Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2022 – ISSN 2338-6924 (online) – ISSN 2579-4957 (cetak)

## EMPOWERMENT OF MSMEs BASED ON CASH WAQF IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC
Siti Murtiyani & Hery Sasono Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara Yogyakarta smurtiyani246@gmail.com & sasonohery30@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  yang  jumlah  UMKM  sangat  besar  dan  tersebar diseluruh pelosok tanah air. Pada masa Pandemi Covid-19 ini mengalami goncangan yang  luar  biasa sehingga banyak  UMKM  yang gulung  tikar  dan  tidak  beraktifitas kembali. Hal ini banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu; keterbatasan modal, rendahnya  tingkat  Pendidikan,  minimnya  pengetahuan  bisnis,  keterbatasan tehnologi  penunjang  yang  dimiliki  oleh  para  pelaku  UMKM  di  Indonesia. Pemberdayaan  UMKM  berbasis  Wakaf  tunai  merupakan  salah  satu  solusi  yang memungkinkan untuk membantu UMKM bangkit dan membangun kembali bisnis yang  dimilikinya  di  era  Pandemi  Covid-19.  Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis potensi wakaf tunai untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia. Penelitian berbasis studi empiris yang disajikan secara deskriptif yang didukung oleh data dan informasi yang  valid  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  lapangan.  Tehnik pengumpulan data dari sumber data lembaga BAZNAS, jurnal dan artikel hasil riset yang kompeten, yang telah dilakukan review dan analisis sebagai landasan teori-teori yang  digunakan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  UMKM  sangat memerlukan supply dana tunai untuk membangkitkan kembali bisnis-bisnis UMKM dan  diperlukan  pembinaan  manajemen  UMKM  sehingga  lebih  kuat  dan  bisa bertahan di era Pandemi Covid 19.
Keyword: Pemberdayaan, UMKM, Wakaf Tunai, Pendemi Covid-19

## Abstract
Indonesia is a country with a very large number of MSMEs spread throughout the country. During the Covid-19 Pandemic, there was an extraordinary shock so that many MSMEs went out of business and did not return to their activities. There are many factors that influence it, namely; limited capital, low level of education, lack of business  knowledge,  limited  supporting  technology  owned  by  MSME  actors  in
Indonesia. Empowerment of MSMEs based on cash waqf is one possible solution to  help  MSMEs  rise  and  rebuild  their  businesses  in  the  era  of  the  Covid-19 Pandemic. The purpose of the study was to analyze the potential of cash waqf for the empowerment of MSMEs in Indonesia. Research based on empirical studies presented  descriptively  supported  by  valid  data  and  information  obtained  from interviews and field observations. Techniques for collecting data from data sources from BAZNAS institutions, journals and articles from competent research results, which  have  been  reviewed  and  analyzed  as  the  basis  for  the  theories  used.  The results of this study indicate that MSMEs really need a supply of cash funds to revive MSME businesses and it is necessary to develop MSME management so that they are stronger and can survive in the era of the Covid-19 Pandemic.
Keywords: Empowerment, MSMEs, Cash Waqf, Covid-19 Pandemic

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  jumlah  UMKM  sangat  besar  dan  tersebar diseluruh pelosok tanah air. UMKM di seluruh Indonesia yang berjumlah 62,9 juta unit yang  meliputi  usaha  perdagangan,  pertanian,  peternakan,  kehutanan,  perikanan, pertambangan,  pengolahan,  bangunan,  komunikasi,  hotel,  restoran  dan  jasa-jasa.  Pada masa  Pandemi  Covid-19  ini  mengalami  goncangan  yang  luar  biasa  sehingga  banyak UMKM  yang  gulung  tikar  dan  tidak  beraktifitas  kembali.  Hal  ini  banyak  faktor  yang mempengaruhinya  yaitu;  keterbatasan  modal,  rendahnya  tingkat  Pendidikan,  minimnya pengetahuan  bisnis,  keterbatasan  tehnologi  penunjang  yang  dimiliki  oleh  para  pelaku UMKM di Indonesia.
Dampak  secara  langsung  yang  dirasakan  oleh  para  pelaku  UMKM  diantaranya adalah: Omset penjualan mengalami penurunan yang drastis, sedangkan biaya operasional relatif  tetap,  sehingga  mengalami  kerugian  dan  kehabisan  permodalan.  UMKM  juga kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  bahan  baku,  sehingga  proses  produksi  barang terhambat, kesulitan dalam melakukan promosi barang dagangan, terhambatnya distribusi barang  ke  berbagai  wilayah, showroom yang  tidak  berfungsi  karena  pembatasan  sosial berskala  besar  selama  Pandemi  Covid  19,  masyarakat  sebagai  konsumen  juga  tidak melakukan aktifitas pembelian, sehingga omset penjualan mengalami penurunan. Dengan
berbagai persoalan yang muncul ini perlunya solusi yang fundamental untuk bisa mengatasi problematika UMKM.
Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Koperasi  menunjukkan  bahwa  ada  1.785 koperasi  dan  sebanyak  163.713  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) terdampak  pandemi  Covid  19  (Antara,  Mei  2020).  Sedikitnya  39,9  persen  UMKM mengurangi  stok  barang  dagangan  selama  masa  Pandemi,  secara  otomatis  mengurangi jumlah  penerimaan  pendapatan  penjualan.  Sementara  biaya  operasional  relatif  tetap, sehingga hal ini berdampak pengurangan karyawan UMKM pada perusahaan sekitar 16,1 persen, sehingga  jumlah pengangguran  bertambah,  dan  tentu  menambah  permasalahan baru yaitu pengangguran.
Walaupun  muncul  fenomena  baru  dalam  masyarakat  yang  mampu  menangkap peluang  bisnis,  dengan  menggunakan  tehnologi  informasi  dan  komunikasi,  khususnya dalam penjualan barang dagangan secara online, melakukan aktifitas bisnis melalui online, pemasaran  online,  penjualan  online,  sehingga  perdagangan  berbasis  tehnologi  dan komunikasi  ini  mengalami  peningkatan  penjualan  mencapai  US$130  miliar.  Penjualan produk yang mengalami peningkatan secara drastis antara produk kesehatan meningkat 90%,  produk  penunjang  hobi  masyarakat  naik  70%  diantaranya  penjualan  sepeda  bagi penggemar  gowes.  Juga  produk  makanan  naik  350%  dengan  penjualan  online,  produk makanan herbal meningkat 200% (Tempo, 27 April 2020).
Penduduk  Indonesia  mayoritas  beragama  Islam,  pelaku  bisnis  UMKM  juga mayoritas umat Islam, tentu ini menjadi pemikiran kita bagaimana memanfaatkan potensi umat Islam yang besar ini untuk mengatasi problematika yang muncul akibat pandemic covid  19,  sehingga  potensi  umat  Islam  yang  ada  benar-benar  bisa  mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, walaupun secara formal kesejahteraan Masyarakat menjadi tanggungjawab Negara. Potensi Umat Islam yang bisa diharapkan adalah Ziswah (Zakat Infak  Sadaqah,  Wakaf  dan  Hibah),  tentu  sangat  potensial  untuk  berperan  dalam mensejahterakan  masyarakat,  khususnya  potensi  Wakaf  yang  merupakan  instrument istimewa karena berbagai kelebihan dalam melaksanakan konsep wakaf ini.
Dengan  potensi  Ziswah  ini,  pemberdayaan  UMKM  berbasis  Wakaf  merupakan salah satu solusi yang memungkinkan untuk membantu UMKM bangkit dan membangun kembali  bisnis  yang  dimilikinya  di  era  Pandemi  Covid-19.  Karena  wakaf  merupakan instrument  yang  fleksibel  dan  menarik  untuk  dikembangkan  dalam  masyarakat, menyangkut  pemahaman  masyarakat  tentang  konsep  sedaqah  yang  pahalanya  mengalir terus  selama  wakaf  itu  masih  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  yang  memerlukan, diantaranya para pelaku UMKM yang saat ini memerlukan suplemen untuk bisa bangkit dan berdaya kembali membangun bisnis UMKM.

## KAJIAN LITERATUR
Kajian literatur mencakup mencakup informasi hasil-hasil peneliltian sebelumnya, yang digunakan sebagai penambah landasan pemikiran tentang penelitian tentang UMKM. Dengan semakin banyak landasan pemikiran maka akan memberikan tambahan wawasan tentang uapa-upaya pemberdayaan UMKM.

## 1. Pengaruh Pandemic Covid 19 pada Bisnis UMKM
Pada awal mula kejadian pandemi Covid 19, dan pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar, telah berdampak sangat luas terhadap situasi ekonomi dan bisnis di hampir seluruh negara, khususnya di Indonesia. Baik pada perusahaan berskala besar maupun perusahaan berskala kecil seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah  (UMKM).  Baldwin  dan  Mauro  (2020)  menyatakan  bahwa  Covid  19 memberikan  efek  negatif  bagi  negara  yang  terdampak  yang  selanjutnya  akan mempengaruhi value chain economic. Pernyataan ini menjelaskan bahwa rantai nilai ekonomi dalam negara terpengaruh secara signifikan karena adanya pembatasan sosial berskala besar, yang selanjutnya berpengaruh pada perilaku bisnis masyarakat yang  terbatas  ruang  geraknya,  sehingga  berdampak  terhadap  berbagai  aspek, seperti kelangkaan barang, distribusi barang, penjualan yang menurun drastis, biaya operasional yang relative besar, sampai kepada pemutusan hubungan kerja karena tidak  sanggup  membiayai  gaji  karyawan,  yang  akhirnya  menyebabkan pengangguran meningkat.
Hasil penelitian Himanshu Koshle, dkk (2020) menunjukkan bahwa Virus Corona  telah  mempengaruhi  bisnis  di  India,  menemukan  bahwa  bisnis  sektor perdagangan menunjukkan kerugian sekitar US$348 Juta yang disebabkan karena perlambatan  perekonomian  dan  dampak  dari  kebijakan  yang  diterapkan Pemerintah  India.  Khususnya  kebijakan  Pemerintah  berkaitan  dengan lockdown sangat  berpengaruh  terhadap  aktifitas  bisnis,  sehingga  nilai  perdagangan mengalami penurunan.
Dalam Elisa M. Maffioli (2020) menyatakan bahwa tingkat percepatan dan skala  penyebaran  Covid  19  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  kasus  penyebaran virus-virus sebelumnya seperti Virus H1N1 tahun 2009, Virus Ebola tahun 2014, Virus Zika Amerika Latin tahun 2015. Fakta di berbagai Negara di belahan dunia yang terdampak Covid 19 mengalami hal yang sama, kecepatan penyebaran covid 19 berpengaruh secara signifikan terhadap aktifitas bisnis, khususnya UMKM yang tidak memiliki sistem dan prosedur operasional bisnis yang baik.
Naushad  Khan  dan  Shah  Faisal  (2020)  yang  meneliti  dampak  Covid-19 terhadap perekonomian China melalui penelitian pada beberapa jurnal dan laporan yang membahas kajian pada tema yang terkait. Temuan dalam penetian tersebut menjelaskan bahwa akibat Covid-19 yang diikuti kebijakan lockdown Kota Wuhan dan  diikuti  karantina  kota  dan  Propinsi  lainnya,  telah  mengurangi  dan  bahkan menghentikan beragam aktivitas masyarakat, pelajar, mahasiswa, pekerja di area publik, berhentinya pabrikasi, transportasi darat, jalur penerbangan dan ditundanya banyak  pembangunan  dan  tertunda  investasi,  juga  aktivitas  sektor  keuangan, perbankan  serta  ekspor  impor  menyebabkan  terjadi  penurunan  angka pertumbuhan (decline) 2% dari posisi 6% pada capaian sebelum pandemi Covid- 19.

## 2. Potensi Wakaf di Indonesia
Dengan problematika penurunan aktifitas dan ketidakberdayaan UMKM di Indonesia memerlukan solusi yang fundamental untuk bisa membangkitkan dan memberdayakan  kembali  UMKM  dengan  melibatkan  masyarakat,  khususnya
Umat Islam yang memiliki program ZISWAH pada umumnya dan diantaranya ada aspek wakaf yang dianggap mudah dan fleksibel dalam aplikasinya.
Wakaf  dianggap  sebagai  ibadah  yang  istimewa  bagi  umat  Islam,  karena merupakan sarana kebaikan yang pahalanya berlimpah, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al- Qur’an surat Ali Imron ayat 92 yang artinya “ kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna, sebelum kamu menfkahkan sebagian harga yang  kamu  cintai.  Dan  apa  saja  yang  kamu  nafkahkan,  maka  sesungguhnya  Allah mengetahuinya .”
Mendengar ayat tersebut, sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Thalhah bergegas mewakafkan kebun “ Bairuha ” kebu n kurma yang paling dicintainya demi mendapatkan  kebaikan  yang  sempurna.  Nabi  Muhammad  SAW  pun  sangat mengapresiasi  apa  yang  dilakukan  oleh  Abu  Talhah,  sehingga  beliau  Rasulullah SAW  bersabda:”bagus  sekali,  itu  adalah  investasi  yang  menguntungkan  (di Akherat)”  (HR.  Al -Bukhari).  Fenomena  amalan  Abu  Thalhah  ini,  selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW yang lainnya, seperti Abu Bakar As Shidiq yang mewakafkan  sebidang  tanahnya  di  Mekkah  yang  diperuntukkan  kepada  anak keturunannya  yang  datang  di  Mekkah.  Utsman  menyedekahkan  hartanya  di Khaibar. Ali b in Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’adz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang popular dengan sebutan “Dar Al - Anshar” . Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW (Ibnu Qudamah, Juz 3 hlm 6)
Fenomena yang sedang berkembang saat ini adalah tren masyarakat yang menyalurkan  dana  dengan  wakaf  tunai,  yang  diharapkan  mampu  memberikan suplemen bagi UMKM untuk bangkit dan berdaya kembali membangun UMKM. Undang-undang no. 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  (permanen)  atau  untuk  jangka  waktu tertentu  (temporer)  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/ atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan
harta benda miliknya, dan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari  Wakif  untuk  dikelola  dan  dikembangkan  sesuai  dengan  peruntukannya. Melihat fenomena yang berkembang saat ini dengan mode wakaf uang seyogyanya menjadi  potensi  yang  perlu  dikembangkan  dan  tetap  diutamakan  praktik  wakaf uang yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah Islam.
Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar  Al-Hadhramiy  pada  masa  khalifah  Hisyam  bin  Abdul  Malik.  Ia  sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh Negara Islam.
Pada  saat  itu  juga  Hakim  Taubah  mendirikan  lembaga  wakaf  di  Basrah.  Model pengembangan  wakaf  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dana  untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan bisnis, selanjutnya hasil usaha dari  bisnis  tersebut  dimanfaatkan  untuk  membantu  masyarakat  yang membutuhkan, diantaranya untuk beasiswa pendidikan, santunan anak yatim piatu dan pemberdayaan masyarakat lainnya.
Dalam  pemaparan  Aziz  (2017)  Praktik  di  Mesir,  Universitas  Al-Azhar menjalankan aktifitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas Al Azhar melakukan pengelolaan Gudang dan Perusahaan di Terusan Suez sebagai lokasi perdagangan  eksport  import  yang  memerlukan  banyak  Gudang.  Universitas  Al Azhar  yang  berperan  sebagai  Nazhir  hanya  mengambil  sebagian  hasil  untuk keperluan  pendidikan,  bahkan  banyak  dari  dana  wakaf  digunakan  untuk operasional Pemerintah setempat. Dan sampai sekarang pendidikan di Universitas Al  Azhar  adalah  gratis  atau  tidak  ada  pembayaran  pendidikan,  karena  sudah dibiayai oleh dana wakaf.
Di Turki, wakaf uang mulai dikenal abad ke 15 Masehi.   Sejak 400 tahun yang  lalu  ,  praktik  wakaf  uang  ini  telah  menjadi  trend  di  kalangan masyarakat.  Pengadilan Ottoman telah menyetujui praktek waqaf uang pada abad ke 15.  Jenis wakaf ini kemudian menjadi sangat populer pada abad ke 16 di seluruh
Anatolia dan daratan Eropa dari kerajaan Ottoman, Turki.  Pada zaman Ottoman, waqaf  uang  ini  dipraktekkan  hampir  300  tahun,  dimulai  dari  tahun  1555-1823 M.  Lebih dari 20 persen waqaf uang di Kota Bursa, selatan Istanbul, telah bertahan lebih dari seratus tahun.  Dalam pengelolaannya, hanya 19 persen waqaf uang yang tidak  bertambah,  sementara  81  persen  mengalami  pertambahan  (akumulasi) modal.  Pada bulan safar, 1513 M, Elhac Sulaymen mewaqafkan 70.000 dirham perak.  40.000 dirham digunakan untuk membangun sekolah, dan 30.000 dirham lagi  digunakan  untuk  pembiayaan  murabahah.   Hasil  investasi  murabahah  ini, digunakan untuk membayar gaji guru sebesar 3 dirham per hari, asisten 1 dirham, qori  pembaca  Al- qur’an  1  dirham, dan  nazir,  pengelola  waqaf,  2  dirham  setiap harinya (Henry Tanjung, 2020).
Wakaf tunai pertama kali dikenalkan oleh Mannan, ahli ekonomi Islam asal Bangladesh.  Pemahaman  mengenai  wakaf  kemudian  berkembang  di  Indonesia, yang selanjutnya untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan praktik wakaf tunai, pada  tahun  2004  Pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  41  tahun 2004 tentang wakaf. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.  Benda  bergerak  adalah  harta  benda  yang  tidak  bisa  habis  karena dikonsumsi, meliputi: 1) Uang; 2)Logam Mulia; 3) Surat berharga; 4) Kendaraan; 5) Hak atas kekayaan intelektual; 6) Hak Sewa; dan 7) Benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlalu (Undang-Undang No,41, Pasal 16). Dan sampai sekarang sudah semakin banyak yang menerapkan konsep wakaf tunai, meskipun konsep wakaf tunai masih menuai kontroversial dari para ulama berkaitan kebolehan wakaf tunai.
Sebagai langkah yang elegan, wakaf tunai dimasukkan dalam kategori Aset wakaf temporer, dimana asset wakaf dalam bentuk kas ini yang diserahkan oleh wakif  kepada  nazhir  untuk  dikelola  dan  dikembangkan  dalam  jangka  waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari asset wakaf temporer selama jangka  waktu  tertentu  akan  diperuntukkan  untuk Mauquf  alaih .  Setelah  jangka waktu tertentu yang disepakati, asset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepada
wakif.  Dalam  hal  pengelolaan  dana  wakaf  tunai  temporer  ini  perlu  ada  batasan dalam pengelolaan dana untuk investasi pada usaha-usaha dengan tingkat resiko yang rendah, sehingga keberadaan dana wakaf temporer ini memberikan jaminan untuk bisa dikembalikan kepada wakif dalam kondisi utuh atau tidak hilang.
Konsep wakaf tunai ini tentu menarik dan menjadi peluang potensi wakaf tunai  yang  diharapkan  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat,  khusus  dalam penelitian  ini  bisa  digunakan  sebagai  suplemen  pemberdayaan  pelaku  UMKM pasca Pandemi Covid 19. Namun penerapan dana wakaf tunai akan lebih mantab apabila menggunakan konsep wakaf tunai permanen, dengan pertimbangan bahwa dana  wakaf  tunai  sudah  diikhlaskan  untuk  digunakan  dengan  baik  dan  benar. Dalam praktiknya perlunya melibatkan pihak lain dalam hal ini para Nazhir yang sudah  terdaftar  sesuai  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  kepercayaan masyarakat tetap bisa diperhitungkan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  pandemi  Covid  19 terhadap pelaku UMKM dan menganalisis potensi wakaf untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dengan harapan bisa diketahui dengan jelas dan valid pengaruh Pandemi Covid 19  terhadap  UMKM  dan  dilakukan  analisis  potensi  wakaf  yang  memungkinkan  bisa dilakukan untuk pemberdayaan UMKM menggunakan dana wakaf yang bisa dikumpulkan melalui lembaga-lembaga Baznas dan lembaga sosial lainnya.
Penelitian  berbasis  studi  empiris  yang  disajikan  secara  deskriptif  kualitatif  yang didukung  oleh  data  dan  informasi  yang  valid  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan observasi  lapangan,  serta  telaah  literatur  ( Literatur  review )  dan  artikel  penelitian  ( research article ), baik dari jurnal hasil riset maupun pemberitaan online untuk mendukung analisis penelitian.
Metode  pengumpulan  data  dari  sumber  data  lembaga  BAZNAS,  dengan menggunakan sumber data sekunder dari hasil penelitian, referensi dan berita online yang kredibel yang berkaitan langsung dengan dengan penelitian ini. Data juga diperoleh dari
jurnal  dan  artikel  hasil  riset  yang  kompeten,  yang  telah  dilakukan  review  dan  analisis sebagai pendukung penelitian ini.
Metode analisis data yaitu dari data sekunder baik data kualitatif maupun kuantitatif yang diperoleh dari hasil riset dan data yang sudah ada dilakukan analisis trend potensi wakaf tunai secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pembahasan dalam penelitian meliputi 3 tahap, antara lain; analisis dampak pandemi Covid  19  terhadap  UMKM,  kemudian  menganalisis  potensi  Wakaf  Tunai  dan Kemanfaatannya  bagi  masyarakat,  dilanjutkan  mekanisme  distribusi  Wakaf  Tunai  yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan dan maksud dari pembahasan penelitian ini.

## Dampak Pandemi Covid 19 terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kesil dan Menengah)
Pandemi  Covid  19  datang  pada  awal  tahun  2019  dan  diterapkannya  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  oleh  Pemerintah,  berdasarkan  observasi  dan  wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa aktifitas bisnis, aktifitas penjualan, aktifitas produksi  dan  aktifitas  masyarakat  selaku  konsumen  mengalami  hambatan  dan keterbatasan,    sehingga  berdampak  pada  melambatnya  perekonomian  secara  nasional maupun  internasional,  hal  ini  disebabkan  oleh Value  Chain  Economic yang  tidak  bisa dipisahkan  antara  satu  wilayah  dengan  wilayah  lainnya,    antara  suatu  Negara  dengan Negara lainnya, khususnya pada sektor eksport import akan kebutuhan bahan baku dan produk jadi lainnya. Rantai Nilai Ekonomi yang dimaksud adalah bahwa kebutuhan setiap UMKM  tidak  terlepas  dengan  usaha-usaha  lain  yang  saling  berhubungan  dan  saling membutuhkan. Misalnya kebutuhan akan bahan baku, kebutuhan barang jadi yang siap dijual. Sebagai gambaran riil, di kawasan industri di Karawang, ada pabrik switter, boneka dengan  kualitas  eksport,  bahan  baku  dikirim  dari  Inggris,  karena  pemberlakuan  PSBB, maka bahan baku tidak bisa dikirim, sehingga perusahaan tidak bisa memproduksi barang, sehingga tidak bisa melakukan penjualan produk dan pendapatan mengalami penurunan, sehingga  kebutuhan  dana  untuk  memenuhi  biaya operasional  dan  penggajian  karyawan
berkurang,  dampak  selanjutnya  perusahaan  harus  merumahkan  sebagian  karyawan  dan mengurangi produktifitas, sehingga secara riil omset penjualanpun mengalami penurunan.
Lain lagi produsen kripik belut di Pasar Godean, karena distributor dan konsumen tidak bisa leluasa keluar rumah dan belanja kripik belut, dampaknya penjualan kripik belut mengalami penurunan secara drastis, dampak lainya mengurangi belanja bahan baku belut mentah, dan produsen belut secara otomatis juga berkurang pemasukan dari penjualan belut.  Dan  yang  lebih  rumit  belut-belut  yang  dibudidayakan  semakin  besar  ukurannya, sehingga tidak bisa digunakan untuk kripik belut karena ukurannya terlalu besar, sehingga petani belut menjual belut besar kepada masyarakat sekitar yang ingin konsumsi belut dan sebagian dikonsumsi sendiri, karena terbatasnya daya beli masyarakat.
Aktifitas  masyarakat  yang  terbatas  dan  interaksi  fisik  yang  menurun  drastis berdampak  pada  penurunan  volume  penjualan,  penurunan  produksi,  sementara  biaya operasional masih relatif tetap, sehingga berdampak pada kerugian. Efek selanjutnya para pengusaha akan mengurangi biaya operasional dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan, karena tidak mampu membayar gaji karyawan. Bahkan sekedar  membayar  biaya  Listrik,  Telpon  dan  biaya-biaya  operasional  lainnya  tidak terbayarkan,  disamping  dana  cadangan  sudah  habis,  juga  penjualan  hampir  0  rupiah, sehingga semakin menambah jumlah kerugian dan menyebabkan modalnya tergerus dan habis,  sementara  kebutuhan  keluarga  setiap  individu  para  pelaku  UMKM  tetap  harus dikeluarkan.  Problematika  perekonomian  seperti  ini  tentu  harus  ada  solusi  yang komprehensif untuk pemberdayaan bisnis bagi pelaku bisnis dan UMKM di Indonesia.
Walaupun banyak juga pelaku UMKM yang kreatif dan inovatif dengan melakukan penjualan  secara  online,  melalui  whatsupp,  Instagram,  facebook  dan  media  lainnya, sehingga mereka tetap bisa bertahan dimasa pandemi Covid 19. Namun jumlah UMKM yang  mengalami  kerugian  lebih  banyak,  sehingga  pelaku  UMKM  banyak  yang  tutup pelayanan  dan  tidak  ada  aktifitas  penjualan  atau  tutup  untuk  sementara  waktu. Permasalahan  seperti  inilah  yang  memerlukan  perhatian  secara  khusus  bagaimana memperdayakan  kembali  UMKM  di  Indonesia,  agar  kembali  beraktifitas  dan  bisa
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

## Potensi Wakaf Tunai di Indonesia
Wakaf  uang  secara  umum  berhasil  menggerakkan  perekonomian  masyarakat, terutama setelah keberhasilan A. Mannan di Bangladesh, animo masyarakat Muslim untuk melaksanakan  wakaf  uang  semakin  besar.  Bahkan,  hukum  positif  beberapa  negara, termasuk  Indonesia,  telah  mengakomodasi  wakaf  uang  dalam  peraturan  perundang- undangannya.  Kelahiran  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf merupakan tonggak sejarah pemberlakuan wakaf uang di Indonesia.
Pemahaman  masyarakat  Indonesia  yang  belum  sepenuhnya  memahami  konsep wakaf uang dan masih terpaku kepada pemaknaan wakaf tradisional yang terbatas pada tanah  merupakan  tantangan  tersendiri  pagi  penggerak  wakaf  uang.  Namun,  melihat maslahat yang terkadung di dalam wakaf uang, lambat laun masyarakat akan tercerahkan untuk mendukung pelaksanaan wakaf uang. Terlebih lagi, mereka akan lebih yakin ketika wakaf  uang  yang  mereka  tunaikan  dapat  dikelola  secara  profesional,  seperti  fenomena wakaf  uang  yang  dikelola  oleh  Tabung  Wakaf  Indonesia.  Konsep  wakaf  uang  menjadi suatu alternative dalam menebar kemaslahatan, meski harus tetap dalam koridor sesuai dengan nilai-nilai Syariah Islam.
Baznas  Kota  Yogyakarta  memberikan  bantuan  tunai  sejumlah  Rp.596.500.000 dengan rincian: 1) bantuan pemberdayaan UMKM senilai Rp.50 juta (bantuan Bank BPD DIY Syariah), 2) bantuan anak yatim terdampak covid-19 senilai Rp.81.500.000, 3) bantuan direktur  TKA/TPA  senilai  Rp.140.000.000,  4)  bantuan  santri/siswa  berprestasi  senilai Rp.75 juta dan 5) bantuan pendidikan anak pegawai kurang mampu senilai Rp.250 juta. 1 Sebagai Ilustrasi dalam hal ini Baznas bisa berperan sebagai Nazhir yang mengelola dana dari para wakif yang dikumpulkan melalui Bank BPD Syariah.
Realisasi wakaf uang di Indonesia masih jauh dari potensinya. Menurut data Badan Wakaf  Indonesia  (BWI),  wakaf  uang  yang  terkumpul  dalam  periode  2011-2018  hanya
1 Baznas Kora Jogjakarta peduli Covid 19 memberikan bantuan kepada UMKM, dana dari Bank BPD Syariah
Rp255  miliar  dari  potensinya  sebesar  Rp180  triliun.  Hal  ini  disebabkan  kesadaran  dan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang masih rendah, sehingga perlunya edukasi yang mendasar dan terstruktur untuk meningkatkan potensi wakaf uang di Indonesia. Peran Pemerintah  dan  dunia  pendidikan  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  edukasi kepada masyarakat
Hingga  pada  tanggal  20  Desember  2020  total  wakaf  tunai  yang  terkumpul  dan ditempatkan di bank (syariah) sebesar Rp328 miliar, sementara project based wakaf mencapai Rp597  miliar.  Sedangkan  potensi  asset  wakaf  per  tahun  mencapai  Rp  2.000  triliun, sedangkan  potensi  dalam  bentuk  wakaf  uang  dapat  menembus  angka  Rp  188  Triliun. Sedangkan data Badan Wakaf Indonesia hingga 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp 819, 36 Miliar. Terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580, 53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp238,83 miliar. Jumlah Nazhir wakaf uang di Indonesia mencapai 264  lembaga, sedangkan jumlah  Lembaga  Keuangan  Syariah  -PWU  mencapai  23 Bank Syariah.
Menurut  perhitungan  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  potensi  wakaf  uang  di Indonesia mencapai Rp120 triliun per tahun dengan asumsi ada 100 juta warga negara Indonesia mewakafkan uangnya sebesar Rp100 ribu per bulan.  Sementara itu, menurut Mantan Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) tahun 2005, Mustafa Edwin  Nasution,  mengungkapkan  potensi  wakaf  uang  di  Indonesia  sangat  besar,  bisa mencapai Rp 20 triliun per tahunnya. Menurutnya, jika 10 juta umat Muslim di Indonesia mewakafkan uangnya mulai dari Rp 1.000 sampai Rp. 100 ribu per bulan, minimal dana wakaf uang yang akan terkumpul selama setahun bisa mencapai Rp 2,5 triliun. Lebih lanjut apabila sekitar 20 juta umat Islam di Tanah Air mewakafkan hartanya sekitar Rp 1 juta per tahun, potensi wakaf uang bisa mencapai Rp 20 triliun.

## Mekanisme Distribusi Wakaf Tunai
Wakaf tunai yang diterima oleh Nazhir digunakan untuk kegiatan yang produktif, seperti bisnis, pemberdayaan UMKM, dan menambah nilai kemanfaat pada asset wakaf tanah, sehingga tanah menjadi lebih produktif dan memberikan hasil, sehingga bermanfaat
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal wakaf uang dimasukkan dalam kategori  wakaf  temporer  atau  wakaf  dalam  jangka  pendek,  karena  dikhawatirkan kemanfaatan  wakaf  uang  akan  hilang  kalau  ditempatkan  pada  wakaf  permanen. Penggunaan wakaf uang juga dialokasikan pada usaha yang memiliki tingkat resiko rendah. Mekanisme penempatan wakaf uang sebagai berikut:
Gambar 1. Skema Wakaf Aset Tetap (Data diolah, 2021)
Mekanisme  penempatan  wakaf  Asset  tetap  dalam  bentuk  wakaf  permanen diharapkan  memberikan  manfaat  pada  jangka  panjang  bagi  UMKM  yang  memperoleh wakaf  Asset  tetap  seperti  tanah,  Kendaraan,  Mesin,  dan  bentuk  Asset  lainnya,  yang digunakan  untuk  operasional  UMKM.  Dengan  Asset  tetap  yang  tersedia  diharapkan mampu menggerakkan dan memberdayakan kembali UMKM di Indonesia pasca Pandemi Covid 19.
Gambar 2. Skema Wakaf Uang (Data diolah, 2021)
Mekanisme penempatan wakaf uang dalam bentuk wakaf temporer dalam jangka pendek diharapkan memberikan manfaat bagi UMKM untuk meningkatkan produktifitas dan pemberdayaan UMKM, sehingga bisa kembali melakukan bisnis dan meningkat omset
Asset Tetap
Permanen
Pemberdayaan UMKM
penjualannya  dan  berkembang.  Dan  karena  wakaf  uang  bersifat  temporer  maka  ketika UMKM  sudah  berhasil  bangkit  dan  berdaya  kembali,  secara  bertahap  wakaf  uang dikembalikan kepada Nazhir, untuk selanjutnya bisa dialokasikan kembali kepada UMKM lain yang membutuhkan dana wakaf tunai tersebut.
Dalam hal pemanfaatan wakaf melalui uang tunai ini, dialokasikan pada pemberian suplemen modal untuk membeli faktor-faktor produksi, sehingga UMKM bisa kembali memproduksi barang dan bisa melakukan penjualan hasil produksinya, dengan demikian UMKM  akan  bisa  kembali  beraktifitas  menjalankan  usahanya.  Tentu  saja  ini  harus dilakukan  pendampingan,  pelatihan  dan  pengarahan  yang  memadai  untuk  memastikan efektifitas  penggunaan  dana  wakaf  melalui  uang  tunai  kepada  setiap  UMKM  yang membutuhkan. Termasuk diantaranya bagaimana pengawasan terhadap penggunaan dana wakaf tunai digunakan untuk usaha UMKM dengan tingkat resiko yang rendah, sehingga memungkinkan  dana  wakaf  bisa  dikembalikan  kepada  wakif  melalui  Nazhir,  atau dialokasikan  kembali  kepada  UMKM  lainnya  dengan  persetujuan  dari  Wakif.  Sehingga akad  dengan  Wakif  bisa  temporer  dengan  perpanjangan  otomatis  ( renewable )  atas persetujuan dari Wakif.
Dalam konsep proses penyaluran wakaf tunai yang bersifat produktif dapat dilihat dalam skema berikut ini:
Gambar  3.  Skema  penyaluran  Wakaf  kepada  UMKM  ( Al  Mauquf  Alaih )  (Data  diolah,
2021)
Wakif
Al Mauquf Alaih
Uang Aset Tetap Nazhir Al Mauquf Alaiih Uang Aset Tetap
Dalam  skema  ini  orang  yang  berwakaf  menyalurkan  wakafnya  kepada  Nazhir (Lembaga Pengelola Zakat) atau langsung kepada UMKM ( Al Mauquf Alaih ), bisa dalam bentuk Uang Tunai atau Aset tetap sesuai dengan kebutuhan dari UMKM, dalam hal ini Nazhir melakukan survey untuk memastikan kebutuhan dari UMKM, dan setelah Wakaf diserahkan,  Nazhir  melakukan  monitoring  dan  pendampingan  kepada  UMKM  untuk memastikan bahwa Al Mauquf Alaih bisa menggunakan Wakaf dengan sebaik-baiknya dan sesuai  peruntukannya,  sehingga  tujuan  wakaf  mencapai  maksud  untuk  kesejahteraan masyarakat UMKM.
Proses edukasi dan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM, bahwa wakaf uang sifatnya semacam suplemen untuk bisa membantu UMKM agar bisa bangkit kembali dan membangun bisnisnya menjadi lebih baik dan berkembang, setelah masa Pandemic Covid 19.

## KESIMPULAN
Pertama ,  Program  pemberdayaan  UMKM  berbasis  pengelolaan  wakaf  tunai merupakan alternatif yang bisa ditempuh untuk mendorong UMKM bangkit kembali dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19 dan berkembang menjadi UMKM yang sukses dan maju,  sehingga  bisa  mencapai  tujuan  wakaf  tunai  yaitu  kesejahteraan  bagi  para  pelaku UMKM.
Kedua, Program pemberdayaan UMKM berbasis wakaf tunai bisa memaksimalkan produktifitas UMKM dengan skema support pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang infrastuktur produksi yang lebih fleksibel, melakukan pelatihan manajemen, pemasaran  berbasis  tehnologi  informasi  untuk  meningkatkan  omset  penjualan  dan produktifitas lainnya.
Ketiga ,  Proses  monitoring  dan  evaluasi  secara  berkala  kepada  UMKM  sebagai  Al Mauquf Alaih akan  memberikan spirit dan kelancaran program wakaf tunai,  disamping mencapai  sasaran  kepada  UMKM  juga  yang  lebih  penting  adalah  ketepatan  dalam penggunaan wakaf tunai yang diterima oleh para pelaku UMKM, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku UMKM.
Rekomendasi atau saran yang bisa disampaikan dari penelitian ini adalah, peran serta Pemerintah dalam mendorong peningkatan wakaf tunai melalui pemberian fasilitas bagi Nazhir  untuk  bisa  melakukan  pemberdayaan  pelaku  UMKM  secara  langsung  dan monitoring, sehingga bisa mencapai sasaran dan tujuan dari maksud pemberdayaan pelaku UMKM.
Rekomendasi kepada Dewan pengawas Syariah untuk memastikan penggunaan dana wakaf tunai secara efektif bisa dijalankan dengan benar sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga  maksud  dari  para  Wakif  bisa  tercapai  yaitu  untuk  memberikan  manfaat  bagi pemberdayaan masyarakat dan UMKM khususnya.

## REFERENSI
Al Qur’an, Terjemahan per kata dan Tajwid Warna, Cordova, Pondok Pesantren Al Ikhlas Taliwang, Sumbawa Barat, NTB Indonesia.
Al Qudamah, Ibnu. 2016. Al Mughni Li Ibni Al Qudamah . Mesir: Darul ‘Alamiyyah
Aziz,  M.  (2017).  Peran  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  Dalam  Mengembangkan  Dana Wakaf. Jurnal Ekonomi Syariah, 2, 41.
Baldwin, R., Tomiura, E, 2020, Thinking ahead about the trade impact of COVID-19, CEPR Press VoxEU. Org
Elisa M. Maffioli, 2020, How is the World Responding to the 2019 Coronavirus Disease Compared with the 2014 West African Ebola Epidemic?
Koshle,  H.,  Kaur,  R.  Basista.  R,  2020,  Breakdown  of  Business  and  Workers  in  India,
Impact of Corona Virus, March 19, available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.355754 4. diakses 25 Maret 2020
Khan, N., Faisal, S. 2020, Epidemiology of Corona Virus in the World And Its Effects on The China Economy, Electronic copy available at:
Sekaran, Uma. 2011. Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis),
Salemba Empat, Jakarta
Tanjung, Henry. 2020, Wakaf Uang di Indonesia, Humas BWI (Badan Wakaf Indonesia)