Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara
Aris Prio Agus Santoso 1 , Totok Wahyudi 2 , Safitri Nur Rohmah 3 , Ary Rachman Haryadi 4
Universitas Duta Bangsa Surakarta Jl. Pinang Raya No.47, Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo Email: arisprio_santoso@udb.ac.id
Abstrak. Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum, kemudian Pasal 57 huruf a UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar  Prosedur  Operasional,  namun  dalam  pelaksanaaanya,  perlindungan  hukum  belum  terlihat dijalankan  oleh  para  pemangku  jabatan.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dan apa kendala tenaga kesehatan dalam memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 ditinjau dari hukum administrasi negara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan data dari studi lapangan dan studi pustaka, untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 ditinjau dari hukum administrasi negara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  tenaga  kesehatan  mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan, namun upaya perlindungan hukum yang  diberikan masih  terdapat  kelemahan  karena  sebagian  hak tenaga  kesehatan  belum terpenuhi. Sehubungan dengan pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kesehatan juga masih dijumpai beberapa kendala, di antaranya; disebabkan oleh birokrasi Pemerintah Daerah yang  sangat  rumit,  dan  pendistribusian  APD  (Alat  Pelindung  Diri)  yang  tidak  merata.  Pemerintah dalam  hal  ini,  belum  mampu  secara  maksimal  memberikan  perlindungan  hukum  dan  jaminan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap tenaga kesehatan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Hukum Administrasi Negara
Abstract. Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution states that every person has the right to recognition, guarantee, protection and legal certainty that is just and equal treatment before the law, then Article 57 letter a of Law No. 36 of 2014 concerning Health Personnel also states that health workers in carrying out practices are entitled to obtain legal protection as long as carrying out  their  duties  in  accordance  with  Professional  Standards,  Professional  Service  Standards,  and Operational Procedure Standards, but in their implementation, legal protection has not been seen to be carried out by office holders.The problem in this study is how the legal protection of health workers in the task force for acceleration of Covid-19 handling and what are the constraints of health workers in obtaining guarantees of occupational safety and health in the task force for acceleration of Covid- 19  handling  reviewed  on  administrative  law.  This  research  method  uses  a  sociological  juridical approach, by collecting data from field studies and literature studies, to find out the legal protection of health workers in the task force for handling Covid-19 acceleration reviewed on administrative law. The data obtained were analyzed qualitatively. Based on the results of the study it was found that  health  workers  get  legal  protection  in  the  form  of  supervision  and  guidance,  but  the  legal protection efforts provided there are still weaknesses because some of the rights of health workers have not been fulfilled. In connection with the provision of occupational safety and health guarantees
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
to health workers there are still several obstacles, including; due to the complicated bureaucracy of the Regional Government, and the uneven distribution of PPE (Personal Protective Equipment). The government, in this case, has not been able to provide maximum legal protection and work health and safety insurance for health workers.

## Keywords: Legal Protection, Health Workers, Administrative Law

## PENDAHULUAN LATAR BELAKANG
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus  merupakan  tujuan  nasional  bangsa Indonesia.  Tujuan  nasional  tersebut  adalah melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan  perdamaian abadi  serta  keadilan  sosial.  Ini  merupakan bentuk Pembangunan Nasional.  Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan  nasional  yang  ditujukan  untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud  derajat  kesehatan  masyarakat  yang setinggi-tingginya,  sebagai  investasi  bagi pembangunan  sumber  daya  manusia  yang produktif.
Prinsip  fundamental  dari  suatu  keadilan adalah  adanya  pengakuan  bahwa  semua manusia  itu  memiliki  martabat  yang  sama.  Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang  mesti  dilaksanakan  sebagai  sebuah konsekuensi  kehidupan.  Hak-hak  yang  paling fundamental  itu  adalah  aspek-aspek  kodrat manusia  atau kemanusiaan  itu sendiri. Kemanusiaan  setiap  manusia  merupakan amanat  dan  ide  luhur  dari  Tuhan  yang menginginkan  setiap  manusia  dapat  tumbuh dan  berkembang  dalam  kehidupannya  untuk menuju  dan  mencapai  kesempurnaannya sebagai  manusia.  Oleh  karena  itu,  setiap manusia harus dilindungi harkat dan martabatnya di muka hukum untuk memperoleh kesetaraan.
Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk
mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman sehingga memungkinkan manusia  untuk menikmati  martabatnya  sebagai  manusia. Demikian pula halnya dengan tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penangan Covid- 19.  Tenaga  kesehatan  yang  merupakan  salah satu  unsur  dari  sumber  daya  kesehatan  juga mempunyai  kewajiban  untuk  menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Mengingat tenaga kesehatan ini adalah subyek hukum,  maka  pada  intinya  hubungan  yang terjadi  antara  tenaga  kesehatan,  pasien  dan sarana kesehatan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban  yang  timbal  balik,  hak  dari  pihak yang  satu  menjadi  kewajiban  pihak  yang  lain dan  sebaliknya.  Sebagai  subyek  hukum  yang telah  menjalankan  tugas  pelayanannya  dalam koridor  hukum  yang  benar,  pada  hakikatnya tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kaidah‐kaidah hukum positif yang berlaku.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama  dihadapan  hukum.  Pasal  57  huruf  a  UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga  menyebutkan  bahwa  tenaga  kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan tugas  sesuai  dengan  Standar  Profesi,  Standar Pelayanan  Profesi,  dan  Standar  Prosedur Operasional,  namun  dalam  pelaksanaanya, perlindungan hukum belum  terlihat dijalankan oleh para pemangku jabatan.
Berikut adalah contoh akibat dari kelalaian para  pemangku  jabatan  dalam  memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan: 1. Dikutip  dari  berita  di  Matamata  Politik tanggal  26  Maret  2020,  akibat  Pemerintah tidak  serius  dalam  mengatasi  pandemi COVID-19  banyak  petugas  kesehatan  telah
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
terinfeksi  dan  gugur  karena  kurangnya  alat pelindung diri.
2. Dikutip dari berita di BBC News Indonesia tanggal 30 Maret 2020, karena keterlambatan Pemerintah dalam mengetahui masuknya Covid-19 di Indonesia,  dan  karena  kurangnya  informasi dari Rumah Sakit,  akhirnya Perawat  RSCM bernama Ninuk terpapar Covid-19 dan pada akhirnya meninggal.
3. Dikutip  dari  berita  DetikNews  tanggal  11 April 2020, jenazah perawat RSUP Kariadi Semarang,  ditolak  Ketua  RT  6  Dusun
Sewakul, Bandarjo, Ungaran Barat,
Kabupaten Semarang saat hendak
dimakamkan.
Contoh di atas adalah sebagian permasalahan  yang  telah  dihadapi  tenaga kesehatan  dalam  menjalankan  tugas  layanan kesehatan,  dan  mungkin  masih  banyak  lagi permasalahan  di  lapangan  yang  dihadapi  oleh tenaga kesehatan yang belum terpublikasikan.
Pemerintah  harus  dapat  menjamin  hak masyarakat  untuk  sehat  dengan  memberikan pelayanan  kesehatan  secara  adil,  merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas. Memenuhi  ketersediaanya  kebutuhan  APD (Alat  pelindung  Diri)  merupakan  salah  satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam  menjalankan  tugas,  namun  hal  tersebut nampaknya  juga  belum  dapat  dilaksanakan. Tanpa  memenuhi  hak  atas  kesehatan,  maka welfare state tidak akan terwujud. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanat untuk menyejahterakan  masyarakat  maka  negara berkewajiban  untuk  menghormati,  melindungi dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  sebagai pemberi layanan kesehatan.

## PERUMUSAN MASALAH
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  perlindungan  hukum  tenaga kesehatan  dalam  gugus  tugas  percepatan penanganan Covid-19?
2. Apa  kendala  tenaga  kesehatan  dalam memperoleh  jaminan  keselamatan  dan kesehatan kerja dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis sosiologis,  untuk  mengetahui  fenomena  yang terjadi  di  lapangan  terhadap  tenaga  kesehatan yang menjadi gugus tugas percepatan penanganan  Covid-19.  Tipe  desain  penelitian yang  digunakan  adalah Descriptive  Design, yaitu untuk  mengambarkan  fenomena  yang yang  terjadi  di  lapangan  terhadap  tenaga Kesehatan yang menjadi gugus tugas percepatan
penanganan Covid-19.
Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  menggunakan  Teknik  random sampling . Populasinya adalah tenaga kesehatan yang  bertugas  menjadi  tim  gugus  tugas percepatan penanganan Covid-19 yang tersebar di  seluruh  Indonesia  dengan  jumlah  target populasi  adalah  di  atas  30  responden.  Unsur dari  penelitian  ini  yang  merupakan  variabel bebas (Independent). Teknik pengumpulan data dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara studi  pustaka  dan  studi  lapangan.  Studi lapangan  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan dengan  melakukan  penyebaran  kuesioner melalui media google form, dikarenakan situasi dan  kondisi  covid-19  di  lapangan  yang  masih belum dapat terselesaikan. Teknik analisis data dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis  kulitatif.  Adapun  analisis  kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan bagaimana perlindugan  hukum  tenaga  kesehatan  dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum.  Hal  ini  serupa dengan  Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  39/1999 tentang  HAM  yang  juga  menyebutkan  bahwa setiap  orang  diakui  sebagai  manusia  pribadi yang  berhak  menuntut  dan  memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dengan  martabat  kemanusiaannya  di  depan hukum.
Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan  berhak  mendapatkan  imbalan  dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai  dengan  profesinya.  Diperkuat  dengan Pasal  57  huruf  a  UU  No.  36/2014  tentang Tenaga  Kesehatan  yang  juga  menyebutkan bahwa  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan praktik  berhak  memperoleh  pelindungan hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  Standar  Profesi,  Standar  Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.
Peraturan di atas, memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjalankan perintah hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada  tenaga  kesehatan.  Sehubungan  dengan gugus tugas penanganan percepatan Covid-19, maka Pemerintah memiliki kewajiban memberikan  pengayoman  dan  mejamin  hak- hak  tenaga  kesehatan  dalam  melakukan pelayanan  termasuk  di  dalamnya  adalah imbalan  dan  jaminan  atas  keselamatan  dan kesehatan selama bertugas.
Secara Preventif untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat, Pemerintah memang  telah  mengeluarkan  kebijakan terkait Penanganan  Covid-19,  di  antaranya;  Keppres No.  2/2020  tentang  Gugus  Tugas  Percepatan Penganganan  Covid-19,  dan  Permenkes  No. 9/2020  tentang  pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Covid-19.
Secara  Represif  untuk  menjamin  hak tenaga  kesehatan,  Pemerintah  menerbitkan kebijakan,  di  antaranya;  Kepmenkes  No.  HK. 01.07/MENKES/278/2020  tentang  Pemberian Insentif  dan  Santunan  Kematian  bagi  Tenaga Kesehatan  yang  Menangani  Covid-19,  dan
Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan  Dana  Alokasi  Khusus  Bidang
Kesehatan  untuk  Pencegahan  dan  Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
Perlindungan  hukum  bagi  warga  negara dari  tindakan  pemerintahan  pada  prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Perlindungan hukum dalam rangka menjamin  terpenuhinya  hak-hak  warga negara.
2. Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara.
3. Perlindungan  hukum  menyediakan  akses bagi  warga  negara  untuk  menghentikan tindakan  pelanggaran,  mendapatkan  ganti kerugian  atau  tindakan  pemulihn  atas pelanggaran haknya.
4. Perlindungan  hukum  dalam  menjamin trsedianya  ganti  kerugian  atautindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan.
Terkait pelaksanaan tersebut di atas, fakta yang terjadi di lapangan dalam hal perlindungan  hukum  tenaga  kesehatan,  masih ditemukan  beberapa  ketidaksesuaian  dengan yang  diamanahkan  oleh  Peraturan  Perundang- undangan.  Hasil  survey  melalui  kuesioner terhadap  35  (tiga  puluh  lima)  responden  yang diteliti, diperoleh data sebagai berikut:
Diagram  1.1. Pemenuhan  Kebutuhan  Dasar Primer  bagi  Tenaga  Kesehatan  dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Diagram 1.2. Pemberian Insentif dan Santunan Kematian  bagi  Tenaga  Kesehatan  yang Menangani Covid-19
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Diagram  di  atas  menunjukkan  bahwa masih  terdapatnya  kelemahan  Pemerintah Daerah  dalam  memberikan  pengayoman terhadap hak tenaga kesehatan. Sebagai bentuk perlindungan  hukum  seharusnya  hak  tenaga kesehatan  tersebut  dipenuhi.  Fakta  yang  ada, sebanyak  63  %  tenaga  kesehatan  selama bertugas tidak diberikan apapun, dan sebanyak 90  %  tenaga  kesehatan  belum  mendapatkan insentif  sama  sekali  sebagaimana  yang  telah disampaikan  oleh  Pemerintah.  Itu  artinya, bahwa  Pemeritah  belum  mampu  memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan.
Dari  uraian  tersebut  di  atas  yang  telah dianalisis,  dapat  disimpulkan  bahwa  tenaga kesehatan  dalam  gugus  tugas  percepatan penanganan Covid-19 dilindungi oleh Pemerintah melalui regulasi yang ada meskipun secara  langsung  wujud  perlindungan  tersebut tidak ditegaskan dalam peraturan. Perlindungan tersebut  dapat  dilihat  melalui  pegayoman terhadap hak tenaga kesehatan selama menjalankan  tugas  sebagai  gugus  tugas percepatan  penanganan  Covid-19.  Antara Pemerintah  dan  tenaga  kesehatan,  keduanya harus  saling  melengkapi  untuk  menciptakan keseimbangan  hak  dan  kewajiban    melalui upaya preventif dan represif, akan tetapi upaya perlindungan  hukum  yang  diberikan  masih terdapat  kelemahan.  Artinya  bahwa,  bahwa Pemeritah belum mampu memberikan perlindungan  hukum  tersebut  terhadap  tenaga kesehatan  yang  bertugas  dalam  gugus  tugas percepatan penaganan Covid-19.
2. Kendala  Tenaga Kesehatan dalam Memperoleh  Jaminan  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  dalam  Gugus  Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Hal ini  diperkuat  oleh  Pasal  4  UU  No.36/2009 tentang  Kesehatan  yang  menyebutkan  bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Dilanjutkan dengan  Pasal  19  yang  menyebutkan  bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas
ketersediaan  segala  bentuk  upaya  kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  9  ayat  (3)  UU No.  1/1970  tentang  Keselamatan  Kerja, menyebutkan bahwa Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja berkewajiban melakukan pengawasan  dan  pembinaan  keselamatan  dan kesehatan kerja terhadap  tenaga  kerja. Sebagaimana  yang  tertuang  juga  dalam  Pasal 86  ayat  (1)  huruf  a  UU  No.  13/2003  tentang Ketenagakerjaan  yang  menjelaskan  bahwa setiap  pekerja/buruh  mempunyai  hak  untuk memperoleh  perlindungan  atas  keselamatan dan  kesehatan  kerja.  Dilanjutkan  dengan  ayat (2) yang menjelaskan bahwa  untuk melindungi keselamatan  pekerja/buruh  guna  mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
Pasal  6  huruf  a  UU  No.  24/2017  tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah bertaggugjawab terhadap perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Pandemi  Covid-19  adalah  merupakan  salah satu  bencana  global  yang  dihadapi  seluruh dunia  termasuk  Indonesia,  sehingga  sebagai orang yang diberikan tugas mengatasi pandemi ini,  tenaga  kesehatan  layak  untuk  diberikan jaminan  kesehatan  dan  keselamatan  guna mencapai pembangunan kesehatan. Jika dikaitkan  dengan  Pasal  82  ayat  (1)  UU No.36/2009  tentang  Kesehatan  yang  berbunyi bahwa  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan  sumber  daya,  fasilitas,  dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh  dan  berkesinambungan  pada bencana,  maka  dalam  pandemi  ini  Pemerintah juga harus menjamin tersedianya alat-alat yang menunjang  keselamatan  dan  kesehatan  kerja bagi tenaga kesehatan.
Pasal 1 PP No. 50/2002 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang disebut keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  keselamatan  dan  kesehatan  tenaga kerja  melalui  upaya  pencegahan  kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan  hal  yang  penting  bagi  perusahaan, karena  dampak  kecelakaan  dan  penyakit  kerja tidak  hanya  merugikan  karyawan,  tetapi  juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Menurut  Armanda,  keselamatan  dan kesehatan  kerja  (K3)  difilosofikan  sebagai suatu  pemikiran  dan  upaya  untuk  menjamin keutuhan  dan  kesempurnaan  baik  jasmani maupun  rohani  tenaga  kerja  pada  khususnya dan  manusia  pada  umumnya,  hasil  karya  dan budayanya  menuju  masyarakat  makmur  dan sejahtera, sedangkan pengertian secara keilmuan  adalah  suatu  ilmu  pengetahuan  dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Terpaparnya tenaga kerja (tenaga  medis,  paramedis,  dan  non-medis)  di sarana  kesehatan  pada  lingkungan  tercemar bibit penyakit yang berasal dari penderita yang berobat atau dirawat, adanya transisi epidemiologi penyakit dan gangguan kesehatan.  Hal  tersebut  diikuti dengan masuknya  IPTEK  canggih  yang  menuntut tenaga  kerja  ahli  dan  terampil  sehingga  tidak selalu  dapat  dipenuhi  dengan  adanya  risiko terjadinya kecelakaan kerja.
Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan  hak  setiap  tenaga  kerja.  Di  dalam kebijakan yang diatur oleh Pemerintah tersebut di  atas,  Pemerintah  telah  menjamin  adanya keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bagi  tenaga kesehatan  dalam  gugus  tugas  percepatan penanganan  Covid-19,  akan  tetapi  fakta  yang terjadi di lapangan hal tersebut masih dijumpai beberapa  kendala.  Hasil  survey  melalui kuesioner  terhadap  35  (tiga  puluh  lima) responden yang diteliti, diperoleh data sebagai berikut:
Diagram  2.1. Kendala  pada  Pemenuhan Jaminan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja terhadap  Tenaga  Kesehatan  dalam  Gugus
Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19
Diagram  2.2. Jaminan  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja yang Diberikan
Pemerintah  Daerah  Kepada  Tenaga Kesehatan  Kerja  dalam  Gugus  Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Diagram 2.3. Daerah Tugas Responden dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19
Diagram  di  atas  menunjukkan  bahwa masih  terdapatnya  kendala  dalam  pemenuhan jaminan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja terhadap  tenaga  kesehatan  dalam  gugus  tugas percepatan  penanganan  Covid-19.  Kendala yang  banyak  terjadi  adalah  akibat  birokrasi Pemerintah  Daerah  yang  sangat  rumit.  Selain
58% 16% 14% 3% 3%3% 3% Jawa Timur Jawa Tengah
Banten
DKI Jakarta Bali
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
itu, tenaga kesehatan yang bekerja dalam gugus tugas  percepatan  penanganan  Covid-19  belum memperoleh jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, hanya APD (Alat Pelindung Diri),  Vitamin,  makanan  dan Home  Stay yang diberikan  selama  bertugas,  bahkan  BPJSpun dibiayai  oleh  instansi  mereka  dan  bukan  dari Pemerintah Daerah.
Dari  uraian  tersebut  di  atas  yang  telah dianalisis,  dapat  disimpulkan  bahwa  tenaga kesehatan  dalam  gugus  tugas  percepatan penanganan  Covid-19  memang  memperoleh jaminan  dan  perlindungan  keselamatan  dan kesehatan kerja selama bertugas dari Pemerintah  Daerah  sebagaimana  yang  telah diperintahkan  dalam  Peraturan  Perundang- undangan,  namun  jaminan  dan  perlindungan tersebut masih mengalami kendala, diantaranya disebabkan  oleh  birokrasi  Pemerintah  Daerah itu sendiri yang sangat rumit, dan pendistribusian  APD  yang  tidak  merata  bagi tenaga kesehatan yang bertugas. Sebagai tenaga kerja  yang  diberikan  wewenang  dalam  gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, dalam implementasinya  tenaga  kesehatan  tersebut sama  sekali  belum  mendapatkan  jaminan kesehatan  dan  keselamatan  kerja.  Hanya sebagian saja yang memperoleh jaminan berupa APD, Vitamin, makanan dan Home Stay, itupun tidak  semuanya  mendapatkan  padahal  ini merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk  melaksanakan  perintah  atribusi  dari Peraturan Perundang-undangan.

## KESIMPULAN
Setelah  meneliti  mengenai  perlindungan hukum  tenaga  kesehatan  dalam  gugus  tugas percepatan penanganan Covid-19, dapat ditarik beberapa  kesimpulan,  antara  lain  sebagai berikut:
1. Perlindungan  hukum  tenaga  kesehatan dalam  gugus  tugas  percepatan  penanganan Covid-19, tampak dalam fakta bahwa tenaga kesehatan  tersebut  telah  mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan Instansi  Kerja  mereka  dalam  penanganan Covid-19. Implementasi perlindungan hukum  bagi  tenaga  kesehatan  secara  tidak
langsung  tergambar  dalam  hak  yang diberikan kepada Pemerintah,  di antaranya; memperoleh  makanan,  vitamin,  dan  APD selama  bertugas  meskipun  insentif  dan santunan  kematian  belum  didapatkan  oleh mereka.  Antara  Pemerintah  dan  tenaga kesehatan, keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan
keseimbangan  hak  dan  kewajiban    melalui upaya  preventif  dan  represif,  namun  upaya perlindungan  hukum  yang  diberikan  masih terdapat  kelemahan  karena  sebagian  hak tenaga  kesehatan  belum  terpenuhi.  Ini adalah  bentuk  ketidakseimbangan  dalam pelaksanaan  tanggungjawab  Pemerintah, padahal  Peraturan  Perundang-undangan telah  memberikan  kewenangan  atribusinya. Artinya  bahwa,  Pemerintah  dalam  hal  ini belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan  hukum  tersebut  terhadap tenaga kesehatan yang bertugas dalam gugus tugas percepatan penaganan Covid-19. 2. Kendala tenaga kesehatan dalam memperoleh  jaminan  keselamatan  dan kesehatan kerja dalam gugus tugas percepatan  penanganan  Covid-19,  tampak dalam  fakta  bahwa  hal  ini  disebabkan  oleh birokrasi Pemerintah Daerah itu sendiri yang sangat rumit, dan pendistribusian APD yang tidak  merata  bagi  tenaga  kesehatan  yang bertugas.  Sebagai  tenaga  kerja  yang diberikan  wewenang  dalam  gugus  tugas percepatan  penanganan  Covid-19,  dalam implementasinya  tenaga  kesehatan  tersebut sama  sekali  belum  mendapatkan  jaminan kesehatan  dan  keselamatan  kerja.  Hanya sebagian  saja  yang  memperoleh  jaminan berupa  APD,  Vitamin,  makanan  dan Home Stay, itupun tidak semuanya mendapatkannya. Tanggungjawab
Pemerintah  Daerah  untuk  melaksanakan perintah  atribusi  tersebut  belum  dijalankan secara keseluruhan.

## SARAN
Adapun saran-saran dari peneliti mengenai pokok permasalah yang timbul dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Pemerintah  Pusat  perlu  mengevaluasi jalanya pendistribusian insentif dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
santunan  kematian  bagi  tenaga  kesehatan yang menangani Covid-19.
2. Menteri  Kesehatan  perlu  menerbitkan Peraturan  khusus  tentang  perlindungan hukum  bagi  tenaga  kesehatan  dalam pelayanan kesehatan.
3. Pemerintah  Daerah    perlu  meninjau  ulang jalanya  pendistribusian  APBD  (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dalam
memberikan bantuan terhadap tenaga kesehatan dan masyarakat.
4. Dinas  Ketenagakerjaan  perlu  turut  serta dalam pemantuan jaminan keselamatan dan kesehatan  tenaga  kesehatan  yang  bekerja sebagai  gugus  tugas  percepatan  penaganan Covid-19.
5. Rumah  Sakit  perlu  memberikan  jaminan yang  tidak  hanya  berupa  BPJS  melainkan juga Reward bagi  tenaga  kesehatan  yang ditugaskan  dalam  menangani  Covid-19, melihat besarnya risiko dan beban kerjanya.
6. Tenaga  kesehatan  yang  bertugas  dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid- 19  perlu  menyerukan  haknya  kepada Pemerintah Daerah.
7. Masyarakat perlu mendukung kinerja tenaga kesehatan  dalam  gugus  tugas  percepatan penanganan Covid-19 tanpa adanya diskriminasi sosial.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam  penulisan  jurnal  ini,  tidak  lupa  penulis mengucapkan terimakasih kepada; Dr. Singgih Purnomo, MM, selaku Rektor Universitas Duta Bangsa  Surakarta  yang  telah  mendanai penelitian  ini,  tidak  lupa  juga  penulis mengucapkan  terimakasih  kepada;  Dr.  Rina Arum  Prastyanti,  SH.,  MH,  yang  telah mendukung  penulis  hingga  terselesaikanya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA Buku

## A’an  Efendi,  dan  Freddy  Purnomo,  2017,
Hukum  Administrasi ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Burhan  Ashsofah,  2010, Metode  Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta.
Salim  dan  Erlies,  2013, Penerapan  Teori Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi , Jakarta: Rajawali Pers.
Satjipto Rahardjo, 2000 , Ilmu Hukum,
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum, Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum Program  Pascasarjana  Universitas Sebelas Maret.
Soedikno  Mertokusumo,  1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty. Sukendar,  dan  Aris  Prio  Agus  Santoso,  2019, Tindak Pidana dalam Praktik
Keperawatan  Mandiri  (Perlindungan Hukum  bagi  Perawat  dan  Pasien), Yogyakarta: Nuha Medika.
Sugiyono, 2001 , Metode Penelitian, Bandung: CV Alfa Beta.

## Jurnal
Ahmad Mukri Aji , "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia  Dalam  Perspektif  Islam" ,
Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i,  Vol, 2, No. 2, 2015.
Aris  Prio  Agus  Santoso,  dan  Tatiana  Siska Wardani, “Juridical Analysis of Nurse Authority  in  Granting  of  Red  Label Drugs    in  The  Mandiri  Nursing Practice”, SOEPRA:  Jurnal  Hukum Kesehatan, Vol. 6, No. 1, 2019. Bryan,  Tjakra,  Langi,  dan  Walangitan,
“Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  (K3)  pada  Proyek Pembangunan  Ruko  Orlens  Fashion Manado”, Jurnal  Sipil  Statik,  Vol.  1, No. 4, 2013.
Bunga  Agustina, “Kewenangan  Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Pelayanan  Kesehatan  Tradisional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan”,
Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, 2015.
Hamzah  Hasyim,  “ Manajemen  Hiperkes  dan Keselamatan  Kerja  di  Rumah  Sakit (Tinjauan Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  di  Institusi  Sarana Kesehatan) ”,  Jurnal    JMPK,  Vol.  8, No. 2, 2005.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Imelda  Katrina  Kowaas,  “ Kajian  Yuridis Terhadap  Status  dan  Perlindungan Hukum  Perawat  dalam  Memberikan Pelayanan  Terhadap  Pasien ”  Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 7, No. 2, 2019. Irma  Haida  Yuliana,  Endang  Wahyati,  dan
Djoko Widyarto “Perlindungan Hukum  bagi  Perawat  Gigi  dalam Melakukan Pelayanan Asuhan
Kesehatan  Gigi  di  Praktik  Mandiri”, SOEPRA  Jurnal  Hukum  Kesehatan, Vol. 3. No.1, 2017.
Mailinda Eka Yuniza, “Pengaturan Pelayanan
Kesehatan Di Kota Yogyakarta
Setelah  Penerapan  Otonomi  Luas”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 25, No. 3,
2013.
Radhitya  Widyasworo, “Analisis  Pengaruh
Pendidikan, Kesehatan, Dan Angkatan  Kerja  Wanita  Terhadap
Kemiskinan  Di  Kabupaten  Gresik (Studi  Kasus  Tahun  2008  –  2012)”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 22, No.1, 2014.
Robby,  Mandagi,  Rantung,  dan  Malingkas “Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja pada  Pelaksanaan  Proyek  Kontruksi (Studi  Kasus:  Proyrk  PT.  Takindo Utama”, Jrnal Sipil Statik, Vul. 1, No.
6, 2013.

## Peraturan Perundang-Undangan
RI, Undang-Undang Dasar 1945. RI,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang Keselamatan Kerja.
RI,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
RI,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.
RI,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan.
RI,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 tentang Tenaga Kesehatan. RI,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2017 tentang Penanggulangan Bencana. RI,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun
2002 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
RI,  Keputusan  Presiden Nomor 2 Tahun  2020
tentang  Gugus  Tugas  Percepatan Penganganan Covid-19. RI,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9 Tahun 2020 tentang pedoman
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
RI, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.
01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan  Dana  Alokasi  Khusus Bidang  Kesehatan  untuk  Pencegahan dan  Penanganan  Covid-19  Tahun Anggaran 2020.
RI, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.
01.07/MENKES/278/2020 tentang
Pemberian  Insentif  dan  Santunan
Kematian  bagi  Tenaga  Kesehatan yang Menangani Covid-19.

## Internet
Callistasia  Wijaya,  2020,  Virus  Corona:
Perawat  yang  Meninggal  Akibat Covid-19, Diakses
pada:
https://www.bbc.com/indonesia/indon esia-52074437 (Tanggal 1 Mei 2020).
Matamata  Politik,  2020, Corona  Indonesia: Cerita  Tenaga  Medis  Menyambung Nyawa  Demi  Pasien ,  Diakses  pada: https://www.matamatapolitik.com/cor ona-indonesia-cerita-tenaga-medis- menyabung-nyawa-demi-pasien/ (Tanggal 1 Mei 2020). Tim  DetikCom,  2020, Kisah  Pilu  Penolakan Jenazah Perawat Corona di Semarang, Diakses pada:
https://news.detik.com/berita-jawa- tengah/d-4973112/kisah-pilu- penolakan-jenazah-perawat-corona- di-semarang/2 (Tanggal 1 Mei 2020).