## IMPLEMENTASI  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN  TANAH TERLANTAR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

## M. Yoga Jusri Pratama
STIA Bala Putra Dewa Palembang E-mail : yoga8037@gmail.com

## ABSTRACT
The  problems  that  occur  in  the  policy  of  controlling  waste  areas  and  wasteland  in  South  Sumatra Province refer to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2021, it can be  seen  that  everything  that  has been  stated is  related  to  problems  in  the  formulation  of policies  for controlling waste areas and wasteland as a very specific matter. Wasteland is land with rights, land with  management  rights,  and  land  obtained  based  on  the  basis  of  control  over  land,  which  is intentionally not cultivated, not used, not utilized, and/or not maintained is rampantly controlled by elements  of  the  government  apparatus  and  the  community.  Therefore,  regulations  for  controlling waste areas and wasteland in South Sumatra Province are needed. The results showed that the policy formulation  for  controlling  wasteland  in  South  Sumatra  Province  did  not  fully  meet  the  criteria  for flexibility, policy criteria, good intentions of policy makers, rationality, participation, efficiency, and determination  and  adaptability.  The  utilization  of  wasteland  must  also  meet  the  criteria  for  a comprehensive  (comprehensive)  policy  formulation,  so  that  the  policy  for  controlling  wasteland  will no  longer  provide  opportunities  for  various  parties  who  take  advantage  of  the  void  in  the implementation process

## Keywords: Formulation of Policy, Controlling Waste Areas and Wastelands

## ABSTRAK
Masalah-masalah yang terjadi dalam  kebijakan penertiban  kawasan dan  tanah terlantar  di Provinsi Sumatera  Selatan  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2021 terlihat  bahwa  semua  yang  telah  dikemukakan  berkaitan  dengan  masalah  dalam  formulasi  kebijakan penertiban  kawasan dan tanah terlantar sebagai suatu hal yang sangat spesifik. Tanah Telantar adalah tanah  hak,  tanah  Hak  Pengelolaan,  dan  tanah  yang  diperoleh  berdasarkan  Dasar  Penguasaan  Atas Tanah,  yang  sengaja  tidak  diusahakan,  tidak  dipergunakan,  tidak  dimanfaatkan,  dan/atau  tidak dipelihara    marak    dikuasai  oleh  oknum-oknum  aparat  pemerintah  maupun  masyarakat.  Oleh  karena itu dibutuhkan peraturan penertiban  kawasan dan  tanah terlantar di  Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  formulasi  kebijakan  penertiban  tanah  terlantar    di  Provinsi  Sumatera Selatan belum sepenuhnya memenuhi kriteria fleksibilitas, kriteria kebijakan, niat baik para pembuat kebijakan,  rasionalitas,  partisipasi,  efisiensi,  dan  penetapan  dan  kemampuan  menyesuaikan  diri. Pendayagunaan  tanah  terlantar    harus  memenuhi  pula  kriteria  formulasi  kebijakan  yang  menyeluruh (komprehensif),  sehingga  kebijakan  penertiban  tanah  terlantar  tidak  memberikan  lagi  kesempatan untuk berbagai pihak yang memanfaatkan adanya  kekosongan dalam proses implementasinya.
Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

## A. PENDAHULUAN
Provinsi  Sumatera  Selatan  secara geografis  terletak  antara  1o -  4o LS  dan
102o -  106o   BT.  Provinsi  ini  berbatasan dengan  Provinsi  Jambi  di  sebelah  Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan
Provinsi
Lampung, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung,  dan  se-belah  Barat  berbatasan dengan  Provinsi  Bengkulu.  Provinsi  ini memiliki luas administrasi sebesar
8.493.404,06 Ha. Kabupaten terluas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan  luas  wilayah  1.721.699,82  Ha  dan terluas  kedua  dimiliki  oleh  Kabupaten Musi  Banyuasin  dengan  luas  wilayah sebesar  1.383.060,30  Ha.  Kemudian  luas wilayah terkecil terdapat di Kota Palembang   yang  merupakan  ibukota Provinsi  Sumatera  Selatan  dengan  luas wilayah  sebesar  37.930,90  Ha.Provinsi Sumatera  Selatan  memiliki  luas  wilayah daratan sebesar 6.800.665,36 Ha. Penggunaan  tanah  di  Provinsi  Sumatera Selatan  secara  umum  terbagi  ke  dalam kawasan  hutan  dan  kawasan  non-hutan. Sedangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan  (LP2B)  merupakan  salah satu  dari  jenis  kawasan  non-hutan.  LP2B merupakan  lahan  yang  tidak  boleh dimanfaatkan  selain  untuk  lahan  produksi pangan dan telah ditetapkan dalam RTRW tiap  provinsi.  LP2B  ini  merupakan  salah satu upaya pemerintah untuk menyelamatkan  lahan  pertanian  pangan karena adanya kecenderungan laju konversi  lahan  sawah  atau  pertanian pangan  yang  cukup  cepat  beberapa  tahun terakhir. Provinsi Sumatera Selatan
memiliki kawasan hutan seluas 3.489.350,37 Ha. Sedangkan luas kawasan non hutan 3.393.469,56 Ha dan luas untuk LP2B sebesar 2.443.324,09 Ha.
Setiap  Pemegang  Hak,  Pemegang Hak  Pengelolaan,  dan  Pemegang  Dasar Penguasaan Atas Tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau rnemelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai harus berfungsi social,  hal  ini  sesuai  dengan  Formulasi kebijakan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2021  tentang Penertiban  Kawasan dan  Tanah Terlantar dilakukan  sebagai  penataan  pertanahan. Formulasi kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang  Penertiban    Kawasan  dan    Tanah Terlantar      ini  dilakukan  dengan  maksud untuk  menata  kembali  tanah-tanah  yang diterlantarkan oleh pemegang haknya, dan memasukannya  kembali  ke  dalam  sistem sosial,  ekonomi  dan  politik  pengelolaan aset. Tanah terlantar ini direncanakan akan dialokasikan  untuk  masyarakat  dan  untuk merespon  secara  cepat  program  strategis negara seperti pangan, energi, infrastruktur, dan perumahan rakyat.
Masalah-masalah  yang  terjadi  dalam formulasi  kebijakan  Penertiban    Kawasan dan    Tanah  Terlantar        di    Provinsi Sumatera  Selatan    terlihat  dalam  proses formulasi  yang  dilakukannya  merupakan
kewenangan pemerintah untuk menginventarisasi Tanah
Terindikasi Telantar.        Inventarisasi  tanah  terindikasi telantar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan  dilaksanakan  paling  cepat  2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah,  Hak  pengelolaan,  atau  Dasar Penguasaan  Atas  Tanah.      Inventarisasi dilaksanakan  berdasarkan  laporan  atau informasi yang bersumber dari:
a. Pemegang  Hak,  Pemegang  Hak Pengelolaan,  atau  Pemegang  Dasar Penguasaan Atas Tanah;
b. Hasil  pemantauan  dan  evaluasi  Hak Atas  Tanah  dan  Dasar  Penguasaan Atas  Tanah  yang  dilakukan  oleh
Kantor  Pertanahan,  Kantor  Wilayah, dan Kementerian; kementerian/ lembaga;  pemerintah  daerah;  dan/ atau masyarakat.
Dalam  hal  tanah  yang  akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berstatus sebagai barang milik
negara/daerah  atau aset  badan  usaha  milik negara/daerah,  penetapan  Tanah  Telantar memuat juga rekomendasi kepada pimpinan  instansi  yang  mengelola  barang milik Negara/ daerah atau aset badan usaha milik Negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan,  memanfaatkan,  dan/atau memelihara tanah.
B. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Rosenbloom  (2003:61) formulasi  kebijakan  merupakan  suatu  hal yang  sangat  luas,  sehingga  disebutkan sebagai there  is  a  wide  range  of  options for  regulating  administrative  rulemaking . Selanjutnya Rosenbloom (2003:61) menyatakan bahwa dalam formulasi kebijakan yang disebut dengan administrative  rulemaking ini  terdapat berbagai  aspek  yang  sangat  penting, sehingga kemudian Rosenbloom (2003:61) menyatakan the  following  are  of  major concern,  as  are  the  potential  trade-offs among them:
1. Flexibility.
2. Policy criteria.
3. Faithfulness to legislative intent.
4. Rationality.
5. Participation.
6. Efficiency.
7. Enforceability  and  the  ability  to conform.
(Rosenbloom, 2003:61)
Rosenbloom (2003:59)
menegaskan  bahwa  formulasi  kebijakan adalah bahwa there are three general type of  rules, dengan  demikian  terdapat  tiga buah  tingkatan  kebijakan  publik,  yaitu: pertama  adalah Legislative  rules  (or substantive  rules)  are  like  statutes  and have  the  force  of  law. Dengan  demikian, aturan  legislatif  (atau  aturan  substantif) seperti  undang-undang  dan  memiliki
kekuatan hukum. Aturan tersebut mengatur perilaku, memberlakukan standar  kinerja  pada  produk  dan  proses, dan  menetapkan  kelayakan  untuk  lisensi dan manfaat.
Selanjutnya Rosenbloom (2003:60) menerangkan bahwa yang kedua Procedural  rules  govern  an  agency’s internal organization and operations, such as  how  it  will  process  request  from  the public  for  information  or  benefits  of various kinds, deal with its own employees labor  grievances  or  equal  employment opportunity  complaints,  or  prioritize  its enforcement  actions. Hal  ini  menegaskan bahwa  aturan  prosedural  yang  mengatur organisasi  internal  lembaga  dan  suatu operasi,  seperti  bagaimana  hal  itu  akan memproses  permintaan  dari  publik  untuk informasi atau manfaat dari berbagai jenis, kesepakatan  dengan  tenaga  kerja,  keluhan pegawai, bentuk kerja sama, atau memprioritaskan tindakan tertentu.
Kemudian yang terakhir Rosenbloom  (2003:60)  menerangkan  ada yang  disebut  dengan Interpretative  rules, yaitu:  are  essentially  policy  statements estabilishing an agency’s understanding of the  terms  of  its  statutory  mandate.  Better known  as  interpretative  rules,  in  theory they  should  not  estabilish  new  legal obligations but rather explain the basis for existing ones.
Rosenbloom  menjelaskan  bahwa aturan interpretatif pada dasarnya kebijakan  yang  berisi  pernyataan  untuk membangun  pemahaman  sebuah  instansi terhadap  ketentuan  mandat  dari  undang- undang  tersebut.  Lebih  dikenal  sebagai aturan  interpretatif,  secara  teori  mereka tidak  harus  menetapkan  kewajiban  hukum baru,  melainkan  menjelaskan  dasar  yang sudah ada. Kemudian Rosenbloom menjelaskan bahwa :
There  is  a  wide  range  of  options  for regulating administrative rulemaking. Agencies  can  be  left  completely  to  their own  devices  and  allowed  to  make  rules however  they  see  fit.  Alternatively,  their processes  and  decision  criteria  can  be  so heavily  regulated  that  they  have  very limited  discretion  in  formulating  and enacting rules. In between, there are many possibilities.  In  administrative  law,  these are  often  viewed  as  existing  on  a continuum  from  informal  (less  regulated) to  formal  (more  regulated)  processes. Each end of the continuum and every step along  the  way  will  maximize  some  values at the expense of others. The following are of  major  concern,  as  are  the  potential trade-off  among  them: (Rosenbloom, 2003:61)
Dengan  demikian  ada  berbagai  macam pilihan  untuk  mengatur  pembuatan  suatu
kebijakan. Organisasi publik dapat dibiarkan  sepenuhnya  untuk  perangkat mereka  sendiri  dan  diperbolehkan  untuk membuat aturan namun harus yang cocok. Proses dan kriteria keputusan dapat begitu ketat  diatur  dan  mereka  memiliki  diskresi yang  sangat  terbatas  dalam  merumuskan dan memberlakukan aturan.

## C. METODE PENELITIAN
Penetapan  suatu  desain  penelitian memerlukan  suatu  kreativitas,  termasuk dan terutama berkaitan dengan argumentasi pilihan spesifik terhadap suatu persoalan  yang  hendak  diteliti.  Penelitian formulasi  kebijakan  penertiban  tanah terlantar  dan  pendayagunaan  tanah  negara bekas tanah terlantar skala besar dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  ini  akan  menitik-beratkan  pada proses  pemaknaan  terhadap    penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Sesuai dengan  kebutuhan  akan  digunakan  desain induktif  kualitatif,  dan  karenanya  perlu dipahami  karakteristik  metode  induktif kualitatif.
Metode  induktif  yang  digunakan dalam  penelitian  formulasi  kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan  tanah  negara  bekas  tanah terlantar skala besar dilakukan pada Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia adalah suatu proses berfikir yang
berpangkal  dari  hal  khusus  kepada  hal umum.  Hal  ini  kebalikan  dari    metode deduktif, yang menekankan proses berfikir yang  berpangkal  dari  hal  umum  ke  hal khusus.  Metode  deduktif  mengajarkan generalisasi  dalam  bentuk  teori  dan hipotesis  untuk  diujikan  ke  dalam  objek tertentu.  Metode  kualitatif  dan  metode induktif  menjadi  saling  berhimpitan, dikarenakan di dalam proses pengumpulan data lebih menekankan penggunaan wawancara,  observasi,  dan  analisis  non- statistikal. Creswell (1994: 93) menyatakan  bahwa  sebenarnya  tidak  ada aturan  baku    untuk  menempatkan  teori  di dalam penelitian kualitatif.
Desain  induktif  kualitatif  dalam penelitian  formulasi  kebijakan  penertiban tanah  terlantar  dan  pendayagunaan  tanah negara  bekas  tanah  terlantar  skala  besar dilakukan pada Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia pada kesempatan  ini,  menjadi  semakin  penting mengingat  hingga  saat  ini  belum  pernah ada pengalaman penerbitan SK pendayagunaan tanah terlantar oleh Kepala BPN. Mengingat penerbitan SK
pendayagunaan tanah terlantar mensyaratkan dilakukannya analisis terlebih  dulu,  maka  desain  induktif kualitatif diharapkan akan dapat membantu proses  pembuatan  model  kebijakan  sesuai informasi relevan, dan diperkirakan sangat
berguna  bagi  solusi  kebijakan  pada  kasus tanah terlantar tertentu.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tanah  memegang  peranan  penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karenanya  sebagian  besar  kehidupan manusia  bergantung  pada  tanah.  Tanah merupakan  sarana  tempat  bagi  manusia untuk hidup dan untuk mencari rezeki bagi sebagian kalangan yang berprofesi dibidang usaha pertanian. Dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang, baik pertanian, pemukiman,
perindustrian  maka  kebutuhan  akan  tanah semakin meningkat  pula.  Sehingga,  akibat dari meningkatnya kebutuhan tanah tersebut, semakin meningkat pula masalah- masalah  yang  ditimbulkan  oleh  tanah  dan harus segera diselesaikan.
Terjadinya berbagai macam permasalahan seputar tanah, disinyalir dari lemahnya  regulasi  yang  mengatur  tata kelola tanah yang dilakukan oleh pemerintah. Seyogianya pemerintah membuat  suatu  kebijakan  yang  dapat mengatur  pihak-pihak  terkait  agar  terjadi keselarasan  serta  keseimbagan  di  waktu yang akan datang. Namun, kondisi tersebut bertolak  belakang  dengan  kondisi  yang terjadi di lapangan. Dimana masih terdapat
permasalahan  terkait  penertiban  tanah terlantar.
Rosenbloom  (2003:61)  dalam teori formulasi  kebijakan  yang  disebutnya sebagai rulemaking menyatakan  bahwa terdapat  7  (tujuh)  aspek  utama  dalam formulasi  kebijakan  yaitu:  fleksibilitas, kriteria  kebijakan,  niat  baik  para  pembuat kebijakan, rasionalitas, partisipasi, efisiensi, serta keberlakuan dan kemampuan  menyesuaikan  diri.  Berikut akan  penulis  paparkan  hasil  temuan  di lapangan  berdasarkan  kerangka  teori  yang dikemukakan oleh Rosenbloom tersebut.

## 1. Fleksibilitas
Para pembuat kebijakan berkewajiban menjalankan otoritasnya yang  telah  didelegasikan  dalam  membuat suatu  kebijakan.  Dalam  aspek  fleksibilitas ini  memungkinkan  para  administrator untuk  menggunakan  penilaian  terbaik mereka dalam menentukan jenis informasi apa yang harus digunakan, dari mana, dari siapa,  serta  kriteria  apa  yang  harus dipenuhi, dalam merumuskan suatu aturan. Membuat  suatu  aturan  memang  tidak semudah  membalikkan  telapak  tangan, karena  dalam  perjalanannya  pasti  akan menghadapi beberapa tingkat ketidakpastian  seperti  keputusan  yang kadang  terhenti  pada  pandangan  yang berbeda  dari  kepentingan  umum,  ilmu
yang  diperdebatkan,  atau  asumsi  tentang perilaku  yang  bersaing.  Untuk  itu  aspek fleksibilitas  ini  mengisyaratkan  kepada para  pembuat  kebijakan  agar  mampu membawa keahlian mereka dan keleluasaannya untuk penyelesaian masalah  kebijakan  publik  selama  itu  tidak menyimpang dari kewenangan yang ada.
Di  dalam  formulasi  kebijakan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2021  tentang  Penertiban Kawasan dan  Tanah Terlantar   dilakukan oleh  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,          mereka  yang  kemudian menjadi  anggota  tim  Formulasi  kebijakan Penertiban  Kawasan dan  Tanah Terlantar pada  tahap  finalisasi  akhir  Rancangan Peraturan  Pemerintah  tentang  Penertiban Tanah Terlantar.
Proses  penyusunan draft peraturan untuk  setiap  alternatif  dilaksanakan  secara komperhensif,  tidak  dilakukan  secara parsial.  Kemudian  perumusan  alternatif untuk  sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai  tujuan  dilakukan  dengan  cara memprioritaskan  alokasi  pendayagunaan tanah terlantar untuk kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan lainnya.
Mengikuti  pendapat  Rosenbloom bahwa  dalam  fleksibilitas  ini  dimana decision  sometimes  rest  on  different  views
of the public interest, contested science, or competing  assumptions  about  behavior. Some  degree  of  uncertainty  is  generally present, maka  kemudian  fleksibilitas  ini terlihat  dalam  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara Penertiban  Tanah  Terlantar  mengalami perubahan di tahun 2011 dalam PerKa.BPN  Nomor  9  Tahun  2011  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara Penertiban  Tanah  Terlantar.    Pada  Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  4  tentang  Tata  cara  penertiban tanah  terlantar  dinyatakan  bahwa:”  tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan  hak  oleh  Negara  berupa  Hak Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan,  atau  dasar  penguasaan  atas tanah  yang  tidak  diusahakan,  tidak dipergunakan,  atau  tidak  dimanfaatkan sesuai  dengan  keadaannya  atau  sifat  dan tujuan  pemberian  hak  atas  atau  dasar penguasaannya.”  Namun  pada  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2010 tentang Penertiban Dan
Pendayagunaan  Tanah  Terlantar ada pengecualian  obyek  penertiban  tanah terlantar  terhadap  tanah  Hak  Milik  atau
Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan  dan  tanah  yang  dikuasai pemerintah sebagaimana disebutkan sebagai  berikut:  ”Tidak  termasuk  obyek penertiban  tanah  terlantar  sebagai  mana dimaksud dalam pasal 2 adalah:
a. tanah  hak  Milik  atau  Hak  Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai  dengan  keadaan  atau  sifat  dan tujuan pemberian haknya; dan b. tanah  yang  dikuasai  pemerintah  baik secara langsung maupun tidak langsung dan  sudah  berstatus  maupun  belum berstatus  Barang  Milik  Negara/Daerah yang  tidak  sengaja  tidak  dipergunakan sesuai  dengan  keadaan  atau  sifat  dan tujuan pemberian haknya.”
Sehubungan  dengan  itu  jelas  tidak semua  penguasaan  tanah  terhadap  Hak Milik  dan  Hak  ‘Guna  Bangunan  menjadi obyek tanah terlantar. Secarak khusus juga dikemukakan terhadap tanah yang dikuasai pemerintah  tidak  menjadi  obyek  tanah terlantar sebagaimana pada pasal 3 huruf b Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2010,  dimana  sudah  dinyatakan  bahwa baik  yang  sudah  terdaftar  sebagai  asset BUMN  dan  BUMD  maupun  yang  belum terdaftar.  Namun,  berdasarkan  penuturan yang  diperoleh  dari  informan  perubahan tersebut  hanya  terjadi  pada  tataran teknisnya  saja.  Sehinga  substansinya  tetap
sama dengan peraturan tentang Penertiban  Kawasan  dan  Tanah  Terlantar sebelumnya.

## 2.  Kriteria Kebijakan
Dalam membuat suatu aturan, para pembuat kebijakan dituntut agar senantiasa melakukan pertimbangan-pertimbangan atas  peraturan  yang  nantinya  akan  dibuat. Pada aspek ini pembuat kebijakan diminta untuk mempertimbangkan kriteria kebijakan  tertentu,  seperti  biaya  dan manfaat, kepentingan entitas kecil, dampak dari  aturan  pada  lingkungan,  daya  saing ekonomi,  kelompok-kelompok  tertentu seperti  kelompok  masyarakat  tertentu, kaum  minoritas,  dsb.  Hal  itu  dilakukan agar  tujuan  yang  diinginkan  oleh  para pembuat  kebijakan  dapat  tercapai  sesuai dengan apa yang diinginkan.
Di  dalam  formulasi  kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan  tanah  negara  bekas  tanah terlantar  yang  dilakukan  pada  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia, dirumuskan  bahwa  hal  ini  sangat  berbeda, dimana di dalam formulasi kebijakan   PP 11/2010  selain  tidak  memberikan  definisi mengenai  tanah  terlantar,  juga  tidak membuat kriteria sebidang tanah dikatakan sebagai  tanah  terlantar.    PP    20  Tahun 2021  hanya  menyebutkan  apa  yang menjadi  objek  penertiban  tanah  terlantar,
yakni  :  “Objek  penertiban  tanah  terlantar meliputi  tanah  yang  sudah  diberikan  hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan  sesuai  dengan  keadaannya atau  sifat  dan  tujuan  pemberian  hak  atau dasar penguasaannya”.
Dengan demikian mengikuti pendapat  Rosenbloom  mengenai  aspek policy  criteria ini  dengan  menjelaskan bahwa in  contrast  to  unfettered  flexibility, rulemakers  can  be  required  to  consider specific  policy  criteria,  such  as  costs  and benefits, the interests of small entities, and the  impact  of  rules  on  the  environment, economic  competitiveness,  and  specific groups  such  as  farmers  or  minorities, maka meskipun PP  20 Tahun 2021   tidak menyebutkan  secara  lebih  spesifik  (detail) apa yang dimaksudkannya dalam pertimbangan,  bahwa  PP  No    11/2010 tidak  sesuai  lagi,  tetapi  secara  implisit boleh jadi tergambar dari adanya beberapa perbendaan  substansi  pengaturan  dari kedua  peraturan  pemerintah  itu.  Kecuali itu, disebutkan pula PP No  11/2010  tidak dapat  lagi  dijadikan  acuan  penyelesaian penertiban  dan  pendayagunaan  tanah terlantar.

## 3. Niat Baik Para Pembuat Kebijakan
Suatu kebijakan bisa menjadi lebih atau  kurang  sesuai  dengan  maksud pembuat  kebijakan  yang  ada  di  belakang mereka. Untuk itu perlu adanya penafsiran kembali  terhadap  berbagai  hal  dalam  hal pengetahuan  baru,  kondisi,  serta  teknologi agar  maksud  dari  pembuat  kebijakan menjadi  sesuai  dengan  aturan  yang  kelak dibuat.  Sehingga  tidak  ada  maksud  dan hukum standar yang samar-samar nantinya. Judicial  review dan legislative review aturan  lembaga  dapat  diterapkan, dalam  berbagai  derajat,  untuk  menahan pembuat  kebijakan  bertanggung  jawab kepada  niat  pembuat  kebijakan.  Hal tersebut  dimaksudkan  agar  tidak  ada penyimpangan  kotor  dari  niat  hukum  atau kriteria  yang  bermasalah  dalam  hal penegakan hukum dan demokrasi.
Dengan mengikuti pendapat Rosenbloom  bahwa rules  can  be  more  or less  in  keeping  with  the  legislative  intent behind  them.  Gross  deviations  from statutory intent or criteria are problematic in terms of the rule of law and democracy, maka  permasalahan  tanah  yang  terjadi  di Indonesia  memang  perlu  menjadi  sorotan. Betapa  tidak,  kebutuhan  akan  tanah  yang semakin  tinggi  namun  disisi  lain  banyak tanah  yang  berstatus  terlantar.  Mengingat permasalahan  tanah  terlantar  yang  kian serius,  menuntut  pihak  Badan  Pertanahan
Nasional  untuk  mengambil  langkah  tegas di  dalam  mengatasi  persoalan  tanah terlatar  ini.  Sehingga  keluarlah  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2010 tentang  Tata  Cara  Penertiban  Tanah Terlantar.  Hal  ini  didasari  bahwa  tanah memiliki fungsi sosial yang berguna untuk mensejahterakan  rakyat.  Ketika  tanah tersebut  ditelantarkan,  maka  negara  akan mengalami  kerugian  yang tidak  tanggung- tanggung besarnya.

## 4. Rasionalitas
Dalam  membuat  suatu  kebijakan dapat dikenakan berbagai standar rasionalitas,  karena  pembuatan  peraturan mungkin  mencakup  pertimbangan  wajib atas  sarana  berbagai  alternatif  untuk mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Sebuah lembaga  dapat  diminta  untuk  menjelaskan alasan  untuk  aturan,  informasi  atau  ilmu yang  digunakan  dalam  analisis  biaya  dan manfaat,  dan  tingkat  probabilitas  bahwa aturan  akan  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Pembuat  kebijakan  dapat menggunakan  kriteria  yang  sama  ketika melewati hukum, tetapi biasanya dukungan  mayoritas  adalah  pengganti untuk  rasionalitas  pembuat  kebijakan. Menggunakan  rasionalitas  tingkat  tinggi dapat  melemahkan  fleksibilitas  pembuat kebijakan.
Tanah  Terlantar  adalah  tanah  yang sudah  diberikan  hak  oleh  negara  berupa: Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  hak  Guna Bangunan, Hak pakai dan Hak Pengelolaan;  atau  Dasar  Penguasaan  Atas Tanah  (DPAT)  yang  tidak  diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan  sesuai  dengan  keadaannya atau  sifat  dan  tujuan  pemberian  hak  atau DPAT.  Dasar  Penguasaan  Atas  Tanah (DPAT) adalah izin / Keputusan/ surat dari pejabat  berwenang  yang  menjadi  dasar bagi  orang  atau  badan  hukum  untuk menguasai, menggunakan atau memanfaatkan  tanah.  Pemegang  Hak adalah  Pemegang  Hak  Atas  Tanah, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemegang  Dasar  penguasaan  Atas  Tanah (DPAT).
Dengan mengikuti pendapat Rosenbloom  bahwa rulemaking  can  be subject  to  a  variety  of  standards  of rationality.  An  agency  can  be  required  to explain  the  rationale  for  a  rule,  the information  or  science  used,  they  likely costs  and  benefits,  and  the  level  of probability  that  the  rule  will  achieve  its intended  purpose, maka  dengan  tujuan mulia pendayagunaan dan penertiban tanah terlantar  tersebut  pelaksanaan  PP  No  36 Tahun  1998  jauh  dari  harapan  sekalipun sebelum  diterbitkannya  PP  penggantinya sudah  menempuh  perjalanan  13  tahun,
namun  reforma  agraria  masih  menjadi harapan  masyarakat  banyak,  terutama masyarakat  miskin.    Pasal  15  PP  No  11 Tahun  2010  menyatakan;  “Peruntukan penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan  tanah  negara  bekas  tanah terlantar  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  9  ayat  (1)  didayagunakan  untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui  reforma  agraria  dan  program strategis  negara  serta  untuk  cadangan negara  lainnya.”  Kebijakan  yang  sudah dituangkan  dalam  PP  dimaksud  tentu member  harapan  bagi  masyarakat  miskin mendapatkan tanah bagi upaya peningkatan kesejahteraan mereka.
Selanjutnya dengan mengikuti pendapat  Rosenbloom  bahwa rule  making may  include  mandatory  consideration  of various alternative means of achieving the desired  objective,  such  as  safe  smoked whitefish.  Legislature  can  use  the  same criteria  when  passing  laws,  but  typically majority  support  is  a  surrogate  for legislative rationality, maka hal ini terlihat juga dari hasil penelitian  bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2010 tentang  Tata  Cara  Penertiban  Tanah Terlantar  dan  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara Pendayagunaan  Tanah  Negara  Bekas
Tanah  Terlantar  merupakan  satu  paket aturan  yang  dibuat  oleh  BPN.  Hanya  saja berbeda dari waktu terbitnya saja. Peraturan-peraturan  itu  dibuat  atas  dasar bahwa  tanah  terlantar  yang  ditertibkan seyogianya harus pula didayagunakan. Hal itu  dimaksudkan  agar  tanah  yang  telah diambil kembali haknya oleh negara dapat digunakan.  Sehingga  peraturan  mengenai penertiban tanah terlantar itu harus diiringi oleh peraturan pendayagunaannya.

## 5. Partisipasi
Pembuatan peraturan dapat terbatas pada  satu  atau  beberapa  personil  lembaga ataupun membuka ke lingkungan, terutama berkaitan dengan pihak yang berkepentingan  atau  terkena  dampak. Untuk  itu  instansi  pemerintah  dapat diminta untuk memasukkan instansi penegakan hukum di pembuatan peraturan mereka.  Dengan  adanya  partisipasi  dari berbagai pihak yang terkait dapat menghasilkan  informasi  yang  lebih  baik dan  lebih  besar  daripada  penerimaan terhadap  kekuasaan  dalam  pembuatan peraturan tersebut. Partisipasi juga memiliki biaya, misalnya dapat mengurangi fleksibilitas dengan pembebanan  dan  menunda  pembuatan peraturan.
Dengan mengikuti pendapat Rosenbloom  bahwa rulemaking  can  be
limited  to  one  or  a  few  agency  personnel or  opened  up  to  universe  of  interested  or affected  parties.  Broad  participation  may yield  better  information  and  greater accptance of the legitmacy of administrative  rulemaking, maka  ketika kebijakan  mengenai  tanah  terlantar  itu diberlakukan tentunya menimbulkan dampak-dampak  bagi  pihak-pihak  yang memang  terkait  seperti  perusahaan  yang mungkin  merasa  dirugikan,  masyarakat yang  diuntungkan,  ataupun  LSM  yang merasa  mendapatkan angin .  Namun, semua  itu  sudah  diperkirakan  diawal  oleh BPN.  Sehingga  dari    penelitian  ini sebetulnya  BPN  telah  mampu  untuk merumuskan  permasalahan  yang  memang terjadi  di  lapangan  sebelum  kebijakan mengenai  penertiban  tanah  terlantar  itu terbit.

## 6. Efisiensi
Jika  pengaturan  kawasan  dapat dikelola    dengan  baik,  tanahnya  dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan ( the  highest  and  the  best  use  of  land ).
Pengaturan  kawasan  yang  tidak  sinkron satu sama lain, seperti konflik pemanfaatan ruang  antara  kehutanan,  perkebunan  dan pertambangan  akan  memicu  terjadinya
berbagai konflik sengketa dan penelantaran tanah.  Berkenaan dengan hal tersebut,  tanah  yang  semestinya  sebagai sumberdaya kehidupan yang keberadaannya  semakin  langka,  justru kemudian  menjadi  sumberdaya  yang mubazir.  Lebih  jauh  lagi,  tanah  terlantar serta  tanah  dalam  sengketa  dan  konflik pertanahan  mengandung  potensi  kerugian ekonomi  ( opportunity  loss ),  karena  tidak dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan masyarakat dan pembangunan.
Untuk melaksanakan reforma agraria, penanganan tanah terlantar, penanganan  sengketa,  konflik  dan  perkara pertanahan  serta  legalisasi  aset  kendala tersebut  perlu  mendapat  perhatian  yang lebih intensif. Berdasarkan hasil  penelitian dalam formulasi kebijakan,   bahwa dalam penyusunan  peraturan  tidak  ada  biaya tersendiri yang dengan sengaja dianggarkan. Sehingga anggaran itu hanya bersifat  layaknya  anggaran  rutin  dalam rapat.  Tidak  ada  anggaran  khusus  yang dibuat.
Dengan mengikuti pendapat Rosenbloom  bahwa rulemaking  can  be  an efficient  alternative  to  legislative  process, which  are  usually  cumbersome  and  laden with opportunities for participation multiply,  effeciency  may  suffer,  Higher standards  of  rationality  may  also  impede effeciency, maka  hal  ini  terlihat  dari  hasil
wawancara  penulis  dengan  salah  seorang informan  dalam  formulasi  kebijakan, diperoleh  keterangan  bahwa  efektifitas pelaksanaan  dari  kebijakan  tanah  terlantar ini  dirasa  telah  cukup  efektif  meskipun hanya  dalam  skala  keberhasilan  30%  - 40%.  Namun,  hal  itu  dirasa  sudah  jauh lebih  baik  dari  kondisi  sebelumnya  yang tidak  jalan  sama  sekali.  Kini  para pemegang  hak  sudah  mulai  berhati-hati. Sehingga mereka tidak sekedar mengajukan haknya saja namun harus pula menunaikan kewajibannya sebagai pemegang  hak  yakni  harus  memanfaatkan tanahnya.

## 7. Penetapan dan Kemampuan
Menyesuaikan Diri
Salah satu penataan politik pertanahan adalah penertiban tanah terlantar,  yang  dituangkan  dalam  bentuk Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021, sebagai  pengganti  Peraturan  Pemerintah No.  11  Tahun  2010    tentang  Penertiban Kawasan dan   Tanah Terlantar. Selain itu, terkadang  pihak  BPN  sendiri  merasa kesulitan  di  dalam  mendeteksi  keberadaan alamat dari pemegang hak atas tanah yang terindikasi  terlatar.  Sehingga  kondisi  yang terjadi  di  lapangan  surat  peringatan  yang seharusnya diberikan kepada para pelanggar tersebut akhirnya tidak tersampaikan.  Hal  itu  pula  yang  juga
menjadi  hambatan  bagi  para  pelaksana  di BPN  sendiri  untuk  melakukan  suatu tindakan penertiban tanah terlantar.
Dengan mengikuti pendapat Rosenbloom  bahwa administrative  law can  encourage  agencies  to  produce  rule that  are  clear,  coherent,  and  forceable. The ability of regulated parties to conform, and  at  what  cost,  are  always  relevant  to rulemaking,  though  rulemakers  may  give them  limited  attention, maka  penertiban tanah terlantar dimaksudkan untuk menata kembali  tanah-tanah  yang  diterlantarkan oleh pemegang haknya, dan memasukannya  kembali  ke  dalam  sistem sosial,  ekonomi  dan  politik  pengelolaan aset. Tanah terlantar ini direncanakan akan dialokasikan  untuk  masyarakat  dan  untuk merespon  secara  cepat  program  strategis negara seperti pangan, energi, infrastruktur, dan perumahan rakyat.
Selanjutnya dengan mengikuti pendapat Rosenbloom bahwa agencies can be  required  to  assess  the  impact  of proposed  rules  on  the  different  categories of  entities  that  will  be  effected  by  them, such  as  small  businesses  and  local governments, dengan  demikian,  formulasi kebijakan  penertiban  dan  pendayagunaan tanah  terlantar  ini  harus  dilakukan  dengan komprehensif untuk melakukan optimalisasi  penertiban  tanah  terlantar, karena belum optimalnya penertiban tanah
terlantar  memiliki  peran  dalam  belum selesainya masalah
ketimpangan penertiban  tanah.  Ketimpangan  penertiban tanah tersebut berdampak pada kesenjangan  kesejahteraan  sosial,  karena tanah  terlantar  (tanah idle )  menyebabkan tersanderanya kesejahteraan sosial.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Formulasi  kebijakan  penertiban tanah  terlantar  dan  pendayagunaan  tanah negara  bekas  tanah  terlantar  di  Indonesia belum  sepenuhnya  memenuhi  kriteria fleksibilitas,  kriteria  kebijakan,  niat  baik para  pembuat  kebijakan,  rasionalitas, partisipasi,  efisiensi,  dan  penetapan  dan kemampuan  menyesuaikan  diri,  dimana masih  ada  kekurangannya.  Formulasi kebijakan  penertiban  tanah  terlantar  dan pendayagunaan  tanah  negara  bekas  tanah terlantar  di    Provinsi  Sumatera  Selatan sebenarnya  didasari  oleh  masalah  yang nyata  pada  saat  ini,  bahwa  penelantaran tanah  semakin  menimbulkan  kesenjangan sosial,  ekonomi,  dan  kesejahteraan  rakyat serta  menurunkan  kualitas  lingkungan, sehingga  dilakukan  pengaturan  kembali dalam bentuk formulasi kebijakan penertiban  dan  pendayagunaan  tanah terlantar  yang  terbaik  untuk  situasi  dan kondisi  saat  ini.  Selain  itu  kebijakan sebelumnya,  yaitu  Peraturan  Pemerintah
Nomor    11  Tahun  2010    tentang Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah Terlantar, sudah tidak dapat lagi dijadikan acuan penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang semakin  kompleks,  sehingga  akhirnya dilakukan  penggantian  dengan  tindakan formulasi  kebijakan  untuk  mengatasi permasalahan  penertiban  tanah  terlantar dan  pendayagunaan  tanah  negara  bekas tanah  terlantar  di  Indonesia  hingga keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun  2021  tentang  Penertiban  Kawasan dan   Tanah Terlantar.
Formulasi  kebijakan  penertiban tanah  terlantar  dan  pendayagunaan  tanah negara  bekas  tanah  terlantar  di  Indonesia dalam wujud Peraturan Pemerintah Nomor 20  Tahun  2021  tentang  Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar merupakan  suatu  tindakan  formulasi  yang maksud awalnya sangat baik dan prosedurnya sudah benar, namun demikian masih  ada  kelemahannya,  dimana  tidak semua jenis permasalahan dapat diformulasikan  dengan  tepat,  terutama masalah  ganti  rugi.  Apabila  tanah  sedang dalam  sengketa  maka  secara  hukum statusnya  itu  harus status  quo .  Namun, dalam  aturan  tentang  penertiban  tanah terlantar hal tersebut tidak muncul. Hal itu tidak  terdefinisi  dengan  baik  di  dalam kebijakan itu. Sehingga itu akan
menimbulkan  masalah  manakala  tidak diberikan penjelasan kepada aparat pelaksana.  Kemudian  juga  perkara  tanah yang  sudah  berakhir  haknya  serta  HPL yang merupakan aset pemerintah. Jika aset pemerintah  itu  juga  dijadikan  sebagai tanah  terlantar,  tentu  akan  berbenturan dengan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara. Dalam tata cara penghapusan aset pemerintah  itu  pasti  ada  tata  caranya.  Hal inilah  yang  belum  terdefinisi  dengan  baik di  dalam  peraturan  mengenai  penertiban tanah terlantar.
2. Saran
2.1. Saran Akademis
Penelitian mengenai formulasi kebijakan  penertiban  tanah  terlantar  dan pendayagunaan  tanah  negara  bekas  tanah terlantar  di  Indonesia  agar  dikembangkan lagi  dalam  penelitian  mengenai  aspek- aspek  dalam  proses agenda  setting yang komprehensif, berkaitan dengan penelantaran  tanah  di  pedesaan  dan perkotaan, karena selain merupakan tindakan  yang  tidak  bijaksana,  tidak ekonomis (hilangnya peluang untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah), dan tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban  yang  harus  dijalankan  para
Pemegang  Hak  atau  pihak  yang  telah memperoleh dasar penguasaan tanah.
Penelantaran tanah juga berdampak pada  terhambatnya  pencapaian  berbagai tujuan  program  pembangunan,  rentannya ketahanan  pangan  dan  ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat  khususnya  petani  pada  tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial.  Formulasi  kebijakan  penertiban tanah  terlantar  dan  pendayagunaan  tanah negara bekas tanah terlantar yang dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional   harus menuju pada optimalisasi penertiban  tanah  terlantar  yang  memiliki peran  terhadap  masalah  ketimpangan penertiban  tanah  yang  berdampak  pada kesenjangan  kesejahteraan  sosial,  dimana tanah  terlantar  (tanah idle )  menyebabkan tersanderanya kesejahteraan sosial sampai saat ini.

## 2.2. Saran Praktis
Formulasi  kebijakan  penertiban tanah  terlantar  dan  pendayagunaan  tanah negara  bekas  tanah  terlantar  di  Indonesia sebaiknya dilakukan dengan lebih komprehensif  lagi,  sehingga  tidak  parsial, dengan  demikian  tidak  menimbulkan kekosongan dalam proses implementasinya.  Selain  itu  berbagai  hal yang belum lengkap dalam tahap formulasi
kebijakan  sebaiknya  dibuatkan  peraturan yang melengkapinya.
Formulasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan   Tanah Terlantar yang  dilakukan,  harus  lebih  memberikan poin-poin pembatasan ketat yang diberlakukan  kepada  spekulan,  dimana spekulan  menjadi  penghalang  tumbuhnya sebuah  kawasan  industri. Spekulan  sangat mengetahui  bahwa  suatu  kawasan  tertentu akan  dikembangkan,  sehingga  mereka akan  mencari  posisi  lahan bottle  neck (leher  botol)  dari  kawasan  itu  dan memborong  pembelian  lahannya  untuk kemudian  ditahan,  hingga  harga  tanah sangat  tinggi  dan  tidak  realistis.  Dengan demikian  tindakan  spekulan  ini  jelas menghambat pertumbuhan sebuah kawasan dan menghambat pembangunan.
Formulasi  kebijakan  Penertiban dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar  yang aturan  ketatnya  ditujukan  kepada  para investor  di  kawasan  industri,  maka pemberlakuannya menimbulkan keresahan. Karena pada prinsipnya, pengusaha  yang  baik  dan  berniat  benar juga tidak ingin tanah yang dikuasainya itu terlantar.  Para  pengusaha  yang  baik  ini, akan  terus  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan. Formulasi kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar harus memperhitungkan  lahan  terlantar  yang
terjadi karena ada kendala-kendala eksternal  yang  sangat  kuat,  seperti ketersediaan infrastruktur dan lain sebagainya,  sehingga  lahan  industri  ini belum bisa dimanfaatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Kay.  2006. The  Dynamics  of
Public Policy: Theory and Evidence. Northampton USA:
Edward Elgar.
Ali  Achmad  Chomzah,  2002. Pedoman Pelaksanaan  U.U.P.A  dan  Tata Cara  Penjabat  Pembuat  Akta Tanah , Bandung: Alumni.
Ali  Farazmand  (ed).  2002. Administratif Reform  in  Developing  Nations.
London Connecticut: Praeger.
Alwasilah,  Chaedar  A.,  2009. Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif , Jakarta:
Pustaka Jaya.
Anderson,  James  E.  1978 Public  Policy Making ,  Chicago:  Holt.Rinehart and Winston.
Bachriadi,  Dianto,  Feryadi  Erpan,  dan Setiawan,  Bonnie,  Editor,  1997. Reformasi  Agraria:  Perubahan Politik,  Sengketa,  dan  Agenda Pembaruan  Agraria  di  Indonesia ,
Jakarta: LPFE Universitas Indonesia. Badan Pertahanan Negara Republik Indonesia,  2011. Penerbitan  Dan Pendayagunaan  Tanah  Terlantar .
Jakarta: Bhumibhakti Adhiguna.
Boedi  Harsono,  1989. Hukum  Agraria Indonesia , Jakarta: Jambatan.
Brian  W.  Hogwood  and  Lewis  A.  Gunn. 1984. Policy  Analysis  for  the  Real World .  Oxford:  Oxford  University
Press.
Bungin,  Burhan,  2006. Metode  Penelitian Kualitatif:  Aktualisasi  Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer , Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Carl  V.  Patton  dan  David  S.  Sawicki.
1986. Basic  Methods  of  Policy
Analysis dan Planning . New Jersey: Englewood Cliffs.
Christopher  Ham  dan  Michael  Hill.  1993.
The  Policy  Process  in  the  Modern Capitalist State . New York: Harvester Wheatsheaf.
Cresswell,  John  W.,  2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
David  L.  Weimer  dan  Aidan  R.  Vinning. 1989. Policy  Analysis:  Concepts and  Practice .  New  Jersey:  Upper Saddle River.
Djadja  Saefullah  A.  2008. Modernisasi Perdesaan; Dampak Mobilitas Penduduk . Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
Dunn,  William  N.,  1994. Public  Policy Analysis:  An  Introduction ,  New Jersey: Prentice Hall.
Dwiyanto, 2003. Manajemen  Proses Kebijakan Publik . Jakarta: LAN RI dan Duta Pertiwi Foundation.
Dye,  Thomas  R.,  1976. Policy  Analysis , New  York:  The  University  of Alabama Press.
Dye,  Thomas  R.,  2002. Understanding Public Policy , New Jersey: Prentice Hall.
E.N.  Gladden, The  Essential  of  Public Policy
Edwards,  George  C.,  1980. Implementing Public Policy . Washington: Congressional Quarterly Press.
Efendi Perangin, 1983. Hukum Agraria Di Indonesia,  Suatu  Telaah  Dari Sudut  Pandang  Praktis  Hukum , Jakarta: CV Rajawali.
Grindle,  Merilee  S.,  1980. Politics  And
Policy  Implementation  In  The
Third World , New Jersey: Princeton University Press.
Harsono, 1997. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah,  Isi  dan  Pelaksanaannya , Jakarta: Jambatan.
Hill,  Michael  and  Hupe  Peter,  2009.
Implementing Public Policy .
London: SAGE Publications.
Hogwood,  Brian  W.  and  Lewis  A.  Gunn, 1984. Policy Analysis for The Real
World . New York: Oxford University Press.
Islamy,  Irfan  M.,  1994. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara,
Jakarta: Bumi Aksara.
Jones, Charles O. 1984. An Introduction to The  Study  of  Public  Policy .  Third Edition. California: Cole Publishing Company Joseph  A.  Maxwell.  1941. Qualitative
Research  Design  An  Interactiv Approach. California: SAGE
Publication, Inc.
Kenneth N. Bickers dan John T. Williams. 2001. Public  Policy  Analysis;  A Political  Economy  Approach. New York: Houghton Mifflin Company.
Lane,  Jan  Erik.  1995, The  Public  Sector:
Concept, Models and Approaches, Second Edition, London  –  Newbury  Park  –  New Delhi : Sage Publications.
Lane,  Jan  Erik  and  Erron  Svante.  1990. Comprative  Politcal  Economy , New York: Pinter Publishers.
Lasswell,  1973. Implementation:  How Great  Expectation  in  Washington are  Dased  in  Oakland .  London:
California Press.
Lindblom,  Charles  E.  1968., The  Policy Making  Proces ,  New  York  : Englewood Clifft.
Ripley, Randall B. and Grace A. Franklin. 1984. Bureaucracy  and  Policy Implementation, Georgetown,
Ontario: The Dorsey Press. Rosenbloom, David H. 2003. Administrative  Law  for  Public Managers  –  Essentials  of  Public Policy and Administration. Colorado USA : Westview Press.
Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik – Membangun Pelayanan Publik Yang  Responsif. Bandung  :  Hakim Publishing.
Tachjan, H., 2008. Implementasi Kebijakan Publik , Bandung: AIFI.
Van  Meter,  Donald  S.,  and  Carl  E.  Van
Horn, 1975 . The Policy Implementation Process A Conceptual  Framework, London:
SAGE Publications.
Weimer,  D.L.,  and  A.R.  Vining,  2005. Policy  Analysis:  Concepts  and Practice, New  Jersey:  Prentice- Hall.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun  2010  Tentang  Tata  Cara Penertiban Tanah Terlantar.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun  2010  Tentang  Tata  Cara Penertiban Tanah Terlantar.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun 1953  Tentang  Penguasaan  Tanah-
Tanah Negara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun 2021  Tentang  Penertiban  Kawasan Dan   Tanah Terlantar
Zeithaml,  Valarie  A-Parasuraman  A.and Beryy,  Leonard  L.  1990. Delivering Service Quality: Banlancing Custumer Perceptinon and
Expectations .  New  York:  The  Pree Press

## PeraturanTerkait
Peraturan WaliKabupaten Musi Banyuasin Nomor  50  Tahun  2016  Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan  Ruang  Kabupaten  Musi
Banyuasin