## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 126 – 136 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3281

## SISTEM KEWARISAN PERDATA BARAT DAN PERDATA ISLAM (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW dan KHI)
Nur Hakimah IAIN Pontianak E-mail: nur.hakimah0892@gmail.com
History: Received  : 25 Februari 2023 Revised : 10 Maret 2023
Accepted  : 23 April 2023
Published  : 25 May 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  sistem  kewarisan  Perdata  Barat  dan  Islam serta  mengetahui  perbandingan  pembagian  warisan  antara  laki-laki  dan  perempuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Perdata Islam (KHI). Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  yuridis normatif  dengan  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach )  untuk  meneliti persoalan  hukum  yang  berkaitan  dengan  perbandingan  sistem  kewarisan  menurut  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  biasa  disebut penelitian  kepustakaan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  untuk  memperoleh data-data  sekunder  dengan  mengkaji  permasalahan  berdasarkan  muatan  materi  hukum dan  segala  yang  berkaitan  dengan  materi  penelitian.  Penelitian  ini  juga  bersifat  normatif karena penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk menemukan data yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)  Sistem  kewarisan  berdasarkan  perdata  Barat  dan  perdata  Islam  yaitu  sama-sama menggunakan  sistem  kewarisan  yang  sifatnya  individual/bilateral,  artinya  semua  orang berhak  untuk  mendapatkan  warisan  sesuai  dengan  garis  keturunan  dari  ayah  maupun ibu,  dan  apabila  pewaris  meninggal  maka  secara  otomatis  harta  kekayaan  beralih  dari pihak  pewaris  ke  ahli  waris,  sehingga  setiap  ahli  waris  memiliki  hak  untuk  memperoleh warisan.  Akan  tetapi  terdapat  perbedaan  yaitu  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia, berdasarkan  BW  ketika  pewaris  telah  meninggal  maka  harta  warisan  dapat  secara langsung  diserahkan  ke  ahli  waris,  berbeda  dengan  aturan  dalam  KHI  yaitu  harta  harus dikurangi terlebih dahulu untuk beberapa pengeluaran diantaranya dikeluarkan zakatnya, membayar  hutang-hutang  si  pewaris  dan  untuk  merawat  jenazah  hingga  dikebumikan, sehingga  setelah  dikebumikan  barulah  kemudian  harta  warisan  tersebut  dapat  dibagi kepada  masing-masing  ahli  waris.  2)  Perbedaan  bagian  harta  warisan  yang  dimiliki  ahli waris  laki-laki  dan  perempuan  berdasarkan  BW  dan  KHI  sangat  berbeda,  hukum kewarisan  menurut  BW  lebih  menekankan  keadilan  secara  absolut  sehingga  dinilai  hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan adalah sama, pembagian warisan dibagi sama rata  kepada  laki-laki  maupun  perempuan  dan  tidak  ada  pembedaan  antara  anak,  orang tua, maupun saudara. Hal tersebut berbeda dengan waris Islam yang membedakan adanya hak  dan  kewajiban  lebih  dominan  dimiliki  laki-laki  daripada  perempuan,  Islam memandang  bahwa  tanggung  jawab  dan  kewajiban  yang  dimiliki  perempuan  tidak sebanding  dengan  laki-laki,  sehingga  pembagian  warisan  menurut  kewarisan  Islam  pihak laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar daripada anak perempuan.
Kata Kunci: Sistem Kewarisan, Perdata Barat, Perdata Islam

## Abstract
The purpose of this study is to determine the inheritance system of Western and Islamic Civil Law and  to find out the comparison of the division  of inheritance between men and  women based  on  the  Civil  Code  (BW)  and  Islamic  Civil  Law  (KHI).  This  study  uses  a  qualitative research  method  with  a  normative  juridical  research  type  with  a  comparative  approach  to examine legal  issues related to the comparison of inheritance systems  according to  the Civil Code  and  the  Compilation  of  Islamic  Law,  which  is  commonly  called  library  research.  This research  is  a  juridical  research  to  obtain  secondary  data  by  examining  problems  based  on legal content  and everything related to research material. This research  is  also normative  in
Nur Hakimah, Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam…
nature because the research is carried out by means of a literature study to find data that is relevant  to  the  problems  in  the  research.  The  results  of  this  study  indicate  that:  1)  The inheritance system is based on Western civil and Islamic civil, that is, both use an inheritance system that  is  individual/bilateral  in nature, meaning that everyone has the right  to receive an  inheritance  according  to  the  lineage  of  the  father  and  mother,  and  if  the  heir  dies  then assets are automatically transferred from the heir to the heir, so that each heir has the right to inherit. However, there is a difference, namely when the heir dies, based on BW when the heir has died, the inheritance can be directly handed over to the heirs, different from the rules in  KHI,  namely  assets  must  be  reduced  first  for  several  expenses  including  issuing  zakat, paying debts the heir and to care for the body until it is buried, so that after it is buried, then the  inheritance  can  be  divided  among  each  heir.  2)  Differences  in  the  share  of  inheritance owned  by  male  and  female  heirs  based  on  BW  and  KHI  are  very  different,  inheritance  law according  to  BW  emphasizes  absolute  justice  so  that  it  is  considered  that  the  rights  and obligations of men and women are the same, the distribution of inheritance is divided equally among male or female and there is no difference between children, parents, or siblings. This is different from Islamic inheritance which distinguishes that there are rights and obligations that  are  more  dominantly  owned  by  men  than  women,  Islam  views  that  the  responsibilities and  obligations  of  women  are  not  comparable  to  those  of  men,  so  that  the  distribution  of inheritance according to Islamic inheritance is inherited by men. twice as big as girls.
Keywords: Inheritance System, Western Civil Code, Islamic Civil Code

## PENDAHULUAN
Hukum  waris  termasuk  dalam  lingkup  hukum  perdata  yaitu  suatu aturan  hukum  yang  mengatur  mengenai  peralihan  harta  dari  orang  yang meninggal  dunia  kepada  orang  yang  ditinggalkan,  adapun  harta  yang beralih  tersebut  disebut  harta  warisan,  sedangkan  orang  yang meninggalkan harta disebut pewaris dan orang yang akan menerima harta warisan disebut ahli waris.
Seorang  pakar  hukum  dunia  yaitu  H.F.A  Vollmar  berpendapat  bahwa hukum waris merupakan adanya suatu perpindahan harta kekayaan yang seutuhnya.  Dengan  kata  lain  bahwa  hukum  waris  diartikan  sebagai  suatu peralihan hak maupun kewajiban dari pihak yang telah meninggal (pewaris) ke orang yang ditinggalkan (ahli waris).
Menurut  A.  Pitlo,  hukum  waris  adalah  segala  ketentuan  hukum mengatur tentang hukum kekayaan terhadap peristiwa hukum yang terjadi yaitu  meninggalnya  seseorang  sehingga  harta  yang  ditinggalkan  beralih kepada orang yang ditinggalkan.
Hukum waris dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah “ faraid ” yaitu suatu  ilmu  yang  mempelajari  tentang  waris  dan  mewarisi. Faraid merupakan  bentuk  jamak  dari  kata faridhah yang  bermakna  bahwa sesuatu  hal  yang  diwajibkan.  Kata faridhah menurut  bahasa  disebut dengan  kata fardu yang  secara  terminoligi  mengandung  beberapa pengertian yang salah satunya yaitu ketetapan suatu kewajiban. Beberapa ulama fikih juga memberikan definisi tentang ilmu faraid yaitu:
1. Penentuan  bagian  harta  yang  akan  diberikan  kepada  masing-masing ahli waris
2. Ketentuan  pembagian  warisan  yang  ditetapkan  berdasarkan  syariat Islam
3. Ilmu  fikih  yang  berkaitan  dengan  pembagian  harta  warisan  untuk setiap  ahli  waris  dan  perhitungan  serta  bagian  harta  yang  dimiliki masing-masing ahli waris.
Adapun  menurut  istilah  hukum  di  Indonesia,  ilmu faraid dikenal dengan  hukum  waris  ( Erfrecht ).  Hukum  waris  merupakan  hukum  yang mengatur  tentang  bagaimana  akibat  hukum  terhadap  harta  kekayaan
Nur Hakimah, Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam…
setelah  seseorang  meninggal  dunia.  Sehingga  Ilmu faraid didefinisikan sebagai  suatu  ilmu  pengetahuan  untuk  mengetahui  dan  mempelajari tentang  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  harta  warisan  dari pewaris kepada ahli waris.
Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  kewarisan  atau  hukum waris  ialah  suatu  aturan  hukum  tentang  perpindahan harta  milik  pewaris ke  ahli  waris,  penetapan  para  pihak  yang  dapat  menjadi  ahli  waris,  dan pembagian harta yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris (Pasal 171 a).
Adapun  beberapa  ketentuan  mengenai  pembagian  harta  warisan dijelaskan  secara  lengkap  dalam  al- Qur’an  dan hadist,  misalnya  dalam surat  An- Nisa’  ayat  11 sampai  dengan  13  dijelaskan  mengenai  beberapa bagian  warisan  yang  dapat  serahkan  kepada  ahli  waris  dan  memberikan pemahaman  bahwa  barang  siapa  yang  taat  kepada  Allah  dan  Rasulnya dalam  setiap  perkara  yang  telah  disyariatkan  dan  mengikuti  segala ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  maka  Allah  menjanjikan  surga.  Adapun yang  dimaksud  dengan  ketentuan  yaitu  segala  ketentuan  berdasarkan hukum-hukum Allah yang secara lengkap dan jelas dicantumkan dalam al- Qur’an salah  satunya  yaitu  menganai  pembagian  warisan.  Warisan merupakan suatu perkara yang berkaitan dengan hukum Allah serta wajib untuk dilakukan oleh setiap hamba Allah yang beriman. Selain itu, terdapat pula  beberapa  ketentuan  hukum  mengenai  adanya  batasan  terhadap pembagian  warisan,  sehingga  sebagai  makhluk  Allah  SWT  tidak  boleh melanggar adanya ketetapan tersebut.
Secara  umum  definisi  mengenai  hukum  waris  tidak  dijelaskan  dalam BW,  akan  tetapi  penjelasan  BW  tersebut  merampungkan  segala  ketentuan mengenai  tata  cara  pengaturan  hukum  waris.  Lain  halnya  yang  terdapat dalam  KHI  berdasarkan  adanya  Inpres  1  Tahun  1991  yang  menjelaskan secara detail mengenai pengertian hukum waris. Hukum waris berdasarkan KHI  yaitu  hukum  yang  mengatur  adanya  perpindahan  harta  yang ditinggalkan  oleh  pewaris  (orang  yang  meninggal  dunia)  kepada  ahli  waris (orang  yang  ditinggalkan),  hak  kepemilikan  terhadap  harta  pewaris  yang ditinggalkan,  dan  ketentuan  terhadap  penetapan  para  pihak  yang  dapat menjadi ahli waris serta ketentuan masing-masing bagian ahli waris.
Pada  dasarnya  hukum  keperdataan  di  negara  Indonesia  sudah semestinya  mengalami  dinamisasi  sehingga  perlu  diadakan  pembaharuan hukum,  seperti  halnya  undang-undang  perkawinan  yang  dibentuk  secara khusus  ( lex  specialis )  dan  berlaku  secara  nasional  sebagai  salah  satu hukum  positif  di  Indonesia.  Demikian  pula  yang  semestinya  diupayakan terhadap  pembentukan  dan  pemberlakuan  mengenai  hukum  waris  di Indonesia. Namun mengingat negara Indonesia yang bersifat pluralisme dan masyarakatnya  yang  multikultural  dan  mempunyai  beraneka  ragam  suku, agama,  dan  budaya  sehingga  tidak  mudah  untuk  membuat  aturan mengenai hukum waris yang dapat diberlakukan di Indonesia.
Hukum waris di Indonesia belum diberlakukan secara unifikasi namun pemberlakuannya  terdapat  hak  opsi  bahwa  masyarakat  menerima  dan dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  waris  di  Indonesia  dengan  tiga pilihan yaitu berdasarkan hukum waris  Barat, waris  Islam, ataupun waris Adat.
Negara  Republik  Indonesia  memiliki  keanekaragaman  (multikultural) suku,  ras,  dan  agama  sehingga  pemberlakuan  hukum  waris  yang  menjadi
Nur Hakimah, Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam…
bagian  dari  hukum  perdata  belum  berlaku  secara  nasional  dan  masih bersifat  pluralisme  yaitu  hukum  waris  yang  berlaku  dan  diterima  oleh masyarakat  Indonesia  yaitu  ada  3  (tiga)  opsi  hukum  yakni  hukum  Islam, hukum  waris  Barat,  dan  hukum  waris  Adat,  sehingga  setiap  masyarakat berhak  untuk  menentukan  sistem  hukum  waris  mana  yang  akan  dipilih atau diikutinya.
Berdasarkan  ketiga  sistem  hukum  waris  tersebut  tentu  memiliki perbedaan  yang  mendasar  baik  mengenai  pembagian  harta  warisan, maupun kepemilikan dengan tidak mengesampingkan bentuk budaya yang terdapat di tengah masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perbandingan  ( comparative approach )  untuk  meneliti  persoalan  hukum  yang  berkaitan  dengan perbandingan  sistem  kewarisan  menurut  BW  dan  KHI  yang  biasa  disebut penelitian kepustakaan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  sifatnya  yuridis  normatif. Yuridis  karena  penelitian  ini  meneliti  terkait  bahan  kepustakaan  untuk mendapatkan  data-data  sekunder  yaitu  dengan  mengkaji  segala permasalahan  berdasarkan  muatan  materi  hukum  dan  berbagai  aturan yang berkaitan dengan materi penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini juga merupakan  penelitian  normatif  karena  dilakukan  penelitian  kepustakaan untuk menemukan data yang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum  perdata  merupakan  suatu  aturan  yang  mempelajari  adanya hubungan  hukum  antara  suatu  individu  dengan  individu  lain  atau  antara seseorang  dengan  orang  lain  dalam  suatu  masyarakat,  sehingga  hukum perdata  dikenal  dengan  adanya  hubungan  personal  atau  hubungan individual  antar  subjek  hukum.  Hukum  waris  (e rfrecht )  termasuk  dalam lingkup  hukum  perdata  dan  juga  bagian  dari  hukum  keluarga.  Pada dasarnya hukum waris sangat berkaitan dengan kehidupan setiap manusia, karena semua manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yang disebut dengan kematian. Kematian merupakan hilangnya nyawa seseorang atau lepasnya ruh dari jasad, sehingga jika hal tersebut terjadi maka akan memunculkan  suatu  akibat  hukum.  Adapun  akibat  hukum  yang  timbul dari  meninggalnya  seseorang  yaitu  mulai  dari  pengurusan  jenazah  hingga pemakaman  serta  berkaitan  pula  dengan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban yang  telah  diatur  dalam  ketentuan  hukum  yang  disebut  dengan  hukum waris.
Hukum  waris  merupakan  suatu  ketentuan  hukum  tentang  adanya peralihan harta, yang demikian itu disebut dengan harta warisan dari orang yang meninggal (pewaris) ke orang yang ditinggalkan (ahli waris). Sehingga pewarisan hanya dapat terjadi ketika terjadi peristiwa hukum yaitu adanya kematian,  artinya  akan  terjadi  peralihan  harta  jika  ada  salah  satu  pihak yang meninggal dunia.
Berkaitan dengan hukum waris para pakar hukum memiliki beberapa pendapat,  termasuk  pula  pemberlakuan  waris  di  Indonesia  yang  beraneka
Nur Hakimah, Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam…
ragam  dan  belum  terdapat  penyatuan  hukum.  Sejauh  ini  di  negara Republik  Indonesia  aturan  mengenai  hukum  waris  belum  memiliki keseragaman,  adapun  yang  melatarbelakangi  hal  tersebut  yaitu  karena sistem  kekeluargaan  masyarakat  Indonesia  yang  sifatnya  multikultur  dan pluralistik.
Secara umum sistem kekerabatan atau kekeluargaan pada masyarakat Indonesia  dilihat  dari  adanya  hubungan  darah  yaitu  berdasarkan  garis keturunan. Adapun sistem kekerabatan di nagara Indonesia dikenal dengan tiga sistem berdasarkan garis keturunan yaitu:

## 1. Sistem Patrilineal (Kebapaan)
Pada  dasarnya  sistem  patrilineal  merupakan  sistem  garis  keturunan yang  didominasi  oleh  pihak  laki-laki.  Artinya  garis  keturunan  dari pihak  laki-laki  lebih  diutamakan  dibandingkan  perempuan  misalnya ayah atau suami lebih dominan dari ibu  atau istri terhadap anaknya. Termasuk  pula  pihak  laki-laki  yang  lebih  prioritas  menjadi  ahli  waris dibandingkan dengan perempuan, serta garis keturunan patrilineal ini lebih mengutamakan laki-laki untuk dijadikan sebagai wali.
Adapun  daerah  di  Indonesia  yang  menganut  sistem  patrilineal  antara lain yaitu Sumatra Selatan, Lampung, Bali, Maluku dan Papua.
2. Sistem Matrilineal (Keibuan) Pada  prinsipnya  sistem  matrilineal  kebalikan  dari  patrilineal  yaitu dalam  sistem  ini  lebih  didominasi  perempuan  dibandingkan  dengan laki-laki,  misalnya  istri  lebih  dominan  daripada  suami.  Dalam  sistem perkawinan  pihak  perempuan  lebih  berperan  daripada  laiki-laki, sehingga  pada  saat  akan  dilangsungkannya  proses  pernikahan  maka pihak  perempuanlah  yang  akan  menjemput  pihak  laki-laki.  Selain  itu dalam  sistem  perwalian  saudara  laki-laki  dari  pihak  istri  lebih berperan  untuk  menjadi  wali,  begitupula  terhadap  sistem  pewarisan bahwa saudara laki-laki dari pihak istri  lebih dominan lebih berperan dan lebih diutamakan kedudukannya.
Adapun  sistem  matrilineal  hanya  dianut  oleh  daerah  Minangkabau, yang merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang menggunakan sistem matrilineal.
3. Sistem Parental (Sifat Kebapa-ibuan) Sistem parental juga dikenal dengan sistem bilateral yaitu suatu garis keturunan  yang  menempatkan  kedudukan  antara  laki-laki  dan perempuan  sama  atau  seimbang.  Sehingga  pelaksanaan  kekuasaan orang  tua  laki-laki  maupun  perempuan  dilakukan  secara  seimbang. Dalam  hal  perkawinan  segala  hal  sesuatu  tentang  persiapan perkawinan ditentukan oleh kedua belah pihak secara  bersama-sama, demikian  pula  dengan  sistem  pewarisan  mendapat  bagian  yang  sama antara anak laki-laki maupun anak perempuan.
Adapun beberapa daerah di Indonesia yang menganut sistem parental yaitu  antara  lain  Sumatera  Timur,  Jawa,  Madura,  Riau,  Kalimantan dan Sulawesi.

## Unsur-Unsur Hukum Waris
Terdapat beberapa unsur dalam hukum waris yaitu:
1. Adanya  subjek  hukum  waris  yaitu:  adanya  pewaris,  ahli  waris  dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat ( testamen ).
Nur Hakimah, Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam…
Pewaris  ialah  orang  yang  meninggal  dunia  atau  orang  yang memberikan  warisan  kepada  ahli waris.  Biasanya  pewaris melimpahkan  baik  harta  maupun  kewajibannya  atau  hutang  kepada orang lain atau disebut dengan ahli waris. Sedangkan ahli waris yaitu ialah  orang  yang  menerima  warisan  dan  diberi  hak  secara  hukum untuk  menerima  harta  dan  kewajiban  atau  hutang  yang  ditinggalkan oleh pewaris.
2. Adanya  peristiwa  hukum  yang  terjadi  yaitu  meninggalnya  seseorang atau disebut sebagai pewaris.
3. Adanya  hubungan  hukum  yang  timbul  dari  suatu  peristiwa  hukum yang terjadi yaitu adanya hak dan kewajiban.
4. Adanya objek yaitu harta peninggalan atau disebut dengan warisan. Warisan  ialah  segala  sesuatu  (hak  maupun  kewajiban  yang bersifat kebendaan) yang dialihkan dari pewaris ke ahli waris.
1. Sistem Kewarisan Perdata Barat (BW) dan Sistem Kewarisan Perdata Islam (KHI)
a. Sistem Kewarisaan Perdata Barat
Sistem  kewarisan  hukum  perdata  Barat  berdasarkan  pada aturan  yang  terdapat  dalam  KUHPer  atau Burgerlijke  Wetboek (BW) yang  sifatnya  mandiri  atau  bersifat  parental.  Artinya  ketika  seorang pewaris meninggal dunia maka harta warisan harus sesegera mungkin dibagikan  kepada  semua  ahli  waris.  Terdapat  dua  macam  pembagian ahli waris menurut BW yaitu ahli waris ab intestato dan testamentair , artinya  ahli  waris  berdasarkan  undang-undang  yaitu  adanya hubungan  darah  (sedarah)  dan  adanya  hubungan  perkawinan (semenda)  serta  ahli  waris  berdasarkan  adanya  wasiat.  Adapun  pasal 832 BW menjelaskan tentang ab intestato yaitu aturan ahli waris yang diperoleh  berdsarakan  adanya  hubungan  darah  baik  secara  sah maupun luar kawin.
Aturan  yang  terdapat  dalam  BW  menganut  sistem  keturunan parental  atau  biasa  disebut  dengan  sistem  keturunan  bilateral,  yaitu setiap  anggota  dalam  suatu  keluarga  menghubungkan  dirinya berdasarkan  garis  keturunan  ayah  maupun  ibunya.  Selain  itu  dalam BW  juga  menganut  sistem  individual  yaitu  harta  warisan  dapat diperoleh dari garis keturunan baik ayah maupun ibu.
Terdapat  pembagian  ahli  waris  menurut  BW  yaitu  terdapat  4 (empat) golongan, yaitu:
1. Golongan I
Golongan  pertama  merupakan  ahi  waris  yang  berada  dalam garis  lurus  ke  bawah  dari  pewaris,  yaitu  anak,  istri/  suami  atau biasa disebut dengan janda/ duda dari pewaris (Pasal 854 BW).

## 2. Golongan II
Golongan kedua merupakan ahli waris yang berada dalam garis lurus  ke  atas  dari  pewaris  yaitu  orang  tua,  bapak  dan  ibu  pewaris serta saudara-saudara yang dimiliki oleh pewaris (Pasal 853 BW).
3. Golongan III Golongan ketiga ialah ahli waris yang berada dalam garis lurus ke atas, yaitu nenek dan kakek. Adapun golongan ketiga ini memiliki hak  mewaris  apabila  golongan  satu  dan  golongan  kedua  tidak  ada (Pasal 858 BW).
4. Golongan IV
Nur Hakimah, Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam…
Golongan  keempat  merupakan  ahli  waris  yang  berada  dalam garis ke samping, yaitu om (paman) dan tante (bibi) (Pasal 858 ayat 2  BW).  Adapun  golongan  keempat  ini  akan  mendapatkan  warisan apabila  tidak  memiliki  saudara  (saudara  laki-laki  maupun  saudara perempuan).
Selain  itu  dalam  aturan  BW  anak  yang  termasuk  anak  luar kawin juga diakui untuk mendapatkan bagian yakni 1/3 (bagian anak sah)  apabila  mewaris  bersama  dengan  golongan  I.  Dan  mendapatkan bagian 1/2 (bagian anak sah) apabila mewaris bersama golongan II.
Dalam  sistem  kewarisan  yang  diatur  oleh  BW  terdapat  pula cara  mewaris  yaitu  dikenal  dengan uiteigen  hoofde yaitu  mewaris berdasarkan  kekuatan  sendiri,  artinya  seseorang  yang  mendapatkan warisan  atas  kedudukannya  sendiri  terhadap  orang  yang  meninggal dunia.  Selain  itu  juga  terdapat  cara  mewaris  dengan  adanya penggantian  tempat  yang  dimiliki  oleh  ahli  waris  atau  yang  lebih dikenal  dengan  ahli  waris  pengganti  ( Plaatsvervulling ),  hal  ini  dapat terjadi  karena  ahli  waris  yang  berhak  atau  yang  seharusnya  lebih dahulu  meninggal  dunia  daripada  pewaris  sehingga  tempatnya  dapat digantikan  oleh  ahli  waris  lainnya  sesuai  dengan  aturan  perundang- undangan.
Berdasarkan aturan BW terdapat tiga jenis ahli waris pengganti ( Plaatsvervulling ) yaitu:
1. Ahli waris pengganti dalam garis lurus ke bawah Adapun  ahli  waris  pengganti  dalam  garis  lurus  ke  bawah  yaitu apabila  seorang  anak  yang  meninggal  terlebih  dahulu  sebelum pewaris  maka  yang  menggantikan  kedudukannya  ialah  anak  dari pihak yang lebih dahulu meninggal dunia (cucu pewaris).
2. Ahli waris pengganti dalam garis lurus ke samping Ahli waris pengganti dalam garis lurus ke samping yaitu apabila ahli warisnya  adalah  saudara  dan  saudara  tersebut  lebih  dahulu meninggal  dunia  daripada  pewaris,  maka  yang  dapat  menggantikan yaitu anak dari saudara yang meninggal tersebut.
3. Ahli waris pengganti dalam garis lurus ke samping yang lebih jauh Dalam hal ini terdapat pula ahli waris pengganti dalam garis lurus ke samping yang lebih jauh, artinya apabila paman ataupun keponakan yang  menjadi  ahli  waris  dan  lebih  dulu  meniggal  dari  pewaris sehingga  kedudukannya  dapat  digantikan  oleh  anak-anak  yang bersangkutan.
b. Sistem Kewarisan Perdata Islam
Sistem  kewarisan  perdata  Islam  merujuk  pada  aturan  yang terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  aturannya  diatur berdasarkan  adanya  Inpres  nomor  1  tahun  1991.  Pada  dasarnya sistem kewarisan hukum perdata Islam atau yang lebih dikenal dengan sistem  kewarisan  Islam  hanya  berlaku  khusus  bagi  umat  yang beragam  Islam.  Adapun  sistem  kewarisan  Islam  diatur  dalam  ilmu faraid atau  ilmu  tentang  mawaris  yaitu  mempelajari  tentang  saling waris  mewarisi.  Dalam  ilmu faraid menjelaskan  tentang  pembagian harta  warisan  yang  diperoleh  bagi  masing-masing  ahli  waris,  namun terdapat  perbedaan  aturan  pembagian  harta  warisan  bagi  anak  laki-
Nur Hakimah, Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam…
laki dan anak perempuan yang diatur dalam kwesarisan perdata Barat dan  kewarisan  Perdata  Islam,  yaitu  aturan  dalam  Perdata  Barat menurut BW menetapkan bahwa bagian yang diperoleh anak laki-laki dan  anak  perempuan  sama  rata  dan  tidak  ada  perbedaan  diantara keduanya,  sedangkan  dalam  sistem  kewarisan  Islam  yang  berdasar pada  al- Qur’an yang  diatur  dalam  KHI  menetapkan  harta  yang didapatkan  anak  laki-laki  dua  kali  lebih  besar  dibandingkan  dengan anak perempuan. Sistem kewarisan dalam ilmu faraid bersumber dari al- Qur’an, hadist,  dan  ijma  para  ulama,  sehingga  dalam  sistem pembagian  kewarisan  Islam  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  golongan yaitu:
1. Ahli waris mendapatkan 1/2 (setengah) harta warisan Ahli waris mendapatkan setengah bagian yaitu terdiri dari lima golongan  yakni:  suami  apabila  istrinya  meninggal  dan  tidak meninggalkan  anak  atau  cucu,  seorang  anak  perempuan,  seorang cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki,  saudara  perempuan  kandung dan seorang saudara perempuan seayah.
2. Ahli  waris  yang  berhak  mendapatkan  2/3  (dua  per  tiga)  harta warisan Ahli  waris  mendapatkan  dua  per  tiga  bagian  yaitu  yaitu  jika terdapat dua atau lebih anak, cucu, saudara kandung, dan saudara seayah, yang secara keseluruhan merupakan perempuan.
3. Ahli  waris  yang  berhak  mendapatkan  1/4  (seperempat)  dari  harta warisan
Adapun hak ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat bagian  harta  warisan  terdiri  dari  suami  apabila  istri  meninggal (mempunyai  anak/cucu)  dan  istri  apabila  suami  meninggal  (tidak mempunyai anak dan cucu).
4. Ahli  waris  berhak  mendapatkan  1/8  (seperdelapan)  dari  harta warisan
Ahli waris yang memperoleh seperdelapan bagian warisan yaitu istri, baik hanya seorang ataupun lebih dari suaminya.
5. Ahli waris yang mendapatkan 1/6 (seperenam) harta warisan Ahli  waris  mendapat  seperenam  harta  warisan  yaitu  terdiri  Ibu, Ayah, Nenek (Ibu dari Ayah maupun Ibu), Kakek (Bapak dari pihak Ayah),  saudara  seibu  (laki-laki  maupun  perempuan),  saudara perempuan seayah dan cucu perempuan dari anak laki-laki.
6. Ahli waris yang mendapatkan 1/3 (sepertiga) harta warisan Ahli  waris  memperoleh  sepertiga  bagian  yaitu  ibu  (jika  pewaris tidak  memiliki  anak  atau  cucu  serta  pewaris  tidak  memiliki  dua saudara atau lebih) dan dua atau lebih saudara seibu.

## 2. Perbedaan  Pembagian  Harta  Warisan  Laki-Laki  Dan  Perempuan Berdasarkan BW Dan KHI.
Perbedaan  pembagian  warisan  antara  laki-laki  dan  perempuan berdasarkan  BW  dan  KHI  tentunya  sangat  berbeda.  Hukum  kewarisan berdasarkan  BW  melihat  adanya  persamaan  antara  hak  dan  kewajiban yang  dimiliki  laki-laki  maupun  perempuan,  sehingga  dengan  adanya persamaan  tersebut  pembagian  warisan  yang  ditetapkan  untuk  keduanya adalah  sama.  Begitupula  pembagian  warisan  kepada  ahli  waris  antara anak,  orang  tua  dan  saudara  mendapatkan  bagian  yang  sama  besar  serta
Nur Hakimah, Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam…
bagian  warisan  tersebut  dibagi  rata  kepada  ahli  waris  dan  tidak  ada perbedaan diantara para ahli waris tersebut.
Sedangkan dalam hal waris Islam terjadi pembedaan antara laki-laki maupun perempuan karena Islam melihat adanya perbedaan  hak maupun kewajiban  yang  dimiliki  antara  laki-laki  dan  perempuan,  serta  tanggung jawab  dimiliki  pihak  laki-laki  lebih  besar  dibandingkan  perempuan, sehingga  dalam  pembagian  warisan  menurut  kewarisan  Islam  laki-laki memperoleh  dua  kali  lipat  harta  warisan  daripada  anak  perempuan. Pembagian warisan tersebut yang diberikan kepada ahli waris berdasarkan hukum  Islam,  yaitu  dalam  sistem  pembagian  harta  warisan  yang memandang  adanya  perbedaan  laki-laki  maupun  perempuan  dengan melihat  dari  sisi  hak  serta  kewajiban  yang  dimiliki  oleh  masing-masing pihak.  Dalam  sistem  kewarisan  Islam  sistem  keadilannya  lebih komprehensif  mengingat  adanya  beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi adanya  keadilan  tersebut,  seperti  halnya  dari  sisi  faktor  kultur  maupun sosial  sehingga  menunjukkan  adanya  perbedaan  kwajiban  yang  dimiliki antara  laki-laki  maupun  perempuan,  kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang dimiliki  pihak  laki-laki  lebih  besar  dari  perempuan,  sehingga  pembagian harta  warisan  yang  diperoleh  laki-laki  lebih  besar  daripada  harta  warisan yang diperoleh perempuan.
Akan tetapi aturan dalam KHI menyatakan bahwa pada saat pewaris meninggal  dunia  maka  terlebih  dahulu  harta  harus  dikurangi  untuk beberapa  pengeluaran  diantaranya  dikeluarkan  zakatnya,  dikurangi  untuk membayar  hutang-hutang  si  pewaris  dan  untuk  merawat  jenazah  hingga dikebumikan,  sehingga  setelah  dikebumikan  barulah  kemudian  harta warisan  tersebut  dapat  dibagi  kepada  masing-masing  ahli  waris.  Berbeda dengan  aturan  yang  terdapat  pada  BW  bahwa  ketika  pewaris  telah meninggal  maka  harta  warisan  dapat  secara  langsung  diserahkan  ke  ahli waris.

## SIMPULAN
Sistem  kewarisan  berdasarkan  perdata  Barat  dan  perdata  Islam  yaitu sama-sama  menggunakan  sistem  kewarisan  yang  sifatnya  individual  atau bilateral, artinya semua orang berhak untuk berhak mendapatkan warisan sesuai  dengan  garis  keturunan  yang  dimiliki,  baik  dari  ayah  maupun  ibu, dengan  artian  bahwa  setiap  ahli  waris  dapat  mewarisi  dari  ayah  pun  dari ibu, dan apabila pewaris telah meninggal maka secara otomatis harta milik pewaris  beralih  ke  ahli  waris,  sehingga  setiap  ahli  waris  yang  telah ditetapkan  memiliki  hak  untuk  memperoleh  warisan.  Akan  tetapi  juga terdapat  perbedaannya  yaitu  terletak  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia, berdasarkan BW ketika pewaris telah meninggal maka harta warisan dapat secara langsung diserahkan kepada ahli waris, namun terdapat perbedaan dengan  Hukum  Perdata  Islam  (KHI)  yaitu  harta  harus  dikurangi  terlebih dahulu  untuk  beberapa  pengeluaran  diantaranya  dikeluarkan  zakatnya, dikurangi  terlebih  dahulu  untuk  membayar  hutang-hutang  si  pewaris  dan untuk merawat jenazah hingga dikebumikan, sehingga setelah dikebumikan barulah  kemudian  warisan  tersebut  dapat  dilakukan  penyerahan  kepada masing-masing ahli waris.
Perbedaan  bagian  harta  warisan  yang  dimiliki  ahli  waris  laki-laki maupun  perempuan  berdasarkan  BW  dan  KHI  sangat  berbeda,  hukum
Nur Hakimah, Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam…
kewarisan  menurut  BW  yaitu  lebih  menekankan  keadilan  secara  absolut sehingga  hak  maupun  kewajiban  yang  dimiliki  antara  laki-laki  maupun perempuan  adalah  sama,  sehingga  pembagian  warisan  kepada  ahli  waris dibagi sama rata kepada laki-laki dan perempuan dan tidak ada pembedaan yang  antara  anak,  orang  tua,  maupun  saudara.  Hal  tersebut  berbeda dengan waris Islam yang membedakan adanya hak dan kewajiban tersebut yang dimiliki laki-laki dan perempuan, Islam memandang bahwa tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki perempuan tidak sebanding dengan yang dimiliki  oleh  laki-laki,  sehingga  dalam  pembagian  warisan  menurut kewarisan  Islam  pihak  laki-laki  memperoleh  warisan  dua  kali  lebih  besar daripada anak perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamid,  Muhammad  Amin.  (2014) “Tinjauan  Yuridis  Atas  Ahli  Waris Pengganti  Dalam  Hukum  Waris.” Legal  Pluralism:  Journal  of  Law Science 4, no. 2.
Meliala,  Djaja  S.  (2018) “Hukum  Waris  Menurut  Kitab  Undang -Undang Hukum Perdata”.
Nugroho, (2017) Bambang Daru. Hukum Perdata Indonesia: Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional . Refika Aditama.
Pitlo,  Adriaan.  (2021) “Hukum  Waris  Menurut  Kitab  Undang -Undang Hukum Perdata Belanda”.
Rofiq, Ahmad. (1998) “Fiqih Mawaris, Cet. Ke - 3.” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada . Sagala,  Elviana.  (2018) “Hak  Mewaris  Menurut  Ketentuan  Hukum  Waris Perdata.” Jurnal Ilmiah Advokasi 6, no. 2. Sari,  Indah.  (2018) “Pembagian  Hak  Waris  Kepada  Ahli  Waris  Ab  Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW).” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 5, no. 1.
Suparman, Eman, and Aep Gunarsa. (2005) Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW . PT Refika Aditama.
Suparman, Maman. (2022) Hukum Waris Perdata . Sinar Grafika.