Susilawati, N., Indriani, Riana, V. and Abyan, D. (2021) “Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Determinannya (Studi Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi)”, Sebatik, 25(1).
Submitted:  2021/04/14 Accepted:  2021/05/02 Published:  2021/06/01
DOI:10.46984/sebatik.v25i1.1288

## TINGKAT LITERASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN DETERMINANNYA (STUDI DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI)
Neni Susilawati 1) , Indriani 2) , Vidia Riana 3) , dan Daffa Abyan 4)
1,2,3,4 Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
1,2,3,4 Depok, 16424
E-mail : neni.susilawati31@ui.ac.id 1) , indri4mf@gmail.com 2) , tvidiariana.gmail.com 3) , abyandaffa06@gmail.com 4)

## ABSTRAK
Literasi  pajak  merupakan  faktor  krusial  yang  memengaruhi  tingkat  kepatuhan  pajak  dalam  sistem  pemungutan  yang menerapkan self-assessment . Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di Indonesia salah satunya  diduga  karena  rendahnya  literasi  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  (PPh  OP).  Tujuan  penelitian  ini  adalah mengukur  tingkat  literasi  PPh  OP  di  wilayah  Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang,  dan  Bekasi  (Jabodetabek)  serta mengidentifikasi  faktor  determinannya.  Penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  kuantitatif  dan  teknik  pengumpulan  data survei  dan  wawancara  mendalam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  literasi  PPh  OP  di  Jabodetabek  adalah sedang.  Tingkat  literasi  sedang  ini  adalah  karena  kurangnya  ketertarikan  WP  OP  untuk  mencari  informasi  tentang  pajak dan  kurang  efektifnya  sosialisasi  pajak  yang  dilakukan  oleh  otoritas  pajak.  Peneliti  merekomendasikan  optimalisasi penggunaan sosial media sebagai sarana edukasi pajak untuk masyarakat yang efisien dan efektif. Paradigma bahwa pajak bersifat tidak kontra prestasi perlu diubah. Pemerintah perlu inovasi agar masyarakat memiliki ketertarikan lebih tinggi dan merasa  bangga  apabila  berpartisipasi  aktif  dalam  pembangunan  melalui  pajaknya.  Penelitian  yang  mendalami  tentang taxpayer  behavior merupakan  penelitian  yang  menarik  bagi  penelitian  lain  agar  persoalan  klasik  kepatuhan  WP  OP  ini perlahan dapat terpecahkan.
Kata Kunci: literasi pajak, pajak penghasilan, orang pribadi, kepatuhan pajak, taxpayer behavior, kesadaran pajak

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu ironi dalam perpajakan di Indonesia adalah ketika menempati posisi sebagai negara terbesar keempat populasinya  di  dunia  namun  penerimaan  negara  dari sektor individu sangat rendah (Susilawati, 2018). Jumlah penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  (PPh  OP) bahkan tidak menembus angka 1% dari total penerimaan pajak  dalam  kurun  waktu  satu  dekade  terakhir  (2010- 2019) (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).
Banyak  persoalan  dalam  sistem  perpajakan  di Indonesia yang hingga saat ini belum terpecahkan. Unik dan  beragamnya  karakteristik  masyarakat  Indonesia menarik  perhatian  peneliti  untuk  menganalisis  persoalan pajak dari segi perilaku Wajib Pajak ( taxpayer behavior ).
Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan salah satu persoalan klasik yang tak habisnya  dikupas.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan rendahnya  tingkat  kepatuhan  WPOP  di  suatu  negara, salah  satunya  adalah  faktor  literasi  pajak  di  kalangan masyarakatnya.  Dalam  sistem  pemungutan  pajak self- assessment sebagaimana  yang  diterapkan  di  Indonesia, dibutuhkan  masyarakat  dengan  budaya  sadar  pajak  ( tax people )  (Susilawati,  2018). Tax  people adalah  orang yang familiar dengan  pajak  dan  memiliki  pemahaman yang  baik  tentang  pajak  (Sukiatto,  2013).  Dengan demikian,  tingkat  literasi  pajak  yang  tinggi  sangat
dibutuhkan  untuk  mewujudkan  keberhasilan  pencapaian penerimaan negara yang optimal.
Literasi  pajak  berkorelasi  positif  dengan  kepatuhan pajak  (Bornman  and  Wassermann,  2019).  Oleh  karena itu, literasi pajak perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Susyanti dan Anwar, 2020) . Di Jabodetabek,  berbagai  upaya  terkait  hal  tersebut  telah banyak  dilakukan  pemerintah  melalui  Kantor  Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun belum dapat  dikatakan  optimal  karena  kepatuhan  pajak  di beberapa  daerah  masih  rendah.  Oleh  karena  itu,  tingkat kepatuhan  antara  WPOP  di  Jakarta,  Bogor,  Depok, Tangerang,  Bekasi  (Jabodetabek)  menarik  untuk  dikaji dari perspektif literasi pajak.
Melihat  perkembangan  teknologi  saat  ini  di  mana setiap  orang  dengan  mudahnya  mengakses  pengetahuan dari  internet  dan  berbagai  media,  kajian  tentang  literasi pajak  orang  pribadi  pun  menjadi  menarik  agar  dapat dilihat bagaimana peran perkembangan teknologi terkini dalam proses mewujudkan tax people di Indonesia.

## 2. RUANG LINGKUP
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  tingkat  literasi  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi?.  Batasan  penelitian  atau  lokus  yaitu  di  DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

## 3. BAHAN DAN METODE
Pengertian  literasi  tidak  hanya  berkaitan  dengan kegiatan  membaca,  menulis,  dan  memahami,  namun berhubungan juga dengan keterampilan dan pengetahuan individu  dalam  melaksanakan  suatu  kegiatan  (Wilson dan Abraham, 2014). Literasi menjadi kemampuan untuk mengidentifikasi,  memahami,  menafsirkan,  membuat, menghitung  dan  mengomunikasikannya  dalam  bentuk media cetak tertulis terkait berbagai pembahasan (Cvrlje, 2015).  Manurung  dalam  Wasiaturrahma  dkk.  (2019) menyebutkan  salah  satu  jenis  literasi  adalah  literasi keuangan  yang  menjadi  pengetahuan  serta  keterampilan seseorang dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan keuangannya. Berdasarkan hasil focus group menunjukkan  bahwa  pengetahuan  menghitung  total pajak  terutang  serta  pemahaman  adanya  dan/atau  tidak adanya deductible menjadi  salah  satu  aspek  untuk mengukur  literasi  keuangan  (Chardon,  Freudenberg  dan Brimble, 2016). Dengan demikian, dapat dikatakan salah satu  cabang  dari  literasi  keuangan  adalah  literasi perpajakan (Moučková dan Vítek, 2018).
Literasi  pajak  didefinisikan  sebagai  kemampuan individu,  yakni  Wajib  Pajak  (WP),  untuk  memahami, mengakses, serta menggunakan suatu informasi perpajakan  yang  pada  akhirnya  dapat  mencerminkan kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ibda, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, literasi  pajak  didefinisikan  sebagai  proses  dinamis  dari pengembangan  kemampuan  pajak  dengan  mengikuti perkembangan zaman dan mendapatkan kepercayaan diri untuk  lebih  mengetahui  dan  memahami  berbagai  faktor yang  berdampak  terhadap  keputusan  pajak  dan konsekuensinya serta mengetahui tempat untuk mendapatkan  bantuan  terkait  masalah  perpajakan  dan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar dalam membuat  suatu  keputusan  terkait  (Bornman  dan Wassermann, 2019).
Literasi  pajak  itu  sendiri  dapat  diukur  melalui  tiga dimensi, yakni tax awareness , contextual knowledge , dan meaning  making atau informed  decision  making (Bornman dan Wassermann, 2019).

## 3.1 Tax Awareness
Kesadaran  pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  unsur yang  mengacu  pada  pemahaman  individu  terkait perannya  dalam fiscal  exchange atau  kontrak  sosial dengan  pemerintah  yang  dijadikan  sebagai  dasar  untuk mewujudkan  literasi  pajak  (Bornman  dan  Wassermann, 2019). Ningrum dalam Setyonugroho dan Sardjono juga memaknai kesadaran pajak sebagai kesediaan WP untuk membayar  pajak  untuk  menentukan  tingkat  kepatuhan Wajib  Pajak  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang Perpajakan (Setyonugroho dan Sardjono, 2013).
Pengukuran  kesadaran  pajak  dapat  dilihat  melalui kemampuan  mengenai  kesadaran  keuangan  sebagai kemampuan  untuk  memahami  serta  menganalisis
informasi terkait perpajakan  dan  melakukan hal tersebut secara tepat (Wilson and Abraham, 2014).

## 3.2 Contextual Knowledge
Pengetahuan  perpajakan  merupakan  unsur  penting dalam sistem perpajakan, khususnya dalam meningkatkan  literasi  bagi  WP  (Kasipillai  dalam Bornman  dan  Ramutumbu,  2019).  Pengetahuan  pajak dapat  mendorong  WP  untuk  mampu  menentukan  secara mandiri  jenis  penghitungan,  pembayaran,  dan  pelaporan perpajakannya  (Damajanti  and  Karim,  2017).  Untuk  itu, WP  perlu  memiliki contextual  knowledge yang  terdiri dari legal  knowledge dan procedural  knowledge untuk mengetahui  proses  perpajakan  dan  tanggung  jawabnya untuk mematuhi hukum perpajakan di negara tempat WP dikenakan pajak (Bornman dan Wassermann, 2019).
1. Legal Knowledge
Konsep legal knowledge berkaitan dengan pemahaman  bagaimana  WP  dikenakan  pajak  (Tallaha, Shukor and Hassan, 2014). Pengetahuan pajak seseorang berhubungan  dengan  kemampuan  untuk  memahami  dan mengerti  peraturan  perpajakan,  serta  kemampuan  untuk mematuhi peraturan  tersebut  (Singh dalam Bhushan dan Medury,  2013).  Selain  itu  juga,  Pemahaman  ataupun pengetahuan  WP  terhadap  peraturan  pajak  memiliki korelasi positif terhadap kepatuhan WP dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  (Syamsurizal, 2017). Legal  knowledge dibutuhkan  WP  untuk memahami  Undang-Undang  Perpajakan  secara  teknik  al yang  digunakan  untuk  memahami  pengenaan  pajaknya, sedangkan secara konseptual digunakan untuk memahami  terminologi  yang  ada  di  dalam  Undang- Undang  Perpajakan.  (Bornman  dan  Ramutumbu,  2019). Zalilawati,  Amran  dan  Choong  menyebutkan  bahwa legal  knowledge memiliki  dua  indikator,  yaitu knowing that  something  is  taxable dan knowing  how (Bornman dan Wassermann, 2019).
Knowing  that  something  is  taxable merupakan pemahaman  WP  tentang  ketentuan  hukum  dan  Undang- Undang  Perpajakan  dan  mengetahui  bahwa  ada  sesuatu yang  dikenakan  pajak  (Bornman  and  Wassermann, 2019).  Dengan  memahami  dan  mengetahui  cara menerapkan  ketentuan  hukum  perpajakan  yang  berlaku (Bornman  dan  Wassermann,  2019)  akan  terdapat kecenderungan  bagi  WP  untuk  memeriksa  kembali penghitungan pajak terutangnya sehingga semakin tinggi tingkat  literasinya.  Dengan  demikian,  Ericksen,  Fallan dan  Palil  menyimpulkan  bahwa  semakin  tinggi pengetahuan  pajak  maka  semakin  tinggi  kepatuhan pajaknya (Tallaha, Shukor and Hassan, 2014).
Sementara knowing how berkaitan dengan pengetahuan  dan  kemampuan  WP  untuk  menerapkan cara  penghitungan  pajak  (Bornman  and  Wassermann, 2019),  termasuk  memahami  hak  dan  kewajibannya sebagai  WP.  Menurut  Damajanti  dan  Karim  (2017) terdapat  3  (tiga)  unsur  pengetahuan  pajak  yang  harus dimiliki WP untuk melaksanakan kewajiban
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
perpajakannya  agar  sesuai  dengan  hukum  pajak  yang berlaku,  yaitu  pengetahuan  menghitung,  membayar,  dan melaporkan pajak.
2. Procedural Knowledge
Konsep procedural  knowledge berkaitan  dengan pertimbangan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sumber daya  yang  diperlukan  untuk  berinteraksi  dengan  otoritas pajak  dalam  rangka  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan (Tallaha,  Shukor  and  Hassan,  2014). Procedural Knowledge merupakan  kondisi  di  mana  WP  mampu menggunakan  pengetahuan,  keterampilan  dan  sumber daya yang ada untuk menunjang kewajiban perpajakannya  dalam  berinteraksi  dengan  otoritas  pajak yang  kemudian  menyimpan  catatan  tersebut  guna keperluan perpajakan di  masa mendatang (Bornman dan Wassermann,  2019).  Atas  pengertian  tersebut,  Bornman dan  Wassermann  (2019)  mengelompokkan procedural knowledge menjadi  2  (dua)  indikator,  yakni tax administration dan digital record keeping . Tax  Administration sendiri  membahas  mengenai kemampuan  WP  untuk  mengaplikasikan  administrasi perpajakan  yang  didasari  pada  pengetahuan  pajaknya sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku (Bornman  &  Wassermann,  2019).  Modernisasi  sistem perpajakan  memberikan  kemudahan  akses  dan  media yang  menarik  bagi  pembayar  pajak  untuk  digunakan (Bornman and Wassermann, 2019). Pemberian kemudahan  bagi  WP  untuk  melaporkan  dan  membayar kewajiban pajaknya melalui sistem informasi perpajakan memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kepatuhan WP  (Pambudi,  2016).  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya modernisasi  sistem  perpajakan  akan  menimbulkan keefektivitasan  dalam  meningkatkan  kualitas  layanan perpajakan sehingga penerimaan pajak semakin meningkat (Nurhayati and Hidayat, 2019).
Berkaitan dengan tax administration , indikator digital record  keeping dilakukan  oleh  WP  untuk  menyimpan catatan  transaksi  secara  digital  yang  digunakan  saat pelaporan  perpajakannya  dengan  tujuan  keperluan perpajakan  di  masa  mendatang  dalam  kurun  waktu tertentu (Bornman dan Wassermann, 2019). World Bank juga  menjelaskan  untuk  menghindari  risiko  hilangnya data  WP  perlu  mengidentifikasi  beberapa  tahapan  area kompetensi  dalam  pencatatan  digital yang  dimulai  dari mengidentifikasi  informasi  digital,  mengaplikasikan  dan mengedit  sesuai  dengan  data  terbaru,  dan  melakukan pemecahan masalah (Bornman dan Wassermann, 2019).
3.3 Meaning Making or Informed Decision Making Meaning making merupakan elemen yang berhubungan  dengan  dampak  atas  hasil  dari  individu yang  memiliki  kesadaran  pajak  dan  diikuti  penerapan pengetahuan  pajak  sesuai  ketentuan  yang  berlaku sehingga  WP  dapat  mengambil  suatu  keputusan perpajakan  serta  diaplikasikan  sesuai  dengan  teori kepatuhan pajak secara benar (Bornman dan Wassermann,  2019).  Untuk  menciptakan  optimalisasi
dari meaning  making diperlukan  keaktifan  dalam penggunaan  keterampilan  pribadi  terhadap  literasi, termasuk  kemampuan  membaca,  menulis,  berbicara, berkomunikasi,  dan  menginterpretasikan  makna  serta mengombinasi penyediaan sumber daya untuk mendapatkan  makna  yang  dapat  dipahami  lebih mendalam  (Wilson  dan  Abraham,  2014).  Selain  itu, meaning  making dipengaruhi  oleh  faktor  sosial  yang mencakup  norma  sosial,  moralitas  perpajakan,  dan perilaku individu (Bornman dan Wassermann, 2019).
Berdasarkan  hasil  tinjauan  pustaka  terkait  literasi pajak,  peneliti  memilih  teori  Bornman  dan  Wassermann yang  terdiri  dari  tiga  dimensi  yaitu tax  awareness , contextual  knowledge ,  dan meaning  making. Alasan peneliti  memilih  teori  tersebut  karena  tiap  dimensi memiliki  perbedaan  yang  jelas  dalam  artian  tidak tumpang  tindih  antara  masing-masing  dimensi  sehingga pengukuran literasi dapat dilakukan dengan tepat.
Penelitian menentukan kategori tingkat literasi pajak sebagai berikut:
1. Rendah Individu tidak memiliki kemampuan untuk membaca,
menulis,  serta  memahami  masalah  perpajakan  sehingga individu  tersebut  tidak  dapat  mengikuti  prosedur  yang sesuai  dalam  menghitung  pajak  terutang  dan  mengisi formulir pajak secara independen atau mandiri.
2. Sedang
Individu masih memerlukan bantuan pihak lain dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun memiliki  kemampuan  dan  pengetahuan  minimum  untuk membaca, menulis, serta memahami masalah perpajakan.
3. Tinggi
Individu  memiliki  kemampuan  untuk  membaca, menulis,  dan  memahami  masalah  perpajakan  diikuti dengan  pengetahuan  dan  kesadaran  yang  mendalam terkait  perpajakan  sehingga  individu  mampu  untuk menghitung  pajak  terutang  dan  mengisi  formulir  pajak secara independen.

## 3.4 Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif karena  secara  aksiologi  tujuan  peneliti  adalah  untuk mengukur  tingkat  literasi  PPh  OP  di  wilayah Jabodetabek.  Dalam  upaya  mengukur  literasi  pajak, peneliti  menggunakan  teori  literasi  pajak  Bornman  dan Wassermann yang memiliki tiga dimensi ( tax awareness , contextual knowledge , dan meaning making or informed decision  making )  secara  deduktif.  Penelitian  deskriptif ini dilakukan secara cross-sectional dari Februari hingga Desember  2020,  dan  tidak  dilakukan  penelitian  lain sebagai pembanding.

## 3.5 Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat berdomisili  di  DKI  Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang, dan  Bekasi  dan  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP).  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  penarikan
sampel  non-probabilitas,  yaitu quota  sampling ,  di  mana dalam  pengambilan  kuota  dari  masing-masing  lapisan, peneliti menggunakan teknik accidental . Dalam penelitian  ini  diambil  beberapa  sampel  yang  memiliki keterwakilan  dari  setiap  wilayah  secara  proporsional, yang  meliputi  masyarakat  DKI  Jakarta,  Bogor,  Depok, Tangerang,  dan  Bekasi  yang  mempunyai  NPWP  dan jumlah  tersebut  harus  terpenuhi.  Jumlah  sampel  yang didapatkan  pada  penelitian  ini  sebanyak  318  sampel dengan  sebaran  masyarakat  domisili  DKI  Jakarta sebanyak 69 sampel, Bogor sebanyak 60 sampel, Depok sebanyak  66  sampel,  Tangerang  sebanyak  62  sampel, dan Bekasi sebanyak 61 sampel.

## 3.6 Teknik Pengumpulan Data
Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan survei.  Penyebaran  kuesioner  dilakukan  secara online dengan media survey monkey, whats app, zoom meeting, dan google meet. Sebagian responden mengisi kuesioner secara  mandiri  ( self-administered )  dan  sebagian  lainnya tatap muka secara daring ( face-to-face interview ). Untuk melengkapi  data  kuantitatif,  peneliti  juga  melakukan teknik  pengumpulan  data  kualitatif  dengan  wawancara mendalam  kepada  beberapa  narasumber  yaitu  (1) perwakilan  WP,  (2)  Kepala  Sub  Bidang  Penyuluhan, Pelayanan,  dan  Hubungan  Masyarakat  Kanwil  DJP  di Jabodetabek,  (3) account  representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Jabodetabek, dan (4) akademisi dari Departemen Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu  Administrasi  Universitas  Indonesia,  Vokasi Universitas  Indonesia,  dan  STIAMI.  Peneliti  juga menggunakan  data  sekunder  untuk  menunjang  studi literatur  meliputi  data  Badan  Pusat  Statistik,  DJP, Kementerian  Dalam  Negeri,  buku  dan  jurnal  terkait. Peneliti menggunakan teknik analisis data univariat. Data primer diolah dengan mesin pengolah data SPSS.

## 4. PEMBAHASAN
Literasi  pajak  dapat  diukur  melalui  tiga  dimensi, yakni tax awareness , contextual knowledge , dan meaning making atau informed  decision  making. Oleh  karena  itu pembahasan  dalam  artikel  ini  disusun  berdasarkan  tiga dimensi tersebut.
4.1 Analisis Dimensi Tax Awareness i Kesadaran  pajak  didefinisikan  oleh  Bornman  dan Wassermann  (2019)  sebagai  unsur  yang  mengacu  pada pemahaman  individu  terkait  peran  masyarakat  dalam fiscal  exchange atau  kontrak  sosial  dengan  pemerintah yang  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  mewujudkan  literasi pajak. Dimensi tax awareness terdiri dari tujuh indikator, yaitu  WP  menyadari  pentingnya  menghitung  PPh  OP terutang,  WP  menyadari  pentingnya  menyetorkan  PPh OP terutang, WP menyadari pentingnya melapor PPh OP terutang,  WP  mengenali  manfaat  terkait  perolehan informasi  PPh  OP,  WP  mengenali  manfaat  dari penerimaan  PPh  OP,  WP  mengenali  risiko  dari  tidak
terlaksananya  kewajiban  PPh  OP,  dan  WP  mengenali sistem  pemungutan  PPh  OP.  Pada  penelitian  ini, berdasarkan  hasil  pengumpulan  survei,  tingkat tax awareness ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Analisis Dimensi Tax Awareness (n=318)
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  ditunjukkan  pada Gambar  1  mengenai  dimensi tax  awareness ,  dapat terlihat  bahwa  sebanyak  34  responden  dikategorikan rendah,  138  responden  dikategorikan sedang,  dan  146 responden  dikategorikan  tinggi.  Tingginya  tingkat dimensi tax  awareness pada  dasarnya  didukung  oleh beberapa  faktor,  salah  satunya  karakteristik  wilayah. Wilayah  Jabodetabek  merupakan  kawasan  metropolitan yang mana perkembangan kota lebih pesat dibandingkan dengan  kota-kota  lainnya,  sehingga  hal  ini  berdampak kepada  tersedianya  fasilitas  pendidikan  yang  memadai. Fasilitas  pendidikan  yang  memadai  tentunya  menunjang proses pendidikan kepada masyarakat, terlebih pendidikan  merupakan  bentuk  dari  kontra  prestasi  yang dirasakan masyarakat atas keberadaan pajak sehingga hal ini mendukung adanya kesadaran pajak di Jabodetabek.
Pada  saat  ini,  tren  kesadaran  pajak  juga  cukup berkembang  di  Indonesia.  Terlebih  masyarakat  yang penghasilannya  sudah  dipotong  oleh  pemberi  kerja ( employment  income ).  Hal  ini  juga  didukung  dengan mayoritas  responden  yang  bekerja  sebagai  karyawan, yaitu  sebanyak  62,3%  berprofesi  sebagai  pegawai swasta,  13,5%  sebagai  PNS,  dan  9%  sebagai  pegawai BUMN.  WP  karyawan  sudah  memiliki  kesadaran  yang tinggi  atas  kewajiban  perpajakannya  yang  ditunjukkan dengan  tren  pelaporan  SPT  PPh  OP  yang  semakin meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  WP  Karyawan  dinilai lebih  sadar  dengan  kewajiban  perpajakannya  karena diurus  dan  dibantu  langsung  oleh  pemberi  kerja  tanpa dilihat dari aspek kemandirian.
4.2. Analisis Dimensi Contextual Knowledge i Dimensi contextual  knowledge terdiri  atas  dua subdimensi,  yaitu legal  knowledge dan procedural knowledge (Bornman  dan  Wassermann,  2019).  Konsep legal  knowledge mengarah pada pemahaman WP terkait pengenaan  pajak  termasuk  pemahaman  atas  undang-
34 138 146 0 50 100 150 200 Rendah Sedang Tinggi
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
undang serta peraturan perpajakan baik secara konseptual maupun teknikal (Bornman dan Ramutumbu, 2019).  Salah  satu  tolok  ukur  tingkat  literasi  dilihat  dari kemampuan  seseorang  dalam  membaca  sekaligus menafsirkan  bacaannya,  sedangkan  konsep procedural knowledge mengarah  pada  pertimbangan  pengetahuan, keterampilan,  dan  sumber  daya  untuk  berinteraksi dengan  otoritas  pajak  dalam  melakukan  kewajiban  serta menyimpan dokumen perpajakan (Bornman dan Wassermann,  2019).  Konsep  ini  juga  sejalan  dengan teori  literasi  menurut  Cvrlje  (2015)  yang  menyebutkan bahwa  literasi  merupakan  kemampuan  seseorang,  yang salah satunya dalam hal mengomunikasikan sesuatu.
Berdasarkan  pengukuran  yang  dilakukan  pada masing-masing  indikator  dari  setiap  sub  dimensi  pada dimensi contextual knowledge ini, maka didapatkan hasil sebagaimana tertera pada Gambar 2.

## Gambar 2. Analisis Dimensi Contextual Knowledge (n= 318)
Berdasarkan  pengukuran  yang  dilakukan  pada masing-masing  indikator  dari  setiap  sub  dimensi  pada dimensi contextual  knowledge Gambar  2  menunjukkan bahwa  sebanyak  192  responden  memiliki  tingkat contextual  knowledge yang  rendah,  104  responden memiliki tingkat contextual knowledge yang sedang, dan hanya  22  responden  yang  memiliki  tingkat contextual knowledge yang tinggi. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa tingkat dimensi contextual knowledge secara menyeluruh masih rendah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor.
Jika dilihat berdasarkan sub dimensi legal knowledge, faktor-faktor  utama  yang  mempengaruhi  di  antaranya seperti  jenis  pekerjaan  responden,  informasi  pajak  yang sulit dipahami, dan sanksi pajak yang belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera. Sedangkan pada sub dimensi procedural knowledge, faktor-faktor utama yang mempengaruhi adalah profesi responden, usia, digitalisasi sistem, dan miskonsepsi terkait teori PPh OP. Secara  keseluruhan,  rendahnya  tingkat contextual knowledge dipengaruhi oleh profesi responden, informasi dan sanksi  yang belum optimal, usia, digitalisasi sistem, dan miskonsepsi terkait teori PPh OP.
Selaras  dengan  hasil  wawancara  mendalam  kepada WP,  bahwa  terkait  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan yang  dilakukannya,  sebagian  besar  tidak  dijalankan sendiri, melainkan oleh kantor mengingat jenis pekerjaan yang  digelutinya  sebagai  pegawai.  Hal  ini  kemudian menjadikannya  kurang  memahami  prosedur  perpajakan yang  berlaku.  Selain  itu,  faktor  profesi  ini  juga menjadikan  responden  kurang  menggali  kemampuannya dalam  perolehan  informasi  pajak  sebagaimana  yang dikatakan  responden  ketika  disinggung  mengenai intensitas dalam mengakses informasi pajak.
Selain  profesi,  faktor  yang  turut  menyebabkan rendahnya tingkat contextual knowledge adalah informasi  yang  sulit  dipahami.  Berdasarkan  hasil wawancara  mendalam,  informasi  yang  diberikan  DJP terkait  PPh  OP  masih  belum  sepenuhnya  mudah dipahami  oleh  seluruh  kalangan  melainkan  baru  sebatas mudah  bagi  mereka  yang  berpendidikan.  Tingkat pengetahuan  tersebut  juga  dapat  dipengaruhi  oleh lingkungan  sekitar  WPOP,  seperti  lingkungan  kerja ataupun  lingkungan  pendidikan  yang  baik  akan menggambarkan semakin baiknya pengetahuan perpajakan  sehingga  akan  memicu  peningkatan  pada kepatuhan secara sukarela (Pambudi, 2016)
Sedangkan  terkait  dengan  pengenaan  sanksi  pajak sendiri  terdapat  beberapa  pendapat  yang  berbeda  dari responden,  sebagian  responden  menyatakan  bahwa pengenaan  sanksi  pajak  saat  ini  sudah  cukup  efektif dalam  memberikan  efek  jera,  sedangkan  beberapa responden  lainnya  menjawab  dengan  pendapat  yang kontra. Selain itu, nominal sanksi denda yang dikenakan juga  dapat  dikatakan  cukup  rendah  jika  dibandingkan dengan  sanksi  yang  dikenakan  terhadap  WP  Badan, sehingga  belum  mampu  membuat  WP  patuh  dalam menjalankan kewajibannya sesuai prosedur, tetapi justru cenderung menyepelekan sanksi yang ada.
Faktor  lainnya,  yaitu  usia  responden  dianggap menjadi  salah  satu  penyebab  rendahnya contextual knowledge. WP  berusia  lanjut  biasanya  akan  lebih  sulit dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  termasuk mengetahui  informasi  pajak  terbaru  jika  dibandingkan dengan  WP  yang  lebih  muda,  meskipun  pada  dasarnya hal  ini  kembali  lagi  kepada  kemauan  dari  individu  yang bersangkutan.
Terakhir,  miskonsepsi  PPh  OP  dirasa  masih  ada  di beberapa  WP,  yaitu  menyamakan  konteks  SPT  PPh  OP Tahunan  dengan  PPh  21  yang  dibayarkan  perusahaan. Adanya anggapan bahwa kewajiban perpajakan berakhir ketika  pajak  sudah  dipotong  dan  dipungut  oleh perusahaan  ini  mendukung  rendahnya contextual knowledge. Hal ini selaras dengan konfirmasi AR Jakarta dalam  wawancara  mendalam  ketika  ditanyakan  terkait pemahaman  WP  yang  masih  minim  terkait  konsep  PPh OP  dan  pemotongan  PPh  21  yang  dilakukan  oleh perusahaan tempat WP bekerja, di mana banyak dari WP tidak  menyadari  kewajibannya  untuk  melaporkan  SPT PPh OP di samping kewajiban yang dimilikinya atas PPh 21.  Selain  itu  juga,  diperlukan  inisiatif  yang  tinggi  dari
192 104 22 0 50 100 150 200 Rendah Sedang Tinggi
WPOP itu sendiri didukung dengan koordinasi yang baik kepada  otoritas  pajak  sehingga  mencegah  terjadinya miskonsepsi  akibat  tidak  adanya  komunikasi  dan sosialisasi yang baik (Kususmaswara dan Budi, 2011).
Rendahnya tingkat contextual knowledge ini disebabkan  oleh  rendahnya procedural  knowledge dan legal  knowledge yang  dimiliki  WP.  Oleh  karena  itu, pemerintah  harus  tetap  mengupayakan  peningkatannya untuk  menciptakan  masyarakat  yang  patuh  dan  taat pajak.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  dapat  menjadikan negara  lain  sebagai  referensi  implementasi  kebijakan, misalnya  dengan  upaya  peningkatan  kepatuhan  pajak dengan  meningkatkan social  welfare atau  kesejahteraan sosial  sebagaimana  diterapkan  pada  beberapa  negara lainnya.  Dengan  begitu,  akan  tercipta  kepercayaan  dari masyarakat  kepada  pemerintah  karena  telah  merasakan jaminan dari pemerintah, sehingga akan timbul voluntary compliance atau kepatuhan sukarela dari WP.
4.3. Analisis Dimensi Meaning Making
Menurut Bornman dan Wassermann (2019), meaning making adalah  penerapan  prosedur  perpajakan  secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam dimensi meaning making , diukur dampak atas hasil dari individu yang  memiliki  kesadaran  pajak  dan  diikuti  penerapan pengetahuan  pajak,  sehingga  individu  dapat  mengambil suatu  keputusan  perpajakan  serta  mengaplikasikannya sesuai  dengan  teori  kepatuhan  pajak  secara  benar. Dimensi meaning  making terdiri  dari  lima  indikator, yaitu WP menghitung PPh OP terutang secara benar, WP menyetorkan  PPh  OP  secara  tepat  waktu,  WP melaporkan PPh OP secara tepat waktu, WP tidak pernah memperoleh  sanksi  perpajakan,  dan  WP  tidak  pernah menunggak pembayaran PPh OP.
Dari  hasil  survei  yang  dilakukan  untuk  mengukur tingkat meaning  making pada  WP  Jakarta,  Bogor, Depok,  Tangerang,  dan  Bekasi  mengenai  dimensi meaning  making ,  dihasilkan  tingkat  dimensi meaning making adalah  100%  rendah.  Pada  konsepnya,  dalam teori  Bornman  dan  Wassermann  (2019),  pembentukan dimensi meaning  making dipengaruhi  oleh  lima indikator, yaitu WP menghitung PPh OP terutang secara benar, WP menyetorkan PPh OP secara tepat waktu, WP melaporkan PPh OP secara tepat waktu, WP tidak pernah memperoleh  sanksi  perpajakan,  dan  WP  tidak  pernah menunggak  pembayaran  PPh  OP.  Dari  kelima  indikator tersebut,  rendahnya  tingkat meaning  making secara keseluruhan disebabkan oleh ketidakmampuan responden  dalam  menghitung  PPh  OP  terutang  secara mandiri  dan  benar.  Hal  tersebut  dikarenakan  mayoritas responden  adalah  pegawai,  sehingga  PPh  OP  terutang responden sudah dipotong oleh pihak ketiga/perusahaan. Selain  itu,  banyaknya  responden  yang  menjawab  tidak tahu,  tidak  menjawab,  tidak  relevan,  mengenai  paling lambat  harus  dilakukan  penyetoran  PPh  OP  dan  PPh Pasal 25 juga mempengaruhi rendahnya tingkat meaning making.
4.4. Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang - I Pribadi di Wilayah Jabodetabek
i Literasi  pajak  didefinisikan  sebagai  suatu  proses dinamis dari pengembangan kemampuan dan mendapatkan  kepercayaan  diri  untuk  lebih  mengetahui dan  memahami  berbagai  faktor  yang  berdampak terhadap  keputusan  pajak  dan  konsekuensinya  serta mengetahui  tempat  untuk  mendapatkan  bantuan  terkait masalah  perpajakan  dan  menggunakan  pengetahuan tersebut sebagai dasar dalam membuat suatu pilihan dan keputusan  terkait  (Bornman  and  Wassermann,  2019). Hasil penelitian untuk mengukur tingkat literasi PPh OP di  Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang,  dan  Bekasi  dapat dilihat dalam grafik di gambar 3.

## Gambar 3. Tingkat Literasi PPh OP di Jabodetabek (n = 318)
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilaksanakan kepada  WPOP  di  wilayah  Jabodetabek  dengan  jumlah 318  responden,  diperoleh  hasil  seperti  Gambar  4  di  atas yang  telah  diolah  menggunakan  SPSS.  Dari  hasil  data olahan tersebut dapat diinterpretasi bahwa tingkat literasi PPh  OP  masyarakat  Jabodetabek  dinyatakan  memiliki kategori  sedang  dengan  selisih  kecil  antara  sedang  dan rendah,  yaitu  hanya  sebesar  34  responden.  Tingkat literasi  PPh  OP  yang  menunjukkan  angka  frekuensi dengan  kategori  sedang  mencapai  176  responden  dari total  jumlah  responden  sebanyak  318.  Kategori  sedang yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  berarti  WP  telah memiliki  kemampuan  untuk  membaca,  menulis,  serta memahami masalah perpajakan secara minimum, namun masih memerlukan bantuan pihak lain dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Literasi  pajak  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan individu untuk memahami, mengakses, serta menggunakan suatu informasi terkait dengan pajak yang dapat  mencerminkan  kesadaran  WP  untuk  menjalankan kewajibannya  (Ibda,  2019).  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  informasi-informasi  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  sebenarnya  sudah disediakan oleh pihak yang berwenang, yaitu DJP.
142 176 0 50 100 150 200 Sedang Tinggi
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
Fasilitas-fasilitas layanan offline yang telah disediakan oleh otoritas pajak, seperti layanan konsultasi front  office di  KPP, Business  Development  Service , pelatihan  dalam  pekan  inklusi  perpajakan  dan  bertemu secara  langsung  dengan  WPOP  terkait.  Selain  itu, pemberian  fasilitas  layanan  secara online yang dinamakan 3C ( Click, Call, dan Counter ), seperti melalui e-mail , Whatsapp  Center ,  pemberian linktree di Instagram untuk  mengontak  AR  masing-masing, tutorial-tutorial  di channel  Youtube kantor  pusat, pemberian  sosialisasi  melalui podcast dan  kelas  pajak online . Pemberian layanan secara online akan membentuk  persepsi  positif  bagi  WPOP  karena pemenuhan  kewajiban  perpajakan  akan  dilaksanakan lebih  baik  (Kussuari  and  Boenjamin,  2019).  Dengan demikian,  penyediaan-penyediaan  fasilitas  layanan tersebut  sudah  dapat  digunakan  WPOP  sebagai  media untuk  mendapatkan  bantuan  dari  pihak  lain  yang  dalam hal ini adalah otoritas pajak. Penyediaan layanan fasilitas perpajakan  yang  baik  secara  tidak  langsung  akan mendorong  WPOP  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakan secara tepat waktu sehingga menggambarkan kepatuhan  WP  (Syamsurizal,  2017).  Dalam  hal  ini, dibutuhkan  sinergi  antara  inisiatif  dan  peningkatan literasi  pajak  dari  WPOP  itu  sendiri  dengan  pemberian pelayanan  yang  baik  untuk  mengoptimalkan  kepatuhan dari WP.
Pengukuran  tingkat  literasi  pajak  PPh  OP  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  teori  dari Bornman  &  Wassermann,  di  mana  pengukuran  dapat dilakukan dengan mengukur dari tiga dimensi pembentuk literasi pajak, yaitu tax awareness , contextual knowledge yang  terdiri  dari legal  knowledge dan procedural  knowledge ,  dan meaning  making (Bornman and Wassermann, 2019). Tabel 1 berikut ini menunjukkan  hasil  keseluruhan  persentase  dari  setiap dimensi  penunjang  literasi  pajak  menurut  Bornman  & Wassermann.

## Tabel 1. Data dari Tiga Dimensi pada Tingkat Literasi Pajak (n = 318)
Tingkat Variabel Tax Awareness Contextual Knowledge Meaning Making Rendah 10.7% 60.4% 100% Sedang 43.4% 32.7% - Tinggi 45.9% 6.9% -
Tingkat tax  awareness mayoritas  responden  sudah tinggi.  WPOP  di  wilayah  Jabodetabek  telah  memiliki pemahaman  mengenai  kontrak  sosial  atau fiscal exchange dengan pemerintah yang dijadikan dasar untuk mewujudkan  literasi  pajak  yang  tinggi.  Tingginya kesadaran pajak ini didominasi dari tingginya pengetahuan  terkait  manfaat  penerimaan  PPh  OP  bagi
negara  dan  kesadaran  atas  pentingnya  menyetor, membayar, dan melapor PPh terutang.
Salah  satu  alasan  yang  juga  melatarbelakangi  cukup tingginya tax  awareness adalah  karena  jenis  pekerjaan dan  bentuk  sosialisasi  yang  diterima  responden.  Pada penelitian  ini,  mayoritas  responden  bekerja  karyawan sebesar  82,9%  sehingga  wajar  jika  memiliki  kesadaran yang  lebih  baik  karena  dipengaruhi  oleh  frekuensi sosialisasi  yang  dilakukan.  Terlebih  lagi,  kewajiban perpajakan sudah dilakukan oleh pemberi kerja sehingga kesadaran  terhadap  pajak  sudah  pasti  ada,  meskipun tidak  semua  WP  karyawan  melaporkannya.  Di  sisi  lain, WP  berstatus  nonkaryawan  masih  sulit  untuk  dijangkau PPh OP-nya karena frekuensi sosialisasi berbeda dengan WP karyawan.
WP  non  karyawan  menjadi  sektor hard  to  tax yang memiliki  potensi  penerimaan  pajak  yang  besar,  seperti pada sektor UMKM baik secara langsung maupun daring yang berdagang melalui marketplace serta pekerja bebas atau freelance ,  seperti  penulis,  seniman,  artis,  dan lainnya.  Salah  satu  pekerjaan  yang  sedang  meningkat jumlahnya  adalah freelancer dan  UMKM.  Masih  relatif rendahnya  tingkat tax  awareness di  masyarakat, khususnya pada kedua sektor tersebut, menjadi tantangan tersendiri  bagi  otoritas  pajak  untuk  melakukan  upaya- upaya  untuk  meningkatkan tax  awareness ,  seperti melakukan  penyuluhan  atau  sosialisasi  pajak,  edukasi pajak,  dan  lain  sebagainya.  PPh  OP  memiliki  cakupan yang  luas  sehingga  masih  terdapat  banyak  sektor-sektor yang  belum  digali  potensi  penerimaan  PPh  OP.  Hal  ini menjadi  tantangan  bagi  DJP  untuk  memberikan sosialisasi  PPh  OP  yang  kemudian  menjadi  salah  satu faktor timbulnya gap pada tingkat tax awareness . Ditinjau  dari  dimensi contextual  knowledge pada responden yang sama, data yang dihasilkan menunjukkan bahwa WPOP memiliki tingkat pengetahuan yang rendah mengenai proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Dari besarnya  jumlah  WPOP  yang  terdaftar  di  Indonesia, belum 100% WPOP
melakukan kewajiban perpajakannya  dengan  baik.  Proporsi  WPOP  yang memiliki  NPWP  di  setiap  daerah  Jabodetabek  sangatlah besar. Selain itu, dari jumlah WPOP terdaftar didominasi oleh  WPOP  karyawan  yang  sebenarnya  telah  memiliki kewajiban  perpajakan,  tetapi  dalam  pekerjaan  tersebut kewajiban  untuk  menyetor  dan  menghitung  sudah dilakukan  oleh  pemberi  kerja.  Dalam  hal  ini,  WPOP yang  memiliki  NPWP  belum  memiliki contextual knowledge yang memadai, sehingga kepemilikan NPWP hanya  menjadi  syarat  formal  untuk  mendapatkan pekerjaan.
Adanya  transisi  fasilitas pelayanan  ke daring,  seperti NPWP online yang  memiliki  fitur  NPWP  non  efektif untuk  WP  agar  tidak  perlu  menjalani  kewajibannya, menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  masih  rendahnya contextual knowledge . Selain itu, adanya kecenderungan WP  OP  untuk  membuat  NPWP  bukan  karena  sudah memenuhi  kewajiban tatbestand pajak,  tetapi  karena keperluan  lain  seperti  membuka  buku  tabungan,  syarat
melakukan  pinjaman  ke  bank,  dan  lainnya.  Atas  NPWP non  efektif  ini  menyebabkan  WPOP  merasa  tidak  perlu menjalankan kewajiban perpajakannya karena keperluan- keperluan  tersebut  sudah  terpenuhi.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  pada  level  implementasi  masih banyak  WPOP  yang  belum  melaksanakan  kewajiban perpajakan  dengan  baik  akibat  masih  rendahnya pengetahuan contextual  knowledge .  Hasil  temuan tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Kususmaswara  dan Budi  (2011)  yang  menunjukkan  bahwa  masih  tingginya jumlah WPOP yang tidak  mengerti  mengenai penerapan dari self-assessment  system ini  akan  menggambarkan tingkat  kepatuhan  WPOP  yang  masih  rendah.  Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa WPOP di daerah Jabodetabek belum memiliki pengetahuan yang cukup  memadai  terkait  PPh  OP,  baik  mengenai bagaimana  WP  dikenakan  pajak,  pemahaman  mengenai prosedur dalam perpajakan, serta pentingnya menyimpan atau mengarsipkan dokumen-dokumen terkait PPh OP.
Berdasarkan  hasil  dimensi contextual  knowledge yang  terdiri  dari legal dan procedural  knowledge menunjukkan hasil yang didominasi oleh tingkat rendah, sementara  pada  dimensi meaning  making dihasilkan persentase  data  berupa  nilai valid  &  cumulative  percent yang  menunjukkan  total  angka  sebesar  100%. Meaning making sendiri  merupakan  elemen  yang  berhubungan dengan  dampak  atas  hasil  dari  individu  yang  memiliki kesadaran  pajak  dan  diikuti  penerapan  pengetahuan pajak,  sehingga  individu  dapat  mengambil  suatu keputusan  perpajakan  serta  diaplikasikan  sesuai  dengan teori  kepatuhan  pajak  secara  benar  (Bornman  dan Wassermann,  2019).  Hal  tersebut  wajar  terjadi  karena untuk  mencapai  tingkat meaning  making harus  diiringi dengan kesadaran dan pengetahuan pajak yang memadai. Namun,  berdasarkan  hasilnya,  seluruh  responden  belum atau  tidak  mampu  menerapkan  prosedur  perpajakan secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dari ketiga dimensi dalam pengukuran tingkat literasi pajak  menghasilkan  kategori  sedang  yang  didukung dengan  data tax  awareness yang  menunjukkan  bahwa kesadaran  masyarakat  terkait  pentingnya  melaksanakan kewajiban perpajakan tinggi, namun berbanding terbalik dengan  kenyataan  pada contextual  knowledge dan meaning  making yang  ditunjukkan  dengan  tingkat rendah.  Rendahnya  persentase  dimensi contextual knowledge disebabkan  karena  pengetahuan  perpajakan sangat  memengaruhi  kemampuan  responden  dalam menerapkan prosedur administrasi perpajakannya.
Rendahnya nilai persentase dimensi meaning making PPh  OP  tersebut  dipengaruhi  oleh  minimnya  nilai persentase dimensi contextual knowledge yang menyebabkan pengaplikasian knowledge itu sendiri tidak berjalan secara optimal. Dapat diartikan untuk mewujudkan  tingkat  literasi  PPh  OP  yang  tinggi, diperlukan  adanya  keseimbangan  WPOP  dalam  ketiga dimensi yang ada. Namun, hasil penelitian membuktikan bahwa  tingkat  literasi  WP  OP  di  wilayah  Jabodetabek termasuk  kategori  sedang,  sehingga  hal  ini  tidak  sejalan
dengan  hipotesis  peneliti  yang  menyatakan  bahwa tingkat literasi WPOP di wilayah Jabodetabek masuk ke dalam kategori rendah.
Tingkat  literasi  PPh  OP  dalam  penelitian  ini merupakan  hasil  gabungan  pengolahan  data  dari  318 responden  dari  tiga  dimensi,  yaitu  dimensi tax awareness,  contextual  knowledge, dan meaning  making .
Hasil  penelitian  menunjukkan  tingkat  literasi  berada  di kategori sedang yang masih didukung oleh nilai dimensi tax  awareness yang  cukup  tinggi.  Relatif  tingginya tax awareness pada  hasil  penelitian  ini  sangat  didukung dengan  faktor  tempat  bekerja  responden  yang  mayoritas adalah  pegawai  atau  karyawan.  Hal  ini  menyebabkan WPOP  hanya  perlu  melaporkan  pajak  yang  sudah dipotong oleh tempat kerja saja, tetapi belum memahami cara menghitung dan tata cara penyetoran dan pelaporan dengan  baik.  Dikarenakan  mayoritas  responden  adalah karyawan,  untuk  itu  penelitian  terkait  tingkat  literasi pajak  PPh  OP  bagi  WP  non  karyawan  perlu  dilakukan agar  memperluas  perspektif  dari  penelitian  ini.  Oleh karena  itu,  dapat  dinyatakan  bahwa  WP  di  daerah Jabodetabek yang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Indonesia  tidak  menjamin  tingkat  literasi  PPh  OP  akan tinggi.
4.5. Faktor Determinan Literasi Pajak Penghasilan -- i Orang Pribadi
Selain  mengukur  tingkat  literasi  PPh  OP  di Jabodetabek,  peneliti  juga  menggunakan  kombinasi teknik  pengumpulan  data  kuantitatif  kepada  318 responden  dan  teknik  pengumpulan  data  kualitatif kepada beberapa informan untuk mengidentifikasi faktor determinan  tingkat  literasi  yang  dijabarkan  sebagai berikut:
1. Kesadaran  pajak  ( tax  awareness) berkaitan  dengan pemahaman WPOP terhadap tujuan dari melaksanakan  kewajiban  perpajakan  serta  inisiatif dari WPOP untuk mencari informasi sebagai bentuk dari self-assessment system .
2. Tingkat  Kepercayaan  terhadap  pemerintah  yang berkaitan  dengan  pandangan  negatif  dari  WPOP adanya  potensi  penyalahgunaan  uang  pajak  untuk kepentingan lainnya dan bukan untuk meningkatkan  kesejahteraan  sosial  sebagai  bentuk kontra prestasi tidak langsung.
3. Tingkat  pendidikan  WPOP  yang  berkaitan  dengan kesadaran untuk mempelajari wawasan pengetahuan  perpajakan.  WP  dengan  pendidikan lebih  tinggi  cenderung  lebih  mudah  memahami pengetahuan  perpajakan  daripada  WP  dengan tingkat pendidikan lebih rendah
4. Sosialisasi  Pajak  berkaitan  dengan  frekuensi, metode  penyampaian,  dan  konten  informasi  yang mudah  dipahami  serta  pemberian reward terhadap WPOP dalam  mendukung atensi dari WPOP untuk menghadiri sosialisasi dan kemauan untuk memahami kewajiban perpajakannya.
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
5. Pengetahuan  pajak  berkaitan  dengan  kemampuan WPOP  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan (menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan)  secara mandiri dan mengikuti regulasi yang berlaku.
6. Profesi  atau  pekerjaan  WPOP  berkaitan  dengan pengetahuan  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban pajak. WPOP karyawan cenderung kurang memahami  perhitungan  PPh  OP-nya  dan  tidak memahami  bahwa  masih  terdapat  kewajiban pelaporan.  Sementara  WPOP  Non  Karyawan memiliki  inisiatif  untuk  mencari  tata  cara menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  PPh  OP terutangnya,  meskipun  menjadi  tantangan  bagi otoritas untuk menjaring potensi tersebut.
7. Pemahaman  sanksi  pajak  dapat  menjadi  alasan WPOP untuk menjalankan kewajiban
perpajakannya  secara  baik  dan  benar  sehingga memicu WPOP untuk memahami regulasi perpajakan yang berlaku.
8. Lingkungan  kehidupan  sekitar  WPOP  berkaitan dengan faktor yang mendorong WP untuk mencoba mempelajari dan memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajibannya.
9. Law  enforcement berkaitan  dengan  kurangnya pengawasan  otoritas  pajak  terhadap  WPOP  untuk melaksanakan  kewajiban  perpajakan  dengan  baik dan benar.
10. Pelayanan pajak dari pihak ketiga berkaitan dengan pelimpahan wewenang untuk melaksanakan tanggung  jawab  kewajiban  pajak  sehingga  WPOP kurang memiliki pengetahuan perpajakan.
11. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berkaitan  dengan  kemudahan  WPOP  untuk  mau menjalankan  kewajibannya  karena  memberikan fiscal  cost yang  lebih  rendah  daripada  metode konvensional.
12. Usia  yang  berkaitan  dengan  penimbulan  rasa kemauan  dari  WPOP  untuk  mempelajari  dan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku serta mempelajari perubahannya yang bersifat dinamis.
13. Miskonsepsi  penggunaan  NPWP  sebagai  syarat untuk  mendapatkan  pekerjaan,  membuka  rekening, melakukan peminjaman kepada bank tanpa mengetahui  kewajiban  di  dalamnya  serta  adanya NPWP  non  efektif  yang  menyebabkan  kurangnya pengetahuan WPOP terhadap pajak.
14. Penyediaan  layanan  fasilitas  konsultasi  perpajakan berkaitan  dengan  cara  penyampaian  dan  sikap  dari otoritas  pajak  dalam  memberikan  bantuan  serta memberikan pengetahuan perpajakan kepada WPOP disaat yang bersamaan.
Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  yang  lebih spesifik  untuk  menentukan  kekuatan  hubungan  dan pengaruh  dari  faktor-faktor  determinan  ini  terhadap tingkat literasi pajak.

## 5. KESIMPULAN
Tingkat  literasi  PPh  OP  WP  di  Jakarta,  Bogor, Depok,  Tangerang,  dan  Bekasi  termasuk  kategori sedang. Ada 14 faktor determinan tingkat literasi PPh OP di Jabodetabek, yaitu kesadaran pajak, tingkat kepercayaan  publik,  tingkat  pendidikan  WP,  sosialisasi pajak, tingkat pengetahuan, jenis pekerjaan, pemahaman sanksi  pajak,  lingkungan  sosial  WP, law  enforcement, pelayanan  pajak,  modernisasi  sistem  administrasi  pajak, usia  WP,  miskonsepsi  fungsi  NPWP,  dan  penyediaan fasilitas konsultasi perpajakan.
Penelitian  lebih  lanjut  menarik  dilakukan  dengan memperluas  karakteristik  responden  dari  golongan  non karyawan  agar  diperoleh  perspektif  lain  yang  dapat melengkapi penelitian ini.

## 6. SARAN
Peneliti  merekomendasikan  optimalisasi  penggunaan sosial  media  sebagai  sarana  edukasi  pajak  untuk masyarakat  yang  lebih  efisien  dan  efektif.  Paradigma bahwa  pajak  bersifat  tidak  kontra  prestasi  perlu  diubah. Pemerintah  perlu  inovasi  agar  masyarakat  memiliki ketertarikan  lebih  tinggi  dan  merasa  bangga  apabila berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui pajaknya.  Misalnya,  penggunaan  nomor  atau  kartu NPWP  untuk  memperoleh  tambahan  keuntungan bertransaksi  di  berbagai  platform e-commerce ataupun konvensional.  WP  perlu  diakrabkan  dengan  berbagai atribut  pajak  pribadinya  agar  pajak  menjadi  bagian  dari kehidupan  sehari-harinya.  Penelitian  yang  mendalami tentang taxpayer  behavior merupakan  penelitian  yang menarik  bagi  penelitian  lain  agar  persoalan  klasik kepatuhan WP OP ini perlahan dapat terpecahkan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Bhushan,  P.  and  Medury,  Y.  2013.  'Determining  Tax Literacy  of  Salaried  Individuals  -  An  Empirical Analysis', IOSR Journal of Business and Management ,  10(6),  pp.  67–71.  doi:  10.9790/487x- 1066771.
Bornman,  M.  and  Ramutumbu,  P.  2019.  'A  Conceptual Framework of Tax Knowledge', Meditari Accountancy  Research ,  27(6),  pp.  823–839.  doi: 10.1108/MEDAR-09-2018-0379.
Bornman,  M.  and  Wassermann,  M.  M.  2019.  'Tax Literacy  In  The  Digital  Economy', eJournal  of  Tax Research , xx(xx), pp. 1–17. doi:
10.4102/jef.v13i1.461.
Chardon,  T.,  Freudenberg,  B.  and  Brimble,  M.  2016. 'Tax  Literacy  in  Australia:  Not  Knowing  Your Deduction From Your Offset', Australian Tax Forum . Cvrlje,  D.  2015.  'Tax  Literacy  As  An  Instrument  of Combating and Overcoming Tax System Complexity, Low  Tax  Morale  and  Tax  Non-compliance', The Macrotheme Review .
Damajanti,  A.  and  Karim,  A.  2017.  'Effect  of  Tax
Knowledge  on  Individual  Taxpayers  Compliance', Economic & Business Solutions Journal , 1(1), pp. 1– 19.
Direktorat  Jenderal  Pajak  (2020)  'Laporan  Keuangan 2005-2014,  Direktorat  Jenderal  Pajak'.  Available  at: http://www.pajak.go.id/content/laporan-keuangan- djp-0 %0A. .
Ibda,  H.  2019.  'Penguatan  Literasi  Perpajakan  Melalui Strategi  “Gebuk”  (Gerakan  Membuat  Kartu)  NPWP pada  Mahasiswa', Jurnal  Ekonomi  Pendidikan  dan Kewirausahaan , 7(2), pp. 83–98.
Kussuari,  K.  and  Boenjamin,  P.  2019.  'Pengaruh Kebijakan  Pengampunan  Pajak  dan  Modernisasi Sistem  Informasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi', Jurnal  Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik , 14(1), pp. 59–80. doi: 10.25105/jipak.v14i1.5080.
Kususmaswara, R. A. and Budi, Y. A. B. 2019. 'Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  (studi  pada  KPP  Pratama  Jakarta Cengkareng)', Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi,  Dan  Keuangan  Publik ,  6(1),  pp.  17–34. doi: http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v6i1.4479.
Moučková,  M.  and  Vítek,  L.  2018.  'Tax  literacy', Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae
Mendelianae  Brunensis ,  66(2),  pp.  553–559.  doi: 10.11118/actaun201866020553.
Nurhayati,  E.  and  Hidayat,  N.  2019.  'Analisis Perbandingan Prediksi Keberterimaan E-Filing Dengan E-Form dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 1770/1770s', Jurnal
Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri , 4(2), pp. 1–13.
Pambudi,  T.  2016.  'Pengaruh  Modernisasi  Sistem
Administrasi  Pajak  dan  Pengetahuan  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  Berprofesi Sebagai  Dosen  di  Perguruan  Tinggi  Swasta  (Studi Kasus Dosen Universitas Trisakti)', Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik , 11(2), pp. 137–150.
Setyonugroho,  H.  and  Sardjono,  B.  2013.  'Factors
Affecting  Willingness  To  Pay  Taxes  On  Individual Taxpayers  at  Pratama  Surabaya  Tegalsari  Tax Office', The Indonesian Accounting Review , 3(1), pp.
77–88.
Sukiatto, O. 2013. 'Mari Bangun Tax People di Indonesia (Let’s Build the Tax People in Indonesia)', Inside Tax (Tren,  Outlook,  dan  Tantangan  Perpajakan  2014: Apa Kata Mereka?) , p. 80. Susilawati,  N.  2018.  'Teacher’s  Will  to  Promote  Tax:  A Preliminary  Evidence  to  Build  Tax  People  in Indonesia  through  Community  Partnership',  in International  Conference  on  Social  and  Political Issues (the 1st ICSPI, 2016) “Knowledge and Social Transformation” , p. 510. doi: 10.18502/kss.v3i10.2931. Susyanti,  J.  and  Anwar,  S.  (2020)  'Efek  Sikap  Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  DI  MASA COVID  19', Sebatik ,  24(2),  pp.  171-177.  Available at:
https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/vi ew/1166 (Accessed: 14 April 2021).
Syamsurizal,  S.  2017.  'Pemahaman  Peraturan  Pajak,
Pelayanan  Aparat  Pajak  dan  Dampaknya  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Preferensi  Risiko Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  kasus  wajib pajak  KPP  Kalideres  Jakarta  Barat)', Jurnal Informasi,  Perpajakan,  Akuntansi,  Dan  Keuangan Publik , pp. 49–62. doi: 10.25105/jipak.v12i1.4579. Tallaha, A. M., Shukor, Z. A. and Hassan, N. S. A. 2014.
'Factors Influencing e-Filing Usage Among Malaysian Taxpayers: Does Tax Knowledge Matters?', Jurnal  Pengurusan ,  40(February  2016), pp. 91–101. doi: 10.17576/pengurusan-2014-40-08. Wasiaturrahma dkk. 2019.  'Fintech  dan  Prospek  Bisnis Koperasi  Syariah'.  Edited  by  N.  Azizah.  Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
Wilson, R. M. S. and Abraham,  A. 2014. 'The nature of Financial Literacy, Rout Comp Account , 1, pp. 50–80.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis berterima kasih kepada kelompok Fiskal 1 mata kuliah MPA di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia tahun 2020 yang berkontribusi data dan penulisan dalam penelitian ini.