## Visualisasi Spasial dan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus : Desa Bener, Madiun)
Spatial Visualization and Database of Land and Building Tax (PBB) Spatial Visualization (Case Study: Bener Village, Madiun)
Savira Salsabila Firdaus 1 , Yanto Budisusanto* 2 , Udiana Wahyu Deviantari* 3 1,2,3 Departemen Teknik Geomatika, FTSPK-ITS, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, 60111, Indonesia *Korespondensi penulis: yanto_b@geodesy.its.ac.id 2 , udiana@geodesy.its.ac.id 3
Diterima: 11082020; Diperbaiki: 31082020; Disetujui: 07092020 Dipublikasi: 21012021
Abstrak: Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki kepadatan dengan proporsi 673  penduduk  per  hektar.  Salah  satu  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Madiun  yaitu  Desa  Bener  memiliki  kepadatan penduduk  yang  tinggi,  yakni  sebesar  1.376  jiwa  per  km2 (1) .  Dengan  kepadatan  penduduk  yang  cukup  tinggi  ini diperlukan  adanya  kegiatan  penarikan  PBB  secara  lebih  efisien.  Namun  dalam  kegiatan  penarikan  PBB  masih dilakukan  secara  manual  oleh  pihak  Kantor  Desa  Bener (2) .  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu  daya  tampung dalam menghimpun basis data PBB yang sistematis sehingga dapat digunakan dalam penyelenggaraan komputerisasi untuk meningkatkan  efektivitas.  Sebagai  peran  yang  perlu  dilakukan  untuk  memaknai  adanya  fungsi  pertanahan  secara maksimal dari segi spasial, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan visualisasi status atau kondisi PBB terkait dengan kewajiban para Wajib Pajak, terutama untuk memberikan informasi tentang pajak terhutang agar mempermudah dalam pengelolaan pemungutan PBB. Informasi ini diperlukan juga untuk mengetahui objek dengan nilai PBB tinggi harus didahulukan penagihannya.
Copyright © 2020 Geoid. All rights reserved.
Abstract:  Madiun  Regency  is  one  of  the  districts  in  Indonesia  with  a  population  density  with  a  population  of  673 inhabitants per hectare. One of the villages in Madiun Regency is Bener Village with a high population density of 1,376 people per km 2 (1) . With a high enough population, a more efficient UN withdrawal activity is needed. However, PBB withdrawal activities are still carried out manually by the Bener Village Office (2) . Therefore a capacity is needed in compiling a systematic PBB database so that it can be used in computerization to increase effectiveness. As a role that needs to be done to interpret the existence of a land function maximally from a spatial perspective, this study aims to visualize the status or condition of the PBB related to the obligations of taxpayers, especially to provide information about payable taxes to facilitate the management of PBB collection. The information needed to view objects with PBB value must take precedence for the billing.

## Kata kunci: PBB, visualisas, basis data

## Pendahuluan
Kabupaten  Madiun  merupakan  salah satu  kota  di  Indonesia  yang  memiliki  kepadatan dengan  proporsi  673 penduduk per hektar. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Madiun yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi adalah Desa Bener, Kecamatan Saradan yakni sebesar 1.376 jiwa per km2 (BPS, 2018). Hal ini juga ditandai oleh pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat ditiap tahunnya. Jumlah penduduk Desa Bener pada tahun 2000 adalah 2.446 jiwa, untuk tahun 2010 jumlah penduduknya 2.412 jiwa dan tahun 2016 jumlah penduduknya  mencapai  2.682  jiwa.  Dengan  kepadatan  penduduk  yang  cukup  tinggi  ini  diperlukan  adanya kegiatan penarikan PBB secara lebih efisien. Namun, di Kantor Desa Bener kegiatan penarikan PBB masih dilakukan secara manual sehingga dibutuhkan adanya daya tampung dalam menghimpun basis data PBB yang sistematis dan penyusunan visualisasi secara spasial.
Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP tersebut ditentukan melalui model analisis tertentu berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku  di  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Prosedur  untuk  menentukan  NJOP  diatur  dalam  Peraturan  Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2014 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah bekerjasama dengan desa/kelurahan untuk besinergi dalam hal pemungutan PBB di wilayah masing-masing. Seperti halnya di Desa Bener, Kantor Desa Bener melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penarikan PBB masih secara manual. Petugas desa masih harus mencocokkan data yang ada di Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) dengan peta bidang tanah analog yang berjumlah sangat banyak. Hal ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama dan tenaga lebih dalam menyelesaikannya atau dengan kata lain lebih tidak efisien. Sehingga penelitiian ini memiliki tujuan untuk melakukan penyusunan basis data dan pembuatan visualisasi terkait hubungan objek dan subjek PBB di Desa Bener guna memberikan kemudahan dalam rangka penarikan pajak dan lebih meningkatkan efektivitas.

## Data dan Metode
Lokasi penelitian berada di Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Secara geografis Desa Bener terletak pada 111°40’25” BT - 111°41’40” BT dan 7°30’40” LS - 7°31’52.5” LS dengan luas wilayah ± 231 Ha. Batas wilayah Desa Bener, Kecamatan Saradan adalah:
• Sebelah Utara   : Desa Duren
• Sebelah Timur   : Desa Sumbersari
• Sebelah Selatan : Desa Sukorejo
• Sebelah Barat   : Desa Kedungmaron

## Gambar 1. Lokasi Penelitian (Pengarang, 2020)
Penelitian ini menggunakan data spasial dan data non-spasial. Data spasial yang digunakan berupa Peta Bidang Tanah Digital Desa Bener Tahun 2019 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun dan Peta Bidang Tanah Analog Desa Bener Tahun 2019 dari Kantor Desa Bener. Sedangkan untuk data non-spasial berupa Salinan buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Desa Bener Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data spasial dan PostgreSQL .
Dalam  penelitian  ini  dibuatlah  1  basis  data  dengan  nama  PBB  dan  terdiri  atas  6  entitas.  Entitas  tersebut diantaranya adalah desa, dusun, bidang, nama kepemilikan, pembayaran dan status kategori data. Perancangan basis data dibuat guna mendapatkan model basis data yang terstruktur dan saling terintegrasi satu sama lain. Pada perancangan basis data dihasilkan 3 rancangan yaitu:
• Rancangan Model Konseptual Basis Data
Dalam model ini melakukan identifikasi objek-objek yang terlibat beserta atribut-atribut dan hubungan antar objek. Model konseptual pada penelitian ini ditunjukkan menggunakan diagram Entity Relatinship (ER).
1.  Kerangka dan hubungan antara entitas Desa dengan Dusun.
Gambar 2. Diagram ER Desa - Dusun
Kerangka tabel :
⎯ Desa (ID desa sebagai Primary Key , Nama desa)
⎯ Dusun (ID dusun sebagai Primary Key , Nama dusun)
Satu desa boleh memiliki satu atau lebih dusun dan satu atau lebih dusun hanya berada pada satu desa, sehingga direpresentasikan dengan derajat hubungan 1 : n (satu dibanding banyak), dengan tingkat partisipasi total pada kedua entitas.
2.  Kerangka dan hubungan antara entitas Dusun dengan Bidang.

## Gambar 3. Diagram ER Dusun - Bidang
Kerangka tabel :
Bidang (ID bidang sebagai Primary Key , NOP, Luas)
Satu dusun boleh memiliki satu atau lebih bidang tanah dan satu atau lebih bidang tanah hanya berada  pada  satu  dusun,  sehingga  direpresentasikan  dengan  derajat  hubungan  1  :  n  (satu dibanding banyak), dengan tingkat partisipasi total pada kedua entitas.
3.  Kerangka dan hubungan antara entitas Bidang dengan Nama Kepemilikan.

## Gambar 4. Diagram ER Bidang – Nama Kepemilikan
Kerangka tabel : Nama Kepemilikan (ID nama sebagai Primary Key, Nama, Alamat, Total pajak, Tahun Pajak, Tagihan)
Satu atau lebih bidang tanah hanya memiliki satu nama kepemilikan dan satu nama kepemilikan boleh memiliki satu atau lebih bidang tanah, sehingga direpresentasikan dengan derajat hubungan n : 1 (banyakdibanding satu).
4.  Kerangka dan hubungan antara entitas Nama Kepemilikan dengan Pembayaran.
Gambar 5. Diagram ER Nama Kepemilikan - Pembayaran
Kerangka tabel :
Pembayaran (ID pembayaran sebagai Primary Key , Status Pembayaran) Satu nama kepemilikan boleh memiliki satu atau lebih status kategori data dan satu atau lebih kategori  data  hanya  dimiliki  oleh  satu  nama  kepemilikan,  sehingga  direpresentasikan  dengan derajat hubungan 1 : n (satu dibanding banyak).
5. Kerangka dan hubungan antara entitas Nama Kepemilikan dengan Kategori data.
Gambar 6. Diagram ER Nama Kepemilikan – Kategori Data
Kerangka tabel :
Kategori Data (ID kategori sebagai Primary Key , Status Kategori)
Satu  nama  kepemilikan  boleh  memiliki  satu  atau  lebih  status  pembayaran  dan  satu  atau  lebih pembayaran  hanya  dimiliki  oleh  satu  nama  kepemilikan,  sehingga  direpresentasikan  dengan derajat hubungan 1 : n (satu dibanding banyak).
• Rancangan Model Logikal Basis Data
Pada tahapan ini, jenis SMBD yang dipilih adalah model objek relasional. Kelas beserta atribut – atribut yang  telah  ditentukan  pada  model  konseptual  kemudian  diwujudkan  ke  dalam  tabel  yang  saling berhubungan. Selain itu juga ditentukan elemen kunci baik identitas utama (primary key) maupun identitas tamu (foreign key) dari tiap-tiap tabel.
Gambar 7. Model Logikal Basis Data
• Rancangan Model Fisikal Basis Data
Perancangan model fisikal dimaksudkan untuk membuat spesifikasi struktur penyimpanan tabel. Berikut merupakan spesifikasi struktur dari masing-masing berkas data:
Tabel 1. Rancangan Model Fisikal. Table Name Data Type Constrint Key Desa id_desa Integer Not Null PK nama_desa Varchar (50) Null Dusun id_dusun Integer Not Null PK id_desa Integer Not Null FK nama_dusunn Varchar (50) Null Bidang id_bidang Integer Not Null PK id_dusun Integer Not Null FK1 id_nama Integer Not Null FK2 NOP Varchar (25) Null luas_bidang Integer Null Pengunaan Varchar (50) Null
Nama Kepemilikan id_kategori Integer Not Null FK id_nama Integer Not Null PK nama Varchar (100) Null lokasi_wajib_pajak Varchar (50) Null tahun_pajak Integer Null tagihan Integer Null Pembayaran id_nama Integer Not Null FK id_pembayaran Integer Not Null PK status_pembayaran Varchar (50) Null Kategori Data id_kategori Integer Not Null PK status_kategoridata Varchar (100) Null
Setelah  model  rancangan  berhasil  dibuat  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  implementasi  sistem  basis data.  Hasil  perancangan  model  logikal  dan  fisikal  kemudian  diimplementasikan  ke  dalam  perangkat  lunak SMBD  yang  dipilih  ( PostgreSQL ).  Kemudian  melakukan  uji  transaksi  basis  data  untuk  memvalidasi  data dengan perangkat lunak SIG. Selanjutnya pada tahap penyajian data dilakukan untuk memberikan visualisasi pajak yang harus dibayarkan oleh masing-masing wajib pajak. Visualisasi tersebut berupa peta tematik terkait pemaparan data piutang PBB yang menjadi tanggungjawab dari wajib pajak. Sehingga dapat diketahui potensi peningkatan jumlah PBB yang diterima sebagai bentuk efisiensi dalam pengelolaan PAD untuk tahun 2020.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambar 8. Hasil Visualisasi Tagihan PBB Desa Bener Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Data Spasial
Pada visualisasi tersebut dibuatlah klasifikasi pada masing-masing total tagihan milik wajib pajk. Rentang nilai yang  diambil  untuk  membuat  klasifikasi  ini  yaitu  rentang  kecil  (Rp12.500,00  –  Rp294.000,00)  yang ditunjukkan oleh warna hijau muda, rentang sedang (Rp294.001,00 – Rp588.000,00) ditunjukkan oleh warna hijau, rentang besar (Rp588.001,00 – Rp882.000,00) ditunjukkan oleh warna hijau tua.
Tabel 2. Golongan Klasifikasi. Golongan Klasifikasi Rentang Tagihan Jumlah Bidang Kecil Rp12.500,00 – Rp294.000,00 1087 bidang Sedang Rp294.001,00 – Rp588.000,00 6 bidang Besar Rp588.001,00 – Rp882.000,00 1 bidang
Gambar 9. Query untuk Informasi Jumlah Bidang Tanah dengan Tagihan Rentang Kecil
Gambar 10. Query untuk Informasi Jumlah Bidang Tanah dengan Tagihan Rentang Sedang
Gambar 11. Query untuk Informasi Jumlah Bidang Tanah dengan Tagihan Rentang Tinggi
Gambar 12. Hasil Visualisasi Kategori Piutang PBB Desa Bener Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Data Spasial
Berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2012 tentang Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan. Kategori piutang PBB yang berlaku di Desa Bener sesuai dengan  kondisi yang ada yaitu terdapat 3 kategori. Pertama, kategori 3 yang artinya bahwa identitas subjek pajaknya tidak jelas/tidak terdefinisi pada suatu bidang tanah yang terdapat pada 223 bidang tanah. Kategori 4 memiliki arti bahwa  subjek  pajak  dan  objek pajak atau  bidang  tanah  dengan identitasnya  yang  jelas,  terdapat  pada  1282 bidang tanah. Kategori 5 merupakan kategori dengan identitas subjek pajak dan objek pajak dengan keterangan lain.
Gambar 13. Query untuk Informasi terkait Kategori Piutang PBB Desa Bener
Dari hasil penerapan query menggunakan PostgreSQL terlihat bahwa berdasarkan status kategori data, terdapat 223 bidang tanah dengan kategori subjek pajaknya tidak jelas/tidak terdefinisi sehingga tidak diketahui total tagihannya, 1282 bidang tanah dengan kategori objek dan subjek pajaknya jelas dan total tagihannya sebesar Rp58.191.033,00;  serta  135  bidang  tanah  dengan  kategori  objek  dan  subjek  pajaknya  dengan  keterangan lainnya dan total tagihannya sebesar Rp3.460.948,00.

## Kesimpulan
Pada penelitian ini dihasilkan suatu model basis data logikal, konseptual dan fisikal untuk menghimpun data piutang PBB di Desa Bener yang memuat informasi terkait kondisi objek dan subjek pajak PBB. Dimana pada kondisi  yang  ada  bahwa  terdapat  total  tagihan  dari  1087  bidang  tanah  yang  termasuk  dalam  total  tagihan rentang  kecil  (Rp12.500,00  –  Rp294.000,00),  6  bidang  tanah  dengan  total  tagihan  pada  retang  sedang (Rp294.001,00  –  Rp588.000,00),  dan  1  bidang  tanah  yang  termasuk  pada  total  tagihan  rentang  tinggi (Rp588.001,00 – Rp882.000,00). Selain itu pada penelitian juga berhasil memuat informasi bahwa  terdapat status kategori 3 ‘subjek pajak tidak jelas/tidak terdefinisi’ yang terletak pada 223 bidang tanah; status kategori 4 ‘objek dan subjek pajak jelas’ terdapat pada 1282 bidang tanah dengan total tagihan sebesar Rp58.191.033,00; status kategori 5 ‘objek dan subjek pajak dengan keterangan lainnya’ terdapat pada 135 bidang tanah dengan total tagihan sebesar Rp3.460.948,00.

## Ucapan Terimakasih
Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan yang Maha Esa telah memberikan kekuatan dalam menyelesaikan  penelitian ini.  Dan  kepada  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Madiun  dan  pihak Kantor Desa Bener yang telah membantu memberikan izin untuk menggunakan data peta bidang tanah Desa Bener.

## Daftar Pustaka
BPS. (2018). Kecamatan Saradan dalam Angka 2018. Madiun: BPS-Statistics of Madiun Regency. Insukindro. (1994). Penerimaan Pajak. Bandung. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nabilah,  B.  I.  (2016).  Pembuatan  Basisdata  Spasial  Nilai  Tanah  untuk  Mengidentifikasi  Perubahan  Nilai  Tanah  Pada Tahun 2015-2016 (Studi Kasus : Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban). Jurnal Teknik ITS , Vol. X, No. X.
Nugroho, D. A. (2019). WebSIG Objek Pajak Bumi dan Bangunan untuk Efisiensi Inventaris Pendapatan Daerah (Studi Kasus: Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun). Jurnal Teknik ITS , Vol. X, No. Y. Pemerintah  Indonesia.  (1994). Undang-Undang  Republik  Indonesia  UU  No.  12  Tahun  1994  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Sekretariat Negara. Prastiwi, D., & Satyawan, M. (2014). Identifikasi Permasalahan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kabupaten Madiun. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis , Vol. 9 No. 2.
This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .