## ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PADA DESA DONGGALA KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023
Wahyu Prianto a
a Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Email: wahyuprianto11@gmail.com
Naskah diterima: 31 Oktober 2023; revisi: 1 November 2023; disetujui: 2 November 2023 DOI : 10.55551/jip.v4i2.66

## Abstrak:
Peran  penting  pemerintah  dalam  membina  dan  mengawasi  pelasksanaan administrasi  desa.  Didalamnya  meliputi  administrasi  desa,  Masalah  Administrasi Pemerintahan  desa  salah  satunya  yakni  terhadap  Pemberhentian  Aparat  Desa, pada  dasarnya  mengenai  pemberhentian  aparat  desa  haruslah  memiliki  proses admninistrasi yang tepat, tentu hal tersebut harus berdasarkan Ketentuan yang ada,. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Mengetahui  bagaimana  analisis  yuridis  Pemerintah Desa  Donggala,  pada  adminitrasi  Pemerintah  Desa  Donggala  Kecamatan  Wolo, Kabupaten Kolaka dalam  memberhentikan aparat Desanya. Penelitian ini dilakukan di  pada  beberapat  steakholder  terkait  dalam  Pemberhentian  aparat  desa  tersebut, Selain  itu  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  literatur  perundang-undangan  dan tulisan  yang  berkaitan  dengan  penulisan  ini.  Metode  penelitian  ini  dilakukan secaraYuridis  Empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Desa  Donggala,  Kecamatan Wolo,  Kabupaten  Kolaka  dalam  menata  persoalan  administrasi  pemrintahan  desa, dalam  hal  ini  tentang  pemberhentian  aparat  desabanyak  ketidak  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangangan,  Seperti  ketentuan  terkait  bagaimana  bentuk sebuah surat keputusan, kepala desa yang kurang memahami apa saja yang dapat dijadikan dasar alasan untuk menetapkan seseorang dapat diangkat, serta prosedur pemberhentian  aparat  desa,  sehingga  dapat  diberikan  kesimpulan  bahwa  ada ketidak  seimbangan  penyelengraan  pemerintahan  desa  dengan  kesiapan  sumber daya manusia yang belum siap melaksanakannya.
Kata Kunci: Analisis, Pemerintah Desa, Pemberhetian Aparat.

## LATAR BELAKANG
Asal usul pemerintahan desa di Indonesia secara hukum memiliki akar sejarah yang berkaitan erat dengan perubahan sistem pemerintahan yang terjadi sepanjang sejarah negara ini. Dalam konteks hukum dan administrasi pemerintahan, Indonesia mengalami  berbagai  perubahan  sejak  zaman  kolonial  hingga  menjadi  negara merdeka.  Berikut  adalah  gambaran  umum  tentang  asal  usul  pemerintahan  desa  di Indonesia  secara  hukum.  Setelah  Indonesia  merdeka  pada  tahun  1945, pemerintahan  desa  mengalami  berbagai  perubahan,  terutama  seiring  dengan penyusunan  UUD  1945.  Dalam  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS),  yang berlaku  sebelum  terbentuknya  negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  pemerintahan desa  diatur  dalam  Pasal  30  dan  31.  Setelah  terbentuknya  Republik  Indonesia, pemerintahan  desa  diatur dalam  Pasal  18B UUD  1945,  yang  memandatkan  bahwa desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam segala  hal  yang  diatur  dalam  Undang-undang.  Pemerintahan  desa  di  Indonesia secara  hukum  terus  mengalami  perkembangan,  terutama  sejak  era  reformasi  pada tahun 1998. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur pemerintahan desa di Indonesia, memberikan desa  kewenangan  yang  lebih  besar  dalam  mengelola  sumber  daya  dan pembangunan lokal.
Apabila  kita  memperhatikan  pidato  dan  uraian  Soepomo  mengenai  Negara Republik  Indonesia  sebagaimana  kemudian  diproklamasikan  tanggal  17  Agustus 1945,  maka  dalam  membentuk  Negara  Republik  Indonesia  tersebut  bangsa Indonesia  mendasarkan  atas  teori  bernegara  "Republik  Desa".  Baik  mengenai hakekat  Negara  Indonesia  yang  didalamnya  terkandung  cita  negaranya,  mengenai pembenaran  adanya  Negara  Indonesia,  mengenai  terbentuknya  Negara  Indonesia, maupun  mengenai  tujuan  Negara  Indonesia,  ternyata  semua  itu  sama  dengan hakekat,  pembenaran  adanya,  terbentuknya,  dan  tujuan  dari  Desa.  Semua  itu tentunya  dalam  lingkup  yangjauh  lebih  besar  dan  dalam  konstelasi  yang  lebih modern, sesuai dengan zaman dan masa diproklamasikannya Negara Republik Indonesia. 1
Pemerintahan  desa  di  Indonesia,  seperti  yang  diatur  dalam  undang-undang, memiliki tujuan utama untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan
1 A.  Hamid  S.  Attamimi, Peranan  Keputusan  Presiden  RI  dalam  Penyelengaraan  Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia , Jakarta, 1990, Hlm. 101-102 dikutip dalam Ni’Matul Huda,  2015. Hukum  pemerintahan  Desa,  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Hingga  era  Reformasi, Setara Press, Malang. Hal. 1.
keputusan lokal, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dan mempromosikan  pembangunan  yang  berkesinambungan  di  tingkat  desa.  Dengan dasar  hukum  yang  ada,  sistem  pemerintahan  desa  di  Indonesia  terus  berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas desa. Melalui kebijakan terkait pemerintahan  desa  tersebut  menunjukkan  bahwa  Negara  bukan  mengatur  kembali volksgemeenschappen tapi membentuk lembaga baru. Pembentukan lembaga baru tersebut  mencakup  struktur  organisasi,  kedudukan  dan  tugas,  pembentukan, penghapusan,  dan/atau  penggabungan,  perubahan  menjadi  kelurahan  atau sebaliknya,  tata  cara  pemilihan  Kepala  Desa,  masa  jabatan,  urusan  pemerintahan, penugasan, lembaga desa, keuangan, dan kerja sama. 2
Merujuk hal tersebut penyelenggaraan desa di Indonesia sejak dikeluarkannnya  kebijakan  pemerintah  terkait  diberikannya  dana  desa  yang  cukup besar  hal  tersebut  sangat  menambah  keinginan  masyarakat  desa  terlibat  dan  ikut ambil  bagian  dalam  pemerintahan  desa,  menjadi  pertanyaan  selanjutnya  adalah sudah  siapkah  kualitas  sumber  daya  manusia  masyarakat  desa  dalam  mengelola dan  menata  administrasi  pemerintahan  desa  saat  ini,  seiring  dengan  hal  tersebut banyaknya kekeliruan peneyelngaraan pemerintahan desa sangat meningkat seiring semakin  lamanya  berlangsung  penyelesngaraan  pemerintahan  desa  berbasis  dana desa  yang  tidak  diikuti  kesiapan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  mengelola administrasi pemerintahan desa.
Jika  kita  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  47  Tahun 2016 tentunya peran penting pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan  mengawasi  pelasksanaan  administrasi  desa.  Didalamnya  meliputi  menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi desa, memberikan pedoman teknis pelaksanaan administrasi desa, melakuakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi  desa,  serta  memberikan  bimbingan,  supervisi  dan  konsultasi pelaksanaan administrasi desa. Administrasi pemerintahan desa sangat penting bagi kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Dimana  administrasi  berpengaruh terhadap kelancaran jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa sebagai pelaksana perlu menjalankan tertib administrasi. 3
2 Hanif Nurcholis, Pemerintahan Desa: “Unit Pemerintahan Palsu” Dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor). Jurnal Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014. Hlm. 80.
3 Nelli Fitri Khumaidi. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020. Hal 3.
Masalah  Administrasi  Pemerintahan  desa  salah  satunya  yakni  terhadap Pemberhentian Aparat Desa, pada dasarnya mengenai  pemberhentian aparat desa haruslah  memiliki  proses  admnistrasi  yang  tepat,  tentu  hal  tersebut  harus berdasarkan beberapa acuan seperti pada Pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 06  Tahun  2014 Tentang  Desa   menyebutkan,  Perangkat  Desa  dapat diberhentikan apabila  sanksi  administratif  tidak  dilaksanakan,  dilakukan  tindakan  pemberhentian sementara  dan  dapat  dilanjutkan  dengan  pemberhentian.,  sedangkan  sanksi administrasi  mengacu  pada  Undang-undang  nomor  06  Tahun  2014  Tentang  Desa menyebutkan,Perangkat  Desa  dilarang,  (1).  merugikan  kepentingan  umum,  (2). membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak  lain, dan/atau  golongan  tertentu;(3).  Menyalahgunakan  wewenang,  tugas,  hak,  dan/atau kewajibannya;  (4).  melakukan  tindakan  diskriminatif  terhadap  warga  dan/atau golongan  masyarakat  tertentu;(5)  melakukan  tindakan  meresahkan  sekelompok masyarakat  Desa;(6)  melakukan  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme,  menerima  uang, barang,  dan/atau  jasa  dari  pihak  lain  yang  dapat  memengaruhi  keputusan  atau tindakan  yang  akan  dilakukannya  (7)  menjadi  pengurus  partai  politik;  (8)  menjadi anggota  dan/atau  pengurus  organisasi  terlarang;  (9)  merangkap  jabatan  sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia,  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota,  dan  jabatan  lain  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundangan- undangan;  (10).  ikut  serta  dan/atau  terlibat  dalam  kampanye  pemilihan  umum dan/atau  pemilihan  kepala  daerah;(11).  melanggar  sumpah/janji  jabatan;  dan(12). meninggalkan  tugas  selama  60  (enampuluh)  hari  kerja  berturut-turut  tanpa  alasan yang jelas dan tidak dapatdipertanggungjawabkan.
Atau  Terkait  Pemberhetian  Aparat  Desa  Terdapat  Ketentuan  Lain  Yakni Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014Bagian  KeduaPerangkat  Desa Pasal68point (1) Perangkat Desa berhenti karena 1) meninggal dunia, 2) permintaan sendiri; dan 3) diberhentikan.
Selanjutnya pada Poin (2) Perangkat Desa yang diberhentikan tersebut karena: 1)  usia telah genap 60 (enam puluh) tahun,
2)  berhalangan tetap,
3)  tidak  lagi  memenuhisyarat  sebagai  perangkat  Desa;  ataumelanggar larangan sebagai perangkat Desa. 4
Pada  Pasal  69  dalam  ketentuan  yang  sama  menerangkan  pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan:
1.  kepala  Desa  melakukan  konsultasi  dengan  camat  atau  sebutan  lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
2.  camat  atau  sebutan  lain  memberikan  rekomendasi  tertulis  yang  memuat mengenai  pemberhentian  perangkat  Desa  yang  telah  dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
3.  rekomendasi  tertulis  camat  atau  sebutan  lain  dijadikan  dasar  oleh  kepala Desa  dalam  pemberhentian  perangkat  Desa  dengan  keputusan  kepala Desa. 5
Dan  terakhir  terkait  pemberhentian  aparat  desa  yakni  Pasal  5  Poin  3, Permendagri  Nomor  83  Tahun  2015  menerangkan  antara  lain  1).  Kepala  Desa memberhentikan  Perangkat  Desa  setelah  berkonsultasi  dengan  Camat.  2) Perangkat Desa berhenti karenaMeninggal dunia, Permintaan sendiri; danDiberhentikan.  3)  Perangkat  Desadiberhentikan.  Diberhentika  terbut  dengan alasan: 6
1.  Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2.  Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3.  Berhalangan tetap;
4.  Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
5.  Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
Pemberhentian Perangkat Desa tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa  dan  disampaikan  kepada  Camat  atau  sebutan  lain  paling  lambat  14  (empat belas)  hari  setelah  ditetapkan.  Dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa  wajib dikonsultasikan terlebih  dahulu  kepada  Camat  atau  sebutan lain.  Dan rekomendasi tertulis  Camat  atau  sebutan  lain  tersebut  didasarkan  pada  persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
Dalam  Hal  ini  Desa  Donggala  adalah  salah  satu  desa  yang  terletak  di kecamatan  Wolo,  Kabupaten  Kolaka,    Provinsi  Sulawesi  Tenggara,    desa  ini
4 Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
5 Pasal 69Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
6 Pasal 5 ponit 3 Peraturan Mentri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015.
merupakan  desa  yang  bru  saja  lahir  dari  pemekeran  desa  sebelumnya,  sehingga mungkin  dapat  digolongkan  desa  yang  masih  muda  dalam  memandirikan  urusan pemerintahannya  desatersebut,    namun  jika  kita  melihat  dalam  usia  pemerintahan yang baik maka usia Pemerintahan Desa Donggala yang relatif masih cukup  muda tidak boleh dijadikan alasan dalam memaklumi sebuah penyusunan administrasi tata kelola  pemerintahan  desa  khususnya  soal  bagaimana  mereka  merekrut  dan memberhentikan aparat-aparat desanya berangkat dari hal tersebut penulis merujuk pada  satu  kasus  pada  tahun  2023  bulan  Agustus  di  mana  kepala  desa  yang  baru belum  cukup  satu  tahun  masa  kepemerintahannya  melalui  proses  pemilihan menjabat  sebagai  kepala  desa,  lalu  memberhentikan  beberapa  aparat  desa  hanya dengan surat pemberitahuan yakni  Surat Pemberhentian  Pemberhentian  Perangkat Desa  Donggala,  Kabupaten  Kolaka,  Masing-masing  tertanggal  01  Agustus  2023 Nomor  881/362/2023,  atas  nama:  Muhajir  dengan  jabatan  Sekretaris  Desa Donggala, Nomor 881/363/2023 atas nama  Taska DG Masiga Dengan jabatan Kasi Pemerintahan,  Nomor  881/364/2023  atas  nama  Jumasrin  dengan  jabatan  Kasi Kesejahtraan,  Nomor  881/365/2023  atas  nama  Hasri  dengan  jabatan  Kaur  Umum dan  Tata  Usaha,  Nomor  881/367/2023  atas  nama  Baharuddin  dengan  jabatan Kepala Dusun I DonggalaDi mana surat pemberitahuan tersebut  ditandatangani dan diberikan  stempel  atas  nama  pejabat  pemerintahan  desa  dengan  redaksional  di dalam  surat  pemberitahuan  tersebut  menekankan  bahwa  kelima  aparat  desa  itu dinyatakan  diberhentikan  tentu  berdasarkan  apa  yang  kita  telah  diuraikan sebelumnya  maka  hal  ini  dapat  mengganggu  bentuk  administrasi  pemerintahan desa khususnya tentang bagaimana cara merekrut dan memberhentikan  seseorang dalam hal ini seorang aparat desa.
Dalam Pelaksanakan pemeritahan Daerah dalam hal ini terkait pemberhentian aparat desa bahwa padamasing-masing surat yang dikeluarkan tersebut sama sekali tidak  memuat  dasar  hukum  dan  pertimbangan  alas  an  pemberhentian  tersebut, namun  langsung  pada  redaksi  selayaknya  dictum  yang  menyatakan  bahwa “ dinyatakan diberhentikan dan diucapkan terimah kasih atas jasa-jsanya selama ini ” haal tersebut  sangat  membuat  pertanyaan  bahwa  pakah  surat  tersebut  merupakan surat  keputusan  atau  bukan  atau  bahkan  surat  tersebut  apakah  lahir  dari  sebuah keputusan?. Tentu hal tersebut sangat dapat dikaji tentunya dengan beberapa dasar pertimbangan hukum yang telah dipaparkan seblumnya.
Dengan  Demikian,  Dalam  Penelitian  hal  tersebut  tentu  akan  menjadi  bahan yang akan dianalisis dengan melihat bagaiman Kepala Desa Donggala, Kecamatan Wolo  Kabupaten  Kolaka  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  dalam  menerbitkan  surat Pemberhentian Perangkat Desa Pada Desadonggala Kabupaten Kolaka tersebut.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  termasuk  jenis  penelitian  yuridis  empiris,  atau  disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Menguji  peraturan perundang- undangan  terkait  pemerintahan  desa  khususnya  undang-undang  Nomor  06  tahun 2014  tentang  Desa,  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  tekait lainnya.    Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum  mengenai  pada  setiap peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat  Dalam  Hal  ini  adalan Pemerintah  Desa  Donggala  Kecamatan  Wolo,  Kabupaten  Kolaka,  terkhusus  pada adminitrasi Pemerintah Desa Donggala Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dalam memberhentikan aparat Desanya.
Dalam  melakukan  penelitian  penulis  memiliki  lokasi  penelitian  Pemerintah Desa  Donggala  Kecamatan  Wolo,  Kabupaten  Kolakadan  tempat-tempat  terkait lainnya,khususnya yang menangani tentang adminitrasi Pemerintah Desa Donggala Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dalam memberhentikan aparat Desanya .
Jenis  dan  sumber  data  merupakan  bahan  utama  yang  diperlukan  dalam penelitianan  ini  adalah  data  yang  diperoleh  dari  secara  langsung  dilapangan  atau lokasi  penelitian  melalui  wawancara  dengan  para  pejabat  terkait  atau  pengamatan sendiri,  dengan    obyek  yang  akan  ditelitidan  jugadata  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  secara  tidak  langsung.  Dalam  hal  ini  diperoleh  dari  literatur-literatur kepustakaan,  guna  mendapatkan  landasan  teoritis  berupa  pendapat-pendapat, dokumen, ataupun bahan-bahan hukum lainnya.
Adapun upaya untuk dapat memperoleh validitas bahan hukum, sehingga akan diperoleh  data  yang  akurat  sebagai  bahan  kajian  maka  cara  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  adalah  Teknik  Observasi  dan  Teknik  Interview,  Bahan  hukum yang  berhasil  dikumpulkan  diolah  secara  sistematis,  selanjutnya  dilakukan  analisis secara  kualitatif  yaitu  meneliti,  menelaah  bahan-bahan  hukum  yang  ada,  serta disajikan  dalam  bentuk  uraian  secara  deskriptis  kualitatif  untuk  mendapatkan  hasil penelitian.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, dibantu  Perangakat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintah  Desa.  Dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  secara  eksplisit  memberikan tugas  pada  pemerintah  desa  yaitu  penyelenggara  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarkatan,  dan  pemberdayan  masyarkat  yang berdasarkan  pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  dan  Bhineka  Tunggal  Ika.  Dengan  tujuan  dasar  untuk  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskann kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 7
Tata  kelola  dan  administrasi  pemerintahan  desa  adalah  suatu  aspek  yang krusial dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat paling dasar dalam struktur pemerintahan Indonesia. Pemerintahan desa bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan  dasar  kepada  masyarakat  desa,  mengelola  sumber  daya  lokal,  dan menjaga  stabilitas  serta  perkembangan  desa  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu, tata kelola administrasi yang baik merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan- tujuan  tersebut.  Tata  kelola  administrasi  pemerintahan  desa  mencakup  berbagai aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dan program- program  pemerintah  desa.  Dalam  hal ini,  kepala  desa  atau  perangkat  desa lainnya memiliki  peran  kunci  dalam  mengoordinasikan  administrasi  desa.  Mereka  harus memastikan  bahwa  keputusan-keputusan  diambil  dengan  transparan,  partisipatif, dan  sesuai  dengan  hukum  dan  regulasi  yang  berlaku.  Selain  itu,  tata  kelola administrasi juga mencakup pengelolaan sumber daya keuangan desa. Pengelolaan keuangan  yang  baik  memastikan  alokasi  anggaran  yang  tepat  untuk  program- program pembangunan desa dan juga transparansi dalam penggunaan dana desa. Hal  ini  akan  membantu  mencegah  korupsi  dan  penyalahgunaan  keuangan  desa. Pentingnya  administrasi  yang  baik  dalam  pemerintahan  desa  tidak  hanya  untuk meningkatkan  pelayanan  publik,  tetapi  juga  untuk  memperkuat  partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat desa harus memiliki akses  yang  baik  ke  informasi  mengenai  program-program  pemerintah  desa  dan dapat  berpartisipasi  dalam  proses  perencanaan  dan  evaluasi  kebijakan.  Ini  akan memungkinkan  pemerintahan  desa  untuk  lebih  responsif  terhadap  kebutuhan  dan
7 Sugiman,  “ Pemerintah  Desa ”,  Jurnal  Binamulia  Hukum  Vol.  7  No.1,  Juli  2018,  Fakultas  Hukum Universitas Suryadarma, hal. 82.
aspirasi  masyarakat.  sehingga  administrasi  dalam  pemerintahan  desa  sangat penting  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  yang berkualitas.  Melalui  tata  kelola  administrasi  yang  baik,  pemerintahan  desa  dapat menciptakan  lingkungan  yang  lebih  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif,  yang pada  gilirannya  akan  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  desa  yang berkelanjutan.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  pengelolaan  adminitrasi  yang  baik  juga  pada wilayah  bagaimana  perkrutan  dan  pemberhentian  aparat  desa,  Pemberhentian aparat desa yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undanganmerupakan  tindakan  yang  harus  dilakukan  dengan  cermat  dan  sesuai dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Ketentuan  yang  mengatur  pemberhentian aparat  desa,  seperti  kepala  desa  atau  perangkat  desa  lainnya,  mengatur  berbagai ketentuan  yang  harus  dipatuhi,  salah  satu  pertimbangan  yang  umumnya  menjadi dasar pemberhentian aparat desa adalah kinerja yang buruk, pelanggaran etika atau hukum,  atau  hal-hal  lain  yang  merugikan  kepentingan  desalainya,  Paling  sedikit ketentuan  yang  mengatur  tentang  pemberhentian  desa  antara  lain  yakni  ketentuan Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun  2014Bagian  KeduaPerangkat  Desadan  Permendagri  nomor  83  Tahun 2015,  selain  itu  proses  pemberhentian  aparat  desa  biasanya  melibatkan  beberapa tahapan,  seperti  penyelidikan,  klarifikasi,  dan  prosedur  hukum  yang  telah  diatur dalam undang-undang. Langkah-langkah ini harus diikuti agar pemberhentian aparat desa  dapat  dianggap  sah  dan  sesuai  dengan  hukum.  Selain  itu,  perlu  memastikan bahwa  hak-hak  asasi  dari  aparat  desa  yang  bersangkutan  juga  dihormati  selama proses  pemberhentian.  Pemberhentian  aparat  desa  yang  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang  penting  untuk  menjaga  transparansi,  keadilan,  dan  kesejahteraan desa.  Dengan  menjalankan  proses  ini  sesuai  dengan  hukum,  diharapkan  dapat menciptakan tata kelola desa yang lebih baik dan berdaya guna.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  sebagaimana  Pemerintah  Desa  Donggala Kecamatan Wolo,  Kabupaten Kolaka, pada Bulang Agustus Tahun 2023,  beberapa sumber  yakni  beberapa  perangkat  desa  Pemerintah  Desa  Donggala  Kecamatan Wolo,  Kabupaten  Kolaka,  yang  diberhentikan  memberikan  penjelasan  bahwa  surat yang  diterima  berupa  surat  satu  lembar  tampa  Konsideran  dan  bukanlah  sebuah surat  keputusan  melainkan  dalam  judul  terbaut  tertulis  “Surat  Keterangan Pemberhentian  Perangka t  Desa”  tertanggal  1  Agustus  2023,  di  tandatangani  oleh
kepala  desa  dan  dibubuhi  cap  desa,  serta  surat  tersebut  dinomori  sebagaimana surat  nomor  dan  kop  surat  milik  Pemerintah  Desa  Donggala  Kecamatan  Wolo, Kabupaten  Kolaka,  namun  setelah  melihat  otentik  surat  terbut  memanglah  sangat mebingungkan  karena  yang  seharusnya  di  pahami  yakni  ketika  perangkat  desa diangkat  mengjadi  perangkat  desa  tentunya  dengan  sebuat  surat  keputusan,  dan begitupun saat ingin diberhentikan maka seharusnya dengan surat keputusan juga, namun  surat  Kepala  Desa  Donggala  Kecamatan  Wolo,  Kabupaten  Kolaka, tertanggal  1  agustus  2023,  perihal  “Surat  Keterangan  Pemberhentian  Perangkat Desa”  sangat  tidak  memenuhi  ketentuan  sebuah  surat  keputusan.  Sehingga demikian  tentu  sebagaimana  yang  telah  diulas  sebelumnya  hal  ini  terkait  erat dengan kualitas pelaksanaan pemerintahan desa yang berdampak pada bagaimana proses  administrasi  sebuah  pemerintahan  desatersebut,  tentu  dalam  hal  ini  adalah peroses  pemberhentian  aparat  desa  pada  Desa  Donggala  Kecamatan  Wolo, Kabupaten Kolaka pada tahun 2023.
Selanjutnya sebagaimana diketahui fungsi dan tugas dari kepala desa dengan pemerintahan desanya terdapatdalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Desa,  Kepala  Desa  bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:
a.  memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.  mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c.  memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d.  menetapkan Peraturan Desa;
e.  menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f.   membina kehidupan masyarakat Desa;
g.  membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h.  membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya  agar  mencapai  perekonomian  skala  produktif  untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i.   mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j.  mengusulkan  dan  menerima  pelimpahan  sebagian  kekayaan  negara  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k.  mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l.  memanfaatkan teknologi tepat guna;
m.  mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n.  mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk  mewakilinya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; dan
o.  melaksanakan  wewenang  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 8
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Desa juga berhak: a.  mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b.  mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c.  menerima  penghasilan  tetap  setiap  bulan,  tunjangan,  dan  penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatjaminan kesehatan;
d.  mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e.  memberikan  mandat  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  lainnya  kepada perangkat Desa. 9
Dalam  Hal  pemberhentian  aparat  Desa  Donggala,  Kecamatan  Wolo, Kabupaten  Kolaka,  maka  peran  penting  berkualitas  pemerintah  desa  sangat diperlukan  terkhusus  peranan  seorang  kepala  desa,  dalam  hal  ini  kepala  desa donggala.  Kepala  desa  donggala  dalam  mengeluarkan  surat  keterangan pemberhentian  aparat  desa  yakni  surat    tertanggal  01  Agustus  2023  Nomor 881/362/2023,  atas  nama  :  Muhajir  dengan  jabatan  Sekretaris  Desa  Donggala, Nomor  881/363/2023  atas  nama  Taska  DG  Masiga  Dengan  jabatan  Kasie Pemerintahan,  Nomor  881/364/2023  atas  nama  Jumasrin  dengan  jabatan  Kasi Kesejahtraan,  Nomor  881/365/2023  atas  nama  Hasri  dengan  jabatan  Kaur  Umum dan  Tata  Usaha,  Nomor  881/367/2023  atas  nama  Baharuddin  dengan  jabatan Kepala  Dusun  I  Donggala.  Dalam  mengeluakan  surat  tersebut  Kepala  Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tidak didasari dengan apapun untuk memenuhi  sayarat  dan  ketentuan  administrasi  tiba-tiba  langsung  mengeluarkan surat tersbut. Jika merujuak pada pasal Pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, maka jika mengacu pada fenomena apa dilakukan yang dilakukan oleh para aparat desa tersebut maka hal tersebut tidak berkesesuaian, hal ini  sebagaimana  yang  diterangkan  oleh  salah  satu  aparat  Desa  yang diberhentikan bahwa:
8 Pasal 26 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa.
9 Pasal 47 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa.
“kami tanpa ada pemberitahuan, tidak ada kesalahan yang kami lakukan, dan tidak  juga  pernah  kami  melakukan  pelanggaran  hukum,  dan  kami  selalu menjalankan tugas kami” 10
Selanjutnya  jika  merujuk  pula  pada  Pasal  68  point  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  Bagian  Kedua,  alasan-alasan  yang  dapat  meberhetikan aparat  desa  maka  inipun  tidak  dapat  dikalrifikasi  oleh  kepala  Desa  Donggala, Kecamatan  Wolo,  Kabupaten  Kolaka  tersebut.  Kalaupun  ada  kesalahan  atau pelanggaran  aparat  desa  maka  semestinya  menurut  ketentuan  administrasi pemberhentian  yang  umum  seyogyanya  ada  teguran  terlebih  dahulu  bagi  para aparat desa tersebut.
Selain  itu  jika  merujut  pada  Pasal  69  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  Bagian  Kedua  maka  sesuai  keterangan  Kepala  Desa  Donggala,  Kecamatan Wolo,  Kabupaten  Kolaka,  sendiri  menerangkan  bahwa  surat-surat  pemberhentian yang  diterbitkannya  pada  tanggal  1  Agustus  2023  tidak  memiliki  rekomendasi  dari Camat  Wolo  atau  Badan  penyelenggara  desa,  hal  ini  dikuatkan  dengan  temuan penulis  yakni  pada  tanggal  31  Agustus  2023  baru  terbitlah  rekomendasi pemberhetian  dari  Kecamatan  Wolo,  dari  sinia  saja  dapat  dilihat  bagaiman adamnistrasi  pemberhetian  Aparat  Desa  Donggala,  Kecamatan  Wolo,  Kabupaten Kolaka.  Jika merujuk Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Bagian Kedua  maka  sesungguhnya  surat  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Donggala, Kecamatan  Wolo,  Kabupaten  Kolaka,  tertanggal  1  agustus  2023  tentang  surat keterangan pemberhentian aparat-aparat desanya sangat tidak proseduraldan cacat administrasi  dan  tentu  tidak  memenuhi  syarat  konstruksi  sebuah  surat  keputusan pada umumnya, sebagaiman ketentuan berikut:
“Pemberhentian  Perangkat  Desa  tersebut  ditetapkan  dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Dan Pemberhentian Perangkat Desa wajib  dikonsultasikan  terlebih  dahulu  kepada  Camat  atau  sebutan  lain.  Dan rekomendasi  tertulis  Camat  atau  sebutan  lain  tersebut  didasarkan  pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa ” 11
Sehingga dengan demikian hal yang mana terjadi pada Desa Desa Donggala, Kecamatan  Wolo,  Kabupaten  Kolaka,  ini  sangat  menjadi  representative  bagi penylenggaraan  pemerintahan  desa  secara  umumnya,  karena  dapat  disimpulkan bahwa  bagaimana  pemahaman  penyelenggara  desa  khususnya  aparat  petinggi
10 Wawancara dengan Asri aparat desa yang diberhentiakan (Kamis 5 september 2023).
11 Pasal 5 Poin 4 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015.
pemerintahan desa sangat dibutuhkan kualitas manusia dalam hal tersebut, dan hal inilah  juga  yang  menjadi  tantangan  penyelengaraan  pemerintahan  desa kedepannya,dimana  ide  penyelengaraan  desa  apakah  sudah  diimbangi  dengan kesiapan  sumber  daya  manusia  di  lingkup  desanya  agar  dapat  melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik.

## KESIMPULAN
Dalam  tulisan  ini  dapat  diberikan  kesimpulan  bahwa  ada  ketidak  seimbangan penyelengraan  pemerintahan  desa  dengan  kesiapan  sumber  daya  manusia  yang belum siap melaksanakannya, hal ini dapat dilihat pada Desa Donggala, Kecamatan Wolo,  Kabupaten  Kolaka.  Dimana  kepala  desa  menata  persoalan  administrasi pemrintahan  desa,  dalam  hal ini  tentang  pemberhentian  aparat  desa,  Kepala  Desa Donggala,  Kecamatan  Wolo,  Kabupaten  Kolaka,  banyak  ketidak  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangangan.    Seperti  ketentuan  terkait  bagaimanabentuk sebuah  surat  keputusan,  kerena  apabila  sorang  pejabat  diangkat  dengan  surat keputusan  maka  sudah  dengan  semestinya  apabila  hendak  diberhentikan  maka diberhentikan  dengan  surat  yang  berbentuk  keputusan  juga  bukan  surat pemberitahuan biasa, selanjutnya terkait alasan pemberhentian, setiap pengangkatan  dan  pemberhentian  seyogyanya  setiap  kepala  desa  semestinya sudah  memahami  apa  yang  menajadi  dasar  alasan  untuk  menetapkan  seseorang dapat  diangkat  menjadi  aparat  desa  dan  sebaliknyakepala  desa  semestinya  sudah memahami  apa  yang  menajadi  dasar  alasan  untuk  menetapkan  seseorang  dapat diberhentikan  dari  perangkat  desa,  dan  tentu  yang  terakhir  adalah  prosedur pemberhentian  yang  sama  sekali  dalam  persoalan  Desa  Desa  Donggala, Kecamatan  Wolo,  Kabupaten  Kolaka,  sama  sekali  tidak  dilakukan  sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku & Jurnal
Hanif  Nurcholis,  2014. Pemerintahan  Desa:  “Unit  Pemerintahan  Palsu”  Dalam Sistem  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  (Kasus  Desa  Jabon  Mekar, Parung, Kabupaten Bogor). Jurnal Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014.
Nelli  Fitri  Khumaidi.  2020 Pelaksanaan  Administrasi  Pemerintahan  Desa  Di  Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Skripsi, Universitas Negeri Semarang,
Ni’Matul  Huda,  2015. Hukum  pemerintahan  Desa,  Dalam  Konstitusi  Indonesia Hingga era Reformasi, Setara Press, Malang.
Sugiman,  “ Pemerintah  Desa ”,  Jurnal  Binamulia  Hukum  Vol.  7  No.1,  Juli  2018,
Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.

## Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara 1945
Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Bagian Kedua Perangkat Desa Permendagri nomor 83 Tahun 2015