Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Analisis Tanggung Jawab Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Pasar Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Minoritas Studi Kasus:Posa

## Hasna Kharimah Septiana
Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Email: hasna.kharimah@ui.ac.id
Abstract.  This  article  aims  to  analyze  the  legal  protection  for  investors  is  related  to  the  practice  of  market manipulation as regulated in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and what forms of legal protection are provided by the Financial Services Authority (OJK), Indonesia Stock Exchange (BEI), KSEI and KPEI as well as the impact of market manipulation and how the accountability will be imposed on the actors. This article uses a normative juridical legal research method. The normative juridical character is carried out by examining secondary data or by the method of literature study of legal materials which are the reference for research, which is focused on examining the application of rules or norms in positive law. The research was carried out by means of a literature study of the laws and regulations related to market manipulation  in  the  capital  market  sector. The  case  study  in  this  research  is  the  alleged  case  of  market  manipulation conducted  by  PT  Bliss  Property  Indonesia  Tbk  (POSA)  which  occurred  on  May  10 th ,  2019,  allegedly  taking  action  to manipulate the market so that there are drastic fluctuations in the movement of stock prices out of the ordinary and without accompanied  by  clear  fundamentals  of  the  company,  it is  suspected  that  this  trade  is  not  fair  so  that  it  harms  one  of the investors.
Keywords: Capital Market, Crime market manipulation, and legal protection.
Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa apakah perlindungan hukum bagi investor terkait dengan praktik tindakan  manipulasi  pasar  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  dan bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI), KSEI  dan  KPEI  serta  dampak  dari  tindakan  manipulasi  pasar  dan  bagaimana  pertanggungjawaban  yang  akan  dikenakan kepada pelaku. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Sifat yuridis normatif dilakukan dengan cara  meneliti  data  sekunder  atau  dengan  metode  studi  kepustakaan  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  menjadi  acuan penelitian,  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif.  Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana  manipulasi pasar di bidang pasar modal. Studi kasus dalam penelitian ini adalah dugaan kasus manipulasi pasar yang dilakukan oleh PT Bliss  Properti  Indonesia  Tbk  (POSA)  terjadi  pada  tanggal  10  Mei  2019,  diduga  melakukan  tindakan  memanipulasi  pasar sehingga adanya fluktuasi drastis yaitu pergerakan harga saham di luar kebiasaan dan tanpa disertai fundamental yang jelas dari perusahaan, diduga perdagangan ini tidak wajar sehingga merugikan salah satu investor.
Kata Kunci: Pasar Modal, Tindak Pidana Manipulasi Pasar, Dan Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN
Pasar  modal  memiliki  peran  penting dalam  perekonomian  negara  sebagai  salah  satu sumber  pembiayaan  investasi  oleh  masyarakat. Pasar  modal  menjadi  alternatif  pembiayaan karena  dipandang  efektif  untuk  mempercepat perkenomian  negara.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal, maka pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan  dengan  penawaran  umum  dan perdagangan  efek,  perusahaan  publik  yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Dalam  rangka  menciptakan  iklim  usaha yang dapat di andalkan dan dipercaya, transaksi diatur  dalam  kerangka  sistem  yang  terpadu dibawah kendali suatu pasar modal yang secara hukum dijaminkan oleh Undang-undang. Jaminan  yang  diberikan  oleh  negara  akan mendorong  modal  menjadi  efisien,  antara  lain pengaturan  kebijaksanaan  ekonomi  keuangan yang  menunjang  pelaksanaan  pasar  modal. Keterbukaan  informasi,  pasar  yang  tertib  dan modern,  efisiensi  dan  perlindungan  investor merupakan target yuridis dari pengaturan hukum terhadap  pasar  modal  pada  pokoknya.  Namun pada kenyataannya, Para Pihak yang terlibat di
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pasar  modal  masih  dapat  melakukan  berbagai Tindakan yang dapat merugikan investor, dalam hal  penipuan  informasi,  kecurangan  dalam transaksi  dan  kejahatan  dalam  perdagangan, salah satunya kejahatan manipulasi pasar. Yang dimaksud  dalam  manipulasi  pasar  berdasarkan Pasal  91  UUPM  adalah  tindakan  oleh  setiap pihak,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung, dengan  tujuan  untuk  menciptakan  gambaran semu  atau  menyesatkan  mengenai  kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu antara lain transaksi efek yang tidak  mengakibatkan  perubahan  kepemilikan atau  penawaran  jual  atau  beli  efek  pada  harga tertentu  dimana  pihak  tersebut  juga  telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan  penewaran  beli  atau  jual  efek  yang sama pada harga yang kurang lebih sama. Motif dari  manipulasi  pasar  antara  lain  adalah  untuk meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan  harga  efek.  Adapun  sesuai definisi pada Black’s  Law  Dictionary ,
Manipulation is an illegal practice in attempt  to raise or lower stock praises by creating an active trading appearance . Motif dari manipulasi pasar antara  lain  adalah  untuk  meningkatkan, menurunkan  atau  mempertahankan  harga  efek. Beberapa pola manipulasi adalah :
1. menyebarluaskan  informasi  palsu  mengenai emiten  dengan  tujuan  untuk  mempengaruhi harga  efek  perusahaan  yang  dimaksud dibursa  efek  ( false  information ).  Misalnya suatu  pihak  menyebarkan  rumor  bahwa emiten  A  akan  segera  dilikuidasi,  pasar merespon  yang menyebabkan harga efeknya jatuh tajam; dan
2. menyebarluaskan informasi yang menyesatkan  atau  informasi  yang  tidak lengkap  (misinformation).  Misalnya  suatu pihak  menyebarkan  rumor  bahwa  emiten  A tidak  termasuk  perusahaan  yang  akan dilikuidasi  oleh  pemerintah,  padahal  emiten A  termasuk  yang  diambil  alih  oleh pemerintah.
Berdasarkan  Pasal  92  Undang-Undang Pasar Modal, UU No.8 Tahun 1994, menyebutkan bahwa:
“ Setiap  Pihak,  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama  dengan  Pihak  lain,  dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik  langsung  maupun  tidak  langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek  tetap,  naik,  atau  turun  dengan  tujuan mempengaruhi  Pihak  lain  untuk  membeli, menjual, atau menahan Efek.”
Harga efek di pasar modal sangat sensitif terhadap  suatu  peristiwa  dan  informasi  yang berkaitan,  baik  secara  langsung  atau  tidak dengan  efek  tersebut.  Informasi  merupakan pedoman pokok para pemodal untuk mengambil keputusan  terhadap  suatu  efek.  Jika  informasi tersebut  tidak  dilindungi  oleh  hukum  sebagai informasi  yang  benar,  maka  hal  tersebut  dapat menghambat berjalannya kegiatan perdagangan pada  pasar  modal.  Informasi  yang  merupakan rumor  yang  dihembuskan  oleh  pihak  tertentu dapat  menimbulkan  dampak  pada  pasar, akibatnya harga efek bisa naik atau turun.
Salah  satu  kasus  yang  pernah  terjadi  di Indonesia adalah kasus yang menimpa PT. Bliss Properti Indonesia (“POSA”). POSA melakukan penawaran  umum  saham  atau Initial  Public Offering (IPO)  pada  tanggal  10  Mei  2019 dengan  PT  NH  Korindo  Sekuritas  Indonesia sebagai  penjamin  emisi  IPO  dan  pengendali POSA. Dalam rentang tanggal 10-15 Mei 2019 harga  saham  POSA  naik  secara  drastis.  Harga saham tertinggi terjadi pada tanggal 11 Juli 2019 dengan harga Rp755/saham, kemudian keesokan harinya  harga  saham  POSA  menurun  terus menerus  hingga  tanggal  19  Juli  2019  harga saham menjadi Rp202/saham. Pada tanggal 22- 26  Juli  2019,  harga  saham  POSA  kembali menguat  dan  termasuk  dalam  10  saham top gainers .  Oleh  karena  adanya  fluktuasi  drastis yaitu pergerakan harga saham di luar kebiasaan dan  tanpa  disertai  fundamental  yang  jelas  dari perusahaan, diduga perdagangan ini tidak wajar sehingga  merugikan  salah  satu  investor.  Atas dasar  kejadian  tersebut,  pada  tanggal  12  Juli
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
2019  salah  satu  investor  yang  bernama  Jidin Napitupulu,  melalui  kantor  hukum  Timotius  & Partners  Law  Firm  melayangkan  surat  yang berisi  dugaan  pelanggaran  hukum yang dilakukan  POSA  berupa  persekongkolan  jahat dan menduga kenaikan harga saham POSA dan penurunan harga waran POSA diakibatkan oleh pihak-pihak pengendali menguasai POSA secara mutlak  dan  meminta  mediasi.  Bursa  Efek Indonesia  (BEI)  melalui  suratnya  No.  Peng-
SPT-0022/BEI.WAS/08-2019
tanggal
7 Agustus 2019 menyampaikan
perihal penghentian sementara perdagangan saham dan waran  seri  I  PT.  Bliss  Properti  Indonesia,  Tbk (“Perseroan”) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai tanggal  8  Agustus  2019  kepada  POSA. Berdasarkan hal tersebut, pergerakan naik turun harga  saham  yang  terjadi merugikan  salah  satu investor sehingga perlu diteliti apakah kegiatan tersebut  termasuk  kasus  manipulasi  pasar ditinjau  dari  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Dari  uraian  menganai  latar belakang  diatas,  maka  di  dalam  pokok permasalahan ini penulis mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana manipulasi pasar sebagai berikut:
1. Bagaimana  tindakan  yang  dilakukan  POSA dengan PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia ditinjau  dari  Pasal  91  Undang–undang  No  8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal?
2. Bagaimana  pertanggungjawaban  POSA  dan PT  NH  Korindo  Sekuritas  Indonesia  dalam kasus ini?
3. Bagaimana  perlindungan  terhadap  investor minoritas yang terkena dampak?

## METODE PENELITIAN
Bentuk penelitian yang dilakukan dalam rangka  penulisan  artikel  ini  adalah  bentuk penelitian  yuridis  normatif.  Sifat  yuridis normatif  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data sekunder atau dengan metode studi kepustakaan terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  menjadi acuan  penelitian,  yang  difokuskan  untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif. Penelitian
dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan tindak pidana manipulasi di bidang pasar modal.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data utama yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang ditunjang  dengan  data  primer.  Data  sekunder diperoleh  dari  hasil  penelitian  kepusatakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Bahan  hukum  primer,  merupakan  bahan hukum  yang mempunyai kekuatan mengikat di  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini,  bahan hukum  primer  yang  digunakan  adalah Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan yang memberikan informasi, penjelasan, atau hal-hal  yang  berkaitan  dengan  isi  bahan hukum  primer.  Bahan  sekunder  yang digunakan  seperti  buku,  makalah,  tesis, skripsi,  penelusuran  internet,  artikel  ilmiah, jurnal,  hasil  seminar,  laporan  penelitian, maupun teori-teori para  ahli hukum, khususnya  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana manipulasi pasar dalam pasar modal, terutama  yang  berkaitan  dengan  tanggung jawab  hukum  pelaku  manipulasi  pasar  dan perlindungan  hukumnya  bagi  investor  yang terkena dampak dari tindak pidana tersebut.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  sumber  primer  atau  sumber sekunder,  misalnya  abstrak,  buku  pegangan, kamus, dan ensiklopedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasar  modal  merupakan  suatu  sistem keuangan  yang  terorganisasi,  termasuk  di dalamnya  adalah  bank-bank  komersial,  dan semua  lembaga  perantara  di  bidang  keuangan, serta  keseluruhan  surat-  surat  berharga  yang beredar.  Sedangkan  dalam  pengertiannya  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sempit,  adalah  suatu  pasar  (tempat,  berupa gedung) yang disiapkan
guna memperdagangkan saham-saham, obligasi- obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai  jasa  para  perantara  pedagang  efek. Dapat  pula  disebut  sebagai  tempat  pertemuan antara  penawaran  dengan  permintaan  surat berharga.
Obyek atau dana yang diperdagangkan di
Pasar
modal adalah efek, yakni diwujudkandalam  bentuk  surat  berharga  atau dalam terminology financial disebut efek dalam bahasa  iggris  securities  yang  berupa  saham, surat  pengakuan  hutang,  surat  berharga komerisal,  obligasi,  tanda  bukti  utang,  unit penyertaan  kontrak  kolektif,  kontrak  berjangka atas  efek,  dan  setiap  derivative  dari  efek. Meskipun efek terdiri atas berbagai macam surat berharga, tetapi ada 2 (dua) instrument utama di pasar modal yaitu saham dan obligasi.
Pasar  modal  dalam  pelaksanaannya menjalankan 2 fungsi yakni :
1. Fungsi  ekonomi,  karena  pasar  menyediakan fasilitas  atau  wadah  atau  wadah  yang mempertemukan  2  kepantingan  yani  pihak yang  memiliki  kelebihan  dana/investor  dan pihak yang memerlukan dana issuer. Investor ini nantinya akan memperoleh imbalan/return sedangkan  issuer  dpat  memanfaatkan  dana tersebut  untuk  menambah  modal  kerja, ekspansi dan memperkuat struktur permodalan perusahaan;
2. Fungsi  keuangan,  pasar  modal  memberikan kemungkinan  dan  kesempatan  memperoleh imbalan/return  bagi  pemilik  dana  sesuai dengan karakteristik yang dipilih.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal  telah  mengatur  tentang beberapa  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan sebagai tindak pidana, pengaturan ini dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan pelaku  bisnis  pasar  modal  dan  penciptaan ketertiban,  ketentraman  sehingga  terciptanya pembangunan  nasional  di  bidang  ekonomi. Kategori  tindak  pidana  di  bidang  pasar  modal dibagi  ke  dalam  dua  jenis  yaitu  kejahatan  dan
pelanggaran.  Salah  satu  kejahatan  di  bidang pasar modal adalah manipulasi pasar. Perbedaan antara  jenis  kejahatan  ini  adalah  akibat perbuatan  yang  timbulkan.  Contoh  perbedaan antara  manipulasi  pasar  dan  penipuan,  jika manipulasi  pasar  yang  dilakukan  sudah  jelas bahwa  pasar  akan  termanipulasi  sehingga akibatnya  antara  lain  bahwa  harga  saham menjadi  semu.  Sementara  itu,  jika  tindakan penipuan yang dilakukan maka dengan informasi  atau  keadaan  yang  tidak  sebenarnya tersebut  jelas  akan  ada  pihak  yang  dirugikan tanpa  harus  mempunyai  akibat  kepada  pasar yang  termanipulasi.  Beberapa  macam  tindakan yang dapat digolongkan tindak pidana manipulasi  pasar  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal adalah sebagai berikut:
1. Terdapat  pada  Pasal  91  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal yang  menyatakan  bahwa  manipulasi  pasar adalah  menciptakan  gambaran  pasar  modal yang semu. Antara lain dengan cara :
a) Melakukan  transaksi  efek  yang  tidak mengakibatkan perubahan pemilikan.
b) Melakukan penawaran jual atau penawaran  beli  efek  pada  harga  tertentu, sedangkan  pihak  lain  yang  merupakan sekongkolannya juga melakukan penawaran  beli  atau  penawaran  jual  pada harga yang kurang lebih sama.
2. Pada  Pasal  92  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  yang menyatakan  bahwa  manipulasi  pasar  adalah melakukan  dua  atau  lebih  transaksi  efek  di Bursa  Efek  sehingga  menyebabkan  harga efek tetap, naik atau turun, dengan tujuan agar pihak  lain  terpengaruh  untuk  membeli, menjual  atau  menahan  efek  tersebut. Akibatnya,  harga  efek  tersebut  tidak berdasarkan  pada  permintaan  jual  atau  beli yang sesungguhnya.
Namun  di  dalam  penjelasan  Pasal  94 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar    Modal, memberikan batasan bahwa suatu tindakan  yang  dilarang  pada  Pasal  91  dan  92
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar  Modal  tersebut  menjadi  tindakan  yang tidak terlarang apabila:
1) Stabilisasi harga efek dalam rangka Penawaran  Umum  sepanjang  hal  tersebut dicantumkan dalam prospektus perusahaan.
2) Penjualan dan pembelian efek oleh Perusahaan  Efek  selaku  pembentuk  pasar untuk rekeningnya.
Selanjutnya,  terdapat  tentang  apa  yang disebut sebagai pola manipulasi pasar seperti : 1) Menyebarluaskan  informasi  palsu  mengenai emiten  dengan  tujuan  untuk  mempengaruhi harga  efek  perusahaan  yang  dimaksud  di bursa  efek  (false  information).  Misalnya suatu  pihak  menyebarkan  rumor  bahwa emiten  A  akan  segera  dilikuidasi,  pasar merespon yang menyebabkan harga efeknya jatuh tajam.
2) Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan  atau  informasi  yang  tidak lengkap  (missinformation).  Misalnya  suatu pihak  menyebarkan  rumor  bahwa  emiten  A tidak  termasuk  perusahaan  yang  akan dilikuidasi  oleh  pemerintah,  padahal  emiten A  termasuk  yang  diambil  alih  oleh pemerintah.
3) Harga  efek  di  pasar  modal  sangat  sensitif terhadap suatu peristiwa dan informasi yang berkaitan,  baik  secara  langsung  atau  tidak dengan  efek  tersebut.  Informasi  merupakan pedoman  pokok  para  pemodal  untuk mengambil  keputusan  terhadap  suatu  efek. Jika informasi tersebut tidak dilindungi oleh hukum  sebagai  informasi  yang  benar,  maka bagaimana  kegiatan  perdagangan  pasar modal bisa berjalan. Informasi yang merupakan  rumor  yang  dihembuskan  oleh pihak  tertentu  dapat  menimbulkan  dampak pada  pasar,  akibatnya  harga  efek  bisa  naik atau  turun.  Begitu  informasi  mendapatkan konfirmasi bahwa informasi itu benar, maka gejolak  pasar  akan  terhenti,  pasar  berjalan normal kembali. Namun, pada saat fluktuasi terjadi pihak yang menghembuskan informasi (penipu)  menangguk  keuntungan.  Bagi
investor yang tidak berhati-hati menganalisis informasi  maka  akan  terjebak  oleh  harga semua yang berujung pada kerugian.
Berdasarkan rumusan pada Pasal 91 dan 92  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal  dikaitkan  dengan  kasus tersebut,  dapat  dilihat  jika  pelaku  manipulasi pasar dalam hal ini PT Bliss Properti Indonesia Tbk  (POSA)  dan  PT  NongHyup  Korindo Securities  Indonesia  (NH  Korindo  Sekuritas) elah  memenuhi  unsur-unsur  dari  Pasal  91 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal.  POSA  dan  NH  Korindo  telah memenuhi  salah  satu  unsur  objektif  dari  pasal manipulasi pasar yaitu kata “setiap pihak” yaitu sebagai  pihak  yang  melakukan  perbuatan tertentu dalam hal ini yaitu melakukan kejahatan manipulasi pasar sesuai dengan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar Modal, pihak yang dimaksud adalah :
1) Orang perseorangan.
2) Perusahaan.
3) Usaha bersama.
4) Asosiasi.
5) Kelompok yang terorganisasi.
Unsur objektif lain yang telah dipenuhi pada  kasus  tersebut  yaitu  “dilarang  melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung”,  POSA  dan  NH  Korindo  diketahui telah  secara  sengaja  melakukan  tindakan  jual- beli  saham  dengan  tujuan  menaikan  dan menurunkan saham untuk mendapatkan keuntungan  bagi  pribadi  ataupun  perusahaan yang  tidak  diketahui  oleh  investor  sehingga merugikan investor ritel sesuai dengan penjelasan  Pasal  91  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  yang menyatakan Masyarakat pemodal sangat memerlukan  informasi  mengenai  kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa  Efek  yang  tercermin  dari  kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar  untuk  mengambil  keputusan  investasi dalam Efek.
Selanjutnya,  yang  dapat  memperkuat indikasi terjadinya manipulasi pasar pada kasus
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tersebut  untuk  diterapkan  dengan  Pasal  91 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal  harus  juga  dipenuhinya  unsur subjektif  dari  pasal  tersebut,  Unsur  subjektif dalam  pasal  pencurian  yaitu  “dengan  tujuan untuk  menciptakan  gambaran  semu  atau menyesatkan  mengenai  kegiatan  perdagangan, keadaan  pasar,  atau  harga  efek  di  bursa  efek”, POSA dan NH Korindo pada kasus ini dianggap telah  memiliki  kehendak  untuk  menciptakan gambaran  semu  atau  menyesatkan  mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek  di  bursa  efek  dalam  hal  ini  yaitu  harga saham yang naik dan turun secara drastis dalam kurun  waktu  yang  cepat  dimana  pada  saat  itu tanggal  10  Mei  2019  sampai  15  Mei  2019. Secara berturut-turut telah terjadi auto rejection yang dilakukan oleh BEI, karena kenaikan harga saham yang sangat drastis, dari Rp. 150 menjadi Rp.  492  per  lembar  saham  yang  kemudian setelah  Waran  Seri  I  POSA  diperdagangkan  di BEI, terjadi penurunan harga yang sangat drastis secara  tiba-tiba.  Dari  harga  tertinggi  Rp.  490 menjadi  Rp.  15  dan  hal  tersebut  dianggap mencurigakan  atau  melakukan  penawaran  jual- beli  efek  pada  harga  tertentu  yang  sudah disepakati sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan jika POSA dan NH Korindo Sekuritas telah melakukan transaksi semu untuk keuntungan  pribadi  dan  perusahaan  dan terjadinya  kerugian  bagi  investor  ritel  yang menginvestasikan dananya pada POSA. Transaksi  ini  dimaksudkan  untuk  menciptakan penampilan yang menyesatkan dari perdagangan efek.
Analisis terhadap dampak yang ditimbulkan akibat transaksi manipulasi pasar A. Dampak  transaksi  manipulasi  pasar  bagi investor
Keberadaan  investor  di  dalam  Pasar
Modal
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan  melalui  pengembalian  investasi yang diharapkan dari margin (selisih) harga efek pada  saat  pembelian  atau  penjualan  efek. Keuntungan  yang  diharapkan  berasal  dari margin  harga  efek  tersebut,  diperoleh  dari
keputusan investor untuk menjual atau membeli sejumlah  efek  yang  yang  dimiliki  atau  atau untuk  dimiliki  pada  waktu  dan  harga  tertentu yang didasarkan pada analisa terhadap informasi harga  pasar  yang  tercermin  dari  kumpulan transaksi  yang  terjadi  atas  lembar  efek  tertentu di  Pasar  Modal.  Dengan  demikian  sangat  jelas dapat  kita  lihat  bahwa  informasi  harga  pasar memegang  peranan  yang  begitu  penting  bagi kelangsungan kegiatan investor di Pasar Modal.
Keakuratan  informasi  di  Pasar  Modal perlu  dijaga  dan  dipertahankan  dari  adanya praktik  manipulasi  pasar.  Praktik  manipulasi dalam  Pasar  Modal  akan  berdampak  pada timbulnya  gambaran  semu  atas  aktivitas transaksi suatu efek (transaksi semu) yang akan merugikan kepentingan investor. Suatu transaksi semu  umumnya  akan  meningkatan  harga  suatu efek  secara  signifikan,  padahal  jual  beli  efek tersebut tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan  karena  pada  dasarnya  para  pihak yang bertransaksi adalah pihak  yang  sama atau bersekongkol.  Sebagai  contoh  pada  saat  suatu efek  yang  dijual  di  pasar  terjadi  jual  beli  yang dilakukan  secara  terus  menerus  dengan  harga yang dinaikan secara konsisten oleh pihak yang melakukan transaksi semu, maka investor awam akan berpikir bahwa kondisi efek tersebut dalam kondisi stabil dan bagus. Sehingga memicu para investor  lainnya  untuk  membeli.  Begitu banyaknya  investor  yang  tertarik  dengan  efek tersebut  maka  harga  efek  akan  otomatis  naik sehingga pelaku transaksi semu dapat mengambil keuntungan dari kenaikan harga itu. Kenaikan  harga  itu  terjadi  karena  adanya transaksi semu yang dilakukan oleh para pelaku yang  dengan  sengaja  memanipulasi  untuk menciptakan gambaran semu dan bukan karena didasarkan  pada  kekuatan  permintaan  jual  atau beli Efek yang sebenarnya.
Masyarakat pemodal atau investor sangat memerlukan  informasi  mengenai  kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa  Efek  yang  tercermin  dari  kekuatan penawaran  jual  dan  penawaran  beli  Efek.  Hal tersebut  menjadi  dasar  untuk  mengambil
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
keputusan  investasi.  Jika  informasi  kegiatan perdagangan,  keadaan  pasar,  atau  harga  efek telah  dimanipulasi  sedemikian  rupa,  dalam artian  transaksi  semu  efek  yang  tidak mengakibatkan    perubahan  pemilik  efek  yang dilakukan  secara  terus  menerus  menyebabkan harga  efek  menjadi  naik  berubah  menjadi informasi yang tidak benar untuk investor, jelas investor lah yang dirugikan.

## B. Dampak  transaksi  manipulasi  pasar  bagi emiten
Pasar  Modal  merupakan  sarana  bagi emiten untuk mengumpulkan dana dari investor publik  dengan  cara  memperjual-belikan  efek. Emiten  adalah  perusahaan  yang  melakukan penawaran  efek  yaitu  dengan  menerbitkan  dan menjual efek (obligasi, saham, warant, dan surat berharga  lainnya)  secara  umum  kepada  publik yang didasarkan pada tata cara yang telah diatur dalam  peraturan  perundang-undagan  yang berlaku  untuk  mendapatkan  modal  atau  dana tambahan.  Emiten  dapat  berupa  perusahaan swasta  ataupun  BUMN.  Namun,  tidak  semua perusahaan  merupakan  emiten,  tetapi  hanya perusahaan  yang  saham  atau  obligasinya diperjual-belikan di bursa efek saja.
Secara  umum,  kegiatan  yang  dilakukan oleh  emiten  di  Pasar  Modal  adalah  untuk memberikan  penawaran  surat  berharga  dan membuka  peluang  investasi  kepada  publik terhadap perusahaan emiten serta bertanggungjawab untuk mengelola dana publik yang didapatkan dengan sebaik mungkin. Setiap emiten memiliki tujuan tertentu dalam melakukan  emisi.  Hal  tersebut  umumnya disebutkan  dalam  Rapat  Umum  Pemegang saham  (RUPS)  emiten  yang  menyetujui dilakukannya emisi efek, diantaranya adalah:
a) Untuk  memperluas  usaha,  dimana  modal yang  didapatkan  dari  investor  digunakan untuk  perluasan  bidang  usaha,  perluasan pasar, peningkatan kapasitas produksi.
b) Memperbaiki  struktur  modal,  yaitu  dengan menyeimbangkan  antara  modal  sendiri dengan modal asing.
c) Melakukan pengalihan pemegang saham dari yang lama ke pemegang saham baru.
Agar  tujuan  emiten  melakukan  emisi efek tercapai dengan efektif, maka keterbukaan informasi  tentang  kondisi  perusahaan  emiten sangat diperlukan. Keterbukaan informasi  yang dimaksud  dalam  kegiatan  pasar  modal  ini mencakup  keterbukaan  pada  saat  melakukan penawaran  umum,  yang  didahului  dengan pangajuan pernyataan pendaftaran emisi ke OJK dengan  menyertakan  semua  dokumen  penting yang dipersyaratkan, keterbukaan setelah emiten mencatat  dan  memperdagangkan  efeknya  di bursa, dan keterbukaan karena terjadi peristiwa penting  dan  laporannya  harus  disampaikan secara  tepat  waktu.  Keterbukaan  informasi sangat penting keberadaannya bagi emiten agar pelaku  pasar  modal  dapat  memonitor  aktivitas transaksi yang dilakukan, apakah berada dalam kondisi yang baik atau buruk.
Adapun  dalam  hal  adanya  temuan tentang  suatu  transaksi  semu  atas  suatu  efek yang melibatkan suatu emiten, maka hal tersebut berpotensi  memicu  indikasi  adanya  aktivitas perdangan  yang  tidak  wajar  ( unusual  market activity ) yang akan berdampak pada pengenaan sanksi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia kepada emiten yaitu sebagai berikut:
a) denda maksimal 500 juta;
b) teguran tertulis;
c) peringatan tertulis;
d) larangan  sementara  bagi  emiten  untuk memperdagangkan sahamnya di bursa alias suspense;
e) pencabutan keanggotaan bursa /delisting.
C. Dampak transaksi  manipulasi pasar bagi Pasar Modal
Pasar modal mempunyai peranan penting dalam mobilisasi dana untuk menunjang pembangunan  nasional.  Akses  dana  dari  pasar modal  telah  mengundang  banyak  perusahaan nasional maupun patungan untuk menyerap dana masyarakat  tersebut  dengan  tujuan  yang beragam.  Namun,  sasaran  utamanya  adalah meningkatkan  produktivitas  kerja  melalui ekspansi usaha dan/atau mengadakan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pembenahan struktur modal
untuk meningkatkan  daya  saing  perusahaan.  Dalam perekonomian  Indonesia,  pasar  modal  juga memiliki peranan antara lain : Berperan sebagai intermediasi  (lembaga  perantara)  keuangan selain  bank;  Memungkinkan  para  pemodal berpartisipasi  pada  kegiatan  bisnis  yang menguntungkan  (investasi);  Memungkinkan kegiatan  bisnis  mendapatkan  dana  dari  pihak lain  dalam  rangka  perluasan  usaha  (ekspansi); Memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan  operasi  bisnis  dan  ekonomi  dari kegiatan  keuangan;  dan  Memungkinkan  para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan  menjual  surat  berharga  yang  dimiliki kepada pihak lain.
Mengingat Pasar Modal cukup memegang  peranan  penting  dalam  aktivitas perekonomian  suatu  negara,  maka  diperlukan aturan-aturan yang dapat menjaga stabilitas dan iklim investasi yang kondusif agar para investor memiliki  rasa  keamanan  dan  mendapatkan perlindungan hukum dalam berinvestasi di Pasar Modal.  Salah  satu  upaya  untuk  menjaga stabilitas  dan  iklim  investasi  yang  kondusif  ini dengan  cara  menjaga  aktivitas  di  Pasar  Modal dari  praktik  manipulasi  pasar.  Apabila  praktik manipulasi masih sering terjadi di Pasar Modal, maka akan berdampak pada:
a) menurunnya minat publik untuk melakukan investasi di Pasar Modal;
b) tujuan emiten untuk menghimpun permodalan publik tidak tercapai; dan
c) menurunnya alternatif pembiayaan proyek- proyek  pemerintah  yang  dihimpun  dari investor publik.
D. Analisis  terhadap  pertanggungjawaban hukum  bagi  pelaku  transaksi  manipulasi pasar Melihat
kejahatan  transaksi  semu  yang  terjadi dengan  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  di  atas, maka disini akan timbul suatu akibat yang mana pasti memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi ini berupa sanksi yang juga diatur dalam UUPM sebagai
bentuk pertanggungjawaban  hukum  bagi  para  pelaku
kejahatan  pasar  modal.  Kemudian  sanksi  yang dapat  diberikan  kepada  para  pelakunya  ada  3 (tiga)  macam,  yaitu  sanksi  administrasi,  sanksi pidana dan sanksi perdata. Adanya sanksi-sanksi tersebut,  merupakan  salah  satu  cara  untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap  investor  praktik  transaksi  semu. Perlindungan  hukum  bagi  investor  transaksi semu  sangat  krusial  karena  berdampak  bagi keadaan dan iklim di pasar modal. Perlindungan ini  dapat  ditegakkan  dengan  peran  dari  OJK yang  merupakan  lembaga  pengawas  kegiatan keuangan  di  Indonesia  termasuk  industri  pasar modal yang  sebelumnya merupakan wewenang Bapepam. Undang-undang Pasar Modal Nomor 8  Tahun  1995  menetapkan  sanksi  hukum terhadap  siapa  saja  yang  melanggar  ketentuan- ketentuan yang ada. Ada tiga macam sanksi yang diterapkan  dalam  UU  Pasar  Modal  terhadap pelaku yang melakukan transaksi semu di pasar modal, yaitu:
1) Sanksi Administratif.
Pasal  102  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1995  tentang  Pasar  Modal  menyatakan: Bapepam (OJK) mengenakan sanksi administratif  atas  pelanggaran  Undang- undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya  yang  dilakukan  oleh  setiap pihak  yang  memperoleh  izin,  persetujuan, atau  pendaftaran  dari  Bapepam.  Sanksi administratif  yang  dapat  diberikan  OJK antara lain:
a) peringatan tertulis;
b) denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c) pembatasan kegiatan usaha;
d) pembekuan kegiatan usaha;
e) pencabutan izin usaha;
f) pembatalan persetujuan; dan
g) pembatalan pendaftaran
2) Sanksi Pidana
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995, meletakkan  kebijakan  kriminal  melalui hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana pelanggaran pasar modal yang dilakukan oleh
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pelaku  pasar  modal,  yaitu  dalam  Pasal  104 yang menyatakan bahwa:
“Setiap  Pihak  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00”
Pihak  yang  melakukan  transaksi  semu melanggar Pasal 91 UUPM setiap pihak dilarang melakukan  tindakan,  baik  langsung  maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau  harga  efek  di  bursa  efek.  Ancaman sanksinya terdapat pada Pasal 104 diatas. Tindak pidana dibidang pasar modal memiliki karakteristik  yang  khas,  salah  satunya  pelaku tindak pidana transaksi semu tidak mengandalkan kemampuan fisik, tetapi kemampuan  untuk  memahami  dan  membaca situasi  pasar  untuk  kepentingan  pribadi. Dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku transaksi semu, akan timbul masalah dari sisi pembuktian yang sangat sulit, dan dampak yang ditimbulkan bisa  fatal  dan luas.  Karena  harus  membuktikan unsur  bahwa  pelaku  memang  betul-betul melakukan  hal  tersebut.  Maka  perlu  adanya sinergitas  antara  BEI  dan  OJK  sebagai  otoritas terkait.
3) Sanksi Perdata
Selain diancam dengan sanksi
administratif  dan  sanksi  pidana,  pihak  yang merasa dirugikan juga dapat menuntut pertanggungjawaban  ganti  kerugian  secara perdata.  Hal  tersebut  tertuang  pada  Pasal  111 UUPM, yang mengatakan:
“Setiap  Pihak  yang  menderita  kerugian sebagai  akibat  dari  pelanggaran  atas Undang-undang  ini  dan  atau  peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan  Pihak  lain  yang  memiliki  tuntutan yang  serupa,  terhadap  Pihak  atau  Pihak-
Pihak  yang  bertanggung  jawab  atas pelanggaran tersebut.”
Pertanggungjawaban secara hukum perdata juga mungkin dibebankan kepada pihak- pihak  tertentu  yang  berkecimpung  di  pasar modal.  Bahwa  setiap  pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, apakah atas tindakan dalam hubungannya dengan pasar modal  atau  bukan,  dapat  menyebabkan  adanya gugatan  perdata  oleh  pihak  yang  dirugikan terhadap  orang  yang  telah  merugikannya. Apalagi  kerugian  yang  diderita  dapat  dihitung secara  materiil  sehingga  dapat  memunculkan kewajiban  pembayaran  tertentu  bagi  pelaku. Khusus  atas  perbuatan-perbuatan  hukum  yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan  kepada  beberapa  alasan  yuridis sebagai berikut:
a) Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran  perundangundangan  di  pasar modal;
b) Klaim  berdasarkan  atas  perbuatan  melawan hukum vide Pasal 1365 KUH Perdata; dan
c) Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.
E Perlindungan hukum  bagi Investor  dalam transaksi manipulasi pasar
Mengingat fungsi ekonomi pasar modal adalah  untuk  mempertemukan  2  kepentingan pihak    investor  dan  issuer,  guna  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  secara  tidak  langsung, maka  para  pihak  tersebut  dalam  melaksanakan kegiatan  transaksinya  perlu  dilingungi  dari pihak-pihak yang secara negative memanfaatkan fungsi  pasar  modal  untuk  kepentingannya sendiri,  seperti  halnya  melakukan  manipulasi pasar.
Tindakan manipulasi pasar yang dilakukan  oleh  oknum-oknum  tersebut  dapat menyebabkan  perubahaan  keadaan  pasar  / keinginan  investor  karena  terpengaruh  kondisi perdagangan yang semu tersebut. Mayoritas dari adanya  kejadian  ini  investor  minoritas  yang dirugikan dari adanya transaksi yang terjadi pada masa harga efek dalam kondisi termanipulasi.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pada  dasarnya  segala  kerugian  yang dialami  investor  merupakan  risiko  utama  yang melekat  dalam  melakukan  jual  beli  di  pasar modal,  namun  pastinya  pemerintah  harus memberikan  batasan-batas  perlindungan  bagi investor agar dapat lebih cerdas dan bijak dalam mempertimbangkan keputusannya untuk bertransaksi. Upaya perlindungan hukum represif telah diatur oleh undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal maupun oleh aparat penegak hukum lainnya terhadap pelaku baik itu investor, sekuritas, bursa efek, maupun pihak  lain  yang  berperan  dalam  manipulasi pasar.  Namun  bagaimana  dengan  perlindungan hukum bagi investor minoritas dalam terjadinya transaksi  manipulasi  pasar.  Berikut  beberapa perlindungan hukum bagi investor baik preventif maupun represif.

## Perlindungan  hukum  yang  diberikan      oleh OJK
Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan, Sejak  tanggal  31  Desember  2012  52  fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Pasar Modal, dari Badan Pengawas Pasar Modal beralih  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Sesuai ketentuan  Pasal  6  huruf  b  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, Otoritas
Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.  OJK  adalah  suatu  lembaga  yang memiliki tugas salah satunya adalah menegakkan  perlindungan  konsumen  jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam  pasar  modal  dalam  hal  ini  disebut perlindungan  investor  pasar  modal  karena konsumen  dalam  sektor  pasar  modal  adalah pemodal/investor.  OJK  dalam  menjalankan fungsinya  dalam  pasar  modal,  memiliki wewenang  seperti  yang  tertuang  pada  Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal.  Adapun  upaya  preventif  dan represif  yang  dilakukan  berdasarkan  Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yakni :
a) Tindakan Pencegahan (Preventif).
Pada  dasarnya  edukasi  untuk  para  pelaku pasar  modal  sangat  penting,  agar  dalam melakukan  kegiatannya  harus  mempunyai itikad baik atau niat baik. Karena sebenarnya OJK  telah  membentengi  kegiatan  pasar modal  yang  kompleks  dengan  ketentuan- ketentuan yang ada, namun pada praktiknya masih  ada  kecurangan  atau  pelanggaran yang  dilakukan.  Dapat  dikatakan  semua yang dilakukan kembali pada niat awal dari pelaku pasar modal tersebut.
OJK  melalui  Bidang  Pengawasan  Sektor Pasar Modal (BPSPM) telah menyelenggarakan  kegiatan  Sosialisasi  dan
Edukasi  Pasar  Modal  Terpadu  (SEPMT) sejak  tahun  2015  lalu.  Adapun  tujuan  dari kegiatan  ini  adalah  untuk  meningkatkan pemahaman  masyarakat,  wartawan,  dan pelaku  bisnis  di  daerah  atas  issue  aktual  di Pasar  Modal.  dan  untuk  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  dalam berinvestasi yang cerdas dan aman.
Perlindungan  lainnya  bagi  investor  adalah pihak emiten yang akan menjual efek dalam Penawaran  Umum  harus  memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus  berkenaan  dengan  efek  yang diterbitkan,  sebelum  pemesanan  ataupun pada saat pemesanan dilakukan. Kelengkapan dan kejelasan dokumen emiten tersebut demi memenuhi prinsip keterbukaan  dalam  pasar  modal.  Hal  ini penting  mengingat  prospektus  atas  efek merupakan  pintu  awal  dan  waktu  untuk mempertimbangkan  bagi  investor  apakah akan  memutuskan  membeli  atau  tidak  atas suatu efek. Prospektus efek dilarang memuat konten  menyesatkan  atau  keterangan  yang tidak  benar  tentang  Fakta  Material  atau menyajikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan  efek  yang  ditawarkan.  Dalam praktiknya telah ditetapkan standar penyusunan prospektus atas efek yang akan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
ditawarkan.  Penerapan  prinsip  keterbukaan (full  disclosure)  adalah  salah  satu  contoh lainnya  sebagai  tindakan  perlindungan secara preventif bagi investor.
Sejak awal dibentuk, OJK menyadari untuk segera  menyediakan  saluran  komunikasi yang  memudahkan  bagi  konsumen  dan masyarakat dalam menyampaikan informasi (laporan), memperoleh jawaban atas pertanyaan,  dan  menyampaikan  pengaduan.
Hal  ini  kemudian  mendorong  OJK  untuk membangun Layanan Konsumen
Terintegrasi  OJK  sebagai  wadah  bagi konsumen  dan  masyarakat  di  sektor  jasa keuangan  untuk  berani  menyampaikan pengaduan (complaint habit) seiring dengan upaya  peningkatan  edukasi  dan  liiterasi keuangan  serta  perbaikan  atas  produk  dan jasa  keuangan  yang  ditawarkan  oleh lembaga jasa keuangan. Layanan Konsumen Terintegrasi  OJK  atau  yang  biasa  disebut dengan Financial Customer Care (FCC) OJK juga  berperan  untuk  memberikan  edukasi bagi  masyarakat  yang  menerima  tawaran produk dan investasi yang tidak jelas aspek legalitas dan perizinannya.
Upaya  lain  yang  dilakukan  OJK  adalah penyediaan Investor Alert Portal (IAP), yang hingga  Maret  2017  terdapat  91  (sembilan puluh  satu)  entitas  penawar  investasi  yang telah  masuk  dalam  daftar  IAP  dan  akan diperbaharui secara berkala. OJK mendorong agar penanganan pengaduan dan sengketa  konsumen  dapat  diselesaikan  oleh lembaga  jasa  keuangan  melalui  mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR). Sengketa yang  dapat  diselesaikan  oleh  lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa  di  sektor jasa  keuangan  adalah  perselisihan  yang berkaitan dengan kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan/atau  pemanfaatan  pelayanan  dan/atau produk lembaga jasa keuangan. Industri jasa keuangan terdiri dari beberapa sektor. Sektor pasar modal terdapat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau disingkat BAPMI.
BAPMI  memberikan  jasa  penyelesaian sengketa  apabila  diminta  oleh  pihak-  pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (out-ofcourt dispute  settlement).  Namun  tidak  semua persengketaan  dapat  diselesaikan  melalui BAPMI.  Adapun  persengketaan  yang  bisa diselesaikan  oleh  BAPMI  harus  memenuhi syarat-syarat,  yaitu  hanyalah  persengketaan perdata  yang  timbul  diantara  para  phak  di bidang  atau  terkait  dengan  pasar  modal, terdapat  kesepakatan  diantara  para  pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan  melalui  BAPMI,  terdapat permohonan  tertulis  dari  pihak-pihak  yang bersengketa kepada BAPMI, dan persengketaan  tersebut  bukan  merupakan perkara dalam ruang lingkup hukum pidana dan/atau hukum administratif.
b) Tindakan Represif. Upaya  yang bersifat represif mengacu pada Pasal 29 UU OJK  yang meliputi penyiapan perangkat  pelayanan  pengaduan  konsumen, membuat mekanisme pengaduan konsumen, dan  memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di lembaga jasa keuangan. Selain itu OJK juga memiliki  kewenangan  yang  diatur  dalam Pasal  30  UU  OJK  untuk  melakukan pembelaan hukum yang meliputi memerintahkan  atau  melakukan  tindakan tertentu  bagi  lembaga  jasa  keuangan  untuk menyelesaikan  pengaduan  konsumen  serta mengajukan  gugatan  untuk  memperoleh ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, dengan kata lain OJK memberikan kesempatan kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk melakukan Internal Dispute
Resolution  (IDR)  atau  diselesaikan  antara konsumen dan masyarakat dengan Lembaga Jasa  Keuangan  yang  bersangkutan  saja. Upaya  perlindungan  yang  lain  adalah  OJK berwenang  untuk  mengajukan  gugatan dengan  tujuan  untuk  memperoleh  kembali harta  kekayaan  milik  pihak  yang  dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  berada  di  bawah  penguasaan  pihak yang  menyebabkan  kerugian  dimaksud maupun  di  bawah  penguasaan  pihak  lain dengan  itikad  tidak  baik  dan/atau  untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan  kerugian  pada  konsumen dan/atau  Lembaga  Jasa  Keuangan  sebagai akibat  dari  pelanggaran  atas  peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
1. Perlindungan  terhadap  konsumen  yang dilakukan  oleh  OJK  perlu  dilakukan dengan  harapan  penerapan  perlindungan konsumen dapat mensejajarkan
kedudukan  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen sehingga mampu menciptakan kondisi  pasar  yang  sehat  dan  saling menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak. Bagi  konsumen  dan  masyarakat,  dengan adanya  perlindungan  konsumen  yang dilakukan  oleh  OJK,  maka  aspek transparansi  yang  terkait  dengan  produk dan jasa keuangan akan semakin meningkat. Hal ini juga akan
meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan  informasi  bagi  konsumen dan  masyarakat  sehingga  akan  menjadi lebih paham dalam memanfaatkan produk dan  jasa  keuangan  yang  ditawarkan  oleh lembaga jasa keuangan.
Selain  itu,  Bapepam-LK  yang  kini  beralih menjadi  OJK  juga  berwenang  untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini  merupakan  konsekuensi  dari  fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap.  Kegiatan  pemeriksaan  dilakukan terhadap  semua  pihak  yang  diduga  telah, sedang,  atau  mencoba  melakukan  atau menyuruh,  turut  serta,  membujuk,  atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang  pasar  modal  dan  peraturan pelaksananya. Dalam menjalankan pemeriksaan,  Bapepam-LK  yang  sekarang beralih ke OJK memiliki wewenang untuk:
2. Meminta  keterangan dan atau konfirmasi dari  pihak  yang  diduga  melakukan  atau terlibat  dalam  pelanggaran  terhadap
undangundang  ini  dan  atau  peraturan pelaksanaannya  atau  pihak  lain  apabila dianggap perlu;
3. Mewajibkan pihak yang diduga
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
4. Memeriksa  dan  atau  membuat  salinan terhadap  catatan,  pembukuan,  dan  atau dokumen  lain,  baik  milik  Pihak  yang diduga  melakukan  atau  terlibat  dalam pelanggaran  terhadap  undang  undang  ini dan atau peraturan pelaksananya maupun pihak  lain  apabila  dianggap  perlu;  dan atau
5. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak  yang  diduga  melakukan  atau terlibat  dalam  pelanggaran  terhadap undangundang  ini  dan  atau  peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan  tertentu  yang  diperlukan  dalam rangka  penyelesaian  kerugian  yang timbul.

## Perlindungan hukum yang diberikan oleh Bursa Efek
Salah  satu  ciri  dari  bursa  di  negara manapun adalah fungsinya sebagai sebuah SRO (self  regulatory  Organisation),  yaitu  yang mengakibatkan lembaga ini mempunyai kewenangan mengatur baik mengenai keanggotaan,  bagaimana  cara  perdagangan harus  dilakukan  maupun  pengawasan  atas kegiatan anggotanya. Atas dasar itulah kewenangannya  sebagai  SRO,  maka  bursa diharuskan untuk melakukan perlindungan bagi pelaku pasar terhadap kegiatan di bursa. Adapun tindakan  prefentif  dan  represifnya  adalah sebagai berikut :
a. Tindakan Prefentif
Pengawasan  perdagangan  adalah  salah  satu hal  terpenting  yang  dilakukan  oleh  Bursa. Hal ini karena pengawasan merupakan salah satu sarana di mana dapat terciptanya suatu
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perdagangan  efek  yang  teratur,  wajar  dan efisien yang merupakan tujuan dari dibentuknya bursa itu sendiri. Pengawasan di bursa  efek  ini  sangat  penting,  sehingga undang-undang  mewajibkan  agar  bursa mempunyai sarana untuk mengawasi kegiatan  perdagangan  ini.  Pengawasan  ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa harga yang terjadi memang mencerminkan mekanisme  pasar  berdasarkan  kekuatan permintaan dan penawaran. Pengawasan ini juga  dimaksudkan  agar  setiap  investor mempunyai  mempunyai  akses  terhadap informasi  yang  penting  dan  benar  untuk menentukan  arah  investasi  mereka.  Serta mencegah  terjadinya  praktik  kecurangan dalam  pasar  sekunder  termasuk  transaksi semu. Dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan Efek, Bursa melakukan
pemantauan  terhadap  informasi  atas  setiap Efek yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, antara lain:
1) fluktuasi harga dan volume;
2) frekuensi;
3) order/pesanan;
4) pola transaksi;
5) informasi penyelesaian transaksi;
6) informasi lain yang penting dan relevan. Adanya pengawasan di bursa efek sangat membantu untuk mendeteksi mengenai penyimpangan-penyimpangan  yang  mungkin terjadi. Jika terjadi indikasi-indikasi penyimpangan terhadap suatu transaksi, dengan bantuan  sistem  yang  ada,  BEI  melalui  bagian pengawasan  dapat  mendeteksi  kejanggalan tersebut. Apakah kejanggalan tersebut memang disebabkan  karena  dikeluarkannya  keputusan- keputusan  tertentu  oleh  perusahaan  (corporate action)  seperti  hasil  rapat  umum  atau  sebab lainnya.  Untuk  itu  BEI  dapat  mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Dalam rangka melaksanakan  fungsi  pengawasan  perdagangan tersebut, Bursa dapat melakukan tindakan antara lain:
1. melakukan  permintaan  penjelasan  baik langsung  maupun  tidak  langsung  kepada Anggota Bursa Efek;
2. melakukan permintaan Keterbukaan
Informasi kepada Perusahaan Tercatat; 3. menerbitkan Unusual Market Activity (UMA), yaitu aktivitas perdagangan dan atau pergerakan  harga  suatu  Efek  yang  tidak  49 biasa  pada  suatu  kurun  waktu  tertentu  di Bursa  yang  menurut  penilaian  Bursa berpotensi  mengganggu  terselenggaranya perdagangan  Efek  yang  teratur,  wajar  dan efisien;
4. mengenakan  Suspensi  atas  Efek  Perusahaan Tercatat;
5. mengenakan  Suspensi  atas  Anggota  Bursa Efek;
6. melakukan  pemeriksaan  terhadap  Anggota Bursa Efek.
Bursa  Efek  mengharuskan  para  emiten yang  sahamnya  tercatat  di  Bursa  agar melaporkan  setiap  kejadian  (informasi  penting dan material) yang dipandang dapat mempengaruhi  pergerakan  harga  di  Bursa. Adanya  informasi  ini  akan  menjadi  salah  satu referensi  Bursa  dalam  menginvestigasi  suatu masalah.  BEI  juga  mempunyai  sebuah  sistem yang  dapat  mengidentifikasi  perdagangan  yang dilakukan  investor,  yaitu  identitas  tunggal pemodal  (Single  Investor  Identification/SID). SID  adalah  identitas  tunggal  pemodal  dari nasabah  Anggota  Bursa  Efek  yang  diterbitkan oleh  KSEI  bagi  setiap  pemodal  nasabah perorangan atau kelembagaan untuk dipergunakan  dalam  aktivitas  perdagangan, kliring  dan  penyelesaian  transaksi  Efek. Penerapan  SID  ini  dapat  mendeteksi  adanya suatu  tindakan  termasuk  dalam  transaksi  semu atau  bukan.  Pada  prinsipnya  Bursa  Efek  dalam melakukan deteksi terkait dengan transaksi semu menggunakan  data  transaksi  yang  sudah  ada (post  trade).  Bila  Terjadinya  pergerakan  suatu harga saham yang diluar kebiasaan dalam kurun waktu tertentu dapat menjadi salah satu ciri atau indikasi  pelanggaran  peraturan  di  pasar  modal termasuk  transaksi  semu.  UMA  dapat  menjadi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
acuan bagi investor apakah pergerakan saham itu wajar  atau  tidak.  Saham  yang  masuk  kategori UMA  juga  berkemungkinan  ada  suatu  pihak yang sengaja melakukan transaksi semu dengan harapan  memperoleh  keuntungan  dari  investor yang  terjebak  masuk  ke  dalamnya.  Untuk  itu BEI  akan  meminta  emiten  yang  sahamnya masuk kategori UMA untuk melaporkan kepada publik  setiap  kejadian,  informasi  penting  dan material  yang  dipandang  dapat  mempengaruhi pergerakan harga saham di bursa.
Jika harga saham tersebut tetap bergerak diluar  kebiasaan,  maka  BEI  dapat  mengambil tindakan  untuk  memberhentikan  perdagangan saham  terkait  sementara  waktu  dalam  rangka cooling  down.  BEI  akan  memanggil  sekuritas yang  berkaitan  untuk  dimintai  keterangan apakah tahu atau tidak bahwa ada indikasi telah terjadi  transaksi  semu  lewat  sekuritas  mereka. Kemudian  BEI  akan  mengidentifikasi  temuan- temuan  yang  ada  dan  diperoleh  karena  ada kemungkinan  sekuritas  tersebut  ikut  terlibat didalamnya.  BEI  tidak  dapat  memanggil  dan meminta  keterangan  dari  investor  terkait  yang dicurigai  melakuka  transaksi  semu,  karena hubungan BEI hanya kepada anggota bursa saja dalam  hal  ini  sekuritas  bukan  langsung  kepada investor. Dari indikasi- indikasi adanya transaksi semu di bursa, BEI akan melaporkannya ke OJK untuk ditindak lanjuti.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh lembaga kliring dan penjaminan (LKP)
Pembentukan Lembaga  Kliring  dan Penjaminan (LKP) diatur berdasarkan pasal 13- 17 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ,
serta pasal 15-22 PP 45/1995tentang
Penyelenggaraan  Kegiatan  di  Bidang  Pasar Modal.  Tujuan  Pendirian  Lembaga  ini  adalah untuk meneyediakan jasa kliring dan penjaminan  penyelesaian transaksi bursa  yang teratur, wajar, dan efisien. Di dalama peraturan II-1  mengenai  Jasa  Kliring  dan  Penjaminan Penyelesaian  Transaksi  Bursa  Tanpa  Warkat, Peraturan  II-5  tentang  Kliring  Transaksi  Bursa Tanpa  Warkat  dan  Peraturan  II-7  tentang Kegagalan  Pemenuhan  Hak  dan  Kewajiban
Anggota  Kliring  Secara  Pemindahbukuan  telah diatur mengenai transaksi efek tanpa warkat. Pelindungan  hukum  yang  dilakukan  oleh lembaga  penyimpanan  dan  penyelesaian (LPP)
Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah  pihak  yang  menyelenggarakan  kegiatan custodian sentral bagi bank ustodian sentral bagi bank custodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Custodian  adalah  pihak  yang  memberikan  jasa penitipan  efek  dan  harta  lain  yang  berkaitan dengan  efek  serta  jasa  lain  termasuk  menerima dividen, bunga, dan ha-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahya.
Saat  in  pihak  yang  bertugas  sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia  (KSEI). Tugas KSEI adalah wajib menetapkan peraturan mengenai  jasa  custodian  sentral  dan  jasa penyelesaian transaksi efek, termasuk ketentuan mengenai  biaya  pemakaian  jasa  tersebut,  KSEI juga wajib mengamankan proses pemindahbukuan  efe  serta  menyelesaikan penyerahan efek/settlement Lembaga
Penyimpanan dan penyelesaian sendiri didirikan berdasarkan Pasal 13-  17  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal,  Pasal  15-22  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1995  tentang Penyelenggaraan  Kegiatan  di  Bidang  Pasar Modal.
KSEI melakukan fungsi sebagai kustodian  sentral  yang  aman  dalam  rangka penitipan  efek  dengan  kewajiban  memenuhi persyaratan teknis tersebut. Oleh karena itu jasa custodian  yang  ada  di  KSEI  harus  lengkap seperti berikut:
a) Bidang  penatausahaan  rekening  efek  untuk menyimpan kas dan efek.
b) Penerimaan  dan  distribusi  dividen,  bunga, pokok  pinjaman,  saham  bonus  dan  hak-hak lainnya.
c) Pemindahan  efek,  keluar  dan  masuknya pentipan kolektif.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
d) Pemindahan  efek  dari  suatu  rekening  ke rekening  lainnya  berdasarkan  instruksi  atau tanpa pembayaran.
e) Penjualan hak atau pecahannya dan pelaksanaan hak yang timbul dari kepemilikan efek.
f) Pembayaran  pajak  maupun  penerimaan restitusi pajak.
Di  samping  itu  KSEI  juga  dapat memberikan jasa-jasa lain sebagai berikut :
a) Penyampaian laporan mengenai jasajasa yang perlu diketahui pemegang efek.
b) Pelaksanaan  pemberian  kuasa  untuk  hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
c) Pemberian informasi kepada emiten mengenai kepemilikan efek dalam.
d) Penitipan  kolektif  dan  pelaporan  kegiatan rekening efek.
Peluncuran  fasilitas  investor  area  dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia  merupakan  bentuk  sosialisasi serta  edukasi  bagi  para  penggunanya.  Fasilitas Investor  Area  yang  terdapat  dalam  sistem operasional  KSEI  ini  merupakan  salah  satu bentuk  komitmen  KSEI  untuk  menciptakan pasar  yang  semakin  likuid,  wajar,  teratur  dan transparan. Untuk implementasi tersebut,  KSEI telah  melakukan  persiapan  dari  sisi  sistem, operasional  bisnis  dan  teknis  serta  sosialisasi. Agar fasilitas ini dapat digunakan dengan aman, telah dilakukan pula pemeriksaan yang mendalam  dan  menyeluruh  oleh  konsultan independent dengan hasil akhir bahwa  fasilitas  ini  dinyatakan  cukup aman  untuk  dioperasikan.  Segala  risiko  telah ditekan  hingga  ke  titik  yang  rendah.  Fasilitas Investor  Area  merupakan  sarana  bagi  investor sebagai  nasabah  Pemegang  Rekening  KSEI untuk  memperoleh  informasi  terkait  Efek miliknya, sehingga mereka bisa mengetahui dan memonitor  posisi  atau  mutasi  Efek  miliknya dalam  Sub  Rekening  Efek  yang  disimpan  di KSEI.  Sesuai  surat  Bapepam-LK  No.:  S-4882/ BL/2009  tanggal  8  Juni  2009,  Pemegang Rekening wajib memenuhi permintaan investor yang  menjadi  nasabahnya  untuk  memperoleh
akses  atas  fasilitas  Investor  Area  ini.8  Fasilitas Investor  Area  yang  dapat  diakses  melalui website KSEI ini diharapkan mampu memberikan perlindungan dan transparansi atas portofolio investasi milik investor dan meningkatkan  kepercayaan  investor  untuk berinvestasi  di  pasar  modal  Indonesia.  Melalui fasilitas  ini,  investor  dapat  mengakses  secara real  time  data  kepemilikan  posisi  Efek  dalam Sub Rekening Efek serta mutasi pergerakan Efek miliknya  yang  tercatat  di  sistem  operasional KSEI yang bernama C-BEST hingga 30 hari ke belakang.

## KESIMPULAN
POSA  dan  NH  Korindo  pada  kasus  ini dianggap  telah  memiliki  kehendak  untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek dalam hal ini yaitu harga saham yang naik dan turun secara drastis dalam kurun waktu yang cepat dimana pada saat itu  tanggal  10  Mei  2019  sampai  15  Mei  2019. Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  menyatakan bahwa  manipulasi  pasar adalah  melakukan  dua atau lebih transaksi efek di Bursa Efek sehingga menyebabkan harga efek tetap, naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lain terpengaruh untuk membeli,  menjual  atau  menahan  efek  tersebut. Akibatnya, harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli yang sesungguhnya.
Pergerakan  harga  saham  POSA  yang signifikan  berujung  pada  suspensi yang dilakukan oleh BEI. Namun, BEI tidak memberi kepastian  hukum  kepada  perusahaan  tercatat yang  telah  disuspend  lebih  dari  1  (satu)  kali karena tidak mendapat tindakan  tegas  dari  BEI dan  OJK  dengan  mengklasifikaskan  kegiatan POSA dan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia termasuk  dalam  manipulasi  pasar.  Adanya perdagangan  saham  yang  tidak  wajar  seperti transaksi semu dapat mempunyai pengaruh yang besar  terhadap  perekonomian  Negara.  Hal tersebut  akan  mempengaruhi  sikap  dari  para
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
investor  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri. Selain itu investor akan kehilangan kepercayaannya  pada  pasar  modal  yang  akan mengakibatkan pasar masuk pada siklus negatif di  mana  nilai  saham  akan  jatuh,  perusahaan- perusahan  publik  yang  masuk  dalam  kategori baik  akan  keluar  dari  pasar  modal,  dan  pada akhirnya  aktivitas  pasar  modal  akan  terhenti secara keseluruhan.
Dengan adanya perlindungan  hukum  bagi  investor  terhadap praktik transaksi semu tersebut akan menciptakan  pasar  yang  sehat,  efisien  dan membuat  kepercayaan  investor  terhadap  pasar menjadi  meningkat.  Akan  tetapi,  masih diperlukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai penegakkan  tindakan  manipulasi  di  Pasar Modal,  terutama  yang  berkaitan  dengan identifikasi  pelaku  dan  perlindungan  bagi investasi  publik  yang  dibekukan  akibat  adanya suatu tindakan manipulasi pasar yang menyangkut  efek  yang  dimilikinya.  Terjadinya beberapa  tindak  pidana  manipulasi  pasar menyebabkan  kerugian  bagi  investor  lain  baik dari  segi  financial  maupun  secara  psikologi untuk  bertransaksi  di  pasar  modal.  OJK,  Bursa Efek,  KSEI  dan  KPEI  pada  dasarnya  telah memberikan perlindungan baik secara preventif maupun  represif.  Dengan  sudah  adanya  aturan hukum  dan  upaya  perlindungan  hukum  ini, kembali lagi kepada investor untuk lebih cermat lagi  dalam  berinvestasi,  dengan  serakah  dan mudah tertipu dengan melonjaknya/menurunnya frequensi jual beli sebuah efek, tanpa melakukan penelitian  maupun  pengamatan  terhadap  pasar, dan juga kondisi emiten tesebut.

## SARAN
Perlu adanya aturan bersama antara BEI dan  OJK  terkait  penetapan  manipulasi  pasar terhadap  perusahaan  tercatat  yang  telah disuspend  lebih  dari  1  (satu)  kali  untuk memberikan kepastian hukum kepada perusahaan  tercatat  dan  investor.  Untuk membuat  peraturan  khusus  yang  mengatur tentang  transaksi  manipulasi  Pasar  Modal  agar
setiap  dugaan  tindak  pidana  manipulasi  yang berpotensi  merugikan  pihak-pihak  dalam  Pasar Modal  dapat  lebih  terjamin  penegakkannya. Untuk  memberikan  edukasi  secara  rutin  tidak hanya untuk investor yang eksisting tetapi juga terhadap  calon  investor,  agar  bijak  dan  cerdas dalam  berinvestasi  di  pasar  modal  dan menghindari  terjebak  dalam  keadaan  pasar termanipulasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahya,  Rio.  2018. Perlindungan  Hukum Investor  Terhadap  Praktik  Transaksi Semu  di  Pasar  Sekunder  Indonesia.
Surakarta.
Darmadji,  Tjiptono  dan  Hendy  M  Fakhrudin.
2001.  Pasar Modal di Indonesia Cet 1. Jakarta: Salemba Empat.
Fuady,  Munir.  1996.  Pasar  Modal  Modern (Tinjauan Hukum), Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Hariyani,  Iswi  dan  R.  Serfianto.  2010.  Buku Pintar  Hukum  Bisnis  Pasar  Modal. Jakarta: Visi Media.
J.L.K, Valerine. 2009. Modul Metode Penelitian Hukum  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Mamudji, Sri. et al. 2005. Metode Penelitian dan Penulisan  Hukum.  Depok:  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Nasarudin,  M.Irsan.  dkk.  2010.  Aspek  Hukum Pasar Modal Indonesia, Cet 6. Jakarta:
Prenada Media. Riyanto, Agus. 2018. “Pump-Dump Manipulation  Analysis:  The  Influence of Market Capitalization and Its Impact on  Stock  Price  Volatility  at  Indonesia Stock  Exchange”   dalam  Review  of Integrative  Business  and  Economic Research, Vol 7, Supplementarry Issue 3, (hlm. 129).
Soekanto, Soerjono. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
Sumantoro.  1988. Aspek-aspek  Hukum  dan Potensi  Pasar  Modal  di  Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Sunariyah.  2003.  Pengantar  Pengetahuan  Pasar Modal.  Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan AMP YKPN.