Volume 1 Nomor 1 Februari 2020 Halaman 165 - 181
Perlindungan  Hukun  Terhadap  Pemegang  Polis  Perusahaan  Asuransi  Yang  Pailit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

## Wahyuni Widiawati
Wahyuniwidiawati73@gmail.com
Permono permono@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted: 27 Januari 2020; Accepted: 18 Februari 2020; Published: 19 February 2020.

## Abstract
This  article  examines  how  the  application  of  the  law  to  bankrupt  insurance  company customers. There will be a lot of concerns that they experience if the insurance company that can divert the risk that threatens the assets or lives have gone bankrupt. The purpose of  this  thesis  is  to  find  out  and  analyze  the  position  of  the  insurance  policy  holder  if  the Insurance  Company  is  bankrupt  in  accordance  with  the  legislation.  And  to  find  out  and analyze  what  legal  protection  can  be  given  to  insurance  policy  holders  if  the  insurance company  is  bankrupt.  With  the  formulation  of  the  problem  how  the  position  of  the insurance  customer  if  the  insurance  company  is  bankrupt  based  on  the  legislation  what can  be  given  to  the  policyholder  if  the  insurance  company  is  bankrupt.  This  study  uses normative  legal  methods,  because  it  studies  or  analyzes  secondary  data  in  the  form  of secondary  legal  materials  by  understanding  the  law  as  a  set  of  positive  norms  in  the regulatory system and legal theory. So this research is understood as library research, that is  research  based  on  secondary  data.  So  the  results  of  this  study  can  be  stated  that  the position of insolvent insurance customers is endorsed and the legal protection provided in the form of preventive and repressive legal protection.
Keywords: Legal Protection; Insurance Companies; Bankruptcy.

## Abstrak
Artikel ini mengkaji tentang bagaimana penerapan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi  yang  pailit.  Akan  banyak  sekali  kekhawatiran  yang  mereka  alami  jika perusahaan  asuransi  yang  dapat  mengalihkan  risiko  yang  mengancam  harta  kekayaan atau  jiwanya  telah  pailit.  Tujuan  dibuatnya  skripsi  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan meganalasis  dari  kedudukan  pemegang  polis  asuransi  apabila  Perusahaan  Asuransi tersebut Pailit sesuai dengan peratuan Perundang-Undangan. Dan untuk mengetahui dan
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken ISSN Print: XXXX-XXXX ISSN Online: XXXX-XXXX
menganalisis  Perlindungan  hukum  apa  saja  yang  dapat  diberikan  kepada  pemegang polis  asuransi  apabila  Perusahaan  Asuransi  asuransi  tersebut  Pailit.  Dengan  rumusan masalahnya  bagaimana  kedudukan  nasabah  asuransi  apabila  perusahaan  asuransi  pailit berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  apa  saja  yang  dapat  diberikan  kepada pemegang polis apabila perusahaan asuransi pailit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, karena mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum  sekunder  dengan  memahami  hukum  sebagai  perangkat  peraturan  norma-norma positif di dalam sistem peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang berdasarkan terhadap data sekunder. Jadi hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa kedudukan nasabah asuransi  yang  pailit adalah  diutmakan  dan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  berupa perlindungan hukum preventif dan represif.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perusahaan Asuransi; Kepailitan.

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  tentang  bagaimana  akan  adanya  perlindungan  hukum  bagi para pemegang polis asuransi yang mana jika perusahaan asuransi yang diikutsertai oleh  pemegang  polis  mengalami  kepailitan  berdasaran  peraturan  Perundang- Undangan  yang  berlaku.  Asuransi  merupakan  suatu  perjanjian  pertanggungan antara  penanggung  dan  tertanggung  yang  mengikatkan  dirinya  ke  sebuah perusahaan  asuransi  sebagai  penanggung  untuk  mengalihkan  risiko  yang  akan terjadi. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan  tidak  jauh  berbeda  dari  bank,  yaitu  bergerak  dalam  bidang  layanan  jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi dimasa yang akan  datang  melalui  pembayaran  premi  asuransi  juga  mempunyai  peranan  lain berkaitan  dengan  masalah  risiko,  dan  risiko  ini  berhubungan  dengan  asuransi sebagai  lembaga  pengalihan  dan  pembagian  risiko,  yang  mempunyai  kegunaan positif. 1
Ada  berbagai  penyebab  dari  berkurangnya  nilai  dari  barang  tersebut. Berkurangnya  nilai  barang  tersebut  dapat  dicegah  walaupun  tidaklah  dapat diharapkan  terjadinya  dengan  suatu  kepastian.  Salah  satu  cara  mengatasi  risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain dalam bentuk asuransi.  “Tujuan  utama  dari  asuransi  adalah  mengalihkan  segala  risiko  yang ditimbulkan  akibat  peristiwa-peristiwa  yang  tidak  dapat  diharapkan  terjadinya  itu
1 Man  Suparman  Sastrawidjaja  dan  Endang ,  Hukum  Asuransi  Perlindungan  Tertanggung,  Ansuran Deposito, Usaha Perasuransian , Cet. 3, P.T Alumni, Bandung, 2004, hlm.1.
kepada orang lain yang menggambil risiko itu untuk mengganti kerugian”. 2
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014 Tentang  Peransuransian,  asuransi  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak,  yaitu perusahaan  asuransi  dan  pemegang  polis,  yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yaitu sebagai berikut : 1. Memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan  atau  tanggung jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diseritai  tertanggung  atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat  yang  besarnya  telah  ditetapkan    dan/atau  didasarkan  pada  hasil pengelolaan dana.
Namun  Perusahaan  asuransi  juga  tidak  dapat  menghindar  dari  kemungkinan terjadinya  pailit.  Pengertian  pailit  adalah  keadaan  dimana  seorang  debitor  tidak mampu  membayar  atau  melunasi  utang-utangnya  pada  saat  utang  tersebut  jatuh tempo,  “pernyataan  pailit  tidak  boleh  diputuskan  begitu  saja  melainkan  harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan”. 3 Berdasarkan ketentuan Pasal 1  ayat  (1)  Undang-  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
Sejarah  asuransi  merupakan  sejarah  panjang  ikhtiar  umat  manusia  untuk mengurangi  risiko  yang  lahir  dari  ketidakpastian  dengan  membagi  atau  mengalihkan risiko  yang  mengancam  mereka  pada  satu  pihak  kepihak  yang  lain.  “Asuransi  juga merupakan  suatu  sejarah  dari  ihktiar manusia  dengan  cara mengumpulkan  dana  dari masyarkat  yang  disebut  yang  kemudian  diberi  janji  akan  adanya  suatu  manfaat  yang berupa  perlindungan  diri  dari  ancaman  risiko  yang  mucul  dari  ketidakpastiaan  yang akan terjadi dikemudian hari”. 4
2 Emmy  Pangaribuan  simanjutak, Hukum  Pertanggungan ,  cetakan  ke  1,    Seksi  Hukm  Dagang Fakultas Hukum Univeritas Gajah Mada, Yogyakarta,1980,hlm.5.
3 Titik  Tejaningsih ,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditor  Separatis  (dalam  pengurusan  dan pemberesan harta pailit) cet. 1, FH UII Pres, Yogyakarta, 2016, hlm.45.
4 A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.3.
“Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupkan suatu  hasil  evaluasi  kebutuhan  manusia  yang  sangat  hakiki  ialah  kebutuhan  akan rasa  aman  dan  terlindung,  terhadap  kemumgkinan  menderita  kerugian”.  Asuransi juga merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang  dapat  memenuhi  kebutuhannya  terutama  untuk  kebutuhan  yang  hakiki sifatnya antara lain rasa aman terlindung seperti yang dimaksud di atas. 5 “Kegiatan asuransi  masuk  ke  bumi  nusantara  mengikuti  keberhasilan  bangsa  Belanda  dalam usaha  perkebunan  dan  perdagangan  di  Negara  jajahannya.  Pada  awalnya,  kegitan asuransi terbatas untuk melindungi kepentingan Belanda, Inggris dan bangsa Eropa lainnya  yang  melakukan  perdagangan  dan  usaha  di  Indonesia,  terutama  untuk asuransi  pengangkutan  dan  kebakaran”. 6 Sejarah  asuransi  pada  hakikatnya  bukan merupakan  suatu  hal  yang  berdiri  sendiri,  melainkan  sebuah  bagian  dari  sejarah perdagangan  dan  pelayaran  pada  umumnya,  yang  tumbuh  dan  berkembang  secara alami sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Perasuransian  adalah  istilah  hukum (legal  tern) yang  dipakai  dalam perundang-undangan  dan  perusahaan  perasuransian.  Istilah  perasuransian  berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. 7
Sedangkan  asuransi  atau  dalam  bahasa  Belanda verzekering berarti pertanggungan.  Dalam  suatu  asuransi  terlibt  du  pihak,  yaitu  satu  pihak  yang sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian uatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula  belum  tentu  akan  terjadi  atau  semula  belum  dapat  ditentukan  saat  akan terjadi. 8
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Perasuransian Pasal 1  angka  1  menyatakan  bahwa  asuransi  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak,  yaitu perusahaan  asuransi  dan  pemegang  polis  yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
1. Memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau  tanggung
5 Sri  Rejeki  Hartono, Hukum  Asuransi  dan  Perusahaan  Asuransi ,  Cet.3,  Sinar  GrafikaJakarta,  1995, hlm.30.
6 A. Junaedy Ganie , Op. Cit, hlm.  34.
7 Abdul Khadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Cet. 6, P.T. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 5.
8 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia , P.T Intermesa, Jakarta, 2017 hlm. 1.
jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita  tertanggung  atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  tertanggung  atau pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya  tertanggug  dengan  manfaat  yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan.
Sementara  itu  pengertian  asuransi  menurut    Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang  pada  pasal  246  “  asuransi  atau  pertanggungan  atau  merupakan  perjanjian dimana  seorang  penanggung  dengan  menikmati  suatu  premi  mengikatkan  dirinya kepada  tertanggung  untuk  membebaskannya  dari  kerugian,  karena  kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, dan yang akan dideritannya karen kejadian yang tidak pasti”.
Namun  jika  dirumuskan  dari  pengertian  asuransi  menurut  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2014  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  Pasal  246 mempunyai  perbedaan  yang  mana  di  Undang-Undang  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian  lebih  menjelaskan  dengan  luas  karena  selain  mencakup  pengertian tetapi juga mencakup tentang asuransi jiwa dan juga asuransi kerugian sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 hanya mencakup pengertian asuransi kerugian saja.
Secara  etimologi,  istilah  kepailitan  berasal  dari  kata  “pailit”.  Dalam  bahasa Prancis, faillite yang  berarti  pemogokan  atau  kemacetan  pembayaran,  sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa prancis dinamakan lefaili. Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata bankrupt dan bankruptcy . 9
Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut  itu  adalah  suatu  sitaan  umum  atas  seluruh  harta  debitor  agar  dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi- bagi secara adil antara para kreditor. 10
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  kepailtan adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  debitor  pailit  yang  penggurusan  dan pemberesannya  dialkukan  oleh  kurator  di  bawah  pengawasan  hakim  pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. “Menurut Fred. B.G Tumbuan bahwa kepailitan  adalah  sitaan  umum  yang  mencakup  seluruh  kekayaan  debitor  untuk
9 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, Cet.1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm.23.
10 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik , Cet.VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2017, hlm.8.
kepentingan  semua  kreditor.  Dengan  kata  lain  kepailitan  adalah  suatu  keadaan dimana  seseorang  debitor  tidak  mampu  lagi  membayar  hutang-hutangnya  yang telah jatuh tempo”. 11

## B. Pembahasan
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Polis  Perusahaan  Asuransi  Yang Pailit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Kedudukan  para  pemegang  polis  asuransi,  khususnya  mengenai  perlindungan  hukum terutama  berkaitan  denga  klaim  mereka,  dapat  diperhatikan  melalui  perjanjian asuransi. Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu sendiri perjanjian itu perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian  perjajian asuransi.  Perjanjian  asuransi  itu  diadakan  dengan  maksud  untuk  memperoleh  suatu kepastian  atas  kembalinya  keadaan  ekonomi  sesuai  dengan  semula  sebelum  adanya peristiwa
Selain  kedudukan  pemegang  polis  yang  diutamkan  adapun  pula  hak  dan kewajiban  yang  dimiliki  oleh  tertanggung  (pemegang  polis)  asuransi  karena  tanpa dipungkiri  hak  dan  kewajiban  adalah  pokok  dalam  adannya  suatu  perjanjian terutama dalam  perjanjian asuransi. Adapun hak-hak dari pemegang polis asuransi yaitu:
1. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai apa saja jaminan utama dan jaminan perluasan yang diberikan sesuai dengan yang tertera dipolis asuransi.
2. Hak untuk mengetahui bagaimana proses pengantian dan perbaikan atas kerugian
3. Hak untuk dapat melakukan klaim sesuai dengan prosedur yang tertera dalam polis asuransi.
4. Hak untuk tahu bagaimana nilai ganti rugi klaim nantinya.
5. Hak untuk dapat membatalkan polis asuransi (syarat dan ketentuan berlaku).
Sedangkan kewajiban tertangguang adalah sebagai berikut:
1. Membayar  premi  dengan  jumlah  dan  pada  waktu  yang  sudah  ditentukan  dalam perjajian.
2. Melaporkan jika ada suatu peritiwa atau kejadian yang dijamin di dalam polis.
3. Memberikan  keterangan  secara  benar  dan  sesau  dengan  fakta  dan  kondisi kerusakan.
11 Mutiara  Hikmah, Aspek-Aspek  Hukum  Perdata  Internasional ;  Dalam  Perkara-Perkara  kepailitan, Cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.10.
4. Melakukan  langkah  awal  penyelamatan  agar  tidak  terjadi  kerugian  yang  semakin besar. 12
Sebagai  perusahaan  asuransi  yang  berperan  sebagai  penanggung  pertama  dan sebagai  pihak  dalam  perjanjian  asuransi,  mempunyai  kewajiban  tertentu.  Kewajiban tersebut  adalah  bahwa  perusahaan  ia  harus  membayar  kepada  seiap  tuntutan  klaim yang diajukan kepadannya sesuai dengan syarat-syarat pernjanjian. Perjanjian asuransi yang  telah  diadakan  dengan  para  tertanggung  sebagai  nasabah  perusahaan  aharus tetap siap sedia untuk memenuhi setiap tuntutan klaim yang setiap waktu dapat terjadi pada nasabah. 13
Pailitnya  suatu  perusahaan  asuransi  juga  tidak  lepas  dari  tugas  pokok  dari kurator  karena  dalam  melakukan  pengurusan  dan/atau  pemberesan  harta  pailit. Disamping tugas utama tersebut kurator juga mempunyai sejumlah kewajiban yaitu:
1. Dalam  jangka  waktu  paling  lambat  5  (lima)  hari  setelah  tanggal  putusan pernyataan  pailit  diterima  oleh  kurator,  kurator  wajib  mengumumkan  dalam Berita  Republik  Indonesia  dan  paling  sedikit  dua  surat  kabar  harian  yang ditetapkan oleh hakim pengawas .
2. Kurator  wajib  mengumumkan  putusan  kasasi  atau  peninjauan  kembali  yang membatalkan  putusan  pailit  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  dan  paling sedikit dalam dua surat kabar harian.
3. Kurator  wajib  memberikan  kepada  panitia  kreditur  atas  semua  keterangan dimintanya termasuk memerlihatkan semua buku, dokumen, dan  surat mengenai kepailitan.
4. Kurator  wajib  meminta  pendapat  panitia  kreditor  mengenai  pengajuan  gugatan atau  meneruskan  perkara  yang  sedang  beralangsung,  ataupun  menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung.
5. Kurator wajib memanggil semua kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam dua surat kabar harian untuk menghadiri rapat. 14
Ketentuan hukum dalam penyelesaian utang piutang, khususnya terutama dalam rangka  untuk  melindungi  kreditur  (tertanggung) ataupun  yang  sering  dikenal  dengan pemegang  polis.  Sebenarnya  hukum  positif  di  Indonesia  sudah  mengatur  tentang adanya  perlindungan  atau    jalan  keluar  dengan  beberapa  alternatif  pilihan,  yaitu
12 https://hukumperdataunhas.wordpress.com.
13 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan asuransi, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 209.
14 Jono, Hukum Kepailitan , Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.144.
berdasarkan  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang Kepailitan, dan Undang-Undang Perasuransian.
1. Undang-Undang Kepailitan
Syarat  kepailitan  sederhana  yaitu  dengan  cukup  adanya  dua  kreditor  dan  ada utang  yang  telah  jatuh  tempo  kreditor  dapat  mengajukan  pailit  tentu  dapat menimbulkan  masalah,  karena  persoalan  kepailitan  itu  bukan  saja  menyangkut kepentingan  perusahaan  semata,  tetapi  juga  kepentingan  sosial.  Permohonan pernyataan pailit oleh kreditor tidak dilakukan atas dasar masalah sehat tidaknya keuangan  debitor,  tetapi  sebagai  saran  penyelesaian  perdata  yang  tidak terselesaikan. 15
Dalam  pasal  2  Ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Pembayaran  Utang  telah  menyinggung  masalah kepailitan  pada  perusahaan  asuransi,  tetapi  pada  pasal-pasal  berikutnya  tidak  ada bahkan  tidak  ditemukan  satu  pun  pasal  yang  menyinggung  atau  yang  membahas perihal  arti  dari  kedudukan  pemegang  polis  atau  nasabah  auransi,  apakah  akan menjadi sebagai kreditur preferen atau kreditur konkuren. Bila ditelah dari Undang- Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dari  pasal-pasal yang  ada  memang  lebih  banyak  berbicara  mengenai  kepentigan  para  kreditur. Dalam  kaitannya  dengan  kepailitan  perusahaan  asuransi,  maka  salah  satu  kreditor adalah pemegang polis asuransi lebih dikenal dengan sebutan tertanggung.
Di  dalam  Undang-Undang  kepalitan  memang  banyak  menyinggung  masalah pengembalian  atau  pembayaran  utang-utang  debitur  kepada  para  krediturnya, namun  tidak  ada  yang  secara  pasti  dan  jelas  menyinggung  kedudukan  tertanggung (pemegang  polis)  atau  nasabah  asuransi  sebagai  kreditur  preferen.  Begitupun  juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1133 menyatakan bahwa hak  untuk    didahulukan  antara  para  kreditur  bersumber  pada  hak  istimewa  pada gadai  dan  hipotek.  Yang  berarti  menempatkan  kreditur  pemegang  jaminan kebendaan  seperti  pemegang  gadai  (pand),  hipotik,  termasuk  hak-haknya diutamakan.  Dengan  demikian  jelas  bahwa  tertanggung  masih  merupakan  kreditur biasa (konkuren) yang harus bersaing mendapatkan hak pemenuhan tagihan dengan kreditor  konkuren    lainnya  pada  saat  seteelah  kurator  menyelesaikan  pembayaran kepada para kreditur yang tergolong istimewa dan separatis.
15 I  Nyoman  Gede  Gita  Mahardika, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tertanggung  Atas  hak-haknya dari  Perusahaan  Asuransi  yang  Pailit  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Niaga ,  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.7 No.10,2019, hlm.6.
Bila  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  ditelaah  lebih  dalam  lagi  bahwa  kedudukan  tertanggung  sebagai  kreditur preferen  dapat  dipahami  dari  ketentuan  Pasal  55    Ayat  (2)  Dalam  hal  penagihan suatu  piutang  bagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  136  dan  Pasal  137  maka  mereka hanya  dapat  berbuat  demikian  setelah  dicocokan  penagihanny  dan  hanya  untuk menggambil  pelunasan  dari  jum;ah  yang  diakui  dari  penagihan  tersebut.  Yang kemudian diperjelas pada Pasal 137 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun  2004  Tentang  Kepailitandan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang berikut ini :
(1) Piutang  yang  saat  penagihannya  belum  jelas  atau  yang  memberikan  hak  untuk memeperoleh  pembayaran  secara  berkala,  wajib  dicocokan  nilainya  pada  tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
(2) Semua  piutang  yang  dapat  ditagih  dalam  waktu  1  (satu)    tahun  setelah  tanggal putusan  pembayaran  pailit  diucapkan,  wajib  diperlakukan  sebagai    piutang  yang dapat ditaguh pada tanggal tersebut.
(3) Semua  piutang  yang  dapat  ditagih  setelah  lewat  1  (satu)  tahun  setelah  tanggal putusan pernyatan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang beralaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
Berdasarkan  Pasal  55  Ayat  (2)  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  Tahun  2004  dapat  diketahui  bahwa  piutang  para pemegang polis asuransi tidak bisa dieksekusi langsung seperti layaknya pitang para kreditur  sepratis  atau  yang  diistimewakan  melainkan  piutang  tersebut  baru  bisa diekesekusi  melalui  proses  pencocokan  utang-piutang  yang  batas  waktunya ditentukan  oleh  Hakim  Pengawas.  Dengan  kata  lain  pembayaran  piutang  kepada para  pemegang  polis  asuransi  (tertanggung)  baru  dibayar  setelah  Kurator menuntasakan proses pembayaran kepada kreditor yang diutamakan atau memiliki hak didahulukan.
Sedangkan  pada  Pasal  137  mengartikan  bahwa  piutang  tertanggung  dapat disebut sebagai jenis piutang yang belum jelas saat penagihannya  atau piutang yang memberikan  hak  untuk  memperoleh  pembayaran  secara  berkala.  Atau  juga  dapat disebut sebagai jenis piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  saat jatuh tempo polis yang dimiliki oleh tertanggumg.
Setelah  tertanggung  yang  polis  asuransinya  belum  jatuh  tempo  atau evenemennya  belum  terjadi  ketika  putuan  pernyataan  pailit  dibacakan,  maka
piutangnya bisa disebut sebagai piutang yang saat penagihannya belum jelas, tetapi juga bisa disebut sebagai piutang tertanggung asuransi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan (3)  bila polisnya memang baru jatuh tempo satu tahun atau setelah lewat putusan pernyataan pailit diucapkan.
2. Undang-Undang Perasuransian
Pengertian Asuransi juga ada dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Dagang Pasal 246 bahwa  asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian,  dimana  penanggung mengikat  diri  terhadap  tertanggung  dengan  memperoleh  premi,  untuk memeberikan  kepadannya  ganti  rugi  karena  suatu  kehilangan,  kerusakan,  atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin ysng mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
Secara  umum  perusahaan  yang  bergerak  bidang  perasuransian  adalah perusahaan yang berbadan hukum peseroan. Perseroan sebagai hukum tidak dapat bertindak    sendiri  umtuk  menjalkankan  kegiatannya  sesuai  dengan  maksud  dan tujuannya  dibentuknya  perseroan,  maka  dibentuklah  organ  perseroan  dengan perintah Undang-Undang. 16
Kedudukan  tertanggung  (pemegang  polis)  dilihat  dari  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata semua tertanggung mempunya keudukan yang sama. Pelunasan utang dengan  sendiri  dibagi  menurut  asas  kesimbangan  yaitu  berdasarkan  besar-kecilnya jumlah  piutang  masing-masing  kreditor,  hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  1132  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan  bersama  sama  bagi  semua  orang  yang  mepunyai  piutang  kepadanya, pendapatan  dari  penjualan  benda-benda  itu  dibagi  menurutkeseimbangan  yaitu menurut  besar-kecilnya  piutang  masing-masing,kecuali  apabila  suara  kreditur mempunyai alas an-alasan yang sah.
Dan  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang perasuransian  disalah  satu  pasalnya  yakni  Pasal  52  ayat  (1)  mengatur  dengan  tegas bahwa  hak  pemegang  polis,  tertanggung  atau  peserta  asuransi  atas  pembagian kekayaan  perusahaan  asuransi  yang  di  pailitkan  ayau  di  likuidasi  mempunyai kedudukan  lebih  tinggi  (utama  dari  hak  kreditor  lainnya).  Pasal  dimaksud  secara lengkap  berbunyi  sebagai  berikut:  “Dalam  hal  perusahaan  asuransi,perusahaan asuransi  syariah,  perusahaan  reasuransi,  atau  perusahaan  reasuransi  syariah
16 I  Nyoman  Gede  Gita  Mahardika, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tertanggung  Atas  hak-haknya dari  Perusahaan  Asuransi  yang  Pailit  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Niaga ,  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.7 No.10,2019, hlm.8.
dipailitkan  atau  dilikuidasi,  hak  pemegang  polis,  tertanggung  atau  peserta  atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pihak lainnya. Menurut Pasal 137 Undang-Undang Kepailitan baru, piutang tertanggung tersebut bisa dikelompokan  sebagai  jenis  piutang  yang  saat  penagihannya  belum  jelas  atau  yang memberikan  hak  untuk  memperoleh  pembayaran  secara  berkala.  Demikan  juga,  bisa dikelompokkan sebagai jenis piutang yang dapat ditagih dalam waktu (satu) tahun atau yang dapat ditagih setelah lewat (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  saat  jatuh  tempo  polis  yang  dimiliki  oleh tertanggung.
Seorang Tertanggung yang polis asuransinya belum jatuh tempo atau evenemen - nya  belum  terjadi,  ketika  putusan  pernyataan  pailit  dibacakan,  maka  piutangnya  bisa dikelompokkan  sebagai  piutang  yang  saat  penagihannya  belum  jelas.  Sedangkan Tertanggungyang memegang polis asuransi pendidikan misalnya,  bisa dikelompokkan sebagai piutang yang pembayarannya dilakukan secara berkala, maka nilai tagihannya wajib  dicocokkan  pada  saat  putusan  pailit  dibacakan.  Tetapi,  bisa  juga  piutang Tertanggung asuransi  termasuk  golongan  piutang,  sebagimana  dimaksud  dalam  Pasal 137 ayat (2) dan (3) bila posisinya memang baru jatuh tempo satu tahun atau setelah satu  tahun  setelah  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan.  Namun  yang  jelas,  hak-hak atau  piutang  tertanggung  asuransi  kedudukannya  merupakan  kreditor  konkuren  atau bersaing.
Dari  ketentuan  dua  peraturan  Perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang Perasuransian  dan  Undang-Undang  Kepailitan  terdapat  perbedaan  yang  sangat signifikan  dari  keduanya  yang  tampak  tidak  sejalan.  Perbedaan  pengaturan  ini  dapat menyebabkan  kebingungan  dalam  hal  penyelesaian  perkara  kepailitan  perusahaan asuransi atau pemberesan harta kepailitan perusahaan asuransi.
Meskipun terdapat peraturan yang kurag sejalan antara Undang-Undang Perasuransian dan Undang-Undang kepailitan  tetapi di dalam Undang0Undang  sudah  sangat  jelaslah diatur  tentang  kedudukan  pemegang  polis  pasal  52  ayat  1  yang  mana  kedudukan pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

## Perlindungan  Hukum  Apa  Saja  Yang  Dapat  Diberikan  Kepada  Nasabah Perusahaan Asuransi Yang Pailit
Dalam  peraturan  kepailitan  tidak  ada  tercantum  secara  tegas  dan  jelas  defenisi  dari “pailit”. Meskipun begitu,  dapat  diketahui arti kata  pailit  yaitu jatuh miskin, bangkrut. Istilah bankrupt adalah seorang pedagang yang merahasiakan dirinya sendiri, ataupun
melakukan  tindakan  tindakan  lain  yang  cenderung  mengelabuhi  krediturnya. 17 Asal mula  dari  pengertian  dan  pemakaian  kata  “bangkrut”  berasal  dari  praktek-praktek yang  dilakukan  para  pemberi  pinjaman  di  Venesia  (Italia)  pada  waktu  lalu  dimana banco (bangku)  dari  seorang  banker  yang  tidak  mampu  membayar  atau  gagal  dalam usahanya telah benar benar patah atau hancur. 18
Kemudian  Pemerintah  Indonesia  menggeluarkan  Peraturan  baru  yaitu Undang-Undang  Nomor  37  tahun  2004  Tentang  kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  agar  tidak  ada  lagi  kasus  seperti  dulu  yang menimbulkan  kontoversi.  Yang  mana  di  Undang-Undang  ini  ada  aturan  tentang kewenangan  untuk  mengajukan  kepailitan  terhadap  suatu  Perusahaan  asuransi hanya dapat dilakukan oleh menteri keuangan.
Pengaturan tersebut dapat kita lihat di dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  yang  menyatakan  bahwa “Dalam  hal  Debitor  adalah  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Reasuransi,  Dana Pensiun atau Badan usaha Milik Negara Yang bergerak dibidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.
Selanjutnya  jika  suatu  perusahaan  asuransi  telah  benar-benar  dinyatakan pailit maka akibat yang pasti dari kepailitan itu adalah adanya kewajiban melakukan pembayaran  utang  kepada  para  kreditornya  konsekuansi  mengikatnya  suatu perjanjian sebagai hukum yang berlaku.
Walaupun  polis  bukanlah  satu-satunya  syarat  pembuktian  bahwa  telah  ada terikatnya  hubungan  antara  penanggung  dengan  tertanggung  dalam  kontrak asuransi  namun  kedudukan  polis  dalam  suatu  asuransi  tetaplah  mempunyai  peran yang penting karena di dalam polis tersebutlah terdapat semua perikatan-perikatan yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak asuransi.
Karena  itu  disetiap  waktu  debitor  dapat  memohon  ke  pengadilan  agar penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dicabut, dengan alasan bahwa harta debitor  dapat  memungkinkan  dimulainya  pembayaran  kembali  dengan  ketentuan bahwa  pengurus  dan  kreditor  harus  dipanggil  dan  didengar  sepatutnya  sebelum putusan  diucapkan.  Selama  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  berlangsung maka  terhadap  debitor  tidak  dapat  diajukan  permohonan  pailit.  Yang  dimaksud dengan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  berlangsung  adalah  bahwa
17 Elsi  Kartika  Sari  dan  Adveni  Simangungsong, Hukum  Dalam  Ekonomi ,  P.T  grasindo,  Jakarta, 2007Hlm 185.
18 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik , Cet.VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2017, Hlm 3.
penundaan kewajiban pembayaran utang belum berakhir.
Secara  umum  akibat  pernyataan  pailit  atas  suatu  perusahaan  yang  telah berbadan hukum adalah sebagai berikut :
1. Kekayaan debitor pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit.
3. Debitor  pailit  demi  hukum  kehilangan  hak  untuk  mengurus  dan  menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diusapkan.
4. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.
5. Harta  pailit  diurus  dan  dikuasai  kurator  untuk  kepentingan  semua  kreditor  dan debitor,  sedangkan  Hakim  Pengawas  memimpin  dan  mengawasi  pelaksanaan jalannya kepailitan.
6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
7. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan umtuk mrndapatkan pelunasan asuatu perikatan  dari  harta  pailit,  dan  dari  harta  debitor  sendiri  selama  kepailitan  harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.
8. Kreditor  yang  dijamin  dengan  Hak  Gadai,  Hak  Fidusia,  Hak  Tanggungan,  atau hipotek dapat mlaksanakan hak agunannya seolah olah ada kepailitan
9. Hak  eksekutif  kreditur  yang  dijamin  dengan  hak-hak  di  atas  serta  pihak  ketiga, untuk dapat  menuntut hartanya yang berbeda dalam penguasaan debitor pailit atau kurator,  ditanggungkan  maksimum  untuk  wakti  90  hari  setelah  putusan  pailit diucapkan. 19
Dalam  perjanjian  asuransi  ,  terdapat  adanya  kewajiban  pihak  asuransi  sebagai penanggung  baru  untuk  menanggung  risiko  yang  akan  terjadi  pada  tertanggung  atau nasabah  asuransi  tersebut,  kemudian  tertanggung  atau  nasabah  juga  mempunyai kewajiban  untuk  membayar  premi  dengan  jumlah  dan  dengan  waktu  jatuh  tempo tertentu  seusai  dengan  perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak.  Dengan demikian  dapat  dibenarkan  bahwa  pemegang  polis  mempunyai  hak  yang  diutamkan apabila perusahaan asuransi tersebut pailit.
Apabila suatu perusahaan asuransi telah dinyatakan benar-benar pailit melalui putusan
19 Bakti  Siahaan, Akibat  Hukum  Pernyataan  Kepailitan  Terhadap  Perseroan  Terbatas ,Jurnal  Ilmu Hukum, Vol.3 No.1,2008, hlm. 6.
Pengadilan  Niaga  maka  adanya  suatu  konsekuensi  yang  harus  ditanggung  oleh perusahaan  asuransi  tersebut  .  perusahaan  asuransi  yang  telah  pailit  haruslah  segera mungkin  untuk  melakukan  pemenuhan  kewajibannya  terhadap  para  kreditornya  ( pemegang  polis  )  untuk  pelaksanaan  pemenuhan  kewajiban  pembayaran  utang  yang harus memperhatikan jenis kreditornya agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Telah  kita  ketahui  bahwa  kerditor  terdapat  beberapa  jenis  atau  golongan yaitu, kreditor preferen, kreditor konkuren, dan kreditor  separatis. Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak-hak istimewa. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang diberikan  kepada  seorang  berpiutang  sehingga  tingkatannya  lebih  tinggi  daripada orang  yang  berpiutang  lainnya.  Kreditor  konkuren  adalah  kreditor  yang  mempunyai kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik  yang  telah  ada  maupun  yang  akan  ada  dikemudian  hari  setelah  sebelumnya dikurangi  dengan  kewajiban  membayar  piutangnya  kepada  kreditor  pemegang  hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa. Sedangkan kreditor separatis adalah kreditor  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  yang  dapat  bertindak  sendiri.  Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pailit artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. 20
Kreditor  preferen  adalah  kreditor  yang  mempunyai  hak  istimewa  yang sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  1134  jo  Pasal  1139-1149  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata.  Dalam  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  Pasal  55  ayat  (1)  juga  telah  dinyatakan  bahwa  dengan  tetap memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  di  maksud  pasal  56,  Pasal  57,  dan  Pasal  58 setiap kreditor oemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan  atas  kebandaan  lainnya  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak  terjad kepailitan.  Maka  dari  itu  kreditor  preferen  dan  separatis  mempunyai  hak  untuk mengajukan permohonn pailit kepada debitor tanpa merugikan keditor konkuren dan dalam  pelaksanaannya  kreditor  preferen  hanya  cukup  membuktikan  adanya  utang yang dapat ditagih sebagaimana kreditor kepailitan lainnya.
Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa kreditor (pemegang polis) asuransi  dari  suatu  perusahaan  asuransi  yang mengalami  atau  telah  dinyatakan  pailit dan  masuk  dalam  kategori  kreditor  preferen.  Dengan  demikian  jika  adanya  suatu perusahaan  asuransi  yang  mengalami  kepailitan  para  nasabah  perusahaan  asuransi tersebut  berhak  untuk  mengajukan  tuntutan  pemuhan  kewajiban  pembayaran  utang
20 Titik  Tejaningsih, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditor  Separatis  (dalam  pengurusan  dan pemberesan harta pailit) , hlm. 99.
terhadap  perusahaan  asuransi  atas  premi  yang  telah  dibayarkan  pada  setiap  waktu yang telah ditentukan.
Bagi  para  pemegang  polis  asurasi  dari  perusahaan  asuransi  yang  telah dinyatakan  pailit  dan  merasa  akan  dirugikan  berhak  untuk  melaporkannya  ke Pengadilan  Negeri  baik  secara  perdata  ataupun  pidana.  Terkait  dengan  perlindungan hukum  terhadap  pemegang  polis  asuransi  yang  pailit  tidak  menutup  kemungkinan untuk  melakukan  upaya  hukum  lain  meskipun  wewenang  untuk  mengajukan permohonan  pailit  hanya  dapat  diajukan  oleh  Menteri  Keuangan,  namun  jika  para pemegang  polis  asuransi  atau  pemegang  polis  dari  asuransi  tersebut  mempunyai permasalahan yang terkait dengan pailitnya perusahaan asuransi tersebut mereka juga dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan perlindungan hukum
Sebelum  adanya  para  kreditor  (pemegang  polis)  asuransi  yang  akan menggugat  perusahaan  asuransi  yang  telah  dinyatakan  pailit,  Menteri  Keuangan haruslah  terlebih  dahulu  melakukan  pemeriksaan  yang  secara  seksama  terhadap perusahaan  asuransi  yang  akan  dimohonkan  untuk  dipailitkan  berupa  serangkaian pemeriksaan  terutama  yang  berhubungan  dengan  pembukuan  dan  laporan keuangan dari perusahaan asuransi yang akan dimohonkan pailit tersebut.
Tujuan adanya dari pemeriksaan tersebut untuk mengetahui akan kebenaran dari  keadaan  perusahaan  asuransi  tersebut  apakah  masih  memiliki  kemampuan untuk  melakukan  pembayaran  utang  dan  memenuhi  kewajiban  sebagai  debitor kepada  kreditornya.  Apabila  dari  hasil  penelian  pemeriksaan  keadaan  perusahaan asuransi  tersebut  jika  masih  sanggup  untyk  melakukan  pemenuhan  kewajibannya sebagai debitor kepada kreditornya maka permohonan pailit tidak akan dilanjutkan ke  Pengadilan  Niaga,  namun  jika  terjadi  sebaliknya  yaitu  perusahaan  asuransi dinyatakan  tidak  sanggup  lagi  untuk  melakukan  pemenuhan  keajibannya  maka permohonan  pailit  akan  diteruskan  oleh  menteri  keuangan  kepada  Pengadilan Niaga.
Dalam hal kepailitan Perusahaan Asuransi, jaminan perlindungan terhadap pemegang  polis  asuransi  telah  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang  tentang Peransuransian Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi syariah, Perusahaan
Reasuransi,  atau  Perusahaan  Reasuransi  Syariah  dipailitkan  atau  dilikuidasi,  hak
Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta
kekayaannyamempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada pihak lainnya.
(2) Dalam  hal  Perusahaan  Asuransi  atau  Perusahaan  Reasuransi  dipailitkan  atau dilikuidasi,  Dana  Asuransi  harus  digunakan  terlebih  dahulu  untuk  memenuhi kewajiban kepada para Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
Mengenani perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang polis asuransi jika perusahaan asuransi mengalami kepalaitan penulis berpendapat bahwa pemegang polis  asuransi mendapatkan perlindungan hukum preventif yang mana Subyek hukum atau  pemegang  polis  ya  diberikan  ruang  untuk  mengajukan  keberatan  atau pendapatnya  sebelum  dilakukan  suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang definitif.  Hal  ini  dilakukan  agar  mencegah  terjadinya  sengketa.  Hal  ini  sangat  besar nilainya  karena  tindak  pemerintah  yang  didasarkan  pada  kebebasan  bertindak  akan dilakukan  secara  hati-hati  dan  dengan  adanya  perlindungan  hukum  preventif, pemerintah  akan  melakukan  kebijakan  yang  bersifat  hati-hati  yang  didasarkan  pada peraturan perundang-undangan.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka dari itu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Di  dalam  Undang-Undang  Perasuransian  terutama  dalam  Pasal  52  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  kreditor  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi  dari kedudukan nasabah lainnya.
2. perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang polis asuransi yang pailit  yaitu  berupa  perlindungan  hukum  Pada  perlindungan  hukum  preventif, rakyat  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Artinya, perlindungan  hukum  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa. Sengketa  yang  dmaksud  adalah  tentang  nasib  para  pemegang  polis  yang  tidak mendapatkan  perlindungan  yang  semestinya  dan  jika  telah  etrjadinya  sengketa tersebut  maka  pemegang  polis  kan  mendapat  perlindungan  hukum  berupa resperetif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

## Daftar pustaka
Buku
A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Bakti Siahaan, Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas ,Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.1, 2008.
Elsi  Kartika  Sari  dan  Adveni  Simangungsong, Hukum  Dalam  Ekonomi ,  P.T  grasindo,
Jakarta, 2007.
Emmy  Pangaribuan  simanjutak, Hukum  Pertanggungan ,  cetakan  ke  1,    Seksi  Hukum
Dagang Fakultas Hukum Univeritas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.
Jono, Hukum Kepailitan , Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Man  Suparman  Sastrawidjaja  dan  Endang ,  Hukum  Asuransi  Perlindungan Tertanggung,  Ansuran  Deposito,  Usaha  Perasuransian ,  Cet.  3,  P.T  Alumni, Bandung, 2004, hlm.1.
Munir  Fuady, Hukum  Pailit  dalam  Teori  dan  Praktik ,  Cet.VI,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2017.
Mutiara  Hikmah, Aspek-Aspek  Hukum  Perdata  Internasional ;  Dalam  Perkara-Perkara kepailitan, Cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
Sri  Rejeki  Hartono, Hukum  Asuransi  dan  Perusahaan  asuransi, Cet.  3,  Sinar  Grafika, Jakarta, 1995.
Titik Tejaningsih , Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis (dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit) cet. 1, FH UII Pres, Yogyakarta, 2016.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia , P.T Intermesa, Jakarta, 2017.

## Jurnal
I Nyoman Gede Gita Mahardika , Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Hak- haknya  dari  Perusahaan  Asuransi  yang  Pailit  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan Niaga , Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.10, 2019.
Internet https://hukumperdataunhas.wordpress.com.