## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Bentuk Amicus Curiae Terhadap Anak Sebagai Korban

## Kekerasan Seksual
Cindi Wi, Haryadi, Dheny Wahyudhi Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Author’s Email Correspondence : cindywi030221@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Bentuk Amicus  Curiae (Sahabat  Pengadilan)  terhadap  anak  sebagai  korban  kekerasan seksual.  Penggunaan  konsep Amicus  curiae sangat  penting dalam  memutuskan  kasus  anak  sebagai  korban  Kekerasan seksual,  yang  dapat  mendukung  hakim  dalam  membuat keputusan.  Dalam  memutuskan  kasus  anak  dan  guna mempertahankan  hak-hak  anak  sebagai  korban  kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan Amicus Curiae memiliki tujuan untuk membuat  terang  mengenai  duduknya  suatu  perkara  yang sedang  diperiksa  oleh  pengadilan.  Jenis  penelitian  yang diterapkan ialah metode Yuridis Normatif. Artikel ini menghasilkan temuan bahwa belum ada ketentuan hukum yang pasti  mengenai  pemberlakuan  peraturan  terkait  peran Amicus
Curiae dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara khusus menyebutkan  status  surat  yang  dikeluarkan  oleh Amicus Curiae sebagai  bukti,  surat  tersebut  dapat  dijadikan  saksi, keterangan  ahli,  petunjuk,  atau  keterangan  terdakwa. Amicus Curiae dapat  dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  tertulis  atau disebut Amicus  Brief,  dan  lisan  atau  penyampaian  keterangan yang menjelaskan secara langsung di hadapan persidangan.
Kata  Kunci: Amicus  Curiae ; Anak; Korban; Kekerasan Seksual

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-05-18
Accepted: 2024-05-18
Publish: 2024-06-17 KEYWORDS: Amicus Curiae; Children; Victims; Sexual Violence

## ABSTRACT
This article aims to analyze the form of Amicus Curiae (Friends of the Court) towards children as victims of sexual violence. The use of the Amicus curiae concept is very important  in  deciding cases of children as victims of sexual violence, which can support judges in making decisions. In deciding child cases and in order to defend children's  rights  as  victims  of  sexual  violence.  This  is  because Amicus  Curiae  has  the  goal  of  making  light  of  the  situation  of  a case being examined by the court. The type of research applied is the  Normative Juridical  method.  This  article  founds  that  there  is no definite legal provision regarding the enactment of regulations related  to  the  role  of  Amicus  Curiae  in  proving  criminal  acts  in Indonesia.  Although  the  Criminal  Procedure  Code  does  not specifically state the status of a letter issued by Amicus Curiae as evidence,  the  letter  can  be  used  as  a  witness,  expert  testimony, evidence  or  statement  of  the  accused.  Amicus  Curiae  can  be divided into two types, namely written or called Amicus Brief, and oral  or  delivery  of  information  that  explains  directly  before  the court

## A. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  elemen  kunci  dalam  kemajuan  peradaban  manusia.  Anak memiliki  status  sebagai  manusia  yang  lengkap  dan  berperan  sebagai  pengganti keberadaan  manusia,  tetapi  sebagai  individu  yang  rentan,  mereka  mempunyai  hak yang wajib diberikan perlindungan. 1 Berdasarkan informasi dari CATAHU tahun 2019, terdapat  laporan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  perempuan  yang terjadi  pada  tahun  2018.  Beberapa  temuan,  pola,  dan  tren  kekerasan  yang  tercatat meliputi kekerasan dalam lingkup pribadi (dalam hubungan pernikahan, keluarga, atau hubungan  intim  lainnya),  kasus  Incest  (perkosaan  oleh  keluarga)  yang  masih  tinggi Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 1071 insiden kekerasan dalam hubungan pacaran. Dari  jumlah  tersebut,  sebanyak  1750  kasus  telah  dilaporkan  ke  pemerintah,  dengan kasus kekerasan seksual menjadi yang paling dominan. Selain itu, kekerasan cyber juga menjadi tren pada tahun tersebut, dan kekerasan seksual tetap menjadi permasalahan yang signifikan. di tempat umum. 2
Kekerasan  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  kepada  orang  lain dengan maksud menyakiti, melakukan tindakan yang tidak layak baik secara jasmani maupun  batiniah.  Perilaku  kekerasan  terhadap  anak  tidak  saja  melanggar  norma- norma  sosial,  tetapi  juga  prinsip-prinsip  agama  dan  moral. 3 Anak  dapat  mengalami tindakan kekerasan seksual dari lingkungan keluarga, sekolah, atau lingkungan sekitar. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perilaku yang tidak sah yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab dan melindungi anak, baik secara fisik maupun  seksual.  Orang  yang  kerap  melakukan  kekerasan  seksual  terhadap  anak adalah  orang  yang  dekat  dengan  anak,  seperti  ayah,  kakak,  paman,  guru,  kakek,  dan sejenisnya. 4 Berbagai jenis tindakan Kekerasan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah  aksi  kekerasan  fisik  seperti  pukulan,  tendangan,  menarik  rambut,  dorongan, dan strangulasi. Kekerasan verbal adalah bentuk kekerasan yang melibatkan kata-kata seperti  penghinaan,  intimidasi,  dan  ejekan.  Kekerasan  seksual  mencangkup  tindakan
1 Mufan  Nurmi,  Andi  Najemi,  Mohammad  Rapik,  Studi  Komparasi  Perihal  Perumusan  Tindak Pidana  Kekerasan  Terhadap  Anak ,  PAMPAS: Journal  of  Criminal  Law Volume  2  Nomor  3,  2021, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 1-2. https://online-
journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16328
2 Aga Anum Prayudi, Andi Najemi & Syuha Maisytho Probilla, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PAMPAS: Journal of Criminal Law Volume 2 Nomor 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 31. https://online-
journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684
3 Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. 2000, hlm. 78.
4 Sugiarto, Indra, Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan, Ketua Satuan Tugas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2017. hlm. 283.
kekerasan  yang  terkait  dengan  masalah  seksual  seperti  pemerkosaan  atau  upaya pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perilaku yang tidak pantas.
Dalam beberapa tahun belakangan, terdapat kemajuan di dalam sistem hukum Indonesia yang dikenal dengan istilah Amicus Curiae . Konsep Amicus curiae ini awalnya berasal dari adat hukum romawi dan mulai muncul dalam Peradilan Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini. Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan atau yang juga dikenal  sebagai  pihak  ketiga  adalah  masukan  yang  diberikan  oleh  orang,  kelompok, atau  badan  yang  tidak  terlibat  sebagai  pihak  dalam  sebuah  kasus,  tetapi mempunyai kepentingan  atau  perhatian  terhadap  kasus  tersebut. 5 Dengan  adanya Amicus  Curiae , individu atau kelompok yang merasa terdampak oleh suatu kasus dapat memberikan informasi atau fakta hukum yang relevan.
Pemanfaatan  gagasan  Amicus  curiae  sangatlah  penting  dalam  menyelesaikan kasus  anak  sebagai  korban  Kekerasan  seksual.  Gagasan  ini  dapat  mendukung  hakim dalam  mengambil  keputusan  yang  tepat.  Dalam  menyelesaikan  kasus  anak  dan memperjuangkan  hak-hak  anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual,  Amicus  Curiae sangatlah penting karena tujuannya adalah untuk menjelaskan posisi suatu kasus yang sedang  dipertimbangkan  oleh  pengadilan.  Pelanggaran  yang  terjadi  harus  dianggap sebagai  sesuatu  yang  dapat  membahayakan  korban,  sehingga  sanksi  yang  diberikan kepada  pelaku  harus  mempertimbangkan  kepentingan  korban  dalam  upaya memulihkan  kerugian  yang  dideritanya.  Kerugian yang  harus dipulihkan  tidak  hanya sebatas kerugian fisik, tetapi juga dapat berupa kerugian non-fisik. 6
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  terjadi  peningkatan  permintaan  untuk penggunaan  Amicus  Curiae  di  Indonesia.  Beberapa  hakim  telah  memanfaatkannya sebagai  bukti  tertulis  dalam  pertimbangan  putusan.  Namun,  masih  terdapat ketidakpastian  mengenai  penggunaannya,  termasuk  kapan,  siapa  yang  berhak mengajukannya,  kedudukan  dan  kekuatan  hukumnya,  serta  manfaatnya.  Meskipun Amicus  Curiae  tidak  dapat  dianggap  sebagai  bukti  sah,  ia  merupakan  sarana pembuktian  baru  yang  belum  diatur  secara  jelas  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Hal  ini  menyebabkan  ketidakjelasan  mengenai  bagaimana,  kapan,  dan dalam  konteks  apa  hakim  menggunakan  Amicus  Curiae.  Selain  itu,  tidak  jelas berdasarkan  apa  hakim  mempertimbangkan  Amicus  Curiae  sebagai  alat  bukti  dan
5 Dio  Ashar Wicaksana  dkk, 2018, Komentar tertulis Sebagai Amicus curiae (Sahabat  Pengadilan) terhadap  perkara  nomor  1612/Pid.B/2018/PN.  Mdn  di  Pengadilan  Negeri  Medan,  Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim, Jakarta , Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. hlm. 5.
6 Dheny  Wahyudi,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan  Cyber  Crime  di  Indonesia ,
Jurnal Ilmu Hukum Jambi , Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 99.
https://www.nelti.com/publications/43295/perlindungan-terhadap-korban
bagaimana kekuatan hukumnya Dalam tata cara hukum acara pidana Indonesia, terjadi situasi  di  mana  konsep  Amicus  Curiae  tidak  lazim  digunakan  dan  belum  memiliki landasan hukum yang tegas dalam penerapannya.
Tetapi, jika seorang hakim dihadapkan pada sebuah kasus yang tidak memiliki unsur  hukum  atau  regulasi  yang  tidak  jelas  dalam  situasi  tertentu,  ia  harus  tetap memutuskan kasus tersebut. Alasan bahwa tidak ada hukum yang mengaturnya tidak dapat menjadi alasan untuk menolak mengadili kasus tersebut. Dalam perkembangan mekanisme  pembuktian  dan  alat  bukti  yang  tersedia,  hakim  dapat  menggunakan Amicus  Curiae  untuk  mengevaluasi  relevansi  isi  alat  bukti  yang  diajukan  terhadap kasus yang sedang diproses di pengadilan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang diterapkan adalah Yuridis. Yuridis normatif merupakan pendekatan untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum.  Metode  penelitian  hukum  normatif  dapat  diterapkan  pada  sumber  hukum primer maupun sekunder, selama sumber tersebut memuat peraturan hukum. 7

## C. PEMBAHASAN
Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang pengaturan hukum tentang amicus  curiae dalam  sistem  peradilan  pidana  indonesia  dan amicus  curiae sebagai  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menangani  perkara  anak  sebagai  korban kekerasan seksual
1. Pengaturan Hukum Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Di Indonesia, meskipun tidak ada aturan khusus tentang Amicus Curiae dalam peradilan,  Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman menegaskan  bahwa  "hakim  dan  hakim  konstitusi harus  memahami  nilai-nilai  hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Oleh karena itu, Amicus Curiae dapat digunakan  sebagai  alat  untuk  membantu  hakim  memahami  kekuatan  pembuktian. Sebagai  penjaga  keadilan,  hakim  harus  menggunakan  kebijaksanaannya  dalam memberikan pertimbangan. Hakim diharapkan memiliki pengetahuan tentang undang- undang, dan jika tidak, mereka harus mencari informasi terlebih dahulu. 8
Dalam  perkembangannya  di  Indonesia  beberapa  perkara  pidana  telah melibatkan Amicus Curiae yang mengajukan surat sebagai bukti kepada hakim. Dalam empat kasus pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan Amicus Curiae sebagai bukti,
7 Siti Nurhikmah, Sofyan Nur, (2020), Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim), PAMPAS: Journal of Criminal, Vol 1 No 1. Fakultas Hukum Jambi. Diakses Dari https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278 Pada Tanggal 23 Maret 2023, Pukul 12.30 WIB.
8 Siti Aminah. (2014). Menjadi Sahabat Pengadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief , Jakarta, ILRC-Hivos. hlm 11.
di  mana  satu  kasus  menggunakan  keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti  dan  tiga  kasus lainnya  menggunakan  surat  sebagai  dasar  pertimbangan.  Namun,  dalam  21  kasus lainnya,  surat  yang  dibuat  oleh  Amicus  Curiae  tidak  dianggap  oleh  Majelis  Hakim. Praktik  ini  telah  dilakukan  dalam  berbagai  jenis  peradilan  di  Indonesia,  termasuk peradilan  pidana,  perdata,  dan  ketatanegaraan.  Beberapa  kasus  yang  melibatkan Amicus Curiae atau Amicus Brief dapat dilihat pada tabel 1:
Tabel 1 Kasus yang terdapat Amicus Curiae atau Amicus Brief Tahun Amicus Curiae Nama Kasus 1999 Dilaporkan  lebih  dari  20  lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan media, termasuk Aliansi  Jurnalis  Independen  (AJI), A RTICLE 19, Associated Press. Pemeriksaan Ulang (PU) antara Time Inc. Asia dan H.M Suharto. 2005 The Centre On Hou sing Rights And Evi ction (COHRE) Pada tuntutan Kelas Tindakan Hukum ( Class Action ) atas Tindakan yang Melanggar Hukum dalam kasus kompensasi kerugian korban mantan tahanan politik 1965 (stigma 65) 2009 The Defense Litigation Network of Indonesia  Media  (IMDLN),  the Institute  for  Reform  of  Criminal Justice  (ICJR),  the  Indonesian Legal Aid Foundation (YLBH), and the  Indonesian  Association  for Legal  Aid  and  Human  Rights (PBHI). Pada perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri  Tanggerang  antara Pemerintah Republik Indonesia  versus  Prita Mulyasari. 2009 Tempo Dalam  perkara  hukum  di Pengadilan Negeri Makassar,  terjadi  konflik antara Pemerintah Republik  Indonesia  dan Upi Asmaradhan. 2009 The Centre On Housing Rights And Evicition (COHRE) Pada perkara klaim bersama pengusiran rumah  warga  di  daerah Papanggo, Jakarta Utara. 2010 Hamid  Chalid,  Topo  Santoso, Ningrum  Sirait,  Laode  Syarif  dan Edward O.S Hiariej Dalam konteks praperadilan  yang  terkait dengan SKPP Bibit Chandra, diajukan ke Mahkamah Agung. 2010 The  becket  Fund  For  Religious Liberty Saat  menjalani  proses pengujian UU No.1/PnPS/1965 di Mahkamah Konstitusi,
terfokus pada isu Pencegahan dan Penodaan Agama  terhadap  UUD 1945. 2011 Indonesia  Media  Protection  Legal Alliance  (IMPLA),  Center  For Criminal Justice Reform (CCJR), and Community  Advocacy  and  Study Institute (CASI) Dalam konteks Peninjauan Kembali  (PK)  pada  ranah Pidana,  Mahkamah  Agung Republik Indonesia memeriksa  kasus  yang melibatkan Negara Republik  Indonesia  dan Erwin  Ananda  terkait publikasi majalah Playboy. 2012 Asian  Human  Rights  Commission Hong Kong (dalam kasus media sosial Facebook  Atheis  Minang), terdapat  tuduhan  bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang merendahkan agama. Sidang  ini  diadakan  di Pengadilan  Negeri  Muaro Sijunjung. 2013 Erry Riana Hardjapamekas, Chandra M. Hamzah, Anis Baswedan  Kusmayanto,  Kadiman, Sofyan Djalil dkk. Sengketa antara Mahkamah Agung Republik  Indonesia  dan Indar  Atmanto  mengenai pelaksanaan jaringan telekomunikasi  generasi ketiga  yang  melibatkan Antara  Indosat  dan  IM2 pada tahun 2013. 2013 Menteri  Luar  Negeri  Inggris, Willian  Hague  Imparsial,  Kontras dan LBH masyarakat Dalam  perkara  kejahatan narkotika yang melibatkan tersangka Lindsay Sandiford,  ia  dihukum mati  setelah  diproses  di tingkat banding di Mahkamah Agung. 2014 Muktiono,  S.H,  M.Phil.  Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia dan  Demokrasi  (PPHD)  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Melakukan uji coba terhadap kesesuaian Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Konstitusi Negara Republik  Indonesia  tahun 1945. 2016 Institute  for  Criminal  Justice reform (ICJR) Kasus Yusniar 2017 LBH Jakarta Masalah tuduhan penghinaan  agama  yang menimpa  Basuki  Tjahaja Purnama.
Sumber: Diolah oleh The Indonesian Legal Resource Center
Amicus  curiae  adalah  pihak  yang  memiliki  kepentingan  dalam  mengikuti  suatu perkara dan memberikan pendapat hukumnya yang hanya bersifat memberikan opini kepada  pengadilan.  Namun,  berdasarkan  Pasal  180  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Amicus Curiae tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pasal  180  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan  bahwa  kehadiran  bahan  baru  di  muka persidangan harus didasarkan pada permintaan hakim ketua. Meskipun begitu, dalam kasus  anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual  di  Muara  Bulian,  hakim  ketua  tidak meminta kehadiran Amicus Curiae.
Dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia,  Pasal  180  ayat  (1)  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa "jika diperlukan untuk memperjelas masalah  yang  muncul  dalam  persidangan,  hakim  ketua  sidang  dapat  meminta keterangan  ahli  dan  meminta  pihak  yang  berkepentingan  untuk  mengajukan  bukti baru." Frasa ini mengacu pada konsep Amicus Curiae , meskipun belum ada peraturan khusus untuk Amicus Curiae. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  mewajibkan  hakim  untuk  mencari  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat,  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi  hakim  dalam menerima Amicus  Curiae sebagai  pertimbangan  dalam  menemukan  keadilan  dalam perkara.  Kepercayaan  hakim  terletak  pada  kekuatan  bukti  Amicus  Curiae  dan relevansinya terhadap kasus tersebut.
Menurut  penulis, Amicus  Curiae sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang demokratis. Amicus  Curiae adalah  bentuk  partisipasi  dan  pengawasan  masyarakat terhadap penegakan hukum dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, setiap keputusan kenegaraan  harus memastikan  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengambilannya agar  keputusan  tersebut  memiliki  nilai-nilai  keadilan  yang  akan  diterapkan  dalam masyarakat.  Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman mewajibkan  seorang  hakim  untuk  mencari  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini menjadi landasan bagi hakim dalam menerima pengajuan Amicus Curiae sebagai pertimbangan dalam mencari keadilan dalam suatu perkara. Meskipun kekuatan pembuktian dari Amicus Curiae terletak pada keyakinan hakim itu sendiri dalam menilai isi serta relevansi dari Amicus Curiae  yang diajukan terhadap perkara tersebut.
Amicus  Curiae  tidak  dapat  dianggap  sebagai  pelapor  atau  saksi  karena  ini merupakan  hal  yang  baru  dalam  peradilan  pidana.  Meskipun  belum  ada  aturan  yang secara khusus mengatur hal ini, praktiknya telah diterapkan dalam beberapa kasus di pengadilan  Indonesia.  Pelapor  adalah  individu  yang  memberikan  informasi  tentang kasus  pidana  yang  dia  alami,  dengar,  atau  lihat  sendiri,  untuk  kepentingan
penyelidikan,  penuntutan,  dan  persidangan.  Untuk  menjadi  pelapor,  seseorang  harus sehat  (tidak  mengalami  gangguan  jiwa),  sudah  dewasa,  berani  bersumpah  sesuai dengan keyakinannya, dan memberikan kesaksian yang jujur. Di sisi lain, Amicus Curiae adalah individu yang merasa memiliki kepentingan untuk menjelaskan isu-isu factual dan  hukum  yang  terkait  dengan  kasus  tertentu,  serta  mewakili  kelompok-kelompok tertentu. Tidak diharuskan bahwa Amicus Curiae harus menyaksikan, mendengar, atau mengalami  sendiri  isu  yang  dibahas.  Amicus  Curiae  tidak  memengaruhi  keputusan pengadilan, melainkan merupakan bentuk hak untuk menyatakan pendapat mengenai hukum  dan  kasus  yang  sedang  dibahas  di  pengadilan  dari  individu  atau  lembaga tertentu. 9
2. Bentuk Amicus  Curiae sebagai  dasar  pertimbangan  hakim  terhadap  anak korban kekerasan seksual
Kejahatan  yang  sering  dilakukan  terhadap  anak  adalah  tindakan  kekerasan seksual.  Tindakan  kekerasan  seksual  yang  sering  dilakukan  terhadap  anak  adalah pelecehan  seksual  dan  pemerkosaan.  Dalam  hal  ini,  pihak  berwenang  dapat menggunakan  suatu  ide  kreatif  untuk  memperkuat  bukti  dalam  kasus  anak  sebagai korban kekerasan seksual, yaitu ide Amicus Curiae yang berasal dari kerajaan Romawi dan  berkembang  di  negara-negara  yang  mengadopsi  sistem  hukum Common  Law . 10 Pada tahun 2022, Komahi Unri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau  menyerahkan  Amicus  Curiae  dari  ICJR  terkait  kasus  kekerasan  seksual  yang terjadi  di  kampus  tersebut  ke  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru.  Komahi  Unri menyerahkan  Amicus  Curiae  karena  sidang  putusan  kasus  kekerasan  seksual  di  Unri telah ditunda dari jadwal semestinya.
Penundaan  sidang  putusan  tersebut  dilakukan  karena  Majelis  Hakim  merasa masih  memerlukan  waktu  dalam  proses  penentuan  keputusan  atas  kasus  tersebut. Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  mereka  memerlukan  referensi  tambahan  sebelum dapat  mengeluarkan  putusan.  Oleh  karena  itu,  Komahi  Unri  telah  menyerahkan  5 salinan  Amicus  Curiae  kepada  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru.  Dalam dokumen  tersebut,  terdapat  permintaan  kepada  Majelis  Hakim  untuk  memberikan hukuman yang seimbang dengan tindakan terdakwa dan memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 289 atau 294 ayat (2) KUHP. Amicus Curiae juga memberikan
9 Hari Sasangka & Lili Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana ,  Mandar maju, Bandung, 2003, hlm.73.
10 S. Chandra Mohan, Volume Desember 2010, The Amicus Curiae Friends No More, was published in the December 2010 issue of the National University of Singapore Faculty of Law journal. hlm. 4. https://heinonline.org/hol-cgi bin/get_pdf.cgi?
analisis  gender  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017, sehingga dapat membantu Majelis Hakim dalam pertimbangannya, tidak menyalahkan atau menyalahkan korban, serta diharapkan Majelis Hakim dapat menolak pembelaan dari  penasehat hukum  terdakwa  yang menggali  riwayat  hidup  korban  dengan  narasi merendahkan  korban.  Dalam  suratnya,  Amicus  Curiae  juga  berharap  bahwa  Majelis Hakim dapat memahami kekerasan seksual dan dimaknai dengan hati-hati. Meskipun tidak  berlangsung  secara  fisik,  tetapi  kekerasan  tersebut  merupakan  kekerasan psikologis bagi korban.
Di  tahun  2018,  selain  insiden  tersebut,  Institute  For  Criminal  Justice  Reform (ICJR) mengirimkan Amicus Curiae dalam format surat kepada Pengadilan Tinggi Jambi terkait  keputusan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian mengenai korban anak dari kekerasan seksual. ICJR mengajukan Amicus Curiae dalam bentuk  tertulis  yang  berjudul  "Jangan  Hukum  Korban  Perkosaan".  ICJR  menjelaskan kronologi  kasus  dan  temuan  pelanggaran  hukum  acara  dalam  proses  pemeriksaan kasus  yang  berkaitan  dengan  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  dan melakukan tindakan aborsi. Surat tersebut diberikan kepada Pengadilan Tinggi Jambi.
Sebuah  kiriman  yang  berjudul  "Upaya  Mencegah  Pelanggaran  Seksual Terhadap Korban" telah dikirimkan oleh Institute For Criminal Justice Reform sebagai Sahabat  Pengadilan  kepada  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  yang  sedang  memeriksa kasus  anak  aquo  nomor  6/PID.SUS-Anak/2018/PT.JMB.  Kiriman  ini  disampaikan melalui  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Jambi  dan  diterima  oleh  Majelis  Hakim  Tingkat Banding  pada  tanggal  9  Agustus  2018.  Meskipun  Majelis  hakim  yang  menerima kiriman  dari  Sahabat  Pengadilan  ini  tidak  memandangnya  sebagai  campur  tangan dalam  putusan  kasus  ini,  mereka  menganggapnya  sebagai  masukan  yang  bernilai. Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  telah  menerima  masukan  yang  berguna  untuk membuat keputusan pada kasus ini. Terlebih lagi, masukan yang berguna ini diberikan oleh  lembaga  organisasi  kajian  independen  yang  memiliki  kredibilitas,  kepercayaan, dan komitmen untuk mendukung keputusan pengadilan yang tepat dan berkualitas.
Dalam putusan
nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB, hakim mempertimbangkan  Amicus  Curiae  dan  menggunakan  surat  (Amicus  Brief)  yang disusun oleh ICJR sebagai bukti dalam kasus tersebut. Hakim merespon surat dari ICJR sebagai  masukan  yang  bermanfaat  dan  tidak  merasakan  campur  tangan  dalam keputusan tersebut. Amicus Curiae diajukan untuk mendorong kebijakan hukum yang melindungi saksi dan korban, dan ICJR telah  berhasil memperjuangkan perlindungan dan penguatan hak korban yang lebih memadai. Dalam memberikan putusan, seorang
hakim  harus menyatukan  aspek filosofis  dan  teori  hukum. Dalam  putusannya,  hakim harus menunjukkan rasio logis yang didasarkan pada logika. Oleh karena itu, seorang hakim  harus  menerapkan  logika  dan  konsep  hukum  karena  proses  pengambilan keputusan memiliki tuntutan moral dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam kasus kekerasan seksual yang telah disebutkan, partisipasi masyarakat dalam bentuk Amicus Curiae di pengadilan menjadi relevan. Kemajuan zaman memungkinkan untuk mempertimbangkan penggunaan Amicus Curiae dalam kasus lain seperti pencemaran nama  baik,  pembunuhan  Salim  Kancil  dan  Tosan,  dan  penistaan  agama  dalam  kasus ahok.  Namun,  penggunaan  Amicus  Curiae  ini  perlu  diatur  secara  khusus  untuk memastikan  posisi  dan  kedudukannya  yang  jelas.  Meskipun  Amicus  Curiae  telah banyak  digunakan  dalam  kasus-kasus  di  Indonesia,  belum  ada  aturan  yang  khusus mengatur penggunaannya.
Dari  analisis  penulis,  konsep  hukum  Amicus  Curiae  atau  teman  pengadilan memungkinkan  pihak  ketiga  yang  memiliki  kepentingan  dalam  suatu  perkara  untuk memberikan  pendapat  atau  opini  secara  lisan  atau  tertulis  kepada  pengadilan. Partisipasi Amicus Curiae hanya terbatas pada pemberian opini dan tidak melibatkan upaya untuk mengintervensi putusan yang diambil oleh majelis hakim.

## D. SIMPULAN
1. Amicus  Curiae  belum  ada  aturannya  secara  khusus,  akan  tetapi  rujukannya  dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan  bahwa  "hakim  dan  hakim  konstitusi  harus  memahami  nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Oleh karena itu, Amicus Curiae dapat digunakan sebagai alat untuk membantu hakim memahami kekuatan pembuktian sebelum penjatuhan putusan.
2. Dalam  hal  bentuknya, Amicus  Curiae dapat  dibedakan  menjadi  dua  bentuk,  yaitu tertulis atau yang disebut dengan Amicus Brief , dan lisan atau penyampaian secara langsung di hadapan persidangan. Dalam kasus anak korban kekerasan seksual  di Pengadilan  Tinggi  Jambi,  Hakim  memanfaatkan  surat  dari  Institute  For  Criminal Justice  Reform  yang  diberikan  sebagai  Amicus  Curiae  sebagai  bukti  dalam pertimbangannya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding merespon surat yang diberikan oleh Amicus Curiae sebagai masukan yang baik, dan tidak ada intervensi dalam memutus perkara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Republik Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Republik Indonesia. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nomor 48 Tahun 2009
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

## Buku
Achie Sudiarti Luhulima, 2000. Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan  dan  Alternatif  Pencegahannya, Jakarta:  Pusat  Kajian  Wanita  dan Gender UI
Dio  Ashar  Wicaksana  dkk,  2018, Komentar  tertulis  Sebagai  Amicus  curiae  (Sahabat Pengadilan)  terhadap  perkara  nomor  1612/Pid.B/2018/PN.Mdn  di  Pengadilan Negeri  Medan,  Bahan  Pertimbangan  Bagi  Majelis  Hakim, Jakarta , Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Hari  Sasangka  &  Lili  Rosita,  2003. Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara  Pidana , Bandung:Mandar maju
Siti  Aminah,  2014.  Menjadi  Sahabat  Pengadilan:  Panduan  Menyusun  Amicus  Brief. Jakarta: ILRC-Hivos
Sugiarto,  Indra,  2017. Aspek  Klinis  Kekerasan  Pada  Anak  dan  Upaya  Pencegahan, Jakarta:Ketua  Satuan  Tugas  Perlindungan  dan  Kesejahteraan  Anak  Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia

## Jurnal
Aga  Anum  Prayudi,  Andi  Najemi  &  Syuha  Maisytho  Probilla, “ Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ” PAMPAS: Journal Of Criminal  Law  Volume  2  Nomor  1,  2021,  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi, hlm. 31. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684
Andi Najemi, Mohammad Rapik & Mufan Nurmi “ Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak  Pidana  Kekerasan  Terhadap  Anak”,  PAMPAS:  Journal  Of  Criminal  Law Volume  2  Nomor  3,  2021,  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi,  hlm.  1-2. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16328
Dheny  Wahyudi, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan  Cyber  crime  Di Indonesia”,  Jurnal  Ilmu Hukum  Jambi,  Vol.  4,  No.  1,  2013,  hlm. 99.https://www.nelti.com/publications/43295/perlindungan-terhadap- korban
S.  Chandra  Mohan, “ The  Amicus  Curiae  Friends  No  More ” ,  was  published  in  the December  2010  issue  of  the  National  University  of  Singapore  Faculty  of  Law journal.hlm. 4.https://heinonline.org/hol-cgi bin/get_pdf.cgi?
Siti  Nurhikmah,  Sofyan  Nur.  (2020).  Kekerasan  dalam  Pernikahan  Siri:  Kekerasan dalam RumahTangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim),PAMPAS: Journal  Of  Criminal.  Vol  1  No  1.  Fakultas  Hukum  Jambi.  Diakses  Dari https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278