## KAJIAN YURIDIS ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU SEBAGAI PENASEHAT HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A KOTA BENGKULU
Widya Timur 1

## Abstrak
Pelaksanaan  Perkapolri  nomor  7  tahun  2015  adalah  pemberian  bantuan  hukum oleh  anggota  polisi  sebagai  penasehat  hukum  dan  melakukan  advokasi  terhadap  tindak pidana  narkoba di  Pengadilan Negeri  tingkat 1 A Bengkulu  bertentangan dengan peraturan pengacara nomor 18 tahun 2003 dan nomor 12 tahun 2001 tentang Hirarki legislasi. Bahwa kontradiktif  terjadi  sangat  signifikan  antara  pendapat  hakim  di  dewan  kabupaten  Bengkulu, Opini  penganiaya  dalam  peradilan  dan  pendapat  pengacara.  Hakim  mengatakan  bahwa berdasarkan  PP  nomor  3  tahun  2003  anggota  polisi  memiliki  kewenangan  untuk  membela tindak  pidana  anggota  POLRI  lain  yang  melakukan  tindak  pidana.  Penganiaya  dan pengacara  memiliki  pendapat  yang  sama  bahwa  keberadaan  anggota  polisi  bertentangan dengan  peraturan  pengacara  nomor  18  tahun  2003  dan  konstitusi  1945.  Penelitian  ini dimaksudkan  untuk  menganalisis  anggota  otoritas  dasar  hukum  polisi  untuk  menjadi penasihat  hukum  untuk  mencurigai  /  terdakwa  yang  merupakan  anggota  dari  POLRI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis yudisial. Data utama dalam penelitian ini adalah  data  primer,  selanjutnya  juga  didukung  oleh  data  sekunder  melalui  penelitian kepustakaan.  Setelah  data  terkumpul,  diolah  secara  kualitatif  secara  deskriptif  sehingga hasilnya  menunjukkan  bahwa  seorang  penasehat  hukum  untuk  tersangka  yang  merupakan anggota  POLRI  hanya  seorang  pengacara  sesuai  dengan  peraturan  pengacara  nomor  18 tahun  2003  tentang  alpukat  dan  kontradiktif  dengan  peraturan  pengacara  nomor  12  tahun 2001 tentang hierarki legislasi.
Kata kunci: anggota polisi, penasihat hukum, tindak pidana.

## ABSTRACT
The implementation of Perkapolri number 7 year 2015 is the provision of legal aid by members of police as legal advisor and make advocacy against a criminal act of drugs in the Council of District court class 1 A Bengkulu was contradictive with the regulation  of lawyer number  18  year  2003  and  number  12  year  2001  about  Hierarchy  of    legislation.  That contradictive  was  happen  very  significant  between  opinion  of    the  judge  in  the  council  of district Bengkulu, Opinion of persecutor in judicial and opinion of lawyer. The judge said that base on PP number 3 year 2003 members of police have authority to defend the criminal act of another members of POLRI who did a criminal act. The Persecutor and lawyer have same opinion that existence members  of  police contradictive with regulation of lawyer number  18 year  2003  and  constitution  1945.  This  research  is  intended  to  analyze  legal  basic  authority
1 Dosen Unived Bengkulu
members of police to be a legal advisor to suspect/defendant who are members of the POLRI. This research is judicial empirical legal research. The main data in this research is primary data, furthermore also supported by secondary data through library research. After the data was  collected,  it  was  processed  qualitative  descriptively  so  the  result  showed  that    a  legal advisor for suspect who are members of POLRI only a lawyer in accordance with regulation of  lawyer  number  18  year  2003  about  avocado  and  contradictive  with  regulation  of  lawyer number 12 year 2001 about hierarchy of legislation.
Keywords : members of police, legal advisor, criminal act, council of district cout

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  menganut  paham Negara  Hukum  maka,  konsepsi  dan  peranan dari  suatu  lembaga  bantuan  hukum  pasti  tidak sama  dengan  konsep  dan  peranan  lembaga bantuan hukum di negara maju, tempat lembaga ini  lahir  dan  dibesarkan.  Peranan    Pemerintah terhadap  eksistensi  lembaga  bantuan  hukum akan  jelas  sekali  perbedaannya,  hal  ini  dapat pengaruhi   dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi  dan  tingkat  pendidikan  masyarakat setempat.  Kalau  ini  benar,  maka  timbul pertanyaan: sampai sejauh mana sistem kekuasaan di negara berkembang memungkinkan  berkembangnya  ide  bantuan hukum bagi pencari keadilan.
Penegakkan  hukum  pidana  terdapat beberapa  institusi  yang  berkaitan  dengan  tugas dan  wewenang  yang  berbeda,  yaitu  institusi Kepolisian, K e j a k s a a a n , P e n g a d i l a n d a n L e m b a g a Pemasyarakat. Secara struktural institusi kepolisian merupakan lembaga  terdepan  atau  pertama  dalam sistem peradilan pidana, kemudian Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga-Lembaga koreksi baik yang bersifat institusional maupun non-institusional. 2
Dalam Criminal  justice  system (Sistem Peradilan  Pidana)  yang  kita  anut  unsur-unsur yang secara fungsional menjadi bagian Criminal Justice  System  (Sistem  Peradilan  Pidana) disebut  dengan  catur  wangsa,  yang  terdiri  dari Polisi  (sebagai  Penyidik),  Jaksa  (sebagai Penuntut  Umum)  dan  hakim  (sebagai  pemutus) serta  disini  ada  dualisme:  Advokat  (pengacara)
2 Muladi.  Kapita  Sclekta Sistem  Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
atau  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  tapi yang  pasti  kedudukan  terhadap  pengaturan hukum  Polisi,  Jaksa,  Hakim  dan  Advokat telah  diatur  dalam  masing-masing  undang- undang.
Maka  terhadap  anggota  Kepolisian yang  memberikan  bantuan  hukum  sebagai penasehat  hukum  dalam  proses  perkara tindak  pidana  apakah  merupakan  suatu prinsip  Negara  hukum,  bahwa  pada  saat pemeriksaan  dipersidangan  dan  setiap  waktu untuk  kepentingan  persiapan  pembelaan perkaranya.  Didalam  pengaturan  tentang bantuan  hukum  yang  dilakukan  anggota kepolisian dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP  secara  eksplisit  tidaklah  ditemukan ketentuan mengenai hal tersebut.
Untuk  melaksanakan  perintah  yang diamanatkan di dalam peraturan  perundang- undangan  tersebut  diatas  serta  berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yakni  “kapolri  menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan  teknis  kepolisian”  sehingga Kapolri  sebagai  pimpinan  tertinggi  didalam institusi  Polri  dalam  melakukan  tugas  dan wewenangnya  dapat  mengeluarkan  surat keputusan  Kapolri  yang  menjadi  acuan aparat  yang  ada  di  bawah  jajarannya,  setiap melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan instruksi yang ada.
Dari  kebijakan  tersebut  berkenaan dengan  anggota  kepolisian  yang  menjadi penasehat hukum maka kapolri mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  No.Pol:  7  Tahun  2005 Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Dan Nasihat  Hukum  Di  Lingkungan  Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Adapun  contoh  kasus  tentang  anggota Kepolisian    sebagai  penasehat  hukum  yaitu dengan  menggunakan  surat  perintah  Kapolda Nomor  SPRIN/1249/IX/2012  tanggal    05 September 2012 kepada :
1. AKP.  Arip  Semboda,  SH  (Kasubbid Bankum Bid Hukum Polda Bengkulu)
2. Penda  TK  I  Irvan  Nanda,  SH  (Pamin Bankum Bid Hukum Polda Bengkulu)
3. Penda  TK  I  Ansori,  SH  (Kaur  Min  Bid Hukum Polda Bengkulu)
4. Bripka  S.  Saputra,  SH  (BA  Bid  Hukum Polda Bengkulu)
DIPERINTAHKAN:
a. Disamping melaksanakan tugas dan tanggung  jawab  sehari-hari,  diperintahkan untuk mendampingi sebagai Kuasa Hukum dalam Sidang Perkara Pidana a.n.
KOMPOL  M.  ARFANI  S.B,  S.Pd  NRP 69050547  Jabatan  Kasubbid  PID  Bid Humas Polda Bengkulu;
b. Melaksanakan perintah ini dengan seksama serta  penuh  rasa  tanggung  jawab  dan melaporkan  hasilnya  kepada  Kapolda Bengkulu.
Serta  dalam  hal  ini  pula  KOMPOL  M. ARFANI S.B, S.Pd memberi kuasa khusus kepada :
1. AKP.  Arip  Semboda,  SH  (Kasubbid Bankum Bid Hukum Polda Bengkulu)
2. Penda  TK  I  Irvan  Nanda,  SH  (Pamin Bankum Bid Hukum Polda Bengkulu)
3. Penda  TK  I  Ansori,  SH  (Kaur  Min  Bid Hukum Polda Bengkulu)
4. Bripka  S.  Saputra,  SH  (BA  Bid  Hukum Polda Bengkulu)
- Bertindak  secara  bersama-sama  dan  atau sendiri-sendiri  untuk  dan  atas  nama Pemberi  Kuasa  dalam  mengurus  hak  dan kepentingannya selaku Tersangka/Terdakwa dalam Perkara
Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika sebagaimana  yang  termasuk  dalam  Pasal 114  Sub  Pasal;  112  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menghadap  di  muka  sidang  Pengadilan Negeri/Pengadilan  tinggi  dan  Kejaksaan Negeri serta Instansi yang diperlukan;
- Membuat menandatangani serta mengajukan  jawaban,  duplik,  bukti-bukti,
saksi-saksi,  konklusi,  atau  hal-hal  yang dianggap perlu untuk itu;
- Melawan  atau  melakukan  segala  upaya hukum untuk itu;
- Memberi keterangan,
membuat menandatangani serta mengajukan surat-surat  yang  diperlukan  untuk  itu, memanggil  dan  mendengarkan  saksi, meminta atau menolak sumpah, mengajukan  keberatan  atau  saksi  yang diajukan, mengajukan pertanyaan;
- Memeriksa  berkas  perkara,  meminta keputusan  hakim  dan  menjalankan dengan  segala  cara  yang  diperbolehkan Undang-Undang;
- Melakukan  tindakan  yang  dipandang perlu  oleh  Penerima  Kuasa  meskipun tidak  dengan  tegas  disebut  dalam  Surat Kuasa;
Memperhatikan realitas hukum seperti demikian dan dalam   pelaksanaannya bantuan  hukum  oleh  anggota  kepolisian apakah bertentangan dengan Undang-undang yang  berlaku  baik  dalam  KUHAP  yang tersebut  dalam  Bab.  I  Ketentuan  Umum angka  13,  Pasal  69  s/d  Pasal  74  Bab  VII tentang  Bantuan  Hukum  dan  pasal  3 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, karena polisi sebagai  Penasehat    hukum  dalam  proses peradilan  memunculkan  persoalan  karena polisi  sebagai  penasehat    hukum  dan melakukan pembelaan pada seorang Terdakwa  yang  juga  anggota  kepolisian dalam  suatu  tindak  pidana  tidak  ada  aturan secara  jelas  kecuali  anggota  TNI  yang khusus  dilakukan  persidangan  di  pengadilan Militer    dan  harapannya  agar  setiap  profesi sudah  seharusnya  dituntut  untuk  bekerja secara  profesional  dibidangnya  masing- masing  begitu  juga  polisi  sebagai  aparat penegak  hukum  hendaknya  juga  bekerja secara profesional dan tidak berdwifungsi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis tertarik untuk mengangkat legal Issue dengan, judul “Kajian  Yuridis  Terhadap  Anggota Kepolisian  Daerah  Bengkulu  Sebagai Penasehat  hukum  Dalam  Suatu  Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Kelas I A Kota Bengkulu” dengan maksud dikemudian hari dapat berguna bagi pembaca, masyarakat
dan Akademik penulis.

## 2. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut :
1. Metode Pendekatan
Berdasarkan perumusan masalah dantujuan  penelitian,  maka  metode  yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  empiris. Yuridis  empiris,  yaitu  suatu  pendekatan  yang dilakukan  untuk  menganalisa  tentang  sejauh manakah  suatu  peraturan/  perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif 3 dalam  hal  ini  pendekatan  tersebut  digunakan untuk  menganalisis  secara  kualitatif    mengenai anggota  kepolisian  sebagai  penasehat  hukum mendampingi Terdakwa tindak pidana Narkotika  dipersidangan  dilengkapi  dengan Putusan, mengingat putusan tersebut merupakan putusan  yang  menjadi  salah  satu  pemikiran mengenai  anggota  kepolisian  sebagai  kuasa hukum  dalam  mendampingi  seorang  terdakwa dalam  tindak  pidana  narkotika  di  wilayah Bengkulu.
2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi  penelitian  dalam  penulisan tesis  ini  berupa  penelitian  deskriptif  analitis. Menurut  Irawan  Soehartono 4 penelitian  ini melakukan  analisis  hanya  sampai  pada  taraf deskripsi,  yaitu  menganalisis  dan  menyajikan fakta  secara  sistematis  sehingga  dapat  lebih mudah  untuk  dipahami  dan  disimpulkan berkaitan  dengan  kepolisian  sebagai  kuasa hukum dan mendampingi terdakwa dalam suatu tindak  pidana  dan  beracara  dipersidangan Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Kota  Bengkulu apakah  suatu  kewenangan  yang  mempunyai dasar  hukum,  dan  bagaimana  jika  hal  ini dihubungkan dengan Undang-undang kepolisian,  menurut  KUHAP,  Undang-undang Advokat, Undang-undang Bantuan Hukum. 3. Sumber dan Jenis Data
Secara umum jenis data yang diperlukan  dalam  suatu  penelitian  hukum
3 Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian Hukum,(Jakarta : UI, 1986), hlm. 52
4 Irawan  Soehartono, Metode  Peneltian Sosial Suatu
Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan  Sosial  Lainnya, (Bandung  :  Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 63.
terarah  pada  penelitian  data  sekunder  dan data  primer. 5 Penelitian  ini  menggunakan jenis  sumber  data  primer  yang  didukung dengan  data  sekunder,  yaitu  :  data  yang mendukung  keterangan  atau  menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan  dan  koleksi  pustaka  pribadi yang  dilakukan  dengan  cara  studi  pustaka atau studi literatur.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka dalam  penelitian  ini  digunakan  sumber  dan jenis data sebagai berikut :
a.  Data  Primer,adalah  data  yang  diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau interview  dan  penyebaran  angket  atau questioner. 6
b.  Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. 7
4. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan  data  merupakan  hal yang  sangat  erat  hubungannya  dengan sumber  data,  karena  melalui  pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk  selanjutnya  di  analisa  sesuai  dengan yang diharapkan.
Pada penelitian hukum, data sekunder  mencakup  bahan  primer  yaitu bahan-bahan  hukum  yang  mengikat;  bahan sekunder  yaitu  bahan  hukum  sekunder  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer;  dan  bahan  hukum  tertier yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan sekunder. 8
5. Teknik Analisis Data Data  yang  diperoleh  baik  dari  studi lapangan  maupun  studi  dokumen  pada dasarnya  merupakan  data  tataran  yang dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan
5 Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis , (Semarang : Program Studi Magister
Kenotariatan Program
Pascasarjana
Universitas Diponegoro, 2009) hlm. 6. 6 Rony  Hanitijo  Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri ,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 10
7 P.  Joko  Subagyo, Metode  penelitian, dalam  Teori  dan  Praktek. Cetakan  kelima, (Jakarta :  Rineka Cipta, 2006), hlm. 88
8 Ibid .hlm. 52
dalam  bentuk  uraian  logis  dan  sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan  penyelesaian  masalah,  kemudian ditarik  kesimpulan  secara  deduktif,  yaitu  dari hal  yang  bersifat  umum  menuju  hal  yang bersifat khusus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Anggota  Kepolisian  Sebagai  Penasehat Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika di pengadilan Negeri Bengkulu
Sebelum  membahas  Polisi  menjadi Penasehat hukum  di Pengadilan Negeri kelas I A  Bengkulu  dalam  kasus  tindak    pidana    yang melibatkan  anggota  Polri,  terlebih  dahulu  kita berberbicara  tentang  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia,  maka  perlu  kita  telaah    dari  isi ketentuan  sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam Undang  –Undang  No  8  Tahun  1981    KUHAP, Criminal  Justice  syatem    di  Indonesia    terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan
Negeri dan
lembaga Permasyarakatan sebagai aparat penegak hukum.
Hal  mendasari  tugas  dan  kewenangan polri  yaitu  adanya  asas  Legalitas,  tentang tindakan  kepolisian  didasarkan  pada  Undang- undang  /  peraturan  perundang  undangan 9 .  Asas Oportunitas  kebalikan  dari  asas  legalitas maksudnya adalah undang–undang ini mengatur  tapi  tidak  dilaksanakan.  Dan  Asas Plichmatigheid  adalah  asas  yang  menyatakan bahwa tindakan kepilisian  dianggap sah apabila didasarkan  kepada  kekuasaan  dan  wewenang umum.
Peranan  Polri  dalam  rangka  melakukan pembelaan  atau  bertindak  sebagai  penasehat hukum  di  pengadilan  di  dalam  ketentuan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tidak terdapat pengaturan  polri  dalam  memberikan  bantuan hukum di Pengadilan negeri.
Dengan  tidak  adanya  pengaturan  polri didalam  melakukan  pembelaan  di  pengadilan maka  dapat  dikatakan  tindakan  tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana dikatakan oleh Hohe  Raad  menyatakan  bahwa  untuk
9 Dpm Sitompul penangkapan dan kekerasan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Hlm 124.
sahnya segalah tindakan kepolisian (rechtmatig)  tidak  selalu  harus  berdasarkan peraturan  perundang–undangan    (wettelijk voorschrtift)  akan  tetapi  harus  memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
a. Tindakan  tindakan  Polisi  itu  tidak bertentangan dengan peraturan perundang –undangan ; b. Bahwa  tindakan  itu  melindungi  hak seseorang
c. Bahwa  tindakan  itu    mempertahankan ketertiban dan ketenteraman umum 10
Tindakan anggota kepolisian sebagai penasehat  hukum  dalam  suatu  tindak  pidana dan    melakukan  pembelaan    di  pengadilan Negeri  Bengkulu  yang  berdasarkan  atau mengacu kepada peraturan kepala kepolisian Negara  Republik  Indonesia  No:  7  Tahun 2005 tentang  Tata Cara Pemberiaan Bantuan Hukum  Dilingkungan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  jika  dikaitkan  dengan keberadaan  orang  yang  berhak  melakukan pembelaan  didalam  lingkung  peradilan  atau yang  menerima  kuasa,  harus  memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang–undang
untuk memberikan bantuan hukum. 11
Berdasarkan  ketentuan  yang  diatur didalam KUHAP  pemberian bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh penasehat hukum dan  tidak  setiap  orang    dapat  bertindak sebagai penasehat hukum. Dengan diundangkannya  Undang  –Undang  Advokat no  18  tahun  2003  telah  diatur  bahwa  untuk dapat  diangkat  sebagai  advokat  harus memenuhi  persyaratan    sebagai  berikut, yaitu :
1. Warga negara indonesia,
2. Bertempat tinggal di Indonesia,
3. Tidak berstatus  sebagai pegawai negeri atau pejabat negara,
4. Berusia sekurang kurangnya 25 tahun,
5. Berijasah sarjana yang berlatar belakang pendidikan  tinggi  hukum  sebagaimana Pasal 2 ayat (1),
6. Lulus  ujian      diadakan  oleh  organisasi advokat,
10 Markas  besar  Kepolisian  Negara  RI Almank  September  abad  Kepolisian  RI,  Jakarta 1970 hlm 2.
11 Pasal 1 butir 13 KUHAP
7. Magang  sekurang–kurannya  dua  tahun terus menerus pada kantor advokat,
8. Tidak  pernah  dipidana  melakukan  tindak pidana  kejahatan      yang  diancam  lima tahun atau lebih,
9. Berperilaku  baik  jujur,  bertanggungjawab dan berintergritas yang tinggi.
Dengan  persyaratan  tersebut  diatas seorang advokat sebelum menjalankan profesinya    advokat  wajib bersumpah    menurut agamanya  atau  berjanji  dengan  sunggug sungguh  dipengadilan  Tinggi    diwilayah domisili Hukumnya. 12 Dengan adanya pesyaratan  tersebut  diatas  untuk  dapat  menjadi avokat  adalah  tidak  menjadi  pegawai  negeri sipil  atau  pejabat  negara  serta  sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat.
Pihak yang berhak melakukan pembelaan  atau  bantuan  hukum    terhadap tersangka  dan  terdakwa  disemua  tingkat pemeriksaan    adalah  advokat  hal  ini  mengacu kepada  Pasal  54    KUHAP  yang  menyatakan guna  melakukan  pembelaan    tersangka  atau terdakwa  berhak    mendapat  bantuan  hukum dari  seorang  atau  lebih  penasehat  hukum,  oleh karena  itu  undang–undang  tersebut  diataslah yang  menjadi  acuan  didalam  melakukan pembelaan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa disetiap  tingkatan,  karena  pada  prinsifnya melakukan  pembelaan  atau  menjadi  penasehat hukum  harus  bebas  dan  mandiri    didalam menjalankan profesinya, oleh sebab itu keberadaan anggota kepolisian sebagai penasehat  hukum  dapat    mempengaruhi  proses penegakan itu sendiri.

## B. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia no. Pol 7 tahun 2005
Peraturan  kepala  kepolisian  negara republik indonesia no. pol 7 tahun 2005  tentang tata cara pemberian bantuan hukum dilingkungan kepolisian negara republik indonesia, eksistensinya hanya berlaku dilingkungan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  ruang  lingkup  hukumnya berlaku di intern kepolisian. Keputusan KAPOLRI  no  Pol  7  tahun  2005  jika  dikaitkan dengan  keberadaan  undang-undang      No  18
12 Pasal 4 Undang –Undang Advokat No: 18
Tahun 2003.
tahun  2003  tentang  advokat  yang  mengatur tentang  orang  yang  berhak  melakukan pembelaan  disetiap  tingkatan  pemeriksaan, maka    keputusan  kepala  kepolisian  Negara Republik  Indonesia  tersebut    bertentangan dengan  KUHAP  dan  Undang  Undang advokat  No  18  tahun  2003,tentang  Advokat, karena  peraturan  yang  lebih  rendah  tidak boleh  bertentangan  dengana  undang-undang yang  lebih  tinggi  sebagaimana  ketentuan Undang-undang  Nomor  12  tahun  2011 tentang Herarki Peraturan Perundang- Undangan,  yang  mana  diatur    tata  urutan peraturan perundang–undangan, yaitu sebagai berikut: - UUD Tahun 1945
- Ketetapan MPR
- UU/Perpu
- Peraturan Pemerintah
- Dan Peraturan Daerah.
Maka  timbul  pertanyan  apakah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  No  7  Tahun  2005 tersebut  lebih  tinggi  kedudukannya  dari Undang-Undang, jawabnya jika dihubungkan dengan undang-undang Nomor. 12  tahun  2011  tentang  herarki  peraturan perundang-undangan  jelas  lebih  rendah  dari pada  undang  undang  dan  selain  itu Perkapolri  No  7  tahun  2005  tersebut  yang telah  mengambil  kewenangan  dari  advokat untuk  melakukan  pembelaan  dipersidangan, maka  secara  konstitusi  tindakan  angota kepolisian  selaku  Penasehat  hukum  yang membela  anggota  polri  yang    melakukan tindak  pidana  jelas  tidak  dapat  dibenarkan, karena  akan  merusak  citra  advokat  selaku penegak hukum.
Pemberian  bantuan  hukum  tersebut melalui Badan hukum yang ada dilingkungan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, artinya  pemberian  bantuan  hukum  bagi anggota yang terlibat didalam perkara pidana anggota  polri  dapat  memberikaan  bantuan hukum  disemua  tingkatan  hal  ini  tentu  tidak dapat  dibenarkan  karena  secara  substansi keberadaan  Perkapolri  No  7  tahun  2005 bertentangan dengan Undang-Undang
Advokat No 18 tahun 2003 juga bertentanga dengan KUHAP.
Keputusan Kapolri No Pol : 7 Tahun 2005,  tentang  Cara  Pemberian  Bantuan
Hukum  Bagi  Anggota  Polri  Yang  Terlibat  Di Perkara  Pidana,  bisa  mengajukan  permohonan untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  adalah merupakan  keputusan  yang  menghargai  hak asasi  manusia,  akan  tetapi  pemberian  bantuan tersebut  seharusnya  yang  menjalankan  kuasa atau pembelaan orang yang memenuhi persyaratan    sebagaimana  terdapat  dalam KUHAP  dan  Undang–Undang  No  18  Tahun 2003  karena  Polri  dalam  melakukan  tugasnya harus berlandaskan kepada Undang –undang No 2  Tahun  2002.  maka  jika  kewenangan kepolisian yang berdasarkan  keputusan kapolri No  ;  Pol  7  tahun  2005  dikaitkan  dengan  asas– asas  yang      penulis  kemukakan  pada  bab sebelumnya  seperti:
- asas    keperluan  ,  asas  ini  menetukan tindakan  dapat  diambil    atau  mencegah terjadinya suatau gangguan,
- asas  masalah    asas  ini  dimbil  dikaitkan dengan  masalah  yang  perlu  ditangani.  Ini berarti tindakan kepolisian harus
memenuhi  pertimbangan  pertimbangan yang objektif.
- Asas  Tujuan  sebagai  ukuran    yaitu tindakan  ini  diambil  sesauai  dengan sasaran.
Tindakan  anggota  kepolisian  yang melakukan  Pembelaan  terhadap  tersangka  atau terdakwa  yang  melibatkan  anggota  kepolisian jika  dihubungkan  dengan  asas  –asas  yang dikemukakan  diatas  tidak  dilandaskan  dengan pertimbangan  yang  objektif  karena  tidak menutup  kemungkinan  anggota  polri  yang melakukan tindak pidana dan atau tindak pidana khusus  dibela  oleh  anggota  polri  yang  nota bennya sama –sama anggota Polri.
Keputusan  Kapolri  No  Pol  7  Tahun 2003  tentang  pemberian  bantuan  hukum,  yang berkenaan  anggota  polri  dapat  melakukan pembelaan  disemua  tingkatan  tidak  dapat diterima  dengan  akal  yang  sehat  karena pembelaan dilakukan tersebut secara substanbsi telah bertentangan dengan tugas fungsi polri itu sendiri. Peranan polri memberikan bantuan atau melakukan  pembelaan  terhadap  tersangka  baik ditingkat  kepolisian  ,kejaksaan,  dan  pengadilan jika  dikaitkan  dengan  Keputusan  Makamah Konstitusi    Nomor  :  101/PUU-VII  tahun  2009 tentang  syarat  menjadi  advokat    sebelum menjalankan  profesinya  yang  mewajibkan adanya berita acara sumpah dengan
pertimbangan, setiap advokat sebelum menjalankan  tugasnya  wajib  dilakukan sumpah oleh Pengadilan Tinggi.
C.  Pendapat  Hakim  Pengadilan  Negeri Bengkulu  Terhadap  Polri  Menjadi  Kuasa Hukum di Pengadilan Negeri Bengkulu
Penerapan  Perkapolri  No.Pol  7 Tahun  2005  tentang  Tata  Cara  Pemberian Bantuan  Hukum  Dan  Nasehat  Hukum Dilingkungan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  menurut  Pasal  2  Perkapolri    No Pol 7 tahun 2005  yang berhak mendapatkan bantuan  hukum  tidak  hanya  anggota  Polri aktif  tetapi  juga  satuan  Polri,  Purnawirawan Polri,  Wredatama,  Warakawari,  Duda/  janda dari  Polwan/PNS  Polri  dan  Vetran  beserta keluarga. Dalam rangka Penerapan
Perkapolri  No.Pol  7  Tahun  2005  Penulis telah  melakukan  wawancara  dengan  Hakim Pengadilan  Negeri  Bengkulu,  Advokat,  dan jaksa dikejaksaan Tinggi Bengkulu.
A. Menurut Hakim.
1. Penerapan  perkaplori  No  7  tahun  2005 menurut  Hakim  Syamsul  Arif, 13 bahwa dalam  tataran  praktek  dipersidangan sering  dijumpai  anggota  Polri  menjadi kuasa hukum / penasehat hukum  hal ini nampaknya bertentangan dengan Undang  –Undang      nomor  18  tahun 2003 tentang advokat,padahal
pemberian  bantuan  hukum  polri  yang berhadapan dengan masalah tidak bertentangan  dengan  undang  undang advokat,  karena  setiap  anggota  polri berhak  mendapatkan  bantuan  hukum jika sedang menghadapi masalah. Penerapan  Perkappolri  no  7  tahun  2005 tentang  pemberian  penasehat  hukum atau  menjadi  kuasa  hukum  tidak bertentangan  dengan  Undang  undang Advokat no 18 tahun 2003 karena salah satu  dasar  hukumnya  menurut  Pasal  31 Undang  –Undang  Advokat  18  tahun 2008    setiap  orang  yang  sengaja menjalankan  perkerjaan  profesi  advokat dan  bertindak  seolah  olah  sebagai
13 Wawancara dilakukan dipengadilan Negeri  Bengkulu tanggal 5 agustus 2013
advokat  tetapi  bukan  advokat    dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan  denda  paling  banyak  50  juta    akan tetapi  ketentuan  pasal  ini  telah  dinyatakan bertentangan dengan undang undang Dasar 1954  dan tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK
No.006/PUU-II/2004  Jadi  anggota  Polri yang  berlatar  belakang  pendidiakn  hukum melalui  surat  perintah    dapat  menjadi penasehat  hukum    untuk  mendampingi anggota Polri yang terlibat masalah Hukum baik pidana maupun perkara perdata.
2. Penerapan  Perkapolri  No  7  tahun  2005 Menurut  Sultoni 14 selaku  hakim  bahwa keberadaan Polri yang melakukan pembelaan  perkara  bagai  anggota  Polri yang  terlibat  didalam  persoalan  hukum mempunyai  dasar  hukum  sebagaimana yang diatur didalam Perkapolri No 7 tahun 2005  dan berdasarkan surat perintah tugas dan  sesuai  dengan  pedoman  pelaksanaan tugas  dan  adminitrasi  pengadilan  Buku  II cetakan ke (4) Empat Makamah Agung RI 2002    mengenai  kuasa/wakil  Poin  17  .6 yang berbunyi:
Kuasa  /wakil  Negara/Pemerintah  dalam perkara  suatu  perkara  perdata  berdasarkan Stbl,1922  no  .522  dan  Pasal  123  ayat  2 HIR ayat 2 Rbg adalah :
a. Pengacara  negara  yang  diangkat  oleh Negara
b. Jaksa
c. Orang  tertentu  atau  pejabat–pejabat yang  dianggkat  /  ditinjuk  oleh  intansi– intansi yang bersangkuatan. Polri  menjadi  kuasa  hukum  dalam membela  anggota  polri  yang  terlibat didalam  masalah  hukum  memang  berhak untuk mendapatkan bantuan hukum  hal ini berdasarkan  PP  No  3  tahun  2003  tentang pelaksanaan  teknis  institusi  Peradilan umum  bagi    Anggota  Kepolisian  Negara Republik Indonesia (PP N0 3 Tahun 2003) disebutkan sebagai berikut:
a. Tersangka atau terdakwa anggta Kepolisian  Negara  Republik  indonesia berhak  mendapatkan  bantuan  hukum
14 Wawancara dilakukan diPengadilan Negeri Bengkulu  diruangan Hakim tanggal 4 Agustus 2013
pada  semua  tingkat  pemeriksaan dalam proses peradilan.
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan  hukum  bagi  tersangka  atau terdakwa    melakukan  tidak  pidana yang  berkaitan  dengan  kepentingan tugas.
c. Bantuan hukum sebagaimana
ketentuan  dimaksud  didalam  ayat  2 dilakukan dengan memfaatkan penasehat hukum dari institusi kepolisian  republik  indonesia    dan atau penasehat hukum lainnya.
Dengan  adanya  ketentuan  atau  dasar hukum  polri  tersebut  diatas  polri boleh  melakukan  pembelaan  kepada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam masalah hukum.
3. Penerapan  Perkapolri  No  Pol  7  Tahun 2005    menurut  Muarif  selaku  Hakim Dipengadilan  Negeri  Bengkulu.  Polri dalam  melakukan  pembelaan  terhadap perkara  pidana  bagi  anggota  polri  yang tersandung masalah hukum tidak bertentangan  dengan  Undang  –Undang Advokat  no  18  tahun  2003  karena  polri berhak  memberikan  bantuan  hukum kepada anggota polri yang terlibat kasus pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah  No  3  Tahun  2003  tentang pelaksanaan  teknis    Institusi  Peradilan umum bagi anggota kepolisian
Republik indonesia.
Bahwa pendapat hakim yang menyatakan  Polri  dapat  melakukan  atau bertindak  sebagai  kuasa  hukum  dengan mengacu  kepada  ketentuan  tersebut  diatas penulis  tidak  sependapat  karena    Perkapolri tersebut bertentangan dengan Undang Undang  Advokat  No  18  Tahun  2003.  Dan selain  itu  jika  melihat  ketentuan  pedoman Makamah
Agung
tersebut diatas diperuntukan  dalam  rangka  menjalankan perkara  perdata  bukan  untuk  menjalankan kuasa  sebagai  penasehat  hukum  dalam perkara pidana, maka Polri dapat melakukan pembelaan  dalam  rangka  perbuatan  tersebut menjalankan  tugas  kelembangaan  bukan bersifat  perbuatan  pidana  dilakukan  secara pribadi.
Keberadaan  Perkoplori  No  7  tahun 2005  tersebut  secara  ketatanegaraan  telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sebagaimana  penulis  kemukan  dalam  tinjuan pustaka tentang tata urutan Peraturan
Perundang-undangan
Negara
Republik
Indonesia,    mengenai  jenis  dan  herarki    dan peraturan  perundang-undangan    yang  lebih rendah  tidak  boleh    bertentangan  dengan undang-undang  yang lebih tinggi. 15 Dan selain itu  Perkapolri  No  7  Tahun  2005  bertentangan dengan asas Lex
Sripta , (tertulis)
Lexstrecta (jelas  dan  ketat)  dan lex  certa (peraturan  pasti) 16 .  Oleh  karena  itu  setiap tindakan Polri sebagaimana penulis kemukakan sebelumnya    harus  mempedomi asas  legalitas, asas Pliecmatigheid , yang menyatakan tindakan polisi    dianggap  tidak  menyalahi  /  atau melanggar perundang-undangan apabila tindakan  tersebut  diambil  untuk  kepentingan umum    sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  18 Undang –undang No 2 Tahun 2002.
Adanya  ketentuan  asas  tersebut  diatas seharusnya  Polri  dalam  menjalankan  tugas pokoknya  harus  taat  kepada  asas  dan  peraturan perundang–undangan yang berlaku, karena polri menjalankan  kuasa  bukan  untuk  kepentingan umum  melainkan  hanya  menjalankan  atau melakukan  pembelaan  untuk  kepentingan  Kop kepolisian itu sendiri.
Polri  sebagai  aparat  penegak  hukum yang  mempunyai  tugas  pokok  berdasarkan Undang–Undang  No  2  tahun  2002  Pasal  13 yaitu  memelihaara  keamanan  dan  ketertiban penegakan hukum serta memberikan perlindungan    pengayoman    dan  pelaksanan kepada masyarakat.
Tugas  polri  selaku  penegak  hukum bukan  berarti  Polri  dapat  menjalankan  kuasa hukum  atau  melakukan  pembelaan  terhadap anggota polri yang terlibat kasus tindak pidana, apalagi  melakukan  pembelaan  di  pengadilan, karena  seorang  advokat  dalam  menjalankan profesinya harus tunduk kepada undang–undang advokat dan kede etik advokat.
Kurang baiknya kondisi undang– undang  sebagai  salah  satu  faktor    timbulnya
15 Undang –undang no 12 tahun  tahun 2011.
16 Barda Nawawi Arif , Dalam buku perkembangan  asas-asas Hukum Pidana Indonesia Badan Penerbit Undip  Semarang 2012,Hlm 13
kejahatan    juga  dikemukakan  pula  adanya faktor lain yaitu pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen  dan sikap atau tindak tunduk    dari  para  penegak  hukum. 17 Dari pendapat  tersebut  diatas jika  kita  hubungkan dengan keberadaan anggota kepolisian selaku  penasehat  hukum  yang  membela anggota Polri dalam kasus tidak pidana jelas tindakan  anggota  kepolisian  tersebut  telah menyimpang  dari  tugas  pokok  Polri  itu sendiri  sehingga  layak  untuk  dikatakan penerapan  undang–undang  Polri  tersebut tidak konsekuen dalam menjalankan tugasnya  sehingga  menyebabkan  ketidak percayaan  akan  keefektifan  sistem  hukum itu.
D.  Menurut  Advokat Terhadap  Polri
Menjadi  Kuasa  Hukum  di  Pengadilan Negeri Bengkulu
Penerapan  Perkapolri  No  7  Tahun 2005  tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum  Dan  Nasehat  Hukum  Dilingkungan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, dalam  tataran  peraktek  masih  banyak    kita jumpai  anggota  Polri  yang  melakukan pembelaan  bagi  anggota  polri  yang  terlibat dalam kasus Pidana di pengadilan.
1) Menurut Oto Hasibuan. 18
Pemberian bantuan hukum yang dilakukan  oleh  pihak  Polri  dalam melakukan pembelaan terhadap anggota Yang  terlibat  didalam  Perkara  pidana yang mengacu kepada Perkapolri no Pol 7  tahun  2005  dan  PP  No  3  tahun  2003 tentang pelaksanaan Teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian negara republik Indonesia telah bertentangan  dengan  Undang  –undang Advokat No 18 tahun 2008.
Keberadaan  Polri  dalam  melakukan pembelaan  tidak  dapat  dibenarkan secara  hukum  apalagi  mendampingi anggota  Polri  yang  terlibat  kasus Narkoba,  sebab  akan  terjadi  kecurigaan
17 J.E.Sahetapy Suatu studi khusus mengenai ancaman piana mati  terhadap pembunuhan berencana,CV Raja wali Jakarta, 1982 .Hlm 282.
18 Wawancara dilakukan di  kantor Peradi Pusat tanggal 5 september tahun 2013 di Jakarta
masyarakat    terhadap  polri  itu  sendiri, Pembelaan  yang  dilakukan  oleh  Polri dalam kasus Pidana terhadap anggota yang terlibat  didalam  kasus  Pidana  dilakukan mulai  dari  tingkat  penyidikan  sampai dengan tingkat pengadilan sangat tidak bisa diterima  oleh  akal  sehat,apalagi  ditingkat pemeriksaan  yang  dilakukan  penyidik,
Polri,  tersangka  nya  angota  Polri  dan penasehat hukum anggota Polri.
2) Menurut Hasan Nudin Nasution. 19
Penerapan  perkapolri  No  7  Tahun
2005  tentang  tata  cara  pemberian  bantuan hukum    dan  nasehat  hukum  dilingkungan kepolisian    Negara  Republik  Indonesia. Keberadaan  perkap  tersebut  diatas  telah banyak  Polri  yang  mendampingi  anggota Polri  yang  terlibat  pidana umum  bertindak selaku  advokat  pada  hal  keberadaan anggota polri selaku penasehat hukum bagi anggota  yang  terlibat  tindak  pidan  umum telah mengkangkangi keberadaan undang – undang  advokat  no  18  tahun  2003  dan bertentangan  dengan  hirarki  perundang  – undangan yang berlaku.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas wawancara  dengan  advokat  mengenai penerapan  Perkapolri    No  7  Tahun  2003 tentang  Bantuan  Hukum  Yang  Dilakukan Oleh  Anggota  Polri,  ternyata  terdapat perbedaan  yang  cukup  segnifikan  antara hakim  dan  advokat,  dalam  menyikapi anggota  kepolisian  sebagai  penasehat Hukum  maka  berdasarkan  pandangan advokat,  Perkapolri  No  7  Tahun  2005 yang  dijadikan  landasan  hukum  bagi anggota Polri melakukan pembelaan kepada tersangka dan terdakwa di Pengadilan  Negeri  telah  bertentangan dengan  Undang  Undang  No  18  Tahun 2003 tentang Advokat.
E. Pendapat Jaksa Terhadap Polri
Menjadi  Kuasa  Hukum  di  Pengadilan Negeri Bengkulu
Penerapan  Perkapolri  No.pol.  7  Tahun 2005  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan Hukum  Bagi  Anggota  Polri  yang  terlibat
19 Wawancara dilakukan  Kantor Peradi, Jakarta Tanggal 5 September tahun  2013
masalah hukum Penulis Melakukan wawancara dengan A. Mazoola, selaku Jaksa Pada  Kejaksaan  Tinggi  Bengkulu,  Dengan adanya Perkapolri No 7 Tahun 2005 tersebut diatas    membolehkan  Polri  melakukan pembelaan  kepada    anggota  yang  terlibat tindak  pidana  disemua  tingkat  Pemeriksaan maka  Maka  menurut  A.Mazoola  Perkapolri No  7  Tahun  2005  bertentangan  dengan KUHAP  dan  Undang-Undang  Advokat  No 18  Tahun  2003,  karena  yang  berhak melakukan  pembelaan  bagi  tersangka  atau terdakwa adalah advokat.
Pendapat  senada  juga  disampaikan oleh Batman Wasil, S.H., M.H., dan Erwinda Martina,  SH.  MH  Jaksa  pada  kejaksanaan negeri  Bengkulu.  Ia  berpendapat  bahwa masuknya unsur polri untuk bertindak selaku penasehat  hukum  dalam  proses  acara peradilan  pidana  merupakan  hal  yang  tidak mempunyai  dasar.  Sudah  menjadi  tentu bahwa  proses  beracara  dalam  peradilan pidana berpegang pada Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, khusus  untuk  penasehat  hukum  selain  diatur dalam  KUHAP  juga  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  bersifat  khusus ( lex  spesialis )  yaitu  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  melalui intrumen  hukum  tersebut  hanya  advokat yang  berhak  dan  mempunyai  kedudukan sebagai  penasehat    hukum  dalam  proses peradilan,  selain  itu  tentu  tidak  memiliki kedudukan sebagai advokat.
Berdasarkan pandangan aparat penegak hukum diatas  maka penulis melihat pandangan  yang  berbeda  antara  hakim, advokat  dan  jaksa  terhadap  Perkapolri Nomor.  7  tahun  2005  tentang  pemberian bantuan  hukum  oleh  aparat  kepolisian  yang melakukan pembelaan terhadap anggota polri yang juga sebagai terdakwa dimana pandangan hakim yang membolehkan anggota  kepolisian  melakukan  pembelaan terhadap  anggotanya  yang  terlibat  pidana merupakan  pandangan  yang  sangat  tidak berdasarkan  aturan  hukum  yang  kuat,  telah melanggar  Kitab    Undang-undang  Hukum Acara Pidana dan  Undang Undang Advokat itu  sendiri,  karena  hakim    merupakan benteng  terakhir  dalam  penegakan  hukum
oleh  karena  itu  harus  menolak  seseorang  yang menjalakan profesi advokat yang tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Advokat. Pandangan  hakim  tersebut  diatas    sangat berbeda  dengan  pandangan  aparat  penegak hukum lainnya seperti Advokat dan Jaksa yang menyatakan bahwa Perkapolri No 7 tahun 2005 bertentangan  dengan  KUHAP,  dan  Undang  – Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

## 4. KESIMPULAN
Dari  uraian  bab  diatas  yang  telah dikemukakan  sebelumnya    dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan  Perkapolri  No.  7  Tahun  2005 tentang pemberian bantuan hukum
sebagai Penasehat hukum yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian terhadap anggota  POLRI  terhadap    tindak  pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A bertentangan  dengan  ketentuan  Undang Undang  Advokat    No.  18  Tahun  2003.
Berdasarkan  Pasal  3  tentang    persyaratan untuk  menjadi  advokat  antara  lain  tidak berstatus  Pegawai  Negeri  atau  Pejabat Negara  dan  selain  itu  Perkapolri  tersebut bertentangan  dengan  Undang-Undangan No.  12  Tahun  2011  Tentang  Hierarki Perundang-Undangan dan KUHAP.
2. Perkapolri  No.  7  Tahun  2005  terdapat perbedaan  yang  sangat  signifikan  antara pendapat hakim, Jaksa dan advokat dimana
pendapat hakim pengadilan negeri  yang menyatakan
Polri mempunyai kewenangan  dalam  membela  perkara pidana  terhadap  anggota  POLRI  yang melanggar  hukum  berdasarkan    buku  II cetakan  (4)  Mahkamah  Agung  RI  2002 mengenai kuasa/wakil poin 17.6 sedangkan Pendapat Jaksa dan Advokat keberadaan  anggota  Kepolisian  sebagai Penasehat hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Kealas I A Bengkulu bertentangan  dengan  Undang-  Undang
No.  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat dan UUD 1945.

## 5. SARAN
Bahwa  ketentuan  hukum  yang  diatur dalam  Perkapolri  No.  7  Tahun  2005 terutama haruslah dicabut karena bertentangan  dengan    dengan  Undang Undang    No.  18  Tahun  2003,  UUD  1945 dan  KUHAP.  Bila    perlu  diadakan  kerja sama  antara  kepolisian  dan  Advokat  untuk menindak  lanjuti  pemberian  bantuan  hukum yang menyangkut anggota POLRI melakukan  tindak  pidana,  dalam  rangka melakukan  pembelaan  di  semua  tingkat pemeriksaan.
Bahwa  dalam  rangka  penegakan hukum di Indonesia perlu ditegakkan secara konsekuen sesuai dengan tugas dan fungsinya  masing-  masing  oleh  aparat penegak hukum , sehingga tidak berbenturan antara satu dengan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arif  ,  Dalam  buku perkembangan    asas-asas  Hukum  Pidana Indonesia Badan  Penerbit  Undip    Semarang 2012,Hlm 13
Dpm Sitompul penangkapan dan
kekerasan Pustaka  Sinar  Harapan  Jakarta Hlm 124.
Muladi. Kapita Sclekta Sistem Peradilcm Pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 4.
Irawan  Soehartono, Metode  Penelitian
Sosial  Suatu  Teknik  Penelitian  Bidang
Kesejahteraan  Sosial  lainnya, Bandung,  PT. Remaja Rosda karya 1999 hal. 63 J.E.Sahetapy Suatu studi khusus mengenai ancaman  piana  mati    terhadap  pembunuhan berencana,CV  Raja  wali  Jakarta,  1982  .Hlm 282.
Markas  besar  Kepolisian  Negara  RI Almank  September  abad  Kepolisian  RI, Jakarta 1970 hlm 2.
Undang –undang no 12 tahun  tahun 2011
P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta Rineka Cipta 2006 hal. 68
Pasal 1 butir 13 KUHAP
Pasal  4  Undang  –Undang  Advokat  No:  18 Tahun 2003.
Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang: Program Studi Kenotariatan  Pasca  Sarjana Undip,  2009 hal. 6 Roni Hanitijo Soemiro,
Metode
Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, Jakarta, Ghalia  Indonesia  1998  hal.  10Soejono Soekamto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Raja Grafindo Persada, 2007 hal. 58 Wawancara  dilakukan  di    Kantor  Peradi Pusat  tanggal  5  september  tahun  2013  di Jakarta  Wawancara  dilakukan    Kantor Peradi, Jakarta Tanggal 5 September tahun 2013 Wawancara dilakukan di pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 agustus 2013 Wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Bengkulu    diruangan  Hakim  tanggal  4 Agustus 2013