153

## KONFIGURASI POLITIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

## Indah Mahniasari
Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi Jl. Kapten Sudjono Kota Baru Jambi, 36128
Abstract: Where the direction of where the eradication of corruption will not be separated from where the direction where the current political con fi guration. Birth of a political con fi guration merupaka responsibility of politicians and heads of state. They should be able to marry the interests of the people with the regula- tions. The political con fi guration eradicate corruption reform era was meant for the criminals think a thousand times for committing corruption. They like already given a warning when going to corruption. Political con fi guration of the reform era to eradicate corruption has been approached on perfection. Therefore, it takes the role of all parties to fi ght corruption to complete.
Keywords: political con fi guration, corruption, reform era.
Abstrak: Kemana arah mana pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari kemana arah mana kon fi gurasi politik yang sedang terjadi. Lahirnya sebuah kon fi gurasi politik merupaka tanggungjawab para politisi dan pemimpin negara. Mereka harus mampu mengawinkan kepentingan rakyat dengan pera- turan. Adapun kon fi gurasi politik pemberantasan tindak pidana korupsi era refor- masi dimaksudkan agar para koruptor berpikir ribuan kali untuk melakukan tin- dak pidana korupsi. Mereka seperti sudah diberi peringatan ketika akan melakukan tindak pidana korupsi. Kon fi gurasi politik era reformasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sudah mendekati pada kesempurnaan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari semua pihak untuk memberantas korupsi hingga selesai.
Kata Kunci : kon fi gurasi politik, korupsi, era reformasi.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 154

## Pendahuluan
Tidak pernah berhenti ketika berbicara masalah korupsi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa korupsi ini sudah merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Saat ini korupsi bukan lagi hal yang tabu untuk di- lakukan, bahwa secara terang-terangan korupsi ada yang dilakukan dengan cara ”dihalalkan”. Dapat kita lihat dalam pelayanan publik di Indonesia dalam setiap instansi tindakan korupsi sudah dapat jelas kita lihat dengan mengadakan pun- gutan liar (pungli) yang diresmikan. Tanpa menyadari pula, bahwa masyarakat sudah melakukan korupsi. Tapi dengan dalih hanya melakukan sesuai prosedur yang berlaku. Demikian juga dengan para pejabat maupun karyawan dalam in- stansi tersebut, dengan ucapan, bahwa masyarakat yang menghendaki itu, agar urusannya cepat selesai.
Korupsi banyak dikatakan oleh sebagian orang sudah budaya di negara kita. Karena korupsi itu saat ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar, kalau tidak korupsi susah untuk menjadi kaya, dan kalau tidak korupsi maka akan sulit dan lama untuk menyelesaikan urusan terkait dengan birokrasi. Hal tersebut seperti sudah disepakati bersama oleh masyarakat di Indonesia. Selain itu dapat kita lihat fenomena yang terjadi di Indonesia, seorang korup- tor masih dihormati, masih dimulyakan bahkan masih tetap mendapat tempat istimewa dibeberapa urusan. Bahkan seperti sudah kehilangan rasa malu, ke- tika sudah menjadi tersangka, terdakwa bahkan terpidana tetap saja mereka bisa ”say hello”.
Tidak dapat disalahkan korupsi itu terjadi. Kedua belah pihak ada keingi- nan untuk melakukan. Sehingga ada unsur kepentingan terjadinya korupsi itu. Namun, bukan berarti korupsi dibiarkan merajalela. Ada usaha untuk ke arah pemberantasan tindak pidana korupsi di semua kalangan. Semua itu dilakukan karena cepat atau lambat tindakan korupsi ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan negara.
Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan dipelbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai- nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Biro pelayanan pub- lik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi,
155
semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dan dua alasan ini menyeruak di Indonesia, pelayanan publik tidak pernah termak- simalisasikan karena praktik korupsi dan demokratisasi justru memfasilitasi korupsi. Ketidakseimbangan dalam segi ekonomi akan terjadi apabila korupsi tidak segera diberantas. Bagaikan sebuah dongeng antara si kaya dan si miskin akan tampak sangat jelas. Dapat dikatakan yang sudah kaya akan semakin kaya dan yang miskin justru akan semakin miskin.
Politik dalam hal ini juga ikut serta dalam usaha untuk memberantas tin- dak pidana korupsi. Hukum dapat dikatakan sebagai produk politik. Mengapa demikian? Karena dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dibuat salah satunya harus melihat unsur politik selain unsur yuridis, sosiologis dan sosiologis. Dengan demikian penulis akan membahas mengenai kon fi gurasi politik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pengertian Kon fi gurasi Politik
Kon fi gurasi politik, menurut Moh. Mahfud MD, mengandung arti sebagai susu- nan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua kon- sep yang bertentangan secara diametral, yaitu kon fi gurasi politik demokratis dan kon fi gurasi politik otoriter (nondemokratis). 1 Demokrasi dan otoriterisme muncul secara bergantian dengan kecenderungan linier di setiap perode pada ko fi gurasi otoriter. 2 Sejalan dengan tolak tarik kon fi gurasi politik itu, perkem- bangan karakter produk hukum memperlihatkan keterpengaruhannya dengan terjadinya tolak tarik antara produk hukum yang berkarakter responsif dan produk hukum yang berkarakter konservatif dengan kecenderungan linier yang sama. 3
Sejak awal Indonesia berdiri, kehidupan politik dan hukum diwarnai be- gitu rupa, tidak dalam pengertian hingar bingarnya demokrasi, tetapi justru se- cara mencolok dapat dikatakan oleh sentralisasi kekuasaan pada satu tangan,
1  Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia,
1998), hlm. 24.
2  Moh Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia , Cet. Pertama, (Yog- yakarta: Gama Media, 1999), hlm. 11.
3  Moh Mahfud MD. “Tampilnya Negara Kuat Orde Baru, Studi Teoritis dan kon- stitusional tentang Perkembangan Peranan Negara di Indonesia”, Tesis S-2 Ilmu Politik , Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1989, hlm. 169.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 156
meskipun sebenarnya konstitusi telah memberi peluang yang cukup besar ke- pada hukum. 4
Kon fi gurasi Politik di Masa Orde Lama Dan Orde Baru
Perkembangan demokrasi di Indonesia dari awal kemerdekaannya hingga saat ini mengalami pasang surut. Selama 25 Tahun sejak awal kemerdekaannya su- dah banyak pro dan kontra serta permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan demokrasi. Banyaknya budaya masyarakat yang tumbuh dan berkem- bang di Indonesia makin memperuncing permasalahan yang ada. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa, antara lain: 5
1.  Masa Republik Indonesia I, yaitu Masa Demokrasi (konstitusionil) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai yang karena itu dinama- kan Demokrasi Parlementer.
2.  Masa Republik Indonesia II, yaitu Masa Demokrasi Terpimpin yang dalam nayak aspek telah menyimpang dari Demokrasi Konstitusionil yang secara formil merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa demokrasi rakyat.
3.  Masa Republik Indonesia III, yaitu Masa Demokrasi Pancasila yang merupa- kan Demokrasi Konstitusionil yang menonjolkan sistem Presidensil.
Diterangkan secara singkat, pada masa 1945-1959, sistem parlementer mulai diberlakukan sejak kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang- Undang dasar 1949 dan 1950. Setelah itu dipraktekkan ternyata sistem tersebut tidak cocok di Indonesia. Sistem Parlementer berlaku dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusionil beserta menter-men- terinya yang mempunyai tanggungjawab politik.
Masa 1959-1965, menggunakan demokrasi Terpimpin. Dalam hal ini, kekua- saan presiden yang saat itu di pegang oleh Soekarno dapat dikatakan tidak dan tak terbatas. Presiden memiliki kewenangan yang sangat besar dalam negara, tidak ada yang dapat menyamai kedudukan presiden kala itu. Presiden bertin-
4  M. Serbo, “Hukum, Pemaksaan dan Ketaatan serta Interprestasi Hukum di Indo- nesia”, Jurnal Tata Negara , (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2003), hlm. 109.
5 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2001), hlm. 69.
dak sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Demokrasi seperti ini, ternyata juga tidak cocok dengan Indonesia. Diktator atau kekuasaan pada satu tangan tidak sesuai dengan bangsa kita yang memang berbentuk republik bukan kerajaan.
Masa 1965 hingga saat ini Indonesia menggunakan demokrasi pancasila. Demokrasi ini dirasa sangat cocok bagi Indonesia. Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam UUD 1945 yang berarti menegakkan kembali azas-azas negara-negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga, dimana hak-hak azasi manusia terpenuhi baik dalam aspek kolektif maupun perorangan.
Lebih ekstrim lagi, Budiman Tanuredjo dalam tulisannya membagi perjala- nan sejarah bangsa menjadi beberapa macam demokrasi antara lain: 6 a.  Demokrasi Parlementer atau demokrasi liberal (1950-1959). b.  Demokrasi Terpimpin (1959-1966) di bawah Soekarno. c.  Demokrasi Pancasila yang dikontrol Soeharto (1967-1998).
d.  Pasca-Soeharto, Indonesia kembali memasuki era Demokrasi Pascatransisi
Indonesia telah mengalami pasang surut demokratisasi. Pengalaman pahit dan manis yang diterima oleh Indonesia telah membuat Indonesia semakin de- wasa untuk memahami arti demokrasi itu sendiri. Di panggung dunia, Indone- sia adalah pemimpin. Amerika Serikat mengagumi kepemimpinan demokratis Indonesia.  Keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi menunjukkan jalan bagi bangsa-bangsa lain. Indonesia memimpin ASEAN dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagai negara yang toleran dan beragam, Indonesia mempunyai peran yang terlegiti- masi dalam membantu negara-negara lain dalam upaya mereka melakukan re- formasi dan transisi demokrasi yang damai. 7
Suatu prestasi yang membanggakan bagi Indonesia apabila dikenal oleh bangsa lain sebagai bangsa demokratis yang besar. Kenyataan yang ada pun demikian, hal itu dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Budaya asli In- donesia ketika menyelesaikan pendapat dengan cara musyawarah untuk mem- peroleh kata mufakat adalah satu contoh besar bahwa bangsa ini adalah bangsa
6  Baca Budiman Tanuredjo, “Melongok Demokrasi Indonesia”, http://www. banyumaskab. go.id/bmskita/data%20umum/artikel/Melongok%20Demokra- si%20Indonesia.pdf, juga diterbitkan di KOMPAS pada 16 Agustus 2007,
7  Siaran Pers Duta Besar AS Cameron R. Hume, Perjalanan Indonesia dalam Demokrasi, 12
April 2008.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 158
yang menjunjung tinggi demokrasi dan aspirasi dari rakyatnya.
Berbicara tentang Indonesia, maka kita tidak akan pernah lupa pada masa- masa orde lama dan orde baru. Saat ini Indonesia berada pada posisi era refor- masi, dimana saat ini Indonesia sedang berada pada tahap untuk pembenahan, pembenaran dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Namun, bukan berarti kita dapat melupakan masa lalu itu dengan mudah. Seperti pepatah mengatakan “Masa depan tidak akan pernah dapat lepas dari masa lalu”.
Orde lama tidak akan penah bisa lepas dari peran Ir. Soekarno sebagai Ba- pak Proklamasi sekaligus Presiden pertama bangsa Indonesia. Presiden Soeka- rno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya pem- bubaran konstituante, diundangkan dengan resmi dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No. 75, Berita Negara 1959 No. 69 berintikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presi- den 5 Juli 1959 adalah gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya.
Pada orde lama, Soekarno memakai sistem demokrasi terpimpin. Tindakan Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 dipersoalkan keabsah- annya dari sudut yuridis konstitusional, sebab menurut UUDS 1950 Presiden tidak berwenang “memberlakukan” atau “tidak memberlakukan” sebuah UUD, seperti yang dilakukan melalui dekrit. Sistem ini yang mengungkapkan struk- tur, fungsi dan mekanisme, yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem “ Tri- al and Error ” yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang cepat berkembang. 8
Problema dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkembang pada waktu itu bukan masalah-masalah yang bersifat ideologis poli- tik yang penuh dengan norma-norma ideal yang benar, tetapi masalah-masalah praktis politik yang mengandung realitas-realitas objektif serta mengandung pula kemungkinan-kemungkinan untuk dipecahkan secara baik, walaupun secara normatif ideal kurang atau tidak benar. Bahkan kemudian muncul pe- namaan sebagai suatu bentuk kuali fi kasi seperti “Demokrasi Terpimpin” dan “Demokrasi Pancasila”. Berbagai “ Experiment ” tersebut ternyata menimbulkan keadaan “ excessive ” (berlebihan) baik dalam bentuk “Ultra Demokrasi” (ber- demokrasi secara berlebihan) seperti yang dialami antara Tahun 1950-1959,
8  Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum”, Diktat Program Pasca Sarjana UII Tahun
1998/1999 , (Yogyakarta: UII Press, 1998), hlm. 133-134.
159
maupun suatu kediktatoran terselubung ( verkapte diktatuur ) dengan mengguna- kan nama demokrasi yang dikuali fi kasi ( gekwali fi ceerde democratie ). 9
Kon fl ik antara Pancasila dengan theokratis Islam fundamentalis itu telah mengancam kelangsungan hidup Negara Pancasila 17 Agustus 1945, maka terjadilah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan tujuan kembali ke UUD 1945 yang kemudian menjadi dialog Nasional yang seru antara yang Pro dan yang Kontra. Yang Pro memandang dari kacamata politik, sedangkan yang Kontra dari kacamata Yuridis Konstitusional. Akhirnya memang masalah Dekrit Presiden tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah Orde Baru, sehing- ga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kelak dijadikan salah satu sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada perang revolusi yang berlangsung Tahun 1960-1965, yang sebenarnya juga merupakan prolog dari pemberontakan Gestapu/PKI pada Tahun 1965, telah memberikan pelajaran-pelajaran politik yang sangat berharga walau harus kita bayar dengan biaya tinggi. 10
Di masa orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan koru- psi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara ( Paran ). Badan ini dip- impin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profe- sor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan dok- trin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, deadlock , dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda. 11 Pada era orde lama pemerintah tidak mengutak-atik masalah korupsi. Era orde lama lebih terfokus
9 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004), hlm. 141.
10  Sebagian pengamat sejarah asing berpendapat bahwa peristiwa Jakarta 1965 mer- upakan skenario hebat dari sebuah kup yang didalangi oleh Dinas Intelijen AS, CIA,. Lihat: Willem Oltmans, Di Balik Keterlibatan CIA: Bung Karno Dikhianati? ,
(Jakarta: Aksara Karunia, 2001), hlm. 9, 68, dan 102.
11 Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi, http://id.wikipedia.org/wiki/ Komisi_ Pemberantasan_Korupsi, akses 28 Agustus 2008.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 160
kepada sistem pemerintahan. Dapat dikatakan era orde lama adalah masa tran- sisi dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan. Banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk pembenahan pemerintahan.
Kon fi gurasi politik pada orde lama lebih ke arah ketatanegaraan, kekua- saan dan strukturisasi pemerintahan sendiri. Karena pada era orde lama banyak sekali serangan-serangan baik dari dalam maupun dari luar yang mencoba un- tuk ”menguji” bangsa Indonesia apakah emang sudah mampu untuk merdeka ataukah belum.
Berbicara orde baru tak akan jauh dari peran Soeharto. Pemimpin yang te- lah memimpin bangsa Indonesia selama ± 32 Tahun. Peristiwa yang lazim dis- ebut Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presi- den Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintah- kan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai Presiden.  Surat yang ke- mudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.
Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. Ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tubuh dan berkembang di Indonesia. Menyusul PKI sebagai partai terlarang, setiap orang yang pernah ter- libat dalam aktivitas PKI ditahan. Sebagian diadili dan dieksekusi, sebagian be- sar lainnya diasingkan ke pulau Buru.
Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih da- hulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. 12 Ada dua macam konsensus nasional, yaitu:
1.  Berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama
2.  Konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupa- kan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerin- tah dan partai-partai politik dan masyarakat
Pada masa era orde baru, permasalahan lebih kompleks. Karena pada orde
12 BJ Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 148- 150
161
baru bangsa kita sudah hampir berada pada titik ”kemapanan”. Pada era orde baru ini sudah ada kon fi gurasi politik yang menyentuh masalah korupsi.
Dengan hadirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi. Ada suatu kepuasan pada masyarakat pada saat itu. Tetapi ternyata lahirnya Undang-Undang itu hanya Undang-Undang yang mandul dan tidak mempunyai kekuatan apapun. Tidak pernah ada kasus koru- psi yang terungkap pada saat era orde baru.
Apabila Undang-Undang No 3 Tahun 1971 produktif dan dapat bekerja seba- gaimana seharusnya, maka akan banyak orang yang terkena. Terutama Soeharto dan kroni-kroninya, mereka  secara halus dan perlahan melakukan tindakan ko- rupsi, kolusi dan nepotisme besar-besaran. Sangat di sayangkan karena korupsi, kolusi dan nepotisme kala itu justru dilakukan oleh seorang pemimpin.
Pada masa awal orde baru dibentuknya Tim Pemberantasan korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata ketidakseriusan TPK mulai diper- tanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Em- pat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, sep- erti Prof Johannes, I. J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diang- kat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, se- hingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana orde baru. 13
Kon fi gurasi Politik Pasca Reformasi
Kon fi gurasi politik pasca reformasi banyak mengalami beberapa perubahan ketika dibandingkan dimasa sebelumnya. Timbulnya masa reformasi sejak tu- runnya presiden Soeharto Tahun 1998 dengan diawali tragedi semanggi meru- pak ujung tombak lahirnya era reformasi. Banyaknya tuntutan dari msyarakat umum yang menghendaki perubahan disegala bidang menyebabkan pemerin- tah seakan bekerja dibawah tekanan. Banyaknya hal yang sulit dipenuhi sebe-
13 Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi, http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_ Pemberantasan_Korupsi,. Akses 28 agustus 2008.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 162
lum semua hasil terjadi secara sempurna, mengakibatkan timbulnya mosi tidak percaya dari masyakarat terhadap kepemimpinan di era reformasi.
Bahkan saat ini reformasi dianggap sebagian masyarakat sebagai reforma- si yang “kebablasan”. Banyak masyarakat awam yang justru merindukan saat orde baru, dengan dalih saat itu adalah masa yang tenang, dimana semua harga murah, tidak pernah ada kerusuhan, bahkan politik pun cenderung aman dan terkendali. Kon fi gurasi politik dimasa pasca reformasi benar-benar mengalami perubahan besar tidak hanya dari segi perubahan pemerintahan, tetapi juga bu- daya serta kesadaran dari masyarakat politik untuk mengikuti alur dari pasca reformasi ini.
Moral dan kesadaran masyarakat saat ini akan perubahan mengalami pe- rubahan yang signi fi kan, masyarakat Indonesia saat ini menjadi masyarakat yang kritis, yang tidak bisa didikte, bahkan banyak hal yang harus transparan supaya masyarakat melihat secara jelas bagaimana proses dari pelaksanaan re- formasi ini. Banyak kebiasaan yang harus dirubah saat era orde baru kearah pasca reformasi. Dan tidak semua masyarakat siap akan hal ini.
Duta besar Amerika Serikat, Cameron R. Hume mengatakan bahwa Indone- sia adalah salah satu kisah keberhasilan yang luar biasa tentang kebebasan dan demokrasi di dunia, bahkan saat ini Indonesia adalah negara demokrasi terbe- sar ketiga di dunia. 14 Sebuah pernyataan yang sangat membanggakan yang diu- capkan oleh seorang duta besar Amerika Serikat. Namun, pernyataan tersebut merupakan cermin juga bagi pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, apakah benar bahwa bangsa ini sudah pantas apabila disebut negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.Ungkapan yang disampaikan oleh Duta Be- sar Amerika untuk Indonesia tersebut apakah memang begitu kenyataannya di lapangan. Banyak yang menilai bahwa demokrasi yang saat ini dilakukan oleh Indonesia adalah demokrasi yang kebablasan. Proses pembelajaran yang pan- jang tentang demokrasi menyebabkan masyarakat lebih kritis dalam menyikapi persoalan yang ada.
Perkembangan saat ini, demokrasi di Indonesia maju dengan pesatnya. Da- lam pemilihan mulai dari Kepala Negara, Kepala Daerah hingga Kepala Desa telah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Berbeda dengan dahulu, untuk Kepala Negara dipilih oleh MPR, begitu juga dengan Kepala Daerah dan Kepala
14 www.yahoo.com, dalam siaran pers  kedubes Amerika Serikat yang diucapkan oleh Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron. R. Hume pada tanggal 12 April 2008, akses 10 Juni 2008.
Desa. Masyarakat tidak melakukan pemilihan secara langsung melainkan di- wakili oleh para wakil rakyat yang duduk di kusi DPRD.
Era refomasi melahirkan banyak perubahan bagi bangsa Indonesia.  Ter- masuk salah satunya dalam penanganan kasus korupsi. Lahirnya Undang-Un- dang Korupsi terjadi pada saat banyak tuntutan dari masyarakat yang meminta pada rakyat untuk serius dan konsen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih lagi seperti kita ketahui bahwa korupsi merupakan extra ordi- nary crime atau kejahatan luar biasa.
Kon fi gurasi politik yang kental dengan semangat koalisi dan dipenuhi oleh politisi yang mabuk kekuasaan, menyebabkan penanggulangan korupsi sering terhenti oleh "perkawinan kepentingan" di antara para politisi itu. 15 Di era refor- masi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan menge- luarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentu- kan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Peja- bat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk korupsi (TGPTPK) melalui PP No. 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan diben- tuknya Komisi Pemberantasan korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis. 16
Beberapa regulasi yang dibuat untuk memberantas tindak pidana korupsi antara lain:
1.  Mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
•  Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
•  Kepres RI No. 73 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
15 Lihat: “KoruptoR (baca: Pencuri) Makin Percaya Diri, Karena Hukum Dapat Dibeli dan Konfigurasi Politik Saling Melindungi”, http://www. transparansi. or.id/pers/pers31122001.html, akses 31 Desember 2001
16 http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid =9491, akses 30 Agustus 2001.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 164
•  PP RI No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.  Undang-Undang yang dibentuk untuk Pemberantasan Tindak Pidana Koru- psi
•  Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
•  Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
•  Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
•  Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
3.  PP yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi
•  PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
•  PP No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tidak bisa digunakan lagi sejak tang- gal diundangkannya Undang-Undang 31 Tahun 1999, yaitu tanggal 16 Agustus 1999, sebab Undang-Undang 31 Tahun 1999 tidak dilengkapi Aturan Peralihan, juga dengan merujuk asas umum dalam pasal 1 KUH Pidana, Undang-Undang Pidana hanya berjalan  ke depan dan tidak berlaku surut, maka Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 hanya dapat digunakan terhadap perbuatan korupsi yang terjadi setelah tanggal 16 Agustus 1999. 17
Melihatnya banyak regulasi yang dibuat oleh pemerintah pada era refor- masi menunjukan bahwa pemnerintah konsen dan bersungguh-sungguh dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan demikian kon fi gurasi politik da- lam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih baik dan meningkat dibanding- kan dengan kon fi gurasi politik dalam era orde lama dan orde baru.
Kasus-kasus yang tampak pada era reformasi sebenarnya bukan hanya ka- sus yang baru, melainkan banyak juga merupakan kasus yang terjadi era orde
17 Lihat Eddy Suhartono, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Kasubbag Hu- kum dan Ortala, Setitjen.http://www.pu.go.id/itjen/ggi/ptpk-eddy.htm, akses 30 Agustus 2008.
165
baru. Semua itu baru terkuak pada saat era reformasi ini. Banyak keterbukaan yang terjadi pada era reformasi dan hal ini adalah tak lain salah satunya peran kon fi gurasi politik yang telah membuat regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pasca reformasi dalam penanganan tindak pidana korupsi mengalami maju mundur. Ada yang lebih baik namun prestasi lain pun meningkat tajam yaitu semakin banyaknya para koruptor yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Banyaknya peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita dalam memberantas tin- dak pidana korupsi, tidak lagi sebuah hal yang menakutkan bagi para koruptor. Masih banyak celah untuk melakukan permainan terhadap peraturan  tersebut, berdasarkan hasil survey dapat dilihat di halaman 165 dan 166. 18
Survey tersebut diatas masih memperlihatkan kalau Indonesia masih be- rada pada posisi yang tinggi dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi. Tidak ada perubahan yang signi fi kan dari Tahun 2012-2013 terhadap upaya pember- antasan tindak pidana korupsi. Makin banyaknya koruptor yang berasal dari penegak hukum, penyelenggara Negara bahkan masyarakat yang memiliki ke- pentingan menunjukkan bahwa makin banyaknya orang yang hanya memper- kaya dirinya sendiri. Sementara berbanding terbalik dengan jumlah kemiskinan yang semakin lama semakin meningkat.
Akan tetapi hal itu tidak juga menghilangkan optimisme kita terhadap
18 Dilihat pada http://setagu.net/wp-content/uploads/2013/12/IPK-Indonesia. jpg dengan sumber data dari http://www.ti.or.id dan http://transparency.org/, akses 30 Agustus 2001.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 166
pemberantasan tindak pidana korupsi. Kenyataan menunjukkan bahwa belum ada satupun perkara yang diputus bebas oleh majelis hakim pengadilan tin- dak pidana korupsi, baik di tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi. Hal ini terkadang dipersepsikan sebagai suatu “prestasi” dalam bidang penegakan hukum (law enforcement ), meskipun sejatinya tugas hakim yang pal- ing esensial bukanlah memberantas korupsi dengan cara menjatuhkan pidana terhadap setiap terdakwa yang disidangkan, melainkan menegakkan keadilan dan kepastian hukum, baik secara formil maupun materiil.

## Penutup
Korupsi memang bukan hal yang mudah untuk memberantas habis hingga ke akar-akarnya. Tetapi bukan hal yang mustahil juga untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Keseriusan dan keikutsertaan semua pihak dalam pem- berantasan tindak pidana korupsi memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin tersebut menjadi mungkin.
Kon fi gurasi politik pemberantasan tindak pidana korupsi era reformasi su- dah membuat para koruptor berpikir ribuan kali untuk melakukan tindak pi- dana korupsi. Mereka seperti sudah di -warning ketika akan melakukan tindak pidana korupsi. Ada bayang-bayang bui ketika mereka hendak melakukan ko- rupsi yang merugikan keuangan negra, rakyat dan menghambat pembangunan
nasional Indonesia.
Kalimat yang sangat menggelitik ketika membaca bahwa para politisi harus bisa bercera dengan kepentingannya dalam membuat suatu peraturan maupun kebijaksanaan. Para politisi dan juga pemimpin Negara harus mampu men- gawinkan kepentingan rakyat dengan peraturan.kesadaran akan rasa memiliki dan juga sikap saling toleransi tidak hanya ada dalam Pancasila saja. melainkan harus diterapkan benar-benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Saat ini kon fi gurasi politik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sudah mendekati pada kesempurnaan. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah sudah baik. Dibutuhkan peran dari semua pihak untuk memberantas korupsi hingga selesai. Mulai dari aparat penegak hukum nya, masyarakat dan dari se- mua kalangan. Apabila hukum dan aturannya sudah baik namun, tidak ditun- jang dengan penegak hukumnya, maka sama saja akan sia-sia.

## Bibliogra fi
Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: FH UII Press,  2004. BJ Boland, Pergumulan Islam di Indonesia , Jakarta: Gra fi ti Press , 1985.
Moh Mahfud MD., “Tampilnya Negara Kuat Orde Baru, Studi Teoritis dan Kon- stitusional tentang Perkembangan Peranan Negara di Indonesia”, Tesis S-2 Ilmu Politik , Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1989.
Moh Mahfud MD., “Politik Hukum”, Diktat Program Pasca Sarjana UII Tahun 1998/1999, Yogyakarta, UII Press,1998.
Moh Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia,
1998.
Moh Mahfud MD., Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia , Cet. Pertama, Yog- yakarta: Gama Media, 1999.
M. Serbo, Hukum, Pemaksaan dan Ketaatan serta Interprestasi Hukum di Indonesia: Jurnal Tata Negara , Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2003

## Website/Media
Eddy Suhartono, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Kasubbag Hukum dan Ortala, Setitjen.http://www.pu.go.id/itjen/ggi/ptpk-eddy.htm. Http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&arti d=9491.
Http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_ Pemberantasan_Korupsi. Http://www.transparansi.or.id/pers/pers31122001.html.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 168
Siaran Pers Duta Besar AS Cameron R. Hume, “Perjalanan Indonesia dalam Demokrasi”.