## JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 900-909 DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.2905 http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

## Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas
Riza Sitanala Putra Baladiah, Anna Silviana Universitas Diponegoro Correspondence email: rizaaitanala@gmail.com, silvianafhundip@gmail.com
Abstrak. Pakaian  bekas  impor  merupakan  masalah  besar  bagi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  banyak faktor  yang  membuat  pakaian  bekas  ini  ilegal  mulai dari  merugikan produsen  pakaian di  dalam  negeri  hingga mengancam kesehatan masyarakat banyak karena mengandung  berbagai macam bakteri dan penyakit  menular. Penelitian  ini  akan  mengkaji  peran  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai terhadap  larangan  impor  pakaian  bekas dan  hambatan  dalam  pelaksanaan  pelarangan  pakaian  bekas  impor  di  Bandar  Lampung.  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif-empiris  dan  tipe  penelitian  deskriptif. Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  normatif-empiris.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan bahan  hukum  tersier.  Pengolahan  data  dilakukan  dengan  pemeriksaan  data,  rekonstruksi  data,  dan  sistematika data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis  secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Bandar Lampung mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan  terhadap  barang  impor  yang  masuk  ke  dalam  daerah  Lampung,  hal  ini  ditetapkan  di  dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Tatalaksana  Pengawasan  Direktur Jenderal  Bea  Dan  Cukai.  Hambatan  yang  dihadapi  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  dalam  melaksanakan tugas  pengawasan  terhadap  barang  impor  yang  dilarang  masuk  adalah  1.  adanya  permintaan  yang  tinggi;  2. kurangnya  sosialisasi  peraturan;  3.  letak  geografis;  4.  sumber  daya  manusia  yang  tidak  menunjang.  Faktor- faktor  tersebut  menyulitkan  Direktorat  Jendral  Bea  dan  Cukai  dalam  melakukan  pengawasan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa peran dalam  melakukan pengawasan  yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih belum efektif dan terealisasi hingga sekarang.
Kata kunci : Peran; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Hambatan; Impor; Pakaian Bekas
Abstract. Imported used clothing is a big problem for the Unitary State of the Republic of Indonesia, there are many factors that make used clothing illegal, ranging from harming domestic clothing producers to threatening public health because it contains various kinds of bacteria and infectious diseases. This study will examine the role of the Directorate General of Customs and Excise against the ban on the import of used clothing and the obstacles in implementing the ban on imported used clothing in Bandar Lampung. The type of research used in this research is normative-empirical legal research and descriptive research type. The problem approach used is normative-empirical. The data used are primary data and tertiary legal materials. Data processing is carried out  by  examining  data,  reconstructing  data,  and  data  systematics.  The  collected  data  was  then  analyzed qualitatively.  The  results  of  the  research  and  discussion  show  that  the  Directorate  General  of  Customs  and Excise  at the  Bandar  Lampung  Regional Office has  an important  role in supervising  imported goods entering the Lampung area, this is stipulated in the Regulation of the Director General of Customs and Excise Number 53 of 2010 concerning Management of Supervision of the Director General Customs and Excises. The obstacles faced by the Directorate General of Customs and Excise in carrying out the task of supervising imported goods that  are  prohibited  from  entering  are  1.  high  demand;  2.  lack  of  socialization  of  regulations;  3.  geographic location; 4. Human resources that do not support. These factors make it difficult for the Directorate General of Customs  and  Excise  to  supervise.  This  shows  that  the  role  in  carrying  out  supervision  carried  out  by  the Directorate General of Customs and Excise is still not effective and has been realized until now.
Keywords : Role; Directorate General of Customs and Excise; Barriers; Imports; Used Clothing

## PENDAHULUAN
Pedagang  Indonesia  melakukan  impor  di segala bidang, baik itu sandang, pangan, maupun industri.  Dalam  melakukan  importasi,  agen perdagangan  tidak  selalu  mengimpor  barang
baru, di area pakaian atau sandang yang diimpor, ada  juga  pakaian  yang  tidak  baru  atau  bekas. Pakaian bekas yang diimpor berasal dari pakaian bekas  yang  memiliki  nilai  jual  kembali,  atau pakaian  yang  tidak  diproduksi  dan  dijual
kembali  secara  besar-besaran,  pakaian  sisa penjualan  pabrik  pakaian  jadi  dan  pakaian department  store yang  sudah  tidak  terjual  dan disimpan  bertahun-tahun  di  gudang.  Jas  dan baterai  baju  ini  kemudian  dijual  kembali  oleh sejumlah pemain.
Dalam  perdagangan  pakaian  bekas  impor Menteri  Perdagangan  sudah  secara  tegas menetapkan  pelarangan  impor  pakaian  bekas melalui  Pasal  51  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu “importir  dilarang  mengimpor  barang  yang ditetapkan  sebagai  barang  yang  dilarang  untuk diimpor“. Pakaian bekas sendiri masuk kedalam barang  yang  dilarang  di  dalam  tabel  jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang  dilarang  diimpor  di  Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2020  tentang  Barang  Dilarang  Impor. Pakaian  bekas  impor  yang  di  jual  kembali  oleh pedagang  ini  dapat  berpotensi  menimbulkan penyakit menular yang ditimbulkan oleh bakteri yang  terkandung  di  dalam  pakaian  bekas  impor tersebut  di  karenakan  baju  bekas  tersebut  sudah dipakai  dan  tersimpan  hingga  bertahun-tahun lamanya.  Penyakit  menular  ( communicable disease )  adalah  penyakit  yang  dapat  di  tularkan dari  satu  orang  ke  orang  yang  lain,  baik  secara langsung maupun tidak langsung. (Cecep, 2014). Perdagangan  pakaian  bekas  impor  saat  ini  juga secara  langsung  menjadi  masalah  besar  di seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI),  karena  dapat  merugikan pedagang  yang  menjual  pakaian  hasil  dalam negeri atau local brand .
PERMENDAG No.12 Tahun 2020 sendiri menetapkan  didalam  Pasal  2  Ayat  (1)  yaitu menteri  menetapkan  barang  dilarang  impor untuk  kepentingan  nasional  dengan  alasan:  (a) untuk  melindungi  keamanan  nasional  atau kepentingan  umum,  termasuk  sosial,  budaya, dan moral masyarakat; (b) untuk melindungi hak kekayaan  intelektual;  (c)  untuk  melindungi kesehatan  dan  kesalamatan  manusia,  hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Perdagangan  pakaian  bekas  saat  ini  bisa dikatakan sedang berkembang pesat, dari semula tempat perdagangannya berada di pasar tradisional  atau di pinggir jalan umum kini para pedagang memindahkan tempat perdagangannya ke  media  sosial  terutama instagram .  Dalam  hal ini  perdagangan  pakaian  bekas  di  media  sosial sangat  sering  dijumpai  dibandingkan  dengan pasar tradisional atau di pinggir jalan. Pedagang pakaian  bekas  ini  memulai trend baru  dengan
berdagang  melalu  media  sosial instagram yang tanpa  hambatan  dan  pengawasan.  Pelaku  bisnis ini  memandang  sangat  jeli  kondisi  ini  melalui jalur  tidak  resmi  mereka  pun  mendatangkan ratusan  kontainer  pakaian  bekas  yang  disinyalir didatangkan  dari  Singapura  atau  Malaysia  yang bisa kita peroleh di seluruh Indonesia. (Sasmudi, 2015).
Barang-barang  pakaian  bekas  impor  di Indonesia  berasal  dari  Singapura  dan  Malaysia, pakaian tersebut didatangkan dari negara-negara Eropa  maupun  negara  Asia.  (Lestari  dan Agusyanto,  2018).  Pakaian  bekas  impor  yang ada  di  Singapura  dan  Malaysia  biasanya didatangkan  dari  negara  Jepang  di  karenakan Jepang  sangat  banyak  baju  bekas  yang  berasal dari  pakaian  masyarakatnya  yang  sudah  tidak layak pakai, pemutusan hak karyawan masal dan pakaian  ilegal.  Ketentuan  Pemerintah  Jepang pakaian  yang  sudah  tidak  layak  pakai  untuk  di berikan  ke  negara  dan  menyita  pakaian  ilegal dan  pakaian  tersebut  diperjual  belikan  kembali ke  negara-negara  yang  membutuhkan  pakaian murah. Beberapa akibat merebaknya perdagangan pakaian bekas impor yaitu, banyak bakteri  merugikan  untuk  kesehatan,  pakaian bekas  sebabkan  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK)  masal,  industri  dalam  negeri  mati, pakaian  bekas  impor  kebanyakan  produk  ilegal. (Septian, 2015).
Direktorat  Jenderal  Bea  Dan  Cukai  yang merupakan  instansi  yang  ditugaskan  oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan  untuk  menjaga  pintu  masuknya barang impor di pelabuhan dan juga di bandara, memiliki  tanggung  jawab  yang  sangat  besar dalam masuknya pakaian bekas impor, sebagaimana fungsi dari Direktorat Jenderal Bea Dan  Cukai  melakukan  perlindungan  kepada masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan  nasional  melalui  pengawasan  dan pencegahan  masuknya  barang  impor  dan keluarnya  barang  ekspor  yang  berdampak negatif  dan  berbahaya  yang  dilarang  dan  atau dibatasi  oleh  regulasi  undang-undang  yang berlaku.  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai sendiri memiliki dasar hukum dalam melakukan pengawasan  yaitu  Peraturan  Direktur  Jenderal Bea  dan  Cukai  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Tatalaksana  Pengawasan  Direktur  Jenderal  Bea Dan Cukai.
Pedagang  pakaian  bekas  impor  yang memenangkan  gugatan  melawan  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  Kanwil  Jawa  Timur  di Pengadilan  Surabaya.  Pedagang  pakaian  bekas
ini  mengajukan  gugatan  pra-peradilan  atas penyitaan  ribuan  bal  pakaian  bekas  impor  yang di lakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan  Cukai  Kanwil  Jawa  Timur,  Perkara  ini bermula  pada  10  Januari  2015  lalu.  Pada  Saat itu,  petugas  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai Kanwil Jawa  Timur menyita 17 kontainer berisi 1.790  bal  pakaian  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak setelah  dibongkar  dari  KM  Mitra  Sejahtera. Kemudian,  penyitaan  6  kontainer  berisi  600  bal pakaian yang diangkut KM Bintang Permai juga setelah bongkar 17 Januari 2015.
Setelah dua penindakan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jawa Timur juga melakukan penyegelan terhadap stok barang  berupa  pakaian  jadi  sebanyak  4.422  bal dan  750  bal  milik  pemohon  yang  tersimpan  di pergudangan
Suri
Mulya Permai di Margomulyo, Surabaya 19 Januari lalu. Didasarkan  oleh  dugaan  penggugat  selaku pedagang  pakaian  bekas  impor  ini  menemukan sesuatu  hal  yang  janggal  pada  penindakan  dan penyitaan yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jawa Timur,  yaitu  penindakan  atau  penyitaan  barang itu tanpa  ada surat perintah penyitaan dan tanpa surat tanda penerimaan, hal tersebut bertentangan  dengan  Pasal  41  dan  42  KUHP. (Taufik, 2015)
Perbuatan  penyeludupan  pakaian  bekas impor ini atau  yang  lebih dikenal dengan istilah monza  memang  dilarang  dalam  undang-undang dan  bukan  merupakan  rahasia  umum  lagi  di Indonesia.  Masyarakat  di  Indonesia  sendiri tampaknya  sudah  sangat  terbiasa  dengan penggunaan  pakaian  bekas  tersebut.  Sehingga tidak  ada  kepedulian  lagi  terhadap  dampak negatif  yang  ditimbulkan  dari  pakaian  bekas impor  tersebut,  hal  ini  disebabkan  bukan  tidak adanya  penyuluhan  hukum  dari  pihak  terkait seperti Kementerian Perdagangan, aparat Kepolisian maupun Direktorat Jenderal Bea  dan Cukai,  akan  tetapi  dilain  sisi  pakaian  bekas impor secara langsung telah membantu masyarakat  ekonomi  kebawah  hingga  keatas dengan  membeli  pakaian  bekas brand ternama dengan  harga  yang  sangat  murah  dibandingkan dengan membeli pakaian baru yang ada di mall, dan  juga  membantu  meningkatkan  pendapatan penghasilan dari penjual pakaian bekas impor.

## METODE
Tipe  penelitian  yang  akan  digunakan penulis dan berdasarkan permasalahan yang  ada pada pokok bahasan dalam penelitian  ini  adalah
menggunakan  tipe  deskriptif,  yaitu  penelitian yang  bersifat  pemaparan  dan  bertujuan  untuk memperoleh  gambaran  (deskriptif)  lengkap tentang  keadaan  hukum  yang  berlaku  di  tempat tertentu  dan  pada  saat  tertentu,  atau  mengenai gejala  yuridis  yang  ada  maupun  peristiwa hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat (Sutikno,  2006).  Diharapkan  penelitian  ini secara jelas dapat memberikan gambaran tentang bentuk pelanggaran pakaian bekas impor.

## HASIL
Peran  Direktorat  Jenderal  Bea  Dan  Cukai Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas
Kegiatan  impor  merupakan  penggerak roda perkenomian dan pembangunan di Indonesia  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  atas barang  yang  belum  bisa  di  peroleh  di  dalam negeri.  Penjelasan  impor  sendiri  hadir  di  dalam Pasal  1  Ayat  (13)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2006  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan  yaitu  impor  adalah  kegiatan memasukan  barang  kedalam  daerah  pabean. Dalam  rangka  melindungi  rakyat  Indonesia  dari pengaruh  negatif  pasar  global,  Pemerintah melalui  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai mempermudah  proses  impor  ke  dalam  negeri dengan  melakukan  upaya  penataan  tata  tertib impor, menyempurnakan dan membuat prosedur impor menjadi lebih mudah. Direktorat Jenderal Bea  dan  Cukai  sendiri  memaparkan  bahwa seseorang atau perusahaan impor dalam mengimpor  barang  secara  resmi  memiliki beberapa  kategori  yaitu  :  (a) handcarry (barang bawaan penumpang). Cara ini biasanya dilakukan oleh perorangan, dengan cara membeli atau mengambil langsung barang impor di  negara  asal  dan  kemudian  dibawa  bersamaan saat  orang  tersebut  kembali  ke  Indonesia menggunakan pesawat atau kapal laut. Biasanya quantity barang  yang  diimpor  dengan  cara  ini tidak  banyak;  (b)  dikirim  melalui  layanan international  courier .  Cara  impor  ini  juga biasanya  dalam quantity tidak  banyak  karena layanan courier memang  membatasi  jumlah barang  yang  bisa  kita  kirimkan;  dan  (c)  dikirim melalui  layanan  cargo  udara  dan  laut.  Yang dimaksud  layanan  cargo  disini  adalah  jasa pengiriman  barang  impor  dari  luar  negeri  yang khusus  melayani  barang  dengan quantity besar. Jenis  impor  seperti  ini  biasanya  disebut  dengan impor umum (untuk tujuan perdagangan).
Pada  dasarnya  dengan  cara  dan  prosedur impor  yang  dilakukan  oleh  seseorang  maupun perusahaan  impor,  diharuskan  mengetahui beberapa  dasar  pengetahuan  agar  proses  impor menjadi  lancar  dan  tanpa  hambatan,  adapun yang  harus  di  ketahui,  yaitu  :  (a)  barang  yang akan  kita  impor  tersebut  diperbolehkan  oleh Pemerintah  untuk  masuk  ke  Indonesia  (tidak termasuk barang larangan), dengan cara mengecek  barang  tersebut  di  INSW  ( Indonesia national single window); (b) dokumen perizinan atau post  border dan border yang  harus dipersiapkan  untuk  memasukan  barang;  dan  (c) informasi tentang nomor Pos Tarif atau HS Code (Harmonized  System) barang  tersebut  yang nantinya akan berkaitan dengan tarif pembayaran Pajak Impor dan Bea Masuk.
Sumber: data olahan

## Gambar 1 Alur masuknya barang impor
Keterangan:  tahapan  yang  pertama  yaitu pengangkutan  barang  yang  dilakukan  pihak ekspedisi  dari  pelabuhan  dan  bandara  menuju tempat  di  dalam  kawasan  pabean  yang  sudah mendapatkan  izin  dari  kepala  kantor  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  untuk  dilakukan pembongkaran guna mengetahui  apakah muatan lebih atau adanya kendala, kemudian di lakukan penimbunan  atau  menyimpan  barang  impor untuk sementara waktu dengan tujuan dipindahkan ke tempat lain atau gudang. Setelah administrasi  terkait  pengiriman  sudah  di selesaikan  selanjutnya  pihak  ekspedisi  wajib membuat  Pemberitahuan  Impor  Barang  (PIB) untuk  dilakukannya  pemeriksaan,  jika  sudah selesai administrasi terkait Pemberitahuan Impor Barang  (PIB)  maka  barang  impor  bisa dikeluarkan.  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai memiliki  peran  yang  berkaitan  erat  dengan
pengelolaan  keuangan  negara.  Sebagaimana yang  telah  kita  ketahui  penerimaan  terbesar negara  didapatkan  dari  sektor  perpajakan  yang didalamnya  terdapat  bea  masuk  dan  cukai  yang dikelola  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai. Selain  itu,  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai juga berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor dan  impor,  dan  peredaran  barang  kena cukai.Seiring dengan perkembangan zaman, Bea dan  Cukai  berfungsi  untuk  memfasilitasi perdagangan  dengan  memberikan  fasilitas  di unit  Kepabeanan  dan  Cukai.  Peran  dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu : 1. Memungut  bea  masuk.  Bea  masuk  sendiri berasal  dari  bahasa  Sansekerta  yang  berarti ongkos  masuk  dan  pengertian  bea  masuk sendiri  menurut  Undang-Undang  No.  17 Tahun 2006 yaitu pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan  terhadap  barang  yang  diimpor. Tujuan  dan  fungsi  dari  bea  impor  atau  bea masuk  ialah  untuk  membatasi  permintaan konsumen  terhadap  produk  luar  negeriatau Revenue Collector dan mendorong konsumen dalam  negeri  untuk  menggunakan  produk dari  dalam  negeri  sendiri.  Semakin  tinggi perlindungan suatu negarapada produk dalam negerinya,  maka  semakin  tinggi  tarif  pajak yang dikenakan pada saat mengimpor barang. Perhitungan  Bea  Impor  Bagi  barang-barang impor  yang  masuk  tidak  melalui  perusahaan jasa  titipan,  cara  menghitungnya  adalah sebagai berikut:
a. Bea impor masuk = CIF x tarif bea masuk (bisa  0%,  5%,  10%  dst.  lihat  di  BTBMI (Buku  Tarif  Bea  Masuk  Indonesia)  yang sekarang  dinamakan  BTKI  (Buku  Tarif Kepabeanan Indonesia).
b. PPN  (Pajak  Pertambahan  Nilai)  =  (CIF  + bea impor masuk) * 10%
c. PPh  (Pajak  Penghasilan)  =  (CIF  +  bea impor  masuk)  *  7.5%  (bisa  kena  2,5% bila punya API, atau 15% bila tidak punya NPWP)
Barang-barang  impor  yang  masuk  melalui perusahaan  jasa  titipan  atau  kantor  pos,  tata cara  perhitungannya  sama  dengan  rumus  di atas,  hanya  sebelumnya  harga  barang dikurangi  nilai  yang  diberikan  pembebasan terlebih  dahulu,  yaitu  sebesar  FOB  ( Freight on  Board )  USD50,00.  Untuk  barang  yang harganya  di  bawah  USD50,  barang  tersebut dibebaskan  dari  pungutan  bea  impor  dan PDRI  atau  gratis  tidak  bayar  bea  impor masuk dan pajak.
a. Bea Masuk = (CIF) * tarif bea masuknya
b. PPN = (CIF + bea masuk) * 10%
c. PPh = (CIF + bea masuk) * 7.5%
Pengertian dari CIF dan PDRI yaitu :
a. C = Cost (harga barang) b. I = Insurance (asuransi) c. F = Freight (ongkos kirim)
d. PDRI = Pajak Dalam Rangka Impor yang terdiri  dari  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN),  Pajak  Penghasilan  (PPh  Pasal  22 Impor),  dan  Pajak  Penjualan  Barang Mewah (PPnBM).
2. Memberi  fasilitas  perdagangan.  Salah  satu peran dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu sebagai trade facilitator yaitu memberikan  fasilitas  perdagangan  atau trade facilitator sehingga  dapat  menekan  biaya tinggi  dalam  prosedur  impor  yang  pada akhirnya akan menciptakan suasana perdagangan  yang  kondusif,  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  selaku trade facilitator memberikan pelayanan dan pengawasan  yang  lebih  murah  dan  cepat. Sebagai trade  facilitator Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai  harus  dapat  membuat  suatu hukum kepabeanan yang dapat
mengantisipasi  perkembangan  masyarakat dalam  rangka  memberikan  pelayanan  dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, serta dengan menyusun kebijakan  sesuai  dengan  kondisi  yang terbaru. Saat ini arus perdagangan
Internasional  semakin  meningkat,  maka sangat  dibutuhkan  suatu  pelayanan  yang prima. Dengan memberikan pembebasan bea masuk atas barang tertentu serta membebaskan bea keluar untuk memudahkan penjualan ke luar negeri itu merupakan salah satu  kebutuhan  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat. (Bea dan Cukai, 2019)
3. Melindungi industri dalam negeri . Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  sendiri  memiliki peranan penting juga terhadap industri dalam negeri  yaitu Industrial  Assistance ,  karena Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  menjaga pintu  masuknya  barang-barang  impor  dari luar negeri. Direktorat Jendral Bea dan Cukai sendiri  harus  melindungi  industri  dalam negeri  dari  kerasnya  persaingan  global barang-barang impor sehingga industri dalam negeri  memiliki  market  atau  pasar  dan  dapat bersaing dalam pasar Internasional. Terhitung  mulai  dari  1  januari  2020  zona perdagangan  bebas  antara  China  dengan negara-negara di ASEAN mulai di
berlakukan. Daya saing industri dari Indonesia  dengan  China  sangat  tertingggal jauh,  produk  industri  dari  negara  China mempunyai  harga  yang  sangat  murah, bahkan  lebih  murah  dari  ongkos  produksi  di dalam  negeri.  Jika  serangan  pasar  industri China  terus  masuk  ke  dalam  negeri,  produk industri  dalam  negeri  akan  tergerus  oleh barang-barang  impor  dari  China. Melihat kondisi  di  lapangan  saat  ini  dimana  barang impor dari China membanjiri pasar Indonesia dari  berbagai  aspek,  mulai  dari  sandang, pangan,  dan  papan  membuat  industri  dalam negeri  selalu  kalah  dalam  bersaing.  Kerena itu,  pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai perlu mengantisipasi persoalan  ini  sejak  dini,  sebab  yang  di pertaruhkan  ialah  jayanya  industri  dalam negeri.  Mendukung  insdustri  dalam  negeri dengan  melakukan  beberapa  larangan  dan pembatasan  barang  yang  boleh  di  impor maupun  ekspor  merupakan  suatu  hal  yang baik  guna  melindungi  industri  dalam  negeri, contoh barang yang harus dilakukan larangan dalam  mengimpor  yaitu  pakaian  bekas. Seperti  yang  di  ketahui  bahwasanya  pakaian bekas  ini  mengandung  banyak  sekali  bakteri yang  dapat  merugikan  orang  banyak,  di  luar dari  harga  yang  murah  dan  bisa  di  jual kembali  dengan  harga  yang  sangat  tinggi, bisnis  ini  sejatinya  sangatlah  merugikan masyarakat banyak mulai dari segi kesehatan maupun  industri  dalam  negeri  seperti  distro- distro  dan  pakaian  bermerek  buatan  dalam negeri  yang  sangat  terancam  keberadaannya, maka dari itu keberadaan Direktorat Jenderal Bea  dan  Cukai  sebagai Industrial  Assistance harus  tegas  dalam  membela  industri  dalam negeri dan sangat dibutuhkan untuk melindungi negara.
4. Pengawasan  dan  Penindakan.  Perdagangan pakaian  bekas  impor  yang  beredar  di Indonesia  sudah  berlangsung  puluhan  tahun bahkan sejak tahun 1990-an, bisnis ini diduga kuat banyak melibatkan mafia-mafia perdagangan  Internasional.  Di  karenakan selain  memang  pakaian  bekas  impor  ini berasal  dari  pakaian  ilegal  yang  disita  oleh Pemerintah  negara  bersangkutan  untuk  di musnahkan  dan  untuk  bantuan  sosial  ke negara  yang  membutuhkan,  mafia-mafia perdagangan Internasional jelih dalam melihat  peluang  ini  dengan  menjual  kembali baju-baju  sitaan  dan  baju  untuk  bantuan sosial. Sebagaimana  diketahui  bersama
Riza  Sitanala  Putra  Baladiah,  Anna  Silviana.,  Peran  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Bandar  Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas
bahwa  pakaian  bekas  impor  yang  termasuk dalam  kategori  barang  dilarang  ini  sudah berlangsung  lama  hadir  di  negara  Indonesia. Maraknaya  pakaian  bekas  impor  ini  menjadi lahan  bisnis  tersendiri  bagi  sebagian  orang, bisnis  ilegal  ini  hadir  dengan  modal  yang tidak  terlalu  besar  untuk  mendirikan  toko- toko pakaian bekas impor dan bahkan di lain sisi bisnis ini justru tidak harus memiliki toko dikarenakan  mereka  menjual  pakaian  bekas impor  ini  melalui  social  media  mulai  dari facebook , instagram , dan kaskus.
Perdagangan  pakaian  bekas  impor  yang berawal  dari  luar  negeri  ini  tak  lepas  dari
peran  Direktorat  Jenderal  dan  Bea  Cukai yang  mempunyai  tanggung  jawab  dalam pengawasan  masuknya  barang-barang  ilegal ini  kedalam  Republik  Indonesia.  Melalui Pasal  50  Ayat  (1)  UU  No.  7  Tahun  2014 yaitu  “semua  barang  dapat  diekspor  atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan  lain  oleh  Undang-Undang”,  dan kembali ditekankan di dalam PERMENDAG No.12  Tahun  2020.  Pakaian  bekas  impor  ini terdapat  dalam  lampiran  PERMENDAG No.12  Tahun  2020  sebagai  barang  yang dilarang  diimpor  atau  masuk  ke  wilayah Republik Indonesia :
Tabel 2 Jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang dilarang diimpor No Pos Tarif/HS Uraian Barang
Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.
- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03 - Bekas : 23 6305.10.21 - Dari serat jure 24 6305.10.29 - Lain-lain 25 6309.00.00 Pakaian bekas dan barang bekas lainnya
Sumber: data olahan
Pemerintah sudah melarang warga negaranya untuk mengimpor pakaian bekas akan tetapi  beberapa  oknum  penjual  ini  tergiur  oleh untung  yang  sangat  besar  dan  pembeli  tergiur oleh  barang-barang  bermerek  luar  negeri walaupun  mereka  harus  melawan  undang- undang  yang  berlaku.  Dalam  melakukan pengawasan  terhadap  barang  barang  yang dilarang  untuk  diimpor  ke  dalam  negeri, Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  sendiri memiliki  dasar  hukum  dalam  melakukan pengawasan  yaitu  Peraturan  Direktur  Jenderal Bea  dan  Cukai  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Tatalaksana  Pengawasan  Direktur  Jenderal  Bea Dan Cukai. Dalam melakukan pengawasan ada 3 tahap  yang  dilalui  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea Dan Cukai dalam praktiknya, yaitu :
1. Intelejen atau Taktis (Intel Lapangan Analis). Menurut Pasal 9 Ayat (1) dan (2) PERDJBC No.  53  Tahun  2010,  kegiatan  intelejen dilaksanakan  oleh  unit  intelejen  dalam rangka  pendeteksian  dini  atas  pelanggaran, kegiatan  intelejen  ini  sendiri  meliputi  : Pengumpulan  data  atau  informasi,  Penilaian dan analisis data atau informasi,
Pendistribusian  data  atau  informasi,  dan Evalusai dan pemutakhiran data atau informasi.  Pengumpulan  data  dan  informasi dilakukan  oleh  bagian  intelejen  bersumber
dari  kegiatan surveillance,  monitoring ,  atau penerimaan  informasi  dari  unit  internal lainnya  dan  eksternal  nya  yaitu  berupa  data atau  informasi  yang  diperoleh  dari  laporan masyarakat. Surveillance merupakan kegiatan pengamatan terhadap orang, tempat, sarana  pengangkut  atau  objek  tertentu  secara terutup dan dalam melakukan pengamatan ini petugas  dari  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai melakukan penyamaran untuk mendapatkan informasi, sedangkan monitoring yaitu kegiatan pengamatan terhadap  data-data  transaksi  pelayanan  dan pengawasan kepabenan. Kemudian  hasil dari informasi  yang  di  berikan  oleh  intelejen  di berikan  kepada  bagian  Penindakan  dan Penyidikan  (P2)  untuk  di  klasifikasikan apakah  informasi  tersebut  layak  untuk  di tindak lanjuti oleh bagian (P2).
2. Penindakan  dan  Penyidikan  (P2).  Dalam melakukan  penindakan  dan  penyidikan  yang dilakukan  oleh  unit  penindakan  sesuai  yang tertera  pada  Pasal  20  PERDJBC  No.  53 Tahun  2010  yaitu  “Kegiatan  penindakan dilaksanakan  oleh  Unit  Penindakan  untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban pabean dan/atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat administratif sesuai ketentuan yang berlaku”.
Terdapat  4  tahapan  dalam  melakukan kegiatan penindakan, yaitu :
a. Penelitian pra-penindakan. Penelitian pra- penindakan dilakukan berdasarkan
informasi  tentang  indikasi  pelanggaran yang  di  peroleh  oleh  unit  intelejen kemudian di analisi untuk dapat
ditentukan kelayakan oprasioanal penindakannya  yang  meliputi  tempat, waktu,  pelaku  pelanggaran,  dan  juga ketersediaan personil dan sarana penindakan.
b. Penentuan  skema  penindakan.  Skema penindakan  sendiri  melihat  dari  segi tempat  pelanggaran  yang  berada  pada wilayah  kerja  kantor  pelayanan  bagian mana.  Kesiapan  personil  juga  merupakan hal  penting  dalam  skema  penindakan, pada  skema  penindakan  akan  di  tentukan apakah  penindakannya  akan  di  lakukan mandiri  oleh  Direktorat  JenderalBea  dan Cukai  atau  meminta  bantuan  aparat lainnya.
c. Patroli  dan  operasi  penindakan.  Dalam rangka  pencegahan  pelanggaran,  patroli Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  di lakukan  dalam  bentuk  patroli  laut  dan patroli darat. Operasi penindakan dilaksanakan  dengan  cara  :  Penghentian; Pemeriksaan; Penegahan; dan Penyegelan.
Menurut  Pasal  31  PERDJBC  No.  53
Tahun  2010  “Patroli  laut  dilaksanakan secara  rutin  atau  sewaktu-waktu  dalam rangka
pencegahan pelanggaran kepabeanan  dan/atau  cukai  termasuk untuk  mencari  dan  menemukan  dugaan pelanggaran  kepabeanan  dan/atau  cukai”. Patroli  laut  dilakukan  di  seluruh  wilayah perairan Republik  Indonesia serta tempat- tempat  tertentu  seperti  Zona  Ekonomi Eksklusif  (ZEE)  dan  landas  kontinen sebagaimana  tertuang  di  undang-undang kepabeanan.  Begitu  juga  patroli  darat dilakukan  dalam  rangka  pencegahan pelanggaran untuk mencari dan
menemukan dugaan pelanggaran di dalam daerah pabean.
d. Penentuan  hasil  penindakan.  Setelah seluruh tahapan penindakan selesai
dilaksanakan maka
analisa hasil penindakan dilakukan dalam kurun  waktu 7 x 24 jam sejak dilakukannya penindakan,  analisa  hasil  penindakan dilakukan  untuk  menentukan  adanya
dugaan pelanggaran atas penindakan yang dilakukan.
e. Penyidikan.  Menurut  Pasal  1  Ayat  (5) PERDJBC  No.  53  Tahun  2010,  Unit Penyidikan  adalah  unit  pengawasan  di lingkungan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  yang  melaksanakan  tugas  dan mempunyai  fungsi  penanganan  perkara berupa penelitian/penyelidikan, penyidikan,  penanganan  barang  hasil penindakan  dan  barang  bukti,  penerbitan rekomendasi  untuk  pengenaan  sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan  dengan  penanganan  perkara kepabeanan dan cukai.
Dalam pelaksanaan  penyidikan  dapat  diadakan gelar  perkara  guna  untuk  penyelarasan atau penyempurnaan
dalam menyampaiakan  informasi  atau  laporan pemberkasan untuk perkembangan penyidikan  dalam  proses  penanganan perkara.
Pada  praktiknya  pedagang  pakaian  bekas ini  memiliki  alur  atau  prosedur  yang  ilegal tersendiri  dalam  memasukan  bal-bal  pakaian bekas  impor  ini  dari  luar  negeri.  Pada  saat melakukan wawancara kepada pedagang pakaian  bekas  impor  ini,  penulis  mengetahui prosedur memasukan bal-bal ini ke dalam negeri dan sampai ketangan pembeli, adapun prosesnya yaitu :
Sumber: data olahan Gambar 2 Alur masuknya barang importer Ilegal
Keterangan: importir ilegal melakukan pembelian  bal  pakaian  bekas  impor  di  gudang pengepulan  melalui  internet  ataupun  melalui telepon kepada penjual bal pakaian bekas di luar negeriseperti  Malaysia,  Singapura,  Jepang,  dan Korea.  Kemudian  penjual  mengirimkan  bal pakaian  bekas  kepada  pembeli  di  dalam  negeri melalui  jalur  laut  dengan  menggunakan  kapal container. Selanjutnya yaitu pengepul mengambil  bal-bal  di  pelabuhan  tikus  dan menyimpan  bal-bal  pakaian  bekas  di  gudang. Pengepul  di  jual  kembali  ke  pedagang  pakaian bekas  yang  kemudian  di  beli  dan  sampai ketangan masyarakat.
Sampainya  pakaian  bekas  ini  di  tangan pembeli  tentunya  bertolak  belakang  sekali dengan Pasal 50 (1) UU No. 7 Tahun 2014 yang di  sebutkan  di  dalamnya  yaitu  “semua  barang dapat  diekspor  atau  diimpor,  kecuali  yang dilarang,  dibatasi,  atau  ditentukan  lain  oleh undang-undang”.  Terkait  pelarangan  impor pakaian  bekas  ini  sebagaimana  di  tertuang  di Pasal  50  (1)  UU  No.  7  Tahun  2014,  mereka semua  selaku owner-owner akun  jual  beli pakaian  bekas  impor  ini  belum  mengetahui bahwa  mengimpor  dan  menjual  belikan  pakaian bekas  impor  dilarang  oleh  undang-undang. Menurut  mereka  semenjak  memulai  bisnisnya sampai  sekarang  belum  ada  keluhan  dari pembeli  terkait  masalah  kesehatan  atau  terkena penyakit  menular  dari  pakaian  bekas  impor tersebut ataupun masalah lainnya.
Ganda selaku bagian unit Penindakan dan Penyelidikan  (P2)  dari  Direktorat  Jenderal  Bea dan  Cukai  kantor  wilayah  Bandar  lampung sendiri  memaparkan,  bahwa  mereka  ataupun bagian  unit  (P2)  sendiri  belum  pernah menangkap  ataupun  menemukan  bal  press pakaian  bekas  impor  ini  masuk  ke  dalam wilayah  Bandar  lampung  melalui  laut,  udara, dan darat. Keadaan ini bertolak belakang dengan kondisi yang ada di lapangan, penjualan pakaian bekas  impor  ini  pun  masih  berlangung  bahkan hingga  memperluas  jangkauan  perdagangannya ke  media  sosial Instagram .  Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai  sendiri  memeparkan  kembali bahwa wewenang mereka dalam penanganan bal press  pakaian  bekas  impor  ini  hanya  pada  pintu masuk  barang  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku  atau  wilayah  bandara,  pelabuhan maupun  di  jalan  darat.  Jika  bal  press  pakaian bekas  impor  ini  lolos  dari  batas  pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka pakaian bekas impor ini sudah di luar wewenang ataupun
tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Akibat ketidak seriusan Pemerintah dalam melakukan  pengawasasan  akan  masuknya  bal press  pakaian  bekas  impor  ini  ke  dalam  negeri, importir  ilegal  ini  menganggap  sepele  akibat sanksi  yang  di  berikan  Pemerintah  pada  pelaku usaha dan importir. Akibat sanksi ini di tegaskan oleh  Pemerintah  melalui  UU  No  7  Tahun  2014 menyebutkan  di  dalam  Pasal  112  Ayat  (2) bahwa  “Importir  yang  mengimpor  Barang  yang ditetapkan  sebagai  Barang  yang  dilarang  untuk diimpor  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  51 Ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  Tahun  dan/atau  pidana  denda paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah)”.

## Hambatan  dalam  Pelaksanaan  Pelarangan Pakaian Bekas Impor Di Bandar Lampung
Dalam  melaksanakan  salah  satu  perannya yaitu pengawasan pasti akan mendapatkan suatu hambatan dalam menjalankan tugas, Kementerian  Perdagangan  melalui  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  dalam  penanganannya di  lapangan  mendapatkan  beberapa  hambatan dalam  pengawasan  dan  pencegahan  pakaian bekas impor ini, yaitu :
1. Letak  geografis  Indonesia  yang  merupakan negara  kepulauan  yang  sangat  luas  membuat masuknya pakaian bekas impor ini lepas dari pengawasan  dan  tidak  melalui  pelabuhan yang  di  awasi  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea dan Cukai Bandar Lampung.
2. Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Direktorat Bea  dan  Cukai  sangat  sedikit  atau  tidak memenuhi.  Faktor  SDM  ini  menjadi  salah satu  hambatan  tersulit  untuk  melakukan pengawasan dan pencegahan di karenakan di Direktorat  Jenderal  Bea  Dan  Cukai  Bandar Lampung  memiliki  keterbatasan  SDM  yang hanya  berjumlah  kurang  lebih  30  orang,  dari 30  orang  ini  terbagi  terhadap  bagian  kantor dan bagian lapangan.
3. Wewenang  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  Bandar  Lampung  hanya  pada  saat barang  tersebut  melewati  pelabuhan  dan  laut pengawasan.  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  sendiri  tidak  memiliki  wewenang diluar daerah pengawasan pabean di karenakan  hal  tersebut  sudah  bukan  diluar kendali  mereka,  Kementerian  Perdagangan yang bertanggung jawab jika barang tersebut lolos dari daerah pengawasan pabean.
4. Perdagangan  pakaian  bekas  impor  sudah  di luar  dari  wewenang  Direktorat  Jenderal  Bea dan Cukai Bandar  Lampung dan  upaya  yang di  lakukan  oleh  Kementerian  Perdagangan hanya  dalam  tahap  sosialisasi  kepada pedagang pakaian bekas impor.
5. Peraturan-peraturan  yang  di  keluarkan  oleh Pemerintah  belum  terealisasi  dalam  bentuk Peraturan  Daerah.  Jika  peraturan  ini  di  buat realisasi  kembali  menjadi  Peraturan  Daerah, peraturan  ini  bisa  lebih  kuat  dan  sosialisasi kepada masyarakat juga bisa lebih paham dan tersebar luas.
6. Ketidaktahuan masyarakat terhadap UU No.7 Tahun  2014  dan  PERMENDAG  No.12 Tahun 2020
7. Permintaan  masyarakat  untuk  pakaian  bekas impor yang sangat tinggi membuat kebutuhan pasar semakin meningkat.
Mulai  dari  letak  geografis,  sumber  daya manusia,  wewenang dari Direktorat Jendral  Bea dan  Cukai,  hingga  ketidaktahuan  masyarakat terhadap pelarangan impor maupun perdagangan pakaian  bekas  merupakan  Hambatan  yang  di dapatkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Hasil  dari  wawancara  terhadap  pakaian  bekas impor  ini  diharapkan  kedepannya  bisa  di  tekan oleh masyarakat dan instasi terkait.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan  ini,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal  Bea dan  Cukai  yang  mempunyai  peran  penting pada pintu masuk impor barang di pelabuhan, bandara,  dan  darat.  Mulai  dari  peran memungut  bea  masuk,  memberi  fasilitas perdagangan,  melindungi  industri  dalam negeri, pengawasan dan penindakan.
2. Hambatan  dalam  pelaksanaan  pelarangan impor  pakaian  bekas  tidak  lain  yaitu  sarana dan  prasarana,  kondisi  geografis  Indonesia yang  sangat  luat  dan  berbentuk  kepulauan dan  di  tambah  dengan  kurangnya  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  dari  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  sendiri  yang  hanya memiliki kurang lebih 30 orang personil saja, karena  permintaan  pembeli  yang  sangat tinggi  membuat  permintaan  barang  bal pakaian  bekas  impor  juga  meningkat  sangat tajam,  kondisi  ini  membuat  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  sendiri  terus melakukan upaya pengawasan dan
pencegahan  tambahan  terhadap  barang  bal pakaian  bekas  impor  yang  masuk  ke  dalam Bandar Lampung melalui pelabuhan- pelabuhan tikus.

## DAFTAR PUSTAKA
Bea  dan  Cukai,  2019,  Direktorat  Jenderal  Bea Dan  Cukai  Sebagai  Trade  Facilitator  Dan Industrial Assistance, diakses 30 Desember 2019, 08:05:42 AM https://www.beacukai.go.id/berita/direktor at-jenderal-bea-dan-cukai-sebagai-trade- facilitator-dan-industrial-assistance.html
Cecep  Tribowo.  (2014).  Etika  Dan  Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika. Casmudi, 2015, Bahaya Pakaian Bekas
Menyasar  Semua  Kalangan,  Kompasiana Edisi  13  Agustus  2015,  Diakses  Pada Tanggal 12 Mei 2022 Pukul 23.50
Direktorat  Jenderal  Bea  Dan  Cukai  Sebagai
Trade Facilitator Dan Industrial Assistance, Kementerian Keuangan
Direktorat  Jenderal  Bea  Dan  Cukai, https://www.beacukai.go.id/berita/direktor at-jenderal-bea-dan-cukai-sebagai-trade- facilitator-dan-industrial-assistance.html , Diakses  Pada  Tanggal  8  Mei  2022  Pukul 02.30.
Pujy Lestari dan Ruddy Agusyanto. 2018.
Analisis Jariangan Sosial Dalam Bisnis
Online Pakian Bekas Impor. Jurnal Ilmu
Sosial Politik , 10. Peraturan  Direktorat  Jenderal  Bea  Dan  Cukai Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Barang Dilarang Impor
Taufik, M., 2015, Juragan Pakaian Bekas
Kalahkan Bea Cukai di Pengadilan Surabaya, diakses Rabu, 10 Juni 2015 21:45 https://surabaya.tribunnews.com/2015/06/
10/juragan-pakaian-bekas-kalahkan-bea- cukai-di-pengadilan-surabaya .
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7
Tahun 2014 tentang Perdagangan
Septian  Deny,  2015,  Ini  Bahaya  Gunakan  Pakai Bekas Impor diakses diperbaharui 15 Mar 2015, 16:08 WIB
https://www.liputan6.com/bisnis/read/219 1248/ini-bahaya-gunakan-pakai-bekas- impor Sudikno  Mertokusumo.  (2006).  Penemuan Hukum  Sebuah  Penghantar.  Yogyakarta: Liberty.