Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 e-ISSN : 2598-4934 p-ISSN : 2621-119X DOI : https://doi.org/10.31539/kaganga.v3i2.1781

## PERAN KARANG TARUNA BUNGA BAKUNG DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT MELALUI KEARIFAN LOKAL
K. Rapiandi Isak Merang 1 , Iskandar 2
Universitas Kaltara 1,2 isakrapiandi88@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran dan untuk mengetahui kendala Karang Taruna di Desa Sajau dalam melestarikan hutan adat berdasarkan kearifan lokal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  peran  Karang  Taruna  dalam  pelestarian  hutan  adat  di  Desa Sajau yaitu bekerja sama dengan lembaga adat, pemerintah desa, dan masyarakat Desa  Sajau  pengawasan,  melapor,  dan  penegakan  hukum  adat  berdasarkan kearifan  lokal.  Kendala  dalam  pelestarian  hutan  adat  disebabkan  faktor  internal masyarakat  Desa  Sajau  mengambil  kayu  dalam  hutan  adat  tanpa  seizin  lembaga adat  dan  pemerintah  Desa  Sajau  dan  faktor  external  ada  masyarakat  yang  tidak mengetahui batas hutan adat, serta perusahaan tertarik membeli lahan hutan adat. Simpulan penelitian  yaitu (1) peran Karang Taruna dalam pelestarian hutan adat, yaitu: Koordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga adat Desa Sajau membuat dan  menetapkan  aturan  adat,  melakukan  pengawasan,  pemeliharaan  hutan  adat, penegakan hukum adat. (2) Kendala dalam pelestarian hutan adat, yaitu: Ancaman dari dalam desa, masyarakat dari luar desa dan ancaman dari perusahaan.
Kata Kunci: Adat, Hutan, Karang Taruna, Kearifan

## ABSTRACT
The purpose of this research is to describe the role and to find out the obstacles of Karang  Taruna  in  Sajau  Village  in  preserving  customary  forests  based  on  local wisdom.  This  study  used  descriptive  qualitative  method.  The  results  showed  that the  role  of  Karang  Taruna  in  the  preservation  of  customary  forests  in  Sajau Village  was  to  collaborate  with  customary  institutions,  village  government,  and the Sajau Village community to monitor, report, and enforce customary law based on local  wisdom. Constraints in  the preservation of  customary forests are due to internal  factors  of  the  Sajau  Village  community  taking  wood  in  the  customary forest  without  the permission  of the customary institutions and the Sajau  Village government  and  external  factors  there  are  people  who  do  not  know  the boundaries  of  the  customary  forest,  and  the  company  is  interested  in  buying customary forest land. The conclusions of the research are (1) the role of Karang Taruna  in  the  preservation  of  customary  forests,  namely:  Coordination  with  the village  government  and  the  Sajau  Village  customary  institution  to  make  and stipulate  customary  rules,  conduct  supervision,  maintain  customary  forests, enforce  customary  law  (2)  Constraints  in  the  preservation  of  customary  forests, namely: Threats from within the village, communities from outside the village and threats from companies.
Keywords: Adat, Forest, Wisdom, Youth Organization.

## PENDAHULUAN
Karang Taruna menurut Peraturan    Menteri  Sosial  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2019 Tentang Karang Taruna, bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk  oleh  masyarakat  sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan  diri,  tumbuh,  dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung  jawab  sosial  dari,  oleh,  dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan  sosial  bagi  masyarakat. Peran  dari  pemuda-pemuda  selalu diharapkan  untuk  pembangunan  suatu bangsa.
Sebagai  generasi  penerus  harus memiliki motivasi untuk menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal, memelihara dan memperkuat semangat dalam mengembangkan daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah masing-masing. Sebagai generasi mudah,  tentu  sangat  berpengaruh terhadap kemajuan daerah dan bangsa. Oleh  karena  itu,  Karang  Taruna  harus berperan  aktif  dan  bertanggung  jawab untuk mengembangkan kemajuan daerah.  Fungsi  Karang  Taruna  Bunga Bakung dalam
mengembangkan, memelihara kearifan lokal, khususnya pada Desa  Sajau,  tentu  sangat  didukung  oleh masyarakat  Desa  Sajau  selaku  masyarakat adat  yang  memiliki  potensi  daerah  berupa hutan  adat  yang  perlu  dilestarikan  oleh masyarakat,  khususnya  para  pemuda Karang Taruna. Desa Sajau memiliki hutan adat  dikelola  oleh  masyarakat  adat (masyarakat  Desa  Sajau)  sesuai  dengan kebutuhan  dan  perkembangan  Desa. Dalam  pengelolaan  hutan  adat,  lembaga adat  Desa  Sajau  tentu  membutuhkan dukungan  dari  masyarakat  dan  khususnya generasi muda. Oleh karena itu, masyarakat tentu  harus  terlibat  dalam  pelestarian  dan eksistensi  dari  hutan  adat  itu  sendiri.  Oleh
karena  itu,  masyarakat  tentu  harus  terlibat dalam pelestarian dan eksistensi dari hutan adat itu sendiri.
Tantangan  yang  dihadapi  dalam pelestarian hutan adat yaitu disebabkan  karena  dari  masyarakat lokal sendiri, ada sebagian masyarakat (kelompok)  sengaja  menebang  untuk dijual  dan  ada  sebagian  masyarakat berkeinginan menjual lahan hutan adat Desa  Sajau  secara  diam-diam  kepada perusahaan.  Tantangan  tersebut  tentu akan berdampak pada eksistensi  hutan adat  yang  semakin  berkurang.  Oleh karena  itu  sebagai  upaya  untuk menjaga  dan  melestarikan  hutan  adat tersebut,  lembaga  adat  Desa  Sajau, pemerintah Desa Sajau, dan masyarakat Desa Sajau harus berperan aktif  untuk  menjaga  kelestarian  hutan adat Desa Sajau.
Untuk menjaga kelestarian hutan adat Desa Sajau, peran Karang Taruna Bunga  Bakung  sebagai  organisasi kepemudaan sangat penting mengingat bahwa  masyarakat  adat  memiliki  hak mutlak  untuk  mengelola  hutan  adat sesuai  prinsip  dan  nilai-nilai  kearifan lokal  yang  sehingga  nantinya  dapat dilestarikan, dikelola, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam  penelitian  Muhammad
Yamani  (2011)  menjelaskan  bahwa memasuki  era  otonomi  daerah  patut dipertimbangkan  usaha  merevitalisasi peran  serta  masyarakat  hukum  adat dalam pengelolaan, pemeliharaan kelestarian  hutan  dengan  melakukan kaji ulang, mengarahkan pola pengaturan perlindungan hutan dengan cara  mengadopsi  nilai  hukum  lokal (local  law)  yang  pernah  berlaku  pada masa  pra  hukum  negara  (state  law).
Peluang memberlakukan kembali aturan hukum lokal, secara konstitusional memiliki pijakan berdasarkan  Undang-Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945  Pasal  18  B  ayat  (2)  yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak- hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur dalam undang-undang”. Penelitian Iswadi Bahardur (2018)  menyebutkan  bahwa  kearifan lokal  adat  Minangkabau  merupakan warisan budaya yang ada di masyarakat, yang mana pelaksanannya dilakukan  secara  turun-menurun  oleh masyarakat yang bersangkutan. Sumbernya adalah kebudayaan matrilineal  yang  dianut  masyarakat Minangkabau  dan  tertuang  dalam beragam  aturan  adat.  Kearifan  lokal tersebut  umumnya  berisi  ajaran  untuk memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam Organisasi Karang Taruna adalah sebagai wadah untuk mengembangkan potensi daerah terutama dalam pelestarian  hutan  adat  berdasarkan kearifan  lokal  di  Desa Sajau. Kearifan lokal  yang  dimaksud  berupa  aturan adat  yang sudah turun-tumurun diakui masyarakat untuk mengatur masyarakat,  sehingga  hukum  adat dijadikan  landasan  hukum  dalam pelestarian hutan adat di Desa Sajau. Peran  Karang  Taruna  dalam pelestarian  hutan  adat  Desa  Sajau merupakan suatu tanggung jawab yang diembankan dalam masyarakat. Menurut  Soerjono  Soekanto  (2007) peranan mungkin menyangkut tiga hal yaitu  :  (1)  Peranan  meliputi  norma- norma  yang  dihubungkan  dengan posisi  atau  tempat  seseorang  dalam masyarakat.  Peranan  dalam  arti  ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan,  (2)  peranan  adalah suatu  konsep  tentang  apa  yang  dapat dilakukan  oleh  para  individu  dalam masyarakat  sebagai  organisasi,  (3) Peranan  juga  dapat  dikatakan  sebagai perilaku  individu  yang  penting  bagi struktur sosial masyarakat. Karang Taruna merupakan Organisasi  Sosial  Kepemudaan,  pilar kekuatan  masyarakat  yang  berperan langsung  sebagai  insan  pembangunan baik  di  Desa  maupun  kelurahan,  dan Karang  Taruna  harus  terus  mengikuti dinamika  perkembangan  yang  terjadi di  tengah  masyarakat  dengan  jernih dan memakai akal sehat. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  Nomor 25 Tahun 2019  tentang  Karang  Taruna  dalam Pasal  1,  menjelaskan  bahwa  Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk  oleh  masyarakat  sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan  diri,  tumbuh,  dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung  jawab  sosial  dari,  oleh,  dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Sebagai organisasi sosial, karang
Taruna  bertanggung  jawab  untuk menjaga potensi daerah yang dimiliki. Hutan  adat  merupakan  potensi  daerah (Desa)  yang  dimiliki  untuk  dapat dimanfaatkan  dengan  baik  oleh masyarakat  Desa.  Hutan,  bagian  dari tanah  dalam  masyarakat  hukum  adat dimiliki  secara  bersama,  hanya  hak memanfaatkannya  saja  yang  bersifat individual.  Hutan  sebagai  hak  milik bersama  sudah  berkembang  di  setiap komunitas  adat  daerah  Bengkulu, yang  sudah  mengenal  hak  ulayat  atas hutan  dengan  segala  kewajiban  yang melekat.  Sementara  hak  pengelolaan diberikan berdasarkan ketentuan kesepakatan adat yang mengikat setiap
anggota marganya. Sumber daya hutan dimanfaatkan masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup individu,  kelompok  dan  bahkan marganya ( Yamani, 2011). Hutan  adat  sebagai  hutan  yang haknya  dipunyai  suatu  kesatuan masyarakat  hukum  adat  akan  diakui jika  keberadaan  kesatuan  masyarakat hukum    adat  tersebut    diakui,  dan untuk    dapatnya    suatu    kesatuan masyarakat hukum adat diakui keberadaannya,  ia  harus  memenuhi syarat  pengakuan  sebagaimana  diatur oleh  UUD  1945,  yakni  masyarakat hokum adat tersebut senyatanya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan    masyarakat    dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (Putusan  MK  No.  35/PUU- X/2012,  H.  185-186)  dalam  (Safrin Salam 2016). Hutan  adat  merupakan  hak ulayat masyarakat adat yang dilindungi dan dilestarikan berdasarkan  hukum  adat  masyarakat setempat. Adat merupakan pencerminan  daripada  kepribadian suatu  bangsa,  adat  merupakan  suatu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan  dari  abad  ke  abad.  Adat merupakan unsur yang terpenting yang memberikan  identitas  kepada  bangsa yang bersangkutan (Rahardjo, 2010). Menurut  Prof.  Dr.  R.  Soepomo, S.H.  dalam  Tolib  Setiady  (2008) menyatakan:  (1)  Hukum  adat    adalah hukum non    statutair ,  yang  sebagian besar  adalah  hukum  kebiasaan  dan sebagian  kecil  saja  adalah  hukum Islam.  Hukum  adat  ini  melingkupi keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan  di  mana  ia  memutuskan perkara.  Hukum  adat  berurat  berakar pada  kebudayaan  tradisional,  (2)
Hukum  adat    adalah    suatu    hukum yang  hidup  karena  ia  masih Hukum
adat  adalah  hukum  tidak  tertulis. Dalam tata hukum baru Indonesia agar dapat  menghindarkan    kebingungan kiranya  pengertian hukum  adat dipakai  sebagai  sinonim  dari  hukum yang  tidak  tertulis  di  dalam  peraturan legislative  (unstatury  law).  Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan    yang    dipertahankan didalam  pergaulan hidup baik di kota- kota maupun di Desa-Desa (customary law).
Sedangkan  menurut  Hazairin dalam  Setiady  (2013)  memberikan pengertian  masyarakat  hukum    adat, yakni kesatuan-kesatuan kemasyarakatan  yang  mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum; kesatuan  penguasa;  dan  kesatuan lingkungan  hidup    berdasarkan    hak bersama    atas    tanah    dan    air    bagi semua anggotanya.
Dalam  artikel  ini  memaparkan dan  menjelaskan  peran  pemuda Karang  Taruna  Bunga  Bakung  dalam pelestarian hutan adat melalui kearifan lokal  di  Desa  Sajau  dan  kendala  yang dihadapi  Pemuda  Karang  Taruna Bunga  dalam  pelestarian  hutan  adat Desa Sajau.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif.    Sumber  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu (1) Data Primer: Ketua Karang Taruna, pengurus  Karang  Taruna,  Pengurus adat  atau  lembaga  adat  Desa  Sajau, Kepala Desa Sajau dan sekretaris Desa Sajau,  dan  Tokoh  masyarakat  Desa Sajau, (2) Data Sekunder yaitu sumber tertulis  seperti  sumber  buku,  majalah ilmiah,  dan  dokumen-dokumen  dari pihak  yang  terkait  mengenai  peran
Karang  Taruna  dalam  melestarikan hutan adat.
Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang  paling  penting  dalam  penelitian, karena  tujuan  utama  dari  penelitian adalah  mendapatkan  data”.  Teknik untuk mengumpulkan data-data mencakup  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Menurut  Guba  dan Lincoln  dalam  Moleong  (2007) menjelaskan  istilah  dokumen  yang dibedakan dengan record. Definisi dari record  adalah  setiap  pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang/lembaga  untuk  keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman  (1984)  dalam  Sugiyono (2013)  yaitu  pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data  (display data), dan penarikan kesimpulan/ Verification . Validasi
penelitian    yaitu  trianggulasi  meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, review  informan,  dan  perpanjangan waktu penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Pemuda  Karang  Taruna Bunga Bakung Dalam Pembangunan Di Desa Sajau Hutan  adat  Desa  Sajau  sangat bermanfaat  untuk  kebutuhan  primer masyarakat Desa Sajau. Petua masyarakat  Desa  Sajau  memberikan kepercayaan  kepada  pemuda  atau Karang  Taruna  Bunga  Bakung  untuk menjaga  dan  memelihara  hutan  adat agar  tetap  lestari.  Adapun  Peran Karang  Taruna  Bunga  Bakung  dalam pelestarian  hutan  adat  Desa  Sajau yaitu:

## Pencegahan
Pencegahan yang dilakukan oleh Karang  Taruna  Bunga  Bakung  dalam pelestarian  hutan  adat  Desa  Sajau yaitu  melakukan  koordinasi  dengan pemerintah  Desa  dan  lembaga  adat Desa  Sajau  untuk  membuat  dan menetapkan aturan tantang pemanfaatan  hutan  adat.  Pencegahan dilakukan  oleh  karang  Taruna  dengan sifat  gotong  royong  dan  kerja  sama. Sifat gotong royong tersebut menimbulkan  semangat  dan  rasa memiliki  sehingga  berdampak  pada pelestarian hutan adat.
Upaya  yang  dilakukan  oleh pemuda  Karang  Taruna  Desa  Sajau dalam  pelestarian  hutan  adat  untuk pencegahan supaya tidak ada masyarakat  yang  menebang  dan menjual  kayu  dari  hutan  adat,  maka Karang Taruna membuat dan memasang  papan  nama  hutan  adat Desa  Sajau  yang  berisi  tentang pemanfaatan, perlindungan dan sanksi adat  bagi  masyarakat  yang  melanggar hukum adat tersebut. Tujuan pemasangan  papan  nama  hutan  adat supaya  masyarakat  Desa  Sajau  dan masyarakat  di  luar  Desa  Sajau mengetahui  informasi  tentang  aturan pemanfaatan hutan adat Desa Sajau.
Penetapan  aturan    pemanfaatan hutan  adat  tersebut  sangat  penting supaya  masyarakat  dan  dapat  menjadi landasan  dalam  menegakan  aturan adat  dalam  pemanfaatan  hutan  adat Desa Sajau. Aturan adat yang dipasang disosialisasikan  kemasyarakat  umum supaya masyarakat mengetahui pemanfaatan  hutan  adat  Desa  Sajau dengan jelas.
Gambar 1. Aturan Pemanfaatan Hutan Adat
Desa Sajau
(Sumber: Dok. Pribadi)
Hutan  adat  dilindungi  dan dilestarikan  masyarakat  adat  Desa Sajau  dengan  menetapkan  aturan  adat dan  ketegasan  dalam  mencegah  dan memelihara  hutan  adat.  Dengan adanya aturan pemanfaatan hutan adat Desa  Sajau,  maka  masyarakat  yang sengaja ataupun tidak sengaja
menebang  dan  mengambil  kayu  di lokasi  hutan  adat  akan  diperkarakan sesuai  dengan hukum atau aturan adat Desa  Sajau.  Hukum  adat  yang diberlakukan  kepada  masyarakat  yang menebang/  menggesek  kayu  dalam hutan adat tanpa seizing  lembaga adat ataupun  pemerintah  Desa  Sajau  maka peralatan  yang  digunakan  langsung disita  dan  tidak  akan  dikembalikan kecuali diganti dengan uang tunai.
Menurut  Prof.  Dr.  R.  Soepomo, S.H.  dalam  Tolib  Setiady  (2008) menyatakan  hukum  adat  adalah hukum non  statutair ,  yang sebagian besar  adalah  hukum  kebiasaan  dan sebagian  kecil  saja  adalah  hukum Islam. Hukum adat  inipun  melingkupi keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan  di  mana  ia  memutuskan perkara.  Hukum  adat  berurat  berakar pada kebudayaan tradisional.
Dari  pendapat  tersebut  dapat dipahami  bahwa  penerapan  hokum
adat  oleh  lembaga  adat  Desa  Sajau merupakan hak dan tugas dari lembaga adat untuk mengatur, menciptakan rasa keamanan  dan  kenyamanan  dalam bermasyarakat. Masyarakat  yang  mengambil kayu  di  hutan  adat  Desa  Sajau  secara diam-diam  dikenakan  sanksi  adat sesuai  dengan  hukum  adat  yang berlaku.  Sanksi  adat  yang  berlaku tidak memandang status/apakah masyarakat  Desa  Sajau  ataupun masyarakat  di  luar  dari  Desa  Sajau. Hukum  adat  diberlakukan  sama  bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran  terhadap  pemanfaatan hutan  adat  Desa  Sajau,  perlakukan hukum adat yang sama bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan  rasa  keadilan  dalam menegakan hukum adat Desa Sajau.

## Pengawasan
Pengawasan yang dilakukan oleh Karang  Taruna  Bunga  Bakung  tidak dilakukan  atau  bersifat  jadwal  tetapi Karang  Taruna  Bunga  Bakung  sudah mengetahui  persis  bahwa  hutan  adat harus  dilindungi  dan  dilestarikan untuk  masa  depan.  Karang  Taruna Bunga Bakung sangat peduli terhadap hutan  adat  Desa  Sajau  karena  untuk memenuhi  kebutuhan  primer.  Hutan adat  sebagai  kebutuhan  primer  karena masyarakat  sangat  bergantung  dengan kayu  yang  ada  di  hutan  adat.  Kayu tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sajau untuk membangun rumah, peti mati ataupun jembatan.
Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat diperkuat pula dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  dalam  Pasal  2  ayat  (9), ditentukan  bahwa  negara  mengakui dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup
dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan  UU  Nomor  32 Tahun  2004,  jelas  bahwa  Karang Taruna  sebagai  masyarakat  di  Desa Sajau  memiliki  hak  untuk  mengawasi eksistensi  hutan  adat  dan  kelestarian hutan  Adat.  Dalam  pelestarian  hutan adat,  pemerintah  Desa,  dan  lembaga adat Desa, mendukung dengan adanya peran Karang Taruna dalam pelestarian  dan  pengembangan  hutan adat sesuai dengan kebutuhan masyarakat  Desa  Sajau.  Karang Taruna  Bunga  Bakung  berperan sebagai  pengawasan  dan  didukung oleh  masyarakat  karena  melalui pengawasan  tersebut  akan  lebih  aman dan  tidak  ada  masyarakat  yang menebang,  menjual,  dan  ambil  kayu dari hutan adat tanpa seizin pemerintah  Desa  dan  lembaga  adat
Desa Sajau.

## Pemeliharaan
Peran  Karang  Taruna  Bunga Bakung  dalam  pemeliharaan  hutan adat  Desa  Sajau  terlihat  dari  aspirasi dan  tindakan  dari  Karang  Taruna Bunga  Bakung  menolak  perusahaan jangan  sampai  ada  ilegal  loging,  dan penebangan  hutan  adat  sembarangan. Karang Taruna Bunga Bakung melakukan pemeliharaan jangan sampai  ada  alat  berat  (traktor)  yang menggusur,  dan  membuat  jalan  di hutan  adat  karena  berpotensi  merusak hutan  dan  memudakan  masyarakat untuk masuk kehutan mengambil kayu tanpa  seizin  pemerintah  Desa  Sajau dan lembaga adat Sajau. Pemeliharaan yang  dilakukan  oleh  Karang  Taruna Bunga  Bakung  yaitu  jangan  sampai ada masyarakat di Desa Sajau ataupun di  luar  Desa  Sajau  melakukan penebasan  untuk  membuka  lahan pertanian atau perkebunan. Hutan adat
dipelihara  dengan  baik  karena  sudah menjadi  tradisi  nenek  moyang  untuk menjaga  dan  melestarikan  hutan  yang tujuannya untuk kebutuhan primer.
Dalam  jurnal  Ainun  Ramadhan (2016)  menjelaskan  bahwa  tradisi yang  ditata  oleh  suatu  sistem  budaya atau pranata yang mengatur masyarakat  di  Desa  adat  akan membuat  masyarakat  adat  tersebut patuh akan sistem budayanya tersebut. Tradisi  seperti  kearifan  lokal  secara otomatis  menjadi  suatu  tanggung jawab pemuda adat.
Dari  pendapat  tersebut  selaras dengan  peran  Karang  Taruna  sebagai pemuda  adat  dalam  pemeliharaan hutan  adat  Desa  Sajau  sangat  penting disebabkan kawasan tersebut berfungsi sebagai  area  perlindungan  air  bersih yang diperuntukan memenuhi kebutuhan air  bersih  masyarakat  Desa Sajau.  Selain  untuk  kebutuhan  air bersih,  hutan  adat  Desa  Sajau  juga diperuntukan  untuk  bahan  bangunan rumah  masyarakat  yang  sedang membangun  rumah.  Bahan  kayu  yang diambil  dari  hutan  adat  untuk pembangunan  atau  membuat  rumah warga  harus  mendapatkan  izin  dari pemerintah  Desa  Sajau  dan  lembaga adat Desa Sajau.

## Menegakkan Hukum Adat
Peran  Karang  Taruna  Bunga Bakung dalam penegakan hukum adat yaitu melakukan diskusi dan musyawarah terkait dengan permasalahan  yang  dihadapi.  Peran Karang  Taruna  Bunga  Bakung  di  sisi bukan sebagai memberikan sanksi atau denda adat tetapi peran Karang Taruna sebagai  pelapor  supaya  masyarakat yang melanggar hukum adat atau yang mengambil  kayu  tanpa  seizin  Kepala Desa  dan  lembaga  adat  Desa  Sajau harus dihukum dan diberi sanksi adat.
Masyarakat yang terbukti menumbang  atau  mengambil  kayu dalam  lingkungan  hutan  adat  Desa Sajau  tanpa  seizing  pemerintah  Desa Sajau  dan  Lembaga  Adat  Sajau  maka akan  didenda  sesuai  dengan  hokum adat  Desa  Sajau  yang  berlaku  sebagai berikut: Membakar Hutan Rp 15.000.000/1  Ha,  berladang  Rp 20.000.000/1 Ha, menebang Kayu Rp. 2.000.000/1  Pohon,  mengambil  sertu/
1M 3 .
Tujuan diberlakukan hukum atau denda  adat  bagi  masyarakat  yang memanfaatkan  hutan  adat  Desa  Sajau tanpa izin yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hutan  adat  dalam  perlindungan  dan tidak  boleh  dimanfaatkan  tanpa  seizin pemerintah  Desa  Sajau  dan  Lembaga Adat Desa Sajau.
Upaya  pelestarian  hutan  adat
Desa Sajau dilakukan oleh masyarakat dan  khususnya  Karang  Taruna  Bunga Bakung  bagian  dari  kearifan  lokal untuk menjaga ekosistem dan keberlangsungan  pemanfaatan  hutan adat.  Lembaga  adat  Desa  Sajau  dan masyarakat Desa Sajau sudah membuat  dan  mengesahkan  peraturan adat  tentang  pencegahan  pemanfaatan hutan  adat  Desa  Sajau,  dengan harapan    agar  kawasan  hutan  adat  ini dapat  dilindungi  secara  hukum  sesuai peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Menurut pendapat Wahyudi (2014)  kearifan  lokal  merupakan  tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang antar sesama manusia,  misalnya  dalam  interaksi sosial  baik  antar  individu  maupun kelompok,  yang  berkaitan  dengan hirarki  dalam  kepemerintahan  dan adat,  aturan  perkawinan  antar  klan, tata  karma  dalam  kehidupan  sehari- hari Tata aturan menyangkut hubungan manusia  dengan  alam,  binatang,
tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam. Dari pendapat tersebut memberikan pemahaman bahwa masyarakat Desa Sajau perlu memberlakukan  sebuah  aturan  yang tegas  dalam  pelestarian  hutan  adat mengingat  hutan  adat  merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan  masyarakat  Dayak  di  Desa Sajau.

## Kendala  Pemuda  Karang  Taruna
Bunga  Bakung  Dalam  Pelestarian Hutan Adat Melalui Kearifan Lokal Di Desa Sajau

## Hambatan Dari Masyarakat Lokal
Dalam  pelestarian  hutan  adat selain dari ancaman dari luar, ancaman dari  dalam  Desa  juga  besar  sehingga karena  ada  sebagian  masyarakat  yang melakukan  penebangan  liar  secara diam-diam  dan  ada  juga  yang memiliki  motivasi  untuk  menjual lahan  kepada  perusahaan  perkebunan kelapa  sawit.  Kendala  tersebut  tentu merupakan  suatu  permasalahan  besar bagi Karang Taruna Desa Sajau karena justru  masyarakat  lokal  yang  tidak memiliki  kesadaran  dalam  pelestarian hutan adat Desa Sajau.
Kearifan  lokal  harus  mengajar orang  untuk  mencintai  alam,  bukan untuk menghancurkannya; dan kearifan  lokal  harus  berasal  dari anggota  komunitas  yang  lebih  tua
(Bahardur,  2018).  Dari  pendapat tersebut  jelas  bahwa,  ada  sebagian masyarakat  yang  kurang  menyadari hutan adat sebagai kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan.
Masyarakat  lokal  tentu  sudah memahami  dan  mengetahui  bahwa aturan tentang pemanfaatan hutan adat tersebut,  tetapi  tetap  melakukan pelanggaran terhadap aturan adat yang sudah dibuat.

## Ancaman Masyarakat Luar
Ancaman  masyarakat  luar  Desa Sajau  dalam  pelestarian  hutan  adat Desa  Sajau  dari  tahun  ketahun  jadi permasalahan,  karena  ada  masyarakat yang  dari  luar  Desa  Sajau  dengan sengaja  menggesek  kayu  yang  ada  di lokasi  hutan  adat  untuk  dijual.  Dalam praktiknya,  sebagian  oknum  yang menebang  dan  menggesek  kayu  di hutan  adat  tidak  memahami  aturan pemanfaatan hutan adat, ada juga yang mengetahui  aturan  adat  pemanfaatan hutan  adat  tetapi  tetap  melakukan aktivitas  penebangan,  dan  ada  juga sebagian oknum masyarakat luar yang bekerja sama dengan masyarakat lokal atau  masyarakat  Desa  Sajau  untuk menebang  dan  menjual  kayu  dari hutan adat Desa Sajau.
Dalam  penelitian  Muhammad
Yamani  (2011)  menjelaskan  bahwa hutan,  bagian  dari  tanah  dalam masyarakat  hukum  adat  dimiliki secara bersama, hanya hak memanfaatkannya  saja  yang  bersifat individual.  Hutan  sebagai  hak  milik bersama  sudah  berkembang  disetiap komunitas adat daerah Bengkulu, yang sudah  mengenal  hak ulayat atas hutan dengan segala kewajiban yang melekat.  Sementara  hak  pengelolaan diberikan berdasarkan ketentuan kesepakatan adat yang mengikat setiap anggota marganya.
Berdasarkan  pada  pendapat  di atas  jelas  bahwa  dalam  pemanfaatan dan  pengelolaan  hutan  adat  di  Desa Sajau,  pada  prinsipnya,  masyarakat luar  tidak  boleh  memanfaatkan, menebang,  menggesek,  dan  menjual kayu dari hutan adat Desa Sajau tanpa seizin  pemerintah  Desa  Sajau  dan lembaga adat Desa Sajau.

## Ancaman Dari Perusahaan
Peran Karang Taruna Desa Sajau dalam  pelestarian  hutan  adat  selain
dari masyarakat lokal, masyarakat dari luar  Desa,  ada  juga  dari  perusahaan yang  beroperasi  di  Desa  Sajau. Ancaman  dari  perusahaan  dalam pelestarian  hutan  adat  Desa  Sajau sangat  besar  sekali,  mengingat  bahwa lahan  hutan  adat  Desa  Sajau  sudah besar  dijual  ke  perusahaan  untuk perkebunan  kelapa  sawit,    dengan tujuan, masyarakat Desa Sajau mendapatkan  plasma,  mendapatkan pembangunan  dari  perusahaan  dan mendapatkan kendaraan. Keberadaan  perusahaan  di  Desa Sajau sangat berdampak sekali terhadap  pelestarian  hutan  adat  Desa Sajau.    Hal  itu  terbukti  bahwa  sudah besar  lahan  hutan  adat  Desa  Sajau yang  dijualkan  ke  perusahaan.  Oleh karena  itu, peran Karang  Taruna Desa
Sajau sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sajau untuk menjaga dan  melestarikan  hutan  adat  tersebut. Jangan sampai kedepannya, hutan adat dijual  kepada  pihak  perusahaan. Mengingat  bahwa  jumlah  penduduk Desa  Sajau  semakin  bertambah,  maka kebutuhan  hutan  adat  sebagai  bahan baku dalam pembangunan rumah  juga akan meningkat.

## SIMPULAN
Peran  Pemuda  Karang  Taruna Bunga  Bakung  dalam  pelestarian hutan  adat  di  Desa  Sajau  yaitu  (a)
Melakukan koordinasi dengan pemerintah  Desa  dan  lembaga  adat Desa  Sajau  untuk  membuat  dan menetapkan  aturan  Adat  tantang pemanfaatan  hutan  adat,  (b)  Adanya pengawasan dari Karang Taruna untuk menjaga  dan  melindungi  hutan  adat.
Pengawasan dilakukan untuk menghindari supaya tidak ada masyarakat  menebang  kayu  di  hutan adat  tanpa  seizin  pemerintah  Desa Sajau  dan  lembaga  adat  Desa  Sajau,
(c)  Peran  Karang  Taruna  Bunga
Bakung  dalam  pemeliharaan  hutan adat  Desa  Sajau  terlihat  dari  aspirasi dan  tindakan  dari  Karang  Taruna Bunga  Bakung  menolak  perusahaan jangan  sampai  ada  ilegal  loging,  dan penebangan  hutan  adat,  dan  menjual lahan  hutan  adat,  (d)  penegakan hukum  adat  dilakukan  dengan  cara diskusi  dan  musyawarah  terkait dengan pelanggaran pemanfaatan hutan  adat.  Peran  Karang  Taruna Bunga  Bakung  sebagai  pelapor  atau memberikan informasi kepada pemerintah  Desa  dan  lembaga  adat Desa  Sajau  untuk  menegakan  hukum adat. Kendala Pemuda Karang Taruna Bunga Bakung dalam pelestarian hutan adat melalui kearifan lokal di Desa Sajau yaitu (a) Ancaman dari dalam Desa merupakan salah satu kendala  dalam  pelestarian  hutan  adat Desa  sajau,  ada  sebagian  (oknum) masyarakat  Desa  Sajau  sengaja melakukan  penebangan  secara  diam- diam  dan  ada  juga  yang  memiliki motivasi  untuk  menjual  lahan  kepada perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit, (b)  Masyarakat  dari  luar  Desa  Sajau sengaja  menebang  dan  menggesek kayu di lokasi hutan adat untuk dijual, (c)  Perusahaan  merupakan  ancaman dalam  pelestarian  hutan  adat  Desa Sajau  karena  memiliki  modal  besar dan sanggup membeli hutan adat Desa Sajau.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahardur,  I.  (2018).  Kearifan  Lokal Budaya Minangkabau Dalam
Seni  Pertunjukan  Tradisional Randai. Jentera: Jurnal Kajian Sastra , 7 (2), 145-160
Moleong,  L,  J.  (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya Rahardjo, S. (2010). Sosiologi  Hukum Perkembangan  Metode  Dan Pilihan Masalah . Yogyakarta: Genta Publishing Ramadhan,  A.  (2016).  Disfungsional Peran  Karan  Taruna  Dalam
Pelestarian  Kearifan  Lokal Di  Kampung  Cireundeu. Sosietas. Vol. 6 Salam,  S.  (2016).  Perlindungan Hukum  Masyarakat  Hukum Adat  Atas  Hutan  Adat. Jurnal  Hukum  Novelty , 7 (2), 209-224 Tolib, S. (2013). Intisari  Hukum Adat Indonesia  (Dalam  Kajian Pustaka). Bandung: Alfabeta Tolib, S. (2008). Intisari  Hukum Adat Indonesia  (Dalam  Kajian Pustaka). Bandung: Alfabeta Soekanto,  S.  (2007). Sosiologi  Suatu
Pengantar . Jakarta: Grafindo Persada Sugiyono. S. (2013). Metode Penelitian  Kualitatif  Dan
R&D . Bandung: Alfabeta Wahyudi,  A. (2014). Pesona Kearifan Jawa . Yogyakarta: Dipta
Yamanim,    M.  (2011). Strategi Perlindungan Hutan Berbasis  Hukum  Lokal  di Enam Komunitas Adat Daerah  Bengkulu . Jurnal
Hukum  Ius  Quia  Iustum ,
18 (2), 175-192