Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1227-1236
Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah (Ditinjau dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)
Yoyok Suyoto Arief 1) , Mohamad Andi Syamsul Maula 2*)
1,2 Program Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor *Email korespondensi: mohamadmaula42018@mhs.unida.gontor.ac.id

## Abstract
The development of Islamic banks in Indonesia is quite significant, this is indicated by the increasing number of Islamic banking institutions that have been established. From a number of sharia bank products, the most widely used product is murabaha financing. The purpose of this study was to find out the mechanism for applying fines for  late  installment  payments  in  Islamic  banks  by  referring  to  fatwa  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  Concerning Sanctions  for  able  customers  who  delay  financing  are  considered  appropriate.  This  paper  uses  a  descriptive analytical method with secondary data sources in the form of books, articles and documents from the internet, either from  the  OJK  website  or  other  valid  sources. The  results  of this  study  state  that this  has  an impact  on Islamic  banks,  namely  on  increasing  vigilance  in  managing  murabahah  financing,  and  for  customers  the application of fines for murabahah financing has an educative and preventive function.
Keywords: Fatwa, Murabaha Contract, Islamic Banking.
Saran sitasi : Arief, Y. S., & Maula, M. A. (2023). Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah (Ditinjau dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 1227-1236. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7846
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7846

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bisa dikatakan cukup berkembang. Salah satu indikatornya dapat  dilihat  dari  semakin  banyaknya  lembaga keuangan  baik  bank  maupun  non-bank  yang menerapkan  prinsip syariah.  Berkembangnya jumlah lembaga  keuangan  syariah  tersebut  bukan  semata- mata trend bisnis yang bersifat temporal. Akan tetapi eksistensi  lembaga  keuangan  syariah  dipandang sebagai  kebutuhan  bagi  masyarakat,  terlebih  bagi mereka yang beragama Islam.(Furkony, 2020)
Profesionalisme  dalam  pengelolaan  lembaga keuangan  syariah  dipandang  sangat  penting.  Hal  ini dikarenakan  lembaga  keuangan  syariah  dipercaya oleh  masyarakat  luas  (muslim  dan  non-muslim) sebagai mitra dalam urusan bisnis dan jasa keuangan. Maka  dari  itu,  lembaga  keuangan  syariah  harus mampu  mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat tersebut  dalam  produk  atau  jasa  layanan  keuangan yang unggul.(Budiono, 2017, p. 43)
Diantara  sekian  banyak  lembaga  keuangan syariah,  berbicara  mengenai  bank  syariah  cukup menarik. Hal ini karena bank syariah dianggap sebagai representasi perkembangan ekonomi syariah. Masyarakat  pengguna  jasa  layanan  bank  syariah cukup  banyak  dan  luas  dibanding  dengan  jumlah pengguna  produk  keuangan  syariah  lain  seperti asuransi syariah, rekasadana syariah, atau pasar modal syariah,  pun  kegiatan  tersebut  juga  melibatkan  jasa layanan  keuangan  bank  syariah.  Maka  dari  itu, mengukur  perkembangan  ekonomi  syariah  dapat dilakukan  dengan  melihat  perkembangan  bank syariah,  baik  dari  segi  jumlah  asset  ataupun  market share nya.(Furkony, 2020, pp. 255–272)
Sementara  itu,  bahasan  yang  cukup  mendapat perhatian adalah perihal produk bank syariah. Baik itu produk penghimpunandana ataupun produk penyaluran  dana.  Sebagaimana  diketahui,  produk bank  syariah  cukup  variatif,  berbeda  dengan  produk perbankan konvensional yang hanya berbasis interest.
Mengkaji  produk  bank  syariah  bukan  berarti berbicara bahwa produk tersebut unggul semata tanpa kekurangan  sama  sekali,  tentu  hal  ini  absurd.  Akan tetapi  kajian  akan  produk  dan  jasa  bank  syariah dilakukan  justru  sebagai  upaya  penyempurnaan, sehingga bank syariah benar-benar mampu menunjukkan kelebihan prinsip serta manfaat produk tersebut  dibanding  sekedar  berbicara  hanya  pada tataran normatif.(Nurhadi, 2018)
Dalam tulisan ini, akan mengkaji perihal produk pembiayaan  perbankan  syariah  yaitu  murabahah. Produk  ini  sudah  tidak  asing  lagi  bagi  masyarakat luas,  mengingat  sebagian  besar  produk  pembiayaan perbankan  syariah  adalah  berbasis  pada  akad murabahah.  Adapun  yang  membedakan  tulisan  ini dengan  yang  lain  adalah  dalam  tulisan  ini  akan mengkaji secara mendalam perihal denda keterlambatan  dalam  pembayaran  angsuran  akad murabahah.  Apakah  denda  diterapkan  serta  merta pada  nasabah  yang  memiliki  tunggakan  angsuran, ataukah  ada  klausul  lain  dalam  penerapannya.  Dan tentunya dalam pandangan Hukum Islam dibenarkan atau tidak.
Masalah  yang  akan  dikaji  dalam  tulisan  ini adalah  apakah  penerapan  denda  keterlambatan pembayaran  angsuran  berdasar  fatwa  No.  17/DSN- MUI/IX/2000  Tentang  Sanksi  atas  Nasabah  mampu yang  menunda-nunda  pembiayaan  sudah  tepat ataukah justru tidak perlu diterapkannya denda dalam hal tersebut.
Dalam  pandangan  penulis,  masih  sedikit  karya tulis  yang  mengkaji  denda  pembiayaan  di  bank syariah, baik dari sudut pandang hukum Islam ataupun sisi  manajemen  bisnis.  Sehingga  diharapkan  dari tulisan ini nantinya dapat berkontribusi pada khazanah pengetahuan  khususnya  di  bidang  hukum  ekonomi syariah.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  analisis  dalam  tulisan  ini  menerapkan metode  deskriptif,  yaitu  menjelaskan  secara  rinci mengenai  penerapan  denda  pada  akad  pembiayaan murabahah  secara  umum.(Sugiyono,  2014,  p.  25) Sumber  data  diambil  dari  referensi  utama  berupa buku,  artikel  ataupun  jurnal  ilmiah  terkait  dengan perbankan  syariah.  Data  pendukung  lainnya  diambil dari  internet  seperti  website  Bank  Indonesia,  OJK serta sumber berita online yang kredibel.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Secara  umum,  denda  adalah  bentuk  hukuman yang  melibatkan  uang  yang  harus  dibayarkan  dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda  yang  jumlahnya  tetap,  dan  denda  harian  yang dibayarkan  menurut  penghasilan  seseorang.  Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta’zir. Ta’zir menurut  bahasa  adalah  ta’dib,  artinya  memberi pelajaran. Ta’zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man’u, yang artinya menolak dan mencegah. At-ta’zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela  dan  memukul.  Hukuman  yang  tidak ditentukan  (bentuk  dan  jumlahnya),  yang  wajib dilaksanakan  terhadap  segala  bentuk  maksiat  yang tidak  termasuk  hudud  dan  kafarat,  baik  pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.
Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami  wa  Adillatuh,  sanksi-sanksi  ta’zir  adalah hukum-hukuman yang secara syara’ tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada  penguasa  negara  untuk  menentukan  sanksi terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  sesuai  dengan kejahatannya. Sanksi-sanksi ta’zir ini sangat beragam sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  masyarakat,  taraf pendidikan  masyarakat,  dan  berbagai  keadaan  lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.(Masyofah, 2013,  p.  139)  Di  karenakan  ta’zir  tidak  ditentukan secara  langsung  dalam  Al-Quran  dan  hadis  (terlebih dalam  konteks  pembiayaan  murabahah),  maka  ini menjadi kompetensi penguasa setempat (bisa lembaga pemerintah  melalui  fatwa  DSN-MUI).  Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta’zir, harus tetap memberikan  petunjuk  nash  secara  teliti  karena menyangkut  kemaslahatan  umum.(Masyofah,  2013, p. 140)
Ta’zir memiliki syarat dan tujuan tertentu, antara lain yaitu sebagai berikut:(Masyofah, 2013, p. 142)
a. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
b. Represif  (membuat  pelaku  jera).  Dimaksudkan agar  pelaku  tidak  mengulangi  perbuatan  jarimah (perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  oleh  syara’) di kemudian hari.
c. Kuratif  (perbaikan).  Ta’zir  harus  mampu membawa  perbaikan  perilaku  terpidana  di kemudian hari.
d. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat
mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.
Hukum syara’ tidak menentukan macam-macam hukuman  untuk  setiap  jarimah  ta’zir,  tetapi menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan  sampai  yang  paling  berat.  Hakim  diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan  demikian,  sanksi  ta‟zir  tidak  mempunyai batas tertentu.
Ta’zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu  pihak  lain  dengan  alasan  yang  tidak dibenarkan,  baik  dengan  perbuatan,  ucapan,  atau isyarat,  perlu  diberi  sanksi  ta’zir  agar  tidak mengulangi  perbuatannya.(Masyofah,  2013,  p.  143) Untuk mempersempit batasan mengenai kajian denda dalam pembiayaan, maka rujukan yang dipakai adalah fatwa  DSN-MUI,  yaitu:  Fatwa  No.  17/DSN- MUI/IX/2000.
Untuk  menghindari  hal-hal  tidak  diinginkan dalam  pembayaran  denda  maka  Dewan  Syariah Nasional  mengeluarkan  fatwa  No  17  tahun  2000 tentang  sanksi  atas  nasabah  mampu  yang  menunda- nunda  pembayaran.  Fatwanya  sebagai  berikut ini:( Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 , n.d.)
a. Pertama: Ketentuan Umum
1) Sanksi  yang  disebut  dalam  fatwa  ini  adalah sanksi  yang  dikenakan  LKS  kepada  nasabah yang  mampu  membayar,  tetapi  menunda- nunda pembayaran dengan disengaja.
2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
3) Nasabah  mampu  yang  menunda-nunda pembayaran  dan/atau  tidak  mempunyai kemauan  dan  itikad  baik  untuk  membayar boleh dikenakan sanksi.
4) Sanksi  didasarkan  pada  prinsip  ta’zir,  yaitu bertujuan  agar  nasabah  lebih  disiplin  dalam melaksanakan kewajibannya.
5) Sanksi  dapat  berupa  denda  sejumlah  uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
b. Kedua:  Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan diantara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah  setelah  tidak  tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
c. Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  ketentuan  jika  di  kemudian  hari  ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan  sebagaimana  mestinya.( Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 , n.d.)
Hal  mendasar  yang  menjadi  alasan  nasabah dikenai  denda  adalah  karena  nasabah  dianggap melakukan cidera janji atau wanprestasi. Cidera janji yang  dimaksud  adalah  bahwa  nasabah  tidak  mampu melakukan  pelunasan  atau  pembayaran  angsuran sesuai dengan jatuh temponya. Hal ini dikategorikan menjadi dua factor:
a. Nasabah  secara  sengaja  tidak  melakukan pembayaran  angsuran  karena  tidak  memiliki itikad baik(Cahyo, 2021)
Nasabah  kategori  ini  secara  financial dipandang  mampu,  artinya  kondisi  keuangan nasabah  tersebut  dalam  keadaan  lapang  atau cukup.  Jika  dilihat  dari  kondisi  usaha,  nasabah kategori tersebut tidak mengalami kendala dalam usaha  nya.  Secara  umum  usaha  tetap  berjalan normal,  bahkan  mengalami  perkembangan. Begitu juga dengan omset usaha serta keuntungan yang  diperoleh.  Yang  menarik  untuk  dipahami adalah  mengapa  nasabah  yang  secara  ekonomi atau  finansial  mampu,  tiba-tiba  melakukan tindakan wanprestasi.
Dalam pandangan penulis, tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah kategori ini pada awalnya adalah karena kesalahan dalam mindset  atau  cara  pandang  nasabah  itu  sendiri mengenai hubungan kerja antara nasabah dengan bank.  Nasabah  bertindak  sembrono  atau  bisa dikatakan  sedikit  menganggap  remeh  perihal kewajiban  nya  yaitu  melakukan  pembayaran angsuran.
Hasil usaha yang dijalankan tidak dicadangkan untuk persiapan pembayaran angsurannya,  akan  tetapi  lebih  digunakan  untuk kepentingan  lain  yang  sebetulnya  tidak  perlu. Misalnya, nasabah tertarik dengan bisnis lain. Di era  informasi  yang  serba  mudah  ini,  karena adanya fasilitas internet, seseorang dapat dengan mudahnya mengetahui aneka informasi dibelahan wilayah  maupun  Negara  lain.  Orang  awam cenderung  ingin  mengetahui  dan  penasaran
dengan hal-hal tersebut, pun juga dalam hal bisnis atau usaha.
Contoh riil dalam hal ini adalah, hasil usaha utama  (yang  mendapatkan  fasilitas  pembiayaan dari bank syariah) digunakan untuk mengembangkan  bisnis  baru  yang  tidak  ada kaitannya  dengan  bisnis  utama.  Motif  nasabah melakukan  demikian  karena  nasabah  tertarik setelah mendapat informasi bahwa ada orang yang menjalani  bisnis  X  (misalnya)  telah  sukses  dan kaya.  Kemudian  nasabah  tersebut  berniat  untuk melakukan  bisnis  X  tersebut,  dan  modal  yang dgunakan adalah sumber dana dari usaha utama.
Tindakan  yang  lebih  rawan  lagi,  nasabah enggan melakukan pembayaran (sengaja menunda) karena uang dari usaha utama tersebut digunakan  untuk  kepentingan  lain  diluar  usaha, bahkan  tidak  ada  kaitannya  dengan  usaha  atau bidang  produktif,  misalnya  rekreasi,  membeli barang mewah, dan lain sebagainya.
Dalam  konteks  pembiayaan  murabahah, yang  notabene  pengembaliannya  dilakukan dengan  cara  pembayaran  sistem  angsuran  atau dicicil  setiap  bulannya,  bagi  sebagian  nasabah seperti  kategori  diatas  dianggap  ringan,  terlebih jika  omset  usahanya  terus  naik.  Kelonggaran finansial  yang  dimiliki  nasabah  menjadikan nasabah  sedikit  abai  pada  tanggung  jawabnya, yang  pada  akhirnya  nasabah  memilih  untuk membelanjakan  uangnya  di  hal  lain  yang  tidak berhubungan dengan usaha utama atau kewajiban angsurannya.
Hal ini bersifat kasuistik, atau tidak berlaku secara  general,  bahwa  nasabah  dengan  tingkat likuiditas tinggi cenderung abai akan kewajibannya.  Maka  dari  itu,  sesuai  dengan pendapat diatas, bahwa kondisi seperti ini adalah perihal  mindset  atau  pola  pikir  nasabah,  dan menjadi  tanggung  jawab  pihak  bank  untuk melakukan kontrol.
Bagi  sebagian  nasabah  yang  lain,  sistem angsuran  tetap  atau  flat,  dianggap  cukup  berat, terutama bagi nasabah yang mengalami penurunan  omset  bisnis.  Dalam  keadaan  seperti ini, lazim terjadi keterlambatan atau mundur jatuh tempo  pembayaran  angsuran,  sehingga  pihak bank harus betul-betul jeli dalam penerapan denda pada nasabah.
b. Nasabah  secara  sengaja  tidak  melakukan pembayaran angsuran karena tidak mampu secara financial atau ekonomi(Cahyo, 2021)
Berbeda  dengan  nasabah  pada  kategori pertama. Nasabah kategori ini benar-benar secara sengaja  melakukan  cidera  janji  atau  wanprestasi berupa  tidak  melakukan  pembayaran  angsuran pembiayaan  atau  melakukan  pelunasan  karena desakan  atau  faktor  ekonomi.  Hal  ini  dapat diketahui dari kegiatan usaha nasabah yang telah mengalami  penurunan  baik  dari  segi  omset ataupun keuntungan, bahkan mengalami kerugian. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan  terjadinya  menurunnya  usaha nasabah. Antara lain:
1) Force majeur (bencana alam) Keadaan  ini  dapat  menimpa  siapapun  dan dalam  kondisi  apapun.  Bencana  alam merupakan  satu  hal  yang  menyebabkan kerusakan  yang  datangnya  sulit  untuk diperkirakan  sebelumnya.  Banjir,  gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor dan sebagainya,  adalah  sebagian  dari  contoh bencana  alam.  Bencana  alam  merupakan faktor  diluar  kendali  manusia,  sekalipun terdapat metode atau rekayasa teknologi yang mampu  memprediksi  kedatangannya.  Akan tetapi  sampai  dengan  detik  ini  belum  ada teknologi yang mampu menghentikan terjadinya bencana alam.
2) Kerugian  yang  tidak  di  inginkan  yang melibatkan faktor manusia
Kejadian ini dapat  dijelaskan  dengan  contoh misalnya kebakaran rumah atau pabrik karena arus pendek listrik, kecelakan saat
berkendara, tindak kejahatan yang menyebabkan  hilangnya  harta  atau  nyawa, dan  sebagainya.  Kejadian  diatas  tentu  setiap orang  tidak  ingin  mengalami,  akan  tetapi terkadang hal-hal tersebut masih juga terjadi. Faktor  ini  jelas  berpengaruh  negatif  pada seorang nasabah dalam mengelola usahanya. Dampaknya  adalah  nasabah  mengalami kerugian  dan  atau  penurunan  kualitas  usaha yang pada akhirnya bangkrut. Dalam kondisi ini,  nasabah  tidak  memperoleh  penghasilan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran atau pelunasan pembiayaan.
Dalam  konteks  pembiayaan  murabahah,  terasa cukup  berat  bagi  nasabah  apabila  dengan  keadaan ekonomi  yang  demikian  ia  tetap  berkewajiban membayar angsuran murabahah dengan jumlah tetap setiap  bulannya.  Terlebih  lagi  besaran  angsuran tersebut  dihitung  pada  saat  dahulu  nasabah mengajukan  pembiayaan  dan  disetujui.  Tentu  ada pertimbangan  ekonomi  baik  secara  capital  atau capacity pada analisa pembiayaan sebelumnya. Yang mana kondisi ekonomi nasabah saat itu jauh lebih baik sehingga  dianggap  layak  mendapat  pembiayaan menurut pendapat pihak bank.

## 3.2. Pembahasan

## 3.2.1. Karakteristik Bank Syariah
Dalam  pandangan  prof.  Dr.  Sutan  Remy Sjahdeini,  bahwa  berdirinya  bank  syariah  tidak terlepas dari penafsiran sempit mengenai riba.(Sjahdeini,  2015,  p.  31)  Praktik  nyata  riba  pada era  sekarang  ini  adalah  praktik  pembungaan  uang seperti halnya dalam perbankan konvensional. Maka dari  itu  ada  suatu  keterdesakan  bagi  umat  Islam khususnya,  untuk  mendirikan  atau  menggunakan sistem perbankan yang bebas dari praktik pembungaan  uang  tersebut.  Sehingga  muncul  sistem perbankan syariah seperti sekarang ini.
Untuk mengetahui hal yang mendasari berdirinya bank  syariah,  dapat  diketahui  dari  tujuan  berdirinya bank  syariah  itu  sendiri.  Dalam  pandangan  penulis, hal  ini  dikelompokkan  menjadi  tiga.  Pertama  adalah pandangan normatif. Yaitu pandangan yang menyatakan  bahwa  tujuan  berdirinya  bank  syariah tiada lain adalah untuk menghindari sistem perbankan berbasis  bunga.  praktik  pembungaan  uang  dianggap sebagai riba yang notabene larangan bagi umat Islam pada  khususnya.  Dalam  pandangan  ini,  berdirinya bank  syariah  untuk  mengakomodasi  kebutuhan masyarakat  Islam  yang  menolak  prinsip  bank konvensional yang berbasis bunga.
Kedua  adalah  pandangan  praktis.  Para  bankir muslim berpendapat bahwa perbankan syariah adalah sebuah institusi bisnis atau komersil yang menggunakan  instrument  keuangan  non  bunga  yang bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan.(Sjahdeini, 2015, p. 33) Pandangan ini cukup realistis tanpa ada kesan  menutup-nutupi,  bahwa  keberadaan  lembaga keuangan  syariah  adalah  dalam  rangka  motif  bisnis, namun  secara  operasional  mengikuti  aturan  atau tatacara  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Karena
sangat  tidak  logis  apabila  menyebut  lembaga perbankan sebagai lembaga sosial murni.
Ketiga  adalah  pandangan  moderat.  Disebut moderat karena keberadaan bank syariah memiliki visi yang luas. Tidak hanya berorientasi pada masyarakat muslim saja. Dalam Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan  Syariah  disebutkan  bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.  Dalam  pasal  tersebut,  tersirat  bahwa perbankan  syariah  dianggap  mampu  memiliki kontribusi  yang  lebih  luas.  Perbankan  syariah dianggap  mampu  menjadi  pendorong  terciptanya pembangunan masyarakat melalui keunggulan sistem perbankan syariah yang dimiliki, dan bermuara pada tercapaianya  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat secara merata. Pandangan moderat dianggap mewakili konteks bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin,  daripada  pandangan  normatif  dan  praktis diatas.
Memahami bank syariah secara mendalam tidak bisa  terlepas  dari  pemahaman  pada  definisi  bank syariah  itu  sendiri.  Banyak  pakar  atau  ahli  ekonomi syariah  dan  perbankan  syariah  yang  memberikan pendekatan pada definisi bank syariah, antara lain: a. Menurut Muhamad, dalam bukunya yang berjudul Manajemen  Dana  Bank  Syariah,  bahwa  Bank Syariah disebut pula dengan sebutan bank Islam, atau  bank  tanpa  bunga.  Yaitu,  bank  yang beroperasi  dengan  tidak  mengandalkan  pada bunga,  akan  tetapi  produknya  dikembangkan berlandaskan  pada  Al-Quran  dan  Hadis  Nabi SAW.(Muhamad, 2017, p. 2) Muhamad memberi penjelasan, bahwa bank dalam kegiatan usahanya akan selalu terkait dengan hal-hal sebagai berikut, (1).  Memindahkan  uang,  (2).  Menerima  dan membayarkan  kembali  uang  dalam  rekekning Koran,  (3).  Mendiskonto  surat  wesel  maupun surat  berharga,  (4).  Membeli  dan  menjual  cek, surat wesel dan surat-surat berharga lainnya, (5). Memberi jaminan bank.(Muhamad, 2000, p. 63)
b. M.  Syafi’I  Antonio,  menjelaskan  bahwa,  Bank Syariah  adalah  bank  yang  beroperasi  sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Lebih jauh dijelaskan, bahwa Bank Syariah merupakan bank yang  tata  cara  beroperasinya  mengacu  pada ketentuan-ketentuan  Al-Quran  dan  Hadis,  atau prinsip-prinsip  syariah  Islam,  khususnya  yang
menyangkut  tata  cara  bermuamalat  secara islami.(Antonio, 1992, p. 1)
c. Heri sudarsono menjelaskan, bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan  pembiayaan  dan  jasa  dalam  lalu lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip Syariah.(Sudarsono, 2004, p. 27)
d. Dalam  Undang-Undang  No.  21  tahun  2008 tentang perbankan syariah, telah dijelaskan bahwa bank  syariah  adalah  bank  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah, dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah.( UU  No.21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah , n.d.)
Dari  definisi  diatas,  semuanya  sepakat  bahwa perbankan syariah secara operasional adalah lembaga keuangan atau perbankan yang dikelola dan mengacu pada  ketentuan  syariat  Islam.  Penjelasan  mengenai tata kelola perbankan syariah tersebut mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Tidak  hanya  itu,  ketentuan  lain  mengenai  aturan syariat Islam dalam tata kelola perbankan syariah juga diatur dalam Dewan Syariah Nasional Fatwa Majelis Ulama  Indonesia.  Maka,  dapat  dipahami  bahwa perbankan syariah disatu sisi harus tunduk dan patuh pada syariat Islam juga harus tunduk dan patuh pada hukum positif, yaitu Undang-Undang.
Berikut  prinsip  usaha  bank  syariah  yang diperbolehkan  menurut  UU  No.  21  Tahun  2008 Tentang Perbankan Syariah:
a. Menghimpun  dana  dalam  bentuk  Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  akad Wadi’ah  atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan prinsip syariah.
b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito,Tabungan  atau  bentuk  lainnya  yang dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad  Mudharabah,  akad  Musyarakah  atau  akad lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah.
d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan
Murabahah, akad Salam, akad Istishna’ atau akad
lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah.
e. Menyalurkan  pembiayaan  berdasarkan  akad Qardh  atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan prinsip syariah.
f. Menyalurkan  pembiayaan  persewaan  barang bergerak  atau  tidak  bergerak  kepada  nasabah berdasarakan akad Ijarah dan atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bitamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
g. Melakukan  pengambilalihan  utang  berdasarkan akad  Hawalah  atau  akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
h. Melakukan  usaha  kartu  debit  dan  atau  kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
i. Membeli,  menjual  atau  menjamin  atas  risiko sendiri  surat  berharga  pihak  ketiga  yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip  syariah,  antara  lain,  seperti  akad Ijarah,Musyarakah,  Mudharabah,  Murabahah, Kafalah, atau Hawalah.
j. Membeli  surat  berharga  berdasarkan  prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia.
Kegiatan  usaha  tersebut  dapat  diklasifikasikan menjadi:(Hamidi, 2017)
a. Kegiatan  penghimpunan  dana,  yaitu  melalui produk  Giro,  Tabungan  dan  Deposito  yang diaplikasikan  dengan  prinsip  Wakalah  dan  atau prinsip Mudharabah.
b. Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan, yang diaplikasikan  dengan  prinsip  syariah  sebagai berikut:
1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.
2) Transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk Ijarah  dan  sewa  beli  dalam  bentuk  Ijarah Muntahiya Bi Tamlik.
3) Transaksi  jualbeli  dalam  bentuk  piutang Murabahah, Salam, Istishna’.
4) Transaksi  pinjam  meminjam  dalam  bentuk piutang Qardh.
c. Kegiatan  jasa  layanan  perbankan  dalam  bentuk Hawalah, Kafalah, Sharf dan Rahn.
d. Kegiatan fungsi sosial, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infak sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya pada organisasi pengelola zakat.
Dari  penjelasan  mengenai  karakteristik  bank syariah diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa bank syariah  secara  operasional  memiliki  kedudukan  dan motif  yang  sama  dengan  perbankan  konvensional. Dikatakan  sama,  karena  baik  bank  syariah  ataupun bank  konvensional  adalah  sama-sama  lembaga perbankan yang memiliki motif bisnis (profit oriented) serta  berfungsi  sebagai  financial  intermediary  yang tunduk dan patuh pada Undang-Undang yang berlaku. Akan  tetapi  juga  terdapat  perbedaan  mendasar mengenai  prinsip  tata  kelolanya,  yang  mana  bank syariah  terikat  dengan  hukum  atau  aturan  syariat Islam, sedangkan bank konvensional tidak.

## 3.2.2. Konsep Akad Pembiayaan Murabahah
Seperti  telah  dijelaskan  diawal,  mengapa  akad pembiayaan  murabahah  lebih  banyak  dikaji  dalam perbankan  syariah.  Hal  ini  dikarenakan  komposisi akad pembiayaan murabahah cukup mendominasi dari sekian banyak variatif akad pembiayaan yang ada di bank  syariah  atau  lembaga  keuangan  syariah. Alasanya  adalah  karena  penerapan  dalam  akad pembiayaan  ini  memiliki  risiko  yang  lebih  rendah daripada akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah.(Susilo, 2017, p. 209) Pihak bank syariah lebih  memiliki  kendali  dalam  artian  bisa  melakukan estimasi  atas  sejumlah  keuntungan  yang  akan diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan. Disamping  itu,  akad  pembiayaan  murabahah  cukup sederhana, dan mudah diaplikasikan.
Murabahah  berasal  dari  kata  (Arab)  rabaha- yurabihu-murabahatan,  yang  berarti  untung  atau menguntungkan,  Murabahah  juga  berasal  dari  kata ribhun atau rubhun yang berati tumbuh, berkembang, dan bertambah.(Djamil, 2013, p. 108)
Para fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual  beli  atas  dasar  kepercayaan  (dhaman  buyu’  al- amanah).  Hal  ini  mengingat  penjual  percaya  kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga  pokok  barang  yang  akan  dijual  berikut keuntungannya  kepada  pembeli.(Djamil,  2013,  p. 109)  Dalam  pendapat  lain,  murabahah  merupakan transaksi  jual  beli  dengan  prosedur  penjual menyatakan  modal  pembelian  barang,  kemudian menentukan margin profit (ribh) yang disepakati dari modal.  Menurut  jumhur  ulama’,  ba’i  murabahah hukumnya sah diperbolehkan.(Pelangi, 2013, p. 16)
Dalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah,  penjelasan  pasal  19  ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan murabahah adalah
akad  Pembiayaan  suatu  barang  dengan  menegaskan harga  belinya  kepada  pembeli,  dan  pembeli membayarnya  dengan  harga  beli  ditambah  margin keuntungan yang telah ditentukan kepada penjual.
Penjelasan  tersebut  belum  mengungkapkan mekanisme  dari  pembiayaan  murabahah  oleh  bank syariah  kepada  nasabahnya.  Dalam  operasionalnya akad pembiayaan murabahah melibatkan pihak ketiga sebagai  supplier  atau  penyedia  barang.  Hal  ini dikarenakan  dalam  praktik  pembiayaan  murabahah khususnya  di  Indonesia,  bank  syariah  tidak menyediakan  sendiri  barang-barang  yang  menjadi objek jual beli murabahah. Pihak bank syariah hanya menyediakan fasilitas pembiayaannya. Adapun sistem pembayaran angsuran pembiayaan murabahah adalah dilakukan dengan cara cicilan yang dibayar tiap bulan selama  jangka  waktu  pembiayaan.  Jumlah  angsuran yang dibayar tiap bulan besarnya sama mulai dari awal sampai  dengan  akhir  atau  jatuh  tempo  pembiayaan. Model  sistem  pembayaran  cicilan  inilah  yang  mana apabila  terjadi  keterlambatan  dalam  pembayaraanya, maka si nasabah akan dikenai denda.
Terdapat catatan menarik mengenai pembiayaan murabahah,  sehingga  penting  untuk  disampaikan, sebagaimana  yang  ditulis  oleh  Prof.  Dr.  Sutan  Remi Sjahdeini,  yang  dikutip  dari  pendapat  Maulana  Taqi Usmani,  bahwa  murabahah  tidak  dapat  digunakan sebagai mode pembiayaan selain untuk tujuan nasabah memperoleh  dana  guna  membeli  barang  atau komoditas yang diperlukan. Lebih jauh dijelaskan,suatu misal nasabah mengajukan pembiayaan  untuk  pembelian  kapas  sebagai  bahan baku  pembuatan  kain,  maka  objek  pembiayaan murabahah  adalah  komoditas  kapas  tersebut.  Tidak diperkenankan  untuk  membiayai  barang  lain  diluar kesepakatan perjanjian akad murabahah seperti mesin produksi atau lainnya. Juga tidak diperkenankan dana pembiayaan  murabahah  tersebut  digunakan  untuk tujuan  lain  seperti  membayar  gaji  pegawai  atau tagihan  listrik  dan  sebagainya  (diluar  objek  akad perjanjian  murabahah  yang  disepakati  antara  bank syariah dengan nasabah).(Sjahdeini, 2015, p. 205)
Penulis  sepakat  dengan  pandangan  diatas. Pemanfaatan  dana  pembiayaan  dari  akad  murabahah apabila  digunakan  untuk  kepentingan  diluar  objek pembiayaan maka dampak hukum yang terjadi adalah tidak  sahnya  akad  perjanjian  tersebut.  Sebagaimana diketahui terdapat tiga rukun jual beli yaitu (1) aqidain (2)  ma’qud  alaih/objek  jual  beli  (3)  shighah/akad. Agar  tercapai  sahnya  jual  beli,  termasuk  mode  jual
beli  dalam  akad  murabahah,  harus  memenuhi  ketiga rukun jual beli tersebut.
Berakhirnya  akad  perjanjian  murabahah  dapat ditentukan karena sebab-sebab berikut:
a. Berakhirnya Masa Berlaku Akad
Dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan  suatu  perjanjian  akan  berakhir,  sehingga dengan berjalannya waktu, maka secara otomatis perjanjian  akan  berakhir  atau  selesai.(Afandi, 2009,  p.  38)  Dasar  hukum  tentang  hal  ini  dapat dilihat pada QS. At-Taubah (9): 4, yang artinya: “Kecuali  orang-orang  musyrik  yang  telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi  kamu,  maka  terhadap  mereka  itu penuhilah  janjinya  samapai  batas  waktunya. Sungguh,  Allah  menyukai  orang-orang  yang bertakwa.sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak  (pula)  mereka  membantu  seseorang  yang memusuhi  kamu,  Maka  terhadap  mereka  itu penuhilah  janjinya  sampai  batas  waktunya. Sungguh,  Allah  menyukai  orang-orang  yang bertaqwa”.(RI, 2010, p. 54)
b. Dibatalkan  oleh  Pihak  yang  Berakad  atau Terjadinya  Pembatalan  atau  Pemutusan  Akad (Fasakh)
Hal  ini  terjadi  jika  salah  satu  pihak  telah melanggar  ketentuan  perjanjian  atau  salah  satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian  terdapat  unsur  kekhilafan  atau penipuan.  Kekhilafan  bisa  menyangkut  objek perjanjian (error hin objecto), maupun mengenai orangnya  (error  in  persona).(Mardani,  2013,  p. 70) Hal ini didasarkan kepada ketentuan alquran di  antaranya  QS.  At-Taubah  (9):  7, yang artinya “Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman)di sisi Allah  dan  Rasul-Nya  dengan  orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka  berlaku  jujur  terhadapmu,  hendaklah kamu  berlaku  jujur  (pula)  terhadap  mereka. Sungguh,  Allah  menyukai  orang-orang  yang bertaqwa”.(RI, 2010, p. 67)
c. Salah Satu Pihak yang Berakad Meninggal Dunia
Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu,  yang  membutuhkan  adanya  kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan  sesutu,  katakanlah  dalam  bentuk
uang/barang  maka  perjanjian  tetap  berlaku  bagi ahli  warisnya.  Sebagai  contohnya  ketika  orang membuat  perjanjian  pinjam  uang,  kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan  utang  menjadi  kewajiban  ahli waris.(Mardani, 2013, p. 73)
Maka pihak bank memberikan syarat bahwa dalam  pembiayaan  nasabah  diminta  untuk  turut serta mengasuransikan jiwanya pada asuransi jiwa pembiayaan.  Sehingga  jika  terjadi  risiko  gagal bayar sebab nasabah meninggal dunia, ahli waris tidak  dibebani  untuk  membayar  sisa  angsuran yang  belum  terbayar,  karena  telah  tercover  oleh pihak asuransi.
d. Jika  Ada  Kelancangan  dan  Bukti  Pengkhianatan (Penipuan)
Jika  dalam  suatu  perjanjian  terbukti  adanya penipuan,  maka  akad  tersebut  dapat  dibatalkan oleh pihak yang tertipu.(Mardani, 2013, p. 73) Hal ini berdasarkan kepada firman Allah swt QS. Al- Anfal  (8):  58,  yang  artinya  ”Dan  jika  engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan  dari  suatu  golongan,  maka kembalikanlah  perjanjian  itu  kepada  mereka dengan  cara  yang  jujur.  Sungguh,  Allah  tidak menyukai orang yang berkhianat.(RI, 2010, p. 17)
3.2.3. Analisis  Penerapan  Denda  Keterlambatan Pembayaaran Angsuran Pada Akad Pembiayaan Murabahah Berdasarkan
Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000
Merujuk  pada  fatwa  No.  17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda- nunda  pembiayaan  pada  ketentuan  umum  yang pertama,  bahwa  sanksi  dikenakan  LKS  (Lembaga Keuangan  Syariah)  kepada  nasabah  yang  mampu membayar  tapi  menunda-nunda  pembayaran  dengan sengaja.  Dalam  ketentuan  ini,  sanksi  berupa  denda dapat  diterapkan  kepada  nasabah  yang  memiliki kemampuan  membayar.  Parameter  kemampuan membayar  disini  harus  dijelaskan  terlebih  dahulu, sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih.  Dalam pandangan  penulis,  kemampuan  membayar  nasabah dalam fatwa ini adalah diukur pada kondisi riil saat ini.
Jika  melihat  ukuran  mampu  membayar  secara umum,  tentu  semua  nasabah  pembiayaan  pada awalnya dipandang mampu dan layak oleh pihak bank syariah,  maka  dari  itu  lolos  uji  capacity,  sehingga pembiayaannya disetujui. Namun setelah berjalannya waktu, tidak semua nasabah mengalami
perkembangan usaha sesuai dengan yang diinginkan. Faktanya, ada nasabah yang secara ekonomi semakin baik dan ada yang semakin jatuh atau bangkrut.
Penerapan denda atau sanksi pada nasabah yang memiliki  kemampuan  membayar  dan  menunda membayar  karena  dana  digunakan  untuk  hal  lain, adalah  tepat.  Dan  menurut  hemat  penulis  sifatnya harus.  Hal  ini  kembali  pada  tujuan  awal  penerapan denda sebagai unsur preventif, sehingga nasabah jera untuk  melakukan  wanprestasi,  terlebih  dia  mampu membayar.  Disamping  itu  penerapan  denda  atau sanksi  telah  menjalankan  fungsi  edukatif,  yaitu mendidik nasabah agar tertib, bahwasanya kewajibannya  membayar  angsuran  adalah  hal  yang utama dan harus diselesaikan terlebih dahulu.
Dalam  praktiknya,  tidak  mudah  mengetahui motif  nasabah  memilih  melakukan  penundaan pembayaran angsuran pembiayan. Pihak bank syariah harus  mampu  melakukan  identifikasi  tiap-tiap nasabahnya. Jangan sampai terjadi kekeliruan bahwa denda diterapkan pada nasabah yang usahanya masih berjalan  namun  mengalami  penurunan  bisnis.  Atau justru  tidak  diterapkan  pada  nasabah  yang  mampu melakukan pembayaran akan tetapi sengaja menunda dengan alasan yang tidak mampu di identifikasi oleh pihak  bank.  Sehingga  unsur  edukatif  dan  preventif pada penerapan denda tidak mampu merubah kebiasan buruk nasabah.
Penerapan  denda  atau  sanksi  harus  dijelaskan dengan  sebaik-baiknya  oleh  pihak  bank  kepada nasabah.  Dalam  fatwa  No.  17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda- nunda  pembiayaan,  tidak  dijelaskan  secara  rinci berapa  nilai  denda  yang  boleh  diambil.  Hal  ini dikembalikan kepada wewenang dan kebijakan bank syariah  sendiri  dalam  menetapkan  besaran  denda. Dalam  fatwa  tersebut  dapat  dipahami  bahwa memungut  sejumlah  uang  dengan  nominal  tertentu sebagai pembayaran atas pelanggaran yang dilakukan oleh  nasabah  perihal  pembayaran  angsuran  adalah boleh, asal memenuhi syarat tertentu.
Poses  identifikasi  capacity  nasabah  tidak  cukup dilakukan hanya  pada  proses  pra  pembiayaan.  Pihak bank syariah perlu melakukan monitoring pembiayaan nasabah secara rutin. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk  memastikan  bahwa  kondisi  ekonomi  nasabah baik-baik saja. Namun juga sebagai langkah preventif agar nasabah tidak melakukan wanprestasi disebabkan karena lalai dari kewajibannya. Monitoring pembiayaan  setidaknya  dilakukan  satu  bulan  sekali
melalui  kunjungan  rutin  pihak  bank  syariah  kepada nasabah.  Hal  ini  penting  untuk  menggali  informasi mengenai  kondisi  usaha  nasabah  serta  membangun kedekatan  emosional  nasabah  yang  bermuara  pada loyalitas.
Maka  dari  itu,  proses  monitoring  pembiayaan penting dilakukan dalam rangka pelaksaan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000  Tentang  Sanksi  atas  Nasabah mampu  yang  menunda-nunda  pembiayaan.  Karena mengkategorikan nasabah tertentu mampu atau tidak mampu  secara  ekonomi  sebagai  dasar  penetapan denda tidaklah mudah. penerapan fatwa No. 17/DSN- MUI/IX/2000  Tentang  Sanksi  atas  Nasabah  mampu yang menunda-nunda pembiayaan akan menimbulkan dampak tertentu baik bagi pihak bank syariah dan juga nasabah.
Bagi  pihak  bank  syariah,  penerapan  fatwa  No. 17/DSN-MUI/IX/2000  Tentang  Sanksi  atas  Nasabah mampu  yang  menunda-nunda  pembiayaan,  secara langsung  tidak  menambah  keuntungan  secara ekonomis.  Karena  dana  yang  terkumpul  dari  denda keterlambatan  tidak  diakui  sebagai  pendapatan  bank syariah.  Akan  tetapi  masuk  dalam  kategori  dana sosial,  penggunaannya  diperuntukkan  sebagai  dana sosial  (sesuai  fatwa  No.  17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda- nunda pembiayaan poin enam).
Meskipun demikian, dengan penerapan fatwa ini, secara  tidak  langsung  membantu  pihak  bank  untuk melakukan  screening  pada  nasabah-nasabah  yang berpotensi  melakukan  wanprestasi.  Sehingga  pihak bank syariah mampu menyediakan Langkah-langkah peventif terjadinya pembiayaan bermasalah, khususnya  pada  pembiayaan  murabahah  yang notabene  merupakan  kategori  pembiayaan  dengan angsuran  tetap.  Bagi  nasabah,  penerapan  fatwa  ini berdampak pada perilaku disiplin atau tertib dalam hal penyelesaian kewajiban pembiayaan murabahah.

## 4. KESIMPULAN
Bank  syariah  sebagai  lembaga  keuangan memiliki  peran  yang  cukup  luas  dalam  mendorong perkembangan perekonomian nasional, karena eksistensi  bank  syariah  adalah  wujud  rahmatan  lil alamin, yang tidak secara khusus diperuntukkan bagi umat  Islam  saja.  Murabahah  sebagai  mode pembiayaan berbasis angsuran tetap merupakan mode pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah, hal ini karena mode pembiayaan murabahah dipandang berisiko rendah dengan jumlah pendapatan
yang  dapat  ditentukan  sebelumnya.  Penerapan  fatwa No.  17/DSN-MUI/IX/2000  Tentang  Sanksi  atas Nasabah  mampu  yang  menunda-nunda  pembiayaan, dipandang  tepat,  bahkan  harus  dipertegas  dalam aplikasinya, karena dampak dari penerapan fatwa ini cukup  baik  bagi  pihak  bank  syariah,  yakni  sebagai warning  terhadap  nasabah-nasabah  yang  berpotensi wanprestasi.  Bagi  nasabah  penerapan  fatwa  ini memilki peran edukatif agar nasabah lebih tertib dan bertanggung jawab atas fasilitas pembiayaan murabahah yang diperoleh.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  benjalan  dengan  lancer  dan dilaksanakan  dengan  baik  berkat  bantuan  dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih  kepada  Dosen  Pembimbing,  Kepala  Program Studi,  dan  pihak  terkait  lainnya  yang  telah memberikan bantuan dan Kerjasama yang baik dalam penelitian ini.

## 6. REFERENSI
Afandi,  M.  Y.  (2009). Fiqh  Muamalah  Dan
Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah . Longung Pustaka.
Antonio, K. P. dan M. S. (1992). Apa dan Bagaimana Bank Islam . Dana Bhakti Wakaf.
Budiono,  A.  (2017).  PENERAPAN  PRINSIP SYARIAH  PADA  LEMBAGA  KEUANGAN SYARIAH. Law and Justice , 2 (1). https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337
Cahyo, G. C. S. dan H. S. D. S. (2021). Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia. Jurnal Transparansi Hukum , 4 (1), 62–76. Djamil,  F.  (2013). Penerapan  Hukum  Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah .
Sinar Grafika.
Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 . (n.d.). Furkony, E. I. S. dan D. K. (2020). Perbedaan Antara System  Keuangan  Islam  Dan  Konvensional. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan , 4 (2), 255–272.
Hamidi,  M.  (2017).  Studi  Komparasi  Kinerja  Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan Konvensional di Sumatera Barat. IQTISHADIA, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam , 10 (1), 44–69.
Mardani.  (2013). Hukum  Perikatan  Syariah  di Indonesia . Sinar Grafika.
Masyofah,  M.  N.  I.  dan.  (2013).  Fiqih  Jinayah.
AMZAH .
Muhamad.  (2000). Lembaga  Keuangan  Umat Kontemporer . UII Press. Muhamad.  (2017). Manajemen  Dana  Bank  Syariah . Raja Grafindo Persada.
Nurhadi. (2018). PEMBIAYAAN DAN KREDIT DI LEMBAGA  KEUANGAN. Jurnal  Tabarru’: Islamic  Banking  and  Finance , 1 (2),  14–24. https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804 Pelangi,  T.  L.  (2013). Metodologi  Fiqih  Muamalah Diskursus  Metodologis  Konsep  Interaksi  Sosial Ekonomi . Lirboyo Press. RI, D. A. (2010). Al-Qur’an dan Terjemahnya . Jabal. Sjahdeini,  S.  R. (2015). Perbankan  Syariah  Produk- Produk  dan  Aspek  Hukumnya .  Prenada  Media Group.
Sudarsono, H. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi . Ekonisia. Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif Dan R & D . Alfabeta. Susilo,  E.  (2017). Analisis  Pembiayaan  dan  Risiko Perbankan Syariah . UNISNUPRESS.
UU  No.21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah . (n.d.).  Retrieved  March  15,  2022,  from http://www.ojk.go.id