  pengertian  yang  disepakati  mayoritas  ulama,  ukuran rasionalitas adalah keberadaan dan fungsi akal 22 yang melekat pada diri manusia sebagai unsur  yang  mampu  menyerap  pengetahuan,  mencerna  dan  mengambil  keputusan. Hanya  saja,  rasionalitas  dalam  Islam  tidak  terisolasi  sendirian,  melainkan  dibarengi dengan variabel etis. Al-Mawardi menyatakan bahwa orang yang berakal adalah mereka yang mampu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Karena dengan akal manusia  diasumsikan  mampu  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  dihadapinya secara  tuntas,  tidak  terkecuali  persoalan-persoalan  ekonomi.  Namun  begitu, rasionalitas dalam pandangan Al-Mawardi tidak bersifat independen. Kemampuannya menyelesaikan masalah membutuhkan intervensi dari petunjuk Allah. Oleh karenanya, orang  yang  memiliki  integritas  dalam  perilakunya  adalah  yang  memiliki  kualifikasi rasional-relijius. 23
Al-Ghazali memperluas  definisi rasionalitas  ( al-‘aql =  akal) mencakup  empat aspek; Pertama, suatu kategori yang menjadi distingsi manusia dengan makhluq lain, khususnya  binatang.  Dengan  akal  manusia  mampu  menerima  pengetahuan  serta mengolah bermacam – macam konsep yang detail. Mengutip pernyataan al-H}ars| ibn Assa>d al-Muh}a>sibi>, al-Gaza>li< menyebut akal sebagai unsur bawaan manusia yang dapat mencerna pengetahuan seperti cahaya yang terpercik di dalam hati sehingga mampu  mengetahui  berbagai  obyek. Kedua, rasionalitas  terkadang  digunakan  untuk pengertian yang merujuk pada batas pengetahuan yang seorang anak dianggap mumayyiy
21 Ibid., 19-22.
22 Al-Ima>m al- ‘Alla>mah Abu> al -Fad}l Jama>l al-Di>n Muh}ammad ibn Mukrim ibn Manz}u>r al-Ifri>qi>  Al-Mis}ri, Lisa>n al- ‘Ara>b , (9 jilid), Da>r al-Qa>dir, Cet. V, Beirut: Ba>b: 'Ain-Qaf-La>m, 2005.
23 Al-Mawardi, Ada>b ad-Dunya> wa ad-Di>n (Beirut: Da>r Kutub al- ‘Ilmiyah, 2013),   5
(cakap  hukum),  seperti  kemampuan  membedakan  antara mustah}i>l dan mumkin, mengetahu  bahwa  dua  lebih  banyak  daripada  satu, atau  tidak  mungkin  seseorang berada di dua tempat pada saat yang bersamaan. Pengertian ini menurut al-Ghazali sejalan dengan definisi yang berlaku di kalangan mutakallimun bahwa rasionalitas adalah sebagian  ilmu d}aru>ri> (bawaan)  yang  memiliki  kebenaran  instrinsik. Ketiga, rasionalitas juga dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang dihasilkan dari proses eksperimen terhadap fenomena tertentu. Berdasarkan definisi ini orang yang mampu menyerap pengetahuan dari proses eksperimen dapat disebut berakal, sebaliknya orang yang  tidak  memiliki  kemampuan  tersebut  dikateogrikan  sebagai  orang  yang  bodoh. Keempat , rasionalitas juga berarti batas kemampuan akal untuk mengetahui dampak atau akibat  yang  ditimbulkan  oleh  sesuatu  perbuatan  atau  kejadian. Kemampuan  ini menyebabkan seseorang dapat disebut berakal. 24
Sebenarnya Adam Smith juga memasukkan unsur etis dalam rasionalitas. Dalam The Wealth of Nations dia katakan bahwa orang yang terlibat dalam aktifitas ekonomi tidak selayaknya berbuat egois, apalagi keserakahan. Kegiatan ekonomi menuntut sikap etis atau keutamaan. Sikap etis yang penting dalam ekonomi adalah hubungan timbal balik  ( reciprocity ),  kerjasama  ( cooperation )  dan  terutama  adalah  keadilan. 25 Hanya  saja sebagaimana terlihat, rumusan Smith masih dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dan  pencapaian  keuntungan.  Ketiadaan  pertimbangan  agama  menjadikan  konsep rasionalitasnya  bersifat  sekuler. Dari  perbandingan  tersebut,  tampak  jelas  bahwa konsep  rasionaltas  dalam ekonomi  Islam berbeda  dengan  ekonomi  konvensional. Rasionalitas dalam ekonomi Islam selalu melibatkan variabel lain, berupa etika yang bersumber pada kesadaran spiritualitas. Karena itu ekonomi Islam juga menegasikan konsep homo economicus.
Rasionalitas  manusia  dalam  rumusan  ekonomi Islam juga  berkaitan  dengan struktur  pengetahuan,  dimana  dikenal  adanya  dua  level  pengetahuan;  pengetahuan Allah  dan  pengetahuan  manusia.  Pengetahuan  Allah  yang  bersifat  absolut  tidak mengenal  batas  ruang  dan  waktu.  Sedangkan  pengetahuan  manusia  bersifat  relatif. Pembagian  level  pengetahuan  ini  terscermin  dalam  perdebatan  kelompok  etika teologis, antara Mu’tazilah, Ahlussunnah, Murji’ah dan sekte-sekte lainnya. Sekalipun terdapat  perbedaan  dalam  batas-batas  independensi  pengetahuan manusia,  tetapi secara garis besar mereka sepakat dengan pembagian level pengetahuan tersebut. Hal
24 Al-Gaza>li>, Ih}ya> ‘Ulu>m ad -Din (Semarang: Nur Asia, tt), vol. I, 84-85.
25 Hafidz MS., Sya’roni dan Marlina, “Etika”, 19.
ini membawa konsekuensi logis, bahwa rasionalitas manusia tidak mungkin melampaui rasionalitas  Tuhan.  Keputusan-keputusan  rasional  dalam  bidang  ekonomi  dengan demikian tidak boleh melanggar atura-atura agama yang didasarkan pada rasionalitas Tuhan. Dengan ungkapan lain, rasioalitas manusia menjadi dasar bagi pembebanan ( takli>f ) yang diberikan Allah sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi.
c. Rasionalitas Tindakan Manusia sebagai Aktor dalam Ekonomi Dalam memahami konsep aktor, studi ekonomi meletakkan dasar analisisnya pada pandangan utiliarianisme yang sangat memperhatikan individu. Doktrin utilitarianisme memandang individu sebagai makhluk rasional yang memiliki watak dasar membuat perhitungan-perhitungan dan pilihan untuk memperbesar keuntungan atau kesenangan pribadi,  serta  selalu  berusaha  mengurangi  penderitaan  dan  menekan  biaya. Dalam sistem ekonomi Neoklasik yang dibangun di atas faham utilitarianisme, watak dasar ini diterjemahkan ke dalam prinsip laissez fire, laissez passer (biarkan hal-hal sendiri, biarkan hal-hal  baik  masuk). Prinsip  ini  mengandung  makna  untuk  memberi  kebebasan individu secara mutlak dalam mengatur dirinya sendiri dengan anggapan bahwa dialah yang paling mengetahui keinginannya. Kontrol negara sebisa mungkin diminimalisir dan kalaupun ada diarahkan untuk menjaga agar kebebasan individu tetap terjamin. 26
Ilmu ekonomi menempatkan individu dengan segala tindakannya sebagai pihak yang  terisolasi  dari  pihak  dan  tindakan  orang  lain.  Secara  otonom,  individu  yang merupakan aktor memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan melaksanakan keputusan  tersebut  dalam  alokasi  sumber  daya  yang  terbatas  dengan mempertimbangkan  kemampuan  usaha  dan  keinginannya. 27 Aktifitas  ekonomi dipandang sebagai gejala bagaimana individu-individu di dalam masyarakat memenuhi kebutuhan  mereka  terhadap  barang  dan  jasa  melalui  cara-cara  produksi,  distribusi, pertukaran dan konsumsi barang serta jasa yang langka.
Berkebalikan dengan ekonomi, studi sosiologi mengarahkan perhatiannya pada aktor dalam konstruk sosial. Dalam hal ini, terdapat dua frasa kunci untuk memahami konsep  aktor  dalam  sosiologi,  yaitu  “aktor  dalam  interaksi”  dan  “aktor  dalam masyarakat”. Aktor dalam interaksi adalah setiap individu yang terlibat dalam suatu interaksi  dengan  individu  atau  kelompok  lain.  Pada  tataran  ini,  individu  dianggap sebagai aktor yang kreatif menciptakan, mempertahankan dan merubah dunianya pada saat interaksi berlangsung. Sedangkan aktor dalam masyarakat adalah individu yang
26 Damsar dan Indrayani, Pengantar Sosiologi Ekonomi, , 36
27 Ibid.,   35
identitas dirinya tidak terlihat, tetapi tersembunyi dalam suatu kesatuan yang disebut masyarakat. Dengan demikian masyarakat merupakan satu kesatuan utuh atau suatu entitas sendiri yang dikenal sebagai suatu fenomena sui generis , berbeda dari individu- individu yang membentuknya.
Tindakan  aktor  yang  menjadi  perhatian  sosiologi  adalah  tindakan  aktor  yang memperhatikan tingkah laku individu lain dan oleh karenanya diarahkan pada tujuan tertentu (tidak terisolir, tidak netral). 28 Aktor tidak direpresentasikan oleh individu itu sendiri, tetapi individu yang dihubungkan dengan individu lainnya. Dalam ungkapan Smith,  kebahagiaan  dan  kesempurnaan  individu  harus  mempertimbangkan  bahwa dirinya adalah anggota dari sebuah keluarga, negara dan masyarakat luas. 29 Tindakan aktor dapat disebut sebagai tindakan sosial jika memperhatikan tingkah laku aktor lain.
Konsepsi ekonomi Islam tentang aktor menempakan manusia tidak saja sebagai individu  yang  berada  dalam  dimensi  sosial,  tetapi  juga  sebagai  makhluk  yang  etis- relijius.  Hal  ini  menunjukkan  dalam  ekonomi  Islam,  nilai-nilai  agama  memegang peranan penting sebagai pedoman bagi manusia dalam berperilaku. Aktualisasi dari nilai-nilai  agama  tercermin  dalam  perilaku  yang  ideal  ( akhla>q  kari>mah ).  Menurut Magnis Suseno, setidaknya ada tiga fungsi etika (agama) dalam kehidupan manusia, yaitu: sebagai panduan dalam memilih apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, sebagai daya pertahanan menghadapi berbagai ideologi kontemporer, sebagai benteng menghadapi perilaku menyimpang. 30
Status manusia sebagai makhluk etis-relijius, tidak berarti mengingkari kenyataan bahwa manusia juga memiliki potensi lain yang dapat membuat perilakunya tidak selalu ideal. Dalam pandangan Ibn Miskawaih, dalam diri manusia terdapat tiga potensi, yaitu: potensi kebinatangan ( an-nafs al-bahi>miya>t ), potensi keliaran ( an-nafs as-sabu’iya>t ) dan potensi rasional ( an-nafs an-na>t}iqah ). Dua potensi yang pertama bersumber dari unsur materi, sedangkan potensi yang terakhir berasal dari pancaran ruh Allah dan bersifat kekal. 31 Dengan kata lain, Ibn Miskawaih membagi unsur manusia menjadi dua, yaitu
28 Ibid., 41-42.
29 Ryan Patrik Hanley, Adam Smith and The Character of Virtue (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 81.
30 Franz  Magnis  Suseno, Etika  Dasar:  Masalah-masalah  Pokok  Filsafat  Moral (Yogyakarta: Kanisius, 1987),   15.
31 Ibn  Miskawaih, Tahz|i>b  al-Akhla>q  wa  Tat}hi>r  al- ‘Araq (Beirut:  Mansyu>rah  Da>r  al- Maktabah al-Haya>h. 1398 H),   62.
unsur materi dan unsur jiwa. Keduanya bersifat saling mempengaruhi antara yang satu dengan lainnya. 32
Keberadaan  tiga  potensi  tersebut  membentuk  perilaku  manusia  untuk  menjadi baik atau jahat, tergantung potensi mana yang dapat dioptimalkan. Oleh karena itu menurut al-Ghazali terkait  dengan  kemampuannya  mengoptimalkan  potensi  yang dimiliki, manusia terbagi menjadi tiga macam; Pertama, orang yang disibukkan dengan urusan kehidupan dunia sehingga melupakan akhirat. Orang jenis pertama ini termasuk kelompok yang akan celaka ( ha>liki>n ). Kedua, orang yang disibukkan dengan urusan akhirat  sehingga  mengabaikan  urusan  kehidupan  dunianya.  Mereka  inilah  yang dimasukkan ke dalam kelompok orang yang akan selamat ( fa>izi>n ). Ketiga, orang yang disibukkan dengan mencari kehidupan yang layak di dunia dengan tujuan menjadi bekal di  akhirat.  Orang  yang  seperti  ini  termasuk  ke  dalam  kelompok  moderat ( muqtas}idi>n ). 33
Paparan al-Ghazali tentang tiga-tipe manusia di atas berkaitan langsung dengan kemampuan  manusia  menggunakan  potensinya  dalam  bidang  ekonomi.  Ia menekankan  agar  orang memilih  pada  kelompok yang  ketiga  (moderat),  yaitu  yang dengan potensinya mampu menjaga keseimbangan aspek duniawi dan ukhrawi. Aspek duniawi  harus  dikuasai  manusia  dan  selanjutnya  dijadikan  sebagai  sarana  meraih kebahagiaan  di  akhirat. Menurut  Ibn  Miskawaih,  Sikap  moderat  sebagaimana dianjurkan al-Ghazali dapat ditempuh melalui iffah, yaitu menjaga diri dari perbuatan dosa  dan  maksiat , mempertimbangkan  untung  dan  rugi  dari  setiap  tindakan  yang didorong oleh potensi kebinatangan, serta menanamkan kebijaksanaan. 34 Sementara menurut al-Ghazali, agar seseorang dapat termasuk ke dalam kelompok yang moderat harus menempuh metode yang telah ditetapkan oleh syari’ah. Yang dimaksud dengan metode  syari’at  di  sini  mencakup  lima  hal,  yaitu:  (1)  mengetahui  keutamaan  dan dorongan bekerja, (2) mengetahui syarat syah dan ketentuan mu’amalah seperti jual- beli, (3) mengetahui prinsip-prinsip keadilan dalam bermu’amalah, (4) mengetahui etika bermu’amalah  serta  (5)  etika  pedagang  (pelaku ekonomi)  dalam urusan  dirinya  dan agamanya. 35
32 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 7-8.
33 Al-Gaza>li>, Ih}ya>, vol. II,  62
34 Ibn Miskawaih, Tahz|i>b, 25.
35 Al-Gaza>li>, Ih}ya>, vol. II,  63.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa al-Ghazali maupun Ibn Miskawaih tidak memandang manusia semata-mata sebagai makhluk ekonomi ( homo economicus ) yang dalam melakukan tindakan ekonomi didasari motif-motif materiil saja. Keduanya merepresentasikan pandangan Islam tentang manusia sebagai makhluk etis- reljius. Rasionalitas  dalam  konsep  ekonomi Islam didasarkan  pada  kemampuan manusia  sebagai  aktor  ekonomi  menyelaraskan  potensi  rasionalitasnya  dengan tuntunan  agama  atau  syari’at.  Konsepsi  ini  membawa  konsekuensi  pada  semakin kompleksnya pertimbangan aktor dalam membuat keputusan ekonomi, tetapi pada saat yang sama juga memiliki pandauan yang jelas dan tegas bagi batasan keputusan yang dibuatnya sendiri. Aktor dalam ekonomi Islam tidak cukup menjadikan untuk-rugi dan pandangan masyarakat umum sebagai pertimbangan logis. Dimensi spiritual menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan  sebagai  faktor  penentu  apakah  suatu  keputusan  dan tindakan akan diambil ataukah tidak.
Konsekuensi dari cara pandang ilmu ekonomi terhadap aktor sebagai makhluk rasional,  menempatkan  aktor  sebagai  pihak  yang  memiliki  sejumlah  pilihan  dan preferensi dimana semua pilihan atau prefrerensi tersebut telah tersedia dan bersifat stabil. Tindakan aktor dalam ekonomi adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan keuntungan.Semua  tindakan  aktor  dalam  rangka  maksimalisasi  pemanfaatan  dan keuntungan tersebut hanya memiliki satu kemungkinan, yakni bahwa tindakan aktor merupakan  tindakan  ekonomi  rasional. 36 Motif  dari  tindakan  ekonomi  adalah maksimisasi  keuntungan  atau  manfaat  sumber  yang  dimiliki  di  tengah kelangkaan ( scarcity ) sumberdaya itu sendiri. Dalam prspektif filsafat moral, tujuan ekonomi adalah untuk meraih kenikmatan atau kebahagiaan dengan berbagai batasan dan definisinya. Tentu saja ekonomi konvensional membatasi pada aspek-aspek lahiriyah.
Ekonomi mengasumsikan aktor sebagai pihak yang memiliki sejumlah pilihan dan preferensi dimana pilihan-pilihan dan prefrerensi tersebut telah tersedia dan bersifat stabil. Tindakan aktor dalam ekonomi adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan keuntungan. Sedangan  sosiologi  melihat  adanya  beberapa  kemungkinan  (menurut Weber  ada  3  kemungkinan)  dari  tindakan  aktor,  yaitu:  rasional,  tradisional  dan spekulatif-irrasional. 37 Jika  tindakan  ekonomi  rasional  didasarkan  pada  kemampuan individu  dalam  memanfaatkan  pilihan dan  preferensi  yang  tersedia,  kedua  tindakan lainnya  dipengaruhi  dan  ditentukan  oleh  faktor  eksternal.  Faktor  eksternal  pada
36 Damsar dan Indrayani, Pengantar, 42.
37 Ibid.
tindakan  tradisional  berupa  kebiasaan  ( custom ),  sementara  pada  tindakan  spekulatif- irrasional faktor eksternal tersebut berupa pengabaian terhadap sejumlah instrument dalam  mencapai  suatu  tujuan  ekonomi  melalui  tindakan  ekonomi  yang  dilakukan. 38 Faktor  eksternal  pada  tindakan  ekonomi  tradisional  dapat  digambarkan  melalui kebiasaan memberi kado atau hadiah, memberikan sumbangan, oleh-oleh dan tindakan karitatif lainnya. Sedangkan faktor eksternal pada tindakan spekulatif-irrasional dapat dicontohkan melalui kasus sebagian warga yang mudah tertipu oleh penipuan investasi dengan janji memberikan imbalan tinggi.
Ekonomi  Islam  menempatkan  tindakan  manusia  (aktor)  tidak  terlepas  dari kehendak ( ira>dah ) dan perbuatan Allah. Perdebatan aliran teologis mengenai apakah seluruh tindakan manusia telah dikehendaki dan dikendalikan oleh Allah, sehingga baik dan  buruk  keluar  dari  konteks  dirinya  sendiri,  menunjukkan  pada  keharusan  untuk selalu menyelaraskan tindakannya dengan tindakan Allah. Perbedaan dari cara pandang ekonomi dan sosiologi terhadap tindakan ekonomi adalah, pertama, jika dalam ekonomi tindakan  rasional  dianggap  sebagai  asumsi,  maka  dalam  sosiologi  tindakan  rasional hanyalah  variabel  (dari  sejumlah  variable  lainnya). Kedua, Secara  praktis,  ekonomi memandang tindakan ekonomi selalu berhubungan dengan selera dan kuantitas barang dan jasa, sementara dalam sosiologi setiap tindakan ekonomi harus dikonstruk secara historis dan harus diselidiki secara empiris, tidak dapat secara langsung melalui asumsi dan lingkungan eksternalnya.Oleh karena itu, sosiologi memasukkan tindakan ekonomi sebagai salah satu bentuk tindakan sosial. Ketiga, ekonomi hanya sedikit memberikan porsi perhatian pada kekuasaan, karena dalam tindakan ekonomi kedua individu (atau kelompok)  dipandang  sebagai  pertukaran  sederajat.Sementara  dalam  sosiologi memberikan perhatian lebih besar pada kekuasaan pada setiap tindakan ekonomi. 39
Dalam  ekonomi  Islam,  kebahagiaan  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu kebahagiaan yang berhubungan dengan perbuatan kesusilaan dan kebahagiaan yang berhubungan  dengan  kesempurnaan  akal.  Kebahagiaan  yang  didasarkan  pada perbuatan kesusilaan dapat direalisasikan jika seseorang bersedia menjalankan hidup sesuai tuntunan agama dan anjuran filosof. Sedangkan kebahagiaan yang berdasarkan kesempurnaan  akal  dapat  diraih  hanya  dengan  memaksimalkan  penggunaan kemampuan akal fikiran untuk mengetahui segala sesuatu. 40
38 Ibid, 43 39 Ibid., 44-45.
40 Musta’in,  “Etika  dan  Ajaran  Moral  Filsafat  Islam;  Pemikiran  Para  Filosof  Muslim  tentang Kebahagiaan ”, Ulumuna, Jurnal Studi KeIslaman, vol. 17 No. 1 (Juni) 2013, 195.
Adanya dua jenis kebahagiaan ini dapat dilihat dalam perspektif tindakan ekonomi moral dan rasional. Tindakan seseorang yang berusaha meraih kebahagiaan dengan mengikuti aturan-aturan agama dan seruan moral termasuk dalam kategori tindakan ekonomi  moral.  Hal  ini  tercermin  dalam  gambaran  yang  dikemukakan  al-Ghazali bahwa:
“Sesungguhnya  Tuhan  telah  menjadikan  akhirat  sebagai  hari  pembalasan  dan menjadikan dunia sebagai tempat berusaha, bekerja dan beraktifitas. Aktifitas di dunia tidak hanya terbatas pada urusan akhirat tanpa mengurusi kehidupan dunia. Sebaliknya  kehidupan  dunia  menjadi  perantara  dan  penolong  menuju  akhirat, karena dunia adalah tempat menanam dan tahapan bagi akhirat” 41
Pernyataan di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa kepercayaan beragama menyediakan seperangkat tuntunan tentang apa yang harus dilakukan seseorang agar dapat  meraih  kebahagiaannya. Al-Ghazali pada  dasarnya  menandaskan  bahwa keputusan yang terkait dengan aktifitas ekonomi, entah itu produksi, distribusi maupun konsumsi, baik secara individu maupun agregatif hendaknya tidak hanya dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan  ekonomisaja,  semisal  keuntungan  ( profit )  atau  manfaat
( utilitas ) dari barang atau jasa.
Akan  tetapi  pada  kesempatan  lain  dia  juga  menjelaskan  bahwa  pemanfaatan kekuatan akal manusia sangat penting dalam upaya mencapai tujuan tertentu:
“…..tujuan  orang  berakal  adalah  bertemu  dengan  Allah  Ta’ala  di  hari pembalasan.Tidak  ada  jalan  untuk  sampai  pada  Allah  kecuali  dengan  ilmu pengetahuan  dan  perbuatan  baik  (‘ amal )  dan  tidak  mungkin  keduanya  dicapai kecuali dengan fisik yang sehat. Fisik yang sehat tidak bisa diperoleh kecali dengan mengkonsumsi  makanan  yang  sesuai  kebutuhan  energi  yang  diperlukan.  Oleh karena  itu  sebagian  ulama  salaf  menyatakan  bahwa  makan  itu  sebagian  dari agama….” 42
Untuk memperkuat argumennya, al-Ghazali juga mengutip potongan ayat 43 . اﻮﻠﻛ ﺎﺤﻟﺎﺻ  اﻮﻠﻤﻋاو  تﺎﺒﯿط  ﻦﻣ . Dalam  komentarnya  terhadap  ayat  tersebut al-Ghazali menyatakan  bahwa  orang  yang  mengkonsumsi  makanan  dengan  tujuan  agar  dapat menuntut  ilmu  dan  beramal  serta  menjadikan  bekal  untuk  takwa  tidak  boleh menghabiskan  waktunya  hanya  untuk  itu,  seperti  hewan  ternak  yang  merumput  di padang, karena hal itu bisa menjadi perantara bagi agama. 44
Pada pernyataan yang kedua ini al-Ghazali menjelaskan tentang tindakan ekonomi rasional.  Kemampuan  seseorang  memanfaatkan  ilmu  pengetahun  dan  mengetahui
41 Al-Gaza>li>, Ihya, vol. II, 62.
42 Ibid.
43 Q.S. Al- Mu’minun (23): 51.
44 Al-Gaza>li>, Ihya, vol. II, 62.
makanan yang baik atau tidak baik menunjukkan bahwa pertimbangan-pertimbangan rasional  juga  sangat  menentukan  dalam  sebuah  keputusan  atau  tindakan  ekonomi. Dengan demikian, dikotomi tindakan ekonomi menjadi moral dan rasional menjadi tidak relevan lagi. Dalam Islam keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Aspek moral memberikan garis marka yang jelas tentang tujuan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilampui, sementara rasionalitas menjadi alat untuk mengambil keputusan efektif dari semua keputusan dan tindakan ekonomi.
Dalam  konteks  upaya  meraih  kebahagiaan,  Mulyadi  Kartanegara  menyatakan bahwa Orang baik adalah orang yang sehat mentalnya, dan orang yang sehat mentalnya akan dapat merasakan kebahagiaan-kebahagiaan ruhani. Sebaliknya apabila jiwa tidak sehat, misalnya karena ada penyakit dengki, maka manusia tidak akan dapat merasakan kebahagiaan. Bahkan ia akan merasa tidak berbahagia manakala ada orang lain yang merasakan kebahagiaan. 45 Di sini bahkan Mulyadi menunjukkan bahwa tindakan moral dan tindakan rasional adalah proses atau tahapan yang harus dilalui seseorang untuk meraih kebahagian.
Kesatuan  antara  tindakan  moral  dan  rasional  dalam  ekonomi  dalam  Islam terefleksikan  dalam  wujud  perbuatan-perbuatan  yang  baik  ( al - akhla>q  al-kari>mah ). Dalam hal ini Fakhr ad-Di>n ar-Ra>zi> memberi contoh tentang tindakan ekonomi yang  baik.Tindakan  ekonomi  yang  baik  adalah  tindakan  yang  tidak  berlebihan  atau kewajaran.  Dengan  kata  lain,  dalam  pandangan  ar-Ra>zi>,  kebahagiaan  seseorang hanya dapat diraih jika dirinya mampu secara rasional melakukan tindakan ekonomi yang wajar atau tidak berlebihan, disebut dengan kewajaran rasional. 46 Konsekuensi dari  kewajaran  ini,  seluruh  kegiatan  ekonomi,  baik  produksi,  distribusi  maupun konsumsi,  seseorang  harus  mampu  membuat  perhitungan  yang  cermat  agar  masih dalam batas-batas yang wajar.
Terkait  dengan  tindakan  yang  harus  dihindari  karena  dianggap  buruk  secara rasional dan moral, ar-Ra>zi mencontohkan dengan sikap kikir dan dusta. Meskipun ar-Ra>zi tetap mengakui dusta sebagai perbuatan buruk, tetapi ia melihat nilai dusta tergantung pada niatnya. Dusta merupakan perilaku yang tercela bila bertujuan untuk kejahatan,  sebaliknya  dusta  menjadi  terpuji  bila  diniatkan  demi  kebaikan  dan kemaslahatan.Begitu  pula  dengan  sifat  kikir,  menurutnya  tidak  dapat  ditolak sepenuhnya karena nilainya tergantung pada alasan melakukannya. Kikir merupakan
45 Kartanegara, “Membangun”, 6.
46 Mustain, Etika, 197.
sifat  buruk  bila  dilakukan  untuk  kesenangan  semata,  sebaliknya  kikir  menjadi  tidak buruk  bila  dilakukan  karena  dorongan  perasaan  takut  dan  khawatir  akan  tertimpa kemiskinan dan masa depan yang buruk. 47
Memasukkan  kikir  dan  dusta  sebagai  tindakan yang  buruk  juga  sejalan  dengan penjelasan  ekonomi. Perbuatan  kikir  dapat  dilihat  sebagai  keputusan  menekan konsumsi secara radikal sehingga kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi. Dalam hal  ini,  ilmu  ekonomi  menjelaskan  bahwa  batas  konsumsi  maksimum  seseorang terletak pada garis anggaran ( budget line ) yang dia miliki. Garis anggaran ini tidak harus dipenuhi karena pelaku ekonomi harus mampu membuat pilihan-pilihan ( preferensi ) di antara  berbagai  kebutuhan  dan  kombinasi  kebutuhan  saat  sekarang  dan  masa mendatang. Sedangkan berdusta jika diterapkan dalam kasus ekonomi dapat dianggap sebagai  distorsi.  Secara  teknis  distorsi  dapat  dipilah-pilah  menjadi  distorsi  harga, distorsi kualitas maupun kuantitas.
Distorsi  harga  terjadi  dalam  kasus  jual  beli,  yakni  jika  seseorang  melakukan manipulasi harga sehingga berada di bawah harga wajar (harga pasar) atau di atasnya. Sedangkan  distorsi  kuantitas  dan  kualitas  terjadi  ketika  dalam  kasus  jual  beli,  atau produksi barang dan jasa seseorang menyampaikan informasi yang tidak benar kepada pihak lain (konsumen) dengan motif mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Distorsi- distorsi  ini  sekilas  akan  menghasilkan  keuntungan  materi,  namun  tidak  dapat mendatangkan  kebahagiaan  yang  menjadi  tujuan  utama  hidup  manusia,  termasuk dalam kasus ekonomi.
Dengan  perspektif  yang  agak  berbeda,  Ibn  Miskawaih  membedakan  konsep kebahagiaan ( as-sa’a>dah ) dengan kebaikan ( al-khair ). Dalam hal konsep kebaikan, ia mengadopsi  pendapat  Aristoteles  tentang  kebaikan  mutlak. 48 Sedangkan  tentang kebahagiaan,  dalam  pandangannya  tercakup  dua  aspek;  teoretis  dan  praktis. Aspek teoretis kebahagiaan bersumber dari kemauan seseorang untuk selalu berfikir tentang hakikat  wujud.  Sedangkan  aspek  praktis  bersumber  dari keutamaan  jiwa  yang  akan menghasilkan  perbuatan  baik.  Dalam  proses  meraih  kebahagiaan,  manusia  harus berpegang pada syari’at sebagai pedomannya. 49 Pembedaan Ibn Miskawaih terhadap kebahagiaan menjadi teoretis dan praktis ini lebih luas daripada pandangan al-Ghazali
47 Ibid.
48 Ibn Miskawaih, Menuju Kesempurnaan Akhlak, terj. Helmi Hidayat,  Cet. Ke-2 (Mizan, Bandung, 1994), 56.
49 Ibid.
di  atas,  dimana  dengan  kebahagiaan  teoretis  orang  dituntut  untuk  bersedia berkontemplasi memaknai realitas.
Kemampuan  memaknai  realitas  berbeda  dengan  kemampuan  melakukan perhitungan-perhitungan akurat  dalam  ekonomi  karena  dalam  perhitungan  tersebut mengandung  maksud  prediktif  tentang  apa  yang  mungkin  terjadi  dalam  hukum kausalitas,  sementara  memaknai  realitas  adalah  cara  pandang  terhadap  substansi  di balik realitas. Secara operasional ia merupakan kemampuan analisis yang mendalam terhadap  fenomena-fenomena  sehingga  bersifat  konseptual  dan  makro.  Mengikuti penjelasan  demikian,  maka  kebahagiaan  dalam  ekonomi  dapat  diraih  hanya  oleh mereka  yang  menguasai  teorema-teorema  ekonomi  sehingga  mampu  menjelaskan setiap  kejaidian  sehingga  mampu  menemukan  solusi  atas  permasalahan.Sedangkan kebahagiaan praktis memiliki dimensi mikro yang dalam penerapannya ditujukan pada kemampuan  seseoang  mengendalikan  tindakan  ekonomi  dirinya  sendiri,  sehingga tujuan-tujuan ekonominya dapat direalisasikan.
Kemampuan  orang  dalam  merealisasikan  kebahagiaan  praktis  Ibn  Miskawaih inilah  yang  dia  sebut  dengan akhla>q, yaitu  suatu  kualifikasi  spiritual  yang menyebabkan timbulnya perbuatan tanpa melalui pertimbangan dan dipikirkan secara mendalam. Dengan spontanitasnya tersebut, akhlaq dapat dibentuk melalui latihan dan pembiasaan agar menjadi akhlaq yang baik. Akan tetapi akhlaq berpotensi mengalami perubahan atau pembelokan, sehingga diperlukan seperangkat aturan berupa syari’at, nasehat,  atau  ajaran  tradisi  yang  berhubungan  dengan  sopan  santun.  Konsep kebahagiaan  praktis  ini  sejalan  dengan  pembagiannya  terhadap  jiwa  manusia  yang terdiri atas tiga tingkatan, yaitu nafsu kebinatangan, nafsu binatang buas dan jiwa yang cerdas. Perkembangan atau perubahan jiwa dan akhlaq manusia ini bersifat evolutif. Secara  naluriah  sejak  masa  kanak-kanak  seseorang  berusaha  menghilangkan  “jiwa kebinatangan” agar muncul “jiwa kemanusiaan” dan “jiwa manusia berakalnya”. 50
Pada saat tindakan-tindakan moral dalam ekonomi di atas hanya didasarkan pada keputusan  agama  untuk  memerintahkan  atau  melarangnya,  maka  dalam  pandangan George F. Hourani, tindakan tersebut dikategorikan ke dalam etika voluntasis ( ethical voluntarist ), 51 dalam  artian  bahwa  tindakan  seseorang  hanya  dikendalikan  oleh  motif kesediaan  melaksanakan  tuntunan  dan  perintah  agama  saja.  Patut  diduga  bahwa pandangan Hourani terpengaruh oleh filsafat pragmatisme yang menyatakan bahwa
50 Ibid.
51 George  F.  Hourani,  ”Ethical  Presupposition  of  the  Qur’an”  dalam Muslim  World, Vol.  LXX, Januari 1980, 28.
tindakan  tertentu,  termasuk  dalam  ekonomi,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dua  hal penting, yakni ide atau keyakinan yang mendasari keputusan untuk melakukan tindakan itu sendiri dan tujuan dari tindakan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah konsekuensi praktis atau hasil dari tindakan yang dilakukan. Lebih kongkretnya, konsekuensi yang dimaksud  adalah  kegunaan  praktis. Dalam  pandangan  William  James  (1842-1910), salah satu tokoh Pragmatism, suatu keputusan dan tindakan dikatakan benar jika secara praktis dapat digunakan atau bermanfaat. Kriteria benar tidaknya tindakan ekonomi dengan demikian dapat dinilai apakah ia memberikan manfaat kepada si pelaku ataukah tidak. 52
Akan tetapi sebagaimana dijelaskan di atas, baik al-Ghazali, ar-Ra>zi> maupun Ibnu Miskawaih dan tokoh etika Islam pada umumnya memberikan peran signifikan kepada  rasionalitas  dalam  mengetahui  perintah  dan  larangan  tersebut.  Hal ini  tidak seperti  yang  dituduhkan oleh  Musta’in  bahwa  dengan  pandangan  demikian  wilayah rasional  ( explanation )  akan  terabaikan  dan  tidak  memerlukan  penjelasan  lebih  jauh lagi. 53 Jikapun al-Ghazali menekankan pentingnya pedoman moral dari agama, hal itu tidak  lain  untuk  menghindarkan  seseorang  dari  kemungkinan  tersesat.  Sebab, pertimbangan  rasionalitas  semata  dalam  memutuskan  tindakan  ekonomi  bersifat relatif.  Pengabaian  peran  moral  agama  akan  menjatuhkan  seseorang  pada  logika ekonomi konvensonal yang bersifat positivistik. Dalam pandangan “moral lama” ( The Ancient Virtue Ethics ) 54 , yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana meletakkan pondasi  yang  kokoh  bagi  individu-idnividu  dan  memberikan  penjelasan  tentang tindakan apa yang seharusnya dipilih, khususnya dalam ekonomi. Gagasannya tidak ditumpangi  oleh  kepentingan  untuk  merumuskan  aturan-aturan  baku  bagi  tindakan individu atau kelompok. 55
d. Hambatan pada Tindakan Ekonomi
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, studi ekonomi memandang tindakan ekonomi dibatasi oleh dua garis yang saling berpotongan yaitu selera dan kelangkaan sumberdaya (dalam ilmu ekonomi dikenal dengan garis penawaran dan permintaan). Konsekuensi dari  cara  pandang  studi  ekonomi  dalam  menempatkan  tindakan  ekonomi  secara terisolir  adalah  anggapan  bahwa  faktor  yang  menghambat  tindakan  ekonomi  juga
52 Setia  Budhi  Wilardjo,  “Aliran - aliran  dalam  Filsafat  Ilmu  Berkait  dengan  Ekonomi”, www.jurnal.unimus.ac.id, 11.
53 Mustain, “Etika”, 198.
54 Ryan Patrik Hanley, Adam Smith, 62-91.
55 Ibid., 79-80.
terletak pada kesulitan-kesulitan dalam mencari titik temu antara selera dan kelangkaan sumber daya tersebut.
Berbeda dengan studi ekonomi, sosiologi memandang tindakan ekonomi selalu melibatkan kerjasama, kepercayaan dan jaringan. 56 Karena itu faktor -faktor yang dapat merusak  kerjasama  (seperti  pola  hubungan  patron-klien),  kepercayaan  dan  jaringan (seperti  perselisihan)  adalah  hal-hal  yang  dapat  menghambat  tindakan  ekonomi. 57
Dalam  perspektif  sosiologi  pranata  struktur  ekonomi  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor, yaitu; (1) Gathering, yaitu kegiatan atau proses pengumpulan barang atau sumber daya alam dari lingkungan. Jenis dan kuantitas barang yang dikumpulkan secara tidak langsung mencerminkan tingkat kemajuan teknologi, tingkat modal, sifat tenaga kerja dan  kemampuan  masyarakat  mengorganisir  elemen-elemen  tersebut.  (2) Production, yaitu kegiatan atau proses mengubah sumber daya alam menjadi barang-barang atau komditas tertentu sehingga dapat digunakan oleh subsistem lainnya. (3) Distribution, yaitu  kegiatan  atau  proses  pembagian  barang  dan  komoditas  kepada  subsistem- subsistem lainnya. (4) Servicing, yaitu organisasi dari elemen-elemen yang tidak tercakup dalam proses produksi, tetapi diperlukan untuk menunjang proses ekonomi lainnya. 58
Di  sini  pandangan  ekonomi  Islam  menemukan  kesamaan  dengan  sosiologi ekonomi. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa variabel yang disematkan ekonomi Islam  terhadap  setiap  faktor  penghambat  kerjasama,  kepercayaan  dan  jaringan memasukkan  unsur  etika.  Artinya  bahwa  keberhasilan  tindakan  ekonomi  sangat ditentukan oleh bagaimana aktor menempatkan dimensi etis dalam merawat kerjasama, kepercayaan, dan jaringan yang dibangun dalam rangka pencapaian tujuan ekonominya, sehingga aktor harus bisa menerapkan apa yang disebut dengan perilaku etis.
Dalam  pandangan  Arens  dan  Loebbecke  sebagaimana  dikutip  Damsar  dan
Indrayani, 59 ada dua faktor utama yang dapat menjadi penghalang perilaku etis, yaitu:
(a)  standar  etika  yang  berbeda  dengan  pandangan  umum  masyarakat;  (b)  adanya kehendak sendiri yang secara sadar melakukan tindakan tidak etis. Faktor yang kedua ini  biasanya  didorong  oleh  motif  memperoleh  keuntungan  pribadi.  Terkadang, seseorang  yang  melakukan  tindakan  tidak  etis  mencari  sandaran  kebenaran  atas tindakannya melalui proses rasionalisasi. Rasionalisasi di sini berupa salah satu dari tiga
56 Damsar dan Indrayani, Pengantar, 45.
57 Ibid., 45-46
58 Narwoko dan Suyanto (eds.), Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan, cet. 7 (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 289.
59 Damsar dan Indrayani, Pengantar, 46
alasan  berikut,  atau  bahkan  gabungan  dari  ketiganya,  yakni: pertama, semua  orang melakukan  hal  (tindakan  tidak  etis)  yang  sama; kedua, jika  suatu  tindakan  tidak melanggar  hukum  atau  aturan,  hal  itu  berarti  dapat  dipahami  juga  tidak  melanggar prinsip-prinsip etis; ketiga, kemungkinan bahwa tindakan tidak etis yang dilakukan tidak diketahui orang lain sehingga dapat terbebas dari tanggungjawab.
Sebaliknya  dalam  analisis  ilmu  ekonomi,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi munculnya perilaku atau tindakan etis terdiri atas pengaruh budaya organisasi, kondisi politik, serta perekonomian global dimana dia hidup. Budaya organisasi adalah nilai kongkret  yang disepakati  bersama  dalam  sebuah  lingkungan  (perusahaan,  lembaga) untuk dijadikan sebagai pedoman berperilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sedangkan politik diartikan sebagai serangkaian prisip, keadaan dan cara atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Pencapaian tujuan tersebut ditentukan oleh perilaku individu-individu yang tercakup dalam suatu organisasi atau kelompok dalam memenuhi  hak  dan  kewajibannya.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  perekonomian global  adalah  perilaku  atau  tindakan  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhannya menggunakan  sumber  daya  yang  tersedia  melalui  pilihan-pilihankegiatan  produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam konteks ekonomi Islam, nilai kongkret yang dimaksud adalah etika yang digali dari ajaran Islam, baik itu yang bersumber dari al-Qur’an dan as-sunnah, maupun dari sumber-sumber lain.
Dalam  pandangan  al-Mawardi, tindakan  ekonomi  tidak  seharusnya dipertentangkan dengan etika, bahkan sebaliknya keduanya merupakan kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Al-Mawardi menyatakan:
“Hal  terbesar  yang  menjadi  tujuan  hidup  manusia  adalah  apa  yang  dapat menegakkan agama dan dunia serta dapat mengantarkan pada kebaikan akhirat dan dunia. Hal itu dikarenakan dengan tegaknya agama ibadah menjadi sah dan dengan kebaikan dunia kebahagiaan menjadi sempurna.” 60
Pernyataan  di  atas  cukup  eksplisit  menunjukkan  pandangan  etis  dalam  Islam tentang keselarasan antara etika, dalam hal ini ajaran agama, dengan tindakan-tindakan ekonomi. Jika demikian, apa yang menjadi penghalang dalam tindakan ekonomi? Al- Mawardi menjelaskan sebagai berikut:
“Adapun  hawa  nafsu  ( al-hawa> )  selalu  melenceng  dari  kebaikan,  bertentangan dengan rasionalitas.Hal it dikarenakan hawa nafsu muncu dari perilaku ( akhla>q ) yang buruk dan perbuatan jahat yang dapat menghalangi integritas ( al-muru>’ah ) serta menghantarkan pada keburukan.” 61
60 Al-Ma>wardi>, Ada>b, 5.
61 Ibid, 23.
Dalam  pernyataan  di  atas  al-Mawardi menegaskan,  penghalang  tindakan  aktor dalam  ekonomi  adalah  perilaku  tidak  rasional,  yaitu  perilaku  yang  didasarkan  pada nafsu. Jika dikaitkan dengan pernyataan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perilaku yang  menyimpang  dari  aturan  agama  dapat  dikatakan  sebagai  penghalang  dalam tindakan ekonomi. Dikatakan demikian karena perilaku menyimpang tersebut dapat menimbulkan  perbuatan  jahat  yang  dalam  konteks  ekonomi  dapat  disebut  sebagai distorsi  sebagai  tidak  berjalannya  mekanisme  ekonomi  secara  adil,  serta  dapat menurunkan integritas sebagai aktor.
Sebagai  konsekuensinya,  al-Ma>wardi  menegaskan  bahwa  penghalang  dalam tindakan ekonomi harus dihilangkan. Dalam hal ini, pihak yang memiliki kewajiban adalah penguasa. Kekuasaan dalam pandanganya memiliki tugas utama menjalankan dan meneruskan tugas kenabian dalam menjaga agama, politik dan dunia. Oleh karena itu mengangkat pemimpin yang memiliki kemampuan untuk tugas tersebut merupakan suatu kewajiban berdasarkan konsesnsus ( ijma>’ ), sebagian yang lain wajib berdasaran ketentuan  syara’. 62 Hal  ini  berarti,  al-Mawardi memandang  perlunya  intervensi pemerintah  dalam  mengilangkan  faktor-faktor  yang berpotensi  menjadi  penghalang tindakan  ekonomi.  Dengan  kata  lain  sistem  ekonomi  tidak  dapat  berjalan  secara otomatis atau diserahkan pada kebabasan individu sebagai aktor di bawah naungan hukum  pasar.  Pandangan  al-Mawardi  ini  sejalan  dengan  mayoritas  ulama  tentang pentingnya intervensi pemerintah dalam ekonomi. Dalam realisainya, bentuk intervensi ini dapat dilakukan secara langsung melalui lembaga-lembaga yang dibentuk (seperti h}isbah ) atau melalui kebijakan-kebijakan yang dapat menjamin tegaknya keadilan.
3. Implikasi Rasionalitas Islami terhadap Studi Ekonomi Islam
a. Implikasi Paradigmatik
Sebagaimana  dipaparkan  di  atas,  Islam  tidak  menolak  sepenuhnya  konsep rasionalitas. Faktanya sebagai makhluk yang dikaruniai akal pikiran, perilaku manusia mempertimbangkan  kemampuan  rasionalitas  untuk  menentukan  manfaat  dan madharat  perbuatannya.  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  ilmu  ekonomi  yang menyatakan  bahwa dalam  situasi  apapun  selalu  memperhitungkan  motif  untuk meningkatkan  kehidupan  dan  kesejahteraannya  atau  paling  tidak  mempertahankan tingkat kehidupan yang tengah dinikmatinya. 63
62 Al-Mawardi>, al-Ah}ka>m as-Sulta}>niyah (Semarang, Taha Puta, tt), 3-4.
63 Heddy Shri Ahimsa-Putra dkk., dalam Ekonomi Moral, Rasional, dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa; Esei-esei Antropologi Ekonomi, (Yogyakarta: KEPEL Press, 2003), 30-31
Meskipun  demikian,  nalar  bukan  satu-satunya  pertimbangan  yang  mendasari tindakan seseorang. Perilaku ekonomi seseorang dan masyakat diyakini didorong oleh apa yang dipikirkan dan diyakini berupa pandangan hidup dan motivasi-motivasi moral (termasuk agama) yang dibentuk oleh sistem kepercayaan dan nilai spesifik ( cultural specific belief systems and values ). Kedua faktor inilah yang mengarahkan pada keputusan tentang benar dan salah dalam sistem masyarakat. Menurut perspektif ini pula manusia yang bermoral didefinisikan sebagai orang-orang beriman ( the believers ). 64 Dengan kata lain, rasionalitas tidak bersifat independen, tetapi membutuhkan petunjuk dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu petunjuk Allah. Pernyataan ini membantah klaim Neoklasik yang mengabaikan peran agama sebagai acuan utama bagi tindakan manusia.  Fungsi  nalar  seperti  yang  dikemukakan  oleh  al-Mawardi adalah  untuk memahami dan menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah, bukan sekedar melakukan kalkulasi untung dan rugi. Dengan konstruk nalar seperti ini, paradigma rasionalitas Islam adalah rasionalitas-relijius.
b. Implikasi pada Pembentukan Asumsi Rasionalitas Islami
Konsekuensi  dari  penolakan  kedua  basis  rasionalitas  Neoklasik  di  atas  dapat diturunkan  ke  dalam  asumsi-asumsi  praktis.  Rumusan al-Ghazali yang  memperluas rasionalitas  sehingga  mencakup  empat  unsur;  rasionalitas  sebagai  nalar  pembeda dengan  makhluk  lain,  rasionalitas  sebagai  batas  kesadaran hokum  ( mumayyiz ), rasionalitas  mengakui  sumber  empirik,  rasionalitas  sebagai  pengetahuan  terhadap konsekuensi  etis  dari  tindakan,  berimplikasi  pada  perluasan  asumsi  rasionalitas  itu sendiri. Sebagai  contoh,  ketika Al-Ghazali menganjurkan  agar  manusia  menjaga keseimbangan  tujuan  duniawi  dan  ukhrawi,  maka  hal  itu  sekaligus  menggugurkan asumsi  Neoklasik  yang  menyatakan  bahwa  tindakan  ekonomi  seseorang  hanya didorong oleh kebutuhan sekarang ( present aim rationality ). Sedangkan pernyataan al- Ghazali bahwa  manusia  harus  memanfaatkal  ilmu  pengetahuan  untuk  mengetahui makanan dan minuman yang halal dan haram, sangat berpengaruh pada konsep pilihan rasional ( rational choice ) dan preferensi.
c. Implikasi Rasionalitas dalam Tindakan Aktor
Perluasan terahdap asumsi-asumsi rasionalitas di atas membawa implikasi praktis dalam memahami tindakan aktor. Tindakan sebuah perilaku ekonomi dikategorikan rasional tidak hanya didasarkan pada kalkulasi materiil, untung dan rugi. Lebih jauh lagi rasionalitas Islam mengukur tindakan aktor dengan memasukkan dimensi sosial dan
64 Ibid,   28-32.
dimensi  relijius.  Konsekuensinya  adalah,  pertimbangan  untung  dan  rugi  harus ditambah dengan pertimbangan bahwa suatu tindakan harus merealisaikan mas}lah}ah dan menghindari mad}a>ra>t sebagai aktualisasi dari al-akhla>q al-kari>mah .
Beberapa  contoh  di  atas  memberikan  gambaran  yang  jelas,  bahwa  rasionalitas islami  membawa  perubahan  mendasar  dalam  pengembangan  studi  ekonomi  Islam. Diperlukan suatu rekonstruksi ulang terhadap teori-teori ekonomi Islam yang selama ini tunduk pada asumsi-asumsi Neoklasik. Kekayaan konsep yang dikemukakan para tokoh muslim klasik menjadi bahan yang sangat berharga bagi upaya ke arah teoretisasi.

## C. Simpulan
Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  ekonomi  Islam  memiliki  konsep rasionalitas-relijius  yang  khas.  Kekhasan  rasionalitas  dalam  ekonomi  Islam  mencakup aspek  paradigmatik,  rumusan  asumsi-asumsi  di  dalamnya,  serta  penerapannya  dalam tindakan  ekonomi.  Perbedaan  yang  sangat  mendasar  antara  rasionalitas  Islam  dengan rasionalitas yang berkembang dalam ekonomi konvensional menuntut perubahan orientasi keilmuan ekonomi  Islam  itu  sendiri.  Ketergantungan  penjelasan  kajian  ekonomi  Islam selama ini terhadap rumusan rasionalitas ala Neoklasik telah membelokkan kea rah yang keliru. Hal itu terlihat dari ketertundukan mutlak kajian ekonomi Islam terhadap teori-teori dan rumus-rumus  matematis  ekonomi  konvensional.  Padahal,  pemikiran  para  tokoh ekonomi  Islam  seperti al-Ghazali,  Ibn Khaldun,  Ibn  Miskawaih  dan  Al-Mawardi sebagaimana  dipaparkan  di  atas  menyediakan  perangkat  teori  yang  sangat  jelas.  Oleh karenanya, diperlukan upaya serius untuk merekonstruksi pemikiran-pemikiran tersebut secara ilmiah untuk memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam.
*********

## Daftar Pustaka
Al-Gazali. M. tt. Ihya’ ‘Ulum ad-Din. Semarang: Nur Asia.
Nata, A. 2000. Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Al-Misri, M. I. 2005. Lisan al-‘Arab . (9 jilid) Cet. V. Beirut: Dar al-Qadir, Bab: 'Ain-Qaf-Lam. Al-Mawardi. 2013. Adab ad-Dunya wa ad-Din. Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah.
__________. tt. Al-Ahkam as-Sultaniyah. Semarang: Toha Putra.
Isfandiar, A. A. 2015. Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi Berbasis Islamic Ethics , Muqtashid Volume 6 Nomor 2.
Damsar  dan  Indrayani. 2013. Pengantar  Sosiologi  Ekonomi, ed.  2. cet.  3.  Jakarta:  Kencana

## Prenadamedia Group.
Rahardjo, D. 2012. Kritik Nalar Islamisme dan Kebangkitan Islam. Jakarta: Freedom Institute.
Maharani, D., dan Hidayat, T. 2020. Rasionalitas Muslim, Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 6 No. 3.
Wiranatakusuma,  D.  B. Dkk.  2016. Kajian  Konsep  Rasionalitas  dan  Maslahah  dalam pengembangan Perbankan Syari’ah: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 17 No. 1.
Afrina,  D. 2018. Rasionalitas  Muslim  terhadap  Perilaku  Israf  dalam  Konsumsi  Perspektif Ekonomi Islam, Ekbis, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 No. 1.
Suseno, F. M. 1987. Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius. Hourani, G. F. 1980. Ethical Presupposition of the Qur’an. Muslim World, Vol. LXX
MS., AMH; Sya’roni; Sam’ani; Marlina. 2012. Etika Bisnis Al-Ghazali dan Adam Smith dalam Perspektif Ilmu Bisnis dan Ekonomi. Jurnal Penelitian, Vol. 9 No. 1.
Miskawaih, I. 1398 H. Tahzib al-Akhlaq wa Tathir al-‘Araq. Beirut: Mansyurah Dar al-Maktabah al-Hayah.
Miskawaih, I. 1994. Menuju Kesempurnaan Akhlak. terj. Helmi Hidayat. Cet. II. Bandung: Mizan. Narwoko, J; Dwi; Suyanto, B. (ed.). 2014. Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan. cet. 7. Jakarta: Prenada Media Group
Firmansyah,  M;  dkk.  2012. Perdebatan  Rasionalitas  dalam  Menjelaskan  Terbentuknya  ada Seleksi Pegawai Negeri. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Vol. 13 No. 1. Ngasifudin, M. 2018. Rasionalitas dalam Ekonomi Islam. Al-Intaj. Vo.4 No. 2.
Nasution, M. E. 2009. Islamic Spirit and Morale in Economics. Jurnal of International Development and Coorperation. Vol. 15 No. 1-2.
Musta’in. 2013. Etika dan Ajaran Moral Filsafat Islam; Pemikiran Para Filosof Muslim tentang Kebahagiaan. Ulumuna: Jurnal Studi KeIslaman. Vol. 17 No. 1.
Hanley, R. P. 2009. Adam Smith and The Character of Virtue. Cambridge: Cambridge University Press.
Wilardjo, S.  B. “Aliran-aliran  dalam  Filsafat  Ilmu  Berkait  dengan  Ekonomi”, www.jurnal.unimus.ac.id, .
Sim, S. 2003. Lyotard dan Nirmanusia. terj. Ab. Sigit Djatmiko. Yogyakarta: Penerbit Jendela. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Naqvi, SNH. 1985. Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami. Bandung: Mizan. an-Nabhani, T. 1997. The Economic System of Islam. ed. 4. London: Al-Khilafah Publication.
Tim Penulis Rosda. 2009. Kamus Filsafat. Bandung: Remaja Rosda Karya.