Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## LEGALITAS ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF KORBAN DAN HAK ASASI MANUSIA
Junisa Putri Salsabila 1 , Winda Fitri 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, 1951043.junisa@uib.edu

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
Abortion is an act of abortion of content by using it without forcibly removing it due to certain circumstances.  If viewed from an Islamic perspective, abortion is not permitted under Islamic law, but in Government Regulation (PP) No.  61 of 2014.  Abortion due to legal consequences is allowed if it has not reached the age of 40 days.  The existence of different views on the law established by the state with  applicable  Islamic  law  raises  the  pros  and  cons  of  implementing  the legalization of abortion in Indonesia.  This study was conducted to find out how the legalization of abortion is based on considerations from the perspective of victims  and  human  rights  and  how  the  views  of  Islamic  law  are  related  to abortion due to rape.  This study will focus on the legalization of abortion that occurs  in  cheating  victims  with  the  view  of  Islamic  law  which  sees  that  all murders are sins.  This study uses an approach with a literature study method to obtain related data from reliable sources with continuous data management. Abortion is carried out as a result of love in the view of Islamic law, in principle is not allowed because harm cannot be reciprocated by harm.  Although state law  has  legalized  abortion  for  victims  of  sacrifice  because  the  majority  of religion in Indonesia is Islam.  But at the core of its application, any abortion carried out without medical conditions is not permitted.
Keywords : legalization of abortion; rape; Islamic law
Cite this paper : Salsabila, J. P., & Fitri, W. (2022, Desember). Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Prespektif Korban Dan Hak Asasi Manusia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).

## Scope Article
Human Rights

## PENDAHULUAN
Aborsi merupakan tindakan pengguguran secara paksa, hal ini terjadi ketika janin yang belum sempurna menjadi bayi dikeluarkan secara paksa dan akhirnya membunuh janin itu sendiri karena perkembangan yang belum matang dan maksimal juga janin yang belum bisa hidup dengan sendirinya.  Aborsi yang dilakukan dan terjadi pada saat ini angkanya masih tinggi,  namun  untuk  data  pastinya  tidak  bisa  diketahui  dengan  jelas  karena  banyak  dari pelaku tidak tertangkap dan tidak diketahui. Pada umumnya aborsi yang terjadi pada usia remaja yaitu pada usia pelajar.  Aborsi tidak hanya dapat membunuh calon bayi namun juga dapat membunuh calon ibu itu sendiri karena banyak dari kegiatan aborsi yang dilakukan secara paksa dan tidak profesional.  Banyak negara yang menentang adanya kegiatan aborsi ini  namun  juga  banyak  dari  negara  yang  memperbolehkan  praktik  aborsi.    Melansir  dari worldpopulatioreview.  com  pada  22  Desember  2021(Maryadi,  2022).    Diketahui  bahwa Rusia  menjadi  negara  tertinggi  kasus  aborsi,  angka  ini  mencapai  53,  7%  per  1000
perempuan.    Pada  1983-2008,  populasi  penduduk  di  Rusia  mengalami  penurunan  yang cukup  tinggi.    Maka  selama  itu,  Rusia  mengalami  tingkat  kelahiran  yang  rendah  namun diikuti dengan tingkat kematian yang tinggi.
Terjadinya kasus aborsi yang sangat tinggi di Rusia, juga dikarenakan beberapa faktor. Negara Rusia mungkin tidak memiliki peraturan yang jelas yang mengatur tingkat aborsi yang terjadi.  Sehingga aborsi di Rusia dirasa umum dan bisa terjadi.  Hal ini juga ternyata terjadi  di  Indonesia,  yaitu  hampir  sekitar  2,  5  juta  kasus  aborsi  terjadi  hampir  setiap tahunnya.    Hal  ini  diperkirakan  bahwa  sekitar  7.  000  perempuan  di  Indonesia  telah melakukan praktik aborsi setiap harinya.  Bahkan, peningkatan terus terjadi setiap tahunnya sebanyak  15%,  hal  ini  dilansir  dari  data  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia.  Yang menemukan bahwa 800. 000 kasus aborsi yang terjadi, dilakukan oleh para remaja putri yang sedang menempuh dunia pendidikan.  Angka kasus ini adalah angka kasus yang belum pasti, karena tidak semua Tindakan aborsi dapat diketahui dan dilaporkan.  Sehingga dapat diasumsikan bahwa data ini masih dapat terus bertambah setiap tahunnya.
Tingginya  angka  aborsi  juga  menyebabkan  tingginya  angka  kematian  ibu.    Menurut survey yang dilakukan pada tahun 2007 di Indonesia, bahwa ada sekitar 228 angka kematian pada  ibu  per  100.  000  angka  kelahiran  yang  terjadi  (Sumarni,  2017).    Angka  ini  sempat menurun,  namun  demikian  angka  kasus  yang  terjadi  masih  dinilai  jauh  dari  ketentuan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu maksimal sebesar 102 angka kematian ibu per 100. 000 angka kelahiran.  Resiko aborsi yang terjadi dikarenakan berbagai faktor seperti adanya  pendarahan  yang  terjadi  pada  kehamilan  awal  (hamil  muda,  12  minggu  pertama kehamilan), keracunan pada kehamilan, infeksi dan lainnya.  Pendarahan yang berlebihan sering menjadi alasan dalam aborsi, perdarahan ini terjadi ketika keluarnya bercak darah (selaput darah) pada vagina saat kehamilan terjadi (Elvira, 2020). Sebagian besar dari kasus aborsi  yang  terjadi  terjadi  karena  penanganan  yang  salah  yang  ketika  tindakan  aborsi dilakukan, sekitar 11%-30% angka kematian ibu terjadi karena aborsi yang tidak aman dan tidak  bersih  serta  penanganan  medis  yang  rendah  (Sativa,  2015).  Kondisi  ini  jika  terus terjadi  akan  sangat  memprihatinkan.    Banyak  dari  kasus  aborsi  yang  terjadi  karena maraknya  pergaulan  bebas  (hubungan  seksual  di  luar  nikah  atau  sex  bebas)  dan  juga kekerasan  seksual  yang  marak  terjadi  setiap  tahunnya.    Adanya  aborsi,  pada  Tindakan pemerkosaan  sangat  dapat  menimbulkan  trauma  bagi  calon  ibu.    Sehingga  trauma  yang dirasakan akan berlipat ganda karena pemerkosaan dan juga Tindakan aborsi itu sendiri.
Aborsi yang terjadi jika ditinjau dalam aspek hukum, sudah melanggar kode etik dan undang – undang karena aborsi adalah Tindakan yang tidak memiliki hati Nurani.  Namun aborsi yang terjadi pada kasus pemerkosaan hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra pada pandangan masyarakat.  Pemerkosaan merupakan kekerasan seksual yang melanggar norma  HAM  dan  juga  merendahkan  martabat  dan  kehormatan  yang  dimiliki  perempuan. Dalam  deklarasi  PBB,  dalam  usaha  penghapusan  kekerasan  terhadap  perempuan  tahun 1993 mendefinisikan bahwa pemerkosaan adalah Tindakan yang terjadi karena masih ada pandangan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.  Pandangan ini membuat timbul kesengsaraan serta penderitaan pada perempuan baik secara fisik, mental, seksual maupun psikologis.
Pemerkosaan yang terjadi, tidak memandang usia,  gaya pakaian,  dan lainnya.  Hal ini menjadikan  bahwa  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  sebagai  pelaku  adalah  untuk merasa  menang  dari  perempuan  dan  merasa  bisa  menguasai  perempuan  secara  penuh. Melansir  dari  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada  tahun  2021,  bahwa  tercatat  terjadi peningkatan angka  kasus pemerkosaan dan pencabulan sebanyak 31% dalam lima tahun terakhir.    Kasus  pemerkosaan  yang  terjadi  di  Indonesia,  melesat  jauh  dari  5.  237  kasus menjadi 6. 872 kasus pada tahun 2020.  Tercatat bahwa Maluku menjadi provinsi dengan kasus asusila terbanyak, yaitu sebanyak 1. 390 kasus  (Pahlevi, 2021).
Pemerkosaan  yang  terjadi  selain  dapat  merusak  mental  dari  korban,  ternyata  pada faktanya  dapat  menimbulkan  trauma  yang  mendalam  dan  sulit  diobati.    Hal  ini  karena Tindakan aborsi dilakukan secara paksa dan menimbulkan efek terhadap mental berikutnya. Untuk  dapat  mencegah  dan  melindungi  terjadinya  pemerkosaan  pada  perempuan  maka pemerintah dengan ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.  61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.  Dalam pasal 31, disampaikan terkait dengan aborsi,  bahwa aborsi dapat dilakukan jika sebelum usia kehamilan 40 hari.  Dikarenakan  adanya asumsi bahwa pada usia 40 hari janin belum ada kehidupan dan ruh  didalam janin.  Dengan adanya aturan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat,  karena nantinya peraturan ini takut disalahgunakan dan menjadikan alasan pada aborsi yang dilakukan. Namun peraturan ini  berbeda  dengan  pandangan  dari  hukum  Islam,  karena  semua  Tindakan  pembunuhan yang  menyebabkan  kematian  dinilai  tidak  diperboleh  walaupun  dalam  konteks  sebagai korban pemerkosaan sekalipun.  Sesuai pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.  4 Tahun 2005 dan Ilmu Fikih, Fikih Jinayah terkait dengan pengguguran kandungan setelah nafk al- ruh tetap dilarang karena sudah masuk kedalam pembunuhan.   Kasus aborsi sebenarnya diperboleh  namun  dalam  faktor-faktor  penyebab  tertentu  yang  dalam  hal  ini  bukan dilakukan  secara  paksa  untuk  menghilangkan  nyawa  janin  namun  dilakukan  untuk keselamatan.  Oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan legalisasi aborsi akibat pemerkosaan dalam pandangan hukum Islam.
Dari pemaparan latar belakang diatas, muncul masalah yang dapat disimpulkan dan akan dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini yaitu membahas tentang masalah terkait dengan  subjek  pembahasan,  yaitu:    1)  Bagaimana  legalisasi  aborsi  akibat  pemerkosaan ditinjau  dari  perspektif  korban  dan  hak  asasi  manusia?;  dan  2)  Bagaimana  pandangan hukum  islam  terkait  dengan  aborsi  akibat  pemerkosaan?.  Ditentukan  rumusan  masalah diatas,  untuk  mendapatkan  jawaban  terkait  dengan  legalisasi  aborsi  akibat  pemerkosaan ditinjau  dari  perspektif  korban  dan  HAM,  yaitu  memiliki  tujuan  sebagai  berikut:    1) Mengetahui apakah legalisasi aborsi akibat pemerkosaan diperboleh dan dianggap sebagai hal yang wajar; 2) Memberikan wawasan untuk dapat mengerti arti sebenarnya dari aborsi; 3) Mengetahui bagaimana penerapan aturan hukum dan HAM di Indonesia terkait dengan aborsi.  Ditentukan  rumusan  masalah  diatas,  untuk  mendapatkan  jawaban  terkait  dengan pandangan hukum islam terkait dengan aborsi akibat pemerkosaan,  yaitu memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Mengetahui bagaimana pandangan Islam dalam aborsi yang dilakukan karena  pemerkosaan;  dan  2)  Mengetahui  apakah  legalisasi  aborsi  akibat  pemerkosaan diperboleh dan dianggap sebagai hal yang wajar di dalam Islam. Dengan adanya penelitian yang dilakukan terkait dengan legalisasi aborsi,  penulis dapat memberikan wawasan terkait dengan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terhadap  subjek  masalah  yang  sudah ditentukan.  Penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi peneliti selanjutnya, pembaca dan
juga  referensi  wawasan  edukasi  berkelanjutan.    Data  dari  penelitian  yang  dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca untuk dapat mengetahui aturan dan norma terkait dengan  legalisasi aborsi yang terjadi pada korban pemerkosaan.  Sehingga legalisasi atau aturan yang mengatur. Tindakan aborsi nanti dapat dijadikan acuan untuk mampu  mengurangi  angka  aborsi  yang  terjadi,  dan  juga  jika  legalisasi  akhirnya  disetujui maka  legalisasi  ini  tidak  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  tertentu  untuk  secara  sengaja melakukan  aborsi.    Maka  dengan  demikian  angka  aborsi  diharapkan  dapat  semakin berkurang diikuti dengan pengurangan kasus pemerkosaan yang terjadi.

## METODE
Penelitian  ini  mengkaji  terkait  dengan  kasus  aborsi  yang  terjadi  di  Indonesia  yang diakibatkan adanya pemerkosaan yang terjadi pada korban.  Maka penelitian ini mengarah kepada  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.      Yaitu  penulis  akan  mengkaji penerapan-penerapan aturan dalam kasus aborsi yang terjadi.  Penelitian ini tertuju pada pengolahan  data  yang  didapatkan  yang  kemudian  akan  dibahas  menjadi  jawaban  dari rumusan permasalahan yang telah ditentukan diatas.  Penelitian kualitatif akan tertuju pada analisis peristiwa, norma-norma,  persepsi dan dekripsi penjelasan terkait dengan kasus- kasus  yang  terjadi.    Sehingga  dalam  penjabarannya  akan  mencakup  masalah  aborsi  yang terjadi akibat pemerkosaan dilihat dari sisi pandangan hukum islam namun juga berkaitan dengan norma-norma yang sudah dijalankan.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  Analisa  penelitian  berikut  adalah  menggunakan  Teknik  studi  literatur  melalui sumber-sumber data dan informasi yang didapatkan melalui media elektronik, berita digital dan sumber-sumber online lainnya.  Sumber – sumber diambil secara online karena dinilai lebih relevan dan terbaharui secara waktu dan data.  Data yang telah dikumpulkan nantinya akan  dikaji  ulang  secara  mendalam  untuk  dibuat  kesimpulan  dengan  data-data  lainnya. Sehingga  pada  hasilnya  akan  memberikan  referensi  solusi  untuk  rumusan  masalah  yang telah diajukan sebelumnya.  Analisis dari kajian data yang dikumpulkan akan menggunakan Teknik deskriptif kualitatif dengan pengelolaan data yang dilakukan berdasarkan pada fakta terkait yang sifatnya aktual dan dapat dipertanggung jawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Legalisasi Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Korban Dan Hak Asasi Manusia
Pemerkosaan  yang  terjadi  di  Indonesia,  merupakan  isu  yang  hingga  saat  ini  masih belum  dapat  ditangani  dengan  baik  dan  maksimal.    Angka  kasus  terus  meningkat  setiap tahunnya.  pemerkosaan merupakan aktivitas seksual yang melanggar hukum, paling sering melibatkan hubungan seksual ,  di luar kehendak korban melalui kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan orang yang tidak mampu memberikan persetujuan hukum karena statusnya yang masih di bawah umur, sakit jiwa, kekurangan jiwa, mabuk, tidak sadarkan diri,    atau  penipuan.    Di  banyak  yurisdiksi,  kejahatan  pemerkosaan  telah  dimasukkan  ke dalam  kekerasan  seksual.    Pemerkosaan  sudah  cukup  lama  dianggap  berasal  dari  hasrat seksual  yang  tidak  dapat  terkendali,  tetapi  pada  saat  ini  dipahami  sebagai  bentuk pernyataan patologis kekuasaan atas korban .
Pemerkosaan sering dihubungkan sebagai bentuk manifestasi berupa kebencian rasial, etnis,  dan  kelas  ataupun  berasal  dari  sistem  yang  terus  dianut  yaitu  patriarki  di  mana perempuan  akan  dipandang  sebagai  milik  laki-laki.    Dari  manapun  asal-usulnya,
pemerkosaan  tetap  dicap  sebagai  kejahatan  yang  serius  dan  telah  dikelompokan menjadi  kejahatan  di  sebagian  besar  negara  dengan  hukum  umum  .    Dalam  persidangan pemerkosaan yang dilakukan, bersalah ataupun tidaknya terdakwa tergantung pada apakah korban atau tidak menyetujui untuk melakukan hubungan seksual.  Penentuan persetujuan seringkali  dapat  menyebabkan  penderitaan  pemeriksaan  silang  korban  pemerkosaan  di pengadilan.    Akibatnya,  banyak  korban  perkosaan  memilih  untuk  tidak  melaporkan kejahatan tersebut ke polisi atau menolak untuk mengajukan tuntutan terhadap penyerang mereka.
Motivasi psikologis para pemerkosa untuk melakukan pemerkosaan ternyata jauh dari apa  diperkirakan  sebelumnya.    Para  pelaku  ingin  menghukum,  membalas  dendam, menyebabkan adanya rasa sakit pada korban, untuk menjadi bukti kecakapan pada kegiatan seksual,  serta  untuk  mengontrol  melalui  rasa  takut.    Reaksi  psikologis  korban  perkosaan juga bervariasi tetapi yang sering ditemui meliputi perasaan malu, terhina, bingung, takut, dan  marah.    Para  korban  sering  merasakan  adanya  kekotoran  dalam  batin  yang  terus- menerus  dirasakan,  ketidakmampuan  untuk  merasa  menjadi  pribadi  bersih,  perasaan rentan  yang  terus  dirasakan  begitu  besar,  serta  perasaan  ketidakmampuan  untuk mengendalikan  hidup  mereka  yang  telah  melumpuhkan  korban.    Selain  itu,  juga  cukup banyak yang dihantui oleh rasa takut akan tempat terjadinya peristiwa yang mungkin dapat menyebabkan kejahatan, atau diikuti, ataupun semua bentuk hubungan seksual.  Selain itu juga banyak yang mengalami gangguan pada pola tidur ataupun makan jangka panjang serta ketidakmampuan  untuk  dapat  bekerja  secara  maksimal  di  tempat  kerja.    Durasi  trauma psikologis yang diterima oleh individu juga berbeda-beda; banyak yang merasakan efeknya selama  bertahun-tahun,  bahkan  dengan  terapi  suportif  yang  cukup  besar.    Mengingat kerugian  psikologis  yang  besar  yang  ditimbulkannya,  banyak  dari  psikolog  yang beranggapan  bahwa  pemerkosaan  sebagai  bentuk  dari  sebuah  penyiksaan  —mutilasi permanen atas kehidupan seseorang
Usia  ketika  seorang  individu  dapat  memberikan  persetujuan  untuk  melakukan hubungan seksual umumnya diterapkan di sebagian besar negara pada usia 14 sampai 18 tahun (meskipun di beberapa negara serendah 12 tahun).  Hubungan seksual yang terjadi dengan  orang-orang  di  bawah  usia  minimum  tersebut  yang  dilakukan  tanpa  persetujuan akan  disebut  sebagai  pemerkosaan  menurut  undang-undang,  dan  persetujuan  tidak  lagi relevan.   Istilah pemerkosaan menurut undang-undang juga dapat merujuk pada segala jenis serangan seksual yang dilakukan terhadap seseorang di atas usia yang diperbolehkan oleh seorang individu dalam posisi yang berwenang (misalnya, majikan, guru, pendeta, dokter, dan  orang  tua).    Pemerkosaan  menurut  undang-undang  sering  membuat  korbannya mengalami  kerusakan  psikologis  dan  fisik  jangka  panjang,  termasuk  penyakit  menular seksual dan ketidakmampuan untuk melahirkan anak.
Korban dari tindak pemerkosaan harus memperoleh dukungan sosial dari lingkungan sekitar,  seperti  teman,  orangtua,  saudara,  psikolog,  dan  siapa  saja  yang  mampu mendengarkan  keluhannya  tanpa  akhirnya  malah  menyalahkan  korban.    Orang-orang tersebut harus mampu memberikan semangat dan tidak berpikir bahwa pemerkosaan yang terjadi salah satunya adalah kesalahan dari korban.  Jika hal ini terjadi maka korban juga bisa semakin tertekan dan malah tidak bisa terbantu (Ekandari et al., 2001).
Dalam  pemerkosaan  masalah  yang  paling  banyak  ditimbulkan  adalah  kerusakan mental korban, namun dibalik itu juga terdapat masalah terkait dengan kondisi fisik korban. Pemerkosaan yang dilakukan dengan kekerasan dapat menyebabkan kerusakan yang terjadi pada  fisik  korban.    Dampak  perkosaan  jika  dikaji  dari  Sebagian  kasus  yang  dulu  pernah terjadi,  secara  fisik  korban  akan  mengalami  sakit  pada  vagina,  pendarahan,  mual-mual, pusing, memar karena benturan, muntah, luka berdarah dan lainnya.  Selain itu pada banyak kasus yang terjadi, banyak dari kasus pemerkosaan yang akhirnya menyebabkan kehamilan pada korban.  Kehamilan ini tentunya tidak  direncanakan oleh karena itu banyak korban yang tidak siap khususnya pada rentan usia remaja.  Kehamilan yang terjadi dikarenakan pemerkosaan  yang  dilakukan  dengan  tidak  menggunakan  alat  kontrasepsi  sehingga berakibat pada terjadinya kehamilan.  Kehamilan yang tidak didasari dengan keinginan pada akhirnya  akan  membuat  korban  merasa  tertekan  dan  akhirnya  pada  jalan  terakhir  akan timbul  usaha  untuk  melakukan  pembunuhan  terhadap  janin  atau  yang  dikenal  dengan aborsi.    Aborsi  sering  menjadi  jalan  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  sudah  dialami, karena  banyak  dari  korban  pemerkosaan  tidak  ingin  mendapatkan  kehamilan  sehingga diharapkan  dengan  aborsi  masa  kehamilan  dapat  terselesaikan  dan  kehidupan  dapat dijalankan tanpa adanya bayi yang harus dirawat.  Namun hal ini masih menjadi perdebatan karena aborsi yang dilakukan secara sengaja pada hukumnya adalah tidak boleh dan bisa terkena pidana.  Namun jika aborsi dilakukan karena akibat dari pemerkosaan, maka masih menjadi  perdebatan  hingga  saat  ini  karena  terdapat  perbedaan  antara  hukum  undang- undang dengan hukum Islam yang berlaku (Dewi & Suhandi, 2011).
Aborsi pada awalnya sudah memiliki resiko yang sangat tinggi jika dilakukan, hal ini karena  dapat  mengancam  Kesehatan  dan  keselamatan  Wanita  bahkan  sampai  kepada kematian.  Banyak dari orang yang berpendapatan bahwa aborsi yang dilakukan tidak akan dirasakan apa-apa, namun pada kenyataan setelah melakukan aborsi kondisi yang semakin parah  akan  terjadi.    Hal  ini  sering  menimbulkan  kebingungan,  terlebih  bagi  Wanita  yang sedang mengalami alasan-alasan diatas,  sehingga terkadang banyak dari perempuan yang tidak melakukan pikir Panjang dan langsung memutuskan untuk melakukan aborsi.  Padahal aborsi yang dilakukan akan menambah masalah kedepannya tanpa disadari secara langsung.
Menurut  pendapat  dari  Brian  Clowes,  dalam  bukunya  yang  berjudul  Facts  of  life. Dipaparkan bahwa saat dan juga setelah aborsi dilakukan.  Maka terdapat resiko-resiko yang mungkin atau pasti akan terjadi, yaitu(Saifulloh, 2011):
1. Resiko  Kesehatan  serta  keselamatan  pada  fisik  Ibu.  Ketika  aborsi  dilakukan  maka kemungkinan Wanita untuk mengalami resiko pada tubuh dan fisik Wanita cukuplah tinggi,  yaitu sebagai berikut” Kematian yang terjadi karena pendarahan yang cukup berat;  Kematian  yang  terjadi  dikarenakan  suntikan  bius  yang  tidak  maksimal; Kematian disebabkan oleh infeksi yang terjadi Ketika aborsi dilakukan; Robekan pada Rahim;  Rusaknya  leher  Rahim  yang  dapat  mengakibatkan  cacat  pada  anak  di kehamilan selanjutnya ; Terkena kanker payudara; Adanya kanker pada indung telur; Muncul kanker pada Rahim; Resiko terkena kanker hati meningkat; Kelainan pada ari- ari dan plasenta yang dapat meningkatkan resiko cacat pada janin berikutnya; Mandul ataupun tidak mampu hamil kembali; Infeksi pada panggul; dan Infeksi dalam lapisan dinding Rahim
2. Resiko pada gangguan kejiwaan maupun psikologis. Selain fisik yang berisiko tinggi terhadap  adanya  aborsi,  psikologis  dari  seorang  Wanita  juga  dapat  berpengaruh.
Gejala pada risiko psikologis juga bisa disebut sebagai Post abortion syndrome yaitu terjadi  setelah  aborsi  dilakukan.    Berikut  adalah  gejala  terhadap  psikologis  yang terjadi, yaitu sebagai berikut:  Hilangnya harga diri; Histeris (merasa Bersama); Mimpi buruk karena aborsi yang dilakukan; Bunuh diri; Mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba; dan Tidak dapat lagi merasakan kenikmatan hubungan seksual. Risiko tersebut  biasanya  pasti  akan  terjadi  dan  dapat  menghantui  perempuan  yang melakukan aborsi tersebut, serta sulit untuk dihilangkan perasaan tersebut bertahun- tahun.
Hukum  di  Indonesia  terkait  dengan  aborsi  terus  mengalami  perkembangan  setiap periodenya.  Pada tahun 2009, telah disahkan UU No.  36 tahun  2009 tentang Kesehatan sebagai pengganti UU No. 23 tahun 1992 terkait dengan Kesehatan.  Hal ini dikarenakan isi aturannya dinilai mulai tidak sesuai dengan perkembangan yang ada yang terus berubah serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.  Pada pasal 75 ayat (1) dalam UU No.  36 tahun 2009 tentang Kesehatan ditunjukan bahwa pada dasarnya setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi  (Afifah, 2013).
Setelah  UU  Kesehatan  dilanjutkan  mengenai    pengecualian  aborsi  dalam  peraturan pemerintah,  yang  direalisasikan  pada  tahun  2014.    Yaitu  dengan  disahkannya  Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Untuk selanjutnya disebut “PP/61/2014”)  tentang  Kesehatan  reproduksi  oleh  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono (Ahmad, 2019). Pada pasal 31 PP/61/2014 ditentukan bahwa:  1) Aborsi yang dilakukan hanya  berdasarkan  pada  kedaruratan    medis  dan  kehamilan  yang  terjadi  akibat pemerkosaan;  dan  2)  Aborsi  karena  pemerkosaan  hanya  dapat  dilakukan  sebelum  usia kehamilan 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir hal ini sesuai dengan ayat (1) huruf b.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.  61 tahun 2014, disampaikan bahwa aborsi karena tindakan pemerkosaan hanya bisa dilakukan jika usia kehamilan belum mencapai usia  40  hari.    Bukti  yang  dikumpulkan  akan  berdasarkan  pada  keterangan  surat  dokter. Selain itu, dilengkapi juga keterangan pendukung seperti keterangan penyidik, psikolog, dan para  ahli  lainnya.    Dalam  hal  ini  yang  termasuk  dengan  para  ahli  lainnya  adalah  dokter spesialis, psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial.
Aborsi  yang  diakibatkan  oleh  pemerkosaan  dalam  pelaksanaanya  memiliki  standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No.  61 tahun 2014.  Sehingga dengan hal ini,  aborsi  tidak  dapat  dilakukan  oleh  sembarang  dokter  maupun  perawat  dan  dengan fasilitas  yang  kurang  memadai.    Karena  aborsi  pada  dasarnya  harus  dilakukan  dengan standar yang aman serta dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.  Pada Pasal 35 PP/61/2014 ditentukan:
1) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  meliputi:  Ditangani  oleh  dokter  yang  sudah  berpengalaman  dengan standar khusus; Dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah lolos uji dan memenuhi  syarat;  Berdasarkan  atas  persetujuan  pihak  terkait  yaitu  ibu  hamil; Berdasarkan  pada  izin  suami  kecuali  pada  korban  pemerkosaan;  Tidak  ada diskriminatif; dan Tidak mengutamakan adanya imbalan materi.
2) Jika  perempuan  hamil  dalam  Tindakan  aborsi  yang  akan  dilakukan  tidak  dapat memberikan  persetujuan,  maka  sesuai  dengan  ayat  (2)  huruf  c.    Persetujuan  dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
3) Jika suami tidak dapat dihubungi maka sesuai dengan ayat (2) huruf d, keputusan akan diberikan kepada keluarga bersangkutan.
Berdasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  61  Tahun  2014,  menginginkan  agar aborsi  yang  dilakukan  sesuai  dengan  standar  dan  ketentuan.    Hal  ini  karena  pemerintah melihat  bahwa  banyak  kasus  aborsi  yang  dilakukan  dengan  tidak  aman,  seperti  halnya aborsi  dilakukan  di  dukun  atau  mencoba  menggunakan  obat-obatan  tradisional.      Maka PP/61/2014 mencoba untuk mengatur aborsi yang terjadi pada masyarakat agar tetap aman dan  tidak  terjadi  efek  samping  Kesehatan  kedepannya.    Sehingga  dengan  hal  ini  prinsip aborsi  menurut  pemerintah  adalah  aman,    bermutu  dan  juga  pelaksanaanya  dilakukan dengan tanggung jawab.  Dalam UU NO. 39 Tahun 1999 yang mengatur terkait dengan  hak- hak  berupa  hak  hidup,  hak  untuk  dapat  memiliki  keluarga  sendiri,  hak  untuk  dapat melanjutkan  keturunan,  hak  untuk  dapat  membuat  diri  lebih  berkembang,  hak  untuk memperoleh  adanya  keadilan,  hak  untuk  bebas,  hak  untuk  mendapatkan  keamanan,  hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak dalam pemerintahan, hak bagi Wanita dan juga bagi anak.  Dalam hal ini HAM mengatur bahwa setiap manusia berhak untuk hidup, dan juga mempertahankan hidupnya.  Maka hak ini adalah hak mendasar yang sudah melekat sebagai karunia Tuhan. Sejalan dengan Undang-Undang HAM, Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 mengenai  perlindungan  anak.    Mengatur  bahwa  segala  kegiatan  dalam  tahap  anak-anak, tumbuh  kembang,  partisipasinya,  diawasi  oleh  Undang-undang  yang  secara  optimal mengatur harkat dan martabat manusia.
Maka didasarkan dari kedua pasal dalam Undang-Undang HAM tersebut, disampaikan bahwa anak yang masih dalam kandungan dilarang untuk dibunuh.  Apalagi jika dilakukan oleh orang tua yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara anak dari  segala  ancaman  yang  dapat  merusak  masa  depannya.    Aborsi  yang  secara  sengaja dilakukan  oleh  ibu  kandung  adalah  Tindakan  yang  sangat  keji.    Karena  aborsi  adalah Tindakan pembunuhan oleh karena itu dilarang hukumnya.  Dalam pasal yang melegalkan aborsi karena pemerkosaan secara fisiologis untuk melindungi gangguan psikologis korban dari trauma yang dihadapi.  Tetapi dalam hal ini janin yang dikandung juga memiliki hak untuk hidup, oleh karena itu benturan antara kedua pasangan ini terjadi  (Fidawaty, 2018). Maka aborsi dalam pandangan HAM merupakan Tindakan yang merampas hak hidup pada janin,  jika  legalisasi  dilakukan  hanya  untuk  keberlanjutan  hidup  dan  psikologis  ibu  yang mengandung janin tersebut.  Maka dalam pandangan walaupun Tindakan aborsi dilakukan oleh korban pemerkosaan, hal itu tetap melanggar HAM yang berlaku.

## Pandangan Hukum Islam Terkait Dengan Aborsi Akibat Pemerkosaan
Aborsi merupakan Tindakan menggugurkan kandungan (janin), yang dilakukan pada janin yang belum terbentuk sempurna.  Dalam perspektif fiqih, terdapat beberapa golongan aborsi,  sebagai berikut: Aborsi spontan , Aborsi ini terjadi karena janin yang gugur secara alamiah tanpa diikuti dengan faktor dari luar,  dalam artian janin gugur secara sendirinya. Hal ini pada umumnya terjadi karena kelainan pada kromosom.  Kelainan kromosom yang terjadi menyebabkan mudhghah tidak bisa tumbuh secara normal.  Maka walaupun tidak digugurkan akan tumbuh dengan cacat bawaan; Aborsi darurat ataupun sebagai bentuk pengobatan, Aborsi yang terjadi dikarenakan adanya indikasi fisik yang ditemukan yang dapat  mengancam  nyawa  seorang  ibu  selama  masa  kehamilan.    Sehingga  yang  dapat dilakukan untuk mencegah resiko yang terjadi adalah dengan mengobarkan janin.  Dalam agama, aborsi ini diperbolehkan; Aborsi karena khilaf ataupun tidak sengaja. Aborsi ini
terjadi  secara  tidak  sengaja,  bisa  terjadi  karena  faktor  eksternal  maupun  terjadi  karena kelalaian ibu.  Pihak yang menyebabkan aborsi ini harus bertanggung jawab dan Ketika janin ternyata tidak bisa terselamatkan maka akan ada denda untuk kompensasi.  Walaupun pada dasarnya nyawa tidak bisa digantikan dengan uang; Aborsi yang menyerupai kesengajaan, Aborsi ini terjadi secara sengaja untuk melakukan pengguguran janin,  seperti contoh Ketika suami secara sengaja menyerang istri dan berakhir kepada keguguran.  Maka dalam kasus ini, menurut fiqih diketahuinya pihak penyerang, perlu adanya hukuman yang berat yang diberikan  kepada  pelaku.    Berdasar  pada  Fiqih,  pelaku  penyerangan  akan  dikenai  diyat Kamilah  jika  nantinya  ternyata  sang  ibu  meninggal  yaitu  seperti  jumlah  50  ekor  unta ditambah  dengan  5  ekor  unta  atas  kematian  bayi  yang  terjadi; Aborsi  sengaja  dan terencana, Aborsi  ini  Ketika  ibu  secara  sengaja  merencanakan  untuk  melakukan pengguguran pada janin yaitu dengan meminum obat-obatan ataupun ramuan yang pada tujuan nya digunakan untuk menggugurkan kandungan ataupun melalui bantuan orang lain seperti  dokter,  dukun,  dan  lainnya  untuk  dapat  menggugurkan  kandungan.    Aborsi  ini menjadi  dosa  besar  dan  pelakunya  perlu  diberi  hukuman  yang  setimpal  karena  telah menghilangkan nyawa seorang calon manusia dengan cara sengaja.  (Hukum & Pamulang, 2018)
Sanksi yang akan diterima menurut fiqih akan setara dengan nyawa dibayar dengan nyawa,  Dalam hukum menggugurkan kandungan (aborsi) pada dasarnya terbagi  menjadi dua:
1) Setelah ditiupnya ruh. Adanya peniupan ruh pada janin, janin sudah dianggap hidup dan dalam masa 120 hari (4 bulan) sebagaimana dijelaskan pada hadits:  “Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama empat puluh  hari,  kemudian  menjadi  ‘alaqah  (zigot)  selama  itu  pula  kemudian  menjadi  mudghah (segumpal  daging),  selama  itu  pula  kemudian  Allah  mengirim malaikat  yang  diperintahkan empat ketetapan dan dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya dan sengsara dan bahagianya lalu ditiupkan RUH kepadanya.” (Shahih Bukhori, no. 3208 dan Shahih Muslim, no.  2643).  Dengan  ini  ulama-ulama  sepakat  akan  Tindakan  pengguguran  kandungan  yang dilakukan setelah kandungan berumur 120 hari akan hukum haramnya
2) Sebelum ditiupnya ruh. Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menanggapi hukum aborsi yang dilakukan sebelum janin ditiupkan ruh.  Berikut terkait perbedaannya (Wijaya, 2020): Hukumnya haram secara mutlak . Pendapat selanjutnya adalah pendapat “alaujah” dalam mazhab Syafi'i yang didukung oleh Syekh Ibnul Imad dan beberapa ulama mazhab Syafi'i lainnya.
Hal ini karena sekali mani/sperma telah menetap di dalam rahim, maka air mani itu dianggap siap untuk dihirup oleh ruh; Imam Ghozali dalam bukunya Ihya' menyampaikan hal ini; ketika sperma laki-laki (sperma) telah bercampur dengan sperma perempuan (ovum) maka dengan ini dia siap menerima kehidupan di dalam rahim, maka jika dimusnahkan maka akan menjadi kejahatan (kriminal)/kejahatan); Pendapat ini juga merupakan pandangan mazhab Hanbali yang disampaikan oleh Imam Al Jauzi. Pendapat ini juga merupakan pendapat definitif mazhab Maliki, Imam Malik  rahimahullah berpendapat bahwa Segala sesuatu  yang digugurkan oleh seorang wanita, baik segumpal daging (bungghoh) atau segumpal darah (al aqoh) semuanya adalah kejahatan (jinayah); Boleh secara mutlak, Pendapat ini dianut oleh Syekh Abu Ishaq Al Maruzi dari mazhab Syafi'i, bahkan berdasarkan pendapat Imam Romli bahwa bentuk rojih (lebih tinggi) memungkin kannya untuk mengosongkan isinya terlebih dahulu. Pendapat ini juga didasarkan pada pernyataan ulama Hanafi, sedangkan di kalangan ulama Maliki dalam pendapat ini adalah Syekh Ibnu Kamil AlLakhmi, sebagian ulama madzhab, dan pendapat ini juga  diikuti  oleh  Hanbali; Boleh  jika  ada  udzur, Syekh  Ibnu  Wahban  menjelaskan  bahwa
pandangan  ini  sebenarnya  adalah  pandangan  mazhab  Hanafi,  yang  sebagian  membolehkan aborsi sebelum ditiupkannya ruh; Makruh secara mutlak, Pendapat ini dijelaskan oleh Imam Romli  mazhab  Syafi'i,  yang  mengatakan  bahwa  hukum  aborsi  sebelum  nafas  ruh  bisa  jadi adanya makruh tanzih dan makruh tahrim, dan hukum makruh tahrim itu kuat. ketika usia janin dalam kandungan mendekati usia akan terhempas. Pendapat ini juga disampaikan oleh Syaikh Ali bin Musa ulama mazhab Hanafi yang memberikan alasan mengapa aborsi dibenci karena ketika sperma masuk ke dalam rahim berarti siap menerima kehidupan di dalam rahim. Selanjutnya  pendapat  ini  juga  dianut  oleh  sebagian  ulama  mazhab  Maliki  tentang  aborsi sebelum hari ke- 0 kehamilan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Islam sangat menghargai kehidupan manusia bahkan ketika masih dalam bentuk janin. Tindak perkosaan dalam Islam merupakan sebuah  bentuk jinayah .    Menurut  imam  Malik  hukuman  yang  akan  diterima  oleh  pelaku pemerkosaan akan berupa sanksi had .  Sedangkan untuk istri, menurut Imam Hanifah dan Imam  Syafi'i,  tidak  ada  hukuman  yang  diberikan.  Memang,  aborsi  akibat  pemerkosaan adalah masalah hukum baru. Secara khusus, pada awal era Islam, tidak ada masalah yang terkait dengan aborsi akibat pemerkosaan. Namun, masalah aborsi secara umum memang ada.
Artinya adalah: Memberitahu kami 'Abdullah bin Yusuf. Memberitahu kami Malik dan memberi tahu kami Isma'il memberi tahu kami Malik dari Ibn Shihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ada dua wanita dari Hudzail, salah satunya  memukuli  yang  lain  sampai  janinnya  keguguran,  dan  Rasulullah  Shallallahu 'alaihiwasallam  memutuskan  untuk  membayar  ghurrah,  budak  laki-laki  atau  budak perempuan.
Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa sudah ada praktek aborsi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Walaupun bentuknya tidak dijelaskan secara spesifik seperti pada aborsi yang  terjadi  saat  ini.  Namun  bentuk  umum  hadits  di  atas  akan  berbicara  tentang pertengkaran  yang  bisa  menyebabkan  seorang  wanita  dari  suku  Hudzail  mengalami keguguran.  Perilaku  ini  jelas  dilarang,  karena  merupakan  tindakan  jinayah  yang  diancam dengan  denda  (diyat). Hukum  Islam  telah  melarang  segala  hal  yang  berbentuk pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan, termaksud juga pada Tindakan aborsi. Allah Swt berfirman dalam Q. S.  al-An’am ayat 151:
Artinya: Katakan (kepada mereka, hai Muhammad): Izinkan saya memberitahu Anda apa  yang  diharamkan  Allah.  Jangan  kaitkan  apapun  dengannya,  berbuat  baiklah  kepada orang tua, jangan bunuh anakmu karena mereka miskin. Kami memberikan kepada Anda dan
mereka; Jangan mendekati kekejian, baik terlihat atau tersembunyi, membunuh orang-orang yang dilarang Allah kecuali ada motif yang sah. Jadi dia memerintahkan Anda untuk mengerti. Hukum aborsi yang dimaksudkan pada hukum Islam masih terus menjadi perdebatan hingga  saat  ini  karena  hukum  yang  secara  khusus  mengatur  aborsi  yaitu PP/61/2014.  Memperbolehkan adanya aborsi jika usia janin masih dibawah 40 hari. Pada PP/61/2014 didapatkan bahwa aborsi yang diperbolehkan karena perempuan yang mengandung janin akibat dari pemerkosaan adalah kemudaratan.  Harapannya jika aborsi akibat pemerkosaan diperbolehkan maka akan membantu korban untuk terlepas  dari  beban  trauma  psikologis  yang  diderita  oleh  perempuan  korban pemerkosaan.  Namun disisi lain janin yang telah dikandung tidak bisa dibunuh atau dibuang begitu saja karena janin yang tumbuh adalah manusia yang juga memiliki hak-hak.  Disampaikan juga jika tidak ingin memiliki anak maka sebaiknya janin yang dikandung dilahirkan dan dapat diasuh oleh keluarga lain atau Lembaga seperti panti asuhan.  Oleh karena itu hal ini sejalan dengan pasal 38 PP/61/2014 yaitu: 1) Dalam hal  korban  perkosaan  kemudian  memutuskan  untuk  melepaskan  keinginannya  untuk melakukan aborsi setelah mendapat informasi tentang aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), huruf d, atau tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang berkaitan aborsi Untuk kepentingan Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat dibantu oleh konselor selama kehamilan;  2)  Anak-anak  yang  lahir  dari  ibu  yang  diperkosa  menurut  ayat  (1)  kemudian dapat diasuh oleh keluarganya; dan 3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  menolak  mengasuh  anak  karena  korban  perkosaan,  anak  tersebut  menjadi  keluarga angkat, pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari hal tersebut disampaikan bahwa terdapat alternatif lain selain melakukan aborsi sehingga  dalam  hal  ini  penulis  setuju  jika  aborsi  dilarang.    Pertimbangan  hukum  lainnya dalam  kasus  aborsi  yang  terjadi  akibat  pemerkosaan,  bahwa  janin  yang  dikandung  jika diaborsi  maka  akan  menimbulkan  kemudaratan  lainnya.    Padahal  maqāṣid  syarīʽah merupakan  bentuk  kemaslahatan,  yang  salah  satunya  ialah  menjaga  jiwa  (ḥifẓual-nafs). Hukum  Islam  tidak  memperbolehkan  adanya  Tindakan  menghilangkan  kemudaratan dengan kemudaratan lainnya.  Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menentukan:
Berdasarkan kaidah fikih diatas, maka aborsi yang terjadi akibat adanya pemerkosaan tidak  diperbolehkan,  hal  ini  dikarenakan  aborsi  yang  dilakukan  akan  menimbulkan kemudaratan  lainnya.    Selanjutnya,  dalam  teori  maqāṣid  syarīʽah,  Sabarudin  Ahmad berpendapat bahwa keadaan aḍḍaruriyat perempuan yang diperkosa tidak termasuk dalam tingkatan  aḍḍaruriyat  melainkan  alḥājiyat.  Mengukur  kelestarian  kelima  unsur  pohon  ini adalah dengan mengukur tingkat kerusakannya . Maqāṣ id a ḍ - Ḍ aruriyat. Maqāṣid aḍḍaruriyat merupakan kebutuhan utama manusia. Maqāṣid aḍḍaruriyat berarti mampu menopang lima unsur utama  kehidupan  manusia.  Kegagalan  dalam  merealisasikan  aspek  terakhir  dari  aḍḍuriyat  dapat merugikan kehidupan manusia di dunia ini dan dunia pada umumnya di masa depan. Jadi, jika aborsi akibat  pemerkosaan  terjadi,  aborsi  yang  tidak  mengancam  jiwa  dapat  diselesaikan  dengan keputusan lain; Maqāṣ id al- Ḥājiyat , Maqāṣid alḥājiyat merupakan kebutuhan sekunder manusia. Maqāṣid alḥājiyat bertujuan untuk menghilangkan kesulitan atau meningkatkan pemeliharaan lima faktor  utama.  Kegagalan  dalam  merealisasikan  maqāṣid  alḥājiyat  tidak  mengkompromikan keberadaan lima faktor utama tersebut, tetapi mempersulit orang untuk mengenalinya; dan Maqāṣ id
at-Ta ḥ siniyat, Maqāṣid attaḥsiniyat adalah kebutuhan manusia yang tersier. Maqāṣid attaḥsiniyat berarti  bahwa  manusia  berusaha  sebaik  mungkin  untuk  menyempurnakan  pemeliharaan  lima elemen dasar.
Maka  dalam  hal  ini  pada  hukum  Islam,  tidak  diperbolehkan  adanya  aborsi  karena melanggar pokok maqāṣid syarīʽah, yaitu pemeliharaan jiwa (ḥifẓunafs) dan pemeliharaan keturunan (ḥifẓunasl).  Selain itu pada ketentuan aborsi PP/61/2014, tidak mencerminkan adanya  keadilan,  serta  telah  mengesampingkan  hak-hak  yang  dimiliki  janin.    Karena  jika sperma dan ovum sudah berubah menjadi janin maka didalam janin tersebut sudah terdapat kehidupan.  Kemudaratan korban pemerkosaan tidak sampai pada tingkatan aḍ-ḍaruriyat, hanya tingkatan al-ḥājiyat. (Sciences, 2016)
Jika  ditarik  dari  rumusan  masalah  yang  telah  ditentukan  dengan  didukung  oleh penjabaran  deskriptif  diatas  maka  dalam  analisis  legalisasi  aborsi  akibat  pemerkosaan ditinjau dari perspektif korban dan HAM dengan dukung pandangan hukum Islam.  Maka aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan seharusnya tidak di legalisasikan.  Karena UU yang diterapkan jika didukung oleh hukum Islam dan UU terkait dengan HAM, terlihat bahwa aborsi yang sengaja dilakukan, adalah termasuk dalam Tindakan pembunuhan.  Yang pada  dasarnya  tidak  dibenarkan  walaupun  legalisasi  dilakukan  untuk  menyelamatkan psikologis  ibu  kedepannya.    Hal  ini  karena  sperma  dan  ovum  yang  telah  bertemu  dan membentuk  janin, pada  awalnya  sudah  diklasifikasikan  sebagai  manusia  dan  didalamnya sudah terhadap kehidupan. (Pemula, 2017) Oleh karena sudah ada hak hidup atas janin yang baru dikandungan.  Serta dalam pandangan Islam segala sesuatu yang sifatnya kemudaratan tidak  boleh  dibalas  oleh  kemudaratan  lainnya.    Dalam  hal  ini  berupa  pemerkosaan  yang dibalas dengan aborsi, maka hukum haramnya.  Oleh karena itu dalam pandangan Islam dan hak  asasi  manusia,    legalitas  aborsi  tidak  dibenarkan  dan  sebaiknya  dihentikan  karena jangan  sampai  peraturan  yang  dijalankan  ternyata  dimanfaatkan  untuk  hal  yang  tidak seharusnya dilakukan.

## PENUTUP
Aborsi merupakan hal yang dilarang pada dasarnya jika dilakukan secara sengaja, hal ini karena aborsi merupakan Tindakan pembunuhan terhadap manusia karena janin sudah dikategorikan sebagai manusia.  Namun aborsi yang dilakukan bisa dikarenakan berbagai hal,  mulai  dari  ketentuan  medis  untuk  harus  diaborsi  sampai  kepada  pemerkosaan  yang marak terjadi di Indonesia.  Pemerkosaan yang terjadi dapat menyebabkan masalah pada mental dan fisik korban.  Hal ini menyebabkan kasus aborsi meningkat karena angka kasus pemerkosaan yang juga terus meningkat.  Pemerkosaan yang terjadi sering kali digunakan oleh laki-laki sebagai alasan dan usaha untuk menunjukan bahwa laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan.  Padahal pada hakikatnya perempuan dan laki-laki adalah sederajat sebagai manusia.  Aborsi yang terjadi karena pemerkosaan menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat.  Hal ini karena perempuan yang menjadi korban pemerkosaan sudah mendapatkan  kemudaratan.    Maka  aborsi  yang  dilakukan  untuk  mencegah  adanya kemudharatan pada perempuan yang semakin bertambah.  Dalam peraturan PP/61/2014 disampaikan  bahwa  aborsi  boleh  dilakukan  jika  masa  kandungan  dibawah  usia  40  hari, aturan ini dikeluarkan karena pemerkosaan yang terjadi adalah efek bagi korban.  Namun jika  dikaji  dalam  hukum  Islam  aborsi  yang  dilakukan  oleh  korban  pemerkosaan  tidak diperbolehkan  karena  janin  yang  sudah  berkembang  Ketika  sperma  dan  ovum  bertemu adalah merupakan manusia yang memilik hak-hak juga.  Hal ini melanggar maqāṣid syarīʽah sebagai bentuk adanya pemeliharaan keturunan.  Sehingga terus timbul perdebatan antara hukum Islam dan peraturan pemerintah terkait dengan legalisasi aborsi terhadap korban
pemerkosaan.    Namun  jika  dari  pandangan  Islam,  aborsi  akibat  dari  pemerkosaan  tidak diperbolehkan.  Dengan  semakin  menguatnya  peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan, diharapkan akan aborsi dapat terus ditekan dan juga tindakan pemerkosaan dapat semakin menurun. Sehingga kehidupan masyarakat terutama kaum perempuan dapat merasa aman dan  juga  tindakan  kemudharatan  dapat  dicegah  untuk  terjadi.  Diharapkan  kedepannya angka  kasus  akan  menurun  dan  pemerintah  serta  masyarakat  mampu  ikut  serta  secara penuh menekan kasus pemerkosaan yang akan terjadi sehingga kehidupan masyarakat akan semakin aman dan sejahtera. Semua aturan yang telah dikeluarkan, perlu dilakukan evaluasi secara berkala dengan melihat bagaimana perkembangan kasus yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah, W. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (18). https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.277
Ahmad,  S.  (2019).  Hukum  Aborsi  Akibat  Perkosaan  (Analisis  Hukum  Islam  Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ). El- Mashlahah , 8 (1), 162–183. https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1321
Dewi, R. W. L., & Suhandi, S. (2011). Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan. Perspektif , 16 (2), 74. https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.71
Ekandari,  Mustaqfirin,  &  Faturochman.  (2001).  Perkosaan,  dampak,  dan  alternatif penyembuhannya. Jurnal Psikologi , 1 , 1–18.
http://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7011/5463
Elvahra,  Z.  (2020).  Peran  Perawat  Dalam  Pengambilan  Keputusan  Untuk  Meningkatkan Pengetahuan  Terkait  Tindakan  Aborsi  Pada  Remaja  Akibat  Kehamilan  Tidak Diinginkan ( KTD ). Jurnal Keperawatan , 1–12.
Fidawaty, L. (2018). Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). Al- ’Adalah , 14 (1), 107. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930
Hukum, F., & Pamulang, U.(2018). Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam, 6 (2), 203–221.
Maryadi, A. (2022). Berikut Ini Aborsi yang Dibolehkan Islam, Ada 5 Macam Aborsi Menurut Fiqih  Artikel  ini  telah tayang di  Tribun-Timur.com  dengan  judul Berikut  Ini  Aborsi yang Dibolehkan Islam, Ada 5 Macam Aborsi Menurut Fiqih, https://makassar.tribunnews.com/2022/01/17/ber . Tribun-Timur.Com. https://makassar.tribunnews.com/2022/01/17/berikut-ini-aborsi-yang- dibolehkan-islam-ada-5-macam-aborsi-menurut-fiqih
Pahlevi, R. (2021). Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir . Databoks.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus- pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir
Pemula, P. D. (2017). Aborsi Korban Perkosaan Menurut Hukum Islam (Vol. 110265, Issue 61).
Saifulloh,  M.  (2011).  ABORSI  DAN  RESIKONYA  BAGI  PEREMPUAN  (Dalam  Pandangan
Hukum Islam). Jurnal Sosial Humaniora , 4 (1), 13–25. https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.636
Sativa,  R.  L.  (2015). PKBI:  11-30  Persen  Kematian  Ibu  Terjadi  Akibat  Aborsi  Tidak  Aman . Detikhealth.
Sciences, H. (2016). Hukum Aborsi Akibat Perkosaan
(Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  Tentang Kesehatan Reproduksi ). 4 (1), 1–23.
Sumarni, S. (2017). Model sosio ekologi perilaku kesehatan dan pendekatan. The Indonesian Journal of Public Health , 12 , No.1 (August), 129–141. https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017.129
Wijaya,  M.  T.  (2020). Ragam  Pendapat  Ulama  soal  Menggugurkan  Kandungan .  Nuonline. https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/ragam-pendapat-ulama-soal- menggugurkan-kandungan-OmqML