## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 13 (2) (2021): 47-60 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia

## Intervensi Rusia dalam Konflik Suriah

## Fadhil Rizki Caesario*
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Banten, Indonesia,

## 15412
Submitted : 20 Oktober 2020 Revision : 20 November 2020 Accepted : 19 Juli 2021

## Abstrak
Hingga saat ini Rusia masih menjadi salah satu negara terbesar di dunia, karena merupakan negara penerus dari  Uni  Soviet  (USSR).  Setiap  kebijakan  yang  diambil  oleh  Rusia  selalu  menarik  perhatian  dunia internasional,  tak  terkecuali  kebijakan  Rusia  untuk  mengintervensi  Suriah.  Menurut  KBBI  intervensi  ialah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya). Dalam hal ini Rusia  mengintervensi  Suriah,  dengan  ikut  campur  tangan  antara  konflik  Rezim  Baashar  Al-Assad  dengan pihak oposisi dimana Rusia mendukung Rezim Baashar Al-Assad. Dukungan yang dilakuan Rusia terhadap Suriah  dalam  konflik  internal  Suriah  berupa  dukungan  militer  dan  non-militer  yaitu  berupa  dukungan diplomatik.  Dukungan  militer  yang  dilakukan  Rusia ialah  kerjasama  militer  antara  Rusia  dan  Suriah  dalam konflik Suriah serta dukungan diplomatik dimana secara konsisten, Rusia sebagai salah satu dari lima anggota permanen DK PBB telah menggagalkan draft resolusi DK PBB terkait Suriah sebanyak empat kali dalam kurun waktu  2011-2015.    Intervensi  yang  dilakukan  Rusia  terhadap  Suriah  ini  disebabkan  karena  kepentingan nasional Rusia, yang menyangkut kepada kepentingan pertahanan atau militer, ekonomi dan ideologi Rusia di Suriah. Hasil dari intervensi Rusia terhadap Suriah tersebut adalah berhasilnya Rusia dalam mempertahankan rezim pemerintahan Baashar Al-Assad dimana pihak opisisi hingga negara barat menginginkan Baashar Al- Assad mundur.
Kata Kunci: Intervensi, Kepentingan Nasional, Rusia, Konflik Suriah

## Abstrak
Russia  is  still  one  of  the  largest  countries  in  the  world,  because  Russia  is  the  successor  country  of  Soviet  Union (USSR). Every policy taken by Russia, always attracted the attention of the international community, including Russia's policy of intervention in Syria. According to KBBI, intervention is interference in a dispute between two parties (person, group, state, and so on). In this case Russia intervening between conflict of Baashar Al-Assad Regime with the opposition where Russia supported Baashar Al- Assad regime. The Russia’s support for Syria in the internal conflict is by military and non-military support, there is diplomatic support. The military support provided by Russia is military cooperation between Russia  and  Syria  in  the  Syrian  conflict  as  well  as  diplomatic  support  where  consistently,  Russia  as  one  of  the  five permanent members of the UNSC has foiled the draft UNSC resolution on Syria four times in the 2011-2015 period. This intervention due to Russia's national interests, which is defend of military, economic and ideological interests in Syria. The result of this intervention is Russia succeeded defend the government of Baashar Al-Assad regime, where the opposition until western countries wanted Baashar Al-Assad to resign.
Password : Intervention, national interests, Russia, Syirian conflict
How to Cite: Caesario, F, R . (2020). Intervensi Rusia dalam Konflik Suriah , Politeia: Jurnal Ilmu Politik 13 (2) : 47- 60.
*Corresponding author: E-mail: frcaesario@gmail.com

## PENDAHULUAN
Rusia  adalah  negara  terbesar  di dunia  yang  membentang  luas  di  dua benua  yaitu  benua  Asia  bagian  Utara dan benua Eropa bagian Timur. Negara yang  memiliki  nama  lengkap  Federasi Rusia  (Russian  Federation)  atau  dalam bahasa Rusia yaitu Rossiyskaya   Federatsiya ini  memiliki luas  wilayah  sebesar  17.075.200  km 2 atau  sekitar  2  kali  lebih  luas dibandingkan  dengan  Amerika Serikat dan  sekitar  9  kali  lebih  luas  apabila dibandingkan dengan Indonesia.
Negara  Rusia    menggunakan  sistem pemerintahan  Federal  Presidensial yang  berarti  kekuasaan  berada  penuh ditangan  presiden,  meskipun  memiliki Perdana Menteri namun kekuasaannya hanya sebatas ranah domestik (Yunus, 2017).  Negara  yang  terbentuk  setelah bubarnya  Uni  Soviet  pada  tahun  1991 ini  merupakan  negara  bagian  terbesar dengan  penduduk  terbanyak  di  Uni Soviet,  yang  kemudian    melanjutkan status hukum sebagai penerus dari Uni Soviet.  Hal  inilah  yang  menyebabkan Rusia  memiliki  kekuatan  yang  sangat kuat,  baik  dari  segi  kekuatan  politik maupun kekuatan militernya, sehingga tidak heran jika Rusia terkadang masih
mendapat  sebutan  sebagai  salah  satu Negara Superpower .  Untuk  itu,  setiap kebijakan  yang  diambil  oleh  Rusia, terutama  dalam  kebijakan  luar  negeri secara otomatis akan menarik perhatian  dunia  internasional.  Salah satu  kebijakan  luar  negeri  Rusia  yang menjadi  perbincangan  dan  perdebatan di dunia internasional ialah keterlibatan  Rusia  di  dalam  konflik
Suriah.
Suriah  merupakan  negara  yang mengalami  konflik  berkepanjangan bahkan  hingga  saat  ini.  Konflik tersebut  bermula  pada  tanggal  26 Januari  2011,  yang  dilatar  belakangi oleh  demonstrasi  dan  unjuk  rasa masyarakat  Suriah  untuk  menuntut Presiden Suriah, yaitu Bashar Al-Assad untuk  mundur  dari  jabatannya.  Unjuk rasa  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Suriah  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari peristiwa Arab Spring yang terjadi sejak akhir tahun 2010, peristiwa ini dimulai dari  Tunisia,  merembet  ke  Mesir,  lalu ke Libya, Bahrain, hingga Suriah. Arab
Spring ialah  peristiwa  sebuah  revolusi negara-negara Arab untuk menurunkan  dan  mejatuhkan  rezim otoriter  serta  menciptakan  sebuah sistem  tatanan  yang  lebih  demokratis,
sehingga  tidak  ada  lagi  rezim  yang otoriter.
Meskipun telah terjadi demonstrasi  dan  unjuk  rasa  oleh masyarakat  Suriah,  namun  Bashar  Al- Assad tetap duduk di kursi
pemerintahan,  sehingga  membuat demontrasi  berubah  menjadi  sebuah pemberontakan massal secara nasional. Kemudian, hal ini memicu  masyarakat melakukan  gerakan  reformasi  dan memutuskan  angkat  senjata  untuk menggulingkan  Bashar  Al-Assad  dari kursi pemerintahan Suriah.
Jatuhnya  ribuan  korban  dalam
operasi  militer  di  bawah  perintah Bashar  Al-Assad,  menjadikan  bukti bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran  HAM.  Hal  ini  yang membuat  pecahnya  konflik  bersenjata di  Suriah.  Pihak  oposisi  mengklaim bahwa  pemerintahan  Bashar  Al-Assad telah melakukan
pembantaian terhadap  warga  sipil.  Hal  tersebut membuat  pihak  oposisi  mendapat bantuan  serta  dukungan  dari  Amerika Serikat  dan  negara-negara  anggota NATO  lainnya.  Mengetahui  hal tersebut, Rusia  tidak tinggal  diam dan mendukung  pemerintah  Suriah.  Sebab Rusia  juga  memiliki  kepentingan
tersendiri  di  Suriah,  dimana  apabila pihak  oposisi  yang  didukung  oleh
Amerika Serikat berhasil menggulingkan  kekuasaan  Bashar  Al- Assad,  maka  Rusia  akan  kehilangan pengaruhnya karena sistem pemerintahan  yang  baru  akan  berada dibawah  kendali  Amerika  Serikat  dan mengancam  kepentingan  nasional Rusia di Suriah (Rachmat 2015).
Dengan  adanya  dukungan  dari Rusia terhadap Suriah, Amerika Serikat tidak  dapat  mengeluarkan  kebijakan untuk  menginvasi  Suriah  melalui resolusi  Dewan  Keamanan  (DK)  PBB karena  Rusia  dan  China  akan menggunakan  hak  vetonya  sebagai anggota  DK  PBB  untuk  menolak kebijakan  tersebut. Karena  tidak dapat menginvasi  secara  langsung,  maka
Amerika  Serikat  menyuplai  pihak oposisi dengan persenjataan.
Mengetahui  hal  tersebut  Rusia  tidak tinggal diam dan terus meyuplai rudal dan  persenjataan  untuk  pemerintah Suriah (Noor, 2014).
Berdasarkan uraian diatas, isu ini sangat  menarik  untuk  dibahas.  Dalam jurnal  ini  penulis  mengambil  fokus terhadap bentuk intervensi militer dan diplomatik  yang  dilakukan  Rusia
terhadap  Suriah  serta  alasan  mengapa Rusia  sampai  terlibat dan  ikut campur dalam  konflik  Suriah,  dan  apa kepentingan  Rusia  terhadap  konflik yang  sedang  terjadi  di  Suriah,  hingga
berusaha mempertahankan pemerintahan  Bashar  Al-Assad  dari serangan  pihak  oposisi  dan  didukung oleh Amerika Serikat yang menginginkan Bashar Al-Assad mundur dari kursi kepresidenan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metodologi kualitatif-diskursus. Tujuannya ialah  untuk  memahami (to understand) fenomena atau gejala sosial secara  mendalam  tentang  intervensi Rusia  dalam  konflik  Suriah  dengan mengumpulkan data secara mendalam.
Harapannya ialah diperoleh
pemahaman  yang  mendalam  tentang tentang  fenomena  tersebut  untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.
Metodologi  penelitian  kualitatif memiliki 4 (empat) tipe yaitu observasi, interview,  dokumen,  dan  gambar visual  yang  masing-masing  memiliki fungsi  dan  keterbatasan.  Data-data yang  dipaparkan  dalam  penelitian  ini diperoleh  melalui  studi  literatur.  Data
yang  telah  diperoleh  kemudian diintrepretasikan  oleh  peneliti  dengan berpegang  pada  Teori  Realisme  yang dikembangkan oleh Hans J. Morgenthau. Penelitian kualitatif adalah adalah  suatu  proses  penelitian  ilmiah yang  dimaksudkan  untuk  memahami massalah-masalah  manusia  dalam konteks  sosial  dengan  menciptakan gambaran  secara  menyeluruh  dan kompleks  yang  disajikan  melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi,  serta  dilakukan  dalam setting  yang  alamiah  tanpa  adanya intervensi apapun dari peneliti (Creswell, 2014).
Dengan  metodologi  tersebut penulis  dapat  menganalisis  dan membahas  lebih  dalam  mengenai sebab-sebab Rusia melakukan
intervensi  terhadap  pemeritah  Suriah serta bentuk intervensi yang dilakukan Rusia  terhadap  Suriah  yang  sedang mengalami konflik internal. Teori yang dipakai  dalam  karya  tulis  ini  adalah teori Realisme, dengan konsep utamanya yaitu kepentingan nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kepentingan Nasional
Kepentingan  nasional  menurut Hans J Morgenthou adalah kemampuan meminimun negara untuk melindungi  dan  mempertahankan identitas  politik  dan  kultural  dari gangguan negara lainnya. Dari tinjauan tersebut  maka  pemimpin  negara menentukan kebijakan
spesifik terhadap negara lain, sehingga dengan kata  lain  ‘kekuatan’  merupakan  yang merupakan  pilar  utama  dalam  bidang politik nasional  maupun internasional yang realistis serta dipenuhi pertentangan  untuk  menanamkan pengaruhnya  di  suatu  kawasan.
Kepentingan  nasional  menjadi  sangat berpengaruh  bagi  suatu  negara  untuk memnuhi  kebutuhan  politik,  sosial,
maupun ekonomi dan untuk pertahanan  keamanan.  Secara  umum negara  yang  membawa  kepentingan nasionalnya  cenderung  melakukan intervensi  terhadap  suatu  kawasan. Kepentingan nasional merupakan unsur  yang  sangat  vital  bagi  suatu negara.  Unsur-unsur  yang  termasuk didalamnya antara lain yaitu Kedaulatan,  Kemerdekaan,  Keutuhan wilayah, Keamanan Militer, Kesejahteraan  ekonomi,  Kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Berdasarkan  uraian  kepentingan nasional  diatas,  intervensi  yang dilakukan  oleh  Rusia  merupakan intervensi  yang  berdasarkan  kepada kepentingan  pertahanan  atau  militer, ekonomi  dan  ideologi  Rusia  di  Suriah. Kepentingan  pertahanan  Rusia  ialah mempertahankan  pangkalan  udara Rusia  yang  ada  di  Suriah.  Dimana pangkalan  udara  tersebut  merupakan pangkalan  udara  terakhir  Rusia  yang berada  di  luar  negara  Rusia.  Sehingga sangat  penting  bagi  Rusia  untuk mempertahankannya  karena  sangat erat  hubungannya  dengan  keamanan nasional Rusia. Sementara itu, kepentingan  ekonomi  Rusia  yang berada  di  Suriah  adalah  adanya kerjasama dalam bidang ekonomi yaitu kerjasama dalam perdagangan persenjataan Rusia dengan pemerintah
Suriah,  dimana  Rusia  mengekspor persenjataan  kepada pihak pemerintah Suriah  yang  berkuasa.  Selanjutnya ialah  kepentingan  ideologi  Rusia  yaitu untuk  mempertahankan  ideologinya yang  ada  di  Suriah.  Apabila  pihak oposisi  yang  didukung  oleh  Amerika Serikat  menang,  maka  hal  tersebut akan membuat kekuatan serta ideologi yang  dimiliki  Rusia  akan  menghilang
dan diganti dengan ideolgi atau paham yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

## Dukungan  militer  Rusia  terhadap Suriah
Intervensi  militer  Rusia  terhadap Suriah  merupakan  intervensi  militer pertama  yang  dilakukan  Rusia  diluar negara  bekas  Uni  Soviet.  Rusia berusaha menyelamatkan rezim Bashar al  Assad  yang  merupakan  sekutu terakhirnya di Timur Tengah, sekaligus memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan  bahwa  Rusia  memiliki kemampuan  yang  terbukti  untuk mempertahankan sekutunya serta menghormati  komitmen  aliansi  yang telah  dibentuk.  Hal  ini  dibuktikan
dengan dukungan militer yang dilakukan Rusia terhadap Suriah. Intervensi  militer  Rusia  mulai dilakukan  pada  30  September  2015. Pesawat militer Rusia memulai serangan udara  dengan menembakkan bom  dan  roket  ke  posisi  militan bersenjata  yang  menentang  rezim Presiden Bashar al-Assad. Namun para
pemimpin politik Rusia dan komandan militernya mengklaim bahwa serangan itu  ditujukan  untuk  melawan Islamic State  in  Iraq  and  Syria (ISIS).  Secara umum,  Rusia  menyatakan  intervensi militer  mereka  adalah  ‘memerangi terorisme’,  dengan  analogi  yang  sama seperti  perang  melawan  terorisme’ yang  dilakukan  Amerika  Serikat setelah  serangan  11  September  2001. Menurut  informasi  pelacakan  pesawat yang dilaporkan  oleh  pengamat Turki, hanya  dua  dari  total  57  serangan tempur  yang  dilakukan  oleh  Pasukan angkatan  udara  Rusia  hingga  7 Oktober 2015 melawan ISIS, sedangkan sisanya menargetkan kelompok oposisi kebanyakan berada di barat laut Suriah (Ilnicki, 2015).
Pada  22  Oktober  2015  Rusia mengklaim  bahwa  total  930  serangan udara telah dilakukan yang mengakibatkan 819 objek operasi yang digunakan oleh teroris telah
dihancurkan.  Namun,  sebagian  besar serangan  tersebut  bukan  ditujukan kepada ISIS, tetapi terhadap kelompok oposisi  bersenjata  dan  fasilitasnya. Menurut  analis  Thomson  Reuters, sebuah  kantor  berita  yang  bermarkas di  London,  Inggris  hampir  80%
serangan  udara  ditujukan  bukan terhadap ISIS, tetapi terhadap kelompok  oposisi  lainnya.  Bahkan dalam beberapa kasus, mereka kebetulan  memfasilitasi  kesuksesan ISIS.  Misalnya,  serangan  udara  Rusia terhadap para militan dan pemberontak  yang  mengepung  kota terbesar  kedua  di  Suriah,  Aleppo, mengakibatkan mereka menyerah dalam  pengepungan  dan  menarik  diri dari  daerah  utara  dan  barat  laut Aleppo  pada  tanggal  15-18  Oktober dengan  maksud  untuk  menghindari kerugian  lebih  lanjut.  Posisi  mereka diambil  alih  oleh  militan  ISIS,  yang dengan demikian memperoleh keuntungan teritorial baru di barat laut Suriah (Thomson Reuters, 2015). Tidak hanya melakukan serangan udara, Rusia juga melakukan serangan yang dilakukan oleh angkatan lautnya dengan menggunakan  rudal  yang  diluncurkan dari  kapal  perang  pada  7  Oktober, setidaknya 26 roket manuver ditembakkan  ke  11  sasaran  di  Suriah.
Rudal yang ditembakkan Rusia adalah bom  roket  bersayap  dengan  nama ‘ Kalibr’, serta  memiliki  jarak  yang ditempuh sekitar 1500 km.
Penggunaan  rudal  roket  ‘ Kalibr ’ yang digunakan oleh Rusia disebabkkan  karena    rudal  tersebut belum  dilarang  di  bawah  Perjanjian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang  Penghapusan  Rudal  Jarak Menengah dan Jarak Pendek, ditandatangani pada 8 Desember 1987, karena  diklasifikasikan  sebagai  rudal berbasis  laut.  Dengan  penggunaan militer  yang  dilakukan  Rusia  dalm mendukung pemerintahan Baashar Al- Assad  menunjukkan  bahwa  Rusa sangat  serius  dalam  mempertahankan rezim  pemerintahan  ini.  Selain  itu peggunaan  militer  juga  dilakukan sebagai  bentuk  kerjasama  militer antara pemerintahan Rusia dan Suriah.
Dukungan Diplomatik Rusia terhadap Suriah
Dukungan yang dilakukan Rusia terhadap Suriah dalam konflik internal Suriah  tidak  hanya  berupa  militer, melainkan  juga  dukungan  diplomatik. Dukungan  diplomatik  yang  dilakukan Rusia ialah veto terhadap draft resolusi Dewan  Keamanan  (DK)  PBB  yang ditujukan  kepada  pemerintah  Suriah dan  dukungan  ekonomi  berupa
pinjaman uang dan layanan perbankan Rusia terhadap pemerintah Suriah.
Konflik  Suriah  yang  pecah  sejak tahun  2011  lalu  menimbulkan  banyak korban  serta  jumlah  korban  terus mengalami peningkatan, hal ini dipicu oleh  seringnya  penggunaan  kekerasan oleh  Presiden  Assad  dalam  meredam massa.  Dengan  pertimbangan  konflik yang  tidak  kunjung  mereda,  PBB sebagai  organisasi  internasional  turut memasukkan  konflik  Suriah  dalam agenda  pembahasan  sidang  Security Council.  Rusia  sebagai  teman  lama Suriah  memiliki  pandangan  yang berbeda  mengenai  konflik  tersebut bahkan  banyak  pihak  yang  sudah menduga  bahwa  Rusia  melindungi rezim Bashar Al Assad.
Pada  4  Oktober  2011  Dewan Keamanan  PBB  mengadakan  sidang membahas  konflik  Suriah.  Draft resolusi  PBB  S/2011/612  yang  berisi pemberlakuan sanksi pada pemerintah
Suriah, perintah pemberhentian penggunaan kekerasan terhadap warga sipil  dan  melaksanakan  kebebasan berpendapat, namun
mendapat penolakan  oleh  Rusia  dan  China
melalui  penggunaan  hak  vetonya  (UN Security  Council,  2011).  .  Menurut Rusia,  draft  resolusi  yang  disponsori oleh  Prancis,  Jerman,  Portugal  dan Inggris  tersebut  bukan  merupakan pendekatan  politik  yang  tepat  dalam mengakhiri  sebuah  konflik.  Rusia secara tegas menolak intervensi militer yang menurutnya telah dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan  sebagai  salah  satu  model action  masa  depan  dalam  melakukan intervensi  dengan  melibatkan North Atlantic  Treaty  Organization  (NATO) di dalamnya  seperti  halnya  yang  terjadi di Libya.
Pada  4  Februari  2012  Dewan Keamanan  PBB  kembali  mengadopsi draft  resolution  terkait  konflik  Suriah. Sidang  ini  dilatarbelakangi  terjadinya penyerangan  oleh  pemerintah  Suriah terhadap pangkalan militer dan tentara oposisi  yang  terletak  di  pusat  Suriah, Kota  Homs.  Draft  resolusi  S/2012/77 yang  mendukung  outline  proposal Liga  Arab  tersebut  meminta  kedua belah  pihak  baik  pemerintah  Suriah dan  kelompok  oposisi  militer  untuk menghentikan  semua  kekerasan  dan pembalasan serta mengakhirinya
dengan  negosiasi.  Dalam  text  tersebut pemerintah  Suriah  diminta  untuk menghentikan  semua  kekerasan  dan wajib  melindungi  warga  sipilnya, membebaskan  semua  orang  yang ditahan,  menarik kekuatan  militer  dan menjamin  hak  kebebasan  termasuk memperbolehkan  aksi  demonstrasi (UN  Security Council,  2012). Selain  itu draft  resolusi  Liga  Arab  tersebut menghimbau  agar  Suriah  melakukan transformasi  politik  menuju  sistem demokrasi serta melakukan pergantian pemimpin  melalui  pemilihan  umum. Namun  reselousi  tersebut  kembali gagal  karena  Rusia  dan  China menggunakan hak vetonya untuk yang kedua  kalinya  memskipun  13  negara yang  lain  mendukung  draft  resolusi tersebut.
Rusia berpendapat bahwa kekerasan  dan  tumpah  darah  harus segera dihentikan dan Rusia mengambil langkah dengan mengirimkan representatif resmi untuk
bertemu  Presiden  Bashar  Al-Assad pada  7  Februari  2012.  Meski  begitu, negara-negara  besar  lain  memandang bahwa  upaya  perdamaian  dengan mengadvokasi  perubahan  rezim  yang
diusahakann Rusia tersebut tidak akan berhasil.
Dalam  sidang  Dewan  Keamanan yang  diadakan  tanggal  19  Juli  2012 tersebut,  Rusia  dan  China  kembali menolak  draft  resolusi  yang  diajukan oleh  Inggris  sementara  dua  negara, Afrika  Selatan  dan  Pakistan  memilih abstain. Penggunaan hak veto Rusia ini adalah  ketiga  kalinya  dalam  kurun waktu  sembilan  bulan  terakhir  sejak konflik  Suriah.  Kegagalan  dalam mengadopsi  draft  resolusi  S/2012/538 menandakan  tidak  berhasilnya  Dewan Keamanan  memperpanjangan  mandat United  Nations  Supervision  Mission  in Syria  (UNSMIS) dan  menjatuhkan sanksi  pada  Suriah  (UN  Security Council,  2012).  Bagi  Rusia,  draft resolusi  tersebut  sudah  tentu  akan ditolaknya karena Rusia menilai bahwa maksud  draft  resolusi  tersebut  akan membuka jalan selanjutnya ke intervensi  militer  di  masa  yang  akan datang.
Dengan  masih  berlangsungnya konflik  Suriah,  Pransis  berusaha mensponsori  draft  resolusi  untuk konflik Suriah namun kembali
mengalami
kegagalan. Meskipun ebenarnya  Draft  S/2014/348  yang diusung oleh Prancis telah mendapatkan dukungan dari 13 negara anggota  Dewan  Keamanan,  namun Rusia dan China menolak draft resolusi tersebut. Sehingga sidang yang dilakukan  Dewan  Keamanan  pada tanggal 22 Mei 2014 gagal mengesahkan  draft  resolusi  karena penggunaan hak veto Rusia dan China. Seperti halnya rutinitas yang dilakukan berulang kali, Rusia dan China kembali memveto  draft  resolusi  sehingga  PBB tidak  dapat  bertindak  banyak  dalam konflik  Suriah.  Draft  tersebut  berisi penyerahan  konflik  Suriah  pada International  Criminal  Court  (ICC) mengingat  konflik  Suriah  yang  terus berlanjut  dan  makin  banyak  korban bahkan  termasuk  warga  sipil.  ICC tidak  dapat  melakukan  investigasi terhadap konflik Suriah tanpa persetujuan  ke-15  negara  anggota Dewan Keamanan. Penolakan  Rusia  terhadap  draft resolusi  konflik  Suriah  untuk  kali keempatnya mendapat banyak
kecaman  oleh  negara-negara  Barat. Rusia memandang bahwa penyelesaian
terbaik  konflik  Suriah  adalah  melalui upaya  perdamaian  secara  politik, melimpahkan  konflik  pada  ICC  hanya akan  memperumit  dan  melukai  upaya perdamaian  yang  dilakukan.  Melalui penggunaan  empat  kali  hak  vetonya dan pemberian bantuan kepada Suriah seakan  menegaskan  posisi  Rusia  yang berdiri  bersama  aliansinya  di  Timur Tengah  yaitu  Suriah.  Bagi  Rusia, pemerintahan  yang  legal  di  Suriah masih  berada  di  tangan  Bashar  Al- Assad,  jadi  upaya  apapun  akan dilakukan oleh Rusia untuk mendukung Bashar dalam mempertahankan rezimnya.
Secara  konsisten,  Rusia  sebagai salah satu dari lima anggota permanen DK  PBB  telah  menggagalkan draft resolusi  DK  PBB  terkait  Suriah sebanyak  empat  kali  dalam  kurun waktu 2011 sampai 2015. Dalam setiap penggunaan  hak  vetonya,  Rusia memiliki alasan dan perspektif tersendiri  dalam  melihat  konflik Suriah.  Kremlin  memandang  bahwa penyelesaian  terbaik  konflik  Suriah adalah  melalui  upaya  perdamaian secara  politik,  bukan  melimpahkan konflik  pada  organisasi  internasional.
Bukan  hanya melalui jalur  diplomatik, Rusia  juga  menyalurkan  bantuan ekonomi  kepada  pemerintah  Suriah berupa  pinjaman  uang  dan  beberapa bantuan ekonomi lainnya.
Posisi  Strategis  Rusia  di  Timur Tengah Timur  Tengah  sebagai  kawasan pertempuran pengaruh berbagai
negara besar membuat Rusia ikut andil di  dalamnya.  Keterlibatan  Rusia  di Timur  Tengah  khususnya  konflik Suriah  disebut-sebut  dilatarbelakangi adanya  motiv  pada  level  global  dan mencapai  balance  of  power.  Amerika Serikat  yang  telah  menjadi  pemeran utama  selama  bertahun-tahun  di kawasan  tersebut menimbulkan  gelora persaingan untuk Rusia, tak jarang ada yang  menyebut  bahwa  konflik  Suriah menjadi  cerminan  belum  berakhirnya perang dingin, persaingan antara Rusia dengan  Amerika  Serikat  dan  negara- negara aliansinya.
Pada masa pemerintahan Barrack Obama  kebijakan  luar  negeri  Amerika cenderung berbeda pada pada presiden sebelumnya sehingga
membuat peluang  tersendiri  bagi  kebangkitan
Rusia.  Kebijakan  luar  negeri  Amerika Serikat  yang  selamana  ini  telah memusatkan perhatiannya pada Timur Tengah  menjadi  bergeser  ke  wilayah Asia,  sehingga  kebijakan  ini  dikenal sebagai “pivot to Asia”. Citra pemimpin duo  rivalitas  Perang  Dingin  tersebut jauh  berbeda,  Vladimir  Putin  yang dipotretkan  sebagai  pemimpin  tegas dan  kuat,  tertarik  untuk  memperluas ekspansi  pengaruh  Rusia  ke  berbagai wilayah termasuk Timur Tengah.
Beberapa analisis juga menyatakan  bahwa  langkah  Putin mengambil kebijakan untuk
menurunkan  pasukannya  di  Timur
Tengah  karena  Putin  ingin  menaikkan kembali  nama  Rusia  di  kancah internasional serta mengisi kekosongan di Timur Tengah yang ditinggal selama era  Presiden  Obama.  Selain  itu penerjunan militer Rusia dalam konflik Suriah  juga  membuktikan  bahwa pernyataan  Presiden  Obama  terbukti salah,  Obama  menyatakan  bahwa Rusia  merupakan  regional  power, mengesampingkan  peran  Rusia  di berbagai wilayah regional lain (Pakhomov, 2016).
Hal  ini  membuat    Rusia  bekerja untuk mendapatkan kembali statusnya sebagai  kekuatan  dunia  dengan kemampuan  proyeksi  kekuatan  serta sebagai  ‘ pemain  yang  tidak  dapat digan tika’ dalam konflik Timur Tengah serta  dalam  memecahkan  masalah global.  Tidak  dapat  diragukan  lagi, konflik  Timur  Tengah  sangat  penting secara  global,  dan  wilayah  itu  sendiri pernah  menjadi  medan  pertempuran Perang Dingin bagi Uni Soviet dan AS. Memang, Rusia sedang berusaha untuk mendapatkan  kembali  posisinya  di Timur Tengah. Selain itu, operasinya di Suriah  diharapkan  dapat  mengalihkan perhatian  komunitas  global  dan  Rusia dari  Ukraina  dan  dari  krisis  Ukraina.
Efek yang mengganggu harus
memfasilitasi  pencabutan  sanksi  yang dikenakan pada Rusia serta mengakhiri isolasi  internasional  Rusia  setelah aneksasi Krimea.
Selain  itu  Suriah  adalah  satu- satunya  negara  di  dunia  Arab  yang memiliki  sentimen  anti-Amerika  yang sama  dengan  Rusia.  Sehingga  bisa dikatakan  bahwa  Suriah  adalah  satu- satunya  negara  Arab  yang  secara terbuka
menentang hegemoni
Amerika.  Hal  ini  membuat  Kongres Amerika  mengadopsi  resolusi  anti- Suriah  yang  menyebabkan  retorika anti-Suriah  di  media  Barat  meningkat. Situasi  itu  mendorong  Moskow  dan Damaskus  untuk  saling  mendekat. Sangat  mungkin  bahwa  Rusia  dapat mengizinkan aktor lain seperti UE dan China  untuk  berpartisipasi  dalam rekonstruksi  dan  kehidupan  ekonomi Suriah  pasca-konflik  selama  mereka mengakui  supremasi  politik  Rusia. Moskow  berusaha  menyelamatkan rezim  Bashar  al  Assad,  sekutu terakhirnya  di  Timur  Tengah,  dengan memanfaatkan  kesempatan  ini    untuk menunjukkan  bahwa  Rusia  memiliki kemampuan  yang  kuat  dan  terbukti untuk mempertahankan sekutunya dan bersedia untuk
menghormati komitmen aliansi.

## SIMPULAN
Intervensi  Rusia  berdasarkan kepada kepentingan pertahanan (militer), yaitu mempertahankan pangkalan  udara  Rusia  yang  ada  di Suriah.  Kepentingan  ekonomi  yaitu, kerjasama dalam perdagangan persenjataan Rusia dengan pemerintah
Suriah. Dan kepentingan ideologi yaitu untuk  mempertahankan  ideologinya yang  ada  di  Suriah.  Dukungan  militer Rusia  terhadap  Suriah  tidak  hanya serangan  udara,  namun  juga  serangan oleh angkatan lautnya dengan menggunakan rudal. Sedangkan
dukungan  diplomatik  Rusia  terhadap Suriah  ialah  veto  terhadap draft resolusi  Dewan  Keamanan  (DK)  PBB yang  ditujukan  kepada  pemerintah Suriah dan dukungan ekonomi berupa pinjaman uang dan layanan perbankan Rusia  terhadap  pemerintah  Suriah. Sehingga  hasil  dari  intervensi  Rusia terhadap Suriah ini adalah berhasilnya Rusia  dalam  mempertahankan  rezim pemerintahan Baashar Al-Assad dimana  pihak  opisisi  hingga  negara barat  menginginkan  baashar  alssad
mundur.

## DAFTAR PUSTAKA
Noor,  Ibrahim.  (2014).  Analisis  Intervensi Rusia  dalam  Konflik  Suriah. eJournal Ilmu Hubungan   Internasional.
2(4):
1063-1078.
Rachmat , Angga Nurdin. (2015). Kepentingan Nasional Rusia dalam Intervensi Militer di Suriah. Jurnal   Ilmiah Widya Sosiopolitik. 6 (2): 181-189. Yunus, Nur Ibrahim. (2017). Sistem Pemerintahan Presidensial Negara Federasi Rusia. Adalah: Buletin
Hukum & Keadilan. 1(8a): 71-72.
Indrajati,  Yudhi.  (2017).  Intervensi  Rusia  ke Suriah  Tahun  2011-2016. Jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 14(2): 45-60.
Creswell,  John  W.  (2014). Research  Design:
Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches . USA:  SAGE publications..
Morgenthau, Hans J. 1991. . Politik Antar Bangsa (Edisi  2). Terjemahan  A.M.  Fatwan. Jakarta: Yayasan Obor   Indonesia. Carlsnaes,  Walter  dkk.  (2015) Handbook Hubungan Internasiona., Bandung:  Nusa Media. Ashari,  Khasan . (2015) Kamus  Hubungan Internasional. Bandung: Nuansa Cendikia. Masoed,  Mohtar.  (1990). Ilmu  Hubungan Internasional,  Disiplin  dan  Metodelogi. Jakarta: LP3ES. Ilnicki,  Marek.  (2015). On  Russia’s  motives behind its military intervention in Syria. Security  and  Defence  Quarterly. 9(4):  56 – 77. Pakhomov,  N. (2016). The  Strategy  Behind Russia's Moves in Syria . Retrieved from https://nationalinterest.org/feature/th e-strategy-behind-russias-moves-syria- 15497 pada tanggal 18 Oktober 2018.
Reuters.  (2016,  Desember  22).  Russia  Tested Over  160  New  Weapons  in  Syrian Operation-  Defense Minister. Retrieved, from Reuters Website: https://www.rt.com/news/371302- russian-military-annual-report/  diakses pada tanggal 16 Oktober 2020
UN Security Council. (2011). Security Council Fails  to  Adopt  Draft  Resolution Condemning  Syria's  Crackdown  on Anti-Government  Protestors,  Owing  to Veto  by  Russia  Federation,  China. Security  Council  6627th  Meeting.  New York:  UN  Meetings  Coverage  &  Press Releases. Retrieved from https://www.un.org/press/en/2011/s c10403.doc.htm pada tanggal 17 Oktober 2020.
UN Security Council. (2012). Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria as  Russian Federation, China Veto Text Supporting  Arab  League's  Proposed Peace  Plan.  Security  Council  6711th Meeting.  New  York:  UN  Meetings Coverage  &  Press  Releases.  Retrieved from https://www.un.org/press/en/2012/s c10536.doc.htm pada tanggal 17 Oktober 2020
UN Security Council. (2012). Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria That Would Have Threatened Sanctions, Due  to  Negative  Votes  of  China, Russian Federation. New York: Meeting Coverage  &  Press  Releases.  Retrieved from https://www.un.org/press/en/2012/s
c10714.doc.htm pada tanggal 17 September 2020.