INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1461-1470 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyelesaian Sengketa Terhadap Tanah-Tanah Terlantar yang Dikuasai Dengan Cara Penipuan dan Penggelapan
Karna 1 , Saefullah 2 ✉ , Waty Suwarty Haryono 3
Universitas Krisnadwipayana
Email: saefullah@unkris.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  pengaturan  penyelesaian  sengketa  pertanahan  terhadap  tanah- tanah  terlantar  di  Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yuridis  normatif.  Pengaturan penyelesaian  sengketa  pertanahan  terhadap  tanah  terlantar  di  Indonesia  dilakukan  dengan  cara penertiban tanah terlantar yang merupakan salah satu bentuk kegiatan pemerintah untuk mewujudkan reforma agraria. Penertiban tanah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021  tentang  Penertiban  Kawasan  dan  Tanah  Telantar  dalam  upaya  pelaksanaan  penertiban  tanah terlantar, peraturan pemerintah tersebut ditunjang dengan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan  Kawasan  dan  Tanah  Telantar.  Penyelesaian  sengketa  perdata  formil  dan  materil pertanahan  terhadap  tanah-tanah  terlantar  yang  dikuasai  dengan  cara  penipuan  dan  penggelapan dilakukan melalui peradilan umum dengan peradilan TUN dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan  pertanahan,  yaitu  dalam  menguji  keabsahan  prosedur  penerbitan  sertifikat  merupakan kompetensi Peradilan TUN dan terkait kepemilikan secara perdata merupakan kompetensi peradilan umum.
Kata Kunci: Agraria, Hak Atas Tanah, Landreform, Sengketa Tanah

## Abstract
This research examines  how the regulation of land dispute resolution against abandoned lands in Indonesia. The research method used is normative juridical. The regulation of land dispute resolution against abandoned land in Indonesia is carried out by controlling abandoned land which is one form of government activity to realize agrarian reform. Land curbing is carried out based on Government Regulation  Number  20  of  2021  concerning  Curbing  Abandoned  Areas  and  Land  in  an  effort  to implement the curbing of abandoned land, the government regulation is supported by and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 20 of 2021 concerning Procedures for Curbing and Utilizing Abandoned Areas and Land. Settlement of  formal  and  material  land  civil  disputes  against  abandoned  lands  controlled  by  fraud  and embezzlement is carried out through the general court with the State Administrative Court in resolving cases related to land, namely in examining the validity of the certificate issuance procedure is the competence of the State Administrative Court and related to civil ownership is the competence of the general court.
Keywords: Agrarian, Land Rights, Landreform Land Dispute.

## PENDAHULUAN
Tanah sebagai bagian dari bumi merupakan sumber segala macam kekayaan alam. Segalanya dapat diperoleh dari tanah, dan tidak jarang digunakan sebagai alat investasi yang  sangat  menguntungkan.  Tanah  juga  berguna  sebagai  tempat  hidup  dan  produksi tanaman  untuk  dijadikan  makanan,  bahan  pakaian,  bahan  bangunan  dan  bahan  bakar. Selain itu, tanah juga sangat penting bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal dan untuk pemekaran. Hal ini mengakibatkan tanah menjadi sangat bernilai,  sehingga  semakin  hari  harga  tanah  semakin  meningkat  karena  meningkatnya kebutuhan akan tanah. Bagi Indonesia sebagai negara agraris, tanah memiliki peranan yang sangat  penting  di  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  terutama  bagi  sebagian penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani (Arianto et al., 2014).
Tanah berfungsi sebagai tempat di mana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah  juga  memberikan  penghidupan  baginya.  Sebagai  sumber  penghidupan  tanah mempunyai fungsi strategis baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan.  Sehingga  kebutuhan  tanah  akan  terus  meningkat  seiring  dengan peningkatan  jumlah  penduduk  di  Indonesia,  sedangkan  ketersediaan  tanah  relatif  tetap (Mutiarany dan Sufiati, 2022).
Banyaknya  objek  yang  terindikasi  tanah  terlantar  di  Indonesia  menjadi  sebuah permasalahan  tersendiri.  Hal  ini  mengingat  kenyataan  bahwa  tanah  merupakan  sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan
manusia. Indonesia sebagai negara agraris memandang penting pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah secara maksimal, terlebih pengaturan terkait penelantaran tanah yang  dikuasai  dengan  cara  penipuan  dan  penggelapan  (Andi  Mohamad  Akbar  Mekuo, 2021).
Beberapa  penelitian  terdahulu  terkait  penyelesaian  sengketa  di  bidang  pertanahan pernah  dilakukan  oleh  Muhammad  Afdhal  Sit,  tahun  2021  dalam  penelitiannya  yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar”, diperoleh kesimpulan penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai fungsi Kantor Pertanahan Aceh Besar.  Dalam  mengemban  amanah  untuk  mengelola  bidang  pertanahan  sesuai  dengan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf n Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 di tingkat Kabupaten/Kota, Kantor Pertanahan Aceh Besar, melalui Seksi Sengketa, Konflik dan perkara sebagaimana  Tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  menyelesaikan  sengketa  pertanahan antara  4  orang  okupusan  dengan  1  orang  pemegang  hak  atas  tanah,  langkah  yang ditempuh salah satunya adalah pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi (Muhammad Afdhal Sit, 2021).
Selanjutnya, Tri Mahwati di tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul “Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga”, menghasilkan k egiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar belum  dilaksanakan secara maksimal  oleh  Kantor Pertanahan  Kota  Salatiga.  Kurang  maksimalnya  kegiatan  inventarisasi  tanah  terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga dapat dilihat dari tidak adanya data tersendiri mengenai inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Data inventarisasi  tanah  terindikasi  terlantar  masih  tergabung  menjadi  satu  dengan  data inventarisasi  pemantauan  dan  evaluasi  hak  atas  tanah  dan  hanya  diberikan ceklist menggunakan pena pada tanah yang dinyatakan sebagai tanah terindikasi terlantar.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dan adanya penelitian yang penulis kaji dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa pertanahan terhadap tanah-tanah terlantar di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  metode  penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Acara  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan  Tanah  Terlantar,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2021  tentang Penertiban  Kawasan  dan  Tanah  Telantar  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Pengumpulan bahan hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan  studi  kepustakaan,  seluruh  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data  yang  diperoleh,  untuk  selanjutnya  dipilah  berdasarkan  relevansinya  terhadap topik penelitian (Soekanto, 2019). Data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk dihubungkan  dan  dianalisis  dengan  peraturan-peraturan  yang  terkait,  agar  selanjutnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Unsur-unsur yang esensial terjadinya tanah telantar maka kriteria atau ukuran yang dapat dipakai untuk menetapkan sebidang tanah penguasaan instansi pemerintah sebagai tanah  telantar  yaitu  dengan  cara  kembali  menjelaskan  dengan  melakukan  penafsiran- penafsiran terhadap unsur yang ada, dengan fokus terhadap tujuan pemberian hak atas tanah. Sehingga apabila dari kondisi fisik tampak tanah tidak terawat atau tidak terpelihara, itu berarti tidak sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
Pada kenyataannya penyelesaian pendudukan tanah secara tidak sah tidak gampang dilakukan apalagi penguasaan tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Tata cara penertiban sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 yang kewenangannya ada pada Bupati/Wali Kota sedangkan khusus DKI Jakarta oleh Gubernur. Sebenarnya banyak kasus di beberapa daerah tentang hal ini tidak dapat diselesaikan dan berujung pada adanya penyelesaian di pengadilan, malangnya hampir dalam setiap kasus sengketa tanah posisi masyarakat selalu lemah, atau dilemahkan. Betapa masyarakat yang semestinya dilindungi selalu berada dalam posisi tidak berdaya, selalu dipersalahkan dan menjadi  korban.  Untuk  yang  dilakukan  penggusuran  mengakibatkan  konflik  baru  yang berujung  pada  konflik  sosial.  Dengan  demikian,  perlu  adanya  suatu  penyelesaian  yang dapat  diterima  oleh  semua  pihak  yakni  setiap  konflik  tak  ada  yang  merasa  mutlak dimenangkan atau dikalahkan.
Walaupun  secara  hukum  yang  menduduki  adalah  salah,  tetapi  di  sisi  lain  juga kewajiban dari pemegang hak tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Musyawarah yang  tidak  lain  adalah  kegiatan  saling  mendengar  dan  saling  menerima  pendapat  yang terjadi  tanpa  tekanan  dengan  kedudukan  sejajar  antara  para  pihak  adalah  jalan  terbaik untuk  menyelesaikan  masalah  seperti  ini,  yang  tentunya  penyelesaian  perlu
mengedepankan pendekatan humanisme, pendekatan persuasif dan menghargai hak asasi manusia.
Penguasaan  secara  fisik  antara  lain  dikarenakan  adanya  peluang  bagi  masyarakat untuk  mengambil  manfaat  dari  keberadaan  tanah  tersebut.  Penguasaan  tanah  tersebut menurut  Undang-Undang  Nomor  51  Prp  Tahun  1960  seharusnya  mendapat  izin  dari pemegang  hak  atau  dasar  penguasaan,  bila  hal  itu  tidak  dilaksanakan,  maka  terhadap mereka dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan atau denda  sebesar  Rp5.000,00  (lima  ribu  rupiah).  Sanksi  yang  dirasa  ringan  tersebut  ikut mendukung terjadinya penguasaan tanah tanpa izin ini.
Selain  itu  bila  dilihat  dari  perspektif  PP  No.  36  Tahun  1998,  tanah  tersebut  dapat dikategorikan tanah telantar. Ini bias dilihat bahwa instansi pemerintah tidak menggunakan tanah sesuai  dengan tujuan penguasaannya. Tentu dengan adanya telantar  ini memberi kemudahan  pada  masyarakat  untuk  menguasainya  di  samping  lemahnya  respons  dari instansi pemerintah terhadap penguasaan tersebut. Dorongan makin bertambah dengan tekanan  kebutuhan  dari  masyarakat  akan  tanah.  Ketidakadilan  dalam  penguasaan  dan pemanfaatan  tanah  itu,  ditambah  semakin  sulitnya  memperoleh  lapangan  pekerjaan  di masa  krisis  moneter  yang  berkepanjangan  ini,  memicu  tindakan  sepihak  berupa pendudukan  tanah.  Hal  ini  dapat  dipahami,  tetapi  tidak  dapat  dibenarkan  menurut kacamata  hukum.  Dalam  rangka  mengatasi  akses-akses  yang  mungkin  timbul  dengan semakin  merebaknya  kasus  pendudukan  tanah  itu,  perlu  diupayakan  titik  temu  antara memenuhi  kebutuhan  masyarakat  untuk  menyambung  hidupnya  dan  mendorong pemanfaatan tanah secara optimal. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun  1998  tentang  Pemanfaatan  Tanah  Kosong  Untuk  Tanaman  Pangan,  yang  berlaku sejak 22 Juni 1998 dimaksudkan untuk memadukan dua kepentingan tersebut.
Peraturan itu menegaskan, setiap orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, atau yang memperoleh hak atas tanahnya, demikian pula instansi pemerintah atau badan-badan yang  memegang  hak  pengelolaan,  wajib  menanami  bidang  tanah  yang  belum dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuannya (tanah kosong) dengan tanaman pangan (padi,  kedelai,  sayuran,  dan  lain-lain).  Sebagai  pelaksanaan  asas  fungsi  sosial,  dengan dipenuhinya kewajiban pemegang hak atas tanah maka pemanfaatan tanah secara optimal dapat terwujud. Demikian besarnya manfaat yang diharapkan, maka apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, pemegang hak atas tanah dikenai sanksi secara berjenjang. Pemegang hak wajib mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan tanah melalui perjanjian yang diatur oleh pemerintah daerah atau instansi pemerintah lain, dan bila ini tetap diabaikan maka
tanahnya akan segera diproses sebagai tanah telantar sesuai Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998. Karena dalam pendayagunaan tanah kosong itu terkait dua pihak, maka perlu adanya perlindungan hukum yang seimbang, yang menjamin pemanfaatan tanah dalam jangka  waktu  tertentu  dan  menjamin  bahwa  dengan  berakhirnya  perjanjian  tanah dikembalikan kepada pemegang hak dalam keadaan baik/terpelihara (Iswantoro, 2014).
Tugas yang dibebankan kepada Kantor pertanahan sangat krusial karena menentukan dapat  atau  tidaknya  bidang  tanah  tertentu  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  yang memerlukannya. Karena itu juga diharapkan bahwa informasi mengenai data dikumpulkan dapat  diterima  masyarakat  yang  melalui  jalur  koordinasi  yang  efektif.  Karena  kewajiban untuk memanfaatkan tanah ini dibebankan kepada pemegang hak, kiranya wajar apabila pemegang hak juga berperan serta dengan memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka membantu pengumpulan data oleh kantor pertanahan.
Dalam hal pendayagunaan tanah negara bekas tanah telantar Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dalam Pasal 15 menyatakan  bahwa  peruntukan  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan tanah  negara  bekas  tanah  telantar  didayagunakan  untuk  kepentingan  masyarakat  dan negara  melalui  reformasi  agraria  dan  program  strategis  negara  serta  untuk  cadangan negara  lainnya.  Peruntukan  dan  pengaturan  peruntukan  penguasaan,  pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah telantar tersebut dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Tanah negara bekas tanah telantar merupakan tanah cadangan umum negara yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara, melalui reformasi agraria dan program  strategis  negara  serta  untuk  cadangan  negara  lainnya.  Reformasi  agraria merupakan  kebijakan  pertanahan  yang  mencakup  penataan  sistem  politik  dan  hukum pertanahan serta penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap tanah sesuai dengan jiwa Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria. Penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap tanah dapat melalui distribusi dan redistribusi tanah negara bekas tanah telantar (Indonesia, 1960).
UUPA  bukan  hanya  memuat-memuat ketentuan-ketentuan  mengenai  perombakan hukum agraria, tetapi juga memuat persoalan pokok dan penyelesaiannya. Penyelesaian persoalan-persoalan tersebut pada waktu terbentuknya UUPA merupakan program revolusi dalam bidang agraria, yang disebut Agrarian Reform Indonesia. Sesuai dengan situasi dan kondisi  keagrariaan  di  Indonesia  dan  tujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan
makmur berdasarkan Pancasila, Agrarian Reform Indonesia mempunyai program, yaitu: 1) Pembaharuan  hukum  agraria  melalui  unifikasi  hukum  yang  berkonsepsi  nasional  dan pemberian  jaminan  kepastian  hukum;  2)  Menghapuskan  hak-hak  asing  dan  konsepsi- konsepsi kolonial atas tanah; 3) Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur; 4) Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan; 5) Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  serta  penggunaannya  secara  terencana  sesuai  dengan  daya dukung dan kemampuannya (Nuriyanto, 2020).
Program yang ke-4 biasa disebut program landreform, bahkan keseluruhan program agrarian reform tersebut seringkali disebut program landreform, sehingga terdapat sebutan landreform dalam arti luas dan landreform dalam arti sempit. Landreform dalam arti sempit mengandung pengertian bahwa landreform meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan  tanah  serta  hubungan-hubungan  hukum  yang  bersangkutan  dengan pengusahaan tanah (Dumais, 2014). Untuk tercapainya tujuan landreform di Indonesia dan mengingat situasi serta kondisi agraria di Indonesia maka diperlukan suatu program yang berkaitan dengan landreform. Adapun program landreform meliputi: 1) Pembatasan luas maksimum  penguasaan  atas  tanah;  2)  Larangan  pemilikan  tanah  secara absentee  atau guntai; 3) Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena  larangan absentee,  tanah-tanah  bekas  swapraja  dan  tanah-tanah  negara;  3) Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan; 4) Pengaturan  kembali  perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian;  5)  Penetapan  luas  minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil (Rongiyati, 2016).
Program landreform atau lebih populer dengan redistribusi tanah pertanian secara singkat dapat didefinisikan sebagai kebijakan dan kegiatan pemerintah meredistribusikan tanah-tanah pertanian negara kepada  para petani berlahan  sempit dan terutama petani penggarap  yang  tidak  mempunyai  tanah.  Jadi,  objek  tanah  redistribusi  atau  tanah redis adalah tanah  pertanian yang  sudah  berstatus tanah negara  dan telah  dinyatakan secara resmi oleh pemerintah/BPN sebagai tanah objek landreform (Celendula Ratu Syailendrha, 2020).
Tanah  terlantar  di  Indonesia  bukan  merupakan  hal  baru  dalam  perjalanan  tatanan hukum agraria di negara ini. Sejak diterbitkannya UUPA sebagai dasar peraturan pertanahan di Indonesia, telah dinyatakan bahwa salah satu penyebab hapusnya hak kepemilikan atas
tanah karena diterlantarkan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 27 huruf a angka 3 UUPA tentang Hak Milik, Pasal 34 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Usaha, dan Pasal 40 huruf  e  UUPA  tentang  Tanah  Hak  Guna  Bangunan.  Jelas  bahwa  dalam  UUPA  tidak membenarkan  pemegang  hak  atas  tanah  tidak  memanfaatkan  tanah  yang  dimiliki sebagaimana dasar pengajuan hak atas tanah.
Hak-hak  atas  tanah  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  setiap  warga  negara  atau badan hukum, memberikan konsekuensi hukum kepada pemegang hak atas tanah untuk menggunakan  tanahnya  sesuai  dengan  peruntukan  dan  persyaratan  sebagaimana ditetapkan  dalam  keputusan  pemberian  haknya  dan  mengusahakan  sendiri  tanah-tanah tersebut dengan baik, dan yang terutama tidak menelantarkannya. Kesadaran merupakan hal yang sangat mendasar terhadap pemanfaatan lahan. Kurangnya kesadaran dari para pemegang  hak  atas  tanah  untuk  melakukan  pengembangan  usaha  dan  pemanfaatan terhadap  lahan tersebut  dapat memicu terjadinya penelantaran tanah. Pengabaian yang dilakukan  pemegang  hak  mengakibatkan  tanah  yang  dimiliki  menjadi  berkurang  nilai manfaatnya, terutama bagi masyarakat yang berada di lokasi di mana tanah terlantar berada (Iksan Budiman, 2018).
Penelantaran  tanah  menjadi  suatu  perbuatan  yang  salah  karena  adanya  dampak negatif  yang  dapat  timbul.  Adapun  dampak  yang  mungkin  terjadi  ialah  semakin meningkatnya  kesenjangan  sosial  yang  bila  didiamkan  tanpa  ada  peraturan  yang  tegas dapat menyebabkan konflik sosial antar masyarakat. Selain itu jika pemerintah tidak secara tegas menertibkan tanah terlantar, perlahan tapi pasti negara akan menerima dampaknya berupa  melemahnya  perekonomian  bangsa  dan  menurunkan  stabilitas  ketersediaan cadangan  pangan  dalam  negeri.  Permasalahan  tanah  terlantar  tidaklah  mudah  untuk diselesaikan. Secara keadaan fisik kita dapat mengatakan bahwa tanah tersebut ialah tanah terlantar karena  lamanya tanah tersebut tidak dimanfaatkan dan tanah sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput liar. Akan tetapi secara yuridis, untuk menyatakan sebidang tanah terlantar atau tidak tidaklah mudah, karena harus dilakukan inventarisasi dan pencarian data agar sampai pada proses sebidang tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar.

## SIMPULAN
Pengaturan penyelesaian  sengketa pertanahan terhadap tanah-tanah terlantar di Indonesia dilakukan dengan cara penertiban tanah terlantar yang merupakan salah satu bentuk  kegiatan  pemerintah  untuk  mewujudkan  reforma  agraria.  Penertiban  tanah dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2021  tentang Penertiban  Kawasan  dan  Tanah  Telantar.  Dalam  upaya  pelaksanaan  penertiban  tanah
terlantar, Peraturan Pemerintah tersebut ditunjang dengan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang hak milik atas tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban  Kawasan  dan  Tanah  Telantar  dan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Mohamad  Akbar  Mekuo.  (2021). Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Perbuatan Menguasai Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa yang Sah Dalam Kontruksi Keadilan Studi Kasus Terhadap Perkara Penguasaan Objek Tanah yang Dihibahkan Tanpa Izin Atas  Kuasa  yang  Sah  [Tesis,  Universitas  Islam  Sultan  Agung  Semarang]. http://repository.unissula.ac.id/22464/
Arianto, T., Susiati, T., & Fitriyanti, S. A. (2014). Kajian Hukum Penyelesaian Tanah Hak Milik Terlantar  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jember  Nomor  30/Pdt.
G/2004/PN.Jr). Laporan Penelitian Strategis, 1 – 84. http://repository.stpn.ac.id/789/1/3%20Laporan%20Jember%20versi%20ok_opt.pdf Celendula Ratu Syailendrha. (2020). Kewenangan Pemerintah Dalam Redistribusi Tanah untuk Rakyat [Skripsi, Universitas Jember].
https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104080
Dumais,  R.  O.  (2014).  Pengaturan  Hukum  terhadap  Keberadaan  Tanah  Terlantar  di Indonesia. Lex et Societatis, 2(5), 39 – 50. https://doi.org/10.35796/les.v2i5.4890
Iksan  Budiman.  (2018). Kajian  Atas  Penentuan  Syarat  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  yang Bersertifikat Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah [Tesis, Universitas Sumatera Utara]. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5001
Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (LN Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043).
Iswantoro. (2014). Perspektif Yuridis Pengaturan Tata Guna Tanah dalam Implementasi Kebijakan Bidang Pertanahan. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 3(2),
18 – 42.
Muhammad Afdhal Sit. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah  di  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  [Tesis,  UIN  Ar-Raniry]. http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20760/
Mutiarany, & Sufiati, D. (2022). Hukum Adat Materil di Indonesia. Pustaka Mandiri.
Nuriyanto,  N.  (2020).  Urgensi  Reforma  Agraria;  Menuju  Penataan  Penggunaan  Tanah Yang Berkeadilan Sosial. Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 6(1), 29 – 45. https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1551
Rongiyati, S. (2016). Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap Uu No. 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian).
Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 4(1), 1 – 15.
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/200
Soekanto, S. (2019). Pengantar Penelitian Hukum (Cet. 2). UI Press.