## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  KASUS JUAL BELI BAYI YANG
DILAKUKAN IBU KANDUNG PADA STUDI KASUS PERKARA NOMOR: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)
Oleh: Putri Alda Feramarta 1)
Abdul Latif Mahfuz 2)
Romli SA 3)
Saefuddin Zahri 4)
Universitas Muhammadiyah Palembang 1,2,3,4)
E-mail: PutriAldaFermarta@gmail.com 1)

## ABSTRACT
The formulation of  the problem in  this research is 1) How is the Law  Enforcement Against the  Case  of  Buying  and  Selling  Babies  by  Natural  Mothers  Case  Study  Case  Number: BP/196/VII/2021/RESKRIM  2021)?  and  2)  What  are  the  factors  that  influence  law enforcement in the case of buying and selling babies carried out by biological mothers in the case  study  case  number:  BP/196/VII/2021/RESKRIM  2021)?.  The  research  method  used  is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary  data.  Based  on  the  results  of  the  research,  it  shows that  1)  Efforts  to  handle  the criminal act of buying and selling of babies committed by biological mothers in Palembang City  are  carried  out  by  imposing  criminal  acts,  namely  pre-emptive  actions,  preventive actions, repressive actions can be imposed in accordance with the provisions of Article 77B Law Number 35 of 2014 regarding Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection;  2)  The  factors  that  influence  the  occurrence  of  the  criminal  act  of  selling  and buying  babies  committed  by  biological  mothers  in  Palembang  City,  namely  First,  law enforcement officials where the lack of supervision and prevention of making fake documents is a factor in the occurrence of child trafficking because child traffickers with this will easily trade child illegally. Second, the facilities and infrastructure, such as the lack of budget funds and  existing  facilities  to  uncover  baby  trafficking. Third,  the  community  factor  itself  where economic factors drive the community so that the problem of poverty makes many community families lack education and information to contribute to trade. Fourth, the cultural factors of society. The culture of people who often borrow money is considered normal or ordinary so that not a few people get into debt and commit illegal acts by selling their own babies.
Keywords: prevention efforts, crime, cases of buying and selling babies,biological mothers

## ABSTRAK
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  1)  Bagaimana  Penegakan  Hukum  Terhadap Kasus  Jual  Beli  Bayi  Yang  Dilakukan  Ibu  Kandung  Pada  Studi  Kasus  Perkara  Nomor: BP/196/VII/  2021/  RESKRIM  2021)?  dan  2)  Apa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum terhadap  kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung pada studi kasus perkara  nomor:  BP/196/VII/  2021/  RESKRIM  2021)?.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  1) Upaya penanggulangan kejahatan  terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung di  Kota  Palembang  dilakukan  dengan  penal  yaitu  Tindakan  pre-emtif,  Tindakan  preventif, Tindakan  Represif  dapat  dikenakan  sesuai  ketentuan  Pasal  77B  UndangUndang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak;  2)  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  kejahatan  terhadap
kasus  jual  beli  bayi  yang  dilakukan  ibu  kandung  di  Kota  Palembang  yaitu Pertama ,  aparat penegak  hukum  dimana  kurangnya  pengawasan  dan  minimnya  pencegahan  Pembuatan dokumen  Palsu  menjadi  faktor  perdagangan  anak  karena  para  pelaku  perdagangan  anak dengan  ini  akan  mudah  memperdagangkan  anak-anak  secara  ilegal. Kedua ,  sarana  dan prasarana  seperti  kurangnya  dana  anggaran  dan  pasilitas  yang  ada  untuk  mengungkap perdaganagn  bayi .  Ketiga ,  faktor  masyarakat  itu  sendiri  dimana  faktor  Ekonomi  membuat masyarakat  terdesak  sehingga  masalah  kemiskinan  membuat  keluarga  masyarakat  tidak sedikit  yang  kurangnya  Pendidikan  dan  Informasi  memberikan  sumbangan  pada  teijadinya perdagangan. Keempat, faktor  kebudayaan  masyarakat.  Budaya  masyarakat  yang  sering memionjam  uang  yang  dianggap  hal  yang  lumrah  atau  biasa  sehingga  tidak  sedikit masyarakat  yang  terjerat  Utang  dan  melakukan  perbuatan  melanggarn  hukum  menjual  bayi sendiri.
Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Kejahatan, Kasus Jual Beli Bayi, Ibu Kandung

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  human  trafficking atau  perdagangan  anak  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Manusia.  Sanksi  yang  dapat dikenakan  kepada  pelaku  tindak  pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan Pasal 2. Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa terpidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan  paling  lama  15  (lima)  dua  belas  tahun dan denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). rupiah) dan paling  banyak  600.000.000,00  rupiah (enam  ratus  juta  rupiah).”  Hukuman  yang sama  juga  berlaku  bagi  setiap  perbuatan pelaku yang mengarah pada penyalahgunaan orang.
Salah satu kasus perdagangan manusia  yang  paling  menghebohkan  di
Sumatera Selatan adalah perdagangan bayi. Mengingat  sebagai  negara,  anak  adalah harapan  bangsa,  dan  ketika  tiba  saatnya menggantikan generasi tua untuk melanjutkan  roda  kehidupan  berbangsa, maka anak harus dibina  agar menjadi  anak yang  berguna  bagi  masyarakat  dan  negara. Oleh  karena  itu,  perlindungan  anak merupakan  hal  yang  harus  diperhatikan oleh negara.
UUD 1945 mengatur tentang hak-hak anak  yang  dapat  dilihat  pada  ayat  2.  28B. Jaminan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak anak  tersebut  tertuang  dalam  UUD  1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional. Jaminan ini diperkuat dengan ratifikasi  konvensi  internasional  tentang hak-hak  anak  yaitu  pengesahan  Konvensi Hak  Anak  dengan  Keputusan  Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi  Hak  Anak  (Convention  on  the Rights of the Child) hak anak).
Sebagai  implementasinya,  pemerintah mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak yang  kemudian  diubah  beberapa  ketentuan menjadi  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  mengubah  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya  dalam  Pasal  76F  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak mengatur  tentang  larangan  perdagangan manusia  pada  anak  bahwa  “Setiap  orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta  dalam  penculikan,  penjualan  atau perdagangan anak”. Namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  dapat  memberikan  jaminan perlindungan  terhadap  anak  sebagaimana yang  diharapkan,  karena  sampai  saat  ini masih  banyak  terjadi  pelanggaran  karena minimnya  pengertian  anak  sebagai  korban tindak  pidana  yang  disamakan  dengan korban dewasa dengan memberikan penafsiran  hukum  yang  berbeda,  tidak sesuai dengan kaidah perlindungan anak.
Jenis  perdagangan  anak  lainnya adalah penjualan anak dengan kedok adopsi yang  dimaksudkan  untuk  tujuan  dan kepentingan  memperoleh  keuntungan  yang besar  untuk  diperdagangkan.  Dengan  kata lain, pemahaman masyarakat tentang masalah  perdagangan  anak  masih  kurang.
Kasus  jual  beli  anak  atau  anak-anak  di provinsi  Sumatera  Selatan  khususnya  di kota  Palembang  masih  patut  mendapat perhatian pemerintah, kepolisian dan masyarakat,  karena  dalam  dua  tahun terakhir terjadi beberapa kasus perdagangan anak.
Sebagai  contoh  kasus  seorang  ibu menjual  bayi  kandung  di  Kota  Palembang.
Dengan kronologi berikut
“Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)  Polrestabes  Palembang mendapatkan  fakta baru  terkait kasus penjualan  bayi  yang  melibatkan sebanyak empat orang tersangka pada tanggal  30  Oktober  2021.  Kasus  ini sendiri  terjadi  pada  tanggal  19 Oktober  2021  lalu  di Jalan  Lestari, Kelurahan Kemang
Manis,
Kecamatan  IB  II  Palembang  sekitar pukul 14.00 WIB. Hasil penyelidikan, BB  (26)  yang  merupakan  suami  dari tersangka  AN  (25)  adalah  otak  di balik  kasus  penjualan  anak  mereka sendiri.  Kasat  Reskrim  Polrestabes Palembang  Kompol  Tri  Wahyudi mengatakan,  BB  yang  semula  adalah pelapor  dari  kasus  itu  sebelumnya menjalani  pemeriksaan.  Di  sana  ia diketahui ternyata sempat menghubungi SL (DPO) untuk menjual  anaknya.  Baca  juga:  Bayi Usia  1  Bulan  yang  Dijual  Ibu Kandung  Rp  7  Juta  Akhirnya Ditemukan  Menurut  Tri,  semula  AN dan  BB  sepakat  untuk  menjual  anak mereka  yang  baru  berusia  1  bulan sebesar  Rp  10  juta.  BB  lalu menghhubungi  SL  untuk  dicarikan pembeli.  Kemudian,  tersangka  PT dan RH menghubungi GT bahwa ada seseorang  hendak  menjual  anak. Ketika itu tersangka GT ini mengaku hanya  memiliki  uang  Rp  7  juta, namun BB tidak mau Karena tak ada
kesepakatan  harga,  BB  dan  istrinya AN  kembali  pulang  ke  rumah membawa  anak  mereka.  Namun,  dua tersangka  lagi  yakni  PT  dan  RH membujuk  AN  agar  tetap  menjual anaknya.  “Tanpa  sepengatahuan  BB, AN  ini  menjual  anaknya  sendiri kepada GT. Saat transaksi berlangsung,  GT  memberikan  uang Rp  6  juta.  Di  mana  Rp  1  juta  telah diambil GT sebagai komisi, sementara PT mendapakan Rp 300.000  dan  RH  Rp  700.000.
Sehingga,  AN  hanya  mendapatkan Rp 4 juta. Saat BB pulang ke rumah, AN mengaku bahwa anaknya telah di jual.     BB  pun  marah  dan  meminta uang  tambahan  agar  GT  membayar Rp  10  juta  seperti  kesepakatan mereka  sebelumnya.  Karena  GT  tak mau  menambah  uang,  BB  akhirnya melapor  ke  polisi  bahwa  anaknya telah  dijual.  BB  ini  juga  ternyata pengguna  narkoba,  karena  saat  dites urine  hasilnya  positif,”  ujar  dia.  BB kini telah ditetapkan sebagai tersangka  atas  kasus  tersebut.  Ia terancam  dijerat  dengan  Pasal  76 huruf  F  Juncto  Pasal  83  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  dengan ancaman  kurungan  penjara  maksimal selama 15 tahun. Baca juga: Bertaruh Nyawa Demi Berburu Harta Karun di
Gelapnya Dasar Sungai Musi Diberitakan  sebelumnya,  perbuatan AN  (25)  seorang  ibu  muda  di Palembang,  Sumatera  Selatan  yang tega  menjual  bayinya  yang  baru berusia  satu  bulan  harus  berakhir dipenjara.  Ia  ditangkap  oleh  Satuan
Reserse Kriminal (Satreskrim)
Polrestabes Palembang, usai dilaporkan oleh BB (26) yang tak lain adalah  suami  siri  pelaku.  Tak  hanya
AN,  tiga  rekannya  yang  lain  yakni GT  (37),  PA  (27)  dan  RH  (47)  ikut
ditangkap  polisi  lantaran  ikut  terlibat dalam penjualan bayi”.
Selama  ini  upaya  pihak  kepolisian khususnya  Polrestabes  Palembang  dalam upaya menangani tindak pidana perdagangan anak hanya mendapat  laporan dari  semua  pihak  tentang  perdagangan anak.  Selain  itu,  Polrestabes  Palembang juga menggerebek berbagai tempat hiburan malam  dan  tempat-tempat  perekrutan  TKI. Jika ditemukan kasus perdagangan manusia dan/atau  korban  dalam  penyerangan,  polisi akan  mengambil  tindakan  pertama  di tempat  kejadian.  Sehingga  masih  banyak terjadi  perdagangan  anak.  Dalam  lagu. Padahal  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Perubahan  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sendiri telah secara tegas mengatur tentang larangan  perdagangan  anak,  namun  dalam praktiknya belum dapat memberikan perlindungan  hukum  kepada  seluruh  anak di Indonesia.
Dengan  berdasarkan  pada  latar belakang  permasalahan  tersebut  di  atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis  dengan  mengambil  judul: Penegakan Hukum Terhadap  Kasus Jual  Beli Bayi Yang  Dilakukan  Ibu  Kandung  Pada Studi Kasus Perkara Nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021) .” .

## Permasalahan
1. Bagaimana  penegakan  hukum  terhadap kasus jual beli bayi  yang dilakukan ibu kandung  pada  studi  kasus  perkara nomor:  BP/196/VII/  2021/  RESKRIM 2021)?
2. Apa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan  hukum  terhadap    kasus  jual beli  bayi  yang  dilakukan  ibu  kandung pada  studi  kasus  perkara  nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian dalam penulisan tesis  ini menggunakan  yuridis  empiris.  Data  utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data  sekunder,  dengan  menggunakan  data yang  diperoleh  dari  studi  lapangan  dan studi literatur.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Upaya  Penanggulangan  Kejahatan Terhadap  Kasus  Jual  Beli  Bayi  yang Dilakukan  Ibu  Kandung  di  Kota

## Palembang
Upaya  penanganan  tindak  pidana kasus  jual  beli  anak  yang  dilakukan  oleh ibu  kandung  di  kota  Palembang  dilakukan dengan cara pemidanaan yaitu. dengan tiga cara, antara lain:
Pertama ,  tindakan  preventif.  Yang dimaksud  dengan  upaya  preventif  disini adalah  upaya  awal  dari  pihak  kepolisian
untuk  mencegah  terjadinya  suatu  tindak pidana.  Upaya  yang  dilakukan  dalam penanggulangan kejahatan preventif adalah dengan menanamkan nilai atau norma yang baik  agar  norma  tersebut  terinternalisasi dalam  diri  individu.  Salah  satu  yang dilakukan  pihak  kepolisian  adalah  upaya pertama  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan  melakukan  razia  terhadap  tempat- tempat  hiburan  malam  seperti  kafe,  tempat karaoke  dan  hotel  yang  banyak  terdapat  di kota-kota besar seperti kota Palembang.
Kedua , tindakan preventif. Selama ini upaya pihak kepolisian khususnya  Polrestabes  Palembang  dalam upaya menangani tindak pidana perdagangan anak hanya mendapat  laporan dari  semua  pihak  tentang  perdagangan anak.  Selain  itu,  Polrestabes  Palembang juga  menggerebek  berbagai  klub  malam. Jika dalam penggerebekan ditemukan kasus dan/atau  korban  perdagangan  anak  atau bayi,  polisi  akan  mengambil  tindakan pertama di tempat kejadian.
Ketiga , tindakan represif.
Tindakan  represif  dimaksudkan  untuk menindak  pelaku  kejahatan  sesuai  dengan perbuatannya  dan  menebus  kesalahannya agar  menyadari  bahwa  perbuatan  yang dilakukannya  adalah  melawan  hukum  dan merugikan  masyarakat,  sehingga  tidak mengulanginya  dan  orang  lain  tidak. lakukan  salah  satunya  mengingat  sanksi yang  akan  dijatuhkan  sangat  berat.  .
Dengan  kata  lain,  upaya  tersebut  adalah upaya  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum  setelah  terjadinya  tindak  pidana yang meliputi tindakan penyidikan, penyidikan, penuntutan, penyidikan, sampai dengan putusan  pidana. Operasi  ini dilakukan  oleh  petugas  polisi  setelah kejahatan  terjadi.  Perbuatan  ini  ditujukan kepada  para  pelaku  kejahatan,  yaitu. dengan menghukum mereka yang melakukan  dan  memberikan  bimbingan kepada  mereka  yang  melakukan  kejahatan tersebut .
Oleh  karena  itu,  untuk  mencegah ibu  kandung  sendiri  menjual  anak,  perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: a) Menyarankan kepada masyarakat khususnya perempuan untuk tidak melakukan  hubungan  seks  di  luar  nikah yang  mengakibatkan  kehamilan,  karena akibatnya  dapat  mengarah  pada  tindak pidana penjualan anak.
b) Melaksanakan sosialisasi Undang-
Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  agar  masyarakat mengetahui maksud dan beratnya sanksi undang-undang tersebut, untuk mencegah  maraknya  penjualan  anak oleh  ibu  kandungnya  sendiri,  sekalipun ibu tersebut adalah seorang korban.
c) Pemerintah  perlu  mencari  solusi  agar keadaan ekonomi rakyat Indonesia tidak semakin  terpuruk,  karena  jika  keadaan
ekonomi  semakin  memburuk  maka segala  macam  kegiatan  kriminalitas akan terus berlangsung, termasuk penjualan  anak  oleh  ibu  kandungnya sendiri.
d) Padahal  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak  sendiri  telah  secara tegas mengatur tentang larangan perdagangan anak, namun dalam praktiknya  belum  dapat  memberikan perlindungan  hukum  kepada  seluruh anak di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO)  Pasal 1 ayat 1 menyebutkan pengertian perdagangan  orang  adalah  sebagai  berikut: Perdagangan orang adalah perbuatan merekrut, menampung, mengirim, mengangkut  atau  menerima.  seseorang dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penjebakan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan utang  atau  memberikan  pembayaran  atau keuntungan, untuk mendapatkan persetujuan  dari  orang  yang  memiliki kendali  atas  orang  tersebut,  baik  yang dilakukan di  dalam suatu negara atau antar negara,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  atau menyebabkan orang yang dapat dieksploitasi.
Putri Alda Feramarta 1) , Abdul Latif Mahfuz 2) , Romli SA 3) , Saefuddin Zahri 4)
Seperti yang diatur dalam paragraf 1. Pasal 90  UU  no.  11  Tahun  2012  tentang Pengadilan Tindak Pidana Anak, dijelaskan bahwa  anak  korban  dan  saksi  anak  berhak atas  “rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial,  baik  kelembagaan  maupun  non kelembagaan”.  Yang  dimaksud  dengan rehabilitasi  medik  adalah  suatu  proses intervensi  terapeutik  yang  terpadu  dengan mengembalikan  kondisi  fisik  anak,  korban dan/atau  anak  saksi.  Rehabilitasi  sosial adalah  proses  kegiatan  pemulihan  secara terpadu,  baik  secara  fisik,  mental,  maupun sosial,  agar  anak  korban  dan/atau  saksi anak dapat kembali melakukan tugas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Perlindungan bagi anak korban perdagangan manusia juga berlaku sebagaimana diatur dalam UU RI 13 Tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.  Hal  ini  sejalan  dengan  amanat Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Hukum Pidana
Perdagangan Orang yang berbunyi:
“Ketentuan  Mengenai  Perlindungan  Saksi dan  Korban  Dalam  Kasus  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.” perorangan dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Undang-undang  ini.”  Dalam  hal  kesaksian di  pengadilan  sulit  dan  menakutkan  bagi korban  perdagangan  manusia,  tetapi  lebih
sulit  dan  menakutkan  bagi  anak-anak ketentuan  khusus  harus  dipertimbangkan dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa anak-anak  ini  dilindungi  ketika  bersaksi  di pengadilan.
Dengan demikian, upaya penanggulangan  kejahatan  secara  garis besar  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu melalui  sarana  “pidana”  (penal)  dan “nonpunitif” (non/nonkriminal). Di departemen  G.P  Hoefnagel  di  atas,  upaya yang  disebutkan  dalam  poin  b  dan  c kelompok  upaya  dapat  dianggap  "tidak dihukum".  Secara  garis  besar,  upaya penanggulangan  kejahatan  melalui  “jalur penghukuman”  lebih  menitikberatkan  pada sifat “penindasan/penindasan/pengurangan” setelah  kejahatan  terjadi,  sedangkan  jalur “non-hukuman” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif”. (pencegahan/pencegahan). /pengawasan) sebelum kejahatan itu terjadi. Dikatakan  selisih  kasar  karena  pada prinsipnya  tindakan  represif  dapat  dilihat sebagai  tindakan  preventif  dalam  arti  luas. Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui bahwa  penanggulangan  kejahatan  meliputi upaya  preventif  dan  sekaligus  berupaya memperbaiki perilaku orang yang melakukan tindak pidana (sebagai narapidana) di dalam lembaga pemasyarakatan.
B. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan  hukum  terhadap    kasus
jual  beli  bayi  yang  dilakukan  ibu kandung  pada  studi  kasus  perkara nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)
Terkait teori efektivitas penegakan hukum  menurut  soerjono  soekanto  maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya  kejahatan  terhadap  kasus  jual beli  bayi  yang  dilakukan  ibu  kandung  di Kota Palembang yaitu
Pertama, aparat penegak hukum karena kurangnya  pengawasan  dan  pencegahan dalam  pembuatan  KTP  palsu  menjadi faktor terjadinya perdagangan anak.
Kemudahan  pembuatan  KTP  palsu menjadi faktor terjadinya perdagangan anak karena  pelaku  perdagangan  anak  akan dengan  mudah  memperdagangkan  anak secara ilegal. Faktor lemah dalam kontrasepsi. Anak-anak yang tidak terdaftar dan  tidak  berdokumen,  terutama  yang berada  di  pedesaan,  sangat  rentan  terhadap kekerasan  dan  ini  seperti  memfasilitasi perdagangan manusia. Peluang ini dimanfaatkan  oleh  pelaku  perdagangan orang  karena  sangat  mudah  bagi  mereka untuk melakukan aksinya dengan menjadikan  anak-anak  dengan  usia  yang tidak realistis sehingga anak – anak tersebut dapat  diperbolehkan  untuk  diperdagangkan ke luar negeri.
Kedua,  sarana  dan  prasarana,  seperti minimnya  anggaran  dan  fasilitas  yang  ada untuk mendeteksi perdagangan anak. Selain
itu,  masih  kurangnya  kerjasama  kepolisian dengan  negara  terkait  yang  dijadikan negara tujuan korban perdagangan manusia karena  akses  yang  tidak  memadai  dan hukum  yang  berbeda  dari  masing-masing negara serta korban yang malu melapor.
Ketiga, faktor sosial itu sendiri, dimana faktor  ekonomi  mendorong  masyarakat sehingga  masalah  kemiskinan  melahirkan sebuah keluarga.
Keempat,  aspek  budaya  masyarakat. Budaya masyarakat yang sering meminjamkan  uang  dianggap  hal  yang wajar  atau  biasa  sehingga  tidak  sedikit orang  yang  terlilit  hutang  dan  melakukan kejahatan  serta  menjual  anaknya  sendiri. Perbudakan yang terjadi terkadang dijadikan  senjata  untuk  memperbudak orang.  Sehingga  terkadang  orang  tua  yang terlilit  hutang  menyuruh  anaknya  bekerja, mempunyai  istri  atau  yang  lain  untuk melunasi hutang tersebut.
Menjual  anak  oleh  ibu  kandungnya sendiri  bukanlah  fenomena  sederhana, melainkan  masalah  yang  sangat  kompleks. Secara  umum  penyebab  terjadinya  tindak pidana  atau  kejahatan  dapat  dilihat  dari pendapat  para  ahli  yaitu  Rousseau  yang menegaskan bahwa kesengsaraan (ekonomi)  adalah  induk  dari  kejahatan yang timbul dari kesengsaraan dan keputusasaan yang diakibatkannya. 40
Dalam banyak hal, masalah ekonomi selalu memiliki andil dan menjadi faktor
Putri Alda Feramarta 1) , Abdul Latif Mahfuz 2) , Romli SA 3) , Saefuddin Zahri 4)
penyebab  sehingga  seseorang  melakukan kejahatan.  Seperti  yang  dikatakan  oleh G.W.  Bawengan,  bahwa:  Memang  benar kondisi  ekonomi  mempunyai  pengaruh terhadap kejahatan. Namun harus diperhatikan  bahwa  faktor  ekonomi  itu hanya  merupakan  sebagian  dari  sejumlah faktor-faktor  lain  yang  juga  memberi perangsang dan dorongan ke arah krirninalitas. 41
Faktor  ekonomi  menjadi  penyebab utama perdagangan anak karena kemiskinan  dan  terbatasnya  kesempatan kerja.  Kemiskinan  merupakan  masalah terbesar  yang  dialami  sebagian  masyarakat di  Indonesia  dan  seringkali  menjadi masalah  yang  sulit  dipecahkan  secara menyeluruh.  Orang  yang  berpenghasilan rendah memiliki kesempatan terbatas untuk mendapatkan  pekerjaan.  Dampak  dari kemiskinan  itu  sendiri  mempengaruhi hampir  setiap  aspek  kehidupan  manusia, termasuk  anak-anak.  Beberapa  diantaranya menyebabkan anak-anak tidak dapat melanjutkan  pendidikannya.  Keadaan  ini seringkali  menyebabkan  anak  bekerja dimana  saja  tanpa  melihat  resiko  dari pekerjaan tersebut. Seperti keinginan untuk memiliki penghasilan yang tinggi membuat seseorang ingin pindah untuk mendapatkan pengalaman dan memiliki taraf hidup  yang lebih tinggi dari sebelumnya tanpa memikirkan  resiko  yang  akan  ditimbulkan
sehingga  orang  yang  pindah  lebih  rentan terhadap perdagangan manusia.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  tentang permasalahan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Upaya penanggulangan kejahatan terhadap  kasus  jual  beli  bayi  yang dilakukan ibu kandung di Kota Palembang  dilakukan  dengan  penal yaitu  Tindakan  pre-emtif,  Tindakan preventif,  Tindakan  Represif  dapat dikenakan  sesuai  ketentuan  Pasal  77B UndangUndang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya  kejahatan  terhadap  kasus  jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung di Kota  Palembang  yaitu Pertama ,  aparat penegak  hukum  dimana  kurangnya pengawasan  dan  minimnya  pencegahan Pembuatan  dokumen  Palsu  menjadi faktor  perdagangan  anak  karena  para pelaku  perdagangan  anak  dengan  ini akan  mudah  memperdagangkan  anak- anak  secara  ilegal. Kedua ,  sarana  dan prasarana seperti kurangnya dana anggaran  dan  pasilitas  yang  ada  untuk mengungkap  perdaganagn  bayi .  Ketiga , faktor  masyarakat  itu  sendiri  dimana
faktor  Ekonomi  membuat  masyarakat terdesak  sehingga  masalah  kemiskinan membuat  keluarga  masyarakat  tidak sedikit  yang  kurangnya  Pendidikan  dan Informasi  memberikan  sumbangan  pada teijadinya perdagangan. Keempat, faktor kebudayaan masyarakat. Budaya masyarakat  yang  sering  memionjam uang  yang  dianggap  hal  yang  lumrah atau  biasa  sehingga  tidak  sedikit masyarakat  yang  terjerat  Utang  dan melakukan perbuatan melanggarn
hukum menjual bayi sendiri.
Saran
Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka saran yang akan dikemukakan sebagai berikut:
1. Perlu  ditetapkan  aturan  khusus  di  luar
KUHP  tentang  tindak  pidana  orang  tua yang menjual anak. Karena sampai saat ini  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum mengatur hal tersebut.  Sehingga  tidak  ada  lagi
kekosongan hukum “kekosongan norma”;
2. Aparat penegak hukum yang menyidik kasus  tindak  pidana  pembuangan  bayi yang  mengakibatkan  kematian  dapat menindak tegas pelaku kejahatan dengan tidak hanya berusaha menerapkan  ketentuan  hukum  KUHP
dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar hukum pemidanaan.
Apalagi
karena pembuangan bayi yang baru lahir dapat digolongkan sebagai pembunuhan kriminal  yang  direncanakan.  Sehingga penegak  hukum  yang  mendalami  kasus tindak  pidana  membuang  bayi  dapat menjatuhkan  hukuman  yang  berat  bagi pelaku tindak pidana tersebut

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi, , 2008, Pelajaran  Hukum Pidana  (Bagian  1) ,  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada
Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT Raja, Grafindo Persada, Jakarta
A.  Qirom  Samsudin  M,  Sumaryo  E,  2015,
Kejahatan  Anak  suatu  Tinjauan Dari  Segi  Psikolog  dan  Hukum , Liberti, Yogyakarta
Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang  di Indonesia ,  Sinar  Grafika,
Jakarta
Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Dan  Perempuan , PT.  Refika Aditama, Bandung
Dokumentasi Polrestabes Palembang, 2022