## PENGATURAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT UU. NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

## Ni Wayan Sutiani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta sutianiwayan12@gmail.com
Abstrak - Netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus perbincangan yang sensitif di masyarakat, menjadi tolok ukur akan harapan besar dan selayaknya ASN terbebas  dari  intervensi  politik  praktis,  tidak  hanya  menjadi  pengurus  bahkan  menjadi simpatisan  pun  merupakan  hal  terlarang.  Dalam  hal  ini  ASN  merupakan  unsur  dalam terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil dan merata. Kedudukan aparatur negara merupakan sebuah unsur abdi masyarakat dan memiliki mental loyalitas tinggi terhadap negara. Hal ini secara tidak langsung Aparatur Sipil Negara dituntut harus bersikap  netral  dari  pengaruh  semua  golongan  partai  politik  serta  tidak  diskriminatif terhadap  pelayanan  masyarakat.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  tujuan  penelitian adalah  untuk  mengetahui  1)  Konsep  Birokrasi Yang  Netral  dan  Bebas  Dari  Intervensi Politik  Bagi Aparatur  Sipil  Negara;  2)  mengetahui  pengaturan  netralitas ASN  dalam Pemiihan  Umum  Ditinjau  dari  Peraturan  Perundang-Undangan.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode penelitian  pengumpulan  data  dengan  studi  dokumentasi. Teknik analisis  data  dengan  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  Konsep birokrasi  yang  netral  dan  bebas  dari  intervensi  politik  hendaknya  berdasarkan  pada kualifikasi  Manajemen  ASN  diselenggarakan  berdasarkan  Sistem  Merit,  yang berdasarkan pada kualifkasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan  latar  belakang  poltik,  ras,  warna  kulit,  agama,  asal-  usul,  jenis  kelamin, status  pernikahan,  umum,  atau  kondisi  kecacatan.    Pengaturah  Netralitas ASN  dalam Pemilu diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 , dimana ASN wajib menjaga netralitasnya dengan cara terbebas dari pengaruh maupun intervensi semua golongan dan partai politik. Meskipun harus netral, PNS boleh ikut pemilu untuk menyalurkan hak pilihnya.
Kata kunci: Netralitas,  Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum
Abstract - The neutrality of State Civil Service (ASN) employees has become the focus of sensitive discussions in society, has become a benchmark for high hopes and ASN should be free from practical political interference, not only being an administrator, but even being a sympathizer is prohibited. In this case, ASN is an element in creating services to the  community  in  a  professional,  fair  and  equitable  manner.  The  position  of  the  state apparatus is an element of community service and has a mentality of high loyalty to the state. This indirectly requires the State Civil Apparatus to be neutral from the influence of all political party groups and not to be discriminatory towards public services. Based on the description above, the research objectives are to determine 1) the concept of a bureaucracy that is neutral and free from political interference for state civil servants; 2) know  the  neutrality  regulations  for  ASN  in  General  Elections  in  terms  of  Legislative Regulations.  In  this  research,  data  collection  research  methods  were  used  with documentation studies. Data analysis technique using descriptive analysis. The results of
the  research  show  that:  The  concept  of  a  bureaucracy  that  is  neutral  and  free  from political interference should be based on the qualifications of ASN Management which is carried out based on the Merit System, which is based on qualifications, competencies and  performance  in  a  fair  and  reasonable  manner  without  distinguishing  between political background, race, skin color, religion, origin, gender, marital status, general, or disability condition. The regulation of ASN neutrality in elections is regulated in Law Number 5 of 2014, where ASN is obliged to maintain its neutrality by being free from influence or intervention from all groups and political parties. Even though they must be neutral, civil servants may participate in elections to exercise their voting rights.
Keywords: Neutrality, State Civil Service, General Election

## PENDAHULUAN
Indonesia  saat  ini  sudah  memasuki masa  “Pesta  Demokrasi”  Pemilihan Umum  (Pemilu)  2024,  sebagai  negara dengan keberagaman budaya, agama, dan suku,  memiliki  tantangan  besar  dalam menjaga  persatuan  dan  kesatuan  selama proses  pemilihan  umum.  Pemilu  yang damai  bukan  hanya  menjadi  tugas pemerintah dan penyelenggara, tetapi juga tanggung  jawab  bersama  seluruh  warga negara  Indonesia.  Terkait  netralitas pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) menjadi fokus perbincangan yang sensitif di  masyarakat,  menjadi  tolok  ukur  akan harapan  besar  dan  selayaknya  ASN terbebas  dari  intervensi  politik  praktis, tidak  hanya  menjadi  pengurus  bahkan menjadi  simpatisan  pun  merupakan  hal terlarang.
Demokrasi  menjadi  salah  satu sistem  yang  digunakan  di  negara Indonesia. Demokrasi adalah suara rakyat. Artinya,  rakyat  menentukan  kedaulatan dan  menentukan  arah  perjalanan  politik suatu negara dan pemerintahan.
Demokrasi  menjelaskan  prinsip  bahwa setiap  manusia  memiliki  hak  dan
kewajiban  yang  sama  di  dalam  hukum pemerintahan.  Setiap  individu  berperan sangat  penting  dalam  sistem  demokrasi sehingga konsep hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan prinsip demokrasi. Demokrasi diyakini sebagai suatu sistem yang  mencerminkan  mekanisme  politik dan  dianggap  mampu  menjamin  adanya suatu pemerintahan yang tanggap terhadap  keinginan  warga  negaranya. Sebagai  syarat  utama  terciptanya  sebuah tatanan  demokrasi  secara  universal  ialah pemilihan  umum  ( Beni  Ahmad  Saebani, 2016:157).
Pemilihan umum merupakan sebuah sarana demokrasi terpenting. Tidak hanya pengertian suatu proses perwujudan nyata terhadap  kedaulatan  rakyat  melainkan sebagai  instrumen  perubahan  sosial  dan politik serta suksesi yang berlangsung (P. Anthonius Sitepu, 2012:136).
Pemilu  dianggap  sebagai  bentuk nyata  dari  kedaulatan  yang  berada ditangan  rakyat serta wujud paling nyata bagi partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan  negara.  Karena  dengan adanya  pemilihan  umum,  masyarakat secara  individu memiliki hak pilih untuk
memilih  pemimpin  atau  wakil  rakyat (Yaya Mulyana Aziz, 2016:125).
Dalam  konteks  penyelenggaraan pesta  demokrasi.  Netralitas  merupakan sebuah  dinamika  masalah  terpenting dakam  melaksanakan  Pemilihan  Umum ialah  keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  disini  disebut  dengan  Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aparatur Sipil Negara ialah subjek utama dalam suatu birokrasi yang berperan khusus untuk menjalankan tugas negara dan pemerintahan. Dalam hal ini  ASN  merupakan  unsur  dalam terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara  profesional,  adil  dan  merata. Kedudukan  aparatur  negara  merupakan sebuah  unsur  abdi  masyarakat  dan memiliki mental loyalitas tinggi terhadap negara.  Hal  ini  secara  tidak  langsung Aparatur  Sipil  Negara  dituntut  harus bersikap  netral  dari  pengaruh  semua golongan  partai  politik  serta  tidak diskriminatif terhadap pelayanan
masyarakat.
Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  merupakan  salah  satu  isu  krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam upaya menjaga netralitas ASN  dari  pengaruh  partai  politik  dan untuk  menjamin  keutuhan,  kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat emusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas  yang  dibebankan,  ASN  dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,  serta  mencalonkan  diri  dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang- undang  (UU).   Kedudukan ASN sebagai WNI  memiliki  konsekuensi,  ASN  juga memiliki  hak-hak  konstitusional  yang
dilindungi  oleh  UUD  1945.  Hak  yang dimaksud adalah hak berpolitik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 E ayat  (3)  UUD  RI  1945  bahwa  “ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,    dan    mengeluarkan pendapat ”. Hak  politik  tersebut  pada prinsipnya  merupakan  hak  yang  diakui secara  universal  oleh  negara-negara didunia  yang  berlandaskan  pada    nilai- nilai  demokrasi  (Abdhy  Walid  Siagian, Fadhillah  Arinny,  Mareta  Puri  Nur  Ayu Ningsih,Trisna Septyan Putri, 2024)
ASN  diharuskan  berada  pada posisi netral. Netral disini diartikan bahwa ASN  mempunyai  hak  suara  untuk memilih pasangan calon dalam pemilihan umum,  hanya  saja  tidak  diperbolehkan terlibat  saling  mendukung  kepada  salah satu  pasangan  calon  termasuk  pasangan incumbent. Dalah satu langkah dasar dari reformasi  birokrasi,  pemerintah  telah menetapkan  kebijakan  baru  dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari Pegawai Negeri, pada prinsipnya  mengarahkan  sikap  politik ASN  dari yang  sebelumnya  harus mendukung  golongan  politik  tertentu menjadi netral atau tidak memihaak, yang kemudian lazim disebut dengan kebijakan netralitas politik ASN.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangkaian  Pemilu  ASN  dituntut  untuk berkemampuan dituntut untuk
berkemampuan  melaksanakan  tugasnya sebagai pelayan publik secara profesional dan  bertanggung  jawab  yang  bebas  dari segala  bentuk  kolusi  dan  nepotisme.
Sehingga  hal  ini  sejalan  dengan
penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN  yang  berdasarkan  pada asas kepastian hukum, netral, profesionalitas, keterpaduan, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan  kesatuan,  keadilan  dan  kesetaraan serta kesejahteraan yang harus mengedepankan  aspek    profesionalitas dan  berpegang  pada  kode  etik  dan  kode perilaku  dalam  menjalankan  perannya sebagai  pelayan  publik  (Jayanti,  2019) (Jayanti,  N.  P.  (2019).  Untuk  itu,  ASN
dituntut agar dapat menjalankan amanahnya  sebagai  abdi  negara  yang bekerja  demi  mewujudkan  kesejahteraan rakyat,  bukan  untuk  kepentingan  suatu golongan atau partai politik tertentu.
Pegawai  ASN  berada  diposisi yang  sulit  dikarenakan  dapat  dipakai sebagai  suatu  alat  kepentingan  dalam bidang politik. Pada satu sisi mereka ialah pegawai  yang  diangkat,  ditempatkan,
dipindahkan  dan  diberhentikan  oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (selanjutnya disebut PPK) yang pejabatnya  tidak  lepas  dari  unsur  politik dikarenakan  dari  kalangan  politik. Dengan  demikian  karir  kerja  mereka sering dikaitkan dengan
unsur kepentingan politik para PPK. Dilain sisi, para  ASN  diharuskan  bersikap  netral dimana untuk menjaga keprofesionalanya dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  tata kelola  kepemerintahan  dan  dalam pelayanan  publik.  Dengan  hal  tersebut ASN  dapat  dijadikan  suatu  alat  oleh pejabat  politik  untuk  kepentingannya
dalam  hal  mempertahankan  kekuasaanya (Anak Agung Adi Lestari, 2020).
Fenomena keterlibatan serangkaian kegiatan  kampanye    dan    sosialisasi memenangkan peserta pilkada menunjukkan  bahwa  peraturan  berkaitan dengan netralitas ASN belum ditegakkan secara baik, untuk mencegah penyelewengan  birokrasi,  larangan  ini jelas dipahami. Namun jika tidak disertai dengan penegakkan sanksi akan menciptakan  zona  nyaman  bagi  oknum ASN  untuk  terlibat  dalam  suksesi pemilihan Kepala Daerah disetiap negeri yang menyelenggarakan Pilkada.
Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah konsep Birokrasi Yang Netral  dan  Bebas  Dari  Intervensi Politik Bagi Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimanakah  pengaturan  netralitas ASN dalam Pemiihan Umum Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pemilihan Umum
Berdasarkan  UU  Nomor  7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Bab I Pasal 1, bahwa Pemilu merupakan sarana
kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil  Presiden  serta  untuk  memilih Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Menurut  Gaffar,  dalam  Efrizal (2012),  Pemilu  adalah  sarana  utama mewujudkan  demokrasi  dalam  suatu negara. Atas dasar tersebut,  urgensi dari Pemilu  adalah  untuk  menyalurkan  suara rakyat  dalam  hal  membentuk  lembaga perwakilan  dan  pemerintahan  sebagai penyelenggara  negara.  Dengan  demikian pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan  asas  ‘kedaulatan  di  tangan rakyat’,  sehingga  tercipta  hubungan kekuasaan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan untuk rakyat.

## Netralitas ASN
Netralitas adalah: (1)  Bebasnya  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  dari  pengaruh  kepentingan partai  politik  tertentu  atau  tidak memihak  untuk  kepentingan  partai politik  tertentu  atau  tidak  berperan dalam  proses  politik.  Namun,  PNS masih  mempunyai  hak  politik  untuk memilih  dan  berhak  untuk  dipilih dalam  Pemilu,  namun    tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik.
(2)  PNS  yang  aktif  menjadi  pengurus partai  politik  atau  anggota  legislatif, maka  harus  mengundurkan  diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung  serta  merealisasikan kebijakan  atas  kehendak  politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan (S. Marbun, 2001)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris.
Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  merupakan  data yang  diperoleh peneliti  secara  langsung  (dari  tangan pertama).  Teknik  pengumpulan  data dalam  skripsi  ini  menggunakan  teknik studi  dokumen,  yaitu  melalui  suatu wawancara.  Penelitian  ini  merupakan jenis  penelitian  normatif  yang  sifatnya deskriptif,  oleh  sebab  itu  penelitian dengan  teknik  analisis  kualitatif  yang akan  penulis  gunakan  dalam  pengolahan dan analisis data di dalam penelitian  ini. Data  yang  dikumpulkan  berupa  data naturalistic  yang  terdiri  atas  kata-kata (narasi), data sukar diukur dengan angka, bersifat monografis atau berwujud kasus- kasus.  Analisis  akan  dilakukan  dengan menyusun  data  ke  dalam  struktur klasifikasi yang disusun secara sistematis, digolongkan  dalam  pola  dan  tema, diklasifikan  hingga  akhirnya  dapat dihubungkan antara satu data dengan data lainnya.

## PEMBAHASAN

## 1. Konsep Birokrasi Yang Netral dan Bebas Dari Intervensi Politik Bagi Aparatur Sipil Negara
Melalui  Undang-Undang  No.  5 Tahun  2014  dengan  Menajemen  ASN diselenggarakan  melalui  sistem  Merit yang  berdasarkan  pada  kualifikasi
Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yang berdasarkan pada kualifkasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang poltik, ras,  warna  kulit,  agama,  asal-  usul,  jenis kelamin,  status  pernikahan,  umum,  atau
kondisi  kecacatan.  Manajemen  ASN  ini meliputi Manajemen PNS dan PPPK.
Menurut Widjaja pembinaan pegawai  adalah  segala  usaha  untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan  pembangunan.Dari  ketiga  defenisi tersebut, jelas bahwa pembinaan pegawai dilaksanakan  untuk  pertumbuhan  dan kesinambungan  kualitas  pegawai  dalam suatu organisasi (Widjaja, A.W, 1986:15).
Manfaat  dari  pembinaan  Pegawai Negeri  Sipil  adalah  mewujudkan  citra pegawai  yang  penuh  dengan  kesetiaan dan    ketaatan    kepada    pancasila, UndangUndang Dasar  1945, Negara  dan pemerintah yang bersatu padu, bermental baik,  berwibawa,  berdaya  guna,  berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan  tanggung  jawabnya  sebagai  unsur aparatur  negara,  abdi  negara  dan  abdi masyarakat.
Menurut  Miftah  Thoha,  netralitas birokrasi  pada  hakekatnya  adalah  suatu sistem    di  mana  birokrasi  tidak  akan berubah  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masternya  (dari  parpol  yang memerintah).  Lebih  lanjut  dikatakan bahwa  netralitas  PNS  adalah  membuat PNS dalam menjalankan roda administrasi kepemerintahan tidak bergeser  walaupun  pejabat  politik  dari parpol  yang  memerintah  itu  berubah (Miftah Thoha, 2012:168).
Latar  belakang  terbentuknya  UU ASN  adalah  sebagaimana  dikemukakan sebelumnya  bahwa  untuk  membangun aparatur sipil negara yang tujuannya lebih
ditekankan  untuk  memiliki  integritas, profesional,  netralitas  dan  bebas  dari intervensi  politik,  bersih  dari  praktik korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa dan  UUD  NRI  1945,  maka  pemerintah menginginkan  sebuah  Manajemen  yang mengahasilkan  pegawai  ASN  yang diamantakan sesuai pasal 1 ayat 5 sesuai UU ASN  yakni  Manajemen ASN  adalah pengelolaan  ASN  untuk  menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar,  etika  profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. sementara pasal  2  penyelenggaraan  kebijakan  dan Manajemen ASN berdasarkan 13 asas dan salah satu asas yang harus patut ditegakan dalam  pemerintahan  yang  bebas  dari intervensi  politik  yakni:  huruf  (f)  asas netralitas,  yang  sangat  bertentangan dengan  kinerja  birokrasi  saat  ini,  karena dijelaskan  yang  dimaksud  dengan  “asas netralitas”  adalah  bahwa  setiap  Pegawai ASN  tidak  berpihak  dari  segala  bentuk pengaruh  manapun  dan  tidak  memihak kepada kepentingan siapapun.
Dasar ini yang membuat sehingga ketidak  stabilan  kinerja  bawahan  dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai  penegak disiplin  dalam  sebuah  organisasi  jika terjadi  penyalahgunaan  wewenang  dan upaya untuk meloloskan oknum pegawai ASN  yang  melanggar  paraturan  disiplin dengan  cara  yang  tidak  sesuai  prosedur yang  berlaku.  Max  Weber  ahli  sosiologi Jerman  mengembangkan  sebuah  model struktural  yang  ia  katakana  sebagai  alat
yang  paling  efisien  bagi  organisasi- organisasi  untuk  mencapai  tujuannya.  Ia menyebut  struktur  ideal  ini  sebagai birokrasi.  Struktur  tersebut  dicirikan dengan  adanya  pembagian  kerja,  hirarki wewenang  yang  jelas,  prosedur  seleksi yang  formal,  peraturan  yang  rinci,  serta hubungan  yang  tidak  didasarkan  pribadi atau  impersonal  (Robbins,  Stephen  P., 1994).
Standard  Operasional  Prosedur telah  ditetapkan,  hirarki  wewenang  telah jelas  untuk  dijalankan  namun  dalam prosesnya  mengalami  benturan  akibat peraturan yang kurang rinci dan
tidak  jelas  batasan  dalam  kewenangan- kewengan  yang  ada  masih  tejadi penyimpangan.  Konsep  Max  Weber tentang  birokrasi  berkaitan  dengan organisasi rasional, in efisiensi organizational , kekuasaan yang dijalankan  oleh  pejabat,  administrasi negara, administrasi yang dijalankan oleh pejabat, sebuah organisasi, dan masyarakat modern.
2. Pengaturan  netralitas ASN  dalam Pemiihan  Umum  Ditinjau  dari Peraturan Perundang-Undangan
Hubungan  hukum  ASN  dengan negara  atau  pemerintahan  itu  ditandai dengan  adanya  hubungan  dinas  publik. (Logemann,  1954)  bilamana  seseorang mengikatkan  dirinya  untuk  tunduk  pada pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa  macam  jabatan  yang  dalam melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan itu dihargai dengan pemberian gaji dan  beberapa  keuntungan  lain.  Dengan
demikian,  hubungan  dinas  publik  adalah kewajiban dari pegawai yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan  oleh  pemerintah  untuk beberapa jabatan. Konsekuensi terciptanya  hubungan  dinas  publik, ASN dituntut  berperan  sebagai  perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui
pelaksanaan  kebijakan  dan  pelayanan publik  yang  profesional,  bebas  dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Bebas dari intervensi  politik  merupakan  konsep netralitas yang terdapat pada Pasal 9  ayat (2)  UU  ASN  yang  bermakna  bahwa pegawai  ASN  harus  netral  agar  tidak terpengaruh dari intervensi suatu golongan  dan  partai  politik  dengan  cara tidak berpolitik secara praktis.
Terlepas dari hal tersebut, Pasal 21 UU  Ratifikasi  Kovenan  Hak  Sipil  dan Politik  menjadi  dasar  pembenar  bahwa ASN mempunyai hak memilih dan dipilih dalam  Pemilu.  Akan  tetapi  penting dipahami  bahwa  realisasi  hak  memilih dan  dipilih  melalui  Pemilu  juga  harus didasarkan atas pengaturan oleh peraturan perundang-undangan  yang  ada.  UU Pemilu  Pasal  283  ayat  (1)  menegaskan konteks  hak  memilih.  ASN  tidak diperbolehkan menunjukan dukungannya kepada salah satu kandidat calon dengan menjadi  anggota  atau  pengurus  partai politik,  serta  dilarang  terlibat  dalam kegiatan  kampanye  dalam  pelaksanaan pemilihan  umum,  baik  itu  secara  diam- diam  maupun  terangterangan  (Hartini,
n.d.). Kemudian terkait hak dipilih, ASN tidak  diperbolehkan  untuk  maju  dalam kontestasi  Pemilu  jika  belum  melakukan pengunduran  diri  dari  jabatannya  secara tertulis  sebagaimana  yang  termaktub dalam  Pasal  240  ayat  (1)  huruf  k  UU Pemilu.
Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor  5  tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil  Negara,  ASN  adalah  profesi  bagi pegawai  negeri  sipil  (PNS)  dan  pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja (PPPK)  yang  bekerja  pada  instansi pemerintah.  PNS  merupakan  warga negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat tertentu,  diangkat  sebagai  pegawai ASN secara  tetap  oleh  pejabat  pembina kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan pemerintahan.  Sedangkan,  PPPK  adalah warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Dengan  demikian,  pengertian ASN adalah  semua  pegawai  pemerintah  baik yang  berstatus  sebagai  PNS  maupun PPPK.  Setiap  PNS  merupakan  ASN, namun  tidak  semua  ASN  adalah  PNS karena  bisa  jadi  berstatus  sebagai PPPK.  Fungsi,  Tugas,  dan  Peran  ASN Dalam UU No 5 tahun 2014, fungsi ASN adalah  sebagai  pelaksana  kebijakan publik,  pelayan  publik,  perekat  dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas ASN adalah  sebagai  berikut:  Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina  Kepegawaian  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Memberikan  pelayanan  publik  yang profesional  dan  berkualitas,  Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui  pelaksanaan  kebijakan  dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari  intervensi  politik,  serta  bersih  dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Apa hubungan ASN dengan Pemilu adalah terkait konsistensi menjaga netralitas  di  Pemilu  mendatang,  Badan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu menekankan  kepada  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  untuk  menjaga  netralitas selama masa Pemilu 2024. Mengharapkan ASN untuk tetap netral tanpa menunjukkan  keberpihakannya  dalam politik  praktis.  Meskipun  dalam  kondisi situasi politik yang memanas, ASN harus tetap  pada  kedudukan  profesional  dan tidak  memihak  pada  kontestan  politik yang  akan  bertanding  di  Pemilu  maupun Pemilihan,  juga  menegaskan  pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu. Sebab ASN merupakan professional yang mengabdikan  diri  kepada  negara.  Dalam peran  mereka  sebagai  seorang  pegawasi profesional, PNS memperlakukan politisi dan partai politik dengan setara dan tidak memihak. Bekerja secara independen atas dasar kepentingan negara dan masyarakat, serta  terlepas  dari  siklus  politik  praktis lima tahunan.
Alasan pegawai ASN harus bersikap netral  dalam  Pemilu,  dijelaskan  dalam
Pasal  2  UU  No  5  Tahun  2014  yang berbunyi:  “Setiap  pegawai  ASN  harus patuh  pada  asas  netralitas  dengan  tidak berpihak  dari  segala  bentuk  pengaruh manapun  dan  tidak  memihak  kepada kepentingan  tertentu”.  Kemudian,  dalam regulasi  tersebut  juga  dijelaskan,  bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh  partai  politik  dan  untuk menjamin  keutuhan,  kekompakan,  dan persatuan ASN,  serta  dapat  memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas  yang  dibebankan,  ASN  dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Aturan  ketentuan  netralitas ASN dalam  Pemilu  2024  yaitu  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun  2021  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  secara  jelas  mengatur ketentuan netralitas dalam Pemilu.
Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5  huruf  n,  yang  berbunyi:  PNS  dilarang memberikan  dukungan  kepada  calon Presiden/Wakil  Presiden,  calon  Kepala Daerah/Wakil  Kepala  Daerah,  calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  dengan  cara:  Ikut  kampanye; Menjadi  peserta  kampanye  dengan menggunakan  atribut  partai  atau  atribut PNS;  Sebagai  peserta  kampanye  dengan mengerahkan  PNS  lain;  Sebagai  peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;  Membuat  keputusan  dan/atau tindakan  yang  menguntungkan  atau merugikan  salah  satu  pasangan  calon sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa kampanye;  Mengadakan  kegiatan  yang
mengarah  kepada  keberpihakan  terhadap pasangan  calon  yang  menjadi  peserta pemilu  sebelum,  selama,  dan  sesudah masa  kampanye  meliputi  pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang  kepada  PNS  dalam  lingkungan unit  kerjanya,  anggota  keluarga,  dan masyarakat;  dan/atau  Memberikan  surat dukungan  disertai  fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk  atau  Surat  Keterangan  Tanda Penduduk.
Salah satu aturan yang wajib ditaati oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait posisinya di pemerintahan adalah bersikap netral  dalam  pemilihan  umum  (Pemilu). Aturan ASN harus netral dalam pemilu ini secara  jelas  tercantum  di  beberapa regulasi.  Kemudian,  apa  yang  dimaksud dengan  netralitas  ASN  dalam  pemilu? Netralitas  ASN  di  pemilu  maksudnya adalah  ASN  tidak  boleh  menunjukkan keberpihakan  pada  kandidat  atau  partai yang  menjadi  peserta  pemilihan  umum. Adapun yang dimaksud dengan ASN ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja (PPPK). Aturan ASN  harus  netral  dalam pemilu  tersebut  diatur  secara  tegas  di beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.
Netralitas  ASN  penting  untuk memastikan  tidak  ada  penggunaan fasilitas negara dalam upaya menyokong peserta  pemilu  tertentu.  Alasan  itu  juga mendasari  peraturan  yang  mewajibkan netralitas aparat negara lainnya di pemilu, seperti  anggota  TNI/POLRI,  pegawai Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  dan
E-ISSN: 2723-5572 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  Kewajiban  para  aparatur negara  tersebut  bersikap  netral  dalam pemilu  telah  secara  jelas  diatur  di  UU Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum  (UU  Pemilu)  serta  beberapa undang-undang  lainnya.  Sanksi  atas pelanggaran terhadap kewajiban netralitas dalam  pemilu  itu  bervariasi,  mulai  dari teguran,  hukuman  administratif,  hingga pemecatan.
Aturan  netralitas  ASN  dalam Pemilu tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan.  Salah  satu  yang menjadi pedoman adalah UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Hal ini sesuai dengan pasal 9  UU  ASN  5/2014  yang  menyebutkan bahwa  ASN  harus  bebas  dari  pengaruh dan  intervensi  politik.  Aturan  netralitas ASN  di  pemilu  juga  tertuang  dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  94 Tahun  2021  tentang  Disiplin  PNS.  PP tersebut  mengatur  bahwa  PNS  yang melanggar  kewajiban  netralitas  politik dan pemilu dapat dikenai sanksi disiplin. Selanjutnya, apa saja tindakan ASN yang dianggap sebagai pelanggaran netralitas di pemilu?  Berdasarkan  UU  ASN  5/2014, tindakan yang dianggap tidak netral bagi ASN  adalah  ikut  serta  dalam  politik praktis.  Itu  artinya  mereka  tidak  boleh bergabung  menjadi  anggota  maupun pengurus  partai  politik.  Tak  hanya  itu, politik praktis yang dimaksud dalam UU ASN  juga  bisa  diwujudkan  dalam beberapa  tindakan  yang  menunjukkan keberpihakan,  termasuk  ikut  kegiatan kampanye hingga menunjukkan
dukungan lewat unggahan media sosial.
Netralitas  ASN  dalam  pemilu diawasi  dengan  ketat  oleh  lembaga  yang berwenang,  yaitu  Bawaslu.  Jika  ASN terbukti  melakukan  pelanggaran  terkait netralitas  di  Pemilu,  Bawaslu  berhak untuk  melaporkan  atau  melakukan penindakan.  Mengapa ASN  harus  Netral dalam  Pemilu?  ASN  diharuskan  untuk netral  karena  statusnya  sebagai  pegawai pemerintah  yang  sangat  mengikat. Artinya, ASN diangkat agar menjalankan tanggung jawabnya kepada publik, bukan untuk  kepentingan  suatu  golongan  atau parpol  tertentu.  Jika  ASN  tidak  netral dalam  pemilu,  dikhawatirkan  terjadi adanya conflict  of  interest alias  konflik kepentingan  yang  merugikan  negara  dan masyarakat.
Pentingnya  sikap  ASN  agar  tidak berpihak  secara  politik  secara  jelas ditegaskan  dalam  UU  Aparatur  Sipil Negara. Pasal 2 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014  berisi  ketentuan  bahwa  salah  satu asas  dalam  kebijakan  dan  manajemen ASN adalah "Netralitas."   Netralitas ASN penting karena kualitas aparatur birokrasi tak  boleh  berubah  dalam  memberikan pelayanan publik walaupun pimpinannya berganti  karena  ada  mekanisme  pemilu. Selain itu, sikap netral juga wajib dimiliki oleh  ASN  karena  mereka  bertugas memberikan  pelayanan  publik  secara langsung  kepada  masyarakat.  Netralitas penting  agar  ASN  tidak  memobilisasi warga  maupun  aset  negara  untuk mendukung kelompok politik tertentu.
Bekerja  secara  independen  atas dasar kepentingan negara dan masyarakat, serta  terlepas  dari  siklus  politik  praktis
lima tahunan. Alasan pegawai ASN harus bersikap  netral  dalam  Pemilu  2024 dijelaskan  dengan  terang  dalam  Pasal  2
UU  No  5  Tahun  2014  yang  berbunyi: “Setiap  pegawai  ASN  harus  patuh  pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala  bentuk  pengaruh  manapun  dan tidak  memihak  kepada  kepentingan tertentu”.  Kemudian,  dalam  regulasi tersebut  juga  dijelaskan,  bahwa  dalam upaya  menjaga  netralitas  ASN  dari pengaruh  partai  politik  dan  untuk menjamin  keutuhan,  kekompakan,  dan persatuan ASN,  serta  dapat  memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas  yang  dibebankan,  ASN  dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.  Aturan  ketentuan  ntralitas  ASN dalam Pemilu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun  2021  tentang  Disiplin  Pegawai
Negeri  Sipil  secara  jelas  mengatur ketentuan netralitas dalam Pemilu.
Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5  huruf  n,  yang  berbunyi:  PNS  dilarang memberikan  dukungan  kepada  calon Presiden/Wakil  Presiden,  calon  Kepala Daerah/Wakil  Kepala  Daerah,  calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  dengan  cara:  Ikut  kampanye; Menjadi  peserta  kampanye  dengan menggunakan  atribut  partai  atau  atribut PNS;  Sebagai  peserta  kampanye  dengan mengerahkan  PNS  lain;  Sebagai  peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;  Membuat  keputusan  dan/atau tindakan  yang  menguntungkan  atau
merugikan  salah  satu  pasangan  calon sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa kampanye;  Mengadakan  kegiatan  yang mengarah  kepada  keberpihakan  terhadap pasangan  calon  yang  menjadi  peserta pemilu  sebelum,  selama,  dan  sesudah masa  kampanye  meliputi  pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang  kepada  PNS  dalam  lingkungan unit  kerjanya,  anggota  keluarga,  dan masyarakat;  dan/atau;  Memberikan  surat dukungan  disertai  fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk  atau  Surat  Keterangan  Tanda Penduduk.
(https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwi l-rsk/baca-artikel/16769/Pentingnya- Netralitas-Pegawai-ASN-Menjaga- Persatuan-dan-Kesatuan-untuk-Pemilu- Damai.html#:~:text=Sesuai%20dengan% 20Pasal%209%20UU,pemilu%20untuk% 20menyalurkan%20hak%20pilihnya).

## PENUTUP

## 1. Simpulan
a. Konsep  birokrasi  yang  netral  dan bebas  dari  intervensi  politik hendaknya berdasarkan pada kualifikasi Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan
Sistem  Merit,  yang  berdasarkan pada  kualifkasi,  kompetensi,  dan kinerja  secara  adil  dan  wajar dengan  tanpa  membedakan  latar belakang  poltik,  ras,  warna  kulit, agama,  asal-  usul,  jenis  kelamin, status  pernikahan,  umum,  atau kondisi kecacatan.
b. Pengaturah Netralitas ASN dalam Pemilu diatur dalam UU Nomor 5
Tahun  2014  ,  dimana ASN wajib
menjaga netralitasnya dengan cara terbebas  dari  pengaruh  maupun intervensi  semua  golongan  dan partai  politik.  Meskipun  harus netral,  PNS  boleh  ikut  pemilu untuk menyalurkan hak pilihnya.
2. Saran Adapun saran yang dapat disampaikan antara lain: a. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Netralitas: Penting untuk terus  meningkatkan  kesadaran  ASN tentang  pentingnya  netralitas  dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ini bisa  dilakukan  melalui  pelatihan, seminar,  atau  program  pendidikan khusus  tentang  netralitas  dan  etika birokrasi.
b. Penguatan Sistem Merit: Sistem merit harus diperkuat dan diterapkan secara konsisten  dalam  pengelolaan  ASN. Ini  berarti  memastikan  promosi, penghargaan, dan penugasan didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan pada pertimbangan politik atau faktor non- kinerja.
c. Penegakan Hukum dan Sanksi : Perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap  pelanggaran  netralitas  oleh ASN.  Sanksi  yang  jelas  dan  tegas harus diterapkan terhadap ASN yang terlibat  dalam  intervensi  politik  atau pelanggaran netralitas lainnya.
d. Transparansi dan Pengawasan : Penting  untuk  memastikan  adanya transparansi dalam proses
rekruitmen,  promosi,  dan  penugasan ASN,  serta  memperkuat  mekanisme
pengawasan  internal  dan  eksternal untuk mencegah praktik-praktik yang tidak netral.
e. Pengembangan  Kode  Etik  ASN : Perlu  adanya  pengembangan  dan penerapan  kode  etik  yang  jelas  dan komprehensif  bagi  ASN,  yang menegaskan  pentingnya  netralitas dan  larangan  terhadap  intervensi politik  dalam  menjalankan  tugas- tugas mereka.
f. Penguatan  Kesadaran  Politik  Netral : Selain  kesadaran  netralitas,  penting juga untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang pentingnya netralitas  politik  dalam  menjaga integritas  dan  profesionalisme  ASN serta kualitas pelayanan publik yang merata dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdhy  Walid  Siagian,  Fadhillah Arinny,
Mareta Puri Nur Ayu Ningsih,Trisna  Septyan  Putri, 2024, asas netralitas pada penyelenggaraan pemilihan umum
Tahun  2024  bagi  aparatur  sipil negara, Civil Service Vol.16 No. 2, November 2022.
Anak  Agung  Adi  Lestari,  2020, pengaturan birokrasi aparatur sipil negara Yang netral dan bebas dari intervensi  Politik, Jurnal  Kertha Semaya, Vol. 8 No. 12 Tahun 2020, hlm. 1918-1927
Beni Ahmad Saebani, Perspektif Perubahan  Sosial ,  (Bandung: Pustaka Setia, 2016) hlm. 157 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil -rsk/baca- artikel/16769/Pentingnya-
Netralitas-Pegawai-ASN- Menjaga-Persatuan-dan- Kesatuan-untuk-Pemilu- Damai.html#:~:text=Sesuai%20d engan%20Pasal%209%20UU,pe milu%20untuk%20menyalurkan %20hak%20pilihnya.
Jayanti,  N.  P.  (2019).  Netralitas  Peran Aparatur  Sipil  Negara  dalam Kebijakan  PUblik  dan  Pemilihan Umum.
Miftah  Thoha, Birokrasi  dan  Politik  di Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 168
P.  Anthonius Sitepu, Teori-Teori Politik , (Yogyakarta:  Graha  ilmu,  2012), hlm 136.
Robbins,  Stephen  P., Teori  Organisasi  : Struktur , Desain,  dan  Aplikasi ,
Edisi  Ketiga, Alih    Bahasa  Jusuf Udaya, Arcan, Jakarta, 1994. Widjaja, A.W, Administrasi Kepegawaian ,  Rajawali,  Jakarta, 1986, hal. 15.
Yaya  Mulyana  Aziz, Dinamika  Sistem Politik  di  Indonesia ,  (Bandung: Pustaka Setia, 2016) hlm 125.