## AKIBAT HUKUM PENCAIRAN KREDIT YANG DIDASARKAN PADA COVERNOTE NOTARIS

## Silvia Anggraini Yusmi
Magang Di Kantor Notaris/PPAT ZUL FADLI, S.H., M.Kn Email: anggrainiyusmis@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  akibat  hukum pencairan  kredit  yang  didasarkan  pada  covernote  notaris.  Tipe  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan  kasus.  Hasil  dari  penelitian Covernote yang  dibuat  atas  dasar kesepakatan  Notaris  dan  Bank  dalam  pencairan  kredit  adalah  sah,  namun  hanya berkedudukan  sebagai  surat keterangan  dari notaris dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak ada kewenangan Notaris dalam pembuatan suatu Covernote. Akibat  hukum  pencairan  kredit  yang  didasarkan  pada covernote Notaris  adalah apabila  tidak  dapat  diselesaikan  pengurusan  hak  tanggungan  sesuai  dengan covernote yang  dibuat  oleh  Notaris,  maka  berakibat  objek  jaminan  dalam perjanjian  hak  tanggungan  tidak  dapat  dieksekusi  langsung  atau  perjanjian  hak tanggungan  batal  demi  hukum  sedangkan  perjanjian  kreditnya  belum  berakhir.
Covernote Notaris  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  untuk  memberikan perlindungan  hukum  bagi  bank  selaku  kreditur  dalam  perjanjian  kredit  apabila terjadi  wanprestasi  pada  saat  proses  pembebanan  hak  jaminan.  Notaris  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  atas  kesalahannya  jika  dalam  penerbitan covernote tersebut  terdapat  unsur  yang  memuat  keterangan  yang  tidak  benar terhadap isi covernote tersebut.
Kata Kunci: Covernote, Notaris, Perbankan

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  and  analyze  the  legal  consequences  of credit disbursement based on covernote notaris. This type of research used in this study  is  normative  juridical  research  using  the  law  approach,  conceptual approach,  and  case  approach.  The  results  of  Covernote's  research  made  on  the basis of an agreement  between the Notary and the Bank in disbursing  credit are valid, but only have a position  as a statement from the notary and have no legal power because there is no Notary's authority in making a Government. The legal consequence  of  credit  disbursement  based  on  Notary  covernote  is  that  if  the
management  of  mortgage  rights  cannot  be  completed  in  accordance  with  the covernote  made  by  the  Notary  Public,  the  object  of  collateral  in  the  mortgage agreement cannot be executed immediately or the mortgage agreement is null and void  while  the  credit  agreement  has  not  yet  ended.  Covernote  Notary  does  not have the legal power to  provide legal  protection  for banks as creditors in  credit agreements  in  the  event  of  defaults  during  the  process  of  assigning  collateral rights.  The  notary  can  be  held  liable  for  his  mistakes  if  in  the  issuance  of  the covernote  there  are  elements  which  contain  incorrect  information  about  the contents of the covernote.
Keywords: Covernote, Notary, Banking

## LATAR BELAKANG
Keberhasilan  pembangunan  nasional  dalam  bidang  ekonomi  dapat  dilihat dengan  cara  meningkatkan  produksi  nasional,  menjaga  stabilitas  ekonomi, membuka  kesempatan  kerja,  mengusahakan  kenaikan  pendapatan  nasional, mampu menjaga neraca pembayaran luar negeri agar tidak defisit dan pemerataan distribusi  pendapatan.  Bank  memiliki  peran  penting  untuk  mendukung  jalannya pembangunan  dan  menjaga  kestabilan  ekonomi  bagi  negara  terkait  dengan fungsinya  sebagai  sebuah  lembaga  yang  bertugas  menghimpun  dana  yang kemudian  menyalurkan  dana  yang  berasal  dari  masyarakat  tersebut  dengan  cara yang efektif serta efisien.
Pasal  1  angka  11  UU  Perbankan  disebutkan  bahwa  “Kredit  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” “Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada  umumnya  digunakan  kriteria    5C’s  Principles,  yakni Character (watak),
Capacity (kemampuan), Capital (modal), condition  of  economy (kondisi perekonomian), Collateral (Jaminan atau Agunan).” 1 Perjanjian kredit merupakan perjanjian  pokok (perjanjian  utama)  yang  harus  dilaksanakan  ketika  kedua  belah pihak  yaitu  debitur  dan  kreditur  telah  sepakat  untuk  memberikan  dan menggunakan  fasilitas  kredit  yang  disediakan  oleh  bank.  Pada  perjanjian  kredit biasanya  disertakan  pula  adanya  jaminan  kebendaan  tersebut  yang  harus dibuatkan  dalam  suatu  perjanjian  jaminan  yang  memiliki  hak  kebendaan  dan bersifat assecoir (tambahan).  “Agunan  dalam  pemberian  kredit  merupakan
1 Sentosa  Sembiring,  2000,  Hukum  Perbankan,  CV.  Mandar  Maju,  Bandung,  hlm.  68- 69.
perjanjian  tambahan  dalam  arti,  bila  debitur  tidak  mampu  melunasi  utangnya, maka agunan tersebut akan dilelang untuk melunasi utang-utang tersebut.” 2
Perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur dengan kreditur adalah perjanjian pokok yang  menyangkut  hutang-piutang,  dimana  kreditur  selaku  pihak  yang  berpiutang sedangkan  debitur  selaku  pihak  yang  berhutang,  dan  untuk  lebih  mengikat perbuatan hukum antara para pihak biasanya dibuatkan perjanjian secara autentik oleh Notaris. 3
Keberadaan  Notaris  di  Indonesia  saat  ini  semakin  dibutuhkan  oleh masyarakat,  terutama  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  hukum  yang  bersifat hukum privat (perdata).  Pekerjaan  Notaris  merupakan  pekerjaan  yang  melayani jasa  akan  kebutuhan  masyarakat  yang  melakukan  suatu  perbuatan  hukum, perjanjian  atau  suatu  penetapan  yang  diharuskan  oleh  undang-undang  atau  yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Selain akta-akta yang dibuat oleh Notaris  terdapat  surat  yang  menjadi  objek  penelitian  ini  yaitu  berupa covernote yang umum diterbitkan oleh Notaris terkait permintaan untuk peminjaman kredit kepada lembaga perbankan.
Covernote adalah  sebuah  surat  yang  isinya  merupakan  keterangan  yang dibuat  oleh  seorang  Notaris  dimana covernote tersebut  dibuat  oleh  Notaris  pada saat  telah  terjadi  perjanjian  kredit  dengan  tujuan  untuk  menjadikan  perjanjian yang  mengikat  agunan  atau  jaminan  dari  sebuah  perjanjian  kredit  yang dikeluarkan  bank.  Bank  dalam  hal  ini  bertindak  selaku  kreditor  atau  pemberi kredit. Covernote sangat  dibutuhkan  oleh  kreditur  selaku  pihak  yang  pemberi pinjaman  (berpiutang),  karena  memuat  kesanggupan  dari  Notaris  dalam menjalankan  isi  dari covernote tersebut.  Tanpa  adanya covernote, pihak  bank (kreditur) belum bisa untuk mencairkan dana atau fasilitas kredit kepada debitur. Notaris mengeluarkan covernote karena Notaris belum tuntas menyelesaikan  pekerjaannya  dalam  kaitannya  dengan  tugas  dan  kewenangannya untuk  menerbitkan  akta  otentik.  “Dalam  permohonan  perjanjian  kredit,  apabila persyaratan  untuk  kelengkapan  permohonan  pengajuan  kredit  belum  lengkap secara  keseluruhan,  seperti  mengenai  dokumen  penjaminan.” 4 isi covernote tersebut memuat mengenai telah ditandatanganinya perjanjian kredit, antara pihak debitur dengan kreditur, telah diserahkannya jaminan sebagai agunan oleh debitur kepada kreditur, telah ditandatanganinya akta pemberian hak tanggungan, namun semuanya  itu  masih  dalam  proses  oleh  Notaris.  “Kondisi  ini  disebabkan  tanah
2 Ibid, hlm 69.
3 I  Dewa  Made  Dwi  Sanjaya,  2017,  ‘Tanggung  Jawab  Hukum  Notaris    Terhadap Penerbitan Covernote  Dalam Pemberian Kredit’, Riau Law Jurnal , Vol 1, hlm. 182.
4 Bonny Oktafian, Ridwan, and Achmad Syarifuddin, 2019, ‘Legalisasi Perjanjian Kredit Oleh  Notaris    Yang  Berbeda  Dengan  Notaris    Pembuat  Covernote  , Repertorium  Jurnal  Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol 8, hlm 84.
sebagai  objek  jaminan  belum  mempunyai  bukti  kepemilikan  yang  sah,  belum didaftarkan  sehingga  belum  bisa  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  dalam  bentuk hak tanggungan.” 5
Kondisi  kekosongan  norma (vacum  of  norm) ini  menyebabkan  ketiga unsur  tersebut  tidak  mendapat  kepastian  hukum  dari  pada  kekuatan  hukum Covernote tersebut  dan  begitu  vitalnya  peran covernote dalam  dunia  perbankan sehingga perlu atas suatu kepastian  hukum  mengenai kekuatan hukum covernote karena  pengaturan covernote tidak  ada  didalam  UU  Jabatan  Notaris    maupun Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pembuatan  Akta Tanah.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  dapat  dirumuskan  masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  keabsahan covernote yang  dibuat  berdasarkan  kesepakatan para pihak dalam pencairan kredit perbankan ?
2. Bagaimana  akibat  hukum  pencairan  kredit  yang  didasarkan  pada covernote Notaris?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  ialah  jenis  peneliitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  penelitian  pendekatan  undang-undang,  pendekatan konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Bahan  hukum  yang  digunakan  ialah  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## PEMBAHASAN
Keabsahan Covernote Yang  Dibuat  Berdasarkan  Kesepakatan  Para  Pihak Dalam Pencairan Kredit Perbankan
Salah  satu  bisnis  utama  perbankan  yaitu  kredit,  karena  dari  kredit  bank mendapatkan keuntungan yang besar baik keuntungan dari kegiatan menghimpun dana  masyarakat  lalu  menyalurkan  kepada  masyarakat  yamg  memerlukannya untuk  modal  usaha  dan  bisnis  dari  berbagai  biaya  yang  menyertai  pemberian kredit.  Cakupan  dari  kredit  yang  merupakan  suatu  bidang  usaha  dari  perbankan sangat luas serta membutuhkan profesionalisme serta integritas moral yang tinggi. Arti utama dari pengertian kredit itu sendiri adalah kepercayaan.
Bank  selaku  kreditur  mencairkan  fasilitas  kredit  setelah  nasabah  selaku debitur  telah  melengkapi  semua  persyaratan  pengajuan  permohonan  kredit,
5 Ibid, hal 85.
sehingga bank memiliki rasa kepercayaan terhadap debitur, bahwa debitur mampu membayar kembali pinjamannya. Untuk nilai jaminan yang dijadikan agunan oleh debitur,  bank  juga  membutuhkan  bahwa  nilai  jaminan  dan  objek  yang  dijadikan jaminan  harus  mempunyai  nilai  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  jumlah pinjaman.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  untuk  menjamin  jika  debitur  tidak mampu  untuk  melunasi  hutangnya,  maka  bank  dalam  pencairan  objek  jaminan tetap dapat mengambil jumlah piutangnya dari jaminan tersebut.
Calon  nasabah  yang  menginginkan  dana  atau  uang  dari  Bank  oleh  karena persyaratan Bank akan mencairkan kredit ketika ada hak agunan yang dijaminkan (Pasal  8  Undang-Undang  Hak  Tanggungan),  calon  debitur  bersama-sama  ke Notaris    untuk  dibuatkan  SKMHT,  dengan  pihak  Bank  kemudian  calon  debitur memberikan  kuasa  kepada  Bank  melalui  SKMHT  melalui  surat  yang  dibuat Notaris.  Dalam  praktik  lapangan  biasanya  Bank  kreditur  yang  melakukan pendaftaran  APHT  ke  Badan  Pertanahan  untuk  kemudian  dikeluarkan  sertifikat hak tanggungan yang dapat dijadikan jaminan dan Bank memiliki kekuatan untuk mengakui  objek  jaminan  jika  debitur  pemberi  hak  tanggungan  tidak  memenuhi kewajiban pembayaran utamanya. 6
Munculnya covernote ini  pada  saat  proses  sertifikat  hak  tanggungan  dan Notaris  membuatkan  covernote  agar  bank  percaya  bahwa  proses  penerbitan  hak tanggungan pasti akan diselesaikan oleh Notaris. Dengan adanya covernote yang dibuat  oleh  Notaris  sebagai  surat  keterangan  bahwa  sertifikat  hak  tanggungan sedang  dalam  proses  dan  dengan  covernote,  bank  selaku  kreditur  dapat mencairkan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur.
Notaris  sebagai  rekanan  pihak  bank  akan  diminta  oleh  bank  untuk membuatkan  perjanjian  kredit  dalam  bentuk  akta  otentik  yang  kemudian  diikuti dengan dibuatnya akta pengikatan jaminan sertifikat hak milik dari debitur, karena debitur  meminjam  uang  kepada  kreditur  sebagaimana  yang  telah  disepakati  oleh bank selaku kreditur dan debitur. Pihak perbankan yang akan mencairkan fasilitas kredit  kepada  debitur  sepenuhnya  mempercayakan  proses  pengikatan  jaminan sertifikat  hak  milik  debitur  dari  awal  sampai  dengan  selesai  dan  telah  ada  bukti pengikatan  pengikatan  hak  tanggungan  yang  telah  didaftarkan  ke  Badan Pertanahan Nasional dan sertifikat tersebut sampai ke tangan pihak bank.
Pengikatan  jaminan  sertifikat hak  milik  membutuhkan proses  yang cukup lama  dan  tadi  tidak  dapat  langsung  selesai  bersamaan  dengan  selesainya  dan ditandatanganinya  perjanjian  kredit.  Untuk  keperluan  pihak  perbankan  dalam memberikan  dan  mencairkan  fasilitas  kredit  kepada  debitur,  maka  dari  itu  pihak bank  meminta  kepada  Notaris  untuk  dibuatkan  surat  keterangan  atau  yang  biasa
6 Andri Firdaus, Wawancara Staff Bagian Kredit Bank Jambi.
disebut covernote yang  isi  dari  surat  tersebut  adalah  menerangkan  bahwa  proses pemasangan hak tanggungan sedang berjalan dan surat ketarangan dibuat Notaris tersebut  dapat  dipergunakan  sebagaimana  mestinya.  Dengan  adanya covernote yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  tersebut,  maka  pihak  perbankan  dapat mempercayakan kepada Notaris dan pihak bank dapat menyalurkan fasilitas kredit kepada debitur sesegera mungkin.
Fungsi  yang  diperlukan  dari covernote merupakan  hal  yang  harus  digaris bawahi dalam praktik Notaris membuat covernote dalam dalam dunia perbankan.
Dalam  pencairan  fasilitas  kredit  perbankan  kepada  nasabah, covernote memiliki nilai ekonomis. Covernote digolongkan dalam sumber hukum formil yaitu sumber hukum  yang  berdasarkan  kebiasaan.  Kebiasaan  merupakan  apa  yang  dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang dan terus menerus. Penggunaan covernote itu dilakukan  secara  berulang-ulang  dan  terus  menerus  dilakukan  yang  kemudian diterima  oleh  masyarakat,  maka covernote telah  menjadi  kebiasaan  dalam masyarakat. Mohammad Sigit Gunawan menyebutkan pula bahwa:
Surat  keterangan  Notaris  sendiri  tidak  memiliki  landasan  hukum  normative, melainkan  hanya  berlandaskan  pada  hukum  kebiasaan.  Peran covernote adalah untuk  meyakinkan  pihak  bank  bahwa  calon  debitor  akan  segera  menyelesaikan persyaratan,  melunasi  dokumen  syarat,  serta  menyelesaikan  segala  hal  yang terkait  dengan  benda  yang  menjadi  objek  agunan.  Pihak  bank  percaya  bahwa dengan  keluarnya  surat  ini  pihak  debitor  akan  menyelesaikan  kewajibannya segera. Namun di luar daripada itu, bagi debitor, surat ini bertindak sebagai surat yang  mempermudah proses pencairan dana pinjaman. Melalui  surat  ini keduanya tidak  mendapat  kerugian  satu  dengan  yang  lain  dengan  catatan,  keduanya  tidak mencederai isi surat keterangan tersebut. 7
Menurut  Teori  kepastian  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Utrecht,  bahwa adanya  aturan  yang  bersifat  umum  membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. 8 Berdasarkan teori tersebut, Notaris dalam mengeluarkan covernote sebagai  dasar  dari  pencairan  fasilitas  kredit  perbankan harus  berhati-hati  karena  tidak  adanya  aturan  mengenai  covernote.  Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dwi  Wahyu  Juliyanto  menunjukan  bahwa problematika  dari covernote tersebut  yaitu  “tidak  ada  satu  pasalpun  dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  dapat  ditafsirkan  sebagai  kewenangan Notaris  untuk  mengeluarkan  surat  keterangan  yang  disebut  sebagai covernote
7 Mohammad  Sigit  Gunawan,  2018,  ‘Peran  Dan  Fungsi  Covernote  Notaris    Pada Peralihan Kredit (Take Over) Pada Bank’, Jurnal Ilmiah Indonesia , hlm, 84-85.
8 Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 23
menjadi problematika tersendiri.” 9
Covernote bukan  akta  otentik  walaupun covernote dibuat  oleh  Notaris sebagai  pejabat  umum,  tapi  covernote  hanya  merupakan  surat  keterangan  biasa yang  isinya  menyatakan  mengenai  kesanggupan  Notaris  dalam  menyelesaikan pekerjaannyaterkait dengan proses penyelesaian sertifikat hak tanggungan. Dalam proses  pembuatan  penggunaan covernote melibatkan  Notaris  dan  Kreditur.  Bank dalam  hal  ini  sebagai  kreditur  yang  bergerak  dalam  bidang  jasa  keuangan  yang mempunyai  peran  menghimpun  dan  dari  masyarakat  kemudian  menyalurkannya kembali kepada  masyarakat dalam  bentuk  jasa  fasilitas kredit. Artinya dalam  hal ini Notaris dan Bank sepakat  mengenai penerbitan covernote oleh Notaris dalam pencairan kredit.
Covernote muncul  karena  pada  prakteknya  sangat  dibutuhkan  oleh  pihak perbankan dan covernote hanya mengikat Notaris apabila Notaris mengakui tanda tangan  yang  ada  pada  covernote  tersebut. Covernote bukan  bukti  jaminan . Covernote Notaris  hanya    berlaku    sebagai    keterangan  bahwa  telah  terjadi perjanjian  kredit  dan  pengikatan  jaminan. Covernote dalam  dunia  perbankan hanyalah  surat  keterangan  biasa  yang  dibuat  oleh  Notaris  yang  isinya menerangkan  bahwa  masih  terjadi  proses  yang  masih  harus  diselesaikan  oleh Notaris  sampai  dengan  pengikatan  hak  tanggungan  selesai. Covernote bukanlah kelengkapan  berkas,  hanya  sebagai  pegangan  bank  bahwa  ternyata  benar  berkas tersebut  masih  dalam  proses,  asas  kepercayaan  sangat  penting  bagi  bank  dan Notaris yang mengeluarkan covernote.
Fungsi covernote yang  dikeluarkan  oleh  Notaris dalam  hal  pencairan kredit  oleh  bank  sebagai  kreditur  kepada  debitur  yaitu  hanya  sebagai  pegangan bank. Sebagai produk hukum Notaris, covernote tidak  memiliki kekuatan  hukum apapun,  karena  covernote  hanyalah  surat  biasa  yang  isinya  menerangkan  bahwa Notaris  belum  menyelessaikan  pekerjaannya  atau  pekerjaannya  terkait  dengan pross pengikatan jaminan masih dalam prooses. Covernote bukan akta otentik dan juga bukan akta di bawah tangan. Tidak ada  yang mengatur kewenangan Notaris dalam  pembuatan covernote ,  walaupun Covernote dibuat  oleh  yaitu  Notaris.
Covernote hanyalah suatu kebiasaan yang terjadi dalam praktek Notaris terutama dalam kaitannya dengan dunia perbankan.
Akibat Hukum Pencairan Kredit Yang Didasarkan Pada Covernote Notaris Bank dan debitur yang membuat perjanjian kredit dengan mempergunakan jaminan  pada  umumnya  akan  diikat  dengan  akta  Notaris  yang  kemudian  akan diproses pembebanan jaminan. Notaris akan mengeluarkan covernote kapada bank
9 Dwi  Wahyu  Juliyanto  dan  Moch  Najib  Imanullah,  2018,  ‘Problematika  Covernote Notaris    Sebagai  Pegangan  Bank  Untuk  Media  Realisasi  Pembiayaan  /  Kredit  Dalam  Dunia Perbankan’, Repertorium Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Keprdataan Dan Kenotariatan, hlm, 61.
selaku  pihak  yang  berpiutang,  karena  proses  pembebanan  jaminan  yang  belum selesai  dilakukan.  Notaris  menyatakan  dalam  covernote  tersebut  bahwa  sanggup membantu  bank  dan  calon  debitur  yang  akan  mengajukan  permohonan  kredit untuk  melengkapi  syarat  dari  pencairan  kredit  dalam  proses  perjanjian  kredit, pendafataran  hak  atas  tanah  sampai  dengan  selesainya  pembuatan  sertifikat  hak tanggungan.
Selama  prestasi  dalam  perjanjian  kredit  yang  dijaminkan  dengan  Hak Tanggungan  dipenuhi  dengan  baik  oleh  debitor,  maka  Hak  Tanggungan  sebagai hak  jaminan  tidak  kelihatan  fungsinya.  Hak  Tanggungan  baru  berfungsi  apabila debitur  cedera  janji  (wanprestasi). 10 Akibat  hukum  tidak  selesainya  pengurusan pendaftaran  hak  tanggungan  memiliki  beberapa  akibat  hukum  karena  dapat diketahui  bahwa  tidak  selesainya  pendaftaran  hak  tanggungan  terdapat  beberapa masalah hukum yang dapat terjadi. Akibat hukum terhadap para pihak yang tidak menyelesaikan  pengurusan  hak  tanggungan  sesuai  dengan  keterangan  yang dituangkan  dalam covernote yang  dibuat  oleh  Notaris  masih  berlanjut.  Dapat diketahui bahwa perjanjian hak tanggungan merupakan perjanjian tambahan, jika perjanjian  tambahan  batal,  tidak  mengakibatkan  perjanjian  utamnya  yaitu perjanjian  kredit  batal.  Jika  para  pihak  tidak  dalam  perjanjian  kredit  tidak menyelesaikan proses pendaftaran  hak tanggungan sebagaimana  yang disebutkan dalam covernote, maka akan menimbulkan akibat hukum.
Berdasarkan  Pasal  1381  KUHPerdata  dapat  dipahami  bahwa  perjanjian kredit  tidak  akan  berakhir  apabila  serjanjian  tambahannya  berakhir.  Proses penyelesaian  pendaftaraan  hak  tanggungan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  sesuai keterangan covernote yang  dibuat  oleh  Notaris  bukan  merupakan  suatu  syarat berakhirnya  perjanjian  yang  diatur  berdasarkan  Pasal  1381  KUHPerdata. Berdasarkan  Pasal  1381  KUHPerdata  bahwa  proses  penyelesaian  pendaftaraan hak  tanggungan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  sesuai  keterangan covernote yang dibuat oleh Notaris yang dapat dijadikan sebagai sebab batalnya perjanjian kredit, apabila  penyelesaian  pendaftaran  hak  tanggungan  tidak  dapat  diselesaikan dijadikan  sebagai  suatu  syarat  batalnya  perjanjian  yang  diatur  dalam  perjanjian kredit  antara  debitur  dan  kreditur  maka  berdasarkan  hal  tersebut  dapat  saja kreditur untuk membatalkan suatu perjanjian.
Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata, berlakunya syarat batal dalam suatu peristiwa  hukum  bahwa tidak  mengakibatkan secara langsung perjanjian tersebut berakhir,  akan  tetapi  dalam  pembatalannya  harus  dimintakan  kepada  pengadilan. Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  tidak  dapat  diselesaikannya pengurusan  hak  tanggungan  dimana  tidak  sesuai  dengan covernote yang  dibuat
10 Novy  Dyah  Rahmanti,  2020,  ‘Ada  Apa  Dengan  SKMHT?’, Recital  Review, Vol  2.1, hlm. 59.
oleh Notaris, jika bank selaku kreditur ingin membatalkan suatu perjanjian kredit tersebut  sehingga  berlakunya  suatu  syarat  batal  dalam  perjanjian  tetap  harus dimintakan  pembatalannya melalui  penetapan  pengadilan.  Pasal  1265 KUHPerdata,  akibat  hukum  berlakunya  suatu  syarat  batal  akan  menghapuskan perikatan dan seolah-olah dari awal tidak ada perikatan. Dengan berlakunya syarat batal  maka  kreditur  wajib  mengembalikan  apa  yang  telah  diterimanya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap para pihak debitur apabila tidak dapat diselesaikan pengurusan hak tanggungan sesuai dengan covernote yang dibuat oleh Notaris sehingga menyebabkanya terpenuhinya syarat batalnya  suatu  perjanjian,  maka  berakibat  pihak  debitur  mengembalikan  uang hasil pencairan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur.
Akibat  hukum  apabila  tidak  dapat  diselesaikan  pengurusan  hak tanggungan  sesuai  dengan covernote yang  dibuat  oleh  Notaris  jika  perjanjian kredit  tersebut  dapat  dibatalkan  oleh  Bank  selaku  kreditur  maka  debitur  wajib mengembalikan  uang  hasil  pencairan  fasilitas  kredit  yang  diberikan  kepada debitur.  Kemudian  jika  perjanjian  kredit  tidak  dibatalkan  oleh  bank  maka perjanjian  kredit  tetap  sah  sehingga  debitur  tetap  wajib  memenuhi  prestasi  yang diperjanjikan  dalam  suatu  perjanjian  kredit  sepertinya  halnya  hutang  pokok, bunga dan lain-lain. Tidak selesainya pengurusan hak tanggungan hanya berakibat objek  jaminan  dalam  perjanjian  hak  tanggungan  tidak  dapat  dieksekusi  langsung atau perjanjian hak tanggungan batal demi hukum sedangkan perjanjian kreditnya belum berakhir.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dewi  Rachmayani  dan  Agus Suwandono menunjukan  bahwa  “penggunaan covernote notaris dalam perjanjian kredit dapat menyebabkan kerugian bank manakala terjadi wanprestasi sedangkan proses pengikatan hak tanggungan belum selesai.” 11 Penggunaan  Covernote  juga tidak  dapat  menjamin  bahwa  tidak  akan  terjadi  permasalahan  apabila Notaris/PPAT belum bisa menyelesaikan proses pensertifikatan dan terjadi kredit macet,  pihak  perbankan  tidak  dapat  mengeksekusi  jaminan,  karena  proses pendaftaran hak tanggungan belum selesai sehingga berakibat hukum pihak bank selaku  kreditur  yang  akan  dirugikan.  Maka  dari  hal  itu,  jika  suatu  saat  nanti covernote dijadikan alat bukti di pengadilan, covernote hanya  memiliki kekuatan sebagai  surat  biasa,  bukti  permulaan  atau  alat  bukti  tambahan  yang  penilaiannya diserahkan kepadda hakim.
Covernote Notaris/PPAT  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  bank  selaku  kreditur  dalam  perjanjian kredit  apabila  terjadi  wanprestasi  oelh  debitur  pada  saat  proses  pembebanan
11 Dewi  Rachmayani  dan  Agus  Suwandono,  2017,  ‘Notaris    Dalam  Perjanjian  Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan’, Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, Vol 1, hlm 73
jaminan.  Akibat  hukum  dari  penggunaan  covernote  yang  dijadikan  dasar pencairan  kredit  oleh  bank  yaitu  tidak  adanya  perlindungan  hukum  bagi  bank dalam  perjanjian  kredit  dalam  hal  terjadinya  wanprestasi  sebelum  terbitnya  hak tanggungan.  Bank  hanya  berkedudukan  hanya  sebagai  kreditur  konkuren  bukan kreditur preferen. Perlindungan hukum bagi bank didasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.  Penyelesaian  kredit  dapat  diselesaikan  melalui  litigasi  melalui gugatan wanprestasi maupun gugatan kepailitan, atau melalui non litigasi.
Pelayanan hukum yang diberikan Notaris kepada masyarakat adalah tugas dari  jabatan  Notaris  yang  merupakan  jabatan  yang  dipercaya  dalam  hal melaksanakan  profesinya  sebagai  Notaris.  Alat  bukti  otentik  sangat  diperlukan untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum,  ketertiban  hukum,  serta perlindungan hukum, maka dari itu di perlukan adanya alat bukti otentik. Notaris merupakan  pejabat  yang  menjalankan  profesinya  dan  diberi  kewenangan membuat  akta  otentik  yang  menyangkut  tentang  suatu  keadaan,  suatu  peristiwa, atau  penyelenggaraan  perbuatan  hukum  melalui  jabatan  tertentu  yang  bertujuan untuk  memberikan pelayanan  hukum  bagi  masyarakat. Tidak  ada  yang  melarang penggunaan covernote notaris  dalam  perjanjian  kredit.  Namun  dalam  hal penerbitan covernote ,  Notaris  harus  berhati-hati  dalam  memeriksa  kebenaran dokumen  yang  menjadi  syarat  dalam  perjanjian  kredit.  Notaris  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  atas  kesalahannya  jika  dalam  penerbitan covernote tersebut terdapat  unsur  yang  memuat  keterangan  yang  tidak  benar  atau  pemalsuan keterangan  terhadap  isi covernote tersebut.  Tanggung  jawab  Notaris  dalam menerbitkan covernote yang  menjadi  dasar  pencairan  kredit  perbankan  adalah Notaris  bertanggung  jawab  penuh  atas  isi  dari covernote yang  diterbitkannya. Bank  selaku  kreditur  memgang covernote sebagai  bukti  bahwa  dokumen- dokumen  yang  terkait  dengan  pencairan  fasilitas  kredit  perbankan  sedang  dalam pengurusan oleh Notaris sehingga bank atas dasar covernote tersebut dapat segera mencairkan dana dari fasiltas kredit yang dimohonkan oleh debitur.
Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab jika ternyata gagal dalam menjalankan  isi covernote tersebut.  Pada  dasarnya  lahirnya covernote tersebut adalah  hasil  dari  kesepakatan  antara  bank  dengan  Notaris,  di  mana  Notaris bersedia untuk menjalankan apa yang diminta oleh bank terkait perjanjian kredit, pembuatan akta pemberian hak tanggungan atau pengikatan jaminan sertifikat hak milik.
Kemudian  teori  pertanggungjawaban  digunakan  penulis  untuk  menjawab permasalahan  terkait  dengan  tanggungjawab  Notaris  dalam  kaitannya  dengan akibat  hukum  Notaris  yang  menerbitkan covernote ,  namun  ternyata  gagal  dalam menjalankan  isi  dari covernote itu  sendiri.  Teori  ini  sangat  erat  hubungannya dengan  tangungjawab  Notaris  dalam  menerbitkan covernote untuk  kepentingan pihak  perbankan.  Berdasarkan  teori  dari  Hans  Kelsen  mengenai  tanggung  jawab
hukum,  yaitu  “Satu konsep  yang  berhubungan dengan konsep kewajiban  hukum adalah  tanggung  jawab  hukum.” 12 Dalam  teori  tersebut  menjelaskan  bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung  jawab hukum, berarti bahwa dia bertangpungjawab atas suatu sanksi  dalam  hal  perbuatan  yang  bertentangan.  Notaris  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  atas  kesalahannya  jika  dalam  penerbitan covernote tersebut terdapat  unsur  yang  memuat  keterangan  yang  tidak  benar  terhadap  isi covernote tersebut.  Teori  tanggungjawab  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan  tanggung jawab  hukum  Notaris  di  dalam  menerbitkan covernote untuk  kepentingan  para pihak  yang  bersangkutan.  Walaupun  di  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris tidak  mengatur covernote ini,  tetapi  demi  kepentingan  pihak  yang membutuhkannya  Notaris  wajib  menerbitkannya,  sesuai  dengan  tugas  dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan publik. Notaris  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  atas  kesalahannya  jika  dalam penerbitan covernote tersebut  terdapat  unsur  yang  memuat  keterangan  palsu terhadap  isi covernote tersebut.  “Ketidaksesuaian  yang  terjadi  antara  pernyataan dalam covernote dengan  realitasnya  di  lapangan,  Notaris  harus  bertanggung jawab, baik secara pidana ataupun perdata dan bahkan bertanggung  jawab secara moral.” 13
Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor
217/Pdt.G/2017/PN.Mlg  adalah  salah  satu  contoh  kasus Covernote Notaris.
Bahwa  pembuatan  Akta  Jual  Beli  Bangunan  dan  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah Nomor 99 tanggal 25 Agustus 2011 beserta Cover Note yang dibuat oleh Tergugat II  yang  selanjutnya  dipergunakan  oleh  Tergugat  I  untuk  membuat  perjanjian kredit dengan Turut Tergugat  yang  mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat  menurut  Majelis  Hakim  merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  oleh karena  pembuatan  Perjanjian  Kredit  antara  Tergugat  I  dengan  Turut  Tergugat yang  dicatatkan  melalui  Tergugat  II  yang  tidak  memenuhi  syarat  materiil  yang dibuat  tanpa  sepengetahuan  dari  Para  Penggugat  selaku  pemilik  obyek  sengketa yang  sah.  Akibat  hukum  dari covernote Notaris  yang  dijadikan  dasar  dalam pencairan  fasilitas  kredit  pada  putusan  pengadilan  tersebut,  pemberian  jaminan merupakan  perbuatan  melawan  hukum  karena  pemberi  jaminan  bukan  yang berhak  dalam  memberikan  jaminan  kebendaan  tersebut.  Apabila  terjadi  hal tersebut  maka  akibat  hukumnya  batalnya  demi  hukum  perjanjian  pemberian jaminan hak tanggungan akan tetapi perjanjian kredit masih dapat tetap berlanjut karena perjanjian jaminan hanya sebuah perjanjian tambahan.
12 Hans  kelsen,  2014, Teori  Umum  Tentang  Hukum  Dan  Negara,  General  Theory  Of Law and State, Terjemahan Raisul Muttaqien , Nusa Media, Bandung, hlm 95.
13 Rahmiah  Kadir  2018,  ‘Pertanggungjawaban  Notaris    Pada  Penerbitan  Covernote’, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, hlm, 203.
Covernote dapat  termasuk  dalam  perbuatan  melawan  hukum  menurut Pasal 263 KUH Pidana, apabila covernote yang dibuat oleh Notaris tersebut telah sengaja  memberi  keterangan  palsu.  Pasal  tersebut  menyebutkan  bahwa,  barang siapa  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti  daripada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk memakai  atau  menyuruh  orang lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinyabenar  dan  tidak  dipalsu,  diancam jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian,  karena  pemalsuan  surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Berdasarkan  UUJN    dan  Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2006 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT  diketahui  bahwa  ancaman  hukuman  penjara diatas 5 tahun dapat diberhentinkan dari jabatan Notaris sehingga dapat diketahui bahwa keterangan palsu dengan sengaja akan memberikan akibat hukum terhadap Notaris  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  teramasuk  keterangan  palsu  atas covernote yang  dibuat  oleh  Notaris  berkaitan  dengan  penyelesaian  proses  hak tanggungan dalam suatu perjanjian kredit.

## KESIMPULAN
Covernote yang  dibuat  atas  dasar  kesepakatan  Notaris  dan  Bank  dalam pencairan  kredit  adalah  sah,  namun  hanya  berkedudukan    sebagai    Surat Keterangan  dari Notaris   untuk    Bank  yang  akan  mengeluarkan  kredit  yang berisikan  tentang  masih terjadinya  proses  yang  masih  harus  dilakukan  untuk pengikatan    suatu    jaminan    sehingga  menjadi      Hak  Tanggungan.  Kekuatan hukum Covernote sebagai  produk  hukum  Notaris  tidaklah  memiliki  kekuatan hukum  apapun.  Akibat  hukum  pencairan  kredit  yang  didasarkan  pada covernote Notaris    adalah  apabila  tidak  dapat  diselesaikan  pengurusan  hak  tanggungan sesuai dengan covernote yang dibuat oleh Notaris  hanya berakibat objek jaminan dalam perjanjian hak tanggungan tidak dapat dieksekusi langsung atau perjanjian hak  tanggungan  batal  demi  hukum  sedangkan  perjanjian  kreditnya  belum berakhir. Covernote Notaris  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  untuk  memberikan perlindungan  hukum  bagi  bank  selaku  kreditor  dalam  perjanjian  kredit  apabila terjadi  wanprestasi  pada  saat  proses  pembebanan  jaminan  masih  dilakukan  oleh Notaris/PPAT.  Notaris  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  atas  kesalahannya jika dalam penerbitan covernote tersebut terdapat unsur yang memuat keterangan yang tidak benar terhadap isi covernote tersebut.

## SARAN
Untuk  pengaturan covernote kedepannya  agar  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  karena  dapat  diketahui  bahwa  pentingnya  keberadaan
covernote sebagai  keterangan  yang  memberikan  informasi  atas  suatu  proses hukum yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris /PPAT. Bagi pihak Bank dan Notaris  agar covernote tidak  dijadikan  sebagai  dasar  pencairan  kredit  dalam perjanjian  kredit  dalam  perbankan  kedepannya  karena covernote bukan  suatu jaminan  dan  juga  tidak  ada  aturan  dalam  peraturan  perundan-undangan  yang mengatur  mengenai covernote sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  sangat  berisiko bagi  perbankan  untuk  menerapkannya  sebagai  dasar  pencairan  kredit  dalam perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andri Firdaus, ‘Wawancara, Bagian Kredit Bank Jambi’ Hans  Kelsen.  2014. Teori  Umum  Tentang  Hukum  Dan  Negara,  General  Theory Of Law and State, Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung. Nusa Media. Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung. Citra Aditya Bakti.
Sentosa Sembiring. 2000. Hukum Perbankan . Bandung. Mandar Maju.

## JURNAL HUKUM
Bonny  Oktafian,  Ridwan  dan  Achmad  Syarifuddin.  2019.  ‘Legalisasi  Perjanjian Kredit  Oleh  Notaris  Yang  Berbeda  Dengan  Notaris  Pembuat  Covernote . Repertorium  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan.  Palembang. Universitas Sriwijaya
Dewi  Rachmayani  dan  Agus  Suwandono  2017. Notaris  Dalam  Perjanjian  Kredit Dalam  Perspektif  Hukum  Jaminan. Acta  Diurnal  Jurnal  Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An . Bandung. Universitas Padjajaran.
Dwi Wahyu Juliyanto dan Moch Najib Imanullah. 2018. Problematika Covernote Notaris Sebagai Pegangan Bank Untuk Media Realisasi Pembiayaan / Kredit Dalam  Dunia  Perbankan. Repertorium  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian Bidang Keprdataan Dan Kenotariatan. Solo. Universitas Sebelass Maret.
I  Dewa  Made  Dwi  Sanjaya.  2017.  Tanggung  Jawab  Hukum  Notaris  Terhadap Penerbitan Covernote Dalam Pemberian Kredit. Riau Law Journal . Mataram. Universitas Mataram.
Mohammad  Sigit  Gunawan.  2018.  Peran  Dan  Fungsi  Covernote  Notaris  Pada
Peralihan Kredit (Take Over) Pada Bank. Jurnal Ilmiah Indonesia . Cirebon. Universitass Swadaya Gunung Jati Cirebon.
Rahmanti,  Novy  Dyah  Rahmanti.  2020.  ‘Ada  Apa  Dengan  SKMHT?'. Recital Review . Jambi. Universitas Jambi.
Rahmiah  Kadir,  Farida  Patittingi,  Nurfaidah  Said  dan  Muhammad  Ilham Arisaputra.  2019.  Pertanggungjawaban  Notaris  Pada  Penerbitan  Covernote. Repertorium  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan. Makasar.  Universitas Hasanudin

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Peraturan  Jabatan Notaris .
Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  Perubahan  Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan