Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: January 16, 2020; Reviewed: April 7, 2020; Accepted: May 5, 2020.
To cite this article: Artika, IGK, Utami, W 2020, ‘Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4 melalui survei data pertanahan’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 6, no. 1, hlm. 66-79.
DOI: 10.31292/jb.v6i1.425
Copyright: © 2020 I Gede Kusuma Artika & Westi Utami. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## PERCEPATAN PEMBENAHAN DATA BIDANG TANAH KLUSTER 4 MELALUI SURVEI DATA PERTANAHAN

## ACCELERATION OF CLUSTER 4 LAND DATA DEVELOPMENT THROUGH LAND DATA SURVEY

## I Gede Kusuma Artika & Westi Utami
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Email : kusumalemux@ymail.com & westiutami@stpn.ac.id
Abstract: The Complete Systematic Land Registration (PTSL) as a strategic program of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency (ATR/BPN) has problems. One of the problems is the identif ication related to data on land plots that are already certif ied (Cluster-4 / K-4) but not yet entered into the Geospatial Database of the Land Off ice (Geo-KKP). This study aims to accelerate the data collection of Cluster-4,so that land parcels data that has been certif ied are integrated into the Geo-KKP appropriately and correctly. The improvement method of the potential areas of Cluster-4 was carried out through a survey of land plots that had previously been certif ied by the Prona in Sif nana Village. Data analysis was carried out spatially through an analog map overlay along with the results of f ield surveys with Geo-KKP data to obtain spatially integrated land registration data. The results of the study show that land parcels mapping through land survey data is able to accelerate the process of identifying the K-4 and encourage the realization of a Complete Village. The acceleration of land parcels mapping through land survey data is also able to provide clarity on the un- mapped land parcels data to support the planning of PTSL activities in 2020.
Keywords: PTSL, Geo-KKP, Land Data Survey
Intisari: Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sebagai program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki kendala salah satunya adalah identif ikasi terkait dengan data bidang tanah yang sudah bersertipikat (Kluster-4/K-4), namun belum masuk ke dalam sistem basis data Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan (Geo-KKP). Kajian ini bertujuan untuk melakukan percepatan pendataan potensi Kluster-4, sehingga bidang tanah yang telah bersertipikat terintegrasi dalam Geo-KKP secara tepat dan benar. Metode penyelesaian terhadap bidang-bidang potensi Kluster-4 ini dilakukan melalui survei terhadap bidang tanah yang sebelumnya telah dilakukan sertipikasi program Prona di Desa Sifnana. Analisis data dilakukan secara spasial melalui overlay terhadap peta-peta analog beserta hasil survei di lapangan dengan data Geo-KKP, sehingga diperoleh data spasial pendaftaran tanah yang terintegrasi secara utuh.  Hasil kajian menunjukkan bahwa pemetaan bidang tanah melalui survei data pertanahan mampu mempercepat proses identif ikasi potensi K-4 dan mampu mendorong terwujudnya Desa/Kelurahan Lengkap. Percepatan pemetaan bidang tanah melalui survei data pertanahan ini juga mampu memberikan kejelasan terhadap data spasial bidang- bidang tanah yang belum terpetakan, sehingga mampu memberikan basis data terhadap perencanaan kegiatan PTSL pada target tahun 2020.
Kata Kunci : PTSL, Geo-KKP, Survei Data Pertanahan.
I Gede Kusuma Artika, Westi Utami, Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4  ... 66-79

## A. Pendahuluan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Noomor 20 Tahun 2015 memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/perta- nahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dilihat dari sejarah kelembagaan menunjukkan fakta bahwa kegiatan pendaftaran tanah oleh BPN telah dilaksanakan sejak tahun 1955 atau sudah berlangsung selama 63 tahun. Namun berdasar- kan data yang dilaporkan Kementerian ATR/BPN pada tahun 2018, dari total kurang lebih 126 juta bidang tanah di Indonesia masih terdapat 82 juta bidang tanah yang belum bersertipikat. Sehingga selama Lembaga ini berdiri yakni 63 tahun jumlah sertipikasi bidang tanah yang berhasil dilaksana- kan baru mencapai angka sekitar 44 juta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Kemente- rian ATR/BPN 2018). Belum tersertipikatkannya semua bidang tanah ini menjadikan Kementerian ATR/BPN belum memiliki basis data yang lengkap, benar, akurat dan terstruktur mengenai perta- nahan (Chandra 2020).
Kondisi inilah yang ditengarai sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Indonesia kian me- ningkat (Zakie 2016), tingginya jumlah tumpang tindih pemilikan maupun penguasaan tanah (Permadi 2016), ketidakadilan penguasaan tanah, ketimpangan kepemilikan tanah serta ketidak- jelasan kepastian hak atas tanah (Nasir 2012; Mohammad 2018), terjadinya penyerobotan lahan garapan oleh perusahaan masih tinggi dikarena- kan belum tuntasnya pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan yang masih bermasalah (Konsorsium Pembaruan Agraria 2018). Oleh karena itu salah satu agenda prioritas yang diama- natkan Presiden Joko Widodo kepada Kemente- rian ATR/BPN adalah menuntaskan permasa- lahan agraria/pertanahan agar tanah dapat mem- berikan keadilan dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018. Seba- gaimana arahan Presiden Joko Widodo, target PTSL yang dibebankan kepada Kementerian ATR/ BPN setiap tahunnya akan terus bertambah guna mempercepat proses pendaftaran tanah sehingga diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang ta- nah telah memiliki sertipikat hak atas tanah (Mujiburohman 2018).
Dalam melaksanakan program pendaftaran tanah berbagai kendala dan hambatan dijumpai di lapangan.  Beberapa kajian yang dilakukan menyebutkan bahwa PTSL mengalami kendala baik internal maupun eksternal, kendala internal diantaranya: 1) Sumber Daya Manusia (SDM) dimana terdapat ketidaksinkronan antara beban kerja/jumlah target yang telah ditetapkan dengan jumlah tenaga yang tersedia (Bangsawan 2019), permasalahan lain terkait SDM yakni belum semua tenaga memahami pemanfaatan teknolo- gi/inovasi pengukuran, pemetaan serta belum memahami aspek yuridis dalam pendaftaran tanah secara komprehensif (Hidayat, Engkus, Afra 2018, 2)  Keterbatasan anggaran dan pem- biayaan: salah satunya anggaran dari DIPA Kementerian ATR/BPN yang belum memadai untuk pencapaian target dan penyelesaian masalah dalam PTSL, selain itu beberapa kendala terkait pembiayaan dalam PTSL adalah terkait BPHTB dan PPh bagi masyarakat yang kurang mampu (Ayu 2019, 3) Keterbatasan peralatan dimana untuk mampu melaksanakan pengu- kuran dan pemetaan dengan cepat memerlukan peralatan/inovasi/teknologi sebagai contohnya GNSS RTK (Kementerian ATR/BPN 2019), semen- tara pemenuhan kebutuhan peralatan setiap Kantor Pertanahan tersebut belum tercukupi; 4) Keterbatasan data, dimana dalam melaksanakan PTSL dibutuhkan basis data peta kerja yang lengkap dan benar namun kondisi yang terjadi belum setiap kantor pertanahan memiliki keter- sediaan peta kerja tersebut.
Selain kendala internal, beberapa kondisi eksternal yang menghambat PTSL meliputi: 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan penting- nya PTSL (Rachma 2019) dimana di beberapa wilayah menunjukkan bahwa masyarakat kurang
68 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
peduli/ kurang antusias terhadap PTSL. Hal ini tentunya berdampak terhadap kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam program PTSL. Selain itu beberapa kajian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PTSL beberapa masya- rakat masih belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pendaftaran tanah (Ardani 2019); 2) Permasalahan lain yang sering dihadapi yakni adanya ketidakjelasan batas bidang tanah di lapangan yang menyulitkan petugas ukur untuk melaksanakan pengukuran; 3) ketidakleng- kapan data yuridis sebagai alas hak pendaftaran tanah (Audina 2018; Sahprada 2018; Nugroho 2017); 4) Masih terdapatnya beberapa tanah ab- sentee dan jumlah tanah yang masuk dalam sengketa dan konflik pertanahan masih cukup tinggi (Muhammad 2015; Rahmawati 2018; Mujiburahman 2018; Rizkiyah 2018).
Kajian yang dilakukan oleh Sahprada (2018), Hidayat (2018), Wardani (2018), Maryanti (2018) menyebutkan bahwa untuk menanggulangi per- masalahan tersebut, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, melibatkan Desa/Kelurahan dalam penyelesaian pengumpulan data yuridis maupun data fisik,  melakukan optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam program PTSL, menerapkan aplikasi teknologi berupa Smart PTSL, SANTRI PTSL dan upaya pengadaan peralatan berupa drone, GNSS RTK, citra satelit resolusi tinggi dan teknologi pengu- kuran lainnya serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengukuran dan pemetaan dalam program PTSL.
Upaya percepatan untuk menyelesaikan pen- daftaran tanah khususnya pada permohonan baru sebagaimana tersebut di atas sudah banyak dilaku- kan oleh Kementerian ATR/BPN, hal ini ditun- jukkan dengan pencapaian target PTSL di berbagai wilayah dapat dipenuhi yakni pada Kluster 1 (bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk dapat diterbitkan sertipikat). Semen- tara untuk  Kluster 2 yakni bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbit- kan sertipikat namun terdapat sengketa, konflik, atau perkara di pengadilan, Kementerian ATR/
BPN dapat mencatatnya di dalam buku tanah dan pada  Kluster 3 dimana bidang tanah data yuridis- nya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya maka Kementerian ATR/BPN hanya dapat mencatatnya di dalam daftar tanah (Mar- yanti & Purbawa 2018; Kementerian ATR/BPN 2018; Adensyah, Hermawan, Yulianti 2019). Terhadap permasalahan terkait kondisi PTSL yang dikategorikan pada Kluster 4 1 dimana hasil pengu- kuran maupun pendaftaran tanahnya telah dilakukan namun belum sinkron di dalam data base Geo-KKP, sebenarnya merupakan potensi yang lebih mudah untuk diselesaikan. Akan tetapi permasalahan terhadap Kluster-4 ini seringkali masih menjadi kendala di beberapa Kantor Pertanahan.
Berbagai kondisi tersebut di atas semakin kom- pleks penyelesaiannya bagi kantor Pertanahan yang sebelumnya berupa kantor perwakilan, namun mengalami perubahan menjadi kantor def initif seperti contohnya di Kabupaten Kepu- lauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
Beberapa persoalan yang dihadapi akibat perubahan status kantor dari kantor perwakilan menjadi kantor definitif diantaranya ialah keter- sediaan data spasial serta arsip-arsip administrasi pendaftaran tanah yang kurang lengkap serta kesulitan di dalam sinkronisasi basis data pada Geo-KKP. Problematika inilah yang menjadi salah satu kendala terhadap terwujudnya desa/ kelurahan lengkap pada wilayah kajian yakni di Desa Sifnana. Mendasarkan pada problematika tersebut di atas, maka kajian ini bertujuan untuk mengidentif ikasi bidang tanah yang telah ber- sertipikat namun belum terdata. Pada kajian ini penulis juga memberikan solusi terhadap perma- salahan sinkronisasi data spasial terhadap data- data bidang tanah yang sebelumnya telah berser- tipikat (K-4) namun belum sinkron di dalam data
1 Kluster 4 (K4) adalah bidang tanah yang objek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat, baik yang belum maupun yang sudah dipetakan, namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data f isik sehingga wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta PTSL dengan hasil kegiatan berupa Peta Bidang Tanah yang sudah ditingkatkan kualitasnya (Juknis PTSL 2019).
I Gede Kusuma Artika, Westi Utami, Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4  ... 66-79
Geo-KKP terutama terhadap Kabupaten yang mengalami perubahan status dari Kantor Perwa- kilan menjadi Kantor Def initif.

## B. Klusterisasi dalam PTSL dan Geo-KKP
Sebagai upaya mempercepat pendaftaran ta- nah melalui kegiatan PTSL, diperlukan pendataan dan pemetaan bidang tanah secara menyeluruh pada setiap desa sehingga tidak ada lagi bidang tanah yang tidak teridentif ikasi. Berdasarkan Petunjuk Teknis PTSL Nomor: 01/JUKNIS- 300.01.01/II/2019 dijelaskan bahwa PTSL meru- pakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaf- tarannya.
Dalam kegiatan PTSL dikenal klusterisasi bidang tanah yang bertujuan untuk memudah- kan identif ikasi dan mempercepat proses penda- taan bidang tanah. Klusterisasi adalah penge- lompokan jenis keluaran/ output /hasil kegiatan PTSL. Berdasarkan hasil penelitian terhadap data/ dokumen fisik dan yuridis, klusterisasi terdiri dari Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3) dan Kluster 4 (K4) (Juknis PTSL 2019; Marryanti, S & Purbawa, Y 2018).
Dari keempat kluster tersebut, hanya Kluster 1 yang produk akhirnya berupa sertipikat hak atas tanah sedangkan K2 dan K3 hanya sampai pada tahap penerbitan peta bidang tanah. Kluster 4 (K4) adalah bidang tanah yang objek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat, baik yang belum maupun yang sudah dipetakan, namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik. Terhadap data ini maka perlu dilakukan pemetaannya ke dalam Peta PTSL dengan hasil berupa Peta Bidang Tanah yang sudah ditingkatkan kualitasnya (Juknis PTSL 2019). Pemetaan K4 ini bertujuan untuk melengkapi peta pendaftaran yang telah ada sehingga bidang-bidang tanah yang telah
bersertipikat namun belum ter- entry dalam data- base Geo-KKP dapat diidentifikasi.
Dalam rangka peningkatan kualitas layanan di kantor pertanahan, BPN mulai melaksanakan komputerisasi layanan sejak tahun 1997 yakni diawali dengan aplikasi LOC ( Land Off ice Com- puterization). Selanjutnya untuk dapat meng- integrasikan data tekstual dengan data geospasial serta dalam rangka membangun basis data guna mengurangi permasalahan administrasi perta- nahan pada tahun 2009 aplikasi LOC berubah menjadi Geo-KKP/Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan. Aplikasi ini telah digunakan oleh kantor pertanahan di seluruh wilayah Indo- nesia (Mustofa, Aditya & Sutanta 2018). Geo-KKP merupakan program lanjutan dari KKP-Desktop dimana KKP-Desktop adalah implementasi awal dari proses pengembangan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Implementasi Geo-KKP bertujuan menyediakan informasi spasial bersama dengan informasi yuridis atau tekstual dalam suatu referensi sistem koordinat. Penambahan fitur geo-referensi pada KKP-Desktop kemudian dilanjutkan ke tahap akhir KKP yaitu KKP Web (Mustofa, Aditya & Sutanta 2018).
Dengan digunakannya Aplikasi Geo-KKP ini maka digitalisasi seluruh peta bidang tanah yang ada di Kantor Pertanahan dapat dilakukan secara serentak dan harapannya semua bidang dapat dilandingkan di atas peta secara tepat dan benar baik koordinat, luas dan bentuknya. Sebagai alat kontrol kualitas terhadap data-data terebut maka dicanangkan kualif ikasi data pertanahan, yang mana menurut Pusat Data dan Informasi BPN dikategorikan dalam enam kelas kualitas (BPN 2011 dalam Mustofa, Aditya & Sutanta 2018). Tiga kelas teratas adalah KW1, KW2 dan KW3 dikla- sif ikasikan sebagai data pertanahan yang baik. Sementara data kelas KW4, KW5 dan KW6 diang- gap masih belum layak dijadikan data pertanahan yang baik sehingga perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan/peningkatan kualitas data pertanahannya. Upaya peningkatan kualitas data ini diatur di dalam Juknis PTSL Tahun 2019 dimana pada data kelas KW4, KW5 dan KW6 ini diklasif ikasikan sebagai K4 PTSL. Beberapa
70 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
penyebab terjadinya KW 4,5 dan 6 ini dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni 1). Di dalam sertipikat tidak terdapat Gambar Situasi (GS); 2) Sertipikat dengan Gambar Situasi/Surat Ukur belum/tidak dipetakan pada sistem KKP (Juknis Nomor: 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019).

## C. Problematika Kantor Perwakilan menuju Kantor Def initif
Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengalami perubahan nama sejak ditetapkan melalui Permen ATR/Ka. BPN Nomor 5 Tahun 2019, dimana sebelumnya merupakan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kantor Pertanahan ini telah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali sejak tahun 1980. Hingga kajian ini dilakukan, data spasial dan data tekstual hasil pendaftaran tanah masih berupa data analog, dimana data ini meru- pakan produk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara. Kondisi ini terjadi karena pada tahun 1980-2006, wilayah kerja kantor pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara meliputi dua Kabu- paten yaitu Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar). Meskipun terdapat dua pelayanan pertanahan, kondisi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat itu hanya berupa kantor perwakilan. Konsekuensi dari adanya kantor perwakilan tersebut dian- taranya pelayanan pertanahan dapat dilakukan akan tetapi semua arsip dan warkah hasil pendaf- taran tanah masih disimpan di Maluku Tenggara sebagai kantor induk (wawancara dengan pega- wai senior di Tanimbar 2019).
Keberadaan pelayanan pertanahan yang sudah dilakukan cukup lama yakni mulai tahun 1980 hingga 2006 pada kantor perwakilan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan kemudahan pelayanan dan mendekatkan akses masyarakat dalam mengurus sertipikat tanah. Akan tetapi penyimpanan arsip dan warkah yang disimpan di kantor def initif yakni di Kabupaten Maluku Tenggara dimana pengelolaan datanya pada saat itu kurang sistematis dan terstruktur menjadikan permasalahan ketika Kantor Pertanahan Maluku
Tenggara Barat hendak berubah statusnya dari kantor perwakilan menjadi kantor definitif. Salah satu permasalahan pokok adanya perubahan sta- tus tersebut yakni pemisahan dan pemindahan arsip serta warkah dari kantor induk ke kantor definitif yang baru yakni pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Penyimpanan data baik data tekstual dan data spasial yang be- lum dilaksanakan secara sistematis dan belum dilaksanakan secara online di tahun 1980-an hingga tahun 1990-an menjadikan beberapa data tercecer dan beberapa data tidak tersusun secara terstruktur dengan rapi pada kantor def initif baru. Proses serah terima arsip dalam kondisi yang ku- rang lengkap dan tidak tersusun secara sistematis inilah yang menjadikan ketersediaan data pada kantor def initif di Kabupaten Maluku Tenggara Barat seringkali bermasalah.
Kondisi ketidaklengkapan data semakin diperparah dengan musibah kebakaran yang terjadi pada tahun 2007 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dampak keba- karan ini telah menghanguskan beberapa peta analog dan arsip-arsip penting terutama hasil sertipikasi terdahulu (Pemkab Kepulauan Tanim- bar 2019). Jika dikaitkan antara tingkat ketersedian data arsip pendaftaran tanah terdahulu (1980- 2006) dengan waktu dimulainya komputerisasi kantor pertanahan (2009) maka data KW4, KW5, dan KW6 tidak akan muncul pada aplikasi KKP- web atau bisa dikatakan kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak memiliki data KW4, KW5 dan KW6 yang lengkap dan valid. Hal tersebut terjadi karena 1) Tidak lengkapnya data tekstual dan data spasial yang dapat didigi- talisasi ketika integrasi pada Geo-KKP; 2) Produk sertipikat yang telah terbit pada periode 1980-2006 masih tercatat sebagai produk Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara (sebagai kantor induk/kantor def initif Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar). Ketidakleng- kapan data, belum validnya data serta belum sinkronnya data spasial dan data tekstual khusus- nya ketiadaan data KW4, KW5 dan KW 6 ini menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak mampu menentukan
I Gede Kusuma Artika, Westi Utami, Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4  ... 66-79
berapa target PTSL khususnya K4 serta mengaki- batkan kondisi peta pendaftaran Kantor Perta- nahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar kurang lengkap. Apabila kondisi ini tidak segera dilakukan perbaikan/peningkatan kualitas data maka akurasi target PTSL serta upaya mewujudkan Desa Leng- kap tentunya akan sulit terwujud.
Survei data pertanahan dengan melibatkan partisipasi aparat desa dapat dijadikan solusi untuk melakukan pendataan bidang-bidang tanah yang telah bersertipikat. Dengan terkumpulnya data tersebut maka dapat dilakukan updating dan digitalisasi data baik tekstual maupun spasial. Terwujudnya peta pendaftaran tanah yang leng- kap dan mutakhir merupakan suatu tahapan peningkatan ketersediaan infrastruktur pertanahan untuk mendukung segala bentuk pembangunan dimulai dari tingkat desa. Selain itu, Peta Pendaftaran tanah juga dapat dimanfaatkan sebagai “saringan pertama” dalam menganalisa ketika sebuah bidang tanah akan diterbitkan sertipikat pertama kali. Peta ini tentunya menjadi kendali dan dasar untuk menghindari terjadinya sertipikat ganda yang seringkali menjadi penyebab sengketa, konflik dan perkara pertanahan (Kusmiarto 2017).
Dalam mendukung ketersediaan salah satu infrastruktur pertanahan ini peran pemerintah desa sangatlah penting terutama sebagai leading sector untuk memberikan arahan kepada masya- rakat desa. Menurut Mondong (2013), peme- rintah desa dalam hal ini kepala desa bertindak sebagai dinamisator yaitu memberikan bim- bingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Dalam konteks ini Cahyaningtyas (2018) juga mengungkapkan bahwa kepala desa/ kelurahan memiliki peran penting dalam pendaf- taran tanah dikarenakan sebagai pihak yang mengetahui dan memahami data f isik dan data yuridis. Lebih lanjut Horukie (2015) menyebutkan bahwa keterlibatan pemerintah desa sangat penting di dalam pendaftaran tanah karena memiliki peran sebagai fasilitator, mampu melakukan pendampingan serta sebagai pihak yang dapat memberikan surat keterangan di dalam proses sertipikasi tanah.

## D. Pelaksanaan

## 1. Pengumpulan Data Pertanahan Melalui Survei Data Pertanahan
Survei data pertanahan dalam konteks pengum- pulan data pertanahan bertujuan mengumpulkan data nomor hak dan posisi bidang tanah pada peta kerja yang telah disiapkan. Semua informasi tersebut dapat diperoleh melalui sertipikat yang ditunjukkan oleh pemilik tanah baik berupa sertipikat asli maupun fotocopy. Dalam pelaksanaan survei data pertanahan ini, data utama yang dibutuhkan ialah sertipikat bidang tanah yang sudah dimiliki oleh masyarakat Desa Sif nana namun belum ada dalam data Geo-KKP. Perolehan informasi melalui survei ini dijadikan sebagai ba- sis data untuk melengkapi data luas, letak dan bentuk bidang tanah serta data nomor hak yang akan dientrikan pada data Geo-KKP.
Kegiatan survei data pertanahan ini dilaksa- nakan oleh pegawai Kantor Pertanahan Kabu- paten Kepulauan Tanimbar dibantu oleh aparat desa dan peneliti. Keterlibatan aparat desa sangat penting dalam menyukseskan kegiatan ini, terutama untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan survei pertanahan dimana diperlukan komunikasi yang santun dan hu- manis. Aparat desa yang dianggap sebagai pihak tetua dalam sistem tanah Petuanan (sistem adat di Maluku) lebih dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat adat di Maluku. Kondisi ini tentunya dapat membantu proses percepatan pendataan dan inventarisasi dalam kegiatan survei yang dilakukan oleh Tim. Dalam pembagian kerjanya setiap petugas terbagi kedalam beberapa tim dimana setiap tim berangotakan staf kantor per- tanahan dan aparat desa. Sebelum para petugas melaksanakan survei, aparat desa diberikan pelatihan terlebih dahulu terkait kegiatan survei data pertanahan, serta tata cara pengisian for- mulir survei dan menggunakan peta kerja.

## 2. Sistematika dalam Kegiatan Pembenahan Kluster-4
Gambaran detail alur kerja dalam pelaksanaan kegiatan Survei data pertanahan ini tersaji dalam Gambar 1 dengan penjelasan tahapan sebagai berikut:
Gambar 1.  Alur Kerja Survei Data Pertanahan

## 2.1 Persiapan
Pada tahap persiapan, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan terutama untuk membuat peta kerja yang nantinya menjadi acuan petugas survei untuk melaksanakan pendataan di la- pangan. Data yang diperlukan dalam penyusunan peta kerja ini meliputi: 1) Peta hasil download Geo- KKP Desa Sifnana; 2) Citra satellite BingMaps Im- agery 2013; 3) Peta Batas Administrasi Desa Sifnana; 4) Keterangan aparat desa terkait lokasi Prona tahun 1980-1990 Desa Sifnana. Dalam pembuatan peta kerja ini diperlukan beberapa aplikasi GIS seperti AutoCAD dan ArcGIS .
Selain menyiapkan data untuk membuat peta kerja survei data pertanahan, dalam kegiatan ini juga dilakukan pengumpulan peta-peta analog yang belum didigitalisasi khususnya Peta Pendaf- taran Desa Sifnana hasil Prona tahun 1980-1990. Peta analog ini tersaji di kantor pertanahan dalam jumlah 2 (dua) lembar peta hasil Prona tahun 1986. Berdasarkan kedua lembar peta tersebut di dalam keterangan tepi peta yakni pada bagian inset peta diperoleh informasi bahwa pada Prona tahun 1986 hendaknya terdapat 3 (tiga) lembar peta namun dalam kenyataanya hanya ditemukan 2 lembar peta. Mendasarkan pada temuan tersebut
maka melalui kegiatan survei data pertanahan ini diharapkan lokasi pada lembar peta yang hilang dapat dikumpulkan dan dilengkapi datanya. Berikut lembar peta hasil Prona tahun 1986 di Desa Sifnana.
Gambar 2. Peta Pendaftaran Analog (Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar)

## 2.2 Pembuatan Draft Peta Kerja dan Digitasi Peta Analog
Pembuatan peta kerja survei data pertanahan dilaksanakan di kantor pertanahan dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengakses data ataupun mendapatkan informasi yang diperlukan agar pembuatan peta kerja lebih efektif dan ef isien. Dalam pembuatan peta kerja ini diawali dengan melakukan overlay antara peta hasil down- load Geo-KKP dengan peta batas administrasi desa indikatif, hal ini sangat penting dilakukan agar petugas dapat mengetahui batas desa yang akan didata sampai pada unit terkecil yaitu RT. Setelah overlay pertama antara peta batas administrasi indikatif dengan peta hasil download selesai dilaksanakan, maka tahapan selanjutnya yakni dengan melakukan overlay terhadap basemap yang digunakan yaitu citra BingMaps .
Pada tahap overlay dengan basemap citra sate- lite, tim belum menemukan dan belum dapat memastikan dimana lokasi yang akan dilakukan survei. Dalam hal ini maka keterangan dari pihak desa sangat diperlukan untuk menentukan di- mana lokasi Prona tahun 1980-1990, untuk selan- jutnya keterangan tersebut dicocokkan dengan data di kantor pertanahan. Berdasarkan data tersebut maka dapat dilakukan deliniasi di atas basemap yang pada akhirnya peta tersebut dija- dikan sebagai dasar untuk melakukan survei data pertanahan sebagaimana tersaji pada Gambar 3.
Digitasi peta pendaftaran analog dilaksanakan setelah dilakukan scan 2 (dua) lembar peta yang ada di kantor pertanahan. Hasil digitasi on-screen tersebut belum dapat ditumpangsusunkan pada peta kerja karena letak pasti kedua lembar belum dapat diidentifikasi. Hal ini terjadi karena infor- masi yang tertera pada peta pendaftaran analog tersebut hanya bidang tanah dan nomor haknya saja. Dengan melaksanakan survei data perta- nahan diharapkan data yang dikumpulkan dapat dijadikan acuan untuk memposisikan kedua lembar peta sesuai dengan kondisi sebenarnya.

## 2.3  Pengumpulan Data Lapang/Survei Data Pertanahan
Pelaksanaan survei data pertanahan diawali dengan distribusi peta kerja dan formulir survei kepada setiap tim survei sesuai dengan pembagian wilayah kerja masing masing. Setiap tim yang memperoleh peta kerja secara langsung melaku- kan orientasi terhadap wilayah mana saja yang menjadi tanggung jawab kerjanya. Pengumpulan data pertanahan ini dilakukan dari rumah ke
rumah dengan menanyakan secara langsung kepada pemilik tanah apakah bidang tanah yang ditempati sudah memiliki sertipikat atau belum. Di dalam melaksanakan survei, para pemilik tanah diminta memperlihatkan sertipikatnya kepada petugas agar dicatat informasi terkait pertanahan pada formulir survei. Selain informasi pada serti- pikat, petugas survei juga mengambil koordinat bidang tanah mengunakan GPS yang akan digunakan untuk memposisikan hasil digitasi peta analog. Untuk lebih menguatkan data lapang, petugas mengumpulkan fotocopy sertipikat (jika ada) dan melakukan pengambilan foto pemilik tanah beserta sertipikatnya di depan rumah ma- sing-masing, sebagaimana tersaji pada Gambar 4.
Gambar 3. Peta Kerja Survei Data Pertanahan. (Sumber: Analisis Data Tahun 2019)
Gambar 4. Pelaksanaan Survei Data Pertanahan (Sumber: Hasil Survei Lapang, 2019)
Dalam setiap kegiatan pasti terdapat kendala yang terjadi di lapangan seperti misalnya pada survei ini terdapat beberapa pemilik tanah yang tidak berada di rumah pada jam kerja, sehingga petugas harus melakukan pengambilan data pada malam hari (tentunya dengan konfirmasi terlebih dahulu). Selain itu sangat dimungkinkan pemilik tanah yang bertindak sebagai ahli waris tidak mengetahui kondisi riwayat tanah sehingga infor- masi yang diperoleh kurang akurat. Untuk mengatasi hal ini petugas selalu melakukan pengecekan melalui bidang tanah yang berse- belahan yang biasanya dicantumkan dalam NIB atau nomor hak tanah-tanah berbatasan.

## 2.4 Rekapitulasi Data Survei
Berdasarkan data hasil Survei yang diperoleh dari beberapa tim di lapangan, data-data tersebut selanjutnya dikumpulkan menjadi satu kemudian dibuat rekapitulasi dan dibuatkan tabel hasil survei. Rekapitulasi ini penting dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah bidang tanah yang berhasil didata kemudian lokasinya tersebar di mana saja dengan lokus terkecil adalah wilayah RT. Dengan mengetahui hasil survei secara menyeluruh petugas survei dapat memastikan seluruh data telah diambil sesuai dengan peren- canaan kerja yang telah ditetapkan.
Berikut adalah rekapitulasi hasil survei data pertanahan yang dilaksanakan dalam waktu satu hari di lapangan
Tabel 1. Rekapitulasi Survei Data Pertanahan
Sumber: Hasil pengolahan data survei data pertanahan
2.5 Plotting dan Overlay Data Survei dengan Digitasi Peta Analog
Pengumpulan data yang dilakukan oleh petugas survei di lapangan menghasilkan data analog yang tentunya belum tergeorefensi. Hal ini disebabkan karena bidang-bidang tanah yang berhasil didata hanya dicatat nomor haknya pada peta kerja yang berisi sketsa kasar hasil deliniasi batas bidang tanah. Sehingga pada tahap selan- jutnya diperlukan plotting hasil survei pada peta digital agar data hasil survei dapat ditumpang- susunkan dengan peta-peta lainnya.
Langkah pertama yang dilakukan setelah hasil survei terkumpul adalah dengan mengidentifika- si nomor hak beberapa bidang tanah yang dipasti- kan ada pada peta pendaftaran hasil digitasi. Sete- lah nomor hak tersebut teridentifikasi maka peta pendaftaran hasil digitasi dapat ter-georeference sesuai dengan koordinat bidang tanah. Proses geo- referensi tersebut dapat dilakukan oleh tim dengan mendasarkan hasil pengambilan data koordinat saat tim melaksanakan survei di lapangan.
Pada tahapan selanjutnya peta pendaftaran ha- sil digitasi yang telah ter-georeference sebagai- mana tersebut di atas dilakukan proses pengisian data hasil survei berupa nomor hak yang belum tercantum dalam peta pendaftaran hasil digitasi. Proses input data ini perlu dilakukan karena ter- dapat beberapa bidang tanah pada peta pendaf- taran yang tidak memiliki atribut nomor hak. Tahapan selanjutnya adalah melakukan scan surat ukur hasil survei, digitasi dan plotting sesuai koordinat yang telah diambil di lapangan, serta melakukan deliniasi terhadap bidang tanah yang
I Gede Kusuma Artika, Westi Utami, Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4  ... 66-79
teridentif ikasi nomor haknya namun pemilik tanah tidak memberikan data ketika survei dilakukan. Langkah terakhir adalah melakukan overlay antara peta pendaftaran hasil digitasi yang telah ter-georeference dengan hasil plotting data survei sebagaimana tersaji pada Gambar 5, Gambar 6 dan Gambar 7.
Gambar 5. Hasil Digitasi. Gambar 6. Hasil Plotting.
Gambar 7. Hasil overlay

## 2.6 Pengolahan dan Penyajian Akhir
Setelah seluruh data survei pertanahan terpe- takan pada peta pendaftaran maka dapat diha- silkan peta pendaftaran baru yang lebih lengkap, mutakhir dan tentunya dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan atau membuat suatu kebijakan di bidang pertanahan. Hasil survei pertanahan dan hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh tim berupa peta informasi bidang tanah sebagaimana disajikan pada Gambar 8.
Gambar 8. Peta Informasi Bidang Tanah Hasil Survei Pertanahan. (Sumber: Analisis Data Tahun 2019)
E. Survei Pertanahan Guna Percepatan

## Pembenahan K-4 dan Penyusunan Basis Data Desa Lengkap
Kluster-4 dalam PTSL tentunya membutuhkan terobosan dan inovasi agar pembenahan dan peningkatan kualitas datanya dapat dilaksanakan oleh setiap Kantor Pertanahan.  Upaya percepatan yang dilaksanakan melalui kegiatan survei data pertanahan di Desa Sif nana ini cukup efektif dimana pada pelaksanaannya dalam waktu satu hari tim survei berhasil mengumpulkan informasi sejumlah 69 bidang tanah (lihat Tabel 1). Bidang- bidang tanah yang berhasil disurvei tersebar pada 8 (delapan) wilayah RT dimana lokasi RT tersebut berada pada target lokasi sesuai dengan peta kerja yang telah disiapkan sebelumnya. Upaya perce- patan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran tokoh desa yang memiliki andil dalam hal menun- jukkan lokasi tanah yang telah dilaksanakan Prona pada tahun 1980-1990, untuk selanjutnya dija- dikan dasar dalam pelaksanaan survei pertanahan. Keterlibatan pihak desa dalam pelaksanaan survei data pertanahan juga membantu percepatan proses inventarisasi dan verif ikasi terhadap masyarakat yang telah memiliki sertipikat hak atas tanah.  Keterbukaan dan kerjasama masyarakat peserta Prona pada tahun 1980 - 1990 juga mem- bantu tim untuk mendapatkan data/informasi guna meningkatkan kualitas data dan pembe-
76 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
nahan data pada Geo-KKP untuk mewujudkan basis data Desa/Kelurahan lengkap.
Berdasarkan hasil plotting data survei yang telah dilaksanakan, data ini dapat dijadikan se- bagai acuan untuk melakukan georeferensi- digi- tasi peta analog. Sebagaimana mendasarkan pada dua lembar peta analog prona Desa Sifnana tahun 1986-1988, jumlah bidang tanah yang telah ter- daftar dan terpetakan sebanyak 414 bidang tanah dimana yang telah memiliki informasi nomor hak adalah 400 bidang tanah. Melalui kegiatan survei data pertanahan ini, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh tambahan informasi peta pendafataran tanah sejumlah 450 bidang tanah. Dimana bidang- bidang tanah tersebut merupakan bidang yang telah memiliki sertipikat dari hasil prona tahun 1986-1988. Hasil dari penambahan dan pembe- nahan data ini tentunya sangat penting untuk dijadikan acuan dalam mengambil suatu kebi- jakan pertanahan terutama dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah pertama kali.
Desa Sifnana merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanimbar Selatan yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Meskipun berada di pusat pemerintahan, desa ini memiliki kondisi yang cukup unik dimana sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil overlay peta administrasi Desa Sifnana dengan peta kawasan hutan maka pembagian kawasannya dapat disajikan sebagai- mana Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Luas Desa Sifnana Berdasarkan Kawasan tahun 2019

## Sumber : Laporan KKNP-PTLP STPN tahun 2019
Merujuk pada data di atas maka yang menjadi objek hukum/kewenangan Kementerian ATR/ BPN hanyalah bidang tanah yang berada pada Area Penggunaan Lain (APL) yaitu seluas 191,48 Ha atau 23.82% dari keseluruhan luas Desa Sif- nana.  Dalam konteks ini maka luasan bidang tanah sebesar 23,82% menjadi domain Kemen-
terian ATR/BPN, sehingga proses pengambilan keputusan dan pengelolaan bidang-bidang tanah tidak membutuhkan koordinasi dengan pihak kehutanan.
Peta kawasan hutan dan peta pendafataran hasil survei data pertanahan yang telah ditumpangsusunkan ini selanjutnya mampu menghasilkan informasi bidang tanah mana saja yang belum terpetakan. Hasil analisis tersebut tentunya dapat menjadi dasar dalam menentukan potensi luas bidang tanah yang belum terpetakan yang menjadi ranah kerja Kementerian ATR/BPN.
Tabel 3. Luas Bidang Tanah Terpetakan tahun 2019

## Sumber : Hasil pengolahan dan analisis data
Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa ke- giatan survei data pertanahan yang dilakukan di Desa Sifnana cukup efektif dan ef isien untuk me- ningkatkan jumlah bidang tanah yang terpetakan. Kondisi ini tentunya mampu meningkatkan ku- alitas dan kuantitas data yang ada pada Geo-KKP Kantor Pertanahan.
Selain meningkatkan jumlah bidang tanah yang terpetakan, survei data pertanahan ini juga dapat dijadikan dasar untuk menentukan bidang tanah yang belum terpetakan dan belum pernah menjadi objek program strategis nasional yakni sekitar 50.53 Ha atau sekitar 26.38 %. Ketersediaan informasi berupa data spasial secara jelas dan be- nar ini tentunya dapat memudahkan kantor pertanahan dalam menyusun rencana kerja PTSL di tahun mendatang sehingga target terwujudnya basis data bidang pertanahan secara lengkap dapat terwujud. Basis data bidang tanah ini tentunya menjadi sesuatu hal yang dinanti oleh berbagai stakeholders untuk merumuskan kebijakan yang tepat terhadap bidang-bidang tanah baik untuk dasar mewujudkan kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ataupun zonasi atau juga untuk kebutuhan perizinan serta inventarisasi terhadap tanah-tanah yang dapat dialokasikan untuk Tanah Objek Reforma Agraria.
I Gede Kusuma Artika, Westi Utami, Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4  ... 66-79

## F. Kesimpulan
Survei data pertanahan sangat efektif dan ef isien dilaksanakan untuk memetakan potensi K4 PTSL khususnya untuk wilayah yang pernah menjadi objek proyek sertipikasi massal yang peta pendaftaran analognya masih tersedia ataupun terhadap bidang tanah yang telah tersertipikasi namun belum terpetakan. Upaya percepatan untuk pembenahan K-4 ini tentunya membu- tuhkan keterlibatan pemerintah desa dalam tahap pelaksanaannya, dimana desa merupakan pihak yang dianggap paling memahami dan mengerti aspek f isik maupun yuridis pertanahan di desa tersebut. Selain itu partisipasi dan kerjasama masyarakat untuk menunjukkan sertipikat tanah serta informasi pertanahan sangat penting agar pengumpulan data bidang tanah dapat dilaksa- nakan secara tepat, lengkap dan benar.
Inovasi dan percepatan pembenahan bidang tanah yang masuk dalam K4 ini tentunya mampu mendorong bagi terwujudnya basis data bidang pertanahan secara lengkap serta menyisir bidang ataupun luasan tanah yang belum tersertipikat sehingga target PTSL menjadi lebih jelas dan terarah. Peningkatan terhadap pebaikan/pembe- nahan data K4 ini tentunya penting dilakukan agar setiap kantor pertanahan mampu menyajikan data pertanahan yang berkualitas dan tepat sesuai dengan letak koordinat, luasan mapun bentuk bidangnya. Upaya ini tentunya mampu memper- cepat terwujudnya desa/kelurahan lengkap sebagai basis data spasial dengan skala besar di Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih
Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Kadga Kinantan, S.Tr. (Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral) yang telah membantu penulis selama penelitian di Desa Sifnana. Apresiasi juga kami sampaikan kepada teman-teman vokasi Kantor Pertanahan Kabu- paten Kepulauan Tanimbar dan Bapak Aritonang Prasto Wibowo & Felisianus Nusmesse yang terlibat dalam pelaksanaan survei. Tidak lupa ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada
Bapak Stanislaus Sesermudi selaku Kepala Desa Sifnana beserta seluruh staff Desa Sifnana, serta tentunya ucapan terima kasih yang setinggi- tingginya kami sampaikan kepada Bapak Ivan Frits, S.T. selaku Kasi Infrastruktur Pertanahan dan Bapak Lukas Sohuwat, A. Ptnh. selaku Kepala Kantor Pertanahan atas dukungan, ijin dan bimbinganya selama penelitian ini.
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada  seluruh jajaran Kanwil ATR/BPN Provinsi Maluku terkhusus bapak Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat menyelesaian penelitian ini. Dan ten- tunya terima kasih yang sedalam dalamnya kepada Lembaga STPN yang selalu memberikan dukungan kepada civitas akademika untuk menggali potensi diri melalui penelitian di daerah. Terakhir penulis ingin mengapresiasi Taruna D- IV Angkatan XXV Kelompok KKNP-PTLP 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Ta- nimbar (Fuad, Pedro & Andrew) karena tanpa hasil dan data yang diperoleh oleh mereka artikel ini tidak akan bisa hadir.

## Daftar Pustaka
Adensyah, B, Hermawan, D, Yulianti, D 2019, Implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Adminis- trativa: Jurnal Birokrasi Kebijakan dan Pelayanan Publik , Vol. 1 No. 1
Alawiya, S, Kristiyanto, Wicaksono, A 2018, ‘Pelak- sanaan kegiatan projek percepatan pelaksa- naan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati’, Jurnal Suara Keadilan , Universitas Muria Kudus,Vol. 19,
No. 2.
Ardani, MN 2019, ‘Tantangan pelaksanaan ke- giatan Pendaftaran Tanah Sistematis Leng- kap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum’, Jurnal Gema Keadilan , Vol.6, Edisi III.

## 78
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
Audina, B 2018, ‘Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah pertama kali secara sporadik menurut Undang-Undang Pokok Agraria yang tidak dilakukan oleh masyarakat di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya’, Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura , Vol. 1, No.
1, 2018 (2018), dilihat pada 14 Januari 2019 ( jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh).
Ayu, IK 2019, ‘Problematika pelaksanaan pendaf-
taran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu’, Jurnal Le- gality , Vol. 27, No.1, hlm. 27-40.
Bangsawan, MI  2019, ‘Kebijakan sertifikasi tanah dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat’, Publikasi Ilmiah pada Fakultas
Hukum Universitas Muhamadiyah Surakar- ta.
Cahyaningtyas, F 2018, ‘Fungsi Kepala Desa Selaku Anggota Panitia Ajudikasi dalam Membantu Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karang- anyar)’, Thesis pada Pascasarjana Kenota- riatan, UNS.
Catatan akhir tahun 2017 Konsorsium Pembaruan
Agraria 2017, Reforma Agraria di bawah bayangan investasi gaung besar di pinggir jalan, KPA.
Chandra, ROF 2020, ‘Penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak atas tanah menurut  PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah’, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , Vol.
26, No. 3, Hlm.  358 – 371.
Hidayat, A, Engkus, Afra, H 2018, ‘Implementasi kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang percepatan Pelaksanaan Pendaf- taran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung’, Jurnal Pembangunan Sosial , Vol.
1. No. 1.
Hidayat, S 2018, ‘Kajian yuridis terhadap pene- rapan Pendaftaran Tanah Sistematis Leng- kap studi di Kota Mataram’, Skripsi, Univer- sitas Mataram
Horukie, A 2015, ‘Peranan Pemerintah Desa mem- beri perlindungan Hak Milik Atas Tanah
Masyarakat Di Desa Ponto Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara’, Jurnal Acta Diurna .
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, https:// www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/ menteri-atrkepala-bpn-masyarakat-senang- terima-sertipikat-tanah-75162 Kusmiarto, 2017, ‘Problematika pembenahan data spasial bidang tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasio- nal’, Prosiding Seminar: Problematika Perta- nahan dan Strategi Penyelesaiannya , Yog- yakarta, diakses pada selasa, 13 Agustus 2019, https://www.researchgate.net/publication/ 320211528.
Laporan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik
Tata Laksana Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2019 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
Marryanti, S & Purbawa, Y 2018, ‘Optimalisasi Faktor-faktor yang mempengaruhi keberha- silan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap’,
Bhumi: Jurnal Agraria, Vol. 4, No. 2, hlm. 190- 207.
Mondong, H 2013, ‘ Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ’, diakses pada selasa, 13 Agustus 2019, https://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/governance/article/download/ 1800/1412.
Mohammad, AN, Nayoan, H, Kaawoan 2018, ‘Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado’, Eksekutif Jurnal , Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1. Mujiburohman, D A, 2018, ‘Potensi Permasalahan
Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap’, Bhumi: Jurnal Agraria dan pertanahan, Vol.
4, No. 1, hlm. 88-101.
Muhammad, R 2015, ‘Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agrar- ian (PRONA) secara gratis di Kota Malang’,
Skripsi, Universitas Brawijaya.
Mustofa, FC, Aditya, T & Sutanta, H 2018, ‘Sistem informasi pertanahan partisipatif untuk pemetaan bidang tanah, sebuah tinjauan
I Gede Kusuma Artika, Westi Utami, Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4  ... 66-79
pustaka komprehensif ( participatory land information system for land parcel mapping: a comprehensive literature review)’, Majalah Ilmiah Globe , Vol. 20 No. 1 April 2018,
Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
Nasir, MM 2012, ‘Resolusi konf lik terhadap sengketa penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam’, Kertas Kerja Epistema, No. 03/2012
Nugroho, RN 2017, ‘Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas tanah secara sistematis lengkap dengan berlakunya Peraturan Menteri Ag- raria dan Tata Ruang/Kepala Badan Perta- nahan Nasional Nomor 36 Tahun 2016 di Kabupaten Sleman’, e-journal.uajy.ac.id. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2019, Penantian panjang peresmian Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Diakses melalui: https://mtbkab.go.id/post/ berita/penantian-panjang-peresmian- kantor-bpn-kabupaten-kepulauan-tanimbar, dilihat pada tanggal 14 Januari 2019 Permadi, I 2016, ‘Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertif ikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum’,
Yustisia , Vol. 5, No. 2.
Rachma, Y 2019, ‘Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran  Kabu- paten Pangandaran’, Jurnal Moderat , Vol. 5, No. 4.
Rahmawati, Y 2018, ‘Tinjauan hukum terhadap pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasio- nal Kota Surakarta’, Skripsi, Universitas
Muhamadiyah Surakarta.
Sahprada, KG, Sumarja, FX, Nurmaryani 2018, ‘Pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandar Lampung’, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Uni- versitas Lampung, Vo. 5, No. 1
Wardani, AEP 2018, ‘Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Bali’, Prosiding Seminar Nasional Geomatika , Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional
Zakie, M 2016, ‘Konflik Agraria yang tak pernah reda’, Legality , Vol.24 No.1, hlm 40-55.
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kantor Pertanahan  Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku.
Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan
Bidang Tanah Sistematis Lengkap  Nomor: 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019.
Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.