Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)
Arif Sulistyo Wibowo 1 *, Siti Nurlaela 2 , Yuli Chomsatu 3
Universitas Islam Batik Surakarta arifsulistyo.wibowo@gmail.com , laela191921@gmail.com, you.lichoms@gmail.com
*Penulis Korespondensi Diajukan : 20 Januari 2022 Disetujui : 21 Januari 2022 Dipublikasi
: 1 April 2022

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of tax awareness, tax sanctions, quality of  tax  services,  tax  socialization,  tax  knowledge  and  tax  incentives  on  individual  taxpayer compliance  at  KPP  Pratama  Surakarta.  The  population  in  this  study  were  81,001  individual taxpayers registered at the KPP Pratama Surakarta. Sampling using incidental sampling method as  many  as  100  respondents.  Source  of  data  is  primary  data  through  questionnaires.  The  data analysis technique used in this study used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the quality of tax services and knowledge of taxation affect individual taxpayer compliance. Meanwhile, tax awareness, tax sanctions, tax socialization, and tax incentives have no effect on individual taxpayer compliance.
Keywords : compliance; factors; individual taxpayers

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  harus  berlangsung  secara  berkelanjutan  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  sejahtera.  Agar  pembangunan  nasional  berjalan  lancar,  negara  harus  memiliki dana yang  mencukupi.  Bagi negara Indonesia, dana tersebut berasal dari  3   sumber yaitu  Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan hibah.
Berdasarkan informasi APBN 2021 dari situs www.kemenkeu.go.id (diakses 20 September 2021)  postur  APBN  2021  menetapkan  besaran  penerimaan  negara  sebesar  Rp  1.743,6  triliun (Kemenkeu, 2021) dengan rincian sebagai berikut:
Gambar 1. Postur APBN 2021 Sumber gambar : Data diolah 2021
Berdasarkan  grafik  diatas,  postur  APBN  Tahun  2021  menunjukkan  82,85%  peran penerimaan  negara  diperoleh  melalui  pajak.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  pajak  merupakan tumpuan penerimaan negara Indonesia.
Sistem  perpajakan  yang  dianut  Indonesia  saat  ini  adalah  system  sistem self  assessment . Dalam  sistem  tersebut,  Wajib  Pajak  diberi  kepercayaan  untuk  menghitung,  memperhitungkan,
0 500 1000 1500 2000 Dalam Triliun Rupiah Postur APBN 2021 Pajak PNBP Hibah
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681
membayar  dan  melaporkan  sendiri  pajak  yang  terutang.  Wajib  Pajak  diharapkan  mampu memahami  Undang-Undang  perpajakan  yang  berlaku,  serta  jujur  dan  menyadari  pentingnya membayar pajak.
Berkaitan  dengan  keberlangsungan  pembangunan  nasional,  tahun  2020  adalah  salah  satu tahun terberat bagi pemerintah Indonesia. Merebaknya virus  Corona virus disease 2019 (COVID- 19)  berdampak  terhadap  semua  usaha  di  semua  sektor.  Banyak  Wajib  Pajak  pengusaha  yang mengalami  kebangkrutan  dan  menutup  usahanya.  Bagi  Wajib  Pajak  karyawan  pun  juga  tidak lepas dari dampak tersebut. Banyaknya perusahaan yang bangkrut menyebabkan perusahaan tidak mampu  menggaji  karyawannya,  sehingga  terpaksa  harus  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja sebagian karyawannya.
Pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak  telah  membuat  kebijakan-kebijakan perpajakan  untuk  mengantisipasi  dampak  dari  Covid-19  untuk  stabilitas  ekonomi  dan mempertahankan  kepatuhan  wajib  pajak  ditengah  pandemi,  dengan  menerbitkan  Peraturan Menteri  Keuangan  nomor  149/PMK.03/2021  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona  Virus  Disease  2019.  Didalam  PMK  tersebut,  berisi  mengenai  pemberian  insentif  pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) berupa Insentif PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 4 (2) dan PPN.
Adanya Insentif pajak tentunya menjadi angin segar bagi Wajib Pajak, tak terkecuali Wajib Pajak  Orang  Pribadi  sebagai  penikmat  insentif  tersebut,  khususnya  insentif  PPh  Pasal  21  untuk karyawan  dan  insentif  PPh  final  PP  23  untuk  UMKM.  Diharapkan  dengan  adanya  insentif tersebut,  kepatuhan  Wajib  pajak  dalam  membayar  dan  melaporkannya  pajaknya  tetap  terjaga, atau bahkan meningkat.
Mengingat Indonesia merupakan negara yang menganut sistem self assessment , kepatuhan perpajakan  menjadi  faktor  penting  dalam  penerimaan  dan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan. Dalam  sistem self-assessment ,  pemerintah  memercayai  wajib  pajaknya  untuk  menghitung, menyetor, dan melaporkan  kewajiban perpajakannya sendiri.
Meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan tulang punggung keberhasilan sistem perpajakan. Sementara  negara  memiliki  wajib  pajak  yang  dapat  diandalkan,  pemerintah  juga    harus melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Rendahnya  pengetahuan  dan  kesadaran  pajak  membuat  masyarakat  takut  berhubungan dengan  pajak.  Apalagi  adanya  anggapan  buruk  tentang  pajak  yang  menimbulkan  sikap  skeptis Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat harus sadar bahwa tanpa pajak, negara ini tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Penerimaan  pajak  suatu  negara  akan  meningkat  jika  kepatuhan  masyarakat  dalam membayar  pajak  juga  tinggi.  Jika  semua  masyarakat  sebagai  Wajib  Pajak  patuh  dalam menghitung,  menyetor  dan  membayar  pajak  maka  target  penerimaan  pajak  akan  tercapai  dan target pembangunan nasional yang sudah direncanakan akan terlaksana.
Selain  meningkatkan  kesadaran  perpajakan,  pengetahuan  pajak  dan  pemberian  insentif perpajakan,  dalam  rangka  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya,  aparatur  pajak  perlu  meningkatkan  kualitas  pelayanan  perpajakan,  kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan. Sanksi pajak juga harus dikenakan dan dikenakan kepada wajib pajak yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, sebagai pencegah terhadap lebih banyak pelanggaran lainnya.
Dengan adanya hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu membuat peneliti ingin meneliti kembali  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak  orang  pribadi.  Peneliti  akan menggabungkan beberapa variabel dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan.

## STUDI LITERATUR Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  ini  menjadi  salah  satu  acuan  dalam  melakukan  penelitian  sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681
Dalam  penelitian  (Faturahman  et  al.,  2018)  yang  berjudul  “Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax  Amnesty”  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  memiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Dalam penelitian (Lailatul et al., 2018) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi” menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Dalam  penelitian  (Asrinanda,  2018)  yang  berjudul  “ The  Effect  of  Tax  Knowledge,  Self Assessment  System,  and  Tax  Awareness  on  Taxpayer  Compliance” menunjukkan  bahwa pengetahuan  perpajakan, self  assessment  system dan  kesadaran  pajak  secara  simultan  memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Dalam penelitian (Devi & Purba, 2018) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang    Pribadi”  menunjukkan  bahwa sosialisasi  pajak  tidak  mempengaruhi  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. Sedangkan Sanksi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Dalam  penelitian  (Nurlaela,  2018)  yang  berjudul  “Pengaruh Self  Assessment  System dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  KPP  Pratama  Garut”  menunjukkan bahwa  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  KPP  Pratama Garut.
Dalam penelitian (Listyaningsih et al., 2019) yang berjudul “Implementasi PP No 23 Tahun 2018,  Pemahaman  Perpajakan,  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Di  Kota  Surakarta”  menunjukkan  bahwa  Sanksi  Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut.
Dalam  penelitian  (Nababan  &  Dwimulyani,  2019)  yang  berjudul  “Pengaruh  Sosialisasi Pajak,  Pelayanan  Fiskus  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kinerja    KPP  Dengan    Kepatuhan  Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening” menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Dalam  penelitian  (Puspanita  et  al.,  2020)  yang  berjudul  “Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak.  Semakin  tinggi  tingkat  pelayanan  fiskus  maka  semakin  tinggi  tingkat kepatuhannya.
Dalam  penelitian  (Rianty  &  Syahputepa,  2020)  yang  berjudul  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Pelaporan  Wajib Pajak”  menunjukkan  bahwa  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak,  Pelayanan  fiskus  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak,  Sanksi  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Dalam penelitian  (Perdana & Dwirandra, 2020) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,  Pengetahuan  Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM” menunjukkan  bahwa  pengaruh  kesadaran  Wajib  Pajak,  pengetahuan  perpajakan  dan  sanksi perpajakan di KPP Pratama Tabanan yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Dalam  penelitian  (Nguyen  et  al.,  2020)  yang  berjudul  “Determinants  Influencing  Tax Compliance:  The  Case  of  Vietnam”  menunjukkan  bahwa  tingkat  keparahan  sanksi  memiliki pengaruh pada perilaku kepatuhan pajak.
Dalam penelitian (Le et al., 2020) yang berjudul “Factors Affecting Tax Compliance among Small- and Medium-sized Enterprises: Evidence from Vietnam”  menunjukkan  bahwa kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan pajak di Vietnam.
Dalam penelitian (Nasution et al., 2020) yang berjudul “Determinants Of  Tax Compliance: A  Study  On  Individual  Taxpayers  In  Indonesia”  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  pajak  tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.
Dalam penelitian (Andrew & Sari, 2021) yang berjudul “Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi  Covid  19:  Apakah  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di  Surabaya?” menunjukkan  bahwa  Sosialisasi  pajak,  Pelayanan  fiskus  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak, namun sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681
Dalam penelitian (Nuskha et al., 2021) yang berjudul “Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Di Tengah  Pandemi  Corona  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam Pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  (Studi  Kasus  Pada  KPP  Malang  Utara)”  menunjukkan bahwa adanya Insentif Pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

## Hipotesis Penelitian

## Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kesadaran  perpajakan  adalah  kerelaan  memenuhi  kewajiban  dan  memberikan  kontribusi kepada  negara  yang  menunjang  pembangunan  negara.  Kesadaran  wajib  pajak  berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Subarkah & Dewi, 2017).  Kesadaran  perpajakan  menciptakan  kerelaan  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban dengan  cara  membayar  pajak  tepat  waktu  dan  tepat  jumlah  sebagai  kontribusi  kepada  negara untuk  menunjang  pembangunan  nasional.  Semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  maka pemahaman  dan  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  semakin  baik  sehingga  dapat  meningkatkan kepatuhan  (Muliari  &  Setiawan,  2011).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Asrinanda,  2018); (Rianty & Syahputepa, 2020); (Nababan & Dwimulyani, 2019); (Le et al., 2020); dan (Perdana & Dwirandra,  2020)  menunjukkan  bahwa  kesadaran  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak. Maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis 1 adalah sebagai berikut :
H1:  Kesadaran  Perpajakan  berpengaruh  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi

## Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengenaan  sanksi  perpajakan  secara  tegas  menjadi  sesuatu  yang  penting  karena  penerapan sistem self  assessment yang  dianut  Indonesia  dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak.  Agar pelaksanaan  pemungutan  pajak  tidak  semena-mena,  terarah  dan  terukur  serta  target  yang diharapkan  dapat  tercapai,  pemerintah  telah  menyiapkan  rambu-rambu  yang  diatur  dalam  UU Perpajakan  yang  berlaku.  Pengenaan  sanksi  perpajakan  diberlakukan  untuk  menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Saragih, 2013). Penelitian yang  dilakukan  oleh  (Devi  &  Purba,  2018);  (Nurlaela,  2018);(Nababan  &  Dwimulyani,  2019); (Nguyen et al., 2020) dan (Perdana & Dwirandra, 2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Dengan  adanya  alasan  itu  maka Hipotesis 2 adalah sebagai berikut:
H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pelayanan  yang  berkualitas  merupakan  pelayanan  yang  memberikan  kepuasan  kepada pelanggan dan dalam batas memenuhi standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan serta dilakukan  secara  terus  menerus  (Nur  Rohmawati  &  Rasmini,  2012).  Pelayanan  menurut  nilai Kementerian  Keuangan  diartikan  sebagai  memberikan  layanan  yang  memenuhi  kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman (Febri, 2020). Pelayanan yang transparan, aman, akurat dan sepenuh hari dari Direktorat Jenderal Pajak  akan  menjadi  modal  utama  dalam  menarik  antusias  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi kewajibannya. Pelayanan tersebut tidak hanya dari segi petugas pajak namun juga berupa sarana dan  prasarana  serta  segala  kegiatan  yang  mendukung  Wajib  Pajak  untuk  mempermudah melaksanakan  kewajibannya  dalam  membayar  pajak.  Aparatur  pajak  harus  menjunjung  tinggi nilai  integritas,  transparansi  dan  akuntabilitas,  sehingga  akan  menciptakan  kepercayaan  Wajib Pajak  terhadap  intitusi  tersebut.  Apabila  kepercayaan  dari  Wajib  Pajak  sudah  didapatkan,  maka Wajib  Pajak  tidak  lagi  sungkan  dan  berprasangka  buruk  untuk  melaksanakan  kewajibannya membayar  pajak  sehingga  dapat  mendorong  sikap  patuh  pajak  dalam  diri  Wajib  Pajak.  Hal tersebut  menjadi  dasar  adanya  dugaan  bahwa  kualitas  pelayanan  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nababan  &  Dwimulyani,  2019)  dan (Puspanita  et  al.,  2020)  menunjukkan  bahwa  pelayanan  fiskus  berpengaruh  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil diatas dapat disimpulkan hipotesis 3 sebagai berikut:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681

## H3: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## Pengaruh Sosialisasi Perpajakan  terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi
Sosialisasi      perpajakan  adalah  usaha  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk memberikan  pengetahuan  perpajakan  dan  menyebarluaskan  peraturan  perpajakan  yang  baru kepada  masyarakat,  khususnya  Wajib  Pajak  agar  mereka  mengetahui  seluk  beluk    perpajakan, manfaat  pajak  bagi  mereka,  serta  Hak  dan  Kewajiban  mereka  sebagai  Wajib  pajak,    dengan metode-metode  yang  sesuai.  Diiringi  dengan  pembaharuan  sistem  pelaporan  SPT  dan pembayaran  pajak  secara  online  sejak  tahun  2014  yaitu  e-filing  dan  e-  billing,  Dirjen  Pajak senantiasa  berupaya  keras  memberikan  informasi  tersebut  melalui  penyuluhan  atau  sosialisasi agar  semakin  diketahui  dan  dimengerti  oleh  Wajib  Pajak  (Andinata,  2015).  Agar  tujuan sosialisasi tercapai sesuai yang diharapkan, kegiatan ini tidak bisa hanya dilakukan sesekali, harus direncanakan  secara  efektif  dan  rutin.  Dengan  adanya  sosialisasi  yang  efektif  dan  efisien,  maka pengetahuan  perpajakan  bagi  Wajib  Pajak  akan  meningkat.  Semakin  tinggi  pengetahuan  pajak yang  diterima,  maka  secara  massif  akan  menambah  tingkat  kesadaran  Wajib  Pajak  untuk  lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Nababan & Dwimulyani, 2019) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil diatas dapat disimpulkan hipotesis 4 sebagai berikut: H4:  Sosialisasi Perpajakan  berpengaruh  terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi.

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan  terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengetahuan  perpajakan  dipakai  oleh  Wajib  Pajak  sebagai  sumber  informasi  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  seperti  menghitung,  memperhitungkan,  membayar,  dan melaporkan  pajaknya.  Pengetahuan  pajak  adalah  informasi  pajak  yang  dapat  digunakan  wajib pajak  sebagai  dasar  untuk  bertindak,  mengambil  keputusan,  dan  untuk  menempuh  arah  atau strategi  tertentu  sehubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajibannya  dibidang perpajakan(Faturahman  et  al.,  2018).  Pengetahuan  perpajakan  yang  dikuasai  oleh  Wajib  Pajak akan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  tersebut  dalam  hal  pelaksanaan  kewajiban perpajakannya. Semakin banyak informasi yang dipunyai Wajib Pajak tentang Hak kewajibannya sebagai  Wajib  Pajak,  manfaat  dan  fungsi  pajak,  kemudahan  dalam  hal  pemenuhan  kewajiban perpajakan,  maka    akan  semakin  patuh  Wajib  Pajak  untuk  menyelesaikan  kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Faturahman et al., 2018); (Lailatul et al., 2018); (Asrinanda,  2018)  dan  (Perdana  &  Dwirandra,  2020)  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  pajak memiliki  pengaruh  yang  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Dari  hasil  diatas  dapat  disimpulkan hipotesis 5 sebagai berikut:
H5:  Pengetahuan Perpajakan  berpengaruh  terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi.

## Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Insentif pajak bertujuan untuk merangsang Wajib Pajak agar tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar walaupun terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan Wajib Pajak enggan  membayarkan  pajaknya.  Penggunaan  pajak  bukan  hanya  bertujuan  untuk  menghasilkan pendapatan  pemerintah  saja,  melainkan  pula  memberikan  dorongan  ke  arah  perkembangan ekonomi,  dalam  bidang  tertentu.  Insentif  pajak  merupakan  sikap  keberpihakan  pemerintah terhadap  wajib  pajak  dengan  tujuan  untuk  kepentingan  nasional  (Latief  et  al.,  2020).  Dengan adanya  insentif  pajak  diharapkan  dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk  tetap  patuh  dalam membayar  dan  melaporkan  pajaknya.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nuskha  et  al.,  2021) menunjukkan  bahwa  Insentif  Pajak  memiliki  pengaruh  yang  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Dari hasil diatas dapat disimpulkan hipotesis 6 sebagai berikut:
H6:  Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi.

## METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan variabel dependen  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Y)  dan  variable  independen  kesadaran perpajakan  (X1),  sanksi  perpajakan  (X2),  kualitas  pelayanan  pajak  (X3),  Sosialisasi  Perpajakan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681
(X4),  pengetahuan  perpajakan  (X5)  serta  insentif  pajak  (X6).  Data  Primer  adalah  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data  primer  ini  didapat  dengan melakukan  penelitian  langsung  ke  KPP  Pratama  Surakarta.  Metode  ini  dilakukan  dengan menggunakan  kuesioner  melalui  google  form  yang  disebarkan  kepada  responden  (Wajib  Pajak) pada KPP Pratama Surakarta melalui media sosial. Dalam pembuatan kuesioner digunakan skala likert. Populasi dari penelitian ini berjumlah 81.001 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP  Pratama  Surakarta  pada  tahun  2021.  Sampel  yang  digunakan  berjumlah  100  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama  Surakarta.  Cara  menentukan  jumlah  sampel adalah dengan menggunakan rumus slovin dengan cara n = 𝑁 /(1+ 𝑁𝑒 2).

## HASIL

## Deskripsi Data Responden
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  Surakarta.  Peneliti  menyerahkan  link  kuesioner  online  berupa  google  form  kepada  100 responden melalui sebuah media sosial. Semua kuesioner terjawab lengkap dan layak dianalisis. Rincian mengenai tingkat pengembalian kuesioner disajikan dala tabel berikut:
Tabel 1. Daftar Pengiriman Kuisioner Keterangan Jumlah Presentase Jumlah Responden 100 100 Responden yang mengisi 100 100 Responden yang tidak mengisi 0 0 Kuesioner yang tidak dapat dianalisis 0 0 Kuesioner yang dapat dianalisis 100 100 Sumber : data diolah 2021 Statistik Deskriptif Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel N Mi n Max Mea n Std. Dev Kesadaran Perpajakan 100 15 30 26,08 3,422 Sanksi Perpajakan 100 8 30 26,18 3,896 Kualitas Pelayanan Pajak 100 18 30 26,79 3,471 Sosialisasi Perpajakan 100 12 30 26,91 3,641 Pengetahuan Perpajakan 100 16 30 26,75 3,540 Insentif Pajak 100 16 30 25,84 3,816 Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi 100 20 30 27,30 2,841 Sumber : data diolah 2021 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Data Tabel 3. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Keterangan r hitung r tabel Hasil Cronbach” alpha std Keterangan Kesadaran Perpajakan Pernyataan 1 0,738 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 2 0,788 0,1966  Valid  0,974 > 0,60 Reliabel Pernyataan 3 0,671 0,1966  Valid  0,976 > 0,60 Reliabel Pernyataan 4 0,821 0,1966  Valid  0,974 > 0,60 Reliabel Pernyataan 5 0,749 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 6 0,751 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Sanksi Perpajakan Pernyataan 1 0,851 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 2 0,856 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 3 0,826 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 4 0,868 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 5 0,851 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 6 0,886 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681
Kualitas Pelayanan Pajak Pernyataan 1 0,871 0,1966  Valid  0,974 > 0,60 Reliabel Pernyataan 2 0,881 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 3 0,894 0,1966  Valid  0,974 > 0,60 Reliabel Pernyataan 4 0,870 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 5 0,843 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 6 0,856 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Sosialisasi Perpajakan Pernyataan 1 0,886 0,1966  Valid  0,974 > 0,60 Reliabel Pernyataan 2 0,866 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 3 0,809 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 4 0,905 0,1966  Valid  0,974 > 0,60 Reliabel Pernyataan 5 0,915 0,1966  Valid  0,974 > 0,60 Reliabel Pernyataan 6 0,912 0,1966  Valid  0,974 > 0,60 Reliabel Pengetahuan Perpajakan Pernyataan 1 0,902 0,1966  Valid  0,974 > 0,60 Reliabel Pernyataan 2 0,852 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 3 0,806 0,1966  Valid  0,974 > 0,60 Reliabel Pernyataan 4 0,767 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 5 0,779 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 6 0,880 0,1966  Valid  0,974 > 0,60 Reliabel Insentif Pajak Pernyataan 1 0,843 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 2 0,890 0,1966  Valid  0,974 > 0,60 Reliabel Pernyataan 3 0,830 0,1966  Valid  0,974 > 0,60 Reliabel Pernyataan 4 0,793 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 5 0,886 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 6 0,684 0,1966  Valid  0,976 > 0,60 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pernyataan 1 0,797 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 2 0,775 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 3 0,785 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 4 0,738 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 5 0,786 0,1966  Valid  0,975 > 0,60 Reliabel Pernyataan 6 0,564 0,1966  Valid  0,976 > 0,60 Reliabel Sumber : data diolah 2021 Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Tabel 4. Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) Indikator Value Syarat Keterangan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,346 > 0,050 Data terdistribusi normal
Sumber : data diolah 2021
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  residual  One-Sample  Kolmogrov-Smirnov,  tabel  4 menujukkan  bahwa  nilai  Asymp.Sig.  (2-tailed)  sebesar  0,346.  Hasil  tersebut  mengindikasikan bahwa  model  persamaan  regresi  tersebut  terdistribusi  normal  karena  nilai  signifikansi  0,346  > 0,05.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 5. Multikolinearitas Variabel Tollerance Syarat VIF Syarat Keterangan Kesadaran Perpajakan 0,305 >0,10 3,277 <10 Bebas multikolinearitas Sanksi Perpajakan 0,390 >0,10 2,565 <10 Kualitas Pelayanan Pajak 0,241 >0,10 4,151 <10 Sosialisasi Perpajakan 0,222 >0,10 4,504 <10
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681
Pengetahuan Perpajakan 0,229 >0,10 4,371 <10 Insentif Pajak 0,332 >0,10 3,013 <10
Sumber: data diolah 2021
Dari tabel hasil uji diatas dapat dilihat jika semua nilai tolerance diatas > 0.1 dan nilai VIF dibawah  atau  <  10,  jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  korelasi  antar  variabel  bebas  atau tidak terjadi multikorelinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Sumber gambar : Data diolah 2021
Dari gambar di atas, dapat di lihat bahwa sebaran error berada menyebar dan di sekitar nol, sehingga, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Tabel 6. Uji Autokorelasi Model Durbin-Watson du < d < 4-du Keterangan 1 2,101 1,8031 < 2,101 < 2,1969 tidak ada autokorelasi
Sumber : data diolah 2021
Hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai DW sebesar  2,101 terletak diantara nilai du dan  (d-4du).  Karena  du  <  d  <  4-du  (1,8031  <  2,101  <  2,1969)  maka  dapat  disimpulkan  bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

## Uji Regresi Linear Berganda Model Regresi
Tabel 7. Model Regresi Model Unstandardized Coefficients B (Constant) 8,873 Kesadaran Perpajakan 0,121 Sanksi Perpajakan 0,072 Kualitas Pelayanan Pajak 0,307 Sosialisasi Perpajakan -0,115 Pengetahuan Perpajakan 0,334 Insentif Pajak -0,026 Sumber : data diolah 2021
Berdasarkan  tabel  7  dari  nilai-nilai  koefisien  diatas,  persamaan  regresi  yang  dapat  disusun sebagai berikut:
Y = 8,873+0,121X1+0,072X2+0,307X3+(-0,115)X4+0,334X5+(-0,026)X6
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681
Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan bahwa tabel 6 menunjukkan bahwa Konstanta (a) sebesar 8,873 artinya jika nilai variabel independen (Kesadaran Perpajakan, Sanksi  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Sosialisasi  Perpajakan,  Pengetahuan  Perpajakan, Insentif Pajak) dianggap sama dengan 0, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan bernilai  sebesar  8,873.  Koefisien  regresi  kesadaran  perpajakan  sebesar  0,121.  Hal  ini  berarti apabila  Kesadaran  Perpajakan  mengalami  kenaikan  1  satuan,  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,121.  Koefisien  regresi  Sanksi  Perpajakan sebesar  0,072.  Hal  ini  berarti  apabila  Sanksi  Perpajakan  mengalami  kenaikan  1  satuan,  maka Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,072.  Koefisien regresi Kualitas Pelayanan Pajak sebesar 0,307. Hal ini berarti apabila Kualitas Pelayanan Pajak mengalami  kenaikan  1  satuan,  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  akan  mengalami peningkatan sebesar 0,307. Koefisien regresi Sosialisasi Perpajakan sebesar -0,115. Hal ini berarti apabila  Sosialisasi  Perpajakan  mengalami  kenaikan  1  satuan,  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  akan  mengalami  penurunan  sebesar  0,115.  Koefisien  regresi  Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,334. Hal ini berarti apabila Pengetahuan Perpajakan mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,334. Koefisien regresi Insentif Pajak sebesar -0,026. Hal ini berarti apabila Insentif Pajak mengalami kenaikan  1  satuan,  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  akan  mengalami  penurunan sebesar 0,026.

## Kelayakan Model (Uji F)
Tabel 8. Kelayakan Model Model F Hitung F Tabel Sig Ketentuan Kesimpulan 1 25,809 >2,20 0,0000 <0,05 Model Layak
Sumber: data diolah 2021
Berdasarkan  tabel  8  dapat  dilihat  bahwa  F  hitung  sebesar  25,809.  Sedangkan  nilai  F  tabel sebesar 2,20. Karena nilai F hitung > F tabel (53,542> 2,20) dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## Uji Hipotesis (t)
Tabel 9. Hipotesis Hipotesis t Hitung t Tabel Sig. Kriteria Kesimpulan Kesadaran Perpajakan (H1) 1,269 >1,985 0,208 <0,05 Ditolak Sanksi Perpajakan (H2) 0,968 >1,985 0,335 <0,05 Ditolak Kualitas Pelayanan Pajak (H3) 2,895 >1,985 0,005 <0,05 Diterima Sosialisasi Perpajakan (H4) -1,092 >-1,985 0,277 <0,05 Ditolak Pengetahuan Perpajakan (H5) 3,131 >1,985 0,002 <0,05 Diterima Insentif Pajak (H6) -0,311 >-1,985 0,757 <0,05 Ditolak
Sumber: data diolah 2021
Berdasarkan  tabel  9  dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran  perpajakan  memperoleh  nilai  t sebesar 1,269, lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,985. Tingkat signifikansi menunjukkan 0,208 yang  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  5%  (0,208>0,05).  Hal  ini  berarti  menolak  Ha  dan  dapat disimpulkan  bahwa  kesadaran  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi.  Dengan  kata  lain  hipotesis  pertama  yang  menyatakan  “kesadaran  perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” ditolak.
Sanksi  perpajakan  memperoleh  nilai  t  sebesar  0,968,  lebih  kecil  daripada  t  tabel  sebesar 1,985.  Tingkat  signifikansi  menunjukkan  0,335  yang  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  5% (0,335>0,05). Hal ini berarti  menolak  Ha dan dapat disimpulkan bahwa sanksi  perpajakan  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Dengan  kata  lain  hipotesis  kedua
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681
yang menyatakan “sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” ditolak.
Kualitas  pelayanan  pajak  memperoleh  nilai  t  sebesar  2,895,  lebih  besar  daripada  t  tabel sebesar 1,985. Tingkat signifikansi menunjukkan 0,005 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,005<0,05). Hal ini berarti menerima Ha dan dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain hipotesis ketiga yang menyatakan “kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.
Sosialisasi perpajakan memperoleh nilai t sebesar -1,092, lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,985.  Tingkat  signifikansi  menunjukkan  0,277  yang  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  5% (0,277>0,05).  Hal  ini  berarti  menolak  Ha  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Dengan  kata  lain  hipotesis keempat  yang  menyatakan  “sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi” ditolak.
Pengetahuan  perpajakan  memperoleh  nilai  t  sebesar  3,131,  lebih  besar  daripada  t  tabel sebesar 1,985. Tingkat signifikansi menunjukkan 0,002 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,002<0,05). Hal ini berarti menerima Ha dan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain hipotesis kelima yang menyatakan “pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.
Insentif pajak memperoleh nilai t sebesar -0,311, lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,985. Tingkat signifikansi menunjukkan 0,757 yang lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,757>0,05). Hal  ini  berarti  menolak  Ha  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  insentif  pajak  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Dengan  kata  lain  hipotesis  keenam  yang menyatakan “insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” ditolak.

## Koefisien Detereminasi
Tabel 10. Koefisien Detereminasi Model Adjusted r square Kesimpulan 1 0,625
Variabel
Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan,  Insentif  Pajak  memiliki  pengaruh sebesar 62,5% terhadap kepatuhan Wajib Pajak

## Orang Pribadi
Sumber : data diolah 2021
Berdasarkan  tabel  10  nilai  R  Square  sebesar  0,625  digunakan  untuk  melihat  besarnya hubungan antara Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Perpajakan,  Pengetahuan Perpajakan  dan Insentif  Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang Pribadi,  dari  nilai  R  Square  tersebut  menjelaskan  bahwa  kedua  variabel  independen  tersebut memiliki hubungan yang kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Nilai 𝑅 2  yaitu  sebesar  0,625  atau  62,5%  menunjukan  bahwa  variabel  independen  (bebas) mempengaruhi  variabel  dependen  sebesar  62,5%  dan  sisanya  sebesar  37,5%  dipengaruhi  oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  kesadaran  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Penelitian  berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh (Asrinanda, 2018); (Rianty & Syahputepa, 2020); (Le et al., 2020) dan (Perdana & Dwirandra,  2020)  yang  menyatakan  bahwa  Kesadaran  Perpajakan  berpengaruh  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Dengan  meningkatnya  kesadaran  perpajakan  selama pandemi  Covid-19  tidak  serta  merta  dapat  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak,    dikarenakan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681
kesadaran perpajakan tersebut jika tidak dibarengi dengan pengetahuan perpajakan dan informasi mengenai  kemudahan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  Hak  dan  Kewajibannya  selama  pandemi, Wajib Pajak masih enggan untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Berdasarkan  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  sanksi  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Hasil  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh (Andrew  & Sari,  2021). Namun  berbeda dengan penelitian  yang dilakukan oleh  (Devi  &  Purba,  2018);  (Nurlaela,  2018);  (Nababan  &  Dwimulyani,  2019);  (Rianty  & Syahputepa,  2020)  (Nguyen  et  al.,  2020)  dan  (Perdana  &  Dwirandra,  2020)  yang  menyatakan bahwa  sanksi  Perpajakan  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Sanksi perpajakan  tidak  mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak,    dikarenakan  sanksi  yang  diterbitkan selama ini tidak tegas dan merata, hanya Wajib Pajak tertentu yang diterbitkan sanksi perpajakan berdasarkan  efesiensi  penerbitan  sanksi,  sehingga  banyak  Wajib  Pajak  merasa  jika  hanya melakukan  kesalahan  kecil  seperti  tidak  membayarkan  dan  melaporkan  pajaknya  tepat  waktu, maka tidak akan dikenakan sanksi perpajakan.

## Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayan  pajak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Hasil  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Nababan  &  Dwimulyani,  2019);  (Puspanita  et  al.,  2020)  dan  (Andrew  & Sari, 2021). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rianty & Syahputepa, 2020) yang  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi.  Kualitas  pelayanan  pajak  mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi.    Pelayanan  yang  transparan,  aman,  akurat  dan  sepenuh  hari  dari  Pegawai  Pajak  akan menjadi  modal  utama  dalam  menarik  antusias  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya. Pelayanan tersebut tidak hanya dari segi petugas pajak namun juga berupa sarana dan prasarana serta  segala  kegiatan  yang  mendukung  Wajib  Pajak  untuk  mempermudah  melaksanakan kewajibannya  dalam  membayar  pajak.  Aparatur  pajak  harus  menjunjung  tinggi  nilai  integritas, transparansi  dan  akuntabilitas,  sehingga  akan  menciptakan  kepercayaan  Wajib  Pajak  terhadap intitusi  tersebut.  Apabila  kepercayaan  dari  Wajib  Pajak  sudah  didapatkan,  maka  Wajib  Pajak tidak  lagi  sungkan  dan  berprasangka  buruk  untuk  melaksanakan  kewajibannya  membayar  pajak sehingga dapat mendorong sikap patuh pajak dalam diri Wajib Pajak.

## Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Hasil  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Devi  &  Purba,  2018).  Namun  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Nababan  &  Dwimulyani,  2019)  dan  (Andrew  &  Sari,  2021)  yang  menyatakan  bahwa sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak,  dikarenakan sosialisasi yang dilakukan selama  pandemi  Covid  19,  metode  yang  digunakan  dan  sasaran  objek  sosialisasi  tidak  tepat. Akibat adanya pandemi ini, program sosialisasi perpajakan yang sudah direncanakan secara tatap muka,  harus  dilaksanakan  secara  daring.  Hal  tersebut  tentunya  berdampak  pada  kualitas sosialisasi  yang  dilaksanakan.  Bagi  petugas  pajak,  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  belum memadai  karena  untuk  melakukan  pengadaan  barang  membutuhkan  waktu  yang  tidak  singkat, petugas  pajakpun  juga  belum  menguasai  aplikasi  yang  digunakan  untuk  sosialisai  pajak  secara maksimal.  Selain  itu,  bagi  Wajib  Pajak,  dengan  cara  baru  sosialisasi  secara  daring,  tentunya menyulitkan  mereka,  karena  tidak  semua  Wajib  Pajak  melek  teknologi.  Untuk  itu  walaupun beberapa  kali  sosialisasi  perpajakan  dilaksanakan,  inti  materi  yang  diberikan  juga  juga  tidak tersampaikan  kepada  Wajib  Pajak,  akibatnya  Wajib  Pajak  menjadi  enggan  untuk  melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681
Berdasarkan  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Hasil  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Asrinanda,  2018)  dan  (Perdana  &  Dwirandra,  2020).  Namun  berbeda dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nasution  et  al.,  2020)  yang  menyatakan  pengetahuan perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Pengetahuan perpajakan  yang  dikuasai  oleh  Wajib  Pajak  akan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak tersebut  dalam  hal  pelaksanaan  kewajiban  perpajakannya.  Semakin  banyak  informasi  yang dimiliki Wajib Pajak tentang Hak kewajibannya sebagai Wajib Pajak, manfaat dan fungsi pajak, kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, maka  akan semakin patuh Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

## Pengaruh Insentif Pajak Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Hasil  Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Nuskha  et  al.,  2021)  yang  menyatakan  bahwa  insentif  pajak  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Tujuan  dari  diberlakukannya  insentif  pajak selama  pandemi  Covid-19  adalah  untuk  membantu  meringankan  pengeluaran  Wajib  Pajak  yang biasanya membayarkan pajak besar menjadi relatif lebih kecil atau rendah, sehingga Wajib Pajak tetap  bisa  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  benar  saat  pandemi  ini.  Namun  pada kenyataannya,  tidak  banyak  Wajib  Pajak  yang  menggunakan  fasilitas  insentif  pajak  ini.  Selain karena sosialisasinya yang kurang, syarat untuk mengajukan insentif ini juga bagi beberapa Wajib Pajak  tergolong  rumit,  karena  harus  melalui  website  yang  tidak  semua  Wajib  Pajak  melek teknologi. Sehingga, walaupun insentif pajak ini ditingkatkan, tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## KESIMPULAN
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi  perpajakan  kualitas  pelayanan  pajak,  sosialisasi  perpajakan,  pengetahuan  perpajakan  dan insentif  pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini didapat dengan melakukan penelitian langsung ke KPP Pratama Surakarta. Metode ini dilakukan dengan cara menyerahkan link kuesioner online berupa  google  form  kepada  100  responden  melalui  sebuah  media  sosial.  Dalam  pembuatan kuesioner  digunakan  skala  likert.  Sampel  yang  akan  digunakan  dari  penelitian  ini  adalah  100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.
Berdasarkan  hasil  uji  yang  telah  dilakukan  terhadap  variabel-variabel  yang  mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  pada  KPP  Pratama  Surakarta,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  kualitas  pelayanan  pajak  dan  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Surakarta.  Sedangkan  kesadaran perpajakan,  sanksi  perpajakan,  sosialisasi  perpajakan  dan  insentif  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.
Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian  selanjutnya. Adapun keterbatasan pada  penelitian  ini adalah   jumlah kelompok  responden  yang  mengisi  form  kuesioner  pada  penelitian  ini  sebagian  besar  adalah Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan penyebaran kuesioner dilakukan saat adanya sosialisai perpajakan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  merupakan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Namun salah satu faktor yang mempengaruhi epatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Insentif Pajak, sedangkan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  149/PMK.03/2021  tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  9/PMK.03/2021  tentang  Insentif Pajak untuk Wajib Pajak  Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, PNS bukanlah salah satu  yang  menikmati  fasilitas  insentif  pajak  tersebut,  sehingga  tidak  berdampak  langsung terhadap kepatuhan perpajaknnya.
Berdasarkan    kesimpulan  dan  keterbatasan  pada  penelitian  ini,  maka  saran  untuk  peneliti selanjutnya  supaya  responden  lebih  mempresentasikan  jawaban  kuesioner    sesuai  penelitian, maka penyebaran kuesioner diharapkan lebih beragam, bukan hanya terfokus pada satu kelompok
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681
pekerjaan  saja.  Nantinya  agar  responden  lebih  beragam,  peneliti  diharapkan  dapat    memperluas kelompok  pekerjaan  responden  dengan  cara  mendatangi  pelaku  usaha  UMKM  untuk  kelompok wirausaha,  mendatangi  beberapa  perusahaan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Surakarta  untuk responden  Pegawai  Swasta,  serta  mendatangi  beberapa  pekerja  bebas  seperti  dokter,  notaris, konsultan,  agar  jumlah  masing-masing  kelompok  responden  bisa  seimbang  sehingga  hasil kuesioner lebih akurat.

## REFERENSI
Andinata,  M.  C.  (2015). Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Dalam  Membayar  Pajak  (  Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya ) . 4 (2), 1–15.
Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 21 (02), 349–366. https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597 Asrinanda,  Y.  D.  (2018).  The  Effect  of  Tax  Knowledge,  Self  Assessment  System,  and  Tax Awareness  on  Taxpayer  Compliance. International  Journal  of  Academic  Research  in Business and Social Sciences , 8 (10), 539–550. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762 Devi,  N.,  &  Purba,  M.  A.  (2018).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  Spt  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. ProBank , 3 (1), 28–34. https://doi.org/10.36587/probank.v3i1.240
Faturahman, B., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tax Amnesty  terhadap  Kepatuhan  Perpajakan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pasca  Tax  Amnesty. Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan , 1–10. Febri, E. (2020). Nilai-Nilai Kementerian Keuangan . Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13364/Nilai-Nilai-Kementerian- Keuangan.html
Kemenkeu.  (2021).  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  2021. Kementerian  Keuangan Direktorat  Jenderal  Anggaran ,  1–48.  https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif- pajak-di-tengah-wabah-covid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan.
Lailatul,  I.,  Nurlaela,  S.,  &  Masitoh,  E.  (2018).  Pengaruh  Pemahaman,  Pengetahuandan  Tax Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  Orang  Pribadi. Seminar  Nasional  Dan Call  for  Paper:  Manajemen,  Akuntansi  Dan  Perbankkan .  http://conferences.uin- malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/770
Latief,  S.,  Zakaria,  J.,  &  Mapparenta.  (2020).  Pengaruh  Kepercayaan  Kepada  Pemerintah  , Kebijakan  Insentif  Pajak  dan  Manfaat  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Center  of Economic Student Journal , 3(3) .
Le,  H.  T.  H.,  Tuyet,  V.  T.  B.,  Hanh,  C.  T.  B.,  &  Do,  Q.  H.  (2020).  Factors  affecting  tax compliance among small-and medium-sized enterprises: Evidence from vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business , 7 (7), 209–217.
https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.209 Listyaningsih,  D.,  Nurlaela,  S.,  &  Dewi,  R.  R.  (2019).  Implementasi  Pp  No  23  Tahun  2018,
Pemahaman  Perpajakan,  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Di  Kota  Surakarta. Jurnal  Ilmiah  Edunomika , 3 (01),  2016– 2019. https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.473
Muliari,  N.  K.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2011).  Pengaruh  Persepsi  Tentang  Sanksi  Perpajakan  Dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Timur. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Bisnis , 6 (1). https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289
Nababan, P., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak  terhadap  Kinerja  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  dengan  Kepatuhan  Pajak  Sebagai Variabel Intervening. Prosiding Seminar Nasional , 2 (1), 1–11.
Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, Fadli, & Pirzada, K. (2020). Determinants of tax compliance: A  study  on  individual  taxpayers  in  Indonesia. Entrepreneurship  and  Sustainability  Issues ,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681
8 (2), 1401–1418. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(82) Nguyen,  T.  T.  D.,  Pham,  T.  M.  L.,  Le,  T.  T.,  Truong,  T.  H.  L.,  &  Tran,  M.  D.  (2020). Determinants influencing tax compliance: The case of Vietnam. Journal of Asian Finance,
Economics and Business , 7 (2), 65–73. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.65 Nur  Rohmawati,  A.,  &  Rasmini,  N.  (2012).  Pengaruh  Kesadaran,  Penyuluhan,  Pelayanan,  Dan Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. E-Jurnal  Akuntansi , 1 (2), 1–17.
Nurlaela,  L.  (2018).  Pengaruh  Self  Assessment  System  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Garut. Jurnal Wahana Akuntansi . Nuskha, D., Diana, N., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Di Tengah Pandemi  Corona  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara) . 10 (06), 1–
9.
Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. E-Jurnal Akuntansi , 30 (6), 1458. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09 Puspanita,  I.,  Machfuzhoh,  A.,  &  Pratiwi,  R.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Prosiding SimposiumNasional Multidisiplin , 2 , 71–78. Rianty,  M.,  &  Syahputepa,  R.  (2020).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan Fiskus,  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak. Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 5 (1), 13. https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455 Saragih, S. F. (2013). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Universitas Sumatera Utara. Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan  Sanksi  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kpp  Pratama Sukoharjo.
Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 17 (02), 61–72. https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210