## ANALISIS LITERATUR KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL DI INDONESIA
Zainuddin Puteh 1 , Mhd. Yadi Harahap 2 , Nawir Yuslem 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 123 Zainuddin6511@gmail.com

## Abstract
This article aims to present the results of the author's analysis of various literature on the  legal  awareness  of  business  actors  in  certifying  halal  products  in  Indonesia. Throughout 2018-2023, based on the author's search on the scholar.google.com page, with the keywords “legal awareness; businessmen; and halal certificates,” there are 145  studies  featuring  the  subject  of  this  study.  Even  so,  only  two  studies  show  that business actors' legal awareness can be categorized as good legal awareness, and the remaining research shows poor legal awareness of business actors in various regions in Indonesia. This research is a literature study; thus, the research data is secondary data. After collecting relevant research data, then grouping and reducing the literature, which is only published on sinta-accredited journal pages, the research results show the  level  of  legal  awareness  of  business  actors  regarding  the  obligation  of  halal- certified  products  is  shallow.  This  is  because  business  actors  need  to fulfill the  four elements of legal awareness, from the aspects of legal knowledge, legal understanding, and legal attitudes to patterns of legal behavior.
Keywords: Legal Awareness; Businessmen; Halal Product Guarantee

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  hasil  analisis  penulis  terhadap  berbagai literatur tentang kesadaran hukum pelaku usaha dalam mensertifikasi produk halal di Indonesia.  Sepanjang  tahun  2018-2023,  berdasarkan  penelusuran  penulis  di  laman scholar.google.com, dengan kata kunci “kesadaran hukum; pelaku usaha; dan sertifikat halal”, ada 145 penelitian yang menampilkan subjek penelitian ini. Ironisnya, hanya ada 2 penelitian yang menunjukkan, perihal kesadaran hukum pelaku usaha yang dapat diketegorikan  dengan  kesadaran  hukum  yang  baik,  dan  penelitian  selebihnya menunjukkan kesadaran hukum yang buruk dari para pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi literatur, dengan demikian data penelitian merupakan  data  sekunder.  Setelah  mengumpulkan  data  penelitian  yang  terkait, kemudian  dilakukan  pengelompokan  dan  mereduksi  literatur  yang  hanya dipublikasikan  pada  laman  jurnal  yang  terakreditasi  sinta,  hasil  penelitian menunjukkan, bahwa tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap kewajiban produk  bersertifikat  halal  sangat  rendah.  Pasalnya,  mulai  dari  aspek  pengetahuan hukum,  pemahaman  hukum,  sikap  hukum,  sampai  pola  prilaku  hukum,  para  pelaku usaha tidak memenuhi keempat unsur kesadaran hukum tersebut. Penyebab rendahnya kesadaran hukum tersebut bermula dari kurangnya sosialiasasi atas pengaturan tentang jaminan produk halal.
Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Pelaku Usaha; Jaminan Produk Halal

## Pendahuluan
Mengkonsumsi  produk  halal,  merupakan  kewajiban  bagi  setiap  konsumen muslim. 1 Term  kewajiban  di  sini  bukan  merupakan  konstruksi  budaya,  melainkan keniscayaan  yang  berasal  dari  perintah  agama. 2 Hal  ini  secara  gamblang  dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 158,
ٰ يٰ ا ٰ ا هُّي ٰ ٰ ساَّنلا ٰ ا ْو ل ك ٰ اَّم ِم ٰ ىِف ٰ ٰ ِض ْر  ْلْا ٰ ًٰل ل ح ٰ اًبِ ي ط ٰ ٰ لْ َّو ٰ ا ْو عِبَّت ت ٰ ِٰت  و ط خ ٰ ِٰن  طْيَّشلا ٰ هَّنِا ٰ ْٰم ك ل ٰ ٰ و د ع ٰ ٰ نْيِبُّم
Terjemahnya:  Wahai  manusia!  Makanlah  dari  (makanan)  yang  halal  dan  baik  yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.
Ketika  menjelaskan  kata  “ًٰل  ل ح”,  Wahbah  Al-Zuhaily  mengatakan  bahwa  kata tersebut berkaita dengan dua hal, yaitu halal secara material (apa yang dimakan) dan halal  pula  cara  pemerolehannya. 3 Karena  itu,  seiring  besarnya  kuantitas  konsumen muslim Indonesia, 4 yang jumlahnya telah mencapai 204, 8 juta jiwa; 5 di samping UUD 1945  yang  dalam  pembukaannya,  telah  menegaskan  bahwa  “Negara  berkewajiban melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan mewujudkan  kesejahteraan  umum”,  tentunya  urgensitas  jaminan  akan  produk  halal menjadi aspek yang perlu diperhatikan oleh Negara Indonesia. 6
1 Teddy Prima Anggriawan, “Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999  Tentang Label Dan Iklan Pangan,” Widya Pranata  Hukum :  Jurnal  Kajian  Dan  Penelitian  Hukum 2,  no.  2  (March  25,  2020):  48–60, https://doi.org/10.37631/WIDYAPRANATA.V2I2.243.
2 An Ras Try Astuti and Ruqiah, “Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis,” AL  MA’ARIEF :  Jurnal  Pendidikan  Sosial  Dan  Budaya 1,  no.  2  (January  2,  2019):  97–106, https://doi.org/10.35905/ALMAARIEF.V1I2.1139.
3 Wahbah Al-Zuhaily, Tafsir Al-Munir Fi Al-’Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj, Jilid 1 , trans. et al. Al Kattani, Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2013), 330–31.
4 Susilowati Suparto et al., “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaam Sertifikasi Halal  Terkait  Perlindungan  Konsumen  Muslim  Di  Indonesia,” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada 28, no. 3 (October 15, 2016): 427–38, https://doi.org/10.22146/JMH.16674.
5 Muchtar Ali, “The Concept of Halal Food in Sharia Perspective and Product Responsibility of Halal Industr,” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 2 (2016): 291, https://doi.org/10.15408/AJIS.V16I2.4459.
6 May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 1 (May 3, 2018):  99–107, https://doi.org/10.54629/JLI.V14I1.77; Ralang Hartati, “Peran Negera Dalam Pelaksanaan  Jaminan  Produk  Halal,” ADIL:  Jurnal  Hukum 10,  no.  1  (November  26,  2019), https://doi.org/10.33476/AJL.V10I1.1066.
Setelah  disahkannya  UU  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal—selanjutnya disingkat UU JPH—maka secara yuridis formil, komsumen muslim Indonesia  telah  mendapatkan  jaminan  atas  produk  halal  untuk  mereka  konsumsi. 7
Sebab, dalam UU JPH telah dimuat pengaturan terkait sertifikasi halal, label halal, dan keterangan tidak halal. 8
Bahkan sebelum disahkannya UU JPH, dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen,  juga  diatur  prihal  kehalalan  suatu  produk.  Meskipun  UU Perlindungan  Konsumen  tersebut  hanya  mengatur  pada  tataran  “label  halal”  saja. 9
Dapatlah  dikatakan,  bahwa  dengan  disahkannya  UU  JPH,  maka  pengaturan  atas kehalalan produk di Indonesia telah diatur secara komprehensif dan integral. 10
Menariknya, dalam UU JPH, pemerintah telah diposisikan sebagai “penengah” antara pelaku usaha dan konsumen muslim. Sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 5  ayat  1  UU  JPH,  bahwa  “Pemerintah  bertanggung  jawab  dalam  menyelenggarakan JPH”. Tanggungjawab tersebut, dijelaskan dalam Pasal 4, bahwa “Produk yang masuk, beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikat  halal”. 11
Kemudian,  UU  JPH  menegaskan,  tentang  kewajiban  adanya  sertifikat  halal  untuk semua produk  yang beredar di Indonesia. UU JPH memberikan batas waktu 5 tahun (sejak  diberlakukannya)  kepada  seluruh  pelaku  usaha  agar  produknya  bersertifikat halal, sebagaimana dalam pasal 67. 12
Sebenarnya,  UU  JPH  tidaklah  hanya  sebatas  memberikan  perlindungan  dan jaminan  kepada  konsumen  muslim  semata.  Lebih  dari  itu,  pelaku  usaha  sebagai
7 Nidya  Waras  Sayekti,  “Jaminan  Produk  Halal  Dalam  Perspektif  Kelembagaan,” Jurnal Ekonomi & Kebijakan
Publik
5, no. 2 (December 1, 2014):
193–209,
https://doi.org/10.22212/JEKP.V5I2.84.
8 Oktaviana Hardayanti Adismana, Syukri Akub, and Oky Deviany Burhamzah, “Kriminalisasi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal Pada Produk,” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan 7,  no.  1  (March  30,  2022):  110–18, https://doi.org/10.17977/UM019V7I1P110-118.
9 Desi Indah Sari, “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang- Undang,” Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan 7,  no.  1  (May  30,  2018):  1–14, https://doi.org/10.28946/RPT.V7I1.264.
10 Iffaty  Nasyi’ah,  “Pelanggaran  Kewajiban  Pendaftaran  Sertifikat  Halal:  Dapatkah  Dibuat Sanksi?,” Jurisdictie:  Jurnal  Hukum  Dan  Syariah 9,  no.  1  (June  30,  2018):  84–108, https://doi.org/10.18860/J.V9I1.5137.
11 Moh  Kusnadi,  “Problematika  Penerapan  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  Di Indonesia,” ISLAMIKA 1, no. 2 (July 31, 2019): 116–32, https://doi.org/10.36088/ISLAMIKA.V1I2.213.
12 Asep Saepudin Jahar and Thalhah Thalhah, “Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang- Undang Jaminan Produk Halal,” AL-IHKAM: Jurnal  Hukum  & Pranata  Sosial 12, no. 2 (January  10, 2017): 385–404, https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V12I2.1232.
produsen  juga  menuai  manfaat  dari  UU  JPH. 13 Pasalnya,  dengan  adanya  kepastian hukum  terhadap  seluruh  barang  yang  diproduksi,  tentunya  berdampak  positif  bagi dunia  usaha. 14 Jaminan  produk  halal  untuk  setiap  produk,  juga  dapat  memberikan manfaat bagi pelaku usaha, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen muslim. Dus dapat meningkatkan penjualan. 15
Namun  demikian,  para  Pelaku  Usaha,  yakni  “orang  perseorangan  atau  badan usaha  berbentuk  badan  hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang  menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia” sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 ayat  12,  adalah  salah  satu  unsur  yang  wajib  memberikan  kepastian  halal-tidak  halal produk  yang  diedarkannya.  Jangan  sampai,  para  pelaku  usaha  mengabaikan  aspek kejujuran dalam mengedarkan produknya. 16
Sepanjang  tahun  2018-2023,  berdasarkan  penelusuran  penulis  di  laman scholar.google.com, dengan kata kunci “kesadaran hukum; pelaku usaha; dan sertifikat halal”, ada 145 penelitian yang menampilkan subjek penelitian ini. Ironisnya, hanya ada 2 penelitian yang menunjukkan, perihal kesadaran hukum pelaku usaha yang dapat diketegorikan  dengan  kesadaran  hukum  yang  baik,  dan  penelitian  selebihnya menunjukkan kesadaran hukum yang buruk dari para pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia.
Oleh  karenanya,  penting  dilakukan  penelitian  soal  kesadaran  hukum  para pelaku usaha dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal produk mereka. Bertolak dari telah  banyaknya  penelitian  tentang  kesadaran  ini,  penulis  mengambil  langkah metodologis literature review, yakni menelaah, mereduksi, dan mensintesiskan hasil- hasil penelitian tersebut,  yang dalam hal ini dalam lingkup Indonesia. 17
13 Mirsa  Astuti,  “Pengembangan  Produk  Halal  Dalam  Memenuhi  Gaya  Hidup  Halal  (Halal Lifestyle),” Iuris  Studia:  Jurnal  Kajian  Hukum 1,  no.  1  (June  30,  2020):  14–20, https://doi.org/10.55357/IS.V1I1.16.
14 Deni  Hudaefi,  Martin  Roestamy,  and  Achmad  Jaka  Santos  Adiwijaya,  “Kepastian  Hukum Sertifikasi  Halal  Pada  Obat-Obatan  Dikaitkan  Dengan  Jaminan  Produk  Halal,” JURNAL  ILMIAH LIVING LAW 13, no. 2 (July 31, 2021): 122–31, https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4402.
15 Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim,” LIKUID:
Jurnal Ekonomi Industri Halal
1, no. 1 (January 11, 2021): 43–54, https://doi.org/10.15575/LIKUID.V1I1.12732.
16 Adismana, Akub, and Burhamzah, “Kriminalisasi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal Pada Produk.”
17 Helen Sastypratiwi and Rudy Dwi Nyoto, “Analisis Data Artikel Sistem Pakar Menggunakan Metode Systematic Review,” JEPIN (Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika) 6, no. 2 (August 25, 2020): 250–57, https://doi.org/10.26418/JP.V6I2.40914.

## Ihwal Kesadaran Hukum
Masalah  kesadaran  hukum  sangat  perlu  ditelaah,  hal  ini  dimaksudkan  untuk memahami hukum itu sendiri dan hakekatnya dalam masyarakat. 18 Sebab, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, 19 mengenai hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan, meliputi pengetahuan hukum, pemahaman, penghayatan 20 , dan ketaatan/ketaatan terhadap hukum. 21
Dapat dipahami bahwa, kesadaran hukum merujuk pada cara orang memaknai hukum dan pranata hukum, yaitu pemahaman yang memberi makna pada pengalaman dan  tindakan  orang. 22 Kesadaran  hukum  terbentuk  dalam  tindakan  dan  karena  itu merupakan  soal  praktik  yang  harus  dipelajari  secara  empiris. 23 Dengan  kata  lain, kesadaran  hukum  adalah  masalah  hukum  sebagai  tingkah  laku,  dan  bukan  hukum sebagai aturan, norma atau asas. 24
Ada  empat  unsur  yang  mesti  ada  dalam  diri  seseorang  atau  kelompok masyarakat, yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan kesadaran hukum, yaitu,
18 Michail Yurevich Osipov, “The Notion and Main Point Legal Consciousness and Mechanism It’s Formed,” SSRN Electronic Journal , April 20, 2012, https://doi.org/10.2139/SSRN.2043097.
19 Faizal  Amrul  Muttaqin  and  Wahyu  Saputra,  “Budaya  Hukum  Malu  Sebagai  Nilai  Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat,” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 1, no. 2 (December 27, 2019): 187–207, https://doi.org/10.21154/SYAKHSIYYAH.V1I2.2026.
20 Simon  Halliday,  “After  Hegemony:  The  Varieties  of  Legal  Consciousness  Research,” Https://Doi.Org/10.1177/0964663919869739 28, no. 6 (August 27, 2019): 859–78, https://doi.org/10.1177/0964663919869739.
21 Lynette J. Chua and David M. Engel, “Legal Consciousness Reconsidered,” Annual Review of  Law  and  Social  Science 15  (October  13,  2019):  335–53,  https://doi.org/10.1146/ANNUREV- LAWSOCSCI-101518-042717.
22 Serlika Aprita, Sosiologi Hukum (Jakarta: Kencana, 2021), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=jrFBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Mengenal+ Teori+kesadaran+Hukum&ots=oXFSOeu03G&sig=t2dg9i3ZkhTLeUqgJlmlVrONYCk&redir_esc=y# v=onepage&q=Mengenal Teori kesadaran Hukum&f=false.
23 Gialdah Tapiansari Batubara and Firdaus Arifin, “Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini,” JURNAL LITIGASI (e-Journal) 20, no. 1 (January 10, 2019): 20–56, https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V20I1.2106.
24 Ashley  Rogers,  “The  Value  of  Ethnography  and  Legal  Consciousness  in  a  Legally  Plural Context,”  ed.  G.  Balint  et  al., Uniwersytet  Śląski 7, no. 1 (2018): 343–54, https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS.
1. Pengetahuan  hukum,  yaitu  pengetahuan  seseorang  tentang  tingkah  laku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan ini berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum;
2. Pemahaman hukum, artinya berkenaan dengan banyaknya keterangan yang dimiliki  seseorang  tentang  isi  peraturan  undang-undang  tertentu.  Dapat dikatakan  bahwa  pemahaman  hukum  adalah  pemahaman  tentang  isi  dan tujuan suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi para pihak yang hidupnya diatur oleh peraturan tersebut. 25
3. Sikap  hukum,  adalah  kecenderungan  untuk  menerima  hukum  karena penghayatan hukum sebagai sesuatu yang berguna atau menguntungkan jika hukum  itu  berlaku.  Sikap  hukum  akan  melibatkan  pilihan  hukum masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Sehingga pada akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghormatan terhadap hukum itu.
4. Pola  perilaku  hukum,  dalam  pola  ini,  hukum  telah  berlaku  dalam masyarakat.  Dengan  demikian,  sejauh  mana  kesadaran  hukum  dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum masyarakat tersebut. 26

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  kajian  literatur  ( literature  review ).  Karena  itu,  data penelitian adalah data sekunder. Dalam menghimpun dan menganalisis bahan hukum, penulis  mengunakan  teknik  pengumpulan  data  sebagaimana  dalam  kajian  literatur ( literature review ).
Tujuan  kajian  literatur  ( literature  review )  adalah  secara  sistematis  meninjau literatur yang ada, 27 tentang kesadaran hukum para pelaku  usaha terhadap kewajiban
25 Ahmad  Tamami,  Syafruddin  Syam,  and  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  “Kesadaran Hukum Nelayan Pengguna Jaring Tarik Dan Jaring Hela Di Kecamatan Medang Deras (Analisis Hifz Al-Biah),” Istinbath 21, no. 2 (2022): 288–310,
https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/569.
26 Ahkam Jayadi, “Membuka Tabir Kesadaran Hukum,” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 4, no. 2 (December 5, 2017):
11–23, https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V4I2.4041.
27 Mishola  Esnawati  and  Dona  Primasari,  “AKUNTANSI  FORENSIK  DAN  AUDIT INVESTIGASI DALAM MENGIDENTIFIKASI FRAUD (Studi Literatur),” Students Conference On Accounting and Business (SCoAB) 1, no. 01 (2021): 165–78,
http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/scoab/article/view/3129.
produk  bersertifikat  halal.  Untuk  mendapatkan  studi  sebelumnya  mengenai  tinjauan tersebut, sejumlah pencarian dilakukan di database elektronik, yakni scholar.google.com. Populasi  yang  digunakan  adalah  semua  studi  yang  pernah dilakukan  berkenaan  dengan  kesadaran  hukum  pelaku    usaha  terhadap  kewajiban produk bersertifikat halal di Indonesia, yang dalam hal ini jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (lapangan).
Pemilihan  literatur  dilakukan  dalam  empat  langkah,  yang  pertama  dengan mengamati dan menganalisis berbagai informasi yang terkait dengan penelitian. Kedua, mengumpulkan  beberapa  literatur  yang  relevan  dan  sesuai  dengan  topik  penelitian berupa  jurnal  ilmiah  yang  terkreditasi  sinta,  tahun  2018-2023.  Tujuannya,  untuk memadukan hasil temuan yang memiliki topik yangsama sebagai kajian pendahuluan dengan  kajian  kekinian. 28 Ketiga,  mengidentifikasi  berbagai  variabel  yang  relevan dengan topik penelitian. Langkah terakhir adalah membangun kerangka kerja dengan menggunakan  variabel  dari  penelitian  terdahulu  dan  terori  yang  terkait  lainnya. Tahapan  ini  dimaksudkan  agar  terbentuk  kerangka  pengetahuan  dan  informasi  yang lebih relevan dengan topik penelitian. 29

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Setelah  menelusuri  secara  ekstensif  pada  laman scholar.google.com ,  dengan kata  kunci  “Kesadaran  Hukum”;  “Pelaku  Usaha”;  “Sertifikasi  Halal”;  dan  “Jaminan Produk  Halal”, ditampilan  145 hasil penelitian. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan  bahwa  yang  dijadikan  sebagai  bahan  penelitian  adalah  artikel  yang terakrditasi  sinta,  dan  studi  lapangan  atau  penelitian  hukum  empiris,  maka  temuan mengenai kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap kewajiban produk bersertifikat halal, sebagai berikut,

## Tabel 1. Hasil Penelitian yang Relevan tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikat Halal
28 Zahra  Zandesh  et  al.,  “Legal  Framework  for  Health  Cloud:  A  Systematic  Review,” International Journal of Medical Informatics 132 (December 1, 2019): 103953, https://doi.org/10.1016/J.IJMEDINF.2019.103953.
29 Andrew  Booth  et  al.,  “Systematic  Approaches  to  a  Successful  Literature  Review  ,  Google Buku,”
2021,
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=SiExEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT25&dq=literature+ review&ots=vrXyz7aE0I&sig=lM_gKC6U7gcdRugCLuMMuo9tPkc&redir_esc=y#v=onepage&q=lite rature review&f=false.
No Nama Penulis/Tahun Judul/Publikasi 1 Debbi Nukeriana. (2018) “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu”. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 30 2 Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, dan Fajar (2021). “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan” 31 3 Nurjanah, Murniyetti, Wirdati, dan Al Ikhlas “Urgensi Sertifikasi Halal pada Coffee Shop di Indonesia”. ISLAMIKA 32 4 Ahmad Baihaki, Rabiah Al Adawiah, dan Naffa Rizky Hermawati. (2022) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi”. KRTHA BHAYANGKARA 33 5 Ismawartati, Dina Karlina, Tiza Yaniza, dan Devi Cintiya Ramadhanti (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Melalui Pelatihan Pengemasan Dan Pelabelan Pangan Di Pontianak. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara 34 6 Tasya Anzellyta, dan Anis Fittria (2022). The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia. Walisongo Law Review (Walrev) 35 Sumber: Diolah dari https://scholar.google.com/
Berdasarkan  penelusuran  penulis,  mengenai  artikel  jurnal  yang  memenuhi strandar penelitian literature review , ada 6 (enam) artikel. Karena itu, artikel-artikel itu lah yang akan dianalisis untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha tentang kewajiban produk bersertifikat halal di Indonesia.
30 Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu,” Qiyas :  Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Peradilan 3,  no.  2  (October  10,  2018):  154–65, https://doi.org/10.29300/QYS.V3I2.1310.
31 Moh.  Karim,  Achmad  Badarus  Syamsi,  and  Fajar,  “Urgensi  Penerapan  Sertifikasi  Halal Produk  UMKM  Dalam  Konteks  Budaya  Hukum  Di  Kecamatan  Pademawu  Pamekasan,” Al-Huquq: Journal  of  Indonesian  Islamic  Economic  Law 4,  no.  2  (December  30,  2022):  145–66, https://doi.org/10.19105/ALHUQUQ.V4I2.6707.
32 Nurjanah et al., “Urgensi Sertifikasi Halal Pada Coffee Shop Di Indonesia,” ISLAMIKA 4, no. 4 (October 1, 2022): 903–15, https://doi.org/10.36088/ISLAMIKA.V4I4.2190.
33 Ahmad  Baihaki,  Rabiah  Al  Adawiah,  and  Naffa  Rizky  Hermawati,  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Atas  Jaminan  Produk  Halal  Pada  Makanan  Dan  Minuman  UMKM  Di  Kota Bekasi,” KRTHA BHAYANGKARA 16, no. 2 (October 2, 2022): 315–38, https://doi.org/10.31599/KRTHA.V16I2.1501.
34 Ismawartati et al., “Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Melalui Pelatihan Pengemasan Dan Pelabelan Pangan Di Pontianak,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara 3, no. 2.2 (February 2023): 1732–38, https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/619.
35 Tasya Anzellyta and Anis Fittria, “The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law on Business  Awareness  in  Registration  of  Halal  Certification  in  Indonesia,” Walisongo  Law  Review (Walrev) 4, no. 1 (April 30, 2022): 97–120, https://doi.org/10.21580/WALREV.2022.4.1.11272.

## Tabel 2. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Tentang Kewajiban Produk
Bersertifikat Halal di Indonesia No Nama Penulis/Tahun Judul/Publikasi Hasil Penelitian 1 Debbi Nukeriana. (2018) “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu”. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Penelitian menjelaskan, bahwa para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah. 2 Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, dan Fajar (2021). “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan”. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Penelitian menjelaskan, bahwa para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah 3 Nurjanah, Murniyetti Murniyetti, Wirdati Wirdati, dan Al Ikhlas “Urgensi Sertifikasi Halal pada Coffee Shop di Indonesia”. ISLAMIKA Penelitian menjelaskan, bahwa para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah. 4 Ahmad Baihaki, Rabiah Al Adawiah, dan Naffa Rizky Hermawati. (2022) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota
Bekasi”. KRTHA BHAYANGKARA Penelitian menjelaskan, bahwa para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah. 5 Ismawartati, Dina Karlina, Tiza Yaniza, dan Devi Cintiya Ramadhanti (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Melalui Pelatihan Pengemasan Dan Pelabelan Pangan Di Pontianak. Jurnal Pengabdian Kepada
Masyarakat Nusantara
Penelitian menjelaskan, bahwa para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah. 6 Tasya Anzellyta, dan Anis Fittria (2022). The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia. Walisongo Law Review (Walrev) Penelitian menjelaskan, bahwa para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah.
Sumber: Diolah dari https://scholar.google.com/
Berdasarkan tabel 2, dapatlah diketahui, bahwa secara umum tingkat kesadaran hukum pelaku usaha adalah rendah. Bahkan, ada pelaku usaha yang sama sekali tidak memiliki kesadaran hukum.  Karena itu, perlu diketahui lebih lanjut, yakni, di antara 4
unsur yang harus dipenuhi dalam mengkonstruksi kesadaran hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mana yang paling mendominasi.
Pertama, penelitian Debbi Nukeriana menjelaskan bahwa penyebab rendahnya kesadaran  para  pelaku  usaha  mengenai  kewajiban  memiliki  sertifikat  halal  adalah karena  kurangnya  informasi/pengetahuan  tentang  sertifikasi  halal  tersebut.  Namun, Nukerinana  tidak  menjelaskan  alasan  mengapa  para  pelaku  usaha  tidak  memiliki informasi/pengetahuan yang memadai.
Kedua, penelitian  Moh.  Karim,  Achmad  Badarus  Syamsi,  dan  Fajar menjelasksan  bahwa  di  antara  pelaku  usaha  industri  ada  yang  tidak  mau  untuk  ikut sertifikasi dan sosialiasasi sertifikasi halal karena menghabiskan waktu mereka untuk bekerja  dan  mereka  merasa  kehilangan  waktu  untuk  mencari  uang.  Padahal  mereka adalah kelompok yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah.
Akibat tidak berminatnya mereka ikut dalam kegiatan sosialisasi mengenai UU Jaminan  Produk  Halal,  berimplikasi  pada  rendahnya  pengetahuan  mereka  tentang peraturan-  peraturan  hukum  ( law  awarness );  dan  pengetahuan  mereka  tentang  isi peraturan  hukum  ( law  acquintance ),  kemudian  berimplikasi  pada  sikap  hukum  ( law attitude ), dan erilaku hukum ( legal behaviour ) para perlaku usaha tersebut.
Ketiga, penelitian  Nurjanah,  Murniyetti  Murniyetti,  Wirdati  Wirdati,  dan  Al Ikhlas,  menjelaskan  bahwa  kesadaran  akan  produk  bersertifikasi  halal  para  pelaku usaha masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum para pelaku usaha tersebut.  Namun, sebagaimana  Debbi Nukeriana, dalam artikel ini juga tidak menjelaskan mengapa para pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan hukum mengenai jaminan produk halal.
Keempat, Ahmad Baihaki, Rabiah Al Adawiah, dan Naffa Rizky  Hermawati, menjelaskan  bahwa  para  pelaku  usaha  masih  banyak  yang  belum  memiliki  sertifikat halal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  banyak  faktor,  di  antaranya  hubungan  antara  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  dengan  Lembaga  Pemeriksa  Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga kementerian terkait belum maksimal sehingga menghambat pelaksanaan jaminan produk halal.
Mengenai  kurangnya  kesadaran  hukum  pelaku  usaha  UMKM,  disebabkan kurangnya  pemahaman  mereka  terhadap  peraturan  Jaminan  Produk  Halal.  Hal  ini
bermula  dari  pandangan  para  pelaku  usaha  yang  merasa  sertifikat  halal  tidak menguntung usaha mereka.
Kelima, Ismawartati, Dina Karlina, Tiza Yaniza, dan Devi Cintiya Ramadhanti menjelaskan,  para  pelaku  usaha  membutuhkan  sosialisasi  atau  penyuluhan  hukum mulai sebelum produksi, saat produksi pangan, maupun saat proses penjualan produk UMKM tersebut. Kurangnya sosialisasi inilah menyebabkan kurangnya  pengetahuan hukum para pelaku usaha, yang berdampak kepada kesadaran hukum mereka.
Keenam, Tasya Anzellyta, dan Anis Fittria menjelaskan, bahwa pelaku usaha di Indonesia  memiliki  tingat  kesadaran  hukum  yang  masih  rendah  dalam  mendaftar sertifikasi  halal.  Pelaku  usaha  banyak  yang  belum  tahu  tentang  kewajiban  sertifikasi halal. Ada juga pelaku usaha yang sudah tahu tentang sertifikasi halal, namun belum sampai  pada  ketaatan  dan  melaksanakan  amanat  Undang-undang  Jaminan  Produk Halal.
Sampai  di  sini,  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  kesadaran  hukum  yang  rendah dari  para  pelaku  usaha  dimulai  dari  ketidaktahuan  dan  ketidakpahaman  mereka  atas pengaturan kewajiban produk bersertikat halal. Namun, beberapa penelitian yang telah penulis uraikan tidak memberikan alasan yang tegas, kenapa pengetahuan para pelaku usaha  tidak  terbentuk,  kecuali  satu  penelitian,  yakni  Ismawartati,  Dina  Karlina, Tiza Yaniza, dan Devi Cintiya Ramadhanti yang menjelaskan, bahwa kurangnya sosialisasi Jaminan  Produk  Halal  menyebabkan  pengetahuan  hukum  para  pelaku  usaha  tidak terbentuk.
Dapatlah diketahui, bahwa kurangnya sosialisasi atas peraturan Jaminan Produk Halal,  menyebabkan  pengetahuan  para  pelaku  usaha  tidak  terbentuk.  Tentu  saja, bermula  dari  ketidaktahuan  hukum  berimplikasi  kepada  pemahaman  hukum,  sikap hukum, dan prilaku hukum para pelaku usaha tersebut.

## Kesimpulan
Sebagaimana  yang  telah  di  paparkan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  kesadaran  hukum  para  pelaku  usaha  terhadap  kewajiban  produk  bersertifikat halal  sangat  rendah.  Hal  ini  disebabkan  ketidaktahuan  mereka  terhadap  peraturan Jaminan Produk Halal. Satu literatur menjelaskan, bahwa alasan mengapa pengetahuan
hukum para pelaku usaha tidak terbentuk, sebab kurangnya sosialisasi atas peraturan Jaminan Produk Halal tersebut.

## Daftar Pustaka
Adismana,  Oktaviana  Hardayanti,  Syukri  Akub,  and  Oky  Deviany  Burhamzah. “Kriminalisasi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan  Tidak  Halal  Pada  Produk.” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila
Dan Kewarganegaraan 7, no. 1 (March 30, 2022): 110–18.
https://doi.org/10.17977/UM019V7I1P110-118.
Al-Zuhaily, Wahbah. Tafsir Al-Munir Fi Al-’Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj, Jilid  1 .  Translated  by  et  al.  Al  Kattani, Abdul  Hayyie.  Jakarta:  Gema  Insani, 2013.
Ali,  Muchtar.  “The  Concept  of  Halal  Food  in  Sharia  Perspective  and  Product Responsibility of Halal Industr.” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 2 (2016): 291–306. https://doi.org/10.15408/AJIS.V16I2.4459.
Anzellyta, Tasya, and Anis Fittria. “The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law  on  Business  Awareness  in  Registration  of  Halal  Certification  in Indonesia.” Walisongo Law Review (Walrev) 4, no. 1 (April 30, 2022): 97–120. https://doi.org/10.21580/WALREV.2022.4.1.11272.
Aprita, Serlika. Sosiologi Hukum . Jakarta: Kencana, 2021. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=jrFBEAAAQBAJ&oi=fnd&p g=PA1&dq=Mengenal+Teori+kesadaran+Hukum&ots=oXFSOeu03G&sig=t2 dg9i3ZkhTLeUqgJlmlVrONYCk&redir_esc=y#v=onepage&q=Mengenal Teori kesadaran Hukum&f=false.
Astuti, An Ras Try, and Ruqiah. “Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis.” AL  MA’ARIEF :  Jurnal  Pendidikan  Sosial  Dan  Budaya 1,  no.  2 (January 2, 2019): 97–106. https://doi.org/10.35905/ALMAARIEF.V1I2.1139. Astuti,  Mirsa.  “Pengembangan  Produk  Halal  Dalam  Memenuhi  Gaya  Hidup  Halal (Halal Lifestyle).” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 1, no. 1 (June 30, 2020): 14–20. https://doi.org/10.55357/IS.V1I1.16.
Baihaki,  Ahmad,  Rabiah  Al  Adawiah,  and  Naffa  Rizky  Hermawati.  “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman  UMKM  Di  Kota  Bekasi.” KRTHA  BHAYANGKARA 16,  no.  2 (October 2, 2022): 315–38. https://doi.org/10.31599/KRTHA.V16I2.1501. Batubara, Gialdah Tapiansari, and Firdaus Arifin. “Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini.” JURNAL LITIGASI (e-Journal)
20, no. 1 (January 10, 2019): 20–56.
https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V20I1.2106.
Booth,  Andrew,  Anthea  Sutton,  Mark  Clowes,  and  Marrissa  Martyn-St  James. “Systematic  Approaches  to  a  Successful Literature  Review  -  Andrew  Booth, Anthea Sutton, Mark Clowes, Marrissa Martyn-St James - Google Buku,” 2021. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=SiExEAAAQBAJ&oi=fnd& pg=PT25&dq=literature+review&ots=vrXyz7aE0I&sig=lM_gKC6U7gcdRug CLuMMuo9tPkc&redir_esc=y#v=onepage&q=literature review&f=false. Charity, May Lim. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia
14, no. 1 (May 3, 2018): 99–107. https://doi.org/10.54629/JLI.V14I1.77. Chua, Lynette J., and David M. Engel. “Legal Consciousness Reconsidered.” Annual Review  of  Law  and  Social  Science 15  (October  13,  2019):  335–53. https://doi.org/10.1146/ANNUREV-LAWSOCSCI-101518-042717.
Esnawati,  Mishola,  and  Dona  Primasari.  “AKUNTANSI  FORENSIK  DAN  AUDIT INVESTIGASI  DALAM  MENGIDENTIFIKASI  FRAUD  (Studi  Literatur).” Students Conference On Accounting and Business (SCoAB) 1, no. 01 (2021): 165–78. http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/scoab/article/view/3129. Halliday, Simon. “After Hegemony: The Varieties of Legal Consciousness Research.” Https://Doi.Org/10.1177/0964663919869739 28,  no.  6  (August  27,  2019): 859–78. https://doi.org/10.1177/0964663919869739.
Hartati,  Ralang.  “Peran  Negera  Dalam  Pelaksanaan  Jaminan  Produk  Halal.” ADIL: Jurnal Hukum 10, no. 1 (November 26, 2019).
https://doi.org/10.33476/AJL.V10I1.1066.
Hudaefi,  Deni,  Martin  Roestamy,  and  Achmad  Jaka  Santos  Adiwijaya.  “Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal.” JURNAL  ILMIAH  LIVING  LAW 13,  no.  2  (July  31,  2021):  122–31. https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4402.
Ismawartati, Dina Karlina, Tiza Yaniza, and Devi Cintiya Ramadhanti. “Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Melalui Pelatihan Pengemasan Dan Pelabelan  Pangan  Di  Pontianak.” Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat Nusantara 3, no. 2.2 (February 2023): 1732–38.
https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/619.
Jahar, Asep Saepudin, and Thalhah Thalhah. “Dinamika Sosial Politik Pembentukan
Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal.” AL-IHKAM:  Jurnal  Hukum  & Pranata Sosial 12, no. 2 (January 10, 2017): 385–404.
https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V12I2.1232.
Jayadi, Ahkam. “Membuka Tabir Kesadaran Hukum.” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum 4,  no.  2  (December  5,  2017):  11–23. https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V4I2.4041.
Karim,  Moh.,  Achmad  Badarus  Syamsi,  and  Fajar.  “Urgensi  Penerapan  Sertifikasi Halal  Produk  UMKM  Dalam  Konteks  Budaya  Hukum  Di  Kecamatan Pademawu Pamekasan.” Al-Huquq:  Journal  of  Indonesian  Islamic  Economic Law 4, no. 2 (December 30, 2022): 145–66. https://doi.org/10.19105/ALHUQUQ.V4I2.6707.
Kusnadi,  Moh.  “Problematika  Penerapan  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal Di
Indonesia.” ISLAMIKA 1, no. 2 (July 31, 2019): 116–32. https://doi.org/10.36088/ISLAMIKA.V1I2.213.
Muttaqin,  Faizal  Amrul,  and  Wahyu  Saputra.  “Budaya  Hukum  Malu  Sebagai  Nilai Vital  Terwujudnya  Kesadaran  Hukum  Masyarakat.” Al-Syakhsiyyah:  Journal of  Law  &  Family  Studies 1,  no.  2  (December  27,  2019):  187–207. https://doi.org/10.21154/SYAKHSIYYAH.V1I2.2026.
Nasyi’ah,  Iffaty.  “Pelanggaran  Kewajiban  Pendaftaran  Sertifikat  Halal:  Dapatkah Dibuat  Sanksi?” Jurisdictie:  Jurnal  Hukum  Dan  Syariah 9,  no.  1  (June  30, 2018): 84–108. https://doi.org/10.18860/J.V9I1.5137.
Nukeriana,  Debbi.  “Implementasi  Sertifikasi  Halal  Pada  Produk  Pangan  Di  Kota Bengkulu.” Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan 3, no. 2 (October 10,
2018): 154–65. https://doi.org/10.29300/QYS.V3I2.1310.
Nur,  Fatimah.  “Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia  Terhadap  Konsumen  Muslim.”
LIKUID:  Jurnal  Ekonomi  Industri  Halal 1,  no.  1  (January  11,  2021):  43–54. https://doi.org/10.15575/LIKUID.V1I1.12732.
Nurjanah, Murniyetti, Wirdati, and Al Ikhlas. “Urgensi Sertifikasi Halal Pada Coffee Shop  Di  Indonesia.” ISLAMIKA 4,  no.  4  (October  1,  2022):  903–15. https://doi.org/10.36088/ISLAMIKA.V4I4.2190.
Osipov,  Michail  Yurevich.  “The  Notion  and  Main  Point  Legal  Consciousness  and Mechanism  It’s  Formed.” SSRN  Electronic  Journal ,  April  20,  2012. https://doi.org/10.2139/SSRN.2043097.
Prima Anggriawan, Teddy. “Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim  Ditinjau  Dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999  Tentang Label  Dan  Iklan  Pangan.” Widya  Pranata  Hukum :  Jurnal  Kajian  Dan Penelitian Hukum 2, no. 2 (March 25, 2020): 48–60.
https://doi.org/10.37631/WIDYAPRANATA.V2I2.243.
Rogers,  Ashley.  “The  Value  of  Ethnography  and  Legal  Consciousness  in  a  Legally Plural Context.” Edited by G. Balint, B. Antala, C. Carty, J-M. A. Mabieme, I. B.  Amar,  and  A.  Kaplanova. Uniwersytet  Śląski 7,  no.  1  (2018):  343–54. https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS.
Sari,  Desi  Indah.  “Perlindungan  Hukum  Atas  Label  Halal  Produk  Pangan  Menurut Undang-Undang.” Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan 7,  no.  1 (May 30, 2018): 1–14. https://doi.org/10.28946/RPT.V7I1.264.
Sastypratiwi,  Helen,  and  Rudy  Dwi  Nyoto.  “Analisis  Data  Artikel  Sistem  Pakar
Menggunakan  Metode  Systematic  Review.” JEPIN  (Jurnal  Edukasi  Dan Penelitian Informatika) 6, no. 2 (August 25, 2020): 250–57. https://doi.org/10.26418/JP.V6I2.40914.
Sayekti, Nidya Waras. “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan.” Jurnal Ekonomi  &  Kebijakan  Publik 5,  no.  2  (December  1,  2014):  193–209. https://doi.org/10.22212/JEKP.V5I2.84.
Suparto,  Susilowati,  Djanurdi  D,  Deviana  Yuanitasari,  and  Agus  Suwandono. “Harmonisasi  Dan  Sinkronisasi  Pengaturan  Kelembagaam  Sertifikasi  Halal Terkait  Perlindungan  Konsumen  Muslim  Di  Indonesia.” Mimbar  Hukum  - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 28, no. 3 (October 15, 2016): 427– 38. https://doi.org/10.22146/JMH.16674.
Tamami,  Ahmad,  Syafruddin  Syam,  and  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution. “Kesadaran  Hukum  Nelayan  Pengguna  Jaring  Tarik  Dan  Jaring  Hela  Di Kecamatan Medang Deras (Analisis Hifz Al-Biah).” Istinbath 21, no. 2 (2022):
288–310. https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/569.
Zandesh, Zahra, Marjan Ghazisaeedi, Murthy V. Devarakonda, and Mohammad Sayad Haghighi.  “Legal  Framework  for  Health  Cloud:  A  Systematic  Review.” International Journal of Medical Informatics 132 (December 1, 2019): 103953. https://doi.org/10.1016/J.IJMEDINF.2019.103953.