Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono e-ISSN : 2621-4105

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UNTUK MENGURANGI OVERCROWDED LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19

## Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang peter.enricho@gmail.com

## Abstrak
Peningkatan  jumlah  penghuni  lembaga  pemasyarakatan  dapat  memicu  adanya permasalahan overcrowded . Overcrowded di  lembaga  pemasyarakatan  juga  rentan terhadap  penularan  Covid-19  yang  saat  ini  masif  terjadi. Dikeluarkannya  kebijakan pemerintah berupa Kebijakan oleh Menteri Hukum dan Ham berupa Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dan juga Permenkumham No 10  Tahun  2020  merupakan  suatu  hal  yang  tepat  dan  memperoleh  dampak  yang  positif bagi  keberlangsungan  sistem  pemasyarakatan.  Dari  pengurangan  narapidana  di  dalam Lapas  melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  untuk  mencegah  COVID-19  bagi  narapidana, berhasil  menurunkan  angka Overcrowded Lapas.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui upaya penanggulangan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan ditengah munculnya wabah virus covid19, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian  menunjukkan  kebijakan  mengurangi  masa  pidana  akibat  adanya  pandemic COVID-19 untuk memberi asimilasi dan integrasi kepada narapidana setelah memenuhi syarat-syarat tertentu merupakan kebijakan yang progresif.
Kata kunci: Penanggulangan; Overcrowded; Lembaga Pemasyarakatan; Covid-19
e-ISSN : 2621-4105

## CRIMINAL LAW POLICY IN CRIMINAL TREATMENT EFFORTS TO REDUCE OVERCROWDED INSTITUTIONS IN THE PANDEMIC TIME OF COVID-19

## Abstract
The  increase  in  the  number  of  residents  in  correctional  institutions  can  lead  to overcrowded  problems.  Overcrowded  in  prisons  is  also  vulnerable  to  the  massive transmission  of  Covid-19,  which  is  currently  occurring.  The  issuance  of  government policies in the form of policies by the Minister of Law and Human Rights in the form of Decree of the Minister of Law and  Human Rights No. M.HH-19.PK.01.04.04 of  2020, and also Permenkumham No. 10 of 2020 is the right thing and has a positive impact on sustainability  correctional  system.  From the  reduction  of  prisoners  in  prisons  through assimilation  and  integration  to  prevent  COVID-19  for  inmates,  it  has  succeeded  in reducing the number of Over-crowded prisons. The purpose of this study is to determine the efforts to overcome overcrowded in correctional institutions amid the emergence of the Covid19 virus outbreak, the method used is juridical normative. The results showed that  the  policy  of  reducing  the  criminal  period  due  to  the  COVID-19  pandemic  to assimilate  and  integrate  prisoners  after  fulfilling  certain  conditions  is  a  progressive policy.
Keywords: revention; Overcrowded; Correctional Institution; Covid-19.
Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini, salah satu yang hangat diberitakan di ruang publik seperti media online  dan elektronik adalah mengenai  pembebasan  narapidana.  Keputusan  itu  menuai pro  dan  kontra  di  tengah  tengah  masyarakat  serta  dihadapkan  pada  penolakan  dari sejumlah  pihak,  apalagi  aktivis  anti  korupsi  dan  sebagian  masyarakat.  Pembebasan narapidana  kali  ini  merupakan  bagian  dari  upaya  pemerintah  memutus  penyebaran Coronavirus  disease (COVID-19)  di  lingkungan  lembaga  pemasyarakatan  (lapas)  dan rumah  tahanan  negara  (rutan).  Kebijakan  yang  dikecualikan  untuk  narapidana  narkoba dan korupsi itu juga dibuat karena kondisi lapas dan rutan yang melebihi kapasitas.
Sebelumnya,  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI,  H.  Yasonna  Laoly,  menerbitkan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  10  Tahun  2020  dan  Keputusan  Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak  Melalui Asimilasi dan Integrasi  Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
Berdasarkan  aturan  tersebut,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  (Kemenkumham) membebaskan  narapidana  dan  Anak  sekitar  30.000  orang.  Yasonna  mengatakan  hal tersebut guna mengantisipasi penularan COVID-19 serta mengurangi kelebihan kapasitas di  tengah  pandemi  COVID-19.  Menurut  data  Direktorat  Jenderal  (Ditjen) Pemasyarakatan  hingga  Selasa  (31/3),  total  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  di rutan dan lapas di Indonesia sebanyak 270.386 orang, sementara kapasitas lapas dan rutan di Indonesia hanya mampu menampung 131.931 orang. Melihat kondisi itu, narapidana dan tahanan berpotensi terpapar COVID-19. Hal itu karena narapidana dan tahanan yang berjejal dan tak dapat menjaga jarak di lapas dan rutan.
Lebih  lanjut,  dari  aturan  tersebut  Ditjen  Pemasyarakatan  memprediksi  akan mengurangi  angka   serta  menghemat  anggaran  sebesar  Rp.  260  miliar  menyusul pembebasan 30.000 narapidana dan Anak tersebut. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan  Kerja  Produksi  Ditjen  Pemasyarakatan,  Yunaedi,  menuturkan  angka  tersebut didapat dari hasil perkalian antara biaya hidup WBP sebesar Rp 32.000/hari yang dikali dengan 270, yakni jumlah hari tersisa dari April -Desember 2020 dan dikali 30.000 orang narapidana yang akan bebas. Lalu, berapa total uang negara yang harus dikeluarkan untuk tahanan  dan  narapidana?  Saat  ini  jumlah tahanan  dan  narapidana  sebanyak  200  ribuan
orang. Bila dikalikan Rp. 32 ribu/hari dan dikalikan 365 hari, dalam setahun Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  harus  dikucurkan  sebesar  triliunan  rupiah  untuk  makan tahanan/narapidana.
Selain  untuk  mengurangi  jumlah  narapidana  di  dalam  lapas  yang  memang kapasitasnya terbatas, para narapidana adalah kelompok yang rentan terkena COVID-19. Kendati  kasus  positif  COVID-19  di  penjara  saat  ini  masih  rendah,  kekhawatiran penyebaran  di  penjara  di  mana  para  narapidana  berbagi  sel,  tempat  mandi,  dan  ruang makan  yang  sama.  Banyak  negara  mengikuti  langkah  tersebut  yang  dinilai  sebagai alternatif dalam situasi darurat sebagai respons terhadap epidemi virus Corona. Langkah ini tidak hanya dilakukan Pemerintah Indonesia, namun sejumlah negara lain juga telah memutuskan membebaskan sebagian narapidana demi mengurangi penyebaran COVID- 19 di penjara, seperti Iran, Afghanistan, Brazil, termasuk Amerika Serikat. Negara Iran membebaskan  95.000  narapidana,  Brazil  membebaskan  34.000  narapidana,  Prancis 66.300 narapidana, Yunani juga sudah melakukan hal serupa akan membebaskan total 15 ribu narapidana. Tunisa mengumumkan akan membebaskan 1.420 tahanan dalam bentuk amnesti  untuk  meringankan  kepadatan  di  penjara  dan  Afghanistan  akan membebaskan 10.000 tahanan berusia di atas 55 tahun untuk membendung penyebaran Virus Corona.
Sejauh  ini  telah  dilakukan  beberapa  penelitian  yang  menyoroti  tentang overcrowded lembaga pemasyarakatan ditengah wabah virus covid-19 yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia, diantaranya penelitian oleh Muhar Jaya dengan judul Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kedaruratan di Situasi Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan  Pembebasan  Bersyarat.  Penelitian  ini  menunjukkan  kebijakan  guna  mencegah penularan  dan  penyebaran  COVID-19  bukan  solusi  yang  tepat  dan  hanya  bersifat sementara.  Dalam  konsepsi  Pendekatan-Kebijakan  seharusnya  kebijakan  pembebasan bersyarat disituasi pandemiCOVID-19 ini berupaya untuk mengatasi COVID-19 sebagai masalah-masalah  sosial  dan  masalah  kemanusian  serta  merupakan  bagian  dari  upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sehingga pembebasan narapidana jangan hanya difokuskan untuk sekedar mencegah COVID-19 dan over kapasitas penjara, namun tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan efek jera sebagai tujuan pemidanaan yaitu
e-ISSN : 2621-4105
untuk  memperbaiki  pelaku  agar  menjadi  baik  dan  tidak  mengulangi  kejahatannya kembali. 1
Penelitian lain telah dilakukan oleh Anwar dengan judul penelitian “Asimilasi dan Peningkatan  Kriminalitas  Di  Tengah  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Pandemi Corona”,  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  tersebut  justru  menimbulkan kerawanan  keamanan  ditengah  masyarakat,  dalam  kondisi  saat  ini  yang  tengah  panik dengan kerawanan social. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi saat ini yang carut- marut  ditengah  pandemic  corona  virus  atau  COVID-19,  pengangguran  yang  banyak, hidup susah sehingga menjadikan potensi kriminologinya besar sekali. Maka tak heran sejumlah napi nekat berulah kembali. 2
Judul  berbeda  yang  ditulis  oleh  Appludnopsanji  yaitu  “Problematika  Kebijakan Pembebasan  Narapidana  sebagai  Upaya  Penanggulangan  COVID-19  di  Indonesia” mengungkap  bahwa  upaya  pemerintah  dalam  menanggulangi  COVID-19  di  Lembaga Pemasyarakatan  yang  telah “overcrowded” adalah  dengan  mengambil  kebijakan pembebasan narapidana melalui jalur asimilasi dan hak integrasi. Namun, kebijakan ini tidak  lepas  dari  adanya  problematika  yang  hadir  di  tengah-tengah  masyarakat,  seperti pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana yang telah dibebaskan berdasarkan kebijakan ini. 3
Untuk diketahui bersama, jumlah narapidana yang menghuni seluruh fasilitas rutan dan lapas (semua kelas) di Indonesia berjumlah sekitar 252-an ribu. Jumlah ini hampir 60%  melebihi  kapasitas  tempat  penampungan  narapidana  yang  seyogianya  hanya  bisa menampung 170-an ribu narapidana. Artinya, ada overcapacity , bahkan bisa mencapai 300% di beberapa tempat yang ada di Indonesia.
Melihat  kenyataan  di  atas,  tentu  kita  miris  sebagai  warga  negara  bahwa  pelaku kejahatan (tidak termasuk yang belum tersentuh hukum) di Indonesia sangatlah banyak. Hal ini tidak akan mungkin bisa disepadankan dengan kondisi penjara di Belanda yang penghuninya hampir tidak ada dan gedung penjara terancam dirobohkan di beberapa kota.
1 Muhar Jaya .  “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kedaruratan di Situasi Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Pembebasan Bersyarat .” Halu Oleo Legal Research 2(3), 2020, hal 309. DOI: 10.33772/holresch.v2i3.15482
2 Mohamad Anwar, “ Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”, Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan 4 (1), 2020, hal 35. DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15504
3 Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi. “ Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. ” Wawasan Yuridika 4(2), 2020, hal 131. DOI: 10.25072/jwy.v4i2.369
e-ISSN : 2621-4105
Penghuni rutan dan lapas yang melebihi kapasitas bukan saja tidak manusiawi, tetapi juga melanggar kebijakan menjaga jarak sosial.
Melihat permasalahan mendasar yang tampak riil adalah adanya kelebihan hunian narapidana di lapas dan rutan hampir seluruh Indonesia. Hal itu membuat lapas dan rutan rentan  sangat  terhadap  penyebaran  virus  Corona.  Beberapa  kebijakan  dalam  rangka mengurangi overcapacity tampaknya telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan pembuatan  kamar  baru,  renovasi  bangunan,  hingga  pembangunan  lapas  baru  yang mempunyai  tujuan  utama  menambah  daya  tampung  narapidana. 4 Penelitian  ini  lebih menekankan  pada  upaya  kebijakan  hukum  pidana  dan  upaya  penanggulangan  tidank pidana  pada  masa  pandemic  COVID  19  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dibandingkan dengan  penelitian  sebelumnya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  upaya penanggulangan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan ditengah munculnya wabah virus COVID 19.

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimanakah kebijakan  hukum  pidana  terhadap  penanggulangan  tindak  pidana  dalam hukum positif Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ?
2. Bagaimanakah upaya mengurangi overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi COVID-19?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  empiris. Penelitian  yurdis  normatif  adalah  “dengan  berbasis  pada  ilmu  hukum  normatif  yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat  dengan  memadukan  data  dan  fakta  yang  terjadi,  yang  mana  penelitian  ini sering  disebut  juga  dengan  penelitian  bekerjanya  hukum  ( law  in  action”). Pokok kajiannya adalah “pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yag telah ditentukan”. 5
4 https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/5288-menyoal-over-kapasitas-penjara-di-tengah- tengah-pandemi-covid-19 . diakses pada 21 Desember 2020 pukul 12:00
5 Taufani, Suteki . “ Metodolocgi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). ” (Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2018), hal 79
Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono e-ISSN : 2621-4105

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Dalam Hukum Positif Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19
Beberapa waktu lalu Yasonna Laoly selaku Menkumham membuat suatu kebijakan publik  pada  bidang  pemasyarakatan  dengan  membuat  kebijakan  melalui  Keputusan Menteri Hukum dan  Ham no M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Yang dimana dalam Kepmenkumham tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan  dan  penyelamatan  narapidana  dan  anak  yang  berada  di  dalam  lembaga pemasyarakatan dan Rutan dalam pencegahan dari COVID-19. Pengeluaran ini dilakukan dan diberikan kepada seluruh narapidana yang ada di seluruh Indonesia dengan krieria dan ketentuan tertentu. Pembebasan bersyarat dan pengeluaran yang dilakukan melalui asimilasi dilakukan secara serentak dengan melalui Permenkumham No 10 tahun 2020 tentang  syarat  pemberian  asimilasi  dan  hak  integrasi  bagi  narapidana  dan  anak  dalam rangka  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  COVID-19.  Dalam  kepmen  itu dijelaskan bahwa sejumlah ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi. Pertama, narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember  2020,  dan  anak  yang  setengah  masa  pidananya  jatuh  sampai  dengan  31 Desember  2020. 6 Fenomena Overcrowded di  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  terlepas dari  sistemperadilan  pidana  yang  berlaku  di  IndonesiaPenegakan  hukum  pidana  yang diatudalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana(KUHP)  menerapkan  hukuman penjarasebagai bentuk hukuman utama. 7
Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” ( criminal policy ). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial ( social policy ) yang terdiri dari  upaya/kebijakan  untuk  kesejahteraan  sosial  ( social  walfare  policy )  dan  kebijakan untuk  perlindungan  masyarakat  ( social  defence  policy ).  Dengan  demikian  sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan
6 Bayu Rizky. “ Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penaggulangan Covid-19 .” Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7(3),2020. hal. 655. DOI: 10.31604/justitia.v7i3.655- 665
7 Graciella Patras. “Kajian Yuridis Tentang Overcrowded Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Manado Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 ”. Jurnal Lex Et Societatis 8(1), 2020. hal 340. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.339-358
e-ISSN : 2621-4105
sarana penal (hukuman) maka kebijakan hukum pidana ( penal policy ) khususnya dalam kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concerto ) harus memerhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dan kebijakan sosial itu, berupa social welfare dan social defence . 8 Tingkat hunian cenderung sebanding Rutan. Hal meningkat setiap tahun tidak dengan jumlah Lapas dan ini berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban, kesehatan, dan efektivitas pelaksanaan pembinaan. Jika kondisi kepenuhsesakan ini tidak mendapat  perhatian  serius  dan  menemukan  solusi  mengatasinya  akan  berdampak pada situasi yang lebih serius yaitu bencana kemanusiaan. 9
Tindak pidana perlu dicegah dan ditanggulangi demi tegaknya hukum, dan upaya atau  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan tersebut ialah melalui upaya atau politik kriminal ( criminal policy ). Politik kriminal dapat dilakukan  dengan  2  (dua)  upaya.  Upaya  pertama  menggunakan  upaya  penal  ( penal policy )  atau  upaya  hukum  pidana  atau  kebijakan  hukum  pidana,  dan  upaya  kedua menggunakan upaya non penal ( non-penal policy ) atau upaya kebijakan di luar hukum pidana.  Pada  dasarnya  penal  policy  lebih  menekankan  pada  tindakan  represif (pemberantasan) setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal policy lebih menekankan  pada  tindakan  preventif  (pencegahan)  sebelum  terjadinya  suatu  tindak pidana. Penanggulangan kejahatan melalui upaya penal adalah penerapan hukum pidana, maka dasarnya adalah tidak lain apa yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis pidana. Disamping itu, penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana didalamnya,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  103  KUHP. 10 Dengan  demikian kebijakan  hukum  pidana  terhadap  penanggulangan  tindak  pidana  dalam  hukum  positif Indonesia meliputi; kebijakan pidana, kebijakan kriminal, dan kebijakan pertanggungjawaban pidana.

## a.1. Kebijakan Pidana
Pada  hakikatnya,  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  dapat dioperasionalkan melalui 3 (tiga) tahap yaitu : Pertama tahap formulasi (kebijakan
8 Moh Hatta, “ Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hal 37
9 Padmono Wibowo. “ Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan pada Lapas dan Rutan di Indonesia” . Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14(2), 2020. hal 263. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.263-283
10 M. Hamdan, “ Politik Hukum Pidana” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), hal. 28
legislatif) yaitu tahap perencanan atau perumusan perundang-undangang pidana. Tahap  ini  merupakan  tahap  awal  yang  paling  strategis  dari  keseluruhan  proses operasionalisasi hukum pidana, serta yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi  tahap-tahap  berikutnya  yaitu  tahap  aplikasi  dan tahap  eksekusi.  Kesalahan pada tahap formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat bagi tahap aplikasi dan eksekusi dalam kebijakan hukum pidana. Kedua, tahap aplikasi yaitu  tahap  penerapan  dari  ketentuan  perundang-undangan  pidana  yang  telah dilanggar. Ketiga, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan dari putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 11
Dalam  arti  luas,  kebijakan  hukum  pidana  dapat  mencakup  ruang  lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiel, dibidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksana pidana. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui pendekatan kebijakan, dalam arti :
a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial
b. Ada  keterpaduan  (integralitas)  antara  upaya  penanggulangan  kejahatan dengan penal non penal.
Keseluruhan  tahap  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum pidana, tahap  kebijakan  formulasi  merupakan  tahap  yang  paling  strategis.  Pada tahap formulasi inilah disusun semua “perencanaan” ( planning) penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana. Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancang itu pada intinya mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu  masalah  perumusan  tindak  pidana  (kriminalisasi),  pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana atau pemidanaan. 12

## a.2. Kebijakan Kriminal
Apabila  melihat  berbagai  kepustakaan  ilmu  hukum  pidana  dan  turunan ilmunya,  politik  kriminal  diistilah  lainkan  dengan  kebijakan  kriminal.  Politik kriminal  mempunyai  keterkaitan  dengan  politik  sosial,  yakni  usaha  dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. 13
11 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, “ Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi ”(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal. 22
12 Barda Nawawi Arief, “ Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara ,” (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 223
13 IS. Heru Permana, “ Politik Kriminal ,”(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 19
Sudarto  membagi  pengertian  poltik  kriminal  dalam  tiga  pengertian. Pertama,  dalam  pengertian  sempit,  politik  kriminal  adalah  keseluruhan  asas metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, dalam pengertian lebih luas, politik kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan dan polisi. Ketiga,  dalam  pengertian  paling  luas,  politik  kriminal  adalah  keseluruhan kebijakan  yang  dilakukan  melalui  peraturan  perundang-undangan  dan  badan resmi yang bertujuan untuk meneggakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Selain  itu  Sudarto  memberikan  pengertian  secara  praktis,  menurutnya  politik kriminal  adalah  “segala  usaha  yang  rasional  dari  masyarakat  untuk menanggulangi kejahatan”. 14
Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat, atau tercapainya  kesejahteraan  masyarakat.  Berdasarkan  konsep  pemikiran  itu  maka menurut Barda Nawawi perlu dikembangkan kebijakan integral antara kebijakan penal  dengan  kebijakan  non  penal.  Karena  kebijakan  kriminal  sebagai  upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya memandang kebijakan penal sebagai satu- satunya upaya yang paling efektif dalam penanggulangan kejahatan. Akan tetapi upaya-upaya  non  penal  justru  harus  diterapkan  pada  posisi  yang  strategis  agar upaya penanggulangan kejahatan berjalan secara efektif. Kedua upaya ini harus berjalan bersama (bersinergi) dalam penanggulangan kejahatan.
Barda  Nawawi  menyatakan  bahwa,  persoalan  adalah  bagaimana  dapat  di integrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal dengan kebijakan  penal  kearah  penekan  dan  pengurangan  faktor-faktor  potensial  untuk tumbuh  suburnya  kejahatan.  Dengan  pendekatan  kebijakan  yang  integral  ini diharapkan  “ sosial  defence  planning ”  benar-benar  dapat  berhasil.  Dengan demikian  diharapkan  pula  tercapainya  hakikat  tujuan  kebijakan  sosial  yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional. 15

## a.3. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana
Sistem  pertanggungjawaban  pidana  dalam  perspektif  kebijakan  kriminal dan  kebijakan  pidana  tidak  lepas  dari  tahap  formulasi  yang  didalamnya
14 Ibid , hlm. 5
15 Muladi dan Barda Nawawi Arief, “ Teori-Teori dan Kebijakan Pidana ,” (Bandung: PT Alumni, 1992) hlm.
menyangkut  tentang  definisi  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana.  Dan latar belakang seseorang sebagai subjek hukum pidana.
Pada  dasarnya  hukuman  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  hukum  kepada terdakwa sifatnya hanya ada dua macam, yaitu bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdakwa dihukum dengan dua hukuman pokok  sekaligus  berupa  pidana  badan  dan  pidana  denda.  Sedangkan  hukuman yang  bersifat  alternatif  hakim  wajib  memilih  salah  satu  hukuman,  yaitu  pidana badan atau pidana kurungan.
Sejalan dengan pembahasan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” ( criminal policy ). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial ( social policy ) yang terdiri dari upaya/kebijakan untuk  kesejahteraan  sosial  ( social  walfare  policy )  dan  kebijakan  untuk perlindungan  masyarakat  ( social  defence  policy ).  Maka,  pada  situasi  pasca dikeluarkannya  Kebijakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Ham  berupa  Keputusan Menteri  Hukum  dan  Ham  No  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020,  dan  juga Permenkumham  No  10  Tahun  2020,  setidaknya  berdampak  positif  bagi keberlangsungan  kegiatan  pemasyarakatan  yang  di  selenggarakan  di  berbagai UPT Pemasyarakatan. Penurunan angka overcrowded di Indonesia, yang menjadi angin  segar  bagi  terselenggara  nya  sistem  pemasyarakatan,  selanjutnya  juga  di dapatkan  bahwa  negara  berhasil  menghemat  miliaran  uang  negara  dikarenakan narapidana  yang  dikeluarkan  dan  di  bebaskan,  dan  dari  kebijakan  itu  pula kesempatan  untuk  memaksimalkan  pembinaan  narapidana  untuk  menjadi  lebih produktif dikarenakan keluwesan yang terjadi di dalam Lapas juga bisa dilakukan dengan menghasilkan berbagai keuntungan didalamnya, dan melihat dari situasi dan kondisi seperti ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dirasa sudah melakukan hal yang tepat untuk membantu pemerintah pusat dalam menangani  dan  menanggulangi  pandemi  COVID-19  yang  sedang  terjadi  di Indonesia saat ini.
Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono e-ISSN : 2621-4105

## 2. Upaya  Mengurangi  Overcrowded  Lembaga  Pemasyarakatan  Pada  Masa Pandemi COVID-19
Pemberian      hukuman     di     penjara     memang      menjadi      salah     satu     bentuk pelaksanaan pidana. Tempat pelaksanaan hukuman penjara telah berubah istilah menjadi lembaga  pemasyarakatan.  Hakim  yang  lebih  dominan  untuk  menjatuhkan    hukuman pidana  penjara  ternyata  berdampak  sangat  signifikan terhadap  peningkatan  jumlah narapidana    di    lembaga    pemasyarakatan. 16 Indonesia  adalah  sebuah  negara  hukum, didalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk menjalankan pidana bagi pelanggar hukum berada di pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah “sebuah direktorat yang berada di Kementerian Hukum dan HAM untuk membina dan membing para pelanggar hukum yang  ada  di  Indonesia”,  namun  pemasyarakatan  mempunyai  berbagai  hambatan  untuk menjalani sebuah pembinaan yaitu overcrowded . 17
Pemasyarakatan  merupakan  sistem  yang  diselenggarakan  untuk  membina pelanggar hukum agar lebih memperbaiki diri dan dapat diterima kembali di masyarakat. Peningkatan  jumlah  penghuni  lembaga  pemasyarakatan  dapat  memicu  adanya permasalahan overcrowded. Kondisi  tersebut  menyebabkan  pembinaan  tidak  dapat berjalan  dengan  sebagaimana  mestinya  sehingga  muncul  risiko  penyimpangan. Overcrowded  di  lembaga  pemasyarakatan  juga  rentan  terhadap  penularan  COVID-19 yang saat ini masif terjadi.
Untuk  mencegah  penyebaran  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan(Lapas), Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  bahkan  menetapkan kebijakan  lebih  awal.  Pada  tanggal  30  Maret  2020,  dikeluarkan  Keputusan  Menteri Hukum  dan  HAM  NomorM.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang  Pengeluaran  dan Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  Dalam  Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  COVID-19.  Di  tanggal  yang  sama  juga ditetapkanPeraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  COVID-19.  Kebijakan  ini  pada dasarnya  mempercepat  pemberian  hak  asimilasi  dan  pembebasan  bersyarat  kepada
16 Ricky Fahriza. “ Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan. ”. Jurnal Reformasi Hukum 24(2), 2020. hal 130. DOI: https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.102
17 Dion  Yoas  Sitorus.  “ Strategi  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Mengatasi  Overcrowding ”.  Jurnal  Ilmu Hukum dan Humaniora 8(1), 2021. hal 105. DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.105-111
e-ISSN : 2621-4105
narapidana yang telah menjalani 1/2 masa pidana penjara untuk asimilasi atau yang telah menjalani  2/3  untuk  pembebasan  bersyarat  (hak  integrasi).  Pertimbangan  utamanya adalah kondisi overcrowdin g di  Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan)  yang menyulitkan penerapan  Physical  Distancingsebagai  salah  satu  upaya  utama  di  dalam  mencegah penularan COVID-19.Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemberian asimilasi  dan  integrasi  kepada  puluhan  ribu  narapidana  tersebut  didasari  atas  alasan kemanusiaan mengingat kapasitas Lapas dan Rutan yang overcrowding . 18
Berbagai negara lain di dunia juga melakukan kebijakan yang sama, baik negara maju dan negara berkembang. Social Science in Humanitarian Action (SSHA), sebuah organisasi  masyarakat  yang  berbasis  di  Inggris  menjelaskan  besarnya  risiko  penularan COVID-19  di  negara-negara  berpendapatan  rendah  dan  menengah  ( Low  and  Middle Income  Countries/LMIC) .  Hal  ini  berkaitan  dengan  kondisi  overcrowding  serta terbatasnya  layanan  kesehatan  dan  kebersihan  diri.  Keduanya  merupakan  sebab  bagi tinggi risiko penularan yang sulit dikendalikan. Di AmerikaSerikat sendiri, berdasarkan laporan SSHA April 2020, dilaporkan sebanyak 20.000 kasus infeksi di penjara, dengan 243 kasus meninggal dunia. Jumlah temuan kasus di penjara bahkan mencapai 80% -92% narapidana  ditemukan  positif.  Gabungan  antara  angka  infeksidan  angka  kematian mencapai 50% lebih tinggi daripada kasus di masyarakat umumnya. 19
Bentuk  upaya  mengurangi overcrowded di  lembaga  pemasayarakatan  dapat diartikan  sebagai  upaya  negara  dalam  menekan  angka  kepadatan  melalui  kebijakan kriminal. Adapun penyebab tingginya angka kepadatan, yaitu tingkat penjatuhan pidana penjara  dapat  diatasi jika melakukan analisis  secara akurat  dan  komprehensif.  Apabila kebijakan kriminal terkait penganggulangan kejahatan dan sistem pemidanaan dilakukan secara komprehensif, menekankan aspek-aspek yang relevan maka dimungkinkan dapat mengurangi overcrowded di  lembaga  pemasyarakatan. Overcrowded di  lembaga pemasyarakatan  menjadi  wajar  terjadi  karena  lembaga  pemasyarakatan  adalah tingkatanterakhir dari sistem pemindanaan dan menjadi bagian penegakan hukum pidana serta pelaksana pidana penjara di Indonesia.
18 Iqrak Sulhin. “ Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan .” Jurnal Hukum & Pembangunan. 5(2), 2020. hal 402. DOI: 10.21143/jhp.vol50.no2.2588
19 http://www.socialscienceinaction.org/wp-content/uploads/2020/05/SSHAP-COVID_19-Brief-Prisons.pdf . diakses pada 21 Desember 2020 pukul 12:35
Kajian  perbandingan  tentang  hukum  merupakan  kajian  yang  membandingkan konsep-konsep dasar dari lembaga hukum yang bersumber dari beberapa sistem hukum asing.  Sehubungan  dengan  studi  yang  dilakukan  maka  peneliti  mengusulkan  untuk menggunakan Good  Time  Allowance sebagai  upaya  mengurangi Overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. Peneliti dalam kajian ini mengomparasi kebijakan negara asing yang  menerapkan Good  Time  Allowance ,  yaitu  Montana (Amerika  Serikat),  Wyoming (Amerika Serikat), dan Republik Filipina. Adapun kajian mengenai good time allowance dapat  digunakan  sebagai  alternatif  pembinaan  penghuni  lapas. Good  time  allowance merupakan perwujudan tindakan non custodial setelah pemidanaan. Kebijakan good time allowance ditujukan  untuk  menjadi  sarana  individualisasi  sanksi  dan  rehabilitasi narapidana. Dengan kata lain, kebijakan tersebut hanya dapat mengurangi masa tinggal narapidana  di  Lapas,  bukan  mengurangi  masa  hukuman  dari  narapidana  yang bersnagkutan.  Tujuan  tersebut  tentunya  sejalan  dengan  fungsi  sistem  pemasyarakatan. Oleh  karena  itu,  sistem  pembinaan  dengan good  time  allowance menjadi  salah  satu alternatif  pembinaan  yang  dapat  diterapkan  di  Indonesia  dalam  rangka  mengurangi overcrowded di lembaga pemasyarakatan. 20
Kebijakan  kriminal  yang  melibatkan Good  Time  Allowance dapat  digunakan sebagai alternatif menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pelibatan good time allowance bertujuan memperbaiki individu plekau tindak kejahatan agar lebih berubah sehingga dapat diterima kembali di masyarakat dengan baik. Apabila model good time allowance diterapkan  dengan  baik  makakebijakan  mengurangi  masa  pidana  dengan melakukan  suatu  pekerjaan  baiks  sebelumnya  dapat  digunakan  sebagai  upaya  untuk memotivasi  para  penghuni  lain  agar  lebih  berbuat  baik  dan  tidak  lagi  mengulangi perbuatan jahatnya di masa lalu. Kebijakan mengurangi masa pidana dengan ketentuan penghuni lapas harus melakukan suatu pekerjaan baik merupakan bagian dari pelaksana pidana  penjara  melalui  program  pembinaan  penghuni  lapas  di  dalam  maupun  diluar lembaga  pemasyarakatan.  Adapun  program  pekerjaan  pembinaan  disediakan  oleh pemerintah atau lembaga sosial terkait.
20 Terry Ichwal Nurrohman, “ Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Optimalisasi Pembinaan Di Masa Mendatang .” Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7 (4), 2020. hal.11. DOI: 10.31604/justitia.v7i4.784-797
Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono e-ISSN : 2621-4105

## E. PENUTUP
Pemasyarakatan merupakan sistem yang dislenggarakan untuk membina pelanggar hukum  agar  lebih  memperbaiki  diri  dan  dapat  diterima  kembali  di  masyarakat. Peningkatan  jumlah  penghuni  lembaga  pemasyarakatan  dapat  memicu  adanya permasalahan overcrowded. Kondisi  tersebut  menyebabkan  pembinaan  tidak  dapat berjalan  dengan  sebagaimana  mestinya  sehingga  muncul  risiko  penyimpangan. Overcrowded di  lembaga  pemasyarakatan  juga  rentan  terhadap  penularan  COVID-19 yang saat ini masif terjadi. Dikeluarkannya kebiajakan pemerintah berupa Kebijakan oleh Menteri  Hukum  dan  Ham  berupa  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Ham  No  M.HH- 19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dan juga  Permenkumham No 10 Tahun 2020 merupakan suatu hal yang tepat dan memperoleh dampak yang positif bagi keberlangsungan sistem pemasyarakatan.  dari  pengurangan  narapidana  di  dalam  lapas  melalui  asimilasi  dan Integrasi  untuk  mencegah  COVID-19  bagi  narapidana,  berhasil  menurunkan  angka Overcrowded Lapas .
Kebijakan kriminal yang melibatkan good time allowance dapat digunakan sebagai alternatif menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pelibatan good time allowance bertujuan  memperbaiki  individu  plekau  tindak  kejahatan  agar  lebih  berubah  sehingga dapat diterima kembali di masyarakat dengan baik. Apabila model good time allowance diterapkan  dengan  baik  makakebijakan  mengurangi  masa  pidana  dengan  melakukan suatu pekerjaan baiks sebelumnya dapat digunakan sebagai upaya untuk memotivasi para penghuni lain agar lebih berbuat baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya di masa lalu. Kebijakan mengurangi masa pidana dengan ketentuan penghuni lapas harus melakukan suatu pekerjaan baik merupakan bagian dari pelaksana pidana penjara melalui program pembinaan penghuni lapas di dalam maupun diluar lembaga pemasyarakatan. Adapun program pekerjaan pembinaan disediakan oleh pemerintah atau lembaga sosial terkait.  Kebijakan  untuk  memberi  asimilasi  dan  integrasi  kepada  narapidana  setelah memenuhi syarat-syarat tertentu merupakan kebijakan yang progresif.
Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Barda Nawawi Arief, “ Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
IS. Heru Permana, “ Politik Kriminal” , (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, “ Teori-Teori dan Kebijakan Pidana” , (Bandung: PT Alumni, 1992.
Moh  Hatta ,  “Kebijakan  Politik  Kriminal  Penegakan  Hukum  Dalam  Rangka Penanggulangan Kejahatan”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
M. Hamdan, “ Politik Hukum Pidana”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, “ Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

## Jurnal
Appludnopsanji,  Hari  Sutra  Disemadi.  “ Problematika  Kebijakan  Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia”, Wawasan Yuridika4(2), 2020. http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i2.369
Bayu Rizky “ Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penaggulangan Covid-19”. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7(3),2020. http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i3.655-665
Dion  Yoas  Sitorus.  “ Strategi  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Mengatasi Overcrowding ”. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 8(1), 2021. http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.105-111
Graciella  Patras.  “Kajian  Yuridis  Tentang  Overcrowded  Yang  Terjadi  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Manado Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 ”. Jurnal Lex Et Societatis 8(1), 2020. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.339-358
Iqrak Sulhin. Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan. Jurnal Hukum & Pembangunan 5(2), 2020.
http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2588
Muhar  Jaya. Kebijakan  Hukum  Pidana  terhadap  Kedaruratan  di  Situasi  Pandemi COVID-19  Sebagai  Alasan  Pembebasan  Bersyarat. Halu  Oleo  Legal  Research 2(3), 2020. http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i3.15482
Mohamad Anwar. Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona . Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan4(1), 2020. http://dx.doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15504
Padmono Wibowo. “ Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan pada Lapas dan  Rutan  di  Indonesia” .  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum  14(2),  2020. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.263-283
Ricky  Fahriza.  “ Optimalisasi  Tugas  Dan  Fungsi  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam Upaya  Pencegahan  Overcrowded  Di  Lembaga  Pemasyarakatan. ”.  Jurnal Reformasi Hukum 24(2), 2020. DOI: https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.102 Terry Ichwal Nurrohman, Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Optimalisasi Pembinaan Di Masa Mendatang.
Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7(4), 2020.
Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono e-ISSN : 2621-4105
http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.784-797
Internet https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/5288-menyoal-over- kapasitas-penjara-di-tengah-tengah-pandemi-covid-19. diakses pada 21 Desember 2020 pukul 12:00 http://www.socialscienceinaction.org/wp-content/uploads/2020/05/SSHAP-COVID_19- Brief-Prisons.pdf. diakses pada 21 Desember 2020 pukul 12:35