Jurnal Maksipreneur │ Vol. 9 No. 1 │ Desember 2019 │ hal. 41 – 60

## Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul

## Evi Nilawati
Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gunung Kidul, Indonesia Korespondensi penulis: alfitra_n@yahoo.co.id
Abstract. Regional Original Revenue (PAD) has a very large contribution to the Regio- nal  Budgeting  (APBD)  to  finance  the  administration  and  service  processes  of  govern- ment affairs and regional development. The present research aims to determine how to improve  PAD  and  build  strategy  of  action  plan    for  increasing  it  in  Gunungkidul Regency.  This  study  used  descriptive  qualitative  method.  Informants  were  taken  by purposive sampling. Data collecting techniques are observations, interview with Local Agency  Organizations  (OPD)  which  are  responsible  for  PAD  generation,  and  docu- mentations or secondary data, i.e. APBD, PAD, and other relevant data. The results of the study showed  that the development  of  Gunungkidul  PAD experienced a significant development  as  big  as  25,97%.  The  PAD  contribution  to  regional  income  or  fiscal decentralization  rate  is  11,73%.  The  strategy  to  increase  the  PAD  is  built  by  a formulating action plan for accelerating it. Based on this results, it is suggested that the program to increase competency and commitment of regional tax-retribution managers for each revenue management of local agency, provide a program to increase the PAD and  implementation  of  the  action  plan  to  increase  it,  use  information  and  communi- cation  technology  for  the  management  of  each  PAD  lines,  and  optimally  stakeholders cooperation building.
Keywords :  SWOT  analysis;  Local  government  strategy;  Regional  Original  Revenue; Gunungkidul Regency.
Abstrak. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai penyelenggaraan proses administrasi dan layanan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penelitian  ini bertujuan untuk memahami bagaimana mengembangkan PAD serta strategi dan rencana aksi peningkatan PAD di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif  kualitatif.  Informan  ditentukan  dengan  metode  sampel  bertujuan.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  meliputi  observasi,  wawancara  dengan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengelola PAD, dan dokumentasi berupa data sekun- der,  di  antaranya  adalah  APBD,  PAD,  dan  data  lain  yang  relevan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  PAD  Kabupaten  Gunungkidul  mengalami  perkembangan  signifi- kan  sebesar  25,97%,  sedangkan  kontribusi  PAD  terhadap  pendapatan  daerah  atau derajad  desentralisasi  fiskal  sebesar  11,73%.  Strategi  peningkatan  PAD  ditempuh dengan  penyusunan  rencana  aksi  percepatan  peningkatan  PAD.  Hasil  penelitian  ini menyarankan  perlunya  program  peningkatan  kompetensi  dan  komitmen  pengelola
pajak-retribusi  daerah  pada  masing-masing  OPD  pengelola  pendapatan,  program peningkatan  PAD  dan  implementasi  rencana  aksi  peningkatan  PAD,  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  pengelolaan  setiap  lini  PAD,  dan  mem- bangun kerjasama antarpihak secara lebih optimal.
Kata kunci :   Analisis  SWOT;  Strategi  pemerintah  daerah;  Pendapatan  Asli  Daerah; Kabupaten Gunungkidul.
Article Info:
Received: April 20, 2019           Accepted: November 7, 2019
Available Online: November 11, 2019 DOI: http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v9i1.469

## LATAR BELAKANG
Implementasi  otonomi  daerah  membawa  konsekuensi  penyerahan  kewenangan pemerintah  pusat  kepada  daerah.  Era  baru  pengelolaan  keuangan  publik  untuk  mewu- judkan  akuntabilitas  publik  melalui  desentralisasi  keuangan  daerah  memberikan  ruang kepada  daerah  untuk  menggali  sumber-sumber  pendapatan  daerah.  Instrumen  desen- tralisasi keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Secara administratif  Kabupaten  Gunungkidul  terdiri  atas  18  (delapan  belas)  desa  pesisir,  56 (lima puluh enam) desa di lereng bukit, dan 70 (tujuh puluh) desa di dataran serta terse- bar di 18 (delapan belas) kecamatan yang dikenal sebagai Kawasan Karst Gunungsewu (Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul,  2017b).  Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab) Gunungkidul  menerapkan  kebijakan  desentralisasi  keuangan  daerah  melalui  kebijakan peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  optimalisasi  belanja  daerah  pada APBD (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2017b).
Pendapatan  daerah  digali  berdasarkan  potensi  dan  target  yang  ditetapkan  secara rasional,  sedangkan  belanja  daerah  berorientasi  pada  pencapaian  kinerja  dan  kepen- tingan  publik.  Implementasi  desentralisasi  keuangan  daerah  dijabarkan  pada  APBD yang difokuskan pada pencapaian visi pembangunan tahun 2016-2021, yaitu mewujud- kan  Gunungkidul  sebagai  daerah  tujuan  wisata  terkemuka  dan  berbudaya  menuju masyarakat  yang berdaya saing, maju, mandiri,  dan sejahtera tahun 2021    (Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul,  2017b).  Kebijakan  desentralisasi  keuangan  daerah  bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  berbasis kewilayahan untuk  memberikan nilai tambah, baik bagi petani, nelayan, peningkatan industri kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah,  serta  pariwisata.  Untuk  merealisasikan  tujuan  tersebut,  Pemkab  Gunung- kidul mencapainya melalui kebijakan APBD dengan struktur yang terdiri atas pendapat- an daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pem- bangunan  tergantung  pada  ketiga  unsur  tersebut.  Kemampuan  daerah  mengoptimalkan potensi dan menggali sumber pendapatan baru sangat menentukan kemandirian keuang- an daerah. Peningkatan kemandirian keuangan daerah membutuhkan strategi dan renca- na  aksi  peningkatan  PAD  yang  tepat  sesuai  kondisi  dan  karakteristik  daerah.  Untuk memperkuat  derajad  kemandirian  keuangan  daerah  diperlukan  penelitian  analisis  dan strategi  peningkatan  PAD.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  perkembangan  PAD dan merumuskan strategi serta rencana aksi peningkatan PAD.

## KAJIAN TEORITIS
Pendapatan  daerah  merupakan  sejumlah  dana  yang  diterima  oleh  daerah,  baik yang  berasal  dari  hasil  usahanya  sendiri  maupun  bantuan  dati  pemerintah  pusat  atau sumber lain yang sah. Struktur pendapatan daerah terdiri atas: Pertama , PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan  lain  yang  sah  (misalnya  hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  tidak  bisa dipisahkan,  jasa  giro,  pendapatan  bunga,  keuntungan  selisih  nilai  tukar  rupiah  dengan uang asing, komisi, potongan, atau pun bentuk-bentuk lain sebagai akibat dari penjual- an/pengadaan  barang/jasa. Kedua ,  dana  perimbangan  yang  terdiri  atas  dana  bagi  hasil atau  DBH  (dari  pajak,  kehutanan,  pertambangan  umum,  perikanan,  pertambangan minyak  bumi,  pertambangan  gas  bumi,  dan  pertambangan  panas  bumi),  dana  alokasi umum  atau  DAU  yang  bersumber  dari  pendapatan  bersih  dalam  negeri,  dan  dana alokasi  khusus  atau  DAK. Ketiga ,  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah,  yaitu  dana hibah, dana darurat, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dan bantuan dari daerah di atasnya atau daerah lain (Anggara, 2016).
Pengelolaan  pendapatan  dan  belanja  daerah  mendasarkan  pada  prinsip  bahwa pengeluaran  harus  didukung  dengan  kepastian  penerimaan  dalam  jumlah  yang  cukup. Permasalahan  keuangan  daerah,  antara  lain  kesenjangan  fiskal (fiscal  gap) yaitu tingginya kebutuhan fiskal daerah ( fiscal need ), sedangkan kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi.  Pengelolaan  potensi  daerah  menentukan  PAD  atau  kemandirian  keuangan daerah. Penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban obyek, dan pemberla- kuan sistem denda bagi  penunggak merupakan upaya intensifikasi, sedangkan menam- bah sumber pendapatan baru merupakan upaya ekstensifikasi (Anggara, 2016).
Strategi menutup kesenjangan fiskal pendapatan daerah, yaitu peningkatan penda- patan  melalui  penjualan  jasa  publik  ( charging  for  public  service ),  perbaikan  adminis- trasi  penerimaan  pendapatan  daerah  ( revenue  administration ),  peningkatan  tarif,  dan perluasan  subyek-obyek  pajak.  Intensifikasi  pemungutan  retribusi  dan  pajak  daerah, yaitu:  (1)  memperluas  basis  penerimaan  potensial  secara  ekonomi,  antara  lain  meng- identifikasi pembayar pajak baru potensial, jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data  obyek  pajak,  dan  menghitung  kapasitas  penerimaan  setiap  jenis  pungutan;  (2) memperkuat  proses  pemungutan  pajak  melalui  penyusunan  Peraturan  Daerah  (Perda), mengubah tarif, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; (3) mengawasi mela- lui pemeriksaan secara mendadak dan periodik, perbaikan sistem pengawasan, penerap- an  sanksi  penunggak  pajak  dan  pihak  fiskus,  peningkatan  pembayaran  pajak,  dan pelayanan;  (4)  melakukan  efisiensi  administrasi  dan  biaya  pemungutan  pajak  dengan perbaikan prosedur administrasi berupa penyederhanaan administrasi pajak dan efisiensi pungutan;  (5)  meningkatkan  kapasitas  penerimaan  dalam  perencanaan  dengan  koordi- nasi instansi terkait. Ekstensifikasi perpajakan dilakukan melalui pemberian kewenang- an  yang  lebih  luas  kepada  daerah.  Perubahan  sistem  perpajakan  dilakukan  melalui sistem  pembagian  langsung  atau  beberapa  basis  pajak  pusat  dipungut  oleh  daerah (Mardiasmo, 2002).
Beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  digunakan  sebagai  referensi  dalam  peneli- tian  ini.  Penelitian  Mohamed  (2017)  menyimpulkan  bahwa  sumber  keuangan  daerah belum  dilaksanakan  secara  optimal  karena  banyaknya  tantangan.  Penelitian  tersebut membahas  sistem  perpajakan,  strategi  pengumpulan  pendapatan,  lemahnya  desentra- lisasi  fiskal,  dan  kurangnya  kompetensi  petugas  pengumpul  pendapatan.  Kelemahan
perpajakan  ditunjukkan dengan  belum adanya basis data pajak. Pemerintah lokal perlu mencari, menggali, dan menciptakan sumber keuangan baru (Mohamed, 2017). Hampir sama dengan penelitian Mohamed (2017), penelitian Cruz et al . (2018) menyimpulkan bahwa  keuangan  Kota  Bongabon  tergantung  pada  pemerintah  pusat.  Pajak  merupakan salah  satu  potensi  sumber  pendapatan  daerah.  Penelitian  ini  menyarankan  agar  dilaku- kan  penelitian  tentang  pajak  sebagai  input  pembuatan  kebijakan  pajak  lokal  (Cruz, Cruz, & Antonio, 2018).
Penelitian Ylvije dan Elez (2012) menyimpulkan bahwa penerimaan pajak sektor pariwisata  sangat  penting.  Penerapan  pajak  tidak  boleh  mematikan  sektor  pariwisata. Penentuan tarif pajak terbaik akan mendorong pengembangan pariwisata dan dana pajak harus  digunakan  untuk  investasi  pengembangan  pariwisata.  Penerapan  sistem  pajak yang tepat akan mendorong sektor pariwisata dapat berkembang (Ylvije & Elez, 2012). Penerimaan pendapatan pajak dirasakan belum optimal. Sektor pariwisata perlu diting- katkan  kapasitasnya  dan  pendapatan  sektor  ini  dapat  digunakan  untuk  membiayai pembangunannya.
Salah  satu  sumber  PAD  Kabupaten  Gunungkidul  adalah  pendapatan  sektor  pari- wisata  yang  meningkat  seiring  dengan  pengembangan  pariwisatanya.  Namun,  upaya pengembangan  tersebut  masih  bertumpu  pada  pungutan  retribusi.  FaladeObalade  dan Dubey  (2014)  menyatakan  pariwisata  berperan  penting  terhadap  pertumbuhan  negara berkembang  serta  memberikan  dampak  positif  terhadap  kondisi  sosial  dan  ekonomi negara. Pariwisata sebagai salah satu sektor industri berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik  Bruto  (PDB)  negara,  kualitas  hidup  warga,  dan  penciptaan  lapangan  kerja. Penelitian  Sitompul et  al .  (2014)  menyatakan  bahwa  pengembangan  pariwisata  berka- itan  dengan  faktor  amenitas,  yaitu  ketersediaan  hotel  dan  restoran.  Pajak  hotel  dan restoran  berperan  penting  terhadap  PAD  Provinsi  Banda  Aceh.  Kontribusi  pajak  hotel dan  restoran  masih  rendah  meskipun  sistem  pengumpulan  pajak  cukup  efisien  dan efektif.  Pemerintah  daerah  seharusnya  dapat  meningkatkan  sistem  administrasi  perpa- jakan, kualitas administrator pajak, lebih menekankan upaya intensif daripada ekstensif, dan  menerapkan  imbalan  ( reward )  dan  hukuman  ( punishment ) (Sitompul,  Syahnur,  & Ichsan, 2014) .
Otieno et  al .  (2013)  menemukan  adanya  hubungan  antara  sistem  informasi  dan efisiensi maupun keefektifan pengumpulan pendapatan pemerintah lokal. Selain itu, ada hubungan  positif  antara  sistem  pengendalian  internal  dan  pengumpulan  pendapatan. Resistensi  terhadap  perubahan  dapat  menghambat  implementasi  sistem  informasi (Otieno et al ., 2013). Penelitian oleh Githinji, Mwaniki, Kirwa, dan Mutongwa (2014) menemukan  bahwa  sistem  pemungutan  pajak  di  Kenya  relatif  buruk  dan  belum mendapatkan  perhatian  memadai.  Sistem  kendali  internal  terhadap  pembayar  pajak terbesar  adalah  sistem  informasi  manajemen  dan  infrastruktur  teknologi  informasi komunikasi pengumpulan pendapatan pemerintah kota (Githinji et al ., 2014).
Teknologi  dan  sistem  informasi  berpengaruh  pada  pengumpulan  pendapatan (Karimi,  Maina,  &  Kinyua,  2017).  Sebuah  penelitian  tentang  dampak  teknologi  dan sistem  informasi  pada  pengumpulan  pendapatan  oleh  Pemerintah  Daerah  Embu  di Kenya mengacu teori adopsi teknologi dan merekomendasikan perlunya revisi Undang- Undang  (UU)  dan  integrasi  sistem  informasi  manajemen  (Karimi et  al .,  2017). Peningkatan  pengumpulan  pendapatan  pemerintah  lokal  merupakan  kunci  untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam memberikan layanan publik berkualitas. Banyak
negara  memiliki  basis  pendapatan  memadai,  tetapi  tingkat  pengumpulan  pendapatan rendah. Negara gagal mencapai target pengumpulan pendapatan lokal. Temuan peneli- tian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan dan merumus- kan  kebijakan  pengumpulan  pendapatan  dengan  penerapan  teknologi  dan  sistem informasi  yang  memadai  (Karimi et  al .,  2017).  Teknologi  informasi  memberikan dampak  pada  administrasi  pajak.  Teknologi  informasi  berpengaruh  pada  produktifitas pajak  dan  menunjukkan  hubungan  antara  implementasi  teknologi  informasi  pajak  dan perencanaan pajak. Teknologi informasi (yang berkaitan dengan pengajuan, pendaftaran dan pembayaran  pajak online ) mempengaruhi  produktifitas pajak, artinya sistem pajak online berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Olatunji & Ayodele, 2017).
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  merupakan  salah  satu reformasi  birokrasi  dalam  menghadapi  Revolusi  Industri  4.0  (Amalia,  2018).  Hal tersebut  berpengaruh  pada  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  yang  dilakukan  oleh  peme- rintah (Amalia, 2018). Pemanfaatan TIK pada organisasi pemerintah perlu ditingkatkan dalam mewujudkan tugas dan fungsinya. Demikian pula, pelayanan pajak dan retribusi pemerintah  daerah  dilaksanakan  berbasis e-governmen t.  Berdasarkan  uraian  tersebut, peningkatan  PAD  dapat  diupayakan  melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi, sistem informasi, dan pengendalian internal pendapatan pemerintah lokal.
Kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukkan  melalui  kemampuan  membiayai  sen- diri  urusan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  masyarakat  yang  membayar pajak  dan  retribusi  (Putra,  2018).  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  berdasarkan  hasil penelitian  sebelumnya,  maka  penelitian  peningkatan  PAD  Kabupaten  Gunungkidul mencakup pengelolaan potensi wisata, pajak, retribusi wisata, pajak hotel dan restoran, regulasi dan perencanaan, tarif pajak, dan sistem TIK.
Penelitian  sebelumnya  lebih  banyak  merumuskan  strategi,  tetapi  belum  diimple- mentasikan secara operasional dengan merumuskan rencana aksi, sehingga hal spesifik yang  membedakan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  perumusan strategi  dan  rencana  aksi.  Arti  penting  strategi  dan  rencana  aksi  peningkatan  PAD adalah  kebijakan  peningkatan  PAD  yang  lebih  terencana,  terukur,  akuntabel,  dan berorientasi  pada  kinerja  ( performance ) . Strategi  adalah  seni  mengintegrasikan  antar faktor  kunci  keberhasilan  agar  terjadi  sinergitas  pencapaian  tujuan  (Lembaga  Admi- nistrasi Negara, 2008). Penyusunan strategi menggunakan pendekatan formulasi strategi matriks  SWOT  berdasarkan  faktor-faktor  internal  ( strengths,  weaknesses )  dan  faktor- faktor  eksternal  ( opportunities,  threats ) . Setelah  strategi  ditetapkan,  rencana  program kegiatan  (rencana  aksi)  dirumuskan  untuk  mencapai  sasaran  kinerja  yang  telah ditetapkan (Lembaga Administrasi Negara, 2008).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  analisis  dan  strategi  peningkatan  PAD  di  Kabupaten  Gunungkidul dilakukan  berbasis  data  pada  kurun  waktu  tahun  2012–2018.  Pendekatan  diskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan data  yang mendalam  (Sugiyono, 2016). Infor- man  dalam  penelitian  ini  diambil  dengan  metode purposive  sampling pada  organisasi perangkat  daerah  (OPD)  pengampu  pendapatan.  Pengumpulan  data  menggunakan  tek- nik observasi, wawancara terhadap orang-orang kunci OPD pengampu pendapatan, dan dokumentasi  berupa  data  sekunder  (meliputi  data  APBD,  data  komponen  PAD, peraturan  terkait  PAD,  dan  data  lain  yang  relevan).  Untuk  mendapatkan  kredibilitas
data,  penelitian  ini  menerapkan  triangulasi  berbagai  teknik  pengumpulan  data,  yaitu observasi pada saat diskusi Forum Gabungan Perangkat Daerah Pendapatan tahun 2019, data  sekunder,  dan  wawancara  pada  informan  dari  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BKAD),  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA),  dan  informan  OPD relevan lainnya.
Analisis  terhadap  data  yang  terkumpul  dilakukan  dengan  penyajian  dan  reduksi data  untuk  mendapatkan  pola  yang  jelas.  Penyajian  data  dilakukan  untuk  memahami permasalahan  yang  terjadi,  mendapatkan  makna  atas  data,  pola  hubungan  antarbagian dan  secara  keseluruhan,  serta  menarik  kesimpulan  (Sugiyono,  2016).  Penelitian  ini menggunakan  alat  analisis  SWOT  yang  terdiri  atas  kekuatan  ( strengths ),  kelemahan ( weaknesses ),  peluang (opportunities ),  dan  ancaman  ( threaths ) . SWOT  merupakan Teknik Analisis Manajemen (TAM), yaitu sebuah metode ilmiah untuk menilai keadaan lingkungan,  baik  lingkungan  internal  maupun  eksternal  secara  komprehensif  guna memperoleh  informasi  faktor  kunci  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran peningkatan  PAD.  Indikator  faktor  internal  dan  eksternal  ditentukan  berupa  kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Lembaga Administrasi Negara, 2008). Berdasarkan faktor  internal  dan  eksternal  tersebut,  selanjutnya  peneliti  melakukan  pembobotan  dan evaluasi untuk menentukan strategi dan rencana aksi peningkatan PAD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  berlokasi  di  Kabupaten  Gunungkidul,  Yogyakarta  dengan  memfo- kuskan pada analisis dan strategi peningkatan PAD. Rentang waktu analisis PAD adalah data tahun 2012-2018. Analisis hasil penelitian disajikan berikut ini.

## 1. Diskripsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul
PAD  Kabupaten  Gunungkidul  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  dari  sumber- sumber  di  dalam  daerah  meliputi  penerimaan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah. Pertama , pajak daerah terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan  jalan,  pajak  pengambilan  bahan  galian  golongan  C,  pajak  parkir,  pajak  air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),  dan  Bea  Perolehan  Hak  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB).  Perda  Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah telah menetapkan berbagai jenis pajak daerah sebagai bagian PAD (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2017a).
Kedua ,  retribusi  daerah  terdiri  atas  retribusi  pelayanan  kesehatan,  pelayanan persampahan,  penggantian  biaya  akta  pencatatan  sipil  dan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP),  pelayanan  pengendalian  menara  telekomunikasi,  pemeriksaan  kesehatan  ternak di Poskeswan, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha tempat penginapan/villa, jasa usaha  tempat  rekreasi  dan  olahraga,  jasa  usaha  penjualan  produksi  usaha  daerah,  ijin mendirikan  bangunan,  dan  ijin  trayek.  Beberapa  Perda  tentang  retribusi  adalah  Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengelolaan Menara Teleko- munikasi.
Ketiga ,  hasil  pengelolaan  daerah  yang  dipisahkan  terdiri  atas  penerimaan  laba Bank BPD DIY, Perusahaan Daerah (PD) BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG), dan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Handayani. Keempat , lain-lain PAD yang sah  terdiri  atas  penerimaan  lainnya  yang  tidak  termasuk  pada  jenis  pajak  daerah  dan retribusi daerah. Pertumbuhan dan sumbangan PAD Kabupaten Gunungkidul disajikan pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1 . Pertumbuhan dan Sumbangan PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun PAD (Rp) / Pertumbuhan (%) Pendapatan Daerah (Rp) Sumbangan PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) 2012 67.050.781.893,09 - 1.076.501.995.407,09 6,23 2013 83.427.447.822,42 / 24,42 1.242.092.675.330,20 6,72 2014 159.304.338.220,22 / 90,95 1.372.846.295.853,34 11,60 2015 196.099.244.204,02 / 23,10 1.599.005.995.104,47 12,26 2016 206.278.865.615,67 / 5,19 1.654.344.836.987,14 12,47 2017 271.370.043.388,71 / 31,55 1.847.105.418.583,10 14,69 2018 218.658.616.213,37 / - 19,42 1.726.653.510.860,30 12,66 Rata-rata 171.741.333.932,64 25,97 1.502.650.104.017,95 11,73
Sumber : BKAD Kabupaten Gunungkidul (2019).
Tabel 1 menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2012-2018, rata-rata PAD Kabupaten  Gunungkidul  mengalami  peningkatan  ( shift )  sebesar  Rp25.267.972.415,21 (25,97%).  Data  tersebut  menunjukkan  derajad  desentralisasi  fiskal  kategori  kurang karena pendapatan daerah ditopang sebagian besar oleh dana transfer pemerintah pusat kepada daerah (Tangkilisan, 2007). Sesuai pandangan Mohamed (2017) dan Cruz et al . (2018)  bahwa  penerimaan  daerah  belum  optimal  dan  terjadi  ketergantungan  keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerin- tah  pusat  masih  dominan.  Pada  tahun  2013-2014,  peningkatan  PAD  mencapai  nilai paling  besar,  yaitu  Rp75.876.890.929,33  (90,95%).  Namun,  PAD  tahun  2017-2018 mengalami  penurunan  sebesar  Rp52.711.427.004,34  (19,42%).  Data  kontribusi  PAD terhadap  pendapatan  daerah  terendah  terjadi  pada  tahun  2012  dan  diikuti  tahun  2013. Sumbangan  PAD  terbesar  terjadi  pada  tahun  2017  sebesar  14,69%,  sedangkan  kon- tribusi ( share ) PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan derajad desentralisasi fiskal tahun 2012-2018 rata-rata sebesar 11,73%. Derajad desentralisasi  fiskal dihitung berdasarkan  perbandingan  antara  jumlah  PAD  dengan  total  pendapatan  daerah  (Putra, 2018).
Capaian  pendapatan  tersebut  berasal  dari  12  (dua  belas)  organisasi  perangkat daerah  (OPD)  pengampu  pendapatan  di  Kabupaten  Gunungkidul,  yaitu  RSUD  Wono- sari, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan,  Dinas  Perhubungan,  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Perumahan  Rakyat,  dan Kawasan  Permukiman  (DPUPRKP),  Dinas  Pariwisata,  Dinas  Perindustrian  dan  Perda- gangan  (Disperindag),  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo),  Dinas  Pena- naman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  (DPMPT),  Dinas  Pertanian  dan  Pangan,  dan Dinas  Lingkungan  Hidup.  PAD  berasal  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kom- ponen pertama, analisis terhadap hasil pajak daerah disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

## Tabel 2. Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2018
Tahun Pajak Daerah (Rp) Pertumbuhan Rp % 2012 10.728.490.356,00 - - 2013 12.350.676.839,00 1.622.186.483,00 15,12 2014 28.477.674.863,50 16.126.998.024,50 130,58 2015 36.178.235.921,92 7.700.561.058,42 27,04 2016 37.544.018.290,00 1.365.782.368,08 3,78 2017 43.686.045.795,82 6.142.027.505,82 16,36 2018 51.299.015.171,00 7.612.969.375,18 17,43 Rata-rata 31.466.308.176,75 6.761.754.135,83 35,05
Sumber: Analisis hasil penelitian (2019).
Berdasarkan  Tabel  2,  hasil  pajak  daerah  rata-rata  tumbuh  35,05%.  Peningkatan terbesar  terjadi  pada  periode  tahun  2013-2014  sebesar  130,58%.  Komponen  kedua PAD, yaitu hasil retribusi daerah dijelaskan pada Tabel 3 berikut ini.

## Tabel 3. Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2018
Tahun Retribusi Daerah (Rp) Pertumbuhan Rp % 2012 19.667.336.377,00 - - 2013 25.024.939.544,00 5.357.603.167,00 27,24 2014 25.682.892.167,00 657.952.623,00 2,63 2015 28.059.628.030,30 2.376.735.863,30 9,25 2016 32.082.077.804,95 4.022.449.774,65 14,34 2017 34.783.664.615,00 2.701.586.810,05 8,42 2018 36.061.984.696,00 1.278.320.081,00 3,68 Rata-rata 28.766.074.747,75 2.732.441.386,50 10,93
Sumber: Analisis hasil penelitian (2019).
Hasil  retribusi  daerah  mengalami  peningkatan  rata-rata  sebesar  10,93%.  Pening- katan  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2012-2013  sebesar  27,24%.  Pertumbuhan  terendah pada tahun 2013-2014 sebesar 2,63%. Selanjutnya, komponen ketiga PAD adalah hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan disajikan pada Tabel 4 berikut ini.
Hasil  pengelolaan  daerah  yang  dipisahkan  mengalami  peningkatan  rata-rata 18,81%.  Persentase  peningkatan  terbesar  pada  tahun  2014-2015  sebesar  33,32%  dan diikuti tahun 2012-2013 sebesar 27,88%. Pada tahun 2016-2017, pertumbuhan terkecil adalah  1,14%  dan  diikuti  tahun  2017-2019  sebesar  11,74%.  Komponen  PAD  keempat adalah lain-lain PAD yang sah disajikan pada Tabel 5 berikut ini.
Pertumbuhan  lain-lain  PAD  yang  sah  terbesar  pada  tahun  2013-2014  sebesar 147,74%  diikuti  tahun  2016-2017  sebesar  45,35%.  Tahun  2017-2018  terjadi pertumbuhan negatif sebesar 35,11% dan diikuti tahun 2015-2016 sebesar 2,01%. Data dari  keempat  sumber  PAD  menunjukkan  bahwa  secara  berturut-turut  persentase  rata-
rata peningkatan mulai dari yang terbesar adalah hasil pajak daerah, lain-lain PAD yang sah,  hasil  pengelolaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  retribusi  daerah.  Ringkasan  hasil tersebut disajikan pada Tabel 6.

## Tabel 4. Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2012-2018
Tahun Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan (Rp) Pertumbuhan Rp % 2012 5.329.404.405,12 - - 2013 6.815.317.916,25 1.485.913.511,13 27,88 2014 7.939.323.691,06 1.124.005.774,81 16,49 2015 10.584.694.070,93 2.645.370.379,87 33,32 2016 12.940.951.336,61 2.356.257.265,68 22,26 2017 13.088.999.290,33 148.047.953,72 1,14 2018 14.626.002.400,00 1.537.003.109,67 11,74 Rata-rata 10.189.241.872,90 1.549.432.999,15 18,81
Sumber: Analisis hasil penelitian (2019).

## Tabel 5. Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2012-2018
Tahun Lain-lain PAD Yang Sah (Rp) Pertumbuhan Rp % 2012 31.325.550.754,97 - - 2013 39.236.513.523,17 7.910.962.768,20 25,25 2014 97.204.447.498,66 57.967.933.975,49 147,74 2015 121.276.686.180,87 24.072.238.682,21 24,76 2016 123.711.818.184,11 2.435.132.003,24 2,01 2017 179.811.333.687,56 56.099.515.503,45 45,35 2018 116.671.614.117,37 - 63.139.719.570,19 -35,11 Rata-rata 101.319.709.135,24 14.224.343.893,73 35,00
Sumber: Analisis hasil penelitian (2019).
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  di  atas,  perkembangan  komponen  PAD selama periode 2012-2018 diuraikan sebagai berikut:
Pertama ,  pendapatan  pajak  daerah  tahun  2014  mengalami  peningkatan  sebesar 130,58%.  PBB-P2  meningkat  karena  adanya  kebijakan  pelimpahan  wewenang pengelolaan  dan pemungutan  PBB-P2  dan  BPHTB  dari  Dirjen  Pajak  Kementerian Keuangan  kepada  daerah,  sehingga  menjadi  sumber  pemasukan  daerah.  Hal  tersebut sesuai  Peraturan  Bersama  Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 15/PMK.07/2014 dan No. 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB- P2  menjadi  Pajak  Daerah.  Untuk  meningkatkan  pajak  sektor  pariwisata,  pendapatan pajak  hotel  dan  restoran  perlu  diintensifkan  dan  tidak  hanya  fokus  pada  retribusi.  Hal tersebut sesuai pandangan Sitompul et al . (2014), yaitu peningkatan sistem administrasi perpajakan, peningkatan kualitas petugas, upaya pajak secara intensif, dan menerapkan imbalan dan hukuman.

## Tabel 6. Sebaran Perkembangan Komponen PAD Tahun 2012 – 2018
Jenis Sumber PAD Rerata Peningkatan (%) Ranking Peningkatan 2012  2013  2014  2015  2016  2017 2018 1. Pajak daerah 35,05 5 1 2 6 4 3 2. Retribusi daerah 10,93 1 6 3 2 4 5 3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan 18,81 2 4 1 3 6 5 4. Lain-lain PAD yang Sah 35,00 3 1 4 5 2 6
Sumber: Analisis hasil penelitian (2019).
Keterangan:
Pertumbuhan meningkat Pertumbuhan di atas rata-rata Pertumbuhan negatif (terjadi penurunan) Peringkat 1-6 menunjukkan perkembangan terbesar menuju terkecil.
Kedua ,  pendapatan  retribusi  daerah  tahun  2013  dan  2016  berada  di  atas  rata-rata. Namun,  retribusi  pada  tahun  2017  dan  2018  mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2018, target  pendapatan  retribusi  pariwisata  Rp28.276.144.000  hanya  tercapai  sebesar Rp24.243.414.350. Hal ini disebabkan faktor isu bencana alam di pantai yang terjadi di daerah  lain  dan  bencana  banjir  yang  mempengaruhi  niat  dan  persepsi  wisatawan  ber- kunjung  ke  Gunungkidul.  Meskipun  mengalami  penurunan,  retribusi  sektor  pariwisata berperan dalam pendapatan, karena kontribusinya terhadap PAD cukup tinggi. Pada sisi lain, yang harus diperhatikan adalah penarikan pajak hotel dan restoran (Sitompul et al ., 2014)  dan  tidak  hanya  memungut  retribusi  pariwisata.  Data  DPUPRKP  menunjukkan target  penerimaan  hanya  mencapai  67,61%  dari  target  Rp585.571.136.  Faktor  penye- babnya  adalah:  (1)  Target  sewa  rusunawa  tidak  terpenuhi  karena  waktu  penyusunan PAD sewa rusunawa tahun 2018 tarif perhitungannya lebih tinggi. Dasar pemberlakuan adalah  Perbup  No.  40  Tahun  2017  besaran  tarif  lebih  rendah;  (2)  Ruang  komersial belum dilengkapi sarana prasarana memadai, seperti sarana air bersih, saluran air kotor, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan bangunan masih dalam tahap penyempur- naan; dan (3) Penghuni rusunawa keluar masuk  yang mengakibatkan kurang lancarnya penerimaan sewa rusunawa.
Ketiga ,  hasil  pengelolaan  daerah  yang  dipisahkan  mengalami  rata-rata  peningkatan sebesar  18,81%.  Peningkatan  di  atas  rata-rata  berturut-turut  dari  yang  terbesar  adalah pada tahun 2015, 2013, dan 2016, yaitu naiknya deviden daerah dari PT Bank BPD dan PD BPR BDG.
Keempat ,  kontribusi  lain-lain  PAD  yang  sah  mengalami  dinamika  yang  menarik. Pertama , pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 147,74%. Salah satu faktor yang  menyebabkan  adalah  lonjakan  dana  kapitasi  kompensasi  pelayanan  Badan Layanan  Umum  Daerah  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (BLUD  RSUD)  dan  Pusat Kesehatan  Masyarakat  (Puskesmas)  dari  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatan; Kedua ,  pada  tahun  2017  terjadi  peningkatan  di  atas  rata-rata  karena  dana Biaya  Operasional  Sekolah  (BOS)  masuk  pada  komponen  tersebut;  dan Ketiga ,  pada tahun  2018  mengalami  penurunan.  Faktor  penyebabnya  adalah  dana  BOS  pada  tahun 2017  masuk  klasifikasi  Lain-lain  PAD  yang  sah.  Berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri Dalam  Negeri  (Mendagri)  No.  910/106/SJ  tanggal  11  Januari  2017  tentang  Petunjuk
Teknis  Penganggaran,  Pelaksanaan,  dan  Penatausahaan,  serta  Pertanggungjawaban Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD mengatur bahwa pendapatan Dana BOS dianggarkan pada PAD dalam kategori Jenis  Lain-lain  PAD  yang  sah  (Kementerian  Dalam  Negeri  RI,  2017).  Namun,  setelah tahun  2017  terjadi  perubahan  kebijakan,  yaitu  dana  BOS  masuk  rekening  Lain-lain Pendapatan  Daerah  yang  Sah  berdasarkan  Peraturan  Mendagri  No.  134  Tahun  2018 (Kementerian  Dalam  Negeri  RI,  2018).  Pengalaman  pendapatan  dana  kapitasi  BPJS Kesehatan dan BOS  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sesuai pandangan  Mohamed  (2017)  dan  Cruz et  al .  (2018)  bahwa  sumber-sumber  keuangan daerah  atau  PAD  belum  optimal  menopang  pendapatan  dan  terjadi  ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat. Sebagian dana kapitasi BPJS  Kesehatan  yang diterima  Pemda  merupakan  imbal  balik  belanja  premi  yang  dibayarkan  Pemda  kepada BPJS kesehatan.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  PAD  Kabupaten Gunungkidul  mengalami  peningkatan,  tetapi  belum  signifikan,  stabil,  dan  aman  dalam menopang keuangan daerah. Kondisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Peningkatan  penerimaan  pada  komponen  PAD  dipengaruhi  dan  tergantung  pada kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai pandangan Cruz et al . (2018) tentang ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat, yaitu: Pertama , penerimaan PBB-P2  meningkat  tajam  pada  tahun  2014  karena  kebijakan  pemerintah  pusat mendaerahkan  PBB-P2,  menggeser  pendapatan  pajak  pusat  menjadi  pajak  daerah; Kedua ,  tahun  2014  pada  lain-lain  PAD  yang  sah  mengalami  peningkatan  sebesar 147,74% karena alokasi dana kapitasi yang diberikan oleh BPJS sebagai kompensasi pelayanan  dasar  dan  rujukan  di  BLUD  Puskesmas  dan  RSUD.  Pendapatan  BLUD langsung  digunakan  untuk  mengganti  biaya  pelayanan  dan  tidak  boleh  untuk membiayai  kegiatan  investasi; Ketiga ,  komponen  PAD  secara  akuntansi  tidak  tepat dalam memasukkan kode rekening pendapatan,  yaitu dana BOS  masuk PAD (kom- ponen  lain-lain  PAD  yang  sah),  sementara  secara  regulasi  dana  BOS  bukan  bagian dari  PAD.  Penempatan  dana  BOS  sesuai  kebijakan  Kemendikbud  sebagai  rekening penampungan untuk menghindari hibah langsung ke sekolah.
2) Peningkatan  PAD  dengan  kondisi  sangat  rentan  ( vulnerable )  atas  pengaruh  situasi tertentu  sebagaimana  pandangan  Mohamed  (2017)  menyatakan  bahwa  keuangan daerah  mengalami  banyak  tantangan  yang  harus  mampu  dipecahkan  oleh  daerah. Khususnya,  PAD  retribusi  rekreasi  dan  olahraga  yang  dikelola  Dinas  Pariwisata. Pada kurun waktu sebelumnya selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan tetapi pada  tahun  2018  mengalami  penurunan  karena  terdampak  isu  bencana  alam  di  luar Kabupaten  Gunungkidul.  Persepsi  wisatawan  datang  berkunjung  ke  Kabupaten Gunungkidul  dan  citra  destinasi  wisata  turut  mempengaruhi  penerimaan  retribusi pariwisata.
3) Adanya  komponen  PAD  yang  mengalami  stagnasi  karena  regulasi  (Perda  dan Perbup)  yang  mengatur  dasar  pemungutan  sudah  kadaluwarsa  ( out  of  to  date ) . Contohnya,  tarif  parkir  motor  hanya  senilai  Rp500.  Sesuai  pandangan  Mardiasmo (2002),  untuk  meningkatkan  pendapatan  agar  berjalan  secara  optimal  diperlukan kajian peningkatan tarif dan penjualan jasa publik ( charging for services ), sehingga sudah saatnya untuk melakukan peninjauan tarif.
4) Adanya  piutang  pajak  dan  retribusi,  sehingga  pendapatan  tidak  maksimal.  Contoh- nya, PBB-P2 terdapat piutang, pajak reklame belum dibayar, reklame sudah dipasang tetapi  belum  berizin,  dana  PBB-P2  yang  dipungut  perangkat  desa  belum  disetor  ke kas daerah, dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah diterbitkan izinnya tetapi  dokumen  belum  atau  tidak  diambil  oleh  pemohon  dan  retribusinya  belum dibayar.  Mardiasmo  (2002)  menyatakan  perlunya  peningkatan  pengawasan  dan penerapan  sanksi  pada  penunggak,  serta  perbaikan  administrasi  pendapatan.  Upaya itu  perlu  dilakukan  agar  pendapatan  diperoleh  dengan  cepat  dan  didukung  oleh sistem informasi pendapatan daerah.
5) Kontribusi  pajak  lebih  besar  dibandingkan  pendapatan  retribusi.  Namun,  kontribusi pajak  belum  signifikan  dan  masih  mengandalkan  PBB-P2  dan  belum  mendasarkan obyek  pajak  lain.  Penghasilan  pajak  disebabkan  kebijakan  pengalihan  PBB-P2  dari pendapatan  pemerintah  pusat  atau  pendaerahan  pajak.  Potensi  pajak  selain  PBB-P2 yang  cukup  potensial  adalah  pajak  restoran/rumah  makan  dan  pajak  hotel  belum berkontribusi signifikan pada PAD seiring dengan perkembangan pariwisata. Penen- tuan  tarif  pemungutan  harus  tepat.  Hal  tersebut  untuk  menghindarkan  penerapan pajak sektor pariwisata yang dapat mematikan pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, penetapan  sistem  pajak  yang  tepat  mendorong  sektor  pariwisata  bisa  berkembang dengan pesat (Ylvije & Elez, 2012).
6) Belum  ada  upaya  Pemda  untuk  mendayagunakan  aset  daerah  menjadi  sumber pendapatan ( passive income dari aset). Hanya terdapat dua sumber pendapatan yang berasal  dari  pendayagunaan  aset,  yaitu  berupa  sewa  tanah  Stasiun  Pengisian  Bahan Bakar  Umum  (SPBU)  dan  sewa  Gedung  Olah  Raga  (GOR)  Siyono  untuk  rumah makan Gunungkidul Steak (GK Steak). Selain itu, masih adanya tanah milik Pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurut  Mohamed  (2017),  optimalisasi  pendapatan  daerah  memerlukan  strategi pengumpulan  pendapatan  yang  optimal  dan  didukung  sistem  informasi  pendapatan daerah. Pandangan Karimi et al . (2017), Otieno et al . (2013), Githinji et al . (2014) dan Olatunji  dan  Ayodele  (2017)  menekankan  pentingnya  penggunaan  sistem  informasi, teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta  adopsi  teknologi  dalam  optimalisasi  penda- patan yang signifikan.

## 2. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT) PAD Kabupaten Gunungkidul
Analisis  isu-isu  strategis  berdasarkan  aspek  internal  dan  eksternal  mencakup  ke- kuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman disajikan pada Tabel 7-9 berikut ini.

## Tabel 7. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT)
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 1) Potensi pajak dan retribusi daerah di berbagai sector.
2) Trend pertumbuhan PAD meningkat periode tahun 2012-2018.
3) Regulasi dan tarif PAD.
4) Tersedia anggaran pemungutan PAD
5) Pemungutan  PAD secara online didukung closed circuit television (CCTV). 1) Kompetensi dan komitmen petugas pemungut pendapatan rendah. 2) Pemungutan PAD belum online.
3) Data base dan perencanaan penerimaan pajak retribusi belum akurat.
4) Tarif pajak daerah kadaluwarsa.
5) Aset Pemda belum optimal sebagai passive income .
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 6) Cash opname PAD secara berkala.
7) Penambahan obyek wisata yang ditarik retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
8) Layanan onlinecellplan.gunungkidulkab.go.id mempermudah estimasi retribusi. 6) SOP pemungutan pajak dan retribusi tumpang tindih. 7) IMB belum online single submission (OSS) .
8) 52% wilayah adalah kawasan lindung geologi membatasi investasi. PELUANG (O) ANCAMAN (T) 1) Kawasan strategis pariwisata dengan obyek wisata mampu menarik PAD.
2) Tumbuhnya investasi swasta.
3) Gunungsewu United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark.
4) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
1) Kepatuhan wajib pajak-retribusi rendah, sehingga terdapat tunggakan/piutang.
2) Kegiatan usaha belum berizin, sehingga tidak masuk PAD.
3) Bencana alam menyebabkan minat wisatawan berkunjung menurun.
4) Kebijakan pusat menghapuskan sumber PAD.
Sumber: Analisis hasil penelitian (2019).
Tabel 8. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) PAD Kabupaten Gunungkidul
Faktor Internal Kunci Bobot Peringkat Skor Tertimbang Kekuatan (S) 1) Potensi pajak dan retribusi daerah di berbagai sektor. 0,088 4,0 0,352 2) Trend pertumbuhan PAD meningkat tahun 2012-2018. 0,087 3,9 0,339 3) Adanya regulasi dan tarif PAD. 0,082 3,8 0,334 4) Tersedianya anggaran pemungutan PAD. 0,076 3,7 0,322 5) Pemungutan  PAD secara online didukung CCTV. 0,075 3,6 0,295 6) C ash opname PAD secara berkala. 0,060 3,5 0,266 7) Penambahan lokasi obyek wisata yang ditarik retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 0,050 3,4 0,255 8) Layanan onlinecellplan.gunungkidulkab.go.id mempermudah estimasi retribusi. 0,047 3,2 0,192 Kelemahan (W) 1) Kompetensi dan komitmen SDM pemungut pendapatan rendah. 0,072 1,1 0,079 2) Pemungutan PAD belum online. 0,070 1,2 0,084 3) Data base dan perencanaan penerimaan pajak dan retribusi belum akurat. 0,063 1,5 0,095 4) Tarif pajak daerah kadaluwarsa. 0,050 1,9 0,120 5) Aset Pemda belum optimal sebagai passive income . 0,029 2,0 0,120 6) SOP pemungutan pajak dan retribusi tumpang tindih. 0,061 1,7 0,122 7) IMB belum melalui online single submission (OSS). 0,030 2,0 0,122 8) 52% wilayah adalah kawasan lindung geologi, yang membatasi kegiatan investasi. 0,060 1,8 0,126 Total 1,000 2,535 Sumber: Analisis hasil penelitian (2019). Tabel 9. Matriks External Factor Evaluation (EFE)  PAD Kabupaten Gunungkidul
Faktor Eksternal Kunci Bobot Peringkat Skor Tertimbang Peluang (O) 1) Kawasan strategis pariwisata dengan obyek wisata mampu menarik PAD 0,140 4,0 0,560 2) Tumbuhnya investasi swasta 0,139 4,0 0,556
Faktor Eksternal Kunci Bobot Peringkat Skor Tertimbang 3) Gunungsewu UNESCO Global Geopark 0,130 3,8 0,494 4) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata 0,127 3,2 0,406 Ancaman (T) 1) Kepatuhan wajib pajak dan retribusi rendah 0,125 1,5 0,188 2) Kegiatan usaha belum berizin. 0,124 1,6 0,198 3) Bencana alam menyebabkan minat wisatawan berkunjung menurun 0,113 1,8 0,203 4) Kebijakan pusat menghapuskan sumber PAD 0,102 2,0 0,204 Total 1,000 2,745 Sumber: Analisis hasil penelitian (2019).
Tabel 10 . Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal
Faktor Internal Faktor Eksternal Kekuatan
(Strenght – S) 1) Potensi pajak dan retribusi daerah di berbagai sektor. 2) Trend pertumbuhan PAD meningkat per tahun 2012- 2018. 3) Adanya regulasi dan tarif PAD. 4) Tersedianya anggaran pemungutan PAD. 5) Pemungutan  PAD secara online didukung CCTV. Kelemahan (Weakness – W) 1) Kompetensi dan komitmen SDM pemungut pendapatan rendah. 2) Pemungutan PAD belum online. 3) Data base dan perencanaan penerimaan pajak retribusi belum akurat. 4) Tarif pajak daerah kadaluwarsa. 5) Aset Pemda belum optimal sebagai passive income. Peluang (Opportunities –O) 1) Kawasan strategis pariwisata dengan obyek wisata mampu menarik PAD. 2) Tumbuhnya investasi swasta.
3) Gunungsewu UNESCO
Global Geopark. 4) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pariwisata.

## Strategi S – O
1. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi kawasan strategis pariwisata serta percepatan investasi (s1, o1, o2). 2. Implementasi regulasi dan tarif PAD pada kawasan strategis
pariwisata serta percepatan investasi (s2, o1,o2). 3. Optimalisasi layanan pemungutan PAD secara online didukung percepatan layanan investasi (s5, o1, dan o2).

## Strategi W – O
1. Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM guna mendukung investasi dan perwujudan Gunungsewu UNESCO Global Geopark (w1, o2, o3).
2. Pemungutan PAD online
guna mendukung
percepatan investasi (w2, o2).
3. Penyusunan data based pajak dan retribusi pada obyek wisata di  kawasan strategis wisata (w3, o1). Ancaman (Threats-T) 1) Kepatuhan wajib pajak dan retribusi rendah.
2) Kegiatan usaha belum berizin.
3) Bencana alam menyebabkan minat wisatawan berkunjung
Strategi S – T
1. Intensifikasi PAD dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi melalui percepatan perizinan (s1, t1, t2).
2. Optimalisasi pemantauan PAD

## Strategi W – T
1. Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi serta tertib perizinan (w1, t1, t2).
menurun.
4) Kebijakan pusat menghapuskan berbagai
sumber PAD . online terintegrasi mitigasi bencana (s5, t3).
Sumber: Hasil analisis SWOT (2019).
Berdasarkan hasil analisis SWOT (Tabel 10), maka strategi kebijakan dirumuskan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul, yaitu:
1. Strategi Kekuatan–Peluang (S–O)
a. Pengembangan  dan  intensifikasi  obyek  pajak  dan  retribusi  pada  kawasan strategis pariwisata dan percepatan investasi.
Kabupaten Gunungkidul adalah daerah tujuan wisata potensial yang berpeluang untuk  pengembangan  investasi.  Pemda  dapat  mengembangkan  sumber-sumber PAD  dan  mengintensifkan  pemungutan  PAD  potensial  terutama  pada  kawasan wisata. Potensi sumber PAD yang bisa diraih, antara lain: (1) Kawasan strategis potensial diintensifkan retribusinya,  yaitu kawasan wisata pantai dengan  mene- rapkan sistem satu pintu, sistem parkir terpadu, dan pembaruan sistem tiket dari sistem  karcis  ke e-ticketing ;  (2)  Retribusi  IMB  sangat  potensial,  tetapi  masih banyak  bangunan  yang  belum  bisa  dipungut  IMBnya;  (3)  Retribusi  Surat  Ijin Usaha (SIU); dan (4) Kerjasama pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
b. Percepatan  investasi,  implementasi  regulasi,  dan  tarif  pajak-retribusi  pada  ka- wasan strategis pariwisata.
Komponen pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan dalam Perda dapat dibuat- kan Standard  Operating  Procedure (SOP)  dan  dipungut,  sehingga  tidak  terjadi piutang PAD atau kemungkinan terjadinya PAD yang hilang.
c. Optimalisasi  layanan  pemungutan  PAD  secara online didukung  percepatan layanan investasi.
Layanan  pemungutan  PAD online dan  percepatan  layanan  investasi  wajib  dila- kukan agar realisasi investasi dapat berjalan lebih cepat dan potensi pendapatan lebih cepat dipungut, serta langsung masuk PAD melalui bank mitra pemerintah daerah  (PT  Bank  BPD  DIY)  dengan  sistem  transfer  non-tunai  (TNT).  Contoh- nya,  retribusi  IMB  ditarik  bersamaan  saat  pemohon  menerima  IMB  satu  paket dengan  aplikasi  perizinan  dan  wajib  langsung  transfer  ke  rekening  kas  daerah. Semakin  banyaknya  investasi  merupakan  pendukung  potensi  PAD  yang  bisa dipungut.
2. Strategi Kelemahan–Peluang (W–O)
a. Peningkatan  kompetensi  dan  komitmen  sumber  daya  manusia  (SDM)/aparatur sipil negara guna mendukung investasi dan perwujudan Gunungsewu UNESCO Global Geopark .
SDM  yang  menangani  pajak  dan  retribusi  dapat  ditingkatkan  kompetensi  dan komitmennya dalam pengelolaan PAD melalui program pendidikan dan pelatih- an  pajak–retribusi  dan  rekrutmen  tenaga  harian  lepas  (THL)  bidang  pajak  dan retribusi secara transparan. Kegiatan ini dapat dianggarkan pada masing-masing perangkat daerah
b. Pemungutan PAD online guna mendukung percepatan realisasi investasi.
Pemungutan PAD online dilaksanakan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan pelanggan dan mendorong wajib pajak-retribusi semakin patuh membayar pajak dan retribusi tepat waktu, sehingga tidak terjadi piutang daerah.
c. Penyusunan basis data pajak-retribusi yang akurat pada obyek wisata di kawasan strategis wisata.
Basis  data  pajak-retribusi  disusun  dengan  metode  survei  menggunakan  sistem blok dan prioritas pada kawasan strategis wisata sebagai pusat kegiatan ekonomi berdasarkan wilayah administrasi. Pemutakhiran obyek pajak tidak hanya diprio- ritaskan di  kawasan perkotaan saja, tetapi  juga menyasar kawasan wisata.  Pada umumnya,  di  kawasan-kawasan  wisata  berdiri  bangunan  baru,  seperti  hotel, rumah  makan,  dan homestay yang  dapat  menjadi  potensi  PBB-P2  dan  dapat disesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)nya.
3. Strategi Kekuatan–Ancaman (S–T)
a. Intensifikasi  pajak-retribusi  daerah  dengan  meningkatkan  kepatuhan  ( compli- ance ) wajib pajak-retribusi melalui percepatan layanan perizinan.
Pendekatan  kepatuhan  diterapkan  dengan  sistem  panutan,  keteladanan,  pembe- rian insentif, dan penghargaan kepada para wajib pajak-retribusi yang membayar tepat  waktu  dan  memberikan  sanksi  kepada  wajib  pajak-retribusi  yang  tidak patuh membayar.  Intensifikasi pajak-retribusi daerah dipacu melalui percepatan layanan  perizinan  dengan  prosedur  ketika  izin  sudah  diterbitkan,  maka  secara resmi telah dipungut pajak-retribusi (perubahan dari sistem cash basis ke accru- al  basis ).  Ketika  pelaku  usaha  telah  beroperasi,  maka  potensi  pajak-retribusi yang  dipungut  semakin  besar  dan  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Contohnya, pajak reklame dipungut ketika pelaku usaha mengajukan izin pemasangan iklan pada tempat-tempat yang diperkenankan oleh Perda.
b. Optimalisasi pemantauan online (digitalisasi) PAD terintegrasi mitigasi bencana alam wisata pantai.
Strategi  digitalisasi  pada  era  teknologi  informasi  sebagai  kebutuhan,  termasuk pada  pengelolaan  PAD.  Sebagian  besar  karakter  obyek  wisata  Kabupaten Gunungkidul  adalah  kawasan  wisata  pantai,  seperti  Pantai  Baron,  Kukup, Krakal,  Drini,  Siung, dan Sepanjang,  yang  potensial dipungut  retribusi rekreasi dan  olahraga,  merupakan  kawasan  rawan  bencana  gelombang  pasang  dan tsunami. Retribusi dan mitigasi bencana memerlukan digitalisasi agar informasi kejadian  segera  dapat  diantisipasi  dan  diselesaikan  dengan  cepat.  Pemasangan kamera  CCTV  yang  tersentral  dan  dikendalikan Network  Operation  Center (NOC) pada kawasan wisata memudahkan petugas pungut retribusi, BKAD, dan Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  memonitor  situasi  obyek wisata secara real time. Pemasangan kamera CCTV pada pos retribusi menganti- sipasi kebocoran atau penyimpangan tiket/karcis retribusi karena semua aktifitas terekam audio visual CCTV secara online .
4. Strategi Kelemahan–Ancaman (W–T)
Peningkatan  kompetensi  dan  komitmen  aparatur  sipil  negara  guna  meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta tertib perizinan usaha.
Berpijak  pada  faktor  kelemahan  SDM,  upaya  peningkatan  kompetensi  dan  komit- men  SDM  diperlukan  melalui  pendidikan  pelatihan  intensif,  seperti  pelatihan pemetaan  dan  perhitungan  PBB-P2,  penentuan  NJOP,  penilaian property ,  dan pemutakhiran data obyek pajak.
Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan, selanjutnya rencana aksi peningkatan PAD Kabupaten Gunungkidul disusun dalam Tabel 11, sebagai berikut:

## Tabel 11. Rencana Aksi Peningkatan PAD Kabupaten Gunungkidul
No Uraian Rencana Aksi Pihak Terkait/ Perangkat Daerah 1.  Pengkajian pengembangan potensi PAD. BAPPEDA, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah (Setda), BKAD, Perguruan Tinggi/Pakar/Dewan Riset Daerah (DRD) 2.  Pengkajian Perda yang  kadaluwarsa dan penyusunan regulasi baru (Perda dan Perbup) yang up to date. DPRD, Bagian Hukum Setda, Bagian Administrasi Perekonomian Setda, BKAD, Perguruan Tinggi. 3.  Penyusunan standar operating procedure (SOP) pemungutan dan penagihan pajak-retribusi. BKAD, Bagian Hukum Setda, Bagian Organisasi Setda, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda.
4.  Sosialisasi pajak-retribusi (pemasangan spanduk, banner , baliho, siaran radio, dan talkshow radio) . BKAD, Dinas Kominfo, Radio Suara Dhaksinarga, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda. 5.  Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM bidang pajak- retribusi:
a. Pelatihan pemetaan dan penilaian obyek PBB-P2
bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)
b. Penilaian properti. BKAD, BPN,  STPN, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) 6.  Intensifikasi PAD:
a. Penyusunan basis data obyek PAD (hotel, homestay, rumah makan, dan reklame).
b. Review PAD secara periodik (1 bulan sekali).
c. Pemungutan pajak terpadu online (e- pajak).
d. Tanda tangan digital Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB.
e. Pemungutan retribusi terpadu online ( e- retribusi) seperti: e- retribusi pasar, e- retribusi wisata (e- ticketing).
f. Pemberian insentif  5% atas pencapaian target pajak- retribusi pada pengelola/petugas PAD.
g. Kerjasama pemanfaatan aset Pemda agar mendatangkan PAD, yaitu: perjanjian sewa, Kerjasama
Pemerintah Badan Usaha (KPBU), bangun serah guna rest area /sarana wisata, dan obyek vital daerah. h. Penyelenggaraan event wisata, yaitu: Gunungsewu Festival, Gunungkidul Festival, Festival Akhir Tahun, dan lain-lain.
BKAD, Inspektorat Daerah,
Dinas Pariwisata, Bagian
Administrasi Perekonomian dan SDA Setda, Dinas Kominfo, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg),
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Semua Dinas Pengelola PAD, PT Bank BPD, Notaris.
7. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan online (tanda tangan digital, aplikasi perizinan, dan siap antar perizinan-non-perizinan). DPMPT, Bagian Organisasi Setda, Lemsaneg, Dinas Kominfo. 8. Penagihan piutang pajak-retribusi BKAD, DPMPT, DUPRKP, Satuan
No Uraian Rencana Aksi Pihak Terkait/ Perangkat Daerah Polisi Pamong Praja (Satpol PP), semua dinas pengelola PAD, PT Bank BPD, Bank BDG, Inspektorat Daerah. 9. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi:
a. Operasi pro justisia perizinan (pajak reklame, PJU, izin trayek, KIR Kendaraan, IMB, dan lain-lain)
b. Pekan panutan wajib pajak
c. Penghargaan pada wajib pajak
d. Pemberian sanksi pada wajib pajak dan retribusi yang belum/tidak membayar termasuk petugas pungut yang belum menyetorkan pajak SatPol PP, BKAD, Dinas Perhubungan, DPMPT, DPUPRKP, PT Bank BPD, Bank BDG, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum Setda.
10.  Pemungutan PAD secara online (digitalisasi) dan didukung kamera CCTV pada obyek wisata (pos retribusi, tempat parkir, dan kawasan pantai rawan bencana) Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, BPBD. 11  Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengawasan melalui:
a. Forum perangkat daerah fungsi pendapatan
b. Penetapan target PAD yang realistis BAPPEDA, BKAD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 12.  Pembangunan infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi (infrastruktur jaringan, integrasi internet antar OPD sampai desa, dan pembuatan aplikasi pemungutan PAD) Dinas Kominfo, BKAD, Pemerintah Desa.
Sumber: Hasil analisis penelitian (2019).
Strategi dan rencana aksi tersebut merupakan rencana organisasi perangkat daerah yang  dilaksanakan  secara  terpadu  serta  terkoordinasi  untuk  mencapai  sasaran  pening- katan  PAD.  Formulasi  strategi  dan  rencana  aksi  dilakukan  dengan  mengintegrasikan faktor-faktor  kunci  keberhasilan  organisasi  agar  tercipta  sinergi  pencapaian  tujuan  dan sasaran sesuai pedoman Lembaga Administrasi Negara (2008).

## KESIMPULAN DAN SARAN
PAD  Kabupaten  Gunungkidul  meliputi  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Selama  kurun waktu tahun 2012-2018, PAD Kabupaten Gunungkidul mengalami pertumbuhan ( shift ) rata-rata sebesar 25,97%. Sumbangan  ( share ) PAD terhadap pendapatan daerah meng- gambarkan derajad desentralisasi fiskal  selama kurun waktu tahun 2012-2018 rata-rata sebesar 11,73%. Beberapa obyek PAD mengalami peningkatan dan penurunan. Strategi peningkatan PAD yang mendasarkan pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman diformulasikan menjadi strategi dan rencana aksi peningkatan PAD untuk diimplemen- tasikan perangkat daerah terkait.
Berdasar  hasil  penelitian  ini,  Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul  disarankan untuk: Pertama ,  meningkatkan  kompetensi  serta  komitmen  sumber  daya  manusia pengelola  pajak-retribusi  yang  dianggarkan  oleh  masing-masing  perangkat  daerah pengelola pendapatan; Kedua , menyusun program peningkatan PAD dan implementasi rencana aksi peningkatan PAD secara konsisten; Ketiga , memanfaatkan teknologi infor- masi  dan  komunikasi,  sistem  informasi,  digitalisasi,  dan  pemungutan  PAD online
missalnya e-ticketing ; dan Keempat , mengoptimalkan kerjasama antarpihak. Selain itu, peneliti  menyarankan  agar  penelitian  selanjutnya  dapat  memfokuskan  analisis  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  PAD  pada  organisasi  perangkat  daerah  pengampu pendapatan di Kabupaten Gunungkidul.

## DAFTAR REFERENSI
Amalia, S. (2018). Reformasi Birokrasi 4.0: Strategi Menghadapi Revolusi Industri 4.0.
Jurnal  Wacana  Kinerja:  Kajian  Praktis-Akademis  Kinerja  dan  Administrasi Pelayanan Publik , 21 (2): 0–2. https://doi.org/10.31845/jwk.v21i2.133.
Anggara, S. (2016). Administrasi Keuangan Negara (I). Bandung: CV Pustaka Setia.
Cruz,  A.  L.  M.,  Cruz,  F.  J.  M.,  &  Antonio,  O.  C.  C.  (2018).  Assessing  the  Revenue Raising  Capacity  of  the  Local  Government  of  Bongabon  in  the  Philippines. Journal  of  Public  Administration  and  Governance , 8 (3):  99.  https://doi.org/10. 5296/jpag.v8i3.13381.
FaladeObalade, T. A., & Dubey, S. (2014). Managing Tourism as a source of Revenue and  Foreign  direct  investment  inflow  in  a  developing  Country:  The  Jordanian Experience. International  Journal  of  Academic  Research  in  Economics  and Management Sciences , 3 (3), 15–42. https://doi.org/10.6007/IJAREMS/v3-i3/901. Githinji, R. K., Mwaniki, M., Kirwa, K. J., & Mutongwa, S. M. (2014). Information and Communication  Technology  (ICT)  on  Revenue  Collection  by  Kenyan  Counties. International  Journal  of  Academic  Research  in  Business  and  Social  Sciences , 4 (11), 238–260. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v4-i11/1303.
Karimi,  H.,  Maina,  K.  E.,  &  Kinyua,  J.  M.  (2017).  Effect  of  Technology  and  Infor- mation  Systems  on  Revenue  Collection  by  the  County  Government  of  Embu, Kenya. International  Academic  Journal  of  Information  Systems  and  Technology , 2 (1),  19–35.  Retrieved  from  http://www.iajournals.org/articles/iajist_v2_i1_19_ 35.pdf%0ACitation.
Kementerian Dalam Negeri RI (2017). Surat Edaran Mendagri No. 910/106/SJ tentang Petunjuk  Teknis  Penganggaran,  Pelaksanaan,  dan  Penatausahaan  serta  Pertang- gungjawaban  Dana  BOS  Satuan  Pendidikan  Negeri  yang  Diselenggarakan  oleh Kabupaten/Kota.
Kementerian  Dalam  Negeri  RI  (2018).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  Daerah  Tahun  Anggaran  2020,  Pub.  L.  No.  134  (2018).  Indonesia. Retrieved from www.peraturan.go.id.
Lembaga  Administrasi  Negara.  (2008). Teknik-teknik  Analisis  Manajemen .  Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
Mardiasmo.  (2002). Otonomi  &  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Edisi  Kesatu.  Yogya- karta: Andi Offset.
Mohamed,  A.  A.  (2017).  Challenges  of  Mogadishu  Local  Government  Revenue.  In Proceedings of the 2017 2nd International Conference on Humanities and Social Science  (HSS  2017) (Vol.  83,  pp.  529–533).  Paris,  France:  Atlantis  Press. https://doi.org/10.2991/hss-17.2017.92.
Olatunji,  O.  C.,  &  Ayodele,  K.  B.  (2017).  Impact  of  ICT  on  Tax  Administration  in Nigeria. Glopbal  Journal  of  Management  and  Business  Research , 17 (2),  24–33. Retrieved  from  https://globaljournals.org/GJMBR_Volume17/4-Impact-of-Infor- mation-Technology.pdf.
Otieno,  O.  C.,  Oginda,  M.,  Obura,  J.  M.,  Aila,  F.  O.,  Ojera,  P.  B.,  &  Siringi,  E.  M. (2013). Effect of Information Systems on Revenue Collection by Local Authorities in Homa Bay County,  Kenya. Universal Journal of Accounting and Finance , 1 (1), 29–33. https://doi.org/10.13189/ujaf.2013.010104.
Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul  (2017a).  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gunung- kidul No. 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.
Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul.  (2017b). Perubahan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  Tahun  2016-2021 .  Gunungkidul:  Pemerintah  Kabupa- ten Gunungkidul.
Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah (Edisi 1, C). Depok: Rajawa- li Pers.
Sitompul, A., Syahnur, S., & Ichsan, C. (2014). The Role of Hotel and Restaurant Taxes and  Its  Effect  on  Banda  Aceh’s  Local  Own  Source  Revenue. Aceh  International Journal of Social Sciences , 3 (1), 45–57.
Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: CV Alfabeta.
Tangkilisan,  H.  N.  S.  (2007). Manajemen  Publik .  Eds.  Y.  Hardiwati,  Edisi  Kedua. Jakarta: PT Grasindo.
Ylvije, B.-K., & Elez, O. (2012). Management of the taxation on tourism operators, an important  component  of  revenues  and  investments  in  the  tourism  sector. Academicus  International  Scientific  Journal , 6 ,  126–135.  https://doi.org/10.7336/ academicus.2012.06.12.