Tindakan Penempatan TKI Ke Luar Negeri Tanpa Dokumen Menurut UU Nomor 39 Tahun 2004
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Semarang) Oleh:
Michelle Wibowo michellewibowo97@gmail.com

## ABSTRAK
Perkembangan  penempatan  TKI  ke  luar  negeri  terus  meningkat,  hal  ini  juga  menyebabkan semakin berkembangnya tingkat kejahatan dalam tindak pidana yang terkait penempatan TKI di  luar  negeri  dalam  masyarakat.  Adanya  tindak  pidana  kejahatan  tersebut  dapat memungkinkan  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Terdapat  suatu  kasus  di  PN Semarang  yang  menunjukan  bahwa  terdapat  pengurus  korporasi  berinisial  WHA  yang menempatkan TKI ke luar negeri dengan menggunakan dokumen palsu. Hal ini menyebabkan para TKI tersebut menderita banyak kerugian karena perlakuan tidak layak dari pemberi kerja di  luar  negeri.  Untuk  mengatasi  permasalahan  serupa,  Pemerintah  Indonesia  memiliki  suatu Instrumen  Hukum  yaitu  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri  untuk  mengatasi  masalah  terkait penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri  tersebut.  Penulisan  jurnal  ini  ditujukan untuk membahas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menempatkan TKI ke luar  negeri  tanpa  dokumen  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004. Beradasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  yaitu:  “Apakah  tindakan WHA  yang  melakukan  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar  negeri  dengan menggunakan  dokumen  palsu  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  ditinjau  dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri?” Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum secara  Yuridis  Normatif.  Dalam  penelitian  ini  ditunjukan  bahwa  pidana  berkaitan  dengan penempatan TKI di luar negeri tanpa menggunakan dokumen diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Kata Kunci : Tenaga Kerja, Pertanggungjawaban Pidana, Penempatan TKI

## PENDAHULUAN

## 1. Ruang Lingkup Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Kebutuhan  hidup  manusia  sangat  beragam,  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup tersebut,  manusia  perlu  mencari  nafkah  yaitu  dengan  bekerja. Mengingat  pentingnya pekerjaan  tersebut,  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 disebutkan  bahwa  setiap  Warga  Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi  kemanusiaan.  Setiap  orang  yang  mampu  dan  dapat  bekerja,  berlomba-lomba  untuk memperoleh pekerjaan, namun mengingat lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia terbatas, maka banyak dari mereka kemudian mencari pekerjaan di luar negeri. Menurut Edi, Migrasi TKI ke luar negeri telah berlangsung sejak pemerintahan kolonial Belanda dan kecenderungan
masyarakat  bekerja  di  luar  negeri  terus  meningkat.  Demikian  juga  negara  penempatan semakin  bervariasi,  termasuk  ragam  jenis  pekerjaan  yang  diisi.  Para  TKI  juga  tidak  lagi didominasi  laki-laki,  melainkan  pula  perempuan,  yang  jumlahnya  bahkan  semakin  banyak setiap tahun. 1
Perkembangan  penempatan  TKI  ke  luar  negeri  terus  meningkat,  hal  ini  juga menyebabkan  semakin  berkembangnya  tingkat  kejahatan  dalam  tindak  pidana  yang  terkait penempatan TKI  di  luar  negeri  dalam masyarakat.  Salah  satu  faktor  utama  yang sebenarnya menjadi  alasan  perkembangan  tingkat  kejahatan  tersebut  yaitu  banyak  dipengaruhi  oleh kondisi  perekonomian  Indonesia.  Faktor ekonomi  menjadi  penyebab  terjadinya  perdagangan manusia  yang  dilatarbelakangi  kemiskinan  dan  lapangan  kerja  yang  tidak  ada  atau  tidak memadai  dengan  besarnya  jumlah  penduduk,  sehingga  kedua  hal  inilah  yang  menyebabkan seseorang  untuk  melakukan  sesuatu,  yaitu  mencari  pekerjaan  meskipun  harus  ke  luar  dari daerah asalnya, dengan resiko yang tidak sedikit. 2
Pihak-pihak yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, cenderung menerima setiap pekerjaan  yang  diberikan  kepadanya.  Dan  hal  inilah  yang  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku kejahatan untuk mencari korban-korban yang akan diperdagangkan atau dieksploitasi ataupun untuk dikirimkan ke luar negeri untuk tujuan lainnya. Menurut SinlaEloe, faktor yang menjadi penyebab  dari  suatu  TPPO,  di  antaranya:  Pembangunan  yang  memiskinkan,  hak  rakyat  atas pekerjaan yang terabaikan, politik gender yang timpang, rakyat pekerja yang tidak berdaulat atas  pangan,  masyarakat  sipil  yang  belum  fokus  pada  rakyat  pekerja,  lemahnya  proses penegakan hukum, pelayanan publik yang korup dan sistem ketenagakerjaan yang korup. 3
Apabila  melihat  perkembangan  dan  maraknya  Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri,  maka  hal  ini  tidak  lepas  dari  kondisi Indonesia  saat  ini  yang masih tergolong sebagai  negara  berkembang.  Dalam  hal  ini,  melihat angka kemiskinan yang ada di Indonesia, menurut perhitungan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (2018), yaitu tepatnya pada bulan Maret 2018, “Diperkirakan jumlah penduduk miskin  (penduduk  yang  memiliki  pengeluaran  per  kapita  per  bulan  di  bawah  Garis Kemiskinan)  di  Indonesia  mencapai  25.950.000  orang  (9,82%).” 4 Faktor  inilah  yang mengambil peranan penting dalam perkembangan Tindak Pidana Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang ada di Indonesia.
1 Edi Hardum, Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI (Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2016), hal. 88.
2 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hal. 50.
3 Paul SinlaEloe, Tindak Pidana Perdagangangan Orang (Setara Press, Malang, 2017), hal. 16-17.
4 www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun- menjadi-9-82-persen.html.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  kemudian  setelah melalui  proses  yang  panjang akhirnya pemerintah  Indonesia  berhasil  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri.  Kehadiran  Undang- Undang ini tentunya sangat positif bagi perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri karena memiliki  perangkat  hukum  yang  kuat  khususnya  dalam  mengatur  hak  dan  kewajiban  pihak pihak  yang  terlibat  di  dalamnya  khususnya  tenaga  kerja  dan  pelaksana  penempatan  tenaga kerja ke keluar negeri. 5
Menurut Abdurrahman, Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksana penempatan tenaga kerja  ke  keluar  negeri  terdiri  dari  calon  tenaga  kerja  yang  hendak  bekerja  ke  luar  negeri, pelaksana  penempatan  TKI  swasta,  mitra  usaha  dan  pengguna  jasa  TKI.”  Pengertian  terkait calon  tenaga  kerja  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri.  Namun,  perlu diketahui jika tenaga kerja dan calon tenaga kerja memiliki pengertian yang berbeda. 6
Pengertian Calon Tenaga Kerja menurut Pasal 1 angka 2  Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2004  tentang  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri, yakni:
“Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.”
Pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut Pasal 1 angka 1  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni:
“Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  dengan  TKI  adalah  setiap  warga negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  untuk  bekerja  di  luar  negeri  dalam  hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.”
Hak dari calon TKI/TKI tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni:
“(1)  Setiap  calon  TKI/TKI  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5 Muslan Abdurrahman, KeTIDAKPatuhan TKI (UMM, Malang, 2006), hal. 31-32.
6 Ibid., hal. 32.
(2)  Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  mulai  dari  pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.”

## 2.  Tindak  Pidana  Berkaitan  Dengan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri
Tidaklah  mudah  untuk  memberikan  perumusan  atau  definisi  terhadap  istilah  “tindak pidana”.  Masalah  tindak  pidana  dalam  Ilmu  Hukum  Pidana  merupakan  bagian  yang  paling pokok  dan  sangat  penting. 7 Sebagian  besar  para  sarjana  hukum  merumuskan  tindak  pidana sebagai perbuatan pidana, menurut para ahli keduanya memiliki pengertian atau makna yang sama.
Prof.  Moeljatno,  S.H.  telah  memakai  istilah  perbuatan  pidana  yang  dirumuskan  sebagai berikut:  Perbuatan  yang  oleh  aturan  hukum  pidana  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana, barangsiapa  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:
a. melawan hukum,
b. merugikan masyarakat,
c. dilarang oleh aturan pidana,
d. pelakunya diancam dengan pidana.
Butir  a  dan  b  menunjukkan  sifat  perbuatan,  sedangkan  yang  memastikan  perbuatan  itu menjadi suatu tindak pidana adalah butir c dan d. Jadi, suatu perbuatan yang bersifat a dan b belum tentu merupakan tindak pidana, sebelum dipastikan adanya c dan d. 8
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang tentang Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  pada  18  Oktober  2004  untuk mencegah  adanya  Tindak  Pidana  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI)  di  Luar  Negeri.  Munculnya  urgensi  pengundangan  undang-undang  ini  lantaran banyaknya tenaga kerja Indonesia yang mencari pekerjaan dan bekerja diluar negeri, sehingga perlunya  ada  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  menjamin  tenaga  kerja  Indonesia tersebut.
Latar  belakang  yang  mendasari  pengundangan  menurut  Penjelasan  Umum  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang  tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni:
7 Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu (Remadja Karya, Bandung, 1984), hal. 2.
8 Ibid.
“Warga  Negara  Indonesia  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.  Namun  pada  kenyataannya,  keterbatasan  akan  lowongan  kerja  di  dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri.  Dari  tahun  ke  tahun  jumlah  mereka  yang  bekerja  di  luar  negeri  semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja  di  luar  negeri  maupun  setelah  pulang  ke  Indonesia.  Dengan  demikian  perlu dilakukan  pengaturan  agar  resiko  perlakuan  yang  tidak  manusiawi  terhadap  TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.”
Pengiriman TKI untuk bekerja di luar negeri memungkinkan terjadinya tindakan tidak manusiawi  atau  eksploitasi  terhadap  TKI  tersebut,  maka  dari  itu  dalam  Pasal  103  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia di Luar Negeri diatur, yakni:
(1) Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:
a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
b. mengalihkan  atau  memindahtangankan  SIP  kepada  pihak  lain  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
c. melakukan  perekrutan  calon  TKI  yang  tidak  memenuhi  persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
d. menempatkan  TKI  yang  tidak  lulus  dalam  uji  kompetensi  kerja  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
e. menempatkan TKI  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  kesehatan  dan  psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
f. menempatkan  calon  TKI/TKI  yang  tidak  memiliki  dokumen  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
g. menempatkan  TKI  di  luar  negeri  tanpa  perlindungan  program  asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
h. memperlakukan  calon  TKI  secara  tidak  wajar  dan  tidak  manusiawi  selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
(2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  tindak  pidana kejahatan.
Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa:
“Pelaksana  penempatan  TKI  swasta  wajib  memberangkatkan  TKI  ke  luar  negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51  sesuai  dengan  perjanjian  penempatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  52  ayat (2).”
Dalam hal ini berkaitan dengan penempatan TKI, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri, menyatakan bahwa:
“Pelaksana  penempatan  TKI  swasta  dilarang  menempatkan  TKI  yang  tidak  sesuai dengan  pekerjaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  perjanjian  kerja  yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.
Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa:
“Pelaksana  penempatan  TKI  swasta  bertanggung  jawab  untuk  memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.”

## 3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  seseorang dan/atau  bandan  hukum  akibat  melakukan  suatu  perbuatan  pidana.  Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar  adanya  perbuatan  pidana  adalah  asas  legalitas,  sedangkan  dasar  dapat  dipidananya pembuat  adalah  asas  kesalahan.  Ini  berarti  bahwa  pembuat  perbuatan  pidana  hanya  akan dipidana  jika  ia  memenuhi  kesalahan  dalam  melakukan  perbuatan  pidana  tersebut.  Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh  karena  itu,  pertanggungjawaban  pidana  adalah  pertanggungjawaban  orang  terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. 9
9 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hal. 156.
Landasan dari pertanggungjawaban pidana yakni asas kesalahan atau “tidak dipidana jika  tidak  ada  kesalahan”  atau  “ geen  straf  zonder  schlud ”  yang  menurut  Moeljatno  dasar yuridisnya  terdapat  pada  hukum  tidak  tertulis:  “asas  tidak  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan adalah  asas  yang  dalam  hukum  yang  tidak  tertulis,  yang  hidup  dalam  anggapan  masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya dari pada asas yang tertulis dalam perundangan. 10
Berkaitan  dengan  hal-hal  di  atas,  dapat  ditemukan  unsur-unsur  pertanggungjawaban pidana, antara lain:
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

## Analisis  Tindakan  Penempatan  TKI  ke  Luar  Negeri  Dengan  Dokumen  Palsu  Menurut UU Nomor 39 Tahun 2004
Nullum  crimen,  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali ,  yang  berarti  tidak  ada  suatu perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang-undangan yang  telah  ada  sebelum  perbuatan  dilakukan. 11 Berdasarkan  pada  asas  tersebut  bahwa  suatu perbuatan  barulah  dapat  dipidana  setelah  ada  ketentuan  peraturan  yang  terlebih  dahulu mengatur  terkait  hal  tersebut.  Terkait  dengan  kronologis  kasus  yang  telah  dijabarkan  diatas, yang menjadi titik permasalahan pada kasus tersebut adalah terkait penempatan tenaga kerja ke luar negeri tanpa menggunakan dokumen yang sebenarnya pada Desember 2015. Berkaitan dengan  penempatan  tenaga  kerja  secara  ilegal  atau  melanggar  hukum  ini  telah  diatur sebelumnya  di  UU  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri  dan  telah  mulai  berlaku  sejak  18  Oktober  2004.  Undang- undang  lain  yang  juga  mengatur  terkait  pengiriman  Tenaga  Kerja  Indonesia  ke  luar  negeri adalah  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  yang  mulai  berlaku  pada  19  April  2007,  namun  dalam  penggunaan undang-undang tersebut perlu dipastikan adanya unsur eksploitasi dan perdagangan orang di dalamnya.
Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dijabarkan pada alinea ke-2 yakni:
10 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta, Jakarta, 1993), hal. 6.
11 Bassar, Op.Cit., hal. 3.
“Besarnya  animo  tenaga  kerja  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  dan  besarnya  jumlah TKI  yang  sedang  bekerja  di  luar  negeri  di  satu  segi  mempunyai  sisi  positif,  yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI.”
Berdasarkan penjelasan tersebut, dinyatakan bahwa pengiriman TKI untuk bekerja di luar  negeri  memungkinkan  terjadinya  tindakan  tidak  manusiawi  atau  pelanggaran  terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh TKI tersebut, maka dari itu perlu dibentuk peraturan yang melindungi hak dan kepentingan para tenaga kerja tersebut. Oleh karena itu dalam Pasal 103  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diatur, yakni:
(3) Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang: f.  menempatkan  calon  TKI/TKI  yang  tidak  memiliki  dokumen  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
(4) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  tindak  pidana kejahatan.
Berdasarkan  kasus  ini  PT.  SSS  yang  merupakan  pelaksana  penempatan  TKI  swasta. Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dinyatakan bahwa:
“Pelaksana  penempatan  TKI  swasta  adalah  badan  hukum  yang  telah  memperoleh  izin tertulis  dari  Pemerintah  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  penempatan  TKI  di  luar negeri.”
PT.  SSS  yang  dipimpin  oleh  direktur  berinisial  WHA  bersama  dengan  stafnya  ini kemudian  mempresentasikan  tentang  pekerjaan  yang  ada  di  luar  negeri  yakni  Malaysia, kemudian  PT.  SSS  membuat MoU atau  kerja  sama  dengan  sekolah  tersebut  dan  dalam mempresentasikan Job  Order sesuai  dengan  yang  dimiliki  oleh  PT.  SSS.  Kemudian  setelah presentasi  tersebut  terdapat  beberapa  siswa  yang  tertarik  untuk  menjadi  TKI  yang  akan dipekerjakan,  antara lain  HNP,  FBS,  SLS,  serta  TWP.  Sebelum  berangkat  ke  Malaysia  para calon TKI tersebut diarahkan untuk menandatangani perjanjian kerja dan dokumen lain yang dibutuhkan  untuk  bekerja  di  PT.  KPFT  dan  akan  dipekerjakan  sebagai general  worker pada PT. KPFT di Malaysia sesuai dengan Job Order yang dimiliki PT. SSS dan para TKI tersebut juga  akan  dikontrak  selama  2  tahun  dengan  ketentuan  yang  sudah  tertera  dalam  perjanjian
tersebut.  Setelah  menandatangani  semua  dokumen  yang  ada,  mereka  kemudian diberangkatkan ke Malaysia untuk dijadikan TKI.
Pada  saat  para  TKI  tersebut  tiba  di  Malaysia,  para  TKI  kemudian  dijemput  oleh  H selaku staf PT. MB Malaysia, dan saat itulah korban baru menyadari kalau akan dipekerjakan di  PT.  MB  bukan  di  PT.  KPFT  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  perjanjian  kerja  dan  yang dijanjikan oleh PT. SSS. Para TKI tersebut kemudian mulai dipekerjakan di PT. MB dengan keadaan  dan  kondisi  yang  kurang  baik,  sampai  kemudian  pada  tanggal  28  Maret 2017,  para TKI  tersebut  diamankan  pihak  imigrasi  dan  kepolisian  Malaysia  lalu  dibawa  ke  rumah perlindungan  wanita  dan  kemudian  ditampung  atau  ditempatkan  selama  21  hari  disana,  dan setelah  itu  korban  kemudian  dijemput  oleh  pihak  kepolisian  Malaysia  untuk  dibawa  ke Mahkamah  dan  Kantor  Imigrasi  untuk  ditahan  disana  selama  sekitar  satu  bulan  karena  para korban  tidak  memiliki  dokumen  bekerja  pada  PT.  MB  yang  seharusnya  sesuai  dengan dokumen perjanjian kerja dan perjanjian penempatan TKI untuk para korban dipekerjakan di PT.  KPFT.  Dan  pada  tanggal  26  Mei  2017  akhirnya  para  korban  tersebut  dipulangkan  ke Indonesia.
Tindakan WHA yang merupakan direktur dari PT. SSS tersebut yang dengan sengaja maupun  secara  pembiaran  telah  menempatkan  TKI  yang  seharusnya  bekerja  di  PT.  KPFT namun ditempatkan bekerja di PT. MB, jika dipandang dari sudut pandang TKI yang sedang bekerja  di  PT.  MB,  maka  dapat  dinyatakan  WHA  yang  merupakan  direktur  PT.  SSS  telah menempatkan TKI pada PT. MB padahal para TKI tersebut tidak memiliki dokumen bekerja pada PT. MB dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada Pasal 103 disebutkan bahwa:
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:
f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.”
Dalam  pemahaman  lebih  lanjut  Pasal  103  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  terdiri dari beberapa unsur yaitu:
1. setiap orang;
2. menempatkan calon TKI/TKI; dan
3. tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
Ad. 1. Setiap Orang;
Frasa  “setiap  orang”  secara  normatif  tidak  didefinisikan  dalam  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,  namun  dalam  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dijelaskan  yakni:  “Setiap  Orang  adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.” Setiap orang  di  sini  merujuk  pada  subyek  hukum  yakni  WHA  yang  merupakan  direktur  PT.  SSS, berjenis  kelamin  perempuan,  lahir  di  Kendal,  berumur  34  tahun,  kebangsaan  Indonesia. Dalam  kaitan  dengan  kasus  ini  WHA  adalah  orang  perseorangan  dan  telah  memenuhi  unsur sebagai  subyek  hukum  yakni  cakap  dan  mampu  mempertanggungjawabkan  tindakannya. Dengan kata lain WHA sudah dapat disebut sebagai subyek hukum pidana pada pasal ini. Ad. 2. Menempatkan calon TKI/TKI;
Frasa  “Penempatan  TKI”  secara  normatif  didefinisikan  dalam  Pasal  1  angka  3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni:
“Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat,  dan  kemampuannya  dengan  pemberi  kerja  di  luar  negeri  yang  meliputi keseluruhan  proses  perekrutan,  pengurusan  dokumen,  pendidikan  dan  pelatihan, penampungan,  persiapan  pemberangkatan,  pemberangkatan  sampai  ke  negara  tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.”
Dalam  kasus  ini,  WHA  sebagai  direktur  dari  PT.  SSS  melakukan  penempatan  yang meliputi  proses  perekrutan,  pengurusan  dokumen,  pendidikan  dan  pelatihan,  penampungan, persiapan  pemberangkatan,  pemberangkatan  sampai  ke  negara  tujuan  terhadap  4  (empat) orang  TKI  yaitu  HNP,  FBS,  SLS,  serta  TWP.  WHA  kemudian  menempatkan  para  TKI tersebut untuk bekerja di Malaysia yaitu untuk bekerja di PT. KPFT meskipun pada faktanya yaitu  ketika  proses  penempatan,  para  TKI  tersebut  ternyata  tidak  dipekerjakan  di PT.  KPFT sesuai  yang  tertera  dalam  dokumen  kerja,  melainkan  para  TKI  tersebut  ditempatkan  dan dipekerjakan di PT. MB di Malaysia.
Ad. 3. Tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
Frasa  “tidak  memiliki  dokumen  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  51”  dapat didefinisikan yakni: para calon TKI maupun para TKI yang dipekerjakan  dan ditempatkan di luar  negeri  tersebut  tidak  memiliki  dokumen  sebagaimana  yang  tercantuk  di  dalam  pasal  51 Undang-Undang  yang  terkait,  yaitu  dalam  hal  ini  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Dalam  Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dinyatakan bahwa:
“Untuk  dapat  ditempatkan  di  luar  negeri,  calon  TKI  harus  memiliki  dokumen  yang meliputi
h. perjanjian penempatan TKI;
i. perjanjian kerja”
Dalam  hal  apabila  dikaitkan  dengan  kasus  ini  maka  pada  kasus  ini  WHA  telah memenuhi  unsur  yang  ketiga  ini  yakni  “tidak  memiliki  dokumen  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 51” karena WHA yang seharusnya mengirimkan dan menempatkan para tenaga kerja Indonesia pada PT. KPFT namun pada kenyataannya para TKI tersebut kemudian justru dipekerjakan di PT. MB, jika dipandang dari sudut pandang TKI yang sedang bekerja di PT. MB,  maka  dapat  dikatakan  WHA  sebagai  Direktur  PT.  SSS  telah  menempatkan  TKI  yang tidak memiliki dokumen yakni dokumen perjanjian penempatan TKI sesuai dengan pasal 51 huruf h dan dokumen perjanjian kerja sesuai dengan pasal 51 huruf i Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Tindakan  WHA  yang  menempatkan  TKI  yang  tidak  memiliki  dokumen  yang  sesuai pada  PT.  MB  jelas  merupakan  pelanggaran  terhadap  pasal  103  huruf  f  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri  dan  hal  tersebut  merupakan  tindakan  pidana  yang  diatur  dalam  BAB  XIII  yaitu  Bab Ketentuan  Pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Dalam hal ini sesungguhnya pemenuhan unsur “tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51” seharusnya telah dipenuhi dalam tindakan WHA dan WHA telah dapat dikategorikan sebagai subyek hukum pidana. Jika dalam hal ini, WHA telah melakukan tindak  pidana  dan  memenuhi  unsur  pasal  terkait,  maka  terhadap  WHA  akan  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  perbuatannya  tersebut.  Terkait  hal  ini  dikenal  yang  namanya pertanggungjawaban pidana.
Pertanggungjawaban  pidana  yang  diartikan  Pound  adalah  sebagai  suatu  kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya  juga  bahwa  pertanggungajawaban  yang  dilakukan  tersebut  tidak  hanya menyangkut  masalah  hukum  semata  akan  tetapi  menyangkut  pula  masalah  nilai-nilai  moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. 12
12 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana (Mandar Maju, Bandung, 1975), hal. 74.
Dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana  ini,  ada  beberapa  hal  dan  syarat  yang  harus dipenuhi  agar  seseorang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana,  karena  itu  kemudian diterapkan  teori  pertanggungjawaban  pidana.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  pengertian pertanggungjawaban  pidana  menurut  Sianturi,  Pertanggungjawaban  pidana  dalam  bahasa asing  disebut  sebagai toerekenbaarheid , criminal  responsibility , criminal  liablity . Pertanggungjawaban  (pidana)  menjurus  kepada  pemidanaan  petindak,  jika  telah  melakukan suatu  tindak  pidana  dan  memenuhi  unsur-unsurnya  yang  telah  ditentukan  dalam  undang- undang. 13 Maka  berdasarkan  penjabaran  terkait  pengertian  pertanggungjawaban  pidana  yang telah  dijabarkan,  dapat  disimpulkan  seseorang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana bilamana  orang  tersebut  melakukan  tindak  pidana  dan  perbuatannya  tersebut  memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dicantumkan dalam perundang-undangan yang ada.
Dalam  hal  menerapkan  pertanggungjawaban  pidana  pada  subyek  hukum  pidana, menurut Moeljatno, Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. 14 Maka berkaitan dengan hal tersebut, menurut Moeljatno seseorang baru dapat  dimintai  suatu  pertanggungjawaban  pidana  atas  tindakan  yang  dilakukannya  apabila memenuhi unsur-unsur berikut:
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf.
Ad.1. Melakukan perbuatan pidana
Unsur pertanggungjawaban pidana yang pertama adalah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum,  larangan  mana disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa  yang  melanggar larangan tersebut. 15
Dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  barangsiapa  yang  melanggar  akan  dikenai sanksi pidana. Perbuatan yang dilarang disini, juga mutlak harus termasuk di dalamnya sifat melawan hukum.
13 Sianturi,  S.R., Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Penerapannya (Alumni  Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1986), hal. 249.
14 Moeljatno, Op.Cit., hal. 167.
15 Moeljatno, Op.Cit., hal. 59.
Dalam kaitan unsur ini dengan kasus yang telah kita kaji, telah dipaparkan pada kajian di  atas,  bahwa  WHA  telah  melakukan  perbuatan  pidana  pada  pasal  103  huruf  f  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Ad.2. Mampu bertanggung jawab
Unsur  pertanggungjawaban  pidana  yang  kedua  adalah  di  atas  umur  tertentu  atau mampu bertanggung jawab.  Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang  baik  dan  yang  buruk,  atau  dengan  kata  lain,  mampu  untuk  menginsyafi  sifat  melawan hukumnya  suatu  perbuatan  dan  sesuai  dengan  keinsyafan  itu  mampu  untuk  menentukan kehendaknya.  Jadi  paling  tidak  ada  dua  faktor  untuk  menentukan  adanya  kemampuan bertangungjawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak. 16
Unsur  ini  melihat  pada  ciri  subjektif  karena  melihat  kualitas  dalam  diri  dari  subyek hukum  pidana.  Dalam  hal  penentuan  umur  seseorang  agar  dapat  dikualifikasikan  sebagai subyek  hukum  pidana  ataupun  sebagai  orang  dalam  peraturan  perundangan  terkait,  tidak dicantumkan  secara  jelas  dan  detail  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu dalam unsur kedua terdapat frasa “mampu bertanggung jawab”, yang penjabarannya terdapat pada Pasal 44 KUHP  yakni:  “Barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit.” Dalam  kronologi  kasus  diatas,  dapat  terlihat  bahwa  WHA  merupakan  seorang  direktur  dari sebuah  badan  hukum,  dalam  hal  ini  WHA  tidak  memiliki  kondisi  kejiwaan  yang  dapat menghilangkan kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
Unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut:
a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
d. Tidak adanya alasan pemaaf. 17
Dalam  hal  ini,  terkait  unsur  yang  kedua  yaitu  “di  atas  umur  tertentu  mampu bertanggungjawab.  Terkait  umur  tertentu  yang  disebutkan  disini  adalah  berkaitan  dengan seseorang  yang  dianggap  dewasa  oleh  perundang-undangan  dan  mampu  bertanggungjawab atas  perbuatannya.  Berdasarkan  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tidak
17 Moeljatno, Op.Cit., hal. 177.
dapat ditemui keseragaman atau persamaan terkait usia seseorang yang dapat disebut dewasa, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun. Berkaitan dengan hal ini  Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri tidak  mengatur  secara  jelas  terkait  usia  seseorang  yang  dianggap  dewasa,  karena  itu  jika melihat  pada  ketentuan  perundang-undangan  yang  lebih  umum  maka  dapat  dicermati  dalam Pasal  45  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  terdapat  kalimat  yang  berbunyi  “Dalam  hal penuntutan  pidana  terhadap  orang  yang  belum  dewasa  karena  melakukan  suatu  perbuatan sebelum  umur enam  belas  tahun,  hakim  dapat  menentukan....”,  melihat  pasal  tersebut  dapat diketahui  bahwa  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  menentukan  usia  dewasa  seseorang adalah di atas 16 (enam belas) tahun dan jika mengikuti peraturan tersebut  maka WHA sudah memenuhi usia dimana ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena WHA telah berusia 34 tahun. Maka dalam hal ini, WHA dianggap memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang kedua ini.
Ad.3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
Unsur  pertanggungjawaban  pidana  yang  ketiga  adalah  mempunyai  suatu  bentuk kesalahan  yang  berupa  kesengajaan  atau  kealpaan.  Mengenai  bentuk  kesalahan  berupa kesengajaan  atau  kealpaan  yang  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  subyektif  memiliki dua bentuk, yakni sengaja ( dolus) atau lalai ( culpa ). Menurut Hamzah, kelalaian ( culpa ), dan dapat  di  pertanggungjawabkan  merupakan  unsur  subyektif  dari  suatu  perbuatan  pidana sedangkan  perbuatan  melawan  hukum  merupakan  unsur  obyektif  dari  perbuatan  pidana. 18 Dalam  kasus  ini  perbuatan  WHA  dapat  digolongkan  sebagai  kesalahan  berupa  kesengajaan ( dolus ),  karena  WHA  menghendaki  perbuatan  yang  dilakukannya  dan  memang  sengaja mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tanpa dokumen yang lengkap seperti yang sudah ditentukan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  dan  perbuatan  tersebut melanggar ketentuan pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Kesengajaan  yang  merupakan  corak  sikap  batin  yang  menunjukkan  tingkatan  atau bentuk  kesengajaan  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu  kesengajaan  sebagai  maksud  ( opzet  als
18 Andi, Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta, Jakarta, 1994), hal. 103.
oogmerk ),  kesengajaan  sebagai  kemungkinan  ( opzet  bij  mogelijkheidswustzijn ),  dan kesengajaan sebagai kepastian ( opzet bij noodzajelijkheids ). 19
Tindakan  WHA  disini  memenuhi  bentuk  kesalahan  berupa  kesengajaan  atau dolus , yakni  apabila  ditinjau  dari  sebagai  teori  kesengajaan  sebagai  maksud,  yaitu  mengandung unsur willes en wetens atau dapat disebut juga kesengajaan sebagai kehendak. Teori kehendak kesengajaan  adalah  kehendak  yang  diarahkan  pada  terwujudnya  perbuatan  seperti dirumuskannya dalam wet . 20
Dalam  kasus  ini,  WHA  memiliki  bentuk  kesengajaan  yakni  sengaja  dan  memiliki kehendak  untuk  mengirimkan  para  korban  yakni  HNP,  FBS,  SLS,  serta  TWP  agar  dapat berangkat  ke  Malaysia  dan  dipekerjakan  di  PT.  MB  meskipun  tidak  memiliki  dokumen bekerja  pada  PT.  MB  sehingga  menyebabkan  para  korban  harus  diamankan  pihak  Imigrasi dan  Polisi  Malaysia  lalu  dibawa  ke  Rumah  Perlindungan  Wanita  dan  kemudian  ditampung atau ditempatkan selama 21 hari, dan setelah itu korban kemudian dijemput oleh pihak Polisi Malaysia dibawa ke Mahkamah dan Kantor Imigrasi untuk ditahan disana selama sekitar satu bulan,  sampai  akhirnya  para  korban  tersebut  dipulangkan  ke  Indonesia.  Maka  dalam  hal  ini, WHA dianggap memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang ketiga ini yaitu kesalahan berupa kesengajaannya.
Ad.4. Tidak adanya alasan pemaaf
Unsur  pertanggungjawaban  pidana  yang  keempat  adalah  tidak  ada  alasan  pemaaf. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa alasan pemaaf, yakni pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan alasan pemaaf berupa tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan alasan  pemaaf  berupa  pembelaan  terpaksa,  dan  Pasal  51  ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  yang  menyatakan  alasan  pemaaf  berupa  itikad  baik  melaksanakan  perintah jabatan  yang  tidak  sah.  Selain  tiga  pasal  itu,  terdapat  juga  Pasal  48  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  yang  menyatakan  tentang  daya  paksa  ( overmacht ).  Dilihat  dari  pasal-pasal tersebut, tindakan WHA tidak memenuhi keempat alasan pemaaf yang ada. Maka dalam hal ini,  WHA  dianggap  memenuhi  unsur  pertanggungjawaban  pidana  yang  keempat  yaitu  tidak ada alasan pemaaf.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  maka  setiap  pertimbangan  hukum  baik  dalam  dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum  maupun  putusan  majelis  hakim  harus  mencantumkan  keseluruhan ketentuan  hukum  dan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  jelas  dan  benar  agar
19 Ali, Op.Cit., hal. 175.
20 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka Cipta, Jakarta, 2008), hal. 186.
pertimbangan  hukum  tersebut  menjadi  lengkap.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan keadilan yang seadil-adilnya dan dapat menjatuhkan pidana pada WHA sebagai pelaku dalam pengiriman TKI ke luar negeri yang tidak memiliki dokumen.
Dalam  hal  ini  WHA  sebagai  direktur  PT.  SSS  telah  melanggar  Pasal  103  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada Pasal 103 disebutkan bahwa:
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:
f. menempatkan  calon  TKI/TKI  yang  tidak  memiliki  dokumen  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.”

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian  dan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa tindakan  WHA  yang  melakukan  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar  negeri  yang seharusnya  ditempatkan  pada  PT.  KPFT  namun  pada  kenyataannya  tenaga  kerja  Indonesia tersebut dipekerjakan di PT. MB, jika dipandang dari sudut pandang TKI yang sedang bekerja di  PT.  MB,  maka  dapat  dikatakan  PT.  SSS  telah  menempatkan  TKI  tanpa  menggunakan dokumen,  dan melanggar  pasal  103  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Perbuatan WHA dapat dibebani  pertanggungjawaban  pidana  karena:  telah  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Muslan. KeTIDAKPatuhan TKI . Malang: UMM, 2006.
Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Atmasasmita, Romli. Perbandingan Hukum Pidana . Bandung: Mandar Maju, 1996. Bassar, Sudradjat. Tindak-Tindak Pidana Tertentu . Bandung: Remadja Karya, 1984.
Farhana. Aspek  Hukum  Perdagangan  Orang  Di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010.
Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Hardum, Edi. Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
________. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi . Jakarta: Rineka Cipta, 2018. Sianturi,  S.R. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Penerapannya .  Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1986.
SinlaEloe, Paul. Tindak Pidana Perdagangangan Orang . Malang: Setara Press, 2017.

## Peraturan PerUndang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  133  Tahun 2004)
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007)

## Website
Badan Pusat Statistik. (2018). Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen. Diakses dari www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk- miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html.