INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6486-6495 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penguatan Civic Disposition Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Perilaku Berkesadaran Hukum
Muhammad Wahyu Kusnaeni 1 ✉ , Ajar Dirgantoro 2 , Andreas Andrie Djatmiko 3
Universitas Bhinneka PGRI
Email: muhamadwahyuu8@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Sejak  kurun  waktu  sekitar  lima  tahun  kebelakang  di  Tulungagung  banyak  terjadi  kasus  kasus pelanggaran hukum yang disebabkan oleh siswa  yang masih duduk  dibangku sekolah menengah pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penguatan Civic Disposition untuk meningkatkann perilaku berkesadaran hukum dikalangan siswa. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kesadaran hukum siswa SMP Negeri 1 Pucanglaban terhadap tata tertib sekolah dapat  meningkat  melalui  penguatan  civic  disposition  yang  ada  dalam  mata  pelajaran  Pendidikan Pancasila. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu analisis data dalam bentuk kata- kata, kalimat atau paragraf yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif dengan tiga  tahapan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan,  Sumber  data  pada penelitian ini yaitu Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, Guru Pendidikan Pancasila, dan 10 Siswa SMP Negeri 1 Pucanglaban, serta teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penguatan Civic Disposition dapat meningkatkan perilaku  berkesadaran  hukum  terhadap  tata  tertib  dikalangan  siswa  erutama  dalam  membentuk kedisiplinan dan sikap tanggung jawab pada siswa sehingga nilai- nilai dalam Civic Disposition dapat tertanam dalam diri siawa dan mampu memahami akan aturan yang telah ditetapkan sehingga siswa menjadi paham akan Hak dan Kewajiban sebagai warga negara.
Kata Kunci: Civic Disposition, Pendidikan Pancasila, Perilaku Berkesadaran Hukum
Abstract
Since the past five years in Tulungagung, there have been many cases of legal violations caused by students who are still in junior high school. This research aims to find out how to strengthen civic disposition to increase legal awareness behavior among students. The formulation in this research is how students' legal awareness of SMP Negeri 1 Pucanglaban regarding school rules and regulations can be increased through strengthening the civic disposition in the Pancasila Education subject. This type of research is qualitative research with a descriptive approach, namely data analysis in the form of  words,  sentences  or  paragraphs  expressed  in  descriptive  form  with  three  stages,  namely  data reduction, data presentation and conclusion drawing, The data sources in this research are the Deputy Principal for Student Affairs, Pancasila Education Teacher, and 10 Pucanglaban 1 Public Middle School students, as well as data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of the research show that strengthening Civic Disposition can increase legal awareness behavior towards  rules  and  regulations  among  students,  especially  in  forming  discipline  and  responsible attitudes in students so that the values in Civic Disposition can be embedded in students and are able to  understand  the  rules  that  have  been  set  so  that  students  become  understand  the  rights  and obligations as citizens.
Keywords: Civic Disposition, Pancasila Education, Legal Awareness Behavior

## PENDAHULUAN
Salah  satu  dari  banyak  masalah  yang  sedang  dihadapi  bangsa  Indonesia  saat  ini adalah nasionalisme dan nilai-nilai bangsa yang hilang atau menurun di kalangan remaja. Faktor  internal,  yang  berasal  dari  dirinya  sendiri  dan  faktor  eksternal,  yang  berasal  dari lingkungan, pergaulan, dan keluarga, membuat remaja rentan untuk melakukan perilaku kenakalan  pada  usia  muda.  Kenakalan  remaja  adalah  suatu  tindakan  yang  melanggar norma, aturan, atau hukum masyarakat yang dilakukan saat remaja atau saat transisi dari anak-anak ke dewasa. kenakalan remaja sebagai gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak  dan  remaja  yang  disebabkan  oleh  jenis  pengabaian  sosial  yang  mendorong mereka untuk mengembangkan perilaku menyimpang. (Dadan Sumara dkk, 2017).
Untuk  menyelesaikan  setiap  masalah  yang  dihadapi  bangsa,  diperlukan  suatu pembaharuan  integral  yang  mengintegrasikan  nilai-nilai  identitas  bangsa.  Pada  setiap bidang  studi  dalam  kurikulum,  pendidikan  karakter  dapat  dimasukkan  ke  dalam pembelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai bidang studi  harus  dikembangkan,  dieksplisitkan,  dan  dihubungkan  dengan  konteks  kehidupan sehari-hari. (Hikmah Eva, 2019) Pendidikan memungkinkan  pembaharuan  ini, pendidikan adalah investasi  sumber  daya manusia yang memiliki nilai  strategis untuk  kelangsungan hidup  manusia  di  Bumi  dalam  jangka  panjang.  Menurut  Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  pendidikan diselenggarakan  secara  demokratis  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai keagamaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan  bangsa  dan  pendidikan  diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat.
Pendidikan mencakup berbagai upaya, dari pengembangan kepribadian yang kuat dan kohesif hingga peningkatan keterampilan teknis. Ini juga mencakup upaya kreatif dan spiritual.  Berbagai  kegiatan,  termasuk  memelihara  nilai,  pengembangan  pekerjaan,  nilai- nilai agama, studi dan pelatihan nilai modal, dan lain-lain, berkontribusi pada pembentukan karakter  melalui  pendidikan.  (Susanto,  2016).  Pada  pembelajaran  Pendidikan  Pancasila kompetensi dasar atau yang disebut kompetensi minimal, terdiri dari tiga jenis: pertama, kompetensi  pengetahuan  kewarganegaraan (civic  knowladge),  yaitu  kemampuan  dan kecakapan  yang  terkait  dengan  materi  inti  Pendidikan  Kewarganegaraan (civic  skill) demokrasi,  hak  asasi  manusia  dan  Masyarakat  Madani;  kedua  kompetensi  watak  atau karakter kewarganegaraan (civic disposition), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen kesetaraan gender, toleransi,  kemajemukan  dan  komitmen  untuk  peduli  serta  terlibat  dalam  penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM. (Nuryadi dan Tholib, 2017).
Pendidikan  Pancasila  merupakan  mata  pelajaran  yang  sarat  isi  dengan  nilai-nilai pancasila untuk membentuk kepribadian. Pendidikan Pancasila tidak cukup hanya sampai pada penghafalan, melainkan Pendidikan Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa dalam bentuk perbuatan, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila bukan untuk dihafal melainkan untuk dipraktekan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu pembelajaran Pendidikan Pancasila perlu mengutamakan perilaku. (Fadil, Dkk. 2014)
Setiap bangsa dan negara mengakui arti pentingnya pembangunan karakter bangsa (national  character  building)  dalam  rangka  memelihara  dan  mempertahankan  eksistensi sebagai  suatu  bangsa-negara (nation-state).  Perihal  menunjang  pembentukan  karakter warga negara yang baik (good citizens) tidak bisa dilepaskan dari pembinaan karakter atau watak warga negara. Pembinaan karakter berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi  manusia  menurut  ukuran  normatif.  Untuk  membangun  norma  sosial  dalam masyarakat,  pembinaan  karakter  yang  mulia  harus  dilakukan  dan  diterapkan  sejak  dini. Terutama  masyarakat  Indonesia,  yang  sejak  lama  telah  menunjukkan  bahwa  Indonesia memiliki  adat  atau  kepribadian  ketimuran.  (Budiarto,  2020).  Hal  tersebut  sesuai  dengan pernyataan dari Ajar Dirgantoro (2016), pendidikan   karakter   sangat   perlu  ditanamkan
sedini     mungkin     untuk mengantisipasi  persoalan  di  masa  depan yang  semakin kompleks  seperti  semakin rendahnya    perhatian    dan    kepedulian anak  terhadap lingkungan  sekitar,  tidak memiliki     tanggungjawab, rendahnya kepercayaan   diri,   dan lain-lain.
Menurut Diana Owen  dalam Latipa dkk, (2022). civic disposition adalah rasa peduli akan hak dan kesejahteraan orang lain, berlaku adil kepada siapa saja tanpa terkecuali, peka terhadap  lingkungan  sekitar,  saling  menghormati  dan  menghargai,  dan  memiliki  rasa tanggung jawab sosial . Civic disposition atau yang bisa diartikan dengan watak atau karakter yang komitmen dalam  memajukan kewarganegaraan dan pemerintahan.  Civic disposition menurut Quigley, dkk (1991) dalam Fusnika (2014) adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menunjang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum  dari  sistem  demokrasi.  Watak  kewarganegaraan  seseorang  berkembang  secara bertahap  sebagai  hasil  dari  apa  yang  mereka  alami  dan  pelajari  di  rumah,  sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat umum. Sebagaimana dinyatakan oleh  Nurlita dkk. (2019).
Pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menghargai, taat hukum, dan watak atau karakter bangsa (civic disposition) termasuk keinginan untuk menjadi negara yang demokratis, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Namun, fakta saat ini menunjukkan  yang  sebaliknya.  Ketika  demokrasi  yang  diharapkan  penuh  dengan  etika berubah menjadi demokrasi yang kebablasan dan menjurus pada anarkisme, kesantunan sosial politik semakin memudar di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kecerdasan kehidupan bangsa yang ditanamkan oleh para pendiri negara semakin hilang, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur bangsa semakin hilang.
Salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setia warga negara adalah kesadaran hukum,  yang  berarti  tidak  ada  konflik  dalam  masyarakat.  masyarakat  dalam  kehidupan harus  seimbang,  selaras,  Walaupun  ada  pengekangan  perundang-undangan  dari  luar manusia atau masyarakat sendiri, kesadaran hukum dalam konteks ini dianggap sebagai kesadaran. (Zalfa. 2022). Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau  suatu  kelompok  masyarakat  kepada  aturan-aturan  atau  hukum  yang  berlaku. Kesadaran  hukum  sangat  diperlukan  oleh  suatu  masyarakat.  Hal  ini  bertujuan  agar ketertiban,  kedamaian,  ketenteraman,  dan  keadilan  dapat  diwujudkan  dalam  pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.(Iba Nurkasihani. 2018)
Namun  sejak  kurun  waktu  sekitar  lima  tahun  kebelakang  di  Tulungagung  banyak terjadi  kasus  kasus  pelanggaran  hukum  yang  disebabkan  oleh  siswa  yang  masih  duduk
dibangku sekolah menengah pertama, hal tersebut diperkuat oleh berita yang dikutip pada Tribunjatim.com yang diakses pada tanggal 2 februari 2024 jam 20.30 WIB melalui laman website https://jatim.tribunnews.com, mewartakan satlantas polres tulungagung datangkan siswa terduga pelaku balap liar dan orang tuanya, dari 10 anak yang ditangkap, 5 orang masih duduk dibangku SMP dan 5 orang lainnya duduk dibangku sma.
Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai  peran  penting  dalam  menanamkan  watak  kewarganegaraan  pada  remaja sehingga  mereka  dapat  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  dan  tanggung  jawab. Sekolah  harus  menjadi  tempat  dan  wadah  untuk  menumbuhkan  civic  disposition  siswa melalui  pembudayaan  karakter  di  lingkungan  mereka,  sesuai  dengan  peran  pendidikan tersebut. Karena budaya menggambarkan bahwa segala sesuatu dilakukan sebagaimana mestinya  tanpa  merasakan  beban  untuk  melakukannya,  desain  budaya  sekolah  harus mempertimbangkan  elemen-elemen  yang  ada  di  lingkungan  sekolah  agar  proses pendidikan tidak dirasakan sebagai beban
Penguatan  civic  disposition  sebagai  penerus  generasi  bangsa  mempunyai  peran penting  dalam  pembentukan  sumber  daya  manusia  (SDM)  unggul  berkarakter  bangsa Indonesia,  yang  menjadi  bekal  dalam  pembangunan  karakter  bangsa.  Peran  pendidikan sangat penting dalam pembentukan sifat warga negara yang baik. Pendidikan umumnya adalah upaya untuk menumbuhkan karakter dan kekuatan batin yang baik dan kecerdasan pada  setiap  orang.  Dalam  hal  ini,  pendidikan  berarti  bahwa  pendidikan  harus  berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh untuk membentuk pribadi siswa sehingga mereka dapat selaras dengan dunianya. Tidak boleh dipisahkan untuk mencapai kesempurnaan.
Kebaharuan  penelitian  ini  terletak pada keterkaitan civic disposition dengan perilaku berkesadaran hukum.  Beberapa  penelitian terdahulu sudah membahas keterkaitan civic disposition  dengan  pendidikan  karakter  namun  tidak  dengan    perilaku  berkesadaran hukum. selain itu, penelitian terdahulu yang  membahas mengenai perilaku berkesadaran hukum yang diberkaitan dengan civic disposition masih sangat jarang dilakukan sehingga berangakat dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat topik civic disposition atau watak kewarganegaraan yang berfokus pada peningkatan perilaku  berkesadaran hukum pada siswa pada jenjang SMP.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah teknik ilmiah untuk pengumpulan data untuk tujuan dan manfaat  tertentu.  Penelitian  rasional  adalah  jenis  penelitian  yang  menggunakan  teori. Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif,  yang  berarti  mengumpulkan  data  dan  kemudian  menganalisisnya untuk menjelaskan masalah yang  diteliti. Penelitian kualitatif, yang berbasis  pada filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  menyelidiki  kondisi  objek  yang  alamiah.  Penelitian menggunakan  penelitian  sebagai  alat  utama,  dan  pengambilan  sampel  sumber  data dilakukan  secara  purposive  dan  snowball,  menggunakan  teknik  pengumpulan  data trianggulasi, dan analisis data menekankan pentingnya generalisasi. (Sugiono, 2016)
Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Kualitatif memperlihatkan sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Sementara  dikatakan  naturalistik  karena  situasi  lapangan  penelitian  bersifat  natural  atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanupulas, diatur dengan eksperimen atau test. Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik, termasuk observasi, wawancara, dan dokumen, yang kemudian dianalisis melalui tiga tahap yaitu, reduki data, penyajian hingga penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dapat menguatkan civic disposition itu kembali agar dapat menjadikan siswa  yang memiliki  sifat dan  prilaku untuk  mendukung tegaknya  nilai-nilai  demokrasi.  Dalam  penguatan civic  disposition  ini  mengacu  kepada karakter privatnya yang mendirikan sifat tanggung jawab dan disiplin diri agar para siswa memiliki karakter sebagai warga negara yang baik. sebagai seorang tenaga pendidik mereka sudah  berupaya  memberikan  edukasi  tentang  aturan-aturan,  nilai-  nilai  dalam kewarganegaraan  dan  menjelaskan  kepada  siswa  kewajiban  untuk  mematuhi  tata  tertib yang ada di dalam sekolah, serta aturan-aturan  agar para siswa dapat disiplin ketika di dalam  lingkungan  sekolah,  dan  memberikan  gambaran    mengenai  konsekuensi  jika melanggar  tata  tertib  sehingga  siswa  dapat  bertanggung  jawab  dengan  apa  yang diperbuat. Pada penyusunan RPP yang berdimensi Civic Disposition hampir sama dengan penyusunan RPP pada materi yang lain. Namun, pada setiap materi yang diajarkan telah dimasukan materi mengenai penguatan karakter karena dalam kurikulum Merdeka Belajar dalam  penyusunan  RPP  harus  mencantumkan  minimal  dua  point  dari  Profil  Pancasila misalnya disiplin, bertanggung jawab,  gotong royong,  bertaqwa kepada Tuhan dan  lain sebagainya.
Karakter  privat tanggung jawab dan  disiplin diri memang benar-benar ditanamkan pada siswa di SMP Negeri 1 Pucanglaban, hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh  sekolah  menuntut  siswa  untuk  disiplin  dengan  mentaati  tata  tertib  di  sekolah,  dan apabila ada siswa yang melanggarnya maka akan ditindak langsung oleh pihak sekolah. Hal ini dapat membuat siswa lebih bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Karakter privat  yang  terbangun  melalui  penguatan  Civic  Disposition  adalah  tanggung  jawab  dan disiplin diri. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan kewajibannya dan perwujudan tingkah  laku  atau  perbuatan  yang  disengaja.  Disiplin  diri  adalah  kemampuan  untuk membuat diri melakukan apa yang harus dilakukan, tidak peduli apa yang disukai atau tidak disukai. Rasa tanggung jawab didefinisikan sebagai kesadaran manusia terhadap tingkah laku  atau  perbuatan  yang  dilakukan,  baik  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja.  Rasa tanggung jawab juga berarti bahwa orang melakukan apa yang mereka lakukan sebagai bukti  kesadaran  akan  kewajibannya.  Namun,  disiplin  diri  adalah  kemampuan  untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh  sekolah  menuntut  siswa  untuk  disiplin  dengan  mentaati  tata  tertib  di  sekolah,  dan apabila ada siswa yang melanggarnya maka akan ditindak langsung oleh pihak sekolah. Hal ini dapat membuat siswa lebih bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat.
Karakter  kewarganegaraan  yang  dimiliki  siswa  khususnya  dalam  kesadaran  hukum terhadap tata tertib siswa tergolong cukup baik. Dan kemudian ditemukan beberapa siswa yang memiliki nilai-nilai karakter kewarganegaraan yang tergolong rendah padahal secara idealita  guru  mata  pelajaran  telah  memberikan  pengetahuan  kewarganegaraan  dan ketrampilan  kewarganegaraan  pada  siswa.  Berdasarkan  dari  itu  pemahaman  terkait pentingnya penguatan civic disposition harus dimiliki oleh seluruh siswa, dikarenakan faktor penghambat utama pada penerapan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan karakter kewarganegaraan yang ada di SMP Negeri 1 Pucanglaban terletak pada kebiasaan siswa itu sendiri, dimulai dari karakter yang telah terbentuk dari SD yang masih terbawa hingga  SMP,  dan  juga  faktor  dari  teman  sebayanya  yang  mempengaruhi  perubahan perilaku  menuju  yang  lebih  baik  dalam  diri  siswa  terhambat,  tidak  hanya  itu  kebiasaan sebelum pembelaaran dimulai masih menjadi fokus utama dari pihak guru, karena ketika guru masuk kedalam kelas, sangat sering dijumpai kelas tersebut masih berantakan dan kerapian dari siswa itu juga masih harus sering diingatkan oleh guru. Terlepas dari itu, pihak sekolah  maupun  guru  mata  pelajaran  Pendidikan  Pancasila  telah  berupaya  untuk memberikan edukasi kepada siswa. Pihak sekolah juga sudah menegakkan peraturan tata tertib  yang  telah  disetujui  oleh  siswa  tersebut  ketika  diawal  diterima  di  SMP  Negeri  1 Pucanglaban dan hal tersebut ditegaskan apabila ada siswa yang melanggar maka akan
langsung  diberikan  sanksi  sesuai  dengan  pelanggaran  apa  yang  dilakukan  oleh  siswa tersebut.
Upaya yang dilakukan pihak sekolah yakni dengan menerapkan beberapa kegiatan pembiasaan  pembetukan  karakter  yang  terus  menerus  dilakukan,  dimulai  dari  kegiatan SILABAN NJAWANI dimana setiap warga sekolah diwajibkan berbahasa jawa yang dilakukan setiap hari jumat, ada pula kegiatan yang dilakukan setiap hari sebelum pembelajaran jam pertama dimulai dengan menerapkan sekolah sehat yakni melakukan senam dasar  sebelum memulai  kbm  yang  dipimpin  atau  diinstruksikan  oleh  guru  mata  pelajaran  pada  jam pertama,  serta  dalam  kegiatan  keagamaan,  dilakukan  kegiatan  rutin  setiap  hari  jum’at tadarus alqur’an untuk seluruh siswa siswi yang bergama muslim dan sholat dhuhur yang dilakukan secara bergilir setiap harinya. Selain himbauan yang diberikan oleh pihak sekolah, guru  mata  pelajaran  juga  telah  memberikan  edukasi  yang  cukup  luas.  Memberikan informasi  mengenai  pentingnya  disiplin  dan  mematuhi  tata  tertib  karena  juga  berperan penting  terhadap  pertumbuhan  karakter  pada  siswa  sendiri.  Upaya  tersebut  dilakukan melalui pembelajaran dikelas dengan materi patuh terhadap norma pada kelas VII. Pada penerapan beberapa upaya kegiatan yang telah dilakukan terdapat hambatan yang dilalui, hambatan utama yang dihadapi terletak pada kebiasaan siswa itu sendiri yang terbawa dari kebiasaan  yang  dilakukannya  ketika  masih  duduk  di  jenjang  Sekolah  Dasar,  namun hambatan tersebut tergantung bagaimana menyiasatinya, selain dari kegiatan yang telah diupayakan dari pihak sekolah, setiap guru juga mempunyai cara sendiri untuk mengatasi hal tersebut.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, terlihat gap atau kesenjangan antara idealita dan realita yang terjadi. Nilai-nilai yang ditanamkan tidak hanya diajarkan secara materi, tetapi juga dilakukan penguatan terhadap nilai-nilai tersebut untuk membangun karakter siswa sebagai warga negara yang baik. Civic disposition (watak atau karakter kewarganegaraan) merupakan  salah  satu  kompetensi  kewarganegaraan  yang  didalamnya  meliputi pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Artinya, siswa harus memiliki  pengetahuan  kewarganegaraan  dan  keterampilan  kewarganegaraan  terlebih dahulu agar memiliki karakter kewarganegaraan yang baik. Untuk memiliki karakter yang mapan  dan  melekat  dalam  kehidupan  sehari-hari,  setiap  warga  negara  harus  memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, keterampilan berpikir, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam dimensi sosial. Hal ini yang perlu dilakukan penguatan agar terbentuk karakter  kewarganegaraan  agar  terbentuk  siswa  siswi  yang  memiliki  karakter kewarganeraan yang patuh akan aturan serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan penguatan civic disposition melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan perilaku kesadaran hukum siswa di SMP Negeri 1 Pucanglaban. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara langsung kepada waka kesiswaan, guru Pendidikan Pancasila, dan siswa, serta dari dokumentasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  penguatan  civic  disposition  melalui  mata  pelajaran Pendidikan  Pancasila  dapat  meningkatkan  kesadaran  hukum  tata  tertib  terutama pembentukan kedisiplinan dan sikap tanggung jawab serta saling menghargai  pada siswa di  SMP  Negeri  1  Pucanglaban  karena  nilai-nilai  yang  ditanamkan  bukan  hanya  sekedar materi namun juga dilakukan penguatan terhadap nilai-nilai tersebut agar siswa memiliki karakter sebagai seorang warga negara yang baik.
Pendidikan  Pancasila sendiri mempunyai peranan  penting dalam menguatkan civic disposition  (karakter  kewarganegaraan)  pada  siswa,  seperti  mengubah  kebiasaan  ketika masih di sekolah dasar yang terbawa hingga ke jenjang SMP, tidak hanya itu Pendidikan Pancasila yang didalamnya memuat materi penekanan pada pentingnya mematuhi norma- norma,  mempunyai  dampak  positif  untuk  meningkatkan  kepatuhan  siswa  terhadap  tata tertib  yang  ada  di  sekolah,  hal  tersebut  juga  menunjang  civic  disposition  atau  karakter kewarganegaraan pada siswa terbentuk. Civic diposition merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan  yang  didalamnya  berisi  pengetahuan  kewarganegaraan  dan keterampilan kewarganegaraan. Artinya, siswa harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik sehingga mereka dapat mengembangkan keinginan untuk menjadi warga negara  yang  demokratis,  menghargai,  dan  taat  hukum,  yang  merupakan  sifat  yang diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarto  G. (2020). Indonesia dalam pusaran globalisasi dan pengaruhnya terhadap krisis moral dan karakter. Pamator Journal, 13(1), 50-56.
Dadan  Sumara,  O.,  Humaedi,  S.,  &  Santoso,  M.  B.  (2017).  Kenakalan  Remaja  dan Penanganannya. Jurnal Penelitian & PPM (Vol. 4, Issue 2).
Dirgantoro Ajar. (2016). Peran Pendidikan Dalam Membentuk Karakter Bangsa Menghadapi Era  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA). Jurnal  Rontal  Keilmuan  Pancasila  dan Kewarganegaraan. Vol 2, No 1
Eva Trisnantari, H. (2019) Manajemen  Peningkatan Mutu  Pembelajaran Berbasis Karakter Dengan Sistem Full Day School (FDS). Jurnal Pendidikan Karakter. Vol 9 No 1
Fadil, Dkk. (2014). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan   Kewarganegaraan Dalam Upaya Pembentukan Karakter Siswa. Jurnal PPKN UNJ Online, Volume 1, Nomor 2.
Fusnika,  F.  (2016).  Pembinaan  civic  disposition  berbasis  nilai-nilai  kemanusiaan  pada pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  di  sekolah  tinggi  ilmu  Kesehatan  kota sukabumi. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 23(1).
Latipa, Dkk. (2022). Pembentukan Civic Disposition Pada Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Kota singkawang. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Vol 11. No 7. Halaman 507 - 518
Nurkasihani,  Iba.  (2018). Kesadaran  Hukum  Sejak  Dini  Bagi  Masyarakat.  Pelaihari https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/
Nurlita, dkk. (2019).Implementasi program penguatan pendidikan karakter di Sekolah untuk meningkatkan civic disposition siswa. Untirta Civic Education Journal, 4(1), 67 – 88.
Nuryadi,Tolib. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta. Pusat  Kurikulum dan Pembukuan Balitbang Kemendikbud
Qonitah, Zalfa. (2022). Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Pada Mata Pelajaran PPKN Untuk  Mencegah  Perilaku  Bulliying  Siswa. Skripsi(S1)  thesis,  FKIP  UNPAS. http://repository.unpas.ac.id/58529/
Sugiyono. (2016). Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Susanto,  E.  (2016).  Pengaruh  Pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan Terhadap Pengembangan Civic Disposition Siswa Sma N Se-Kota Bandar Lampung Jurnal  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  Universitas  Buana  Perjuangan Karawang, (Vol. 1, Issue 1).