## KETERKAITAN NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Yuhilza Hanum Program Pascasarjana Sosial Budaya, Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya 100, Depok 16424 yuhilza@staff.gunadarma.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  menghubungkan  indeks  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE) yang merupakan hasil evaluasi tahun 2019 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). SPBE saat ini harus dilakukan di seluruh Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  95  Tahun  2018.  Kementerian  dan  Lembaga  yang  merupakan  instansi pusat,  bersama  dengan  Pemerintah  Daerah  harus  memiliki  SPBE.  Penyusunan  rencana dan  anggaran  SPBE  Pemerintah  Daerah  dikoordinasikan  oleh  perangkat  daerah  yang bertanggung  jawab  di  bidang  perencanaan  pembangunan.  Hasil  evaluasi  SPBE  tahun 2019  untuk  Pemerintah  Provinsi  dikaitkan  dengan  nilai  PAD  untuk  provinsi  yang bersangkutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai PAD yang tinggi tidak menjamin nilai indeks SPBE yang tinggi pula.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, SPBE

## Abstract
This study connects the index of Electronic-Based Government Systems (SPBE) which is the result of the evaluation in 2019 with Original Local Government Revenue (PAD). SPBE must  now  be  implemented  throughout  Indonesia,  in  accordance  with  Presidential Regulation  of the  Republic  of  Indonesia  Number  95  of  2018.  Ministries  and  institutions which are central agencies, together with the Regional Government must implement SPBE. The preparation of SPBE plans and budgets by the Regional Government is coordinated by the regional apparatus responsible for development planning. The results of the 2019 SPBE  evaluation  for  the  Provincial  Government  are  linked  to  the  PAD  value  for  the province concerned. The analysis shows that a high PAD value does not guarantee a high SPBE index value.
Keywords: Original Local Government Revenue, SPBE

## PENDAHULUAN
Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  adalah  penyelenggaraan pemerintahan  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dapat menggunakan sistem ini untuk mengatasi keterbatasan komunikasi karena kendala geografis.
Pemerintah telah menetapkan peraturan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomer  95  Tahun  2018 tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik.  Pasal  22  PP tersebut  mengatur  tentang  rencana  dan  anggaran  SPBE  Pemerintah  Daerah.    Setiap
Pemerintah  Daerah  menyusun  rencana  dan  anggaran  SPBE,  dan   dikoordinasikan  oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, guna  keperluan  daerah  yang  bersangkutan  dalam  membiayai  kegiatannya.  PAD  terdiri dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah,  dan  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam Ringkasan  APBD  2018  (Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan,  2018)  dikatakan bahwa komposisi pendapatan daerah dalam APBD terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan  Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah.  Pada  tingkat  provinsi,  perimbangan  dana perimbangan dan PAD hampir sama besar.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  hubungan  antara  nilai  indeks  SPBE dengan  PAD  provinsi.  Indeks  SPBE  yang  digunakan  merupakan  hasil  evaluasi  tahun 2019. PAD diambil dari tahun yang sama yaitu tahun 2019.

## KERANGKA TEORI
SPBE melingkupi cakupan yang lebih luas dari e-government , karena di dalamnya terdapat  kebijakan,  tata  kelola,  dan  layanan.  Bahasan  literatur  mengenai  SPBE  masih sangat sedikit, atau masih menggunakan nama e-government . Dana untuk e-government yang  dibahas  pada  penelitian-penelitian  sebelumnya  sebagian  besar  masih  dalam kaitannya dalam membangun sistem.
Hasil  survey  yang  dilakukan  oleh  Perserikatan  Bangsa-bangsa  ( Department  of Economic  and  Social  Affairs ,  2018)  menyatakan  bahwa  terdapat  perbedaan  kapasitas pendanaan  dan  pendekatan  nasional  dalam  implementasi e-government .  Yang  pertama dilakukan pemerintah India, misalnya, adalah membangun jaringan fiber optik nasional pada  tahun.  Negara  Prancis  memfokuskan  hampir  seluruh  investasi  pemerintah  untuk daerah pedesaan, sementara daerah perkotaan didukung oleh operator sektor swasta.
Martins, Zambalde, Grützmann, de Souza Bermejo, Almeida, Nascimento (2019) menjelaskan bahwa inovasi nilai selalu diinginkan dari proyek pemerintah yang spesifik, yang menghasilkan manfaat dan mengurangi biaya (Martins et.al, 2019, p. 165). Inovasi nilai pada sektor publik terdiri dari penetapan strategi dan praktik yang baru, yang dapat mencapai dampak sosial yang tinggi dengan biaya yang rendah (Martins et.al, 2019, p. 166).
Aritonang (2017, p.108) mengemukakan bahwa pemerintah pusat telah melakukan berbagai  upaya  untuk  mendukung  pengembangan  sistem e-government .  Upaya  terkait dana  adalah  dengan  memberikan  hibah  guna  mendukung  pemerintah  lokal,  walaupun masih belum mencukupi.
Dari  kajian-kajian  tersebut  dapat  diuji  keterkaitan  nilai  indeks  SPBE  provinsi  di Indonesia  dengan  PAD.  Indeks  SPBE  mewakili  keberhasilan  implementasi  SPBE  di provinsi  tersebut.  Pengujian  ini  juga  dikuatkan  oleh  informasi  dari  Ringkasan  APBD (2018) yang menyebutkan bahwa PAD dan dana perimbangan hampir sama pada tingkat provinsi.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  Aritonang  (2017)  yang  menyebutkan bahwa dukungan dari pemerintah pusat belum mencukupi.
Hipotesis: Terdapat hubungan antara nilai indeks SPBE provinsi dengan PAD.

## METODE PENELITIAN
Data  indeks  SPBE  untuk  penelitian  ini  diambil  dari  hasil  evaluasi  tahun  2019 (http://spbe.go.id/moneval). Tidak semua provinsi bersedia nilai indeksnya dicantumkan pada  situs  ini.  Dari  34  provinsi  di  Indonesia,  hanya  22  yang  nilai  indeksnya dipublikasikan. PAD provinsi didapat dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id). Karena  hubungan  antara  nilai  indeks  SPBE  dengan  besarnya  PAD  masih  harus dibuktikan, maka digunakan perumusan fungsi sebagai berikut:
y = f(x)
dengan: y = nilai indeks SPBE x = nilai PAD (rupiah)
Tabel 1. Urutan Provinsi Berdasarkan Nilai Indeks SPBE Hasil Evaluasi Tahun 2019
No. Provinsi Indeks SPBE PAD (ribu rupiah) 1 A 3.85 14.112.159.378 2 B 3.51 3.609.065.922 3 C 3.43 1.921.564.734 4 D 3.12 19.765.448.937 5 E 3.10 2.491.393.000 6 F 3.10 16.825.138.567 7 G 3.04 5.452.964.353 8 H 3.03 3.647.605.586 9 I 2.96 7.583.849.755 10 J 2.83 3.329.244.877 11 K 2.77 1.682.135.490 12 L 2.73 1.252.765.640 13 M 2.66 4.133.010.825 14 N 2.45 3.423.635.941 15 O 2.41 2.046.976.954 16 P 2.40 1.188.157.368 17 Q 2.24 1.131.943.379 18 R 1.91 532.803.031 19 S 1.83 7.344.821.273 20 T 1.78 560.761.385 21 U 1.61 1.524.642.944 22 V 1.61 370.109.976
Sumber: http://spbe.go.id/moneval dan https://www.bps.go.id (Data diolah).
Dalam penbuatan tabel, data diurutkan berdasarkan nilai indeks SPBE dengan nama provinsi yang diganti dengan alfabet dari A sampai V. Selanjutnya data diurutkan kembali berdasarkan nilai PAD. Untuk melihat hubungan bahwa y = f(x) , atau nilai indeks SPBE merupakan fungsi dari PAD, dibuat pula grafik garis antara keduanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uraian  hasil  dan  pembahasan  dimulai  dengan  penyajian  nilai  indeks  SPBE  dan PAD  tahun  2019.  Tabel  1  menyajikan  urutan  provinsi  berdasarkan  nilai  indeks  SPBE tertinggi sampai terendah.
Sebagai perbandingan, Tabel 2 menyajikan data yang sama dengan urutan dari PAD yang terbesar.
Fluktuasi  nilai  indeks  SPBE  terhadap  besarnya  PAD  dapat  terlihat  pada Gambar 1 yaitu grafik indeks SPBE terhadap PAD provinsi.
Tabel 2. Urutan Provinsi Berdasarkan Nilai PAD Tahun 2019 No. Provinsi Indeks SPBE PAD (ribu rupiah) 1 D 3.12 19.765.448.937 2 F 3.10 16.825.138.567 3 A 3.85 14.112.159.378 4 I 2.96 7.583.849.755 5 S 1.83 7.344.821.273 6 G 3.04 5.452.964.353 7 M 2.66 4.133.010.825 8 H 3.03 3.647.605.586 9 B 3.51 3.609.065.922 10 N 2.45 3.423.635.941 11 J 2.83 3.329.244.877 12 E 3.10 2.491.393.000 13 O 2.41 2.046.976.954 14 C 3.43 1.921.564.734 15 K 2.77 1.682.135.490 16 U 1.61 1.524.642.944 17 L 2.73 1.252.765.640 18 P 2.40 1.188.157.368 19 Q 2.24 1.131.943.379 20 T 1.78 560.761.385 21 R 1.91 532.803.031 22 V 1.61 370.109.976
Sumber: http://spbe.go.id/moneval dan https://www.bps.go.id (Data diolah).
Gambar 1. Grafik Indeks SPBE terhadap PAD Provinsi
Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa PAD yang besar tidak menjamin tingginya nilai indeks  SPBE.  Indeks  SPBE  tertinggi  ke-dua  dan  ke-tiga  bahkan  dicapai  oleh  provinsi dengan  PAD  di  bawah  5  (lima)  trilyun  rupiah.  Dari  grafik  dapat  disimpulkan  bahwa indeks  SPBE  bukan  merupakan  fungsi  dari  PAD,  karena  grafik  yang  dihasilkan  tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak.

## Pendanaan oleh Pemerintah atau Swasta
Hasil  ini  sebenarnya  telah  diprediksi  oleh  Söderström  dan  Melin  (2019,  p.126), bahwa  ada  beberapa  kontradiksi  dalam  inovasi  pemerintah  lokal.  Pemerintah  lokal memiliki misi untuk menyediakan jasa bagi pembayar pajak. Mereka harus bekerja dalam batas  peraturan  untuk  melakukan  inovasi  tanpa  dana  dari  luar.  Hal  ini  tampaknya dilaksanakan  dengan  baik  oleh  beberapa  provinsi  di  Indonesia  yang  dapat  mencapai indeks yang baik walaupun dengan dana terbatas.
Implementasi e-government di  Nigeria  (Adeyamo,  2011)  melibatkan  pihak  non- pemerintah,  yaitu African  Development  Bank untuk  membangun  infrastuktur telekomunikasi  terlebih  dulu.  Hal  serupa  juga  dilakukan  di  negara-negara  anggota  Uni Eropa, dalam hal implementasi e-government pada sektor publik pada periode 2009-2013 didanai oleh European Union Structural Funds (Ubaldi, 2011). Salah satu hal yang masih harus  ditelusuri  pada  implementasi  SPBE  adalah  pendanaan  oleh  swasta,  selain  yang sudah masuk melalui pajak ke dalam PAD.

## Cara penilaian
Sundberg  dan  Gidlund  (2017,  p.  356)  menyatakan  bahwa  harus  ditentukan  skala prioritas antara nilai yang didapat dari e-government dengan alokasi dana publik. Rorissa, Demissie,  dan  Pardo  (2011,  p.361)  telah  menjelaskan  bahwa  dengan  adanya  hasil benchmarking oleh pembuat kebijakan, praktisi, dan penyedia dana, pekerjaan berikutnya adalah  melakukan  mitigasi  berbagai  keterbatasan framework yang  digunakan  untuk mengukur indeks dan menghasilkan ranking . Instrumen yang digunakan untuk mengukur indeks  SPBE  di  Indonesia  telah  memasukkan  2  (dua)  di  antara  35  indikator  yang berhubungan dengan alokasi dana.
.00 .50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 0 .3 7 0 1 0 9 9 7 6 0 .5 3 2 8 0 3 0 3 1 0 .5 6 0 7 6 1 3 8 5 1 .1 3 1 9 4 3 3 7 9 1 .1 8 8 1 5 7 3 6 8 1 .2 5 2 7 6 5 6 4 1 .5 2 4 6 4 2 9 4 4 1 .6 8 2 1 3 5 4 9 1 .9 2 1 5 6 4 7 3 4 2 .0 4 6 9 7 6 9 5 4 2 .4 9 1 3 9 3 3 .3 2 9 2 4 4 8 7 7 3 .4 2 3 6 3 5 9 4 1 3 .6 0 9 0 6 5 9 2 2 3 .6 4 7 6 0 5 5 8 6 4 .1 3 3 0 1 0 8 2 5 5 .4 5 2 9 6 4 3 5 3 7 .3 4 4 8 2 1 2 7 3 7 .5 8 3 8 4 9 7 5 5 1 4 .1 1 2 1 5 9 3 7 8 1 6 .8 2 5 1 3 8 5 6 7 1 9 .7 6 5 4 4 8 9 3 7 In d e ks S P B E PAD provinsi (trilyun rupiah) Grafik Indeks SPBE terhadap PAD provinsi Indeks SPBE

## Kesiapan masyarakat
Implementasi e-government di Jordan yang dibahas oleh Al-Shboul, Rababah,  Al- Shboul,  Ghnemat,  dan  Al-Saqqa  (2014,  p.1123)  dipengaruhi,  diantaranya,  oleh pendanaan  dan  koordinasi.  Mereka  juga  mengidentifikasi  tidak  adanya  kebijakan,  dan digital  gap dalam  masyarakat  sebagai  kendala.  Penelitian  Overgaard  (2011)  juga menyinggung mengenai digital gap . Menurut Overgaard (2011), keengganan Kementrian Keuangan Denmark untuk menanamkan investasi pada e-government adalah karena 75% masyarakatnya  tidak  berhasil  mengakses  layanan  yang  disediakan.  Khusus  untuk Indonesia,  Huda  dan  Yunas  (2016)  juga  menyatakan  bahwa  diperlukan  kesiapan masyarakat  dalam  menggunakan e-government ,  karena  biaya  yang  dibutuhkan  tidak sedikit. Dalam pemerintahan daerah, hal ini juga mencakup kesiapan jajaran administrasi pemerintahan untuk menggunakan SPBE.

## Postur Belanja Daerah Tingkat Provinsi
Pada  ringkasan  APBD  untuk  tahun  anggaran  2018,  tercantum  bahwa  Belanja Pegawai  mendapat porsi 25,9%, Belanja Barang  dan Jasa 22,5%, Belanja Modal 17%, dan  Belanja  Lainnya  34,6%.  Jika  anggaran  untuk  SPBE  dimasukkan  dalam  Belanja Barang dan Jasa, maka porsinya tampak signifikan. Walaupun demikian, dari bukti yang ditunjukkan pada saat evaluasi, terbukti bahwa anggaran terkait SPBE tidak selalu sama dengan porsi tersebut di atas, karena adanya pos-pos lain yang termasuk dalam kategori yang sama.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Indeks  SPBE  provins-provinsi  di  Indonesia  tidak  berhubungan  dengan  PAD. Banyak  faktor  yang  menyebabkan  hasil  ini. Pertama ,  adalah  belum  terbukanya pendanaan  SPBE  di  tiap  provinsi.  Peraturan  Pemerintah  memang  menyatakan  bahwa dana SPBE diambil dari anggaran daerah masing-masing. Hal ini dinilai pada instrumen penilaian indeks SPBE, tetapi belum ditelusuri lebih jauh. Isu lain adalah pendanaan oleh pihak  swasta  untuk  pengembangan  SPBE. Kedua ,  kesiapan  masyarakat  akan mempengaruhi keberhasilan implementasi SPBE. Pemerintah daerah yang belum melihat kesiapan  jajarannya  dan  masyarakat  untuk  menggunakan  SPBE,  akan  cenderung  lebih memprioritaskan bidang lain.

## Saran
Masih  banyak  yang  dapat  diteliti  sehubungan  implementasi  SPBE  di  Indonesia. Seperti telah dikatakan di awal penulisan ini, SPBE tidak hanya mencakup sistem, tetapi juga kebijakan dan tata kelola. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat diperluas guna memasukkan domain tersebut. Terkait penelitian  ini,  yang dapat dilakukan  lebih  lanjut adalah  eksplorasi  lebih  jauh  mengenai  pendanaan  SPBE.  Survey  mengenai  kesiapan jajaran  pemerintahan  dan  masyarakat  juga  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  alat bantu  tertentu.  Selain  itu,  instrumen  untuk  menilai  indeks  SPBE  yang  baru  dapat dipelajari  untuk  memprediksi  keberhasilannya  atau  membandingkannya  dengan instrumen yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Adeyamo,  A.B.  (2011).  E-government  implementation  in  Nigeria:  An  assessment  on Nigeria’s global e-gov ranking. Journal of Internet and Information System , 2 (1), 11-19. Al-Shboul,  M.,  Rababah,  O.,  Al-Shboul,  M.,  Ghnemat,  R.,  &  Al-Saqqa,  S.  (2014). Challenges  and  factors  affecting  the  implementation  of  e-government  in  Jordan. Journal of Software Engineering and Applications , 7 (13), 1111-1129.
Aritonang, D.M. (2017). The impact of E-government system on public service quality in Indonesia. European Scientific Journal , 13 (35), 99-111.
BPS. (2019). Statistik keuangan pemerintahan provinsi 2016-2019 .  Retrieved April 13, 2020 from https://www.bps.go.id.
Department  of  Economic  and  Social  Affairs.  (2018). United  Nations  E-government Survey 2018 . New York: United Nations. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). Ringkasan APBD 2018 . Retrieved from http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan- APBD-TA-2018.pdf.
Huda, M., & Yunas, N.S. (2016). The development of e-government system in Indonesia. Jurnal Bina Praja , 8 (1), 97-108.
Martins T.C.M., Zambalde A.L., Grützmann A., de Souza Bermejo P.H., de Almeida E.L.,  do  Nascimento  T.B.P.  (2019)  Value  Innovation  in  the  Public  Sector: Concept,  Determining  Factors  and  Framework.  In:  Kő  A.,  Francesconi  E., Anderst-Kotsis  G.,  Tjoa  A.,  Khalil  I.  (eds)  Electronic  Government  and  the Information Systems Perspective. EGOVIS 2019 (pp. 163-175). Lecture Notes in Computer Science, 11709. Springer, Cham
Overgaard, J. (2011). The impact of the financial crisis on Danish e-government strategy. European Journal of ePractice , 11 , 39-54.
Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis
Elektronik. (Oktober 2018). Retrieved from
http://spbe.go.id/assets/images/42cd6e83a028c3eb408f559751ec41f8.PDF.
Rorissa,  A.,  Demissie,  D.,  Pardo,  T.A.  (2011).  Benchmarking  e-government:  A comparison  of  framework  for  computing  e-government  index  and  ranking. Government Information Quarterly , 28 (3), 354-362.
Söderström,  F.,  &  Melin,  U.  (2019). Creating  local  government  innovation:  Lessons learned from an institutional theory perspective . In Lindgren, I., Janssen, M., Lee, H.,  Polini,  A.,  Bolívar,  M.P.R.,  Scholl,  H.J.,  &  Tambouris,  E.  (Eds.).  Electronic Government . Proceedings  of  the  18th  IFIP  WG  8.5  International  Conference, EGOV 2019 (pp. 125-138), San Benedetto Del Tronto, Italy.
Sundberg,  L.,  &  Gidlund,  K.L.  (2017). Value-based  decision  making:  Decision  theory Meets  e-government .  In  Janssen,  M.,  Axelsson,  K.,  Glassey,  O.,  Klievink,  B., Krimmer,  R.,  Lindgren,  I.,  Parycek,  P.,  Scholl,  H.J.,  &  Trutnev,  D.  (Eds.). Electronic  Government . Proceedings  of  the  16th  IFIP  WG  8.5  International Conference, EGOV 2017 (pp. 351-358), St. Petersburg, Russia.
Tim SPBE. (2019). Hasil monitoring dan evaluasi SPBE . Retrieved April 13, 2020 from http://spbe.go.id/moneval.
Ubaldi, B. (2011). The impact of the economic and financial crisis on e-government in OECD member countries. European Journal of ePractice , 11 , 5-18.