## URGENSI ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA
Nadzya Tanazal E.Ar E-mail: nadzyat03@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Dona Budi Kharisma

## E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Article Information

## Abstract
Keywords: Online  Dispute Resolution, fintech, protection. Kata Kunci: Online Dispute  Resolution,  fintech, perlindungan This legal research the urgency of Online Dispute Resolution as an alternative dispute resolution in the financial technology (fintech) sector.  This  research  uses  prescriptive  normative  legal  research methods. The results of this study to ensure optimization of fintech for economic growth and financial inclusion in Indonesia, first, the philosophical foundation that refers to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28 F, 28 C and 31 paragraph 5 states that the state supports the existence of technology if it all are considered good and bring benefits to the community. Second, the sociological foundation with the rapid growth of fintech has been directly proportional to the legal issues of the fintech dispute. Third, the juridical foundation because regulations related to fintech and APS are seen to be no longer in accordance with the development of  law  and  community  needs  so  that  it  is  necessary  to  establish more stringent regulations and in accordance with the needs of the community and fintech development in order to provide protection and benefits to fintech users.

## Abstrak
Penulisan hukum ini mengkaji terkait urgensi dari Online Dispute Resolution sebagai alternatif penyelesaian sengketa di sektor financial technology(fintech) . Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini untuk memastikan optimalisasi fintech bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, pertama, landasan  filosofis  yang  mengacu  pada  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 F, 28 C dan 31 ayat 5 menyebutkan bahwa negara mendukung keberadaan teknologi jika itu semua dinilai baik dan membawa manfaat kepada masyarakat. Kedua, landasan sosiologis dengan pesatnya pertumbuhan fintech telah berbanding lurus dengan isu hukum sengketa fintech. Ketiga, landasan yuridis karena peraturan terkait fintech dan APS dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan pembentukan peraturan yang lebih tegas dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan fintech guna memberikan perlindungan serta manfaat terhadap konsumen fintech.

## A. Pendahuluan
Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi secara bertahap telah mengubah pendekatan hukum, cara untuk mempraktikkannya, cara untuk melakukan bisnis dan semakin banyak bermunculan kegiatan perdagangan di berbagai bidang dan negara menjadikan hal tersebut sebagai tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri, sehingga bisa dikatakan bahwa, perdagangan adalah jantung perekonomian dalam negara. Peran perdagangan dalam suatu wilayah begitu berpengaruh, baik perdagangan domestik maupun perdagangan antar negara (perdagangan internasional) yang peranannya terlihat menonjol dalam pembangunan ekonomi negara (Gilarso, 2004, p. 14). Dalam hal perdagangan untuk menaikan kemakmuran masyarakat sangat berpengaruh dengan ada nya kemajuan di sektor teknologi informasi yang telah memberikan kontribusi besar dalam hal tersebut.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong tumbuhnya bisnis daring (bisnis online )  dan perdagangan elektronik. Berkembangnya teknologi informasi tersebut bukan hanya berpengaruh pada perdagangan nya saja, namun pada industri keuangan. Financial Stability Board (FSB) menyatakan bahwa, financial  technology  (fintech) merupakan  suatu  bentuk  inovasi  finansial berbasis teknologi yang dapat dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan (https://www.iosco.org/library/pubdocs/ pdf/IOSCOPD554.pdf diakses pada 6 Oktober 2019 pukul 21:22 WIB).
Industri fintech di Indonesia berkembang sangat pesat hal ini ditandai dengan semakin banyak bermunculan startup di sektor fintech . Dalam sistem pembayaran pun, kini bisa dilakukan melalui internet menggunakan aplikasi dompet elektronik ( e-wallet ) yang dinilai lebih mudah serta praktis dibandingkan sistem pembayaran dengan cash, card , dan sebagainya.
Fintech di Indonesia dimulai pada tahun 2006 yang hanya ada 4 perusahaan terdaftar hingga sampai dengan 30 September 2019, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 127 perusahaan terhadap OJK dan 58 perusahaan sistem pembayaran yang terdaftar pada Bank Indonesia (https:// www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/-Penyelenggara- Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-September-2019.aspx diakses pada 16 Oktober 2019 pukul 06:05 WIB).
Menurut Financial  Stability  Board (FSB) terdapat 4 jenis fintech , Pertama, payment, clearing dan settlement diselenggarakan oleh industri keuangan atau bahkan Bank  Indonesia.  Kedua,  e-aggregator.  Ketiga, manajemen resiko dan investasi. Keempat, peer to peer lending (P2P). Di Indonesia fintech dilaksanakan berdasarkan
POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sedangkan regulasi mengenai proses transaksi pembayaran diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI No. 18/40/PBI/2016.
Pesatnya perkembangan fintech berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapi. Peluang di sektor fintech yang sangat merajalela sekarang ini hadir untuk merancang sistem yang kuat untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. Sejauh ini, di mana teknologi telah diakui, itu yang paling sering telah dilihat sebagai penambah kenyamanan atau efisiensi.
Tantangan dalam fintech itu sendiri hingga tahun 2019 pemerintahan Indonesia dihadapkan dengan sengketa penyalahgunaan data pribadi, pencucian uang (money laundering) , perusahaan fintech illegal dan dari banyaknya contoh fintech itu sendiri, permasalahan yang sering muncul di Indonesia yaitu P2P Lending. Untuk mengoptimalkan dan memberikan fokus terhadap potensi layanan keuangan berbasis teknologi harus ada penyelesaian bisnis sengketa dalam fintech dan regulasi mengenai fintech yang memadahi.
Setidaknya, terdapat berbagai isu hukum terkait sengketa dalam fintech . Pertama, OJK mencatat sampai dengan desember  2019, terdapat 1.898 fintech yang tidak terdaftar pada OJK dan sudah di blokir langsung (https://megapolitan. kompas.com/read/2019/12/27/22180421/hingga-desember-2019-ojk-blokir- 1898-pinjaman-online-ilegal diakses pada 29 Desember 2019 pukul 11.11). Hal itu mengindikasikan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam fintech terutama pada fintech lending.
Kedua, Pengaruh fintech terhadap PDB nasional di tahun 2019 ini diklaim mencapai angka Rp 60 triliun atau 0,458%. Jumlah tersebut meningkat 131% dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 25,97 triliun. Di tahun 2020, sumbangan fintech ke PDB mencapai lebih dari Rp 100 triliun (https://www. cnbcindonesia.com/tech/20191111155625-37-114358/terungkap-fintech- berkontribusi-rp-60-t-ke-ekonomi-ri diakses pada 29 Desember  2019 pukul 11.22 WIB). Hal ini berbanding lurus dengan adanya aduan sengketa terkait fintech, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mengatakan per Juni 2019 sudah ada 4.500 aduan tentang fintech lending yang melonjak dari akhir tahun 2018 yaitu 1.330 (https://keuangan.kontan.co.id/news/per-juni-2019-ada-4500- aduan-pinjaman-fintech-yang-masuk-ke-lbh-jakarta diakses pada 29 Desember 2019 pukul 18.22 WIB)
Ketiga, proses penyebaran data yang dilakukan oleh pinjaman online dengan tidak bertanggung jawab. menurut pengacara publik Jeanny Silvia Sari Sirait dalam penjelasan nya, ada mekanisme pengumpulan, pengambilan dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online, yang sebenarnya itu tidak boleh karena melanggar Undang-Undang ITE dan bukan hanya soal penyebaran data, dalam temuan ada praktik pengancaman, fitnah, sampai pelecehan seksual karena penagihan pinjaman online (https://www. bbc.com/indonesia/trensosial-46107193 diakses pada 29 Desember 2019 pukul 20.28 WIB).
Kempat, penyelesaian sengketa litigasi yang memiliki banyak kelemahan. Ketepatan waktu, proses yang terkadang memihak satu belah pihak, dan membuat citra salah satu pihak tercemar. Di satu sisi, belum adanya alternative penyelesaian sengketa di sector fintech , masyarakat juga belum menaruh rasa percaya kepada fintech yang beredar karena belum adanya regiulasi yang mengawasi nya.
Titik point berdasarkan empat isu hukum diatas adalah kita menbutuhhkan aternatif model penyeesaian sengketa di sektor fintech khususnya di Indonesia. Dalam perkembangannya, subjek fintech memerlukan cara penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, biaya ringan dan mempersingkat waktu, dengan cara penyelesaian sengketa yang tidak mewajibkan pihak untuk pergi ke yurisdiksi negara lain atau harus datang dimana permasalahan itu muncul dengan menyita banyak waktu dan biaya, dengan kata lain secara penyelesaian sengketa secara online.
Dalam hal ini, ODR Berdasarkan runtutan benang merah dalam latar belakang diatas, artikel ini mengkaji urgensi Online Dispute Resolution sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna financial technology di Indonesia.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:34-35).
Penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan dasar abahwa mengkaji isu hukum untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum yang diangkat oleh penelitian ini dilakukan penelaah terhadap peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Urgensi ODR Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Fintech.
1.  Landasan Filosofis ODR sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bahwa dalam jurnalnya Bahder Johan Nasution menyebutkan bahwa keadilan berkembang dengan adanya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, dapat dalam berbagai hal, sebagai contohnya pada sektor fintech . Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat (Sitompul, 2018). Pada pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:
“ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

## menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia ”
Dengan kemunculan teknologi itu sendiri dianggap merupakan sesuatu yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia dalam mengolah dan menyanpaikan informasi dengan berbagai cara dan berbagai transaksi tidak lagi perlu melakukan tatap muka.
Fintech dapat membantu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dalam hal ini tetap harus adanya keadilan sosial untuk masyarakatnya. Fintech juga dapat membantu mewujudkan keadilan ekonomi yang merupakan perjalanan panjang dengan tantangan yang kompleks, namun diiringi dengan usaha yang sesuai, karena fintech dapat menjangkau keberbagai wilayah di pelosok nusantara menjembatani pelaku usaha dan menghidupkan kekuatan komunitas secara gotong royong dalam mencapai kesejahteraan bersama.
Seperti yang di jelaskan pada pasal 28 C (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia ”,
Jadi setiap masyarakat Indonesia juga berhak untuk mendapatkan manfaat dengan hadirnya fintech di lingkungan perekonomian Indonesia serta mendapatkan pembelajaran dasar untuk menggunakannya agar meningkatnya kualitas dari kegiatan tersebut.  Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks karena hadirnya fintech melahirkan banyak nya kemudahan, maka tidak mungkin dihindari adanya sengketa diantara para pihak yang terlibat (Meline Gerarita Sitompul, 2016).
Terciptanya industri fintech yang sehat berbanding lurus terhadap perlindungan terhadap penggunanya, karena semakin besar dan kuatnya kegiatan fintech yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja memiliki potensi sengketa yang juga semakin besar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut membawa pengaruh terhadap perkembangan penyelesaian jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa yang dirasakan mempermudah baik dari pelaku usaha maupun konsumen fintech itu sendiri. Namun APS dirasa kurang efektif dan efisien dikarenakan harus tetap bertatap muka, sedangkan fintech dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun menggunakan internet dan berbasis web dalam berbagai cara. ODR merupakan implementasi APS menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembangan sebagaimana pengertian ODR, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu para pihak mengelola, mengubah dan menyelesaikan konflik mereka (Cort és, 2011).
ODR lahir dari sinergisitas antara APS dan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul dalam
proses online yang mana penyelesaian secara tradisional sangat tidak efektif dan tidak dimungkinkan (M Ethan Katsh, 2001). Keseimbangan kemajuan ini menuntut adanya payung hukum mengenai fintech dan penyelesaian sengketa nya yang lebih tegas dan jelas. Pada pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan:
“ Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia ”
bahwa, selain pemerintah mendukung adanya fintech juga mendukung segala yang ada didalam nya jika itu semua dinilai baik dan tidak merugikan masyarakat. ODR memberikan kemudahan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, tidak lagi terhalang oleh ruang, batas waktu, biaya yang tergolong lebih rendah dan cepat dalam penyelesaian nya. Perekonomian nasional yang diselenggarakan dengan munculnya fintech berdasarkan  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  efisiensi, berkeadilan, kemandirian dan dengan menjaga keseimbangan kemajuan, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian dan peraturan mengenai perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2.  Landasan Sosiologis ODR sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Inovasi dan kreativitas berbasis digital dikatakan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kepraktisan bisa menjadi alasan utama mengapa banyak orang memilih cara yang lebih mudah untuk pemenuhan kebutuhannya. Fintech merupakan sebuah progress alami menuju efisiensi pasar sehingga menjadi kekuatan yang harus diakui.
Perkembangan fintech di Indonesia semakin pesat dengan munculnya banyak start up dalam berbagai kegiatan. Berdasarkan data statistik OJK per tanggal Januari 2020, terdapat 164 perusahaan fintech  lending yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 58 fintech sistem pembayaran yang terdaftar di Bank Indoneisa (BI) (https:// www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/ Statistik-Fintech-Lending-Periode-Januari-2020.aspx diakses pada 7 Maret 2020 pukul 08.14 WIB). Orang lebih senang menggunakan Fintech untuk meminjam uang daripada harus pergi ke bank. Pertama adalah dari sisi waktu, karena prosesnya cepat, tidak harus bertatap muka. Namun, kurangnya pengawasan pada sektor fintech ini membawa permasalahan.
Setidaknya, terdapat berbagai isu hukum terkait sengketa dalam fintech . Pertama, OJK mencatat sampai dengan desember  2019, terdapat
1.898 fintech yang tidak terdaftar pada OJK dan sudah di blokir langsung (https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/27/22180421/ hingga-desember-2019-ojk-blokir-1898-pinjaman-online-ilegal diakses pada 29 Desember 2019 pukul 11.11). Kedua, Pengaruh fintech terhadap PDB nasional di tahun 2019 ini diklaim mencapai angka Rp 60 triliun
atau 0,458%. Jumlah tersebut meningkat 131% dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 25,97 triliun. Di tahun 2020, sumbangan fintech ke PDB mencapai lebih dari Rp 100 triliun (https://www.cnbcindonesia. com/tech/20191111155625-37-114358/terungkap-fintech-berkontribusi- rp-60-t-ke-ekonomi-ri diakses pada 29 Desember  2019 pukul 11.22). Hal ini berbanding lurus dengan adanya aduan sengketa terkait fintech, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mengatakan per Juni 2019 sudah ada 4.500 aduan tentang fintech lending yang melonjak dari akhir tahun 2018 yaitu 1.330 (https://keuangan.kontan.co.id/news/per- juni-2019-ada-4500-aduan-pinjaman-fintech-yang-masuk-ke-lbh-jakarta diakses pada 29 Desember 2019 pukul 18.22) dan hal tersebut semakin berkembang  dengan  berjalannya  waktu.  Saat  ini  ‘konflik  mengikuti pertumbuhan industry.
Untuk mengoptimalisasi peran dari fintech di masyarakat harus dipastikan agar konsumen fintech memperoleh perlindungan yang memadai, keadilan dalam ekonomi ataupun masyarakat, dan penyelesaian sengketa yang efisien dan mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan yang telah ditawarkan oleh fintech. Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna peningkatan perlindungan konsumen fintech:
i.  Pengawasan dan pengaturan yang lebih tegas serta focus pada fintech yang telah berkembang dan yang digunakan.
ii.  Peningkatan koordinasi dengan regulator terkait. iii. Perkenalan untuk persiapan mengenai fintech serta mekanisme penyelesaian sengketanya.
iv. Peningkatan  legitimasi fintech beserta mekanisme penyelesaian sengketanya.
Hal tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh regulator terkait untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan konsumen tentang produk/layanan fintech agar memitigasi potensi risiko-risiko yang ada. Di Indonesia, masih banyak peraturan yang mengatur tentang fintech namun dalam penyelesaian nya masih menggunakan penyelesaian yang tradisional yaitu jalur litigasi atau jalur pengadilan. Jalur litigasi atau jalur pengadilan memiliki kekurangannya, yaitu proses pengajuan sampai pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama dengan hasil yang tidak stabil, dalam waktu yang cukup lama tersebut juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, diharuskan nya bertemunya kedua belah pihak, hakim yang belum tentu memiliki pengalaman dengan sengketa, dan dengan hasil keputusan win-lose solution.
Hal ini mendorong masyarakat adanya penyelenggaraan peradilan serta penegakan hukum yang memenuhi prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi kenyataan dalam kehidupan hukum (Saragi, 2014). Di Indonesia sudah banyak dikenal alternatif penyelesaian sengketa
secara mediasi, ajudikasi, arbitrase. Hal ini seiring bertumbuhnya industri di sektor fintech menantang untuk berkembangnya APS yang lebih efisien sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh fintech. Oleh karena transaksi tersebut seringkali banyak melewati batas-batas negara, maka untuk mempermudah kegiatan tersebut dipilihlah satu penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan tidak dibatasi oleh apapun yaitu ODR. Pertumbuhan ODR perlahan-lahan menggerakan alat-alat baru  yang  menyediakan  efisiensi  dan  kenyamanan  dengan  teknologi yang berkembang pesat (Christensen, 1995).
Dalam jaringan internet seseorang atau bahkan suatu negara tidak dapat membatasi atau melarang apabila warganya melakukan transaksi maupun kegiatan dalam bidang apapun dengan seseorang yang berada di belahan bumi lain. Hal ini juga mendorong pemerintah untuk membentuk badan penyelesaian sengketa secara online dan lebih efektif dalam waktu dan tempat tinggal para pihak sengketa.
Mekanisme pengadilan dan APS menggunakan proses dan pendekatan yang dibentuk oleh batas fisik, konseptual, psikologis dan professional. Batas-batas inilah yang ditantang oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi. Seiring perkembangan teknologi yang dapat memainkan peran penting dalam menyesuaikan proses penyelesaian perselisihan dengan kebutuhan dan kepentingan pihak, ODR mewakili perubahan dalam penyelesaian sengketa tradisional untuk mewujudkan keadilan serta kemajuan teknologi, menawarkan proses yang efisien untuk era fintech .
3.  Landasan Yuridis ODR sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Laporan Price Waterhouse Coopers (PWC) tahun 2016 berjudul Financial Service Technology 2020 and Beyond : Embracing Disruption , mengungkapkan bahwa Fintech akan mengubah format bisnis industri jasa keuangan di masa mendatang ( https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/ assets/pdf/technology2020-and-beyond.pdf diakses pada 29 Januari 2020 22:11). Fintech wajib menyediakan informasi yang lengkap, up- to-date, dan transparan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen setidaknya harus yang lebih jelas dan sesuai dengan perkembangan yang ada, pencegahan penipuan juga hal penting yang harus diperhatikan seiring dengan mkin berkembangnya keragaman tawaran produk layanan fintech . Satu lagi, mengenai perlindungan terhadap data pribadi, pelaku layanan fintech wajib melakukan menjaga keamanan data konsumen, manajemen akses data, dan konsumen fintech mempunyai hak untuk meminta penjelasan dari pelaku terkait konsumen informasi dan data yang telah diberikan.
Hal tersebut dapat memicu perselisihan antar pihak yang melakukan kegiatan fintech, baik konsumen maupun pelaku usaha. Hadirnya ODR membawa  kemudahan  yang  signifikan  dilihat  dari  para  pihak  tidak
perlu melakukan perjalanan untuk saling bertatap muka, tidak perlu ada diwaktu yang sama jika memang berada di beda benua yang rentang waktunya berbeda, penyerahan dokumen saja secara singkat.
Sayangnya, di Indonesia sendiri Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu di ganti dengan peraturan yang baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa masih tidak sesuai atau kurang informatif mengenai penyelesaian sengketa dan tidak ada nya poin khusus untuk mekanisme penyelesaian sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa perlu diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakt, Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia belum adanya payung hukum yang mumpuni untuk kegiatan fintech itu sendiri ataupun penyelesaian sengketa ODR, hal ini guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan pada masyarakat.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi lebih meyakinkan untuk proses yang dijalaninnya lebih mudah di kontrol dan di respon dengan apa yang terjadi dalam proses, perkembangannya yang memungkinkan terjadinya kegiatan secara elektronik telah dilakukannya penyelesaian sengketa yang juga secara elektronik. Ditengah kebingungan atas sistem hukum yang tidak mudah mengikuti perkembangan dan cepatnya kemajuan, teknologi itu sendiri yang telah memberikan gagasan tentang penyelesaian sengketa secra online dalam bentuk alternatif penyelesaian sengekta.
ODR secara online menjadi suatu pilihan yang menarik dalam penyelesaian sengketa kegiatan pada sektor fintech, dimana sengketa tersebut yang terkadang nilai nominalnya sebahagian sangat kecil, tetapi membutuhkan penyelesaian cepat dan biaya yang tidak terlalu mahal. Regulator terkait wajib membentuk peraturan perundang-undangan atau semacamnya yang lebih tegas, standar  dalam memberikan penekanan mengenai fintech itu sendiri dan perlindungan terhadap konsumen fintech agar tidak merugikan negara maupun konsumen dan pelaku usaha tersebut.

## D.  Simpulan
Online Dispute Resolution sebagai alternatif penyelesaian sengketa di sektof fintech memiliki urgensi untuk segera dikonstruksikan. Pertama, landasan filosofis  menyebutkan  bahwa  negara  mendukung  keberadaan  teknologi yang semakin berkembang jika itu semua dinilai baik dan membawa manfaat kepada masyarakat. Kedua, landasan sosiologis dikarenakan semakin pesatnya
bertumbuhan fintech berbanding lurus dengan berbagai isu hukum terkait sengketa fintech.  Ketiga, landasan yuridis dikarenakan pada peraturan terkait fintech dan APS dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan pembentukan peraturan yang lebih tegas dan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

## E. Saran
Penulis menyarankan kepada Pemerintah c.q Otoritas Jasa Keuangan c.q Bank Indonesia serta regulator terkait lainnya untuk memperhatikan bahwa perlu mengakomodasi ODR sebagai alternatif penyelesaian sengketa fintech dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan di Indonesia agar tidak terjadinya kekosongan hukum ( Rechtvacuum ) dan untuk mengoptimalkan prinsip-prinsip dasar konsumen yaitu untuk efisiensi dan efektivitas pada sektor fintech .

## F.  Daftar Pustaka
Buku:
Gilarso, T. 2004 . Pengantar Ilmu Ekonomi Makro . Yogyakarta: Kanisius.M Ethan Katsh, J. R. 2001. Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace. San Francisco: Jossey-Bass.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta:Kencana Jurnal dan Artikel:
Christensen, J. B. 1995. Disruptive Technologies: Catching the Wave. Harvard Business Review, 73 (1), 43-53.
Cortés, P. 2011. What Should The Ideal ODR System For E-Commerce Consumers Look Like? CSLS Oxford , 1.IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech). 2017. International Organization of Securities Commissions .
Meline Gerarita Sitompul, M. S. 2016. Online Dispute Resolution(ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia. Jurnal Renaissance, 1 (02),
81.
Nadja Alexander. 2006. Mobile Mediation: How Technology is Driving the Globalization of ADR. Hamline Journal of Public Law and Policy, 27. (2)
Saragi, M. 2014. Litigasi dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia. E-Journal Graduate Unpar, 1 (2), 1.
Internet/Website:
Aduan Pinjaman Fintech ke LBH Jakarta.https://keuangan.kontan.co.id/news/ per-juni-2019-ada-4500-aduan-pinjaman-fintech-yang-masuk-ke-lbh- jakarta diakses pada 29 Desember 2019 pukul 18.22 WIB
Financial  Services  Technology  2020  and  Beyond:  Embracing  Disruption. https:// www.pwc.com/gx/en/financial-services/assets/pdf/technology2020- and-beyond.pdf diakses pada 29 Januari 2020 pukul 22:11 WIB
Fintech Berkontribusi Rp 60 T ke RI.https://www.cnbcindonesia.com/ tech/20191111155625-37-114358/terungkap-fintech-berkontribusi-rp-60-t- ke-ekonomi-ri diakses pada 29 Desember  2019 pukul 11.22 WIB
Hingga Desember 2019, OJK Blokir 1898 Pinjaman Online Ilegal.https:// megapolitan.kompas.com/read/2019/12/27/22180421/hingga- desember-2019-ojk-blokir-1898-pinjaman-online-ilegal Diakses pada 17 Oktober 2019 pukul 11.11 WIB.
Penyelenggara Fintech Berizin dan Terdaftar di OJK per 30 September 2019.https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/ Pages/-Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30- September-2019.aspx. Diakses pada 16 Oktober 2019 pukul 06.05 WIB.
Pinjaman Online dan Penyebaran Data nasabah: Aksi ‘rentenir digital’.https:// www.bbc.com/indonesia/trensosial-46107193 Diakses pada 17 Oktober 2019 pukul 11.28 WIB.
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.https://www.ojk.go.id/id/kanal/ edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif- Penyelesaian-Sengketa.aspx Diakses pada 13 Februari 2020 pukul 17.07 WIB.

## Peraturan Perundang-Undangan:

## Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.