Ngusmanto,  hal 61-73

## ANALISIS PROMOSI PEJABAT BIROKRASI DI ERA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG (Di Povinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015)
Ngusmanto Universitas Tanjungpura
surel: ngusmanto@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  berusaha  untuk  memotret  dan  menganalisis  pola  promosi  penjabat birokrasi di era pemilihan kepala daerah secara langsung Di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola patronage system (spoil system) dalam promosi jabatan birokrasi  masih  begitu  dominan  dibandingkan  Sistem  Kecakapan  (Merit  System).  Hal  ini menjadi  bukti  nyata  tentang  kuatnya  kepentingan  pejabat  politik,  kekuatan  politik  dan  tim sukses dalam  penentuan  promosi  jabatan. Sebagai  konsekuensinya, banyak  pola pikir,  sikap dan  tindak  dari  pejabat  politik  yang  secara  langsung  bertolak  belakang  dengan  pola  merit sistem  (kecakapan),  makin  kuat  dan  berkembangnya    reent-seeking  bureaucrats,  nepotisme (nepotism), like and dislike dari sudut kepentingan pejabat politik, perselingkuhan (hubungan simbiosis mutualisme) antara pejabat politik dengan birokrasi untuk saling memperkuat dan menguntungkan,  melindungai  dan  mengamankan  kepentingan  prakmatis  masing-masing, diabaikannya  prinsif  the  right  man  on  the  right  place,  banyak  pejabat  birokrasi    yang terkungkung    dalam    kondisi  incompetensi,  kurang  inisiatif  dan  takut  mengambil  kebijakan atau resiko, kurang berfungsinya Badan Pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) karena  digantikan  oleh  dominasi  kekuatan  politik  dan  tim  sukses  yang  bekerja  dibelakang layar  (tidak  nampak  dipermukaan,  tetapi  kuat  sekali  cengkeramannya),  rambu-rambu  atau aturan  main  banyak  diabaikan,  asalkan  dari  segi  syarat  kepangkatan  terpenuhi,    serta  setiap kali  akan  ada  promosi  atau  perombakan  pejabat  birokrasi  selalu  menimbulkan  keresahan, perilaku  kasak-kusuk,  merasa  teraniaya,  kecemburuan,  prustasi  dan  penurunan  semangat kerja birokrat.
Kata kunci: Pola Promosi, Pejabat Birokrasi, merit sistem, petronik sistem dan Pemilihan langsung
Ngusmanto,  hal 61-73

## Abstract
This  reasearch  seeks  to  photograph  and  analyze  the  pattern  of  promotion  of bureaucratic officials  in  the era of  direct local elections in  West  Kalimantan  Province. The results  showed  that  the  pattern  of  patronage  system  (spoil  system)  in  the  promotion  of bureaucratic  positions  was  still  so  dominant  compared  to  the  Skill  System  (Merit  System). This  is  clear  evidence  of  the  strong  interests  of  political  officials,  political  power  and  the team's  success  in  determining  promotion.  As  a  consequence,  many  patterns  of  thought, attitudes  and  actions  of  political  officials  directly  contradict  the  pattern  of  merit  systems (prowess),  the  stronger  and  the  development  of  reent-seeking  bureaucrats,  nepotism (nepotism), like and dislike from the point of interest of political officials, infidelity (symbiotic relationship  of  mutualism)  between  political  officials  and  bureaucracy  to  strengthen  and benefit  each  other,  protect  and  safeguard  each  other's  pragmatic  interests,  neglect  the principle  of  the  right  man  on  the  right  place,  many  bureaucratic  officials  are  confined  in conditions  of  incompetence,  lack  of  initiative  and  fear  of  taking  policies  or  risk,  the malfunctioning of the Office of Judgment and rank (Baperjakat) because it is replaced by the dominance of political forces and success teams working behind the scenes (not appearing on the surface, but very strong grip), signs or rules are largely ignored, as long as in terms of conditions  rank  of  terp  enuhi,  and  every  time  there  will  be  a  promotion  or  reshuffle bureaucratic officials always cause unrest, whispering behavior, feeling persecuted, jealousy, frustration and decreased morale of bureaucrats.

## Keywords: Promotion patterns, bureaucratic officials, merit systems, petronic systems and direct
elections

## PENDAHULUAN
Kelebihan  dan  sekaligus  tantangan di  era  otonomi  daerah  (Otda)  melalui  UU No.  32  tahun  2004  sampai  dengan  revisi menjadi  UU  No.  23  Tahun  2014  dan  UU No. 9 Tahun 2015 adalah pemilihan kepala daerah  (gubernur,  bupati  dan  walikota) secara  langsung  oleh  warga  ( one  man  one vote )  yang  memenuhi  persyaratan.  Di  sisi lain,  ada  beberapa  persoalan  yang  muncul (sisi  buruk  dari  suatu  kebijakan)  adalah pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung memerlukan ongkos politik yang meningkat  berlipat  ganda,  baik  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sang kandidat,  muncul money  politic dibanyak tempat dan kesempatan, beberapa kandidat memiliki track  record kurang  baik  atau bermasalah , tetapi tidak jarang
memenangkan  pemilihan , pendidikan politik  untuk  pemilih  tidak  jalan  dan muncul  gesekan  antar  warga  atau  memicu konflik,  kandidat  hanya  siap  menang, tetapi  tidak  siap  kalah,  apabila  kandidat kalah  dalam  pemilihan,  dengan  cepat  ia mencari  kelemahan  si  pemenang  atau langsung menggugat ke Mahkamah Konstitusi.
Untuk  memenangkan  pemilihan, sang  kandidat  pasti  akan  membentuk  tim sukses,  menggalang  dana  yang  sangat besar  atau  puluhan  milyar  keatas,  cetak spanduk,  baleho,  stiker,  iklan  di  media massa dan sosial, berperilaku seperti Santa Claus (Certer Claus) cermin pemurah dan pemberi  hadiah  kepada  orang-orang  yang dijumpai supaya mau mendukung kandidat,  membeli  atau  menyewa  perahu serta  biaya-biaya  lain  yang  tidak  sedikit
Ngusmanto,  hal 61-73
jumlahnya.  Realitas  ini  memberikan  bukti sahih  (kuat)  bahwa  setiap  kandidat  wajib dan  harus  memiliki  modal  finansial  yang kuat  atau  banyak  dari  manapun  asal  atau sumber  finansial  tersebut.  Tidak  cukup finansial  maka  sang  calon  akan  sulit bersaing,  satu  persatu  tim  sukses  menjadi lemah, berguguran di tengan jalan dan atau meninggalkan si kandidat. Hal ini bermakna  bahwa  tidak  mungkin  orang miskin  bisa  menjadi  kandidat,  walaupun secara  intelektual  hebat,  umur  cukup  dan punya track record yang bagus.
Setelah sang kandidat terpilih maka ia  menjadi  orang  yang  terpandang, dihormati  di  mana-mana,  banyak  orang yang  ingin  dekat,  ia  akan  berusaha  secara maksimal untuk mengembalikan modalnya, akan menghidupi dan memelihara tim sukses selama ia berkuasa. Intinya,  modal  harus  kembali,  dapat menghidupi  dan  memelihara  tim  sukses, dapat untung atas investasinya yang sangat besar  dan  bahkan,  ia  harus  segera mengumpulkan  dan  mencari  modal  untuk memenangkan pemilihan di periode kedua. Di  sisi  lain,  ia  juga  menjadi  pembina birokrasi, sehingga ia dengan leluasa dapat memilih  dan  menetapkan  siapa  saja  orang yang  akan  menjadi  kabinetnya  (pejabat eselon  I/II,  III  dan  IV),  menentukan  siapa yang  dipromosikan  atau  dikenai  mutasi dan demosi. Oleh karena itu, kepala daerah menjadi pusat segalanya, pemegang kekuasaan  di  wilayahnya  dan  pemegang gula  yang  dapat  menarik  dan  memikat siapapun seperti pelaku usaha (pengusaha), masyarakat dan birokrat.
Banyak birokrat dalam hal ini yang berlomba-lomba  untuk  mendekat  kepada pejabat  politik  (kepala  daerah)  untuk pengamanan  jabatannya  (bertahan  atau malahan dipromosikan) dan untuk mendapat jabatan karena  ia belum menjabat.  Mengapa  hal  demikian  Terjadi? Hal ini terjadi karena kepala daerah adalah pembina birokrasi dan di sisi lain, birokrat
tahu  dengan  persis  bahwa  ada  perbedaan yang  sangat  signifikan  antara  pegawai yang  menduduki  suatu  jabatan  struktural, dengan mereka yang tidak. Kelebihan dari mereka  yang  menjabat  dapat  dikaji  dari  2 (dua)  sisi  yaitu  materi  dan  non  materi. Kelebihan  materi  dari  pejabat  terlihat  dari tunjangan  struktural  dan  kinerja  yang sangat besar, mereka menjadi sumber gula bagi  anak  buah,  mendapat  fasilitas  kerja seperti  ruang  kerja  yang  bagus,  ber-  AC dan  fasilitas  kendaraan  dinas,  sering melakukan perjalanan dinas dan mendapat uang  perjalanan  dinas.  Untuk  kelebihan dari  segi  non  materi  terlihat  dari  posisi  si pejabat yang lebih dihormati dibandingkan yang  tidak  menjabat,  memiliki  pengaruh besar  di  kantor,  informasinya  lebih didengar dan bahkan bisa menentukan baik atau tidaknya masa depan pegawai.
Berdasarkan realitas demikian, orang  dengan  mudah  memandang  bahwa pejabat  birokrasi  terlihat  lebih  sukses  dari segi materi maupun non materi dibandingkan  mereka  yang  bukan  pejabat struktural.  Pandangan  demikian  makin menguat  dan  semakin  mengakar  di lingkungan  pegawai  dan  masyarakat  luas karena  ukuran  keberhasilan  seseorang lebih  banyak  dilihat  dari  segi  materi  atau kekayaan  materi  yang  dimiliki.  Untuk  itu, banyak birokrat yang berpandangan bahwa pejabat struktural identik dengan bergelimang materi. Perkembangan selanjutnya,  banyak  pegawai  atau  birokrat yang  termotivasi  dan  berlomba-lomba untuk  mendapatkan  jabatan  struktural melalui  berbagai  cara.  Jabatan-Jabatan struktural  yang  sangat  menggoda  dan diperjuangkan  melalui  berbagai  cara  oleh kebanyakan pegawai di lokasi survey serta mereka  yang  tidak  menjabat,  disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1: Banyaknya jabatan Birokrasi Dan Mereka  Yang  Tidak  Menjabat Tahun 2014-2015
Ngusmanto,  hal 61-73
No Lokasi Survey Jabatan Eselon IV Jabatan Eselon III Jabatan Eselon II dan I Banyaknya Jabatan Banyaknya PNS 1 Provinsi Kalbar 737 277 55 1.069 6.021 2 Kabupaten Bengkayang 379 144 26 549 4.282 3 Kabupaten Sambas 550 165 30 745 7.415 4 Kabupaten Kubu Raya 296 134 31 461 5.542 5 Kabupaten Melawi 338 141 31 510 3.662 6 Kabupaten Sintang 531 171 34 736 6.122 7 Kabupaten Kapuas Hulu 441 148 25 614 5.676 Jumlah 3.272 1.180 232 4.684 38.720
Sumber:  Kalbar  Dalam  Angka  Tahun  2014  dan  BKD  Provinsi  Kalbar  dan  BKD  beberapa Kabupaten, Januari 2016
Total  jabatan  di  lokasi  survey mulai  dari  eselon  IV  b  (terendah)  sampai Ib  (tertinggi,  khusus  di  provinsi)  ada sebanyak  4.684  jabatan  dari  pegawai sebanyak  38.720  orang.  Kondisi  ini menggambarkan  bahwa  banyak  pegawai yang tidak memiliki jabatan atau 1 jabatan berbanding  8,27  yang  tidak  menjabat. Sungguhpun  jumlah  mereka  (birokrat) besar,  tetapi  mereka  sangat  tergantung dengan  kepala  daerah  atau  tidak  berdaya dihadapan  penguasa  dalam  hal  jabatan karena ia yang yang menentukan. Bermula dari  realitas  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  dalam  hubungannya dengan  pola  promosi  pejabat  birokrasi seperti telah dijelaskan maka permasalahan penelitian dirumuskan dalam  pertanyaan  penelitian:  Bagaimana pola  promosi  pejabat  birokrasi  di  era
pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung di lokasi penelitian?
Promosi pegawai merupakan bagian penting dari pengembangan sumberdaya  manusia  yang  banyak  dikaji dalam  manajemen  sumberdaya  manusia. Siagian (1996:169) menyatakan bahwa:
Penempatan  sumberdaya  aparatur mencakup  promosi,  mutasi  transfer dan demosi. Promosi terjadi pada saat seseorang  karyawan  berpindah  dari suatu pekerjaan ke posisi lainnya yang lebih tinggi, gaji, tunjangan, tanggung jawab dan atau jenjang  organisasinya, mutasi adalah suatu kegiatan memindahkan pegawai dari unit/bagian  yang  kekurangan  tenaga atau yang lebih memerlukan, sedangkan demosi adalah pemindahan yang berfungsi sebagai hukuman.
Ngusmanto,  hal 61-73
Untuk  itu,  promosi  jabatan  dalam level  apapun  menjadi  dambaan  birokrat, dengan  cacatan  didasarkan  pada  kriteria  yang obyektif  dan  persyaratan  yang  ditentukan dipatuhi  dan  dipenuhi,  yang  dalam  UU Kepegawaian ditetapkan melalui sistem meritokrasi. Bagi mereka, promosi merupakan bentuk  penghargaan  dan  pengakuaan  atas prestasi  kerjanya  dalam  melaksanakan  tugas dan  fungsinya  (tupoksi).  Nainggolan  dalam Ngusmanto  (2009:6) menyatakan  bahwa prinsip  pokok  penempatan  dalam  jabatan adalah  menempatkan  pegawai  negeri  sipil (PNS)  yang  tepat  pada  tempat  yang  tepat  ( the right  man  on  the  right  place )  serta dipenuhinya ukuran-ukurannya. Ukuran lengkapnya menurut Nainggolan dan Nitisemito dirinci sebagai berikut:
Dalam proses penempatan, ada beberapa ukuran yang dipergunakan yaitu: (1)  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan,  (2) Keahlian,  (3)  Perhatian  (interest),  (4) Daftar  urutan  kepangkatan,  (5)  Kesetiaan, (6)  Pengalaman,  (7)  Dapat  dipercaya  dan (8) Kemungkinan
pengembangan, sedangkan menurut  Nitisemito  (1982:136) menyatakan
bahwa persyaratan penempatan  mencakup:  (1)  Pengalaman, (2)  Tingkat  Pendidikan,  (3)  Loyalitas,  (4) Kejujuran,  (5)  Tanggung  Jawab,  (6) Kepandaian bergaul, (7) Prestasi kerja dan (8) Inisiatif dan kreatif.
Mereka atau birokrat yang dipromosikan  dengan  ukuran  atau  kriteria seperti pendapat Nainggolan dan Nitisemito  yang  telah  dijelaskan  akan melahirkan  motivasi  kerja  yang  tinggi, penuh dedikasi, tanggung jawab, kebanggaan,  lingkungan  yang  kondosif dan  persaingan  yang  sehat.    Undang- Undang (UU) kepegawaian mulai dari No.
8  tahun  1974,  yang  dirubah  menjadi UU
No.  43  Tahun  1999  dan  yang  terbaru menjadi UU  Nomor  5  Tahun  2014
Tentang  Apatur  Sipil  Negara  (ASN) mengadopsi  persyaratan  tersebut,  dengan memberlakukan  merit  sistem.  Pasal  18
ayat  (2)  dan  Pasal  51  UU  ASN mengamanahkan bahwa:
Pengangkatan  PNS  dalam  jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan  objektif  antara  kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi,  kualifikasi,  dan  persyaratan yang  dimiliki  oleh  pegawai.  Prinsif  yang dilaksanakan berdasarkan prinsif profesional,  menghindari   praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk melaksankan prinsip  itu,  manajemen  ASN  dilaksanakan dengan  sistem  merit yaitu  kebijakan  dan manajemen  ASN  yang  berdasarkan  pada kualifikasi,  kompetensi,  dan  kinerja  secara adil  dan  wajar  dengan  tanpa  membedakan latar  belakang  politik,  ras,  warna  kulit, agama,  asal  usul,  jenis  kelamin,  status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Rush  dan  Althoff  (1983;  175-222) menjelaskan  ada  2  (dua)  pola  perekrutan politik,  yang  sekaligus  dipraktekkan  atau diaplikasikan  dalam  perekrutan  jabatan administrasi  yang  telah  ada  sejak  abat  18 yaitu  sistem  patronase  (spoil  system)  dan sistem  kegunaan  (merit  system).  Lebih lanjut ia mejelaskan bahwa:
Sistem petronase berkembang lebih dahulu  dan  menjadi  dasar  umum perekrutan.  Sistem  ini  memunculkan sistem  pilih  kasih  secara  besar-besaran dalam  perekrutan,  untuk  menjamin kesetiaan,  kenaikan  pangkat  dapat dibeli  oleh  orang-orang  yang  mencari jabatan,  sistem  ini  tidak  menjamin orang  yang  direkrut  cocok  dengan jabatan-jabatan  yang  diduduki,  orang dapat  dibujuk  untuk  bertindak  sesuatu dengan sejumlah imbalan serta menjadi bagian  dari  sistem  penyuapan  dan korupsi.  Praktek  demikian  terjadi  di negara  maju,  terus  berkembang  di negara sedang berkembang. Oleh karena itu, negara maju mulai menggantikan patronase atau pilih kasih (spoil system) menjadi sistem kegunaan (merit  system).  Sistem  ini  menuntut
Ngusmanto,  hal 61-73
pendidikan tertentu, standar dan persyaratan tertentu (kompetensi), perekrutan  dengan  persaingan  terbuka, ada  ujian  terbuka  dan  dilengkapi dengan wawancara yang intensif.
Berpijak  pada  teori  rekruitmen  pejabat  politik dan  pejabat  administrasi  seperti  yang  telah diungkap,  terutama  melalui  sistem  petronase dan  sistem  merit  maka  peneliti  akan melakukan  analisis  pola  promosi  pejabat birokrasi  di  era  pemilihan  kepala  daerah  di lokasi  penelitian. Hasil analisis ini  diharapkan dapat memotret pola promosi yang betul-betul diaplikasikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif. Analisis data penelitian  dilakukan  secara  obyektif. Penegasan  ini  penting  karena  kualitas penelitian  sosial  sangat  ditentukan  oleh kemampuan si peneliti dalam mengungkap dan  menganalisis  fenomena  yang  menjadi fokus  penelitian.  Informan  penelitian  dan peserta  diskusi  terfokus  atau  focus  group discussion  (FGD)  dipilih  dan  ditetapkan secara purposif. Informan penelitian terdiri dari  3  (tiga)  kepala  daerah/wakil,  4 (empat)  sekretaris  daerah  dan  merangkap sebagai  Baperjakat,  4  (empat)  asisten bidang  pemerintahan,  4  (empat)  kepala Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  dan merangkap  sebagai  Baperjakat,  6  (enam) anggota  tim  sukses,  12  pejabat  eselon  II, III  dan  IV.  Mereka  ini  akan  diwawancara secara  mendalam  dan  sebagian  dari mereka menjadi peserta FGD. Untuk FGD dilaksanakan  sebanyak  4  (empat)  kali  dan masing-masing  FGD  menghadirkan  3–5 pejabat  birokrasi  maupun  mantan  pejabat (pensiun).
Untuk  menjamin  keabsahan  data penelitian  maka  peneliti  mempergunakan Trianggulasi teknik dan sumber. Trianggulasi teknik terdiri dari wawancara, studi  dokumen  dan  FGD,  sedangkan trianggulasi  sumber  dimaksudkan  sumber
informan berasal dari pejabat eselon II, III dan  IV  atau  pejabat  yang  telah  pensiun. Teknik  trianggulasi  dalam  penelitian berfungsi  sebagai  check  and  cross  check antar data yang dapat dikumpulkan. Selain itu,  studi  dokumen  dalam  penelitian  ini bukan  hanya  melakukan  studi  terhadap dokumen  dalam  bentuk  laporan-laporan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan peraturan-peraturan, peneliti juga melakukan  analisis  berita  media  baik media  cetak,  khsusunya  AP.  Pos  dan Tribun Pontianak.

## PEMBAHASAN
Promosi  pejabat  birokrasi,  mutasi dan demosi di era pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan hasil wawancara  dengan  tim  Baperjakat  dan hasil  studi  dokumen  di  lokasi  penelitian diperoleh  informasi  bahwa  promosi  di lakukan  2  (dua)  tahun  sekali  pada  bulan Februari–April.  Jika  kepala  daerah  baru terpilih dan bukan incumbent maka ia akan melakukuan  promosi,  setelah  menduduki jabatan  selama  6  (enam)  bulan  –  1  (satu) tahun. Pejabat maupun staf umumnya tahu dengan  persis  tentang  kapan  ada  promosi, terutama  yang  telah  memiliki  masa  kerja minimal 4 (empat) tahun atau pernah naik pangkat  1  (satu)  kali.  Mereka  tahu  dan memberikan  informasi  bahwa  waktu promosi  yang  sudah  dekat  menimbulkan rasa  cemas  diantara  mereka  dan  berharap- harap  cemas  tentang  terima  tidaknya undangan  promosi.  Jika  pejabat  memiliki posisi  strategis,  masuk  tim  inti  atau  tim sukses,  sekaligus  dekat  dengan  penguasa, maka  perasaan  cemas  tidak  ada  pada dirinya karena ia tahu posisinya aman dan jabatan tetap ditangan.
Dalam pola promosi, semua informan yang diwawancara berpandangan sama bahwa di lokasi penelitian mempergunakan  pola  campuran  antara sistem  petronase  dan  sistem  merit.  Ada pula  infoman  yang  menegaskan  bahwa  ia
Ngusmanto,  hal 61-73
berpandangan  tidak  ada  yang  menerapkan pola  sistem  merit  100  persen  dan  atau sistem  petronase  100  persen.  Pandangan yang  telah  diungkap  akan  diperdalam melalui  FGD,  wawancara  mendalam  dan studi  dokumen,  yang  dapat  dijelaskan seperti uraian berikut.

## 1. Pola Sistem Marit
Dalam tataran teroitis dan diperkuat  oleh  UU  kepegawaian  dapat ditegaskan bahwa pola yang terbaik dalam promosi  jabatan  adalah  sistem  merit  atau meritokrasi.  Sistem  ini  mendasarkan promosi  pejabat  birokrasi  dari  segi kompetensi, integritas, loyalitas, pengalaman,  urutan  kepangkatan  dan prestasi kerja. Dalam aplikasinya di lokasi penelitian,  ukuran  sistem  merit  direduksi hanya  menekankan  kepangkatan  harus memenuhi  syarat,  sedangkan  ukuran  lain ditafsirkan sesuai dengan keinginan pejabat  politik.  Soal  pengalaman  dan prestasi  lebih  diidentikan  dengan  jabatan yang telah diduduki. Informasi ini diperkuat oleh hasil studi dokumen bahwa semua  pejabat  yang  dipromosikan  telah memenuhi  syarat  dari  segi  kepangkatan dan tidak ada pelanggaran.
Sehubungan dengan penerapan sistem  merit  dilokasi  penelitian,  beberapa informan  yang  diwawancarai  tidak  begitu antusias  untuk  menanggapi.  Beberapa diantara  informan  menegaskan  bahwa sistem  ini  bagus,  tetapi  tidak  menjadi pilihan utama dalam pola promosi jabatan. Sistem  ini  sudah  baik,  tidak  perlu dipersoalkan.  Di  sisi  lain,  ukuran  pola  ini tergolong  sangat  umum  dan  bisa  berbeda dalam  memaknai  ukuran.  Prakteknya, penafsiran  tentang  ukuran  sistem  merit sangat  ditentukan  oleh  pejabat  politik. Siapa yang mau dipromosikan dan gimana persyaratan  sistem  ini,  lebih  ditentukan oleh subyektifitas pejabat politik (user).

## 2. Pola Sistem Petronik
Pola  yang  mendominasi  atau  lebih banyak  diaplikasikan  di  lokasi  penelitian adalah  pola  atau  sistem  petronik  (spoil sistem), dibandingkan sistem merit sebagai pola  promosi  pejabat  birokrasi.  Pola promosi  atau  rekrutmen  jabatan  tidak dilakukan  secara  terbuka  atau  transparan, tidak ada uji kompetensi dan menggunakan  indikator  yang  tidak  baku atau disesuaikan dengan keinginan pejabat politik dan tim suksesnya. Hasil wawancara  dengan  informan  penelitian, FGD  dan  studi  dokumen  diperoleh informasi  yang  mengindikasikan  tentang kuatnya  penerapan  sistem  petronik  ( spoil sistem )  di  lokasi  penelitian.  Indikasi kuatnya  penerapan  pola  ini  terlihat  dari faktor  kontribusi,  kedekatan,  nepotisme dan primordialisme serta hubungan simbiosis mutualisme, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Kontribusi Kontribusi dalam hal ini berhubungan  langsung  dengan  finansial, sumbang  saran  atau  pemikiran,  tenaga serta  menjadi  tim  sukses.  Jadi,  untuk menjadi  pejabat  politik  sudah  dapat dipastikan  bahwa  calon  memerlukan modal finansial yang besar serta dukungan pikiran  dan  tenaga.  Untuk  memobilisasi tenaga,  pikiran  dan  finansial,  calon  harus membentuk  tim  sukses  sebagai  gerbong atau  wadah  pengusung  sang  kandidat. Bergabung  atau  tidak  dalam  suatu  tim sukses  menjadi  realitas  pilihan  yang  tidak mudah bagi birokrat. Mengapa? Pilihan ini menjadi  buah  simalakama  bagi  birokrat. Tidak  bergabung  dan  tidak  berkontribusi, sudah  dapat  dipastikan  bahwa  birokrat tersebut tidak akan mendapat bagian dalam promosi jabatan dan bahkan bisa kehilangan  job  yang  sudah  ditangan.  Jika ia  berkontribusi,  tetapi  yang  ia  dukung kalah maka orang yang bersangkutan  juga tidak akan dipromosikan dan atau menjadi non  job.  Bermula  dari  pemilihan  kepala
Ngusmanto,  hal 61-73
daerah  secara  langsung  inilah  titik  awal, kenapa  birokrat  di  lokasi  penelitian  mulai merasa  teraniaya  atau  tidak  aman  posisi atau  jabatannya  dan  menjadi  resah  atau harap-harap cemas.
Posisi  birokrat  sebagai  bagian  dari suatu  gerbong  perjuangan  atau  tim  sukses calon  pejabat  politik  memang  dilarang dalam peraturan perundang-undangan karena  posisi  sebagai  PNS  atau  birokrat harus  netral  atau  tidak  berpolitik  praktis. Menghadapi situasi ini, anggota tim sukses yang  berlatang  belakang  sebagai  birokrat di  lokasi  penelitian  tidak  kehilangan  akal. Supaya ia aman, dan mereka tetap menjadi bagian  dari  tim  sukses,  maka  ia  bertindak atau  berprilaku  tidak  terang-terangan  atau bekerja  dibelakang  layar  dan      tidak diformalkan  dalam  suatu  surat  keputusan (SK).  Ia  tetap  dapat  bergerak  dan bergerilnya  memainkan  peran  sebagai  tim sukses secara optimal, termasuk menumpang  kunjungan  kerja  ke  lapangan dan  berkontribusi  dalam  finansial.  Oleh karena    ia  berkontribusi  besar  maka  ia diberi  imbalan  promosi  jabatan  birokrasi oleh pejabat politik.
b. Kedekatan Kedekatan  dalam  hal  ini  dibangun dari  posisi  dan  kedudukannya  untuk bergabung  dalam  tim  sukses.  Sebagai  tim sukses,  sudah  dapat  dipastikan  bahwa  ia akan  dekat  dengan  calon  pejabat  politik, sering bertemu, bertukar pikiran dan saling mengenal dengan baik. Selain itu, ia wajib juga  berkontribusi  tenaga,  pikiran  dan finasial.  Jadi,  mereka  yang  siap  duduk dalam tim sukses, akan mendapat imbalan sebagai  birokrat  yang  dekat  dengan kandidat.  Jika  kandidat  menang  dalam pemilihan  dan  menjadi  pejabat  politik, maka si  birokrat  yang dikategorikan dekat ini  akan  diberikan  imbalan  dalam  bentuk jabatan  birokrasi.  Imbalan  ini  pantas diberikan  menurut  pendukung  sistem
petronik  karena  duduk  dalam  tim  sukses juga  memiliki  resiko  yakni  bisa  menang dan  bisa  kalah.  Jika  kalah,  ia  akan lehilangan  jabatan  (non  job)  atau  tidak dipromosikan.  Jika  timnya  menang,  ia akan dipromosikan menjadi pejabat birokrasi.
c. Nepotisme dan Primordialisme Nepotisme dan primordialisme model  lama  lebih  dimaknai  ada  hubungan kekerabatan  (anak,  keluarga,  keponakan atau  sanak  pamili),  sedangkan  model  baru makin  bermakna  luas.  Selain  tetap bermakna lama seperti yang telah dijelaskan,  ada  perluasan  makna  baru yakni  terkait  dengan  satu  suku,  satu agama,  satu  kampung  atau  daerah,  satu alumni  dan  satu  partai.  Pejabat  politik memahami  bentul  bahwa  kelompok- kelompok  ini  jika  diajak  berjuang,  akan siap berjuang, mau menerima dan berkontribusi  dalam  perjuangan.  Mereka tidak  akan  membiarkan  saudara  dan temannya  berjuang  sendiri.  Mereka  akan berusaha  membantu.  Oleh  karena  itu,  jika orang  yang  didukung  menjadi  pejabat politik,  maka  kelompok  ini  akan  menjadi kelompok yang diuntungkan dan mendapat balas  jasa  atas  dukungan  dan  perjuangan yang  dilakukan.  Hal  ini  bukan  hanya terjadi  diera  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  dewasa  ini,  melainkan telah  dipraktekkan  sejak  abat  ke  –  18  dan tetap  bertahan  hingga  kini,  bankan  bisa terus bertahan selamanya. Untuk itu, tidak heran  jika  banyak  pejabat  birokrasi  dapat duduk dalam jabatan dimaksud karena ada keterkaitan dengan nepotisme dan primordialisme.
Ngusmanto,  hal 61-73
d. Simbiosis Mutualisme Simbiosis  mutualisme  merupakan
hubungan  yang  saling  menguntungkan antara  pejabat  politik  dengan  birokrat. Hubungan  dalam  hal  ini  lebih  terkait dengan  kepentingan  prakmatis,  saling menguntungkan, melindungi dan mengamankan  dalam  rangka  sama-sama mendapat bagian. Kemunculan dari kelompok  ini  di  lokasi  penelitian  tidak dibangun  sejak  membentuk  tim  sukses, tetapi  mulai  dibangun  antara  pejabat politik yang baru menang dalam pemilihan, dengan pejabat birokrasi. Hubungan  simbiosis  mutualisme  ini  dapat terbangun  antar  mereka  karena  pejabat birokrasi (lama) telah mempunyai pengaruh  besar,  punya  ling  dengan kekuatan politik dan jaringan proyek yang kuat  dengan  Jakarta,  sehingga  jika  sang pejabat  ini  diganti  akan  timbul  beberapa masalah  seperti    tekanan  politik    dan pemutusan proyek.
Hubungan  ini  bisa  juga    muncul karena  janji  pejabat  birokrasi  (lama) kepada  pejabat  politik  yang  baru  menang dalam  pemilihan  tentang  penggiringan proyek  yang  akan  masuk  dan  janji-janji finansial  yang  sangat  menarik.  Janji  yang betul-betul  ditepati,  termasuk  janji  dapat pemasukan  finansial  inilah  yang  dijadikan dasar pejabat politik tetap mempertahankan  orang  dimaksud  dan jabatan yang dipegangnya. Jumlah pejabat yang  tetap  bertahan  karena  hubungan simbiosa  mutualisme  di  lakasi  penelitian tidak  banyak.  Rata-rata  hanya  3  (tiga) orang,  tetapi  tetap  menjadi  salah  satu faktor  penting  dalam  promosi  pejabat birokrasi.
Informasi  penting  lainnya  yang ditemukan  di  lapangan  adalah  keberadaan dan  kehadiran  Baperjakat  tetap  ada,  tetapi peran  dan  fungsinya  hanya  sekedar formalitas  dan  tidak  “bergigi”.  Peran Baperjakat yang sesungghnya telah diambil  alih  oleh  tim  sukses,  kekuatan
partai  pengusung  kandidat  yang  menang dan  pejabat  politik.  Mereka  bergerilya dibelakang  layar,  tetapi  sebagai  penentu, sedangkan Baperjakat hanya untuk memenuhi persyaratan formal. Persyaratan untuk promosi jabatan seperti kompetensi, kualifikasi, pengalaman, senioritas, kinerja dan the right man in the right place diganti oleh  dan  dengan  faktor  kontribusi, kedekatan,  nepotisme  dan  primordialisme serta simbiosis mutualisme.
Data  atau  informasi  penelitian  yang telah diungkapkan dapat dijelaskan dengan beberapa  pendapat  ahli  seperti  uraian berikur. Mariana dan Paskarina (2008:152) menegaskan  bahwa  “penentuan  pilihan dipengaruhi  oleh  perilaku  elit-elit  politik serta frame  of  reference yang  melatar belakangi perilaku para elit. Kecenderungan elit untuk
memperjuangkan  kepentingannya  sendiri bukanlah  fenomena  yang  baru  muncul  di era transisi”.
Selain  pendapat  tersebut,  Muchlas (2005:12)  menyatakan  bahwa  “perilaku seseorang  tidak  terjadi  secara  kebetulan, tetapi muncul karena pertimbangan- pertimbangan  tertentu.  Dalam  psikologi ditemukan  bahwa  setiap  perilaku  pasti mempunyai  alasan-alasan  yang  umumnya berhubungan  dengan  kebutuhan  manusia. Pandangan yang hampir senada diungkapkan  oleh  Hersey  dan  Balnchard (1995:16) yang menyatakan bahwa ”untuk memahami  atau  memperkirakan  perilaku manusia  dapat  tercermin  atau  terlihat melalui aktivitas-aktivitasnya, perlu diketahui  motif  atau  kebutuhan  seseorang, yang menimbulkan suatu aktivitas, sedangkan motif adalah ikhwal
“mengapanya  perilaku.    Lebih  tegas Winardi (1992: 140), Hersey dan Balnchard  (1995:15-16)  berpandangan bahwa  “perilaku  manusia  pada  dasarnya berorientasi  pada  tujuan  dan  mempunyai motif”.  Selanjutnya,  “Motif  dianggap sebagai  kebutuhan,  keinginan,  dorongan
Ngusmanto,  hal 61-73
atau  gerak  hati  dalam  diri  seseorang. Menurut  esensinya,  motif  merupakan dorongan utama aktivitas manusia”.
Berpijak  pada  data  penelitian  dan teori  yang  diacu  dapat  ditegaskan  bahwa motif pejabat politik, mengapa ia cenderung    lebih  memilih  pola  petronik dalam  promosi  pejabat  birokrasi  karena  ia memiliki motif atau tujuan sebagai berikut:
a. Sistem  petonik  lebih  memberikan peluang  kepada  pejabat  politik  untuk mengakomodasi  kepentingan  orang- orang  yang  menjadi  tim  sukses, kekuatan  politik  pengusung  dan  atau mereka  yang  mempunyai  kontribusi (finansial,  tenaga  dan  pikiran  atau gagasan)  memenangkan  pejabat  politik dalam  pemilihan.  Ia  harus  menghidupi dan  mengakomodasi  kekuatan  politik, cukong  (penyumbang  dana)  dan  tim sukses b. Pejabat politik sebagai pembina birokrat  sangat  berkepentingan  untuk memperkuat, mengembangkan dan mempertahankan basis politik di lingkungan  birokasi,  dalam  wujud loyalitas,  kesetiaan,  kepatuhan  dan dukungan  birokrasi  melalui  hubungan simbiosis  mutualisme. Malahan  pejabat politik menpunyai target dapat melahirkan sikap yesmen di lingkunagn birokrat.
c. Ia  juga  memiliki  motif  untuk  keluarga dan  sanak  famili,  teman  dan  orang partai (wujud nepotisme
dan primordialisme) yang akan ditempatkan di berbagai SKPD sebagai pegawai  honorer,  dipercaya  untuk mengelola  proyek  dan  akses  lainnya yang dapat memperkuat ekonomi meraka, sebagai imbalan atas dukungan dan perjuangannya.
d. Pejabat  politik  juga  memiliki vested interest untuk  mengembalikan  modal besar  yang  dikeluarkan  dalam  proses pencalonan  menjadi  pejabat  politik, mencari  keuntungan  finansial  dari
investasinya yang besar (ongkos politik), sekaligus mencari dan mengumpulkan  modal  untuk  pencalon pada  periode  berikutnya.  Salah  satu usaha yang ia lakukan melalui dukungan dari pejabat birokrasi (proyek-proyek SKPD), pengusaha
(cukong)  yang  diberi  akses  dan  proyek serta yang bersumber dari tim sukses.
Hal ini merupakan cerminan tentang  kuatnya  kepentingan  pejabat politik dan tim suksesnya dalam penentuan promosi  jabatan  dan  siapa  saja  orang- orang yang dikehendaki. Hermawan
(2013:  104)  menegaskan  bahwa  birokrasi politik  ini  semakin  “merajalela”  bermain dalam arena politik, sehingga memunculkan  praktek  “ power  seeking politicians dan reent-seeking bureaucrats”, di mana para pejabat dalam birokrasi  memainkan  posisi,  otoritas,  dan pengaruhnya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, termasuk “menjaring”  keuntungan    ekonomi    dalam berbagai  transaksi  politik  maupun  bisnis. Oleh karena itu, Andi Irawan http://antikorupsi.org/indo/content/view/1
3251/7/ menegaskan bahwa;
Mengapa  perilaku rent  seeking itu begitu  mudah  hadir  dalam  institusi  negara (eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif).  Hal ini  terjadi  karena  proses  dan  mekanisme politik yang menyebabkan seseorang hadir menjadi  pejabat  publik  pada  institusi- institusi  negara  tersebut  sarat  dengan transaction  cost yang  tinggi.  Oleh  karena itu,  ketika  sang  tokoh  itu  menjadi  pejabat publik,  yang  bersangkutan  pasti  akan menjadikan  jabatannya  dengan  motif privat.  Jabatannya  itu  bukan  hanya digunakan  untuk  menutup  biaya  politik yang  telah  dikeluarkan,  tetapi  juga digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya.
Ngusmanto,  hal 61-73

## SIMPULAN
Analisis  yang  telah  diungkapkan menegaskan bahwa aplikasi sistem petronik  (nepotisme  atau spoil  system ) semakin  kuat  dilakukan  oleh  pejabat politik  yang  berkolaborasi  dengan  tim sukses dan kekuatan politik pendukungnya.
Hal  ini  menjadi  energi  luar  biasa yang  makin  menyuburkan:  (1)  Praktek primordialisme, (2) Berkembangnya paradigma  terbalik  (orang  yang  kurang baik  dan  kurang  kompeten  akan  menjadi baik  dan  berkompeten  jika,  ia  diberikan jabatan),  (3)  Munculnya  pola  pikir,  sikap dan tindak dari pejabat politik yang secara langsung bertolak belakang atau
bententangan  dengan  pola  merit  sistem (kecakapan), (4) Makin kuat dan berkembangnya reent-seeking bureaucrats, (5) Nepotisme ( nepotism), (6) Suburnya sikap like  and  dislike dari  sudut kepentingan  pejabat  politik,  (7)  Ada perselingkuhan  yang  nyata  (hubungan simbiosis  mutualisme)  antara  pejabat politik  dengan  birokrasi  untuk  saling memperkuat  dan  menguntungkan,  serta melindungai dan mengamankan, (8) Makin berkembangnya  kepentingan  prakmatis, (9)  Diabaikannya  prinsif the  right  man  on the  right  place, (10)  Banyak  pejabat birokrasi    yang  terkungkung    dalam kondisi incompetensi, kurang  inisiatif  dan takut  mengambil  kebijakan  atau  resiko,
(11) Kurang berfungsinya
Badan Pertimbangan  jabatan  dan  kepangkatan
(Baperjakat)    karena  digantikan  oleh dominasi tim sukses yang bekerja
dibelakang
layar (tidak nampak
dipermukaan, tetapi kuat sekali cengkeramannya)  dan  kekuatan  politik pengusung, (12) Rambu-rambu atau aturan main  banyak  diabaikan  dalam  promosi jabatan  (sistem  merit),  asalkan  dari  segi syarat  kepangkatan  terpenuhi,    serta  (13)
Setiap  kali  akan  ada  promosi  atau perombakan pejabat birokrasi selalu menimbulkan  keresahan,  perilaku  yang kasak-kusuk,  ada  yang  merasa  teraniaya, kecemburuan,  prustasi  dan  penurunan semangat kerja birokrat.
Ngusmanto,  hal 61-73

## REFERENSI
Hermawan,  Dedy.  2013., New  Public Management  Dan  Politik    Birokrasi,
Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik  dan Pembangunan, Lampung, Fisip
Universitas Lampung, Vol.4, No.2 ,
Hersey,  Paul  dan  Ken  Blanchard.  1995.
Manajemen  Perilaku  Organisasi ,
Jakarta, Erlangga
Irawan,  Andi. Perilaku  rent  seeking., http://antikorupsi.org/indo/ content/view/13251/7/
Mariana,  Dede.    2006. Menyingkap  Tabir Segitiga,  Politik-Kebijakan  Publik- Adminsitrasi  Publik ,  Dalam Buku Politik  Dan  Kebijakan  Publik yang disusun oleh Leo Agustino, Bandung: AIPI Bandung Bekerjasama  Dengan  Puslit  KP2W
Lemlit Unpad.
----------,  -------  dan  Paskarina,  Caroline. 2008. Demokrasi Dan Politik Desentralisasi .,  Yogyakarta.,  Graha
Ilmu
Muchlas. Makmuri. 2005. Perilaku
Organisasi . Yogyakarta, Gadjah Mada University Press,
Ngusmanto.  2009., Rekruitmen  Pejabat Birokrasi Oleh Gubernur Kalimantan Barat . Pontianak, Jurnal Fisip Untan, Proyeksi, Vol. 3 No. 2,
......................  2015., Pemikiran  dan Praktek  Administrasi  Pembangunan .
Jakarta, Mitra Wacana Media
Rush, Michael dan Althoff, Phillip. 1983.,
Pengantar  Sosiologi  Politik ,  Alih Bahasa,  Kartono  Kartini,  Jakarta, CV. Rajawali
Thoha,  Miftah.  2008. Ilmu  Administrasi Publik Kontemporer . Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Thoha,  Miftah.  2002. Perspektif  Perilaku
Birokrasi . Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada
........,............  2010. Birokrasi  dan  Politik Di Indonesia ., Jakarta, PT.
RajaGrafindo Persada
Said,  M.  Mas’ud. Birokrasi  Di  Negara Birokratis,  Makna,  Masalah  Dan Dekonstuksi  Birokrasi  Indonesia. 2007. Yogyakarta: UMM Press.
Siagian,  Sondang  P.,  2000. Administrasi Pembangunan:  Konsep,  Dimensi,  dan Strateginya ,  Jakarta,  Edisi  Kedua, Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara
..........,    .............  P.,  1996. Manajemen Sumberdaya  Manusia ,  Jakarta,  PT. Bumi Aksara
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) .,
Ngusmanto,  hal 61-73

## Bandung, Alfabeta.
Wahab,  Abdul,  Solichin.  2008. Pengantar
Analisis  Kebijakan  Publik ,  Malang:
UPT Pernerbitan UMM.
Winardi,  J.  1992. Perilaku  Organisasi
(Organizational Behavior),
Bandung, Tarsito

## Dokumen

## Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan
Barat.  2014. Kalimantan  Barat
Dalam Angka, Pontianak: BPS.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 43 Tahun 1974
Tentang Kepegawaian Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 43 Tahun 1999
Tentang Kepegawaian Negara
Republik Indonesia
Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014 Tentang  Aparatur  Sipil  Negara Republik Indonesia