## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 240-247

## HAKIKAT HAK PENGELOLAAN DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

## Laola Subair
Universitas Andi Djemma Palopo Email: Laolasubair@gmail.com

## Abstrak
Hak  pengelolaan  berpangkal  dari  hak  penguasaan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953. Seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965,  hak  penguasaan  ini  dikonversi  menjadi  hak  pengelolaan  dan  menurut  Peraturan Menteri  Agraria  nomor  1  tahun  1966.  Terbaru  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran Tanah. Bagian-bagian hak pengelolaan dapat diberikan dengan sesuatu hak tertentu kepada pihak ketiga. Bahkan semenjak diisyaratkan bahwa hak pengelolaan hanya dapat diberikan kepada  suatu  departemen,  instansi,  dan  daerah  swatantra,  badan  usaha  yang  seluruhnya modalnya dapat dipunyai oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.
Kata Kunci: Agraria, Hakikat, Hak Pengelolaan.

## Abstract
Management rights stem from tenure rights based on Government Regulation Number 8 of 1953.  It  should  have  been  based  on  Minister  of  Agrarian  Regulation  Number  9  of  1965, this  control  right  was  converted  into  management  rights  and  according  to  Minister  of Agrarian  Regulation  Number  1  of  1966.  Latest  Government  Regulation  Number  18  of 2021  concerning  Rights  Management,  Land  Rights,  Flat  Units,  and  Land  Registration. Portions  of  management  rights  can  be  granted  with  certain  rights  to  third  parties.  Even since it is indicated that management rights can only be granted  to a department, agency, and  autonomous  region,  a  business  entity  whose  entire  capital  can  be  owned  by  the government and/or regional government.
Keywords: Agrarian, Management Rights, Nature.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  disebut  sebagai  Negara  agraris,  karena  memiliki  wilayah  sangat  luas  dan berbagai  sumber  daya  alam  yang  beraneka  ragam  dengan  sebutan  lain  bahwa,  bumi,  air dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya,  sepanjang perjalanan  sejarah  umat  manusia  selalu merupakan  sumber  daya  alam  yang  amat  penting untuk  kelangsungan  hidupnya.  Kenyataan  sejarah  telah  menunjukkan  pula,  untuk kelangsungan  hidupnya  itu,  manusia  baik  sebagai  individu,  maupun  sebagai  makhluk sosial  serta  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  senantiasa  melakukan hubungan  dengan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya.
Fakta  tentang adanya  hubungan  antara  manusia  dengan  bumi, air  dan  ruang  angkasa serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya,  telah  merangsang  para  ahli  untuk melakukan  pemikiran  tentang  hal  itu  sejak  dahulu.  Pemikiran-pemikiran  itu  telah

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 240-247
berlangsung  sejak  zaman  Yunani.  Pemikiran  pemikiran  itu  pun  telah  melahirkan bermacam-macam aliran di dalam ilmu pengetahuan 1 .
Hubungan  manusia  dengan  bumi,  bumi  bukan  hanya  sekedar  tempat  hidup  bagi manusia. Lebih dari itu, bumi bahkan memberikan sumber daya hidup bagi kelangsungan hidup umat manusia berupa kekayaan alam. Kekayaan alam yang terdapat di bumi, baik itu terdapat  diatas  permukaan  bumi,  tertanam  di  bumi,  maupun  yang  berada  di  dalam  tubuh bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia.
Hubungan  antara  manusia  dengan  bumi,  terus  berkembang  sejalan  dengan Perkembangan  peradaban  umat  manusia  itu  sendiri.  Hubungan  itu  bahkan  menjadi semakin rumit, sebagai akibat dari penguasaan dan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  semakin  berkembang,  pada satu  pihak  telah  memberikan  kemampuan  kepada  manusia  untuk  mengeksploitasi kekayaan  alam  yang  terdapat  di  bumi  secara  lebih  besar  untuk  memenuhi  kebutuhannya yang tidak terbatas. Pada pihak lain, ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah memberikan kesadaran  kepada  manusia,  bahwa  luas  bumi  dan  kekayaan  alam  yang  dikandungnya  itu relatif tetap dan terbatas jika dibandingkan dengan pertambahan jumlah umat manusia.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menimbulkan keinsafan, bahwa hubungan antara manusia dengan bumi mutlak diperlukan adanya penataan dan pengaturan yang lebih saksama, khususnya yang berkenaan penguasaan, peruntukan dan penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
Ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya,  dalam  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dalam  kenyataannya  telah  ditetapkan  pada  tanggal 24 September 1960. Ketentuan hukum dimaksud adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 yang lazim disebut UUPA.
Dalam  hubungan  tersebut  diatas  muncul  berbagai  hak-hak  di  dalam  Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang salah satunya hak-hak yang sifatnya sementara dalam pasal 53 ayat 1 UUPA. 2
Pasal  53  ayat  1  Undang-undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  tepatnya menyatakan:
“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h,  ialah  hak  gadai,  hak  bagi  hasil,  hak  menumpang  dan  hak  sewa  tanah  pertanian diatur  untuk  membatasi  sifat-sifatnya  yang  bertentangan  dengan  Undang-undang  ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat”. 3
Dari  ketentuan  diatas  bahwa  ada  kemungkinan  negara  memberikan  hak  atas  tanah dengan  hak  pengelolaan  karena  dalam  prakteknya  menunjukkan  bahwa  bukan  saja  hak tersebut  diatas  dikenal,  bahkan  hak  pengelolaan  itu  telah  semakin  berkembang  dan  cikal bakal hak pengelolaan itu sendiri telah ada semenjak sebelum berlakunya Undang-undang Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  yang  dikenal  dengan  hak  penguasaan  yang  diatur oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1953.  Hak  Penguasaan  ini  kemudian  oleh Peraturan Menteri Agraria   Nomor 9 Tahun 1965 dikonversi menjadi hak pakai dan hak
1 Notonagoro, Politik  Hukum  Dan  Pembangunan  Agraria  di  Indonesia ,  (PT.  Bina  Aksara,  Jakarta, 1984), h. 13.
2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
3 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia.  Himpunan  Peraturan-peraturan  Hukum  Tanah, (Jakarta: Djambatan, 1983), h. 20.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 240-247
Pengelolaan dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah,  ini pertanda  bahwa  hak  pengelolaan  salah  satu  hak  menjadi  pusat  perhatian  oleh  pemerintah karena semakin pesat perkembangannya dan penggunaannya oleh pengelolaannya.
Pemberian  hak  pengelolaan  tentunya  tidak  hanya  berpengaruh  terhadap  pola penguasaan  tanah,  melainkan  pula  akan  memberikan  peluang  untuk  semakin meningkatnya  pemberian  hak  pengelolaan  atas  tanah,  baik  secara  kuantitatif  maupun kualitatif  pada  masa  yang  akan  datang.  Justru  itu,  perlu  dilakukan  pengkajian  dengan seksama  secara  lebih  dini  terhadap  hak  pengelolaan  ini.  Pengkajian  terhadap  hak pengelolaan  ini,  sudah  selayaknya  dilakukan  dengan  suatu  penelitian,  sehingga  informasi dan  data  yang  diperoleh  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  masukan  yang  berguna menyongsong perkembangan yang bakal terjadi pada masa akan datang.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  studi  pustaka  dengan  berbagai  referensi  jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka ( library research ) yaitu  Penelitian  dilaksanakan  dengan  mengumpulkan  data  dan  landasan  teoritis  dengan mempelajari  buku,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  terdahulu,  jurnal-jurnal  terkait,  artikel- artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber  yang  terkait  dengan  penelitian  sesuai  dengan penelitian  yang  diteliti.  Setelah  semua  data  telah  diperoleh  berhasil  dikumpulkan  selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan  secara  deskriptif  yaitu  menjelaskan,  menguraikan,  menggambarakan permasalahan  yang  berkaitan  dengan  hakikat  hak  pengelolaan  dalam  undang-undang tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Istilah Hak Pengelolaan
Istilah “Hak Pengelolaan” satu diantara jenis hak-hak atas tanah sama sekali tidak ada disebut di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dengan demikian pula  pengertian  dan  luasnya  terdapat  diluar  ketentuan  Undang-undang  Pokok  Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 4 Istilah “Hak Pengelolaan”  ini untuk pertama kalinya disebut oleh Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  9  Tahun  1965  yang  mengatur  tentang  Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan selanjutnya. 5
Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tersebut menyatakan bahwa jika  tanah  negara  yang  dimaksud  dalam  pasal  1,  selain  dipergunakan  untuk  kepentingan instansi-instansi itu  sendiri,  dimaksudkan  juga  untuk  dapat  diberikan  dengan  sesuatu  hak kepada  pihak  ketiga,  maka  hak  penguasaan  tersebut  diatas  dikonversi  menjadi  hak pengelolaan  yang  dimaksud  dalam  pasal  5a  dan  6,  berlangsung  selama  tanah  tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan. 6
Hak  penguasaan  yang  kemudian  dikonversi  menjadi  hak  pengelolaan  oleh  Peraturan Menteri  Agraria  Nomor  9  Tahun  1965,  semula  diatur  oleh  pemerintah  Nomor  8  Tahun 1953  yang  ditetapkan  pada  waktu  sebelum  berlakunya  Undang-undang  Pokok  Agraria
4 A.P. Parlindungan , Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA , (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989), h. 1.
5 Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  9  Tahun  1965 yang  mengatur Tentang  Pelaksanaan  Konversi  Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan Selanjutnya.
6 Boedi Harsono, (Op. Cit, 1983), h. 129.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 240-247
Nomor 5 tahun 1960. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953, tepatnya ditetapkan pada tanggal 24 Januari 1953.
Pengaturan  terbaru  hak  pengelolaan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun  dan  Pendaftaran Tanah,  ini  menunjukkan  eksistensi  penguatan  terhadap  hak  pengelolaan  semakin diperhatikan  dan  kuat  sebagai  salah  hak  atas  tanah  walaupun  tidak  disebutkan  dan  tidak diatur dalam UUPA.
Istilah  “Pengelolaan”  memang  ada  disebut  di  dalam  penjelasan  Umum  Undang- undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  tahun  1960.  Hal  ini  dapat  dibaca  penjelasan  Umum  II angka (2) yang menyatakan bahwa dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan diatas negara dapat memberikan tanah demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu  hak  menurut  peruntukan  dan  keperluannya, misalnya  hak  milik,  hak  guna  usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan  penguasa  (departemen,  jawatan,  atau  daerah  swatantra)  untuk  dipergunakan  bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 ayat 4). 7
Bertitik  tolak  dari  penjelasan  Umum  II  angka  (2)  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa landasan hukum hak pengelolaan di dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun  1960,  telah  disinggung  oleh  Penjelasan  Umum  Undang-undang  Pokok  Agraria Nomor  5  Tahun  1960  tersebut.  Namun  hukum  materilnya  berada  diluar  Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 8
Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah memberikan kemungkinan  untuk  memberikan  suatu  hak  baru.  Hak  itu  merupakan  suatu  delegasi wewenang  pelaksanaan  hak  menguasai  negara  kepada  daerah-daerah  otonom  dan masyarakat hukum adat. Penjelasan Umum II angka (2)  yang juga menyebut Pasal 2 ayat 4, juga menyatakan ada kemungkinan bagi negara untuk memberikan tanah yang dikuasai negara  dalam  pengelolaan  suatu  badan  penguasa  (departemen,  jawatan  atau  daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan hak menguasai negara itu, oleh peraturan yang ada disebutkan sebagai “Hak Pengelolaan”. 9
Istilah  “Tanah  yang  dikuasai  negara”  dengan  merujuk  kepada  ketentuan  pasal  2 Undang-undang  Pokok  Agraria  tahun  1960,  berarti  tidak  hanya  tanah  yang  belum  berarti dengan sesuatu hak yang dipunyai oleh seseorang atau suatu badan hukum, melainkan pula termasuk  tanah  yang  sudah  berarti  dengan  suatu  hak  tertentu.  Hal  ini  dapat  disimak  dari Penjelasan  Umum  II  angka  (2)  yang  menyatakan  bahwa  adapun  kekuasaan  negara  yang dimaksud  itu  mengenai  semua  bumi,  air dan  ruang  angkasa,  jadi  baik  yang  sudah  dihaki oleh  seseorang  maupun  yang  tidak.  Kekuasaan  negara  mengenai  tanah  yang  sudah dipunyai  orang  dengan  suatu  hak  dibatasi  oleh  isi  dari  hak  itu,  artinya  sampai  seberapa negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai  di  situlah  batas  kekuasaan  negara  tersebut.  Adapun  isi  hak-hak  itu  serta pembatasan-pembatasannya  dinyatakan  dalam  pasal  4  dan  pasal-pasal  berikutnya  serta pasal-pasal dalam Bab II.
Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau  pihak  lainnya  adalah  lebih  luas  dan  penuh. 10 Menurut  Moh.  Koesnoe  penjelasan umum  angka  (2)  ini,  terlihat  bahwa  kekuasaan  negara  digambarkan  seolah-olah  tidak
7 Boedi Harsono, (Ibid; 1983). h. 29 -30.
8 R. Atang Ranoemihardjo, Perkembangan Hukum Agraria Indonesia, (Bandung: Tarsito, 1982), h. 16.
9 A.P. Parlindungan, (Op cit, 1989), h. 1.
10 Boedi Harsono, (Op cit, 1983), h. 29.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 240-247
sebagai dasar, akan tetapi menjadi berdampingan dengan hak perseorangan atas atas tanah. Tampak  lebih  menonjol  pandangan  hak  individu  yang  disejajarkan  dengan  kekuasaan negara.  Suatu  pandangan  yang  sejajar  dengan  pandangan  ajaran  hukum  kodrat  yang individualistis 11 .
Pertanyaan  yang  akan  muncul  adalah  bagaimana  konsep  terjadinya  hak  pengelolaan, seiring dengan pertanyaan rumusan masalah sejauh mana kemungkinan dapat memperoleh hak  atas  tanah  bahagian  tanah  hak  pengelolaan  itu.  Terjadinya  hak  pengelolaan  ada  dua macam cara di antara:
a. Konversi
Ada beberapa pakar memberikan pengertian tentang konversi sebagai bahan untuk menguraikan  tentang  konsep  hak  pengelolaan  yang  berkaitan  dengan  kedudukan dan penguatan hak pengelolaan yang dengan hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.  Konversi  adalah  perubahan  status  hak  atas  tanah  dari  dari  hak  atas  tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya UUPA, yaitu hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat (BW), hukum adat, dan daerah swapraja menjadi hak atas tanah  menurut  UUPA. 12 Konversi  adalah  penyesuaian  hak-hak  atas  tanah  yang pernah tunduk kepada sistem hukum yang lama yaitu hak-hak atas tanah menurut BW  dan  tanah-tanah  yang  tunduk  kepada  hukum  adat  untuk  masuk  dalam  sistem hak-hak atas tanah menurut ketentuan UUPA 13 .
b. Pemberian Hak Atas Tanah
Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, pemberian hak atas tanah adalah penetapan  pemerintah  yang  memberikan  sesuatu  hak  atas  tanah  Negara, perpanjangan  jangka  waktu  hak,  pembaruan  hak,  perubahan  hak,  termasuk pemberian  hak  diatas  pengelolaan.  Pengertian  di  atas  pemerintah/pemerintah daerah memberikan peluang kepada subjek-subjek tertentu (jawatan, badan usaha, lembaga-lembaga)  untuk  pengelolaan  hak  atas  tanah  secara  terbuka.  Permendagri No.  5  Tahun  1973,  diubah  dengan  Permen  Agraria/  Kepala  BPN  No.  9  Tahun 1999,  bahwa  hak  pengelolaan  yang  lahir  berasal  dari  tanah  Negara  yang dimohonkan oleh pemegang hak pengelolaan. 14

## 2. Pengertian Hak Pengelolaan dan Dasar Hukumnya
Kalau kita telusuri mengenai yang melekat pada hak pengelolaan, maka nama tersebut bukan  pemberian  dari  UUPA  itu  sendiri.  Namun  demikian,  perkataan  hak  pengelolaan sebenarnya  berasal  dari  terjemahan  bahasa  Belanda  yang  berasal  dari  kata  Beheersrecht. Akan  tetapi,  arti  Beheersrecht  adalah  hak  penguasaan.  Hak  penguasaan  tersebut  secara yuridis  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  1953  tentang  Hak  Penguasaan Tanah-tanah  Negara. 15 Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  1953  pada  prinsipnya dipergunakan istilah Hak Penguasaan yang berisikan:
a. Merencanakan, peruntukan, penggunaan tanah tersebut
11 Moh.  Koesno, Catatan-catatan  Terhadap  Hukum  Adat  Dewasa ,  (Airlangga  University  Press,  1979), h. 151.
12 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah , (Jakarta: Kencana, 2010), h. 125.
13 A.P. Parlindungan, (Op cit, 1989), h. 5.
14 Permen  Agraria/Kepala  BPN  No.  9  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara.
b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
c. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan atau uang wajib tahunan. 16
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 1 butir (3) Hak Pengelolaan adalah hak  menguasai  dari  Negara  yang  kewenangan  pelaksanaannya  sebagian  dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan.
Hak  pengelolaan  adalah  hak  atas  tanah  yang  dikuasai  negara  dan  hanya  dapat diberikan  kepada  badan  hukum  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  baik  dipergunakan untuk usahanya sendiri maupun untuk kepentingan pihak ketiga 17 .
Pengertian  hak  pengelolaan  yang  dikemukakan  oleh  R.  Atang  Ranoemihardja  diatas, menurut  hemat  saya  suatu  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  lebih  lanjut,  adalah berkenaan  dengan  penggunaan  (right  to  use)  dari  hak  pengelolaan  itu.  Hak  pengelolaan seperti  yang  dikemukakannya,  dapat  diberikan  kepada  badan  hukum  pemerintah  atau pemerintah daerah yang dipergunakan untuk usahanya sendiri maupun untuk kepentingan pihak ketiga.
Perumusan  itu  dengan  menggunakan  kata  “maupun”  memberikan  kesan  seolah-olah penggunaan  ( right  to  use )  hak  pengelolaan  itu  bersifat  alternatif.  Hak  pengelolaan  itu seolah-olah  objektifnya  adalah  tanah  yang  dikuasai  oleh  negara  yang  diberikan  kepada badan hukum pemerintah atau pemerintah daerah yang kepentingannya sendiri, atau untuk diberikannya kepada pihak ketiga.
Menurut  hemat  saya right  to  use dari  hak  pengelolaan  itu,  justru  bersifat  kumulatif. Artinya tanah yang dikuasai langsung oleh negara akan diberikan dengan hak pengelolaan kepada  suatu  badan  hukum  pemerintah  atau  pemerintah  daerah,  apabila  tanah  disamping akan digunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, juga bagian-bagian tanah itu akan  diserahkan  dengan  sesuatu  hak  tertentu  kepada  pihak  ketiga.  Hal  ini  dapat  disimak ketentuan  pasal  1  dan  2  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  9  Tahun  1965  Tentang Pelaksanaan  Konversi  Hak  Penguasaan  Atas  Tanah  Negara  dan  Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijaksanaan selanjutnya.
Pengaturan  terbaru  hak  pengelolaan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun  dan  Pendaftaran Tanah,  ini  menunjukkan  eksistensi  penguatan  terhadap  hak  pengelolaan  semakin diperhatikan  dan  kuat  sebagai  salah  hak  atas  tanah  walaupun  tidak  disebutkan  dan  tidak diatur dalam UUPA.

## D. PENUTUP

## 1.  Kesimpulan
Hak  pengelolaan  berpangkal  dari  hak  penguasaan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953. Seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965,  hak  penguasaan  ini  dikonversi  menjadi  hak  pengelolaan  dan  menurut  Peraturan Menteri  Agraria  nomor  1  tahun  1966.  Pengaturan  hak  Pengelolaan  terbaru  Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
Bagian-bagian  hak  pengelolaan  dapat  diberikan  dengan  sesuatu  hak  tertentu  kepada pihak ketiga. Bahkan semenjak diisyaratkan bahwa hak pengelolaan hanya dapat diberikan
16 Supriadi, Hukum Agraria , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 148.
17 R. Atang Ranoemihardja, (Op cit, 1982), h. 16.
kepada  suatu  departemen,  instansi,  dan  daerah  swatantra,  badan  usaha  yang  seluruhnya modalnya dapat dipunyai oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.

## 2.  Saran
Pemegang hak pengelolaan seharusnya tidak boleh menyewakan tanah, karena bukan pemilik,  melainkan  hanya  sebagai  pengelola  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  negara, bahkan negara sendiri juga bukan sebagai pemilik melainkan hanya menguasai.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 240-247

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
A.P.  Parlindungan. Hak  Pengelolaan  Menurut  Sistem  UUPA, Bandung:  CV.  Mandar Maju, 1989.
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia.  Himpunan  peraturan-peraturan  Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan, 1983. Koesno, Moh. Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press, 1979.
Notonagoro. Politik  Hukum  Dan  Pembangunan  Agraria  di  Indonesia, Jakarta:  PT.  Bina Aksara, 1984.
Ranoemihardja,  R.  Atang. Perkembangan  Hukum  Agraria  Indonesia, Bandung:  Tarsito, 1982.
Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah , Jakarta: Kencana, 2010. Supriadi. Hukum Agraria , Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Sutedi,  Adrian. Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Peralihannya ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2007.

## Peraturan Perundang-undangan:
Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  9  Tahun  1965  yang  mengatur  Tentang  Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan Selanjutnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara. Permen  Agraria/Kepala  BPN  No.  9  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.