## IMPLEMENTASI INSIDE LEGAL THEORY DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL MELALUI PENDEKATAN HUKUM ISLAM

## Burhanuddin Susamto
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang burhanuddins.uin@gmail.com

## Abstrak
Inside Legal Theory is a theory of religious law enforcement for their followers internally. The fact that Islamic law enforcement juridically is always considered treaten diversity of other religions which can lead to disintegration. Even by the reason diversity, certain group (kelompok anti syariat Allah) able to pursue the idealism of Islamic law envorcement in bigest Islamic country having muslim people as a majority. Diversity is sunatullah, so that Islamic law enforcement is not necessary vis a vis with diversity. Through Inside Legal Theory, Islamic law enforcement internally is constitutional right of Indonesian muslim people so there is no one able to its opposite.
Inside  Legal  Theory  adalah  teori  pemberlakuan  hukum  agama  secara  internal  bagi pemeluknya.  Kenyataan  bahwa  upaya  pemberlakuan  hukum  Islam  secara  yuridis formal di Indonesia sering  dianggap mengancam kebeagamaan umat lainnya, sehingga berpotensi  menimbulkan  disintegrasi.  Bahkan  dengan  alasan  keberagamaan  tersebut, kelompok tertentu (kemomok anti syariat Allah) ternyata telah mampu mengubur cita- cita pemberlakuan hukum Islam di negara yang mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di  dunia  ini.  Keberagamaan  adalah  sunatullah,  karenanya  pemberlakuan  hukum  Islam tidak perlu vis a vis dengan keberagamaan. Melalui Inside Legal Theory, pemberlakuakuan hukum Islam secara internal merupakan hak konstitusional umat Islam Indonesia sehingga serorangpun tidak akan mampu medebatnya.
Kata Kunci: Inside Legal Theory , Hukum Islam, Hukum Nasional
Hukum 1 adalah seperangkat peraturan yang terkait erat dengan perbuatan manusia. Pada hakikatnya, semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, 2 sehingga keberadaanya tidak akan pernah lepas dari hukum yang berlaku. 3 Dikatakan demikian sebab hukum selain memuat batasan-batasan larangan
1 Abd.  Rahman  Dahlan,  Ushul  Fiqh  (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), h. 33
2 QS.Al-Muddatsir [74]: 38.
3 QS. Al-Jatsiyah [45]: 18.
yang tidak boleh dilanggar ( makruh/ haram ), juga memuat ketentuan petunjuk yang dapat mengarahkan manusia untuk berbuat sebaik mungkin. Petunjuk itu ada yang diwujudkan dalam bentuk perintah ( wajib/ sunnat ) maupun kebolehan ( mubah ) untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 4 Hikmah keluasan aspek kebolehan yang melekat pada hukum adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan
4 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 336
Burhanuddin Susamto, Implementasi Inside Legal Theory ... |    127 kepada manusia agar dapat berkreasi sesuai fitrah kemanusiaannya.
Manusia adalah mahluk sosial yang hidup di wilayah tertentu untuk saling berinteraksi guna memenuhi kebutuhannya. Pada hakekatnya, manusia diciptakan Allah SWT dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani (QS.Ali-Imran [3]:59 dan QS.As-Sajdah [32]:7) dan ruhani (QS.Al-Hijr [15]:29 dan QS.As-Sajdah [32]:9). Kedua unsur penciptaan manusia itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Karena itu untuk memenuhi kebutuhannya, setiap manusia perlu bermasyarakat yang pola relasinya terikat oleh norma-norma yang berlaku.
Kehidupan manusia terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan peradaban manusia juga berkembang secara pesat.  Diantara bentuk perkembangan ialah adanya pergeseran peradaban manusia dari budaya primitif tradisional menjadi budaya modern. 5 Bahkan begitu pesatnya perubahan tersebut, terkadang sampai menimbulkan apa yang disebut keterkejutan budaya ( culture shock ) 6 akibat kegagalan menyikapi perubahan. Jika perubahan tidak berdampak pada prilaku menyimpang tentu tidak ada masalah, tetapi bagaimana jika perubahan tersebut diikuti oleh penyimpangan terhadap nilai-nilai moral dan kebenaran?
Untuk mengarahkan kepada perbuatan yang baik dan menghindari penyimpangan, diperlukan perangkat hukum yang berlaku di tengah kehidupan manusia. Hukum yang
5 Perlu dipahami bahwa dalam kehidupan modern bukan  berarti  mengesampingkan  sesuatu  yang  lama hingga  larut  dalam  pusaran  medernitas  tersebut. Sesuatu peninggalan yang masih tetap relevan dalam kehidupan  modern  lintas  generasi  adalah  ilmu- ilmu  syar’i  baik  dari  aspek  aqidah  maupun  hukum- hukumNya.
6 Culture Shock merupakan sebuah keadaan dimana seseorang merasa tidak nyaman dan seperti merasakan sebuah ancaman bagi kesejahteraannya ketika berada dilingkungan  yang  baru  didatangi/ditempati.  Lihat, Ling  Toomey,  Communicating  Across  Culture  (New York: The Gulford Press, 1999), h. 245
baik ialah hukum yang memiliki kewibawaan di hadapan manusia sebagai subjek hukum. Agar dapat merekayasa kehidupan manusia di masyarakat ( tool of social engineering ), 7 maka hukum selain dituntut untuk ideal, juga harus bersifat manusiawi. Ideal artinya bahwa hukum yang diberlakukan harus benar-benar memuat integrasi nilai-nilai (kebenaran, keadilan, kemanfaatan,dan lain-lain) dalam perspektif ilahiyah sehingga dapat memotivasi subjek hukum. Sedangkan hukum bersifat manusiawi artinya hukum harus dapat dijalankan oleh manusia secara universal, kecuali ada sebab- sebab tertentu yang kemungkinan menghalangi pemberlakuannya.
Peradaban manusia ( human civilization ) terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan  waktu.  Untuk  mengarahkan kehidupan manusia modern menuju peradaban yang lebih ideal, diperlukan perangkat hukum, baik yang berlaku secara formal maupun non formal. Hukum yang berlaku secara yuridis formal adalah peraturan perundang- undanganyang disusun dan ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang ( legalized institutions ), sehingga pemberlakuannya bersifat mengikat secara umum. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum berlaku secara non formal adalah hukum yang hidup ( living law ) 8 dan berkembang dengan sendirinya di tengah masyarakat. 9
Hukum non formal bersifat dinamis sering perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. Artinya apa yang diharapkan masyarakat bahwa hukum tersebut bersifat tetap, maka
7 Roscoe  Pound,  Interpretation  of  Legal  History (Harvard University Press, 1946), h. 160
8 Eugen  Ehrlich,  Fundamental  Principles  of Sociology  of  Law  (Cambridge:  Harvard  University Press, 1936), h. 6
9 Hukum  yang  hidup  dan  berkembang  dengan sendirinya  di  masyarakat  misalnya  hukum  yang berkaitan  dengan  kepercayaan  agama  dan  adat istiadat. Living law (hukum non formal) di masyarakat ada  yang  diadopsi  menjadi  peraturan  perundang- undangan oleh lembaga Negara dan ada yang tidak. Ada  tidaknya  pengadopsian  hukum  non  formal tergantung dari kebutuhan dan dinamika politik yang berkembang.
128    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 126-133
hukum itupun akan tetap keberadannya. Begitupula sebaliknya, apabila hukum diyakini masyarakat bersifat berubah, maka hukum itupun akan berubah sesuai kebutuhan masyarakat. Perubahan hukum non formal di masyarakat dapat terjadi kapan pun tanpa harus menunggu proses politik hukum ( legal policy ). Jadi keberadaan hukum non formal dapat dipastikan bersifat akomodatif terhadap perubahan masyarakat. Berbeda dengan hukum non formal, hukum yang berlaku secara yuridis formal (peraturan perundang-undangan), cendrung tidak bersifat akomodatif terhadap perubahan masyarakat. Peradaban masyarakat selalu bersifat dinamis, sedangkan peraturan perundang-undangan dianggap cendrung bersifat statis. Dikatakan statis karena peraturan perundang-undangan tidak bisa berubah setiap saat mengikuti perubahan masyarakat. Untuk merubah peraturan perundang-undangan, diperlukan proses politik yang membutuhkan waktu lama. Bahkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tidak akan dirubah, kecuali pemerintah menganggap perlu merubahnya. Ketergantungan pada legal policy itulah yang menyebabkan peraturan perundang-undangan tidak akomodatif terhadap perubahan peradaban manusia.
Disamping itu, pemberlakuan peraturan perundang-undangan sebagai hukum negara selalu bersifat top down . Artinya dengan system top down, masyarakat dipaksa untuk mentaati hukum  Negara. 10 Pelanggaran  terhadap hukum negara menyebabkan pelakunya dikenai sanksi hukum sesuai dengan bentuk dan bidang pelanggaranya. Pemberlakuan hukum negara sering menimbulkan persoalan, terutama ketika hukum negara tidak dibangun berdasarkan jiwa masyarakat/ bangsanyanya.
11 Jiwa masyarakat selalu dibangun atas dasar
10 Kekuasaan  negara  adalah  kekuasaan  yang  sah (legal),  sedangkan  apabila  muncul  kekuasaan  lain maka  kekuasaan  tersebut  tidak  sah  (illegal).  Oleh karena itu negara bersifat memaksa, memonopoli, dan menyeluruh.
11 Dalam  hal  ini,  pendapat  Von  Savigny  bahwa pembelakuan  hukum  harus  mencerminkan  jiwa rakyatnya (Volksgeist) sepertinya ada benarnya. Lihat, Surya Prakash Sinha, Jurisprudence Legal Philosophy
kepercayaan (keagamaan/ adat) yang penuh dengan nilai-nilai. Karena itu mengesampingkan eksistensi kepercayaan masyarakat (hukum- hukum agama) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pasti akan menyebabkan produk hukum negara mengalami kekeringan nilai. 12 Hukum negara yang kekeringan nilai akan mengalami krisis keibawaan di hadapan manusia sebagai subjek hukum. Tanda-tanda hukum negara mengalami krisis kewibawaan adalah banyaknya penyimpangan terhadap nilai-nilai moral dan pelanggaran yang terjadi di tengah upaya penegakan hukum itu sendiri ( law enforcement ). Dalam hal ini, pemberlakuan hukum negara dapat dikatakan belum mampu menjadi celupan ( sibghah) untuk mewarnai masyarakat agar berprilaku yang baik. Bahkan sanksi hukum yang diterapkan oleh negara seolah tidak menimbulkan efek jera.
Untuk membangun perundang-undangan sebagai hukum negara yang penuh dengan muatan nilai-nilai, 13 lembaga pemerintah perlu mengadopsi hukum yang menjadi kepercayaan masyarakatnya. Jika di suatu masyarakat banyak hukum yang berlaku berdasarkan kepercayaan (agama) maupun tradisi ( legal pluralism ), maka hukum yang diadopsi seharusnya hukum yang berperadaban ( civilized law ). Jika hukum yang diadopsi oleh lembaga negara adalah hukum yang tidak berperadaban ( uncivilized law ), maka dikhawatirkan masyarakatnya akan mengalami krisis moral. Jika diamati secara mendalam, sesungguhnya Indonesia adalah
in A Nutshell (West Publishing Co, 1993), h. 206
12 Nilai-nilai  suatu  hukum  sesungguhnya  dapat digali  dari  sumber  hukum.  Berdasarkan  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang pembentukan peraturan perundang undangan, sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai sumber hukum karena adanya sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
13 Banyak  prinsip  yang  seharusnya  dimuat pada  nilai-nilai  suatu  hukum,  misalnya  prinsip kebenaran,  keadilan,  kemanfaatan,  dan  lain-lain. Untuk  menghindari  dari  tarik  menarik  kepentingan manusia (human interest), nilai-nilai hukum tersebut harus  mendasarkan  pada  perspektif  ketuhanan (transcendental values). Karena nilai-nilai transendental menyatu  dengan  hukum,  maka  mentaati  hukum merupakan bagian dari ibadah.
Burhanuddin Susamto, Implementasi Inside Legal Theory ... |    129 sebuah negara yang sedang mengalami krisis moral. Banyaknya prilaku menyimpang dalam segala dimensi kehidupan adalah bukti nyata adanya krisis moral tersebut. Adapun yang menjadi sebab utama terjadinya krisis moral adalah karena rendahnya standar moral yang melekat pada norma hukum yang berlaku. Menurut penulis, hukum yang berlaku saat ini lebih banyak didominasi oleh aturan yang bersifat prosedural, sehingga tidak menyentuh pada aspek subtansinya. Padahal subtansi hukum bukanlah aturan-aturan yang bersifat prosedural, melainkan norma hukum yang digali dari kepercayaan masyarakat. Islam sebagai salah satu agama yang dipercayai masyarakat, tentu memiliki konsep hukum untuk dijadikan bahan pengembangan subtansi hukum di Indonesia.
Manusia yang baik kecendrungan akan menghasilkan produk hukum yang baik. Begitu pula sebaliknya, manusia yang buruk kecendrungan akan menghasilkan produk hukum yang buruk pula. Manusia yang baik adalah manusia berperadaban yang menjungjung tinggi nilai-nilai ketuhanan ( al- qiyam al-ilahiyah ) sebagaimana dicontohkan melalui misi kenabian. Manusia yang tidak baik adalah manusia jahiliyah yang tidak berperadaban. Kenyataan bahwa kehidupan manusia di Indonesia sebagai subjek hukum ada yang sudah berperadaban ( madaniyah ) dan ada yang terbelakang ( jahiliyah ). Keberagamaan inilah yang kemudian menyebabkan sistem hukum di Indonesia bersifat plural. Akibatnya antara pengikut masing-masing system hukum tersebut sering terjadi tarik menarik (polarisasi) untuk saling member pengaruh, sehingga tidak mudah  menjadikan salah satu system hukum sebagai  mazhab negara.
terjadi  tarik  menarik  (polarisasi)  untuk  saling  member  pengaruh,  sehingga      tidak  mudah menjadikan salah satu system hukum  sebagai   mazhab negara.
Dengan mendasarkan (QS. Al-Maidah[5]:50), 14 penulis yakin bahwa hukum Islam adalah hukum yang  paling  berperadaban.  Kenyataan  bahwa  hukum  yang  berperadaban  ( civilized  law ),  sering bertentangan dengan hukum-hukum lainnya (hukum adat istiadat) yang hidup di tengah masyarakat. Adanya  pertentangan  tersebut  disebabkan  oleh  perbedaan  standar  kebenaran  yang  melekat/ menjiwai pada masing-masing norma hukum itu. Diantara masyarakat ada yang berpendapat bahwa standar  kebenaran  suatu  hukum  harus  mendasarkan  pada  aspek  wahyu,    melalui proses  kenabian ( prophetic ), sedangkan masyarakat lainnya cukup hanya mendasarkan pada adat istiadat setempat sebagai  bentuk  peninggalan  nenek  moyang.    Jika  terjadi  pertentangan  antara  keduannya,  maka seseorang  sebagai  warga  negara  sekaligus  mahluk  Allah  harus  berani  mengambil  sikap  untuk menentukan hukum mana yang lebih berperadaban. 15 Hukum  Islam  sebelum  diadopsi  menjadi  hukum  negara  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan adalah hukum yang berlaku secara non formal. Keberadaan hukum Islam sebagai hukum non  formal  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  rujukan  utama  dalam  pembangunan  hukum  formal  di Indonesia. Ketika hukum adat maupun kepercayaan lain terjadi “kekurangan konsep” ,  hukum Islam melalui berbagai produk hukumnya ( fiqh/ fatwa ) sudah memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan manusia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Kalaupun fiqh/ fatwa yang ada belum  mengatur  persoalan-persoalan  baru,  sesunggunya  melalui  teori  hukum  Islam  ( ushul  fiqh ), kekosongan  hukum  itu  bisa  segera  teratasi.  Apalagi  hukum  yang  dibutuhkan  untuk  mengatur persoalan  hanya  bersifat  prosedural,  tentu    sangat  mudah  untuk  dibuat.  Kemudian  yang  menjadi pertanyaan  adalah  cara  atau  mekanisme  mengembangkan  hukum  nasional    melalui  pendekatan hukum Islam.
Membangun Hukum Nasional  Melalui Pendekatan Hukum Islam Teori Penerimaan Hukum Islam
14 QS. Al-Maidah[5]:50.
15 Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan hukum  yang berperadaban, yaitu: (1) Hukum adat menyesuaikan  dengan  hukum  yang  mendasarkan  wahyu  sebagai  representasi  kebenaran  Ilahi;  (2)  Dilakukan  upaya harmonisasi dengan mengacu pada kaidah bahwa adat sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan nash ( al ‘âdah al  muhakamah    mâ  lam  yuhalifu  nash );  (3)  Masing-masing    hukum  yang  hidup  di  masyarakat   dijalankan    sendiri- sendiri secara internal oleh pengikutnya.
(X)  Hukum Adat/ Hukum Kolonial, dll (X,Y)  Hukum Nasional ( Semakin berorientasi vertikal, hukum nasional semakin civilized )
(Y)  Hukum Islam
Dengan mendasarkan (QS. Al-Maidah[5]:50), 14 penulis yakin bahwa hukum Islam adalah hukum yang paling berperadaban. Kenyataan bahwa hukum yang berperadaban ( civilized law ), sering bertentangan dengan hukum-hukum lainnya (hukum adat istiadat) yang hidup di tengah masyarakat. Adanya pertentangan tersebut disebabkan oleh perbedaan standar kebenaran yang melekat/ menjiwai pada masing-masing norma hukum itu. Diantara masyarakat ada yang berpendapat bahwa standar kebenaran suatu hukum harus mendasarkan pada aspek wahyu, melalui proses kenabian ( prophetic ), sedangkan masyarakat lainnya cukup hanya mendasarkan pada adat istiadat setempat sebagai bentuk peninggalan nenek moyang. Jika terjadi pertentangan antara keduannya, maka seseorang sebagai warga negara sekaligus mahluk Allah harus berani mengambil sikap untuk menentukan hukum mana yang lebih berperadaban. 15
Hukum Islam sebelum diadopsi menjadi hukum  negara  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan adalah hukum yang berlaku  secara  non  formal.  Keberadaan hukum Islam sebagai hukum non formal dapat dijadikan sebagai bahan rujukan utama dalam pembangunan hukum formal di Indonesia. Ketika hukum adat maupun kepercayaan lain terjadi “kekurangan konsep”, hukum Islam melalui berbagai produk hukumnya ( fiqh/ fatwa ) sudah memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan manusia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Kalaupun fiqh/ fatwa yang ada belum mengatur persoalan- persoalan baru, sesunggunya melalui teori hukum Islam ( ushul fiqh ), kekosongan hukum itu bisa segera teratasi. Apalagi hukum yang
14 QS. Al-Maidah[5]:50.
15 Ada  beberapa  langkah  yang  perlu  dilakukan untuk menentukan hukum yang berperadaban, yaitu: (1)  Hukum  adat  menyesuaikan  dengan  hukum  yang mendasarkan  wahyu  sebagai  representasi  kebenaran Ilahi;  (2)  Dilakukan  upaya  harmonisasi  dengan mengacu  pada  kaidah  bahwa  adat  sebagai  hukum selama  tidak  bertentangan  dengan  nash  ( al  ‘âdah  al muhakamah  mâ  lam  yuhalifu  nash );  (3)  Masing-masing hukum yang hidup di masyarakat dijalankan sendiri- sendiri secara internal oleh pengikutnya.
130    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 126-133
dibutuhkan untuk mengatur persoalan hanya bersifat prosedural, tentu sangat mudah untuk dibuat. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah cara atau mekanisme mengembangkan hukum nasional melalui pendekatan hukum Islam.

## Membangun Hukum Nasional Melalui
Pendekatan Hukum Islam Teori Penerimaan Hukum Islam
Hukum Islam di nusantara sudah ada sebelum Indonesia merdeka karena seiring dengan masuknya agama Islam itu sendiri. 16 Sepanjang kajian sejarah sejak berabad-abad lalu, hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat muslim di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. 17 Hukum Islam yang dijadikan sebagai panduan kehidupan umat Islam terkondifikasi dalam kitab-kitab fiqh para ulama. Fiqh merupakan hasil istinbath hukum para ulama/ fuqaha yang menggunakan metode ushul fiqh dengan bersumberkan pada al-Qur’an dan as-Sunnah. 18 Penerimaan hukum Islam di masa kolonial mengalami pasang surut. Hukum Islam melalui Compendium Friejer pernah dijadikan pemerintah kolonial Belanda sebagai hukum positif untuk panduan dasar para hakim dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan masyarakat bumi putera di pulau Jawa dan Madura. Disamping
16 Ada  yang  berpendapat  bahwa  sejarah  hukum Islam  di  nusantara  menurut  sebagian  ahli  sejarah bermula  pada  abad  pertama  Hijriah,  yaitu  sekitar abad ketujuh dan delapan Masehi. Ramly Hutabarat, Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Konstitusi-Konstitusi Indonesia  dan  Peranannya  dalam  Pembinaan  Hukum Nasional (Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Tatanegara Universitas Indonesia, 2005), h. 61
17 Di dalam al-Qur’an, banyak ayat-ayat hukum yang bersifat perintah sehingga harus dijalankan oleh hamba- hambaNya. Dari sekian banyak perintah tersebut ada yang dapat dijalankan secara perserorangan maupun tidak  kecuali  melalui  jamaah.  Perintah  Allah  yang dibebankan  kepada  kaum  muslimin  secara  jamaah ada yang dapat dijalankan oleh organisasi Islam secara kelembagaan dan ada yang tidak kecuali oleh negara. Menurut teori, perintah Allah yang dibebankan kepada negara  adalah  terkait  legislasi  hukum  yang  bersifat mengikat.
18 Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijti ḥ âd (Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1994), h. 22
melalui positiviasi, respon terhadap hukum Islam juga diwujudkan dalam bentuk teori. Diantara respon tersebut ada yang menerima dan ada yang sebaliknya mengesampingkan hukum Islam. Berikut ini adalah dinamika teori penerimaan hukum Islam secara umum yang pernah berlaku di Indonesia.
Respon Terhadap Hukum Islam Substansi Teori Receptio in Complexu Christian Van Den Berg (1845-1927) Bagi penduduk beragama Islam, mereka dikenakan ketentuan syariah secara keseluruhan. 1 Receptie Theorie Christian Snouck Hurgronje (1857- 1936) Hukum Islam dapat ditetapkan ditetapkan sebagai hukum apabila telah diakui oleh hukum adat. 2
Receptie Exit Hazairin (1906-1975)
Menurut Hazairin teori resepsi adalah “teori iblis” karena dimaksudkan untuk menghapus hukum Islam. 3 Receptio a Contrario Sajuti Talib (1929- 1990) Merupakan hasil pengembangan teori Receptie Exit yang diperkenalkan Hazairin
Membicarakan  tentang  teori-teori pemberlakuan hukum Islam, maka akan sangat berkaitan dengan proses bagaimana seharusnya nilai-nilai hukum Islam tersebut dapat diadobsi menjadi hukum positif yang berlaku mengikat, tentu disamping mengakui eksistensi hukum adat dan hukum Barat. Adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh kolonial Belanda, ternyata selama ini telah mereduksi syariat Islam hingga menjauhkan dari masyarakatnya. Akibatnya, hukum Islam yang seharusnya diterima apa adanya justru cendrung termarjinalkan dalam proses positivasi hukum menurut perspektif tata hukum Indonesia. 19 Namun di era reformasi, perlakuan tersebut sudah mulai berubah ke arah yang lebih baik.
Eksistensi  hukum  Islam  di  Indonesia menurut penulis bisa dilihat dari dua aspek secara umum, yaitu aspek teori ( ushul fiqh ) dan aspek produk ( fiqh, fatwa, qadha) . Kedua
19 A.  Rahmat  Rosyadi  dan  HM.  Rais  Ahmad, Formalisasi  Syariat  Islam  dalam  Perspektif  Tata  Hukum Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 68
Burhanuddin Susamto, Implementasi Inside Legal Theory ... |    131 aspek hukum Islam tersebut sesungguhnya bisa diadopsi menjadi peraturan perundang- undangan.  Pengadopsian  hukum  Islam menjadi hukum negara, diperlukan politik hukum ( legal policy ) yang sejalan dengan visi misi membangun peradaban. Tanpa adanya kesamaan visi misi antara hukum Islam dengan politik hukum yang dijalankan, maka masing- masing akan berjalan sendiri-sendiri, bahkan terkadang saling bertentangan. Artinya antara hukum Islam yang berkembang di masyarakat dengan kebijakan hukum yang dirancang negara akan saling bertentangan. Kenyataan inilah yang sering terjadi di Indonesia ketika membangun hukum negara. Konstribusi hukum Islam dalam pembangunan teori hukum keindonesiaan selain melalui kontekstualisasi ushul fiqh menjadi teori hukum, juga dapat dilakukan melalui pengadopsian ushul fiqh dan fiqh menjadi peraturan perundang-undangan. Ushul fiqh sebagai teori dapat diadopsi ke dalam regulasi tentang penyusunan peraturan perundang-undangan, sedangkan fiqh sebagai produk dapat diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan dari berbagai aspek, seperti perdata, ekonomi, tatanegara, pidana, lembaga pengadilan dan lain-lain termasuk tema-tema hukum kontemporer.
Produk politik hukum di Indonesia adalah ditetapkannya peraturan perundang-undangan sebagai hukum negara. Dalam hal ini, penulis mencoba mengklasifikasikan produk hukum negara menjadi dua, yaitu: (1) Produk hukum yang bersifat prosedural ( prosedural law / hukm al-ijra’i ). Produk hukum ini merupakan hasil dari ijtihad yang menggunakan akal. Pendekatan akal digunakan ketika hukum tidak dijumpai secara langsung dari sumbernya. Namun perlu diketahui bahwa pemberlakuan hukum prosedural  diperbolehkan  selama  tidak bertentangan dengan sumber hukumnya; dan (2) Produk hukum yang bersifat substantif ( substantive law/ hukm al-syar’i ), yaitu produk hukum yang digali langsung dari sumbernya. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila. Dalam Pancasila ada sila Ketuhanan yang Maha Esa; dalam Ketuhanan yang Maha Esa ada Al-Qur’an dan Sunnah/
Hadits  Rasulullah  SAW.  Perkembangan hukum Islam di Indonesia bisa dilihat dari keberadaan  berbagai  produk  peraturan perundang-undangan dan produk hukum living law yang hidup di masyarakat ( civilized law ). Produk peraturan perundang-undangan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Dikatakan demikian, karena tidak sedikit tuntutan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh lembaga negara untuk mengesahkan peraturan perundang- undangan tertentu. Sedangkan perkembangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta unsur- unsur lainnya termasuk arus globalisasi yang telah mencairkan batas-batas wilayah suatu negara.

## Membangun Inside Legal Theory
Menjalankan hukum sesuai keyakinan ( aqidah ) merupakan keniscayaan yang tidak bisa terbantahkan. Banyak dasar hukum ( dalil-dalil syar’i ) yang melegitimasi pernyataan tersebut. 20 Bahkan perintah itu juga berlaku dalam kitab suci agama samawi lainnya seperti Taurat dan Injil . 21 Namun kenyataan bahwa masyarakat
20 Lihat  QS.Al-Baqarah[2]:  213,  QS.Ali-Imran[3]:23, QS.Al-Maidah[5]:44 -45, QS.Al-Maidah[5]:  47 -50,  dan QS.An-Nisa[4]:59
21 Dalam  Kitab  Taurat  Musa  berkata:  “ Apabila  ada perkara  diantara  mereka,  maka  mereka  datang  kepadaku dan aku mengadili diantara seseorang dan yang lain; lagi pula  aku  memberitahukan  kepada  ketetapan-ketetapan dan  keputusan-keputusan  Allah.” [Keluaran  (18):  16]. “ Berilah  keputusan  yang  adil  di  dalam  perkara-perkara antara  seseorang  dengan  saudaranya  atau  dengan  orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu. Baik perkara kecil maupun perkara orang besar harus didengarkan.  Jangan  gentar  terhadap  siapapun,  sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah .” [Ulangan (1): 16-17]. Maka  lakukan  kewajibanmu  dengan  setia  kepada  Tuhan, dengan  hidup  menurut  jalan  yang  telah  ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah dan ketentuannya, seperti yang telah tertulis dalam hukum Musa (Taurat). [I Raja-Raja (2): 3]. Dalam Kitab Injil Nabi Isa as berkata: ”Janganlah kamu menyanagka bahwa aku (Isa) datang  untuk  meniadakan  hukuman  Taurat,  melainkan untuk melengkapinya…..karena itu siapa yang meniadakan salah  satu  perintah  hukum  Taurat  sekalipun  yang  paling kecil,  dan  mengajarkannya  demikian  kepada  orang  lain, maka ia akan menduduki tempat paling rendah (Neraka)” [Matius  (5):  17-20].  Seruan  dari  kutipan  ayat-ayat  di atas  merupakan  bukti  pentingya  supremasi  hukum- hukum  Allah  sepanjang  sejarah.  Namun  dari  hasil analisa, dalam kitab suci agama samawi pra Islam itu, belum dijumpai adanya penjelasan lebih lanjut secara
132    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 126-133
plural  sering  dianggap  sebagai  kendala pemberlakuan hukum Islam. pemberlakuan hukum agama sering dianggap bertentangan dengan prinsip kebinekaan/ keberagamaan. Pertanyaannya, mungkinkan hukum Islam berlaku di tengah masyarakat yang plural seperti di Indonesia?
Keberagaman (pluralitas) merupakan sunatullah. 22 Di tengah keberagaman tersebut, Allah telah menurunkan wahyuNya sebagai sumber hukum untuk diamalkan. Karena itu antara hukum Islam dengan keberagaman sebagai sunatullah tidak perlu dipertentangkan. Mempertentangkan antara keduanya merupakan kesalahan, sebab sama artinya dengan menolak pemberlakuan hukum. Akibatnya, hukum Islam yang seharusnya diposisikan sesuai kehendakNya justru termarjinalkan. Padahal untuk menghormati keberagaman tidak harus mengorbankan hukum Islam itu sendiri. Untuk memberlakukan hukum sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing diperlukan suatu teori. Teori tersebut harus mengakomodasi berlakunya hukum agama dalam suatu Negara. Islam sebagai salah satu agama telah mengajarkan berbagai hukum kepada umatnya untuk diamalkan. Namun agar berlakunya hukum Islam tidak mengganggu keyakinan agama lain, maka berlakunya hukum Islam maupun hukum agama lainnya harus berlaku ke internal. Karena hukum Islam berlaku secara internal bagi umat Muslim sendiri, maka penulis istilahkan dengan Inside Legal Theory .
Inside Legal Theory adalah teori pemberlakuan hukum secara internal bagi umatnya masing- masing. Masing-masing agama dipersilahkan “berkompetisi” dalam mencapai kebaikan melalui pemberlakuan hukum yang mereka miliki. Dari hasil hepotesis, Islam merupakan agama yang paling siap untuk memberlakukan hukum di setiap lini kehidupan. Teori hukum Islam tidak khawatir dengan adanya perubahan masyarakat. Bahkan hukum Islam mendorong
mendetail tentang akad-akad kontrak perjanjian.
umatnya untuk berperadaban paling modern ( civilized ), dengan syarat selama mereka berada dalam kerangka norma-norma syariat Allah. Berlakuanya Inside Legal Theory tidaklah bertentangan dengan al-Qur’an. Allah berfirman: “Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan (hukum) dan jalan yang terang” (QS. Al-Maidah[5]: 48). Artinya sesungguhnya Allah telah menurunkan hukum bagi masing- masing agama samawi ( taurat dan injil ). Hukum- hukum tersebut kemudian disempurnakan dalam kitab suci al-Qur’an untuk diberlakukan kepada seluruh umat manusia. Hukum yang digali dari al-Qur’an inilah yang kemudian menjadi hukum substantif yang berlaku bagi internal umat Muslim. Contoh implementasi hukum substantive yang berlaku ke dalam adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Namun pendekatan semacam ini tidak dapat berlaku keseluruhan, kecuali bidang- bidang tertentu saja yang secara tegas diatur dalam kitab suci, misalnya jarimah hudud , qishas , kewarisan, haji, zakat, waqaf , keajiban berbusana muslim, larangan ber- khalwat selain muhrim , murtad , dan lain-lain yang bersifat internal.
Dalam suatu peraturan perundang-undangan, selain memuat hukum substantive juga dapat memuat hukum yang bersifat prosedural. Contoh implementasi hukum yang bersifat prosedural adalah Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Perkawinan yang menyatakan: “ Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Bahkan dalam satu peraturan perundang-undangan boleh saja keseluruhan materinya memuat hukum substantive atau hukum yang bersifat prosedural. Misalnya undang-undang lalu lintas, undang-undang kependudukan, dan lain-lain, tentu keseluruhan materinya bersifat prosedural karena tidak digali langsung dari kitab suci.
Burhanuddin Susamto, Implementasi Inside Legal Theory ... |    133

## Kesimpulan
Hukum Islam sangat memungkinkan untuk memberikan konstribusi dalam pembangunan hukum  nasional  Indonesia  baik  melalui pendekatan  akademik  maupun  politik. Pendekatan akademik dilakukan dengan cara pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam dan penyebarluasannya kepada masyarakat. Sedangkan dari aspek politik adalah dengan mengadopsi konsep-konsep hukum Islam
hidup di masyarakat menjadi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Inside Legal
Theory , pemberlakuan hukum Islam secara yuridis formal tidak bertentangan dengan prinsip kebinekaan/ keberagaman. Begitupula sebaliknya, larangan terhadap pemberlakuan hukum Islam merupakan bentuk pelanggaran terhadap sila ke-1 Pancasila dan pembukaan alinea ketiga dan keempat, serta batang tubuh Pasal 29 UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahannya Ali, Muhammad Daud. Bangunan-Bangunan Islam . Jakarta: Penerbit Bintang. 1968
Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqh . Jakarta:
Penerbit Amzah. 2010 Ehrlich, Eugen. Fundamental Principles of Sociology of Law . Cambridge: Harvard University Press. 1936
Hazairin. Tujuh Serangkai Tentang Hukum Islam . Jakarta: Penerbit Tintamas. 1974 Hutabarat, Ramly. Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tatanegara  Universitas  Indonesia.
2005
Nyazee, Imran Ahsan Khan. Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijti ḥ âd . Islamabad: Islamic Research Institute Press. 1994
Pound, Roscoe. Interpretation of Legal History .
Harvard University Press. 1946
Rosyadi, A. Rahmat dan HM. Rais Ahmad.
Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia. 2006 Sinha, Surya Prakash. Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell . West Publishing Co. 1993
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh I . Jakarta: Kencana. 2011 Thalib, Sajuti. Hubungan Hukum Adat dengan
Hukum Islam . Jakarta: Bina Aksara. 1985
Toomey, Ling. Communicating Across Culture . New York: The Gulford Press. 1999
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan