## Persepsi Penyuluh Pertanian terhadap Implementasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Timur

## Agricultural Extension Workers Perceptions of the Implementation of Law Number 23 of 2014 in East Lampung Regency
Oleh:
Tati Purnamawati 1* , Dewangga Nikmatullah 2 , Sumaryo Gitosaputro 2 , Dame T. Gultom 2 , Kordiyana K. Rangga 2
1 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur.
2 Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
* email: tatipurnamawati@yahoo.co.id
Received: 28 Juni 2023; Revised : 12 Oktober 2023; Accepted : 21 Desember 2023

## ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berakibat pada pengelolaan penyuluh perikanan ditarik ke pusat dan  penyuluh  kehutanan  pengelolaannya  oleh  provinsi  bersama  pusat.    Hal  ini  menjadikan  jumlah penyuluh    di  Kabupaten  Lampung  Timur  berkurang,  sehingga,  sehingga  target  penyelenggaraan penyuluhan  pertanian  satu  desa  satu  penyuluh  makin  sulit  terpenuhi.  Implikasi  selanjutnya  adalah jangkauan  layanan  penyuluh  bertambah  luas  dengan  jumlah  desa  sebanyak  264  buah  dan  jumlah kelompok  tani  6.233  hanya  dilayani  oleh  112  orang  penyuluh  pertanian.    Permasalahan  lain  adalah kebijakan  penyuluhan  pertanian  di  bawah  pemerintah  daerah  yang  berakibat  penyelenggaraan  dan pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan  pertanian  banyak  menemui  kendala.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui persepsi penyuluh pertanian terhadap implementasi UU No. 23/2014 yang terdiri dari fugsi kelembagaan,  fungsi  ketenagaan,  fungsi  penyelenggaraan,  fungsi  sarana  dan  prasarana  serta  fungsi pembiayaan  penyuluhan.  Penelitian    dilakukan  di  Kabupaten  Lampung Timur  dan pengambilan  data dilaksanakan  pada  bulan  November-Desember  2022.  Responden  adalah  88  penyuluh  pertanian  yang bertugas di Kabupaten Lampung Timur Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan persepsi penyuluh pertanian terhadap implementasi Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  di  Kabupaten  Lampung  Timur  pada  pelaksanaan  fungsi kelembagaan,  fungsi  ketenagaan,  fungsi  penyelenggaraan,  fungsi  sarana  dan  prasarana  serta  fungsi pembiayaan penyuluhan secara keseluruhan adalah kurang baik dengan indikasi kurangnya pembinaan sumberdaya  kurangnya fasilitasi bagi pelaku utama dan usaha, programa penyuluhan tidak akurat dan kurang aspiratif, kesempatan peningkatan kapasitas penyuluh terbatas, sarana dan prasarana penyuluhan tidak handal serta alokasi pembiayaan penyuluhan tidak memadai.
Kata kunci: penyuluh pertanian, persepsi, UU No.23/2014

## ABSTRACT
Law Number 23 of 2014 resulted in the management of fisheries instructors being transferred to the center  and  forestry  instructors  being  managed  by  the  provinces  together  with  the  center.  This  has reduced the number of instructors in East Lampung Regency, making it increasingly difficult to fulfill the  target  of  providing  agricultural  extension  services  in  one  village,  one  instructor.  The  next implication is that the reach of extension services has expanded with the number of villages reaching 264 and the number of farming groups being 6,233, only served by 112 agricultural extension workers. Another problem is the agricultural extension policy under the regional government which results in the organization and implementation of agricultural extension activities encountering many obstacles. This
research aims to determine the perceptions of agricultural instructors regarding the implementation of Law no. 23/2014 which consists of institutional functions, personnel functions, administration functions, facilities and infrastructure functions and extension financing functions. The research was conducted in East Lampung Regency and data collection was carried out in November-December 2022. Respondents were 88 agricultural instructors who worked in East Lampung Regency. This research used a survey method with a quantitative descriptive approach. The results of the research show that the perception of agricultural instructors regarding the implementation of Law Number 23 of 2014 in East Lampung Regency  regarding  the  implementation of  institutional  functions,  personnel  functions,  administration functions, facilities and infrastructure functions as well as the extension financing function as a whole is poor with indications of a lack of resource development, lack of facilitation. for the main actors and businesses,  extension  programs  are  inaccurate  and  less  than  aspirational,  opportunities  to  increase extension capacity are limited, extension facilities and infrastructure are unreliable and allocation of extension funding is inadequate
Keywords: agricultural extension workers, perceptions, UU No.23/2014

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Republik  Indonesia  telah menetapkan kebijakan Undang-undang Nomor  23  tahun  2014  (UU  No.  23/2014) tentang  Pemerintah  Daerah,  sebagai  ganti dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Dalam  bidang  penyuluhan,    beberapa  hal penting yang menyangkut aktifitas penyuluhan  pada  UU  No.  23/2014  adalah perubahan  penyelenggaraan  penyuluhan. Penyuluhan  perikanan  menjadi  urusan pemerintah  pusat,  penyuluhan  kehutanan menjadi urusan pusat dan provinsi, penyuluhan  pertanian    mengikuti  Undang- undang  sebelumnya  yaitu  Undang-Undang No.16  Tahun  2006    tentang  Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.    Keadaan  ini    menimbulkan keresahan  akibat  perbedaan  pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penyuluhan di antara  penyuluh  perikanan,  kehutanan  dan pertanian  bahkan  antar  penyuluh  pertanian berbeda  kabupaten/kota.    Masalah  umum yang  dirasakan  penyuluh  pertanian  adalah pelaksanaan  fungsi  penyuluhan belum optimal,  kurangnya  pembinaan  tenaga penyuluh  pertanian,  penyusunan  programa penyuluhan  tidak  aktual,    serta  pemberian insentif yang berbeda disetiap daerah.
Visi Kabupaten Lampung Timur 2019- 2024  adalah  “Terwujudnya  Masyarakat Lampung  Timur  yang  Aman,  Mandiri, Sejahtera, Berakhlak Mulia melalui
Peningkatan
Perekonomian Berbasis Agribisnis/Pertanian Berkelanjutan dan
Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  yang Berpihak  Kepada  Kepentingan  Rakyat”. Sektor  pertanian  dan  kualitas  sumberdaya manusia seharusnya menjadi prioritas kebijakan, namun belum selaras dengan UU No.  23/2014  pasal  12  ayat  (3)  dimana pertanian  merupakan  urusan  pemerintahan pilihan.    Kondisi    tersebut  sangat  dirasakan pasca  diberlakukannya  UU  No.  23/2014, yaitu    dengan  berubahnya  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  menangani Penyuluhan,    sebelumnya  Badan  Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (BP4K), melebur menjadi Bidang Penyuluhan pada   Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan.
Semakin berkurangnya jumlah penyuluh di  Kabupaten  Lampung  Timur  karena penyuluh  perikanan  diambil  alih  pusat  dan penyuluh kehutanan diambil provinsi akibat implementasi  UU  No.  23/2014,  serta sebagian penyuluh memasuki masa pensiun, menjadikan  penyelenggaraan  penyuluhan pertanian belum dapat memenuhi target satu desa  satu  penyuluh.  Jangkauan  layanan penyuluh  masih  sangat  luas  dengan  jumlah desa  sebanyak  264  buah  dan  jumlah kelompoktani 6.233 hanya dilayani oleh 112 orang  penyuluh  pertanian.    Permasalahan internal  penyuluhan  pertanian  adalah  tidak seimbangnya  jumlah  penyuluh  pertanian
dengan luas wilayah dan jumlah petani yang harus dibina, permasalahan eksternal adalah kebijakan  penyuluhan  pertanian  di  bawah pemerintah daerah yang berakibat penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  kegiatan penyuluhan  pertanian  banyak  menemui kendala.  Penyuluh pertanian harus berupaya sendiri  agar  fungsi  dan  perannya  dapat berjalan.    Pengembangan  karir,  promosi, insentif  dan  kompensasi  oleh  pemerintah daerah juga masih sangat terbatas.  Keadaan ini  menyebabkan  beberapa  pemerhati  dan peneliti bidang pertanian khususnya penyelengaraan
penyuluhan pertanian berkesimpulan bahwa telah terjadi penurunan kinerja penyuluhan karena penyelenggaraannya ditempatkan pada posisi minor  atau  kurang  menjadi  perhatian pemerintah  daerah  (Ginting,  dkk.,  2021), oleh  karena  itu  perlu  untuk  mengetahui persepsi penyuluh pertanian terhadap implementasi UU No. 23/2014 di Kabupaten Lampung Timur dalam menjalankan perannya  sebagai  fasilitator,  motivator  dan pendamping  bagi  petani.  Menurut  van  den Ban  dan  Hawkins  (2003),    persepsi  adalah proses menerima informasi atau stimuli dari lingkungan  dan  mengubahnya  kedalam kesadaran psikologis. Tujuan dari penelitian adalah untuk  mengetahui persepsi penyuluh pertanian  terhadap  implementasi  UU  No. 23/2014 di Kabupaten Lampung Timur.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung,
Indonesia.    Waktu  penelitian  pada  bulan November hingga Desember 2022. Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu  daerah  yang  penyuluhan  pertaniannya terdampak UU No 23/2014.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan  deskriptif  kuantitatif.    Data diambil  melalui  wawancara  menggunakan
kuesioner.    Jumlah  responden  dalam penelitian  ini  adalah  88  penyuluh  pertanian yang diambil secara cluster random sampling agar  mewakili  tempat  tugas  penyuluh  yaitu kabupaten  dan  24  BPP. Data  yang dikumpulkan  berupa    data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan wawancara langsung. Data sekunder diambil dari  data-data  yang  telah  tercatat  atau memang  sudah  tersedia  seperti  alokasi pembiayaan  penyuluhan  serta  sarana  dan prasarana penyuluhan yang tersedia.

## Analisis Data
Analisis statistik deskriptif dilaksanakan melalui tahapan:
a) Penyajian  data  karakteristik  penyuluh pertanian dan persepsi penyuluh pertanian terhadap fungsi kelembagaan,
ketenagaan,  penyelenggaraan  sarana  dan prasarana  serta  pembiayaan  penyuluhan dengan metode tabulasi.
b) Penentuan  kecenderungan  skor  persepsi responden untuk masing-masing indikator persepsi  dikelompokkan  dalam  3  (tiga) kategori, yaitu: (1) tidak baik, (2) kurang baik  dan  (3)  baik.    Interval  kelas ditentukan dengan rumus sebagai berikut.
Interval kelas = nilai tertinggi – nilai terendah klasifikasi
Komponen  implementasi  UU  No.  23/2014 dalam  penelitian  berdasarkan  Peraturan Bupati  Lampung  Timur    Nomor  69  tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi,  serta  Tata Kerja  Dinas  Ketahanan  Pangan,  Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu: a) Kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kabupaten  memiliki fungsi antara lain;  1)  penyusunan  kebijakan  dan program penyuluhan pertanian, 2) pelaksanaan  penyuluhan  pertanian  dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian, 3) pengumpulan,  pengolahan,  pengemasan, dan  penyebaran  materi  penyuluhan  bagi pelaku  utama  (petani)  dan  pelaku  usaha, 4) pengelolaan kelembagaan dan
Vol. 5 No. 03, Desember 2023, Hal. 185 - 194
ketenagaan, 5) pemberian fasilitasi
penumbuhan dan pengembangan kelembagaan  pelaku  utama  dan  pelaku usaha, 6) peningkatan kapasitas penyuluh, 7)  Pemantauan  dan  evaluasi  di  bidang penyuluhan pertanian; dan 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
b) Ketenagaan  penyuluh  memiliki  fungsi antara  lain:  1)  pemberian  kesempatan menempuh  pendidikan  formal  lebih tinggi; 2) pemberian kesempatan mengikuti  pelatihan  dan  3)  pemberian kesempatan  magang/  karya  wisata/ study banding.
c) Penyelenggaraan  penyuluhan  memiliki fungsi  antara  lain:  1)  penyusunan programa  penyuluhan  pertanian; 2)
penyusunan rencana kerja tahunan penyuluhan;  3)  penyediaan,  perakitan/ pembuatan  materi penyuluhan  pertanian;
4)  peran  serta  dalam  pembangunan pertanian  dan  5)  kerjasama  dengan penyuluh swadaya dan swasta.
d) Sarana dan prasarana penyuluhan memiliki fungsi antara lain; 1) penyediaan perlengkapan BPP; 2) perlengkapan kerja penyuluh;  3)  kendaraan  operasional  roda dua; 4) rehabilitasi bangunan BPP.
e) Pembiayaan penyuluhan, memiliki fungsi antara lain; 1 ) penyediaan dana kompensasi  atas  tugas  tambahan;  2) penyediaan dana biaya operasional penyuluh  pertanian  dan  3)  penyediaan dana  operasional  BPP  (biaya  pertemuan, listrik, internet, air dsb) dan 4) kelancaran penerimaan hak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden

## Umur
Umur  adalah  lama  waktu  hidup penyuluh  pertanian  yang  terhitung  sejak kelahiran  sampai  penelitian  dilakukan. Berdasarkan  Tabel  1  seluruh  responden penyuluh pertanian (100%) berada pada usia produktif  dengan  rata-rata  48,85  tahun. Menurut Mantra (2004), kelompok umur 15-
64  tahun  adalah  umur  produkif.  Pada  umur produktif,  penyuluh  mampu  bekerja  dan menghasilkan sesuatu serta memiliki kemampuan  untuk  menyerap  teknologi  dan informasi.  Penyuluh  juga  telah  memiliki akumulasi  kematangan  pengalaman  yang lebih  lengkap  dan  kuat  dalam  menanggapi perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada lingkungannya .

## Tabel 1.
Sebaran umur responden penyuluh pertanian di Kabupaten Lampung Timur Umur (tahun) Kategori Penyuluh Pertanian Jumlah % 0 – 14 Belum produktif 0 0 15 – 64 Produktif 88 100 > 65 Tidak produktif 0 0
Rata-rata  48,85     Produktif

## Pendidikan Formal
Pendidikan  merupakan  salah  satu karakteristik yang penting untuk peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia.  Berdasarkan Tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  tingkat pendidikan  formal  sebagian  besar  (73,86%) penyuluh  pertanian  di  Kabupaten  Lampung adalah tinggi, yaitu  D4/S1/S2. Diperkirakan semakin  tinggi  tingkat  pendidikan,  maka akan semakin tinggi keahlian dan keterampilan penyuluh, sehingga pengalaman  kerja  akan  meningkat  dan semakin  positif  dalam  mempersepsikan perubahan kebijakan.

## Tabel 2.
Sebaran pendidikan formal responden penyuluh pertanian di Kabupaten Lampung Timur Pendidikan formal Kategori Penyuluh Pertanian Jumlah % SLTA Rendah 16 18,19 DI - D III Sedang 7 7,95 D IV/S1/S2 Tinggi 65 73,86 Rata-rata Tinggi

## Lama bekerja sebagai penyuluh pertanian
Lama  bekerja  sebagai  penyuluh  pertanian adalah  waktu  yang  telah  dilalui  oleh  responden penelitian  dalam  melakukan  pekerjaan  sebagai penyuluh  pertanian.  Berdasarkan  Tabel  3  dapat diketahui  bahwa  sebagian  besar  responden (59,95%),  telah  cukup  lama  bekerja  sebagai penyuluh  pertanian  dengan  rata-rata  masa  kerja
21,18 tahun dan masuk kategori lama.  Semakin lama  bekerja,  akan  menambah  pengalaman penyuluh  pertanian  dalam  perannya  sebagai motivator,  fasilitator  dan  dinamisator  bagi binaannya. Menurut Rachmat (2010), pengalaman  tidak  selalu  dengan  proses  belajar formal,  pengalamanc  dapat  bertambah  melalui rangkaian  peristiwa  yang  pernah  dihadapi, artinya  pengalaman  penyuluh  tidak  hanya diperoleh dari bangku sekolah, namun peristiwa yang dialami penyuluh juga menambah pengalaman dalam menjalankan perannya.

## Tabel 3.
Sebaran lama bekerja responden penyuluh pertanian di Kabupaten Lampung Timur Lama bekerja (tahun) Kategori Penyuluh Pertanian Jumlah % 6 – 17 Cukup lama 51 59,95 18 – 29 Lama 5 5,68 30 – 40 Sangat lama 32 36,36 Rata-rata 21,18 Tinggi

## Kekosmopolitan
Kekosmopolitan
pada penyuluh merupakan sikap penyuluh dalam
mengadopsi
informasi teknologi/ pengetahuan dan sebagainya yang bersumber dari aktivitas di luar wilayah kerjanya. Tabel 4 menunjukkan
rata-rata nilai kekosmopolitan  71,84  yang  masuk  kategori cukup  kosmopolit.    Hal  ini  menunjukkan bahwa  kekosmopolitan  responden  sudah cukup  baik,  karena semua  penyuluh pertanian pernah melakukan kegiatan ke luar lingkungan  kerja  dalam  rangka  menambah pengetahuan, wawasan  atau  informasi pertanian  bagi  dirinya  sendiri.    Tingkat kosmopolitan penyuluh pertanian di Kabupaten  Lampung  Timur  belum  masuk kategori  baik  karena  penggunaan  internet belum  maksimal  dan  hampir  tidak  pernah mencari  informasi  terkait  tugasnya  melalui radio, televisi maupun surat kabar.  Aplikasi whatsapp dan youtube yang diakses melalui smartphone lebih  banyak  digunakan  untuk hiburan dibanding mencari informasi pertanian.
Tabel 4.
Sebaran responden penyuluh pertanian berdasarkan tingkat kosmopolitan Interval skor Kategori Penyuluh Pertanian Jumlah % 46 – 61  Kurang kosmopolit 27 30,68 62 – 77  Cukup kosmopolit 31 35,23 78 – 93  Sangat kosmopolit 30 34,09 Rata-rata 71,84        Cukup kosmopolit

## Jarak Tempuh ke Tempat Tugas
Jarak  menjadi  salah  satu  aspek  yang mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja.    Tabel  5  menunjukkan  bahwa  jarak yang  harus  ditempuh  sebagian  besar penyuluh  pertanian    (81,81%)  ke  wilayah binaan masuk kategori dekat dengan rata-rata 14,75  km.    Jarak  tempuh  yang  dekat memberikan  kemudahan  bagi  penyuluh untuk  menjangkau  wilayah  binaan  guna melakukan  kunjungan  tatap  muka maupun melakukan  pertemuan  dengan  kelompok  tani, gabungan kelompok tani dan kelembagaan petani lainnya.

## Tabel 5.
Sebaran responden penyuluh pertanian berdasarkanjarak tempuh dari domisili ke tempat
tugas Interval jarak km) Kategori Penyuluh pertanian Jumlah % 1 – 27 Dekat 72 81,81 28 – 54 Sedang 13 14,77 55 – 81 Jauh 3 3,41 Rata-rata 14,75 Dekat

## Luas Wilayah Binaan
Luasnya wilayah binaan penyuluh dapat menjadi  faktor  eksternal  bagi  penyuluh  di lapangan  dalam  memberikan  informasi  dan teknologi  yang  dibutuhkan  oleh  petani. Tabel  6  menunjukkan  bahwa  luas  wilayah binaan  penyuluh  pertanian  rata-rata  1.002,4 ha  termasuk  kategori    luas.    Diperkirakan, makin  luas  wilayah  binaan,  semakin  luas jangkauan  penyuluh  dalam  memberikan materi penyuluhan dari kelompok yang satu ke  kelompok  yang  lain  sehingga  kurang efektif dan efisien .

## Tabel 6.

## Sebaran responden penyuluh pertanian
berdasarkan luas wilayah binaan Luas binaan (ha) Kategori Penyuluh pertanian Jumlah % 150 –    642 Cukup luas 20 22,73 643 – 1.135 Luas 32 36,36 1.136 – 1.628 Sangat luas 36 40,91 Rata-rata 1.002,4 Luas

## Jumlah Kelompok Tani  Binaan
Setiap penyuluh memiliki kelompok tani binaan. Tabel 7 menunjukkan sebagian besar (89,77%)    penyuluh  pertanian  memiliki kelompok  tani  binaan  yang  cukup  banyak dengan rata-rata 57 kelompok tani.  Semakin banyak kelompok tani yang dibina dimungkinkan    semakin  jarang  penyuluh mengunjungi  kelompok  tani  yang  sama untuk  memberikan  materi  dan  informasi pertanian.  Hasil  penelitian  Yusneli  dan Tanjung (2021) menunjukkan bahwa kompetensi  penyuluh  dipengaruhi  oleh beban  kerja,  diantaranya  yaitu  jumlah kelompok petani dan desa binaan.

## Tabel 7.
Sebaran penyuluh pertanian berdasarkan jumlah
kelompok tani binaan Interval Kategori Penyuluh pertanian Jumlah % 13 –   95 Cukup banyak 79 89,77 96 – 178 Banyak 8 9,09 179 – 261 Sangat banyak 1 1,12 Rata-rata 57 Cukup banyak Persepsi Penyuluh Pertanian pada
Implementasi  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2014 Persepsi penyuluh pertanian yang diteliti adalah persepsi penyuluh pertanian terhadap pelaksanaan
fungsi kelembagaan,
ketenagaan,  penyelenggaraan,  sarana  dan prasarana  serta  pembiayaan  penyuluhan pertanian setelah UU No.23/2014 diberlakukan di Kabupaten Lampung Timur sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Lampung Timur    Nomor  69  tahun  2021  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,  serta  Tata  Kerja  Dinas  Ketahanan Pangan,  Tanaman  Pangan,  Hortikultura  dan Perkebunan.

## Persepsi  penyuluh  pertanian    terhadap fungsi kelembagaan
Persespi penyuluh berdasarkan Tabel 8 dapat  diperoleh  informasi    bahwa  rata-rata persepsi  penyuluh  pertanian  pada    fungsi kelembagaan    adalah  47,08  dan  masuk kategori  kurang  baik. Penyuluh  pertanian Kabupaten  Lampug  Timur memberi  makna kurang  baik  pada  fungsi  kelembagaan, disebabkan tenaga penyuluh yang ada belum dikelola  dengan  maksimal,  tidak  ada pembedaan  antara  penyuluh  berkinerja  baik dengan kurang baik, demikian juga pelaksanaan  monitoring,  supervisi  dan evaluasi aktifitas di lapangan sangat kurang. Fasilitasi untuk penumbuhan dan pengembangan  pelaku  utama    juga  masih kurang  dibandingkan  saat  kelembagaan penyuluhan  berada  di  BP4K,  seperti misalnya penilaian kelas kemampuan kelompok  tani,  penumbuhan  Kelembagaan Ekonomi  Petani  (KEP),  maupun  pelatihan bagi  kelembagaan  petani  sangat  jarang dilakukan.    Kondisi  ini  sesuai  dengan pernyataan  Robbins  (2007)  bahwa  persepsi adalah proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan  dan  menafsirkan  kesan- kesan  indera  mereka  agar  memberikan makna bagi lingkungannya.

## Tabel 8.
Persepsi penyuluh pertanian  terhadap fungsi kelembagaan Interval kelas (skor) Kategori Penyuluh Pertanian Jumlah % 29,80 – 39,78 Tidak baik 29 32,95 39,79 – 49,77 Kurang baik 37 42,05 49,78 – 59,76 Baik 22 25,00 Rata-rata  47,08  Kurang baik

## Persepsi penyuluh pertanian  terhadap fungsi ketenagaan
Persepsi  penyuluh  terhadap  fungsi ketenagaan  dapat  dilihat  pada  Tabel  9. Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan nilai rata- rata persepsi responden terhadap ketenagaan adalah 6,53 atau masuk kategori kurang baik. Hal  ini  terjadi  karena  penyuluh  pertanian kurang mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan,  pelatihan    terstruktur  yang
diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Pertanian,  maupun  UPTD  Pelatihan  dan Penyuluhan.    Kesempatan    meningkatkan kompetensi  penyuluh  pertanian  diperoleh melalui  pelatihan  dan  bimbingan  teknis secara  online,  dimana  kesempatan  tersebut belum  diperoleh  sewaktu  kelembagaan penyuluh berada di BP4K.

## Tabel 9.
Persepsi penyuluh pertanian  terhadap  fungsi
ketenagaan penyuluhan Interval kelas (skor) Kategori Penyuluh pertanian Jumlah          % 3,00 –   5,42 Tidak baik 24 27,27 5,43 –   7,85 Kurang baik 40 45,45 7,86 – 10,28 Baik 24 27,27 Rata-rata  6,53 Kurang baik
Dalam  menempuh  pendidikan  formal yang lebih tinggi, penyuluh pertanian belum diberi  kemudahan  ijin  belajar,  terutama penyuluh  dengan  pendidikan  SLTA  agar memiliki  pendidikan  minimal  D3,  dan penyuluh  berpendidikan  S1  yang  akan menempuh  pendidikan  S1  .    Hal  ini  sangat diperlukan karena pengetahuan dan wawasan yang  diperoleh  penyuluh  pertanian  melalui pendidikan  akan  menjadi  lebih  luas  dan memudahkan penyuluh untuk mengerti serta memahami,  mengantisipasi  perkembangan kelompok  tani  dan  lebih  mengetahui  apa yang dibutuhkan petani binaannya Persepsi terhadap ketenagaan
penyuluhan  juga  belum  termasuk  kategori baik karena kesempatan magang, karyawisata dan studi banding keluar daerah hampir  tidak  ada,  kecuali  dilakukan  secara mandiri  dan  swadaya,  berbeda  dengan  saat ketenagaan  penyuluhan  ditangani  BP4K dimana  penyuluh  pertanian  maupun  pelaku utama  diberi  kesempatan  untuk  magang, karya wisata dan studi banding keluar daerah. Hal ini disebabkan karena untuk melaksanakan kegiatan tersebut memerlukan biaya  besar  selain  juga  sebagai  dampak pandemi  yang  membatasi  bepergian  keluar daerah dan berkumpul.
Persepsi  penyuluh  pertanian    terhadap    fungsi penyelenggaraan penyuluhan
Persepsi  penyuluh  terhadap  fungsi penyelenggaraan penyuluhan disajikan pada Tabel  10.  Berdasarkan  Tabel  10,  rata-rata skor  persepsi  penyuluh  pertanian  terhadap fungsi  penyelenggaraan  penyuluhan  17,02 dan  masuk  kategori  kurang  baik.    Hal  ini dikarenakan  penyuluh  pertanian  memiliki pandangan  bahwa    penyusunan  programa, penyusunan  RKTP,  penyediaan,  perakitan/ pembuatan materi penyuluhan dan kerjasama dengan penyuluh swadaya maupun penyuluh swasta belum terselenggara dengan baik.
Sebagai  contoh  programa  penyuluhan pertanian  tingkat  kabupaten  dan  kecamatan yang merupakan rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian belum sepenuhnya  memadukan  aspirasi  petani, masyarakat pertanian dengan potensi wilayah
dan program
pembangunan pertanian.  A lat  tulis  kantor dan  penggandaan  untuk  penyusunan  RKTP juga tidak tersedia menjadikan penyelenggaraan penyuluhan belum maksimal sehingga perlu disediakan di masa mendatang.  Kerjasama  antara  pemerintah dengan penyuluh swadaya dan swasta  dalam bentuk  sarasehan  juga  harus  kembali dilaksanakan,  agar  terjadi  hubungan  yang harmonis serta kelancaran komunikasi dalam penyelenggaraan  penyuluhan  pertanian  di Kabupaten Lampung Timur.

## Tabel 10.
Persepsi penyuluh pertanian  terhadap  fungsi penyelenggaraan penyuluhan Interval kelas (skor) Kategori Penyuluh Pertanian Jumlah % 9,00 – 14,81 Tidak baik 27 30,68 14,81 – 20,63 Kurang baik 41 46,59 20,64 – 26,43 Baik 20 22,73 Rata-rata 17,02  Kurang baik
Persepsi  penyuluh  pertanian    terhadap fungsi sarana dan prasarana penyuluhan
Persepsi  penyuluh  pertanian  terhadap fungsi  sarana  dan  prasarana  penyuluhan dapat  dilihat  pada  Tabel  11.    Berdasarkan Tabel  11  dapat  diketahui  bahwa  sebagian besar responden (54,54%) memiliki persepsi
yang kurang baik terhadap fungsi sarana dan prasarana  dengan  rata-rata  skor  18,13.    Hal ini  disebabkan  karena  tidak  tersedianya perlengkapan  kerja  seperti  alat  tulis  kantor, baju  dinas,  jaket  dan  juga  kurangnya prasarana berupa komputer dan printer, serta sepeda motor layak pakai.
Rompi  sebagai  salah  satu  atribut penyuluh pertanian diberikan oleh Kementerian Pertanian.  Selain itu, bangunan BPP telah banyak mengalami kerusakan dan kurang  layak  digunakan  sebagai  tempat pertemuan  penyuluh,  petani  dan  pemangku kepentingan  lainnya.    Untuk  itu,  diperlukan percepatan rehabilitasi maupun penambahan ruang  di  BPP  agar  mendukung  fungsi  BPP sebagai pusat KOSTRATANI tingkat kecamatan.  Sarana  transportasi  berupa sepeda motor yang digunakan oleh penyuluh pertanian  merupakan  sarana  lama  yang pengadaannya  tahun  1999  sampai  2013. Kendaraan tersebut sudah sering mengalami kerusakan dan mengurangi mobilitas penyuluh,  sehingga  perlu  pengadaan  baru atau  fasilitasi  perbaikan.      Hal  ini  sesuai dengan Hasanuddin, Viantimala, dan Fitriyani  (2019),  bahwa  sarana  dan  fasilitas kerja  merupakan  unsur  yang  penting  dalam menunjang keberhasilan kegiatan penyuluhan  pertanian  yang  dilakukan. Menurut  Pertiwi, et  al (2020)  salah  satu strategi  penguatan  yang  dapat  diupayakan untuk  meningkatkan  pembelajaran  mandiri penyuluh adalah memelihara fasilitas penunjang pembelajaran penyuluh.
Ketersediaan sarana dan fasilitas kerja yang mendukung juga akan berpengaruh terhadap kinerja  penyuluh  dalam  membantu  para petani untuk meningkatkan produksi usahatani yang diperoleh, pendapatan usahatani dan kesejahteraan.

## Tabel 11.
Persepsi penyuluh pertanian  terhadap  fungsi sarana dan prasarana penyuluhan Interval kelas (skor) Kategori Penyuluh Pertanian Jumlah % 10,22 – 16,03 Tidak baik 25 28,41 16,04 – 22,05 Kurang baik 48 54,54 22,06 – 28,27 Baik 15 17,05
Rata-rata 18,13  Kurang baik
Persepsi  penyuluh  pertanian    terhadap fungsi pembiayaan  penyuluhan
Persepsi penyuluh terhadap salah satu fungsi  yang  tercantum  pada  UU  No.  14 Tahun 2023 adalah pembiayaan penyuluhan. Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (61,36%) memiliki persepsi  yang  kurang  baik  terhadap  fungsi pembiayaan  dengan skor rata-rata 9,79.  Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan penyuluhan belum sebaik saat kelembagaan penyuluhan berada di BP4K karena penyuluh pertanian tidak mendapat  biaya operasional penyuluhan  (BOP)  dari  pemerintah  daerah. Penyediaan  dana  kompensasi  atas  tugas tambahan  juga  kurang  mencukupi  apabila dibandingkan  dengan  tanggungjawab  yang diemban  oleh  penyuluh  pertanian  yang memiliki wilayah binaan lebih dari satu desa serta binaan lebih dari 16 kelompok tani.

## Tabel 12.
Persepsi penyuluh pertanian  terhadap  fungsi pembiayaan  penyuluhan Interval kelas (skor) Kategori Penyuluh Pertanian Jumlah % 4,00 –   7,51 Tidak baik 12 13,64 7,52 – 11,03 Kurang baik 54 61,36 11,04 – 14,55 Baik 22 25,00 Rata-rata 9,79 Kurang baik Pembedaan terhadap penyuluh berstatus PNS  dengan P3K dan THL-TBPP juga  menjadikan  persepsi  penyuluh  pada fungsi  pembiayaan  tidak  termasuk  baik, karena  penyuluh  P3K  dan THL-TBPP  yang telah  bekerja  selama  13-15  tahun  belum mendapatkan  tunjangan  fungsional  maupun tambahan  penghasilan  pegawai  (TPP), sedangkan  calon  pegawai  negeri  sipil (CPNS) yang baru mulai bekerja mendapatkan  TPP.    Pada  masa  yang  akan datang  fungsi  yang  berkaitan  dengan penyediaan dana untuk penyuluhan pertanian diluar dana APBN dan APBD provinsi harus ditingkatkan,  sehingga  kegiatan  penyuluhan dapat terselenggara dengan baik.
Persepsi  penyuluh  pertanian    terhadap implementasi  UU No 23/2014
Berdasarkan  hasil  analisis,  rata-rata skor  persepsi  penyuluh  pertanian  terhadap implementasi UU No 23/2014  sebesar 99,09 dan  termasuk  kategori  kurang  baik,  artinya penyuluh pertanian  merasakan pelaksanaan penyuluhan pada saat kelembagaan penyuluhan  berada  di  BP4K  lebih  baik daripada  saat  ini.    Hal  tersebut  disebabkan karena  penyusunan  kebijakan  dan  program pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian,  pengembangan  mekanisme,  tata kerja dan metode, pengumpulan, pengolahan,  pengemasan  dan  penyebaran materi  penyuluhan  pertanian  tidak  sebaik sebelum UU No. 23/2014 diberlakukan. Skor persepsi penyuluh pertanian pada implementasi  UU  No.  14  Tahun  2014  di Kabupaten  Lampung  Timur  dapat  dilihat pada Tabel 13.
Tabel 13.
Persepsi Penyuluh Pertanian pada Implementasi UU No. 23/2014 di Kabupaten Lampung Timur Interval kelas (skor) Kategori Penyuluh Pertanian Jumlah % 65,08 –   89,19  Tidak baik 19 13,64 89,20 – 113,31  Kurang baik 57 61,36 113,32 – 137,43 Baik 12 25,00
Rata-rata     99,09  Kurang baik
Peningkatan kapasitas penyuluh dalam bentuk  pelatihan  di  BPP  juga  jarang dilaksanakan  dan  tidak  rutin,  dengan demikian    dimasa  mendatang  diperlukan peningkatan  kapasitas  penyuluh  pertanian dengan menyelenggarakan pelatihan- pelatihan  atau  mengikutsertakan  penyuluh dalam  pelatihan  dengan  materi  dan  metode terkini, agar para penyuluh mampu menjawab  tantangan  dan  perkembangan jaman  yang  berubah  secara  cepat.  Hasil penelitian Anwarudin, et al (2020) menunjukkan  bahwa  peranan  penyuluh pertanian mempengaruhi keberlanjutan agribisnis petani muda, sehingga peningkatan  kapasitas  penyuluh  menjadi aspek  yang  penting  untuk  diperhatikan. Berdasarkan  hal  tersebut  perlu  adanya dukungan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Timur berupa kebijakan  dibidang  penyuluhan  terkait kelembagaan penyuluhan yang kuat, penyelenggaraan  penyuluhan  yang  lebih efektif dan efisien, sarana dan prasarana yang handal serta pembiayaan yang memadai.

## SIMPULAN
Persepsi penyuluh pertanian di Kabupaten Lampung Timur terhadap implementasi  UU  No.  23/2014  tentang Pemerintahan  Daerah  adalah  kurang  baik. Pelaksanaan fungsi kelembagaan penyuluhan  kurang  baik  demikian  juga fungsi  ketenagaan,  penyelenggaraan,  sarana dan  prasarana  serta  pembiayaan.  Hal  ini diindikasikan dengan kurangnya pembinaan sumberdaya  manusia  (monitoring,  supervisi dan  evaluasi),  fasilitasi  terhadap  pelaku utama  dan  usaha  sangat  kurang,  programa penyuluhan tidak akurat dan aspiratif. Selain itu,  kesempatan  peningkatan  kapasitas penyuluh  terbatas,  sarana  dan  prasarana penyuluhan  tidak  handal  serta  alokasi pembiayaan penyuluhan tidak memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwarudin, O., Sumardjo, S., Satria, A. and Fatchiya,  A.  (2020).  Peranan  penyuluh pertanian
dalam mendukung keberlanjutan agribisnis petani muda di Kabupaten Majalengka. Jurnal
Agribisnis Terpadu , 13 (1), Hal..17-36. Ban  van  den,  dan  H.S  Hawkins.  (2003). Penyuluhan Pertanian . Kanisius. Yogyakarta.
Ginting,  N.N.,  dan  M.  Bangun.    (2021).
Analisis Koordinasi Kelembagaan Dalam  Penyelenggaraan  Penyuluhan Pertanian. Jurnal Darma Agung : 29(1).
Hal. 68 － 78.
Hasanuddin,  T.,  B.  Viantimala,  dan    A. Fitriyani.    (2019).    Kinerja  Penyuluh Pertanian  Lapangan,  Kepuasan  Petani, dan  Produktivitas  Usahatani  Jagung  di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan. Suluh Pembangunan: Journal of  Extension  and  Development :    1(2).
Hal.134 － 141.
Mantra, I.B.  (2004). Filsafat Penelitian dan Metode  Penelitian  Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Peraturan Bupati Lampung Timur  Nomor 69
tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta  Tata  Kerja  Dinas  Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
Pertiwi, P.R, Sumardjo, S., Fatchiya, A. and Anwas,  O.  (2022).  Faktor-Faktor  yang
Memengaruhi Kapasitas dan Kemandirian  Belajar  Penyuluh  melalui E-Learning. Jurnal Penyuluhan , 18 (01)
: 144-154.
Rachmat,  K.  (2010). Teknik  Praktis  Riset Komunikasi:  Disertai  Contoh  Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising,  Komunikasi  Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Kencana. Jakarta.
Robbins  S.  P.    (2007).    Perilaku  Organisasi
Buku 1.  Salemba Empat. Jakarta. Undang － Undang Republik Indonesia
Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Yusneli,  S.,    dan  T.  H.  B.  (2021).  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi
Kompetensi  Penyuluh  Pertanian  Di Kabupaten  Pasaman. Jurnal  Niara , 14 (2), 26–34.