## JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol. 3, No. 2, 2018, 99-108
DOI: 10.14710/jiip.v3i2.3886

## Dari identitas ke ideologi: Penguatan arah kebijakan programatik partai politik

## Laila Kholid Alfirdaus
1

## Universitas Diponegoro, Indonesia

## INTISARI
Sebagaimana disepakati berbagai pihak, persoalan partai politik di Indonesia saat ini secara mendasar terletak pada karakter pragmatisme yang makin menguat. Partai dianggap kehilangan ruh idologisnya sehingga menyebabkan arah kebijakan yang diadvokasi partai menjadi miskin identitas. Publik dan masyarakat pemilih kesulitan membedakan orientasi kebijakan partai karena partai seringkali merespon isu-isu nasional sehari-hari hanya berdasarkan pertama, kepentingan elektoral, dimana partai menolak atau mendukung sebuah kebijakan hanya berdasarkan hitung-hitungan pemeliharaan suara di pemilu. Partai oposisi akan selalu menolak ide partai berkuasa, dan sebaliknya, partai berkuasa akan selalu menentang pendapat partai oposisi. Faktornya penentunya hanya terkait pada apakah partai sedang berkuasa atau menjadi oposisi, bukan pada ideologi sebagai identitas partai itu sendiri. Hasilnya, partai yang sama dapat memiliki pandangan yang berbeda atas isu yang sama di periode politik yang berbeda, tergantung apakah partai tersebut sedang menjadi partai berkuasa atau partai oposisi. Kedua, arah kebijakan partai juga seringkali lebih terkait dengan kepentingan sekelompok kecil elit didalamnya. Arah kebijakan partai dalam hal ini hanya digunakan untuk melayani kepentingan segelintir orang yang mengendalikan partai, alih-alih kepentingan publik secara luas. Hasilnya, partai nir konsistensi, menyebabkan kesulitan identifikasi arah kebijakan partai ke depan. Pilihan politik pun kemudian hanya diputuskan berdasarkan pertimbangan jangka pendek, menyebabkan lemahnya afiliasi dan identifikasi politik pemilih. Dalam hal ini, kita jelas sedang menghadapi resiko pelembagaan demokrasi dan kepartaian yang lemah. Memikirkan perbaikan landasan ideologis kepartaian dengan demikian menjadi sangat krusial. Ideology shifting di tubuh partai menjadi kebutuhan yang tidak lagi terelakkan.

## KATA KUNCI
Partai Politik; Pragmatisme Politik; Ideologi Partai; Partai Programatik; Kebijakan Publik

## Korespodensi:
Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Email: laila.kholid.alfirdaus@gmail.com
Pendahuluan K etika banyak aspek di negeri ini beranjak berubah sejak era reformasi, kita pada dasarnya belum pernah mengalami ideology shifting dalam tubuh partai-partai politik. Gegap gempita perubahan fundamental di banyak aspek, mulai dari hubungan pusat dan daerah yang ditandai dengan kelahiran Undang-undang Desentralisasi, kebebasan pers, pembentukan Komnas HAM, sampai pada pemilihan kepala daerah langsung, tidak ditemukan pada tubuh partai politik. Reformasi “hanya” dirayakan dalam bentuk pembelahan diri dan/atau multiplikasi variasi partai-partai politik yang eksis sejak zaman Orde Baru. Golkar membelah jadi Partai Demokrat, Hanura, PKPI dan beragam partai lainnya di faksi partai nasionalis. PPP pecah menjadi PBR, lalu disaingi varian baru bernama PKB, dan kemudian disusul oleh PAN, PBB dan PKS, dan lain sebagainya di faksi partai Islam. Hal yang kurang lebih sama terjadi di PDIP.
Seiring dengan keringnya ideology shifting di tubuh partai, kita juga menemukan makin hari partai politik yang justru makin melemah pelembagaannya. Hal ini ditandai dengan kecenderungan personalisasi partai politik, penyempitan beberapa fungsi partai politik sekedar sebagai kendaraan politik kandidat di Pilkada langsung, bermasalah dalam transparansi keuangan, cenderung masih bertahan dalam struktur organisasi yang oligarkis dimana sirkulasi kepemimpinan partai berputar pada figur itu-itu saja, dan, parahnya dibajak oleh sejumlah pengusaha penguasa sebagai sarana untuk mencapai kepentingan pribadinya. Ideologi partai tidak mengalami penguatan.
Makin lama partai politik juga makin identik dengan identitas tertentu (segmen), seperti nasionalis (priyayi, PNS), Islam (muslim, kelompok dakwah, santri) dan marhaen-abangan, bukan ide. Merujuk pada  Tajfel (1978, dalam Greene, 2004: 137), identitas sosial adalah bagian dari konsepsi diri individu yang berasal dari pengetahuannya tentang keanggotaannya dalam sebuah kelompok yang terikat secara bersama-sama oleh nilai-nilai dan kedekatan emosional yang melekat pada keanggotaan kelompok itu. Ciri utama identitas sosial adalah ekcenderungannya menarik perbedaan dengan kelompok lain sehingga menghasilkan pembelahan in-group dan out-group (kami dan mereka).
Uniknya, identifikasi partai dengan segmen identitas tertentu ini kadangkala juga mengalami ketidakkonsistenan. Demokrat yang lahir dari rahim nasionalis menyebut dirinya sebagai partai nasionalis religius di kemudian hari, PKB yang identik dengan NU lebih suka disebut sebagai partai terbuka, termasuk bagi non-nahdziyin, PPP, PAN, PBB bahkan PKS juga melakukan hal yang sama. Awal reformasi kita masih bisa mengingat dengan baik bagaimana partai-partai ini mendaku dirinya sebagai partai yang menerima siapa saja didalam kendaraannya. PAN, misalnya, tidak segan merekrut kader Tionghoa, dan bahkan di antaranya bukan Muslim. Kini, ketika konstelasi politik sedikit bergeser terutama sejak Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2016/2017, PAN, PPP dan PKS lebih menunjukkan corak eksklusifnya, menolak kandidat non-muslim dan turut mengkampanyekan politik anti-kafir.
Dalam hal cara pandang dan kebijakan yang menjadi penanda utama sebuah ideologi, tidak ada perbedaan yang berarti. Golkar, Demokrat dan PDIP ketika memegang tampuk kekuasaan tidak menunjukkan karakter kebijakan yang berbeda. Padahal, mereka mengklaim berada di spektrum
segmen identitas yang meski terdapat irisan, juga sebagian di antaranya berseberangan, dimana Golkar nasionalis, Demokrat nasionalis religius dan PDIP partainya wong cilik (abangan, marhaen). Menghadapi beban APBN, misalnya, mereka sama-sama menerapkan pemotongan subsidi, baik bahan bakar dan listrik. Tidak ada pembeda yang berarti ketika semuanya berada dalam lingkar kendali kekuasaan.
Partai Islam juga tidak bernah benar-benar menunjukkan tawaran baru. Identitas ke-Islaman mereka belum diikuti dengan tawaran kebijakan baru yang fundamental dilihat dari kacamata nilai-nilai Islam yang substantif, seperti pro-keadilan ( ‘adalah ), kejujuran ( amanah ), membela rakyat kecil ( mustadz’afin ) dan pemberantasan kesewenang-wenangan dan korupsi. Advokasi ke-Islaman mereka masih berkutat pada kebijakan yang bercorak formalis: menghasilkan aturan-aturan syariah yang muaranya (lagi-lagi) pada identitas, seperti kewajiban berjilbab, mengaji, tidak berjudi, dan tidak minum-minuman keras.
Implikasi dari semua kemandegan ideologi ini adalah, pemilih tidak menemukan comparative advantage masing-masing partai dan mengalami kesulitan mengidentifikasi partai yang paling dekat mewakili kepentingan mereka. Akhirnya, kedekatan personal, ikatan sosial, dan seringkali juga uang melalui jual-beli suara yang menentukan dukungan mereka akan kemana. Padahal partai tidak dibentuk untuk tujuan itu. Pembentukan partai yang asalnya tidak lain sebagai wadah kepentingan kemudian bergeser menjadi wadah identifikasi corak sosial masyarakat. Tujuan politik kemudian menjadi sangat jangka pendek, yaitu perebutan kekuasaan lima tahunan, yang aslinya adalah perebutan sumberdaya bagi segelintir orang, dan bukan jangka panjang, yaitu penguatan negara-bangsa, pemberdayaan masyarakat, perjuangan keadilan, dan perlindungan bagi orang- orang kecil (Nice, 1982: 556).
Di titik inilah menjadi krusial menegaskan kembali pentingnya ideologi bagi pelembagaan partai politik. Ideologi menggarisbawahi ide, bukan segmen (identitas). Ideologi melampaui segmen (identitas). Orang bisa datang darimana saja, etnis apa saja, memeluk agama apapun, menyandang seperangkat perbedaan atribut identitas, tetapi mereka bisa diikat secara bersama dalam ide besar yang sama, yang menjadi tujuan dan kepentingan bersama, yang kita sebut sebagai ideologi.
Tulisan ini bermaksud menggali pemikiran-pemikiran tentang penguatan ideologi partai politik sebagai salah satu langkah krusial penguatan kelembagan partai. Tulisan diawali dengan analisis kegamangan partai politik di Indonesia guna segera menegaskan karakter ideologisnya. Tulisan kemudian dilanjutkan dengan diskusi tentang ideologi yang menjadi basis bagi penentuan kebijakan programatik partai sebagai strategi menjawab persoalan-persoalan riil di masyarakat. Di bagian ini mulai ditekankan pentingnya transformasi politik di tubuh partai, yang awalnya bercorak segmented , tergantung pada segmen masyarakat tertentu, menjadi partai yang dibentuk, didorong dan bekerja berdasarkan ide. Tulisan kemudian ditutup dengan penegasan bahwa ideologi lah yang mestinya menjadi identitas partai politik, bukan sebaliknya, identitas yang menjadi ideologi partai, guna menguatkan kelembagaan partai politik di Indonesia. Dengan paparan ini diharapkan
penguatan ideologi sebagai aspek fundamental dalam penguatan kelembagaan partai politik serta signifikansinya bagi advokasi keijakan dan program partai dapat diidentifikasi.

## Ideologi: Membatasi Alih-alih Menguatkan
Sangat disadari bahwa konteks sosial dan budaya sangat mempengaruhi bangunan ideologi partai-partai politik di Indonesia saat ini. Pengalaman pembekuan ideologi selama Orde Baru atas nama azas tunggal Pancasila, yang notabene pembungkaman aspirasi partai politik, jelas memberikan kontribusi bagi “disorientasi” ideologi partai politik pada era reformasi setelahnya. Konteks sosial budaya yang mengiringi kelahiran dan keberlangsungan partai-partai politik di Indonesia juga tidak bisa diabaikan. Karakter paguyuban masyarakat Indonesia yang menggambarkan karakter masyarakat Asia pada umumnya, dimana kesamaan identitas sosial, kebersamaan, dan keguyuban menjelaskan pilihan orientasi politik partai. Partai politik terlihat saling berusaha keras meyakinkan para pemilih bahwa mereka adalah lembaga yang paling dekat dengan identifikasi sosial mereka.
Tentu saja kelambanan partai politik di Indonesia dalam menegaskan bangunan ideologis mereka sejak bergulirnya era reformasi bukan sesuatu yang apolitis. Merujuk pada Nice (1982: 557), −kelemahan yang dialami partai politik misalnya dalam segi sumberdaya− sehingga menghasilkan diskresi dalam hal isu-isu yang mereka prioritaskan dalam advokasi kebijakan adalah wujud eksposur kekuasaan politik. Ini bukan sekedar perkara “ketidakcakapan”, “kekurang- pengalaman”, atau “kelemahan” dukungan sosial politik dan sumberdaya bagi partai. Ini adalah keputusan politik partai. Ini gambaran orientasi politik partai: pragmatisme.
Dengan demikian, dengan mengamini apa yang ditegaskan Nice, pilihan partai politik untuk tidak segera menegaskan posisi ideologis mereka bisa kita baca sebagai tindakan atas pilihan yang deliberate (berdasarkan atas kesadaran) tentang hitung-hitungan untung rugi sesaat. Dalam hal ini kita layak menggugat, betapa reformasi yang diperjuangkan dengan berdarah-darah dan memakan banyak korban, secara kelembagaan ternyata pertama-tama dibajak oleh partai politik. Perlawanan masyarakat akar rumput terhadap status quo Orde Baru guna memperjuangkan transformasi politik secara kasat mata dinikmati oleh partai politik dengan cara pembelahan dan pembentukan partai baru secara radikal tetapi tanpa fondasi ideologis pro kerakyatan. Partai politik terus berkelindan dengan model usang oligarki, yang notabene merupakan model khas Orde Baru, tanpa pernah mengindahkan amanah awal reformasi bagi perbaikan fundamental kelembagaan politik bangsa, yaitu penguatan demokrasi, transparansi dan anti-korupsi.
Oleh karena itu, sangat bisa dipahami ketika Nice (1982: 557) dan Leiserson (1958: 273) menyatakan bahwa ideologi partai yang menjadi platform partai seringkali oleh partai politik sendiri justru dianggap sebagai hambatan bagi perilaku berpolitik partai-partai. Pandangan/ perspektif  partai atas sebuah persoalan yang tegas dan pilihan-pilihan isu dalam advokasi kebijakan yang menjadi basis bangunan ideologi partai dianggap membatasi fleksibilitas partai politik, meningkatkan resiko penggerusan suara pemilih, terlebih ketika isu tersebut lebih banyak bicara tentang kepentingan dan keuntungan segelintir elit didalamnya daripada kepentingan publik (konstituen) kebanyakan. Pilihan tegas ideologi partai dinilai kurang menguntungkan dalam
upaya mendulang kekuasaan di dalam pemilihan umum (Flinn & Wirt, 1965: 96; Nice, 1982: 557). Partai politik terlalu khawatir kehilangan dukungan pemilih ( the out-party ) yang merasa tidak puas dengan pandangan dan kebijakan partai yang tidak sesuai dengan pandangan pemilih. Partai politik terlalu terobsesi untuk menjadi partai yang merangkul semua orang atau menyenangkan semua orang atas nama mendulang suara sebanyak-banyak. Obsesi ini yang kemudian mendorong partai menomorduakan pilihan posisi ideologis yang jelas. Hasilnya, partai-partai lebih sering memproklamirkan ideologinya secara tidak tegas ( thin ideology ) dan sekaligus lentur. Padahal, tidak ada ceritanya satu partai politik tertentu pernah mencatat kesuksesan menjadi partai yang merangkul semua.
Dalam konteks pemilu Indonesia kekinian, isu reklamasi di Jakarta misalnya, dapat menjadi contoh ilustratif  yang menarik. Berdasarkan pengalaman Pilgub 2016/2017 di DKI, kelihatan sekali bagaimana isu ini menyebabkan partai-partai kesulitan menempatkan dirinya. Sudah jadi rahasia umum bahwa pengusaha menempel politisi di partai-partai untuk mengamankan bisnisnya. Sementara publik sebagian besar menolak. Padahal, Ahok, kandidat yang tidak disukai sebagian besar partai politik adalah sosok yang dikenal secara publik pembela kebijakan reklamasi atas nama ketaatan pada regulasi. Lompatan pandangan partai politik dari satu titik ke titik lain yang berseberangan kelihatan jelas sekali di sini. Mendukung reklamasi secara terang-terangan berarti mendukung Ahok, kandidat yang tidak mereka inginkan, dan beresiko kehilangan dukungan publik. Menolak reklamasi berarti kehilangan dukungan politisi dan pengusaha yang selanjutnya akan berarti kehilangan sumberdaya. Akhirnya partai politik memilih tidak secara tegas dan terbuka menyatakan pandangan mereka kepada publik, dan justru mereka memilih isu-isu lain yang secara kebijakan tidak substansial seperti isu pelecehan agama yang memang jauh lebih provokatif  menggiring emosi para memilih. Tentu saja, menyebut contoh-contoh serupa yang lain dalam konteks partai dan politik di Indonesia tidaklah susah.
Di samping kecenderungan pada thin ideology , partai politik juga masih berkutat dengan segmen-segmen sosial, yang umumnya berbasis pada identitas. Mereka meloncat dari identifikasi satu ke identifikasi yang lain tergantung pada konteks sosial politik yang melingkupi masyarakat. Di saat sentimen agama meningkat (dibuat meningkat) sejak kasus Ahok di Pulau Pramuka, Jakarta, partai Islam yang sebelumnya (di awal reformasi) mendaku sebagai partai terbuka balik kanan menjadi motor gerakan massa untuk mendorong pemenjaraan Ahok, dan bahkan jika perlu pembatalan Ahok sebagai kandidat gubernur DKI Jakarta. Meski tidak secara eksplisit mengakuinya sebagai kebijakan formal partai, kita bisa melihat bagaimana PPP, PAN, PBB dan PKS turut ambil bagian signifikan dalam demo keagamaan yang satu ke demo-demo keagamaan berikutnya pada 2016 akhir hingga awal 2017.
Dengan model pilihan berideologi yang lentur seperti ini, kita melihat bagaimana partai menganggap ideologi yang jelas bukan pilihan yang menguntungkan. Ideologi justru dianggap membatasi. Tetapi, implikasinya, partai menjadi lemah secara karakteristik, tidak bisa diprediksi dan rancu dalam hal orientasi kebijakan.

## L. K. Alfirdaus

## Dari Partai Segmented ke Partai Ide
Pilihan partai politik yang cenderung segmented di antara partai politik di Indonesia paska era reformasi daripada menegaskan corak ideologinya, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, pada dasarnya adalah cara paling mudah, tetapi sejatinya sangat tidak menguntungkan untuk tujuan politik jangka panjang, jika partai ingin menjadi partai yang besar. Hasil dari corak segmented partai politik ini tergambar jelas dari perolehan suara partai-partai dari waktu ke waktu yang tidak mengalami lompatan perubahan yang signifikan. Golkar, Demokrat dan PDIP terus saja secara bergantian menjadi pemenang, tetapi dengan persentase yang tidak pernah benar-benar dominan, di kisaran belasan sampai dua puluhan persen. Partai-partai lain rata-rata berada di kisaran perolehan 10 persen-an atau kurang. Tanpa perubahan yang mendasar situasi kepartaian di Indonesia mungkin akan begini-begini saja dengan konfigurasi kekuasaan yang itu-itu saja bentuknya.
Dalam konteks sosial masyarakat yang fragmented seperti Indonesia saat ini, pilihan partai politik menjadi segmented sejatinya bukan pilihan yang benar-benar strategis. Partai politik jelas menghadapi ketidakpastian dan kesulitan prediksi ke depan. Konfigurasi sosial berubah secara cepat. Kadang-kadang di luar prediksi. Jika awal reformasi isu sosial yang menyeruak adalah pengakuan kelompok minoritas yang mulai menguat, ditandai dengan meningkatnya partisipasi etnis Tionghoa dan kelompok non-muslim dalam politik praktis maupun kehidupan sosial budaya yang lain, kini yang terjadi adalah kebangkitan kelas menengah muslim baru (jika boleh penulis berikan istilah demikian, merujuk pada perbedaan kalangan ini dengan kelompok masyarakat muslim yang sudah ada sebelumnya, yaitu NU dan Muhammadiyah), yang disertai dengan penguatan primordialitas dan, dalam beberapa aspek, intoleransi. Kebangkitan kelas menengah muslim baru ini, sayangnya, jika saya boleh katakana demikian, sama sekali tidak menawarkan ide transformai yang baru. Kalangan ini justru ingin menarik masyarakat ke belakang ke ide kekhalifahan yang sama sekali abai pada fakta sosial yang makin plural, serta isu-isu sosial yang makin rumit. Tarik menarik dalam memperdebatkan isu sosial antara kaum moderat terdidik dengan kelas menengah muslim baru makin menguat, tetapi seringkali tidak lebih berujung pada tuding-tudingan yang menjurus an sich pada agama. “Anda muslim?”, “Situ Islam?”, atau “Agama Anda apa?” adalah serangkaian ungkapan yang seringkali ditemukan saat diskusi tentang isu-isu publik berlangsung, yang sama sekali tidak kontributif  pada penguatan kultur deliberasi yang sehat.
Dengan perkembangan situasi sosial seperti di atas, partai politik pun dipaksa menyesuaikan diri dengan perubahan konfigurasi sosial yang berlangsung secara cepat guna mengamankan segmen market politik yang menjadi bidikannya. Hasilnya, seperti yang kita lihat saat ini, kalangan moderat terdidik lebih sering mengidentikkan mereka dengan partai berkuasa. PDIP, Nasdem, Hanura, PSI dan koalisi mereka yang lain dianggap lebih pro pada pluralism dan keberagaman. Beberapa dari mereka kadang-kadang juga memilih langkah anti-politik, dalam pengertian tidak mendukung partai politik atau kandidat manapun. Sementara itu, kalangan kelas menengah muslim baru lebih dengan ide Islamisme yang terus menguat makin identik dengan partai oposisi (Gerindra, PKS dan PAN).
Pembentukan segmentasi baru ini menjelaskan corak baru kepartaian, yang beberapa di antaranya pada awal reformasi mendaku sebagai partai terbuka; nasionalis, tetapi kemudian saat ini cenderung menjadi makin segmented . Gerindra dan PAN adalah contoh paling konkret. PAN adalah partai yang mengumumkan diri terbuka pada awalnya, termasuk kepada non-Muslim. Demikian juga Gerindra, yang mengidentikkan diri mereka dangan kalangan nasionalis, yang kemudian justru lebih dekat dengan para pemilih Islamis. Kini, keduanya, PAN dan Gerindra bersama PKS, disadari atau tidak makin identik dengan Islamisme, dan juga lebih sering menyerang partai berkuasa dengan isu-isu sektarian (agama, ras, dan asing) daripada dengan isu-isu kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, misalnya isu lingkungan, penyerobotan tanah dan pertambangan yang tidak sehat.
Meski pragmatisme ini bisa dijelaskan sebagai upaya perebutan kekuasaan yang merupakan pemandangan politik praktis sehari-hari, sejatinya ini tidak lebih dari sekedar upaya untuk memastikan posisi “aman” saja; mengamankan suara dari segmen yang kini diidentikkan dengan diri partai mereka. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa dalam kacamata politik, partai yang lebih banyak berbicara agama pada dasarnya tidak lebih dari berbicara tentang pengamanan suara, bukan tentang agama itu sendiri. Kita mungkin juga sekaligus bisa menegaskan bahwa, secara niscaya, partai yang melulu mengandalkan identitas dalam strategi politiknya, pada dasarnya telah kehilangan identitas, bisa juga dikatakan tidak punya identitas. Orientasi kekuasaan jangka pendeklah yang menentukan identitasnya.
Walau thin ideology dan segmentasi partai berdasarkan identitas sangat jelas ditujukan bagi keuntungan kekuasaan partai, sebaliknya, dari kacamata kepentingan pemilih, ideologi partai yang tidak jelas juga sangat merugikan. Pemilih tidak bisa mengidentifikasi secara pasti program dan kebijakan yang paling sesuai dengan kepentingan ekonomi politik pemilih. Pemilih juga tidak punya banyak kesempatan memastikan konsistensi partai politik mengadvokasi program dan kebijakan tersebut melalui wakil-wakil rakyat yang memenangkan kursi di dewan perwakilan karena kemungkinan perubahan haluan sangat besar. Dalam situasi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian, pemilih tentu akan kesulitan menentukan langkah-langkah strategis karena partai tidak bisa diprediksi program dan kebijakan ekonominya (Roemer, 1994). Seiring dengan persoalan keburaman ideologi partai, partai-partai yang segmented juga seringkali turut mengkapitalisasi persoalan sosial di masyarakat, misalnya dalam bentuk konflik etnis dan agama, guna mendulang suara di pemilu. Kasus di Maluku, misalnya, strategi segmentisasi partai untuk tujuan pemenangan politik sangat kental sekali selama periode konflik, tetapi efeknya justru makin memperkeruh konflik. Pemilih jelas tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pendekatan politik semacam ini. Pemilihlah yang justru harus membayar mahal atas rekayasa sosial destruktif  tersebut.
Hilangnya identitas partai politik karena melulu mengandalkan identitas sosial dan, kalaupun berideologi, relatif  memilih ideologi yang samar-samar, sebagai orientasi politik partai, sebagaimana telah didiskusikan di atas, tentu bukan kabar baik bagi proses pendewasaan demokrasi dan penguatan tatakelola pemerintahan (Reilly, 2008: 4). Kita tahu bahwa kita tidak perlu melebih- lebihkan ideologi sebagai fondasi penguatan kelembagaan partai politik, sebagaimana Nice (1982) mengingatkan kita berkali-kali. Tetapi, meninggalkan ideologi dari pelembagaan partai juga

## L. K. Alfirdaus
akan makin menjauhkan partai dari keberfungsian sosial dan politiknya, yang dengan demikian menjauhkannya untuk bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat pemilih, khususnya dari kalangan yang rentan secara sosial dan politik.
Terkait dengan hal ini, menyitir Dye (1966), Nice (1982: 558-560) menegaskan bahwa keberpihakan negara pada kelompok rentan dan tidak beruntung (kelompok miskin, etnis minoritas, kelompok perempuan, pengangguran, dan lain sebagainya) sangat ditentukan oleh karakter sosial dan ekonomi negara tersebut. Karakter sosial dan ekonomi negara ini tercermin dari karakter partai politik. Hal ini dikarenakan, responsivitas kebijakan (terhadap isu-isu kelompok rentan dan tidak beruntung) sangat ditentukan oleh ideologi partai (Nice, 1982: 560). Kesimpulan Nice (1982) dari studinya cukup meyakinkan bahwa ideologi partai punya asosiasi dengan pembuatan kebijakan negara ( state policy making ) dan hasil dari kebijakan ( policy outcomes ). Dengan kata lain, nasib masyarakat rentan dan tidak beruntung turut ditentukan didalamnya oleh ideologi yang mengikat partai politik.
Oleh karena itu, menjadi tidak terhindarkan bagi partai politik untuk melakukan penguatan ideologi guna menghasilkan strategi politik yang lebih banyak dicirikan oleh kebijakan programatik, daripada identitas sosial, guna menghasilkan keberpihakan pada masyarakat rentan dan tidak beruntung. Dalam hal ini, mentransformasi partai dari yang coraknya segmented menjadi partai ide, yang melampaui identitas, menjadi penting. Yang dimaksud partai ide di sini adalah partai yang bangunan kelembagaannya disusun berdasarkan ide-ide kebijakan programatik tertentu bukan pada sentimen segmen identitas-identitas tertentu. Memang, selama tidak melihat penguatan ideologi itu memberikan keuntungan langsung berupa akses pada kekuasaan dan sumberdaya, rasanya tidak mudah memimpikan partai tiba-tiba berubah. Pada tataran ini, para pemilih yang paling berkepentingan dengan perbaikan taraf  hidup mereka mesti lebih aktif  mendesak partai supaya platform kebijakan partai makin jelas dalam merepresentasikan kepentingan mereka. Namun, jelas tidak cukup hanya memberikan desakan kepada partai. Partai politik sendiri dalam banyak hal juga memerlukan asistensi. Masyarakat pemilih yang kritis adalah asistensi yang paling mungkin untuk mengawal perbaikan dan penguatan ideologi partai menuju partai politik programatik dan ide.
Tentu saja pemikiran skeptis tidak terhindarkan mengingat partai politik masih belum menjadi lembaga menarik dan terpercaya bagi sebagian masyarakat  Indonesia. Tetapi, sama sekali ini berarti tidak mungkin. Sebagai contoh, Jansen, Scheltens, Molleda, & Staak (2016) mengidentifikasi VAA ( Voting Advice Application ) sebagaimana yang diterapkan di Lima, Peru yang dapat menjadi alat yang berguna untuk mendefinisikan posisi kebijakan partai yang paling dekat dengan kepentingan para pemilih. VAA adalah bagian dari program pendidikan pemilih yang melibatkan partai politik, kampus dan organisasi pro-demokrasi guna membantu para pemilih memperoleh informasi tentang posisi kebijakan partai, sikap partai terhadap isu-isu tertentu serta fasilitasi dialog antara partai politik dan pemilih. Bagi partai politik VAA dapat menjadi alat yang memudahkan mereka menyetel kebijakan dan program-program yang sekiranya dapat menjawab persoalan dan kepentingan para konstituen berdasarkan hasil dialog online dengan para pemilih. Dengan demikian, VAA tidak
hanya berbicara soal teknis pendidikan pemilih. VAA adalah strategi konkret untuk mendorong partai bergeser dari karakter yang tergantung pada personal dan patronase menjadi partai yang bercorak programatik. International IDEA menyebut ini sebagai Policy Positioning Tool yaitu alat yang membantu menegaskan posisi kebijakan partai. Bekerjanya VAA di Lima menjelaskan kepada kita bahwa transformasi partai dari yang bercorak segmented menjadi partai ide sangat mungkin dibangun. Dalam konteks Indonesia, ide tentang VAA ini dapat diadopsi untuk membantu pemilih makin memperoleh pengetahuan tentang orientasi kebijakan partai, sehingga para pemilih makin bisa memprioritaskan program daripada segmen identitas partai politik, yang lebih sering tidak berhubungan dengan urusan kebijakan publik.

## Ideologi sebagai Identitas, Bukan Identitas sebagai Ideologi
Mempertimbangkan poin-poin diskusi di atas kita bisa melihat bahwa ideology shifting dalam tubuh partai politik adalah proyek yang harus segera mendapat perhatian. Melihat berbagai kasus yang menjerat partai politik sepanjang hampir 2 dasawarsa paska reformasi, mulai dari korupsi, skandal proyek maupun kemacetan sirkulasi posisi strategis partai, makin menjelaskan pada kita bahwa penguatan ideologi menjadi bagian fundamental pelembagaan partai politik.
Demikian juga dengan makin kentaranya fragmentasi sosial warga lintas etnis dan agama, yang berkelindan dengan kecenderungan segmentisasi partai berdasarkan identitas sosial, mesti segera diantisipasi. Pengalaman konflik di Maluku pada awal tahun 2000-an mesti menjadi pelajaran berharga tentang resiko kapitalisasi identitas sosial bagi mobilisasi dukungan massa yang justru menghasilkan konflik sosial yang makin parah dan traumatik. Demikian juga dengan pengalaman pemilihan presiden pada 2014 dan pemilihan gubernur DKI pada 2016/2017. Tontotan elaborasi identitas secara kasat mata, mulai dari Islam versus kafir, tudingan PKI yang tidak pernah berdasar kepada kandidat lawan, soal anak haram, anti dan pro asing yang ternyata rumor, serta hoak- hoak berbau SARA menghasilkan suasana politik yang tidak pernah sehat. Masyarakat kehilangan kesempatan untuk benar-benar memperoleh pendidikan politik yang berbasis pada kebijakan, serta menjadi tidak peka terhadap kritik-kritik kebijakan yang perlu disuarakan.
Dalam hal ini, perubahan di tubuh partai menjadi tidak terhindarkan. Bagaimana melakukannya? Masyarakat pemilih sebagai pemilih suara sah adalah salah satu aktor krusial ini. Masyarakat harus berhenti mengunyah rumor, gosip dan fitnah berbau SARA yang dilempar partai politik. Jika jualan identitas ini tidak laku, partai akan dipaksa sekaligus memaksa dirinya meninggalkan strategi murah sekaligus murahan tetapi mengandung biaya sosial yang tinggi ini. Lembaga non-pemerintah juga bisa mengambil peran dengan melakukan pendidikan politik kritis secara terus-menerus bagi masyarakat pemilih. Lembaga-lembaga pemerintah sudah mulai melakukan pembenahan. Isu SARA, hoak dan ujaran kebencian sudah masuk kedalam ranah larangan dalam kampanye. Konsistensi di lapangan yang perlu terus diupayakan. Kalangan kampus dan akademisi bisa turut mengambil dengan tidak pernah surut menekankan pentingnya menggeser pola piker partai yang segmented ke partai yang berbasis ide. Demikian juga dengan media. Jika di area konflik seperti di Maluku terdapat peace journalism , ide ini juga bisa diadopsi di pemilu dengan

## L. K. Alfirdaus
mendorong jurnalisme yang tidak turut ambil bagian dalam pembelahan sosial. Dengan bekerjanya berbagai bagian secara bersama-sama, ke depan, partai diharapkan akan terus merasa tertekan, sehingga terpaksa mau menggeser corak segmented -nya menjadi partai yang dilandaskan pada ide-ide (program, kebijakan dan ideologi). Partai politik dengan demikian harus menjadikan ideologi sebagai identitas dan bukan menjadikan identitas sebagai ideologi.

## Ucapan Terima Kasih
Paper ini pertama kali dipresentasikan dalam focused group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kemenkumham RI pada 2017 di Semarang, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Dye, T. (1966). Politics, Economics, and the Public . Chicago: Rand McNally.
Flinn, T., & Wirt, F. (1965). Local Party Leaders: Groups of  Like-Minded Men. Midwest Journal of Political Science , 9 , 77–98.
Greene, S. (2004). Social Identity Theory and Party Identification. Social Science Quarterly , 85 (1), 136–153.
Jansen, E. H., Scheltens, J., Molleda, J. V., & Staak, S. van der. (2016). The Policy Positioning Tool for Political Party: A facilitator’s Guide . Stockholm: International IDEA, Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD) and ProDemos.
Leiserson, A. (1958). Parties and Politics . New York: Knopf.
Nice, D. (1982). Party Ideology And Policy Outcomes In The American States. Social Science Quarterly , 63 (3), 556–565.
Reilly, B. (2008). Introduction. In B. Reilly & P. Nordlund (Eds.), Political parties in conflict-prone societies: Regulation, engineering and democratic development . Tokyo: United Nations University Press.
Roemer, J. E. (1994). The Strategic Role of  Party Ideology When Voters are Uncertain About How the Economy Works. The American Political Science Review , 88 (2), 327–335.

## Tentang Penulis
Laila Kholid Alfirdaus adalah Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Area riset yang digeluti adalah kebijakan publik, masyarakat sipil dan politik gender.