How to cite: Maharani, C, L., Susanti, D, O., Ali, M., (2022) Pengampuan sebagai Dasar Pemberhentian Sementara dari Jabatan Notaris, Syntax Idea, 4(1), https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i1.1712 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No.1, Januari 2022

## PENGAMPUAN  SEBAGAI  DASAR  PEMBERHENTIAN  SEMENTARA  DARI JABATAN NOTARIS

## Chairil Lailia Maharani, Dyah Ochtorina Susanti, Moh. Ali
Fakultas Hukum Universitas Jember Jawa Timur, Indonesia Email: chairillailia@gmail.com, dyahochtorina.fh@unej.ac.id, ali.fh@unej.ac.id

## Abstrak
Seorang Notaris yang diberi kewenangan haruslah telah cakap agar dapat dibebani dengan  kewenangan,  tidak  mungkin  seseorang  berwenang  apabila  ia  tidak  cakap. Konsep  tersebut  muncul  dalam  Pasal  9  Ayat  1  Huruf  b  juncto  Pasal  12  Huruf  b Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal tersebut memberi penjelasan bahwa Notaris dapat  diberhentikan  sementara  apabila  Notaris  tersebut  berada  dibawah pengampuan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  Menemukan  makna  kriteria pengampuan  yang  dapat  digunakan  sebagai  batasan  ukuran  pemberhentian sementara. Pada  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  dari penelitian ini yaitu Notaris berada dalam masa pengampuan maka notaris tersebut dapat  dikatakan  sebagai  orang  yang  tidak  cakap  dan  tidak  dapat  melakukan perbuatan  hukum.  Hal  ini  dapat  di  buktikan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Pemberhentian  sementara  Notaris  diatur dalam  ketentuan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris.
Kata Kunci : notaris; pengampuan; pemberhentian sementara

## Abstract
A Notary who is given the authority must be competent so that he can be burdened with authority, it is impossible for someone to be authorized if he is not competent. The concept appears in Article 9 Paragraph 1 Letter b in conjunction with Article 12  Letter  b  of  the  Law  on  Notary  Positions.  The  article  provides  an  explanation that  a  Notary  can  be  temporarily  dismissed  if  the  Notary  is  under  custody.  The purpose of this study is to find the meaning of the forgiveness criteria that can be used  as  a  limit  on  the  size  of  the  temporary  dismissal.  In  this  study,  a  normative juridical approach was used. The result of this research is that the notary is in the custodial period, so the notary can be said to be an incompetent person and cannot take legal action. This can be proven based on Law Number 30 of 2004 concerning the  Position  of  a  Notary.  The temporary dismissal  of  a  Notary  is  regulated in  the provisions of Article 9 of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions as amended by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions.

## Keywords: notary; forgiveness; temporary dismissal
Received: 2021-12-22; Accepted: 2022-01-05; Published: 2022-01-20

## Pendahuluan
Notaris  merupakan  jabatan  kepercayaan,  hal  ini  mengandung  makna  bahwa Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  dapat  dipercaya  sehingga  Notaris mempunyai  kewajiban  merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuat  dan segala keterangan  yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris  (Selanjutnya  disebut  dengan  UUJN).  Seorang  Notaris  yang  tidak  dapat membatasi  dirinya  akan  mengalami  akibatnya  didalam  praktek,  ia  akan  segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang kepercayaan ( vertrouwens persoon ) (Sjaifurrachman & Adjie, 2011).
Kedudukan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk membuat akta otentik dianggap penting seiring dengan berkembangnya dunia di bidang hukum.  Kewenangan  Notaris  ditur  dalam  Pasal  15  Ayat  (1)  UUJN.  Notaris  sebagai pejabat publik, produk akhirnya yaitu akta otentik yang terikat dalam ketentuan hukum perdata  terutama  dalam  hukum  pembuktian (Adjie,  2013). Saat  melaksanakan  tugas jabatannya Notaris harus sangat berhati-hati dan teliti saat membuat akta, agar akta yang dibuatnya tidak cacat hukum dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya kepada masyarakat  umum  serta  tidak  merugikan  orang  lain.  Sebagai  individu  yang  diberi kepercayaan  oleh  Undang-Undang  untuk  melaksanakan  tugas  jabatannya  tersebut, Notaris harus memiliki kompetensi dan keahlian.
Notaris  haruslah  cakap  dalam  melakukan  kewenangannya  sebagaimana  yang terdapat  dalam  Pasal  Pasal  9  Ayat  1  Huruf  b  juncto  Pasal  12  Huruf  b  UUJN.  Pasal tersebut  memberi  penjelasan  bahwa  Notaris  dapat  diberhentikan  sementara  apabila Notaris  tersebut  berada  dibawah  pengampuan.  Sebagaimana  dalam  Pasal  433 KUHPerdata  seseorang  dinyatakan  berada  dibawah  pengampuan  yaitu  berada  dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau karena keborosannya.
Kecakapan  bertindak  adalah  kemampuan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum dengan  akibat  hukum  yang  sempurna.  Berkaitan  dengan  kecakapan  bertindak,  hukum tidak  mengaturnya  secara  tegas.  Undang-undang  hanya  mengatur  tentang  siapa  saja yang  dinyatakan  tidak  cakap  dalam  Pasal  1330  KUHPerdata (Sharfina  &  Sukananda, 2019). Kecakapan  bertindak  maupun  kewenangan  bertindak,  keduanya  berkaitan dengan peristiwa melakukan perbuatan hukum. Hukum mengatur bahwa seseorang yang tidak cakap hukum atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang  yang  ditetapkan  sebagai  pemegang  hak  pengampuan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 434 KUHPerdata.
Sebagaimana  dalam  Pasal  8  sampai  Pasal  14  UUJN,  Seorang  Notaris  dapat diberhentikan  dari  jabatannya  dikarenakan  beberapa  hal.  Salah  satunya  adalah  apabila Notaris  berada  dibawah  pengampuan.  Terkait  seseorang  untuk  ditaruh  dibawah
pengampuan  haruslah  melewati  proses  yang  meliputi  permintaan  dari  pihak  yang berhak,  dilanjuti  dengan  pemeriksaan  berupa  pembelaan  diri  di  hadapan  Majelis Pengawas  secara  berjenjang,  hingga  penetapan  pengampuan  yang  dilakukan  oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 2  dan  3  UUJN.  Seorang  Notaris  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  orang  yang  berada dibawah  pengampuan  haruslah  melalui  proses  dan  dilakukan  oleh  yang  berhak,  dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Penelitian  terdahulu  yang  mendukung  penelitian  ini  mengungkapkan  mengenai bahwa notaris yang melanggar peraturan Dewan kehormatan pusat nomor 1 tahun 2017 dikenakan dengan sanksi internal dan eksternal (Kartikosari & Sesung, 2017).
Berdasarkan uraian sebagaimana diatas perlu kiranya dilakukan penelitian,  sebab terdapat kekaburan makna dan ketidakjelasan mengenai pemberhentian sementara bagi Notaris  akibat  berada  dibawah  pengampuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  Ayat  1 Huruf  b  UUJN.  UUJN  tidak  mengatur  bentuk  pemisahan  dan  pertimbangan  dasar pengampuan  bagi  Notaris  dan  tidak  membedakan  pengampuan  bagi  Notaris  dan masyarakat. Hal ini menyebabkan rumusan Pasal tersebut mengalami kekaburan norma atau vaguenorm. Sebagaimana  diketahui  bahwa  pengangkatan  seorang  calon  Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melewati berbagai macam prosedur dan  ujian  untuk menilai  skill,  kualitas  diri  dan  moralitas  dari  calon  Notaris  yang  akan diangkat.

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  tipe  penelitian  yang bersifat  yuridis  normatif (legal  research), yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif.    Tipe penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  berbagai  aturan  hukum yang  bersifat  formil  seperti  undang-undang,  peraturan-peraturan  serta  literatur  yang berisi  konsep-konsep  teoretis  yang  kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga  atas  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  setelah  perkawinan.  Penelitian  ini menggunakan  tiga  pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan (statute approach), pendekatan  konseptual (conceptual  approach) dan  pendekatan  historis (histories Approach).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Sejarah Dasar Hukum Notaris di Indonesia
Pada  tahun  1617-1629  Jan  Pieterzoon  Coen  yang  menduduki  jabatan  sebagai gubernur  jenderal  Batavia  (sekarang  dikenal  dengan  Jakarta)  menganggap  perlu membuat  sebuah  lembaga  demi  keperluan  perputaran  roda  ekonomi  dalam  bidang perdagangan, hingga diangkatlah seorang Notaris yang disebut Notarium Publicum, pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkatlah seorang Notaris yang bernama Melchior Kerchem (Adjie,  2004). Melchion  Kerchem  dalam  jabatannya  sebagai  seorang
Notaris  dalam  surat  pengangkatannya  memiliki  tugas  yaitu (Adjie,  2004) melayani dan  melakukan  semua  surat  libel (smaadschrift) ,  surat  wasiat  dibawah  tangan (codicil) , persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan  akta-akta  lainnya  dan  ketentuan-ketentuan  yang  perlu  dari kotapraja.
Pada  tahun  1625  jabatan  Notaris  dipisahkan  dari  jabatan  sekretaris  Collage Van Schepenen, yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16  Juni  1625.  Instruksi  tersebut  hanya  terdiri  dari  10  pasal,  antara  lain  menetapkan bahwa  Notaris  wajiib  merahasiakan  segala  sesuatu  yang  dipercayakan  kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan (Adjie, 2004).
Tahun  1860  pemerintahan  Hindia  Belanda  memandang  perlu  untuk  membuat peraturan-peraturan  yang  baru  mengenai jabatan  Notaris  di Nederlands  Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Belanda, sebagai pengganti Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie , kemudian pada tanggal 1 juli 1860 ditetapkan Reglement op Het Notaris Ambt in  Nederlands  Indie (Stbl.  1860:  3)  dan  mulai  berlaku  pada  tanggal  1  juli  1860, dengan diundangkannya Stbl 1860 tersebut maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi lembaga  Notariat  di  Indonesia (Soegondo,  1993) .  Sejak  tahun  1948  kewenangan pengangkatan  Notaris  dilakukan  oleh  Menteri  Kehakiman,  berdasarkan  peraturan pemerintah  Tahun  1948  Nomor  60,  tanggal  30  Oktober  1948  tentang  Lapangan Pekerjaan,  Susunan,  Pimpinan  dan  Tugas  Kewajiban  Kementerian  Kehakiman (Soegondo, 1993).
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  jabatan  Notaris  yang berlaku,  sebagian  besar  masih  di  dasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan peninggalan  zaman  kolonial  Belanda,  yaitu  peraturan  jabatan  Notaris  yang  termuat dalam Stbl. 1860 Nomor 3 yang sudah beberapa kali diubah. Terakhir diubah dalam UndangUndang  Nomor  33  Tahun  1954  tentang  Wakil  Notaris  dan  Wakil  Notaris Sementara  yang  diundangkan  pada  tanggal  13  Nopember  1954  dalam  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  1954  Nomor  101  dan  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  (TLNRI)  Nomor  700.  Selama  hampir  144 tahun menjadi dasar yang kuat bagi pelembagaan Notariat di Indonesia, pada tanggal 6  Oktober  2004  Peraturan  Jabatan  Notaris  telah  dinyatakan  tidak  berlaku,  pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Soegondo, 1993).
Tahun  2014  tepatnya  pada tanggal  15  Januari  2014  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  yang  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2014 (Undang-undang  Jabatan  Notaris  No  2 tahun  2014,  2014). Dengan  adanya  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  baru tersebut,  telah  terjadi  perubahan  dan  pengaturan  kembali  secara  komprehensif mengenai  lembaga  Kenotariatan  dalam  satu  undang-undang  yang  mengatur
mengenai jabatan Notaris sehingga tercipta suatu unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris  di  Indonesia  dan  UUJN  merupakan  hukum  tertulis  sebagai  alat  ukur  bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.
Selain  itu  terdapat  aturan  lain  yang  menjadi  acuan  dalam  menjalankan jabatannya,  yaitu  Kode  Etik  Profesi  Notaris  yang  dibuat  oleh  Ikatan  Notaris Indonesia  (selanjutnya  disebut  dengan  INI),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (selanjutnya  disebut  dengan  KUHPerdata)  serta  peraturan  perundang-undangan lainnya  yang  ada  keterkaitan  dan  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  umum (Adjie, 2004).

## 2. Makna Pengampuan Menurut Hukum
Istilah  pengampuan  berasal  dari  bahasa  Belanda  yakni Curatele ,  yang  dalam bahasa Inggris disebut Custody atau Interdiction (Perancis). Seseorang yang ditaruh dibawah pengampuan disebut Curandus dan orang yang mengampu disebut Curator. Sementara proses pengampuan disebut Curatele. Pengampuan dikenal dengan istilah Curatele dalam  hukum  positif  yaitu  keadaan  dimana  seseorang  karena  sifat pribadinya  dianggap  tidak  cakap  atau  tidak  pandai  untuk  bertindak  di  dalam  lalu lintas hukum (Vollmar & Adiwimarta, 1983).
Pengampuan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang terbentuk dari kata dasar “ampu” yang mendapat tambahan  awalan “pe” dan akhiran “an” . Kata dasar “ampu” mempunyai  arti  “ menyokong  dari  bawah,  “menahan  dari  bawah”.
Sedangkan  pengampuan  adalah  perwalian  terhadap  seseorang  yang  telah  dewasa yang disebabkan karena gila, terlalu boros, dungu.
Menurut  P.N.H  Simanjuntak  Pengampuan  adalah:  “Suatu  daya  upaya  hukum untu  menempatkan  seorang  yang  telah  dewasa  menjadi  sama  seperti  orang  yang belum  dewasa.  Orang  yang  ditaruh  di  bawah  pengampuan  disebut  curandus, pengampunya  disebut  curator  dan  pengampuannya  disebut curatele (P.N.H. Simanjuntak, 2007).
Pengaturan  pengampuan  sendiri  di  Indonesia  terdapat  pada  kitab  Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak  ada  pasal  yang  mengatur  tentang  pengertian  pengampuan  ini.  Hukum  perdata materiil menurut ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4 (empat) bagian yang salah satu diantaranya  terdapat  pengaturan  mengenai  pengampuan.  Keempat  bagian  tersebut adalah (Usman, 2006):
1. Hukum Perorangan ( Personenrecht ).
2. Hukum Keluarga( Familierecht ).
3. Hukum harta Kekayaan ( vermogensrecht ).
4. Hukum Waris ( Erfrecht )
Ketentuan  tentang  pengampuan  dimasukkan  kedalam  bagian  hukum  keluarga yang terletak di buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlij Wetboek). Ketentuan  hukum  mengenai  pengampuan  terdapat  dalam  Pasal  433  –  462  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Namun  perlu  diketahui  bahwa  definisi
pengampuan  tidak  secara  langung  dijelaskan  dalam  KUHPerdata,  sehingga  definisi pengampuan  hanya  diperoleh  dari  pendapat  para  ahli  hukum  atau  doktrin  hukum. KUHPerdata  hanya  menjelaskan  hal-hal  inti  dari  suatu  peristiwa  hukum  yang dinamakan  dengan  pengampuan,  sehingga  dari  penjelasan  Pasal  433-462 KUHPerdata inilah dapat diketahui makna dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pengampuan.
Pasal 433 KUH Perdata menyatakan bahwa:
“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata  gelap,  harus  ditempatkan  di  bawah  pengampuan,  sekalipun  ia kadang-kadang  cakap  menggunakan  pikirannya.  Seorang  dewasa  boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”.

## 3. Makna  Pengampuan  Sebagai  Dasar  Pemberhentian  Sementara  dari  Jabatan Notaris
Pada prinsipnya pengampuan adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang terikat  kepada  hubungan  keperdataan  bila  subjek  hukum  pengampuannya  adalah orang.  Pengampuan  terletak  pada  Pasal  433  buku  Ke  I  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  atau Burgerlijk  Wetboek .  Pengaturan  tentang  pengampuan  tidak secara  jelas  dirunutkan  karena  bercampur  dengan  pengaturan  tentang  perwalian. Pada kehidupan masyarakat pengampuan ini bisa saja terjadi kepada siapapun, baik itu pejabat atau orang biasa pada umumnya.
Dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata,  Pengampuan  terdapat  dalam Buku I (Kesatu) tentang Orang, dan oleh Undang- Undang ditetapkan ke dalam salah satu orang- orang yang tidak cakap bertindak seperti:
1. Orang-  orang  yang  belum  dewasa,  yaitu  anak  yang  belum  mencapai  umur  18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (pasal 1330 BW jo Pasal 47 UU no 1 Tahun 1974)
2. Orang- orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orang- orang dewasa tapi dalam  keadaan  dungu,  gila,  mata  gelap  dan  pemboros  (pasal  1330  BW  jo  pasal 433 BW)
3. Orang- orang yang dilarang undang- undang untuk melakukan perbuatanperbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (pasal 1330 BW jo Undang- Undang Kepailitan.
Menurut  Pasal  433  KUHPerdata,  orang-orang  yang  diletakkan  dibawah pengampuan  adalah  setiap  orang  dewasa yang  selalu  berada  dalam  keadaan  dungu, sakit  otak  atau  mata  gelap  dan  boros.  Dalam  hal  ini  pembentuk  undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan  karena  itu  tidak  cakap  bertindak  untuk  mengadakan  perjanjian.  Dengan  tidak cakapnya  seseorang  yang  berada  dibawah  pengampuan  untuk  menyadari  tanggung jawabnya, dapat disimpulkan bahwa ia juga tidak dapat diberikan suatu kewenangan
yang  memuat  tanggung  jawab  yang  begitu  besar  terhadap  negara  dan  masyarakat yang diemban oleh seorang Notaris.
Berbeda  dengan  KUHPerdata,  meskipun  dalam  pasal  433  KUHPerdata  telah disebutkan  penyebab-penyebab  orang  berada  dalam  pengampuan,  namun  demikian tidak  mudah  memvonis  seseorang  diletakkan  dibawa  pengampuan.  Seorang  Notaris dapat  dikatakan  dibawah  pengampuan  apabila  Pengampuan  berdasarkan  adanya permohonan  penetapan  pengampuan.  UUJN  tidak  mensyaratkan  Putusan pengampuan  harus  didahului  dengan  Putusan  Pengadilan  kecuali  Notaris  yang diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya  oleh  Menteri  karena  dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal  22  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014,  2014), serta Notaris  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  oleh  Menteri  karena  dijatuhi  pidana penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, 2014). Serta  hal  yang  berkaitan  dengan  pemeriksaan  fakta  hukum  terhadap  dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal  18  dilaksanakan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dan/atau  fakta  hukum  lainnya (Pasal  22  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, 2014).
Pada jabatan seorang Notaris, dapat juga kemungkinan seorang Notaris dalam keadaan  dibawah  pengampuan,  misalnya  Notaris  tersebut  mengalami  Kelemahan kekuatan  akal  terletak  diantara  “dungu”  dan  “waras”,  sedangkan  pada  keborosan, haruslah  dilihat  bahwa  orang  tersebut  tidak  mampu  mengendalikan  dirinya  sendiri dalam mempergunakan uang dengan melampaui batas, dan mempergunakan uangnya untuk pengeluaran yang bersifat menghambur-hamburkan.
Saat  Notaris  berada  dibawah  pengampuan  tentunya  akan  menimbulkan  suatu akibat  hukum.  Notaris  merupakan  seseorang  yang  dipandang  memiliki  peranan penting di masyarakat karena kewenangannya dalam membuat akta autentik. Terkait karena  itu,  seorang  Notaris  harus  menjaga  perilaku,  kehormatan  dan  Martabatnya agar terhindar dari Sanksi. Sanksi merupakan alat hukum agar terciptanya penegakan hukum  dan  agar  menjadikan  seseorang  atau  masyarakat  agar  tertib  akan  aturan hukum yang dibuat. Berdasar ketentuan Pasal 434 KUHPerdata tidak semua dapat di tunjuk  dan  di  tetapkan  sebagai  pemegang  hak  pengampuan.  Hukum  mensyaratkan hanya  orang  yang  memiliki  hubungan  darah  saja  yang  dapat  mengajukan  dan ditetapkan  sebagai  pemegang  hak  pengampuan.  Bahkan  terhadap  saudara  semenda (hubungan  persaudaraan  karena  tali  perkawinan)  pun,  hukum  tetap  mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah sebagai pemegang hak pengampuan.
Pada  ruang  lingkup  pengampuan  yang  berhak  meminta  dan  dapat  di  tetapkan sebagai pemegang hak pengampuan, Pasal 434 KUHPerdata menyatakan (Subekti & Tjitrosudibio, 1999):
”Setiap  keluarga  sedarah  berhak  meminta  pengampuan  seorang  keluarga sedarahnya,  berdasar  atas  keadaannya  dungu,  sakit  otak,  atau  mata  gelap. Berdasar  atas  keborosannya,  pengampuan  hanya  boleh  diminta  oleh  para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat. Dalam hal yang satu  dan  yang  lain,  seorang  suami  atau  istri  boleh  meminta  pengampuan akan istri atau suaminya. Barangsiapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa  tak  cakap  mengurus  kepentingan-kepentingan  diri  sendiri  sebaik- baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri”
Notaris  dapat  mengajukan  penetapan  pengampuan    di  wakili  oleh  keluarga sedarah, jaksa ataaupun dirinya sendiri apabila Notaris telah terindikasi tidak cakap hukum  seperti  mengidap  sakit  pada  ingatannya,  dementia,  alzheimer,  amnesia, keborosan  ataupun  terganggu  kondisi  kesehatannya  sehingga  tidak  dapat  mengurus kepentingan-kepentingan  diri  sendiri  dengan  sebaik-baiknya  dan  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN ( Pasal 434 KUHPerdata ).
Semua  permintaan  untuk  pengampuan  harus  diajukan  kepada  Pengadilan Negeri  yang  dalam  daerah  hukumnya  tempat  berdiam  orang  yang  dimintakan pengampuan  (perdata).  Sehingga  penetapan  pengampuan  adalah  Putusan  yang dijatuhkan  oleh  hakim  yang  bersifat  menerangkan  bahwa  telah  ditetapkan  status seseorang  dimata  hukum  dari  orang  yang  cakap  bertindak  menjadi  tidak  cakap bertindak  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  atau  orang  yang  diletakkan  di  bawah pengampuan  dan  segala  akibat  hukum  di  dalamnya.  Penetapan  pengampuan  oleh pengadilan  ini  bertujuan  untuk  menetapkan  hak  atau  hukum  baru  terhadap  sesuatu peristiwa hukum. Penetapan ini dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan, yang tidak berdasarkan pemeriksaan para pihak (Muhammad Nasir, 2005).
Secara  umum,  Penetapan  pengampuan  adalah  Putusan  yang  dijatuhkan  oleh hakim  yang  bersifat  menerangkan  bahwa  telah  ditetapkan  status  seseorang  dimata hukum  dari  orang  yang  cakap  bertindak  menjadi  tidak  cakap  bertindak  dalam melakukan perbuatan hukum atau orang yang diletakkan di bawah pengampuan dan segala  akibat  hukum  di  dalamnya.    Dalam  pengampuan,  ditempuh  dengan  cara mengajukan permohonan dan bukan dengan menggugat si orang yang akan diampu tersebut.  Maka,  dalam  penetapan  pengampuan  ditegaskan  oleh  hakim  bahwa  orang yang  dimohonkan  untuk  ditaruh  dibawah  pengampuan  tersebut  telah  terbukti  wajar untuk berada di bawah pengampuan, setelah memeriksa segala bukti yang diajukan dan  setelah  mendengar  si  pemohon  dan  yang  dimohonkan  tersebut.  Penetapan pengampuan oleh pengadilan ini bertujuan untuk menetapkan hak atau hukum baru terhadap  sesuatu  peristiwa  hukum.  Penetapan  ini  dibuat  berkaitan  dengan  adanya suatu  permohonan,  yang  tidak  berdasarkan  pemeriksaan  para  pihak (Muhammad Nasir, 2005).
Dalam  menjalankan  jabatannya  Notaris  mempunyai  tanggung  jawab  moral terhadap  profesinya.  Sebagai  pengemban  profesi,  Notaris  adalah  orang  yang
memiliki  keilmuan,  keahlian  serta  kemampuan  dalam  bidang  ilmu  hukum  dan kenotariatan  sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  memerlukan pelayanan,  oleh  sebab  itu  Notaris  bertanggungjawab  secara  pribadi  atas  mutu  jasa yang  diberikan.  Pasal  9  ayat  1  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  bahwa  seorang  Notaris  yang  dalam  keadaan  pengampuan  dapat  di berhentikan  sementara.  Adapun  alasan  seorang  Notaris  di  berhentikan  sementara adalah sebagai berikut:
1. Dalam proses Pailit dan PKPU;
2. Dalam Pengampuan;
3. Melakukan perbuatan tercela;
4. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris;
5. Dalam masa penahanan;
Penjelasan atas alasan pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya adalah sebagai berikut:
1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
Salah  satu  sanksi  yang  diberikan  kepada  Notaris  ialah  diberhentikan  dari jabatannya,  dimana  salah  satu  penyebabnya  ialah  karena  pernyataan  pailit.
Seorang Notaris yang dinyatakan pailit dapat diberhentikan secara sementara dari jabatannya  seperti  yang  terdapat  didalam  Pasal  9  UUJN  dan  apabila  pernyataan pailit tersebut memiliki kekuatan hukum tetap hukum maka ia dapat diberhentikan secara tidak hormat seperti yang terdapat didalam Pasal 12 huruf a UUJN.
Akibat  hukum  dari  Notaris  yang  telah  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan seperti yang telah diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN berbeda dengan ketentuan kepailitan  yang  dialami  debitur  ini  telah diatur  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004.  Akibat  hukum  kepailitan  di  dalam  Undang- Undang  Kepailitan  dan  PKPU  tersebut  tidaklah  seperti  yang  diatur  dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kepailitan yang dapat berakibat seseorang diberhentian dari jabatannya. Berada di bawah pengampuan.
Pengampuan  adalah  keadaan  dimana  seseorang  karena  sifat-sifat  pribadinya dianggap  tidak  sanggup  untuk  bertindak  di  dalam  lalu  lintas  hukum.  Karena dianggap  tidak  sanggup,  maka  untuk  menjamin  dan  melindungi  hak-haknya, hukum  memperkenankan  seseorang  untuk  dapat  bertindak  sebagai  wakil  dari orang  yang  berada  dibawah  pengampuan.  Hal  ini  juga  menjadi  unsur  seorang Notaris yang dalam pengampuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 433 dan KBBI di atas jelas dan tegas, kondisi sakit jiwa, permanen atau tidak, merupakan hal yang mutlak  seseorang  dapat  ditempatkan  di  bawah  pengampuan.  Namun  demikian, orang  yang  suka  berfoya-foya  pun  dapat  dimintakan  pengampuan (Amrullah  & Tanuwijaya, 2018).
2. Melakukan perbuatan tercela.
Menurut  Pasal  9  huruf  c  UUJN,  Notaris  dapat  diberhentikan  sementara  dari jabatannya  karena  melakukan  perbuatan  tercela.  Pasal  12  huruf  c  UUJN  pun menyatakan  bahwa  seorang  Notaris  dari  jabatannya  dapat  diberhentikan  dengan tidak  hormat  jika  ia  melakukan  perbuatan  yang  merendahkan  kehormatan  dan martabat  jabatan  Notaris.  Secara  gramatical  frasa  melakukan  perbuatan  tercela dan  melakukan  perbuatan  yang  merendahakan  kehormatan  dan  martabat  jabatan Notaris dapat memiliki arti yang sama atau saling tumpang tindih ( overlapping ):
3. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris.
Berkaitan  dengan  pasal  4  Kode  Etik  Notaris,  Notaris  telah  melakukan pelanggaran dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu melakukan pembuatan akta yang tidak mengkonstatir keinginan para pihak dalam isi akta yang mana ini berarti  melanggar  kewenangan  Notaris  dalam  pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  sehingga jelas  ternyata  bahwa  Notaris  telah  melanggar  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (Amrullah  & Tanuwijaya,2018)
4. Sedang menjalani masa penahanan.
Berdasar  Pasal  13  UUJN  menyatakan  “Notaris  diberhentikan  dengan  tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” Ketentuan tersebut mengandung  pengertian  bahwa  apabila  seorang  notaris  telah  dinyatakan  bersalah dan  dihukum  pidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  inkracht,  maka tanpa  perlu  diusulkan  oleh  Majelis  Pengawas,  Menteri  dapat  langsung memberhentikan dengan tidak hormat terhadap notaris yang telah di vonis pidana, dengan ancaman paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, walaupun vonisnya dibawah 5 (lima).
Berdasarkan  pada  UUJN,  Notaris  yag  berada  dibawah  pengampuan diberhentikan sementara dari jabatannya, namun sebelum diberhentikan sementara Notaris  diberikan  kesempatan  untuk  membela  diri  di  hadapan  Majelis  Pengawas secara  berjenjang.  Pemberhentian  sementara  tersebut  dilakukan  oleh  Menteri  atas usul  Majelis  Pengawas  Pusat  yang  berlaku  paling  lama  6  bulan (Pasal  9  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2014) .  Notaris  yang  diberhentikan sementara  sebab  pengampuan  dapat  dapat  diangkat  kembali  menjadi  Notaris  oleh Menteri setelah dipulihkan haknya  (UUNJ)
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis Pengawas  Terhadap  Notaris,  dalam  hal  pemeriksaan  Notaris,  dilakukan  secara berjenjang  dari  Majelis  Pegawas  Daerah,  Majelis  Pengawas  Daerah  dan  putusan final ditetapkan oleh Majelis Pengawas Pusat. Mengenai Pemberhentian Sementara ini  sebelum  di  tetapkannya  putusan  oleh  Majelis  Pengawas  Pusat  terlebih  dahulu
terlapor  mengajukan  laporan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Majelis  Pegawas Daerah  sesuai  domisili  dalam  bahasa  Indonesia  disertai  bukti  yang  dapat dipertanggung jawabkan hal ini tertuang dalam Pasal 7 UUJN.
Pemeriksaan  oleh  Majelis  Pemeriksa  Daerah  bersifat  tertutup  untuk  umum. Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah meliputi (Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, 2020):
1. Laporan pengaduan masyarakat;
2. pemeriksaan Protokol Notaris; dan/atau
3. fakta  hukum  terhadap  dugaan  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan  dan  perilaku Notaris dengan memanggil pelapor dan terlapor.
Pada saat pemeriksaan inilah Notaris terlapor dapat melakukan pembelaan diri dan  tanggapan  atas  usulan  permberhentian  sementara.  Selain  itu  dilakukan  pula pemeriksaan  terhadap  protokol  Notaris  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  Majelis Pengawas  Wilayah  dan  Pusat  untuk  sidang  putusan.  Namun  pemeriksaan  fakta hukum  terhadap  dugaan  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan  dan  perilaku  Notaris sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  dilaksanakan  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan/atau  fakta  hukum lainnya (Pasal  22  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, 2020).
Kemudian hasil pemeriksaan terhadap Notaris terlapor dituangkan dalam berita acara  pemeriksaan  dan  rekomendasi  hasil  pemeriksaan.  Sekretaris  Majelis Pengawas  Wilayah  Notaris  melakukan  pengadministrasian  Laporan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  10  yang  dicatat  pada  buku  register  perkara  (Pasal  11)  dan disampaikan oleh sekretaris Majelis Pengawas kepada Majelis Pemeriksa. Sebelum sidang pemeriksaan dilakukan, Ketua Majelis Pengawas Notaris menyelenggarakan rapat  gelar  perkara  yang  dihadiri  oleh  Majelis  Pengawas  untuk  mendengar  duduk perkara  dan  penyampaian  pendapat  hukum  yang  dilakukan  secara  musyawarah. Penyampaian  pendapat  hukum  sebagai  bahan  masukan  bagi  Majelis  Pemeriksa dalam memutus perkara yang berada dalam kewenangan pemeriksaannya. Majelis Pengawas Pusat memiliki kewenangan untuk memutus dan memeriksa usulan dari Majelis  Pengawas  Wilayah.  Putusan  Majelis  Pengawas  Pusat  bersifat  final  dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi  berupa  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  kepada  Menteri (Pasal  32 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, 2020).
Namun  tidak  serta  merta  Notaris  yang  diajukan  pengampuan  menerima keputusan  pengampuan  dari  MPP.  Tetap  dilakukannya  pemeriksaan  terhadap Notaris  oleh  Majelis  Pemeriksa  dan  diberikan  kesempatan  bagi  Notaris  untuk membela  diri  dihadapan  Majelis  Pengawas  secara  berjenjang.  Hal  tersebut  guna menyakinkan  Majelis  Pengawas  untuk  dapat  memberikan  putusan  pemberhentian sementara  secara  adil  bagi  Notaris  sesuai  dengan  kewenangannya  dalam  Pasal  77
huruf (c) dan (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris, Majelis Pengawas Pusat berwenang:
1. menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  dan  mengambil  keputusan  dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. memanggil  Notaris  terlapor  untuk  dilakukan  pemeriksaan  sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
4. mengusulkan  pemberian  sanksi  berupa  pemberhentian  dengan  tidak  hormat kepada Menteri.
Dengan  batas  waktu  yang  hanya  7  hari  sejak  permohonan  pengampuan diajukan kepada MPD dan memasuki tahap pemeriksaan, hal ini dilakukan dengan tujuan  agar  Notaris  tidak  melaksanakan  jabatannya  sementara  waktu  sebelum sanksi  pemberhentian  dikenakan  kepada  Notaris  oleh  Majelis  Pengawas  Pusat. Pemberhentian  sementara  ini  akan  menimbulkan  hilangnya  kewenangan  notaris untuk  sementara  waktu  dan  Notaris  yang  bersangkutan  tidak  dapat  membuat  akta apapun  dalam  waktu  tertentu  yaitu  antara  3(tiga)  hingga  6  (enam)  bulan  dalam masa pemberhentian sementara. Sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada  notaris  untuk  menjalankan  tugas  jabatannya  kembali  atau  ditindaklanjuti dengan  sanksi  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian  tidak  hormat. Notaris dapat diberhentikan tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat jika Notaris yang berada dibawah pengampuan secara  terus menerus selama tiga tahun (Pasal  89  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, 2019).
Selama  3  (tiga)  hingga  6  (enam)  bulan  Notaris  masih  berada  dalam pengampuan  secara  terus  menerus  selama  tiga  (tahun)  dapat  diberhentikan  tidak hormat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf b UUJN
Berdasarkan  Pasal  90  Permenkumham  Nomor  19  TAHUN  2019  dikatakan bahwa  dalam  hal  Notaris  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  12  huruf  b  UUJN,  Majleis  Pengawas  Pusat menyampaikan  secara  manual  atau  elektronik  permintaan  Notaris  Pemegang Protokol  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  30 hari  sejak  putusan  diucapkan.  Setelah  permintaan  Notaris  Pemegang  Protokol tersebut  diterima,  MPP  menyampaikan  kepada  Menteri  untuk  diterbitkan  surat keputusan  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dalam  jangka  waktu  paling  lambat 30  Hari  sejak  usulan  diterima  secara  manual  atau  elektronik.  Notaris  yang diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya  wajib  melakukan  serah  terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung  sejak  keputusan  diterima.  Dalam  hal  serah  terima  protokol  tidak dilaksanakan,  MPD  dapat  mengambil  Protokol  Notaris  yang  berada  dalam penguasaan  Notaris  yang  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  untuk  diserahkan
kepada  Notaris  pemegang  protokol (Pasal  91  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, 2019).
Pada  dasarnya  yang  mempunyai  wewenang  melakukan  pengawasan  dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam  pelaksanaannya  Menteri  membentuk  Majelis  Pengawas  Notaris.  Peranan Majelis  Pengawas  Notaris  adalah  melaksanakan  pengawasan  terhadap  perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, agar dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan  menjatuhkan  sanksi  terhadap  Notaris,  sedangkan  fungsi  Majelis  Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  sebagaimana  yang  diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika demi  terjaminnya  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  bagi  pihak  yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan  senantiasa  melaporkan  tindakan  Notaris  yang  dalam  melaksanakan  tugas jabatannya  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  kepada  Majelis Pengawas  Notaris  setempat.  Dengan  adanya  laporan  seperti  ini  dapat meminimalisir dan memberantas tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
Menteri  sebagai  kepala  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia mempunyai  tugas  membantu  Presiden  dalam  menyelenggarakan  sebagian  urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah  memperoleh  wewenang  pengawasan  tersebut  ada  2  (dua)  cara  utama untuk  memperoleh  wewenang  pemerintah,  yaitu  Atribusi  dan  Delegasi.  Mandat juga  ditempatkan  sebagai  cara  tersendiri  untuk  memperoleh  wewenang,  namun apabila  dikaitkan  dengan  gugatan  ke  pengadilan  tata  usaha  negara,  Mandat  tidak ditempatkan secara tersendiri karena penerima Mandat tidak bisa menjadi tergugat di pengadilan tata usaha negara (Sujamto, 1983).
Saat  melakukan  pengawasan,  pemeriksaan  dan  penjatuhan  sanksi  Majelis Pengawas  harus  berdasarkan  kewenangan  yang  telah  ditentukan  UUJN  sebagai acuan untuk mengambil keputusan, hal ini perlu dipahami karena anggota Majelis Pengawas tidak semua berasal dari Notaris, sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis  Pengawas  harus  mencerminkan  tindakan  suatu  Majelis  Pengawas  sebagai suatu  badan,  bukan  tindakan  anggota  Majelis  Pengawas  yang  dianggap  sebagai tindakan  Majelis  Pengawas.  Pasal  67  Undang-undang  Jabatan  Notaris  ditentukan bahwa  yang  melakukan  pengawasan  terhadap  Notaris  adalah  Menteri,  Dalam melaksanakan  tugas  pengawasan  tersebut  Menteri  membentuk  Majelis  Pengawas Notaris yang mana masing-masing Majelis Pengawas Notaris tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur (Sujamto, 1983):
a. Pemerintah sebanyak tiga (3) orang:
b. Organisasi Notaris sebanyak tiga (3) orang;dan
c. Ahli/Akademik sebanyak tiga (3) orang.
Sedangkan  dalam  Pasal  68  Undang-undang  Jabatan  Notaris  menyebutkan, bahwa  Majelis  Pengawas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  67  ayat  (2)  terdiri atas:
1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah;
3. Majelis Pengawas Pusat.
Dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ditentukan  pengusulan  Anggota  Majelis  Pengawas.  Ketentuan  Pasal  3  ayat  (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) terdiri atas:
a. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia
c. Unsur  ahli/akademis  oleh  dosen/staf  pengajar  fakultas  hukum  atau  perguruan tinggi setempat.
Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  dibentuk  dan  berkedudukan  di  kabupaten atau di kota (Pasal 69 ayat [1] Undang-undang Jabatan Notaris). Ketentuan Pasal 4 ayat  (1)  menentukan  pengusulan  Anggota  Majelis  Pengawas  Wilayah  (MPW) terdiri atas:
a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
c. Unsur  ahli/akademis  oleh  dosen/staf  pengajar  fakultas  hokum  atau  perguruan tinggi setempat. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris).
Meskipun  MPD  mempunyai  wewenang  untuk  menerima  laporan  dari masyarakat  dan  dari  notaris  lainnya  dan  menyelenggarakan  sidang  untuk memeriksa  adanya  dugaan  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan  notaris,  tapi  tidak diberi kewenangan untuk menjatuhakan sanksi apapun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang  untuk  melaporkan  hasil  sidang  dan  pemeriksaannya  kepada  MPW dengan  tembusan  kepada  pihak  yang  melaporkan,  notaris  yang  bersangkutan, Majelis  Pengawas  Pusat,  dan  organisasi  Notaris.  Pada  hal  ini  Pelaksanaan  Tugas Pengawasan  Terhadap  Notaris  Majelis  Pengawas  Daerah  merupakan  amanat Undang-undang  Jabatan  Notaris,  khususnya  Pasal  67  Ayat  (1)  dan  (2)  yang menyatakan  bahwa  menteri  berwenang  dalam  mengawasi  Notaris  dan  dalam melaksanakan  pengawasannya  menteri  membentuk  majelis  pengawas.  Notaris adalah  pejabat  urnum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan penjelasan tersebut Seorang Notaris yang diberhentikan sementara sebagai  Notaris  dikatakan  “tidak  cakap”  yaitu  meliputi  seluruh  kemampuan bertindak sebagai Notaris, sedangkan seorang Notaris yang tidak berwenang hanya dalam beberapa hal atau keadaannya, misal Notaris tidak berwenang membuat akta
diluar  wilayah  kedudukannya.  Sehingga  Notaris  haruslah  cakap  agar  dapat bertindak  sesuai  kewenangannya,  sebab  kecakapan  meliputi  seluruh  kemampuan dan kewenangan bertindaknya sebagai Notaris.
Pada prinsipnya jika dikaitkan dengan profesi Notaris, apabila seorang Notaris berada  dalam  masa  pengampuan  maka  notaris  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai orang yang tidak cakap dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Hal ini dapat di  buktikan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris. Pemberhentian sementara Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adanya Peraturan tersebut mengenai  pemberhentian  sementara  terhadap  Notaris  yang  dibawah  pengampuan merupakan kepastian hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Lon Fuller.

## Kesimpulan
Notaris  berada  dalam  masa  pengampuan  maka  notaris  tersebut  dapat  dikatakan sebagai  orang  yang  tidak  cakap  dan  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum.  Hal  ini dapat di buktikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  Pemberhentian  sementara  Notaris  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  9  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Adanya  Peraturan  tersebut  mengenai pemberhentian  sementara  terhadap  Notaris  yang  dibawah  pengampuan  merupakan kepastian hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Lon Fuller.
Saran  kepada  Pemerintah  hendaknya  melakukan  pembaharuan  atas  Undang- Undang Jabatan Notaris dengan menambahkan diberhentikannya Notaris dengan alasan berada  dibawah  pengampuan  sehingga  tidak  ada  lagi  kekaburan  norma  terhadap peraturan tersebut. Serta penambahan mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat Notaris yang dibawah pengampuan.

## BIBLIOGRAFI
Adjie,  Habib.  (2004). Hukum  Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No  30 . Tahun. Google Scholar
Adjie,  Habib.  (2013).  Sanksi  Perdata  dan  Administrasi  Terhadap  Notaris  Sebagai Pejabat Publik, cet. 1. Ketiga, Bandung: PT Refika Aditama . Google Scholar
Amrullah,  M.  Arief,  &  Tanuwijaya,  Fanny.  (2018.). Keabsahan  Akta  Notaris  Apabila Notaris  Diberhentikan  Sementara  Akibat  Dijatuhi  Pidana (p.  47).  p.  47. Google Scholar
Kartikosari,  Heni,  &  Sesung,  Rusdianto.  (2017).  Pembatasan  Jumlah  Pembuatan  Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 25 (2), 158–171. Google Scholar
Muhammad Nasir. (2005). Hukum Acara Perdata . Jakarta: Djambatan.
P.N.H.  Simanjuntak.  (2007). Pokok-Pokok  Hukum  Perdata  Indonesia,  Cetakan  ke-3 . Jakarta: Djambatan.
Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15  Tahun  2020.  (2020). Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Terhadap Notaris .
Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15  Tahun  2020.  (2020). Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Terhadap Notaris .
Pasal 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. (2014). Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .
Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15  Tahun  2020.  (2020). Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Terhadap Notaris .
Pasal 89 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019. (2019). Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notari .
Pasal  9  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2014.  (2014). Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .
Pasal 91 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019. (2019). Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notari .
Sharfina,  Vitra  Hana,  &  Sukananda,  Satria.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Atas  Hak
Keperdataan  Bagi  Orang  Yang  Berada  Dalam  Pengampuan  (Studi  Kasus Penetapan  Nomor  0020/PDT.  P/2015/PA.  BTL). Justitia  Jurnal  Hukum , 3 (2). Google Scholar
Sjaifurrachman,  &  Adjie,  Habib.  (2011). Aspek  pertanggungjawaban  notaris  dalam pembuatan akta . Mandar Maju. Google Scholar
Soegondo, Notodisoerjo. (1993). Hukum Notariat di Indonesia (p. 46). p. 46. PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta. Google Scholar
Soenandar, Taryana, Djamli, H. Fathurrahman, Badrulzaman, Mariam Darus, Sjahdeini, Sutan Remy, & Soepraptomo, H. Heru. (2016). Kompilasi Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti, Bandung . Google Scholar
Subekti, Raden, & Tjitrosudibio, Raden. (1999). Kitab undang-undang hukum perdata .
Google Scholar
Sujamto.  (1983). Beberapa  Pengertian  dibidang  Pengawasan .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Undang-undang  Jabatan  Notaris  No  2  tahun  2014.  (2014). Perubahan  atas  Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .
Usman,  Rachmadi.  (2006). Aspek-aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  di Indonesia . Google Scholar
Völlmar, Henry Frédéric Arnold, & Adiwimarta, I. S. (1983). Pengantar Studi Hukum Perdata . CV Rajawali. Google Scholar

## Copyright holder:
Chairil Lailia Maharani, Dyah Ochtorina Susanti, Moh. Ali (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: