## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

## Joejoen Tjahjani
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di indonesia tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satu pihak  berkewarganegaraan  asing  dan  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  indonesia. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Metode penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya.  Sedangkan  bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana  dan  kasus-kasus  hukum.  Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia,  terkait  dengan  mobilitas  dan  aktivitas  “antar  manusia  antar  negara”. Dan  merupakan  solusi  yang  dianggap  terbaik  untuk  memecahkan  permasalahan  yang rentan  dan  sensitif  yaitu  kewarganegaraan  seseorang  terkait  dengan  status  kedudukan hukum  anak  hasil  perkawinan  campuran  antara  Warga  Negara  Indonesia  dengan  Warga Negara  Asing.    Anak  hasil  perkawinan  campuran  hendaknya  memanfaatkan  ketentuan tersebut untuk melegalisasikan kewarganegaraan sesudah 18 tahun.

## Kata Kunci : Kepastian hukum, Perkawinan Campuran, Undang – undang no.12
Th.2006

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan  di  Indonesia  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.
Pengertian  Perkawinan  menurut  Pasal 1  ialah  :  ”Ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan,  merupakan  pertalian  yang
sah  antara  seorang  lelaki  dan  seorang perempuan  untuk  waktu  yang  lama. Undang-undang memandang perkawinan  hanya  dari  hubungan keperdataan, demikian Pasal 26 Burgerlijk Wetboek. 1 Perkawinan merupakan  suatu  peristiwa  penting dalam  kehidupan  manusia,  karena
1 Subekti,  Pokok-Pokok  Hukum Perdata, (cetakan ke-31),  Jakarta : Intermasa, 2003, h. 23.
perkawinan  tidak  saja  menyangkut pribadi  kedua  calon  suami  istri,  tetapi juga  menyangkut  urusan  keluarga  dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan  dianggap  sebagai  sesuatu yang  suci  dan  karenanya  setiap  agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan    dengan    kedah-kaedah agama. Manusia dalam menempuh
pergaulan  hidp  dalam  masyarakat, ternyata  tidak  dapat  terlepas  dari adanya  saling  ketergantungan  antara manusia  dengan  yang  lainnya.  Hal  itu dikarenakan,  sesuai  dengan  kedudukan manusia  sebagai  mahluk  sosial,  yang suka  berkelompok  atau  berteman
dengan manusia lainnya. Hidup bersama  merupakan  salah  satu  sarana untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup manusia,  baik  kebutuhan  yang  bersifat jasmani  maupun  yang  bersifat  rohani. Demikian  pula  bagi  seorang  laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai  usia  tertentu,  maka  ia  tidak akan  lepas  dari  permasalahan  tersebut.
Ia ingin memenuhi kebutuhan
hidupnya,  dengan  melaluinya  bersama dengan  orang  lain  yang  bisa  dijadikan curahan  hati  penyejuk  jiwa,  tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai  pasangan  suami  istri  dan  telah memenuhi  ketentuan  hukumnya,  ini yang  lazimnya  disebut  sebagai  sebuah perkawinan.
Perkawinan  (pernikahan)  pada hakekatnya,  adalah  merupakan  ikatan lahir  dan  batin  antara  seorang  laki-laki dan  perempuan  untuk  membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan campuran telah, merambah seluruh  pelosok  Tanah  Air  dan  kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi,  pendidikan,  dan  transportasi telah  menggugurkan  stigma  bahwa kawin  campur  adalah  perkawinan antara  ekspatriat  kaya  dan  orang
Indonesia. 2 Menurut  survei  yang dilakukan  oleh  Mixed  Couple  Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan  berbeda  Kewarganegaraan menikah  antara  lain  adalah  perkenalan melalui  internet,  kemudian  bekas teman  kerja/bisnis,  berkenalan  saat berlibur,  bekas  teman  sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran  juga  terjadi  pada  tenaga kerja  Indonesia,  dengan  tenaga  kerja dari  negara  lain . 3 Dengan  banyak terjadinya  perkawinan  campuran  di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan  campuran  ini  diakomodir dengan baik dalam perundang- undangan di Indonesia. Berbagai  masalah  yang  dihadapi Negara  Indonesia  ternyata  membawa imbas kepada perubahan dalam berbagai hal. Diantaranya adalah adanya  perubahan  Undang-Undang Nomor  62  Tahun  1958  menjadi Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Perubahan tersebut juga mendasari adanya
perubahan  aturan  dalam    Keimigrasian Indonesia.  Fenomena  ini  merupakan fenomena  yang  harus  disikapi  bersama oleh  banyak  kalangan.  Perubahan  ini tentu  akan  membawa  dampak  positif atau  negatif  terhadap  setiap  Warga Negara  Indonesia  yang  melakukan perkawinan  dengan  Warga  Negara Asing.  Kedua  sisi  ini  tentu  selalu berdampingan.  Untuk  menghindari  hal itu,  agar  semua  komponen  aktif mengamati  bahkan  menilai  perubahan yang  terjadi.  Karena  bagaimanapun baiknya, Undang-Undang kalau memang belum diketahui dan dipahami seluruh  warga  negara,  maka  akan membawa  dampak  tersendiri,  terutama pada hubungan antara Indonesia umumnya dengan Negara lain.
Kalau  ditinjau  dari  hubungan antar  wilayah,  tentu  bervariasi.  Karena bagaimana  pun  juga,  setiap  wilayah
2 http://norickyujustice.blogspot.com/2011/04/st atus-hukum-anak-dari-hasil-perkawinan.html
3 Ibid
akan  memberikan  tanggapan  berbeda dengan pemberlakukan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan  Negara  Indonesia. Ini  memang  memerlukan  pengkajian secara mendalam. Dalam konsep sosialisasi, terdapat beberapa komponen  yang  mengalami  reaksi terhadap perubahan pemberlakuan Undang-Undang  tersebut.  Pertama, adalah  masyarakat  sendiri,  di  mana aturan yang terlalu ketat akan mempengaruhi  sistem  kependudukan di  wilayah  tersebut.  Warganegara
Indonesia  yang  sudah  melakukan perkawinan  campuran  dengan  Warga Negara  Asing.  Dengan  terjadinya perubahan  ini,  maka  secara  pribadi mereka  tentu  akan  kembali  melakukan koordinasi dengan negara asalnya.
Dan ada kemungkinan, penerimaan  mereka  pun  akan  semakin kurang  bersahabat.  Langkah  yang harus  diambil,  adalah  lebih  cepat melakukan  koordinasi  dengan  negara sahabat  serta  negara  yang  kebanyakan warga negaranya telah membaur menjadi  warga  negara  Indonesia  atau masih  belum  masuk  menjadi  Warga Negara Indonesia. Ini merupakan suatu tantangan untuk melaksanakan misinya merubah aturan lama. Hal ini juga akan mengakibatkan  semakin  banyaknya warga negara Indonesia yang memegang  kewarganegaraan  ganda. Dan tidak tertutup kemungkinan mereka  akan  lebih  mudah  melakukan kejahatan dan melarikan diri ke  negara milik  salah  satu  pasangan.Selain  itu proses  penanganan  keimigrasian  pun akan semakin kurang efektif.
Karena  semakin  ketat  aturannya, biasanya  diikuti  oleh  birokrasi  yang semakin  panjang.  Dan  ini  akan menyebabkan  keresahan  bagi  mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda.  Ini  sungguh  memprihatinkan. Kedua,  Berkaitan  dengan  status  dan kedudukan  hukum  anak  dari  hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang- undang  Nomor  12  tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia tentu  saja  membawa  konsekuensi-
konsekuansi  yang  berbeda  dengan Undang-Undang  yang  terdahulu,  di mana  seorang  anak  sudah  terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran. 4 Dalam perundang-
undangan  di  Indonesia,  perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan:  ”Yang  dimaksud dengan  perkawinan  campuran  dalam Undang-undang  ini  ialah,  perkawinan antara  dua  orang  yang  di  Indonesia tunduk  pada  hukum  yang  berlainan, karena  perbedaan  kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan  asing  dan  salah satu pihak berkewarganegaraan
Indonesia.”
Selama  hampir  setengah  abad, pengaturan  kewarganegaraan  dalam perkawinan  campuran  antara  Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara  Asing,  mengacu  pada  Undang- Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.  Seiring  berjalannya waktu,  Undang-Undang  ini  dinilai tidak  sanggup  lagi  mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan  untuk  istri  dan  anak. Barulah  pada  11  Juli  2006,  Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang  baru.  Lahirnya  Undang-Undang ini  disambut  gembira  oleh  sekelompok kaum ibu yang menikah dengan Warga Negara  Asing,  walaupun  pro  dan kontra masih saja timbul, namun secara garis  besar  Undang-undang  baru  yang memperbolehkan dwi
kewarganegaraan  terbatas  ini  sudah memberikan  perubahan  baru  dalam mengatasi  persoalan-persoalan  yang lahir dari perkawinan campuran.
Anak  adalah  subjek  hukum  yang belum  cakap  melakukan  perbuatan hukum  sendiri  sehingga  harus  dibantu oleh  orang  tua  atau  walinya  yang memiliki  kecakapan.  Pengaturan  status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-Undang Kewarganegaraan  yang  baru,  memberi
4 Ibid
perubahan yang positif, terutama dalam hubungan  anak  dengan  ibunya,  karena Undang-Undang  baru  ini  mengizinkan kewarganegaraan  ganda  terbatas  untuk anak  hasil  perkawinan  campuran. Penulis  juga  menganalisis  sejumlah potensi  masalah  yang  bisa  timbul  dari kewarganegaraan  ganda  pada  anak. Seiring  berkembangnya  zaman  dan sistem hukum. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini penerapannya  semoga  dapat  terus dikritisi  oleh  para  ahli  hukum  perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah. Sehingga  dalam  penulisan  judul  ini saya  memilih  “  Kepastian  Hukum
Terhadap  Anak  Hasil  Perkawinan Campuran  Menurut  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2006  Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”. 1.1 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis mengetengahkan  dua  permasalahan yaitu : 1. Bagaimana  Status  Anak  hasil perkawinan  campuran  menurut
Undang-undang  Nomor  12  tahun
2006  tentang  kewarganegaraan Republik Indonesia? 2. Bagaimana Kepastian hukum terhadap harta benda pewaris ? 1.2 Tujuan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  ada  dua tujuan yang ingin diketahui antara :
1. Untuk  mengetahui  status  anak hasil perkawinan  campuran (beda kewarganegaraan)  yang  sesuai dengan  ketentuan  berdasarkan undang-undang  nomor  12  tahun 2006  tentang  kewarganegaraan
Republik Indonesia. 2. Untuk mengetahui Kepastian hukum  terhadap  harta  warisan anak  dengan  ketentuan  undang- undang  nomor  12  tahun  2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia. 1.3 Manfaat Penelitian
Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan  karena  nilai  suatu  penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat  diambil  dari  penelitian  tersebut.
Adapun  manfaat  yang  diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain : 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan sumbangan  pemikiran  bagi pengembangan  ilmu  hukum khususnya mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia. b. Hasil  penelitian  ini  dapat  di pakai  sebagai  acuan  bagi penelitian penelitian selanjutnya yang sejenis. c. Diharapkan  dengan  adanya penelitian ini dapat ditemukan metode  yang  efektif  guna mencegah  bahkan  mengatasi maraknya perkawinan campuran  yang  tidak  sesuai dengan  undang-undang  yang berlaku di kemudian hari. 2. Manfaat Praktis a. Hasil  penelitian  ini  dapat meningkatkan dan mengembangkan  daya  pikir dan  analisis  penulis  tentang masalah-masalah hukum, sekaligus untuk mengukur sejauh mana kemampuan penulis  dalam  menerapkan ilmu  yang  diperoleh  selama kuliah  di  Fakultas  Hukum
Universitas Islam Lamongan. b. Diharapkan  dapat  membantu dan  member  masukan  serta tambahan  pengetahuan  bagi pihak  yang  terkait  dengan masalah yang diteliti khususnya tentang perkawinan campuran. c. Dapat memberikan sumbangan  pemikiran  bagi penegak  hukum  agar  dipakai sebagai  bahan  pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan ataupun kebijakannya dalam
menangani perkawinan campuran. d. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab permaslahan yang timbul diranah hukum tentang perkawinan  campuran  beserta pengaturan hukumnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  hukum  yang  di lakukan  adalah  penelitian  Yuridis normatife  (hukum  normatif).  Metode Penelitian  Hukum  normatif  adalah suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya. 5 Oleh karena tipe penelitian  yang  di  gunakan  adalah  tipe penelitian  yuridis  normatif,  maka pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan (statute  approach)  dan  pendekatan konsep (conseptual). Pendekatan konsep  ini  di  gunakan  dalam  rangka untuk  melihat  konsep  –  konsep mengenai  Kepastian  Hukum  Terhadap Anak Hasil dari Perkawinan Campuran Menurut  Undang-undang  Nomor  12 Tahun 2006. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang- undangan  adalah  pendekatan  dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 6 Bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai  berikut:  Bahan  hukum  primer yakni  bahan  hukum  terdiri  dari perundang-undangan,  catatan    resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.  Bahan  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  diperoleh  dari  buku teks,jurnal-jurnal  asing,  pendapat  para sarjana  dan  kasus-kasus  hukum,serta symposium yang dilakukan para pakar. Bahan  Hukum  tersier  adalah  bahan hukum seperti kamus hukum,
5 Jhonny ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2006.h .57.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h, 96.
ensiklopedia dan lain-lain. Maka dalam pengumpulan  bahan  hukum  penulis mengunakan studi dokumen atau bahan pustaka dalam penulisan skripsi ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan  Repubik  Indonesia, memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan itu rupanya belum membuat urusan kawin campuran selesai seratus persen. Apabila perkawinan  campuran  yang  berbeda kewarganegaraan,  masalah  kedudukan anak atau status anak ini memang dapat menimbulkan  permasalahan.  Karena Indonesia  menganut  asas  keturunan (asas ius sanguinis) yaitu kewarganegaraan  seseorang  ditentukan oleh  keturunan  dari  pada  orang  yang bersangkutan  (si  suami).  Selanjutnya apabila perkawinan tidak berjalan mulus dan  terjadi  kekerasan  yang  akhirnya terjadi  perceraian  maka  akan  timbul permasalahan si anak menjadi warganegara yang mana (ikut Ayah atau ikut  Ibu).  Jumlah  peristiwa  perkawinan campuran  yang  terjadi  di  Indonesia cenderung  meningkat  dan  hal  tersebut mengakibatkan permasalahan yang berkaitan  dengan  penentuan  status kewarganegaraan  anak  dari  perkawinan tersebut. Konsekuensi  hukum  status  anak hasil perkawinan kewarganegaraan
Indonesia  dan  asing  (Ius  Sanguinis). Status  anak  dari  perkawinan  campuran yang  putus  karena  cerai  dan  di  bawah pengasuhan  Ibunya.  Perkawinan  antara seorang  pria  Warga  Negara  Asing dengan  Warga  Negara  Indonesia  dan perkawinan tersebut putus karena perceraian  padahal  anaknya  masih dibawah umur, maka anak dari perkawinan tersebut diputus oleh Pengadilan  dibawah  asuhan  ibunya yang  Warga  Negara  Indonesia,  padahal status  anak  tersebut  adalah  Warga Negara  Asing.  Oleh  karena  itu  untuk melindungi  anak  tersebut,  sebaiknya  si ibu mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia kepada
pengadilan.  Atau si anak dapat memilih sendiri kewarganegaraannya setelah berumur 18 tahun). Anak  yang  lahir  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan  anak  yang  diakui  atau  diangkat secara  sah  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 5 yakni :“sebelum undang- undang  ini  diundangkan  dan  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan  Republik  Indonesia berdasarkan  undang-undang  ini  dengan mendaftarkan  diri  kepada  Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik  Indonesia  paling  lambat  4 (empat)  tahun  setelah  undang-undang ini diundangkan”. Pengesahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraa  Republik  Indonesia, merupakan  momentum  bersejarah  bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kelahiran  undang-undang  ini  memiliki nilai historis karena produk hukum yang digantikan, yakni Undang-undang Nomor  62  Tahun  1958  merupakan peninggalan  rezim  orde  lama  yang dilestarikan  orde  baru.  Konfigurasi politik  era  orde  lama  dan  orde  baru relatif otoritarian, cenderung melahirkan produk  hukum  konservatif.  Sedangkan di  era  reformasi,  karakter  politik cenderung demokratis melahirkan
aturan-aturan  legal  yang  responsif.
Perubahan  konfigurasi  politik  inilah yang mengantarkan undang-undang kewarganegaraan    dari  yang  berwatak konservatif menjadi responsif. Perwujudan Undang-Undang
kewarganegaraan  Republik  Indonesia yang  lama  tercermin  pada  aturan  legal yang  bersifat  diskriminatif,  kurang menjamin  pemenuhan  hak  asasi  dan persamaan  antarwarga  negara  serta kurang memberikan perlindungan
terhadap  perempuan  dan  anak-anak.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  62
Tahun  1958  tentang  Kewarganegaraa dalam Pasal 8 Ayat (1):
“Bahwa  seorang  wanita  WNI yang  melakukan  kawin  campur, maka akan kehilangan kewarganegaraan-nya.  Begitupun anak yang dilahirkan dari perkawinan  antara  wanita  Warga Negara  Indonesia  dengan  pria Warga  Negara  Asing,  otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya”. Sedangkan perwujudan demokratisasi  Negara  dalam  undang- undang  Kewarganegaraan  yang  baru tercermin  dari  produk  hukumnya  yang responsif, yakni dalam bentuk persamaan  perlakuan  dan  kedudukan warga  negara  dihadapan  hukum  serta adanya  kesetaraan  dan  keadilan  gender. Menurut  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik  Indonesia  dalam  Pasal  2 disebutkan :
“Bahwa  warga  negara  asli
Indonesia adalah orang  Indonesia yang  menjadi  warga  negara Indonesia  sejak  kelahirannya  dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri”. Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik  Indonesia  ini  menyiratkan penolakan  konsep  diskriminasi  dalam perolehan  kewarganegaraan  atas  dasar ras, etnik, dan gender, maupun diskriminasi  yang  didasarkan  pada status  perkawinan.  Dalam  pasal  lain juga disebutkan, Warga Negara Indonesia  yang  menikah  dengan  pria Warga Negara Asing tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan  suaminya,  melainkan diberi  tenggang  waktu  tiga  tahun  untuk menentukan  pilihan,  apakah  akan  tetap menjadi  Warga  Negara  Indonesia  atau melepaskannya.  Selain  itu,  apabila  istri memutuskan  tetap  menjadi  Warga Negara  Indonesia  atau  selama  masa tenggang  waktu  tiga  tahun  itu,  ia  bisa menjadi  sponsor  izin  tinggal  suaminya di Indonesia. Peraturan
kewarganegaraan dalam hukum berbagai  negara  memang  beraneka ragam,  tiadanya  keseragaman  ini  paling jelas kelihatan pada perbedaan- perbedaan  dalam  cara  mendapatakan kewarganegaraan. 7
Bagian  yang  paling  penting  dari undang-undang baru ini adalah dianutnya  asas  campuran  Ius  Sanguinis - Ius Solli dan mengakui kewarganegaraan ganda pada anak-anak dari  pasangan  kawin  campur  dan  anak-
anak  yang  lahir  dan  tinggal  di  luar negeri  hingga  usia  18  tahun.  Artinya sampai anak berusia 18 tahun, diizinkan memiliki  dua  kewarganegaraan.  Setelah mencapai usia tersebut ditambah tenggang  waktu  tiga  tahun  barulah  si anak diwajibkan memilih salah satunya. Ketentuan  inilah  yang  menghindari terjadinya  stateless.  Mencermati  isi materi undang-undang kewarganegaraan yang  baru  tampaknya  lebih  merupakan bentuk  akomodasi  sebuah  masyarakat yang  telah  in  touch  dengan  pergaulan internasional. Undang-undang ini tampaknya secara filosofis ingin mengatakan  bahwa  akulturasi  budaya melalui media kewarganegaraan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Di  sini,  hukum  sebagai  social engineering atau perekaya sosial
berfungsi. Hanya saja penetrasi tata nilai yang  ada  didalamnya,  sebagai  akibat percampuran  perkawinan,  misalnya, berada  di  luar  konteks  undang-undang tersebut.    Negara,  yang  telah  berhasil menghasilkan  undang-undang  progresif ini, harus juga memberikan pemahaman yang  komprehensif  kepada  sekelompok masyarakat  yang  ketat  menjaga  nilai- nilai  adat  dan  agama,  yang  menolak tradisi  kawin  campur  karena  kental bermuatan sara. Sehingga produk hukum  yang  sangat  dibanggakan  ini menjadi  lebih  acceptable.  Perkawinan campuran  telah  merambah  seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi,
7 J.G.  Starke,  Pengantar  Hukum Internasional,  Edisi  Kesembilan,  Jakarta,
Aksara Persada, 1989, h. 24.
ekonomi,  pendidikan,  dan  transportasi telah  menggugurkan  stigma  bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat  kaya  dan  orang  Indonesia. Menurut  hasil  survei  online  yang dilakukan.
Indo-MC  tahun  2002,  dari  574 responden yang terjaring, 95,19% adalah perempuan warga Warga Negara Indonesia  yang  menikah  dengan  pria
Warga  Negara  Asing.  Angka  terbesar adalah  perkenalan  melalui  internet, kemudian  bekas  teman  kerja/bisnis, berkenalan  saat  berlibur,  bekas  teman sekolah  dan  sahabat  pena.  Perkawinan campur  terjadi  pada  tenaga  kerja Indonesia  dengan  tenaga  kerja  dari negara  lain.  Di  lain  pihak,  Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta mencatat 878 perkawinan  selama  tahun  2002  sampai tahun  2004  dan  94,4  persennya  adalah perempuan  Warga  Negara  Indonesia yang  menikah  dengan  pria  Warga Negara  Asing  (829  pernikahan).  Angka tersebut  belum  termasuk  pernikahan  di Kantor  Urusan  Agama  yang  tidak didaftarkan  di  Kantor  Catatan  Sipil  dan di  seluruh  Indonesia. 8 Dalam  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan  antara  dua  orang  yang  di Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak berkewarganegaraan Indonesia. Apabila perkawinan campuran tersebut  dilangsungkan  di  Indonesia, maka perkawinan tersebut harus dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini, sedangkan bila perkawinan dilangsungkan diluar Indonesia,  maka  perkawinan  tersebut dianggap  sah  bila  dilakukan  menurut hukum  yang  berlaku  di  negara  di  mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar Undang-undang  ini.  Selanjutnya,  dalam waktu  1  (satu)  tahun  setelah  suami  istri itu  kembali  di  wilayah  Indonesia,  surat bukti perkawinan mereka harus
8 http://norickyujustice.blogspot.com/Op.cit
.
didaftarkan di Kantor Pecatatan Perkawinan  tempat  tinggal  mereka. Pencatatan  ini  penting  dilakukan  agar perkawinan campuran tersebut dianggap sah  berdasarkan  Undang-undang  ini. Sehingga apabila terjadi sesuatu terhadap  perkawinan  ini,  misalnya  saja perceraian,  maka  mengenai  perceraian tersebut  beserta  akibat-akibatnya  akan diatur berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Mengenai  anak  yang  dilahirkan dari  perkawinan  campuran,  dahulu diatur berdasarkan Undang- Undang Nomor 62 tahun 1958 (sekarang  sudah  digantikan  dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2006).
Dahulu  (berdasarkan  Undang-undang Nomor  62  tahun  1958),  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  campur antara  laki-laki  warga  negara  asing dengan  perempuan  berwarga  negara Indonesia,  maka  anak  yang  dilahirkan akan mengikuti hukum ayahnya. Demikian pula bila anak yang
dilahirkan  dari  perkawinan  campuran antara  laki-laki  warga  negara  Indonesia dengan  wanita  warga  negara  asing, maka  anak  yang  dilahirkan  akan mengikuti  hukum  ayahnya  yang  warga negara Indonesia.
Sedangkan  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  12  tahun  2006  tentang kewarganegaraan  Republik  Indonesia, maka  seorang  anak  yang  dilahirkan berdasarkan perkawinan campuran dengan  tidak  memandang  apakah  ayah atau  ibunya  yang  warga  negara  asing dengan  demikian  anak  tersebut  dapat memiliki kewarganegaraan ganda. Namun  pada  saat  berusia  18  tahun  atau sudah  kawin,  anak  tersebut  harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dalam suatu perkawinan  campuran,  kembali  harus dilihat  hukum  mana  yang  mereka sepakati untuk digunakan dengan melihat  bagaimana  perkawinan  itu dilakukan.
Karena  berhubungan  dengan  orang asing  yang  mempunyai  sistem  hukum yang  berbeda,  sebaiknya  dalam  suatu perkawinan campuran sudah seharusnya dilakukan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan sedapat mungkin disertai dengan perjanjian perkawinan yang menyangkut  tentang  status  harta  benda dalam  perkawinannya  nanti.  Dengan demikian,  kepastian  hukum  dalam perkawinan  yang  dilaksanakan  dapat lebih terjamin bagi semua pihak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  tentang  Perkawinan  ,  dalam perkawinan  tanpa  perjanjian  kawin semua  harta  benda  yang  diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama  kecuali  ditentukan  lain.  Dalam perkawinan  campuran  ada  baiknya  juga membuat perjanjian kawin yang memberi  perlindungan  pada  kedua pihak  agar  tidak  ada  orientasi  negatif terhadap  keinginan  terhadap harta benda. Perkawinan campuran Warga Negara  Asing  dan  Warga  Negara Indonesia  yang  membuat  perjanjian pranikah  biasanya  mengatur  tentang penegasan  kepemilikan  harta  benda walaupun  diatas  namakan  salah  satu tetap  merupakan  harta  bersama  (  selalu dengan persetujuan walaupun atas nama sendiri),  yang  sebenarnya  tidak  perlu diperjanjikan  namun  hukum  Indonesia sendiri  lemah  dalam  pelaksanaan  yang menganggap  bila  tanah  hak  atas  nama sendiri  boleh  dijual  tanpa  persetujuan suami/istri  dan/atau  anak  (dewasa  atau belum  dewasa)  dan  badan  pertanahan juga  tidak  mengurusi  keabsahan  ijin yang dianggap sudah diteliti oleh PPAT. Perjanjian  pranikah  itu  juga  lebih melindungi  kepentingan  Warga  Negara Asing  yang  umumnya  sebagai  pemilik uang.
Secara  umum  pernikahan  yang dilakukan  di  Indonesia  akan  mengikuti hukum  waris  Indonesia  atau  bila pernikahan dilakukan di luar negeri dan dicatatkan  di  Indonesia  serta  tinggal  di Indonesia, dan keduanya atau salah satu adalah Warga Negara Indonesia. Hukum  waris  secara  umum  di  banyak negara  mengakui  adanya  harta  bersama dalam perkawinan dan wasiat, serta cara penguasaannya  oleh  Warga  Negara Asing diatur sesuai kepentingan
perlindungan  hukum  negara  masing- masing.    Apabila  pihak  suami  warga negara Indonesia,  maka  ketentuan hukum  material  berkaitan  dengan  harta kekayaan  diatur  berdasarkan  hukum suami,  yaitu  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun  harta  benda  perkawinan campuran  ini  apabila  tidak  dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut  harta  perkawinan  maka berkenaan  dengan  harta  perkawinan  ini akan  tunduk  pada  Pasal  35,  dimana ditentukan, bahwa : (1) Harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  menjadi harta bersama;
(2) Harta  bawaan  dari  masing- masing  suami  dan  isteri  dan harta  benda  yang  diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau  warisan,  adalah  dibawah penguasaan masin-masing sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain. Selanjutnya mengenai harta bersama  ini  dapat  dikelola  bersama- sama  suami  dan  isteri,  namun  dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut  harta  bersama  harus  ada persetujuan  kedua  belah  pihak  (Pasal 36  ayat  (1)).  Sedangkan  dalam  hal harta  bawaan  masing-masing  suami dan  isteri  mempunyai  hak  sepenuhnya untuk  melakukan  perbuatan  hukum mengenai harta bendanya Pasal 36 ayat (2)).
Apabila  terjadi  perceraian,  maka harta bersama diatur menurut hukumnya  masing-masing  (Pasal  37), yang  dimaksud  hukum  masing-masing pihak di dalam undang-undang
Perkawinan  ini  adalah  hukum  agama, hukum adat atau hukum lainnya. Untuk Perkawinan  Campuran  akan  menjadi masalah  Hukum  Perdata  internasional, karena    akan  terpaut  2  (dua)  sistem hukum perkawinan yang yang berbeda, yang  dalam  penyelesaiannya  dapat
digunakan  ketentuan  Pasal  2 dan  Pasal 6  ayat  (1)  GHR  (Regeling  of  de gemengde  huwelijken)  S.  1898  yaitu diberlakukan hukum pihak suami.
Masalah harta perkawinan campuran  ini  apabila  pihak  suami warganegara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu Undang-undang  Nomor  l  Tahun  1974
Tentang  Perkawinan.    Sedangkan apabila  isteri  yang  berkebangsaan Indonesia  dan  suami  berkebangsaan asing  maka  dapat  menganut  ketentuan Pasal  2  dan  Pasal  6  ayat  (1)  GHR (Regeling of de gemengde huwelijken), yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Namun  karena  GHR  (Regeling  of  de gemengde  huwelijken)  tersebut  adalah pengaturan  produk  zaman  Belanda, sebaiknya  masalah  ini  diatur  dalam Hukum  Nasional,  yang  disesuaikan dengan perkembangan zaman. Konsekuensi atau akibat hukum perceraian  terhadap  harta  bersama diatur  dalam  Pasal  37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: “Bila  perkawinan  putus  karena perceraian,  harta  bersama  diatur menurut hukumnya masing-
masing.” Lebih  jauh  dalam Penjelasan  Pasal  37  Undang- Undang  Nomor  1974  Tentang Perkawinan  disebutkan  bahwa  : “Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum  agama,  hukum  adat  dan hukum-hukum lainnya.” H. Hilman Hadikusuma menjelaskan  dalam  buku Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan  Hukum  Adat  Hukum Agama, akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan
Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  ini diserahkan  kepada  para  pihak  yang bercerai  tentang  hukum  mana  dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak  ada  kesepakatan  antara  mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. 9 Jadi, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama  bagi  setiap  orang  dapat berbeda-beda,  tergantung  dari  hukum apa  dan  mana  yang  akan  digunakan para  pihak  untuk  mengatur  harta bersama. Penjelasan lebih jauh mengenai  frasa  “hukumnya  masing- masing”  dalam  Pasal  37  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  ini,  karena  jumlahnya  dan ragamnya  banyak  sekali.  Tapi  sebagai contoh  dapat  di  jelaskan  beberapa  hal sebagai berikut: 10
a. Untuk  yang  beragama  Islam,  ada ketentuan  mengenai  pembagian harta  bersama  dalam  Kompilasi
Hukum  Islam  (“KHI”).  Pasal  97 KHI mengatur :
“janda  atau  duda  cerai  hidup masing-masing  berhak  seperdua dari  harta  bersama  sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” b. Bagi  umat  Katolik  pada  dasarnya tidak ada perceraian dalam agama Katolik,  karena  agama  Katolik menolak adanya perceraian. Namun dalam praktiknya, pasangan  Katolik  tetap  dapat bercerai secara perdata, walaupun secara Katolik perceraian tersebut dianggap  tidak  sah.  Lebih  jauh simak  artikel Perceraian  Agama Katolik dan Perceraian  Agama Katolik  (2) .  Dalam  hal  yang demikian, perceraian dan
9 http://www.hukumonline.com/klin ik/detail/lt4f3b41b9d92da/dampak-
perceraian terhadap-harta-bersama-
10 Ibid.
pembagian harta bersama berpedoman pada ketentuan- ketentuan Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Berdasarkan  Pasal 126  KUHPer,  harta  bersama bubar  demi  hukum  salah  satunya karena  perceraian.  Lalu,  setelah bubarnya harta bersama, kekayaan  bersama  mereka  dibagi dua  antara  suami  dan  isteri,  atau antara  para  ahli  waris  mereka, tanpa  mempersoalkan  dan  pihak mana  asal  barang-barang  itu (Lihat  Pasal  128  KUHPer).  Jadi, berdasarkan  Pasal  37  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 126 dan  128  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata, perceraian mengakibatkan  bubarnya  harta bersama  sehingga  harta  bersama tersebut  harus  dibagi  diantara pasangan suami-istri. c. Selain  itu,  akibat  perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan  oleh  hukum  adat  yang digunakan  para  pihak,  apabila para  pihak  menggunakan  hukum adat untuk mengatur akibat perceraian. Sehingga, segala sesuatu  mengenai  harta  bersama diatur  berdasarkan  hukum  adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat  adat  yang  satu  dan yang  lainnya.  Misalnya  pada masyarakat  matrilineal  seperti masyarakat  Minang,  umumnya berlaku hukum adat yang menentukan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama yaitu  harus  dibagi  antara  suami dan istri
Jika  salah  satu  pihak  dalam perkawinan  adalah  warga  negara  asing, perkawinan  tersebut  merupakan  suatu perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada hukum yang berlainan, karena
perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia  (Pasal  57  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).  Dalam  hal  ini  harus  jelas perkawinan dilangsungkan dimana. Karena,  suatu  perkawinan  adalah  sah berdasarkan  hukum  dimana  perkawinan tersebut dilangsungkan. Jika perkawinan itu kemudian tidak dicatatkan di Indonesia, maka perkawinan  tersebut  tetap  tunduk  pada hukum dimana perkawinan dilangsungkan. Yakni dalam hal terjadi
perceraian,  harus  dilakukan  dimana perkawinan  dilangsungkan  Pasal  56 ayat  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan.  Namun,  jika perkawinan  dilangsungkan  di  Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, yang berlaku  adalah  ketentuan  Pasal  37 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah dijelaskan  yakni,  untuk  menentukan hukum  mana  dan  hukum  apa  yang berlaku  terkait  dengan  harta  bersama diserahkan pada kesepakatan para pihak yang bercerai.
Jika  tidak  ada  kesepakatan  antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan  yang  sewajarnya.  Jadi,  bila tidak  ada  kesepakatan  para  pihak mengenai  akibat  perceraian  terhadap harta  bersama,  hakimlah  yang  akan menentukan  hukum  apa  dan  mana  yang akan diterapkan. Dan apabila ada faktor lain  dalam  perceraian  yakni  sang  ayah atau  ibu  meninggal  dunia  maka  harta warisan  akan  diatur  setelah  anak berumur  18  tahun  karena  pada  saat  itu juga anak akan memilih kewarganegaraannya. 4. KESIMPULAN Dalam  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dijelaskan  bahwa  perkawinan  campuran
adalah  perkawinan  antara  dua  orang  yang di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang berlainan. Mengenai anak yang dilahirkan dari  perkawinan  campuran,  berdasarkan Undang-undang  Nomor  12  tahun  2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia,  maka  seorang  anak  yang dilahirkan berdasarkan perkawinan
campuran    dengan  tidak  memandang apakah  ayah  atau  ibunya  yang  warga negara  asing    dengan  demikian  anak tersebut  dapat  memiliki  kewarganegaraan ganda. Namun pada saat berusia 18 tahun atau  sudah  kawin,  anak  tersebut  harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan , dalam  perkawinan  tanpa  perjanjian  kawin semua  harta  benda  yang  diperoleh  dalam perkawinan menjadi harta bersama kecuali  ditentukan  lain.  Hukum  waris secara  umum  di  banyak  negara  mengakui adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan dan wasiat, serta cara penguasaannya oleh Warga  Negara  Asing  diatur  sesuai kepentingan  perlindungan  hukum  negara masing-masing. Ketentuan yang mengatur untuk  harta  benda  pewaris  disesuaikan dengan  adanya  suatu  perkawinan  yang sah, dan pengaturan atau system pembagian warisan tersebut juga disesuaikan dengan hukum masing- masing  baik  dari  pihak  istri  yang berkewarganegaraan  indonesia  dan  suami yang berkewarganegaraan asing.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
C.S.T. Kansil, Pengantar  Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2011. J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesembilan,    Aksara  Persada, Jakarta, Tahun 1989. Jhony  ibrahim,  Teori  &  Metode Penelitian  Hukum  Normatif, Banyumedia Publishing, Malang, Tahun 2006. Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian Hukum,  Kencana  Prenadia Group, Jakarta, Tahun 2010
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (cetakan ke-31), Intermasa,  Jakarta,    Tahun 2003. Titik Triwulan Tutik, Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 , Kencana , Jakarta,
Tahun 2010.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan
Anak
Internet :
http://norickyujustice.blogspot.com/20 11/04/status-hukum-anak-dari- hasil-perkawinan.html http://fairyvact.blogspot.com/2010/02/ harta-benda-dalam- perkawinan.html http://www.hukumonline.com/klinik/d etail/lt4f3b41b9d92da/dampak -perceraian terhadap-harta- bersama-