Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565 Vol. 20, No. 01 , Juli 2020 , 1 – 10
Implementasi  Kebijakan  Program  Tahfidz  Al-Qur’an  Sebagai Upaya  Penguatan  Pendidikan  Karakter  Di  Pondok  Pesantren  Al- Qur’an Putri Ibnu Katsir Jember
Farah Camelia 1
1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember e-mail: farrahahmad32386@gmail.com
ABSTRAK:  Pendidikan  yang  diharapkan  akan  menjadi  ujung  tombak  kemajuan  bangsa  pada kenyataannya  belum  sepenuhnya  terwujud.  Ribuan  Pondok  Pesantren  yang  tersebar  di  seluruh daerah  di  Indonesia  juga  belum  mampu  mengatasi  masalah  degradasi  karakter  yang  optimal. Pendidikan karakter adalah fundamental dalam pembentukan kepribadian manusia dalam rangka menciptakan generasi yang menghasilkan Allah. Salah satu sekolah berasrama yang cukup berhasil membuat program hafalan kebijakan sebagai upaya penguatan pendidikan karakter yaitu Pesantren Al-Qur'an  Ibnu  Katsir  Jember.  Melalui  penelitian  studi  kasus  dengan  teknik  pengumpulan  data nonetnografi,  pengamatan  non-peserta,  wawancara  tidak  terstruktur,  dan  dokumen  sekunder, ditemukan bahwa pelaksanaan penghafalan kebijakan program Al-Qur'an sebagai upaya penguatan pendidikan  karakter  kemudian  dilakukan  dengan  memilih  program  untuk  ditambahkan  ke  Rote, ulangi  hafalan,  ujian  bulanan,  membuat  menghafal  dengan  teman,  melakukan  hafalan  dengan keluarga dan pengujian publik. Kegiatan ini mendorong penguatan karakter sehingga menghasilkan rasa percaya diri, toleransi, tangguh dan tahan banting, kerja sama, dan komitmen.
ABSTRACT. Education which is expected to spearhead the progress of the nation in fact it has not been fully realized. Thousands of Islamic boarding schools spread throughout the regions in Indonesia  also  has  not  been  able  to  overcome  the  problem  of  character  degradation  to  the optimum. Character education is fundamental in the formation of human personality in order to create  a  generation  that  begets  God.  One  of  the  boarding  school  which  is  quite  successful  in making the  memorization program policy as an effort to strengthen character education  namely the  Islamic  Women’s  Boarding  School  of  Al-Qur’an  Ibnu  Katsir  Jember.  Through  case  study research  with  nonethnographic  data  collection  techniques,  non-participant  observation, unstructured interviews, and secondary documents, It was found that the implementation of the memorization  of  the  al-Qur'an  program  policy  as  an  effort  to  strengthening  then  character education  done  by  choosing  programs  to  add  to  rote,  repeat  rote,  monthly  exams,  make memorization  with  friends,  make  memorization  with  family  and  public  testing.  These  activities encourage the strengthening of characters so as to produce self-confidence, tolerance, tough and hardiness, cooperation, and commitment.
Keyword: Implementation, Character Education, Program Policy.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  sebuah  upaya  yang  tersusun  dalam  prosedur  pembelajaran  serta bimbingan  dengan  tujuan  agar  manusia  tumbuh  berkembang  menjadi  mandiri,  bertanggung jawab, kreatif, berilmu dan berkarakter mulia 1 . Jika kita telaah kembali UU No. 20 Tahun 2003
1 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 3.
Pasal  3  mengarah  kepada  pengembangan  kemampuan  serta  karakter  agar  anak  didik  menjadi manusia yang mulia.
Beberapa tabiat, perangai, dan perbuatan yang kurang baik  dari masyarakat Indonesia di kalangan  mahasiswa,  anak  sekolah,  maupun  lainnya,  salah  satu  penyebabnya  yaitu  kurangnya penguatan pendidikan karakter di suatu lembaga pendidikan. Seperti fenomena yang belum lama terjadi  yaitu  seorang  pemimpin  Pondok  Pesantren  (Ponpes)  an-Nahla  Lhoksumawe  menjadi pelaku  pelecehan  seksual  kepada  15  santri  laki-laki. 2 Dua  tahun  cabuli  santri  pengasuh  Ponpes Nurul Huda di Brebes harus masuk merasakan dinginnya lantai penjara. 3 Di Gresik belasan santri disidang karena terlibat penganiayaan sesama santri. 4
Fenomena pelecehan seksual yang mencoreng nama baik pelajar dan institusi pendidikan serta  menjamurnya  normalisasi  pergaulan  remaja  hingga  diluar  batas  atau  biasa  disebut  free  sex. Sebagaimana  diberitakan  oleh  BKKBN  bahwa  anak  usia  dni  sekitar  usia  17-19  tahun  sudah melakukan  hubungan  seksual  di  luar  pernikahan. 5 Beberapa  kasus  juga  menunjukkan  maraknya pelecehan terhadap guru di kelas, merampok, aksi tidak mau belajar, dan beberapa kasus lain yang jauh dari nilai-nilai karakter. 6
Dari  fakta  di  atas  dapat  kita  ketahui  bahwa  beberapa  orang  yang  terlibat  kasus  tersebut tidak  lain  adalah  orang-orang  yang  berada  di  lingkungan  keagamaan.  Oleh  karena  itu pembentukan karakter semestinya dilakukan sejak awal ketika anak masih usia dini. Karakter akan lebih mudah terbentuk dan diarahkan, apabila telah berbentuk, kata Menteri Pendidikan Nasional maka  akan  sulit  terkena  provokasi  sehingga  karakter  tidak  mudah  berubah.  Menteri pendidikan nasional juga berharap, kepribadian bangsa terbentuk berkat terealisasinya pendidikan karakter di institusi  pendidikan. 7 Demi  tercapainya  tujuan  tersebut,  seyogyanya  kita  memikirkan  dengan serius solusi terbaik berkenaan dengan problematika di atas.
Kendati  pelajaran  agama  diajarkan  di  setiap  pesantren,  namun  realitanya  pendidikan karakter  masih  belum  berhasil  apabila  diukur  dari  parameter  demoralisasi  masyarakat  dan kejahatan yang tampak meningkat tiap tahunnya. Dari  permasalahan  di  atas,  dalam mengimplementasikan  pendidikan  karakter  perlu  kiranya  penguatan  dan  pengembangan  budaya religius yang lebih signifikan. Madrasah diniyah dan ponpes merupakan komponen terpadu dari Sistem Pendidikan Nasional. Ini secara jelas tercantum di beberapa pasal dalam UU SISDIKNAS. Kebijakan direktorat pendidikan diniyah dan ponpes memiliki visi misi pembangunan 2015-2019, salah satunya yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. 8
2 Ikhwan Hastanto, “Satu-persatu Kesaksian Santri Menguak Skandal Seks Pesantren di Aceh”. diunggah 16 Juli 2019  di  https://www.vice.com/id_id/article/ywy7yy/satu-per-satu-kesaksian-santri-menguak-skandal-seks- pesantren-di-aceh diunduh pada tanggal 15 Oktober 2019.
3 Imam Suripto, “2 Tahun Cabuli Santri Pengasuh Ponpes di Brebes Ditangkap” diunggah 03 Januari 2019 di https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4369882/2-tahun-cabuli-santri-pengasuh-ponpes-di-brebes- ditangkap diunduh pada tanggal 15 Oktober 2019.
4 Sugiyono, “Belasan Santri di Gresik Disidang Karena Diduga Terlibat Penganiayaan Sesama Santri” diunggah 16  April  2019  di http://www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com/amp/2019/04/16/awal-kasus- belasan-santri-di-gresik-disidang-karena-diduga-terlibat-penganiayaan-sesama-santri diunduh  pada  tanggal  15 Oktober 2019.
5 Ayu Rachmaningtyas, “BKKBN: Usia 17-19 tahun terbanyak pelaku free sex” di https://www.google.com/amp/s/nasional/sindonews.com/newsread/739032/15/bkkbn-usia-17-19-tahun- terbanyak-pelaku-free-sex-1366181523.
6 Sofyan Sauri, Kesalahan Anak Terdidik (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm. 34.
7 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan implementasi (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 29.
8 Kementrian  Agama,  Kebijakan  Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok  Pesantren,  diunduh  di http://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/.
Ibnu  Miskawaih  berpandangan  bahwa  ada  watak  yang  alami  berasal  dari  diri  seseorang dan  ada  watak  yang  terbentuk  sebab  latihan  atau  kebiasaan. 9 Hal  tersebut  menunjukkan  pada dasarnya  pendidikan  bukan  hanya  sekedar  mentransfer  ilmu  kepada  peserta  didik  melainkan bagaimana  membimbing  agar  terbentuk  sebuah  kepribadian  tertentu,  sekaligus  menciptakan lingkungan  yang  mendukung  dengan  harapan  peserta  didik  terdorong  untuk  menumbuhkan karakter istimewa dan khasnya ketika berada di tengah-tengah masyarakat. 10 Salah satunya dengan memilih program tahfidz sebagai upaya penguatan pendidikan karakter. Sebagaimana kita ketahui bersama,  lembaga  tahfidz  al-Qur’an  saat  ini  bukan  sesuatu  yang  asing.  Rumah  tahfidz  pun menjamur  dimana-mana.  Masyarakat  menerima  serta  menyambut  baik  dengan  antusias memasukkan dan memilih program tahfidz untuk putra-putrinya.
Ada  banyak  pondok  pesantren  di  Jawa  Timur  selaku  tempat  tinggal  peneliti,  yang memiliki program hafalan al-Qur’an untuk para santri, salah satunya adalah Pondok Pesantren Al- Qur’an (PPA) Ibnu Katsir Jember. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena (1) PPA Ibnu Katsir merupakan  pesantren  perdana  di  Jawa  Timur  yang  memadukan  pendidikan  formal  S1  dan beasiswa  penuh  selama  4  tahun.  (2)  Kualitas  output  yaitu  hafal  al-Qur’an  30  juz  mutqin,  lulus dengan  gelar  sarjana  S1,  mampu  menggunakan  bahasa  Arab  dan  membaca  kitab  kuning,  siap menjadi  pengelola,  pemimpin  pesantren,  mujahid  dakwah  dengan  kemampuan  manajerial  dan professional leadership. (3) Seluruh santri di PPA Putri Ibnu Katsir diwajibkan menghafal al-Qur’an, sehingga selain mengampu studi Strata 1 (S1) mereka harus mengejar target hafal al-Qur’an sesuai dengan target waktu yang ditentukan oleh pihak pesantren. 11
Dari  berbagai  pemaparan  di  atas  penulis  ingin  melakukan  penelitian  berkenaan  dengan implementasi  kebijakan  program  tahfidz  sebagai  upaya  penguatan  pendidikan  karakter,  faktor pendukung dan penghambat serta strategi untuk mengatasi hambatan tersebut.
Wibawa  berpendapat  bahwa  implementasi  kebijakan  termasuk  aktualisasi  ketentuan perihal  kebijakan  yang  fundamental,  biasanya  tertuang  dalam  undang-undang,  tetapi  dapat  pula berbentuk  mandat  eksekutif  yang  urgen  atau  keputusan  perundangan.  Demikian  juga  Grindle, menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  pendidikan  sesungguhnya  tidak  hanya  berhubungan dengan  sistem  penjabaran  keputusan-keputusan  politik  ke  dalam  prosedur-prosedur  rutin  lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan, tetapi lebih dari itu. 12
Menurut  Ali  Imron,  tolok  ukur  untuk  mengetahui  keberhasilan  sebuah  kebijakan  dapat dilihat pada implementasinya. Rumusan kebijakan yang sebelumnya telah dibuat, bukan sekadar berhenti sebagai rumusan saja, melainkan harus mampu dilaksanakan menurut fungsional. Sebaik apapun  rumusan  kebijakan,  tidak  ada  manfaatnya  jika  tidak  diimplementasikan  menjadi  sebuah program  yang  nyata.  Sebaliknya,  meskipun  rumusan  kebijakan  terlihat  sederhana,  namun  saat diimplementasikan  menjadi  sebuah  program  akan  terasa  lebih  berguna. 13 Dalam  proses implementasi  kebijakan,  setidaknya  terdapat  tiga  aktivitas  utama,  yakni;  interpretasi,  organisasi dan aplikasi. Interpretasi ialah usaha menerjemahakan makna dan esensi program sehingga dapat
9 Indah Herningrum dan Muhammad Alfian, “Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih”, Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu- ilmu Keislaman, Vol. 19 No. 1 (2019).
10 Musyanto,  “Pendidikan  Karakter  dalam  Pembelajaran  Tahfidz  AlquranAl-Qur’an  di  SDIT  Iqra  1  Kota Bengkulu”, Jurnal al-Bahtsu, Vol. 1 No. 1 (2016).
11 Yayasan Ibnu Katsir Jember. Kurikulum Ma’had Ibnu Katsir. Diunduh dari: https://ibnukatsir.or.id/kurikulum/. Tanggal 17 Oktober 2019.
12 Muhammad Hasbullah, Kebijakan Pendidikan (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), hlm. 92.
13 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk & Masa Depannya (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 64.
diterima  dan  direalisasikan.  Sedangkan  organisasi  merupakan  unit  atau  perhimpunan  yang diperuntukkan  bagi  program.  Sementara  aplikasi  ialah  konsekuensi  pelaksanaan  program  yang membutuhkan adanya perlengkapan dan biaya. 14
Implementasi  juga  dapat  diukur  dengan  melihat  prosesnya,  menanyakan  apakah aktualisasi program serasi dengan yang telah dirumuskan, yaitu melihat pada praktiknya, program berbasis  proyek  individual  dan  apakah  program  tersebut  telah  terlaksana.  Sebelum  kebijakan diaktualisasikan,  perlu  diuraikan  secara  operasional  tujuan  umum  menjadi  tujuan  khusus  yang lebih spesifik. Dalam penjabaran kebijakan tersebut, harus diatur sumber dana, sumber daya serta perangkat organisasi lainnya. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, Siagian berpendapat bahwa perlu  ada  atensi  terhadap  hal  lain  yaitu;  1)  manusia,  2)  struktur,  3)  proses  administrasi  dan manajemen, 4) dana, dan 5) daya. Seluruh aspek tersebut dapat menjadi sebagai faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan.
Edward  III  berpendapat  bahwa  komunikasi,  sumber  saya,  disposisi,  dan  birokrasi merupakan  empat  variabel  yang  memiliki  pengaruh  penting  dalam  proses  implementasi. Subarsono  menyatakan  syarat  sebuah  implementasi  menuju  keberhasilan  apabila  implementor mengetahui  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan.  Jika  tujuan  dan  obyek  kebijakan  tidak diketahui  oleh  kelompok  sasaran  atau  tidak  ada  kejelasan,  maka  dapat  memicu  terjadinya resistensi  dengan  kelompok  sasaran. 15 Oleh sebab  itu,  langkah pertama  yang  perlu  diperhatikan adalah  proses  komunikasi.  Menurut  Ali  Imron,  komunikasi  kebijakan  pendidikan  ialah  proses sosialisasi atas rumusan kebijakan yang telah disahkan. Terdapat dua pihak yang bersinggungan, yakni aktor perumus kebijakan dan sasaran kebijakan. Aktor perumus kebijakan berperan sebagai komunikator,  sedangkan  sasaran  kebijakan  berperan  sebagai  komunikan. 16 Lebih  lanjut, komunikasi yang baik akan menjadikan hubungan menjadi lebih sinergi dan positif, adanya rasa saling percaya, serta mencegah timbulnya konflik. 17
Selanjutnya  yang  perlu  diperhatikan  dalam  implementasi  kebijakan  yaitu  adanya  sumber daya. Ali Imron menegaskan, walaupun komunikasi telah dilakukan dengan konsisten, tetapi jika dalam  hal  ini  implementor  tidak  mendapatkan  sumber  saya  manusia  yang  cukup  serta  finansial yang  memadai,  maka  proses  implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif. 18 Disposisi  adalah  point ketiga yang turut diperhatikan oleh Edward III. Disposisi diartikan sebagai watak dan karakteristik yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti;  komitmen,  bertanggung  jawab  dan  kejujuran.  Jika implementor tidak memiliki disposisi yang cukup baik, maka proses implementasi akan terhambat dan  berjalan  kurang  efektif. 19 Variabel  terakhir  yaitu  struktur  birokrasi.  Menurut  Budi  Winarno, salah  satu  aspek  terpenting  dalam  setiap  organisasi  ialah  adanya  Standar  Operasional  Prosedur (SOP). SOP dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak, serta berguna menyeragamkan tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaksana. 20 Dalam  hal  ini,  implementasi  program  tahfidz  dapat dilihat  dari  apa  saja  program-program  yang  dijalankan  oleh  pihak  pesantren  dan  sejauh  mana proses implementasi tersebut dilaksanakan.
14 Ali Imron, Kebijaksanaan..., hlm. 66.
15 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 87- 91.
16 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan..., hlm. 59.
17 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan..., 58.
18 Subarsono, Analisis Kebijakan...,hlm. 91
19 Subarsono, Analisis Kebijakan...,hlm. 92.
20 Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses (Yogyakarta: MedPress, 2008), hlm. 204.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Program  Tahfidz  Sebagai  Upaya  Penguatan  Pendidikan  Karakter  di  PPA Putri Ibnu Katsir
Program  tahfidz  menjadi  keunggulan  disini,  untuk  mencapai  tujuan  umum yaitu menyelesaikan hafalan 30 Juz. Selain menyelesaikan hafalan, tujuan lain seperti pembentukan  karakter  tentu  menjadi  cita-cita  bersama.  Berikut  kebijakan  program tahfidz di PPA Putri Ibnu Katsir.
a) Halaqah pagi/ziyadah hafalan
Halaqah pagi dilaksanakan setiap hari pukul 05.30-07.00 WIB. Setiap santri menyetorkan  hafalan  baru  kepada  ustadzah  masing-masing.  Ziyadah  hafalan minimal 1 halaman setiap harinya. Jadi target ziyadah dalam satu  bulan adalah 1 juz.  Bagi  santri  yang  tidak  mencapai  target  akan  dievaluasi  oleh  asatidz. Menyetorkan  hafalan  melatih  santri  memiliki  sikap  percaya  diri.  Mendengarkan hafalan  pribadi  adalah  suatu  hal  yang  biasa,  namun  memperdengarkan  hafalan pribadi kepada orang lain merupakan sesuatu yang luar biasa.
b) Halaqah sore/muroja’ah hafalan Halaqoh  sore  diisi  dengan  muroja’ah  (mengulang-ulang)  hafalan, dilaksanakan pukul 15.30-17.00 WIB. Hafalan yang disetorkan minimal 5 halaman setiap  harinya  dan  disimak  oleh  ustadzah  masing-masing.  Tujuan  halaqoh  sore ialah  untuk  memperkuat  hafalan-hafalan  sebelumnya.  Mengulang-ulang  hafalan lama  selain  untuk  menguatkan  hafalan  supaya  tidak  mudah  pudar,  juga membiasakan  santri  untuk  bersikap  tanggung  jawab  atas  hafalan  yang  telah  ia miliki.
c) Halaqoh malam Halaqoh  malam  diisi  dengan  persiapan  hafalan  baru  untuk  disetorkan keesokan harinya. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 19.30-20.30 WIB. Dengan adanya  jadwal  halaqoh  malam,  santri  dapat  mempersiapkan  hafalan  baru  dengan lebih  baik  karena  waktu  telah  terjadwal.  Memutuskan  untuk  menjadi  hafidzah butuh  perjuangan  keras  dan  tekat  yang  kuat  dalam  mewujudkannya.  Dengan melakukan  halaqoh  malam,  santri  dilatih  berkomitmen  pada  tujuan  awal  ketika masuk di pesantren ini.
d) Ujian Tahfidz bulanan
Ujian tahfidz ini dilaksanakan setiap bulan pada minggu kedua. Santri akan disimak  hafalannya  dari  juz  awal  seperti  juz  1  hingga  juz  akhir  yang  disetorkan. Contoh fulanah sudah selesai menyetorkan hafalan juz 1, maka yang akan diujikan adalah juz 1. Bulan berikutnya fulanah telah menyelesaikan juz 2, maka yang akan diujikan  adalah  juz  1  dan  2,  begitu  seterusnya.    Hal  tersebut  dilakukan  untuk menguatkan  hafalan  santri  supaya  hafalan-hafalan  yang  lalu  tidak  mudah  hilang dari  ingatan.  Apabila  juz  yang  diujikan  tidak  lancar  maka  dibaca  ulang  di  ujian selanjutnya  dan  jika  tidak  mencapai  target  hafalan,  santri  akan  dievaluasi  atau dikenai  sanksi.  Secara  implisit  kegiatan  ujian  tahfidz  bulanan  melatih  mental tangguh dan tahan banting. Santri harus melancarkan hafalan yang telah dimiliki, baru ia diperbolehkan naik juz berikutnya.
e) Karantina tahfidz
Karantina  dikhususkan  bagi  mahasiswa  semester  akhir  yang  telah menyelesaikan hafalannya. Mereka akan dikarantina selama 3 bulan khusus untuk melancarkan dan menguatkan hafalan. Kegiatan akademik di universitas maupun pesantren  diliburkan  terlebih  dahulu,  santri  yang  dikarantina  mendapatkan pelayanan khusus selama masa tersebut.
f) Ujian tasmi’ dengan teman
Awal mula program ini terealisasi yaitu pada tahun 2018 ketika angkatan  I Putri  akan  melaksanakan  wisuda  al-Qur’an  pertama  kalinya.  Setelah  masa karantina  selama  5  bulan  selesai,  kemudian  ujian  pertama  yang  harus  dilakukan adalah  tasmi’  dengan  teman.  Setiap  satu  santri  yang  akan  ujian,  disimak  oleh beberapa temannya. Santri harus membaca 20 juz pada waktu itu. Namun jumlah juz yang harus dibaca bertambah pada wisuda Juni tahun 2019 yaitu sebanyak 25 juz.  Kemudian  akan  bertambah  lagi  di  tahun  berikutnya  hingga  santri  sempurna membaca  30  juz  al-Qur’an  bil-ghaib  (tanpa  melihat).  Apabila  tidak  mampu membaca sesuai ketentuan, maka santri tidak diwisuda.
g) Ujian tasmi’ dengan keluarga Tidak jauh berbeda dengan ujian tasmi’ sebelumnya, hanya saja pada ujian ini kelurga dari santri yang sedang ujian yang diminta untuk  mendengarkan hafalan. Keterangan jumlah juz yang dibaca sama seperti ujian sebelumnya. Ketentuan juga berlaku sebagaimana di ujian sebelumnya.
h) Uji publik Santri  dikumpulkan  dalam  satu  majlis  bersama  masyarakat  yang  hadir disana. Kemudian masyarakat memberi pertanyaan secara acak kepada santri yang diuji. Uji publik merupakan puncak/ujian akhir bagi santri yang hendak diwisuda.
Setelah  4  tahun  menghafal,  menjalani  ujian  setiap  bulan,  kemudian  masa karantina  dan  melewati  tiga  ujian  di  atas  (tasmi’  teman,  keluarga,  dan  publik), hafalan santri dipastikan lancar dan kuat. Santri diharapkan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, tangguh tahan banting, unggul, dan profesional.
2. Implementasi Kebijakan Program Tahfidz Al-Qur’an di PPA Putri Ibnu Katsir Pemberlakuan  sebuah  kebijakan  yang  tertuang  dalam  aturan  perundang- undangan terhadap masyarakat secara ideal harus ditetapkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan  masyarakat.  Terdapat  empat  variabel  dalam  teori  George  C.  Edward  III untuk  mencapai  implementasi  kebijakan  pendidikan  yang  efektif,  yaitu  sebagai berikut:
a. Komunikasi
Sesuai  dengan  pengamatan  peneliti,  pengambilan  kebijakan  di  pesantren ini melibatkan pimpinan, pihak kampus, pengurus pesantren, dewan pengajar dari dalam  maupun  luar  pesantren,  akan  tetapi  pengambilan  keputusan  penuh  ada  di tangan  pimpinan.  Komunikasi  antara  pengurus  dan  asatidz  terus  dilakukan. Sehubungan  dengan  program  yang  dijalankan,  untuk  mengetahui  perkembangan serta evaluasi santri, pengurus dan asatidz rutin mengadakan rapat internal setiap pekan. Pesantren ini baru menginjak usia 6 tahun, mengingat usianya yang masih muda, selalu memperbaiki sistem merupakan prinsip yang dipegang oleh seluruh elemen  kepengurusan.  Oleh  karena  itu,  apabila  ada  usulan  dari  wali  santri,  atau pengurus, maka akan dipertimbangkan dan dicoba terlebih dahulu.
b. Sumber daya
Indikator sumber daya terdiri dari sumber saya manusia, sumber dana dan alokasi  waktu.  Adapun  sumber  daya  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan program  tahfidz  ialah  seluruh  warga  pesantren,  meliputi;  pimpinan  pesantren, dewan  pengajar,  asatidz,  pengurus,  dan  orang  tua/wali  santri.  Kebijakan  dapat berjalan  dengan  optimal  berkat  dukungan,  kerja  sama,  dan  doa  dari  seluruh komponen tersebut.
Mengingat pesantren ini adalah satu-satunya yang menggabungkan antara beasiswa S1 dan menghafal al-Qur’an 30 juz, sumber dana untuk program tahfidz ini sebagian besar dari donatur. Wali santri juga turut berperan karena tidak semua santri mendapatkan beasiswa full selama 4 tahun.
Santri  yang  berada  di  pesantren  ini  mayoritas  adalah  mahasiswa,  maka alokasi  waktu  dalam  implementasi  program  tahfidz  disini  terbagi  menjadi  dua, yaitu;  waktu  efektif  di  pesantren  dan  waktu  efektif  di  kampus.  Waktu  efektif  di kampus  menyesuaikan  dengan  jadwal  kuliah  masing-masing  dan  santri  diberi kebebasan  untuk  menghafal,  baik  ziyadah/menambah  hafalan  maupun muroja’ah/mengulang  hafalan.  Sedangkan  waktu  efektif  di  pesantren menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pengurus pesantren.
c. Sikap atau disposition
Pemilihan pengurus  dan  asatidz  yang  mumpuni  di  bidangnya  merupakan salah satu usaha untuk mencapai tujuan dari program tahfidz tersebut. Kehadiran asatidz  saat  kegiatan  setoran  dan  pelaksanaan  ujian  tiap  bulannya  sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah hafalan santri. Implementasi kebijakan program  tahfidz  di  PPA  Putri  Ibnu  Katsir  berjalan  dengan  konsisten  karena adanya komitmen dari para pengurus dan  asatidz. Peneliti mengamati  kurangnya konsistensi  dari  para  pengurus  karena  kesibukan  yang  dijalani  oleh  pengurus  di luar pesantren.
d. Struktur birokrasi
Kebijakan program tahfidz disini bermula dari proses studi banding yang dilakukan oleh founder dan CO-founder Ibnu Katsir ke berbagai pondok tahfidz yang sudah berhasil di berbagai tempat. Semakin banyak santri dan lamanya waktu implementasi  program  tahfidz,  tentu  evaluasi  serta  perbaikan  terus  dilakukan.
Pimpinan  dan  dewan  asatidz  pengampu  hafalan  santri  dimintai  pendapat mengenai program yang berjalan. Jika memerlukan perbaikan maupun perubahan, pimpinan  tidak  segan  menanyakan  langsung  kepada  asatidz.  Dalam  hal  ini, pimpinan  memiliki  kewenangan  memutuskan  untuk  menerima  dan  melanjutkan program tersebut atau menolak dan perlu kajian ulang karena alasan tertentu.
Setelah  melakukan  pengamatan  dengan  variabel-variabel  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  implementasi  kebijakan  program  tahfidz  al-Qur’an  di  PPA Putri  Ibnu  Katsir  sebagai  upaya  penguatan  pendidikan  karakter  telah  didukung oleh  komunikasi  yang  tersistem,  sumberdaya  manusia  yang  komitmen,  sumber dana  berasal  dari  berbagai  lini,  alokasi  waktu  yang  maksimal  serta  adanya  garis struktur birokrasi yang jelas.
3. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Program  Tahfidz  di PPA Putri Ibnu Katsir
Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan program tahfidz antara lain:
a. Pondok  bagi  santri  hafidz.  Pondok 21 merupakan  faktor  pendukung  utama dengan  adanya  pondok  atau  asrama,  maka  lebih  mudah  dalam  membina  dan mendampingi santri dalam kegiatan sehari-hari.
b. Fasilitas yang nyaman, lengkap dan gratis. Fasilitas yang ada, serta beasiswa yang diberikan  menjadi  motivasi  bagi  santri  untuk  lebih  fokus  kepada  hafalan  al- Qur’an dan konsisten untuk menyelesaikan hafalan dengan mematuhi tata tertib yang ada.
c. Tersedianya  buku  setoran  ziyadah,  muroja’ah,  dan  ujian  tasmi’  yang  dipantau langsung oleh asatidz. Berharap dengan adanya buku-buku tersebut, santri akan bertanggung jawab, sungguh-sungguh dan berusaha memperbaiki hafalan terus- menerus.
d. Monitoring  setiap  6  bulan  dan  pemberian  reward  serta  punishment.  Dari  evaluasi yang terus dilakukan, dapat diketahui siapa saja santri yang mencapai dan tidak mencapai  target  hafalan.  Bagi  santri  yang  mencapai  target  maka  beasiswa  tetap berlaku  untuk  semester  berikutnya,  akan  tetapi  jika  target  tidak  tercapai  maka beasiswa  akan  dicabut.  Santri  menandatangani  MoU  (Memorandum  of Understanding)  ulang,  perjanjian  di  atas  materai  berkaitan  dengan tambah/berkurangnya beasiswa tersebut.
e. Adanya  musyrif/musyrifah  serta  dewan  asatidz  pengampu  tahfidz  yang  mukim dan siap menyimak hafalan santri di pesantren.
f. Jadwal halaqoh tahfidz yang teratur tentu menjadi pendukung atas implementasi kebijakan program tahfidz.
Sedangkan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan program tahfidz sebagai  upaya  peningkatan  pendidikan  karakter  di  PPA  Putri  Ibnu  Katsir,  yaitu kemampuan  dan  kepribadian  santri  itu  sendiri  seperti  kurangnya  antusias  mengikuti halaqah,  tidak  menarget  muroja’ah  pribadi,  dan  terkadang  tidak  hadir  setoran  ziyadah maupun muroja’ah.
4. Strategi  Mengatasi  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Program  Tahfidz  di  PPA Putri Ibnu Katsir
Strategi dalam mengatasi kendala implementasi kebijakan pendidikan karakter dilakukan melalui dua cara yakni: Pertama, pelaksanaan kegiatan tasyji’ yaitu pemberian motivasi dari pengasuh yang direalisasikan setiap pekan pada hari senin. Kedua, tindak lanjut  dari  asatidz  bagi  santri  yang  tidak  mengikuti  halaqoh.  Santri  akan  dicari  ke setiap tempat di pesantren sampai ketemu, kemudian ditanya dan diberi nasihat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  deskripsi  di  atas,  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  yaitu:  1)  Pemilihan  program  yang tepat  dapat  memudahkan  tercapainya  tujuan  bersama.  Tentunya  dengan  memperhatikan  situasi serta  kondisi  santri.  2)  Implementasi  kebijakan  program  tahfidz  sebagai  upaya  penguatan pendidikan  karakter  terlaksana  dalam  proses  pencapaian  hafalan  santri.  Berbagai  program kegiatan antara lain; setoran ziyadah dan muroja’ah hafalan dan berbagai ujian al-Qur’an melahirkan
21 Madrasah dan asrama (tempat mengaji, belajar agama Islam).
karakter-karakter  yang  mulia.  3)  Faktor  pendukung  yaitu  adanya  pondok  bagi  santri  hafidz, fasilitas yang nyaman, lengkap dan gratis, tersedianya buku setoran ziyadah,  muroja’ah, dan ujian tasmi’ yang dipantau langsung oleh asatidz dan monitoring, pemberian reward serta punishment. Dan jadwal  halaqoh  tahfidz  yang  teratur.  Kemudian  faktor  penghambat  yaitu  kemampuan  dan kepribadian  santri.  4)  Strategi  untuk  mengatasi  hambatan  yaitu:  Pertama,  pelaksanaan  kegiatan tasyji’  yaitu  pemberian  motivasi  dari  pengasuh.  Kedua,  tindak  lanjut  dari  asatidz  bagi  santri  yang tidak mengikuti halaqoh.

## REFERENSI
Gunawan, Heri. Pendidikan Karakter Konsep dan implementasi. Bandung: Alfabeta.
Hasbullah, Muhammad. Kebijakan Pendidikan. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. 2016.
Hastanto,  Ikhwan.  “Satu-persatu  Kesaksian  Santri  Menguak  Skandal  Seks  Pesantren  di  Aceh”.
Diunduh  dari:    https://www.vice.com/id_id/article/ywy7yy/satu-per-satu-kesaksian- santri-menguak-skandal-seks-pesantren-di-aceh. Tanggal 15 Oktober 2019.
Herningrum,  Indah  dan  Muhammad  Alfian,  “Pendidikan  Akhlak  Ibnu  Miskawaih”,  Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 19 No. 1 (2019).
Imron,  Ali.  Kebijaksanaan  Pendidikan  di  Indonesia  Proses,  Produk  &  Masa  Depannya.  Jakarta:  Bumi Aksara. 2012.
Kementrian Agama. Kebijakan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Diunduh dari: http://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/.
Musyanto. “Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Tahfidz AlquranAl-Qur’an di SDIT Iqra 1 Kota Bengkulu”, Jurnal al-Bahtsu, Vol. 1 No. 1 (2016).
Rachmaningtyas, Ayu. “BKKBN: Usia 17-19 tahun terbanyak pelaku free sex”https://www.google.com/amp/s/nasional/sindonews.com/newsread/739032/15/b kkbn-usia-17-19-tahun-terbanyak-pelaku-free-sex-1366181523.  Tanggal  05  Desember 2019.
Sauri, Sofyan. Kesalahan Anak Terdidik. Yogyakarta: Fajar Pustaka. 2006.
Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
Sugiyono.  “Belasan  Santri  di  Gresik  Disidang  Karena  Diduga  Terlibat  Penganiayaan  Sesama Santri”. Diunduh dari:
http://www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com/amp/2019/04/16/awal- kasus-belasan-santri-di-gresik-disidang-karena-diduga-terlibat-penganiayaan-sesama-santri. Tanggal 15 Oktober 2019
Suripto, Imam. “2 Tahun Cabuli Santri Pengasuh Ponpes di Brebes Ditangkap”. Diunduh dari: https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4369882/2-tahun-cabuli-santri- pengasuh-ponpes-di-brebes-ditangkap. Tanggal 15 Oktober 2019.
Winarno, Budi. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress. 2008.
Yayasan  Ibnu  Katsir  Jember.  Kurikulum  Ma’had  Ibnu  Katsir.  Diunduh  dari: https://ibnukatsir.or.id/kurikulum/. Tanggal 17 Oktober 2019.