INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 5230-5240 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai PT. Sagami Indonesia
Yanti R.L.Tambunan 1 ✉ , Abdul Gani 2

## Politeknik Unggul LP3M
Email: bundaminasarinst@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pajak Penghasilan PPh 21 adalah pajak  yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah,  honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.  Atas  dasar  tersebut  Instansi  Pemerintahan  dan  Perusahaan  yang  menggaji  pegawai  atau karyawan wajib menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang di terima karyawan setiap bulan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Sagami Indonesia Cabang Medan. Tujuan dari Penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisis perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan PT. Sagami Indonesia Cabang Medan, apakah telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan data gaji, melakukan perhitungan data, menganalisis permasalahan dan menyimpulkan data yang ada, dan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil  wawancara  dan  Sekunder  yaitu  Dokumentasi  serta  informasi  lainnya.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. Sagami Indonesia  Cabang  Medan  belum  sesuai  dengan  Undang-undang  No.36  Tahun  2008  Tentang  Pajak Penghasilan.
Kata Kunci: Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21

## Abstract
PPh 21 Income Tax is tax withheld by other parties on income in the form of salaries, wages, honorarium, allowances  and  other  payments  in  any  name  and  in  any  form  in  connection  with  work,  services  or activities  carried  out  by  domestic  individual  taxpayers.  On  this  basis,  Government  Agencies  and Companies that pay staff or employees are required to apply Article 21 Income Tax calculations on the income received by employees every month. This research was carried out at PT. Sagami Indonesia Medan Branch. The aim of this research was to analyze the calculation of Article 21 PPh deductions for employees of PT. Sagami Indonesia Medan Branch, is it in accordance with Taxation Law No. 36 of 2008 concerning  Income  Tax.  This  research  uses  a  descriptive  method,  namely  discussing  problems  by collecting salary data, calculating data, analyzing problems and concluding existing data, and the data collection  technique  used  is  primary  data,  namely  the  results  of  interviews  and  secondary,  namely documentation and other information. The results of this research show that the calculation of Article 21 Income Tax Withholding has been implemented by PT. Sagami Indonesia Medan Branch is not in accordance with Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax.

## Keywords: Income, Income Tax Article 21

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  pendapatan  negara  terbesar  di  Indonesia,  bahkan  apabila  tidak menaati pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Simaremare  dan Nasution, 2023).Pajak menjadi penyumbang terbesar sehingga salah  satu  sumber  penerimaan  negara  dengan  kontribusi  besar  digunakan  untuk pembangunan nasional (Evrida Uli Sitanggang dan Nasution, 2023).
Pajak  yang  berlaku  bagi  karyawan  adalah  Pajak  Penghasilan  Pasal  21,  dalam  hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib Pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja  (pegawai  atau  karyawan)  untuk  membayarnya.  Penghasilan  yang  dimaksud  disini adalah  penghasilan  yang  berupa  penggantian  atau  imbalan  yang  berkenaan  dengan pekerjaan  atau  jasa  yang  di  terima  atau  di  peroleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain.. PPh Pasal 21 adalah pendapatan atas pekerjaan yang diperoleh setiap orang akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah yaitu pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang merupakan pajak  penghasilan  yang  dikenakan  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Di sebut PPh pasal
21  karena  ketentuan  perpajakan  berkenaan  dengan  penghasilan  karyawan  yang  diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 21.
Perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik dan benar bagi karyawannya agar pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Sesuai ketentuan  perpajakan  Wajib  Pajak  yang  memperoleh  penghasilan  neto  tidak  melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun karyawan mempunyai NPWP, tetapi jika penghasilan neto karayawan tidak melebihi PTKP maka karyawan tidak wajib menyampaikan SPT. Risiko utama tidak memiliki NPWP bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara, hingga prajurit TNI akan diwajibkan membayar potongan Pajak Penghasilan (PPh) lebih  tinggi  dari  karyawan  lainnya  yang  sudah  mempunyai  NPWP,  yakni  potongan  PPh sebesar 20%.
PT. Sagami Indonesia merupakan perusahaan manufaktur, perusahaan elektronik asal jepang milik pribadi yang berletak di jalan Pelita Raya No.16 KIM Star Tanjung Morawa Klinik. Kapasitas pabrik tersebut merupakan pabrik kedua terbesar setelah di China. Berdasarkan hasil  observasi  pada  PT.  Sagami  Indonesia  yang  berada  di  Tanjung  Morawa,  terdapat karyawan yang tidak memiliki NPWP sementara menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008  NPWP  adalah  nomor  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  sebagai  sarana  dalam administrasi  perpajakan  yang  dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri  atau  identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Penghitungan  dan  Pemotongan  PPH  Pasal  21  Terhadap  Penghasilan  Pegawai  Pada  PT. Sagami Indonesia.".

## METODE PENELITIAN
Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Sagami Indonesia. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono  metode  deskriptif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan.  Data  penelitian  dianalisis dengan pendekatan deskriptif.
Data primer yang diperoleh atau dikumpulkan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa data identitas pegawai termasuk gaji ataupun hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan  tahapan analisis penelitian ini :
1. Mengumpulkan  data  gaji  karyawan  tahun  2021  terutama  atas  gaji  karyawan  dan
menghitung  jumlah  gaji  karyawan  dari  upah  lembur,  tunjangan  hadir,  tunjangan makan, tunjangan transport, dan tunjangan jabatan.
2. Melakukan  data  perhitungan,  pemotongan,  pencatatan  PPh  pasal  21  atas  gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
3. Membuat  daftar  pertanyaan  wawancara  dan  melakukan  wawancara  atau  teknik perhitungan, pemotongan dan pencatatan perusahaan yang telah dilakukan.
4. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007.
5. Menyimpulkan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Perhitungan  pajak  merupakan  cara  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan  yang  berlaku.  Perusahaan  yang  bertindak  sebagai  pemberi  kerja  merupakan pihak yang ditunjukan untuk melakukan pemotongan  pajak atas imbalan atau gaji  yang dibayarkan kepada pegawainya. Adapun Prosedur perhitungan PPh pasal 21 bedasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 (Kemenkeu, 2016)  meliputi:
1. Menghitung  penghasilan  bruto  setahun,  seperti  gaji  pokok  ditambah  dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan beras dan tunjangan lain.
2. Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan  5%  dari  penghasilan  bruto  dimana  pengurangan  maksimal  biaya  jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 atau Rp 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
3. Penghasilan  netto  setahun  selanjutnya  dikurangi  dengan  Penghasilan  Tidak  Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
4. Menghitung besarnya PPH Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.
5. Untuk memperoleh jumlah PPH Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun)
Berdasarkan hasil penelitian, yang dikenakan Pajak Penghasilan kepada pegawai tetap,
adalah pegawai yang memiliki gaji diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yaitu dengan
penghasilan  diatas  Rp.4.500.000;-  sebulan.  Berdasarkan  keterangan  ini,  peneliti  akan menghitung pajak penghasilan pegawai tetap pada Sagami Indonesia menurut Undang- Undang Perpajakan, yaitu:
Nama Pegawai  : Muhammad Fahri
NPWP
: 46.887.699.8-117.000 Jabatan : Manager Status : Kawin, anak 2 Nama : Muhammad Fahri Status : Kawin/2 PENGHASILAN PERHITUNGAN Gaji Pokok Rp    180.000.000 Tunjangan lainnya Rp      14.400.000 Jaminan Kecelakaan Kerja Rp          432.000 Jaminan Kesehatan Rp          540.000 Penghasilan Bruto Rp    195.372.000 PENGURANGAN Biaya Jabatan Rp        6.000.000 Iuran Pensiun Rp        1.800.000 Jaminan Hari Tua Rp        3.600.000 Pengurangan: Rp.     11.400.000 Penghasilan Netto Rp    183.972.000 PTKP: Wajib Pajak Rp      54.000.000 Kawin Rp        4.500.000 Anak 2 Rp        9.000.000 Rp      67.500.000 PENGHASILAN KENA PAJAK Rp     116.472.000 PPh 21 Rp       11.471.250 PPh 21 yang sudah dibayar Rp       18.280.800 Sumber : Olahan Peneliti
Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Berikut :
Penghasilan: Gaji Pokok 15,000,000.00
Tunjangan lainnya 1,200,000.00 Jaminan Kecelakaan Kerja (0.24% dari gaji Pokok) 36,000.00 Jaminan Kesehatan (0.30% dari gaji Pokok) 45,000.00 16,281,000.00 Pengurangan: Biaya Jabatan   (5%   dari   penghasilan 500,000.00 Iuran Pensiun (1% dari gaji Pokok) 150,000.00 Jaminan Hari Tua Iuran Pensiun (2% dari gaji pokok)  300,000.00 Jumlah Pengurangan 950,000.00 Penghasilan Bruto sebulan 15,331,000.00 Penghasilan Bruto setahun (kali 12) 183,972,000.00 PTKP: Wajib Pajak 54,000,000.00 Kawin Anak 2 4,500,000.00 Anak 2 9,000,000.00 PTKP: 67,500,000.00 Penghasilan Kena Pajak 116,472,000.00 PPh 21 Terutang Dalam Setahun berdasarkan harmo nisa s i perpajakan pasal 21 : 5% x Rp.60.000.000 3,000,000.00 15% x Ep.56.475.000 8,471,250.00 Pph Pasal 21 yang harus dibayar selama setahun 11,471,250.00 Pph Pasal 21 yang harus dibayar per bulan (dibagi 12) 955,937.50
Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah perhitungan pajak terutang  menurut  PT.Sagami  Indonesia  dengan  perhitungan  yang  diperoleh  peneliti berdasarkan  peraturan  perundang-undangan Pajak  Penghasilan Pasal 21, untuk Pegawai Muhammad  Fahri  PT.Sagami  Indonesia  cabang  Medan  lebih  besar  dari  perhitungan perpajakan sehingga dapat merugikan pegawai yang  dikenakan tarif pemotongan pajak terhutang itu sendiri. PT. Sagami tidak mengurangi objek pajak seperti iuran hari tua dan melakukan  tarif  tidak  berdasarkan  akumulusi  namun  berdasarkan  jumlah  keseluruhan
sehingga  hutang  pajak  yang  dibayarkan  wajib  pajak  lebih  besar  dari  perhitungan  yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setelah  melakukan  perhitungan  terhadap  wajib  pajak  yang  memiliki  NPWP,  Maka peneliti akan melakukan perhitungan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, yaitu sebagai berikut:
Nama Pegawai  : Winda
NPWP : - Jabatan : Accounting Status : Tidak Kawin / 0 Sumber : Olahan Peneliti
Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Berikut :
Penghasilan: Gaji Pokok 4,800,000.00 Nama : Winda Status : Tidak Kawin/0 PENGHASILAN PERHITUNGAN Gaji Pokok Rp      57.600.000 Tunjangan lainnya Rp        3.600.000 Jaminan Kecelakaan Kerja Rp           138.240 Jaminan Kesehatan Rp           172.800 Penghasilan Bruto Rp      61.511.040 Biaya Jabatan Rp        3.075.552 Jaminan Hari Tua Rp        1.152.000 Iuran Pensiun Rp           576.000 Pengurangan: Rp        4.803.552 Penghasilan Netto Rp       56.707.488 PTKP: Wajib Pajak Rp      54.000.000 PENGHASILAN KENA PAJAK Rp        2.707.488 PPh 21 Rp          162.449 PPh 21 yang sudah dibayar Rp           221.774
Tunjangan lainnya 300,000.00 Jaminan Kecelakaan Kerja (0.24% dari gaji Pokok) 11,520.00 Jaminan Kesehatan (0.30% dari gaji Pokok) 14,400.00 5,125,920.00 Pengurangan: Biaya Jabatan   (5%   dari   penghasilan 256,296.00 Iuran Pensiun (1% dari gaji Pokok) 48,000.00 Jaminan Hari Tua Iuran Pensiun (2% dari gaji pokok)       96,000.00 Jumlah Pengurangan 400,296.00 Penghasilan Bruto sebulan 4,725,624.00 Penghasilan Bruto setahun (kali 12) 56,707,488.00 PTKP: Wajib Pajak 54,000,000.00 PTKP: 54,000,000.00 Penghasilan Kena Pajak 2,707,488.00 PPh  21  Terutang  Dalam  Setahun  berdasarkan harmonisasi perpajakan pasal 21 : 5% x Rp.2.707.488         135,374.40 Pph Pasal 21 dalam setahun 135,374.00 Karena tidak ada NPWP maka dikenakan tambahan tarif 20% 27,074.80 PPh Pasal 21 yang harus dibayar setahun 162,448.80 PPh  Pasal  21  yang  harus  dibayar  dalam  sebulan (dibagi 12) 13,537.40
Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah perhitungan pajak terutang  menurut  PT.Sagami  Indonesia  dengan  perhitungan  yang  diperoleh  peneliti berdasarkan  peraturan  perundang-undangan Pajak  Penghasilan Pasal 21, untuk Pegawai Winda  PT.Sagami  Indonesia  cabang  Medan  lebih  besar  dari  perhitungan  perpajakan sehingga  dapat  merugikan  wajib  pajak.  Hal  ini  ada  perbedaan  karena  PT.  Sagami  tidak memperhitungkan  pengurangan  yang  dilakukanterhadap  wajib  pajak  dan  tidak
memperhitungkan  20%  oleh  perusahaan  sebagai  pemotong  pajak  yang  merupakan tambahan bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP.
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
PT.Sagami  Indonesia  cabang  Medan  dalam  melakukan  pemotongan  pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tidak ditanggung oleh PT.Sagami Indonesia cabang Medan,  artinya  setiap  bulan  akan  ada  pemotongan  yang  dilakukan  atas  gaji  atau penghasilan yang diterima setiap pegawai. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai yang dilakukan oleh  PT.Sagami  Indonesia  cabang  Medan  belum  sesuai  dengan  Undang-Undang perpajakan  yang  berlaku  sehingga  menyebabkan  lebih  bayar.  Setiap  karyawan  yang mempunyai gaji bersih diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) akan dipotong PPh Pasal 21  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  indonesia  dan  harus dipenuhi oleh wajib pajak dan perhitungan yang dilakukan oleh bagian finance, atau bagian yang bertanggungjawab atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan.
Pemotongan pajak adalah pengurangan atas penghasilan yang didapat dari pemberi kerja yang oleh wajib pajak yang sebelumnya telah dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Pemotongan PPh Pasal 21 merupakan hal yang perlu  diketahui juga oleh  wajib pajak, karena  pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan  disetorkan ke  kas Negara  melalui  Bank  atau  dengan  terlebih  dahulu  membuat  e-billing.  Pembayaran  PPh Pasal 21 dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Misal, Pembayaran PPh Pasal 21 dibulan Juni 2022 dibayar paling lama 10 Juli 2022 untuk PPH Pasal 21 Masa. Namun Pajak penghasilan pasal 21 sendiri, dibayar pada bulan ke tiga atau Maret di tahun berikutnya. Jika PT.Sagami  Indonesia  cabang  Medan  membayar  diatas  tanggal  10  bulan  berikut  maka PT.Sagami Indonesia cabang Medan akan dikenakan denda terlambat bayar sebesar 2% perbulan.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  pemotongan  pajak  penghasilan  pasal  21 pada  PT.Sagami  Indonesia  cabang  Medan  belum  sesuai  dengan  Undang-  Undang Perpajakan dikarenakan masih adanya selisih bayar dalam pemotongan pajak. Kesalahan perhitungan yang dilakukan PT. Sagami akan berpengaruh terhadap besarnya pemotongan pajak atas gaji pegawai.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  sudah  diuraikan  maka    kesimpulan  pada penelitian ini adalah bahwa perhitungan Pph Pasal 21 oleh PT. Sagami Indonesia Cabang Medan  belum sesuai dengan undang-undang perpajakan no.36 tahun 2008, sehingga jumlah perhitungan PPh pasal 21 mengalami selisih perhitungan dan pemotongan yang mengakibatkan  lebih  bayar  atas  pajak  penghasilan  pasal  21.  Namun,  Tarif  PTKP  yang digunakan  PT.  Sagami  Indonesia  Cabang  Medan  telah  sesuai  dengan  tarif  PTKP perpajakan  yang  terbaru  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor: 101/PMK.010/2016.
Pemotongan Pph Pasal 21 pada PT. Sagami Indonesia Cabang Medan tidak sesuai dengan  undang-undang  perpajakan  Nomor  36  Tahun  2008  terlebih  pada  mekanisme Perpajakan  Pasal  21,  dimana  tarif  atau  perhitungan  atas  PKP  dilakukan  tidak  dengan mengikuti peraturan yang berlaku, namun langsung dengan tarif sesuai jumlah PKP, dan hal ini tentu mengakibatkan pajak yang akan dibayar lebih besar, sehingga merugikan wajib pajak yang telah dipungut pajak nya atas pemotongan penghasilan setiap bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfi  Perdana  Simaremare  dan  Minasari  Nasution.    2023.  Pengaruh  Pajak  Restoran Terhadap  Keputusan  Pembelian  Konsumen  Pada  Outlet  KFC.JBMA  Jurnal  Bisnis, Manajemen dan Akuntansi. Vol.XNo.2 September2023.
Evrida uli Sitanggang, A. & Nasution, M. 2023. Pajak Parkir Dan Reklame Dalam Upaya Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Medan  Pada  Badan  Pendapatan Daerah Kota Medan INNOVATIVE. Journal Of Social Science Research 3, 2518 – 2527.
Alviantulloh, F. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Tingkat Pendidikan,
Tingkat  Pendapatan,  Pemahaman  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Desa Gelanglor, Sukorejo Ponorogo. 1 – 23.
Atika Wahyu Tri Indrayani. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi Sebagai Variabel Intervening (Studi pada UMKM di Kecamatan Blimbing Kota Malang). 1(69),
5 – 24.
Fabiana Meijon Fadul. (2019). Pengertian Sampel Menurut Sugiyono. 2020, 43 – 54.
Fortuna, C. D., & Setiadi, S. (2022). Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Atas  Penghasilan  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  Wpop  Pada  Kpp Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 2(2), 79 – 88.
Haryanto. (2018). Analisis pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada akademi pariwisata medan.
Kemenkeu,  2016.  (2016).  “Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.”