## AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK (IMBT)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

## DAN APLIKASINYA SEBAGAI PRODUK PERBANKAN SYARIAH
Masrur Agus Alwi
Pascasarjana Universitas Islam Negeri SGD Bandung E-mail: masrur17aa@gmail.com

## ABSTRAK
Al-Ijarah  al-  Muntahiyah  Bi  al-Tamlik  -selanjutnya  bisa  disingkat  IMBT-  di  dunia internasional  dikenal  juga  dengan  nama  ‘Hire-Purchase’  atau  ‘Location  Vente’  adalah salah  satu  bentuk  hybrid  contract  atau  multi  akad  (al-Uqud  al-Murakkabah)  yang memadukan  antara  akad  Ijarah  dengan  akad  Ba’i  atau  Hibah.  Jenis  akad  ini  berbeda dengan  akad  Ijarah,  karena  memiliki  karakteristik  khusus  yang  mana  dalam  akad Ijarah  hanya  terjadi  pemindahan  hak  guna  manfat  (Intiqol  al-manfaah)  sedangkan  di IMBT terdapat opsi pemindahan kepemilikan (Intiqol al-Milkiyah) objek sewa melalui janji dari pemilik objek sewa. Implementasi hukum dari janji ini apakah mengikat atau tidak  dalam  perspektif  ulama  salaf/klasik  berbeda-beda.  Sebagian  ada  yang menegaskan  bahwa  janji  harus  dilaksanakan  secara  mutlak,  sebagian  mengatakan mengikat  secara  agama  namun  tidak  secara  yuridis,  dan  sebagian  mengatakan mengikat  secara  agama  dan  yuridis  dengan  kondisi  tertentu.  Di  Indonesia,  akad  ini sudah  memiliki  legalitas  yuridis  dalam  standar  operasional  di  Lembaga  Keuangan Syariah  dengan  diterbitkannya  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang menjelaskan  mekanisme  dan  prosuder  baku  akad  IMBT.  Sehingga  oleh  Bank-bank Syariah bisa menjadikan akad ini sebagai produk yang mereka tawarkan ke nasabah.
Kata kunci: Al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik, Hybrid Contract, Produk Perbankan Syariah.

## PENDAHULUAN
Era Post-Industrial sangat korelatif de- ngan  globalisasi  dan  liberalisasi  di  sektor ekonomi. 1 Dua  entitas  perekonomian  ini menurut  teori  Neo-Klasik  bertujuan  un- tuk menghilangkan kepincangan ekonomi dan  mendorong  terjadinya  stabilitas  eko- nomi  dunia. 2 Namun,  dalam  perkem- bangannya,  kedua  hal  ini  acap  kali  men- ciptakan  resiko  krisis  ekonomi  dalam skala  domestik  maupun  internasional yang dirasakan oleh masyarakat ekonomi dunia.  Hal  ini  memberikan  implikasi negatif  dalam  pranata  ekonomi  yang kompleks  dan  signifikan  sehingga  me- nuntut  adanya  inovasi-inovasi  pemecah permasalahan  bagi  masyarakat  dunia. 3 Banyak  negara  berkembang  bahkan  ne- gara  maju  sekalipun  mengalami  resesi ekonomi.  Tingkat  persaingan  usaha  dan bisnis  internasional  yang  tidak  sehat  dan berimbang  dalam  skala  makroekonomi memicu  restrukturalisasi  ekonomi  dan reformasi  birokrasi  suatu  negara,  terma- suk negara Indonesia.
Heterogenitas  dinamika  sosial  dan ekonomi  yang  bermunculan  di  tengah masyarakat  Indonesia  lebih  condong  ke
1 “Liberalisasi  ekonomi  adalah  reformasi  ekonomi yang dilancarkan untuk menciptakan ekonomi berbasis pasar.  Liberalisasi  dapat  diwujudkan  dengan  mengu- rangi  regulasi  pemerintah  dan  batasan-batasan  lain- nya  terhadap  kegiatan  ekonomi.  Selain  itu,  liberalisasi juga  dapat  diwujudkan  lewat  privatisasi  badan  usaha milik  pemerintah,  penurunan  pajak  untuk  usaha,  dan penghapusan  batasan  terhadap  modal  asing.” Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisasi_ekonomi. Diakses pada 8 Desember 2019, pukul 21:20.
2 Deliarnov, Ekonomi  Politik ,  Jakarta:  Erlangga, 2006, hlm. 205.
3 Hetifah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governence, Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,  2009, hlm. 7.
arah  negatif  sebagai  akibat  dari  pro- blematika  ekonomi  global.  Ditambah  de- ngan  data  statistik  pertumbuhan  pendu- duk  Indonesia  yang  berada  dalam  tren positif,  meningkat  dari  tahun  ke  tahun menambah  daftar  masalah.  Jika  hal  ini tidak  diimbangi  oleh  pertumbuhan  eko- nomi nasional yang baik, maka eksistensi dari  krisis  ekonomi  itu  semakin  terlihat nyata.  Implikasinya  bagi  masyarakat adalah  ketersediaan  lapangan  kerja  akan berkurang,  terbatas  dan  langka.  Karena dipicu oleh tingkat persaingan usaha dari dalam dan luar negeri yang tinggi, angka pengangguran  dan  kemiskinan  akan  me- ningkat.  Gap  antara  penghasilan  dengan kebutuhan  sehari-hari  yang  harus  dipe- nuhi  semakin  hari  semakin  lebar,  se- hingga  memaksa  sebagian  orang  untuk berimprovisasi mencari jalan keluar demi pemenuhan kebutuhan ekonominya.
Mobilitas  pertumbuhan  industri  yang tinggi  dengan  tingkat  produktifitas  yang cepat dalam menghasilkan produk barang dan jasa, hingga distribusi ke tengah ma- syarakat,  membuat  para  pelaku  industri melihat  dengan  mata  kuda,  tidak  lagi menghiraukan  norma,  etika  sosial  dan agama  (halal  dan  haram).  Maka,  dapat dipastikan  beragam  praktek  muamalah atau  transaksi  bermunculan  dengan  be- ragam warna, corak dan pola yang hanya berorientasi  pada  profit  atau  keuntungan semata.
Sebagai  negara  dengan  jumlah  popu- lasi  muslim  terbesar  di  dunia,  banyak  di antara  masyarakat  muslim  Indonesia  ter- jebak dalam problematika sosial ekonomi ini  sehingga  mencari  kesempatan  dan
menempuh  tata  cara  yang  dalam  asum- sinya  benar  tanpa  melihat  landasan hukumnya  -baik  hukum  agama  maupun positif-  terlebih  dahulu.  Akan  tetapi,  ba- nyak  juga  dari  mereka  yang  berharap banyak  dengan  keterlibatan  Pemerintah yang  proaktif  dalam  menyusun  dan  me- nerbitkan  regulasi-regulasi  yang  memi- hak kepentingan mereka.
Dalam  hal  ini,  Majelis  Ulama  Indo- nesia -walaupun bukan lembaga Pemerin- tah-  melalui  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  MUI,  membantu  Pemerintah  me- menuhi  ekspektasi  dan  aspirasi  masya- rakat  dengan  mengeluarkan  fatwa-fatwa terkait  praktik  muamalah  dalam  pereko- nomian  dan  keuangan  yang  benar  dan sesuai  ajaran  Islam  (syariah).  Di  antara bentuk  usaha  tersebut  adalah  dikeluar- kannya  fatwa  no.  27  tahun  2002  tentang akad  Al-Ijarah  al-Muntahiyah  Bi  Al- Tamlik  atau  disingkat  IMBT  ini.  Dengan dukungan Pemerintah melalui penerbitan berbagai  peraturan  perundang-undangan pendukung  fatwa  ini,  maka  terciptalah kepastian  hukum  ( legal  certainty )  dalam akad  ini,  sehingga  masyarakat  bisa  de- ngan  aman  dan  nyaman  mengaplikasi- kannya  dalam  transaksi  keuangan  me- reka,  baik  dalam  ruang  lingkup  orang perorangan/individu  atau  lembaga  ke- uangan berbasis syariah.

## PEMBAHASAN
Akad  Al-Ijarah  Al-Muntahiyah  Bi  Al- Tamlik  selanjutnya  bisa  disingkat  IMBT ini  esensinya  terdiri  dari  dua  suku  kata, yakni al-Ijrah dan al-Tamlik . Dua suku kata yang  masing-masing  memiliki  termino-
logi  dan  hukum  yang  berbeda  dalam yurisprudensi  Islam.  Dimana  secara lex specialis ,  al-Ijarah  bermakna  hak  guna manfaat/sewa  ( lease )  dan  al-Tamlik  ber- makna hak milik ( ownership ).

## Perkembangan IMBT
Model  akad  ini  merupakan  pengem- bangan  akad Ba’i  al-Taqsith atau  jual  beli kredit  dengan  menjaga  status  hak  milik (untuk  penjual)  hingga  angsurannya selesai ditunaikan ( Vent Atem Cement ). 4 Resiko  kredit  macet  seringkali  diha- dapi  oleh  para  penjual  yang  menjual barang  dagangannya  dengan  skema  jual beli  kredit,  sehingga  mendorong  mereka untuk bereksperimen dengan format baru yang  bisa  menjauhkan  mereka  dari  keru- gian,  seperti  kontrak  jual  beli  yang  di- bungkus dengan kontrak penyewaan atau al-Ijarah.  Posisi  penjual  dalam  akad  sewa ini  berubah  menjadi  yang  menyewakan (mu’jir)  atau  pihak  pertama  dan  pembeli sebagai  penyewa  (musta’jir)  atau  pihak kedua dan dinamakan kontrak sewa beli. 5 Transaksi  ini  pada  awal  mulanya  ter- jadi  pada  tahun  1846  di  Inggris  dengan nama Hire-Purchase atau  sewa-beli,  yang mana  seorang  penjual  alat-alat  musik menyewakan alat musiknya yang disertai dengan  opsi  pemberian  kepemilikan  ba- rang  di  akhir  masa  penyewaan.  Kemu- dian  akad  atau  kontrak  seperti  ini  me- nyebar  di  daratan  Eropa  dan  bertrans-
4 Al-‘Umrani,  Abdulloh  bin  Muhammad, Al-‘Uqud al-Maaliyah  al-Murakkabah, Beirut:  Dar  Kunuz Isybiliya, 1428, hlm. 200.
5 Abu al-Lail, Ibrahim Dassuqi, Al-Bai’ Bi al-Taqshith wa  al-Butu’  al-I’timaniyah, Muscat:  Mathabi’  al- Nahdhah, 1990, hlm. 26-27.
formasi  dari  transakasi  antar  personal  ke transaksi level pabrik industri.
Pabrik yang pertama kali mengaplika- sikannya  adalah  pabrik  “Singer”  sebuah pabrik  provider  mesin  rajutan  di  Inggris. Pihak  pabrik  menyerahkan  produk-pro- duknya  kepada  para  pekerjanya  dengan skema  akad  Ijarah  dengan  jaminan  me- reka  bisa  memilikinya  di  akhir  masa  pe- nyewaan  jika  telah  melunasi  sejumlah uang  sewa  yang  disetor  secara  periodik atau  kredit.  Jika  mereka  mampu  meme- nuhinya,  maka  barang  tersebut  otomatis menjadi  milik  mereka,  karena  uang  sewa ini  sudah  terhitung  sebagai  harga  dari objek sewa tersebut.
Akad pembiayaan ( Leasing ) muncul di Amerika  Serikat  pada  tahun  1953  dan pada tahun 1962 di Perancis dengan nama
Credit  Bail atau  jaminan  kredit.  Akad semacam  ini  terbilang  baru  dalam  skema IMBT  dikarenakan  adanya  keterlibatan pihak ketiga dalam kontrak. Fungsi pihak ketiga  ini  adalah  sebagai  penyedia  dana untuk pembiayaan objek sewa.
Pada  tahun  1975  Jenis  akad  pembia- yaan  ini  berpindah  ke  negara-negara Islam  melalui  penetrasi  Bank-bank  Islam yang  menjadikannya  sebagai  bagian  dari model  instrumen  investasi  mereka.  Ter- catat  bank  yang  menerapkan  akad  ini pada  waktu  itu  adalah  Bank  Islam  Ma- laysia.  Dalam  perkembangannya  dari tahun  1975  sampai  tahun  1988  terdapat lebih  dari  20  negara  Islam  telah  meman- faatkan akad ini. 6
6 Ibid, hlm. 200.
Ada  beberapa  terminologi  yang  dipa- kai  sebagai  nomenklatur  dalam  akad sewa jenis ini, di antaranya: 7
 Al-Bai’  al-Ijari ( يراجلإا  عيبلا )  atau  sewa jual
 Al-Iijaar al-Saatir lil Bai’ يبلل رتاسلا راجيلإا ( ع
) atau  jual  beli  yang  dibungkus  dengan akad sewa terlebih dahulu.
 Al-Iijaar alladzi Yanqalibu Bai’an ( راجيلإا اعيب  بلقني  يذلا )  atau  sewa  yang  berubah menjadi jual beli secara otomatis.
 Al-Iijaar al-Muqtarin Bi Wa’din Bil  Bai’ ( عيبلاب  دعوب  نرتقملا  راجيلإا )  atau  sewa  yang disertai dengan janji jual beli pada awal kesepakatan.
 Al-Ijarah  al-Tamwiliyah ( ةيليومتلا  ةراجلإا ) atau  pembiayaan  leasing  dengan menggunakan jasa orang ketiga.

## Definisi IMBT
Al-Ijarah ( ةراجلإا )
Secara etimologi, al-Ijarah ( ةراجلإا ) di- ambil  dari  kata رجلأا yang  memiliki  dua makna, yaitu:
1. Al-Kiraa  wa  al-Ujrah ( ةرجلأاو  ءاركلا ) yang berarti sewa dan upah 2. Al-Jabr ( ربجلا ) yang berarti paksaan Ibnu  Faris  dalam Mu’jam  Maqayiis  al- Lughah menjelaskan kedua makna ini bisa digabungkan  dalam  satu  pengertian  bah- wa  upah  untuk  seorang  pekerja  meru- pakan suatu hal yang dipaksakan sebagai kompensasi  atas  usaha  atau  pekerjaan yang dilakukannya. 8
7 Al-‘Umrani,  Abdulloh  bin  Muhammad,  op.  cit. hlm. 198.
8 Ibnu  Faris,  Ahmad  bin  Faris  Zakariya, Mu’jam Maqayis  al-Lughah ,  Kairo:  Dar  Ibn  Jauzi,  2001,  jilid  1, hlm.62. dan  Ibnu  Manzhur,  Muhammad  bin  Mukrim,
Sedangkan  Ibnu  Manzhur  mengata- kan, “Al-Ajru  berarti  ganjaran/imbalan  atas suatu  pekerjaan,  bentuk  pluralnya  adalah  al- Ujuur.  Sedangkan  al-Ijarah  diambil  dari  kata kerja َرَجَأ - رِجأَي yakni sesuatu yang diberikan sebagai imbalan atas suatu pekerjaan.” 9
Secara terminologi, al-Ijarah dalam de- finisi  empat  mazhab  fikih  memiliki pengertian  yang  hampir  sama  satu  sama lain  dan  penulis  menyimpulkan  sebagai berikut,
Al-Ijarah  adalah akad  atas  perpindahan hak guna (pemanfaatan) suatu objek tertentu ( ةنيعم  نيع )  atau  objek  dengan  spesifikasi, identifikasi  fisik  ( ةمذلا  يف  ةفوصوم ) 10 yang diperbolehkan dalam  rentang  waktu  tertentu dengan  disertai  imbalan  ( ضوِع )  tertentu yang  telah  disepakati  bersama  di  awal  akad . 11
Dalam  fatwa  DSN-MUI  No.  09/2000 tentang  Pembiayaan  Ijarah,  Al-Ijarah  di- kategorikan dalam dua jenis, yakni:
1. Ijarah  jasa/layanan  dengan  disertai upah atau fee ( ةرجأ ).
2. Ijarah  hak  guna  (manfaat)  dengan  di- sertai  pembiayaan  sewa  tanpa  diikuti oleh  pemindahan  kepemilikan  ( مدع
ةيكلملا لاقتنا ).
Al-Tamlik ( كيلمتلا )
Lisan  al-Arab ,  Damaskus:  Dar  al-Ma’arif,  1998,  jilid  4, hlm. 10.
9 Ibnu Manzhur, op. cit. hlm. 12.
10 Penyertaan kategori objek  “ al-Maushufah fi al- Dzimmah” ini terdalam dalam definisi Hanabilah. Lihat :  https://www.alukah.net/sharia/0/67759/.  Diakses pada 3 Desember 2019, pukul 10:13.
11 Lihat:  Ibnu  Abidin, Hasyiah  Ibn  Abidin, Beirut: Dar  al-Ma’rifah,  1420,  jilid  7,  hlm.  9.  Al-Qurofi  dalam kitab al-Dzakhiroh 5/371.  Al-Marghinani, Bidayatul Mubtadi , hlm. 186.
Secara etimologi, kata at-Tamlik berasal dari  kata  al-Milku  ( كلملا )  yaitu isim mashdar atau gerund dari  derivasi  ver- batim َكَلَم - كِلْمَي berarti  ( ةحصلا  و  ةوقلا )  kuat dan  benar,  seperti  yang  diterangkan  oleh Ibnu Faris berikut, 12
ىَّوق يأ هَنيجع كلمأ َءيشلا تكَّلم و هدشو هنيجع كلْمَي َءيشلا   ناسنلإا كلم ليق مث اذه لصلأاو ه تْيّوق يأ ,اًكْلِم ه . هيف ةحيحص ةيوق هَدي نلأ
Adapun secara terminologi bisa disim- pulkan,  yaitu  kepemilikan  atas  suatu objek  disebabkan  karena  ada  kuasa  dan kemampuan atasnya.

## IMBT
Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT)  merupakan  akad  yang  muncul pada  era  modern  ini  dan  salah  satu bentuk  pengembangan  dari  akad  Ijarah yang  telah  ada  sejak  awal  perkembangan Islam.  IMBT  termasuk  salah  satu  bentuk produk hybrid  contract atau  multi  akad  ( ةبكرملا دوقعلا ) dan dalam dekade terakhir ini banyak  dikembangkan  oleh  lembaga- lembaga  keuangan  syariah  baik  nasional maupun internasional.
Berikut  ini  beberapa  definisi  IMBT dari beragam sumber, yaitu:
 “Kepemilikan  atas  hak  guna  (manfaat) objek tertentu dalam kurun waktu tertentu dengan  disertai  pembiayaan  sewa  (ujrah) tertentu  yang  terkadang  lebih  tinggi  dari harga pasar/umum ( لثملا ةرجأ ). Pihak yang menyewakan  ( رجؤملا )  memiliki  hak  kepe- milikan  atas  objek  sewa  ( ةرجؤملا  نيعلا )  dan akan  memberikan  hak  kepemilikannya  ter- sebut  kepada  penyewa  ( رجأتسملا )  atas  lan-
12 Ibnu Faris, op. cit. 5/351-352 dan al-Farahidi, Al- ‘Ain , 5/380.
dasan janji, di akhir masa penyewaan atau pertengahan  jika  penyewa  mampu  melu- nasi  semua  biaya  sewa  dengan  tunai  atau kredit  melalui  pembuatan  akad  baru  yang terpisah, bisa dengan akad hibah atau akad jual beli dengan harga tertentu.” 13  “Perjanjian  antara  dua  pihak  yang  mana salah  satu  pihak  menyewakan  objek  sewa tertentu  kepada  pihak  lainnya  dengan  im- balan  berupa  biaya  sewa  yang  dibayarkan oleh  pihak  penyewa  secara  kredit  dalam tenor  waktu  tertentu  dan  pada  akhir  pem- bayaran  terjadi  pemindahan  kepemilikan kepada penyewa dengan pembentukan akad baru.” 14
 “Perjanjian  sewa-menyewa  yang  disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa,  kepada  penyewa,  setelah  selesai masa sewa.” 15  “Akad penyaluran dana untuk pemindahan hak  guna  (manfaat)  atas  suatu  barang dalam  waktu  tertentu  dengan  pembayaran sewa  (ujrah)  antara  perusahaan  pembiaya- an sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa  (musta’jir)  disertai  opsi  pemin- dahan hak milik atas barang tersebut kepa- da penyewa setelah selesai masa sewa.” 16
 “Dalam  suatu  benda  antara  mu’jir  (yang menyewakan)  dengan  musta’jir  (penyewa) diakhiri  dengan  pembelian  ma’jur  (objek sewa) oleh musta’jir (penyewa).” 17
13 Wahbah al-Zuhaili, Al-Mu’amalah al-maliyah al- Mu’ashiroh , Damaskus: Darul Fikri, 2002, hlm. 394.
14 Al-Haafi  Khalid, Al-ijarah  al-Muntahiyah  Bi  al- Tamlik fi Dhau’ al-Kitab wa as-Sunnah, hlm. 60
15 Lihat:  Fatwa  DSN-MUI  No.  27  tahun  2002 tentang IMBT
16 Lihat:  Peraturan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal dan  Lembaga  Keuangan  (BAPEPAM  dan  LK)  Nomor: PER.04/BL/2007 dalam bab Ketentuan Umum.
17 Lihat: KHES bagian IX pasal 279.
Dari  beberapa  definisi  di  atas  penulis menyimpulkan  bahwa  akad  IMBT  yang termasuk  dalam al-‘Uqud  al-Murakkabah 18 terdiri  dari  dua  jenis  akad  yang  berbeda dalam  satu  objek  transaksi  yang  sama, dengan  demikian  memiliki  hukum  yang berbeda  pula,  yaitu  akad  Ijarah  dan  Bai’ atau Hibah.
Pada  awal  perjanjian,  akad  yang digunakan  kedua  belah  pihak  adalah akad  Ijarah  sehingga  terjadi  pemindahan hak  guna  manfaat  dari  pihak  pemberi sewa  ( Mu’jir/Mu’ajjir )  kepada  pihak  pe- nyewa  ( Musta’jir )  dengan  disertai  pemin- dahan  hak  milik  ( ةيكلملا  لاقتنا )  dari  Mu’jir kepada  Mu’ajjir  dengan  landasan  janji 19 jika  penyewa  mampu  melunasi  semua biaya  sewa  di  akhir  masa  sewa  atau dipertengahan  masa  sewa  dengan  mem- bayar  tunai  sisa  sewa 20 .  Janji  ( Wa’d ) hukumnya  tidak  mengikat  -menurut fatwa  DSN-MUI  No.  27/2002-  dan  jika ingin  dilaksanakan,  maka  bisa  dilaksa- nakan  di  akhir  tempo  pembayaran  biaya sewa  atau  masa  akad  Ijarah  telah  selesai dengan  menggunakan  akad  baru,  bisa dengan menggunakan akad Ba’i atau jual beli atau Hibah.
Dalam  simpulan  penulis,  resultante dari  definisi  ini  adalah  akad  IMBT  ini hanya berlaku pada satu jenis Ijarah, yaitu ijarah dalam hal pemanfaatan barang atau
18 Di referensi lainnya, disebut dengan terminologi al-‘Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah.
19 DSN-MUI  menegaskan  bahwa  janji  dalam  akad IMBT  ini  tidak mulzim atau  mengikat,  walapun  para ulama  berselisih  pendapat  dalam  hal  ini.  Penjelasan lengkap tentang hukum janji atau wa’ad bisa dilihat di hlm. 14.
20 Lihat definisi IMBT oleh Wahbah Zuhaili hlm. 7.
objek,  bukan  ijarah  dalam  pemanfaatan jasa atau layanan.

## Landasan Yuridis IMBT
Secara lex  generalis ,  landasan  yuridis atau  hukum  akad  IMBT  merupakan duplikasi  dari  landasan  yuridis  yang dipakai  dalam  legitimasi  akad  ijarah, karena esensinya akad IMBT sendiri ada- lah  bentuk  pengembangan  dari  akad ijarah itu sendiri.
Al-Quran
a) Surat Al-Baqarah ayat 233:
َل ْوَأ او عِض ْرَتْسَت نَأ ْمُّتدَرَأ  ْنِإَو ِإ ْم كْيَلَع ََاَن ج  َََف ْم كَد اَذَ ََّاللَّ  َّنَأ او مَلْعاَو َ َّاللَّ او قَّتاَو ۗ ِفو رْعَمْلاِب م تْيَتآ اَّم م تْمَّلَس اَمِب . ٌريِصَب  َنو لَمْعَت
 Keyword ( دهاشلا ): م تْيَتآ اَّم م تْمَّلَس
 Analisis  konten  ( داهشتسلا  هجو ):
Allah  ta’ala  menghilangkan haraj dengan  membolehkan  seseorang untuk  meminta  atau  menyewa wanita lain untuk menyusui bayinya  jika  itu  meringkan  beban istri  yang  telah  ditalaknya  dan dibarengi dengan pembayaran upah yang patut untuk jasa wanita tersebut. 21
b) Surat Al-Qashash ayat 26:
َت ْرَجْأَتْسا ِنَم َرْيَخ  َّنِإ ۖ  هْرِجْأَتْسا ِتَبَأ اَي اَم هاَدْحِإ  ْتَلاَق (   نيِمَ ْلأا ُّيِوَقْلا 62 َّيَتَنْبا ىَد ْحِإ َكَحِكن أ  ْنَأ  ديِر أ يِّنِإ َلاَق ) ْنِإَف ۖ ٍجَجِح َيِناَمَث يِنَر جْأَت نَأ  ٰىَلَع ِنْيَتاَه ًرْشَع  َتْمَمْتَأ ا َّاللَّ َءاَش نِإ يِن دِجَتَس ۚ َكْيَلَع َّق شَأ  ْنَأ  ديِر أ اَمَو ۖ َكِدنِع  ْنِمَف .  َنيِحِلاَّصلا  َنِم
 Keyword ( دهاشلا ): هْرِجْأَتْسا
 Analisis  konten  ( داهشتسلا  هجو ):
Seorang  bapak  tua  dimana  salah
21 Al-Thabari,  Muhammad  bin  Jarir  bin  Yazid,
Jami’ul Bayan fi Ta’wil Ayi al-Quran, Kairo: Muassasah al-Risalah, 2000, jilid 5, hlm. 71
satu  anak  gadisnya  memintainya agar  mau  mempekerjakan  Nabi Musa  untuk  menggembala  kam- bing  dengan  target  tertentu.  Seba- gai imbalan atas jasa/pelayanannya tersebut, maka si bapak akan meni- kahkan salah satu putrinya kepada Nabi  Musa  setelah  selesai  masa kontraknya.
c) Surat Al-Kahfi ayat 77:
ِش ْوَل َلاَق ۖ  هَماَقَأَف  َّضَقنَي نَأ  ديِر ي اًراَدِج اَهيِف اَدَجَوَف َتْئْ اًر ْجَأ ِهْيَلَع  َتْذَخَّت َل
 Keyword ( دهاشلا ): اًر ْجَأ ِهْيَلَع  َتْذَخَّت َل  Analisis  konten  ( داهشتسلا  هجو ):
Musa  menyuruh  kepada  Nabi Khidir untuk mengambil upah dari pekerjaannya  (jasa)  yaitu  memba- ngun kembali tembok yang hampir roboh.
Kedua  ayat  di  atas  (b  dan  c) walaupun  secara  nash  merupakan syariat orang terdahulu ( انلبق نم عرش )  dan  para  ulama  pun  berselisih tentang  kehujjahannya,  namun  se- bagian  ulama  di  kalangan  empat mazhab  fikih  menegaskan  ke- hujjahannya, maka muncul kaidah,
انل عرش انلبق نم عرش
“syariat  orang  terdahulu  bisa dijadikan syariat bagi kita” dan dhabit nya  adalah  jika  syariat diam  akan  hal  tersebut  ( هنع  تكس ) tidak  me-nasakh-nya  dan  Rasu- lulloh pun tidak melarangnya. 22
Al-Hadits
a) Dari Sa’ad bin Abi Waqqash berkata,
22 Lihat:  Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqih ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 445-446.
ِعَس اَمَو ِعْرَّزلا  ْنِم يِقاَوَّسلا ىَلَع اَمِب  َضْرَلأْا يِرْك ن اَّن ك
َد
َمَّلَسَو ِهْيَلَع   َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ  لو سَر اَناَهَنَف اَهْنِم ِءاَمْلاِب ْنَع
23 . ٍةَّضِف ْوَأ ٍبَهَذِب اَهَيِرْك ن  ْنَأ اَنَرَمَأَو َكِلَذَ
 Perawi hadits: Abu Daud
 No.  hadits:  2943/3391  versi  Baitul Afkar Ad-Dauliyah
 Derajat  hadits:  Hasan  menurut Syekh Al-Albani
 Analisis konten: Hadits ini menunjukkan bahwa praktek penyewaan  tanah  diperbolehkan,
namun terdapat permasalahan terkait  pembayaran  biaya  sewa, apakah menggunakan uang ( mablagh )  atau  harta  benda  lainnya atau  dengan  jasa.  Para  ulama berbeda pendapat, namun mayoritas  ulama  memperbolehkan dengan  semua  kategori  di  atas, kecuali  Hanafiyah  yang  melarang menggunakan  jasa  sebagai iwadh karena  masuk  dalam  kategori  riba nasi’ah. 24 Ibnu  Rusyd  menjelaskan dalam  kitabnya Bidayatul  Mujtahid bahwa  semua  benda  yang  bisa diperjualbelikan bisa menjadi uang sewa dalam ijarah. 25
Menurut  penulis,  jika  melihat tektual hadits di atas, para sahabat dulu  mengambil  upah  sewa  dari tanah  yang  disewakan  dengan
23 Artinya: “Kami  pernah  menyewakan  tanah dengan  (bayaran)  hasil  tanaman  yang  tumbuh  pada parit  dan  tempat  yang  teraliri  air;  maka  Rasulullah melarang  kami  melakukan  hal  tersebut  dan memerintahkan  agar  kami  menyewakan  tanah  itu dengan emas atau perak (uang)."
24 Al-Alifi,  Muhammad  bin  Habr, Ta’rif  al-Ijarah  fi al-Fiqh al-Islami . Lihat: https://www.alukah.net/sharia- /0/125952/.  Diakses  pada  4  Desember  2019,  pikul 18:16.
25 (Bidayatul Mujtahid 2/220)
mengunakan  tanaman  rambatan yang  tumbuh  disekitar  aliran  air dan  hal  ini  dilarang  secara sharih oleh  Rasululloh  SAW  dan  menyu- ruh  para  sahabat  mengambil  upah sewa  dengan  menggunakan  emas atau  perak  (uang). 26 Dan  pelarang- an  pembayaran  uang  sewa  ini korelasinya  hanya  dengan  tipe ijarah  objek  barang  tertentu  bukan ijarah manfaat jasa/layanan.
b) Dari Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW bersabda,
27 ه قَرَع  َّفِجَي  ْنَأ َلْبَق  هَرْجَأ َريِجَ ْلأا او طْعَأ
 Perawi hadits: Ibnu Majah
 No.  hadits:  2434/2443  versi  Mak- tabah al-Ma’arif Riyadh
 Derajat  hadits:  Shahih  menurut Syekh Al-Albani
 Analisis  konten:  Hadits  ini  mene- gaskan  bahwa  jika  seseorang mempekerjakan  orang  lain,  maka ia  diperintahkan  oleh  Syariat  agar memberikan  imbalan/upah  kepa- danya  sebelum  keringatnya  me- ngering. Maksudnya adalah hal ini dalam  konteks  al- mubalaghah yaitu dengan  mempercepat  pembayaran dan  jangan  diundur-undur. 28 Hal senada  juga  disebutkan  dalam hadits  riwayat  Abd  Razzaq  dari Abu Hurairah,
26 Qal’ahji  Muhammad  Rawwas, Al-Mausu’ah  al- Fiqhiyyah  al-Muyassarah, Beirut:  Dar  an-Nafais:  2010, jilid 1, hlm. 48.
27 Artinya: “Berikanlah  pekerja  upahnya  sebelum keringatnya mengering.”
28 Al-Mulla al-Qari, Ali bin Muhammad, Mirqhat al- Mafatiih  Syarh  Misykaat  al-Mashabiih,  Beirut:  Darul Fikri, 2002, jilid 5, hlm. 1993.
هَر ْجَأ  هْمِلْع يْلَف اًرْيِجَأ َرَجْأَتْسا ِنَم
“Barangsiapa  yang  mempekerjakan seseorang,  hendaklah  ia  memberitahu upahnya”.
Sinkronisasi  kedua  hadits  ini bisa  mengarah  pada  implementasi asas  konsensualisme  dalam  kon- trak kerja, dimana harus ada trans- paransi dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Setelah ke- wajiban  ditunaikan,  maka  peme- nuhan  hak  pekerja  berupa  upah harus segera direalisasikan.
c) Dari  Amr  bin  ‘Auf  al-Muzani,  Rasu- lulloh SAW bersabda,
ْوَأ ًلَََح َمَّرَح اًحْل ص َّلِإ  َنيِمِلْس مْلا  َنْيَب ٌزِئاَج  حْلُّصلا َّلَحَأ
ًلَََح َمَّرَح اًطْرَش َّلِإ ْمِهِطو ر ش ىَلَع  َنو مِلْس مْلاَو اًماَرَح
29 اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ
 Perawi hadits: At-Tirmidzi
 No.  hadits:  1272/1352  versi  Mak- tabah al-Ma’arif Riyadh
 Derajat  hadits:  Hasan  shahih  me- nurut Abu Musa dan Al-Albani
 Analisis  konten:  Perjanjian  pada esensinya  diperbolehkan  dalam Islam selama berada dalam koridor yang  sesuai  dengan  tuntunan  sya- riat. As-Shan’ani dalam Subulus Sa- lam menjelaskan  bahwa as-Sulhu dalam  hadits  ini  bermakna  hete- rogen  dan  tidak  terbatas  hanya dalam satu dimensi saja serta tidak
29 Artinya: “Perjanjian  dibolehkan  di  antara  kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal  dan  menghalalkan  yang  haram.  Orang  muslim terikat  dengan  syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat yang  mengharamkan  yang  halal  dan  menghalalkan yang  haram.” Dalam  fatwa  No.  9  tahun  2000  tentang Pembiayaan  Ijarah,  DSN-MUI  menerjemahkan al-Sulh dengan perdamaian.
hanya  melibatkan  pihak  sesama muslim  saja,  namun  bisa  pula  per- janjian antara muslim dan kafir jika dipandang terdapat kemashlahatan di  dalamnya. 30 Dan  dalam  hadits ini  ditekankan  pula  pelaksanaan dan  pemenuhan  janji-janji  atau  ke- sepakatan-kesepakatan bersama yang  telah  tertuang  dalam  klausa- klausa  perjanjian  yang  mengikat kedua belah pihak.
d) Dari Ibnu Mas’ud berkata,
31 اَبِّرلا  ْوَأ اَم ه سَكْوَأ  هَلَف ٍةَعْيَب يِف ِنْيَتَعْيَب َعاَب  ْنَم
 Perawi hadits: Abu Daud
 No.  hadits:  3002/3461  versi  Baitul Afkar ad-Dauliyah
 Derajat hadits: Hasan menurut Syekh Al-Albani
 Analisis  konten:  IMBT  merupakan salah  satu  jenis  transaksi  hybrid contract atau multi akad ( ةيلاملا دوقعلا ةبكرملا ) yaitu terjadinya 2 jenis akad atau  lebih  dalam  satu  transaksi. Istidlal menggunakan  hadits  ini untuk  akad  IMBT  karena  masuk dalam kriteria hadits di atas. Akan tetapi,  penjelasan  lebih  lanjut  ten- tang takyif  shahih atau  mekanisme yang  sesuai  syariah  untuk  akad IMBT akan dibahas di pembahasan tersendiri.

## Ketiga: Hukum Positif di Indonesia
30 Al-Shan’ani,  Muhammad  bin  Ismail  bin  Ahmad, Subul al-Salam, Beirut: Darul Hadits, 1999, jilid 2, hlm. 83.
31 Artinya: “Siapa saja melakukan dua transaksi jual beli dalam satu akad jual beli, maka yang halal baginya adalah  salah  satunya  atau  dia  sama  dengan melakukan riba.”
Landasan IMBT dalam hukum perdata di Indonesia dapat ditemukan di beberapa  peraturan  perundang-undang- an, yaitu:
a) UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Per- ubahan  atas  UU  No.  07  Tahun  1992 tentang  Perbankan  pada  pasal  1  no- mor  12  yang  berisi  tentang  pem- biayaan  perbankan  dengan  prinsip syariah 32 dan  nomor  13  yang  berisi tentang penjelasan prinsip syariah. 33
b) UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Per- bankan  Syariah  dalam  pasal  1  angka 25,  yang  intinya  menjelaskan  bahwa pembiayaan adalah menyediakan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan  itu  berupa  transakasi  sewa- menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau sewa  beli  dalam  bentuk  ijarah  mun- tahiya bi al-tamlik.
c) PBI  No.  9/19/PBI/2007  tentang  Pelak- sanaan Prinsip Syari’ah dalam Kegiat- an  Penghimpunan  Dana  dan  Penya- luran  Dana  serta  Pelayanan  Jasa  Bank
32 Pasal  1  nomor  12, “Pembiayaan  berdasarkan Prinsip  Syariah  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  perse- tujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi hasil.”
33 Pasal 1 nomor 13, “Prinsip Syariah adalah atur- an  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank dengan  pihak  lain  untuk  menyimpan  dana  dan  atau pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah,  antara  lain pembiayaan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  (mudha- rabah),  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan modal  (musharakah),  prinsip  jual  beli  barang  dengan memperoleh  keuntungan  (murabahah),  atau  pembia- yaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa  murni tanpa  pilihan  (ijarah),  atau  dengan  adanya  pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”
Syari’ah,  sebagaimana  yang  diubah dalam PBI No. 10/16/PBI/2008, menye- butkan  antara  lain,  Pemenuhan  Prin- sip Syari’ah sebagaimana yang dimak- sud,  dilakukan  melalui  kegiatan  pe- nyaluran dana berupa pembiayaan de- ngan  menggunakan  akad  antara  lain: Musyarakah,  Mudharabah,  Muraba- hah,  Salam,  Istisna’,  Ijarah  IMBT  dan Qard.
d) Surat  Keputusan  Ketua  Bapepam  dan LK  Nomor:  PER-04/BL/2007  tentang Akad-akad  yang  Digunakan  dalam Kegiatan Perusahaan Berdasarkan Prinsip Syariah. e) Fatwa DSN-MUI No.
27/MUI-

## DSN/III/2002 tentang IMBT
Perkara-perkara  Fikih  Terkait  Akad IMBT
a. Janji atau Wa’ad ( دعولا )
Janji  dalam  perspektif  jumhur  ula- ma  dari  kalangan  ulama  Syafi’iyyah, Hanabilah 34 dan  sebagian  Malikiyah adalah mulzim atau  mengikat  secara agama  ( diyanah )  namun  tidak  secara hukum  ( qadha ). 35 Argumentasi  mereka adalah  pemenuhan  janji  itu  merupa- kan  bentuk ihsan atau  berbuat  baik dan tabarru’ dari  mu’jir  kepada  mus- ta’jir.  Dan  kedua  hal  itu  atas  dasar sukarela  dan  tanpa  paksaan.  Dalil
34 Ibnu Muflih, Ibrahim bin Muhammad, Al-Mubdi’ fi  Syarh  al-Muqni’, Damaskus:  Al-Maktab  al-Islami, 1394, jilid 9, hlm. 394.
35 Lihat:  Al-Futuhat  al-Rabbaniyah  ‘alal  Adzkar  a- Nawawiyah, 6/258 dan Penelitian Dr. Hasan al-Syadzili di majalah Majma’ al-Fiqh al-Islami, pertemuan kelima di Kuwait.
yang  dipakai  adalah  surat  al-Taubah ayat 91, 36
مْلا ىَلَع اَم ٌميِحَر ٌرو فَغ   َّاللََّو ۚ ٍليِبَس  ْنِم  َنيِنِسْح
Artinya, “Tidak  ada jalan sedikitpun un- tuk  menyalahkan  orang-orang  yang  ber- buat  baik.  Dan  Allah  Maha  Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Argumentasi ini dipakai oleh DSN- MUI dalam fatwanya No. 27/2002 ten- tang  IMBT  dalam  mengambil  kebijak- an dengan menetapkan hukum janji di akad  IMBT  ini  tidak mulzim atau mengikat  secara  hukum.  Ini  menegas- kan  juga  bahwa  mu’jir  jika  berke- inginan  akan  melaksanakan  janji  pe- mindahan  hak  kepemilikan  objek  se- wa  kepada  musta’jir,  maka  ia  harus melakukan  akad  baru  di  akhir  masa sewa selesai dengan akad Bai’/jual beli atau Hibah/pemberian. 37
Namun,  jika  ditelaah  lebih  lanjut, hukum  janji  di  fatwa  ini  kontradiktif dengan  hukum  janji  dalam  fatwa DSN-MUI  No.  85  tahun  2012  tentang Janji  (Wa’ad)  dalam  Transaksi  Ke- uangan  dan  Bisnis  Syariah,  DSN-MUI mengatakan  dengan  jelas  sekali  di Ketentuan  Hukum  bahwa  Janji  ber- sifat mulzim atau  mengikat  secara hukum dan wajib dilaksanakan. 38
36 Al-‘Aani,  Muhammad  Ridho  Abdul  Jabbar, Quwwatul  wa’d  al-Mulzimah  fi  al-Syari’ah  wa  al- Qonun, Majalah Majma’ al-Fiqh al-Islami, edisi 5, jilid 5, hlm. 556.
Lihat: https://al-maktaba.org/book/8356/9145#p1
37 Ketentuan  IMBT  Nomor  2, “Janji  pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd  ( دعولا ),  yang  hukumnya  tidak  mengikat.  Apabila janji  itu  ingin  dilaksanakan,  maka  harus  ada  akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.”
38 Ketentuan Hukum: “Janji (wa'd) dalam transaksi keuangan  dan  bisnis  syariah  adalah  mulzim  dan  wajib
Sedangkan  menurut  Hanafiyah, janji  mengikat  secara  hukum  jika dikaitkan  dengan  sesuatu,  misalkan perkataan  mu’jir  kepada  musta’jir, “jika  kamu  memenuhi  semua  pembayaran kredit,  maka  saya  akan  menjual  barang sewaan ini kepadamu.”. 39 Pendapat yang terkenal  ( masyhur )  dalam  mazhab Malikiyah adalah janji mengikat secara hukum  jika  ada  sebab  dan  sebab  itu dinyatakan  jelas  dalam  janji.  Wahbah Zuhaili  mengemukakan  argumentasi penguat  terkait  pendapat  Malikiyah ini, “Janji itu mengikat secara hukum jika yang  dijanjikan  tersebut  termasuk  dalam kewajiban  materiil/finansial  ( يلام  مازتلا ). Dengan demikian, seorang penyewa harus komitmen  dan  berkewajiban  atas  pemba- yaran  uang  sewa  yang  bisa  jadi  lebih mahal  dari  harga  sewa  pasar,  maka  janji disini  mengikat. 40 Kedua  pendapat  ini kohesif dengan kaidah fikih:\
ًةَمِزَل   نْو كَت ِقْيِلاَعَّتلا ِرَو صِب  دْيِعاَوَمْلَا
“Janji dengan bentuk bersyarat bersifat mengikat.” 41
Pandangan  Malikiyah  ini  juga  di- gunakan  oleh Majma’  al-Fikh  al-Islami dalam  keputusannya  No.  40-41  di pertemuan ke-5 di Kuwait secara garis besar  menjabarkan  bahwa  janji  yang berasal dari pihak pertama dan kedua
dipenuhi  (ditunaikan)  oleh  wa'id  dengan  mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.”
39 Lihat:  Al-Hamawi,  Ahmad  bin  Muhammad, Ghamz  al-  ‘Uyun  Syarh  al-Asybah  wa  al-Nazha-ir, Beirut: Dar al-Fikri, 1970, jilid 3, hlm. 237.
40 Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hlm. 402.
41 'Athiyah Adlan 'Athiyah Ramdhan, Mausu'ah al- Qawa'id al-Fiqhiyyah , Iskandariyah: Dar al-Iman, 2007, hlm. 101.
bersifat  mengikat  satu  sama  lain secara agama kecuali ada udzur syar’i yang  menghalangi  dan  mengikat  juga secara  hukum  jika  dikaitkan  dengan suatu  sebab.  Konsekuensinya  adalah harus terciptanya pemenuhan atas jan- ji tersebut dengan cara melaksanakan- nya  atau  mengganti  kerugian  materiil yang  ditimbulkan  oleh  pembatalan atau pelanggaran janji tersebut. 42
Beberapa  ulama  salaf  seperti  Ibn Syubrumah,  Hasan  al-Bishri,  Samrah bin Jundub, al-Qadhi Sa’id bin Asywa’ al-Kufi,  dan  Ibnu  Rahawaih  berpen- dapat  bahwa  janji  hukumnya  meng- ikat  secara  mutlak.  Pendapat  ini  juga dipilih  oleh  Syeikhul  Islam  Ibnu Taimiyah. 43 Pendapat terakhir ini dija- dikan  landasan  dalam  fatwa  Mukta- mar  Bank  Islam  pertama  di  Dubai tahun  1399  H  dan  kedua  pada  tahun 1403 H.

## b. Dua Akad dalam Satu Transaksi
Dalam  hadits  riwayat  Abu  Daud, an-Nasa’i  dan  at-Tirmidzi  dari  Ab- dullah  bin  ‘Amr,  Rasululloh  SAW bersabda,
َلَو ٍعْيَب يِف ِناَطْرَش  َلَو ٌعْيَبَو  ٌفَلَس ُّلِحَي  َل
َكَدْنِع  َسْيَل اَم  عْيَب  َلَو  ْنَمْض ي ْمَل اَم  حْبِر
Artinya, “Tidak  halal  menggabungkan utang  dengan  jual  beli,  tidak  pula  dua syarat  dalam  jual  beli,  tidak  pula keuntungan  tanpa  ada  pengorbanan,  dan
42 Wahbah al-Zuhaili, loc. cit.
43 Lihat:  Al-Ba’li,  Ali  bin  Muhammad, Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah Min Fatawa Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah, Riyadh: Muassasah al-Sa’idiyah, 1990, hlm. 331.
tidak  pula  menjual  barang  yang  tidak kamu  miliki.” (HR.  Ahmad  6671,  Abu Daud  3506,  Turmudzi  1279  dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).
Hadits  tentang  pelarangan  dua akad  dalam  satu  transaksi 44 di  atas tidak  ada  relevan  jika  digunakan untuk delegitimasi akad IMBT, karena IMBT  pada  dasarnya  terstruktur  dari dua akad berbeda yang berdiri sendiri, terpisah  oleh  waktu  yang  dikaitkan dengan  janji  atas  kepemilikan  ( دعو كيلمتلاب ).  Janji  itu  sendiri  bukanlah sebuah  akad  dan  proses  perpindahan kepemilikan  atas  objek  ijarah  dari mu’jir ke musta’jir menggunakan akad tersendiri  yang  terpisah  dari  akad Ijarah, bisa dengan akad jual beli  atau hibah.
Hal ini juga dituangkan oleh Majlis Majma’  al-Fikh  al-Islami dalam  kepu- tusannya  No.  110  tentang  IMBT  dan Sukuk ijarah di pertemuan yang ke-10 di  Riyadh,  Arab  Saudi  pada  tanggal 23-28  September  2000.  Dijelaskan  di dalam Dhabith  al-Jawaz (batasan  pem- bolehan)  bahwa  IMBT  harus  meng- gunakan  dua  akad  yang  terpisah  satu sama  lain  oleh  waktu,  dengan  keten- tuan  pelaksanaan  akad  Ba’i  terjadi setelah akad Ijarah selesai disertai oleh janji kepemilikan di akhir masa sewa. 45 Hal  senada  juga  dituangkan  oleh DSN-MUI  di  dalam  fatwanya  No.  27
44 Riwayat Ahmad dari Ibnu Mas’ud,
ىَهَن ُُلوُس َر ُهّاللَ ىّلَص ُُّاللَ ُههْيَلَع َُمّلَس َو ُْنَع ُهنْيَتَقْفَص يهف ُْفَص ُ ٍَق ُ ةَدهحا َو Artinya, “Rasulullah  melarang  dua  bentuk  akad sekaligus dalam satu obyek."
45 Lihat:  Majalah  Majma’  al-Fiqh  al-Islami,  Per- temuan ke-12, jilid 1. Hlm. 697-699.
tahun  2002  di  dalam  ketentuan tentang IMBT pada nomor 1. 46

## c. Jaminan  dan  Pemeliharaan  Objek Ijarah
Jaminan  dan  Pemeliharaan  objek sewa  menjadi  tanggung  jawab  penye- wa  sebagai  pemilik  barang  tersebut dan  bisa  dilakukan  sendiri  oleh  diri- nya  langsung  atau  menunjuk  orang lain yang mewakilkan.
Adapun  menurut  keputusan  Maj- ma’  Fikih  Islami  No.  110  tahun  6000 tentang  IMBT  dan  fatwa  DSN-MUI No. 9 tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dijelaskan beberapa poin berikut:
1. Mu’jir  berkewajiban  menanggung semua  biaya  pemeliharaan  objek sewa tersebut.
2. Mu’jir  harus  menjamin  barang yang  disewakan  jika  ditemukan ada  cacatnya.  Dan  jika  menggu- nakan at-Ta’min atau  asuransi, maka  asuransi  yang  digunakan adalah at-Ta’min at-Ta’awuni bukan at-Tijari .
3. Musta’jir  harus  merawat  keutuhan objek sewa selama pemakaian yang sesuai  dengan  kesepakatan  dalam akad.
4. Musta’jir  menanggung  biaya  pe- meliharaan  objek  yang  sifatnya ringan atau non-materiil.
46 Ketentuan  IMBT  Nomor  1, “Pihak  yang melakukan  al-Ijarah  al-Muntahiah  bi  al-Tamlik  harus melaksanakan  akad  Ijarah  terlebih  dahulu.  Akad pemindahan  kepemilikan,  baik  dengan  jual  beli  atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.”
5. Musta’jir  tidak  bertanggung  jawab atas kerusakan yang tidak disebab- kan  oleh  penggunaan  yang  diper- bolehkan atau kelalaian.
Uniknya,  Wahbah  Zuhaili  mengemu- kakan klausa tentang pemeliharaan objek sewa, “Jika  dilakukan  oleh  penyewa  dengan seizin  ataupun  tanpa  seizin  pemilik,  maka diperbolehkan  selama  tidak  menimbulkan kerusakan  lebih  parah  dan  itu  dianggap sebagai bentuk kesukarelaan .” 47

## Skema IMBT dan Analisis Hukumnya
Jenis  akad  ini  memiliki  beragam format,  ada  yang  diperbolehkan  karena sesuai  dengan  syariat  namun  aja  juga yang  tidak  sesuai  dengan  syariat,  maka operasionalnya  dilarang.  Berikut  akan ditampilkan    skema  akad  IMBT  yang dikategorikan  dalam  dua  kategori  sesuai status hukumnya, yaitu: 48
 Skema IMBT yang Diperbolehkan
Skema pertama:
Akad  Ijarah  yang  mana  musta’jir bisa memanfaatkan objek sewa dengan  feedback  atau  imbalan  bagi mu’jir  berupa  uang  sewa  selama kurun  waktu  tertentu  dengan  disertai akad  Hibah  atau  pemberian  objek sewa  yang  dikaitkan  dengan  pelunas- an  semua  pembiayaan  sewa.  Akad hibah  ini  dilaksanakan  setelah  akad Ijarah selesai.
Skema kedua:
47 Ibid, hlm. 403.
48 Lihat:  Keputusan  Majelis Majma’  al-Fiqh  al- Islami Nomor 110 (12/4) tahun 2000 tentang IMBT dan Sukuk Ijarah di pertemuan ke-12 di Riyadh, Arab Saudi.
Akad  Ijarah  yang  mana  mu’jir memberikan  opsi  memilih  bagi  mus- ta’jir  setelah  melunasi  semua  pembia- yaan  sewa  dalam  kurun  waktu  yang telah disepakati untuk:
 Membeli  objek  sewa  dengan  harga sesuai kesepakatan
 Menghentikan akad Ijarah dan mengembalikan objek sewa ke mu’jir
 Memperpanjang tempo sewa

## Skema ketiga:
Akad  Ijarah  yang  mana  musta’jir bisa  memanfaatkan  objek  sewa  de- ngan  feedback  atau  imbalan  bagi mu’jir  berupa  uang  sewa  selama kurun  waktu  tertentu  dengan  disertai janji  untuk  menjual  ( عيبب  دعو )  objek sewa  yang  dengan  syarat  pelunasan semua  pembiayaan  sewa  dengan  har- ga jual yang disepakati bersama. Akad jual  beli  dilaksanakan  setelah  akad Ijarah selesai.
Skema keempat:
Akad  Ijarah  yang  mana  musta’jir bisa  memanfaatkan  objek  sewa  de- ngan  feedback  atau  imbalan  bagi mu’jir  berupa  uang  sewa  selama  ku- run  waktu  tertentu  dan  mu’jir  mena- warkan  hak  memilih  bagi  Musta’jir untuk memiliki objek sewa kapan pun Musta’jir  bersedia  sampai  jual  beli terlaksana  pada  waktunya  dengan akad jual beli baru dan memakai harga pasar atau kesepakatan bersama.
 Skema IMBT yang Dilarang Skema pertama:
Akad  Ijarah  yang  berakhir  dengan perpindahan  kepemilikan  objek  sewa
sebagai  imbalan  atas  biaya  sewa  yang dikeluarkan  atau  dibayarkan  oleh musta’jir  kepada  mu’jir  pada  kurun waktu  tertentu  tanpa  pembentukan akad  baru.  Disini  terjadi  transformasi akad  dari  Ijarah  ke  Ba’i  secara otomatis.

## Skema kedua:
Seorang  pembeli  -orang  atau  lem- baga-  membeli  barang  dari  seorang penjual  kemudian  si  pembeli  tersebut menyewakannya  langsung  kepada penjual  tersebut  sebelum  harga  pem- belian  diserahterimakan  dan  menjan- jikan barang tersebut dijual kepadanya (penjual  pertama).  Jenis  ini  dilarang karena  menyerupai Bai’  al-‘Inah dan musta’jir  disini  adalah  penjual  itu sendiri.

## Aplikasi IMBT di Perbankan Syariah
Dalam  perbankan  syariah,  aplikasi produk  Ijarah  ( Operational  Lease )  dan IMBT  ( Financial  Lease  with  Purchase Option ),  pihak  Bank  berfungsi  sebagai investor/penyedia dana dan juga pemberi janji  ( دعاولا ). 49 Akad  IMBT  seperti  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  adalah  pro- duk  pengembangan  dari  akad  Ijarah  dan diklasifikasikan  dalam  jenis  hybrid  con- tract  atau  multi  akad  ( ةبكرملا  دوقعلا ).  Bank Syariah  dalam  mengaplikasikan  IMBT sebagai  produk  mereka  dalam  pembia- yaan jangka menengah ( Intermediate Term ) dan jangka panjang ( Long Term ), biasanya diperuntukkan untuk:
49 Andri  Soemitra, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 85.
Nasabah
Bank Objek sewa Penjual 1 3 4 5 2
1. Pembiayaan  investasi;  dalam  hal ini  bank menyalurkan pembiayaan untuk  pengadaan  barang-barang modal  produktif  seperti  mesin. Jadi, pihak bank tidak semata-mata membeli barang ini untuk di dimi- liki  dan  dijual,  akan  tetapi  lebih kepada investasi ( رامثتسلإا ).
2. Pembiayaan konsumer; seperti pembelian rumah, mobil dll. 50
Standar  operasional  Bank-bank  Sya- riah  dalam  mengoperasikan  produk-pro- duk  mereka  pada  dasarnya  tetap  harus mengacu kepada standar baku yang dire- gulasikan  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  fatwa  DSN-MUI.  Terkait ketentuan  dan  standar  operasional  pro- duk  akad  Ijarah  dan  IMBT  bisa  dilihat  di fatwa  DSN-MUI  No.  27  tahun  2002  dan untuk  lebih  detail  dan  jelas  bisa  merujuk ke  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No. 10/14/DPbS  tertanggal  17  Maret  2008 sebagai  penjelasan  atas  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  No.  9/19/PBI/2007  perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan  Pe- nyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. 51
Dalam  realisasinya,  pihak  Bank  dapat melakukan leasing ( ليومتلا ),  baik  dalam bentuk operating  lease atau  akad  Ijarah murni  maupun financial  lease atau  akad IMBT.  Akan  tetapi,  pada  umumnya,
50 Imam  Mustofa, Fikih  Muamalah  Kontemporer, Jakarta: Raja Grafindo, 2016, hlm. 123.
51 Lihat: Surat Edaran Bank Indonesia tertanggal 17 Maret  2008  No.  10/14/DPbS  dalam  Pokok  Ketentuan III.  6  tentang  akad  Ijarah,  terdiri  dari  2  poin:  poin  1 terdiri  dari  12  ketentuan  dan  poin  2  terdiri  dari  3 ketentuan. Sedangkan di Pokok Ketentuan III.7 tentang akad IMBT, terdiri dari 5 ketentuan.
bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan  akad  IMBT  disebabkan karena  lebih  sederhana  dari  sisi  pem- bukuan.  Selain  itu,  bank  pun  tidak  dire- potkan  untuk  mengurus  pemeliharaan aset,  baik  pada  aset  leasing  maupun sesudahnya. 52 Hal  ini  disebabkan  setelah masa  akad  Ijarah  selesai  dan  dilanjutkan dengan  proses  pemindahan  hak  milik dengan  akad  Bai’  atau  Hibah.  Skim  ini
juga
menarik  bagi  pihak  bank  syariah  karena selama nilai sewa objek sewa ( ةرجؤملا نايعلأا )  belum  selesai  ditunaikan  oleh  nasabah, maka objek sewa masih dalam kepemilikan bank dan bukan nasabah.
Terkait  perihal  penyewaan  ini,  Ibnu Quddamah dalam kitabnya al-Mughni men-tarjih  pendapat  yang  memper- bolehkan transaksi ini jika objek sudah dimiliki. Ibnu Quddamah berkata, 53
َبَق اَذإ َةَرَجْأَتْسُمْلا  َنْيَعْلا َرِّجَؤُي  ْنَأ ِرِجْأَتْسُمْلِل ُزوُجَيَو اَََضَ
ِنْباَو ،ِبِّيَس مْلا ِنْب ِديِعَس  لْوَق َو هَو . دَمْحَأ ِهْيَلَع  َّصَن ِنَمْحَّرلا ِدْبَع ِنْب َةَمَلَس يِبَأَو ،َةَمِرْكِعَو ،ٍدِهاَج مَو ، َنيِريِس ، ِباَحْصَأَو ِّيِعِفاَّشلاَو ،ِّيِرْوَّثلاَو ،ِّيِبْعَّشلاَو ،ِّيِعَخَّنلاَو ِضاَقْلا َرَكَذََو .يْأَّرلا ؛ زو جَي  َل  هَّنَأ ،ىَر ْخ أ ًةَياَوِر ِهيِف ي
52 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari Teori ke Praktik , Jakarta: Gema Insani Press, 2007, hlm. 118.
53 Ibnu  Quddamah,  Ahmad  bin  Muhammad, Al- Mughni, Kairo: Maktabah al-Qahiroh, 1968, jilid 5, hlm. 354.
َّيِبَّنلا  َّنَ ِلأ
- َمَّلَسَو ِهْيَلَع   َّاللَّ ىَّلَص - َم ِحْبِر  ْنَع ىَهَن ْمَل ا
.  ْنَمْض ي
َي ْمَل اَم ىَلَع َدَقَع  هَّنَ ِلأَو .ِهِناَمَض يِف ْل خْدَت ْمَل  عِفاَنَمْلاَو
ْل خْد جَي ْمَلَف ،ِهِناَمَض يِف َلْبَق ِنو زْوَمْلاَو ِليِكَمْلا ِعْيَبَك ،ْز .ِهِضْبَق حَصَأ ُلَوُ ْلْاَو
ِفاَنَمْلا ِضْبَق َماَقَم َماَق ِنْيَعْلا  َضْبَق  َّنَ ِلأ ؛
. ِع
1. Bank  dan  Nasabah  melakukan  akad Ijarah  lengkap  dengan  keterangan jumlah  biaya  sewa,  jangka  waktu, biaya  perawatan  dan  klausula-klau- sula  pelengkap  lainnya.  Tahap  ini disertai  juga  dengan  janji  ( دعو ) 54 dari Bank  atas  pemindahan  hak  kepemi- likan objek sewa ( ةرجؤملا نيعلا ) di akhir masa  sewa  kepada  Nasabah  jika  dia mampu memenuhi kewajibannya. Dan selanjutnya,  barang  diserahkan  ke Nasabah untuk dimanfaatkan.
2. Nasabah  berkomitmen  menyerahkan sejumlah biaya atau uang sewa secara kredit/periodik  kepada  Bank  sesuai dengan kesepakatan di awal akad.
3. Di  akhir  masa  sewa  objek,  Bank  ber- hak  melakukan  akad  baru  (sesuai  de- ngan  fatwa  DSN-MUI,  pemilik  objek sewa  boleh  menawarkan  opsi)  untuk memindahkan  kepemilikan  objek  se- wa ke Nasabah dengan akad Ba’i atau Hibah  dengan  beberapa  kesepakatan terkait harga jual misalnya.
Alternatif  pemindahan  kepemilikan objek sewa: 55
 Akad  Bai’  atau  jual  beli;  akad  ini dilakukan  oleh  Bank  (mu’jir)  jika melihat  kemampuan  finansial  na-
54 Dalam  fatwa  DSN-MUI  No.  27  tahun  2002 tentang IMBT tidak mengikat.
55 Rachmadi  Usman, Produk  dan  Akad  Perbankan Syariah di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 242.
sabah  (musta’jir)  untuk  membayar biaya  sewa  relatif  kecil.  Dikare- nakan biaya sewa yang  diserahkan nasabah relatif kecil,  akumulasi ni- lai  sewa  yang  sudah  diserahkan hingga  akhir  masa  sewa  tidak  bisa memenuhi harga beli untuk menu- tupi  kekurangan  tersebut,  bila  na- sabah  ingin  memiliki  barang  ter- sebut, ia harus membeli barang itu di  akhir  masa  sewa  dengan  harga yang  disepakati.  Jika  tidak,  maka Bank  bisa  mengambil  lagi  objek sewa.
 Akad  hibah;  akad  ini  dipilih  oleh Bank  (mu’jir)  bila  melihat  kemam- puan  finansial  nasabah  (musta’jir) untuk  melunasi  biaya  sewa  relatif lebih  besar.  dikarenakan  biaya  se- wa  yang  ditunaikan  relatif  besar, akumulasi  sewa  di  akhir  masa sewa  telah  mencukupi  untuk  me- nutupi  harga  beli  objek  sewa  dan margin  keuntungan  yang  ditetap- kan  oleh  Bank.  Maka,  Bank  bisa menghibahkan/memberikan  objek sewa  tersebut  di  akhir  masa  sewa kepada nasabah (musta’jir).

## SIMPULAN
Akad  Al-ijarah  al-Muntahiyah  Bi  al- Tamlik  (IMBT)  merupakan  salah  satu hybrid  contract  yang  muncul  pada  abad ke-20  di  daratan  Eropa  dan  menjalar  ke Asia. Perlu regulasi khusus dalam standar operasional akad ini di dalam masyarakat umum  ataupun  dalam  lembaga-lembaga keuangan syariah.
Akad IMBT adalah akad turunan atau perkembangan  dari  akad  Ijarah,  namun memiliki  karakteristik  berbeda  dengan akad  Ijarah  pada  umumnya.  Di  dalam akad  IMBT  terdapat  opsi  pemindahan kepemilikan  atas  objek  sewa      ( نايعلأا ةرجؤملا ) kepada penyewa atau musta’jir di akhir  masa  sewa  atau  setelah  akad  Ijarah selesai,  dengan  diikat  atau  disertai  oleh janji  atau  wa’ad  ( دعو )  dari  pihak  pemberi sewa  atau  Mu’jir  yang  sifatnya  tidak mengikat. Akad pemindahan kepemilikan ini  dilaksanakan  dengan  salah  satu  akad dari  dua  akad,  yaitu  dengan  akad  Bai’ atau Hibah.
Di  Indonesia  sendiri,  IMBT  telah memiliki kelengkapan administrasi dalam legal  standing  dan  legal  formal  opera- sionalnya  di  dalam  Lembaga  Keuangan Syariah  seperti  Perbankan  Syariah.  Regu- lasi-regulasi  dari  fatwa-fatwa  DSN-MUI sebagai  guidence  muamalah  syariah  di Indonesia telah menerbitkan fatwa No. 27 tahun  2002  tentang  akad  ini.  Bank  Indo- nesia  pun  telah  mengeluarkan  beberapa peraturan  dan  surat  edaran  yang  berisi penjelasan  secara  detail  akan  prosedur dan standar pelaksanaan pembiayaan de- ngan  akad  ini  oleh  bank.  Sebelumnya telah  terbit  pula  banyak  peraturan  per- undang-undangan  terkait  masalah  akad IMBT  ini  seperti  UU  No.  21  tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  dan  sebe- lumnya  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  UU  No.  07  Tahun  1992 tentang Perbankan.
Dengan  penerbitan  landasan  yuridis dalam hukum positif di Indonesia di atas, diharapkan  menciptakan  kepastian  hu-
kum  bagi  masyarakat,  sehingga  mereka merasa aman dan nyaman dalam bertran- saksi dengan menggunakan layanan akad IMBT  ini.  Dengan  adanya  kepastian hukum, keadilan hukum insya Allah bisa terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  al-Lail,  Ibrahim  Dassuqi,  1990. Al-Bai’  Bi  al-Taqshith  wa  al-Buyu’  al-I’timaniyah, Muscat: Mathabi’ al-Nahdhah.
Al-‘Umrani,  Abdulloh  bin  Muhammad,  1468. Al-‘Uqud  al-Maaliyah  al-Murakkabah , Beirut: Dar Kunuz Isybiliya.
Al-Ba’li, Ali bin Muhammad, 1991. Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah  Min Fatawa Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah , Riyadh: Muassasah al-Sa’idiyah.
Al-Haafi Khalid, 1410. Al-ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik fi Dhau’ al-Kitab wa as-Sunnah , Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Hamawi,  Ahmad  bin  Muhammad,  1970. Ghamz  al-  ‘Uyun  Syarh  al-Asybah  wa  al- Nazha-ir ,  Beirut: Dar al-Fikri.
Al-Mulla  al-Qari,  Ali  bin  Muhammad,  1993. Mirqhat  al-Mafatiih  Syarh  Misykaat  al- Mashabiih , Beirut: Darul al-Fikr.
Al-Qurofi, Ahmad bin Idris, 1406. Al-Dzakhiroh , Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
Al-Qurthubi,  Muhammad  bin  Rusyd,  1416. Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihyatul  Muqtashid.
Beirut: Dar Ibn Hazm.
Al-Shan’ani, Muhammad bin Ismail, 1999. Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram , Beirut: Darul Hadits.
Al-Siddiq, Muhammad Al-‘Allaan, 1398. Futuhat al-Rabbaniyah ‘alal Adzkar a-Nawawiyah , Beirut: Dar Al-Fikr.
Al-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid, 2000. Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Aayi al-Quran , Kairo: Muassasah al-Risalah.
Al-Zarqa, Ahmad Ibnu Muhammad, 1989. Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah , Damaskus: Dar al-Qalam.
Amir Syarifuddin, 2008. Ushul Fiqih , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Andri  Soemitra,  2014. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Athiyah  Adlan  'Athiyah  Ramdhan,  2007. Mausu'ah  al-Qawa'id  al-Fiqhiyyah , Iskandariyah: Dar al-Iman.
Deliarnov, 2006. Ekonomi Politik , Jakarta: Erlangga.
Hetifah Sj. Sumarto, 2009. Inovasi, Partisipasi dan Good Governence , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Ibnu Abidin, Muhammad bin Abidin, 1420. Hasyiah Ibn Abidin , Beirut: Dar al-Ma’rifah. Ibnu Faris, Ahmad bin Faris Zakariya, 2001. Mu’jam Maqayis al-Lughah , Kairo: Dar Ibn Jauzi.
Ibnu Manzhur, Muhammad bin Mukrim, 1998. Lisan al-Arab, Damaskus: Dar al-Ma’arif.
Ibnu  Muflih,  Ibrahim  bin  Muhammad,  1394. Al-Mubdi’  fi  Syarh  al-Muqni’ ,  Damaskus:
Al-Maktab al-islami.
Ibnu  Quddamah,  Ahmad  bin  Muhammad,  1968. Al-Mughni ,  Kairo:  Maktabah  al- Qahiroh.
Imam Mustofa, 2016. Fikih Muamalah Kontemporer , Jakarta: Raja Grafindo.
Mardani, 2012. Fiqih  Ekonomi Syariah Fikih  Muamalah , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Muhammad  Syafi’i  Antonio,  6007. Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik ,  Jakarta:  Gema Insani Press.
Qal’ahji Muhammad Rawwas, 2010. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah , Beirut: Dar an-Nafais.
Rachmadi Usman, 2009. Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Wahbah al-Zuhaili, 2002. Al-Mu’amalah al-maliyah al-Mu’ashiroh , Damaskus: Darul Fikri.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  07  Tahun  1992  tentang Perbankan
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Fatwa DSN-MUI No. 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah Fatwa DSN-MUI No. 27 Tahun 2002 tentang IMBT
Fatwa DSN-MUI No. 85 Tahun 2012 tentang Janji dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
Keputusan Majelis Majma’ al-Fiqh al-Islami Nomor 110 (12/4) tahun 2000 tentang IMBT dan Sukuk Ijarah
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  9/19/PBI/6007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syari’ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari’ah
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) Nomor: 04/BL/2007
Surat Edaran Bank Indonesia tertanggal 17 Maret 2008 No. 10/14/DPbS Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
WEBSITE:
https://www.alukah.net/sharia/0/67759 https://www.alukah.net/sharia/0/125952