SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2023, hlm. (256-269) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara

## Fita Dwi Pratiwi
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik Jl. Sumatera No. 101, Gn. Malang, Randuangung, Kab. Gresik, 61121, Jawa Timur
Email : fita_200901@umg.ac.id
Dodi Jaya Wardana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik Jl. Sumatera No. 101, Gn. Malang, Randuangung, Kab. Gresik, 61121, Jawa Timur Email : dodijayawardana@umg.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.
Info Artikel |Submitted : 31 Oktober 2023 |Revised : 1 Desember 2023 |Accepted : 2 Desember 2023
How to cite: Fita Dwi Pratiwi, Dodi Jaya Wardana “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan  Kepala  Desa Berdasarkan  Konsep  Hukum  Tata  Negara”, Sultan  Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 2, (Desember, 202 3)”, hlm. 256-269.

## ABSTRACT:
The demonstration at the DKI Jakarta DPR Building demanding an extension of the village chief's term of office has reaped many pros and cons in the community. The reason is because the position of village chief for 6 (six) years is considered too fast. In fact, regulations and laws relating to villages were born in response to the large influence of village heads during the New Order era. One of these regulations is to limit the term of  office. The aim of  this research is to  find out and analyze whether the extension of  the village chief's term of  office is in accordance with the constitutional  system,  the principles of  the rule of  law and democracy in Indonesia. The method used is a normative juridical approach, based on descriptive analysis based  on  historical  cases  and  regulations.  This  approach  is  intended  because  in  the  historically,  there  is  a theory  that  can  reduce  authority  by  using  law  to  extend  the  term  of  office  of  the  village  chief.  In  fact, regulations,  legislative  regulations  have  actually  been  designed  with  provisions  regarding  the  maximum survival limit for village chiefs. However, in reality, this clause is often violated. This is made worse by the fact that it is the village chief who appoints each individual within the village framework, not the community. With  these  demands,  it  is  the  community  who  should  determine  whether  the  demands  given  need  to  be resolved  or  not.  In  this  research  the  author  concludes  that  extending  the  term  of  office  of  village  chiefs  is contrary to the constitutional system, the principles of the rule of law and democracy in Indonesia because the  ideals  of  law  and  the  constitution  require  limitations  on  power  to  avoid  abuse  of  authority  by  state officials. If this request is granted, democracy in Indonesia will decline.
Keyword : Extension of tenure, Village Chief, Government of Indonesia.

## ABSTRAK:
Terjadinya demonstrasi di Gedung DPR DKI Jakarta yang menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Alasannya karena jabatan kepala desa selama 6 (enam)  tahun  dinilai  terlalu  cepat.  Sebenarnya  peraturan  dan  Undang-Undang  terkait  desa  lahir  sebagai respons  atas  besarnya  pengaruh  kepala  desa  pada  masa  Orde  Baru.  Salah  satu  peraturan  tersebut  untuk membatasi  masa  jabatan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa sudah sesuai dengan sistem ketatanegaraan, prinsip negara hukum dan  demokrasi  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  yuridis  normative,  berdasarkan sifatnya  deskriptif  analisis  dilihat  dari  historis  kasus  dan  regulasi.  Pendekatan  ini  dimaksudkan  karena dalam historisnya, terdapat sebuah teori yang bisa menurunkan suatu kewenangan dengan menggunakan undang-undang  untuk  memperpanjang  masa  jabatan  kepala  desa.  Padahal  dalam  regulasinya,  produk peraturan  perundang-undangan  sebenarnya  telah  dirancang  dengan  ketentuan  mengenai  batas  maksimal kelangsungan  hidup  kepala  desa.  Namun  kenyataannya,  klausul  ini  sering  dilanggar. Hal  ini  diperparah dengan  kenyataan  bahwa  setiap  individu  dalam  kerangka  desa,  Kepala  desalah  yang  menunjuk,  bukan masyarakat.  Dengan  adanya  tuntutan  ini,  masyarakatlah  yang  seharusnya  menentukan,  apakah  tuntutan yang  diberikan  perlu  diselesaikan  atau  tidak.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menyimpulkan  bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan sistem ketatanegaraan, prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia karena cita-cita hukum dan konstitusi memerlukan pembatasan kekuasaan untuk menghindari  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat  negara.  Jika  permintaan  ini  dikabulkan,  maka demokrasi di Indonesia akan terpuruk.
Kata kunci: Perpanjangan masa jabatan, Kepala Desa, Pemerintah Indonesia.

## Pendahuluan
Desa adalah kumpulan masyarakat  yang  diakui  secara  hukum berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat daerah  yang  diakui  oleh  sistem pemerintahan  nasional  dan  merupakan penduduk suatu kabupaten. Desa berhak mengurus  dan  mengatur  kepentingan masyarakat  setempat.  Desa  berasal  dari kata  Sansekerta  “deca”  yang  berarti tempat  lahir,  kampung  halaman,  atau tanah adat. 1 Desa ini mempunyai kepala desa  yang  membidangi  pembangunan, kepentingan  masyarakat  setempat,  dan urusan  pemerintahan. 2 Kepala  desa dalam  mengurus  urusan  desa  dibantu dengan perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
Kedudukan  Desa  sebagai  rakyat otonom sejati sangatlah strategis sehingga  memerlukan  pertimbangan yang  matang  dalam  melaksanakan
Otonomi  Daerah,  mengingat  Desa mempunyai kewenangan untuk mengawasi  dan  mengendalikan  urusan masyarakat  sesuai  dengan  keadaan daerah  dan  adat  istiadat  masyarakat. 3 Seorang pemimpin biasanya digambarkan  sebagai  orang  yang memiliki  otoritas  dan  kebijaksanaan serta  dapat  memimpin  suatu  organisasi atau kelompok berdasarkan kebijakan.
Di  pemerintahan,  baik  pimpinan pusat  maupun  daerah,  masih  terdapat peraturan yang membatasi masa jabatannya.  Pada  25  Januari  2023, muncul tuntutan dari
Persatuan Perangkat  Desa  Indonesia  (PPDI)  dan mereka  menggelar  aksi  demonstrasi
1 https://www.gramedia.com/literasi/peng ertian-desa/ (diakses tanggal 3 Agustus 2023)
2 Bagus  Mukti  Dwi  Atmaja,  Yusuf  Adam Hilman, “ Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan  Menjadi  9  (sembilan)  tahun ” ,  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , Vol.2 (1), 2023. hlm.36. 3 Ronny  Wijayanto,  Sri  Anggraini  Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi, " Pemerintahan Desa dalam Karakteristik  Otonomi  Desa  di  Sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia" ,  AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (2022): 365 – 74
besar-besaran  di  Gedung  DPRD  DKI Jakarta.  Sebelumnya,  pada  Selasa,  17 Januari  2023,  Kepala  Desa  menuntut revisi  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang Desa  Nomor  6  Tahun  2014  yang menyatakan  bahwa  Sebagai  kepala pemerintahan  desa,  kepala  desa  dipilih langsung  untuk  masa  jabatan  enam tahun  dan  dapat  dipilih  kembali sebanyak  tiga  kali.  Kemudian  ingin diubah  masa  jabatannya  yang  awalnya enam  tahun  diperpanjang  menjadi sembilan tahun per periode.
Salah  satu  cara  untuk  mencari calon  yang  memenuhi  kriteria  dan dianggap  mampu  menangani  berbagai kepentingan  pada  masyarakat  yang mempengaruhi  masa  depan  banyak orang  adalah  melalui  pemilihan  kepala desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ketertiban kehidupan masyarakat ditentukan  oleh  partisipasi  masyarakat dalam  pemilihan  tersebut.  Seperti diketahui,  masa  jabatan  kepala  desa pada  umumnya  hanya  6  (enam)  tahun untuk setiap periodenya. Dalam penindakan  ini,  mereka  menganggap kepala  desa  bisa  menggunakan  masa jabatan  9  (sembilan)  tahun  untuk mengurangi  persaingan  konflik  politik dan  lebih  fokus  pada  kinerja  untuk desa. 4
Membahas masa jabatan memang tidak  lepas  dari  kewenangan  yang melekat,  selain  itu  sejarah  telah  banyak memberikan pembelajaran bahwa kekuasaan  seringkali  disalahgunakan oleh  oknum  pejabat  negara.  Pada  masa Presiden  Soeharto  menjabat,  berbagai penyelewengan menjadi landasan lahirnya  gerakan  reformasi  pembatasan masa jabatan presiden melalui Amandemen  UUD  1945.  Pasal  39 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
4 https://nasional.tempo.co/read/1683294 /soal-jabatan-kepala-desa-9-tahun-dari-ancaman- demokrasi-hingga-gula-manis-2024.(diakses tanggal 3 Agustus 2023).
menyebutkan  masa jabatan  Kepala  Desa lebih  lama  dibandingkan  masa  jabatan Presiden  dan  Wakil  Presiden,  yakni masing-masing  hanya  lima  tahun  dan maksimal dua periode. 5 Perwakilan  Kepala  Desa  dalam sambutannya  menyampaikan  bahwa masa jabatan Kepala Desa harus direvisi karena  itu  yang  diinginkan  masyarakat. Maka  dari  itu,  Kepala  Desa  meminta agar  segera  melakukan  perubahan  masa jabatan  Kepala  Desa. 6 Mereka  yang mendukung  tuntutan  ini  berpendapat bahwa  hal  tersebut  dapat  mendukung kesejahteraan dalam pembangunan desa.
Budiman Sujatmiko
mengatakan, keinginan  perpanjangan  masa  jabatan kepala  desa  penting  untuk  stabilitas politik  desa.  Dikatakannya,  berdasarkan hasil  penelusuran  lapangan  saat  ini, konflik  yang  kerap  terjadi  dalam  proses pemilihan  tersebut  akan  menghambat proses pembangunan desa. Masa jabatan selama  6  (enam)  tahun  dirasa  kurang, apalagi  untuk  kepala  desa  yang visioner . 7
Pihak-pihak  yang  berseberangan beranggapan  bahwa  tuntutan  kepala desa  untuk  memperpanjang  masa jabatannya  menjadi  9  (sembilan)  tahun untuk  per  periode  itu,  jika  disetujui, dapat  berdampak  buruk  karena  terlalu lamanya  penguasaan  dan  kekuasaan absolut akan cenderung korup, sehingga Untuk mencegah hal tersebut, UUD 1945 memberikan pembatasan terhadap penguasa.  Perpanjangan  masa  jabatan dikhawatirkan  dapat  menumbuhkan aksi  oligarki  di  pedesaan.  Jika  masa
5 Saiful  Basri,  Anang  Dony  Irawan, “ Tinjauan  Hukum  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014  tentang  Desa  terhadap  Perubahan  Masa  Jabatan Kepala Desa di Indonesia ” , Seminar Nasional Hukum dan Pancasila, Vol.2, 2023. hlm. 207.
6 Ibid. 7 https://www.infopublik.id/kategori/sor ot-politik-hukum/706523/perpanjangan-masa- jabatan-kepala-desa- harus-sesuai-uu. (diakses tanggal 1 September 2023).
jabatan  kepala  desa  diperpanjang,  maka kemungkinan  besar  demokrasi  di  desa akan semakin tidak sehat.
Dari  uraian  di  atas,  penulis merasa  bahwa  penelitian  mengenai tuntutan  perpanjangan  masa  jabatan kepala  desa  sangat  penting  untuk mengkaji  undang-undang  yang  berlaku di  Indonesia,  dengan  adanya  pro  dan kontra  perpanjangan  masa  jabatan kepala  desa  dari  6  (enam)  tahun  dan kemudian  diubah  menjadi  9  (sembilan) tahun.  Dengan  menganalisis  keputusan perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa yang lebih dari sekedar mengungkapkan keinginan  normatif  kepala  desa,  namun dengan  harapan  dapat  meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada warga desa.
Mengingat perluasannya, semangat demokrasi desa yang
membangun  mungkin  berada  dalam bahaya. Pembatasan  kewenangan  kepala desa  pada  hakikatnya  merupakan komponen pengakuan terhadap kewenangan dan tata kelola desa seluruh elit  desa  sebagai  agen  demokrasi  lokal yang  sesuai  dengan  nilai  demokrasi. 8 Mengingat  keadaan  politik  saat  ini, upaya untuk mengakui hal ini sering kali menemui kesulitan. Adanya pelaksanaan pemilu  tahun  2024,  akhir-akhir  ini dimanfaatkan  oleh  berbagai  kelompok kepentingan sebagai komoditas transaksional  atau  politik.  Kepala  desa menjabat  pada  masa  meningkatnya kekuasaan  elit  politik  dan  ambisi  untuk menguasai menjelang pemilu 2024. 9
Bagi  penulis,  konstitusi  sebagai alat  analisis  yang  paling  relevan  dan tepat  dalam  konteks  ini.  Berdasarkan lamanya  masa  jabatan  kepala  desa, Indonesia telah melalui beberapa periode
8 Umbu TW Pariangu, La Ode Muhammad Elwan,  “ Ancaman  Terhadap  Demokratisasi  Desa  di Balik  Perpanjangan  Masa Jabatan  Kepala  Desa ”, Journal Publicuho, Vol 6 No.3, 2023. hlm.853.
reformasi.  Dimulai  dengan  disahkannya Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1965 tentang  Desa  yang  menetapkan  masa jabatan  delapan  tahun  tanpa  batasan jumlah  masa  jabatan.  Selanjutnya berlakulah  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa yang  membatasi  masa  jabatan  kepala desa  menjadi  dua  periode.  Pada  tahun
1999  diundangkan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan  Daerah  yang  sekaligus menghapuskan undang-undang tersebut dan  menetapkan  masa  jabatan  paling lama 10 tahun atau dua periode. Sebagai pengganti  UU  Nomor  22  Tahun  1999, UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah menetapkan batas masa  jabatan  6  tahun  dengan  dua periode. 10 Sebaliknya,  hal  ini  memperkuat fenomena  adanya  kecenderungan  yang sudah  berlangsung  lama  (periodisasi) terhadap  kepala  desa  yang  mampu mempertahankan kekuasaannya. 11 Dikarenakan  pada  masa  Orde  Baru, aturan  politik  desa  memberlakukan kondisi  yang  terbentuk  sistem  politik yang tertutup dan monopolistik. Sebagai satu-satunya yang berkuasa, kepala desa telah  berkembang  menjadi  salah  satu cabang  pemerintahan  pusat.  Tidak  ada lembaga  desa  lain  yang  mampu melakukan  checks  and  balances.
12
Berdasarkan  permasalahan  di  atas  maka penulis dapat membagi rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah perpanjangan
masa jabatan  Kepala  Desa  menjadi  9
10 Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, and  Maya  Retno  Sari.  “ Analisis  Sentimen Perpanjangan  Masa  Jabatan  Kepala  Desa  Pada  Twitter Melalui Penggunaan Metode Naive Bayes Classifier ”. Sospol  :  Jurnal  Sosial  Politik 9  (1):49-67. 2023.
11 Umbu  TW  Pariangu , dkk. Op.cit. 2023, hlm.853. 12 Riza  Multazam  Luthfy,  “ Masa  Jabatan Kepala  Desa  Dalam  Perspektif  Konstitusi ”,  Masalah - masalah Hukum, Jilid 48 No.4, 2019.
(sembilan)  tahun  sesuai  sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Apakah perpanjangan masa
jabatan  Kepala  Desa  menjadi  9 (sembilan)  tahun  sudah  sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia?

## Metode Penelitian
Penulisan artikel ini
menggunakan metode penelitian hukum yuridis  normative,  yaitu  cara  yang digunakan untuk mengkaji teori, konsep, doktrin,  dan  peraturan  perundang- undangan.  Didasarkan  pada  bahan hukum primer berupa Peraturan
Perundang-Undangan  tertinggi  sampai terendah  yang berkaitan  dengan  Sistem Ketatanegaraan di Indonesia yang mengatur  Masa  Jabatan  Kepala  Desa seerta bahan hukum sekunder yaitu jenis bahan  hukum  yang  menjelaskan  bahan hukum  primer,  seperti  buku  hukum, hasil  penelitian  berupa  jurnal,  dan doktrin  dari  para  ahli  hukum. 13 Di dalamnya juga terdapat buku-buku yang ditulis  oleh  para  peneliti,  seperti  buku tentang  pemerintahan  desa,  dan  sumber lain  yang  menunjukkan  bahwa  sumber bahan  tersebut  dapat  dipercaya  dan patut  dijadikan  sebagai  sumber  bahan hukum yang sah.
Berdasarkan  sifatnya  deskriptif analisis  dilihat  dari  historis  kasus  dan regulasinya. Dalam historisnya, terdapat adanya  teori  yang  bisa  menurunkan suatu kewenangan dengan
menggunakan  undang-undang  untuk memperpanjang  masa  jabatan  kepala desa.  Adapun  kepala  desa  telah  dipilih sejak  zaman  dahulu.  Namun,  saat  ini sudah  banyak  perubahan.  Dimulai  dari pemilihan  kepala  desa  secara  genetis, artinya dipilih berdasarkan ikatan darah
atau  kekerabatan. 14 Dasar  regulasinya, didalam  produk  peraturan  perundang- undangan  sebenarnya  telah  dirancang dengan  ketentuan  mengenai  batas maksimal  kelangsungan  hidup  kepala desa.  Karena  setiap  orang  mempunyai peluang  menjadi  kepala  desa  asalkan memenuhi  persyaratan  hukum.  Dengan adanya  demo  menuntut  perpanjangan masa  jabatan  tersebut  tidak  ada paradigma  yang  mendasari  secara perspektif.

## Pembahasan
Perpanjangan  Masa  Jabatan  Kepala Desa  dilihat  dari  Aspek  Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Negara adalah organisasi
teritorial  suatu  negara  yang  berdaulat. Jadi  negara  tidak  terbatas  pada  wilayah suatu  negara  yang  berdaulat  penuh, karena  bagian  terbesar  dan  terpenting dari  negara  adalah  kesatuan  kekuasaan politik yaitu hukum, wilayah, konstitusi, masyarakat,  dan  tujuan . Adanya  kata pemerintah  mempunyai  arti  yang berbeda-beda.  Pemerintah  mencakup pengertian  organisasi  atau  aparatur negara  yang  melaksanakan  tugas  dan misi  yang  diberikan  oleh  pemerintah. 15 Sebagai subsistem dari cara penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa menyerahkan kekuasaan kepada desa untuk mengontrol maupun mengawasi kepentingan masyarakat setempat. 16
Pemerintahan  Desa  diartikan sebagai  penyelenggaraan  kepentingan dan  urusan  pemerintahan  masyarakat setempat. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
14 Tjoe Kang Long, Widyawati Boediningsih, “Masa  Jabatan  Kepala  Desa:  Suatu Wacana ”, Jurna l Cendikia Ilmiah, Vol.2. No.4, 2023, hlm.364.
15 CST Kansil, " Hukum Tata Negara Republik Indonesia" , Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000, hlm.91.
16 Sugiman,  “ Pemerintahan  Desa “ ,  Fakultas Hukum Universitas Suryadarma 7, no. 1 (2018): 82 – 95, hlm.83.
tentang  Desa.  Adanya  Undang-Undang tersebut  bagi  desa  ini  tak  lain  hanyalah perintah  agar  desa-desa  lain  kembali  ke titik  awal  semula.  Yang  perlu  diakui, desa-desa  di  setiap  daerah  sudah  ada sebelum  Indonesia  merdeka.  Ini  berarti bahwa keberadaan undang-undang desa harus  sesuai  adat  dan  aturan  setempat sebelum tatanan baru tersebut dikukuhkan  oleh  pemerintah  agar kesejahteraan  dapat  menyentuh  lapisan masyarakat  terbawah.  Karena  masih banyak  masyarakat  miskin  di  daerah pedesaan,  dimana  kemiskinan  pribadi dan  kemiskinan  secara  umum  masih menjadi permasalahan utama.
Kontroversi  mengenai  usulan perpanjangan  jabatan  Kepala  Desa, akibat  adanya  ribuan  kepala  desa  dari berbagai  penjuru  Tanah  Air  yang melakukan  aksi  unjuk  rasa  di  depan Gedung  DPR  RI  Jakarta.  Adapun perwakilan  desa  yang  berbicara  selama demonstrasi mengatakan bahwa ketentuan  tersebut  harus  diperpanjang atau  direvisi  dari  enam  tahun  menjadi sembilan  tahun  per  periode.  Padahal, keberadaan  desa  saat  ini  sudah  sesuai dengan  prinsip  negara  kesatuan  yang ditetapkan  dengan  undang-undang  dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.  Karena  sebagai  produk hukum,  konstitusi  memberikan  batasan kewenangan untuk melindungi kepentingan  masyarakat.  Masa  jabatan kepala  desa  yang  panjang  mempunyai pengaruh  besar  terhadap  struktur pemerintahan dan reformasi desa.
Materi  Pokok  hal  ini  disebabkan besarnya  kekuasaan  kepala  desa  dalam membentuk dinamika sosial masyarakat. Kepala  desa  dapat  dipilih  untuk menjabat  tiga  periode  berturut-turut, yang masing-masing berlangsung selama  enam  tahun.  Artinya  setiap individu  mempunyai  kesempatan  untuk memerintah  desa  selama  delapan  belas
tahun. 17 Dari  sisi  konstitusional,  aturan UUD  1945  yang  mengatur  masa  jabatan kepala  desa  selama  tiga  periode bertentangan  dengan  arah  politik hukum. Masa jabatan kepala desa dapat dikatakan inkonstitusional atau melanggar  konstitusi.  Selain  itu,  hal  ini menyebabkan produk hukum yang tidak adil terhadap para pemimpin
pemerintahan  desa  dan  mendorong beberapa  orang  untuk  mengambil keuntungan dari posisi mereka. 18 Menurut  KC  Wheare,  aturan konstitusi pada dasarnya adalah instrumen  hukum  yang  dimaksudkan untuk  menyatakan  hukum  tertinggi. Adapun  konstitusi  modern, yang sebaliknya, mencakup deklarasi hak-hak warga  negara  serta  maksud  dan  tujuan politik  pemerintah  yang  tidak  terbatas pada  persyaratan  hukum. 19 Menteri
Koordinator  di  bidang  politik,  hukum, dan keamanan, Mahfud MD menunjukkan  sikap  penolakan  atas tuntutan  perpanjangan  masa  jabatan,  ia menegaskan, keberadaan konstitusi menjadi  kerangka  yang  baik  untuk membatasi  masa  jabatan.  Namun Mahfud  menilai  dirinya  tunduk  pada MPR  dan  anggota  partai  politik  karena tidak memiliki kewenangan.
20 Pada  pasal  1  Ayat  3  UUD  1945 mengacu  pada  keutamaan  konstitusi.
Indonesia adalah negara hukum menurut  pasal  ini.  Prinsip-prinsip  dasar hukum  ini  sangat  menekankan  pada supremasi hukum atau konstitusi di atas kekuasaan  negara.  Konstitusi  yang
17 Sherly  Dantis  Suhamartha,  Syamsir,  S.,
&  Eriton,  M.  . “ Analisis  Pengaturan  Periode  Jabatan Kepala  Desa  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa ” . Limbago:  Journal  of Constitutional Law, 3(2), 2023. 225-241. hlm.228.
18 Ibid . hlm.231.
19 Carl  Schmitt,  " Constitutional  Theory" , TranslatedDurham and London, 2008, hlm.59.
20 Kukuh  Purwidhianto,  Alfred  Ruben Gordon  Ta’ek,  “ Tinjauan  Teologis-Etis  dan  Politik Wacana  Perpanjangan  Masa Jabatan  Presiden”. Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama, Vol.4 No.2, 2022, hlm. 223.
merupakan  hukum  tertinggi  suatu negara harus dipatuhi dalam menjalankan  kekuasaan  negara  yang berdaulat  rakyat.  Meskipun  pengertian konstitusionalisme  dalam  literatur  agak umum,  namun  pada  dasarnya  terdiri dari komponen-komponen berikut:
1. Kekuasaan politik dan kepatuhan hukum.
2. Pengakuan  atas  perlindungan dan jaminan hak asasi manusia.
3. Memiliki  sistem  hukum  yang tidak memihak dan terbuka.
4. Prinsip  utama  kedaulatan  rakyat adalah akuntabilitas publik
penyelenggara negara. 21
Aturan  masa  jabatan  serta  rotasi kepala  desa  jika  terlalu  lama  dapat menimbulkan bencana institusional karena  aturan  tersebut  bertentangan dengan  prinsip  ketatanegaraan.  Karena terpilihnya  pemimpin  desa  tidak  lepas dari  partisipasi  masyarakat  desa.  Pada hakikatnya partisipasi politik merupakan  ukuran  apakah  warga negara dapat memaknai simbol kekuasaan (kebijakan kesejahteraan sosial)  sebagai  kualitas  kemampuannya. Permintaan perpanjangan jabatan kepala desa  ini  dinilai  mendesak  berdasarkan pertimbangan penuh.
Hal  tersebut  terjadi  karena jabatan  kepala  desa  saat  ini  terasa dibatasi,  tidak  bisa  leluasa  melakukan fungsi  serta  tugasnya,  dikarenakan terkendala  peraturan  yang  dianggap tidak  memberikan  kebebasan  untuk menjaga  wilayahnya.  Masa  jabatan  6 (enam) tahun dirasa belum cukup untuk pembangunan  karena  masih  terjadi instabilitas  politik  konservatif  dalam setiap pemilihan desa. Alasan pembenaran tersebut nampaknya masuk akal.  Namun  hal  ini  tidak  akan menghentikan  rasa  curiga.  Karena perubahan  undang-undang  tersebut nampaknya dilatarbelakangi oleh
21 Wirjono Prodjodikoro, " Asas-Asas Hukum Tata Negara" , Dian Rakyat, Jakarta, 1989. hlm.10.
pertimbangan  politik.  Mengingat  meski inisiatif  revisi  sebelumnya  tak  pernah terwujud  dan  masuk  dalam  Program Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  Prioritas 2023,  revisi  yang  dilakukan  Komisi  II DPR  ini  tak  disangka  masuk  dalam daftar  RUU  Kumulatif  Terbuka  pada Pemilu 2024.
22 Selain itu, sebagian besar
putusan  terkait  peninjauan  kembali terdapat  pada  kasus-kasus  yang  sedang menunggu  keputusan.    Hal  ini menunjukkan  betapa  pemerintah  yang dianggap sebagai warga negara menghasilkan barang-barang yang tidak sesuai  dengan  keinginan  masyarakat luas,  bahkan  terkadang  jauh  dari keadilan. Di dalam melihat permasalahan  yang  muncul  akhir-akhir ini  juga  misalnya  pembatasan  atau formalisasi  tempat-tempat  umum  yang mengarah  pada  upaya  penghancuran nilai-nilai konstitusi dalam ketatanegaraan dengan cara yang diatur
Undang-Undang.  Dalam  kaitan  ini Herlambang  P.Wiratraman  menyebut tanda  kediktatoran  ini  merupakan fenomena  yang  tidak  dibarengi  dengan perlawanan  dari  pembentuk  undang- undang  meskipun  kekuasaan  eksekutif sangat  besar  dan  semakin  jelas  betapa lengkapnya aspek otoritarianisme. 23 Adapun  kelemahan  3  periode Pertama ,  seolah-olah  kepala  desalah yang  memegang  kendali. Kedua , petahanan  menang  dalam  pemilihan kepala  desa. Ketiga ,  mereka  yang menjabat mempunyai kemampuan menggunakan  birokrasi  dan  mesin untuk  memenangkan  pemilu  desa. 24
22 Umbu  TW  Pariangu , dkk. Op.cit 2023, hlm.857.
23 Miftah Faried Hadinatha, “Peran Mahkamah  Konstitusi  Mencegah  Gejala  Autocratic Legalism di Indonesia” Jurnal Konstitusi, Vol.19 No.4 (2022), hlm.743.
24 Amancik,  A.,  Saifulloh,  P.,  &  Barus,  S.
(2023). “ Reformulasi  Pengaturan  Masa  Jabatan  Kepala Desa  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia ” . Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 12 (1). 2023. hlm.69.
Hukum  tata  negara  memuat  lima    arah pembatasan  masa  jabatan  pimpinan eksekutif, 25 antara lain:
1. Setelah  masa  jabatan  pertamanya berakhir, ia tidak berhak
mencalonkan  diri  lagi  sebagai kepala desa . ( No re-election ) . 2. Tidak diizinkan Kepala desa dapat mencalonkan  diri  kembali  saat masih  menjabat,  namun  setelah menjabat  dalam  kapasitas  tersebut setidaknya  selama  satu  tahun, mantan kepala desa dapat mencalonkan  diri  kembali.  ( No Immediate re-election )
Penjabat  kepala  desa  mengambil peran sebagai kepala desa.
3. Seorang kepala desa dapat mencalonkan diri kembali satu kali lagi  pada  periode  berikutnya;  ini adalah sistem yang paling populer. ( Only one re-election ) 4. Tidak  ada  batasan  waktu  bagi kemampuan  seorang  kepala  desa untuk  mencalonkan  diri  kembali.
( No Limitation re-election ) 5. Seorang  kepala  desa  mempunyai pilihan untuk mencalonkan dirinya  kembali  dua  periode setelah  bekerja.  ( Only  two  re- election )
Menurut  penulis,  masa  jabatan  9 (sembilan)  tahun  yang  terbagi  dalam setiap periode, sehingga masa jabatannya  terlalu  lama  dan  tidak memenuhi  asas  konstitusi  dalam  sistem ketatanegaraan  di  Indonesia  yaitu membatasi  kekuasaan  dan  menjauhi kekuasaan yang melakukan hal tersebut. Pengekangan  kewenangan  ini  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  UUD 1945  untuk  menentukan  masa  jabatan seorang  kepala  desa  secara  wajar.  Masa jabatan  yang  panjang  dan  peraturan berkala berpotensi menimbulkan bencana  kelembagaan  karena  peraturan tersebut saling bertentangan.
Tuntutan  perpanjangan  masa jabatan  kepala  desa  berdasarkan  prinsip konstitusionalisme dan prinsip proporsionalitas, argumen tersebut tidak beralasan.  Selain  tidak  memikirkan  arah progresif pembangunan desa, penguatan, dan grand design yang dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara. 26
Dikarenakan  apabila  sudah  dipilih  dan telah  memimpin  pemerintahan  desa selama  9  (sembilan)  tahun,  namun ternyata  tidak  ada  kepemimpinan  dan tidak  ada  kemampuan,  maka  hal  ini akan berdampak dan membawa penderitaan bagi desa.
Jika  dihubungkan  dengan  Pasal 39  UU  Desa,  maka  anggapan  tersebut menyoroti  bahwa  Pasal  39  dibuat dengan tujuan tersebut, sehingga kepala desa  yang  memegang  kekuasaan  dapat menggunakan Pasal 39 UU Desa sebagai alat
untuk mempertahankan kekuasaan.
27 Konstitusi  suatu  negara modern  harus  konstitusional  dalam perkembangannya.  Artinya  konstitusi harus  membatasi  kekuasaan,  hal  ini dilakukan untuk mencegah penyelewengan  yang  diakibatkan  tidak adanya pembatasan
kekuasaan.
Kekuasaan  yang  cukup  lama juga dapat menciptakan oligarki. 28
Jika kita tetap menerima tuntutan revisi  UU  Desa  Nomor  6  Tahun  2014, maka terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan  kekuasaan  di  desa bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme,  supremasi  hukum, dan demokrasi konstitusional. Perjuangan  perangkat  desa  untuk mendapatkan jabatan merupakan persoalan  konstitusional  yang  harus diperjuangkan. Namun persyaratan
26 Evaline  Suhunan,  Purba  Made  Aubrey, Rasji, ”Analisis Wacana  Perpanjangan  Masa  Jabatan Kepala  Desa  Dalam  Perspektif  Demokrasi  dan Konstitusi”, Innovative:  Journal  Of  Social  Science Research, Vol.3 (2), 2023. hlm.1880.
27 Amancik, dkk, Op. cit , 2023. hlm.72.
28 Saiful Basri, dkk, Op.cit . 2023. hlm.207.
tersebut  harus  dipilih  sedemikian  rupa sehingga  tidak  bertentangan  dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. 29 Dalam hal ini, penulis
berpendapat  bahwa  konstitusi  perlu menetapkan  batasan  kekuasaan  di  desa untuk  mengurangi  penyalahgunaan kekuasaan  seperti  oligarki  dan  korupsi yang  timbul  dari  kekuasaan  yang  tidak terkendali.  Adapun  konstitusionalisme adalah pemahaman yang harus dijunjung  oleh  Konstitusi,  dan  sistem ketatanegaraan  menjadi  wahana  yang melandasi  pemahaman  tersebut. 30 Oleh karena itu, dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan  diberikan  oleh  Konstitusi, bukan sebaliknya. Konstitusi menetapkan batas-batas tertentu di mana kekuasaan negara harus dijalankan. Bagi Indonesia, kewenangan
adalah pengakuan bahwa ia ada dan diatur oleh aturan-aturan  yang  dituangkan  dalam UUD  1945  yang  berfungsi  sebagai konstitusi nasional.
Perpanjangan  Masa  Jabatan  Kepala Desa  dilihat  dari  Prinsip  Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia Sebuah desa mempunyai komunitas,  yaitu  berupa  modal  sosial atau  institusi  lokal  yang  menopangnya. Hal  ini  diwakilkan  dalam  UU  Desa dengan asas kekeluargaan, kebersamaan, dan  gotong  royong.  Asas  ini  sangat penting  dikarenakan  menjadi  landasan kuat  bagi  desa  yang  maju,  otonom,  dan demokratis.  Dalam  skala  lebih  kecil, masyarakat  desa  merupakan  kekuatan pendorong  pembangunan  desa  dan berperan  penting  dalam  berhasil  atau gagalnya  suatu  program  pembangunan desa . 31 Saat  ini,  t atanan  pemerintahan
29 Saiful Basri, dkk, Op.cit . 2023. hlm.209.
30 Rizky  Akbar, “Analisis  Qanun  Nomor  4 Tahun  2009  tentang  Pengangkatan  Kepala  Desa  Kuala Makmur  dan  Relevansinya  denganUndang-Undang Nomor  6  Tahun  2014”, Jurnal  Hukum  Tata  Negara dan Siyasah, Vol.2 No.1, 2023, hlm.29.
31 Sutoro Eko, " Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi,  Dan  Semangat  Uu  Desa ,  Kementerian  Desa,
desa sering terjadi perubahan paradigma, terutama tentang hal
kewenangan.  Adapun,  pemerintah  yang berada di pusat dan pemerintah yang di daerah  melakukan  intervensi  tidak  lagi secara langsung.
32 Sehubungan dengan poin sebelumnya, perpanjangan masa jabatan kepala  desa  dapat  menjadi  salah  satu komponen  dari  tren  tantangan  terhadap demokrasi
lokal, khususnya di pedesaan.  Masa  jabatan  kepala  desa diperpanjang  menjadi  sembilan  tahun dalam  konteks  demokrasi  di  desa  yang mendorong kepala desa untuk
menjalankan  kekuasaan  atau  membuka ruang  sewenang-wenang.  Kebutuhan psikologis  kepala  desa  akan  kebebasan lebih dalam memanfaatkan sumber daya yang  sudah  tersedia  di  masyarakat sebagai bagian dari agenda
pengumpulan  kekuasaan  dipicu  oleh lamanya masa jabatan. 33 Kesimpulannya, masyarakat akan mengembangkan keinginan anti-demokrasi. Karena, menumbuhkan  lingkungan  demokratis di  desa,  namun  lingkungan  partisipasi ini akan menimbulkan permusuhan.
Tahapan  demokrasi  desa  yang paling  sejati  adalah  Pilkades  atau pemilihan  kepala  desa.  Persaingan bebas,  pelibatan  masyarakat,  pemilihan langsung,  dan  asas  satu  orang  satu suara,  semuanya  diterapkan  dalam pemilihan  kepala  desa.  Pemerintah daerah  yang  demokratis  dan  proaktif dalam mengundang partisipasi masyarakat bisa mendapatkan
keuntungan  legitimasi  yang  kuat, mendapat  bantuan  dalam  memenuhi tanggung  jawabnya,  mengelola  setiap kebijakan  publik  bersama  masyarakat, dan  memperoleh  manfaat  yang  lebih besar.
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi  Republik  Indonesia",  Jakarta,  2015. hlm.70-71.
32 Sugiman, Op Cit . 2018. hlm.91.
33 Umbu  TW  Pariangu , dkk. Op  Cit.  2023. hlm.863.
Untuk  menyukseskan  perencanaan, penciptaan,  dan  peningkatan  tenaga masyarakat dalam memanfaatkan sumber  daya  atau  potensinya,  termasuk sumber  daya  alam  dan  manusia,  maka pemerintah desa berperan penting dalam mendorong  partisipasi  kesejahteraan masyarakat  desa.  Partisipasi  merupakan aspek  penting  dalam  demokrasi . 34 “ Partisipasi  masyarakat  terlihat  jelas dalam  keseluruhan  proses  pemilu,  tidak hanya pada saat  pencoblosan ,”  menurut Rafael  Raga  Maran.  Tahapan  tersebut adalah:
1. Membentuk panitia pemilihan.
2. Registrasi  pemilu  (individu peserta pemilu).
3. Penunjukan kepala desa
4. Inisiatif
5. Memberikan suaranya 6. Menghitung hasil suara Adanya revisi tuntutan
perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa tersebut berpotensi memicu konflik atau permasalahan  politik  dan  sosial  di tingkat desa, sehingga supremasi hukum dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat terguncang, misalnya saja perebutan  kepala  desa  menjadi  semakin terguncang.  Peran  insentif  pimpinan tertinggi  masyarakat  penataan  ruang cukup  strategis  karena  pada  dasarnya pertarungan tidak hanya memperebutkan  posisi  kepala  desa, namun  juga  nilai  nominal  Anggaran Dana Desa (ADD). 35
Selain  itu,  menurut  penulis,  opsi perpanjangan  masa  jabatan  dapat mendorong  persaingan  memperebutkan posisi  kepala  desa  dan  jajarannya.  Oleh karena  itu,  tuntutan  tersebut  dapat mengganggu  keharmonisan  sosial  di desa.  Agar  otonomi  dapat  berjalan efektif,
implementasi untuk melaksanakan UU Desa perlu
mempersiapkan dengan matang.
34 Rafael  Raga  Maran,  " Pengantar  Sosiologi Politik", Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007. hlm.201. 35 Amancik,  ddk, Op Cit. 2023. hlm.66.
Perpanjangan masa jabatan kepala desa akan menimbulkan kerugian karena tidak adanya regenerasi kepemimpinan.  Generasi  muda  di  desa yang  mempunyai  visi  besar  untuk membangun desa. Paling tidak, penggantiannya  sebagai  kepala  desa sudah  lama  tertunda.  Harus  diakui bahwa tidak mudah dalam melaksanakan pembangunan di
pedesaan,  Pembangunan  di  pedesaan terhambat  oleh  beberapa  faktor.  Faktor SDM  adalah  salah  satu  dari  banyak elemen utama yang dapat menimbulkan kesulitan.  Daerah  pedesaan  biasanya memiliki  kepadatan  sumber  daya manusia  yang  lebih  rendah,  padahal tidak jarang daerah pedesaan kaya akan sumber daya alam. 36 Menurut  A  Fahrur  Rozi,  dengan menyetujui tuntutan tersebut, maka DPR membiarkan  dua  kesalahan  politik terjadi.  Pertama,  melakukan  rekonsiliasi dengan tetap membiarkan
konservatisme  dan  kepatuhan  politik buta  masyarakat  desa  tetap  berjalan. Kedua,  membatasi  atau  menjadikan peredaran  kepemimpinan  dan  evaluasi pemerintahan  membutuhkan  waktu yang  lama.  Artinya,  apabila  masyarakat tidak  puas  dengan  kepala  desa,  maka dapat  mengganti  kepala  desa  kembali setelah  9  (sembilan)  tahun.  Belum  ada kepastian  bahwa  masa  jabatan  yang panjang  dapat  meningkatkan  stabilitas politik desa. 37 Menurut penulis, sebelum masa  jabatan  kepala  desa  diperpanjang, ada baiknya dilakukan pembenahan tata kelola  desa.  Sebab,  jika  korupsi  oligarki masih merajalela, berapa pun lama masa jabatan  kepala  desa,  ia  tidak  akan
36 Rovaldo  Tune  Antu,  Josepus  J.Pinori, Susan  Lawojo, “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No.6/2014”, Lex Administratum, Vol.XI No.3, 2023, hlm.6. 37 https://news.republika.co.id/berita/rxf ebe320/kelompok-mahasiswa-perpanjangan-masa- jabatan-kepala-desa-tak-punya-urgensi.(diakses tanggal 1 September 2023).
mampu  menyelesaikan  permasalahan yang ada.
Jelas  terlihat  bahwa  keputusan perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa merupakan  langkah  yang  berisiko  bagi pembangunan masyarakat dan demokrasi  lokal/desa.  Politisi  dan elitnya  harus  bertanggung  jawab  atas pengeluaran  dan  posisi  mereka  di  masa depan demi kepentingan publik. Menjadi bagian dari kepala desa (kepala desa)  justru  menimbulkan  lebih  banyak permasalahan  karena  mereka  lemah dalam  menolak  godaan  kekuasaan. 38 Menurut  penulis,  kita  semua  harus mengakui  bahwa  wajah  demokrasi  bagi mereka yang tinggal di pedesaan adalah ketika  musim  pemilu  tiba,  seluruh  desa akan memberikan suaranya. Karena rasa kontrol  yang  muncul  dari  pemilihan kepala  desa,  keadaan  seperti  ini memotivasi masyarakat desa untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan desa.
Namun jika
pemilihan berlangsung  lebih  lama  maka  semangat masyarakat  desa  untuk  mengikuti  pesta demokrasi  akan  menurun.  Desa  juga harus memiliki pemerintahannya sendiri dan memikirkan komunitasnya.  Adanya persyaratan  tersebut  terjadi,  baik  itu keinginan kepala desa maupun masyarakat  desa  setempat.  Menurut penulis,  bisa saja masyarakat desa tidak memerlukan perpanjangan masa jabatan kepala  desa,  dan  ternyata  masyarakat memerlukan lebih banyak
pengembangan, penguatan, dan
keberhasilan, baik dalam jangka panjang maupun  jangka  pendek.  Istilah  politik adalah  hak  rakyat  untuk  mengambil bagian dalam politik dan sistem hukum.
Karena  lamanya  masa  jabatan kepala  desa,  maka  tidak  menutup kemungkinan ia akan melakukan tindak pidana  terkait  korupsi  yang  merugikan negara  dan  masyarakat  desa  pada
38 Umbu  TW  Pariangu , dkk. Op  Cit.  2023. hlm.864.
khususnya  karena  tidak  memandang kemajuan  desa  sebagai  hal  yang  baik. akibat  korupsi  kepala  desa.  Selain dampak negatif jangka panjang terhadap jabatan  Kepala  Desa  akibat  korupsi, Dinasti  Politik  dan  Oligarki  juga  sangat berbahaya  dan  tidak  sesuai  dengan negara  demokrasi.  Selain  itu,  fakta bahwa  hanya  ada  satu  orang  yang menduduki  jabatan  kepala  desa  telah menghilangkan  hak  politik  orang  lain selama lebih dari sepuluh tahun. 39 Pemimpin  baru  jelas  diperlukan. Cukup  waktu  yang  berlalu  untuk menunjukkan  betapa  rendahnya  potensi dan  sumber  daya  manusia  di  wilayah pedalaman  yang  menjadi  tempat  kerja kepala  desa.  Lamanya  masa  jabatan seseorang sebagai kepala desa menunjukkan  bahwa  ia  yakin  hanya dialah  yang  berhak  menciptakan, membesarkan, dan memajukan desa.
40 Dari penjelasan di atas,
kekuasaan  negara  didasarkan  pada Rakyat  memegang  kekuasaan  tertinggi dalam negara, sesuai Pasal 1 UUD 1945. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  rakyat dipandang  oleh  konstitusi  sebagai subyek  yang  mempunyai  kekuasaan paling besar dalam suatu negara. Konsep pemerintahan  atau  kehidupan  sosial yang  dikenal  sebagai  demokrasi  adalah konsep di mana warga negara berpartisipasi  dalam  proses  politik melalui  wakil-wakil  yang  mereka  pilih. Hak  setiap  orang  atas  kebebasan berekspresi,  berserikat,  beragama,  dan berpendapat  harus  didukung  dan dilindungi  oleh  negara.  Dalam  hal tuntutan  perpanjangan  masa  jabatan kepala  desa  tidak sesuai  dengan  prinsip hukum  demokrasi  di  Indonesia.  Karena bagi  negara  Indonesia  yang  termasuk Negara Demokrasi harus
bisa menjunjung  tinggi  hak-hak  komunitas
39 Sherly  Dantis  Suhamartha,  dkk. Op  Cit 2023. hlm.238.
40 Riza  Multazam  Luthfy, Op  Cit .  2019. hlm.328.
dan kelompok marginal yang anggotanya  dapat  memupuk  peluang bersama.

## Kesimpulan
Dalam sistem ketatanegaran di Indonesia, batasan masa jabatan pemimpin  desa  harus  disesuaikan dengan  batasan  yang  ditetapkan  UUD 1945  karena  hal  tersebut  bersifat mendasar  dan  konstitusional.  Jika  tetap menerima  tuntutan  revisi  UU  Desa Nomor  6  Tahun  2014,  maka  terbuka peluang  terjadinya  penyalahgunaan kekuasaan  yang  bertentangan  dengan prinsip  konstitusionalisme,  supremasi hukum,  dan  demokrasi  konstitusional. Sebagian  besar  masyarakat  juga  menilai perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa dapat  merusak  suasana  demokrasi  di pedesaan.  Perjuangan  perangkat  desa untuk  mendapatkan  jabatan  merupakan persoalan  konstitusional  yang  harus diperjuangkan.  Namun  jika  diusulkan untuk  meneruskan  jabatan  kepala  desa di sini, pemerintah tidak bisa begitu saja menjalankannya, sebab sistem demokrasi  memberikan  persamaan  hak bagi  seluruh  warga  negara  meskipun terjadi  perselisihan  antar  pemimpin daerah. Setiap orang mempunyai pilihan untuk tetap menjadi kepala desa asalkan memenuhi  persyaratan.  Dalam  bentuk demokrasi  di  Indonesia,  apabila  masa jabatan  kepala  desa  tetap  mengikuti ketentuan yang terdapat dalam
persyaratan tersebut, maka akan mengakibatkan  gagalnya  demokrasi dalam masyarakat desa.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Akbar,  Rizky. “Analisis  Qanun  Nomor  4 Tahun  2009  tentang  Pengangkatan Kepala  Desa  Kuala  Makmur  dan
Relevansinya dengan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014”, Jurnal  Hukum  Tata  Negara  dan Siyasah, Vol.2 No.1, 2023. https://doi.org/10.47766/tanfidz iy.v2i1.1786 Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh,  Sonia  Ivana  Barus, “Reformulasi  Pengaturan  Masa Jabatan  Kepala  Desa  Dalam  Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia”,
Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan  Hukum  Nasional, Vol.12, No.1, 2023. http://dx.doi.org/10.33331/recht svinding.v12i1.1098. Asnawi,  Asih  Gaduh  Andriani,  dan Ayang Fristia Maulana, “Penegakan  Hukum  Pelanggaran Pemilihan  Umum  Yang  Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif”,  Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal
Tugas  Akhir,  Vol.  3  No.  3, Desember, 2023 https://nasional.tempo.co/read/168329 4/soal-jabatan-kepala-desa-9- tahun-dari-ancaman-demokrasi- hingga-gula-manis-2024  ,  diakses tanggal 3 Agustus 2023. https://news.republika.co.id/berita/rxf ebe320/kelompok-mahasiswa- perpanjangan-masa-jabatan- kepala-desa-tak-punya-urgensi  , diakses tanggal 1 September 2023. https://www.gramedia.com/literasi/pe ngertian-desa/ , diakses tanggal 3 Agustus 2023) https://www.infopublik.id/kategori/so rot-politik- hukum/706523/perpanjangan- masa-jabatan-kepala-desa-  harus- sesuai-uu  ,  diakses  tanggal  1 September 2023. Basri,  Saiful,  Anang  Dony  Irawan, “Tinjauan  Hukum  Undang -Undang Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa terhadap  Perubahan  Masa  Jabatan Kepala Desa di Indonesia ”, Seminar Nasional  Hukum  dan  Pancasila, Vol.2, 2023.
Dantis  Suhamartha,  Sherly,  Syamsir
Syamsir, and Muhammad Eriton. 2023. “ANALISIS PENGATURAN PERIODE JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-

## UNDANG  NOMOR  6  TAHUN
2014 TENTANG DESA”. Limbago: Journal  of  Constitutional  Law 3 (2):225-41. https://doi.org/10.22437/limbag o.v3i2.24165
Danial,  Hilton  Tarnama  Putra  M,
Sosialisasi  Hak  Sipil  dan  Politik Masyarakat  di  Desa  Lontar Tirtayasa, Serang Banten, ProBono and Community Service
Journal  Volume  1,  Nomor.1  Mei 2022 Eko,  Sutoro. REGULASI  BARU,  DESA BARU Ide, Misi, dan Semangat UU Desa .  Jakarta:  KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  TERTINGGAL,  DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA, 2015.
Hadinatha,  Miftah  Faried.  “Peran
Mahkamah  Konstitusi  Mencegah Gejala  Autocratic  Legalism  di
Indonesia”,  Jurnal  Konstitusi,
Vol. 19 No.4 (2022). https://doi.org/https://doi.org/ 10.31078/jk1941. Kang Long, Tjoe. Widyawati Boediningsih, “Masa Jabatan Kepala  Desa:  Suatu  Wacana ”, Jurnak  Cendikia  Ilmiah,  Vol.2. No.4, 2023. https://doi.org/10.56799/jceki.v 2i4.1710 Kansil, CST. Hukum Tata Negara Republik Indonesia .  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta, 2000.
Maran,  Rafael  Raga. Pengantar  Sosiologi Politik .  Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta, 2007.
Mukti  Dwi  Atmaja, Bagus.  Yusuf  Adam Hilman.
“Analisis Tuntutan
Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi  9  (sembilan)  tahun”,
Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Vol.2 No.1, 2023, , Multazam  Luthfy,  Riza. “ Masa  Jabatan Kepala  Desa  Dalam  Perspektif
Konstitusi ”, Masalah -masalah
Hukum,  Jilid  48  No.4,  2019. https://doi.org/10.14710/mmh.4 8.4.2019.319-330
Noor  Permadi,  Ricky.  Novi  Prawitasari, and  Maya  Retno  Sari.  “ Analisis Sentimen Perpanjangan Masa Jabatan  Kepala  Desa  Pada  Twitter Melalui  Penggunaan  Metode  Naive Bayes  Classifier ”. Sospol  :  Jurnal Sosial  Politik 9  (1):49-67.  2023. https://doi.org/10.22219/jurnals ospol.v9i1.25900
Purwidhianto,  Kukuh,  Alfred  Ruben
Gordon Ta’ek,  “ Tinjauan  Teologis- Etis dan Politik Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden”. Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi  dan  Studi  Agama,  Vol.4
No.2, 2022.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Tata Negara . Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
Rio  Gobirthdi  Aprizaldy,  H.E.  Rakhmat Jazuli,  “Kewenangan  Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol  Kesehatan  Pada  Pilkada Kabupaten Serang”, Yustisia Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021) Scmitt,  Carl. Constitutional  Theory . Translated. Durham and London, 2008. Sugiman. “Pemerintah Desa.” Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum  Universitas  Suryadarma 7, no. 1 (2018): 82 – 95.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D ,  Bandung: Alfabeta. 2003. Suhunan,  Evaline,  Purba  Made  Aubrey,
and  Rasji  Rasji.  2023.  “Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan  Kepala  Desa  Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi”. Innovative:  Journal  Of
Social  Science  Research 3  (2):1877- 84. https://doi.org/10.31004/innova tive.v3i2.514
Tune Antu, Rovaldo. Josepus J.Pinori,
Susan Lawojo. “Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No.6/2014”, Lex Administratum,  Vol.XI  No.3, 2023. TW Pariangu, Umbu, La Ode
Muhammad  Elwan,  “ Ancaman Terhadap  Demokratisasi  Desa  di Balik  Perpanjangan  Masa Jabatan
Kepala  Desa ”,  Journal  Publicuho, Vol 6 No.3, 2023. https://doi.org/10.35817/public uho.v6i3.213 Wafiya,  Ganefi,  Peningkatan  Kesadaran Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran  Merek  di  Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, ProBono and Community Service Journal Volume 2, Nomor.1 Mei 2023 Wijayanto, Ronny, Sri Anggraini
Kusuma  Dewi,  dan  Gesang
Iswahyudi.  “Pemerintahan  Desa dalam  Karakteristik  Otonomi
Desa  di  Sistem  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia.” AL- MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (2022): 365 – 74. https://doi.org/10.37680/alman haj.v4i2.1866.