## AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERJANJIAN PRA-KONTRAK SEBAGAI IUS CONTITUENDUM
HUKUM

## PERJANJIAN NASIONAL
Oleh:
Nursaiful Afandi Email: nsafandi001@gmail.com Universitas Narotama Surabaya

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menakar  apakah  sejatinya  selama  ini  sudah  mampu teraktualisasikan  dalam  praktik  kontrak  di  Indonesia.  Selain  itu,  tulisan  ini  juga memperlihatkan  kondisi  jikalau  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  pancasila  mampu diterapkan  dalam  perjanjian  pra-kontrak  di  Indonesia.  Penulisan  ini  menggunakan  metode yuridis normatif. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan  konseptual  (conseptual  approuch)  tulisan  ini  mencoba  menjawab  problematika dan  potensi  penerapan  nilai-nilai  pancasila  dalam  perjanjian  pra-kontrak.  Hasil  penelitian menyatakan, aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kerangka konseptual mampu menyentuh nilai  dasar,  nilai  intrumental  dan  nilai  praksis.  Kesulitan  aktualisasi  nilai-nilai  Pancasila dalam  tataran  praksis  mempunyai  tantangan  tersenidri.  Satu  sisi  Pancasila  sebagai pandangan  hidup  bangsa  (way  of  life),  namun  disisi  lain  ada  beberapa  deviasi-deviasi terhadapnya termasuk dalam hal ini deviasi nilai-nilai pancasila dalam praktek pra-kontrak.
Kata Kunci : Pancasila; Perjanjian; Prakontrak;

## Abstract
This  paper  aims  to  assess  whether  the  truth  has  been  able  to  be  actualized  in  contract practices  in  Indonesia.  In  addition,  this  paper  also  shows  the  conditions  if  the  values contained  in  Pancasila  can  be  applied  in  pre-contractual  agreements  in  Indonesia.  This writing  uses  the  normative  juridical  method.  Through  the  statutory  approach  and  the conceptual approach (conceptual approuch) this paper tries to answer the problematics and potential  application  of  Pancasila  values  in  pre-contractual  agreements.  The  results  of  the study stated, the actualization of the values of Pancasila within the conceptual framework was able to touch the basic values, internal values and praxis values. The difficulty of actualizing Pancasila values at the praxis level has a particular challenge. One side of the Pancasila as the way of life, but on the other hand there are some deviations towards it, including in this case the deviation of the values of the Pancasila in pre-contract practice.
Keywords: Pancasila; Agreement; Precontract;

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pancasila  sebagai  falasafah  hidup bangsa  yang  merupakan  kesepakatan  para founding  fathers ketika  negara  Indonesia didirikan.  Keberadaan  Pancasila  tidak semerta-merta  muncul  begitu  saja,  proses panjang dan melalui perdebatan  yang keras sehingga  terbentuk  falsafah  hidup  bangsa yang  berjumlah  lima  (5)  sila  dengan  poros ketuhanan  yang  maha  esa  yang  diusung oleh  semangat  gotong  royong  antar  warga negara.  Hadirnya  pancasila  dicita-citakan sebagai filsafat negara ( pilosopische grondlag )  agar  dapat  diaktualisasikan dalam  setiap  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Sejatinya semangat ini senantiasa  harus  dijaga  oleh  para  penerus bangsa,  namun  dalam  perjalanan  panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi  dalam  aktualisasi  nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa  penambahan,  pengurangan,  dan penyimpangan dari makna yang seharusnya.  Walaupun  seiring  dengan  itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. 1
1 Yudistira (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah  Palembang  Sumatera  Selatan), Aktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter  Bangsa ,  Seminar  Nasional  Hukum (Fakultas  Hukum  UNNES)Volume  2  Nomor  1 Tahun 2016, 426
Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi  tengah  di  antara  dua  kutub  yaitu komunisme dan kapitalisme. Posisi Pancasila  inilah  yang  merepotkan  aktuali- sasi  nilai-nilainya  kedalam  kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila bagaikan pendulum  (bandul  jam)  yang  selalu bergerak  kekanan  dan  kekiri secara seimbang  tanpa  pernah  berhenti  tepat  di tengah dan begitu fluktuatif. 2
Mulai  berdirinya  bangsa  indonesia, Masa  Orde  Lama  (Soekarno),  Orde  Baru (Soeharto),  dan  masa  reformasi,  senantiasa bergerak  kekiri  dan  kekanan  menunjukkan ideologi  Pancasila  mengalami  deviasi- deviasi  dari  harapan  para  pembentuknya. Selanjutnya pemerintahan-pemerintahan rezim  reformasi  ini  semestinya  mampu memberikan  koreksi  terhadap  penyim- pangan  dalam  mengamalkan  Pancasila  dan UUD  1945  dalam  praktik  bermasyarakat dan  bernegara  yang  dilakukan  oleh  Orde Baru.
Ideologi  Pancasila  sebagai  ruh  dan nafas bangsa Indonesia mempunyai tiga (3) tataran  nilai  meliputi  nilai  dasar,  nilai instrumental  dan  nilai  praksis.  Jikalau ditelaah  dari  perspektif  pelaksanaan  nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praktislah  ditentukan  tegak  atau  tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Secara
2 Ibid, 421
singkat  bukan  pada  rumusan  abstrak,  dan bukan  juga  pada  kebijaksanaan,  strategi, rencana,  program  atau  proyek  itu  sendiri terletak  batu  ujian  terakhir  dari  nilai  yang dianut,  tetapi  pada  kualitas  pelaksanaannya di  lapangan.  Bagi  suatu  ideologi,  yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Suatu ideologi dapat  mempunyai rumusan  yang  amat  ideal  dengan  ulasan yang  amat  logis  serta  konsisten  pada  tahap nilai  dasar  dan  nilai  instrumentalnya.  Akan tetapi,  jika  pada  nilai  praksisnya  rumusan tersebut  tidak  dapat  diaktualisasikan,  maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya. 3 Bahkan  tantangan  terbesar bagi suatu ideologi  adalah  menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya.
Agaknya  kesulitan  aktualisasi  nilai- nilai  ini  juga  tumbuh  dan  mengakar  dalam sistem  hukum  di  Indonesia.  Semangat aktualisasi  nilai-nilai  pancasila  tidak  secara utuh  dapat  masuk  ke  dalam  sistem  hukum di  Indonesia, terlebih dalam hal pengaturan aturan  perundang-undangan  yang  belum dinasionalisasi  seperti  yang  digagas  pada awal  kemerdekaan.  Menurut  pasal  7 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  menytakan  bahwa
3 Ibid, 426
hiraki peraturan perundang-undangan hanya terbatas  pada  pasal  tersebut,  dan  seluruh produk hukum selain yang tercantum dalam pasal  tersebut,  tidak  ada  cara  lain  selain dengan cara disesuaikan.
Namun  pada  faktanya  ada  beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  belum sesuai dengan pasal tersebut, seperti halnya pengaturan  hukum  perdata  yang  masih menggunakan produk kolonial yang berawal  dari  Bugerlikje  Wetbook  atau sering  disebut  BW  yang  saat  ini  menjadi Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH  Perdata).  Norma-norma  atau  pasal- pasal  dalam  KUH  Perdata  masih  berciri khas kolonial bahkan sebelum BW diperbarui  menjadi  NBW,  dengan  kata  lain nilai-nilai  pancasila  belum  masuk  kedalam pasal-pasal  tersebut,  meskipun  tidak  sama sekali pasal-pasal tersebut inkonstitusional.
Selain  itu  permasalah  yang  masih menggurita  dalam  hukum  perdata  adalah hukum  yang  belum  mampu  mengakomodir praktek-praktek  atau  peristiwa  kongkrit yang  terjadi  dimasyarakat.  Perihal  per- masalah teknis mengenai perluasan klausula kontrak  yang  terdapat  dalam  pasal  1313, diperluas  pemaknaanya  sehingga  pra- kontrak  masuk  kedalam  klausula  tersebut. Perbandingan  yang  kentara  ketika  kontrak dan  pra-kontrak  disandingkan  terlebih dalam  hal  pengertiannya.  Perjnajian  atau kontrak  diatur  Pasal  1313  KUHPerdata yang  berbunyi  “Perjanjian  adalah  suatu
perbuatan  dengan  mana  satu  pihak  atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang  atau  lebih.”  Sedangkan  pra  kontrak merupakan tahap sebelum kontrak dirancang  dan  disusun.  Dalam Black  Law Dictionary pengertian  pra  kontrak  adalah
“Precontractual  is  a  contract  that precludes  a  party  from  entering  into comparable agreement with someone else.”
Nota  Kesepahaman  atau  juga  biasa disebut dengan Memorandum of Understanding  (MoU) atau  pra-kontrak, pada  dasarnya  tidak  dikenal  dalam  hukum konvensional  di  Indonesia.  Akan  tetapi dalam praktiknya, khususnya bidang komersial, MoU sering  digunakan  oleh pihak  yang  berkaitan.  Kemudian  dari praktek  inilah  menimbulkan  beberapa permasalahan.  Selain  tidak  ada  satupun justifikasi  terhadap  praktek  tersebut  dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia atau vacum  of  norm, sehigga  terhadap akibat  hukum  dari  pra-kontrak  belum diperhitungkan  apabila  terjadi  kerugian yang  nyata  akibat  salah  satu  pihak  tidak beriktikad baik.
Berangkat  dari  permasalahan  ini  dan pentingnya  pula  aktualisasi nilai-nilai pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, perlunya digagas Hukum Perjanjian Nasional sebagai ius constituendum yang  sesuai  ruh  dan  nafas Pancasila sehingga pra-kontrak mempunyai kekuatan mengikat layaknya kontrak.

## 1.2. Rumusan Masalah
a. Bagaimana  pelaksanaan  pra-kontrak di Indonesia ?
b. Bagaimana implikasi nilai-nilai pancasila  dalam  hukum  kontrak  di Indonesia ?

## PEMBAHASAN

## 2.1. Pra-Kontrak dalam Hukum Kontrak di Indonesia
Pancasila  sebagai  dasar  negara  oleh Soekarno berdasarkan usulan telah disepakati  secara  aklamasi  dan  diterima oleh  para  anggota  BPUPKI  waktu  itu  yang kemudian  disempurnakan  secara  bersama- sama  agar  lebih  sistematis.  Oleh  sebab  itu, sebelum sidang pertama berakhir dibentuklah  panitia  kecil  untuk  merumus- kan  dasar  negara  berdasarkan  pidato  yang diucapkan  Bung  Karno  pada  1  Juni  1945 serta  berdasarkan  pandangan-pandangan yang  disampaikan  oleh  para  anggota BPUPK  dalam  rangkaian  Sidang  Pertama. Panitia kecil tersebut beranggotakan delapan orang yang kemudian diketuai oleh Soekarno  sendiri.  Di  tengah  rangkaian proses  merumuskan  dasar  negara  itu, Soekarno memiliki inisiatif untuk membentuk panitia kecil guna mempercepat dirumuskannya  dasar  negara.  Panitia  kecil bentukan Soekarno beranggotakan sembilan orang  yang  kemudian  dikenal  dengan sebutan Panitia Sembilan. Panitia Sembilan
menghasilkan  rancangan  Pembukaan  yang kemudian  dikenal  dengan  sebutan  Piagam Jakarta. 4
Meskipun  Pancasila  usulan  Soekarno tersebut sudah mendapat persetujuan mutlak  oleh  para founding  fathers, bahkan kemudian  dikaji  secara  sistematis  oleh panitia khusus, akan tetapi secara konstitusional  rumusan  Pancasila  yang hingga saat ini dikenal ditetapkan baru pada 18  Agustus  1945  oleh  PPKI.  Menariknya, pada waktu ditetapkan, pad Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 mengalami perubahan  pada  rumusan  sila  pertama Pancasila  yaitu  dengan  mencoret  bagian kalimat “dengan  kewajiban  menjalankan syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya” . 5
Dengan  demikian,  sila  pertama  menjadi Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagaimana dalam  rumusan  kelima  menurut  pidato Soekarno.
4 Mohammad Hatta dkk, Uraian Pancasila, Jakarta: Mutiara, 1978.
5 Dalam Piagam Jakarta, sila pertama Pancasila berbunyi  “Ketuhanan,  dengan  kewajiban menjalankan  syari’at  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya”.  Setelah  dicoret  tujuh  kata  itu maka jadilah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lihat  Mohammad  Hatta  dkk, ibid, h.77 dalam notulensi sidang 1 panitia 5 tanggal 10 januari 1975 pukul 09.15 di kediaman bung hatta jl.  Diponegoro  jakarta.  Terkait  Piagam  Jakarta, sebenarnya  terdapat  tiga  sebutan  yang  berbeda- beda yaitu Soekarno menyebutnya Mukadimmah,  Yamin  menamakannya  Piagam Jakarta  dan  Soekiman  menyebutnya Gentlement Agreement .  Jadi,  nama  yang  terkenal  adalah nama  yang  diberikan  Moh.  Yamin.  Lihat  A.B Kusuma, Op. Cit., h. 472
Sebelum rumusan
Pancasila
sebagaimana  yang  kita  ketahui  saat  ini terdapat beberapa usulan rumusan. Setidaknya  penulis  menemukan  ada  tiga usulan  yang  kemudian  disampaikan  dalam sidang  BPUPKI.  Sidang  Pertama  Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) memberikan Moh. Yamin kesempatan pertama untuk menyampaikan  usulannya.  Pidato  tersebut disampaikan  pada  tanggal  29  Mei  1945, 6 dan  dalam  pidato  tersebut  berisi  lima  (5) usulan  Dasar  Negara  Indonesia  dengan sebutan  Pancadharma  yaitu:  1)  Peri Kebangsaaan; 2) Peri Kemanusiaan; 3) Peri Ke-Tuhanan; 4) Peri Kerakyatan dan 5) Peri Kesejahteraan  Rakyat.  Selang  dua  hari berikutnya atau lebih tepatnya pada tanggal 31  Mei  1945,  giliran  Soepomo  yang mendapat  kesempatan  untuk  menyampai- kan usulan pidatonya yang berisi: 7
“Dalam  suasana  persatuan  antara rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-golongan  rakyat  sama  lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong royong, semangat kekeluargaan.  Maka  teranglah  Tuan- tuan  yang  terhormat  bahwa  jika  kita hendak  mendirikan  negara  Indonesia
6 Sidang  dimulai  29  Mei-1  Juni  1945,  agenda persidangan  adalah  menyampaikan  pandangan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tepat pada sidang hari keempat, Soekarno mengemukakan  Pancasila  yang  disambut  tepuk tangan  riuh  peserta  sidang.  Lihat  pidato selengkapnya  dalam  A.B  Kusuma, Lahirnya Undang-Undang  Dasar  1945, Jakarta:  Badan Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, 2004, h.150-167.
yang  sesuai  keistimewaan  sifat  dan corak  masyarakat  Indonesia,  maka negara  kita  harus  berdasar  atas  aliran pikiran ( staatsidee ) negara yang integralistik,  negara  yang  bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi  seluruh  golongan-golongan- nya dalam lapangan apapun..”
Realitas  alam  selalu  mengalami  proses atau perubahan, yaitu kemajuan, kreatif dan baru. 8 Realitas  itu  sangatlah  dinamis  dan suatu proses yang terus menerus “menjadi”, walaupun  unsur  permanen  realitas  dan identitas  diri  dalam  perubahan  tidak  boleh diabaikan  begitu  saja.  Sifat  alamiah  itu dapat  pula  dikenakan  pada  ideologi Pancasila  sebagai  suatu  realitas  (pengada). Pertanyaanya, bagaimana nilai-nilai Pancasila  itu  mampu  teraktualisasikan dalam  praktik  kehidupan  berbangsa  dan bernegara?  dan,  unsur  nilai  Pancasila manakah  yang  seharusnya  dapat    di- pertahankan tanpa mengenal perubahan.
Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah  ditentukan  tegak  atau  tidaknya nilai  dasar  dan  nilai  instrumental  itu. Ringkasnya  bukan  pada  rumusan  abstrak, dan  bukan  juga  pada  kebijaksanaan, strategi,  rencana,  program  atau  proyek  itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas
8 Yudistira (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah  Palembang  Sumatera  Selatan), Aktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa, 424
pelaksanaannya  di  lapangan.  Bagi  suatu ideologi,  yang  paling  penting  adalah  bukti pengamalannya  atau  aktualisasinya  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan  yang  amat  ideal  dengan  ulasan yang  amat  logis  serta  konsisten  pada  tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya.
Artinya,  nilai-nilai  yang  terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan. Masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi  Pancasila  ke  dalam  kehidupan praksis  kemasyarakatan  dan  kenegaraan bukanlah  masalah  yang  sederhana,  masih terdapat beberapa kekeliruan yang mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati  Negara  Pancasila  dalam  ber- bagai seginya. 9 Kiranya tidak tepat membuat “sakral” dan tabu berbagai konsep dan  pengertian,  seakan-akan  sudah  jelas betul dan pasti benar, tuntas dan sempurna, sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi.
Belum  teraktualisasinya  nilai  dasar Pancasila  secara  konsisten  dalam  tataran praksis  perlu  terus  menerus  diadakan perubahan,  baik  dalam  arti  konseptual maupun  operasional.  Banyak  hal  harus ditinjau kembali dan dikaji ulang. Beberapa mungkin  perlu  dirubah,  beberapa  lagi mungkin  perlu  dikembangkan  lebih  lanjut dan dijelaskan atau diperjelas, dan beberapa
9 Ibid
lagi mungkin perlu ditinggalkan.
Aktualisasi  nilai  Pancasila  dituntut  selalu mengalami  pembaharuan.  Hakikat  pem- baharuan  adalah  perbaikan  dari  dalam  dan melalui  sistem  yang  ada.  Atau  dengan  kata lain,  pembaharuan  mengandaikan  adanya dinamika internal dalam diri Pancasila.
Oleh  karena  itu,  Pancasila  perlu dijabarkan  secara  rasional  dan  kritis  agar membuka  iklim  hidup  yang  bebas  dan rasional  pula.  Konsekuensinya,  bahwa Pancasila  harus  bersifat  terbuka.  Artinya, peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan  manusia  dan  tidak  menutup  diri terhadap nilai dan pemikiran dari luar yang memang  diakui  menunjukkan  arti  dan makna yang positif bagi pembinaan budaya bangsa,  sehingga  dengan  demikian  me- nganggap  proses  akulturasi  sebagai  gejala wajar.  Dengan  begitu  ideology  Pancasila akan  menunjukkan  sifatnya  yang  dinamik, yaitu memiliki kesediaan untuk mengadakan  pembaharuan  yang  berguna bagi  perkembangan  pribadi  manusia  dan masyarakat.  Untuk  menghadapi  tantangan masa  depan  perlu  didorong  pengembangan nilai-nilai  Pancasila  secara  kreatif  dan dinamik.
Tahap  pra  kontrak  merupakan  tahap sebelum kontrak dirancang dan disusun. Dalam Black  Law  Dictionary pengertian  pra  kontrak adalah: “Precontractual  is  a  contract  that precludes a party from entering into comparable  agreement  with  someone  else.”
Dalam masyarakat pengusaha (bisnis) tahap pra kontraktual sering disamakan dengan Memorandum Of Understandings (MoU) sebelum masuk atau mengikatkan diri ke dalam kontrak  yang  mengikat. Memorandum  Of Understandings (MOU) atau nota kesepahaman adalah  pernyataan  tertulis  yang  merincikan kesepahaman  awal  dari  pihak-pihak  yang  akan mengikatkan  diri  ke  dalam  suatu  kontrak  atau perjanjian lainnya. 10
Sebelum  kontrak  disusun,  ada  empat  hal yang  harus  diperhatikan  oleh  para  pihak. Keempat  hal  itu  meliputi:  identifikasi  para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan Memorandum  Of  Understanding  (Mou) ,  dan negosiasi.
a. Identifikasi  Para  Pihak  berwenang membuat  kontrak  adalah  orang  yang sudah  dewasa  dan/atau  sudah  kawin. Tahap identifikasi para pihak merupakan  tahap  untuk  menentukan dan  menetapkan  identitas  para  pihak yang akan mengadakan kontrak.
Identitas para pihak harus jelas dan para pihak  harus  mempunyai  kewenangan hukum untuk membuat kontrak.
b. Penelitian awal aspek terkait
Pada  dasarnya,  pihak-pihak  berharap bahwa  kontrak  yang  ditandatangani dapat  menampung  semua  keinginannya sehingga  apa  yang  menjadi  hakikat kontrak  benar-benar  terperinci  secara jelas. Perancangan kontrak harus menjelaskan  hal-hal  yang  tertuang
10 Rosa Agustina, op.cit , hal. 87
dalam  kontrak  yang  bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang  mungkin  dapat  dilakukan.  Pada akhirnya  penyusunan  kontrak  me- nyimpulkan hak dan kewajiban masing- masing  pihak,  memperhati-kan  hal terkait dengan isi kontrak, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, serta perpajakan. 11
c. Pembuatan Memorandum  Of  Under- standing (MoU)
Istilah Memorandum  Of  Understanding berasal dari dua kata, yaitu memorandum dan understanding . Secara  gramatikal memorandum  of understanding diartikan  sebagai  nota kesepahaman. Dalam Black Law
Dictionary , yang diartikan memorandum adalah: “is to serve as the basis  of  future  formal  contract.” Yang terjemahannya ke dalam bahasa
Indonesia adalah “dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang.” Sedangkan understanding diartikan  sebagai: “An implied  agreement  resulting  from  the express  term  of  another  agreement, whether  written  or  oral.” Artinya, pernyataan  persetujuan  secara  tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan  lain,  baik  secara  lisan maupun  secara  tertulis.”  Munir  Fuady,
11 Salim HS, op.cit , hal. 86
mengartikan
Memorandum Of Understanding sebagai berikut:
“Perjanjian  pendahuluan,  dalam  arti nantinya  akan  diikuti  dan  dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara  detail,  karena  itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal  yang pokok  saja.  Adapun  mengenai  lain-lain aspek dari memorandum of understanding relatif  sama  dengan
perjanjian-perjanjian lain.” 12
Erman Rajagukguk mengartikan memorandum  of  understanding  (MoU) sebagai  berikut  ini:  “Dokumen  yang memuat  saling  pengertian  diantara  para pihak  sebelum  perjanjian  dibuat.  Isi  dari memorandum of understanding harus dimasukkan  ke  dalam  kontrak,  sehingga  ia mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.” 13
Salim HS memberikan definisi memorandum  of  understanding  (MoU) sebagai  berikut  ini:  “Nota  kesepahaman yang dibuat antara subyek hukum yang satu dengan  subyek  hukum  yang  lainnya,  baik dalam  suatu  negara  maupun  antar  negara untuk  melakukan  kerja  sama  dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu tertentu.” 14
12 Munir  Fuady,  1997, Hukum  Bisnis  dalam  Teori Dan  Praktik ,  Buku  Ke-4,  Citra  Aditya  Bhakti, Bandung, hal. 91
13 Erman  Rajagukguk,  1994, Kontrak  Dagang Internasional  Dalam  Praktik  di  Indonesia , Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 4
14 Salim HS, op.cit , hal. 47
MoU merupakan  suatu  perbuatan  hukum dari  salah  satu  pihak  (subjek  hukum) untuk  menyatakan  maksudnya  kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun  yang dimilikinya. Dengan  kata  lain, MoU pada  dasarnya merupakan  perjanjian  pendahuluan,  yang mengatur  dan  memberikan  kesempatan kepada  para  pihak  untuk  mengadakan studi  kelayakan  terlebih  dahulu  sebelum membuat  perjanjian  yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya. 15
Secara  internasional,  yang  menjadi  dasar hukum adanya memorandum of understanding adalah  Undang-Undang
No.  24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian Internasional.  Dalam  Pasal  1  huruf  a Undang-Undang  No.  24  Tahun  2000
Tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional
adalah:
“Perjanjian,  dalam  bentuk  dan  nama tertentu,  yang  diatur  dalam  hukum internasional  yang  dibuat  secara  tertulis serta  menimbulkan  hak  dan  kewajiban dibidang hukum publik.”
d. Negosiasi
Negosiasi  mempunyai  kedudukan  dan peranan  yang  sangat  penting  didalam mercang dan menyusun kontrak, karena
15 Bimo Prasetio dan Asharyanto, 2013, “ Perbedaan Antara Perjanjian dengan MOU ”, Serial Online, (diakses 21 Oktober 2019), available from : URL : http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514 689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian- dengan-mou
tahap  negosiasi  merupakan  tahap  untuk menentukan objek dan subtansi kontrak yag  dibuat  oleh  para  pihak.  Menurut Priyatna  Abdurrasyid, negosiasi  adalah: “Suatu cara dimana individu berkomunikasi  satu  sama  lain  untuk mengatur  hubungan  mereka  dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari.” 16
Ada  beberapa  tujuan  dari  sebuah negosiasi  dalam  bisnis,  yaitu  antara lain: 17
1. Untuk  mendapatkan  atau  mencapai kata  sepakat  yang  mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan.
2. Untuk  mendapatkan  atau  mencapai kondisi  penyelesaian  atau  jalan keluar  dari  masalah  yang  dihadapi bersama.
3. Untuk  mendapatkan  atau  mencapai kondisi saling menguntungkan dimana masing-masing pihak merasa menang (win-win solution).
2. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
dalam Pembentukan Hukum

## Perjanjian Nasional
Hukum  Kontrak  merupakan  ketegori hukum  yang  meliputi  kemanusian  dan
16 Priyatna  Abdurrasyid,  2002, Arbitrase  & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar , Fikahati Aneska, Jakarta, 21
17 Duwi  Santosa,  2013,  “ Pengertian,  Tujuan  dan Manfaat  Negosiasi ”,  Serial  Online,  (diakses  21 Oktober  2019),  available  from  :  URL  : http://www.galeripustaka.com/2013/03/pengertia n-tujuan-dan-manfaat-negosiasi.html
ekonomi sehingga untuk memahami transformasi  Pancasila  dalam  kehidupan bermasyarakat,  orang  harus  menganalisis pasal-pasal  penuangan  sila  ke-1,  ke-2,  dan ke-5 yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan dan sosial ekonomis.  Asas  konsensualisme  menjadi dasar  pembentukan  perjanjian  menurut sistem  dalam  Buku  III  KUH  Perdata,  yang mana asas konsesualisme merupakan bentuk  penghargaan  terhadap  nilai-nilai kemanusian  yang  tertera  dalam  sila  ke-dua pula.  Bahwa  sejak  detik  tercapainya  kata sepakat  tentang  hal-hal  yang  pokok  maka lahirlah perjanjian, meskipun dalam perjanjian  tertentu  disyaratkan  formalitas seperti perjanjian perdamaian dan pendirian perseroan  terbatas.  Permasalahannya  KUH Perdata  tidak  mengatur  proses  terjadinya kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 1  KUHPerdata  akibat  hukum  dari  setiap perjanjian  yang  sudah  memenuhi  syarat sahnya  perjanjian  akan  mengikat  sebagai undang-undang  bagi  para  pihak  yang membuatnya.  Jadi  KUHPerdata  hanya mengakui  adanya  hak  dan  kewajiban  yang lahir dari hubungan kontraktual yang sudah terbentuk.  Selanjutnya,  dalam  Pasal  1338 ayat  3  KUH  Perdata  ditegaskan  bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.  Karena  sejatinya  di  Indonesia  sendiri iktikad baik merupakan cerminan dari nilai-
nilai pancasila itu sendiri yang kemudian di negara-negara  dengan  sistem  hukum  civil law  seperti  Belanda,  Perancis  dan  Jerman sudah diakui bahwa itikad baik sudah harus ada  pada  tahap  perundingan  sebelum lahirnya  kesepakatan,  sehingga  akibat hukum  dari  janji-janji  pra  kontrak  diakui pula dan jika dilanggar menimbulkan akibat hukum.  Karena  perjanjian  yang  mengikat belum  lahir  maka  gugatan  yang  diajukan untuk  memperoleh  ganti  rugi  dianggap sebagai  perbuatan  melawan  hukum  yang menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan karena kontrak tidak jadi dilahirkan, untuk memperoleh kompensasi.
Asas  ini  pula  yang  sebenarnya  senafas dan  senada  dengan  apa  yang  dikehendaki dalam  Pancasila  itu  sendiri.  Nilai-nilai saling  memahami  dengan  hak-hak  orang lain  terlebih  dalam  perjanjian  harus  selalu dipegang  tegus  dalam  implementasi  nilai- nilai  pancasila  dalam  rangka  pembangunan hukum  perjanjian  nasional  yang  saat  ini hendak  digagas  para  segenap  pemangku kepentingan.
Berdasarkan pertimbangan-pertim- bangan  diatas,  bagi  Indonesia  dalam Undang-undang  Hukum  Perjanjian  yang akan datang, perlu ditegaskan bahwa  itikad baik sudah harus ada pada masa pra-kontrak sehingga  janji-janji  pra-kontrak  diakui  dan mempunyai  akibat  hukum.  Yurisprudensi Indonesia  belum  mengakuinya,  seperti dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.
2599/Pdt/2008 dalam kasus Linawati
Tjiang  melawan  PT  Sunter  Agung  Real Estate  Development  &  Construction dan putusan Mahkamah Agung RI No. 3138K/Pdt/1984,  dalam  kasus  gugatan pembeli  rumah  atas  janji-janji  pra kontrak dalam brosur.
Hal  lain  yang  perlu  dipertimbangkan untuk  mengemuka  di  dalam  Undang- undang Hukum  Perjanjian  Nasional,  masih dalam kaitan dengan konteks pre- kontraktual  ini, adalah  asas  umum  dalam penetapan  besarnya  ganti  rugi  (kuantitatif) dan  ukuran  kualitatif  untuk  itu.  Disarankan agar  asas reasonableness (asas  kewajaran) yang  banyak digunakan  didalam  norma- norma hukum perjanjian perdata internasional,  digunakan juga  di  dalam Hukum Perjanjian Nasional. Penerapan dan perumusan  asas reasonableness yang  pada hakekatnya  memang  bersifat  fleksibel diperlukan untuk memberikan ruang diskresi  bagi  hakim  dalam  menetapkan tingkat  kewajaran  di  dalam setiap  perkara yang  dihadapi,  dengan  memperhatikan keadaan-keadaan  yang  relevan ( relevant circumstances) .  Bagi  Hukum  Perjanjian Nasional,  pemaknaan  terhadap  prinsip kewajaran  itu  harus  dapat  ditarik  dari falsafah  dasar  yang  mewarnai  asas-asas hukum perjanjian nasional (Pancasila).

## KESIMPULAN
Aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kerangka  konseptual  mampu  menyentuh nilai  dasar,  nilai  intrumental  dan  nilai praksis.  Kesulitan  aktualisasi  nilai-nilai Pancasila dalam tataran praksis mempunyai tantangan  tersenidri.  Satu  sisi  Pancasila sebagai  pandangan  hidup  bangsa  ( way  of life ),  namun  disisi  lain  ada  beberapa deviasi-deviasi terhadapnya termasuk dalam  hal  ini  deviasi  nilai-nilai  pancasila dalam  praktek  pra-kontrak.  Pra-kontrak yang merupakan tahapan sebelum terjadinya  kontrak  sering  dipermasalahkan karena  tidak  ada  justifikasi  terhadap  pratek pra-konrak dalam hukum Nasional, sehingga  kepastian  hukum  dan  semangat kemanusian sebagai ejawantah nilai Pancasila  sila  ke-2  tidak  tercemin  dalam praktek  pra-kontrak.  Sudah  barang  tentu ketika  kepastian  hukum  tidak  mampu diakomodir, maka keadilan dan kemanfaatan  yang  disifati  sila  ke-5  tidak sama  sekali  tercermin  dalam  praktik tersebut.  Selanjutnya  iktikad  baik  yang terdapat  dalam  pasal  1338  ayat  3  KUH Perdata,  yang  sejatinya  asas  tersebut merupakan  pancaran  nilai-nilai  pancasila memang  seharusnya  dihadirkan  dalam praktek  pra-kontrak.  Iktikad  baik  sendiri dalam  praktek  di  negara-negara  dengan sistem civil  law memang  hadir  sebelum kontrak  itu  terbentuk,  artinya  hadir  dalam
tahapan pra-kontrak, termasuk dalam hal ini negara  Indonesia  yang  mengedepankan nilai-nilai  yang  demikian  untuk  menjaga hak-hak  kemanusian  yang  telah  terlahir dengan  adanya  sebuah  perjanjian  bahkan sebelum perjanjian atau kontrak terbentuk.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrasyid
Priyatna.
Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa
Suatu  Pengantar .  Jakarta:  Fikahati Aneska. 2002.
Fuady  Munir. Hukum  Bisnis  dalam  Teori
Dan  Praktik .  Bandung:  Citra  Aditya Bhakti. 1997.
Hatta  Mohammad  dkk. Uraian  Pancasila.
Jakarta: Mutiara. 1978.
Kusuma  A.B. Lahirnya  Undang-Undang Dasar  1945. Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas
Indonesia. 2004.
Rajagukguk Erman. Kontrak Dagang
Internasional Dalam Praktik di
Indonesia . Jakarta: Universitas
Indonesia. 1994
Rusli Hardijan. Hukum Perjanjian
Indonesia dan Common Law . Jakarta:
Sinar Harapan. 1998.
Yudistira. Aktualisasi  dan  Implementasi
Nilai-Nilai
Pancasila dalam Menumbuh  Kembangkan  Karakter Bangsa .  Seminar  Nasional  Hukum . (Fakultas Hukum UNNES) Volume 2 Nomor 1 Tahun. 2016.
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ lt514689463d4b2/perbedaan-antara- perjanjian-dengan-mou
http://www.galeripustaka.com/2013/03/pen gertian-tujuan-dan-manfaat- negosiasi.html

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Nama  : Nursaiful Afandi
TTL : Malang, 25 April 1969
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara Pendidikan Terakhir  :
DIV STPN Yogyakarta. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan  S-2  Program  Studi  Magister Hukum di Universitas Narotama Surabaya.