## WACANA RISALAH DAN PUTUSAN PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Triwati Rahayu FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta e-mail: triwatirahayu@ymail.com
Abstract This  study  aims  to  describe  discourse  structure  aspects,  discourse-making components, and discourse context of judicial minutes and verdicts by Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The focus was on the discourse of judicial minutes and  verdicts  by  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  regarding  the  test  of the substance by DPD on Keppres No. 185/M/2004. The study was conducted by employing  the  discourse  analysis  approach,  in  terms  of  the  micro-structural  and macro-structural aspects. The conclusions are as follows. First, the structure of the minutes consists of the cover, information, and content, while that of the verdicts consists of the title and number, heading, inquirer and responder data, problems, responses,    problem  focuses,  judge  verdicts,  different  opinions,  and  signatures. Second, the discourse-making components in the judicial minutes and verdicts by MKRI  comprise  long  sentences,  legal  language  registers,  parallelisms,  honorifics, repetitions, and conjunctions. Third, the discourse context consists of the history of the existing conflicts among DPD, the government, and DPR, and the context of the minutes and verdicts based on the social context.
Keywords: discourse, minutes, judicial verdicts
193

## PENDAHULUAN
Fungsi  bahasa  sebagai  sarana komunikasi dalam masyarakat memberi peluang pada bahasa untuk berkembang dalam  bentuk  variasi  bahasa.  Setiap lapisan  masyarakat  tentunya  memiliki ragam bahasa sesuai dengan karakteris- tik masing-masing bidang kegiatan. Se- lain itu, bahasa juga dipakai untuk meli- batkan  sikap  individu  dan  hubungan sosial yang disebut fungsi interaksional. Bahasa  sebagai  alat  komunikasi melibatkan  beberapa  persyaratan  yang harus dipenuhi. Persyaratan itu berupa kejelasan bahasa sebagai alat untuk me- nyampaikan pesan, kemampuan komu- nikator di dalam menyampaikan pesan, dan kesanggupan komunikasi di dalam menangkap  dan  memahami  pesan  se- perti  yang  dikehendaki  komunikator.
Dalam  ragam  bahasa  hukum,  bahasa memiliki  fungsi  yang  sangat  penting mengingat setiap produk hukum harus dapat dipahami oleh setiap orang. Baha- sa Indonesia yang dipakai dalam bidang hukum  juga  harus  memenuhi  syarat, yaitu  jelas,  pasti,  standar,  dan  ekaarti (monosemantik),  serta  logis  (Purnanto, 1996). Risalah  dan  putusan  peradilan Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indo- nesia merupakan salah satu produk hu- kum di Indonesia. Mahkamah Konstitu- si sebagai lembaga peradilan yang baru saja  terbentuk  mempunyai  kedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung. Mah- kamah Konstitusi tersebut memiliki ke- wenangan  dalam  menyelesaikan  seng- keta-sengketa dalam bidang politik dan meninjau ulang produk-produk hukum
yang berupa undang-undang. Risalah  berarti  berita  acara  dari semua kegiatan dalam pengadaan suatu laporan tertulis mengenai suatu kegiat- an  di  peradilan.  Fungsi  risalah  dapat dipergunakan  sebagai  dokumen  dan bahan bukti persidangan. Selain itu, ri- salah dapat dipakai landasan untuk per- sidangan selanjutnya dan juga untuk da- sar pengambilan keputusan dalam per- sidangan. Oleh karena itu, menganalisis wacana  risalah  dan  putusan  peradilan Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indo- nesia sangat penting untuk menambah khasanah  keilmuan  khususnya  dalam bidang linguistik Ide  pembentukan  Mahkamah konstitusi  di  Indonesia  dimulai  dari gerakan  reformasi  yang  dimotori  oleh mahasiswa pada bulan  mei 1998. Sejak itulah sistem pemerintahan dan ketata- negaraan  Indonesia  telah  mengalami perubahan  besar.  Pembentukan  Mah- kamah  Konstitusi  berawal  dari  suatu proses  perubahan  politik  kekuasaan yang otoriter menuju demokrasi (Abdi, 2005). Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti  untuk menganalisis wacana ri- salah dan putusan peradilan  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  (MKRI) dengan  pendekatan  mikrostruktural dan  makrostruktural.  Pendekatan  mik- rostruktural tersebut menekankan pada struktur  risalah  dan  putusan,  kohesi, dan  koherensi  dalam  wacana,  sedang- kan  makrostruktural  menitikberatkan pada susunan wacana secara global un- tuk memahami konteks secara keseluru- han.

## METODE
Analisis wacana merupakan kaji- an yang memfokuskan pada hubungan antara bahasa dan konteks penggunaan- nya (Brown dan Yule,1996). Oleh sebab itu, analisis wacana tidak dapat dibatasi hanya pada deskripsi bentuk linguistik
yang dilepaskan dari tujuan atau fung- sinya dalam memenuhi kebutuhan ma- nusia. Melalui analisis wacana ini akan terlihat keruntutan pola pikir, hubungan antarmakna  dan  kelogisan  hubungan makna yang terkandung dalam wacana. Dalam  analisis  wacana,  pendekatan mikrostruktural  dan  makrostruktural dapat  dipakai  untuk  mengupas  suatu wacana Pendekatan  mikrostruktural  me- nekankan pada unsur-unsur yang mem- bangun  suatu  wacana.  Wacana  dapat dikaji  menjadi  dua  jenis  yaitu  hubun- gan  bentuk  yang  disebut  kohesi  dan hubungan  makna  atau  hubungan  se- mantik yang disebut koherensi (Sumar- lan,2003). Wacana juga dapat dianalisis dengan  mempertimbangkan  peranan konteks dan inferensi. Konteks wacana merupakan  aspek-aspek  internal  wa- cana  dan  segala  sesuatu  yang  secara eksternal  melingkupi  sebuah  wacana. Konteks  meliputi  situasi,  partisipan, waktu,  tempat,  adegan,  topik,  peristi- wa, bentuk, amanat, kode, dan saluran. Dalam  analisis  wacana,  pemahaman konteks  situasi  dan  budaya  dalam  wa- cana dapat memakai prinsip penafsiran personal, prinsip penafsiran lokasional, prinsip  penafsiran  temporal,  dan  prin- sip analogi.
Berdasarkan dimensinya, kompo- nen  tutur  diklasifikasikan  menjadi  tiga bidang yaitu bidang atau field mengacu pada wilayah pemakaian kegiatan yang memungkinkan  orang-orang  yang  be- rada di dalamnya memiliki istilah atau ungkapan  yang  hanya  dimengerti  oleh sesamanya.  Ragam  wacana  atau mode dapat dibedakan menjadi ragam bahasa lisan  dan  ragam  bahasa  tulis,  sedang- kan gaya wacana atau style/tenor adalah suatu  varian  bahasa  yang  dipengaruhi oleh hubungan di antara pelaku bahasa, misalnya  gaya  formal  atau  nonformal, gaya akrab atau gaya hormat (Halliday, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Struktur Wacana Risalah dan Putusan MKRI Dalam  menganalisis  struktur  ri- salah  dan  putusan  peradilan  MKRI, peneliti  sangat  dipengaruhi  struktur notulen  dalam  suatu  pertemuan  Hal ini terjadi karena belum ada teori yang secara  spesifik  membahas  risalah  dan putusan peradilan. Di samping itu, ada beberapa  kesamaan  antara  risalah  dan notulen.  Persamaan  tersebut  terdapat pada  kegiatan  pelaporannya.  Risalah dalam peradilan MKRI merupakan  ke- giatan pelaporan secara harfiah menge- nai  jalannya  persidangan  di  peradilan MKRI . Kegiatan ini berbentuk pencata- tan secara menyeluruh dan tidak boleh meniadakan  suatu  bagian  pun  dalam proses  peradilan.  Risalah  tersebut  di- buat oleh panitera / panitera pengganti dan berbentuk tanya-jawab antara maje- lis hakim / panel hakim dan pemohon, termohon, dan pihak-pihak terkait. Pada dasarnya, struktur atau pola wacana  risalah  peradilan  MKRI  terse- but  terdiri  atas:  (1)  sampul  risalah,  (2) keterangan  (waktu,  tempat,  hakim,  pe- mohon dan panitera0, dan (3) isi risalah. Sampul  risalah    berisi    judul  beserta lambang  negara  Republik  Indonesia (burung garuda), nama perkara, waktu, dan  tempat  perkara  disidangkan.  Ke- terangan berisi waktu, tempat, susunan persidangan,  pemohon,  dan  panitera/ panitera pengganti. Dalam susunan per- sidangan, nama hakim disebutkan  dari yang  menjabat  ketua  sidang  dan  ang- gota majelis. Pada persidangan biasanya jumlah  hakim  ganjil/gasal,  misalnya  5 atau 9 orang.
Isi Risalah Persidangan  ini  berbentuk  panel hakim  karena  persidangan  MKRI    ter- sebut  hanya  memperkarakan  sengketa dalam bidang administrasi. Jadi, proses persidangannya  agak  berbeda  dengan
proses  persidangan  perkara  perdata atau  pidana.  Isi  risalah  tersebut  meng- gambarkan  situasi  pada  waktu  persi- dangan  berlangsung.    Hal  ini  terlihat pada contoh berikut ini. (1)  Sidang dibuka pukul 11.00 WIB KETUA  Prof.  Dr.  JIMLY  ASHID- DIQIE, S.H. Baik,  Saudara-saudara.  Sidang  Pa- nel Mahkamah Konstritusi Republik Indonesia untuk perkara 068/SKLN II/2004 dengan ini saya nyatakan di- buka dan terbuka untuk umum. KETUK 1X Assalamu”alaikum Wr. Wb. …
(2)  Tepuk  tangannya  dalam  hati  saja. Baik Saudara menteri, terima kasih ….
(3)  Ada lagi tambahan? Silakan.
Dari  contoh  di  atas  jelas  terlihat adanya liputan rangkuman dari seluruh peristiwa  persidangan  sampai  terinci situasinya.
Bagian isi risalah berpola 1) Ketua sidang membuka persidangan, 2) perke- nalan  diri  (pemohon,  termohon,  pihak terkait), 3) putusan sela (kalau ada), 4) pokok permohonan, 5) tanggapan-tang- gapan,  dan  6)  Ketua  sidang  menutup persidangan.
Pada  waktu  ketua  sidang  mem- buka  persidangan,  salam  pembuka  be- lum tentu dipakai, seperti dalam contoh di bawah ini.
(1)  Assalamu alaikum Wr.Wb. Selamat pagi salam sejahtera, den- gan  ini  Sidang  Mahkamah  Konsti- tusi untuk perkara ini saya nyatakan dibuka  dan  terbuka  untuk  umum.
(KETUK 1X)
(2)  Baik,  Saudara-Saudara,  Sidang Panel  Mahkamah  Konstitusi  Re- publik  Indonesia  untuk  perkara 068/SKLNII/2004  dengan  ini  saya nyatakan  dibuka  dan  terbuka  un- tuk umum.(KETUA 1X)
Pada  risalah  MKRI,  istilah  yang dipakai  adalah  hakim,  pemohon,  ter- mohon,  pihak  terkait.  Istilah  ini  juga dipakai  pada  waktu  memperkenalkan diri dari pemohon, termohon, dan pihak terkait. Hal ini dapat dilihat pada con- toh di bawah ini. (1)  Saudara termohon silakan.
(2)  Saya silakan pemohon dahulu, sila- kan.
(3)  Selanjutnya  saya  persilakan  pihak terkait  dalam  hal  ini  pimpinan BPK.
Pokok permohonan dan tanggap- an-tanggapan  merupakan  inti  dari  isi risalah.  Pada  bagian  ini  dipersoalkan pengangkatan  dan  pelantikan  anggo- ta  baru  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) tahun 2004 dan dipermasalahkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sengketa  kewenangan  antarlembaga Negara ini didaftarkan oleh Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita ke Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi  pada  tanggal  4 November 2004. Pada acara tanggapan- tanggapan,  majelis  hakim  mendengar keterangan dari pihak pemohon, termo- hon, dan pihak terkait.
Pola  risalah  pada  waktu  penu- tupan  persidangan  juga  hampir  sama dengan pada waktu pembukaan sidang. Struktur  ini  dapat  dilihat  pada  contoh berikut ini.
Terima  kasih  dengan  ini  sidang saya dinyatakan ditutup (KETUK 3X)  Sidang  ditutup  pada  pukul 09.15 WIB.

## Pola Putusan
Pola  putusan  dalam  peradilan MKRI berisi 1) judul dan nomor putus- an,  2)  kepala  putusan  (Demi  Keadilan …) 3) data pemohon dan termohon, 4) duduk perkara, 5) tanggapan termohon dan  pihak  terkait,  6)  tanggapan  pemo- hon,  7)  pokok  perkara,  8)  putusan  ha-
kim, 9) pendapat berbeda ( dissenting opi- nion ), dan 10) tanda tangan. Urutan  bagian-bagian  ini  cukup konsisten dan variasi terlihat pada pola putusan  sela  dan  putusan  dalam  pera- dilan.  Struktur  putusan  peradilan  un- sur-unsurnya lebih lengkap dibanding- kan  putusan  sela.  Pada  putusan  pera- dilan ada tanggapan termohon dan pi- hak  terkait,  tanggapan  pemohon,  dan pendapat  berbeda  ( dissenting  opinion ) sedangkan pada putusan sela tidak ada. Pola penulisan judul dan sampul pada putusan sama dengan pola penu- lisan  risalah.  Dilihat  dari  proses  pem- bentukannya,  judul  putusan  diambil dari  inti  wacana.  putusan  MKRI  pasti diawali  dengan  kepala  putusan  DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  KETU- HANAN  YANG  MAHA  ESA.  Kalimat tersebut dinamakan klausa eksekutorial atau title exekutorial yang berarti kepala putusan yang mempunyai kekuatan ek- sekusi secara langsung. Hal ini juga di- pakai pada putusan pengadilan (vonis) yang lain dan akta otentik yang berben- tuk grosse. Data pemohon dan termohon di- tulis secara lengkap untuk menghindari kesalahan pada identitasnya. Data terse- but dapat dilihat pada contoh di bawah ini.
a.  Yang  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara  konstitusi  pada tingkat  pertama  dan  terakhir,  men- jatuhkan  putusan  dalam  perkara permohonan  Sengketa  Kewenangan Lembaga Negara, yang diajukan oleh Dewan  Perwakilan  Daerah  Repu- blik Indonesia yang beralamat Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta, yang selanjutnya disebut DPD, dalam hal ini  memberi  kuasa  kepada  5  (lima) orang anggotanya; yaitu:
1.  I WAYAN SUDIRTA, S.H.’
2.  IR RUSLAN WIJAYA,S.E.,M.Sc,
3.  ANTHONY CHARLES SUNARYO,
4.  MUSPANI, S.H., 5.  IR.  H.  MARWAN  BATUBARA, M.Sc. Berdasarkan  surat  kuasa  khusus bertanggal  5  Nopember  2004  No- mor  DPD/HM.310/19/2004,  untuk selanjutnya  disebut  sebagai  PEMO- HON.
b.  Presiden  Republik  Indonesia,  yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril  Ihza  Mahendra  sebagai  Men- teri  Sekretaris  Negara,  berdasarkan surat  kuasa  khusus  bertanggal  6 November  2004,  beralamat  di  Jalan Medan Merdeka Utara di Jakarta, se- lanjutnya disebut TERMOHON I.
Duduk perkara yang tertulis pada putusan sesuai dengan permohonan pe- mohon  Nomor  DPD/HM.310/17/2004 tanggal  4  November  2004.  Bagian  ini merupakan  kunci  untuk  memutuskan permohonan  tersebut.  Hal  ini  terkait dengan keterangan dari pemohon, para termohon, pihak terkait dan juga bukti- bukti yang ada. Bagian duduk perkara dengan  tanggapan  para  pihak  sangat menentukan  putusan  hakim  MKRI  se- hingga pada bagian tersebut dirinci se- cara detail agar menjadi jelas dan pasti. Contoh dapat dilihat di bawah ini. (1)  Bahwa  terhadap  permohonan  pe- mohon  tersebut,  termohon  I  di hadapan  persidangan  tanggal  8 November  2004  telah  memberikan tanggapan  secara  lisan  yang  pada pokoknya sebagai berikut:....
(2)  Selanjutnya  terhadap  permohonan pemohon  tersebut,  Dewan  Perwa- kilan Rakyat selaku Termohon II di hadapan  persidangan  telah  mem- berikan  keterangan  baik  secara  li- san maupun tertulis yang pada po- koknya sebagai berikut: ....
Pada bagian pokok perkara, per- timbangan  hukum  diuraikan  secara detail.  Bagian  ini  merupakan  inti  dari
wacana MKRI dan saling terkait dengan putusan  hakim  nantinya.  Pada  bagian ini  ada  kata  kunci  untuk  mengawali paragraf yaitu ’menimbang bahwa’ dan hal ini dapat dilihat pada contoh berikut ini. (1)  Menimbang bahwa, sesuai dengan permohonan  Pemohon  dan  kete- rangan serta perbaikan permohon- an  yang  disampaikan  Pemohon pada pemeriksaan pendahuluan di hadapan Mahkamah tanggal 8 No- vember 2004 serta keterangan tertu- lis Pemohon ....
(2)  Menimbang  bahwa,  menurut  Pa- sal  23F  ayat  (1)  UUD  1945,  ang- gota  Badan  Pemeriksa  Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Ra- kyat  dengan  memperhatikan  per- timbangan Dewan Perwakilan Dae- rah  dan  diresmikan  oleh  presiden. ....
(3)  Menimbang  bahwa  Undang  Un- dang  Dasar  juga  menentukan,  ke- tentuan  lebih  lanjut  mengenai  Ba- dan  Pemeriksa  Keuangan  diatur dengan undang-undang [Pasal 23G ayat  (2)  UUD  1945],  yang  dengan demikian  berarti  guna  melaksana- kan kewenangan konstitusional ke- tiga lembaga negara di atas ....
Dari paparan duduk perkara, ma- jelis  hakim  memutuskan  putusan  ber- dasarkan rapat pleno secara voting dari sembilan  hakim  MKRI..  Pada  wacana putusan,  kata  ’MENGADILI’  memakai huruf kapital semua. Hal ini dipakai un- tuk menegaskan isi putusan. Contoh da- pat dilihat pada kalimat di bawah ini. (1)  Mengingat  Pasal  64  ayat  (4)  Un- dang-Undang  Nomor  24  Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitu- si;
MENGADILI Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
Menyatakan  Putusan  Sela  Mahka- mah  Konstitusi  Nomor  068/SKLN- II/2004,  tanggal  8  Nopember  2004, yang  memerintahkan  penghentian sementara  pelaksanaan  Keputusan Presiden No. 185/M Tahun 2004, ti- dak berlaku lagi. Pada putusan peradilan MKRI, ada perbedaan pendapat ( dissenting opi- nion) .
Dari sembilan hakim, 6 orang me- nolak dan 3 orang menyetujui sehingga putusannya  berupa  penolakan.  Hal  ini dapat  terjadi  karena  peradilan  MKRI dalam bentuk panel hakim. Dalam wa- cana putusan diuraikan pendapat yang berbeda dari ketiga hakim tersebut. Hal ini dapat dilihat pada contoh di bawah ini. (1)  Pendapat berbeda dari hakim kon- stitusi A. Mukthie Fadjar & Marua- rar Siahaan Alasan  yang  dipakai  para  Termo- hon yang menyatakan bahwa DPD belum ada dan UU BPK baru yang diamanatkan  Pasal  23G  ayat  (2) UUD 1945 belum ada, sehingga ke- mudian merujuk ke UU BPK no. 5 tahun 1973 atas dasar Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 tidaklah tepat, sebab secara terang benderang (ex- presis  verbis )  konstitusi  (UUD  195) telah mengatur....
(2)  Perdapat  berbeda  dari  hakim  kon- stitusi Dr. Harjono,S.H.,MCL ...  permohonan  Pemohon  sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 seharsnya  dinyatakan  tidak  dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard ) dan  bukan  ditolak,  karena  terjadi eror in persona.
Komponen Wacana Risalah dan Putu- san MKRI Komponen  yang  membangun wacana risalah dan putusan MKRI  me-
manfaatkan aspek kebahasaan tertentu . Sebelum menganalisis aspek kebahasa- annya, peneliti akan memaparkan kali- mat yang dipakai wacana tersebut. Jenis  wacana  menggunakan  pe- ngungkapan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan sifat khas kebutuhan pe- makaiannya. Wacana risalah cenderung ragam  lisan  yang  ditulis  sehingga  sifat informal kadang-kadang dipakai dalam wacana.    Hal  ini  dilakukan  untuk  ke- pentingan dokumentasi secara lengkap sesuai  dengan  situasi  peradilan  MKRI. Seperti dalam contoh berikut ini. (1)  Saya ucapkan selamat datang pada pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rak- yat dalam hal ini diwakili oleh kua- sa, tidak usah memperkenalkan diri sudah sangat terkenal ....
(2)  ...  tidak  usah  saya  teruskan,  saya baca saja.
(3)  Begitu,  nah,  nanti  itulah  jawaban dari Mahkamah Konstitusi ....
Wacana putusan berbeda dengan wacana  risalah.  Wacana  putusan  cen- derung lebih formal karena teksnya su- dah ditulis lebih dahulu tinggal hakim membacakan  putusan  tersebut.  Hal  ini dapat dilihat pada contoh di bawah ini.
(1) Dengan  mengikuti  pendapat  ber- bagai  kalangan  masyarakat,  ber- kembang pandangan bahwa kepu- tusan Presiden....
(2) Sebelum menyangkut materi pokok perkara, Termohon I ingin menda- patkan klarifikasi dari pemohon ....

## Pemakaian Kalimat Panjang
Teks  dalam  risalah  dan  putusan sangat  khas  dengan  kompleksitas  kali- mat  yang  digunakan.  Kecenderungan kalimatnya adalah panjang-panjang dan satu paragraf sering hanya berupa satu kalimat yang sangat panjang. Dalam pe- nulisannya,  kalimat  dalam  risalah  dan putusan  banyak  menggunakan  tanda baca  koma  (,)  dan  kata  penghubung
’dan’ yang berfungsi untuk memisahkan berbagai  macam  hal  yang  dituangkan dalam  pasal-pasalnya.  Panitera  mene- rangkan isi risalah dan putusan dengan memakai kalimat yang panjang supaya tidak terjadi multitafsir dan ingin lebih memperjelas  maksudnya.  Contoh  pe- makaian kalimat panjang  dapat dilihat berikut ini. (1)  Dalam masa persidangan III tahun sidang 2003-2004, pengambilan ke- putusan  terhadap  pencalonan  ke- anggotaan  BPK,  semula  dijadwal- kan  pada  Rapat  Paripurna  Dewan tanggal  16  Desember  2003  belum dapat dilaksanakan maka atas per- mintaan  Komisi  IX  ditunda  dan dijadwalkan  kembali  pada  Rapat Paripurna  Dewan  tanggal  1  Maret 2004  sebagaimana  hasil  pertemu- an  konsultasi  tanggal  13  Pebruari 2004.
(2)  Jadi yang dimohon mestinya jawab- an Mahkamah Konstitusi yang be- nar  atau  tidak  benar,  jadi  bukan merupakan  sebuah  putusan  Mah- kamah  Konstitusi  Yang  Terhormat oleh  konstitusi  kita  yang  pertama dikatakan sebagai putusan pertama dan terakhir yang mengikat semua pihak,  karena  itu  atas  nama  Presi- den  Republik  Indonesia  saya  me- negaskan  kepada  Saudara  Ketua dan  Majelis  hakim  Konsitusi  Yang Terhormat  bahwa  pertanyaan  se- kali  lagi  bukan  permohonan  dari Ketua  Mahkamah  Konstitusi  ini mohon  untuk  dijawab  bahwa  Pre- siden  Republik  Indonesia  setelah mendengar  keterangan  dari  kuasa presiden sama sekali tidak menga- baikan Dewan Perwakilan Daerah. (3)  Demikianlah  diputuskan  dalam Rapat  Pleno  Permusyawaratan Hakim  oleh  7/tujuh  orang  hakim Konstitusi  pada  hari  Jum’at,  tang- gal 5 November 2004, dan diucap- kan pada hari ini, Senin, tanggal 8 November  2004,  oleh  kami  Prof. Dr.H.Jimly Asshiddiqie,S.H.,M. S.,H.Achmad  Rustandi,S.H.,  I Dewa  Gede  Palguna,S.H,M.H.,dan Soedarsono,S.H.,  masing-masing sebagai  anggota,  dan  dibantu  oleh Wiryanto,S.H.,M.Hum. sebagai Pa- nitera  Pengganti,  dengan  dihadiri oleh  Pemohon  atau  kuasanya  dan para Termohon atau kuasanya serta pihak terkait.
Pada contoh di atas, panitera ingin mengemukakan konsep pemikiran yang sistematis  dan  kronologis  berdasarkan peristiwanya  sehingga  pokok  pikiran- nya  tidak  terpisah-pisah.  Walaupun demikian, pembaca pada umumnya ka- dang-kadang agak sulit memahami po- kok pikiran yang sesungguhnya.
Pemakaian Register Ragam Bahasa Hu- kum Register  ragam  bahasa  hukum adalah  pemakaian  variasi  bahasa  yang berkaitan  dengan  bidang  hukum.  Re- gister  ini  timbul  karena  sifat-sifat  khas kebutuhan  pemakainya.  Dalam  risalah dan putusan MKRI, register yang dipa- kai antara lain dapat dilihat pada contoh di bawah ini.
(1)  ... bila diperlukan Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela ....
... bila diperlukan Mahkamah dapat mengeluarkan putusan  sementara
....
(2)   ...  dalam  hal  ini  bertindak untuk dan  atas  nama Dewan  Perwakilan Daerah      Republik Indonesia, un- tuk selanjutnya disebut sebagai pe- mohon. ... dalam  hal  ini  bertindak untuk kepentingan dan mewakili Dewan Perwakilan Daerah Republik Indo- nesia,  untuk  selanjutnya  disebut sebagai orang atau badan yang me- mohon perkara.
(3)   ... yang selanjutnya disebut sebagai para termohon .
... yang selanjutnya disebut sebagai para orang atau badan yang dimo- honkan dalam perkara.
(4) ... karena antara posita dan potitum tidak adanya kesesuaian. ...  karena  antara alasan  berdasar- kan fakta duduk perkara baik me- nyangkut  fakta  dan  hukumnya dan tuntutan tidak adanya kesesu- aian. (5)  Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di atas, Mahkamah berpendapat bah- wa  Pemohon  memiliki  kedudukan hukum/ legal  standing untuk  me- ngajukan permohonan a quo. Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di atas, Mahkamah berpendapat bah- wa  Pemohon  memiliki  kedudukan hukum/ kedudukan hukum untuk mengajukan  permohonan status quo .
Contoh-contoh  di  atas  merupa- kan register yang arti dan tafsirnya da- pat dilihat dari segi pandangan hukum. Register ini berfungsi untuk menerang- kan sesuai dengan maknanya.
Pemakaian Paralelisme Dalam kalimat efektif, gaya kepa- ralelan  atau  paralelisme  dipakai  untuk menyatakan gagasan yang sama. Parale- lisme merupakan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dalam susunan serial.
Dalam risalah dan putusan, gaya penulisan  paralelisme  dijumpai  untuk menyatakan deret jenjang atau tingkatan dalam suatu perbuatan hukum. Contoh pemakaian bentuk paralelisme ini dapat dilihat berikut ini.
(1)  Yang memeriksa,  mengadili,  dan memutus perkara  konstitusi  pada tingkat ....
(2)  Apabila Mahkamah konstitusi ber- pendapat lain mohon putusan yang
adil dan bijaksana . ... (3)  Apakah Mahkamah berwenang me- meriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo...
(4)  ... Putusan sela adalah menjadi ca- catan penting bagi Mahkanah Kon- stitusi untuk mempertimbangkan, untuk  memperhatikan akan  lem- baga ....
(5)  Putusan  terhadap  permohonan  ini bisa ditolak, bisa dikabulkan, atau bisa dinyatakan tidak  dapat  dite- rima.
Dari contoh di atas dapat dilihat bentuk  kata  yang  sama  dipakai  dalam pemerian.
Pemakaian Honorifik Bentuk-bentuk  linguistik  yang digunakan  di  dalam  menyapa  seseo- rang berbeda-beda dan selalu dikaitkan dengan  faktor  sosial  dan  faktor  alami, yakni faktor situasi, etnik, kekerabatan, keintiman, status sosial, umur, jenis ke- lamin, dan status perkawinan, serta adat setempat.  Begitu  juga  dengan  kata  sa- paan dalam risalah dan putusan MKRI, penyebutannya dapat dibedakan antara penyebutan  untuk  hakim,  pemohon, dan termohon.
Penyebutan  untuk  nama  hakim ditulis  nama  dan  gelar  kesarjanaan  se- cara lengkap, sedangkan pemohon dan termohon ada yang ditulis nama dan ge- lar  secara lengkap ada pula yang hanya disebutkan  namanya  saja.  Namun  pe- mohon dan termohon di belakang nama pasti  ditulis  jabatannya.  Hal  ini  dapat dilihat pada contoh di bawah ini.
(1)  Prof . Dr. Jimly Asshidiqie,S.H. (Ke- tua)
(2)  Yusril Ihza Mahendra (Mensesneg)
(3)  DPR A. Tersnarang, S.H.
Dalam  Wacana  risalah  dan  pu- tusan  MKRI  ini,  honorifik  dipakai  un- tuk  menciptakan  keharmonisan  dalam berkomunikasi.  Honorifik  merupakan
Wacana Risalah dan Putusan Peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
bentuk  bahasa  yang  digunakan  untuk menunjukkan  besarnya  penghormatan kepada  lawan  tutur  agar  lawan  tutur merasa dihargai dan dihormati melalui bentuk  sapaan  atau  acuan.  Honorifik yang dipakai pada wacana dapat dilihat sebagai berikut ini. (1)  Pihak terkait (Satrio): ... yang sebe- lah kanan saya adalah Bapak Zaki Baretta,  Kepala  Biro  Hukum  dan sebelahnya  lagi  Badan  Pemeriksa Keuangan Ismartoyo, staf ahli.
(2)  Hakim: Pak Rahim  sebelah  sini, maklum Pak Rahim ini dwi fungsi.
(3)  DPR  (Terasnarang):  ...  DPR  juga ada  pendamping,  pertama  Hamka Yanda, kedua Hafidz Zawawi, keti- ga Ibu Dewi Asmara,S.H., keempat Ibu Hayani Isman, Yang terhormat Bapak Bobi  Satrio  Wibowo  Suhar- diman, Yang terhormat Bapak As- nawi Latif dan kita juga membawa petugas sekretariat, terima kasih.
(4)  Pihak terkait (Satrio): Bapak Ketua yang  terhorma t,  nama  saya  Satrio Bidihardjo Yudhono ...
Dari contoh di atas terlihat bahwa ketua  majelis  hakim  dan  pihak  terkait memakai  penyapaan Bapak atau Pak untuk  menghormati  orang  yang  dise- butnya.  Namun,  Bapak  Satrio  mem- perkenalkan  staf  ahlinya  yang  menjadi bawahannya  tanpa  menyebutkan  sa- paan Bapak dan  memperkenalkan  diri sendiri  juga  tanpa  penyebutan.  Hal  ini menunjukkan adanya kedudukan yang tidak  sejajar/sederajad  antara  penutur dan  yang  diperkenalkannya,  sedang- kan  pada  waktu  memperkenalkan  diri seseorang  ingin  menunjukkan  kesan- tunannya  dengan  tanpa  menyebutkan sapaannya. Dari pihak DPR pada waktu memperkenalkan pendampingnya juga kadang  memakai  sapaan Ibu kadang tidak dan untuk orang yang sangat  di- hormati  memakai sapaan Yang terhor- mat Bapak .
Skala  peringkat  status  sosial  an- tarpenutur dan petutur didasarkan oleh adanya  kedudukan  yang  tidak  sejajar/ sederajad. Semakin tinggi kekuasaan se- seorang dalam suatu masyarakat maka akan  semakin  santunlah  tuturan  yang digunakan  dalam  proses  komnikasi tersebut.  Sebaliknya  semakin  rendah kekuasaan  seseorang  dalam  suatu  ma- syarakat  maka  akan  kurang  santunlah tuturan yang dipakai. Hal ini dapat dili- hat pada risalah MKRI yang melibatkan para  pejabat  negara  sehingga  sapaan yang dipergunakan juga sangat santun. Contoh  pihak  pemohon  dan  termohon menyapa hakim dapat dilihat di bawah ini. (1)  Ketua majelis yang saya hormati....
(2)  Majelis  hakim  konstitusi  yang  ter- hormat ....
(3)  Majelis  hakim  Mahkamah  Konsti- tusi yang kami muliakan.
Dalam  risalah  ini  ada  resipro- kal  (timbal  balik)  antara  Yusril  sebagai Menteri dan Jimly sebagai ketua majelis hakim. Hal ini dapat dilihat sebagai be- rikut ini.
(1)  Yusril (Mensesneg): Baik terima ka- sih saudara Ketua, Pemerintah ....
(2)  Jimly  (Ketua):  Baik Saudara Men- teri,  terima  kasih,  keterangan  dan
....
Pemakaian repetisi Dalam wacana risalah dan putus- an MKRI, repetisi atau pengulangan di- pakai untuk menegaskan dan memper- jelas unsur yang direpetisi.Contoh dapat dilihat di bawah ini. (1)  Baik,  jadi  Saudara-Saudara  de- mikianlah lima orang anggota De- wan Perwakilan Daerah, ditambah satu orang yang mendampingi, jadi enam  orang  anggota Dewan  Per- wakilan Daerah hadir pada kesem- patan  ini  mewakili  lembaga  baru yang  bernama Dewan  Perwakilan
Daerah.
(2)  Baik dicatat saja, dicatat saja ya, di- catat bahwa  keberatannya dicatat , silakan saudara pemohon.
(3)  ... karena perkara ini sifatnya baru bagi  Mahkamah  Konstitusi,  baru perkara inilah perkara pertama yang menyangkut  bidang  kewenangan perselisihan kewenangan antarlem- baga negara.
Dari  contoh  di  atas  jelas  terlihat kata Dewan  Perwakilan  Daerah di- ulang tiga kali agar kata tersebut lebih menarik perhatian pendengar/pembaca. Pada contoh kedua dan ketiga kata dica- tat dan perkara juga direpetisi tiga kali agar  kata-kata  itu  menjadi  perhatian dan  berfungsi  untuk  menegaskan  kata tersebut.

## Pemakaian Konjungsi (Perangkai)
Konjungsi  merupakan  bentuk atau satuan kebahasaan yang berfungsi sebagai  penyambung,  perangkai  atau penghubung  antara  kata  dengan  kata, frasa  dengan  frasa,  klausa  dengan klausa,  kalimat  dengan  kalimat,  dan lain-lain. Konjungsi juga sebagai sarana perangkaian  unsur-unsur  kewacanaan. Konjungsi  keberadaannya  mudah  di- kenali sebab sebagai pemarkah formal. Contoh  pemakaian  konjungsi  dalam wacana MKRI dapat dilihat sebagai be- rikut ini.
(1)  Bahwa DPR telah melakukan proses ini sejak bulan Juni sampai dengan Juli  tahun  2004  dan  ketika  proses tersebut dilakukan DPD belum se- cara resmi dilantik.
(2)  Bahwa  setelah  terbentuknya  DPD pada  tanggal  1  Oktober  2004,  pro- ses untuk mengesahkan hasil selek- si  DPR  tentang  pemilihan  anggota PBK mulai dilakukan oleh Presiden dan terjadi beberapa kali korespon- densi  antara  Presiden  dan  Ketua DPR.
(3)  Bahwa yang dipermasalahkan DPD adalah seolah-olah Presiden Repu- blik Indonesia dalam hal ini Mega- wati Soekarnoputri telah mengabai- kan  kewenangan  DPD  yang  seha- rusnya  memberikan  pertimbangan kepada DPR.
Dari  contoh  di  atas  terlihat  ada- nya konjungsi bahwa yang menandai isi kalimat.  .Konjungsi  tersebut  cukup  ba- nyak dipakai dalam wacana ini. Hal ini tentunya menjadi ciri khas pada wacana risalah dan putusan MKRI. Selain  kunjungsi bahwa ,  kon- jungsi dan juga  sering  dipakai  untuk menghubungkan klausa atau frasa..Hal ini  dapat  dilihat  pada  contoh  sebagai berikut.
(1)  Dewan  Perwakilan  Rakyat  telah melakukan  proses  ini  pada  bulan Juni dan bulan Juli Tahun 2004 dan ketika pada waktu proses dilakukan Dewan  Perwakilan  Daerah  belum secara  resmi  dilantik  sebagaimana kita  maklum  Dewan  Perwakilan Daerah baru dilantik pada tanggal 1 Oktober 2004 yang lalu.
(2)  Seperti  halnya  dari  pemerintah menjelaskan dan telah  memba- cakan  Pasal  23  Undang-Undang Dasar,23F tentu kami tidak bacakan ulang, tapi kami mohon ini sebagai dasar hukum dan kami anggap ba- caan  dari  pemerintah  sudah  kami juga lakukan.
(3)  Oleh  karena  itu,  konstitusi  meru- pakan hukum yang tertinggi dalam suatu  negara dan juga  konstitusi sebagai  kerangka  kerja  sistem  pe- merintahan dan sebagai sumber ke- wenangan  organ-organ  konstitusi, yang  merupakan  instrumen  untuk mengawasi kekuasaan negara yang harus dipatuhi oleh semua institusi negara,....
Konjungsi dan seperti pada con- toh  di  atas  mempunyai  fungsi  perang- kaian penambahan atau aditif dan ada- pula  yang  berfungsi  menghubungkan secara koordinatif antarklausa.
Konteks Wacana Risalah dan Putusan MKRI Konteks  merupakan  latar  bela- kang atau situasi kejadian suatu komu- nikasi. Konteks dapat dianggap sebagai alasan  dan  sebab  terjadinya  suatu  dia- log.  Tuturan  yang  berhubungan  den- gan maksud sangat bergantung dengan konteks  yang  melatarbelakangi  peristi- wa tuturan.
Unsur medan wacana dalam wa- cana risalah dan putusan MKRI adalah wacana  hukum.  Unsur  pelibat  wacana dalam  risalah  dan  putusan  adalah  ke- tua  majelis  hakim  MKRI,  unsur  pemo- hon, unsur termohon, dan unsur pihak terkait. Adapun  sarana  wacana  berupa risalah yang disajikan secara dialog, se- dangkan  putusan  disajikan  secara  mo- nolog.
Sejarah  Terjadinya  Sengketa  DPD  de- ngan Pemerintah dan DPR
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  me- rupakan lembaga negara yang bertugas untuk  menyelesaikan  sengketa  kewe- nangan antarlembaga negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dalam risalah dan pu- tusan MKRI ini, terjadi sengketa antara Dewan  Perwakilan  Daerah  dengan  pe- merintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rak- yat. Konflik  antara  dua  lembaga  ya- kni  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  cukup  be- sar.  Hal  ini  terjadi  karena  kewenangan antardua lembaga itu tidak berimbang. Kasus sengketa ini terlihat pada waktu Dewan  perwakilan  Rakyat  menyetujui pengangkatan  ketua  Badan  Pemeriksa
Keuangan(BPK) tanpa meminta penda- pat Dewan Perwakilan Daerah.
DPD  mempersoalkan  pengang- katan dan pelantikan anggota baru BPK tahun 2004. Ketua DPD Ginandjar Kar- tasasmita  mendaftarkan  permohonan penyelesaian  sengketa  tersebut  ke  Ke- paniteraan  Mahkamah  Konstitusi  pada tanggal 4 November 2004. Inilah kasus pertama  yang  masuk  ke  Mahkamah Konstitusi.
Permohonan  bernomor  DPD/ H.M.310/17/2004  berisi  silang  penda- pat  tentang  keabsahan  pengangkatan anggota  BPK  yang  baru.  Pemerintah melalui Keppres No. 185/M Tahun 2004 mengberhentikan anggota BPK periode 1999/2004 dan mengangkat anggota BPK periode 2004/2009 pada tanggal 19 Okto- ber 2004. Selain itu, presiden menunjuk mantan Deputi Gubernur Bank Indone- sia Prof. Anwar Nasution sebagai Ketua BPK dan Abdullah Zaini sebagai wakil ketuanya.Angota  BPK  yang  diangkat yaitu Imran A.K., Baharudin Aritonang, Hasan Bisri, Irjen Pol. Udju Zuhaeri, dan I Gusti Agung Rai.
Wacana Risalah  MKRI Pada wacana risalah Panel Hakim Perkara No.068/SKLN-II/2004 tanggal 8 November 2004 dan 10 November 2004 terdiri atas dua risalah. Risalah pertama berjumlah  35  halaman  dan  risalah  ke- dua ada 5 halaman.
Risalah  tersebut  melibatkan  tiga lembaga negara yaitu DPD sebagai pe- mohon,  Presiden  sebagai  termohon  I, dan  DPR  sebagai  termohon  II.  Persi- dangan  perkara  tersebut  diselesaikan dalam  waktu  8  hari  dengan  adanya  3 kali persidangan.
Persidangan  yang  pertama  pada hari  Senin,  8  November  2004  memu- tuskan  putusan  sela  atau  putusan  se- mentara untuk menghentikan sementara pelaksanaan Keppres No. 185/M Tahun 2004  baik  tindakan  nyata  maupun  tin-
dakan hukum yang merupakan pelaks- anaan  kewenangan  yang  dipersengke- takan  sampai  ada  putusan  MKRI  yang bersifat final dan mengikat. Dalam risa- lah tersebut terungkap bahwa lembaga DPR  menyampaikan  keberatan  dan beberapa  catatan  penting  berkenaan dengan  adanya  putusan  sela.  Pemerin- tah juga mempertanyakan adanya putus- an  sela  karena  pemohon  tidak  memo- hon putusan tersebut.
Dalam  persidangan  itu  terlihat adanya tanya jawab antara ketua majelis hakim dan pemohon, termohon I, termo- hon  II,  serta  pihak  terkait.  Pada  waktu itu, pemohon, termohon I dan termohon II  memberikan  bukti-bukti  dan  argu- mentasinya  sesuai  kedudukan  masing- masing.  Pada  persidangan  itu,  terlihat adanya  pemeriksaan  pendahuluan  dan sekaligus pemeriksaan persidangan. Persidangan yang kedua pada hari Rabu,  10  November  2004  tidak  meng- hasilkan  putusan  yang  sangat  berarti. Dalam  persidangan  tersebut,  Ketua Mahkamah  Konstitusi  hanya  mengu- mumkan  penundaan  putusan  sampai dengan hari Jumat, 12 November 2004. Persidangan yang kedua itu terungkap bahwa  rapat  permusyawaratan  Hakim Konstitusi belum dapat keputusan yang bersifat  final  karena  belum  selesai  per- debatan  internalnya.  Dari  risalah  ini, ketua majelis hakim sudah memberikan kemungkinan adanya perbedaan penda- pat ( disenting opinion ). Hal ini dapat di- lihat dari pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai berikut ini.
...  saya  ingin  sekali  lagi  me- ngulangi  Bapak  Paskah  bahwa dengan  sangat  menyesal  Mah- kamah  Konstitusi  harus  mengu- mumkan  menunda  pembacaan putusan  final  dan  mengikat  atas perkara ini sampai hari Jumat jam 9 pagi, mengingat proses permu- syawaratan  belum  rampung,  be- lum  berhasil  mencapai  keputus-
an  yang  bersifat  final  sekiranya nanti  sampai  Jumat  pagi  karena putusan  harus  bacakan  apapun putusannya  termasuk  bila  harus sesuai dengan ketentuan undang- undang juga tetap dimungkinkan adanya disenting  opinion perbe- daan di antara di dalam putusan itu. Sidang  ketiga  jumat,  12  Novem- ber 2004 akan diumumkan putusan final dan mengikat dengan memberikan pu- tusannya bahwa permohonan pemohon ditolak atau tidak.
Wacana Putusan MKRI Wacana Putusan Perkara No.068/ SKLN-II/2004  terdiri  atas  28  halaman. Pada  wacana  putusan  tersebut,  isi  pu- tusan  berisi  materi  penyelesaian  seng- keta yang putusannya bersifat final dan mengikat.  Duduk  perkara  yang  sudah dibeberkan  pada  wacana  risalah  persi- dangan  diungkapkan  lagi  agar  antara putusan  dan  risalah  merupakan  satu kesatuan sehingga lebih komprehensif. Duduk perkara yang tertulis pada putusan  berisi  DPD  sebagai  pemohon mengajukan  permohonan  berdasarkan pada pendapat berbagai kelompok ma- syarakat.  Dari  pendapat  tersebut  ber- kembang pandangan bahwa keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 tang- gal 19 Oktober 2004 tentang Penghenti- an Anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode  1999-2004  dan  Pengangkatan Anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan periode  2004-2009  telah  mengabaikan kewenangan konstitusional Dewan Per- wakilan Daerah. Pasal 23F Undang-Un- dang  Dasar  1945  menyatakan  bahwa, ”Anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat dengan  memperhatikan  pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmi- kan oleh Presiden”.
Berdasarkan permasalahan terse- but, pada tanggal 2 November 2004 pe-
Wacana Risalah dan Putusan Peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
mohon  mengadakan  pertemuan  antara pimpinan DPD dan presiden. Pertemuan tersebut sudah disepakati bahwa sambil menunggu putusan Mahkamah Konsti- tusi  yang  bersifat  final  dan  mengikat, untuk sementara pelaksanaan Keputus- an Presiden tersebut ditunda. Pemohon mengajukan bukti-buk- ti berupa Keputusan Presiden dan Surat tentang  perihal  pencalonan  ketua,  wa- kil ketua, dan anggota BPK RI periode 2004-2009  dari  Presiden  RI    untuk  me- nguatkan permohonannya. Pada  wacana  putusan  dijelas- kan  bahwa  sebelum  memasuki  pokok perkara,  pertimbangan  hukum  yang berkaitan  dengan  kewenangan  Mah- kamah  dan legal  standing pemohon  di- pertimbangkan  lebih  dahulu.  Putusan tersebut  mengungkapkan  bahwa  Ma- hkamah  berwenang  untuk  memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Selain itu, disebutkan bahwa pemo- hon  juga  memiliki  kedudukan  hukum (legal  standing )  untuk  bertindak  selaku Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo.
Pada pokok perkara, pertimbang- an dari berbagai aturan yang sudah di- uraikan pada risalah dipaparkan kemba- li  untuk  dijadikan  dasar  pertimbangan putusan.  Berdasarkan  pada  pokok perkara, dapat disimpulkan bahwa pro- ses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2004-2009 tidak ber- tentangan dengan UUD 1945. Pada wa- cana  tersebut  juga  disebutkan  bahwa tidak terbukti kalau presiden mengabai- kan kewenangan konstitusional sebagai- mana  yang  didalilkan.  Pemohon  tidak berhasil  meyakinkan  hakim  sehingga permohonannya harus ditolak. Berdasarkan putusan itu, putusan sela yang tertulis di risalah dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini dapat dibaca pada contoh di bawah ini.
Mengingat  Pasal  64  ayat  (4)  Un- dang-Undang  Nomor  24  Tahun
2003 tentang  Mahkamah Konsti- tusi:
MENGADILI Menyatakan  permohonan  Pemo- hon ditolak untuk seluruhnya; Menyatakan  Putusan  Sela  Mah- kamah  Konstitusi  Nomor  068/ SKLN-II/2004,  tanggal  8  Novem- ber  2004,  yang  memerintahkan penghentian  sementara  pelaksa- naan Keputusan Presiden No.185/ M Tahun 2004, tidak berlaku lagi.
Dari contoh di atas terlihat adanya penolakan  Mahkamah  terhadap  per- mohonan  pemohon.  Namun  demikian, dalam  wacana  terungkap  bahwa  tidak semua  hakim  (9  orang)  setuju  dengan putusan  tersebut.  Dua  hakim  yaitu  A. Mukthie  Fadjar  dan  Maruarar  Siahaan berpendapat  berdasarkan  bukti-bukti yang ada menyetujui untuk mengabul- kan  permohonan  pemohon.    Pendapat berbeda  juga  dikemukakan  oleh    satu hakim yaitu Dr. Harjono,S.H,MCL yang berpendapat bahwa permohonan pemo- hon seharusnya dinyatakan tidak diteri- ma dan bukan ditolak karena terjadi eror in persona.

## SIMPULAN
Analisis  wacana  berdasarkan struktur wacana yang menjadi ciri risa- lah dan putusan MKRI adalah pola risa- lah terdiri atas sampul risalah, keterang- an (waktu, tempat,hakim, pemohon,dan panitera),  dan  isi  risalah.  Pola  putusan terdiri  atas  judul  dan  nomor  putusan, kepala  putusan,  data  pemohon  dan termohon,  duduk  perkara,  tanggapan termohon  dan  pihak  terkait,  tanggap- an  pemohon,  pokok  perkara,  putusan hakim,  pendapat  berbeda  ( dissenting opinion) ,dan tanda tangan. Komponen yang membangun wa- cana risalah dan putusan MKRI adalah Risalah MKRI berupa ragam lisan yang ditulis  sehingga  sifat  informal  kadang-
kadang  dipakai,  sedangkan  putusan MKRI bersifat formal karena teks sudah dikonsep lebih dahulu. Komponen yang membangun risalah dan putusan yaitu pemakaian kalimat panjang,  register ra- gam bahasa hukum, paralelisme, hono- rifik, repetisi, dan konjungsi/ perangkai. Konteks  wacana  risalah  dan  pu- tusan MKRI dapat dilihat pada konteks situasi dan konteks pemakaian bahasa. Konteks  situasi  dapat  dilihat  pada  se- jarah  terjadinya  konflik  antara  Dewan Perwakilan Daerah dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Konteks pemakaian  bahasa  diuraikan  pada  wa- cana risalah MKRI dan wacana putusan MKRI.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel ini diangkat dari peneliti- an mandiri swadana yang dilaksanakan pada  tahun  2008.  Ucapan  terima  kasih disampaikan kepada mitra sejawat yang telah  membantu  kegiatan  triangulasi data dan verifikasi hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi,  Nurul  Satria.  2005.  ”Mahkamah Konstitusi  Upaya  Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antarlembaga  Negara  dalam Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia”. Tesis S2. Universitas Islam Indonesia. Bright,William  (ed).  1992. Internasional Encyclopedia  of  Lingiustics .  Vol  I. Oxford:Oxford University Press. Brown,  Gillian;  Yule,George.  1996.
Analisis  Wacana. Terjemahan Sutikno. Jakarta: Gramedia.
Depdikbud.  1989. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia .Jakarta: Balai Pustaka. Djajasudarma,Fatimah.  1994. Wacana Pemahaman dan Hubungan Antarunsur. Bandung: PT Eresco Halliday, M.AK. 1978. Language as Social. Semiotic:  The  Social  Interpretation of  Language  and  Meaning. Great Britain: Edward Acnold Ltd. Halliday, M.AK. dan Hasan. 1994. Bahasa, Konteks,  dan  Teks. Terjemahan Asrudin  B.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press. Purnanto, Dwi. 1996. ”Menilik Penggunaan  Bahasa  Indonesia dalam Bidang Hukum” Makalah PIBSI XVIII.
Sumarlan  dan  Paina.  2003. Teori  dan Praktek Analisis Wacana. Surakarta: Pustaka Cakra.