Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 150-155 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora

## Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Kontrol Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya
Yusri 1* , Cut Delsie Hasrina 1
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia. *Email korespondensi: yusrimsi1@gmail.com
Diterima 2 September 2018; Disetujui 17 Oktober 2018; Dipublikasi 31 Oktober 2018
Abstract: Internal  control  is  important  thing    in  running  a system  both  in  government  and  private  sector. This study  was using  primary data from the  interviews with employees of the Regional Financial and Asset Management  Agency  (BPKAD)  office  in  Nagan  Raya  District.  The  analysis  method  used  was  descriptive analysis method by describing the findings obtained from the study. The  results of this study indicated that the application of an internal control system for the aquisition of Regional Revenue of Nagan Raya District was sufficient because sufficient segregation of duties has been carried out, the forms used in tax payments have  contained  reliable  information,  responsibilities  given  and  documents  related  to  local  tax  revenues clear and coordinated.

## Keywords: internal control, local revenue
Abstrak: Pengendalian  internal  merupakan  hal  penting  dalam  menjalankan  suatu  sistem  baik  di pemerintahan  maupun swasta. Penelitian ini  menggunakan data  primer  yang berasal dari hasil  wawancara dengan  karyawan  kantor    Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)    Kabupaten  Nagan Raya. Metode analisa yang digunakan adalah metode  analisa deskripstif dengan menjabarkan hasil temuan yang  didapat  dari  penelitian.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan    sistem    pengendalian intern  atas  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten Nagan  Raya  telah   memadai   karena   telah dilakukan  pemisahan  tugas  yang  cukup,  formulir  yang  digunakan  dalam  penyetoran  pajak  telah  memuat informasi  yang  handal,  tanggung  jawab  yang  diberikan  dan  dokumen  yang  terkait penerimaan pajak daerah yang jelas dan terkoordinir.

## Kata kunci : pengendalian internal, pendapatan asli daerah
Sistem  informasi  mempunyai  peranan  yang sangat    penting    dalam    suatu    entitas,  baik  milik pemerintah  maupun swasta  untuk  dapat  bersaing dengan    sehat  dan  sempurna.    Hal  ini  dikarenakan informasi  sangat  membantu    manajer    dalam    hal pengambilan keputusan, perencanaan,
penganggaran, bahkan untuk menyediakan informasi    yang    mendukung    dalam  pengambilan suatu keputusan yang bersifat strategis.
Penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Ahmed Atef  Oussii  (  2018),  mengenai    hubungan  antara fungsi audit internal (IAF), mengungkapkan bahwa
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
kualitas pengendalian internal sangat signifikan dan terkait secara positif dengan kompetensi IAF, tingkat jaminan  pengendalian  mutu  audit  internal,  proses tindak  lanjut,  dan  keterlibatan  komite  audit  dalam meninjau  program  dan  hasil  audit  internal. Selanjutnya Sari et al., (2017), melakukan penelitian yang  berfokus  pada  efek  audit  internal  dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas layanan publik  (BLU)  di  Indonesia.  Temuan  penelitian menunjukkan  variabel  independen,  audit  internal (diwakili  oleh  pihak  yang  terlibat  langsung  dalam manajemen  keuangan)  tidak memberikan  pengaruh dan  tidak  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  dan sistem pengendalian internal (diwakili oleh SPI/unit pengendalian  internal)  memberikan  pengaruh  dan dapat meningkatkan akuntabilitas.
Nie  (2017),  melakukan  penelitian  tentang analisis  pengembangan  pengendalian  internal  dan audit  internal  PT  CIMC.  Dari  penelitian  ini  dapat dilihat bahwa CIMC menggabungkan pengendalian internal  dan  audit  internal  bersama  untuk menerapkan  secara  kreatif,  yang  memastikan pengembangan  perusahaan  yang  sehat  dan  stabil. Kombinasi  dari  pengendalian  internal  CIMC  dan audit  internal  memberikan  contoh  yang  baik  untuk perusahaan  lain,  dan  sistemnya  sendiri  secara konstan  dimodifikasi  dan  disempurnakan  pada  saat yang sama.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)    Kabupaten  Nagan  Raya  adalah  objek yang  diambil  dalam  penelitian  ini.    Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya adalah salah saatu instansi pemerintah yang  berada  dibawah  Pemerintahan  Kabupaten Nagan  Raya,  yang  memiliki  tugas  dan  tanggung jawab  dalam  pemungutan,  penetapan,  menggali
potensi,  objek  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah sebagai pendapatan daerah, melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, termasuk,  dana  bagi hasil pajak, dana perimbangan dan lainnya pendapatan yang sah. Untuk  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan  Raya  tersebut  diperlukan  adanya  Sistem Pengendalian Internal (Internal Control
Systems) yang kuat.
Tugas  pokok  dan  fungsi  dari  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan  Raya  antara  lain:  meningkatkan  kualitas sumber daya aparatur dan organisasi, meningkatkatkan kesadaran wajib pajak, meningkatkan kualitas dan pengelolaan pendapatan daerah,  termasuk  pemetaan  potensin  objek  pajak daerah.  Dengan  demikian  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Nagan Raya dengan mudah menerapkan internal control sebagai instrumen pengendalian untuk organisasi itu sendiri, dan tidak tertutup kemungkinan dapat ditingkatkan  di  unsur  Pemerintah  Daerah Kabupaten Nagan.
Oleh  sebab  itu  diperlukan  adanya  prosedur yang  tepat  dalam  mengelola  sistem  informasi akuntansi agar dapat sesuai dengan arah, kebijakan dan  program  Kabupaten  Nagan  Raya  pada  masa yang akan datang guna untuk tercapai tujuan kinerja. Berdasarkan latar  belakang di atas, peneliti tertarik untuk    melakukan  penelitian  tentang    “Efektivitas Penerapan  Pengendalian  Internal (Internal  Control) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya”.
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 150-155 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora

## METODOLOGI PENELITIAN

## Sumber Data
Sumber  data  dari  penelitian  ini  adalah  data primer  yang  diperoleh  dari    Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten Nagan Raya. Disamping itu data juga diperoleh dari penelurusan perpustakaan.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilaksanakan  dengan  cara melakukan  wawancara  terhadap  pegawai    Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya, serta meneliti dokumen-dokemen di perpustakaan, buku dan sumber-sumber lain yang relevan dengan data yang dibutuhkan

## Metode Analisis
Metode  analisis  pada  penelitian  ini  adalah analisis  deskriptif  yaitu  dengan  melakukan perbandingan  antara  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  dengan  Sistem Pengendalian  Intern  yang  ada  dalam  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan  Raya.  Kemudian  menguji  ketaatan  aturan Sistem  Pengendalian  Intern  dalam  melaksanakan sistem  dan  prosedur  penerimaan  pajak  daerah, formulir yang digunakan, dan pemisahan tugas serta menguji  efektivitas  sistem  pengendalian  internal pada  penerimaan  pendapatan  asli  daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

## Operasional Variabel
Variabel-variabel  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu:
a. Variabel  bebas (Indevenden  Variabele)
adalah merupakan variabel yang
mempengaruhi  atau  yang  menjadi  sebab perubahan  atau  atau  timbulnya  variabel terikat (dependent  Variable) .  Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (Independent
Variabele)
adalah pengendalian  internal  (X).  Adapun pengertian  sistem  pengendalian  intern menurut    (Peraturan  Pemerintah,  n.d.) Peraturan  Pemerintah  No.  08  Tahun 2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP) adalah sebagai berikut: “Sistem pengendalian  intern  adalah  suatu  proses yang  diciptakan  manajemen  yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang  memadai  dalam  pencapaian efektivitas,  efisiennsi,  ketaatan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  dan  keandalan  penyajian laporan keuangan pemerintah”.
b. Variabel  terikat (Devendent  Variable)
adalah  variabel  dipengaruhi  atau  yang menjadi  akibat,  karena  adanya  variabel bebas.  Dalam  penelitian  ini yang  menjadi variabel  terikat  adalah  Pengukuran Kinerja.yang disimbolkan (Y).
Kinerja  adalah  setiap  instansi  yang  didirikan dengan  satu  tujuan  tertent,  oleh  karena  itu  setiap kegiatannya  akan  ditujukan  untuk  dapat  mencapai tujuan  yang  telah  dittetapakan.  Mangkunegara, Anwar  Prabu (2000 :  164)  “kinerja  (prestasi  kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya"

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendapatan  daerah  suatu  daerah  apabila merujuk pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dapat berasal  dari  berbagai  sumber  pendapatan. Kabupaten  Nagan  Raya  memperoleh  pendapatan dari berbagai jenis pajak meliputi : Pajak Air Tanah, Pajak  Sarang  Burung  Walet,  Bea  Perolehan  Hak Atas  Taanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Pedesaan  dan Perkotaan, sesuai dengan pasal 182 ayat 2 UU No 28 tahun  2009,  pengalihan  BPHTB  sebagai  pajak daerah  paling  lama  1  (satu)  tahun  setelah  undang- undang  ini  diberlakukan.  Sedangkan  untuk  jenis retribusi daerah dikelompokkan dalam tiga katagori meliputi:  Retribusi  Jasa  Umum,    Retribusi  Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Tabel  1  menunjukkan  perkembangan  realisasi pendapatan  asli  daerah  yang  meliputi  pajak  dan ristribusi  Kabupaten  Nagan  Raya  untuk  tiga  tahun terakhir.  Pajak  Daerah  sebesar  Rp  15.422.502.000 pada  tahun  2015  meningkat  secara  cepat  menjadi Rp.38.824.500.000  pada  tahun  2016.  Sedangkan untuk tahun 2017   Rp 22.546.369.793   mengalami penurunan yang dratis. Untuk jenis Retribusi Daerah Kabupaten  Nagan  Raya  juga  mengalami  kenaikan dan penurunan yaitu sebesar Rp 7.844.996.700 pada tahun  2015  dan  meningkat  menjadi  Rp 11.319.996.700  pada  tahun  2016.  Selanjutnya  pada tahun  2017  terjadi  penurunan  menjadi  Rp 7.304.996.700.
Berdasarkan nilai pendapatan yang tidak stabil ini  perlu  dilakukan  pengendalian  dalam  sistem pengelolaan  keuangan  daerah  yang  bersih  dan terintegrasi,  sehingga  terwujudnya  pemerintahan yang  bersih.  Kenaikan  dan  penurunan  penerimaan
keuangan daerah dapat terjadi karena berbagai faktor dan  kondisi  baik  yang  terjadi  secara  alami,  ada oknum  yang  mempermainkan  pendapatan  tersebut, atau  adanya  kesalahan  dalam  menggunakan kewenangan  yang  di  berikan  kepada  para  aparatur setempat, sehingga dengan mudah mempermainkan tata kelola keuangan di daerah tersebut.
Tabel 1. Daftar realisasi Pajak dan Retribusi Kab. Nagan Raya 2015-2017
Tahun Pajak Retribusi 2015 15.422.502.000 7.844.996.700 2016 38.824.500.000 11.319.996.700,- 2017 22.546.369.793,- 7.304.996.700
Sumber : BPKAD Kab. Nagan Raya, 2017
Untuk  memperkuat  pengendalian  internal kontrol di Kabupaten Nagan Raya agar pendapatan asli daerah diperoleh sesuai dengan yang diharapkan sangat cocok apabila diterapkan menurut teori yang dikembangkan  oleh    Ahmed Atef  Oussi  dan  Neila Boulila  Taktak  tahun  2018.  Mereka  menggunakan model  regresi  untuk  menguji  hipotesis  penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara karakteristik IAF  dan  kualitas  pengendalian  internal.  Temuan- temuan  dari  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa kualitas pengendalian internal sangat signifikan dan terkait secara positif dengan kompetensi IAF, tingkat jaminan  pengendalian  mutu  audit  internal,  proses tindak  lanjut,  dan  keterlibatan  komite  audit  dalam meninjau program dan hasil audit internal. Temuan memiliki  implikasi  signifikan  bagi  IAF  yang  ingin meningkatkan efektivitas mereka, dengan mengenali dampak karakteristik IAF pada kualitas pengendalian internal.
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 2, Oktober 2018 : 150-155 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Maka  dengan  kondisi  yang  terkini,  sangat dibutuhkan  intrumen  pengendalian  internal  control yang kuat, untuk membangun atau pengutan kualitas audit dan penguatan internal kontrol  dalam sebuah organisasi,  agar  terhindar  dari  kecurangan (froud).
Demikian  pula menyangkut dengan internal kontrol sebagai  mana  telah  dilakukan  selama  ini  relatif hasilnya  sangat  memuaskan,  walau  pun  masih  ada kendala yang tidak signifikan, hal ini sesuai dengan teori oleh (Nie, 2017), menganalisis pengembangan pengendalian internal dan audit internal PT  CIMC, kita  dapat  melihat  hubungan  antara  keduanya  dari penghambatan hingga fusi jelas.
Khusus  untuk  Kabupaten  Nagan  Raya  sangat efektif  untuk  melakukan  pengawasan  setelah penerapan  ke  dua  teori  untuk  menjadi  pola  dasar pengawasan  internal  kontrol  setiap  transaksi- transaksi  yang  terjadi  di  Kabupaten  Nagan  Raya dalam  pengelolan  keuangan  daerah  sehingga  dapat mewujudkan  pengelolaan  yang  transparansi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sistem  pengendalian  intern  terhadap  prosedur penerimaan pendapatan asli daerah, dapat diarahkan pada  penerapan  sistem  pengendalian  intern  atas penerimaan  daerah  yang  meliputi:  Pajak Perhotelan  dan  Restoran,  Pajak  Bea  Perolehan Hak  atas  Tanah,  dan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (Permukiman),  Retribusi  Perparkiran.  Adapun beberapa  kebijakan  yang  telah  dilakukan  untuk penyelengaraan tata kelola yang lebih baik adalah:
1. Pemisahan Tugas yang jelas.
Pemisahan  tugas  dalam  penerimaan  pendapatan daerah  melalui  penerimaan  Pajak/retribusi daerah  tersebut  telah  memberikan  kepastian pekerjaan  tertentu  dilakukan  dengan  tepat  oleh
petugas/staf yang sesuai dengan keahliannya.
2. Formulir
Dari  isi  formulir  yang  digunakan  dalam penyetoran pajak daerah pada Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Kabupaten Nagan Raya
menunjukkan  bahwa  transaksi  tersebut  di  atas telah  dicatat  dan  divalidasi  oleh  petugas  yang memadai.
3.  Pendelegasian  Wewenang  dan  Tanggung  Jawab yang Tepat
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya juga telah memadai. Hal ini  tercermin  dari  tanggung  jawab  yang diberikan dan dokumen yang terkait penerimaan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  jelas, sistimatis dan terkoordinir.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan    hasil    penelitian    dan pembahasan    yang    dilakukan    maka    dapat disimpulkan    bahwa  Penerapan    Sistem Pengendalian    Intern    ( Intern    Control )    terhadap kinerja    Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten    Nagan  Raya  telah  dilakukan secara efektif, Hal ini tercermin antara lain:
1. Penerapan  sistem  pengendalian  intern  atas penerimaan    Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten  Nagan  Raya  telah    memadai karena  telah  dilakukan pemisahan tugas yang cukup,  formulir  yang  digunakan  dalam penyetoran  pajak  telah  memuat    informasi yang    handal,    tanggung    jawab    yang diberikan    dan    dokumen    yang    terkait penerimaan  pajak  daerah  yang  jelas  dan
terkoordinir.
2. Penerapan  sistem  pengendalian  intern  atas realisasi  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah telah  memadai  dan sudah  berjalan  efektif, sedangkan  pelaksanaan   tugas pokok dalam organisasi yang  mendasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP) telah memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
AA.  Anwar  Prabu  Mangkunegara.  (2000).
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja
Rosdakar.
Ahmed Atef Oussii, N. B. T. (2018). The impact
of  internal  audit  function  characteristics on  internal  control  quality. Managerial Auditing Journal, https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2017- 1579 , 10 (3), 389–397.
https://doi.org/10.2308/ajpt-50848.
Nie,  J.  (2017).  When  Internal  Control  Meets
Internal  Audit:  Conflict  or  Combine?
Open Journal of Accounting , 6 (2), 43–51. https://doi.org/10.4236/ojacct.2017.62004 Peraturan  Pemerintah,  N.  08  T.  2006.  (n.d.). Pelaporan Keuangan  dan Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. (2008).
Sari,  N.,  Ghozali,  I.,  Achmad,  T.,  Republik
Indonesia,  Petrovits,  C.,  Shakespeare,  C.,
Republik Indonesia. (2017). The effect of internal  audit  and  internal  control  system
on  public  accountability:  The  emperical study  in  Indonesia  state  universities. International Journal of Civil Engineering and
Technology , 8 (9), 1–27. https://doi.org/10.2308/accr.00000012
Undang-Undang  No  28,  Tahun  2009  Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
 How to cite this paper :
Yusri,  Y.,  &  Hasrina,  C.  D.  (2018).  Efektivitas
Penerapan  Pengendalian  Internal  Kontrol
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya. Jurnal
Humaniora , 2 (2), 150–155.