## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 8 Nomor 1, September 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## THE URGENCE OF AMENDMENT TO ACT NUMBER 1 OF 2009 RELATED UNMANNED AERIAL SYSTEMS
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN TERKAIT PENGATURAN UNMANNED AERIAL SYSTEMS 
Nurul Fatimatus Sholihah 1 , Adya Paramita Prabandari 2
Universitas Diponegoro
1 e-mail: nurulfatimah440@gmail.com *
2 e-mail: adyapprabandari@gmail.com

## Abstract
Discovery Unmanned Aerial Systems/UAS is used in various fields such as reconnaissance tools,  topological  mapping,  and  recreational  purposes.  This  must  be  balanced  with  legal arrangements  because  there  are  many  misuses  of  UAS  operations.  Act  No.  1  of  2019  concerning Aviation, which is the legal umbrella for aviation in Indonesia, does not mention the term UAS. This writing  aims  to  explain  the  urgency  of  changing  Act  No.  1  of  2009  regarding  UAS  arrangements based  on  3  basis  for  the  formation  of  legislation.  This  writing  uses  a  comparative  approach.  The urgency  of  the  changes  to  the  Aviation  Law  are  1)  to  maintain  the  security  of  Indonesia  in accordance  with the mandate of the 1945 Constitution (philosophical basis), 2) the increasing use and development of UAS technology and the need for regulations covering the types of land, water, seabed  and  ground-based  drones  that  do  not  just  flying  in  the  air  (sociological  basis),  3)  the potential  for  new  types  of  law  violations  (juridical  basis).  2)  Aviation  Act  doesn’t  give  direct mandate to technical regulations that have legal force to regulate UAS.
Keyword: Unmanned Aerial Systems; Operational Violations; Aviation Law.

## Abstrak
Penemuan Unmanned Aerial Systems/UAS dimanfaatkan pada berbagai bidang seperti alat pengintai,  pemetaan  topologi,  dan  tujuan  rekreasi.  Hal  ini  harus  diimbangi  dengan  pengaturan hukum  karena  banyak  terjadi  penyalahgunaan  pengoperasian  UAS.  Undang-undang  No.  1  Tahun 2019  tentang  Penerbangan  yang  menjadi  payung  hukum  penerbangan  di  Indonesia  justru  tidak menyebutkan istilah UAS. Penulisan ini bertujuan menjelaskan urgensi perubahan Undang-Undang No.1  Tahun  2009  terkait  pengaturan  UAS  berdasarkan  3  landasan  pembentukan  perundang- undangan.  Penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  perbandingan  hukum.  Urgensi  perubahan  UU Penerbangan yakni 1) menjaga keamanan Indonesia sesuai amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945  (landasan  filosofis),  pemanfaatan  dan  perkembangan  teknologi  UAS  yang  meningkat  dan diperlukan aturan yang memayungi jenis drone darat, perairan, dasar laut dan di dasar tanah yang tidak  hanya  terbang  di  udara  (landasan  sosiologis),  potensi  jenis  pelanggaran  hukum  baru (landasan  yuridis).  2)  UU  Penerbangan  tidak  memberi  amanah  langsung  pada  peraturan  di bawahnya untuk mengatur UAS.
Keyword : Unmanned Aerial Systems; Pelanggaran Pengoperasian; Hukum Penerbangan.
 Naskah diterima: 21 Juni 2022, direvisi: 24 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022 Doi: 10.3376/jch.v8i1.533

## PENDAHULUAN
Penemuan-penemuan baru yang didorong  oleh  kemajuan  teknologi  kian beragam,  baik  di  bidang  perdagangan (bisnis), keuangan,
pertahanan, transportasi,  hingga  pangan.  Salah  satu bentuk  penemuan  baru  tersebut  adalah ditemukannya pesawat tanpa awak
( Unmanned Aerial Systems/ UAS).
Penemuan  UAS memiliki  pengaruh  yang besar  bagi  kehidupan  manusia,  beberapa manfaat  penggunaan  UAS yaitu  sebagai alat  pengintai  (di  bidang  militer),  alat patroli laut, pemetaan topologi tanah pada pertanian dan perkebunan, alat bantu pada pemotretan  dan  perfilman.  Pengoperasian UAS  yang  tinggi  juga  ditemukan  banyak penyalahgunaan pengoperasiannya.
Contoh  penyalahgunaan  UAS  seperti penggunaan  yang  dapat  mengganggu  hak individu  (pada  masyarakat)  maupun  hak publik  negara  berupa  kedaulatan  bila UAS dioperasikan secara sembarangan. Pada  tahun  2018  dari laporan  Airnav terdapat  pengoperasian  UAS  yang  masuk ke  bandara,  dua  kali  terjadi  di  Bandara Internasional  Sepinggan  Balikpapan,  dan satu  kali  di  Depati  Amir  Pangkal  Pinang. Berdasarkan  keterangan  Direktur  Operasi Airnav Indonesia, pada tahun 2018 terjadi empat  gangguan  UAS  di  bandara.  Pada Selasa,  16  April  2019  sebuah  UAS dilaporkan mengganggu 8 penerbangan di Bandara  Internasional  Soekarno-Hatta. Penyalahgunaan pengoperasian UAS terjadi  tidak  hanya  di  Indonesia,  namun juga sering terjadi di luar negeri.
Peraturan internasional tentang pesawat  tanpa  awak  sudah  diatur  dalam
Convention on International Civil Aviation  1944. Pada  konvensi  tersebut
memuat  4 General  Principles yakni kedaulatan ( sovereignty) ,
wilayah
(territory) ,  pesawat  sipil  dan  pemerintah
(civil and state aircraft) , serta penyalahgunaan penerbangan sipil/ misuse of  civil  aviation. Pesawat  udara  tanpa awak  secara  khusus  juga  menjadi  materi pokok  dalam  konvensi.  Aspek  substansi pengaturan  UAS masih  dapat  diatur  oleh konvensi  meski  konvensi  berlangsung pada tahun 1944 saat belum ditemukannya teknologi UAS. Pengaturan UAS  yang  demikian  tersebut  membuat negara-negara  di  dunia  harus  memiliki pengaturan hukum tersendiri secara teknis dalam hukum positifnya terkait penggunaan UAS (Luthfiany
Ustidivanissa et al., n.d.).
Berdasarkan  Pasal  44  Konvensi Chicago  1944  bahwa  semua  penerbangan harus  mengutamakan  keamanan  dan keselamatan.  Hal  tersebut  menjadi  aturan dasar    bagi  penerbangan  nasional.  Di Indonesia  pengaturan  penggunaan  UAS diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian  Pesawat  Udara  Tanpa Awak  Di  Ruang  Udara  Yang  Dilayani Indonesia (selanjutnya disebut Permenhub No.  37  Tahun  2020).  Peraturan  ini menggantikan Permenhub No. 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem  Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di Ruang  Udara  yang  Dilayani  Indonesia dan  Permenhub  No.  47  Tahun  2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan  No.  PM  180  Tahun  2015. Namun  demikian,  pengaturan  tersebut masih belum dapat menghentikan pelanggaran yang terjadi.
Pada  sisi  yang  lain,  teknologi  UAS yang  semakin  maju  seiring  dengan  ilmu pengetahuan  yang  semakin  berkembang juga ditemukan penemuan-penemuan
baru  ( discovery )  UAS. Discovery menjadikan  UAS  memiliki  bermacam- macam varian atau jenis, tergantung pada pemanfaatannya.  Hal  ini  harus  diimbangi dengan  kemajuan  aspek  pada  bidang hukum  penggunaan  UAS  karena  semakin besar peluang penyalahgunaan saat pengoperasian.
Aturan  hukum  UAS  yakni  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan  (selanjutnya  disebut  UU Penerbangan)  perlu  dikaji  lebih  lanjut karena  tidak  menyebutkan  istilah  UAS secara  langsung.  Hal  ini  menimbulkan permasalahan  hukum  terkait  keabsahan peraturan teknis setingkat menteri tentang UAS tanpa amanah langsung dari UU No.
1 Tahun 2009. Pelanggaran pengoperasian UAS dan peluang semakin besar  pelanggaran  yang  terjadi  akibat kecepatan  kemajuan  teknologi  UAS  juga memerlukan  kepastian  di  bidang  hukum. Sehingga mendorong penulis untuk melakukan  penelitian  terhadap  peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Analisis dilakukan menggunakan landasan pembuatan peraturan perundang- undangan yakni landasan yuridis, sosiologis  dan  filosofis.  Tiga  landasan tersebut  diatur  dalam  Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun  2011).  Tujuan  penelitian  untuk mengetahui  dan  menjelaskan  urgensi
perubahan UU Penerbangan yang kemudian akan dijadikan saran perubahan terhadap regulasi nasional terkait UAS. Beberapa penelitian sebelumnya
tentang  penyelenggaraan  UAS belum menjawab pertanyaan perihal
permasalahan  aspek  hukum  yang  terjadi. Runggu  Aprilia  Ardes  menyebutkan
bahwa  beberapa  potensi  permasalahan UAS di Indonesia yaitu potensi kerusakan di  darat,  udara,  pelanggaran  hak  privasi hak  kepemilikan  tanah,  dan  perlindungan data.  Peraturan  di  Indonesia  belum mengatur  seberapa  rendah  UAV  dapat melintas  di  kawasan  privat  seseorang (Ardes, 2020).
Pada  tahun  2017  terjadi  penembakan di  Las  Vegas,  kasus  ini  kemudian  diteliti oleh  Ryan  J.  Wallace  dan  Jon  M.  Loffi. Penelitian  tersebut  menemukan  fakta bahwa UAS tidak digunakan sebagai opsi atau tidak dipertimbangkan dalam penegakan  hukum  ketika  kasus  terjadi, meski kepolisian memiliki UAS.
Sehingga  dalam  kesimpulan  penelitian disebutkan bahwa penggunaan UAS pada penegakan hukum sangat dapat dilakukan terutama  dalam  merespons  kasus  darurat oleh  lembaga  penegak  hukum,  terutama UAS  memiliki  kemampuan  unik  dalam mengambil gambar lokasi pelaku penembakan yang sulit dijangkau
(Wallace & Loffi, 2017).
Rebecca  L.  Scharf  berkesimpulan bahwa teknologi UAS merupakan penemuan teknologi yang inovatif sekaligus  menghadirkan  tantangan  dan kesulitan  secara  tidak  sengaja  di  bidang hukum, terutama bagi korban penyalahgunaan  UAS  untuk  melakukan gugatan dalam mengajukan klaim pelanggaran hak privasi (Scharf, 2019).

## METODE PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan pendekatan penelitian perbandingan hukum  (format  penelitian  doktrinal). Menurut  Romli  Atma  Sasmita  bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari  persamaan  dan  perbedaan antara  sistem-sistem  hukum  asing  yang
diperbandingkan  (Atmasasmita,  2000). Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan yaitu deskriptif analitis dengan
mengungkapkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  teori- teori hukum yang menjadi objek penelitian (Sitompul & Maysarah, 2021).
Metode  pengumpulan  data  dilakukan dengan studi pustaka. Sumber data berupa data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer  (UU  Penerbangan),  bahan hukum  sekunder  (jurnal  dan  buku),  dan bahan  hukum  tersier  (Muhaimin,  2020). Metode analisis data menggunakan metode  kualitatif  terhadap  data  sekunder. Langkah-langkah   dalam  menganalisis data  terdiri atas penyusunan data, penyusunan  kategori,  dan  penafsiran  data (Dita Mayreista, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Landasan Filosofis,

## Sosiologis dan Yuridis
Tiga  landasan  ini  didasarkan  pada Bab  IV  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  sebagai  dasar  untuk  perubahan peraturan perundang-undangan yang baik.
Landasan filosofis mengatur bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan  pandangan  hidup, kesadaran, dan cita hukum berupa suasana kebatinan  serta  falsafat  bangsa  Indonesia yang  tersumber  dari  Pancasila  dan Pembukaan UUD 1945. (Wahyuni Laia & Daliwu, 2022)
Pada  UU  Penerbangan  dijelaskan dalam membentuk UU ini turut mempertimbangkan  bahwa  dalam  upaya mencapai  tujuan  nasional  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945, mewujudkan  wawasan  nusantara  serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan  system  transportasi  nasional
yang  mendukung  pertumbuhan  ekonomi, pengembangan wilayah seluruh Indonesia,  mempererat  hubungan  bangsa- bangsa,  dan  memperkukuh  kedaulatan negara.  Landasan  UU  Penerbangan  telah memenuhi konsep landasan filosofis yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
Penemuan  UAS  yang  menjadi  salah satu  perkembangan  teknologi  di  bidang penerbangan  tentu  harus  diimbangi  oleh pembaharuan  isi  pasal-pasal  dalam  UU Penerbangan  yang  sebelumnya  tidak menyebut  kata  UAS.  Hal  ini  diperlukan untuk  menjaga  tujuan  nasional  Indonesia di  bidang  penerbangan.  UAS  yang dimanfaatkan  untuk  sarana  transportasi, spionase , fotografis,  pemetaan,  dan  lain- lain  untuk  memenuhi  konsep  tujuan nasional terutama dalam frasa
“…memantapkan  ketahanan  nasional diperlukan  sistem  transportasi  nasional yang  mendukung  pertumbuhan  ekonomi, pengembangan wilayah … dan
memperkukuh kedaulatan negara.” Landasan  sosiologis  didefinisikan sebagai pertimbangan  undang-undang yang dibentuk pada rangka untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam segala  aspek.  Landasan  sosiologis  juga berkaitan  erat  dengan  fakta  empiris tentang perkembangan masalah masyarakat dan kebutuhan negara (Wahyuni  Laia  &  Daliwu,  2022).  Fakta empiris  berkaitan  dengan  perkembangan teknologi  ( discovery) dan  pemanfaatan pengoperasian  UAS  di  berbagai  bidang. UAS  diartikan  sebagai  pesawat  tanpa awak. UAS memiliki beberapa penyebutan  lain  yakni drone (sebagai sebutan  yang  digunakan  oleh  masyarakat umum), UCAV  (Uninhabited  Combat Aerial  Vehicle),  UCAV/S  (Uninhabited
Combat  Aircraft  Vehichels/System,  FVO (Organic Aerial Vehicle), RPH (Remotely Piloted  Aircraft),  MAV  (Micro  Aerial Vehicle), RPV (Remotely Piloted Vehicle), Aerial  Robotics, dan UAV  (Unmanned Aerial  Vehicle) (Noor,  2020).  Pada penulisan  ini  akan  digunakan  penyebutan UAS  untuk  memudahkan  penyebutan pesawat tanpa awak.
Beberapa  penyebutan  UAS  dalam Bahasa  Indonesia  yakni  Pesawat  Terbang Tanpa  Awak  (PTTA),  Pesawat  Tanpa Awak  (Utama  et  al.,  2021),  Pesawat Udara  Tanpa  Awak  (PUTA)  yang menjadi penyebutan resmi dalam regulasi tentang  UAS.  Pilot  pesawat  dapat mengemudikan  pesawat  ini  beberapa meter hingga ribuan kilometer dari tempat pengoperasiannya.  Di  bidang  kelautan, kendaraan  jenis drone yang  mampu menyelam disebut Unmanned Underwater Vehicles (UUV) atau
seaglider (Rohman et al., 2021). Beberapa
drone lain  yakni terrestrial  drones,
marine  drones,  submarine  drone,  and subterranean drones (Chamayou, 2015) . Unmanned  System (sistem  tanpa awak)  merupakan  sistem  basis  elektro mekanik yang melakukan misi terprogram dengan  karateristik  mesin  terbang  yang dikendalikan  jarak  jauh  oleh  pilot  atau mampu  secara  mandiri  mengoperasikan mesin  secara  hukum  aerodinamika  serta dapat membawa muatan (termasuk senjata),  dan  dapat  digunakan  kembali (Saroinsong  et  al.,  2018).  Berdasarkan Lampiran  I  Permenhub  No.  180  Tahun 2015,  bahwa  PUTA  adalah  sebuah  mesin terbang  yang  berfungsi  dengan  kendali jarak  jauh  oleh  penerbang  (pilot)  atau mampu  mengendalikan  dirinya  sendiri dengan
menggunakan hukum aerodinamika.
Teknologi  UAS  memiliki  persamaan dasar dengan perawat yang menggunakan awak secara umum. Hal yang membedakan  yakni  sistem  aerodinamika, kendali  atau  kontrol  jarak  jauh,  propulsi atau  tenaga  penggerak,  dan  komunikasi tanpa  kabel  ( wireless )  (Majid  et  al.,
2015).  UAS  menggunakan  desain airfoil di  bagian  sayap  agar  dapat  memanipulasi aerodinamika  untuk  tebang.  Propulsi digunakan  mendorong  pesawat  bergerak ke  depan  sehingga  menjaga  kestabilan pesawat saat beroperasi di udara. Controlsurface digunakan  pada  UAS untuk  melakukan  gerak pitch,  yaw dan roll. UAS  yang  dimanfaatkan  untuk pemetaan  dilengkapi  sistem autonomous dengan  menentukan  titik  jalan  ( way-out) bersamaan  penggunaan  GPS,  sehingga dihasilkan  UAS  yang  lebih  presisi dibandingkan dengan pesawat yang dikendalikan  langsung  oleh  manusia (Ilham & Mukhaiyar, 2021).
Kontrol  UAS  terdapat  2  macam, pertama  yaitu  kontrol  melalui  pengendali jarak jauh dan kedua adalah pesawat yang terbang secara mandiri berdasarkan program.  Proses  kontrol  pesawat  oleh sistem autopilot mengacu pada parameter- parameter  yang  telah  ditentukan  oleh pengguna sebelum terbang. Pilot otomatis ( autopilot )  adalah  sistem  mekanikal, elektrikal,  atau  hidraulik  yang  memandu sebuah  kendaraan  tanpa  campur  tangan dari manusia (Saroinsong et al., 2018).
Penelitian  pertama  dalam  penemuan UAS  dilakukan  pada  tahun  1782  oleh Montgolfier  bersaudara.  Tujuan  mereka adalah untuk menciptakan pesawat berawak  yang  dapat  berkeliling  dunia. Pada abad 19 M dan 20 M telah dilakukan berbagai  penelitian  dan  pengembangan penggunaan  UAS  di  bidang  militer.
Penggunaan UAS dalam perang digunakan oleh US Navy (cabang angkatan bersenjata Amerika Serikat yang melakukan  operasi  di  laut)  pada  tahun
1935.  Sejak  saat  itu,  penggunaan  UAS untuk kepentingan militer terus
mengalami peningkatan. Pada perang Iraq di  tahun  2003-2011,  US  Navy  juga menggunakan UAS sebagai senjata perang modern yang  menjadi  perdebatan
banyak kalangan hingga sekarang.
(Nugraha et al., 2016). Amerika
menggunakan  2  model  UAS  pada  misi bersenjata  yaitu  Predator  (MQ-1)  dan Reaper (MQ-9) (Sianipar, 2015).
Di abad ke 21 M, terdapat perubahan yang signifikan dalam penggunaan
teknologi UAS. Penggunaan UAS
memiliki dimanfaatkan untuk kepentingan industri.  UAS  mengalami  perluasan bentuk  pemanfaatan  saat  ini,  seperti: operasi  pemberantasan  terorisme  ( anti- terrorism ), pemetaan 3D, ( aerial photography ),  pembawa  paket  dalam konservasi  lingkungan,  respons  darurat terhadap  penegakan  hukum,  penerbangan pribadi  dengan  tujuan  rekreasi,  dan  lain sebagainya  (Nugraha  et  al.,  2016). Penggunaan  terbesar  dari  UAS  adalah  di bidang militer. Rudal memiliki persamaan dengan UAS yakni sama-sama dikendalikan  secara autopilot. Perbedaan keduanya adalah rudal tidak bisa digunakan  kembali  dan  rudal  adalah senjata  secara  utuh,  sementara  UAS memiliki  bentuk,  ukuran,  konfigurasi  dan karakter  yang  bervariasi  (Saroinsong  et al., 2018).
Pemerintah Australia semenjak tahun
1996 merekomendasikan pihak-pihak
akademisi, telekomunikasi, dan
masyarakat  penginderaan  jauh  untuk mendalami  penelitian  tentang  teknologi
UAS  dan  pemanfaatannya  di  berbagai bidang.  Hasil  dari  penelitian-penelitian, uji  coba  penerbangan  dan  simulasi  yang dilakukan  yakni  bahwa  UAS  memiliki kemampuan  yang  canggih  dari  aspek desain  dan  sistem  kontrol  penerbangan dan  pengoperasian,  sehingga  penelitian tetap  dilanjutkan  sampai  saat  ini.  Di Republik Rakyat Tiongkok,
pengembangan  UAS  bersifat  rahasia, namun  hasil  pengembangan  diperlihatkan dalam acara tahunan Air Show .
Inggris, Perancis, dan Jerman merupakan produsen utama UAS,
terdapat  lebih  dari  90  varian  UAS  dan sekitar 30 produsen. Jerman mengembangkan  teknologi  UAS  yang dapat menyelam. Iran membuat pengakuan  resmi  tentang  penerbangan pengintaian UAS pada kapal AS di Teluk Persia  serta  mengembangkan  UAS  jenis stealt dengan  jangkauan  700  km.  Israel berhasil  mengembangkan  UAS  dengan lebih  dari  40  varian  dengan  spesifikasi meliputi  ukuran,  jangkauan  jelajah,  misi khusus  terutama  untuk  pengoperasian  di area kota.
Turki  mengembangkan  jenis  UAS berukuran  kecil,  jangkauan  jarak  pendek, kemampuan  terbang  rendah  yang  dapat dibawa  dalam  ransel  tentara  dengan kemampuan  kamera  malam.  Pakistan telah mengembangkan kepentingan militer dan surveillance . Rusia mengembangkan  UAS  kelas  predator untuk  kepentingan  militer  dan  sipil  serta menjadi  pengekspor  UAS. Amerika menciptakan Global Hawk serta membuat skema pengembangan UAS jangka panjang  hingga  tahun  2025  sejak  tahun
2000 (Majid et al., 2015).
Di  Indonesia,  contoh  pemanfaatan teknologi  UAS  oleh  pemerintah  maupun masyarakat sipil sebagai berikut:
a. Pemerintah:  Pesawat  tanpa  awak Indonesia  yang  bernama  Wulung digunakan oleh beberapa kementerian untuk  mengawasi  penebangan  hutan liar, illegal  fishing ,  aktivitas  gunung berapi,  dan  kebakaran  hutan  sejak tahun  2013,  Kepolisian  Nasional Indonesia  memantau  lalu  lintas  di Jakarta  selama  bulan  Ramadhan  dan pelaksanaan  hari  raya  Idul  Fitri menggunakan  UAS,  petugas  pajak Indonesia  menggunakan  UAS  untuk melacak  dan  menyurvei  perkebunan kelapa  sawit  dan  penambang  yang salah menggambarkan ukuran sesungguhnya  dari  perkebunan  dan pertambangan.
b. Masyarakat  sipil:  para  peneliti  di Sumatera  menggunakan  UAS  untuk mengamati  tingkah  laku  orangutan, Badan  Pengkajian  dan  Penerapan Teknologi (BPPT) menggunakan quadcopter untuk memonitoring aktivitas  gunung  berapi  Sinabung  di Sumatera  Utara.  (Nugraha  et  al., 2016)
Beberapa  negara  di  benua  Asia membuat  aturan-aturan  hukum  terhadap potensi keuntungan teknologi UAS
sebagai  salah  satu  kepentingan  nasional ( national
interests ), pemanfaatan teknologi  di  berbagai  bidang  industri, seperti  pertanian  dan  pertahanan.  Pada tahun  2016  teknologi  UAS  sipil  baru memasuki  masa  pengembangan,  namun kini perkembangannya sangat pesat dengan  ditemukannya  penggunaan  UAS melalui mobile .  Perusahaan  Vivo  telah merilis World  First  Drone  Camera  In
Mobile dengan seri Vivo 200MP di tahun 2021.
Pada  aspek  penjualan  UAS, Chief Executive  Officer  Halo  Robotics Eli Moselle  memberikan  pernyataan  bahwa terjadi  peningkatan  2%-3%  pasar drone global  setiap  tahun.  Pada market  share telah  mencapai  80%  secara  global  di tahun  2018. Managing  Director  Halo Robotics Johannes  Soekidi  menyatakan market  share pasar drone di  Indonesia menunjukkan angka capaian 90%. Peluang  pasar drone besar  terhadap  UAS yang  digunakan  untuk  alat  rekreasi  (foto dan  video),  sementara  tujuan  komersil hanya  10%-20%.  Produsen  Tiongkok mendominasi  pasar  UAS  non-militer secara global dan dimungkinkan mengalami  peningkatan  3  kali  lipat (menjadi  USD  14,3  miliar)  dalam  jangka waktu 10 tahun.
Perusahaan  Indonesia  yang  bergerak di  bidang  industri  pertahanan  sektor pengembangan  UAS,  diantaranya  yaitu PT.  Dirgantara  Indonesia  (UAS  bernama Wulung),  PT.  Bhinneka  Dwi  Persada (produksi  Rajawali  330),  PT.  Carita  Boat Indonesia  (UAS  Carita Boat ),  PT.  Len Industri  (Persero  yang  membuat Mission System seperti Guidance,  Navigation  and Control /GNC  yang  diinstal  pada  UAS), PT. Indo  Pacific  Communication  & Defence /IPDC (BUMS yang mengembangkan  desain,  manufaktur  dan pemasaran  UAS,  produknya  bernama Target  Drone ),  PT.  Mandiri  Mitra Muhibbah/M-3 ( Surveillance, Target Drone ,  produksi  suku  cadang,  dan lainnya),  PT.  UAVINDO  Nusantara  (MR 40 , Close Range C21SR Mission, engineering  services ),  PT. Famindo
Inovasi  Teknologi  (jasa  UAS  multirotor) (Syahlavida et al., 2020).
Perkembangan  teknologi  UAS  yang cepat  dan  signifikan  menjadi  tantangan bagi  struktur  ekonomi  juga  hukum  suatu negara. Prospek keuntungan dari komersialisasi dan komodifikasi teknologi UAS  membentuk  iklim  yang  bagus  bagi perkembangan startup terutama  bagi negara  yang  menjadi  tempat  beberapa manufaktur  besar  UAS  sipil  berkembang.
Negara-negara berkembang lebih mewaspadai  kelonggaran  hukum  negara terhadap kemajuan teknologi UAS. Korporasi  maupun  individu,    dapat mengambil keuntungan atau
memanfaatkan  kelonggaran  atau  bahkan tanpa adanya aturan hukum komersialisasi UAS sipil.
Landasan  yuridis  menggambarkan bahwa  peraturan  yang  dibentuk  bertujuan mengatasi  permasalahan  hukum  dengan mempertimbangkan  peraturan  yang  ada/ sebelumnya, yang akan diubah, atau yang hendak  dicabut  demi  menjamin  kepastian hukum  dan  keadilan  dalam  masyarakat (Wahyuni Laia & Daliwu, 2022).
Pengaturan  hukum  internasional  UAS diatur dalam Convention on International
Civil  Aviation  1944 (ICAO Convention ) .
Indonesia telah melakukan notifications of amugdherence pada  tanggal  27  April 1950  (ICAO Convention ,  1944)  sehingga pengaturan penerbangan sipil di Indonesia merujuk pada ICAO Convention, termasuk pengaturan UAS. Aspek
substansi  pengaturan  UAS masih  dapat diatur  oleh  konvensi  meski  teknologi UAS  belum  ditemukan  ketika  konvensi berlangsung  pada  tahun  1944.  Aspek substansi  UAS  pada  konvensi  yaitu penggolongan  UAS  sebagai civil  aircraft dan state  airchaft (berdasarkan  Pasal  3
Konvensi) sekaligus apabila di tinjau dari aspek  pemanfaatan  UAS  di  bidang
penerbangan  komersial  dan  di  bidang militer,  tergantung  pada  pemanfaatannya. Pasal  3  Konvensi  perlu  dipertimbangkan kembali  dan  perlu  dilakukan  perluasan klasifikasi  pesawat  udara,  hal  ini  didasari oleh  perkembangan  teknologi  UAS. Aspek  pengaturan  hukum  yang  timbul dari ICAO Convention ini yang mewajibkan  negara,  termasuk  Indonesia, untuk mengatur aspek hukum pengoperasian UAS.
Di  Indonesia  regulasi  penggunaan UAS  diatur  oleh  beberapa  peraturan. Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto menyebutkan 4 pengaturan yang mengatur  tentang  UAS  yaitu  Permenhub No.  34  Tahun  2021,  Permenhub  No.  63 Tahun  2021,  Permenhub  No.  37  Tahun 2020,  dan  Permenhub  No.  27  Tahun 2021. Terdapat pengaturan yang mengatur dan berkaitan dengan pengoperasian UAS di  Indonesia.  Pertama,  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan  sebagai  sumber  hukum penerbangan di Indonesia. UU Penerbangan  menjadi  peraturan  tertinggi dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  UAS. Pada  undang-undang  ini  tidak  dituliskan kata  UAS  atau  penyebutan  lainnya  untuk pesawat  tanpa  awak,  meski  menjadi rujukan  sumber  hukum  utama  tentang UAS.
UAS  masih  diatur  secara  implisit dalam  UU.  Peraturan-peraturan  teknis  di bawah  UU  menjadikan  UU  ini  sebagai bagian  dari  hal  “Menimbang”  dan “Mengingat”.  Pertimbangan  penyebutan UAS  secara langsung pada isi pasal  yaitu terdapat  peningkatan  pengoperasian  UAS setiap  tahun  di  berbagai  bidang.  Hal  ini sangat  memerlukan  pengaturan  hukum  di
tiap  bidang  seperti  hukum  penerbangan, hukum  perdagangan,  hukum  lingkungan, hukum  dan  HAM  (terkait  privasi  data), hukum  administrasi,  hukum  pidana  dan lainnya.
Kedua, Peraturan Menteri
Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor
PM 90 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengoperasian  Pesawat  Udara  Tanpa Awak  Di  Ruang  Udara  Yang  Dilayani Indonesia (selanjutnya disingkat Permenhub No. 90 Tahun 2015). Peraturan ini merupakan aturan hukum di Indonesia yang secara langsung mengatur tentang  UAS  secara  khusus.  Permenhub No. 90 Tahun 2015 berstatus dicabut oleh peraturan selanjutnya. Peraturan ini merupakan peraturan teknis pertama yang diterbitkan  oleh  Pemerintah  Indonesia yang mengatur tentang UAS.
Penerbitan  Permenhub  No.90  Tahun 2015  mendapat  kritikan  dari  pihak akademisi.  Hal  ini  berkaitan  dengan  UU Penerbangan  tidak  menyebutkan  kata ‘pesawat tanpa awak’ ataupun istilah lain
dari UAS, sehingga pendelegasian kewenangan dari undang-undang (peraturan  yang  lebih  tinggi)  kepada menteri  dalam  peraturan  menteri  tidak menyebut  dengan  tegas  ruang  lingkup materi yang diatur, serta tingkat peraturannya  adalah  peraturan  menteri. Menteri  Perhubungan  tidak  mendapat mandat  UU  Penerbangan  secara  tegas untuk  menerbitkan  peraturan  tentang UAS.
Penelitian yang dilakukan oleh Selamat  Lumban  Gaol  pada  tahun  2015 bahwa tidak ditemukan amanah pendelegasian  UU  Penerbangan  kepada Menteri  Perhubungan  untuk  mengatur pengendalian pengoperasian UAS.
Berdasarkan  ketentuan  UU  No.12  Tahun
2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  dan  UU  No.39 Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara dan  Penerbangan,  bahwa  secara  materiel
Menteri Perhubungan memiliki kewenangan dalam melakukan pengaturan dan pengendalian pengoperasian  UAS  dengan  membuat pengaturan  setingkat  Peraturan  Menteri Perhubungan (Gaol, 2015). Peneliti meneliti  lebih  dalam  dengan  berdasarkan UU  No.  15  Tahun  2019  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  bahwa  tidak  mengubah  hasil penelitian sebelumnya. Ketiga, Peraturan Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  di  Ruang Udara yang Dilayani Indonesia (selanjutnya  disingkat  Permenhub  No. 180  Tahun  2015).  Aspek  hukum  yang diatur yaitu:
a. Mencabut  Permenhub  No.90  Tahun 2015
b. Ketentuan umum pengoperasian UAS yakni pengaturan tentang prohibited  area,  restricted  area, kawasan keselamatan, controlled, dan uncontrolled airspace
c. Ketentuan khusus pengoperasian UAS  berupa  perizinan  sistem  dan pilot
d. Ketentuan  tambahan  berupa  batas jarak  operasi  disesuaikan  dengan tujuan penerbangan UAS
e. Sanksi  pelanggaran  yang  disesuaikan dengan UU Penerbangan.
Keempat,  Peraturan  Menteri  Nomor 47  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Permenhub No. 180 Tahun 2015 (selanjutnya  disingkat  Permenhub  No.  47
Tahun  2016).  Pengoperasian  UAS  diatur pada  Pasal  210  tentang  sanksi  terhadap keselamatan operasi penerbangan sekaligus  menjadi  dasar  hukum  bagi sanksi  terhadap  pelanggaran  Permenhub No.  47  Tahun  2016.  Aspek  hukum  yang diatur, yaitu :
a. Penambahan dokumen perizinan pengoperasian UAS
b. Tindakan tegas oleh pihak berwenang
c. Adanya sanksi administratif. Aturan  penting  lain  yang  diatur Permenhub  No.  47  Tahun  2016  yakni mengenai  batasan  pengoperasian  UAS  di ruang udara, sebagai berikut:
a. Pengoperasian  di controlled  airspace harus disetujui Direktur Jenderal
b. Pengoperasian di uncontrolled airspace dengan ketinggian lebih dari 120  meter,  sebelumnya  150meter harus atas persetujuan Direktur Jenderal.
c. Pengoperasian di Uncontrolled Airspace dengan  ketinggian  kurang dari 400 kaki (120 meter) [sebelumnya  500  kaki  (150  meter)] tidak memerlukan persetujuan.
d. Pengoperasian  di  KKOP  (Kawasan Keselamatan  Operasi  Penerbangan) termasuk bandara yang belum memiliki KKOP, harus atas persetujuan Direktur Jenderal.
e. Pengoperasian di dalam radius 3 NM dari helipad di luar KKOP, harus atas persetujuan Direktur Jenderal.
f. Pengoperasian  di Prohibited  &
Restricted Area , harus atas
persetujuan  Direktur  Jenderal  dan instansi yang berwenang pada kawasan tersebut
UAS  tidak  diizinkan  beroperasi  di
ketinggian lebih dari 150 meter.
Pengoperasian UAS dengan tujuan
rekreasi dan hobi hanya diizinkan terbang dengan ketinggian kurang dari 150 meter. Pengoperasian  dengan  tujuan  bisnis  yang berada di atas 150 meter harus mendaftarkan  UAS  dan  pilotnya  melalui pengajuan  izin  terbang  ke  Direktoral Jenderal Perhubungan Udara. Penyelenggara kegiatan sertifikasi dilakukan  oleh  Asosiasi  Pilot Drone Indonesia  (APDI)  setiap  6  bulan  sekali yang bekerjasama dengan TNI AU, dalam hal  ini  Federasi Aero  Sport Indonesia (FASI).
Kelima, Peraturan Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor PM 37 Tahun 2020 Tentang Pengoperasian  Pesawat  Udara  Tanpa Awak  di  Ruang  Udara  Yang  Dilayani Indonesia, selanjutnya disingkat
Permenhub No. 37 Tahun 2020. Permenhub ini berstatus hukum mencabut Permenhub  No.  180  Tahun  2015  dan Permenhub No. 47 Tahun 2016. Permenhub No. 37 Tahun 2020
merupakan regulasi terbaru hingga sekarang,  sehingga  penyedia  jasa  dan operator  UAS  perlu  memahami  peraturan ini seiring dengan penggunaan UAS yang semakin beragam.
Batas pengoperasioan
UAS
menggunakan  standar  yang  sama  pada peraturan sebelumnya. Permenhub No. 37
Tahun 2020 memberikan peluang terhadap pengoperasian UAS yang sebelumnya dibatasi oleh Permenhub 163 Tahun  2015  ( CASR  Part  107 ).  Peluang pengoperasian tersebut adalah:
a. UAS  yang  memiliki  sistem Detect and  Avoid (DAA)  dan  sistem pelacakan  dapat  dioperasikan  secara
Beyond Visual Line of Sight (BVLOS)/  di  luar  garis  penglihatan visual. CASR mengatur UAS
dioperasikan dalam batas Visual Line of Sight (VLOS)/dalam garis penglihatan visual
b. UAS yang telah melakukan penilaian keselamatan  ( safety  assessment )  dan memiliki persetujuan Direktur Jenderal  diizinkan  beroperasi  malam hari.  CASR  mengatur  USD  hanya boleh diterbangkan pada siang hari)
c. UAS yang telah melakukan penilaian keselamatan ( safety assessment ), memiliki  asuransi  dan  kemampuan khusus,  dan  jalur  terbang  yang  telah mendapat  persetujuan  dari  Direktur Jenderal dapat dioperasikan di wilayah pemukiman. CASR
mengatur bahwa UAS tidak diizinkan dioperasikan  di  atas  manusia  yang tidak  terlibat  kegiatan  atau  tidak terlindungi struktur bangunan
d. UAS  dengan  pemanfaatan  keperluan pengangkutan  barang  muatan  atau kargo  yang  telah  memenuhi  kriteria keselamatan dan
keamanan penerbangan dapat dioperasikan.
CASR  tidak  mengatur  pemanfaatan UAS  sebagai  alat  pengangkutan barang.
Permenhub  No.  37  Tahun  2020 mengatur  prosedur  pengoperasian  UAS yang tidak diatur oleh peraturan sebelumnya,  yaitu  prosedur  penilaian tentang faktor kondisi lingkungan sebelum  UAS  dioperasikan  meliputi keadaan  meteorologi,  temperatur  udara, dan potensi gangguan interferensi elektromagnetik, prosedur koordinasi sebelum, selama serta sesudah penggunaan  UAS,  prosedur  komunikasi antara  kendali  pilot  dengan  bagian pelayanan navigasi penerbangan, prosedur darurat  dan  kontigensi yang  tidak menimbulkan risiko keselamatan.
Permenhub  ini  juga  memperjelas  konsep pengawasan dan sanksi dibanding peraturan  sebelumnya.  Proses  perijinan mengalami  perubahan  yakni  pada  Peran Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penilaian keselamatan. Keenam, Peraturan Menteri
Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor PM  27  Tahun  2021  Tentang  Tata  Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan (selanjutnya disingkat  Permenhub  No.  27  Tahun 2021).  Peraturan  ini  berstatus  hukum mencabut Permenhub No. 78 Tahun 2017 dan  Permenhub  No.  56  Tahun  2020.  Hal yang  diatur  oleh  Permenhub  No.  27 Tahun  2021  yakni  pengaturan  umum terkait pengawasan dan sanksi administratif terhadap pelanggaran terhadap  UU  penerbangan  dan  peraturan di  bawahnya,  termasuk  pelanggaran dalam pengoperasian UAS.
Pengawasan yang diatur oleh Permenhub  No.  27  Tahun  2021  tertuang pada  Pasal  4  ayat  (1)  yang  terdiri  dari  4 macam berupa audit, inspeksi, surveillance, pemantauan, test.
Pengawasan  dapat  dilakukan  secara terjadwal  (rutin)  dan  tidak  terjadwal ( incidental ).  Pelaksanaan  pengawasan berupa  pengawasan  secara  langsung  dan tidak  langsung  (daring  atau online ).  Jenis sanksi  administratif  diatur  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  meliputi  peringatan,  pembekuan, pencabutan,  dan  denda  administrasi. Sanksi ditetapkan melalui surat penetapan oleh  Direktur  Jenderal.  Sanksi  peringatan terdiri  dari  sanksi  peringatan  pertama
hingga ketiga. Sanksi pembekuan dikenakan  dalam  jangka  waktu  tertentu. Sanksi  pencabutan  berupa  pencabutan terhadap izin, persetujuan, lisensi, sertifikat yang berkaitan dengan pengoperasian  UAS.  Besaran  denda ditetapkan  dalam  satuan Penalty  Unit (PU) dengan besaran Rp. 100.000,00/PU. Ketujuh, Peraturan
Menteri
Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor PM  74  Tahun  2017  tentang  Peraturan Keselamatan  Penerbangan  Sipil  Bagian 830 (Civil  Aviation  Safety  Regulation Part  830) tentang  Prosedur  Investigasi Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara
Sipil, selanjutnya disebut Permenhub  No.  74  Tahun  2017.  Aturan ini  memiliki  status  hukum  mencabut  PM No.  14  Tahun  2015  tentang  Peraturan Keselamatan  Penerbangan  Sipil  Bagian 830.  Pengaturan  tentang  mekanisme pelaporan  kecelakaan  pesawat  yang disebabkan  oleh  UAS  diatur  dalam peraturan  ini.  Berdasarkan  Permenhub No.  74  Tahun  2017,  pihak  berwenang berhak  untuk  melakukan  investigasi terhadap  kecelakaan  yang  diakibatkan oleh  UAS.    Pengoperasian  UAS  juga tunduk  pada  beberapa  peraturan  lain, yaitu  CASR  ( Civil  Aviation  Safety Regulation ) Part 107 tentang penggunaan UAS untuk hobi,  CASR Part 21 dan Part 91  untuk  pengembangan  dan  penelitian, training,  market  surveys,  testing dan special  permit ,  dengan  memperhatikan ketentuan dalam Aeronautical Information Publication (AIP) Indonesia. Kedelapan, Peraturan Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor Pm  34  Tahun  2021  tentang  Peraturan Keselamatan  Penerbangan  Sipil  Bagian 22  tentang  Standar  Kelaik  Udara  Untuk Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan
Jarak  Jauh (Remotely  Piloted  Aircarf System) .  Kesembilan,  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor Pm  63  Tahun  2021  tentang  Peraturan Keselamatan  Penerbangan  Sipil  Bagian 107  tentang  Sistem  Pesawat  Udara  Kecil Tanpa  Awak (small  unmanned  airchaft system) , selanjutnya disingkat Permenhub No.  63  Tahun  2021.  Permenhub  ini berstatus hukum mencabut PM 163 Tahun 2015  tentang  Peraturan  Keselamatan Penerbangan  Sipil  Bagian  107  ( CASR 107) PM  163  Tahun  2015  tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 107.
Kesepuluh, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang  Pengamanan  Wilayah  Udara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PP  No.  4  Tahun  2018).  Pada  Pasal  1 angka 19 menyebutkan pengertian pesawat  udara  tanpa  awak.  Pasal  28  ayat (4)  mengatur  bahwa  UAS  asing  yang melanggar  wilayah  kedaulatan  Indonesia, dapat  dikenakan  tindakan  penggunaan senjata oleh TNI, sementara Pasal 28 ayat (5)  mengatur  UAS  yang  melanggar ketentuan  batas prohibited  area dan restricted area mendapat tindakan terakhir  sesuai  ketentuan  perundang- undangan.
Kedua  belas,  Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Rahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Bidang  Penerbangan (disingkat PP No. 32 Tahun 2021). PP ini berstatus  hukum  mengubah  PP  No.  40 Tahun  2012  tentang  Pembangunan  Dan Pelestarian  Lingkungan  Hidup  Bandar Udara.  Salah  satu  pokok  perubahan  yang dilakukan adalah menambahkan pengaturan  pengoperasian  UAS  yang sebelumnya belum diatur. Pasal 19 PP ini mewajibkan kepemilikan Sertifikat
Kelaikudaraan  UAS.  Pasal  28  merupakan legalitas  hukum  terhadap  pembuatan peraturan menteri yang mengatur mengenai pengoperasian UAS. Hal
tersebut karena Pasal 28 memuat perintah secara langsung untuk mengatur ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara dan  prosedur  sertifikasi  operator  UAS melalui peraturan Menteri.
Terdapat  12  peraturan  yang  terdiri atas  undang-undang,  peraturan  menteri, dan peraturan pemerintah tentang UAS di Indonesia. Jumlah peraturan yang terbilang  cukup  banyak  menandakan pentingnya  pengaturan  di  tingkat  Permen dan PP untuk mendapatkan mandat secara langsung  dari  UU  Penerbangan.  Mandat diberikan  dengan  cara  mencantumkan istilah  pesawat  tanpa  awak,  membuat pasal/bab  khusus  terkait  UAS,  dan memuat pasal yang menyebutkan pesawat tanpa  awak  diatur  oleh  aturan  teknis tertentu.  Hal  ini  perlu  dilakukan  demi mengisi  kekosongan  hukum  pada  UU Penerbangan  dengan  mempertimbangkan aturan  yang  sudah  ada  untuk  menjamin kepastian  hukum  dan  keadilan  di  dalam masyarakat dan negara terkait UAS.
Kepastian  hukum  juga  diperlukan terhadap  pelanggaran  yang  muncul  dan peluang pelanggaran pengoperasian UAS. Hal  ini  berkorelasi  terhadap  percepatan perkembangan  teknologi,  pemanfaatan UAS  di  segala  bidang  dan  peningkatan pasar.  UAS  pada  mulanya  digunakan dalam  bidang  militer  untuk  keperluan telekomunikasi, pengintaian dan pengawasan  sejak  saat  perang  dunia  I. Seiring dengan kemajuan teknologi, UAS mendatangkan  manfaat  yang  lebih  besar dengan  kegunaannya  dalam  pemetaan lahan, laut, transportasi pengiriman barang,  menjangkau  wilayah  terpencil,
hingga  difungsikan  sebagai  alat  fotografi dan sinematografi.
Peningkatan pasar UAS menunjukkan  peningkatan  daya  beli masyarakat yang berkorelasi pada semakin  berkembangnya  permasalahan- permasalahan hukum terhadap pengoperasian UAS. Potensi permasalahan hukum
tersebut dikategorikan menjadi lima, yaitu: potensi kerusakan  di  darat,  kerusakan  di  udara, pelanggaran hak privasi  hak kepemilikan tana,  dan  perlindungan  data  (Ardes, 2020).
Pada  bidang  penerbangan  dapat menimbulkan terganggunya aktivitas penerbangan.  Pada  tahun  2018  dari laporan  Airnav  terdapat  pengoperasian UAS yang  masuk  ke  bandara,    dua  kali terjadi  di  Bandara  Internasional  Halim Perdana  Kusuma,  satu  kali  di  Bandara Sepinggan  Balikpapan,  dan  satu  kali  di Depati  Amir  Pangkal  Pinang.  Pada Selasa,  16  April  2019  sebuah  UAS dilaporkan mengganggu 8 penerbangan di Bandara  Internasional  Soekarno-Hatta. Berdasarkan  keterangan  Direktur  Operasi Airnav Indonesia, pada tahun 2018 terjadi empat  gangguan,  sementara  tahun  2019 terjadi  8  gangguan  penerbangan  yang diakibatkan pengoperasian UAS di bandara.
Gangguan  penerbangan  yang  terjadi tidak  dapat  diidentifikasi  karena  UAS yang beroperasi tersebut tidak mendapatkan  izin  penerbangan.  UAS yang telah terdaftar pada Dirjen Perhubungan  Udara  hingga  saat  ini  tidak mengganggu  aktivitas  penerbangan  yang berdampak  pada  permasalahan  hukum. Pelanggaran hukum terhadap pengoperasian  UAS  perlu  dikaji  pada aspek peraturan hukum yang berlaku.
Pelanggaran  penggunaan  UAS  juga banyak  terjadi  di  negara-negara  lainnya. Di Australia pada April 2014 sebuah UAS terjatuh  yang  diakibatkan  oleh  gangguan sinyal  radio  dan  menimpa  Raija  Ogden (seorang  atlet  yang  tengah  bermain  di arena). Pada 5 Agustus 2018 di Venezuela terdapat  UAS  dengan  bahan  peledak meledak pada acara militer resmi (perayaan  ke  81  angkatan  bersenjata Venezuela)  ketika  Presiden  Venezuela Nicolas  Maduro  sedang  menyampaikan sambutan.  Hal  ini  dianggap  sebagai percobaan pembunuhan terhadap presiden.  Presiden  Maduro  menuding Presiden  Kolombia  Juan  Manuel  Santos yang merencanakan peledakan, sementara Gerakan  Nasional  Kelompok  Tentara  di Kaus  mengklaim  kelompoknya  yang bertanggungjawab terhadap kasus ini.
Pelanggaran pengoperasian UAS membuktikan bahwa semua negara memiliki  potensi  yang  besar  dalam pelanggaran  penggunaan  UAS.  Bahkan dengan  teknologi  UAS  yang  semakin maju  berpeluang  terjadi  pelanggaran- pelanggaran  maupun  kejahatan  jenis  baru pada pengoperasian UAS, baik UAS sipil dan militer.
2. Analisis  Urgensi  Perubahan  UU Penerbangan
Pengaturan UAS di Indonesia termaktub  dalam  Permenhub  No.  37 Tahun  2020  yang  menyempurnakan pengaturan  hukum  sebelumnya  terkait UAS yang telah dijelaskan pada subbab di atas, dengan payung hukum UU
Penerbangan.  Di  Singapura,  UAS  diatur dalam Chapter  6  Air  Navigation  Act,  Air Navigation (101-Unmanned Aircharft Operation) Regulations 2019 No. Subsidiary  833 (Tambahan  Peraturan  UU
No. S 833, di singkat S 833/2020) dan Air
Navigation (101-Unmanned Airchaft Operations  (Amandment)  Regulations 2022)  No.  Subdisiary  148 (Tambahan Peraturan  UU  No.  S  148,  disingkat  S 148/2022).
Pengaturan  hukum  Singapura  terkait UAS  mengalami  perubahan  ( amendment ) setiap  tahun,  sementara  di  Indonesia perubahan terjadi dalam waktu yang tidak dapat  ditentukan.  Sehingga  pengaturan UAS lebih terbaharui mengikuti perkembangan  teknologi  baru.  Pasal  19D S  248/2022  mengatur  secara  khusus mobile  device  and  the  designated  mobile application yang  di  Indonesia  belum diatur.  Perbedaan  lain  di  antara  kedua negara  yakni  adanya  sanksi  denda  dan pidana  yang  diatur  dalam  S  248/2022 terhadap pelbagai pelanggaran (penggunaan  psikotropika  dalam  Pasal  5, area  terlarang  Pasal  4,  keselamatan  dan pengrusakan  properti  umum  Pasal  6  dan lain-lain) dengan denda maksimal 10.000- 100.000  dollar  Singapura  dan  sanksi pidana  kuran  dari  6  bulan.  Pada Permenhub  No.37  Tahun  2019  sanksi pidana  dan  sanksi  denda  mengacu  pada aturan  lain,  seperti  Pasal  28  PP  No.  4 Tahun  2018  yang  mengatur  pelanggaran penerbangan  UAS  di  area  terlarang.  Hal ini  menyebabkan  Singapura  lebih  siap dalam  menghadapi  kejahatan  jenis  baru terkait UAS dibandingkan dengan Indonesia.
Pada  hierarki  perundang-undangan,
Permenhub No. 37 Tahun 2022 berbentuk peraturan  menteri  yang  kekuatan  hukum peringkat  di  bawah  peraturan  presiden (peringkat kelima) namun di atas peraturan  daerah  meski  tidak  disebutkan dalam  UU  No.  12  Tahun  2011  dan dibentuk  oleh  Menteri  Perhubungan. Aturan  S  148/2022  menjadi subsidiary
legislation supplement (tambahan peraturan perundang-undangan) yang memiliki  kekuatan  hukum  kelima  dalam hierarki  perundang-undangan  Singapura.
S  149/2022  dibentuk  oleh  kepala  CAAS ( Civil  Aviation  Authority  of  Singapore ).
Judul  pada  S  149/2022  berada  di  bawah tulisan chapter  6  Air  Navigation  Act, hal ini menandakan bahwa secara konstitusi S 149/2022 sebagai bagian dari Air Navigation  Act  of  Singapore .  UU  No.  1 Tahun  2009  tentang  Penerbangan  secara substansi  tidak  memuat  satu  kata  pun mengenai UAS sehingga secara konstitusi semua  peraturan  perundang-undangan tentang  UAS  tidak  mendapat  amanah secara  langsung  dari  UU  diatasnya, termasuk  Permenhub  No  37  Tahun  2020. Sehingga UU Penerbangan perlu
memasukkan  UAS  dalam  isi  pasal/bab tertentu.

## SIMPULAN
Pengaturan  UAS  perlu  ditambahkan pada  Undang-undang  No.  1  tahun  2019 yang  didasarkan  pada  beberapa  urgensi, yakni:
1. Memenuhi  3  landasan  pembentukan perundang-undangan berdasarkan UU No.  12  Tahun  2011  yaitu  landasan filosofis, untuk mempertahankan
tujuan  nasional  Indonesia  di  bidang penerbangan diperlukan pembaharuan isi pasal UU Penerbangan  dikarenakan  terdapat pembaharuan teknologi UAS. Landasan sosiologis berupa pemanfaatan UAS di berbagai bidang di  Indonesia  semakin  meningkat seiring  dengan  perkembangan  jenis teknologi  UAS,  diperlukan  aturan yang  memayungi  jenis drone darat, perairan, dasar laut dan di dasar tanah yang  tidak  hanya  terbang  di  udara.
Landasan  yuridis  yakni  potensi  jenis pelanggaran  hukum  baru  (seperti yang  terjadi  di  luar  negeri)  yang meningkat karena
Indonesia
merupakan  pasar  UAS  yang  besar dengan demand yang  meningkat  tiap tahun, sehingga meningkatkan terhadap pengoperasian UAS di masa yang akan datang. Pelanggaran pengoperasian  UAS  yang  tercacat menunjukkan peningkatan dan membahayakan  operasi  penerbangan pesawat komersial di bandara. Muatan  hukum  tentang  pengaturan UAS pada perubahan Undang- undang  No.  1  Tahun  2019  meliputi definisi  UAS  maupun  pengaturan UAS  pada  tingkat  peraturan  yang lebih khusus.
2. Permenhub No.37 Tahun 2020 memiliki  kelemahan  yakni  tidak mendapat  amanah  secara  langsung dari UU
Penerbangan yang berkekuatan  hukum  untuk  mengatur UAS, tidak mengatur secara langsung sanksi pidana dan denda, ketidakpastian  perubahan  peraturan teknis menjadikan hukum kurang siap dalam  menghadapi  kejahatan  jenis baru terkait UAS.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih kepada  semua  pihak  yang  membantu penyelesaian  penelitian  ini  yang  tidak dapat  disebut  satu  persatu.    Penulis berharap  penelitian  bermanfaat  bagi perkembangan  ilmu  hukum  di  kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardes, R. P. (2020). Potensi Permasalahan Hukum dari
Penggunaan  Pesawat  Tanpa  Awak
(Studi  Kasus  di  Indonesia) .  22–32. https://doi.org/10.30536/p.sinaskpa.i. 3
Atmasasmita,  R.  (2000). Perbandingan Hukum Pidana . Mandar Maju.
Chamayou,  G.  (2015). Drone  Theory . Penguin Books Limited.
Dita  Mayreista.  (2021).  Paradigma  Baru
Aparatur Sipil Negara Pasca Disahkannya Undang-Undang Aparatur  Sipil  Negara. JCH  (Jurnal Cendekia  Hukum) , 7 (September),  1– 13. https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.317
Gaol,  S.  L.  (2015).  Kajian  Hukum  Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  Pm  90  Tahun  2015  Tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara  Tanpa  Awak  Di  Ruang Wilayah Udara Yang Dilayani Indonesia. JURNAL ILMIAH HUKUM  DIRGANTARA , 6 (1),  81– 98. https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.115
Ilham,  K.,  &  Mukhaiyar,  R.  (2021).
Pergerakan  Autonomous  Pesawat
Tanpa  Awak  Berdasarkan  Tinggi
Terbang  Pesawat. Ranah  Research : Journal of Multidisciplinary
Research  and  Development , 3 (3),
43–57. https://doi.org/10.31933/RRJ.V3I3.3 91
Luthfiany Ustidivanissa, F., Njatrijani, R., &  Pramono,  A.  (n.d.). Tinjauan Yuridis Pengoperasian Pesawat Tanpa  Awak  Terhadap  Keselamatan Penerbangan  Di  Wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (Studi Pada Pt. Uavindo Nusantara,
Bandung) .  Diponegoro  Law  Journal.
Retrieved  May  12,  2022,  from https://ejournal3.undip.ac.id/index.ph p/dlr/article/view/17365/16620
Majid, A., Sumiharto, R., & Wibisono, S.
B.  (2015).  Identifikasi  Model  dari Pesawat  Udara  Tanpa  Awak  Sayap Tetap Jenis
Bixler. IJEIS
(Indonesian  Journal  of  Electronics and  Instrumentation  Systems) , 5 (1),
43–54.
https://doi.org/10.22146/IJEIS.7152
Muhaimin.  (2020).  Metode  Penelitian Hukum.  In Mataram:  Mataram University  Press (1st  ed.).  Mataram University Press.
Noor, F. (2020). Historiografi drone: Dari militer hingga sinema. ProTVF , 4 (2),
185–205.
https://doi.org/10.24198/PTVF.V4I2.
26722
Nugraha,  R.  A.,  Jeyakodi,  D.,  &  Mahem,
T.  (2016).  Urgency  for  Legal Framework  on  Drones:  Lessons  for Indonesia,  India,  and  Thailand.
Indonesia  Law  Review , 6 (2),  137. https://doi.org/10.15742/ILREV.V6 N2.229
Rohman, N., Simanjutak, M., & Erlita, D.
(2021).  Analisis  Tinjauan  Hukum Penggunaan  Unmanned  Underwater Vehicles  Di  Perairan  Indonesia.

## JURNAL
MANAJEMEN PENDIDIKAN  DAN  ILMU  SOSIAL , 2 (2),
979–988.
https://doi.org/10.38035/JMPIS.V2I2 .766
Saroinsong,  H.  S.,  Poekoel,  V.  C.,  & Manembu,  P.  D.  (2018).  Rancang Bangun  Wahana  Pesawat  Tanpa Awak (Fixed Wing) Berbasis
Ardupilot. Jurnal  Teknik  Elektro
Dan Komputer , 7 (1), 73–84. https://doi.org/10.35793/JTEK.7.1.2
018.19195
Scharf,  R.  L.  (2019).  Drone  Invasion:
Unmanned  Aerial  Vehicles  and  the Right  to  Privacy. Indiana  Law Journal , 94 (3).
Sianipar,  B.  H.  (2015). Sistem  Pesawat Udara Tanpa Awak (pp. 185–203).
Sitompul, R. M., & Maysarah, A. (2021). Ultimum  Remedium  Principles  in Criminal  Decisions  in  Creating Restorative  Justice. JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) , 7 (1), 32. https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.324
Syahlavida,  C.,  Ali,  Y.,  Saragih,  H.,  & Deksino,  G.  R.  (2020).  Manajemen
Produksi  Pesawat  Terbang  Tanpa Awak  (Unmanned  Aerial  Vehicles  / Uav) Dalam Mendukung Kemandirian  Industri  Pertahanan (Studi Kasus Pt . Uavindo Nusantara Dan Pt . Famindo Inovasi Teknologi) Production Management of Unmanned  Aerial  Vehicles  (. Jurnal
Manajemen  Pertahanan , 6 (2),  38–
60.
https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.ph p/MP/article/view/628
Utama, A. B., Syaiful, D., Universitas, A., Ri, P., Pusat, D., Penerbangan, T., &
Brin,  L. (2021). Sejarah Penggunaan Pesawat Terbang Tanpa Awak (Ptta) Dalam Perang Modern Dan Persiapan  Militer  Indonesia. Jurnal Pertahanan  &  Bela  Negara , 11 (3),
167–181.
https://doi.org/10.33172/JPBH.V11I 3.1190
Wahyuni  Laia,  S.,  &  Daliwu,  S.  (2022).
Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis,  Dan  Yuridis  Dalam Pembentukan  Undang-Undang  Yang Bersifat  Demokratis  Di  Indonesia. Jurnal  Education  And  Development ,
10 (1).
https://journal.ipts.ac.id/index.php/E D/article/view/3587
Wallace,  R.  J.,  &  Loffi,  J.  M.  (2017).
How  Law  Enforcement  Unmanned Aircraft  Systems  (UAS)  Could Improve Tactical Response to Active Shooter  Situations:  The  Case  of  the 2017 Las Vegas Shooting.
International  Journal  of  Aviation, Aeronautics, and Aerospace , 4 (4), 7. https://doi.org/https://doi.org/10.153
94/ijaaa.2017.1198