e-ISSN 2549-1830 Jurnal Geodika Vol. 3, No. 1, Juni 2019, Hal. 30 - 40

## PENGUATAN KESIAPSIAGAAN STAKEHOLDER DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA GEMPABUMI
Hasrul Hadi 1) , Sri Agustina 2) , Armin Subhani 3) 1,2,3) Program StudiPendidikan Geografi Universitas Hamzanwadi Email: hasrul@hamzanwadi.ac.id

## ABSTRAK
Tercatat ratusan ribu korban jiwa berjatuhan pasca bencana alam gempabumi yang pernah terjadi  di  Indonesia.    Tingginya  angka  korban  jiwa  dan  kerugian  harta  benda  menjadi indikasi  rendahnya  kesiapsiagaan  stakeholder  (multipihak)  dalam  menghadapi  bencana alam gempabumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesiapsiagaan stakeholder dalam menghadapi  bencana  alam  gempabumi.  Kajian  ini  menggunakan  metode  studi  literatur dengan  membedah  teori  dan  konsep  serta  data-data  sekunder  yang  relevan.  Berdasarkan hasil  kajian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  tingkat  kesiapsiagaan  stakeholder  yang  terdiri dari komunitas pemerintah, masyarakat dan sekolah harus terus ditingkatkan sampai level sangat siap dalam menghadapi bencana alam gempabumi. Dengan demikian risiko bencana alam  gempabumi  seperti  jatuhnya  korban  jiwa,  kerugian  harta  benda  dan  gangguan psikologis akan dapat dikurangi dengan signifikan.
Kata Kunci: kesiapsiagaan, stakeholder, risikobencana, gempabumi
PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu negara yang memiliki tingkat kerawanan  bencana  alam  cukup  tinggi. Berdasarkan  data World  risk  report 2018, Indonesia  menduduki  urutan  ke- 36 dengan indeks risiko 10,36 dari 172 negara  paling  rawan  bencana  alam  di dunia. Kondisi tersebut disebabkan oleh keberadaan  Indonesia  secara  tektonis yang  menjadi  tempat  bertemunya  tiga lempeng tektonik dunia (Eurasia,  Indo- Australia  dan  Pasifik),  secara  vulkanis sebagai  jalur  gunung  api  aktif  yang dikenal  dengan  cincin  api  pasifik  atau Pacific  ring  of  fire (Hermon,  2014). Kondisi ini kemudian menjadi penyebab terjadinya bencana gempabumi,  tsunami  dan  gunung meletus. Selain itu, secara hidroklimatologis
Indonesia juga terdampak  dengan  adanya  fenomena ENSO ( El-Nino Southern Oscillation ) dan
La  Nina sehingga  berimbas  pada terjadinya  bencana  banjir,  tanah longsor,  kekeringan,  dan  angin  puting beliung  (Sudibyakto,  2011,  Hadi  & Subhani, 2017).
Gempabumi  merupakan  bencana alam  yang  cukup  sering  terjadi  di Indonesia.  Dalam  kurun  waktu  10 tahun  terakhir  (2009-2019)  bencana alam gempabumi telah terjadi sebanyak 216  kali  dengan  jumlah  korban  hilang dan  meninggal  dunia  sebanyak  637 jiwa,  8.687  korban  luka-luka,  459.855 pengungsi,  602.223  unit  rumah  warga rusak  serta  131  fasilitas  umum  yang juga  mengalami  kerusakan  (BNPB, 2019).  Bencana  alam  gempabumi  yang melanda  Pulau  Lombok  pada  akhir bulan Juli dan sepanjang bulan Agustus 2018 memberikan  dampak  yang  cukup besar. Berdasarkan data dari BNPB per 6 Oktober 2018, bencana gempabumi di NTB  mengakibatkan  564  korban
e-ISSN 2549-1830 Jurnal Geodika Vol. 3, No. 1, Juni 2019, Hal. 30 - 40
meninggal  dunia  (Lombok  Utara  467 orang, Lombok Barat 44 orang, Lombok Timur  31  orang,  Lombok  Tengah  2 orang,  Kota  Mataram  9  orang, Kabupaten  Sumbawa  6  orang  dan Sumbawa  Barat  5  orang),  terdapat 1.584  korban  luka-luka,  445.343  orang mengungsi  dan  sebanyak  149.715  unit rumah  rusak  (detiknews.com,  2018). Sementara  itu,  gempabumi  besar  dan diikuti tsunami juga terjadi di Kota Palu Sulawesi  Tengah.  Data  dari  BNPB menyebutkan  bahwa  gempabumi  dan tsunami  yang  terjadi  di  Palu  Sulawesi Tengah pada tahun 2018 menyebabkan 2.081  orang  meninggal  dunia,  4.612 orang  mengalami  luka  berat,  dan 223.751  orang  mengungsidi  122  titik (Tirto.id, Detiknews.com, 2018). Berdasarkan data-data tersebut dengan tingginya  jumlah  korban  jiwa  dan kerugian  harta  benda  menjadi  indikasi bahwa  masih  lemahnya  manajeman bencana,  baik  sebelum  bencana,  ketika terjadi  bencana  maupun  setelah terjadinya  bencana  di  Indonesia. Artinya  kita  perlu  belajar  lebih  banyak lagi  tentang  manajemen  bencana berkaca dari rentetan peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Penguasaan  yang  baik  terhadap manajemen bencana yang tepat merupakan  sebuah  keniscayaan  untuk mengurangi risiko bencana. Manajemen bencana  dapat  dipahami  sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan  bencana  dan  keadaan darurat, sekaligus memberikan kerangka kerja untuk menolong masyarakat  dalam  keadaan  berisiko tinggi  agar  dapat  menghindari  ataupun pulih dari dampak bencana (Kurniayanti,  2012).  Sementara  itu, Undang-undang  nomor  24  tahun  2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan  bahwa  penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian  upaya  yang  meliputi penetapan  kebijakan  pembangunan yang  berisiko  timbulnya  bencana, kegiatan  pencegahan  bencana,  tanggap darurat dan rehabilitasi.
Jika diuraikan lebih lanjut, manajemen bencana ( disaster manajemen )  dapat  diartikan  sebagai rangkaian fase atau tahapan penanggulangan bencana yang meliputi 1)  mitigasi  ( mitigation )  merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi  dampak  buruk  dari  suatu ancaman.  Misalnya  penataan  kembali lahan  desa  agar  terjadinya  banjir  tidak menimbulkan  kerugian  besar;  2) kesiap-siagaan  ( preparedness )  yaitu persiapan  rencana  untuk  bertindak ketika  terjadi  (kemungkinan  akan terjadi)  bencana.  Perencanaan  terdiri dari  perkiraan  terhadap  kebutuhan- kebutuhan  dalam  keadaan  darurat  dan identifikasi  atas  sumber  daya  yang  ada untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut. Perencanaan  ini  dapat  mengurangi dampak  buruk  dari  suatu  ancaman;  3) tanggap  darurat  ( emergency  respons ) yaitu upaya untuk menyelamatkan jiwa dan  melindungi  harta  serta  menangani gangguan  kerusakan  dan  dampak  lain suatu  bencana.  Sedangkan  keadaan darurat  yaitu  kondisi  yang  diakibatkan oleh kejadian luar biasa yang berada di luar  kemampuan  masyarakat  untuk menghadapinya  dengan  sumber  daya atau  kapasitas  yang  ada  sehingga  tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok  dan  terjadi  penurunan  drastis terhadap kualitas hidup, kesehatan atau ancaman  secara  langsung  terhadap keamanan banyak orang di dalam suatu komunitas  atau  lokasi;  dan  4) pemulihan  ( recovery )  adalah  suatu proses  yang  dilalui  agar  kebutuhan pokok  terpenuhi.  Proses  pemulihan terdiri  dari  rehabilitasi  ( rehabilitation ) dan rekonstruksi ( reconstruction ).
e-ISSN 2549-1830 Jurnal Geodika Vol. 3, No. 1, Juni 2019, Hal. 30 - 40
Rehabilitasi merupakan perbaikan yang dibutuhkan  secara  langsung  yang sifatnya sementara atau jangka pendek. Sementara  rekonstruksi  merupakan perbaikan  yang  sifatnya  permanen. Kemudian  dari  tahapan  tersebut dibutuhkan  pengorganisasian  langkah- langkah  yang  tepat  guna  dan  berdaya guna dengan tujuan untuk menghindari terjadinya  bencana  atau  mengatasi dampak  apabila  telah  terjadi  suatu bencana  (Sriharini,  2010;  Kurniayanti, 2012; Kusumasari, 2014).
Dalam  penelitian  ini,  penulis mencoba mengkaji
bagaimana kesiapsiagaan ( preparedness ) dari stakeholder  utama,  baik  komunitas pemerintah, komunitas keluarga,
maupun  komunitas  sekolah  dalam menghadapi bencana alam gempabumi. Hal  ini  mengacu  pada  framework  yang disusun oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama  dengan  UNESCO  pada tahun  2006  tentang  kesiapsiagaan dalam  menghadapi  bencana  alam gempabumi dan tsunami. Kesiapsiagaan menghadapi  bencana  sangat  penting dimiliki  oleh  setiap  stakeholder  utama sebagai  subyek  yang  terlibat  langsung ketika  bencana  terjadi.  Komunitas keluarga  misalnya  harus  memiliki kesiapsiagaan  untuk  mengurangi risiko jika  bencana  tiba-tiba  terjadi.  Begitu pula  dengan  komunitas  sekolah. Sementara  itu,  komunitas  pemerintah khususnya  sebagai  institusi  yang  akan menangani  dampak  yang  timbul  akibat bencana juga harus memiliki kesiapsiagaan. Sehingga dampak negatif bencana  bisa  dikurangi  serta  dapat memberikan kemudahan dalam mengurangi risiko bencana.
Tingginya  angka  korban  jiwa  yang meninggal akibat bencana alam gempabumi  menjadi  pertanda  bahwa masih rendahnya tingkat kesiapsiagaan
masyarakat dalam menghadapi bencana.  Oleh  sebab  itu  penelitian  dan kajian  mengenai  kesiapsiagaan  harus ditingkatkan  dan  diperbaharui.  Hal  ini mengingat  pentingnya  meningkatkan kesiapsiagaan khususnya bagi stakeholder  utama  seperti  komunitas keluarga,  komunitas  sekolah  dan komunitas pemerintah. Ini dimaksudkan  agar  di  setiap  daerah rawan  bencana  di  Indonesia  ini  dapat menjadikan masyarakat menjadi sangat siap  menghadapi  bencana.  Karena sebagaimana  kita  ketahui  bersama bahwa  indonesia  merupakan  negara rawan  bencana.  Dari  penelitian  dan kajian  tersebut—baik  yang  bersifat dasar maupun terapan—dapat dijadikan  rujukan  untuk  penelitian  dan pengkajian  lebih  lanjut,  atau  dapat dijadikan  acuan  dalam  perumusan kebijakan  strategis  dalam  menangani maupun  mengurangi  dampak  atau risiko  bencana,  khususnya  bencana alam gempabumi.
Paramesti (2011) meneliti kesiapsiagaan  masyarakat  kawasan Teluk Pelabuhan Ratu terhadap bencana  gempabumi  dan  tsunami. Dalam penelitiannya Paremesti mengkaji tingkat
kesiapsiagaan masyarakat  menggunakan  beberapa parameter antara lain pengetahuan dan sikap,  kebijakan,  rencana  tanggap darurat,  sistem  peringatan  bencana, dan  mobilisasi  sumber  daya.  Hasil penelitiannya
menunjukkan masyarakat yang menjadi objek kajiannya  masih  berada  pada  kondisi tidak  siap  menghadapi  bencana  alam gempabumi  dan  tsunami.  Hal  ini disebabkan karena masih belum banyak upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah maupun  pihak  lainnya  disebabkan masih  terbatasnya  sumberdaya  yang dimiliki.  Rini  (2017)  meneliti  tingkat pemahaman kesiapsiagaan kepala
e-ISSN 2549-1830 Jurnal Geodika Vol. 3, No. 1, Juni 2019, Hal. 30 - 40
keluarga  dalam  menghadapi  bencana gempabumi  di  Dusun  Potrobayan  desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul. Dari hasil penelitiannya  diperoleh  kesimpulan bahwa kesiapsiagaan kepala keluarga di lokasi penelitian menunjukkan kategori sangat  siap  menghadapi  bencana  alam gempabumi.  Hal  itu  diukur  dari pengetahuan dan sikap kepala keluarga terhadap  risiko  gempabumi,  rencana tanggap  darurat  keluarga,  sistem peringatan  bencana,  dan  kemampuan memobilisasi  sumber  daya.  Di  tingkat sekolah,  Syarif  &  Mastura  (2015) mengkaji hubungan self efficacy dengan kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami  pada  siswa  sekolah  menengah atas  negeri  2  dan  6  banda  aceh.  Dalam penelitian  ini  diungkapkan  bahwa  self efficacy  sangat  berpengaruh  kuat terhadap kesiapsiagaan siswa menghadapi  bencana  gempabumi  dan tsunami. Hasil penelitian ini menunjukkan self  efficacy berpengaruh sebesar  57%  terhadap  kesiapsiagaan, sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Ke tiga penelitian di atas menggambarkan  bahwa  kesiapsiagaan menghadapi  bencana  gempabumi  tidak sepenuhnya  merata  dalam  kategori “sangat  siap”.  Sehingga  ini  harus menjadi  perhatian  serius  dan  tanggung jawab moral bersama untuk meningkatkannya.
METODE PENELITIAN Penelitian  ini  merupakan  penelitian reflektif. Yaitu penelitian yang mencoba merefleksikan kesiapsiagaan stakeholder terutama komunitas pemerintah,  masyarakat  dan  sekolah dalam  menghadapi  bencana  alam gempabumi. Data yang dikaji bersumber  dari  sumber-sumber  yang relevan, khsususnya dari hasil penelitian-penelitian yang telah
dipublikasikan. Data-data tersebut kemudian  dielaborasi  lebih  jauh menggunakan  teori-teori  dan  konsep yang  relevan.  Sehingga  diharapkan dapat  diperoleh  pemahaman  yang mendalam dan komperhensip mengenai  kesiapsiagaan  stakeholder dalam menghadapi bencana gempabumi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pentingnya kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan  merupakan  salah satu  elemen  penting  di  dalam pengelolaan bencana alam. Termasuk di dalamnya  dalam  menghadapi  bencana alam  gempabumi.  setiap  komunitas hendaknya  memiliki  kesiapsiagaan yang  tinggi  terhadap  ancaman  resiko bencana.  Terutama  di  negara  kita  yang notabene adalah kawasan yang memiliki  ancaman  potensi  bencana gempa bumi yang tinggi. Kesiapsiagaan mutlak  diperlukan,  mengingat  dalam penanggulangan  bencana  telah  terjadi pergeseran  paradigma  dari fatalistic responsive yang berorientasi pada respon  kedaruatan  akibat  bencana menuju
kepada
proactive preparedness yaitu penanggulangan bencana  yang  dilakukan  sejak  dini melalui  kesiapsiagaan  hingga  tahap pemulihan sosial. Paradigma ini menuntut  pemerintah  dan  masyarakat secara  bersama-sama  melaksanakan upaya  pengurangan  resiko  (Raja, Hermawan,  Sunardi,  2017;  Anam  et  al, 2018).
Semakin tingginya tingkat kesiapsiagaan stakeholder berarti semakin besar pula peluang mengurangi  risiko  jatuhnya  korban jiwa. Sebagaimana kita ketahui, rentetan peristiwa bencana alam gempa bumi  di  tanah  air  menyisakan  cerita yang menyedihkan tatkala kita dihadapkan  pada  tingginya  angka
korban jiwa yang berjatuhan. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana  yang  kita  miliki,  setidaknya jika tidak mampu menghindari jatuhnya korban  jiwa,  setidaknya  kita  dapat mengurangi  angka  jatuhnya  korban jiwa.  Ribuan,  bahkan  mungkin  jutaan nyawa  telah  melayang  akibat  bencana gempa  bumi  yang  pernah  terjadi  di Indonesia.  Kita  harus  mengambil pelajaran  berharga  atas  jatuhnya korban  jiwa  yang  begitu  besar  ini. Sehingga  ke  depan  kita  tak  mendengar lagi korban jiwa yang berjatuhan akibat tertimbun reruntuhan bangunan ketika terjadi bencana alam gempa bumi.
Selain  sebagai  upaya  mengurangi tingginya  korban  jiwa  yang  berjatuhan akibat  bencana  alam  gempa  bumi, kesiapsiagaan juga penting agar kerusakan,  kerugian  harta  benda  dan lingkungan  dapat  dikurangi.  Hal  ini tentu  saja  erat  kaitannya  dengan kesiapsiagaan  dari  segi  infrastruktur fisik yang dibangun. Hal ini terkait pula dengan  mitigasi  struktural  sebelum bencana  terjadi.  Mitigasi  struktural didefinisikan sebagai usaha pengurangan  resiko  yang  dilakukan melalui  pembangunan  atau  perubahan fisik  melalui  penerapan  solusi  yang dirancang  (Kusumasari  2014  dalam Isniainiati  et  al,  2014).  Ketika  bencana alam  gempa  bumi  melanda  dan menyebabkan  kerusakan  maka  sangat perlu  diperhatikan  kualitas  hunian ketika  dibangun  kembali  pada  fase rehabilitasi  dan  rekonstruksi.  Kualitas hunian  pasca  bencana  menjadi  sangat penting,  terutama  dilihat  dari  aspek struktur  hunian,  aspek  desain  hunian, aspek kenyamanan fisik, aspek fungsional, maupun keterlibatan masyarakat  dalam  proses  pengadaan tersebut (Wulansari, 2017).
Kesiapsiagaan juga sangat berperan penting  dalam  pengurangan  potensi
terganggunya kondisi psikologis masyarakat.  Bisa  dibayangkan,  ketika masyarakat  tidak  dibekali  dengan kesiapsiagaan  maka  akan  berdampak pada  terganggunya  kondisi  psikologis. Hal  ini  tentu  saja  disebabkan  oleh timbulnya  keterkejutan  jiwa  dan kepanikan  ketika  secara  tiba-tiba bencana gempa bumi melanda. Trauma pasca bencana dapat beresiko menghasilkan gangguan stres sebanyak 3,8  %  dibandingkan  dengan  kejadian traumatis  lainnya  (Mendatu,  2010 dalam  Ulfah,  2013).  Oleh  sebab  itu peningkatan status kesiapsiagaan stakeholder baik komunitas pemerintah, masyarakat maupun sekolah  menjadi  sangat  penting. Mengingat  ke  tiga  elemen  stakeholder ini  menjadi  penopang  utama  sendi- sendi kehidupan masyarakat.
Pentingya  kesiapsiagaan  dalam menghadapi  bencana  ini  juga  cukup dirasakan masyarakat. Terutama dalam kurun  waktu  20  tahun  terakhir,  bukan saja  pada  tingkat  pemerintahan  dari suatu  negara  atau  suatu  daerah,  tapi juga  pada  tingkatan  komunitas  yang langsung merasakan dan harus menghadapi  bencana  itu  sendiri, terutama sebelum bantuan atau pertolongan  datang  dari  instansi  atau badan-badan pertolongan atau penanganan  bencana  yang  resmi  (LIPI, UNESCO/ISDR, 2006).
Potret  kesiapsiagaan  stakeholder dan penguatan berbasis komunitas Stakeholder dalam hal ini komunitas pemerintah, masyarakat dan sekolah  memiliki  peran  penting.  Oleh sebab  itu  kesiapsiagaan  yang  tinggi dalam  menghadapi  bencana  alam gempa bumi menjadi sebuah keniscayaan. Potret kesiapsiagaan stakeholder  tersebut  akan  diuraikan sebagai berikut:
e-ISSN 2549-1830 Jurnal Geodika Vol. 3, No. 1, Juni 2019, Hal. 30 - 40
 Komunitas pemerintah Komunitas  pemerintah  memiliki sebaran  secara  struktur  mulai  dari tingkat tertinggi (pusat) sampai tingkat terendah (desa/kelurahan). Semestinya setiap  elemen  komunitas  pemerintah harus  memiliki  kesiapsiagaan  yang tinggi dalam menghadapi bencana alam gempa  bumi.  misalnya  saja  di  level pemerintah  pusat  (eksekutif).  Mulai dari  presiden,  wakil  presiden,  sekneg, dan  seluruh  jajaran  mentri  dan  badan- badam  dalam  satu  kabinet  harus memiliki  kesiapsiagaan  yang  tinggi menghadapi bencana alam gempa bumi. begitu  pula  dengan  lembaga  negara lainnya  seperti  legislatif  dan  yudikatif. Mulai  dari  pucuk  pimpinan  sampai jajaran  lapis  bawah  harus  memiliki kesiapsiagaan.  Tidak  hanya  di  level pusat,  di  daerah-daerah  baik  tingkat provinsi  maupun  kabupaten,  bahkan sampai  ke  tingkat  desa  dan  kelurahan harus  memiliki  kesiapsiagaan  yang tinggi.  hal  ini  merupakan  konsekwensi logis  atas  kondisi  negara  kita  yang rawan terhadap kejadian bencana alam gempa bumi.
Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  (BNPB)  merupakan  institusi resmi  milik  pemerintah  yang  memiliki peran  penting  dalam  penanggulangan bencana  alam.  Pentingnya  institusi  ini secara  nasional  juga  harus  diperkuat dengan adanya institusi  sejenis di level lokal  yakni  di  daerah-daerah.  Oleh karenanya Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  (BPBD)  manjadi institusi lokal yang harus juga berperan besar  menjadi  garda  terdepan  dalam penanganan  bencana  yang  terjadi  di tingkat  daerah  sebagai  turunan  dan perpanjangan tangan dari BNPB (Anam et  al,  2018).  Di  masing-masing  daerah, baik  di  level  provinsi  dan  kabupaten /kota  kesiapsiagaan  masing-masing Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)
maupun  manajemen  fasilitas  publik milik daerah tentu juga sangat penting. Sebagai salah satu contoh di lingkungan rumah  sakit  sangat  perlu  ditingkatkan mengenai
perencanaan dan pelaksanaan  kesiapsiagaan  bencana melalui  pelatihan  kebencanaan  dan kegawatdaruratan secara kontinu kepada seluruh perawat terutama yang bekerja  di  IGD  agar  dapat  mengurangi risiko  jatuhnya  korban  jiwa  baik  bagi komunitas  rumah  sakit  itu  sendiri maupun  pasien  dan  pengunjungnya (Husna, 2012).
Komunitas  pemerintah  memiliki tanggung  jawab  yang  besar  bagi penyelenggaraan  pemerintahan  bagi masyarakat.  Dengan  demikian  maka kesiapsiagaan bagi setiap elemen dalam tubuh  pemerintahan  harus  memiliki kesiapsiagaan  yang  tinggi  terhadap bencana  gempa  bumi. tidak  hanya  bagi dirinya  pribadi,  tapi  juga  untuk jajarannya  serta  bagi  masyarakat  yang dipimpinnya.  Manajemen  komunikasi antar elemen pada komunitas pemerintah  menjadi  sangat  penting dalam  menghadapi  bencana  alam gempa  bumi.  kualitas  manajemen komunikasi  misalnya  dapat  dilihat  dari pembuatan rencana kontigensi, pengorganisasian  oleh  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah  daerah  (provinsi  dan kabupaten/kota), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),  Forum  Pengurangan  Risiko Bencana  (FPRB).  Dalam  pelaksanaan dan juga evaluasinya nya juga harus ada koordinasi  secara  rutin  antar  pihak- pihak tersebut sehingga dengan semakin baiknya manajemen komunikasi  ini  akan  meningkatkan kesiapsiagaan  di  seluruh  elemen komunitas  pemerintah  (Lestari  et  al, 2012).
e-ISSN 2549-1830 Jurnal Geodika Vol. 3, No. 1, Juni 2019, Hal. 30 - 40
Komunitas  pemerintah  di  tingkat desa  dan  kelurahan  semestinya  harus mempersiapkan  diri  dan  memperkuat kesiapsiagaan  terhadap  bencana  alam gempa  bumi.  misalnya  menetapkan status  desa  atau  kelurahan  tangguh bencana.  hal  ini  penting  dalam  rangka mengerahkan  sumberdaya  kekuasaan di  level  pemerintahan  kelurahan  untuk dimaksimalkan pada pengurangan resiko  bencana  serta  kemampuan efektif  dalam  tanggap  darurat  ketika terjadi  bencana.  Desa  atau  kelurahan dan  tanggap  bencana  merupakan inisiatif penting  di  level  bawah  sebagai implementasi berbagai regulasi kebencanaan  yang  telah  dikeluarkan  di tingkat  pusat.  Keberadaan  kampung siaga bencana memiliki peran kompleks yaitu  memberikan  pemahaman  dan kesadaran kepada masyarakat, membentuk  jejaring  dan  memperkuat interaksi  sosial,  mengorganisasikan, menjamin kesinambungan,
mengoptimalkan  potensi  dan  sumber daya.  Sedangkan  desa  atau  kelurahan tangguh  bencana  lebih  cenderung sebagai upaya peningkatan penanggulangan  berbasis  komunitas (Habibullah, 2013).
 Komunitas masyarakat Komunitas  masyarakat  merupakan sekumpulan  penduduk  yang  mendiami suatu  wilayah  dengan  peraturan  dan karakteristik tertentu yang mengikutinya.  Keberadaan  komunitas masyarakat ini akan berpotensi menjadi  korban  bencana  alam  gempa bumi  jika  tidak  memiliki  kesiapsiagaan dalam  menghadapi  bencana  tersebut. Tidak  hanya  bagi  masyarakat  yang belum  terkena  bencana,  namun  juga kesiapsiagaan  juga  sangat  penting  bagi komunitas  masyarakat  yang  telah menghadapi  bencana  (Nurhadi  et  al, 2018).  Sebagai  bagian  dari  masyarakat
kesiapsiagaan  individu  dan  keluarga dalam  menghapi  bencana  gempa  bumi menjadi  sangat  penting.  Indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat  kesiapsiagaan  individu  dan keluarga  ini  dapat  pula  mengacu  pada indikator  yang  dikeluarkan  oleh  LIPI antara  lain  1)  pengetahuan  dan  sikap ( Knowledge and Atitude ), 2)
perencanaan  kedaruratan  ( Emergency Planing ), 3) sistem peringatan ( Warning  System ),  dan  4)  mobilisasi sumberdaya  ( resource  mobilisation ) (Nugroho, 2007).
Dalam meningkatkan kesiapsiagaan maka  sangat  diperlukan  partisipasi aktif  dari  masyarakat.  Terutama  dalam peningkatan  pengetahuan  dan  sikap terhadap bencana, perencanaan kedaruratan, sistem peringatan maupun  mobilisasi  sumber  daya. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan  mengingat  itu  sendiri  lah yang  pada  akhirnya  melaksanakan berbagai  kegiatan dalam pembangunan (termasuk  subjek  yang  rentan  menjadi korban  bencana  alam  gempa  bumi). masyarakat  banyak  memegang  peran penting  sekaligus  sebagai  subjek  dan objek  pembangunan  (Siagaan,  1997; Syafrizal, 2013).
Penguatan  kesiapsiagaan  pada komunitas  masyarakat  salah  satunya dapat  dilakukan  dengan  pendekatan kelompok.  Misalnya  saja  kelompok keluarga,  kelompok  pemuda,  kelompok kegiatan keagamaan, kelompok ibu-ibu, kelompok tani, dan seterusnya. Terutama  dalam  upaya  meningkatkan pengetahuan  mereka  tentang  bencana gempa  bumi  maka  keberadaan  mereka sangat  penting.  Dengan  terkumpulnya mereka  pada  kelompok  masing-masing maka akan lebih mempermudah proses sosialisasi  ( transfer  of  knowledge ), sehingga  program  bisa  menjadi  lebih tepat  sasaran,  efektif  dan  efisien.
e-ISSN 2549-1830 Jurnal Geodika Vol. 3, No. 1, Juni 2019, Hal. 30 - 40
Dampak lainnya juga akan lebih mudah untuk  diorganisir  mengingat  adanya struktur  organisasi  di  setiap  kelompok tersebut. Sehingga, tidak hanya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana  alam  gempa  bumi  saja  yang diketahui,  melainkan  juga  manajemen bencana  secara  keseluruhan  (Solikhah et al, 2016).
 Komunitas sekolah Selain  komunitas  pemerintah  dan masyarakat,  elemen  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  komunitas  sekolah. Baik  mulai  dari  level  paling  bawah (Taman  kanak-kanak/Pendidikan  Anak Usia  Dini)  sampai  level  tertinggi  yakni perguruan tinggi. Hal ini penting, selain karena  daerah  kita  di  Indonesia sebagian  besar  rawan  terjadi  bencana alam  gempa  bumi,  juga  disebabkan cukup  banyak  waktu  yang  dihabiskan oleh  penghuni  sekolah  di  tempat tersebut (terutama siswa/santri,
mahasiswa,  guru,  pegawai  dan  petugas lainnya).
Setiap  elemen  komunitas  sekolah harus  memiliki  kesiapsiagaan  yang tinggi dalam menghadapi bencana alam gempa  bumi.  Tidak  hanya  bagi personalnya  sebagaimana  disebutkan sebelumnya,  namun  juga  ditinjau  dari kondisi bangunan sekolah yang seharusnya tahan gempa bumi. tidaklah banyak  artinya  tindakan  bersembunyi di  bawah  meja  ketika  terjadi  gempa bumi  jika  bangunan  yang  ditempati adalah  bangunan  yang  tidak  tahan gempa.  Maka  langkah  yang  paling disarankan  adalah  berlari  mencari tempat-tempat lapang untuk berkumpul.  Oleh  sebab  itu  sangat penting  disediakan  jalur-jalur  evakuasi yang efektif serta space yang mendukung  seperti  lapangan  untuk dijadikan  tempat  berkumpul.  Dengan demikian  maka  sebelum  melakukan
proses  pembangunan  gedung  sangat disarankan  agar  mempertimbangkan kekuatannya  untuk  mengantisipasi  jika terjadi  bencana  alam  gempa  bumi. dengan demikian akan dapat meminimalisasi  risiko  bencana  gempa bumi yang terjadi. Upaya  peningkatan  kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana alam gempa  bumi  dapat  dilakukan  dengan berbagai cara. Misalnya melalui simulasi, atau  dengan  integrasi  strategi pembelajaran dan media pembelajaran. Hal  pertama  yang  harus  dimiliki  siswa adalah  pengetahuan  tentang  bencana gempa  bumi.  Setelah  itu  keterampilan dalam  tanggap  darurat  ketika  terjadi gempa  bumi.  oleh  sebab  itu  perlu diadakan  simulasi  tanggap  darurat. Selain  itu,  simulasi  juga  dapat disasksikan
melalui media pembelajaran  berupa  video  edukasi. Dari  kegiatan  pembelajaran  dengan menggunakan  video  setidaknya  dapat meningkatkan  kesiapsiagaan  siswa dalam  menghadapi  bencana  alam gempa bumi (Wulandari, 2018).
Penguatan
kesiapsiagaan stakeholder  semestinya  dilaksanakan berbasis  komunitas.  Komunitas  yang dimaksud  tentu  adalah  komunitas pemerintah, komunitas masyarakat dan komunitas  sekolah.  Harus  ada  model dan  mekanisme  yang  jelas  di  setiap komunitas yang akan dikuatkan kesiapsiagaannya  terhadap  bencana alam  gempa  bumi.  dengan  kejelasan baik  dari  segi  metode  maupun  segala hal  yang  terkait  dengan  penguatan kesiapsiagaan
komunitas maka diharapkan dapat semakin meningkatkan kesiapsiagaan di masing- masing  komunitas  tersebut.  Dengan demikian  risiko  bencana  gempa  bumi seperti jatuhnya korban jiwa, kerusakan  dan  kerugian  harta  benda, serta  terganggunya  kondisi  psikologis
dapat ditekan. Peningkatan kesiapsiagaan  di  setiap  komunitas hendaknya didasarkan karakteristiknya sehingga  dapat  ditangani  dengan  tepat, efektif dan efisien (Tomio et al, 2014).

## KESIMPULAN
Kesiapsiagaan  dalam  menghadapi bencana  alam  gempabumi  menjadi keniscayaan  untuk  dimiliki  seluruh elemen  stakeholder.  Baik  komunitas pemerintah,  komunitas  masyarakat maupun komunitas sekolah harus terus berupaya
meningkatkan kesiapsiagaannya  terutama  pertama adalah  terkait  kesiapan  infrastruktur fisik  yang  diikuti  dengan  pengetahuan, sikap  dan  keterampilan  dalam  tanggap darurat.  Sementara  itu  indikator  lain yang  tak  kalah  pentingnya  seperti perencanaan kedaruratan, sistem peringatan  dan  mobilisasi  sumberdaya menjadi hal yang harus pula diperhatikan  dengan  serius.  Dengan demikian ketika kesiapsiagaan stakeholder  yang  mana  di  dalamnya terdapat komunitas
pemerintah, masyarakat  dan  sekolah  telah  berada pada  kategori  sangat  siap  maka  di  saat itulah risiko bencana gempabumi dapat ditekan sekecil-kecilnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam,  K.,  Mutholib,  A.,  Setiyawan,  F., Andini, B, A., & Sefniwati, S. (2018). Kesiapan  institusi  lokal  dalam menghadapi  bencana  tsunami: Studi  kasus  Kelurahan  Air  Manis dan Kelurahan Purus, Kota Padang . Jurnal
Wilayah  dan  Lingkungan .  Vol.6,
No.1, hal.15-29. Habibullah. (2013). Kebijakan penanggulangan  bencana  berbasis komunitas: kampung siaga bencana dan
desa/kelurahan tangguh
bencana.  Vol.  18,  No.  2,  Hal.  133- 150.
Hadi, H.,
Subhani, A. (2017). Internalisasi karakter peduli lingkungan  dan  tanggap  bencana pada siswa sekolah melalui program Geography Partner Schools (GPS)”,  Prosiding  Seminar  Nasional APPPI NTB, Mataram,
Indonesia,h.176-188, Oktober 2017. Hermon, Dedi (2014). Geografi Bencana
Alam . Jakarta: Radja Grafindo
Persada Press. Husna,  Cut.  (2012).  Faktor-faktor  yang mempengaruhi
kesiapsiagaan bencana  di  RSUDZA  Banda  Aceh. Idea  Nursing  Journal. Vol.  3,  No.  2. Hal. 10-19.
Isnainiati, Nur., Mustam, M., Subowo, A. (2014).  Kajian  mitigasi  bencana erupsi Gunung Merapi di
Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Jurnal  of  Public  Policy  and Management  Review. Vol.  3,  No.  3, hal. 1-10.
Kurniayanti,  Mizam  Ari.  (2012).  Peran tenaga kesehatan dalam penanganan  manajemen  bencana” , Jurnal  Ilmiah  Kesehatan  Media Husada, Vol.  01,  No.  01,  h.  85-92,
Agustus 2012. Kusumasari, Bevaola. (2014). Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal . Yogyakarta: Penerbit Gava Media,.
Lestari,  P.,  Prabowo,  A.,  Wibawa,  A.
(2012).  Manajemen  Komunikasi Bencana  Merapi  2010  pada  saat tanggap  darurat. Jurnal  Ilmu
Komunikasi. Vol. 10, No. 2, Hal. 173-
197.
Newsdetik.com.
(2019). https://news.detik.com/berita/424 7077/dikritik-fahri-ini-data- penanganan-gempa-lombok-dari- bnpb.  Diunduh  tanggal  28  April 2019.
Newsdetik.com. (2019).
https://news.detik.com/berita/d- 4265923/update-data-bnpb-2113- orang-meninggal-akibat-gempa- sulteng.  Diunduh  tanggal  28  April 2019.
Nugroho, A.C. (2007). Kajian kesiapsiagaan  masyarakat  dalam mengantisipasi  bencana  gempa bumi  dan  tsunami  di  Nias  Selatan. MPBI-UNESCO. Nurhadi.,  Suparmini.,  Ashari, A.  (2018). Strategi  penghidupan  masyarakat pasca  erupsi  2010  kaitannya dengan  kesiapsiagaan  menghadapi bencana berikutnya.
Majalah Geografi  Indonesia. Vol.  32,  No.  1, hal. 59-67.
Paramesti,  C .A.  (2011).  Kesiapsiagaan masyarakat kawasan Teluk
Pelabuhan  Ratu  terhadap  bencana gempa  bumi  dan  tsunami. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 22, No. 2. Hal. 113-128.
Rini,  Endah  Puspo. (2017). Tingkat Pemahaman  Kesiapsiagaan  Kepala Keluarga Dalam Menghadapi Bencana  Gempa  Bumi  di  Dusun Potrobayan Desa Srihardono Kecamatan  Pundong  Kabupaten Bantul. Skripsi.  FIS  UNY.  Tidak diterbitkan.
Solikhah,  U.S.,  Suwarno.,  Sarjanti.,  E. (2016).  Kesiapsiagaan  masyarakat dalam manajemen bencana longsorlahan di Desa  Gununglurah Kecamatan  Cilongok  Kabupaten Banyumas. Geo  Edukasi. Vol.  5,  No. 1, Hal. 1-7. Srihariani. (2010). Membangun masyarakat  sadar  bencana. Jurnal Dakwah, Vol.  XI,  No.  2,  h.157-171, Juli-Desember 2010. Sudibyakto,  H.  A. (2011). Manajemen bencana  di  Indonesia  ke  mana? . Yogyakarta, UGM Press.
Syafrizal.  (2013). Tingkat  pengetahuan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan jalur  evakuasi  tsunami  di  kota Padang.
Pendidikan
Geografi,
Universitas  Negeri  Padang. Skripsi. Tidak diterbitkan.
Syarif,  H.,  Mastura.  (2015).  Hubungan self  efficacy dengan  kesiapsiagaan bencana  gempa  bumi  dan  tsunami pada  siswa  sekolah  menengah  atas negeri  2  dan  6  banda  aceh. Idea Noursing Journal. Vol. VI, No. 2. Hal. 53-61.
Tim Penulis. (2006). Penguatan kesiapsiagaan  dalam  menghadapi bencana  gempa  bumi  dan  tsunami. Jakarta: LIPI dan UNESCO.
Tim  penulis.  (2018). World  risk  report 2018,  focus:  child  protection  and children rights, Bündnis Entwicklung  Hilft,   Ruhr  University Bochum – Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV),
2018. Tim  Penulis.  (2019). Bencana  menurut jenisnya  di  Indonesia  tahun  2009- 2019. Jakarta:  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
tirto.id  .(2019). https://tirto.id/bnpb- jumlah-korban-bencana-di-palu- dan-donggala-jadi-2081-jiwa-c8GR. Diunduh tanggal 28 April 2019.
Tomio, J., Sato, H., Matsuda, Y., Koga, T.,
Mizumura,  H.  (2014).  Household and Comunity Disaster Preparedness in Japanese
Provincial  City:    A  Population Based-Household  Survey. Advances in Anthropology. Vol. 4, hal. 68-77. Ulfah,  Elyusra.  (2013).  Intervensi
Spiritual Emotion Freedom Technique  Untuk  menurunkan gangguan stres pasca trauma erupsi Gunung
Merapi.
Journal of
Educational,  Health  and  Comunity Psychology. Vol. 2, No. 1, Hal. 38-57. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2007,  tantang Penanggulangan Bencana. Wulandari,  F.  (2018).  Pengaruh  media video terhadap kesiapsiagaan siswa dalam  menghadapi  bencana  gempa bumi di SMA 1 Gantiwarno, Klaten. Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Ilmu Pengetahuan  Sosial  Indonesia. Vol. 3, No. 2, Hal. 18-20. Wulansari,  M.A.D.,  Wihardayanto,  D.
(2017).
Metodologi penilaian kualitas  hunian  paska  bencana sebagai evaluasi
strategi rekonstruksi;  analisis  faktual  dan perseptual. Langkau  Betang. Vol.  4, No. 2. Hal. 89-94.