p-ISSN 1978-385X / e-ISSN 2655-4968

## Strategi Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Mensosialisasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (Studi Kasus Nelayan Kota Tegal)
Kirsten Kimberly Injily Gerungan 1* , Rini Darmastuti 2 , Dian Novita Kristiyani 3
1,2,3 Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Dr. O. Notohamidjodjo, Blotongan, Salatiga, Jawa Tengah 50715, Indonesia *Penulis korepondensi; e-mail: kirstenkigerungan@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan  Penangkapan  Ikan  Terukur  (PIT)  merupakan  suatu  kebijakan  yang  dilakukan  dengan  menerapkan  sistem kuota dan pembagian zona atau wilayah penangkapan ikan yang diatur dalam PP 85 Tahun 2021. Sekalipun sudah ada sudah ada sosialisasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nelayan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa termasuk nelayan Kota Tegal bergejolak memberikan respon negatif terhadap kebijakan ini. Strategi komunikasi yang kurang  tepat  dan  perbedaan  persepsi  menjadi  permasalahannya.  Tujuan  dari  tulisan  ini pertama ,  memetakan  strategi komunikasi  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  kepada  nelayan  dalam  membangun  pemahaman  tentang  kebijakan penangkapan  ikan  terukur. Kedua ,  memahami  persepsi  nelayan  terkait  kebijakan  ini  dan  memberikan  masukan  untuk membangun  persepsi  yang  sama.  Tulisan  ini  didasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama , ada beberapa strategi komunikasi  yang  digunakan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  dalam  mensosialisasikan  kebijakan penangkapan ikan terukur ini. Strategi tersebut adalah Word of Mouth (WOM), konsultasi publik dan publikasi melalui media. Kedua, strategi yang digunakan KPP belum berhasil, karena ada perbedaan persepsi antara pemerintah, dalam hal ini KPP dengan nelayan. Nelayan di Pantura beranggapan kebijakan PIT ini sangat merugikan nelayan.  Karena itu, strategi komunikasi KPP seharusnya didasarkan dari persepsi nelayan.
Kata kunci: Strategi komunikasi; Word of Mouth ; Penangkapan Ikan Terukur; Front Nelayan Bersatu.

## Abstract
Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT ) is a policy that is carried out by implementing a quota system and dividing zones or fishing areas regulated in Indonesian Government Regulations number 85 of 2021. There is turmoil from the public who reject this policy,  especially fishermen in the  North Coast region (Pantura) of Java, including Tegal City fishermen  who  are  the  case  studies  in  this  research.  The  community  considers  that  the  PIT  Policy  can  harm  small fishermen and only benefit business actors in industrial quota fishing areas. This study aims to find out what kind of communication  strategy  is  carried  out  by  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  (Ministry  of Marine  Affairs  and  Fisheries)  and  also  to  find  out  the  understanding  and  response  of  the  community  to  measurable fishing  policies.  This  paper  is  the  result  of  research  using  qualitative  methods  and  a  case  study  research  design  and constructivism  paradigm.  Data  collection  techniques  in  this  study  were  in-depth  interviews  and  documentation.  The results of this study are one, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Ministry of Marine Affairs and Fisheries)  communication  strategy  in  disseminating  measurable  fishing  policies,  are  Word  of  Mouth  (WOM),  public consultations and publications through the media. Second, perceptions related to this policy are not in accordance with the conditions of coastal communities in Indonesia.
Keywords: Communications strategy; Word of Mouth; Measurable Fishing; fishermen.
This is an open access article under the CC BY license.

## 1. PENDAHULUAN
Strategi  komunikasi  mempunyai  peranan  yang  sangat  besar  dalam  keberhasilan  suatu  program pengembangan dan pemberdayaan untuk masyarakat (Saleh, 2020; Yanti, 2020). Tanpa strategi komunikasi yang tepat, suatu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak akan memberikan hasil yang maksimal, bahkan justru akan memunculkan konflik yang berkepanjangan. Sebut misalnya rencana pembangunan pabrik  semen  di  Kabupaten  Rembang  Jawa  Tengah.  Pembangunan  pabrik  ini  mendapat  penolakan  dari elemen  masyarakat  yang  mengatasnamakan  Jaringan  Masyarakat  Peduli  Pegunungan  Kendeng  (JMPPK). Penolakan  masyarakat  sudah  dilakukan  sejak  awal  pembangunan  pabrik  yaitu  pada  tahun  2012.  Isu  ini semakin  berkembang  dan  penolakan  dari  masyarakat  semakin  berkembang  ketika  peletakan  batu  pertama pada tanggal 16 Juni 2014. Protes dari masyarakat itu banyak diberitakan di media massa dan media digital (Nasional.tempo.co.  akses  17  Maret  2014).  Strategi  komunikasi  yang  kurang  tepat  serta  pendekatan  yang tidak  sesuai  dengan  budaya  yang  dimiliki  masyarakat  Rembang  serta  masyarakat  yang  ada  di  Sukolilo menjadi menyebab munculnya konflik ini (Wahono, 2020; Darmastuti, 2017, Maryani, 2016).
Contoh yang kedua adalah kasus yang terjadi dalam rencana pembangunan pertambangan dan waduk di desa  Wadas,  Purworejo  pada  tahun  2022  (Farisa,  2022;  Guitarra,  2022;  Sari,  2022).  Konflik  tejadi  ketika sebagian  warga  di  Wadas  menolak  rencana  penambangan  batu  andesit  di  desa  ini  (Kismunthofiah  et  al., 2022). Sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan tambang dan waduk ini, warga yang tidak setuju  dengan  pembangunan  melakukan  serangkaian  aksi  yang  berujung  pada  terjadinya  bentrok  antara warga  dengan  aparat.  Sekali  lagi,  konflik  yang  terjadi  dalam  rencana  pembangunan  pertambangan  dan waduk ini juga disebabkan karena permasalahan serta pendekatan komunikasi yang kurang tepat dari apparat kepada masyarakat (Misran, 2023; Pariyatman, 2022).
Permasalahan strategi komunikasi dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi permasalahan yang terus terjadi di negeri ini, termasuk permasalahan komunikasi dalam sosialisasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau, negara Indonesia mempunyai potensi besar dalam bidang kelautan dan perikanan (Pratiwi et al., 2022).
Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  pada  tahun  2021  telah menyiapkan roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan dalam jangka waktu panjang sampai tahun 2045  mendatang.  Dalam  menyempurnakan  praktek  pengelolaan  sektor  kelautan  dan  perikanan  yang  semakin terintegrasi,  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  (MKP)  Sakti  Wahyu  Trenggono,  menekankan  pada  prinsip ekonomi  biru (Blue  Economy) sebagai  upaya  pembangunan  nasional.  https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/ 38894-ekonomi-biru-untuk-laut-sehat-indonesia-sejahtera  (akses  tanggal  14  Oktober  2022).  Konsep  ekonomi biru  berorientasi  pada  optimalisasi  sumber  daya  perairan  yang  berkelanjutan  dengan  memperhatikan  tiga pilar utama yaitu ekologi, ekonomi dan sosial.
Transformasi ekonomi biru diakselerasikan dalam Program Prioritas yang dicanangkan oleh MKP pada periode  2021  -  2024.  Program  Prioritas  ini  dipaparkan  langsung  dalam Focus  Group  Discussion dengan Komisi  IV  DPR  RI  pada  bulan  September  2021  (https://kkp.go.id/artikel/34585-kkp-komisi-iv-bahas- program-prioritas-kkp-periode-2021-2024-di-fgd  (diakses  pada  tanggal  14  Oktober  2022)  ,  utamanya berfokus pada perikanan tangkap dan budidaya. Salah satunya meliputi konsep Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.
Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dengan menerapkan sistem  kuota  dan  pembagian  enam  zona  zona  penangkapan  ikan.  Kuota  penangkapan  ikan  meliputi  kuota industri, kuota nelayan lokal (termasuk nelayan kecil), dan kuota bukan tujuan komersial. Pembagian kuota ini  disesuaikan  dengan  pembagian  zona  penangkapan  ikan  yang  terbagi  menjadi  11  Wilayah  Pengelolaan Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  (WPP  -  NRI)  yang  diatur  dalam  PP  85  Tahun  2021.  Kebijakan Penangkapan Ikan terukur ini sejatinya bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan penangkapan ikan terukur dicanangkan untuk menjaga dan memperhatikan kualitas ekologi dan  ekonomi.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  permasalahan  pada  pengelolaan  perikanan  yang  tidak  stabil. Melalui  Focus  Group  Discussion  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  dengan  Komisi  IV  DPR  RI  pada tanggal 3 bulan Oktober 2022, membahas tentang penangkapan ikan oleh kapal-kapal perikanan yang sudah tidak  memperhatikan mutu  dan  kelestarian  alam  laut serta  penangkapan ikan  yang  bebas  dan  tidak  teratur. https://kkp.go.id/artikel/45609-kkp-komisi-iv-dpr-kupas-rpp-penangkapan-ikan-terukur  (akses  tanggal  25  Maret 2023).
Permasalahan  lainnya  berkaitan  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  85  Tahun  2021  tentang penerapan  sistem  kontrak  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  (WPP  -  NRI).
Menurut  Koalisi  NGO  untuk  Perikanan  dan  Kelautan  Berkelanjutan  (KORAL)  dalam  kajian Kertas  Kerja Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (2021), pembagian zona terkesan tidak mempertimbangkan status  tingkat  pemanfaatan  dan  lebih  mengarah  pada  kepentingan  ekspor  (industrialisasi).  Di  sisi  lain, perikanan  berbasis  adat/komunitas  dan  perikanan  skala  kecil  tak  pernah  dipertimbangkan  dalam  rencana kebijakan  ini.  Artinya,  Kebijakan  Penangkapan  Ikan  Terukur  hanya  berimplikasi  terhadap  eksploitasi  untuk kepentingan  investasi  di  wilayah  pesisir,  peminggiran  hingga  perampasan  hak  masyarakat  pesisir  (nelayan lokal- tradisional dan masyarakat adat).
Sebelumnya,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  sudah  melakukan  sosialisasi langsung ke beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya di daerah Pantura khususnya di daerah Kota Tegal dan  Kabupaten  Pati,  Jawa  Tengah  dengan  pertimbangan  yang  menjadi  sasaran  dari  sosialisasi  ini  adalah nelayan di daerah Pantura. Sosialisasi kepada nelayan ini dilakukan pada tanggal 14 Januari 2022. Sosialisasi dilaksanakan  berkaitan  dengan  isu  kapal  cantrang  yang  masih  beroperasi  yang  dikhawatirkan  akan menghambat  implementasi  penangkapan  ikan  terukur.  Hal  ini  kemudian  yang  dibahas  pada  pertemuan dengan  Komisi  IV  DPR  RI.  https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/37551-akselerasi-pengawasan-penangkapan- ikan-terukur- kkp-zero-tolerance-terhadap-cantrang (akses tanggal 15 Oktober 2022)
Walaupun  telah  dilaksanakan  sosialisasi  konsep  awal  kebijakan  penangkapan  ikan  terukur,  penolakan masih  saja  bergejolak  pada  nelayan  di  wilayah  Pantai  Utara  (Pantura)  Jawa  termasuk  komunitas  Front Nelayan  Bersatu  Kota  Tegal  yang  menjadi  studi  kasus  dalam  penelitian  ini.  Masyarakat  menilai  bahwa Kebijakan  PIT  dapat  merugikan  nelayan  kecil  dan  hanya  menguntungkan  pelaku  usaha  di  wilayah penangkapan  kuota  industri.  Pembagian  WPPNRI  dengan  sistem  kuota  membatasi  aktivitas  nelayan  kecil. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/31/penangkapan-ikan-terukur-dinilai-merugikan-nelayan-kecil1 (akses 15 Oktober 2022). Kekhawatiran nelayan berujung pada permintaan melakukan demonstrasi di Istana Negara jika tidak ditindaklanjuti untuk mendengar aspirasi masyarakat.
Kemudian  pada  bulan  Juni  tahun  2022,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  menerima  audiensi  dari Forum  Nelayan  Bersatu  se-Jawa  Tengah.  Audiensi  tersebut  membahas  beberapa  aspirasi  terkait  per- masalahan  yang  berkaitan  dengan  kapal  cantrang  dan  penerapan  Kebijakan  Penangkapan  Ikan  Terukur. Berdasarkan  hasil  diskusi  forum  ternyata  terdapat  kesalahpahaman  tentang  Kebijakan  Penangkapan  Ikan Terukur dimana sebenarnya kebijakan ini belum dilaksanakan namun masyarakat khawatir bahwa KKP akan membatasi  kebutuhan  nelayan  untuk  menangkap  sumber  daya  ikan.  Hasil  audiensi  ini  membuat  partisipan memahami konsep PIT.
Perbedaan  persepsi  antara  pemerintah  dan  nelayan  menjadi  permasalahan  dalam  penerapan  Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIK) untuk nelayan dan pelaku bisnis perikanan. Tulisan ini secara khusus akan membahas tentang strategi komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membangun pemahaman nelayan  Front  Nelayan  Bersatu  (FNB)  Kota  Tegal  terhadap  kebijakan  Penangkapan  Ikan  Terukur.  Front Nelayan Bersatu (FNB) Kota Tegal merupakan salah satu komunitas nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan yang aktif dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi terkait isu penangkapan ikan.
Penelitian  tentang  strategi  komunikasi  yang  digunakan  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  dan membangun  pemahaman  kepada  masyarakat  sudah  banyak  dilakukan.  Beberapa  penelitian  tentang  strategi komunikasi  tersebut  adalah  pertama,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Darmastuti  dkk  (2016)  yang dipublikasikan  pada  jurnal  ASPIKOM,  Volume  3,  No.1  Juli  2016  dengan  judul “Gethok  tular,  pola komunikasi gerakan sosial berbasis kearifan lokal masyarakat Samin di Sukolilo” . Penelitian ini menemu- kan  strategi  komunikasi  yang  dapat  digunakan  untuk  membangun  pemahaman  masyarakat  terkait  dengan lingkungan adalah dengan menggunakan ‘gethok tular’ (proses penyampaian pesan dari mulut ke mulut, atau dari satu individu ke individu lainnya). Penelitian kedua yang dilakukan oleh Maryani dan Darmastuti (2017) dengan  judul “The  ‘Bakul  Gendong’  as  a  communication  strategy  to  reject  the  construction  of  a  cement factory  in  Central  Java” .  Hasil  dari  penelitian  ini  dipublikasikan  pada  jurnal  Public  Relations  Review, volume  43,  Issue  1,  March  2017.  Penelitian  ini  menemukan  hasil  terkait  strategi  komunikasi  yang  sangat unik  yang  digunakan  oleh  masyarakat  Samin  dalam  membangun  pemahaman  masyarakat  terkait  rencana pembangunan  pabrik  semen  di  Sukolilo,  Pati.  Strategi  komunikasi  yang  digunakan  dalam  membangun pemahaman  kepada  masyarakat  adalah  dengan  menggunakan  bakul  gendong.  Penelitian  ketiga  dilakukan oleh Hamluddin, dkk (2022) dengan judul ‘Participatory Communications of Bekasi City Residents in Covid 19  Vaccination  Activities’ .  Hasil  penelitian  ini  dipublikasikan  pada  jurnal  MAKNA:  Jurnal  Kajian Komunikasi,  Bahasa  dan  Budaya,  volume  11,  No.  2  September  2022.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa komunikasi partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat menjadi satu strategi komunikasi yang efektif dalam membangun pemahaman warga kota Bekasi tentang Covid 19.
Tulisan  ini  didasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya.  Kebaharuan dari  tulisan ini  dibandingkan  dengan  tulisan-tulisan  sebelumnya  yang membahas tentang  strategi  komunikasi dalam  pemberdayaan  masyarakat  adalah, pertama ,  tulisan  ini  akan  membahas  strategi  komunikasi  dengan berdasarkan dari persepsi nelayan. Kedua , tulisan ini akan fokus pada manajemen isu sebagai instrumen vital strategi komunikasi, yang belum banyak dibahas pada tulisan-tulisan sebelumnya.
Pembahasan  tentang  strategi  komunikasi  kebijakan  Penangkapan  Ikan  Terukur  menjadi  urgen  karena kebijakan  ini  sangat  berdampak  bagi  nelayan  dan  membawa  dampak  kehidupan  bagi  nelayan,  sementara belum  ada  strategi  komunikasi  yang  tepat  untuk  melakukan  pendekatan  kepada nelayan.  Berdasarkan latar belakang  ini  yang  menjadi  fokus  pembahasan  pada  artikel  ini  adalah pertama ,  bagaimana  strategi komunikasi  kementerian  kelautan  dan  perikanan  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  penangkapan  ikan terukur? Kedua ,  bagaimana  persepsi  dan  respon  Front  Nelayan  Bersatu  Kota  Tegal  dalam  menanggapi Kebijakan  Penangkapan  Ikan  Terukur?  Tulisan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  dan  saran kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mensosialisasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Strategi Komunikasi
Teori dasar yang menjelaskan tentang Strategi Komunikasi disampaikan oleh Harold D. Laswell (dalam Effendy,  2003)  yang  menyatakan  bahwa  cara  yang  terbaik  untuk  menerangkan  kegiatan  komunikasi  atau cara  untuk  menggambarkan  dengan  tepat  sebuah  tindakan  komunikasi  ialah  dengan  menjawab  pertanyaan “Who  Says  What  In  which  Channel  To  Whom  With What  effect” (siapa  mengatakan  apa  dengan  cara  apa kepada  siapa  dengan  efek  bagaimana).  Konsep  dasar  ini  memperjelas  elemen-elemen  komunikasi  oleh komunikator. Who? (siapa komunikatornya), merupakan orang yang menyampaikan atau menjelaskan pesan baik  secara  lisan  atau  tulisan  didalamnya  komunikator  perlu  menganalisa  faktor-faktor  pendukung  dan penghambat  dalam  kegiatan  komunikasi. Says  what? (mengatakan  apa),  sebuah  pesan  yang  mengandung informasi,  opini,  ide  dengan  menggunakan  simbol  baik  secara  verbal  maupun  non  verbal.  Isi  pesan  harus teruji kebenarannya, valid, reliable, dan jelas sumbernya. In which channel? (media apa yang digunakan), merupakan  alat  yang  digunakan  oleh  komunikator  dalam  menyampaikan  pesan  agat  diterima  baik  oleh public.  Beberapa  contoh  media  seperti  pers,  radio,  televisi,  koran,  dsb. To  whom? (kepada  siapa)  atau disebut  dengan  komunikan,  merupakan  target  sasaran  dari  komunikator  dalam  pemberian  pesan.  Menjadi catatan penting untuk seorang komunikator karena harus memahami sifat, perilaku dan kondisi komunikan. With  what  effect? (efek).  Dalam  kegiatan  komunikasi  tentunya  ada  sebuah  pengaruh  yang  diharapkan. Komunikasi yang berjalan dengan efektif antara komunikator dan komunikan akan menghasilkan efek yang baik begitu pun sebaliknya.
Menurut  Onong  Uchjana  Effendy  (2005)  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Dinamika  Komunikasi” komunikasi  adalah  peristiwa  penyampaian  ide  manusia.  Hampir  sama  dengan  Laswell,  Effendy mengemukakan lima komponen komunuikasi yang terdiri dari komunikator, pesan, komunikan, media, dan umpan  balik.  Komunikator  merupakan  idividu  atau  kelompok  yang  berperan  untuk  menyampaikan  pesan. Pesan  merupakan  gagasan  yang  dinyatakan  oleh  pengirim  kepada  orang  lain.  Komunikan,  merupakan individu  yang  berperan  menerima  pesan.  Media,  merupakan  saluran  untuk  menyampaikan  pesan.  Umpan balik yaitu reaksi terhadap pesan.
Dari uraian tentang pengertian strategi dan komunikasi di atas, diperoleh definisi Strategi Komunikasi oleh  Smith  (2005)  dalam “Strategic Planning For Public Relation” .  Menurut  Smith,  Strategi  Komunikasi adalah  kegiatan  atau  kampanye  komunikasi  yang  sifatnya  informasional  maupun  persuasif  untuk membangun  pemahaman  dan  dukungan  terhadap  suatu  ide,  gagasan  atau  kasus,  produk  maupun  jasa  yang terencana yang dilakukan oleh suatu organisasi baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, memiliki tujuan, rencana dan berbagai alternatif berdasarkan riset dan memiliki evaluasi.
Terdapat tiga tujuan strategi komunikasi menurut Pace, Peterson, dan Burneet (Auliani, 2017) yaitu: 1.) To Secure Understanding, untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi. 2.) To Establish  Acceptance, bagaimana  cara  penerimaan  itu  terus  dibina  dengan  baik. 3.)  To  Motive  Action, penggiatan untuk motivasi. 4 .) The Goals Which The Communicator Spught To Achive, yaitu bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut.

## 2.2 Manajemen Isu
Strategi komunikasi yang tepat sangat bermanfaat untuk mencapai efek maksimal dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang strategi komunikasi tidak akan lepas dari unsur-unsur komunikasi yang  meliputi  komunikator,  pesan,  komunikan,  saluran,  umpan  balik  hingga  efek  komunikasi.  Ketika merencanakan  strategi  komunikasi  untuk  suatu  program  pengembangan  atau  pemberdayaan  masyarakat, tidak lepas dari manajemen isu. Manajemen isu merupakan instrumen vital bagi masa depan organisasi atau perusahaan dan sangat berkaitan dengan strategi komunikasi yang digunakan (Wahono, 2020). Manajemen isu merupakan sebuah media yang dapat digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mengelola berbagai isu dan informasi yang muncul di masyarakat, serta bereaksi terhadap berbagai isu sebelum diketahui oleh masyarakat luas (Chase dalam Regester  Larkin, 2002, p.202).
Manajemen  isu  ini  menjadi  hal  yang  penting  ketika  merencanakan  strategi  komunikasi  dalam membangun pemahaman nelayan dan pelaku bisnis perikanan tentang Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Strategi  komunikasi  yang  diterapkan  dapat  direncanakan  dengan  mulai  mengindentifikasi  masalah  yang terkait dengan nelayan dan pelaku bisnis perikanan, menganalisa serta mengelola berbagai isu yang masuk terkait dengan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur ini. Strategi komunikasi dalam penanganan isu tentang kebijakan Penangkapan Ikan Terukur ini dapat menggunakan media, baik media mainstream maupun media baru.

## 2.3 Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
Kebijakan  Penangkapan  Ikan  Terukur  dilatarbelakangi  oleh  pengendalian  ikan  yang  tidak  terukur: Illegal,  Unregulated,  Unreported,  Fishing (IUUF).  Tujuan  kebijakan  ini  yaitumenjaga  jumlah  stok  ikan  di laut  sehingga  pengendalian  penangkapan  dapat  terukur  dan  berkelanjutan ;  Legal,  Regulated,  Reported, Fishing (LRRF).  Zona  penangkapan  ikan  terukur  di  bagi  menjadi  3  zona  yaitu  zona  berbasis  kuota  untuk komersial,  zona  berbasis  kuota  untuk  nelayan  tradisional,  serta  zona  berbasis  kuota  non  komersial  yang diperuntukan  untuk  Pendidikan,  penelitian,  dan  wisata.  Berdasarkan  buku  Outlook  Menteri  Kelautan  dan Perikanan tentang Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur tahun 2022, beberapa manfaat di zona penangkapan ikan berbasis kuota antara lain pengelolaan Pelabuhan yang terstruktur dan terawatt, peluang berkembangnya industri perikanan, serta penyerapan tenaga kerja dan distribusi pertumbuhan ekonomi.

## 3. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  didasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengunakan  paradigma  konstruk- tivisme  dan  kualitatif  dengan  desain  penelitian  studi  kasus.  Paradigma  konstruktivisme  memandang  ilmu sosial  sebagai  analisis  sistematis  terhadap socially  meaning-  full  action melalui  pengamatan  langsung  dan rinci terhadap pelaku sosial dalam setting keseharian yang alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan (Hidayat, 2002). Penelitian kualitatif dilakukan untuk  memahami  situasi  atau  peristiwa,  tidak  mencari  atau  menjelaskan  hubungan,  menguji  hipotesa,  atau membuat prediksi. Fokus penelitian yang dipakai studi kasus.
Menurut Design (1989) fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan. Denscombe (dalam Pembayun, 2013, pp.248-249) menyatakan studi kasus memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Menyoroti suatu peristiwa 2. Penelaahan mendalam 3. Fokus pada hubungan antar aspek kasus dan proses 4. Setting ilmiah 5. Penggunaan beberapa  sumber  dan metode.  Desain  studi  kasus  digunakan  dalam  penelitian  ini,  karena  tulisan  ini  secara khusus membahas kasus yang terjadi pada nelayan di Tegal, Jawa Tengah.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Penulis mengambil  3  narasumber  untuk  wawancara  penelitian.  Pertama,  Kepala  Biro  Hubungan  Masyarakat  dan Kerja Sama Luar Negeri. Kedua, Kepala Sub-Pokja Hubungan Masyarakat Dirjen Penangkapan Ikan. Ketiga, Ketua  Front  Nelayan  Bersatu  Kota  Tegal.  Penulis  juga  ingin  menggali  informasi  yang  detail  sambal memahami fenomena sosial yang terjadi. Dokumentasi dalam penelitian berupa rekaman audio hasil interview, foto, catatatan, data-data berupa pemberitaan di media sosial, buku, catatan, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Komponen  Komunikasi dalam Strategi  Komunikasi  Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Mensosiliasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
Melansir  artikel  Rido  Miduk  Sugandi  (2022)  tentang  Penangkapan  Ikan  Terukur  yang  Berkeadilan, konsep Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan suatu upaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan  dalam  mengelola  sumber  daya  ikan  yang  lebih  ramah  lingkungan  dan  terkendali.  Kebijakan  ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah ikan yang ditangkap tidak melebihi kapasitas regenerasi populasi ikan sehingga sumber daya perikanan dapat tetap lestari dengan menetapkan sistem pembagian kuota untuk nelayan  lokal,  kuota  bukan  untuk  tujuan  komersial,  serta  kuota  untuk  industri.  Selan  itu  aktivitas penangkapan ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Melalui  wawancara  dengan  Kepala  Biro  Hubungan Masyarakat  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan, Ari  Prabowo  pada  tanggal  03  Februari  2023,  menjelaskan  bahwa  kebijakan  Penangkapan  Ikan  Terukur merupakan amanah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

## “Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan demi terwujudnya laut
yang sehat untuk Indonesia sejahtera” .
Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  Ketua  Sub-Pokja  Humas  Ditjen  Perikanan  Tangkap,  Djoko  Arye Prasetyo,  mengatakan  bahwa  penetapan  awal  kebijakan  PIT  karena  ada  kekhawatiran  antara  pemerintah maupun akademisi terkait penangkapan ikan jika tidak dikendalikan maka akan habis sumber daya ikan.
Berdasarkan  kajian  dari  KAJISKAN  dalam  Kepmen  KP  Nomor  19  Tahun  2022,  estimasi  potensi sumber daya ikan di Indonesia mencapai 12 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan ikan diperbolehkan 8,6  juta  ton.  Meskipun  bagitu  dengan  adanya  sistem  terukur  kualitas  sumber  daya  ikan  akan  terjaga  serta ekonomi dan ekologi dapat berjalan beriringan. Yang menjadi permasalahan adalah kebijakan Penangkapan Ikan  Terukur  masih  dalam  proses  penetapan  regulasi  hukum.  Namun  ada  beberapa  aturan  turunan  yang mendukung konsep Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yaitu PP 85 tentang tarif PNBP di sektor kelautan perikanan.
Untuk  mencapai  pemahaman  yang  sama  dibutuhkan  suatu  bentuk  sosialisasi  untuk  menyampaikan pesan kepada masyarakat. Sebagai proses penyampaian pesan kepada masyarakat, sosialisasi lebih baiknya bersifat  mengajak  dan  mempengaruhi  penerimaan  pesan  yang  disampaikan.  Oleh  karena  itu,  dalam melakukan  sosialisasi  tentang  Kebijakan  Penangkapan  Ikan  Terukur  dibutuhkan  perumusan  strategi komunikasi  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  Strategi  komunikasi  pada  dasarnya  merupakan sebuah manajemen komunikasi yang dilakukan dengan berbagai taktik operasional dalam rangka mencapai suatu tujuan (Effendy, 2005). Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  dalam  wawancara  bersama  penulis  pada  tanggal  03  Februari  2023  menjelaskan tujuan dari strategi komunikasi
“Strategi komunikasi didorong melalui upaya membangun awareness terhadap konsep maupun tujuan penangkapan ikan terukur agar stakeholder memiliki pemahaman yang sama terhadap
program penangkapan ikan terukur.”
Untuk  memahami  strategi  komunikasi  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  dalam  Mensosialisasikan Kebijakan  Penangkapan  Ikan  Terukur ini,  tulisan ini akan membahas  strategi  komunikasi  berdasarkan  dari komponen-komponen  komunikasi,  yaitu  komunikator,  komunikan,  media,  pesan  yang  disampaikan  serta dampak yang diharapkan.
Komunikator. Salah satu komponen yang sangat penting dalam menyebarkan informasi dan membangun pemahaman komunikan (dalam tulisan ini adalah nelayan), adalah komunikator. Dalam membangun strategi komunikasi yang efektif bagi nelayan, ada beberapa pertimbangan yang digunakan KKP ketika melakukan penunjukan  untuk  komunikator.  Pertimbangan  tersebut  adalah  pertama,  dengan  mempertimbangkan  siapa yang  menjadi  target  sasaran.  Kedua,  komunikator  harus  memiliki  kredibilitas.  Ketiga,  komunikator  harus memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan topik yang dibahas. Keempat, komunikator harus mempunyai pengalaman  dalam  mengatasi  permasalahan  seperti  yang  terjadi  pada  saat  ini.  Kelima,  komunikator  harus memiliki  motivasi  yang  tinggi  serta  bersikap  baik.  Mengutip  dari  pendapat  Mark  L  Knapp  dan  Anita  L.
Vangelisti  Dalam  bukunya  yang  berjudul Interpersonal  Communication  and  Human  Relationships (2000), komunikator  yang  ditunjuk  oleh  KKP  adalah  komunikator  yang  kredibel,  berpengalaman  serta  memiliki sikap  dan  motivasi  yang  baik.  Seperti  dijelaskan  oleh  Ari  Prabowo  dalam  wawancara  mendalam  pada tanggal 03 Februari 2023.

## “Komunikator Utama yaitu Menteri KP, Pejabat Eselon I terkait, Akademisi, Para Pelaku Usaha sektor perikanan tangkap.”
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Bapak  Djoko,  Ketua  Sub-Pokja  Hubungan  Masyarakat  DJPT  KKP  juga menambahkan  bahwa  pada  bentuk  kegiatan  tertentu,  komunikator  dan  komunikan  dapat  berganti  peran karena adanya fungsi komunikasi dua arah.
“Jadi dalam konsultasi publik tersebut tidak didominasi oleh kita saja tapi juga masyarakat. Jadi kalau ditanya siapa komunikatornya? Ya dua-duanya, dari Pemerintah dan juga masyarakat yang diwakili oleh para nelayan, pengusaha atau lainnya. Jadi ada komunikasi dua arah.”
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  diatas,  komunikator  yang  digunakan  oleh  KPP  dalam  menerapkan strategi komunikasi dalam membangun pemahaman kepada masyarakat terkait Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur  ini  adalah  para  pemangku  jabatan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia, stakeholders serta masyarakat. Komunikan yang menjadi target sasaran utama adalah nelayan dan pengusaha penangkapan  ikan.  Menurut  Kepala  Biro  Humas  dan  Kerja  Sama  Luar  Negeri  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan (Bapak Ari), komunikan yang menjadi sasaran adalah,
“Namanya komunikator pasti ada komunikan juga, komunikan atau target sasaran KKP tentunya para pelaku usaha perikanan tangkap, nelayan, dan stakeholder perikanan tangkap lainnya.”
Pesan .  Pesan  yang  tepat  dalam  komunikasi,  mempunyai  peran  yang  sangat  besar  dalam  membangun pemahaman khalayak. Dalam rangka sosialisasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur ini, pesan disampai- kan  secara  verbal  dan  non  verbal.  Pesan  verbal  adalah  pesan  yang  disampaikan  secara  langsung  dalam bentuk bahasa ataupun symbol sedangkan pesan non verbal adalah pesan yang ditunjukkan melalui ekspresi wajah,  gerakan,  atau  gestur  (Gandasari,  2021).  Pesan  verbal  dalam  pelaksanaan  strategi  komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) digunakan pada saat dilaksanakan konsultasi publik, audiensi, infografis  dalam  penyajian  konten  di media, video, visualisasi  gambar  spanduk, dan juga  pengemasan teks dalam siaran pers. Pesan non verbal dapat dilihat saat pelaksanaan sosialisasi secara langsung dengan melihat ekspresi  komunikator  dan  komunikan,  seperti  senyum,  menggerakkan  tangan,  mengangkat  alis  dan  lain sebagainya.
Media .  Pesan  yang  disampaikan  dalam  melakukan  sosialisasi  membutuhkan  sarana  media  untuk menyebarkan  informasi  (Auliani,  2017).  Media  yang  digunakan  dalam  kegiatan  sosialisasi  ini  sangat ditentukan  oleh  komunikan  atau  audiens  dari  kegiatan  sosialisasi  ini.  Kegiatan  sosialisasi  ini  dilakukan secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Kegiatan  secara  langsung  menggunakan  media  bahasa,  sedangkan sosialisasi  yang  tidak  langsung  menggunakan  media  massa,  media  sosial  dan  media  luar  ruangan.  Media massa  yang  digunakan  adalah  media  cetak  dengan  cara  mengirimkan  berita  atau  melalui  konferensi  pers. Media  sosial  yang  digunakan  yaitu  Instagram,  Twitter,  Youtube,  TikTok  dan  Website.  Media  luar  ruang yang digunakan adalah spanduk, banner, dan videotron.

## 4.2 Strategi Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Mensosiliasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
Sosialisasi kebijakan penangkapan ikan terukur dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara  langsung  artinya  pihak  komunikator  mengadakan  komunikasi  langsung  dengan  pihak  komunikan (Arumsari et al., 2020) secara dua arah. Komunikasi dua arah ini memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara komunikan dan komunikator. Dalam rangka sosialisasi kebijakan penangkapan ikan terukur, Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  menggunakan  strategi  dengan  pendekatan  secara  langsung  kepada
masyarakat  nelayan  seperti  konsultasi  publik,  forum  sosialiasasi,  bincang  bagari,  audiensi  dan Word  of Mouth  (WOM). Ada  beberapa  tujuan  dari  kegiatan,  yaitu  untuk  mensosialisasikan  kebijakan  penangkapan ikan  terukur  (PIT)  dan  untuk  mendapat  masukkan  serta  aspirasi  dari  masyarakat.  Hal  ini  seperti  yang dikatakan oleh Bapak Djoko dalam wawancara pada tanggal 13 Januari 2023,
“Konsultasi publik ini kita adakan kegiatannya untuk mensosialisasikan kebijakan PIT tapi kita juga mencari masukkan yang lebih banyak dari masyarakat.”
Gambar 1. Sosialisasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Kota Tegal (14/01/2022) Sumber: kkp.go.id
Word of Mouth (WOM) merupakan strategi komunikasi yang paling efektif dalam kegiatan sosialisasi kebijakan penangkapan ikan terukur. Word of Mouth (WOM) merupakan strategi penyampaian pesan secara langsung dan bertemu dengan khalayak di lapangan. Dalam sosialisasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur ini, kegiatan dengan pendekatan WOM dilakukan oleh staff UPT yang biasa disebut dengan penyuluh yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Bapak Djoko dalam wawancara dengan penulis, tujuan dari penyuluh ini adalah:
“Penyuluh ini menyampaikan pesan secara langsung, tidak melalui media massa, media sosial, tapi mereka yang terjun langsung ke masyarakat. Ujung tombak kita adalah oranag-orang yang ada di lapangan ini. Jadi di pusat kita bermain dengan media massa dan media sosial, tapi tidak melepas juga peran dari penyuluh-penyuluh di masyarakat daerah. Artinya mereka walaupun pemahaman mungkin juga hanya sekedar tapi minimal berupaya untuk mereda potensi unjuk rasa ke pusat”
Sosialisasi secara tidak langsung merupakan strategi kedua yang dilakukan dalam sosialisasi kebijakan penangkapan  ikan  terukur.  Sosialisasi  tidak  langsung  artinya  tidak  langsung  bertemu  dan  berkomunikasi secara  tatap  muka  dengan  khalayak  (Arumsari  et  al.,  2020).  Sosialisasi  tidak  langsung  ini  sangat  me- mungkinkan terjadi secara satu arah dan disisi yang lain dapat terjadi dua arah. Komunikasi satu arah atau dua arah ini sangat tergantung pada media yang digunakan. Media yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini  adalah  media  massa,  media  sosial  dan  media  luar  ruangan.  Media  massa  terdiri  dari  media  cetak  yaitu koran.  Ada  beberapa  strategi  yang  dilakukan  oleh  Kementrian  kelautan  dan  perikanan  ketika  melakukan sosialisasi kebijakan ini dengan menggunakan media cetak, yaitu pertama , melakukan konferensi pers yang tujuannya adalah menyampaikan informasi Kebijakan Penangkatan Ikan Terukur kepada masyarakat. Kedua , kolaborasi dengan media untuk mempulikasikan pesan atau konten.
Strategi  komunikasi  untuk  mensosialisasikan  Kebijakan  Penangkatan  Ikan  Terukur  dengan  meng- gunakan  media  sosial,  dilakukan  dengan  menggunakan  Instagram,  Twitter,  Youtube,  TikTok  dan  Website. Beberapa media sosial ini dipilih untuk mensosialisasikan kebijakan ini dengan pertimbangan media sosial – media sosial inilah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat sasaran, yaitu masyarakat nelayan.
Media luar ruang merupakan media lainnya yang digunakan untuk merangkul masyarakat nelayan dan membangun pemahaman masyarakat nelayan terkait Kebijakan Penangkatan Ikan Terukur. Media luar ruang yang digunakan adalah spanduk, banner, dan videotron. Media luar ruangan merupakan media yang sangat efektif  untuk  menjangkau  khalayak  (Alfaini,  2022)  dan  sangat  menunjang  kegiatan  sosialisasi  secara
langsung ketika berada di lapangan. Hal ini dapat dipahami karena media luar mempunyai kekuatan terpaan yang besar, bahkan dalam kondisi tidak sengaja dan tidak sengaja, seringkali masyarakat mendapat terpaan dari media luar ruang tersebut.
(a)
(b)
Gambar 2 (a) (b). Contoh Pesan Verbal (Teks, Gambar, dan Symbol) dalam Bentuk Konten Infografis DI Sosial Media Kementerian Kelautan dan Perikanan Sumber: twitter.com/@kkpgoid dan instagram.com/@kkpgoid
Strategi  komunikasi  dapat  menjadi  salah  satu  dasar  penting  agar  komunikasi  berjalan  dengan  efektif. Dalam  komunikasi,  untuk  merancang  strategi  komunikasi  ada  empat  faktor,  yaitu:  (Fajar,  2009:14). Diantaranya  adalah  mengenal  khalayak,  Menyusun  pesan  dan  menetapkan  metode  dan  pemilihan  media komunikasi. Empat factor dan tahapan yang telah dikemukan tersebut telah dijalankan dengan baik. Namun proses  evaluasi  juga  harus  terus  berjalan  untuk  melihat  bagaimana  efektifitas  komunikasi  yang  muncul. Tidak  menutup  kemungkinan  jika  pemetaan  strategi  komunikasi  lanjutan  berdasar  evaluasi  strategi komunikasi  yang  lalu  dilakukan  dan  dirancang  Kembali.  Hal  ini  dapat  menjadi  salah  satu  kegiatan perencanaan  komunikasi  yang  dapat  berkembang  dan  menyesuaikan  dengan  situasi  yang  didapatkan termasuk salah satu cara menghadapi resistensi dari Front Nelayan Bersatu Kota Tegal.

## 4.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Strategi Komunikasi
Menurut  Effendy  (2005),  faktor  penghambat  dalam  berkomunikasi  dapat  berupa  gangguan-  gangguan yang  bersifat  teknis.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketiga  narasumber,  penulis  mendapati  faktor- faktor  penghambat  pelaksanaan  strategi  komunikasi,  yaitu  gangguan  mekanik,  pemahaman  khalayak  tidak konsisten dan prasangka.
Pertama,  gangguan  mekanik.  Gangguan  teknis  di  lapangan  yang  tidak  terduga.  Beberapa  di  antaranya yaitu  belum  terbitnya  regulasi  yang  membuat  hambatan  dalam  penyusunan  pesan  mengenai  teknis pelaksanaan  kebijakan  penangkapan  ikan  terukur  sehingga  membuat  isi  pesan  belum  mendalam.  Kedua, pemahaman  khalayak  yang  tidak  konsisten.  Setiap  orang  tentu  memiliki  pemahaman  dan  persepsinya masing-masing  dalam  menanggapi  segala  sesuatu.  Tidak  dipungkiri  bahwa  dalam  pelaksanaan  strategi komunikasi,  komunikasi  bisa  saja  memiliki  pemahaman  yang  berubah-ubah  khususnya  tentang  suatu kebijakan  baru  yang  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat.  Ketiga,  prasangka.  Target  sasaran  kurang mendapat informasi dan menyebabkan prasangka-prasangka atau opini-opini yang tidak sesuai.
Faktor-faktor  tersebut  menjadi  sebuah  kendala  dan  hambatan  pelaksanaan  strategi  komunikasi  dalam mensosialisasikan  kebijakan  penangkapan  ikan  terukur.  Permasalahannya,  komunikasi  tidak  akan  berjalan dengan  efektif  jika  khalayak  atau  target  sasaran  belum  sepenuhnya  menerima,  mengerti  dan  memahami keseluruhan  isi  pesan.  Untuk  itu  strategi  komunikasi  yang  dilakukan  selama  ini  perlu  dievaluasi  untuk mengetahui  cara  paling efektif menjangkau target  sasaran menerima  pesan  yang  disampaikan  dalam  upaya meminimalisir faktor-faktor penghambat strategi komunikasi. Sedangkan, penulis belum menemukan adanya faktor  pendukung  keberhasilan  strategi  komunikasi  tetapi  juga  tidak  mengatakan  gagal.  Hal  ini  dibuktikan dengan banyaknya resistensi sebagai respon dari masyarakat berkaitan dengan kebijakan penangkapan ikan terukur. Untuk melihat respon khalayak, penulis mengambil studi kasus Front Nelayan Bersatu Kota Tegal, Jawa Tengah.
Strategi  komunikasi  dapat  berjalan  dengan  efektif  jika  proses  komunikasi  tersebut  dapat  berpengaruh, terutama pada perubahan perilaku nelayan. Proses pemahaman kepada khalayak masyarakat maupun nelayan dapat dilakukan lebih intens, selain untuk menyampaikan kebijakan, namun juga dapat menjadi ruang dialog Bersama untuk mencapai titik pemahaman Bersama. Hal ini dapat menjadi jalan untuk memahami dampak jika kegiatan pengangkapan ikan tidak mengikuti kebijakan yang ada.

## 4.4 Persepsi dan Sikap Front Nelayan Bersatu Kota Tegal Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
Setiap  aturan  atau  kebijakan  baru  yang  dikeluarkan  pemerintah  menimbulkan  pemahaman  dan  respon yang  beragam  dari  berbagai  elemen  masyarakat.  Kebijakan  Penangkapan  Ikan  Terukur  diharapkan  dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakat tetapi juga tetap harus memperhatikan kehidupan ekologi. Berbagai kegiatan  komunikasi  juga  telah  dilakukan  untuk  memberitahukan  kepada  khalayak  tentang  maksud  dan tujuan  kebijakan  penangkapan  ikan  terukur  ini.  Akan  tetapi,  kegiatan  komunikasi  tentu  tidak  pernah  lepas dari  sebuah  efek  atau  respon.  Respon  komunikasi  pada  hakikatnya  berupa  penolakan  atau  penerimaan tergantung sudut pandang khalayak dalam memahami pesan yang disampaikan.
Dalam  wawancara  mendalam  pada  tanggal  20  Januari  2023,  Bapak  Riswanto  selaku  Ketua  Front Nelayan  Bersatu  Kota  Tegal  mengatakan  bahwa  pemberlakuan  sistem  PNBP  Pasca  Produksi  dalam  PP  85 Tahun  2021  sebagai  acuan  Kebijakan  Penangkapan  Ikan  Terukur  memberatkan pelaku  usaha  penangkapan ikan dan nelayan. Hal ini disebabkan oleh konsep kebijakan ini tidak sesuai dengan kultur masyarakat pesisir yang ada di Indonesia dan hanya mengikuti aturan luar negeri.
“Pertama mendengar rencana kebijakan penangkapan ikan terukur, pelaku usaha penangkapan ikan dan nelayan bingung dan resah, menurut pelaku usaha penangkapan ikan dan nelayan wacana kebijakan itu mengadopsi aturan dari luar negeri yang secara kultur budaya dan kebiasaan masyarakat pesisirnya berbeda, sehingga muncul banyak pertanyaan dari berbagai elemen masyarakat.”
Masyarakat  nelayan  khususnya  pada  studi  kasus  dalam  penelitian  ini  merasakan  kebingungan  dan keresahan  yang  berujung  pada  penolakan  akan  konsep  kebijakan  Penangkapan  Ikan  Terukur.  Bentuk penolakan  diwujudkan  dalam  unjuk  rasa  baik di  daerah  sampai  ke  tingkat  pusat.  Menurut  Riswanto  dalam wawancara tanggal 20 Januari 2023, unjuk rasa yang dilakukan sampai ke tingkat pusat disebabkan karena tidak adanya solusi terkait aspirasi masyarakat nelayan dari beberapa pertemuan dan audiensi yang dilakukan bersama pemerintah.

## “Bentuk penolakan terakhir dengan aksi unjuk rasa pelaku usaha penagkapan ikan dan nelayan di Pantura Jawa dan kemudian melalui surat memberitahukan kepada Pemerintah untuk mendengarkan aspirasi nelayan.”
Di  lain  sisi,  menurut  pandangan  Bapak  Djoko,  Ketua  Pokja  Humas  Direktorat  Jenderal  Perikanan Tangkap  dalam  wawancara  pada  tanggal  13  Januari  2023,  perubahan  aturan  dalam  tata  kelola  perikanan membuat  masyarakat  belum  bagitu  paham  dengan  konsep  serta  tujuan  dibuatnya  Kebijakan  Penangkapan Ikan Terukur. Sehingga memunculkan respon yang beragam dari masyarakat baik dari pihak yang menerima dan menolak kebijakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap sinyal keresahan dari masyarakat. Hal ini dilihat dari resistensi yang terjadi di kantor pusat.
“Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah ada yang pro dan kontra. Maksudnya pendapatnya. Jadi karena memang kita komunikasinya sifatnya regulator, kami menyadari bahwa itu merupakan hal yang wajar. Dari segi argumen dan lainnya. Setiap membentuk kebijakan pasti ada respon. Apalagi kemudian stakeholder utama kita adalah nelayan kecil. Ya tentu kami menyadari bahwa mereka minim informasi.”
Berdasarkan  analisa  diatas,  ada  dua  tipe  masyarakat  dalam  menanggapi  kebijakan  penangkapan  ikan terukur  ada  yang  menerima  dan  ada  yang  menolak,  namun  pada  studi  kasus  ini  lebih  memberatkan  pada sikap  penolakan.  Sikap  ini  muncul  bukan  karena  konsep  kebijakan  penangkapan  ikan  terukur  tetapi kurangnya informasi yang sampai kepada nelayan dan pengusaha ikan terkait informasi manfaat dan tujuan kebijakan. Menurut Sunaryo (2014), faktor internal dan eksternal mempengaruhi pembentukan pemahaman
dan respon seseorang. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman dan respon Front Nelayan Bersatu Kota Tegal terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur adalah faktor internal dan eksternal.
Faktor  Internal  merupakan  faktor  yang  berasal  dari  dalam  diri  individu.  Faktor  internal  yang  mem- pengaruhi  pemahaman  Front  Nelayan  Bersatu  Kota  Tegal  adalah  perbedaan  tingkat  pemahaman,  kondisi psikologis,  harapan,  prasangka,  motivasi  dan  kebutuhan  masyarakat  berbeda-  beda  menyebabkan  kesalah- pahaman dalam proses komunikasi mengenai kebijakan yang disosialisasikan. Selanjutnya, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu. Dalam kasus ini faktor eksternal terbentuk dari budaya dan pengalaman.  Orang  akan  memberikan  interpretasi  terhadap  pesan  yang  diterima  sesuai  dengan  sikap, kebiasaan, atau kepercayaann yang sudah dimiliki. Dalam hal ini nelayan dan pengusaha ikan sudah terbiasa melakukan penangkapan ikan tidak dengan kuota penangkapan atau wilayah perbatasan.
Menanggapi  penolakan  oleh  Front  Nelayan  Bersatu,  pada  Juni  2022  diadakan  Audiensi  dengan beberapa perwakilan, termasuk Bapak Riswanto, Ketua Front Nelayan Bersatu Kota Tegal juga ikut dalam audiensi  tersebut.  Hasil  audiensi  menjelaskan  tentang  baana  aturan  atau  kebijakan  PIT  akan  diberlakukan. Riawanto  menjelaskan  bahwa  selain  itu  masih  banyak  tuntutan  lainnya,  tetapi  terkait  konsep  Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur sudah jelas dan dipahami oleh anggota yang sedang mengikuti audiensi.
“Tanggapan KKP dalam audiensi dan pertemuan yang diadakan, sosialisasi yang dilaksanakan KKP lebih kepada bagaimana aturan atau kebijakan PIT ini akan diberlakukan. Kami sudah menerima dan memahami, tetapi sementara masih ada tuntutan lainnya yang sedang dalam proses solusi yaitu PNBP Pasca Produksi.”
Hasil  penelitian  di  atas  menunjukkan  adanya  hubungan  yang  tidak  relevan  antara  pihak  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  dan  Front  Nelayan  Bersatu  sebagai  representative  masyarakat.  Hal  ini  sejalan dengan  landasan  teori  disonansi  kognitif  dimana  tidak  tercapainya  implikasi  dari  elemen  consonance  dan disonansi. Khalayak sebenarnya telah mengetahui tentang tujuan dan manfaat konsep kebijakan penangkapan ikan  terukur  tetapi  masih  terjadi  penolakan  karena  menilai  aspirasi  yang  disampaikan  kurang  didengarkan. Setelah  adanya  sosialisasi  secara  langsung  dalam  hal  ini  audiensi  oleh  pihak  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan pada saat itu juga khalayak dapat memahami dan mengerti konsep Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.  Hal  inilah  yang  membuat  masyarakat  khususnya  Front  Nelayan  Bersatu  terus  berusaha  untuk menyampaikan  aspirasi  untuk  mencapai  pemahaman  yang  sama  dengan  Pemerintah.  Masyarakat  berusaha mengubah disonansi menjadi konsonansi dimana pendapat yang dipegang sejalan dengan perilakunya.
Resistensi  atau  penolakan  adalah  sikap  atau  tindakan  yang  menentang,  melawan,  menampik,  atau menghalau  suatu  tekanan/perintah/anjuran  yang  datang  dari  eksternal  dalam  hal  ini  adalah  kebijakan  dari Menteri kelautan dan perikanan. Resistensi merupakan fenomena yang merujuk pada situasi sosial di mana pihak-pihak  yang  dirugikan  dalam  struktur  sosial  masyarakat  kemudian  melakukan  perlawanan  terhadap pihak-pihak  yang  merugikannya.  Pada  situasi  inilah  proses  perencanaan  komunikasi  harus  mulai  untuk  di review  Kembali,  sehingga  dapat  menemukan  strategi  komunikasi  yang  tepat  untuk  menjadikan  resistensi menjadi sebuah proses negosiaasi mencapai pemahaman bersama, bahwasanya bukan untung atau rugi yang didapat  masing-masing  pihak.  Namun  kesepakatan  dan  dialog  yang  mempertimbangkan  dampak  dari disusunnya kebijakan ini bagi masyarakat, nelayan dan juga sumber daya alam serta keberlangsungannya.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  Strategi  Komunikasi  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  dalam Mensosialisasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Studi Kasus Front Nelayan Bersatu, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
a. Dalam  menjalankan  strategi  komunikasi,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  menggunakan  berbagai bentuk  komunikasi  seperti  pemberian  informasi  melalui  media  massa,  media  sosial,  words  of  mouth, konsultasi publik, audiensi serta beberapa sosialisasi langsung. Strategi komunikasi yang dapat mengurangi resistensi  masyarakat  terdapat  pada  komunikasi  dua  arah  di  mana  Front  Nelayan  Bersatu  sebagai perwakilan masyarakat dan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa saling memberikan informasi dan  aspirasi  sehingga  kebutuhan  dua  pihak  dikomunikasikan  dengan  baik.  Faktor  penghambat  jalannya strategi komunikasi yaitu terjadinya kesalahpahaman oleh masyarakat terkait konsep kebijakan yang juga dipengaruhi oleh isi pesan secara teknis belum diinformasikan karena masih dalam proses pembentukan regulasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.
b. Front  Nelayan  Bersatu  Kota  Tegal merepresentasikan  persepsi  nelayan  yang  tidak  menerima  Kebijakan
Penangkapan  Ikan  Terukur.  Respon  dari  persepsi  yang  dihasilkan  berupa  sikap  bingung,  resah,  dan berujung  pada  aksi  demonstrasi.  Faktor  internal  berupa  tingkat  pemahaman,  kondisi  psikologis  serta faktor eksternal berupa pengalaman dan budaya menyebabkan resistensi masyarakat. Pemahaman nelayan berubah saat diadakan komunikasi secara langsung.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penulis  mengemukakan  saran  terkait  strategi  komunikasi  untuk membangun pemahaman nelayan dan pelaku bisnis perikanan tentang Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur sebagai berikut.
1. Hendaknya  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  dalam  mensosialisasikan  konsep  Kebijakan Penangkapan  Terukur  memperhatikan  metode  komunikasi  yang  paling  efektif  dengan  pemilihan  media yang  sesuai  dengan  kondisi  target  khalayak  sehingga  khalayak  dapat  memahami  dan  mengerti  konsep Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.
2. Sebaiknya Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pendekatan secara psikologis dengan tokoh masyarakat untuk memperkuat kerja sama dalam melakukan sosialisasi dengan sasaran nelayan kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, F. B. (2022). Video Nelayan Se-Jawa Kumpul di Tegal Tuntut Pemerintah Revisi Kebijakan . Retrieved from https://jateng.tribunnews.com/2022/06/02/video-nelayan-se-jawa-kumpul-di-tegal-tuntut-pemerintah-revisi- kebijakan
Alfaini,  N.,  Sarwoprasodjo,  S.,  Seminar,  A.  U.  (2022).  Efektivitas  Media  Luar  Ruang  terhadap  Perilaku  Masyarakat dalam  Membuang  Sampah. Jurnal  Sains  Komunikasi  dan  Pengembangan  Masyarakat,  6 (6),  643-652. https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i6.1076
Arumsari, N., Dwika Paradita, W., Wijayanti, T.,  I. A. (2020). Strategi Komunikasi dalam Upaya Penyelesai Konflik Nelayanan Pantai Utara di Kabupaten Baatang. INTEGRALISTIK, 31 (1).
Auliani, M. (2017). Strategi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)  dalam Pencegahan HIV/AIDS  di Kota Samarinda. Ejournal Administrasi Negara , 3 (20), 17–30. Batubara, R. M. S. (2022). Penangkapan Ikan Terukur yang Berkeadilan . Retrieved from Https://Kkp.Go.Id/Djprl/Artikel/40706-Penangkapan-Ikan-Terukur-Yang-Berkeadilan Cangara, H. (2013). Perencanaan dan strategi komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo.
Cockerill,  K.  (2002).  Context  is  Key:  The  Media  Role  in  Shaping  Public  Fortunat  Perceptions  about  Environmental Issues. Journal of Environmental Practice, 4 (2), 107-113.
Creswell, W. J.  Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative Adn Mixed Methods Approaches. Journal of Chemical Information And Modeling, 53 (9).
Darmastuti,  R., Bajari, A., Martodirdjo,  H. S.,  Maryani, E. (2016). Gethok Tular, Pola Komunikasi Gerakan Sosial Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Samin di Sukolilo. Jurnal ASPIKOM, 3 (1), 104-118. Dewi, R. P. (2019). Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif . April 2015, 31–46. Direktorat  Jenderal  Perikanan  Tangkap. Pelabuhan  Perikanan  Jadi  Garada  Terdepan  Penangkapan  Ikan  Terukur . Retrieved  from  Https://Kkp.Go.Id/Djpt/Artikel/41541-Pelabuhan-Perikanan-Jadi-Garda-Terdepan-Penangkapan- Ikan-Terukur DPR RI. (2014). Naskah Akademik dan RUU Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam . 2013 . Effendy, O. U. (2004). Dinamika Komunikasi . Bandung: Remaja Rosda Karya. Effendy, O. U. (2005). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek . Bandung: Remaja Rosda Karya. Fajar, M. (2009). Ilmu Komunikasi Teori  Praktik .Yogyakarta: Graha Ilmu. Farisa, F. C. (2022). Awal Mula Warga Wadas Melawan, Tolak Tambang Batu Andesit untuk Proyek Bendungan Bener Halaman .  Retrieved  from  Kompas.Com.  https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/17020441/awal-mulawarga- wadas-melawan-tolaktambang-batu-andesit-untuk
Fatnisah, F. N. (2017). Strategi Komunikasi Lembaga Perlindungan (LPA) dalam Mensosialisasikan Program Mengenai Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa.. Skripsi . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Gandasari, D. (2021). Unsur dan Proses Komunikasi. Komunikasi Pertanian . Desember, 19–25. Guitarra,  P.  (2022). Ternyata  Pemerintah  “Bebaskan”  Tambang  Desa  Wadas  Tanpa  Izin .  Retrieved  from  CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220211183216-4-314846/ternyata-pemerintahbebaskan-tambang- desa-wadas-tanpaizin
Hamluddin,  Yuniarti,  T.,  Nugroho,  F.,  Budiman,  S.,    Primadiansyah,  R.  (2022).  Participatory  Communications  of Bekasi City Residents in Covid 19 Vaccination Activities. MAKNA: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa dan Budaya,
11 (2).
Harland, P. M., Santoso, P.,  Madjid, A. (2022). Respek dan Rekognisi : Resolusi Konflik Wadas (Analisis Resolusi Konflik Wadas dalam Perspektif Teori Rekognisi Axel Honneth). Jurnal Komunikatio, 8 (2).
Hasmawati,  F.  (2020).  Karakteristik  Komunikator  yang  Efektif  dalam  Komunikasi  Antar  Pribadi. Jurnal  Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI) , 4 (2), 69–95. https://doi.org/10.19109/jkpi.v4i2.7315 Heath, R. L.  Coombs, W. T. (2006). Today’s Public Relations: An Introduction . California: Sage Publications Kismunthofiah, K., Masyitoh, D., Hidayatullah, A. F.,  Safitri, R. M. (2022). Socio-Ecological Analysis of Andesite Mining  Plans  in  Wadas  Village,  Purworejo,  Central  Java. MASYARAKAT:  Jurnal  Sosiologi,  26 (1),  21–43. https://doi.org/10.7454/MJS.V26I1.13251
Maryani, E.  Darmastuti, R. (2017). The ‘Bakul Gendong’ as A Communication Strategy  to Reject the Construction of A Cement Factory in Central Java. Public Relations Review, 43 (2017) 46–55. Menteri Kelautan dan Perikanan. (2022). Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia . https://eo2022.beritasatu.com/assets/download/menteri-kelautan.pdf Misran, Asriadi, Abhipraya, F. A., Isolana, J. B., Evendi, D.,  Akbar, P. (2023). A Case Study on Wadas Community Social Movement: Community Resistance Movement Against Mining Development. Humanus: Jurnal Ilmu-Ilmu Humaniora, 22 (1), 12-27. DOI: 10.24036/humanus.v22i1.117031.
Mulyana, R. (2021). Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur . 1–18. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ningsih,  F.  S.,  Chladniite,  I.,    Irnad,  I.  (2017).  Fisherman  Perception  Study  on  Fishery  Policy  in  Bengkulu  City.
Jurnal AGRISEP , 16 (2), 133–144. https://doi.org/10.31186/jagrisep.16.2.133-144 Pembayun.  (2013). One  Stop:  Qualitative  Research  Methodology  in  Communication .  Jakarta:  Penerbit  Lentera  Ilmu Cendekia.
Pratiwi, Y. D., Saputra, D. E., Tallo, D. K. O.,  Dewanti, E. T. (2022). Politik Hukum Penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan  dan  Penangkapan  Ikan  Terukur  dalam  Pembangunan  Sumber  Daya  Perikanan  Berkelanjutan. Bina Hukum Lingkungan , 6 (3), 362–385. Https://Doi.Org/10.24970/Bhl.V6i3.283 Regester,  M.    Larkin,  J.  (2002). Risk  Issues  and  Crisis  Management:  A  Case  Book  of  Best  Practice  Third  Edition . London: Chartered Institute of Public Relations Saleh, A.  Sihite, M. (2020). Strategi Komunikasi untuk Program Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4 (1), 98-105. Doi: 10.30596/interaksi.v4i1.4134 Santoso,  I.  M.  (2015). Teori  Disonasi  k . Tugas  Kajian  dan  Pengembangan  Komunikasi    Informasi .  Fakultas  Ilmu Komunikasi. Universitas Padjajaran.
Sari, H. R. (2022). Ini Proyek Bendungan Bener  Pertambangan di Warga Desa Wadas. Retrieved from Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-proyek-bendungan-bener-amppertambangan-di-warga-desawadas.html Sedayu,  A.  (2016). Menolak  Pabrik  Semen,  Petani  Rembang  Dirikan  Tenda  di  Istana .  Retrieved  from  Tempo https://nasional.tempo.co/read/790616/menolak-pabrik-semen-petani-rembang-dirikan-tenda-di-istana Suranto, A. (2011). Komunikasi Interpersonal . Yogyakarta: Graha Ilmu. Tjipto Subadi. (2008). Sosiologi . BP-FKIP UMS. Undang Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004. Wahono, S. (2020). Strategi Komunikasi PT Semen Indonesia (PERSERO) TBK dalam Manajemen Isu Pembangunan Pabrik Semen di Rembang. MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi, 3 (2), 1-12.
Wardana,  A.  (2022).  Geografi  Hukum  Proyek  Strategis  Nasional:  Studi  Kasus  Bendungan  Bener  di  Purworejo,  Jawa Tengah. Undang: Jurnal Hukum, 5 (1), 1– 41. https://doi.org/10.22437/UJH.5.1.1- 41 Wibowo, A., Rohmad, Z., Padmaningrum, D.,  Utami, B. W. (2012). Strategi Komunikasi Masyarakat Samin dalam Membangun Ketahanan Pangan Lokal. Jurnal Ilmu Komunikasi, 10 (3), 262-271. Winardi, R. D. (2018). Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data , September 2018 . https://www.researchgate.net/publication/331556677_metoda_wawancara Yanti, F.  Amaliah, E. (2020). Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat pada Perguruan Tinggi Islam. Jurnal Komunikasi Islam, 10 (1).