## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 6 No. 1 Maret 2018, hal. 63-69

## KERJASAMA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
Nurwahidah 1 , Zedi Muttaqin 2
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, nurwahidah16@gmail.com 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, zedi.muttaqin@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 20-Februari- 2018 Disetujui: 25-Maret-2018 Abstrak : Kurang  efektifnya  pelayanan  masyarakat  dipengaruhi  oleh  system  pemerintahan desa  yang  kuran  maksimal  terutama  tidak  diikutkannya  BPD  dalam  membangun  desa. Karena BPD sebagai salah satu unsur dari pemerintah desa ikut andil dalam pembangunan desa,  kerena  setiap  kebijakan,  peraturan,  ataupun  segala  program  yang  dicanangkan  oleh pemerintah tidak dapat berjalan tanpa ada persetujuan dari BPD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  kerja  sama  BPD  dengan  pemerintah  desa  dalam  pembangunan  dan pengelolaan dana desa dan kendala-kendala dalam kerjasama BPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian  kualitatif Dengan pendekatan empiris.Teknik penentuan subjek  dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan  Teknik Analisis Data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, bahwa  kerjasama BPD dengan pemerintah desa sudah optimal, hal tersebut terlihat dari Hubungan kerja sama BPD dengan kepala  desa, Kerjasama Dalam membuat (RKP  desa dan APB desa), Kemudian terlihat juga dari  Tahapan-tahapan  kerja  sama  BPD  dengan  pemerintah  desa  dalam  pembangunan  dan pengelolaan dana desa.
Abstract: The lack of effective community service is influenced by the village government system,  which  has  the  maximum  effect,  especially  when  the  BPD  is  not  included  in developing villages. Because the BPD as one of the elements of the village government took part in village  development, because every policy, regulation, or  program launched by the government could not work without the approval of the BPD. The purpose of this study was to  determine  the  cooperation  of  BPD  with  village  governments  in  the  development  and management  of  village  funds  and  constraints  in  the  cooperation  of  BPD  with  village governments  in  the  development  and  management  of  village  funds.  The  research  method used  is  qualitative  research  with  an  empirical  approach.  The  technique  of  determining subjects in this study is purposive sampling. Methods of data collection using the method of observation, interviews and documentation, while the Data Analysis Technique through the stages  of  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  of  the study, that the collaboration of BPD with the village government was optimal, it can be seen from  the  relationship  of  BPD  cooperation  with  the  village  head,  Collaboration  in  making (village RKP and village APB). and management of village funds.
Kata Kunci:
BPD Pemerintah Desa ——————————

##  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Dalam  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2008  tentang perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah  mengatakan  bahwa “Otonomi  daerah  adalah  hak  wewenang  dan  kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal  1  Angka  5  Undang-UndangNo  32Tahun  2004 tentangPemerintahan  Daerah)“  adanya  otonomi  daerah ini  memberikan  kesempatan  yang  lebih  besar  kepada daerah  untuk  mengambil  keputusan  dan  memenuhi kebutuhan daerahnya[1]. (H.M Busrizalti, 2013:27)
Seperti halnya dengan tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia salah satunya adalah untuk  meningkatkan  pelayanan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Begitu  pula  dengan  implementasi  dari otonomi daerah adalah sebagai  upaya untuk mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  melalui peningkatan, pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat, serta  peningkatan  daya  saing  daerah  .penerapan kebijakan  otonomi  daerah  adalah  sebagai  upaya  untuk memdekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik  merupakan  tugas  pokok  dari  pemerintah  guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar pelayanan publik tersebut  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien,  maka peran dari pemerintah desa juga diperlukan. Mengingat pemerintah  Desa  paling  dekat  dengan  masyarakat  dan
lebih  mengetahui  apa  yang  menjadi  kebutuhan  dari masyarakatnya masing-masing.
Desa  yang  merupakan  lingkup  organisasi  atau susunan  pemerintahan  terkecil  dan  lebih  dekat  dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang di amanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat  di  tentukan  keberhasilan  pemerintah  dalam pembangunan,  baik  itu  dari  tingkat  daerah  maupun pusat melalui tugas pembantuan yang di berikan kepada Pemerintah  Desa,  kemudian  menyalurkan  program pembangunan  tersebut  kepada  masyarakat,  dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah di sebutkan  bahwa  Desa  merupakan  Desa  dan  Desa  adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,  adalah  kesatuan  hukum  yang  memiliki  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintah,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  di  akui  dan  di  hormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Desa  di  bentuk  guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  Desa  setempat,  sedangkan untuk kewenangan dari Desa (Pasal 19 Undang-Undang No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa)  meliputi  kewenangan berdasarkan  hak  asal-usul,  kewenangan  lokal  berskala Desa dan kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah  daerah  Provinsi,  atau  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota.
Penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  merupakan subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan, sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat.Sama  halnya dengan  tinggkat  daerah  maupun  pusat  di  dalam menjalankan  pemerintahan  dibantu  dan  bekerjasama dengan  badan  Eksekutif  maupun  Legislatif  dengan adanya  pembagian  kekuasaan.  Begitu  pula  di  tingkat Desa,  dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya, Kepala  Desa  tidaklah  bekerja  sendiri,  namun  di  bantu juga  oleh  perangkat  Desa  yang  lain  seperti  Sekertaris Desa  dan  yang  lainnya.  Badan  Permusawaratan  Desa (BPD)  yang  merupakan  perwujudan  dari  sistem demokrasi,  di  dalam  Undang-UndangNomor  6  Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.BPD  dilihat  dari  kewenangannya  dapat dikatakan  sebagai  lembaga  Legislatif  di  tingkat  Desa, sedangkan  pemerintah  Desa  dan  perangkat  desa  yang lainya adalah lembaga Eksekutif.
Dibentuknya  BPD  merupakan  hasil  dari  reformasi sebagai  upaya  dari  perwujudan  demokrasi  di  tinggkat Desa.BPD  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  penting dalam  pemerintahan  Desa,  yaitu  untuk  menggali, menampung,  menghimpun,  dan  menyalurkan  aspirasi
masyarakat.  Sehingga  BPD  di  tingkat  Desa  menjadi tumpuan  harapan  masyarakat  terhadap  program- program  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Desa itu sendiri. (HAW. Wdjaja, 2004:3).
Namun aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan tampung oleh BPD tidak akan mampu disalurkan  jika  tidak  terdapat  kerja  sama  anrata  BPD dan  pemerintahan  Desa  yang  harmonis,  dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  kemudian  akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti Seperti yang di  jelaskan  di  atas  bahwa  di  Desa  Ncandi,Kecamatan Madapangga,Kabupaten  Bima,  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat dengan wilayah dataran rendah, mata pencaharian masyarakatnya  mayoritas  adalah  petani,  belum  ada kebijakan pemeritah yang berkaitan dengan pembangunan Desa, selain dari bidang infrastruktur dan melaksanakan  program  dari  Pemerintah,  Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
Untuk  pembangunan  infrastruktur  masih  terfokus kepada perbaikan jalan yang hanya berpusat di beberapa tempat  tanpa  menghiraukan  tempat  yang  lain,  oleh karena  itu,  BPD  sebagai  salah  satu  unsur  dari pemerintah  Desa  ikut  andil  dalam  pembangunan  Desa, kerena  setiap  kebijakan,  peraturan,  ataupun  segala program yang dicanangkan oleh pemerintah tidak dapat berjalan  tanpa  ada  persetujuan  dari  BPD.Adapun  Desa tempat  peneliti  melakukan  penelitian  adalah  di  Desa Ncandi,  Kecamatan  Madapangga,  Kabupaten  Bima, Provinsi NTB.
Desa Ncandi merupakan Desa kecil yang penduduknya kurang dari 2000orang dan pembangunan infrastruktur  di  desa  ini  jika  dilihat  dari  luar  terbilang bagus  akan  tetapi  ketika  kita  memasuki  Desa  masih terdapat  pembangunan  infrastruktur  yang  kurang memadai.  Salah  satu  contohnya  adalah  polindes, perbaikan  jalan  menuju  ruhu  atau  di  dekat  jalan  lintas sumbawa,  lapangan  olahraga  seperti  (lapangan  sepek bola,  voli,  bulu  tangkis).  Kondisi  ini  juga  sedikit menghambat  perkembangan  Desa,  oleh  sebab  itu, penting  kiranya  untuk  mengetahui  bagaimana  kerja sama  BPD  dengan  pemerintah  Desa  di  Desa  ini berkaitan  dengan  pembangunan  dan  pengelolaan  dana Desa, kenapa pembangunan di Desa ini tidak merata.
BPD  dengan  wewenangan  untuk  menyalurkan  segala aspirasi  masyarakat  dapat  mempertimbangkan  apakah segala  ketentuan  yang  ingin  dilaksanakan  oleh pemerintah  Desa  maupun  memenuhi  kebutuhan masyarakat  atau  bahkan  sebaliknya,  serta  memberikan masukan  kepada  pemerintah  Desa  berkaitan  dengan aspirasi masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN
1. Metode Yang  Digunakan
Penelitian  ini  mengunakan  metode  penelitian kualitatif  dengan  mengunakan  pendekatan  empiris,
penelitian  kualitatif  dalam  pelaksanaan  penelitiannya menekankan  pada  proses  dan  tidak  menekankan  hasil seperti  penelitian  kuantitatif.  Sedangkan  penelitian empiris yaitu penelitian yang menghasilkan sesuatu yang dapat  dilihat  dan  dapat  dirasakan  oleh  peneliti  sendiri dan  orang  lain  dan  dapat  digunakan  atau  diberlakukan di  tempat  lain  dalam  waktu  yang  berbeda.  Lokasi penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitia  ini adalah Desa Ncandi, Kecamatan
Madapangga
Kabupaten Bima.
2. Subyek Penelitian
Subjek  penelitian  atau  responden  adalah  orang  yang di  minta  untuk  memberikan  keterangan  tentang  suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian[2] adalah subjek yang  dituju  untuk  di  teliti  oleh  peneliti.  Jadi,  subjek penelitian  merupakan  sumber  informasi  yang  digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Penentu subjek peniliti atau sampel dalam peneliti kualitatif.
Subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini mengambil  purposive  sampling.  Purposive  sampling[3] merupakan teknik pengembilan sampel yang di tentukan dengan  menyesuaikan  pada  tujuan  penelitian  atau pertimbangan  tertentu.  Adapun  yang  menjadi  subyek dalam penelitian ini antara lain: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi  merupakan  pengumpulan  data  yang menggunakan  pengamatan  terhadap  objek  penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati  Kerja  Sama  BPD  Dengan  Pemerintah  Desa Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus  di  Desa  Ncandi  Kecamatan  Madapangga Kabupaten Bima)[4].
Observasi  dalam  penelitian  ini  dimulai  dengan mengamati  keadaan  topografi  Desa  Ncandi,  jumlah penduduk,  kemudian  observasi  dilanjutkan  dengan mengamati  keadaan  di  dalam  Balai  Desa,dan  langkah selanjutnya dengan mengamati kerja sama BPD dengan Pemerintah desa  dalam pembangunan  dan pengelolaan dana Desa.
Dari  hasil  observasi  kemudian  dapat  diambil kesimpulan  atas  apa  yang  telah  diamati  dan  dapat digunakan sebagai pembandingan antara hasil wawancara  yang  dilakukan  dengan  hasil  pengamatan apakah ada kesusaian atau tidak.
b. Wawancara
Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud tertentu,percakapan  itu  dilakukan  oleh  dua  pihak,yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan,dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atau pertanyaan itu[4].
Wawancara  tidak  tersruktur  merupakan  wawancara yang  berbedadengan  yang  terstruktur.  Wawancara semacam  ini  digunakan  untuk  menemukan  informasi yang  bukan  baku  atau  informasi  tunggal,wawancara  ini
sangat  berbeda  dari  wawancara  terstruktur,pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu,malah disesuaikan  dengan  keadaan  dan  ciri  yang  unik  dari responden.
Apabila dilihat dari pengertian wawancara terstruktur dan  tidak  terstruktur,  maka  jenis  wawancara  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara terstruktur  dan  tidak  terstruktur  karena  disini pewawancara  disamping  menetapkan  sendiri  masalah dan  pertanyaan-pertanyaan  disusun  terlebih  dahulu sebelum  diajukan  dan  juga  menggali  pertanyaan  yang sudah ditanyakan secara mendalam dan langsung. c. Dokumentasi Metode  dokumentasi  adalah  metode  yang  digunakan mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang berupa  catatan,  transkip,  buku,  surat  kabar,  majalah, prasasti,  notulen  rapat,  lengger,  agenda,  dan sebagainya[5]. Dokumentasi digunakan untuk menunjang  data-data  hasil  wawancara  maupun observasi,  alasan  pengunaan  dokumentasikarena  kerja sama BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan  dan  pengelolaan  dana  Desatidak  lepas dari  adanya  dokumen  sehingga  dalam  hal  ini  dapat melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.
Dokumentasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yang  berhubungan  dengan  kerja  sama  BPD  dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana  Desa  yaitu  data-data  mengenai  peraturan- peraturan  desa,  data  anggota  BPD,  data-data  tentang pembangunan  dan  pengelolaan  dana  desa,  keadaan umum  daerah  penelitian  seperti:keadaan  geografisnya, batas-batas  wilayah,  jumlah  penduduk,  dan  dtruktur organisasi pemerintahan desa dan daftar nama anggota. 4. Teknik Analisis Data
Aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan secara interaktif  dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya lebih menekankan pada aspek  pemahaman  secara  mendalam  terhadap  suatu masalah  dari  pada  melihat  permasalahan  itu  untuk penelitian[6].
Metode analisis data yang digunakan dengan tahapan sebagai berikut[7]:
a. Reduksi data
Reduksi  data  adalah  proses  pemilihan,  pemusatan perhatian  pada  penyederhanaan,  pengabstrasiksian  dan transpormasi  data  kasar  dari  catatan  tulisan  selama  di lapangan.  Untuk  mereduksi  data  peneliti  membuat ringkasan kontak, mengembangkan kategori, pengkodean  dan  membuat  catatan  refleks  yang bermaksud  menajamkan,  penggolongan,  mengarahkan yang  tidak  berlaku.  Kemudian  mengorganisasikan sedemikian  rupa  sehingga  kesimpula  yang  tepat,  ini dilakukan  secara  terus-menerus  selama  penelitian berlangsung.
b. Penyajian data Penyajian  data  adalah  merupakan  sekumpulan informasi  tersusun  yang  memberikan  kemungkinan

## 66 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 6, No. 1, Maret 2018, hal 63-69
adanya  penarikan  kesimpulan  dan  penarikan  tindakan. Data  teks  naratif  penelitian  dijadikan  dalam  bentuk metrik,  diagram,  jaringan,  dan  tabel  yang  dirancang peneliti untuk menggabungkan informasi dan diinformasikan  dalam  bentuk  sederhana  dan  bentuk terpadu, sehingga dapat melihat apa yang sedang terjadi. c. Kesimpulan dan verifikasi
Kesimpulan  verivikasi  adalah  upaya  yang  diperoleh selama  penggumpulan  data  berlangsung.  Penulis melakukan  kesimpulan  sejak  awal  pengumpulan  data. Kesimpulan  yang  kurang  jelas  meningkatkan  semakin rinci  dan  menyusun  laporan  final  selesai.  Untuk kesimpulan  final  peneliti  terus  mengadakan  pengujian (verivikasi) selama peneliti berlangsung dengan berbagai cara antara lain meninjau catatan di lapangan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hubungan  kerjasama  BPD  dengan  kepala Desa
Manusia  merupakan  unsur  terpenting  dalam  suatu organisasi  karena  unsur-unsur  lain  yang  dimiliki organisasi seperti  uang,  material,  mesin  dan  metode kerja  dapat  memberikan  manfaat  bagi  organisasi  jika manusia  yang  ada  dalam  organisasi  itu  mempunyai sumber  daya  yang  baik  bukan  sebaliknya.  dalam kehidupannya  manusia  membutuhkan  manusia  lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam sebuah  kelompok/lembaga  saling  mempunyai  relasi namun  ada  hal  yang  paling  penting  yaitu  sumber  daya manusia  yang  akan  berbicara  disitu.  Kerjasama  antara organisasi  akan  terealisasi  dengan  baik  manakala  di dalam  organisasi  itu  mempunyai  sumber  daya  yang mempuni  karna  dengan  begitu  sumber  daya  yang dimiliki  oleh  setiap  lembaga  menentukan  tercapainya tujuan  bersama.  kerjasama  antara  lembaga  BPD  dan Pemerintah Desa membutuhkan hal yang demikian.
Berkaitan  dengan  penelitian  ini  yang  memfokuskan pada  kerjasama  BPD  dengan  Pemerintah Desa dalam pembangunan  dan  pengelolaan  dana  Desa  (Studi  kasus Ncandi  Kecamatan  Madapangga  Kabupaten  Bima). Peneliti  menemukan  bahwa  anggota  lembaga  BPD memiliki  tingkat  kemampuan  yang  kurang  mempuni dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  BPD. Hal  ini  di  benarkan  oleh  salah  satu  responden  yang menyatakan  bahwa  salah  satu  kendala  yang  di  hadapi BPD  dengan  pemerintah  Desa  dalam  kerjasama  adalah masalah  dari  BPD  itu  sendiri.  Pada  saat  peneliti menanyakan  apa  saja  kendala  yang  dihadapi  oleh  BPD dengan  pemerintah  Desa  dalam  kerjasamanya  sebagai lembaga legislative dan eksekutif ditingkat Desa. Seperti terlihat dalam hasil wawancara dengan Bapak M. Said H. Mansur selaku Kepala Desa Ncandi Berikut ini:
“ Allhamdulillah  selama  ini  kami  dengan  BPD telah  banyak  menjalin  kerjasama  dalam pembangunan  Desa  Ncandi  melalui  program- program  yang  di  butuhkan  oleh  masyarakat misalnya pembukaan jalan baru, drainase dan
masih  banyak  lagi,  ya…  walaupun  masih  ada kendala-kendala  yang  terletak  dari  anggota BPD  itu  sendiri  yang kurang memahami tugasnya sebagai BPD misalnya terlihat ketika akan  di  adakannya  Musrebang  Desa,  BPD tidak  mampu  menginformasikan  kepada masyarakat bahwa akan di adakan Musrembang  Desa  di  kantor  Desa,  dan  pada akhirnya  kami  sendiri  yang  turun  tangan untuk  memberikan  informasi  itu  kepada masyarakat,  hal  itu  sering  terjadi  ketika mendekati  Musrembang  Desa  dan  yang  saya ketahui  juga  mereka  memiliki  profesi  lain selain  BPD  misalnya ada  yang  sebagai  petani, ada  yang  pedagang,  ada  yang  peternak,  dan ada pula yang pedagan sapi, bahkan ada juga anggota  BPD  memiliki  profesi  lebih  dari  2 profesi .” (wawancara tanggal 15 Januari 2018).
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  di  lihat  bahwa dalam  kerjasama  BPD  dengan  Pemerintah  Desa  sudah optimal  dengan  melakukan  sosialisasi  musrembang Desa  meskipun  masih  ada  kendala-kendala  yang  di hadapi  oleh  BPD  seperti  memiliki  kesibukan  lain menjadi  petani,  pedagang  dan  bahkan  lebih  dari  2 profesi.
Kemudian  menurut  Bapak  Suaeb  (ketua  BPD)  dalam wawancara dengannya menyatakan bahwa:
“ Kerjasama  kami  selama  ini  sih  berjalan dengan  baik  misalnya  dalam  melakukan Musrembang Desa sampai pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan. Lihat saja pembangunan  Desa  Ncandi  sekarang  yang lumayan bagus ketimbang Desa-Desa tetangga bahkan  tahun  kemarin  Desa  Ncandi  menjadi Desa nomor 3 dalam lomba keindahan Desa se- Kabupaten  Bima,  sewalaupun  masih  ada pembangunan  yang  sedang  berjalan  misalnya pembukaan  jalan  baru  untuk  mempermudah masarakat  dalam  perjalanan  kesawahnya masing-masing  dan  ini  pun  adalah  hasil  dari permintaan masarakat Ncandi untuk membuka jalan  baru  dalam  Musrembang  Desa.  Namun ada  beberapa  kendala  yang  kami  hadapi  dari anggota  BPD  sendiri,  anggota  kami  kan memiliki  profesi  lain  selain  BPD.  ya  adek  tau sendiri  lah  kesibukannya,  apalagi  gaji  yang kami  dapat  sebulan  itu  untuk  anggota  Rp  500 ribu,  sekertaris  Rp  750  ribu  dan  untuk  ketua 900  ribu  perbulan  inikan  gak  cukup  buat keperluan anak, istri sehari-hari di rumah, dan kami  juga  belum  mempunyai  kantor  sendiri sedangkan  di  kantor  Desa  ruangannya  sudah kepake  oleh  Bidan  Desa  maka  kami  otomatis hanya  menjalankan  tugas-tugas  kami  dari rumah  ke  rumah  anggota  BPD,  kemarin memang  masyarakat  mengusulkan  untuk membuat  kantor  BPD  agar  kerja  kami
maksimal dan alhamdulilah sedang di bangun ” (wawancara tanggal 17 Januari 2018)
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  di  simpulkan bahwa  kerjasama  BPD  dengan  Pemerintah  Desa  dalam pembangunan  dan  pengelolaan  dana  Desa  sudah berjalaan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa[8],  walaupun  masih  terdapat kelemahan-kelemahan  dalam  pelaksanaan  kerjasama tersebut  misalnya  dari  dalam  internal  BPD  yang memiliki profesi lain lantaran gaji yang di dapatkan jauh dari  kebutuhan  sehari-hari,  ini  menjadi  pemicu  dalam pelaksanaan  kerjasama  tersebut  dan  beberapa  faktor lainnya  misalnya  tidak  memiliki  ruangan  kerja, sewalaupun  dalam  banyak  hal  kerjasama  BPD  dengan Pemerintah  Desa  selama  ini  cukup  mentereng  dengan menyandang  desa  nomor  3  dalam  lomba  keindahan Desa  se-Kabupaten  Bima.  tanpa  pembanguna  yang strategis  maka  peringakat  3  se-kabupaten  bima  tidak akam mungkin di sandang oleh Desa Ncandi.
Masih banyak lagi mengenai keberhasilan kinerja BPD dengan  Pemerintah  Desa  dalam  pembangunan  dan pengelolaan  danaDesa  seperti  hasil  wawancara  dengan Bapak  M.  Umar  selaku  Kepala  Dusun  sambi  pajo menyatakan bahwa:
“ kalo  menurut  saya  sih  pembangunan  diDesa Ncandi sudah bagus dengan contoh pembuatan wc umum, dan sebentar lagi saya dengar kabar akan  di  buat  lapangan  futsal,  pagarnisasi sepanjang  jalan  di  Desa  Ncandi,  Dan  yang paling  kami  butuhkan  adalah    pembuatan drain  ac  yang  sebelumnya  kalo  musim  hujan biasanya banjir sering masuk di rumah warga. Kalo  masalah  musrembang  desa  Memang biasanya  selama  ini  yang    menginformasikan akan  di  adakan  Musrembang  desa  itu  adalah pihak staf Desa ” (wawancara tanggal 18 januari 2018)
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  di  simpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama BPD dengan pemerintah Desa  memiliki  hasil  nyata  dalam  pembangunan  dan perencanaan  anggaran  yang  di  masukan  di  RKPdes sebagai tahap awal dalam pengelolaan atau pengalokasian  dana  Desa  Ncandi,  jadi  kerjasma  antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengelolaan  dana  Desa  sudah  optimal,  terlepas  dari anggota  BPD  yang  memiliki  kemampuan  yang  kurang dalam  mensosialisasikan  akan  di  adakan  Musrembang Desa adalah manusiawi apalagi mereka memiliki tingkat pendidikan sanpai SMA.
2. Tahapan-tahapan  kerjasama  BPD  dengan Pemerintah  Desa  dalam  pembangunan  dan pengelolaan dana Desa .
Setiap kerja sama pasti memiliki tahap susunan kerja yang harus di lewati agar tujuan dari kedua belah pihak mencapai  tujuan  yang  di  inginkan  secara  bersama termasuk juga Kerjasama BPD dengan pemerintah Desa dalam  proses  perencanaan  sampai  proses  pelaksanaan
misalnya mulai dari Musrembang Desa sampai ke tahap selanjutnya.  Seperti  terlihat  dalam  hasil  wawancara dengan  pak  M.  Said  H.  Mansur  selaku  Kepala  Desa Ncandi Berikut ini:
1) Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat melakukan Musrembang Desa.
2) Menyusun RKPDesa sesuai hasil Musawarah Desa
3) Menyusun APBDesa sesuai RKPdesa dan Perbub.
4) Soasialisasi ke masyarakat/papan informasi
5) Pelaksanaan. (Wawancara tanggal 15 Januari 2018) Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  di  simpulkan bahwa tahap kerjasama antara BPD dengan Pemerintah Desa  sudah  sesuai  dengan  aturan  main  mulai  dari Musrembang Desa sampai tahap pelaksanaan kegiatan.Kemudia  menurut  anggota  BPD  Bapak  Samsir dalam wawancara dengannya menyatakan bahwa:
“ BPD  melakukan  Musremabang  Dusun  di tingkat dusun untuk membicarakan kebutuhan masyarakat  di  tiap-tiap  Dusun,  hasil  itu  akan di  bawah  ke  Musrembang  Desa,  kemudian RKPDesa,  selanjutnya  menyusun  APBDesa, kemudian  pemerintah  Desa  mensosialisasikan program  kegiatan  Desa .”  (Wawancara  tanggal 17 Januari 2018)
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  di  simpulkan bahwa  kerja  sama  BPD  dengan Pemerintah Desa  sudah optimal  dengan  susunan  kegiatan  yang  sistematis sehingga  program-program  yang  di  inginkan  oleh masyarakat dapat teralisasi dengan baik dan pada tahap awal Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat melakukan Musrembang  Desa  kemudian  dari  keputusan  itu  akan dirancang  RKPDesa,  kemudian    tahap  selanjutnya menyusun  APBDesa  sesuai  dengan  RKPDesa  dari  hasil aspirasi  masyarakat  setelah  itu  Pemerintah  Desa melakukan  sosialisasi  kegiatan  dan  pemasangan  papan informasi.
3. Kerjasama  Dalam  membuat  Rencana  Kerja Pemerintah Desa (RKP desa) dan APBdesa.
Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang  Desa)  adalah  sebuah  forum  musyawarah tahunan  para  pemangku  kepentingan  (stakeholders) Desa  untuk  menyepakati  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa  (RKP  Desa)  pada  tahun  anggaran  yang direncanakan.Penyusunan  RKP  Desa  harus  didasarkan dan  mengacu  pada  RPJM  Desa.  Dalam  penyusunannya setiap  elemen  Desa  baik  Pemerintah  Desa  maupun seluruh lapisan masyarakat harus terlibat agarperencanaan  pembangunan  yang  dihasilkan  akan sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  bukan  daftar keinginan  elit  Desa  belaka.  Maka  sesuai  dengan kebutuhan  masarakat  Desa  pada  penelitian  ini  Desa Ncandi  Kecamatan  Madapangga  Kabupaten  Bima perencanaan  pembangunan  di  tahun  2018  ini  yaitu seperti PembangunanJalan menuju Puncak Doro Ncandi sekaligus Penataan Tempat (Pariwisata) yang menargetkan Rp.90.000.000,
belum teralisasi sepenuhnya,  kemudian  Pembangunan  Lapangan  Futsal
di  targetkan  sekitar  Rp.  45.000.000  belum  terealisasi, selanjutnya Pembangunan Polindes yang membutuhkan dana  sekitar  Rp.  158.001.838.68  belum  teralisasi selanjutnya  Pembangunan  Mushollah  yang  menelan biaya sekitar Rp. 83.300.000.01 belum terealisasi sesuai dengan rencana.
Seperti terlihat dalam hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Ncandi Bapak M. Said H.Mansur “ Pada  saat  melakukan  Musrembang  Desa biasanya  saya  memberikan  kata  sambutan sekaligus  menjelaskan  kepada  masarakat mengenai  tujuan  pelaksanaan  pembangunan tersebut, kemudian saya melibatkan kelompok- kelompok  masyarakat  yang  menghadiri  acara Musrembang
Desa dalam menyusun
perencanaan tersebut dengan tujuan memperoleh  ide-ide,  ataupun  saran  agar pelaksanaan  pemabungunan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat ” (wawancara tanggal 15 Januari 2018)
Kemampuan dalam merencanakan pembanguna Desa sangat  menentukan  harapan  masyarakat  Desa  maka dengan demikian sebaiknya Kepala Desa terlebih dahulu mengadakan  Musawarah  kemudian  dalam  Musyawarah itu  di  jelaskan  tujuan  dari  pembangunan  yang  di inginkan  setelah  itu  barulah  menentukan  langakah selanjutnya  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  ide  dan saran-saran  atau  tanggapan  masyarakat  kemudian  di rumuskan dalam perencanaan pembangunan Desa.
Dalam hasil wawancara dengan salah satu responden Bapak Abdul Kadir yaitu:
” Kepala  Desa  biasanya  menjelaskan  tujuan dari pelaksanaan pembanguna kepada masarakat  melalui  Musyawarah  Desa  tetapi Kepala  Desa  tidak  membuat  langkah-langkah yang  perlu  dilakukan  dalam  pelaksanaan pembangunan.  Seharusnya  Kepala  Desa  itu membuat  langkah-langkah  misalnya:  dalam hal  pengerjaan  apa  saja  yang  sepetinya  di dahulukan,  dalam  pengadaan  bahan,  kapan bahan  tersebut  harus  sampai  di  lokasi pembangunan,  kemudian  peralatan  apa  saja yang  di  perlukan  atau  di  sediakan ”  (Bapak Abdul  Kadir  Wawancara  tanggal  21  Januari 2018)
Bahwa  Kepala  Desa  hanya  mampu  melaksanakan Musyawarah  dan  menjelaskan  tujuan  dari  pelaksanaan pembangunan,  akan  tetapi  Kepala  Desa  tidak menentukan langkah-langkah apa yang di kerjakan oleh masyarakat  dan  aparat  Desa.  Kemudian  setelah penyusunan  RKP  pihak  BPD  dengan  Pemerintah  Desa barulah  melakukan  penyusunan  APBDesa  yang  akan menjadi  pedoman/dasar  dalam  pelaksanaan  kegiatan Pemerintah Desa selama 1 tahun ke depan dan APBDesa juga  akan  menjadi  acuan  BPD  dalam  melakukan pengawasan  kinerja  Pemerintah  Desa  selama  1  tahun. Disinilah  peran  BPD  yang  akan  menentukan  sehat  atau
tidaknya  pelaksanaan  Pemerintahan  Desa  kaitannnya dengan  pengelolaan  dan  pembangunan  Desa  seperti dalam hasil wawancara di bawah ini:
“ kami  dengan  BPD  selalu  menyusun  APBDesa secara bersama ” (M.Said H.Mansur, wawancara tanggal 23 Januari 2018)
Kemudian  menurut  Bapak  Suaeb  (ketua  BPD)  dalam wawancara dengannya menyatakan bahwa:
“ kami biasanya selalu terlibat dalam pembuatan  APBDesa”  (wawancara  tanggal  24 Januari 2018)
Bahwa  kerjasama  BPD  dengan  Pemerintah  Desa sudah  optimal  di  lihat  dari  keterlibatan  BPD  dalam penyusunan APBDes.
Kemudian  menurut  salah  satu  responden  yang langsung  mengedit  penyususnan  APBDesa  Bapak Syarifudin  selaku  staf  Desa  di  Bidang  Perencanaan menyatakan bahwa:
“ Biasanya  saya  di  bidang  perencanaan disuruholeh  pak  Kepala  desa  untuk  mengedit langsung  APBDesa ”  (wawancara  tanggal  24 januari 2018)
Kerjasama  BPD  dengan  Pemerintah  Desa  dalam menyusun  APBDesa  sudah  optimal.Pemerintah  Desa membutuhkan  persetujuan  BPD  dalam  segala  kegiatan termasuk APBDesa. APBDesa ini akan di bawah ke pihak Camat  Madapangga  setelah  di  setujui  di  Camat Madapangga  baru  APBDesa  di  bawakan  lagi  ke  pihak Pemda  (BPMDes)  setelah  di  setujui  lagi  oleh  pihak tersebut barulah anggaran akan segera di cairkan, dalam kontemporer  itu  pihak  Pemerintah  Desa  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  pembuatan  papan informasi terkain kegiatan dan anggaran yang di setujui oleh  pihak  Pemerintah  Daerah  dengan  kata  lain  hal  ini adalah  keterbukaan  informasi  kepada  masyarakat  Desa Ncandi,  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan beberapa  responden  salah  satunya  Bapak  M.  Saleh selaku Sekretaris Desa Ncandi di bawah ini:
“ kami  selalu  mensosialisasikan  bahkan  kami mengumumkannya  secara  langsung  di  Mesjid Bayitu  Rahman  Ncandi  dan  kami  juga memasang  papan  informasi  di  sejumlah tempat  setelah  BPMDes  menyetujui  APBDesa yang  kami  ajukan ”  (wawancara  tanggal  25 Januari 2018)
4. Kendala-Kendala  Dalam  Kerjasama  BPD Dengan
Pemerintah Desa
Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Dana Desa . Dari  hasil  penelitian  terhadap  responden  terdapat hambatan  yang  di  alami  oleh  kerja  samaBPD  dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana  Desa.  Dalam  hal  ini  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  harus  adanya  kerja  sama  antara  BPD, Pemerintah  Desa,  maupun  masyarakat  setempat  agar semua  yang  di  rencanakan  bersama  dapat  tercapai sesuai  dengan  ke  butuhan  masyarakat,  akan  tetapi  di Desa  Ncandi  belum  tercapai  sepenuhnya  pembangunan
di karenakan kurangnya partisipasi masyarakat. Adapun hambatan-hambatan  BPD  dengan  Pemerintah  Desa dalam  pembangunan  dan  pengelolaan  danaDesa  yaitu sebagai berikut:
a. Kendala Dalam membuat perencanaan pembangunan Desa melalui Musremabang Desa sebagai berikut: 1.  Kurang  optimalnya  peran  BPD  dalam mensosialisasikan akan di adakannya Musrembang Desa.
2.  Sulitnya  mengumpulkan  masyarakat  Desa ketika kegiatan Musrembang Desa.
3.  Masyarakat  sebagian  kecil  kurang  aktif ketika  Musrembang  Desa  dalam  perencanaan pembangunan .  (Bapak  M.Said  H.Mansur wawancara tanggal 29 Januari 2018)
b. Masalah  sulitnya  mengambil  keputusan  karena banyaknya  kebutuhan  masyarakat  dan  kelompok- kelompok masyarakat.
1.  Dalam  mengambil  keputusan  Pemerintah Desa  sering  di  hadapkan  pada  perbedaan pendapat antara kelompok masyarakat. 2.  Sulitnya  menentukan  prioritas  dalam pelaksanaan pembangunan.
3.  Rendahnya pemahaman masyarakat dalam  menyerap  pengarahan  yang  di sampaikan Pemerintah Desa.
4.  Masyarakat yang mengahdiri musrembang desa hanya sedikit. (Bapak Suaeb wawancara 30 januari 2018)
c. Kendala Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa.
1.  Masyarakat  yang  di  ajak  dalam  kegiatan pembangunan  tidak  bisa  di  ajak  secara sukarela.
2.  Kurangnya  jelasnya  pembagian  tugas antara aparat desa dengan masyarakat.
3.  Kurangnya  pengawasan  oleh  Kepala  Desa dan  BPD  dalam  kegiatan  pembangunan lantaran jarang hadir di lokasi.
4.  Kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam kegiatan pembangunan.
5.  Pelaksanaan  Pembangunan  kurang  tepat waktu karena kendala cuaca. (Bapak H.M.Saleh wawancara tanggal februari 2018).
6.Kendala dari persetujuan pemerintah daerah 7.  Pihak  Camat  dan  Pemda  sering  merefisi program  kegiatan  yang  di  ajukan  oleh  pihak Desa melalui APBDesa.
8.  Pemerintah Desa sering kewalahan dengan merombak APBDesa.
(Bapak Syarifudin wawancara tanggal 1 Februari  2018)

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Pertama, Kerjasama  BPD  dengan  Pemerintah  Desa  dalam pembangunan  dan  pengelolaan  dana  Desa  (studi  kasus di  Desa  Ncandi  Kecamatan  Madapangga  Kabupaten
Bima)  sudah  berjalan  dengan  maksimal,  hal  tersebut terlihat  dari  Hubungan  kerjasama  BPD  dengan  Kepala Desa,  Kerjasama  Dalam  membuat  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  (RKP  Desa)  dan  APBdesa,  Kemudian terlihat  juga  dari  Tahapan-tahapan  kerjasama  BPD dengan  pemerintah  Desa  dalam  pembangunan  dan pengelolaan dana Desa.
Kedua, Walaupun kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa  sudah  maksimal  namum  tetap  saja  memiliki kendala-kendala  yang  di  hadapi  dalam  kerjasama tersebut yaitu: 1) Kendala Dalam membuat perencanaan pembangunan  Desa  melalui  Musremabang  Desa.  2) Masalah  sulitnya  mengambil  keputusan  karena banyaknya  kebutuhan  masyarakat  dan  kelompok- kelompok masyarakat.
3) Kendala Dalam
penyelenggaraan  kegiatan  pembangunan  Desa  4) Kendala dari persetujuan Pemerintah Daerah.
Penelitian merekomendasikan untuk:
(1) Pemerintah  Desa  Ncandi  agar  mensosialisasikan keberadaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  kepada  masyarakat  agar  masyarakat memahami  serta  bisa  melakukan  pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa.
(2) KepadaBPD di harapkan agar lebih akuntabilitas lagi dalam  mengemban  amanah  sebagai  lembaga legislativenya  di  tinggkat  Desa  serta  melakukan pelatihan-pelatihan  khusus  kaitanya  dengan  tugas dan fungsinya sebangai DPR di tingkat Desa.
(3) Kepada  masyarakat  Desa  Ncandi  diharapkan  agar lebih  melibatkan  diri  ketika  ada  kegiatan  Desa maupun dalam pembangunan dengan mengutamakan konsep gotong royong.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  editor  yang senantiasa  memberikan  saran  dan  masukan  kepada penulis sehingga artikel ilimiah ini selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] H. M. Busrizalti, “Hukum Pemda Otonomi dan Aplikasinya.” Total Media, Yogyakarta, 2013.
[2] B. Sugiswati, “Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di indonesia,” vol. XVII, no. 1, pp. 31–43, 2012.
[3] S. Djam’an, “Profesi Keguruan,” Jakarta Univ. Terbuka , 2007.
[4] L. J. Moleong, Metodologi penelitian . 1999.
[5] A. Suharsimi, “Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik,” Jakarta: Rineka Cipta , 2006.
[6] M. B. Milles, “Huberman. 1984. Qualitative Data Analysis.” London: Sage Publication.
[7] P. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . 2013.
[8] U.-U. R. I. Nomor, “Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa,” Pemerintah Negara Republik Indones. Jakarta , 6AD.