## KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN 

## Justitia Henryanto Ghazaly
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya email: justitia_achie@yahoo.com

## Abstract
The legal consequences of the resident in particular the mixed marriage which the parties get  impediment  to  perform  legal  acts  primarily  to  have  the  right  to  land  due  to  the  occurrence  of rounding of the property along with foreign nationals where the regulations Legislation on land in Indonesia adhering to the principles of nationalism. The parties in the mixed marriage must make an  agreement to  marry a  treasure  at the  time  or  before the  marriage is  held  as it is  mentioned in article 29 of the Marriage Act (UUP). The issue arises for mixed marriage parties that do not yet have  a  mating  agreement  in  which  legal  protection  for  Warga-negara  Indonesia  maintains Kewarga-negaraannya  is  very  noted.  In  writing  this  author  uses  a  research  method  of  normative juridical approaches which are sourced from secondary legal substances by understanding the law as a regulatory device or a positive norm in the prevailing legislation. However, after the decision of the MK No. 69 The law of marriage had a change especially concerning the marriage agreement in  which  the  marriage  agreement  could  be  made  during  the  wedding,  which  also  applies  to  third parties during the agreement to be registered/ According to the prevailing laws and regulations.
Keywords: Mixed Marriages; Marriage Agreements; Third Parties.

## Abstrak
Akibat  hukum  dari  perkawinan  khususnya  perkawinan  campuran  yang  mana  para  pihak mendapat  halangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  terutama  untuk  memiliki  hak  atas  tanah dikarenakan terjadinya pembulatan harta bersama dengan warga Negara asing dimana peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan di Indonesia menganut asas Nasionalisme. Para pihak dalam  perkawinan  campuran  harus  membuat  perjanjian  kawin  pisah  harta  pada  waktu  atau sebelum perkawinan dilangsungkan seperti mana yang di sebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan  (UUP).  Persoalan  di  sini  timbul  bagi  para  pihak  perkawinan  campuran  yang  belum memiliki  perjanjian  kawin  di  mana  perlindungan  hukum  bagi  Warga-negara  Indonesia  yang mempertahankan  kewarga-negaraannya  sangat  di  perhatikan.  Dalam  penulisan  ini  penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dimana bersumber dari bahan-bahan hukum  sekunder  dengan  memahami  hukum  sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma  positif  di dalam  perundang-undangan  yang  berlaku.  Namun  setelah  adanya  Putusan  MK  No.69  hukum perkawinan  mendapat  perubahan  terutama  mengenai  perjanjian  kawin  dimana  perjanjian  kawin dapat  dibuat  selama  perkawinan,  yang  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  selama perjanjian itu didaftarkan/dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Perkawinan Campuran; Perjanjian Kawin; Pihak Ketiga.
 Naskah diterima: 27 Juli 2019, direvisi: 21 Agustus 2019, disetujui untuk terbit: 30 September 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i1.183

## PENDAHULUAN
Indonesia  suatu  negara  hukum  yang telah  membuat  suatu  aturan  perkawinan dalam  bentuk  buku  peraturan    perundang- undangan  Tentang  Perkawinan  (UU  No.1 Tahun  1974)  beserta  peraturan  mengenai untuk  kelancaran  pelaksanaan  undang- undang  perkawinan  yaitu  PP  No  9  Thn 1975 menurut buku undang-undang perkawinan tersebut,  yang mana peraturan ini  berlaku  bagi  semua  rakyat  Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Sebelum  berlakunya  buku  peraturan Undang-Undang tentang Perkawinan (UUP)  ketentuan  mengenai  peraturan perkawinan  di  atur  dalam  KUHPer  (BW), yang  mana  peraturan  hukum  perkawinan masih memperlihatkan hukum dari pemerintahan  Hindia  Belanda  yang  mana adanya pergolongan rakyat dan pandangan hukum  pada  zaman  Hindia  Belanda. Namun dengan berlakunya buku peraturan perundang-undangan  tentang  perkawinan No  1  Tahun  1974  (UUP),  dimana  semua aturan-aturan lain yang tentang perkawinan  selama  telah  di  atur  dalam undang-undang  ini  di  nyatakan  tidak berlaku,  seperti  mana  yang  di  tuliskan  di dalam pasal 66 Undang-Undang Perkawinan (UUP) bahwa untuk perkawinan  dan  semua  sesuatu  yang menyangkut dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan  berlakunya  Undang-undang  ini ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam KUHPer  (BW),  Ordinansi  Perkawinan Indonesia  Kristen  (Huwelijk  Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng  de  Huwelijken  S.1898  No.158),
dan  aturan  lain  yang  mengatur  mengenai perkawinan  sejauh  telah  diatur  dalam perundang-undangan  ini,  dinyatakan  tidak berlaku.
Menurut  kodratnya  manusia  selalu hidup  saling  membutuhkan  dan  individu memiliki  jiwa  yang  menyadari  kebutuhan manusia untuk hidup bermasyarakat didasari  karena  didorong  oleh  kekuatan biologis yang merupakan kebutuhan seorang  manusiawi,  seperti  keinginan untuk mendapatkan
keturunan.
Mendapatkan  keturunan  adalah  keinginan dari  setiap  manusia  dimana  disitu  mereka bisa menemukan kebahagiaan. Dan satusatunya  cara  yang  bisa  dilakukan manusia  untuk  bisa  memiliki  keturunan adalah  dengan  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  dirahmati  oleh  Allah  SWT, dan  hal  tersebut  dilakukan  melalui  ikatan perkawinan.  Perikatan  perkawinan  sangat penting  dalam  pergaulan  masyarakat, bahkan  hidup  bersama  ini  yang  kemudian melahirkan keturunan mereka yang merupakan sendi utama dari pembentukan negara dan bangsa (Laurensius Arliman S, 2015: 289)
Warga  Negara  Indonesia  hidup  di masyarakat itu masing-masing mempunyai fungsi  pribadi  dan  fungsi  sosial.  Dimana nanti  kita  akan  bertemu  seseorang  dan akan berkeluarga, bertemu dengan pasangan kita, bertemu seseorang dari latar belakang  apapun,  agama,  suku  dan  bisa beda negara. Tidak bisa terelakkan apabila kita  bertemu  jodoh  kita  adalah  seorang Warga Negara Asing atau WNA, kemudian  jatuh  cinta  dan  memutuskan untuk menikah membentuk suatu keluarga.
Permasalahan jatuh cinta dengan WNA ini lebih  kompleks  terutama  apabila  nanti menikah.  Karena  bisa  berbeda  agama, berbeda  bahasa,  berbeda  budaya,  berbeda Negara  dan  berbeda  Warga  Negara. (Nurmala Ika Widiasari, 2017: 25)
Sejak  berlakunya  buku  peraturan undang-undang
Perkawinan (UUP)
menerangkan  bahwa  para  pihak  yang melakukan  ikatan  lahir  dan  batin  harus berpedoman kepada buku peraturan Undang-Undang  ini  dimana  sah  nya perkawinan  terletak  di  pasal  2  Undang- undang Perkawinan ayat(1) dimana sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya  itu.  Ayat(2)  Tiap-tiap perkawinan  dicatatkan  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selama belum terdaftar/dicatatkan menurut  Undang-undang  yang  berlaku maka  perkawinan  tersebut  belum  bisa dikatakan  sah  di  mata  hukum  Negara. Perihal  tentang  pendaftaran/pencatatan perkawinan telah di atur dalam PP Nomor 9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU Nomor  1  Tahun  1974  yang  mana pendaftaran/pencatatan  perkawinan  bagi mereka  yang  beragama  islam  dapat  di daftarkan/dicatatkan  di  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  dan  bagi  perkawinan mereka  selain  agama  islam  dapat  juga  di daftarkan/dicatatatkan  di  kantor  catatan sipil.  Mengenai  pendaftaran/pencatatan perkawinan  juga  tercantum  di  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk mengatur tata-cara pendaftaran/pencatatan  peristiwa  penting
seperti  kelahiran,  perkawinan,  perceraian, kematian seperti yang tertuang dalam pasal 1  angka  17  Undang-undang  Administrasi Kependudukan.
Dengan  terpenuhinya  syarat-syarat Perkawinan  yang cukup akan memberikan kepastian  hukum  dan  kepentingan  hukum bagi orang yang melangsungkan perkawinan akan
terlindungi.
Keanekaragaman  budaya  dan  bahkan negara  tidak  lagi  menjadi  hambatan ataupun  batasan  untuk  membentuk  suatu hubungan.  Hal  ini  seiringan  dengan berkembang  nya  zaman,  teknologi  dan pola  pikir  manusia  khususnya  masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan seseorang dari belahan dunia  berbeda  bukanlah  suatu  hal  yang tabu untuk saat ini. Adanya perkembangan ini,  banyak  keuntungan  yang  diperoleh oleh  individu,  kelompok  masyarakat, sehingga  bukanlah  hal  yang  mustahil  bila ada terjadi perkawinan individu yang mana para  pihak  memiliki  kewarga-negaraan yang  berlainan  yang  di  Indonesia  biasa dikenal  sebagai  perkawinan  campuran seperti  mana  yang  tercantum  di  pasal  57 Undang-undang  Perkawinan  (UUP)  Yang dimaksud  dengan  perkawinan  campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan  antara  dua  orang  yang  di Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang berlainan,  karena  perbedaan  kewarga- negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
Apabila para pihak melakukan perkawinan  di  luar  Indonesia  maka perkawinan  tersebut  dapat  dikatakan  sah bilamana  perkawinan  tersebut  menurut
hukum  Negara  yang  berlaku  menurut  di Negara  mana  perkawinan  tersebut  di langsungkan  dan  di  haruskan  selambat- lambat  nya  1(satu)  tahun  setelah  kembali ke Indonesia harus segera di daftarkan/dicatatkan oleh pegawai pencatatan  perkawinan  dimana  tempat mereka  tinggal  agar  tidak  melanggar Undang-undang dan hukum di Indonesia.
Dalam  Undang-undang  Perkawinan (UUP),  konsep  perkawinan  campuran hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan, dan salah satunya harus kewarganegaraan Indonesia. Dalam perkawinan  campuran  karena  adanya perbedaan  kewarga-negaraan  dari  suami atau  istri  maka  pihak  istri  mempunyai pilihan, yaitu mengikuti status
kewarganegaraan  dari  suami  atau  istrinya untuk memperoleh kesatuan hukum dalam perkawinan atau tetap mengikuti kewarganegaraan  nya  semula  dengan mempertahankan kewarga-negaraan Indonesia  dengan  berpedoman  dengan aturan yang ada dalam Undang-undang.
Berdasarkan  UU  No  12  Tahun  2006 tentang  Kewarganegaraan  di  mana  yang disebut  Kewarganegaraan  adalah  suatu warga  Negara  yang  menurut  perundang- undangan/hukum  secara  resmi  merupakan warga  yang  sah  dari  Negara  tersebut. Perkawinan  campuran  di  laksanakan  di Indonesia yang berpedoman pada Undang- undang  yang  berlaku  di  mana  kewarga- negaraan di dapat karena perihal perkawinan  atau  putusnya  perkawinan yang  menentukan  adalah  hukum  yang berlaku baik hukum publik ataupun hukum perdata. Mengenai untuk tata-cara
perkawinan  campuran  harus  dipenuhi syarat-syarat  perkawinan  materil  yang berlaku  menurut  hukum  masing-masing pihak  dimana  perkawinan  campuran  tidak boleh  di  lakukan  apabila  belum  bisa membuktikan/menunjukkan  bahwa  syarat perkawinan yang di tentukan oleh masing- masing pihak dipenuhi dan di berikan surat keterangan  bahwa  syarat-syarat  sudah terpenuhi.
Apa bila pejabat bersangkutan menolak surat keterangan tersebut dikarenakan  ada  nya  persyaratan  yang belum  terpenuhi  maka  para  pihak  yang mengajukan  perkawinan  tidak  boleh  di mintakan  banding  tentang  penolakan tersebut  seperti  mana  yang  di  sebutkan dalam pasal 60
Undang-undang Perkawinan bahwa :
1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan  sebelum  terbukti bahwa  syarat-syarat  perkawinan yang  di  tentukan  oleh  pihak masing-masing telah dipenuhi.
2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat  tersebut  dalam  ayat
(1)  telah  dipenuhi  dank  arena  itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut  hukum  yang  berlaku bagi pihak masing-masing berwenang  mencatat  perkawinan, diberikan  surat  keterangan  bahwa syarat-syarat telah dipenuhi
3) Jika  pejabat  yang  bersangkutan menolak  untuk  memberikan  surat keterangan itu, maka atas permintaan  yang  berkepentingan,
Pengadilan memberikan
keputusan  dengan  tidak  beracara serta tidak boleh diminta banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat
keterangan  itu  beralasan  atau tidak.
4) Jika Pengadilan memutuskan
bahwa penolakan tidak  beralasan, maka  keputusan  itu  menjadi pengganti keterangan tersbut ayat(3).
5) Surat  keterangan  atau  putusan pengganti keterangan tidak mempunyai  kekuatan  lagi  jika perkawinan itu tidak dilangsungkan  dalam  masa  6
(enam)  bulan  sesudah  keterangan itu diberikan.
Menurut  UU  No  12  Tahun  2006 tentang  Kewarganegaraan  bagi  suami-istri dalam  perkawinan  campuran  khusus  nya bagi Warga Indonesia yang masih mempertahankan kewarganegaraannya dapat mengajukan surat pernyataan kepada pejabat  yang telah di tunjuk oleh Undang- undang  karena  status  kewarga-negaraan sangat  lah  penting,  yang  mana  hal  ini berkaitan  terhadap  hukum  yang  akan berlaku  padanya  dan  juga  kedudukan sebagai subjek pemegang hak atas tanah.
Mengingat dengan berlakunya
peraturan  perundang-undangan  tentang
Kewarganegaraan ini tentu  saja membawa konsekuensi-konsekuensi yang di timbulkan, seperti dalam ikatan perkawinan campuran yang mana menurut Undang-undang Perkawinan (UUP) bahwa harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan  menjadi  harta  bersama  di karenakan  pembulatan  harta  bersama  di mana di dalam nya terdapat sebahagiannya harta Warga Asing (WNA) selama mereka tidak  mengatur  lain  mengenai  harta  benda dengan membuat perjanjian kawin.
Mengenai kewenangan bertindak terhadap  harta  semasa  suami  dan  isteri
masih  dalam  status  perkawinan  yaitu terhadap  harta  bersama,  masing-masing isteri  atau  suami bertindak  dengan persetujuan  pihak  lainnya,  bahkan  apabila para  pihak  bercerai  hidup  maka  harta bersama  dibagi  sesuai  dengan  hukumnya masing-masing yang umum nya dibagi dua sama besar.
Berhubungan dengan Undang-Undang Perkawinan tentang harta bersama setelah. Perkawinan kedudukan para pihak dianggap  sama  atau  seimbang.  Dengan demikian  suami-istri  dalam  perkawinan campuran  juga  menyebabkan  terjadinya percampuran  harta  para  pihak  oleh karenanya  Warga  Indonesia  (WNI)  yang melakukan  perkawinan  campuran  tanpa adanya  perjanjian  kawin  pisah  harta kehilangan  hak  nya  untuk  melakukan perbuatan hukum khususnya untuk memiliki/memperoleh hak tanah di Indonesia  karena  akan  menjadi  bahagian dari  harta  bersama  dengan  Warga  Asing (WNA), ini menyangkut dengan kepemilikan  tanah  yang  mana  Undang- undang pertanahan di  Indonesia menganut asas  Nasionalisme  yang  menegaskan bahwa Warga Negara Asing tidak diperbolehkan  untuk  memiliki  hak  atas tanah di Indonesia.
Suatu perbuatan hukum yang dilakukan  dalam  perkawinan  yang  sah dimana  para  pihak  yang  melakukannya telah ditentukan oleh hukum dan terhadapnya  akan  menimbulkan  suatu akibat  hukum  bagi  para  pihak  tersebut. Perbuatan  hukum  yang  demikian  itu  akan melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi  para pihak  yang  telah  berjanji  mengikat  diri
satu  sama  lainnya  secara  lahir  dan  bathin oleh  karenanya  akan  menimbulkan  akibat hukum  bagi  kedua  belah  pihak  tersebut. (Ahmad Rofiq, 2003:17)
Peraturan  yang  mengatur  pertanahan di  muat  dalam  UU  Nomor  5  Tahun  1960, yang  di  kenal  dengan  Undang-undang Pokok  Agraria  (UUPA)  yang  mana undang-undang ini menganut asa Nasionalisme,  dengan  kata  lain  bahwa hanya warga Negara Indonesia yang dapat untuk memiliki hak atas tanah.
Di  sini  timbul  suatu  permasalahan dimana  para  pihak  perkawinan  campuran tanpa  adanya  perjanjian  kawin  kehilangan hak  nya  sebagai  warga-negara  untuk memiliki  hak  atas  tanah  di  karenakan pembulatan harta bersama selama perkawinan,  di  samping  itu  mengenai perjanjian  kawin  yang  di  atur  dalam Undang-undang  Perkawinan  yang  mana perjanjian  kawin  di  buat  pada  waktu  atau sebelum perkawinan dilangsungkan, seperti  mana  yang  tertulis  pada  pasal  29 Undang-undang Perkawinan :
1) Pada waktu atau sebelum perkawinan  dilangsungkan  kedua belah  pihak  atas  persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian  tertulis  yang  disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan  setelah  mana  isinya berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga
2) Perkawinan  tersebut  tidak  dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas  hukum,  agama  dan kesusilaan.
3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4) Selama perkawinan
dilangsungkan  perjanjian  tersebut
tidak  dapat  diubah,  kecuali  bila dari  kedua  belah  pihak  ada persetujuan  untuk  mengubah  dan perubahan  tidak  merugikan  pihak ketiga.
Dari  pasal  tersebut  bagi  pasangan suami-istri  diberi  kesempatan  apabila mereka  memutuskan  untuk  menentukan lain,  dengan  kata  lain  mengadakan penyimpangan  dari  peraturan  yang  ada dalam undang-undang, yang mana penyimpangan  tersebut  terkait  dengan harta  perkawinan  hanya  dapat  dilakukan dengan  cara  membuat  perjanjian  kawin yang  di  buat  pada  waktu  atau  sebelum perkawinan dilangsungkan.
Perkawinan  campuran  antara  Warga Negara  Indonesia  dengan  Warga  Negara Asing  adalah  konsekuensi  logis  dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan  wisatawan  yang  datang  ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang  demikian  itu  bukan  saja  merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum  yang  bersifat  keperdataan,  akan tetapi  juga  menimbulkan  permasalahan dan  akibat  hukum  publik,  terutama  di bidang  kewarganegaraan.  (Fauzi,  2018) Perkawinan campuran di Indonesia sangatlah  di  perhatikan  karena  di  saat Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan campuran dimana dia mempertahankan kewarganegaraannya dan haknya sebagai warga-negara hilang untuk dapat  memiliki  haknya  atas  tanah  di Indonesia.
Perbedaan yang dirasakan oleh suami- istri dalam perkawinan campuran
membuat  untuk  mengajukan  permohonan pengujian
undang-undang
yang menghalangi para pihak perkawinan campuran  tanpa  ada  nya  perjanjian  kawin ke  Mahkamah  Konstitusi.  Dan  pada akhirnya  permohonan  pengujian  atas undang-undang  ini  telah  memperoleh Putusan  dari  Makamah  Konstitusi  (MK) Nomor  69/PUU-XIII/2015,  dimana  dalam putusan  ini  menyatakan  bahwa  perjanjian kawin  dapat  juga  di  lakukan  setelah perkawinan dilangsungkan.
Namun apakah dengan putusan Mahkamah  Konstitusi  ini  telah  membawa dampak  yang  sebagaimana  di  inginkan oleh  para  pihak  dalam  perkawinan campuran untuk melindungi haknya sebagai  warga-negara  dalam  memperoleh hak  atas  tanah  tanpa  adanya  perbedaan lagi.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut sangat menarik untuk diteliti permasalahannya antara lain: Apakah para pihak dalam perkawinan campuran mendapat  halangan  untuk  memiliki  hak atas  tanah  di  Indonesia  ?  Dan  Apakah akibat  hukum  dari  perjanjian  kawin  yang dibuat setelah perkawinan bagi para pihak?
Tulisan  ini  bertujuan  agar  para  pihak dalam  perkawinan  campuran  mengetahui apa  saja  peraturan-peraturan  yang  berlaku saat ini agar tidak menghambat para pihak untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia dan  agar  para  pihak  mengetahui  pihak- pihak  mana  saja  yang  terbawa  dalam perjanjian perkawinan ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  tulisan  ini  menitik beratkan  ke  metode  pendekatan  yuridis normatif dengan mengkaji atau menganalisa  bahan  pustaka  dan  peraturan perundang-undangan,  serta  perlindungan hukum  yang  harus  dilakukan  bagi  warga Negara  agar  tidak  kehilangan  hak  nya sebagai  warga  Negara  serta  menggunakan data  sekunder  meliputi  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Untuk menyatakan  bahwa  nilai  ilmiah  suatu pembahasan  dan  pemecahan  masalah terhadap  legal  issue  yang  diteliti  sangat tergantung  kepada  cara  pendekatan  yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor  Penghalang  Kepemilikan
Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Seiring perkembangan zaman
perkawinan campuran di Indonesia bukanlah  menjadi  hal  yang  tabu  di  mana banyak  nya  para  pihak  perkawinan campuran  telah  mendapat  perlindungan hukum  yang  telah  di  akomodir  dengan baik dalam perundang-undangan. Di mana perkawinan  ini  dapat  dilakukan  di  luar Indonesia  (luar  negeri)  dan  dapat  pula dilangsungkan  di  Indonesia  seperti  yang tercatat  di  pasal  56  Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa :
1) Perkawinan  di  Indonesia  antara dua orang warga-negara
Indonesia  atau  seorang  warga- negara  Indonesia  dengan  warga- negara  asing  adalah  sah  bilamana dilakukan  menurut  hukum  yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan
bagi warga-negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
2) Dalam  waktu  1  (satu)  tahun setelah  suami-istri  itu  kembali  di wilayah  Indonesia,  surat  bukti perkawinan mereka harus didaftarkan  di  kantor  Pencatat perkawinan tempat mereka tinggal.
Perkawinan campuran yang di laksanakan di Indonesia harus berpedoman pada  Undang-undang  Perkawinan  yang berlaku  saat  ini.  Perkawinan  campuran tanpa  adanya  perjanjian  kawin  sungguh sangat  menghambat  untuk  dapat  memiliki hak  atas  tanah  selama  perkawinannya  di karenakan pembulatan harta bersama yang mana  di  dalam  harta  bersama  termasuk harta warga Negara asing.
Harta  benda  yang  dihasilkan  selama perkawinan  akan  menjadi  harta  bersama suami-istri dengan kata lain bahwa konsep harta  bersama  yang  merupakan  harta kekayaan  yang  dapat  ditinjau  dari  segi ekonomi  dan  dari  segi  hukum,  walaupun kedua  segi  di  tinjau  dari  segi  ekonomi berbeda,  namun  keduanya  ada  hubungan satu sama lainnya. (Abdul Kadir Muhammad. A, 2000: 71)
Seperti  mana  yang  telah  ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai  pertanahan  atau  agraria  bahwa warga Negara asing tidak boleh melakukan perbuatan  hukum  khusus  nya  jual/beli berupa  apapun  terutama  tanah  dan bangunan  baik  secara  langsung  ataupun tidak  langsung  dengan  bermaksud  untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang asing.
Salah  satu  persoalan  yang  timbul karena adanya harta bersama terjadi ketika objek  harta  bersama  tersebut  merupakan tanah  yang  dimiliki  oleh  WNI,  baik posisinya  sebagai  suami  ataupun  istri.  Hal tersebut  dikarenakan  tanah  tidak  dapat dimiliki  oleh  orang  asing,  baik  statusnya berkedudukan  di  Indonesia  ataupun  tidak. Tidak  dapat  dimiliki  dalam  hal  ini merupakan  hak  penguasaan  atas  tanah yang  di  dasari  oleh  Hak  Milik.  Ketentuan ini merupakan konsekuensi dengan adanya Hak Bangsa yang merupakan hak penguasaan tanah tertinggi yang menempatkan  seluruh  bangsa  Indonesia sebagai  pemiliknya.  Ketentuan  terebut juga  diperkuat  dengan  Pasal  9  ayat  (1) UUPA  yang  mengatur  hanya  WNI  dapat mempunyai  hubungan  yang  sepenuhnya dengan  bumi,  air,  ruang  angkasa  dan seluruh  kekayaan  alam  yang  ada  di Indonesia.  Ketentuan  tersebut  selanjutnya dipertegas  oleh  Pasal  21  ayat  (1)  UUPA yang  menegaskan  hanya  WNI  yang  dapat mempunyai  Hak  Milik.  (Eddy  Nyoman Winarta, 2017: 51)
Seperti  yang  dirasakan  oleh  Nyonya Ike  Farida,  yang  menikah  dengan  seorang berkewarganegaraan
Jepang. Saat pembelian sebuah rumah susun di Jakarta, setelah  adanya  pembayaran  lunas  atas rumah  susun  tersebut  tapi  tidak  kunjung diserahkan.  Bahkan  kemudian  perjanjian pembelian  dibatalkan  secara  sepihak  oleh pengembang dengan alasan suami merupakan  Warga  Negara  Asing  (WNA) dan tidak memiliki perjanjian perkawinan.
Pembatalan  ini  oleh  pengembang, didasarkan  atas  Pasal  36  ayat  (1)  UUPA
dan  Pasal  35  ayat  (1)  UUP.  Berdasarkan kedua  pasal  tersebut,  pihak  pengembang menyimpulkan  bahwa  apabila  seorang suami  atau  isteri  membeli  benda  tidak bergerak  (dalam  hal  ini  adalah  rumah susun/apartemen)  sepanjang  perkawinan maka  apartemen  tersebut  akan  menjadi harta bersama suami isteri yang bersangkutan. Termasuk juga jika perkawinan  tersebut  adalah  perkawinan campuran  (perkawinan  antara  seorang Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) yang dilangsungkan  tanpa  membuat  perjanjian kawin  harta  terpisah,  maka  demi  hukum apartemen  yang  dibeli  oleh  seorang suami/isteri  Warga  Negara  Indonesia (WNI)  dengan  sendirinya  menjadi  milik suami/isteri  yang  Warga  Negara  Asing (WNA)    juga.  Penolakan  pembelian  dari pengembang ini, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  melalui Penetapan
Nomor 04/CONS/2014/PN.JKT.Tim.
Hambatan  yang  dirasakan  para  pihak dalam perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian  kawin  ini  sangat  menghalangi warga-negara  Indonesia  untuk  melakukan perbuatan  hukum  khusus  nya  untuk memiliki  hak  atas  tanah  di  wilayah Indonesia. Akhirnya para pihak perkawinan campuran mengajukan permohonan pengujian atas undang- undang  yang  menghambat  para  pihak perkawinan  campuran  untuk  memiliki tanah ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Atas pengujian ini Mahkamah Konstitusi memberi putusan atas permohonan para pihak dalam perkawinan
campuran dalam putusan Nomor 69/PUU- XIII/2015, di mana yang awalnya perjanjian  kawin  hanya  dapat  dibuat  pada waktu  atau  sebelum  perkawinan  akhirnya dapat  di  buat  setelah  atau  selama perkawinan  berlangsung  dan  perjanjian tersebut  harus  segera  di  sahkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan  di  mana  isi dari  perjanjian  tersebut  berlaku  terhapat pihak  ketiga  selama  pihak  ketiga  terlihat atas perbuatan hukum yang di lakukan par pihak perkawinan campuran dalam perjanjian kawin yang di buat.
Disadari  dengan  keluarnya  putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hukum perkawinan di Indonesia mendapat perubahan  yang  besar  dalam  perkawinan campuran untuk dapat melakukan perbuatan  hukum  khusus  nya  kepemilikan atas  tanah  di  Indonesia.  Atas  keluarnya keputusan  tersebut  Mahkamah  Konstitusi berperan penuh untuk menjamin perlindungan  hak  asasi  manusia,  karena menegakkan  hak-hak  asasi  manusia  dan hak-hak  konstitusional  warga  negara adalah bagian dari penegakan konstitusi itu sendiri serta memberi perlindungan hukum bagi para pihak perkawinan campuran.
Isi  Perjanjian  perkawinan  diserahkan pada  pihak  calon  pasangan  yang  akan melangsungkan  perkawinan  dengan  dasar asas  kebebasan  berkontrak  syarat  isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum,  kesusilaan,  hukum  dan  agama, perjanjian
perkawinan sebelum perkawinan dibuat berdasarkan kesepakatan.  Dalam  Pasal  29  ayat  2
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
tentang Perkawinan memuat tentang batasan-batasan isi dalam perjanjian perkawinan,  disitu terjadi  kekaburan hukum  karena  tidak  menjelaskan  dengan rinci  tentang  apa  saja  yang  dapat  diatur sebagai  isi  perjanjian  perkawinan,  tetapi hanya memberi batas-batas hukum, agama dan  kesusilaan  dalam  membuat  perjanjian perkawinan  yang  tidak  boleh  dilanggar, sehingga  kedua  belah  pihak  bebas  dalam menentukan isi perjanjian dengan mengacu  pada  asas  kebebasan  berkontrak, kadang menimbulkan ketimpangan apabila salah  satu  pihak  berada  dalam  suatu keadaan  yang  dominan.  Dampak  positif yang  dapat  ditimbulkan  sebagai  suatu bentuk  perlindungan  terhadap  wanita pelaku  pernikahan  campuran  dan  anak- anak  dalam  hal  kepemilikan  atas  tanah  di Indonesia.  (Aislie  Anantama  Septiawan, 2017:66)
Adapun  syarat  pembuatan  perjanjian perkawinan  tersebut  sama  halnya  dengan perjanjian-perjanjian seperti biasanya yang mana  perjanjian  haruslah  didasarkan  pada pembuatan perjanjian sebagaimana mestinya  berdasarkan  pada  asas-asas kebebasan  berkontrak,  asas  kekuatan mengikat,  asas  kepercayaan,  dan  asas itikad baik.
Perjanjian  kawin  tersebut  juga  harus di daftarkan/dicatatkan, bagi yang beragama  islam  pendaftaran/pencatatan dilakukan  di  Kantor  Urusan  Agama  dan bagi selain beragama islam dapat didaftarkan/dicatatkan  oleh  kantor  catatan sipil setempat.
Akta catatan sipil merupakan suatu hal yang  sangat  penting  dan  perlu  karena
dengan  akta  catatan  sipil  orang  dapat dengan mudah memperoleh kapasitas akan kejadian-kejadian seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan  anak,  pengesahan  anak  dan pergantian  nama.  Hal  ini  sesuai  dengan tujuan dari lembaga catatan sipil itu sendiri yaitu  suatu  lembaga  yang  memberikan kepastian  hukum  yang  sebesar-besarnya, selengkap-lengkapnya serta sejelas- jelasnya  akan  kejadian  atau  peristiwa  atau kejadian  sendiri  maupun  orang  lain  yang berkepentingan  mempunyai  bukti  atau kepastian  hukum  tentang  peristiwa  atau kejadian tersebut. Catatan sipil mengandung  arti  suatu  lembaga  yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatancatatan guna pembuktian status atau  peristiwa-peristiwa  penting  bagi warga  negara,  atau  dapat  pula  dikatakan bahwa  lembaga  catatan  sipil  adalah  suatu lembaga  atau  badan  pemerintah  yang ditugaskan  mencatat  dalam  suatu  daftar tertentu peristiwa-peristiwa yang mempunyai  arti  penting  bagi  status keperdataan  seperti  kelahiran,  kematian, perkawinan,  pengakuan  anak,  pengesahan anak,  perceraian  dengan  maksud  untuk dipergunakan  sebagai  pembuktian  tentang adanya  atau  telah  terjadinya  peristiwa- peristiwa tersebut.
Ketentuan  mengenai  proses  sahnya perjanjian  perkawinan  yang  berpodoman dengan undang-undang yang berlaku tidak hanya  diperuntukkan  bagi  perkawinan campuran  saja  melainkan  kepada  semua perkawinan secara umum. Dimana dengan adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini memberi  kesempatan  bagi  para  pihak dalam  perkawinan  untuk  mengajukan
perjanjian kawin selama masa perkawinan yang  bertujuan  agar  mendapatkan  haknya sebagai  warga-negara  untuk  memiliki tanah di Indonesia.
Banyak  opini  dari  masyarakat  yang beranggapan apa bila ada pasangan suami- istri  memutuskan  untuk  membuat  suatu perjanjian  perkawinan,  maka  mereka mempersiapkan untuk perceraian. Terlepas dari  anggapan  miring  dari  masyarakat seperti itu, maksud baik nya dapat diambil bahwa  para  pihak  perkawinan  bermaksud dibuatnya perjanjian kawin dimana perjanjian kawin memberikan perlindungan  hukum  bagi  suami  dan  istri yang  akan terikat  dalam  suatu perkawinan menyangkut  prihal  harta-benda  selama perkawinan  terutama  bagi  para  pihak perkawinan  campuran  dimana  para  pihak dalam perkawinan campuran yang mempertahankan kewarga-negaraannya agar  tidak  kehilangan  haknya  untuk memiliki tanah di Indonesia.

## 2. Akibat  Hukum  Dari  Perjanjian Perkawinan Bagi Pihak Ketiga
Perjanjian  perkawinan  pasca  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015  tentang  perkawinan  adalah suatu  perbuatan  hukum  yang  dapat  dibuat pada  waktu  atau  selama  perkawinan  atas persetujuan bersama antara suami dan istri yang  mana  perjanjian  tersebut  sebaiknya dituangkan  kedalam  akta  yang  disahkan oleh pejabat umum (notaris) dan perjanjian tersebut harus juga di daftarkan/dicatatkan yang  mana  isinya  berlaku  juga  bagi  pihak ketiga  selama  pihak  ketiga  tersebut tersangkut  agar  mendapat  perlindungan hukum atas perjanjian perkawinan yang di
buat  tersebut,  dengan terpenuhinya syarat- syarat  perjanjian  kawin  sesuai  dengan perundang-undangan  yang  berlaku  bahwa pencatatan  perjanjian  kawin  bertujuan untuk  mempublikasikan  agar  perjanjian tersebut dapat mengikat semua pihak yang terkait  termasuk  juga  menyangkut  pihak ketiga.
Konsep pemisahan harta dalam perjanjian  kawin  telah  sesuai  dengan maslahah  mursalah,  dimana  pada  konsep pemisahan  harta  merupakan  bentuk  dari perlindungan  terhadap  jiwa  dan  harta pasangan  suami-istri.  (Dyah  Ochtorina Susanti, 2018:82).
Setelah  isi  perjanjian  yang  diajukan oleh  pihak-pihak  tertuang  dalam  akta notaris,  maka  surat  tersebut  menjadi  surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam suatu perkara dan  menjadi  undang-undang  bagi  para pihak.  Atas  dasar  kewenangan  yang diberikan  oleh  Undang-Undang  kepada notaris, maka Notaris dapat menjamin dan menyimpan akte yang dibuat tersebut juga terdapat  aneka  ragam  pembuktiannya, misalnya  kekuatan  dalam  pembuktian bahwa  seseorang  telah  atau  melakukan perbuatan hukum (misal: wasiat, hibah dan sebagainya),  kekuatan  eksekusi  (misal: akte  hipotek)  memiliki  kekuatan  lainnya dalam rangka konteks hukum. (Rahmawati Boty, 2017:86)
Ketentuan  mengenai  isi  perjanjian kawin yang hanya didaftarkan di Pengadilan  Negeri  sejak  diundangkannya Undang-Undang Perkawinan hanya berlaku  secara  intern  antara  suami  dan isteri. Perjanjian kawin yang telah
dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan  berpengaruh  terhadap  daya ikat  atas  perjanjian  kawin  tersebut  kepada pihak  ketiga. Dengan  demikian  isi perjanjian  kawin  selain  mengikat  para pihak  yang  membuatnya  juga  mengikat pihak  ketiga  yang  tersangkut  dengan  para pihak. (Dian Trisna Dewi, 2018: 39)
Ketentuan  mengenai  perjanjian  kawin yang  didaftarkan/dicatatkan  sesuai  dengan aturan  perundang-undangan  yang  berlaku sangatlah  berpengaruh  terhadap  daya  ikat atas  perjanjian  kawin  tersebut  kepada pihak  ketiga. Dengan  demikian  isi perjanjian  kawin  selain  mengikat  suami- istri  juga  mengikat  pihak  ketiga  yang tersangkut  dengan  si  pembuat  perjanjian. Pada  umum  nya  pihak  ketiga  itu  adalah mereka  yang  tidak  untuk  dirinya  sendiri atau  berdasarkan  atas  perwakilan,  baik perwakilan  dikarenakan  oleh  undang- undang  maupun  perwakilan  dikarenakan suatu  perjanjian,  atau  melakukan  suatu perjanjian. Yang mereka yang digolongkan ke  dalam  kategori  pihak  ketiga  ini  sangat luas dan bergantung pada pebuatan hukum nya  dengan  para  pihak  dari  suatu perjanjian.
Suatu perjanjian khusus nya perjanjian kawin  yang  sah  menurut  UU  berlaku  juga terhadap pihak ketiga atau harus dihormati juga  oleh  pihak  ketiga,  yang  berisikan tentang  hal  yang  dianggap  penting  oleh para  pihak  yang  belum  diatur  dalam  UU atau bahkan terhadap hal-hal yang menjadi penyimpangan dari ketentuan UU sepanjang dibolehkan oleh UU, agama dan kesusilaan seperti perjanjian tentang kedudukan  anak  atau  harta  benda  selama
perkawinan  bahkan  setelah  putusnya perkawinan. (Munir Fuady, 2014:18)
Di dalam pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan,  juga  menyebutkan  bahwa perjanjian  perkawinan  harus  tercantum  di dalam  akta  perkawinan.  Maka  walaupun perjanjian  perkawinan  itu  ada  dan  di  buat oleh  suami  istri  tetapi  karena  tidak  di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka  perjanjian  tersebut  tidak  termuat  di dalam  akta  perkawinan.  Sehingga  apabila terjadi  masalah  terkait  pihak  ketiga  maka perjanjian  perkawinan  tersebut  di  anggap tidak ada dan tidak mengikat pihak ketiga. (Erdhyan Paramitha, 2017:37)
Namun  bagi  suami  isteri  yang  telah membikin  suatu  perjanjian  kawin,  hutang yang terjadi selama perkawinan berlangsung  hanya  menjadi  tanggung jawab  salah  satu  pihak  yang  hendak melakukan perbuatan hukum saja, sedangkan  salah  satu  pihak  tidak  terikat daripadanya dan tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk ikut membayar terhadap hutang pasangannya. Sama halnya  dimana  perkawinan  campuran dengan  membuat  perjanjian  kawin  setelah perkawinan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  akan  membawa  akibat  hukum terutama  terhadap  pihak  ketiga    yaitu dalam  melakukan  perbuatan  hukum  pihak ketiga  hanya  terkait  dengan  harta  salah satu  pihak  dari  suami  atau  pun  isteri berkewarganegaraan Indonesia yang melakukan perbuatan hukum tanpa melibatkan  harta  pasangannya,  sehingga Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dapat
melakukan perbuatan hukum tanpa melibatkan harta pasangannya yang berkewarganegaraan asing.

## SIMPULAN
1.    Sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 29 UUP bahwasannya perjanjian kawin  dapat  dibuat  pada  waktu  dan sebelum  perkawinan  dimana  para pihak  yang  melakukan  perkawinan campuran  tanpa  adanya  perjanjian kawin  mendapat  hambatan  untuk memiliki tanah di
Indonesia
dikarenakan pembulatan harta
bersama  setelah  perkawinan  dengan warga  asing,  dimana  UU  mengenai pertanahan  di  Indonesia  menganut asas Nasionalisme yang mengutamakan  hanya  warga-negara Indonesia saja yang dapat memperoleh  hak  atas  tanah.  Namun setelah  adanya  Putusan  MK  No  69 suami-istri
dalam perkawinan campuran  tanpa  adanya  perjanjian kawin  mendapat  kesempatan  untuk mengajukan  perjanjian  kawin  selama perkawinan  berjalan  dan  putusan  ini bukan hanya berlaku bagi perkawinan campuran  namun  berlaku  juga  bagi semua perkawinan di Indonesia.
2.  Perjanjian  perkawinan  yang  dibuat pasca  putusan  MK  No.69  membawa akibat  terhadap  status  hukum  harta benda  yang  didapat  atau  diperoleh selama perkawinan. Bagi pihak ketiga sangatlah  penting  untuk  mengetahui bagaimana  kedudukan  harta  kekayaan suami-istri  apalagi  dalam  perkawinan campuran dimana perkawinan tersebut dilakukan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan
dikarenakan perbedaan kewarga- negaraan  dan  salah  satu pihak berkewarganegaraan  Indonesia  agar mendapatkan  haknya  untuk  bisa memiliki  tanah  di  Indonesia.  Dengan demikian dalam pembuatan perjanjian kawin  berlaku  juga  bagi  pihak  ketiga selama perjanjian tersebut didaftarkan/dicatatkan  yang  sesuai ketentuan  perundang-undangan  dan selama perkawinan perjanjian tersebut tidak  dapat  dirubah  kecuali  ada persetujuan  dari  kedua  belah  pihak dan  perubahan  itu  tidak  merugikan pihak ketiga.
Berkaitan dari simpulan  penulis dapat memberikan  saran  bagi  para  pihak  yang melakukan perkawinan campuran sebaiknya  membuat  perjanjian  kawin dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat  umum  (Notaris)  dan  di  catatkan oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  agar mendapat  kepastian  hukum  dan  tidak mendapat  hambatan  untuk  mendapatkan haknya  sebagai  Warga-negara  Indonesia terutama  dalam  melakukan  perbuatan hukum untuk memiliki tanah di Indonesia.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan  ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga akhirnya  penulis  dapat  menyelesaikan penulisan  karya  ilmiah  ini  dimana  penulis menyadari dukungan dari  para pihak  yang mendukung  sehingga  karya  ilmiah  ini terselesaikan,  dengan  kerendahan  hati penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :
1.  Dr.  Yoan  Nursari  Simanjuntak,  S.H.,
M.Hum.  Selaku  Dekan  Fakultas Hukum Universitas Surabaya
(UBAYA)
2.  Dr.  Wisnu  Aryo  Dewantoro,  S.H., LL.M.,  LL.M.  Selaku  perwakilan dosen  Fakultas  Hukum  Universitas Surabaya (UBAYA).
3.  Beserta  seluruh  keluarga  dan  kerabat yang  mendo’a  kan  demi  kelancaran semuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Abdul Kadir Muhammad. A, 2000, Hukum
Perdata  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Munir  Fuady,  2014 ,  Konsep  Hukum Perdata ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Ahmad  Rofiq,  2003, Hukum  Islam  Di Indonesia, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.

## Jurnal
Nurmala  Ika  Widiasari,  2017.  “Tijauan Yuridis Tentang Perolehan Hak Atas Tanah  Bagi  Peremuan  WNI  Yang Terikat  Perkawinan  Campuran.”
Jurnal Akta 4(1):25.
Laurensius  Arliman  S,  2019.  “Peran Lembaga  Catatan  Sipil  Terhadap
Perkawinan  Campuran  Berdasarkan
Undang-Undang  Perkawinan.” JCH (Jurnal Cendikia Hukum) 4(2):289.
Eddy Nyoman Winarta, 2017. “Hak Pakai
Atas  Rumah  Hunian  Warga  Negara
Asing Dalam Perkawinan Campuran Tanpa  Perjanjian  Kawin.” Acta
Comitas 2(1):51.
Dyah Ochtorina Susanti, 2018. “Mengurai Konsep  Pemisahan  Harta  Setelah
Perkawinan  :  Perspektif  Maslahah Mursalah.” Arena Hukum 11(1):82 Aislie Anantama Septiawan, 2017. “Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan  Tanah  Di  Indonesia.” Lam Laj 2(1):66. Rahmawati  Boty,  2017.  “Kekuatan  Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdataan .” JCH (Jurnal
Cendikia Hukum) 3(1):86.
Erdhyan Paramitra, 2017. “Akibat Hukum Perjanjian  Perkawinan  Yang  Tidak Di  Sahkan  Oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan .”  Jurnal  Repertorium 4(2):37.
Dian  Trisna  Dewi,  2018.  “Akibat  Hukum
Pendaftaran Perjanjian Kawin
Terhadap  Pihak  Ketiga  Menurut Hukum  Positif,  2018. “  Jurnal
Hukum Dan Kenotariatan 2(2):39. Fauzi,  R.  (2018).  Dampak  Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan  Anak  Menurut Hukum Positif Indonesia. Soumatera Law Review , 1 (1), 153.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

## Tentang Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peratuan  Dasar  Pokok Pokok Agraria (UUPA)
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 Tentang Kewarganegaraan