## PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENDAFTARAN DAN PEMBUKAAN WASIAT
(STUDI KASUS BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA MAKASSAR)
Muhammad Zulvikhar Kadir 1 , Istiqamah 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar vikharkadir@gmail.com

## Abstrak
Balai Harta Peninggalan bertugas Membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis yang tertutup (Pasal  937  jo.  Pasal  942  KUH  Perdata)  maupun  wasiat  rahasia  (Pasal  940  jo.  Pasal  942  KUH Perdata),Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk rumusan masalah yaitu Bagaimana Proses Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat di Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam Mengurai Asas Publisitas.Faktor apa yang  menjadi  penghambat  Balai  Harta  Peninggalan  kota  Makassar  dalam  menangani  Pendaftaran  dan Pembukaan Wasiat. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis  dan  dapat  disebut  pula  dengan  penelitian  lapangan  di  Kantor  Balai  Harta  Peninggalan,  yaitu  yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  1).  Peran  Balai  Harta  Peninggalan  Kota  Makassar  dalam pembukaan  wasiat  yaitu  ;  Memerintahkan  kepada  Pelaksana  Wasiat,  Ahliwaris,  Notaris,  untuk  menanyakan kepada seksi Daftar Wasiat, Kementerian Hukum dan HAM RI, apakah wasiat tersebut dilaporkan atau tidak dan terakhir;Membuka surat wasiat rahasia tersebut disaksikan oleh para Ahliwaris, Pelaksana Wasiat, Notaris, dengan  suatu  Berita  Acara;Mendaftarkan  surat  wasiat  rahasia  tersebut  pada  Balai  Harta  Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No.10 Pasal 41 dan 42 OV, jo. Pasal 937,942 KUH.Perdata); Hambatan yang dimaksud  adalah  hal-hal  yang  mempersulit  pendaftaran/pembukaan  wasiat  pada  Balai  Harta  Peninggalan, adapun  hambatan  tersebut  adalah;  Kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  ,Akses  Cyber  yang  masih minim,Ketidakhadiran dari beberapa ahli waris dana Adanya tuntutan dari beberapa ahli waris untuk menunda pembukaan surat wasiat.
Kata Kunci : Peran, Balai Harta Peninggalan,Wasiat

## Abstract
The Heritage Office is in charge of opening closed wills, both in the form of closed olographic wills (Article 937 jo. Article 942 of the Civil Code) and secret wills (Article 940 in conjunction with Article 942 of the Civil Code). and the Opening of Wills at the Makassar City Heritage Hall in Parsing the Principle of Publicity. What factors are the obstacles for the Makassar City Heritage Hall in handling the Registration and Opening of Wills. This type of research is juridical empirical in other words, it is a type of sociological legal research and can also be  called  field  research  at  the  Balai  Harta  Peninggalan  Office,  which  examines
the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of this study indicate that 1) . The role of the Makassar City Heritage Center in the opening of the will, namely; Instructing the executor of wills, experts, notaries, to ask the wills section, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, whether the will was reported or not and lastly; Opening the secret  will was witnessed by the heirs, wills  executor,  notary,  with  an  official  report  Registering  the  secret  will  at  the  Heritage  Hall  (based  on  the provisions of LN.1848 No.10 Article 41 and 42 OV, in conjunction with Article 937,942 of the Civil Code); The obstacles  referred  to  are  things  that  make  it  difficult  to  register  /  open  a  will  at  the  Legacy  Hall,  while  the obstacles  are;  Lack  of  Human  Resources,  Less  Cyber  Access,  Absence  of  several  heirs  of  funds  There  are demands from several heirs to delay the opening of a will.
Keynote: Role, Inheritance, Will.

## PENDAHULUAN
Realitas  yang  ada  dalam  sistem  hukum  waris  di  Indonesia  tidak  sederhana,  bersifat plural dan banyak permasalahan yang timbul. Hal ini didasari dari penggolongan penduduk dan  hukum  yang  diberlakukan  sejak  zaman  penjajahan  Belanda.  Dalam  sistem  waris  di Indonesia  sejak  zaman  sebelum  kemerdekaan,  terdapat  pembagian  golongan  yang  terdapat
dalam  Pasal  163 Wet  op  de  Staats  Inrichting  van  Nederlands  Indiee yang  dikenal  dengan istilah Indische  Staatsregeling (selanjutnya  disingkat  IS)  yang  ada  pada  tahun  1925, pengaturan tersebut baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. 1
Dalam pewarisan, beralihnya harta warisan dapat ditentukan oleh pewaris jika kelak pewaris meninggal dunia. Pembuatan testamen dilakukan agar kelak harta peninggalan yang ditinggalkan dapat digunakan berdasarkan kubutuhan masing-masing ahli waris. Pembuatan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris selama hidupnya dapat diwujudkan dikarenakan semua warga negara Indonesia dapat membuat surat wasiat sesuai dengan kehendaknya dan hukum yang berlaku bagi golongan tertentu.
Berkaitan  dengan  pewarisan,  tidak  dapat  dipisahkan  dari  adanya  Surat  Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris (selanjutnya disebut SKW) merupakan surat tanda bukti yang berisi subyek hak atau ahli waris yang berhak atas warisan dari  si  meninggal  (pewaris).  Berkaitan  dengan  kewenangan  dalam  pembuatan  SKW  ini,  di Indonesia juga terdapat pluralisme aturan hukumnya. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 huruf b dan c.
Setelah si yang mewariskan meninggal dunia, maka surat wasiat tertutup atau rahasia tadi harus disampaikan kepada BHP yang mana dalam daerahnya warisan yang bersangkutan telah  jatuh  meluang,  maka  balai  harus  membuka  surat  itu  dan  membuat  proses  verbal  dari penerimaan dan pembukaan surat  wasiat dari keadaan dalam mana surat  wasiat itu berada, untuk akhirnya mengembalikannya kepada notaris. 2 Kaitannya dengan Notaris, Balai Harta Peninggalan bertugas Membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis  yang tertutup (Pasal 937 jo. Pasal 942 KUH Perdata) maupun wasiat rahasia (Pasal 940 jo. Pasal 942 KUH Perdata). BHP hanya membuat Berita Acara Pembukaan Wasiat Tertutup saja, tetapi terhadap isi  wasiat  tetap  menjadi  kewajiban  notaris  untuk  pelaksnaannya  lebih  lanjut;Pendaftaran wasiat  yang  sudah  terbuka  (si  Pewaris  sudah  meninggal  dunia),  maksudnya  disini  adalah pelaksanaannya  harus  didaftarkan  terlebih  dahulu  ke  BHP  (asas  publisitas).  Berdasarkan Uraian diatas patutlah kiranya penulis menyusun Jurnal ini dengan judul “Peran Balai Harta Peninggalan  Dalam  Pembukaan  Dan  Pendaftaran  Wasiat  (Studi  Kasus  Balai  Harta Peninggalan Kota Makassar)”
1 Mohd.  Idris  Ramulyo, Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat (Burgerlijk Wetboek) , (JakartaSinar Grafika, 1996) h. 13
2 Taufik  H.  Simatupang,  Eksistensi  Dan  Efektivitas  Pelaksanaan  Tugas  Balai  Harta  Peninggalan  Di Indonesia, Jurnal .2018
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penulis  merujuk  rumusan  masalah  yaitu  Bagaimana Proses Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat di Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam Mengurai Asas Publisitas?Faktor apa yang menjadi penghambat Balai Harta Peninggalan kota Makassar dalam menangani Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  dengan  kata  lain  adalah  jenis  penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan di Kantor Balai Harta Peninggalan, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya  di  masyarakat.  Dan  penelitian  menggunakan  sumber  data  primer,  yakni menggunakan  berbagai  data  skunder  seperti  (Pasal  41,  42  OV  dan  Pasal  937,  942  KUH Perdata).  keputusan  pengadilan,  Kepolisian,  teori  hukum,  dan  dapat  berupa  pendapat  para sarjana.  Dan  data  lain  yang  diperoleh  dilapangan  untuk  membantu  penulis  menyelesaikan penelitian dan Data Sekunder, yaitu data  dan  informasi  yang  penulis  peroleh seperti  data atau informasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga tempat  penelitian,  media elektronik, karya  ilmiah  dan  dokumen  atau  peraturan    perundang-    undangan  yang  ada  relevansinya dengan penelitian ini.
Analisis data  yang digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini,   yaitu  analisis   data kualitatif    merupakan     analisis    data     yang  tidak menggunakan  angka,   melainkan memberikan      gambaran-gambaran    (deJurnal),  dengan  kata-kata  atas  temuan-temuan,  dan karenanya lebih mengutamakan mutu/ kualitas dari data, bukan kuantitas. 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Balai Harta Kota Makassar

## 1. Sejarah dan Dasar Hukum Balai Harta Peninggalan
BHP  adalah  unit  pelaksanaan  teknis  instansi  pemerintah  yang  secara  sruktural berada  di  bawah  Direktorat  Perdata,  Direktorat  Administrasi  Hukum  Umum, Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  yang  pada  zaman penjajahan Belanda dikenal dengan nama “Wees-en Boedelkamer” atau “Weeskamer”, yang dibentuk pertama kali berkedudukan di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1624, untuk memenuhi kebutuhan anggota VOC (Vereenigde Oost Indische Companie) khusus dalam
3 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009), hlm 11
mengurus  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  oleh  mereka  bagi  mereka  para  ahli  waris yang  berada  di  Nederland,  anak-anak  yatim  piatu  dan  sebagainya. 4 Sebagai  penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari- hari diberikan suatu instruksi. (M.J. Widijatmoko, 2015)  Sepanjang  sejarahnya  Weeskamer/Balai  Harta  Peninggalan  mengenal  4  (empat) macam instruksi, yaitu:
a. tanggal  16  Juli  1625  terdiri  dari  49  (empat  puluh  sembilan)  pasal  yang mengatur organisasi dan tugas-tugas weeskamer/Balai Harta Peninggalan;
b. tahun 1642 pada perlakuan kodifikasi pertama hukum Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama;
c. S. 1818 nomor 72 yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di  Indonesia  sesudah  pemerintahan  negara  Inggris,  juga  dalam  hal  ini  tidak banyak perbedaan dengan yang dahulu;
d. S.  1872  nomor  166  yang  didasarkan  pada  berlakunya  perundang-  undangan baru di Indonesia pada tahun 1948 dan masih berlaku sampai sekarang.
Selain  dari  instruksi  tersebut  ada  pula  peraturan  keuangan  yang  mengatur pelaksanaan pengurusan terhadap segala uang yang berada dalam pengurusan Balai Harta Peninggalan  yaitu  Vereeniging  tot  eene  massa  van  de  kassen  der  weeskamers  en  der boedelkamers  en  regeling  van  het  beheer  dier  kassen  (Ordonnantie  van  19  September 1987, Staatblad. 1897-231). Serta beberapa peraturan lainnya antara lain Instructie voor de Weeskamers in Indonesia (Ordonnantie van 5 Oktober 1872, Staatblad 1872 Nomor 166) dan Vereeniging tot eene massa van de kassen der Weeskamers en der Boedelkamers en Regeling van het Beheer dier Kassen (Ordonnantie van 19 September 1897, Staatblad 1897 Nomor 231).

## 2. Tugas dan Wewenang Balai Harta Peninggalan
Mengenai tugas-tugas Balai Harta Peninggalan Makassar dapat diperinci sebagai berikut :
a. Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan ( Pasal 348 KUH Perdata jo. Pasal 45 Intruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
b. Pengurus  atas  diri  pribadi  dan  harta  kekayaan  anak-anak  yang  masih  belum dewasa,  selama  bagi  mereka  belum  diangkat  seorang  wali/  sebagai  wali sementara  (  Pasal  359  ayat  terakhir  KUHPerdata  jo.Pasal  55  Intruksi  untuk
4 Syuhada, Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya ( Studi di Balai Harta Peninggalan Makassar), Tesis pada Pasca Sarjana, FH.USU, Makassar,2009, hal. 11
Balai Harta peninggalan di Indonesia);
c. Sebagai  wali  pengawas  (  Pasal  366  KUHPerdata  jo.  Pasal  55  Intruksi  untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
d. Mewakili  kepentingan  anak-anak  belum  dewasa  dalam  hal  adanya pertentangan dengan kepentingan wali ( Pasal 370 KUHPerdata jo. Pasal 25a Reglement voor Het collegie van boedelmeesteren);
e. Mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka ( Pasal 338 KUHPerdata);
f. Melakukan  pekerjaan  dewan  perwalian  /  vogdijraad  (  besluit  gouverneur general van Nederlandsch-Indie tanggal 25 Juli 1927 no.8 Stb.1927-382, mulai berlaku  tanggal  5  Agustus  1927);  7.  Pengampu  pengawas  dalam  hal  adanya orang-orang  yang  dinyatakan  berada  dibawah  pengampuan  (  Pasal  449 KUHPerdata);
g. Mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir ( Pasal 463 KUHPerdata jo.Pasal 61 Intruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
h. Mengurus  harta  peninggalan  yang  tak  ada  kuasanya  (  Pasal  1126,1127,1128 KUHPerdata);
i. Menyelasaikan boedel kepailitan ( pasal 70 ayat 1 UU No.37 Tahun 2004);
j. Mendaftar dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 41,42 OV dan Pasal 937,942 KUHPerdata);
k. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14  ayat  1  Instructie  voor  de  Gouvernements  Landmeters  in  Indonesia  enals zoodanig fungeerende personen/ Intruksi Bagi Para Pejabat Tanah di Indonesia Dan Mereka Yang Bertindak Sedemikian). Stbl. 1916 No. 517 jo. Surat Mentri Dalam Negri Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negri tanggal 20 Desember 1969 Nomor :Dpt/12/63/12/69 jo. Peraturan Mentri Negara/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;
l. Melakukan pemecahan dan pembagian waris ( Pasal 1071 KUHPerdata );
m. Melakukan  pengelolaan  dan  pengembangan  Uang  Pihak  Ketiga  Balai  Harta Peninggalan berdasarkan keputusan mentri kehakiman (Vereeniging tot Eene Massa van het Beheer Dier Kassen/Penyatuan Massa dari Kas-Kas Balai Harta Peninggalandan  Balai Budel,  dan Peraturan tentang Pengurusan Kas-kas itu,
Stb.1897 No.231);
n. Melakukan penerimaan dan pengelolaan hasil transfer dana dari bank ( Pasal 37  ayat  (3)  UU  No.3  Tahun  2011  jo.  Pasal  17  ayat  (4)  dan  (5),  Pasal  18 Peraturan Bank Indonesia No.14/23/PBI/2012);
o. Melakukan penerimaan dan pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  (  pasal  22  ayat  (3a)  dan  Pasal  26  ayat  (5)  PP  No.53  Tahun  2012  jo. Peraturan Menkumham No.13 Tahun 2013).

## B. Peran Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam Pembukaan Wasiat
Jika mencermati ketentuan Undang-undang terkait khususnya Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf h dan I, kewajiban Notaris adalah membuat Daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama kepada Menteri Hukum dan HAM RI, ic. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ic. Direktorat Perdata, ic. Kepala Seksi Daftar Wasiat, sekalipun tidak ada kewajiban untuk membuat tembusan laporan kepada BHP namun pada kenyataannya Balai Harta Peninggalan banyak menerima dari Notaris menyangkut tembusan laporan wasiat umum yang dimaksud. 5
Dasar  hukum  Balai  Harta  Peninggalan  Kota  Makassar  dalam  Pendaftaran  Wasiat yaitu; 6
1. Pasal 937 dan 942 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
2. Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesua 1872 LN.1872 No.166 Pasal 62 dan 63.
Adapun Persyaratan dalam pendaftaran wasiat yaitu ;
1. Surat Permohonan
2. Akta Kematian / Surat Kematian dari Rumah Sakit
3. Semua Ahliwaris harus hadir di BHP dan Notaris penyimpan Wasiat
4. Surat Wasiat
5. Identitas para Pihak
6. Surat Keterangan Wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI
Kewenangan Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam pembukaan wasiat yaitu; 7
5 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Akhmad  Taufiq,S.H.,M.H  Sekretaris  Balai  Harta Peninggalan Kota Makassar, Senin, 19 Oktober 2020
6 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Akhmad  Taufiq,S.H.,M.H  Sekretaris  Balai  Harta Peninggalan Kota Makassar, Senin, 19 Oktober 2020
7 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Akhmad  Taufiq,S.H.,M.H  Sekretaris  Balai  Harta
1. Memerintahkan  kepada  Pelaksana  Wasiat,  Ahliwaris,  Notaris,  untuk  menanyakan kepada seksi Daftar Wasiat, Kementerian Hukum dan HAM RI, apakah wasiat tersebut dilaporkan atau tidak dan terakhir;
2. Membuka  surat  wasiat  rahasia  tersebut  disaksikan  oleh  para  Ahliwaris,  Pelaksana Wasiat, Notaris, dengan suatu Berita Acara;
Mendaftarkan surat wasiat rahasia tersebut pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No.10 Pasal 41 dan 42 OV, jo. Pasal 937,942 KUH.Perdata);
3. Pemisahan/pembagian harta peninggalan pasal 1072 & 1071 KUH Perdata
4. Daftar Akta Wasiat pasal 16 ayat 1 huruf i UU No. 30 / 2004
5. Ijin Jual Harta Anak dibawah umur
6. Proses  point  1,2,3,  adalah  rangkaian  prosesi  sebelum  surat  wasiat  tertutup/rahasia tersebut dilaksanakan
7. Sedangkan  untuk  surat  wasiat  umum  hanya  point  1  dan  3,  sebelum  surat  wasiat dilaksanakan.
Alur Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat di Balai Harta Peninggalan Kota Makassar :
1. Pendaftaran Wasiat Terbuka
a. Dokumen Pendukung
1) Surat Permohonan
2) Surat kuasa
3) Akta Kematian
4) Asli dan Rangkap 3 Copy Wasiat
5) Akta Nikah
6) KTP, KK, dan Akta Kelahiran Penerima Wasiat
7) Surat Keterangan Pendaftaran Wasiat dari Daftar Pusat Wasiat
b. Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
c. Registrasi pada Buku Register Wasiat
d. Legalisasi dan Penandatanganan
e. Penyerahan Asli dan 1 Copy Akta Wasiat
2. Pendaftaran Wasiat Tertutup
a. Dokumen Pendukung
1) Surat Permohonan
2) Surat kuasa
3) Akta Kematian
4) Asli dan Rangkap 3 Copy Wasiat
5) Akta Nikah
6) KTP, KK, dan Akta Kelahiran Penerima Wasiat
7) Surat Keterangan Pendaftaran Wasiat dari Daftar Pusat Wasiat
8) Akta Penyimpanan Oleh Notaris
b. Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
c. Pemanggilan Para Pemohon dan Notaris (pembukaan wasiat tertutup)
d. Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup (Penandatanganan berita acara Wasiat Tertutup)
e. Penyerahan Berita Acara Pembukaan Wasiat Tertutup yang telah deregister.
C. Hambatan Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam Pembukaan/Pendaftaran Wasiat
Berdasarkan  teori  penegakan  hukum  yang  sudah  diuraikan  di  atas  memang dimungkinkan  Balai  Harta  Peninggalan  terkadang  mendapati  hambatan.  Hambatan  yang dimaksud adalah hal-hal yang mempersulit pendaftaran/pembukaan wasiat pada Balai Harta Peninggalan, adapun hambatan tersebut adalah; 8

## 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia
Dalam  melaksanakan  Pendaftaran/Pembukaan  Wasiat  terkadang  berkas  agak  lama tertahan  dikarenakan  kurangnya  SDM  yang  menangani  alur  pembuatan/pendaftaran wasiat tersebut.
2. Akses Cyber yang masih minim
Di era  yang serba Cyber ini seharusnya pendaftaran sudah tak manual  lagi  , melainkan Instansi  seperti  Balai  Harta  Peninggalan  ini  memiliki  sistem  Start  Up  yang  memadai sehingga  hampir  semua  alur  Pendaftaran/Pembuatan  Wasiat  bisa  dijalankan  maksimal tanpa harus manual.
3. Ketidakhadiran dari beberapa ahli waris
Terkadang  dalam  pendaftaran/pembukaan  wasiat  tak  dihadiri  oleh  beberapa  ahli  waris padahal dalam alur pendaftaran dan pembukaan harus dihadiri oleh ahli waris sehingga dapat menandatangani berita acara wasiat.
8 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Akhmad  Taufiq,S.H.,M.H  Sekretaris  Balai  Harta Peninggalan Kota Makassar, Senin, 19 Oktober 2020
4. Adanya tuntutan dari beberapa ahli waris untuk menunda pembukaan surat wasiat.
Dalam  pendaftaran  wasiat,  biasanya  sudah  berjalan  sesuai  procedure,  namun  ditengah perjalanan  alur  pendaftaran  wasiat  terkadang  salah  satu  ahli  waris  tak  menginginkan adanya pembukaan wasiat atau penundaan, dari hal seperti inilah menjadi polemic Balai Harta Peninggalan dalam Pembukaan dan Pendaftaran surat wasiat.

## KESIMPULAN
Peran  Balai  Harta  Peninggalan  Kota  Makassar  dalam  pembukaan  wasiat  yaitu  ; Memerintahkan  kepada  Pelaksana  Wasiat,  Ahliwaris,  Notaris,  untuk  menanyakan  kepada seksi Daftar Wasiat, Kementerian Hukum dan HAM RI,  apakah wasiat tersebut dilaporkan atau tidak dan terakhir;Membuka surat wasiat rahasia tersebut disaksikan oleh para Ahliwaris, Pelaksana  Wasiat,  Notaris,  dengan  suatu  Berita  Acara;Mendaftarkan  surat  wasiat  rahasia tersebut pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No.10 Pasal 41 dan 42 OV, jo. Pasal 937,942 KUH.Perdata);Pemisahan/pembagian harta peninggalan pasal 1072 & 1071 KUH PerdataDaftar Akta Wasiat pasal 16 ayat 1 huruf i UU No. 30/ 2004; dan Ijin Jual Harta Anak dibawah umur; Proses point 1,2,3, adalah rangkaian prosesi sebelum surat wasiat tertutup/rahasia tersebut dilaksanakan; Sedangkan  untuk  surat wasiat umum hanya point 1  dan  3,  sebelum surat wasiat dilaksanakan.Berdasarkan teori penegakan hukum yang sudah diuraikan di atas memang dimungkinkan Balai Harta Peninggalan terkadang mendapati hambatan. Hambatan yang dimaksud adalah hal-hal yang mempersulit pendaftaran/pembukaan  wasiat  pada  Balai  Harta  Peninggalan,  adapun  hambatan  tersebut adalah; Kurangnya Sumber Daya Manusia ,Akses Cyber yang masih minim,Ketidakhadiran dari  beberapa  ahli  waris  dana  Adanya  tuntutan  dari  beberapa  ahli  waris  untuk  menunda pembukaan surat wasiat.
Bertolak  dari  temuan  penelitian  tentang,  maka  perlu  disempurnakan  dan  dilakukan tentang  hal-hal  yaitu;Kepada  Pemerintah  dan  Akademisi  seharusnya  memperbanyak Referensi  terkait  Peran  Balai  Harta  Peninggalan  dalam  Pendaftaran/pembukaan Wasiat.,Kepada  Balai  Harta  Peninggalan  untuk  bisa  lebih  Progress  mengevaluasi  Kinerja terkait  menangani  Pendaftaran/Pembukaan  wasiat,  semisal  pendaftaran  wasiat  berbasis Online,Kepada Pembaca agar Jurnal ini bisa menjadi bahan referensi yang edukatif sebagai penunjang ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Perdata  Indonesia,Citra  Aditya  Bakti.  Bandung:,  2000 Dominikus  Rato,  Hukum  Perkawinan dan Waris Adat  (sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan,  dan  Pola  Pewarisan  Adat  di  Indonesia,  Lasbang  Yustisia.  Surabaya:, 2011,
H.M Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHperdata, Sinar Grafika.Jakarta:, 2004
Indah  Relly  Kurniawati,  Balai  Harta  Pninggalan  Sebagai  Pengampu  Kepailitan,  Skripsi, Fakultas Institut Agama Islam Negri Walisongo, Semarang, 2008,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).,
M. Wijaya, “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 2 Tahun 2014,
Mohd.  Idris  Ramulyo, Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat (Burgerlijk Wetboek) ,Grafika,.JakartaSinar 1996
Mulyadi,  Hukum  Waris  Tanpa  Wasiat  Taufik  H.  Simatupang,  Eksistensi  Dan  Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia, Jurnal .2018
Nurhendropurtanto,Panduan  praktis  :  Fungsi  dan  tugas  pokoknya  balai  harta  peninggalan,
Jakarta: BHP Kanwil Kementrian Hukum dan Ham . Jurnal 2017
Staatblat 1872 No. 166 tentang Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia Subekti,
Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta: 1994
Sulaiman,  Peran  Balai  Harta  Peninggalan  (BHP)  Dalam  Perwalian  Khusus  Anak  Dibawah Umur  Bagi  Warga  Keturunan  Timur  Asing  (Studi  di  Balai  Harta  Peninggalan Medan),Medan,Tesis,2019
Zaenal Mahmudi, Jurnal syariah dan hukum, Wasiat Solusi Alternatif dari Pembagian Waris yang tidak Adil .UIN MALIKI, Malang. 2013