## Analisis Tingkat Ketaatan Kegiatan Penangkapan Ikan Di Laut Natuna
Analysis of Compliance Level of Fishing Activities In The Natuna Sea
Dwi Santoso Wibowo 1  , Ateng Supriatna 2 , Yuni Tri Hewindati 2
1 Mahasiswa Program Studi Manajemen Perikanan, Magister Ilmu Kelautan, Program Pascasarjana, Universitas Terbuka
2 Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437, Banten – Indonesia
 correspondent author: dwisantosowibowosstpi@gmail.com

## Abstrak
Penangkapan  ikan  secara ilegal di  wilayah  perairan  Indonesia,  terutama  oleh  para  nelayan  asing  telah merugikan  negara  Indonesia secara  finansial,  karena  telah andil  besar  dalam  menurunkan  produktivitas  dan hasil  tangkapan  secara  sangat  signifikan  dan  juga  telah  mengancam  keberlangsungan  dalam  pemanfaatan sumber daya perikanan laut Indonesia. Kerugian ekonomi akibat IUUF tidak hanya berupa pendapatan negara yang mencapai kisaran Rp 30 triliun per tahun, namun juga hilangnya peluang pemanfaatan sumberdaya ikan berkisar  1  juta  ton  ikan  setiap  tahunnya  yang  dapat  ditangkap  (dipanen)  oleh  nelayan  Indonesia,  dan  yang terjadi faktanya dicuri oleh nelayan asing yang masuk ke perairan Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki  wilayah  perairan  Indonesia,  antara  lain,  berasal  dari  Thailand,  Vietnam,  Filipina,  dan  Malaysia. Untuk  mencegah  dan  menanggulangi  kegiatan IUUF, salah  satu  langkah  yang  ditempuh  oleh  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  Republik  Indonesia  melalui  Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Sumber  Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) melakukan pengawasan perikanan seperti aktivitas penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.  Pelaksanaan pengawasan tersebut di laksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP. UPT Ditjen PSDKP dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) dan Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan  dan  Perikanan  (Pos  PSDKP)  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Dalam  melaksanakan tugasnya,  Kapal  Pengawas  Perikana  dapat  menghentikan,  memeriksa,  membawa,  dan  menahan  kapal  yang diduga melakukan pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk pemprosesan lebih lanjut. Selain itu, berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, dalam hal tertentu Kapal Pengawas Perikanan, dalam hal ini pengawas perikanan atau Penyidik PNS Perikanan, juga dapat melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman. Tingginya aktifitas penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia 711 harus disertai dengan kegiatan pengawasan yang mumpuni untuk memastikan ketaatan pelaku usaha baik yang skala industri maupun nelayan kecil agar keberlanjutan sumber daya perikanan dapat dipertahankan.
Kata  kunci:  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Laut  Natuna,  IUUF  – Illegal  Unreported  Unregulated Fishing

## Abstract
Illegal fishing in Indonesian territorial waters, especially by foreign fishermen, has harmed the Indonesian state financially, because it has contributed greatly in reducing productivity and catches very significantly. It has has also threatened the sustainability of the utilization of Indonesia’s marine fishery resources. Economic losses due to IUUF are not only in the form of state income which reaches the range of Rp. 30 trillion per year, but also the loss of opportunities to utilize fish resources of  around 1 million tons of fish each year that can be caught (harvested) by Indonesian fishermen, and what happens is in fact stolen by foreign fishermen. entering Indonesian waters. Foreign fishermen who often enter Indonesian waters, among others, come from Thailand, Vietnam, the Philippines, and Malaysia. To prevent and overcome IUUF activities, one of the steps taken by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) of  the  Republic of Indonesia through the Directorate General of Supervision of Marine and Fishery Resources (DITJEN PSDKP) is to supervise fisheries such as fishing activities in the fisheries management area of the Republic of Indonesia. Supervisory implementation is carried out by the Technical Implementation Unit (UPT) PSDKP. UPT Directorate General of PSDKP in handling its duties is supported by the Marine and Fishery Resources Supervision Unit (PSDKP Satker) and Marine and Fishery Resources Monitoring Post (PSDKP Post) spread throughout Indonesia. In carrying out its duties, the Fisheries Supervisory Vessel may stop, inspect, carry, and detain ships suspected of violating the law to the nearest port for further processing. In addition, based on Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries,
as  amended  by  Law  No.  45  of  2009,  in  certain  cases  Fishery  Supervisory  Vessels,  in  this  case,  fishery supervisors or Fisheries Civil Servants Investigators, can also take special actions in the form of drowning. The high level of fishing activity in the Indonesian State Fisheries Management Area 711 must be accompanied by adequate  monitoring  activities  to  ensure  compliance  by  business  actors,  both  industrial  scale  and  small fishermen, so that the sustainability of fisheries resources can be maintained.
Keywords: Marine and Fisheries Ministry, Natuna Sea, IUUF – Illegal Unreported Unregulated Fishing

## Pendahuluan
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² yang dalam prosestasi sebesar 75 persen dari total wilayah Indonesia; terdiri antara lain 0,3 juta km perairan laut pedalaman, 2,8 juta km² perairan laut teritorial dan 2,7 juta km2 laut Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas tersebut terkandung sumber daya perikanan yang besar. Potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield, MSY) ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun (Dahuri, 2010). Bahkan menurut Syahrin (2018) Indonesia sebagai negara maritim mempunyai peluang yang sangat besar dalam menopang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui sinergi antara aspek ekonomi dan keamanan.
Sumber  daya  perikanan  yang  sangat  melimpah  di  perairan  laut  Indonesia  faktanya berdampak  pada  ketertarikan  pihak  asing  (negara  lain)  untuk  memanfaatkan  sumberdaya ikan  tersebut  secara  llegal  melalui  kegiatan Illegal,  Unreported,  Unregulated  Fishing (IUUF) .  Kegiatan  penangkapan  ikan  secara  illegal  tersebut  dilakukan  secara  umum  oleh nelayan  asing  dari  negara  yang  berbatasan  langsung  dengan  kawasan  perairan  Indonesia melalui berbagai cara dan modus operandi dalam menangkap ikan di perairan Indonesia yang selanjutnya hasil tangkapan illegal tersebut diperdagangkan pasar internasional
Penangkapan  ikan  secara  ilegal  tersebut  telah  merugikan  negara  Indonesia  secara finansial,  karena  telah  andil  besar  dalam  menurunkan  produktivitas  dan  hasil  tangkapan secara  sangat  signifikan  dan  juga  telah  mengancam  keberlangsungan  dalam  pemanfaatan sumber daya perikanan laut Indonesia. Kerugian ekonomi akibat IUUF tidak hanya berupa pendapatan negara yang mencapai kisaran Rp 30  triliun per tahun, namun  juga hilangnya peluang pemanfaatan sumberdaya ikan berkisar 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang dapat ditangkap (dipanen) oleh nelayan Indonesia, dan yang terjadi faktanya dicuri oleh nelayan asing yang masuk ke perairan Indonesia (KKP, 2017). Nelayan asing yang kerap memasuki wilayah  perairan  Indonesia,  antara  lain,  berasal  dari  Thailand,  Vietnam,  Filipina,  dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku, serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan IUUF. Rawannya perairan  Indonesia  tersebut  dari  kegiatan IUUF, selain  dikarenakan  di  kawasan  perairan tersebut  terkandung  potensi  sumber  daya  perikanan  yang  besar,  juga  dikarenakan  posisi
geografis  dari  kawasan  perairan  Indonesia  tersebut  berada  di  perairan  perbatasan  atau berdekatan  dengan  perairan  internasional  sehingga  sangat  terbuka  bagi  kemungkinan masuknya  nelayan-nelayan  asing  ke  wilayah  perairan  Indonesia  dan  melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut  tidak  berdiri  sendiri,  tetapi  ditengarai  menjadi  bagian  dari  suatu  jaringan  lintas negara  yang  beroperasi  secara  sistematis  dan  berkelanjutan  (Wahjono,  2010).  Kegiatan ilegal  ini  dilakukan  untuk  meraih  keuntungan  ekonomi,  dan  potensi  untuk  meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Ini artinya, kegiatan IUUF yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai  sebagai  tindak kejahatan lintas negara (transnational crime) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat  dan  berbagai  aktivitasnya  melampaui  batas  –  batas  negara  (Chapsos  &  Hamilton, 2019). Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Indonesia  sebagai  negara  dengan  wilayah  yang  luas,  terutama  pada  wilayah  perairannya sering  kali  menjadi  tempat  dilakukannya  kegiatan illegal  fishing oleh  nelayan  –  nelayan asing (Pratiwi, 2016).
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa IUUF oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (Exclusive Economic Zone) dan juga cukup banyak terjadi di  perairan  kepulauan  (Sosiawan,  2015:  52).  Selain  karena  alasan  ekonomi  (hilangnya pendapatan  negara),  hal  ini  harus  dihentikan  sebagai  upaya  menjaga  kedaulatan  wilayah Indonesia (Syahrin, 2018).
Untuk  mencegah  dan  menanggulangi  kegiatan IUUF, salah  satu  langkah  yang ditempuh  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  Republik  Indonesia  melalui Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (Ditjen  PSDKP) melakukan  pengawasan  perikanan  seperti  aktivitas  penangkapan  ikan  di  wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pelaksanaan pengawasan tersebut di laksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP. UPT Ditjen PSDKP dalam pelaksanaan tugasnya didukung  oleh  Satuan  Kerja  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (Satker PSDKP)  dan  Pos  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (Pos  PSDKP)  yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
Kegiatan pengawasan kapal perikanan dilakukan secara rutin baik saat itu berada di darat  maupun  saat  kapal  berada  di  laut  untuk  melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan. Pengawasan di laut terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan
atau pengangkutan ikan dilakukan dengan menggunakan sarana pengawasan berupa kapal patroli.  Pengawasan  di  darat  dapat  dilakukan  pada  saat  kapal  bersandar  di  pelabuhan pangkalan,  yang  meliputi  pengawasan  saat  kapal  keluar  maupun  saat  kapal  masuk pelabuhan. Meskipun kegiatan pengawasan dilakukan secara rutin, namun dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencanangkan bahwa negara Indonesia menjadi negara maritim yang kuat, maka salah satu cara adalah memperkuat pengawasan. Analisis yang dilakukan oleh  Chapsos  &  Malcolm  (2016)  menunjukkan  bahwa  meskipun  terdapat  potensi  agenda keamanan maritim yang lebih komprehensif untuk diterapkan di Indonesia tetapi diperlukan fokus  strategis  dan  kebijakan  yang  berkelanjutan  pada  domain  maritim  di  dalam  negeri. Artinya perlu adanya pendekatan komprehensif dari semua unsur, baik di dalam negeri, antar negara,  maupun  kemitraan  dengan  komponen  non-negara  atau  LSM  (Lembaga  Swadaya Masyarakat)  baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.Untuk  memudahkan  pengelolaan perikanan, termasuk didalamnya melakukan pengawasan terhadap kapal perikanan, KKP RI telah  membagi  seluruh  wilayah  perairan  Indonesia  ke  dalam  11  Wilayah  Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara RI. Stasiun PSDKP Pontianak yang wilayah kerjanya terletak di WPPNRI 711 dilengkapi dengan 2 buah Kapal Pengawas (KP), yakni KP Hiu Macan 001 dan  KP  Hiu  011.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Kapal  Pengawas  Perikanan  dapat menghentikan,  memeriksa,  membawa,  dan  menahan  kapal  yang  diduga  melakukan pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk pemprosesan lebih lanjut. Pengawasan terhadap kapal  perikanan  secara  rutin  diharapkan  mampu  mencegah  dan  menghindari  terjadinya pelanggaran atau tindak pidana di bidang perikanan. Kegiatan pengawasan kapal perikanan saat  bersandar  di  darat  meliputi  pemeriksaan  dokumen  perizinan  kapal  perikanan, pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan alat tangkap, dan pemeriksaan ikan hasil tangkapan. Data  dan  informasi  dari  proses  pemeriksaan  dan  pengawasan  kapal  perikanan  tersebut selanjutnya  dianalisis  dan  apabila  ditemukan  adanya  indikasi  terjadinya  pelanggaran perikanan dilakukan penyidikan.
Tingginya  aktifitas  penangkapan  ikan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara Indonesia 711 harus disertai dengan kegiatan pengawasan yang mumpuni untuk memastikan ketaatan  pelaku  usaha  baik  yang  skala  industri  maupun  nelayan  kecil  agar  keberlanjutan sumber daya perikanan dapat dipertahankan.

## Metode Penelitian

## Pendekatan Penelitian
Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti mendapatkan data yang lebih mendalam, lengkap, kredibel, dan mengandung makna yang sebenarnya yaitu data yang pasti mengenai tingkat  ketaatan  kegiatan  penangkapan  ikan  di  Laut  Natuna  beserta  permasalahan  yang dihadapi
Gambar 1. WPPNRI 711, Selat Karimata Laut Natuna dan ZEEI Laut Natuna Utara

## Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  yang  dipilih  adalah    informan  sebagai  sumber  data,  dilakukan pengumpulan  data,  menilai  kualitas  data,  analisis  data,  menafsirkan  data  dan  membuat kesimpulan atas temuan. Wawancara dilakukan terhadap Pemangku Kepentingan dalam hal ini Kepala Unit pelaksana teknis PSDKP Pontianak, Nelayan Asing, dan nakhoda kapal ikan asing.

## Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui penelitian di lapangan yakni;  anak buah kapal ikan asing sebanyak 5  (lima)  orang  yang  berasal    dari  negara  Vietnam;  nakhoda  kapal  ikan  asing  sebanyak  5 (lima)  orang  yang  berasal  dari  negara  Vietnam;  kepala  unit  pelaksana  teknis  Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak Stasiun PSDKP Pontianak.
Data sekunder diperoleh melalui studi dan penelitian kepustakaan yang bersumber pada Unit Pelaksana  Teknis  Stasiun  Pengawasan  Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan  Pontianak (library research) dan atau dokumentasi faktual.

## Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau  keadaan  yang  diteliti. Setelah  dilakukan  analisis  data,  kemudian  akan  ditarik  suatu kesimpulan  dengan  menggunakan  metode  berfikir  deduktif  yaitu  suatu  pola  berfikir  yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat khusus

## Hasil dan Pembahasan
Komponen  pengawasan  dan  pengelolaan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  di Indonesia  memegang  peranan  strategis  dalam  mendukung  3  (tiga)  pilar  pembangunan kelautan  dan  perikanan  Indonesia  khususnya  dalam  penegakan  kedaulatan (soverignity) , peningkatan  pendapatan  devisa  negara  melalui  sumberdaya  ikan  serta pembangunan kelautan  dan  perikanan  dalam  pemberantasan  dan  penanggulangan IUU  Fishing di Indonesia . Mahabror  dan  Hidayat  (2018)  menyatakan  bahwa  Illegal  fishing  telah menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar  bagi Indonesia, minimal mencapai Rp 2,989,296,154,794 (2,98 Trilliun) di Wilayah perairan Natuna.
Syarat ketaatan tersebut dilihat dari komponen perizinan, gross ton kapal perikanan, vessel  monitoring  system (VMS),  alat  tangkap  yang  digunakan  dan  jumlah  ikan  yang ditangkap  sehingga  dapat  dipantau  agar  meminimalisir  dan  bahkan  menghentikan  terjadi kegiatan illegal fishing.
Surat laik operasi (SLO) dan HPK keberangkatan dalam syarat sebelum berlayar dan HPK kedatangan setelah kapal kembali dari laut. Surat laik operasi (SLO) adalah merupakan surat  keterangan  yang  menyatakan  bahwa  kapal  perikanan  telah  memenuhi  persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Apabila ditemukan ketidak  sesuaian  dan  atau  ditemukan  ada  perizinan  yang  wajib  dimiliki  tersebut  tidak dilampirkan  dan  atau  masa  berlaku  perizinan  tersebut  sudah  dalam  masa  tenggang  untuk segera  dilakukan  pengurusan  baru.  Dalam  pemeriksaan  kapal  tersebut  maka  pengawas perikanan  tidak  dapat  mengeluarkan  surat  laik  operasi.  Pemeriksaan  HPK  keberangkatan meliputi;  kesesuaian  perizinan  kapal  perikanan  ;  kesesuaian  nama  kapal,  nama  nakhoda,
jumlah abk, pelabuhan pangkalan dengan data yang terlampir di perizinan; kesesuaian fisik kapal  dengan  data  yang  terlampir  di  perizinan;  kesesuaian  alat  penangkapan  ikan  dengan data yang terlampir di perizinan. HPK Kedatangan merupakan pengawasan terhadap hasil penangkapan  ikan  tersebut,  jumlah  Ikan  yang  ditangkap  dan  Jenis  Ikan  yang  ditangkap apakah sesuai atau tidak dengan aturan yang berlaku.
Untuk mengukur tingkat ketaatan kapal perikanan berdasarkan jumlah kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan, frekuensi kapal perikanan melakukan operasi penangkapan ikan dan jumlah HPK dan SLO yang di keluarkan oleh pengawas perikanan. Periode januari hingga agustus tahun 2020 terdapat 717 kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di WPP-RI 711 terdiri dari ; 146 Kapal perizinan pusat berukuran lebih dari 30 GT dan 571 kapal perikanan perizinan daerah yang berukuran kurang dari 30 GT
Tabel  1.    Kapal  Perikanan  yang  Melakukan  Operasi  Penangkapan  Ikan  di  Laut  Natuna  WPP-RI  711 Berdasarkan Alat Penangkapan Ikan Periode Januari-Agustus 2020
Perizinan Pusat Perizinan Daerah Jenis Jumlah Jenis Jumlah Pengangkut 6 Pengangkut 56 Bouke Ami 52 Bouke Ami 159 Cast Net 9 Gill Net 269 Gill Net 6 Bubu 10 Jala 8 Lampu 45 Jaring Insang 3 Long Line 5 Purse Seins 56 Pancing 6 Rawai 6 Purse Seins 17 Rawai 4
Sumber: Stasiun PSDKP Pontianak (2020).
Dari  tabel  ditemukan  tidak  ada  alat  tangkap  yang  terlarang.  Terlihat  bahwa  untuk Frekuensi  kapal  perikanan  melakukan  operasi  penangkapan  ikan  menurut  Data  periode Januari  hingga  Agustus  2020  dari  717  Kapal  perikanan  tersebut  terdapat  3532  frekuensi keberangkatan yang dapat dilihat dari HPK keberangkatan yang di terbitkan oleh pengawas perikanan, hanya saja yang dikeluarkan SLO hanya 2757 lembar surat laik operasi terdapat selisih  berkisar  775  kali  kapal  perikanan  yang  tidak  mendapatkan  Surat  Laik  Operasi. Ketaatan periode januari hingga agustus 2020 berdasarkan data terdapat 78,06% frekuensi yang sesuai dan taat dalam kegiatan operasi penangkapan ikan sedangkan 21,94% tidak taat.
Tabel 2.  Jumlah Kapal Perikanan yang Taat dan Tidak Taat Periode Januari Hingg Agustus 2020

## Sumber: Stasiun PSDKP Pontianak (2020)
Gambar 2. Persentase Tingkat Ketaatan Kapal Perikanan Sesuai Jenis PerizinanPeriode Januari Hingga Agustus 2020
Dari  Tabel  dan  Persentase  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  tingkat  ketaatan  kapal  perikanan perikanan perizinan pusat sekitar 97% dan tingkat ketaatan kapal perikanan perizinan daerah 77%.
Izin Pusat/Zeei Laut Lepas Izin Daerah/Teritorial & Pedalaman Kapal Diperiksa Tidak Taat Taat % Kapal Diperiksa Tidak Taat Taat % 146 5 141 97%  571
129 442 77%
81% 19%
PERSENTASE KETAATAN KAPAL PERIKANAN YANG MELAKUKAN
PENANGKAPAN IKAN DI WPP-RI 711 PERIODE JANUARI HINGGA AGUSTUS 2020 TAAT TIDAK TAAT
Terdapat 583 kapal perikanan yang taat dengan persentase sekitar 81% sedangkan 134 Kapal Perikanan yang tidak taat dengan persentase  sekitar 19% sehingga  tingkat ketaatan Kapal  perikanan  yang  melakukan  penangkapan  di  WPP-RI  711  cukup  besar  tingkat ketaatannya.
Langkah  strategis  pertama  yang  dilaksanakan  untuk  memastikan  tingkat  ketaatan penangkapan  ikan  di  WPP  711  adalah  peningkatan  prasarana  dan  sarana  pengawasan sumberdaya  kelautan  dan  perikanan.  prasarana  penunjang  kegiatan  pengawasan  yang dilaksanakan sampai tahun 2019 yaitu pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kantor UPT Pengawasan SDKP, pos pengawasan, Dermaga tambah labuh kapal pengawas, ruang tahanan (detention center), mess ABK, mess operator, ruang penyimpanan senjata, kantor Satker/Pos  Pengawas,  ruang  penyidikan,  ruang  penanganan  barang  bukti,  ruang penyimpanan senjata api, gardu jaga, guest house, power house dan prasarana pengawasan lainnya.  Pengadaan  sarana  pengawas  perikanan  yaitu  pengadaan  senjata  untuk  kapal pengawas  dengan  mekanisme  pinjam  pakai  dari  TNI  AL,  alat  komunikasi  pengawas, peralatan Polsus PWP3K dan PPNS perikanan dalam bentuk toolkits pengawasan, kendaraan roda  4  (empat)  dan  Roda  2  (dua)  sebagai  sarana  mobilisasi  dan  pelaksanaan  tugas  di lapangan.
Langkah  strategis  kedua  adalah  peningkatan  operasional  pengawasan  sumberdaya kelautan  dan  perikanan.  Pengawasan  ketaatan  kapal  perikanan.  Pengawasan  ini  bertujuan untuk memastikan bahwa kapal-kapal perikanan telah mentaati ketentuan peraturan dibidang penangkapan  ikan.  Pengawasan  penangkapan  ikan  dilakukan  sebagai  upaya  tindakan pencegahan (preventif) kegiatan  penangkapan  ikan  illegal,  kegiatan  pengawasan  tersebut dilakukan  sebelum  operasi  penangkapan (before  fishing) ,  pada  saat  pendaratan (during landing) dan  setelah  pendaratan (post  landing). Hingga  tahun  2019,  capaian  hasil pengawasan  tingkat  ketaatan  ini  dapat  dikatakan  hampir  mencapai  hasil  yang  maksimal. Pengawasan  kegiatan  usaha  pembudidayaan  ikan  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa kegiatan  atau  usaha  pembudidayaaan  ikan  harus  sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Langkah tersebut berdampak pada hasil budidaya ikan yang sesuai aturan dan harapan besar dapat dikatagorikan sebagai hasil perikanan yang legal  karena  ketelusurannya  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Pengawasan  kegiatan  usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan atau usaha  pengolahan,  pemasaran  dan  pengangkutan  ikan  harus  sesuai  dengan  ketentuan  dan peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perikanan.  Hasil  pengawasan  usaha  pengolahan pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan pada tahun 2019 yaitu telah terverifikasinya
data usaha pengolahan pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan yang difokuskan pada pengawasan importasi ikan antar negara maupun dalam negeri.
Pemberdayaan  dan  pembinaan  POKWASMAS  adalah  kegiatan  yang  melibatkan masyarakat  melalui  pembentuk  kelompok  masyarakat  pengawas  (POKMASWAS)  yang dikembangkan  melalui  program  sistem  pengawasan  berbasis  masyarakat  (SISWASMAS) yang  pola  kerjanya  sebagai  mata-mata  dan  kepanjangan  tangan  pemerintah  dalam melaksanakan  tertib  berlakunya  peraturan  perundangan-undangan  di  bidang  perikanan. Peran dan fungsi POKMASWAS selama ini cukup efektif untuk memberikan informasi yang akurat  atas  pelanggaran  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan  yang disampaikan  ke  aparat  penegak  hukum.  Pengawasan  ekosistem  perairan  dan  kawasan konservasi perairan yakni pengawasan terkait dengan penggunaan bahan peledak, beracun, potasium dan bahan berbahaya lainnya dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan  perikanan  di  WPPNRI  711.  Pengawasan  pencemaran  perairan  dilakukan  terhadap sejumlah kegiatan perikanan maupun non perikanan yang menyebabkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya selanjutnya dilakukan pembinaan maupun upaya penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau- pulau kecil berupa pengawasan terhadap aktivitas tambang pasir besi, perubahan alih fungsi lahan  mangrove  menjadi  pertambakan,  penebangan  mangrove,  penambangan  karang  dan penambangan pasir besi yang menyebabkan sedimentasi dan kerusakan terhadap ekosistem perairan.  Tindak  lanjut  dan  rekomendasi  hasil  pengawasan  tersebut  telah  disampaikan  ke instansi yang berwenang dan Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti.  Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati meliputi pengawasan pemanfaatan pasir laut, aktivitas bahari  dan  sumber  daya  non  hayati,  serta  pengawasan  pengelolaan  benda  muatan  kapal tenggelam (BMKT).
Langkah strategis ketiga adalah peningkatan frekuensi patroli kapal pengawas. Patroli adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mencegah  dan  menindak  pelanggaran  hukum  di bidang  Kelautan  dan  Perikanan  dalam  rangka  pengawasan  dan  penegakan  hukum, pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan    di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Negara  Republik  Indonesia.  Patroli  dapat  dilaksanakan  secara  mandiri,  patroli  bersama instansi penegak hukum lain dan patroli terkordinasi.  Dampak dari kegiatan patroli  Kapal Pengawas  dapat  menekan  tingkat  pelanggaran  di  bidang  kelautan  dan  perikanan  dan meningkatakan ketaatan kapal perikanan.
Langkah strategis keempat adalah adalah melalui penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara cepat, tepat, efisien, dan terpadu bersama aparat penegak hukum lain
seperti  kejaksaan  negeri,  pengadilan  negeri  dan  elemen  hukum  lainnya  dalam  rangka penyelesaian  hukum  yang  sinergis.  Penanganan  tindak  pidana  perikanan  bertujuan  untuk menegakkan atas pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan yang berlandaskan adil dan bijaksana.  Hasil  penanganan  pelanggaran  yang  tegas  dan  terukur  dapat  memberikan  efek jera bagi pelaku kejahatan bidang perikanan baik yang berasal dari nelayan lokal Indonesia maupun  nelayan  asing  yang  menggunakan  kapal  berbendera  asing.  Ruang  lingkup penanganan pelanggaran yaitu sampai pada  tahap berkas dinyatakan lengkap (P21) untuk diserah terimakan kepada jaksa penuntut umum bidang perikanan guna diteruskan ke proses persidangan  pengadilan  negeri  bidang  perikanan.  Pembentukan  pengadilan  perikanan berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya dalam Pasal 71 yang ruang lingkupnya merupakan pengadilan khusus dan bewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan. Kerjasama penegakan hukum adalah upaya penegakan hukum tindak pidana perikanan harus dilakukan secara bersama-sama, terpadu atau koordinatif dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah. Strategi dalam rangka memperkuat kerja sama antar aparat penegak hukum di bidang tindak pidana kelautan dan perikanan yang khususnya dalam hal penyidikan tindak pidana kelautan  dan  perikanan.  Koordinasi  dan  keterpaduan  aparat  penegak  hukum  memberikan langkah  yang  cepat,  tepat  dan  efisien  dalam  hal  penyelesaian  perkara  tindak  pidana perikanan.  Oleh  karena  itu,  setelah  dirasakan  efektif  maka  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  bersama  dengan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Tentara  Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam suatu piagam yang disepakati yaitu Piagam Kesepakatan Bersama antara 3 (tiga) unsur terkait standar operasional dan prosedur penanganan tindak pidana perikanan pada tingkat penyidikan.
Pembentukan forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan yang terdiri dari seluruh unsur aparat penegak hukum yang terkait merupakan Langkah lanjutan dalam upaya penegakan hukum bersama. Secara umum, forum koordinasi antara aparat penegak hukum ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  koordinasi  serta  komunikasi  dalam  hal  penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan bagi aparat yang melakukan tugas di lapangan. Hal tersebut memberikan efek yang positif guna menghindari tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum yang bertugas di lapangan.

## Simpulan
Dalam  memastikan  tingkat  ketaatan  kegiatan  penangkapan  ikan  di  WPP  711  Laut natuna  dari  kegiatan IUU  Fishing .  Pemerintah  dalam  hal  ini  Stasiun  PSDKP  Pontianak melakukan  beberapa  langkah,  yaitu  :  (1)  Peningkatan  prasarana  dan  sarana  pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; (2) Peningkatan operasional pengawasan sumberdaya kelautan  dan  perikanan;  (3)  Peningkatan  frekuensi  patroli  Kapal  Pengawas;  dan  (4) Penyelesaian  tindak  pidana  kelautan  dan  perikanan  cepat,  tepat,  efisien,  dan  terpadu. Langkah  strategis  dalam  upaya  penaatan  kapal  perikanan  dalam  mematuhi  peraturan perundang – undangan sumberdaya kelautan dan perikanan. Terdapat 583 Kapal Perikanan yang  taat  dengan  persentase  sekitar  81%  sedangkan  134  Kapal  Perikanan  yang  tidak  taat dengan  persentase  sekitar  19%  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  tingkat  ketaatan  Kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna WPP – 711 cukup besar tingkat ketaatan kapal perikanannya.

## Persantunan
Ucapan terima kasih yang kepada seluruh pihak,  Dr. Ateng Supriatna, M.Sc. Dr. Yuni Tri Hewindati,  Dr.  Agnes  Puspitasari  Sudarmo,  M.A.  selaku  Kepala  Program  Studi  Magister Manajemen Perikanan Pascasarjana Universitas Terbuka, Keluargaku tercinta, Sri Mulatsih Pamungkastusi (Istri), Keisya Layina Putri (anak ke – 1) dan Kirana Adinda Putri (anak ke- 2),  Kepala  Stasiun  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  Pontianak  dan jajarannya, Bapak dan Ibu Tercinta yang senantiasa memberikan doa dan restu.

## Daftar Pustaka
.
Chapsos,  I.,  and  Malcolm,  J.  A.  (2016).  Maritime  security  in  Indonesia:  Towards  a comprehensive agenda?, Marine
Policy ,Vol. 76, p: 178-184, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.11.033 .
Chapsos, I. and Hamilton, S. (2019). Illegal fishing and fisheries crime as a  transnational organized  crime  in  Indonesia, Trends  Organ  Crim e, Vol.22,  p:  255–273. https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8
Dahuri,  R.  (2010). Cetak  Biru  Pembangunan  Kelautan  dan  Perikanan  Menuju  Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat. Bogor: PKSPL-IPB .
Pratiwi, Yasinta. (2016). Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara Oleh Nelayan Tiongkok Pada Tahun 2016-2017 . Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
Mahabror, D., & Hidayat, J. J. (2018). Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 Swiss-Belinn , Tunjungan-Surabaya 05 September 2018
Sosiawan, U.M (2015). Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik  Antar  Negara  Dalam  Pengelolaan  Sumberdaya  Kelautan,  Jakarta:  BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI .
Syahrin, M. N. Al "Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan  Laut  Indonesia," Indonesian  Perspective ,  vol.  3,  no.  1,  p.  1- 17. https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175
Wahjono,  P.  (2010). “Transnational  Crime  and  Security  Threats  in  Indonesia,”Strategy Research Project . Pennsylvania: US Army War College .