## PENGENAAN PAJAK TERHADAP NETFLIX SEBAGAI PELAKU USAHA LUAR NEGERI PASCA BERLAKUNYA REGULASI TERKAIT PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE)
Alya Nurhalizah 1 , M. Galang Asmara 2 , Minollah 3 1,2,3 Universitas Mataram Email: alyanurhalizah@gmail.com , galangasmara@unram.ac.id dan minollah@unram.ac.id

## ABSTRAK
Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai; Pajak Penghasilan;
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Jasa Digital; Konsensus Pajak Global. Digitalisasi  dalam  dunia  perdagangan  memberikan  kesempatan  kepada  para pelaku  usaha  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  tanpa  kehadiran  tempat  usaha secara fisik. Salah satu contoh perusahaan raksasa dunia yang saat ini melakukan ekspansi bisnis secara internasional tanpa membuka kantor perwakilan di negara yang menjadi tujuan ekspansinya adalah Netflix, yang menawarkan jasa berupa penyedia  layanan  pengaliran  media  digital.  Permasalahan  kemudian  muncul ketika Indonesia tidak dapat menarik pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh  Netflix,  sehingga  menghilangkan  potensi  pemasukan  pajak  yang  cukup signifikan.  Penyusunan  Tesis  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  pengaturan pengenaan pajak terhadap Netflix dan pelaksanaannya di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum terkait penerapan  sanksi  atas  pelanggaran  dalam  pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE)  oleh  Pemungut  PPN PMSE  serta  terkait  pengenaan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  terhadap  Subjek  Pajak Luar Negeri yang menjalankan usahanya secara digital tanpa keberadaan secara fisik  di  Indonesia.  Pelaksanaan  pengenaan  PPN  PMSE  melalui  sistem Penunjukkan  Pemungut  PPN  PMSE  sejauh  ini  menunjukkan  kontribusi  positif terhadap  penerimaan  pajak  pusat,  terlepas  dari  adanya  risiko  kekeliruan  dalam pelaporan.  Untuk  pengenaan  PPh  terhadap  Netflix  di  Indonesia  belum  dapat dilaksanakan  sampai  dengan  tercapainya  kesepakatan  dalam  bentuk  perjanjian multilateral  melalui  Konsensus  Pajak  Global.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah disarankan agar mempercepat proses penerbitan Peraturan yang mengatur sanksi atas  pelanggaran  dalam  pengenaan  PPN  PMSE  dan  mengupayakan  segera tercapainya  konsensus  pajak  global  terkait  pengenaan  PPh  atas  transaksi  lintas batas berbasis digital serta menangani masalah penghindaran pajak.

## ABSTRACT
Keywords: Value Added Tax; Income Tax;  E- commerce; Digital Services; Global Tax Consensus Digitalization  in  the  world  of  commerce  provides  opportunities  for  business actors to carry out business activities without the presence of a physical place of business. One example of a world giant company that is currently expanding its business  internationally  without  opening  a  representative  office  in  the  country where it is expanding its business is Netflix, which offers services in the form of a digital media streaming service provider. Problems then arose when Indonesia was unable to collect taxes from business activities carried out by Netflix, thereby eliminating the potential for significant tax revenues. This thesis was prepared to analyze  the  tax  regulations  on  Netflix  and  their  implementation  in  Indonesia. Based on the analysis carried out, it is concluded that there is an absence of law related to the application of sanctions for violations in the imposition of Value
Added  Tax  (VAT)  on  Trade  Through  Electronic Systems  (PMSE)  by  appointed PMSE VAT Collectors as well as related to the imposition of Income Tax (PPh) on Foreign Tax Subjects who run their businesses digitally without the physical presence  in  Indonesia.  The  implementation  of  the  VAT  imposition  through  the PMSE  VAT  Collector  Appointment  system  has  so  far  shown  a  positive contribution to central tax revenues, despite the risk of errors in reporting. The imposition of income tax on Netflix in Indonesia cannot be implemented until an agreement is reached in the form of a multilateral agreement through the Global Tax Consensus. Therefore, the Government is advised to speed up the process of issuing  regulations  that  regulate  sanctions  for  violations  in  the  imposition  of PMSE VAT and strive to immediately achieve a global tax consensus regarding the imposition of PPh on digital-based cross-border transactions and addressing the problem of tax avoidance.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  negara  yang  sangat  penting  bagi penyelenggara  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  nasional  sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan.  Pajak  diartikan  sebagai  pungutan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  yang  hasilnya  dipergunakan  untuk pembiayaan  pengeluaran  umum  pemerintah,  yang  balas  jasanya  tidak  secara  langsung diberikan  kepada  pembayarnya,  sedangkan  pelaksanaannya  di  mana  perlu  dapat dipaksakan  (Usman,  1980).  Hukum  pajak,  yang  juga  disebut  hukum  fiskal,  adalah keseluruhan  dari  peraturan-peraturan  yang  meliputi  wewenang  pemerintah  untuk mengambil  kekayaan  seseorang  dan  menyerahkannya  kembali  kepada  masyarakat dengan  melalui  kas  negara,  sehingga  ia  merupakan  bagian  dari  hukum  publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Santoso, 2003).
Negara dalam mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada  ketentuan-ketentuan  yang  mengaturnya.  Dalam  Pasal  23  Ayat  (2)  Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas diatur bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang- undang  perpajakan,  diperlukan  asas-asas  atau dasar-dasar  yang  akan  dijadikan  landasan  oleh negara untuk mengenakan pajak (Bohari, 2008).
Perkembangan di bidang perpajakan sangat dipengaruhi oleh kegiatan di dunia ekonomi, di mana perkembangan di bidang ekonomi akan selalu diikuti dengan pembaruan hukum pajak yang  ada.  Kegiatan  ekonomi  di  Indonesia  semakin  berkembang  seiring  dengan  kemajuan  di bidang  informasi  dan  teknologi.  Perkembangan  teknologi  dalam  pendistribusian  informasi menimbulkan  perubahan  informasi  dan  komunikasi  menjadi  tidak  terbatas  kepada  ruang  dan waktu. Digitalisasi pada sektor komunikasi menciptakan intelligent network , seperti terciptanya layanan broadband  channel sehingga  siaran  televisi  dapat  dinikmati  melalui  jaringan  internet secara real time (Narumi, 2022).
Kemajuan di bidang informasi dan teknologi melalui hadirnya internet dewasa ini semakin menggeser  pola  perdagangan  konvensional  menjadi  transaksi  berbasis  elektronik.  Digitalisasi dalam  dunia  perdagangan  juga  memberikan  kesempatan  kepada  para  pelaku  usaha  untuk melakukan kegiatan usaha tanpa mengeluarkan modal yang besar untuk keperluan kantor atau tempat usaha secara fisik karena dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha secara virtual
melalui jaringan internet. Salah satu contoh perusahaan raksasa dunia yang saat ini melakukan ekspansi  bisnis  secara  internasional  tanpa  membuka  kantor  perwakilan  di  setiap  negara  yang menjadi  tujuan  ekspansi  adalah  Netflix,  Inc.,  sebuah  perusahaan  di  Amerika  Serikat  yang meluncurkan platform digital Netflix.
Netflix  merupakan  layanan  digital  yang  menawarkan  jasa  berupa  penyedia  layanan pengaliran/ streaming media digital. Netflix memiliki konsep seperti televisi, dimana di dalamnya terdapat berbagai macam jenis tayangan. Masyarakat hanya perlu membayarkan sejumlah biaya untuk  berlangganan  dan  mendapatkan  kesempatan  mengakses  bahkan  mengunduh  seluruh tayangan  yang  tersedia  di platform digital  Netflix.  Berdasarkan  jenis  usahanya,  Netflix merupakan Over the Top Services atau layanan Over the Top . Over the Top (OTT) merupakan istilah  untuk  media  hiburan  melalui  internet  yang  kontennya  dapat  diakses  melalui  internet, bukan melalui saluran televisi atau radio pada umumnya (Anil, 2015). Beberapa contoh layanan OTT lainnya di Indonesia antara lain Vidio, Disney+ Hotstar, Viu, RCTI+, Amazon Prime Video, dan dan lain-lain.
Dengan beroperasinya platform digital yang dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia melalui internet seperti seperti Netflix, maka terdapat kemungkinan bagi konsumen di Indonesia untuk  mengakses  dan  membeli  barang  atau  jasa  dari  sebuah platform digital,  di  mana  pun perusahaan pemilik platform digital tersebut berada. Atas transaksi tersebut, tentu saja terdapat aspek-aspek  pajak  yang  harus  diperhatikan.  Namun,  permasalahan  muncul  ketika  pemerintah Indonesia tidak dapat menarik pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia, seperti kegiatan usaha yang dijalankan oleh Netflix, Inc. melalui platform digital Netflix. Sebelum  1  Agustus  2020,  regulasi  di  Indonesia  tidak  dapat  memberlakukan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri, yang melakukan kegiatan  PMSE  (Pelaku  Usaha  PMSE)  seperti  Netflix  dan  hanya  dapat  memungut  Pajak Penghasilan (PPh) dari perusahaan atau Pelaku Usaha Luar Negeri yang menjalankan usahanya melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Dengan regulasi seperti demikian, Netflix yang berkedudukan di luar Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari Indoneisa melalui kegiatan PMSE dapat terhindar dari kewajiban pajaknya kepada Indonesia. Padahal, apabila pemerintah Indonesia dapat menarik pajak dari kegiatan PMSE yang dilakukan oleh Netflix, akan menjadi pemasukan yang cukup signifikan bagi negara. Tidak dapat ditariknya pajak atas platform digital Netflix dan layanan OTT lainnya oleh pemerintah Indonesia tentu menimbulkan potensi besar dari pajak yang hilang ( potential loss) .
Berakhirnya  kekaburan  hukum  mengenai  pemungutan  PPN  atas platform digital  Netflix adalah sejak terbitnya pengaturan lebih lanjut terkait PMSE dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor  48/PMK.03/2020  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Penunjukan  Pemungut,  Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK No. 48 Tahun 2020), yang telah dicabut dan  digantikan  oleh  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  60/PMK.03/2022  tentang  Tata  Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK No. 6 Tahun 2022).
Sebelumnya,  terhadap  kegiatan  usaha  PMSE  yang  dilakukan  oleh  Pelaku  Usaha  Luar Negeri dapat dikenakan PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 beserta seluruh
perubahannya  dan  yang  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf e UU PPN disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas “Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di  dalam Daerah Pabean”. Dalam  hal  ini,  jasa  yang  ditawarkan  oleh Netflix  diasumsikan  memenuhi  unsur  Pasal  4  Ayat  (1)  huruf  e  tersebut,  sehingga  terhadap Kegiatan PMSE yang dilakukan oleh Netflix dapat dikenakan PPN di Indonesia.
Akan tetapi terhadap hal ini muncul perdebatan di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa jasa yang ditawarkan oleh Netflix adalah jasa digital dan tidak dapat dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana tercantum dalam Pasal  4  Ayat  (1)  huruf  e.  Selanjutnya,  dalam  PMK  No.  6  Tahun  2022  diatur  secara  spesifik mengenai jasa digital sebagai objek PPN, dimana jasa digital adalah termasuk ke dalam kategori Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sehingga PMK No. 6 Tahun 2022 resmi menjadi dasar hukum pengenaan PPN terhadap  kegiatan  PMSE  yang  dilakukan  oleh  Netflix.  Permasalahan  selanjutnya  adalah bagaimana mekanisme penerapan dan pengawasan atas pengenaan PPN terhadap kegiatan PMSE yang  dilakukan  oleh  Netflix,  mengingat  Netflix  tidak  memiliki  kantor  perwakilan  ataupun melakukan  usahanya  melalui  BUT  di  Indonesia.  Besar  potensi  terjadinya  penghindaran  pajak ( tax avoidance ) oleh Wajib Pajak (dalam hal ini Netflix).
Selain dalam PMK No. 6 Tahun 2022, pengenaan PPN terhadap pelaku usaha PPMSE luar negeri juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No. 1 Tahun 2020), yang telah disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang (UU No. 2 Tahun 2020).
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2020  selain  mengatur  mengenai  ketentuan  PPN,  juga mengatur mengenai ketentuan PPh dari kegiatan PMSE yang dilakukan oleh pelaku usaha PMSE dan/atau  oleh  Penyelenggara  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PPMSE)  luar  negeri. Kewajiban PPh dalam kegiatan PMSE timbul apabila pelaku usaha PMSE dan/atau PPMSE luar negeri  memenuhi  ketentuan  kehadiran  ekonomi  signifikan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6 Ayat  (7)  UU  No.  2  Tahun  2020.  Pelaku  usaha  PMSE  dan/atau  PPMSE  luar  negeri  yang memenuhi syarat kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai BUT, sehingga dapat dikenakan PPh. Bagi pelaku usaha PMSE dan/atau PPMSE yang tidak dapat ditetapkan sebagai BUT  karena  adanya tax  treaty ,  maka  dapat  dikenakan  Pajak  Transaksi  Elektronik.  Pajak Transaksi Elektronik dikenakan atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui PMSE kepada pembeli atau pengguna di Indonesia  yang dilakukan oleh pelaku usaha PMSE luar negeri, secara langsung atau melalui PPMSE luar negeri.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  penulis  memandang  perlunya  dilakukan  sebuah penelitian terkait Bagaimana pengaturan pengenaan pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha PMSE berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan responden yang berkedudukan di pusat (DKI Jakarta) serta di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada penelitian ini, Penulis mengharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa fakultas hukum, akademisi, praktisi hukum serta pemerintah tentang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pajak, terkait pengenaan pajak atas
platform digital  Netflix  dan perusahaan  OTT  lainnya  yang  memiliki  kehadiran  ekonomi signifikan ( significant economic presence ) di Indonesia.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  penulis  adalah  penelitian  normatif-empiris.  Penelitian  hukum normatif memiliki fokus pada analisis aspek hukum suatu masalah, yang akan dilakukan kajian terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  untuk  kemudian  dikaitkan  dengan permasalahan  yang  sedang  dibahas.  Pada  penelitian  hukum  normatif-empiris  ini  akan  dikaji tentang  pengaturan  pengenaan  pajak  terhadap  pelaku  usaha  PMSE  sebagai  subjek  hukum  luar negeri  yang  melakukan  kegiatan  PMSE  di  Indonesia  pasca  berlakunya  regulasi  terkait Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE),  serta  penerapan  atas  pengaturan  tersebut  di Indonesia.  Data  yang  telah  terkumpul  kemudian  disusun  secara  sistematis,  logis  dan  yuridis. Selanjutnya,  penulis  melakukan  analisis  yang  dimulai  dengan  analisis  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier  berdasarkan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual, dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara langsung kepada responden dan informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  Pengenaan  Pajak  Terhadap  Netflix  Sebagai  Pelaku  Usaha  Pmse  Luar  Negeri Berdasarkan Peraturan Perpajakan Di Indonesia
Istilah  pajak  telah  dikenal  sejak  abad  ke-19  di  pulau  Jawa  ketika  masa  pemerintahan Kolonial  Inggris.  Pada  waktu  itu,  Thomas  Stafford  Raffles  sebagai  Letnan  Gubernur  yang membawahi  Hindia  Belanda  mengadakan  pungutan ladrente yang  diberlakukan  untuk  pemilik tanah.  Masyarakat  Jawa  pada  masa  itu  menyebut  pungutan  tersebut  dengan  isltilah pajeg atau duwit pajeg , yang diartikan sebagai jumlah uang tetap yang harus dibayar dalam jumlah yang sama setiap tahunnya (Tunggul, 2008).
Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sektor pajak menjadi salah satu hal yang diutamakan untuk dibahas oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah yang baru berdiri saat itu menyadari bahwa negara tanpa sumber pemasukan yang mandiri tidak akan bisa berdiri setara  dengan  bangsa  lainnya  di  dunia.  Oleh  karena  itu,  pada  pendiri  bangsa  ini mengimplementasikan pengaturan pajak pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 (UUD  1945).  Kemudian  pada  19  Agustus  1945,  Kementerian  Keuangan  didirikan sebagai  bagian  dari  pemerintah  yang  mengurus  keuangan  negara.  Di  dalam  Kementerian Keuangan juga terdapat Pejabat Pajak sebagai bagian yang secara langsung berwenang terhadap urusan pengenaan pajak di Indonesia (Muhamad, 2020).

## Pajak Dan Hukum Pajak
Pajak  adalah  salah  satu  sumber  penghasilan  negara  yang  digunakan  untuk  membiayai kepentingan  umum  seperti  kesehatan,  Pendidikan,  kesejahteraan  masyarakat,  dan  sebagainya. Sehingga dapat dikatakan pajak adalah gejala masyarakat yang artiya pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Karena jika tidak ada masyarakat maka tidak akan ada pajak. Pengertian atau definisi dari pajak sangatlah beragam dan memiliki berbagai perbedaan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  memberi  definisi  pajak,  yakni  Kontribusi wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selanjutnya Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani dalam bukunya (Andriani, 2014), pajak adalah iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya menurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang  langsung  dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan  tugas  negara  yang  menyelenggarakan  pemerintah.  Dalam Glossary  of  Statistical  Terms OECD  dicantumkan  definisi  pajak  sebagai  “pembayaran  wajib  yang  tidak  ada  kontraprestasi, dilakukan  dalam  bentuk  tunai  atau  barang  dan  dibayarkan  oleh  unit  institusional  ke pemerintah.”(OECD, 2003). Pajak digambarkan sebagai pembayaran tanpa kontraprestasi karena pemerintah  tidak  memberikan  imbalan  kepada  unit  individu  yang  melakukan  pembayaran, meskipun  pemerintah  dapat  menggunakan  dana  yang  dikumpulkan  dalam  pajak  untuk menyediakan  barang  atau  jasa  ke  unit  lain,  baik  secara  individu  atau  kolektif,  atau  kepada masyarakat secara keseluruhan.
Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah adalah keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan dari seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  negara  dengan  orang-orang  atau  badan  hukum  yang berkewajiban  membayar  pajak  (Santoso,  2003).  Pendekatan  pajak  dari  segi  hukum  lebih menitikberatkan pada segi hukumnya, pada hubungan hukumnya, sehingga pajak dilihat dari segi hak  dan  kewajiban  (Rochmat,  1990).  Soemitro  dalam  bukunya  (Rochmat,  1997)  menyatakan bahwa  karena  hukum  adalah  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban,  maka  hukum  pajak  dapat dikatakan  sebagai  keseluruhan  peraturan  yang  mengatur  hubungan  (hak  dan  kewajiban)  antara negara sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Hubungan hukum antara negara dengan Wajib Pajak harus diatur berdasarkan hukum. Dengan adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara negara dengan Wajib Pajak, maka dalam hukum pajak tersebut terdapat pengaturan  hak-hak  negara  dan  kewajiban  Wajib  Pajak,  dan  pengaturan  mengenai  kewajiban- kewajiban negara dan hak-hak Wajib Pajak. Dalam hubungan ini hak di satu pihak akan menjadi kewajiban di pihak lainnya (Hari, 2023).
Falsafah  bahwa  setiap  pemungutan  pajak  harus  dengan  undang-undang  membawa konsekuensi  bahwa  setiap  penyusunan  undang  undang  perpajakan  harus  menerapkan  asas-asas pemungutan pajak. Salah satu konsep asas-asas pemungutan dalam pajak adalah konsep The Four Maxims dari Adam Smith yang disampaikan dalam bukunya yang berjudul “ An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations ” (Adam, 2005).
Secara  teoritis,  terdapat  3  (tiga)  cara  yang  dapat  diterapkan  dalam  pemungutan  pajak. Ketiga cara tersebut dapat direkonstruksikan sebagai berikut:
(1) Self-assessment System
Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan, melaporkan secara mandiri pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan dalam mengawasi kelengkapan administrasi dan memeriksa kebenaran (material) yang dilaporkan oleh Wajib Pajak (fiskus pasif).
(2) Official Assessment System
Dalam sistem ini fiskus berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan pajak yang terutang. Wajib Pajak membayar sesuai dengan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh fiksus.
(3) Witholding Assessment System
Sistem ini juga dikenal dengan sebutan hybrid system/semi self-assessment system . Dalam sistem  ini,  pihak  ketiga  (biasanya  pihak  yang  mempekerjakan)  wajib  menghitung,
menetapkan,  menyetorkan,  dan  melaporkan  pajak  berdasarkan  penghasilan  yang  diterima Wajib Pajak.

## Yurisdiksi Pemajakan
Kemajuan  teknologi  informasi  di  era  globalisasi  telah  mendorong  terjadinya  banyak transaksi  lintas  negara,  hal  tersebut  kemudian  dikenal  dengan  Yurisdiksi  Domisili  atau  Status. Transaksi usaha yang melibatkan penduduk dari negara lain mengakibatkan timbulnya pengenaan pajak  berganda  karena  transaksi  tersebut  dapat  dikenakan  di  negara  sumber  maupun  di  negara domisili. Oleh karena itu diperlukan suatu  yurisdiksi pemajakan yang memberikan kewenangan pada  suatu  negara  untuk  mengenakan  pajak  berkenaan  dengan  orang,  barang  atau  objek  yang berada  di  kekuasaannya.  Yurisdiksi  pemajakan  yang  dianut  suatu  negara  akan  mempengaruhi perlakuan pajak terhadap subjek dan objek pajak dari luar negeri.
Menurut  Owen  dan  Ongwamuhana,  yurisdiksi  pemajakan  merupakan  kewenangan  suatu negara  untuk  merumuskan  dan  memberlakukan  ketentuan  perpajakan  (Rochmanto,  2000). Tillinghast  dan  David  menyebutkan  bahwa  secara  umum,  kewenangan  suatu  negara  untuk mengenakan pajak didasarkan pada dua hal, yaitu berdasarkan status pembayar pajak dan sumber penghasilannya(Hanif,  2020).  Indonesia  menganut  prinsip  ini  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008,  yang  menyatakan  bahwa  Subjek  Pajak  Dalam  Negeri adalah:
“a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan  mempunyai  niat  untuk  bertempat  tinggal  di  Indonesia;  b.  badan  yang  didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.”
Selanjutnya  selain  ada  Yurisdiksi  Domisili  atau  Status,  ada  juga  yang  disebut  dengan yuridiksi sumber, dimana dalam yurisdiksi sumber ini, negara berhak mengenakan pajak karena orang pribadi atau badan memperoleh penghasilan yang berasal dari negara tersebut. Penentuan sumber  penghasilan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk  menentukan  negara  mana  yang berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara lain. Dalam dunia internasional, sudah menjadi lazim bahwa negara sumber memiliki hak utama untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Untuk menghindari adanya penarikan pajak  berganda,  maka  antarnegara  dapat  mengadakan  Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda (P3B) atau dalam dunia internasional lebih dikenal dengan istilah Tax Treaty .

## Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP No. 80 Tahun 2019) memberi definisi PMSE sebagai “perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.”
Pelaku usaha dalam PMSE meliputi pelaku usaha dari dalam negeri maupun pelaku usaha dari  luar  negeri,  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang terdiri dari:
− Pedagang,  yakni  pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan  PMSE  baik  dengan  sarana  yang dibuat dan dikelola sendiri  secara langsung  atau  melalui sarana milik pihak Penyelenggara Perdagangan Mealui Sistem Elektronik (PPMSE);
− Penyelenggara  Perdagangan  Mealui  Sistem  Elektronik  (PPMSE),  yakni  pelaku  usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan; dan
− Penyelenggara Sarana Perantara, yaitu Pelaku Usaha Dalam Negeri atau Pelaku Usaha Luar Negeri yang menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi
yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dengan penerima.

## Kedaulatan Indonesia dalam Mengatur Perpajakan
Suatu  negara  juga  memiliki  kedaulatan  untuk  mengatur  perpajakan  yang  berada  di  luar wilayahnya  apabila  sekurang-kurangnya  terdapat  satu  titik  hubungan  dengan  negara  tersebut. Sebaliknya  suatu  negara  tidak  dapat  memungut  pajak  atas  sesuatu  apabila  tidak  ada  hubungan sama sekali dengan negara tersebut. Titik hubungan ini dapat bersifat perorangan (tempat tinggal atau kewarganegaraan) dan bersifat kebendaan (seperti sumber dari suatu penghasilan atau letak suatu benda).
Peraturan  perpajakan  di  Indonesia  didasari  oleh  Pasal  23A  UUD  1945  yang  menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.  Pemerintah  juga  menerbitkan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  untuk mengatur  perpajakan  di  Indonesia  seperti  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“ UU KUP ”), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  (“ UU  PPh ”),  dan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“ UU PPN ”).
Peraturan  yang  sama  berlaku  terhadap  Netflix  sebagai  Pelaku  Usaha  Luar  Negeri  yang melaksanakan kegiatan usaha PMSE di wilayah Indonesia. Apabila kegiatan usaha PMSE yang dilakukan  oleh  Netflix  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  terbukti  memiliki  titik hubungan  sebagaimana  dijabarkan  sebelumnya,  maka  Netflix  wajib  tunduk  terhadap  hukum perpajakan Indonesia. Undang-Undang PPh megandung ketentuan material yang mengatur subjek dan  objek  dalam  pajak  penghasilan.  Subjek  pajak  yang  dimaksud  dalam  UU  PPh  adalah  orang pribadi,  warisan  yang  belum  terbagi,  badan,  dan  Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT).  Untuk  BUT, perlakuan  perpajakannya  dipersamakan  dengan  subjek  pajak  badan.  Dalam  UU  PPh  yang dimaksud dengan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk  apapun. Kemampuan  ekonomis dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa penghasilan yang dimaksud harus dapat dilihat dari satuan ekonomis berupa mata uang dan merupakan tambahan kemampuan yang sudah terealisasi.
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan  pajak  tidak  langsung,  yang  dikenakan  atas transaksi  atas  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  maupun  pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  (Djoko, 2008). Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri, baik yang  diproduksi  dari  dalam  maupun  luar  negeri.  Pajak  Pertambahan  Nilai  merupakan  pajak konsumsi  sehingga  pihak  yang  dibebankan  untuk  membayar  PPN  pada  umumnya  adalah konsumen  sebagai  pihak  yang  melakukan  konsumsi  atas  barang  atau  jasa  tersebut.  Dalam  UU PPN, barang dan jasa yang dikenakan PPN disebut juga sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan
jasa kena Pajak (JKP). Pajak Pertambahan Nilai sendiri bersifat pajak objektif karena pengenaan PPN  didasarkan  pada  jenis  barang  atau  jasa  dan  tidak  memperhatikan  subjek  yang  melakukan konsumsi.  Adapun  dalam  ketentuan  UU  PPN  tidak  ada  aturan  yang  secara  eksplisit  mengatur mengenai konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan kegiatan PMSE yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Luar Negeri.
Untuk menentukan apakah kegiatan usaha yang dijalankan oleh Netflix memenuhi ketentuan material  dari  UU  PPN  atau  tidak,  harus  diketahui  terlebih  dahulu  barang  atau  jasa  apa  yang ditawarkan oleh Netflix. Berdasarkan Informasi yang dipublikasikan dalam halaman utama situs Netflix, disampaikan bahwa “ Netflix is a streaming service that offers a wide variety of award- winning TV shows, movies, anime, documentaries, and more on thousands of internet-connected devices. ” Berdasarkan Informasi tersebut dapat dipahami bahwa Netflix memberikan jasa berupa layanan streaming digital kepada konsumennya.
Netflix  merupakan  layanan  digital  yang  menawarkan  jasa  berupa  penyedia  layanan pengaliran/ streaming media digital. Netflix memiliki konsep seperti televisi berlangganan, dimana layanannya menyediakan penyewaan berbagai macam tayangan, seperti film, film pendek, acara televisi dan lainnya melalui internet. Masyarakat hanya perlu membayarkan sejumlah biaya untuk berlangganan  dan  mendapatkan  kesempatan  mengakses  bahkan  mengunduh  seluruh  tayangan yang tersedia di platform digital Netflix. Netflix didirikan pada pertengahan tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Marc Randolph di California, Amerika Serikat. Pada awalnya, Netflix menawarkan jasa penyewaan film berupa DVD melalui situs internet. Film tersebut kemudian dikirimkan ke alamat  rumah  konsumen  dan  konsumen  mengirimkan  kembali  film  yang  telah  selesai  disewa tersebut kepada Netflix. Harga penyewaan satu film berkisar 4 USD dan konsumen hanya dapat menyewa paling banyak 3 (tiga) judul dalam satu kali penyewaan (Cristopher, 2003).
Pada  tahun  2007,  Netflix  mengubah  sistem  penyewaan  film  menjadi  model streaming melalui  internet  secara  langsung.  Untuk  mengembangkan  bisnisnya,  pada  tahun  2007  sampai dengan  2010,  Netflix  bekerja  sama  dengan  beberapa  perusahaan  elektronik  yang  menyediakan platform yang dapat digunakan untuk melakukan streaming . Selama kurang lebih 12 tahun Netflix hanya  menyediakan  layanannya  di  Amerika  Serikat  sampai  akhirnya  pada  tahun  2010,  Netflix mengembangkan bisnisnya dan mulai beroperasi di Kanada. Layanan Netflix mulai masuk Inggris pada  tahun  2012  dan  Australasia  pada  tahun  2015.  Secara  bertahap,  Netflix  mengembangkan kegiatan usahanya ke negara-negara lain di seluruh dunia sampai pada tahun 2016 Netflix dapat diakses  di  total  190  negara  di  seluruh  dunia  dengan  21  bahasa  yang  tersedia,  termasuk  Bahasa Indonesia  (Cristopher,  2003).  Berdasarkan  jenis  usahanya,  Netflix  merupakan Over  the  Top Services atau layanan Over the Top . Over the Top (OTT) merupakan istilah untuk media hiburan melalui internet yang kontennya dapat diakses melalui internet, bukan melalui saluran televisi atau radio pada umumnya (Anil, 2018). Beberapa contoh layanan OTT lainnya di Indonesia antara lain Vidio, Disney+ Hotstar, Viu, RCTI+, Amazon Prime Video, dan dan lain-lain.
Pengaturan Pengenaan Pajak terhadap Netflix Pasca Berlakunya Regulasi Terkait PMSE Pada  tanggal  31  Maret  2020,  pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No. 1 Tahun 2020), sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang- Undang Melalui UU No. 2 Tahun 2020 yang mulai diberlakukan sejak 18 Mei 2020. Pada dasarnya UU  No.  2  Tahun  2020  ini  dibuat  sebagai  respon  dari  pandemi Covid -19  yang  melanda  dunia,
khususnya Indonesia, di  mana selama 1 sampai 2 tahun sejak pandemi melanda, perekonomian Indonesia menurun secara signifikan dan tidak sedikit pelaku bisnis yang menutup usahanya dan beralih kepada bisnis berbasis internet/ online atau PMSE.
Terbitnya UU No. 2 Tahun 2020 memberikan angin segar di bidang perpajakan khususnya terkait pajak terhadap Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan kegiatan PMSE di Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat (4) disampaikan bahwa akan diterapkan beberapa kebijakan keuangan negara guna  melaksanakan  APBN  untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara, salah satunya adalah kebijakan di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan dalam kegiatan PMSE sebagaimana disampaikan pada Pasal 4 Ayat  (1) huruf b tersebut  adalah berupa: (1) pengenaan PPN  atas  pemanfaatan  BKP  Tidak  Berwujud  dan/atau  JKP  dari  luar  Daerah  Pabean  di  Daerah Pabean; dan (2) pengenaan PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.
Peraturan  Menteri Keuangan No. 60 Tahun 2022 ini  merupakan  peraturan pelaksana dari Pasal  44E  Ayat  (2)  huruf  f  UU  HPP.  Berdasarkan  skema  dalam  PMK  No.  60  Tahun  2022, pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha PMSE (termasuk pedagang luar negeri, penyedia jasa luar  negeri,  PPMSE  luar  negeri,  PPMSE  dalam  negeri)  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Keuangan untuk  melakukan  pemungutan,  penyetoran  dan  pelaporan  PPN  atas  pemanfaatan  BKP  Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilakukan melalui PMSE  oleh  konsumen  di  Indonesia.  Pemanfaatan  ini  juga  termasuk  pada  pemanfaatan  barang dan/atau jasa digital, sebagaimana jasa  yang ditawarkan oleh Netflix selaku Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan kegiatan PMSE di Indonesia.
Dengan  diundangkannya  PMK  No.  60  Tahun  2022  ini  semakin  memperjelas  kewajiban Pemungut PPN PMSE untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungut dari konsumen di Indonesia dengan kriteria-kriteria yang telah diatur. Kriteria yang diberikan dalam peraturan ini juga sudah secara spesifik mengarah kepada pembeli barang dan/atau penerima jasa yang memanfaatkan  BKP Tidak Berwujud  dan/atau JKP  dari luar Daerah Pabean di  Indonesia. Dengan  demikian,  pelaku  usaha  PMSE  tidak  lagi  dapat  mengelak  dari  kewajiban  memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN dari pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean, termasuk di dalamnya pemanfaatan secara digital.
Berdasarkan  penjabaran  di  atas  mengenai  pengaturan  pengenaan  pajak  terhadap  Netflix sebagai Pelaku Usaha PMSE berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Penulis berpendapat bahwa diundangkannya PMK No. 60 Tahun 2020 sebagai peraturan turunan dari UU HPP dirasa telah melengkapi atau setidak-tidaknya mampu menutupi celah hukum yang ada bagi pelaku usaha PMSE  dalam  UU  PPN  dan  undang-undang  lainnya  yang  mengatur  tentang  PPN  yang  telah diundangkan  sebelumnya.  Diundangkannya  PMK  No.  60  Tahun  2020  ini  juga  memberi pencerahan terkait pengenaan PPN dalam transaksi Business-to-customer (B2C) yang sebelumnya cukup  menjadi  tantangan  utama  bagi  pemungutan  PPN  oleh  DJP  Republik  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan pemerintah telah memberikan skema maupun tata cara pemungutan PPN yang relevan dengan perkembangan PMSE di Indonesia.
Sehubungan dengan ketentuan pengenaan PPh dan/atau PTE yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2020 yang tidak lagi dapat diterapkan ataupun dijadikan rujukan dalam pengenaan PPh dan/atau  PTE,  Penulis  merasa  hal  ini  tidak  memberikan  pengaruh  yang  signifikan.  Hal  ini dikarenakan pergeseran kriteria Subjek Pajak dari yang sebelumnya menekankan pada kehadiran fisik ( physical presence ) menjadi kehadiran ekonomi signifikan ( significant economic presence ) belum  diadaptasi  baik  oleh  peraturan  perundang-undangan  nasional  maupun  oleh Tax  Treaty sehingga sampai dengan saat penelitian ini diselesaikan masih terdapat kekosongan hukum terkait
hal  ini.  Dengan  demikian,  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  saat  ini yakni  UU  PPh  dan  Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda  (P3B)/ Tax  Treaty ,  Netflix  serta Pelaku Usaha PMSE Luar Negeri lainnya belum dapat dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sampai dengan tercapainya kesepakatan melalui Konsensus Pajak Global.

## KESIMPULAN
Pengaturan  Pengenaan  PPN  PMSE  melalui  PMK  No.  60  Tahun  2022  menegaskan  kewajiban Pelaku  Usaha  PMSE  Luar  Negeri  yang  telah  ditunjuk  sebagai  Pemungut  PPN  PMSE  untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN yang berasal dari konsumen di Indonesia, dimana dalam peraturan tersebut telah secara spesifik mengarah kepada pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di Indonesia, termasuk di dalamnya pemanfaatan secara digital yang merupakan jasa yang ditawarkan  oleh  Netflix.  Terdapat  kekosongan  hukum  terkait  sanksi  yang  menyebabkan pengawasan  serta  penegakan  hukum  belum  dapat  diterapkan  secara  maksimal.  Sementara  itu, pengaturan pengenaan PPh PMSE terhadap Netflix di Indonesia masih mengacu pada UU PPh dan Tax  Treaty ,  dimana  berdasarkan  kedua  sumber  hukum  tersebut  Netflix  tidak  termasuk  Subjek Pajak  Luar  Negeri  yang  dapat  dikenakan  PPh  di  Indonesia.  Kemudian  diharapkan  kedepan Pemerintah  agar  mempercepat  proses  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  yang  mengatur sanksi  yang  saat  ini  sedang  dalam  proses  penyusunan  agar  pengawasan  dan  penegakan  hukum terkait  penerapan  PPN  PMSE  dapat  dilakukan  secara  maksimal.  Terkait  pengaturan  pengenaan PPh, Pemerintah agar menambahkan klausul pada Undang-Undang perpajakan terkait pengenaan PPh terhadap kegiatan usaha yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan ( significant economic presence ) di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam Smith, An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations , Pennsylvania, The Pennsylvania State University, 2005.
Andriani, Perpajakan Indonesia , Jakarta, Salemba Empat, 2014, hlm. 3.
Anil Kokaram et al ., “ OTT (Over-The-Top) in 2015 ,” SMPTR Motion Imaging Journal, vol. 124, (September 2015): hlm. 65, https://ieeexplore.ieee.org/document/7306504/ authors#authors, diakses pada 5 Agustus 2023.
Anil Kokaram, et al., September 2015, “OTT (Over-The-Top) in 2015”, SMPTR Motion Imaging Journal,  vol.  124,  https://ieeexplore.ieee.org/document/7306504/authors#authors  (diakses pada 5 Agustus 2023).
B. Usman & K. Subroto, Pajak-Pajak Indonesia, Yayasan Bina Pajak, Jakarta, 1980
Christopher
McFadden, “ The Fascinating History of Netflix ,” Maret 2023,
https://interestingengineering.com/the-fascinating-history-of-netflix, diakses pada 4 Oktober 2023.
Djoko Muljono, Pajak Pertambahan Nilai: Lengkap dengan Undang-Undang, ANDI, Yogyakarta, 2008, hlm. Abstrak.
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik, LN No. 222 Tahun 2019, TLN No. 6420, Ps. 1 angka 10-12.
Indonesia,  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 42 Tahun 2009, Op.Cit ., Ps. 6 Ayat (1).
Indonesia, PMK No. 60 Tahun 2022, BNRI Tahun 2022 No. 360, Ps. 1 angka 16-17. Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, LN No. 134 Tahun 2020, TLN No. 6516, Ps. 6 Ayat (6).
Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, LN No. 133 Tahun 2008, TLN No. 4893, Ps. 2 Ayat (1).
L.Y.  Hari  Sih  Advianto,  “ Pengakuan  dan  Perlindungan  Hukum  Hak-hak  Wajib Pajak  dalam  Sistem  Hukum  Pajak  Indonesia” , Jurnal BPPK, hlm. 402, https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/, diakses pada 1 Oktober 2023.
Mansury, The  Indonesian  Income  Tax:  A  Case  Study  in  Tax  Reform  of  a  Developing  Country (1992), dalam Hanif Farhan Muhammad, “ Studi  Komparasi  Pemungutan  Pajak  terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia dengan Australia ,” (Universitas Indonesia, 2020). Muhammad  Wisnu  Nagoro,  “ Menengok  Sejarah  Perpajakan  Indonesi a”  dalam  Hanif  Farhan Muhammad, “ Studi Komparasi Pemungutan Pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia dengan Australia” , (Universitas Indonesia, 2020).
Narumi  Bungas  Gazali  &  Paulus  Soelistyo, “Pemajakan  Layanan  OTT, PPh  26” ,  Jurnal  Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), vol. 4, no. 4, (November 2022).
https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/3930/3034,  diakses  pada  11
Agustus 2023.
OECD,  “ Glossary  of  Statistical  Terms ,”  https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2657, diakses pada 7 Oktober 2023.
Rachmanto  Surahmat, Persetujuan  Penghindaran  Pajak  Berganda,  sebuah  Pengantar , Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2000.
Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1 , Bandung, PT Eresco, 1990.
Rochmat Soemitro, Hukum Pajak Internasional Indonesia , Bandung, PT Eresco, 1997. Santoso Brotodihardjo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung. Situs Web Netflix, https://www.netflix.com/id-en/, diakses pada 1 November 2023. Tunggul Anshari SN, Pengantar Hukum Pajak , cetakan kedua, Malang, Bayu Media Publishing, 2008.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License