## MAGISTRA Law Review
Volume 03 Nomor 02, Juli 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## PROBLEMATIK PEMBERIAN ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI MASA PANDEMI COVID-19

## Krismiyarsi
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia *krismiyarsi27@gmail.com

## Mahmuda Pancawisma Febriharini
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia *mahmudapancawisma31@gmail.com

## ABSTRAK
Kebijakan  pembebasan  warga  binaan  pemasyarakatan  melalui  asimilasi  dalam  upaya  menekan  laju penyebaran virus Covid-19 di Lapas oleh Pemerintah  menyisakan problematik di masyarakat. Masyarakat belum siap untuk menerima warga binaan. Masyarakat resah, was-was  terhadap keamanan di lingkungan tempat  tinggal  maupun  di  tempat  umum,  karena  faktor  ekonomi  yang  tidak  jelas,  dan  pengangguran sehingga menjadi factor kriminogen. Over capacity Lapas tetap merupakan problematik social yang harus dicarikan solusinya, oleh karenanya perlu membuat pedoman pemidanaan yang ditujukan pada hakim. Pedoman pemidanaan tersebut misalnya hakim harus mengefektifkan pidana denda, tidak menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda, mengefektifkan pidana bersyarat, restorative justice, dan sebagainya, atau melakukan pembaharuan hukum pidana dengan tujuan menghemat pidana penjara
Kata kunci: Asimilasi; Covid-19;  Warga Binaan Pemasyarakatan.

## ABSTRACT
The government's policy of releasing prisoners through assimilation in an effort to suppress the spread of the Covid-19 virus in prisons leaves a problem in the society. Society is not ready to accept prisoners. People are restless, worried about security in the neighborhood and in public places, because of unclear economic factors,  and  unemployment  has  become  a  criminogenic  factor.  Overcapacity  Prisons  remain  a  social problem that must be solved, therefore it is necessary to make sentencing guidelines aimed at judges. The sentencing guidelines, for example, judges must streamline fines, not impose imprisonment in lieu of fines, streamline conditional crimes, restorative justice, and so on, or reforming the penal law with the aim of saving imprisonment.
Keywords: Assimilation; Covid-19; Prisoners

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Pembinaan di dalam penjara merupakan salah satu bentuk rehabilitasi di Indonesia. Melalui rehabilitasi diharapkan pelaku tindak pidana dapat menyadari akibat perbuatannya  dan tidak melakukan tindak pidana lagi.
“ Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian  tinggi  sangat  rentan  terhadap  penyebaran  dan  penularan  dari Corona  Virus Disease 2019 (Covid 19). Isi Lapas dan Rutan per 31 Maret 2020 di seluruh Indonesia sekitar  270.231  orang  sedangkan  kapasitas  hunian  hanya  bisa              menampung sebanyak  130.000  orang,  artinya  tingkat  over  crowded  sebesar  103%,  bahkan  di
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
beberapa  Lapas,  seperti  Lapas  klas  I  Cipinang,  Lapas  Banjarmasin  atau  Lapas Bagansiapi-api hamper mencapai 400% ”. 1
Covid 19 telah dinyatakan oleh WHO ( World Health Organization ) sebagai pandemic global  dan  Indonesia  telah  menyatakan Covid  19 sebagai  bencana  nasional  non  alam  yang berupa  wabah  penyakit  sehingga  wajib  dilakukan  upaya  penanggulangan  agar  tidak  terjadi peningkatan kasus secara terus menerus.
Kebijakan  pembebasan  narapidana  dalam  upaya  menekan  laju  penyebaran  virus Covid-19  adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut berdasarkan atas kekhawatiran pemerintah terhadap penyebaran virus corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas). 2
Overcrowded atau kelebihan kapasitas dalam Lapas  memperlihatkan bahaya tersebut adalah  hal  serius  yang  harus  diperhatikan  dengan  sungguh-sungguh,  oleh  karenanya Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  telah  membuat  kebijakan pembebasan narapidana di tengah wabah Covid-19, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 , yang diundangkan tanggal 30 Maret 2020. Yang setiap enam bulan sekali diperbaharui yang pertama dengan Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2020,  kemudian  dirubah  lagi  dengan Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, dan yang terakhir dirubah lagi dengan Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.
Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat.
Asimilasi    di  masa  pandemi  covid  yang  dimaksudkan  untuk  pencegahan  dan penanggulangan  penyebaran  Covid-19  di  Lapas,  LPKA,  dan  rutan  ternyata  menimbulkan problematik  sosial.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  tulisan  ini  membahas  mengenai: “ Problematik Sosial Dalam Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19 ”.

## 2. Rumusan Masalah
Bagaimana  problematik  sosial  yang  timbul  dalam  pemberian  asimilasi    bagi  warga  binaan pemasyarakatan di masa pandemi covid-19?

## B. PEMBAHASAN
1. Dasar Hukum
1 Sri Marthaningtivas, 2020, Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana DI Tengah Pandemi Covid-19 , Supremasi Jurnal Hukum Vol.3 No.2, hlm.53.
2 Media Online CNN Indonesia, diakses dari laman https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20200411155847-20-492629/kemenkumham-telah-bebaskan-36554-napi-di-tengah-wabah- corona, diunduh tanggal 13 Mei 2020.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Selama covid-19 Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Adapun dasar hukum  asimilasi bagi napi dan anak ini setiap enam bulan sekali diperbaharui:
1. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No  10  Tahun  2020  tentang    Syarat  pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 Berlaku:  untuk napi yang tanggal 2/3 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 desember 2020  dan untuk anak yang tanggal ½ masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 desember 2020. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat:
a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman   disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
c. Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.
Anak yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat:
a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi nara pidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM  No 10 Tahun 2020, yang memperpanjang berlakunya asimilasi sampai tanggal 30 juni 2021.
Adapun beberapa hal yang dirubah yaitu:
a. Judul dengan mengurai integrasi menjadi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
b. Penambahan  substansi  pemberian  asimilasi  bagi  nara  pidana  dan  anak  warga negara asing, dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan Pembimbingan dan Pengawasan Bapas, Tempat tertentu yang dimaksud adalah Kedutaan Besar, Konsulat, atau Pejabat yang ditunjuk; atau penjamin WNA), dengan persetujuan Bapas).
c. Asimilasi tidak diberikan kepada:
1) Napi  yang  melakukan  tindak  pidna  narkotika,  prekusor  narkotika  dan psikotropika, kecuali napi yang dipidana kurang dari 5 tahun.
2) Terorisme
3) Korupsi
4) Kejahatan terhadap keamanan negara
5) Kejahatan hak asasi manusia yang berat
6) Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya
d. Selain itu tidak diberikan kepada Narapidana atau Anak yang melakukan tindak pidana:
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
1) Pembunuhan  Pasal  339,340 KUHP
2) Pencurian Pasal 365 KUHP
3) Kesusilaan Pasal  285-290 KUHP
4) Kesusilaan terhadap anak sebagai korban Pasal  81 dan Pasal 82 Undang- Undang  No. 35 Tahun 2014
5) Tidak  dapat  diberikan  kepada  Narapidana  atau  Anak  yang  melakukan pengulangan  suatu  tindak  pidana  serta  tindak  pidana  yang  dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
e. Setelah  diberikan  asimilasi  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  dapat dilakukan pembatalan apabila:
1) Napi/anak melakukan tindak pidana
2) Pelanggaran  tata  tertib  di  dalam  Lapas/LPKAdan  tercatat  dalam  buku register F
3) Memiliki perkara pidana lain
f. Pembatalan dilakukan oleh kalapas/ka LPKA
g. Pencabutan dilakukan dalam hal Narapidana atau Anak melanggar:
1) Syarat  umum,  terlibat  pelanggaran  hukum  dan  ditetapkan  sebagai tersangka.
2) Syarat khusus:
a) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan
b) Menimbulkan  keresahan  dalam  masyarakat  berdasarkan  hasil pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
c) Tidak  melaksanakan  protokol  kesehatan  sesuai  dengan  ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19
d) Tidak  melaksanakan  kewajiban  melapor  kepada  Bapas  yang membimbing paling banyak 3 kali berturut-turut, dan/atau
e) Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing
h. Narapidana yang dilakukan pencabutan asimilasi:
1) Dikategorikan melakukan pelanggaran berat dan diberikan sanksi berupa dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 kali 6 hari, dan Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam 1 tahun berjalan dan dicatat dalam register F
2) Lama masa menjalankan asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani masa pidananya
3. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  24  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi nara pidana dan anak  dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  covid-19.  Ada beberapa perubahan dalam Permenkumham ini, yaitu:
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
a. Merubah Pasal 11 ayat 3 point  d menambah kata ”sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang  No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang  No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
b. Peraturan Menteri ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal  2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
4. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  43  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas Permenkumham  No.  32  Tahun  2020  tentang  perubahan  kedua    syarat  dan  tata  cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi nara pidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.
Adapun  beberapa  perubahannya  adalah  sebagai  berikut:  Peraturan  Menteri  ini berlaku  bagi  Narapidana  yang  tanggal  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidananya  dan  Anak  yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

## 2. Kajian Perbandingan dengan Negara Lain
Pembebasan narapidana terkait penanggulangan penyebaran virus Covid-19 bukan hanya  berlangsung  di  Indonesia.  Beberapa  negara  lain  juga  melakukan    kebijakan  untuk mengurangi kapasitas penjara yang over population, sehingga rentan terhadap penyebaran Covid-19.
Beberapa negara yang sudah mengeluakan narapidana di tengah pandemi ini antara lain;  Inggris  5.200  napi,  Polandia  10.000  napi,  Tunisia  1.420  napi,  Turki 45.000, Myanmar 25.000,  Kolombia  4.000,Chile  1.300,  Brazil  34.000,  Afganistan  10.000,  Iran  85.000  dan Amerika Serikat 5.500 narapidana. 3
Pemerintah  negara  Inggris  membebaskan  narapidana  yang  memiliki  pelanggaran dengan resiko rendah dan narapidana yang memiliki masa tahanan selama atau kurang dari dua bulan. Narapidana tersebut dipantau secara elektronik dan akan dikembalikan ke dalam penjara  jika  menunjukkan  hal-hal  yang  mengkhawatirkan.  Sedangkan  bagi  para  pelaku pelecehan  seksual  dan  narapidana  yang  dianggap  berbahaya  bagi  anak-anak  serta negara tidak akan dibebaskan.
Selain  negara  tersebut  di  atas,  negara  lain  yang  juga  melepas  narapidana  untuk memutus  penyebaran  Covid  -19  adalah  negara  Korea  Selatan.  Negara  Ginseng  ini  telah melepaskan  dua  narapidana  terinfeksi  corona  dengan  jaminan  dan  memerintahkan narapidana tersebut agar melakukan karantina diri di rumah. 4
3 Dewi Setyowati, “ Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 Efektivitas Peraturan Perundang-undangan VS Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi ” Fakultas Hukum, Seminar Online Tentang Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana Pada Masa Darurat Pandemi Covid 19  Universitas Hang Tuah Surabaya, Sabtu 09 Mei 2020 .
4 Media Online CNN Indonesia, diakses dari laman :
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200313143755-113-483166/melongok-langkah- agresif-korsel-melawan-virus-corona, diunduh tanggal 13 Mei 2020.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Hal serupa juga terjadi  di  Amerika Serikat. Di negara yang memiliki korban positif cukup tinggi ini didesak para pengacara, jaksa dan keluarga dari narapidana di negara bagian California supaya  membebaskan sekitar 3.500 tahanan tidak berbahaya  lebih awal untuk membantu mencegah penyebaran virus corona. 5
3. Problematik Sosial  Dalam Pemberian Asimilasi  Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa  Pandemi  Covid-19,  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan Penyebaran

## Covid 19
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  menurut  G.P  Hoefnagels  secara  garis  besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal dan non penal.
Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat refresif    sesudah    terjadinya  kejahatan,  sedangkan  jalur  non  penal  lebih  menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Tindakan refresif pada hakekatnya juga dapat dikatakan Tindakan  preventif dalam arti luas. 6
Pembebasan  warga  binaan  pemasyarakatan  yang  dilakukan  di  masa  pandemi  ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat non penal.
Asimilasi    di  masa  pandemi  covid  yang  dimaksudkan  untuk  pencegahan  dan penanggulangan  penyebaran  Covid-19  di  Lapas,  LPKA,  dan  rutan  ternyata  menimbulkan problematik  sosial  diantaranya:
1. Syarat  pemberian asimilasi didasarkan pada pertimbangan kedisiplinan dan lama masa pidana yang telah dijalani narapidana bukan didasarkan pada risiko Kesehatan, mereka yang rentan seperti orang tua dan orang yang memiliki komorbit.
2. Terdapat ex napi yang Kembali melakukan tindak pidana
3. Masyarakat resah, was-was  terhadap keamanan di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat umum, dikawatirkan ex napi  akan kembali berulah, sehingga menjadi fakctor kriminogen, karena faktor ekonomi yang tidak jelas, pengangguran yang banyak, hidup susah, dan sebagainya.
4. Ex  napi  rentan  kesulitan  ekonomi,  kesulitan  mendapatkan  lapangan  kerja  karena pandemi.
Menurut  Volterra,  Faktor  ekonomi  penyebab  naiknya  perbuatan  Kriminal.
Faktor  ekonomi  ada  yang  berdampak  langsung  terhadap  perbuatan  criminal,  akan tetapi ada juga yang berpengaruh setelah melalui proses, dan tali temalinya tidak lurus, tetapi non linier, misalnya ada orang yang menjadi jengkel dan  terdorong melakukan kriminal,  karena  melihat  ketidakadilan,  yang  dipicu  oleh  ketimpangan  dalam pendistribusian  pendapatan.  Salah  satu  implikasi  dari  penelitian  Volterra  adalah pertumbuhan ekonomi tidak akan serta merta menurunkan perbuatan Kriminal, malah bisa meningkatkan perbuatan Kriminal. 7
5 Media  Online  Detik.com  diakses  dari  laman  https://news.detik.com/internasional/d-4960797/cegah- virus-corona-california-akan-bebaskan-3500-tahanan, diunduh tanggal 13 Mei 2020.
6 Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana  Prenada Media Goup, Jakarta, hlm.46
7 Yesmil Anwar Adang, 2010, Kriminologi , PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 62.

## MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
5. Sekalipun  sudah  ada  pengeluaran  napi  dalam  program  asimilasi,  ternyata  tidak menjamin di dalam Lapas bebas dari covid, karena abai dalam menerapkan protokol Kesehatan.
6. Asimilasi yang dilakukan di rumah berakibat kurangnya koordinasi dengan kementerian sosial,  dan  Kesehatan  sehingga  ex  napi  tidak  mendapatkan  jaminan  Kesehatan  dan jaminan sosial.
Mengeluarkan  warga  binaan  pemasyarakatan  melalui  asimilasi  di  luar  Lapas merupakan upaya penanggulangan kejahatan.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada hakekatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan akhir dari  penanggulangan  kejahatan  adalah  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat. 8
Oleh  karena  itu  penanggulangan  kejahatan  harus  ditempun  melalui pendekatan/kebijakan  integral,  maka  kebijakan  penanggulangannyapun  seharusnya melibatkan berbagai instansi/departemen secara integral. 9
7. Kembalinya narapidana ke Lapas karena melakukan tindak pidana lagi dari luar  juga membuka  peluang penyebaran Covid-19 ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena jumlah  sel  yang  terbatas.  Jumlah  napi  yang    baru  masuk  di  Lapas  tidak  menutup kemungkinan mereka akan tertular atau menulari napi lain.
8. Pengawasan  bagi  ex  napi    masih  sangat  lemah.  Bapas  hanya  ada  di  eks  karisidenan bagaimana  napi  akan  wajib  lapor  kalau  uang  untuk  transport  tidak  punya.  Terlebih dalam  masa  pandemi,  pengawasan  dilakukan  melalui  Handphone.  Mekanisme Pengawasan Napi yang Bebas Lewat Asimilasi  tidak bisa langsung  bertemu Pengawasan yang demikian tentunya kurang tepat sasaran.
Dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  pengawasan  berasal  dari  kata “awas”  yang  artinya  memperhatikan  baik -baik,  dalam  arti  melihat  sesuatu  dengan cermat  serta  seksama.  Pengawasan  melalui  jarak  jauh  tentunya  tidak  dapat  secara cermat memperhatikan objek yang diawasi. Di satu sisi  pengawasan dari Bapas sangat penting artinya bagi evaluasi kebijakan.
Menurut  Paulus  Hadisuprapto,  “Tujuan  dari  pengawasan  adalah  untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan dan membantu pengintegrasian pelaku ke masyarakat, oleh karenanya pengawasan harus dilakukan oleh pejabatyang berwenang atas dasar ketentuan hukum yang berlaku. Tipe pengawasan harus dirumuskan kasus per  kasus  secara  individual  dan  dilakukan  secara  periodic  sesuai  kebutuhan.  Pelaku harus  didampingi  oleh  ahli  kejiwaan,  ahli  kemasyarakatan  dalam  rangka  untuk  lebih menguatkan  hubungannya  dengan    masyarakat  dan  membantu  pengintegrasiannya Kembali ke masyarakat”. 10
Mengeluarkan  napi  melalui  program  asimilasi  di  masa  pandemi,  sebagai  upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 di dalam Lapas,   menyisakan problematik sosial,
8 Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, Pembaharuan Hukum Pidana , Pustaka Rizky Putra, Semarang, hlm. 27
9 Barda Nawawi Arief, Op Cit , hlm.20
10 Paulus Hadisuprapto, 2010, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya , Selaras, Malang, hlm 110
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
terlebih  apabila  napi  tanpa  dibekali  dan  memiliki  ketrampilan  dan  penghasilan  yang  baik. Muara dari    system peradilan pidana itu ada di Lapas maka untuk  mencegah over capacity harus  menghemat  pidana  penjara  dengan  membuat  pedoman  pemidanaan  yang  ditujukan pada hakim. Pedoman pemidanaan tersebut  misalnya  hakim harus mengefektifkan pidana denda,  tidak  menjatuhkan  pidana  kurungan  pengganti  denda,  mengefektifkan  pidana bersyarat, restorative justice, dan sebagainya.
Penyelesaian  tindak  pidana  dengan  mengedepankan Restoratif  Justice yang menekankan  pemulihan  Kembali  pada  keadaan  semula  dan  keseimbangan  antara perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan  merupakan  suatu  kebutuhan  hukum  masyarakat  dewasa  ini.  Konsep  tentang Restoratif  Justice, telah  dirumuskan  dalam  Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia  No.  8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, demikian pula untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  Jaksa  Agung  juga  mengeluarkan  Peraturan Kejk=aksaan  Republik  Indonesia  No.  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
Restoratif  Justice sebagai  mediasi  penal  telah  lama  dianut  oleh  hukum  adat  di Indonesia,  antara  lain  di  Sumatera  Barat,  Aceh  dan  Lampung.  Bahkan  di  Aceh  sudah dituangkan dalam Perda No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang antara lain  intinya  mengatur  sebagai  berikut:  Pasal  13  mengatur  bahwa  sengketa  diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat; Pasal 14 menyebutkan perdamaian mengikat para pihak, yang tidak mengindahkan keputusan adat dikenakan sanksi adat; Pasal 15  menegaskan  apabila  para  pihak  tidak  puas  terhadap  putusan  adat  dapat  mengajukan perkaranya  ke  aparat  penegak  hukum,  keputusan  adat  dapat  dijadikan  pertimbangan  oleh apparat penegak hukum”. 11
Muladi berpendapat, ‘Fungsi hukum pidana adalah melindungi dan sekaligus menjaga keseimbangan  antara  kepentingan  negara  dan  masyarakat,  kepentingan  si  pelaku  tindak pidana dan kepentingan korban. Dan dalam hal-hal tertentu yang dibutuhkan adalah jangan sampai system  peradilan  pidana  tidak  dapat menghindarkan  diri  dari  sifat  yang  punitif  dan refresif  justeru menjadi  kriminogen”. 12 Selanjutnya  dikemukakan  oleh  beliau  apabila tujuannya  membatasi  pidana  perampasan  kemerdekaan,  maka  di  samping  berusaha menghindarkan  penerapannya,  maka  dampaknya  dapat  dikurangi  dengan  cara  mengurangi lamanya pidana apabila pidana itu harus diterapkan. Di pelbagai negara Eropa, maka alternatif pidana perampasan kemerdekaan dapat berupa pidana kerja sosial, pidana bersyarat, pidana denda dan sebagainya, sedangkan pengurangan lamanya pidana dapat berupa parole, partly suspended sentence, weekend imprisonment (intermittent custody) dan sebagainya. Pemidanaan di era modern tidak hanya melibatkan bagaimana  sanksi  pidana dapat memiliki efek  jera namun juga harus memperhatikan pidana yang humanis.
Menurut  Sudarto,  Membicarakan  pembaharuan  hukum  pidana  maka  harus membicarakan  orang  yang  melakukan  kejahatan.  Tujuan  pembaharuan  hukum  pidana  di samping  penanggulangan  kejahatan,  maka  yang  lebih  penting  lagi  adalah  bahwa
11 Barda Nawawi Arief, 2010, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan , Pustaka Magister, Semarang, hlm. 24.
12 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 129.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
pembaharuan hukum pidana itu tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan ialah kasih sayang terhadap sesama. 13
Suatu  perubahan  dalam  sistim  pidana  sepantasnya  dapat  disebut  sebagai  penal reform  apabila  ditujukan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  pada  perbaikan  diri  si pelanggar  atau  apabila  tujuannya  adalah  untuk  menghindari,  menunda  atau  mengurangi pidana berdasarkan asas-asas kemanusiaan.
C. PENUTUP

## Kesimpulan
Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di tengah padatnya lapas  merupakan  solusi  yang  bersifat  sementara.  Over  capacity  Lapas  tetap  merupakan problematik social yang harus dicarikan solusinya,  oleh karenanya perlu  membuat pedoman pemidanaan yang ditujukan pada hakim. Pedoman pemidanaan tersebut misalnya  hakim harus mengefektifkan  pidana  denda,  tidak  menjatuhkan  pidana  kurungan  pengganti  denda, mengefektifkan  pidana  bersyarat,  restorative  justice,  dan  sebagainya,  atau  melakukan pembaharuan hukum pidana dengan tujuan menghemat pidana penjara.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Goup, Jakarta.
-------------,  2010, Mediasi  Penal  Penyelesaian  Perkara  di  Luar  Pengadilan ,  Pustaka  Magister, Semarang.
Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Universitas Diponegoro, Semarang.
Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, Pembaharuan Hukum Pidana , Pustaka Rizky Putra, Semarang. Paulus  Hadisuprapto, 2010, Delinkuensi  Anak  Pemahaman  dan  Penanggulangannya ,  Selaras, Malang.
Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung. Yesmil Anwar Adang, 2010, Kriminologi , PT Refika Aditama, Bandung. Sri  Marthaningtivas,  2020, Implementasi Kebijakan  Asimilasi  Narapidana  DI Tengah  Pandemi Covid-19 , Supremasi Jurnal Hukum Vol.3 No.2.
Dewi  Setyowati,  “ Memutus  Rantai  Penyebaran  Covid-19  Efektivitas  Peraturan  Perundang- undangan VS Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana di Masa  Pandemi ” Fakultas Hukum, Seminar Online Tentang Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana Pada Masa Darurat Pandemi Covid 19  Universitas Hang Tuah Surabaya, Sabtu 09 Mei 2020.
Media  Online  CNN  Indonesia,  diakses  dari  laman  https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20200411155847-20-492629/kemenkumham-telah-bebaskan-36554-napi-di-tengah- wabah-corona, diunduh tanggal 13 Mei 2020.
Media Online CNN Indonesia, diakses dari laman :
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200313143755-113-483166/melongok- langkah-agresif-korsel-melawan-virus-corona, diunduh tanggal 13 Mei 2020.
Media  Online  Detik.com  diakses  dari  laman https://news.detik.com/internasional/d- 4960797/cegah-virus-corona-california-akan-bebaskan-3500-tahanan , diunduh tanggal 13 Mei 2020.
13 Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, hlm. 102.