ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Proxy Politik dalam Keterpilihan Erna Rasyid Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare
Ahmad Kamal Dahlan 1, * ; Ariana Yunus 2 ; Sakinah Nadir 3
1,2,3, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; ahmadkamaldahlan97@gmail.com
* Correspondence : ahmadkamaldahlan97@gmail.com

## Kata kunci
Partai Politik, Proxy Politik, Simbol
Keywords Political Party, Political Proxy, Symbol

## ABSTRAK
Kajian  ini  menjelaskan  pengaruh  Taufan  Pawe  dalam  keterlibatannya  dalam proses pemilihan ketua DPD II Partai Golkar kota parepare. Dimana terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe disebabkan oleh adanya hubungan antara ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan yaitu Taufan Pawe yang juga merupakan suami dari Erna Rasyid Taufan Pawe. Kajian ini membatasi pembahasan hanya pada konteks bagaimana Taufan Pawe menggunakan Erna Rasyid sebagai Proxy Politik . Dan secara singkat akan dijelaskan perbedaan mendasar dari Proxies Political dengan konsep lain yang hampir serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan pengaruh Taufan Pawe dalam pemilihan ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Data wawancara yang diperoleh dari informan kemudian diinterpretasikan sesuai dengan  kebutuhan  penelitian  dengan  menggunakan  metode  interpretatif.  Hasil penelitian  ini  menjelaskan.  Apa  yang  dilakukan  Taufan  Pawe  dalam Keterlibatannya  dalam  Kemenangan  Erna  Rasyid  Taufan  Pawe  sebagai  Ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare peneliti simpulkan sebagai Proxies Politik. Terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare merupakan bentuk besarnya pengaruh Taufan Pawe sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam mempengaruhi jalannya proses seleksi.

## ABSTRACT
This research explains the influence of Taufan Pawe in his involvement in the election process of the chairman of DPD II Golkar Party of Parepare city. Where the election of Erna Rasyid Taufan Pawe was caused by the relationship factor between the chairman of DPD of South Sulawesi Golkar Party, Taufan Pawe who is  also  the  husband  of  Erna  Rasyid  Taufan  Pawe.  This  research  limits  the discussion only to the context of how Taufan Pawe utilizes Erna Rasyid Taufan Pawe as a Political Proxy. And will briefly explain the fundamental differences between Proxy Politics and other similar concepts. This research uses a qualitative approach to explain Taufan Pawe's influence in the election of the chairman of DPD II Golkar Party of Parepare city. This research uses interview techniques in data  collection.  The  interview  data  obtained  from  the  informants  were  then interpreted according to the research needs using the interpretative method. The results of this study explain. What Taufan Pawe did in his involvement in Erna Rasyid Taufan Pawe's victory as chairman of DPD II Golkar Party of Parepare city,  the  researcher  concluded  as  Political  Proxy.  The  election  of  Erna  Rasyid Taufan Pawe as Chairman of DPD II Golkar Party of Parepare City is a form of Taufan Pawe's influence as Chairman of DPD I Golkar Party of South Sulawesi in influencing the course of the election process in the internal Golkar Party of Parepare City.

## Pendahuluan
Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  terpilihnya  Erna  Taufan  Pawe  dalam pemilihan ketua DPD Partai Golkar Parepare. Dimana ada indikasi terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe disebabkan adanya hubungan antara ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan yaitu Taufan Pawe yang juga merupakan suami dari Erna Rasyid Taufan  Pawe.  Fenomena  ini  dalam  literatur  politik,  khususnya  kajian  politik  di Indonesia,  dipandang  sebagai  fenomena  politik  kekerabatan  atau  politik  dinasti. Sementara  itu,  menurut  peneliti  fenomena  terpilihnya  Erna  Rasyid  Taufan  Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar di kota Parepare lebih mengarah pada fenomena Proxy politik.  Kajian  tentang  politik proxy masih  sangat  minim,  khususnya  di Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  sebagian  besar  peneliti  mempelajari  distribusi kekuasaan yang melibatkan keluarga pada tataran politik kekerabatan atau politik dinasti.
Proxy adalah peran rahasia di mana satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh (Loveman, 2002). Dengan kata lain, politik licik berarti  bahwa  perang  tampaknya  tidak  menggunakan  cara-cara  halus  untuk mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga. Hal inilah yang menjadi penyebab fenomena terpilihnya Andi Ema Rasyid Taufan Pawe hingga pemilihan ketua DPD Partai  Golkar  Parepare.  Dimana  Andi  Taufan  Pawe  menggunakan  istrinya  untuk menduduki  jabatan  ketua  DPD  Partai  Golkar  Parepare.  Posisi  Erna  Rasyid  Taufan Pawe  dijadikan proxy atau  simbol  representasi  (Thrane,  1988)  kekuasaan  politik Taufan Pawe di lingkungan Partai Golkar di kota Parepare.
Proses  pemilihan  ketua  DPD  II  Partai  Golkar  di  Kota  Parepare  diwarnai dinamika pelaksanaannya karena pada Musyawarah Daerah (Musda) satu-satunya penantang Erna Rasyid Taufan Pawe yaitu Taqjuddin Djabbar memutuskan mundur sebagai calon ketua di tengah proses Musda Partai Golkar di Parepare. Erna Rasyid Taufan Pawe yang hanya kader biasa di organisasi Partai Golkar Parepare dan tidak memiliki rekam jejak atau jabatan politik baik di daerah maupun di provinsi baik di partai Golkar sendiri maupun di pemerintahan (Ansyari et al., 2019). Padahal dalam pemilihan itu banyak kader yang dianggap mampu dan lebih berpengalaman untuk menduduki jabatan ketua DPD II Partai Golkar Parepare.
Di  lingkungan  Partai  Golkar  di  Kota  Parepare  masih  ada  kader  yang  dinilai lebih  cocok  menduduki  jabatan  tersebut,  seperti  Taqjuddin  Djabbar,  S.Sos  yang merupakan kader lama dan mantan calon walikota Parepare pada Pilkada 2013 yang juga mantan ketua PMI kota Parepare yang kini menjabat sebagai ketua IKA Unhas wilayah Parepare, ketua DPRD Kota Parepare tahun 2019 -2024 periode yang saat itu menjabat, Alhm. Andi Nurhatina Tipu yang sebelum pensiun sebagai PNS menjabat sebagai  Camat  Bacukiki  merupakan  mantan  Ketua  DPRD  Kota  Parepare  periode 2014-2019 yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Parepare untuk DPRD Kota Parepare. periode 2019-2024.
Posisi Taufan Pawe sebagai Wali Kota Parepare dan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan memiliki pengaruh besar di Partai Golkar. Dianggap sebagai faktor penyebab terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar Parepare,  hal  ini  diperkuat  dengan  mundurnya  Taqjuddin  Djabbar  sebagai  calon ketua yang diprediksi banyak pihak akan terpilih. Banyak yang menilai mundurnya Taqjuddin Djabbar dari kontestasi pemilihan ketua DPD II Partai Golkar di Parepare juga disebabkan oleh lobi politik yang terjadi antara partai Erna Rasyid Taufan Pawe.
Erna  Rasyid  Taufan  Pawe  juga  memiliki  aset  lain  yang  mendukung elektabilitasnya dalam memperoleh jabatan sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare,  Erna  Rasyid  Taufan  Pawe  juga  dikenal  banyak  melakukan  kegiatan dakwah kepada masyarakat Parepare. Selain modal sebagai da'i, Erna Rasyid Taufan Pawe juga memiliki modal keluarga seperti yang telah dijelaskan di atas. Erna Rasyid Taufan Pawe adalah istri Walikota Parepare dan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Fenomena ini memperkuat fakta bahwa sistem kekuasaan yang diturunkan kepada  keluarga  atau  kerabat  tidak  dapat  diartikan  sebagai  praktik  politik kekerabatan atau dinasti politik belaka
Dalam  konteks  ini, Proxy politik berbeda  dengan  politik  kekerabatan  atau politik  dinasti.  Politik  kekerabatan  hadir  seiring  dengan  praktik  politik  liberalisasi dan  desentralisasi  politik  (Rahmatunnisa,  2021).  Politik  kekerabatan  merupakan konsep  lama  dalam  kajian  ilmu  politik.  Secara  sederhana,  politik  kekerabatan dimaknai mirip dengan nepotisme. Mengapa demikian? Karena politik kekerabatan mempraktekkan  pembagian  kekuasaan  di  antara  anggota  keluarga  sedarah (Syihabuddin  Ahmad,  2017).  Banyak  kajian  tentang  politik  kekerabatan  telah dilakukan, baik di berbagai negara di dunia maupun di Indonesia. Misalnya, studi Dal Bó et al. (2009) dan Querubin (2016) dan Rossi (2016) yang membahas pengaruh masa  jabatan  seorang  politisi  terhadap  kecenderungan  munculnya  dinasti  politik (Rahmatunnisa,  2021).  Temuan  penting  dari  penelitian  ini  adalah  terkait  lamanya masa jabatan seorang politisi yang dapat memberikan keuntungan bagi kerabatnya yang bertarung dalam kontestasi pemilu, karena nama keluarga yang terkenal atau jaringan  politik  yang  kuat  dan  luas.  Politik  kekerabatan  dalam  praktiknya  dapat dijumpai  di  berbagai  negara  di  dunia,  termasuk  negara-negara  dengan  sistem demokrasi  yang  mapan.  Misalnya  Di  Amerika  Serikat,  kita  mengenal  dinasti Kennedy dan George Bush.
Sebelumnya, ada juga John Adams (presiden kedua AS) yang putranya, John Quincy Adams, menjadi presiden AS keenam. Ada pula Franklin Delano Roosevelt (presiden AS ke-32) yang merupakan sepupu dari Theodore Roosevelt (presiden AS ke-26).  Roosevelt  sendiri  dikatakan  memiliki  hubungan  dengan  11  presiden:  5 dengan  darah  dan  6  dengan  pernikahan  (Mayntz  Renate  &  Derlien  Hans-Ulrich, 1989). Kemudian keluarga Nehru dan Gandhi di India, keluarga Bhuto di Pakistan, Trudeau  di  Kanada  dan  Allende  di  Cile  adalah  beberapa  contoh  dinasti  politik (Jainuri, 2012). Filipina juga tak kalah spektakuler dalam praktik politik kekerabatan.
Lebih  dari  separuh  legislator  dan  gubernur  terpilih  memiliki  kerabat  yang menempati posisi strategis di berbagai instansi pemerintahan. Padahal, di 40% dari 79 provinsi, gubernur dan legislator adalah kerabat.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nico  Harjanto  (2011)  berjudul  Politik Kekerabatan  dan  Pelembagaan  Partai  Politik  di  Indonesia  menjelaskan  (Harjanto, 2015).  Politik  kekerabatan  atau  politik  dinasti,  khususnya  di  Indonesia,  semakin menguat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  elite  partai  yang  memberikan kekuasaan  dalam  partai  politik  kepada  keluarganya  untuk  meneruskan  pengaruh atau  kepemimpinannya  dalam  suatu  partai.  Istilah  politik  keluarga  dan  politik kekerabatan adalah sama, yakni merujuk pada pelaku politik yang memiliki ikatan pertalian atau kekerabatan dengan mantan pejabat politik sebelumnya dan rentang waktu sekurang-kurangnya dua generasi. Sedangkan politik dinasti menurut Hess (1966) adalah sebuah keluarga yang paling sedikit memiliki empat anggota, dengan nama yang sama, dipilih sebagai pejabat resmi. Sedangkan menurut Yasushi Asako (2010),  politik  dinasti  terjadi  ketika  salah  satu  anggota  keluarga  menempati  posisi politik yang sebelumnya dipegang oleh kerabatnya .
Keterbatasan definisi berdasarkan pengertian di atas menunjukkan perbedaan dimensi  waktu  dan  jumlah.  Keluarga  pejabat  politik  sebelumnya  dalam  rentang minimal  dua  periode  kekuasaan  dan  terdiri  dari  setidaknya  dua  generasi  disebut politik  kekerabatan  sedangkan  politik  dinasti  mengacu  pada  empat  kerabat  yang sama dalam posisi resmi (Hess, 1966) atau bahkan terdiri dari empat generasi (Dal Bo, Dal Bo, dan Snyder 2007) (Pratiwi, 2018). Berbeda dengan kajian dan penelitian tersebut yang menyangkut politik kekerabatan dan politik dinasti. Terpilihnya Erna Rasyid  Taufan  Pawe  yang  sejatinya  bergerak  dalam  ruang  non  formal  dan merupakan  proses  tarik  menarik  kepentingan,  penulis  akan  menggunakan  teori representasi simbolik sebagai alat analisis untuk mengungkap dinamika politik yang terjadi.
Berangkat  dari  penjelasan  di  atas.  Kajian  ini  membatasi  pembahasan  hanya pada  konteks  Bagaimana  Taufan  Pawe  menggunakan  Erna  Rasyid  Taufan  Pawe sebagai Proxy Politik . Dan secara singkat akan dijelaskan perbedaan mendasar dari Proxies Political  dengan  konsep  lain  yang  hampir  mirip  dalam  kajian  ini.  Seperti rancangan politik dinasti dan kekerabatan yang telah sedikit dijelaskan di awal kajian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kajian ini tidak berada dalam pembahasan politik kekerabatan dan politik dinasti. Selain menjelaskan konsep baru dalam melihat kasus ini sebagai politik proxy. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi  tambahan  dalam  mengkaji  peristiwa  politik  khususnya  yang  berkaitan dengan penggunaan proxy politik sebab kajian proxy politik masih menjadi hal yang baru dan masih kurang dibahas di beberapa literatur.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan pengaruh Taufan Pawe dalam pemilihan ketua DPD II Partai Golkar kota parepare. Dan lihat literatur terkait diskusi dengan mempelajari ini. Yakni, literatur menyangkut Proxy Politik dan  kajian  yang  membahas  kajian  politik  kekerabatan  dan  politik  dinasti. Penelitian ini juga melakukan wawancara dengan para aktor yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Informannya adalah Dr. H. M Taufan Pawe, SH, MH sebagai objek  utama  dalam  penelitian  ini  dan  berkedudukan  sebagai  ketua  DPD  I  Partai Golkar  Sulawesi  Selatan,  dan  Erna  Rasyid  Taufan  Pawe  yang  merupakan  aktor terpilih dalam pemilihan ketua umum DPD II Partai Golkar kota parepare . Analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan proses verifikasi dari sumber data (informan) (Marvasti, 2004). Data wawancara yang diperoleh  dari  informan  kemudian  diinterpretasikan  sesuai  dengan  kebutuhan penelitian dengan menggunakan metode interpretatif (Denzin & Yvonna S. Lincoln, 2000).

## Hasil dan Pembahasan
1. Terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe Sebagai Bentuk Pengaruh Taufan Pawe
Partai politik yang seharusnya menjadi motor penggerak demokrasi seringkali tidak  melakukan  proses  demokrasi  di  dalam  dirinya,  seperti  dalam  regenerasi kepemimpinan. Dalam proses regenerasi kepemimpinan partai politik seringkali lalai dalam  menjalankan  proses  demokrasi  secara  internal.  Sistem  kekerabatan  telah tumbuh  dan  berkembang  dalam  partai  politik  saat  ini.  kuatnya  kekeluargaan  dan relasi para aktor elite menjadi hal yang wajar dalam praktik pemilihan calon ketua partai (Efriza, 2019).
Partai Golkar di Kota Parepare merupakan salah satu partai dengan perolehan suara terbanyak di Kota Parepare. Berdasarkan hasil penghitungan suara pada Pileg 2019 Kota  Parepare.  Partai Golkar meraih 5 kursi dari  3 daerah pemilihan di Kota Parepare. Hasil ini mengalami penurunan sejak Pemilu 2004 dan 2 pemilu setelah . Pada Pemilu Legislatif 2019, terdapat 4 kursi partai Golkar Kota Parepare sendiri di DPRD Kota Parepare. Padahal pada pemilu legislatif 2019 kursi yang dimiliki Partai Golkar tidak mengalami peningkatan dan perubahan yang positif. Ini menjadi acuan untuk  benar-benar  merekrut  ketua  DPD  II  Golkar  Kota  Parepare  guna mengembalikan kejayaan Golkar Kota Parepare pada pemilu mendatang.
Musyawarah DPD II Partai Golkar Kota Parepare memutuskan memilih  Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare. Erna Rasyid Taufan Pawe menjadi ketua DPD II Golkar Kota Parepare melalui pertimbangan dan proses politik yang panjang sebelum dibukanya Musyawarah Daerah Partai Golkar Kota Parepare. Proses politik yang terjadi dalam pemilihan ketua DPD Golkar Kota Parepare mengakibatkan Erna Rasyid Taufan Pawe terpilih secara aklamasi. Padahal pada awalnya ada calon lain yang mengambil formulir sebagai calon ketua DPD II
Partai  Golkar  Kota  Parepare.  Namun  menjelang  pembukaan  Musda  Taqjuddin Djabbar memutuskan mundur dari proses pencalonan sehingga Erna Rasyid Taufan Pawe terpilih secara aklamasi sebagai ketua DPD II Golkar Kota Parepare.
Terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare  menuai  banyak  pertanyaan  karena  Erna  Rasyid  Taufan  Pawe  hanyalah kader  biasa  di  dalam  organisasi  Partai  Golkar  Kota  Parepare  dan  tidak  memiliki rekam  jejak  atau  jabatan  politik  baik  di  tingkat  daerah  maupun  provinsi.  Padahal pada  pemilihan  itu  banyak  kader  yang  lebih  berpengalaman  menduduki  jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare. Sementara itu, di DPD II Partai Golkar Kota  Parepare  juga  terdapat  kader  yang  dianggap  lebih  cocok  menduduki  jabatan tersebut.  Dalam  tubuh  Partai  Golkar  kota  Parepare  masih  terdapat  kader  yang dianggap lebih layak untuk menduduki posisi tersebut seperti Taqjuddin Djabbar. S.Sos yang merupakan kader lama dan mantan calon walikota Parepare pada Pilkada 2013  yang  juga  mantan  ketua  PMI  kota  Parepare  yang  sekarang  menjabar  sebagai ketua IKA Unhas wilayah Parepare, ketua DPRD Kota Parepare periode 2019-2024 yang kala itu menjabat, Alhm. Andi Nurhatina Tipu yang sebelum  masa purna-nya sebagai PNS menjabat sebagai camat Bacukiki, mantan ketua DPRD Kota Parepare periode  2014-2019  yang  saat  ini  masih  menjabat  sebagai  anggota  DPRD  Kota Parepare periode 2019-2024.
Terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe selaku ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare  erat  kaitannya  dengan  keterlibatan  Taufan  Pawe  dalam  mempengaruhi jalannya proses seleksi. Posisi Taufan Pawe sebagai Wali Kota Parepare dan Ketua DPD  I  Partai  Golkar  Sulawesi  Selatan  memiliki  pengaruh  besar  di  Partai  Golkar. Dianggap  sebagai  faktor  penyebab  terpilihnya  Erna  Rasyid  Taufan  Pawe  sebagai ketua DPD II Partai Golkar Parepare, hal ini diperkuat dengan mundurnya Taqjuddin Djabbar sebagai calon ketua yang diprediksi banyak pihak akan terpilih. Banyak yang menilai mundurnya Taqjuddin Djabbar dari kontestasi pemilihan ketua DPD II Partai Golkar di Parepare juga disebabkan oleh lobi politik yang terjadi antara partai Erna Rasyid Taufan Pawe.

## 2. Keterlibatan  Taufan  Pawe  Kemenangan  Erna  Rasyid  Taufan  Pawe  Sebagai Bentuk Proxy Politik
Taufan  Pawe  sebagai  Ketua  DPD  II  Partai  Golkar  Kota  Parepare  tidak  bisa digolongkan  sebagai  fenomena  politik  kekerabatan  atau  politik  dinasti.  Pasalnya, posisi Erna Rasyid Taufan Pawe yang terpilih menjadi ketua DPD II Partai Golkar Kota  Parepare.  Lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  keterlibatan  Taufan  Pawe  selaku Ketua  DPD  I  Partai  Golkar  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebagai  pihak  ketiga  atau dalang terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya  di  dalam  Partai  Golkar  di  kota  Parepare.  Dalam  hal  ini  peneliti mempertimbangkan apa yang dilakukan Taufan Pawe dalam keterlibatannya dalam kemenangan  Erna  Rasyid  Taufan  Pawe  sebagai  Ketua  DPD  II  Partai  Golkar  Kota Parepare disebut sebagai Proxy Politik. Proxy politik  adalah peran rahasia di mana
satu  pihak  menggunakan  orang  lain  atau  pihak  ketiga  untuk  melawan  musuh. Dengan kata lain, proxy politik berarti bahwa perang tampaknya tidak menggunakan cara-cara  halus  untuk  mengalahkan  lawan  menggunakan  pihak  ketiga  (van  Dorp, 2022). Dalam konteks inilah Taufan Pawe memanfaatkan istrinya untuk menduduki jabatan  Ketua  DPD  II  Partai  Golkar  Parepare.  Posisi  Erna  Rasyid  Taufan  Pawe dijadikan proxy atau simbol representasi kekuatan politik Taufan Pawe di lingkungan Partai Golkar di kota Parepare.
Pitkin  menjelaskan  representasi  simbolik  sebagai  agen  yang  secara  simbolis 'membela'  prinsipal,  yaitu  representasi  konstituen  melalui  perwakilan  yang menyarankan atau membangkitkan perasaan. Definisi Pitkin merupakan bagian dari kerangka  representasi  politik  empat  dimensi,  yaitu  formalistik  (aturan  formal representasi), deskriptif ('posisi'). fisik), substantif ('bertindak untuk') dan simbolik. Pitkin mendefinisikan representasi simbolik sebagai dimensi itu sendiri, melengkapi tetapi  tidak  berasal  dari  representasi  deskriptif.  Dia  melakukannya  dengan menguraikan  perbedaan  konseptual  dari  berbagai  dimensi  representasi  politik melalui  hubungan  agen-principal  dan  mengidentifikasi  peran  agen  berdiri  (secara fisik atau simbolis) dan bertindak (secara substansial) untuk prinsipal atau konstituen (Lombardo & Meier, 2019). Dari perspektif representasi simbolik, penulis kemudian melihat  hubungan  antara  Taufan  Pawe  dan  Erna  Rasyid  Taufan  Pawe  dalam pemilihan ketua DPD Partai Golkar Parepare. Dimana Rasyid Taufan Pawe dijadikan sebagai  perwakilan  simbol  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  Taufan  Pawe  di  partai Golkar, karena Taufan Pawe selaku ketua DPD I partai Golkar Sulawesi Selatan dan mantan  ketua  DPD  II  Partai  Golkar  Parepare  masih  berusaha  untuk mempertahankan kekuasaannya. kekuasaan di Partai Golkar Parepare.
Representasi  simbolik  khususnya  dilihat  oleh  Pitkin  sebagai  proses  di  mana simbol,  melalui  asosiasi  atau  konvensi,  mewakili  sesuatu  selain  dirinya  sendiri, seperti bendera yang mewakili nilai dan kepercayaan suatu negara (Sumskaya, 2020). Sambil  menciptakan  ruang  untuk  mendefinisikan  representasi  simbolik  sebagai dimensi yang berdiri sendiri, Pitkin terutama mengaitkannya dengan rezim otoriter dan  merendahkannya  karena  dua  alasan,  mungkin  kurangnya  aktivitas  dalam representasi  simbolik  dan  komponen  irasionalnya.  Saward  berpendapat  bahwa representasi  politik  adalah  tentang  membuat  klaim  yang  membangun  atau menggambarkan  gagasan  tentang  konstituensi.  Fokus  pada  komponen  yang dikonstruksikan, yang diteorikan Saward untuk representasi politik secara umum, cenderung  memberikan  representasi  simbolik.  Simbol  adalah  sebuah  konstruksi bukan  hanya  karena  diciptakan  melalui  pilihan  perwakilan  visual  atau  akustik tertentu  (bendera,  patung,  lagu  kebangsaan)  dan  pemilihan  warna  dan  gambar tertentu, tetapi juga karena maknanya dibentuk, dan diasosiasikan. untuk konstituen tertentu yang karena itu disajikan dalam cara tertentu.
Simbol  politik  dapat  mengambil  bentuk  yang  berbeda-beda,  baik  itu  visual seperti bendera atau patung negara, akustik seperti lagu kebangsaan, atau diskursif,
misalnya teks konstitusi Sementara penelitian telah menganalisis cara simbol seperti bendera nasional, dengan mewakili prinsipal, mewujudkan bangsa atau negara studi gender  dan  politik  telah  menempatkan  fokus  pada  bagaimana  simbol  politik mencerminkan dan membentuk hubungan kekuasaan, misalnya. menghadirkan laki- laki dalam posisi yang lebih berwibawa dan diakui secara sosial daripada perempuan berpendapat  bahwa  simbol  mencapai  efek  memprovokasi  tanggapan  tertentu terhadap  prinsip  yang  ditimbulkan melalui  pelatihan  kebiasaan  dan  praktik  sosial yang  membuat  orang  mengasosiasikan  simbol  seperti  bendera  nasional  dengan perasaan  keterikatan  pada  bangsa,  yang  menjelaskan  mengapa  menginjak  atau membakar  bendera  nasional  dapat  dikutuk  secara  moral  atau  hukum  di  beberapa negara
Teori representasi simbolik sebenarnya merupakan angin baru dalam melihat dinamika politik dalam pemilihan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai  Golkar  di  kota  Parepare.  Representasi  simbolik  tersebut  memberikan gambaran dan perspektif yang lebih luas mengenai terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai wakil Taufan Pawe dalam menjalankan kekuasaan dan pengaruhnya di internal Partai Golkar di kota Parepare. Selain itu, penulis juga menggunakan konsep proxy untuk mencoba memperkuat analisis dan argumentasi terkait terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe yang dijadikan sebagai proxy oleh Taufan Pawe dalam proses pemilihan ketua DPD II Partai Golkar, kota Parepare. Sekaligus menganalisis lebih jauh kekuatan yang dimiliki oleh seorang Taufan Pawe sebagai aktor politik sentral dalam  penggunaan  pengaruhnya  dalam proses  Proxy  politik dalam  dinamika Musyawarah Partai Golkar di kota Parepare.

## Kesimpulan
Terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare merupakan bentuk besarnya pengaruh Taufan Pawe sebagai Ketua DPD I Partai  Golkar  Sulawesi  Selatan  dalam  mempengaruhi  jalannya  proses  seleksi  di lingkungan  partai  Golkar  Kota  Parepare.  Posisi  Taufan  Pawe  sebagai  Wali  Kota Parepare dan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan memiliki pengaruh besar di Partai Golkar. Menjadi salah satu faktor penyebab terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare .Apa yang dilakukan Taufan Pawe dalam Keterlibatannya dalam Kemenangan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare peneliti simpulkan sebagai Proxies Politik. Dimana Rasyid Taufan Pawe dijadikan sebagai perwakilan simbol kekuasaan yang dimiliki oleh Taufan Pawe di partai Golkar, karena Taufan Pawe selaku ketua DPD I partai  Golkar  Sulawesi  Selatan  dan  mantan  ketua  DPD  II  Partai  Golkar  Parepare masih berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. kekuasaan di Partai Golkar Parepare.

## Referensi
Ansyari, I., Adnan, M. F., & Ahmad, B. R. (2019). Peran Elit dalam Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar Sejak Era Reformasi. NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 6 (2), 403. https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.403-416 Denzin, K. N., & Yvonna S. Lincoln. (2000). Handbook of Qualitative Research (Qudsy Saifuddin Zuhri (ed.); Vol. 2). Pustaka Pelajar.
Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. Politica , 10 (1), 17 – 38. Harjanto,  N.  (2015).  Politik  Kekerabatan  dan  Institusionalisasi  Partai  Politik  di Indonesia. Analisis CSIS , 2 (2), 138 – 159.
Jainuri.  (2012). Orang  Kuat  Partai  di  Aras  Lokal:  Blater  Versus  Lora  Dalam  Pencitraan Politik . Citra Mentari Press.
Lombardo,  E., &  Meier,  P.  (2019).  The  Significance  of  Symbolic  Representation  for Gender Issues in Politics. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research , 27 (4), 231 – 244. https://doi.org/10.1080/08038740.2019.1660404
Loveman,  C.  (2002).  Assessing  the  phenomenon  of  proxy  intervention. Conflict, Security & Development , 2 (03), 29 – 48. https://doi.org/10.1080/14678800200590618 Marvasti,  A.  B.  (2004). Qualitative  Research  in  Sociology (D.  Silverman  (ed.)).  Sage Publications.
Mayntz Renate, & Derlien Hans-Ulrich. (1989). Party Patronage and Politicization of the  West  german  Administrative  Elite  1970-1987  -  Toward  Hybridization? Governance: An International Journal of Policy and Administration , 2 (4), 384 – 404.
Pratiwi, A. (2018). Representasi Citra Politik Harry Tanoesoedibjo (Studi Semiotika Roland Barthes Dalam Video Mars Partai Perindo). Profetik: Jurnal Komunikasi , 11 (2), 17. https://doi.org/10.14421/pjk.v11i2.1426
Rahmatunnisa,  M.  (2021).  Menyoal  Politik  Kekerabatan  di  Indonesia  Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Jurnal Academia Praja , 4 .
Sumskaya, A. (2020). Representation of Symbolic Capital of Territories by Actors of “Digital” and “Analogue” Generations in Multimodal Texts. KnE Social Sciences . https://doi.org/10.18502/kss.v4i2.6332
Syihabuddin Ahmad. (2017). Primordalisme Politik di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Tahun 2009 Dalam Perspektif Politik Islam . UIN Syarif Hidayatullah.
Thrane, T. (1988). Symbolic Representation and Natural Language. Nordic Journal of Linguistics , 11 (1 – 2), 151 – 173. https://doi.org/10.1017/S0332586500001797 van Dorp, E.- J. (2022). ‘The Minister Wants it’: Self -Politicisation and Proxy Politics among Senior Civil Servants. Public Policy and Administration , 095207672210780. https://doi.org/10.1177/09520767221078093