## Peran Ajaran Islam dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi
Wildan Solihin, Ade Irvi Nurul Husna, Nurul Fauziah, Saepul Mukti STAI DR. KH. EZ. Muttaqien, Purwakarta solihinwildan19@gmail.com
Informasi artikel ABSTRAK Kata kunci: Perilaku anti-korupsi peran agama penyadaran masyarakat
Adanya potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia tersebut dapat pula dianalisis dari istilah insan yang digunakan AlQuran untuk menunjukan manusia. Mengacu kepada informasi yang diberikan AlQuran. Maka dengan demikian manusia memerlukan agama dalam setiap sendi kehidupanya. Dalam hal apapun itu manusia sangat membutuhkan peran agama karena dalam wujudnya agama muncul dan lahir sebagai jalan dan pengayom umat mausia dalam menjalani kehidupanya sebagai insan. Dengan adanya agama inilah manusia akan menjadi pribadi yang berbudi pekerti yang baik karena manusia akan sadar bahwa agama menjadikanya lebih dekat dengan Tuhanya. Dewasa ini sering kita temui sebuah permasalahan pada individu masyarakat di lembaga kenegaraan ataupun lainya praktik korupsi yang telah mengakar dan turun temurun dan sudah menjadi hal yang biasa baik bagi si pelaku praktik korupsi maupun orang orang sekitar. Maka dari itu penulis mencoba member pembahasan mengenai peran agama dalam pembentukan perilaku anti-korupsi. Dalam artikel ini akan dimuat pembahasan seputar peran agama dalam pembentukan perilaku anti-korupsi dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan beberapa fakta dari beberapa sumber yang saya gunakan. Tujuan dari penulisan ini adalah upaya penyadaran masyarakat tentang bagaimana mengartikan agama sebagai peran dalam pembentukan perilaku anti-korupsi juga memahami nilai nilai anti-korupsi dalam agama. Dalam penulisan artikel ini saya mengambil beberapa teori diantaranya, teori solidaritas oleh Emile Durkheim Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral adalah netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya.  Dalam masyarakat yang sistem budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup seberapa besar pun kesalehan individu.

## ABSTRACT
Keywords:
Anti-Corruption Behavior The Role of Religion Public Awareness The Role of Islamic Teachings in Establishing Anti-Corruption
Behavior. The existence of the potential for religious nature found in humans can also be analyzed from the term human which is used in the Qur'an to denote humans. Refer to the information provided in the Qur'an. So thus humans need religion in every aspect of their life. In any case, humans really need the role of religion because in its form, religion emerges and is born as a way and protector of humanity in living their lives as human beings. With this religion, humans will become individuals with good character because humans will realize that religion makes them closer to their God. Today we often encounter a problem in individual communities in state institutions or other corrupt practices that have been rooted and passed down from generation to generation and have become commonplace both for the perpetrators of corrupt practices and those around them. Therefore, the author tries to discuss the role of religion in shaping anti-corruption behavior. This article will discuss the role of religion in shaping anti-corruption behavior using qualitative methods based on several facts from several sources that I use. The purpose of this paper is to raise public awareness about how to define religion as a role in shaping anti-corruption behavior as well as understanding the values of anti-corruption in religion. In writing this article I took several theories, including the solidarity theory by Emile Durkheim. This theory views that human nature is actually passive and controlled by society. Emile Durkheim is of the view that the individual is morally neutral and that society creates his personality. In a society
whose cultural system and institutions are corrupt, it will form corrupt individuals regardless of the individual piety.
Copyright © 2021 (Wildan Solihin, dkk). DOI: https://doi.org/10.52593/mtq.02-2-04 Naskah diterima: 20 Juni 2021, direvisi: 29 Juli 2021, disetujui: 30 Juli 2021

## A. Pendahuluan
Korupsi merupakan penyakit sosial yang kerap terjadi dan seringkali menjadi awal runtuhnya peradaban yang maju 1 Bahkan dunia pendidikan pun tidak luput dari kejahatan yang luar biasa ini. Banyak kepala sekolah yang terbukti menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah 2 . Praktik korupsi pun tidak disadari dilakukan oleh siswa seperti, mencontek,memberikan contekan dan masih banyak lagi praktik korupsi yang sering dilakukan tanpa disadari yang jika di biasakan akan menimbulkan perasaan bahwa apa yang dilakukanya itu adalah hal yang biasa padahal dengan membiasakan praktek seperti itu dapat berpengaruh terhadap kebiasaanya di masa yang akan datang.
Sekarang kita lihat kondisi bangsa Indonesia saat ini mengenai praktik korupsi sudah berada dalam fase yang menghawatirkan. Korupsi terjadi dimana mana dapat kita temui dalam lembaga lembaga dan instansi apa saja tidak menutup kemungkinan pada lembaga agama sekalipun praktik korupsi masih saja ditemui. Tampak jelas bahwa korupsi, dengan merujuk pada pendapat Edward B. telah menjadi budaya. Jika budaya negatif ini menyebar lebih luas akan melahirkan masyarakat korup dan melahirkan krisis multidimensi yang akan membawa bangsa ini pada kehancuran. 3 oleh karena itu, peran agama dalam membentuk perilaku anti-korupsi harus berperan aktif dalam pengupayaan membendung perilaku dan praktik korupsi, juga membantu membentuk manusia yang jujur, bertaqwa dan bertanggung jawab dalam segala perbuatannya dalam rangka membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang menjunjung nilai nilai keluhuran beragama, berbangsa, dan bernegara.
Peran agama sudah menjadi keharusan dalam berperilaku setiap manusia baik dalam urusan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi agama tidak hanya menjadi media antara tuhan dan hambanya, akan tetapi lebih luasnya peran agama menjadi penyeimbang dan
1 Syamsul Anwar, dkk., Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, (Jakarta : PSAP, 2006), 69
2 Johan Budi SP dkk, “Saling Jarah di Lahan Sekolah” Integroto edisi 21/TH.V/MEI/-JUNI (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2011), 12-13
3 H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan Nasional (Bandung: Remaja Rosda Karya RI, 2002), 39
pembentukan karakter berlandaskan nilai spiritual agar diharapkan manusia yang beragama dan menjalankan agamanya dapat mengaplikasikan setiap ajaran ajaran luhur agamaya. Dengan demikian mausia diharapkan dapat menyerap nilai yang terkandung dalam agama dan menjadi landasan dalam kehidupanya sehingga praktik korupsi dapat diminimalisir dengan adanya agama tersebut, lantas apa saja peran agama dalam membentuk perilaku anti-korupsi. Beribcara tentang praktik korupsi dan bagaimana peran agama sebagai pembentuk perilaku anti-korupsi maka saya merujuk pada salah satu agama di Indonesia yaitu agama islam. Apa saja ajaran ajaran agama islam yang dapat dijadikan sebagai pembentuk perilaku anti-korupsi.  Dalam artikel ini akan di bahas apa saja langkah langkah dan peran agama islam khususnya dalam membentuk perilaku anti-korupsi. Dengan menggunakan metode kulaitatif dan beberapa sumber yang saya gunakan. Diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan bagaimana peran agama islam dalam membentuk perilaku anti-korupsi. Melihat kondisi itu, tidak heran bila dalam beberapa tahun terakhir lembaga riset Political and Economic Risk Consultancy (PERC) selalu menempatkan Indonesia dalam kelompok juara korupsi Asia. Predikat serupa datang dari berbagai organisasi internasional lainya yang concern terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti Transparancy International. Perlu kita ketahui bahwa baru-baru ini dapat kita lihat menurut data Republika, lembaga Transparancy International merilis indeks persepsi korupsi terhadap 183 Negara 4 Adapun hasil dari lembaga kredibel tingkat dunia itu merenking Indonesia pada urutan 100 dengan skor 3,0. Angka ini 0,2 lebih tinggi dibanding tahun- tahun yang lalu angkanya hanya sekitar 2,8.
Walaupun  peringkat Indonesia masih di bawah Singapura yang skornya (9,3), Brunei Darussalam (5,2), Malaysia (4,3) dan Thailand (3,4) itu bukanlah menjadi sebuah kebanggaan karena seharusnya dari tahun ketahun Indonesia haruslah menjadi lebih baik bukan semakin memburuk keadaannya dengan adanya peningkatan tindakan korupsi. 5 Penelitian ini bertujuan agar terciptanya individu yang shaleh  secara ritual dan shaleh secara sosial juga mengedukasi masyarakat tentang bahayanya praktik korupsi dan bagaimana caranya membentuk perilaku anti-korupsi.
4 Republika, “Korupsi Menyuburkan Kemiskinan”, terbitan hari jum’at, 9 Desember 2011, 7 5 ibid, 7

## B. Pengertian korupsi
Istilah  korupsi berasal dari bahasa latin  “corruption”, ”corruption” (Inggris) dan “corruptive” (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. 6 Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak  resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatanya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibanya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. 7
Dalam perkembanganya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Definisi lain dari korupsi yang paling banyak diacu, termasuk oleh World Bank dan UNDP, adalah “the abuse of public office for private gain”. 8 Korupsi terjadi jika 3 (tiga) hal terpenuhi, yaitu 9 (1) seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut, (2) adanya economic rents, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan (3) system yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan.
Oleh karena itu menurut Ian Mc Walters, SC 10 dalam bukunya yang berjudul Memerangi Korupsi; Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia keseriusan dan keinginan suatu Negara untuk memberantas korupsi dapat dinilai dari undang-undang yang ditetapkanya dan tindakan-tindakan pemerintahanya dalam menerapkan undang- undang itu. Akan tetapi di Indonesia masih sangat jauh untuk memerangi yang namanya korupsi, jangankan untuk memeranginya untuk menjahuinya saja sangat jauh
6 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 2.
7 Ibid. hal 2 8 Republika, “Korupsi Menyuburkan Kemiskinan”, terbitan hari jum’at, 9 Desember 2011, hal 7 9 Widjayanto, 2009, memahami korupsi, ditulis khusus untuk buku Korupsi Mengorupsi Indonesia , PT Gramedia PustakaUtama, Jakarta, hal 6 10 Ian McWALTERS, 2006  A Handbook on Fighting Corruption With Special Reference to  Hongkong Experience And the United Nations Convention Againts Corruption, PT Temprina Media Grafika, Surabaya, hal 2
dari sebuah harapan bangsa untuk membersihkan Negara Indonesia ini dari sebuah tindakan korupsi yang sangat merugikan segala elemen maupun lapisan masyarakat yang ada di Indonesia utamanya. Dalam perkembanganya bisa disimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kepentingan dengan cara apapun.
Secara normatif, seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi bila telah memenuhi dua kriteria: pertama, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau  perekonomian negara. Kedua:  dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).
Perilaku korupsi ini pun dapat di indikasikan dalam beberapa pandangan. Dalam pandangan hukum dan keadilan misalnya korupsi diartikan sebagai tindakan mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Kemudian diderivasikan: (1) korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri; (2) korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Jika sudah demikian masyarakat memandang pengertian korupsi dengan berbagai perspektif maka dalam pandangan agama pun akan mengalami perubahan karena betapa pun tafsir atas realitas seringkali harus berhadapan dengan rigiditas “teks”, yang oleh karenanya para ulama dituntut untuk melakukan kontekstualisasi pemahaman atas teks yang semula ditafsirkan menurut kebutuhan zamannya untuk diselaraskan dengan kebutuhan perkembangan zaman.
Perkembangan definisi korupsi juga ditandai oleh sejumlah interpretasi keagamaan tentang tindak pidana tersebut. Para ulama misalnya  menganalogikan korupsi dengan al-ghulûl, sebuah terma yang dirujuk dari kitab suci al-Quran dan hadis- hadis Nabi. Mereka –  pada umumnya –  mengelaborasi makna al-ghulûl dengan sejumlah interpretasi yang semakna dengan pengertian korupsi sebagaimana yang didefinisikan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu dengan cara pandang masing-
masing. Representasi definisi tentang korupsi yang dielaborasi dari terma al-ghulûl dapat dicermati – misalnya – pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2001) tentang “al- Ghulûl” (Korupsi) dan “ar-Risywah” (SuapMenyuap). MUI pada 2001 pernah mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan al-ghulul (korupsi), ar-risywah (suap- menyuap), dan pemberian hadiah bagi pejabat. Dalam fatwa tersebut MUI menegaskan, bahwa korupsi dan praktik suap “sangat keras” larangannya dalam agama. Sementara pemberian hadiah bagi pejabat sebaiknya dihindari karena pejabat telah menerima imbalan dan fasilitas dari negara atas tugas-tugasnya. Fatwa MUI tersebut juga dikuatkan oleh pendapat para ulama NU pada Munas NU. Selain itu, Munas NU (2002) juga merekomendasikan mengharamkan hibah (hadiah) kepada pejabat di luar batas kewajaran. Diharamkannya hibah itu, karena di samping melanggar sumpah jabatan, juga bisa menimbulkan kemungkinan sebagai ar-risywah (suap-menyuap) atau sebagai bentuk al-ghulul (korupsi). Menurut para ulama NU, ar-risywah bisa mengubah yang benar menjadi salah atau sebaliknya, sedangkan al-ghulul (korupsi) tidak sama dengan ar-risywah (suap-menyuap)  -- bukan menyogok -tetapi mengambil uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi masuk ke ‘kantong’ sendiri. Alasan NU menyinggung masalah hibah, karena masalah tersebut menjadi aktual mengingat KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) banyak menerima pengembalian isian formulir pejabat negara yang hartanya disebut sebagai hibah. "Di sinilah perlu ketegasan NU sebagai organisasi keagamaan terbesar mengenai bagaimana kedudukan hibah kepada para pejabat.”

## C. Peran agama dalam pembentukan perilaku anti-korupsi
Dalam agama apapun pasti tidak membenarkan praktik korupsi dalam bentuk apapun karena dalam hal itu terdapat perilaku yang menyebabkan kerugian publik. Dengan begitu agama menjadi peran utama dalam membendung perilaku korupsi dan membentuk perilaku  anti-korupsi.
Dalam hadis lain Abu Dawud dari Buraidah bin al-Hashib meriwayatkan bahwa Rasulullah  Saw pernah bersabda :
“Barangsiapa yang saya angkat menjadi pejabat dengan gaji rutin, maka sesuatu yang yang diambilnya selain itu [gaji rutin]adalah ghulûl [korupsi]”
Berdasar pada ‘Illat (Causa-Legis), korupsi dapat dipahami sebagai: “tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang amanat publik”. Sehingga semua penyalahgunaan wewenang oleh siapapun, dalam bentuk apa pun, di mana pun dan kapan pun oleh pemegang amanat publik dapat disebut sebagai tindakan korupsi”. Ketika kita pahami korupsi berdasarkan pada Maqâshid  (Kausa-Finalis), maka korupsi dapat dipahami sebagai: “tindakan yang merugikan kepentingan publik”.
Sehingga semua tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok yang dilakukan oleh siapa pun, dalam bentuk apa pun, di mana pun dan kapan pun dapat disebut sebagai tindakan korupsi”.

## D. Analisis pembahasan

## 1. Amanah
Secara etimologis, “amanah” berarti” “titipan” (Munawwir, 1997). Sedang dalam pengertian istilah, kata amanah-sebagaimana yang yang terdapat dalam al- Quran  dapat dipahami dalam lima pengertian:
Pertama, kata amanah dikaitkan dengan larangan menyembunyikan kesaksian atau keharusan memberikan kesaksian yang benar. Sebagaimana yang dapat kita pahami dari QS al-Baqarah, [2] 283:
Agama telah mengajarkan kepada kita tentang konsep amanah sebagai mana yanga telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW dengan menggunakan konsep amanah ini serta mengajarkanya kepada ummat sejak mereka masih kanak kanak ini akan menjadi sebuah pembiasaan pembentukan karakter pada diri agar bersikap amanah dalam segala sendi kehidupan dengan begitu konsep amanah akan mengakar pada setiap individu.
Salah satu bentuk amanah adalah tidak menyalahgunakan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri atau sebagai alat untuk memuaskan hasrat menguasai hak yang bukan miliknya karena mengetahui bahwa memegang amanah adalah sebuah titipan  dan menyalahgunakan titipan  adalah berdosa.
2. Shidiq
Kata shidiq, secara etimogis, berarti: benar atau  jujur (Munawwir, 1997). Seorang muslim dituntut untuk selalu dalam keadaan benar lahir-batin. Meliputi:
benar-hati (shidq al-qalb), benar-perkataan (shidq al-hadits), serta benarperbuatan (shidq al-‘amal).
Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah Saw bersabda:
“Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena setiap kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan setiap kebaikan akan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagi seorang yang jujur (shidiq). Dan jauhilah sifat bohong, karena setiap kebohongan akan membawa kepada kejahatan, dan setiap kejahatan akan memebawa ke neraka. Orang-orang yang selalu berbohong dan mencari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong (kadzdzâb).”
Ciri-ciri orang yang shidiq adalah: selalu berkata benar, selalu bermu’amalah dengan benar, memutuskan dengan benar, menepati janji serta menampilkan diri seperti keadaan yang sebenarnya. Karena itu orang yang shidiq tidak mungkin melakukan korupsi, karena di dalamnya (korupsi) pasti ada kebohongan. Dengan menerapkan konsep shidq dan memebiasakan sikap shidiq sejak kanak kanak maka ini adalah upaya agama dalam membentuk perilaku yang anti-korupsi.
3. Adil
Adil  –  secara etimologis –  berarti: “kesepadanan, kelurusan dan ukuran”.
(Munawwir, 1997). Sedang dalam pengertian terminologis berarti: “sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur” (Madjid, 2000) yang muncul dari rasa insaf (kesadaran) yang mendalam. Namun sebagai sebuah konsep keagamaan, makna keadilan  jauh lebih luas dan kompleks berkaitan dengan konteks masing-masing. Keadilan dapat dipilah menjadi empat pengertian: (1) keadaan sesuatu yang seimbang; (2) persamaan dan penyangkalan terhadap pembedaan; (3) memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya; dan (4) kemurahan dalam memberikan kebaikan. Implikasi dari sifat adil ini akan tampak pada perilaku sehari-hari, antara lain: tidak mau mengambil sesuatu melebih haknya; tidak mau merugikan orang lain dan selalu  berusaha memberkan keuntungan terhadap orang lain tanpa harus kehilangan hak-haknya. Sikap inilah yang pada akhirnya akan dapat menghindarkan diri orang dari perilaku “korupsi”. Karena korupsi  pada dasarnya  merupakan bentuk tindakan yang tidak adil, karena merugikan orang lain.

## 4. Taqwa
Taqwa  dalam pengertian etimologis –  berarti: “takut., berhati-hati dan waspada”. Sedang dalam pengertian terminologis, taqwa berarti: “penjagaan diri dari sesuatu yang tidak baik”. (Raharja,  1996).
Al-Quran menyebut kata taqwa ini sebanyak 242 kali, baik dalam bentuk kata benda maupun kata kerja. Orang yang memiliki sifat dan melaksanakan tindakannya disebut al Muttaqin (Orang Yang Bertaqwa).  Al-Muttaqin secara umum dapat dimaknai dalam tiga kategori: (1) orang yang menjaga diri dari kejahatan; (2) orang yang berhati-hati; dan (3) orang yang menghormati dan menepati kewajiban.  Dari sikap-sikap yang terbentuk pada orang-orang yang bertaqwa itulah, dapat diharapkan muncul sebuah komunitas yang memberdayakan dan terberdayakan karena tumbuhnya solidaritas antarmanusia dan masyarakat sebagai perwujudan riil   dalam wilayah praksis dari kepatuhan penuh hamba-hamba Allah kepada-Nya. Setiap muslim yakni orang yang beragama islam diwajibkan untuk memberantas korupsi atau tidak mendukung praktik korupsi sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Swt : dalam QS Ali ‘Imran, 3: 104: “Hendaklah ada di antaramu kelompok yang selalu mengajak kepada kebajikan dan memerintahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang akan mencapai kebahagiaan.”
Sementara Rasulullah Saw pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Sa’id bin Malik:
“Barangsiapa di antaramu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya; kalau tidak sanggup, maka ubahlah dengan lisan; dan bila tidak sanggup, ubahlah dengan hati. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman ”
Selain itu, beberapa langkah preventif dapat dilakukan agar godaan korupsi tidak menjadi kenyataan, antara lain dengan cara:
a. Membiasakan pola hidup sederhana (Q.S. 17: 26-27). Pola hidup sederhana ini akan mencegah orang dari jebakan gaya hidup materialis, hedonis dan konsumeristis.
b. Selalu berupaya tidak melanggar hak orang lain  (Q.S. 7: 33). Kebiasaan hidup teratur, tidak melanggar undang-undang/peraturan yang berlaku serta menghormati adat kebiasaan masyarakat yang benar sudah barang tentu  akan terhindar dari prilaku  pelanggaran terhadap hak milik orang lain.
c. Menumbuhkan rasa tanggungjawab (Q.S. 3: 67) pada diri sendiri dan anggota masyarakat.
d. Selalu berupaya menjauhkan diri dari godaan setan, yakni menjaga diri dari segala perbuatan keji dan munkar.
e. Membiasakan diri dalam bekerja secara profesional dan proporsional. Mengetahui wilayah kerja yang diamanahkan pada diri kita sekaligus menyadari mana wilayah tanggungjawab yang sudah diamanahkan pada orang lain yang bukan bagian dari tanggungjawab kita.
f. Selalu memotivasi diri untuk berprestasi, bukan sekadar meraih prestise.
g. Selalu memperkaya diri dengan penataan  hati/spiritualitas (manajemen qalbu) dalam bekerja, tidak sekedar mengandalkan aspek knowledge dan skill semata.
Dan kita dapat menerapkan beberapa nilai nilai anti-korupsi yang terkandung dalam ajaran agama diantaranya :
a. Kejujuran : Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
b. Kepedulian : Perilaku dan sikap tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
c. Kemandirian: Perilaku dan sikap yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
d. Kedisiplinan: Perilaku yang menunjukkan tindakan tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
e. Tanggung jawab : Perilaku  dan sikap untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan.
f. Kerja keras : Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, belajar, dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
g. Sederhana : Perilaku dan sikap bersahaja yang tidak berlebihan,tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas,  apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan dan rendah hati
h. Keberanian : Perilaku dan sikap hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya, (tidak takut, gentar, kecut)  dan pantang mundur.

## E. Metode Penelitian
Dalam artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif berdasarkan data yang diperoleh penulis dari sumber yang didapatkan. Penulisan ini bertujuan mengenalkan kembali intisari ajaran ajaran agama islam terutamanya agar masyarakat mengenal kembali apa saja ajaran agama islam tentang konsep konsep yang telah diajarkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam penulisan artikel ini saya mengambil beberapa teori diantaranya, teori solidaritas oleh Emile Durkheim Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya.
Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral adalah netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya.  Dalam masyarakat yang sistem budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup seberapa besar pun kesalehan individu. Dengan mengetahui konsep yang menjadi acuan tentang pembahasan diatas yaitu bagaimana agama menjadi peran pembentuk perilaku anti- korupsi diharapkan seluruh masyarakat siapapun itu semoga menjadi bahan acuan terhadap pembenahan diri dan pengendalian sikap untuk kedepanya agar bisa menjadi individu yang shaleh secara ritual maupun sosial.

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Peran agama dalam pembentukan perilaku anti-korupsi seharusnya sudah menjadi modal utama dalam membendung perilaku korupsi itu sendiri. Namun kembali lagi terhadap individu masing masing masih saja ada yang belum memahami secara luas makna yang terkandung dalam konsep agama.

## G. Penutup
Berdasarkan data yang terkumpul  dari beberapa sumber penulis menyimpulkan bahwa setiap agama memiliki peran masing masing dalam pembentukan perilaku anti- korupsi dalam hal ini agama islam memberikan banyak sekali pembelajaran tentang perilaku yang dilarang di dalam agamanya diantaranya yaitu perilaku korupsi karena islam memandang perilaku tersebut sebagai perilaku yang tercerla yang di haramkan atau dilarang dalam agama telah ditunjukan dala kitab suci agama islam dan hadits nabi bahwa perilaku tersebut telah menyalahi norma norma ajaran islam dan mendapat teguran juga hukuman bagi orang orang yang melanggar ajaran agama.
Selain itu agama  islam telah memberikan beberapa konsep yang dapat diterapkan dalam kehidupan agar kelak menumbuhkan sikap yang baik dan diharapkan dapat membentuk perilaku yang anti-korupsi yaitu sikap amanah, adil, shidiq, taqwa. Juga langkah langkah yang dapat ditempuh dalam pembentukan perilaku anti-korupsi dengan beberapa cara yang diambil dari intisari ajaran agama islam yaitu :
Menerapkan sikap dan perilaku kejujuran, kemandirian, kepedulian, keberanian, kerja keras, tanggung jawab, kedisiplinan, dan membiasakan perilaku sederhana dalam setiap sikap. Tidak berlebih lebihan dan selalu merasa cukup. Karena awal dari perilaku korupsi adalah merasa tidak cukup juga didasari dengan sikap yag tidak sederhana.

## Daftar Pustaka
Indah Sri Utari. 2011. “Faktor Penyebab Korupsi” Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagian Hukum danKepegawaian
Johan Budi SP dkk. 2011. “Menanti Peran Budaya dan Agama” Integrito edisi 22/TH.V/JULI-AGUSTUS 2011 Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi R Tilaar, H.A.R. 2002 .  Pendidikan, Kebudayaan,  dan Masyarakat Madani  Indonesia
Strategi Reformasi Pendidikan Nasional .  Bandung: Remaja Rosda Karya Republik Indonesia Ari Anshori. 2003. “Gerakan Anti Korupsi: Kesepakatan Muhammadiyah dan NU” Tajdida, JurnalPemikiran dan Gerakan Muhammadiyah Vol 1, No. 2, Surakarta: LSI
(LembagaStudi Islam) Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Republik  Indonesia. 2003. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bidang DIKBUD
Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Madjid, Nurcholish., Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, 2000