## I. PENDAHULUAN
Maraknya  bank-bank  syariah belakangan  ini  bisa  menggambarkan adanya potensi pasar perbankan syariah di Indonesia.Hal ini seolah bisa menjadi  indikator  telah  munculnya kesadaran  sebagian  umat  Islam  di Indonesia  terhadap  penerapan  syariah Islam  dalam  kehidupan  bermuamalah
yang  bebas  dari  riba  dan  meninggalkan aktivitas  bisnis  haram  lainnya.  Bank- bank  konvensional  yang  lebih  dahulu hadir dianggap tidak mampu mengakomodir tuntutan perubahan sistem  yang  diharapkan  umat  Islam selain masih rentan menggunakan sistem  ribawi,  bank  konvensional  juga masih  tidak  memperdulikan pemutaran

## STUDI KRITIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DALAM PRAKTEK MUDHARABAH
Oleh: IBNU RUSYDI, SH., M.Pd.I. *)

## ABSTRACT
Islamic  banking  productsin  the  formof  savings  generally  use  mudharabah and there is also awadi'ah. It is published by Islamic bank son the productsand work processes  Islamic  bank,  when  examinedmore  deeplyandca  refully  to  match  the application  Islamic  banking  is  currently  the  instrumentto  its  legislation  and  various provisionsof  shariaeither  already  accommodated  in  the  compilation  of  National Sharia  Board  fatwa  (DSN)  as  well  asthe  provision  containedin  the  books  of jurisprudence muamalah the scholarsof the salaf, it found many similarities concept o fislamic bank swith that conventional bank makes can not bealigned premises sharia compliance  and  irregularities  inperaktek  islamic  banking  which  were  linked  with  the contractmudharabah.in  ireggularities  such  irregularitiesof  islamic  banksin  violation ofsharia could drag wellatusurious transactions.

## ABSTRAK
Produk perbankan syariah dalam bentuk tabungan umumnya menggunakan akad mudharabah dan  sebagiannya  ada  juga  yang  berakad wadi’ah. Hal  yang dipublikasikan  oleh  bank  syariah  atas  produk  dan  proses  kerja  bank  syariah, biladicermati  lebih  mendalam  dan  seksama  dengan  mencocokan  penerapan peraktek  perbankan  syariah  saat  ini  dengan  instrumen  undang-undangnya  maupun berbagai  ketentuan  syariah  baik  yang  sudah  diakomodir  dalam  kompilasi  fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun ketentuan yang terdapat dalam kitab kajian fikih  muamalah  para  ulama  salaf,  ternyata  ditemukan  berbagai  kesamaan  konsep bank  syariah  dengan  bank  konvensional  yang  membuatnya  memang  tidak  bisa selaras  denga  ketentuan  syariah  serta  banyaknya  penyimpangan  dalam  peraktek perbankan syariah diantaranya yang berhubungan dengan akad mudharabah .Dalam penyimpangan-penyimpangan  tersebut  bank  syariah  melakukan  pelanggaran terhadap syariah yang bisa menyeretnya pula pada transaksi ribawi.
Kata kunci : Mudharabah, Perbankan Syari’ah.
*) Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh
uang  nasabah  apakah  untuk  investasi dalam  bisnis  yang  di  halalkan  atau  di haramkan  menurut  ketentuan  syariat Islam.  Di  saat  umat  Islam  mulai menyadari  dengan  kebutuhan  tersebut maka saat itulah mulai muncul perbankan syariah yang berupaya menyelaraskan peraktek perbankan
dengan ajaran Islam serta meninggalkan  berbagai  aktivitas  yang lazim  dilakukan  oleh  bank-bank  ribawi (bank  konvensional)  yang  sarat  dengan peraktek  riba  dan  aktivitas  investasi pada objek yang diharamkan agama.
Jika  dilihat  dari  tujuan  dan  latar belakang kemunculan bank-bank
syariah,  tentu  sangat  pantaslah  bank syariah  menuai  pujian  dan  dukungan sebagai  institusi  perbankan  alternatif bagi  umat  Islam  yang  membutuhkan jasa perbankan tanpa dihantui dosa riba dan  aktivitas  terlarang  lainnya,  namun seiring  waktu  berjalan,    saat  terjadinya interaksi  diantara  praktisi  perbankan, pengguna perbankan (nasabah) dengan para ahli ilmu (para ulama) serta kajian- kajian  yang  mendalam  maka  sedikit demi  sedikit  mulai  bermunculan  temuan berbagai  penyimpangan  yang  terjadi baik  pada  proses  akad  muamalah berlaku  yang  diterapkan  oleh  bank syariah  maupun  konsep  dasarnya  yang melandasi  berdirinya  perbankan  syariah
baik  dalam  produk  pendanaan  maupun produk pembiayaannya.
Konsentrasi pembahasan dalam tulisan  ini  adalah  mengenai  akad mudharabah yang di terapkan oleh bank syariah  guna  memberi  gambaran  dan penegasan  mengenai  kebenaran  ada atau  tidaknya  penyimpangan  peraktek akad mudharabah yang  dilakukan  oleh bank syariah, mengingat akad mudharabah merupakan akad muamalah paling utama yang melandasi produk  perbankan  syariah,  sebab  akad inilah yang mendasari berbagai transaksi perbankan syariah.

## II.     PEMBAHASAN
2.1.  Pengertian Riba dan Akad

## Mudharabah
Penyebab  utama  umat  Islam meninggalkan  bermuamalah  dengan bank  konvensional  serta  beralih  menuju kepada  perbankan  syariah  ( Islamic Banking )  adalah  dikarenakan  alasan peraktek riba yang masih merajalela dan diterapkan  oleh  bank  konvensional dalam  sebagian  besar  transaksinya. Umat  Islam  mulai  memahami  bahwa konsep yang digunakan dalam pembagian  bunga  bank  baik  dalam konteks pendanaan maupun
pembiayaan bank konvensional
mengadopsi cara dan konsep riba.
Peran ulama dan proses pembelajaran kepada pemahaman syariah  yang  benar,  membuat  umat Islam  dapat  mengetahui  bahwa  bunga bank  merupakan  implementasi  dari transaksi  riba.  Oleh  sebab  itu,  di  sinilah perlunya pengetahuan mengenai hakikat  dari  suatu  masalah  agar  tidak tertipu  dari  penamaan-penamaan  lain yang kelihatannya baik namanya, namun sebenarnya tetap buruk hakikatnya.
Agar  bisa  menjauhi  riba,  maka diperlukan  pengetahuan  mengenai  apa itu  yang  dimaksud  dengan  riba.  Syafi’i Antonio  (2003:37)  mendefinisikan  riba sebagai  berikut  “Riba  secara  bahasa bisa  bermakna ziyadah atau  tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun  menurut  istilah  teknis,  riba berarti  pengambilan  tambahan  dari harta  pokok  atau  modal  secara  batil. Ada beberapa penjelasan dalam menjelaskan  riba,  namun  secara  umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan  tambahan,  baik  dalam transaksi  jual  beli  maupun  pinjam meminjam secara batil atau bertentangan  dengan  prinsip  muamalah dalam  Islam. Sementara itu  Muhammad Arifin Badri (2009:2) mendefiniskan Riba sebagai  s uatu  “akad/transaksi  atas
barang  tertentu  yang  ketika  akad berlangsung, tidak diketahui kesamaannya  menurut  ukuran  syariat atau  dengan  menunda  penyerahan kedua barang yang menjadi obyek akad atau salah satunya”.
Dari  definisi  tersebut  diketahui jika  riba  bisa  muncul  pada  jual  beli, pinjam  meminjam,  hal  tersebut  bisa terjadi  karena  melanggar  ketentuan yang dibenarkan syariat. Semisal contoh dari  yang  diatur  syariat  ialah  tidak dibolehkannya  mengambil  keuntungan dari utang piutang, karena akad transaksi utang piutang dalam ketentuan prinsip muamalah Islam haruslah berakad  sosial  dan  tidak  boleh  di komersilkan. “ Setiap piutang yang mendatangkan
kemanfaatan/
keuntungan,  maka  itu  adalah  riba .” (baca  al-Muhadzdzab  karya  al-Syairazi 1/304).
Hukum riba adalah haram menurut  kesepakatan  ulama  Islam,  dan riba  masuk  salah  satu  diantara  dosa besar maka umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya, banyak  sekali  dalil  baik  dari  al-Qur`an maupun  al-Sunnah  yang  menyatakan haramnya dan terlarangnya riba. Muhammad  bin  Shalih  al  Utsaimin seperti  dikutip  oleh  Muhammad  Arifin badri (2009:19) mengatakan “Keharaman  riba  telah  disepakati  oleh
ulama.  Oleh  karena  itu,  barangsiapa yang mengingkari keharamannya, sedangkan  ia  tinggal  di  masyarakat muslim,  berarti  ia  telah  murtad  (keluar dari agama Islam), karena riba termasuk hal-hal  haram  yang  telah  jelas  dan diketahui  oleh  setiap  orang  serta  telah disepakati”
Sementara itu, akad
mudharabah menurut Ahmad al- Syarbasyi  sebagaimana  dikutip  Syafii Antonio  (2003:95)  adalah  akad  kerja sama  usaha  antara  dua  pihak  dimana pihak pertama ( shâhibu al-mâl ) menyediakan  seluruh  (100%)  modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.  Keuntungan  usaha  secara
mudharabah dibagi menurut kesepakatan  yang  dituangkan  dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama kerugian  itu  bukan  akibat  kelalaian  si pengelola.  Sedangkan  kerugian  yang diakibatkan  karena  kecurangan  atau kelalaian  si  pengelola,  si  pengelola harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian tersebut. Menurut Sa’ad al-Silmi sebagaimana  dikutip  Arifin  Badri(2010: 131) mudharabah adalah  suatu  akad dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai  pemodal,  sedangkan  pihak kedua  sebagai  pelaksana  usaha,  dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam
prosentase yang telah disepakati antara keduanya. Sedangkan rukun-rukun mudharabah itu sebagaimana disebutkan  oleh  wahbah  zuhayli  (1985: Juz 5: 3792) antara lain:
1. Ijab dan qobul
Ijab ialah perkataan yang diucapkan  oleh  pihak  pertama  yang menghendaki terjalinnya akad mudharabah , Sedangkan qobul merupakan jawaban yang
mengandung persetujuan yang diucapkan  pihak  kedua  atau  yang mewakilinya.  Tidak  ada  kata-kata khusus  dalam  hal  ini  sebagaimana amalan  ibadah  layaknya  sholat,  haji dan  sebagainya  namun mudharabah merupakan  wujud  interaksi  sesama manusia,  sehingga  teknisnya  yang menunjukan kesepakatan kedua belah  pihak  dapat  diungkapkan  apa saja  sesuai  kebiasaan  yang  berlaku baik bisa berupa lisan maupun tulisan 2. Pemodal dan pelaku usaha
Orang  yang  dibolehkan  untuk menjalin  akad mudharabah harus memenuhi  empat  kriteria  yaitu  orang yang  merdeka, oleh sebab itu hamba sahaya tidak dibenarkan untuk bertransaksi  tanpa  seizin  tuannya, telah  baligh  bagi  laki-laki  telah diketahui sampai mencapai umur lima belas  tahun  atau  telah  bermimpi junub  sedang  pada  wanita  ditandai
dengan  mulainya  siklus  datang  bulan (haidh), atau hamil atau telah berumur  lima  belas  tahun,  berakal sehat,  oleh  sebab  itu  orang  yang mengalami  gangguan  jiwa    atau serupa  tidak  sah  akad  perniagaanya, dan  kriteria  terakhir  ialah  mampu membelanjakan hartanya dengan baik.
3. Modal
Modal  ialah  harta  milik  pihak pertama  (pemodal)  kepada  pihak kedua (pelaku usaha) guna membiayai  usaha  yang  dikerjakan oleh  pihak  kedua.  Para  ulama  telah menyebutkan  sejumlah  persyaratan bagi  harta  yang  menjadi  modal  akad mudharabah diantaranya:1)  diketahui jumlah  modalnya  oleh  kedua  belah pihak  supaya  tidak  menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan, hal ini karena konsekuensi  akad mudharabah yang mengembalikan modal kepada pemodal  lalu  kedua  belah  pihak berbagi  keuntungan;  2)  penyerahan modal  kepada  pelaku  usaha  dan pelaku  usaha  tersebut  sepenuhnya
diberi kebebasan untuk menggunakan  modal  tersebut  untuk membiayai usaha yang dilakukannya. 4. Usaha Dalam menjalin akad mudharabah umumnya ulama membagi  atas  dua  bagian  yakni
Mudharabah al-muthlaqah
(mudharabah  bebas).  Adalah  sistem mudharabah ,  yang  dalam  hal  ini, pemilik  modal  ( shâhib  al-Mal atau investor) menyerahkan modal kepada pengelola  tanpa  pembatasan  jenis usaha,  tempat  dan  waktu,  ataupun dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis  ini  memberikan  kebebasan kepada mudhârib (pengelola  modal) untuk  melakukan  apa  saja  yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.  Kemudian  ada  pula mudharabah al-muqayyadah (mudharabah terbatas). Dalam hal ini, pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada
pengelola  dan  menentukan  jenis usaha, tempat, waktu, ataupun pihak- pihak  yang  dibolehkan  bertransaksi dengan mudharib.
5. Keuntungan
Tujuan utama diadakannya akad mudharabah adalah memperoleh keuntungan kedua belah pihak, pemodal dananya berkembang dengan  keuntungan  dan  pengusaha menikmati  laba  usaha  (keuntungan) hasil operasi.
2.2.   Ketidaksesuaian
Akad
Mudharabah  Pada  Bank  Syariah dengan Akad Mudharabah Syar’i Dengan mengkaji, membandingkan, meneliti serta
melakukan  tinjauan  berdasar  berbagai literatur fikih muamalah syarί’ah,
peraturan  perbankan  syariah  serta praktek  dan  aktualisasi  yang  terjadi berdasar literatur yang mengambil objek pada  bank  syari’ah  maupun  melakukan observasi  kepada  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  aktualisasi  perbankan syariah  maka  terdapat  ketidaksesuaian akad mudharabah bank syariah di Indonesia  dengan  akad mudharabah yang syar’i. Hal ini bisa di tinjau dari hal- hal sebagai berikut:
1. Status  ganda  perbankan  syariah
menyalahi ketentuan
akad mudharabah sesuai  syar’i  menurut yang dipahami para ulama fikih Islam.
Dalam menjalankan akad mudharabah terhadap  para  nasabah pihak  bank  melakukan  status  ganda, pertama bank berlaku sebagai pengelola  usaha  ( mudhârib )  dan kemudian  bank  dalam  waktu  sekejap berubah  status  menjelma  menjadi investor ( shâhibual-mâl ).
Berikut  penjelasan  skenario status  ganda  bank:  bank  syariah menghimpun  dana  dari  nasabah pertama  yang  datang  menabung dengan akad mudharabah , dalam hal ini  bank  memposisikan  nasabah sebagai  pemilik  modal  dan  bank syariah  sendiri  mengklaim  sebagai pelaku  usahanya,  ketika  uang  modal sudah  dalam  penguasaan  bank, maka bank tidak menjalankan dengan
amanah apa yang semestinya dilakukan  oleh  pihak  pelaku  usaha dalam  akad mudharabah namun justru  bank kembali  mengikat diri lagi dengan perjanjian mudharabah kepada  pihak  lain  yakni  nasabah kedua.
Dalam  konteks  kedua  ini bank  mengklaim  sebagai  pemilik modal  dan  nasabah  yang  datang  kali ini adalah pihak  pelaku  usaha sesungguhnya yang benar-benar membutuhkan curahan bantuan modal  untuk  usahanya.  Menyimak skenario  status  ganda  bank  syariah tersebut  maka  diketahui  dalam  dua akad mudharabah yang  dilakukan bank  syariah  tersebut  baik  akad mudharabah dengan nasabah pertama  ketika  bank  memposisikan diri  sebagi  pelaku  usaha  maupun pada  mudharabah  dengan  nasabah kedua ketika bank kemudian memposisikan  diri  sebagi  pemilik modal,  seandainya  bank  melakukan mudharabah dengan  nasabah  kedua atas  izin  pemilik  modal  (nasabah pertama)  maka  bank  tidak  berhak mendapat  bagian  keuntungan  dan menentukan nisbah bagi hasil karena statusnya hanya sebagai calo perantara  atau  makelar  dana  saja. Para ulama menjelaskan bahwa hasil keuntungan  dalam  akad  mudharabah
hanya  milik  pemodal  dan  pelaku usaha,  sedangkan  pihak  yang  tidak memiliki  modal  dan  tidak  ikut  serta dalam  pelaksanaan  usaha  maka pihak  bank  tidak  berhak  untuk mendapatkan bagian dari hasil
keuntungan (bagi hasil). Para ulama melarang peraktek mudharabah yang dilakukan bank  syariah  saat  ini  sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  al-Nawawi yang  di  kutip  dan  dibenarkan  dalam sejumlah  kitab-kitab  fikih  klasik  para ulama  salaf : “Hukum  kedua:  tidak dibenarkan bagi pelaku usaha
(mudharib)  untuk  menyalurkan  modal yang  ia  terima  kepada  pihak  ketiga dengan  perjanjian mudharabah .  Bila ia  melakukan  hal  itu  atas  seizin pemodal,  sehingga  ia  keluar  dari akad mudharabah (pertama)  dan berubah  status  menjadi  perwakilan bagi pemodal pada akad mudharabah kedua ini,  maka itu dibenarkan. Akan tetapi  ia  tidak  dibenarkan  untuk mensyaratkan  dirinya  sedikitpun  dari keuntungan  yang  diperoleh.  Bila  ia tetap  mensyaratkan  hal  itu,  maka akad mudharabah kedua  bathil”  (al- Nawawi: 230)
2. Bank syariah hakikatnya menjalankan akad  utang  piutang  dan  bukan  akad mudharabah dalam hubungannya dengan nasabah.
Jika dicermati lebih jauh pada status  ganda  perbankan  maka  akan didapati  bahwa  yang  dilakukan  oleh bank  syariah  sesungguhnya  saat  ini merupakan  akad  utang  piutang  dan bukan mudharabah ,. Kamuflase pada bentuk akad dan isti lah syar’i tidaklah merubah  hakikat  sebenarnya  pada susbtansi  akad  utang  piutang  dalam skenario  status  ganda  bank.  Berikut skenario  akad  utang  piutang  yang dijalankan oleh bank syariah meskipun  melabeli  namanya  dengan akad mudharabah.
Pihak bank yang dalam status pertama sebagai pelaku usaha dan  menerima  modal  dari  nasabah pertama (diasumsikan sebagai kreditur)  kemudian  tidak  amanah untuk menjalankan perannya sebagai pelaku usaha sesuai akad mudharabah dimaksud,  namun  bank syariah malah kemudian menyalurkan kembali  dana  tersebut  kepada  pihak nasabah  lain  (diasumsikan  sebagai debitur) yang hendak berlaku sebagai pelaku  usaha,  pada  kali  ini  bank memposisikan  diri  sebagai  pemodal yang  pada  hakikatnya  uang  modal yang ada pada bank merupakan uang milik nasabah pada akad mudharabah pertama.  Jadi  subtansi dari skenario status ganda perbankan ini ialah bank berupaya
mengalokasikan  dana  terhimpun  dari pihak  lain  yang  dijanjikan  akan kembali  dananya  oleh  bank  seiring waktu  berjalan  beserta  bagi  hasilnya (bunga  uang).  Hal  ini  berjalan  dari suatu  usaha  kosong  yang  pada hakikatnya tidak pernah bank lakukan kecuali hanya menerima dan menyalurkan  dana  serta  mengambil keuntungan atasnya (menyerupai pinjaman bank terhadap uang nasabah  pada  bank  konvensional yang disertai bunga pinjaman).
Aliran uang nasabah pertama tadi  kemudian  di  lokasikan  oleh  bank dalam bentuk penyaluran dana kepada  pihak  lainnya  (bank  syariah pada  hakikatnya  bukan  pemilik  uang yang  sebenarnya),  dimana  bank  kali ini  menuntut  pengembalian  dana seiring  waktu  berjalan  beserta  bagi hasilnya  (bunga  uang)  atas  modal yang  hakikatnya  bukan  milik  bank namun  milik  nasabah  pertama  yang berperan  sebagai  kreditur,  dengan catatan  dalam  kedua  proses  tadi diisyaratkan adanya keuntungan atasnya, sebagaimana telah diketahui bahwa  pengambilan  keuntungan  dari utang piutang adalah riba.
3. Kegiatan  usaha  bank  syariah  yang masih memplagiasi  aturan  main kegiatan  bank  konvensional  akan
bermasalah dalam implementasi akad mudharabahnya.
Penjelasan  Bank  Indonesia dalam  Ikhtisar  Undang-Undang  No. 21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah  menyatakan  bahwa  “Bank Syariah  yang  terdiri  dari  BUS  dan BPRS  (Pasal  18)  serta  UUS,  pada dasarnya  melakukan  kegiatan  usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan  dan  penyaluran  dana masyarakat  disamping  penyediaan jasa keuangan lainnya.”
Dari  undang-undang  tersebut dapat dipahami pada dasarnya setiap bank, baik itu yang masih konvensional  maupun  bank  yang melabeli  diri  dengan  label  syari’ah adalah lembaga perantara ( intermediary )  antara  sektor  yang kelebihan  dana  (surplus)  dan  sektor yang kekurangan dana (minus). Bank menerima  simpanan  berupa  giro, tabungan  dan  deposito  dari  pihak kelebihan dana. Dana yang terhimpun  lalu  disalurkan  ke  pihak- pihak yang memerlukan dalam bentuk  kredit/pinjaman/pembiayaan. Pihak yang kelebihan dana mendapatkan  imbalan  atas  dana yang  ditempatkan  di  bank  yaitu berupa bunga/bagi hasil.
Pada  sisi  lain,  pihak  yang minus  atau  memanfaatkan  kredit/ pinjaman/pembiayaan dari bank harus  membayar  imbalan  kepada bank berupa bunga/bagi hasil/margin. Biaya  operasional  dan  laba  bank diperoleh  dari  selisih  imbalan  yang diberikan oleh pihak yang memanfaatkan dana (debitur) dengan imbalan  yang  diberikan  bank  kepada nasabah deposan. Oleh karena itu,tampaklah  bahwa  fungsi  bank syariah sama dengan bank konvensional. Bank syariah menghimpun  dana  dari  masyarakat lalu  disalurkan  kepada  pihak  yang membutuhkan  (fungsi intermediary) , mekanisme  fungsi  intermediary  yakni dengan  menghimpundana  nasabah dan  menerapkan  akad mudharabah dua  pihak  oleh  bank  baik  pertama terhadap  posisi  nasabah  sebagai investor kemudian melakukan penyaluran  pada  nasabah  lain  yang diposisikan  sebagai  pelaku  usaha. Oleh sebab itu, pada hakikatnya bank hanya melakukan instrumen pendanaan  utang  piutang  kemudian mengambil keuntungan atas transaksi tersebut  sehingga  jatuhlah  pada  riba. Dari  sini  semakin  jelas,  bahwa instrumen yang mengacu pada undang-undang  perbankan  syariah tidak  bisa  kompatibel  dengan  akad
mudharabah  yang  sesuai  dengan prinsip syari’ah.
4. Undang-undang  Perbankan  syariah tidak  mengisyaratkan  bank  syariah untuk  memiliki  usaha  real  dan  terjun langsung dalam dunia usaha, dengan hal  ini  bank  syariah  sulit  untukdapat menjalankan  akad mudharabah pada usaha  riil  yang  hakikatnya  memang tidak pernah dimiliki.
Hal ini didasarkanpada Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah Pasal  4  ayat  1  dan  2  yang menyebutkan:
(1)  Bank  Syariah  dan  UUS  wajib menjalankan fungsi menghimpundan menyalurkan dana masyarakat.
(2)  Bank  Syariah  dan  UUS  dapat menjalankan  fungsi  sosial  dalam bentuk  lembaga baitul  mal ,  yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada
organisasi pengelola zakat.
Begitu  pun  dalam  Pasal  19 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah Pada  ayat  1  tentang  kegiatan  usaha Bank  Umum  Syariah  dan  ayat  2 tentang kegiatan usaha UUS
Bank  syariah  berfungsi  untuk  a) menghimpun  dana  dalam  bentuk Simpanan  berupa  Giro,  Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad
lain  yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah; b) menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa
Deposito,  Tabungan,  atau  bentuk lainnya  yang  dipersamakan  dengan itu  berdasarkan  Akad  mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
c)  menyalurkan  Pembiayaan  bagi hasil  berdasarkan Akad mudharabah, Akad  musyarakah,  atau  Akad  lain yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip  Syariah;  d)  menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna’,  atau  Akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
Dari  pasal  di  atas  menjadi jelas  bahwa  semua  jenis  produk perbankan  syari’ah  hanya  sebatas pembiayaan dan pendanaan. Dengan demikian,  pada  setiap  unit  usaha yang dikelola, peran perbankan hanya sebagai penyalur dana nasabah  dan  ini  menyebabkan  sulit
untuk mendapatkan perbedaan antara perbankan syari’ah dan perbankan konvensional, hal ini dikarenakanbank syariah tidak mempunyai  usaha  riil,  selain  hanya memudharabahkan kembali dana nasabah,  dengan  kemungkinan  lain yakni dana nasabah pertama disalurkan  dalam  bisnis  pembiayaan bank.
Sebagai  pihak  yang  beritikad baik  dan  berinvestasi  dalam  usaha yang  dikelola  bank  syariah  maka perlu  pula  untuk  mengetahui  apakah
bisnis  yang  dijalankan  oleh  bank benar  dan  sesuai  syar’i.  Dalam menjalankan produk usaha pembiayaan  ( bai’al-murabahah )  bank syariah  memposisikan  diri  sebagai penjual  barang  (skenario  ini  agar terpenuhinya  akad  syar’i,  bank  harus membeli  dahulu  barang  yang  akan dijual kepada konsumen) untuk sejumlah  barang-barang  konsumtif yang  dibutuhkan  seperti  kendaraaan bermotor,  rumah  dan  lainnya  sesuai Dewan Syariah Nasional (yang selanjutnya  disingkat  DSN)  pada fatwanya  No:  04/DSN-MUI/IV/200, tentang Murabahah menyatakan:
“Bank membeli barang yang diperlukan  nasabah  atas  nama  bank sendiri,  dan  pembelian  ini  harus  sah dan bebas riba.”
Namun  adakah  bank  syariah yang  benar-benar  mempraktekan  ini, dalam  praktek  sistem murabahah yang  dilakukan  bank  syariah  tidak sesuai  dengan  fatwa  DSN,  hal  ini seperti contoh kasus proses pembiayaan  murabahah  di  Bank  BRI Syariah  Ciamis    dimana  nasabah diharuskan  membayar  uang  muka ( urbun )  sebesar  20%  dari  nilai  kredit yang diajukan kepada pihak developer terlebih dahulu untuk mengambil KPR dengan angsuran 10 tahun,  dengan  margin  keuntungan
sebesar 9,5% (margin biasa
ditentukan  terlebih  dahulu  oleh  bank sesuai lamanya waktu angsuran).
Dari kasus ini terdapat kritikan  untuk  bank  yakni  bank memberikan  piutang,  hal  ini  terbukti bahwa  nasabah  membayarkan  urbun ke developer dan bukan kepada bank dan  hal  ini  tidak  tepat  dikatakan hubungan  jual  beli  antara  bank dengan konsumen, jika pun diasumsikan  bahwa  bank  melakukan aktivitas penjualan maka bank menjual  sesuatu  yang  sepenuhnya belum  diserah  terimakan  kepadanya dan ini menyalahi al-Sunnah sebagaimana hadis riwayat Abu Daud yang  artinya  sebagai  berikut:  dari Hakim bin Hizam, “ia berkata kepada Rasulullah:  wahai  Rasulullah,  ada orang  yang  mendatangiku.  Orang tersebut  ingin  mengadakan  transaksi jual  belidenganku  terhadap  barang yang  belum  aku  miliki,  bolehkah  aku membelikan barang tertentu  yang  dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?kemudian Rasulullah  bersabda:  Janganlah  kau menjual  barang  yang  belum  kau miliki.'”  (HR.  Abu  Daud,  no.  3505; dinilai sahih oleh al-Albani)
Dari hadis di atas menunjukkan beberapa hal 1)
terlarangnya  menjual  barang  yang
belum    selesai  diserahterimakan;  2) larangan  menjual barang  yang belum selesai  diserahterimakan  ini  berlaku bagi  bahan  makanan  dan  barang lainnya;  3)  barang  yang  sudah  dibeli harus  berpindah  tempat  terlebih dahulu sebelum dijual kembali kepada pihak lain.
Secara garis besarnya praktek akad pembiayaan murabahah baik  untuk  pembiayaan  renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor,  pembelian  rumah  KPR, pengadaan  modal  kerja  maupun pengadaan barang lain pada umumnya  berjalan  dengan  skema bank  ( ba`ial-Murabahah) membelikan terlebih  dahulu  barang  tersebut  dari supplier  kemudian  penjual  ( ba’i ) menjual barang tersebut pada konsumen  ( musytari )  melalui  akad murabahah dengan  harga  sebesar harga  pokok  ditambah  keuntungan yang  telah  disepakati  antara ba’i dan musytari .
5. Bank tidak siap menanggung kerugian
Akad mudharabah adalah akad  yang  oleh  para  ulama  telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang  punggung  praktek  perbankan syariah.  DSN-MUI  telah  menerbitkan
fatwa  no:  07/DSN-MUI/IV/2000,  yang kemudian  menjadi  pedoman  bagi praktek perbankan syariahakan tetapi praktek  bank  syariah  perlu  ditinjau ulang.  Pada  fatwa  dengan  nomor tersebut,  DSN  menyatakan:  “LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia  dana,  menanggung  semua kerugian  akibat  dari mudharabah kecuali  jika  mudharib  (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”
Praktek  perbankan  syariah  di lapangan  masih  jauh  dari  apa  yang difatwakan oleh DSN. Andai
perbankan syariah benar-benar menerapkan  ketentuan  ini,  niscaya masyarakat akan berbondong- bondong  mengajukan  pembiayaan dengan  skema mudharabah ,  namun kembali  lagi,  fakta  tidak  sejalan dengan  teori.  Perbankan  syariah yang  ada  belum  sungguh-sungguh menerapkan  fatwa  DSN  secara  utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan  syariah,  masih  diwajibkan mengembalikan  modal  secara  utuh, walaupun  ia  mengalami  kerugian usaha.
Para  ulama  dari  berbagai mazhab  telah  menegaskan  bahwa pemilik  modal  tidak  dibenarkan  untuk
mensyaratkan  agar  pelaku  usaha memberikan  jaminan  seluruh  atau sebagian  modalnya.  Sehingga  apa yang  diterapkan  pada  perbankan syariah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha  untuk  mengembalikan  seluruh modal  dengan  utuh  bila  terjadi kerugian  usaha  adalah  persyaratan yang batil bahkan dalam ilmu fikih bila suatu akad terdapat persyaratan yang batil, maka akad persyaratan tersebut tidak  sah  sehingga  masing-masing harus  mengembalikan  seluruh  hak- hak  lawan  akadnya  atau  akad  tetap dilanjutkan dengan meninggalkan persyaratan tersebut.
6. Semua  nasabah  mendapatkan  bagi hasil
Bank syariah mencampur adukan  seluruh  dana  yang  masuk kepadanya  tanpa  dipilah  mana  yang sudah  disalurkan  ke  usaha  bank maupun  yang  masih beku  dan belum tersalurkan,  namun  demikian  pada setiap  akhir  bulan  seluruh  nasabah mendapatkan bagian dari hasil/keuntungan.  Hal  ini  didasarkan bahwa  pertimbangan  bank  dalam membagi  keuntungan  adalah  total modal bukan keuntungan yang diperoleh  dari  dana  masing-masing nasabah. Pembagian keuntungan tersebut  menjadi  masalah  besar dalam  metode mudharabah yang
memegang prinsip islami. Pembagian hasil  kepada  nasabah  yang  dananya belum tersalurkan jelaslah akan merugikan  nasabah  yang  dananya telah tersalurkan.
7. Metode bagi hasil yang berbelit-belit Muhammad Arifin Badri
(2010: 173-175) mengungkapkan metode  bagi  hasil  yang  diterapkan oleh salah satu perbankan syari’ah di Indonesia :
Bagi hasil nasabah= dana/saldo nasabah x E x Rasio/nisbah nasabah 1000                                     100
E= Pendapatan  rata-rata  investasi  dari  setiap 1000 rupiah dari   nasabah
Sementara, metode perhitungan  hasil  mudharabah  yang
benar- benar  syar’i  dengan  rumus hitung yakni: Bagi hasil
nasabah=keuntungan bersih x nisbah nasabah  x  nisbah  modal  nasabah dari  total  uang  yang  dikelola  oleh bank
Perbedaan antara dua
metode  tersebut  bisa  diketahui  dari contoh  kasus  berikut.  Pak  ahmad menginventasikan  modal  sebesar  Rp 100.000.000,  dengan  perjanjian  50% untuk pemodal dan 50% untuk pelaku usaha  (bank),  dan  total  uang  yang dikelola  oleh  bank  berjumlah  Rp 10.000.000.000  (10  miliar).  Dengan demikian,  modal  Pak  Ahmad  adalah 1%  dari  keseluruhan  dana  yang
dikelola  bank.  Pada  akhir  bulan  bank berhasil  membukukan  laba  bersih sebesar  Rp  1.000.000.000  (1  miliar). Operator bank setelah melalui perhitungan yang berbelit belit menentukan bahwa pendapatan investasi  dari  setiap  Rp  1000  adalah Rp 11,61. Bila  menggunakan metode perbankan syariah maka hasilnya:
100.000.000  x 11,61 x 50  = Rp. 580.500
1000                      100
Pak  Ahmad  hanya  mendapat Rp 580.500, sedangkan jika menggunakan  metode mudharabah
dengan prinsip islami yang sebenarnya  maka  hasilnya  sebagai berikut :
100.000.000 x 50 x 1= Rp. 5.000.000 1000            100
Dengan  metode  perhitungan mudharabah  yang  benar  Pak  Ahmad mendapatkan  bagi  hasil  yang  lebih menguntungkan.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan  data,  tinjauan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1.  Undang-undang perbankan syariah masih memplagiasi kepada aturan perundang-
undangan
perbankan
konvensional.
2.  Status ganda bank dengan mudharabah dua  pihak  dalam
mengakomodir peraturan undang-undang perbankan syariah  yang  saat  ini  diterapkan tidak sesuai dengan fikih
mudharabah yang  dikenal  para ulama.
3.  Bank syariah tidak siap menanggung  kerugian,  sebab merupakan sesuatu yang musykil dalam  menjalankan  usaha  tidak mendapatkan kerugian.
4.  Selama  perbankan  syariah  tidak terjun  langsung  dalam  dunia usaha  dan  hanya  mencukupkan diri sebagai penyalur dana nasabah maka tidak akan pernah terhindar dari riba.
5.  Semua  nasabah  pasti  mendapat
bagi hasil, jaminan uang nasabah tidak  akan  mengalami  kerugian dan  perhitungan  bagi  hasil  yang berbelit-belit  tidak  sesuai  akad mudharabah murni yang
diajarkan islam.

## DAFTAR  PUSTAKA
Al-Nawawi, al-Minhaj, Lebanon,  Dar  al- Fikri.
Antonio, Syafi’i Muhammad, 2001, Bank Syariah  dari  Teori  ke  Praktik , Jakarta, Gema Insani Press.
Badri,  Arifin  Muhammad,  2010, Riba dan  Tinjauan  Kritis  Perbankan Syari’ah, Bogor,  Pustaka  Darul Ilmi.
_____,  2010, Tinjauan  Kritis  Perbankan
Syariah , Jakarta, Makalah
Seminar Nasional KPMI.
Bank Indonesia, 2008, Ikhtisar Undang -
Undang  No.  21  Tahun  2008 Tentang  Perbankan  Syariah . Jakarta.
Daud,  Abu Sunan  Abu  Daud, Lebanon, Dar al-Fikri.
DSN  MUI,  2000,  Fatwa  DSN  MUI  No.
07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiyaan Mudharabah (Qiradh), Jakarta.
Zuhaily Wahbah, 1985, al-Fiqh al-Islamy wa  adillatuhu, Lebanon,  Dar Fikr.