INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6306-6315 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Vonis Nihil Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Kiara Dhafa Nahdah Azalia 1 ✉ , Teuku Syahrul Ansari 2
Universitas Singaperbangsa, Karawang
Email: 2010631010098@student.unsika.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  yang  dilaksanakan  mempunyai  maksud  guna  mengetahui  Pengaturan  Vonis  Nihil  dalam Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia  dan  Penerapannya  dalam  Sistem  Peradilan  Indonesia. Penelitian  yang  dilaksanakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  mengenakan  pendekatan yuridis  normatif.  Sumber  bahan  hukum  penelitian  yang  dilaksanakan bersumber  atas  bahan  hukum primer  yang  merupakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana,  dengan  didukung  sumber  bahan  sekunder  yaitu  jurnal  hukum  dan  buku-buku  yang terdapat keterkaitan atas penelitian yang dilaksanakan. Penelitian yang dilaksanakan mempunyai hasil yakni  pengaturan  mengenai  vonis  nihi  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  67  KUHP  yang  memberi pernyataan bila seseorang dijatuhi pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati, disamping itu tidak  bisa  dijatuhkanpidana  lain  lagi  dengan  pengecualian  mencabut  hak-hak  tertentu,  serta pengumuman putusan hakim, selain itu terdapat pada Pasal 65  KUHP dalam hal perbarengan yang diancam mengenakan pidana pokok yang sejenis,kemudian penjatuhannya hanya satu pidana. Implikasi vonis  nihil  dilaksanakan  terhadap  pidana  kumulatif  mengenakan  waktu  tertentu  guna  melakukan pembatasan supaya seseorang tidak dipidana melebihi batas waktu pemidanaan atau pidana selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana yang tersebut pada Pasal 12 ayat (4) KUHP. Kata Kunci: Vonis Nihil, Penjatuhan Pidana, Putusan Hakim

## Abstract
The research carried out has the intention to determine the Regulation of Zero Sentences in Indonesian Laws and Regulations and Their Application in the Indonesian Justice System. The research carried out is normative legal research by wearing a normative juridical approach. The source of legal material for research carried out is sourced from primary legal material which is the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure, supported by secondary material sources, namely legal journals and books that are related to the research carried out. The research carried out has the result that the regulation of the verdict can be found in Article 67 of the Criminal Code which states that if a person is sentenced to  life  imprisonment  or  the  death  penalty,  besides  that  no  other  crime  can  be  imposed  with  the exception of revoking certain rights, as well as the announcement of the judge's decision, besides that it is contained in Article 65 of the Criminal Code in the case of concurrent threats to impose the same principal crime, Then the conviction was only one criminal. The implication of a null sentence is carried out on a cumulative crime, imposing a certain time to limit so that a person is not sentenced to exceed the time limit of punishment or the crime for a certain time must not exceed 20 years as stated in Article 12 paragraph (4) of the Criminal Code.
Keywords: Zero Verdict, Criminal Conviction, Judge's Verdict

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan Negara Indonesia merupakan negara Hukum (Rechstaat). Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut tradisi hukum civil law (Cruz, 2010). Indonesia menganut civil law berarti dapat diidentifikasi dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Hal ini mencakup  sumber-sumber  hukumnya  seperti  peraturan,  undang-undang,  dan  legislasi utama  yang  berlaku.  Selain  itu,  karakteristik  pemikiran  mereka  terkait  masalah  hukum, perbedaan dalam institusi hukum termasuk struktur yudisial, eksekutif, dan legislatif, serta ideologi hukum fundamental juga menjadi faktor penentu dalam klasifikasi ini.
Dalam  kehidupan  bernegara,  terdapat  beberapa  hal  yang  harus  ditanamkan  salah satunya adalah hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum hadir dan berdampingan dengan kehidupan Masyarakat di muka bumi ini. Masyarakat yang primitif dan modern, jelas mempunyai  hukum.  Dengan  demikian  eksistensi  hukum  bersifat  universal.  Hukum  tidak dapat  dipisahkan  dengan  masyarakat,  keduanya  beriringan  dan  mempunyai  hubungan timbal balik. Hal Ini mengartikan bahwasanya hukum merupakan milik seluruh warga negara Indonesia, dan tidak hanya bagi segelintir orang dan penguasa saja. Dengan hal ini lah, supremacy of  law harus  ditegakkan dengan adil  dan  jujur, bertanggung  jawab, terbuka, tanpa diskriminasi, dan tidak sewenang- wenang. Setiap warga negara wajib “menjunjung
hukum” pada kenyataannya warga negara sengaja/lalai tidak melakukan kewajiban hingga merugikan  masyarakat  yang  lain,  dikatakan  bahwasannya  warga  negara  tersebut “melanggar  hukum”  dikarenakan  kewajiban  tersebut  sudah  ditetapkan  yang  didasarkan pada hukum (Manan,2005).
Pidana adalah cabang  ilmu hukum yang mempelajari perilaku  dan/atau  perbuatan kejahatan seseorang ataupun subjekhukum yang mana subjek hukum itu melanggar aturan hukum yang melingkupi hukum pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang  dapat  diminta  pertanggungjawaban  terhadap  suatu  perbuatan  yang  sudah dilaksanakan pelaku, yang mana perbuatan itu melawan ataupun melanggar hukum dengan ketentuan undang-undang beserta peraturan yang lain. Hingga terhadap perbuatan yang sudah  dilaksanakan  bisa  dilakukan  pengancaman  dengan  tindak  pidana  dengan  wujud denda  maupun  kurungan  hingga  akan  membuat  efek  jera  terhadap  pelaku,  baik  yang melaksanakan individu ataupun orang lain yang melihatnya.
Hukum pidana pengaturannya terdapat pada Pasal 10 KUHP yang terbagi atas pidana pokok mencakup pidana penjara, pidana denda, pidana mati serta pidana kurungan. Lain dari  pada  itu  pidana  tambahan  di  antaranya  mencakup  merampas  barang  tertentu, mencabut  beberapa  hak  tertentu  juga  pengumuman  keputusan  hakim.  Dalam  sistem hukum  pidana  Indonesia,  hakim  bisa  memberi  penjatuhan  vonis  hukuman  nihil  pada terdakwa. Vonis nihil mempunyai arti tidak adanya hukuman penjara. Terdakwa yang pada perkara  sebelumnya  dijatuhi  hukuman  mati  atau  penjara  seumur  hidup  dapat  diberikan vonis nihil. Dasar hukum hakim dalam memberikan vonis nihil diatur dalam pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam  praktiknya,  penerapan  vonis  nihil  masih  dijadikan  permasalahan  atas penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa bila hakim memutuskan terdakwa bersalah, kemudian Terdakwa akan dijatuhi pidna. Dalam hal ini hakim dalam mengambil keputusan dianggap terbelenggu dengan konsep keadilan procedural dan bukan keadilan substantif yang menjunjung rasa keadilan sosial. Selain itu Penerapan vonis nihil juga menjadi problematika, karena vonis nihil tidak termasuk dalam kategori hukuman (pidana) yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP tersebut. Serta, vonis nihil masih sering dipertanyakan bagi masyarakat, mengapa hakim tidak menambah hukuman bagi pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana.
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  maka  penulis  melakukan  penulisan  artikel  ilmiah dengan judul Penerapan Vonis Nihil Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Dengan
fokus pada rumusan permasalahan : Bagaimana Pengaturan Vonis Nihil dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Indonesia?
Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan adalah perihal dengan  implementasi vonis nihil  dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia  serta Penerapannya dalam Sistem Peradilan Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan atas penelitian yang dilaksanakan yakni yuridis normatif.  Pendekatan  yuridis  berarti  pendekatan  yang  berpedoman  atas  peraturan perundang-undangan  beserta  hukum.  Selanjutnya,  pendekatan  normatif  berarti pendekatan  yang  dilaksanakan  atas  studi  kasus  mengenakan  kata  lain  penyebutannya penelitian hukum kepustakaan. Sumber bahan hukum penelitian yang dilaksnakan adalah sumber bahan primer yang mempunyai sumber atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  beserta  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  mengenakan dukungan sumber bahan sekunder yaitu jurnal beserta buku-buku hukum yang mempunyai keterkaitan atas kajian tersebut. Teknik mengumpulkan data yang dikenakan yakni teknik studi  kepustakaan,  berarti  teknik  mengumpulkan  data  mengenakan  studi  pustaka  atas bahan-bahan hukum, baik bahan hukum sekunder beserta bahan hukum primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Vonis nihil berarti menjatuhkan keputusan hukum oleh hakim tidak dengan terdapat pidana terhadap terdakwa. Hal tersebut mempunyai kandungan arti bahwasannya terdakwa terbukti bersalah atas melaksanakan suatu tindak kejahatan, namun tidak dibalas pidana, baik  kurungan  ataupun  denda.  Secara  eksplisit  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai definisi atau arti dari vonis nihil. Vonis nihil berarti istilah yang sering digunakan oleh akademisi maupun praktisi hukum atas sistem peradilan pidana, dimana seseorang yang  melaksanakan  tindak  pidana  tidak  bisa  memberikan  hukuman  tambahan  bila Terdakwa sudah divonis pidana seumur hidup ataupun hukuman mati (Ramadhani, 2022).
Adanya pemberian vonis nihil seringkali ditemukan apabila pengadilan menyatakan tidak terdapat cukup bukti maupun alasan yang memadai untuk menerangkan seseorang bersalah. Keputusan ini mencerminkan prinsip bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Secara esensial, vonis nihil merupakan pembebasan hukum di mana pihak yang dituduh tidak dikenai hukuman atau sanksi apa pun.
Secara  implisit,  vonis  nihil  dapat  dilihat  dalam  Pasal  67  KUHP  yang  menyebutkan bahwa apabila seseorang dihukum mati atau penjara seumur hidup, tidak boleh dikenai hukuman  tambahan  lagi  selain  pencabutan  hak-hak  tertentu,  serta  putusan  hakim. Selanjutnya dalam Pasal 65 KUHP menyebutkan bahwa apabila terdapat beberapa tindakan yang  dianggap  sebagai  kejahatan  yang  berdiri  sendiri  serta  diancam  dengan  hukuman pokok serupa, maka hanya satu pidana saja yang diberlakukan.
Pada  prakteknya  menjatuhkan  vonis  nihil  atas  suatu  tindakan  pidana  diakibatkan terdapatnya  perbuatan  pidana  yang  digolongkan  atas  concursus  ataupun  perbarengan tindak  pidana,  pengulangan  atas  perbarengan  tindak  pidana  sebelum  terdapat  putusan pidana ataupun perbuatan berlanjut. Jamin Ginting memaparkan bahwasannya penjelasan perbarengan  concursus  ataupun  perbarengan  tidak  pidana  sebagaimana  akibat menjatuhkan vonis nihil, yaitu sebagaimana di bawah (Lumintang, 2011):
a) Gabungan  ataupun  perbarengan  tindak  pidana  yang  penyebutannya samenloop dibagi atas 2 yakni:
1) Concursus  realis  :  berarti  perbarengan  yang  mana  seseorang  melaksanakan bermacam  tindak  pidana,  hingga  tiap  tidak  pidana  yang  dilaksanakan  diyakini sebagai tindakan yang dapat berdiri sendiri. Concorsus realis dibagi atas 2 yakni:
• Concursus realis homogenus, yang mana atas satu perbuatan, satu jenis saja hukuman  mengenakan  ancaman  terberat,  misalnya  kasus  satu  orang  yang melaksanakan tindak pidana yang sama dengan berulang.
• Concursus  realis  heterogenus,  pengambilan  hukuman  yang  paling  berat dilakukan  penambahan  sepertiganya,  contoh  permasalahannya  seorang melaksanakan  pembunuhan,  selanjutnya  melaksanakan  penipuan  dimana perbuatan  tindak  pidana  tersebut  mempunyai  korelasi  hingga  perbuatan pidana  itu  bisa  dilakukan  akumulasi  terhadap  batas  pidana  penjara  terberat yang  ditambahkan  sepertiga,  tetapi  tidak  melebihi  batas  yang  KUHP  atur.
Aturan  dasar  mengenai concursus  realis  terdapat  pada  Pasal  65  beserta  66 KUHP.
2) Concursus idealis : berarti perbarengan yang mana satu perbuatan tindak pidana yang melakukan pelanggaran beberapa ketentuan hingga akan dicari hukuman terberat. Concursus idealis tersebut dibagi atas 2 yaitu:
• Concursus Idealis homogenus, dimana terdapat satu  perbuatan mempunyai satu ketentuan atau lebih  pidana kemudian hanya satu jenis ketentuan  saja yang diberikan.
• Concursus idealis heterogenus, atas  bermacam ketentuan pidana, dilakukan
pengambilan  ketentuan  pidana  yang  paling  berat.  Aturan  dasar  mengenai concursus idealis terdapat pada Pasal 63 KUHP.
b) Pengulangan atas pembarengan penyebutannya perbuatan pidana yang terlupakan atau  telah  lalu.  Bila  seorang  terdakwa  melaksanakan  bermacam  kejahatan  dimana terdapat kejahatan yang belum sempat diputuskan. Aturan dasar terdapat pada Pasal 71 KUHP.
c) Perbuatan  berlanjut,  berarti  beberapa  perbuatan  yang  memiliki  keterkaitan  hingga dianggap  guna  perbuatan  yang  berlanjut.  Perbuatan  berlanjut  dilaksanakan mengenakan rentang waktu yang sebentar antar tindak pidana satu terhadap yang lain. Aturan dasar mengenai perbuatan berlanjut yakni Pasal 64 KUHP. Implikasi vonis nihil dilaksanakan ataspidana kumulatif mengenakan waktu tertentu
Implikasi vonis nihil dilaksanakan atas pidana kumulatif mengenakan waktu tertentu guna melakukan pembatasan agar seseorang tidak dijatuhi hukuman melebihi batas waktu tertentu. Sebagaimana kutipan yang terdapat didalam situs Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan  Barat  mengenakan  judul “ Kumulasi  dalam  Pemidanaan ” dipaparkan bahwasannya pada KUHP Pasal 12 Ayat 4 “ Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun ” (Rizki, 2022).
Pidana  waktu  tertentu  yang  dimaksudkan  pada  ayat  tersebut  bila  jika  mengacu terhadap  ayat  (1)  di  pasal  yang  sama,  mengacu  terhadap  jenis  pidana  pokok  berwujud pidana  penjara,  yang  mana  pidana  penjara  atas  waktu  tertentu  itu  sendiri  mempunyai rentang  waktu  diantara  setinggi-tingginya  15  (lima  belas)  tahun  dengan  berturut  turut beserta  serendah-rendahnya  1  (satu)  hari.  Ketetapan  tersebut  memberi  batasan kemungkinan orang yang melaksanakan bermacam tindak pidana yang setelahnya diadili baik atas waktu bersamaan ataupun diadili dengan tersendiri mengenakan jumlah melebihi 20 tahun penjara.
Jadi vonis nihil dapat diberikan terhadap terdakwa yang telah melakukan beberapa tindak pidana tidak dipidana dengan pidana yang melebihi jangka waktu pemidanaan, baik yang  diadili  secara  bersama-sama  maupun  sendiri-sendiri.  Penjatuhan  vonis  nihil dilaksanakan dengan meninjau kembali jenis-jenis hukumannya. Jenis hukumannya adalah 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Jika terdakwa pernah dijatuhi hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  hukuman  mati  pada  kasus  sebelumnya,  ia  dapat dijatuhi vonis nihil. Hal ini mengacu pada Asas Legalitas dan Peraturan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman yang lebih berat daripada hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
Selain itu, apabila suatu terdakwa diadili atas atas suatu tindak pidana, namun selama jalannya  persidangan,  bukti  yang  disajikan  oleh  jaksa  tidak  memiliki  kekuatan  yang memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Setelah pemeriksaan bukti yang teliti, hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat alasan atau fakta yang sah untuk menyatakan terdakwa bersalah. Dalam situasi semacam ini, hakim dapat memberikan vonis nihil karena kurangnya bukti yang meyakinkan. Walaupun demikian, penting untuk diingat bahwa setiap kasus  hukum  memiliki  keunikan  dan  kompleksitasnya  sendiri,  dan  vonis  nihil  umumnya hanya  diberikan  apabila  tidak  ada  dasar  yang  memadai  untuk  menyatakan  seseorang bersalah.
Meskipun  vonis  nihil  atau  pembebasan  dari  hukuman  jarang  terjadi  dalam  sistem peradilan, terdapat beberapa contoh situasi di mana vonis nihil mungkin diterapkan. Salah satu contoh penjatuhan vonis nihil yaitu terdapat pada perkara pidana Benny Tjokrosaputro, yang  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Korupsi. Namun  Benny  Tjokrosaputro  yang  diberikan  vonis  nihil  menimbulkan  perdebatan  dan kontroversi, sehingga Jaksa Penuntut Umum langsung menyatakan upaya hukum banding.
Beberapa  aspek  yang  perlu  dicermati  dalam  konteks  penerapan  vonis  nihil  di Indonesia meliputi:
a) Proses Pengadilan
Biasanya vonis nihil dapat diwujudkan apabila telah melewati proses persidangan yang mengaitkan pada pemeriksaan fakta penyajian bukti, dan argumen dari penuntut umum serta kuasa hukum terdakwa.
b) Asas Praduga Tak Bersalah
Indonesia  menerapkan  prinsip  asas  praduga  tak  bersalah  yang  menyiratkan bahwa segala individu dianggap tidak bersalah hingga terbukti secara sah bersalah sampai terdapat bukti yang meyakinkan melalui proses pengadilan. Dengan adanya asas ini, vonis nihil pelaksanaannya merupakan realisasi langsung dari asas praduga tak  bersalah,  di  mana  terdakwa  dibebaskan  apabila  tidak  terdapat  bukti  yang meyakinkan sebagai pembuktian akan kesalahannya.
c) Penerapan Hukum Acara Pidana
Dalam hal ini penerapan vonis nihil pada kasus-kasus tertentu akan dipandu oleh pelaksanaan  hukum  acara  pidana,  yang  melingkupi  prosedur  pengadilan,  proses pembuktian, dan hak-hak terdakwa.
d) Rehabilitasi dan Kompensasi
Apabila setelah memperoleh vonis nihil dan terdakwa dibebaskan, maka system peradilan  pidana  Indonesia  mungkin  akan  memperhatikan  upaya  rehabilitasi  dan
memberikan kompensasi kepada terdakwa yang apabila kemungkinan merasa tidak nyaman atau memperoleh kerugian selama proses hukum.
e) Revisi Kasus
Terdakwa yang dinyatakan bersalah sebelumnya dapat mengajukan revisi kasus guna  memperoleh  vonis  nihil  setelah  fakta-fakta  baru  ditemukan,  apabila  terdapat bukti baru atau adanya kesalahan dalam proses pengadilan.
Sedikit masyarakat Indonesia mengetahui persoalan vonis nihil. Timbulnya pertanyaan yang hadir di kalangan masyarakat mengenai alasan mengapa hakim tidak memberikan hukuman  tambahan  terhadap  pelaku  pidana  yang  sudah  terbukti  bersalah  secara  sah menurut  hukum.  Terkait  permasalahan  tersebut,  majelis  hakim  mempunyai  berbagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, baik yuridis maupun non yuridis. Selain itu, majelis hakim harus  bertumpu  dengan pencapaian tujuan  hukum, termasuk  pencapaian akan kepastian, ketidakberpihakan, serta kemanfaatan. Hingga saat ini Penerapan vonis nihil masih menjadi permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebakan oleh fakta bahwa vonis nihil merupakan vonis yang tidak termasuk dalam jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Akibatnya, ada kalanya penuntut umum tidak mengakui vonis nihil yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Aturan dasar mengenai vonis nihil oleh majelis hakim terdapat pada Pasal 12 ayat 4 KUHP dan Pasal 67 KUHP. Pada dasarnya, vonis nihil diberlakukan  ketika  batas  maksimum  dari  pidana  pokok  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam Pasal 10 KUHP telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
Ketidaksesuaian  antara  KUHPidana  dan  KUHAP  terkait  pengaturan  vonis  nihil menciptakan  ketidakpastian  hukum  dalam  jalannya  proses  peradilan.  Keadaan  ini  tidak selaras  dengan  teori  kepastian  hukum  yang  dinyatakan  oleh  Gustav  Radbruch,  yang menekankan  bahwa  kepastian  hukum  secara  normatif  diperoleh  ketika  suatu  peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara jelas serta logis. Dengan demikian, peraturan  tersebut  tidak  akan  menimbulkan  keraguan  karena  multitafsir,  sehingga  tidak memunculkan  konflik  norma.  Konflik  norma  yang  muncul  dari  ketidakpastian  peraturan perundang-undangan  dapat  berwujud  sebagai  kontestasi  norma,  reduksi  norma,  atau distorsi norma. Undang-Undang yang memuat aturan-aturan tersebut menjadi panduan bagi individu dalam berinteraksi dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu  maupun  dengan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Aturan-aturan  tersebut membentuk  batasan  bagi  tindakan  masyarakat  terhadap  individu  atau  sebaliknya. Kehadiran aturan ini, beserta pelaksanaannya, memberikan kepastian hukum (Kejari, 2021).
Fungsi  hukum  adalah  memberikan  perlindungan  guna  mencapai  kepentingan manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan
bermasyarakat yang tenteram dan sejahtera. Keberadaan putusan hakim sangat penting guna menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan mengeluarkan putusan pidana, hakim berharap para pihak atau terdakwa dalam perkara pidana memperoleh kepastian hukum mengenai  identitasnya  dan  mempersiapkan  diri  untuk  mengambil  langkah  hukum  dan upaya hukum. Tujuan pemidanaan adalah untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan aturan bahwa setiap kejahatan mempunyai konsekuensi. Selain itu, akan tetap terjaganya suasana kehidupan yang membuktikan terjaminnya keadilan dan wibawa hukum, dan tentunya ada manfaat dari pemidanaan, baik hukuman mati maupun zero punishment (vonis nihil). Manfaatnya tidak lain adalah membuat penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik dan progresif.
Dengan demikian, adanya pemberian vonis nihil merujuk pada asas “ nulla poena sine lege ” tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang (Lukman Hakim, 2019). Keputusan hakim merupakan hasil penegakan hukum melalui peradilan. Yang disebut peradilan adalah proses  dimana  hakim  memulai  dari  memeriksa  kebenaran  dan  menjatuhkan  hukuman sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  yang dengan  jelas  menyatakan  bahwa “ Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan hukum ” . Masyarakat adalah masyarakat hukum, sebagai negara hukum maka segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan temuan-temuan yang disampaikan dalam pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim tidak memberikan hukuman apapun kepada terdakwa tanpa memberikan  hukuman  pidana  apapun  kepada  terdakwa.  Meskipun  KUHP  dan  KUHAP tidak  secara jelas mengatur  apa yang  dimaksud dengan vonis nihil, namun  vonis nihil tetap ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun hal tersebut tersirat dalam banyak pasal dalam KUHP maupun KUHAP, dimana Pasal 67 mengatur bahwa apabila seseorang  dihukum  mati  atau  penjara  seumur  hidup,  tidak  boleh  dikenai  hukuman tambahan  lagi  selain  pencabutan  hak-hak  tertentu,  serta  putusan  hakim,  tidak  ada hukuman tambahan yang akan diberlakukan, dan pengumuman keputusan hakim, ketika tindak pidana dikenakan  satu  pidana  seiringan  sesuai dengan.  alam hal tindak pidana secara simultan hanya dikenakan satu pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP.
Pada prakteknya menjatuhkan vonis nihil atas suatu tindakan pidana  diakibatkan terdapatnya perbuatan pidana yang digolongkan atas concursus ataupun perbarengan tindak pidana, pengulangan atas perbarengan tindak pidana sebelum terdapat putusan pidana ataupun perbuatan berlanjut. Pelaksanaan vonis nihil terjadi pada pidana kumulatif
dengan  batasan  waktu  tertentu,  dimaksudkan  untuk  mencegah  agar  seseorang  tidak dihukum melebihi durasi maksimum pemidanaan atau pidana selama periode tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP yang menetapkan bahwa pidana penjara untuk jangka waktu tertentu tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
A, Manan. 2005. Aspek Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana.
Bone-Kejari. Analisa  Konsep  Aturan  Keadilan,  Kepastian,  Dan  Kemanfaatan  Dalam Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pertambangan  Di  Indonesia.  Pada  website https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-perkara-pidana- lt61e9f1de06f60/ , diakses pada 25 Juni 2023.
Cruz, Peter De. 2010. Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Socialist Law, Narulita Yusron (penerjemah). Bandung: Nusa Media.
Hakim, Lukman. 2019. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Deepublish.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lumintang, PAF. 2011. Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rizki,  Mochamad  Januar. Memahami  Istilah  Vonis  Nihil  Dalam  Perkara  Pidana,  Pada website https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-perkara-pidana- lt61e9f1de06f60/ , diakses pada 25 Juni 2023.
Siregar,  Fitria  Ramadhan  dan  Nanang  Tomi  Sitorus. Analisis  Hukum  Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 9 (2) . 2022.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.