Direvisi : 2024-01-15, Diterima : 2024-02-07, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0) | 1
VOLUME 8 NUMBER 1, FEB 2024 | pp.01-11 | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |
Website: https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/index DOI: https://doi.org/10.38043/jids.v6i1. v8i1.4497

## ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI BEACUKAI LIQUID (ROKOK ELEKTRIK) TERHADAP PENGGUNA VAPE
Fathan Arif 1* , Widiya Munigar 2 , Shafira Nur Zakiyani 3 , Poni Sukaesih Kurniati 4
Program Studi Ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Bandung E-mail: fathanarif15@gmail.com

## ABSTRAK
Kebijakan  pemerintah  terhadap  bea  cukai  memiliki  peran  penting  dalam  mengatur  dan mengawasi  perdagangan  internasional  suatu  negara.  Salah  satu  aspek  yang  menjadi  fokus dalam  kebijakan  bea  cukai  adalah  regulasi  terhadap  barang-barang  impor.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait bea cukai terhadap liquid.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  dilakukan  dalam kurun  waktu  3  bulan.  Teknik  analisis  yang  digunakan  deskriptif  dan  komparatif  yang menganalisis setiap gap dalam penelitian sebelumnya yang selaras dengan objek peneltian. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pemerintah  terhadap  bea  cukai  terhadap liquid  telah  diatur  melalui  undang-undang  dan  peraturan  yang  spesifik.  Pembahasan penelitian ini menyoroti berbagai aspek kebijakan, termasuk tarif bea cukai, prosedur impor dan  ekspor,  pengawasan  dan  penegakan  hukum,  serta  kerja  sama  internasional  dalam  hal liquid.Dampak  dari  penelitian  ini  adalah  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang kebijakan bea cukai terhadap liquid kepada pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umum. Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan adil terkait liquid. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada pengusaha dan pelaku industri dalam mengoptimalkan kegiatan impor dan ekspor liquid dengan memahami peraturan dan persyaratan bea cukai yang berlaku.
Kata Kunci: Analisis kebijakan; Bea cukai; Liquid; Impor; Ekspor; Vape.

## Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Beacukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap
Fathan Arif, Widiya Munigar, Shafira Nur Zakiyani, Poni Sukaesih Kurniati
| 2

## ABSTRACT
Government policy towards customs has an important role in regulating and supervising a country's international trade. One aspect that is the focus of customs policy is the regulation of imported goods. This research aims to analyze government policies related to customs duties on liquids. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The data collection was carried out using secondary data which was carried out over a period of 3 months. The analysis technique used is descriptive and comparative which analyzes every gap in previous research which is in line with the research object. The research results show that government policy regarding customs duties on liquids has been regulated through specific laws and regulations. The discussion of this research highlights various aspects of policy, including customs tariffs, import and export procedures, supervision and law enforcement, as well as international cooperation on liquids. The impact of this research is to provide the  government  with  a  better  understanding  of  customs  policies  on  liquids.  entrepreneurs,  and  the general public. This research can provide guidance for the government in formulating more effective, efficient and fair policies regarding liquids. Apart from that, this research can also provide input to entrepreneurs and industrial players in optimizing liquid import and export activities by understanding the applicable customs regulations and requirements.
Keywords: Policy Analysis, Customs, Liquid, Import, Export, Vape

## PENDAHULUAN
Analisa kebijakan pemerintah memiliki peranan penting dalam mengevaluasi dampak kebijakan  yang  diterapkan  terhadap  suatu  sektor  atau  industri  tertentu,Salah  satu  kebijakan yang menarik untuk dianalisis adalah kebijakan kepabeanan cairan rokok elektrik (Nur, 2021) Rokok elektronik atau rokok elektrik menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Namun,  pemerintah  harus  mempertimbangkan  dampak  sosial,  kesehatan,  dan  ekonomi  dari penggunaan rokok elektrik serta mengatur bea cukai terkaitnya (Syahrawani Elsa et al., 2019). Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perdagangan internasional  negara. Salah satu instrumen kebijakan  impor dan ekspor adalah bea cukai. Bea cukai adalah biaya yang dikenakan pada barang yang diimpor ke atau diekspor dari wilayah suatu negara.
Kendala penerapan pemantauan dan penelusuran cairan ilegal adalah faktor internal, kurangnya pengetahuan dan soft skill petugas pengawas, dan faktor eksternal. Banyak orang jahat tidak mendaftarkan cairan di bea cukai (Ihsania, N., & Kumala, R. (2021).
Dalam konteks ini, cairan merupakan salah satu barang yang mendapat perhatian khusus dalam kebijakan kepabeanan, dan cairan seperti minuman dan rokok elektronik merupakan barang impor yang sering diperdagangkan di pasar internasional (Bagus Krisnayana & Priyatmoko, n.d.)  Tarif    yang  sesuai  dapat  memberikan  keunggulan  kompetitif  bagi  produsen  lokal, mendorong  pertumbuhan  industri,  dan  melindungi  pekerjaan.  Namun,  kebijakan  ini  harus diseimbangkan mengingat dampak negatifnya bagi konsumen, seperti kenaikan harga barang- barang impor (Suprihanti et al., 2019).

## Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Beacukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap
Fathan Arif, Widiya Munigar, Shafira Nur Zakiyani, Poni Sukaesih Kurniati
| 3
Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang tarif cair. Tujuan  dari  analisis  kebijakan  ini  adalah  untuk  memahami  dampak  kebijakan  kepabeanan terhadap  industri  cair  dan  perdagangan,  serta  dampak  ekonomi  dan  sosial  yang  menyertai kebijakan  kepabeanan  cair  pemerintah    hanya  fokus  pada  aspek  ekonomi,  tetapi  juga mempertimbangkan  faktor  keamanan  dan  perlindungan  konsumen.  ( HAQIQI~1 , n.d.) . Mengemukakan bahwa,  bea cukai dapat digunakan untuk mencegah masuknya barang- barang ilegal, terutama yang berpotensi merugikan kesehatan dan keamanan masyarakat.
Untuk  cairan,  peraturan  bea  cukai  harus  memastikan  barang  impor  barang,  produk aman, bebas  bahan berbahaya dan memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Tarif yang berlaku saat ini dapat menjadi alat untuk mengendalikan harga, mengurangi konsumsi cairan  tertentu  dan  melindungi  industri  lokal.  Namun  kebijakan  ini  juga  harus mempertimbangkan  daya  saing  produk.  produk  lokal,  ancaman  perdagangan  ilegal  dan kepatuhan terhadap standar  dan peraturan keselamatan yang ada Globalisasi dan perdagangan bebas  Dalam  hal  ini,  kebijakan  kepabeanan  cair  harus  juga  mempertimbangkan  perjanjian perdagangan internasional yang  ditandatangani oleh pemerintah ( NURLITA, T. (2020). , n.d.) . Dalam  beberapa  kasus,  kebijakan  kepabeanan  yang  tidak  tepat  dapat  menyebabkan sengketa perdagangan dengan negara mitra dagang dan berdampak negatif terhadap stabilitas perekonomian  suatu  negara (PRAMUD).  Analisis  kebijakan  ini  mengumpulkan  informasi melalui  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai  dampak  kebijakan  kepabeanan  terhadap  barang  cair  dan  dampaknya  terhadap industri, perdagangan dan masyarakat secara keseluruhan.  Penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan informasi dan masukan yang berharga kepada pemerintah untuk merancang kebijakan kepabeanan cair yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, analisis ini juga dapat  menjadi  acuan  bagi  para  pedagang  dan  masyarakat  umum  untuk  memahami  dampak peraturan dan  kebijakan bea cukai terhadap cairan dan merencanakan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Ada beberapa masalah dengan kebijakan bea cukai cair Indonesia. Salah satu masalah terbesar adalah tingginya pajak yang dikenakan pada impor cair.
Menurut Permata, C. Q. N., Nada, Q., & Baiquni, M. I. (2019).  Tarif bea cukai yang tinggi dapat meningkatkan harga  impor cair, yang mempengaruhi daya saing produk impor dan melemahkan daya beli konsumen. Hal ini dapat berdampak negatif pada industri cairan dalam  negeri  yang  harus  bersaing  dengan  produk  impor  yang  lebih  murah.    Selain  itu, keberlangsungan kebijakan bea cukai cair menjadi masalah. Terkadang, kebijakan kepabeanan sering berubah dalam bentuk penyesuaian baik tarif maupun ketentuan impor. Perubahan yang tidak konsisten dapat mempersulit bisnis dan menghambat perkembangan industri yang likuid. Pengusaha harus memiliki kepastian dan stabilitas politik untuk merencanakan investasi dan operasi mereka dengan baik, tetapi masalah terkait penerapan peraturan dan kontrol bea cukai cairan juga menjadi tantangan. Ada risiko perdagangan ilegal atau masuknya produk cair ilegal ke pasar domestik.

## Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Beacukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap
Fathan Arif, Widiya Munigar, Shafira Nur Zakiyani, Poni Sukaesih Kurniati
| 4
Kurangnya  kontrol  yang  efektif  dapat  merugikan  konsumen  dan    industri  yang berkomitmen pada standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah untuk secara teratur meninjau kebijakan bea cukai cairnya. Evaluasi harus  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan  seperti  asosiasi  industri,  produsen  dan konsumen. Diperlukan penelitian mendalam tentang dampak kebijakan kepabeanan terhadap industri,  perdagangan  dan  konsumen,  serta  pemahaman  tentang  dinamika  pasar  global  dan koordinasi  antara  lembaga  pemerintah  terkait  seperti  Kementerian  Bea  Cukai,  Perdagangan dan  Pangan  dan  Badan  Pengawas  Obat.  (BPOM)  diperlukan  untuk  memantau  dan mengendalikan impor cairan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan kepabeanan  yang  lebih  efisien,  konsisten  dan  berkelanjutan  serta  melindungi  kepentingan keamanan industri dan konsumen dalam negeri (Sudewi et al., 2020).

## KAJIAN TEORI
Pertama,  kami  akan  merangkum  kerangka  kerja  teori  ekonomi  terkait  harga  dan permintaan. Kemudian, kami akan menerapkan konsep tersebut pada konteks rokok elektrik dan  kebijakan  bea  cukai  yang  diterapkan  pemerintah.  Kami  juga  akan  memeriksa  literatur terbaru tentang dampak kebijakan serupa pada produk konsumen lainnya.
Kerangka Kerja Ekonomi
1. Permintaan dan Penawaran Vape:
Analisis dampak kebijakan BeaCukai Liquid pada permintaan dan penawaran produk vape, termasuk perubahan harga, aksesibilitas, dan keputusan pelanggan.
2. Efek pada industri vaping:
Evaluasi  dampak  kebijakan  pada  industri  vape,  termasuk  ekspansi  atau  penurunan  bisnis, investasi, dan inovasi.
3. Dipengaruhi oleh Kesehatan Masyarakat:
mengevaluasi  efek  kebijakan  terhadap  kesehatan  masyarakat,  termasuk  perubahan  pola konsumsi  dan  kemungkinan  efek  positif  atau  negatif  terhadap  prevalensi  penyakit  terkait rokok.
4. Analisis Pengeluaran dan Nutrisi:
mengevaluasi  dampak  sosial  ekonomi  dan  kesehatan  konsumsi  vape,  termasuk  biaya perawatan kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian Literature Review atau  studi  Pustaka  adalah  proses   yang  di  anggap penting  dalam  mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber literatur tentang topik penelitian. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan dengan pada periode bulan pertama dilakukan kajian literatur,  periode  bulan  kedua  peneliti  melakukan  analisis  pemahaman  mendalam  tentang perkembangan penelitian terbaru dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Pada periode

## Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Beacukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap
Fathan Arif, Widiya Munigar, Shafira Nur Zakiyani, Poni Sukaesih Kurniati
| 5
bulan ke-3 dilakukan analisi lanjutan dan pendeskripsian berbagai masalah yang sedang terjadi dengan membandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dibuat sebelum nya yaitu terkait dengan  ANALISA  KEBIJAKAN  PEMERINTAH  TENTANG  BEACUKAI  TERHADAP LIQUID (Rokok Elektrik)

## PEMBAHASAN Analisis Kebijakan Terhadap BeaCukai
Dalam analisis kebijakan pemerintah tentang bea cukai terhadap liquid, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tarif bea cukai, prosedur impor dan ekspor, pengawasan dan penegakan hukum, serta kerja sama internasional.
Pertama,  tarif  bea  cukai  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam  kebijakan  bea cukai  terhadap  liquid.  Tarif  bea  cukai  yang  tinggi  dapat  memberikan  perlindungan  bagi produsen  lokal,  mendorong  pertumbuhan  industri  dalam  negeri,  dan  mengurangi ketergantungan  pada  impor.  Namun,  tarif  bea  cukai  yang  terlalu  tinggi  juga  dapat  menjadi hambatan bagi perdagangan internasional dan menghambat akses pasar bagi negara lain. Oleh karena  itu,  perlu  dilakukan  analisis  yang  cermat  untuk  menentukan  tarif  bea  cukai  yang seimbang dan adil.
Kedua,  prosedur  impor  dan  ekspor  liquid  juga  memainkan  peran  penting  dalam kebijakan bea cukai. Prosedur yang efisien dan transparan dapat memfasilitasi kelancaran arus barang, mempercepat proses kepabeanan, dan mengurangi biaya administrasi bagi pengusaha. Pemerintah  perlu  memastikan  bahwa  prosedur  impor  dan  ekspor  liquid  yang  diterapkan memenuhi standar internasional dan memperhatikan kebutuhan pengusaha. Pengawasan dan penegakan  hukum  yang  efektif  juga  merupakan  faktor  krusial  dalam  kebijakan  bea  cukai terhadap  liquid.  Penindakan  terhadap  praktik  penyelundupan,  pemalsuan,  dan  pelanggaran lainnya  sangat  penting  untuk  melindungi  ekonomi  negara  dan  kepentingan  masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, memperkuat pengawasan, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar.Terakhir, kerja sama internasional juga menjadi  elemen  penting  dalam  kebijakan  bea  cukai  terhadap  liquid.  Melalui  kerja  sama bilateral atau multilateral, pemerintah dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain.
Hal  ini  akan  membantu  menciptakan  lingkungan  perdagangan  yang  stabil,  adil,  dan terpercaya bagi liquid antar negara.Melalui analisis kebijakan ini, diharapkan pemerintah dapat memahami  dinamika  dan  tantangan  dalam  mengatur  bea  cukai  terhadap  liquid.  Dengan mengoptimalkan  tarif  bea  cukai,  prosedur  impor  dan  ekspor,  pengawasan  dan  penegakan hukum yang efektif, serta memperkuat kerja sama internasional, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang memadai untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, melindungi kepentingan  nasional,  dan  memperkuat  posisi  perdagangan  internasional  liquid (Saniyya, 2022).

## Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Beacukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap
Fathan Arif, Widiya Munigar, Shafira Nur Zakiyani, Poni Sukaesih Kurniati
| 6

## Liquid Vapor
Rokok elektrik liqud adalah cairan nikotin yang digunakan dalam rokok elektrik atau uap yang dipanaskan dalam rokok elektronik untuk menghasilkan uap yang mirip dengan asap dari  rokok  tradisional.  Nikotin  merupakan  bahan  adiktif  berupa  minyak  cair  yang  mudah menguap yang berubah warna menjadi coklat ketika teroksidasi Syallah, F. Y. (2021).

## Pajak
Pungutan pajak adalah metode negara untuk membiayai ekonomi sendiri dan umumnya mengalokasikan  dana  untuk  pengeluaran  selain  pajak  sipil.  Pajak  juga  paling  efisien melibatkan individu yang memiliki pengalaman dalam proses pembangunan. Karena itu, pajak dapat  digunakan  untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  aktivitas  pemerintahan. Definisi pajak juga termasuk dalam Bagian 1 UU. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan,  yang  menyatakan  bahwa  pajak  adalah  kewajiban  pembayaran kepada  negara,  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  entitas  hukum  secara  paksaan  undang- undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan ditujukan untuk kebutuhan negara. untuk memastikan  kesejahteraan  rakyat  sebesar  mungkin.  Dasar  pengenaan  pajak  juga  ditetapkan dalam UUD 1945, melalui amandemen Pasal 23A (Yulianti, 2021).

## Cukai
Cukai  adalah  sumber  pendapatan  pemerintah  yang  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran pemerintah, tidak termasuk sektor pajak dan keuntungan BUMN.Dewan Negara telah  menerapkan  peningkatan  pajak  konsumsi  dan  langkah-langkah  komprehensif  untuk meningkatkan penerimaan pajak konsumsi, dan tingkat penerimaan pajak konsumsi diharapkan meningkat dari tahun ke tahun.  Sebagaimana dimaksud pasal (1) angka (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi: “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang- undang ini“ (Bidasari & Tragari Eldo Widodo, 2020).

## Konsep Pajak dan Bea Cukai
Cukai  negara  dikenakan  kepada  pengguna  yang  bukan  kewajiban  dan  jumlahnya ditentukan  berdasarkan  karakteristik  atau  atribut  yang  dikenakan  cukai,  sehingga  bisa dikatakan  bahwa  cukai  termasuk  pajak  tidak  langsung  yaitu  pajak  yang  bisa  dibayar  atau dikirimkan  kepada  orang  lain,  dalam  hal  ini  pengguna  atau  konsumen.  Perangko  yang  asli buatan  produsen  bisa  dibedakan  dengan  pita  cukai  palsu  karena  bisa  terlihat  dengan  mata telanjang pada kertas cukai, ada atau tidaknya jejak serat, dengan kaca pembesar, serat lebih jelas terlihat ketika terkena sinar ultraviolet (UV) digunakan Anda bisa melihat hamburan serat berupa  garis  pendek  berwarna  oranye,  oranye  dan  biru,  yang  berarti  bisa  dikatakan  bahwa perangko tersebut asli. Pengertian Bea Cukai adalah iuran wajib pemerintah yang berlaku atas barang  impor  dan  ekspor.  Adapun  pengertian  cukai  adalah  pungutan  wajib  yang  dikenakan

## Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Beacukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap
| 7
oleh  pemerintah  terhadap  barang-barang  tertentu  yang  mempunyai  ciri-ciri  yang  ditentukan oleh  peraturan  tersebut.  Bukan  hanya  mereka  yang  menguasai  dan  mengatur  urusan kepabeanan  atau  yang  biasa  disebut  adat  istiadat.  Konsep  kepabeanan  adalah  tentang pengendalian lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pungutan bea masuk impor  berfungsi  sebagai  Kementerian  Keuangan  yang  bergerak  di  bidang  kepabeanan  dan cukai.  tentunya  mengatur  kegiatan  ekspor  dan  impor  di  dalam  daerah  pabean,  kata  ekspor menurut bahasa indonesia berarti mengirim barang  dari Indonesia, sedangkan impor adalah kebalikannya, membawa barang dari luar negeri ke Indonesia (Kafitri Fardi et al., 2021).

## Pelaksanaan  mengenai  cukai  terhadap  Produk-produk  Tembakau  Lainnya  berupa Vaporizer atau liquid.
Jika  implementasi  dikaitkan  dengan  kebijakan,  kajian  ini  adalah  “UU  Cukai  No.  11 Tahun  1995,  Perubahan  atas  UU  No.  39  Tahun  2007”.  Implementasi  kebijakan  terdiri  dari sasaran  atau  tujuan  kebijakan,  prakarsa  atau  tindakan  untuk  mencapai  tujuan  dan  hasil operasional. Dalam penjelasan “UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Cukai 11 Tahun 1995” UU No. 39 Tahun 2007 “Dalam rangka optimalisasi cukai yang ditetapkan Dewan Negara, selain penegasan daftar batas cukai, Perlu pemutakhiran sistem pengelolaan Penguatan  pungutan  cukai,  penguatan  kegiatan  penegakan  hukum,  dan  fokus  pada pengembangan  sumber  daya  manusia  bentuk  cukai  karena  kandungan  nikotin  dari  produk tersebut mengandung ekstrak tembakau dan alat penguap pribadi  2018 sangat cepat, sehingga produk  ini  dapat  dikenakan  cukai  untuk  mengontrol  distribusi  ekstrak  tembakau,  sehingga dapat disimpulkan bahwa berlaku untuk produk HPTL alat penguap pribadi cair. Pemberlakuan cukai  atas  alat  penguap  pribadi  cair  sebenarnya  sudah  dimulai  dengan  “Keputusan  Menteri Keuangan No. 146/PMK.010/2017” karena cukai hasil tembakau ditambah dengan ketetapan ini.  Untuk  produk  HPTL.  tapi  karena  pada  akhirnya.  Pada  tahap  sosial,  HPTL  khususnya Liquid Personal Vaporizer akan dikenakan cukai mulai tanggal 1 Juli 2018. 39. 2007”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa alat penguap cair untuk keperluan pribadi memiliki karakteristik tertentu atau sama dengan produk cukai lainnya. Mengenai cukai pada uap pribadi cair dari alat penguap, juga tercermin dalam mililiter cairan, semakin kecil mililiter atau eceran, semakin rendah  cukai.  Misalnya  100  ml  (100  mililiter)  cairan.  Pajak  Pribadi  Alat  penguap  eceran dikenai biaya sebesar 57% dari harga eceran alat penguap pribadi cair. 120.000 (seratus). Cukai untuk  alat  penguap  cair  pribadi  dibulatkan  menjadi  NOK  70.000  (tujuh  puluh  ribu  rupiah). Pajak cukai alat penguap cairan pribadi dimulai dengan dokumen cukai. Kontraktor, importir dan produsen alat penguap cair pribadi harus memiliki dokumen cukai atau dokumen cukai lainnya jika ingin memesan pita produk. untuk produk Anda dalam dokumen kantor pabean. Cukai ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dimana seseorang harus melaporkan dan membayar cukai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Salah  satu  dokumen  yang  harus  dimiliki  adalah  Nomor  Identifikasi  Wajib  Cukai (NIWC). Jika seseorang memiliki izin cukai, mereka dapat memesan pengamanan barang cukai

## Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Beacukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap
Fathan Arif, Widiya Munigar, Shafira Nur Zakiyani, Poni Sukaesih Kurniati
| 8
dengan menggunakan pita cukai. Dalam penelitian ini, barang yang dikenai cukai adalah liquid personal vaporizer yang merupakan produk HPTL. Pembayaran cukai diatur dalam Undang- Undang  No.  39  Tahun  2007,  di  mana  cukai  harus  dibayarkan  atas  barang  kena  cukai  yang diproduksi  di  Indonesia  saat  barang  tersebut  diekspor  dari  pabrik  atau  gudang.  Selain pembayaran cukai, juga terdapat aturan mengenai pemasangan pita cukai yang diatur dalam "Peraturan Direktur Bea dan Cukai No. Per-23/BC/2015 tentang Pemasangan Pita Cukai pada Produk  Tembakau  dan  Minuman  Alkohol".  Pita  cukai  yang  sudah  kadaluwarsa  atau  rusak harus diganti dengan pita yang baru, dan label produk juga akan diganti untuk tahun depan. Pelaporan pajak dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007. (Waskita, n.d., 2020)

## Tindakan Pemberlakuan Cukai Terhadap Hasil Olahan Tembakau Lainnya Berupa Alat Penguap Pribadi Cair yang Tidak Dilengkapi Pita Cukai
KPPBC Menurut hasil wawancara dengan peneliti KPPBC Krisno, salah satu kendala penerapan “UU Pajak Produk No. 39 Tahun 2007” adalah masih adanya orang yang likuid. Alat penguap dijual tanpa stempel pajak. Perbuatan pemborong cukai, dalam hal ini pemborong alat  penguap  pribadi  cair,  melanggar  “UU  No.  39  Tahun  2007  tentang  Cukai”,  lebih lengkapnya  di  Pasal  54.  Pasal  tersebut  menjelaskan  jika  ada  barang  kena  cukai,  barang pemborong yang menjual barang kena cukai yang tidak dikenai cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit dua kali nilai barangnya dan tidak lebih. dari itu 10 (sepuluh) kali lipat nilainya 13.
Untuk  menilai  realitas  industri  dengan  cara  yang  tidak  dapat  dihukum  untuk menyelesaikan masalah ilegalitas alat penguap cair untuk penggunaan pribadi adalah negosiasi atau  negosiasi  antara  perusahaan  cair.  Personal  Vaporizer  Menghadapi  Masalah  Dengan Otoritas  Bea  Cukai  Krisno  menjelaskan  sesi  informasi  KPPBC  Intermediate  Customs  and Cukai dan personal vaporizer cair yang dituntut melanggar pasal tersebut. 45 UU No.45. 39 Vampiste 2007” membutuhkan waktu lama, karena uji laboratorium bea cukai membutuhkan waktu  yang  cukup  lama  untuk  menentukan  apakah  alat  penguap  pribadi  cair,  yang  tidak dikenakan cukai, mengandung nikotin dalam ekstrak tembakau.
Dan dalam operasionalnya, KPPBC Bea dan Cukai KPPBC tidak menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun terus melakukan tekanan. Pengurangan dan jumlah produk yang melanggar yang dijual oleh Liquid Personal Steamers. 14 Rangkuman Meskipun sebagian besar diatur dengan peraturan menteri, namun penerapan cukai terhadap produk HPTL berupa alat penguap pribadi cair tetap berdasarkan "UU No. 39 Tahun Cukai 2007",  yang  berlaku  untuk  semua  peraturan  yang  terkait  dengan  penerapan  cukai.  Metode Terpaksa Karena merupakan produk cukai yang baru, maka pemungutan cukai alat penguap cair cukup cepat karena adanya pengarahan berulang dari perusahaan sehingga tercipta faktor pendukung  yaitu  kesadaran  akan  cairan.  Pengusaha  rokok  elektrik  personal  yang  dapat

## Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Beacukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap
| 9
meminimalisir  peredaran  cairan  rokok  elektrik  personal  reguler  maupun  bebas  bea  di  area KPPBC Cukai Pusat, namun selain faktor pendukung juga terdapat faktor yang memberatkan yaitu adanya masih banyak. LiquidPersonals biasa. Ada atau tidaknya alat penguap pita cukai menurut badan usaha kabupaten/kota. Penerjunan Satgas Intelijen dan Insiden KPPBC Tipe Madya  KPPBC  terus  menyelidiki  faktor-faktor  lain  untuk  menuntaskan  pelanggaran pengusaha  Liquid  Personal  Vapor  yang  melakukan  pelanggaran  dengan  menjual  Liquid Personal Vaporizer tanpa golongan cukai. biasanya diselesaikan tanpa denda (Ihsania, N., & Kumala, R. (2021).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisa  kebijakan  pemerintah  tentang  bea  cukai  terhadap  liquid,  dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  bea  cukai  memiliki  dampak  signifikan  pada  industri  liquid, ekonomi nasional, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Evaluasi kebijakan bea cukai yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting dalam memastikan kebijakan yang efektif dan adil.Dalam  analisa  kebijakan,  ditemukan  beberapa  permasalahan  yang  perlu  diatasi,  seperti tarif bea cukai yang tinggi, perubahan kebijakan yang tidak konsisten, kurangnya penegakan regulasi  dan  pengawasan,  serta  perlunya  dukungan  terhadap  industri  liquid  dalam  negeri. Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  pemerintah  perlu  melakukan  evaluasi  dampak ekonomi,  penilaian  keadilan  dan  kesetaraan,  mempertimbangkan  dampak  lingkungan  dan kesehatan,  serta  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  kebijakan  bea  cukai.Saran  yang diberikan  meliputi  evaluasi  tarif  yang  tepat,  stabilitas  kebijakan,  penegakan  regulasi  dan pengawasan yang efektif, dukungan terhadap industri lokal, dan kerja sama internasional.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat menciptakan kebijakan bea cukai yang lebih efektif, adil, berkelanjutan, dan melindungi kepentingan industri dalam negeri serta keselamatan konsumen.Dalam kesimpulannya, analisa kebijakan pemerintah tentang bea cukai terhadap liquid memberikan landasan yang penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada dan menghadapi tantangan yang dihadapi. Dengan memperhatikan berbagai aspek seperti ekonomi, keadilan, lingkungan, dan kesehatan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik, mendukung  pertumbuhan  industri  liquid  dalam  negeri,  dan  memberikan  manfaat  yang maksimal bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

## Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Beacukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap
Fathan Arif, Widiya Munigar, Shafira Nur Zakiyani, Poni Sukaesih Kurniati
| 10

## DAFTAR PUSTAKA Artikel Jurnal
Bidasari & Tragari Eldo Widodo, 2020 Implementasi Undang â€“undang Nomor 39 Tahun 2007  Tentang  Cukai  Terhadap  Produk  Hasil  Pengolahan  Tembakau  Lainnya  Berupa Liquid  Personal  Vaporizer  yang  tidak  Dilengkapi  oleh  Pita  Cukai.  Jurnal  Panorama Hukum, 6(1), 68-74.
Waskitha,  A.  K.  (2020).  IMPLEMENTASI  PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN 146/PMK010/2017  TAHUN  2017  TENTANG  TARIF  CUKAI  HASIL  TEMBAKAU TERHADAP LIQUID VAPOR (Studi di Wilayah Kota Yogyakarta).
Kafitri  Fardi  et  al.,  2021  Pengaruh  Eefktivitas  Sistem  Pemungutan  PPN  Dan  Pengawasan Sistem  Pemungutan  PPN  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pengusaha  Vape  (Studi Kasus  Rokok  Elektrik  Pada  Pengusaha  Vape  Yang  Bergabung  Dengan  APVI  di Indonesia Tahun 2019. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(6), 606-616.
Yulianti, 2021 Pendahuluan-pengertian Pajak Dan Unsur2nya.
Ihsania, N., & Kumala, R. (2021). Pengawasan Dan Penindakan Rokok Ilegal Pada Kantor Pengawasan  Dan  Pelayanan  Bea  Cukia  Tipe  Madya  Pabean  A  Bekasi.  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik, 2(4), 418-427., n.d.)
Nur, 2021 Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Publisher UNM.
Syallah,  F.  Y.  (2021).  ANALISIS  PENETAPAN  KADAR  NIKOTIN  DALAM  LIQUID ROKOK  ELEKTRIK  (E-LIQUID)  MENGGUNAKAN  KROMATOGRAFI  CAIR KINERJA  TINGGI  (KCKT)  FASE  TERBALIK  (Doctoral  dissertation,  STIKES BHAKTI HUSADA MULIA).
Saniyya,  2022  ANALISIS  IMPLEMENTASI  BASEL  CONVENTION  TERHADAP PRAKTIK IMPOR SAMPAH YANG TERKONTAMINASI LIMBAH B3 (STUDI DI BEA CUKAI TANJUNG PERAK) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
HAQIQI~1,  n.d.Analisis  Pengaruh  Realisasi  Penerimaan  Bea  Masuk  Terhadap  Target Penerimaan  Bea  Masuk  (Pada  Kantor  Pengawasan  Dan  Pelayanan  Bea  Cukai  Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Periode 2017-2019). Jurnal Cafetaria, 2(1), 48-61.
Syahrawani Elsa et al., 2019 Determinan rokok elektrik di Indonesia: data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2017. Berita Kedokteran Masyarakat, 35(2), 41-48.
Dunn, W. N. (2017). Public Policy Analysis: An Introduction. Routledge. Culyer, A. J., & Newhouse, J. P. (Eds.). (2000). Handbook of Health Economics. Elsevier.
Burchell, G., Gordon, C., & Miller, P. (1991). The Foucault Effect: Studies in Governmentality. University of Chicago Press.
Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). Economics of the Public Sector. W. W. Norton & Company.
Bagus Krisnayana & Priyatmoko, n.d.2019 Peran Pengusaha Liquid Vape Jawa Timur dalam Gerakan Pelegalan Vape di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

## Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Beacukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap
Fathan Arif, Widiya Munigar, Shafira Nur Zakiyani, Poni Sukaesih Kurniati
| 11
Permata, C. Q. N., Nada, Q., & Baiquni, M. I. (2019). Kajian Tarif Pembebasan Bea Masuk E- Commerce Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 112/PMK. 04/2018. Lex Scientia Law Review, 3(2), 143-154.
Sudewi  et  al.,  2020  Perlindungan  Hukum  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  (BPOM) Terhadap  Peredaran  Produk  Jamu  Yang  Mengandung  Bahan  Kimia  Obat  Berbahaya. Jurnal Analogi Hukum, 2(2), 246-251.
NURLITA, T. (2020)., n.d.NALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN PERSENTASE PERUBAHAN  PEMUNGUTAN  PAJAK  BEA  MASUK,  PAJAK  PERTAMBAHAN NILAI  DAN  PELAPORAN  PAJAK  PENGHASILAN  PASAL  22  ATAS  IMPOR BARANG KENA PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi & Bisnis).
Suprihanti  et  al.,  2019  Dampak  kebijakan  cukai  rokok  terhadap  distribusi  surplus  ekonomi industri rokok di Indonesia.
Pramudyo,  J.,  &  Arimbhi,  P.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Penetapan  Jalur  Pengeluaran Barang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun 2016.  Jurnal  Reformasi  Administrasi:  Jurnal  Ilmiah  untuk  Mewujudkan  Masyarakat Madani, 5(1), 51-65.

## Website
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Th. 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Th. 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995  tentang  Cukai  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Nomor  PER- 05/BC/2019  tentang  Penyampaian  Pemberitahuan  Barang  Kena  Cukai  Hasil Pengolahan  Tembakau  Lainnya  Yang  Selesai  Dibuat  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya  Pengertian  Bea  Cukai,  Fungsi,  Tugas,  Contoh  &  Menurut  Para  Ahli, http://bctangerang.beacukai.go.id/forum/tempat-penimbunan-berikat/2410-pengertian- bea-cukai-fungsi-tugas-contoh-menurut-para-ahli