## SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM SEBAGAI KONTRIBUSI BAGI PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

## Ishaq
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
E-mail: ishaqdama@gmail.com
Naskah diterima tanggal 8 Maret 2016, revisi I tanggal 15 April 2016, dan revisi II tanggal 10 Mei 2016
Abstract: This article explains that murder in the Code of Penal and criminal law of Islam is prohibited and sanctioned. Criminal sanctions murder in criminal law varies, and depends on the articles which were violated in the draft of the Criminal Law. For example, imprisonment for 15 years, a lifetime, or forever 20 years. In addition, there is also punishable by imprisonment of 12 years, 9 years, 7 years, 5 years, and 4 years old. While criminal sanctions killing in Islamic criminal law is Qisas. However, in the case of qisas, if the victim's family to forgive the killers, the sanctions did not apply Qisas and switch into diyat sanctions.
Keywords: Criminal murder, Indonesia Criminal Law, Criminal Law Islam.
Abstrak: Artikel ini menjelaskan bahwa pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Sanksi pidana pembunuhan di dalam hukum pidana bervariasi, dan tergantung kepada pasal-pasal mana yang dilanggar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Misalnya, diancam pidana penjara 15 tahun, seumur hidup, atau selamanya 20 tahun. Disamping itu, ada juga yang diancam dengan pidana penjara 12 tahun, 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun, dan 4 tahun. Sedangkan sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam adalah qishash. Namun, dalam hal qishash ini, jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka sanksi qishash tidak berlaku dan beralih menjadi sanksi diyat.
Kata Kunci: Pidana pembunuhan, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Islam.

## Pendahuluan
Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh  Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pi-
dana (KUHP) Indonesia diatur di dalam Bab XIX Buku II (dua) yang berjudul “Kejahatan Terhadap Jiwa Orang”, 1 mulai dari Pasal 338
1 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pi- dana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya

## Al-Risalah

## Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 33-44)
sampai dengan Pasal 350 KUHP.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah suatu produk peninggalan jaman kolonial, turunan dari Wetboek van Strafrecht yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 untuk semua golongan penduduk. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku berdasarkan aturan peralihan Pasal II Undang- Undang Dasar 1945. 2 Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana teks aslinya sampai sekarang masih di dalam bahasa Belanda, kecuali penambahan-penam- bahan kemudian sesudah tahun 1946 itu yang teksnya sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, yang corak ragamnya tergantung pada selera penerjemah. 3
Dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidaklah sepenuhnya memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum bangsa Indonesia. Oleh karena itu untuk me- menuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang dengan pesatnya, diadakanlah peraturan-per- aturan, baik berupa Undang-undang maupun peraturan dalam bentuk lainnya yang meng- atur tentang hukum pidana. 4
Tindak pidana pembunuhan sekarang ini banyak diceritakan di media cetak, mau- pun dimedia elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tindak pidana pembunu- han yang terdapat dalam Pasal-pasal di dalam KUHP tidak mampu memberikan efek jera para pelaku pembunuhan tersebut.  Oleh kar-
Lengkap Pasal Demi Pasal , (Bogor: Politeia, t.t), hlm, 240.
2  Yesmil Anwar & Adang, Pembaruan Hukum Pi- dana Reformasi Hukum Pidana, (Jakarta: Gra- media Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 120.
3 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , (Ja- karta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 22.
4  A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I , (Jakar- ta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 66.
ena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang seyogyanya mengandung aspek nilai hukum pidana Islam, karena hu- kum pidana Islam penerapan pidananya bertu- juan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan- perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggauta masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehor- matan. 5
Tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Islam diatur pada Bab Jinayat. Kata jinayat adalah jamak dari kata jinayah , secara bahasa berarti “kejahatan terhadap ba- dan, atau harta, atau kehormatan. 6 Pembunu- han dalam hukum pidana Islam termasuk dosa besar dan perbuatan keji dan perbuatan yang dilarang, karena merusak salah satu sendi ke- hidupan. Jadi pelakunya dijatuhkan sanksi pidana yang sangat berat yang tujuannya un- tuk meminimalisasi terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tak bersalah.  Di samping itu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus akan ditegakkan keadilan. 7 Lebih lanjut dijelaskan bahwa esensi dari pemberian pidana bagi pelaku suatu jarimah menurut Is- lam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran. 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pi- dana yang berlaku sekarang ini yang meng- atur tentang pembunuhan sanksinya belum bisa memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta untuk melindungi kepent- ingan individu. Oleh karena itu permaslahan
5 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam ,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 255.
6  Shalih bin Fauzan al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap , Jilid I dan II, Penerjemah Asmuni, (Ja- karta: Darul Falah, 2005), hlm. 973.
7  Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Ku- wait: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 198
8  Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65.
dari makalah ini adalah bagaimanakah sanksi tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pi- dana Indonesia dan hukum pidana Islam seba- gai kontribusi bagi pembaruan hukum pidana Indonesia?
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif anal- isis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejela- san yang disertai dengan dalil yang memadai. Kemudian akan dilakukan suatu analisis se- cara mendalam, sehingga diharapkan dapat ditemukan suatu jawaban yang  komrehensif. Pengumpulan data dilakukan secara library research , dengan mempelajari dari fi qhi ji- nayah, tafsir alqur’an, hadits, Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dan buku-buku serta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah. 9

## Pembunuhan Dalam KUHP dan Unsur- unsurnya
Kejahatan pembunuhan di dalam KUHP ter- masuk tindak pidana material, yakni untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Kejahatan terhadap nyawa orang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi atas beberapa jenis, yaitu: 10 1.  Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); 2. Pembunuhan terkwali fi kasi ( gequali fi -
9  Ishaq, “Kontribusi Konsep Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, dalam Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan , Vol. 14, No. 1 Juni 2014, STAIN
Salatiga, 2014, hlm. 84
10 M. Sudradjat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hu- kum Pidana , (Bandung: Remadja Karya, 1984), hlm.121.
ceerd ) (Pasal 339 KUHP);
3.  Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP);
4.  Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP);
5.  Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP);
6.  Membunuh diri (Pasal 345 KUHP);
7. Menggugurkan kandungan (abortus) (Pasal 346 KUHP).
Pembunuhan biasa atau doodslag meru- pakan suatu pembunuhan dalam bentuk pokok sebagaimana yang dirumuskan didalam Pasal 338 KUHP dengan unsur-unsurnya meng- hilangkan jiwa orang lain dengan sengaja. Hilangnya jiwa orang lain merupakan akibat perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa seseorang harus sengaja yakni dikehendaki, harus menjadi tujuan. Timbulnya akibat hil- angnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. 11
Dengan demikian setiap perbuatan yang di- lakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk menghilangkan jiwa orang lain adalah ter- masuk tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP.
Pembunuhan terkwali fi kasi ( gequali- fi ceerd ) sebagaimana telah dirumuskan di dalam Pasal 339 KUHP, yakni pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang di- lakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika ter- tangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapat- nya dengan melawan hak. 12
11 H. A. K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) , Jilid I, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 89.
12 R. Soesilo, Op.Cit. , hlm. 241.
Adapun unsur-unsur pembunuhan terk- wali fi kasi ( gequali fi ceerd ) yang terdapat di dalam Pasal 339 KUHP adalah sebagai beri- kut:
1.  Pembunuhan ini dilakukan dengan mak- sud untuk mempersiapkan suatu perbua- tan pidana lain yang dilakukan sesudah pembunuhan itu. Sengaja membunuh se- bagai persiapan untuk perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu diikuti oleh perbua- tan pidana lain;
2.  Pembunuhan itu dilakukan dengan mak- sud untuk memudahkan melakukan per- buatan pidana lain. Pembunuhan itu ber- barengan atau disertai dengan perbuatan pidana lain. Sengaja membunuh untuk menggampangkan perbuatan pidana lain; 3. Pembunuhan ini dilakukan sesudah melakukan perbuatan lain dengan mak- sud:
a.  Untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut sertanya dari hukuman, atau
b. Supaya apa yang didapat dari perbuatan itu tetap akan ada di tangannya. 13
Perbuatan pidana yang lain itu diikuti pembunuhan dengan maksud seperti seba- gaimana disebutkan butir 1 dan 2 di atas, dan dilakukan ketika kedapatan sedang melakukan kejahatan. Contoh tindak pidana yang melang- gar Pasal 339 KUHP: Ahmad sedang melaku- kan pencurian di rumah Sudirman.Tetapi Ah- mad dipergoki oleh Sudirman. Supaya jangan tertangkap dan dihukum, maka Ahmad timbul niat untuk membunuh Sudirman yang dilaku- kan segera sesudah Ahmad selesai melakukan pencurian.
Pembunuhan yang direncanakan (Moord) , yakni pembunuhan dengan sengaja dan
13 M. Sudradjat Bassar, Op.Cit. , hlm. 122.
direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang, menghilangkan nyawa orang, sebaga- iaman dirumuskan di dalam Pasal 340 KUHP. Unsur-unsur pembunuhan yang direncanakan terdapat unsur obyektif dana unsur subyek- tif. Secara obyektif, adalah menghilangkan jiwa seseorang, dengan direncanakan lebih dahulu ( voorbedachte rade ). Secara subyek- tif, yaitu dengan sengaja. Direncanakan lebih dahulu ( voorbedachte rade ), menurut R. Soe- silo adalah, bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk den- gan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah  pembunuhan itu  akan dilaku- kan. 14 Sedangkan unsur dengan sengaja di- hubungkan dengan direncanakan lebih dahulu dapat terdiri atas semua bentuk dari sengaja. Dengan demikian unsur sengaja di dalam Pasal 340 KUHP harus ditafsirkan dalam arti yang luas, dan dengan sendirinya meliputi ke- tiga bentuk kesengajaan. 15
Pembunuhan anak ( kinderdoodslag ) yang terdapat di dalam rumusan Pasal 341 KUHP, yakni seorang ibu, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak be- berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 341 KUHP : (1) unsur obyektif: Seorang ibu, menghilangkan jiwa anaknya, pada ketika anak itu dilahirkan, atau tiada beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut  akan diketa- hui ia sudah melahirkan anak. (2) unsur sub- yektif: dengan sengaja.
Secara lebih mendalam, kinderdoodslag merupakan kejahatan yang tidak dapat dilaku-
14 R. Soesilo, Loc.Cit 15 Kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan se- bagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungki- nan.
kan oleh setiap orang . Artinya, kejahatan itu harus dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sdendiri yang sedang dilahirkannya atau tidak lama  setelah dilahirkan. Dan apa- bila kejahatan itu dilakukan oleh seorang ibu atas anaknya orang lain, ini bukan kejahatan yang dimaksud Pasal 341 KUHP, tetapi me- menuhi kejahatan yang dirumuskan Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP. 16
Unsur kesengajaan hanya meliputi tin- dakannya dan objek tindakannya yaitu anak dari kandungannya sendiri. Dia harus menya- dari bahwa dengan tindakan itu jiwa anak itu dirampas. Mengenai apakah subjek menya- dari bahwa saat terjadinya perampasan jiwa itu adalah pada saat ia melahirkan atau tidak lama setelah itu tidak dipersoalkan. Namun mengenai saat/waktu tersebut harus dibukti- kan oleh penuntut umum. 17
Sedangkan kejahatan yang diatur di da- lam Pasal 342  KUHP memuat wujud per- buatannya sama dengan yang dimuat didalam Pasal 341 KUHP, hanya  bedanya adalah da- lam Pasal 342 KUHP itu perbuatannya di- lakukan untuk menjalankan kehendak, yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Dengan demikian tindak pidana ini dinamakan “pem- bunuhan anak yang direncanakan dahulu ( kin- dermoord ). Kemudian Pasal 343 KUHP diten- tukan, bahwa bagi orang lain yang turut serta dalam dua macam pembunuhan ini, kejahatan- kejahatan itu dianggap sebagai pembunuhan biasa dari Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana dari Pasal 340 KUHP. Jadi pidan- anya sangat lebih berat dari pada  bagi si ibu
16 Zubir Laini, “Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia (Misdrijven Tegen Het Leven)”, dalam Muham- mad Amin Suma, (dkk), Pidana Islam di Indone- sia, Peluang, Prospek, dan Tantangan , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 157.
17 S. R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Beri- kut Uraiannya , (Jakarta: Alumni AHM-PTHM,
1983), hlm. 493.
sebagai pelaku utama. 18
Pembunuhan atas Permintaan si Korban yang diatur di dalam Pasal 344 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah menghilangkan jiwa orang; dilakukan atas permintaan orang itu; permintaan harus sungguh-sungguh. Jadi per- mintaan untuk membunuh itu harus disebut- kan dengan nyata dan sungguh-sungguh, jika tidak, maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa, (Pasal 338 KUHP).
Pembunuhan diri diatur di dalam Pasal 345 KUHP. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut terdapat tiga macam, yaitu: (1) membujuk atau menganjurkan atau mengger- akkan orang lain untuk melakukan pembunu- han diri, (2) membantu atau menolong lain dalam pembunuhan diri, (3) memberikan atau menyediakan ikhtiar atau daya upaya  atau alat-alat kepada orang untuk melakukan pem- bunuhan diri. Untuk berlakunya Pasal 345 KUHP itu, membunuh diri itu harus benar-be- narterjadi dilakukan, artinya orangnya sampai mati karenanya. Apabila tidak sampai terjadi kematian itu,  maka yang melakukan pembu- jukan atau membantu atau memberikan ikhtiar untuk bunuh diri itu, dapat dituntut atas dasar mencoba. 19
Menggugurkan kandungan ( abortus ) di atur di dalam Pasal 346 KUHP dengan unsur- unsurnya adalah perempuan menyebabkan gugur kandungannya, mati kandungannya; menyuruh orang lain menyebabkan gugur kandungannya, mati kandungannya, dengan sengaja.
Menyebabkan matinya kandungan be- rarti membunuh kandungan dalam badan ibunya. Menggugurkan anak yang masih ada dalam kandungan merupakan perbuatan
18 Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Jakarta-Bandung: Erseco, 1980), hlm. 75.
19 M. Sudradjat Bassar, Op. Cit. , hlm. 130.
yang mengakibatkan anak yang masih dalam kandungan dilahirkan sebelum waktunya. Tidak dipersoalkan apakah dilahirkan hidup atau mati pada anak sebagai akibat dari pada pengguguran tersebut. Pengguguran itu harus dilakukan terhadap kandungan yang masih hidup. 20
Selain Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang abortus, juga Pasal 347 KUHP yang merumuskan bahwa perbuatan abortus dilaku- kan oleh orang lain tidak dengan persetujuan si ibu. Pasal 348 KUHP merumuskan bahwa perbuatan abortus dilakukan dengan persetu- juan si ibu. Sedangkan Pasal 349 KUHP mer- umuskan bahwa perbuatan abortus dilakukan oleh seorang dokter, bidan, dukun beranak atau ahli obat-obatan.

## Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam dan Unsur-unsurnya
Pembunuhan di dalam kata bahasa Arab dise- but ُﻞْﺘَﻘْﻟَﺍ berasal dari kata َﻞَﺘَﻗ yang sinonimnya َﺕﺎَﻣَﺍ artinya mematikan. 21 Pembunuhan menu- rut Wahbah Az-Zuhaili adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa atau mematikan. 22
Sedangkan pembunuhan menurut Abdul Qadir Audah adalah:
ٍحْوُر َقﺎَﻫْزِا ُﻪّﻧَا ْيَا ُة ﺎَﻴَﳊْا ِﻪِﺑ ُلْوُﺰَﺗ ِدﺎَﺒِﻌﻟْا َﻦِﻣ ٌﻞْﻌِﻓ َﻮُﻫ ُﻞْﺘَﻘﻟَا َﺮ َﺧَا ِّﻲِﻣَد َا ٍﻞْﻌِﻔِﺑ ِّﻲِﻣَد َا
Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia den- gan  sebab perbuatan manusia yang lain. 23
20 H. A. K. Moch. Anwar, Op. Cit. , hlm. 99.
21 Ibrahim Unais, et al ., Al-Mu’jam Al-Wasith , Juz II, (t.tp: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi, t.t), hlm. 715
22 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy Waadil- latuhu , Jilid 7, Penerjemah Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.
542.
23 Abd. Al- Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-
Berdasarkan pengertian pembunuhan di atas, maka dapatlah dijelaskan bahwa pem- bunuhan itu merupakan suatu perbuatan ma- nusia baik yang disengaja maupun tidak dis- engaja yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Pembunuhan dalam hukum pidana Islam dapat diklasi fi kasikan atas tiga macam, yaitu (1) amd (sengaja), (2) khata ’ (tidak disen- gaja), dan (3) syibhu amd (semi disengaja). 24
Pembunuhan dengan sengaja adalah memukul seseorang secara sengaja dengan sesuatu yang memang bisa membunuhnya dengan maksud untuk membunuhnya. 25 Ke- mudian menurut Sayid Sabiq, bahwa pem- bunuhan sengaja adalah :
َﲇَﻋ ُﺐِﻠْﻐَﻳ ﺎَﻤِﺑ ِم َّلدا ِمْﻮ ُﺼْﻌَﻣ ٍن ﺎ َﺴْﻧِٕا َﻞْﺘَﻗ ُﻒَّ َﳫُﳌْا َﺪ ِﺼْﻘَﻳ ْنَٔا َﻮُﻫ

## ِﻪِﺑ ُﻞَﺘْﻘُﻳ ُﻪَّﻧَٔا ِّﻦﻈَّﻟا
Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja untuk mem- bunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dug- aan kuat dapat membunuh (mematikannya). 26
Adapun unsur-unsur pembunuhan sen- gaja berdasarkan pengertian di atas adalah korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian merupakan hasil dari perbua- tan pelaku, dan pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.
Pembunuhan khata ’ (tidak disengaja), yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walau-
Islamiy , Juz II, (t.tp: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, t.t), hlm. 6.
24 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hu- kum Islam di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 125.
25 Musthafa  Dib  Al-Bugha, Fikih Islam Leng- kap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’i , Penerjemah D.A. Pakihsati, (Solo: Media
Zikir, 2010), hlm. 420.
26 Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1980), hlm. 435.
pun disengaja, perbuatan tersebut tidak dituju- kan kepada korban. Jadi matinya korban tidak diniati. 27 Unsur-unsur yang terkandung di dalam pembunuhan khata’, yaitu adanya per- buatan yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan itu terjadi karena ada kesalahan (khata’), dan adanya hubungan sebab akibat antara khata’ (tidak disengaja) dan kematian.
Pembunuhan syibhu ‘amd (semi disen- gaja/menyerupai sengaja), yaitu
ِﻞْﺘَﻘﻟْا ِﰱ ًٔﺎ َﻄَﺧ ِﻞْﻌِﻔﻟْا ِﰱ اًﺪْ َﲻ َن َﰷ ﺎَﻣ َﻮُﻫ ِﺪْﻤَﻌﻟْا ُﻪْﺒ ِـﺷ
Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan. 28
Adapun unsur-unsur pembunuhan me- nyerupai sengaja terdir atas: (1) adanya per- buatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, (2) adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan (3) kematian ada- lah akibat perbuatan pelaku. 29

## Sanksi Pembunuhan Dalam KUHP
Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksinya bervariasi berdasarkan Pasal-pasal pembunu- han yang dilanggar sebagaimana tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran Pasal 338 KUHP, 30 yakni pem- bunuhan biasa ( doodslag ), maka sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pembunuhan berdasarkan Pasal 339
27 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah , (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.
28  Abd. Al-Qadir Audah, Op. Cit. , hlm. 94.
29 Ahmad  Wardi  Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 142-143
30  Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas ta- hun. R. Soesilo, Op. Cit. , hlm. 240.
KUHP, 31 yakni pembunuhan terkwali fi kasi, maka sanksinya diancam pidana penjara seu- mur hidup atau penjara sementara selama-la- manya dua puluh tahun.
Pembunuhan yang direncanakan  ( moord ) yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, 32 maka sanksinya diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara sela- ma-lamanya dua puluh tahun.  Pembunuhan anak ( kinderdoodslag ) yang diatur di dalam Pasal 341 KUHP, 33 sanksi pidananya dipen- jara selama-lamanya tujuh tahun. Pembunu- han direncanakan terlebih dahulu terhadap anaknya yang baru lahir sebagaimana diru- muskan di dalam Pasal 342 KUHP, 34 sanksin-
31 Makar mati diikuti, disertai atau didahului den- gan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu jika tertang- kap tangan akan melindungi dirinya atau me- mudahkan perbuatan itu jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya  atau kawan-kawannya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum pen- jara seumur hidup atau penjara sementara sela- ma-lamanya dua puluh tahun. R. Soesilo, Ibid , hlm. 241
32 Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara semen- tara selam-lamanya dua puluh tahun. R. Soesilo,
Ibid .
33 Seorang ibu yang dengan sengaja menghilan- gkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak beberapa sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia  sudah melahirkan anak di- hukum, karena makar mati terhadap anak (kin- derdoodslag), dengan hukuman penjara selama- lamanya tujuh tahun. R. Soesilo, Ibid , hlm. 242.
34 Seorang ibu yang dengan sengaja akan men- jalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan mela-
ya dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
Pembunuhan atas permintaan korban yang dirumuskan di dalam Pasal 344 KUHP, 35
maka sanksinya dipidana penjara selama- lamanya dua belas tahun. Pembunuhan yang dirumuskan di dalam Pasal 345 KUHP, 36 yakni bunuh diri sanksinya diancam pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pembunuhan anak yang masih dalam kandungan (abortus) yang dijelaskan di dala Pasal 346 KUHP, 37 sanksinya dipidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pembunuhan kandungan seorang ibu tanpa persetujuannya yang dirumuskan di dalam Pasal 347 KUHP, 38 sanksinya dipidana pencara selama-lamanya dua belas tahun, atau lima belas tahun. Jika pembunuhan kandun- gan seorang ibu atas persetujuannya, dikena-
hirkan anak, menghilangkan jiwa  anaknya  itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena  pembunuhan anak (kindermoord), yang direncanakan  dengan hu- kuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. R.Soesilo, Ibid.
35 Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengn nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihu- kum penjara selama-lamanya dua belas tahun. R. Soesilo, Ibid , hlm. 243.
36 Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya ke- padanya untuk itu, maka jika orang itu jadi mem- bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. R. Soesilo, Ibid.
37 Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama- lamanya empat tahun. R. Soesilo, Ibid. 38 (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perem- puan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun, (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas ta- hun. R. Soesilo, Ibid.
kan Pasal 348 KUHP, 39 sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bu- lan atau tujuh tahun.

## Sanksi Pembunuhan Dalam Hukum Pi- dana Islam
Pembunuhan dalam hukum pidana Islam ter- masuk perbuatan keji dan dosa besar. Oleh kar- ena itu sanksinya sangat berat, yakni qishash sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 178 yang artinya:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu   qishaash berkenaan dengan orang- orang yang dibunuh. 40
Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa Allah mewajibkan kamu dalam posisi sama dan berlaku adil dalam menjalankan hukum Qishash, penuntutan yang setimpal (objektif) dalam kasus pem- bunuhan. 41 Sanksi qishash dilaksanakan terh- adap pembunuhan yang disengaja. Tetapi jika keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi qishash tidak berlaku dan beralih menjadi sanksi diyat. 42
Pembunuhan karena kesalahan sanksin- ya adalah membayar diyat, atau membayar kifarah (memerdekakan budak mukmin, jika
39 (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perem- puan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, (2) jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. R. Soesilo, Ibid , hlm. 244. 40 Al-Baqarah (2): 178.
41 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur , Jilid I, (Jakar- ta: Cakrawala, 2011), hlm. 181.
42 Diyat yaitu denda darah dalam bentuk penyera- han seratus ekor unta kepada kerabat yang ter- bunuh. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 264.
tidak mampu, maka pelaku diberi sanksi mor- al, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut- turut), atau pihak keluarga  memaafkannya, 43
dan sanksi tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat. 44
Pembunuhan semi sengaja menurut hukum pidana Islam sanksinya terdiri dari sanksi pokok, pengganti, dan sanksi tamba- han. Sanksi pokok terhadap pelaku pembunu- han semi sengaja adalah diat dan kifarat. Se- dangkan sanksi pengganti adalah ta’zir, dan sanksi tambahannya adalah pencabutan hak waris dan wasiat. 45 Sanksi-sanksi tersebut di atas dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pembunuhan tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Fazlur Rahman, bahwa sanksi pidana sebagaimana disebut- kan di dalam al-Qur’an sebenarnya berpusat kepada konsep “ had ” yang berarti mencegah atau memisahkan sesuatu dari yang lain, yang pada intinya sebagaimana dikemukakan juga oleh para fuqaha (ahli hukum) masa lalu, mengandung prinsip pencegahan ( deterrence ) dan pembinaan ( reformation ). 46
Kemudian A. Hana fi menjelaskan, bah- wa  Pemidanaan dalam hukum pidana Islam terdapat 3 (tiga) tujuan, yaitu : (1) pencega- han ( al-radd wa al-jazr ); (2) perbaikan ( al- `ishlah ); (3) pendidikan ( al-ta’dib ). 47 Aspek pencegahan dapat dipahami dari beratnya hu-
43 Zainuddin Ali, Op. Cit. , hlm. 127.
44 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indo- nesia , (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 173.
45 Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit. , hlm. 173.
46 Fazlur Rahman, “The Concept of Hadd in Is- lamic Law”, dalam Islamic Studies, Journal of The Central Institute of Islamic Research , Vol. IV. No. 3 September, Karachi, Pakistan, 1965, hlm.237.
47 Dalam Mardani, Penyalah gunaan Narkoba Da- lam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 55.
kuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut pelaku ke- jahatan untuk mengulangi lagi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan akan ber fi kir sebelum melakukannya.
Aspek pencegahan ini juga dapat dipaha- mi di dalam al-Qur’an pada surat al-Baqarah ayat 179 yang artinya:
Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelang- sungan) hidup bagimu, hai  orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. 48
Menurut ayat tersebut di atas, dijelaskan bahwa dengan pelaksanaan hukuman qishas, ada jaminan kelangsungan hidup bagi orang- orang yang berakal. Maksud kalimat “ada jaminan kehidupan” sebagai akibat pelaksa- naan qishas adalah melestarikan kehidupan masyarakat, bukan kehidupan terpidana. Di samping itu tujuan hukum Islam adalah ke- maslahatan hidup manusia baik jasmani mau- pun rohani, individu dan masyarakat. 49
Jadi untuk menangulangi tindak pidana pembunuhan, maka seyogyanya sanksi hukum pidana itu dilakukan pembaruan yang berpijak nilai-nilai hukum Islam sebagai tatanan hu- kum yang dipedomani dan ditaati oleh may- oritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keya- kinan Islam yang eksis dalam kehidupan hu- kum nasional. 50
Oleh karena itu agama dalam hal ini adalah hukum pidana Islam pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, kar- ena nilainya yang bersifat universal, dan tidak
48 Al-Baqarah (2): 179.
49 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2007), hlm. 13.
50 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam & Pluralitas Sosial , (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 13-14.
ditemukan adanya perbedaan, maupun perten- tangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya nilai-nilai hukum yang uni- versal itu dikembangkan dan diangkat men- jadi kaedah hukum normatif yang konkrit da- lam perundang-undangan nasional. 51
Urgensi dari penggunaan nilai-nilai hu- kum pidana Islam tersebut relevan untuk dikedepankan, karena hukum pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana na- sional yang akan datang terbentuk nantinya harus berakar dan sekaligus manifestasikan nilai keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan salah satu sumber pandangan tentang nilai keadilan masyarakat adalah ajaran agama Islam yang menyatu den- gan keyakinan ummat pemeluknya. Oleh kar- ena itu membangun hukum pidana nasional yang responsif terhadap nilai-nilai ajaran hu- kum pidana Islam memang sesuai dengan rasa keadilan.

## Penutup
Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) sanksinya bervariasi berdasarkan Pasal-pasal pembunuhan yang dilanggar sebagaimana ter- cantum di dalam Kitab Undang-Undang Hu- kum Pidana. Pelanggaran Pasal 338 KUHP sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pembunuhan berdasarkan Pasal 339 KUHP, sanksinya diancam pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pembunu-
51 Ishaq, “Studi Perbandingan Tindak Pidana Zina Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Mem- berikan Kontribusi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Disertasi , Program Doktor Ilmu Hukum, (Padang, Fakultas Hukum Univer- sitas Andalas, 2015), hlm. 364.
han yang direncanakan  ( moord ) di dalam Pasal 340 KUHP, sanksinya diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pembunuhan anak ( kinderdoodslag ) di dalam Pasal 341 KUHP, sanksinya dipenjara selama- lamanya tujuh tahun. Pembunuhan direncana- kan terlebih dahulu terhadap anaknya yang baru lahir di dalam Pasal 342 KUHP, sanksin- ya dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
Pembunuhan atas permintaan korban di dalam Pasal 344 KUHP,  sanksinya dipi- dana penjara selama-lamanya dua belas ta- hun. Pembunuhan di dalam Pasal 345 KUHP, sanksinya diancam pidana penjara selama-la- manya empat tahun. Pembunuhan anak yang masih dalam kandungan (abortus) di dalam Pasal 346 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pembunuhan kandungan seorang ibu tanpa persetujuannya yang dirumuskan di dalam Pasal 347 KUHP, sanksinya dipidana pencara selama-lamanya dua belas tahun, atau lima belas tahun. Jika pembunuhan kandungan seorang ibu atas persetujuannya, dikenakan Pasal 348 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan atau tujuh tahun.
Sedangkan sanksi pidana tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Islam yakni qishash sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 178. Tetapi jika keluarga korban ternyata memaaf- kan pelaku, maka sanksi qishash tidak berlaku dan beralih menjadi sanksi diyat.

## Bibliography
A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I , Ja- karta: Sinar Gra fi ka, 1995.
Abd. Al- Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy , Juz II, t.tp: Dar Al-Kitab Al-
‘Arabi, t.t.
Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992.
Ahmad Hana fi , Asas-Asas Hukum Pidana Is- lam , Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2005.
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh , Jakarta: Kencana, 2010. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Ja- karta: Rineka Cipta, 2010.
Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terje- mahnya , Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1981/1982.
Fazlur Rahman, “The Concept of Hadd in Is-
lamic Law”, dalam Islamic Studies, Jour- nal of The Central Institute of Islamic Research , Vol. IV. No. 3 September, Ka- rachi, Pakistan, 1965.
H. A. K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) , Jilid I, Band- ung: Alumni, 1986.
Ibrahim Unais, et al ., Al-Mu’jam Al-Wasith ,
Juz II, t.tp: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi, t.t.
Ishaq, “Kontribusi Konsep Jarimah Zina da- lam Pembaharuan Hukum Pidana Indo- nesia”, dalam Jurnal Ijtihad, Jurnal Wa- cana Hukum Islam dan Kemanusiaan ,
Vol. 14, No. 1 Juni 2014, STAIN Salati- ga, 2014.
_____, “Studi Perbandingan Tindak Pidana Zina Dengan Kitab Undang-Undang Hu- kum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Memberikan Kontribusi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indo- nesia”, Disertasi , Program Doktor Ilmu
Hukum, Padang, Fakultas Hukum Uni- versitas Andalas, 2015.
Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Is- lam , Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
M. Sudradjat Bassar, Tindak-tindak Pidana
Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Bandung: Remadja Karya, 1984.
Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia , Yogyakarta: Teras, 2009.
Mardani, Penyalah gunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pi- dana Nasional, Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada, 2008.
Muhammad Amin Suma, (dkk), Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tan- tangan , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001. Musthafa Dib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mad- zhab Sya fi ’i , Penerjemah D.A. Pakihsati, Solo: Media Zikir, 2010.
Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hu- kum Pidana Islam Fiqh Jinayah , Band- ung: Pustaka Setia, 2013.
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Ko- mentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Bogor: Politeia, t.t.
S. R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Beri- kut Uraiannya , Jakarta: Alumni AHM-
PTHM, 1983.
Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam
& Pluralitas Sosial , Jakarta: Penama- dani, 2005.
Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II, Beirut: Dar Al- Fikr, 1980.
Shalih bin Fauzan al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap , Jilid I dan II, Penerjemah As- muni, Jakarta: Darul Falah, 2005.
Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur , Jilid I, Jakarta: Cakrawala, 2011.
Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy Waa- dillatuhu , Jilid 7, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana
Tertentu di Indonesia, Jakarta-Bandung: Erseco, 1980.
Yesmil Anwar & Adang, Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, Ja-
karta: Gramedia Widiasarana Indonesia,
2008.
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta:
Sinar Gra fi ka, 2007.
_____, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Sinar Gra fi - ka, 2008.