## Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Ideologi Pancasila

## Nurhadi
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Email: alhadijurnal@gmail.com

## Abstrak
Piagam  Madinah  sebagai  dokumen  konstitusi  pertama  dalam  Islam,  mempunyai hubungan  denganPancasila  dalam  Piagam  Jakarta  sebagai  ideologi  keagamaan,  hal  ini menunjukkan Piagam Madinah ada relevansi dengan nilai-nilai falsafat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Tulisan ini, memaparkan kajian filosofis-normatif dari butir- butir  Piagam  Madinah  dengan  butir-butir  Pancasila  dalam  Piagam  Jakarta.  Penelitian akan  membuktikan  bahwa  Ideologi  Konstitusi  Piagam  Madinah  sangat  relevan  dengan Piagam  Jakarta  dengan  butir-butir  nilai  Filosofis  Pancasila.  Pada  Sila  Katuhanan  yang Maha  Esa  dalam  Piagam  Madinah  ada  pada  Pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan ketauhidan  dan  aqidah.  Sila  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab  dalam  Piagam Madinah  ada  pada  Pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  HAM.  Sila  Persatuan  Indonesia dalam  Piagam  Madinah  ada  pada  Pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  persatuan  dan kesatuan serta persaudaraan. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam  Permusyawaratan  Perwakilan  dalam  Piagam  Madinah  ada  pada  Pasal-pasal berkaitan  dengan  musyawarah  dan  kesepakatan.  Sila  Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh Rakyat  Indonesia  dalam  Piagam  Madinah  ada  pada  Pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan kesamaan dan persamaan dalam hukum dan HAM.
Kata Kunci: konstitusi, Piagam Madinah,  relevansi, ideologi Pancasila.

## Abstract
The Medina Charter as the first constitutional document in Islam, has  relationship with Pancasila in the Jakarta Charter as religious ideology.  It shows that the Medina Charter has relevance to the philosophical values of Pancasila as the ideology of the  Indonesia. This  paper  presents  the  relationship  between  the  Medina  Charter  abbd  Pancasia  from normative  and  philosophical  point  of  view  in  order  to  prove  that  the  Constitution's Ideology  of  the  Medina  Charter  is  very  relevant  to  the  Jakarta  Charter  with  the Philosophical values of Pancasila. The first principle (or Sila) of Pancasila Belief in one supreme  being  is  in  line  with  article  in  the  Medina  Charter  about  monotheism  and aqedah. The second Sila  of Pncasila Just and Civilized Humanitarism is in relation with the Articles about Human Rights in the Medina Charter. The third Sila of Pancasila about the comitment to the unity of Indonesia is also stated in Articles of Medina Charter about unity  and  brotherhood.  The  forth  principle  about  the  idea  of  people  led  or  governed  by wise politics in line with the Articles about deliberation and agreement. The last principle about the commitment to Social Justice for All Indonesian People is similar with the law of human rights in the Medina Charter.
Keywords: constitution, Medina Charter, relevance, Pancasila ideology.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1778

## Sejarah Artikel
Diterima: 11 Oktober 2018; Direview: 2 Desember 2018; Diterima: 18 Juni 2019; Diterbitkan: 30 Juni 2019; Sitasi: V.2.1 volksgeist 2019.

## Pendahuluan
Islam  memiliki  nilai-nilai  dasar pembangunan kemasyarakatan yang sejahtera  untuk  diaplikasikan  di  muka bumi (seperti; keadilan, nilai-nilai kebaikan, kedamaian, tenggangrasa, saling  menghormati,  kasih  sayang,  tidak membeda-bedakan,  dsb)  tidak  akan berubah  sampai  kapanpun,  hanya  jalan untuk  menuju  ke  arah  itu,  tentu  akan fariatif, karena terkait konteks yang ada. 1
Pada term keadilan, nilai-nilai kebaikan, kedamaian, tenggang rasa, saling menghormati, kasih sayang, tidak membeda-bedakan  dalam  pengertian secara terminologis akan banyak perbedaan  yang  tidak  habis-habisnya untuk  dikaji  oleh  sebab  akan  ditemukan jelas perbedaan konseptual yang mencolok,  antar  agama  misalnya.  Inilah yang kemudian akhir-akhir ini
membawa  para  tokoh  cendekiawan Muslim di Indonesia (khususnya) membangun  berbagai  pondasi  dialog antar  agama.  Pondasi  yang  paling populer  tapi  beresiko  adalah  aplikasi filsafat. 2
Bagi  umat  manusia,  prinsip keadilan  merupakan  salah  satu  prinsip yang sangat penting dalam pergaulannya dengan  komunitas  masyarakat  atau Negara.  Bahkan  boleh  dikatakan  tidak ada  prinsip  dasar  yang  sedemikian
1 Luqman  Rico  Khashogi,  “Konsep Ummah  Dalam  Piagam  Madinah,” IN  RIGHT: Jurnal  Agama  dan  Hak  Azazi  Manusia 2,  no.  1 (24 Maret 2017): 94, http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1234.
2 Khashogi, 95.
didambakan  sepanjang  sejarah  umat manusia seperti prinsip keadilan. Prinsip keadilan  dalam  berbagai  dimensinya merupakan  cita-cita  tertinggi  umat manusia  yang  terkadang  tidak  mudah direalisasikan. 3
Pada umumnya unsur-unsur yang harus ada bagi terwujudnya dan berdirinya sebuah negara adalah, pertama;  adanya  bangsa  yang  mendiami wilayah  tertentu  di  belahan  bumi  ini, kedua;  adanya  institusi  yang  diterima baik oleh bangsa tersebut dan direalisasikan oleh pemegang kekuasaan,  dan  ketiga; adanya  sistem yang  ditaati  dan  mengatur  jenjang- jenjang  kekuasaan  serta  kebebasan politik  yang  menjadi  identitas  bangsa tersebut sehingga tidak mengekor kepada negara lain. 4
Selama  kurang  lebih  13  tahun  di Mekah,  Nabi  Muhammad  dan  umat Islam  belum  mempunyai  kekuatan  dan kesatuan  politik  yang  menguasai  suatu wilayah. 5 Umat  Islam  menjadi  satu komunitas  yang  bebas  dan  merdeka setelah  (Nabi) pada  tahun  622  M  hijrah ke  Madinah  yang  sebelumnya  disebut Yatsrib. Jika di Mekah mereka sebelumnya  merupakan  umat  lemah yang tertindas, maka di Madinah mereka mempunyai  kedudukan  yang  baik,  kuat, dan dapat berdiri sendiri. 6
3 Hariyanto,  “Prinsip  Keadilan  dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Impelementasinya dalam Negara Hukum Indonesia,” Justitia  Islamica 11,  no.  1  (Juni 2014): 43.
4 Imam  Amrusi  Jailani,  “Piagam
Madinah:  Landasan  Filosofis  Konstitusi  Negara Demokratis,” al-Daulah:  Jurnal  Hukum  dan Perundangan Islam 6,  no. 2 (20 Oktober 2016): 270, https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.269- 295.
5 Harun  Nasution, Islam  Ditinjau  dari Berbagai Aspeknya , I (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), 92.
6 Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata Negara:  Ajaran,  Sejarah,  Dan  Pemikiran

## Volksgeist
Setibanya  Nabi  Muhammad  saw di  Madinah  dan  diterima  penduduk Madinah, dan menjadi pemimpin penduduk  kota  itu.  Rasulullah  saw segera meletakkan dasar - dasar kehidupan  yang  kokoh  bagi  pemben- tukan suatu masyarakat baru. Inilah awal berdirinya  pranata  sosial  politik  dalam sejarah  perkembangan  Islam.  Sebagai produk  yang  lahir  dari  rahim  peradaban Islam,  Piagam  Madinah  diakui  sebagai bentuk  perjanjian  dan  kesepakatan bersama  bagi  kepentingan  membangun masyarakat  Madinah  yang  plural,  adil, dan berkeadaban. 7
Historis lahirnya konstitusi Madinah  ( constitution  of  Medina )  tidak lepas  dari  pembahasan  Piagam  Madinah ( charter of Medina ), tentunya tidak lepas pula  dari  pembicaraan  tentang  masya- rakat  ( society )  di  Madinah,  utamanya pada masa Nabi Muhammad Saw. dalam catatan  sejarah,  Yatsrib  pada  waktu  itu merupakan  suatu  lingkungan oase yang subur. 8 Kota  itu  (Madinah)  dihuni  oleh orang-orang  Arab  Pagan  atau  musyrik dengan  suku-suku  utama  ‘Aus  dan
(Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia,  1993), 10 Lihat juga ; Muhammad Latif Fauzi, “Konsep Negara  Dalam  Perspektif  Piagam  Madinah  Dan Piagam  Jakarta,” Al-Mawarid:  Jurnal  Hukum Islam 13,  no.  0  (12  Januari  2013):  85–86, https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/2809.
7 J.  Suyuti  Pulungan, Fiqih  Siyasah (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan,  1995),  82;  M.  Mukhlis Fahruddin,  “Muatan  Nilai  Dan  Prinsip  Piagam Madinah Dan Pancasila: Analisa Perbandingan,”
ULUL  ALBAB  Jurnal  Studi  Islam 12,  no.  1  (20 September 2013): 2, https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2399 lihat juga ; J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan  dalam  Piagam  Madinah  Ditinjau dari  Pandangan  Al-Qur’an. (Jakarta:  Rajawali Pers, 1996), 5.
8 Kota  Madinah  (dahulu:  Yastrib)  secara sosiologis  masyarakat  tidak  homogen,  tetapi heterogen  yaitu  terdiri  dari  bangsa  Arab  dan Yahudi.  Lihat  Rahmad  Asril  Pohan, Toleransi Inklusif:  Menapak  Jejak  Sejarah  Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 11.
Khazraj.  Kota  itu  agaknya  sudah  sejak zaman  kuno  dengan  nama  Yatsrib  atau menurut  catatan  ilmu  bumi  Yetroba. 9
Keberhasilan  Nabi  Muhammad  Saw., dalam  membentuk  masyarakat  Muslim awalnya  berbentuk  negara  kota  ( city state ),  tetapi  dengan  dukungan  dari beberapa  kabilah  dari  semua  penjuru Jazirah Arab, kemudian terbentuk sebuah  Negara  Bangsa  ( Nation  State ) dalam babak pembangunan ummah baru Madinah ( new society ). 10
Jika dilihat prinsip-prinsip pokok yang  ada  dalam  Piagam  Madinah, agaknya  tidak  berlebihan  kalau  Piagam Jakarta (Pancasila), dasar Negara
Indonesia, dapat dibandingkan sekalipun tidak  dapat  disamakan  dengan  prinsip- prinsip yang dikandung Piagam Madinah. 11 Kedudukan  dan  fungsi
Pancasila pun bagi Umat Islam
Indonesia  kiranya  ada  persamaan.  Hal ini  dapat  dimaklumi  bahwa  lahirnya Pancasila merupakan obyektifikasi Islam,  yaitu  penerjemahan  nilai-nilai internal  ke  dalam  kategori-kategori
9 M.  Fatkhan,  “Piagam  Madinah (Konstitusi Pertama Negara Muslim),” Eksploria 1,  no.  VII  (2009):  66;  Lihat  juga.  Ahmad Zayyadi,  “Sejarah  Konstitusi  Madinah  Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya  di  Indonesia),” Jurnal  Supremasi Hukum 4, no. 1 (Juni 2015): 178. 10 Abd.  Salam  Arief,  “Konsep  Ummah dalam  Piagam  Madinah,” Al-Jamiah 50  (1992):
85  Lihat  juga;  H.L.  Beck  dan  N.J.G.Kaptein, “Pertentangan  Antara  Nabi  dan  Golongan Oposisi  di  Madinah,”  dalam Pandangan  Barat Terhadap  Islam  Lama ,  vol.  4  (Jurnal  INIS (Indonesian  Netherlands  Cooperation  in  Islamic Studies),  1989),  54–55;  John  L  Esposito, Islam Warna  Warni:  Ragam  Ekspresi  Menuju  “Jalan Lurus,” trans.  oleh  Arif  Maftuhin  (Jakarta:
Paramadina,  2004),  15  Lihat  Juga;  Zayyadi, “Sejarah  Konstitusi  Madinah  Nabi  Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia),” 178–79.
11 Pulungan, Fiqih  Siyasah ,  77–78  Lihat juga  ;  Nasution, Islam  Ditinjau  dari  Berbagai Aspeknya ,  92–93;  Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan  dalam  Piagam  Madinah  Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an. , 1–2.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1778
objektif.  Obyektifitas  inilah  yang  akan menghindarkan
masyarakat dari
dominasi. 12
Realita  dan  fakta  keberagaman Indonesia  dari  sisi  agama,  etnis,  suku dan  budaya  tidak  bisa  kita  bantah  dan merupakan  kekayaan  bangsa.  Indonesia diikat  dengan  semangat  kebangsaan tanpa  membedakan  agama,  etnis,  suku dan  budaya  dalam  melakukan  hubungan relasi  dan  interaksi  sosial.  Telah disepakati bersama pula kalau pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, fakta multikutural,  multiagama  dan  multietnis diatas  bisa  menjadi  potensi friksi , Kasalahan semacam ini akan
menyebabkan  terganggunya  semangat kebangsaan  dan  cita-cita  demokrasi. 13
Hubungan  antara  Piagam  Madinah  dan Piagam  Jakarta  yang  erat  kaitannya dengan ideologi keagamaan yang tertuang dalam falsafat Negara Indonesia yaitu  Pancasila.  Maka  dalam  tulisan  ini, ingin memaparkan kajian filosofis
normatif dari butir-butir Piagam Madinah dengan butir-butir Pancasila.

## Historis Piagam Madinah
Nabi  Muhammad  hijrah  ke Madinah  pada  tahun  622  M.  dan disambut  dengan  baik  oleh  penduduk kota tersebut. 14 Madinah era baru dalam usaha mengefektifkan dakwahnya,
karena Nabi Muhammad saw memperoleh dukungan kuat dari
12 M.  Abdul  Karim, Menggali  Muatan Pancasila  dalam  Perspektif  Islam (Yogyakarta:
Surya Raya, 2004), 46.
13 Fitrah Hamdani, “Piagam Madinah dan Demokrasi di Indonesia (Studi Tentang Kontribusi  Piagam  Madinah  Terhadap  Konsep
Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945),”  Penelitian  (Surakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah, 2013), i.
14 Rukman Abdul Rahman Said,
“Hubungan  Islam  dan  Yahudi  Dalam  Lintasan Sejarah,” al-Asas, Dakwah (FUAD) IAIN Palopo III, no. 1 (April 2015): 46.
warganya. 15 Dukungan ini tidak diperoleh  secara  tiba-tiba,  tapi  diawali dengan kesepakatan-kesepakatan mereka dengan  beliau  ketika  masih  berada  di Mekkah,  kemudian  tumbuh  dengan perlahan-lahan. 16 Namun,  dukungan  itu belum  membuat  posisi  beliau  benar- benar mantap, karena penduduk Madinah  terbagi  ke  dalam  kelompok- kelompok  sosial  yang  saling  berbeda dalam cara piker dan kepentingan. 17
Madinah  adalah  sebuah  kota kurang  lebih  berjarak  400  kilometer  di sebelah  utara  kota  Makkah.  Penduduk kota Madinah terdiri dari beberapa suku Arab  dan  Yahudi. 18 Madinah  didiami oleh  berbagai  golongan  suku  bangsa Arab dan bangsa Yahudi, yang menganut  agama  dan  keyakinan  yang berbeda-beda  masyarakat  Madinah  yang majemuk  yaitu  terdiri  dari  kaum muslimin (kaum Anshar dan Muhajirin), bangsa  Yahudi  kaum  Aus  dan  Khajraj 19 (bani  Quraizah,  bani  Nadhir,  dan  bani Qoinuqo’, dan bangsa Arab  yang belum memeluk  Islam. 20 Kemajemukan  ini bertambah  kompleks  setelah  sebagian penduduknya memeluk agama Islam dan setelah Nabi Muhammad beserta pengikutnya dari Mekkah hijrah ke kota
15 Muhammad  Husain  Haikal, Hayât Muhammad ,  trans.  oleh  Ali  Audah  (Jakarta: Litera AntarNusa, 1990), 227.
16 H.  Zainal  Arifin  Abbas, Peri  Hidup Muhammad  Rasulullah  saw (Medan:  Firma
Rahmat, 1964), 1246. 17 Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan  dalam  Piagam  Madinah  Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an. , 87.
18 Nurcholish  Majid, Islam  Agama
Peradaban:  Membangun  Makna  Dan  Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1995), 41.
19 Perlu  diketahui  bahwa  kaum  Anshar dari kabilah Khazraj sebagian besar menyembah berhala.  Dan  orang-orang  Yahudi  sendiri menganut aliran monoteisme dikaruniai ilmu dan kitab  suci.  Lihat  Ibn  Hisyam, Sirah  Nabawiyah (Bekasi: PT. Darul Falah, 2015), 389.
20 Zainul  Abidin  Ahmad, Membentuk Negara  Islam (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1960), 93–94.

## Volksgeist
Madinah. 21 Heterogenitas penduduk Madinah  tidak  hanya  didasarkan  atas perbedaan  agama  dan  keyakinan  tetapi juga  dalam  hal  etnis,  bangsa,  asal daerah, kelas sosial serta adat kebiasaan. 22 Hal  ini  yang  menyebabkan tiap  golongan  memiliki  corak  pikir  dan bertindak  sesuai  dengan  filosofi  hidup dan  kepentingannya.  Faktor-faktor  ini pulalah yang tampaknya sering
mengakibatkan
mudahnya timbul konflik antara mereka. 23
Kehidupan  model  masyarakat  di Madinah  memerlukan  penataan  dan pengendalian  sosial  politik  secara  bijak dengan  membuat  undang-undang  dan peraturan  yang  dapat  menciptakan  rasa aman,  damai  atas  dasar  keserasian  dan keadilan,  serta  dapat  diterima  seluruh golongan. 24 Ideologi yang dibangun oleh nabi  adalah  ideologi  pemersatu  dengan bahasa  yang bisa diterima oleh berbagai pihak, yaitu, kemanusiaan. 25
Nabi Muhammad saw
mempunyai  kedudukan,  bukan  saja sebagai  kepala  agama,  tetapi  sebagai juga  sebagai  kepala  Negara.  Dengan kata lain, dalam diri nabi terkumpul dua kekuasaan,  kekuasaan  spiritual  dan kekuasan duniawi. 26 Kedudukannya
21 Muchsin, Muhammad Rais, dan Wahyu Tribowo, Sebuah  Ikhtisar  Piagam  Madinnah, Filsafat Timur,
Filosof Islam Dan
Pemikirannya:  Al-Kindi,  Ar  Razi,  Al-Farabi,
Ibnu  Maskawaih,  Ibnu  Sina,  Al-Ghazali,  Ibnu Thufail,  Ibnu  Rusyid,  Ibnu  Khaldun (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), 1.
22 Ali  Irsyad,  “Piagam  Madinah  dan Pengaruhnya  terhadap  Masyarakat  Madinah,” Penelitian  (Yogyakarta:  Fakultas  Adab  Jurusan Sejarah  dan  Kebudayaan  Islam  UIN  Sunan Kalijaga, 2009), 1.
23 Fahruddin,  “Muatan  Nilai  Dan  Prinsip Piagam Madinah  Dan Pancasila,” 4.
24 Syarqowi Abdurrahman Asy-,
Muhammad  sang  Pembebas ,  trans.  oleh  Ilyas Siraj  (Yogyakarta:  Penerbitan  Universitas  Atma Jaya, 2000), 136–37.
25 Fahruddin,  “Muatan  Nilai  Dan  Prinsip Piagam Madinah  Dan Pancasila,” 4–5.
26 Bukhori  Abdul  Shomad,  “Piagam Madinah  Dan  Resolusi  Konflik,” Al-Adyan:
sebagai rasul secara otomatis merupakan kepala Negara. 27 Beliau membuat penataan  dan  pengendalian  sosial  yang mengatur  hubungan  antar  golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik,  dan  agama,  dengan  tahapan- tahapan berikut: 28
1. Membangun  masjid  yang  selain sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai tempat musyawarah.
2. Menciptakan  persaudaraan  yang nyata  antara  orang  Islam  Madinah dan Mekkah. Untuk memperkokoh persatuan  dan  kesatuan,  kelompok kaum  mukminin  dipersaudarakan atas  dasar  akidah  yang  intinya adalah kasih sayang dan kerjasama. Dengan  cara  itu,  mereka  semakin kokoh  karena  tidak  ada  lagi perbedaan antara pendatang (Muhajirin)  dan  pribumi  (Anshar). Bahkan,  ikatan  mereka  melebihi ikatan  kekeluargaan,  sehingga,  al- Quran menggambarkan dalam surah  al-Hasyr  ayat  9  sebagai berikut:
                                     
                                                 
                                 
                                             
Jurnal  Studi  Lintas  Agama 8,  no.  2  (31
Desember 2013): 53, https://doi.org/10.24042/adyan.v8i2.586.
27 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), 25.
28 Juwairiyah  Dahlan,  “Piagam  Madinah dan Konsep Ummah,” Jurnal Paramedia; Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan XV (Juni 1999): 64.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1778
                              
                                
Artinya: Dan  orang- orang  yang  Telah menempati  kota  Madinah  dan Telah beriman (Anshor) sebelum  (kedatangan)  mereka (Muhajirin),  mereka  (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan  dalam  hati  mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin),  atas  diri  mereka sendiri, sekalipun mereka
dalam  kesusahan.  dan  siapa yang  dipelihara  dari  kekikiran dirinya,  mereka  Itulah  orang orang  yang  beruntung  (QS.  Al- Hasyr: 9).
Juga  dalam  surah  al- Hujarat  ayat  10  sebagai berikut:
                                               
                                                
Artinya: Orang-orang  beriman  itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah  hubungan)  antara kedua saudaramu itu dan takutlah  terhadap  Allah,  supaya kamu  mendapat  rahmat (Hujarat : 10).
3. Membuat  perjanjian  tertulis  atau piagam yang ditujukan untuk seluruh penduduk Madinah. 29
29 Fahruddin,  “Muatan  Nilai  Dan  Prinsip Piagam Madinah  Dan Pancasila,” 4.
Catatan  historis  membuktikan bahwa  jauh  sebelum  pemikiran  Barat mencetuskan  konsep  Negara  kons- titusional,  sejarah  Islam  telah  menge- mukakan bahwa sepanjang masa
Rasulullah Muhammad saw. 30 telah lahir konstitusi  tertulis  pertama  yaitu  Piagam Madinah.  Piagam  Madinah  ini  adalah dokumen  konstitusional  negara  yang dicetuskan  oleh  Nabi  Muhammad  saw sebagai  fondasi  negara  Madinah. 31
Bahkan  W.  Montgomery  Watt  menya- takan bahwa dokumen tersebut (Piagama Madinah)  secara  umum  diakui  secara autentik, sekaligus telah menjadi sumber ide yang mendasari negara Islam. 32
Piagam  Madinah  ini  merupakan piagam  tertulispertama  dalam  sejarah umat  manusiayang  dapat  dibandingkan denganpengertian konstitusi dalam systemketatanegaraan  modern. 33 Dalam narasi  historisnya,  Piagam  Madinah ditetapkan  sebagai  piagam  politik  yang digunakan sebagai siasat Rasulullah saw pasca-hijrah  ke  Madinah  yang  dimak- sudkan untuk membina kesatuan kehidupan  berbagai  golongan  warga Madinah. 34
Kandungan  “piagam  madinah” terdiri  dari  47  pasal,  terdapat 23  pasal membicarakan  tentang  hubungan  antara umat  Islam  yaitu:  antara  Kaum  Anshar
30 Hanif  Fudin  Al-Azhar,  “Refleksi Normatif Mengenal Ṣaḥīfah Al-Madīnah Terhadap Konstitusi Negara Indonesia,” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi 1, no. 1 (29 Mei 2018): 4, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1617.
31 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2015), 85.
32 Dahlan  Thaib  dan  dkk, Teori  dan Hukum Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 31.
33 Al-Azhar, “Refleksi Normatif Mengenal Ṣaḥīfah Al-Madīnah Terhadap Konstitusi Negara Indonesia,” 5.
34 Ahmad  Sukardja, Hukum  Tata  Negara & Hukum Administrasi Negara: Dalam
Perspektif Fikih Siyasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 67.

## Volksgeist
dan  Kaum  Muhajirin,  24  pasal  lain membicarakan  tentang  hubungan  umat Islam  dengan  umat  lain  termasuk Yahudi. 35 Maka  dapat  dikatakan  bahwa Piagam  Madinah  suatu  “Dokumen Politik”  yang  pertama  berisi  HAM  dan Toleransi beragama yang patut dikagumi sepanjang sejarah, karena dengan Piagam  Madinah  tersebut  HAM  dan Toleransi beragama terwujud dan tercipta. Berangkat dari sekilas keterangan  di  atas  maka  makalah  ini akan  merekonstruksi  kembali  lahirnya Piagam Madinah yang merupakan tonggak  sejarah  berdirinya  Negera Madinah. 36
Piagam Madinah merupakan dokumen  perjanjian  yang  dibuat  pada masa  Rasulullah  saw  bersama  dengan orang-orang  Islam  dan  pihak  lain (Yahudi) yang tinggal di-Yasrib
(Madinah).  Piagam  tersebut  memuat pokok-pokok  pikiran  yang  dari  sudut
35 Teks  Piagam  Madinah  mengikuti  versi Ibn  Hisyam,  Syafi  Al-Rahman  Al-Mubarak Fawri, Muhammad Hamidullah, dan Muhammad Mamduh al-Arabi sementara terjemahnya mengikuti  Ahmad  Sukardja  dalam  disertasinya yang  dibukukan  menjadi  Ibn  Hisyam, Piagam
Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  1945: kajian  perbandingan  tentang  dasar  hidup bersama  dalam  masyarakat  yang  majemuk (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia,  1995), 47–57, http://books.google.com/books?id=kOIxAAAA MAAJ;  Hisyam, Sirah  Nabawiyah ,  31–35;  Abu al-‘Abbas  Ahmad  bin  ‘Abd  al-Halim  bin Taymiyyah al-Harrani, al-Sharim al-Maslul ‘ala Syatim  al-Rasul (Bairut:  Dar  Ibn  Hazm,  1417), 129–33; Lihat juga Ibn Kasir, al-Bidayah wa al- Nihâyah ,  III  (Mesir:  Dar  al-Ma’arif,  t.t.),  224– 25;  Jailani,  “Piagam  Madinah,”  281;  Ahmad Sukardja, Piagam  Madinah  Dan  Undang- Undang  Dasar  1945:  Kajian  Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat  yang  Majemuk (Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia, 1995), 45; Fauzi, “Konsep  Negara  Dalam  Perspektif  Piagam Madinah Dan Piagam Jakarta,” 89.
36 Shomad,  “Piagam  Madinah  Dan Resolusi Konflik,” 54.
tinjauan modern dinilai mengagumkan. 37
Dalam  konstitusi  itulah  untuk  pertama kalinya  dirumuskan  ide-ide  yang  kini menjadi  pandangan  hidup  modern, seperti  kebebasan  beragama,  kebera- gaman,  multikulturalism,  humanism  dan hak  setiap  kelompok  untuk  mengatur hidup  sesuai  dengan  keyakinannya, kemerdekaan  hubungan  ekonomi,  dan lain-lain. 38 Selain  itu  juga  ditegaskan adanya  suatu  kewajiban  umum,  yaitu partisipasi  dalam  usaha  pertahanan bersama  menghadapi  musuh  dari  luar, dan menjunjung tinggi nilai-nilai humanis. 39

## Histori Piagam Jakarta
Pemerintah  Jepang  pada  tanggal 1  Maret  1945  akan  mengumumkan  dua hal  yang  diperkirakan  akan  dapat membuat  rakyat  Indonesia  gembira, adapun  dua  hal  itu  adalah:  1).  Akan didirikannya Dokuritsu  Zyunbi  Tyo-
osakai atau biasa disebut dengan sebutan Badang Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI); 40 2).  Akan  diperluskannya pembicaraan  mengenai  kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah
37 A  Hasymy, Sejarah  kebudayaan  Islam (Jakarta [Indonesia: Bulan Bintang, 1975), 55. 38 Shafiyyur-rahman  Al-Mubarakfury, Sirah  nabawiyah ,  trans.  oleh  Suchail  Suyuti (Jakarta: Gema Insani, t.t.), 127.
39 Nurcholish Majid, Bosco Carvallo, dan Dasrizal, Aspirasi  Umat  Islam  Indonesia (Jakarta:  Lembaga  Penunjang  Pembangunan Nasional, 1983), 11.
40 BPUPKI  (Badan  Penyelidik  Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), dibentuk  oleh  pemerintah  Jepang  pada  29  April 1945  dan  dilantik  pada  28  Mei  1945.  Selama bertugas  BPUPKI  melaksanakan  dua  masa sidang.  Masa  sidang  pertama  berlangsung  dari 29  Mei  1945  hingga  1  Juni  1945,  dan  masa sidang kedua berlangsung dari 10 hingga 16 Juli 1945.  Lihat  Mujar  Ibnu  Syarif,  “Spirit  Piagam Jakarta  Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,” JURNAL CITA HUKUM 4, no. 1 (2 Juni 2016): 16, https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3568.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1778
dijanjikan  Jepang  pada  tanggal  7 September 1944. 41
Demi  mewujudkan    dan  merea- lisasikan janji yang telah di ucapkan dan telah  di  umumkan  oleh  Pemerintah Jepang  tersebut,  maka  pada  hari  ulang tahun  Kaisar  Jepang  “Tenno  Heikal”, dikeluarkannya  maklumat  yang  berisi pembentukan suatu badan yang diberinama Dokuritsu  Zyunbi  Tyoosakai atau  biasa  disebut  dengan  sebutan Badang Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI)  pada  tanggal  29  April  1945 yang  diketuai  oleh  Dr.  Radjiman Widyodiningrat dan R.P. Soeroso sebgai wakil ketuanya. 42
Dengan nada yang sama menurut Muhammad  Yamin  sebagaimana  yang dikutip  oleh  J.C.T.  Simoangkir,  S.H, menyebutkan, adapun nama-nama anggota-anggota
BPUPKI tersebut adalah:  1).  Ir.  Soekarno;  2).  Mr. Muhammad Yamin; 3). Dr. R. Koesoemah Atmadja; 4). R. Adoelrahim Pratalykrama;  5).  R.  Aris;  6).  K.H. Dewantara; 7). K. Bagoes H. Hadikoesoemo;  8).  B.P.H.  Bintoro;  9). A.K. Moezakkir; 10).
B.P.H. Poeroebojo;  11).  R.A.A.  Wiranata- koesoemo;  12).  Ir.  R.  Asharsoetedjoe Moenandar;  13).  Oeij  Tiang  Tjoei;  14). Drs. Moh. Hatta; 15). Oeij Tjong Hauw; 16).  H.  Agoes  Salim;  17).  M.  Soetardjo Kartohadikoesoemo; 18). R.M. Margono Djojohadikoesoemo;  19).  K.H.  Abdul Halim;  20).  K.H.  Masjkoer;  21).  R. Soedirman;  22).  Prof.  Dr.  P.A.H.
41 Rozikin  Daman, Pancasila  Dasar Falsafah Negara (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 1995), 42.
42 H.  Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam Jakarta  22  Juni  1945  dan  Sejarah  Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami Dan Nasionalis  “Sekular”  Tentang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  1945-1959 (Jakarta:  CV
Rajawali,  1986),  16;  Lihat  juga  Muhammad Yamin,
Indonesia,
dan Constitution, Pembahasan  Undang-Undang  Dasar  Republik
Indonesia (Djakarta: Prapantja, 1969), 239.
Djajadiningrat;  23).  Prof.  Dr.  Soepomo; 24).  Prof.  Ir.  R.  Rooseno;  25).  Mr.  R. Pandji Singgih; 26). Mr. Ny. Maria Ulfa Santoso;  27).  R.M.T.A.  Soerjo;  28).  R. Rooslan  Wongsokoesoemo;  29).  Mr.  R. Soesanto  Tirtoprodjo;  30).  Ny.  R.S.S. Soenarjo  Mangoenpoespito;  31).  Dr.  R. Boentaran  Martoatmodjo;  32).  Liem Koem  Hian;  33).  Mr.  J.  Latuharhary; 34).  Mr.  R.  Hindromartono;  35).  R. Soekardjo  Wirjopranoto;  36).  Hadji  Ah. Sanoesi; 37). A.M. Dasaad; 38). Mr. Tan
Eng  Hoa;  39).  Ir.  R.M.P.  Soerachman Tjokroadisoerjo;  40).  R.A.A.  Soemitro Kolopaking Poerbonegoro; 41). K.R.M.T.H.  Woerjaningrat;  42).  Mr.  A. Soebardjo;  43).  Prof.  Dr.  R.  Djenal Asikin Widjajakoesoemo; 44). Abikoesoemo Tjokrosoejoso; 45). Parade Harahap; 46). Mr. R.M. Sartono; 47). K.H.M. Mansoer; 48). Drs.
K.R.M.A.  Sosrodiningrat;  49).  Mr.  R. Soewandi;  50).  K.H.A.  Wachid  Hasjim;
51).  P.F.  Dahlen;  52).  Dr.  Soekiman; 53).  Mr.  K.R.M.T.  Wongsonagoro;  54). R.  Oto  Iskandar  Dinata;  55).  A.
Baswedan;  56).  Abdul  Kadir;  57).  Dr. Samsi; 58). Mr. A.A. Maramis; 59). Mr. R. Samsoedin; 60). Me.R. Sastromoeljono; 61). Dr. K.R.T, Radjman Wediodiningrat; 62). R.P.Soeroso. 43 Badan  Penyelidikan  ini  mem- punyai tugas-tugas khusus yang dibebankan  atas  mereka.  Diantara  tugas tersebut adalah menyelenggarakan
pemeriksaan  dasar  tentang  hal-hal  yang dianggap  penting,  rancangan-rancangan dan penyelidikan-penyelidikan yang berhubungan  dengan  usaha  mendirikan Indonesia  yang  merdeka  di  kemudian hari, termasuk soal-soal yang menyangkut dasar-dasar negara,
Undang-undang  Dasar  dan  pembelaan
43 J. C. T Simorangkir, Penetapan UUD : Dilihat  dari  Segi  Ilmu  Hukum  Tata  Negara Indonesia. (Jakarta:  Gunung  Agung,  1984),  10– 11;  Lihat  juga  Daman, Pancasila  Dasar Falsafah Negara , 43–44.

## Volksgeist
tanah air. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Gunseikan dan Siakoo  Sikikan  pada  upacara  pelantikan anggota  Badan  Penyelidik.  Pelantikan- nya  berlangsung  pada  tanggal  28  Mei 1945.  Sehari  setelah  dilantik,  badan  ini menjalankan  tugasnya  yaitu  sidang pertama yang jatuh pada tanggal 29 Mei sampai  dengan  1 Juni  1945.  Dan  sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. 44
Konsepsi demokrasi yang terkandung  dalam  UUD  1945  sendiri merupakan hasil perumusan para pendiri Negara  Indonesia  di  dalam  persidangan BPUPKI  dan  PPKI  pada  tahun  1945. 45
Gagasan  yang  berkembang  di  dalam perumusan  itu  sendiri  merupakan  hasil dari pergolakan pemikiran yang berkembang  selama  masa  pergerakan kemerdekaan  yang  terjadi  sejak  awal abad  ke-20. 46 Oleh  karena  itu,  gagasan demokrasi  yang  berkembang  dalam perumusan UUD 1945 bukan merupakan hasil  pemikiran  sesaat,  tetapi  hasil perenungan  yang  mendalam  dari  para pendiri negara, setelah mengalami perjuangan  pergerakan  kemerdekaan yang cukup lama. Di dalamnya terkandung  keinginan  mengenai  arah perkembangan  kehidupan  bangsa  yang hendak dipimpin. 47
Tepatnya  pada  tanggal  22  Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh-tokoh Dokuritso Junbi Chooisakai mengadakan  pertemuan  untuk  mem- bahas  pidato  serta  usul-usul  mengenai asas  dasar  yang  telah  dikemukakan dalam  sidang-sidang  Badan  Penyelidik
44 Daman, Pancasila  Dasar  Falsafah Negara , 43–44.
45 Anshari, Piagam Jakarta  22 Juni  1945 dan  Sejarah  Konsensus  Nasional  Antara Nasionalis  Islami  Dan  Nasionalis  “Sekular” Tentang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945-1959 , xiv.
46 Chikita  Putri  M,  “Sejarah  Panitia Sembilan dan Sejarah Piagam Jakarta,” t.t., 1–2.
47 Aidul  Fitriciadah  Azhari, Demokrasi dan Autokrasi (Surakarta: SI, 2010), 1–2.
Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia (BPUKI), untuk itu disusunlah sebuah  piagam  yang  kemudian  terkenal dengan nama ”Piagam Jakarta”, yang di dalamnya  terdapat  rumusan  dan  sis- tematika  yang  kelak  menjadi  Pancasila sebagai  berikut: 48 1)  Ketuhanan,  dengan kewajiban  menjalankan  syariat  Islam bagi  pemuluk-pemeluknya,  2)  Kemanu- siaan  yang  adil  dan  beradab,  3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan
5) Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 49
Perwakilan  tersebut  berjumlah Sembilan  tokoh. 50 Kesembilan  tokoh nasional  tersebut  adalah: 51 Ir.  Soekarno, Drs.  Mohammad  Hatta,  A.A.  Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar
Muzakir,  H.  Agus  Salim,  Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin. 52
Selanjutnya  dalam  sidang-sidang perumusan dasar negara, terlihat ada dua paham.  Pertama,  yang  menganjurkan agar  Indonesia  didirikan  sebagai  negara Islam,  kedua, anjuran  negara  nasionalis- sekuler,  seperti  diusulkan  Hatta,  yaitu Negara persatuan nasional yang memisahkan  unsur  negara  dan  agama, bukan  Negara  Islam. 53 Ternyata  di
48 Putri M, “Sejarah Panitia Sembilan dan Sejarah Piagam Jakarta,” 2–4.
49 Fahruddin,  “Muatan  Nilai  Dan  Prinsip Piagam Madinah  Dan Pancasila,” 8–9.
50 Anshari, Piagam Jakarta  22 Juni  1945 dan  Sejarah  Konsensus  Nasional  Antara Nasionalis  Islami  Dan  Nasionalis  “Sekular” Tentang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945-1959 , 6.
51 Hasan  Muari  Ambarf, Suplemen Ensiklopedia (Jakarta:  PT.  Ikrar  Mandiriabadi, 2001), 146.
52 Dardji  Darmodiharjo  dan  dkk, Santiaji Pancasila (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 30; Lihat  juga  Darsita,  “Sejarah  Perumusan
Pancasila dalam hubugannya dengan Proklamasi,” t.t., 9.
53 Alva  Agus  Widodo,  “Bingkai  Islam dalam Demokratisasi di Indonesia” (Yogyakarta:

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1778
dalam Naskah Persiapan UUD 1945 jilid II  yang  disusun  oleh  Yamin  tidak memuat  satupun  pidato  para  anggota nasionalis  Islam.  Yang  dimuat  dalam naskah  tersebut  hanyalah  tiga,  yaitu  (1) pidato  Soekarno,  (2)  pidato  Yamin,  dan (3) pidato Soepomo. 54
Lahirnya  Piagam  Jakarta  adalah hasil  kompromi  tentang  dasar  negara Indonesia  yang  dirumuskan  oleh  Panitia Sembilan  dan  disetujui  pada  tanggal  22 Juni  1945  antara  pihak  Islam  dan  kaum kebangsaan
(nasionalis). 55
Panitia Sembilan  merupakan  panitia  kecil  yang dibentuk  oleh  BPUPKI.  Pada  saat penyusunan  UUD  pada  Sidang  Kedua BPUPKI,  Piagam  Jakarta  dijadikan Muqaddimah  ( preambule ).  Selanjutnya pada  pengesahan  UUD  45  pada  tanggal 18  Agustus  1945  oleh  Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI).  UUD 45 yang telah disahkan oleh PPKI terdiri dari dua bagian, yaitu bagian “pembukaan”  dan  bagian  “batang  tubuh UUD”  yang  berisi  37  Pasal,  1  Aturan Peralihan  terdiri  atas  4  pasal,  1  Aturan Tambahan  terdiri  2  Ayat. 56 Istilah Muqaddimah
diubah menjadi
Pembukaan  UUD  setelah  butir  pertama diganti  menjadi  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Perubahan  butir  pertama  dilakukan oleh  Drs.  M.  Hatta  atas  usul  A.A. Maramis  setelah  berkonsultasi  dengan Teuku  Muhammad  Hassan,  Kasman
Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. 57 Realita sejarah menunjukan bahwa,  pemikir  bangsa  telah  arif  dan bijaksana
untuk menghilangkan keegoisan  dalam  memaksakan  keya-
Fakultas Usuluddin Jurusan Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga, 2005), 75.
54 Fahruddin,  “Muatan  Nilai  Dan  Prinsip Piagam Madinah  Dan Pancasila,” 9.
55 Darsita,  “Sejarah  Perumusan  Pancasila dalam hubugannya dengan Proklamasi,” 13.
56 Darmodiharjo  dan  dkk, Santiaji Pancasila , 30–31.
57 Fahruddin,  “Muatan  Nilai  Dan  Prinsip Piagam Madinah  Dan Pancasila,” 9.
kinan  salah  satu  agama  terhadap  agama lain  dalam  satu  negara. 58 Akhirnya Pancasila  tercipta,  dan  dapat  diterima oleh  berbagai  kelompok  yang  ada. Kearifan  inilah  yang  harus  dijaga bersama,  agar  kerukunan  negara  ini tidak  terusik  oleh  keegoisan  kelompok tertentu yang ingin memaksakan kehendaknya, di tengah pluralitas bangsa ini. 59

## Piagam Madinah Perspektif Pancasila
Sebelum  menganalisis  Piagam Madinah dengan Pancasila, maka
penulis  akan  memaparkan  teks  asli Piagam  Jakarta  sebagai  bentuk  asli  dari Pancasila, yaitu:“Piagam Jakarta” 60 : Bahwa  sesungguhnja  kemerdekaan  itu jalah  hak  segala  bangsa,  dan  oleh  sebab itu  maka  penjajahan  di  atas  dunia  harus dihapuskan,  karena  tidak  sesuai  dengan perikemanusiaan  dan  perikeadilan.  Dan perjuangan  pergerakan  kemerdekaan Indonesia telah sampai (lah) kepada saat yang berbahagia dengan selamat- sentausa  mengantarkan  rakyat  Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil dan  makmur.  Atas  berkat  Rahmat  Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan  oleh  keinginan  luhur, supaja  berkehidupan  kebangsaan  jang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemer- dekaannya.  Kemudian  dari  pada  itu untuk  membentuk  suatu  Pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah-darah  Indonesia, dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan
kemerdekaan,
58 Syarif,  “Spirit  Piagam  Jakarta  Dalam Undang-Undang Dasar 1945,” 17.
59 Fahruddin,  “Muatan  Nilai  Dan  Prinsip Piagam Madinah  Dan Pancasila,” 10.
60 Cikal  bakal  Pembukaan  UUD  1945 yang terdiri dari empat alinea.

## Volksgeist
perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial, makadisusunlah  kemerdekaan  kebang- saan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Hukum Dasar  Negara  Indonesia,  yang  terbentuk dalam  suatu  susunan  Negara  Republik Indnesia,  yang  berkedaulatan  rayat, dengan  berdasar  kepada: 61 “KeTuhanan, dengan  kewajiban  menjalankan  syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 62
61 Cikal  bakal  Isi  dari  dasar  Negara  yiatu Pancasila.
62 BPUPKI  (Badan  Penyelidik  Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai),
dibentuk  oleh  pemerintah  Jepang  pada  29  April 1945  dan  dilantik  pada  28  Mei  1945.  Selama bertugas  BPUPKI  melaksanakan  dua  masa sidang.  Masa  sidang  pertama  berlangsung  dari 29  Mei  1945  hingga  1  Juni  1945,  dan  masa sidang kedua berlangsung dari 10 hingga 16 Juli 1945. Lihat Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Paramadina,  1998),
88–89;  Sejalan  dengan  gagasan  tersebut  ketika pada  tanggal  13  Juli  1945  ketua  panitia  kecil mengajukan  rancangan  pertama  pasal  4  ayat  2 UUD  1945  tentang  presiden  kepada  sidang paripurna BPUPKI, yang berbunyi: “Yang dapat menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  hanya orang Indonesia asli”, Wahid Hasjim mengusulkan  agar  pada  akhir  pasal  4  ayat  2 tersebut  ditambahkan  kata-kata  “yang  beragama Islam”.  Selanjutnya,  Wahid  Hasjim  juga mengusulkan  agar  pada  awal  pasal  29  tentang agama  dicantumkan  kata-kata  “Agama  negara ialah  agama  Islam”.  Usulan  Wahid  Hasjim tersebut  mendapat  dukungan  dari  Sukiman karena  apa  yang  diusulkan  Wahid  Hasjim  itu, menurut  dia,  di  samping  tidak  akan  membawa akibat  apa-apa,  juga  akan  memuaskan  rakyat. Lihat Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah  Konsensus  Nasional  Antara  Nasionalis Islami Dan Nasionalis “Sekular” Tentang Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945-1959 ,  33–34; Syarif,  “Spirit  Piagam  Jakarta  Dalam  Undang- Undang  Dasar  1945,”  17–19;  Sejalan  dengan pendapatnya  tersebut,  Masjkur  yang  melihat adanya  kontradiksi  antara  pasal  9  dan  pasal  28 rancangan  UUD  1945,  menyarankan  agar  isi kedua pasal tersebut disinkronkan satu sama lain. Menurut dia, berdasarkan pasal 9 yang berbunyi, “Presiden  bersumpah  sesuai dengan agamanya”, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  presiden  RI tidak  harus  seorang  Muslim.  Hal  ini,  menurut dia,  bertentangan  dengan  pasal  28  yang berbunyi, “Negara berdasarkan kepada
menurut  dasar  kemanusiaan  yang  adil dan  beradab, 63 persatuan  Indonesia, 64 dan  kerakjatan  yang  dipimpin  oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan  perwakilan, 65 serta dengan  mewujudkan  suatu  keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia” 66 .Jakarta,  22  Juni  1945. Diketahui oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno
Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H.A.  Salim,  Achmad  Subardjo,  Wachid Hasjim, Muhammad Yamin.Dari Piagam Jakarta  diatas,  maka  Pancasila  berada dalam akhir dari alinea keempat. 67
Dalam menganalisis Piagam Madinah  dalam  Perspektif  Piagam Jakarta dalam hal ini terletak pada nilai- nilai  Piagam  Jakarta  dalam  unsur  nilai filososfis  Pancasila,  analisa  dengan menggunakan  filosofis  nilai-nilai  dari Pancasila, maka penulis akan
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dengan  kewajiban menjalankan  Syari’at  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya”,  karena  sulit  untuk  menerapkan syari’at  Islam  jika  presiden  adalah  non-Muslim. Untuk  menghilangkan  kontradiksi  tersebut  dia mengusulkan agar pasal 28 segera diamandemen. Jika presiden Republik Indonesia tidak  disyaratkan  seorang  Muslim, maka menurut  dia,  pasal  28  harus  diamandemen  lebih jelas  lagi  menjadi,  “Agama  resmi  negara Republik  Indonesia  adalah  Islam”.  Kalimat  ini lebih  simpel  ketimbang  rancangan  pertama sebagaimana  dikutip  di  atas.  Akan  tetapi,  bila bunyi  pasal  28  tetap  ingin  dipertahankan,  maka pasal  7  harus  diubah  menjadi,  “Presiden  harus seorang  Muslim”.  Lihat  Muhammad  Yamin,
Naskah  persiapan  Undang-undang  dasar  1945 (Djakarta:  Jajasan  Prapantja,  1971),  380; Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna  Respon  Intelektual  Muslim  Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) , 1 ed. (Yogyakarta:  PT  Tiara  Wacana  Yogya,  1999), 180–90.
63 Sila Kedua
64 Sila Ketiga
65 Sila Keempat
66 Sila Kelima
67 Indonesia, UUD 1945 Hasil Amandemen  &  Proses  Amandemen  UUD  1945 Secara  Lengkap :  Dilengkapi  dengan  Piagam Jakarta (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 78–79.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1778
menggunakan tabel analisis, agar memudahkan memetakanya bagi penulis dan  memudahkan  memahaminya  bagi pembaca, lihat tabel analisis berikut ini:
Pancasila (lima sila) Piagam Jakarta (empat alinea) Piagam  Madinah  (47 Pasal) Katuhanan yang Maha Esa (Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya)
Sila Pancasila ini jika di analisa akan sejalan dengan Piagam Madinah
Pasal 13, 14, 22, 25 dan 47. Pasal  13:  Orang-orang mukmin  yang  takwa harus menentang orang  yang  di  antara mereka  mencari  atau menuntut  sesuatu  se- cara  zalim,  jahat,  me- lakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu  dalam  menen- tangnya,  sekalipun  ia anak  dari  salah  se- orang di antara mereka. Pasal 14: Seorang mukmin  tidak  boleh membunuh  orang  ber- iman  lainnya  lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang  mukmin  mem- bantu  orang  kafir  un- tuk (membunuh) orang beriman. Pasal 22: Tidak dibenarkan  bagi  orang mukmin  yang  menga- kui  piagam  ini,  per- caya  pada  Allah  dan Hari Akhir, untuk membantu  pembunuh dan  memberi  tempat kediaman  kepadanya. Siapa  yang  memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal  bagi  pelanggar itu,  akan  mendapat kutukan  dan  kemur- kaan  Allah  di  hari kiamat, dan tidak diterima  daripadanya penyesalan dan te- busan. Pasal 25: Kaum Yahudi  dari  Bani  & lsquo;Awf  adalah  satu umat  dengan  muk- minin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka.  Juga  (kebe- basan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu  dan  diri mereka  sendiri,  kecua-
li  bagi  yang  zalim  dan jahat.  Hal  demikian akan  merusak  diri  dan keluarganya. Pasal 47: Sesung- guhnya  Piagam  ini tidak  membela  orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian)  aman,  dan orang berada di Madinah aman, kecua- li  orang  yang  zalim dan khianat. Allah adalah  penjamin  orang yang  berbuat  baik  dan takwa. Kemanusiaan  yang Adil dan Beradab (Menurut dasar kemanusiaan  yang adil dan beradab) Sila  Pancasila  ini jika  di  analisa  akan sejalan dengan Piagam Madinah Pasal  2  s/d  16,  19 s/d  21,  23,  24,  26 s/d  36,  40,  43  dan 47. Pasal 2: Kaum Muhajirin  (pendatang) dari  Quraisy  sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-mem- bahu membayar diat di antara mereka dan mereka  membayar  te- busan  tawanan  dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal  3:  Banu  &- lsquo; Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-mem- bahu membayar diat di antara  mereka  seperti semula, dan setiap suku  membayar  tebu- san  tawanan  dengan baik  dan  adil  di  antara mukminin.

## Volksgeist
Pasal 4: Banu Sarsquoidah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-mem- bahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku  membayar  tebu- san  tawanan  dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal  5:  Banu  al-Hars,
sesuai  keadaan  (kebia- saan)  mereka,  bahu- membahu  membayar diat  di  antara  mereka (seperti)  semula,  dan setiap  suku  membayar tebusan  tawanan  de- ngan  cara  yang  baik dan  adil  di  antara mukminin. Pasal  6:  Banu  Jusyam, sesuai  keadaan  (kebia- saan)  mereka,  bahu- membahu  membayar diat  di  antara  mereka (seperti)  semula,  dan setiap  suku  membayar tebusan tawanan dengan  cara  yang  baik dan  adil  di  antara mukminin. Pasal  7:  Banu  al- Najjar,  sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu - membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan  cara  yang  baik dan  adil  di  antara mukminin. Pasal 8: Banu & lsquo; Amr  Ibn  &  lsquo; Awf,  sesuai  keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap
suku  membayar  tebu- san  tawanan  dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 9: Banu al-Nabit, sesuai  keadaan  (kebia- saan)  mereka,  bahu- membahu  membayar diat  di  antara  mereka (seperti)  semula,  dan setiap  suku  membayar tebusan tawanan dengan  cara  yang  baik dan  adil  di  antara mukminin. Pasal  10:  Banu  al- &rsquo;  Aws,  sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-mem- bahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku  membayar  tebu- san  tawanan  dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 11: Sesung- guhnya mukminin tidak  boleh  membiar-
kan  orang  yang  berat menanggung  utang  di antara  mereka,  tetapi membantunya  dengan baik  dalam  pembaya- ran tebusan atau diat. Pasal 12: Seorang mukmin tidak diboleh- kan membuat perseku- tuan  dengan  sekutu mukmin lainnya, tanpa  persetujuan  dari padanya. Pasal  13:  Orang-orang mukmin  yang  takwa harus menentang orang  yang  di  antara mereka  mencari  atau menuntut sesuatu secara  zalim,  jahat, melakukan permusuhan atau keru-
sakan di kalangan mukminin.  Kekuatan

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1778
mereka  bersatu  dalam menentangnya,  sekali- pun  ia  anak  dari  salah seorang di antara mereka. Pasal 14: Seorang mukmin  tidak  boleh membunuh orang beri- man  lainnya  lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang  mukmin  mem- bantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman. Pasal 15: Jaminan Allah  satu.  Jaminan (perlindungan) diberikan  oleh  mereka yang  dekat.  Sesung- guhnya  mukminin  itu saling membantu, tidak  tergantung  pada golongan lain. Pasal 16: Sesung- guhnya  orang  Yahudi yang  mengikuti  kita berhak atas perto- longan  dan  santunan, sepanjang  (mukminin) tidak  terzalimi  dan ditentang (olehnya). Pasal  19:  Orang-orang mukmin  itu  membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan  di  jalan Allah. Orang-orang beriman  dan  bertakwa berada  pada  petunjuk yang terbaik dan lurus. Pasal 20: Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta  dan  jiwa  orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan  orang  beri- man. Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang beriman  dan  cukup
bukti  atas  perbuatan- nya,  harus  dihukum bunuh,  kecuali  wali  si terbunuh  rela  (mene- rima  diat).  Segenap orang  beriman  harus bersatu  dalam  meng- hukumnya. Pasal 23: Apabila kamu  berselisih  ten- tang  sesuatu,  penye- lesaiannya menurut (ketentuan) Allah &lsquo;azza  wa  jalla dan (keputusan) Muhammad saw. Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama  dalam  pepe- rangan. Pasal 26: Kaum Yahudi  Banu  Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu & lsquo; Awf. Pasal 27: Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti  Yahudi  Banu &lsquo; Awf. Pasal 28: Kaum Yahudi  Banu  Sa  & rsquo;idah diperlakukan sama seperti  Yahudi  Banu &lsquo; Awf. Pasal 29: Kaum Yahudi  Banu  Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu & lsquo; Awf. Pasal 30: Kaum Yahudi Banu al- &rsquo; Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu & lsquo; Awf. Pasal 31: Kaum Yahudi Banu Sa& Isquo;  labah  diper- lakukan  sama  seperti Yahudi Banu &

## Volksgeist
lsquo;Awf, kecuali orang zalim atau khianat.  Hukumannya hanya  menimpa  diri dan keluarganya. Pasal  32:  Suku  Jafnah dari Sa &  Isquo; labah (diperlakukan) sama seperti  mereka  (Banu Sa&rsquo;labah). Pasal 33: Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti  Yahudi  Banu &lsquo;Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu  lain  dari  kejahatan (khianat). Pasal 34: Sekutu- sekutu Sa&rsquo;labah (diperlakukan) sama seperti  mereka  (Banu Sa&rsquo;labah). Pasal 35: Kerabat Yahudi  (di  luar  kota Madinah)  sama  seperti mereka (Yahudi). Pasal 36: Tidak seorang  pun  dibenar- kan  (untuk  perang), kecuali seizin Muham- mad  saw.  Ia  tidak boleh  dihalangi  (me- nuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat  jahat  (mem- bunuh),  maka  balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesung- guhnya  Allah  sangat membenarkan (ketentuan) ini. Pasal  40:  Orang  yang mendapat jaminan (diperlakukan)  seperti diri  penjamin,  sepan- jang  tidak  bertindak merugikan  dan  tidak khianat.
Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi  Quraisy  (Mek- kah)  dan  juga  bagi pendukung mereka. Pasal 47: Sesung- guhnya  Piagam  ini tidak  membela  orang zalim dan khianat.
Orang yang keluar (bepergian)  aman,  dan orang berada di Madinah aman, kecuali  orang  yang zalim dan khianat.
Allah  adalah  penjamin orang  yang  berbuat baik dan takwa. Persatuan Indonesia (Persatuan Indonesia) Sila  Pancasila  ini jika  di  analisa  akan sejalan dengan Piagam Madinah
Pasal  1,  15  s/d  18,
25, 37 s/d 39, 44 s/d 46. Pasal 1: Sesung- guhnya  mereka  satu umat, lain dari (komunitas)  manusia lain. Pasal 15: Jaminan
Allah  satu.  Jaminan (perlindungan)  diberi- kan  oleh  mereka  yang dekat.  Sesungguhnya mukminin  itu  saling membantu,  tidak  ter- gantung  pada  golo- ngan lain.
Pasal 16: Sesung- guhnya  orang  Yahudi yang  mengikuti  kita berhak  atas  pertolo- ngan  dan  santunan, sepanjang  (mukminin) tidak  terzalimi  dan ditentang (olehnya). Pasal  17:  Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perda- maian  tanpa  ikut  serta mukmin  lainnya  di dalam suatu pepe- rangan  di  jalan  Allah Allah,  kecuali  atas dasar  kesamaan  dan keadilan di antara mereka.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1778
Pasal 18: Setiap pasukan  yang  berpe- rang bersama kita harus  bahu-membahu satu sama lain. Pasal 25: Kaum Yahudi  dari  Bani  & lsquo; Awf adalah satu umat dengan mukminin.  Bagi  kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku)  bagi  sekutu- sekutu dan diri mereka sendiri,  kecuali  bagi yang  zalim  dan  jahat. Hal  demikian  akan merusak diri dan keluarganya. Pasal  37:  Bagi  kaum Yahudi  ada  kewajiban biaya,  dan  bagi  kaum muslimin  ada  kewa- jiban  biaya.  Mereka (Yahudi  dan  musli- min)  bantu-membantu dalam menghadapi musuh  Piagam  ini. Mereka  saling  mem- beri saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari  khianat.  Sese- orang  tidak  menang- gung  hukuman  akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan  diberikan kepada  pihak  yang teraniaya. Pasal 38: Kamu Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama  dalam  pepe- rangan. Pasal 39: Sesung- guhnya  Yatsrib  itu tanahnya  &  ldquo; haram & rdquo; (suci) bagi  warga  Piagam ini. Pasal 44: Mereka
(pendukung  Piagam) bahu-membahu  dalam menghadapi penye- rang kota Yatsrib. Pasal 45: Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai  dan  mereka (pihak  lawan)  meme- nuhi  perdamaian  serta melaksanakan per- damaian itu, maka perdamaian  itu  harus dipatuhi.  Jika  mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin  wajib  me- menuhi  ajakan  dan melaksanakan per- damaian  itu,  kecuali terhadap  orang  yang menyerang agama. Setiap  orang  wajib melaksanakan  (kewa- jiban)  masing-masing sesuai tugasnya. Pasal 46: Kaum yahudi  al-  &  rsquo; Aws,  sekutu  dan  diri mereka  memiliki  hak dan  kewajiban  seperti kelompok  lain  pen- dukung  Piagam  ini, dengan perlakuan yang  baik  dan  penuh dari  semua  pendu- kung Piagam ini. Sesungguhnya  kebai- kan  (kesetiaan)  itu berbeda  dari  kejahat- an (pengkhianatan). Setiap  orang  bertang- gungjawab  atas  per- buatannya. Sesung- guhnya  Allah  paling membenarkan dan memandang  baik  isi Piagam ini. Pasal 36: Tidak seorang  pun  dibenar- kan  (untuk  perang), kecuali seizin Muham-
mad  saw.  Ia  tidak

## Volksgeist
Kerakyatan yang dipimpin  oleh  Hik- mat  Kebijaksanaan dalam Permusya- waratan Perwakilan (Dan kerakyatan yang  dipimpin  oleh hikmat kebijaksa- naan  dalam  permu- syawaratan perwakilan) Sila  Pancasila  ini jika  di  analisa  akan sejalan dengan Piagam Madinah Pasal 36, 41 dan 42 boleh  dihalangi  (me- nuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat  jahat  (mem- bunuh),  maka  balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia  teraniaya.  Sesung-
guhnya  Allah  sangat membenarkan (ketentuan) ini. Pasal  41:  Tidak  boleh jaminan diberikan,
kecuali seizin ahlinya. Pasal  42:  Bila  terjadi suatu  peristiwa  atau perselisihan  di  antara pendukung Piagam ini,  yang  dikhawa- tirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah  &lsquo;azza  wa jalla,  dan  (keputusan) Muhammad saw. Sesungguhnya  Allah paling memelihara dan memandang  baik  isi Piagam ini. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Serta dengan mewujudkan  suatu keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia) Sila  Pancasila  ini jika  di  analisa  akan sejalan dengan Piagam Madinah Pasal  2  s/d  21,  23, 24, 26 s/d 36, 40, 43 dan 47. Pasal 2: Kaum Muhajirin  (pendatang) dari  Quraisy  sesuai keadaan (kebiasaan)
mereka, bahu-mem- bahu  membayar  diat di  antara  mereka  dan mereka  membayar  te- busan tawanan dengan cara  yang  baik  dan adil  di  antara  muk- minin. Pasal  3:  Banu  & lsquo;  Awf,  sesuai keadaan (kebiasaan)
mereka, bahu-mem- bahu  membayar  diat di antara mereka seperti  semula,  dan setiap  suku  membayar tebusan tawanan
dengan  baik  dan  adil di antara mukminin. Pasal  4:  Banu  Sa  & rsquo;idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-mem- bahu  membayar  diat di antara mereka (seperti)  semula,  dan setiap  suku  membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan  adil  di  antara mukminin.
Pasal 5: Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebia- saan)  mereka,  bahu- membahu  membayar diat  di  antara  mereka (seperti)  semula,  dan setiap  suku  membayar tebusan tawanan deng- an  cara  yang  baik  dan adil di antara mukminin.
Pasal  6:  Banu  Jusyam, sesuai  keadaan  (kebia- saan)  mereka,  bahu- membahu  membayar diat  di  antara  mereka (seperti)  semula,  dan setiap  suku  membayar tebusan tawanan deng- an  cara  yang  baik  dan adil di antara mukminin. Pasal  7:  Banu  al-
Najjar,  sesuai  keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu  mem- bayar  diat  di  antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan  cara  yang  baik dan  adil  di  antara mukminin.
Pasal 8: Banu & lsquo; Amr  Ibn  &  lsquo; Awf,  sesuai  keadaan (kebiasaan) mereka,
bahu-membahu

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1778
membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku  membayar  te- busan  tawanan  dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 9: Banu al-Nabit, sesuai  keadaan  (kebia- saan)  mereka,  bahu- membahu  membayar diat  di  antara  mereka (seperti)  semula,  dan setiap  suku  membayar tebusan tawanan dengan  cara  yang  baik dan  adil  di  antara mukminin. Pasal  10:  Banu  al-& rsquo;  Aws,  sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-mem- bahu  membayar  diat di antara mereka (seperti)  semula,  dan setiap  suku  membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan  adil  di  antara mukminin. Pasal 11: Sesung- guhnya mukminin tidak  boleh  membiar- kan  orang  yang  berat menanggung  utang  di antara  mereka,  tetapi membantunya  dengan baik  dalam  pembaya- ran tebusan atau diat. Pasal 12: Seorang mukmin tidak diboleh- kan membuat perseku- tuan  dengan  sekutu mukmin  lainnya,  tan- pa  persetujuan  dari padanya. Pasal  13:  Orang-orang mukmin  yang  takwa harus menentang orang  yang  di  antara mereka  mencari  atau menuntut sesuatu secara  zalim,  jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan  di  kalangan mukminin.  Kekuatan mereka  bersatu  dalam menentangnya, sekalipun  ia  anak  dari salah seorang di antara mereka. Pasal 16: Sesung- guhnya  orang  Yahudi yang  mengikuti  kita berhak atas perto- longan  dan  santunan, sepanjang  (mukminin) tidak  terzalimi  dan ditentang (olehnya). Pasal  19:  Orang-orang mukmin  itu  membalas pembunuh mukmin lainnya  dalam  pepe- rangan  di  jalan  Allah. Orang-orang  beriman dan  bertakwa  berada pada  petunjuk  yang terbaik dan lurus. Pasal 20: Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta  dan  jiwa  orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur  tangan  me- lawan orang beriman. Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang  beriman  dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum  bunuh,  ke- cuali  wali  si  terbunuh rela  (menerima  diat). Segenap  orang  ber- iman  harus  bersatu dalam menghu- kumnya. Pasal 23: Apabila kamu  berselisih  ten- tang sesuatu, pen- yelesaiannya  menurut (ketentuan) Allah &lsquo;azza  wa  jalla dan (keputusan)

## Volksgeist
Muhammad saw. Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama  dalam  pepe- rangan. Pasal 26: Kaum Yahudi  Banu  Najjar diperlakukan sama seperti  Yahudi  Banu & lsquo; Awf. Pasal 27: Kaum Yahudi  Banu  Hars diperlakukan sama seperti  Yahudi  Banu & lsquo; Awf. Pasal 28: Kaum Yahudi  Banu  Sa  & rsquo;idah diperlakukan sama seperti  Yahudi  Banu & lsquo; Awf. Pasal 29: Kaum Yahudi  Banu  Jusyam diperlakukan sama seperti  Yahudi  Banu & lsquo; Awf. Pasal 30: Kaum Yahudi  Banu  al-  & rsquo; Aws diper- lakukan  sama  seperti Yahudi Banu & lsquo. Pasal 31: Kaum Yahudi  Banu  Sa  & rsquo;  labah  diper- lakukan  sama  seperti Yahudi Banu & lsquo; Awf,  kecuali  orang zalim  atau  khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya. Pasal  32:  Suku  Jafnah dari  Sa  &  rsquo;labah (diperlakukan) sama seperti  mereka  (Banu Sa & rsquo; labah). Pasal 33: Banu Syutaybah (diper- lakukan)  sama  seperti Yahudi Banu & lsquo; Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan)
itu lain dari kejahatan Pasal 34: Sekutu- sekutu  Sa  &  rsquo; labah  (diperlakukan) sama  seperti  mereka (Banu  Sa  &  rsquo; labah). Pasal 35: Kerabat Yahudi  (di  luar  kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi). Pasal 36: Tidak seorang  pun  dibenar- kan  (untuk  perang), kecuali seizin Muhammad  saw.  Ia tidak  boleh  dihalangi (menuntut pemba- lasan) luka (yang dibuat orang lain).
Siapa  berbuat  jahat (membunuh), maka balasan  kejahatan  itu akan  menimpa  diri dan keluarganya, kecuali  ia  teraniaya. Sesungguhnya  Allah sangat  membenarkan (ketentuan) ini. Pasal  40:  Orang  yang mendapat jaminan seperti  diri  penjamin, sepan-jang tidak bertindak  merugikan dan tidak khianat.
Pasal  43:  Sungguh tidak ada perlindungan bagi  Quraisy  (Mek- kah)  dan  juga  bagi pendukung mereka.
Pasal 47: Sesung- guhnya  Piagam  ini tidak  membela  orang zalim dan khianat. Orang  yang  keluar (bepergian)  aman,  dan orang berada di
Madinah  aman,  ke- cuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang  berbuat  baik  dan takwa.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1778

## Kesimpulan
Ideologi Konstitusi Piagam Madinah sangat relevan dengan  Piagam Jakarta  dengan  butir-butir  nilai  Filosofis Pancasila.  Pada  Sila  Katuhanan  yang
Maha  Esa    dalam  Piagam  Madinah  ada pada  Pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan ketauhidan dan aqidah. Sila
Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab dalam  Piagam  Madinah  ada  pada  Pasal- pasal  yang  berkaitan  dengan  HAM.  Sila Persatuan  Indonesia  dalam  Piagam Madinah  ada  pada  Pasal-pasal  yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan serta  persaudaraan.  Sila  Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan Perwakilan  dalam  Piagam  Madinah  ada pada Pasal-pasal berkaitan dengan musyawarah  dan  kesepakatan.  Sila Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia  dalam  Piagam  Madinah  ada pada  Pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan kesamaan  dan  persamaan  dalam  hukum dan HAM.

## Daftar Pustaka
Abbas,  H.  Zainal  Arifin. Peri  Hidup Muhammad Rasulullah saw .
Medan: Firma Rahmat, 1964.
Abdillah, Masykuri. Demokrasi di Persimpangan  Makna  Respon
Intelektual  Muslim  Indonesia Terhadap  Konsep  Demokrasi
(1966-1993) .  1  ed.  Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999. Abdurrahman Asy-, Syarqowi. Muhammad sang Pembebas . Diterjemahkan  oleh  Ilyas  Siraj. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2000. Ahmad,  Zainul  Abidin. Membentuk
Negara  Islam .  Jakarta:  Bulan
Bintang, 1960.
Al-Azhar, Hanif  Fudin.  “Refleksi Normatif  Mengenal  Ṣaḥīfah  Al- Madīnah  Terhadap  Konstitusi Negara  Indonesia.” Volksgeist:
Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 1,  no.  1  (29  Mei 2018): 1–10. https://doi.org/10.24090/volksgei st.v1i1.1617. Al-Mubarakfury, Shafiyyur-rahman. Sirah  nabawiyah .  Diterjemahkan oleh  Suchail  Suyuti.  Jakarta: Gema Insani, t.t. Ambarf, Hasan Muari. Suplemen Ensiklopedia .  Jakarta:  PT.  Ikrar Mandiriabadi, 2001. Anshari,  H.  Endang  Saifuddin. Piagam Jakarta  22  Juni  1945  dan Sejarah Konsensus Nasional Antara  Nasionalis  Islami  Dan Nasionalis  “Sekular”  Tentang Dasar Negara Republik Indonesia  1945-1959 .  Jakarta: CV Rajawali, 1986.
Arief,  Abd.  Salam.  “Konsep  Ummah dalam  Piagam  Madinah.” Al- Jamiah 50 (1992).
Asshiddiqie,  Jimly. Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:
Rajawali Pers, 2015. Azhari,  Aidul  Fitriciadah. Demokrasi dan  Autokrasi .  Surakarta:  SI, 2010. Beck, H.L., dan N.J.G.Kaptein. “Pertentangan  Antara  Nabi  dan Golongan  Oposisi  di  Madinah.” Dalam Pandangan Barat Terhadap  Islam  Lama ,  Vol.  4. Jurnal INIS (Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies), 1989.
Dahlan,  Juwairiyah.  “Piagam  Madinah dan  Konsep  Ummah.” Jurnal Paramedia;  Jurnal  Komunikasi dan  Informasi  Keagamaan XV
(Juni 1999).
Daman,  Rozikin. Pancasila  Dasar Falsafah Negara . Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 1995.
Darmodiharjo,  Dardji,  dan  dkk. Santiaji Pancasila . Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

## Volksgeist
Darsita.  “Sejarah  Perumusan  Pancasila dalam hubugannya dengan Proklamasi,” t.t.
Effendy,  Bahtiar. Islam  dan  Negara:
Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di
Indonesia .  Jakarta:  Paramadina, 1998.
Esposito,  John  L. Islam  Warna  Warni: Ragam  Ekspresi  Menuju  “Jalan Lurus.” Diterjemahkan oleh Arif
Maftuhin.  Jakarta:  Paramadina, 2004.
Fahruddin,  M.  Mukhlis.  “Muatan  Nilai Dan  Prinsip  Piagam  Madinah Dan Pancasila: Analisa Perbandingan.” ULUL  ALBAB Jurnal  Studi  Islam 12,  no.  1  (20 September 2013): 96–109. https://doi.org/10.18860/ua.v0i0. 2399. Fatkhan, M. “Piagam Madinah (Konstitusi Pertama Negara
Muslim).” Eksploria 1,  no.  VII (2009).
Fauzi,  Muhammad  Latif.  “Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah  Dan  Piagam  Jakarta.”
Al-Mawarid: Jurnal Hukum
Islam 13,  no.  0  (12  Januari 2013). https://journal.uii.ac.id/JHI/articl e/view/2809.
Haikal,  Muhammad  Husain. Hayât Muhammad .  Diterjemahkan  oleh
Ali Audah. Jakarta: Litera
AntarNusa, 1990. Hamdani,  Fitrah.  “Piagam  Madinah  dan Demokrasi  di  Indonesia  (Studi Tentang Kontribusi Piagam Madinah Terhadap Konsep Demokrasi dalam Undang- Undang Dasar 1945).” Penelitian.  Surakarta:  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2013.
Hariyanto.  “Prinsip  Keadilan  dan
Musyawarah dalam Hukum Islam  serta  Impelementasinya dalam Negara Hukum
Indonesia.” Justitia  Islamica 11, no. 1 (Juni 2014).
Harrani,  Abu  al-‘Abbas  Ahmad  bin ‘Abd  al-Halim  bin  Taymiyyah al-. al-Sharim  al-Maslul  ‘ala Syatim  al-Rasul .  Bairut:  Dar  Ibn Hazm, 1417.
Hasymy,  A. Sejarah  kebudayaan  Islam . Jakarta [Indonesia: Bulan Bintang, 1975. Hisyam,  Ibn. Piagam  Madinah  dan Undang-Undang  Dasar  1945: kajian perbandingan tentang dasar  hidup  bersama  dalam masyarakat yang majemuk .
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995. http://books.google.com/books?i d=kOIxAAAAMAAJ.
———. Sirah  Nabawiyah .  Bekasi:  PT. Darul Falah, 2015.
Indonesia. UUD 1945 Hasil Amandemen
&  Proses  Amandemen  UUD 1945 Secara Lengkap : Dilengkapi dengan Piagam
Jakarta .  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2002. Irsyad,  Ali.  “Piagam  Madinah  dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Madinah.” Penelitian.  Yogyakarta:  Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan  Islam  UIN  Sunan Kalijaga, 2009. Jailani, Imam Amrusi. “Piagam
Madinah: Landasan Filosofis
Konstitusi  Negara  Demokratis.”
al-Daulah:  Jurnal  Hukum  dan Perundangan  Islam 6,  no.  2  (20 Oktober 2016): 269–95. https://doi.org/10.15642/ad.2016. 6.2.269-295.
Karim,  M.  Abdul. Menggali  Muatan
Pancasila dalam Perspektif Islam .  Yogyakarta:  Surya  Raya, 2004.
Kasir,  Ibn. al-Bidayah  wa  al-Nihâyah .
III. Mesir: Dar al-Ma’arif, t.t.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1778

## Khashogi,  Luqman  Rico.  “Konsep
Ummah Dalam Piagam Madinah.” IN  RIGHT:  Jurnal
Agama  dan  Hak  Azazi  Manusia 2,  no.  1  (24  Maret  2017). http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/inright/article/ view/1234.
Majid, Nurcholish. Islam Agama Peradaban:  Membangun  Makna Dan  Relevansi  Doktrin  Islam Dalam Sejarah . Jakarta: Paramadina, 1995.
Majid,  Nurcholish,  Bosco  Carvallo,  dan
Dasrizal. Aspirasi  Umat  Islam
Indonesia . Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional, 1983. Muchsin,  Muhammad  Rais,  dan  Wahyu Tribowo. Sebuah Ikhtisar Piagam Madinnah, Filsafat Timur, Filosof Islam Dan Pemikirannya: Al-Kindi, Ar Razi, Al-Farabi, Ibnu Maskawaih, Ibnu  Sina,  Al-Ghazali,  Ibnu Thufail, Ibnu Rusyid, Ibnu
Khaldun . Jakarta: STIH  IBLAM, 2004.
Nasution,  Harun. Islam  Ditinjau  dari
Berbagai  Aspeknya .  I.  Jakarta:
Penerbit  Universitas  Indonesia,
1985.
Pohan, Rahmad Asril. Toleransi Inklusif:  Menapak  Jejak  Sejarah Kebebasan Beragama dalam
Piagam  Madinah .  Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
Pulungan,  J.  Suyuthi. Prinsip-Prinsip Pemerintahan  dalam  Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan  Al-Qur’an. Jakarta: Rajawali Pers, 1996. Pulungan,  J.  Suyuti. Fiqih  Siyasah . Jakarta:  Lembaga  Studi  Islam dan Kemasyarakatan, 1995.
Putri  M,  Chikita.  “Sejarah  Panitia
Sembilan  dan  Sejarah  Piagam Jakarta,” t.t.
Said, Rukman Abdul Rahman. “Hubungan  Islam  dan  Yahudi Dalam  Lintasan  Sejarah.” al- Asas,  Dakwah  (FUAD)  IAIN Palopo III, no. 1 (April 2015).
Shomad, Bukhori  Abdul.  “Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik.” Al-Adyan:  Jurnal  Studi  Lintas Agama 8,  no.  2  (31  Desember 2013): 53–66. https://doi.org/10.24042/adyan.v 8i2.586. Simorangkir,  J.  C.  T. Penetapan  UUD : Dilihat  dari  Segi  Ilmu  Hukum Tata  Negara  Indonesia. Jakarta: Gunung Agung, 1984. Sjadzali,  Munawir. Islam  dan  Tata
Negara:  Ajaran,  Sejarah,  Dan Pemikiran . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993.
Sukardja,  Ahmad. Hukum  Tata  Negara
&  Hukum  Administrasi  Negara:
Dalam  Perspektif  Fikih  Siyasah .
Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
———. Piagam Madinah Dan Undang- Undang  Dasar  1945:  Kajian Perbandingan  Tentang  Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995. Syarif,  Mujar  Ibnu.  “Spirit  Piagam Jakarta  Dalam  Undang-Undang
Dasar  1945.” JURNAL  CITA HUKUM 4,  no.  1  (2  Juni  2016). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.
3568. Thaib,  Dahlan,  dan  dkk. Teori  dan Hukum Konstitusi . Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Widodo,  Alva  Agus.  “Bingkai  Islam dalam Demokratisasi di Indonesia.” Yogyakarta: Fakultas Usuluddin  Jurusan  Perbandingan
Agama  UIN  Sunan  Kalijaga,
2005. Yamin,  Muhammad. Naskah  persiapan Undang-undang dasar 1945 .

## Volksgeist
Djakarta: Jajasan Prapantja,
1971.
Yamin,  Muhammad,  Indonesia,  dan Constitution. Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia .  Djakarta:  Prapantja, 1969. Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam . Jakarta: Rajawali Pers, 1999. Zayyadi,  Ahmad.  “Sejarah  Konstitusi Madinah  Nabi  Muhammad  Saw (Analisis  Piagam  Madinah  dan Relevansinya di  Indonesia).”
Jurnal Supremasi Hukum 4, no. 1 (Juni 2015).