## PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DALAM KONSTRUKSI PERATURAN DI INDONESIA

## Fisheries Resource Management In Construction Regulations In Indonesia
*Maulana Firdaus Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924r 2015 *e-mail: mr_firda@hotmail.com Diterima 12 April 2014- Disetujui 25 Mei 2015

## ABSTRAK
Sumberdaya alam memiliki peranan penting bagi negara Indonesia sehingga dalam pengelolaannya diamanatkan pada Pasal 33 UUD 1945. Setiap sumberdaya alam memiliki ketergantungan baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Sifat saling ketergantungan sumberdaya merupakan dasar utama yang menjadikan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan menjadi penting untuk dilakukan. Pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia diantaranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009. Namun sejak tahun 2014 telah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana didalamnya juga terdapat pengaturan tentang perikanan. Ketika pengelolaan sumberdaya alam diatur dalam berbagai undang-undang dapat menimbulkan saling tidak konsisten, bahkan saling tumpang tindih dan bertentangan dengan segala implikasi didalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terkait pengaturan sumberdaya perikanan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua undang-undang tersebut terkait wewenang pengelolaan wilayah penangkapan dan wewenang penerbitan izin pengadaan kapal penangkap dan pengangkut ikan. Adanya perbedaan ini dapat membuat undang- undang maupun peraturan yang telah diterbitkan menjadi tidak efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, turunan dari setiap undang-undang dan peraturan harus segera disusun agar pelaksanaan aturan dapat berjalan efektif tanpa tumpang tindih maupun saling bertentangan.

## Kata Kunci: sumberdaya perikanan, pengelolaan, pengaturan

## ABSTRACT
Natural resources have an important role for Indonesia so that the management mandated by Article 33 of the 1945 Constitution Every natural resource dependent directly or indirectly. The interdependence of natural resources is a main reason for the sustainable management of natural resources is necessary. Fisheries resource management in Indonesia which have been regulated in Law Number 31 of 2004 on Fisheries as amended by Act Nomor 45 in 2009. However, since 2014 has published Law Nomor 23 Year 2014 on Regional Government, where it will also include regulations on fisheries. When the management of natural resources regulated in various laws can be inconsistent, even overlap and conflict with all the implications therein. The purpose of this study is to provide an arrangement related to fisheries resources in Indonesia listed in Act Nomor 31 of 2004 on Fisheries as amended by Act Nomor 45 of 2009 and Act Nomor 23 of 2014 on Regional Government. The analysis showed that there were differences between the two laws related to fishing area management authority and the authority issuing permits procurement of fishing vessels and fish transport. The existence of these differences can make laws and regulations that have been issued to ineffective implementation. Therefore, a derivative of any laws and regulations must be drafted for the implementation of the rules can be run effectively without overlapping or conflicting.
Keywords: fisheries resources, management, regulations

## PENDAHULUAN
Sumberdaya alam merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar sampai dengan saat ini, sehingga demikian pentingnya sumberdaya alam tersebut dalam sebagaimana pengelolaanya diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 (ayat 3). Istilah sumberdaya (resources) , mulai populer di Indonesia sejak tahun 1980-an. Hal ini tercermin dari penggunaan istilah sumber daya dalam peraturan perundang-undangan dibawah tahun 1980-an dan setelah tahun 1980-an.  Dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibawah tahun 1980-an, istilah sumberdaya lebih sering disebut sebagai kekayaan atau sumber alam Pada dasarnya sumberdaya merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau dapat memenuhi kebutuhan manusia (Mayhew, 1997), atau input-input bersifat langka yang dapat menghasilkan utilitas (kegunaan/Kemanfaatan) baik melalui proses produksi maupun bukan, dalam bentuk barang dan jasa (Bannock et al., 1992).  Terdapat berbagai cara mengelompokkan sumberdaya alam.  Salah  satu  cara  mengklasifikasikan sumberdaya alam yang paling umum adalah dengan memilah sumberdaya berdasarkan, sifatnya yaitu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan tidak dapat diperbaharui (non renewable resources) .
Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 1 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi
sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang- undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan.
Setiap sumberdaya alam memiliki ketergantungan baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Sifat saling ketergantungan sumberdaya merupakan dasar utama yang menjadikan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan menjadi penting untuk dilakukan. Terkait pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia salah satunya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Sejak tahun 2014 telah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana didalamnya juga terdapat pengaturan tentang perikanan. Menurut Katili (1983), ketika pengelolaan sumberdaya alam itu diatur dalam berbagai undang-undang saling tidak konsisten, bahkan saling tumpang tindih dan bertentangan dengan segala implikasi di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terkait pengaturan sumberdaya perikanan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan apakah dalam kedua undang-undang tersebut saling tumpang tindih atau bertentangan.

## METODOLOGI

## Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode analisis isi ( content analysis). Metode analisis isi ( content analysis ) didefinisikan    sebagai    teknik mengumpulkan
1 UU No 31/2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor45/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/2004 tentang  Perikanan, disahkan tanggal 29 Oktober 2009.
dan  menganalisis  isi  dari  suatu  teks.  “Isi” dalam  hal  ini  dapat  berupa  kata,  arti  (makna), gambar,  simbol,  ide,  tema,  atau  beberapa pesan  yang  dapat  dikomunikasikan  (Neuman, 2003).  Analisis  isi  merupakan  sebuah metode  penelitian  yang  tidak  menggunakan manusia sebagai  objek  penelitian.  Analisis  isi menggunakan  simbol  atau  teks  yang  ada dalam  media tertentu, untuk kemudian simbol- simbol atau teks tersebut diolah dan dianalisis (Martono, 2011).

## Objek Penelitian
Objek utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan beberapa literatur berupa  hasil penelitian terdahulu, dan peraturan perundang- undangan yang relevan. Dalam melakukan analisis isi terhadap sebuah undang-undang atau peraturan dapat ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan hukum lain (Waluyo, 1996).

## Metode Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif.  Analisis deskriptif mengacu pada transformasi dari data-data mentah ke dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti dan diterjemahkan. Pendeskripsian respons atau hasil observasi dilakukan agar lebih memberikan gambaran dan informasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami (Sugiono, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memiliki visi dan misi : Eksploitasi, Pro-Kapital meskipun ada perhatian terhadap nelayan kecil. Sumberdaya alam yang diatur yaitu segala jenis organisme yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Sumardjono et al. (2011) dalam menganalisis isi undang-undang tentang perikanan memilah
ke dalam beberapa aspek, antara lain orientasi, keberpihakan, pengelolaan dan implementasi pengelolaan, perlindungan HAM, pengaturan good governance, hubungan manusia dan sumberdaya ikan serta hubungan negara dengan sumberdaya ikan.  Mengacu kepada aspek-aspek yang dibahas oleh Sumardjono et al. (2011) maka hal yang menarik yang akan dibahas terkait undang-undang perikanan dalam penelitian ini yaitu dibatasi hanya dua aspek, yaitu orientasi dan keberpihakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

## Orientasi
Undang-Undang No 31 Tahun 2004, dalam orientasinya memberikan perhatian yang sama terhadap peningkatan produksi dan upaya menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan (konservasi), hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 dan Pasal 3, dimana kedua Pasal tersebut secara jelas mengatakan bahwa diantara asas-asas yang harus digunakan dalam pengelolaan perikanan adalah asas efisiensi dan kelestarian keberlanjutan.    Efisiensi  memberikan  arahan agar pengelolaan sumber daya ikan dapat menghasilkan produksi ikan baik perikanan laut maupun  darat (tambak) yang maksimal dengan resiko biaya yang seminimal mungkin. Implikasi dari  asas  efisiensi  ini  tentu  saja  memastikan bawa proses eksploitasi sumberdaya ikan khususnya pada perikanan laut dapat dibenarkan untuk dilakukan. Namun demikian, pengelolaan sumberdaya perikanan juga dituntut tetap berdasarkan asas kelestarian sumberdaya ikan. Sehingga mengandung makna bahwa sumber daya ikan di satu sisi boleh dimanfaatkan melalui kegiatan penangkapan dan tidak dilakukan secara eksploitatif tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan sumberdayanya.
Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan dalam undang-undang perikanan ini adalah peningkatan produksi dan konservasi sumber daya ikan. Peningkatan produksi dilakukan dengan tujuan untuk: (1) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan; (2) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan dan (3) Pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara optimal.   Orientasi konservasi dijabarkan secara rinci dalam undang-
undang ini, diantaranya adalah pelarangan kegiatan penangkapan atau budidaya ikan yang merusak sumberdaya ikan dan lingkungan habitatnya. Larangan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar yang ditentukan pada Pasal 9.  Kewajiban pemerintah untuk menentukan jenis ikan yang dilindungi (Pasal 12 dan Pasal 14).

## Keberpihakan
Undang-undang perikanan ini ditujukan untuk rakyat Indonesia dengan semangat kesatuan dan kemitraan serta kesamaan kesempatan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pada semua kelompok.  Hal ini dapat terlihat dalam hal akses mengusahakan, akses melakukan penelitian dan pengembangan dan akses menikmati hasil perikanan.
a. Akses Mengusahakan
Usaha perikanan terdiri dari usaha penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran. Dalam undang- undang ini akses untuk melakukan usaha perikanan diberikan kepada setiap orang baik perorangan maupun badan hukum (Pasal 26). Dari rumusan Pasal 26 yang hanya menggunakan konsep “orang” mengandung makna perorangan dan badan hukum tanpa dibatasi status kewarganegaraan. Artinya Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing maupun Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing diberikan kesempatan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia. Tata cara pemanfaatan sumberdaya perikanan diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dijelaskan mengenai tata cara penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI wajib memiliki SIUP, SIPI, SIKPI. Namun peraturan tersebut tidak berlaku bagi nelayan dengan armada < 5 GT.  SIUP, SIPI, SIKPI merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk memanajemen pemanfaatan sumberdaya perikanan di Indonesia. Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.14/Men/ 2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, untuk perizinan kapal perikanan 5 – 10 GT dilakukan oleh pemerintah
daerah tingkat II. Untuk perizinan kapal 10 – 30 GT dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I. Untuk perizinan kapal > 30 GT dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun dengan maksud undang-undang perikanan yang memberikan kesamaan kesempatan pengelolaan perikanan kepada perorangan dan Badan Hukum baik pribumi dan asing. Namun, kondisi saat ini yang terjadi adalah adanya praktek Ilegal Unreported Unregulated Fishing (khususnya yang terkait perizinan) sehingga Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menangani hal tersebut, diantaranya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN- KP/2014.
Terkait dengan penyerapan tenaga kerja di bidang perikanan tangkap di Indonesia  diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36.  Dijelaskan bahwa setiap Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia dan bagi Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.

## b. Akses Melakukan Penelitian dan Pengembangan
Akses untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan diberikan kepada perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintah serta swasta yang dapat berasal dari Indonesia maupun dari negara-negara lain. Peraturan terkait penelitian dan pengembangan sumberdaya perikanan di Indonesia diatur dalam Pasal 55. Untuk kelompok atau perorangan peneliti asing diwajibkan melakukan kerjasama dengan kelompok peneliti di Indonesia.

## c.  Akses Menikmati Hasil Perikanan
Semua kelompok orang termasuk pemerintah  diberi akses untuk menikmati manfaat sumber daya perikanan. Bagi pemerintah tidak terlalu banyak ketentuan yang
mengatur penerimaan negara kecuali pungutan hasil perikanan. Pada Pasal 48 dan Pasal 49 menentukan bahwa (1) setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumberdaya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan RI dikenakan pungutan perikanan kecuali nelayan kecil (armada < 5 GT) dan pembudidaya kecil. (2) setiap orang asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia dikenakan pungutan. Pungutan Hasil perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah secara umum berisi tentang wewenang pemerintah daerah beserta implikasinya. Terkait dengan sumberdaya perikanan dalam undang-undang ini difokuskan ke dalam pengelolaan perikanan tangkap. Dalam pengelolaan perikanan tangkap, terdapat beberapa ketentuan atau peraturan yang seharusnya dipahami untuk dapat dilaksanakan dengan benar, khususnya oleh para pelaku utama penangkapan ikan (nelayan), pelaku usaha maupun para stakeholder perikanan tangkap lainnya. Undang-undang yang mengatur kegiatan penangkapan ikan terkait dengan Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Penangkapan Ikan yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan wewenang untuk mengelola wilayah penangkapannya sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Untuk itu dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang beberapa kewenangan dalam Bidang Kelautan (pengelolaan perikanan tangkap). Pasal yang mengatur kewenangan adalah Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 27. Hal yang penting dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :
1.  Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
2.  Kewenangan tersebut meliputi :
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
b.  pengaturan administratif;
c.  pengaturan tata ruang;
d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
e.   Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan;
f.  Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara
3.  Kewenangan daerah untuk Provinsi paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai
4.  Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi nelayan kecil;
5.  Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang- undangan.
Terkait dengan ketentuan tersebut diatas, telah terbit berbagai macam peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Keppres, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Perda dan lain-lain). Beberapa aturan tersebut diantaranya adalah Peraturan tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan. Laut adalah akses terbuka, artinya kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan untuk menentukan jalur dan pengawassan penangkapan ikan. Sehingga tidak ada kewenangan untuk melarang nelayan dari daerah lain yang melakukan kegiatan penangkapan di daerah tertentu. Namun dengan adanya ketentuan  tersebut  tidak  jarang  terjadi  konflik antar nelayan. Nelayan andon (pendatang) dan nelayan pribumi yang berkompetisi dalam mengeksploitasi sumberdaya ikan, karena adanya perbedaan teknologi menimbulkan konflik sehingga dikeluarkannya peraturan daerah di beberapa wilayah di Indonesia yang melarang adanya aktivitas penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dengan SIPI dari daerah lain. Secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (pada lampiran Y) memuat aturan tentang wewenang antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan
daerah kabupaten/kota terkait pengelolaan penangkapan ikan. Kegiatan pemberdayaan nelayan pula diatur wewenangnya oleh undang- undang ini. Secara rinci isi dari Lampiran Y dapat dilihat pada Tabel 1.
Terkait dengan pengelolaan penangkapan ikan adanya perbedaan antara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.14/ MEN/ 2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap. Perbedaan tersebut terdapat pada wewenang penerbitan izin pengadaan kapal penangkap dan pengangkut. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa wewenang penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ukuran 5- 10 GT berada dalam wewenang pemerintah kabupaten/ kota sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wewenangnya berada pada pemerintah provinsi.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Berdasarkan analisis berbagai peraturan disimpulkan bahwa secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memiliki visi dan misi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan untuk kepentingan negara. Aturan di dalamnya masih cenderung bersifat pro-kapital meskipun ada perhatian terhadap nelayan kecil atau tradisional.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dalam orientasinya memberikan perhatian yang sama terhadap peningkatan produksi dan upaya menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan semangat kesatuan dan kemitraan serta kesamaan kesempatan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pada semua kelompok. Terkait aspek usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pemgolahan dan pemasaran) diberikan akses kepada setiap
Tabel 1. Lampiran Y Pada UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
No Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota 1 Perikanan Tangkap a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil.
b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang  diperbolehkan (JTB).
c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk:
1. Kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT);
2. Di bawah 30 GT yang menggunakan modal asing dan/atau  tenaga kerja asing.
3. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.
4. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30
GT. 5 Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT. a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.
d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT
sampai dengan 30 GT.
a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten /kota.
b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
orang baik perorangan maupun badan hukum tanpa dibatasi status kewarganegaraan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara umum berisi tentang wewenang pemerintah daerah beserta implikasinya. Dalam pengelolaan perikanan tangkap yang termuat dalam undang- undang terkait dengan kewenangan daerah dalam pengelolaan wilayah penangkapan ikan. Perbedaan antara turunan undang-undang perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Per.14/ MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap dengan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  yaitu terkait wewenang pengelolaan wilayah penangkapan dan wewenang penerbitan izin pengadaan kapal penangkap dan pengangkut ikan. Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa wewenang penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ukuran 5- 10 GT berada dalam wewenang pemerintah kabupaten/kota sedangkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 wewenangnya berada pada pemerintah provinsi.  Adanya perbedaan ini dapat membuat undang-undang maupun peraturan yang telah diterbitkan menjadi tidak efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, turunan dari setiap undang-undang dan peraturan harus segera disusun agar pelaksanaan aturan dapat berjalan efektif tanpa tumpang tindih maupun saling bertentangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tulisan ini merupakan bagian dari tugas Mata Kuliah Ekonomi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam pada Program Studi Ekonomi Lingkungan dan Sumberdaya, IPB. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Aceng Hidayat selaku dosen mata kuliah atas masukan dan perbaikan tulisan ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara La Maga atas sarannya hingga tulisan ini tersusun.

## DAFTAR PUSTAKA
Bannock, G., R. E. Baxter R.E.  dan E. Davis, E. 1992. The Penguin Dictionary Economics. Penguin Books.
Katili, J. A. 1983. Sumberdaya Alam Untuk Pembangunan Nasional. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Martono, N. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif:
Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Mayhew, S. 1997. Oxford Dictionary of Geography. Oxford University Press 2nd Edition.
Neuman, W. L. 2003. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Allyn and Bacon. Boston
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
56/PERMEN-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1762
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.14/ Men/ 2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 326
SugioNomor 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta. Bandung.
Sumardjono, S.W. Maria, N. Ismail, E. Rustiadi dan A. A. Damai. 2011. Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara yang Tersurat dan Tersirat : Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam. UGM. Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Tambahan Lembaran Negara No 4433.
Waluyo, B. 1996. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
Zainuddin, A. 2011. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.