## PEMBATALAN HAK MEREK YANG TELAH DIJADIKAN JAMINAN FIDUSIA

## Delila Pritaria Cantika
Fakultas HukumUniversitas Airlangga Email: delilapritariacantika@gmail.com

## Abstrak
Merek  sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual  pada  dasarnya  adalah  tanda  untuk mengidentifikasi  dan  membedakan  produk  dari  satu  perusahaan  dengan perusahaan  lain.  Merek  harus  didaftarkan  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum  dalam  bentuk  Hak  Atas  Merek.  Merek  yang  terdaftar  masih  dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut ( absolute grounds ) ataupun alasan relatif  ( relative  grounds ).  Dalam  perkembangannya  Merek  pada  saat  ini dimungkinkan  menjadi  obyek  jaminan.  Adapun  bentuk  penjaminan  yang  paling tepat digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan Jaminan Fidusia.
Kata kunci : Merek, Fidusia, Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan

## Abstract
Trademark as a part of intellectual property rights in essence is a sign to identify and distinguishing a product that made by a company with other products in the market.  Trademark  must  be  registered  to  gain  a  legal  recourse  in  the  form  of Rights  Over  Trademark.  However  a  registered  trademark  can  still  be  nullified, based  on  a  certain  adequate  evidence  the  registered  trademark  cannot  fulfilled the  absolute  grounds  or  relative  grounds.  In  furtherance,  nowadays  trademark legally feasible to be registered as a collateral. And as for the most accurate form of the collateral itself according to the law shall be registered  fiduciary guaranty.
Keywords : Trademark, Intellectual Property Rights, Collateral

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Merek  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  ekonomi, terutama  dalam  dunia  perdagangan  barang  dan  jasa  untuk  membedakan  dengan produk  lain  yang  sejenis  dalam  satu  kelas.  Dapat  dikatakan  bahwa  merek  yang merupakan intangible  asset yang  mempunyai  nilai  ekonomis  yang  sangat  tinggi menjadi  sebuah  aset  sangat  berharga  bagi  perusahaan  yang  kemudian  dipakai disejumlah  produknya.  Merek  sebagai  hak  kekayaan  intelektual  pada  dasarnya adalah  tanda  untuk  mengidentifikasi  dan  membedakan  produk  dari  satu perusahaan dengan perusahaan lain. Dalam perspektif ekonomi, merek merupakan bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dianggap  mampu  memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi.
Berdasarkan  Undang–Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dimungkinkan hak  merek  sebagai  obyek  jaminan  fidusia,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 angka  2  Undang  –  Undang  Jaminan  Fidusia  karena  hak  atas  merek  merupakan bagian  dari  hukum  benda  yaitu  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud  (hak) sebagaimana diatur dalam Pasal 499 BW, mempunyai nilai ekonomis yang dapat beralih  atau  dialihkan  karena  perjanjian.  Pengaturan  tentang  merek  sebagai jaminan  fidusia  kian  relevan  seiring  dengan  harapan  yang  dikemukakan United Nation Commision on International Trade Law ( UNCITRAL ) Working Group VI on  Security  Interest , secured  transactions  law ,  dalam  Sidang  ke  -13  yang diselenggarakan  di  New  York  pada  tanggal  19-23  Mei  2008,  membahas  materi security  rights  in  intelectual  property (hak  jaminan  dalam  kekayaan  intelektual) akan  dijadikan  sebagai  agunan  untuk collateral mendapatkan  kredit  perbankan secara internasional. 1
Permasalahan  yang  berkembang  kemudian  apabila  saat  telah  terjadi perjanjian  kredit  dan  dengan  hak  atas  merek  sebagai  jaminan  namun,  ada  pihak ketiga  yang  mengajukan  gugatan  atas  merek  yang  dijadikan  objek  jaminan fidusia. Merek  yang merupakan bagian terpenting dalam perjanjian  kredit karena sebagai pelunasan utangnya kepada kreditor. Apabila obyek tersebut digugat oleh pihak  ketiga  dan  mengakibatkan  merek  tersebut  tidak  dapat  digunakan  kembali, tentunya  akan  membawa  kerugian  terhadap  bank  selaku  kreditur  penerima jaminan.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam artikel ini, yaitu akibat hukum pada jaminan fidusia atas sertifikat hak atas merek yang telah dibatalkan dan perlindungan hukum bagi kreditur jika hak atas merek yang telah dijaminkan dengan jaminan fidusia dibatalkan.

## B. PEMBAHASAN
1. Akibat  Hukum  pada  Jaminan  Fidusia  atas  Sertifikat  Hak  atas  Merek yang Telah Dibatalkan
a.   Hak Eksklusif atas Merek
1 Redaksi,  “Cakrawala  Hukum:  Sidang UNCITRAL  Working  Group  VI  on  Security Interests ”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebank Sentralan, Vol. 6 No. 2 2008, hlm. 38.
Merek ( trademark ) sebagai hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (an indication of origin) 2 dari  suatu  perusahaan  dengan  barang  dan/atau  jasa  perusahaan  lain. Merek  merupakan  ujung  tombak  perdagangan  barang  dan  jasa.  Melalui merek,  pengusaha  dapat  menjaga  dan  memberikan  jaminan  akan  kualitas  ( a guarantee  of  quality )  barang  dan  atau  jasa  yang  dihasilkan  dan  mencegah tindakan  persaingan (konkurensi) yang  tidak  jujur  dari  pengusaha  lain  yang beritikad  buruk  yang  bermaksud  membonceng  reputasinya.  Merek  sebagai sarana  pemasaran  dan  periklanan (a  marketing  and  advertising  device) memberikan suatu tingkat informasi jasa yang dihasilkan pengusaha. 3 Merek sebenarnya  tidak  murni  kreasi  intelektual.  Merek  pada  dasarnya  lebih melindungi  aktivitas  bisnis  daripada  sekedar  perlindungan  aset  suatu perusahaan. 4 Merek  dengan  kata  lain  merupakan  definisi  yang  memberikan perlindungan  dan  upaya  pemulihan  jika  merek  digunakan  oleh  pihak  yang tidak memiliki kewenangan akan merek tersebut.
Pemberlakuan  konvensi  internasional  di  bidang  merek  dimulai  dengan Pengesahan  Persetujuan  Pembetukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia ( Agreement on Establshing the World Trade Organization ) melalui UU No.7 Tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  The  World  Trade Organization (Persetujuan  Pembetukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia) Lembaran  Negara  Nomor  95  Tahun  1994,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor  3564  Tahun  1994.  Pengesahan  dilakukan  oleh  pemerintah  RI  pada tanggal 15 april 1994 dengan cara menandatangani Final Act Embodying the Result of Uruguay Round Of Multilateral Trade . Dengan pengesahan tersebut sekaligus  Indonesia  mengesahkan  dan  memberlakukan  persetujuan TRIPs yang terdapat dalam Annex C Final Act tersebut. 5
Ketentuan  merek  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Selanjutnya  disebut dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang
2 Rahmi  Jened, Hukum  Merek  (  Trademark  Law  )  Dalam  Era  Globalisasi  dan  Integrasi Ekonomi , Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 3.
3 Ibid .
4 Rahmi  Jened, Implikasi  Persetujuan  TRIPs  Bagi  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Jakarta: Yardika, 2000 , hlm. 1.
5 Rahmi Jened I , Op.cit. , hlm. 16.
dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf, angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga) dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik  merek  yang  terdaftar  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk  menggunakannya  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (5) Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Perlindungan  atas  merek terdaftar  yaitu  adanya  kepastian  hukum  atas  merek  terdaftar,  baik  untuk digunakan,  diperpanjang,  dialihkan,  dan  dihapuskan  sebagai  alat  bukti  bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar. 6
Adapun  yang  dimaksud  dengan  hak  khusus  yang  diberikan  negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi: 7
1. Menciptakan hak tunggal ( sole or single right );
Hukum  atau  undang-undang  memberikan  hak  tersendiri  kepada  pemilik merek.  Hak  itu  terpisah  dan  berdiri  sendiri  secara  utuh  tanpa  campur tangan pihak lain;
2. Mewujudkan hak monopoli ( monopoly right ); dan
Siapapun  dilarang  meniru,  memakai,  dan  mempergunakan  dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek
3. Memberi hak paling unggul ( superior right );
Hak  superior  merupakan  hak  yang  diberikan  doktrin  hak  paling  unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek menjadi unggul dari merek orang lain untuk dilindungi.
b.   Karakteristik Hak atas Merek
Hak  merek  dapat  dikatakan  sebagai  hak  kebendaan.  Hal  ini  dapat disimpulkan  dari  pengertian  hak  merek.  Hak  merek  sendiri  mempunyai pengertian sebagai  hak eksklusif  yang diberikan  oleh  negara kepada  pemilik
6 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 93.
7 Agung Sujatmiko, “Perlindungan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, Jurnal Media Hukum, Vol. 18 No. 2 Desember 2011. hlm. 183.
merek.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (5)  Undang-Undang Merek  dan  Indikasi  Geografis  dengan  demikian,  dapat  dikatakan  hak  merek mempunyai sifat kebendaan.
Kemudian jika dilihat rumusan pasal mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran hak merek. Pidana yang diancamkan ialah penjara paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah). Tindak pidana ini juga digolongkan dalam  tindak  pidana  kejahatan  dan  merupakan  delik  biasa.  Kesemuanya  ini memberikan  kesan  pertanda  adanya  hak  absolut  sebab  di  samping mempunyai  sifat  mutlak  juga  dapat  disebut  hak  milik  imaterial.  Yang dimaksud  dengan,  hak  milik  immaterial  adalah  suatu  hak  milik  yang  obyek haknya  adalah  benda  tidak  berwujud  (benda  tidak  bertubuh).  Dalam  BW benda  dapat  dibedakan  menjadi  benda  berwujud  atau  tak  berwujud  merujuk pada  ketentuan  pasal  503  BW,  sedangkan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual dapat dikategorikan sebagai benda, khususnya benda tidak berwujud.
Kebutuhan  akan  perlindungan  hukum  atas  merek  semakin  berkembang seiring  dengan  pesatnya  pihak-pihak  yang  melakukan  peniruan.  Merek ( trademark )  merupakan  definisi  hukum  yang  memberikan  perlindungan  dan upaya  pemilihan  jika  suatu  tanda  perdagangan  digunakan  oleh  pihak  yang tidak  memiliki  kewenangan  untuk  itu. 8 Berdasarkan  definisi  tersebut  tersirat sebuah  syarat  mutlak  yang  harus  dipenuhi  oleh  sebuah  merek  yaitu  harus punya sebuah daya pembeda. Dapat pula dikatakan bahwa tanda yang dipakai haruslah  sedemikian  rupa  sehingga  mempunyai  cukup  kekuatan  untuk membedakan barang hasil produksi atau barang perniagaan atas jasa produksi seseorang  atau  suatu  perusahaan  dengan  barang-barang  atau  jasa  yang diproduksi oleh pihak lain.
Dari uraian tentang definisi merek dan objek yang dilindunginya, merek merupakan  tanda  pengenal  asal  barang  dan  jasa  yang  bersangkutan  dengan produsennya.  Hal  ini  menggambarkan  jaminan  kepribadian  dan  reputasi barang  dan  jasa  hasil  usaha  produsen  tersebut  sewaktu  diperdagangkan. 9
Merek  juga  memberikan  jaminan  kualitas  dari  barang  dan  jasa  yang bersangkutan,  hal  itu  tidak  hanya  berguna  bagi  produsen  pemilik  merek,
8 Rahmi  Jened, Hak  Kekayaan  Intelektual  Penyalahgunaan  Hak  Eksklusif, Surabaya: Airlangga University Press, 2007, hlm. 160 .
9 Muhammad  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah, Hak  Kekayaan  Intelektual  (  Sejarah,  Teori Dan Prakteknya Di Indonesia) , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 159.
tetapi  juga  berguna  untuk  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  mutu barang  dan  jasa  kepada  konsumen.  Selain  itu  merek  juga  berfungsi  sebagai sarana  promosi  ( mean  of  trade  promotion )  dan  reklame  bagi  produsen pemilik merek dalam perniagaan. 10
Di  Indonesia,  perolehan  merek  berlaku  sama  seperti  paten,  yakni menganut first to  file  system dan  melalui  prosedur  pendaftaran  yang  hampir sama  juga  yang  meliputi  pemeriksaan  formal,  pemeriksaan  substantif, pengumuman  dan  berakhir  dengan  keputusan. 11 Pasal  1  ayat  (5)  Undang  – Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis    menyatakan  bahwa  hak  atas  merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar  dalam  daftar  umum  merek  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk  menggunakannya.  Pemilik  merek  terdaftar  memiliki  monopoli  secara terbatas  ( limited  monopoly )  untuk  menggunakan  sendiri  mereknya  atau mengeksploitasi  mereknya  dan  menikmati  manfaat  ekonomi  melalui perjanjian  lisensi (license  agreement )  atau  pengalihan  hak  (assignment). Disamping  itu  merek  hanya  eksis  berkaitan  dengan  aktivitas  komersial, sehingga merek harus digunakan. 12
Hak  merek  yang  merupakan  benda  bergerak  tidak  berwujud  sehingga merek  merupakan  jaminan  kebendaan  sesuai  dengan  sifat  hak  kebendaan yang mempunyai ciri khas tertentu : 13
1. Mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik debitor;
2. Dapat  dipertahankan  maupun  ditunjukan  kepada  siapa  saja  (semua orang);
3. Mempunyai sifat droit de suite , artinya hak tersebut mengikuti bendanya ditangan siapapun berada;
4. Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi; dan
5. Dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada orang lain.
10 Ibid ., hlm. 160.
11 Rahmi Jened, Op.cit., hlm. 189.
12 Ibid. , hlm. 190.
13 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 12-13.
Atas  dasar  ciri-ciri  tersebut  maka  benda  jaminan  pada  hak  jaminan kebendaan harus benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai.
Hak  merek  sebagai  jaminan  kebendaan  juga  mempunyai  ciri-ciri sebagaimana  benda  pada  jaminan  kebendaan  yaitu  dapat  dialihkan,  sesuai dengan  Pasal  40  ayat  (1)  butir  d  dan  e  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi Geografis.  Dalam  Undang-Undang  Merek  tersebut  meyebutkan  bahwa  hak atas merek terdaftar dapat dialihkan dan beralih karena perjanjian dan sebab- sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pengalihan  hak  atas  merek  sebagaimana  dimaksud  di  atas  wajib dimohonkan  pencatatannya  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM  untuk  dicatat dalam  daftar  umum  merek  sesuai  pasal  41  ayat  (3)  Undang-  Undang  Merek dan  Indikasi  Geografis.  Pengalihan  hak  merek  dalam  hal  ini  melalui perjanjian  berupa  perjanjian  kredit  selain  dengan  cara  pengalihan  melalui perjanjian,  dapat  juga  pengalihan  dengan  sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan khususnya  undang-undang  jaminan  fidusia  membuka  kemungkinan pengalihan kepemilikan atas dasar kepercayaan.
Dengan  demikian,  Hak  Merek  dapat  dialihkan  hak  kepemilikannya kepada pihak lain dengan dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yaitu  hak  merek  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  berada dalam penguasaan pemilik hak merek.
Dengan  adanya  konstruksi  hukum  berupa pengalihan Hak Merek secara Fidusia maka debitor tersebut tetap dapat menjalankan usahanya. Konstruksi hukum  fidusia  ini  pada  prinsipnya  dilakukan  lewat  bentuk  globalnya  yang disebut  dengan “constitutum  posessorium” (penyerahan  kepemilikan  benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali).
c.   Pembatalan Merek
Pembatalan merek adalah suatu prosedur  yang ditempuh oleh salah satu pihak  untuk  mencari  dan  menghilangkan  eksistensi  pendaftaran  dari  suatu merek  dari  Daftar  Umum  Merek  (DUM)  atau  membatalkan  keabsahan  hak berdasarkan  sertifikat  merek.  Umumnya  suatu  pihak  percaya  dirinya  telah
dirugikan  oleh  pendaftaran  tersebut  sehingga  yang  bersangkutan  boleh mengajukan petisi untuk pembatalan. 14
Beberapa yurisdiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan  merek  terdaftar  ( invalidity ),  kebatalan  ( nullity )  atau  gugatan pembatalan  ( retification/revocation  action ).  Merek  terdaftar  masih  dapat dibatalkan  pendaftarannya,  apabila  berdasarkan  bukti  yang  cukup  merek tersebut  didaftar  dengan  tidak  memenuhi  alasan  absolut  ( absolute  grounds ) ataupun alasan relatif ( relative grounds ). 15
Alasan  absolut  ( absolute  ground )  tidak  diterimanya  pendaftaran  merek tercantum  dalam  Pasal  20  dan  Pasal  21  ayat  (3)    Undang  –  Undang  Merek dan Indikasi Geografis. Alasan absolut ( absolute grounds ) tidak diterimanya pendaftaran  merek  dengan  tolak  ukur  dan  perspektif  dari  tanda  yang digunakan  sebagai  merek  secara  absolut  harus  memiliki  daya  pembeda, secara absolut tidak bertentangan dengan undang - undang, moral agama dan ketertiban  umum  serta  itikad  baik.  Alasan  relatif  ( relative  ground )  tidak diterimanya  pendaftaran  merek  tercantum  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  dan  ayat (2)  Undang  –  Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Menetapkan  bahwa alasan relatif ( relatif ground ) sebagai berikut :
1. Permohonan  ditolak  jika  Merek  tersebut  mempunyai  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.
2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
a. Merupakan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama  orang terkenal,  foto,  atau  nama  badan  hukum  yang  dimiliki  orang  lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. Merupakan  tiruan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama, bendera,  lambang  atau  simbol  atau  emblem  suatu  negara,  atau
14 Rahmi Jened II, Op.cit ., hlm. 291.
15 Ibid .
lembaga  nasional  maupun  internasional,  kecuali  atas  persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang  digunakan  oleh  negara  atau  lembaga  pemerintah,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Prinsip  perlindungan  merek  di  Indonesia  adalah  memberikan perlindungan  atas  merek  terdaftar  dengan  itikad  baik  ( good  faith ).  Prinsip itikad  baik  tidak  saja  muncul  pada  saat  permohonan  pendaftaran  merek sebagai salah satu alasan absolut (absolute grounds ), namun itikad baik juga muncul  sebagai  dasar  gugatan  pembatalan  merek  yang  menyangkut keabsahan merek terdaftar. 16
Oleh  karena  untuk  menjadi  sebuah  merek  dan  mendapat  perlindungan hukum  syaratnya  adalah  merek  tersebut  harus  didaftarkan  ke  instansi  terkait yaitu  Dirjen  HKI.  Prinsip-prinsip  yang  penting  yang  dijadikan  sebagai pedoman  berkenaan  dengan  pendaftaran  merek  adalah  perlunya  itikad  baik ( good faith ) dari pendaftar. Oleh Karena Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menggunakan  asas First to  File System  bahwa hanya merek  yang didaftarkan  dan  beritikad  baik  saja  yang  mendapat  perlindungan  hukum. Sebuah  merek  yang  terdaftar  ternyata  ditemukan  adanya  kesamaan  dalam merek  yang  ternyata  sudah  terlebih  dahulu  terdaftar  maka  hal  tersebut dikatakan  sebagai  dasar  dari  itikad  tidak  baik.  Terhadap  pendaftaran  yang dilakukan  dengan  dasar  itikad  tidak  baik  tersebut  dapat  dilakukan  upaya hukum yaitu pembatalan merek.
Permasalahan  pembatalan  merek  yang  telah  dijadikan  jaminan  fidusia oleh  pihak  yang  berkepentingan  yang  mengajukan  gugatan  pembatalan  atas merek yang dijadikan objek jaminan fidusia memberikan dampak buruk bagi kreditor  pemegang  jaminan  fidusia.  Pihak  yang  berkepentingan  seperti  yang telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Merek dan  Indikasi  geografis  mengunggat  pembatalan  merek  sesuai  dengan  alasan absolut  dan  alasan  relatif  yang  dimana  pembatalan  merek  tersebut  memiliki akibat  bahwa  sertifikat  merek  tersebut  tidak  berlaku  lagi,  tentunya  kreditor
16 Ibid ., hlm. 94-95.
sebagai pemegang jaminan fidusia atas merek yang dijaminkan dalam hal ini dirugikan. Merek yang telah dikenal memiliki reputasi baik diganti dan untuk membangun  image  kembali  dari  merek  dibutuhkan  biaya,  pengorbanan, waktu dan tenaga yang besar.
Pembatalan merek yang dijadikan jaminan fidusia mengakibatkan merek dicoret dalam Daftar Umum Merek ( DUM) dan serifikat hak merek menjadi tidak  berlaku  lagi  atau  dengan  kata  lain  objek  jaminan  fidusianya  musnah. Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  25  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  bahwa hapusnya  jaminan  fidusia  salah  satunya  adalah  musnahnya  benda  yang menjadi  objek  jamina  fidusia.  Akibat  musnahnya  objek  jaminan  berupa pembatalan  sertifikat  Hak  Atas  Merek  dapat  dikatakan  bahwa  debitor  harus tetap  melunasi  utangnya  kepada  kreditor  yang  dengan  ini,  dapat  juga menerbitkan  perikatan  yang  mewajibkannya  untuk  memberikan  ganti  biaya, kerugian dan bunga kepada kreditor.
Jaminan fidusia hapus tidak mengurangi tanggung jawab pemberi fidusia, kalau hilang atau musnahnya objek jaminan fidusia disebabkan oleh salahnya pemberi  fidusia.  Mengingat  perjanjian  kredit  yang  berupa  perjanjian  pokok yang melahirkan perjanjian tambahan atau accessoir ,yaitu perjanjian fidusia debitor  tetap  harus  melunasi  utangnya  kepada  kreditor  sebab  perjanjian accessoir  mempunyai  ciri  ada/timbulnya  maupun  hapusnya  bergantung  pada perikatan pokoknya.
Dengan  musnahnya  objek  jaminan  maka  kreditor  kehilangan  hak preferen dalam hal mana pelunasan utang di dahulukan dari kreditor lainnya. Hak preferen diatur  dalam  Pasal  27  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia menentukan bahwa :
1. Penerima  fidusia  memiliki  hak  yang  didahulukan  terhadap  kreditor lainnya;
2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima  fidusia  untuk  mengambil  pelunasan  piutangnya  atas  hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
3. Hak  yang  didahulukan  dari  penerima  fidusia  tidak  hapus  karena kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia;
Dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  yang menentukan  “untuk  mengambil  pelunasan  piutangnya”.  Dalam  hal musnahnya objek jaminan fidusia yang diantaranya, diakibatkan oleh gugatan pembatalan  merek  yang  mengakibatkan  merek  menjadi  tidak  berlaku  atau tidak  ada  maka  debitor  tetap  harus  bertanggung  gugat  kepada  kreditor  atas pelunasan utangnya.
d.   Pembebanan Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia
Perjanjian  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  ( accesoir )  pada sebuah perjanjian pokok yaitu berupa perjanjian kredit. Terdapat proses yang harus  dilewati  agar  benda  tersebut  mampu  dijadikan  sebagi  objek  dalam pembebanan jaminan fidusia.
Kredit  merupakan  istilah  yang  dikenal  pada  saat  bank  menjalankan usahanya  dalam  bentuk  penyaluran  dana  pada  masyarakat  yang membutuhkan dana. Dalam bahasa Latin. Kredit berasal dari kata “credere” yang artinya percaya. Dikatakan oleh Sutan Remy Sjahdeni bahwa hubungan antara  bank  dan  nasabah  debitor,  mempunyai  sifat  sebagai  hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan ( fiduciary  obligations )  kepada  bank  terhadap  nasabahnya. 17 Dalam  suatu pemberian  kredit  kepercayaan  merupakan  hal  yang  melandasi  hubungan kredit  tersebut.  Para  pihak  pemberi  kredit  pada  saat  pemberi  kredit  harus percaya  bahwa  kredit  yang  diberikan  nasabah  yang  mengajukan  kredit  akan dibayar pada waktu yang sudah ditentukan.
Basis  hubungan  hukum  antara  bank  dengan  para  nasabah  adalah hubungan kontraktual. 18 Dalam Pasal 1233 BW dikatakan tiap-tiap perikatan dilahirkan  baik  karena  perjanjian,  baik  karena  undang-undang.  Jadi  apabila bank  dan  nasabah  melakukan  hubungan  kontrak  (perjanjian  kredit  bank) maka perikatan itu timbul dari adanya suatu perjanjian terlebih dahulu.
Dalam kegiatan pemberian kredit bank, maka akan ada risiko kredit yang muncul. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor
17 Sutan  Remi  Sjahdeni, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  bagi para  pihak  dalam  perjanjian  kredit  Bank  di  Indonesia ,  Jakarta:  Institut  Bankir  Indonesia,  1993, hlm. 167.
18 Rachmadi Usman, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 97.
11/25/2009  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank
Umum,“Risiko  kredit  adalah  risiko  akibat  kegagalan  debitor  dan/atau  pihak lain  dalam  memenuhi  kewajiban  pada  bank.”  Seperti  dikatakan  sebelumnya bahwa  risiko  kredit  dapat  saja  terjadi,  yaitu  tidak  kembalinya  dana  yang dipinjam  oleh  nasabah  debitor.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengurangi  risiko tersebut maka bank harus tetap memegang prinsip kehati-hatian. Dalam pasal 8 ayat  (10)  Undang-Undang perbankan disebutkan,“Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”
Dari  penjelasan  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Perbankan  dapat diketahui  bahwa  kredit  yang  diberikan  bank  kepada  nasabah  debitor mengandung risiko sehingga bank harus mendapatkan jaminan dalam bentuk keyakinan  bank  bahwa  kredit  yang  diberikan  kepada  nasabah  akan  sanggup dilunasi  utang  pokok  dan  bunganya.  Untuk  memperoleh  keyakinan  ini  ada tahapan  yang  perlu  dijalani  oleh  bank  yaitu  tahapan  analisis  kredit.  Analisis kredit  adalah  salah  satu  proses  dalam  persetujuan  kredit.  Proses  ini  terjadi setelah  calon  nasabah  debitor  mengajukan  permohonan  kredit.  Tahapan  ini dilakukan bank, agar ia terhindar dari masalah kredit yang timbul dikemudian hari.
Tahapan  analisis  kredit  sangatlah  penting  dan  itu  dapat  tercermin  dari prinsip-prinsip  yang  digunakan  bank  untuk  menganalisi  kredit  diantaranya ada  prinsip  dasar  5C  ( Character,  Capacity,  Capital,  Collateral,  and Condition ), 5P ( Party, Purpose, Payment, Profitability, and Protection ), dan 3R  ( Return,  Repayment,  and  Risk  Bearing  Ability ). 19 Dari  beberapa  prinsip yang sudah dikemukakan di atas, prinsip 5C  yang nampaknya menjadi dasar dari semua prinsip yang ada.
Bank  Umumnya  menggunakan  metode  analisis  5C  atau The  Five  C’s analysis . 20 Hal  tersebut  dengan  jelas  pada  penjelasan  Pasal  8  ayat  (1)
19 Ismail, Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi , Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 112-122.
20 Sentosa sembiring, Hukum Perbankan : Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju , 2012, hlm. 200.
Undang-Undang  Perbankan  bahwa,  “untuk  memperoleh  keyakinan  bank harus  melakukan  penilaian  yang  seksama  terhadap  watak,  kemampuan, modal,  agunan,  prospek  dan  usaha  dari  nasabah  debitur”.  Agunan  memiliki peranan  yang  penting  dalam  sebuah  analisis  kredit.  Keberadaan  agunan penting  untuk  melindungi  pihak  kreditor  apabila  tidak  terbayar  utang  pokok dan bunganya.
Hak merek sebagai jaminan dalam pemberian kredit haruslah memenuhi syarat  berupa  dapat  dialihkan,  hak  merek  tersebut  terdaftar,  jangka  waktu perlindungannya  masih  lama  (sesuai  Pasal  35  Undang  –  Undang  Merek  dan Indikasi Geografis) dan harus mempunyai nilai ekonomis. Untuk mengetahui nilai  ekonomis  hak merek  dapat  dilihat dari laporan perusahaan pemilik  hak merek. Dalam laporan keuangan perusahaan debitor, hak merek yang dimiliki termasuk  dalam  kolom  aktiva  khususnya  aktiva  tidak  lancar.  Dengan demikian hak merek merupakan suatu aktiva.
Pengertian  dari  aktiva  adalah  sumber  daya  yang  dikendalikan  oleh perusahaan  sebagai  akibat  peristiwa  masa  lampau  dan  bagi  perusahaan diharapkan  akan  menghasilkan  manfaat  ekonomis  di  masa  depan  sesuai dengan Paragraf 08 Penyertaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.19. Manfaat ekonomis masa depan berdasarkan paragraf 18 PSAK No.19 adalah manfaat  yang timbul dari aktiva tidak berwujud dapat mencakup pendapatan dari  penjualan  barang  atau  jasa,  penghematan  biaya  atau  manfaat  lain  yang berasal  dari  penggunaan  hak  atas  kekayaan  intelektual  dalam  suatu  proses produksi  tidak  meningkatkan  pendapatan  masa  depan,  tetapi  menekan  biaya produksi masa depan.
Dalam  PSAK  No.19  Hak  Merek  khususnya  merek  dagang  digolongkan sebagai  aktiva  tidak  berwujud.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam Paragraf 09 PSAK No. 19 yang berbunyi, ”Entitas sering kali mengeluarkan sumber daya maupun menciptakan liabilitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan  atau  peningkatan  sumber  daya  tidak  berwujud,  seperti  ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi,  hak  kekayaan  intelektual,  pengetahuan  mengenai  pasar  dan  merek dagang (termasuk merek produk dan judul publisitas). Contoh umum lainnya: piranti  lunak  komputer;  paten;  hak  cipta;  film;  daftar  pelanggan;  hak pelayanan  jaminan;  hak  memancing;  kuota  impor;  waralaba;  hubungan
dengan pemasok atau pelanggan; kesetiaan pelanggan; pangsa pasar; dan hak pemasaran.
Dengan  demikian,  hak  merek  merupakan  aktiva  yang  tidak  berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan.
Setelah  pihak  bank  melakukan  analisis  kredit  dan  permohonan  kredit disetujui,  maka  akan  dilanjut  sengan  pembuatan  perjanjian  kredit  dalam bentuk tertulis. Dengan ditandatanganinya perjanjian kredit oleh kedua belah pihak,  maka  perjanjian  itu  berlaku  sebagai  undang  –  undang  yang  mengikat para pihak. Dalam perjanjian ada asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 BW.
Hak atas merek yang menjadi objek jaminan pada perjanjian kredit harus diikat  dengan  suatu  perjanjian  kebendaan.  Hak  atas  merek  yang  merupakan benda  bergerak  tidak  berwwujud  maka  pembebanan  jaminannya  dengan jaminan fidusia. Terhadap perjanjian pengikatan jaminan fidusia antara pihak bank  sebagai  kreditor  yang  akan  menerima  objek  jaminan  untuk  pelunasan utang  dengan  nasabah  debitor  sebagai  pihak  penerima  kredit  yang menjaminkan objek jaminan fidusia pada bank.
Perjanjian  pengikatan  jaminan  fidusia  akan  melahirkan  hak  kebendaan bagi  pihak  yang  menerima  jaminan  fidusia  tersebut,  sehingga  perjanjiannya bukan  hanya  dibuat  tertulis  dibawah  tangan  oleh  para  pihak  namun  akan dilakukan dengan pembuatan akta otentik. Tujuan dari dibuatnya akta otentik ini  adalah  agar  akta  pengikatan  jaminan  fidusia  tersebut  memiliki  kekuatan penuh  pada  sebagai  alat  pembuktian.  Hal  ini  disebutkan  dalam  Pasal  1870 BW,  “Suatu  akta  otentik  memberikan  diantaranya  para  pihak  beserta  ahli waris-ahli  warisnya  atau  orang-orang  yang  mendapatkan  hak  dari  pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”
Di  dalam  Undang  -Undang  Jaminan  Fidusia  pada  pembebanan  benda sebagai  objek  jaminan  fidusia  harus  dituangkan  dalam  bentuk  akta  notaris. Hal  tersebut  dinyatakan  secara  tegas  pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Jaminan Fidusia,“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.”
Akta  Notaris  dalam  hal  ini  merupakan  akta  otentik  karena  akta  jaminan fidusia dibuat oleh Notaris yang berkedudukan sebagai Pejabat Umum. Syarat Akta  Notaris  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia
mempunyai  fungsi  materiil,  yaitu  apabila  tidak  dibuat  dalam  bentuk  Akta Notaris  maka  para  pihak  tidak  akan  diberikan  ketentuan  yang  ada  pada Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.  Kesemuanya  itu  adalah  untuk  melindungi para pihak agar memiliki kekuatan hukum.
Setelah  Akta  Jaminan  Fidusia  ditandatangani  oleh  para  pihak,  maka langkah  selanjutnya  adalah  mendaftarkan  Akta  Jaminan  Fidusia  secara Elektronik sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Nomor  AHU-06.OT0301  Tahun  2013  tentang  Pemberlakukan  Sistem Adminstrasi  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik.  Pada  Pasal  11 ayat  (1)  Undang-Undang  jaminan  Fidusia  mewajibkan  benda  yang  dibebani oleh Jaminan Fidusia harus didaftarkan. Dalam  rangka pemberlakuan sistem administrasi  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik  pada  Kantor Pendaftaran  Fidusia  di  seluruh  Indonesia  dengan  aman,  nyaman,  cepat,  dan bersih serta dalam rangka melaksanakan amanat  Pasal  14 ayat  (1) dan Pasal 16  ayat  (2)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  maka  pendaftaran  jaminan fidusia  tidak  lagi  secara  manual  akan  tetapi  secara  elektronik. 21 Ikatan jaminan  fidusia  yang  dilakukan  pendaftaran  mengakibatkan  semua  klausul yang ada pada Akta Jaminan Fidusia turut terdaftar oleh karena itu jika sudah didaftarkan, perjanjian fidusia memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga.

## 2. Perlindungan  Bagi  Kreditur  Pemegang  Hak  Atas  Merek  yang Dijaminkan
Musnahnya  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  membawa konsekuensi  jaminan  fidusia  hapus.  Objek  jaminan  berupa  hak  merek  yang dibatalkan  merupakan  salah  satu  alasan  objek  jaminan  yang  dijaminkan  hapus, sebab  mengakibatkan  serifikat  hak  merek  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi. Pembatalan  pendaftaran  merek  mengakibatkan  berakhirnya  perlindungan  hukum atas merek yang bersangkutan. Musnahnya objek jaminan memberi dampak pada bank,  yaitu  akan  menjadi  kreditor  konkuren  karena  bank  sudah  tidak  dijamin dengan jaminan khusus berupa jaminan kebendaan. Dengan demikian, bank tidak akan tinggal diam mengetahui bahwa objek jaminan telah musnah.
21 Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbessy, Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan, Surabaya: Revka Petra Media, 2013, hlm. 93.
Risiko atas musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tentu bank tidak akan mau menanggungnya. Musnahnya barang yang menjadi objek jaminan merupakan  tanggung  jawab  debitor.  Oleh  karena  itu,  di  dalam  Akta  Jaminan Kredit  dan  Akta  Jaminan  Fidusia  harus  ditambahkan  klausul  yang  memberikan perlindungan terhadap kreditur dalam hal ini adalah bank. Salah satu klausul yang memberikan  perlindungan  terhadap  bank  adalah  klausul  mengenai  keharusan mengganti  objek  jaminan  apabila  objek  jaminan  yang  dijaminkan  tersebut musnah.
Bank  dalam  meminta  debitor  untuk  mengganti  objek  jaminan  yang  musnah dapat  menggunakan  dasar  kesepakatan  pada  perjanjian  kredit.  Dalam  perjanjian kredit  telah  disepakati  bank  akan  mencairkan  kredit  apabila  ada  jaminan  khusus berupa  jaminan  kebendaan  dalam  hal  ini  berupa  hak  merek  yang  diserahkan kepada  bank  sebagai  jaminan  atas  kredit  yang  debitor  ajukan.  Jadi,  dalam  hal pemberian  kredit  yang  diberikan  bank  pada  umumnya,  debitor  diwajibkan memberikan  jaminan  khusus  berupa  jaminan  kebendaan  yang  merupakan perwujudan  dari  prinsip  5C.  Hal  ini  juga  merupakan  bentuk  perlindungan preventif  bagi  bank  yang  merupakan  perwujudan  prinsip  Kehati-hatian.  Adanya kesepakatan  untuk  memberikan  suatu  jaminan  kepada  bank  dapat  digunakan sebagai  landasan  hukum  bagi  pihak  bank  untuk  meminta  nasabah  mengganti objek  jaminan  fidusia  yang  musnah  yang  nilainya  setara  dengan  nilai  objek jaminan  yang  musah  dalam  hal  ini  nilai  dari  suatu  hak  merek  sebagai  objek jaminan.
Dalam praktik perbankan  hak atas merek bukan sebagai agunan pokok tetapi hanya  sebagai  agunan  tambahan.  Agunan  pokok  tetap Fix  Asset milik  debitor, merek bukan satu-satunya objek jaminan bagi bank. Dalam praktik perbankan hak atas  merek  sebagai  jaminan  fidusia  belum  mendapat  pengakuan  hukum,  artinya hak  atas  merek  hanya  sebagai  jaminan  pelengkap  bukan  sebagai  jaminan  utama. Permasalahan  hak  atas  merek  sebagai  jaminan  fidusia  bukan  sebagai  jaminan utama, karena: 22
a. Tidak semua hak atas merek mempunyai nilai ekonomi;
b. Permasalahan eksekusi hak atas merek sebagai jaminan fidusia;
22 Sri  Mulyani,  ”Realitas  Pengakuan  Hukum  Terhadap  Hak  Atas  Merek  Sebagai  Jaminan Fidusia  Pada  Praktik  Perbankan  Indonesia”, Hukum  dan  Dinamika  Masyarakat ,  Vol.  11  No.  2 2014, hlm. 143.
c. Kesulitan  untuk  menjaga  dan  memeriksa  keutuhan  obyek  jaminan  fidusia baik jumlah maupun kualitasnya;dan
d. Nilai ekonomi hak atas merek tidak bisa diprediksi.
Upaya-upaya hukum oleh bank untuk memperkecil risiko dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan obyek hak atas merek hanya sebagai jaminan pelengkap yang diikat secara fidusia menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Jaminan  Fidusia  dirasakan  belum  memberikan  kepastian  hukum  kepada  bank sehingga esensi efisiensi dan kemanfaatan adanya jaminan fidusia sebagai hukum positif  yang  berlaku  lahir  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  menjadi  tidak mempunyai nilai hukum. 23
Berbeda  cerita  apabila  debitor  dalam  hal  ini  pemilik  hak  merek  tidak  dapat mengganti  objek  jaminan  yang  musnah  sesuai  klausul  yang  tercantum  dalam Perjanjian  Kredit.  Perjanjian  kredit  bank  merupakan  suatu  perikatan,  Perikatan yang  ada  tersebut  lahir  karena  adanya  perjanjian.  Disebutkan  pada  Pasal  1234 BW, “tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.
Perjanjian  Kredit  bank  merupakan  perjanjian  pokok  dan  perjanjian  fidusia merupakan  perjanjian  tambahan  atau  ikutan (accesoir) .  Pada  masing-  masing perjanjian tersebut terdapat kewajiban untuk melakukan prestasi pada pihak yang satu yang merupakan hak dari pihak satu yang lainnya. Pada situasi yang normal antara  prestasi  dan  kontra  prestasi  akan  saling  bertukar  namun,  pada  kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa  yang  disebut  wanprestasi. 24 Kewajiban  prestasi  adalah  terdiri  dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
Pada  perjanjian  kredit  terdapat  kewajiban  pihak  debitor  yang  dituangkan dalam perjanjian kredit bank. Kewajiban tersebut merupakan hak dari pihak bank dan  apabila  kewajiban  yang  mana  tertulis  pada  perjanjian  kredit  telah dilaksanakan  oleh  debitor,  maka  bank  selaku  kreditor  diwajibkan  melakukan kontra  prestasi  berupa  pencairan  kredit.  Dalam  perjanjian  kredit  dan  perjanjian
23 Ibid.
24 Agus Yudha Hendroko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam kontrak komersil Surabaya: Kencana, 2010, hlm. 261.
fidusia  tercantum  beberapa  klausul  yang  wajib  dipatuhi  oleh  debitor  namun apabila debitor tidak mematuhi kewajibannya dapat dikatakan wanprestasi.
Tidak dipenuhinya prestasi seperti hal di atas tidak dengan sendirinya sesaat setelah  tidak  dipenuhinya  prestasi  tersebut  debitor  dapat  dikatakan  wanprestasi, tetapi  harus  dengan  adanya  jangka  waktu  yang  disebutkan  dalam  somasi. Lewatnya  jangka  waktu  untuk  pemenuhan  prestasi  yang  ada  dalam  somsasi seketika  itu  pada  saat  debitor  tetap  tidak  memenuhi  prestasinya  maka  barulah dikatakan  debitor  wanprestasi.  Debitor  dapat  dikatan  juga  lalai  apabila  di  dalam perjanjian  telah  ditetapkan  batas  akhir  kapan  kapan  debitor  dimintai  untuk memenuhi  prestasi  telah  terlampaui  maka  hal  tersebut  sudah  dinyatakan  lalai tanpa  harus  ada  pengiriman  somasi.  Hal  tersebut  sebagaimana  yang  disebutkan pada Pasal  1238  BW, “Si  berutang  adalah lalai, apabila ia dengan surat  perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri,  ialah  jika  ia  menetapkan,  bahwa  si  berutang  akan  harusdianggap  lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
Debitur  barulah  diwajibkan  untuk  membayar  penggantian  biaya,  rugi,  dan bunga setelah dilancarkan somasi dan dilalaikan oleh debitur atau dimana prestasi itu  hanyalah  memiliki  arti  ketika  dilaksanakan  pada  masa  tenggang  yang  ada dalam  perjanjian.  Jadi  setelah  lewatnya  masa  tenggang  itu  pemenuhan  prestasi sudah  tidak  ada  artinya  lagi  hal  tersebut  merupakan  kelalaian.  Disebutkan  pada pasal  1243  BW,  “Penggantian  biaya  rugi  dan  bungan  karena  tak  dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai  memenuhi  perikatannya,  tetap  melalaikannya,  atau  jika  sesuatu  yang  harus diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam  tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”
Adanya  wanprestasi  ini  memberikan  kedudukan  bank  untuk  membuat penggantian  biaya,  rugi,  dan  bunga  kepada  debitor.  Disebutkan  pada  Pasal  1239 BW,  “Tiap  –  tiap  perikatan  untuk  berbuat  sesuatu,  atau  tidak  berbuat  sesuatu, apabila  si  berutang  tidak  memenuhi  kewajibannya,  mendapatkan  penyelesainnya dalam  kewajiban  memberikan  penggantian  biaya,  rugi,  dan  bunga.”  Atas wanprestasi debitur, kreditur punya pilihan untuk : 25
25 J. Satrio , Op.cit., hlm. 58.
a. Tetap  meminta  pemenuhan  prestasi  dari  debitur,  baik  disertai  maupun  tidak disertai dengan ganti rugi; dan
b. Menuntut pembatalan, baik disertai dengan maupun tanpa tuntutan ganti rugi.
Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1267 BW menyebutkan bahwa, “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu  masih  dilakuka,  akan  menuntut  pembatalan  persetujuan,  disertai  penggantian biaya, kerugian, dan bunga.”
Objek  jaminan  yang  musnah  dan  tidak  diganti    adalah  wanprestasi.  Hal  itu tidak menjadi masalah yang cukup besar bagi bank asalkan pembayaran angsuran utang  pokok  dan  bunganya  masih  berjalan  lancar,  yang  menjadi  masalah  adalah ketika wanprestasi juga terjadi pada tidak terbayarnya angsuran utang pokok dan bunganya  disamping  adanya  wanprestasi  tidak  digantinya  objek  jaminan  fidusia oleh  pemberi  fidusia.  Dengan  musnahnya  objek  jaminan  fidusia    tetap  ada kewajiban debitor untuk melunasi sejumlah utang pokok dan bunganya.

## C. SIMPULAN
Terhadap  merek  yang  terdaftar  ternyata  tidak  memenuhi  alasan  absolut ( absolute  grounds )  ataupun  alasan  relatif  ( relative  grounds )  dalam  merek  yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari  itikad  tidak  baik.  Terhadap  pendaftaran  yang  dilakukan  dengan  dasar  itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Akibat hukum  dari  pembatalan  merek  oleh  pihak  yang  berkepentingan  yang  telah dijaminkan  dengan  jaminan  fidusia  mengakibatkan  merek  dicoret  dalam  Daftar Umum  Merek  (DUM)  dan  Serifikat  Hak  Merek  menjadi  tidak  berlaku  lagi  atau dengan  kata  lain  objek  jaminan  fidusianya  musnah.  Akibat  musnahnya  objek jaminan  berupa  pembatalan  sertifikat  hak  atas  merek  dapat  dikatakan  bahwa debitor  harus  tetap  melunasi  utangnya  kepada  kreditor  sebagaimana  sebagaiman di  atur  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.  Dengan musnahnya objek jaminan maka kreditor kehilangan hak preferen dalam hal mana pelunasan utang di dahulukan dari kreditor lainnya
Musnahnya  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  membawa konsekuensi  jaminan  fidusia  hapus.  Risiko  atas  musnahnya  benda  yang  menjadi objek  jaminan  fidusia  tentu  bank  tidak  akan  mau  menanggungnya.  Untuk
menghindari  hal  tersebut  diperlukan  analisis  kredit  yang  jeli  pada  setiap  prinsip analisi  kredit  menggunakan  analisis  prinsip  5C  salah  satu  unsurnya  adalah penilaian agunan yang merupakan pelaksanaan dari prinsip kehati- hatian. Apabila benda  jaminan  tersebut  terlanjur  musnah  maka  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh bank  adalah  dengan  memintakan  untuk  mengganti  benda  jaminan  yang  sejenis nilainya  dengan  benda  jaminan  yang  musnah,  namun  ketika  debitor  tidak  dapat mengganti  benda  jaminan  yang  musnah  pada  saat  itulah  terjadi  debitor wanprestasi.  Upaya  terakhir  yang  dilakukan  adalah  gugat  waprestasi  setelah adanya somasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Dewan  Standart  Akuntasi  Keuangan.  2009. Pernyataan  Standart  Akuntansi Keungan  No.  19  (Revisi  2009):  Aset  Tidak  Berwujud .  Jakarta:  Ikatan Akuntasi Indonesia
Djumhana,  Muhamad  dan  R.  Djubaedillah.  1997. Hak  Kekayaan  Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia) , Bandung: Citra Aditya Bakti
Hendroko,  Agus  Yudha.  2010. Hukum  Perjanjian  Asas  Proposionalitas  dalam Kontrak Komersil , Surabaya: Kencana
Jened,  Rahmi.  2000. Implikasi  Persetujuan  TRIPs  Bagi  Perlindungan  Merek  di Indonesia , Jakarta: Yuridika
------------------. 2010. Hak Kekayaan Intelektual  Penyalahgunaan Hak Eksklusif ,
Surabaya: Airlangga University Press
------------------.  2010. Hukum  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Era  Globalisasi dan Integrasi Ekonomi , Jakarta: Prenadamedia Group
Satrio, J. 2002. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan . Bandung: Citra Aditya Bakti
Sembiring, Sentosa. Hukum Perbankan . Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju
Sjahdeni,  Sutan  Remi.  1993. Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang Seimbang  bagi  Para  pihak  dalam  perjanjian  kredit  Bank  di  Indonesia . Jakarta: Institut Bankir Indonesia
Sutedi, Adrian. 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual . Jakarta: Sinar Grafika
Usanti,  Trisadini  Prasastinah  dan  Leonora  Bakarbessy.  2010. Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan . Surabaya: Revka Petra Media
Usman,  Rachmadi.  2010. Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah  dan  Mediasi Perbankan . Bandung: Mandar Maju

## Jurnal:
Mulyani,  Sri,  “Realitas  Pengakuan  Hukum  Terhadap  Hak  Atas  Merek  Sebagai Jaminan  Fidusia  Pada  Praktik  Perbankan  Indonesia”, Hukum  dan  Dinamika Masyarakat, Vol. 11 No. 2 2014
Redaksi, “Cakrawala Hukum  Sidang UNCITRAL  Working  Group VI on Security Interests ,  New  York,  19-23  Mei  2008”, Buletin  Hukum  Perbankan  dan Kebank Sentralan , Vol. 6 No. 2 2008
Sujatmiko, Agung, “Perlindungan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”,
Jurnal Media Hukum , Vol. 18 No. 2 Desember 2011

## Peraturan Perundang-Undangan
Burgerlijk Wetboek (BW)
Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Peraturan    Bank  Indonesia  Nomor  11/25/2009  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
Surat  Edaran  Direktur  Jendral  Administrasi  Hukum  Nomor  AHU-06.OT0301
Tahun  2013  tentang  Pemberlakukan  Sistem  Adminstrasi  Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik