## PERSEPSI PELAKU USAHA TAMBAK TERHADAP PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI PANTAI UTARA JAWA BARAT
* Lindawati dan Nendah Kurniasari
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924 *email: nda_1637@yahoo.com Diterima 3 Juni 2014- Disetujui 2 Nopember 2014

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  persepsi  pembudidaya  tambak  terhadap  penanggulangan  bencana banjir.  Penelitian ini dilakukan di pantai Utara Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Subang dan Karawang.  Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.  Data primer diperoleh melalui pendekatan survey dengan melakukan wawancara  kepada  pembudidaya  tambak,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten Subang dan Karawang.  Pengambilan responden dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 17 orang pembudidaya tambak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pembudidaya tambak terhadap ketepatan, kecepatan dan efektifitas penanggulangan bencana banjir masih rendah, baik pada saat situasi tanggap darurat maupun saat rehabilitasi usaha.  Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya banjir serta kerusakan dan kerugian yang lebih besar, pembudidaya tambak melakukan beberapa langkah yaitu membuat jaring atau waring yang dipasang di sepanjang kolam dan pintu air tambak untuk menghalangi ikan berpindah dari kolam ketika air tambak menjadi luber akibat banjir, membuat alat dari pipa paralon yang digunakan untuk membuka saluran air yang menghubungkan sungai dengan tambak ketika surut dan menutupnya ketika pasang sehingga air tambak tidak meluap, memperbaiki tambak menjadi lebih tinggi dan mengeruk lahan tambak lebih dalam dari sebelumnya, penanaman pohon mangrove yang berfungsi sebagai “rumah ikan” (fish apartement) pada saat terjadi banjir serta melakukan panen lebih awal untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

## Kata kunci:  persepsi,  pelaku usaha tambak, bencana banjir
Abstract :  Perception of Business Pond Flood Disaster  in Coastal North West Java by: Lindawati dan Nendah Kurniasari
This paper aimed to determine how the perception of several farms on the flood disaster management. The research was carried out in Subang and Karawang. Data used in this research using primary and secondary data. Primary data were collected through a survey approach by conducting interviews with actors on fish ponds, while secondary data obtained from the relevant agencies such as the Marine and Fisheries Agency in Subang and Karawang. Results showed that the perception of several fish farmers for the accuracy, effectiveness and speed of flood disaster management were still low, both during emergency situations or when rehabilitation efforts. Therefore, to anticipate flood damage and anticipate greater loss, fishpond farmers do some steps towards their ponds, namely : makes nets or waring mounted along the pond and pond water door to block the fish move from the pool when water overflow due to flooding, making pipe that used to open water channel that connects river to the pond when ebb and close it when tide so that water does not overflow pond, improving pond becomes higher and dredge ponds deeper than before, planting mangrove as a fish apartments when  floods and early harvest prematurely to avoid more losses.
Keywords : perception, fish pond farmer, floods

## PENDAHULUAN
Wilayah  pesisir  merupakan  salah  satu  wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak  tersebut  meliputi  kenaikan  muka  air  laut, perubahan  suhu  permukaan  air  laut,  perubahan  pola cuaca  dan  iklim  setempat  dan  semakin  diperparah dengan  adanya  potensi  bahaya  alam  lainnya  seperti banjir, gempa, tsunami dan badai tropis. Kondisi tersebut memicu pada permasalah lainnya seperti meningkatnya erosi  pantai,  penggenangan  lahan-lahan  produktif  dan fasilitas publik, intrusi air laur, meningkatnya intensitas dan  frekuensi  badai  serta  perubahan  pola  hujan (Hutabarat et. al. , 2011).
Salah  satu  wilayah  pesisir  yang  rawan  terhadap dampak perubahan iklim (salah satunya akibat kenaikan muka air laut atau rob) adalah pesisir utara Pulau Jawa. Hal  ini  disebabkan  kondisi  pesisir  Utara  Pulau  Jawa bertopografi landai sehingga banjir dapat dengan mudah sampai  ke  daratan.    Wilayah  pesisir  utara  Pulau  Jawa identik  dengan  wilayah  pesisir  lainnya  yang  memiliki keragaman penggunaan lahan dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi.  Adanya bencana banjir tidak hanya mengakibatkan  kerusakan  fisik  bangunan  rumah    dan sarana  prasarana  umum,  tetapi  juga  terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (Hardoyo et. al., 2011).

## Lindawati dan Nendah Kurniasari
Banjir  merupakan  suatu  fenomena  alam  biasa, namun  akan  menjadi  suatu  yang  sangat  merugikan jika  menganggu  dan  mengancam  kehidupan  manusia. Banjir  yang  terjadi  pada  awal  tahun  2014  (tepatnya Bulan  Januari-Maret  2014)  telah  menyebabkan banyak wilayah terendam.  Banjir tersebut tidak hanya merendam  pemukiman  dan  sarana  prasarana  umum, tetapi juga telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian pada  beberapa  usaha,  khususnya  usaha  perikanan budidaya  tambak.    Berdasarkan  data  yang  dihimpun oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP), kerugian akibat banjir pada sektor perikanan mencapai sekitar  Rp.  587  miliar  (Wilayah  Banten,  Jawa  Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara).    Luas  kawasan  budidaya  yang  terendam  banjir di  empat  provinsi  di  pantura  Jawa  mencapai  68.377 ha,  yaitu  (1)  Provinsi  Jawa  Barat    49.843  ha;  (2)  Jawa Tengah 15.143 ha; (3) Banten 622 ha dan (4) Jawa Timur 2.377  ha  (Ivansyah,  2014).  Selain  merusak  tambak, banjir juga telah merusak infrastruktur yang menunjang sektor  perikanan  seperti  irigasi  dan  kontruksi  tambak. Banjir juga berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat pembudidaya tambak.
Kejadian  banjir  yang  merendam  tambak  warga pada  awal  tahun  2014  telah  mendapatkan  perhatian yang  cukup  besar  dari  pemerintah  (dalam  hal  ini  KKP) dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu PERMEN-KP No.12/2014 tentang perlindungan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam rakyat yang terkena bencana alam  yang  baru  diundangkan  pada  19  Maret  2014. Berdasarkan PERMEN-KP tersebut kementerian melalui direktorat  jendral  terkait  dibawahnya  secara ad  hoc dapat mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan kepada  pembudidaya  yang  terkena  dampak  bencana. Akan tetapi, peraturan menteri terkait penanggulangan bencana  yang  ada  belum  dapat  dijadikan  landasan hukum  yang  kuat  dan  menyeluruh  serta  belum  sesuai dengan  perkembangan  keadaan  sehigga  menghambat upaya  penanggulangan  bencana  secara  terencana, terkoordinasi  dan  terpadu.    Oleh  karena  itu,  dengan mengambil kasus di pantai Utara Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Subang dan Karawang, tulisan ini bertujuan untuk  mengetahui  persepsi  pembudidaya  tambak terhadap  penanggulangan  dampak  banjir  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah,  baik  pemerintah  daerah maupun pusat.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Bulan  April-Mei 2014.  Lokasi penelitian dilakukan di pantai Utara Jawa Barat,  tepatnya  di  Kabupaten  Subang  dan  Karawang. Pemilihan  lokasi  ini  berdasarkan  pada  pertimbangan bahwa  lokasi  tersebut  merupakan  salah  satu  sentra usaha  budidaya  tambak  dan  terkena  dampak  banjir yang  cukup  parah  pada  awal  tahun  2014,  yaitu  seluas 49.843 ha.

## Jenis dan Sumber Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari  data  primer  dan  data  sekunder.    Data  primer diperoleh melalui survey dan observasi langsung dengan menggunakan panduan kuesioner kepada pembudidaya tambak  terkait  dengan  persepsi  mereka  terhadap penanggulangan  banjir,  sedangkan  data  sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang  dan  Karawang    yang  mencakup  potensi  dan perkembangan budidaya tambak di Kabupaten Subang dan  Karawang,  serta  penelusuran  melalui  berbagai literatur yang terkait dengan topik penelitian.
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  secara purposive  sampling .    Menurut  Sugiyono  (2008), purposive  sampling merupakan  pengambilan  sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.    Jumlah  responden  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berjumlah  17  orang  yang  melakukan kegiatan usaha pada budidaya tambak.

## Metode Analisis
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif. Menurut Sugiyono (2008), analisis deskriptif merupakan metode  penelitian  dengan  cara  mengumpulkan  data- data  sesuai  dengan  yang  sebenarnya,  kemudian  data- data  tersebut  disusun,  diolah  dan  dianalisis  untuk memberikan  gambaran  mengenai  masalah  yang  ada. Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan bagaimana  persepsi  pembudidaya  tambak  terkait dengan  penanggulangan  banjir  yang  dilakukan  oleh pemerintah.
Analisis deskriptif dilakukan terhadap jawaban/persepsi  pembudidaya  tambak  mengenai penanggulangan  bencana  banjir  yang  dianalisis berdasarkan  tiga  aspek  yang  mengacu  pada  kerangka analisis sebagaimana yang tertera pada Gambar 1, yaitu : (1) Aspek ketepatan yang mencakup sasaran penerima, jenis  dan  jumlah  bantuan;  (2)  Aspek  kecepatan  waktu penyerahaan/penerimaan  bantuan;    dan  (3)  Aspek efektivitas mekanisme.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  Produksi  Perikanan  Budidaya  di Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang memiliki potensi sumberdaya  perikanan  dan  kelautan  yang  cukup besar,  baik  dari  perikanan  tangkap  maupun  perikanan budidaya.    Pada  perikanan  budidaya,  potensi  yang dimiliki berasal dari tambak, kolam, mina padi dan KJA. Potensi  yang  dimiliki  untuk  tambak  sekitar  18.273,30 ha  (baru  dimanfaatkan  sekitar  15.567,40  ha),  potensi kolam budidaya seluas 1.279,40 ha (baru dimanfaatkan 1.188,19  ha),  potensi  mina  padi  sekitar  10.580,80  ha
T abel  1. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2009-2013 di Kabupaten Karawang.
Perikanan Budidaya Produksi (Ton) 2009 2010 2011 2012 2013 Tambak 35.005,49 35.101,19 35.267,54 35.285,15 36.648,48 Kolam 2.221,28 2.225,35 2.492,99 2.517,00 2.605,89 Mina Padi 671,47 611,92 409,8 364,17 360,87 KJA 164,98 165,17 225,74 206,26 237,44 Jumlah 38.063,22 38.103,63 38.396,07 38.372,58 39.852,68
Sumber :Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang (2014)
Tabel  2. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2009-2013 di Kabupaten Subang.
Perikanan Budidaya Produksi (Ton) 2009 2010 2011 2012 2013 Tambak 12.885,72 13.610,00 14.563,04 18.754,64 28.541,31 Kolam Air Tenang 6.256,97 14.103,74 14.187,98 11.624,31 9.276,00 Sawah 1.168,87 182,83 177,59 51,19 5,00 Kolam Air Deras 2.873,00 4.708,19 4.867,12 5.138,26 8.258,84 Budidaya Laut 440,00 85,00 88,00 72,00 36,00 Karamba 4,58 7,00 Jumlah 23.624,56 32.689,76 33.883,73 35.644,98 46.124,15
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang (2014)
(baru dimanfaatkan 141,05 ha) dan potensi KJA sebanyak 168 unit (baru dimanfaatkan 79 unit).  Adapun jumlah rumah tangga perikanan (RTP) untuk pembudiaya ikan adalah 7.871 RTP yang terdiri dari  4.229 RTP tambak, 3.033 RTP kolam, 514 RTP mina padi dan 95 RTP KJA.
Jika dilihat dari potensi sumberdaya yang dimiliki, potensi  dari  perikanan  budidaya  khususnya  tambak
Gambar 1. Kerangka Analisis Persepsi Pembudidaya Tambak Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir di Pantai Utara Jawa Barat
masih berpotensi untuk terus dikembangkan mengingat masih sekitar 15% lagi yang belum dimanfaatkan.  Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah produksi ikan selama 5  (lima)  tahun  terakhir  (2009-2013)  yang  mengalami kenaikan  rata-rata sebesar 20%, dengan nilai produksi yang paling besar berasal dari budidaya tambak seperti terlihat pada Tabel 2.

## Lindawati dan Nendah Kurniasari

## Perkembangan  Produksi  Perikanan  Budidaya  di Kabupaten Subang
Pada  Kabupaten  Subang,  potensi    sumberdaya perikanan  dan  kelautan  yang  dimiliki  berasal  dari perikanan  tangkap  maupun  perikanan  budidaya . Dari sektor perikanan budidaya, potensi yang dimiliki cukup besar yaitu dari potensi tambak seluas 10.000 ha (baru dimanfaatkan seluas 7.941 ha), kolam seluas 900 ha (baru dimanfaatkan 107,5 ha), kolam air deras sebanyak 1600 unit (baru dimanfaatkan sebanyak 665 unit), dan mina padi seluas 13.000 ha (pemanfaatan seluas 28 ha). Jika dilihat dari potensi yang dimiliki tersebut, peluang usaha untuk  budidaya  ikan  air  payau  di  Kabupaten  Subang masih sangat besar, hal ini juga didukung oleh panjang pantai yang dimiliki yang mencapai 68 km yang potensial untuk  pengembangan  usaha  budidaya  laut.  Komoditas yang sangat cocok untuk dikembangkan adalah Rumput Laut  ( Euchema  spp ),  Kakap  ( Lates  carcarifer ),  Kerapu ( Ephinephelus spp ),  Udang Windu ( Paneus monodon ), Udang  Putih  (Paneus  marguensis),  Bandeng  ( Channos channos )  dan  Kerang-kerangan  serta  jenis  ikan  lainnya (Anonim 1 . 2013).
Jika  dilihat  dari  perkembangan  produksi  ikan selama  5  (lima)  tahun  terakhir  (2009-2013)  terjadi peningkatan  rata-rata  sebesar  20%,  dengan  nilai produksi yang paling besar berasal dari budidaya tambak seperti terlihat pada Tabel 2.  Untuk budidaya tambak, produksinya  berasal  dari  udang  windu,  udang  api-api, bandeng, dan jenis ikan lainnya.
Persepsi Pembudidaya Tambak Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Menurut Suryantini et. al., (2010), bencana alam disuatu  wilayah  memiliki  implikasi  secara  langsung terhadap  masyarakat  di  wilayah  tersebut.    Partisipasi masyarakat  untuk  mengurangi  dan  menghindari  resiko bencana  penting  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan kesadaran  dan  kapasitas  masyarakat.    Sedangkan  Zein (2010) dalam Hardoyo et. al. (2011), menjelaskan bahwa masyarakat merupakan pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam kejadian bencana sehingga pemahaman yang  dimiliki  menjadi  modal  bagi  pengurangan  resiko bencana.  Dalam konteks manajemen bencana alam di wilayah  pesisir,  respon  masyarakat  terhadap  bencana sangat  penting  untuk  dipahami.  Respon  merupakan awal  dari  sebuah  strategi  adaptasi  oleh  masyarakat yang dihasilkan melalui pemahaman terhadap bencana alam  yang  terjadi.    Pemahaman  masyarakat  berupa pengetahuan  persepsi  yang  teraktualisasi  dalam sikap  dan  atau  tindakan  dalam  menghadapi  bencana. Hasil  dari  sikap  dan  atau  tindakan  masyarakat  dalam menghadapi  bencana  adalah  strategi  adaptasi  yang berarti penyesuaian yang dilakukan akibat dari ancaman lingkungan.
Bencana banjir yang terjadi pada awal tahun 2014 telah  menyebabkan  banyak  tambak  yang  terendam,
sehingga  menimbulkan  kerusakan  dan  kerugian  pada usaha  budidaya  tambak.    Kerusakan  yang  ditimbulkan berupa  kerusakan  infrastruktur  tambak  seperti saluran irigasi dan kontruksi tambak.  Selain itu, banjir juga  menyebabkan  kerugian  akibat  hilangnya  biaya operasional  dan  hilangnya  potensi  keuntungan  usaha. Terkait  dengan  bentuk  bantuan  yang  digulirkan  oleh pemerintah, pembudidaya menyatakan bahwa bantuan yang diberikan sering tidak tepat baik dalam hal jumlah, jenis  dan  waktunya,  sehingga  persepsi  masyarakat terhadap  bantuan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah masih sangat rendah.
Berdasarkan hasil wawancara, persepsi pembudidaya  terhadap  penanggulangan  bencana banjir  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  pada  saat  tanggap darurat dan rehabilitasi usaha. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan  evakuasi  korban,  harta  benda,  pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan,  serta  pemulihan  prasarana  dan  sarana. Sedangkan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan sarana dan prasarana usaha masyarakat sampai tingkat yang  memadai  pada  wilayah  pasca  bencana  dengan sasaran utama normalisasi secara wajar usaha perikanan masyarakat di wilayah pasca bencana.

## (1) Bantuan Tanggap Darurat Penanggulangan Banjir
Pada  saat  tanggap  darurat,  mekanisme penanggulangan banjir yang dirasakan oleh masyarakat pembudidaya  tambak  belum  maksimal.    Berdasarkan hasil wawancara, bantuan tanggap darurat sangat minim baik dalam jumlah maupun bentuknya.  Bahkan sebagian masyarakat merasa mereka tidak mendapatkan bantuan dari  pemerintah  tapi  dari  perorangan  terutama  dari para calon anggota legislatif yang sedang berkampanye (karena  pada  saat  terjadinya  banjir  sedang  musim kampanye).  Harapan  masyarakat  yang  terkena  banjir adalah  bantuan  berupa  makanan  pokok  yaitu  dalam bentuk  beras,  bukan  mie  instan.  Selain  itu,  sebagian responden  merasa  bahwa  bantuan  tersebut  waktunya terlambat.  Ketika  banjir  mereka  tidak  bisa  bepergian keluar  rumah  untuk  membeli  bahan  makanan, sedangkan  bantuan  bahan  makanan  ada  setelah  dua sampai  tiga  hari  dari  bencana  banjir.    Pada  Tabel  3 dapat  dilihat  persepsi  pembudidaya  tambak  terhadap penyelenggaraan bantuan tanggap darurat.

## (2) Bantuan Rehabilitasi Usaha Akibat Banjir
Terkait  dengan  bantuan  rehabilitasi  usaha, pada  saat  penelitian  ini  dilakukan  belum  ada  satupun petambak  yang  menerima  bantuan.  Sehingga  persepsi masyarakat  terhadap  penanganan  rehabilitasi  usaha sebagai  dampak  bencana  banjir  dinilai  sangat  buruk. Tabel  4  menunjukkan  persepsi  masyarakat  terhadap bantuan rehabilitasi usaha akibat bencana banjir.
Tabel  4. Persepsi Petambak Terhadap Bantuan Rehabilitasi Usaha Akibat Bencana Banjir.
Variabel ketepatan bantuan Persepsi Kondisi sekarang Harapan Ketepatan terhadap sasaran Belum terlihat Tepat sasaran sesuai dengan jumlah kerugian Jenis bantuan Belum ada, baru pendataan -  Fisik, berupa perbaikan infrastruktur -  Modal perbaikan usaha/produksi Jumlah bantuan Belum ada, baru pendataan -  Infrastruktur harus dibangun dengan kuat sehingga tidak setiap banjir diperbaiki, -  Modal usaha sesuai dengan kerugian yang diderita Waktu bantuan Sangat  terlambat Tidak terlambat Mekanisme Tidak tahu Untuk perbaikan infrastruktur, bisa melalui apa saja yang penting kuat, sedangkan Untuk bantuan modal usaha sebaiknya melalui: -  Dinas KP karena daftar kelompok petambak ada di dinas.
-  Jika melalui Desa harus melalui pengawasan dari DKP karena kadang-kadang petugas desa memberikan bantuan berdasarkan kedekatan personal.
-  Melalui TPHT/koperasi setempat, karena TPHT/koperasi tau mana petambak dan mana yang bukan
Sumber: Data Primer Diolah, 2014
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  para  pembudidaya tambak merasa bahwa mekanisme bantuan rehabilitasi usaha yang selama ini dilaksanakan belum efektif dapat membantu  mereka  untuk  memulihkan  usahanya. Sehingga  bagi  para  pembudidaya  tambak  yang  tidak mempunyai modal untuk memperbaiki kerusakan pada tambaknya,  maka  usahanya  belum  bisa  beroperasi. Selain itu, pembudidaya juga merasa bahwa perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir belum maksimal. Sebagai  contoh,  banjir  yang  terjadi  di  Karawang (Cilamaya  Wetan)  dipicu  oleh  rusaknya  tanggul kalen bawah yaitu salah satu tanggul irigasi yang merupakan sumber  pengairan  tambak.  Padahal,  menurut  para pembudidaya  tambak,  tanggul  tersebut  sudah  sering
diperbaiki namun karena kualitas perbaikan kurang baik sehingga setiap terjadi banjir masih sering jebol.
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka    mengurangi kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana banjir  serta  terlambatnya  bantuan  yang  dilakukan oleh  pemerintah,  maka  strategi  yang  dilakukan  oleh pembudidaya terhadap tambaknya untuk mengantisipasi terjadinya  banjir  adalah  dengan  membuat  jaring  atau waring yang dipasang di sepanjang kolam dan pintu air tambak  untuk  menghalangi  ikan  berpindah  dari  kolam ketika air tambak menjadi luber akibat banjir, membuat alat dari pipa paralon yang digunakan untuk membuka saluran air yang menghubungkan sungai dengan tambak ketika  surut  dan  menutupnya  ketika  pasang  sehingga
Tabel  3. Persepsi Pembudidaya Tambak Terhadap Penyelenggaraan Bantuan Tanggap Darurat di Kabupaten Subang dan Karawang.
Variabel Persepsi Petambak Kondisi sekarang Harapan Ketepatan terhadap sasaran Tepat sasaran, namun tidak semua menerima Tepat sasaran, semua yang terkena musibah mendapatkan bantuan secara adil. Jenis bantuan Kurang tepat, sebagian hanya menerima mie instan bukan beras Sembako Jumlah bantuan Sedikit Cukup dan memadai sampai bisa beraktivitas mencari nafkah secara normal Waktu bantuan terlambat Pada saat bencana terjadi Mekanisme bantuan Melaui desa, perlu pengawasan. -  Melaui dinas KP karena daftar kelompok petambak ada di dinas. -  Jika melalui Desa harus melalui pengawasan dari DKP karena kadang-kadang petugas desa memberikan bantuan berdasarkan kedekatan personal.
-  Melalui TPHT/koperasi setempat, karena TPHT/koperasi mengetahui mana yang petambak dan mana yang bukan petambak.
Sumber: Data Primer Diolah, 2014
air tambak tidak meluap, memperbaiki tambak menjadi lebih  tinggi  dan  mengeruk  lahan  tambak  lebih  dalam dari  sebelumnya,  penanaman  pohon  mangrove  yang berfungsi sebagai “ rumah ikan” ( fish apartement) pada saat  terjadi  banjir  serta  melakukan  panen  lebih  awal sebelum  waktunya  untuk  menghindari  kerugian  yang lebih banyak.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Banjir yang melanda pada awal tahun 2014 telah menyebabkan banyak wilayah terendam, termasuk juga usaha budidaya (ikan dan udang) dalam tambak.  Banjir tersebut  telah  menyebabkan  kerusakan  dan  kerugian pada  usaha  budidaya  tambak.    Meskipun  pemerintah dalam  hal  ini  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP)  telah  membentuk  peraturan  pemerintah terkait  dengan  perlindungan  terhadap  pembudidaya perikanan, akan tetapi hasilnya belum dapat dirasakan oleh  pembudidaya  perikanan  khusunya  pembudidaya tambak.  Terkait dengan penanggulangan bencana banjir yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  baik  pada  saat tanggap  darurat  maupun  rehabilitasi  usaha,  persepsi pembudidaya  tambak  terhadap  ketepatan,  kecepatan dan  efektifitas  penanggulangan  masih  rendah,  hal  ini dikarenakan  bantuan  yang  diberikan  pada  saat  terjadi bencana  banjir  belum  dirasakan  oleh  pembudidaya tambak.

## Implikasi Kebijakan
Terkait  dengan  penanggulangan  bencana  banjir pemerintah  diharapkan  dapat  memberikan  bantuan dalam  jumlah,  jenis  dan  waktu  yang  tepat,  sehingga kegiatan usaha budidaya tambak dapat segera beroperasi setelah terjadinya banjir. Selain itu, pemerintah baik pusat maupun  daerah  sebagai  pelaksana  penanggulangan bencana mempunyai pedoman dalam bentuk Standart Operasional  Prosedure (SOP)  yang  dapat  dijadikan acuan,  baik  dalam  rangka  valuasi  dampak  kerugian sebagai akibat bencana alam maupun tindak lanjut yang diperlukan  secara  cepat.  Di  samping  itu,  perlu  adanya payung hukum bersifat nasional dalam bentuk undang- undang  sehingga  memungkinkan  bergulirnya  dana penanggulangan bencana alam secara ‘ on top’ .

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Kabupaten  Karawang. 2014. Laporan Tahunan.  Kabupaten Karawang. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Subang. 2014. Laporan Tahunan.  Kabupaten Subang.
Hardoyo,  S.  R.,  M.A.  Marfai,  N.M.  Ni’mah,  R.Y.  Mukti, Q. Zahro dan A. Halim. 2011. Strategi Adaptasi Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Banjir Pasang  Air  Laut  di  Kota  Pekalongan.  Magister Perencanaan  dan  Pengelolaan  Pesisir  dan Daerah  Aliran  Sungai  (MPPDAS).  Program  S-2 Geografi,  Fakultas  Geografi  Universitas  Gadjah Mada. Yogyakarta. Cetakan Pertama. November 2011. Percetakan Pohon Cahaya.
Hutabarat, J., S. Diposaptono dan D.N. Sugianto. 2011. Strategi  Adaptasi  dan  Mitigasi  Bencana  Pesisir Akibat  Perubahan  Iklim  Terhadap  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil.  Disampaikan  Dalam  Rangka Simposium  Nasional  Perubahan  Iklim  2011, Kerjasama  Kementerian  Lingkungan  Hidup (KLH)  dan  Universitas  Diponegoro  (UNDIP).  26 Juli 2011.
Ivansyah. 2014. Kerugian Banjir Sektor Perikanan Rp. 500 Miliar. Tempo.co, 24 Februari 2014. http://www. tempo.co/read/news/2014/02/24/058557205/ Kerugian-Banjir-Sektor-Perikanan-Rp-500- Miliar- . Diunduh Tanggal 5 November 2014. Kurniasari,  N.,  S.  Koehendrajana,  A.  Ramadhan,  F.  N. Priyatna,  A.  Ramadhan  dan  Lindawati.  2014. Laporan Kajian Khusus :Evaluasi Dampak Banjir Terhadap Kerberlanjutan Usaha Budidaya Udang dan  Ikan  di  Tambak.  Balai  Besar  Penelitian Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan  Perikanan.  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan. Tidak Dipublikasikan.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Nelayan,  Pembudidaya  Ikan  dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam.
Sugiyono.  2008.  Metode  Penelitian  Kuantatif  Kualitatif dan R&D.  Bandung Alfabeta.
Suryanti,  E.D.,  Rahayu,  L.,  dan  Retnowati,  A.  (2010). “Motivasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Upaya  Pengurangan  Multirisiko  Bencana  di Kawasan  Kepesisiran  Parangtritis”  dalam Penaksiran  Multirisiko  Bencana  di  Wilayah Kepesisiran Parangtritis, Yogyakarta, PSBA UGM.
Zein, M. (2010). “A Community Based Approach to Flood Hazard  and  Vulnerability  ssessment  in  Flood Prone  Area:  A  Case  Study  in  Kelurahan  Sewu, Surakarta  City,  Indonesia”, Thesis ,  ITC,  The Netherland.