## DIALEKTIKA KONSEP DYNAMIC GOVERNANCE
Mudiyati Rahmatunnisa 1
Behind Singapore’s success: “a willingness to work hard, make changes and adapt to the world as it is and not as we wish it to be.
” Prime Minister Lee Hsien Loong

## Abstrak
Era milenial telah berkonsekuensi pada lahirnya  berbagai perubahan  yang begitu cepat.  Pada  gilirannya,  Pemerintah  dituntut  untuk  mampu  beradaptasi  dan merespon  perubahan  tersebut  agar mampu  memfasilitasi  kesejahteraan  dan pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan. Dalam  konteks  inilah  pemerintahan yang  dinamis  (dynamic  governance )  menjadi  sentral  dalam  menjawa  tantangan yang  dihadapi  oleh  pemerintah  saat  ini. Apa  yang  dimaksud  dengan  konsep dynamic governance? Mengapa konsep ini penting? Bagaimana prakteknya yang efektif? Artikel  ini  akan  mencoba  mendiskusikan  jawaban  atas  pertanyaan- pertanyaan tersebut.
Kata Kunci: government, governance, good governance, dynamic governance

## Abstract
Millennial era has a consequence of the birth of various changes that are so fast. In turn,  the  Government  is  required  to  be  able  to  adapt  and  respond  to  these changes  in  order  to  be  able  to  facilitate  prosperity  and  sustainable  economic development.  It  is  in  this  context  that  dynamic  governance  becomes  central  in responding  to  the  challenges  faced  by  the  current  government.  What  is  the concept of dynamic governance? Why is this concept important? How to practice it effectively? This article will try to discuss the answers to these questions.
Keywords: government, governance, good governance, dynamic governance

## PENDAHULUAN
Konsep dynamic governance telah menjadi sangat popular di era milenial yang  sangat  cepat  mengalami  perubahan  di  berbagai  bidang  kehidupan, tidak terkecuali penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari perkembangan yang begitu  pesat  dari  teknologi  informasi.  Namun,  hal  mendasar  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan    tidak  pernah  beranjak  dari  tuntutan  prosesnya
1 Dosen pada Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Padjadjaran; alumnus The University of Western Australia. Email: m.rahmatunnisa@unpad.ac.id
yang  harus  efektif dan  efisien.  Era  milenial  dengan  ditandai  dengan  perubahan yang  begitu cepat  pada  akhirnya  mengubah  fokus  mewujudkan  efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan  pemerintahan  tidak  hanya  dilihat  dari  kemampuan pemerintah  untuk  merumuskan,  melaksanakan  dan  mengontrol  berbagai kebijakannya  semata.  Kompleksitas  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  setiap pemerintahan  dari  berbagai  Negara  dewasa  ini,  mengindikasikan  bahwa good government dan good  policies saja  tidak  cukup. Lebih  dari  itu, tantangan  era milenial yang paling penting adalah “ dynamic, cut across many decisions, involve the need for continuous learning, and rest on effective and rapid implementation (Porter,  dalam  Neo  &  Chen,  2007,  p.  viii). Oleh  karena  itu,  yang  dibutuhkan adalah pemerintahan yang mampu menjawab tantangan itu. Dalam konteks inilah, konsep dynamic governance menjadi tren saat ini sebagai sebuah jawaban jitu atas tantangan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  di  berbagai  Negara.  Neo  dan  Chen (2007) dalam  bukunya  yang seminal meyakini  bahwa dynamic  governance-lah yang menjadi kunci sukses Pemerintah Singapura saat ini.
Apa  yang  dimaksud  dengan  konsep dynamic  governance?  Mengapa konsep  ini  penting? Bagaimana  prakteknya  yang  efektif?  Artikel  ini  akan mencoba  mendiskusikan  jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  tersebut.  Masing- masing  pertanyaan  akan  menjadi  sub  judul  dalam  artikel  ini.  Tulisan  ini  akan diakhiri  dengan  simpulan  singkat  terkait  konsep dynamic  governance sebagai sebuah  kemampuan  yang  wajib  dimiliki  oleh  Pemerintah  agar  dapat menyelenggarakan berbagai fungsinya secara efektif dan efisien.

## PEMBAHASAN

## Makna Dynamic Governance
Dinamisme  (dynamism)  pada  hakekatnya  merujuk  pada  kondisi  adanya berbagai  idea  baru,  persepsi  baru,  perbaikan  secara  terus-menerus,  respon  yang cepat, penyesuaian secara fleksibel dan inovasi-inovasi yang kreatif (Neo & Chen, 2007,  p.  1).  Dengan  kata  lain,  dinamisme  atau  kondisi  yang  dinamis  itu menggambarkan proses belajar yang tiada henti, cepat dan efektif, serta perubahan yang  tiada  akhir. Ketika  kondisi  dinamis  itu  menyangkut  lembaga  pemerintah,
maka kondisi yang dinamis menyangkut proses lembaga yang secara konstan atau konsisten melakukan  perbaikan  dan  penyesuaian  terhadap  lingkungan  sosial- ekonomi  di  mana  masyarakat,  swasta  dan  pemerintah  berinteraksi.  Lembaga pemerintah  yang  dinamis  ini  mempengaruhi  proses  pembangunan  ekonomi  yang tengah berjalan dan beragam perilaku sosial melalui kebijakan-kebijakan, aturan- aturan dan struktur-struktur yang menciptakan insentif dan sekaligus pembatasan- pembatasan  untuk  beragam  aktivitas  yang  berlangsung.  Pada  gilirannya, kemampuan ini  akan  dapat  menopang  dan  memperkuat  pembangunan  dan kesejahteraan Negara (Neo & Chen, 2007, p. 1).
Sementara  itu, konsep governance telah diartikan sangat  beragam  oleh para ahli. Bahkan keberagaman pemaknaan konsep tersebut telah mengakibatkan konsep governance termasuk  ke  dalam  kelompok  konsep  yang  tidak  terdefinisi secara jelas, seperti dikemukakan oleh Pierre dan Peters (2000: 7, dalam Chhotray & Stoker, 2009) bahwa konsep governance merupakam konsep yang “ notoriously slippery ”. Namun demikian, Schneider mengatakan bahwa ketidakjelasan tersebut justru menjadi “[the] secret of its success” sehingga menjadi sebuah konsep yang mengglobal. Dalam  pengertiannya  yang  paling  sederhana,  Crook  dan  Manor (1995, dalam Rahmatunnisa, 2010, p. 1) mengatakan bahwa governance dimaknai sebagai “ ways of governing ”. Secara substantif, Chhotray dan Stokker (2009, p.
3) memaknai governance sebagai “ the rules  of  collective  decision-making  in settings  where  there  are  a  plurality  of  actors  or  organizations  and  where  no formal  control  system  can  dictate  the  terms  of  the relationship  between  these actors and organizations ” . Definisi ini memberikan catatan penting terkait empat hal  yang  menjadi  prinsip  atau  elemen  dasar  dari  konsep governance.  Yang pertama terkait “ the rules ”, di mana  yang dimaksud adalah beragam  aturan bai k formal maupun informal seperti konvensi dan kebiasaan lainnya (customs) dalam proses  pengambilan  keputusan  (what  to  decide,  how  to  decide,  and  who  shall decide).  Elemen  yang kedua terkait  makna  “ collective ”, dimana  beragam keputusan  dibuat  oleh  “ a  collection  of  individuals ”,  yang  melibatkan  “ issues  of mutual  influence  and  control ”. Ketiga ,  menyangkut  makna  “ decision-making ”, dimana  dalam  konsep governance proses  memutuskan  sesuatu  secara  koletif
dapat  dilakukan  baik  untuk  skala  yang  besar  menyangkut  masyarakat  luata,  atau berskala  kecil  menyangkut  proses  internal  organisasi. Keempat,  menyangkut makna “ no formal control system can dictate ” yang merujuk pada kondisi dimana governance  menekankan  pada collective  governing,  bukan monocratic government.
Pemaknaan  serupa  juga  dikemukakan  oleh  Bhatta (2005,  p.  252),  yang menyatakan  bahwa governance merupakan  “ the  relationship between governments  and  citizens  that  enable  public  policies  and  programs  to  be formulated,  implemented  and  evaluated.    In  the  broader  context,  it  refers  to  the rules, institutions, and networks that determine how a country or an organization functions. ”  P emaknaan Bhatta tersebut  secara  substantif juga  mengandung elemen-elemen kunci sebagaimana dimaksudkan oleh Chhotray dan Stokker.
Dari  kedua  konsep  tersebut – dinamis  dan governance – Neo  dan  Chen (2007,  p.  7) mengatakan  bahwa governance menjadi dinamis  manakala  pilihan- pilihan  kebijakan  dapat  diadaptasikan  dengan  perkembangan  terkini  dalam lingkungan yang tidak pasti dan berubah sangat cepat sehingga berbagai kebijakan dan lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Adaptasi ini lebih dari sekedar membuat perubahan sekali saja (one- time change) atau proses recovery dari sebuah kegagalan. Lebih dari itu, dinamis lebih  bermakna  sebagai  “ on-going  sustained  change  for  long-term  survival  and prosperity .”
Dalam  konteks  tersebut,  konsep good  governance menjadi  elemen strategis lainnya yang tidak terpisahkan. Pentingnya memiliki dan mempraktekkan good  governance dan  lembaga-lembaga  pemerintah  yang  jujur  dan  kompeten menjadi  syarat  penting  untuk  kemajuan  ekonomi  dan  penguatan  kesejahteraan masyarakat. Argumentasi  ini  dikemukakan  secara  tegas  oleh  Daniel  Kaufmann, Direktur Global Governance dari Bank Dunia, bahwa “ Poorly functioning public sector  institutions  and  week  governance  are  major  constraints  to  growth  and equitable  development  in  many  developing  countries .” (dikutip  dalam  Neo  & Chen, 2007, p. 7). Namun demikian, Neo dan Chen (2007, pp. 7 – 8) berpendapat bahwa sekedar  mempraktekkan good  governance saja  tidaklah  cukup  untuk
mencapai proses pembangunan yang berkelanjutan dan memperbaiki kesejahteraan  masyarakat.  Bangunan governance yng  dibuat  pada  kurun  waktu tertentu,  dapat  menjadi  tidak  berfungsi  ketika  lingkungan  berubah.  Untuk  bisa relevan dan efektif, praktek good governance perlu dinamis.
Governance yang  dinamis  memerlukan  proses  pembelajaran  yang  terus- menerus,  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  mendalam  tentang  masa  depan yang dapat mempengaruhi Negara, kesediaan untuk meninjau beragam kebijakan yang  kadaluarsa  karena  perubahan  keadaan,  dan  keterbukaan  untuk  beradaptasi dengan  pengetahuan  global  yang  disesuaikan  dengan  konteks  unik  Negara.  Oleh karena  itu, dynamic governance dapat  dimaknai  sebagai  “ the  ability  of government  to  continually  adjust  its  public  policies  and  programs,  as  well  as change  the  way  they  are  formulated  and  implemented,  so  that  the  long-term interests of the nations are achieved .”

## Manfaat Dynamic Governance
Saat  ini,  semua  Negara  di  dunia  menghadapi  lingkungan  yang  penuh dengan  ketidakpastian  dan  perubahan  yang  begitu  cepat  dan  sulit  diprediksi. Kemajuan  yang diraih sekarang, tidak menjamin keberlangsungan hidup di masa depan.  Bisa  jadi,  seperangkat  prinsip,  kebijakan  dan  praktek-praktek  yang  pada awalnya  baik, governance yang  statis  dan  mempertahankan status  quo pada akhirnya akan membawa keadaan yang stagnan dan tidak berkembang. Tidak ada perencanaan  yang  hati-hati  akan  menjamin  relevansi  dan  efektivitas governance, jika  lembaga-lembaga  pemerintahan  tidak  memiliki  kapasitas  untuk  belajar, berinovasi dan berubah di tengah lingkungan global yang terus berubah dan sulit diprediksi (Neo & Chen, 2007, p. 1).
Tantangan lain yang dihadapi dunia saat ini adalah inovasi teknologi yang berjalan begitu cepat, telah mengakibatkan banyak kebijakan menjadi cepat usang (obsolescence)  dan  terbukanya  peluang-peluang  baru. Demikian  halnya  dengan kondisi perubahan di masyarakat itu sendiri, di mana semakin banyak dari mereka yang  mengenyam  pendidikan  yang  lebih  baik  (well-educated)  dan  berinteraksi secara intensif dengan perkembangan global, yang pada akhirnya menuntut untuk
terlibat di dalam proses perumusan dan implementasi berbagai kebijakan Negara. Tidak  kalah  penting  adalah  berbagai  permasalahan  di  masyarakat  yang  semakin kompleks, dengan dampaknya yang semakin tidak terduga serta hubungan kausal yang  semakin  rumit,  membutuhkan  penyelesaian  yang  multi-perspektif  dan koordinasi dari multi-agency (Neo, 2019; Neo & Chen, 2007, pp. 6 – 8).
Dengan merujuk pengalaman Negara Singapura,  Neo dan Chen meyakini bahwa  untuk  menghadapi  beragam  tantangan  tersebut,  Pemerintah  menjadi elemen  sentral.  Pemerintah  lewat  lembaga-lembaganya memainkan  peran  dalam menciptakan kerangka hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia bisnis, serta  kondisi  untuk  dapat  memfasilitasi  atau  sebaliknya,  menghambat keberlanjutan  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Meski  Pemerintah  tidak secara  langsung  menciptakan  persaingan  industri,  namun  dapat  berperan  sebagai “ a catalyst and a challenger in shaping the context and institutional structure that stimulates  business  to  gain  competitive  advantages .” (Neo  &  Chen,  2007,  pp.  2 – 3).  Di sinilah  perlunya  dinamisme  Pemerintah. Pemerintah  melalui  lembaga- lembaganya yang dinamis menurut Neo dan Chen (2007, p. 1) , “ can enhance the development  and  prosperity  of  a  country  by  constantly  improving  and  adapting the socio-economic  environment  in  which  people,  business  and  government interact .” Pemerintah  dapat  mempengaruhi  dan  mengendalikan  pembangunan ekonomi melalui beragam kebijakan, peraturan dan struktur-struktur kelembagaan yang memberikan insentif atau pembatasan atas beragam aktivitas yang beejalan. Dengan  kata  lain,  kemampuan  untuk  memperbaiki  dan  beradaptasi  secara  terus- menerus  merupakan  kapasitas  mendasar  yang  perlu  dimiliki  oleh  Pemerintah (baca:  lembaga-lembaga  Pemerintah)  jika  ingin  memiliki sustained  economic development and prosperity.

## Tantangan Dalam Praktek Dynamic Governance
Apakah mungkin  Pemerintah  bisa  dinamis?  Ini  adalah  pertanyaan  yang sangat  mendasar  dan  pada  intinya  mengungkap  kontradiksi  makna dynamic governance itu sendiri (oxymoron). Gambaran tentang Pemerintah pada umumnya sangat jauh dari perspektif dinamis. Sebaliknya, Pemerintah – khususnya birokrasi
pemerintah – seringkali  dipahami  sebagai  entitas  yang    lambat,  birokrasi  yang ketinggalam jaman, kaku dan tidak memiliki perhatian baik terhadap kepentingan dan  kebutuhan  individu  maupun  bisnis (Neo &  Chen,  2007,  p.  1).  Kondisi  ini bertolak  belakang  sekali  dengan  makna  dinamis  sebagaimana  diuraikan  pada bagian  sebelumnya,  yang  dicirikan  oleh  ide-ide  baru,  persepsi-persepsi  yang kekinian, upaya perbaikan yang terus-menerus, tindakan yang cepat dan responsif, daya  adaptasi  yang  fleksibel,  cepat  dan  eksekusi  tindakan  yang  efektif,  serta perubahan yang terus-menerus.
Pengalaman  Singapura  menunjukkan  bahwa  lembaga  pemerintah  dapat menjadi dinamis melalui pemanfaatan landasan nilai dan keyakinan budaya yang bersinergi  dengan  kapabilitas  organisasi  yang  kuat  untuk  menciptakan dynamic governance  system yang  memungkinkan  perubahan  yang  terus-menerus. Sinergi kedua  aspek  tersebut  menjadi  hal  yang  sangat  penting.  Dijelaskan  oleh  Neo  dan Chen (2007, p. 3) bahwa
Institutional culture can support or hinder, facilitate of impede dynamism in policy-making and implementation. Institutional culture involves how a nation  perceives  its  position  in  the  world,  how  it  articulates  its  purpose, and how it evolves the values, beliefs and principles to guide its decision- making and policy choices. In addition, strong organizational capabilities are  needed  to  consider  thoroughly  major  policy  issues  and  take  effective action.
Dynamic  governance sebagai  output  dari  sinergi  kedua  elemen  tersebut perwujudannya  sangat  bergantung  pada  upaya  pemimpin  untuk  menata  interaksi sosial  dan  ekonomi  untuk  mencapai  tujuan  nasional  yang  dicita-citakan.  Dengan mengutip  pendapat  North,  Neo  dan  Chen (2007,  p.  12) mengatakan  bahwa pembangunan  ekonomi  dan  sosial  yang  berkelanjutan  hanya  akan  terjadi manakala  terdapat  “ leadership  intention,  cognition  and  learning  which  involve continual  modification  of  perceptions, belief  structures  and  mental  models, particularly  when  confronted  with  global  development  and  technological change .” Oleh  karenanya,  dua  hambatan  utama  untuk  terwujudnya dynamic governance adalah ktidakmampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan dan untuk  melakukan  penyesuaian  atas  kelembagaan  yang  dibutuhkan  agar  tetap efektif.
Bagaimana  sesungguhnya  interaksi  berbagai  elemen  dalam  mewujudkan dynamic  governance?  Gambar  1  menunjukkan  kerangka  untuk dynamic governance dengan keterkaitan antar elemennya.

## Gambar 1 Kerangka Dynamic Governance System (Neo & Chen, 2007, p. 13)
Dynamic governance yang merupakan outcome yang diharapkan, terwujud manakala  kebijakan-kebijakan  yang  adaptif  (adaptive  policies)  dilaksanakan. Adaptasi  atas  kebijakan  ini  tidak  dilakukan  secara  pasif,  akan  tetapi  proaktif melalui  berbagai  inovasi,  kontekstualisasi  dan  implementasi. Adapun  yang menjadi  dasar  dari  proses  menghasilkan dynamic  governance adalah  landasan nilai  budaya  (institutional  culture)  yang  dimiliki  oleh  bangsa. Nilai  budaya  ini pada  gilirannya  akan  mempengaruhi  perilaku. Tiga  kapabilitas  dinamis,  yakni thinking ahead, thinking again, dan thinking across yang memfasilitasi kebijakan- kebijakan adaptif. Kapabilitas ini harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan  proses  kebijakan  (membuat  pilihan  kebijakan,  implementasi  dan  evaluasi) dari  lembaga-lembaga  pemerintah sehingga  mereka  senantiasa  terus  belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan.
Kapabilitas think  ahead pada  prinsipnya  merupakan  kemampuan  untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan, memahami konsekuensinya di masa datang terhadap tujuan ekonomi dan sosial, dan mengidentifikasi strategi investasi dan pilihan  yang tepat sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat
mengeksplitasi berbagai kesempatan baru dan mampu mengatasi berbagai potensi ancaman. Proses melakukan thinking ahead melibatkan:
a) mengeksplorasi  dan  mengantisipasi  tren  dan  perkembangan  masa  depan yang memiliki dampak signifikan terhadap sasaran kebijakan,
b) memahami bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan  saat  ini,  dan  menguji  keefektifan  strategi,  kebijakan  dan  program yang ada,
c) menyusun  strategi  opsi  apa  yang  dapat  digunakan  untuk menghadapi ancaman yang muncul dan mengeksploitasi peluang baru, dan
d) mempengaruhi  pengambil  keputusan  utama  dan  pemangku  kepentingan untuk dipertimbangkan isu-isu yang muncul dan melibatkan mereka dalam percakapan strategis tentang respon  yang  akan  dilakukan (Neo  &  Chen, 2007, pp. 32 – 33).
Kapabilitas think  again menyangkut  kemampuan  untuk  menilai  kinerja strategi,  kebijakan  dan  program  yang  ada,  untuk  kemudian  di  desain  kembali untuk  mencapai  hasil yang  lebih  baik.  Proses  melakukan thinking  again melibatkan:
a) meninjau  dan  menganalisis  data  kinerja  aktual  dan  memahami  umpan balik dari publik,
b) menyelidiki  penyebab  yang  mendasari  umpan  balik  atau  fakta  yang diamati,  informasi  dan  perilaku,  baik  untuk  memenuhi  atau mengetahui target yang hilang,
c) meninjau  kembali  strategi,  kebijakan,  dan  program  untuk  diidentifikasi karakter dan aktivitas yang berfungsi dengan baik maupun yang tidak,
d) mendesain  ulang  kebijakan  dan  program,  sebagian  atau  seluruhnya, sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan dan tujuan tercapai, dan
e) menerapkan  kebijakan  dan  sistem  baru  sehingga  warga  dilayani  dengan lebih baik dan menikmati hasil yang berarti (Neo & Chen, 2007, p. 37).
Kapabilitas think across adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman pihak lain, sehingga ide-ide bagus dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi
internal agar tujuan dapat tercaai lebih baik. Kapabilitas think across melibatkan proses:
a) mencari  praktik-praktik  baru  dan  menarik  yang  diadopsi  dan diimplementasikan oleh orang lain dalam mendekati masalah yang serupa,
b) merefleksikan apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, dan pelajaran yang mereka pelajari dari pengalaman,
c) mengevaluasi  apa  yang  mungkin  berlaku  untuk  konteks  lokal, mempertimbangkan kondisi dan keadaan unik, dan apa akan diterima oleh penduduk setempat,
d) menemukan hubungan baru antar ide dan kombinasi baru ide-ide berbeda yang menciptakan pendekatan inovatif untuk masalah yang muncul, dan
e) menyesuaikan  kebijakan  dan  program  agar  sesuai  dengan persyaratan kebijakan local dan kebutuhan warga negara (Neo & Chen, 2007, pp. 41 – 42).
Untuk dapat memiliki kapabilitas dynamic governance, terdapat dua pilar utama,  yakni  sumberdaya  manusia  yang mampu  dan  proses  yang  gesit  dan responsif. Governance  system sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan  eksternal melalui ketidakpastian masa depan dan juga berbagai praktek yang dilakukan oleh Negara lain (Neo & Chen, 2007, p. 13).
Dynamic governance tercapai melalui berbagai kebijakan  yang diadaptasi secara  terus-menerus  terhadap  perubahan  yang  terjadi  di  lingkungan  sekitar. Adaptasi  kebijakan  (policy  adaptation)  bukan  merupakan  reaksi  pasif  terhadap tekanan yang datang dari luar, tetapi merupakan tindakan proaktif melalui inovasi dengan  ide-ide  baru  yang  diinputkan  ke dalam  berbagai  kebijakan  untuk  hasil yanglebih  baik; kontekstualisasi ide-ide  baru  tersebut  agar  mendapat  dukungan dari  masyarakat; dan implementasi atau  eksekusi  kebijakannya sebagai manifestasi dari dynamic governance (Neo & Chen, 2007, p. 13).
Nilai-nilai  kearifan  lokal – nilai  budaya,  kepercayaan,  tata  kelembagaan dan  kebiasaan – akan  mempengaruhi  perilaku.  Kearifan  lokal  ini  termanifestasi dalam  norma-norma  dan  konvensi  informal. Pada  gilirannya,  akan  memainkan peran  penting  dalam proses  perubahan  dan  adaptasi  berbagai  kebijakan.
Pengalaman  Singapura  menunjukkan  bahwa asumsi  mengenai  keutamaan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan terhadap pertingnya relevansi global dan peran penting  Negara  dalam  menciptakan  kondisi  untuk  pertumbuhan,  mempengaruhi pemikiran dan pendekatan terhadap pemerintahan. Pilihan kebijakan  yang dibuat dibentuk  oleh  nilai-nilai  budaya  tentang  integritas,  meritokrasi,  kemandirian, pragmatism, dan kehati-hatian pengelolaan keuangan (Neo & Chen, 2007, p. 14). Dalam  mewujudkan dynamic  governance,  peran  pemimpin  menjadi  sangat penting. Dalam melakukannya, tidak hanya sekedar mengandalkan charisma dan upayanya  sendiri  saja,  akan  tetapi  dengan  membangun  kapabilitas  organisasi sehingga  pengetahuan  dan  sumberdaya  dapat  secara  sistematis  dimanfaatkan untuk  memecahkan  berbagai  permasalahan  (effective  action).  Yang  dibutuhkan untuk  mewujudkan dynamic  governance adalah  proses  belajar  dan  berpikir  yang baru,  desain  beragam  pilihan  kebijakan,  pengambilan  keputusan  yang  analitis, seleksi  rasional  atas  polihan  kebijakan,  dan  efektif  implementasi  kebijakan. Disinilah  peran  pemimpin  menjadi  sangat  penting.  Yang  dibutuhkan  adalah pemimpin yang berpikir kreatif dan inovatif serta bekerja keras untuk memberikan setting yang tepat untuk mewujudkan dynamic governance (Neo & Chen, 2007, p. 14). Upaya  memperbaiki  kinerja  lembaga  perlu  diinisiasi  oleh  pemimpin organisasi.  Untuk  dapat  mengambil  keputusan  dan  pilihan  yang  tepat membutuhkan  pemimpin  organisasi  yang  memiliki  “ necessary  motivation, attitude,  values,  intellect,  knowledge  and  skills  to  envision  the  future,  develop strategic  options  and  select  paths  that  give  the  institution  the  greatest  scope  for survival and success. ” (Neo & Chen, 2007, p. 16).
Dynamic governance merupakan hasil dari niat kuat an ambisi pemimpin untuk  menjamin  keberlangsungan  hidup  masyarakat.  Kualitas  kepemimpinan yang  dibutuhkan  adalah  kepemimpinan  yang dinamis  dengan  kemampuan  untuk mengelola  berbagai  elemen  secara  terintegrasi  di  tengah  perubahan  yang  terus- menerus  melalui  strategi  yang  jelas,  manajemen  yang  cerdas,  belajar  terus- menerus,  dan  mencari  jalan  yang  adaptif  dan  relevan,  serta  eksekusi  kebijakan yang efektif. Secara sistematis membangun kapabilitas semua orang yang terlibat dan  juga  proses  untuk  menjamin  bahwa  ide-ide  baru  yang  inovatif  terakomodasi
dalam  kebijakan,  proyek  dan  program  yang  realistis  ,  serta  secara  konsisten mengkoordinasikan seluruh aktivitas organisasi untuk mengarah pada pencapaian tujuan (Neo & Chen, 2007, p. 30).
Pada  intinya, dynamic  governance terjadi  manakala  “ policy-makers constantly  think  ahead  to  perceive  changes  in  the  environment,  think  again  to reflect  on  what  they  are  currently  doing,  and  think  across  to  learn  from  others, and continually incorporate the new perceptions, reflections and knowledge into their  beliefs,  rules,  policies  and  structures  to  enable  them  to  adapt  to environmental  change. ” (Neo  &  Chen,  2007,  p.  15) Kapabilitas  dinamis  inilah yang  menjadi  kunci  rahasia  keberhasilan  Singapura  selama  lebih  dari  empat dekade. Dynamic governance bisa terwujud secara berkelanjutan ketika “ there is a long-term commitment to and investments in building each of the elements in the system and designing the necessary linkages for them to work as a whole .” Perlu digarisbawahi  pula  bahwa “[t]he  interdependent,  interacting  and  reinforcing flows ” merupakan detak jantung dari dynamic governance. Tanpa itu, tidak akan pernah ada dynamic governance.

## KESIMPULAN
Pemerintahan  yang  dinamis  (dynamic  governance)  menjadi  sebuah kapabilitas yang strategis yang perlu dimiliki oleh Pemerintah di berbagai Negara di  dunia  saat  ini. Perubahan  berbagai sektor  dan  aspek  kehidupan  pada  akhirnya melahirkan berbagai tuntutan kepada pemerintah untuk dapat meresponnya secara lebih  efektif  dan  efisien. Dynamic  governance menjadi  landasan  penting  dalam proses  perumusan  dan  implementasi  kebijakan  Pemerintah yang  adaptif  dan responsive  terhadap  perubahan  lingkungan. Kemampuan  ini  menjadi  faktor esensial  dalam  konteks  upaya  Pemerintah  mewujudkan  pembangunan  ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bhatta, G. (2005). International dictionary of public management and
governance. Armonk, N.Y: M.E. Sharpe.
Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). Governance Theory and Practice. London:
Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230583344 Neo, B. S. (2019). Dynamic Governance. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200- 1121703274255/1439264-1242337549970/Dynamic_Governance.pdf Neo, B. S., & Chen, G. (2007). Dynamic governance: embedding culture,
capabilities and change in Singapore. New Jersey: World Scientific.
Rahmatunnisa, M. (2010). Analisa Kritis Atas Good Governance. JIPSI: Jurnal
Ilmiah Ilmu Politik Dan Komunikasi, 2(1), 1 – 13.