## PENDAMPINGAN KEBIJAKAN PUBLIK BAGI APARATUR DESA LAPODI

## KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON
Cecep Nuryadin 1) , Muh. Askal Baasir 2)
Prodi Pendidikan Bahasa dan Sasatr Indonesia 1)
Prodi Ilmu Pemerintahan 2)
Universitas Muhammadiyah Buton

## Abstrak
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  bertujuan  untuk  memberikan pelatihan  dari implementasi kebijakan aparatur desa di desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo  Kabupaten  Buton.  Kegiatan  tersebut  merupakan  bagian  penting bahkan  jauh  lebih  penting  dari  pada  pembuatan  kebijakan.  Kebijakan-kebijakan bukan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Aspek yang berkenaan dengan inplementasi dan kebijakan  di  Desa  Lapodi Kecamatan  Pasarwajo  Kabupaten  Buton  adalah keberhasilan  dalam  mengevaluasi  masalah  dan  kemudian  menterjemahkan  ke dalam  keputusan-keputusan  yang  bersifat  khusus.  Implementasinya  adalah memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan berlaku  atau  dirumuskan  merupakan  fokus  perhatian  implementasi  kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatana-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman  kebijakan  Publik  yang  mencakup  baik  usaha-usaha  untuk mengadministrasikan  maupun  untuk  menimbulkan  akibat-akibat  atau  dampak nyata  pada  masyarakat  Desa  Lapodi. Pelatihan  ini  ditujukan  bagi  aparatur  Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo dalam implementasi kebijakan publik ini termasuk dalam aktivitas pengembangan pegawai Desa Lapodi atau employed development yang  merupakan  salah  satu  alat  yang  sangat  penting  di  dalam  pembinaan  dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Kegiatan pelatihan yang terus menerus dilakukan dapat meningkatkan prestasi kerja aparatur Desa Lapodi.
Kata Kunci, Impmentasi, Kebijakan Publik dan Aparatur Desa

## A. PENDAHULUAN
Desa Lapodi, terletak di wilayah Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, dengan  luas  wilayah    280    hektar  dan  desa  Lapodi  terdiri  dari  3  Dusun  yaitu dusun Lapodi, dusun Labahawa satu dan Dusun Labahawa dua adapun jarak dari Kabupaten Buton yaitu 7 KM.
Secara  Garapis  Desa  Lapodi    berbatasan  dengan  daerah-daerah  sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapuntori b. Sebalah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lapandewa c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Saragi d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Warinta.
Secara umum, kondisi alam desa Lapodi mempunyai ketinggian tanah dari permukaan  laut  yaitu  800  meter  dan  curah  hujan  1.5  mm/tahun.  Wilayah  ini menjadi  salah  satu  desa  di  kabupaten  Buton,  yang  menjadi  objek  Pengabdian Kepada  Masyarakat  yaitu  kebijakan  pemerintah  dan  keberhasilannya  tergantung pada  tiigkat operational  level  of  public  administration. Berdasarkan  analisis situasi  maka  kami  memilih  Desa  Lapodi  sebagai  salah  satu  desa  yang  peru ditingkatkan kinerja aparatur publiknya dalam hal implementasi kebijakan publik, oleh  karena  itu  kami memandang  diperlukannya  Pendidikan  dan  Pelatihan Implementasi  Kebijakan  Publik (Public Policy  Implementation )  Bagi  aparatur Desa di desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.
Administrasi  Publik (Public  Policy  Implementation)  adalah  totalitas aktivitas  diri  kegiatan  yang  meelakukan  pelayanan  publik,  baik  dari  sudut pandang  publik,  sudut  pandang  pemerintahan  (eksekutif,  legislatif,  maupun yudikatf) dan  dari  sudut  pandang  stakeholders  (pihak-pihak  yang  terkait  dengan sektor  publik). Salah  satu  kajian  dalam  administrasi  Publik  adalah  studi  dan praktik  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  proses  kebijakan,  yaitu  formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.
Kebijakan  publik  merupakan  jembatan  dari  hubungan  konseptual  antara ilmu  administrasi  dan  ilmu  politik.  Henry (dalam  Kartasasmita, 1995:1)  yang menjelaskan bahwa kebijakan Publik berada di antara (twilight zone) disiplin ilmu administrasi  dan  ilmu  politik.  Selain  itu  Administrasi  Publik  juga  mempunyai peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan publik.
Kebijakan  lebih  sering  dipergunakan  dalam  kaitannya  dengan  tindakan- tindakan  atau  kegiatan  pemerintah  serta  perilaku  Negara  pada  umumnya.  Dalam kaitan inilah maka mudah dipahami jika kebijakan itu acap kali diberikan makna sebagai tindakan politik.
Tujuan  dari  suatu  kebijakan  menurut  Simmons  (dalam  Syamsi, 1994:7) dibagi  menjadi  tiga  hal,  yaitu  (1)  Untuk  menjamin  kepentingan  umum  secara optimal. (2) Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku, (3) Kebijakan  itu  didorong  oleh  keinginan  untuk  menghindari  efek  sosial  yang destruktif."
Berkenaan dengan kebijakan publik menurut Islamy (2003:2) mengemukakan  bahwa  Pemerintah  memegang peranan  sangat  penting  dalam pembuatan kebijakan publik, hanya pemerintah lah yang secara sah dapat berbuat sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  tersebut  diupayakan  dalam  bentuk pengalokasian  nilai-nilai  di  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  karena  pemerintah termasuk kedalam apa, yang oleh Easton disebut sebagai Authorities in a political system yaitu  oleh  para  penguasa  dalam  system    politik  yang  terlibat  dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab.
Selanjutnya Islamy (2003:2) berdasarkan pengertian diatas, mengemukakan implikasinya sebagai berikut,
1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk penetapan tindakan-tindakan pemerintah
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak hanya cukup dinyatakan tetapi
dilaksanakan dalam
bentuk nyata
3. Bahwa kebijakan publik baik untuk dilakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu
itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
4. Bahwa kebijakan publik itu seantiasa ditunjukkan bagi kepentngan anggota masyarakat (Islamy, 2003:2).
James E. Anderson (1991:19) memberikan penjelasan mengenai implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut, antara lain :
1. Bahwa  kebijakan  itu  selalu  mempunyai  tujuan  tertentu  atau  merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Bahwa  kebijakan  itu  berisi  tindakan-tindakan  atau  pola-pola tindakan

## pejabat- pejabat pemerintah
3. Bahwa  kebijakan  itu  adalah  mempakan  apa  yang  benar-benar  dilakukan oleh  pemerintah,  jadi  bukan  merupakan  apa  yang  pemerintah  maksud akan melakukan sesuatu
4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk  tindakan  pemerintah  mengenai  suatu  masalah  tertentu  atau bersifat negatif, bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang  didasarkan  atau  selalu  dilandaskan  pada  peraturan  perundang- undangan dan bersifat memaksa
Pendapat di atas menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau bukanlah merupakan tindakan yang serba acak atau kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan, juga  merupakan  tindakan  yang  saling  berkaitan  dengan  berpola  yang  mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
Setiap  kebijakan  akan  selalu  mengandung  risiko  untuk  gagal,  menurut Wahab (2002:62) hal ini disebabkan:
1. Suatu  kebijakan  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana,  karena mungkin  pihak- pihak  yang  terlibat  tidak  dapat  bekerja  sama,  atau permasalahn  yang  digarap  di  luar  jangkauan  kekuasaannya,  ehingga pelaksanaan kebijakan sukar untuk dilaksanakan
2. Adanya  faktor  eksternal  yang  tidak  mendukung  dapat  dilaksanakan kebijakan tersebut, sehingga tidak mendapatkan hasil yang optimal, atau mungkin sejak awal kebijakan tersebut kurang tepat.
Terdapat  empat  faktor  krisis  tau  variabel  yang  mendukung  keerhasilan implementasi  kebijakan. Edwar  III (1980:10)  .1) Communication, 2) Resources, 3) Disposition, 4) Bureaucratic structure.
Dari  keempat  faktor  tersebut  mempunyai  hubungan  dan  salirg melengkapi,  suatu  kebijakan  dalam  pelaksanaan  tidak  akan  berjalan  sesuai dengan  yang diinginkan si pembuat kebijakan kalau didalamnya tidak ada unsur komunikasi  untuk  menyampaikan  seluruh  kebijakan  baik  terhadap  pelaksana maupun terhadap masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.
Implementasi  kebijakan  menyangkut  masalah  konflik,  keputusan  dan siapa  yang  memperoleh  manfaat  dari  suatu  kebijakan.  Implementasi  kebijakan akan selalu berpengaruh terhadap apa yang ingin dicapai, sehingga apabila suatu kebijakan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  akan  membawa  hasil  yang optimal, sedangkan  apabila  suatu  kebijakan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan rencana karena adanya faktor internal maupun faktor eksternal, maka tujuan yang diharapkan tidak dapat diwajibkan.
Implementasi kebijakan sendiri sesungguhnya bukan sekedar bersangkutpaut  dengan  mekanisme  penjabaran  keputusan-keputusan  politik  ke dalam  prosedur-prosedur  rutin  lewat  saluran-saluran  birokrasi,  melainkan  lebih dari itu, menyangkut pula masalah konflik, keputusan, dan siapa memperoleh dari suatu  kebijakan. Udoji (2002:45)  dengan tegas  mengatakan  bahwa  pelaksanaan kebijakan  itu  adalah  suatu  yang  penting  bahkan  jauh  lebih  penting  dari  pada pembuatan kebijakan.
Lebih lanjut Nakamura dan Diare (1990:194) mengatakan bahwa "hal-hal yang  berkenaan  dengan  implementasi  dengan  kebijakan  adalah  keberhasilan dalam  mengevaluasi  masalah  dan  kemudian  menterjemahkan  ke  dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus".
Dengan  demikian  implementasi  kebijakan  sesungguhnya  tidak  hanya menyangkut  perilaku  badan-badan  administratif  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  program  dan  menimbulkan  ketaatan  pada  diri  kelompok  sasaran, melainkan  pula  menyangkut  jaringan  kekuatan-kekuatan  politik,  ekonomi,  dan sosial  yang  langsung  tidak  lngsung  dapat  mempengaruhi  perilaku  dari  semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :
1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Target  grup,  kelompok  masyarakat  yang  menjadi  sasaran, dan diharapkan  akan  menerima  manfaat  dari  program  tersebut, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur  pelaksana  (implementasi)  baik  organisasi  maupun  program
yang betanggung jawab pengelola pelaksanaan dan pengawasan Dari  penjelasan  di  atas,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa implementasi  kebijakan  sebenarnya  merupakan  realisasi  aktivitas-aktivitas untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  melalui  kebijakan  yang  telah ditetapkan  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  studi  implementasi  merupakan suatu  upaya  untuk  mengukur kebarhasilan  atau  ketidak  berhasilan  suatu kebijakan.
Pendidikan  dan  latihan  yang  ditujukan  dalam  implementasi  kebijakan publik  ini  termasuk  dalam  aktivitas  pengembangan  pegawai  atau employee development yang  merupakan  salah  satu  alat  yang  sangat  penting  di  dalam pembinaan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  dalam  organisasi. Kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  yang  terus  menerus  dilakukan  dapat meningkatkan  prestasi  kerja  aparatur  Desa  Lapodi.  Landasan  penelitian  ini memerlukan  suatu  kerangka  pemikiran  yang berupa  teori,  dalil,  dan  pendapat dari beberapa ahli, penulis akan mengemukakan pendapat dari beberapa pakar.
Latihan  dan  pendidikan  sesungguhnya  tidak  sama,  walaupun  banyak persamaannya.  Keduanya  berhubungan  dengan  pemberian  bantuan  kepada pegawai,  agar pegawai  tersebut  dapat  berkembang  ketingkat  kecerdasan, pengetahuan  dan  kemampuan  yang  lebih  tinggi.  Pendidikan  sifatnya  lebih teoris daripada prakis. Latihan lebih bersifat penerapan segera dan pengetahan dan keahlian. Jadi lebih brsifat praktis.
Pengertian  Pendidikan  dan  Latihan  lainnya  dikemukakan  oleh  Edwin  B. Flippo  yang  dikutip  oleh  Moekijat  dalam  bukunya  Latihan  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  yaitu  "Latihan  berhubungan  dengan  menambah pengetahuan  dan  kecakapan  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  terentu pendidikan  berhubungan  dengan  menambah pengetahuan  umum  dan pengertian tentang seluruh lingkungan kita ". (Moekijat, 1991:6)
Dari  pengertian  diatas  penulis  simpulkan  bahwa  pelatihan  berhubungan dengan  peningkatan  kemampuan  pegawai  dalam  melaksanakan  pekerjaan, sedangkan  pendidikan  berhubungan  dengan  ilmu  dan  pengetahuan  akademik yang dimiliki oleh aparatur Desa Lapodi.
Manfaat dari pendidikan dan pelatihan menurut Moekijat dalam buku latihan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja
2. Meningkatkan prestasi kerja pegawai
3. Meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas organisasi
4. Meningkatkan semangat kerja
5. Kesempatan pengembangan diri (Moekijat, 1991:57)
Dari  pernyataan  diatas,  terlihat  adanya  keterkaitan  antara  pendidikan  dan pelatihan  dengan  prestasi  kerja  aparatur  Desa  Lapodi,  ya.tu  bahwa  salah  satu manfaat  dari  pendidikan  dan  pelatihan  in  adalah  peningkatan  prestasi  kerja aparatur Desa Lapodi dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik. Perumusan Masalah
1. Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Desa  Lapodi  berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan publik.
2. Sumber  daya  yang  dimilki  oleh  Desa  Lapodi  berpengaruh  terhadap efektivitas kebijakan publik
3. Sikap  aparatur  Desa  yang  ditunjuk  oleh  aparatur  Desa  Lapodi berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan publik
4. Struktur  birokrasi  yang  ada  di  Desa  Lapodi  berpengaruh  terhadap efektivitas kebijakan publik.

## B. TUJUAN DAN MANFAAT
1. Meningkatkan  aspek  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Desa Lapodi dalam mengimplementasikan kebijakan publik
2. Meningkatkan  aspek  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  Desa  Lapodi dalam mengimplementasikan kebijakan publik
3. Meningkatkan  aspek  positif  dalam  sikap  aparatur  Desa  yang  ditunjuk oleh  aparatur  Desa  Lapodi  dalam  mengimplementasikan  kebijakan publik.
4. Meningkatkan  kinerja  struktur  birokrasi  yang  ada  di  Desa  Lapodi dalam mengimplementasikan kebijakan publik.
Sedangkan manfaat yang diperoleh antara lain:
1. Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Pusat  dapat  lebih  efektif  dalam

## merealisasikan implementasi kebijakan publik di Desa Lapodi
2. Program  atau  kebijakan  yang  dilaksanakan  dapat  diterima  oleh masyarakat Desa Lapodi.
3. Target  group;  kelompok  masyarakat  yang  menjadi  sasaran,  dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
4. Unsur pelaksana (implementasi) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab pengolahan pelaksanaan dan  pengawasan dari proses implementasi tersebut menjadi lebih professional.

## C. PELAKSANAAN KEGIATAN
Sasaran dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Implementasi Kebijakan Publik (Public policy Implementation) adalah seluruh Aparatur Desa dan unsur terkait di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Adapun jumlah peserta kegiatan adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
Tabel 1
Daftar Peserta Pelatihan Jabatan/Unsur Peserta Jumlah (orang) Aparatur Desa 6 Kepala Dusun 3 Ketua RT 8 LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) 1 Karang Taruna 1 PKK, terdiri dari Pengurus dan Pokja 4 Petugas Puskesmas 2 Tokoh masyarakat 5 Jumlah 30
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan  Implementasi Kebijakan Publik dilaksanakan dengan bentuk Pendidikan dan Pelatihan melalui ceramah dan simulasi  singkat  seperti  pada  umunya  dilaksanakan,  dengan  waktu pelaksanaan selama 1 (satu) hari.

## D. PEMBAHASAN
Setelah  pendidikan  dan  pelatihan  maka  diselenggarakan  penilaian  atau evaluasi  oleh  Tim  PKM.  Prosedur  evaluasi  pendidikan  dan  pelatihan  terkait dengan  kriteria-kriteria  keberhasilan.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Oemar Hamalik  sebagai  berikut  Evaluasi  pendidikan  dan  pelatihan  merupakan  bagian yang  penting  dalam  kurikulum,  yakni  sebagai  usaha  pengumpulan  informasi untuk  membuat  pertimbangan  dan  keputusan  tentang  kurikulum,  baik  secara keseluruhan maupun secara bagian-bagian. Untuk itu perlu disusun seperangkat instrument pengukuran tertentu. (Hamalik, 2000:54)
Evaluasi atau penilaian berfungsi untuk mengecek derajat efktivitas program, kesahihan,  dan  ketepatgunaan  atas  pengukuran,  dan  efektivitas  penggjaran. Penilaian  (evaluasi)  pelatihan  implementasi  kebijakan  publik  berkaitan  dengan pada empat hal aspek penilaian, yaitu:
1. Reaksi  peserta  menyambut  dengan  baik  kegiatan  pelatihan  ini  dan mengikutinya dengan sangat antusias.
2. Pelajaran,  mempelajari  fakta,  prinsip-prinsip  dan  pendekatan  yang  tercakup dalam latihan.
3. Tingkah  laku  pesserta  dalam  pekerjaan  berubah  karena  mengikuti  pelatihan dan dapat merubah aspek psokomotorik mereka dalam kehidupan oraganisasi sehari-hari.
4. Hasil,  peserta  pelatihan  dapat  mengimplementaskan  kebijakan  publik, perbaikan  kinerja  dalam  pelayanan  publik  dan  mampu  membuat  struktur birokrasi yang handal dalam melayani masyarakat.
Prinsip-prinsip evaluasi pelatihan:
1. Evaluasi  telah  dilakukan  berdasarkan  hasil  pengukuran  yang  komprehensif, ini berarti bahwa penggunaan teknik pengukuran telah selesai.
2. Proses pemberian nilai pada peserta pelatihan implementasi kebijakan publik mengenal adanya dua macam orientasi yang dapat sejalan atau tidak sejalan. Kedua orientasi tersebut normal atau standar. Normal adalah patokan prestasi yang  diperoleh  dari  suatu  kelompok  peserta  pelatihan  implementasi kebijakan  publik  tertentu.  Standar  adalah  uraian  operasional  lengkap
mengenai tujuan-tujuan instruksional dari suatu materi  yang diharapkan dan dapat dikuasai oleh peserta.
3. Kegiatan  pemberian  nilai  telah  menjadi  bagian  integral  dari  proses pembelajaran implementasi kebijakan.
Hasil  evaluasi  dari  Implementasi  Kebijakan  Publik (Public Policy Implementation) bagi  aparatur  Desa  Lapodi  diperlukan  informasi  masukan  bagi pengelola program dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk membuat  keputusan  edukatif,  instruksional,  diagrostik  dan  administratif,  yang mendukung  manajemen  organisasi  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan tersebut.
Implementasi  kebijakan  di  Desa  Lapodi  sesungguhnya  bukanlah  sekedar bersangkutpaut  dengan  mekanisme  penjabaran  keputusan-keputusan  politik    ke dalam  prosedur-prosedur  rutin  lewat  saluran-saluran  birokrasi,  melainkan  lebih dari  itu,    menyangkut    pula  masalah  politik,  keputusan,  dan  siapa  memperoleh apa dari satu kebijakan.
Pelaksanaan  kebijakan  publik  di  Desa  Lapodi  Kecamatan  Pasarwajo Kabupaten  Buton  itu  adalah  suatu  yang  penting,  bahkan  jauh  lebih  penting  dari pada  pembuatan  kebijakan.  Hal-hal  yang  berkenaan  dengan  implementasi kebijakan  di  Desa  Lapodi  adaah  keberhasilan  dalam  mengevaluasi  masalah  dan kemudian  menterjemahkan  kedalam  keputusan-keputusan  yang  bersifat  khusus Implementasi  kebijakan  sesungguhnya  tidak  hanya  menyangkut  perilaku  badan- badan administratif di Desa Lapodi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program  dan  menimbulkan  ketaatan  pada  kelompok  sasaran,  melainkan  pula menyangkut  jaringan  kekuatan  politik,  ekonomi,  dan  sosial.  Ada  tiga  unsur penting dalam proses implementasi yaitu :
1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan oleh aparat Desa Lapodi
2. Target  Group, Kelompok  masyarakat  Desa  Lapodi    yang  menjadi  sasaran, dan  diharapkan  akan  menerima  manfaat  dari  program  tersebut,  perubahan atau peningkatan dalam hal pelayanan publik.
3. Unsur  pelaksana  (implementasi)  baik  organisasi  maupun  perorangan  yang bertanggung  jawab  pengelolaan  pelaksanaan  dan  pengawasan  dair  proses implementasi tersebut.
Begitu  pula  dengan  aspek  sumber  daya,  baik  sumber  daya  manusia  atau sumber  daya  lainnya  di  Desa  Lapodi  yang  mendukung  terhadap  implementasi suatu  kebijakan,  tanpa  sumbardaya  yang  optimal  kebijakan  tidak  akan  dapat terimplementasikan  secara  baik,  Aspek  struktur  birokrasi  di  Desa  Lapodi menjadi penting karena secara formal semua pekerjaan yang menyangkut publik atau  masyarakat  harus  jelas  pembagian  tugas,  wewenang,  targgung  jawab,  dan mekanisme  kordinasi  yang  secara  formal  harus  terstruktur  sehingga  kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik.

## E. PENUTUP

## Simpulan
Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:
1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Target  group, Kelompok  masyarakat yang  menjadi  sasaran,  dan  diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
3. Unsur pelaksana (implementasi)
Hasil  evaluasi  Pendidikan  dan  Pelatihan  Implementasi  Kebijakan  Publik (Public Policy  Implementation) Bagi  aparatur  Desa  di  Keurahan  Karang Pamulabg  Kecamatan  Pasarwajo  Kabupaten  Buton  diperlukan  sebagai informasi  masukan  bagi  pengelola  program  dan  pengembaigan  program pendidikan  dan  peatihan  untuk  membuat  keputusan  edukatif, instruksional, diagnostik, dan  Administratif,  yang  mendukung  manajemen  organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustus  Tulus,  Moh,  1995, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Atmodiwiryo, Soebagio, 1993, Manajemen Training, Jakarta: Balai Pustaka. Dan Nimmo, 2000. Komunikasi Politik. Alih Bahasa: Tjun Surjaman. Bandung: Remaja  Rosda  Karya.  Darwin  Muhadjir.  2000. Pengatur  Analisis  Kebijakan
Publik Wiliam N. Dunn. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hamalik,  Oemar,  2000. Pengembangan  Sumber  Daya  Manusa  Manajemen
Pelatihan Ketenagakerjaan  Pendekatan  Terpadu. Jakarta:  Bumi Aksara.
Hasibuan, Malayu, S.P., 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Burni Aksara.
Islamy,  I.  1997. Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara. Jakarta:  Bumi Aksara
Jones,  Charles.  1994. Pengatur  Kebijakan  Publik Dialihbahasakan  oleh  Ricky Ismanto. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
London,  M.  1989. Managing  The  Training  Enterprise. San  Fransisco:  Jossey- Bass.
Mustopadidjadja  dan  tjokroamidojo,  Bintoro.  1991. Kebijakan  dan  Administrasi Pembangunan: perkembangan Teori dan Penerapan. Jakarta: LP3ES Mustopadidjadja.  2003. Manajemen  Proses  Kebijakan  Publik:  Formulasi,
Implementasi  dan evaluasi  kinerja. Jakarta:  Lembaga  Ilmu
Pemernitah dan Duta Pertiwi Foundation.
Newstrom, John W & Keith Davis, 1996, Perilaku dalam Organisasi, Trj: Agus Dharma, Erlangga, Jakarta.
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.
Jakarta: Elex Media Komutindo Gramedia.