## PELAYANAN DAN SARANA KESEHATAN DI JAWA ABAD XX
Oleh: Dina Dwi Kurniarini, Ririn Darini, Ita Mutiara Dewi 1

## Abstrak
Artikel  tentang  Pelayanan  dan  Sarana  Kesehatan  di  Jawa  Abad  Ke-20  ini  berusaha  untuk menguraikan faktor-faktor penyebab, perkembangan dan dampak dari keberadaan pelayanan dan sarana  kesehatan  di  abad  ke-20.  Kajian  tentang  kesehatan  di  Jawa  abad  ke-20  ini  menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan fasilitas dan sarana kesehatan di Jawa pada  abad  ke-20  terutama  kebijakan  pemerintah  pada  masanya  (baik  masa  kolonial  maupun kemerdekaan)  dan perkembangan  ilmu  kedokteran  atau  kesehatan; (2)  Perkembangan  pelayanan dan  sarana  kesehatan  di  Jawa  dapat  ditelusuri  dari  keberadaan  tenaga  kesehatan  dan pendidikannya  serta  rumah  sakit  sebagai  fasilitas  kesehatan  utama;  (3)  Sedangkan  dampak  dari perkembangan  pelayanan  dan  fasilitas  kesehatan  yaitu  wabah  penyakit  yang  dapat  teratasi  dan meningkatnya  pertumbuhan  penduduk  sebagai  akibat  dari  sedikit  meningkatnya  taraf  kesehatan masyarakat Indonesia
Kata Kunci: sejarah kesehatan, pelayanan, sarana

## A. Pendahuluan
Pada masa kolonial, tingkat kesejahteraan penduduk bumiputra sangat memprihatinkan termasuk kondisi  kesehatan. Saat  itu  cukup berkembang wabah penyakit menular antara  lain: malaria,  pes,  kolera  dan  cacar  yang  menyebabkan  angka  mortalitas  yang  tinggi.  Meskipun perawatan  kesehatan  untuk  daerah  jajahan  Belanda  sudah  dimulai  sejak  Politik  Etis,  namun kualitas  kesehatan  masyarakat  masih  rendah.  Perkembangan  perekonomian  Hindia  Belanda hanya  menggambarkan  keberhasilan  Belanda  dalam  misinya  mendapatkan  keuntungan  besar. Tujuan  Pemerintah  Belanda  di  Indonesia  meliputi dual mandate yang  berupa  pengembangan sumber  daya  alam  atau La  richessenaturalle ,  tetapi pemerintah  Belanda  juga  mempunyai konsekuensi  terhadap  orang-orang  taklukannya  untuk  mengembangkan La  richevace atau kesejahteraan  penduduk 2 ,  seperti  dalam  layanan  pemerintah  untuk  membantu  pertanian pribumi,  perawatan  kesehatan  masyarakat,  pendidikan,  kegiatan  misi  dan  sebagainya. Kebijakan tersebut memaksa pengusaha terutama pengusaha perkebunan untuk memperhatikan kesehatan pekerja sesuai dengan misi Belanda.
1 Para penulis adalah staf pengajar di Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
2 J.S. Furnivall. Nederlands Indie A Study of Plural Economy (Cambridge: University Press, 1967), hlm. 346.
Sarana kesehatan yang tersedia belum mencukupi karena terapi medis Barat mulai masuk nusantara  bersamaan  dengan  kedatangan  VOC  yang  melakukan  perdagangan  di  wilayah  ini. Spesialis medis yang dibawa ke Indonesia adalah ahli bedah yang dapat meng-obati penyakit 3
Dokter-dokter Belanda di Hindia Belanda bekerja di kapal maupun di darat.
Setelah VOC mendirikan benteng di Batavia pada tahun 1612, perawatan pasien baru dimulai  dan  pendirian  rumah  sakit  pertama  di  daerah  pantai  pada  tahun  1626. 4 Bentuk pelayanan kesehatan kompeni ini menyebar ke kepulauan Nusantara mengikuti meluasnya teritorial  perdagangan  kompeni.  Bangunan  rumah  sakit  dari  bambu  dan  batu  didirikan  di tempat  pemukiman  atau  markas  utama  VOC.  Dokter  dan  rumah  sakit  mengutamakan pelayanan  kesehatan  bagi  pegawai  VOC  yang  harus  segera  disembuhkan  agar  dapat bekerja kembali.
Untuk  mempergunakan  jasa  rumah  sakit,  pasien  harus  membayar  sendiri  kecuali pegawai VOC yang dibayarkan oleh VOC. Oleh karena penduduk yang sakit tidak mampu membayar, maka rumah sakit hanya dimanfaatkan oleh VOC, sehingga rumah sakit hanya berlatar belakang ekonomi bukan kemanusiaan 5 Faktor ini merupakan salah satu penyebab kenapa penduduk belum berobat ke dokter atau rumah sakit.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  artikel  ini  akan  membahas  tentang kesehatan  masyarakat  Jawa  yang  meliputi:  (1)  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelayanan  dan  sarana  kesehatan  di  Jawa  pada  abad  ke-20;  (2)  Perkembangan  pelayanan dan  sarana  kesehatan  di  Jawa  pada  abad  ke-20  ;  (3)  Dampak  dari  pelayanan  dan  sarana kesehatan di Jawa pada abad ke-20.

## B. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Pelayanan  dan  Sarana  Kesehatan  di  Jawa pada Abad XX

## 1. Kebijakan Pemerintah
Sejak  awal  abad  ke-20  perhatian  pemerintah  kolonial  Belanda  meningkat  dalam mengontrol  penyakit  epidemik  seperti  kolera  dan  pes.  Terutama  karena  pes,  pemerintah kolonial  mengintensifkan  kegiatannya  dalam  bidang  kesehatan  umum  dan  higienitas. Terdapat  dua  perkembangan  penting  dalam  perbaikan  ini.  Pertama,  perkembangan  pesat dalam ilmu medis yang yang memungkinkan memutuskan sebab beberapa penyakit tropis dan  mengambil  tindakan  preventif  atau  melakukan  tindakan-tindakan  kuratif.  Kedua, perubahan bertahap dalam ideologi kolonial yang dikenal dengan sebutan Politik Etis yang menghasilkan kebijakan yang lebih humanis terhadap penduduk pribumi. Ini berarti bahwa lebih banyak uang dikeluarkan untuk kesejahteraan. Dalam bidang kesehatan
3 Peter Boomgard, et al., Health Care in Java Past and Present, (Leiden: KITLV Press, 1996), hlm. 24.
4 Ibid. , hlm. 24-25.
5 Ibid.
publik  hasil  dari  kebijakan  baru  ini  cukup  nyata.  Terdapat  dua  lembaga  yang  secara institusional  diberi  tanggung  jawab  langsung  mengenai  masalah  kesehatan.  Kedua  lembaga tersebut adalah Burgerlijk Geneeskundige Dienst (BGD - Layanan Kesehatan Sipil) dan Dienst der  Volksgezondheid (DVG  –  Layanan  Kesehatan  Publik).  Lembaga-lembaga ini  selain melakukan  tindakan-tidakan  kesehatan  kuratif  dan  preventif,  juga  menerbitkan  publikasi- publikasi.  Publikasi-publikasi  itu  antara  lain Mededeelingen  van  den  Burgerlijk Geneeskundigen  Dienst (Komunikasi-komunikasi  Layanan  Pengobatan  Sipil  terutama dipublikasikan  dalam Geneeskundig  Tijdschrift  voor  Nederlandsch-Indie ).  Yang  berkaitan dengan pelayanan pes, misalnya, terbit laporan-laporan yang dicetak sebagai lampiran pada
Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie. 6
Kebijakan  kesehatan  yang berkaitan dengan peningkatan  kesejahteraan penduduk adalah dengan menambah personel kesehatan baik yang terlibat dalam upaya preventif maupun dalam tindakan kuratif. Menurut Boomgaard, paling tidak terdapat dua kebijakan kesejahteraan yang mempunyai  dampak  besar  bagi  tingkat  kualitas  kesehatan  penduduk  Jawa  pada  masa  itu. Pertama, menjelang  tahun  1930-an,  kebijakan  peningkatan  kesejahteraan  telah  didesain dengan  pendekatan  yang  sinergis  untuk  sejumlah  permasalahan  sekaligus.  Maksudnya  satu kebijakan  mempunyai  beberapa  sasaran  kesejahteraan  sekaligus,  misalnya  mengenai  proyek pembangunan  irigasi  yang  mempunyai  dampak  positif  baik  bagi  sektor  pertanian  maupun dalam  sektor  kesehatan  masyarakat.  Hal  tersebut  bisa  terjadi  karena  dengan  pembangunan saluran  irigasi  yang  baik  di  satu  sisi  akan  meningkatkan  produksi  pertanian  sementara  pada satu  sisi  lainnya  dapat  mengendalikan  pengembangbiakan  larva  nyamuk  yang  menyebabkan penyakit  malaria. Kedua, bahwa  solusi  kekurangan  dana  telah  dapat  diselesaikan  dengan penggunaan  teknologi  modern  pada  awal  abad  ke-20.  Beberapa  percobaan  yang  dilakukan pada  masa  itu  dengan  obat-obatan  yang  digunakan  untuk  tanaman  dan  hama  sawah  (tikus) secara  tidak  langsung  telah  membantu  menjaga  kesehatan  manusia.  Sesudah  perang  dunia  I, DDT sering digunakan dalam keperluan di atas. 7
Kebijakan yang mempunyai dampak besar bagi perluasan pelayanan kesehatan adalah pemberian  subsidi  kesehatan  kepada  rumah  sakit  Hindia  Belanda.  Tujuan  kebijakan  ini agar  pelayanan  kesehatan  tidak  hanya  dinikmati  oleh  golongan  tertentu,  seperti  yang terjadi  pada  masa-masa  sebelumnya,  namun  juga  dapat  dinikmati  oleh  semua  lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Sampai awal abad ke-19, pendanaan rumah sakit diperoleh dari subsidi penguasa dan dana yang diambil dari pasien. Pada saat itu juga telah berkembang pemberian pelayanan
6 Mumuh  Muhsin  Z., Bibliografi Sejarah  Kesehatan  Pada  Masa  Pemerintahan  Hindia  Belanda , Paramita, Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah Vol. 22, No. 2 - Juli 2012, hlm. 9
7 Peter  Boomgaard,  “ Upliftment  down  the  drain?  Effect  of  Welfare  Measures  in  Late  Colonial Indonesia ” , dalam Jan-Paul Dirkse, Frans Husken and Mario Rutten (ed.) Development and Social Welfare: Indonesia’s Experiences under the New Order , (Leiden: KITLV Press, 1993), hlm. 253.
rumah  sakit  yang  tergantung  kepada  kebutuhan  dan  kemampuan  pasien,  terutama  yang berhubungan  dengan  diet  yang  diterima  pasien.  Sementara  rumah  sakit  swasta,  seperti rumah  sakit  milik  perkebunan  atau  pertambangan  dan  rumah  sakit  keagamaan,  harus membiayai  sendiri  semua  kebutuhannya.  Namun  sejak  tahun  1906  pemerintah  kemudian memberikan  subsidi  secara  teratur  kepada  rumah  sakit  baik  milik  pemerintah  maupun swasta dalam bentuk bantuan tenaga, peralatan, obat-obatan maupun dana kas. 8
Sejak tahun 1906, kebijakan subsidi kesehatan mulai dilakukan secara teratur dengan peraturan-peraturan yang  lebih  jelas bila dibandingkan  masa sebelumnya. Selain  itu, pada kurun  waktu  tersebut  merupakan  pertama  kali  dilakukan  klasifikasi  dan  kategorisasi terhadap  keberadaan  rumah  sakit  swasta.  Secara  garis  besar  subsidi  kesehatan  yang diberikan  pemerintah  tersebut  dapat  berupa  dana  kas, obat-obatan,  peralatan  rumah  sakit, maupun berupa gaji dokter dan paramedis yang bekerja pada sebuah rumah sakit swasta. 9
Pada  dasarnya  di  masa  colonial,  pembiayaan  kesehatan  pemerintah  bersumber  dari pajak dan hasil bumi yang dihasilkan dari bumi Indonesia. Warga pribumi hanya berperan sebagai  pengguna  jasa  pelayanan  kesehatan  yang  disediakan  oleh  pemerintah  Hindia Belanda.  Pada  masa  ini  Pemerintah  Hindia  Belanda  tidak  dapat  menjamin  pelayanan kesehatan berbasis kemasyarakatan yang bisa memberikan jaminan bahwa setiap penduduk memiliki  status  kesehatan  yang  baik.  Pemerintah  Hindia  Belanda  hanya  mementingkan pelayanan  kesehatan  bagi  para  pegawai  pemerintah  Hindia  Belanda,  Militer  belanda  dan pegawai perusahaan milik pemerintah pada masa itu.
Salah  satu  perkembangan  penting  bidang  kesehatan  pada  masa  kemerdekaan  adalah konsep  Bandung (  Bandung  Plan  ) pada  tahun  1951  oleh  dr.  J.  Leimena  dan  dr.  Patah. Konsep ini memperkenalkan bahwa dalam pelayanan kesehatan masyarakat, aspek kuratif dan rehabilitatif tidak bisa dipisahkan. Tahun 1956, dr. J. Sulianti mengembangkan konsep baru  dalam  upaya  pengembangan  kesehatan  masyarakat,  yaitu  model  pelayanan  bagai pengembangan  kesehatan  masyarakat  pedesaan  di  Indonesia.  Konsep  ini  memadukan antara  pelayanan  medis  dengan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  pedesaan.  Proyek  ini dilaksanakan  di  beberapa  seperti  Sumatera  Utara,  Lampung,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah, Yogyakarta,  Jawa  Timur,  Bali  dan  Kalimantan  Selatan 10 .  Kedelapan  wilayah  tersebut merupakan daerah percontohan sebuah proyek besar  yang  sekarang dikenal dengan  nama pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Pada masa kemerdekaan dan orde lama, pembiayaan kesehatan pemerintah pada waktu
8 Staatsblad  van  Nederlandsch  Indie  No.  276  Tahun  1906 dalam  Baha’uddin,  Pelayanan  Kesehatan Rumah Sakit Pada Masa Kolonial, t.t. t.p., diakses dari https://www.academia.edu/4598877/Pelayanan_Kesehatan_Rumah_Sakit_ Pada_Masa_Kolonial
9 Baha’uddin, Politik Etis Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Jawa Pada Awal Abad XX: Studi Kebijakan Kesehatan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda , Makalah Konferensi Nasional Sejarah VIII, 14 – 17 November 2006, hlm.7.
10 Notoatmojo, op. cit.
itu bersumber hampir seluruhnya dari anggaran pemerintah. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintahan Presiden Soekarno.
Tabel 1. Perubahan Pola Pembiayaan Kesehatan Di Indonesia
Komponen yang dikaji Masa Kolonial Masa Kemerdekaan dan Orde Lama Jumlah Anggaran Tidak diketahui Tidak diketahui Sistem Perencanaan Anggaran Diatur Pemerintah Hindia Berubah seiring perubahan peta Belanda politik Pengambil Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Pemerintah Orde Lama Pengaruh Politik Kerajaan Belanda Berkuasa Sering berubah penuh Pelatihan Dukun Bayi, pendirian Kebijakan Pembiayaan STOVIA dan sekolah dokter Konsep Bandung Plan (cikal bakal Kesehatan lainnya, pembangunan rumah puskesmas), laboratorium kesehatan sakit dan fasilitas kesehatan lain Sasaran Utama Warga Belanda, Militer Belanda Pejabat pemerintah, sebagian rakyat Kondisi Keuangan Negara Sangat miskin Miskin
Sumber : Diolah dari berbagai sumber.

## 2. Perkembangan Ilmu Kedokteran (Kesehatan)
Obat-obat  asli  atau  jamu  di  Indonesia  merupakan  unsur  penting  dalam  kehidupan masyarakat dan sampai sekarang masih digunakan di samping obat- obat modern; penjual jamu gendong tidak hanya terdapat di desa-desa, tetapi banyak terlihat di kota. Selain penjual jamu gendong tersebut terdapat  ahli-ahli patah tulang, ahli-ahli pijat dan toko-toko  obat tradisional baik yang menjual obat-obat asli Indonesia, obat-obat asli Cina maupun asli India.
Pengobatan  tradisional  melalui  jamu  dapat  dikatakan  pula  sebagai  tonggak kebangkitan pengobatan Eropa:
The  trade  in  herbs  and  spices,  which  started  in  the  sixteenth  century,  made  the  European  diet  much tastier. It also provided physicians with substances they could use in the treatment of disease. In fact, the Renaissance of European medicine in the seventeenth century was mostly based on the herbs and spices and on the medical insights of traditional healers from India and the Indonesian archipelago. 11
Namun  menurun  sejak  adanya  penemuan  modern  seperti  teori  Pasteur,  pembedahan dan teknologi sinar X, dapat dikatakan pengobatan tradisional tergantikan oleh pengobatan modern
However,  the  interest  of  European  physicians  and  pharmacists  in  Indonesian  herbal  medicine decreased significantly after 1900, after several new discoveries and technological breakthroughs had  been  made,  such  as  Pasteur’s  germ  theory,  a-septic  surgery  and  the  X-ray  machine.  When western  medicine  appeared  to  become  successful,  physicians  no  longer  looked  for  alternatives. Instead, they wanted to spread western medical insights to the East. 12
Pada zaman penjajahan Belanda, ilmu kedokteran dari Eropa dibawa ke Indonesia oleh
11 Hans Pols, The Triumph of Jamu , Inside Indonesia 100: Apr-Jun 2010, hlm. 5.
12 Ibid , hlm. 6.
dokter-dokter  yang  didatangkan  untuk  melayani  kesatuan-  kesatuan  militer  Belanda  dan dipergunakan pula untuk pegawai-pegawai sipil mereka. Kekhawatiran tentang penjalaran penyakit cacar yang sangat berbahaya mendesak Belanda untuk mendidik tenaga pembantu untuk melaksanakan vaksinasi cacar yaitu mantri.
Perkembangan ilmu kedokteran dan evolusinya dapat dikaitkan dengan ruang lingkup kesehatan  masyarakat  secara  umum  yang  mencakup  lima  tahapan  yaitu  zaman  kesehatan empiris,  zaman  ilmu  dasar,  zaman  ilmu  klinis,  zaman  ilmu  kesehatan  masyarakat  dan zaman ilmu politik, sebagai berikut:
Tabel 2. Ruang Lingkup Kesehatan Masyarakat
Sumber: Basavanthappa (2008: 35)

## C. Pelayanan dan Sarana Kesehatan Abad XX

## 1. Tenaga Medis dan Pendidikannya
Tenaga  medis  merupakan  aktor  yang  terlibat  langsung  dalam  pelayanan  kesehatan. Kebijakan  pemerintah  kolonial  diorientasikan  untuk  memfasilitasi  pendidikan  para  tenaga medis  misalnya  melalui  pelatihan  bidan  atau  dukun  bayi,  pendirian  STOVIA  dan  sekolah dokter lainnya. Sampai pertengahan abad ke-19, praktis pelayanan kesehatan modern di Indo- nesia  mutlak  milik  orang  Eropa  terutama  kalangan  militer.  Masyarakat  pribumi  baru  mulai berperan  dalam  pelayanan  kesehatan  ketika  pemerintah  Belanda  menyadari  keterbatasan sumber daya manusia medis  yang dimilikinya. Kondisi tersebut paling tidak terjadi pada dua keadaan, pertama pada suatu kondisi ketika terjadi wabah suatu penyakit di daerah tertentu
yang  membutuhkan  penanganan  cepat  sedangkan  dokter  yang  dimiliki  oleh  pemerintah sangat terbatas. Kedua, mobilisasi dokter Belanda sangat terbatas di daerah perkotaan saja sedangkan  biasanya  sebagian  besar  wabah  penyakit  terjadi  di  wilayah  pedesaan.  Oleh karena itulah, untuk pemerintah Hindia Belanda dengan terpaksa membuat kebijakan untuk mencetak  profesi  baru  di  kalangan  masyarakat  pribumi  dalam  bidang  kesehatan  yaitu Dokter  Jawa  dan  mantri  kesehatan.  Jika  Dokter  Jawa  harus  dicetak  melalui  pendidikan formal,  mantri  kesehatan  cukup  dengan  pelatihan-pelatihan  khusus  sesuai  dengan  bidang penyakit  atau  aspek  kesehatan  lain  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Adapun perkembangan pendidikan dokter Jawa pada abad ke-19 dan ke-20 dapat diamati sbb:
Tabel 3. Pendidikan Dokter Jawa
Sumber: Hesselink, 2009
Sedangkan  jumlah  tenaga  medis  sekitar  tahun  1920  –  1933  pada  dasarnya  terus mengalami peningkatan sebagai berikut:
Tabel 4. Perkembangan Jumlah Tenaga Medis
Tenaga Kesehatan 1920 1925 1930 1933 Dokter Pemerintah 65 127 153 110 Dokter Pribumi Negeri 171 179 231 230 Personel Kesehatan Lainnya 51 31 22 22 Dokter Umum 87 57 56 30 Pegawai  kesehatan  yang  dibebankan  pada - 63 66 65 DVG Dokter Gigi - 2 3 3 Apoteker - 3 8 6 Asisten Apoteker - 13 20 22 Perawat Berijazah Eropa 83 133 195 143 Perawat Berijazah Pribumi 161 562 979 1077
Vaccinator (Mantri) 411 390 394 395 Calon Vaccinator (Calon Mantri) 57 56 60 60 Bidan 58 49 91 102 Teknisi 28 21 10 7
Sumber: P. Peverelli, “De Ontploiing van den Burgelijken Geneeskundingen Dienst” dalam Feestbundle Geneeskundige Tijdschrift Nederlandsch-Indie 1936, hlm. 188
Jumlah  tenaga  kerja  kesehatan  sangat  erat  hubungannya  dengan  usaha  pendidikan tenaga  tersebut,  karena  pendidikan  merupakan  sumber  pokok  dari  tenaga  kerja.  Menurut catatan,  sampai  tanggal  1  Januari  1964  jumlah  dokter  1.323  orang.  Dari  jumlah  tersebut secara  keseluruhan  perbandingan  jumlah  dokter  dan  jumlah  penduduk  masih  mengalami ketimpangan,  karena  satu  dokter  harus  melayani  50.000  orang.  Bahkan  di  Jawa  Barat perbandingan tersebut adalah 1 dokter untuk 150.000 orang. 13
Pembinaan  tenaga  para  medis  telah  mencapai  tahap  perkembangan  yang mengesankan.  Di  samping  memperbanyak  jumlah  tempat  pendidikan  yang  ada,  didirikan pula  berbagai  macam  sekolah  lainnya  untuk  memenuhi  “ rising  demand ”.  Tenaga  ahli farmasi  (apoteker)  setelah  kemerdekaan  hanya  tercatat  27  orang  yang  pada  umumnya merupakan  orang  asing.  Pada  1  Januari  1964  telah  ada  162  orang  apoteker.  Hal  ini merupakan hasil yang mengesankan mengingat kondisi pada waktu itu. 14
Mutu  tenaga  kesehatan  terus  ditingkatkan  dengan  diselenggarakannya  berbagai macam  pendidikan  bagi  tenaga  kesehatan.  Beberapa  perkembangan  sampai  dengan  tahun 1965 terkait sekolah kesehatan adalah sebagai berikut: 15
1. Sekolah  Kader  Hygiene,  ditambah  dengan  berdirinya  Akademi  Penilik  Kesehatan didirikan di Surabaya pada tahun 1961
2. Sekolah sanitarian di Jakarta tahun 1961
3. Sekolah Kader Perawatan dan Akademi Perawatan di Jakarta tahun 1962
4. Sekolah Perawatan Anak tahun 1962
5. Sekolah Perawatan Anastesi tahun 1962
6. Sekolah Perawatan Fisioterapi tahun 1964
7. Akademi  Perawatan  Jurusan  Kebidanan,  Perwatan,  dan  Kesehatan  Masyarakat  tahun 1966 di Bandung
8. Akademi Perwatan, Nutrition, Penilik Kesehatan
9. Fakultas Kesehatan Masyarakat
13 Departemen Kesehatan RI, Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia , (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1980), hlm. 98.
14 Ibid.
15 Ibid ., hlm. 99
Pada  periode  1965  jumlah  perawat  telah  mencapai  47.000  orang,  bila  sebelumnya pada tahun 1955 hanya berjumlah sekitar 15.000 orang yang setengahnya tidak berijazah. 16
Meskipun demikian  jumlah tersebut masih  jauh dari cukup karena luasnya  lapangan  yang harus dikerjakan.
Dalam bidang pendidikan kedokteran, setelah pengakuan kedaulatan hanya terdapat 3 buah Fakultas Kedokteran di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Pada tahun 1960 jumlah tersebut  bertambah  menjadi  8  buah  yaitu  di  Bandung,  Semarang,  Medan,  Padang, Ujungpandang.  Pada  tahun  1963  telah  berhasil  meluluskan  400  orang  dokter.  Secara keseluruhan pada tahun 1963 telah ada 1.225 dokter umum dan 225 dokter gigi. 17

## 2. Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain
Pada tahun 1641, VOC mendirikan bangunan rumah sakit permanen di kawasan yang sekarang  disebut  Jakarta.  Rumah  sakit  juga  dibangun  di  pos-pos  perdagangan  di  luar ( buitenposten ). Sebelumnya, rumah sakit hanya menjadi tempat untuk mengisolasi pekerja yang  jatuh  sakit  dan  mendapat  cedera.  Di  rumah  sakit  ini  tidak  ada  perawatan  dalam  arti sesungguhnya. VOC juga menunjang dan memberi subsidi guna pembangunan rumah sakit pertama  untuk  masyarakat  Cina  di  Jakarta,  terutama  untuk  menampung  mereka  yang terlantar dan para pecandu madat. 18
Setelah  VOC  mengalami  kebangkrutan  rumah  sakit  tersebut  diambil  alih  oleh  pihak  militer. Selanjutnya  mulailah  sejarah  pengembangan  dan  pembangunan  jaringan  rumah  sakit  militer  pada masa  pemerintahan  Daendels  untuk  merawat  tentara  colonial  yang  sakit  atau  terluka  dalam pertempuran.  Di  Jakarta,  Semarang,  dan  Surabaya  dibangun Groot-Militaire  Hospitalen .  Rumah sakit  garnisun  dibangun  di  dalam  atau  di  dekat  tangsi  militer  di  kota-kota  lebih  kecil  di  Jawa, Maluku,  dan  pos-pos  luar  lainnya.  Rumah  sakit  militer  ini  dibangun  dengan  ketentuan:  bangunan luas,  mudah  dimasuki  udara,  ventilasi  dan  plafon  bangsal,  jarak  penempatan  tempat  tidur  yang cukup  jauh, baju pasien  dan perlengkapan tempat tidur harus sering  diganti, bangsal  harus bersih, makanan baik, dan pasien dipisahkan menurut jenis penyakit. 19
Sejalan  dengan  perkembangan  perusahaan  perkebunan  pada  masa  Sistem  Tanam  Paksa, pemerintah  Kolonial  mulai  membangun  sarana  dan  prasarana  pendukungnya.  Di  antaranya adalah dibangunnya rumah sakit perusahaan perkebunan, pertambangan, dan pelayaran untuk memeriksa  kesehatan  tenaga  kerja.  Selama  era  politik  etis,  di  Batavia  dibangun  Centraal Burgerlijk  Ziekenhuis  (CBZ) 20 yang  selesai  dibangun  tahun  1919,  disusul  dengan pembangunan rumah sakit umum pemerintah di kota-kota lain. Pendidikan praktek
16 Ibid.
17 Ibid. , hlm. 105.
18 Samsi  Jacobalis, Rumah  Sakit  Indonesia  dalam  Dinamika  Sejarah,  Transformasi,  Globalisasi,  dan Krisis Nasional , (Jakarta . : IDI, 2000), hlm. 5-6.
19 Ibid.
20 Sekarang RSUP Dr Cipto Mangunkusumo
mahasiswa  kedokteran  (STOVIA,  kemudian Geneeskundige  Hoge  School )  yang sebelumnya dilaksanakan di rumah sakit militer 21 dan rumah sakit penjara stadsverband di Glodog 22 dipindahkan ke CBZ. 23
Perkembangan  rumah  sakit  sebagai  fasilitas  kesehatan  utama  pada  masa  kolonial paling tidak dapat dikategorikan dalam tiga periodisasi yaitu:
a. Periode  1890  –  1910,  merupakan  masa  transisi  supremasi  militer  dalam  pelayanan kesehatan  oleh  Militaire  Geneeskundige  Dienst  (MGD)  yang  mulai  digantikan  oleh pelayanan  kesehatan  sipil  oleh  Burgerlijke  Geneeskundige  Dienst  (BGD).  Pemisahan yang  nyata  di  antara  kedua  institusi  kesehatan  ini  baru  terjadi  pada  tahun  1911  yang diatur  dalam Staatsblad tahun  1910  Nomor  648.  BGD  kemudian  dijadikan  bagian tersendiri  di  bawah Departement  van  Onderwijs  en  Eerendienst .  Periode  ini  juga dicirikan  dari  kebijakan batig  slot ke  politik  etis.  Sehingga  memunculkan  fenomena baru: rumah sakit mulai banyak dikelola swasta terutama perkebunan dan misionaris.
b. Periode 1910 sampai 1930
Setelah  terjadi  perubahan  dan  BGD  mulai  tertata,  perkembangan  rumah  sakit  sipil berkembang  pesat.  Politik  etis  cukup  berpengaruh  dan  pemerintah  Hindia  Belanda cukup  terlibat  aktif  dalam  pendirian  dan  pendanaan  rumah  sakit  umum  maupun memberikan  subsidi  pada  rumah  sakit  swasta.  Sejumlah  usaha  dilakukan  dalam melakukan  pelatihan  terhadap  pegawai  rumah  sakit.  Periode  ini  dicirikan perkembangan yang pesat dalam jumlah rumah sakit umum negeri maupun swasta c. Periode 1930 sampai 1942
Depresi ekonomi mendorong pemerintah memotong anggaran pendanaan public. Ter-dapat usaha  untuk  melakukan  desentralisasi  perawatan  rumah  sakit  dan  perusahaan  swasta maupun  yayasan  mengambil  alih  beban  finansial  pelayanan  kesehatan.  Pemerintah mengurasi  subsidi  terhadap  rumah  sakit.  Sebagai  konsekuensi  logis  atas  hal  ini,  jumlah rumah sakit menurun dan beberapa organisasi atau yayasan mengalami masalah dana.
Pada  era  Jepang,  pelayanan  kesehatan  kepada  rakyat  jauh  lebih  buruk  daripada sebelumnya,  dikarenakan  situasi  perang  dan  kelangkaan  sumber  daya  di  segala  bidang. Pada  masa  perang  kemerdekaan  masih  dalam  situasi  konflik  sehingga  masalah  kesehatan belum  terlalu  mendapatkan  perhatian.  Di  daerah-daerah  yang  dikuasai  republic  kesulitan utama  rumah  sakit  adalah  kelangkaan  dokter,  kekurangan  perawat,  kekurangan  sumber dana, dan kekurangan perbekalan kesehatan secara umum.
Periode  1970-an  merupakan  masa  konsolidasi  umum  dan  pembangunan  nasional  di segala bidang. Langkah-langkah strategis yang diterapkan antara lain pengembangan
21 Sekarang RSPAD Gatot Subroto
22 Sekarang sudah tidak ada lagi
23 Ibid. , hlm. 11
puskesmas,  peningkatan  peran  serta  masyarakat,  dan  pengembangan  system  rujukan. Rumah  sakit  dijadikan  sistem  rujukan  medis  spesialistik  dan  subspesialistik  khususnya dalam  masalah penyembuhan dan pemulihan kesehatan perorangan. Pembangunan rumah sakit  merupakan  bagian  dari  rencana  strategis  pembangunan  kesehatan  nasional,  di samping sebagai akibat dari berbagai dorongan atau tekanan yang terjadi karena perubahan dalam  lingkungan  social-ekonomi  dan  kependudukan,  lingkungan  kesehatan,  dan lingkungan global. 24
Rumah sakit swasta umumnya masih melanjutkan tradisi lama memberikan pelayanan sosial, sambil berusaha mempertahankan eksistensi dengan donasi dari golongan-golongan masyarakat  yang  mampu.  Rumah  sakit  swasta  yang  ada  merupakan  warisan  sebelum perang,  umumnya  didirikan  oleh  yayasan  atau  perkumpulan  sosial  dengan  latar  belakang etnis  atau  agama,  atau  didirikan  sebagai  unsur  dari  misi  agama-agama  tertentu. Pembangunan rumah sakit swasta yang baru dalam dekade 1950-an  masih sangat  langka. Sampai  tahun  1974  tercatat  ada  588  rumah  sakit  yang  berada  dalam  tanggung  jawab lembaga-lembaga pemerintah dan 92 yang ada di bawah lembaga masyarakat. 25
Selain  rumah  sakit,  pada  masa  penjajahan  Belanda  juga  terdapat  berbagai  fasilitas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia seperti Laboratorium Eykman di Bandung tahun 1888  yang  juga  berdiri  di  Medan,  Makassar,  Surabaya  dan  Yogyakarta.  Saat  wabah penyakit Pes masuk ke Indonesia pada tahun 1922 dan menjadi epidemik tahun 1933-1935 terutama  di  pulau  Jawa,  pemerintah  Hindia  Belanda  melakukan  penanggulangan  dengan melakukan  penyemprotan  dengan  DDT  terhadap  semua  rumah  penduduk  dan  vaksinasi masal. Begitupun saat terjadi wabah penyakit Kolera pada tahun 1927 dan 1937. 26
Era demokrasi terpimpin di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5  Juli  1959.  Dengan  adanya  dekrit  tersebut,  pada  10  Juli  1959,  Kabinet  Kerja  Pertama dibentuk dengan Kolonel Prof. Dr. Satrio sebagai Menteri Muda Kesehatan. Pada era ini, berbagai  lembaga kesehatan terutama di  bidang pemberantasan  penyakit telah  berdiri dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut antara lain, Lembaga Eijkman  (Jakarta),  Lembaga  Pasteur  (Bandung),  Lembaga  Pemberantasan  Penyakit Malaria  (Jakarta),  Lembaga  Pemberantasan  Penyakit  Kelamin  (Surabaya),  Lembaga Pemberantasan  Penyakit  Rakyat  (Yogyakarta),  Lembaga  Pemberantasan  Penyakit  Pes (Bandung)  serta  Lembaga  Pemberantasan  Penyakit  Mata  (Semarang).  Dengan  adanya lembaga  tersebut,  maka  departemen  kesehatan  bertugas  mengelola  termasuk  mengelola sekolah dan kursus kesehatan, jawatan perlengkapan, badan pengawas perusahaan farmasi (Bapphar), kedinasan, rumah sakit, serta balai pengobatan.
24 Ibid ., hlm. 15.
25 Ibid. , hlm. 62.
26 Soekidjo Notoatmodjo, Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi , (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005).

## D. Dampak Pelayanan dan Sarana Kesehatan

## 1. Peningkatan Taraf Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan kolonial pada awal abad ke-20, terutama untuk pelayanan kuratif sangat  diskriminatif.  Hanya  sebagian  kecil  dari  rakyat  pribumi  yang  bisa  mendapatkan akses  pelayanan  kesehatan  ini.  Ketika  politik  etis  digulirkan,  fokus  perhatian  pemerintah kolonial  Belanda  adalah  bagaimana  pelayanan  kesehatan  kolonial  dapat  dinikmati  oleh masyarakat secara meluas. Dengan dasar pemikiran tersebut, kemudian  muncul kebijakan subsidi kesehatan  yang pada dekade 1910 -1920  berorientasi kepada perluasan pelayanan kesehatan  kuratif  dengan  mendirikan  banyak  rumah  sakit  baik  di  Jawa  maupun  di  luar Jawa,  baik  rumah  sakit  milik  pemerintah  maupun  rumah  sakit  milik  swasta. 27 Hal  ini menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya  taraf  kesehatan  meningkat  namun  hanya  untuk kalangan tertentu seperti para elit di Jawa, pekerja perkebunan, pegawai Belanda  maupun masyarakat  Belanda  yang  tinggal  di  Indonesia.  Meskipun  masyarakat  pribumi  Jawa mendapatkan penyuluhan kesehatan khususnya  higieni dan sanitasi  maupun  mendapatkan vaksinasi cacar, namun belum menjangkau keseluruhan masyarakat secara luas.
Pada zaman Jepang, pelayanan dan sarana kesehatan cukup terbatas, masyarakat lebih banyak  menggunakan  obat  tradisional  sehingga  taraf  kesehatan  pun  bisa  dikatakan  tidak mengalami  peningkatan  atau  tetap  sama.  Sedangkan  pada  zaman  kemerdekaan  Indonesia terutama  sejak  demokrasi  terpimpin,  pelayanan  dan  sarana  kesehatan  mulai  berkembang pesat selaras dengan prinsip-prinsip kebijakan kesehatan.

## 2. Wabah Penyakit Teratasi
Usaha  penanggulangan  dan  pemberantasan  penyakit  sangat  beragam  mengingat  jenis penyakit tropis yang berkembang di Indonesia pada waktu itu juga sangat beragam. Beberapa penyakit  yang  sering  melanda  masyarakat  antara  lain  pes,  lepra,  cacar,  malaria,  sampar,  dan lain-lain.  Usaha  untuk  menanggulangi  sumber  penyakit  antara  lain  dengan  memberi penyadaran  kepada  penduduk  agar  berperilaku  sehat  dan  bersih.  Untuk  keperluan  tersebut pemerintah  membentuk  lembaga  propaganda  kesehatan  yang  bernama Medisch Hygienische Propaganda . 28 Selain itu juga dilakukan perbaikan lingkungan dan perumahan yang disinyalir menjadi  sarang  penyakit.  Kawasan  yang  tergenang  air  sebisa  mungkin  dikeringkan  dengan cara  diurug,  rumah-rumah  yang  menjadi  sarang  tikus  diperbaiki  dinding  dan  atapnya.  Untuk keperluan ini maka pada tahun 1914 dikeluarkan Beslit No. 36 dari Gubernur Jenderal tanggal 6 Juli 1914 yang dimuat dalam Staatsblad No. 486 29 . Satu tahun
27 Baha’uddin, Politik Etis Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Jawa Pada Awal Abad XX: Studi Kebijakan Kesehatan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda , Makalah Konferensi Nasional Sejarah VIII, 14 – 17 November 2006, hlm. 1.
28 Departemen  Kesehatan  RI, Sejarah  Kesehatan  Nasional  Indonesia  Jilid  1 ,  (Jakarta:  Departemen Kesehatan RI, 1978), hlm. 13.
29 Besluit van den Gou11verneur-Generaal van 6 Juli 1914 No. 36 dalam Staatsblad van Nederlands-Indie No. 486
kemudian  terbit  aturan  tentang  prinsip-prinsip  pendirian  gedung  dan  bangunan  lainnya agar jangan sampai menjadi sarang tikus. 30 Sedangkan kebijakan pemberantasan penyakit meliputi  berbagai  tindakan  untuk  penyembuhan  dengan  melakukan  pengobatan  pada pasien-pasien yang terserang penyakit tertentu.
Penelitian tentang wabah penyakit, penyebab, dan cara menanggulanginya pun sangat berkembang  pada  masa  kolonial  dan  sesudahnya.  Pemerintah  kolonial  Belanda  menaruh perhatian  yang  sangat  serius  terhadap  terjangkitnya  penyakit  tertentu  di  suatu  wilayah. Biasanya  mereka  akan  melakukan  penelitian  mendalam  terhadap  wilayah  yang  terjangkit penyakit.  Sebagai  contoh  misalnya,  pada  tahun  1936  dilakukan  penelitian  mengenai terjangkitnya penyakit lepra di Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh Dr. J.F. Tumbelaka bersama  Dr.  Tielung  (diganti  Dr.  Darwis)  dan  seorang  mantri  bernama  Martinus  Wasito Soedirowijoto.  Penelitian  tersebut  meliputi  kajian  laboratorium,  kajian  klinis  dan  terapi, mencatat  dan  mencatat  seluruh  kasus  lepra,  pengumpulan  data  endemik  lepra,  dan melakukan tindakan yang tepat kepada pasien 31 Pada masa kolonial hingga kemerdekaan, pemberantasan penyakit menular dilakukan sebagai upaya preventif dan kuratif antara lain cacar, lepra, malaria, pes dan tuberkulosis.

## 3. Peningkatan Jumlah Penduduk
Motif  terbesar  orang-orang  Eropa  umumnya  dan  Belanda  khususnya  datang  ke wilayah Nusantara adalah  motif ekonomi. Mereka  mencari dan  mengusahakan komoditas pertanian yang laku di pasar Eropa. Guna mengoptimalkan hasil-hasil produksi baik secara kuantitas maupun kualitas selain dilakukan melalui perluasan area tanam dan memperbesar modal, juga yang tidak kalah penting adalah meningkatkan jumlah tenaga kerja. Hal yang terakhir ini merupakan faktor produksi yang sangat penting saat itu karena proyek-proyek kolonial lebih mengandalkan padat karya ( labour intensive) daripada padat modal.
Dalam  konteks  inilah  pemerintah  kolonial  menerapkan  politik  demografis  yang  pro- natalis.  Orientasi  tidak  hanya  meningkatkan  angka  pertumbuhan  penduduk  melalui fertilitas,  tapi  juga  menurunkan  angka  kematian  (mortalitas).  Jumlah  penduduk  dengan kualitas  kesehatan  yang  baik  merupakan  mesin  produksi  yang  sangat  diandalkan  untuk meningkatkan  produksi  pertanian,  perkebunan,  dan  pembangunan-pembangunan infrastruktur  yang  dibutuhkan.  Di  sinilah  awal  keterlibatan  langsung  dan  intensif pemerintah kolonial dalam masalah kesehatan penduduk. 32
Pihak  Belanda  telah  meningkatkan  anggaran  belanja  untuk  proyek  kesehatan  umum sebesar hampir sepuluh kali lipat antara tahun 1900 dan 1930. Dilakukannya program
Tahun 1914.
30 Extracts uit het register der Besluiten van den Chef van den Dienst der Perbestrijding No. 425, Maart 1915.
31 Orienterend onderzoek naar het voorkomen van Lepra in het Regentschap Grisse (oost-Java) 1936.
32 Muhsin, op.cit . hlm. 4
vaksinasi,  kampanye  anti  malaria,  dan  perbaikan  kesehatan,  barangkali  menyebabkan turunnya  angka  kematian  (dan  dengan  demikian  juga  bertambahnya  jumlah  penduduk), walaupun  angka-angka  statistiknya  masih  diragukan.  Apapun  alasannya,  angka  kematian masih tetap tinggi. 33
Angka  kematian  tertinggi  tahun  1918  yang  memakan  korban  puluhan  ribu  jiwa. Pertumbuhan penduduk yang cepat mulai terjadi setelah 1920 disebabkan telah teratasinya berbagai  wabah  penyakit.  Sejak  1920,  sebagian  besar  wilayah  Jawa  dapat  terbebas  dari epidemi  cacar  dan  setelah  1928  terbebas  dari  wabah  kolera.  Pada  tahun  1920,  jumlah penduduk asli Jawa dan Madura mencapai sekitar 28,4 juta jiwa. Pada tahun 1920 jumlah penduduk  asli  Jawa  dan  Madura  sudah  mencapai  34,4  juta  jiwa  dan  tahun  1930 menunjukkan 40,9 juta jiwa. 34
Dalam  masa  60 tahun  terakhir  antara  1930-1990 jumlah  penduduk  Indonesia  hampir menjadi  tiga  (3)  kali  lipat.  Suatu  percepatan  perkembangan  penduduk  telah  terjadi  di Indonesia  dalam  jangka  waktu  lima  (5)  dekade  terakhir  hingga  tahun  1980.  Namun  pada periode  1980-1990  rata-rata  perkembangan  penduduk  Indonesia  secara  keseluruhan  telah menurun menjadi sekitar 2,0 persen per tahun. Rata-rata perkembangan penduduk tahunan yang  sedang  berlangsung  dewasa  ini  lebih  rendah  di  Jawa  dibandingkan  dengan kebanyakan pulau-pulau lain di luar Jawa.
Angka pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami kenaikan pada periode 1965 hingga 1970,  puncaknya  yaitu  pada  tahun  periode  1971  hingga  1980,  dimana  angka  pertumbuhan penduduk sebesar 2,31% dengan total penduduk 119.208.229 jiwa. Setelah periode ini, angka pertumbuhan penduduk Indonesia terus menurun hingga pada sensus 2010 angka pertumbuhan penduduk  mencapai  1,49%. 35 Angka  dari  sensus  penduduk  pertama  pada  zaman  orde  baru yaitu  tahun  1971  secara  tidak  langsung  menunjukkan  bahwa  angka  kematian  cenderung menurun sebagai pengaruh peningkatan taraf kesehatan masyarakat Indonesia.

## E. Kesimpulan
Pelayanan  dan  sarana  kesehatan  pada  abad  ke-20  tentunya  terus  meningkat  dan berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia pada  masa  kolonial,  kemerdekaan  dan  pasca  kemerdekaan.  Semakin  beragamnya  jenis penyakit  khususnya  yang  berbentuk  epidemi  dan  wabah  seiring  dengan  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang  kesehatan  khususnya  kedokteran,  keperawatan  dan farmasi modern dalam mengatasi penyakit tersebut pun berkontribusi dalam perkembangan sarana  dan  prasarana  kesehatan.  Kebijakan  pemerintah  pun  terus  mengalami  dinamika sesuai dengan problematika kesehatan pada masanya.
33 M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.12, Third Edition, (Hampshire: Palgrave, 2001), hlm. 198.
34 Ricklefs, op. cit ., hlm. 197.
35 HPEQ, Potret dan Ketersediaan Tenaga Keperawatan , (Jakarta: Ditjen Dikti Kemendikbud, 2011), hlm. 1.
Rumah  sakit  dan  berbagai  fasilitas  kesehatan  lain  dengan  tenaga  medis  yang  terus berkembang tentunya muncul untuk mengatasi problematika kesehatan yang semakin beragam tersebut  dengan  harapan  berdampak  untuk  meningkatkan  taraf  kesehatan  masyarakat  sesuai dengan  kepentingan  pemerintah  masa  kolonial  (yaitu  ketersediaan  tenaga  kerja  pertanian, perkebunan dan pembangunan infrastruktur) maupun benar-benar untuk kepentingan kesehatan masyarakat secara luas pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Baha’uddin, Pelayanan  Kesehatan  Rumah  Sakit  Pada  Masa  Kolonial ,  t.t.  t.p.,  diakses  dari  https://www. academia.edu/4598877/Pelayanan_Kesehatan_Rumah_Sakit_ Pada_Masa_Kolonial
Baha’uddin, Politik  Etis  Dan  Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat  Di  Jawa  Pada  Awal  Abad  XX:  Studi Kebijakan Kesehatan  Pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda ,  Makalah  Konferensi  Nasional  Sejarah VIII, 14 – 17 November 2006
Basavanthappa, B.T., Community Health Nursing, (New Delhi: JPBMP, 2008)
Boomgard, Peter, et al. Health Care in Java Past and Present, (Leiden: KITLV Press, 1996)
Boomgaard,  Peter.  “ Upliftment  down  the  drain?  Effect  of  Welfare  Measures  in  Late  Colonial  Indonesia ” , dalam  Jan-Paul  Dirkse,  Frans  Husken  and  Mario  Rutten  (ed.) Development  and  Social  Welfare:
Indonesia’s Experiences under the New Order , (Leiden: KITLV Press, 1993)
Furnivall, .J.S. Nederlands Indie A Study of Plural Economy (Cambridge: University Press, 1967)
Hesselink,  Liesbeth, Healers  On  Colonial  Market:  Natives  Doctor  and  Midwives  in  Dutch  East  Indies (Leiden: KITLV Press, 2011)
Mumuh  Muhsin  Z., Bibliografi Sejarah  Kesehatan  Pada  Masa  Pemerintahan  Hindia  Belanda ,  Paramita,
Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah Vol. 22, No. 2 - Juli 2012,
Peverelli,  P.  “De  Ontploiing  van  den  Burgelijken  Geneeskundingen  Dienst”  dalam  Feestbundle
Geneeskundige Tijdschrift Nederlandsch-Indie 1936
Pols, Hans. The Triumph of Jamu , Inside Indonesia 100: Apr-Jun 2010
Samsi  Jacobalis,  “Kumpulan  Tulisan  Terpilih  Tentang  Rumah  Sakit  Indonesia”  dalam Dinamika  Sejarah, Transformasi, Globalisasi dan Krisis Nasional , (Jakarta: Yayasan Penerbit IDI, 2000)
Satrio, et. al. Sejarah Kesehatan NasionalIndonesia II, III , (Jakarta: DEPKES RI, 1980)
Soekidjo Notoatmodjo, Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005)
Zondervan,  Sjoerd,  Hospital  in  Netherlands  East  Indies  1890  –  1940,  t.t.  t.p.  diakses  dari https://www.historici. nl/sites/default/files/The%20Hospitals%20of%20NEI.pdf