## Aktivis Muslim dalam Pergulatan Politik Islam dan Nasionalisme: Studi Kasus di Baitul Muslimin Jakarta
Zainal Arifin STAI Syubbanul Wathon Magelang, Indonesia
Corresponding Author zainalarifinswmgl@gmail.com

## ABSTRAK
Terdapat  dua  kekuatan  besar  yang  selalu  berusaha  keras  untuk  menerapkan  ideologi politiknya  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dua  kekuatan  tersebut  adalah “Islamis dan Nasionalis sekuler”. Mulai pra kemerdekaan sampai dengan era reformasi, dua kekuatan  tersebut  masih  mempunyai  idealisme  untuk  menegakkan  ideologinya  masing– masing  dalam  konteks  kenegaraan  di  Indonesia.  Perdebatan  para  aktivis  pada  waktu  orla dan  orba  masih  bergulat  antara  pemikiran  politik  Islam  dan  nasionalis  yang  dalam  ranah perdebatan tekstual sudah mulai berpikir dewasa pada masa Reformasi, sehingga pergulatan kedua  politik  di  Negara  ini  harus  disikapi  oleh  para  aktivis  secara  bijaksana  dalam mengembalikan  Esensi  dari  tujuan  bangsa  Indonesia  yang  termaktub  dalam  pembukaan UUD  1945  dan  Pancasila.  Peneliti  melakukan  observasi  dilapangan  dengan  melakukan wawancara  serta  mengajukan  pertanyaan  Kebeberapa  Tokoh  Baitul  Muslimin  Indonesia dan  Tokoh  Ormas  agama  seperti  NU  dan  Muhammadiyah  yang  mendukung  dengan berdirinya  Sayaf  Islam  di  PDI-Perjungan.  Terutama  dukungan  Ketua  PBNU  Hasyim Muzadi  dan  Dinsyamsuddin.  Serta  banyak  tokoh  intelektual  antara  lain  Bang  Taufiek kiemas,  Buya  Syafii  Maarif  dan  Said  Aqil  Siradj  bersama  Ormas  Pemuda  kedua  Ormas Islam  di  Indonesia  Tersebut.Aktivis  Baitul    Muslimin    Indonesia    PDI-Perjuangan mempunyai    peranan  meminimalisir  pergulatan  politik  Islam  dan  Nasionalisme  sehingga tidak  ada  lagi  dikotomi  diantara  keduanya  dengan  artian  sudah  mencairnya  pergulatan kedua  politik  tersebut,  dengan  peranya  menyelesaikan  masalah  sosial  masyarakat, berdakwah  untuk  memberikan  pemahaman  Agama  di  masyarakatdan  untuk  menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dimasa yang akan datang adalah kukuhnya paradigma Islam kebangsaan, yang telah diwariskan oleh Founding Fathers.
Keywords: Aktifis Muslim, Pergulatan Politik Islam, Politik Islam dan Nasionalisme
Journal Homepage http://ojs.staialfurqan.ac.id/alqiyam This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

## PENDAHULUAN
Melihat  peran  aktivis  muslim  atau  santri  yang  dibuktikan  dengan  pembangunan  Baitul Muslimin  di  Kantor  Pusat  DPP  PDI-Perjuangan  menunjukan  bahwa  ulama  sebagai  pengendali  dan pembentuk moral (Husna Nashihin, 2017) bangsa tidak hanya berjuang pada pencapaian kekuasaan saja,  tapi  berusaha  untuk  menempatkan  Islam  pada  fungsinya  sebagai  agama  rahmat.  Pergulatan politik  saat  ini  sudah  mulai  mengesampingkan  etika  politik  itu  sendiri  maka  sangat  benar  bahwa ketika ulama mengambil bagian dalam bernegara dalam mengendalikan moral bangsa dan fungsinya untuk ikut membenahi karakter bangsa (Ardianta, 2022) yang besar ini.
Indonesia  merupakan  bangsa  yang  majemuk  dan  multikultural,  etnis,  suku,  agama,  budaya sangat  rawan  untuk  terjadi  disintegrasi  bangsa  (Nasihin  &  Puteri  Anggita  Dewi,  2019).  Hal  inilah yang menjadi keterbukaan PDI-Perjuangan untuk benar-benar menjadikan ulama sebagai pemersatu bangsa  dan  membentuk  karakter  (Nashihin,  2019)  dari  kadernya.  Pembentukan  serta  pembangunan Baitul  Muslimin  di  markas  PDI-Perjuangan  sangat  jelas  bahwa  masyarakat  Islam  sudah  dewasa

## Jurnal Al – Qiyam Vol. 3, No. 2, December 2022
E – ISSN : 2745-9977  P – ISSN : 2622-092X
dalam berpolitik tanpa harus memetak-metakkan kepentingan.
PDI-Perjuangan  yang  merupakan  partai  nasionalis  yang  basis  massanya  banyak  masyarakat abangan  harus  siap  untuk  menjadi  contoh  dari  partai-partai  nasionalis  yang  lain.  Keterbukaan  PDI- Perjuangan  harus  diberikan  aplaus  dari  berbagai  pihak  karena  partai  yang  sudah  cukup  lama mewarnai  perpolitikan  Indonesia  mau  membuka  diri  untuk  menerima  perubahan  Intern  PDI- Perjuangan.
Banyaknya  Intelektual  muda  yang  ada  pada  partai  PDI-Perjuangan  dan  intelektual  muda muslim Indonesia yang sudah merapatkan diri pada partai PDI-Perjuangan membuktikan bahwa PDI- Perjuangan  yang  benar-benar  menerima  keterbukaan  dalam  berdemokrasi.  Dalam  konteks  ini  saya sepakat  bahwa  pendapat  cendekiawan  muslim,  Nurcholis  Madjid  tentang  peryataannya  yang mengatakan “Islam yes partai Islam no” (Susanto, 2022) dalam konteks ini saya memahami bahwa Islam lahir dan ada untuk menjadi agama rohmat yang perannya lebih universal.
Dalam  penelitian  di  markas  DPP  PDI-Perjuangan  peneliti  ingin  mengetahui  beberapa  besar peran aktivis muslim di Baitul Muslimin dalam menyikapi kondisi PDI-Perjuangan dengan berusaha melihat  berapa  besar  perannya  untuk  memberikan  wadah  didalam  bagi  penguatan  politikus  muda muslim yang menjadi kader PDI-Perjuangan.
Dalam penelitian di kantor DPP PDI-Perjuangan peneliti juga ingin mengetahui beberapa besar peran  ulama  dalam  menyikapi  kondisi  PDI-  Perjuangan  dengan  berusaha  melihat  berapa  besar perannya  untuk  memberikan  wadah  didalam  bagi  penguatan  politikus  muda  muslim  yang  menjadi kader  PDI-Perjuangan.  Peresmian  Baitul  Muslimin  yang  diantaranya  dihadiri  tokoh  ulama  Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua PBNU K. H. Hasyim Muzadi.
Konsep  keagamaan  (kerohanian)  (Julkifli,  2022)  bagi  kita  keadilan  sosial  yang  dimulai  dari lapisannya yang paling bawah, yaitu rakyat jelata perlulah ditegaskan disini bahwa “zakat” bukanlah sesuatu yang khusus pada agama Muhammad SAW. Al-Qur’an sendiri menyatakan bahwa Nabi Isa pun telah mencanangkan enam abad sebelumnya. ia berkata aku ini adalah hamba Tuhan yang telah memberikan  kepadaku  kitab,  menjadikan  aku  nabi  dan  memberkatiku  dimanapun  aku  berada,  serta mewasiatkan kepadaku sholat dan zakat selagi umat masih ada (QS. Maryam: 30-310).
Harapan PDI-Perjuangan dengan memberi peran ulama atau tokoh agama dan aktivis muslim (santri)  dalam  menjelaskan  kadernya  dalam  memahaami  konteks  hidup  beragama  dan  bernegara (Robbaniyah,  2022),  dalam  artian  mengkaji  dua  pemikiran  tokoh,  dalam  pemikiran  Soekarno  yang memisahkan agama dan negara dalam konteks pemisahan agama dan negara. Soekarno beranggapan bahwa  persoalan  agama  dapat  diselesaiakn  oleh  pemeluk  agama  itu  sendiri  tanpa  campur  tangan negara sehingga agama bisa berkembang dan agama juga dapat memberikan masukan untuk negara.
Selain ini pemikiran Soekarno dalam politik Islam dan nasionalisme bisa dijadikan pengkajian dalam pergulatan politik saat ini. Selain ini juga sebagai akulturasi kedua pemikiran politik tersebut. dalam  hal  ini,  penulis  ingin  mengetahui  klaim-klaim  terhadap  agama  dan  partai  dalam  pandangan para aktivis Baitul Muslimin di DPP PDI-Perjuangan di Jakarta.
Pengayaan informasi atau data dalam tesis yang mau peneliti susun dengan melihat kemajuan perpolitikan  di  Indonesia  terutama  pada  partai  demokrasi  Indonesia  (PDI-Perjuangan  yang  sangat dekat dengan sang proklamator dan merupakan penjelmaan PNI pada era Soekarno. Penulis berusaha menarik  benang  merah  antara  partai  PNI  era  Soekarno  dengan  adanya  Jamiatul  Muslimin  sebagai tempat  ormas  Islam  di  PNI  dan  juga  mau  melihat  atau  mengkaji  sisi  keislaman  Soekarno  dan pemahaman nasionalismenya, maka hal ini yang menarik untuk dikaji.
Jakarta-satu  lagi  keorganisasian  massa  bercorak  Islam  lahir  di  tanah  air.  Kali  ini,  untuk menampung  ulama-ulama Islam  yang  nasionalis  serta  nasionalis  yang  ulama  (Julkifli,  2022),  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membentuk sayap baru bercorak keislaman, yakni Baitul Muslimin Indonesia. Ormas baru ini dideklarasikan Kamis (29/3) siang ini di Markas DPP PDI-Perjuangan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta.
Acara  deklarasi  ini  dihadiri  tokoh-tokoh  Islam  seperti  Ketua  Umum  PP  Muhammadiyah  Din Syamsuddin, Ketua Umum PB Nahdhatul Ulama K.H. Hasyim Muzadi, cendekiawan muslim seperti
Azyumardi Azra serta Said Aqill Siradj. Ratusan ulama dari Matlaul Anwar, Banten, kyai-kyai khost dari Jawa Barat serta DKI Jakarta akan menyemarakkan berdirinya Baitul Muslimin Indonesia.
Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan pendirian Baitul Muslimin Indonesia  tidak  ada  kaitannya  dengan  persiapan  Pemilu  Presiden  2009,  tetapi  lebih  dari  keinginan untuk menampung gairah Islam yang ada di kalangan nasionalis.
“Saya  berharap  dengan  berdirinya  Baitul  Muslimin  tidak  mengkotak-  kotakkan  antara  ormas Islam  yang  sudah  ada.  Justru  kita  akan  bersama-  bersama  untuk  menegakkan  amar  ma’ruf  nahi munkar”  kata  Megawati  seperti  diungkapkan  staf  khusus  bidang  pers  dan  media  mantan  Presiden Megawati, Arie Junaedi.
Menurut  Megawati  Soekarnoputri,  sejak  awal,  PDI-Perjuangan  selalu  mengakomodasi kepentingan  umat,  tidak  saja  dalam  kiprah  kepemimpinannya  semasa  menjabat  Presiden,  maupun setelah sekarang PDI-Perjuangan menjadi partai oposisi. Sikap konsistensi Megawati Soekarnoputri dan PDI-Perjuangan yang tidak pernah kompromi dalam membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina serta perjuangan nuklir Iran telah terbukti selama ini.
Deklarasi Baitul  Muslimin Indonesia melengkapi sayap  -  sayap  organisasi yang  dimiliki  PDI-Perjuangan  seperti  sayap  organisasi  kewanitaan  (Srikandi  Demokrasi  Indonesia) dan  kepemudaan  (Banteng  Muda  Indonesia).  Sementara  itu,  pengamat  politik  dari  Universitas Indonesia  Prof.  Maswadi  Rauf  ketika  dimintai  tanggapannya  mengatakan  sangat  wajar  bila  PDI- Perjuangan mendekatkan diri dengan kalangan Islam. “Bagi saya, ini biasa saja, tak lebih dari move politik,” katanya kepada SH, Kamis (29/3) siang.
Maswadi  menyatakan  pembentukan  sayap  itu  merupakan  bagian  dari  usaha  PDI-Perjuangan untuk  menghilangkan  kesan  sebagai  “partainya  orang  Kristen”  dan  yang  lebih  penting  lagi  adalah usaha  untuk  meraih  kembali  kemenangan  yang  pernah  diperoleh  pada  Pemilu  2004.  Menurutnya, partai memang harus berusaha keras untuk meyakinkan pemilih atau konstituennya agar pada pemilu mendatang memberikan suara pada partainya. “Jadi, ya ini usaha PDI-Perjuangan, berhasil atau tidak tergantung langkah selanjutnya terhadap kalangan Islam,” tambahnya.
Saat  ini  tampilnya  ulama  dan  aktivis  muslim  yang  memainkan  peran  dalam  pembentukan Baitul  Muslimin  di  PDI-Perjuangan  sangat  memberikan  arti  bahkan  dalam  peran  ini  dapat dihubungkan  dengan  sejarah  kedekatan  ulama  pada  masa  orla  dukungannya  terhadap  PNI  yang terwakilkan partai Masyumi dan NU. dalam mengkaji tiga masa orla, orba, reformasi. tidak terlepas banyaknya  aktivis  muslim  yang  bernaung  dalam  PDI-Perjuangan.  melihat  banyaknya  atau  sedikit peran  mereka  dalam  merubah  image  PDI-  Perjuangan  dalam  pandangan  umat  Islam  dan  terlebih tujuan perpolitikan aktivis Baitul Muslimin didalam inklusifitas di partai PDI-Perjuangan tersebut.
Pendirian Baitul Muslimin Indonesia yang merupakan sayap partai dari PDI-Perjuangan lebih banyak pada agenda dakwah ke masjid ataupun ke tempat DPD PDI-Perjuangan yang ada di wilayah DKI-Jakarta dan Pengurus Daerah Baitul Muslimin yang lain. Agenda yang sering dilakukan adalah melakukan  dzikir  Mega, menerbitkan  buletin,  majalah  bulanan, melakukan  agenda  keagamaan  haji, korban pada acara hari raya dan membentuk lembaga zakat yang diberi nama LAZIS.
Baitul Muslimin yang lebih bertujuan untuk membangun citra partai dan untuk mengakomodir suara  Islam  yang  belum  terwadahi  oleh  PDI-  Perjuangan  dengan  dilatarbelakangi  kekalahan  Mega- Hasyim  pada  pemilu  2004  dan  suara  80%  muslim  yang  tidak  terwakilkan  di  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  serta  karena  faktor  ketidakadilan.  Baitul  Muslimin  adalah  jawaban  tentang  koran beberapa waktu lalu yang mengatakan rumah muslim di kandang Banteng sehingga banyak mantan aktivis-aktivis  PMII,  HMI,  GMMI,  IMM,  KAMMI  dan  lain-lain  dan  perwakilan  ormas  Islam  baik NU  maupun  Muhammadiyah  yang  terlibat  dalam  pembentukan  Baitul  Muslimin  Indonesia (BAMUSI) dan menjadi caleg PDI-Perjuangan.18
Perpolitikan  di  PDI-Perjuangan  yang  mencoba  membangun  image  sebagai  partai  nasionalis spriritualis sehingga  suara pemilih  umat  Islam  diakomodir  di  Baitul  Muslimin Indonesia  yang  pada era reformasi kalangan umat Islam, misalnya, mengkonsolidasikan diri dengan membentuk sejumlah partai  politik  Islam  seperti,  Partai  Persatuan  Pembangunan,  Partai  Bulan  Bintang,  Partai  Kesatuan
Bangsa,  Partai  Nahdhatul  Ummah,  Partai  Syarikat  Islam  Indonesia,  Partai  Kebangkitan  Bangsa, Partai  Amanat  Nasional  dan  lain-  lain.  kalangan  nasionalis  dikonsolidasikan  melalui  Partai Demokrasi Indonesia (Budi Hardjono), partai Demokrasi Indonesia, partai Keadilan dan Persatuan,

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  sosiologi  historis  yang  menggunakan  pendekatan  sosiologis historis dan pendekatan rasionalistik. Pendekatan sosiologis historis berusaha untuk mengkaji peran- peran Ulama dan ormas- ormas Islam dalm pembentukan Baitul Muslimin. Pendekatan rasionalistik menitikberatkan  pada  Aspek  rasional  manusia  sebagai  landasan  bagi  terciptanya  perilaku.  Dalam penelitian ini pendekatan sosiologis historis dan rasionalistik digunakan untuk mengkaji rasionalistik aktivis  muslim  dan  para  ulama  serta  ormasnya  dalam  upayanya  mendirikan  Baitul  Muslimin  di markas PDI-Perjuangan menyikapi perpolitikan dimasa sekarang terutama dalam menampilkan wajah baru di PDI-Perjuangan dalam perpolitkan di Indonesia.
Data-data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder. Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer dari wawancara langsung di lapangan dengan melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku dalam pendirian Baitul  Muslimin  Indonesia  dengan  mengumulkan  informasi  dan  dokumentasi  yang  sudah  tertulis dalam  arsip.  Sedangkan  data  sekunder  berasal  dari  buku-buku,  literatur, majalah,  internet  dan  tidak menutup  kemungkinan  data-data  diperoleh  dengan  melihat  isu-isu  politik  yang  terjadi  dan  wacana opini publik yang diwacanakan sebagai pengayaan data bagi penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  menegakkan  syariah  Islam  dan  konfrontasi  kekuatan  politik  Islam  (pembaharuan) dengan  negara  orde  baru  (Adnan  Amal,  2001).  Peran  penting  kekuatan  politik  Islam  dalam menumbangkan  elemen-elemen  orde  lama,  yang  berarti,  yang  berarti  memiliki  saham  besar  dalam membidani  lahirnya  orde  baru,  mempengaruhi  kondisi  psikologis  elit  Islam  untuk  mereabilitasi Instrumen  politik  partai  Islam  (Dokumen  Ir.  Soekarno,  2005).  Semangat  umum  strategi pengedepanan perjuangan umat melalui partai Islam sendiri mengkristal dikalangan pemimpin Islam karena persepsi mereka terhadap konstelasi politik kepartaian pada periode transisi orde lama ke orde baru.
Konfigurasi  politik  masa  peralihan  itu  terlihat  partai-partai  Islam  secara  teoritik  dalam struktur  politik  yang  demokratis  tidak  akan  mengalami  pesaing  politik  berat,  karena  rival potensialnya  PKI  telah  colleps  dan  PNI  mengalami  keretakan  internal  yang  serius.  Namun  strategi kaum  muslim  yang  memfokuskan  artikulasi  politiknya  melalui  partai  Islam  ternyata  berbenturan dengan  strategi  stabilitas  politik  Negara  yang  secara  ketat  membatasi  politik  kepartaian  Gaffar, Affan,  Politik  Indonesia,  Transisi  Menuju  Demokrasi,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta  2004  (Gaffar, Affan, 2004). Perbedaan tajam logika strategi kekuatan Islam dengan negara orde baru diperuncing oleh dominasi kelompok abangan dan Kristen Katolik di berbagai sektor negara.
Dominasi  kelompok  minoritas  yang  paling  menonjol  peranannya  dalam  membentuk  visi negara,  yang  dalam beberapa  hal menyudutkan  kaum  Nasionalis,  banyak  dilakukan  orang-orang  di lingkaran  Ali  Muertofo  dengan  kelompok  Tanah  Abang  atau  CSIS-nya.  Baru  pada  Akhir  1950-an banyak  kesempatan  anak  santri  menjadi  calon  jenderal  yang  tersalurkan  pada  Akademi  Militer Nasional  (AMN)  yang  baru  dibuka.  Keterlambatan  dibidang  militer  ini  terlihat  juga  hasilnya  pada kepemimpinan  militer  dikemudian  hari.  Tatkala  di  birokrasi  sipil  dan  dunia  universitas  pada  tahun 1980-an  anak–anak  santri  sudah  trampil  proporsional,  di  sektor  militer  pada  dekade  1990-an.  Apa yang penting dikemukakan dari berbagai pergeseran dinamika intelektual angkatan bersenjata diatas adalah  suatu  generasi  baru  di  militer  yang  memiliki  pandangan  yang  lebih  simpatik  terhadap masyarakat.  Politik  Islam  telah  mulai  tumbuh,  dengan  demikian  hubungan  antara  kekuatan  politik Islam dengan militer sedang bergerak kearah perkembangan baru yang lebih baik.
Kenyataan politik yang dialami umat Islam itu merupakan persoalan yang mesti dipecahkan
kaum  intelektual  Islam  persoalan  itu  antara  lain,  pertama  mengapa  umat  Islam  selalu  dipojokkan sebagai golongan anti Pancasila padahal sila-silanya tak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan bahkan pada saat-saat menjelang proklamasi kemerdekaan para pemimpin Islam terkemuka ikut serta  dalam  mukadimah  UUD  1945  kedua  mengangkat  persoalan  politik  (Iqbal  Hasan  M,  2002), yaitu mengapa golongan politik Islam tidak bisa ikut serta dalam memimpin negara dan duduk dalam pemerintahan  seperti  yang  terjadi  dalam  satu  dasa  warsa  sesudah  1945?,  ketiga  bagaimana  sikap kaum  muslimin  terhadap  arus  modernisasi  yang  menjadi  landasan  kebijakan  orde  baru.  Apakah mereka akan ikut serta dalam program pembangunan di Indonesia yang didukung oleh negara-negara barat itu?
Pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan retrospeksi di kalangan intelektual muslim terhadap perjalanan  politik  yang  telah  dilalui  umat  Islam.  Mereka  umumnya  berpendapat  suatu  gerak perubahan perlu segera dilakukan untuk menjawab berbagai problem yang dihadapi kaum muslimin. Pandangan  ini  memunculkan  suatu  gerakan  apa  yang  disebut  sebagai  pemikiran  baru  Islam dikalangan  intelektual  muda  Islam  pada  tahun  1970-an  yang  merupakan  perkembangan  radikal dalam pemikiran politik keagamaan umat Islam pada zaman orde baru. Gerakan “pemikiran baru” itu tidak saja membicarakan tentang Tuhan, manusia dan berbagai persoalan kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan persoalan kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan persoalan politik  Umat  Islam  serta  bagaimana  melakukan  terobosan-terobosan  untuk  mengembalikan  daya gerak  psikologis  (psychological  striking  force)  umat  Islam  dalam  perkembangan  selanjutnya, pemikiran  baru  (intelektualisme  baru)  menurut  Bahtiar  Effendy  (J.  Prihatmoko,  Joko,  2005), membawa tiga implikasi; mereformulasikan dasar-dasar keagamaan/teologis politik, mendefinisikan ulang cita-cita politik Islam, dan meninjau kembali strategi politik Islam.
Dalam kajian ini akan memfokuskan pada peninjauan ulang strategi perjuangan para tokoh Islam. Karena hal itulah yang banyak mempengaruhi aksi politik para pemimpin Muslim. Disamping itu, implikasi gerakan “pemikiran baru” yang mencakup reformulasi teologis dan redefinisi cita-cita politik Islam.
Rasa  tak  percaya  terhadap  efektifitas  perjuangan  politik  umat  melalui  partai  Islam merupakan  gejala  general  dikalangan  gerakan  “  pemikiran  baru”.  Bahkan  Endang,  dalam  tesis menyebutkan  “Islam  Yes,  Partai  Islam  No”  memang  tengah  menggejala  dikalangan  umat. Pernyataan  lebih  eksplisit  yang  mengekpresikan  pandangan  sangat  skeptic  terhadap  “partai  Islam” juga ditemukan dalam beberapa tulisan Amin Rais, seorang Intelektual yang memiliki pengaruh luas di  Muhammadiyah.  Dalam  sebuah  refleksi  terhadap  dinamika  politik  Islam  Indonesia,  dia menyatakan:  “Terbukti  pada  hasil  pemilu,  baik  untuk  parlemen  maupun  konstituante  1955,  Empat partai  Islam  (Masyumi,  NU,  PSII,  dan  Perti)  hanya  berhasil  mengumpulkan  suara  sekitar  42%. Demikian  juga  dalam  pemilu  1971  (NU,  Parmusi,  PSSI,  dan  Perti),  tahun  1977  dan  1982(PPP) menunjukkan  bahwa  partai  Islam  hanya  mampu  mencapai  sepertiga  dari  jumlah  suara.  Bahwa mungkin ketiga pemilu di zaman “orba” disana-sini merupakan suatu kemungkinan, namun kiranya disepakati  bahwa  andai  kata  benar-benar  LUBER  pun,  partai  Islam  tidak  akan  dapat  mencapai mayoritas. ”
Pandangan  yang  hampir  sama,  meskipun  secara  tidak  langsung  dinyatakan  Abdurrahman Wahid  tokoh  sentral  “pembaharuan  Islam“  dari  NU  ketika  melakukan  tinjauan  kritisnya  terhadap posisi gerakan Islam (Islamic Movement) dalam konstelasi orde baru: “Selanjutnya yang perlu kita garap  adalah  kelompok-kelompok  strategis  itu.  Saya  berkali-kali  mengatakan  bahwa  keputusan politik: militer, birokrat, orpol, ormas, profesi, LSM, dan pers. Saya kira inilah kelompok-kelompok strategis”.
Dari  ungkapan  pemikiran  Gus  Dur  (panggilan  Abdurahman  Wahid)  diatas,  kita  bisa mengungkap  adanya  semangat  untuk  tidak  memandang  “partai  politik”  sebagai  instrument  politik yang  segala-galanya  bagi  umat  Islam.  Kalaupun  harus  melalui  jalur  “Partai  Islam”  seperti  PPP, itu bukan satu-satunya bagi artikulasi politik kaum muslim.
Perpolitikan  yang  sekarang  jauh  dari  rakyat  adalah  bukti  kegagalan  reformasi.  Reformasi
yang  banyak  melibatkan  ribuan  orang  yang  terpanggang  dan  kawan-kawan  Aktivis  98  yang  gugur atas nama rakyat hanya jadi tumbal kekuasaan.
Kapan lagi menyuarakan suara rakyat yang sudah habis suaranya karena bungkaman dengan keadaan  ekonomi  dan  pekerjaan  yang  sulit  ditengah-tengah  kondisi  bangsa  saat  ini.  Pemutusan pekerjaan (PHK), kasus lapindo, ISU fatwa MUI yang membingungkan masyarakat dan umat dengan masalah-masalah yang praktis belum terselesaikan apakah ini bukti bahwa hukum hanyalah pesanan pejabat  bukan  tuntutan  penegakan  hukum  yang  harus  ditegakkan  tanpa  pandang  bulu.  Mengapa hanya  pencitraan  atau  kekuasaan  sebagai  saluran  untuk  ambisi  sekelompok  orang  tanpa  harus melihat  hidup rakyatnya. Masih  banyak  anak-anak  di  kolong  jembatan, masih banyak  tugas  negara untuk rakyatnya dalam mencerdaskan dan membesarkan tunas bangsa.
KKN  yang  didengungkan  hanya  jadi  logo  negara,  bukti  tidak  ada,  yang  lemah  tetap  tak berdaya dan selalu teraniaya, yang miskin semakin miskin dan yang pusat hanya bicara uang rakyat. Kapan  suara  rakyat  didengar  oleh  pejabat  karena  banyak  agenda  asing  di  negaraku.  Tentara  dan polisi hanya pengawal segelincir kepentingan yang membayar, rakyat butuh tentara yang idealis dan patriotis dan merakyat karena rakyat dan tentara tidak bisa dipisahkan ibarat daun dan pohon saling menguntungkan.
Negara hanya mengurus masalah yang tidak penting atau tidak krusial. Sedangkan kelaparan dan kasus bunuh diri terus bertambah. Saat ini rakyat dipimpin dalam keadaan lapar, rakyat dipimpin dalam keadaan sakit dan pejabat bernostalgia dengan KPK, berapa yang berhasil dikumpulkan oleh Negara  tidak  dipublikasikan  kepada  rakyat.  Bagi  yang  menjabat  atau  tangan  panjang  pejabat  atau para calo parpol tidak gelisah tapi apa tidak gelisah kawan-kawan yang tergusur, kawan-kawan yang tidur  di  kolom  jembatan.5  Pemikiran  saya  tentang  demokrasi  adalah  hasil  karya  pejabat  saja  tanpa poling kerakyat. Kalau anda bilang sudah besar anda masih kecil kalau anda bilang sudah berjuang maka anda masih kecil kalau anda bilang sudah berkorban itu bohong karena hidup ini adalah bagian dari  berjuang,  berkorban  dan  besar  (Manan  Munafrizal,  2005).  Kebesaran  kita  adalah  buah  karya rakyat bukan ego kita saja. Do’a mereka dan keputusan yang diatas yang semata-mata mengangkat kita dalam derajat yang tinggi. Tanpa kita meninggalkan usaha dan doa karena itulah yang bisa kita lakukan.  Bagi  penulis  kalau  memandaikan  orang  yang  sudah  pandai  itu  bukan  perjuangan  tapi mengangkat  anak  kolom  jembatan  menjadi  besar  itulah  seorang  yang  demokratis,  bukan  mengirim keluar  negeri  orang  yang terpilih  baru  pulang  ke luar  negeri  hanya  penindas  baru.  Maka itu  bukan pemerataan, tapi beasiswa tidak tepat sasaran.
Demokrasi bicara kesejahteraan apakah kesejahteraan hanya untuk satu golongan atau wadah maka  itu  bukan  demokrasi  tapi  antek  penindas.  Demokrasi  harus  jauh  dari  penindasan  dan pembunuhan jiwa, fisik serta intelektual. Demokrasi harus membawa rakyat kepada kemajuan bukan membicarakan  siapa  saya  dan  ini  saya  tapi  demokrasi  harus  bicara  rakyat.  Apa  saat  ini  kita  bisa bekerja  untuk  rakyat  apa  kita  sudah  membaur  dengan  rakyat  dan  apakah  kita  sudah  mendengar rintihan rakyat ataupun bisa bangga dengan rakyat kita. Kekuasaan demokrasi harus di tangan rakyat bukan  segelincir  demokrasinya  pejabat  (Megawati,  2001).  Pemimpin  rakyat  harus  turun  kepelosok desa bukan hanya dengan pengawal pemimpin harus melayani keperluan rakyat baik sarana ibadah, pangan, sandang, dan papan karena pada pemimpin mengamanahkan amanat pada pemimpinnya.
Pertarungan para pemimpin saat ini lebih pada wacana, dan wacana dipermainkan media dan media  bisa  menyingkirkan  penguasa.  Anda  pernah  menyaksikan  kepemimpinan  yang  merakyat digulingkan kepentingan barat siapa dia? Dan sekarang bermain pada partai apa dan sebagai penjaga gawang atau guru bangsakah beliau? Anda pasti tahu dan siapa yang tegas memimpin bangsa anda yang bisa bicara? Yang jelas pemilu 2009 adalah rakyat yang memilih dan yang bicara. Kalau anda bilang Islam kaffah, maka 2009 Anda harus bicara pemimpin yang kaffah yang benar-benar bicara rakyat.  KH.  Abdurahman  wahid  bicara  pada  Kick  Andy  bahwa  beliau  menempatkan kepemimpinanya  pada  tiga  pilar  (1)  tentang  Keislaman  (2)  Keindonesiaan  (3)  kemanusiaan menekankan pada demokrasi, pluralism, dan persamaan dalam hukum.
Taufiq  Kiemas  tokoh  yang  menyatakan  sebagai  penjaga  gawang  nasionalisme  yang  bicara
pada  majalah  bulanan  terbitan  Baitul  Muslimin  Press  yang  mengatakan  sebagai  sebuah  partai nasionalisme  sebagai  Ideologi  dan  alat  perjuangan  dan  tetap  utuhnya  negara  kesatuan  republik Indonesia  (NKRI)  sebagai  tujuan  utama  perjuangan  politik,  PDI-Perjuangan  tak  akan  berhenti mengajak semua elemen bangsa untuk berdialog, bertukar pikiran, dan bersinergi dalam membangun bangsa  kita  yang  besar,  bangsa  Indonesia.  Didirikannya  Baitul  Muslimin  Indonesia,  dimana  para aktivisnya  datang  atau  sengaja  didatangkan  dari  berbagai  organisasi  berbasis  keislaman  yang berbeda-beda,  adalah  bukti  kongkrit  bahwa  partai  ini  selalu  siap  membina  pluralism  yang  tumbuh subur.

## Agama dan Politik
Kampanye pemilu mengungkapkan adanya perubahan pandangan dalam tubuh NU berkaitan dengan masalah politik dan agama. Kedua masalah tersebut sebelumnya tidak tumpang tindih. Para pemimpin NU terus menerus menganjurkan anggotanya agar memanfaatkan acara-acara keagamaan untuk mempromosikan kepentingan partai. Terutama didorong untuk menyelenggarakan upacara dan perayaan-perayaan  yang  paling  banyak  menarik  peminat  dari  masyarakat  setempat  dan  mampu menciptakan kesan yang baik terhadap NU. Misalnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Isra’  Miraj,  tahlil,  khaul,  atau  khitanan  massal.  Anggota  NU  juga  diperintahkan  untuk  membantu para  calon  pemilih,  seperti  ikut  mengatur  upacara  perkawinan  dan  pemakaman  sehingga  bisa mendatangkan rasa hutang budi. Walaupun aktivitas seperti itu selalu dilakukan untuk kepentingan rohaniyah  jama’ah  setempat  namun  selama  masa  kampanye  tujuannya  lebih  mengarah  pada kepentingan politik.
Gambaran lain yang memperlihatkan kekaburan antara agama dan politik adalah penggunaan infaq dan zakat untuk membiayai pemilu. Infaq biasanya merupakan sumbangan untuk kepentingan agama  atau  sosial  yang  manfaatnya  bisa  dirasakan  secara  langsung  oleh  masyarakat,  seperti pembangunan  atau  perbaikan  masjid,  rumah  sakit,  panti  asuhan  atau  sekolah.  Akan  tetapi  selama masa kampanye, cabang-cabang NU menganggap bahwa sumbangan apapun yang berupa uang atau materi  untuk  tujuan  pemilu  dapat  dikategorikan  infaq,  oleh  karenanya  sumbangan  itu  juga memberikan  pahala  bagi  penyumbangnya.  Yang  lebih  kontroversial  lagi  adalah  sumber  dana  yang berasal dari zakat. Membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam setiap orang diwajibkan untuk menyumbang 2,5% dari kekayaan yang disumbangkan. Zakat biasanya diberikan untuk tujuan amal seperti  membantu  orang  yang  miskin  dan  lemah.  Syuriah  NU  memutuskan  bahwa  zakat  dapat digunakan  untuk  membiayai  pemilu,  dengan  syarat  hanya  untuk  membayar  hutang-hutang  yang menumpuk  selama  kampanye  (Monsanto,  2008).  Pemimpin  partai  yang  pragmatis  menyatakan bahwa  berkurangnya  berbagai  kegiatan  amal  untuk  sementara  waktu  karena  akibat  pengalihgunaan infaq dan zakat, akan segera mendapat kompensasi lebih besar setelah NU berhasil dalam politik.
Contoh-contoh  di  atas  merupakan  bukti  politisasi  agama  selama  periode  ini.  Sebagai akibatnya, NU yang hingga pertengahan 1940-an merupakan organisasi keagamaan yang buta politik sekarang melihat politik dan agama sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi. Setiap bantuan yang  diberikan  untuk  kepentingan  partai  selalu  dianggap  sebagai  bantuan  terhadap  Islam  terutama Islam  tradisional.  Seorang  santri  muda  mengatakan  pada  Clifford  Geertz  sebelum  pemilu:  setiap orang menaruh  minat  pada  politik… mereka menganggap  kalau mereka  menang  dalam  percaturan politik, nanti mereka tidak akan menemui kesulitan lagi dalam masalah Agama.
Kaum  muslimin  Indonesia  atau  aktivis  muslim  Indonesia  (santri)  sebagai  pelaku  sejarah. Artinya  manusia  muslim  yang  bersosialitas  hendak  menyejarah  mengantisipasi  kenyataan  politik yang  dihadapinya  pada  waktu  itu,  dengan  berbekalkan  iman,  ilmu,  pengalaman,  dan  kemampuan yang  diarahkan  untuk  mewujudkan  cita-cita  politik  yang  dikembangkan  dari  keyakinan  ontologis tertentu,  iman  Islam  (P  Huntinton,  Samuel,  2004).  Watak  ganda  manusia  ini,  spiritualitas  dan materialitas, akan berbenturan dengan dirinya sendiri, kawan dalam kelompok antar kelompok yang dianggap sejalan, bahkan lebih sengit lagi diarahkan kepada mereka yang dianggap sebagai lawan- yang  kesemuanya  berjalan  tergantung  pada  kadar  keimanan,  pengetahuan,  pengalaman,  dan kemampuan untuk mengantisipasi kenyataan politik zamannya.
Indonesia    (BAMUSI)    dan    adanya   tokoh    Intelektual    muslim    seperti    Din Syamsuddin ketua PB Muhammadiyah dan Hasyim Muzadi ketua PBNU, DR. Said Agiel Siroj, Prof. DR. Syafi’i Ma’arif,  Taufiq  Kiemas,  dan  Akbar  Tanjung.  Ini  merupakan  babak  baru  perpolitikan  Islam  di Indonesia dalam mengaktualisasikan antara nasionalis dan Islam dalam sebuah partai nasionalis PDI- Perjuangan.  Merupakan  cikal  bakal  Partai  PDI-Perjuangan  dalam  membuka  tabir  kebuntuan  pada pergulatan politik Islam dan politik Nasionalis pada masa orla, orba dan era reformasi (Soekarnoputri Megawati,  2007)  yang  lebih  menyoroti  fungsi  ulama  dan  parpol  didalam  perpolitikan  yang  belum stabil atau sesuai tuntutan masyarakat yang menginginkan proses demokrasi yang diwujudkan dalam pemilu yang jujur, adil dan terbuka yang merupakan tuntutan seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat suku, ras, agama, keturunan, derajat, pangkat yang melekat dalam diri seseorang calon wakil rakyat.
PDI-Perjuangan  yang  merupakan  partai  nasionalis  melalui  Baitul  Muslimin  berusaha memadukan  antara  nasionalis  dan  spiritualis  yang  lebih  menekankan  Dakwah  dalam  kehidupan politik  dan  agama  yang  lebih  dinamis,  serta  dalam  kehidupan  berdemokrasi  di  Indonesia.  Baitul Muslimin  melalui  PDI-Perjuangan  juga  memandang  penting  masalah  politik,  ekonomi,  sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Bicara ekonomi kerakyatan disatu sisi dan Bicara ekonomi islam dalam  sisi  yang  lain  serta  masalah  pemerintahan  ataupun  masalah  kepemimpinan  wanita  (gender) dalam  menyikapi  itu  Baitul  Muslimin  juga  melakukan  tanggapan  tentang  masalah  gender.  Baitul Muslimin  juga  berusaha  menyikapi  kasus-kasus  lapangan  yang  terjadi  di  beberapa  waktu  yang tentang  masalah  Hukum  (UU  Pornografi  dan  Porno  Aksi),  masalah  tragedi  Monas  AKKBP  serta masalah HAM.
Ekonomi  kerakyatan  menduduki  tempat  yang  sangat  sentral  dalam  ideologi  kerakyatan karena  mempunyai  posisi  kunci  dalam  penyelenggaraan  demokrasi  keadilan  dan  pemerataan,  serta kebebasan  dari  kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Ekonomi  kerakyatan  adalah  strategi  untuk menghilangkan  jarak  dampak  negatife  ekonomi  pasar  yang  terlalu  mudah  membuka  peluang terciptanya proktariat dengan praktiknya yang eksploitatif.
Ekonomi  kerakyatan  adalah  pelaksanaan  strategi  pembangunan  berdasarkan  pembagian merata  dan  meluas  dalam  hal  kesempatan  berusaha,  dengan  penyebaran  secara  hasil,  baik  secara horizontal (meliputi seluruh wilayah) maupun vertikal (daerah perkotaan maupun khususnya daerah pedesaan), investasi-investasi dalam segala usaha yang produktif dan efisien terciptalah fondasi yang kuat bagi keadilan dan pemerataan yang lebih berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita Islam sejati.

## Tertib Politik dan Kemerosotan Politik
Kesenjangan  politik  yang  paling  penting  antar  negara  pada  hakekatnya  tidak  menyangkut masalah  bentuk  pemerintahannya  perbedaan  antara  demokrasi  dan  kediktatoran  ternyata  tidak sebesar  perbedaan  yang  terdapat  antara  Negara  yang  politiknya  mencerminkan  consensus, komunitas,  efektifitas,  stabilitas,  dan  Negara  yang  tidak  memiliki  ciri-ciri  tersebut  (Sumawinata, Sarbini,  2004).  Baik  Negara-negara  totaliter,  komunis  maupun  Negara-negara  liberal  barat  pada umumnya  termasuk  didalam  konfigurasi  sistem  politik  yang  lemah,  Amerika  serikat,  Inggris  dan rusia  masing-masing  mempunyai  bentuk  pemerintahan  berbeda  namun  didalam  ketiga  sistem tersebut jelas pemerintah berfungsi aktif.

## Dinamika Demokrasi
Sistem  Pilkada  di  Indonesia  sepanjang  lebih  dari  setengah  abad  merdeka  sebagaimana dipaparkan dimuka secara demokrasi tidak terlalu bergeser jauh dari sistem Pilkada masa penjajahan Belanda  dan  Jepang.  baik  pada  masa  pemerintahan  orde  lama  maupun  orde  baru,  hamper  seluruh sistem  dalam  ketentuan  perundangan  yang  digunakan  menempatkan  penguasa  pusat,  khususnya presiden dan menteri dalam negeri atau sebutan sejenis, dalam posisi sangat menentukan.
Pada  masa  reformasi  demokrasi  di  Indonesia  mengalami  perubahan  dengan  pemilihan langsung  dan  Pilkada  langsung.  Kendati  begitu,  meskipun  belum  maksimal,  sejumlah  kemajuan penting  yang  merupakan  investasi  politik  untuk  menopang  terwujudnya  demokrasi  yang
terkonsolidasi  telah  diraih.  Sedikitnya  yaitu  masih  berlangsungnya  liberalisasi  politik  bagi  publik, tegaknya prinsip check and balances antar lembaga negara, dan upaya Presiden Abdurahman Wahid mengikis dominasi militer dalam konfigurasi politik Indonesia.
Pada periode Presiden Megawati saat ini, cita-cita merengkuh demokrasi yang terkonsolidasi itu masih belum surut, meskipun juga tidak terlalu menggebu. Tetapi sejumlah gejala yang muncul belakangan ini tampak berpotensi merintangi jalan menuju demokrasi yang terkonsolidasi tersebut.

## Moral Agama
Indonesia  dream  adalah  salah  satu  slogan  yang  kerap  diagungkan  oleh  Marzuki  Ustman. Muatan  dari  slogan  itu  adalah  mimpi  dari  rakyat  Indonesia  yang  kaya  raya.  Kendala  untuk mewujudkan  Indonesia  dream-nya  Marzuki  dari  aspek  budaya,  selain  budaya  dan  sikap  mental pragmatis  yang  cetak  orde  baru  adalah  juga  kultur  kolonialisme  dan  feodalisme.  Bagi  Marzuki, kultur warisan masa penjajahan ini menghambat proses pembentukan masyarakat yang secara hakiki betul-betul merdeka, yakni merdeka dalam berpikir, berbicara, dan berbuat.
Secara pribadi, dengan berbagi kontribusi yang telah diberikan melalui kebahagiannya, yaitu selama masih hidup ingin menyaksikan kehebatan rakyat Indonesia. “Kebahagiaan bagi saya adalah ingin menikmati ketika saya masih hidup, bisa melihat rakyat, bisa melihat rakyat Indonesia hebat, seperti  do’a  Nabi  Ibrahim  yang  meminta  keturunan  yang  baik  dan  amal  jariyah”,  kata  ayah  saya ketika  dia  mau  meninggal;  dia  bilang  bahwa  yang  bisa  membuat  kita  dan  amal  jariyah  seperti membangun  jalan,  jembatan,  dan  ilmu  yang  diamalkan  termasuk  juga  didalamnya,  membangun sistem seperti yang dilakukan Bung Karno “jangan sampai saya termasuk orang yang menyaksikan kehancuran Indonesia” ujar Marzuki Ustman.
Masa  depan  syariah  sekularisme  dan  perspektif  Islam  syariah  memiliki  masa  depan  yang lama  dalam  kehidupan  publik  masyarakat  Islam.  Islam  syariah  dapat  berperan  dalam  menyiapkan anak-anak  untuk  hidup  bermasyarakat,  membina  lembaga  dan  hubungan  sosialisasi  syariah,  akan terus memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan norma-norma dan nilai-nilai etika  (Nashihin  et  al.,  2020)  yang  dapat  direfleksikan  dalam  perundang-  undangan  publik  melalui proses politik yang demokratis.

## Islam dan Negara
Sifat  religius  syariah  dan  fokusnya  pada  pengaturan  hubungan  antara  tuhan  dan  manusia mungkin  jadi  satu-satunya  alas  an  utama  bertahan  dan  berkembangnya  pengadilan-pengadilan sekuler  yang  berfungsi  memutuskan  perkara-perkara  praktis  dalam  pelaksanaan  peradilan  dan pemerintahan  secara  umum.  Aspek  lain  dari  syariah  hukum  masyarakat  Islam  yang  diasosiasikan dengan sifat religious (Novita et al., 2022) adalah perkembangan fatwa (ifta) ulama yang tidak terikat dengan  negara  mengeluarkan  opini-opini  hukum  (fatwa)  atas  permintaan  gubernur  provinsi  dan hakim-hakim  negara,  disamping  memberikan  nasehat  pribadi  kepada  orang-orang,  seperti  yang terjadi pada masa Islam awal.

## Zakat: Cita Agama Kerakyatan
Konsep keagamaan (kerohanian) bagi kita keadilan sosial yang dimulai dari lapisannya yang paling  bawah,  yaitu  rakyat  jelata  perlulah  ditegaskan  disini  bahwa  “zakat”  bukanlah  sesuatu  yang khusus  pada  agama  Muhammad  SAW.  Al-Qur’an  sendiri  menyatakan  bahwa  Nabi  Isa  pun  telah mencanangkan  enam  abad  sebelumnya.  ia  berkata  aku  ini  adalah  hamba  Tuhan  yang  telah memberikan  kepadaku  kitab,  menjadikan aku nabi  dan  memberkatiku dimanapun  aku  berada,  serta mewasiatkan kepadaku sholat dan zakat selagi umat masih ada (QS. Maryam: 30-310).
Harapan  PDI-Perjuangan  dengan  memberi  peran  ulama  atau  tokoh  agama  dan  aktivis muslim  (santri)  dalam  menjelaskan  kadernya  dalam  memahaami  konteks  hidup  beragama  dan bernegara,  dalam  artian  mengkaji  dua  pemikiran  tokoh,  dalam  pemikiran  Soekarno  yang memisahkan agama dan negara dalam konteks pemisahan agama dan negara. Soekarno beranggapan bahwa  persoalan  agama  dapat  diselesaiakn  oleh  pemeluk  agama  itu  sendiri  tanpa  campur  tangan negara sehingga agama bisa berkembang dan agama juga dapat memberikan masukan untuk negara.
Selain  ini  pemikiran  Soekarno  dalam  politik  Islam  dan  nasionalisme  bisa  dijadikan
pengkajian  dalam  pergulatan  politik  saat  ini.  Selain  ini  juga  sebagai  akulturasi  kedua  pemikiran politik  tersebut.  dalam  hal  ini,  penulis  ingin  mengetahui  klaim-klaim  terhadap  agama  dan  partai dalam pandangan para aktivis Baitul Muslimin di DPP PDI-Perjuangan di Jakarta.

## KESIMPULAN
Peranan para aktivis muslim sebagai pemersatu bangsa yang multikultural di PDI-Perjuangan. Dalam geraknya berdakwah para aktivis Baitul Muslimin Indonesia berusaha memberikan pencerahan dan  membentuk  moral  (Massoweang,  2020)  dan  etika  kader-kader  PDI-Perjuangan.  Peranan  aktivis Baitul  Muslimin  Indonesia  dalam  pergulatan    politik  Islam  dan  nasionalisme  dalam  pemahaman aktivis  muslim  di  Baitul  Muslimin  Indonesia  DPP  PDI-Perjuangan  berusaha  memberikan pemikirannya  tentang  Islam,  kebangsaan  yang  multikultural  di  negara  Indonesia  yang  ber-Bhinneka Tunggal  Ika  dan  demi  tegaknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Peranan  Aktivis Muslim adalah untuk pencitraan PDI-Perjuangan dan sekaligus juga membuat nuansa partai dari partai nasionalisme  sekuler  menjadi  partai  nasionalisme  religius.  Peran  ulama  dan  pemimpin  ormas  Islam. PBNU  dan  PP  Muhammadiyah  berusaha  menjembatani,  mengakomodir  suara  Islam  dan merekomondir  aktivis  muslim  dalam  program  Baitul  Muslimin  Indonesia  untuk  wong  cilik,  sejalan dengan pengentasan program kemiskinan dan mustadh’afin.
Move politik Baitul Muslimin Indonesia juga bermain dalam ranah pergulatan politik dengan menjadikan caleg-caleg yang siap bertarung sebagai konskuensi dari move politik dalam pemenangan PDI-Perjuangan  di  pemilu  2009  karena  sebagai  sayaf  Islam  partai  PDI-Perjuangan  harus  tampil  “all out” dalam mendukung kemenangan PDI-Perjuangan yang seazas dan dalam tujuan strategis. Peranan Aktivis  Baitul  Muslimin  Indonesia  di  PDI-Perjuangan  dalam  pergulatan  politik  Islam  dan nasionalisme  sangat  signifikan  terutama  dalam  hal  dakwah  dan  merajut  silaturahmi  antar  umat beragama, antar umat agama lain dan silaturahmi umat agama dan negara (dalam konteks kebangsaan) dalam upaya mencairkan dikotomi antar politik Islam dan nasionalisme.

## REFERENCES
Adnan Amal, Taufik dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Islam , Jakarta Pustaka Alvabet, 2001 Ahmad  An-naim,  Abdullahi, Islam  dan  Negara Sekuler “Menegosiasikan Masa depan Syariah”, PT MIZAN Pustaka, Anggota IKAPI, 2007. Arif,  M. Jejak-jejak  Islam  politik ,  Sinopsis  sejumlah  Hakim  studi  islam  Indonesia, Direktorat perguruan  tinggi  Agama  Islam  ditjen  kelembagaan  Agama  Islam  Departemen  agama  RI, Jakarta 2004.
Ardianta,  S.  (2022).  Strategies  for  Utilizing  Fiction  Literature  as  an  Antidote  to  Radical  Islamic Understanding  among  Students  of  UIN  KHAS  Jember. AMORTI:  Jurnal  Studi  Islam Interdisipliner , 1 (2), 122–130.
Dokumen Ir. Soekarno, Dibawah Bendera Reevolusi , Yayasan Bung Karno, Jakarta: 2005. Gaffar, Affan , Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004.
Husna Nashihin. (2017). Pendidikan Akhlak Kontekstual . CV. Pilar Nusantara. https://books.google.co.id/books?id=UBWiDwAAQBAJ
Iqbal Hasan M .,  Pokok-pokok  Metodologi Penelitian dan  Aplikasinya ,  Jakarta:  Gralia Indonesia, 2002.
Julkifli. (2022). Kedudukan dan Tugas Manusia dalam Perspektif Tafsir al-Qur’an Zubdatu At- Tafsir Karya Muhammad Sulaiman Abdullah Al Asyqar. AMORTI: Jurnal Studi Islam Interdisipliner , 1 (2), 103–110.
J.  Prihatmoko,  Joko, Pemilihan  Kepala  Daerah  Langsung,  Filosofi,  Sistem  dan  Problem Penerapan di Indonesia , LP3M Universitas Wahid Hasyim, Pustaka, 2005. Manan Munafrizal, Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru , IRE Press Yogyakarta, 2005 Megawati, Dari  Istana  Menuju  Istana  Kedaulatan  Rakyat :  Yogyakarta  2001  Monsanto,  Luka, Tangan  Besi  Seratus  Tiran  Penguasa  Dunia, Galang  Press, Yogyakarta tahun 2008.
Massoweang, A. K. (2020). Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadits. MUMTAZ: Jurnal Studi Al- Qur’an dan Keislaman , 4 (1), 41–57.
Nashihin,  H.  (2019).  Character  Internalization  Based  School  Culture  of  Karangmloko  2  Elementary School. Abjadia , 3 (1), 81–90. https://doi.org/10.18860/abj.v3i2.6031
Nashihin, H., Yahya, M. D., & Aziz, N. (2020). Morality and Expression of Religious Moderation in " Pecinan ” . Dalimunthe 2016 , 24158–24168.
Nasihin,  H.,  &  Puteri  Anggita  Dewi.  (2019).  Tradisi  Islam  Nusantara  Perspektif  Pendidikan
Multikultural. Islam Nusantara , 03 (02), 417–438.
https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/135
Novita,  M.,  Zakki,  M.,  &  Inayati,  N.  L.  (2022).  Implementasi  Pendidikan  Moral  Dalam  Membina Perilaku  Siswa  Di  Sekolah  Menengah  Atas  Islam  Terpadu  Al  Huda. JIPSI:  Jurnal  Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner , 2 (1), 95–105.
P Huntinton, Samuel, Tertib Politik, Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah , PT Raja  Grafindo persada 2004.
Robbaniyah,  Q.  (2022).  Eksplorasi  Strategi  Kontra  Radikalisme  pada  Santri  di  Pondok  Pesantren Islamic Center Bin Baz Yogyakarta. AMORTI: Jurnal Studi Islam Interdisipliner , X (X), 1–10. Susanto,  E.  (2022).  Konstruksi  Pendidikan  Islam  Nusantara  Berwawasan  Multikultural  di  STAI
Brebes Jawa Tengah. AMORTI: Jurnal Studi Islam Interdisipliner , 1 (1), 42–54. Soekarnoputri Megawati, Departement Keanggotaan Organisasi DPP PDI- Perjuangan 2007. Suhelmi Ahmad, Soekarno Versuss Nasir, “ Polemik Negara Islam ”, Teraju Jakarta Selatan: 2002. Sumawinata, Sarbini, politik Ekonomi kerakyatan , PT Garindo pustaka Utama, Jakarta, 2004 Tono, Suwidi, Bung Karno Negara Nasional dan cita-cita Islam , Vision 03 Depok 2003.
W.  Hefner,  Robert,  Civil  Islam: Islam  dan  demokrasi  di  indonesia, Jakarta:  ISAI dan  The  Asia Fondation, 2001.