Rama  Ridial  Allif  Ramadan,  Implementasi  Keprofesionalitas  Polri  dalam  Melaksanakan  Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri,   Halaman 415-425

## IMPLEMENTASI KEPROFESIONALITAS POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS BERDASARKAN PERATURAN KODE ETIK PROFESI POLRI

## Rama Ridial Allif Ramadan
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang E-mail:  hjkrama@students.unnes.ac.id

## Abstract
Violence  is  often  carried out  by  the  police during  investigations  to obtain confessions  from suspects. This behavior has become a habit that can be shown from various research results, which  is  caused  by  the  absence  of  an  investigative  supervisory  agency,  incomplete  legal instruments,  protection  from  institutions,  and  unprofessional  attitude  from  the  police.  This situation causes the suspect to have no opportunity to fight for his rights and the perpetrators of violence are not touched. Professionalism is related to moral issues that are standardized into  a  code  of  ethics,  and  a  violation  of  the  code  of  ethics  indicates  that  there  are  moral problems within the police. There needs to be a moral improvement on investigators so that the  investigation can  take  place  properly and correctly as expected.  In  addition,  there are several  regulations  that  regulate  the  police  professional  code of  ethics, Peraturan  Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia so that it cannot be applied arbitrarily and can carry out its duties properly in accordance with the police code of ethics.
Keywords: Professional Code of Ethics, Police; Professionalism

## Abstrak
Tindak kekerasan oleh polisi yang terjadi saat dilakukan proses penyidikan dalam memperoleh pengakuan  tersangka.  Perilaku  ini  telah  menjadi  kebiasaan  yang  dapat  ditunjukkan  dari berbagai  hasil  penelitian, hal  ini  disebabkan  oleh ketiadaan  lembaga pengawas penyidikan, instrumen  hukum  yang  tidak  lengkap,  adanya  perlindungan  dari  institusi,  dan  sikap  tidak professional  dari  polisi.  Keadaan  ini  menyebabkan  tidak  ada  kesempatan  tersangka  untuk memperjuangkan  hak-haknya  dan  pelaku  kekerasan  tak  terjamah.  Profesionalitas  berkaitan dengan masalah moral yang dibakukan menjadi kode etik, dan adanya pelanggaran kode etik menunjukkan  adanya  masalah  moral  dalam  tubuh  polisi.  Perlu  ada  perbaikan  moral  pada penyidik agar penyidikan dapat berlangsung dengan baik dan benar sesuai harapan. Selain itu terdapat  beberapa  peraturan  yang  mengatur  mengenai  kode  etik  profesi  polri  yakni  adalah Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia sehingga  tidak  dapat  berlaku  sewena-wenang  dan  dapat  menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sesuai dengan kode etik Polri.
Kata Kunci : Kode Etik Profesi; Polri; Profesionalitas

## PENDAHULUAN
Polisi  adalah  aparat  penegak hukum.  Tetapi  dalam  kenyataan  yang terjadi  ada  sebagian  anggota  itu bertindak  sebaliknya  dan  tidak  sesuai dengan  etika  profesi  kepolisian.  Atau dalam  arti  kata  ada  sebagian  polisi
melakukan  pelanggaran  terhadap  kode etik  profesi  kepolisian.  Pelanggaran ataupun  perbuatan  pidana  anggota kepolisian  yang  tidak  sesuai  dengan kode  etik  kepolisian  ini  tentunya berakibat hukum.
Masalah moralitas penegak
Rama  Ridial  Allif  Ramadan,  Implementasi  Keprofesionalitas  Polri  dalam  Melaksanakan  Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri,   Halaman 415-425
hukum  dari  waktu  ke  waktu  masih merupakan  persoalan  yang  relevan untuk  dibicarakan,  karena  apa  yang disajikan  oleh  media  massa  seringkali bersifat  paradoksal.  Pada  satu  sisi, penegak  hukum  di  tuntut  untuk menjalankan  tugas  sesuai  dengan amanat  undang-undang  yang  berujung pada  pemberian putusan dengan substansi  berupa  keadilan  bagi  para pihak,  akan  tetapi  di  sisi lain dijumpai  penegak  hukum  yang  justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan  citra  lembaga  penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia  terpuruk  di  tengah-tengah arus perubahan jaman. 1
Salah  satu  penegak  hukum  yang seringkali  mendapat  sorotan  adalah polisi,  karena  polisi  merupakan  garda terdepan  dalam  penegakan  hu-  kum pidana,  sehingga  tidaklah  berlebihan jika  polisi  dikatakan  sebagai  hukum pidana yang hidup, 2 yang menerjemahkan  dan  menafsirkan Law In  Book menjadi Law  In  Action .
Meskipun  polisi  dikatakan  sebagai garda  terdepan,  akan  tetapi  dapat
1 Agus  Ra ha rjo,  2007,  “Fenomena   Cha os dalam  Kehidupan  Hukum  Indonesia”, Jurnal Syiar Madani, 2007, 9(2).
2 Sa tjipto  Ra ha ra djo, Polisi  Sipil  dalam Perubahan  Sosial  di  Indonesia (Ja ka rta : Penerbit Buku Kompa s, 2002).
terjadi  pada  tahap  awal  penyelesaian suatu  perkara  pidana  dapat  berakhir, karena  polisi  mempunyai  kewenangan yang disebut direksi.
Polisi dalam menjalankan tugasnya  sebagai  penegak  hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang  berlaku  sebagai  aspek  luar, mereka  dibekali  pula  dengan  etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian.  Etika  kepolisian  adalah norma  tentang  perilaku  polisi  untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan  tugas  yang  baik  bagi penegakan  hukum,  ketertiban  umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak  beretika  dan  tak  berintegritas dalam  tugas  telah  menjadi  parasit- parasit  keadilan  yang  menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan  dengan  polisi/  lembaga kepolisian karena keduanya telah men- jadi  mesin  terror  dan  horror.  Inilah contoh  nyata  bahwa  SPP  bersifat kriminogen.
Polri  memiliki  beberapa  hukum yakni adalah berupa Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  yakni Undang-undang  No.  2  tahun  2002 tentang  Polri  yang  memuat  fungsi,
Rama  Ridial  Allif  Ramadan,  Implementasi  Keprofesionalitas  Polri  dalam  Melaksanakan  Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri,   Halaman 415-425
tujuan,  peran,  susunan,  kedudukan, keanggotaan  dan  pembinaan  profesi. Kemudian  terdapat  Peraturan  Kapolri No.  14  tahun  2011  tentang Kode  Etik Profesi Polri yang merupakan landasan etik  atau  filosofis  yang  berkaitan dengan perilaku atau ucapan mengenai hal-hal  yang  diwajibkan,  dilarang, patut  atau  tidak  patut  dilakukan  oleh anggota  Polri  dalam  melaksanakan tugas  wewenang  dan  tanggungjawab jabatan.
Berdasarkan  uraian  yang  telah dipaparkan  maka  dapat  dirumuskan permasalahan pada bagaimana
pelaksanaan profesionalitas Polri dalam Penegakan Hukum serta bagaimana  proses  penanganan  apabila terdapat pelanggaran kode etik profesi.
Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah  yuridis  normatif,  yang  secara deduktif  dimulai  terhadap  analisa pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi  permasalahan  di  atas.  Metode pendekatan  di  atas  digunakan  dengan mengingat  bahwa  permasalahan  yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan  serta  kaitannya dengan penerapan dalam praktiknya.

## PEMBAHASAN
A. Profesionalitas Polri Dalam Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  bukan  seperti menarik  garis  lurus  yang  selesai dengan  dibuatnya  undang-undang  dan diterapkan  seperti  sebuah  mesin  saja, sehingga tampak sederhana dan mudah (model  mesin  otomat).  Kompleksitas penegakan  hukum  disebabkan  adanya keterlibatan  manusia  dalam  proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan  manusia  ini  oleh  Black dinamakan  mobilisasi  hukum,  yaitu proses  yang  melalui itu  hukum mendapatkan  kasus-kasusnya.  Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus  tersebut  tidak  akan  ada, sehingga  hukum  hanya  akan  menjadi huruf mati di atas kertas belaka. 3
Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum  dengan  berbagai  cara, dari  cara yang bersifat pre-emptif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan.  Tugas  polisi  dalam  ruang lingkup  yang  kebijakan  kriminal  yang penal  berada  pada  ranah  kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum
3 A.  Reni  Widya stuti,  “Penega ka n  Hukum: Menguba h  Stra tegi  da ri  Suprema si  Hukum  ke Mobilisa si Hukum untuk Mewujudka n
Keseja hteraa n  dan  Kea dila n”, Jurnal  Hukum Pro Justitia, 2008, 26(3).
Rama  Ridial  Allif  Ramadan,  Implementasi  Keprofesionalitas  Polri  dalam  Melaksanakan  Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri,   Halaman 415-425
pidana yang cenderung represif.
Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi  hambatan  dalam  proses penyidikan untuk memperolah pengakuan  atau  keterangan  terdakwa mengenai suatu tindak pidana.
Tindakan  polisi  mesti  selalu mengandung kebenaran hukum, bukannya hukum dijadikan pembenaran tindakan  kepolisian  atau  merekayasa hukum bagi tindakan kepolisian, hal ini dapat terjadi penyesatan hukum. Dengan  kata  lain  elastisitas  hukum dieksploitasi untuk kepentingan tindakan  polisi,  yang  berbentuk  upaya paksa untuk memenuhi target kepentingan politik, kepentingan kelompok,  kepentingan  pribadi  atau perorangan,  dan  kepentingan  lainnya. Upaya  paksa  pada  sisi  yang  benar adalah tindakan kepolisian berdasarkan undang-undang untuk membatasi kebebasan  seseorang  yang  melakukan tindak pidana (khususnya) yang dilakukan  secara  objektif,  jujur  dan benar, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.
Pemeriksaan tersangka oleh penyidik (reserse) dalam proses penyidikan  berdasarkan  pada  berbagai
hasil penelitian memperlihatkan bahwa budaya  kekerasan  di  kalangan  polisi masih  ada,  bahkan  menjadi  kelaziman untuk memperoleh pengakuan tersangka.  Pendekatan  dan  perlakuan yang  dilakukan  oleh  polisi  terhadap tersangka  lebih  bersifat non-scientific, seolah  menjadi  akar  budaya  pola pemeriksaan bagi polisi yang  menemui jalan  buntu.  Pola  pemeriksaan  yang berdasar  pada scientific  investigation akan menghindari aneka bentuk intimidasi,  ancaman,  kekerasan  fisik, maupun  psikologis.  Investigasi  di  sini diartikan  secara  ekstensif,  termasuk pola penanganan Polri terhadap permasalahan public mass yang berkaitan dengan masalah perlindungan HAM. 4
Pedoman  perilaku  yang  bagi pemegang  profesi  terangkum  dalam Kode Etika yang di dalamnya mengandung  muatan  etika,  baik  etika deskriptif,  normatif  dan  meta-etika. Jadi kode etik berkaitan dengan profesi tertentu sehingga setiap profesi memiliki  kode  etiknya  sendiri-  sendiri. Akan tetapi tidak semua okupasi dapat dikatakan  sebagai  profesi  yang  berhak dan layak memiliki kode etik tersendiri.
4 Indriya nto  Seno  Adji, Humanisme  dan Pembaruan Penegakan Hukum (Ja ka rta : Kompa s Gra media , 2009).
Rama  Ridial  Allif  Ramadan,  Implementasi  Keprofesionalitas  Polri  dalam  Melaksanakan  Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri,   Halaman 415-425
Ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk  mengukur  apakah  suatu  okupasi itu dikatakan  suatu  profesi  atau bukan. Pertama ,  profesi  itu  diaksanakan  atas dasar  keahlian  tinggi  dank  arena  itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan  teknis  yang  amat  lan-  jut. Kedua ,  profesi  mensyaratkan  agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikebambangkan dengan teratur seiring dengan  kebutuhan  masyarakat  yang minta  dilayani  oleh  profesi  yang menguasai keahlian professionnal tersebut,  atau  dengan  kata  lain  ada standar  keahlian  tertentu  yang  dituntut untuk  dikuasai. Ketiga ,  profesi  selalu mengembangkan  pranata  dan  lembaga untuk mengontrol agar keahlian- keahlian  professional  didayagunakan secara bertanggungjawab, bertolak dari pengabdian yang tulus dan tak berpamrih,  dan  semua  itu  dipikirkan untuk kemaslahatan umat. 5
Kode  etik  dapat  mengimbangi segi negatif profesi dan dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu  profesi  dapat  diperkuat,  karena
5 Soeta ndyo Wignyosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya (Ja ka rta:  ELSAM  da n  HuMA, 2003).
setiap  kliem  mempunyai  kepastian bahwa  kepentingannya  akan  terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan  arah  moral  bagi  suatu profesi  dan  sekaligus  juga  menjamin mutu  moral  profesi  itu  di  mata masyarakat. Supaya kode etik berfungsi dengan baik, kode etik harus menjadi selfregulation (pengaturan diri) dari  profesi.  Dengan  membuat  kode etik,  profesi  sendiri  akan  menetapkan hitas atas putih niatnya untuk mewujudkan  nilai-nilai  moral  yang dianggapnya  hakiki,  yang  tidak  pernah dipaksakan dari luar. Syarat lain adalah bahwa  pelaksanaannya  diawasi  terus menerus.
Polisi  sebagai  suatu  profesi memiliki  kode  etik  sebagai  pedoman tingkah  laku  dalam  pelaksanaan  tugas. Kode  etik  polisi  terumus  dalam  tiga kategori,  yaitu  etika  pengabdian,  etika kelembagaan,  dan  etika  kenegaraan. Berkaitan  dengan  tema  tulisan  ini, maka  hanya  akan  disinggung  butir- butir  etika  yang  berkaitan  saja  pada etika  pengabdian  dan  kelembagaan. Beberapa  etika  yang  termasuk  dalam etika  pengabdian,  dirumuskan  sebagai berikut, tidak menimbulkan penderitaan  akibat  penyalahgunaan wewenang  dan  sengaja  menimbulkan
Rama  Ridial  Allif  Ramadan,  Implementasi  Keprofesionalitas  Polri  dalam  Melaksanakan  Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri,   Halaman 415-425
rasa  kecemasan,  kebimbangan  dan ketergantungan  pada  pihak-pihak  yang terkait dengan perkara; bersikap hormat  kepada  siapapun  dan  tidak menunjukkan  sikap  congkak/arogan karena  kekuasaan;  bertutur  kata  kasar dan bernada kemarahan; menyalahi dan atau  menyimpang  dari  prosedur  tugas; merendahkan  harkat  dan  martabat manusia. Salah satu etika yang terumus dalam  etika  kelembaga-  an  adalah setiap  anggota  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan
wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsungnya.
B. Proses Penanganan Apabila Terdapat Pelanggaran Kode

## Etik Profesi
Berdasarkan Perkap No. 14 tahun
2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri,
yang  dimaksud  dengan  Kode  Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat  KEPP  adalah  norma-norma atau  aturan-aturan  yang  merupakan kesatuan  landasan  etik  atau  filosofis yang berkaitan dengan prilaku  maupun ucapan  menegani  hal-  hal  yang  di wajibkan,  dilarang,  patut  atau  tidak
patut  dilakukan  oleh  Anggota  Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Ketentuan tersebut  merupakan  sebagian  dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya.
Pelanggaran  terhadap  ketentuan tersebut  dapat  menimbulkan  hak  bagi masyarakat  yang  dirugikan  untuk membuat  laporan  atau  pengaduan  agar aparat  kepolisian  yang  melakukan penyimpangan  atau  pelanggaran  dapat pengaduan  dan  proses  pemeriksaan terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  aparat  kepolisian,  yakni  sebagai berikut:
1. Pelapor berdasarkan
Surat Keputusan  KaPolri  Nomor  33
Tahun  2003,  dapat  berasal  dari masyarakat (korban atau
kuasanya),  Anggota  Polri,  Instansi terkait, Lembaga Swadaya
Masyarakat  (LSM),  atau  Media Massa.
2. Laporan disampaikan kepada
Pelayanan  Pengaduan  (Yanduan) baik  yang  ada  di  Mabes  Polri, maupun  yang  berada  pada  tingkat daerah atau wilayah.
3. Pemeriksaan  awal  dilaksanakan oleh  pengemban  fungsi Provoost
Rama  Ridial  Allif  Ramadan,  Implementasi  Keprofesionalitas  Polri  dalam  Melaksanakan  Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri,   Halaman 415-425
pada  setiap  jenjang  organisasi Polri,  seperti  Divisi  Profesi  dan Pengamanan  (Divpropam)  pada tingkat Mabes Polri. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat(1) Peraturan Kapolri No. 19  Tahun  2012  tentang  Susunan Organisasi  Dan  Tata  Cara  Kerja Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  bahwa  tugas  dan wewenang  Komisi  Kode  Etik  Profesi
Polri (KKEP) melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum,
dan memutuskan perkara pelanggaran Kode  Etik  Profesi  Polri  (KEPP)  yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap:
a. Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri
No. 14 Tahun 2012  Tentang Kode Etik Profesi Polri.
b. Pelangaran  Pasal  12,  Pasal  13  dan
Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.
1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.
c. Peanggaran  Pasal  13  Peraturan
Pemerintah  No.  2  Tahun  2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Menurut  Pasal  7  Kode  Etik  Profesi
Kepolisian, anggota Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  senantiasa
menghindarkan  diri  dari  perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan  tidak  melakukan  tindakan- tindakan berupa:
1. Bertutur  kata  kasar  dan  bernada marah;
2. Menyalahi  dan/atau  menyimpang dari prosedur tugas;
3. Bersikap  mencari-cari  kesalahan masyarakat;
4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan;
5. Menyebarkan  berita  yang  dapat meresahkan masyarakat;
6. Melakukan perbuatan yang dirasakan  merendahkan  martabat perempuan;
7. Merendahkan  harkat  dan  martabat manusia.
Hasil  pemeriksaan  akan  ditelaah, dengan hasil sebagai berikut:
1. Jika  terdapat  unsur  tindak  pidana maka berkas perkara akan diberikan  kepada  Badan  Reserse dan  Kriminal  (Bareskrim)  yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan  di pengadilan umum;
2. Jika  terdapat  unsur  pelanggaran kode  etik  maka  berkas  perkara akan  dilimpahkan  kepada  atasan
Rama  Ridial  Allif  Ramadan,  Implementasi  Keprofesionalitas  Polri  dalam  Melaksanakan  Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri,   Halaman 415-425
yang berhak menghukum (Ankum) yang  selanjutnya  akan  dibuat komisi kode etik Polri;
3. Jika  terdapat  unsur  pelanggaran disiplin maka  berkas  perkara  akan dilimpahkan  kepada  atasan  yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya  akan  diperiksa  dalam sidang disiplin.
Bentuk-bentuk  pelanggaran  kode etik profesi Polri  yaitu:
a. Meninggalkan  tugas  secara  tidak sah  selama  30  (tiga  puluh)  hari berturut-turut.
Setiap  pelanggaran  terhadap Kode  Etik  Profesi  dikenakan sanksi  moral  yang  disampaikan dalam  bentuk  putusan  Sidang Kode  Etik  Polri  secara  tertulis kepada  terperiksa (Pasal  11  ayat  3 dan  Pasal  12  ayat  1  Kode  Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang  dijatuhkan  dapat  berupa pernyataan putusan yang menyatakan  tidak  terbukti  atau pernyataan putusan yang menyatakan  terperiksa  terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi  Polri.  Bentuk  sanksi  moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat  2  (a,  b  dan  c)  tersebut merupakan  bentuk  sanksi  moral
yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya  sanksi  moral  tersebut terumus  pada  kadar  sanksi  yang teringan  sampai  pada  kadar  sanksi yang  terberat  sesuai  pelanggaran perilaku  terperiksa  yang  dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi. b. Melakukan perbuatan dan berperilaku  yang  dapat  merugikan dinas Polri.
Apabila tingkat pelanggaran terhadap  Kode  Etik  Profesi  Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran  berat  dan  dilakukan berulangkali, maka kepada terperiksa  dapat  dijatuhi  sanksi dinyatakan  tidak  layak  untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian.
Terhadap  masing-masing  pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Jika  terbukti  yang  terjadi  adalah pelanggaran  yang  memiliki  unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana;
b. Jika  terbukti  yang  terjadi  adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang  diberikan berupa: dinyatakan
Rama  Ridial  Allif  Ramadan,  Implementasi  Keprofesionalitas  Polri  dalam  Melaksanakan  Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri,   Halaman 415-425
sebagai
perbuatan tercela; diperintahkan  untuk  menyatakan penyesalan  dan  minta  maaf  secara terbatas  dan  terbuka;  mengikut i pembinaan  ulang  profesi;  tidak layak  lagi  untuk  menjalankan profesi kepolisian.
Menurut  pasal  12  (4)  Kode  Etik Profesi Polri, sanksi tersebut
merupakan  sanksi  administrasi  berupa rekomendasi untuk:
1) Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
2) Dipindah tugas ke wilayah berbeda;
3) Pemberhentian  dengan  hormat ; atau
4) Pemberhentian tidak dengan hormat.
Sanksi administrasi pada nomor 1) dan 2) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti  melanggar  Kode  Etik  Profesi Polri,  baik  mutasi  jabatan,  yaitu dipindah  ke  jabatan  berbeda  (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat,  yaitu  dipindah  ke tempat/daerah  lain  (bisa  ke  daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi 3) dan  4) adalah tindakan pemberhentian  terhadap  anggota  Polri yang  terbukti  melanggar  Kode  Etik Profesi Polri, baik berupa
pemberhentian  dengan  hormat  atau pemberhentian tidak dengan hormat. 6
Jika  terbukti  yang  terjadi  adalah pelanggaran  disiplin  maka  sanksinya adalah berupa:
1) Teguran tertulis;
2) Penundaan  mengikuti  pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
4) Penundaan kenaikan gaji berkala;
5) Mutasi yang bersifat demosi;
6) Pembebasan dari jabatan; dan
7) Penempatan  dalam  tempat  khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.
Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang- undang No 2 tahun 2002 tentang Polri menyatakan:  “Anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dapat diberhentikan  tidak  dengan  hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara
Republik
Indonesia,
sumpah/janji  jabatan,  dan/atau  Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal  12  Ayat  (1)  huruf  a  Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian  Anggota  Polri,  bahwa
6 H.  Pudi  Ra ha rdi, Hukum  Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)
(La ksba ng Media ta ma, 2007).
Rama  Ridial  Allif  Ramadan,  Implementasi  Keprofesionalitas  Polri  dalam  Melaksanakan  Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri,   Halaman 415-425
Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  diberhentikan  tidak  dengan hormat  dari  dinas  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  apabila  dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum        tetap        dan menurut    pertimbangan pejabat yang berwenang  tidak  dapat  dipertahankan untuk  tetap  berada  dalam  dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kemudian dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf  a,  bahwa  sanksi  administratif berupa  rekomendasi  pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP)  terhadap  pelanggar  yang dengan  sengaja  melakukan  tindak pidana  dengan  ancaman  hukuman pidana  penjara  4  (empat)  tahun  atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Peran polisi membentuk identitas,  yaitu  sebagai the  legalistic abusive  officer ,  yaitu  polisi  yang menyadari  perannya  sebagai  penjaga, pelindung  masyarakat  serta  nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan  kekuatan  dan  sangat
otoriter.  Permasalahan  tidak  hanya pada  penguasaan  teknis  ( hardskill ), akan  tetapi  juga  kemampuan  yang bersifat softskill ,  salah  satunya  adalah komunikasi.
Propam dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran disiplin atau pelanggaran  KEP  oleh  anggota  Polri. Jika  terdapat  unsur  pelanggaran  kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak  menghukum  (Ankum)  yang selanjutnya  akan  dibuat  komisi  kode etik Polri. Jika terdapat unsur pelanggaran  disiplin  maka  berkas perkara  akan  dilimpahkan  kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin. Sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian  tidak  dengan  hormat dikenakan  melalui  sidang  Komisi Kode  Etik  Profesi  Polri  (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja  melakukan  tindak  pidana dengan  ancaman  hukuman  pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, dan telah  diputus  oleh  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap.
Pengaturan  Pasal  27  Peraturan Kapolri  No.  14  tahun  2011  tentang
Rama  Ridial  Allif  Ramadan,  Implementasi  Keprofesionalitas  Polri  dalam  Melaksanakan  Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri,   Halaman 415-425
Kode Etik Profesi Polri, perlu ditambahkan  aturan  mengenai  apabila seorang  anggota  Polri  yang  sudah melalui  sidang  disiplin,  kemudian dipidana penjara melalui sidang pengadilan umum, dan dianggap pantas untuk  diberhentikan  dengan  tidak hormat, maka terhadap anggota tersebut  harus  disidang  juga  melalui Sidang Komisi KEPP untuk dijatuhkan putusan  pemberhentian  dengan  tidak hormat dari anggota Polri.
Diharapkan kepada para
penegak  hukum  dalam  menjalankan tugasnya supaya berupaya untuk menyempurnakan pelaksanaan program-program  pembinaan  anggota Polri dalam menjalankan  profesinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Raharjo, 2007, “Fenomena Chaos
dalam Kehidupan Hukum Indonesia”, Jurnal Syiar
Madani, 2007, 9(2).
A.  Reni  Widyastuti,  “Penegakan
Hukum:  Mengubah  Strategi
dari  Supremasi  Hukum  ke
Mobilisasi Hukum untuk
Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan”, Jurnal  Hukum  Pro
Justitia, 2008, 26(3).
H.  Pudi  Rahardi, Hukum  Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) ,  Laksbang  Mediatama, 2007.
Indriyanto  Seno  Adji, Humanisme  dan Pembaruan  Penegakan  Hukum , Jakarta: Kompas Gramedia,
2009.
Peraturan  Kapolri  No.  14  tahun  2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Satjipto  Raharadjo, Polisi  Sipil  dalam Perubahan  Sosial  di  Indonesia , Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
Soetandyo  Wignyosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika  Masalahnya ,  Jakarta:
ELSAM dan HuMA, 2003.