## ANALISIS PAJAK REKLAME DALAM UPAYA MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN SAROLANGUN

## Ahmad Soleh
Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jambi mas.soleh@yahoo.com

## Ringkasan
Penelitian ingin menganalisis mengenai:  (1) Potensi penerimaan pajak reklame dan; (2)   mengidentifikasi   permasalahan-permasalahan   tentang   penerimaan   pajak   reklame   di Kabupaten Sarolangun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa   secara   rata-rata:   capaian   realisasi   penerimaan   pajak   reklame   terhadap   target penerimaan pajak reklame selama tahun 2010-2014 sebesar 118,3 persen; elastisitas potensi penerimaan pajak reklame sebesar 8,78 persen; tingkat efektifitas penerimaan pajak reklame di   Kabupaten   Sarolangun   adalah   sangat   efektif;   kontribusi   realisasi   penerimaan   pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,887 persen; kontribusi pajak reklame terhadap   pajak   daerah   di   Kabupaten   Sarolangun   sebesar   3,98   persen;   laju   pertumbuhan target dan pajak reklame di Kabupaten Sarolangun masing masing sebesar 34,77 persen dan 68,60   persen.   Sehingga   dapat   disimpulkan   bahwa   potensi   penerimaan   pajak   reklame   di Kabupaten Sarolangun masih dapat ditingkatkan kembali.
Kata kunci : Potensi, efektivitas, kontribusi, elastisitas

## PENDAHULUAN
Pelimpahan   wewenang   dalam   pengelolaan   keuangan   dari   pemerintah   pusat   kepada pemerintah   daerah   telah   diikuti   pula   dengan   penyerahan   kewenangan   menggali   potensi, penerimaan dan pengalokasiannya yang dilaksanakan melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Dalam konteks pemerataan kemampuan keuangan daerah, sebagai upaya pemerataan tersebut pemerintah   pusat   mengeluarkan   kebijakan   melaui   dana   perimbangan.   Kebijakan   tersebut adalah   bentuk   dari   distribusi   sumberdaya   keuangan (financial   sharing) yang   bertujuan memberdayakan   dan   meningkatkan   kemampuan   ekonomi   daerah,   mengurangi   kesenjangan antar daerah dan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, rasional serta kepastian sumber keuangan yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, tentunya semua daerah dituntut untuk mandiri dan   mengurangi   tingkat   ketergantungannya   terhadap   pemerintah   pusat   dan   memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyusun sendiri program-program kerja dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah. Dengan harapan pemerintah daerah akan lebih efektif, efisian dan mampu meningkatkan pelayanan publik, membangun sarana perekonomian serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih bangyak lagi bagi masyarakat didaerah.
Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak daerah atau retribusi daerah.   Sesuai   dengan   amanat   Undang-Undang   Dasar   1945,   setiap   pembebanan   pada masyarakat baik berupa pajak maupun retribusi harus diatur dengan undang-undang. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 5 menjelaskan sumber-sumber penerimaan  daerah  berasal dari berbagai  sumber/jenis antara  lain:  Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pendapatan asli daerah (revenue from own sources) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang   dipisahkan,   dan   lain-lain   pendapatan   asli   daerah   yang   sah   yang   bertujuan   untuk memberikan   keleluasaan   kepada   daerah   dalam   menggali   pendanaan   dalam   pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Penetapan   jenis   pajak   dan   retribusi   didasarkan   pertimbangan   bahwa   jenis   pajak   dan retribusi   tersebut   secara   umum   dipungut   oleh   hampir   semua   daerah   dan   merupakan   jenis pungutan yang secara teoritis dan praktis merupakan pungutan yang baik. Selain jenis pajak dan retribusi tersebut, daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi lainnya sesuai kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.
Sebagaimana   daerah   lainnya   di   Indonesia,   sumber-sumber   pendapatan   asli   daerah Kabupaten Sarolangun yang utama diperoleh dari pajak dan retribusi daerah. Pajak reklame adalah   salah   satu   jenis   pajak   yang   mampu   menjadikan   sumber   PAD   dalam   mendukung penyelenggaraan   pemerintah   dan   pembangunan   daerah   yang   pada   akhirnya   akan   mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak reklame diharapkan menjadi potensi PAD yang akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun.
Namun dalam  proses pelaksanaannya  banyak menemui  kendala-kendala seperti  wajib pajak   yang  menunggak   pembayaran,   wajib   pajak   yang   mangkir,   tidak   patuh   dengan   batas waktu yang diberikan dan rendahnya kesadaran masyarakat. sehingga perlu dilakukan upaya untuk meggali permasalahan guna mengoptimalkan penerimaan pajak reklame ini. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Potensi penerimaan pajak reklame   di   Kabupaten   Sarolangun   dan;   (2)   mengidentifikasi   permasalahan-permasalahan tentang penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sarolangun.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan   Keuangan   Antara   Pusat   dan   Daerah   Pasal / angka   18   bahwa   “Pendapatan   asli daerah,   selanjutnya   disebut   PAD   adalah   pendapatan   yang   diperoleh   daerah   yang   dipungut berdasarkan   peraturan   daerah   sesuai   dengan   peraturan   perundang-undangan”.   Sumber pendapatan daerah terdiri dari: Pajak Daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan yang sah.

## Konsep Pajak
Pajak   adalah   suatu   pungutan   yang   merupakan   hak   prerogatif   pemerintah,   pungutan tersebut   didasarkan   pada   undang-undang,   pemungutannya   dapat   dipaksakan   kepada   subjek pajak   untuk   mana   tidak   ada   balas   jasa   yang   langsung   dapat   ditunjukkan   penggunaannya (Mangkoesoebroto, 1998).
Menurut   Smeets   dalam   bukunya De   Economische   Betekenis   der   Belastingen ,  1951 (dalam Suandy, 2008), mengatakan:  Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang   dapat   ditunjukkan   dalam   hal   yang   individual,   maksudnya   adalah   untuk   membiayai pengeluaran pemerintah.
Sedangkan   Rochmad   Soemitro   menyatakan,  pajak   adalah   iuran   kepada   kas   negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (dalam Mardiasmo, 2003).

## Pajak Daerah
Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dialihkan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbala langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (propinsi, kota madya, kabupaten), dan hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan ruamh tangga daerah pada umumnya.  pajak  daerah   ditingkat   propinsi   dikelola   oleh   dinas   pendapatan   daerah   Tk.I, sedangkan ditingkat kabupaten atau kota madya dikelola oleh dinas pendapatan daerah tingkat UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
II. Menurut UU.No. 18 tahun 1997, tentang “pajak daerah dan retribusi Daerah”, sebagaimana telah diubah dengan UU NO.34 tahun 2000.

## Pajak Reklame
Pajak reklame adalah iuran wajib yang dikenakan pada pengguna reklame.  Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan   corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan,  menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk   menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa, orang yang  ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh  umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah dan pengecualian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Siahaan, 2005).

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif.   Yaitu   metode   yang   menjelaskan   dan   menerangkan   hasil   analisis   data   melalui pengukuran obyektif dan analisis numerikal (Maradalis, 2003).

## Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series yang berasal dari DPPKAD Kabupaten Sarolangun dari tahun 2010 sampai 2014.

## Alat analisis data

## Perhitungan Potensi Penerimaan Reklame
Dalam menghitung potensi penerimaan Pajak Reklame dihitung dengan model sebagai berikut: Take Base = Jumlah Sewa Pajak Reklame di Daerah j
Selanjutnya setelah diperoleh hasil basis pajaknya, maka langkah kedua yang perlu diketahui adalah potensi penerimaan Pajak Reklame dengn menggunakan rumus sebagai berikut :
Potensi PR= Basis Reklame X Tarif Pajak Reklame
Semakin besar hasilnya, maka semakin besar potensi penerimaan yang bakal diterima sebagai penerimaan Pajak reklame.

## Efektivitas Pajak Reklame
Menurut Devas (1989), efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga   dikatakan   merupakan   ukuran   seberapa   jauh   tingkat output tertentu,   kebijakan   dan prosedurdari   organisasi.   Efektivitas   juga   berhubungan   dengan   derajat   keberhasilan   suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut
mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (dalam Simanjuntak,2001).
Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut :
Efektivitas = Realisasi Penerimaan Pa jak Reklame Potensi Penerimaan Pajak Reklame x 100 %
Tujuan adari efektivitas adalah untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka  semakin efektif,  standar minimal  rasio keberhasilan  adalah 100 persen atau  1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan   dapat   dikatakan   tidak   efektf.   Selama   ini   belum   ada   ukuran   baku   mengenai kategori   efektifitas,   ukuran   efektifitas   biasanya   dinyatakan   secara   kualitatif   dalam   bentuk pernyataan   saja   ( judgement ).   Dalam   penelitian   ini   tingkat   efektifitas   dapat   digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:
1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.
Pengukuran Daya Pajak Reklame ( Tax Effort )
Daya   Pajak   Reklame   ( Tax   Effort )   adalah   rasio   antara   realisasi   penerimaan   Pajak reklame dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak disuatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto, dengan formula sebagai berikut :
Daya Pajak = Penerimaan Pajak Reklame
( PDRB ) t x 100 %
Jika   PDRB   suatu   daerah   meningkat   maka   kemampuan   masyarakat   disuatu   daerah dalam membayar ( ability to pay ) pajak juga akan meningkat.

## HASIL PENELITIAN

## Analisis Pajak Reklame di Kabupaten Sarolangun
 Analisis Target dan Realisasi Pajak Reklame di Kabupaten Sarolangun
Baik tidaknya kinerja suatu kegiatan ditentukan oleh tinggi atau rendahnya dari hasil kinerja tersebut. Dalam  menentukannya maka digunakan  indikator  atau yang disebut dengan target. Target sendiri diartikan sebagai penetapan atau sasaran batas ketentuan yang sudah ditetapkan dan harus dicapai dalam waktu tertentu. Dengan demikian akan terlihat bagaimana
dan   sampai   berapa   besar   realisasinya  yang   tercapai   apakah   sesuai   dengan   target   yang ditetapkan atau tidak.
Tabel.1. Jumlah target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sarolangun tahun 2010-2014
Tahun Pajak Reklame (Papan/Biilboard/Vidiotron/Megatron/Tetap) Target Realisasi Capaian (%) 2010 93.046.760,00 160.000.000,00 120,65 2011 200.000.000,00 214.570.234,00 107,29 2012 320.000.000,00 253.220.152,00 79,13 2013 334.000.000,00 380.366.300,00 133,88 2014 500.000.000,00 667.817.000,00 133,56

## Sumber : DPKAD Kabupaten Sarolangun
Dari   data   diatas   terlihat   peningkatan   yang   signifikan   Secara   umum   pajak   reklame mengalami peningkatan secara  signifikan baik dilihat dari penetapan target  maupun  realisasi penerimaan   yang   dicapai.  Peningkatan   penetapan   target   ini  merupakan   proses   rencana peningkatan   penerimaan   Pajak   Reklame   dimasa   yang   akan   datang,   yang   ditetapkan   oleh pemerintah.   Penetapan   target   tersebut   dilakukan   sebagai   indikator   yang   digunakan   dalam mengukur   capaian   kinerja   yang   harus   dicapai.   Dan  jika   dilihat   dari   besarnya  realisasi penerimaan yang diterima, secara umum penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sarolangun sudah melebihi dari target yang ditetapkan atau dapat dikatakan kinerjanya sangat baik dengan rata -rata capaian kinerja realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 118,3 persen.
 Potensi penerimaan pajak reklame di Kabubapten Sarolangun
Potensi merupakan kemampuan yang memungkinkan untuk dikembangkan atau dapat pula diartikan sebagai kekuatan, daya dan kesanggupan. Dalam hal ini potensi pajak reklame adalah   kemampuan,   daya,   kekuatan   dan   kesanggupan   yang   memungkinkan   dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak reklame. Model yang digunakan dalam  menghitung   potensi  pajak  adalah  model  elastisitas.   Model   elastisitas  ini   merupakan model yang membandingkan perubahan proporsional antara suatu variabel  dengan variabel lainnya. Elastisitas juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Dengan diketahuinya besaran nilai elastisitasnya maka dengan mudah kita dapat menentukan seberapa besar potensinya.
Tabel.2.  Hasil   perhitungan   besarnya   elastisitas   penerimaan   pajak   reklame   di   Kabupaten Sarolangun selama tahun 2010-2014.
Tahun Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kab.Sarolangun (dalam %) Pertumbuhan Penerimaan/ Realisasi Pajak Reklame di Kab.Sarolangun (Dalam %) Elastisitas/ Potensi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sarolangun (Dalam %) 2010 8,2 130,60 15,93 2011 8,7 18,01 2,07 2012 7,8 50,21 6,44 2013 7,5 75,57 10,08 2014 7,3 68,60 9,40 Rata-rata 7,90 68,60 8,78

## Sumber: Data diolah
Hasil   analisis   menunjukkan   secara   rata-rata   elastisitas   pajak   reklame   terhadap pertumbuhan   ekonomi   di   Kabupaten   Sarolangun   sebesar   8,78   persen.   Artinya   potensi penerimaan pajak reklame rata-rata sebesar 8,78 kali pertumbuhan ekonomi di   Kabupaten Sarolangun. Jadi setiap terjadi  pertumbuhan  ekonomi sebesar 1 persen akan meningkatkan penerimaan pajak reklame sebesar 8,78 persen.
Demikian juga yang terjadi pada tahun 2010 dengan nilai elastisitanya sebesar 15,93 persen, dan pada tahun 2011 dengan nilai elastisitasnya hanya sebesar 2,07 persen saja. Tinggi atau rendahnya elastisitas penerimaan  pajak reklame yang ada dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan penerimaan pajak reklame yang terjadi pada tahun tersebut..
Dengan diketahuinya rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun sebesar 7,9 persen bertahun dan dan rata-rata nilai elastisitas sebesar 8,78. Maka dapat diprediksi pada tahun   2015   penerimaan   pajak   reklame   di   Kabupaten   Sarolangun     diperkirakan   mengalami peningkatan  sebesar  69,3 persen  dari  penerimaan  yang  ada.  Artinya  jika  pemerintah   ingin meningkatkan   penerimaan   dari   pajak   reklame   maka   penetapann   targetnya   juga   harus dipertimbangkan berdasarkan dari potensi yang ada.
 Efektivitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sarolangun
Dalam   upaya   meningkatkan   penerimaan   pajak   reklame   hal   yang   juga   perlu dipertimbangkan adalah tingkat efektifitas. Efektivitas diartikan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat   keberhasilan   suatu   kegiatan   atau   proses   realisasi   penerimaan   pajak   reklame   yang didasarkan pada potensi pajak reklame yang ada. Efektifitas juga digunakan seagai indikator dalam   menentukan   efektif   tidaknya   suatu   kinerja   SKPD,   artinya   semakin   tinggi   tingkat efektifitas maka semakin baik kinerjanya demikian juga sebaliknya semakin rendah tingkat efektifitas yang ada maka semakin rendah kinerja SKPD tersebut.
Pada   tabel   dibawah   ini   terlihat   bahwa   secara   rata-rata   tingkat   capaian   efektifitas realisasi penerimaan pajak reklame terhadap target yang ditetapkan mencapai 118,2 persen dan masuk pada kategori sangat efektif.
Tabel.3. Tingkat capaian penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sarolangun Tahun Pajak Reklame (Papan/Biilboard/Vidiotron/Megatron/Tetap) Target Realisasi Capaian (%) 2010 160.000.000,00 193.046.760,00 120,65 2011 200.000.000,00 214.570.234,00 107,29 2012 320.000.000,00 253.220.152,00 79,13 2013 334.000.000,00 380.366.300,00 113,88 2014 500.000.000,00 667.817.000,00 133,56

## Sumber : Data diolah
Namun   jika   dilihat   tingkat   capaiannya   pertahun,   pada   tahun   2012   capaian  realisasi penerimaan   pajak   tidak   mencapai   terget   (hanya   79,29   persen).  Sementara   capaian   kinerja tertinggi pada tahun 2014  dengan  tingkat capaian mencapai 133,56 persen dari target yang ditentukan.
 Kontribusi target dan reasisasi penerimaan pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun
Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun masih sangat kecil dengan rata-rata kurang dari 1 persen. Dengan kontribusi terbesar pada tahun 2013 sebesar 1,215 persen sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2010 yang hanya sebesar 0,454 persen.
Tabel.4. Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Sarolangun
Tahun Realisasi Pendapatan Asli Daerah Realisasi penerimaan Pajak Reklame (Papan/Biilboard/Vidiotron/ Megatron/ Tetap) Kontribusi (%) 2010 20.475.919.595,31 93.046.760,00 0,454 2011 31.832.232.484,21 214.570.234,00 0,674 2012 28.007.764.671,40 253.220.152,00 0,904 2013 31.307.858.054,00 380.366.300,00 1,215 2014 56.310.983.395,40 667.817.000,00 1,186 Rata-rata 0,887

## Sumber : Data diolah
Jika   pemerintah  ingin   meningkatkan   besarnya  kontribusi   penerimaan  pajak  reklame terhadap   penerimaan   daerah   maka   hal   yang   perlu   dilakukan   adalah   dengan   meningkatkan penerimaan pajak reklame.

##  Kontribusi   Penerimaan   Pajak   Reklame   terhadap   pajak   daerah   di   Kabupaten Sarolangun
Kemudian   jika   dilihat   dari   besarnya   kontribusi  pajak   reklame  terhadap   penerimaan pajak daerah, Juga masih kecil dari data yang ada rata rata kontribusinya hanya 3,98 persen, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel.6. Besarnya kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sarolangun tahun 2010 – 2014.
Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Realisasi penerimaan Pajak Reklame (Papan/Biilboard/Vidiotron/ Megatron/Tetap) Kontribusi (%) 2010 3.670.276.146,00 93.046.760,00 2,54 2011 4.898.266.656,00 214.570.234,00 4,38 2012 7.185.834.569,00 253.220.152,00 3,52 2013 10.158.779.587,00 380.366.300,00 3,74 2014 11.643.860.442,25 667.817.000,00 3,34 Rata-rata 3,98

## Sumber: Data diolah
Rendahnya kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor banyaknya industri (hasil olahan industri) yang siap dipasarkan, Jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dan potensi penerimaan yang ada. Beberapa faktor tersebut memberikan dampak yang cukup besar dalam penerimaan pajak reklame   di   kabupaten   ini.   Jumlah   industri   misalnya   semakin   banyak   industri   yang   ingin memasarkan produknya didaerah tersebut maka semakin banya industri yang akan memasang reklame, demikian jumlah penduduknya semakin banyak pangsa pasar atau jumlah penduduk yang ada maka akan memacu proses pemasaran. Selain hal tersebut yang lebih penting adalah kemampuan atau daya beli masyarakat dimana semakin rendah daya beli masyarakat maka akan   melemahkan   para   produsen   untuk   berlomba   menawarkan   produknya   sehingga menimbulkan dampak penurunan penerimaan pajak reklame.
 Laju Pertumbuhan Pajak Reklame di Kabupaten Sarolangun
Laju   pertumbuhan   merupakan   persentase   pertambahan   nilai   yang   didasarkan   pada besarnya   nilai   tahun   sebelumnya.  Pertumbuhan   juga   merupakan   salah   satu   indikator   yang digunakan dalam menilai tingkat keberhasilah kinerja suatu kegiatan.  Dari hasil pengolahan data   dengan   menggunakan   model   pertumbuhan   maka   diperoleh   hasil   seperti   pada   tabel dibawah ini.

## Tabel.7. Pertumbuhan target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sarolangun tahun 2010 - 2014
Tahun Pertumbuhan target Pajak Reklame (Papan/Biilboard/Vidiotron/Megatr on/Tetap) (%) Pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Reklame (Papan/Biilboard/Vidiotron/ Megatron/Tetap) (%) 2010 - - 2011 25,00 130,60 2012 60,00 18,01 2013 4,38 50,21 2014 49,70 75,57 Rerata 34,77 68,60

## Sumber : Data diolah
Berdasarkan data diatas ada hal menarik yang perlu dikaji antara target yang ditetapkan pemerintah   dalam   meningkatkan   penerimaan   pajak   reklame   dengan   pertumbuhan   realisasi penerimaan   pajak   reklame   yang   ada.  Secara   rata-rata   besarnya   pertumbuhan   target   yang ditentukan hanya 50 persen dari pertumbuhan realisasi penerimaan pajak reklame yang ada. Mengapa ini terjadi?. Kondisi seperti ini memang sering terjadi pada instansi-instansi lain baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis di Provinsi Jambi ini. Penetapan target selalu sangat rendah dibandingkan dengan potensi yang ada, hal ini dilakukan oleh instansi terkait guna mengantisipasi   capaian   hasil   kinerja   mereka   agar   tercapai   target   yang   ditetapkan   dan mengurangi beban kerja.
Jika kita bandingkan antara rata-rata pertumbuhan target pajak yang ditetapkan sebagai target kerja  lebih kecil dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada realisasi pajak reklame. Ini didasarkan pada jumlah rata-rata pertumbuhan yang terjadi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Dimana pertumbuhan target pada pajak reklame sebesar 34,77 persen sedangkan pertumbuhan realisasi pada pajak reklame sebesar 68,60 persen.  Secara umum peningkatan yang terjadi merupakan  tren positif  dan sangat  baik dalam proses peningkatan penerimaan, namun jika ingin meningkatkan lebih baik lagi maka pemerintah harus lebih giat dan taktis dalam  melaksanakan  pemungutan   dan   penentuan   kebijakan   sehingga   akan     mampu menciptakan nilai tambah yang lebih banyak lagi.
Kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Sarolangun.
a) Penyelenggaraan reklame belum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku Kurangnya kesadaran dari penyelenggara reklame sehingga pelaksanaan penataan pajak reklame terhambat. Berdasarkan pengamatan dilapangan masih sering terjadi hal-hal yang masih   tidak   sesuai   dengan   peraturan   daerah   yang   ada   seperti   masalah  pembongkaran reklame |setelah masa izin mereka habis. Ketidaktaatan penyelenggara reklame seperti ini
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
disebabkan   masih   kurangnya   pemahaman   penyelenggara   reklame   untuk   melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan daerah yang berlaku. Tentunya kendala seperti ini sangat mengganggu jalannya kegiatan penataan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun.

## b) Kendala dalam hal perizinan Reklame
Kurangnya kesadaran penyelenggara reklame dalam mengurus izin pemasangan reklame, juga menjadi masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan penataan pajak reklame di Kabupaten   Sarolangun.   Hal   ini   dikarenakan   kurang   koordinasi   antara   penyelenggara reklame   dan   aparatur   dalam   hal   mengelola   dan   mengaplikasikan   kebijakan   perizinan reklame.
c) Kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak
Kurangnya   kesadaran   wajib   pajak   dalam   membayar   apa   yang   menjadi   kewajibannya. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak mengakibatkan timbulnya   perlawanan   sehingga   mengakibatkan   berkurangnya   penerimaan   kas   daerah (APBD).   Sesuai   dengan   Mardiasmo   (2011)   yang   mana   ada   perlawanan   pasif   yang dilakukan wajib pajak reklame dimana enggan (pasif) dalam membayar pajak, mungkin dikarenakan sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh wajib pajak reklame dan sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
d) Wajib Pajak yang sulit untuk ditemui
Kendala yang lain adalah wajib pajak yang melakukan penghindaran atau memang tidak ada di tempat atau lokasi atau berada diluar kota saat dilakukan penagihan. Sesuai dengan pendapat   Mardiasmo   (2011)   dimana   termasuk   perlawanan   aktif   yang   dilakukan   wajib pajak reklame yang mana meliputi usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Wajib pajak yang sulit ditemui ini bisa diartikan bahwa wajib pajak tersebut melakukan penghindaran pajak. Dalam temuan fakta di lapangan, seperti halnya Mardiasmo (2011) yang termasuk dalam perlawanan aktif dengan bentuk Tax Avoidance merupakan usaha wajib pajak reklame meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, jadi penghindaran pajak terjadi sebelum SKPD keluar.

## e) Belum terkoordinasi dengan baik antara SKPD dengan penyelenggara pajak.
Rendahnya koordinasi antara pengusaha penyedia tempat reklame dan pihak yang akan menjadikan titik lemah dalam proses identifikasi jumlah dan jenis pemasangan reklame yang ada, sehingga memungkinkan tidak kontrolnya proses pemungutan pajak.
f) Belum maksimalnya penetapan Zonalisasi
Jika penetapan zonalisasi tidak sesuai maka tarif pajak yang diberlakukan juga tidak sesuai sehingga tarif pajak yang dikenakan terhadap penyelenggara reklame lebih kecil dari yang seharusnya dikenakan.

## g) Lemahnya pengawasan Petugas/ PEMDA
Masih   rendahnya   pengawasan   oleh   petugas   pajak   memberikan   kesempatan   kepada penyelenggara untuk tidak tertib dan membayar.
h) Tingginya anggaran penertipan
Masalah ini timbul karena kadang besarnya biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan penerimaan yang diterima atau menyebabkan defisit anggaran.

## Kebijakan   yang  dilakukan   dalam   meningkatkan   Penerimaan   Pajak   Reklame  di Kabupaten Sarolangun
Upaya-upaya   yang   dilakukan   Pemerintah   Daerah   dalam  meningkatkan   Penerimaan Pajak Reklame dapat dilakukan dengan:
1. Intensifikasi Pajak Reklame; Upaya itensifikasi ini dilakukan dengan menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan subyek pajak. Selain itu Pemerintah juga dapat mengadakan penyuluhan   memahami   arti   pentingnya  membayar   pajak   serta   mengevaluasi   hasil pelaksanaan   pemungutan   agar   masyarakat   mempunyai   keinginan  dan   kesadaran   dalam membayar pajak.
2. Ekstensifikasi Pajak Reklame; Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan cara:
a. Meningkatkan  kemampuan   aparat/petugas   pelaksana  pengawasan   dan   pemungutan pajak serta penambahan jumlah personil, pembentukan tim control, penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang kelancaran tugas.
b. Meningkatkan pengawasan oleh pemerintah daerah apabila dapat bekerjasama dengan seksi   pendataan.   Dalam   pelaksanaan   pendataan   harus   diperketat   yang   berpengaruh terhadap perubahan jumlah obyek pajak dan menyangkut perincian keseluruhan obyek pajak reklame.
c. Mensosialisasikan dengan obyek dan sasaran serta melibatkan elemen masyarakat guna menumbuhkan  kesadaran dan  partisipasi  baik dari penyelenggara maupun  masyarakat secara luas dan menampung aspirasi/keluhan masyarakat  dalam proeses pengawasan, keluhan sehingga dapat ditentukan kebijakan lebih lanjut.
d. Mempermudah   dan   memotong   prosedur-prosedur   dalam   kepangurusan   izin, pendaftaran, pembayaran  serta memfasilitasi penyelenggara dalam proses pembayaran pajak reklame.
e. Mensosialisasikan aturan-aturan dan tarif pajak reklama kepada para pengusaha dan menerapkan   Sistem   pemberian   Reword   dan   Panisment   yang   ketar   bagi   para penyelenggara   yang   membayar   pajak   tepat   waktu   dan   pengusaha   yang   terlambat membayar pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
f. Mengadakan operasi yustisi bagi Wajib Pajak yang bandel dengan mendatangkan Sat Pol PP, polisi, DPPKA dan bagian hukum.
g. Meningkatkan   koordinasi   antar   SKPD   (Dispenda   dengan   Dinas   tatakota)   terkait penetapan   letak,   penetapan   izin,   penetapan   tarif   dan   penetapan   izin   mendirikan bangunan (IMB)

## KESIMPULAN DAN SARAN
 Kesimpulan
Berdasarkan   pada   analisis   yang    telah   dilakukan   dalam   penelitian   ini,   maka   dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Rata-rata capaian realisasi penerimaan pajak reklame terhadap target penerimaan pajak reklame selama tahun 2010-2014 sebesar 118,3 persen dari target.
2. Rata-rata   elastisitas  potensi   penerimaan   pajak  reklame   secara   rata-rata  sebesar  8,78 persen.
3. Rata-rata tingkat efektifitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sarolangun adalah sangat efektif.
4. Rata-rata   kontribusi   realisasi   penerimaan   pajak   reklame   terhadap   pendapatan   asli daerah sebesar 0,887 persen.
5. Rata-rata  kontribusi   pajak  reklame   terhadap  pajak   daerah  di  Kabupaten  Sarolangun sebesar 3,98 persen.
6. Rata rata laju pertumbuhan target dan pajak reklame di Kabupaten Sarolangun masing masing sebesar 34,77 persen dan 68,60 persen.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI Halaman 36 dari 95

##  Saran
Berdasarkan kesimpulan dan analisis diatas, maka disaran kebijakan yang dapat diambil adalah:
1. Dengan   upaya   intensifikasi;   meningkatkan   hubungan   kemitraan,   memberikan penyuluhan   kepada   para   pengusaha   dan   penyelenggaran   serta   masyarakat   sehingga meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.
2. Dengan upaya ekstensifikasi; dilakukan dengan cara peningkatan kemampuan aparatur, pengawasan,   sosialisasi   dan   penerapan   reward   dan   punishment,   mempermudah prosedur perizinan, operasi yustiti, serta meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam proses penetapan dan pemungutan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Yani,  A.  (2004). Hubungan   Keuangan   antara   pemerintah   dan   daerah  di   Indonesia Edisi Kedua . Raja Grafindo Persada.
BKP2D.   (2011). Analisis   Penata   usahaan   Retribusi   Daerah .   Pemerintah   Kabupaten Sarolangun.
Bratakusuma., Dedi, S., & Solihin, D. (2001). Otonomi Pemerintah Daerah di Indonesia . PT. Gramedia. Jakarta.
Devas, N.B.B., Booth, A., Davey, K., & Kelley, R. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia . UI-Press. Jakarta.
Irwan, T.R. (2009) Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia. Program Pascasarjana UGM,Yogyakarta.
Gei, N. (1968). Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah. Prisma No.8 LPES, Jakarta.
Harun.  (2010). Menghitung   Potensi   Pajak   dan   Retribusi   Daerah. Universitas   Janabadra, Yogyakarta.
Insukindro.,   Mardiasmo.,   Widayat,   W.K.,   Purwanto,   B.M.,   Halim,   A.,   &   Purnomo,   A.B. (1994). Peranan   dan   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   dalam   usaha   Peningkatan PAD . Kursus Keuangan Daerah, FE-UGM.
Jamil, A.,  &  Rahayu, A.  (1997).  Analisis Pajak Pembangunan Perhotelan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Kabupaten Sarolangun. JEP, 3(3),312-323 .
Kho,Y.R.   (1997). Prospek   Otonomi   Daerah   di   Negara   Republik   Indonesia,   Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan . Grafindo Persara, Jakarta.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Mardiasmo. (2003). Perpajakan edisi Revisi , Andi Publisher.
Peraturan Daerah No.2 Tahun 2004. Tentang Pajak Reklame di Sarolangun .
Peraturan   Daerah   No.15  Tahun   2010.  Tentang   Pajak   Reklame   di   Wilayah  Kabupaten Sarolangun.
Prakoso, K.B. (2003). Pajak dan Retribusi Daerah . UII Press.Yogyakarta.
Rochmad,   S.  (2008). Peradilan   admministrasi   dalam   hukum   pajak   di   Indonesia .  Pusat Pengkajian Fiskal dan Moneter. University of California.
Ronny,   H.H.,   Modesta.   (2011).   Analisis   Peranan   Pajak   Reklame   dalam   meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang) . Jurnal Ekonomi dan Manajemen , 12(1).
Siahaan. (20050. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Raja Grafindo Persada.
Rahayu, S.K., & Suhayati, E. (2010). Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan . Graha Ilmu. Yogyakarta.
Soeratno., & Arsyad, L. (1999). Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis , Edisi Revisi . AMP YKPN, Yogyakarta.
Suparmoko, M. (1992). Azas-azas Keuangan Daerah , Edisi Revisi . Rineka Cipta. Jakarta. _______.  (2001). Ekonomi Pupblik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah . FE-UGM. Yogyakarta.
Syamsi,   I.  (1998). Dasar-dasar   Ilmu   Keuangan   Negara ,   Cetakan   Ketiga.  BP-FE- UGM,Yogyakarta.
Teguh Y.W.  (2008). Manajemen otonomi daerah berdasarkan paradigma baru . CloGAPPS, Universitas Diponegoro.
Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

## Undang-Undang  Republik Indonesia  No.28 Tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.