## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3851/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Keabsahan Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas
Muhammad Daffa Fakhri 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Article Info Abstract Article history: Received 6 September 2022 Publish 13 November 2022 This  study  examines  the  formation  of  the  Nomine  Agreement,  especially  in  the  share ownership of Limited Liability Companies and the position of the Nomine Agreement in the legal system in Indonesia. The type of research used is normative research. Legal materials were collected by literature study and document study. The results of the study conclude that first, the formation of a nominee agreement in practice can be categorized into  the  formation  of  a  direct  nominee  agreement  and  the  formation  of  an  indirect nominee agreement. Second, the position of the nominee agreement in the rule of law in Indonesia has actually been prohibited from its existence in Article 33 paragraphs (1) and (2) of the Investment Law. The absence of a strict prohibition in the Limited Liability Company Law concerning the prohibition of shareholder nominees makes the practice of developing nominee agreements with the formation of indirect nominee agreements difficult to identify and prove.
Keywords:
Nominee Agreement, Share Ownership,
Limited Liability Company

## Info Artikel

## ABSTRAK
Article history: Received 6 September 2022 Publish 13 November 2022
Penelitian ini mengkaji pembentukan Nomine Agreement khususnya dalam kepemilikan saham  Perseroan  Terbatas  serta  kedudukan Nomine  Agreement tersebut  dalam  sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan- bahan  hukum  dikumpulkan  dengan  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumen.  Hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa  pertama,  pembentukan  nominee agreement dalam prakteknya dapat dikategorikan menjadi pembentukan perjanjian nominee langsung dan pembentukan perjanjian nomine tidak langsung. Kedua, kedudukan nominee agreement dalam aturan hukum di Indonesia sebenarnya telah dilarang eksistensinya dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal. Tidak adanya pelarangan yang tegas dalam UU  Perseroan  Terbatas  tentang  pelarangan nominee  shareholder membuat  praktek nominee agreement berkembang dengan pembentukan nominee tidak langsung nominee agreement tersebut sulit untuk diketahui dan dibuktikan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Muhammad Daffa Fakhri Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Muhammad.Daffa115@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi besar sehingga banyak investor lokal maupun asing yang berinvestasi di Indonesia. (Sujud, 2008: 2). Ada beberapa faktor penting  yang  menjadikan  perkembangan  iklim  investasi  di  Indonesia  sebagai  tujuan  investor (Nindyo, 2006: 173), yaitu:
a. adanya peraturan atau kebijaksanaan yang mendukung investor asing menanamkan modal di Indonesia;
b. tenaga kerja yang besar dengan upah yang relatif rendah;
c. pasar produksi yang luas karena jumlah penduduk Indonesia yang besar;
d. sumber kekayaan alam yang tersedia;
e. stabilitas politik;
f. adanya kepastian hukum dan konsistensi peraturan dan penerapannya.
Pemodal asing yang tertarik melakukan direct investment di Indonesia karena terdapatnya beberapa keuntungan tersebut diatas terbentur oleh aturan negative list investment yang tertuang dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Daftar  Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemerintah, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal melarang pemodal asing melakukan  investasi  dengan  tujuan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa bidang usaha yang termasuk negative list investment antara lain produksi senjata, mesiu, alat peledak, peralatan perang, dan sebagainya.
Konsep nominee atau kadang disebut konsep trust tidak dikenal dalam sistem hukum civil law yang berlaku di Indonesia. (Bryan, 1999: 1513). Trusts yang pada mulanya dikatakan khas tradisi  hukum common  law ,  kepemilikan  secara  absolut  dipecah  menjadi  kepemilikan  yang terdaftar dalam hukum atau disebut dengan legal owner dan kepemilikan secara kemanfaatan atau kenikmatan dari benda atau disebut beneficial owner . (Gunawan, 2013: 7). Konsep nominee pada awalnya  hanya  terdapat  pada  sistem  hukum  common  law.  Seiring  dengan  arus  investasi,  pada sekitar 90-an di Indonesia mulai mengenal konsep nominee dan sering digunakan dalam beberapa transaksi hukum.
Pemodal  asing  pada  umumnya  memilih  perseroan  terbatas,  sebagai  bentuk  dari  badan hukum  untuk  menjalankan  kegiatan  investasinya  di  Indonesia  secara  langsung  atau direct investment . Pendirian perseroan terbatas menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya disebut “UUPT”, Pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. (Indonesia, 2007: 7) Pada bagian penjelasan dari UUPT Pasal 7 ayat (1), yang dimaksud  orang  adalah  perseorangan,  baik  warga  Negara  Indonesia  maupun  asing  atau  badan hukum  Indonesia  atau  asing.  Syarat  mendirikan  perseroan  terbatas  melalui  perjanjian  yang menyebabkan  pendirian  perseroan  terbatas  harus  dilakukan  oleh  2  orang  atau  lebih  sebagai pemegang  saham,  karena  tidak  mungkin  satu  orang  mengadakan  perjanjian  dengan  dirinya sendiri.  Syarat  pendirian  perseroan  terbatas  dengan  2  (dua)  orang  atau  lebih  ini  juga  memicu timbulnya  nominee  shareholder,  dimana  pada  umumnya  pemodal  asing  ingin  menguasai perseroan terbatas secara tidak terbatas.
Dalam  nominee agreement ,  keberadaan  seseorang  atau  suatu  pihak  tertentu  (nominee) yang  dijadikan  sebagai  pemegang  saham  atau  lebih  tepatnya  pemilik  terdaftar  dari  sejumlah lembar saham tertentu, sedangkan beneficiary mendapatkan manfaat dari saham tersebut. Tujuan dari adanya nominee agreement ini dimaksudkan dalam rangka menyembunyikan kepemilikan saham beneficiary terhadap masyarakat umum serta menghilangkan hubungan terafiliasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sudah ada atau didirikan lebih dahulu.
Dengan  adanya  pembatasan-pembatasan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagaimana tertuang  dalam  suatu  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  menyebabkan  individu  tertentu mencari jalan keluar dengan melahirkan konsep- konsep baru, antara lain konsep nominee. Hal tersebut  menjadi  salah  satu  alasan  yang  mendasari  penggunaan  konsep  nominee  dalam  sistem hukum  di  Indonesia,  peneliti  dapat  menemukan  beberapa  transaksi  hukum  yang menggunakan konsep nominee, antara lain dalam kepemilikan saham oleh pihak asing, kepemilikan tanah oleh warga negara asing, serta pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direktur nominee ( shadow director ) (Ahmad, 2008: 179).
Beberapa transaksi hukum yang menggunakan konsep-konsep nominee di Indonesia, yang paling  tegas  melarang  terdapat  di  Pasal  33  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal, untuk selanjutnya disebut “UUPM”, ditegaskan bahwa “penanaman modal  dalam  negeri  dan  penanaman  modal  asing  yang  melakukan  penanaman  modal  dalam bentuk  perseroan  terbatas  dilarang  membuat  perjanjian  dan/atau  pernyataan  yang  menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.” (Indonesia, 2007: 33)
Untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.
Larangan untuk membuat perjanjian yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUPM. Apabila dilakukan, maka akan berakibat perjanjian dan/atau pernyataan itu menjadi batal demi hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 ayat (2) UUPM. Menjadi pertanyaan ketika tidak dibuat perjanjian yang secara eksplisit menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan untuk dan atas nama orang lain, namun dibuat sebuah skema dengan tujuan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  maka  penelitian  ini  akan  mengangkat  dua permasalahan hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1) Bagaimanakah pembentukan nominee agreement kepemilikan sahamperseroan terbatas yang digunakan di Indonesia?
2) Bagaimana kedudukan nominee agreement di dalam aturan hukum Indonesia?

## 2. METODE PENELITIAN
Demi menjamin terciptanya penelitian yang objektif berdasarkan kaidah-kaidah akademik dan  untuk  menjawab  permasalahan  penelitian  yang  diangkat  di  dalam  penelitian  ini  maka penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  pada peraturan perundang-undangan ( statute approach ) dan konsep-konsep hukum umum ( conceptual approach ). Adapun beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya adalah:
1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
4) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Selain  peraturan  perundang-undangan  sebagai  bahan  hukum  primer,  penelitian  ini  juga menggunakan beberapa asas-asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum sebagai bahan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat. Asas-asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang digunakan dapat ditemukan di dalam buku-buku, jurnal ilmiah, maupun penelitian hukum terdahulu.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pembentukan Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas
Secara umum, nominee dapat diartikan sebagai “ one who has been nominated to an office or for a candidacy or a person organization in whose name a security is registered though true ownership is held by another party .” (Lucky, 2016: 46). Definisi lain yang diberikan oleh kamus dalam  hubungannya  dengan  suatu  transaksi  bisnis  yang  menggunakan  konsep  nominee adalah " person  or  firm  into  whose  name  securities  or  other  properties  are  transferred  in  order  to facilitate transactions, while leaving the customer as the actual owner. ” Berdasarkan pengertian- pengertian  tersebut,  dapat  ditarik  pengertian  nominee  sebagai  suatu  pihak  yang  ditunjuk  oleh pihak lain untuk bertindak mewakili untuk dan atas nama pihak yang menunjuk nominee tersebut.
Pihak  yang  menunjuk  nominee  seringkali  dikenal  sebagai  pihak beneficiary .  Nominee mewakili  kepentingan-kepentingan  dari beneficiary dan  karenanya  nominee  dalam  melakukan tindakan-tindakan  khusus  harus  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  dan  tentunya  harus  sesuai dengan  perintah  yang  diberikan  oleh  pihak beneficiary .    (Gunawan,  2008:  6).  Dengan  melihat seluruh pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam konsep nominee dikenal dua pihak, yaitu  pihak  nominee  yang  tercatat  secara  hukum  dan  pihak beneficiary yang  menikmati  setiap keuntungan  dan  kemanfaatan  dari  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  tercatat secara  hukum.  Terdapatnya  dua  pihak  dalam  nominee agreement melahirkan  dua  jenis kepemilikan,  yaitu  pemilik  yang  tercatat  dan  diakui  secara  hukum  ( legal  owner/juridische eigendom )  dan  pemilik  yang  sebenarnya ( beneficial  owner/economische  eigendom )  menikmati keuntungan berikut kerugian yang timbul dari benda yang dimiliki oleh nominee.
Secara de jure , nominee adalah pemegang hak yang sah atas benda tersebut, yang tentunya memiliki hak untuk mengalihkan, menjual, membebani, menjaminkan serta melakukan tindakan apapun atas benda yang bersangkutan, sedangkan pihak beneficiary secara de facto tidak diakui sebagai  pemilik  atas  benda  secara  hukum.  Pada  dasarnya  pembentukan  suatu  nominee  dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung.
Pembentukan  nominee  secara  langsung  dibentuk  dengan  cara  membuat  dan menandatangani nominee agreement antara beneficiary dan nominee dalam satu perjanjian. Di dalam  perjanjian  tersebut  diatur  secara  tegas  dan  jelas  mengenai  pemberian  kepercayaan  dan kewenangan dari beneficiary kepada nominee untuk melakukan kegiatan atau bisnis tertentu atas perintah dan kepentingan beneficiary .
Dalam  kepemilikan  saham  oleh  pihak  asing  yang  menggunakan  konsep  nominee, pada umumnya nama dan identitas dari pihak yang tercatat sebagai pemilik sah dalam daftar pemegang saham perusahaan hanya nama dan identitas diri dari pihak nominee. Nama dan identitas diri dari pihak beneficiary tidak  muncul  dalam  bentuk  apapun  juga  dalam  daftar  pemegang  saham perusahaan. Dengan digunakannya nama serta identitas dari nominee sebagai pihak yang tercatat secara  hukum,  maka  pihak beneficiary memberikan  kompensasi  dalam  bentuk  nominee  fee. Jumlah  dari  nominee  fee  tersebut  berdasarkan  kesepakatan  bersama  antara  nominee  dan beneficiary .  Setelah tercapainya  kesepakatan  bersama,  maka  jumlah  dan  tata cara pembayaran dari nominee fee akan dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh nominee dan beneficiary sebagai suatu bentuk persetujuan.
Adapun  karakteristik  atau  ciri-ciri  penggunaan  konsep  nominee  saham  antara  lain: (Gunawan, 2008, 43) a. terdapatnya 2 jenis kepemilikan yaitu kepemilikan secara hukum ( juridische eigendom ) dan secara manfaat ( economische eigendom );
b. nama dan identitas nominee akan didaftarkan sebagai pemilik dari saham di Daftar Pemegang Saham perusahaan dalam kepemilikan saham oleh nominee;
c. pihak nominee menerima fee dalam jumlah tertentu sebagai kompensasi penggunaan nama dan identitas dirinya untuk kepentingan beneficiary .
Nominee  ini  tidak  dibentuk  dari  nominee agreement yang  secara  tegas  dan  jelas memberikan  kepercayaan  dan  kewenangan  dari beneficiary kepada  nominee.  Nominee  tidak langsung  tidak  dibuat  hanya  terdiri  dari  satu  perjanjian  saja,  melainkan  terdiri  dari  beberapa perjanjian  yang  apabila  dihubungkan  satu  sama  lain  akan  menghasilkan  nominee  saham. Beneficiary dapat  mengendalikan  nominee  untuk  melakukan  tindakan  atau  kegiatan  bisnis tertentu  atas  perintah  dan  kepentingan beneficiary .  Adapun  akta-akta  yang  dibuat  baik  secara notaril  maupun  di  bawah  tangan  adalah  sebagai  berikut:  a.  Akta  Perjanjian  Kredit  ( Loan Agreement ); b. Perjanjian Gadai Saham ( Pledge of Share Agreement ); c. Perjanjian Penggantian Kerugian ( Indemnity Agreement ); d. Surat Kuasa Untuk Bersuara ( Power of Attorney to Vote ); e. Perjanjian Jual Beli Saham dan Kuasa Menjual ( Sale And Purchase of and Attorney to Sell Shares ) (Gunawan, 2008: 43).

## Kedudukan Nominee Agreement dalam Aturan Hukum di Indonesia
Konsep  nominee  tidak  mendapatkan  pengakuan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia, khususnya  dalam  nominee  shareholder  pada  badan  hukum  Perseroan  Terbatas.  Konsep kepemilikan saham yang dianut dalam UUPT merupakan kepemilikan saham mutlak ( dominium plenum ). Konsep Dominium Plenum tercermin dalam Pasal 52 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa “Setiap saham memberikan kepada pemilikinya hak yang tidak dapat dibagi”. Namun pada kenyataannya, nominee shareholder tetap masih digunakan para investor asing untuk berinvestasi secara langsung dengan membuat nominee agreement .
Pelaksanaan  nominee agreement di  Indonesia  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas, menemui beberapa kendala. Pelanggaran terhadap syarat obyektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai  sebab  yang  halal  dan  penjabarannya  mengenai  sebab  yang  halal  dalam  Pasal  1337 KUHPerdata  bahwa  nominee agreement tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang menjadi  alasan  nominee  saham  di  Indonesia  tidak  dapat  dituntut  pemenuhannya  atau
pelaksanaannya dihadapan hukum. Hal ini dikarenakan saham bertentangan dengan Pasal 52 ayat (4) UUPT mengenai konsep kepemilikan saham secara dominium plenum, serta salah satu syarat pendirian perseroan terbatas yang terdiri dari dua) orang atau lebih dalam arti terdapat 2 pemegang saham  atau  lebih  pada  Pasal  7  ayat  (1)  UUPT  menjadi  bertentangan  apabila  prestasi  yang diinginkan para pihak dalam nominee agreement untuk memiliki saham dalam perseroan sebesar 100%.
Pelaksanaan  gadai  saham  dalam  rangka  mendukung  praktek  nominee  saham  juga mengalami kendala dalam hal ini bertentangan dengan prinsip pengalihan manfaat dalam gadai seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Dalam UUPT menganut konsep dominium plenum yang berarti bahwa saham adalah sebagai suatu unitas yang mengajarkan bahwa saham dari suatu PT merupakan satu kesatuan yang utuh (Sujud, 2008: 41). Doktrin ini dengan tegas terdapat pada Pasal 52 ayat (4) UUPT yang akan menyebutkan bahwa setiap saham memberikan hak  kepada  pemilik  hak  yang  tidak  dapat  dibagi-bagi.  Itulah  sebabnya  maka  dalam  perjanjian gadai saham, dengan ditentukan hak suara tetap berada pada pemegang saham, bukan pada pihak penerima gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) UUPT.
Akan tetapi dalam pembentukan nominee tidak langsung tidak ada satupun akta-akta atau dokumen yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama  orang  lain  sehingga  sebenarnya  secara  formal  perjanjian-perjanjian  tersebut  tidak melanggar Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM serta syarat objektif menurut Pasal 1320 KUHPerdata akan tetapi secara material ada kehendak yang tidak sesuai dengan pernyataan. Dengan kata lain, jika  seseorang  dengan  sadar  mengusulkan  tindakan  hukum  yang  tidak  sesuai  dengan kenyataannya maka terjadilah simulasi. Suatu perjanjian yang mengatur segala sesuatu hal yang berbeda dengan keadaan sebenarnya untuk suatu tujuan tertentu dikenal dengan istilah simulasi yang berasal dari kata simulation, simulated contract, ostensible action (Inggris); schijnhandeling (Belanda); simulatio (Latin) (Hardjan, 1993: 113).
Parameter  untuk  menentukan  suatu  perjanjian  termasuk  perjanjian  simulasi  atau perjanjian pura-pura didasarkan pada tatanan peraturan perundang-undangan atau prinsip hukum sebagai kriterium kebenaran koheren yaitu:
1) Pasal  1873  KUHPerdata  yang menyebutkan  bahwa:  “Persetujuan  lebih lanjut,  yang  dibuat dalam  suatu  akta  tersendiri  (yang  bertentangan  dengan  akta  asli,  hanya  memberikan  bukti diantara  para  pihak,  para  ahli  waris atau penerima  hak,  tetapi  tidak  dapat  berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga yang beritikad baik.
2) Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat diantaranya syarat adanya kausa yang halal.
Undang  Undang  tidak  menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan  kausa  yang  halal  dan hanya menjabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPer. Pasal 1335 KUHPerdata, berbunyi: “Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuataan.” Pasal 1337 KUHPerdata, berbunyi: “Suatu sebab adalah  terlarang,  apabila  dilarang  oleh  undang-undang  atau  apabila  berlawanan  dengan  atau ketertiban umum”.
KUHPerdata mengenal adanya 3 macam kausa, yaitu:
a. perjanjian tanpa kausa adalah perjanjian tanpa tujuan atau sebab dan perjanjian tanpa kausa bukan termasuk kausa yang terlarang maupun kausa yang palsu. Perjanjian tanpa kausa suatu perjanjian yang dituju oleh para pihak tidak mungkin untuk dilaksanakan. Contoh perjanjian tanpa kausa yaitu Perjanjian novasi yang maksudnya adalah untuk menggantikan perikatan lama dengan perikatan baru. Jika perikatan lama yang akan diganti tidak ada, maka perjanjian novasi adalah batal; (Satrio, 1992: 322-333).
b. perjanjian  dengan  kausa  yang  palsu.  Maksud  suatu  perjanjian memang  mengandung  kausa tetapi bukan kausa yang sebenarnya. Kausa yang palsu, yang bukan kausa yang sebenarnya, dapat merupakan yang terlarang atau yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan dan bisa juga yang palsu itu bukan merupakan kausa yang terlarang.
c. perjanjian dengan kausa terlarang. Perjanjian dengan kausa yang terlarang maksudnya adalah suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Perjanjian yang terlarang oleh undang-undang dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu substansi perjanjian yang terlarang oleh undang-undang, pelaksanaan perjanjian yang dilarang oleh undang- undang  dan  motivasi atau  maksud  dan tujuan  membuat  perjanjian  yang  dilarang  oleh  undang- undang.  (Hardjan,  1992:  89).  Kata  sepakat  merupakan  essensialia atau  unsur  yang  mutlak ada dalam  lahirnya  atau  terbentuknya  suatu  perjanjian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata.  Kata  sepakat  menjadi  persesuaian  antara  kehendak  dan  pernyataan.  Herlien Budiono mengatakan kehendak dimaksudkan sebagai kehendak yang dinyatakan dan ditujukan untuk  timbulnya  akibat  hukum.  Pada  umumnya  pernyataan  yang  diberikan  seseorang  adalah sesuai dengan kehendak, namun juga terbuka kemungkinan ada kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, dan hal ini terjadi dalam hal pernyataan yang diinginkn sesuai dengan yang dimaksud oleh pihak lawan, tetapi akibat hukumnya tidak diinginkan.
Apabila dilihat dari tujuan perjanjian-perjanjian nominee tidak langsung atau perjanjian simulasi tersebut diatas, secara normatif perjanjian-perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Hal tersebut dikarenakan perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk membentuk nominee agreement yang  tidak  langsung  ( undirect  nominee )  merupakan  perjanjian-perjanjian  dengan  kausa  palsu yang  bertentangan  dengan  undang-undang.  Syarat  objektif  kausa  yang  halal  sesuai  Pasal  1320 KUHPerdata  tidak  terpenuhi.  Penafsiran  kausa  yang  halal  secara  luas  tidak  hanya  melihat substansi yang secara eksplisit tertuang perjanjian, melainkan motivasi atau maksud dan tujuan membuat perjanjian yang dilarang oleh undang-undang yang dalam hal ini adalah Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM. Sehingga, permasalahannya adalah untuk mengidentifikasi dan membuktikan apakah suatu perjanjian tersebut merupakan simulasi atau bukan. Dalam pembentukan perjanjian nominee  tidak  langsung,  perjanjian  yang  digunakan  adalah  perjanjian  yang  tidak  melanggar peraturan perundang-undangan. Dari sisi nominee, kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan  yang  dibuat  oleh beneficiary dalam  pengurusan  saham,  mengeluarkan  suara  dalam RUPS  maupun  akibat-akibat  hukum  lainnya  yang  timbul  dari  keputusan  tersebut,  di  hadapan hukum nominee sebagai pihak yang bertanggung jawab. Hal ini karena nominee sebagai pemilik sah  menurut  hukum  atas  saham  tersebut.  Tanggung  jawab beneficiary untuk  menanggung kerugian  yang  diderita  nominee  tidak  dapat  dipaksakan  dihadapan  hukum.  Pada  pihak beneficiary ,  apabila  nominee  tidak  mau  menyerahkan  saham  yang  dipegangnya  kepada beneficiary maka beneficiary harus melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan perdata di pengadilan.
Hal  yang  demikian,  nominee agreement khususnya  untuk  nominee  tidak  langsung menimbulkan  ketidak  kepastian  hukum,  karena  secara  normatif  perjanjianperjanjian  nominee tersebut adalah batal demi hukum. Perjanjian-perjanjian tersebut di hadapan hukum tetap diakui, namun  terdapat  kesulitan  dalam  hal  pembuktian  di  pengadilan  karena  kebanyakan  perjanjian- perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris sehingga menjadi alat bukti yang sempurna. Dalam sistem  peradilan  perdata  hakim  lebih  melihat  kebenaran  formal  dari  pada  kebenaran  material. Meskipun  hakim  mempunyai  keyakinan  bahwa  serangkaian  perjanjian-perjanjian  tersebut merupakan  perjanjian  simulasi  atau  nominee agreement ,  hakim  tidak  bisa  serta  merta  dapat membatalkan perjanjian tersebut kecuali dapat dibuktikan bahwa ada kausa yang terlarang dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas,  diperoleh  kesimpulan  sebagai  berikut:  pertama,  nominee agreement telah  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat,  dikarenakan  kebutuhan  masyarakat. Pembentukan  nominee agreement dalam  prakteknya  dapat  dibedakan  menjadi  pembentukan perjanjian nominee langsung ( direct nominee ) yakni dengan secara langsung membuat perjanjian antara yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang  lain  dan  pembentukan  nominee  tidak  langsung  ( undirect  nominee )  yakni  dengan  cara membuat  beberapa  perjanjian  yang  berlapis-lapis  dengan  tujuan  agar  beneficiary  dapat
mengendalikan,  menerima  manfaat  dan  secara  tidak  langsung  memiliki  dari  saham  tersebut. Kedua,  kedudukan  nominee agreement dalam  aturan  hukum  di  Indonesia  sebenarnya  telah dilarang eksistensinya dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM. Tidak adanya pelarangan yang tegas  dalam  UUPT  tentang  pelarangan  nominee  shareholder  membuat  praktek  nominee agreement berkembang  dengan  pembentukan  nominee  dengan  nominee  tidak  langsung  atau perjanjian simulasi yang menyebabkan nominee tersebut sulit untuk diketahui dan dibuktikan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bryan A. Gardner, “Black’s Law Dictionary”, 7th ed., St. Paul, Minnesota: West Group, 1999. Gunawan Widjaja, Transplantasi Trust dalam KUHPerdata, KUHD dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia , PT Raja Grafindopersada, Jakarta, 2008.
Hardjan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law , (Jakarta: Sinar Harapan, 1993). J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Sujud Margono, Hukum Investasi Asing di Indonesia , Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008.

## Undang-Undang
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007,
TLN No. 4756.
Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 101 Tahun 2007, TLN No. 4724.

## Jurnal
Lucky  Suryo  Wicaksono,  “Kepastian  Hukum  Nominee Agreement Kepemilikan  Saham Perseroan Terbatas”, Jurnal Ius Quia Iustum , Vol. 23, No. 1, (2016).

## Sumber Lainnya
Gunawan Widjaja, “Pentingnya Pengaturan Trust dalam Institusi di luar Pasar Modal”, Ed.18,
Buletin Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Jakarta, 2013.
Gunawan Widjaja, “Nominee Shareholders Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal  Baru  Serta  Permasalahannya  Dalam  Praktik”  dalam  Jurnal  Hukum  dan  Pasar Modal Volume III Edisi 4, AgustusDesember 2008.