## QUO VADIS PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Alvita Novanilia  , Elza Syarief 
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

## Abstract
Normatively,  based  on  the  decision  of  the  Constitutional  Court  No. 93/PUU/X/2012, the settlement of sharia economic disputes is the absolute competence  of  the  Religious  Courts,  but  at  the  empirical  level  it  is  still found that there are sharia economic disputes which are still decided by the Commercial Court (general), namely bankruptcy cases and PKPU based on contracts.  sharia.  This  paper  focuses  on  three  things,  first,  what  is  the reason  that  the  case  is  still  under  the  authority  of  the  Commercial  Court, second, what are the legal consequences if the case is resolved through the Commercial  Court  and  what  are  the  legal  arguments  regarding  the competence  of  the  Religious  Courts  in  bankruptcy  cases  and  PKPU  based on  contracts.  This  research  method  is  normative  law  by  reviewing  legal materials  related  to  bankruptcy  and  PKPU.  The  analysis  used  is  the synchronization of the norms of Law No. 37 of 2008 and PERMA No. 2 of 2008. From the results found  the cause that the case is  still being  handled by the Commercial Court due to a conflict of norms between the Bankruptcy Law  and  PERMA  regarding  KHES  which  has  not  yet  been  settled,  the existence of conditions the law on bankruptcy based on sharia contracts and the  existence  of  KMA  letter  No.  32/SK/IV/2006  concerning  the implementation instructions for book II. The legal consequences if the case is  handled  by  the  Commercial  Court  will  be  coercion  on  the  substance  of conventional economic law, the synchrony between settlement and contract and  the  concept  of  settlement  prioritizing  business  and  business  principles rather  than  substantive  justice.  Based  on  the  theory  of  authority  and  the principle of lex specialist, it is concluded that bankruptcy cases and PKPU based on sharia contracts are absolute competences of the Religious Courts. Keywords : Competence, Authority Theory, Lex Specialist, Synchronization.

## Abstrak
Secara normatif, berdasarkan putusan MK No 93/PUU/X/2012 penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  menjadi  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama, namun  dalam  tataran  empiris  masih  ditemukan  adanya  sengketa  ekonomi syariah  lain  yang  masih  diputus  oleh  Pengadilan  Niaga  (umum)  yaitu perkara  kepailitan  dan  PKPU  berdasarkan  akad  syariah.  Tulisan  ini difokuskan  pada  tiga  hal,  pertama,  apa  penyebab  perkara  tersebut  masih
 Alamat korespondensi: 1952009.alvita@uib.edu
 Alamat korespondensi: elzasyarief@elzalaw.co.id
menjadi  kewenangan  Pengadilan  Niaga,  kedua,  apa  akibat  hukum  jika perkara  tersebut  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Niaga  dan  bagaimana argumentasi  hukum  tentang  kompetensi  Pengadilan  Agama  dalam  perkara kepailitan  dan  PKPU  berdasarkan  akad  syariah.  Metode  penelitian  ini bersifat normative  law dengan  mengkaji  sekumpulan  bahan  hukum  yang berhubungan dengan kepailitan dan PKPU. Adapun analisis yang digunakan adalah sinkronisasi terhadap norma UU No 37 tahun 2008 dan PERMA No 2  tahun  2008.  Dari  hasil  penelitian  ditemukan  penyebab  bahwa  perkara tersebut  masih  ditangani  Pengadilan  Niaga  karena  adanya  konflik  norma antara  UU  Kepailitan  dengan  PERMA  tentang  KHES  yang  masih  belum selesai  pengaturannya,  adanya  kondisi  kekosongan  hukum  tentang kepailitan  berdasarkan  akad  syariah  dan  eksistensi  surat  KMA  No 32/SK/IV/2006  tentang  instruksi  pelaksanaan  buku  II.  Akibat  hukum  jika perkara  tersebut  ditangani  oleh  Pengadilan  Niaga  akan  terjadi  pemaksaan terhadap  substansi  hukum  ekonomi  syariah  menjadi  hukum  ekonomi konvensional,  tidak  sinkronnya  antara  penyelesaian  sengketa  dengan  akad dan  konsep  penyelesaian  perkara  lebih  mengutamakan  prinsip  bisnis  dan kelangsungan  usaha  dari  pada  keadilan  substantif.  Berdasarkan  teori kewenangan  dan  asas lex  specialist ditemukan  kesimpulan  bahwa  perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah mutlak menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.
Kata Kunci : Kompetensi, Teori Kewenangan, Lex Specialist, Sinkronisasi.

## A. Latar Belakang Masalah
Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  atau  bentuk-bentuk  lainnya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup rakyat  banyak.  Guna  mencapai  tujuan  tersebut  pelaksanaan  pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai  unsur  pembangunan,  termasuk  dibidang  ekonomi  dan  keuangan. Sektor  perbankan  memiliki  posisi  strategis  sebagai  lembaga  intermediasi ( financial intermediary ) untuk menunjang kelancaran perekonomian. 1
Bank  syariah  sebagai  subbagian  dari  sistem  perbankan  di  Indonesia yang  berada  dibawah  naungan  BI  secara  yuridis  dan  hirarkis  tentunya tunduk  pada  aturan  perbankan  umum  termasuk  segala  aturan  yang menyangkut  kebijakan  moneter  (makro)  yang  bersinggungan  dengan perbankan  secara  keseluruhan.  Perbedaan  utamanya  dengan  bank konvensional adalah terletak pada sistem bagi hasil ( lost profit and sharing ),
1 Johannes Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, (Bandung : PT.Bandung Utomo, 2003), h. 56.
adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  (DSN)  dan  lembaga  penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dan Pengadilan Agama. 2
Sengketa  biasanya  terjadi  karena  adanya  suatu  perbedaan  dan  atau pertentangan  antara  dua  pihak  atau  lebih.  Dalam  industri  perbankan  sering kali  terjadi  sengketa  antara  bank  dan  nasabah  yang  terkait  dengan  produk bank,  terutama  dalam  sektor  pembiayaan/kredit  ( lending ).  Pihak  nasabah sebagai  debitor  tidak  selamanya  mampu  menjaga  komitmen  dalam melakukan  pembayaran  utang  kepada  bank  sebagai  pihak  kreditor. Sebenarnya kesepakatan antara nasabah dan bank telah tertuang dalam suatu perjanjian  atau  akad  notaris  yang  ditandatangani  kedua  belah  pihak, sehingga  tak  jarang  nasabah  sebagai  debitor  dipailitkan  oleh  bank  karena gagal bayar atas utangnya. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, maka sengketa antara nasabah dan bank yang terkait dengan kepailitan dan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  sangat  mungkin  juga  terjadi  pada perbankan syariah.
Pasca  lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  093/PUU- X/2012, quo  vadis tentang  dualisme  kewenangan  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah telah berakhir. Peradilan Agama secara legal konstitusional menjadi  satu-satunya  institusi  yang  berwenang  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah  melalui  jalur  litigasi. 3 Namun  kewenangan  ini  tidak sepenuhnya  berjalan,  masih  ada  sengketa  ekonomi  syariah  lain  yang penyelesaiannya  diputus  oleh  Pengadilan  Niaga  dalam  lingkup  Peradilan Umum  yaitu  sengketa  kepailitan  dan  PKPU  (Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang) pada lembaga keuangan syariah.
Secara  normatif,  seharusnya  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, tidak lagi dimungkinkan penyelesaian  sengketa  lembaga  keuangan  syariah  secara  litigasi  melalui Pengadilan  Niaga  dalam  lingkup  Peradilan  Umum.  Semua  jenis  sengketa lembaga  keuangan  syariah  seharusnya  sudah  menjadi  kewenangan  absolut Pengadilan  Agama  untuk  mengadilinya  termasuk  sengketa  kepailitan  dan PKPU pada lembaga keuangan syariah. 4

## B. Perumusan Masalah
1. Apa penyebab perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah masih ditangani oleh Pengadilan Niaga?
2 Ali  Hasan,  “Menjawab  Keraguan  Umat  Islam  Terhadap  Bank  Syariah”.  (Jakarta:  Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007), h. 57.
3 Amran  Suadi,  Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  Teori  dan Ekonomi, (Jakarta  : Penerbit Kencana, 2017), h. 329.
4 Berdasarkan data yang penulis telusuri dari aplikasi SIPP Mahkamah Agung pada hari senin, 26 Mei 2020, hingga saat ini, ada sebanyak 8 perkara Kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah yang  mengajukan  Kasasi  dan  PK  ke  Mahkamah  Agung,  20  perkara  yang  masuk  ke  PN  Jakarta Pusat  (siip.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/search),  7  perkara  di  PN  Semarang  (siip.pn semarangkota.go.id/list_perkara/search) dan 2 perkara di PN Medan (siip.pn medankota.go.id/list_perkara/search).
2. Apa  akibat  hukum  jika  perkara  tersebut  ditangani  oleh  Pengadilan Niaga?
3. Bagaimana  argumentasi  hukum  ( legal  reasoning )  mengenai kompetensi  Pengadilan  Agama  dalam  perkara  kepailitan  dan  PKPU berdasarkan akad syariah?

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kepailitan  dan  PKPU  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata  di Indonesia
Pada  bulan  Juli  1997  terjadi  krisis  moneter  di  Indonesia  yang diawali  dengan  melemahnya  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata  uang dolar  AS.  Hal  itu  mengakibatkan  utang-utang  para  pengusaha
Indonesia  dalam  valuta  asing  terutama  terhadap  kreditor  luar  negeri menjadi  membengkak,  sehingga  mengakibatkan  banyak  debitor  yang tidak mampu membayar utang-utangnya. Disamping itu, kredit macet diperbankan dalam negeri juga makin membumbung tinggi luar biasa.
Mengingat upaya restrukturisasi utang masih belum dapat diharapkan akan  berhasil  baik  sedangkan  upaya  melalui  kepailitan  dengan menggunakan faillissements  verordening yang  berlaku  sangat  lambat prosesnya,  maka  para  kreditor  khususnya  kreditor  luar  negeri menghendaki  agar  peraturan  kepailitan  Indonesia  yaitu faillissements verordening secepatnya  diganti  atau  diubah.  IMF  sebagai  pemberi utang berpendapat bahwa disamping upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia, upaya mengatasi krisis moneter Indonesia juga  tidak  terlepas  dari  keharusan  penyelesaian  utang-utang  luar negeri  dari  pengusaha  Indonesia.  Oleh  karena  itu  IMF  mendesak pemerintah,  agar  segera  mengubah  peraturan  kepailitan  yang  berlaku yaitu faillissements verordening . 5
Sebagai  hasil  desakan  IMF  tersebut,  akhirnya  pemerintah menerbitkan  Perpu  Nomor  1  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  tentang  Kepailitan  yang  menambah  dan  mengubah peraturan  kepailitan  sebelumnya  yaitu faillissements  verordening . Setelah  diterbitkannya  Perpu  kepailitan  pada  tanggal  22  April  1998, maka  5  bulan  kemudian  Perpu  kepailitan  diajukan  ke  DPR  dan  pada tanggal  9  September  1998  Perpu  tersebut  disahkan  menjadi  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1998  dan  sekarang  berubah  menjadi  UU Nomor 37 Tahun 2004.
Pengaturan secara khusus tentang kepailitan di Indonesia, diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU).  Dalam  UU Kepailitan  disebutkan  dalam  Pasal  1  Ayat  (1),  kepailitan  adalah  sita umum  atas  kekayaan  debitor  pailit  yang  pengurusan  dan
5 Sutan Remy Syahdeni, Hukum Kepailitan, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, Cet. II, 2004), h. 30.
pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  dibawah  pengawasan  hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pengertian pailit yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  Angka  1  UUK  memberikan  rumusan bahwa  pernyataan  pailit  merupakan  suatu  putusan  pengadilan,  ini menunjukkan  bahwa  sebelum  adanya  putusan  pernyataan  pailit  oleh pengadilan,  seorang  debitor  tidak  dapat  dinyatakan  dalam  keadaan pailit.  Setelah  adanya  pengumuman  putusan  pailit  maka  berlakulah ketentuan pasal 1131 KUH Perdata.
Hukum  kepailitan  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  37
Tahun  2004  menganut  prinsip  persaingan  usaha  dimana  undang- undang  tidak  memandang  keadaan  debitor  itu  solven  atau  insolven, asalkan  memenuhi  beberapa  persyaratan  yaitu  debitor  yang mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat  ditagih, maka keadaan  itu  secara  kumulatif  dapat  dinyatakan  pailit  oleh  Hakim Niaga.  Oleh  karena  perkara  kepailitan  dan  PKPU  ini  bersifat voluntair , maka target penyelesaian perkara diminimalisir waktunya, 6 hal  ini  bertujuan  untuk  memperlancar  prinsip  persaingan  usaha  dan bisnis yang sedang berlangsung.
Sedangkan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) merupakan  alternatif  penyelesaian  utang  untuk  menghindari kepailitan. Menurut Munir Fuady 7 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dimana dalam periode  waktu  tersebut  kepada  kreditor  dan  debitor  diberikan kesepakatan  untuk  memusyawarahkan  cara-cara  pembayaran    utang- utangnya dengan memberikan rencana perdamaian ( composition plan ) terhadap  seluruh  atau  sebagian  utangnya  itu,  termasuk  apabila  perlu utangnya  tersebut.  Dengan  demikian  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  merupakan  semacam  moratorium  atau dikenal dengan legal moratorium.
Permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditor maupun debitor kepada Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum ada  permohonan  pailit  yang  diajukan  oleh  debitor  maupun  kreditor atau  dapat  juga  diajukan  setelah  adanya  permohonan  pailit  asal diajukan  paling  lambat  pada  saat  sidang  pertama  pemeriksaan permohonan  pernyataan  pailit.  Namun  jika  permohonan  pailit  dan PKPU  diajukan  pada  saat  yang  bersamaan  maka  permohonan  PKPU yang  akan  diperiksa  terlebih  dahulu.  Berdasarkan  pengertian  di  atas, maka  dapat  dibedakan  bahwa  dalam  kepailitan,  harta  debitor  akan digunakan  untuk  membayar  semua  utang-utangnya  yang  sudah
6 Batas  waktu  penyelesaian  permohonan  Kepailitan  adalah  60  hari  dan  PKPU  adalah  45  hari (waktu sementara) dan 240 hari (waktu permanen).
7 Munir Fuady, Hukum Pailit, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002), h. 8
dicocokkan,  sedangkan  dalam  PKPU,  harta  debitor  akan  dikelola sehingga menghasilkan  dan dapat  digunakan untuk membayar utang- utang debitor.
2. Titik Singgung Kewenangan Mengadili Antara Pengadilan Niaga dan  Pengadilan  Agama  Dalam  Perkara  Kepailitan  dan  PKPU
Berdasarkan Akad Syariah. Mengenai  persinggungan  kewenangan  yang  terjadi  antara Pengadilan  Niaga  dan  Pengadilan  Agama  dalam  memeriksa  dan mengadili  perkara  kepailitan  dan  PKPU  pada  lembaga  keuangan syariah sebenarnya terletak pada ranah tercampurnya wilayah hukum perdata  umum  (konvensional)  ke  ranah  hukum  perdata  khusus  yang menggunakan  prinsip  hukum  ekonomi  syariah,  akibatnya  ekspansi penerapan hukum  perdata umum ke wilayah hukum  ekonomi syariah menimbulkan  unsur  ketidakpastian  hukum.  Selama  ini,  kepailitan yang diterapkan adalah dalam perspektif umum yaitu semua individu atau korporasi yang mengalami kepailitan sehingga tidak membedakan  apakah  kepailitan  itu  konvensional  ataukah  diikat dengan  akad-akad  ekonomi  syariah  dalam  kontraknya.  Sedangkan dalam  perspektif  hukum  ekonomi  syariah  itu  sendiri,  kepailitan  yang terjadi  pada  lembaga  keuangan  syariah  ataupun  individu  yang melakukan  perjanjian  dengan  akad  ekonomi  syariah  dipandang sebagai  bagian  dari  bentuk  “sengketa”  yang  menjadi  yurisdiksi Pengadilan  Agama  dalam  pengertian  umum  Pasal  49  Huruf  (i)
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama. Mengutip  pendapatnya  M.  Natsir  Asnawi  bahwa  sepanjang  tidak dijelaskan  detail  atau  rinciannya  maka  pemaknaan  kata  “sengketa” harus  tetap  dalam  pemaknaan  secara  umum  yaitu  melingkupi  segala bentuk  sengketa  yang  telah  dan  mungkin  terjadi  dalam  bidang ekonomi syariah. 8
Di  sisi  lain,  persinggungan  kewenangan  itu  juga  terjadi  akibat perluasan  kompetensi  Pengadilan  Agama  ke  ranah  hukum  publik dalam  konteks  hukum  ekonomi  syariah.  Asas  personalitas  keislaman bukan  lagi  dipahami  sebagai  individu  muslim an  sich ,  namun  sudah ditafsiri  sebagai  personalitas  non-muslim  atau  badan  hukum konvensional  yang  dengan  suka  rela  menundukkan  dirinya  dan mengikatkan  perjanjian  kontraknya  berdasarkan  akad-akad  ekonomi syariah.  Perluasan  kompetensi  Pengadilan  Agama  ke  ranah  hukum ekonomi syariah telah menembus batas wilayah hukum perdata umum yang  selama  ini  masih  menjadi  hukum  panutan  bagi  masyarakat Indonesia  sehingga  potensi  tercampurnya  wilayah  hukum  perdata umum dengan hukum ekonomi syariah semakin terlihat jelas.
8 0M.  Natsir  Asnawi,  Hukum Acara  Perdata,  Teori,  Praktik  dan  PERMAsalahannya  di  Peradilan Umum dan Peradilan Agama, (Yogyakarta: UII Press, Cet. I, 2016), h. 54.
Dengan demikian, maka titik singgung mengadili dalam perkara kepailitan  dan  PKPU  pada  lembaga  keuangan  syariah  terletak  pada terjadinya  persentuhan  kewenangan  antara  Pengadilan  Niaga  dan Pengadilan Agama, dimana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  mengharuskan  penyelesaian  perkara  kepailitan  dan  PKPU diputus  oleh  Pengadilan  Niaga  dengan  tidak  membedakan  antara kepailitan  pada  lembaga  keuangan  konvensional  dengan  lembaga keuangan  syariah,  sedangkan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3
Tahun  2006  mengamanatkan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah kepada  Pengadilan  Agama  dan  frasa  kata  sengketa  ekonomi  syariah dalam  Undang-Undang  dimaksud  adalah  segala  jenis  sengketa keperdataan lainnya dalam lapangan ekonomi syariah, termasuk dalam hal ini sengketa kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah.
3. Penyebab  Perkara  Kepailitan  dan  PKPU  Berdasarkan  Akad Syariah Masih Menjadi Kompetensi Pengadilan Niaga
Ada beberapa faktor yang menjadi  penyebab perkara kepailitan dan PKPU masih menjadi kewenangan Pengadilan Niaga diantaranya sebagai berikut: a. Adanya  Konflik  Norma  Dalam  Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Dalam ketentuan Pasal 300 Ayat 1 Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU menyebutkan:  “Pengadilan  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Undang-Undang  ini,  selain  memeriksa  dan memutus  permohonan  pernyataan  Pailit  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa  dan  memutus  perkara  lain  di  bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-
Undang”.
Pengadilan  dalam  pasal  diatas  adalah  Pengadilan Niaga  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum  sebagaimana termuat  sebelumnya  dalam  Pasal  1  Ayat  7  Undang- Undang  ini.  Kata  pengadilan  dalam  pasal  tersebut,  secara implisit  menunjuk  kepada  Pengadilan  Niaga,  karena secara  historis,  pembentukan  Pengadilan  Niaga  adalah dalam  rangka  untuk  mempercepat  proses  penyelesaian pembayaran  utang-piutang  debitor  yang  memerlukan proses  sederhana  dan  cepat  serta  menumbuhkan kepercayaan para investor luar negeri. Undang-Undang  Kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004 tidak  membedakan  antara  kepailitan  yang  terjadi  pada lembaga  keuangan  konvensional  dan  lembaga  keuangan syariah  karena  pada  waktu  undang-undang  itu  lahir, pertumbuhan  lembaga  keuangan  yang  menggunakan prinsip syariah masih belum mengalami peningkatan yang
signifikan.  Keadaan  inilah  yang  sampai  sekarang  masih tetap  dipertahankan  dan  sengaja  didiamkan  meskipun lembaga  keuangan  syariah  setiap  tahunnya  mengalami penambahan aset pertahunnya. 9 Kontradiksi  ini  terjadi  ketika  kita  membaca ketentuan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  KHES.
Dalam Pasal 5 Ayat 2 berbunyi: “Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran  utang,  maka  pengadilan  dapat  menetapkan kurator  atau  pengurus  bagi  badan  hukum  tersebut  atas permohonan pihak yang berkepentingan”. Seluruh  kata-kata  pengadilan  dalam  PERMA
tersebut  harus  dibaca  Pengadilan/Mahkamah  Syariah dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana merujuk bunyi Pasal 1 Ayat 8 ketentuan PERMA ini. 10
PERMA  Nomor  2  Tahun  2008  lahir  dalam  rangka merespons  lahirnya  amanah  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  yang  memberikan amanah  kepada  Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah.  Oleh  karena  hukum  materiil yang  menjadi  pedoman  dalam  penanganan  ekonomi syariah  masih  belum  ada  saat  itu,  maka  PERMA  ini berfungsi  sebagai  pengisi  kekosongan  hukum.  Semua ketentuan yang termaktub dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008  tentang  KHES  adalah  menyangkut  perihal  hukum materiil ekonomi syariah. Adapun lembaga peradilan yang menanganinya  seluruhnya  harus  dibaca  Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. b. Adanya  Kondisi  “ Legal  Loophole ”  Tentang  Hukum Kepailitan Syariah Sejak  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  tentang  Peradilan  Agama,  pengaturan  tentang kepailitan  berdasarkan  akad  syariah  belum  dirancang hingga  sekarang.  Kemungkinan  faktor  utamanya  karena perkara  kepailitan  dan  PKPU  adalah  perkara  yang  jarang
9 1Berdasar  data  OJK  per  Januari  2018,  total  asset  bank  syariah  mencapai  Rp.  285,397  triliun. Jumlah  bank  syariah  sebanyak  13  bank dan  1.824  kantor. Selain  itu  ada  2.586  ATM.  Sementara total  asset  unit  usaha  bank  syariah  sebesar  Rp.  128,  789  trilun,  terdiri  dari  bank  umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). 346 kantor UUS serta dilayani 144 ATM ditambah lagi dengan 167 bank pembiayan rakyat syariah. Diakses dari www.ojk.go.id pada hari senin 26 Juli 2018.
10 Bunyi Teks asli “Pengadilan adalah Pengadilan/Mahkamah Syariah dalam lingkungan Peradilan Agama”. Lihat Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 1.
muncul ke permukaan dan tidak sebanyak perkara perdata umum.
Ketika  pembahasan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  tentang  Pengadilan  Agama,  semua  anggota Panja  perumus  Undang-Undang  di  DPR menerima  secara aklamasi  eksistensi  undang-undang  tersebut.  Sayangnya dalam  pasal  49  huruf  (i)  tentang  bagian  penjelasan  kata “ekonomi syariah” 11 hanya menyebut sampai poin (k) saja dan  tidak  memasukkan  poin  Kepailitan  Syariah  sebagai bagian dari sengketa ekonomi syariah.
Menurut Amran Suadi (Ketua Kamar Agama) ketika kondisi  pembahasan  Undang-Undang  Peradilan  Agama waktu itu, para stakeholder dan petinggi Peradilan Agama sengaja  tidak  memasukkan  poin  kepailitan  berdasarkan akad  syariah  sebagai  bagian  dari  sengketa  ekonomi syariah,  hal  ini  merupakan  upaya  politik  hukum  agar positivisasi  hukum  ekonomi  Islam  ke  ranah  hukum nasional  tidak  terlihat  represif  dan  radikal  serta  perlu proses  yang  matang  agar  bisa  diterima  publik.  Yang menjadi entry  point saat  itu  adalah  menggolkan kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi  syariah  agar  tidak  terjadi  tarik  ulur  kepentingan politik. 12
Adanya suatu kondisi kekosongan hukum atau legal loophole dalam sistem hukum di Indonesia dimana belum terdapat  pengaturan  yang  pasti  tentang  proses  ataupun prosedur  pailit  bagi  lembaga  keuangan  syariah,  sehingga sengketa kepailitan berdasarkan  akad syariah diselesaikan dengan  regulasi  kepailitan  konvensional.  Peraturan kepailitan  berdasarkan  akad  syariah  dalam  regulasi Indonesia hanya ada dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang  KHES  dan  itupun  hanya  beberapa  pasal  yang membicarakannya.  Menurut  penulis,  ketiadaan  regulasi setingkat undang-undang yang mengatur tentang kepailitan berdasarkan akad syariah inilah yang menyebabkan  kewenangan  mengadili  dalam  perkara
11 Yang  dimaksud  dengan  "ekonomi  syari'ah"  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : a. bank syari'ah, b. lembaga keuangan mikro  syari'ah,  c.  asuransi  syari'ah,  d.  reasuransi  syari'ah,  e.  reksa  dana  syari'ah,    f.  obligasi syari'ah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syari'ah,  g.  sekuritas  syari'ah,  h.  pembiayaan syari'ah, i. pegadaian syari'ah, j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan k. bisnis syari'ah.
12 Pertanyaan Penulis kepada Ketua Kamar Agama pada acara “Seminar Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syariah dan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah”  yang  diselenggarakan  di  Swiss  Belhotel Danum Palangkaraya tanggal 5 Oktober 2017.
kepailitan  dan  PKPU  pada  lembaga  keuangan  syariah masih berada pada lingkup Pengadilan Niaga. c. Adanya  Surat  Keputusan  KMA  Nomor  32/SK/IV/2006 Perihal  Penyelesaian  Kepailitan  Diselesaikan  Melalui Pengadilan Niaga Surat  keputusan  KMA  pada  dasarnya  adalah  surat keputusan  yang  ditujukan  kepada  seluruh  aparatur peradilan  dibawahnya  baik  yang  menyangkut  teknis yudisial  maupun  nonteknis  yudisial  untuk  melakukan sebuah tindakan hukum. Surat ini berbentuk instruksi yang bersifat  imperatif  dan  harus  dipatuhi  oleh  semua  aparat peradilan.  Surat  keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung (KMA)  biasanya  lahir  berdasarkan  rapat  Pokja  yang dilakukan  sebelumnya  oleh  kamar-kamar 13 di  Mahkamah Agung dan menghasilkan beberapa rumusan.
4. Akibat  Hukum  Perkara  Kepailitan  Berdasarkan  Akad  Syariah Diselesaikan Melalui Pengadilan Niaga
Diantara  akibat  hukum  penanganan  perkara  kepailitan berdasarkan akad syariah oleh Pengadilan Niaga adalah pertama akan berdampak sistemik terhadap aplikasi hukum materiil yang digunakan. Ditinjau  dari  perspektif  kepailitan  syariah  di  Indonesia  ada  suatu kecenderungan  untuk  mengubah  esensi  utang  secara  syariah  menjadi utang-piutang  secara  konvensional. 14 Hal  ini  menimbulkan  kesan pemaksaan  terhadap  substansi  hukum  ekonomi  syariah  agar  menjadi hukum ekonomi konvensional.
Perubahan  esensi  dari  hubungan  hukum  demikian  tampak  dari unsur  syarat  mengajukan  permohonan  kepailitan  dalam  Pasal  2  Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yakni  adanya  kreditor  dan debitor.  Setiap  sengketa  kepailitan  berdasarkan  akad  syariah  yang terjadi  selalu  menimbulkan  upaya  paksa  untuk  memunculkan  istilah kreditor dan debitor, padahal para pihak tersebut (kreditor dan debitor) tidak ada dalam setiap pembiayaan syariah, dalam pembiayaan syariah hanya  dikenal  hubungan  kemitraan,  yaitu  pihak  yang  satu  membantu pihak  yang  lain,  yang  dibiayai  membantu  yang  membiayai  dan
13 Sejak tahun 2011 melalui Keputusan No. 142/KMA/SK/IX/2011 tahun 2011, Ketua Mahkamah Agung  telah  memberlakukan  sebuah  kebijakan  pemberlakuan  sistem  kamar  pada  Mahkamah Agung.  Dengan  sistem  kamar  ini  hakim  agung  dikelompokan  ke  dalam  lima  kamar yaitu  Kamar perdata, pidana, agama, tata usaha Negara dan militer dan setiap kamar diketuai oleh seorang ketua Kamar yang disebut TUAKA.
14 Konsep Utang dalam UU Kepailitan mengarah kepada praktik bunga yang harus dibayar setelah jatuh tempo (lihat pasal 1 ayat 6 UUK-PKPU), hal ini bertentangan dengan konsep “Dayn” hutang dalam Islam yang mengharamkan praktik pengambilan bunga di setiap transaksi serta memberikan kelonggaran dalam setiap pembayaran utang (lihat fatwa MUI No 04/DSNMUI/IV/2000) tentang Murabahah.
sebaliknya, tidak ada pengambilan keuntungan secara tidak adil dalam setiap  pembiayaan  syariah.  Akibat  diajukannya  perkara  kepailitan berdasarkan  akad  syariah  ke  Pengadilan  Niaga,  maka  potensi tercampur-aduknya konsep hukum pembiayaan syariah dengan konsep utang-piutang konvensional pasti akan terjadi. 15
Kedua,  akibat  lain  dari  ditanganinya  perkara  kepailitan  pada lembaga  keuangan  syariah  oleh  Pengadilan  Niaga  adalah  akan terjadinya  ketidaksinkronan  antara  akad  dengan  penyelesaian sengketa.  Secara  filosofis,  sub  dan  difsub  perbankan  syariah didominasi  oleh  istilah-istilah  bisnis  Islam,  seperti  murabahah, musyawarah, mudharabah , qardh ,  hiwalah,  ijarah, kafalah dan  lain sebagainya.  Oleh  sebab  itu,  merupakan  hal  yang  benar  dan  tepat apabila  penyelesaian  perkara  perbankan  syariah  dilakukan  dalam lingkungan peradilan yang secara substantif membidangi hal-hal yang terkait  dengan  nilai-nilai  syariat  Islam.  Apabila  diserahkan  pada sistem  peradilan  yang  tidak  menerapkan  aturan-aturan  syariah,  yang akan  muncul  adalah  ketidaksinkronan  antara  praktik  akad  dengan penyelesaian  sengketanya.  Akad  dilakukan  di  dalam  sistem  syariah, sementara  penyelesaiannya  dilakukan  dalam  lingkungan  peradilan yang tidak menggunakan aturan dan asas-asas syariah. 16
Dampak  hukum  ketiga  yaitu,  hukum  kepailitan  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  menganut  prinsip kelangsungan  usaha  dimana  undang-undang  ini  tidak  memperhatikan sama  sekali  kesehatan  keuangan  debitor  itu  solven  atau  insolven, asalkan  memenuhi  beberapa  persyaratan  yaitu  debitor  yang mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka keadaan  itu  secara  kumulatif  dapat  dinyatakan  pailit  oleh  Hakim Niaga.  Ketentuan  ini  sangat  kontradiktif  dengan  konsep  kepailitan dalam  Islam.  Istilah  solven  atau  insolven  dalam  kerangka  kajian hukum  kepailitan  Islam  dikenal  dengan  sehat  atau  tidaknya  debitor.
Kesehatan  ini  tentunya  bisa  dipahami  dari  segi  fisik  atau keuangannya. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd memaknai kata  sehat  ini  sebagai  kesehatan  fisik  dan  jiwa,  karena  debitor  yang memiliki  utang  dan  dalam  keadaan  sakit  (bukan  dibuat-buat)  tidak harus ditagih utangnya namun diberikan batas toleransi waktu/perpanjangan untuk melunasi  utangnya sehingga dia sehat  dan bisa kembali beraktivitas. 17
15 Ghansam Anam, dkk, Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rezim Hukum Kepailitan di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, (2017), h. 70.
16 Tim, Babak Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Majalah Peradilan Agama, Edisi 3, Des 2013-Feb 2014, h. 40.
17 Dian  Asriani  Lubis,  Kepailitan  Menurut  Ibnu  Rusyd  dan  Perbandingannya  Dengan  Hukum Kepailitan di Indonesia, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII, No. 2, Nopember (2013), h. 272.
5. Membangun  Argumentasi  Hukum  (Legal  Reasoning)  Dengan Pendekatan Azas Lex Specialist dan Teori Kewenangan
Untuk  menentukan  bagaimana  kompetensi  Pengadilan  Agama dalam  mengadili  perkara  kepailitan  dan  PKPU  pada  lembaga keuangan  syariah,  maka  penulis  akan  melakukan  sinkronisasi berdasarkan asas lex specialist derogate legi generali dan harmonisasi berdasarkan teori kewenangan.
a. Sinkronisasi  Berdasarkan  Asas Lex Specialist  Derogate Legi Generali Asas lex  specialist  derogate  legi  generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa ketentuan yang  bersifat  khusus  mengesampingkan  ketentuan  yang bersifat umum. Adapun kaitannya dengan PERMA Nomor 2  Tahun  2008  ditinjau  dari  segi  fungsinya  adalah  sebagai peraturan  yang  bersifat  khusus  terhadap  segala  peraturan umum  mengenai  ekonomi  syariah  dan  segala  hal  ihwal yang  bersinggungan  dengan  lembaga  keuangan  yang menggunakan  akad-akad  syariah..  Asas lex  specialist derogate legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan  bahwa  ketentuan  yang  bersifat  khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Adapun kaitannya  dengan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2008  ditinjau dari segi fungsinya adalah sebagai peraturan yang bersifat khusus  terhadap  segala  peraturan  umum  mengenai ekonomi syariah dan segala hal ihwal yang bersinggungan dengan  lembaga  keuangan  yang  menggunakan  akad-akad syariah.  Keberadaan  PERMA  ini  lahir  untuk  merespons amanat  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Peradilan  Agama  yang  memberikan  kewenangan  absolut kepada  Pangadilan Agama  untuk mengadili dan menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  karena  praktik ekonomi  syariah  adalah  merupakan  hal  yang  baru  dalam praktik-praktik  lembaga  keuangan  di  Indonesia  dalam kurun  waktu  undang-undang  itu  dibuat.  Keumuman  kata pailit  dan  PKPU  pada  lembaga  keuangan  konvensional dalam  pasal  tersebut  tidak  selamanya  bisa  diresepsi sampai sekarang karena  sifat  keumuman tersebut  menjadi terbatas  dengan  adanya lex  specialis (pengkhususan) dengan  lahirnya  beberapa  lembaga  keuangan  syariah. Lahirnya  lembaga  keuangan  syariah  mereduksi  eksistensi lembaga  keuangan  konvensional  yang  memiliki  konten prosedur  hukum  penyelesaian  sengketa  tersendiri  yang berbeda  dengan  konvensional,  dimana  penyelesaian sengketanya  diselesaikan  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah.
Di sini terlihat jelas akan eksistensi PERMA Nomor 2  Tahun  2008  yang  tercantum  dalam  Pasal  7  Ayat  2 sebagai lex  specialis (aturan  khusus)  yang  secara  implisit mengesampingkan  aturan  umum  Pasal  300  Ayat  1 Undang-Undang  Kepailitan  dalam  penyelesaian  sengketa kepailitan  dan  PKPU  pada  lembaga  keuangan  syariah dengan  memberikan  kompetensi  kepada  Pengadilan Agama  untuk  mengadilinya  sesuai  amanat  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006.  Adapun  yang  menjadi problem  selanjutnya,  apakah  kedudukan  PERMA  bisa menjadi lex specialist dari aturan undang-undang? Penulis sependapat  dengan  Jimly  Asshidqie 18 yang  memasukkan peraturan  MA  (PERMA)  sebagai  peraturan  yang  bersifat khusus  sehingga  tunduk  pada  prinsip lex  specialist derogate  legi  generali dan  menurut  penulis  sepanjang tidak  adanya  undang-undang  yang  mengatur  tentang kepailitan  dan  PKPU  pada  lembaga  keuangan  yang menggunakan  prinsip  syariah,  maka  PERMA  Nomor  2 Tahun 2008 berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam  perkara  kepailitan  dan  PKPU  berdasakan  akad syariah. Pemberian  kewenangan  kepada  Pengadilan  Niaga dalam  pemeriksaan  materi  kepailitan  dan  PKPU  pada lembaga  keuangan  yang  menggunakan  prinsip  syariah merupakan  sikap  inkonstitusional  serta  bertentangan dengan  amanah  Undang-Undang  Dasar  1945  yang memberikan  jaminan  kebebasan  kepada  setiap  pemeluk agama  untuk  menjalankan  ajaran  agamanya  masing- masing.  Penundukan  terhadap  hukum  ekonomi  syariah bagi  umat  Islam  ataupun  lembaga  keuangan  yang menggunakan prinsip syariah adalah merupakan hak dasar dan  kebebasan  yang  harus  dihormati.  Adalah  merupakan sebuah  anomali  jika  sengketa  kepailitan  dan  PKPU  pada lembaga  keuangan  syariah  diputus  berdasarkan  hukum ekonomi konvensional, bukan hukum ekonomi syariah. b. Harmonisasi Berdasarkan Teori Kewenangan Dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006, Peradilan  Agama  diberikan  penambahan  kewenangan untuk  menyelesaikan  perkara-perkara  ekonomi  syariah. Dalam  penjelasan  Pasal  49  huruf  (i)  tersebut  yang dimaksud  dengan  “ekonomi  syariah”  adalah  perbuatan
atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip syariah.
Terbitnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 93/PUU-X/2012  memunculkan  beberapa  norma  baru  dan juga  jaminan  kepastian  hukum  sebagaimana  yang diamanatkan  oleh  Pasal  28  Ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  (UUD)  1945  terutama  dalam  hal  penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  itu  sendiri.  Penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  merupakan  kewenangan absolut  (mutlak)  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  dan  Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah maupun lembaga  keuangan  syariah  secara  litigasi  termasuk  di dalamnya  sengketa  kepailitan  dan  PKPU  harus  dibaca menjadi  kewenangan  absolut  Pengadilan/Mahkamah Syariah  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  sebagaimana yang  diamanatkan  Pasal  49  huruf  (i)  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Pengadilan  Niaga  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  hanya  berkompeten  mengadili perkara  kepailitan  dan  PKPU  pada  lingkup  lembaga keuangan  konvensional,  dan  norma  hukumnya  belum mampu  menjangkau  sengketa  kepailitan  dan  PKPU  pada lembaga  keuangan  syariah.  Karena  secara  konstitusi semua  sengketa  ekonomi  syariah  termasuk  di  dalamnya sengketa  kepailitan  dan  PKPU  pada  lembaga  keuangan syariah  adalah  menjadi  yurisdiksi  absolut  Peradilan Agama.  Hukum  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  berisi  konten  prosedur  dan  teknis pemeriksaan kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan konvensional  yang  mengacu  pada  hukum  perdata  umum sehingga  belum  menjangkau  materi  dan  substansi  hukum kepailitan  dan  PKPU  pada  lembaga  keuangan  yang menggunakan prinsip hukum ekonomi syariah.
Dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PU- X/2012  telah  memberikan  batas  kewenangan  baru  antara Pengadilan  Umum  (Niaga)  dan  Pengadilan  Agama  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Segala sengketa akad-akad  ekonomi  syariah  dan  segala  penyelesaiannya harus diputus dan diselesaikan secara linier.
Berdasarkan teori batas kewenangan diatas, seharusnya  Pengadilan  Niaga  tidak  berwenang  memutus dan mengadili perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan  syariah,  karena  dasar  hukum  yang  dijadikan pedoman dalam mengadili adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang secara substantif hanya terbatas pada konteks  hukum  lembaga  keuangan  konvensional  (hukum perdata)  dan  belum  menjangkau  ranah  hukum  lembaga keuangan  syariah.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  dan  diperkuat  dengan  Putusan  MK  Nomor 93/PUU-X/2012  telah  memberikan  batas  penyelesaian antara  sengketa  ekonomi  konvensional  dengan  ekonomi syariah. 19

## D. Kesimpulan
Perkara  kepailitan  dan  PKPU  yang  lahir  berdasarkan  akad  syariah adalah  mutlak  menjadi  kompetensi  Pengadilan  Agama.  Hal  ini  didasarkan pada  dua  argumentasi  yaitu lex  specialist dan  teori  kewenangan.
Keberadaan  PERMA  No  2  Tahun  2008  mengesampingkan  ketentuan  UU Kepailitan  yang  norma  hukumnya  belum  menjangkau  subtansi  hukum ekonomi  syariah.  Berdasarkan  teori  kewenangan  jelas  adanya  batas kewenangan  mengadili.  UU  Kepailitan  hanya  berkompetensi  mengadili perkara  kepailitan  dan  PKPU  pada  lembaga  keuangan  konvensional sedangkan  UU  Peradilan  Agama  mengadili  segala  sengketa  ekonomi syariah termasuk kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah.
19 Bunyi teks asli “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata” Lihat Pasal 299 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

## DAFTAR PUSTAKA
Anand,  G.,  Aditya,  K.  L.  S.,  &  Abrianto,  B.  O.  (2017).  Problematika  Aplikasi Ekonomi  Syariah  Dalam  Rezim  Hukum  Kepailitan  Di  Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum , 2 (1), 67-79. Asnawi,  M.  N.  (2016). Hukum  Acara  Perdata,  Teori,  Praktik  dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama . UII Press. Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia . Konstitusi Press. Hosen,  N.,  &  Ali,  H.  (2007). Menjawab  Keraguan  Umat  Islam  Terhadap  Bank Syariah . Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. Ibrahim,  J.  (2003). Pengimpasan  Pinjaman  (Kompensasi)  dan  Asas  Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank . Utomo. Indonesia. (1945). Legislasi dan Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 . Indonesia.  (1985). Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Kekuasaan Kehakiman . Indonesia.  (2004). Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan dan PKPU Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . Indonesia.  (2004). Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan Kehakiman . Indonesia.  (2006). Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan Agama .
Indonesia.  (2009). Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman .
Keluarga  Besar  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung RI.  (2013,  December).  Babak  Baru  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syari’ah. Badilag.Mahkamahagung.Go.Id . http://www.pta-
jambi.go.id/attachments/article/1319/Majalah_PA_Edisi_3_Des2013.pdf
Lubis,  D.  A.  (2013).  Kepailitan  Menurut  Ibnu  Rusyd  dan  Perbandingannya dengan Hukum Kepailitan Indonesia. Hukum Islam , 13 (2), 257-274. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2009). Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi  Pengadilan  dalam  Empat  Lingkungan  Peradilan  (Buku  II) . Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia.
Majelis  Ulama  Indonesia.  (2000). Fatwa  MUI  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah . Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press. Suadi,  A.  (2017). Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Praktik . Kencana.
Yani,  A.,  &  Widjaja,  G.  (2002). Seri  Hukum  Bisnis  Kepailitan .  Raja  Grafindo Persada.