This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Potensi  Penanganan  Pidana  Harta  Benda  melalui  Konsep Diversi
Abdurrifai Abdurrifai 1

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Diversion, Property Crime, Restorative Justice.
How to cite: Abdurrifai Abdurrifai. (2021). Potensi Penanganan Pidana Harta Benda melalui Konsep Diversi. Amsir Law Journal, 2(2). 50-58. DOI: 10.36746/alj.v2i2.33 This study aimed at examining how and is it possible the setteling property crimes with the concept of diversion through the principle of restorative justice. This  was  the  normative  research,  with  the  concept,  historical,  philosophy. Data  were  collected  using  the  documentation  studies  and  interviews.  The sources of the data were analyzed by description, comparison, evaluation, and argumentation.  The  research  results  incicate  that  deliberation  to  reach consensus  by  involving  victims,  perpetrators  and  their  families,  law enforcement officials and third parties is the spirit of the concept of diversion through the principle of restorative justice. The deliberation proces between the prepetrator and the victim and/or the victim‘s family is carried out freely with the  principle  of  equality  and  balance,  so  that  the  resulting  decisions  reflect justice,  benefit  and  legal  certainty.  The  concept  of  diversion  through  the principle  of  restorative  justice  for  property  crimes,  has  essentially  been practiced  customary  law  communities  in  Indonesia  have  long  been  and  are still  practiced,  however,  the  Indonesian  legal  system  or  the  criminal  justice system  has  not  been  strictly  regulated  in  the  from  of  a  law.  The  use  and application  and  regulation  are  stillat  a  discretionary  level  in  each  law enforcement agency. Copyright © 2021ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Marcus  Tullius  Cicero dengan  adagium  populernya, ubi  societas  ibi  ius meyakinkan masyarakat  Romawi,  di  mana  ada  masyarakat  maka  tentu  pula  ada  hukum.  Adagium  ini memberi  kita  pengertian  bahwa  hukum  tidak  mungkin  ada  jikalau  masyarakat  tidak  ada; masyarakat  tidak  akan  tertib  teratur  jikalau  hukum  tidak  hadir  di  situ.  Sederhananya, masyarakat dan hukum tak dapat dipisahkan.
Adanya  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dan  masyarakat  tentu  sangat memengaruhi perbuatan hukum di antara individu. Hidup yang terjalin atau terjadi karena
1 Ikatan Notaris Indonesia, Maros, Indonesia. Email: fai.nangatela@gmail.com
adanya  aktivitas  interaksi  manusia,  baik  dalam  mempertahankan  hidup  maupun  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  masing-masing,  terkadang  menimbulkan  akibat  hukum  yang dapat  mengakibatkan  kerugian  baik  moril  maupun  materil.  Guna  memulihkan  kerugian termaksud, maka individu harus menempuh upaya hukum, baik itu upaya hukum perdata maupun pidana.  Khusus di bidang keperdataan, dapat dilakukan gugatan  wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
Dalam  proses  penegakan  hukum  di  bidang  keperdataan,  proses  wanprestasi  dan perbuatan  melawan  hukum  sangat  panjang  dan  melelahkan.  Akibatnya,  sebagian  pihak menempuh  jalan  pintas  dengan  melakukan  upaya  hukum  pidana:  melapor  kepada  aparat kepolisian  setempat.  Laporan  dapat  berupa  tindak  pidana  penggelapan  atau  penipuan. Hanya saja penyelesaian masalah yang berawal dari perbuatan hukum keperdataan menjadi masalah  pidana  kerap  ditangani  sesuai  aturan  hukum  acara  pidana  yang  tertulis.  Apabila penyidik  menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  bahwa  peristiwa  itu  adalah  peristiwa pidana  dan  setelah  memenuhi  seluruh  unsur  tindak  pidana,  maka  pelakunya  mesti mempertanggungjawabkan  perbuatannya  secara  pidana  sesuai  yang  tertulis  di  undang- undang.
Proses  penegakan  hukum  haruslah  mengedepankan  kebenaran  substansial  daripada kebenaran prosedural yang mengutamakan prosedur yang kadang merampas hak-hak para pencari keadilan. Pembaharuan hukum diperlukan karena laju perkembangan zaman dan perubahan  pola  pikir  manusia  yang  semakin  cepat  berubah  menyebabkan  pola  peraturan perundang-undangan kian tertinggal dari praktik-praktik hukum yang hidup di masyarakat.
Konsep  sistem  peradilan  pidana  (hukum  pidana)  kedepannya  mesti  memperhatikan efektivitas  dan  efisiensi  ekonomi  terkait  dengan  sanksi  pidana  dalam  proses  penyelesaian suatu perkara. Konsep hukum pidana yang semata-mata mengedepankan pemidanaan atau pembalasan,  sudah  perlahan  mulai  ditinggalkan  dan  sudah  memasuki  era  baru  atau  fase baru,  yaitu  pembaruan  sistem  hukum  pidana  yang  mengarah  pada  perlindungan  hukum terhadap korban dengan memberikan ganti rugi dan memberi efek jera kepada pelaku. 2
Dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana terhadap harta benda, perlu dipikirkan  alternatif  penyelesaian  masalah  seperti  upaya  diversi  dalam  kasus  anak.  Hal  ini berguna  memberi  perlindungan  hukum  kepada  semua  pihak  terkait,  yaitu  korban  dan pelaku dengan mengedepankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Diversi  saat  ini  menjadi  salah  satu  sarana  hukum  yang  dinilai  sangat  akomodatif terhadap  kepentingan  para  pihak  dalam  melakukan  penyelesaian  suatu  perkara  pidana  di luar dan saat di pengadilan. Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau  orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. 3
Pada prinsipnya penerapan diversi melalui keadilan restoratif, adalah langkah strategis untuk  melakukan  pembaharuan  hukum  di  bidang  hukum  pidana,  terutama  dalam terwujudnya  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  (murah),  selain  itu  pula  dapat mengurangi  beban  negara  dalam  membiayai  nara  pidana  yang  semakin  besar  dan  daya tampung penjara atau lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas.
2 Dalam  tatanan  hukum  pidana  dikenal  adanya  asas ultimum  remedium .  Asa  ini  merupakan  salah  satu  asas  yang  terdapat dalam  hukum  pidana  Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  hukum  pidana  hendaklah  dijadikan  upaya  terakhir  dalam  hal penegakan  hukum.  Mertokusumo  mengartikan  bahwa ultimum  remedium sebagai  alat  terakhir.  Lihat  Novita  Sari.  (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. De Jure, 3(3): 353.
3 Bruce  Anzward  dan  Suko  Widodo.  (2020).  Kebijakan  Penerapan  Diversi  dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana yang Dilakukan oleh Anak melalui Pendekatan Restorative Justice .  Jurnal De Facto , 7(1): 38-59.
Tidak semua perkara pidana harus dipidana, ada perkara-perkara tertentu yang perlu dilakukan terobosan hukum dengan menggunakan pendekatan atau konsep seperti diversi, sebagaimana halnya tindak pidana terhadap anak, mestinya untuk harta benda 4 patut pula dilakukan pengujian karena pada dasarnya pidana ini bersifat personal. Hal mana semata- mata bertujuan untuk mencapai keadilan yang substantif sebagaimana nilai-nilai yang telah terkristalisasi dalam Pancasila yang menjadi sumber hukum masyarakat Indonesia.
2.  Metode
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal). 5 Didukung dengan empat pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang ( statute approach ),  pendekatan historis ( historical approach ) dan pendekatan filosofis ( philosophy approach ). Penelitian dilakukan dengan studi  kepustakaan/dokumentasi  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  berdasarkan  bahan hukum  primer  (peraturan  perundang-undangan),  bahan  hukum  sekunder  (bahan  pustaka dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum).

## 3. Penyelesaian Tindak Pidana terhadap Harta Benda melalui Penggunaan Konsep Diversi
3.1. Konsep Diversi dalam Penegakan Hukum Pidana
Pembaharuan  hukum  harus  mewarnai  struktur,  substansi  dan  budaya  hukum.  Melalui sistem  inilah,  hukum  akan  dapat  mencapai  tujuannya  yang  bukan  saja  keadilan, kemanfaatan, dan kepastian,  tetapi lebih dari itu yaitu menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan kemanusiaan.
Pada  prinsipnya  penegakan  hukum  tindak  pidana  terhadap  harta  benda  perlu penanganan  yang  komprehensif,  jelas,  dan  tegas  dalam  rangka  memberikan  perlindungan kepada  pihak  yang  dirugikan.  Penanganan  komprehensif  yang  dimaksud  dalam  hal  ini merupakan  penanganan  yang  keluar  dari  pakem  atau  cara-cara  penegakan  hukum  pidana yang  cenderung  konvensional,  prosedural,  dan  kaku.  Penanganan  komprehensif  yang dimaksud dalam hal ini ialah dengan menggunakan konsep diversi.
Diversi dalam Black’s Law Dictionary, a turning aside or altering the natural course or route of  a  thing, yang  mana  dapat  dimaksudkan  sebagai  suatu  tindakan  yang  diambil  di  mana tindakan tersebut berbeda atau menyimpang dari aturan pada umumnya, oleh sebab alasan tertentu. 6 Dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice atau The  Beijing  Rules, ialah  pemberian  kewenangan  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar  anak  dengan  tidak  mengambil  jalan  formal  antara  lain  menghentikan  atau meneruskan  atau  melepaskan  dari  proses  peradilan  pidana  atau  mengembalikan  atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. 7
Prinsip  utama  pelaksanaan  konsep  diversi  yaitu  tindakan  persuasif  atau  pendekatan non  penal  dan  memberikan  kesempatan  kepada  seseorang  untuk  memperbaiki  kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan.  Petugas  melakukan  diversi  dengan  cara  pendekatan  persuasif  dan  menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan. Ini menekankan pada upaya  untuk  melakukan  diversi  yang  dilakukan  aparat  penegak  hukum  dengan  cara
4 Pengecualian untuk “pencurian dengan kekerasan”, “pemberatan” dan “pemerasan dengan ancaman”.
5 Muhammad Sabir Rahman. (2019). Fines Sanction as a Meeting Form Principles of Agreement Contracts Construction Service. Amsir Law Journal, 1(1): 17. https://doi.org/10.36746/alj.v1i1.18 .
6 Marwan  Effendy.  (2014). Teori  Hukum  dari  Perspektif  Kebijakan,  Perbandingan  dan  Harmonisasi  Hukum  Pidana. Jakarta: Referensi Centre Group, hlm. 145-146.
7 R. Wiyono. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45-46.
persuasif dan tanpa tindakan kekerasan pada saat melaksanakan penangkapan. Pada upaya komunikasi persuasif yang dibebankan pada petugas untuk menghindari tindakan kekerasan dan pemaksaan. ecara umum diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. 8
Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (UU  SPPA)  menetapkan  bahwa  adanya  kemungkinan  untuk  melakukan pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan pidana. Proses ini guna mencapai peradilan berbasis musyawarah yang melibatkan pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  (restorasi)  pada keadaan semula, dan menghindari pembalasan sebagaimana lazimnya pidana.
Menurut Levine, tujuan diversi yaitu mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa, agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Diversi sebagai upaya untuk  melakukan  tindakan  persuasif  atau  tindakan  non-penal,  memberikan  kesempatan kepada  pelaku  untuk  memperbaiki  kesalahannya  dan  bertanggung  jawab,  mengakui kesalahan  serta  menghindarkan  anak  dari  penangkapan  yang  menggunakan  tindakan kekerasan dan pemaksaan. 9
Dalam  sistem  hukum  Indonesia  (sistem  peradilan  pidana),  penyelesaian  perkara dengan  konsep  diversi  melalui  prinsip  keadilan  restoratif  awal  mula  terdapat  dalam  UU SPPA, sedangkan untuk tindak pidana terhadap harta benda belum diatur secara eksplisit dalam  perundang-undangan  (belum  menjadi  hukum  positif  dan  menjadi  hukum  formil). Namun demikian aparat penegak hukum telah mengambil diskresi dengan menerapkannya pada  tahapannya  masing-masing  dan  dalam  bentuk  penyelesaian  melalui  mekanisme keadilan restoratif, seperti  halnya pada tahapan penyidikan, dengan berdasar pada:
1) Surat  Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor STR/583/VIII/2012 tentang Penerapan Restorative Justice ;
2) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Resorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
3) Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan
4) Peraturan  Kejaksaan  Agung  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Penegakan  hukum  harus  memperhatikan  kaidah-kaidah  dan  nilai  hidup  yang terkandung,  hidup  di  masyarakat  dan,  tidak  selalu  berdasarkan  apa  kata  undang-undang, karena  sejatinya  inilah  yang  disebut  hukum  yang  berkeadilan  yang  dapat  memberikan keadilan dan kemanfaatan yang bermuara pada terjaganya harkat martabat manusia. Nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  menurut  Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani  bukanlah semata-mata soal hukum adat saja, melainkan juga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita  di  era  globalisasi  ini  yang  sudah  lebih  banyak  ditransfer  dari  nilai  luar  yang  masuk melalui teknologi canggih seperti televisi dan media komunikasi modern lain. 10
8 Muhammad Sidrat, et.al. (2019). Syarat Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konsep Pemidanaan Halu Oleo Legal Research. 1(2): 277-290.
9 Edward K Morris and Curtis J. Braukmann. (1987). Behavioral Approach to Crime and Deliquency: A Handbook of Application, Research and Concepts . New York: Plenum Press, hlm. 252.
10 Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani.  (2013). Menjelajah  Kajian  Empiris  terhadap  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Group, hlm. 230.

## 3.2. Potensi Penggunaan Konsep Diversi terhadap Tindak Pidana Harta Benda
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  terhadap  harta  benda  dengan  menggunakan  konsep diversi  melalui  pendekatan  keadilan  restoratif  sudah  dikenal  dalam  praktik  masyarakat hukum  adat.  Konsep  diversi  pada  dasarnya  telah dipraktikkan  oleh  masyarakat  Indonesia sejak dahulu, sebab pada hakikatnya merupakan nilai-nilai dasar dan telah menjadi karakter masyarakat Indonesia. Hampir semua masyarakat  hukum adat di Indonesia  memiliki cara masing-masing dalam menyelesaikan masalahnya tergantung adat istiadat.
Konsep  dasar  pendekatan  restoratif  berupa  tindakan  untuk  “membangun  kembali hubungan  yang  rusak  akibat  tindak  pidana”  telah  dikenal  dan  dipraktikkan  masyarakat hukum  adat  di  Indonesia.  Dengan  perkataan  lain  dapat  dikatakan  bahwa  filosofi pendekatan restoratif, memulihkan keadaan pada semula sebelum terjadinya konflik, idalah identik  dengan  filosofi  “mengembalikan  keseimbangan  yang  terganggu”  yang  terdapat dalam masyarakat hukum adat Indonesia. 11
Diversi  merupakan  suatu  konsep  baru  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  di Indonesia.  Diversi  dan restorative  justice mempunyai  suatu  kerangka  pikir  dalam  upaya mencari  alternatif  penyelesaian  terhadap  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  tanpa hukuman  pidana. 12 Untuk  menghindari  proses  peradilan  dan  pengalihan  lebih  kepada proses  pelayanan  sosial  dan  melindungi  anak  dari  stigmatisasi  peradilan  yang  akan mengganggu  mental  anak.  Definisi  pengalihan  adalah  untuk  menemukan  solusi  dengan mengalihkan  masalah  yang  berhubungan  langsung  dengan  anak  menuju  ke  luar pengadilan. 13
Penyelesaian  pelanggaran  adat  dengan  menyelesaikan  sendiri  secara  kelompok  oleh pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik,  merupakan  ciri  diversi  yang  kita  kenal  hari  ini. Tokoh adat memegang peranan penting dalam penyelesaian pelanggaran adat yang terjadi. Tokoh adat yang dilibatkan adalah mereka yang memiliki pengaruh, berwibawa, jujur, dan berintegritas serta tidak memihak. Mereka memiliki moral force sehingga para pihak (korban dan pelaku) percaya atas keputusan mereka.
Masyarakat  adat  Bugis,  Sulawesi  Selatan,  dikenal  penyelesaian  dengan  cara tudang sipulung yang  dilanjutkan  dengan tudang  pangngadereng .  Cara  ini  dikatakan  murah  karena memang  tidak  membutuhkan  biaya  dan  waktu  yang  terlalu  banyak.  Syaratnya,  masing- masing  pihak  yang  terlibat  konflik  benar-benar  memahami  hakikat  objek  yang  menjadi sumber  pemicu  konflik  dan  masing-masing  pihak  juga  benar-benar  bermaksud menciptakan perdamaian bersama. 14
Kitab  Latoa  (ditulis  oleh  Mattulada)  di  masyarakat  Bugis,  mengatakan  tanda kebesaran  suatu  negara  ialah  tidak  ada  persengketaan  dalam  negeri.  Dijelaskan  bahwa perbuatan  yang  menyebabkan  rusaknya  kesejahteraan  rakyat,  ialah  jika  orang-orang  di dalam negeri bersengketa. 15 Latoa memakai kata-kata tidak ada persengketaan, artinya boleh saja  terjadi  perselisihan  tetapi  kemudian  ditiadakan  menyelesaikan  sengketa  menurut pangngadereng (sistem peradatan) yang ada dan berlaku. 16
11 Rufinus  Hotmaulana  Hutauruk. (2014). Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  melalui  Pendekatan  Restoratif;  Suatu  Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 108-109.
12 Unbanunaek  Mimi,  et.al.  (2014).  Diversi  dalam  Perlindungan  Hukum  Anak  yang  Bermasalah  Hukum  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak. MMH , 43(2): 305-312.
13 Oheo K. Haris. (2019). Victim’s Involvement Model in Children Legal Process Based on Law No. 11/2012 on Children Criminal Justice System. Yuridika. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Journal Unair , 34(1): 109.
14 A. M. Syukri Akub dan Sutiawati. (2018). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan, Program serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara . Yogyakarta: Litera (Republik Institut), hlm. 84.
15 Ibid .
16 Ibid .
Dewasa ini, sebagian besar negara di dunia modern pada abad ke-21 ini menerapkan “ restorative justice ” yang lebih menekankan proses hukum pidana pada korban kejahatan, dan memulihkan kerugian yang dideritanya, serta mengharmoniskan kembali hubungan antara pelaku kejahatan dan korban. 17 Di Indonesia, selain diterapkan oleh masyarakat hukum adat yang masih diakui keberlakuannya dengan berdasar pada Pasal 5 Ayat (3) sub b Undang- Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menetapkan 3 hal, yaitu:
1) Suatu perbuatan yang melanggar hukum yang hidup;
2) Perbuatan pelanggaran tersebut tidak ada bandingannya (tidak dikualifikasikan sebagai delik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP); dan
3) Perbuatan  pelanggaran  tersebut  masih  tetap  berlaku  untuk  kaula-kaula  dan  orang- orang yang bersangkutan.
Walaupun demikian, belum diatur secara jelas dan tegas konsep hukum pidana yang dicita-citakan  yang  sesuai  dengan  karakter  dan  jiwa  masyarakat  serta  budaya  Indonesia dalam  KUHP.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  upaya  pembaharuan  hukum  pidana  sebagai bentuk  baru  sistem  hukum  pidana (ius  costituendum ).  Konsep  ini  sejatinya  dan  senyatanya merupakan nilai luhur masyarakat Indonesia yang sudah dipraktikkan apabila menyelesaikan masalah atau sengketa yang dialami oleh warga masyarakat.
Diversi pada prinsipnya tidak menghilangkan atau menghapuskan tindak pidana yang telah  dilakukan  oleh  pelaku  terhadap  korban,  melainkan  diversi  hanyalah  salah  satu  cara atau  tindakan  yang  mengubah  atau  membelokkan  proses  pidana  yang  sedang  ditempuh oleh  korban  dengan  menggunakan  pendekatan  kekeluargaan  melalui  jalan  musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain itu, kepentingan untuk mencapai perdamaian dengan tetap memperhatikan dan memulihkan hak-hak korban adalah hal utama yang perlu perhatian.
Sebagaimana  dikemukakan  Barda  Nawawi  Arief,  bahwa  tindakan  diversi  dapat dilakukan  oleh  pihak  kepolisian,  kejaksaan,  pihak  pengadilan  maupun  pembina  lembaga pemasyarakatan.  Penerapan  diversi  di  semua  tingkatan  ini  diharapkan  mengurangi  efek negatif ( negative effect ) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Pada dasarnya suatu penegakan  hukum  akan  berhasil  dan  berjalan  maksimal  jika  tidak  terlepas  dari  tiga  pilar yang  saling  memengaruhi,  yakni  memenuhi  struktur  ( structure ),  substansi  ( substance ),  dan kultur hukum ( legal culture ). 18
Diversi  merupakan  satu-satunya,  yang  diakui  oleh  negara  dan  diatur  dalam  norma, suatu  bentuk  penyimpangan  dari  sistem  peradilan  pidana  terpadu  yang  lazim  selama  ini dijalankan.  Proses  ini  pada  prinsipnya  tidak  menghilangkan  hakikat  hukum  pidana  yang bersifat ultimum  remedium ,  akan  tetapi  semata-mata  terkait  dengan  efektivitas  dan  efisiensi dari penerapan ultimum remedium itu sendiri.
Masyarakat  Indonesia  terbiasa  dan  terlatih  menyelesaikan  masalah  dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, perdamaian dan saling menghargai, dan  hal  itu  sebenarnya  sama  persis  dengan  konsep  yang  dianut  oleh  keadilan  restoratif. Keadilan  ini  menitikberatkan  pada  keadilan  dan  kepastian  antara  retributif  dan  restitusi, sebab lebih menekankan pada pentingnya peran atau pelibatan korban, pelaku, dan anggota masyarakat,  serta  mendorong  pelaku  agar  bertanggung  jawab    kepada  korban    dengan memulihkan  kerugian  baik  materil  maupun  imateril,  serta  emosi  korban  dengan mengedepankan negosiasi, dialog, dan musyawarah guna mencapai mufakat.
17 Ibid .
18 Nur  Hidayati.  (201).  Peradilan  Pidana  Anak  dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  dan  Kepentingan  Terbaik  bagi Anak. Jurnal Pengembangan Humaniora , 13(2): 147.
Diversi akan tercapai apabila ada pemaafan, keihklasan, dan perdamaian dari korban yang didahului dengan permintaan maaf, pengakuan kesalahan serta kesediaan penggantian kerugian  oleh  pelaku.    Satu  hal  yang  perlu  diingat  berkaitan  dengan  diversi  ini  adalah, apabila diversi gagal dilakukan, maka proses penegakan hukum melalui jalur peradilan tetap dilanjutkan  dengan  menggunakan  hukum  acara  biasa  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana (sistem peradilan pidana).
Hanya  saja  untuk  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  terhadap  harta  benda  dengan penggunaan  konsep  diversi  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  perkara  anak  belumlah memiliki kekuatan yuridis. Konsekuensi yuridis dari tidak diaturnya diversi melalui prinsip keadilan restoratif untuk tindak pidana terhadap harta benda dalam peraturan perundang- undangan, mengakibatkan konsep tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas dan tegas  dalam  sistem  peradilan  pidana,  sehingga  berpengaruh  pada  penerapannya  di  tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan. Oleh karena tidak diatur, tentunya konsep ini  hanya  dapat  dilaksanakan  pada  tataran  diskresi  yang  dimiliki  oleh  penyidik,  penuntut umum,  maupun  hakim,  sehingga  dalam  penerapan  dan  penegakannya  tentula  beragam. Masing-masing  sesuai  dengan  penafsirannya  dan  berpegang  pada  diskresi  yang  menjadi kewenangan instansi masing-masing.
Misalnya, pada tahapan penyidikan, penyidik berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 dalam menjalankan diskresi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  khususnya  Pasal  6  Ayat  (1) huruf  j  yang  mengatur  bahwa  penyidik  berwenang  mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum  yang  bertanggung  jawab,  serta  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Dalam Surat Edaran termaksud dijelaskan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak  pidana,  merupakan entry  point dari  suatu  penegakan  hukum  pidana  melalui  sistem peradilan  pidana  ( criminal  justice  system )  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  proses  penyelidikan dan  penyidikan  suatu  tindak  pidana  merupakan  kunci  utama  penentuan  dapat  tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana. Dengan surat edaran termaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia ingin menjawab perkembangan sistem  peradilan  pidana  dan  metode  penegakan  hukum  dalam  rangka  memberikan  dan memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  Polisi  Republik  Indonesia  menyadari  bahwa  prinsip keadilan  restoratif  dapat  mengurangi over  capacity Lembaga  Pemasyarakatan,  mengurangi tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya.
Pada  prinsipnya  surat  edaran  termaksud  bertujuan  untuk  memenuhi  tuntutan  rasa keadilan  masyarakat    dan  menjawab  perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat,  yang kesemuanya  bermuara  pada  tujuan  hukum  yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian hukum dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan (murah). Dalam surat edaran termaksud juga ditekankan dan menjadi syarat bahwa pelaku harus  mengembalikan  keseimbangan  dengan  membebani  kewajiban  pelaku  kejahatan dengan  kesadarannya  mengakui  kesalahan,  meminta  maaf,  dan  mengembalikan  kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi  rasa  keadilan  korban.  Selain  itu,  termaksud  juga  dijelaskan  bahwa  penerapan diversi melalui prinsip keadilan restoratif dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat belum memiliki landasan hukum dan belum memiliki pedoman pelaksanaannya.
Konsep  diversi  melalui  prinsip  keadilan  restoratif  sesungguhnya  menginginkan  agar pengalihan  proses  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  terhadap  harta  benda  yang  semula penyelesaiannya  dilakukan  melalui  mekanisme  sistem  peradilan  pidana  terpadu- konvensional,  diubah  atau  dialihkan  dan  menjadi  penyelesaian  perkara  di  luar  peradilan yang  berbasis  musyawarah  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  dan  juga  kedua  pihak keluarga, serta aparat penegak hukum selaku mediator yang dapat mengembalikan kondisi ke keadaan semula dan tidak berakhir dipenjaranya si pelaku.
Atas pendekatan diversi melalui penyelesaian keadilan restoratif, korban merasa puas dan  diperlakukan  dengan  adil,  karena  dilibatkan  dalam  proses  penjatuhan  sanksi  yang direstorasi,  korban  memperoleh  ganti  kerugian  sesuai  haknya  atas  kerugian  yang dideritanya,  serta  pelaku  sadar  dan  menyesal  terhadap  perbuatannya  dan  terjaga  harkat- martabatnya karena tidak dipenjara secara fisik (hukuman badan).

## 4. Kesimpulan
Potensi penggunaan konsep diversi atau dengan jalan musyawarah melalui prinsip keadilan restoratif  untuk  tindak  pidana  terhadap  harta  benda  pada  hakikatnya  dapat  diterapkan karena konsep ini telah dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia sejak zaman dahulu  dan  sampai  sekarang.  Hanya  saja,  dalam  sistem  hukum  Indonesia  atau  sistem peradilan pidana belum diatur secara tegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penggunaan  dan  penerapan  serta  pengaturannya  masih  dalam  tataran  diskresi  di  masing- masing  lembaga  penegak  hukum  sesuai  dengan  aturan  internal  yang  mengikat  instansi masing-masing  penegak  hukum.  Mestinya,  KUHP  sebagai  hukum  materil  dan  KUHAP sebagai  hukum  formil,  yang  bertujuan  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  korban, pelaku dan aparat penegak hukum, agar  tercipta nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan kemanusiaan.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga kepada  Musakkir, Muhadar  dan  Haeranah  yang  telah  membimbing  saya  dalam  penyelesaian  penelitian  ini selama menempuh pendidikan doktoral di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## Referensi
Books with an author:
Akub,  A.  M.  Syukri  dan  Sutiawati.  (2018). Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice) Perkembangan,  Program  serta  Prakteknya  di  Indonesia  dan  Beberapa  Negara .  Yogyakarta: Litera (Republik Institut).
Ali,  Achmad  dan  Heryani,  Wiwie.  (2013). Menjelajah  Kajian  Empiris  terhadap  Hukum . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Effendy  Marwan.  (2014). Teori  Hukum  dari  Perspektif  Kebijakan,  Perbandingan  dan Harmonisasi Hukum Pidana. Jakarta: Referensi Centre Group.
Hutauruk,  Rufinus  Hotmaulana. (2014). Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  melalui Pendekatan Restoratif; Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Morris,  Edward  K.  and  Braukmann,  Curtis  J.  (1987). Behavioral  Approach  to  Crime  and Deliquency: A Handbook of Application, Research and Concepts . New York: Plenum Press.
Wiyono, R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafik.
Artikel Jurnal: Anzward,  Bruce  dan  Widodo,  Suko.  (2020).  Kebijakan  Penerapan  Diversi  Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice .  Jurnal De Facto . 7(1): 38-59.
Haris, Oheo K. (2019).  Victim’s Involvement Model in Children Legal Process Based on  Law  No.  11/2012  on  Children  Criminal  Justice  System.  Yuridika.  Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Journal Unair , 34(1): 109.
Hidayati,  Nur.  (2013).  Peradilan  Pidana  Anak  dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak. Jurnal Pengembangan Humaniora , 13(2): 147.
Mimi,  Unbanunaek,  et.al.  (2014).  Diversi  dalam  Perlindungan  Hukum  Anak  yang Bermasalah Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. MMH , 43(2): 305-312.
Rahman,  Muhammad  Sabir.  (2019).  Fines  Sanction  as  a  Meeting  Form  Principles  of Agreement  Contracts  Construction  Service. Amsir  Law  Journal, 1(1):  17. https://doi.org/10.36746/alj.v1i1.18 .
Sari,  Novita.  (2017).  Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  dalam  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. De Jure, 3(3): 353.
Sidrat,  Muhammad,  et.al.  (2019).  Syarat  Diversi  pada  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum dalam Konsep Pemidanaan Halu Oleo Legal Research. 1(2): 277-290.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2021ALJ. All rightsreserved.