Studi Komparatif Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)
Herlina Kurniati 1 , Reva Mellenia 2 , Evy Septiana 3
Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 1
Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 2
Dosen IAIN Metro Lampung 3
* Corresponding email : herlinakurniati@radenintan.ac.id
Received :  Januari 2022 Accepted: Maret 2022                    Published: Juli 2022
Abstract: Grant could divert to person other through transition right through the grant. Practice transition soil grant to party other this start from practice grant at the beginning where a second split party has die world so that soil grant the fall down to expert inheritance from receiver grant. From party expert inheritance no need soil the so that soil the diverted to others. On moment transition soil grant, deed  grant  in  beginning  no  found  however  transition  soil  grant  the  permanent conducted,  the  para  party  intends  to  look  after  deed  grant  the  after  did  practice transition  the  more  formerly.  The  Formula's  problem  in  this  study  is  how  to practice transition soil grants to party other and review Islamic law and positive law  that  occurred  in  Gunung  Terang  Village.  This  study  is  a  qualitative  and character descriptive normative study carried out on practice transition soil grant to party others that occurred in Gunung Terang Village. The result of the study is the  existence  of  transition  grant  soil  where  soil  obtained  from  results  gift  grant from  others  then  diverted  return  to  others  through  grant  also.  The  practice  of transition  soil  grant  to  party  other  this  conducted  by  oral  witnessed  by  a  party related like family and para witness with To do hand over accept grant soil. In a review of Islamic law, practice transition soil grants to party other this already in accordance  by  Islam  because  already  fulfill  get  along  and  condition  grant. Meanwhile,  positive  law  is  not  yet  in  accordance  and  not  allowed  because  no existence proof authentic or deed grant moment did practice transition soil grant them.
Keywords: Grant, Switch, another party, soil
ABSTRAK: Hibah dapat dialihkan ke orang lain melalui peralihan hak melalui hibah. Praktik  peralihan  tanah  hibah  ke  pihak  lain  ini  berawal  dari  praktik  hibah  di  awal dimana kedua belah pihak telah meninggal dunia sehingga tanah hibah tersebut jatuh kepada  ahli  waris  dari  penerima  hibah.  Dari  pihak  ahli  waris  tidak  membutuhkan tanah tersebut sehingga tanah tersebut dialihkan kepada orang lain. Namun pada saat peralihan  tanah  hibah,  akta  hibah  di  awal  tidak  ditemukan  namun  peralihan  tanah hibah  tersebut  tetap  dilakukan,  para  pihak  berniat  mengurus  akta  hibah  tersebut setelah dilakukannya praktik peralihan tersebut terlebih dahulu. Permasalahan dalam penelitian  ini  yaitu  bagaimana  praktik  peralihan  tanah  hibah  ke  pihak  lain  dan bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  dan  hukum  positif  yang  terjadi  di  Desa  Gunung Terang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif normatif yang dilakukan pada praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung  Terang.  Hasil  penelitian  yaitu  adanya  peralihan  hibah  tanah  dimana  tanah
P- ISSN 1979-1488 E- ISSN:2722-8681
ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702
yang  didapatkan  dari  hasil  pemberian  hibah  dari  orang  lain  kemudian  dialihkan kembali ke orang lain melalui hibah juga. praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain ini dilakukan secara lisan disaksikan oleh pihak terkait seperti keluarga dan para saksi dengan  melakukan  serah  terima  hibah  tanah.  Dalam  tinjauan  hukum  Islam  praktik peralihan  tanah  hibah  ke  pihak  lain  ini  sudah  sesuai  secara  Islam  karena  sudah memenuhi rukun dan syarat hibah. Sedangkan secara hukum positif belum sesuai dan tidak  diperbolehkan  dikarenakan  tidak  adanya  bukti  otentik  atau  akta  hibah  saat dilakukannya praktik peralihan tanah hibah tersebut. Kata Kunci: Hibah, Peralihan, pihak lain, tanah
▪ Pendahuluan
Sebagai mahkluk sosial sudah menjadi kodrat bagi setiap manusia untuk hidup diantara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan manusia cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama. 1 Tindakan manusia baik berupa perbuatan ataupun ucapan, dalam ibadah maupun muamalah , berupa tindakan  pidana  atau  perdata,  masalah akad atau  pengelolaan, dalam syariat Islam semuanya masuk dalam wilayah hukum menurut kesepakatan para ulama. 2 Di dalam ajaran Islam Fiqh Muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Secara khusus dalam Fiqh Muamalah mengatur berbagai akad atau  transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat yang ada dalam ajaran Islam. 3
Ajaran agama Islam terdapat pemberian hadiah  atau  memberikan  kepemilikan  suatu harta yang diberikan secara sukarela kepada orang lain dan dimana si pemberi masih
1 Rahman  syamsuddin, Pengantar  Hukum Indonesia (Jakarta:  Prenadamedia  Group,
2019),h. 4.
2 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 1.
3 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Publisher Kencana, 2019), h.2.
dalam keadaan hidup. Suatu pemberian tersebut disebut dengan hibah. Memberikan hibah atau hadiah dapat menghilangkan kedengkian dan akan menimbulkan rasa saling mencintai, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu perbuatan hibah merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan dalam Islam  dimana  hibah  dapat  mempererat persaudaraan antara sesama umat Islam.
Hibah dalam hukum positif hampir saja memiliki arti yang sama dengan hukum Islam, di sebutkan dalam pasal 1666 ayat (1) KUHPerdata penghibahan adalah suatu persetujuan  dengan  mana  seseorang penghibah meyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. 4 Dalam hibah terdapat suatu yang disebut  dengan peralihan atas tanah melalui penghibahan hak atas tanah. Hak atas tanah dapat beralih dari satu orang ke orang lain merupakan suatu hal yang di sebut peralihan atas tanah. Hal ini juga merupakan sebuah perbuatan hukum yang sengaja untuk dilakukan dimana dengan bertujuan agar hak atas tanah dapat berpindah
4 Tim  BIP, Himpunan  Peraturan  Perundang- Undang  KUHPer  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata) , (Jakarta: Bhuana  Ilmu Populer, 2018), h.460.
dari  seseorang  yang  mengalihkan  kepada seseorang yang menerima pengalihan. 5 Perbuatan hukum seperti peralihan hak atas tanah dilakukan pada saat pemegang haknya masih dalam keadaan hidup. 6 Cara untuk dapat mempermudah pemindahan hak atas suatu benda ataupun barang secara sah agar bisa mendapatkan kekuatan hukum juga diatur dalam hukum positif. Hal tersebut sangatlah diperlukan karena apabila suatu saat dikemudian hari akan terjadi suatu perselisihan atau terjadi masalah dengan barang atau hak itu maupun pada para pihak  yang  terkait  dalam  pelaksanaan praktik hibah tanah tersebut, para pihak yang  bersangkutan  dapat  menjadikan  hal itu sebagai suatu bukti karena sudah adanya pengakuan hukum. Berpindahnya hak milik atas tanah karena dialihkan / pemindahan suatu hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat  akta  tanah  (PPAT). 7 Kasus pelaksanaan peralihan hibah tanah yang terjadi di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan ini dimana terdapat praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang dilakukan oleh anak dari penerima hibah (al-wahib) dimana bahwa pihak penghibah (mauhub lahu) dan penerima hibah (al-wahib) awal telah meninggal  dunia  sehingga  tanah  hibah itu turun kepada anak dari si penerima hibah. Anak dari keturunan penerima hibah ini mengalihkan tanah hibah itu kepada
5 Tri Susilaningsih, “ Terbitnya sertifikat hak atas tanah akibat peralihan hak yang cacat hukum ”, Jurnal  Cakrawala  Hukum,  Vol.  8,  No.  1  juni
2017, h.119.
6 Arba , Hukum Agraria Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h.146.
7 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komperhensif (Jakarta: Kencana, 2017), h. 94.
orang  lain.  Permasalahan  dalam  kasus ini adalah tanah hibah di awal itu belum disertifikatkan dan surat tanah hibah itu hilang  namun  tanah  hibah  tersebut  tetap di  hibahkan  kepada  orang  lain  tanpa adanya surat hibah yang dilakukan pada awal praktik hibah tanah tersebut. Salah satu  syarat  peralihan  hak  atas  tanah melalui hibah ini yaitu dengan adanya surat akta tanah yang didaftarkan di depan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT). Namun, pada saat dilakukannya peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang, Kec. Kalianda, Lampung Selatan ini, surat akta tanah hibah yang dilakukan pada saat hibah di awal belum ditemukan oleh para pihak yang terlibat dalam praktik hibah ini, sehingga pada saat dilakukannya peralihan tanah hibah ke pihak lain ini tidak menggunakan akta hibah tanah tersebut, namun para pihak tetap saja melanjutkan praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain itu.
Dilihat dari jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitiatif. Penelitian kualitatif ini dilakukan pada obyek yang alamiah. Adapun  fokus  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  berfokus  pada  Studi Komparatif tentang Praktik Peralihan Tanah hibah ke Pihak lain (Hukum Islam dan Hukum Positif)
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari  buku-buku  atau  dokumen  yang berhubungan  dengan  tinjauan  hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain.
Seluruh data yang terkumpul akan ditelaah  dan  di  analisis  menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif
normatif dimana digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari sebuah peristiwa atau fenomena pada masyarakat dan normatif yang mengacu pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan induktif yang mana dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kejadian yang di selelidiki  agar  mendapatkan  kesimpulan dari rumusan masalah yang telah ditentukan sejak awal penelitian ini.
▪ Pembahasan 1. Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Hibah dalam Hukum Positif Pemindahan  hak  berbeda  dengan peralihan hak atas atas tanah. Peralihan hak atas meliputi perbuatan hukum yang disengaja  dan  tidak  disengaja,  meliputi perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah,  tanah  dipindahkan  secara  sengaja kepada  pihak  lain,  mapun  pewarisan  hak atas tanah (tanah beralih dengan tidak sengaja/karena hukum) kepada ahli waris.
Peralihan hak atas tanah dapat melalui dua cara, yaitu dengan cara “beralih” dan “dialihkan”.
a. Beralih artinya bahwa peralihan hak atas tanah tersebut tanpa melalui suatu perbuatan hukum tertentu, dalam arti bahwa hak atas tanah tersebut demi hukum beralih dengan sendirinya, b.  Dialihkan  atau  pemindahan  hak,  yaitu berpindahnya hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja oleh pemegang haknya kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya dapat berupa : jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian menurut  adat,  pemasukan  dalam
perusahaan atau “inbreng” dan hiba h wasiat atau “legaat”. 8
Bentuk pemindahan hak bisa dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut a. Jual Beli
b. Tukar menukar c. Hibah
d. Pemberian menurut adat
e.  Pemasukan  dalam  perusahaan  atau imbreng
f. Hibah wasiat atau legat 9
Perbuatan-perbuatan tersebut diatas, dilakukan pada waktu pemegang hak masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat. Artinya bahwa dengan dilakukannya  perbuatan  hukum  tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain. Perbuatan hukum tersebut di atas dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) yang bertugas membuat aktanya. Akta yang ditandatangani oleh para pihak menunjukkan secara nyata atau riil perbuatan hukum tersebut.
Hibah tanah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela tanpa ada kontraprestasi dari penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada sat pemberi masih hidup (inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia). 10
Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan di mana penghibah diwaktu hidupnya, dengan
8 M.  Arba, Hukum  Agraria  Indonesia ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2015, 143-144
9 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria Indonesia-Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta:
Djambatan, 2008), 69
10 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.
Lubis, Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 114
cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan  itu.  Penghibahan  ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. 11
Penghibahan  hanyalah  mengenai  barang- barang yang sudah ada. Jika ia barang- barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Setelah lahirnya PP nomor 24 tahun 1997 bahwa hibah harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selain itu dalam pembuatan akta hibah perlu  diperhatikan  obyek  yang  akan dihibahkan, Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya membuat akta hibah yang objeknya tanah bukan benda-benda lain. Bila objeknya benda  bergerak  menurut  KUHPerdata akta hibah dibuat dihadapan Notaris.

## 2. Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Hibah dalam Islam
Hibah merupakan kata Arab yang berarti pemberian, yaitu “perlewatannya untuk melewatkannya  dari  tangan  kepada  yang lain.” Adapula pendapat yang menyebutkan bahwa al-hibah diambil dari katahaba,yang berarti bangun (istaiqazha), yaitu sesuai dengan  kalimat,“terbangun  daritidurnya” Al-hibah diartikan bangun (istiqazha), karena  “prilaku  hibah  bangkit  untuk berbuat  kebaikan  setelah  ia  lupa  akan kebaikan.” 12 Hibah juga secara bahasa berasal
11 Achmad  Busro, Hukum  Perikatan Berdasarkan  Buku  III  KUHPerdata (Semarang: Pohon Cahaya, 2011), 93
12 Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah , (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2002), 2009
dari kata wahaba, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain, kesadaran untuk melakukan kebaikan  atau  diambil  dari  kata hubu ar-rih (angin  yang  menghembus)  atau ibra (membebaskan utang). 13
Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang- kurangnya  21  tahun,  berakal  sehat  tanpa adanya  paksaan  dapat  menghibahkan sebanyak-banyaknya  1/3  harta  bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pada ayat (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan harta  benda  yang  dihibahkan  harus merupakan hak dari penghibah.Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.
Dalam hukum Islam, kata hibah berasal dari istilah bahasa arab yang secara etimologis berarti  melewatkan  atau  menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan oang yang member kepada tangan orang yang diberi. 14 Dasar Hukum Pemberian hibah terdapat dalam Al-Quran Surat al baqarah (2) ayat 177, Surat Ali Imron ayat 38, Pasal 210 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam.
Pada  dasarnya  setiap  orang  dapat menghibahkan (barang milik) sebagai
13 Mardani, Fiqh  Ekonomi Syariah:  Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), 344.
14 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis ,  Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 113
penghibah  kepada  siapa  saja  yang  ia kehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat wal afiat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima  hibah.  Hibah  dilakukan  secara sukarela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan ummat. 15
Untuk pelaksanaan pemberian hibah harus ada harta atau barang yang dhibahkan, dapat terdiri atas barang-barang ang bergerak maupun  benda-benda yang tidak  bergerak. Dalam  hukum  perdata  Islam  menyebutkan syarat-syarat hibah antara lain: a. Barang itu nilainya jelas b. Barang itu ada waktu terjadi hibah c.  Barang  itu  berharga  menurut  ajaran Islam  (karena  bangkai,  khomer  darah tidak sah untuk dihibahkan).
d. Barang tersebut dapat diserahterimakan. e.  Barang  itu  dimiliki  oleh  si  pemberi hibah.
Hibah itu harus dilaporkan/diucapkan
(shighat/akad), dengan ijab (penawaran pemberian) dan kabul suatu pernyataan penerimaan. 16
Adapun yang menjadi rukun hibah menurut sulaiman Rasyid adalah: a. Ada orang yang memberi (penghibah); b.  Ada  orang yang menerima pemberian (penerima hiabah);
c. Adanya ijab dan qobul;
d.  Adanya  barang/benda  yang  diberikan (benda yang dihibahkan). 17
15 Sudarsono, Hukum  Waris  Dan  Sistem Bilateral (Jakarta: Rineka Cipta, 1994 ), 103
16 M.  Idris  Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan Kewarisan  Menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 148 17 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 115
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa  setiap  orang  boleh memberi  atau  menerima hibah,  kecuali orang-orang  yang  dinyatakan  tidak  cakap untuk itu. Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Selanjutnya menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai  solusi  untuk  memecahkan  masalah hukum waris dewasa ini. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya
2. Praktik Peralihan Tanah Hibah Ke pihak Lain di Desa Gunung Terang, Kecamatan  Kalianda,  Kabupaten Lampung Selatan Praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang diberikan oleh bapak Hasakim sebagai pemberi hibah kepada ibu Nova Agutina sebagai penerima hibah yang mana tanah yang dihibahkan oleh bapak Hasakim tersebut merupakan tanah yang ia dapatkan juga dari hibah yang diberikan dari orang lain.
Praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain ini bermula dari sebuah praktik hibah tanah yang di lakukan di awal oleh bapak Alm. Raden Nurjaya sebagai pemberi Hibah yang menghibahkan tanah nya pada tahun 1990 seluas 12 x 20 meter persegi kepada bapak Alm. Abidin sebagai penerima hibah
dimana kedua belah pihak telah meninggal dunia.  Bapak  Alm.  Raden  Nurjaya menghibahkan tanahnya kepada bapak Alm. Abidin dahulu untuk kepentingan penerima hibah. Pada  tahun 1995 bapak Abidin meninggal  dunia  sehingga  harta  hibah tanah  tersebut  yang  dahulu  dihibahkan kepada  bapak  Alm. Abidin turun kepada anaknya  sebagai  ahli  waris  yaitu  bapak Hasakim. Pada awalnya bapak Hasakim tidak  mempermasalahkan  tanah  tersebut, namun  pada  tahun  2019  bapak  Hasakim mempunyai  niatan  untuk  menyerahkan harta tanah hibah tersebut kepada ahli waris  dari  bapak  Alm.  Raden  Nurjaya yaitu  kepada  bapak  Abdul  Her.  Bapak Hasakim merasa tidak memerlukan tanah tersebut  jadi  ia  ingin  melepas  tanah tersebut  kepada  ahli  waris  yang  telah menghibahkan  tanah  tersebut.  Namun setelah mendapatkan masukan dari keluarga bapak Abdul Her bapak Hasakim akan mengalihkan tanah hibah tersebut yang ia  dapatkan  juga  dari  pemberian  hibah kepada orang lain yaitu ibu Nova Agustina.
Pada tahun 2020 pada bulan juni bapak Hasakim  mengalihkan  tanah  hibah  ke ibu Nova Agustina sebagai hibah tanah. Hibah tanah di awal dahulu yang dilakukan oleh bapak Alm. Raden Nurjaya sebagai pemberi hibah kepada bapak Alm. Abidin sebagai  penerima  hibah  itu  di  lakukan secara  lisan  dan  juga  tulisan  yang  berupa akta tanah hibah namun belum disertifikatkan. Permasalahan yang terjadi pada saat praktik peralihan  tanah  hibah  ke  pihak  lain  yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda  Kabupaten  Lampung  Selatan ini dimana bahwa akad peralihan hibah yang dilakukan oleh bapak Hasakim sebagai pemberi hibah yang diberikan kepada ibu
Nova Agustina sebagai penerima hibah ini hanya  dilakukan  secara  lisan  dan  tidak adanya bukti tertulis. Akta hibah tanah di awal dahulu yang dilakukan oleh bapak Alm. Raden Nurjaya dan juga bpk Alm. Abidin ternyata telah hilang dan sampai pada saat dilaksanakannya peralihan tanah hibah yang dilakukan oleh bapak Hasakim kepada  ibu  Nova  Agustina  masih  juga belum ditemukan akta tersebut. Namun para pihak yang terkait dalam peralihan tanah hibah ke pihak lain ini tetap melangsungkan atau  melakukan  peralihan  tanah  hibah ke pihak lain tersebut tanpa adanya akta hibah  di  awal dan  hanya dilakukan secara lisan.
Praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ini hanya secara lisan karena para pihak yang terkait dalam praktik ini mengatakan bahwa  akan  mengurus  terkait  akta  hibah yang hilang pada awal hibah yang dilakukan oleh bapak Alm. Raden Nurjaya dan bapak Alm. Abidin dahulu. Dimana bahwa alasan tetap dilakukannya praktik peralihan hibah ini yang penting dilakukan dahulu peralihan hibah ke pihak lain baru terkait bukti tertulis adanya  hibah  atau  akta  hibah  akan menyusul apabila sudah dilakukannya peralihan hibah tanah tersebut. Namun sampai  sekarang  bukti  tersebut  belum di urus oleh pihak-pihak yang terkait di dalam praktuk peralihan tanah hibah ke pihak lain tersebut yang terjadi di Desa Gunung  Terang  Kecamatan  Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

## 2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum
Positif  Tentang  Praktik  Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain Di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.
Secara hukum Islam hibah merupakan pemilikan suatu benda melalui transaksi atau akad tanpa mengharapkan apapun dan dilakukan pada saat masih hidup. 18
Dalam  suatu  hibah  juga  terdapat  sesuatu perbuatan  yang  dapat  dialihkan  seperti halnya peralihan tanah hibah melalui peralihan hak atas tanah melalui penghibahan.
Dalam praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang  Kecamatan  Kalianda  Kabupaten Lampung  Selatan  ini  termasuk  dalam hibah biasa. Praktik tersebut terjadi dari orang  yang  merupakan  ahli  waris  dari penerima hibah yang merupakan orang yang menghibahkan pula tanah yang di dapat orang tua nya dari hasil pemberian tersebut, ia mengalihkan tanah tersebut dengan menghibahkannya kembali kepada orang lain. Mungkin dalam praktiknya alasan seorang tersebut mengalihkan tanah hibah tersebut  ke  orang  lain  karena  daripada tanah dari hibah tersebut tidak ada yang menggunakan  jadi  lebih  baik  untuk  di alihkan hibah tanah tersebut kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dimana di dalam Islam apabila merasa tidak membutuhkan pemberian itu maka dalam Islam kita harus menerimanya terlebih dahulu, namun jika suatu  pemberian  tersebut  terasa  sia-sia tidak terpakai dan daripada mubazir maka dalam  Islam  menganjurkan  memberikan lagi  pemberian  tersebut  ke  orang  lain. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari
18 Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 466.
dan Muslim dimana dikatakan untuk menerima harta yang datang untuk kita walaupun kita tidak mengharapkan itu, namun jika dirasa tidak membutuhkan pemberian tersebut maka di anjurkan untuk diberikan kembali kepada orang lain yang membutuhkan.
Jadi dapat dipahami  bahwa dalam praktik peralihan  tanah  hibah  ke  pihak  lain  yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda  Kabupaten  Lampung  Selatan ini  diperbolehkan  secara  Islam.  Bahwa dalam peralihan tanah hibah ke pihak lain tersebut  pemberian  itu  sudah  diterima dahulu  oleh  pihak  penerima  hibah  lalu karena tanah hibah tersebut tidak terpakai maka ia memberikan kembali dengan mengalihkan tanah hibah tersebut ke orang lain karena tanah tersebut akan mubazir jika  dibiarkan  tidak  terpakai,  maka  hal itu diperbolehkan dan dianjurkan secara Islam. Dan praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang  Kecamatan  Kalianda  Kabupaten Lampung  Selatan  ini  sudah  memenuhi rukun dan syarat adanya hibah, yaitu: a. Bahwa adanya orang yang menghibahkan ( al-wahib ) yang merupakan pemilik utama yang tetap dan sah daripada barang yang akan dihibahkan. Pemberi hibah juga pada saat menyerahkan barang hibah dalam  keadaan  sudah  dewasa,  sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan terpaksa.
b. Bahwa adanya orang yang menerima hibah ( al-mauhub lahu ) diaman bahwa orang yang menerima hibah benar-benar ada  sewaktu  menerima  hibah.  Dan orang yang menerima hibah tersebut tidak dalam keadaan gila.
c. Bahwa adanya objek yang akan dihibahkan (al-mauhub  bih)  dimana  harta  yang
dihibahkan tersebut benar-benar ada yaitu  berupa  tanah  ukuran  12x20 meter persegi, harta nya juga bernilai dan dapat dimliki zatnya.
d. Dan bahwa adanya ijab dan qabul yaitu akad serah terima bahwa telah adanya hibah tersebut. 19
Sehingga  sudah  jelas  jika  secara  Islam peralihan tanah hibah ke pihak lain yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda  Kabupaten  Lampung  selatan ini sudah sesuai menurut tinjauan hukum Islam. Sedangkan menurut tinjaun hukum positif  Terkait  permasalahan  tentang peralihan  tanah  hibah  ke  pihak  lain  yang terjadi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda  Kabupaten  Lampung  Selatan ini dimana  dilakukan tanpa menggunakan surat tertulis atau tanpa berupa akta tanah hibah. Dimana bahwa kita sebagai masyarakat yang tinggal di Negara hukum yang harus mengikuti dan taat akan adanya peraturan yang ada. Dalam peralihan tanah hibah yang dilakukan ini hanya secara lisan dan tanpa adanya bukti otentik sehingga menurut hukum positif tidak diperbolehkan karena tidak  memenuhi  syarat  untuk  proses penghibahan  yang  mana  tidak  dilakukan dengan adanya akta hibah. Seperti yang di jelaskan dalam pasal 1682 KUH Perdata yang  mana  berisi  bahwa  tiada  suatu penghibahan pun kecuali seperti dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang  minut  naskah  aslinya  dimana  harus disimpan  oleh  notaris,  apabila  tidak, maka  penghibahan  itu  tidak  sah.  Dan juga setalah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 bahwa dimana setiap adanya  hibah,  akta  hibah  harus  dibuat
19 Sulaeman jajuli, Fiqh Madzhab ala Indonesia (Yogyakarta: Depublish, 201), h.116-121
dalam bentuk tertulis seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997  ini  bahwa  setiap  adanya  pemberian hibah  berupa  tanah  ataupun  bangunan harus dilakukan dengan akta hibah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Sehingga perolehan tanah secara hibah seharusnya agar didaftarkan peralihan haknya  tersebut  di  kantor  pertanahan setempat  sebagai  bentuk  pengamanan hibah tanah. 20
Jadi berdasarkan penjelasan di atas sudah  jelas  jika  peralihan  tanah  hibah ke pihak lain yang dilakukan tanpa adanya surat tertulis seperti akta hibah merupakan tidak  diperbolehkan  sehingga  praktik peralihan  tanah  hibah  yang  terjadi  di Desa Gunung Terang ini tidak memenuhi syarat  menurut  hukum  positif  dimana dalam  praktiknya  tidak  menggunakan surat tertulis dan hanya secara lisan, jadi praktik  peralihan  tanah  hibah  ke  pihak lain di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda  Kabupaten  Lampung  Selatan ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai menurut  hukum  yang  ada  dikarenakan tidak adanya surat tertulis terkait adanya hibah tersebut.

## ▪ Penutup
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi informasi  berdasarkan  prinsip  syariah di PT. BPRS Bandar Lampung mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap ketentuan- ketentuan mengenai subjek hukum, pedoman umum, model layanan pembiayaan, mekanisme
20 Effendi Perangin , Mencegah Sengketa Tanah (Jakarta : Rajawali, 1990), h.46.
pelaksanaan dan akad yang boleh digunakan. Prinsip syariah sudah terpenuhi pada produk layanan  pembiayaan  akad  Murabahah berbasis tekonologi informasi berdasarkan prinsip syariah.
Kesesuaian  Fatwa  DSN-MUI  No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap layanan pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi berdasarkan prinsip syariah di BPRS Bandar Lampung dapat dilihat sebagai berikut: Berdasarkan pedoman umum pada produk layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang ada di PT. BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan fatwa dan Mekanisme dan akad layanan pembiayaan yang ada di PT. BPRS  Bandar  Lampung  dengan  fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi  informasi  berdasarkan  prinsip syariah sudah sesuai.
▪ Pustaka Acuan A.  Djazuli  dan  Yadi  Janwari. Lembaga-Lembaga Perekonomian. Umat (sebuah pengenalan). Jakarta. , Raja Grafindo Persada, 2002, Apriyani. Penerapan layanan pembiayaan teknologi informasi  berbasis  syariah  berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/
II/2018 (studi PT.Investree Radhika Jaya) .
BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ascarya,  Diana  Yumanita. Bank  Syariah: Gambaran Umum. Jakarta. Pusat Pendidikan dan  Studi  Kebanksentralan  (PPSK) BI. 2005
Budi Gugat. Seputar Teknologi Informasi Komunikasi. Sari Ilmu Persada CV. 2016 Budiono Arif, Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga  Keuangan  Syariah .  Universitas Muhamadiyah Ponorogo, 2017.
Faisar dan Watni, Metodologi Penelitian Hukum Islam , Jakarta: Kencana, 2018
Fatwa Dewan Syariah No 117/DSN-MUI/ II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Syariah Mahmudah, Farihah. Analisis kontrak baku PT Grow perspektif hukum Islam (fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang  layanan  pembiayaan  berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah) . Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  Islam Negeri  (UIN) Syarif HidayatullahJakarta, 2018. Nurdian Akhmad. “BPRS Bandar Lampung Terus Tingkatkan Kinerja Usaha”. (Online),  tersedia  di : https://www. topbusiness.id/20041/bprs-bandar lampung -bisa-terus-tingkatkan-kinerja- usaha.html (diakses 8 Juli 2020) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) No. 77/POJK.01/2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Rachmawati Rini. Pengembangan Perkotaan dalam  Era  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi . Gajah Mada University Press.
2018
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Sari Nilam, Kontrak Akad dan Implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia : Pena Banda Aceh, 2015 Semiawan, Conny, Metode Penelitian Kualitatif, : Grasindo, 2010 Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. Dasar metodologi penelitian . Literasi Media
Publishing, 2015