JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 9 No. 2 (2022), 145-164; DOI: 10.31942/iq.v9i2.7270, ISSN: 2303-3223/2621-640X

## Page |145
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-14 Published: 2022-12-31

## Enkulturasi Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan
Mustla Sofyan Tasfiq,  Ali Maskur, Mahsun, Mashudi, Khoirotin Nisa
Universitas Islam Negeri Walisongo, Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang mustlatasfiq@walisongo.ac.id ,  alimaskur@walisongo.ac.id, mahsun@walisongo.ac.id, mashudi@walisongo.ac.id, khoirotinnisa3@gmail.com

## Abstract
Mahar is not a necessary component of marriage, but its presence is required. Marriage Law  No.  1  of  1974,  KHI,  and  Islamic  Law  do  not  address mahar in  detail.  Community customs are frequently used as a benchmark in determining mahar, as long as they do not conflict with national or Islamic law. In Kudus area, the provision of mahar in  valuables form and as a source of initial livelihood is manifested in the form of buffalo. Throughout its history, this mahar 's gift has ranged from no provision to a buffalo of unknown origin. This  qualitative-empirical  study  in  Kudus  area  will  investigate  the  philosophical significance  of  choosing  a  buffalo  as  a  marriage mahar as  well  as  the  process  of  law enculturation in society. The philosophical basis for selecting a buffalo is that it represents a powerful animal at work and can be used as livestock to sustain life. Because of changing times, animals are no longer able to fulfill people's desires as working animals and sources of income; the shift in changing the marriage mahar from animals to motorbikes is a new alternative form and an unavoidable choice in responding to the challenges of changing times.
Keywords : Legal Enculturation; Mahar; Animal; Motorcycle; Marriage

## Abstrak
Mahar  bukan  rukun  perkawinan  tetapi  keberadaannya  wajib  ada.  Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, KHI dan Hukum Islam tidak mengatur secara detail tentang mahar.  Adat  kebiasaan  yang  ada  dimasyarakat  seringkali  dijadikan  patokan  dalam penentuan  mahar  selama  tidak  bertentang  dengan  hukum  nasional  dan  hukum  Islam. Ketentuan mahar berupa barang berharga dan sebagai bentuk nafkah awal diwujudkan dalam bentuk hewan  kerbau di daerah Kudus.  Dalam  sejarahnya pemberian mahar ini berubah  dari  tidak  tidak  ada  ketentuan  menjadi  kerbau  tidak  diketahui  asal  usulnya. Penelitian kualitatif-empiris didaerah Kudus ini akan melihat makna filosofis dipilihnya hewan kerbau sebagai mahar perkawinan dan proses enkulturasi hukum di masyarakat. Dasar filosofis dipilihnya hewan kerbau adalah sebagai simbol hewan yang kuat dalam bekerja  dan  dapat  dijadikan  hewan  ternak  untuk  menopang  kehidupan.  Perubahan zaman  menjadikan  hewan  tidak  lagi  mampu  memenuhi  keinginan  masyarakat  sebagai hewan  pekerja  dan  menopang  penghasilan,  pergeseran  merubah  mahar  perkawinan hewan ke motor merupakan bentuk alternatif baru dan pilihan yang tidak bisa dielakkan dalam menjawab tantangan perubahan.
Kata kunci : Enkulturasi Hukum; Mahar; Hewan; Motor; Perkawinan
Ali Maskur, dkk.

## Page | 146

## Pendahuluan
Islam mensyariatkan mahar sebagai pemberian wajib oleh calon suami kepada  calon  istri,  tertuang dalam  Undang-undang  Perkawinan No  1  Tahun 1974 1 dan Kompilasi Hukum Islam ps.1 (d). 2 Mahar berupa harta atau jasa yang bermanfaat  dan  sebagai  modal  awal  disebabkan  karena  perkawinan.  Praktik pemberian  mahar  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  adat-istiadat 3 yang  berlaku didaerah tertentu. 4 Syarat-syarat harta mahar 5 yakni berupa barang berharga, jelas kualitas dan kuantitas, dapat diserahterimakan, bermanfaat atau jasa yang dapat dihargai dengan  harta. 6 Pemberian mahar  menunjukkan kesungguhan niat calon suami untuk menikahi calon istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Islam mengatur ketentuan mahar dengan sangat luwes, tidak ada batas  minimal  atau  maksimal  dalam  mahar 7 karena  mahar  bukanlah  tujuan utama  pernikahan  sehingga  disesuaikan  dengan  kondisi  sosial  dan kemampuan mempelai masing-masing pihak.
Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) mengatur mahar dalam Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, pengaturan tersebut  memiliki  tujuan  menertibkan  masalah  mahar,  memberi  kepastian hukum  bahwa  kedudukan  mahar  bukan  merupakan  salah  satu  rukun  nikah tetapi harus ada dalam perkawinan, memberikan tuntunan tentang ketentuan dan  etika  mahar  berdasar  asas  sederhana  dan  mudah  sehingga  tidak memberatkan pihak calon suami-istri dan keluarganya 8 . Ketentuan-ketentuan
_______________
1 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (n.d.).
2 KHI, “Kompilasi Hukum Islam” (1991).
3 Rida Alfida, Saiful Usman, and Ruslan, “Penetapan Mahar bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan” 1 (2016): 89–96.
4 Neng Eri Sofiana, “Konsep Mahar Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid Menurut Dalalah  Nas},” Al-Syakhsiyyah:  Journal  of  Law  &  Family  Studies 3,  No.  1  (2021):  16–36, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2720.
5 Nazil  Fahmi,  “Tinjauan  Perspektif  Fikih  Terhadap  Pelaksanaan  Mahar  Dalam Pernikahan,” Familia: Jurnal Hukum Keluarga 2, No. 1 (2021): 72,
https://doi.org/10.24239/.v2i1.26.
6 Tihami, Sohari dan Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
7 Abi Qosim, Fathul Qarib , 1356, hlm. 46.
8 Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  Dan  Acara  Peradilan  Agama (Jakarta:
Sinar Grafika, 2007), hlm. 40.

## Page | 147
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-14 Published: 2022-12-31
ini  penting  karena  sebagai  pedoman  dan  agar  ada  kesamaan  dalam memahami kedudukan mahar dalam perkawinan.
Mahar  dianggap  sebagai  bentuk  nafkah  awal  yang  diberikan  suami kepada istri sebelum membentuk keluarga. Karenanya sangat wajar kalau calon istri  mengharapkan  mahar  yang  baik  sebagai  bentuk  jaminan  nafkah  dalam kehidupan kedepan. Permintaan mahar calon istri berbentuk emas perhiasan, barang  elektronik,  perabot  rumah  tangga,  peralatan  dapur  atau  benda berharga  lainnya. 9 Ulama  membedakan  mahar  dalam  perkawinan.  Pertama, mahar musamma mu’ajjal (menyegerakan  membayaran  mahar)  yakni  mahar yang dijanjikan dan disebutkan dalam akad nikah dan diberikan secara kontan. Kedua,  mahar musamma  ghair  mu’ajjal (menangguhkan  pembayaran)  yakni mahar  yang  disebutkan  dan  dijanjikan  dalam  akad  tetapi  pemberiannya  di tangguhkan. 10 Kedua,  mahar mitsil yaitu  mahar  yang  biasa  berlaku  didaerah setempat  atau  berlaku  dalam  keluarganya,  ketentuan  mahar  perkawinan tersebut dapat diterima calon istri. 11
Konsep  mahar  yang  awalnya  diberikan  kepada  orang  tua  calon  istri, diubah diberikan kepada calon istri. Akibatnya adalah perubahan status calon istri yang awalnya dianggap obyek berubah sebagai subjek dalam perkawinan, mahar  menjadi  hak  mutlak  istri.  Islam  memposisikan  perempuan  mahluk setara,  terhormat  dan  mulia,  karenanya  berhak  mendapatkan  mahar  karena bentuk  hadiah  dari  calon  suami  sebagai  ungkapan  kasih  sayang,  bukti  cinta dan  nafkah  awal  kepada  calon  istrinya.  Tegasnya,  mahar  bukan  perlambang jual-beli, tetapi bentuk penghormatan calon suami kepada calon istri. 12
_______________
9 Muhammad Shuhufi, “Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari’at Islam),” Jurnal Hukum Diktum , 2015.
10 Abd Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” Asas: Jurnal Politik, Hukum Dan Ekonomi Islam 8, No. 2 (2016): 42–50.
11 Muhammad  Ridwan,  “Kedudukan  Mahar  dalam  Perkawinan  1  Latar  Belakang Masalah Keluarga Pengantin Wanita Sebagai Imbalan Atas Hilangnya Kemampuan Melahirkan Keturunan  Daripadanya  Dan  Kestabilan  Ikatan  Dan  Hubungan  Antara  Datangnya  Islam  Pun Mahar Sudah Diakui di Arab Sebagai ” 13, no. 1 (2020): 43–51.
12 Ilham Abbas et al., “Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis  Makassar  (Kajian  Putusan  PA  Bulukumba  Nomor  25/Pdt.P/2011/PABlk),” Kanun  Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (2018), https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10659.
Ali Maskur, dkk.
Page | 148
Fakta ini didukung oleh Cendekiawan muslim Nasaruddin Umar dengan teori  Kesetaraan Gender. 13 Menurutnya  persoalan  gender  disebabkan  karena Pertama, masih belum tuntasnya pemahaman antara konsep gender dengan jenis kelamin; Kedua, adanya pemahaman dan penafsiran ajaran agama yang bias  gender.  Perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  secara  genetis  diperlukan penjelasan  secara tuntas  sehingga  mampu  memahami  fungsi  dan  tanggung jawabnya  secara  proporsional. 14 Relasi  gender  berkembang  seiring  dinamika sosial  sesuai  kebutuhan.  Misalnya  dalam  masyarakat  pertanian,  laki-laki  dan perempuan seimbang karena bersama-sama dalam mengelola lahan pertanian atau  perkebunan.  Masyarakat  industri,  porsi  laki-laki  lebih  dominan  dan memiliki status lebih tinggi dari pada perempuan. Laki-laki menempati posisi sentral seperti mandor buruh, manager atau direktur sedangkan perempuan sebagai buruh. Fakta  ini akan berpengaruh terhadap relasi gender antara laki- laki dan perempuan. 15
Mahar menjadi pembahasan cendekiawan muslim dari dahulu sampai sekarang. Beberapa topik yang didiskusikan antara lain; Muhammad Ridwan, 16 Edo  Ferdian, 17 Nazil  Fahmi 18 ,  Basith  Miftahul  Fikri 19 dan  Abdul  Kohar 20 membahas  tentang  konsep,  eksistensi,  kedudukan  dan  arti  penting  mahar dalam Islam. Hikmah, tujuan dan manfaat diberikannya mahar sebagai simbol ikatan suami istri. Ragam corak mahar berbagai wilayah di nusantara di tulis
_______________
13 dilan  Imam  Adilan,  “Analisis  Naqd  al  Mutn  Ummul  Mukmiinin  Aisyah  RA  tentang Tendensi  Missoginisme  dalam  Hadis  Sutrah,” Diroyah :  Jurnal  Studi  Ilmu  Hadis ,  2020, https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.6240.
14 Nasaruddin  Umar, Argumentasi  Kesetaraan  Gender  Perspektif  Al- Qur’an (Jakarta: Paramadina, 2001).
15 Nasitotul Janah, “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur ’ An Karya Nasaruddin Umar” 12, No. April (2017): 167–86.
16 Ridwan, “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan 1 Latar Belakang Masalah Keluarga Pengantin  Wanita  Sebagai  Imbalan  Atas  Hilangnya  Kemampuan  Melahirkan  Keturunan Daripadanya Dan Kestabilan Ikatan Dan Hubungan Antara Datangnya Islam Pun Mahar Sudah Diakui di Arab Sebagai .”
17 edo  Ferdian,  “Batasan  Jumlah  Mahar  (Maskawin)  dalam  Pandangan  Islam  dan Hukum Positif,” JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah 3, no. 1 (2021).
18 Fahmi, “Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan.”
19 Abd.  Basit  Misbachul  Fitri,  “Eksistensi  Mahar  Pernikahan  Dalam  Islam,” Pakistan Research Journal of Management Sciences 7, no. 5 (2018).
20 Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.”

## Page | 149
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-14 Published: 2022-12-31
oleh Sanawiah dan Iqbal Reza Rismanto, 21 Andi Rahma Giu 22 dan Fahmi Irfani, Hamidah. 23 Gambaran  mahar  sesuai  dengan  adat  memeberikan  warna tersendiri bagi kekayaan budaya nusantara tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum Nasional. Hukum mahar tidak berubah tetapi variasi dalam  memberikan  mahar  menjadi  pengaya  bagi  budaya  hukum  yang  ada.
Dalam  kontek  kekinian  pembahasan  tentang  mahar  perkawinan  dilanjutkan oleh Halimah Basri, Adi Sofyan dan Neng Eri Sofiana memberikan perspektif baru  dalam  mahar  dapat  diberikan  oleh  pihak  calon  suami  atau  calon  istri sebagai  bentuk  cinta  dan  kasih  sayang.  Tafsir  kontemporer  memberikan kedudukan yang setara tentang pengertian mahar sehingga jumlah dan jenis mahar  menjadi  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Dari  berbagai  pembahasan mahar tersebut, peneliti belum melihat secara spesifik yang membahas tentang pergeseran  mahar  hewan  sapi  atau  kerbau  ke  mahar  motor  dalam perkawainan yang terjadi di Kudus dan Jepara.
Daerah  Kudus  dan  Jepara  memiliki  tradisi  unik  dalam  pemberian mahar  perkawinan.  Pada  dasarnya,  mahar  ditetapkan  berdasar  kesepakatan kedua pihak calon suami-istri dan keluarga karena pemberian dilakukan sesuai kemampuan  dan  keikhlasan  agar  tidak  memberatkan.  Tradisi  tersebut mengalami enkultirasi hukum dari pemberian mahar secara sukarela berubah menjadi  mahar  berupa  hewan rojokoyo berupa  Sapi  atau  Kerbau.  Mahar berupa hewan Sapi atau Kerbau adalah bagian dari mahar yang dibawa dalam upacara  seserahan  dari  calon  suami kepada calon  istri  saat akad nikah akan dilangsungkan.  Seserahan  terdiri  dari  bermacam-macam,  seperti  pakaian, kosmetik,  peralatan  rumah  tangga  atau  dapur,  alat  elektronik,  makanan, jajanan dan lain sebagainya. Penyerahan mahar dapat disebutkan jumlahnya atau tidak disebutkan oleh calon suami dalam akad nikah.
_______________
21 Sanawiah  Sanawiah  and  Ikbal  Reza  Rismanto,  “Jujuran  atau  Mahar  pada Masyarakat Suku Banjar di Tinjau dari Perspiktif Pandangan Hukum Islam,” Jurnal Hadratul Madaniyah 8, no. 1 (2021), https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2442.
22 andi Rahman Giu, “Tradisi Mahar dan Antar Harta pada Perkawinan Masyarakat Muslim  di  Kota  Manado  (Suatu  Tinjauan  Sosial  Kultural),” Dialog 43,  no.  1  (2020), https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.365.
23 Fahmi Irfani and Hamidah Hamidah, “Tradisi Mahar dalam Budaya Sunda ditinjau dari  Perspektif  Hukum  Islam,” Mizan:  Journal  of  Islamic  Law 4,  no.  1  (2020), https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.613.
Ali Maskur, dkk.
Page | 150
Mahar  Sapi  atau  Kerbau  tidak  diketahui  asal  muasal  siapa  yang menciptakan tetapi sudah menjadi budaya hukum dan akan dicemooh yang tidak melakukannya. Setelah sekian lama berlangsung, mahar Sapi atau Kerbau mulai  ditinggalkan  dan  beralih  ke  mahar  Motor.  Fakta  enkulturasi  hukum mahar tanpa ketentuan menjadi mahar Sapi atau Kerbau dan bergeser menjadi mahar Motor inilah, peneliti ingin lebih jauh budaya hukum yang berjalan di masyarakat.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) , 24 dilakukan  di  Kabupaten  Kudus  dan  Kabupaten  Jepara  yang  memiliki  tradisi mahar  Sapi  atau  Kerbau  selama  ini.  Karenanya,  penelitian  ini  bersifat  yuridis sosiologis  dengan  pendekatan  non  doktrinal  yang  bersifat  kualitatif  dimana hukum dikonsepkan sebagai pola perilaku sosial yang dilakukan secara terus menerus  sehingga  menjadi  hukum  yang  disepakati  bersama  dan memunculkan  sanksi  apabila  ditinggalkan. 25 Subjek  penelitian  ini  ialah masyarakat  di  Kabupaten  Kudus  dan  Kabupaten  Jepara.  Sedangkan  objek penelitian  ini  adalah  enkulturasi  hukum  mengenai  pemberian  mahar  hewan kerbau dalam perkawinan.
Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu sumber data primer dan sumber  data  sekunder. 26 Untuk  mendapatkan  data  yang  valid,  peneliti menggunakan  metode  pengumpulan  data  yaitu  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. 27 Data  dan  fakta  yang  ada  dilapangan,  diolah,  verifikasi, kelompokkan, olah dan analisa untuk ditentukan validasinya. Pembahasan data yang telah tervalidasi kemudian ditafsirkan dan diskusikan untuk dicari norma hukum yang berlaku dalam enkulturasi hukum mahar hewan ke mahar motor. Tahap  selanjutnya  mengkomparasikan  data  lapangan  dengan  teori  yang
_______________
24 Sutrisno Hadi, Metodologi Research , 1st ed. (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002).
25 Ahmad  Zuhdi  Muhdlor,  “Perkembangan  Metodologi  Penelitian  Hukum,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 1, no. 2 (2012): 189, https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206.
26 Mukhti  Fajar  and  Yulianto  Achmad,  “Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris” 8, no. 1 (2015): 15–35.
27 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).

## Page | 151
Received: 2022-09-21
Accepted: 2022-12-14 Published: 2022-12-31
mendukung  untuk  memberikan  keabsahan  dari  enkulturasi  hukum  yang terbentuk sehingga ditemukan hukum inconcreto -nya. 28

## Hasil dan Pembahasan
Pasal 1 huruf d KHI 29 mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam perkawinan. Konsep mahar dalam perkawinan  adalah  adanya  akad  nikah  dan  disahkannya  hubungan  badan untuk mendapat keturunan secara benar sesuai tuntunan Islam. Dasar hukum mahar  adalah QS. An Nisa (4).
ٖء ۡ َشَ نَع ۡ ُكَُل َ ۡبِّۡط ن ِ اَف ٗۚة َلۡ ِّنِ َّنِّ ِّتَِٰ َقُد َص َءٓا َسِّ نل ٱ ْاوُتاَءَو ِّ م ُهۡن ةسۡفَن َه ُهوُ ُكَُف ا ٓيِّنئ يِّرَّم ا ٓئا.
Artinya:  Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu nikahi)  sebagai  pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  Kemudian  jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang  hati,  maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya
Kata “Nihlah” (QS. An Nisa. 4) artinya pemberian tulus tanpa mengharap adanya imbalan. Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah menguraikan bahwa, “nihlah”  dapat  diartikan  sebagai  agama,  pandangan  hidup.  Sehingga kedudukan  maskawin  yang  diserahkan  oleh  calon  suami  kepada  calon  istri merupakan wujud kesungguhan, kebenaran dan ketulusan tanpa mengharap adanya  imbalan,  diberikan  semata-mata  karena  mengikuti  tuntunan  agama. Mahar dipersyaratkan berupa harta berharga, suci, milik sendiri secara penuh. Mahar  memiliki  hikmah  menghalalkan  hubungan  pria  dan  wanita, penghargaan  terhadap  wanita,  menjadi  pegangan  dalam  ikatan  perkawinan yang  kuat,  kenangan  dan  pengikat  kasih  sayang,  menunujukkan  pentingnya akad. 30
_______________
28 Alef Musyahadah Rahmah and Tedi Sudrajat, “Penemuan Hukum in Concreto Dalam Kebebasan  Beragama  Dan  Berkeyakinan,” Jurnal  Dinamika  Hukum 9,  no.  2  (2009), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.217.
29 KHI, Kompilasi Hukum Islam.
30 Abd.  Kafi,  “Mahar  Pernikahan  Dalam  Pandangan  Hukum  Dan  Pendidikan  Islam,” Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (2020): 55–62,
https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436.
Ali Maskur, dkk.
Page | 152
Prinsipnya antara laik-laki dan perempuan memiliki tabiat kemanusiaan dan kewajiban relatif sama dihadapan Allah SWT, keduanya memiliki amaliyah dan tanggung jawab sesuai dengan kodratnya. Perbedaan fisik menjadi sarana untuk  melakukan  aktifitas  sesuai  dengan  model  dan  peruntukannya  karena bersifat  kodrati  sedangkan  tanggung  jawab  merupakan  akibat  dari  kegiatan yang  dilakukan  sehingga  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  mejadi penyempurna antara satu dengan lainnya. Pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri  adalah diakuinya kesamaan kedudukan dalam ranah saling melengkapi. 31 Ini harus difahami karena adanya pemahaman yang keliru yakni beranggapan  bahwa  posisi  laki-laki  berada  di  atas  kaum  perempuan. perempuan adalah makhluk kelas dua setelah laki-laki yang diciptakan Tuhan, sebab penciptaan perempuan pertama (Hawa) berawal dari tulang rusuk laki- laki (Adam) sehingga pada aliran ini perempuan merupakan subordinat.
Atas  dasar  ini  hak  dan  kewajiban  perempuan  tidaklah  sama  dengan laki-laki, baik dalam hukum-hukum ibadah, hukum-hukum keluarga maupun hukum-hukum  publik.  Dapat  dikatakan  dalam  pemahaman  aliran  ini  hak perempuan  adalah  sebagian  hak  laki-laki.  Kelompok  ini  menentang  keras persamaan  kedudukan  (kesetaraan  gender) antara  laki-laki  dan  perempuan. Karenanya, posisi laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kesempatan yang dimiliki oleh kaum laki-laki, sebab antara keduanya terdapat potensi kemanusiaan yang sama baik dalam  hal  intelektual,  fisik  maupun  mental-spiritualnya.  Perbedaan  dari  sisi biologis  tidaklah  menjadi  penghalang  yang  membatasi  gerak  seorang perempuan untuk mengekpresikan hak dan kewajibannya di mata hukum dan sosial.  Berdasarkan  hal  ini,  perempuan  dan  laki-laki  memiliki  hak  yang  sama dalam  menjalankan  kehidupan  mereka  baik  dalam  ranah  pribadi  maupun publik.
Mahar tidak lagi sebagai alat tukar sebagaimana zaman jahiliyah tetapi sebagai wujud cinta, kasih sayang, penghormatan dan penghargaan terhadap

## _______________
31 Apriyanti Apriyanti, “Historiografi Mahar Dalam Pernikahan,” An Nisa’a Jurnal Kaji an Gender Dan Anak 12, no. 2 (2017): 163–78.

## Page | 153
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-14 Published: 2022-12-31
calon  istri. 32 Islam  memberikan  tuntutan  dalam  mahar  berupa  mahar mutsamma dan mahar mitsli yang keduanya tidak ditentukan besar kecilnya tetapi lebih kepada bentuk penghargaan kepada calon istri karena pernikahan tidak  sah  tanpa  mahar,  meskipun  mahar  tidak  menjadi  syarat  dan  rukun pernikahan. 33
Rangkaian  dalam  mahar  berupa  seserahan.  Seserahan  merupakan wujud  simbolisasi dari pihak mempelai pria sebagai wujud tanggung jawab kepada pihak keluarga perempuan terutama orang tuanya. Seserahan memiliki filosofi  bahwa  calon  pengantin  pria  siap  memenuhi  kebutuhan  calon pengantin wanita dan keluarganya kelak. Selain itu, seserahan juga diberikan sebagai  bukti  keseriusan  calon  pengantin  pria  untuk  mencintai  dan  setia terhadap  calon  pasangannya. Seserahan  untuk  pernikahan  biasanya  bersifat lebih  khusus  untuk  kebutuhan  calon  mempelai  wanita,  seperti  peralatan kosmetik,  peralatan  mandi,  pakaian  dalam,  dan  lain-lain.  Seserahan  sejatinya merupakan simbol persembahan terhadap mempelai wanita dan juga sebagai tanda terjalinnya silaturahmi di antara kedua keluarga. Hukumnya tidak wajib, namun seserahan menjadi sebuat tradisi yang membuat pernikahan semakin terasa sakral dan bermakna. Tradisi seserahan ini ada dibelahan nusantara lain seperti tradisi Jujuran di Banjar, Bhoka di Kendari dan Uang Panaik di Bugis.
Sedangkan  mahar  pernikahan  diartikan  sebagai  hak  murni  calon pengantin  perempuan  sebagai  syarat  sah  pernikahan.  Dalam  agama  Islam yang diberikan saat akad. Selain itu, mahar pernikahan juga memiliki makna yang  begitu  dalam  yaitu  untuk  menghormati  serta  memuliakan  seorang wanita. Tidak ada  ketentuan mahar harus dalam bentuk apa saja dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Saat ini mahar dapat diberikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan tidak harus berupa logam dan mahar yang terbaik bagi seorang pria adalah yang sesuai kemampuannya dan tidak memberatkan.
_______________
32 B Halimah, “Konsep Mahar dalam Tafsir Modern” 6, no. 2 (2017): 310–30.
33 Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan.”
Ali Maskur, dkk.
Page | 154
Tradisi  mahar  Sapi  atau  Kerbau  dalam  hukum  Islam  dikategorikan sebagai adat  al  muhakkamah . 34 Upacara  seserahan,  dilaksanakan  menjelang pernikahan  dengan  Mbayar  tukon  kebo  berdasar  kesepakatan  kedua  belah pihak  keluarga  calon  suami  dan  calon  istri.  Tradisi  ini  tidak  ketahui  awal mulanya. Teori Enkulturasi hukum 35 menyatakan bahwa pembudayaan hukum merupakan  proses  individu  dan  anggota  masyarakat  dalam  proses  panjang mengadaptasi,  melihat,  mempelajari  dan  menyesuaikan  alam  bawah  pikiran dan sikap dengan bangunan kebiasaan, adat istiadat, norma, dan aturan yang ada di masyarakatnya. Proses dilakukan secara alamiah dalam keadaan sadar maupun  tidak  sadar  karena  hidup  dan  berinterkasi  ditengah  masyarakat. Proses  enkulturatif  merupakan  bangunan  yang  sangat  kompleks  dan berlangsung  secara  terus  menrus  sepanjang  hidup.  Awalnya  akan  ada penerimaan secara langsung atau penolakan keras terhadap realita kehidupan budaya tersebut, akan tetapi karena proses yang terjadi secara terus menerus enkulturasi hukum akan membentuk pribadi yang menerima budaya tersebut dengan sukarela.
“Mboten  ngertos,  mas.  Niku  mpun  kelaku  awet  jaman  kuno makuno....sakniki  kantun  neruske  mawon.  Wargo  mboten  wonten  ingkang protes  utawi  keberatan  karena  mpun  dados  kebiasaan,  ajeng  nikah  nggih maringi mahar arupi kebo.” ungkap Sholihan, Tokoh Agama (terjemah : Tidak tahu,  mas.  Tradisi  ini  sudah  berlaku  sejak  jaman  dahulu.  Kita  tinggal meneruskan saja. Warga tidak ada yang protes atau keberatan karena sudah menjadi kebiasaan, mau menikah berarti harus siap membeli kerbau sebagai mahar).
“Hal positif  yang bisa diambil pelajaran dari tradisi mahar kebo adalah merupakan adat yang baik dan bermakna karena ada wujud keseriusan calon suami  dan  kesanggupan  dalam  memberikan  nafkah  lahir.  Kerbau  menurut orang  jawa  merupakan  perlambang  hewan  pekerja  keras,  ulet  dan menghasilkan  sehingga  disebut Rojokoyo (sumber  penghasilan  besar-pen).
_______________
34 M.  Kholis  Arrosid  Heri  Mahfudhi,  “Teori  Adat  dalam  Qowaid  Fiqhiyah  dan Penerapanya dalam Hukum Keluarga Islam,” Familia: Jurnal Hukum Keluarga V (2021): 119–36.
35 Husni Thamrin, “Enkulturisasi dalam Kebudayaan Melayu,” Al Fikra 14, No. 1 (2015):
98–151, Http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Al-Fikra/Article/View/3903/2484.

## Page | 155
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-14 Published: 2022-12-31
Kemampuan  mahar  kebo  akan  memberikan  jaminan  kehidupan  dan kenyamanan terhadap calon istri dan keluarganya.
Mahar  Kerbau  dalam  prakteknya  adalah  memberikan  seekor  kerbau yang  dibawa  oleh  salah  satu  keluarga  mempelai  calon  suami  diserahkan kepada perwakilan keluarga calon istri bersama dengan barang lainnya seperti makanan,  jajanan,  buah-buahan,  alat  kecantikan,  baju  lengkap,  barang elektronik, peralatan solat, perhiasan emas, perlatan masak dan uang mahar. Pada saat penyerahan hewan sapi atau kerbau tidak ada akad khusus karena dianggap sebagai satu kesatuan dalam barang seserahan.
Tradisi  pemberian  mahar  kerbau  sebagai  salah  satu  item  dalam seserahan dalam perkawinan di Kudus tidak diketahui asal muasalnya. Karena adanya  proses  enkulturasi  hukum  yang  lama  sehingga  dirasa  tidak memberatkan  sehingga  masih  dapat  dilaksanakan  sampai  saat  ini.  Hal  ini merupakan kesadaran bahwa pernikahan memiliki nilai sakral dan diharapkan hanya  terjadi  seumur  hidup.  Pilar  keluarga  sakinah  meliputi  janji  kokoh ( mitsaqon  ghalidzon ),  berpasangan,  musyawarah  dan  saling  ridho  terhadap pasangan  menjadi  dasar  dalam  menjalankan  pernikahan.  Ketentuan  mahar kerbau  yang  berlaku  merupakan  tradisi  yang  diperkenankan  dalam  Islam.
Kaidah al-adat muhakkam 36 yang dapat dijadikan legitimasi penentuan syariat adalah    adat    isitiadat    yang    bertentangan  dengan syara’ ( qayyid  syar’i ). Maksudnya,  apabila  syariat  hanya  memberikan  ketentuan  umum,  maka batasannya diserahkan pada penilaian adat-istiadat.
Fakta  lapangan,  proses  enkulturasi  hukum  pemberian  mahar  kerbau dalam perkawinan berlangsung secara kompleks dan simultan. Dalam upacara resepsi  perkawinan  anak-anak  kecil  akan  terfokus  melihat,  mengamati  dan mengelilingi  kerbau karena merupakan sentral dan hal  yang paling  menarik. Kebiasaan  ini  secara  tidak  langsung  akan  mengkonstruk  alam  bawah  sadar anak  bahwa  perkawinan  harus  ada  kerbau  sebagai  simbol  utamanya.  Bu Karsinah berkata “ Itu yang selalu saya jadikan senjata agar anak-anak segera mandi  dan  siap-siap  di  resepsi  pernikahan  karena  akan  ada  kerbau  yang
_______________
36 Heri Mahfudhi, “Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapanya dalam Hukum Keluarga Islam.”
Ali Maskur, dkk.
Page | 156
diarak”.  Senada,  Bu  Sholihah  juga  menyatakan  bahwa  kerbau  dalam perkawinan merupakan pusat perhatian seluruh undangan karena itu hal yang membedakan respsi ini dengan lainnya. Proses ini secara tidak langsung akan memberikan pengalaman budaya hukum bagi anak bahwa resepsi perkawinan identik dengan kerbau, secara tidak langsung enkulturasi hukum terbentuk.
Remaja  putri  memiliki  pemahaman  yang  sama,  bahwa  akan mendapatkan  hewan  kerbau  kelak  bila  menikah.  Mirna,  Niamah,  Santi  tidak mengelak  ketika  ditanya  apakah  berharap  mendapatkan  hewan  kerbau sebagai  mahar?  hal  yang  sama  juga  disampaikan  Hermawan,  Sahid  bahwa pemberian  hewan  kerbau  sebagai  mahar  merupakan  konsekuensi  dan tanggung  jawab  calon  suami.  Kesadaran  keberadaan  hewan  kerbau  sebagai mahar  merupakan  proses  panjang  dalam  pembentukan  enkulturasi  hukum bahwa  mahar  hewan  kerbau  dalam  perkawinan  merupakan  budaya  hukum yang jika tidak memberikan dianggap kurang etis dan melanggar aturan yang ada, meskipun aturan tersebut tidak tertulis.
Ketentuan bagi calon suami memberikan mahar kerbau sesuai budaya hukum  yang  berlaku.  Akibatnya,  kalau  ada  pihak  calon  suami  tidak memberikan mahar sapi atau kerbau, padahal secara kemampuan memenuhi persyaratan  dan  tidak  ada  alasan  yang  kuat  untuk  menghindarinya,  maka dianggap tidak bisa memberi penghargaan terhadap calon istri dan keluarga. Sehingga menjadi gunjingan, cemoohan dan merasa malu dengan masyarakat sekitar.
Gambar 1. Proses enkulturasi hukum mahar hewan kerbau
Sumber: Hasil Penelitian Ali Maskur, dkk Hewan Kerbau adalah Mahar Perkawinan Orang Tua : Tradisi jangan dilanggar, Prestise dan harga diri Remaja : Kerbau sebagai konsekuensi perkawinan, Mahar identik dengan kerbau Bagi Anak : Kerbau identik perkawinan, kerbau menjadi pusat tontonan

## Page | 157
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-14 Published: 2022-12-31
Kudus  memiliki  kekhasan  harus  hewan  kerbau.  Pilihan  kerbau menjalankan  perintah  dari  Sunan  Kudus  (Ja’far  Shodiq)  yang  melarang masyarakat  Kudus  menyembelih  sapi  karena  menghormati  pemeluk  Agama Hindu  yang  hidup  berdampingan  dan  menyucikan  sapi.  Sunan  Kudus mendidik  toleransi  dan  jiwa  moderasi  dengan  mengganti  kerbau  sebagai hewan kurban dan sembelihan lainnya untuk pesta tasyakuran, pernikahan dan lainnya.  Ketentuan  ini  diikuti  masyarakat  Kudus  sampai  sekarang  sehingga kerbau  menjadi  hewan  pengganti  sapi  dalam  berbagai  penyembelihan. 37
Tatanan  toleransi  oleh  Sunan  Kudus  kemudian  diadopsi  dalam  bentuk pemberian  mahar  kerbau.  Pemilihan  kerbau  sebagai  mahar  dalam  bagian seserahan, kebiasaan yang berlaku dan tidak ada penolakan atau pertentangan dari  masyarakat  bahkan  merasa  tidak  nyaman  ketika  meninggalkan  mahar kerbau.
Penetapan  seserahan  dan  mahar  berdasar  kesepakatan  kedua  belah pihak  mempertimbangkan  beberapa  faktor  antara  lain  status  sosial  dan kekayaan  orang  tua,  tingkat  pendidikan,  pekerjaan  atau  jabatan  keluarga maupun calon suami-istri. Prinsipnya, tidak ada pihak yang merasa terbebani atas tradisi mbayar tukon kebo. Hal ini senada dengan ketentuan dasar mahar dalam  Islam  yang  tidak  menghalangi  pernikahan  karena  mahar.  Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Hadits Shahih Al-Bukhari No. 5422 - Kitab Pakaian:
Seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: “Saya datang kepada anda untuk  menyerahkan  diriku  kepada  anda,  ”  Beliau  lalu  berdiri  lama  dan menelitinya  dengan  seksama,  ketika  beliau  berdiri  lama  seorang  laki-laki berkata:  ‘Wahai  Rasulullah,  jika  anda  tidak  berkenan  dengannya,  maka nikahkanlah aku dengannya.’ Rasulullah ﷺ bertanya kepada laki-laki tersebut: ‘Apakah  kamu  mempunyai  sesuatu  yang  dapat  dijadikan  mahar  untuknya?’ Laki-laki itu menjawab: ‘Tidak.’ Beliau bersabda: ‘Carilah terlebih dahulu.’ Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata: ‘Demi Allah, aku tidak  mendapatkan  sesuatupun.’  Beliau  bersabda:  ‘Pergi  dan  carilah  lagi walaupun  hanya  dengan  cincin  dari  besi.’  Kemudian  laki-laki  itu  pergi,  tidak berapa  lama  dia  kembali  sambil  berkata:  ‘Aku  tidak  mendapatkan  apa-apa
_______________
37 Mahlail Syakur, “Pendidikan Karakter dalam Larangan Menyembelih Sapi (Menelisik Filosofi Ajaran Sunan Kudus) Mahlail” 9, No. 1 (2021).
Ali Maskur, dkk.
Page | 158
walau  cincin  dari  besi.’  Saat  itu  laki-laki  tersebut  tengah  mengenakan  kain sarung,  lantas  dia  berkata:    ‘Aku  akan  menjadikan  kain  sarung  ini  sebagai mahar.’  Maka  Nabi ﷺ bersabda:  ‘Jika  kamu  memakaikan  kain  sarung  itu padanya,  maka  kamu  tidak  memakai  apa-apa,  sementara  jika  kamu  yang memakai  sarung  tersebut,  dia  tidak  memakai  apa-apa.’  Laki-laki  itu  duduk termenung, ternyata Nabi ﷺ melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang  untuk  memanggilnya,  maka  dipanggilah  laki-laki  tersebut,  beliau bertanya: ‘Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur’an?’
Laki-laki  itu  menjawab:  ‘Ya,  saya  telah  hafal  surat  ini  dan  ini.’  Lalu  beliau bersabda:  ‘Maka  aku  nikahkan  kamu  dengan  wanita  itu,  dengan  mahar  apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur’an.’ 38
Hadits  tersebut  menegaskan  pentingnya  mahar  sebagai  bentuk penghargaan  dan  penghormatan  terhadap  perempuan  meskipun  mahar berupa cincin dari besi, kain sarung dan mengajar Al Qur'an. Pentingnya mahar karena  ditilik  dari  sejarah,  mahar  sebelum  Islam  diperuntukkan  kepada  ayah atau  kerabat  laki-laki  calon  istri.  Karena  konsep  pernikahan  sama  dengan transaksi jual beli. Islam meluruskan konsep mahar diperuntukkan calon istri. Artinya, ada perubahan status perempuan sebagai komoditi menjadi subjek. 39
Data  yang  dioleh  dari  pasangan  yang  akan  menikah  tergambar sebagai berikut :
Tabel 1. Hasil Wawancara dengan calon suami-istri tahun 2021 Pasangan Calon suami- istri Setuju Tidak setuju DZ – AS DZ : tidak keberatan dengan mbayar tukon kebo AS : merasa berhak mendapatkan kerbau dan barang seserahan lainnya WW – SIS WW : sebagai sarjana harus mampu memenuhi meskipun berat karena dari keluarga kurang mampu SS : demi menjaga kehormatan, kerbau adalah tradisi yang harus dilakukan UA – FD UA : menyadari bahwa kerbau adalah bagian dari mahar yang diketahui sejak kecil S : menerima dengan senang hati RSK – YPC RSK : akan berusaha maksimal memberikan
_______________
38 Zurifah Nurdin, “Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar,” El-Afkar 5, no. 2 (2016): 8.
39 Fahmi, “Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan.”

## Page | 159
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-14 Published: 2022-12-31
kerbau meskipun harus berhutang YPC : menerima apapun yang akan diberikan sebagai mahar AD – SA AD : dari keluarga kurang mampu sehingga tidak mungkin membeli kerbau SA : tidak mempermasalahkan mahar yang akan diberikan TH – YL TH : kerbau terlalu mahal, lebih baik diwujudkan dalam bentuk lain YL : mengikuti hasil kesepakatan pihak keluarga
Sumber: Wawancara dengan calon suami-istri
Data  ini  menunjukkan  bahwa  Pertama,  tradisi  mbayar  tukon  kebo dianggap  sebagai  sebuah  kewajiban  calon  suami  dan  keluarganya  dan  hal yang  wajar  dalam  menikah  sehingga  keberadaanya  menjadi  maklum.  Pihak calon istri merasa memiliki hak atas mahar yang sudah disiapkan dan menjaga tradisi  leluhur.  Kedua,  kenyataan  yang  harus  diterima  dan  konsekuensi  dari prosesi  pernikahan  yang  akan  dilaksanakan.  Bekerja  keras  dan  dukungan keluarga  menjadi  penopang  terpenuhinya  kebutuhan  mahar  yang dipersyaratkan. Harga diri dan status sosial menjadi alasan yang dikemukakan calon  istri  dapat  difahami  karena  tradisi  yang  berlaku  sejak  duhulu  demi terpenuhinya  mahar  mbayar  tukon  kebo.  Ketiga,  kenyataan  dan  kesadaran bahwa  kemampuan  terbatas  dapat  terselesaikan  dalam  pertemuan  keluarga calon  suami  dan  calon  istri  untuk  mencari  alternatif  terbaik  untuk kelangsungan  pernikahan.  Baik  setuju  atau  tidak  setuju  atas  tradisi  mbayar tuko  kebo  ini,  kalau  ditelaah  lebih  jauh  merupakan  bukti  keseriusan  calon suami untuk membangun rumah tangga, 40 tidak mudah menceraikan karena mahar yang tinggi, bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti. 41 Bentuk rasa kasih sayang dan modal awal dalam menjalani rumah tangga.
Bentuk  penghormatan  dan  penghargaan  terhadap  calon  istri mencerminkan  adanya  implemantasi  kesetaraan  gender,  perempuan  tidak
_______________
40 Firman Surya Putra, “Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan,” Jurnal An-Nahl 8, no. 2 (2021): 78–90, https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33.
41 Putra  Halomoan,  “Penetapan  Mahar  Terhadap  Kelangsungan  Pernikahan  Ditinjau Menurut  Hukum  Islam,” JURIS  (Jurnal  Ilmiah  Syariah) 14,  no.  2  (2016):  107, https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301.
Ali Maskur, dkk.
Page | 160
menjadi obyek dalam pernikahan tetapi berubah menjadi subyek yang diakui keberadaannya.  Mahar  menjadi  hak  sepenuhnya  istri  dan  tidak  boleh dimanfaatkan oleh siapapun termasuk bapak atau walinya tanpa persetujuan dari  pemilik.  Kepemilikan  mahar  menjadi  mutlak,  bahkan  suamipun  tidak berhak  memiliki  hak  atas  mahar  tersebut.  Meskipun  kerbau  yang  diberikan dalam  prakteknya    akan  digunakan  sebagai  modal  awal  berumah  tangga dengan  digunakan  untuk  bekerja,  diternakkan  atau  bahkan  dijual  sebagai modal usaha. Itu semua harus mendapat persetujuan dan keihklasan dari istri.
Mahar  dalam  Islam  juga  memposisikan  calon  istri  sebagai  manusia seutuhnya dengan tidak lagi dianggap sebagai komoditas. Pihak calon istri dan keluarga  dalam  pertemuan  keluarga  dapat  mengajukan  permintaan  mahar mitsli  atau  mustsamma  sesuai  dengan  ketentuan  Islam  adat  selama  tidak melanggar  syara’.  Posisi  yang  seimbang  ini  akan  berakibat  dalam pembentukan keluarga sakinah kedepan, istri akan menjadi zawaj (pasangan) bagi  suami    dalam  mengarungi  rumah  tangga.  Berperan  secara  seimbang, menjadi sayap penopang, pendukung dan pemberi solusi atas setiap persoalan yang  dihadapi.    Pemberian  mahar  berupa  mbayar  tukon  kebo  Lambat  laun masyarakat  menilai  tradisi  mbayar  tukon  kebo  kurang  efektif  karena  harga kerbau dipandang mahal sedang pemanfaatannya tidak seperti zaman dahulu untuk  membajak  sawah  dan  diternak.  Perubahan  zaman  menjadikan  hewan tidak lagi mampu memenuhi keinginan masyarakat sebagai hewan pekerja dan menopang  penghasilan,  pergeseran  merubah  mahar  perkawinan  hewan  ke motor merupakan bentuk alternatif baru dan pilihan yang tidak bisa dielakkan dalam  menjawab  tantangan  perubahan.  Secara  pasti,  filosofi  penghormatan dan penghargaan kepada calon istri tidak pungkiri keberadaanya.

## Simpulan
Mahar hewan kerbau di daerah Kudus merupakan bentuk enkulturasi hukum yang sudah membentuk menjadi budaya hukum sehingga kesadaran masyarakat memberikan mahar hewan kerbau dalam perkawinan merupakan kewajiban dan apabila tidak mengikuti aturan tersebut akan mendapat sanksi dicemooh  atau  dipergunjingkan.  Proses  enkulturasi  hukum  mahar  hewan kerbau berlangsung secara simultan dan kontinue melalui penanaman bahwa kerbau  identik  dengan  resepsi  perkawinan.  Anak-anak  akan  berkumpul,

## Page | 161
Received: 2022-09-21
Accepted: 2022-12-14 Published: 2022-12-31
menonton dan mengelilingi kerbau karena mendapatkan pendidikan bahwa kerbau  adalah  simbol  perkawinan,  remaja  putra-putri  memahami  bahwa mahar hewan kerbau merupakan hak calon istri dan kewajiban calon suami, orang tua menjadikan kerbau sebagai prestise dan harga diri keluarga. Proses ini  berlangsung  secara  terus  dan  turun  temurun  sehingga  membentuk budaya  hukum  di  masyarakat.  Namun  demikian,  perubahan  zaman menjadikan  hewan  tidak  lagi  mampu  memenuhi  keinginan  masyarakat sebagai  hewan  pekerja  dan  menopang  penghasilan.  pergeseran  merubah mahar perkawinan hewan ke motor merupakan bentuk alternatif baru dan pilihan yang tidak bisa dielakkan dalam menjawab tantangan perubahan.
Ali Maskur, dkk.

## Page | 162

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Ilham,  Marten  Bunga,  Salmawati  Salmawati,  Nurson  Petta  Puji,  and Hardianto  Djanggih.  “Hak  Penguasaan  Istri  Terhadap  Mahar  Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk).” Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum 20,  no.  2  (2018). https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10659.
Adilan,  Dilan  Imam.  “Analisis  Naqd  Al  Mutn  Ummul  Mukmiinin  Aisyah  RA Tentang  Tendensi  Missoginisme  Dalam  Hadis  Sutrah.” Diroyah :  Jurnal Studi Ilmu Hadis , 2020. https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.6240.
Alfida, Rida, Saiful Usman, and Ruslan. “Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan” 1 (2016): 89–96.
Apriyanti, Apriyanti. “Historiografi Mahar Dalam Pernikahan.” An Nisa’a Jurnal Kajian Gender Dan Anak 12, no. 2 (2017): 163–78.
Edo Ferdian. “Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif.” JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah 3, no. 1 (2021).
Fahmi,  Nazil.  “Tinjauan  Perspektif  Fikih  Terhadap  Pelaksanaan  Mahar  Dalam Pernikahan.” Familia:  Jurnal  Hukum  Keluarga 2,  no.  1  (2021):  88–103. https://doi.org/10.24239/.v2i1.26.
Fitri, Abd. Basit Misbachul. “Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam.” Pakistan Research Journal of Management Sciences 7, no. 5 (2018).
Giu,  Andi  Rahman.  “Tradisi  Mahar  Dan  Antar  Harta  Pada  Perkawinan Masyarakat  Muslim  Di  Kota  Manado  (Suatu  Tinjauan  Sosial  Kultural).”
Dialog 43, no. 1 (2020). https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.365.
Halimah, B. “Konsep Mahar Dalam Tafsir Modern” 6, no. 2 (2017): 310–30.
Halomoan,  Putra.  “Penetapan  Mahar  Terhadap  Kelangsungan  Pernikahan Ditinjau  Menurut  Hukum  Islam.” JURIS  (Jurnal  Ilmiah  Syariah) 14,  no.  2
(2016): 107. https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301.

## Page | 163
Received: 2022-09-21
Accepted: 2022-12-14 Published: 2022-12-31
Harahap, Yahya. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama . Jakarta:
Sinar Grafika, 2007.
Heri  Mahfudhi,  M.  Kholis  Arrosid.  “Teori  Adat  Dalam  Qowaid  Fiqhiyah  Dan Penerapanya  Dalam  Hukum  Keluarga  Islam.” FAMILIA:  JURNAL  HUKUM KELUARGA V (2021): 119–36.
Irfani,  Fahmi,  and  Hamidah  Hamidah.  “Tradisi  Mahar  Dalam  Budaya  Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” Mizan: Journal of Islamic Law 4, no.
1 (2020). https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.613.
Janah, Nasitotul. “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al- Qur ’ An Karya Nasaruddin Umar” 12, no. April (2017): 167–86.
Kafi,  Abd.  “Mahar  Pernikahan  Dalam  Pandangan  Hukum  Dan  Pendidikan Islam.” Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (2020): 55–62. https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436.
KHI. Kompilasi Hukum Islam (1991).
Kohar, Abd. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.” Asas: Jurnal Politik, Hukum Dan Ekonomi Islam 8, no. 2 (2016): 42–50. Muhdlor, Ahmad Zuhdi. “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 1, no. 2 (2012): 189.
https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206.
Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris” 8, no. 1 (2015): 15–35.
Noeng  Muhadjir. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Yogyakarta:  Rake  Sarasin, 2000.
Qosim, Abi. Fathul Qarib , 1356.
Rahmah, Alef Musyahadah, and Tedi Sudrajat. “Penemuan Hukum in Concreto Dalam Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan.” Jurnal Dinamika Hukum
9, no. 2 (2009). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.217.
Ali Maskur, dkk.
Page | 164
Ridwan, Muhammad. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan” 13, no. 1 (2020):
43–51. Sanawiah,  Sanawiah,  and  Ikbal  Reza  Rismanto.  “Jujuran  Atau  Mahar  Pada Masyarakat Suku Banjar Ditinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam.” Jurnal Hadratul Madaniyah 8, no. 1 (2021). https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2442.
Shuhufi, Muhammad. “Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari’at Islam).” Jurnal Hukum Diktum , 2015.
Sofiana,  Neng  Eri.  “Konsep  Mahar  Siti  Musdah  Mulia  Dan  Marzuki  Wahid Menurut Dalalah Nas}.” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 3, no. 1 (2021): 16–36. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2720.
Surya  Putra,  Firman.  “Urgensi  Dan  Kedudukan  Shodaq  (Mahar)  Dalam Pernikahan.” Jurnal An-Nahl 8, no. 2 (2021): 78–90.
https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33.
Sutrisno Hadi. Metodologi Research . 1st ed. Yogyakarta: Andi Ofset, 2002.
Syakur,  Mahlail.  “Pendidikan  Karakter  Dalam  Larangan  Menyembelih  Sapi (Menelisik Filosofi Ajaran Sunan Kudus) Mahlail” 9, no. 1 (2021).
Thamrin, Husni. “Enkulturisasi Dalam Kebudayaan Melayu.” Al Fikra 14, no. 1
(2015): 98–151.
Tihami, Sohari dan Sahrani. Fikih Munakahat . Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Umar,  Nasaruddin. Argumentasi  Kesetaraan  Gender  Perspektif  Al- Qur’an .
Jakarta: Paramadina, 2001.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (n.d.).
Zurifah  Nurdin.  “Aksiologi  Hadis  Ahkam  Tentang  Mahar.” El-Afkar 5,  no.  2 (2016): 8.