P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  15 (8) (2019) 171-201
e-ISSN: 2655-6057
https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP ASPEK POLITIK EKSISTENSI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI EKS LOKALISASI RAWA LAUT PANJANG SELATAN BANDAR LAMPUNG

## M.SIDI RITAUDIN
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jln. Endro suratmin, sukarame, Bandar Lampung m.sidiritaudin@radenintan.ac.id Diterima: 10 03 2019 Disetujui: 10 06 2019 Dipublikasikan: 23 06 2019
Abstract: T his study aims to reveal perceptions of community leaders on  the  political  aspects  of  the  existence  of  commercial  sex  workers (PSK)  in  the  former  South  Long  Sea  Swamp  Localization.  Bandar Lampung.  Social  insecurity  caused  by  discriminatory  government policies and lack of partiality towards people who are marginalized in social  life  has  until  now  become  a  kind  of  destiny  of  life.  Power  is always  always,  will  get  challenges,  rejection  and  lack  of  trust.  The choice for power certainly carries a number of risks. One mandate in carrying out power is to favor the interests of the community and the public interest above personal or group interests. This was revealed in a  preliminary  study  in  an  interview  with  the  head  of  RT  13 Environment 1 Kelurahan Panjang Selatan that social inequality was due  to  inequality  in  policy  making  by  the  government.  The  political aspect  of  the  existence  of  commercial  sex  workers  (CSWs)  in  the former south long localization questioned the background that caused the powerlessness of the government in dealing with this problem.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  persepsi  tokoh masyarakat  terhadap  aspek  politik  eksistensi  pekerja  seks  komersial (psk) di eks Lokalisasi Rawa Laut Panjang Selatan. Bandar Lampung. Kerawanan  sosial  yang  disebabkan  oleh  kebijakan  pemerintah  yang
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
diskriminatatif dan sepi dari keberpihakan terhadap orang-orang yang termarginalisasi  pada  kehidupan  sosial,  hingga  kini  telah  menjadi semacam takdir kehidupan. Kekuasaan selalu saja, akan mendapatkan tantangan,  penolakan  sekaligus  kekurangpercayaan.  Pilihan  untuk berkuasa  tentu  saja  membawa  sejumlah  resiko.  Salah  satu  amanah dalam  mengemban  kekuasaan  adalah  memihak  kepentingan masayarakat  dan  kepentingan  umum  di atas  kepentingan  pribadi  atau golongan. 1 Hal  ini  terungkap  dalam  studi  pendahuluan  pada wawancara  dengan  ketua  RT  13  Lingkungan  1  Kelurahan  Panjang Selatan  bahwa  ketimpangan  sosial  terjadi  karena  ketimpangan pengambilan  kebijakan  oleh  pemerintah.  Aspek  politik  eksistensi pekerja  seks  komersial  (PSK)  di  eks  lokalisasi  panjang  selatan mempertanyakan  latarbelakang yang  menyebabkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menangani masalah ini
Key World : Aspek Politik,  Eksistensi PSK, Lokalisasi, Persepsi.

## A. Pendahuluan
Salah  satu  aspek  permasalahan  sosial  yang  selalu  aktual untuk didiskusikan adalah masalah pelacuran, karena persoalan ini sudah  ada  sejak  jaman  kerajaan  dan  jaman  penjajahan  di  seluruh Indonesia sudah ada. Mulai dari dahulu sampai sekarang masalah pelacuran  adalah  masalah  sosial  yang  sangat  sensitif  yang menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama.  Pekerja seks  komersial  (PSK)  merupakan  problem  sosial  karena perbuatannya  tidak  bermoral  dan  merusak  tatanan  sosial masyarakat, serta menodai sakralisasi hubungan seksual.
Aspek politik eksistensi pekerja seks komersial (PSK) di eks  lokalisasi  panjang  selatan    mempertanyakan    latarbelakang yang    menyebabkan  ketidakberdayaan  pemerintah  dalam
1 “Baca, ”Kritik dan Tirani Kekuasaan”, dalam Moh. Mahfud, dkk (ed.), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, Yogyakarta : Pusat Penerbitan UII Press, 1997), h. xii.,” .
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
menangani  masalah  ini,  padahal  kondisi  objektif  kota  Bandar Lampung  dapat  didiskripsikan  sebagai  pintu  gerbang  sumatera, kota  yang  dihuni  oleh  pluralisme  penduduk  dan  agama,  tempat bertumpuknya  barang  perdagangan  dan  jasa.  Hal  ini  tentu  saja dapat  menimnbulkan  kerawanan  sosial,  di  antaranya  adalah menjadi  kota  transit  narkoba,  paham  radikal,  adanya  kesenjangan yang  sangat  tajam  antara  si  kaya  dan  si  miskin,  sikap individualisme yang pada akhirnya dapat mengendorkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
Daerah  Panjang  Selatan,  adalah  daerah  Pelabuhan Panjang  hingga  saat  ini  tercatat  sebagai  pelabuhan  yang  tetap menjadi  eks  lokalisasi  di  Indonesia  contohnya  beberapa  seperti pelabuhan  Tanjung  Perak  di  Surabaya,  pelabuhan  Pulai  Baai  di Bengkulu, pelabuhan Ratu di Sukabumi, dan dipelabuhan Panjang di  Bandar  Lampung.  Pelabuhan  Panjang  yang  berada  di  Bandar Lampung  itu  sendiri  yang  bisa  dikenal  dengan  PMD (Pemandangan).  PMD  yang  betempat  dikampung  Rawa  Laut, kelurahan  Panjang  Selatan  itu  terkenal  sebagai  kampung  eks lokalisasi  di  kota  Bandar  Lampung,  mengingat  sebelum  era kepemimpinan  Wali  Kota  Bandar  lampung  Nurdin  Muhayat, kawasan tersebut pernah dilegalkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung  sebagai  salah  satu  perkampungan  lokalisasi  (selain lokalisasi  Pemandangan  di  Way  Lunik,  Teluk  Betung  Selatan). Perda  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  15  Tahun  2002  tentang Larangan  Perbuatan  Prostitusi  dan  Tuna  Susila  dalam  Wilayah Kota  Bandar  Lampung  menjadikan  dua  kawasan  lokalisasi  itu harus ditutup secara resmi.
Meskipun  secara  resmi  sesuai  dengan  perda  15  tahun 2002  lokalisasi  tersebut  sudah  ditutup,  ironisnya  aktivitas  di dalamnya  terus  berlangsung  hingga  kini.  Setiap  Pekerja  Seks Komersial  (PSK)  ketika  itu  diberikan  identitas  kartu  kuning  oleh
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
pemerintah,  tapi  pada  era  Wali  Kota  Nurdin  Muhayat, perkampungan  ini  tidak  lagi  mendapatkan  dukungan  dari pemerintah  sebagai  kawasan  lokalisasi.  Namun  aktivitas perdagangan  seks  pun  terus  berlanjut,  meskipun  secara  hukum kawasan  tersebut  telah  dicabut  status  sebagai  lokalisasi  resmi, namun  seperti  ada  kesepakatan  tak  tertulis,  untuk  saling melindungi  satu  dengan  lainnya,  sehingga  suasana  malam  masih terus menyala dan membara hingga saat ini di kampung itu.
Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang  hidup  bersama  dan  menghasilkan  kebudayaan,  oleh  karena perilaku  menyimpang  yang  lazim  disebut  sebagai  penyakit masyarakat, termasuk aktivitas pekerja seks komersial (PSK) di eks lokalisasi  pantai  harapan  ini  yang  berada  di  Kelurahan  Panjang Selatan  Bandar  Lampung,  jika  tidak  diberi  wawasan  untuk  ”move on”,  merubah  mind  set  mereka,  maka  lama  kelamaan  menjadi budaya,  yang  tidak  sesuai  dengan  budaya  bangsa  yang  berasaskan Pancasila. Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Bandar  Lampung,  Lampung yang  sudah  melakukan  inspeksi  mendadak  (Sidak)  di  Eks Lokalisasi  pantai  harapan  Panjang.  Sidak  dilakukan,  menyusul rencana  pemulangan  para  pekerja  seks  komersial  (PSK), sebagaimana  program  Pemerintah  Provinsi  Lampung  bebas lokalisasi tahun 2017.
Sidak dipimpin langsung oleh Walikota Bandar Lampung Herman  HN  dan  Wakil  Walikota  Bandar  Lampung  Abdul  Kohar bersama kepala  satuan kerja (Satker) terkait. Rombongan menyisir wisma-wisma  karaoke  yang  selama  ini  menjadi  ajang  prostitusi terselubung.    Setelah  melihat-lihat  wisma,  walikota  bersama rombongan  kemudian  mengajak  dialog  Ketua  RT  dan  Ketua  RW bersama  tokoh masyarakat  di  bawah  Area  eks  Lokalisasi.  Ngobrol santai  tersebut  untuk  mencari  solusi  nasib  para  mucikari  dan masyarakat  pascapemulangan  para  PSK.  Masyarakat  yang  ada  di sini  keinginannya  apa.  Atau  mungkin  ada  penawaran  solusi  dari
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
masyarakat.  Kalau  dari  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  sendiri sudah  ada  solusi,  yaitu  mengajak  dialog,  supaya  pemerintah  tahu solusi  terbaik,  Program  Penelitian  ini  berpretensi  menindaklanjuti program-program yang telah digariskan oleh Wali Kota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, dalam mencari solusi dimaksud.
Generasi  muda  (termasuk  eks  PSK)  pada  dasarnya memainkan  peranan  penting  sebagai  warga  negara  dalam masyarakat  dan  sistem  politik.  Dimasa  depan  generasi  muda  akan menjadi  penduduk  aktif  yang  perlu  dipersiapkan  pengetahuan politiknya  sehingga  mereka  akan  mempunyai  kesadaran  dan tindakan  yang  efektif  secara  politik.  Baik-buruknya  perlakuan terhadap  generasi  muda  saat  ini  akan  menentukan  sehat  tidaknya pelaksanaan demokrasi bangsa di masa yang akan datang.
Pada  saat  pra  survey  dan  wawancara  dengan  pak  Eko terungkap  bahwa  target  pemerintah  pada  tahun  2021  mendatang seluruh kawasan eks lokalisasi di Kelurahan Panjang Selatan akan diratakan  dengan  tanah  dan  akan  dibangun  ruang  terbuka  hijau untuk  tempat  wisata.  Rencana  ini  telah  menimbulkan  keresahan bagi  sebahagian  warga  yang  sudah  bertahun-tahun  tinggal  di  sana dan mereka takut kehilangan lahan dan mata pencahariannya. 2
Mantan pelacur yang ingin kembali hidup ditengah-tengah masyarakat menginginkan harga dirinya kembali seperti saat belum menjadi  pelacur.  Salah  satu  tempat  yang  dipergunakan  untuk memberikan  bimbingan  kepada  mantan  PSK,  yaitu  Dinas  Sosial Propinsi  Lampung.  Melalui  program Exceed ( Eliminate  Exploitive Child  Labour  through  Education  and  Economics  Develepmen) di Lampung  di  Tahun  2010  Dari  hasil  pra  survey  di  lokasi,  agaknya
2 “ Wawancara dengan Pak Eko, Rt 13 Rawa Laut, Panjang Selatan tanggal 6 Oktober 2017. Menjadi buah pikirannya adalah akan pindah ke mana, apa akan dapat tempat tinggal dan pekerjaan baru, sementara umur sudah tua, anak mau sekolah.,”.
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
PSK  yang  berusia  antara  34  sampai  usia  40  tahun  mendominasi PSK  yang  tinggal  di  eks  lokalisasi  Pemandangan  Kelurahan Panjang Selatan dengan jumlah 58 orang atau 59,18% dari jumlah PSK  yang  ada.  Kemudian  berikutnya  PSK  yang  berusia  antara  25 sampai  usia  33 tahun  sebanyak  25  orang  atau  25,51%  dari  jumlah PSK  yang  ada,  dan  sebanyak  15  orang  atau  15,31%  PSK  yang berusia  dibawah  25  tahun.  Dari  jumlah  PSK  di  atas  ada  sebagian kecil  yang  telah  meninggalkan  pekerjaannya  sebagai  wanita penghibur  dengan memilih menikah dan kembali ke masyarakat.
Berdasarkan  data  di  atas  terlihat  angka  perbandingan jumlah PSK yang masih aktif pada pekerjaannya dengan PSK yang memilih  menikah  dan  kembali  ke  masyarakat.  Dari  ke  tiga golongan  usia  PSK  diatas,  yang  berusia  dari  34  sampai  40  tahun lebih  banyak  telah  meninggalkan  pekerjaannya  sebagai  PSK sebesar  16,66%  atau  sebanyak  17  orang.  Kemudian  yang  berusia antara 25 sampai 33 tahun sebesar 11,76% atau sebanyak 12 orang dan  tidak  ada  satupun  yang  dibawah  usia  25  tahun  memilih menikah  dan  kembali  ke  masyarakat.  Mantan  pelacur  yang  ingin kembali  dalam  masyarakat  dan  ingin  hidup  normal  berada  dalam suatu dilema.
Seperti  halnya  seseorang  yang  pernah  menjadi  pelacur merasa  kesulitan  menerima  keberadaan  dirinya  yang  telah menjalani  kehidupan  hitam.  Ike  (2006)  berpendapat  bahwa  masih banyak  perempuan-perempuan  yang  pernah  menjadi  pelacur  sulit menerima keberadaan dirinya dan memilih hidup mengucilkan diri dari  lingkungan  masyarakat.  Biasanya,  mantan  pelacur  yang  sulit menerima keberadaan dirinyaa dalah pelacur -pelacur yang dipaksa orang  lain  untuk  menjadi  pelacur,  atau  dijerumuskan  oleh  seseora ng menjadi pelacur. Mantan pelacur yang terpaksa menjadi pelacur ini  akan  merasa  dirinya  telah  menjadi  manusia  kotor,  merasa menjadi  manusia  yang  kurang  memiliki  moral,  menyalahkan  diri sendiri,  dan  cenderung  tidak  akan  menyenangi  dirinya  sendiri.
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Keadaan  mantan  pelacur  yang  tidak  dapat  menerima  masa  lalunya bahwa  ia  pernah  sebagai  pelacur  akan  mengalami  kesulitan  dalam penyesuaian diri dengan masyarakat.
Pada  sisi  lain  seseorang  wanita  mantan  pelacur  atau mantan PSK tidak ubahnya sama dengan manusia pada umumnya, mereka  juga  mempunyai  keinginan  untuk  berumah  tangga  atau berkeluarga bahagia secara normal. Proses penemuan suatu cita-cita ini  bukanlah  suatu  perjalan  yang  mudah  bagi  seseorang  mantan PSK,  perjalanan  untuk  dapat  menemukan  tujuan  apa  yang  mereka berikan  dalam  hidup  mereka.  Adapun  mantan  PSK  diekslokalisasi di  Kampung  Rawa  Laut  Kelurahan  Panjang  Selatan  ini  yang mampu menyesuaikan diri terhadap masyarakat karena masyarakat sekitar ekslokalisasi memandang bahwa para PSK itu sendiri tidak memahami  kenapa  jalan itu  yang  harus  mereka  pilih.  Pelacur  juga manusia,  mereka  punya  hati  bahkan  ada  juga  pelacur  yang  lebih baik dari pada orang yang mencemoohnya.
Meskipun  ada  sebagian  masyarakat  yang  menghormati mantan  PSK,  namun  masyarakat  sekitar  enggan  bergaul  dengan mantan  PSK  dan  lebih  memilih  membatasi  diri  dengan  mereka. Maka  dari  itu  mantan  PSK  itu  harus  dapat  membuktikan  dia  ingin benar-benar  berubah  dan  bertaubat  sebagai  manusia  lainnya  hidup berkeluarga  seperti  sebelum  dia  menjadi  seorang  PSK.  Bertitik tolak  dari  latar  belakang  permasalahan  diatas  maka  peneliti bermaksud  mengkaji  Apa  Aspek  Politik  Eksistensi  Aktivitas  PSK PSK  dan  Mantan  PSK  di  Eks  Lokalisasi  Panjang  Selatan  Kota Bandar Lampung, Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Aspek Politik  Eksistensi  PSK  dan  Mantan  PSK  yang  Telah  Berkeluarga Di  Eks  Lokalisasi  Panjang  Selatan  Kota  Bandar  Lampung,  dan Bagaimana Upaya PSK dan Mantan PSK Membina Hubungan Baik dengan  Masyarakat  Sekitar  Di  Ekslokalisasi  Panjang  Selatan  Kota Bandar Lampung
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019

## B. Metode Penelitian
Penulisan  ini  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu  pendekatan yuridis  normatif  dan  pendekatan  yuridis  empiris.  Sumber  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan.  Analisis  terhadap  data  yang  diperoleh  dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif,  kemudian  hasil  analisis  tersebut  dilanjutkan  dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Seputar Wacana PSK
Mempersoalkan  dan  membahas  masalah  sosial,  termasuk masalah  pelacuran  atau  sekarang  lazim  disebut  sebagai  Pekerja Seks  Komersial (PSK), tentu saja berbagai teori ilmu pengetahuan dapat  dihadirkan,  semakin  banyak  teori  yang  sigunakan meniscayakan  hasil  penelitiannya  akan  semakin  komprehensif. Menurut Koentjoro dan Sugihastuti 3 bahwa pelacuran adalah orang yang melacurkan diri atau menjual diri. Istilah pelacur dianggapnya lebih  tepat  dibandingkan  dengan  Wanita  Tuna  Susila  (WTS)  dan Pekerja  Seks  Komersil  (PSK),  karena  :  Istilah  pelacur  sudah  biasa di dengar di masyarakat, sehingga dapat digunakan untuk laki-  laki dan  perempuan  yang  melacurkan  diri;  Arti  pelacur  baik  secara denotatif dan konotatif lebih lengkap dan spesifik dan dapat mem- berikan  makna  ganda;  Tidak  semua  pelacur  adalah  pekerja  seks; Istilah  pekerja  seks  dapat  diartikan  sebagai  pengakuan  bahwa melacur  merupakan  peker-jaan.Tidak  hanya  itu,  PSK  juga dipandang sebagai problem seksual karena  pelampiasan nafsu seks terhadap lawan jenis yang tidak terkendali.
3 “Lestari, R. dan Koentjoro. 2002. Pelatihan berpikir optimis untuk meningkatkan harga diri pelacur yang tinggal dipantai dan luar pantai sosial. Jurnalilmiah berkala psikologi indigenous, (vol 6, no 2,  2002), h. 112.,” .
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
Suatu  aktivitas  seksual  yang  dilakukan  dengan  banyak orang.  Akibat  dari  perbuatan  tersebut,  PSK  dan  bahayanya  bagi masyarakat  dihadapakan  pada  masalah  penyakit  kelamin  yang sangat  membahayakan  seperti  HIV/AIDS.Praktik  pelacuran menurut  Geltungstrieb 4 adalah  distimulasi  oleh  atau  dorongan untuk menuntut hak dan kompensasi, karena individu tidak pernah merasakan kehangatan, perhatian, dan kasih sayang   orangtua atau familinya.  Dicari  kompensasi  bagi  kekosongan  hatinya,  dengan jalan  melakukan  intervensi  aktif  dalam  bentuk  relasi  seksual  yang ekstrem tidak terkendali,  alias  pelacuran.  Menurut  Kartono 5 faktor utama  membentuk  perilaku  melacurkan  diri  adalah  faktor kemiskinan  dan  kepribadian.  Faktor  kemiskinan  termasuk  salah satu  faktor  perilaku  melacurkan  diri  dimana  kebutuhan  yang semakin  banyak  dengan  pelonjakan  harga  perekonomian  serta tingginya  tingkat  keinginan  hidup  kemewahan  dengan  keadaan yang  tidak  memungkinkan  ditambah  sulitnya  mendapatka pekerjaan  layak  dengan  gaji  yang  tinggi.  Faktor  kepribadian  yang dimaksudkan di sini adalah harga diri.
Adams dalam Koentjoro, juga menyatakan bahwa pelacuran disebabkan  karena  adanya  penolakan  dan  tidak  dihargai  oleh lingkungan,  kemiskinan  serta  mudahnya  mendapat  uang  ketika melacur.  Dalam  hal  ini  adapun  dampak  dari  kehidupan  PSK  yaitu memiliki  efek  di  belakangnya,  entah  itu  efek  positif  maupun negatif. Begitupun pelacuran, karena pelacuran merupakan perilaku yang  menyimpang  dari  norma  masyarakat  dan  agama,  maka pelacuran  hanya  akan  mengakibatkan  efek  negatif,  antara  lain: Menimbulkan  dan  menyebar  luaskan  penyakit  kelamin  dan  kulit,
4 Kartini Kartono, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 209. 5 Kartini Kartono, Patologi sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003) , t.t., .h.164.
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
terutama syphili s  dan gonorrhoe [kencing  nanah];  Merusak  sendi- sendi  kehidupan  keluarga.  Suami-suami yang  tergoda  oleh  pelacur biasanya  melupakan  fungsinya  sebagai  kepala  keluarga,  sehingga keluarga bmenjadi berantakan; Mendemoralisasikan atau memberikan pengaruh memoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak  muda  pada  masa  puber  dan adolesens i;  Berkolerasi dengan  kriminalitas  dan  kecanduan  bahan-bahan  narkotika; Merusak  sendi-sendi  moral,  susila,  hukum,  dan  agama;  Dapat menyebabkan terjadinya disfungsi seksual 6
Pada  umumnya  masyarakat  menstigma  negatif  terhadap PSK  berdasarkan  ukuran  moralitas,  kesusilaan  dan  doktrin  agama. Dasar  kehidupan  tersebut  dianggap  sebagai  aturan  yang  asasi  dan tidak  boleh  dilanggar  dalam  kondisi  apapun.  Baik  secara  kultural maupun  sosial,  PSK  dikonstruksi  sebagai  sampah  masyarakat Sampah  merupakan  simbol  untuk  melambangkan  sesuatu  yang jelek, kotor, menjijikkan dan tidak berguna. Sebutan terhadap PSK pun sangat bervariasi, seperti lonte, mahkluk rendahan, tuna susila dan  semacamnya 7 Diperjelas  oleh  Jamaluddin 8 bahwa  banyaknya langgganan yang dilayani oleh para wanita tuna susila ialah 5  – 50 orang,  dalam  jangka  waktu  12  –24  jam.  Bahkan  di  waktu-waktu perang dan masa-masa kisruh, mereka itu mampu melayani 6 – 120 langganan  dalam  waktu  yang  sama.  Pelacur-pelacur  ini  bisa digolongkan dalam dua kategori, yaitu:
6 “Eko, Eko Lusjianto, ”Hubungan antara Relegius dengan Prilaku Seksual Remaja yang sedang Pacaran”, dalam Skripsi, (Tidak diterbitkan : 2015), h. 2. Lihat hhtp://digilib.itb.ac.idgdl.php?mod=browser&op=read&id= jiptumm-gdlsl-2002- eko2cn-5756&q=Remaja,”
7 Jamaluddin Mahfuzh, Psikologi Anak Dan Remaja Muslim, penerjemah Abdul Rosyad shiddiq (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001).
8 Mahfuzh, 28.
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
1. Mereka yang melakukan profesinya dengan sadar dan suka rela berdasarkan motivasi-motivasi tertentu, dan
2. Individu  yang  melakukan  tugas  melacur  karena  ditawan  atau dijebak  dan  dipaksa  oleh  germo-germo  yang  terdiri  atas penjahat-penjahat,  calo-calo,  dan  anggota-anggota  organisasi gelap penjual wanita dan pengusaha bordil.
Akibat  bujukan  dan  janji-janji  manis,  ratusan  bahkan  ribuan gadis-gadis  cantik  dipikat  dengan  janji  akan  mendapatkan pekerjaan terhormat dengan gaji besar. Namun pada akhirnya, mereka  dimasukkan  ke  dalam  rumah-rumah  pelacuran  yang dijaga dengan ketat, secara paksa, kejam, dan sadistis, dengan pukulan serta hantaman yang tidak berperi  kemanusiaan.
Dijelaskan  oleh  Kartono 9 akibat  cap  negatif  pada  pelacur timbul reaksi sosial pada masyarakat yang bersifat menolak, masa bodoh, dan acuh tak acuh. Sikap menolak dapat bercampur dengan rasa  benci, ngeri , jijik ,  takut,  dan  marah.  Sikap  masyarakat  ini menimbulkan terjadinya konflik-konflik dan kecemasankecemasan yang  banyak  diderita  oleh  para  pelacur.  Pelacur  merasa  harga dirinya dihinakan oleh banyak orang.
W.A.  Bonger,  dalam  tulisannya,  “ Maatschappelijke Oorzaken  der  Prostitutie” menulis  defenisi  sebagai  berikut; “ Prostitusi  ialah  gejala  kemasyarakatan  dimana  wanita  menjual diri  melakukan  perbuatan-perbuatan  seksual  sebagai  mata pencaharian.” Jelas  dinyatakan  adanya  peristiwa  penjualan  diri sebagai  profesi  atau  mata  pencaharian  sehari-hari  dengan  jalan melakukan relasi-relasi seksual.
Selanjutnya,  defenisi  prostitusi  dapat  disimpulkan sebagai  berikut;  Prostitusi  adalah  bentuk  penyimpangan  seksual,
9 Kartini Kartono, Patologi sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) , h.
166.
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan  tidak  terintegrasi  dalam  bentuk  pelampiasan  nafsu-nafsu  seks tanpa  kendali  dengan  banyak  orang  (promiskuitas),  disertai eksploitas  dan  komersialisasi  seks  yang  impersonal  tanpa  afeksi sifatnya; Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan menjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian  kepada  banyak  orang  untuk  memuaskan  nafsu-nafsu seks  dengan  imbalan  pembayaran;  Prostitusi  ialah  perbuatan perempuan  atau  laki-laki  yang  menyerahkan  badannya  untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.
Dengan  adanya  komersialisasi  dan  barter  seks, perdagangan atau tukar-menukar seks dengan benda bernilai, maka pelacuran  merupakan  profesi  yang  paling  tua  sepanjang  sejarah kehidupan  manusia.  Sedangkan  akibat  yang  timbul  dari  aktivitas pelacuran dapat bersifat negatif maupun positif. Akibat negatif jauh lebih banyak daripada akibat positinya. Akibat negatif, yaitu akibat yang  menimbulkan  dan  menyebarluaskan  bermacam-macam penyakit kotor dan menular yang sangat berbahaya, yakni penyakit akibat hubungan kelamin atau penyakit hubungan seksual (PHS).
Dalam  bidang  moral,  susila,  hukum  dan  agama, pekerjaan  pelacuran termasuk  demoralisasi  (tidak  bermoral),  Yang bergaul  intim  dengan  mereka  juga  demoralisasi,  karena  itu masyarakat memandang rendah martabat wanita pelacur. Pelacuran juga  dapat  menimbulkan  kriminalitas  dan  kecanduan  bahan narkotika,  karena  di  tempat-tempat  pelacuran  biasanya  adalah tempat  berkumpulnya  para  penjahat  profesional  yang  berbahaya dan  orang-orang  yang  sedang  ber-masalah  dengan  keluarga  atau masalah yang lain. Selain di bidang kesehatan dan moral, pelacuran dapat  juga  mengakibatkan  eksploitasi  manusia  oleh  manusia  yang lain,  karena  umumnya  wanita-wanita  pelacur  itu  hanya  menerima upah  sebagian  kecil  saja  dari  pendapatan  yang  harus  diterimanya.
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Sebagian besar pendapatannya harus diberikan kepada germo, para calo,  centeng ,  dan  sebagainya.  Apabila  dilihat  dari  akibat berbahayanya, gejala pelacuran merupakan gejala sosial yang harus ditanggulangi,  sekalipun  masyarakat  menyadari  bahwa  sejarah membuktikan  sangat  sulit  memberntas  dan  menang-gulangi masalah  pelacuran,  karena  ternyata  makin  banyak  tipe-tipe pelacuran yang ada dalam masyarakat. 10
Prostitusi,  pelacuran  atau  yang  kini  lazim  disebut  sebagai Pekerja  Seks  Komersial  (PSK),  termasuk  dalam  kategori  Patologi Sosial.
Dalam kehidupan
masyarakat, selalu terdapat penyimpangan-penyimpangan  sosial  yang  dilakukan  oleh  anggota, baik  yang  dilakukan  secara  sengaja  maupun  terpaksa.  Fenomena tersebut  tidak  dapat  dihindari  dalam  sebuah  masyarakat,  karena perilku  menyimpang  ini  sudah  ada  semenjak  adanya  peradaban manusia. Interaksi sosial yang terjadi di antara anggota masyarakat terkadang  menimbulkan  kesalahpahaman  yang  tidak  jarang  terjadi penyimpangan  norma  yang  berlaku  pada  masyarakat  tersebut. Seperti  diketahui,  bahwa  interaksi  manusia  tidak  saja  berwujud interaksi  dengan  sesamanya  tetapi  juga  interaksi  dengan lingkungan.  Dalam  wujud  yang  luas,  interaksi  dengan  lingkungan bisa  berbentuk  interaksi  anggota  masyarakat  dengan  berbagai budaya,  gaya  hidup,  dan  kondisi  regional  yang  sedang  berlaku  di sebuah  negara  di  mana  masyarakat  itu  bernaung.  Bisa  berbentuk kondisi  perekonomian,  kondisi  keamanan,  kebijakan  pemerintah, dan sebagainya.
Di  antara  penyimpangan  sosial  yang  banyak  terdapat  di hampir  seluruh  negara  adalah prostitusi. Tak  salah  lagi,  prostitusi selalu  ada  dalam  kehidupan  masyarakat  sejak  ribuan  tahun  yang lalu.  Seks  dan  wanita  adalah  dua  kata  kunci  yang  terkait  dengan
10 Artikel “Pelacuran sebagai Masalah Sosial” dalam www.academia.edu ., diposting pada Desember 2013, diakses pada 9 januari 2015.
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
prostitusi.  Seks  adalah  kebutuhan  manusia  yang  selalu  ada  dalam diri manusia dan bisa muncul secara tiba-tiba. Seks juga bisa berarti sebuah  ungkapan  rasa  abstrak  manusia  yang  cinta  terhadap keindahan.  Sedangkan  wanita  adalah  satu  jenis  makhluk  Tuhan yang  memang  diciptakan  sebagai  simbol  keindahan.  Maka fenomena  yang  sering  terjadi  di  masyarakat  adalah  seks  selalu identik dengan wanita. Namun, celakanya lagi, yang selalu menjadi korban dari keserakahan seks adalah juga wanita.
Lebih  jauh,  sebagai  asumsi  dasar,  dapat  dikatakan  bahwa kehidupan wanita dalam dunia seks (prostitusi), bisa  terjadi karena dua  faktor  utama  yaitu  “faktor  internal”  dan  “faktor  eksternal”. Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang  bukan  secara  langsung  dari  individu  wanita  itu  sendiri melainkan  karena  ada  faktor  luar  yang  mempengaruhinya  untuk melakukan  hal  yang  demikian.  Faktor  eksternal  ini  bisa  berbentuk desakan  kondisi  ekonomi,  pengaruh  lingkungan,  kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan, dan sebagainya.

## 2. Jasa  Prostitusi dan Seks
Prostitusi  adalah  penjualan  jasa  seksual,  seperti  oral  seks atau  hubungan  seks,  untuk  uang.  Seseorang  yang  menjual  jasa seksual  disebut  pelacur,  yang  kini  sering  disebut  dengan  istilah pekerja  seks  komersial  (PSK).  Atau  prostitusi  adalah  salah  satu patologi  sosial  yang  merupakan  keroyalan  relasi  seksual  dalam bentuk penyerahan diri untuk pemuasan seksual dan dari perbuatan tersebut  yang  bersangkutan  dengan  imbalan. 11 Disamping  itu prostitusi  dapat  diartiakan  dengan  salah  satu  tingkah  laku  yang tidak  susila  atau  gagal  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  norma- norma  susila.  oleh  sebab  itu,  pelacur  yang  melakukan  royal  dan
11 http://kesmas-ode.blogspot.com/2012/11/prostitusi_3010.html
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
tidak  pantas,  berhubungan  seks  dengan  orang  yang  tidak  terbatas, maka  pada  dirinya  sering  mendatangkan  penyakit  yang  dapat berjangkit  dalam  dirinya  maupun  kepada  orang  lain.  Prostitusi merupakan  tingkah  laku  lepas  dan  bebas  tanpa  kendali  serta mengandung  tindak  pelampiasan  nafsu  tanpa  mengenal  batas kesopanan.  Prostitusi  selalu  ada  pada  semua  Negara  yang berbudaya, sejak zaman purbakala sampai sekarang.
Keberadaannya  selalu  mejadi  masalah  dan  patologi  sosial,  objek- objek  hukum,  dan  tradisi.  Dengan  berkembangnya  teknologi, industri  dan  kebudayaan  manusia,  prostitusi  berkembang  sejalan dengan proses tersebut dalam berbagai bentuk dan tingkatan.
Peristiwa  prostitusi  timbul  akibat  adanya  dorongan  seks yang  tidak  terintergrasi  dengan  kepribadian  pelakunya.  Dari impuls-impuls  seks  yang  tidak  terkendali  oleh  hati  nurani  tersebut dipakailah  teknik  seksual  yang  kasar  dan  provokatif  dan berlangsung  tanpa  afeksi  an  perasaan  emosi  serta  kasih  sayang. Serta  adanya  masalah  kemiskinan  yang  mendorong  seseorang melakukan postitusi.
Perbuatan  prostitusi  dilakukan  sebagai  kegiatan  sambilan atau  pengisi  waktu  senggang,  ataupun  sebagai  pekerjaan  penuh (profesi). Pada tahun 60-an dinas sosial menggunakan istilah wanita tuna  susila  (WTS)  bagi  pelacur  wanita  sedangkan  pelacur  pria disebut gigolo.
Perubahan  sosial  yang  diakibatkan  oleh  perkembangan tehnologi,  ilmu  pengetahuan  serta  komunikasi  di  dunia  dewasa  ini akan  mempengaruhi  kebiaaan  hidup  manusia.  Disamping  itu sekaligus  mempengaruhi  pola-pola  seks  yang  konvensional (menurut adat yang berlaku). Pelaksanaan seks banyak dipengaruhi oleh penyebab perubahan sosial antara lain : urbanisasi, mekanisasi, alat  kontrasepsi,  pendidikan,  demokratisasi  fungsi  wanita  dalam masyarakat  dan  moderenisasi.  Efek  sampingan  dari  dampak tersebut adalah  keluar  dari  jalur  konvensional  kultur.  Bagi  mereka
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
yang  tidak  mampu  menghayati  kepuasan  seks  sejati,  seks  bebas tidak akan memperoleh kepuasan.
Pada  umumnya  di  desa-desa  tidak  terdapat  prostitusi,  jika ada  mereka  merupakan  pendatang  dari  kota.  Di  kota-kota  jumlah prostitusi  sekitar  1  sampai  2%  dari  jumlah  penduduk.  Jumlah tersebut sudah termasuk yang tersamar atau gelap atau bersifat non professional,  dari  tingkat  bawah  sampai  tingkat  tinggi.  Mereka beroperasi bersempunyi-sembunyi secara individual atau bergabung dalam  satu  sindikat.  Profesi  prostitusi  dijalankan  dengan  kondisi sebagai  berikut.  Melakukan  profesinya  secara  sadar  dan  suka  rela, berdasarkan  motifasi  tertentu.  Dijebak  dan  dipaksa  oleh  germo- germo  yang  terdiri  dari  penjahat,  calo,  anggota  organissi  gelap penjual wanita dan pengusaha bordil.
Fungsi  prostitusi  yaitu  menjadi  sumber  eksploitasi  bagi kelompok-kelompok tertentu, khususnya bagi mereka yang memberikan  partisipasi.  Pada  umumnya  masyarakat  menolak  adanya pelacuran, tetapi dalam kenyataannya mereka tidak bisa mengelak dan harus  menerimanya.  Kedudukan  sosial  pelacur  sangat  rendah, tugasnya  memberikan  pelayanan  seks  kepada  kaum  pria,  namun demikian  ada  beberapa  fungsi  yang  tergolong  positif  sifatnya,  bagi masyarakat.  Fungsi  yang  dimaksud  dapat  dijadikan  katup  pengaman yang secara jujur diakui, sebab dapat dijadikan sebagai berikut :
1.  Sumber pelancar dalam dunia business.
2. Sumber kesenangan dari kaum yang harus berpisah dari istrinya.
3. Sumber hiburan individu atau kelompok
4. Sumber  pelayanan  dan  hiburan  bagi  orang  cacat  (misalnya  pria yang  wajahnya  buruk,  pincang,  abnormal  seksualnya  dan  para penjahat).
Dalam  menjalankan  fungsinya  para  pelacur  tersebut berlatar belakang menderita lemah mental, penghayal dan psikopat, atau  dengan  kata  lain  rohaninya  tidak  sempurna  serta  adanya
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
kemiskinan  dalam  hidup.  Oleh  sebab  itu,  kehidupannya  pada umumnya  dihiasi  dengan  kemewahan  semu  berupa  pakaian  yang gemerlapan,  makanan  yang  lezat  dan  berlimpah,  berganti-ganti partner, tanpa ikatan, tanpa tanggung jawab.

## 3. Akibat-Akibat Prostitusi
Praktek-praktek  prostitusi  biasanya  ditolak  oleh  masyarakat dengan  cara  mengutuk  keras,  serta  memberikan  hukuman  yang  berat bagi  pelakunya.  Namun,  demikian  ada  anggota  masyarakat  yang bersifat netral dengan sikap acuh dan masa  bodoh. Disamping itu ada juga yang menerima dengan baik. Sikap menolak diungkapkan dengan rasa  benci,  jijik,  ngeri,  takut  dan  lain-lain.  Perasaan  tersebut  timbul karena prostitusi dapat mengakibatkan sebagai berikut. : Menimbulkan dan menyebarkan penyakit  kelamin dan penyakit kulit. Penyakit  kelamin  tersebut  adalah  sipilis  dan  gonorrgoe.  Keduanya dapat  mengakibatkan  penderitanya  menjadi  epilepsi,  kelumpuhan, idiot  psikotik  yang  berjangkit  dalam  diri  pelakunya  dan  juga  kepada keturunan;  Merusak  sendi-sendi  kehidupan  keluarga,  sehingga keluarga menjadi berantakan; Memberi pengaruh demoralisasi kepada lingkungan,  khususnya  remaja  dan  anak-anak  yang  menginjak  masa puber; Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan minuman keras dan  obat  terlarang  (narkoba);  Merusak  sendi-sendi  moral,  susila, hukum dan agama;  Terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia lain yang  dilakukan  oleh  germo,  pemeras  dan  centeng  kepada  pelacur.; Menyebabkan  terjadi  disfungsi  seksual  antara  lain  :  impotensi, anorgasme.
Belakangan ini ramai polemik tentang istilah pelacur menjadi PSK.  Dalam  setiap  forum,  kelompok  liberal  dan  para  pezinah  kerap menggunakan istilah PSK dengan dalih berempati dengan wanita yang mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Sementara, kaum religius, menolak  istilah  PSK  untuk  mengganti  dari  kata  pelacur,  karena beranggapan  PSK  menjadi  pekerjaan  yang  sah  dikerjakan.Kupukupu
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
malam,  lonte,  ayam  kampus,  jablay,  perek,  adalah  sedikit  banyak  di antara  istilah  yang  kerap  terdengar  dimasyarakat  ketika  menunjuk pada  sesosok  perempuan  berprofesi  pelacur.  Kata  pelacur  ataupun lonte  yang  dulu  sering  digunakan  untuk  mengidentifikasikan  pekerja seks, sungguh menambah stigma buruk terhadap profesi yang satu ini. Menarik,  Ketua  Indonesia  Tanpa  JIL  (ITJ)  Akmal  Sjafril sampai menyebut  penghalusan  kata  pelacur  menjadi  PSK  sebagai  bentuk ‘ Konspirasi”  .  Ia  mem pertanyakan , siapa  sebenarnya  yang  pertama kali menggunakan istilah PSK , namun yang jelas, nampaknya semua media sudah bersepakat (atau berkonspirasi ) untuk menggunakannya secara konsisten.
Kata  PSK  adalah  sebuah  istilah  yang  sangat  kontradiktif. Bukan  merupakan  penghalusan,  melainkan  pengaburan  makna  yang sebenarnya.  Selain  pelacur  dan  PSK,  kemudian  berkembang  istilah WTS (wanita tuna susila) karena menganggap bahwa perempuan yang melacurkan  diri  tidak  menuruti  aturan  susila  yang  berlaku  di masyarakat.  Secara  legal,  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  surat Keputusan  Menteri  Sosial  No.  23/HUK/96  (dalam  Koentjoro, 2003:65)  yang  menyebut  pelacur  dengan  istilah  WTS.  Namun menurut  Koentjoro  (2003:45)  upaya  pemerintah  saat  itu  sebenarnya tidak lain untuk melebih haluskan istilah pelacur. Adapun orang yang melakukan  aktifitas  prostitusi  disebut  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK) dikenal  pula  dengan  nama  Wanita  Tuna  Susila  (WTS)  Tuna  Susila, diartikan sebagai; kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam  bentuk  penyerahan  diri  pada  banyak  laki-laki  untuk  pemuasan seksual  dan  mendapatkan  imbalan jasa  atau  uang  bagi  pelayanannya. Tuna  susila  juga  diartikan  sebagai;  salah  tingkah,  tidak  susila  atau gagal  menyesuaikan  diri  terhadap  norma-norma  susila.  Maka  pelacur itu  adalah  wanita  yang  tidak  pantas  kelakuannya  dan  bisa mendatangkan  petaka/celaka  dan  penyakit,  baik  kepada  orang  lain yang bergaul.
a. Dampak Negatif  Pelacuran Terhadap Biologis
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
Bagi  masyarakat  barat  hubungan  pra-nikah  bahkan  gonta-ganti pasangan atau free seks adalah hal yang biasa, namun di negara Timur terutama Indonesia yang masih menjunjung tinggi norma agama,  hal  seperti  itu  adalah  aib  dan  penyakit  kelamin lainnya) yang  ditimbulkan  akibat  melakukan  pelacuran  ( freesex )  muncul sebagai jawaban dari perilaku binatang yang tak layak dilakukan manusia,  kehadirannya  kini  tak  lebih  dari  malapetaka  atau laknat.  Berbagai  penelitian  menunjukkan  bahwa  AIDS  adalah penyakit  yang  unik  karena  menyerang  sistem  kekebalan  tubuh. Yang  paling  mengagetkan,  hingga  kini  belum  ditemukan obatnya dan siapa pun bisa terjangkit tak peduli orang kotor atau mereka yang baik-baik.
Penyakit kelamin juga sering menyerang orang yang melakukan free  sex .  Diantara  pelacur  atau  pelaku free  seks terjadi  saling transfer  penyakit.  Sehingga  semakin  sering  dia  melakukannya, maka  semakin  rentan  terhadap  berbagai  macam  penyakit. Berbagai  penyakit  kelamin  yang  kini  dikenal  di  dunia kedokteran diantaranya: sifilis, mole, gonore, ulkus, limprogranuloma,  venereum,  inguinale,  trikomoniasis,  herpes progenitalis, trikomoniasis dan AIDS (al-Ghifari, 2003:102).

## b. Dampak Negatif  Pelacuran Terhadap Psikologis
Beberapa  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  pelacuran  menurut Kartini  Kartono(2003:203) ;
a.  Merusak  sendi-sendi  kehidupan  keluarga.  Suami-suami  yang tergoda oleh pelacur   biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan
b.  Mendemolisir  atau  memberikan  pengaruh  demorilasi  kepada lingkungan  khususnya  anak-anak  muda  remaja  pada  masa puber dan adolensi.
c.  Berkorelasi  dengan  kriminalitas  dan  kecanduan  bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin dan lain-lain)
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
d.  Merusak  sendi-sendi  moral,  susila,  hukum  dan  agama.
Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang  dari  adat  kebiasaan,  norma  hukum  dan  agama, karena  digantikan  dengan  pola  pelacuran  dan  promiskuitas; yaitu  digantikan  dengan  pola  pemuasan    kebutuhan  seks  dan kenikmatan  seks  yang  awut-awutan  murah  serta  tidak bertanggung jawab. Bila pola pelacuran ini telah membudaya, maka rusaklah sendi-sendi kehidupan yang sehat.
e.  Adanya  pengeksploitasian  manusia  oleh  manusia  lain.  Pada umumnya  wanita-wanita  pelacur  itu  Cuma  menerima  upah sebagian  kecil  saja  dari  pendapatan  yang  harus  diterimanya, karena  sebagian  besar  harus  diberikan  kepada  germo,  calo- calo,  centeng-centeng,  pellindung  dan  lain-lain.  Dengan  kata lain,  ada  sekelompok  manusia  benalu  yang  memeras  darah dan keringat para pelacur ini.
c. Dampak Negatif Pelacur Berupa Sanksi Sosial
1.  Pelacur  yang  aktif  mendapat  cemooh  dari  kalangan masyarakat setempat.
2.  Bukan  hanya  pelacur  yang  aktif  mantan  pelacur  sekalipun sulit  diterima  kembali  di  kalangan  masyarakat  yang akibatnya matan pelacur banyak yang mengasingkan diri.
4. Aspek Politik Eksistensi Aktivitas PSK dan Mantan PSK
a. Kebijakan Politik dalam Menanggulangi Masalah Sosial
Prostitusi  merupakan  sesuatu  yang  merusak  moral bangsa,  meresahkan  masyarakat  pada  umunya  dan  keluarga pada  khususnya.Faktor  perkembangan  zaman  atau  globalisasi yang  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  prostitusi  mulai  dari sifat  materialisme  sampai  perkembangan  teknologi.Peran pemerintah  yang  masih  kurang  dalam  penanganan  prostitusi, sehingga masih banyaknya tempat-tempat prostitusi yang legal di  tiap-tiap  daerah.  Seharusnya  ada  suatu  peraturan  semacam
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
UU tentang pelarangan tempat-tempat prostitusi, tapi sekarang prostitusi  hanya  berada  dalam  kewenangan  daerah  masing- mansing  dengan  dikeluarkannya  PERDA.  Penyelesaian prostitusi membutuhkan diterapkannya kebijakan yang didasari syariat  Islam.  Harus  dibuat  undang-undang  yang  tegas mengatur  keharaman  bisnis  apapun  yang  terkait  pelacuran. Negara  merupakan  satu-satunya  institusi  yang  mampu menerapkan  syariat  Islam  ini  dalam  bentuk  Khilafah Islamiyah,  yang  diharapkan  bias  membersihkan  noda-noda prostitusi dalam Negara.
Pada aspek kesehatan disinyalir berdasarkan
penelusuran  sejarah  menunjukkan  bahwa  antara  tahun  1902- 1912  dilaporkan  bahwa  ada  sekitar  6,5%  orang  Eropa,  5,47% orang  pribumi  dan  13,11  %  orang  Cina  kejangkitan  penyakit sipilis.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  prostitusi  adalah  bagian kehidupan  masyarakat  kolonial,  baik  dari  masyarakat  pribumi sampai  orang-orang  Eropa.  Bagi  pelaku  prostitusi,  baik  itu Pekerja Seks Komersial, mucikari, pengusaha, hingga pemilik warung,  dan  keamanan  menganggap  prostitusi  adalah  sebagai ladang  ekonomi.  Tempat  untuk  mencari  nafkah.  Di  sinyalir oleh  para  ahli  yang  mengatakan  bahwa  ekonomi  adalah  salah satu  faktor  yang  menjadi  alasan  seseorang  terlibat  pada  dunia prostitusi atau pelacur. 12
Faktor  lain  antara  lain  suami  yang  tidak  tanggung jawab, keluarga yang tidak harmonis, dll. Bagi mereka pelacur sama  saja  dengan  Mbut  Gawe  atau  bekerja,  Seksualitas  di Jawa  Pada  Awal  Abad  XX 13 dalam  masyarakat  juga  dikenal
12 https://frahardi.wordpress.com/2016/06/14/persinggungan-politik-dan- prostitusi-dalam-puisi/
13 http://pspk.ugm.ac.id/seminar/69-seksualitas-di-jawapada-awal-abad- xx.html
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
istilah  Lunga  Sedelok  Bondho  Wis  Ketok,  maksudnya  pergi sebentar harta sudah terlihat.
b. Kebijakan Politik dalam Menanggulangi Masalah Prostitusi
Dilihat  dari  aspek  pendidikan,  prostitusi  merupakan kegiatan  yang  demoralisasi.  Dari  aspek  kewanitaan,  prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga  kerja.  Dari  aspek  kesehatan,  praktek  prostitusi merupakan  media  yang  sangat  efektif  untuk  menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. Dari aspek  kamtibmas  praktek  prostitusi  dapat  menimbulkan kegiatan-kegiatan  kriminal    Dari  aspek  penataan  kota, prostitusi  dapat  menurunkan  kualitas  dan  estetika  lingkungan perkotaan
Pendekatan  kemanusiaan  terhadap  masalah  apa  pun adalah  suatu  hal  universal.  Apalagi  terhadap  masalah  yang sangat kental nuansa pelanggaran HAM-nya, seperti prostitusi. Selama  ini  pendekatan  yang  digunakan,  khususnya  oleh pemerintah,  masih  belum  manusiawi.  Untuk  itu  ada  beberapa hal yang patut diperhatikan :
Pertama , pendekatan keamanan dan ketertiban yang legalistik- formil  dan  militeristik,  seperti  yang  digunakan  aparat keamanan  dan  ketertiban  (tramtib),  tidak  menyelesaikan masalah.  Kalaupun  dilakukan  penertiban  prostitusi,  haruslah penertiban yang women-friendly dengan pendekatan kemanusiaan.  Pendekatan  dalam  peerda  adalah  abolisionis yang  memandang  perempuan  yang  dilacurkan  sebagai kriminal,  padahal  dia  merupakan  korban  mata  rantai  sistemik feminisasi  kemiskinan  dan  marjinalisasi  perempuan.  Konsep
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
atau pendekatan penertiban haruslah memasukkan unsur-unsur HAM,  termasuk  dalam  kurikulum  pendidikan  para  polisi pamong praja atau aparat lain.
Kedua , penyelesaian  persoalan  harus  sampai  ke  akar persoalan,  holistik,  dan  integratif.  Termasuk  memberi penyadaran,  mulai  dari  pola  pikir  aparat,  masyarakat, rohaniwan, sampai sikap dan perilaku bahwa perempuan yang dilacurkan  adalah  korban.  Bersama-sama  kita  bahu-membahu mencari solusi persoalan, memberi bekal para perempuan yang dilacurkan  untuk  menopang  ekonomi  keluarga  berupa kemampuan  baca-  tulis,  keterampilan  rias  wajah,  menyamak kulit,  menjahit,  wirausaha,  atau  inisiatif  lain  yang  patut dihargai dan didukung.
Ketiga , penggunaan  berbagai  istilah  yang  menyudutkan mereka, seperti sampah masyarakat, penyakit masyarakat, dan penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial,  harus  dihentikan. Stigmatisasi  korban  yang  tercetus  dalam  penggunaan  bahasa semacam  ini  yang  juga  termin  dalam  kebijakan  pemerintah, harus dihapuskan.
Keempat ,  mulai  sejak  kurikulum  pendidikan  calon  petugas tramtib,  penggunaan  pola  militeristik  yang  menonjolkan kekerasan  harus  dihapus.  Yang  kemudian  melakukan penertiban,  diharapkan  bukan  hanya  aparat  laki-laki,  tetapi juga perempuan dengan jumlah proporsional. Jangan kemudian mereka hanya menjadi pelengkap, apalagi “pajangan”. Karena perempuan  yang  dilacurkan  rentan  pelecehan  seksual,  maka perlindungan  saksi  pelapor  juga  diperlukan.  Kerja  sama  dan pengawasan  ketat  bersama  pemerintah  daerah  asal  dalam pemulangan  juga  diperlukan  untuk  menghindari  agar  tidak semata-mata menjadi proyek pemulangan saja.
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
c. Kebijakan Politik berdasarkan Undang-Undang
Dalam Convention for the Suppresion of the Traffic to Persons and of the Prostitution of Others tahun 1949, Konvensi Penghapusan  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  (diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984) dan  terakhir  pada  bulan  Desember  1993  oleh  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdagangan perempuan serta prostitusi  paksa  dimasukkan  sebagai  bentuk  “ kekerasan terhadap  perempuan ”.  Hal  ini  menunjukkan  pengakuan bersama  komunitas  internasional  bahwa  dalam  prostitusi,  apa pun  bentuk  dan  motivasi  yang  melandasi,  seorang  perempuan yang  dilacurkan  adalah  korban.  Yang  juga  ironis  adalah,  dari berbagai  pola  pendekatan  terhadap  prostitusi,  baik  upaya penghapusan,  sistem  regulasi,  atau  pelarangan,  perlindungan memadai  akan  hak  sebagai  individu  dan  warga  negara  para perempuan  korban  itu masih  terabaikan .  Perbuatan  Protitusi adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  siapapun  baik  laki-laki maupun perempuan  yang menyediakan diri  sendiri atau orang lain  kepada  umum  untuk  melakukan  pelacuran,  baik  dengan imbalan  jasa  maupun  tidak,  Sedangkan  Tuna  Susila  adalah seorang  laki-laki/perempuan  yang  melakukan  hubungan  seks dengan  lawan  jenisnya  secara  berulang-ulang  dengan bergantian  pasangan  diluar  perkawinan  yang  syah  dengan mendapat uang, materi atau jasa.
d. Kebijakan Politik berdasarkan Aspek Agama.
Bagi  masyarakat  umum  kota  Bandar  Lampung  yang mayoritas  beragama  Islam  yang  mengharamkan  prostitusi, prostitusi  dianggap  mengancam.  Menurut  mereka,  prostitusi adalah  ladang  penyakit  kelamin,  sumber  kemaksiatan,  dan merusak  moral  generasi  muda.  Atas  alasan  ingin  mengangkat
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
harkat  perempuan,  agar  mereka  bekerja  dengan  halal, pendidikan  moral  anak-anak  dan  remaja  di  sekitar  lokalisasi. Oleh  sebagian  kalangan  menilai  bahwa  langkah  Nurdin Muhayat (Wali Kota Bandar Lampung kala itu) mengeluarkan Perda  no  15 tahun  2002  untuk menutup kawasan  lokalisasi  di daerah  Pemandangan,  Rawa  Laut  Panjang  Selatan  ini  dan langkah  wali  kota  yang  lain  yang  hendak  menutup  prostitusi dianggap  pencitraan.  Inilah  kenapa  prostitusi  mengait  juga  di bidang  politik.  Sebagian  masyarakat  menginginkan  prostitusi ditutup  maka  menutup  prostitusi  akan  mendapat  dukungan politik  dan  simpati  dari  masyarakat,  Karena  kenyataannya kawasan tersebut meski sudah ditutup sejak tahun 2002 hingga kini masih berlangsung.
e. Kebijakan Politik berdasarkan Aspek Kesehatan
Upaya  penghapusan  lokalisasi  yang  marak  beberapa tahun  terakhir  perda  (sejak  diterbitkannya  PERDA  No.15 tahun 2002) justru membuat “kantung-kantung” prostitusi baru makin  menyebar  dan  tak  terpantau.  Termasuk  risiko  terkena HIV/AIDS yang sulit dikontrol karena pemeriksaan rutin pada para  perempuan  yang  dilacurkan  di  lokalisasi  terhenti.  Hak- hak  mereka  atas  pelayanan  kesehatan  yang  memadai  kian terabaikan.  Apalagi  jika  diketahui,  sebagai  pengidap  AIDS atau  HIV  positif,  kekerasan  yang  dialami  akan  semakin berlipat,  termasuk  terhadap  anggota  keluarga  korban,  karena dalam dunia kesehatan juga menunjukkan dan
memperingatkan  bahaya  penyakit  kelamin  yang  mengerikan seperti  HIV  /  AIDS  akibat  adanya  pelacuran  di  tengah masyarakat.
5. Persepsi  Masyarakat  terhadap  Aspek  Politik  Eksistensi PSK
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
Persepsi  Masyarakat  terhadap  Kebijakan  Politik  dalam Menanggulangi  Masalah  Sosial  Pembinaan  untuk  membentuk keluarga yang harmonis merupakan penyelesaian jalur sosial yang juga  harus  menjadi  perhatian  pemerintah.  Hal  ini  disebabkan keluarga  merupakan  salah  satu  pilar  dalam  masyarakat  yang  ikut menentukan  kualitas  suatu  generasi.  Negara  wajib  menjamin pendidikan  untuk  memberikan  bekal  kepandaian  dan  keahlian pada  warganya.  Hal  ini  terkait  dengan  poin  kedua  di  atas,  yakni agar  setiap  individu  mampu  bekerja  dan  berkarya  dalam  rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang baik dan halal.
Dari  dalil-dalil  yang  dikemukakan  oleh  para  tokoh  agama tersebut  sangat  jelas  bahwa  tidak  ada  toleransi  untuk  melindungi praktek  prostitusi  dengan  membuat  lokalisasi.  Para  tokoh masyarakat dari unsur agamis mempertanyakan masih berlangsungnya  praktik  prostitusi  di  eks  lokalisasi  Rawa  Laut Panjang  Selatan,  pun  demikian  pula  halnya  yang  masih  terjadi praktik  prostitusi  di  Kota  Bandar  Lampung  yang  tersembunyi seperti  di  hotel-hotel,  SPA,  cofe,  Salon  dan  lain  sebagainya. Dalam Islam, prostitusi disamakan dengan zina. Seddangkan zina menurut Islam, seperti dijabarkan dalam fiqih, ada tiga pendapat:
a. Menurut  Syafi’iyah,  zina  adalah  perbuatan  lelaki memasukkan  penisnya  ke  dalam  liang      vagina  wanita  lain (bukan isterinya atau budaknya) tanpa syubhat.
b. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan lelaki menyenggamai wanita lain pada vagina atau duburnya tanpa syubhat.
c. Menurut  Hanafiyah,  ia  adalah  persenggamaan  antara  lelaki dan  wanita  lain  di  vaginanya,  bukan  budaknya  dan  tanpa syubhat.
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
mengenai  penanggulangan  masalah  pelacuran,  menyatakan sebagai  berikut; Wanita  tunasusila  adalah  wanita  yang mempunyai  kebiasaan  melakukan  hubungan  kelamin  di  luar perkawinan,  baik  dengan  imbalan  jasa  maupun  tidak. Sedang pasal  296  KUHP  mengenai  prostitusi  tersebut  meyatakan sebagai  berikut; Barang  siapa  yang  pekerjaanya  atau kebiasaanya,  dengan  sengaja  mengadakan  atau  memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara  selama-lamanya  satu  tahun  empat  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.
Jelasnya,  pelacuran  itu  bisa  dilakukan  baik  oleh  kaum wanita  maupun  pria. Jadi, ada  persamaan  predikat  lacur  antara laki-laki  dan  wanita  yang  bersama-sama  melakukan  perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan. Dalam hal ini, perbuatan cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin di luar nikah saja, akan  tetapi  termasuk  pula  peristiwa  homoseksual  dan permainan seksualnya.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  penulis mengenai  Persepsi  Tokoh  Masyarakat  Terhadap  Aspek  Politik Eksistensi Pekerja Seks Koimersial (PSK) Di Eks Lokalisasi Rawa Laut Panjang Selatan Bandar Lampung  sebagai berikut:
1. Terdapat  persepsi  positif  dan  persepsi  negatif  dari  tokoh masyarakat    terhadap  mantan  psk  di  ekslokalisasi  khusunya terkait  dengan  aspek  politik  keberadaan PSK  di  eks  lokalisasi Kampung  Rawa  Laut.  Terdapat  persepsi  positif  yaitu menganggap baik dan memberikan nilai yang positif terhadap mereka.  Pemerintah  pun  memberikan  jalan  keluar  kepada mereka  dengan  memberikan  program  penyuluhan  dan
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
pelatihan  agar  mereka  bisa  meninggalkan    profesi  mereka sebagai  pekerja  seks  komersial.  Sedangkan  persepsi  negatif, tidak  sedikit  masyarakat  justru  mencibir  dan  melecehkan mereka  yang  mereka  katakan  bahwa  mereka  sebetulnya menikmati  profesi  mereka  sebagai  wanita  lacur  mencari  uang dengan  mudah  tanpaa  bekerja  keras  dan  memotar  otak  hanya mengandalkan  tubuh  saja.  Bahkan  ada  jijik  dan  menghindar jika mereka bertemu dengan wanita PSK ini dan menganggap mereka  hanya  mencari  duit  saja  jika  ada  pogram  dari pemerintah.
2. Kemudian  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  mantanPSK  di eks  lokalisasi  Kampung  Rawa  Laut,  Kecamatan  Panjang Selatan Kota Bandar Lampung yakni membina hubungan baik dengan  masyarakat  sekitar,  Mereka  melakukan  apasaja  yang membuat  masyarakat  menerima  kehadiran  mereka  mulai  dari berkeluarga  dengan  menikah,  mengikuti  kegiatan  sosial  dan aktif  mengikuti  kegiatan  keagamaan  yang  diadakan  oleh masyarakat  baik  itu  di  rumah-rumah  warga  ataupun  masjid- masjid yang ada disekitar mereka, kemudian dengan bekerja di rumah-rumah warga sebagai tukang cuci dan seterika pakaian, selanjutnya  rajin  memeriksakan  diri  agar  bebas  dari  penyakit menular  seksual  (pms),  dan  rajin  mengikuti  penyuluhan  dan keterampilan ketenagakerjaan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
3. Usaha-usaha yang dilakukan oleh eks psk ini dilakukan dengan sungguh-sungguh  meskipun  tidak  sedikit  yang  mencemooh dan  merasa  jijik,  atau  bahkan  menolak  keberadaan  mereka  di tengah-tengah  masyarakat.  Akan  tetapi  tetap  mereka  lakukan agar  mereka  dapat  kembali  hidup  normal  sebagai  makhluk sosial. Reaksi sosial terhadap mantan pekerja seks komersial di
Sidi Ritaudin:  PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT…..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
eks  lokalisasi  Kampung  Rawa  Laut,  Kecamatan  Panjang Selatan  Kota  Bandar  Lampung,  terlihat  bahwa  ada  anggota masyarakat  yang  menolak  kehadiran  eks  PSK  ini  ditengah- tengah  mereka.  Hal  ini  dikarenakan  mereka  merasa  jijik  dan takut  tertular  oleh  penyakit  menular  seksual  yang  bisa  saja dibawa  oleh  mantan  psk  ini.  Kemudian  anggota  masyarakat merasa  lingkungan  tempat  tinggalnya  tercemar  nama  baiknya karena  keberadaan  wanita  eks  psk  di  tengah-tengah  mereka meskipun  mantan  PSK  ini  rajin  memerikasakan  kesehatan dirinya  di  klinik    kesehatan  agar  masyarakat  merasa  nyaman berinteraksi  dengan  mereka.  Kondisi  seperti  ini  dipengaruhi oleh  PSK  yang  masih  aktif  berpura-pura  berkeluarga  dengan membuka  usaha  salon  kecantikan  dan  pijat  tradisional  agar pemerintah  kota  melegalkan  transaksi  prostitusi  yang  mereka jalankan.  Sebenarnya  pemerintah  kota  melalui  Dinas  Sosial Kota  Bandar  Lampung  sedang  berupaya  memberikan penyuluhan  dan  pelatihan  ketenagakerjaan  kepada  wanita  eks PSK  ini  agar  mereka  bisa  hidup  mandiri  dan  kembali  hidup normal dan menjadi anggota masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel “Pelacuran sebagai Masalah Sosial” dalam www.academia.edu.,  diposting  pada  Desember  2013,  diakses pada 9 januari 2015. Eko,  Eko  Lusjianto,  ”Hubungan  antara  Relegius  dengan  Prilaku Seksual Remaja yang  sedang Pacaran”, dalam Skripsi, (Tidak diterbitkan : 2015), h.
2. Lihat
hhtp://digilib.itb.ac.idgdl.php?mod=browser&op=read&id= jiptumm-gdlsl-2002-eko2cn-5756&q=Remaja,”
http://kesmas-ode.blogspot.com/2012/11/prostitusi_3010.html
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.08 Januari – Juni 2019
https://frahardi.wordpress.com/2016/06/14/persinggungan-politik-dan- prostitusi-dalam-puisi/ http://pspk.ugm.ac.id/seminar/69-seksualitas-di-jawapada-awal-abad- xx.html
Kartono,  Kartini  Kamus  Lengkap  Psikologi,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada, 2002 .
Kartono, Kartini Patologi sosial, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
2003.
Mahfud,  Moh.  dkk  (ed.),  Kritik  Sosial  dalam  Wacana  Pembangunan,
Yogyakarta, Pusat Penerbitan UII Press, 1997.
Mahfuzh,  Jamaluddin Psikologi  Anak  Dan  Remaja  Muslim, penerjemah Abdul Rosyad shiddiq Jakarta, Pustaka Al-kautsar, 2001.
Kartono,Kartini Patologi sosial, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003 .
R,  Lestari,  dan  Koentjoro.  2002.  Pelatihan  berpikir  optimis  untuk meningkatkan harga diri pelacur yang tinggal dipantai dan luar pantai  sosial.  Jurnalilmiah  berkala  psikologi  indigenous,  (vol 6, no 2,  2002).
Wawancara  dengan  Pak  Eko,  Rt  13  Rawa  Laut,  Panjang  Selatan tanggal 6 Oktober 2017. Menjadi buah pikirannya adalah akan pindah ke mana, apa akan dapat tempat tinggal dan pekerjaan baru, sementara umur sudah tua, anak mau sekolah.,”.