PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
Juriko Abdussmad, Cs: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ….         Page. 353
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)

## TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH WONGKADITI TIMUR
Juriko Abdussamad 1 , Mochammad Sakir 2* , Swastiani Dunggio 3
1 Universitas Negeri Gorontalo
23 Universitas Ichsan Gorontalo jurikoabdussamad@ung.ac.id 1 , mochammad.sakir71@gmail.com 2 , swastianidunggio83@gmail.com 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan prinsip  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  dalam  pelayanan  publik  di  Kantor  Lurah Wongkaditi  Timur  Kecamatan  Kota Utara.  Dalam  penelitian  ini,  penetiti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran mengenai penerapan prinsip tata kelola pemerintahan  yang baik  dalam pelayanan publik di Kantor Lurah Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara. Adapun penentuan informan dilakukan  dengan  teknik  purposive  sampling,  dan  dipilih  sebagai  informan  yakni  Lurah, tokoh  pemuda,  tokoh  masyarakat  2  orang,  dan  masyarakat  4  orang.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dalam pelayanan  publik  di  Kantor  Lurah  Wongkaditi  Timur  Kecamatan  Kota  Utara,  belum maksimal  dilaksanakan  oleh  aparatur  kelurahan.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  ketiga indikator yang diteliti, yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Kelurahan  Wongkaditi  Timur,  ketiga  indikator tersebut semuanya belum dilaksanakan dengan baik oleh aparatur.
Kata kunci: Prinsip Tata Kelola Pemerintahan; Pelayanan Publik

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  application  of  the  principles  of  good  governance  in public  services at  the  East Wongkaditi  Village  Head Office, Kota  Utara  District.  In this study, researcher used descriptive research methods with a qualitative approach, namely research  that  aims  to  provide  an  overview  of  the  application  of  the  principles  of  good governance in public services in the East Wongkaditi Lurah Office, Kota Utara District. The  determination  of  the  informants  was  carried  out  using  a  purposive  sampling technique,  and  the  selected  informants  were  village  heads,  youth  leaders,  2  community leaders,  and  4  people  from  the  community.  The  results  of  the  study  indicate  that  the application  of  the  principles  of  good  governance  in  public  services  at  the  East Wongkaditi  Lurah  Office,  North  Kota  District,  has  not  been  maximally  implemented  by village  officials.  This  can  be  seen  from  the  three  indicators  studied,  namely accountability, transparency and community participation in the administration of public services  in  the  East  Wongkaditi  Village,  all  of  these  three  indicators  have  not  been implemented properly by the apparatus.
Keywords: Governance Principles; Public Service
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
Juriko Abdussmad, Cs: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ….         Page. 354
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)

## PENDAHULUAN
Tuntutan  akan  peningkatan  kualitas  tata  kelola  pemerintahan  yang diberikan  oleh  pemerintah  sudah  merupakan  suatu  keharusan  yang  harus dilakukan.  Untuk  dapat  melayani  dengan  baik  diperlukan  pedoman  berupa  asas umum  pemerintahan  yang  baik,  yang  harus  dipedomani  oleh  setiap  aparatur pemerintah.  Hal  ini  dikarenakan  karena  mereka  merupakan  pelaksana  tata  kelola pemerintahan. Tugas pokok aparatur negara sebagai abdi negara juga sebagai abdi masyarakat,  hal  ini  tergambar  dalam  tanggung  jawab  utamanya  dalam administrasi  umum,  pembangunan  dan  pelayanan  sosial.  Pasca  reformasi diharapkan membawa dampak positif bagi sistem ketatanegaraan, terbukti dengan semakin  berpihaknya  pemerintah  pada  kepentingan  masyarakat,  namun kenyataannya  melalui  maraknya  praktek  konspirasi,  korupsi  dan  nepotisme (KKN).  Sistem  birokrasi  publik  berdampak  negatif  terhadap  struktur  dan  citra birokrasi  di  masyarakat.  Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  dan  harapan reformasi,  khususnya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih  dan berwibawa,  kami  berusaha  membenahi  pandangan  negatif  terkait  birokrasi  era orde baru. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, yaitu good governance pada  semua  level  birokrasi  pemerintahan.  Menurut  Widanti  (2022:873), governance dimaknakan  sebagai  kualitas  keterkaitan  antara  pemerintah  dengan masyarakat  yang  dilayani  dan  dibelanya, governance meliputi  tiga,  yaitu  negara (negara/pemerintah),  swasta  (swasta/komunitas  bisnis),  dan  masyarakat  luas (masyarakat).  Ketiga  domain  inilah  menurut  Fakhrulloh  (2020)  yang  merupakan ujian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Konsep  good  governance  muncul  dari  ketidakpuasan  terhadap  tindakan pemerintah  yang  bertugas  menyelenggarakan  urusan  publik  (Maryam,  2016:2). Harus diakui bahwa pendekatan urusan publik yang terpusat, non-partisipatif, dan non-konformis  dari  pemerintah  sebelumnya  meningkatkan  ketidakpercayaan  dan bahkan  antipati  terhadap  rezim  yang  berkuasa.  Hal  ini  dikarenakan  pemerintah merancang  konsep  prinsip  tata  kelola  yang  baik  dalam  menumbuhkan  potensi birokrasi  untuk  mengubah  dan  menciptakan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik, selain itu masyarakat masih menganggap bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh  birokrasi  lamban,  tidak  profesional  dan  mahal.  Menurut  Parto,  dalam kepemerintahan  yang  baik  sangat  dibutuhkan  kepemimpinan  yang  kuat  untuk memastikan  penerapan  yang  konsisten  dalam  sistem  yang  kompleks  (Trommel, 2020:229).
Pola  pikir  pemerintahan  dalam  mendorong  praktek  kepemrintahan  yang baik  dalam  pelayanan  dengan  menekankan  kerjasama  kesetaraan  dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil (Lestari dan Santoso, 2020:130). Pelayanan publik merupakan ukuran kinerja tugas dan ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan bantuan birokrasi untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  (Abbas  dan  Sadat,  2020).  Implementasi  tata  kelola  yang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
Juriko Abdussmad, Cs: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ….         Page. 355
baik  dapat  dilakukan  secara  bertahap  tergantung  pada  kapasitas  pemerintah, masyarakat  sipil  dan  mekanisme  pasar.  Salah  satu  keputusan  strategis  untuk menerapkan  good  governance  di  Indonesia  adalah  penyediaan  pelayanan  publik. Ada  beberapa  aspek  mengapa  pelayanan  publik  secara  strategis  penting  untuk melaksanakan  kepemerintahan  yang  baik,  diantaranya  menurut  Holle  dalam  Ali dan Saputra (2020:605), dapat  mendorong tumbuhnya kreativitas dan peran serta masyarakat.
Pada  hakekatnya,  pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik  memerlukan partisipasi  seluruh  pemangku  kepentingan,  baik  di  lingkungan  birokrasi  maupun di  masyarakat.  Tata  pemerintahan  yang  baik  adalah  pemerintahan  berbasis masyarakat  dan  penyelenggaraan  pelayanan  harus  berpedoman  pada  kebutuhan masyarakat. Esensi good governance ditandai dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, yang sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,  yang  bertujuan  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  untuk  mengatur dan mengelola masyarakat lokal serta meningkatkan pelayanan pemerintah.
Dalam  instansi  publik  termasuk  kantor  pemerintah  pada  tingkat  paling bawah  yaitu.  Desa  dan  kelurahan,  pelayanan  kepada  masyarakat  merupakan tujuan  utama  yang  tidak  dapat  dihindari,  karena  sudah  menjadi  kewajiban memberikan  pelayanan  menciptakan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat. Karena  hal  tersebut  sudah  menjadi  kewajiban,  maka  pemerintah  harus  mencari solusi  terbaik  atas  permasalahan  yang  sering  dihadapinya,  antara  lain  kendala internal  yaitu  kendala  yang  berasal  dari  dalam  instansi,  dan  kendala  eksternal yaitu kendala  yang berasal dari pengguna  layanan menurut perangkat  yang harus selalu disediakan. pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat.
Namun,  dalam  perjalanannya  masih  banyak  dijumpai  permasalahan  yang berkaitan  dengan  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat.  Faktanya  masih terdapat  kerawanan  yang  biasanya  berupa  pelayanan  aparatur  pemerintah  yang belum  berjalan  efektif.  Kelemahan-kelemahan  ini  termasuk  layanan  yang kompleks  daripada  sederhana  dan  ketidaksetaraan  pemberian  layanan,  serta adanya  berbagai  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  layanan  itu  sendiri,  termasuk masyarakat,  keterampilan  pekerja,  peraturan  yang  berlaku,  dan  layanan pendukung. Permasalahan lainnya menurut Saputra dan Nugroho (2021:12) yakni masih adanya pejabat birokrasi yang masih mau dilayani daripada melayani.
Salah  satu  kelurahan  yang  ada  dalam  wilayah  administrasi  Kecamatan Kota  Utara,  yaitu Kelurahan  Wongkaditi  Timur.  Berdasarkan  hasil  pengamatan sementara  peneliti,  diketahui  pelaksanaan  prinsip good  governance di  kelurahan tersebut  dihadapkan  pada  berbagai  kendala  terutama  pada  transparasi, akuntabilitas, keterbukaan dan kepastian hukum.
Masalah  yang  peneliti  peroleh  dari  observasi  sementaradan  hasil wawancara  dengan  Adam  Daud.    adalah  kekecewaan  yang  dialami  oleh masyarakat  pada  aspek  akuntabilitas  pelayanan,  yaitu  kecepatan  dan  ketepatan pemberian  pelayanan  serta  tidak  adilnya  pemberian  pelayanan  yang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
Juriko Abdussmad, Cs: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ….         Page. 356
mengutamakan  kerabat dan  anggota  keluarga,  atau  jika  mereka  memiliki  kerabat atau  anggota  keluarga,  maka  pengurusannya  juga  lebih  cepat  dan  mudah.  Selain itu,  banyak  masyarakat  awam  yang  harus  pulang  karena  persyaratan  pelayanan tidak  lengkap  karena  kurangnya  informasi  mengenai  prosedur  pelayanan, sehingga  masyarakat  mencari  cara  alternatif  agar  pelayanan  cepat  selesai.  Dari segi  transparansi,  waktu  pengiriman  sangat  lama,  rumit  dan  otoritas  administrasi publik kurang informasi tentang prosedur pengiriman.
Paradigma good  governance menekankan  pada  proses  dan  prosedur, dimana  proses  penyusunan,  perencanaan,  perancangan  dan  perumusan  kebijakan selalu  berdasarkan  kerjasama  dan  melibatkan  semua  kelompok  kepentingan. Keterlibatan pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi sangat penting karena dapat  mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Keterlibatan  masyarakat juga  harus  dilakukan  dan  tidak  boleh  dilakukan  sebagai  formalitas, mengumpulkan  keinginan  masyarakat  (romansa  jaringan)  terhadap  pemangku kepentingan  secara  optimal  dilakukan  melalui  berbagai  teknik  dan  kegiatan, termasuk proses perumusan dan desain kebijakan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  penerapan prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dalam  pelayanan  publik  di  Kantor Lurah Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara. Adapun metode penelitian yang digunakan  ialah  metode  desktiptif,  yakni  menggambarkan  kondisi  sebenarnya pada  obyek  penelitian  sebagaimana  adanya.  Untuk  menguji  kevalidan  data digunakan  teknik  triangulasi,  baik  triangulasi  sumber  data  maupun  triangulasi pengumpulan data dari hasil wawancara, obervasi dan dokumentasi. Analisis data dalam  penelitian  ini  berlangsung  secara  bersamaan  dengan  proses  pengumpulan data  dengan  menggunakan  teknik  analisis  interaktif  yang  meliputi  pengumpulan data, seleksi data, sajian data dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  dalam  konteks good  governance merupakan  suatu  hal  yang  harus  diupayakan  untuk  diwujudkan  oleh  setiap instansi  pemerintah  penyelenggara  pelayanan  publik  (Abdussamad  2019). Paradigma good  governance menekankan  pada  proses  dan  cara  kerja  yang terfokus  pada  kerjasama  dan  melibatkan  pemerintah,  masyarakat,  dan  dunia usaha.  (Rochmansjah,  2019:3).  Pelayanan  publik  yang  didasarkan  pada  prinsip good governance akan memungkinkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  publik  yang  bebas  dari  praktik  kolusi,  korupsi  dan nepotisme.  Pelayanan  publik  yang  didambakan  masyarakat,  tidak  terlepas  dari penerapan prinsip good governance . Penerapan prinsip good governance bukanlah hanya  merupakan  tugas  dan  tanggungjawab  pemerintah,  tetapi  juga  organisasi swasta  dan  organisasi  masyarakat.  Keterlibatan  yang  setara  antara  pemerintah, pihak  swasta  dan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  ,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
Juriko Abdussmad, Cs: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ….         Page. 357
merupakan perwujudan konsep kepemerintahan  yang  baik atau good governance (Dumbi,  R.,  A.  Arman,  and  S.  Dunggio.  2022;  Lidia  Kamelia;  Mira  Veranita. 2022;  Sarfan  Tabo  dkk.  2022;  Suwidyanti,  Nely.  2023).  Kepemerintahan  yang baik  yang  ingin  diwujudkan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum, dan memiliki akuntabilitas dan transparansi yang  baik  secara  kelembagaan,  maupun  individual  aparatur  sipil  negara  dalam melakukan  interaksi  dan  transaksi  pada  sektor,  baik  penyelenggaraan  pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan dan pembangunan.
Sebagai  bagian  dari  proses  reformasi,  pelaksanaan good  governance di lingkungan pemerintahan, terutama di tingkat kelurahan oleh para aparatur, sangat menentukan apakah reformasi pelayanann akan berjalan terus atau berhenti disini. Natakusumah  (2007:1)  mengatakan  bahwa  masyarakat  memandang  bahwa berbagai  paradigma  yang  selama  beberapa  dekade  diterapkan  dipandang  sudah tidak efektif untuk menjawab berbagai persoalan dan dinamika yang tumbuh pada tatanan  masyarakat.  Suatu  paradigma  menuntut  perubahan  sikap  dan  perilaku segenap  jajaran  birokrasi  dalam  rangka  mewujudkan good  governance , pemberdayaan rakyat dan peningkatan daya saing untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
Perubahan  paradigma  pemerintahan  yang  semula  sentralistik,  kemudian jadi  desentralistik  membutuhkan  komitmen  baru  pada  birokrasi  serta  semua stakeholders  yang  terlibat  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap terselenggaranya  pemerintahan  dalam  mengelola  institusi  publik.  Dengan demikian, partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dan  menentukan  terwujudnya pelayanan  yang  berkuaitas  yang  sangat  didambakan  warga  masyarakat.  Aspek penting  lain  yang sangat penting dalam penyelenggaraan  pelayanan publik  yakni akuntabilitas  dan  transparansi.  Apapun  penyelenggaraan  pemerintah  akan  lebih efektif apabila dengan pemberian pelayanan yang transparan dan akuntabel (Fahri, 2018:31).  Transparansi  mengandung  makna  tersedianya  informasi  yang  lengkap yang  dibutuhkan  masyarakat  (Siregar,  2017:45)  dan  akuntabilitas  berkaitan dengan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  melalui  akses  informasi  dan keterbukaan (Hermansyah, dkk, 2018:21).
Hasil  penelitian  tentang  penerapan  prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang baik dalam pelayanan publik di Kantor Lurah Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara,  menunjukkan  bahwa  dari  aspek  akuntabilitas,  aparatur  kelurahan  telah memberikan  kejelasan  kepada  masyarakat  tentang  kegiatan  pelayanan,  namun hanya  pada  saat  warga  masyarakat  datang  ke  kantor  kelurahan  dan  belum diinformasikan  secara  luas  kepada  warga  masyarakat  terutama  terkait  kebijakan pelayanan  yang  diambil  pemerintah  kelurahan.  Dengan  demikian,  aspek akuntabilitas  belum  maksimal  dilaksanakan  oleh  aparatur  kelurahan,  padahal  hal tersebut  merupakan  kewajiban  aparatur  kelurahan  selaku  penyelenggaran pelayanan publik, sebagaimana dikatakan  Widodo (2016:30)  bahwa akantabilitas
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
Juriko Abdussmad, Cs: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ….         Page. 358
merupakan  realisasi  pelaksanaan  tanggung  jawab  kepada  warga  masyarakat selaku  penerima  pelayanan  publik  yang  menyangkut  semua  aktivitas  pelayanan, mulai  dari  proses  sampai  pada  hasil  pelayanan.  Dalam  kaitannya  dengan akuntabilitas,  saat  ini  walaupun  laporan  akuntabilitas  telah  dibuat,  namun  pada kenyataannya  masih  belum  atau  kurang  memiliki  akuntablitas  yang  diharapkan atau  belum  mampu  mempertemukan  tuntutan  dan  harapan  masyarakat  dengan standar  kinerja  tertentu.  Hal  tersebut  salah  satunya  disebabkan  karena  belum jelasnya  standar  kinerja.  Bahkan  sifat  pekerjaan  dan  individu  pegawai  kadang- kadang bersikap overacting dan melampaui wilayah kewenangannya.
Hasil  penelitian  selanjutnya  terkait  transparansi  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  menunjukkan  bahwa  pemerintah  kelurahan  telah  menyediakan informasi  yang  mudah  diakses  dan  dipahami  masyarakat  terkait  semua  kegiatan pelayanan,  namun  masih  terdapat  informasi  yang  kurang  disampaikan  secara terbuka  kepada  warga  masyarakat,  terutama  terkait  warga  masyarakat  yang memenuhi  persyaratan  untuk  meneriman  bantuan  sosial  dari  pemerintah. Transparansi  mengisyaratkan  bahwa  laporan  penyelenggaraan  pelayanan  publik tidak hanya dibuat, tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat berdasarkan pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  dipercayakan  kepadanya . Hal  tersebut  sesuai  dengan pendapat  Mardiasmo  (2011:109),  yang  mengatakan  bahwa  ransparansi  dibangun atas  dasar  kebebasan  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat. Artinya,  informasi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik  secara  langsung dapat  diperoleh  oleh  mereka  yang  membutuhkan.  dengan  demikian,  pada kenyataannya  transparansi  masih  bersifat  semu,  hal  ini  dapat  dilihat  antara  lain dari  cukup  banyaknya  kebijakan  pelayanan  publik  yang  berupa  peraturan  yang ditentukan sepihak oleh pemerintah. Berkaitan dengan keterbukaan, saat ini masih terlihat bahwa kurang terbukanya sebagian aparatur dalam memberikan informasi dalam  bidang  pelayanan  publik,  terutama  menyangkut  persyaratan  administratif yang harus dipenuhi oleh masyarakat.
Kemudian  hasil  penelitian  tentang  aspek  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Wongkaditi Timur menunjukkan bahwa pemerintah  kelurahan  sudah  memberi  kesempatan  kepada  warga  untuk menyampaikan  saran,  pendapat  atau  kritik  terkait  pelayanan  publik,  namun  belum maksimal  ditanggapi  oleh  warga  masyarakat  karena  masyarakat  lebih  suka menyampaikan  saran,  pendapat  atau  kritik  kepada  tokoh  masyarakat  di  lingkungan mereka  masing-masing.  Partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  sangat  penting  karena  menurut  Rahmat  (2019:47)  bahwa  a danya  partisipasi menujukan  bahwa  adanya  hubungan  kemitraan  antara  pemerintah  dalam  hal  ini penyelenggara  pelayanan  dengan  warga  sebagai  pengguna.  Dengan  hubungan tersebut,  memungkinkan  para  pihak  dapat  bekerja  sama,  selain  itu  akan  lahir
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
Juriko Abdussmad, Cs: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ….         Page. 359
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
kontrol  eksternal  dari  masyarakat.  Dengan  adanya  partisipasi  dapat  lahir  good governance seperti yang diharapkan.

## SIMPULAN
Penerapan  prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dalam  pelayanan publik  di  Kantor  Lurah  Wongkaditi  Timur  Kecamatan  Kota  Utara,  belum maksimal dilaksanakan oleh aparatur kelurahan. Dari aspek akuntabilitas, aparatur kelurahan  telah  memberikan  kejelasan  kepada  masyarakat  tentang  kegiatan pelayanan, namun hanya pada saat warga masyarakat datang ke kantor kelurahan dan  belum  diinformasikan  secara  luas  kepada  warga  masyarakat terutama  terkait kebijakan  pelayanan  yang  diambil  pemerintah  kelurahan.  Hasil  penelitian selanjutnya  terkait  transparansi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik menunjukkan  bahwa  pemerintah  kelurahan  telah  menyediakan  informasi  yang mudah  diakses  dan  dipahami  masyarakat  terkait  semua  kegiatan  pelayanan, namun masih terdapat informasi yang kurang disampaikan secara terbuka kepada warga masyarakat, terutama terkait warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk  meneriman  bantuan  sosial  dari  pemerintah.  Kemudian  hasil  penelitian tentang aspek partisipasi  masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan  Wongkaditi  Timur  menunjukkan  bahwa  pemerintah  kelurahan  sudah memberi kesempatan kepada  warga  untuk  menyampaikan  saran, pendapat  atau kritik  terkait  pelayanan  publik,  namun  belum  maksimal  ditanggapi  oleh  warga masyarakat  karena  masyarakat  lebih  suka  menyampaikan  saran,  pendapat  atau kritik kepada tokoh masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.
Sehubungan  dengan  kesimpulan  tersebut,  diajukan  saran  bahwa pemerintah  kelurahan  sebaiknya  membuat  baliho  tentang  kebijakan  pelayanan yang  selama  ini  telah  diambil,  sehingga  tampak  upaya  pertanggungjawaban aparatur pemerintah kelurahan kepada atasan dan  warga masyarakat. Di samping itu,  sebaiknya  pemerintah  kelurahan  membuat  unit  yang  diberi  tugas  untuk menerima pendapat, keluhan dan ktitikan. Untuk memperbaharui penyelenggaraan pelayanan  publik  diperlukan  pendekatan  baru  yakni  dengan  memperdayakan potensi  warga  masyarakat.  Potensi  warga  masyarakat  harus  diberdayakan sehingga  mereka  tidak  hanya  sebagai  pengguna  pasif,  tetapi  juga  bias  ikut menentukan  bagaimana  proses  penyelenggaraan  pelayanan  publik  tersebut seharusnya diselenggarakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  F.,  dan  Sadat,  A.  2020.  Model  Pelayanan  Publik  terhadap  Reformasi Birokrasi. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 1(1), 16-25.
Abdussamad,  Juriko.  2019.  “Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Gorontalo.” Publik:  Jurnal Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik 6(2):73–82. doi: 10.37606/publik.v6i2.6.
Ali, Khaidir dan Saputra, Agung. 2020. Tata Kelola Pemerintahan Desa terhadap Peningkatan  Pelayanan  Publik  di  Desa  Pematang  Johar.  Volume  14,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
Juriko Abdussmad, Cs: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ….         Page. 360
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
Nomor  4:  602-  614  Oktober  2020  |  ISSN  (P):  1829-7463  \  ISSN  (E)  : 2716-3083.
Dumbi,  R.,  A.  Arman,  and  S.  Dunggio.  2022.  “Pengaruh  Penerapan  Good Governance  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada  Kantor  Kecamatan  Bulila Kabupaten  Gorontalo.” Provider  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan 01(02):92– 102.
Fahri,  Marjana.  2018.  Analisis  Transparansi  dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik  di  Kantor  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Satu  Pintu Kabupaten Bone. Jurnal Al-Adalah Vol. 3, Nomor I, Januari 2018:29-44.
Fakrulloh,  Z.  A.  2020.  Kode  Etik  Penyelenggara  Negara  dalam  Mewujudkan Good Governance . Jurnal Hukum Progresif, 3(1), 63. Hermansyah, Iwan, dkk. 2018. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi Volume 13 (1) (Januari-Juni 2018) 21-29.
Lidia  Kamelia;  Mira  Veranita.  2022.  “Analisis  Implementasi.Good  Governance Dalam  Mewujudkan  Pelayanan  Publik  Yang  Berkualitas  Di  Kecamatan Ciater  Kabupaten  Subang.” Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik IX(2):289–99. Lestari,  Ratna  Ani,  dan  Santoso,  S.  Agus.  2020.  Pelayanan  Publik  dalam Good Governance . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) Vol.2 No.1. Mardiasmo.  2011.  Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Andi. Yogyakarta.
Maryam,  Neneng  Siti.  2016.  Mewujudkan  Good  Governance  melalui  Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016.
Natakusumah,  Achmad  D.  2007.  Implementasi Good  Governance .  Pemerintah Kabupaten Pandeglan, Banten.
Rahmat,  Akbar.  2016.  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan  Kepastian Pelayanan  Publik  di  Desa  Melalui  Standar  Pelayanan.  Journal  of  Public Administration and Local Governance. JPALG Vol. 3 (1) (2019): hlm 37- 51
Rochmansjah,  Heru.  2019.  Application  of  Good  Governance  Principles  in Government:  Perspective  of  Public  Services.  International  Journal  of Science and Society, Volume 1, Issue 4, 2019.
Saputra, Nopriadi, dan Nugroho, Riant. 2021. Good Governance pada Pelayanan Publik:  Sebuah  Usulan  Model  Pengembangan  Berbasis  Perilaku.  Jurnal MSDA  (Manajemen  Sumber  Daya  Aparatur)  Vol  9,  No.  1,  2021,  pp.  11- 26.
Siregar,  Fandi  Alfiansyah.  2017.  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Dalam Pelayanan  Publik  Studi  Pelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (E- KTP) di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan. Jurnal Publik Undhar Medan. Volume II No. 2 Januari – Juni 2017.
Sarfan  Tabo,  Andi  Agustang,  Andi  Muhammad  Idkhan,  Rifdan  Rifdan,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 1, 2024
Juriko Abdussmad, Cs: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ….         Page. 361
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
Muhammad  Ardiansyah  Makmur.  2022.  “Penataan  Kelembagaan  Dalam Mewujudkan  Good  Governance  Pada  Skb  Kabupaten  Bone  Bolango.” Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  Dan Pelayanan Publik 67–74.
Suwidyanti,  Nely.  2023.  “Peran  Good  Governance  Melalui  Reformasi  Birokrasi Dan  E-Goverment  Guna  Meningkatkan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Berbasis  Kinerja  Di  Kota  Surabaya.” Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber Daya  Manusia,  Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik 10(2):530–43.  doi: 10.37606/publik.v10i2.560.
Trommel, Willem. 2020. Good Governance as Reflexive Governance: In Praise of Good Colleagueship. Public Integrity, 22: 227–235, 2020.
Widanti,  Ni  Putu  Tirka.  2022.  Good  Governance  for  Efficient  Public  Services Responsive  and  Transparent.  International  Journal  of  Demos,  Volume  4, Issue 2, June 2022.
Widodo,  Joko.  2016. Good  Governance :  Telaah  Dimensi  Akuntabilitas  dan Kontrol  Birokrasi  pada  Era  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah.  Insan Cendekia. Surabaya.