## Jurnal Keislaman
p-ISSN: 2089-7413 and e-ISSN: 2722-7804 Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id
Pembiayaan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

## Tentang Jaminan Produk Halal
Muslimah 1
Politeknik Negeri Sambas 1 chemus5@yahoo.co.id 1 Nasir Hamzah 2
Universitas Muslim Indonesia Makassar 2
nasirhamzah7@yahoo.com 2
Siradjuddin 3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 3 siradjuddin@uin-alauddin.ac.id 3
DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3914

## ABSTRACT
Investigation  for  halal  certification  as  stipulated  in  Law  Number 33 of 2014  concerning Guarantees  for Halal Products is  still limited to criteria that are material in nature of a product. In fact, the  concept  of halal  in  the  Islamic  view  must  fulfill  at  least  two  aspects:  material  and  non-material.  One  of  the  non- material aspects of halal products is the financing aspect. This study aims to examine Islamic financing in Law  Number  33  of  2014  concerning  Guarantees  for  Halal  Products.  This  research  includes  qualitative research with a normative legal research approach. Based on this research, the results obtained are that Law Number 33 of 2014 concerning JPH does not make sharia financing a benchmark for the halalness of a product. However, the JPH Law still opens opportunities for the implementation of sharia financing in accordance with the spirit contained in Article 1 paragraph (2).
Keywords: sharia financing, Law No.33 of 2014, halal, halal products

## ABSTRAK
Pengujian sertifikasi halal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal masih terbatas pada kriteria yang bersifat material dari suatu produk. Padahal, konsep halal dalam pandangan Islam harus memenuhi setidaknya dua  aspek: material nonmaterial. Salah satu aspek nonmaterial  dari  produk  halal  adalah  aspek  pembiayaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelaah pembiayaan  syariah  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian  ini,  diperoleh  hasil  bahwa  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  JPH  tidak menjadikan  pembiayaan  syariah  menjadi  tolok  ukur  kehalalan  sebuah  produk.  Akan  tetapi,  Undang- Undang JPH masih membuka peluang untuk diterapkannya pembiayaan syariah sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (2).
Kata Kunci: pembiayaan syariah, UU No.33 Tahun 2014, halal, produk halal

## Pendahuluan
Industri  halal  mengharuskan  kesucian  produk  dari  hal-hal  yang  dilarang  syariat Islam. Hal itu bermakna bahwa baik input, proses, maupun outputnya harus sesuai dengan ketentuan  syariat  Islam 1 .  Halal  dalam  pandangan  Islam  harus  memenuhi  setidaknya  dua aspek: material nonmaterial. Aspek material bermakna bahwa zat atau produk dinyatakan halal  apabila  terbebas  dari  unsur-unsur  yang  dilarang  seperti  najis,  darah,  bangkai,  dan unsur  lain  yang  diharamkan.  Sedangkan  aspek  nonmaterial  bermakna  bahwa  zat  disebut halal apabila diperoleh dengan cara yang diizinkan syariat, bukan dari tindakan pencurian, penipuan, atau hasil transaksi riba 2 . Dengan demikian, halal tidak saja bersifat material atau fisik, namun juga halal secara nonmaterial atau nonfisik.
Industri  halal  sama  dengan  dengan  industri  lainnya  yang  membutuhkan pembiayaan untuk dapat berkembang. Tanpa pembiayaan, mustahil sebuah industri dapat berjalan  secara  optimal.  Dalam  konteks  pembiayaan,  industri  halal  juga  wajib  memenuhi pembiayaan  yang  sesuai  syariah.  Hal  itu  karena  pembiayaan  oleh  perbankan  syariah mengandung prinsip-prinsip bebas dari bunga (riba), ketidakpastian ( gharar ) dan perjudian ( maysir ) 3 .  Ada  pun  pembiayaan  yang  menerapkan  transaksi  yang  dilarang,  tidak  dapat dikatakan sebagai industri halal. Dengan demikian, pembiayaan yang sesuai syariah dalam menjalankan  industri  juga  ikut  menentukan  apakah  suatu  bisnis  atau  industri  masuk  ke dalam industri halal atau tidak.
Selama ini, belum ada kebijakan atau regulasi yang secara khusus diterbitkan dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  mewajibkan  penggunaan  pembiayaan/jasa keuangan  syariah  oleh  industri  halal.  Selain  itu,  pengujian  sertifikasi  halal  di  Indonesia masih  terbatas  pada  kriteria  yang  bersifat  material  dari  suatu  produk.  Hal  itu  menjadi indikasi  bahwa  kriteria  halal  baru  sebatas  aspek  fisik.  Dalam  Pasal  14  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal,  pengujian  sertifikasi  halal  oleh auditor  halal  meliputi  meneliti  dan/atau  memeriksa  bahan  yang  dipergunakan;  proses pengolahan;  sistem  penyembelihan;  peralatan,  ruang  produksi,  dan  penyimpanan; pendistribusian dan penyajian produk; sistem jaminan halal pelaku usaha, dan melaporkan hasil pengujiannya kepada LPH 4 .
Penelitian  mengenai  jaminan  produk  halal  dan keterkaitannya  dengan  pembiayaan syariah  sudah  banyak  dilakukan.  Kajian  mengenai  topik  ini  menarik  karena  tren  industri halal  nasional  dan  global  saat  ini  sedang  berkembang  dan  terus  meningkat 5 .  Sejauh  ini
1 Idris  Parakkasi,  “Ekonomi  Islam,  Ekonomi  Kemashlahatan,”  August  25,  2020,  http://sin.fst.uin- alauddin.ac.id/ekonomi-islam-ekonomi-kemashlahatan/.
2 Nashirun,  “MAKANAN  HALAL  DAN  HARAM  DALAM  PERSFEKTIF  AL  QUR’AN,” Halalan  Thayyiban : Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies) 3, no. 2 (September 16, 2020): 1–15.
3 Supriadi  Supriadi  and  Ismawati  Ismawati,  “Implementasi  Prinsip-Prinsip  Perbankan  Syariah  untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah,” JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH 3, no. 1 (April 17, 2020): 41– 50, https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002.
4 Pemerintah  Pusat,  “UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  33  TAHUN  2014  TENTANG JAMINAN  PRODUK  HALAL”  (2014),  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun- 2014.
5 https://www.bi.go.id, “Pengembangan Industri Halal Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional,” Oktober 2018, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Pengembangan-Industri- Halal-Dukung-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional.aspx.

## Pembiayaan Syariah dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal – Muslimah, Nasir Hamzah, Sirajuddin
penelitian  yang  ada  berkaitan  dengan  peran  pembiayaan  syariah  dalam  mendukung industri  halal 6 .  Penelitian  lainnya  adalah  strategi  bank  syariah  dalam  mengembangkan industri halal 7 . Lainnya adalah perkembangan industri halal di Indonesia 8 . Penelitian yang mengkaji  kedudukan  pembiayaan  syariah  dalam  peraturan  perundang-undangan  dalam konteks pengembangan industri halal sejauh ini belum dilakukan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melengkapi  literatur  yang  setopik  yakni  kajian mengenai  industri  halal.  Peneliti  mengambil  sisi  yang  berbeda  dari  kajian  sebelumnya. Penelitian ini mengajukan  pertanyaan  penelitian yaitu:  1)  bagaimana  kriteria  produk  halal dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  JPH;  2)  Bagaiman  kedudukan pembiayaan syariah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan diskusi lebih lanjut  bagaimana kriteria halal sebuah produk semakin  komprehensif.  Penelitian  ini  juga  dapat  menjadi  sumber  gagasan  untuk menerapkan sertifikasi halal yang lebih ketat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  penelitian  kualitatif.  Paradigma  kualitatif menerapkan  kajian  yang  berfokus  pada  makna  dari  suatu  fenomena  yang  dikaji 9 . Pendekatan  yang  digunakan  adalah  kajian  hukum  normatif,  yang  kajiannya  menelaah peraturan  perundang-undangan 10 .  Data  primer  di  dalam  penelitian  ini  berasal  dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH. Sedangkan data sekundernya berasal dari konsep dan hasil penelitian terdahulu dalam jurnal ilmiah dan artikel online. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif.
6 Rahmad  Hakim,  “Bank  Syariah  Dan  Pengembangan  Industri  Halal,” Arsip  Publikasi  Ilmiah  Biro Administrasi  Akademik ,  no.  0  (February  15,  2020),  http://research-report.umm.ac.id/index.php/API- BAA/article/view/3714; Lili Puspita Sari, Ade Nur Rohim, and Prima Dwi Priyatno, “Model Pembiayaan Syariah  Berbasis  Teknologi  Dalam  Mendukung  Pengembangan  Industri  Halal,” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam 9, no. 1 (March 8, 2023): 300–306, https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8150.
7 Muhammad  Arifin,  Riza  Aulia,  and  Nurul  Azizah,  “Analisis  Strategi  Pengembangan  Dalam  Persaingan Lembaga  Keuangan Mikro Syariah Di Aceh,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi  Dan Bisnis Islam 3, no. 2 (December  12,  2022):  74–87,  https://doi.org/10.22373/jimebis.v3i2.269;  WINDIYANI  YUYUN, “ANALISIS STRATEGI BANK BRI SYARIAH DALAM MENYOKONG INDUSTRI HALAL DI PROVINSI LAMPU” (Undergraduate, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), http://repository.radenintan.ac.id/18014/.
8 Niswatun  Hasanah  et  al.,  “Perkembangan  Industri  Halal  Di  Indonesia,” JIESP:  Journal  of  Islamic Economics Studies and Practices 1,  no.  2  (2022):  219–33;  Yeni  Rohaeni  and  Ahmad  Hidayat  Sutawijaya, “PENGEMBANGAN  MODEL  KONSEPTUAL  MANAJEMEN  RANTAI  PASOK  HALAL  STUDI  KASUS INDONESIA,” J@ti  Undip:  Jurnal  Teknik  Industri 15,  no.  3  (September  30,  2020):  177–88, https://doi.org/10.14710/jati.15.3.177-188; Lady Yulia, “Strategi Pengembangan Industri Produk Halal,” Jurnal Bimas Islam 8, no. 1 (March 30, 2015): 121–62.
9 Sugiyono Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012).
10 idtesis.com,  “Metode  Penelitian  Hukum  Empiris  Dan  Normatif,”  2013,  https://idtesis.com/metode- penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Makna Halal dalam Pandangan Islam
Halal  berasal  dari  kata  dalam  Bahasa  Arab  “halla”  yang  artinya  tidak  terikat  atau lepas 11 . Halal juga bermakna diperbolehkan atau diizinkan. Dalam KBBI, halal dimaknai sebagai  “diizinkan,  tidak  dilarang  oleh  syarak” 12 .  Itu  berarti  bahwa  halal  adalah  sifat yang  mengacu  pada  kebolehan  atas  sesuatu.  Halal  bersinonim  dengan  kata  “mubah” atau “boleh”. Halal dalam konteks kehidupan mengacu pada dua hal, yaitu kebolehan untuk mengonsumsi atau memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan syariat Islam.  Kedua,  adalah  kebolehan  untuk  mengerjakan  sesuatu,  misalnya  melakukan hubungan  badan  antara  suami  istri  yang  sah.  Lawan  “halal”  adalah  “haram”  yang berarti  dilarang  oleh  syariat  Islam 13 .  Umumnya,  halal  dan  haram  berkaitan  dengan maqashid syariah yaitu terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 14 .
Persoalan  halal  dan  haram  sangat  krusial  dalam  kehidupan  umat  Islam.  Ini bermakna  bahwa  Islam  sangat  memerhatikan  bagaimana  cara  umatnya  menjalankan kehidupan  seperti  dalam  mencari  pekerjaan,  konsumsi,  hubungan  sesama  manusia, transaksi, dan sebagainya. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman untuk menyuruh manusia  mengonsumsi  makanan  yang  baik  dan  halal 15 .  Islam  juga  telah  menentukan mana  makanan  yang  halal  dan  mana  yang  haram  sehingga  menjadi  jelas  bagi  umat Islam  bagaimana  dan  apa  yang  patut  dikonsumsi  atau  yang  dihindari 16 .  Jaminan produk  halal  pun  semakin  hari  semakin  menjadi  kebutuhan  dan  gaya  hidup  global, bahkan  menjadi  salah  satu  nilai  lebih  bagi  pelaku  usaha  untuk  meningkatkan  nilai tambah  bagi  produk  perusahaan 17 .  Ini  terbukti dengan  hadirnya  Undang-Undang  No. 33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  (JPH).  Dengan  demikian,  persoalan kehalalan  dalam  konsumsi  bukan  saja  menjadi  perintah  syariat  Islam,  melainkan  telah menjadi  regulasi  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak  tertentu  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.
11 Kemenag  Jatim,  “Makanan,  Minuman  Dan  Kosmetika  Antara  Halal  Dan  Haram,”  Mei  2016, https://jatim.kemenag.go.id/berita/365686/jatim.kemenag.go.id.
12 KBBI, “Arti Kata Halal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” 2023, https://kbbi.web.id/halal.
13 Milhan  Milhan,  “DAMPAK  MAKANAN  HARAM,” Al-Usrah :  Jurnal  Al  Ahwal  As  Syakhsiyah 10,  no.  2 (December 20, 2022), https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14711. 14 Sucipto  Sucipto,  “HALAL  DAN  HARAM  MENURUT  AL-GHAZALI  DALAM  KITAB  MAU’IDHOTUL
MUKMININ,” ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2012),
https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1671.
15 Kementerian  Agama  RI,  “Qur’an  Kemenag  Online,  Surat  Al-Baqarah  Ayat  168,”  2023, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=168&to=286.
16 Muchtar  Ali,  “Konsep  Makanan  Halal  Dalam  Tinjauan  Syariah  Dan  Tanggung  Jawab  Produk  Atas Produsen Industri Halal,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 2 (December 11, 2016): 291–306.
17 Herdayanto  Sulistyo  Putro  Sari  Sri  Fatmawati,Adi  Setyo  Purnomo,Hamdan  Dwi  Rizqi,Fahimah Martak,Refdinal  Nawfa,Egar  Pamela,Ceisar  Andrian  Putra,Indana  Madaniyah  Tsani,Adisya Salsabila,Sigmatresna  Wasatya,Fadhil  Adinata,Fanda  Luvita,  “Peningkatan  Nilai  Produk  dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo | Sewagati,” Sewagati 6, no. 3 (2022): 296–303, https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131.

## Pembiayaan Syariah dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal – Muslimah, Nasir Hamzah, Sirajuddin

## B. Pembiayaan Syariah
Pembiayaan  ialah  Pembiayaan  syariah  melalui  perbankan  syariah  memiliki  peran penting  dalam  pengembangan  industri  halal 18 .  Perbankan  syariah  menyediakan pendanaan atau permodalan untuk berjalannya usaha/industri. Dalam Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan,  dinyatakan  bahwa  “pembiayaan  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  pihak  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” 19 . Sedangkan pembiayaan syariah merupakan pembiayaan  dengan  prinsip  syariah  Islam.  Dalam  Undang-Undang No.10  Tahun  1998, dinyatakan  bahwa  “Pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  adalah  penyediaan  uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan imbalan atau bagi hasil” 20 .
Ada  perbedaan  antara  pembiayaan  nonsyariah  (konvensional)  dan  pembiayaan syariah.  Dalam  pembiayaan  syariah,  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  di mana antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syarih. Pembiayaan dengan prinsip syariah ialah “berdasarkan prinsip bagi hasil ( mudharabah ), pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal  (musharakah),  prinsip  jual  beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan  prinsip  sewa  murni  tanpa  pilihan  (ijarah),  atau  dengan  adanya  pilihan pemindahan  kepemilikan  atas  barang  yang  disewa  dari  pihak  bank  oleh  pihak  lain (ijarah  wa  iqtina)” 21 .  Sedangkan  dalam  bank  konvensional,  sistem  yang  digunakan adalah bunga.

## C. Kriteria Halal Menurut UU No.33 Tahun 2014 Tentang JPH
Dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014,  suatu  produk  dikatakan  halal apabila  telah  dinyatakan  halal  sesuai  dengan  syariat  Islam.    Adapun  yang  dimaksud dengan  produk ialah  dapat  berupa  barang  atau  jasa  seperti  makanan,  minuman,  obat- obatan dan lainnya yang dapat digunakan atau berupa layanan yang dimanfaatkan oleh konsumen.  Untuk  menjamin  sebuah  produk  benar-benar  halal,  ada  proses  yang  harus dilakukan  yang  mana  proses  itu  dimulai  dari  bagaimana  perusahaan  menghasilkan produk  halal  hingga  produk  itu  sampai  ke  konsumen,  Proses  itu  dinamakan  sebagai proses  produk  halal.  Dalam  Undang-Undang  tersebut,  proses  yang  selanjutnya
18 Sari,  Rohim,  and  Priyatno,  “Model  Pembiayaan  Syariah  Berbasis  Teknologi  Dalam  Mendukung Pengembangan Industri Halal.”
19 Pemerintah  Pusat,  “UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  10  TAHUN  1998  TENTANG PERBANKAN,” 1998, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm.
20 Pemerintah Pusat.
21 Pemerintah Pusat.
dinamakan proses produk halal (PPH) merupakan “rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan  Produk  mencakup  penyediaan  bahan,  pengolahan,  penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk” 22 .
Sebuah  produk  yang  dinyatakan  halal  apabila  sudah  memiliki  jaminan  kehalalan atau  kepastian  hukum  atas  kehalalannya.  Jaminan  produk  halal  wajib  dibuktikan  oleh perusahaan dengan adanya sertifikat halal.  Untuk memperoleh sertifikat halal, ada tiga pihak  yang  terlibat  antara  lain  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Adapun Auditor Halal merupakan perpanjangan tangan dari LPH yang melakukan pengujian dan pemeriksaan kehalalan  suatu  produk.  Dalam  Pasal  14  Undang-Undang  JPH,  Auditor  halal  wajib memiliki  kualifikasi  antara  lain:  “warga  negara  Indonesia;  beragama  Islam; berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan  produk  menurut  syariat  Islam;  mendahulukan  kepentingan  umat  di  atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan memperoleh sertifikat dari MUI” 23 .
Dalam Pasal 17 hingga Pasal 20 Undang-Undang JPH, ditentukan bahan-bahan yang masuk  kategori  halal  dan  haram.  Bahan-bahan  yang  digunakan  oleh  penyelia  halal (PPH)  dikategorikan    ke  dalam  beberapa  kelompok  yaitu  bahan  baku,  bahan  olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan-bahan itu tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi, atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan  syariat  Islam.  Bahan-bahan  lain  yang  diharamkan  ditetapkan  oleh  fatwa  MUI. Bahan-bahan  dari  tumbuhan  juga  ada  yang  dilarang  yaitu  apabila mengandung  unsur yang dapat memabukkan atau membahayakan Kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Bahan-bahan  lain  seperti  bahan  yang  mengandung  mikroba  dapat  menjadi  haram apabila terkontaminasi atau bercampur dengan zat yang diharamkan 24 .
Untuk  memperoleh  sertifikat  halal,  pelaku  usaha  wajib  melakukan  pengajuan kepada BPJPH secara tertulis. Dokumen yang diperlukan antara lain: data pelaku usaha, nama  dan  jenis  produk,  daftar  produk  dan  bahan  yang  dipergunakan,  dan  proses pengolahan. Selanjutnya, BPJPH menunjuk LPH untuk melakukan pemeriksaan/pengujian. LPH menunjuk auditor halal untuk melakukan pemeriksaan/pengujian halal di lokasi produksi dari usaha. Hasil dari pemeriksaan oleh auditor halal diserahkan kepada LPH dan diteruskan ke BPJPH. BPJPH menyampaikan hasil  pemeriksaan  dari  LPH  ke  MUI  untuk  memperoleh  ketetapan  kehalalan  produk yang diperiksa. Penetapan yang dilakukan MUI dilaksanakan dalam siding fatwa 25 .

## D. Kedudukan Pembiayaan Syariah dalam UU No.33 Tahun 2014 Tentang JPH
Dalam  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  Tentang  JPH  yang  menjadi  dasar kerangka  kerja  sertifikasi  halal  di  Indonesia,  belum  ditemukan  pasal  yang  mengatur mengenai  kewajiban  pelaku  usaha  memberikan  keterangan  atau  dokumen  terkait
22 Pemerintah  Pusat,  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  33  TAHUN  2014  TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.
23 Pemerintah Pusat.
24 Pemerintah Pusat.
25 Pemerintah Pusat.

## Pembiayaan Syariah dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal – Muslimah, Nasir Hamzah, Sirajuddin
pembiayaan dalam menjalankan perusahaan.  Padahal, dalam menjalankan perusahaan, pelaku  usaha  seringkali  berhubungan  dengan  Lembaga  keuangan  yang  menyediakan pembiayaan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tersebut,  pembiayaan syariah  masih  berupa  gagasan  yang  belum  dijabarkan.  Gagasan  itu  dapat  dilihat  dari ketentuan umum/pasal 1 ayat (2) yang menyatakan:” Produk Halal adalah Produk yang telah  dinyatakan  halal  sesuai  dengan  syariat  Islam”.  Adapun  menurut  syariat  Islam, kehalalan  suatu  produk  bukan  saja  ditentukan  oleh  bahan-bahan/kandungan  dari produk tersebut, namun juga ditentukan pula oleh  cara memperoleh bahan-bahan atau cara memproduksinya.
Pembiayaan syariah dalam industri halal memiliki posisi yang amat urgen 26 . Hal itu karena  pembiayaan  yang  tidak  sesuai  syariah  apabila  digunakan  untuk  memproduksi suatu  produk,  secara  otomatis  menurunkan  kesucian  atau  kebersihan  dari  produk  itu. Sama halnya dengan hewan yang pada dasarnya halal, seperti ternak. Hewan itu halal, apabila  disembelih  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam  yakni  dengan menyebut  nama  Allah.  Jika  tidak,  hewan  tersebut  menjadi  haram  dikonsumsi.  Dalam Pasal 18  Undang-Undang JPH,  hal itu  juga  sudah  ditegaskan.  Produk  yang  dihasilkan dari pembiayaan yang menerapkan unsur riba, penipuan, dan  perjudian tentu menjadi ternoda kehalalannya,meskipun secara material halal.
Melalui  kajian  ini,  dapat  ditegaskan  bahwa  dalam  Undang-Undang  No.  33  Tahun 2014  Tentang  JPH  tidak  ada  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  untuk  menerapkan pembiayaan  usaha/industri  dalam  menjalankan  usahanya  dalam  rangka  memperoleh sertifikasi halal. Namun, semangat untuk menerapkan prinsip Islam mengenai kehalalan sebuah  produk  masih  terbuka  lebar.  Dengan  demikian,  dapat  kita  tegaskan  bahwa sertifikasi  halal  yang  diterapkan  di  Indonesia  masih  bersifat  material.  Setifikasi  halal belum  menjamah  persoalan  bagaimana  cara  memproduksi  dari  segi  pembiayaannya. Pembiayaan  ini  juga  sering  terlibat  dalam  penyediaan  bahan  baku,  misalnya  apakah didatangkan secara legal atau tidak. Beberapa kasus pemusnahan produk-produk illegal yang  sering  juga  disebut  “barang  haram”  dapat  menjadi  contoh  bahwa  kehalalan produk  tidak  saja  cukup  dilihat  dari  unsur  kandungannya,  melainkan  juga  dari  cara memproduksinya, termasuk dalam persoalan pembiayaan.

## Kesimpulan
Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2014 Tentang JPH,  pembiayaan  syariah  masih  belum  menjadi  tolok  ukur kehalalan sebuah  produk.  Tidak  ada  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  untuk  menunjukkan dokumen/keterangan  baik  lisan  maupun  tertulis  mengenai  sumber  pembiayaan  dalam produksi. Halal di dalam Undang-Undang JPH masih berorientasi pada unsur/kandungan dari produk. Namun, Undang-Undang JPH masih membuka peluang untuk diterapkannya pembiayaan syariah sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (2).
Penelitian  ini masih  memiliki  keterbatasan.  Kajian ini  masih  bersifat  normatif  yang berfokus  pada  materi muatan  peraturan perundang-undangan,  belum  menambahkan  data pendukung  berupa  data  empiris.  Oleh  sebab  itu,  untuk  melengkapi  kekurangan  dari penelitian  ini,  masih  perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  yang  bersifat  empiris  mengenai penerapan  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2014  Tentang  JPH  di lapangan.  Hal ini  agar kajiannya dapat menjadi komprehensif dan faktual.

## Pembiayaan Syariah dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal – Muslimah, Nasir Hamzah, Sirajuddin

## Daftar Pustaka
Ali,  Muchtar.  “Konsep  Makanan  Halal  Dalam  Tinjauan  Syariah  Dan  Tanggung  Jawab Produk  Atas  Produsen  Industri  Halal.” AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah 16,  no.  2 (December 11, 2016): 291–306.
Arifin, Muhammad, Riza Aulia, and Nurul Azizah. “Analisis Strategi Pengembangan Dalam Persaingan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  Di  Aceh.” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam 3, no. 2 (December 12, 2022): 74–87. https://doi.org/10.22373/jimebis.v3i2.269.
Hakim, Rahmad. “Bank Syariah  Dan  Pengembangan  Industri  Halal.” Arsip  Publikasi  Ilmiah Biro  Administrasi  Akademik ,  no.  0  (February  15,  2020).  http://research- report.umm.ac.id/index.php/API-BAA/article/view/3714.
Hasanah,  Niswatun,  Nur  Azizah,  Maulida  Rizki  Nikmatussolihah,  and  Moh  Adi  Santoso. “Perkembangan  Industri  Halal  Di  Indonesia.” JIESP:  Journal  of  Islamic  Economics Studies and Practices 1, no. 2 (2022): 219–33.
https://www.bi.go.id.  “Pengembangan  Industri  Halal  Dukung  Pertumbuhan  Ekonomi Nasional,”  Oktober  2018.  https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/Pengembangan-Industri-Halal-Dukung-Pertumbuhan-Ekonomi- Nasional.aspx.
idtesis.com.
“Metode Penelitian Hukum Empiris
Dan Normatif,” 2013. https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/.
KBBI.  “Arti  Kata  Halal  -  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online,”  2023. https://kbbi.web.id/halal.
Kemenag Jatim. “Makanan, Minuman Dan Kosmetika Antara Halal Dan Haram,” Mei 2016. https://jatim.kemenag.go.id/berita/365686/jatim.kemenag.go.id.
Kementerian  Agama  RI.  “Qur’an  Kemenag  Online,  Surat  Al-Baqarah  Ayat  168,”  2023. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=168&to=286.
Milhan,  Milhan.  “DAMPAK  MAKANAN  HARAM.” Al-Usrah :  Jurnal  Al  Ahwal  As Syakhsiyah 10, no. 2 (December 20, 2022). https://doi.org/10.30821/al- usrah.v10i2.14711.
Nashirun.  “MAKANAN  HALAL  DAN  HARAM  DALAM  PERSFEKTIF  AL  QUR’AN.” Halalan  Thayyiban :  Jurnal  Kajian  Manajemen  Halal  Dan  Pariwisata  Syariah  (Journal  of Halal  Management,  Sharia  Tourism  and  Hospitality  Studies) 3,  no.  2  (September  16, 2020): 1–15.
Parakkasi,  Idris.  “Ekonomi  Islam,  Ekonomi  Kemashlahatan,”  August  25,  2020. http://sin.fst.uin-alauddin.ac.id/ekonomi-islam-ekonomi-kemashlahatan/.

## Pemerintah  Pusat.  “UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  10  TAHUN
1998 TENTANG PERBANKAN,” 1998. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm. ———.  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  33  TAHUN  2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (2014).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014.
Rohaeni,  Yeni,  and  Ahmad  Hidayat  Sutawijaya.  “PENGEMBANGAN  MODEL KONSEPTUAL  MANAJEMEN  RANTAI  PASOK  HALAL  STUDI  KASUS INDONESIA.” J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri 15, no. 3 (September 30, 2020): 177– 88. https://doi.org/10.14710/jati.15.3.177-188.
Sari,  Herdayanto  Sulistyo  Putro,  Sri  Fatmawati,Adi  Setyo  Purnomo,Hamdan  Dwi Rizqi,Fahimah  Martak,Refdinal  Nawfa,Egar  Pamela,Ceisar  Andrian  Putra,Indana Madaniyah  Tsani,Adisya  Salsabila,Sigmatresna  Wasatya,Fadhil  Adinata,Fanda Luvita.  “Peningkatan  Nilai  Produk  dan  Pendampingan  dalam  Proses  Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo | Sewagati.” Sewagati 6, no. 3 (2022): 296–303. https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131.
Sari,  Lili  Puspita,  Ade  Nur  Rohim,  and  Prima  Dwi  Priyatno.  “Model  Pembiayaan  Syariah Berbasis Teknologi Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 1 (March 8, 2023): 300–306. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8150.
Sucipto,  Sucipto.  “HALAL  DAN  HARAM  MENURUT  AL-GHAZALI  DALAM  KITAB MAU’IDHOTUL MUKMININ.” ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2012). https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1671.
Sugiyono, Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2012.
Supriadi,  Supriadi,  and  Ismawati  Ismawati.  “Implementasi  Prinsip-Prinsip  Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah.” JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH 3, no. 1 (April 17, 2020): 41–50. https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002.
Yulia,  Lady.  “Strategi  Pengembangan  Industri  Produk  Halal.” Jurnal  Bimas  Islam 8,  no.  1 (March 30, 2015): 121–62.
YUYUN,  WINDIYANI.  “ANALISIS  STRATEGI  BANK  BRI  SYARIAH  DALAM MENYOKONG  INDUSTRI  HALAL  DI  PROVINSI  LAMPU.”  Undergraduate,  UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022. http://repository.radenintan.ac.id/18014/.