PERDAGANGAN ORANG

## KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI

## UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Oleh: Laurensius Bancin 1)
Bima Raksa Prasetyo 2) Gomgom T.P Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail: laurensiusbancin@gmail.com 1 )
bimaraksa@gmail.com 2 )
gomgomsiregar@gmail.com 3 )

## ABSTRACT
Human Trafficking, which is a violation of human  rights  , where human beings are treated as  objects  by  being  bought,  sold,  transferred  and    resold    is  also  very  contrary  to  the personality  of    the  Indonesian    nation  based  on  Pancasila  where    everyone  has  an  equal position    both  in  law  and  to  get  a  decent  livelihood.  The  writing  of    this  thesis  uses    the library  research  method  (library  research)  to  review  secondary  data    by  conducting normative  juridical  analysis,    namely    to  analyze  laws  and  regulations  related  to  acts criminal  trafficking  in  persons.  A  trafficking  offense    is  any  act  or  set  of  acts  that  meet  the elements of a  criminal offense specified in the law.  Perpetrators   of  trafficking crimes can be  classified into 4 (four) groups, namely individuals, groups, and corporations. The factor of trafficking in persons is the factor of poverty (economy). Economic factors  are the cause of human    trafficking  against  the  backdrop  of  poverty  and    inadequate    or  inadequate employment.  The  modus  operandi  of  recruitment  used  by  agents  or  scalpers  usually  uses various  forms  of  seduction,  promising  various  pleasures    and  luxuries,  deceiving,  trapping, threatening,    abuse  of  authority,  entanglement  with  debt,  marry  or  court,  kidnap    or  rape, offer  jobs  and  adopt.  Based          on  the  issues  raised,    it  is  known  that  the  prevention  of trafficking  and  what institutions have the right to  prevent trafficking are to eradicate and arrest.  against perpetrators   of  human trafficking by   eradicating cooperating syndicates, ranging  from  child  collectors  and  suppliers  (collectors)  and  those  who  accommodate    and trafficking children and women as prostitutes.  Barriers to the prevention of   trafficking are obstacles  in  the  statutory  angle  due  to    the  weakness  of  the  law's  own  reach    in  ensnaring perpetrators    of  prostitution  crimes.    children  and  criminal  threats  that  are  still  relatively mild.            It  is  recommended  that  tackling  the    crime    of  trafficking      in    persons  (Human Trafficking) is not easy, so it is recommended that the  role of  all walks of  life be increased so that the crime  of human trafficking can  be avoided. The occurrence of human  trafficking crimes  is    inseparable  from  the  light  sanctions  against  the  perpetrators.        Therefore,  the author  recommends that the authorities impose severe  punitive sanctions on perpetrators  of trafficking crimes (Human Trafficking).
Keywords : Criminology, Crime, Trafficking in Persons

## ABSTRAK
Perdagangan  orang (Human  Trafficking) yang  merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap  Hak Asasi  Manusia,  dimana  manusia  diperlakukan  sebagai  objek  dengan  dibeli,  dijual,
dipindahkan dan dijualkembali adalah juga sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dimana  setiap  orang  mempunyai  kedudukan  yang sama baik dalam hukum maupun untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
Penulisan  Penelitian  ini  menggunakan  metode  telaah  pustaka (library  research) untuk mentelaah  data-data  sekunder  dengan  melakukan  analisis  yuridis  normatif  yaitu  untuk menganalisa peraturan perundang-undang  yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang    Tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  setiap  tindakan  atau  serangkaian  tindakan yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ditentukan  dalam  undang-undang.  Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongan menjadi 4 (empat) golongan  yaitu orang perseorangan,  kelompok,  dan  korporasi. Faktor  terjadinya  perdagangan  orang    adalah  faktor kemiskinan  (ekonomi).  Faktor  ekonomi  menjadi  penyebab  terjadinya  perdagangan  manusia yang  dilatarbelakangi  kemiskinan  dan  lapangan  kerja  yang  tidak  ada  atau  tidak  memadai. Modus  operandi  rekrutmen  yang  digunakan  para  agen  atau  calo  biasanya  menggunakan berbagai  bentuk  rayuan,  menjanjikan  berbagai  kesenangan  dan  kemewahan,  menipu, menjebak,  mengancam,  menyalah  gunakan  wewenang,  menjerat  dengan  hutang,  mengawini atau  memacari,  menculik  menyekap  atau  memperkosa,  menawarkan  pekerjaan  dan mengadopsi.    Berdasarkan  permasalahan  yang  dikemukakan,  maka  diketahui  bahwa  upaya pencegahan  perdagangan  orang  dan  lembaga  apa  saja  yang  berhak  melakukan  pencegahan perdagangan  orang  adalah  melakukan  pemberantasan  dan  penangkapan  terhadap  pelaku tindak  pidana  perdagangan  orang (Human  Trafficking) dengan  memberantas  sindikat  yang bekerjasama,  mulai  dari  pengumpul  dan  pemasokanak  (kolektor)  serta  pihak  yang menampung  dan  memperdagangkan  anak-anak  dan  wanita  sebagai  pelacur.  Hambatan- hambatan  pencegahan  perdagangan  orang  adalah  kendala  dalam  sudut  perundang  undangan disebabkan faktor kelemahan dari pada jangkauan undang undang itu sendiri dalam menjerat pelaku  tindak  pidana  pelacuran  anak  serta  ancaman  pidana  yang  masih  tergolong  ringan. Disarankan agar mengatasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang (Human  Trafficking) bukanlah hal yang mudah, sehingga disarankan agar ditingkatkan peranan dari semua lapisan masyarakat agar tindakkejahatan tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dapat dihindarkan.Terjadinya kejahatan tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) tidak terlepas dari sanksi  yang ringan terhadap para pelakunya.   Karena  itu penulis menyarankan agar aparat memberikan sanksi hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking).
Kata Kunci :Kriminologi, Tindak Pidana, Perdagangan Orang

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  perdagangan  orang terutama  perempuan  dan  anak (Trafficking in Persons Especially Women and Children) merupakan  salah  satu  isu  serius yang  harus  dihadapi  dunia  termasuk Indonesia.  Masalah  perdagangan  orang sangat  kompleks,  dari  waktu  kewaktu semakin berkembang dan meningkat, sehingga  sulit  untuk  menekana  ngka pertumbuhannya. Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata
Hukum serta merugikan masyarakat.
Kenyataan bahwa yang lebih dominan  korban  adalah  perempuan  dan anak  karenalah  kelompok  yang  sering menjadi  sasaran  dan  dianggap  paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi,  dan  dieksploitasi.  Bentuk- bentuk  eksploitasi  itu  sendiri  diantaranya dengan  cara  memperlakukan  korban  untu kbekerja  yang  mengarah  pada  praktik- praktik  eksploitasi  seksual,  perbudakana tau  bentuk-bentuk  perbudakan  modern, perbuatan  transplantasi  organ  tubuh  untuk tujuan  komersial,  sampai  penjualan  bayi
PERDAGANGAN ORANG
yang  dimaksudkan  untuk  tujuan  dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi
Memulangkan  5.668  Warga  Negara Indonesia  yang  teridentifikasi  sebagai korban  perdagangan  orang  di  luar  negeri, sertamen  yediakan  tempat  perlindungan sementara  dan  memberikan  pelayanan untuk  lebih  dari  441  korban  perdagangan orang.  Pemerintah  menghukum  delapan pelakuperdagangan  orang  yang  terlibat kasus  kerjapaksa  di  kapal  penangkap  ikan, namun pemerintah tidak mengajukan tuntutan  terhadap  kejahatan  perdagangan orang  dalam  industri  perikanan  lainnya, meskipun  lebih  dari  1.500  kru  kapal  telah teridentifikasi  sebagai  korban  perdagangan orang.
Indonesia  merupakan  salah  satu negara yang dijadikan lahan bagi perkembangan bisnis perdagangan manusia untuk  kebutuhan  seks  komersial.  Para pelaku  bisnis  ini  sering  memanfaatkan kelemahan  perangkat  hukum  Indonesia, makanya bisnis ilegal itu menempati urutan ketiga  setelah  perdagangan  senjata  gelap dan narkoba.
Perdagangan anak
tersebut merupakan perbuatan ilegal karena melibatkan perolehan keuntungan besar dan mendorong terbentuknya jaringan kejahatan yang  terorganisir  secara  luas  dan  lintas negara.  Konsepnya  meliputi  perekrutan, pemindahan  dari  satu  tempat  ketempat  lain untuk  tujuan  perolehan  keuntungan  besar dengan cara paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  dan  pemanfaatan  kerentanan seseorang.
Trafficking yang  merupakan  suatu pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia, dimana manusia diperlakukan seperti barang  dagangan  dengan  membeli,  dijual, dipindahkan dan dijual kembali adalah juga sangat  bertentangan  dengan  kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dimana setiap orang.
Upaya  yang  dilakukanagar    tidak terlalu  banyak    korban Trafficking ,    maka diadakan  penanggulangan    yang    serius
dengan  jalan  melaksanakan  tindakan- tindakan  refresif    dan    preventif  secara bersamaan dan terarah serta berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk memerangi permasalahan perdagangan perempuan dan anak yang semaki nmeningkat  kasusnya  sehingga  sangat meresahkan semua pihak. Sedangkan tindakan  represip  untuk  menanggulangi Trafficking ini  adalah  dengan  menjatuhkan hukuman  yang  berat  terhadap  pelaku Trafficking tersebut.
Faktor  utama  penyebab  terjadinya perdagangan orang diantaranya yang dominan  adalah  persoalan  ekonomi  dan kemiskinan. Selain itu berdasarkan analisisnya  juga  terdapat  beberapa  faktor lain, seperti : kurangnya pengetahuan akibat dari  terjadinya trafficking, keinginan  untuk secara  cepat  mendapatkan  uang  atau  kerja yang  mudah  dan  tidak  terlalu  berat,  orang tua  yang  kurang  kontrol  dan  adanya  faktor izin  dari  orang  tua, mudahnya  memperoleh izin  dari  birokrat  (kelurahan,  kecamatan dan lain-lain institusi), keinginan mengikuti perkembangan  modern  serta  gaya  hidup yang  konsumtif,  kehidupan  rumah  tangga yang tidak harmonis.
Praktek-praktek
perdagangan
perempuan untuk tujuan pelacuran dimaksud tidak jarang terjadi yang dilakukan  oleh  orang-orang  tertentu  yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan  keuntungan/  uang.  Kejahatan ini sebenarnya dipicu oleh adanya perbuatan orang-orang tertentu yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain,  seperti  bordil-bordil  (tempat-tempat), kamar,  suatu  rumah  yang    sewakan  untuk tujuan pelacuran.
Orang-orang tertentu dalam mencari  sasarannya  adalah  terarah  kepada perempuan-perempuan  muda  usia  yang sebagian  besar  sasaran  adalah  pedesaan. Antara  lain  dengan  janji-janji/  alasan- alasanbahwaperempuan-perempuan tersebut  akan  dipekerjakan  di  kota,  atau akan  dikirim  keluar  negeri  sebagai  Tenaga Kerja  Indonesia.  Walaupun  kenyataannya
perempuan-perempuan  muda  yang  terjerat dijerumuskan
kekancah prostitusi (pelacuran). yang menjadi korban sebahagian  besar  hanya  pasrah  menerima nasibnya  begitu  saja,  meskipun  diantara perempuan-perempuan yang menjadi korban  itu  memberanikan  diri  untuk melaporkan  /  mengadukan  orang  yang menjerumuskan  itu  kepada  yang  berwajib (kepolisian).
Perdagangan orang merupakan bentuk  perbudakan  secara  modern,  terjadi baik  dalam  tingkat  nasional  maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Demikian canggihnya  cara  kerja  perdagangan  orang, harus  diikuti  perangkat  hukum  yang  dapat menjerat pelaku.

## 2. METODE PENELITIAN
1.Jenis penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridisnormatif  yaitu  untuk  menganalisa peraturan
perundang-undang
yang Berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.
2.Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata- mata  melukiskan  keadaan  objek  atau peristiwanya tanpa suatu maksud Untuk  mengambil  kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.
3.Jenis Data dan Sumber data Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library  research). Data  diperoleh  melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi  lainnya  yang  berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yang diperoleh melalui:
a. Bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan perundang-undangan,  dalam  penelitian ini  dipergunakan  yaitu  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan  Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  berupa buku  bacaan  yang  relevan  dengan penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.
4.Pengolahan dan Analisis Data
Data  yang  dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan  dianalisis  dengan  analisis kualitatif.  Analisis  kualitatif  adalah  analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis  antara  teori,  konsep-konsep  dan data  yang  merupakan  umpan  balik  atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan  dan  berhubungan  dengan penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana penadahan sepeda motor.

## 3. HASIL DAN PENELITIAN Pengaturan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana  Perdagangan Orang
A.Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP)
Saat  ini  tindak  pidana  perdagangan orang  merupakan  kejahatan  dengan  bentuk dan modus operandi yang  sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan  baru,  seperti white  collar  crime, organized  crime dan transnational  crime . Perdagangan  orang  merupakan  kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan  paling  cepat  di  dunia. Perdagangan  orang  juga  menjadi  salah satudari lima kejahatan terbesar dunia yang harus  ditanggulangi  karena  akibat  yang ditimbulkannya  tidak  saja  terkait  dengan aspek  ekonomi,  tetapi  juga  menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan.  Kelima  kejahatan  itu  adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika),  perdagangan  senjata  ilegal,
PERDAGANGAN ORANG
perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.
Bentuk  dan  modus  operandi  tindak pidana  perdagangan  orang  yang  terjadi  di suatu  negara  dibandingkan  dengan  negara lain  memiliki  karakteristik  yang  berbeda, tetapi secara umum tindak pidana perdagangan  orang  meliputi  eksploitasi seksual  (perdagangan  seks  atau  eksploitasi seksual  untuk  tujuan  komersial),  kerja paksa  (pengikatan  kerja,  kewajiban  bekerja bagi anak-anak dan kerja paksa), perbudakan  dalam  rumah  tangga,  adopsi anak  antar  negara  secara  ilegal,  penjeratan utang,  pengantin  pesanan  melalui  e-mail (mail  order  bride) dan  perdagangan  organ tubuh manusia.
Menurut Harkristuti Harkrisnowo,  bentuk dan modus operandi perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dapatditemukansebagaiberikut:
1. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  keluar  negeri  tanpa  disertai dokumen resmi atau dengan dokumen  resmi  yang  dipalsukan dengan  berkedok  berbagai  kegiatan legal, misalnya misi kebudayaan.
2. Penempatan  tenaga  kerja  di  dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual
3. Penyelenggaraan
perkawinan berbatas  waktu  untuk  melegalisasi hubungan  seksual  dalam  jangka waktu  tertentu  dengan  mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak),  yang  biasanya  dilakukan oleh  lelaki  pekerja  asing  dengan perempuan Indonesia.
4. Penyelenggaraan  perkawinan  antar negara  melalui  pesanan  (mail-order bride)  dan  sipengantin  perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya.
5. Perekruta nanak-anak untuk menjadi  pekerja  di  jermal  dengan upah  yang  sangat  minim,  kondisi kerja  yang  mengancam  kesehatan tubuh, mental dan moral .
6. Pengangkutan  anak  atau  bayi  yang dilakukan tanpa proses hukum yang benar ( due process of law ).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang
Tindak  pidana  perdagangan  orang merupakan  tindak  pidana  yang  dianggap baru  dalam  sistem  hukum  Indonesia, sekalipun  bentuk  perbuatan  sudah  sejak lama  ada.  Hal  ini  dikarenakan  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,  barumuncul  dan  di  sahkan  oleh pemerintah  yaitu  melalui  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  dan  diundangkan  pada  tanggal  19
April  2007  dalam  lembaran  Negara  Tahun 2007 Nomor 58.
Undang-undang  nomor  21  Tahun 2007  tentang  pemberantasan  tindak  pidana perdagangan  orang,  merupakan  upaya memberikan  perlindungan  hukum  baik langsung  maupun  tidak  langsung,  kepada korban  ataupun  calon  korban  agar  tidak menjadi korban dikemudian hari. Selain itu pemerintah  Indonesia  dewasa  ini  sudah meratifikasi United  Nations  Convention Againts  Transnational  Organized  Crime (Konvensi  Perserikatan  Bangsa  Bangsa Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional yang  Terorganisasi)  menjadi  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2009.  Dengan  di ratifikasinya konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia  sudah  benar-benar  berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.
Umumnya  melakukan  pencarian korban  dengan  berbagai  cara,  seperti mengiming-imingi  calon  korban  dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut  ada  yang  langsung  menghubungi calon  korban,  atau  menggunakan  cara  lain dengan  modus  pengiriman  tenaga  kerja, baik  antar  daerah,  antar  negara,  pemindah tanganan  atau  transfer,  pemberangkatan, penerimaan,  penampungan  yang  dilakukan sangat  rapih,  dan  tidak  terdeteksi  oleh
sistem  hukum  yang  berlaku,  bahkan  di antaranya  ada  yang  dilindungi  oleh  aparat (pemerintah dan penegakhukum).
Cara  kerja  pelaku  ada  yang  bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan  berbagai  cara,  dari  yang sederhana  dengan  cara  mencari  dan menjebak  korban  kedaerah-daerah  mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan  kerentanan  calon  korban dan  orang  tuanya,  bahkan  sampai  pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan  telepon  genggam  yang  dapat  di akses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.
Selain  itu  salah  satu  sumber penyebab  dari  perdagangan  orang  adalah adanya diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan  dini,  kawin  siri,  konflik  dan bencana  alam,  putus  sekolah,  pengaruh globalisasi,  sistem  hukum  dan  penegakan hukum  yang  lemah,  keluarga  yang  tidak harmonis,  rendahnya  nilai-nilai  moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu karena  ada  faktor  eksternal  yang  secara erorganisasi dan sistematik memaksa korban  menuruti  kehendaknya.    Ini  adalah para  pengusaha  hiburan,  cukong,  lelaki hidung  belang,  penganut  seks  bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku  manusia  modern,  dan  sebagainya. Dari berbagai kejadian dalam tindak pidana perdagangan orang, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses sebagaiberikut :
1. Perekrutan
Pada umumnya perekrutan dilakukan  oleh  penghubung/calo  yang mendekati keluarga ataupun orangtua calon korban. Calon korban umumnya perempuan berusia mulaidari 11 tahun, yang dibayangkan  dan  digambarkan  kepada calon  korban  atau  orang  tuanya  adalah pekerjaan  yang  baik  dan  gaji  yang menggiurkan.  Ada  orangtua  yang  memberi persetujuan dan kepada anaknya, kemudian orangtua  diberikan  sejumlah  uang  (yang
pada umumnya diperhitungkan oleh trafficker sebagai  utang  calon  korban). Namun  ada  pula  orangtua  yang  menolak memberikan  izin;  dalamhal  demikian,  jika calon  korban  berhasil  dibujuk,  maka trafficker akan  membawanya  pergi  secara diam-diam. Calon korban yang dibawa dari desa  kekota  (dengan  atau  tanpa  izin orangtua)  tersebut  diculik  atau  dipaksa untuk  diberangkatkan  ketempat  tujuan  di Indonesia  ataupun  keluar  negeri.  Banyak diantaranya  yang  tidak  diketahui  lagi keberadaanya  dengan  kata  lain  hubungan sama  sekali  terputus,  ada  yang  sudah sampai  beberapa  tahun  lamanya.  Bagi pekerja  migran  (dalam  dan  luar  negeri) yang  meninggalkan  tempat  tinggalnya dengan  menandatangani  kontrak  kerja,  ada yang  benar,  ada  yang  dimanipulasi,  ada pula  yang  berdasarkan  penipuan.  Banyak juga  diantara    yang  berhasi  lmeningkatkan ekonomi keluarga, dan  pula yang dijadikan contoh  dan  pendorong  bagi  perempuan meninggalkan  tempat  tinggalnya  untuk perbaikan  ekonomi.  Tidak  kecil  jumlah  di antara    yang  terjerumus  menjadi  korban perdagangan orang.
2. Pemalsuan dokumen
Para  korban  perdagangan  orang pada umumnya (mungkin semua) diberikan tanda  pengenal  (KTP  atau  paspor)  yang nama,  umur,  alamat,  dan  sebagainya  telah dimanipulasi. Di beberapa daerah perbatasan  Indonesia,  banyak  terdapat  calo atau  agen  yang  membawa  koper  berisi setumpu,  KTP,  akta  kelahiran,  paspor,  dan formulir  lainnya,  lengkap  dengan  nama, umur  dewasa,  dan  alamat  tertentu,  yang belum  terisi  hanyalah  pas  photo  dan tandatangan  yang  akan  di  isi  (calon) korban.
Beberapa  informan  dari  beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor  yang  didaftarkan  secara  resmi  jauh lebih  kecil  dari  jumlah  orang  yang  secara nyata  keluar  negeri.  Dari  segi  keuangan, Negara  dirugikan  anggaran  sekian  jumlah paspor yang tidak masuk kas Negara, tetapi dari  segi  kemanusiaan    yang  keluar  negeri
PERDAGANGAN ORANG
dan  tidak  terdaftar  menjadi  tidak  ada ataupun stateless.
3. Penyekapan sebelum berangkat Para trafficker / calo/ sponsor umumnya  tidak  segera  memberangkatkan calon  korban  perdagangan  orang,  sehingga sering pula terjadi penyekapan dan kekerasan,  bahkan  di  tempat  penampungan sering korban mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi.
4. Pengangkutan dalam perjalanan  Dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasanlainnya (perkosaan),  sehingga  korban  mengalami kerugian dalam kehidupan (sosial).
5. Di tempat kerja
Korban yang bekerja sebagai pembantu  rumah  tangga  ataupun  pekerja seks  komersial  (PSK)  sering  mengalami perlakuan  yang  tidak  manusiawi  atau mengalami perlakuan yang mirip perbudakan.  Modus operandi di luar negeri umumnya  korban  di  berikan  visa  yang relatif  sebentar  dan  visa  di  pegang  oleh panyalur (trafficker), sehingga  apabila  visa sudah  kadaluarsa  para  trafficker  lebih leluasa untuk melakukan pemerasan kepada korban,  dan  korban  akan  kesulitan  umtuk kembali  ke  Indonesia.  Keadaan  ini  akan semakin menjerat korban, sehingga mereka tidak  berdaya  untuk  menuruti  kehendak trafficker.  Apabila  korban  berusaha  untuk melarikan  diri,  maka  itu  berarti  sama dengan menantang maut (kematian). Ancaman lain bagi korban adalah penganiayaan, hukuman cambuk, pelecehan seksual, perkosaan, penelantaran, pemerasan,  dan  kekerasanlainnya,  yang semuanya diderita tanpa asuransi.
6. Perjalanan pulang
Ada  pula  korban  yang  berhasil melarikan diri ke Indonesia, namun pelarian dirinya  tidak  berjalan  mulus,  karena  dalam perjalanan  tidak  sedikit  yang  mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan dan bahkan pelecehan seksual.
KUHAP hanya memberikan perlindungan  hukum  kepada  korban  dalam bentuk  pemberian  ganti  kerugian  melalui penggabungan  perkara,  dan  tidak mengatur
mengenai  bentuk  perlindungan  hukum lainnya.  Tidak  diaturnya  secara  khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan  khususnya  korban  perdagangan manusia telah menimbulkan ketidak adilan, karena  sering  kali  jaksa  penuntut  umum yang  mewakili  korban  hanya  menjatuhkan tuntutan  atau  hakim  hanya  memberikan hukuman  yang  relatif  ringant  erhadap pelakunya.
Perlindungan  korban  perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang  bersifat  abstrak  (tidak  langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan  yang  abstrak  pada  dasarnya merupakan  bentuk  perlindungan  yang hanya  bisa  dinikmati  atau  dirasakan  secara emosional  (psikis),  seperti  rasa  puas (kepuasan).  Sementara  itu,  perlindungan yang  kongkret  pada  dasarnya  merupakan bentuk  perlindungan  yang  dapat  dinikmati secara  nyata,  seperti  pemberian  yang berupa  atau  bersifat  materi  maupun nonmateri.
Pemberian  yang  bersifat  materi dapat  berupa  pemberian  kompensasi  atau restitusi,  pembebasan  biaya  hidup  atau pendidikan.  Pemberian  perlindungan  yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan  yang  merendahkan  martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban  perdagangan  orang  dapat  dilakukan melalui  hukum,  baik  hukum  administrasi, perdata, maupun pidana.
Hambatan-Hambatan Dan Upaya Pencegahan    Terhadap  Perdagangan Orang
A.Hambatan  Dalam  Pengungkapan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (Human Trafficking)
Banyak  anak  usia  remaja  yang  terlibat dalam dunia pelacuran. Ironisnya, keterlibatan  justru  kebanyakan akibat perbuatan  para  kolektor  yang  memasok kebisnis  prostitusi  anak  melalui  berbagai modus operandi seperti menjanjikan pekerjaan  denga  ngaji  yang  besar,  serta segudang  alasan  lainnya.  Fenomena  ini tentu  saja  mendapat  perhatian  berbagai
pihak yang peduli dalam upaya memberantas  tindakan  ini.  Berbagai  upaya mulai  dilakukan  baik  oleh  pemerintah maupun  pihak  lain,  akan  tetapi  sepertinya tindakan  pemberantasan  atau  setidaknya pengurangan  terhadap  perbuatan  prostitusi anak  ini  bukanlah  suatuperbuatan  yang mudah, disebabkan adanya beberapa kendala yang antara lain :
Hakim Dalam halini dapat mempertimbangkan  hukuman  tambahan berdasarkan  Pasal  334  dan  335  KUHP tentang  pembatasan  kebebasan  dengan paksaan.
2. Masalah  Kinerja  dariAparat Penegak Hukum
3. Kapasitaslembaga-lembaga penegak  hukum  yang  kitamiliki  amatlah penting  untuk  menanggulangi  masalah perdagangan  anak  perempuan  di  bawah umur  untuk  tujuan  pelacuran.  Memang, instrumen  hukum  yang  dimiliki  Indonesia untuk  mengatasi  masalah  ini  sangatlah terbatas.  Bagaimana  pun  juga,  setidak- tidaknya  Indonesia  memiliki  ketetapan- ketetapan  hukum  yang  bila  sepenuhnya  di laksanakan dapat membantu menanggulangi  masalah  yang  ada.  Namun dalam  pelaksanaannya,  sering  menghadapi berbagaim  acamhambatandariberbagaisisi. Selain  masalah  upah  dasar  yang  rendah, tantangan  lain  yang  di  hadapi  adalah kurangnya  pengetahuan  dan  ketrampilan aparat  penegak  hukum  dan  institusinya untuk  menanggapi  masalah  yang  ada. Kecenderungan itu misalnya, aparat kepolisian yang telah berhasil mendapatkan foto, catatan dan bukti-bukti fisik tersangka pemasok  pelacur  anak,  namun  polisi  tidak menangkap  tersangka  karena  meskipun sudah
ada bukti, polisimembutuhkankesaksian dan pengaduan korban. Hal
inimerupakansesuatu  yang  sangat  sulit  di dapat karena umumnya korban takurataumerasa  malu  untuk  melaporkan kejadian yang menimpa dirinya.
Faktor  lain  adalah  bahwa  aparat penegak hokum cenderung terkesan lamban ataupun  enggan  dalam  menangani  laporan
yang  berkaitan  dengan  perdagangan  orang atau trafficking tersebut,  mengingat  sendiri mengetahui  bahwa  banyak  anggota    yang terlibat  sebagai  beking  dalam  kegiatan perdagangan orang atau trafficking tersebut, sehingga  khawatir  dengan  memindak  hal tersebut  di  atas  samasaja  mencoreng korpssendiri.
Bobroknya
nilai- nilaimoralitas  di  kalangan  aparat  penegak hukum yang cenderung mengejar kekayaan dari pada penegakan keadilan juga merupakan  factor  sulitnya  pemberantasan kejahatan perdagangan orang atau trafficking ini.  Selain  hal  tersebut  sulitnya penanganan  masalah  perdagangan  orang atau trafficking ini  dikarenakan  masyarakat yang enggan membuat pengaduan, sehinggtan paadanya
Pengaduan  polisi  tidak  bias  melakukan penyidikan.
2. Kondisi Pandangan Budaya Masyarakat Masyarakat-masyarakat miskin pada umumnya  tidak  terlalu  perduli  dengan masalah  perdagangan  anak  perempuan. ada  yang  menganggap  anak  sebagai  harta atau  modal  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Secara  umum,    melihat  perdagangan  anak untuk  tujuan  pelacuran  sebagai  bukan sebagai  kekeliruan,  melainkan  strategi untuk  memperoleh  penghasilan  yang  lebih baik.  Banyak  orang  tua  yang  justru menyerahkan anaknya kepada germo untuk dilacurkan  untuk  meningkatkan  ekonomi keluarga. Malahan orangtua sendiri yang Mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan sianak yang akan dijual.
Di  sisi  lain,  masyarakat  juga mengetahui  bahwa  masalah  perdagangan anak  bersifatlintas  negara,  yang  mana proses  perekrutannya  melibatkan  orang- orang  setempat,  oknum  militer  dan  pihak lainnya.  Rasa  cuek  serta  kurangnya perhatian  masyarakat  terhadap  hal  ini  juga merupakan  factor  pendukung  suburnya bisnis  pelacuran  anak  ini.  Indikasi  ini memperlihatkan  bahwa  persepsi  sebagi ankecil masyarakat telah berubah. Individualisme  dan  keuntungan  ekonomi telah  menggeser  rasa  solidaritas  dan  nilai-
PERDAGANGAN ORANG
nilai  moral  spritual  yang  dulu  di  junjung tinggi  dan  merupakan  prioritas  utama kehidupan.
Perdagangan anak perempuan untuk tujuan  pelacuran  sering  diakibatkan  oleh factor  kemiskinan.    Berpendapat  bahwa keluarga  miskin  sering  tidak  mempunyai pilihan  lain  selain  membiarkan  anaknya untuk  bekerjaguna  membantu  ekonomi keluarga  sehingga  anak-anak  inilah  yang sering  menjadi  mangsa  empuk  para kolektor pemasok pelacur anak. Di sisi lain ada  juga  orang  tua  yang  membiarkan anaknya  untuk  dilacurkan  dengan  alas  an tidak  mempunyai  alternatif  lain  selain mempekerjakan  anaknya  sebagai  budak seks.  Di  bawah  tekanan  ekonomi  yang sangat  berat,  keluarga-keluarga  miskin melihat  peluang-peluang  yang  ditawarkan di sector tersebut sebagai kesempatan untuk bertahan  hidup.    Berfikir  bahwa  anak-anak sudah sepantasnya bekerja untuk membantu keluarga,  sedang  di  pihak  lain  anak-anak justru melihat pekerjaan sebagaibagian dari kewajiban untuk melayani keluarganya.
Ada  juga  orang  yang  melihat masalah  ini  dari  sudut  pandang  moral, sehingga terlibatnya anak-anak dalam dunia pelacuran  akibat  perdagangan  orang  atau trafficking lebih  disebabkan  kurangnya pendidikan  moral  yang  diajarkan  oleh orangtuanya,  sehingga  untuk  itu  percaya bahwa  salah  satu  cara  untuk  menghindari perdagangan  anak  adalah  memberikan bimbingan  keagamaan  sedini  mungkin kepada  anak-anak.  Namun  tidak  ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana  bimbingan  keagamaan  dapat mengatasi tekanan ekonomi. Politik ekonomi negara yang semakin sulit dewasa ini bukanlah tidak mungkin akan mendorong sekelompok golongan minoritas untuk  mengambil  jalan  singkat  dalam upaya  mempertahankan  hidup    di  samping alas an mengejar kekayaan.
Fenomena diatas tentu saja menimbulkan  reaksi  berbagai  pihak  yang merasa  bahwa  masalah  ini  merupakan  hal yang  serius  yang  harus  segera  di  berantas sebelum  menyebar  luas.  Faktanya  adalah
dengan bermunculnya berbagai LSM (Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  yang bergerak  di  bidangini.  Tidak  sedikit  dari lembaga-lembaga  itu  mendesak  pemerintah untuk  membuat  suatu  langkah  antisipasi dalam  menangani  masalah  pelacuran  anak ini. Hal ini tentu saja merupakan pekerjaan rumah  yang  harus  segera  di  selesaikan pemerintah jika tidak ingin melihat kehancuran anak-anak bangsa.
B.Upaya  Kepolisian  Dalam  Menangani Perkara  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang (Human Trafficking)
Merebaknya  perdagangan  orang    atau trafficking ini  sebenarnya  bertumpu  pada kelemahan-kelemahan  yang  terdapat  dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, hal ini bukanlah  suatu  alas  an  untuk  tidak  dapat memberantas  kejahatan  perdagangan  orang atau trafficking tersebut,  atau  setidaknya melakukan  suatu  langkah  pencegahan  agar perdagangan  orang    atau trafficking dapat ditekan  sekecil  mungkin.  Adapun  upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan beberapa cara antara yaitu :
1. Secara Preventif
Penanggulangan secarap reventif ini merupakan  jalur  penanggulangan  yang ditempuh  secara Non  Penal .  Mengigat upaya penanggulangan kejahatan perdagangan  orang    atau trafficking lewat jalur  non  penal  lebih  bersifat  tindakan pencegahan  untuk  terjadinya  kejahatan, maka  sasaran  utamanya  adalah  menangani faktor-faktor  kondusif  penyebab  terjadinya kejahatan.  Faktor-faktor  kondusif  adalah faktor yang berpusat pada masalah-masalah atau  kondisi-kondisisosial  yang  secara langsung  ataupun  tidak  langsung  dapat menimbulkan  atau  menumbuh  suburkan kejahatan.
Dengan  demikian  dilihat  dari  sudut kejahatan perdagangan orang atau trafficking ini  makaupaya  non  penal menduduki  posisi  kunci  yang  strategis dalam upaya pencegahan meluasnya kejahatan perdagangan orang atau trafficking .  Adapun  wujud  penanggulangan secara non penal ini lebih menitik beratkan
pada sifat penanggulangan secara preventif. Penanggulangan  secara  preventif  ini  dapat di wujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah  terjadinya  perdagangan  orang atau trafficking .  Upaya  preventif  dapat dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  secara umum dan khusus.
Kesimpulan
1. Di  Indonesia  ketentuan  mengenai laranganper  dagangan  orang  pada dasarnya  telah  diatur  dalam  Pasal  2 sampai  Pasal  6,  Pasal  9  sampai  Pasal 12  dan  Pasal  17  sampai  Pasal  24 Undang  -Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan upaya memberikan perlindungan  hokum  baik  langsung maupun tidak langsung, kepada korban ataupuncalon korban agar tidakmenjadi korban di kemudianhari. Dalam Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  HakAsasi  Manusia  (UU HAM) dalam Pasal 20 ditegaskan tidak seorangpun  boleh  diperbudak  atau diperhamba  (Ayat  1).  Perbudakan  atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala bentuk perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang (Ayat 2).

## 4. SIMPULAN
Faktor terjadinya perdagangan orang  adalah factor kemiskinan (ekonomi). Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya  perdagangan  manusia  yang dilatarbelakangi  kemiskinan  dan  lapangan kerja  yang  tidak  ada  atau  tidak  memadai. Modus operandi rekrutmen yang digunakan para agen atau calo biasanya menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai  kesenangan  dan  kemewahan, menipu, menjebak, mengancam 2. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi  dalam  mengatasi  kejahatan tindak pidana perdagangan orang
(Human Trafficking) adalah sebagai berikut :
a. Kendala  dalam  sudut  perundang- undangan disebabkan factor kelemahan dari pada jangkauan undang-undang itu sendiri  dalam  menjerat  pelaku  tindak pidana  tindak  pidana  perdagangan orang (Human Trafficking) serta ancaman pidana yang masih tergolong ringan.
b. Kendala  pada  sisi  kinerja  dari  aparat penegak  hokum  cenderung  disebabkan aparat penegak hokum itu sendiri yang kurang  mengerti  mengenai  masalah tindak  pidana  perdagangan  orang (Human Trafficking) . Sedangkan dari sisi kondisi pandangan budaya masyarakat lebih disebabkan  oleh  sikap  ketidak  pedulian masyarakat  itu  sendiri  yang  cenderung bersikap  masa  bodoh  dalam  melihat fenomena tindak pidana perdagangan orang (Human  Trafficking) ,  di  samping  ada  juga sebagian  kecil  masyarakat  yang  ternyata melegalkan anaknya untuk menjadi pelacur guna membantu ekonomi keluarga.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## A.Buku-Buku
Alfitra ,  Modus  Operandi  PidanaKhusus Di
Luar KUHP , SwadayaGrup, Jakarta, 2014. Ali,  Mahrus  dan  Bayu  Aji  Pramono, Perdagangan Orang: Dimensi, InstrumenInternasional dan
Pengaturannya  di  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Anwar,  Moch, Hukum  Pidana  Bagian khusus  (KUHP)  Buku  II  Jilid  II, Alumni, Bandung, 2012.
Arif,  Barda  Nawawi, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana” ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
Dirdjosisworo, Soedjono, Ruang LingkupKriminologi , RemadjaKarya, Bandung, 2016
devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum
Dagang di Indonesia, CV.
Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan,
2020
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan
PERDAGANGAN ORANG
Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.
Gosita,  Arif, Masalah  Korban  Kejahatan , AkademikaPresindo, Jakarta , 2015. Harkrisnowo,   Harkristuti, Indonesia  Court Report: Human Trafficking ,  Universitas  Indonesia
Human Right Center, Jakarta, 2013 Hatta,  Moh. TindakPidanaPerdagangan Orang  Dalam  Teori  Dan  Praktek, Liberty, Yogyakarta, 2012.
Irsan, HakAsasi  Manusia  SuatuPengantar ,
SinarGrafika, Jakarta, 2010. Luhulima, Achie Sudiarti, PemahamanBentuk- BentukTindakKekerasanTerhadap Perempuan dan AlternatifPemecahannya , Pusat
Kajian  Wanita  dan  Gender  UI, Jakarta, 2015.
Soekanto,  Soerjono, Faktor-faktor  Yang MempengaruhiPenegakan  Hukum” ,
Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2014. Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat,
SinarBaru, Bandung, 2013. Sunggono,  Bambang MetodePenelitian Hukum ,  Raja  Grafindo  Perkasa, Jakarta, 2018,
Susanto,  IS, Kriminologi ,  Fakultas  Hukum Undip, Semarang, 2015
Waluyo, Bambang,
Pidana dan
Pemidanaan Ghalia  Indonesia,  Jakarta,
2017.
Widiyanti,  Nini  dan  Panji  Anoroga,
PerkembanganKejahatan dan Masalahnya , Pradnya Paramita, Jakarta, 2013.

## B. PeraturanPerundang-Undangan
Undang-UndangNomor  21  Tahun  2007 tentangPemberantasanTindakPidana Perdagangan Orang Undang-UndangNomor  39  Tahun  1999 tentangHakAsasi Manusia.

## C.Internet dan Jurnal
Ichsan,  R.  N.,  &  Nasution,  L.  (2020). ANALISIS  PENGARUH  NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP  PERTUMBUHAN
KINERJA  KEUANGAN  BANK YANG

## TERDAFTAR DI
BURSA  EFEK  INDONESIA PERIODE  2011-2015. Moneter: JurnalKeuangan dan Perbankan , 8 (1), 51-59. Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad,  Yasid  (2022). The Bankruptcy  Legal  Politics  in Indonesia  based  on  Justice Value, Date  Maret,  2022,  Vol 9. No 1. Jurnal Akta . http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/a rticle/view/20842
Ichsan,  R.  N.,  &  Nasution,  L.  (2020). PengaruhBudayaOrganisasi  dan PromosiJabatanterhadap  Kinerja Karyawan  PT.  Taspen  Kantor Cabang  Utama  Medan. Journal of  Education,  Humaniora  and Social  Sciences  (JEHSS) , 3 (2),
459-466.
Reza  Nurul  Ichsan,  Lilis  Suriani  Gultom,
Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT  EFFECT  ON

## THE
PRODUCT QUALITY PERCEPTION,  TRUST  AND CUSTOMERS’ VALUE TOWARDS  THE  IMAGE  OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. PalArch’s  Journal  of Archaeology of Egypt /
Egyptology , 17 (7),  13495-13504.
Retrieved from https://archives.palarch.nl/index. php/jae/article/view/5266
Ichsan,  R.  N.,  Suparmin,  S.,  Yusuf,  M.,
Ismal, R., &Sitompul, S. Determinant  of  Sharia  Bank's Financial Performance during the
Covid-19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI- Journal):  Humanities  and  Social Sciences , 4 (1), 298-309
Yusuf,  M.,  Ichsan,  R.  N.,  &Saparuddin,  S.
DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN  EKONOMI DI INDONESIA. JEpa , 6 (1), 397-401.
HAMONANGAN, Alusianto et al.
PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. PKM  Maju  UDA , [S.l.],  v.  2,  n.  1,  p.  20-34,  sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: < http://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/pkmmajuuda/article/vie w/1182 >. Date accessed: 24 nov.
2021.
doi: http://dx.doi.org/10.46930/p
kmmajuuda.v2i1.1182 .
Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis,
M. A. (2019). PemberdayaanKearifan Lokal Masyarakat  Adat  Batak  Toba dalamMencegahKekerasanterhad ap
Anak. JurnalMercatoria , 12 (2), 148-159.
Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A.  (2020, October).  The  Effectiveness  of
The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In Virtual Conference on  Social  Science  in  Law Political and Economic Development . VCPSPILED 2020. Yasid,  M.,  Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A.
(2020).  Plagiarism-Turnitin:  The
Policy of Credit Payment
Relaxation  in  Overcoming  the
Impact of Covid-19 Spread to the
Economic Society in Indonesia. Siregar, S.  A.,  Siregar,  G., &  Lubis, M.  A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. Journal of Advanced Research  in  Dynamical  and Control  Systems-JARDCS , 12 (6), 603-611.
DEVI,  Ria  Sintha.  PERLINDUNGAN  HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  1,  n.  2,  p. 142-153,  july  2019.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnalrectum/article/view/227
>.
SITOMPUL, Risma
Wati et al.
PERLINDUNGAN HUKUM

## TERHADAP
KREDITUR PADA  PERJANJIAN  KREDIT DENGAN JAMINAN

## HAK TANGGUNGAN.
JURNAL
RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.], v. 4, n. 1, p. 95 – 109, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/ index.php/jurnalrectum/article/vi ew/1445 >.  Date  accessed:  02 aug. 2022.
doi: http://dx.doi.org/10.46930/jurnalr ectum.v4i1.1445 .
LAIA,  Agustinus  et  al.  TINJAUAN
YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI

## INTERNET
BANKING  DI  INDONESIA. JURNAL  RECTUM:  Tinjauan Yuridis  Penanganan  Tindak Pidana , [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293  - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available