## MANAGEMENT MODEL WITH BY IN MODEL PENGELOLAAN DENGAN PELIBATAN  MASYARAKAT ADAT  PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL RAWA AOPA KABUPATEN BOMBANA

## Jabalnur dan Nur Intan
The School of Law, University of Halu Oleo, Kendari, Indonesia

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  mengidentifikasi  kawasan  Taman  Nasional  Rawa Aopa  yang  merupakab  bagian  wilayah  masyarakat  adat  Moronene  Hukaea  Laea  dan merumuskan  model  pengeloaan  dengan  pelibatan  masyarakat  adat  sebagai  pelestarian kearifan local pada kawasan Taman Nasional Rawa Aopa. Berdasar hasil penelitian ter- sebut  dapat  dijadikan  indikator  dan  acuan  dalam  mengatasi  permasalahan  dalam pengelolaan kawasan taman nasional.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  tipe  penelitian  deskriptif kualitatif  dengan  pendekatan  normatif  empiris  karena  dianggap  paling  tepat  untuk merumuskan  model  pengelolaan  dengan  pelibatan  masyarakat  adat  pada  kawasan Taman  Nasional  Rawa  Aopa  dengan  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  pengelolaan  kawasan  taman  nasional  serta  menganalisis fenomena  yang  ada  di  lapangan  sehingga  akan  diperoleh  suatu  strategi  dalam pengelolaan taman nasional.
Kata Kunci : Pengelolaan, Masyarakat Adat, Kawasan Taman Nasional

## VOLVING INDIGENOUS PEOPLE IN THE NATIONAL PARK AREAS OF RAWA AOPA BOMBANA DISTRICT
Jabalnur and Nur Intan The School of Law, University of Halu Oleo, Kendari, Indonesia

## Abstract
The purpose of this research is to identify Rawa Aopa National Park area which is part of indigenous community of Moronene Hukaea Laea and to formulate model of management  by  involving  indigenous  community  as  preservation  of  local  wisdom  in Rawa Aopa National Park area. Based on the results of the study, it can be used as in- dicators and references in overcoming problems in the management of the park area.
The method used in this research was the type of descriptive qualitative research with the empirical normative approach. Since it is considered most appropriate to for- mulate the management model with the involvement of indigenous peoples in the area of Rawa  Aopa  National  Park  with  reference  to  legislation  regulating  the  management  of national park area and analyze the phenomenon that exist in the field, so that it will ob- tain a strategy in the management of national parks.
Keywords: Management, Indigenous Peoples, National Park Area

## LATAR BELAKANG
Pelestarian hutan dan khususnya pengelolaan  sumber  daya  alam  atau  hutan oleh  masyarakat  lokal  pada  dasawarsa terakhir  ini  banyak  di  bicarakan  oleh berbagai  kalangan.  Hal  tersebut  disebabkan oleh  kurang  berhasilnya  upaya  pemerintah dalam  mengelola  sumber  daya  hutan  pada masa  lalu.  Pada  masa  itu  pemerintah  atau badan-badan pembangunan dalam menetapkan berbagai kebijakan yang berhubungan  dengan  pengelolaan  sumber daya  hutan  kurang  memberi  perhatian terhadap  pola-pola  pengelolaan  secara tradisional  yang  lazim  dipraktikkan  oleh masyarakat setempat.
Salah  satu  alasan  kurangnya  perhatian pemerintah  terhadap  pola-pola  pengelolaan sumber  daya  alam  atau  hutan  secara tradisional  adalah  adanya  anggapan  bahwa pola-pola  tersebut  bersifat  boros  dan  tidak efisien,  khususnya  di  daerah  tropis.  Agar pengelolaan  hutan  (eksploitasi,  penggunaan dan  pemasaran  hasil  hutan,  reboisasi  dan rehabilitasi) dapat dilakukan secara maksimal dengan berlandaskan asas kelestarian, maka hutan seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Konstitusi  Indonesia  menjamin  bahwa negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur  dalam  undang-undang.  Pengelolaan oleh masyarakat adat seperti dalam pengelolaan hutan. Dasar hukum pengaturan hutan  di  Indonesia  yaitu  UU  Nomor  41 Tahun  1999    tentang  Kehutanan  yang  telah diubah  melalui  UU  Nomor  19  Tahun  2004 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004  tentang  Perubahan  UU  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  35/PUU-X/2012  yang menguatkan  status  hutan  adat  dimana  hutan adat  dipisahkan  dari  hutan  negara  maka pemerintah  perlu  menjamin  kepastian  legal untuk  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  atas hutan  adatnya  dalam  rangka  menjamin kesejahteraan  bagi  masyarakat  hukum  adat, seperti yang dicita-citakan dalam Konstitusi. Selama  ini  instrumen  hukum  yang  ada belum  mampu  menjamin  keberlangsungan masyarakat  hukum  adat  dengan  hutan adatnya. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  telah  memisahkan  hutan  adat dari masyarakat hukum adat melalui konsep hutan  Negara.  Hal  ini  oleh  pemerintah berakibat  pada  kerentanan  masyarakat
hukum  adat  dalam  menjamin  kesejahteraan mereka dan keberlanjutan ekologis hutan.
Adanya  putusan  MK  tersebut  tentang pengakuan  hutan  adat  telah  membangkitkan semangat  baru  dalam  advokasi  pemulihan penguasaan  hutan  oleh  masyarakat  hukum adat.  Putusan  tersebut  dianggap  sebagai salah  satu  wujud  perjuangan  masyarakat hukum  adat atas  hutan adatnya.  Hutan  adat, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor  35/PUU-X/2012  tidak  lagi  bagian dari  hutan  negara.  Hutan  adat  menjadi bagian  dari  hutan  hak  masyarakat  hukum adat.
Pasca  keluarnya  putusan  MK  tersebut berpengaruh  pada  kawasan-kawasan  hutan masyarakat  adat  yang  ternyata  berada  pada kawasan-kawasan  yang  telah  mendapat penetapan  pemerintah  seperti  kawasan Taman  Nasional  Rawa  Aopa,  dimana sebagian  dari  kawasan  tersebut  merupakan wilayah  hutan  atau  tanah  adat  Suku Moronene  Hukae  Laea  yang  merupakan suku  asli  di  Kabupaten  Bombana  Provinsi Sulawesi Tenggara.
Olehnya  sangat  diperlukan  suatu model pengelolaan  kawasan  Nasional  Rawa  Aopa dengan pelibatan masyarakat adat.
Masyarakat adat di Indonesia perlu dipahami sebagai komunitas-komunitas yang memiliki kearifan lokal hubungan yang
kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya dan  mereka  mempergunakan  tradisi  sebagai alat  untuk  menghadapi  kekuatan  dominan yang  menciptakan  situasi  ketidakadilan dalam kehidupan mereka.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas dapat angkat  permasalahan  yaitu  belum  adanya pelibatan  masyarakat  adat  dengan  kearifan lokalnya dalam konsep pengelolaan terhadap kawasan-kawasan  yang  dianggap  sebagai tanah  Negara  namun  sebenarnya  terdapat pula  kewenangan  masyarakat  adat  di dalamnya.
Untuk  itu  perlu  dilakukan  penelitian untuk  merumuskan  model  pengelolaan dengan  pelibatan  masyarakat  adat  sebagai upaya  pelestarian  kearifan  lokal  pada Kawasan  Taman  Nasional  Rawa  Aopa Kabupaten Bombana.

## TUJUAN PENULISAN
Adapun  yang  menjadi  tujuan  penelitian yaitu pertama, mengidentifikasi  kawasan Taman Nasional Rawa Aopa yang merupakan  bagian  wilayah  masyarakat  adat Moronene Huka’ea La’ea.
Kedua, merumuskan model pengelolaan  dengan  pelibatan  masyarakat adat  sebagai  pelestarian  kearifan  lokal  pada kawasan  Taman  Nasional  Rawa  Aopa
sehingga  dapat  dijadikan  indikator  dan acuan dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi negara.

## MANFAAT PENELITIAN

## 1. Secara Teoritis
Sesuai dengan perkembangan masyarakat  dewasa  ini  dengan  banyak sudah  diberlakukannya  hukum  modern, tampaknya  tidak  sedikit  yang  dapat mempertahankan  eksistensinya  sebagai masyarakat  hukum  adat  di  antaranya dalam  bidang  Kehutanan.  UU  Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan mengatakan  bahwa  hutan  merupakan kekayaan  alam  yang  dikuasai  negara (Pasal  4,  ayat  (1)).  Penguasaan  hutan oleh  Negara  berarti  bahwa  pemerintah diberikan  wewenang  untuk,  antara  lain, menetapkan  status  wilayah  tertentu sebagai  kawasan  hutan  atau  kawasan hutan  sebagai  bukan  kawasan  hutan (Pasal 4, ayat (2)b).
Berdasarkan  aturan  ini  sebagian besar  wilayah  darat  di  Indonesia ditetapkan  sebagai  kawasan  hutan termasuk  di  dalamnya  wilayah-wilayah yang  diakui  oleh  penduduknya  sebagai wilayah  adat  mereka.  Karena  di Indonesia  hampir  75%  dari  wilayah darat dikuasai oleh Departemen Kehutanan,  Departemen  inilah  yang
paling banyak dan langsung bersengketa dengan  masyarakat  adat  dan  terpaksa mempersoalkan  keberadaan  masyarakat adat dan haknya.
Di  dalam  setiap  adat,  bahasa,  suku dan  agama  itu,  terkandung  sistem  nilai dan  sistem  pengetahuan  yang  sudah bertumbuh ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu 1 . UU Kehutanan juga mengatur  hak-hak  masyarakat  hukum adat  yang  antara  lain  hak  memungut hasil hutan, melakukan kegiatan pengelolaan  hutan  sepanjang  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,  hak  mendapatkan pemberdayaan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraannya.
Masyarakat  adat  sangat  identik  dengan kearifan  lokal.  Kearifan  lokal  yang dimiliki  oleh  masyarakat  tradisional adalah  berkaitan  dengan  pengelolaan sumber daya alam dimana mereka hidup dan  menjadikan  lingkungan  hidup mereka  sebagai  bagian  integral  dari pada kebudayaannya.
2. Secara Praktis
1 Besse  Sugiswati,  2012, Perlindungan  Hukum  Ter- hadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia, Per- pekstif Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Jurnal.
Dalam realitasnya banyak kemudian  hak-hak  masyarakat  adat yang  terpinggirkan  oleh  Negara  karena ketidakmampuan masyarakat adat membuktikan  keberadaannya  dalam pemenuhan syarat-syarat yang diberikan oleh  Negara  dalam  rangka  pengakuan keberadaan  masyarakat  adat.  Konflik atas  tanah  dan  sumber  daya  hutan  yang berlarut-larut  ini  menimbulkan  efek sosial  politik  dan  ekonomi  yang merugikan, perlu dihindari atau dituntaskan melalui pengaturan pengakuan  hak  masyarakat  hukum  adat terutama  tentang  wilayah  masyarakat hukum  adat  dalam  kawasan  hutan negara.
Studi  tentang  kawasan  hutan  dan masyarakat adat telah banyak dilakukan namun  hanya  spesifikasi  pada  upaya memberikan pengakuan akan keberadaan  hak-hak  masyarakat  adat, belum merumuskan tentang model yang dapat  diterapkan  dalam  pengembangan atau  konservasi  kawasan  hutan  atau taman  nasional  dengan  berbasis  pada kearifan lokal masyarakat adat.
Pengetahuan
mengenai model konservasi  berbasis  masyarakat  adat pada  kawasan  taman  nasional  atau kawasan hutan menjadi penting
mengingat  bahwa  salah  satu  tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan hukum. Aturan-aturan yang  dibuat  oleh  negara  hendaklah jangan  hanya  menjadi  suatu  simbol pengakuan  negara  namun  hendaklah teraplikasi dalam segala bidang kehidupan negara.

## METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan  penelitian  normatif empiris. Tipe  penelitian  normatif  merupakan suatu  tipe  penelitian  yang  menekankan pada  kajian  ilmu  hukum  dan  berusaha menekankan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehubungan dengan pengelolaan dengan pelibatan masyarakat  adat  pada  kawasan  taman nasional.

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah empiris  dengan  mengkaji  ilmu  hukum untuk menemukan/menganalisis kenyataan-kenyataan  yang  terjadi  di masyarakat khususnya dalam pengelolaan taman nasional .

## 3. Metode Sampling
Metode penelitian ini menggunakan populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Pengelola  Kawasan  Taman  Nasional
Rawa  Aopa  dan  Masyarakat  Adat Moronene Huka’ea La’ea sebagai pihak yang  berwenang  dan  terkait  dalam
pengelolaan dan pengembangan kawasan taman nasional. Sampel dipilih secara purposive  sampling yaitu  untuk pengelola  kawasan  Taman  Nasional Rawa  Aopa  adalah  bidang  yang menangani  konservasi  taman  nasional dan  untuk  masyarakat  adat  Moronene Hukae  Laea  adalah  tokoh-tokoh  adat masyarakat adat Moronene Hukae Laea.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Data Primer
Data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan cara penelitian langsung dari objeknya dilakukan dengan cara:
1. Observasi
Data  yang  diperoleh  dengan cara  menelaah  sumber-sumber tertentu  yang  terkait  dengan judul penelitian.
2. Wawancara
Wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) (Mikkelsen, 2001).
b. Data Sekunder
Yaitu  data  yang  diperoleh  dari studi pustaka. Data sekunder dalam
penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:
1. Bahan Hukum Primer
Yaitu  bahan  hukum  yang terdiri dari:
a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18b dan 28j.
b. Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1960
c. Undang-Undang  Nomor  5
Tahun 1990 tentang
Konservasi.
d. Undang-Undang Nomor 41  Tahun  1999  tentang
Kehutanan e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012  Putusan Yang  Menguatkan  Status Hutan Adat Yang dipisahkan dari Hutan Negara. f. Peraturan Daerah Nomor  4  Tahun  2015 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan  Masyarakat Adat Huka’ea La’ea.
2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu  bahan  hukum  yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
a. Buku-buku yang membahas tentang masyarakat adat dan pengelolaan wilayah konservasi.
b. Dokumen  yang  berkaitan dengan pengelolaan masyarakat adat dan konservasi.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  yang  memberi petunjuk dan penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder.

## 5. Metode Analisis Data
Data  yang  berhasil  dirampungkan akan dianalisis baik pada saat penelitian sedang berlangsung maupun usai penelitian  di  lapangan.  Teknik  analisis data yang bersifat kualitatif interpretatif yang diproses melalui upaya penelaahan data,  reduksi  data,  kategorisasi  data, pemeriksaan keabsahan hingga penafsiran data HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Taman  nasional  Rawa  Aopa  telah
menjadi salah satu ikon Kabupaten
Bombana sebagai aset pelestarian lingkungan.  Keberadaannya  sebagai  taman nasional Rawa Aopa berdasar Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  Tahun  1990 dengan  keputusan  Nomor  756/Kpts-II/1990 tanggal  17  Desember  1990  yang  memiliki luas  ±  105.194  hektar.  Secara  administratif taman  nasional  ini  meliputi  tiga  wilayah kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, yaitu Kabupaten  Buton  (45.605  ha), Kabupaten Kolaka (12.825 ha) dan Kabupaten  Kendari  (sekarang  Kabupaten Konawe)  (46.764  ha).  Titik  pertemuan ketiga wilayah ini berada di tengah kawasan Taman  Nasional  Rawa  Aopa  Watumohai yaitu  dipuncak  pegunungan  Mendoke  yang sering  disebut  juga  Segitiga  Bukari  (Buton, Kolaka, Kendari).
Pada  6  Maret  2011,  taman  nasional  ini dinobatkan  dunia  sebagai  Situs  Ramsar, yakni  area  lahan  basah  yang  didedikasikan bagi  konservasi.  Ramsar  merujuk  pada sebuah  kota  di  Iran  yang  menjadi  tempat ditandatanganinya  Konvensi  Lahan  Basah oleh  tujuh  negara.  Kendati  namanya  asing, Rawa Aopa ternyata menjadi bagian gerakan global  yang  berniat  menjaga  kelestarian bumi 2 .
2 http://basecamppetualang.blogspot.co.id/2015/09/.ht ml, akses tanggal 20 Juli 2017.
Secara historis kawasan Taman Nasional
Rawa Aopa merupakan penggabungan  antara  Taman  Buru  (TB) Watumohai seluas 50.000 ha dan SM Rawa Aopa  seluas  55.560  ha  yang  ditunjuk berdasarkan  SK  Menteri  Kehutanan  Nomor 138/Kpts-II/1985. Pada tanggal 27 Juli 1985 Menteri  Kehutanan  dengan  Keputusan Nomor  189/Kpts-II/1985  membagi  TB. Watumohai  menjadi  Suaka  Margasatwa (SM)  Gunung  Watumohai  seluas  41.244  ha dan  TB.  Dataran  Rumbia  seluas  96.804  ha, sehingga  luas  keseluruhan  SM  menjadi 96.804  ha  yang  dikukuhkan  dengan  SK Deklarasi  Taman  Nasional  Rawa  Aopa Watumohai  di  Kaliurang  Nomor  444/Kpts- II/1989. Tahun 1990. Dengan telah selesainya  penataan  batas  luar  kawasan TNRAW pada tahun 1986/1987 dan dengan telah  disahkannya  Berita  Acara  Tata  Batas oleh  panitia  tata  batas,  maka  Menhut menetapkan kawasan TNRAW seluas 105.194  ha  melalui  SK  No.  756/Kpts- II/1990  tanggal  17  Desember  1990.  Luas tersebut  diperoleh  dengan  menggabungkan kembali  TB  Dataran  Rumbia,  SM  Rawa Aopa  –  Gunung  Watumohai  dikurangi  2 buah lokasi enclave seluas 366 ha 3 .
3 https://tnrawku.wordpress.com/2012/03/24/,  akses tanggal 28 Juli 2017.
Taman Nasional Rawa Aopa terletak di antara 121° 44' - 122° 44' BT 4° 22' - 4° 39' LS.  Wilayah  ini  terletak  di  ujung  Tenggara Pulau  Sulawesi  dengan  batas  wilayah  yaitu di  sebelah  utara  dengan  wilayah  kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka dan Kecamatan Lambuya dan Kecamatan Kendari,  sebelah  Timur  dengan  wilayah Kecamatan Lambuya dan Kecamatan Tinanggea,  Kabupaten  Kendari,  sebelah Selatan  dengan  selat  Tiworo  dan  wilayah Kecamatan Rumbia Kabupaten Buton dan di sebelah  Barat  dengan  wilayah  Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka.
Ada  4  tipe  ekosistem  yang  terdapat  di taman  nasional  Rawa  Aopa  yaitu  ekosistem hutan  hujan  tropika  dataran  rendah,  hutan bakau, savanah dan hutan rawa. Keanekaragaman flora di dalam kawasan ini sangat  menonjol,  baik  dalam  tingkat  jenis maupun  genetikanya  setidaknya  tercatat  89 suku/famili,  257  marga/genus  dan  323 jenis/spesies tumbuhan yang ada di antaranya  terdapat  2  jenis  yang  dilindungi yaitu Damar ( Agathis homii ) dan Kasumeeto ( Dyspyros malabarica ).
Taman  nasional  memiliki  fungsi  yang sangat  penting  bagi  kehidupan  terutama dalam  kaitan  pelestarian  lingkungan  hidup. Beberapa  fungsi  taman  nasional  yaitu pemanfaatan hutan secara lestari, Pelestarian
keanekaragaman hayati sekaligus ekosistemnya, melindungi sistem penyangga kehidupan, wahana pendidikan dan penelitian,  serta  memiliki  fungsi  sosial ekonomi yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan  penduduk  yang  berada  di sekitar taman nasional.
Dalam kondisi bersisian dengan komunitas pendudukan tak jarang menimbulkan  konflik  pengelolaan  antara taman  nasional  dengan  penduduk.  Di Kabupaten  Bombana  terdapat  masyarakat adat  yaitu  Masyarakat  Adat  Moronene Huka’ea  La’ea  yang  telah  diakui  dan dilindungi keberadaannya berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bombana Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pengakuan,
Perlindungan
dan Pemberdayaan Masyarakat  Adat  Moronene  Huka’ea  La’ea di Kabupaten Bombana.
Orang  Moronene  diyakini  merupakan suku  tertua  dan  pertama  yang  mendiami dataran  Sulawesi  tenggara,  saat  ini  mereka umumnya  bermukim  dan  menyebar  di sebelah selatan Sulawesi tenggara dan salah satu  kampung  (tobu)  tertuanya  adalah  tobu Huka’ea La’ea.
Menurut
sebagian
antropolog  asal  usul  nenek  moyang  mereka berasal dari daratan Filipina yang diperkirakan  mulai  bermukim  sejak  tahun 1720.  Secara  administratif  perkampungan
Orang  Moronene  meliputi  23  wilayah kecamatan  yaitu  22  kecamatan  di  wilayah Kabupaten  Bombana  kecamatan  di  wilayah Kabupaten  Kolaka.  Adapun  persebaran terebut yaitu:
1. Kecamatan Kabaena
2. Kecamatan Kabaena Timur
3. Kecamatan Kabaena Barat
4. Kecamatan Kabaena Utara
5. Kecamatan Kabaena Selatan
6. Kecamatan Kabaena Tengah
7. Kecamatan Poleang
8. Kecamatan Poleang Barat
9. Kecamatan Poleang Timur
10. Kecamatan Poleang Tenggara
11. Kecamatan Poleang Utara
12. Kecamatan Poleang Selatan
13. Kecamatan Poleang Tengah
14. Kecamatan Tontonunu
15. Kecamatan Rarowatu
16. Kecamatan Rarowatu Utara
17. Kecamatan Lantari Jaya
18. Kecamatan Mata Usu
19. Kecamatan Rumbia
20. Kecamatan Rumbia Tengah
21. Kecamatan Masaloka Raya
22. Kecamatan Mata Oleo
23. Kecamatan Watubangga (Kabupaten Kolaka).
Wilayah-wilayah tersebut dulunya merupakan  wilayah  kerajaan  Moronene
yang  luasnya  mencapai  3.393,67  Km2. Kampung  Huka’ea  La’ea  masuk  dalam wilayah  administratif  Desa  Watu-Watu Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana.
Setelah  tahun  1920  orang  Moronene mulai  banyak  yang  pindah  dan  atau dipindahkan  dengan  berbagai  alasan  di antaranya  akibat  bencana  yang  datang  di antaranya.  Pada  tahun  1953  kampung mereka  diserbu  dan  dikuasai  gerombolan badik,  pada tahun  1957  terjadi  penyerangan oleh  pasukan  DI/TII  yang  mengharuskan mereka  meninggalkan  kampungnya.  Sejak peristiwa  inilah  Orang  Moronene  mulai dipindah-pindahkan  oleh  pemerintah  ke lokasi-lokasi  pemukiman  baru.  Namun demikian  ikatan  orang  Moronene  dengan tanah  leluhurnya  tidaklah  hilang,  secara teratur  mereka  masih  masuk  tobu  Huka’ea La’ea untuk berkebun dan juga membersihkan kuburan leluhurnya 4 .
Secara  kewilayahan  adat,  wilayah masyarakat  adat  Moronene  Huka’ea  La’ea berada  dalam  wilayah  Taman  Nasional Rawa  Aopa.  Berdasar  UU  Nomor  5  Tahun 1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  dalam wilayah  konservasi  tidak  diperbolehkan  ada aktivitas  manusia.  Taman  Nasional  sesuai
4 http://indosiar.com:8080/ragam/kekerasan-di-hutan-- pengelolaan-kawasan-konservasi- indonesia_21447.html, akses tanggal 11 Juli 2017.
dengan fungsinya merupakan wilayah konservasi dengan berbagai habitat flora dan fauna  yang  dilindungi.  Olehnya  pengakuan masyarakat  adat  Moronene  Huka’ea  La’ea ini  pada  awalnya  menimbulkan  keraguan untuk pengakuannya dalam bentuk peraturan daerah.
UUD  1945  sebagai  landasan  konstitusi tertinggi  di  Indonesia  melalui  Pasal  18  B ayat  (2),  Pasal  28  I  ayat  (3)  dan  Pasal  32 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  menyatakan  negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang.  Hal  ini  yang  menjadi landasan  tegas  bahwa  keberadaan  wilayah konservasi  yang  ditetapkan  oleh  negara tidak kemudian dapat menyebabkan keberadaan  sebuah  komunitas  adat  menjadi tidak diakui.
Menurut  Kepala  Kampo  Masyarakat Adat Moronene Huka’ea La’ea 5 , masyarakat adat  telah  ada  sejak  dahulu,  hidup  dan berkembang  secara  turun  temurun  di wilayah  adat  mereka.  Pada  hakikatnya mereka  tidak  merasa  keberatan  dengan
5 Wawancara  tanggal  7  Juli  2017  di  Kampung Masyarakat Adat Huka’ea  La’ea  Kabupaten Bomba- na.
wilayah mereka yang menjadi bagian Taman Nasional  Rawa  Aopa  namun  masyarakat adat  menginginkan  agar  dalam  pengelolaan taman  nasional  tetap  dengan  pelibatan masyarakat  adat  sebagai  komunitas  yang mendiami  wilayah  yang  sebagian  menjadi taman  nasional  karena  wilayah  itulah  yang menjadi sumber mata pencaharian keseharian masyarakat adat.
Wilayah  adat  Kampo  Huka’ea  La’ea seluas  26.295,32  hektar.  Luasan  tersebut merupakan  hasil  identifikasi  dan  hasil  dari proses hasil pemetaan partisipasi masyarakat pada  tahun  2002  dan  diperbaharui  pada bulan Juni tahun 2004. Keseluruhan wilayah adat  tersebut  berada  dalam  kawasan TNRAW  dengan  klasifikasi  tata  kelola sebagai berikut:
1. Inalahi Pue (Hutan Inti)
Masyarakat Adat Moronene kampo Huka’ea  La’ea  mengenal  dengan adanya wilayah yang dikeramatkan atau dalam bahasa Moronene disebut PopaliaI,  dari  turun  temurun  areal inalahi  pue  tersebut  dilarang  dikelola. Wilayah  ini  merupakan  areal  dari gunung  Tawunawula  yang  menurut mitologi  warga  Huka’ea  La’ea  tempat turun mandi para 7 (tujuh) bidadari dari kayangan,  tempat  ini  terdapat  sumur batu 7 (tujuh) buah yang keberadaannya
masih  ada  sampai  saat  ini.  Mitologi  7 (tujuh)  bidadari  yang  digambarkan  dari cerita  warga  Huka’ea  La’ea  adalah pemuda bernama Ngkoheo yang bertemu  7  (tujuh)  bidadari  mandi  di sumur  batu  yang  kemudian  si  pemuda menyembunyikan  pakaian  salah  satu dari  bidadari  tersebut,  tawunaula  yang berarti kumpulan tali yang dijatuhkan.
Hutan  alam  yang  tidak  pernah dijamah  dan  merupakan  sumber  mata air  masyarakat  adat  Moronene  Huka’ea La’ea.  Hutan  ini  merupakan  lokasi upacara  dan  ritual  moli  wonua  setiap tahunnya oleh masyarakat adat Moronene  di  Huka’ea  La’ea.  Moli Wonua dilakukan untuk meminta permisi  untuk  masuk  wilayah  tersebut, dirangkaikan dengan upacara montewali wonua  (pencucian  kampung)  inalahi pue  merupakan  hutan  primer  yang memiliki  luas  4.623,44  hektar.  Secara mitologi diyakini sebagai tempat bersemayamnya  makhluk  halus  yang disebut Ntiwonua.
2. Inalahi popali dan kotoria (Hutan
Penyangga)
Inalahi  popalia  dan  inalahi  Kotoria memiliki  luas  2.599,50  hektar.  Inalahi popalia  adalah  hutan  keramat  yang dipercaya sebagai tempat makhluk halus
Ntiwonua.  Oleh  karena  kepercayaan itulah  inalahi  popalia  tersebut  tidak pernah  diganggu  oleh  manusia  dari turun  temurun  (Binta  hai  Soro-Soro) serta  di  dalam  inalahi  popalia  tersebut merupakan  sumber  mata  air  (Mata Bundu)  serta  tempat  perlindungan segala  jenis  hewan.  Ada  kepercayaan dari  masyarakat  adat  Haka’ea  La’ea bahwa  jika  seseorang  memasuki  hutan tersebut  tanpa  sepengetahuan  tetua kampung  maka  akan  ketimpah  bencana pada orang tersebut.
Inalahi  kotoria  adalah  kelompok hutan  sejenis  tempat  tertentu  yang pernah ditempati/diolah
(arti
pekampoa/waworaha) baik untuk
bercocok  tanam  maupun  berburu  dan meramu serta dijadikan tempat
penguburan  para  sangia  (Mokole) pemimpin  yang  ksatria.  Di  tempat diyakini tempat persemayaman makhluk  halus  (Ntiwonua)  yang  sering memperlihatkan wujudnya. Tempat tersebut  tidak  boleh  diganggu  oleh manusia.  Masyarakat  adat  Huka’ea La’ea  sangat  menghargai  tempat tersebut dan selalu menjaganya jika ada orang yang sengaja merusaknya, sehingga  masyarakat  adat  Moronene kampo  Huka’ea  La’ea  menyebutnya
hutan/tempat keramat (kotoria). Tempat keramat tersebut (kotoria) adalah tempat peristirahatan satwa karena dirasa aman dari gangguan manusia, wilayah sebaran  kotoria  dapat  dijumpai  di beberapa  daerah  yaitu  didaerah  sampa ondibu (cabang/pertemuan sungai- sungai),  sebagai  tempat  mandi  untuk berobat, di kuburan sangia wambakowu (lore)  sangia  wawompo’o  sangia  olobu meheo  (Tuamba),  sangia  wumbu  roda, sangia  ambau,  sangia  molomo  dan sangia pu’untokulo.
3. Inalahi peuma (Hutan Perkebunan) Inalahi peuma memiliki luas 2.420,31 hektar merupakan hutan perkebunan  yang  sewaktu-waktu  dapat diolah  oleh  masyarakat  untuk  dijadikan kebun.  Sedangkan  kura  adalah  lokasi bekas  perkebunan  masyarakat  yang pernah  diolah  kemudian  ditinggalkan, lokasi  sebaran  perkebunan  tersebut dapat  dijumpai  di  daerah  seperti  Hoki- hokio,  Tinombu,  Langkea,  Sanggihoa, Sampe Tuwere, Laea, Tinombu, Pereua, Pokaea,
Tali-Taliawa, Hukae, Watumelewe, Wambakowu, Lampinapa.
4. Olobu (Hutan Kecil)
Olobu  Ute  memiliki  luas  1.077,56 hektar  adalah  kelompok  hutan  kecil
yang  ada  di  tengah  padang  dengan pepohonan  yang  jarang,  satwa  jarang dijumpai  dihutan  tersebut  dan  kadang tidak dijumpai sama sekali.
5. Kura (Perladangan)
Kura Tangka memiliki luas 1.195,34 hektar merupakan bekas kebun/ladang  yang  pernah  diolah, kemudian  pindah  ke  tempat  yang  baru. Tempat ini akan dijadikan kebun setelah perpindahan telah dilakukan di beberapa tempat, biasanya jangka waktu memanfaatkan  kura  tangka  dilakukan selama lebih  kurang  5  sampai  10  tahun atau tergantung dari kesuburan tanah.
Kura Ea adalah bekas kebun/ladang yang  pernah  diolah  sekitar  1  sampai  10 tahun  kemudian  ditinggalkan  dengan hamparan luas (lowo lue).
Kura  Ate  adalah  bekas  kebun  yang pernah  diolah  dengan  hamparan  kecil (lowo  ote)  kemudian  ditinggalkan  1 sampai 5 tahun.
Kura  Hinuarako  adalah  bekas kebun  yang  pernah  diolah  dan  baru tahap  penanaman  tiba-tiba  pemilik kebun  meninggal  dengan  terpaksa kebun  tersebut  tidak  dapat  dilanjutkan dan  jika  padi  tersebut  sudah  terlanjur ditanam  maka  alasan  tertentu  padi tersebut tidak dijadikan bibit.
Kura  Sailela  adalah  bekas  kebun yang pernah diolah baru tahap perintisan  (umawu)  atau  penebangan kayu  (monea)  tiba-tiba  pemiliknya meninggal. Kebun tersebut harus ditinggalkan dan tidak bisa ditanami.
Tinalui  adalah  kebun  yang  sudah ditanami  kemudian  hasilnya  dipanen kembali  secara  berturut-turut  atau  dua kali panen.
6. Tana Lapa/Lueno (Padang Savana) Tana lapa/lueno memiliki luas 11.471,35 hektar
7. Bako (Hutan Bakau)
Bako memiliki luas 2.593,75 hektar 8. Bolo (Tambak Ikan Tradisional)
Bolo memiliki luas 92.19 hektar Secara  historis  keberlangsungan  etnis Moronene  yang  hidup  dan  berkembang  di perkampungan  tua  (Tobu)  Huka’ea  La’ea terkesan  selalu  dipinggirkan  oleh  kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Terpinggirkannya etnis Moronene ini karena ruang  hidupnya  ditetapkan  secara  sepihak oleh pemerintah menjadi wilayah konservasi Taman  Nasional  Rawa  Aopa  tahun  1990. Akibat dari penetapan tersebut menimbulkan konflik kuasa pengelolaan ruang antara etnis Moronene  di  perkampungan  tua  (Tobu) Huka’ea  La’ea  dengan  aparat  pemerintah
daerah  melalui  operasi  Sapu  Jagad  pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2002.
Hingga  saat  ini  pengelolaan  taman nasional  masih  sangat  jauh  dari  sisi pengelolaan  hutan  oleh  rakyat,  karena pengertian konservasi sebagai kawasan yang ‘steril’  dari  masyarakat  masih  menjadi pegangan  pemerintah  dalam  pengelolaan hutan. Hal tersebut mengakibatkan seringnya  terjadi  konflik  antara  rakyat dengan  pengelola  kawasan  taman  nasional. WALHI mencatat bahwa hingga tahun 2003 telah terjadi beberapa pengusiran rakyat dari kawasan  konservasi  di  Indonesia,  di antaranya di TN  Lore  Lindu, TN  Kutai, TN Meru  Betiri,  TN  Komodo,  TN  Rawa  Aopa Watumoi,  TN  Taka  Bonerate,  TN  Kerinci Seblat dan beberapa kawasan lainnya.
Konflik-konflik pengelolaan yang masih  terjadi  pada  Taman  Nasional  Rawa Aopa disebabkan antara lain:
1. Belum adanya pemetaan wilayah yang secara jelas menunjukkan luas batasan wilayah masyarakat adat dan luas batasan wilayah konservasi. Perda  Nomor  4  Tahun  2015  pada  Pasal 6 mengatur bahwa:
(1) Pemerintah Daerah mengakui wilayah adat masyarakat Adat Moronene Huka’ea La’ea.
(2) hanya mengatur bahwa yang dimaksud wilayah adat Masyarakat Moronene Huka’ea La’ea adalah keseluruhan wilayah Masyarakat Adat Moronene Huka’ea La’ea yang meliputi darat dan perairan berdasarkan hak-hak komunal masyarakat.
(3) Wilayah adat masyarakat adat Moronene Huka’ea La’ea sebagaimana ayat (2) terdiri dari:
a. Inalahi Pure (Hutan Inti)
b. Inalahi Popalia (Hutan Penyangga)
c. Inalahi Puema (Hutan Perkebunan)
d. Olobu (Hutan Kecil)
e. Kura (Padang)
f. Lueno (Padang)
g. Bako (Bakau)
h. Beo (Tambak Garam)
i. Bolo (Tambak Ikan Tradisional).
(4) Luas wilayah adat dan batas-batas wilayah adat masyarakat Moronene Huka’ea La’ea, akan diatur lebih lanjut setelah ada kesepakatan bersama 3 (tiga) Kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Kehutanan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.
Perda  ini  belum  mengatur  secara spesifik  batas  wilayah  yang  merupakan wilayah  adat  masyarakat  Moronene Huka’ea  La’ea,  termasuk  berapa  luas wilayah  adat  yang  menjadi  bagian taman nasional Rawa Aopa.
2. Masih terdapatnya kelompok-kelompok masyarakat yang secara ilegal memasuki wilayah taman nasional dan melakukan kegiatan pertanian namun tidak ada pengawasan atau tindakan tegas dari pihak balai taman nasional untuk menindak hal tersebut.
Kehadiran kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan
pengolahan  tanah  di  wilayah  taman nasional  menjadi  sebuah  keprihatinan bagi masyarakat adat Moronene Huka’ea La’ea. Aturan adat masyarakat Moronene Huka’ea La’ea tidak memperbolehkan  adanya  orang  asing (di luar dari masyarakat Moronene yang mendiami wilayah adat) untuk mengolah  dan  mengambil  manfaat  dari tanah  masyarakat  adat  untuk  kegiatan apa  pun.  Tidak  adanya  penanganan terhadap  orang-orang  yang  menggarap tanah  di  seputar  taman  nasional
menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya luas tanah adat.
3. Adanya orang-orang yang ingin memperoleh tanah dengan hak penguasaan individu (hak milik) pada wilayah-wilayah masyarakat adat yang juga menjadi wilayah taman nasional. Potensi  alam  yang  sangat  besar  pada kawasan  taman  nasional  yang  termasuk wilayah  masyarakat  adat  Moronene Huka’ea  La’ea  telah  banyak  menjadi incaran  atau  peminatan  dari  para pemilik  modal  untuk  bisa  menguasai atau  mengolah  tanah-tanah  masyarakat adat.  Aturan  adat  yang  mengikat masyarakat adat tentang larangan pengalihan  tanah  adat  telah  menjaga kelestarian tanah terutama dari tindakan-tindakan  yang  akan  mengarah pada perusakan  lingkungan hidup seperti  kegiatan  pertambangan  atau perambahan hutan.
Pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan  Taman  Nasional  Rawa  Aopa adalah  sangat  penting  karena  wilayah masyarakat  hukum  adat  berada  dalam kawasan  taman  nasional  tersebut.  Model pengelolaan  dengan  pelibatan  masyarakat adat  tersebut  karena  kawasan  masyarakat hukum adat Huka’ea  La’ea selama ini tetap terjaga  kelestariannya  dan  tidak  terambah
oleh  masyarakat  luar  dibandingkan  dengan kawasan  lain  yang  pada  beberapa  bagian dikelola oleh masyarakat luar yang melakukan  kegiatan  perkebunan  dalam wilayah taman nasional.
Pengetahuan tradisional masyarakat adat  Moronene  Huka’ea  La’ea  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  di  kampo Huka’ea  La’ea  telah  ada  dan  berlangsung sejak nenek moyang mereka yang diwariskan  secara  turun  temurun  kepada generasinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa orang tokohnya dan  diakui  oleh  penduduk  lainya.  Fakta- fakta yang menunjukkan masih berfungsinya beberapa  model  kearifan  tradisional  pada masyarakat  adat  Moronene  di  kampo Huka’ea  La’ea  adalah  pengelolaan  hutan tradisional yang mampu melindungi berbagai  ekosistem  dan  keanekaragaman hayati  (flora  dan  fauna)  yang  ke  semuanya diatur  dalam  peraturan  adat  termaksud sanksi-sanksi  dalam  kerangka  melindungi dan  mengelola  sumber  daya  alam  secara bijaksana.
Kawasan  hak-hak  tradisional  dalam kaitannya dengan hak dan akses atas sumber daya  alam  yang  diatur  yang  diatur  dan ditetapkan  atas  kedaulatan  adat  Moronene hingga  sekarang  masih  ada  walaupun sebagian  besar  sudah  tidak  dikelola/terawat
di  kampo  Haka’ea  La’ea.  Fakta-fakta  ini sekalipun  membantah  tuduhan  dari  pihak luar akan ketidakmampuan model tradisional dalam mengelola dan memanfaatkan  SDA  yang  lestari  dan berkelanjutan.
Dalam  pengelolaan  SDA  seperti  hutan, bagi  masyarakat  adat  Moronene  di  kampo Huka’ea  La’ea,  hutan  adalah  bagian  yang tak terpisahkan bagi kelangsungan kebudayaan  dan  adat  istiadat  mereka  yang merupakan juga simbol kultur/kebudayaannya yang terus
dimanfaatkan oleh komunitas adat Moronene di kampo Huka’ea La’ea.
Fungsi  hutan  bagi  komunitas  adat Moronene  di  kampo  Huka’ea  La’ea  sangat berarti  dan  mendasar  serta  mempunyai ketergantungan,  upaya  yang  dilakukan  bagi masyarakat  adat  kampo  Huka’ea  La’ea secara  turun  temurun  yang  diwariskan kepada  generasinya  adalah  dengan  tetap berpegang teguh pada upaya melindungi dan mengelola hutan berdasarkan prinsip keadilan  yang  berkelanjutan.  Hal  ini didukung dan diperkuat dalam lembaga/pranata adat.
Kearifan  tersebut  tergambar  dari  cara masyarakat  adat  Moronene  Huka’ea  La’ea mengelompokkan  jenis-jenis  hutan  yang dapat dimanfaatkan secara langsung maupun
tidak  langsung.  Pengelompokan  hutan  dan perkebunan  serta  pemanfaatannya  secara lokal  dikenal  dengan  nama  inalahi  pue inalahi popalia/kotoria, inalahi peumaa/kura. Begitu  halnya  pengelompokan  hutan  yang berada  di  sekitar  atau  di  tengah  padang rumput (olobu). Secara lokal dikenal dengan nama olobu E’a, olobu ute, olobu popalia.
Demikian  pula  dalam  pengelolaan kebun  dimana  masyarakat  hukum  adat Moronene Huka’ea La’ea adalah masyarakat agraris. Pemanfaatan SDA tersebut dilakukan  dengan  cara  membuka  lahan- lahan perkebunan untuk pemenuhan kebutuhannya.  Pembukaan  lahan  untuk perkebunan  merupakan  tradisi  masyarakat adat  Moronene  Huka’ea  La’ea.  Pembukaan lahan  secara  berpindah-pindah  merupakan tradisi  secara  turun  temurun.  Akan  tetapi pembukaan lahan perkebunan secara berpindah-pindah  tersebut  diatur  dalam peraturan ada.
Masyarakat  Moronene  Huka’ea  La’ea membagi  pembukaan  lahan  perkebunan tersebut dengan klasifikasi:
1. Kura Tangka merupakan bekas kebun/ladang  yang  pernah  diolah, kemudian  pindah  ke  tempat  yang  baru. Tempat  ini  akan  jadi  dijadikan  kebun setelah  perpindahan  telah  dilakukan  di beberapa tempat, biasanya jangka waktu
memanfaatkan  Kura  Tangka  dilakukan selama  kurang  lebih  5  sampai  10  tahun atau tergantung dari kesuburan tanah.
2. Kura’ea  adalah  bekas  kebun/ladang yang  pernah  diolah  sekitar  1  sampai  10 tahun  kemudian  ditinggalkan  dengan hamparan luas (lowo Lue)
3. Kura  eta  adalah  bekas  kebun  yang pernah  diolah  dengan  hamparan  kecil (lowo  Ote)  kemudian  ditinggalkan  1 sampai 5 tahun
4. Kura Hinuarako adalah bekas kebun yang pernah diolah dan baru tahap penanaman tiba-tiba pemilik kebun meninggal dengan terpaksa kebun tersebut tidak dapat dilanjutkan dan jika padi tersebut sudah terlanjur ditanam maka dengan alasan tertentu padi tersebut padi tidak bisa dijadikan bibit.
5. Kura Sailela bekas kebun yang pernah diolah baru tahap rintisan (Umawu) atau penebangan kayu (Monea) tiba-tiba pemiliknya meninggal. Kebun tersebut harus ditinggalkan dan tidak bisa ditanami.
6. Tinalui adalah kebun yang sudah ditanami kemudian hasilnya dipanen kembali secara berturut-turut atau dua kali panen.
Selanjutnya  dalam  perlindungan  satwa dimana satwa merupakan kebanggaan
masyarakat  adat  Moronene  Huka’ea  La’ea yang perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak punah  dari  habitatnya.  Masyarakat  adat
Moronene
Huka’ea La’ea sangat menghargai  kehidupan  satwa  yang  ada  di sekitarnya.  Keberadaan  satwa  dimanfaatkan secara  bijaksana.  Oleh  karena  itu  proses perburuan satwa diatur agar tidak menimbulkan ketimpangan alas sekitarnya.
Perburuan  satwa  secara  turun  temurun masyarakat  adat  Moronene  Huka’ea  La’ea hingga  sekarang.  Akan  tetapi  perburuan satwa  hanya  dilakukan  pada  satwa-satwa tertentu  dan  pada  waktu  tertentu.  perburuan satwa  seperti  rusa  dan  anoa  yang  diburu adalah  rusa  dan  anoa  yang  sudah  dewasa dan  dipastikan  dalam  keadaan  tidak  hamil. Waktu perburuan hanya diperbolehkan pada malam  hari  dan  hanya  dilakukan  sekali dalam tiga bulan.
Kesatuan  sebagai  masyarakat  hukum adat maka sifat penguasaan dan pengelolaan tanah  di  wilayah  adat  masyarakat  adat Moronene  Huka’ea  La’ea  tidak  mengenal kepemilikan  secara  individual.  Seluruh wilayah  adat  merupakan  bersifat  komunal. Tanah-tanah yang dikuasai dan dikelola oleh masing-masing  anggota  masyarakat  adat Moronene  Huka’ea  La’ea  hanya  untuk kepentingan  pemenuhan  kebutuhan  pokok anggota masyarakat adat.
Setiap anggota masyarakat adat Moronene  Huka’ea  La’ea  diberikan  lahan oleh  lembaga  adat  untuk  digarap  dan dimanfaatkan  secara  turun  temurun.  Lokasi dan  luas  lahan  masing-masing  anggota masyarakat  adat  Moronene  Huka’ea  La’ea ditentukan  berdasarkan  musyawarah  adat. Lahan  yang  dimanfaatkan  atau  dikelola selama  2  tahun  akan  diambil  oleh  lembaga adat  dan  diberikan  hak  kelolanya  kepada masyarakat  adat  Moronene  Huka’ea  La’ea lainnya melalui musyawarah adat. Pengelolaan  lahan  dan  pemanfaatan  sumber daya  alam  di  sekitarnya  dilakukan  secara tradisional  berdasarkan  pengetahuan  yang dimilikinya  dan  menjadi  kebiasaan  yang dianut  dalam  masyarakat  adat  Moronene Huka’ea La’ea.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Model  pengelolaan  dengan  pelibatan masyarakat adat pada Taman Nasional Rawa Aopa  adalah  Mengakui  dan  menerapkan kearifan  lokal  masyarakat  adat  Huka’ea La’ea  dalam  pengelolaan  wilayahnya  yaitu dalam  pengelolaan  hutan,  perlindungan satwa,  pengelolaan  lahan  garapan  dan pemanfaatan sumber daya alam.

## B. Saran
1. Agar masyarakat adat dapat mengelola dan menjaga wilayah
masyarakat adatnya perlu dilakukan pemetaan dan penetapan secara jelas dan tegas batas kawasan taman nasional dan kawasan wilayah masyarakat adat Huka’ea La’ea.
2. Membutuhkan  peran  pemerintah
untuk  mengakui,  melindungi,  dan melakukan pemberdayaan masyarakat adat Moronene Huka’ea La’ea.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Besse Sugiswati, 2012, Perlindungan
Hukum Terhadap Eksistensi Masyara- kat Adat di Indonesia, Perpekstif Vol- ume  XVII  No.  1  Tahun  2012  Edisi
Jurnal

## Internet
http://basecamppetualang.blogspot.co.id/201 5/09/.html, akses tanggal 20 Juli 2017.
https://tnrawku.wordpress.com/2012/03/24/,
akses tanggal 28 Juli 2017.
http://indosiar.com:8080/ragam/kekerasan- di-hutan--pengelolaan-kawasan-konservasi- indonesia_21447.html, akses tanggal 11 Juli 2017.