## FENOMENA PERCERAIAN DAN PERUBAHAN SOSIAL: STUDI KASUS DI KABUPATEN WONOSOBO
Mahfudz Junaedi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id

## ABSTRACT
In  the  midst  of  the  social  changes  that  continue  to  occur  today,  divorces  at Wonosobo increased high enough, it can even be said to occur on a massive scale. In general, the incedence of divorce are the root causes of the economic factor is the ability of the husband in the household that evolved conention and strife that never cease. Divorce is more dominant from wives becouse of economic factors and strife. Another factor is that a third party (cheating), and lack of maturity, while KUA’s role as an institution has not been optimalized. The phenomenon of divorce can  be  changed  if  there  is  a  systematic  effort  through  education  and  public awareness  about  the  importance  of  nurturing  the  love  (sakinah,  mawaddah, rahmah) in domestic life, because the actual prototype is located in the domestic life that is based on relationships loving, tolerant, appreciate differences .
Keywords  : Wonosobo, divorce, counseling, compassion .

## A. PENDAHULUAN
Perceraian  adalah  solusi  atau  pintu darurat  apabila  hubungan  suami-sitri sudah  tidak  dapat  dipertahankan.  Dalam pandangan  Islam,  perceraian  merupakan perbuatan  halal  (diperbolehkan),  tetapi dibenci oleh Allah. Fenomena perceraian di Wonosobo dalam kurun waktu sepuluh tahun  terakhir  ini  pada  paruh  kedua, mengalami  peningkatan  yang  cukup tinggi dan bahkan dapat dikatakan terjadi secara  masif  (Data  laporan  tahunan Permohonan  Gugatan  Perceraian  tahun 2016-2017
Pengadilan Agama Wonosobo). Meningkatnya
kasus perceraian di wilayah Kabupaten Wonosobo  pada  lima  tahun  terakhir  ini banyak  dipengaruhi  transformasi  sosial.
Wonosobo  secara  geografis  merupakan daerah pegunungan agraris dan masyarakatnya  sebagian  besar  hidup dipedesaan bertani tanaman keras terutama  pada  daerah  bawah  (daerah kering),  sedangkan  pada  daerah  atas (dataran  tinggi  Dieng),  dengan  pola pertanian monokultur sayur dan kentang. Kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan masarakat Wonosobo membentuk  pola  dan  prilaku  dalam kehidupan  rumah  tangga.  Banyaknya kasus  perceraian    merupakan  fenomena yang menarik untuk di kaji dan dianalisis secara  konprehensif  dan  holistik  dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, antropologi dan keagamaan karena kasus-kasus  perceraian  ini  tidak  berdiri
sendiri,  tetapi  banyak  oleh  tipologi  dan faktor-faktor  internal  dan  eksternal kondisi masyarakat. Hal ini menimbulkan dampak  pada  sosial-ekonomi,  adat budaya, kultur dan keberagamaan masyarakat di Wonosobo. Selain itu, juga menimbulkan  dampak  pada  hubungan suami-istri,  pembagian  kerja  dalam rumah  tangga,  sehingga  mempengaruhi terjadinya kasus-kasus perceraian.
Perubahaan  sosial  (Wiryohandoyo, 2002:  xix;  Zubaedi,  2007:  9-10)  sebagai suatu  proses  perubahan  bentuk  yang mencakup  keseluruhan  aspek  kehidupan masyarakat,  terjadi  baik  secara  alami maupun  karena  rekayasa  sosial.  Proses tersebut  berlangsung  sepanjang  sejarah hidup  manusia,  pada  tingkat  komunitas lokal,  regional  dan  global.  Apabila perubahn  sosial  menyangkut  aspek hukum  dan  pengaruh  dari  perubahan sosial,  maka  keberadaan  hukum  dituntut untuk merespons segala problematika dan berbagai  persilangan  kepentingan  yang ada  dan  terjadi  di  masyarakat.  Disadari bahwa  hukum  sebagai  alat  rekayasa sosial  ( social  engineering  by  law ) (Wignjosoebroto, 2002: 46) harus berdasarkan  aspirasi  masyarakat  yang selalu  berkembang  dan  berubah  sesuai dengan  dinamika  masyarakat yang bersangkutan.  Untuk  mencapai  hal tersebut,  diperlukan  kesadaran  hukum, proses  perubahan  hukum  dan  kepastian
hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar  kesejahteraan,  kemakmuran  dan keadilan.  Hal  ini  dilakukan  agar  hukum dan  perubahan  masyarakat  tidak  berada pada ruang hampa dan harus didekatkan dengan kehidupan nyata di masyarakat.
Demikian juga dalam hukum keluarga pada masyarakat muslim sekarang ini, telah mengalami perubahan dan  pergeseran  makna  dan  eksistensi hukum  keluarga.  Dalam  pandangan agama, perkawinan merupakan suatu hal yang  sakral  dan  harus  dijunjung  tinggi dalam  bingkai  etika,  komitmen  bersama antara  suami  dan  istri  dalam  kehidupan sakinah , mawaddah dan rahmah sebagai bagian integral dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Seiring dengan perubahan  dan  paradigma  masyarakat modern  sekarang  ini,  pergeseran  makna perkawinan  telah  mengalami  degradasi pada  titik  nadir  yang  mengkawatirkan. Akibatnya,  perkawinan  hanyalah  sebuah akad  atau  perjanjian  oleh  kedua  belah pihak dan telah kehilangan kesakralannnya  ( ubudiyah ).  Pergeseran makna  perkawinan  juga  memberikan dampak  pada  mudahnya  perceraian  atau memutuskan  perkawinan  baik  yang dilakukan  sepihak  atau  atas  keinginan kedua belah pihak. Semuanya tidak dapat dilepaskan  atas  perubahan  masyarakat modern  sekarang  ini.  Faktor  geografis, ekonomi,  politik  serta  sosial  era-
globalisasi  telah  mengantarkan  pada perubahan prilaku masyarakat yang serba pragmatis,  dengan  meninggalkan  etika dan moralitas agama dan masyarakat.
Dalam konteks penilitian ini, menjadi  sangat  menarik  ketika  ada sebuah realitas  genuine atas  fenomena perceraian  di  Wonosobo  tidak  dapat dilepaskan  dari  konteks  sosial-budaya, ekonomi dan keberagamaan yang mengitarinya.  Dilihat  dari  sisi  letak  dan geografis,
Kabupaten
Wonosobo merupakan  daerah  pegunungan  dengan ketinggian  lokasi  antara  250  m  hingga 2.250  m  di  atas  permukaan  laut  dengan memiliki luas wilayah 98.448 ha (984.68 Km2) yang terletak di bebatuan
prakwaker .
Wilayah Kabupaten Wonosobo beriklim tropis yang memiliki dua  musim,  yakni  musim  kemarau  dan penghujan,  suhu  udara  rata-rata  pada siang  hari  24-30 o C  dan  pada  malam harinya turun menjadi 20 o C, namun pada bulan Juli sampai Agustus turun menjadi 12-15 o C pada malam hari dan 15-20 o C di siang hari.
Kondisi  tanah  yang  subur  dan memiliki curah hujan rata-rata 3.400 mm dalam  196  hari  per  tahunnya,  ada  tiga jenis  tanah  yang  terdapat  di  Kabupaten Wonosobo  yaitu  tanah  andosol  (25%), tanah  regosol  (40%),  dan  tanah  posonik (35%).  Selain  itu,  kemiringan  tanah antara  15-40%  meliputi  54.41  ha  atau
56,37% tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Dengan letak dan kondisi  geografis  tersebut,  wilayah  ini sangat mendukung untuk pengembangan pertanian  sebagai  mata  pencaharian utama  masyarakat  Wonosobo.  Sektor pertanian  menjadi  sektor  utama  dalam potensi perekonomian Wonosobo (Badan Pusat  Statistik  Kabupaten  Wonosobo, 2017:3-9). Namun demikian, kondisi dan potensi alam tersebut belum memberikan jaminan kesejahteraan bagi warganya.
Potensi  pertanian  secara  umum  di Wonosobo dapat dikelompokkan pada dua kondisi daerah, yaitu daerah dengan tanah subur  dan  tanah  kering  (kurang  subur) untuk pertanian. Pada daerah tanah kering lebih  berpotensi  pada  pertanian  tanah keras,  dan  perkebunan  dengan  musim panen  yang  tidak  jelas,  sehingga  kondisi masyarakatnya serba terbatas dan cenderung  miskin,  tingkat  pendidikan rendah  karena  potensi  alamnya  kurang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan  keluarga  yang  masih  di bawah  rata-rata  tingkat  kesejahteraan  di Wonosobo  mendorong  masyarakat  pada daerah-daerah  ini,  mendorong  warganya untuk  menjadi  buruh  migran  atau merantau keluar daerah di kota-kota besar, dan  menjadi  tenaga  kerja  di  luar  negeri (TKI,  TKW)  sehingga  meninggalkan keluarga (Supriyadi, 2017).
Dalam  kurun  waktu  sepuluh  tahun teakhir ini, daerah Wonosobo merupakan daerah  pemasuk  buruh  migran  dan  atau bekerja keluar negeri  yang cukup besar. Jumlah pencari dan menjadi tenaga kerja didominasi  kaum  perempuan  terutama setelah menikah. Dampak yang ditimbulkan atas kondisi tersebut, secara internal  memberikan  pengaruh  padsa kehidupan keluarga terutama suami-istri, anak  menjadi  renggang,  miskomunikasi, terputusnya  penyaluran  biologis  pada pasangan  perkawinan  usia  muda  (usia perkawinan  2-5  tahun),  adanya  pihak ketiga  dalam  kehidupan  suami-istri, terjadi perselingkuhan, dan pertengkaran yang terus menerus dan ujungnya adalah perceraian.  Secara  eksternal,  adanya perubahan  fisik  yang  ditandai  dengan pembangunan rumah tempat tinggal yang sangat  berbeda  dengan  lingkungan sekitarnya  (permanen  dan  rata-rata bagus)  memberikan  pengaruh  secara secara  langsung    serta  mendorong masyarakat sekitarnya untuk meniru atas keberhasilan  tetangganya  yang  menjadi buruh  migran  atau  tenaga  kerja  luar negeri.  Hal  ini  akan  memberikan perubahan  perilaku  masyarakat  untuk meniru  menjadi  buruh  migran  atau menjadi TKI keluar negeri.
Fakta  lain  atas  fenomena  perceraian di  Wonosobo  di  samping  karena  hal-hal tersebut,  faktor  usia  perkawinan  bagi
pasangan  suami-istri  yang  melakukan perceraian dapat dikelompokkan menjadi dua  hal. Pertama ,  usia  kawin  antara  1-5 tahun, motivasi yang mendorong perceraian adalah karena faktor ekonomi, terutama  pasangan  suami-istri  yang belum mempersiapkan ekonomi keluarga secara  baik  sehingga  problem  ekonomi, pemenuhan kesejahteraan keluarga, kurang bertanggung jawab dalam pemberian nafkah. Kedua , usia perkawinan  6-10  tahun,  motivasi  yang mendorong perceraian karena perselingkuhan, pihak ketiga, pertengkaran yang sulit untuk didamaikan serta tanggung jawab nafkah suami  atas  istri  dan  keluarga  yang  tidak berjalan  dengan  baik.  Data  perceraian dalam  lima  tahun  terakhir,  kasus perceraian yang dilakukan oleh pihak istri (gugatan  cerai)  jumlahnya  tiga  kali  dari jumlah suami yang mentalak istri. Hal ini menunjukkan  bahwa  tuntutan  istri  atas kesejahteraan  keluarga  lebih  banyak porsinya.  Hal  ini  juga  terbukti  angkatan kerja menjadi  TKW/TKI adalah para ibu- ibu  rumah  tangga  (istri)  dengan  usia perkawinan antara 4-12 tahun.
Fenomena  perceraian  di  Wonosobo dengan  kondisi  sosial  budaya,  ekonomi dan letak geografis memberikan dampak positif  dan  negatif.  Pembagian  klaster wilayah  Wonosobo,  terutama  daerah kering  dan  keterbatasan  pertanian  telah
mendorong  masyarakt  untuk  merantau menjadi  buruh  migran,  tenaga  kerja keluar  negeri.  Budaya  merantau/buruh migran  serta  kompeksitas  kondisi  sosial budaya,  agama,  ekonomi,  turut  serta memberikan konstribusi tingginya angka perceraian  di  Wonosobo.  Berdasarkan data  di  Pengadilan  Agama  Wonosobo yang merupakan Pengadilan Agama kelas A setiap tahun angka perceraian mencapai  tiga  ribuan.  Sebuah  data  yang cukup fantastik bila dibandingkan dengan daerah-daerah disekitarnya, seperti Temanggung, Banjarnegara maupun Kendal.  Berdasarkan  data  2015–2017  di PA  Wonosobo  perceraian  menembus angka 3173–3626 kasus perceraian. Dari angka tersebut, kasus perceraian berdasarkan  gugatan  percarian  dari  istri mendominasi dari seluruh kasus perceraian  di  Wonosobo.  Dari  kasus- kasus  perceraian  tersebut  yang  telah mendapatkan keputusan maupn ketetapan telah diberikan masa iddah (masa tunggu agar  suami  istri  rujuk  kembali).  Namun, apa  yang  diharapkan  oleh  hukum  agar melakukan  rujuk  kembali,  ternyata menunjukkan fenomena bahwa perceraian  merupakan  jalan  terakhir  dan tidak memanfaatkan masa iddah tersebut untuk  rujuk,  sehingga  perceraian  dan rujuk  sama  dengan  1000  :  1  (seribu berbanding  1,  seribu  cerai  dan  1  kasus rujuk kembali) (Data Tahunan
Pengadilan  Agama  Wonosobo  Tahun 2016-2017), (Masrur, 2017).
Fenomena  lain  atas  perceraian  di Wonosobo  justru  meningkat  frekwensi kasus perceraian ketika bulan syawal atau setelah lebaran hari Raya Idul Fitri, hal ini disinyalir  para  perantau/buruh  migran, baik mereka yang bekerja di dalam negeri maupun  luar  negeri  menjadikan  bulan Syawal  atau  lebaran  sebagai  momentum untuk  melakukan  gugatan  cerai,  yang seharusnya  digunakan  sebagai  sarana silaturrahmi  antar  anggota  keluarga  dan famili untuk meneguhkan kembali ikatan suami-istri,  dan  keluarga  yang  renggang untuk  dipertautkan  agar  lebih  baik  dan utuh sebagai pasangan suami-istri. Mereka pada umumnya tidak memikirkan dampak  atas  perceraian,  terutama  anak- anak yang menjadi korban atas perceraian orangtuanya.
Memperhatikan  kembali  fenomena perceraian masyarakat Wonosobo tersebut  di  atas,  ada  beberapa  hal  yang perlu  dipertanyaan  dalam  penelitian  ini dan  sekaligus  untuk  dicarikan  jawaban yakni : (1) Apakah ada perubahan makna dan  hakekat  pada  lembaga  perkawinan yang  semula  dianggap  sebagai  sesuatu yang  sakral,  suci  dan  langgeng  telah berubah dan bergeser makna dan hakekat perkawinan  seiring  dengan  perubahan pada masyarakat modern? (2) Bagaimana faktor  penyebab  terjadinya  perceraian
baik  secara  internal  dan  eksternal  pada kasus-kasus  terjadinya  percerian  pada masyarakat
Wonosobo sebagai masyarakat  yang  memiliki  religiusitas cukup  baik,  dan  (3)  Mengapa  fenomena perceraian  dalam  perkawinan  pada masyarakat Wonosobo mengalami peningkatan  secara  signifikan  dalam setiap  tahunnya,  sehingga  yang  perlu dipertanyakan  pula  peran  lembaga  BP4 pada  masing-masing  KUA  di  wilayah kecamatan dan masyarakat pada umumnya.
Beberapa  permasalahan  tersebut  di atas  yang  mendorong  penulis  untuk melakukan  penelitian,  mengkaji  dan menganalisis terhadap fenomena perceraian  pada  masyarakat  Wonosobo yang justru banyak dilakukan oleh pihak istri.  Kemungkinan  faktor  ekonomi, sosial dan politik terut serta memberikan andil atas fenomena perceraian tersebut.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Urgensi  Pendekatan  Sosilogi- Antropologi dan Religiusitas
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan menggunakan pendekatan interdisipliner  dengan  kajian  secara sosiologis,  antropologis  dan  keagamaan yang  didasari  atas  beberapa  alasan. Pertama ,  yang  dikaji  adalah  makna  dari suatu  tindakan  atau  apa  yang  berada
dibalik tindakan seseorang, setiap tindakan pelaku perceraian selalu dikaitkan  dengan  apa  yang  mendasari tindakan  tersebut.  Meminjam  istilah  - bahasa Weber – sebagai tindakan rasional bertujuan  atau  ada  motif-motif  yang mendasari  tindakan  tersebut. Kedua ,  di dalam  menghadapi  lingkungan  sosial, individu memiliki strategi bertindak yang tepat  bagi  dirinya  sendiri,  sehingga memerlukan  pengkajian  yang  mendalam serta pengkajian terhadap suatu fenomena. Ketiga , berdasarkan keyakinan, kesadaran dan  tindakan  individu  yang  didasarkan oleh  motif-motif  yang  bersifat  internal pelaku  perceraian,  yaitu first  type  of motive yang berkaitan dengan in order to motive para pelaku perceraian dan second type  of  motive yang  berkaitan  dengan because  motive .  Sehingga  dikaji  adalah fenomena yang tidak bersifat eksternal dan berada  di  dalam  diri  masing-masing individu. Keempat ,  fenomena  perceraian diteliti  secara  holistik  yakni  apa  yang terjadi di masyarakat dikaji secara integral dalam  satu keatuan tindakan  yang terjadi dan  perceraian  bukan  diakibatkan  oleh satu  sebab  atau  faktor,  tetapi  melibatkan banyak faktor yang saling terkait. Kelima , penelitian kualitatif ini juga mendasarkan pada emicview atau  pandangan  aktor setempat,  sehingga peneliti hanya  belajar tentang  apa  yang  terjadi  perceraian  pada masyarakat Wonosobo.
Pendekatan  sosiologis,  antropologis dan  religiusitas  juga  dilakukan  dalam penelitian ini, karena masalah perceraian tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial berupa fakta-fakta di masyarakat, perubahan dan perkembangan pemikiran manusia,  tindakan  serta  paradigma ( mindset ) masyarakat dilihat dari kejadian, fakta-fakta sebelum, sedang dan akan berubah. Faktor keagamaan dengan tingkat  sumber  daya  manusia  yang bervariasi,  politik  sosial  budaya,  adat istiadat,  sosial  ekonomi  menjadi  bagian integral dalam melakukan kajian penelitian  ini.  Fakta-fakta  sosial  tentang perceraian  dilakukan  secara  diskriptif analitik  untuk  menggambarkan  secara nyata  atas  kasus  perceraian  mulai  dari pelaku  perceraian  (suami-istri),  lembaga dan pranata sosial yang berkaitan dengan lembaga perkawinan, peraturan perundangan-undangan  yang  menjadi dasar  atas  perceraian,  serta  pihak-pihak yang  terkait  dengan  perceraian  dalam lingkup  social-budaya.  Termasuk  para tokoh  agama,  kyai,  ustadz,  guru, akademisi,  tokoh  ormas  menjadi  bagian dalam subjek penelitian ini.

## 2. Teori Perubahan Sosial
Perubahan  adalah  inti  kehidupan, tidak  ada  yang  stagnan  di  dunia  ini sehingga  semuanya  terkena  hukum perubahan baik baik yang bergerak linier
maupun  yang  sirkular.  Perubahan  sosial bisa  menyangkut  perubahan  kehidupan manusia yang terkait dengan lingkungan kehidupannya  yang  berupa  fisik,  alam, dan sosial  (Gama, 1992: 1).  Di sisi  lain, perubahan  sosial  juga  menyangkut perubahan  pada  level  individu,  interaksi organisasi, intitusi, komunitas, masyarakat,  kebudayaan,  peradaban  dan global (Lauer, 1993: 4-5). Dan, keduanya berbeda  dalam  memandang  perubahan, satu mengenai faktor eksternal perubahan dan yang lainnya terkait dengan peringkat perubahan,  dan  faktor  internal  yang mempengaruhi  dan  mendorong  untuk berubah.
Perubahan tradisi pada suatu komunitas  dapat  dilihat  dari  perspektif perubahan  kebudayaan.  Secara  teoritis, perubahan  kebudayaan  mencakup  lima hal  pokok,  yakni: Pertama ,  perubahan sistem  nilai  yang  prosesnya  mulai  dari penerimaan  nilai  baru  dengan  proses integrasi ke disintegrasi untuk selanjutnya  menuju  reintegrasi. Kedua , perubahan  sistem  makna  dan  sistem pengetahuan,  yang  berupa  penerimaan suatu kerangka makna (kerangka pengetahuan atau paradigma), penolakan, dan sikap penerimaan makna baru dengan proses  orientasi  ke  disorientasi  ke reorientasi  sistem  kognitif. Ketiga , perubahan  sistem  tingkah  laku  yang berproses  dari  penerimaan  tingkah  laku,
penolakan  dan  penerimaan  tingkah  laku baru. Keempat , perubahan sistem interaksi,  di  mana  akan  muncul  gerakan sosialisasi melalui disosialisasi ke resosialisasi,  dan Kelima ,  perubahan sistem kelembagaan/pemantapan interaksi,  yaitu  pergeseran  dari  tahapan organisasi ke disorganisasi ke reorganisasi (Kleden, 1997: 169-170).
Dalam  kajian  terhadap  masyarakat agraris,  menunjukkan  bahwa  perubahan itu  dapat  dilihat  dari  perilaku  yang dilakukan  terutama  dalam  melihat  fakta yang ada dihadapannya.  Fenomena yang ada  dihadapannya  dan  sekitarnya  dapat dilaksanakan maka dapat pula ditiru atau diikutinya, yang menjadi faktor perubahan  pada  masyarakat.  Perubahan kebudayaan,  tradisi,  prilaku  masyarakat dapat  dilihat  sebagai  suatu  keniscayaan yang  melazimi  di  dalam  kehidupan manusia,  baik  dilihat  dari  kerangka makna  (pengatahuan),  tindakan,  dan organisasinya  sebagai  satu  kesatuan komunitas.
Dalam memandang kasus perceraian pada masyarakat Wonosobo pada tataran konseptual  dengan  menggunakan  teori- teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan  dari  teori  fenomenologi  yang merupakan  fakta  sosial,  terutama  yang digagas  oleh  Emile  Durkheim  A. Sudiarja,  1995:6-7),  (George  Ritzer, 1985:17-18).  sehingga  fenomenologi
sebagai  teori  sosial  yang  handal  untuk digunakan  sebagai  analisis  terhadap fenomena  sosial.    Fenomena  perceraian yang  tampak  sebenarnya  merupakan refleksi realitas yang tidak berdiri sendiri, karena  yang  nampak  adalah  sebagai objek  penuh  dengan  makna  yang transendental. Oleh karena itu, untuk bisa memahami makna yang realistis tersebut haruslah  menerobos  masuk  kedalaman fenomena atau masuk menerobos kepada fenomena yang  menampakkan  diri tersebut.
Masyarakat  merupakan  kenyataan objektif dan sekaligus sebagai kenyataan subjektif.  Sebagai  kenyataan  objektif, masyarakat sepertinya berada di luar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya.    Adapun  sebagai  kenyataan subjektif,  individu  berada  di  dalam masyarakat  itu  sebagai  bagian  tak terpisahkan.  Dengan  kata  lain,  bahwa individu  adalah  pembentuk  masyarakat dan masyarakat ialah pembentuk individu.  Kenyataan  sosial  itu  bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan objektif dan subjektif. Kenyataan objektif ialah  kenyataan  yang  berada  di  luar  diri manusia,  sedangkan  kenyataan  subjektif ialah kenyataan yang berada di dalam diri manusia  (Peter  L  Berger  dan  Thomas Luckmann, 1990:66-255). Secara konseptual  teoritik,  dalam  perkawinan akan  selalu  berhubungan  dengan  religi,
tradisi  dan  budaya  sosial  masyarakat yang  mengitarinya.  Setiap  tradisi  akan mengalami  perubahan  ketika  harus berhadapan  dengan  dunia  sosial  yang terus berubah.
Untuk memahami (secara hermeneutik )  tentang  perubahan  dalam lembaga perkawinan sebagaimana dikemukakan  oleh  Suparlan  (Suparlan, 2011:  114-122),  mengenai  tahapan  dari disorganisasi ke integrasi.  Klenden Ignaz Kleden  (1997:  169-170)  menyatakan bahwa  perubahan  kebudayaan  dapat dilihat dari jurusan nilai melalui tahapan integrasi,  disintegrasi,  ke  reintegrasi. Adapun  dari  sudut  makna  maka  dapat dilihat  dari  orientasi,  disorientasi  ke reorientasi.  Selanjutnya,  perubahan  juga dilihat  dari  konsep cultural  change menurut  Malinowski  dan  Zaniecky (1982:  537-549),  mengenai  diorganisasi dan reorganisasi. Perubahan sosial sebagai fenomena sosial merupakan suatu gambaran  dinamika  masyarakat  yang mengalami  alih  nilai-nilai  tradisional. Aspek  kehidupan  masyarakat  pedesaan yang  dilandasi  semangat  kekeluargaan, gotong  royong,  agamis,  dan  belum berorientasi  kapital,  menuju  kehidupan yang  bergerak  ke  arah  nilai-nilai kapitalis. Fenomena ini telah digambarkan oleh Lauer sebagai fenomena penting dari struktur sosial, dan hal  ini  berhubungan  dengan  pola-pola
perilaku dan interaksi sosial. Konsekuensinya, perubahan itu terwujud norma-norma,  nilai-nilai,  dan  adaptasi budaya yang dilihat oleh Evers (1980: 19) sebagai  akibat  dari  pengaruh  luar terhadap sendi-sendi kehidupan internal.
Namun  demikian,  setiap  perubahan menyisakan  sesuatu  yang  langgeng. Dalam  kerangka  ini,  konsepsi  Sorokin, yang  menyatakan  bahwa  selalu  ada elemen  yang  berlaku  langgeng  di  setiap perubahan atau continuity within change , juga  dapat  dijadikan  sebagai  kerangka untuk memahami berbagai perubahan dan keajegan  di  dalam  kebudayaan  dan kehidupan  manusia,  termasuk  mengenai perubahan di dalam aktualisasi kebutuhan manusia.
Apabila  dicermati  kembali  terhadap lembaga perkawinan dan perceraian tidak dapat  dilepaskan  dari  faktor  dasar  atas kebutuhan  manusia,  yaitu  kebutuhan fisik,  kebutuhan  sosial,  dan  kebutuhan integratif. Masalah perceraian menyangkut juga masalah pranata perkawinan  yang  merupakan  ikatan antara  laki-laki  dan  perempuan  yang sudah  saling  memahami  dan  saling mencintai untuk akhirnya menjadi pasangan  suami  istri.  Kalau  dalam perjalan perkawinan ternyata ada perubahan dan pergeseran nilai dari suatu kesepakatan sebagai ikatan yang suci dan kuat ( mîṡaqan ghalîẓan ) sehingga
mengakibatkan  renggangnya  hubungan suami istri dan anggota keluarga lainnya sebagai akibat dari kendornya komitmen pasangan  suami  istri  dan  banyak dipengarui oleh faktor internal  pasangan suami-istri  tersebut,  maupun  faktor ekternal  terutama  dalam  hubungan  dan perubahan social dalam masyarakat.
Keluarga,  dalam  analisis  fungsional struktural  menafsirkan  berdasarkan  hak- hak alamiah dan pertimbangan- pertimbangan individualistis tentang manfaat  perkembangnnya.  Konsep  ini dikembangkan  Durkheim  (dalam  Coser, 1964:  214-216),  dalam  sebuah  teori “hukum  kontraksi  keluarga”,  yakni kebudayaan tertinggi dapat dilihat sebagai  bentuk  garis  perkembangan keluarga  besar  ke  arah  keluarga  kecil (Wahyuni, 2000: 89-97). Artinya, pemahaman tentang fungsi keluarga tidak hanya lahir karena pertimbangan rasional atas  manfaatnya  semata,  melainkan bahwa  fungsi-fungsinya  lahir  dalam rangka  mempertahankan  struktur  yang memerlukannya.  Jadi,  perubahan  makna atas keluarga dalam struktur sosial dapat mempengaruhi  terjadinya  pergeseran pada fungsi keluarga, yang semula karena kebutuhan  dan  penyaluran  biologis  dan mendapatkan  keturunan  sebagai  ikatan yang  suci  karena  adanya  bingkai  agama atas  terjadinya  perkawinan,  berubah menjadi ikatan keluarga dalam memenuhi
kebutuhan ekonomi yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, pembagian wilayah kerja dalam keluarga tidak hanya didominasi laki-laki (suami), tetapi  istri juga terlihat  untuk  memenuhi kebutuhan ekonomi, baik untuk keluarga maupun untuk diri sendiri.
Dalam  pandangan  Islam,  perceraian merupakan  pintu  darurat  apabila  semua hal  telah  ditempuh  untuk  menyatukan kembali  pasangan  suami  istri.  Meskipun perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan  ( halal ),  tetapi  dihadapan Allah  perbuatan  tersebut  merupakan  hal yang dibenci. Sentuhan dari sisi keagamaan  pada  masyarakat  modern sekarang ini kurang mendapatkan perhatian dan dijadikan sebagai motivasi untuk  membangun  hubungan  suami  istri dalam  bentuk  kasih  sayang  ( sakinah , waddah dan rahmah ) merupakan konsepsi  Islam  yang  luhur  untuk  selalu dijaga dan diaplikasikan. Namun demikian, dalam kehidupan nyata, perubahan manusia banyak juga dipengaruhi oleh sudut pandang individu, pendidikan,  faktor  ekonomi,  sosial- politik,  gender  yang  pada  ujungnya adalah  untuk  mendapatkan  kehidupan yang sejahtera dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
Faktor kemiskinan, baik fisik maupun  psikis,  muncul  di  masyarakat dengan menyalahkan alam sebagai faktor
penyebab karena tidak-berdayaan manusia  dalam  memanfaatkan  potensi alam.  Dalam  masyarakat  agraris,  pola- pola  pertanian  juga  dipengaruhi  oleh masalah  mistik  yang  selalu  melingkupi dalam menyelesaikan persoalan- persoalan kehidupan. Dalam konteks ini, persoalan  perceraian  pada  masyarakat agraris  di  Wonosobo  perlu  didekatkan dengan  teori-teori  sosial  dan  dilakukan kajian  analisis  untuk  dapat  mengurai benang  kusut  marak  dan  tingginya perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri di wilayah Kabupaten Wonosobo. Selama ini, lembaga-lembaga keagamaan,  seperti  peran  dan  fungsi Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  kurang berperan aktif, partisipatoris, emansipatoris terhadap masalah-masalah perceraian  bagi  umat  Islam,  dan  mereka ada  ketika  pasangan  suami-istri  tersebut telah  melakukan  perceraian  dan  bersifat administratif.

## 3. Perceraian dan Perubahan Sosial di Kabupaten Wonosobo
Dalam  pembahasan  ini,  peneliti menyampaikan  secara  diskriptif  analitis berdasarkan  landasan  teoritis  dan  data- data  dilapangan,  terutama  berdasarkan data  observasi,  data  dari  informan  atau subjek  penelitian.  Dari  data  tersebut, peneliti  melakukan  pembahasan  dan pengkajian dengan menggunakan pendekatan-pendekatan  secara  teoritis
dengan  memperhatikan  pada  data.  Fakta di lapangan tentang kasus-kasus perceraian  yang  terjadi  pada  masyarakat di  Wonosobo  sebagai  suatu  fenomena yang  yang  menarik  untuk  dikaji  karena setiap tahun angka perceraian di Wonosobo  mengalami  peningkatan  dan terjadi secara masif apabila dibandingkan dengan  angka  pernikahan  di  Wonosobo. Berdasarkan dari  di  Kantor Kementerian Agama  Kabupaten  Wonosobo,  angka pernikahan setiap tahun  mencapai 9000- 10000  pasangan  nikah.  Pada  sisi  lain, kasus  perceraian  pada  tahun  yang  sama mencapai  3350  –  3660  kasus  perceraian setiap tahun.
Bila angka perceraian dengan angka nikah  disandingkan,  maka  jelas  tingkat perceraian  menjadi  tinggi  dan  bahkan dapat  dikatakan  kasus  perceraian  di Wonosobo  terjadi  secara  masif.  Dari angka kasus perceraian tersebut, terdapat 60% perceraian dilakukan oleh pihak istri sebagai  pihak  yang  melakukan  gugatan cerai.  Jika  perceraian  lebih  dominan dalam  bentuk  gugat  cerai,  berarti  telah terjadi  fenomena  perceraian  ditengah- tengah  perubahan  sosial  masyarakat sebagai  proses  transformasi  masyarakat modern  sekarang  ini.  Untuk  singkatnya laporan pembahasan ini, penulis sampaikan secara deskriptif-analitik untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang diangkat dalam penelitian ini.
a. Hakekat Makna, Tujuan Perkawinan dan Perceraian.
Kehidupan keluarga muslim dalam suatu  masyarakat  merupakan  miniatur pada sebuah masyarakat secara umum. Apa yang digambarkan dalam kehidupan  suatu  keluarga  merupakan wujud  konkret  dari  suatu  bangunan kondisi soaial masyarakat sebagaimana adanya. Kondisi keluarga yang sakinah , mawaddah dan rahmah merupakan bentuk  keluarga  yang  indeal.  Inilah yang  hendak  diwujudkan  dalam  ajaran Islam.  Kondisi  keluarga  yang  baik, rukun, damai dan sejahtera, merupakan wujud  nyata  pada  suatu  kondisi kehidupan masyarakat dan secara tidak langsung  akan  memberikan  imbas sebagai kondisi objektif pada masyarakat dan lingkungannya.
Kehidupan  keluarga  yang  sehat  dan ideal  dapat  terwujud,  apabila  dalam suatu  keluarga  tidak  akan  terjadi konflik,dan  pertengkaran.  Perceraian dalam  perkawinan  merupakan  bentuk tindakan  yang  akhir  apabila  semua upaya telah dilakukan untuk menyatukan  kembali  suami-istri  dalam kehidupan  rumah  tangga  yang  ideal tersebut gagal.
Suami-istri  merupakan  sebuah ikatan  yang  kuat  ( mîṡaqan ghalîẓan ) lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami-istri
dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974; Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu,  ikatan  suami-istri  dalam  suatu keluarga  memiliki  makna  sakral karena  telah  dipersatukan  oleh  Allah dalam menjalankan sunnah Rasulullah Saw.  Perkawinan  merupakan  suatu proses  dalam  menyatukan  dua  jenis kelamin yang berbeda, baik perbedaan dari  segi  fisik,  psikis,  biologis, pendidikan,  dan  budaya  termasuk dalam lapangan pekerjaan. Perbedaan- perbedaan tersebut kemudian disepakati  untuk  disatukan  dalam suatu ikatan suami-istri untuk membentuk  keluarga,  tentunya  telah memenuhi  syarat  dan  rukun  dalam akad  perkawinan.  Oleh  karena  itu, laki-laki  dan  perempuan  yang  telah sepakat untuk mengikat dalam lembaga perkawinan memiliki konsekuensi pada pemenuhan hak dan kewajiban  dalam  kehipuan  bersama pada suatu keluarga.
Namun demikian, apabila hak dan kewajiban  pasangan  suami  istri  tidak sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh masing-masing pasangan akan memberikan
dampak pada kerenggangan  hubungan  suami-istri.
Benih-benih  perbedaan  dalam  suatu hubungan  suami-istri  memang  telah ada sejak mereka belum menikah. Visi dalam  keluarga,  khususnya  hubungan suami-istri adalah menyamakan dalam perbedaan, sehingga perbedaan tersebut kadang-kadang telah melebur menjadi  persamaan  dan  ikatan  yang kuat  dalam  ikatan  suami-istri  apabila masing-masing  bisa  melepaskan  ego masing-masing dan saling pengertian.
Salah  satu  faktor  timbulnya perceraian  adalah  tidak  berjalannya lalu  lintas  hak  dan  kewajiban  yang seimbang antara suami dan istri. Maka pemaknaan  dan  religiusitas  pasangan suami-istri hendaknya dibangun sejak awal  dan  perlu  dipesiapkan,  seperti kedewasaan  yang  ditandai  dengan kematangan  usia,  pemenuhan  nafkah lahir  batin  sebagai  pendorong  dalam mewujudkan  hubungan  kasih  sayang, sakinah , mawwah dan rahmah .
Namun demikian, keterbatasan pengetahun  agama  berkaitan  dengan makna  perkawinan  yang  sacral  dan suci  kurang  dipahami  sebagaimana dalam  agama  yang  diajarkan.  Hal  ini karena  nilai-nilai  pragmatis  dalam mengarungi kehidupan, dengan faktor yang  sangat  kompleks,  mulai  dari masalah kemiskinan, pendidikan, ekonomi,  lapangan  pekerjaan  yang terbatas,  kondisi  alam  yang  kurang
mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan. Akibat lain dari kondisi tersebut  di  atas,  memberikan  efek nyata  pada  kompleksitas  sosial  di masyarakat  sehingga  memberikan pengaruh pada renggangnya hubungan perkawinan  sehingga  menimbulkan perceraian pada perkawinan.
Pemaknaan  terhadap  perkawinan dan peran suami istri dalam melaksanakan  hak  dan  kewajiban telah  mengalami  pergeseran  dan perubahan  paradigma.  Kesepakatan mengenai tali perkawinan pada dasarnya  dilandasi  oleh  kenyataan bahwa  kedua  makhluk  ini  saling memiliki perbedaan, baik yang bersifa natural  maupun  potensi.  Oleh  karena itu,  selalu  ada  konsepsi  dikotomis ketika  melihat  relasi  antara  laiki-laki dan  perempuan  di  dalam  konteks konstruksi  sosial,  baik  yang  berasal dari paham keagamaan, sosial maupun budaya.  Dalam  pandangan  Islam, dikotomi antara laki-laki dan perempuan  atau  masalah  gender  juga bervariari,  sebagaimana  pandangan umum lainnya.
Kontroversi ini sebenarnya berawal  dari  penafsiran  teks-teks ajaran  Islam  yang  secara  maknawi memang menyajikan perbedaan, terutama dalam konteks fikih. Selama ini, fikih yang dikenal dalam
masyarakat  muslim  terutama  dalam
konsepsi peran laki-laki dan perempuan  selalu  bias  dalam  konteks sosial budaya, khususnya dalam sosial budaya lokal. Hal ini menggambarkan bahwa  fikih  yang  selama  ini  dianut sangat  tidak  relevan  dengan  konteks sosial  budaya  masyarakat  Indonesia yang  memberikan  peran  yang  sama antara  laki-laki  dan  perempuan. Kondisi  ini  mengakibatkan  hak  dan kewajiban  suami-istri  dalam  keluarga memberikan  peran  yang  seimbang. Dalam  konteks  masyarakat  agraris, peran istri selalu turut serta membantu suami  untuk  memenuhi  kebutuhan nafkah  keluarga,  yang  seharusnya dalam  konteks  fikih  Islam  menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya.
Perubahan  posisi  dan  peran perempuan di dalam keluarga tentunya terkait  dengan  persoalan  ekonomi rumah  tangga  dan  tuntutan  akan kemandirian  perempuan  di  tengah desakan  untuk  memperoleh  nafkah bagi  dirinya  sendiri.  Sumbangan ekonomi perempuan terhadap ekonomi  rumah  tangga  tersebut, kemudian  secara  tidak  langsung memberikan kelonggaran ruang gerak perempuan  di  dalam  masyarakat. Namun demikian, meskipun posisi dan peran  mereka  secara  ekonomis  telah diakui,  posisi  sebagaimana  tradisi
perempuan  sebagai  ibu  rumah  tangga tetaplah adanya (Masrur, 2017). Oleh karena  itu,  bagi  perempuan  atau  istri apabila dalam keluarga untuk memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga yang  tidak  mencukupi,  maka  istri berperan  mencari  tambahan  dengan cara  bekerja  pada  semua  lini  sektor sosial  yang  ada,  bahkan  tidak  jarang perempuan  memiliki  peran  ganda dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.  Beralihkan  peran  dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, istri dengan terpaksa mencari  tambahan  untuk  memenuhi kebutuhan keluarga (Ismiyah, 2017).
b. Tipologi  dan  Faktor Penyebab Perceraian di Wonosobo.
Kondisi  secara  umum  masyarakat Wonosobo dapat dilihat secara tipologi letak  geografis  Kabupaten  Wonosobo yang  merupakan  daerah  pegunungan dan dataran tinggi, terutama di wilayah Dieng. Secara umum, kondisi masyarakat Wonosobo adalah
penduduk  yang  hidup  dari  sektor pertanian dan perkebunan. Dari tipologi wilayah Kabupaten Wonosobo dapat  dipetakan  menjadi  tiga  tipologi, yaitu Pertama ,  wilayah  atas  terutama dataran  tinggi  Dieng  yang  merupakan daerah  pertanian,  terutama  pertanian sayur  dan  kentang. Kedua ,  wilayah tengah  merupakan  wilayah  dengan
tipologi  masyarakatnya  pada  sektor industri,  perdagangan  terutama  pada masyarakat kota dan wilayah pilar-pilar disekelingnya,  dan ketiga ,  wilayah bawah terutama daerah pertanian yang kering  dan  hanya  dapat  ditanami dengan  tanaman  keras  dan  bersifat tahunan.
Pemetaan tipologi wilayah
Kabupaten Wonosobo ini akan memberikan gambaran tentang
kondisi alam dan masyarakat pertanian  yang  sangat  memberikan pengaruh secara nyata terhadap sektor ekonomi dan memberikan imbas pula pada perubahan sosial masyarakatnya. Di wilayah Wonosobo bawah merupakan  daerah  kering,  kondisi masyarakatnya termasuk kategori miskin  dan  mereka  hanya  menjadi petani  buruh  (tidak  memiliki  lahan tanah  sendiri).  Tipologi  masyarakat yang demikian dalam sektor ekonomi mereka  melakukan  upaya  untuk mencari  pekerjaan  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  keluarga dan  umumnya  masyarakat yang demikian  menjadi  tenaga  buruh  dan merantau keluar kota dan atau ke luar negeri.
Sosio-ekonomi  masyarakat  pada daerah-daerah  kering  rata-rata  adalah memiliki  potensi  dan  pendidikan menengah  ke  bawah.  Demikian  juga
pada  kondisi  ekonomi  masyarakat, umumnya  buruh  tani  dan  penggarap tanah  milik  Perhutani  yang  hasilnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan  hidup  dengan  pendapatan ekonomi  sedang  ke  bawah.  Kondisi yang  demikian  akan  berubah  ketika beberapa  penduduk  yang  merantau bekerja keluar daeah dan atau menjadi tenaga  kerja  keluar  negeri.  Secara perlahan tetapi pasti dapat meningkatkan  taraf  hidup  ekonomi masyarakat.  Kondisi  ini  dibuktikan dengan  beberapa  bangunan  rumah secara  fisik  cukup  mewah  untuk ukuran  masyarakat  disekitarnya.  Hal ini  menandakan  bahwa  mereka  telah berhasil  menjadi  tenaga  buruh  atau TKW di luar negeri.
Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir,  berdasarkan  data  resmi  yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo angkatan kerja masyarakat
Wonosobo yang bekerja merantau dan atau  berkerja  keluar  negeri  mencapai 10.000-12.000 setiap tahun.
Berdasarkan data dari Badan Statistik Kabupaten  Wonosobo,  usia  angkatan kerja  yang  merantau  atau  menjadi TKW  rata-rata  usia  25–37  tahun merupakan  usia  produktif  dan  usia tersebut merupakan usia manusia yang sedang beranjak untuk melangsungkan
usia  perkawinan  dengan  rata-rata memiliki anak 2-3 anak.
Kecenderungan  menjadi  tenaga buruh  migran,  baik  yang  berkerja  di kota-kota  besar  maupun  menjadi TKW  dalam  kurun  waktu  5  (lima) tahun  terakhir  ini  tidak  hanya  di dominasi  dari  daerah-daerah  kering (Wonosobo bawah), seperti di wilayah
Kecamatan Kaliwiro, Kecamata Wadaslintang, Kepil, Leksono,
Kalijajar,  Sapuran  dan  Watumalang.
Sekarang  telah  merambah  di  daerah- daerah pertanian yang subur
(Wonosobo  atas),  seperti  wilayah dataran tinggi Dieng yakni:
Kecamatan  Kejajar,  Garung  dan Mojotengah  tergiur  untuk  merantau menjadi  tenaga  buruh  migram  dan TKW.  Akibat  kondisi  ini,  hampir sebagian  besar  wilayah  di  Wonosobo turut andil juga dalam memasok buruh migram dan TKW.
Perubahan masyarakat Wonosobo terutama  setelah  menjadi  tenaga migram  atau  buruh  bekerja  di  luar daerah dengan
melakukan transformasi  budaya  kehidupan  kota- kota  besar  atau  budaya  luar  negeri telah  memberikan  dampak  pada kondsi  keluarga  yang  ditinggalkan. Secara  ekonomi,  ada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  tetapi  efek sosial, psikologi keluarga memberikan
perubahan  yang  cukup  mengejutkan. Beberapa kasus perceraian di Wonosobo adalah karena pihak ketiga, antara  lain,  suami  yang  ditinggal bertahun-tahun oleh istri yang menjadi TKW di luar negeri dalam memenuhi kebutuhan  biologis  menjadi  problem. Tidak  jarang,  para  suami  yang ditinggal  istri  tersebut  telah  memiliki istri  simpanan  atau  selingkuhan  dan bahkan  telah  memiliki  anak  hasil hubungan tidak resmi tersebut. Demikian juga sebaliknya, suami yang merantau  menjadi  buruh  migram  di kota-kota besar, tidak jarang memiliki selingkuhan  di  kota  tempat  mereka bekerja sehingga istri yang ditinggalkan jarang diberi  nafkah dan akhirnya  mengajukan  gugatan  cerai kepada suami.
Kondisi  umum  atas  perubahan masyarakat  dari  segi  sosial,  ekonomi dan  keagamaan  terhadap  lembaga perkawinan telah mengalami pergeseran dan perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi informasi  sekarang  ini.  Budaya  pop yang  sekarang  ini  disuguhkan  di tengah-tengah derasnya arus informasi telah  merambah  cukup  dalam  pada setiap  kehidupan  rumah  tangga.  Sifat konsumeristik masyarakat telah mendorong prilaku dan berpikir untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan
hidup sebagaimana yang telah dipertontonkan dalam  acara-acara telivisi. Di sisi lain, tingkat pengetahuan dan
paradigma
masyarakat  yang  pragmatis  lebih menciptakan  budaya  dan  tradisi  di masyarakat  untuk  mengejar  materi,
sedangkan secara batiniyah, khususnya dalam kelanggengan
keluarga kurang mendapatkan perhatian.  Hal  inilah  sebagai  efek domino budaya pop yang membelunggu masyarakat di
Wonosobo, sehingga perkawinan hanya  suatu  transaksi  biasa  dan memiliki makna sakral dan suci untuk tetap dijaga.
c. Fenomena Perceraian di Wonosobo.
Dalam kurun lima tahun terakhir, khususnya  pada  parih  kedua  sepuluh
tahun terakhir telah terjadi  perubahan dalam semua sektor kehidupan masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi  dan  agama  dalam  konteks sekarang  ini  telah  merasuk  sangat dalam pada masyarakat di Wonosobo. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata pada perubahan wajah-wajah kota dan desa sekarang ini.  Budaya  dan tradisi yang  dulu  dianggap  sebagai  sesuatu yang masuk ranah privat, sekarang ini telah  menjadi  ranah  publik,  termasuk masalah-masalah  dalam  perkawinan.
Urusan  perkawinan  tidak  lagi  urusan yang berhubungan dengan masalah di atas ranjang, akan tetapi sekarang telah menjadi  ranah  publik  setelah  adanya undang-undang penghapusan kekerasan  dalam  rumah  tangga. Dahulu, masalah keluarga merupakan sesuatu  yang  perlu  dirahasiakan. Namun, di era globalisasi sekarang ini masalah  keluarga  sudah  milik  publik. Keterbukaan  informasi  sekarang  ini dapat  dilihat  dengan  munculnya beberapa  alat  komunikasi,  seperti handphone (HP)  hampir  setiap  orang sekarang  telah  memiliki.  Di  samping memiliki daya manfaat guna yang luar biasa bagi transformasi di masyarakat, tetapi  juga  menyimpan  sisi  negatif  di tengah-tengah  masyarakat.  Salah  satu bentuk  yang  dapat  mengakibatkan terjadi perceraian juga karena disebabkan  adalah  alat  kominukasi tersebut.
Perubahan  budaya  yang  ditandai dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi sekarang ini belum diimbangi dengan
kesiapan masyarakat dalam memerima taknologi  tersebut,  termasuk  aplikasi dalam  nilai-nilai  ajaran  agama  juga telah  ditabrak  karena  dianggap  telah menghalang-halangi kebutuhan masyarakat  akan  kesenangan  dalam memnuhi  kebutuhan  hidup.  Pada  sisi
lain,  derasnya  arus  informasi  dan teknologi  juga  telah  merambah  pada anak-anak  usia  produktif,  seperti hamil sebelum nikah sekarang ini telah menjadi rahasia umum di masyarakat. Usia  perkawinan  dan  belum  matang dan tanpa persiapan mental yang kuat sangat  rentan  terhadap  putusnya perkawinan, termasuk maraknya
pernikahan dini di masyarakat modern sekarang ini.
Fenomena perceraian
di Wonosobo  di  samping  faktor  internal pada masyarakat, juga faktor eksternal tipologi  masyarakat  Wonosobo  yang telah  mengalami  perubahan  sosial, ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah. Banyaknya masyarakat yang merantau keluar kota dan atau luar negeri secara tidak  langsung  telah  memberikan perubahan  yang  dibawa  oleh  mereka pulang  sementara  di  daerah  asalnya,
perubahan gaya hidup, style
penampilan dan prilaku telah memberikan andil dalam terwujudkan
perubahan sosial, ekonomi masyarakat.  Biasanya  para  perantau pulang  ke  kampung  halaman  ketika menjelang hari Raya Idul Fitri selama 1  –  2  bulan.  Kondisi  ini  dijadikan waktu yang tepatbagi pasangan suami istri  untuk  melakukan  gugatan  cerai atau  perceraian,  sehingga  fenomena perceraian  secara  massif  terjadi  pada bulan  syawal  atau  setelah  hari  Raya Idul  Fitri.  Namun  demikian,  bulan- bulan selain bulan tersebut, perceraian di  Wonosobo  juga  tetap  mengalami peningkatan  yang sama  dengan bulan syawal.  Adapun  penyebab  fenomena perceraian  ini  adalah  faktor  usia perkawinan  dini,  ekonomi,  pihak ketiga (perselingkuhan), kawin paksa, dan ketidakharmonisan. Jika diprosentase,  kasus  perceraian  akibat gugatan  istri  kepada  suami  80%, sedangkan  perceraian  karena  talak sebanyak 20%.
Fenomena  gugat  cerai  yang dilakukan  oleh  istri  kepada  suami menunjukkan
bahwa tidak Tahun 2016 Tahun 2017 Prosentase Uraian Jumlah Uraian Jumlah 2016 2017 Sisa 2015 598 Sisa 2016 642 78,80% 77,93% Terima 2016 3.178 Terima 2017 3.276 79,76% 78,87% Putus 2016 2.536 Putus 2017 2.243 80,01% 81,24% Sisa 2015 637 Sisa 2017 641 --
Tabel 1 :  Jumlah Kasus Perceraian di Wonosobo
pemahaman  atas  pelanggaran takliq- thalaq karena  suami  tidak  mampu secara  ekonomi  dan  pihak  ketiga menjadi faktor penyebab utama dalam masalah perceraian. Faktor emansipasi gender dalam kehidupan rumah tangga bagi  istri  sebagai  perwujudan  dari pemahaman  keseimbangan  hak  dan kewajiban  istri  telah  memberikan andil  dalam  kasus-kasus  perceraian. Demikian  juga,  faktor  kekerasan dalam rumah tangga juga memberikan sumbangan teradap terjadinya perceraian. Secara psikologis, seorang suami  yang  dituntut  oleh  istri  dalam memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga sangat  pas-pasan  akan  menimbulkan problem  psikologis  apabila  hal  ini dilakukan  secara  terus  menerus  atas tuntutan  istri  kepada  suami.  Kasus- kasus  kekerasan  rumah  tangga  yang dilakukan suami kepada istri menjadikan perkawinannya tanpa harapan untuk dapat rujuk kembali.
Pembahasan  dan  data  hasil  awal ini  akan  dapat  diuraikan  lebih komprehensip  sesuai  dengan  data yang diperoleh di lapangan serta hasil olahan  dari  informasi  para  informan. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti juga didukung beberapa data kuantitatif  dari  lembaga  atau  instansi pemerintah di Wonosono, seperti data Wonosobo Dalam Angka Tahun 2016 yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat Statistik  Kabupaten  Wonosobo.  Data lain tentang kondisi objektif masyarakat Wonosobo dari segi sosio- ekonomi,  jumlah  penduduk  dan jumlah  tenaga  kerja  yang  menjadi buruh  migran  berdasarkan  dari  dari beberapa desa/kelurahan yang dijadikan  objek  penelitian.    Data  dari Pengadilan  Agama  Wonosobo  juga sangat  penting  untuk  mengetahui jumlah perceraian dalam setiap tahunnya.  Selain  itu,    dipakai  pula teori-teori sosiologi, antropologi yang
Faktor Penyebab terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo 2017 Tidak ada keharmonisan 687 Tidak ada tanggungjawab 628 Ekonomi (Nafkah) 487 Gangguan pihak ketiga 186 Kawin dibawah umur (dispensasi) 87 Cemburu 68 Krisis Akhlak 24 Kawin Paksa 4 Kekejaman jasmani 4 Poligami tidak sehat 3
Tabel 2 : Faktor Penyebab Perceraian di Wonosobo
relevan dengan masalah dan pembahasan dalam penelitian.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  seluruh  uraian  dan analisis  yang  telah  dikemukankan  di depan  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan dan sekaligus untuk menjawab  dari  rumusan  masalah  dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara seorang laki-laki dan
perempuan  sebagai  suami  istri  yang mengikat diri dalam ikatan perkawinan  sehingga  menimbulkan hak  dan  kewajiban  yang  seimbang, sedangkan perceraian adalah putusnya  ikatan  suami  istri  dengan alasan  yang  dapat  diterima  oleh hukum.  Hakikat  dan  makna  secara normatif  telah  mengalami  perubahan dan pergeseran makna yang kemudian diimplementasikan pada prilaku masyarakat. Makna perkawinan yang dulu  dipahami  memiliki  makna sakral,  suci  dan  dapat  junjung  tinggi dengan  etika  musyawarah  (konsep sakinah , mawaddah ,  dan rahmah ) sudah berubah dan bergeser maknanya  seiring  dengan  perubahan sosial  dan  paradigma  masyarakat, bahwa  perkawinan  adalah  sebagai akad  biasa.  Imbas  dari  pemaknaan demikian  berakibat  pada  makna
perceraian,  adalah  sesuatu  yang alamiah tanpa mempertibangkan akibat dan dampak yang ditimbulkan dan  kasus-kasus  perceraian  lebih mengedepankan  pada  egositas  dan emosional pada pasangan suami istri. Unsur-unsur  dalam  Islam  tentang sakinah , mawaddah ,  dan rahmah ) telah  hilang  eksistensinya  dalam ikatan keluarga pada masyarakat yang sedang mengalami patologi sosial dan masyarakat  modern  sekarang  ini. Perubahan sosial, budaya, dan moralitas  masyarakat  telah  bergeser kearah  prilaku  pragmatis  dalam melihat dunia ini, perkawinan perceraian  merupakan  hal  alamiah tanpa  mempertimbangkan  kondisi psikologis  anak,  dan  masa  depan anak,  sehingga  sikap  egois,  cara menang sendiri serta tingkat emosional  lebih  ditonjolkan  karena latar belakang  yang diakibatkan oleh kondisi  ekonomi  keluarga,  prilaku hedonis,  alat  komunikasi  (HP),  dan tayangan TV. Hal ini telah memberikan  pengaruh  nyata  pada persepsi  perkawinan  dan  perceraian beserta akibat yang ditimbulkannya.
2. Faktor dan tipologi penyebab perceraian pada masyarakat Wonosobo baik secara internal maupun  eksternal  adalah  karena perubahan  sosial,  ekonomi,  usia
(kedewasaan atau kematangan), perkawinan  muda  yang  disebabkan akibat pergaulan bebas, hamil sebelum  menikah,  kawin  paksa dengan  tingkat  pengetahuan  agama dan  pendidikan  yang  relatif  rendah menjadi pendorong secara massif atas fenomena  perceraian  di  Wonosobo. Secara  umum,  akar  permasalahan timbulnya  perceraian  adalah  faktor ekonomi  yaitu  kemampuan  suami dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah tangga  yang  kemudian  berkembang pertengkaran  dan  perceksokan  yang tidak  hentinya.  Perceraian  lebih dominan dilakukan istri dalam bentuk gugat  cerai,  karena  faktor  ekonomi (nafkah),  pertengkaran  (cekcok  terus menerus).  Faktor  ekonomi,  pihak ketiga  (selingkuh),  dan  kedewasaan sebagai tipologi dan penyebab terjadinya perceraian secara massif di Wonosobo,  sedangkan  peran  KUA sebagai  lembaga  yang  berwenang sebagai  BP4  pada  tingkat  kecamatan
belum dapat berfungsi secara maksimal.
3. Di tengah perubahan sosial yang terus terjadi sampai sekarang ini, perceraian secara massif di Wonosobo akan terus mengalami  pengulangan  dan  terus berlangsung  secara  ajeg  sebagai fenomena  perceraian.  Dan  fenomena perceraian  dapat  berubah  apabila  ada upaya-upaya secara sistematis melalui  penyuluhan  dan  penyadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga  kasih sayang  (sakinah, mawaddah, rahmah) dalam kehidupan rumah tangga, karena prototif masyarakat  yang  sebenarnya  adalah terletak pada kehidupan rumah tangga yang  didasari  dengan  penuh  kasih sayang, teloran, menghargai perbedaan,  dan  kondisi  masyarakat secara umum tercermin dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Irwan. 2006. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan . Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Abdullah, M. Yatimin. 2006. Studi Islam Kontemporer . Jakarta: Hamzah.
Goode,  William  J.  2007. Sosiologi Keluarga . terj. Lailahanoum
Hasyim, Jakarta : Aksara.
Gunaryo,  Achmad.  2006. Pergumulan
Politik dan Hukum Islam; Reposisi  Peradilan  Agama  dari Peradilan “pupuk  bawang” Menuju Peradilanb yang Sesungguhnya . Semarang: Pustaka Pelajar kerjasama dengan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.
Hamid,  Abdul.  1993. Islam  di  Tengah Pergulatan  Sosial ,  Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja.
Kaelan, 2010. Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner . Yogjakarta: Paragama. Liliweri,  Alo.  2007. Dasar-Dasar
Komunikasi Antar Budaya . Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
Lululima,  Achie  Sudiarti  ( ed .).  2007.
Belajar Ajar Tentang Hak Perempuan;  UU  No.  7  Tahun 1984, Pengesahan Konvensi Mengenai  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskrminasi  Terhadap Perempuan . Jakarta: nziad bekerjasama dengan The ConventionWatch, Universitas Indonesia  dan  Yayasan  Obor
Indonesia.
Nasir, M. Ridlwan, ( ed .). 2006. Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer . Yogyakarta:  LkiS  dan  IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Salim,  Agus.  2002. Perubahan  Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi  Kasus  Indonesia . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja. Shahab, Kurnadi. 2007. Sosiologi Pedesaan .  Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media.
Tibi,  Hasan.  1999. Islam  Kebudayaan dan Perubahan Sosial . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja.
Utsman,  Sabian.  2009. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara  Hukum  dan  Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Woodword,  Mark  R.  2006. Islam  Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan . Yogyakarta: LKiS.