## URGENSI TATA KELOLA INOVASI PEREKAMAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

## M. Husein Maruapey
Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Universitas Djuanda maruapey.husein@gmail.com
Diterima: 25 November 2019   Disetujui: 25 November 2019     Dipublikasikan: 2 Maret 2020

## ABSTRACT
Managing  innovation  involves  many  complex  activities  from  organizations, stakeholders, and knowledge. Innovation is essential in improving the efficiency of the public  sector.  So  the  importance  of  governance  innovation  will  provide  the consequences of any failure or success of the innovation itself. Governance innovation also  reflects  the  managing  innovation  in  a  way  that  is  innovative  as  one  strategy innovation process, so that innovation can show results and benefits. The focus of this research  is  the  investigation  phenomenon  of  governance  innovations  data  and documents civil registration record with innovative ways in Southeast Aceh Regency. Also  comparative  with  some  other  local  government  do  it.  Methods  of  qualitative analysis with phenomenology are used to be able to explain and illustrate and identify how  the  phenomenon  occurs.  Data  collection  is  done  inductively,  interview, discussion,  observation,  and  participation.  Data  reduction  do  with  descriptive between  empirical  and  secondary  data.  Images,  tables,  symbols,  and  lines  used  to realities  revealed.  Triangulation  is  used  to  conclude  carefully  from  empirical  and secondary  data.  The  results  of  this  research  finding,  governance  innovation  are innovative should be supported by policies, aside from the leadership capability as the executor.  Citizen  participation,  cooperation  various  sector  also  contributes  to  a positive endorsement. Innovation is also an immediate need at this time for delivering excellent public services and competitive by the government.
Keywords: Government, Governance Innovation, Innovative, Public Service.

## ABSTRAK
Mengelola  inovasi  melibatkan  banyak  aktivitas  kompleks  dari  berbagai  jenis organisasi, stakeholder, dan pengetahuan. Inovasi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi  sektor  publik.  Begitu  pentingnya  tata  kelola  inovasi  akan  memberikan konsekuensi  timbulnya  kegagalan  atau  kesuksesan  inovasi  itu  sendiri.  Tata  kelola inovasi  juga  mencerminkan  mengelolaan  inovasi  dengan  cara  yang  inovatif  sebagai salah  satu  strategi  proses  inovasi,  agar  inovasi  bisa  menunjukkan  hasil  dan manfaatnya.  Fokus  penelitian  ini  adalah  penyelidikan  fenomena  pengelolaan  inovasi secara  inovatif  pada  sektor  pengelolaan  data  dan  dokumen  kependudukan  di Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya akan dikomparasikan dengan beberapa daerah yang  juga  melakukan  pengelolaan  data  dan  dokumen  kependudukan  secara  inovatif. Metode  kualitatif  dengan  analisis  fenomenologi  digunakan  untuk  dapat  menjelaskan dan  menggambarkan  serta  mengidentifikasi  bagaimana  fenomena  itu  terjadi. Pengumpulan  data  dilakukan  secara  induktif,  wawancara,  diskusi,  dan  observasi partisipasi. Reduksi data dilakukan dengan deskriptif antara data penyelidikan empiris, dan  data  sekunder.  Gambar,  tabel,  simbol,  dan  garis  digunakan  untuk
menggungkapkan realitas yang ada. Triangulasi digunakan untuk menarik kesimpulan secara hati-hati dari data empiris dan data sekunder. Hasil penelitian ini menemukan, pengelolaan  inovasi  secara  inovatif  harus  didukung  oleh  berbagai  kebijakan pendukung, selain dari kapasitas pimpinan sebagai eksekutor. Partisipasi masyarakat, kerjasama  lintas  batas  juga  memberikan  kontribusi  dukungan  yang  positif.  Inovasi juga  merupakan  kebutuhan  yang  mendesak  saat  ini  untuk  menghantarkan  pelayanan publik yang baik dan kompetitif oleh pemerintah.
Kata kunci: Inovatif, Pelayanan Publik, Pemerintah, Tata Kelola Inovasi.

## PENDAHULUAN
Tahun  2017, Population  Reference  Bureau mengeluarkan world  population  data dan Indonesia  menjadi  negara  ke  4  terbesar  di  dunia  dalam jumlah  penduduk  dengan angka  264 juta jiwa di bawah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar tersebut menjadikan  pemerintah  berkepentingan  dan  berkewajiban  memiliki  data  yang  akurat.  Data tersebut  sangat  penting  digunakan  untuk  memetakan  jumlah  penduduk  miskin,  pelayanan publik,  perencanaan  pembangunan,  alokasi  anggaran,  pembangunan  demokrasi,  dan penegakan  hukum.  Bertujuan  untuk  identifikasi  diri  dan  sebagai  bahan  merumuskan  setiap kebijakan strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Oleh  sebab  itu  pengelolaan  data  dan  dokumen  kependudukan  diperlukan  perubahan untuk  menata  dan  mengelola  data  secara  modern.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan untuk penataan, penerbitan dokumen dan data  kependudukan  secara  akurat.  Pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  profesional, memenuhi  standar  teknologi  informasi,  dinamis,  tertib,  dan  tidak  diskriminatif  dalam pencapaian  standar  pelayanan  minimal  menuju  pelayanan  prima  yang  menyeluruh  untuk mengatasi permasalahan kependudukan.
Seharusnya  fenomena  pertumbuhan  jumlah  penduduk  dapat  dikelola  dengan  baik  oleh negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai institusi pelaksana urusan administrasi  kependudukan.  Penggunaan  teknologi  dalam  perekaman  data  dan  dokumen kependudukan  akan  menimbulkan  efisiensi  dan  kepastian  waktu  produksi  dokumen kependudukan. Pembuatan dokumen kependudukan adalah gratis dan diatur dalam kebijakan pemerintah.  Fakta  nya,  per  januari  2017  masih  terdapat  21.058  jiwa  penduduk  Kabupaten Aceh Tenggara yang belum terdaftar (Disdukcapil Kabupaten Aceh Tenggara, 2017). Secara nasional  masih  ada  sekitar  9,3  juta  penduduk  yang  belum  melakukan  perekaman  data  dan dokumen  kependudukan  atau  setara  dengan  5  persen  dari  jumlah  penduduk  nasional (Andayani, 2017).
Salah  satu  cara  penataan,  penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan  itu  melalui inovasi.  Inovasi  menjadi  suatu  kebutuhan  obyektif  untuk  meningkatkan  kinerja  birokrasi menjadi  lebih  efektif  (McHugh,  O'Brien,  &  Ramondt,  2010;  Dwiyanto,  2015).  Inovasi  juga bukan  sesuatu  yang  sederhana  yang  datang  dengan  sebuah  gagasan  tapi  termasuk  dengan penerapannya, proses integrasinya ke sistem dan pemantauan hasilnya dalam jangka panjang (Klimentova,  2014).  Tapi  probabilitas  alternatif  cara  baru  itu  lebih  unggul  dari  pada  cara sebelumnya (Rogers, 1995). Beberapa contoh model inovasi yang berkaitan dengan data dan dokumen  kependudukan  juga  pernah  dilakukan  dan  telah  termanifestasi  secara  global. Misalnya,  Korea  Selatan  melakukan  inovasi e-people, bertujuan  memperbaiki  efisiensi administratif  data  kependudukan  untuk  memberikan  transparansi  dan  berkontribusi  lebih terhadap prinsip-prinsip good governance (OECD, 2016) .
Indonesia  melalui  Kabupaten  Gunung  Kidul  dengan  layanan  sentuh (touchscreen) yang memuat  informasi  tentang  berbagai  layanan  administrasi  kependudukan.  Pemakaian  banyak media  informasi  melalui  tatap  muka,  radio  lokal,  buku  saku, leaflet, pamplet, spanduk, pameran  kependudukan.  Program  jemput  bola  dengan  mobil  keliling,  perbaikan  pendaftaran dengan  sistem  elektronik  untuk  memberikan  kepastian  tertib  administrasi.  Pengarsipan dengan  manual  dan  elektronik  (Disdukcapil  Kabupaten  Gunung  Kidul,  2016).  Kabupaten Gresik dengan inovasi Kartu Keluarga Kudata Ulang (Kakekku Datang). Ide ini dimulai dari banyaknya  Kartu  Keluarga  yang  tidak  pernah  diperbaharui,  masih  terdapat  banyaknya  data ganda, dan data anomali. Tujuannya, untuk memerbaharui data kependudukan dan hampir 70 persen  data  tersebut  tidak  diperbaharui  sejak  2008.  Pola  pelaksanaan  melalui  kegiatan  pro aktif (jemput bola) dengan mendatangi desa/kelurahan (Kemanpan RB, 2017).
Bentuk-bentuk inovasi itu membutuhkan pengelolaan agar dapat menunjukkan hasil dan manfaatnya.  Mengelola  inovasi  akan  melibatkan  banyak  aktivitas  kompleks  dari  berbagai jenis  kegiatan  birokrasi  dan  inovasi  itu  sendiri  untuk  mencapai  tujuan  secara  efektif  dan efisien.  Kegiatan  itu  setidaknya  mencakup  unsur  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan, penetapan  tujuan,  koordinasi,  kepemimpinan,  dan  pengembangan.  Oleh  sebab  itu  birokrasi akan  lebih  mudah  untuk  menanggapi  kemungkinan  tekanan  dari  internal  dan  eksternal, memperkenalkan  kreativitas  untuk  menumbuhkan  berbagai  cara/ide,  produk,  layanan  dan proses yang dianggap baru. Lebih lanjut pengelolaan inovasi dapat ditarik atau didorong oleh kemampuan  birokrasi  untuk  mengadopsi  berbagai  bentuk  inovasi  pengelolaan  berdasarkan tingkat kebutuhan yang mendesak.  Beberapa ahli juga mengklaim bahwa kesulitan birokrasi berinovasi  menjadi  salah  satu  sebab  birokrasi  itu  seperti  tidak  berfungsi  dengan  baik (Goodsell, 2015; Hummel, 2015).
Ideal  nya  dari  sisi  tujuan  dalam  lingkup  birokrasi  pemerintah,  inovasi  dapat  menekan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme  (Klareskov & Nikolov, 2007), berkontribusi terhadap kinerja dan efektivitas organisasi  (Damanpour &  Aravind, 2011). Dalam lingkup pelayanan, inovasi  dipercaya  akan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  lebih  efektif  dan  efisien  (Vries, Bekkers,  &  Tummers,  2015).  Memaksimalkan  sumber  daya  manusia  dan  mengembalikan kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  (Alberti  &  Bertucci,  2007).  Gagasan  inovasi  bagi institusi pemerintah juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada BAB XXI pasal 386 ayat 1.
Pengelolaan  inovasi  dapat  ditemukan  diberbagai  sektor,  beberapa  studi  yang  pernah dilakukan  dapat  menjadi  informasi  yang  penting  bahwa  inovasi  perlu  dikelola  dengan  cara- cara  yang  inovatif.  Chung  (2011)  dalam  penyelidikannya  tentang  bioteknologi  di  Taiwan dengan  mengkonfigurasi  tiga  sektor,  yaitu  obat-obatan,  pertanian,  dan  perangkat  medis. Untuk  mengelola  berbagai  bentuk  inovasi  dalam  sektor  itu  pemerintah Taiwan  dalam  kurun waktu  2000-2008  secara  intensif  memromosikan  banyak  kebijakan  untuk  mendukung pengembangan bioteknologi dan sektor terkait.
Selain  itu,  proses  pembuatan  kebijakan  akan  membentuk  isi  dari  kesesuaian  kebijakan (research, technology, development, innovation) berkaitan tentang konfigurasi sistem inovasi nasional,  sektoral,  dan  teknologi.  Thomas  (2015)  dalam  penyelidikannya  tentang  hidrogen dan  sel  bahan  bakar  adalah  seperangkat  teknologi  energi  rendah  karbon  di  Inggris.  Hasil temuannya menggungkapkan, ketika inovasi teknologi energi itu terlaksana perlu pengelolaan dari  kebijakan  yang  mendukung,  dan  logika  komersialisasi  dan  pemberdayaan  oleh  sumber daya perusahaan industri besar.
Paradigma tersebut beroperasi untuk menghentikan praktik-praktik tata kelola korporasi dan  menyelaraskan  prioritas  inovasi  dengan  kepentingan  kelompok  sempit  dari  besarnya kepentingan  industri.  Scupola  dan  Zanfei  (2016)  dalam  penyelidikannya  menggungkapkan bahwa tata kelola inovasi memerlukan partisipatif pengguna untuk mencapai inklusivitas yang
lebih  besar.  Inovasi  yang  didorong  oleh  pengguna  telah  meningkat  secara  signifikan  dengan difusi.  Selain  itu,  keseimbangan  berbagai  aktor  yang  terlibat  dan  penggunaan website untuk melakukan  tatap  muka  antara  penyedia  dan  pengguna  sehingga  memengaruhi  sifat  dan intensitas inovasi (Kasus penggunaan perpustakaan Universitas Roskilde).
Konsep  tata  kelola  inovasi (governance  innovation) menunjukkan  gagasan,  eksperimen dan praktik baru yang dapat membantu mencapai koordinasi yang lebih baik dan hasil  yang lebih  umum  (Moore  &  Hartley,  2008;  Anttiroiko,  Bailey,  &  Valkama,  2011;  Scupola  & Zanfei,  2016).  Tata  kelola  inovasi  dapat  memromosikan  kapasitas  inovasi  sektor  publik, dengan alasan bahwa sering dipandang sebagai alternatif seharusnya lebih dipandang sebagai pelengkap.  Beberapa  teori  administrasi  publik  seperti new  public  service  theory, administrative reform, contingency theory, innovation theory, institutional theory, governance theory (Damanpour,  1996;  Caiden,  2009;  Bovaird  &  Löfﬂer,  2009;  Anttiroiko,  Bailey,  & Valkama,  2011;  Torfing  &  Triantafillou,  2016),  berkontribusi  menghasilkan  korelasi  positif antara bentuk interaktif tata kelola dan inovasi sektor publik. Anttiroiko, Bailey dan Valkama (2011:13)  menyebut, there  are  also  concepts  that  refer  to  application  areas  of  governance innovation,  such  as  democratic,  managerial,  development  and  service  functions  of government.
Penelitian ini lebih berfokus kepada penyelidikan fenomena penggelolaan inovasi secara inovatif  pada  sektor  pengelolaan  data  dan  dokumen  kependudukan  di  Kabupaten  Aceh Tenggara.  Selanjutnya  akan  dikomparasikan  dengan  beberapa  daerah  yang  juga  melakukan penggelolaan  data  dan  dokumen  kependudukan  secara  inovatif.  Pendekatan  konseptual teoritik Anttiroiko, Bailey dan Valkama (2011) digunakan untuk dapat mengeksplorasi lebih jauh  mekanisme  pengelolaan  yang  inovatif  tersebut. Oleh  sebab  itu  pertanyaan  yang  paling relavan  adalah  bagaimana  fenomena  penggelolaan  inovasi  secara  inovatif  dilakukan  melalui faktor democratic, managerial, development and service functions of government?

## METODE
Artikel penelitian ini sebagai penelitian kualitatif, analisis fenomenologi digunakan untuk dapat  menjelaskan  dan  menggambarkan  serta  mengidentifikasi  bagaimana  fenomena  itu terjadi.  Penggumpulan  data  dilakukan  secara  induktif,  wawancara,  diskusi,  dan  observasi partisipasi.  Wawancara  mendalam  dilakukan  kepada  37  informan  yang  terdiri  dari  23  aktor kebijakan,  10  orang  dengan  masyarakat,  dan  4  orang  kelompok civil  society. Epistimologis analisis  fenomenologi  berbasis  pengetahuan  pribadi  dan  subjektivitas  dan  menekankan pentingnya  perspektif  pribadi  dan  interpretasi  (Moustakas,  1994;  Groenewald,  2004). Fenomena adalah hal-hal yang dapat diamati oleh panca indra manusia dan dapat diterangkan dan dinilai secara ilmiah. Oleh sebab itu analisis fenomenologi sangat efektif untuk membawa pengalaman  dan  persepsi  orang  untuk  dapat  menggambarkan  atau  menentang  asumsi struktural  dan  normatif.  Analisis  ini  dapat  ditambahkan  dimensi  interpretatif,  dan memungkinkan  digunakan  untuk  membangun  dasar  teori  praktis,  memungkinkan  untuk menginformasikan dukungan atau tantangan kebijakan dan tindakan.
Pemilihan informan dilakukan secara criterion-based selection yaitu agar manusia, latar belakang,  kejadian  tertentu  (unik,  khusus,  tersendiri,  aneh)  betul-betul  diupayakan  terpilih atau disertakan untuk memberikan informasi penting yang berkaitan dengan tema penelitian. Aktor  kebijakan  terdiri  dari  eksekutif  dan  legislatif,  masyarakat  terdiri  dari  pemuka masyarakat yang mewakili sebahagian masyarakat di 8 kecamatan (Babussalam, Lawe Bulan, Deleng  Pokhisen,  Bambel,  Semadam,  Lawe  Sigala-gala,  Badar,  Lawe  Alas)  yang  ada  di Kabupaten Aceh Tenggara dengan kriteria 4 Kecamatan berada dengan jarak terdekat dengan ibukota  Kabupaten,  4  Kecamatan  yang  berada  dengan  jarak  tempuh  melebihi  20  Km  diluar ibukota Kabupaten yang memengaruhi aksesbilitas masyarakat untuk pengurusan administrasi
dokumen  kependudukan.  Kelompok civil  society terdiri  dari  3  pimpinan  kelompok kepentingan  (LSM)  dan  1  orang  akademisi.  Kelompok  masyarakat  dan civil  society dipilih dengan syarat knowledgeable on the subject.
Selanjutnya  hasil  penyelidikan  akan  direduksi  dengan  model  deskriptif  antara  data penyelidikan  empiris,  dan  data  sekunder  di  bagian  hasil  dan  pembahasan.  Gambar,  tabel, simbol,  dan  garis  digunakan  untuk  menggungkapkan  realitas  yang  ada.  Pada  akhirnya digunakan  triangulasi  untuk  menarik  kesimpulan  secara  hati-hati  dari  data  empiris  dan  data sekunder  baik  yang  tersedia  secara  nasional  dan  internasional.  Giorgi  (1997)  memberikan panduan  langkah  untuk  melakukan  analisis  fenomenologi  yaitu: (1)  the  phenomenological reduction, (2) description, and (3) search for essences .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Singkat Dokumen Kependudukan di Indonesia
Indonesia  mengalami  beberapa  transformasi  bentuk  dokumen  kependudukan  sebagai upaya pencatatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Transformasi itu dimulai dari jaman  penjajahan  Belanda,  Jepang,  awal  kemerdekaan  (1945),  Periode  1967-1970,  Periode 1970-1977, Periode 1977-2002, Periode 2002-2004, Periode 2003 (khusus untuk masyarakat provinsi  Aceh terjadi konflik bersenjata yang disebut KTP merah putih), Periode 2004-2011 disebut  KTP  Nasional.  Dari  periode  penjajahan  Belanda  sampai  periode Januari  tahun  2011 masih  menggunakan  pengelolaan  data  dan  dokumen  kependudukan  secara  manual.  Kertas, warna, ukuran yang berbeda digunakan sebagai upaya transformasi, namun data yang dicatat sering menimbulkan data yang tidak akurat, karena sistem pencatatan masih berkonsentrasi di tingkat lokal, belum terintegrasi secara nasional.
Pada  Februari  tahun  2011  diupayakan  untuk  membuat  keseragaman  secara  nasional dengan  memanfaatkan  elektronik  (KTP-el)  yang  diyakini  menghemat  anggaran  negara,  dan anti  manifulasi  data.  KTP-el  yang  diterapkan  oleh  Indonesia  memiliki  keunggulan dibandingkan  dengan  negara  seperti  Cina  dan  India.  Cina  hanya  menggunakan  chip  data perorangan  terbatas  pada  kartunya  tanpa  adanya  data  biometrik,  India  menggunakan  sistem UID (Unique  Identification  Data) untuk  pengelolaan  data  dilakukan  melalui  hotspot pelayanan yang terbatas. Namun KTP-el Indonesia mengkombinasikan keunggulan yang lain yaitu chip sebagai data perorangan, biometrik (sidik jari dan iris mata) dan UID (UID, Nomor Induk  Kependudukan)  dan  sampai  saat  ini  proses  perekaman  dilaksanakan  lebih  dari  6.214 kecamatan yang ada di Indonesia (Dirjen Dukcapil, 2014).

## Konsep Tata Kelola Inovasi (Governance Innovation)
Inovasi  tidak  hanya  berfokus  pada  perubahan  kongkret  dalam  hal  tertentu  yang dihasilkan  melalui  proses  inovasi,  tetapi  juga  pada  cara  mengelola  aktivitas  inovasi  yang digunakan sebagai standar normatif. Dalam mempertimbangkan masa depan inovasi di sektor publik,  governansi  inovasi  merupakan  bagian  yang  signifikan.  Ada  kemungkinan  bahwa inovasi  akan  terus  berkembang  dengan  cara  baru  yang  mengarah  kepada  inovasi  yang  lebih sederhana,  mudah  dipahami,  dan  murah  biaya  (Moore  &  Hartley,  2008;  Vries,  Bekkers,  & Tummers, 2015).
Argumentasi  lain  juga  menyebut  bahwa  inovasi  perlu  dikelola  dengan  baik  agar menunjukkan  hasilnya  (Hartley,  2005;  Alberti  &  Bertucci,  2007;  Moore  &  Hartley,  2008; Anttiroiko,  Bailey,  &  Valkama,  2011;  Torfing  &  Triantafillou,  2016).  Maka,  tata  kelola inovasi  tampak  sangat  berbeda  dari  inovasi  dalam  bentuk  produk,  layanan,  dan  proses (Scupola  &  Zanfei,  2016).  Konsep  ini  dibangun  dengan  menggabungkan  dua  konsep  yang berbeda  yaitu  konsep  inovasi  dan  tata  kelola (governance). Untuk  mereduksi  beberapa
konseptual  teoritis  tentang  tata  kelola  inovasi  dari  berbagai  praktisi  dan  akademisi  dapat dilihat pada Tabel 1:
Tabel 1. Konseptual Teoritis Tata Kelola Inovasi
Nama Teori Tata Kelola Inovasi Hartley (2005) Innovation, Improvement, Role of Policy-Makers, Role of Public Managers, and Role of Population Alberti dan Bertucci (2007) Integrating  services;  Decentralizing  service  delivery  and monitoring;  Utilizing  partnerships;  Engaging  citizens;  and Taking  advantage  of  information  and  Communication technologies. Anttiroiko, Bailey, dan Valkama (2011) Democratic, Managerial, Development and Service
Functions of Government.
Sumber: Hartley (2005); Alberti dan Bertucci (2007); Anttiroiko, Bailey, dan Valkama (2011)
Pengelolaan  inovasi  terkait  dengan  bagaimana  inovasi  dikelola,  dan  bagaimana  sebuah organisasi  bergerak  dari  sebuah  gagasan  ke  produk  jadi  atau  layanan.  Memahami  dan mengelola  inovasi  tersebut  adalah  salah  satu  isu  yang  paling  banyak  dalam  administrasi publik di dunia kontemporer (Osborne & Brown, 2011; Torfing & Triantafillou, 2016). Salah satu  yang  menarik  dari  berbagai  konseptual  teoritis  di  atas,  mereka  paling  sering  membahas bagaimana partisipasi masyarakat. Masyarakat adalah objek pelayanan dan bagaimana mereka memberikan  tanggapan  berupa  kritik  dan  saran  untuk  bahan  pertimbangan  pengembangan inovasi.
Hartley  (2005)  memberikan  pemahaman  bahwa  tata  kelola  inovasi (governance innovation) adalah new forms of citizen engagement, and democratic institutions (for example area forums; devolved government). Lebih lanjut, Anttiroiko, Bailey, dan Valkama (2011:13) menyebut innovation in public governance focuses on the „public domain‟ to solve problems. Permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam  pemerintah  adalah  pelayanan  publik.  Pelayanan publik  sering  dianggap  sebagai  hal  penting  dari  berbagai  konsep  pelayanan  publik. Bagaimana pemerintah berusaha untuk selalu menghadirkan pelayanan publik yang baik.
Berbagai  gerakan reformasi pemerintah dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik yang  telah  termanifestasi  secara  global  (Caiden,  2009;  Ho,  2011;  Kim  &  Han,  2014).  Pada saat  ini,  dalam  pemerintahan  kontemporer  partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dilakukan. Partisipasi  ini  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  berbagai  asumsi argumentasi tentang tata kelola pemerintah yang baik. Good governance, sound governance, dynamic governance, open government adalah beberapa konsep pengelolaan pemerintah yang menekankan  pentingnya  partisipasi  masyarakat  (Bannink  &  Ossewaarde,  2012;  Assche, Beunen, & Duineveld, 2014; Andhika, 2017).

## Inovasi Sektor Publik
Terkadang  ada  pandangan  skeptis  tentang  inovasi  di  sektor  publik  (Hartley,  2005), substansi  dari  inovasi  telah  lama  ada  yang  merefleksikan  bagaimana  inovasi  muncul.  Teori klasik  inovasi  dimulai  dari  pemikiran “Schumpeterian” yang  beranggapan  inovasi  sebagai dimensi  kritis  perubahan  ekonomi  untuk  mengembangkan  produk  dan  proses  baru  yang menghasilkan  nilai  ekonomi  tinggi.  Oleh  sebab  itu  sektor  swasta  menganggap  manajer  dan staf  sebagai  sumber  inovasi,  keduanya  bekerja  di  dalam  organisasi  dan  di  luar  jaringan organisasi  itu  sendiri.  Sektor  publik  juga  mempertimbangkan  memunculkan  inovasi  datang dari  kebijakan  pendukung,  pimpinan,  para  pembuat  kebijakan,  dan  tentunya  partisipasi masyarakat.
Pada  saat  ini  inovasi  telah  menjadi  definisi universal yang  diadopsi  berbagai  disiplin ilmu pengetahuan. Namun pada intinya inovasi adalah penemuan ide, cara, pelayanan, proses yang  dianggap  baru,  dan  bagaimana  inovasi  itu  dilaksanakan  dan  dievaluasi  terus  menerus (Rogers,  1995;  Fagerberg,  2004;  Morris,  2013).  Kegiatan  inovasi  mencakup  semua  langkah ilmiah,  teknologi,  organisasi,  keuangan  dan  komersial  yang  benar-benar  mengarah  atau dimaksudkan  untuk  melakukan  inovasi  (Berman,  2007;  Baregheh,  Rowley,  &  Sambrook, 2009; Wisdom et al., 2014; Agger & Sorensen, 2016).
Berbagai  bentuk  inovasi  dilakukan  dengan  pemanfaatan  teknologi  yang  paling  sering digunakan.  Saat  ini  tekanan  pada  sektor  publik  untuk  menjadi  inovatif  adalah  sebesar  yang pernah ada. Banyak argumentasi yang merangkul gagasan bahwa inovasi berkontribusi  untuk meningkatkan  pemecahan  masalah  organisasi  pemerintah  untuk  menghadapi  berbagai tuntutan  masyarakat  yang  semakin  kompleks,  dan  juga  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik (Sorensen & Torfing, 2011; Vries, Bekkers, & Tummers, 2015).
Selain  para  praktisi  dan  akademisi  memberikan  berbagai  argumentasi  tujuan  inovasi sektor publik, organisasi seperti OECD, UNDP, Ernst & Young Global memberikan beberapa tujuan  mengapa  pemerintah  melakukan  inovasi  sektor  publik.  Misalnya  Ernst  &  Young Global  memberikan  pandangan  tujuan  pemerintah  melakukan  inovasi  sektor  publik  untuk optimal  resource  allocation,  competitive  advantage,  credibility,  talent  retention  and attraction, enabling the private sector (Ernst & Young, 2017). Oleh sebab itu inovasi sektor publik akan memaksimalkan sumber daya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selama ini cara- cara tradisional diyakini menyerap anggaran pemerintah yang besar.
Adopsi cara baru melalui inovasi akan memberikan setidaknya kepastian waktu, kualitas pelayanan  publik,  efisiensi  anggaran,  dan  meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap pemerintah.  Partisipasi  masyarakat  dan  pihak  ketiga  akan  memungkinkan  inovasi  sektor publik  akan  berkembang  dari  waktu  ke waktu.  Inovasi  terbaik  dicapai  melalui  pelembagaan kolaborasi diantara pemangku kepentingan interdependen dengan cara memperkuat kapasitas inovasi  sektor  publik,  dan  dapat  dicapai  dengan  mengenali  pengerak  dan  hambatan  inovatif untuk berkompetisi serta kolaborasi (Sorensen & Torfing, 2011; Agger & Sorensen, 2016).

## Tata Kelola Inovatif Data dan Dokumen Kependudukan
Tata  kelola  inovatif  dalam  penelitian  ini  akan  mengeksplorasi  lebih  jauh  penggelolaan inovasi  data  dan  dokumen  kependudukan  di  Kabupaten  Aceh  Tenggara.  Selanjutnya  akan dikomparasikan dengan pengelolaan inovasi secara inovatif data dan dokumen kependudukan pada  daerah  lain  untuk  mendapatkan  realitas  yang  ada.  Di  saat  yang  sama  akan  diberikan argumentasi  dari  beberapa  praktisi  dan  akademisi  melalui  literatur  ilmiah  yang  tersedia. Diharapkan  pembahasan  dalam  artikel  penelitian  ini  memberikan  sumbangan  wawasan pengetahuan  mengenai  cara  mengelola  inovasi  dengan  cara  yang  inovatif.  Tentunya pembahasan ini akan diarahkan oleh konseptual teoritis yang menjadi landasan yaitu  melalui
faktor democratic,  managerial,  development  and  service  functions  of  government seperti terlihat pada Gambar 1:
Sumber: Anttiroiko, Bailey, & Valkama (2011:14)
Gambar 1. Innovation Concepts in the Field of Public Governance

## Democratic
Democratic dalam  pandangan  Anttiroiko,  Bailey  dan  Valkama  (2011)  merujuk  kepada mekanisme proses politik yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif untuk menghasilkan berbagai  macam  produk  kebijakan.  Contoh,  anggaran  adalah  salah  satu  menu  utama  bagi birokrasi untuk dapat menjalankan berbagai program (Willoughby, 2014). Namun tidak selalu anggaran  yang diusulkan oleh pemerintah dapat dengan mudah disetujui oleh legislatif. Ada mekanisme  yang  harus  dilalui  dan  kenyataannya  usulan  anggaran  biasanya  bermula  dari identifikasi urgensi usulan dari eksekutif. Perlu kondisi politik yang kondusif dibangun oleh pimpinan  daerah  untuk  menghasilkan  berbagai  kesepakatan  penggunaan  anggaran.  Disisi yang lain eksekutor adalah tetap wewenang pimpinan daerah sebagai pengguna anggaran.
Menghasilkan berbagai kebijakan tingkat lokal harus didukung oleh situasi politik  yang kondusif  sehingga  dapat  menghasilkan  kebijakan  dan  kesepakatan  sumber  daya  untuk mengelola  inovasi.  Beberapa  kondisi  seperti  pergantian  kepemimpinan  daerah  dan  relasi politik juga turut memberi pengaruh untuk menghasilkan kebijakan tingkat lokal  (Morrell &
Hartley,  2006;  Cerne,  Jaklic,  &  Skerlavaj,  2013;  Lewis,  Ricard,  &  Klijn,  2017).  Partisipasi pimpinan  daerah  untuk  mendorong  dan  mendukung  inovasi  juga  diperlukan.  Kesuksesan inovasi  tidak  hanya  didukung  kebijakan  namun  harus  juga  didukung  oleh  berbagai  pihak lintas  batas  seperti  sumber  daya  manusia  berbagai  pihak,  kolaborasi,  partisipasi masyarakat, civil society yang dapat mendorong dinamisme proses politik lebih kondusif.
Faktanya  di  Kabupaten  Aceh  Tenggara,  walaupun  telah  ada  Qanun  Kabupaten  Aceh Tenggara  Nomor  80  Tahun  2013  sebagai derivate UU  24/2013  untuk  menyelenggarakan administrasi  kependudukan,  sepertinya  perhatian  khusus  pimpinan  daerah  terhadap  masalah administrasi kependudukan belum menunjukkan perbaikan. Dalam kurun waktu tahun 2011- 2017  anggaran  daerah  lebih  banyak  diarahkan  dalam  bentuk  proyek  pembangunan infrastruktur jalan dan sektor lainnnya. Diakui masalah administrasi kependudukan dari tahun ke tahun menimbulkan masalah yang sama, artinya masalah yang telah terdeteksi tidak pernah diupayakan  untuk  dilakukan  perbaikan.  Seperti  gedung  kantor  yang  tidak  layak,  masih banyaknya data  ganda, pungutan liar, serta alur pelayanan  yang berbelit dan panjang.  Sebab administrasi  kependudukan  merupakan  salah  satu  pelayanan  publik  yang  paling  dasar  selain kesehatan dan pendidikan.
Ada  pola  klientelisme  dan  patronase  dalam  pemilihan  langsung  pimpinan  daerah  yang memberikan  kontribusi  keuntungan  kepada  kelompok  tertentu  melalui  kegiatan  pemerintah (Aspinall  &  Sukmajati,  2015).  Pola  ini  menjadi  awal  menuju  kepada  praktik-praktik  balas jasa,  bukan  hanya  sekedar  wewenang  dan  tanggung  jawab  dalam  esensi  kekuasaan  setelah terpilih.  Namun  tuntutan  dan  janji-janji  secara  ekplisit  maupun  implisit  berlahan  akan direalisasikan. Terkadang tuntutan, janji-janji itu akan menjelma sebagai prioritas utama. Pada praktiknya saling memberi dan menerima menjadi cerminan kualitas seorang pimpinan. Tidak bisa hanya mengukur visi dan misi yang telah terkonseptualisasi, namun aksi nyata, tanggung jawab  pimpinan  daerah  kepada  rakyatnya  harus  menjadi  prioritas  utama  melalui  saluran birokrasi  pemerintah  yang  dipimpin.  Ketika  pola-pola  kolusi,  nepotisme,  klientelisme,  dan patronase menjadi dominan dalam aktivitas birokrasi, maka birokrasi sepertinya akan menjadi eksploitasi politik.
Kejadian  seperti  ini  bukanlah  sesuatu  yang  normal  untuk  meningkatkan  kinerja pemerintah.  Bahkan  Sjahrir,  Kis-Katos,  dan  Schulze  (2013)  dalam  penyelidikannya menemukan, proses politik anggaran pemerintah daerah di Indonesia lebih cenderung karena kausalitas pemilukada. Perilaku pimpinan akan turut menyesuaikan terhadap berbagai macam tekanan  dan  permintaan  dari  internal  dan  eksternal.  Misalnya  studi  yang  dilakukan  oleh Morrell  dan  Hartley  (2006)  mengidentifikasi  pemimpin  politik  pemerintah  daerah  di  Inggris dan Wales menemukan bahwa perilaku kepemimpinan politik selalu didominasi atas panutan seorang  sosok,  latar  belakang,  dan  lebih  kecil  porsinya  melihat  keunggulan  sumber  daya manusia yang dimiliki. Oleh sebab itu diperlukan pimpinan yang melayani masyarakat secara bersungguh-sungguh.
Instrumen  untuk  melayani  masyarakat  tidak  hanya  terpaku  pada  kegiatan  rutin  bertemu dengan  masyarakat.  Sebagai  eksekutor  pimpinan  juga  mampu  melayani  masyarakat  melalui berbagai  kebijakan  penggunaan  anggaran  melalui  birokrasi  untuk  menghantarkan  pelayanan publik  yang  baik.  Para  pimpinan  politik  menyadari  masalah  yang  terjadi  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Aceh  Tenggara  dari  tahun  ke  tahun permasalahan yang terungkap adalah sama. Namun rasa empati, responsif dan melayani dari pimpinan  politik  tidak  menunjukkan  hal  semacam  itu.  Mungkin  saja  sektor  ini  tidak memberikan  kontribusi  keuntungan  kepada  pihak-pihak  tertentu,  dan  berbeda  dengan  sektor pembangunan  infrastruktur  seperti  irigasi,  pengaspalan  jalan,  pembangunan  gedung  yang dapat memberikan kontribusi keuntungan yang besar kepada pihak tertentu.
Namun  kejadian  ini  sangat  berbeda  dengan  Kabupaten  Padang  Pariaman  misalnya, menganggap  persoalan  administrasi  kependudukan  merupakan  salah  satu  prioritas  utama. Legislatif,  eksekutif  bersinergi  untuk  melakukan  langkah-langkah  perubahan,  mendukung inovasi,  dan  program  dibidang  administrasi  kependudukan  (Disdukcapil  Kabupaten  Padang Pariaman, 2017). Peran pimpinan daerah menjadi dominan untuk terus melakukan perubahan dengan  serangkaian  program  melalui  SKPK  (Satuan  Kerja  Perangkat  Kabupaten).  Langkah- langkah  kebijakan  berkenaan  dengan  keputusan  tentang  apa  yang  harus  dikerjakan,  dimensi kebijakan ini dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan  oleh  sistem  tubuh.  Kenyataannya  untuk  memroses  sebuah  keputusan  yang  benar dibutuhkan  serangkaian  prinsip  yang  secara  umum  dibedakan  atas  prinsip  rasionalitas  dan politik. Output dari proses tersebut dapat berupa keputusan tentang alternatif terbaik yang siap untuk diimplementasikan.
Konsepsi  administrasi  publik  mengajarkan,  proses  politik  yang  baik  akan  berkontribusi untuk  melahirkan  berbagai  kebijakan  pemerintah  yang  akan  mendukung  program  dan bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Politik  erat  kaitannya  dengan administrasi  publik,  sederhananya  politik  melahirkan  berbagai  regulasi  yang  mendukung aktivitas  pemerintah  dan  pemerintah  akan  mengimplementasikan  regulasi  kedalam  bentuk program-program  kegiatan  (Farazman,  2009;  Farmer,  2010;  Shafritz,  Russel,  &  Borick, 2016).

## Managerial
Saat  ini  kemampuan  untuk  mengelola  inovasi  menjadi  sukses  oleh  pimpinan  menjadi dilema. Bila pimpinan minim pengetahuan, tidak berkompetensi akan sulit menerima inovasi (Borins,  2002;  Francisco,  2012).  Keadaan  ini  muncul  akibat  penempatan  seorang  pimpinan lebih  banyak  didasari  pada  kolusi  dan  nepotisme.  Kegiatan  manajerial  melibatkan kemampuan  mengelola  dan  pengetahuan  pimpinan.  Fungsi  manajerial  merencanakan  dan melibatkan penetapan tujuan dan mencari cara untuk mencapainya. Lebih lanjut perencanaan dianggap  sebagai  fungsi  utama  manajemen,  mencakup  semua  hal  yang  dilakukan berkontribusi  untuk  fungsi  manajemen  lainnya.  Memastikan  sumber  daya  yang  tersedia, koordinasi,  kerjasama  tim,  desentralisasi  kewenangan  dan  kepercayaan  untuk  melaksanakan rencana  yang  menjadi  tujuan  (DuBrin,  2006).  DuBrin  (2006)  membagi  kriteria  kemampuan manajerial  seorang  pimpinan  menjadi technical  skill,  interpersonal  skill,  conceptual  skill, diagnostic skill, and political skill.
Technical  skill, keterampilan  melibatkan  pemahaman  dan  kemampuan  secara  spesifik. Keterampilan  meliputi  kemampuan  menyiapkan  anggaran,  metode,  proses,  prosedur,  atau teknik (hard skill) . Keterampilan dalam bentuk hubungan manusia (interpersonal skill) adalah kemampuan  pimpinan  untuk  bekerja  secara  kolektif  sebagai  anggota  tim  dan  membangun usaha  yang  kooperatif (soft  skill) . Conceptual  skill, kemampuan  untuk  melihat  organisasi sebagai entitas total. Ini termasuk mengenali berbagai unit organisasi saling bergantung satu sama lain. Diagnostic skill, keterampilan yang sering membutuhkan keterampilan lain, karena pimpinan  harus  menggunakan  keterampilan  teknis,  manusia,  konseptual,  atau  politis  untuk memecahkan masalah yang didiagnosa.
Political  skill, pada  umumnya  pimpinan  akan  menggunakan  keterampilan  politik  untuk memeroleh  kekuatan  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan.  Faktor  pimpinan  akan memberikan  pengaruh  yang  signifikan  dalam  memotivasi  bawahannya  untuk  terus menghasilkan  ide/cara  kreatif.  Ketika  pimpinan  menjadi role  model inovasi  maka  kebiasaan pimpinan  dalam  birokrasi  akan  dicontoh  oleh  bawahannya  (Borins,  2002;  Cerne,  Jaklic,  & Skerlavaj, 2013; Banerjee & Ceri, 2016; Su & Baird, 2017).
Sebagai  contoh,  salah  satu  fungsi  manajerial  adalah  memastikan  fungsi  analisis, perencanaan,  pengambil  keputusan,  dan  pengembangan  berjalan  dengan  efektif.  Namun pimpinan  yang  tidak  sesuai  dengan  kompetensi  akan  sulit  untuk  mengembangkan  inovasi. Dibutuhkan  kemampuan  analisis  dan  konseptualisasi  yang  dapat  melahirkan  berbagai keputusan  pengembangan  inovasi  untuk  menjamin  siklus  hidup  inovasi  dengan  tujuan menjamin  keberlangsungan  inovasi,  menilai  dan  mengembangkan  inovasi  tanpa  tergantung pada  model  yang  telah  ada.  Selain  itu,  manajer  berkewajiban  untuk  memastikan  proses pelayanan berjalan dengan baik.
Penggunaan mobil keliling, dan call center adalah beberapa inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tenggara  melalui  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil. Proses  pelayanan  yang  diberikan  mobil  keliling  cukup  memberikan  kontribusi  pelayanan administrasi  kependudukan  yang  baik  kepada  masyarakat  dengan  turun  langsung  ditengah- tengah masyarakat. Namun keberadaan mobil keliling ini kurang mendapat respon yang baik dari  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  koordinasi  yang  buruk  dengan  kecamatan.  Sering terjadi kecamatan tidak mengetahui mobil keliling akan berkunjung ke kecamatan, akibatnya pihak  kecamatan  tidak  bisa  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  melalui  kepala  desa untuk  memberikan  informasi  bahwa  mobil  keliling  akan  berkunjung  ke  desa  tertentu. Masyarakat tidak diberikan informasi keberadaan mobil keliling, walaupun sudah ada jadwal kunjungan seharusnya koordinasi di kecamatan harus dilakukan dengan baik, agar informasi kedatangan  mobil  keliling  ini  dapat  diketahui  dan  pihak  kecamatan  bisa  mengatur  dan mengarahkan  di  desa  mana  seharusnya  mobil  keliling  ini  berada  dengan  melihat  indikator tingkat perekaman data dan dokumen kependudukan yang rendah.
Contoh  lain  adalah  penerimaan  informasi  melalui call  center, inovasi  ini  dilakukan dengan  baik  dan  terintegrasi  dengan  mobil  keliling.  Namun  inovasi  ini  selalu  mengikuti inovasi mobil keliling, seharusnya call center terus beroperasi walaupun tanpa mobil keliling. Disisi  lain  tidak  adanya  ruangan  khusus call  center berada  yang  menunjukkan  fungsi  dan tugasnya, ternyata call center ini hanya berupa pemberitahuan nomor kontak petugas operator yang  memang  ditugaskan  untuk  itu.  Pada  bulan  Maret  2018  telah  dilakukan  pengembangan inovasi  lanjutan  dengan  membuka  gerai  pelayanan  di  rumah  sakit  daerah.  Bertujuan,  ketika bayi  baru  lahir  akan  dilakukan  perubahan  Kartu  Keluarga  dan  mendapatkan  Akta  Kelahiran secara  langsung  oleh  petugas  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  untuk  masyarakat Aceh Tenggara.
Inovasi ini sangat membantu masyarakat, namun inovasi ini bukanlah sesuatu yang baru ada.  Sangat  kontradiktif  dengan  konsepsi  dasar  inovasi  yang  menyebutkan  inovasi  adalah penemuan  ide/cara  yang  dianggap  baru  atau mengembangkan  yang  sudah  ada menjadi  lebih efektif  lagi.  Contoh  model  inovasi  ini  dapat  ditelusuri  dari  Pemerintah  DKI  Jakarta  dengan inovasi Si Dukun  (Sistem  Terintegrasi Dokumen Kependudukan). Untuk mendukung inovasi ini maka Pemerintah DKI Jakarta membuka gerai pelayanan di rumah sakit, ketika bayi lahir langsung mendapatkan 6 pelayanan sekaligus yaitu surat keterangan kelahiran dari RS, NIK, KK,  Akta  Kelahiran, KIA, dan  ID kepesertaan BPJS  Kesehatan bagi bayi  yang orangtuanya peserta  BPJS  PBI  (Dirjen  Dukcapil,  2018). Ini  model  inovasi  sesungguhnya  untuk mengembangkan  yang  sudah  ada  dengan  menambahkan  dari  1  atau  2  pelayanan  menjadi  6 pelayanan yang terintegrasi.
Artinya bahwa, proses pelayanan terus mengalami perubahan dari manual ke elektronik, tradisional  ke  modern,  dari  satu  layanan  ke  beberapa  layanan  secara  integratif  untuk menghadirkan  pelayanan  publik  yang  baik.  Dalam  konsepsi  pelayanan  publik  yang  baru seharusnya  pekerjaan  umum  pegawai  tidak  dapat  secara  akurat  digambarkan  hanya  sebagai respons  tuntutan  "pelanggan"  sebagai  solusi  yang  cepat  dan  efisien  (Denhardt  &  Denhardt, 2015).  Konsep  proses  layanan  dalam  inovasi  merujuk  kepada  produk  pelayanan  baru,
meskipun  layanan  dapat  memiliki  elemen  teknologi,  teknik  atau  keahlian.  Keragaman  ini berarti  generalisasi  tentang  sifat  layanan  dan  inovasi  dalam  layanan  harus  dikualifikasikan oleh  banyak  pengecualian.  Pada  titik  ini  manajer  seharusnya  fokus  pada  pengawasan, menciptakan  peluang  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dengan  menjalin  hubungan  saling percaya  lintas  batas,  mengembangkan  alternatif  dan  mengimplementasikan  solusi  (Miles, 2004; Hartley, 2005; Denhardt & Denhardt, 2015).

## Development
Pengembangan  inovasi  memerlukan  kerjasama  antara  berbagai  sektor.  Contoh,  ketika inovasi  telah  diimplementasikan  tidak  semua  masyarakat  akan  merespon  inovasi  tersebut, penyebabnya  adalah  tingkat  pengetahuan  yang  minim  akan  memaksa  birokrasi  melakukan berbagai  usaha  promosi,  sosialisasi  untuk  menyampaikan  informasi  tentang  inovasi  yang dilaksanakan.  Kerjasama  dengan  sektor  swasta  misalnya  akan  memberikan  manfaat  edukasi melalui radio lokal, televisi lokal, dan portal berita lokal.
Sehingga masyarakat mengerti tujuan, fungsi dan manfaat inovasi. Partisipasi masyarakat juga  diperlukan  untuk  mengawasi  pelaksanaan  invovasi,  bukan  hanya  masyarakat  sebagai pengguna  tetapi  berkontribusi  untuk  memberikan  berbagai  masukan  melalui  saluran  yang berbeda  seperti  melalui  kelompok  kepentingan  (wartawan,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat) dan  para  akademisi  untuk  mengembangkan  inovasi  dan  tingkat  partisipasi  masyarakat  yang semakin  meningkat  mengindikasikan  inovasi  mulai  menunjukkan  manfaatnya.  Selain  itu kerjasama  dilakukan  dengan  lintas  sektor  pengguna  data  kependudukan  seperti  Dinas Kesehatan, BPJS, dan KIP (Komisi Independen Pemilihan).
Ada dua hal yang penting untuk mengembangkan inovasi. Pertama, pimpinan tidak dapat lagi  fokus  secara  internal  pada  pemberian  layanan  dan  kinerja  organisasi  dalam  arti  sempit. Pimpinan  diharapkan  dapat  bekerja  dalam  kemitraan,  dengan  badan  layanan  publik  lainnya, dengan  organisasi  sektor  ketiga.  Ada  upaya  yang  fokus  pada  penanganan  kebutuhan  dengan bekerja sama dengan sektor lain untuk memobilisasi tindakan dan sumber daya dari sejumlah sumber  yang  berbeda. Kedua, salah  satu  tantangan  utama  pengelolaan  inovasi  adalah, menemukan  cara  bagaimana  strategi  dapat  dikembangkan  dan  diterapkan  untuk memastikan bahwa kinerja dan inovasi dicapai demi kepentingan pelayanan publik yang lebih baik.
Salah  satu  faktor  yang  penting  dalam  mengembangkan  inovasi  adalah  partisipasi masyarakat  (Alberti & Bertucci, 2007; Moore & Hartley, 2008) karena mereka adalah objek pelayanan.  Kritikan  dan  saran  dari  masyarakat  menjadi  penting  untuk  pertimbangan pengembangan  inovasi  lebih  lanjut.  Faktanya  partisipasi  masyarakat  di  Kabupaten  Aceh Tenggara masih rendah. Fakta ini dapat dilihat dari sifat apatis masyarakat turut memberikan kontribusi  partisipasi  masyarakat  rendah.  Ketika  sosialisasi  terus  dilakukan  sebagian  besar masyarakat tidak terlalu merespon dengan positif, namun ketika mereka membutuhkan seperti keadaan  sakit  untuk  mendapatkan  kartu  jaminan  sosial,  penerimaan  ajaran  baru  di  sekolah, dan penerimaan lamaran kerja maka masyarakat baru akan sadar betapa pentingnya dokumen kependudukan  sebagai  syarat.  Keadaan  ini  memicu  banyak  nya  data  ganda  dan  data masyarakat yang belum terekam karena masyarakat belum sadar untuk terus memperbaharui dokumen kependudukannya dan pada akhirnya melegalkan praktik pungutan liar disebabkan oleh interaksi antara masyarakat dan petugas yang saling menguntungkan.
Disisi lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat turut melibatkan aparat kecamatan dan desa. Namun cara yang dipakai dari tahun ke tahun hanya sebatas menginggatkan dalam forum resmi seperti musrenbang desa dan forum tak resmi. Belum ada terobosan yang mampu meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  seperti  memanfaatkan  bidan  desa  untuk  turut menginggatkan masyarakat ketika waktu posyandu dilakukan di desa. Cara lain meningkatkan partisipasi masyarakat seperti melakukan “sweeping door to door” untuk kalangan lansia dan
penyandang  disabilitas  juga  belum  pernah  dilakukan,  atau  dengan  target sweeping yang berbeda seperti anak usia sekolah dan sebagainya.
Selain  partisipasi  masyarakat,  pengguna  inovasi  juga  memberikan  pengaruh  terhadap pengembangan  inovasi.  Pengguna  inovasi  (institusi  pemerintah  lainnya)  seperti  ini  lebih banyak menerima inovasi atau menerima hasil akhir inovasi dari institusi lain. Penerimaan itu diakibatkan oleh karena kesamaan institusi milik negara yang diatur oleh seperangkat aturan pemerintah.  Hanya  saja  penerimaan  itu  dapat  direvisi  dalam  forum  resmi  seperti  forum koordinasi  lintas  sektor.  Institusi  pengguna  lebih  sering  hanya  memberikan  masukan  yang sifatnya  tindak  lanjut  oleh  institusi  penyedia.  Tidak  semua  hasil  akhir  inovasi  dapat dipergunakan, namun secara umum penggunaan itu bersifat instruktif.
Pengguna  akan  berkontribusi  memberikan  berbagai  opini  penjelasan  sebaik  apa  hasil inovasi,  lebih  lanjut  pengguna  akan  menjadi  sumber  informasi  untuk  mengembangkan  dan mengevaluasi  inovasi  yang  ada.  Penyedia  dan  penerima  akan  saling  bekerjasama  untuk kepentingan  masing-masing.  Disisi  yang  lain  pengguna  inovasi  atau  hasil  akhir  inovasi  juga berasal  dari  kalangan  masyarakat,  non  pemerintah,  kelompok  kepentingan,  mahasiswa,  dan peneliti. Mereka hanya sebagai pengguna dan tidak ditempatkan sebagai pengguna sekaligus sebagai  evaluator  eksternal.  Oleh  sebab  itu  cara  yang  sering  dilakukan  secara  konvensional seperti  iklan  radio,  televisi  lokal,  baliho,  dan  sebagainya.  Penyebaran  informasi  juga dilakukan  oleh  instansi  lain  sebagai  pengguna  melalui  cara  dan  program  masing-masing. Adanya kerjasama, lebih mempermudah mengenalkan inovasi kepada masyarakat. Koordinasi mempunyai peran penting antara institusi terkait, koordinasi dapat meningkatkan keterlibatan, pengembangan berkelanjutan dan saling menguntungkan.
Sebagai  contoh,  Kabupaten  Padang  Pariaman,  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung, Kabupaten  Badung,  Kabupaten  Situbondo,  dan  Kabupaten  Tanah  Datar.  Daerah-daerah  ini memiliki cara tersendiri untuk turun langsung di tengah masyarakat. Sepeda motor dan mobil digunakan.  Memberikan  pelayanan  tidak  hanya  satu  pelayanan  administrasi  kependudukan, menjangkau titik-titik tertentu (daerah terpencil, pusat keramaian), serta koordinasi yang baik antara  institusi  pelaksana  administrasi  kependudukan.  Sederhananya,  ketika  pemerintah memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  secara  otomatis  masyarakat  akan  merespon  hal itu dengan tingkat partisipasi yang semakin meningkat. Artinya bahwa ketika inovasi berguna kepada pengguna dan penerima maka inovasi itu akan menunjukkan manfaatnya.
Otoritas  pemerintah  yang  inovatif  juga  menyadari  peran  vital  warga  negara  untuk berpartisipasi dalam usulan perubahan. Saat pemerintah menyediakan forum bagi masyarakat untuk  mengekspresikan  pandangan  mereka  dan  melibatkan  mereka  dalam  semua  tahap prosesnya,  inovasi  yang  dihasilkan  lebih cenderung  berhasil  dan  menyebar.  Dalam  konsepsi pemerintah  modern,  partisipasi  masyarakat  penting  untuk  dilakukan  (Bryson  et.al.,  2012). Konsepsi administrasi publik menyebutkan partisipasi masyarakat merupakan interaksi antara masyarakat  dan  administrator,  berkaitan  dengan  keputusan  kebijakan  publik  dan  pelayanan publik (Callahan, 2007). Proses desentralisasi sangat penting ketika bentuk kerjasama inovatif antara  pemerintah  dan  masyarakat  mencapai  model  polisentris  pengambilan  keputusan  dan dukungan.

## Service Function of Government
Fenomena  buruknya  pelayaan  publik  yang  dihasilkan  oleh  birokrasi  menjadi  perhatian serius  bagi  pemerintah.  Pemerintahan  Inggris  misalnya  menekankan  agar  pemerintah  daerah memberikan  85  persen  layanan  masyarakat  kepada  sektor  swasta  (Erridge,  2009),  namun  di Indonesia  hal  itu  belum  sepenuhnya  terwujud.  Raadschelders  (2003)  memberikan  alasan mengapa hal itu terjadi seperti masalah anggaran, adanya upaya mengembalikan kepercayaan publik, sifat tertutup birokrasi dengan karakteristik tradisional, dan kebijakan adalah beberapa
alasan  yang  mendasari  pelayanan  publik  masih  dikelola  oleh  pemerintah  secara  murni. Apabila  pemberian  layanan  publik  sebagian  besar  bergantung  pada  upaya  bersama  dan terkoordinasi  dalam  sistem  hubungan  antar  pemerintah,  pemberian  layanan  publik  itu  masih cukup terisolasi. Sebagai konsekuensinya, fungsi pelayanan pemerintah saat ini lebih terbuka, mudah  diakses,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Teknologi  memberi  kemudahan  untuk koordinasi, keterbukaan dan aksesibilitas melalui radio, televisi, komputer, jaringan informasi seperti e-mail dan internet. Sederhananya pemanfaatan teknologi dapat memengaruhi institusi itu  sendiri.  Agar  fungsi utilitas ini  bekerja  pemerintah  harus  mencari  cara  dan  memperbaiki cara menghantarkan pelayanan publik.
Salah satu fungsi utama pemerintah adalah agar tetap berkuasa, namun pemerintah tidak akan  melepaskan  kewajibannya.  Setiap  pemerintah  akan  berupaya  untuk  meningkatkan legitimasinya dengan berbagai cara. Semua pemerintah mengakui prinsip bahwa masyarakat harus  dilindungi  dan  dilayani.  Menyediakan  pelayanan  dasar  seperti  kesehatan,  pendidikan dan administrasi kependudukan melalui berbagai macam kebijakan, program dan mekanisme tertentu. Hal ini akan dapat terjadi ketika pemerintah menyediakan barang dan jasa yang baik kepada masyarakat. Bukan saja pemerintah sebagai penyedia layanan, tapi implikasi aparatur birokrasi  sebagai  pemberi  layanan  menduduki  posisi  strategis  karena  akan  menunjukkan sejauhmana  pemerintah  mampu  menyediakan  pelayanan  publik  yang  baik.  Oleh  sebab  itu akan menentukan juga sejauhmana pemerintah telah menjalankan fungsi pelayanannya.
Pemanfaatan  teknologi  sering  digunakan  untuk  memperbaiki  pelayanan  pemerintah. Dalam  kasus  perekaman  data  dan  dokumen  kependudukan  di  Kabupaten  Aceh  Tenggara pemanfaatan  teknologi  belum  bisa  secara  maksimal  menunjukkan  hasilnya.  Contoh,  tidak seluruhnya dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara mendapatkan jangkauan jaringan  dan  terhubung  dengan server kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten.  Ketika  operasionalisasi  mobil  keliling  dilakukan,  ada  4  kecamatan  yang  tidak terjangkau  jaringan  diakibatkan  oleh  kondisi  geografis  yang  jauh  dari  ibukota  kabupaten. Disisi  yang  lain  masih  adanya  kecamatan  yang  tidak online untuk  melakukan  perekaman KTP-el  karena  ketiadaan  jaringan.  Penyebabnya  adalah  karena  pemeliharaan,  pengadaan jaringan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pihak ketiga.
Pemanfaatan  teknologi  akan  tidak  bermakna  ketika  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor diantaranya  geografis,  dan  infrastruktur.  Oleh  sebab  itu  perekaman  KTP-el  dilakukan  di kecamatan,  prosedur  yang  ada  memperlihatkan  rantai  birokrasi  yang  panjang.  Perekaman KTP-el dilakukan di kecamatan namun hasilnya dapat diambil di kantor Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  dengan  alasan  menghindari  pungutan  liar.  Bagi  kecamatan yang  memiliki  jarak  yang  jauh  akan  memberatkan  masyarakat  karena  masyarakat  akan mengeluarkan  biaya  tambahan  untuk  transportasi.  Belum  lagi  kantor  kecamatan  yang  tidak bisa  melakukan  perekaman  KTP-el  dengan  masalah  yang  berbeda.  Seperti  koneksi  internet yang tidak ada, peralatan yang rusak yang tidak dapat berfungsi dengan baik.
Dari 16 Kecamatan hanya 7 kecamatan yang bisa melakukan perekaman dengan jarak 2- 5  Km  diantara  kantor  kecamatan.  Contoh  lainnya  adalah,  masyarakat  yang  melakukan perekaman pada kecamatan lain (kecamatan yang bisa melakukan perekaman) harus kembali ke kecamatan dimana mereka berdomisili untuk melaporkan dan mendapatkan paraf petugas sebagai bukti bahwa masyarakat tersebut telah melakukan perekaman. Selanjutnya bukti paraf tersebut  akan  dibawa  oleh  masyarakat  ke  kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  untuk  mendapatkan  hasil  akhir.  Hanya  urusan  ―paraf‖  petugas  perekaman  di kecamatan yang berbeda masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi, belum lagi hasil perekaman yang tidak ada jaminan untuk selesai dalam 1 hari. Berbagai macam permasalahan timbul  seperti jaringan error, ketiadaan  blanko  dan  tinta  pencetakan  (pengadaan  blanko  dan tinta dilakukan oleh pusat).
Begitu juga dengan pembuatan dokumen kependudukan harus dilakukan di kantor Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 pasal  8  angka  3  menjelaskan  bahwa  Pelayanan  Pencatatan  Sipil  pada  tingkat  kecamatan dilakukan  oleh  UPT  Instansi  Pelaksana  dengan  kewenangan  menerbitkan  Akta  Pencatatan Sipil. Pelimpahan wewenang dari pimpinan daerah ke kecamatan belum pernah dilakukan dan akan  memaksa  masyarakat  akan  terus  mengeluarkan  biaya  untuk  memperbaharui  dokumen kependudukan.  Sebenarnya  masalah  yang  diuraikan  sebelumnya  telah  diusulkan  untuk pembuatan hotspot perekaman dan pencetakan di kecamatan tertentu pada tahun 2015, namun sampai  saat  ini  pembuatan hotspot itu  tidak  pernah  terealisasi  dengan  alasan  tidak  adanya anggaran pemerintah daerah.
Sebenarnya  konsekuensi  dari  penggunaan  data  dan  dokumen  kependudukan  ini  yang paling  membutuhkan  adalah  pemerintah.  Seharusnya  pemerintah  daerah  mencari  solusi, minimal  masyarakat  tidak  terlalu  diberatkan  dengan  mengeluarkan  biaya  tambahan  yang terlalu  besar.  Bagi  masyarakat  miskin  keadaan  ini  sangat  memberatkan,  masyarakat  akan lebih memilih untuk menggunakan biaya transportasi tadi untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. Ini salah satu penyebab tingginya angka masyarakat yang belum melakukan perekaman dokumen  kependudukan.  Disisi  lain,  keadaan  ini  memaksa  masyarakat  harus  melakukannya karena berbagai kepentingan mengharuskan mencantumkan dokumen kependudukan sebagai syarat  mutlak.  Kabupaten  Klungkung  provinsi  Bali  misalnya,  untuk  menyelesaikan  seperti masalah di atas, Disdukcapil Kabupaten Klungkung melakukan berbagai inovasi validasi data kependudukan  diantaranya  program Predator (Disdukcapil  Kabupaten  Klungkung,  2017). Predator  adalah  perekaman  data  KTP-el  menggunakan  sepada  motor,  modus  operandi  yang dilakukan  petugas  turun  ke  desa-desa  untuk  melakukan  perekaman  data  KTP-el  bagi masyarakat berkebutuhan khusus dan juga menjangkau daerah-daerah  yang jauh.  Inovasi ini merupakan turunan dari sebuah program Aksi  Gema Santi (Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif) yang digagas langsung oleh pimpinan daerah.
Konseptual  teoritis  mengajarkan  bahwa  selain  fungsi  pemerintah  menghadirkan pelayanan  kepada  publik,  pemerintah  juga  semestinya  mengadopsi  cara-cara  baru  dalam pelayanan  dan  meningkatkan  efisiensi.  Selain  itu  kebijakan  yang  mendukung  diperlukan sebagai sebuah keputusan yang harus dilaksanakan  (Osborne & Brown, 2011). Institusi yang berkinerja  baik  menyebabkan  peningkatan  kepuasan  diantara  pengguna  inovasi,  pada gilirannya akan menyebabkan meningkatnya kepercayaan publik kepada pemerintah (Cooper &  Reinagel,  2015;  Denhardt  &  Denhardt,  2015;  Rasul  &  Rogger,  2017).  Oleh  sebab  itu pelayanan  pemerintah  masih  menjadi  isu  populer  yang  terus  diperbaiki  oleh  pemerintah. Sejumlah  program, grand  design, dan  berbagai  dorongan  kepada  setiap  institusi  pemerintah pusat dan lokal, reformasi birokrasi adalah salah satu alat untuk merubah itu.
Pengeloaan  inovasi  yang  baik  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  ada  beberapa  faktor  yang memengaruhi.  Seperti,  proses  politik  yang  kondusif  antara  legislatif  dan  eksekutif berimplikasi pada kesepakatan sumber daya anggaran, berbagai perencanaan dan pembuatan keputusan  dalam  bentuk  kebijakan.  Kemampuan  pengetahuan  manajerial  pimpinan, kerjasama  lintas  batas  untuk  mengelola  inovasi  akan  berdampak  positif  untuk mengembangkan inovasi (Anttiroiko, Bailey, & Valkama, 2011).
Cara  terbaik  evaluasi  itu  diawali  dengan  kriteria  sederhana  untuk  menentukan  apakah sebuah  ide/cara,  pelaksanaannya  akan  berlanjut  ke  evaluasi  yang  lebih  mendalam.  Kriteria evaluasi  ini  mungkin  terkait  erat  dengan  anggaran,  sumber  daya  manusia,  kebijakan,  dan apapun  kriteria  evaluasi  tersebut  harus  diperjelas  bahwa  kegagalan  dan  kesuksesan  inovasi bukanlah sebuah alasan pragmatis. Mungkin saja inovasi ditentukan dengan cara dilaksanakan dengan  biaya  lebih  rendah,  pengelolaan  yang  baik,  dan  dukungan  sumber  daya  yang memadai. Pengelolaan inovasi pada birokrasi sangat penting diungkapkan untuk menghindari
kegagalan  inovasi,  karena  inovasi  dalam  aktivitas  birokrasi  pemerintah  akan  menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit dan berimplikasi kepada pelayanan publik yang baik.

## KESIMPULAN
Gerakan  Indonesia  Sadar  Adminduk  (GISA)  adalah  gerakan  yang  dicanangkan pemerintah  pada  tahun  2017  untuk  memberikan  kesadaran  kepada  masyarakat  pentingya dokumen  kependudukan  yang  benar  dan  sadar  akan  manfaatnya.  Bukan  hanya  masyarakat yang  diberikan  kesadaran  namun  petugas  dan  institusi  pengguna  turut  menjadi  sasaran gerakan  ini.  Gerakan  ini  sepertinya  merupakan  respon  pemerintah  untuk  menanggapi banyaknya  masyarakat  yang  belum  terekam.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  daerah  didorong untuk  melakukan  berbagai  inovasi  untuk  melacak  dan  menertibkan  administrasi kependudukan. Inovasi itu juga harus dikelola dengan cara-cara yang inovatif, namun inovasi tidak mudah dilakukan dalam aktivitas pemerintah. Upaya ini mendorong pemerintah daerah untuk  terus  melakukan  reformasi  dengan  meningkatkan  kapasitas,  kamampuan,  integritas dalam melaksanakan tugasnya. Reformasi dan inovasi sering gagal dan menghilang meskipun perubahan sistem telah dilakukan, dan sering bertolak belakang dengan tuntutan masyarakat.
Disaat  yang  sama  tata  kelola  inovasi  akan  melibatkan  perubahan  sistem  produksi  dari instrumen  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan.  Inovasi  akan  merubah  sistem  produksi  yang melintasi  batas-batas  organisasi,  tidak  hanya  dari  jangkauan  sumber  daya  untuk  diperbesar dan meningkatkan kinerja sistem produksi. Dan juga melibatkan perubahan dengan instrumen yang  digunakan  pemerintah.  Lebih  sering  perubahan  dalam  bentuk  organisasi,  pengaturan, perencanaan  dan  layanan,  serta  inovasi  yang  memberikan  partisipasi  publik  dalam  desain pengiriman layanan tertentu. Ketika kita mengubah tata kelola publik dengan cara yang benar, inovasi  dapat  didorong  untuk  kepentingan  pengguna  dan  penerima  pada  umumnya.  Dengan demikian,  keseimbangan  antara  paradigma  tata  kelola  yang  berbeda  akan  memacu  produksi inovasi  publik  dan  membawa  solusi  baru  yang  akan  mengungguli  yang  sudah  ada. Sederhananya  sistem  yang  ada  tidak  bisa  lagi  memenuhi  tuntutan  masyarakat  yang  semakin kompleks.
Beberapa  saran  dapat  dikemukakan  sebagai  inti  dari  penelitian  ini  adalah pertama bagi pemerintah  pusat  maupun  daerah  menjalankan  inovasi  bukanlah  sesuatu  yang  mudah  untuk diterapkan, inovasi itu perlu dikelola dengan  cara-cara yang inovatif juga. Alasannya inovasi akan  dapat  menunjukkan  hasilnya  ketika  inovasi  itu  didukung  oleh  kebijakan,  sumber  daya, manajerial  dan  infrastruktur. Kedua bagi  pimpinan  daerah,  harus  beralih  kearah transformasional, pemimpin transformasional akan memahami bahwa budaya pemimpin tidak dimulai  dengan  dokumen  tertulis,  melainkan  oleh  model  perilaku  yang  mereka  tampilkan setiap  hari  apakah  dalam  urusan  perencanaan,  mengelola,  memimpin,  pengawasan, pengambilan  keputusan  atau  bahkan  pelimpahan  wewenang  kepada  bawannya  untuk membangun  relasional  dan  perubahan  yang  riil.  Akhirnya  bagi  peneliti  lain  agar  dapat memberikan  wawasan  pengetahuan  dengan  melakukan  kajian,  dan  penelitian  empiris  masa depan agar dapat mengungkapkan berbagai macam pengelolaan inovasi dengan cara inovatif. Setidaknya  penelitian  ini  bisa  menjadi  dasar  penelitian  pendahuluan  sebagai  kerangka  untuk menjawab cara mengelola inovasi yang pernah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Alberti, A., & Bertucci, G. (2007). Innovation in Governance and Public Administration: Key Issues  and  Perspectives.  Dalam Department  of  Economic  and  Social  Affairs  (Ed.) . Innovations  in  Governance  in  the  Middle  East,  North  Africa,  and  Western  Balkans:
p-ISSN: 0216-4396             Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019   286-306 e-ISSN: 2655-6057             https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Making Governments Work Better in the Mediterranean Region (h. 3-12). New York: United Nations.
Anttiroiko, A.-V., Bailey, S. J., & Valkama, P. (2011). Innovations in Public Governance in the Western World. Amsterdam: IOS Press BV. Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: PolGov. Assche,  K.  V.,  Beunen,  R.,  &  Duineveld,  M.  (2014). Evolutionary  Governance  Theory:  An Introduction. Heidelberg: Springer Science+Business Media. Banerjee,  B.,  &  Ceri,  S.  (2016). Creating  Innovation  Leaders  A  Global  Perspective. Switzerland: Springer International Publishing.
Bovaird, T., & Löfﬂer, E. (2009). Public Management and Governance (2nd ed.). New York, NY: Routledge.
Caiden, G. E. (2009). Administrative Reform. Chicago: Aldine Transaction. DuBrin, A. J. (2006). Essential of Management (9th ed.). Mason, OH: Cengage Learning.
Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Kontekstual. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ernst,  &  Young.  (2017). Public  Sector  Innovatiom:  From  Idea  to  Action. Canada:  Ernst  & Young LLP.
Erridge,  A.  (2009).  Contracting  for  Public  Services.  Dalam  T.  Bovaird,  &  E.  Lofﬂer  (Ed.). Public Management and Governance (h.95-108). Oxon: Routledge. Fagerberg,  J.  (2004).  Innovation:  A  Guide  to  the  Literature.  Dalam  J.  Fagerberg,  D.  C. Mowery,  &  R.  R.  Nelson  (Ed.). The  Oxford  Handbook  of  Innovation (h.  1-26).  New York: Oxford University Press.
Farazman, A. (2009). Bureaucracy and Administration. Boca Raton: CRC Press. Farmer,  D.  J.  (2010). Public  Administration  in  Perspective:  Theory  and  Practice  Through Multiple Lenses. New York: M.E. Sharpe. Francisco,  J.  (2012). Innovation  in  Government?  Let‟s  Get  Practical. Ottawa:  Canadian Government Executive.
Goodsell, C. T. (2015). New Case Bureaucracy. Washington, DC: CQ Press.
Hummel, R. P. (2015). The Bureaucractic Experience: The Post Modern Challenge (5th ed.). Oxon: Routledge.
Klareskov, V., & Nikolov, D. (2007). Eleven Innovations in Governance in the Middle East, North Africa, and Western Balkans: A Synopsis. Dalam Department of Economic and Social Affairs (Ed.) . Innovations in Governance in the Middle East, North Africa, and Western Balkans: Making Governments Work Better in the Mediterranean Region (h. 41-52). New York: United Nations.
Miles, I. (2004). Innovation in Service. Dalam J. Fagerberg, D. C. Mowery, & R. R. Nelson (Ed.). The  Oxford  Handbook  of  Innovation (h.  433-458).  New  York:  Oxford University Press.
Morris, L. (2013). The Innovation Master Plan . Tyngsborough, MA: Innovation Academy. Moustakas,  C.  (1994). Phenomenological  Research  Methods. Thousand  Oaks,  CA:  SAGE Publications.
Raadschelders,  J.  C.  (2003). Government  A  Public  Administrative  Perspective. New  York: Routledge.
Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations (4th ed.). New York: The Free Press. Shafritz,  J.  M.,  Russel,  E.,  &  Borick,  C.  P.  (2016). Introducing  Public  Administration (8th ed.). Oxon: Routledge.
Torfing, J., & Triantafillou, P. (2016). Enhancing Public Innovation by Transforming Public Governance. Cambridge: Cambridge University Press.
Willoughby, K. G. (2014). Public Budgeting in Context: Structure, Law, Reform, and Results. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.

## Jurnal
Agger,  A.,  &  Sorensen,  E.  (2016).  Managing  Collaborative  Innovation  in  Public Bureaucracies. Planning Theory , 1-21. doi:10.1177/1473095216672500
Andhika,  L.  R.  (2017).  Perbandingan  Konsep  Tata  Kelola  Pemerintah:  Sound  Governance,
Dynamic Governance, dan Open Government. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 8 (2), 87-102. doi:10.22212/jekp.v8i2.867
Bannink,  D.,  &  Ossewaarde,  R.  (2012).  Decentralization:  New  Modes  of  Governance  and Administrative  Responsibility. Administration  &  Society,  44 (5),  595  –624. doi:10.1177/0095399711419096
Bannink,  D.,  &  Ossewaarde,  R.  (2012).  Decentralization:  New  Modes  of  Governance  and Administrative  Responsibility. Administration  &  Society,  44 (5),  595  –624. doi:10.1177/0095399711419096
Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S. (2009). Towards a Multidisciplinary Definition of Innovation.
Management Decision, 47 (8), 1323-1339. doi:10.1108/00251740910984578 Berman, E. M. (2007). Innovation in Local Government: Past, Present, Future. International Journal of Public Administration, 19 (7), 1027-1036.
doi:10.1080/01900699608525130
Borins,  S.  (2002).  Leadership  and  Innovation  in  the  Public  Sector. Leadership  & Organization Development Journal, 23 (8), 467-476. doi:10.1108/01437730210449357 Bryson,  J.  M.,  Quick,  K.  S.,  Slotterback,  C.  S.,  &  Crosby,  B.  C.  (2012).  Designing  Public Participation Processes.
Public Administration Review, 73 (1), 23-34. doi:10.111/j.1540-6210.2012.02678.x.
Callahan,  K.  (2007).  Citizen  Participation:  Models  and  Methods. International  Journal  of Public Administration, 30 (11), 1179-1196. doi:10.1080/01900690701225366 Cerne,  M.,  Jaklic,  M.,  &  Skerlavaj,  M.  (2013).  Authentic  Leadership,  Creativity,  and Innovation:
A
Multilevel Perspective. Leadership, 9 (1), 63-85. doi:10.1177/1742715012455130
Cooper,  C.  A.,  &  Reinagel,  T.  P.  (2015).  The  Limits  of  Public  Service  Motivation:
Confidence  in  Government  Institutions  Among  Public  Servant. Administration  & Society, 89 (9), 1297-1317. doi:10.1177/0095399715581039
Damanpour,  F.  (1996).  Bureaucracy  and  Innovation  Revisited:  Effects  of  Contingency Factors,  Industrial  Sectors,  and  Innovation  Characteristics. The  Journal  of  High Technology Management Research,
7 (2), 149-173. doi:10.1016/S1047- 8310(96)90002-4
Damanpour,  F.,  &  Aravind,  D.  (2011).  Managerial  Innovation:  Conceptions,  Processes,  and Antecedents. Management and Organization Review, 8 (2), 423-454. doi:10.1111/j.1740-8784.2011.00233.x
Denhardt,  J.  V.,  &  Denhardt,  R.  B.  (2015).  The  New  Public  Service  Revisited. Public Administration Review, 75 (5), 664-672. doi:10.1111/puar.12347
Giorgi, A. (1997). The Theory, Practice, and Evaluation of the Phenomenological Method as a  Qualitative  Research. Journal  of  Phenomenological  Psychology,  28 (2),  235-260. doi:10.1163/156916297X00103
Groenewald,  T.  (2004).  A  Phenomenological  Research  Design  Illustrated. International Journal of Qualitative Methods, 3 (1), 42-55. doi:10.1177/160940690400300104
Hartley,  J.  (2005).  Innovation  in  Governance  and  Public  Services:  Past  and  Present. Public Money & Management, 25 (1), 27-34. doi:10.1111/j.1467-9302.2005.00447.x
Ho,  K.  L.  (2011).  Reinventing  the  Bureaucracy?  Malaysia's  New  Administrative  Reform Initiatives. Journal of Comparative Asian Development, 1 (1), 87-104. doi:10.1080/15339114.2002.9678351
Kim, S., & Han, C. (2014). Administrative Reform in South Korea: New Public Management and  the  Bureaucracy. International  Review  of  Administrative  Science,  0 (0),  1-19. doi:10.1177/0020852314558034
Klimentova,  S.  (2014).  Innovation  in  the  Public  Sector:  Is  it  Measurable. Studies  in Managerial and Financial Accounting, 28 , 289-315. doi:10.1108/S1479- 351220140000028021
Lewis, J. M., Ricard, L. M., & Klijn, E. H. (2017). How Innovation Drivers, Networking and Leadership  Shape  Public  Sector  Innovation  Capacity. International  Review  of Administrative Science , 1-20. doi:10.1177/0020852317694085
McHugh,  M.,  O'Brien,  G.,  &  Ramondt,  J.  (2010).  Finding  an  Alternative  to  Bureaucratic Models of Organization in the Public Sector. Public Money & Management, 21 (1), 35- 42. doi:10.1111/1467-9302.00246
Moore,  M.,  &  Hartley,  J.  (2008).  Innovations  in  Governance. Public  Management  Review, 10 (1), 3-20. doi:10.1080/14719030701763161
Osborne, S. P., & Brown, L. (2011). Innovation, Public Policy and Public Service Delivering in the UK: The Word that Would be King? Public Administration, 89 (4), 1335-1350. doi:10.1111/j.1467-9299.2011.01932.x
Rasul,  I.,  &  Rogger,  D.  (2017).  Management  of  Bureaucrats  and  Public  Service  Delivery: Evidence  from  the  Nigerian  Civil  Service. The  Economic  Journal,  0 (0),  1-29. doi:10.1111/ecoj.12418
Scupola, A., & Zanfei, A. (2016). Governance and Innovation in Public Sector Services: The Case  of  the  Digital  Library. Government  Information  Quarterly,  33 (2),  237-249. doi:10.1016/j.giq.2016.04.005
Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political Budget Cycles in Indonesia at the District Level.
Economics
Letters, 120 (2), 342-345. doi:10.1016/j.econlet.2013.05.007
Sorensen, E., & Torfing, J. (2011). Enhancing Collaborative Innovation in the Public Sector. Administration & Society, 43 (8), 842-868. doi:10.1177/0095399711418768 Su, S., & Baird, K. (2017). The Role of Leaders in Generating Management Innovation. The International Journal Human Resource Management , 1-22.
doi:10.1080/09585192.2017.1282533
Vries,  H.  d.,  Bekkers,  V.,  &  Tummers,  L.  (2015).  Innovation  in  the  Public  Sector:  A Systematics Review and Future Research Agenda. Public Administration, 94 (1), 146- 166. doi:10.1111/padm.12209
Wisdom,  et  al.  (2014).  Innovation  Adoption:  A  Review  of  Theories  and  Constructs. Adm Policy Ment Health, 41 (4), 480-502. doi:10.1007/s10488-013-0486-4

## Disertasi
Chung,  C.-c.  (2011). Government,  Governance  and  the  Development  of  the  Innovation Systems: The Example of the Taiwanese Biotechnology and Related Sectoral Policies . University of Manchester. Manchester, UK.
Thomas,  G.  (2015). Constructing  The  Hydrogen  Fuel  Cell  Community:  A  Case  Study  of Networked  Innovation  Governance. Dissertation  Submitted  in  degree  of  Doctor  of Philosophy, University of Birmingham, Birmingham, UK.

## Sumber Digital
Andayani,  D.  (2017,  9  19). Kemendagri:  9,3  Juta  WNI  Belum  Rekam  e-KTP .  Diperoleh tanggal  12  Maret  2018,  dari https://news.detik.com/berita/d-3649856/kemendagri-93- juta-wni-belum-rekam-e-ktp
Disdukcapil  Kabupaten  Gunung  Kidul.  (2016,  11  23). Inovasi  pelayanan  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gunungkidul .  Diperoleh  tanggal  12 Maret  2018,  dari http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/inovasi-pelayanan-di-dinas- kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-gunungkidul/
Dirjen Dukcapil. (2014, Pebruari 27). Sejarah KTP di Indonesia . Diperoleh tanggal 12 Maret 2018, dari http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sejarah-ktp-di-indonesia Dirjen  Dukcapil.  (2016,  Desember  30). Ditjen  Dukcapil  Apresiasi  Inovasi  Dinas  Dukcapil Kabupaten Situbondo . Diperoleh tanggal
22 Maret 2018, dari http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/ditjen-dukcapil-apresiasi-inovasi-dinas- dukcapil-kabupaten-situbondo
Dirjen  Dukcapil.  (2017,  Mei  5). Dinas  Dukcapil  Tanah  Datar  Masuk  Top  40  Inovasi Pelayanan Publik . Diperoleh
tanggal 4 April 2018, dari
http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/dinas-dukcapil-tanah-datar-masuk-top- 40-inovasi-pelayanan-publik
Dirjen  Dukcapil.  (2018,  Pebruari  2). Luncurkan  Si  Dukun,  DKI  Layani  6  In  1  Dokumen Kependudukan . Diperoleh tanggal 11 April 2018, dari
http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/luncurkan-si-dukun-dki-layani-6-in-1- dokumen-kependudukan-3
Kemenpan.  (2016,  Maret  14). Kementerian  PANRB  Tetapkan  Top  99  Inovasi  Pelayanan Publik 2016 . Diperoleh tanggal 11 April 2018, dari https://www.menpan.go.id/berita- terkini/4516-kementerian-panrb-tetapkan-top-99-inovasi-pelayanan-publik-2016
Disdukcapil  Kabupaten  Klungkung,.  (2017,  Maret  10). Predator  Berkeliaran  Urus  E-KTP Masyarakat Klungkung . Diperoleh tanggal 17 April 2018, dari https://www.disdukcapil.klungkungkab.go.id/baca-artikel/27/Predator-Berkeliaran- Urus-EKTP-Masyarakat-Klungkung.html
OECD. (2016, Nopember 15). Observatory of Public Sector Innovation. Diperoleh tanggal 23 Pebruari  2018,  dari https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector- innovation/innovations/page/larasitareachingtheunreached.htm
Disdukcapil  Kabupaten  Pariaman.  (2017,  Desember  29). Raih  Zona  Hijau,  Disdukcapil Padang Pariaman Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan . Diperoleh tanggal 17 April 2018, dari http://dukcapil.padangpariamankab.go.id/index.php?option=com_content&view=articl e&id=187:zonahijau&catid=88:berita&Itemid=2327

## Laporan
Population  Reference  Bureau.  (2017). 2016  World  Population  Data  Sheet. Washington  DC: Inform Empower Advance.
Disdukcapil  Kabupaten  Aceh  Tenggara.  (2017). Laporan  Data  Perekaman  Penduduk Kabupaten  Aceh  Tenggara  Tahun  2017. Kutacane:  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara.

## Sumber Lainnya
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Qanun  Kabupaten  Aceh  Tenggara  Nomor  80  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara.