## POSISI HUMAS PEMERINTAH DALAM KRISIS KOMUNIKASI AKIBAT PERUSAKAN KWBT MANDEH
Oleh :

## EMERALDY CHATRA, DIEGO, ILHAM HAVIFI
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

## ABSTRACT
The issue of damage to the Mandeh tourist area, Pesisir Selatan Regency has gone viral in various print and online media since April 2017. The damage was reported in connection with a project that involved elements of investors, provincial officials and politicians. As a result of the crisis there was a conflict between the regent and the deputy regent. This research questions how the position of PR / Public Relations of the Government in the conflict between the pair of regional heads, environmental communication crisis, tourism and internal communication of the South Pesisir Regency Government. The data were obtained through focus group discussions (FGD), in-depth interviews and field observations. The study found that government public relations did not take any action to overcome the crisis because they were collided by the main duties and functions of the Regent. Public relations also does not face a dilemma because it takes sides with one of the actors in conflict.
Keywords: crisis, communication, media, dominant coalition

## LATAR BELAKANG
Latar  belakang  penelitian  adalah kerusakan  lingkungan  di  Kawasan  Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh,
Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Isu  kerusakan yang disengaja tersebut telah menjadi viral di  berbagai  media  online  maupun  media cetak  sejak  April  2017.  Perusakan diberitakan  terkait  dengan  proyek  pribadi yang  melibatkan  unsur  pemodal,  pejabat provinsi dan politisi.
KWBT  Mandeh  terletak  di  pesisir Barat Pulau Sumatra, di wilayah Kabupaten Pesisir  Selatan.  Mandeh  jadi  sangat terkenal  sejak  2015  yang  lalu,  dianggap sebagai kawasan Raja Ampat-nya Sumatera Barat karena keelokan alamnya.
Menurut  Kepala  Dinas  Kehutanan Sumbar, pada bulan April 2017 muncul isu perusakan  lingkungan  secara  sengaja  oleh individu-individu  yang  menginvestasikan dana di KWBT Mandeh untuk membangun
hotel  dan  dermaga  pribadi.  Lokasi pembangunan tersebut terletak di Kenagarian  Sungai  Nyalo  Mudiek  Aia, Tarusan,  dengan  total  luas  kerusakan  3 hektar. Untuk pembangunan dermaga hutan bakau  yang  ada  di  kawasan  dibabat  seluas lebih  kurang  1,2  Ha,  sehingga  dikuatirkan dapat  menimbulkan  akibat  negatif  kepada biota  laut  seperti  terumbu  karang,  ikan- ikan.
Akibat perusakan tersebut diberitakan bahwa  Bupati  Pesisir  Selatan  Hendrajoni sangat  marah  ketika  berkunjung  ke kawasan  wisata  Mandeh.  Sebuah  LSM yang  berkedudukan  di  Painan  mengancam akan  melaporkan  pengrusakan  kawasan kepada  Mabes  Polri,  sebab  pelaku pengrusakan  mempunyai  jabatan  tinggi  di pemerintahan  Provinsi  Sumatera  Barat (Sikumbang, 2017).
Kasus  ini  sangat  menarik  karena memicu  ketegangan  di  antara  pejabat-
pejabat  teras  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan dan  Provinsi  Sumatera  Barat.  Bupati Hendrajoni  dilaporkan  media  menuding pelaku  perusakan  adalah  Nasrul  Abid, Wakil  Gubernur  Sumatera  Barat,  dan Rusma  Yul  Anwar,  Wakil  Bupati  Pesisir Selatan sendiri (MIN, 2017).
Dari  perspektif  Humas  keterlibatan sejumlah  pejabat  tinggi  membuat  kasus perusakan  KWBT  Mandeh  menjadi  rumit. Bagaimana  Pejabat  Humas  Pemerintah (PHP) Pemkab Pesisir Selatan memosisikan diri  di  tengah  kemelut  multi  dimensi (ekologi,  pengembangan  kepariwisataan, hubungan  antar  aparat  di  dua  level pemerintahan,  pertarungan  media  pro Bupati  vs  media  pro  Wagub,  dan  hukum) sehingga  dapat  bekerja  optimal  adalah problema bagi kajian Humas Pemerintahan. Di  tingkat  kabupaten  PHP  Pesisir  Selatan menghadapi  ketegangan  di  antara  orang nomor satu dan nomor dua, di sisi lain juga harus  memelihara  dukungan  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Barat  sebagai  eksternal publik.  Bekerja  di  tengah  benturan kepentingan  tentu  merupakan  beban  berat bagi PHP, oleh sebab itu sangat diperlukan berbagai  pertimbangan  dalam  menyusun strategi kehumasan yang efektif.
Public Relations dan Krisis Salah satu tugas dari Public Relations Officer /konsultan  PR  atau  Pejabat  Humas Pemerintah  (PHP)  adalah  mengatasi  krisis (Seeger et al ,  2001:  155)  yang  melanda institusi  baik  sebagai  tempat  kerja  sendiri maupun  sebagai  klien.  PHP  tentu  bertugas mengatasi krisis yang melanda instansinya, sementara  konsultan  PR  bekerja  untuk mengatasi krisis yang melanda kliennya.
Liu  dan  Levenshus(2012:  102) berpendapat  bahwa  cara  paling  baik dalam menangani krisis bagi komunikator pemerintah  (dalam  hal  ini  PHP)  adalah dengan  mengidentifikasi  krisis  sedini mungkin.  Liu  dan  Levenshus  menawarkan lima  karakteristik  umum  dari  krisis  yang dapat  membantu  PHP  dalam  mencapai tujuan yaitu: 1) krisis melingkupi kerusakan properti, luka-luka, kematian dan kerusakan
reputasi,  2)  krisis  menimbulkan  dampak buruk  bagi  banyak  orang,  3)  krisis mempunyai  tanda  permulaan  dan  akhir,  4) krisis  biasanya  datang  mendadak,  5)  krisis seringkali  dapat  liputan  ekstensif  dari media  dan  mendapat  perhatian  publik. Dengan memahami kelima karakter di atas PHP  dapat  menentukan  kapan  sebuah  isu atau  risiko  menjadi  krisis,  dan  oleh  sebab itu membutuhkan penanganan dan perencanaan komunikasi krisis.
Selanjutnya  Liu  dan  Levenshus (2012:  103)  menyarankan  agar  dapat menentukan  kapan  isu  dan  risiko  menjadi krisis  PHP  harus  selalu  memonitor  isu secara  konstan  dan  mempersiapkan  diri menghadapi krisis. Dengan demikian dapat dipahami  bahwa  kegagalan  PHP  dalam mengatasi  krisis  antara  lain  karena  krisis datang  mendadak  (padahal  sebenarnya punya  tanda  awal)  dan  PHP  tidak  pernah mempersiapkan diri.
Tidak  seperti  Liu  dan  Levenshus (2012),  Reklam  AB  (2008)  membedakan dengan  tegas  antara  krisis  secara  umum dengan krisis komunikasi. Menurut Reklam (2008:  9)  krisis  komunikasi  adalah pertukaran informasi antara otoritas publik, organisasi,  dan  media  yang  mempengaruhi orang  baik  sebelum  krisis,  ketika  krisis berlangsung  dan  sesudahnya.  Dengan demikian  krisis  komunikasi  tidak  berdiri sendiri, melainkan bagian dari krisis secara umum  yaitu  kejadian  yang  mempengaruhi kehidupan  orang  banyak  atau  sebagian besar  dari  masyarakat.  Misalnya  banjir, pemadaman  listrik  total,  meledaknya reaktor  nuklir,  tenggelamnya  kapal  ferry, dsb.
Reklam  (2008:  9)  menyampaikan bahwa krisis mempunyai tiga dimensi yang semuanya berakibat kepada krisis komunikasi, yaitu 1) kejadian
sesungguhnya  yang  menimbulkan  krisis ( the actual crisis event ),  2)  bagaimana otoritas publik (pemerintah) dan organisasi- organisasi  merespon  krisis,  3)gambar (rekaman foto atau video) dari kondisi yang menimbulkan  krisis.  Dalam  konteks  krisis lingkungan KWBT Mandeh poin 1 merujuk
kepada  perusakan  hutan  lindung,  hutan bakau  dan  terumbu  karang  oleh  oknum investor. Poin 2 adalah ucapan pejabat dan aktivis  lingkungan  yang  dipublikasikan oleh  media,  dan  poin  3  adalah  foto-foto atau  rekaman  video  yang  dipublikasikan media,  baik  konvensional  maupun  daring ( online ).
Foto  atau  rekaman  video  yang dipublikasikan  dapat  membuat  spektrum krisis  semakin  tajam  karena  berpotensi merangsang  terjadinya  perdebatan  publik dan  menyebabkan  banyak  pihak  menjadi sadar  akan  adanya  krisis.  Ucapan  para pejabat penting yang tidak pada tempatnya juga dapat meningkatkan eskalasi krisis dan memunculkan  krisis  baru.  Oleh  sebab  itu PHP  harus  tetap  mengawasi  publikasi  foto dan opini dari orang-orang yang berpotensi memperparah krisis.
Persiapan  menghadapi  krisis  dapat dikaitkan  dengan  pelaksanaan  fungsi manajemen  dari  PHP  yaitu  secara  intensif mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi  kebijakan-kebijakan  dan prosedur-prosedur organisasi yang
berkaitan  dengan  kepentingan  publik  dan melaksanakan program aksi untuk memperoleh  pengertian  dan  penerimaan publik (Hutton,1999: 201). Namun, Hutton (1999:201) menyatakan  bahwa  PR  mendapat  kritik karenabiasanya didefinisikan sebagai aktivitas  yang  terfokus  kepada  efek kegiatan  daripada  tujuan  yang  lebih fundamental.  Padahal  kegiatan  PR  tidak selalu bertujuan menghasilkan efek prilaku tertentu, tapi dapat menghasilkan informasi dan  data  untuk  pemetaan  ketidakpuasan, keluhan,  dan  prediksi-prediksi  untuk berbagai  krisis  yang  akan  terjadi.  Tujuan yang  lebih  fundamental  dari  aktivitas  PR adalah  kesiapan  mengatasi  krisis  yang mungkin terjadi setiap saat.
Liu  dan  Levenshus  (2012:103) membagi krisis yang dihadapi PHP menjadi tiga  jenis:  1) krisis sistematis ,  yaitu  krisis yang  berdampak  kepada  seluruh  kegiatan organisasi,  2) krisis adversarial yang menyebabkan penentangan terhadap
lembaga  oleh  unsur-unsur  eksternal  serta serangan  terhadap  aspek  tertentu  dari kegiatan  lembaga,  misalnya  dalam  bentuk pesan,  keputusan,  posisi  atau  pemberian suara dalam pemilihan umum, dan 3) krisis citra/reputasi yang
menumbuhkan keraguan  terhadap  etika,  penilaian  atau kredibilitas  lembaga,  bahkan  termasuk meragukan pemimpin lembaga tersebut.

## Koalisi Dominan
Konflik  antara  elite  pemerintah adalah  bagian  dari  krisis  lingkungan KBWT  Mandeh.  Asal  mulanya  adalah perusakan  lingkungan,  kemudian  disambut oleh  serangan  verbal  dari  Bupati  Pesisir Selatan terhadap pelaku perusakan yang di samping  menjadi  investor  juga  menjadi pejabat teras Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Secara  teoritis,  PHP  dapat  menjadi bagian  dari  ‘koalisi  dominan’  apabila mempunyai  pengalaman  dalam  kegiatan resolusi  konflik  (Plowman,  1998:  237). ‘Koalisi  dominan’  adalah  kelompok pengambil keputusan. Dalam kasus KBWT Mandeh yang dapat disebut sebagai ‘koalisi dominan’  adalah  kelompok  yang  terdiri dari kepala pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan  ditambah  dengan  pejabat-pejabat OPD  (dulu  SKPD)  di  kabupaten  tersebut. Tugas ‘koalisi dominan’ adalah mengambil keputusan  untuk  mengakhiri  krisis  yang terjadi.
Kemampuan PHP
dalam menjalankan  kegiatan  resolusi  konflik berhubungan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ehling  (1984,  1985), Lauzen  (1986),  dan  Murphy(1991).  Ehling mengembangkan  teori  manajemen  PR berdasarkan  konsep  teori keputusan ( decision theory ),  teori  permainan  ( game theory )  dan  teori  resolusi  konflik.  Lauzen membangun  teorinya  berdasarkan  empat model  public  relations  dari  Grunig  dan Hunt  (1984)  yaitu press agentry, public information, two-way asymmetrical, dan two-way symmetrical. Ia  menemukan bahwa  organisasi  menggunakan  keempat model  tersebut  dalam  resolusi  konflik.
Masuknya resolusi konflik ke dalam daftar tugas  PHP  merupakan  paradigma  baru setelah public relations dikritik dan digelari “ tools of the top brass ”, “ hucksters ”,“ parrots ”,  “ low-life liars ”  dan “ impotent, evasive, egomaniacal, and lying ” (Hutton,1999:202).
Namun
bagaimana  kongkretnya  pelaksanaan  tugas PHP  dalam  resolusi  konflik  masih merupakan  ranah  kajian  yang  perlu dikembangkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif.  Pengumpulan  data  primer dilakukan  dengan  Kelompok  Diskusi Terfokus  (FGD),  wawancara  mendalam dan observasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen,  khususnya  berita-berita  yang dipublikasikan  oleh  media-media  online dan  media  cetak.  Untuk  memvalidasi  data peneliti  menggunakan  teknik  refleksivitas (reflexivity). Subjek penelitian adalah: 1)  Pejabat  Humas  Pemerintah  (PHP) Kabupaten Pesisir Selatan;
2)  Aktivis/  pegiat  lingkungan  yang berkaitan dengan KWBT Mandeh;
3)   Pewarta cetak dan daring
4)   Masyarakat di KWBT Mandeh

## HASIL PENELITIAN
Langkah Menghadapi Krisis Krisis lingkungan di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh,
Kabupaten Pesisir Selatan bukan isu pokok dalam  penelitian  ini,  namun  krisis  tersebut menjadi  latar  belakang  lahirnya  gagasan mempelajari  langkah  yang  dipilih  oleh Humas  Kabupaten  Pesisir  Selatan  setelah krisis terjadi. Pertanyaan pokoknya adalah: apa  yang  dilakukan  Humas?  Apa  langkah yang diambil?
Bila  krisis  lingkungan  di  KWBT Mandeh diurut ke belakang, krisis bermula dari  tindakan  sejumlah  oknum  yang  terdiri dari  pejabat  pemerintah  dan  pengusaha yang  menguasai  kawasan,  khususnya  yang berada  di  antara  Mandeh  dengan  Sungai
Nyalo.  Mereka  antara  lain  berinisial  YA, RA,  NA  dan  AC.  Tim  kami  melakukan peninjauan  langsung  ke  lokasi  dan menyaksikan hutan bakau ( mangrove ) yang ditimbun untuk dijadikan lahan perumahan atau  kepentingan  lain.  Di  lahan  yang ditimbun  itu  sekarang  berdiri  palang peringatan  dari  Kementrian  Lingkungan Sementara  itu  di  kawasan  perbukitan  di seberang  hutan  bakau  yang  ditimbun didirikan  beberapa cottage oleh  pemilik yang  berbeda. Cottage tersebut  semua menghadapi  ke  laut.  Ketika  tim  kami melakukan  tinjauan  lapangan  di  bulan Oktober 2017 jalan ke cottage telah ditutup dengan police line .
Kerusakan yang parah terjadi pula di sebuah  bukit  di  sebelah  kiri  jalan  arah  ke Nagari  Sungai  Nyalo.  Bukit  itu  berdiri  di pinggir  laut,berhadapan  langsung  dengan Pulau  Cubadak.  Bagian  puncaknya  telah dibabat  dan  didatarkan,  menyisakan  tanah gundul  berwarna  kuning.  Pinggang  bukit juga  dibabat  untuk  pembukaan  jalan menuju  puncak.  Tampaknya  di  puncak bukit  itu  akan  dibangun  sebuah  kawasan wisata atau bangunan tertentu.
Kerusakan  lingkungan  itulah  yang menyebabkan  Bupati  Kabupaten  Pesisir Selatan  Hendrajoni  sangat  marah.  Bupati
Hendrajoni menemukan kerusakan kawasan hutan yang terdapat di Kenagarian
Sungai  Nyalo  -  Mudiek  Aia,  Tarusan, dengan  luas  480  meter  persegi  yang merupakan hutan bakau.
Ledakan kemarahannya diekspos oleh sejumlah media lokal cetak maupun daring sehingga  menjadi  berita  yang  gemanya sampai  ke  Jakarta.Media  tidak  hanya menyajikan  teks  berita,  tapi  juga  foto-foto yang  mempertegas  ekspresi  kemarahan Hendrajoni. Bahkan  beberapa  video terkait kunjungan  Hendrajoni  ke  KWBT  Mandeh yang  mengungkapkan  kegusarannya  juga ditampilkan  di  situs youtube.com .  Untuk merespon kemarahan itu pihak Kementrian Lingkungan  Hidup  melakukan  pengusutan dan  pembolokiran  atas  situs  yang  telah dirusak.
Bupati  Hendrajoni  tidak  tanggung- tanggung:  ia  menyebut  secara  eksplisit kepada  media  posisi  pejabat-pejabat pemerintah yang ia tuduh menguasai lahan di  kawasan  Mandeh  dan  melakukan perusakan  lingkungan.  Satu  di  antaranya pejabat  teras  di  Provinsi  Sumatera  Barat dan satu lagi wakilnya sendiri: Rusma Yul Anwar  (RYA).  Portal  berita  online sumbarsatu.com mengutip ucapan Hendrajoni sebagai berikut:
"Yang merusak hutan mangrove dan hutang lindung di kawasan Mandeh itu adalah orang nomor dua di Sumbar dan orang nomor dua di Kabupaten Pessel. Kedua pejabat tersebut memiliki porsi berbeda, baik dari segi kuantitas maupun kualitas."
Tindakan  murka  di  depan  awak media  yang  dilakukan  Bupati  Hendrajoni yang  filenya  kami  beri  kode  PAM (Peristiwa  Amarah  Mandeh)  merupakan titik  ledak  yang  memutus  hubungan  antara Bupati  Hendrajoni  dengan  Wakil  Bupati RYA.  Sejak  PAM  terjadi  kemesraan pasangan kepala daerah yang
memenangkan  pilkada  dan  dilantik  17 Februari 2016  sampai  pada  titik  akhir. Dengan  demikian  hubungan  baik  di  antara keduanya  hanya  berlangsung  lebih  kurang 15 bulan.
Kasus  KWBT  Mandeh  selanjutnya menimbulkan dua bentuk krisis yang saling berkaitan. Pertama krisis  komunikasi yang berkaitan dengan lingkungan dan pariwisata, dan krisis yang kedua berkaitan dengan  atmosfir  komunikasi  di  lingkungan lembaga  pemerintahan  Kabupaten  Pesisir Selatan.  Dalam  tulisan  ini  krisis  pertama kami  sebut  sebagai  krisis  komunikasi lingkungan,  dan  krisis  kedua  kami  beri label krisis komunikasi internal institusi.

## Krisis  Komunikasi  Lingkungan  dan Pariwisata
Krisis  komunikasi  lingkungan  dan pariwisata  kami  definisikan  sebagai  krisis yang  terjadi  dalam  komunikasi  di  antara
para  pihak  terkait  dalam  aktivitas pengelolaan lingkungan, khususnya lingkungan  objek  wisata.  Krisis  ini  dapat dielaborasi menjadi beberapa bentuk, yaitu:
a) Tersiarnya  kondisi  lingkungan  objek wisata yang rusak;
b) Munculnya  respon-respon  verbal  yang bersifat subjektif dan negatif dari publik (pengunjung, pemerhati, investor);
c) Munculnya  citra  persaingan  antara  elit politik  di  media-media  cetak  dan  media daring  yang  mengesankan  adanya ancaman terhadap keamanan;
Akibat dari krisis komunikasi lingkungan  dan  pariwisata  tersebut  adalah 1)  adanya  potensi  gangguan  terhadap proses  koordinasi  di  antara  pengelola KWBT  Mandeh,  dan  2)  berpotensi menurunkan  aktivitas  promosi  wisata  dan 3)  berpotensi  menurunkan  minat  investor menanamkan modal di kawasan.
Dari  observasi  yang  kami  lakukan  di kawasan KWBT Mandeh
minat masyarakat,  terutama  wisatawan  lokal, untuk datang berwisata ke kawasan tersebut cukup  baik.  Penghitungan  jumlah  akun pictaram.org yang  mempublikasikan  foto- foto berlatar pemandangan kawasan KWBT cukup  mendukung  observasi  kami.  Dari  1 Januari  sampai  30  Juli  2107  kawasan tersebut  diviralkan  oleh  1923  akun  dengan jumlah  foto  lebih  dari  2.000.  Tahun  2016 akun  yang  mempublikasikan  foto-foto kawasan Mandeh di Instagram hanya 162 Indikasi menurunnya aktivitas promosi  pariwisata  kami  telusuri  dengan mempelajari website-website yang dikelola oleh  unit  kerja  terkait  di  pemerintahan Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Situs  resmi Pemkab Pesisir Selatan, http://www.pesisirselatankab.go.id tidak dapat  diakses  lagi  sampai  tanggal  18 November 2017. Situs tersebut nampaknya telah dialihkan kepada situs
http://utama.dashboard.pesisirselatankab.g o.id yang  dikelola  oleh  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  (Diskominfo)  Kabupaten Pesisir Selatan. Angka tahun yang tertera di sebelah  kiri  bawah  halaman  depan  situs menunjukan  bahwa  situs  tersebut  baru  di-
launching tahun 2017.Situs http://utama.dashboard.pesisirselatankab.g
o.id belum  tampil  sempurna,  baik  dilihat dari  sisi  tampilan  maupun  kelengkapan konten.  Info  terakhir  tentang  KWBT Mandeh  yang  dimuat  dalam  folder Berita/Pariwisata  di-update  tanggal  12 Agustus 2017, atau lebih kurang dua bulan sebelum  laporan  ini  ditulis.  Sepertinya dalam  waktu  dua  bulan  itu  tidak  ada sesuatu  tentang  KWBT  yang  dapat diinformasikan oleh
Diskominfo. Sementara  folder  Potensi  Daerah/Sektor Wisata tidak dapat diakses.
Setelah cukup lama mempromosikan, minat  investor  untuk  menanamkan  modal di KWBT Mandeh tidak membuahkan hasil yang  menyenangkan.  Sebuah  media  online memberitakan  pada  tanggal  17  Oktober 2017 bahwa Bupati Hendrajoni
mengungkapkan,  selama  ia  menjabat  jadi Bupati  Pesisir  Selatan,  sudah  sering berupaya  terus  untuk  mempresentasikan KWBT  Mandehkepada  sejumlah  investor dunia  di  Jakarta,  namun  semua  itu  belum ada  hasil.  Secara  hipotetis  keengganan investor  dapat  dikaitkan  dengan  krisis komunikasi yang terjadi dalam pengelolaan KWBT  Mandeh,  tapi  penelitian  ini  tidak menjangkau masalah tersebut.

## Krisis Komunikasi Internal Institusi
Memburuknya  hubungan  Hendrajoni dengan  RYA  sangat  berdampak  kepada kualitas  hubungan  di  antara  aparat pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan karena  sebagian  dari  mereka  mendukung Hendrajoni,  sementara  yang  lain  berpihak kepada  RYA.  Namun  pendukung  RYA pada umumnya berusaha tidak memperlihatkan  sikap  demi  keamanan posisi  dan  jabatan  mereka.  Studi  lapangan kami menemukan kasus-kasus mutasi yang dialami  pegawai  di  lingkungan  Kantor Bupati  Pesisir  Selatan  yang  disebabkan olehkedekatan  yang  bersangkutan  dengan RYA  atau  istrinya.  Sebagian  pendukung RYA  tetap  melanjutkan  hubungan  pribadi dengan  wakil  bupati  tersebut  secara sembunyi-sembunyi.
Akibat  perpecahan  di  antara  kedua kepala  pemerintahan  kabupaten  itu  Bupati Hendrajoni  bergerak  sendiri  memimpin Kabupaten  Pesisir  Selatan.  RYA  sendiri sudah  tidak  pernah  masuk  kantor  sejak identitasnya  disebutkan  secara  terbuka  dan diliput  oleh  media.  Pegawai  yang  punya hubungan  kedinasan  dan  harus  berurusan dengan  RYA  terpaksa  berkunjung  ke kediaman  wakil  bupati  tersebut.  Bagi pegawai  mendatangi  rumah  wakil  bupati merupakan  langkah  yang  beresiko  karena sangat  mungkin  pegawai  yang  mendukung Bupati Hendrajoni menyampaikan laporan.
Komunikasi  di  antara  pegawai  dan pejabat  pemerintahan  Kabupaten  Pesisir Selatan  dengan  sendirinya  terkepung  oleh suasana perseteruan kedua kepala
pemerintahan.
Ucapan-ucapan
yang memberikan  dukungan  kepada  salah  satu pihak  harus  mereka  tahan  agar  hubungan antar  pribadi  tidak  meruncing.  Kata Mandeh menjadi kata yang lebih baik tidak diucapkan karena akan memancing keluarnya kata-kata yang lain. Pengungkapan  kalimat  yang  mendukung salah  satu  pihak  akan  menimbulkan kerusakan  hubungan  di  antara  sesama pegawai,  bahkan  apabila  dukungan  itu secara  eksplisit  diberikan  kepada  RYA maka ancaman mutasi dapat segera muncul di depan mata.
Meskipun  suasana  kantor  tidak nyaman,  dalam  pengamatan  awak  media mitra  Biro  Humas  Pemkab  Pesisir  Selatan yang  kami  kumpulkan  untuk  sebuah  sesi Diskusi  Kelompok  Terfokus  (FGD/ Focus Group Discussion ),  perseteruan  di  antara kepala  daerah  dengan  wakilnya  belum sampai  mengganggu  pelayanan  terhadap masyarakat.  Proses  pengurusan  izin-izin, permintaan  KTP,  Akta  Kelahiran  dan sebagainya berjalan normal, seperti sebelum terjadi perpecahan.
Namun  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat
sebenarnya tidak
mencerminkan  suasana  batin  pegawai pendukung RYA yang dipenuhi kekuatiran akan  dimutasi  ke  unit  kerja  yang  tidak mereka sukai. Narasumber kami
menyebutkan bahwa sebenarnya pendukung  RYA  cukup  banyak  karena  ia sudah  cukup  lama  jadi  Kepala  Dinas
Pendidikan Pesisir Selatan (2011 s/d 2016) di  Kabupaten  Pesisir  Selatan  sebelum menjadi wakil bupati. RYA juga mempunyai  hubungan  yang  luas  dengan guru-guru  se  Kabupaten  Pesisir  Selatan karena  pernah  menjadi  Kepala  Sekolah SMEA  Negeri  Painan  (2007  –  2010). Sementara  Bupati  Hendrajoni  adalah ‘pendatang  baru’  di  lingkungan  kantor bupati  karena  sebelumnya  (1984  –  2015) berdinas  di  Unit  Reserse  Polri  dengan pangkat  terakhir  Ajun  Komisaris  Besar Polisi.
Kualitas  komunikasi  di  antara pegawai dapat mempengaruhi suasana kerja ( work situation ): kekuatiran dan kecurigaan akan membuat pegawai cenderung menutup diri dan mengurangi percakapan.
Ketidaknyamanan  membuat  orang  lebih suka  menahan  diri  untuk  tidak  banyak berkomunikasi.  Seterusnya,  suasana  kerja dan  hubungan  antara  pegawai  akan mempengaruhi kepuasan kerja ( job satisfaction )  (Saari&  Judge,  2004,  395– 407;  Robbins  &  Judge,  2017:  121-  2). Suasana  kerja  yang  buruk  menyebabkan terjadinya kemerosotan kepuasan kerja. Pada  tataran  konseptual-normatif, membangun  atmosfir  komunikasi  yang harmonis  di  lingkungan  internal  institusi adalah tugas penting yang harus dilaksanakan oleh humas. Dengan kata lain, atmosfir  komunikasi  kurang  baik  yang terbangun  secara  tidak  sengaja  akibat pertikaian  antara  bupati  dengan  wakilnya seharusnya  menjadi  perhatian  humas karena masalah komunikasi internal adalah bidang khusus dari public relations . Grunig et al (2002: 480) mengatakan,
“…………….. internal communication is one of the most important specialties of public relations. Without internal communication, organizations would not develop structures and cultures. Internal communication, therefore, is the force that produces the context in which a public relations department must function”
Berikutnya  Humas  harus  melakukan upaya-upaya  untuk  memperbaiki  kembali atmosfir  komunikasi  yang  mengalami gangguan.  Namun  dari  wawancara  dengan aparat  humas  Kabupaten  Pesisir  Selatan perhatian  terhadap  atmosfir  komunikasi internal  mendapat  porsi  minimal.  Humas masih  memfokuskan  perhatian  kepada hubungan  dengan  media,  terutama  dalam arti mengontrol agar media  tidak  membuat berita-berita  yang  akan  menurunkan  citra bupati. Sebaliknya, sebagaimana disampaikan wartawan setempat dalam sesi FGDyang  kami laksanakan  di Kota  Painan pada 19 Oktober 2017, humas justru kurang memberikan  kemudahan  kepada  wartawan untuk  mendapatkan  informasi-informasi yang  mereka  anggap  layak  untuk diberitakan.
Regulasi yang Mendorong dan Menghambat Pejabat Humas Pemerintah  Terlibat  dalam  Penanganan Krisis Rusaknya atmosfir komunikasi internal  institusi  akibat  pertentangan  yang terjadi  di  level  pimpinan  sebenarnya tergolong  krisis  yang  harus  segera  diatasi. Dalam  Lampiran  Permenpan  No.29  tahun 2011 disebutkan bahwa krisis adalah segala sesuatu/kejadian  yang  tidak  berjalan dengan semestinya yang berpotensi menyebabkan  dampak  negatif  (Bagian  F:
Pengertian Umum). Terkait dengan pengertian  tersebut,  rusaknya  atmosfir komunikasi  internal  yang  terjadi  di lingkungan  kantor  pemerintah  Kabupaten Pesisir Selatan memang berpotensi menimbulkan  sejumlah  dampak  negatif,
terutama kepada kerjasama dalam menyelesaikan  masalah-masalah  internal maupun eksternal.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh Grunig et al (2001:  481)  diketahui  bahwa komunikasi  internal  yang  bersifat  simetris dapat  meningkatkan  rasa  suka  dan karyawan  lebih  menyukai  pekerjaannya serta organisasi secara keseluruhan. Dengan  mengacu  kepada  hasil  kajian tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  atmosfir
komunikasi yang kurang nyaman sebagaimana terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan berakibat  kepada  kualitas  kerja  pegawai pada masa yang akan datang.
Unit kerja yang seharusnya mengatasi krisis tersebut tentu yang mengemban tugas komunikasi  ke  kalangan  internal,  yaitu Bagian  Humas  (Lihat  Permenpan  No.  29 Tahun  2011  bagian  E:  Manfaat).  Akan tetapi  dalam  kasus  di  instansi  pemerintah Kabupaten  Pesisir  Selatan  pembinaan atmosfir  komunikasi  internal  itu  tidak menjadi bagian dari Tupoksi (Tugas Pokok dan  Fungsi)  yang  harus  dilaksanakan  oleh Bagian Humas.
Dengan  tidak  masuknya  pembinaan atmosfir  komunikasi  internal  ke  dalam Tupoksi  Bagian  Humas  maka  sangat beralasan mengapa tidak ada usaha apapun yang  dilakukan  bagian  tersebut  untuk memperbaiki  atmosfir  komunikasi.  Bagian Humas  tsb.  dengan  sendirinya  tidak memiliki  POS  (Prosedur  Standar  Operasi) untuk mengatasi krisis yang terjadi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor  3 Tahun 2007  Pasal  42  ayat  (3)  fungsi  Bagian Humas dibatasi sbb: a) Mengumpulkan dan mengelola bahan/data, penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis,
koordinasi,  pembinaan  dan  pengelolaan sarana komunikasi;
b) Pengumpul  dan  pengolah  bahan/data serta  memberikan  pertimbangan  dalam rangka pembinaan media pers;
c) Pengumpulan dan Pengolahan informasi ; dan
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh  pimpinan  sesuai  dengan  bidang tugasnya.
Selanjutnya  bidang  tugas  dan  fungsi Bagian Humas semakin jelas dengan bunyi Pasal  43  tentang  pembagian  kerja  dalam Bagian  Humas  yang  terdiri  dari:  a.  Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi ; b. Sub Bagian  Sandi  dan  Telekomunikasi  ;  dan  c. Sub Bagian Pengumpulan Informasi. Tidak satupun  dari  sub-bagian  tersebut  yang  dari
sisi  penamaan  menunjukan  tugasnya sebagai  pembina  komunikasi  internal  atau penanganan  krisis  yang  terjadi  di lingkungan internal pemerintah.
Ketentuan  tentang  fungsi  Humas yang ditetapkan melalui Perda No. 3 Tahun 2007 tersebut kemudian dilengkapi dengan Peraturan    Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor 58  Tahun 2016 yang menetapkan bahwa:
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler  mempunyai  tugas  pokok membantu  Asisten  Administrasi  Umum menyiapkan perumusan
kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan  tugas dan fungsi,  pemantauan  dan  evaluasi  program kegiatan  dan  penyelenggaraan  pembinaan teknis,  administrasi  dan  sumberdaya  di bidang penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan keprotokolan,
penyelenggaraan acara dan tamu. (Pasal 42, ayat 1).
Kemudian  ayat  2  pasal  yang  sama menetapkan,  dalam  melaksanakan  tugas pokok  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  Bagian  Hubungan  Masyarakat  dan Protokoler  menyelenggarakan fungsi :
a) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan  di  bidang  penyelenggaraan kehumasan  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah, penyelenggaraan keprotokolan,  penyelenggaraan  acara dan tamu;
b) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program  kegiatan  serta  petunjuk  teknis di  bidang  penyelenggaraan  kehumasan kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu; c) Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi,  serta  sumber  daya  di bidang  penyelenggaraan  kehumasan kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah, penyelenggaraan keprotokolan,
penyelenggaraan acara dan tamu;
d) Pelaksanaan  Juru  Bicara  Bupati    dan Pemerintah Kabupaten;
e) Pelaksanaan    monitoring    dan    evaluasi penyelenggaraan  pemerintahan    di bidang    penyelenggaraan  kehumasan
kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu; dan f) Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Berdasarkan  Perbup  No.  58/2016 tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa fungsi Humas dan Protokoler disandingkan menjadi  sebuah  unit  kerja  seremonial  dan hospitality . Untuk mendapatkan kesesuaian antara  fungsi  humas  di  Kabupaten  Pesisir Selatan  dengan  fungsi  yang  ada  dalam gagasan  pemerintah  pusat  maka  fungsi humas  yang  ditetapkan  dalam  Perbup tersebut  dapat  dibandingkan  dengan  fungsi humas  yang  dijelaskan  dalam  Permenpan- RB  No.  30/2011  (Lampiran  bagian  H: Fungsi Humas Pemerintah) yang berbunyi:
1. Membentuk, meningkatkan, serta memelihara  citra  dan  reputasi  positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan,  program,  dan  kegiatan instansi.
2. Menciptakan  iklim  hubungan  internal dan  eksternal  yang  kondusif  dan dinamis.
3. Menjadi  penghubung  instansi  dengan publiknya
4. Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi,  yang  meliputi  kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian,  dan  pemberian  masukan dalam pengelolaan informasi. Dari penjabaran tentang fungsi humas di  atas  dapat  diinterpretasikan  bahwa Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)  lebih  menitikberatkan fungsi  humas  kepada  fungsi  komunikasi antara institusi pemerintah dengan publiknya. Sementara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan lebih menekankan fungsi humas kepada aktivitas pelayanan  dan  kegiatan  administratif dengan  sedikit  fungsi  komunikasi  (terbatas kepada komunikasi eksternal atau hubungan pers). Di sisi lain Permenpan No. 30/2011 humas pemerintah berfungsi untuk instansi,  bukan  individu  kepala  atau  wakil
kepala  daerah.  Tentu  saja  fungsi  tersebut berbeda  dengan  fungsi  humas  yang dinyatakan dalam Perbup No.58/2016 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa fungsi humas  adalah  untuk  melayani  bupati  dan wakil bupati.
Dalam Permenpan No. 30 tahun 2011 penciptaan  hubungan  yang  kondusif  di lingkungan  internal  merupakan  salah  satu fungsi  humas,  sebuah  fungsi  yang  tidak disebut  sama  sekali  dalam  Perbup  No. 58/2016. Secara normatif gagasan Kemenpan-RB  lebih  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  Pieczka  &  L'etang (2001:230) bahwa internal public relations should facilitate information flow within and between an organization and its environment .
Dengan  demikian  dapat  dipahami mengapa Bagian Humas Kabupaten Pesisir Selatan  tidak  melaksanakan  aktivitas apapun juga untuk membangun komunikasi internal  yang  simetrikal  dan  nyaman. Tindakan  ke  arah  itu  justru  akan  jadi masalah  administratif  karena  dianggap keluar dari Tupoksi yang diamanatkan oleh Peraturan  Darah  maupun  Peraturan  Bupati terkait.

## Posisi  Pejabat  Humas  Pemerintah  di Tengah Krisis
Bupati  dan  Wakil  Bupati  adalah pasangan kepala daerah yang berada dalam satu  paket  sejak  keduanya  sama-sama bertarung  di  arena  pilkada.  Mereka  telah menjalin  kesepakatan  untuk  bekerja  sama selama  satu  periode  jabatan  (lima  tahun) sebelum  ditetapkan  sebagai  calon  kepala daerah.  Namun,  sangat  banyak  kasus  yang muncul,  pasangan  tersebut  jarang  yang dapat  mempertahankan  komitmen  untuk tetap  bekerjasama  sampai  akhir  jabatan. Hancurnya  komitmen  tersebut  antara  lain terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan.
Perpecahan di antara pasangan kepala daerah  bukan  saja  mendorong  terjadinya iklim komunikasi internal yang negatif, tapi juga  menyebabkan  posisi  PHP  (Pejabat Humas  Pemerintah/Kepala  Bagian  Humas) berikut  bawahannya  berpotensi  menjadi
dilematis.  Secara  normatif  mereka  tidak boleh  berpihak  kepada  salah  satu  di  antara pasangan kepala
daerah.
Namun kenyataannya  mereka  harus  memilih  dan berpihak.  Biasanya  yang  paling  menuntut keberpihakan itu adalah kepala daerah.
Posisi  dilematis  karena  PHP  dan bawahannya  seperti  kue  bika  yang dipanggang – di atas bara di bawah bara – dapat  menjadi  gangguan  serius  dalam menjalankan  pekerjaan.  Apalagi  dalam kondisi  seperti  itu  berbagai  pihak  ketiga seperti para pendukung pihak yang bertikai dan  wartawan  ikut  bermain  memperkeruh suasana.
Dari  FGD  dengan  awak  media  di Painan  kami  mendapat  informasi  bahwa pihak  ketiga  memang  ikut  memperkeruh hubungan  bupati  dengan  wakil  bupati. Mereka  adalah  tim  sukses  masing-masing ketika pilkada tahun 2015. Hasutan-hasutan mereka  membuat  suasana  semakin  tidak kondusif,  dan  kekuatan  mereka  relatif seimbang.

## Posisi Dilematis
Namun  konsep  ‘posisi  dilematis‘ yang  telah  kami  asumsikan  ada  di  Bagian Humas  Kabupaten  Pesisir  Selatan  ternyata tidak  ditemukan.  Pejabat  humas  setingkat kepala  sub-bagian  yang  kami  wawancarai tetap  mengatakan  semuanya  berjalan normal,  tidak  ada  masalah  serius.  Bagian Humas  pun  tetap  bekerja  sebagaimana biasa,  tanpa  harus  menggunakan  strategi atau taktik tertentu yang bersifat emergency .  Namun  informasi  bahwa  telah terjadi  pro-kontra  di  kalangan  pegawai sehubungan  dengan  konflik  antara  bupati dengan  wakil  bupati  kami  peroleh  dari kantor itu juga.
Mengapa  Bagian  Humas  tidak mengalami  ‘posisi  dilematis’?  Jawaban yang jelas dan detil kami peroleh dari FGD dengan awak media. ‘Posisi dilematis’ akan muncul  ketika  PHP  dan  bawahannya berusaha  untuk  tetap  melayani  aktor-aktor yang berkonflik dengan memelihara prinsip netralitas. Usaha itu yang akan menyebabkan  mereka  dapat  dukungan
sekaligus  kecaman  dari  para  aktor  yang berebut  dukungan  dari  humas.  Namun apabila PHP dan bawahannya menjatuhkan pilihan  untuk  mendukung  aktor  yang posisinya  paling  kuat  maka  ‘posisi dilematis’  tersebut  dengan  sendirinya absen.
Dalam  posisi  berpihak  ke  salah  satu aktor  maka  kegiatan  Bagian  Humas berikutnya adalah mengendalikan pemberitaan  agar  tidak  merugikan  aktor yang  didukung.  Awak  media  hanya diarahkan  untuk  memberitakan  kegiatan- kegiatan  sang  aktor  agar  citranya  tidak tergerus  di  mata  publik.  Usaha  itu  tidak hanya dijalankan di tingkat lokal – Painan – atau  di  tingkat  wartawan  dan  reporter  tapi sampai  ke  tingkat  pusat  (pemimpin redaksi).
Manuver  Bagian  Humas  dalam mengendalikan  pemberitaan  merupakan salah satu topik yang mendapat pembahasan  panjang  dalam  FGD  yang kami  lakukan  dengan  awak  media.  Awak media  yang  biasanya  menjadi  mitra  kerja Bagian  Humas  menilai  cara-cara  tersebut sebagai kurang bersahabat. Mereka menganggap  telah  terjadi  penurunan kualitas  hubungan,  tidak  sebagaimana mereka  alami  pada  masa  sebelum  Bagian Humas  dipimpin  oleh  pejabat  yang sekarang.  Seorang  wartawan  menilai turunnya  kinerja  Bagian  Humas  karena dipimpin oleh pejabat yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang relevan  dan  minim  pengalaman  dalam berhubungan  dengan  media.  Pejabat  yang dimaksud  memang  berlatar  belakang pendidikan  ilmu  hukum  dan  pernah berdinas  di  Diskominfo  dalam  waktu singkat.
Ancaman ‘posisi dilematis’ juga tidak muncul  karena  membina  iklim  komunikasi internal  yang  harmonis  tidak  merupakan beban  kerja  formal  Bagian  Humas,  tidak ditegaskan  dalam  Perda  maupun  Perbup. Dengan  demikian,  Bagian  Humas  tidak dapat  mengada-adakan  pekerjaan  untuk mereka  sendiri,  kendati  secara  normatif- tekstual  (artinya  menurut  buku-buku  teks
tentang  kehumasan)  pembinaan  itu  adalah pekerjaan  Bagian  Humas.  Bagian  Humas Pemkab  Pesisir  Selatan  tidak  dapat disalahkan karena tidak bergerak membangun  atmosfir  komunikasi  internal yang ideal. Demikian  juga  keadaannya  dalam konteks  krisis  komunikasi  lingkungan  dan pariwisata. Bagian Humas tidak mempunyai referensi regulasi yang memadai  untuk  terlibat  dalam  mengatasi krisis  tersebut.  Di  dunia  birokrasi  aparat tidak  begitu  bebas  untuk  mengajukan inisiatif,  apalagi  jika  tidak  dilandasi  oleh uraian tugas formal yang harus dikerjakan.

## Koalisi Dominan
Bagian  Humas  atau  PHP  tidak  pula punya  alas  hukum  untuk  duduk  sebagai ‘koalisi  dominan’  yang  secara  bersama- sama  dengan  elite  pemerintah  lapisan  atas melakukan kegiatan untuk mengatasi krisis. Terminologi  ‘koalisi  dominan’  hanya  ada dalam  konsep  normatif-tekstual,  tidak  ada dalam  realitas  empiris,  termasuk  di Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Ia  mungkin bagus menjadi sebuah anjuran, namun jalan untuk merealisasikannya tidak ringkas.
Secara  struktural  Bagian  Humas adalah  institusi  lapisan  ketiga  dan  PHP yang mengepalainya berada di level eselon tiga. Struktur seperti ini terlebih dulu harus direvisi  agar  PHP  dapat  menjadi  bagian dari  ‘koalisi  dominan’  yang  punya kebebasan  berpendapat,  setara  dengan anggota  koalisi  yang  lain.  Tanpa  merubah posisi  PHP  dalam  pelapisan  birokrasi kemungkinan  untuk  menjadi  bagian  dari ‘koalisi  dominan’  hanya  akan  tergantung kepada diskresi kepala daerah.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Krisis  yang  terjadi  di  pemerintah Kabupaten  Pesisir  Selatan  disebabkan oleh  rusaknya  lingkungan  di  KWBT Mandeh.  Kerusakan  tersebut  berupa penimbunan  hutan  bakau  ( mangrove ) oleh  investor  lokal,  pemotongan  bukit,
dan pembangunan cottage-cottage tanpa izin  dari  pemerintah.  Reaksi  Bupati Hendrajoni
terhadap kerusakan lingkungan  sangat  keras  dan  mendapat liputan  luas  oleh  media.  Aktor  yang dituduh  melakukan  perusakan  antara lain  adalah  Wakil  Bupati  Kabupaten Pesisir  Selatan,  Rusma  Yul  Anwar (RYA)  yang  membangun  beberapa rumah  peristirahatan  di  perbukitan antara  Nagai  Mandeh  dengan  Nagari Sungai Nyalo.
Tudingan  Bupati  Hendrajoni  yang cenderung  eksplisit  kepada  wakilnya sendiri menimbulkan  krisis  komunikasi internal  di  lingkungan  pemerintahan Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Atmosfir komunikasi  internal  menjadi  tidak nyaman  bagi  pegawai.  Penyebabnya, sebagian  pegawai  berpihak  kepada bupati,  sementara  yang  lain  berpihak kepada wakil bupati.
Peneliti  menemukan  dua  jenis  krisis, yaitu pertama krisis  komunikasi lingkungan  dan  pariwisata  dan kedua krisis  komunikasi  internal.  Secara normatif-tekstual  kedua  krisis  tersebut seharusnya  menjadi  bagian  tanggung jawab Bagian Humas untuk mengatasinya,  namun  tidak  tersedia landasan  hukum  bagi  mereka  untuk bertindak.
2. Regulasi  berupa  Peraturan  Darah Kabupaten Pesisir Selatan dan
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Pesisir Selatan  mengondisikan  Bagian  Humas hanya  menjalankan  fungsi  pemberitaan dan hospitality .  Di  sisi  lain,  fungsi humas diarahkan hanya untuk melayani kepala  daerah  dan  wakilnya,  bukan untuk  melayani  kepentingan  institusi pemerintah.
3. Dua  konsep  yaitu posisi dilematis dan koalisi dominan tidak  berlaku  untuk Bagian  Humas  Kabupaten  Pesisir Selatan. Dalam pertikaian antara bupati dengan  wakil  bupati  Bagian  Humas tidak mengalami posisi dilematis karena berpihak  kepada  salah  satu  aktor  yang bertikai.  Selanjutnya  Bagian  Humas
hanya konsentrasi mengendalikan pemberitaan  agarcitra  aktor  yang didukung tidak merosot.

## DAFTAR PUSTAKA
Ehling, W. P. 1984. Application of decision theory in the construction of a theory of public relations management: I . Jurnal Public Relations Research & Education . 1(2). Hal. 25-38. Ehling, W. P. 1985. Application of decision theory in the construction of a theory of public relations management: II . Jurnal Public Relations Research &
Education . 2(1). Hal. 4-22.
Grunig, L.  A.,  Grunig,  J.E.,  Dozier,  David M.  2002. Excellent Public Relations and Effective Organizations, A Study of Communication Management in Three Countries. New  Jersey  – London:  El  Lawrence  Erlbaum Associates, Publishers Grunig, J. E.,  &  Hunt,  T. 1984. Managing Public Relations .  New  York,  Holt R.nehart & Winston.
Hutton, J. 1999.
The Definition, Dimensions, and Domain of Public Relations .  Public  Relations  Review 25(2) (Summer), 199–214. Lauzen. M. M. 1986. Public Relations and Confict Within The Franchise System . Disertasi  doktor,  University  of Maryland, College Park Liu, B. F. dan Levenshus A. B. 2012. Crisis
Public Relations for Government Communicators, dalam Lee, M.,Neeley  G,.  Stewart  K.. The Practice of Government Public
Relations .  Boca  Raton  –  New  York:
CRC Press MIN.  2017.  Bupati  Pessel  Sebut  Nasrul Abit  dan  Rusma  Yul  Anwar  Perusak Hutan Mandeh dalam sumbarsatu.com :
http://www.sumbarsatu.com/berita/15305- bupati-pessel-sebut-nasrul-abit-dan- rusma-yul-anwar-perusak-hutan- mandeh 20 April 2017 Murphy, P. 1991. The limits of symmetry: A game theory approach to symmetric and asymmetric public relations , dalam  J.  E.  Grunig  &  L.  A.  Grunig (Eds.). Public Relations Research Annual (Vol.  3  hal.  115-131). Hillsdale,  NJ:  Lawrence  Erlbaum Associates, Inc.
Pieczka,  Magda  &  L'etang,  Jacquie.  2001.
Public Relations And The Question Of Professionalism ,  dalam  Heath, Robert  L. Handbook of Public Relations .  California-London:  Sage Publications, Inc.
Plowman,  Kenneth  D.  1998. Power in Conflict for Public Relations. Journal of Public Relations Research, 10 (4). Hal 237-261 Reklam  AB,  Jupiter.  2008. Crisis Communications Handbook . Huskvarna, Swedish  Emergency
Management Agency (SEMA)
Robbins,  Stephen  P.    &    Judge,    Timothy A.  2017. Organizational Behavior . Edisi  17.  Boston  –  Tokyo,  Pearson Education Limited
Saari, Lise M. & Judge, Timothy A. 2004.
Employee Attitudes and Job Satisfaction .  Jurnal  Human  Resource Management,  Vol.  43,  No.  4,  Pp. 395–407 DOI: 10.1002/hrm.20032 Seeger, M. W., Sellnow, T. L., Ulmer R. R. 2001. Public Relations and Crisis
Communication Organizing and Chaos , dalam Heath, R. L. (ed.), Handbook of Public Relations. California-London: Sage Publications, Inc. Hal. 155 – 165 Sikumbang,  A.  2017.  Gubernur  Sumbar Minta  Pelaku  Perusakan  Hutan  di Mandeh Dipidanakan, dalam padangkita.com :
https://padangkita.com/gubernur- sumbar-minta-pelaku-perusakan- hutan-di-mandeh-dipidanakan/