## BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN:2716-442X

## PENINGKATAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAPAN DESA PANJALIN KIDUL

## Dadang Sudirno,  Masduki, L Suparto, Dede Salim Nahdi, Toto Sumianto
Universitas Majalengka dsudirno@unma.ac.id
Abstract Village-Owned Enterprises, or BUMDes, are basically pillars of economic activity in the village that function as social and commercial institutions. As a village effort, the establishment of BUMDes is really to maximize the potential of the village community in terms of economic potential, natural resources, or human resources. In its development, the presence of BUMDes in regions, including in  Majalengka  Regency,  especially  in  Panjalin  Kidul  Village,  experienced  ups  and  downs  due  to many factors including low managerial capacity, lack of empowerment of local communities, and BUMDes infrastructure not yet optimal. Bumdesa Mapan Panjalin Kidul Village has the potential to develop because it has human resources (management), financial support and assets that can be utilized. However, due to the lack of management knowledge in running BUMDesa, BUMDesa has not been able to  function  optimally.  This  community  service is  carried out  using the method of socialization and training. From this activity the results were obtained that almost all participants understood and had the ability to manage BUMDes.
Keywords : enhancement, BUMDes.

## Abstrak
Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di  desa  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial  juga  komersial.  Sebagai  sebuah  usaha  desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu  potensi  ekonomi,  sumber  daya  alam,  ataupun  sumber  daya  manusianya.  Dalam perkembangannya keberadaan BUMDes di daerah termasuk di Kabupaten Majalengka, khususnya di Desa Panjalin Kidul, mengalami pasang surut disebabkan banyak faktor diantaranya, rendahnya kapasitas  manajerial,  kurangnya  Pemberdayaan  masyarakat  lokal,  dan  Infrastruktur  BUMDes belum optimal. Bumdesa Mapan Desa Panjalin Kidul memiliki potensi untuk berkembang  karena memilki  sumberdaya  manusia  (pengurus),  dukungan  keuangan  serta  aset  yang  dapat dimamfaatkan.  Namun  karena    masih  minimnya  pengetahuan  pengurus  dalam  menjalankan BUMDesa, menyebabkan BUMDesa belum dapat berfungsi dengan optimal. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi dan pelatihan. Dari kegiatan ini diperoleh hasil bahwa hampir  seluruh  peserta  memahami  dan  memiliki  kemampuan  dalam  melakukan  pengelolaan BUMDes.
Kata Kunci: peningkatan, BUMDes
Submitted
Revised : : Approved Published : :

## Pendahuluan
Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  disebut  BUMDes  pada  dasarnya  merupakan  pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial juga komersial.  BUMDes adalah  merupakan  badan  usaha  milik  desa  yang  didirikan  atas  dasar  kebutuhan  dan potensi  desa  sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  (Depdiknas,  2007). BUMDes  sebagai  lembaga  sosial  memiliki  peran  dan  keberpihakan  kepada  masyarakat melalui upaya penyediaan layanan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian Bumdes secara umum yaitu: (1) Meningkatkan Perekonomian Desa, (2) Meningkatkan Pendapatan
Sudirno, Masduki, Suparto, Nahdi, Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa 54
asli  Desa,  (3)  Meningkatkan  Pengelolaan  potensi  desa  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat,  dan  (4)  Menjadi  tulang  punggung  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi desa  (Ridlwan,  2014).  Saat  ini  proses  pembangunan  desa  sebagai  upaya  memajukan perekonomian bangsa telah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang Undang Desa. Dalam implementasinya, Undang Undang Desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga  dalam  pemerintahan  desanya;  4)  meningkatkan  pelayanan  untuk  semua  orang lewat  lebih  sanggupnya  pemerintahan  desa;  5)  mendorong  pembangunan  oleh  oleh warganya sendiri.
Dikeluarkan  regulasi  yang  mendukung  pelaksanaan  Undang-Undang  Desa  seperti Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, mendorong desa harus mampu mengatur dan berperan aktif dalam membangun desa dengan alokasi dana yang diperoleh  masing-masing  desa.  Hal  ini  berarti  bahwa  dana  desa  diadakan  dengan  dua cita-cita yaitu pemerintah desa lebih bisa sanggup melayani kebutuhan warga, sekaligus warganya  lebih  aktif  berinisiatif.  Salah  satu  wadah  untuk  memajukan  ekonomi  desa adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Pendirian BUMDes melekat pada visi-misi pemerintahan desa setempat.
Tujuan awal pembentukan BUMDes pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong atau  menampung  seluruh  kegiatan  yang  menstimulan  peningkatan  pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau  proyek  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (Sofyan,  2015).  Sebagai  sebuah usaha  desa,  pembentukan  BUMDes  adalah  benar-benar  untuk  memaksimalisasi  potensi masyarakat  desa  baik  itu  potensi  ekonomi,  sumber  daya  alam,  ataupun  sumber  daya manusianya. Secara spesifik, pendirian Bumdes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan  kreatifitas  dan  peluang  usaha  ekonomi  produktif  mereka  yang berpenghasilan  rendah.  Sasaran  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  desa  melalui BUMDes  ini  adalah  untuk  melayani  masyarakat  desa  dalam  mengembangkan  usaha produktif.  Tujuan  lainnya  adalah  untuk  menyediakan  media  beragam  usaha  dalam menunjang  perekonomian  masyarakat  desa  sesuai  dengan  potensi  desa  dan  kebutuhan masyarakat.
Dalam  perkembangannya  keberadaan  BUMDes  didaerah  termasuk  di  Kabupaten Majalengka mengalami pasang surut disebabkan banyak faktor diantaranya :
1. Kapasitas manajerial, antara lain berkaitan dengan administrasi maupun inventarisasi serta  keuangan.  Pencatatan  keuangan  umumnya  belum  menerapkan  standar akuntansi.  Pencatatan  yang  dilakukan  masih  sederhana.  Selain  itu,  permasalahan transparansi  dalam  pelaporan  rutin  BUMDes.  Padahal  ini  sangat  penting  terkait dengan besarnya nilai aset, omset, dan akuntabilitas kelembagaan BUMDes.
2. Pemberdayaan masyarakat lokal. Keberadaan BUMDes seharusnya menjadi lapangan kerja  dan  akses  ekonomi  untuk  masyarakat  didesa.  Namun  sebagian  masyarakat menilai  jika  BUMDes  belum  memberdayakan  masyarakat  sekitar.  Karyawan  BUMDes umumnya berasal dari luar desa yang merupakan orang dekat aparat desa, dan tidak melalui  proses  rekrutmen  yang  transparan.  Selain  itu,  aspek  pemberdayaan
masyarakat desa belum sepenuhnya terwujud karena aset Bumdes masih didominasi pelaku usaha dari luar desa.
3. Infrastruktur  BUMDes  belum  optimal.  Umumnya  BUMDes  belum  banyak memanfaatkan  sarana  serta  aset  yang  ada.  BUMDes  juga  membutuhkan  dukungan infrastruktur  berupa  perbaikan  jalan,  penerangan,  penataan  kios,  serta  pengadaan dan perawatan aset yang dimiliki oleh BUMDes.
Ketiga  permasalahan  diatas,  juga  berlaku  di  BUMDes  Mapan  Desa  Panjalin  Kidul Kecamatan  Sumberjaya.  Meski  BUMDes  Mapan  telah  pendiriannya  melalui  Surat Keputusan  Kepala  Desa  Panjalin  Kidul  No.  12/Pankid/VII/2017.  Namun  sampai  saat  in BUMDes  Mapan  belum  beroperasi  dan  menjalankan  fungsinya  dengan  optimal. Berdasarkan  hasil  observasi  awal  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  17-19  Juni  2019, dengan melakukan wawacara terbuka terhadap pengurus BUMDes Mapan, aparatur desa (Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan Ekonomi) serta beberapa tokoh masyarakat, diperoleh informasi tentang kondisi BUMDesa Mapan. Bumdes Mapan Desa Panjalin Kidul memiliki  potensi  untuk  berkembang  karena  memilki  sumberdaya  manusia  (pengurus), dukungan  keuangan  serta  aset  yang  dapat  dimamfaatkan.  Namun  karena    masih minimnya pengetahuan pengurus dalam menjalankan BUMDesa, menyebabkan BUMDesa belum dapat berfungsi dengan optimal. Oleh karena itu, kami mencoba untuk melakukan kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  dalam  bentuk  pelatihan  dan  penyuluhan  kepada BUMDesa Mapan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya, dengan harapan pengurus memiliki  pengetahuan  dan  kapasitas  dalam  menjalankan  BUMDesa,  sehingga  BUMDesa dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Desa Panjalin Kidul. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ini bertujuan untuk :
1. Memberikan pengetahuan kepada pengurus BUMDesa Mapan tentang organisasi dan tata kelola BUMDesa;
2. Memberikan  pengetahuan  kepada  pengurus  BUMDesa  Mapan  tentang  perencanaan dan pengembangan bisnis BUMDesa;
3. Memberikan  pengetahuan  kepada  pengurus  BUMDesa  Mapan  tentang  akuntansi keuangan BUMDesa;
4. Memberikan  pelatihan  kepada  pengurus  BUMDesa  Mapan  tentang  administrasi  dan pengelolaan keuangan BUMDesa.
Pengetahuan  dan  kapasitas  pengurus  BUMDesa,  merupakan  faktor  kunci  dalam menjalankan  BUMDesa.  Semakin  tinggi  pengetahuan  dan  kapasitas  pengurus,  BUMDesa akan  dapat  beroperasi  dengan  optimal  sesuai  dengan  fungsinya  sebagai  pilar perekonomian  desa.  Dengan  dimilikinya  pengetahuan  tata  kelola,  manajerial, perencanaan  bisnis  dan  administrasi  serta  pengelolaan  keuangan  oleh  pengurus,  maka BUMDesa  akan  mampu  memamfaatkan  setiap  potensi  SDA  dan  lingkungan  sebagai bagian  dari  bisnis  BUMDesa.    Sehingga  BUMDesa  dapat  menjadi  semakin  handal  dan terpercaya  sebagai  unit  usaha  desa  yang  mampu  berkontribusi  mengurangi  kemiskinan diperdesaan.

## Metode
Berdasarkan  solusi  permasalahan  yang  dijelaskan  di  atas,    maka  metode pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  akan  dilakukan  dapat disajikan pada tabel di bawah ini :
Sudirno, Masduki, Suparto, Nahdi, Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa 56
Tabel 1 Metode Pelaksanaan dan Sasaran Kegiatan PKM Solusi Metode Pelaksanaan Sasaran Penyuluhan Pengembangan
Kapasitas  Pengurus tentang Pengorganisasia,
Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan Bisnis BUMDes. 1. Ceramah 2. Fokus Grop Diskusi
1. Pengurus BUMDes
2. Aparatur desa 3. Tokoh masyarakat
4. Organisasi masyarakat (BPD,  LPM,  LSM,  dan lainnya) Pelatihan Pengelolaan, Administrasi dan Akuntansi
Keuangan BUMDes.
1. Ceramah 2. Latihan Kasus
1. Pengurus BUMDes
2. Aparatur desa 3. Tokoh masyarakat
4. Organisasi masyarakat (BPD,  LPM,  LSM,  dan lainnya) Penyuluhan Manajemen Pengelolaan Aset Desa. 1. Ceramah 2. Fokus Grop Diskusi
1. Pengurus BUMDes
2. Aparatur desa 3. Tokoh masyarakat
4. Organisasi masyarakat (BPD,  LPM,  LSM,  dan lainnya)

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  telah dilaksankan tersebut, maka dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut :
Tabel 4.2 Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Kegiatan Target (Indikator Kegiatan) Hasil Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan  dan Pengembangan BUMDesa 1. 80% Pengurus memahami pengelolaan BUMDes 2. Tersusunnya  draft AD/ART BUMDes 1. 90% pengurus memahami tentang keberadaan
BUMDes,  dan  bagaimana  pengelolaannya berdasarkan peraturan yang  ada. Hal ini dapat dilihat  dari  kemampuan  para  pengurus  untuk menyusun visi misi dan tujuan BUMDes 2. Draft  AD/ART  BUMDes  belum  dapat  tersusun, oleh  karenanya  akan  dilakukan  pendampingan lebih lanjut. Penyuluhan Manajemen  Aset Desa 80% Pengurus BUMDes memahami
pengelolaan aset desa 1. 90% pengurus memahami tentang aset desa
2. Inventarisasi  aset  desa  akan  dilakukan  oleh BUMDes  sebagai  bagian  pemetaan  potensi desa.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Penyuluhan Pengembangan Usaha BUMDesa 80% Pengurus memahami potensi usaha BUMDes 1. 90%  pengurus  memahami  jenis-jenis  usaha yang dapat menjadi peluang usaha BUMDes 2. Pengurus  telah  mampu  menginventarisasi beberapa  potensi  usaha  BUMDes  antara  lain bidang  jasa seperti layanan fotocopy, ATK  dan penyewaan kendaaran untuk mengangkut hasil pertanian,  dll.  Selain  sektor  jasa,  sektor perdagangan  juga  cukup  potensial  untuk dikembangkan,  seperti  pengadaan  kebutuhan pokok  baik  masyarakat  dan  menjadi  supllier bagi  para  pedagang  ,mikro  kecil  yang  ada  di desa.
Penyuluhan Perencanaan  dan Kelayakan  Usaha BUMDesa 1. 80% Pengurus dapat  memahami rencana dan kelayakan bisnis BUMDes 2. Tersedianya dokumen  rencana bisnis BUMDes 1. 90% pengurus memahami pentingnya  rencana dan kelayakan bisnis BUMDes
2. Pengurus telah mampu menyusun dan memiliki dokumen rencana bisnis BUMDes Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis BUMDesa 1. 80% mampu menyusun kelayakan bisnis BUMDes 2. Tersedianya dokumen kelayakan bisnis BUMDes 1. 20% pengurus memiliki kemampuan menyusun kelayakan bisnis.
2. Pengurus  belum  mampu  menyusun  kelayakan bisnis BUMDes
3. Dokumen kelayakan bisnis belum dapat disusun oleh BUMDes Penyuluhan Manajemen Keuangan BUMDesa 1. 80% Pengurus pengelolaan keuangan BUMDes 2. Tersedianya dokumen administrasi keuangan BUMDes 1. 80% pengurus memahami pengelolaan keuangan BUMDes
2. 80% pengurus mampu melaksanakan administrasi keuangan BUMDes
3. Dokumen  administasi  keuangan  BUMDes  telah tersedia Pelatihan Administrasi  dan Pelaporan Keuangan BUMDesa 1. 80% Pengurus dapat  melakukan administrasi BUMDes 2. 80% Pengurus dapat  menyusun laporan  keuangan BUMDes 1. 80% pengurus memahami administrasi BUMDes
2. 30%  pengurus  mampu  menyusun  laporan keuangan BUMDes
3. Dokumen  laporan  keuangan  BUMDes  belum tersedia
Sudirno, Masduki, Suparto, Nahdi, Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa 58

## Kesimpulan
Berdasarkan  pelaksanaan  dan  hasil  kegiatan  serta  rencana  tahapan  selanjutnya, dapat  disimpulkan  bahwa  BUMDes  Mapan  Desa  Panjalin  Kidul  Kecamatan  Sumberjaya Kabupaten  Majalengka,  perlu  menyusun  AD/ART  sebagai  dasar  dalam  operasional BUMDes. Selain itu, BUMDes juga memerlukan pengurus yang mampu menyusun rencana dan  pengembangan  usaha,  melaksanakan  administrasi  dan  pengelolaan  keuangan  serta melengkapi dokumen – dokumen administrasif seperti buku keuangan, buku harian, dan lain-lain.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  beberapa  saran  yang  dapat  dikemukakan  antara lain sebagai berikut :
1. Bagi  BUMDes,  diperlukan  penambahan  personil  pengurus  sehingga  rasio  pengurus dengan fungsi BUMDes dapat diimbangi, dan BUMDes dapat berjalan dengan optimal.
2. Bagi  Universitas  Majalengka,  pendampingan  BUMDes  MAPAN  harus  dapat ditindaklanjuti sebagaimana yang disusun dalam rencana tahapan selanjutnya. Upaya ini dapat dilakuan dengan membentuk tim kerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.

## Daftar Pustaka
Departemen  Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan  (PKDSP).
(2007). Buku  Panduan  Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Ridlwan,  Z.  (2014).  Urgensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam  Pembangun Perekonomian Desa. Fiat Justisia. Vol 8, No 3, 424-440.
Sofyan,  A.  (2015). Langkah  Persiapan  Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Diakses  12 Desember  2019  dari  http://www.upacaya.com/langkah-persiapan-pendirian-badan- usaha-milik-desa/
Universitas  Majalengka,  2019.  Keputusan  Rektor  Universitas  Majalengka  Nomor  : 137/KEP/UNMA/IX/2019 Tentang  Pengesahan  Panduan  Hibah  Penelitian  dan Pengabddian Kepada Masyarakat Universitas Majalengka.