Jurnal Ilmu Pemerintahan

## KOMUNIKASI POLITIK KONTEMPORER INDONESIA
Samugyo Ibnu Redjo
e-mail : samugyo.ir@gmail.com

## ABSTRAK
Dipahami bahwa kekuasaan yang terpusat cenderung korup, begitu pula menyalahgunakan kewenangannya, baik hal itu dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok elit penguasa, dan kondisi seperti ini menyebabkan ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan warganegara terhadap pemerintahan. Untuk meminimalisir kondisi tersebut, salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun komunikasi politik yang mengedepankan prioritas opini yang penting untuk dikembangkan. Hal ini juga menegaskan adanya keterwakilan rakyat atas masalah- masalah yang ia hadapi, sehingga muncul simpati publik terhadap kebijakan yang diambil  pemerintah. Dalam artikel ini dibahas bagaimana kegagalan komukasi politik sering terjadi sehingga membuat hubungan antara yang-memerintah (pemerintah) dan yang-diperintah (masyarakat) menjadi tidak terjalin dengan baik, dan isu-isu apa saja yang seringkali mengemuka dalam wacana komunikasi politik kontemporer di Indonesia saat ini.
Kata Kunci : Komunikasi Politik Kontemporer, Pemerintahan, Isu Politik.

## ABSTRACT
Understood that power tends to corrupt and abusing the authority, not only by individual but also by elite group ruler and of these condition has lead powerlessness and distrust the citizens to government. To minimize its situation, one of thing that must be doing by government is develop political communication which is forward of  priority  opinion  that  important  to  developed.  This  thing  also  confirms representation above the problems has faced. So that appears sympathize from public to government policy. This article will discussed about how political communication default often happen, so it is make the relation between government and public be coming unwell and what is the issues that always come up in contemporary political communication discourses in Indonesia nowadays.
Keywords : Contemporary Political Communication, Government, Political Issue.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## Pendahuluan
Komunikasi politik kontemporer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi politik yang dikembangkan dalam kepolitikan global, karena keberadaan komunikasi politik ini ditentukan oleh tarik- menarik antara kepentingan global dan kepentingan  nasional/lokal.  Tarikan kepentingan tersebut lebih bernuansa kepentingan ekonomi dan kepentingan ideologi dunia dalam bentuk demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM).  Hal itu tidak dapat dihindarkan karena era global berarti politik global, ekonomi global, pasar global, dan lingkungan global. Oleh sebab itu, dalam menyelenggarakan komunikasi politik kontemporer di Indonesia, tidak terlepas dari kinerja politik Peme rintah dalam mengapresiasi kepentingan  global untuk kepentingan nasional.
Hal ini penting dipersoalkan, karena dari beberapa orde peme- rintahan yang ada di Indonesia komu- nikasi politik yang dipergunakan  tidak menyebabkan surutnya  praktek- praktek politik  yang kurang  demok- ratis, baik pada tataran pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah. Praktek-praktek politik  seperti inilah yang kemudian memunculkan kesimpulan bahwa komunikasi politik kontemporer di Indonesia hanya bisa dipahami melalui oleh sekelompok kecil elit yang kemudian mengembang- kan fenomena-fenomena politik  yang tidak demokratis, tidak menghargai
perbedaan, lebih mementingkan kelompok, dan kurang memperhatikan HAM. Fenomena tersebut sangat tampak tatkala tindakan-tindakan politik yang dila kukan oleh individu maupun kelompok berbeda dengan kehendak Pemerintah, maka tindakan tersebut dianggap sebagai melawan Pemerintah. Dan bagi individu maupun kelompok pelaku politik tersebut, tindakannya dianggap  sebagai pembenaran (justification ) dari ketidakdemokratisan kerja Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa mekanis- me musyawarah-mufakat baru sekedar slogan/lips service semata dan belum tertanam sebagai nilai-nilai yang mengikat tindakan-tindakan politik warganegara.  Komunikasi politik kontemporer yang dikembangkan saat ini setidaknya dapat menangkal komunikasi politik satu arah yang selama ini dilakukan pemerintah yang cenderung sangat sentralistis, dimana Presiden meme gang penuh seluruh kebijakan yang perlu dikomunikasikan. Hal ini berakibat pematangan politik tidak terjadi, di samping menyebabkan terjadinya political decay (pem bu- sukan politik).
Dipahami bahwa kekuasaan yang terpusat cenderung korup dan menyalahgunakan kewenangan baik hal itu dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok elit penguasa dan kondisi seperti ini menyebabkan ketidakberdayaan dan ketidakper- cayaan warganegara terhadap Peme- rin tahan. Dan tatkala  warganegara tidak berdaya dan tidak percaya pada
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Pemerintah, maka pada saat itu komunikasi politik yang dilakukan pemerintah perlu mengedepankan prioritas opini yang penting untuk dikembangkan. Pengembangan opini tentunya didasarkan pada keterwakilan rakyat atas masalah-masalah yang ia hadapi, sehingga muncul simpati publik terhadap kebijakan yang diambil  pemerintah. Kemampuan mengemas opini publik yang kemudian dimatangkan  dalam perdebatan publik, akan membawa  pada suatu suasana politik yang dinamis. Suasana politik yang dinamis umumnya akan memunculkan keseimbangan kekuatan politik; akan tetapi jika hal itu tidak terjadi maka pada saat yang sama akan memunculkan kelompok-kelompok tandingan yang merupakan kekuatan politik terselubung yang mengapresiasi kepentingan-kepentingan politik tertentu dengan tujuan chaos bagi kekuasaan  politik.  Dan  kejatuhan suatu rezim tinggal menunggu waktu. Hal inilah yang antara lain menjadi pemicu munculnya berbagai stigma politik dalam gerakan reformasi.
Komunikasi Politik pada  tataran sistem politik yang sentralistis 24 , umumnya  bersifat  doktriner,  yaitu, bahwa kebijakan publik yang disusun bukan untuk diperdebatkan pada
tataran publik. Hal ini menyebabkan tertutupnya ruang publik  untuk mewa- canakannya, akibatnya seringkali muncul kekecewaan terhadap kebi- jakan yang diambil. Kekecewaan yang akumulatif akan menjadi pemicu bagi perubahan yang lebih besar. Hal ini sangat  tampak  pada  proses  reformasi di Indonesia, dimana paradigma peme- rintahan republik bergeser menjadi model kerajaan. Indikasinya, Presiden bertindak sebagai raja yang menentukan seluruh kebijakan negara dengan  tanpa kontrol yang ketat dari lembaga politik lain. Akibat yang paling dirasakan adalah terabaikannya hak-hak individu warganegara, di samping  mekanisme demokrasi yang tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Hal itu dapat dilihat pada dan sangat  kentara pada masa pemerintahan Soekarno dengan model Demokrasi  Terpimpin-nya  dan  pada masa pemerintahan Soeharto dengan model Demokrasi Pancasila-nya. Kedua model demokrasi tersebut pada prakteknya merupakan pemerintahan yang sentralistis 25 , dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden sebagai seorang “individu”, bukan di tangan Konstituante atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai suatu lembaga negara.
24  Lihat Almond, Gabriel and James S. Colemann, 1960. 25 Ibid .

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Komunikasi politik yang gagal membangun opini publik tentang pemerintahannya tampak sekali pada berbagai pergolakan politik yang mengatasnamakan suku, agama, etnik, gap ekonomi, gap sosial, perbedaan politik, serta kepentingan politik yang mengatasnamakan Elit.  Akibat ketidakmampuan membangun opini publik  yang  positif  serta  sikap  dan perilaku  elit politik  yang memihak pada kehendak individu penguasa atau pada “kapitalis-kapitalis” semu yang dibesarkan pemerintah menyebabkan banyak  rakyat  lapisan bawah yang kehilangan hak-haknya, bahkan juga kehilangan nyawanya. Fenomena kegagalan pemerintah membangun opini publik bukan hanya pada tataran pemerintah Pusat akan tetapi juga pada tataran pemerintah Daerah.  Ketakutan  yang  kumulatif diasosiasikan sebagai tekanan bagi pemerintah untuk mengubah prilaku politiknya, dalam kenyataannya tidak dipersepsi  dalam komunikasi politik yang menyeimbangkan antara ke- hendak publik dan kehendak peme- rintah.  Dapat diduga bahwa ketidak- seimbangan ini justru akan menye- babkan opini publik yang tidak sehat terhadap pemerintahannya. Konse- kuensi inilah yang harus ditanggung rezim pemerintahan Presiden Soeharto pada saat terjadinya proses reformasi.
Fenomena komunikasi politik yang gagal membangun opini publik yang positif, menyebabkan berhentinya perkembangan budaya politik par­ tisipatif 26 yang seharusnya ada pada setiap negara demokrasi. Sementara diketahui bahwa tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikan informasi dan cuaca politik Indonesia tidak  dapat  memblokade  informasi dari dunia luar. Akibatnya budaya politik  partisipatif  yang  diharapkan pemerintah berubah arah menjadi kultur pembangkangan terhadap kebi- jakan pemerintah.  Namun disayangkan bahwa kultur pembangkangan tidak terakomodasi dalam saluran-saluran politik yang tepat yang memungkinkan kompetisi politik secara sehat. Hal inilah yang menyebabkan munculnya oposisi jalanan, para avonturir politik, dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi corong dari kekuatan- kekuatan politik yang menginginkan destabilisasi.
Fenomena  kegagalan komunikasi politik  pemerintah dalam membangun opini  publik  yang  positif  terhadap pemerintahan memang tidak dapat disalahkan seratus persen, karena komunikasi politik tidak dapat membangun budaya politik. Orientasi, sikap dan nilai politik umumnya terbentuk secara turun-temurun  dan
26  Kajian mendalam tentang “budaya politik partisipatif di negara berkembang”, lihat Huntington,
1984.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 tersosialisasi melalui proses pendidikan politik. Oleh sebab itu jika pendidikan politik telah gagal membentuk  budaya politik yang diinginkan, maka proses komunikasi politik juga akan mengalami kegagalan.  Dalam negara yang bercirikan patrimonialisme, seperti Indonesia, peran  pemerintah sangat besar dalam pendidikan politik. Oleh sebab itu, jika budaya politik yang tidak demokratis yang dikembangkan, maka dapat diduga bahwa   tindakan- tindakan politik masyarakatpun  akan juga tidak demokratis.  Dan  jika budaya korupsi yang dikembangkan, maka jangan disalahkan apabila bentuk  negara berubah dari negara demokrasi ke negara kleptokrasi . Demikian juga permasalahan yang berkaitan dengan hukum dapat  diatur dengan uang, uang menjadi penguasa politik, uang menjadi nyawa demokrasi, karena suara kebenaran dapat dibeli dengan uang. Dan ketidakadilan  merupakan  fenomena biasa karena  “anggapan siapa yang punya uang, dia yang berkuasa”. Kecenderungan inilah yang terjadi dan dipersepsi oleh mayoritas rakyat Indonesia tatkala proses reformasi berlangsung.  Akan tetapi persepsi itupun belum banyak berubah tatkala reformasi  telah  kehilangan  agenda,
antara lain dapat diketahui dari persepsi rakyat tentang pemerintahan saat ini, yaitu pemerintahan mobokrasi , yaitu pemerintahan yang  kebijakannya ditentukan oleh tekanan-tekanan gerombolan atau kelompok-kelompok di luar parlemen ataupun kabinet yang digerakkan dengan imbalan materi.
Pada kondisi seperti ini, maka membangun opini publik melalui komunikasi politik  dengan dasar nilai- nilai demokratisasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah jika  menginginkan  suatu pemerintahan yang  dapat  bertahan  lama.  Tuntutan demokratisasi dalam kepolitikan sudah merupakan tuntutan global, dan umumnya tuntutan global akan menggunakan segala macam cara untuk dapat berhasil.  Oleh sebab itulah, maka komunikasi politik kontemporer seyogyanya didasarkan pada asas demokrasi. 27

## Komunikasi Politik Kontemporer Indonesia
Isu keadilan, isu hukum, isu agama, isu kesukuan, isu rasial, isu kedaerahan, dan isu kesenjangan kemakmuran merupakan isu-isu aktual yang berkembang dalam kepolitikan di Indonesia selama ini. Dan hal ini
27   Lihat Raboy, Marc dan Peter A. Bruck (ed)., 1989.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 semakin menguat dewasa ini melalui berbagai kerusuhan di daerah. Isu-isu aktual tersebut sewaktu-waktu diperkirakan akan muncul dalam bentuk keberingasan dan kebrutalan sosial. Kasus Situbondo (1998) merupakan salah satu kasus dimana isu yang diangkat ke permukaan adalah isu agama, juga kasus Ambon (1999), Ternate (1999), dan Mataram (2000) dewasa ini berangkat dari kasus yang sama, terlepas dari permainan politik elit, tetapi yang jelas bahwa isu agama merupakan komoditas yang paling laku dijual dalam perdagangan politik. Demikian pula halnya kasus Sampang  (2001)  dan  Tasikmalaya (1963 dan 2000), walaupun secara substansial lebih mengarah pada isu rasial dan isu keadilan. Hal yang sama terjadi di Pasuruan (2000) dan Pekalongan (2000), yang orientasinya adalah faktor keadilan antara pribumi dan non-pribumi yang umumnya merupakan sentimen-sentimen yang diperbesar oleh perilaku-perilaku aparatur pemerintah melalui tindakan- tindakan yang cenderung lebih mengedepankan tujuan daripada cara yang harus ditempuh. Akibatnya muncul sinyalemen bahwa dalam praktek-praktek keadilan baik yang menyangkut ijin mendirikan tempat peribadatan, ijin pembebasan tanah, ijin pelebaran jalan, ijin pembuatan tempat-tempat rekreasi (lapangan golf),  maupun  ijin  untuk  membuat perkebunan-perkebunan besar dan industri serta pabrik-pabrik, telah terjadi praktek-praktek kolusi antara
pemerintah dan pengusaha. Fenomena- fenomena  tersebut  berakumulasi  dan berkembang dalam persepsi masya- rakat di daerah. Dan akumulasi sen- timen tersebut yang seringkali muncul dalam keberingasan dan kebrutalan sosial.
Lingkaran keberingasan dan kebrutalan sosial umumnya multi dimensi, artinya bahwa  tindakan- tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak hanya didasari oleh satu atau dua aspek pencetus tindakan keberingasan. Hal ini tampak dari tindakan keberingasan sosial terhadap kelompok non-pribumi (terutama Cina) yang menyebar hampir merata di seluruh propinsi. Di Jawa Barat lingkaran tersebut ditandai melalui sentimen agama, ekonomi, maupun keadilan. Dan dalam praktek- nya, sentimen tersebut menjelma menjadi pengrusakkan dan pem- bakaran  fasilitas-fasilitas  milik  non- pribumi. Lingkaran pengrusakkan dan pembakaran itu bersifat simultan. Dari catatan diketahui bahwa kerusuhan anti-Cina dimulai dari Cirebon tahun 1962, Bandung tahun 1973-1974, Tangerang dan Serang tahun 1980-an, dan Purwakarta tahun 1995.  Hal yang sama juga terjadi pada propinsi- propinsi lainnya di Jawa.
Apabila dilihat substansinya, maka isu/sentimen rasial tersebut umumnya lebih disebabkan karena adanya kesenjangan penikmatan kemakmuran, sebagai hasil dari adanya pembangunan. Bisa dipahami
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 bahwa penikmatan kemakmuran oleh kelompok non-pribumi hampir merata di seluruh propinsi dan penikmatan tersebut di atas rata-rata penikmatan yang diterima oleh kelompok pribumi. Akibatnya adalah munculnya kecem- buruan sosial, bahwa pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia ternya- ta lebih banyak dinikmati oleh kelom- pok-kelompok non-pribumi. Isu pe- nik matan ekonomi yang relatif di atas rata-rata ini, lebih mempercepat ter- jadinya kecemburuan rasial, karena umumnya non-pribumi beragama di luar agama mayoritas pribumi. Alhasil, isu rasial ini berubah menjadi isu agama dan sehubungan agama meru- pakan  faktor  yang  dominan  mampu mengubah emosi massa, maka isu agama ini yang sering dimunculkan dalam keberingasan-keberingasan sosial.
Isu keadilan menjadi isu lokal lebih disebabkan karena tindakan- tindakan arogan para pejabat di daerah. Arogansi ini antara lain tampak dari tindakan-tindakan pejabat di daerah, misalnya: tindakan Bupati Kabupaten Asahan (Sumatera Utara) dalam membangun jalan yang tidak dimusya- warahkan dengan penduduk, yang akibatnya terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat  terhadap  fasilitas-fasilitas milik pemerintah.  Tindakan  arogan yang menunjukkan sikap otorita rianis- me tampak dari tindakan Walikota- madya Surabaya yang melecehkan profesi  wartawan  dan  pernyataan- pernyataan  Gubernur  Jawa  Tengah
yang cenderung memaksakan pikiran- nya pada pembangunan kantor dan rumah  dinas  Gubernur  Jawa  Tengah, juga keputusan Walikotamadya Ujung Pandang yang berakibat pada demons- trasi yang menewaskan mahasiswa. Sikap-sikap aparatur di atas, ditanggapi oleh masyarakat daerah dengan sikap takut, berpraduga ( prejudice ) dan bukan sikap toleran.
Sikap prejudice di atas,  tampak dari persepsi masyarakat bahwa dalam praktek-praktek pembangunan telah terjadi kolusi antara penguasa dan pengusaha, yang umumnya meng- untung kan salah satu pihak dan merugikan rakyat pada umumnya. Isu keadilan ini tampak dari isu mengenai tanah, dimana kepentingan umum dipropagandakan, sementara penik- matannya  bersifat  individual.  Dalam konsep dan persepsi tersebut, rakyat merasa dirugikan, artinya bahwa hukum tidak melindungi mereka.
Pada isu kedaerahan, orientasi utamanya adalah pada penggantian pejabat-pejabat daerah. Dan momentum ini menjadi besar melalui campur tangan avonturir-avonturir politik yang mempertentangkan dan memilah birokrasi antara sipil-militer serta Pusat-Daerah. Dikotomi atau pemilahan ini  menjadi aktual tatkala pemerintah campur-tangan terlalu besar dalam menempatkan pejabat- pejabatnya di daerah. Isu kedaerahan lainnya adalah isu yang diangkat melalui sumber-sumber kharismatik daerah  yang  dipersonifikasikan  pada

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 diri seorang tokoh atau elit daerah. Dan  personifikasi  tokoh  kharismatis akan mampu mempengaruhi mas- sanya, antara lain dapat dilihat pada kasus Sampang, Situbondo, dan Nipah. Isu-isu kedaerahan tersebut akan berkorelasi pada perilaku politik massa.
Berdasarkan indikasi sejarah politik pemerintahan sentralistis, makna demokrasi serta isu-isu politik yang berkembang di atas, maka   secara umum kekuatan politik kontemporer di  Indonesia  apapun  nama  dan  sifat organisasinya akan bermain dan memanfaatkan  isu-isu  politik  sebagai berikut: pertama, isu kesenjangan yang diindikasikan pada: Kesenjangan ekonomi kaya dan miskin; pengusaha dan buruh. Kesenjangan Pendidikan Kota dan Desa; Kesenjangan Pem- bangunan Jawa dan luar Jawa dan Kesenjangan  Politik Elit-Massa. Kedua , isu demokratisasi dan HAM yang menyangkut kebebasan berpen- dapat, UU bidang politik, Peme- rintahan, dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta pelanggaran- pelanggaran HAM.
Ketiga , isu kemiskinan, buruh dan tani, pengangguran masyarakat terdidik serta ketergusuran masyarakat miskin kota atau pribumi yang dikalahkan. Keempat, isu kapitalisme konglomerasi non pribumi, nepotisme ekonomi partai politik, kapitalis semu anak pejabat, liberalisasi ekonomi yang meminggirkan produk dalam
negeri serta monopoli ekonomi pada produk-produk pasar yang berkaitan dengan harkat hidup masyarakat banyak. Kelima, isu  pemanfaatan profesionalisme, intelektual/cende kia- wan; distribusi jabatan-jabatan politik dan jabatan karir; prilaku politik aparat yang menunjuk pada arogancy partai politik dan kesombongan penguasa. Keenam , isu transparansi kebijakan yang menunjuk kelompok yang dimenangkan dan kelompok yang dikalahkan. Ketujuh , isu-isu yang berkaitan dengan kesukuan, agama, ras, dan antar golongan.
Berkembangnya berbagai isu di atas, setidaknya menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh  pemerintah dalam membangun opini publik telah gagal untuk menepis isu-isu  negatif    di  atas.  Akibat  yang paling dirasakan dari kegagalan komunikasi politik yang dilakukan pemerintah, adalah terganggunya hubungan-hubungan sosial, politik, dan ekonomi antara rakyat.  Dan dengan terganggunya hubungan- hubungan tersebut, maka terganggu pula ikatan kebangsaan. Jika hal ini dibiarkan terus berlangsung, maka dis- integrasi bangsa  tinggal menunggu waktu. Dalam konteks ini, peran Komunikasi  Politik Kontemporer Indonesia merupakan salah satu aspek untuk mengatasi kemungkinan terja- dinya dis-integrasi tersebut melalui komunikasi diplomasi.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## Penutup
Dari  kajian di atas, maka komuni- kasi politik yang perlu dilakukan adalah melakukan komunikasi secara spesifik/khusus  dengan  memilah  isu- isu tertentu, karena dasar dari ber- kembangnya isu-isu tersebut berbeda- beda. Karena dasar yang berbeda itulah, maka kerja komunikasi politik relatif sulit, disamping    kondisi politik yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lain.
Untuk itulah maka berbagai rekomendasi pewacanaan komunikasi politik yang perlu dilakukan. Pertama, dalam hal isu agama, maka komunikasi politik yang perlu dilakukan adalah tindakan-tindakan yang menunjukkan adanya keadilan hukum dan keadilan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Untuk kasus seperti Situbondo, Ambon, Mataram, dan Ternate maka tidak selayaknya apabila pemerintah menyerahkan  kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, karena justru fungsi  Pemerintah  adalah  memo- deratori  konflik-konflik  masyarakat. Semakin cepat Pemerintah menye- lesaikan persoalan tersebut, maka semakin tertutup peluang elit  politik yang bermain dengan mengatas- namakan kekuatan-kekuatan politik tertentu menjual agama untuk kepentingan  sendiri.  Kearifan  dan keadilan serta pengayoman merupakan modal bagi Pemerintah untuk menyele- saikan masalah-masalah tersebut.
Kedua, dalam hal arogansi pe- me rintah, maka selayaknya pemerintah lebih menekankan pada pejabat yang bersangkutan untuk mencoba lebih bertindak  sebagai  pamong  yang  arif dan bijaksana, artinya bahwa kepa- mongan pejabat-pejabat tersebut harus didukung oleh tokoh-tokoh kharis- matik di daerah tersebut serta oleh tokoh-tokoh agama yang men dukung. Kerja komunikasi politik pada  isu ini adalah pada konteks inter nal peme- rintahan, sehingga bukan lagi komu- nikasi  persuasif  ataupun  diplo masi yang perlu dilakukan melainkan mela- kukan melalui koreksi internal.
Ketiga, isu keadilan, maka yang selayaknya dilakukan  adalah mem- batasi sikap-sikap yang cenderung lebih menekankan pada pencapaian target dan bukan pada cara. Untuk itu selayaknya model tersebut diubah menjadi lebih mendahulukan cara untuk mencapai target yang telah ditentukan.
Keempat, dalam hal isu kedae- rahan maka yang perlu dilakukan adalah bukan   memadamkan kehendak Daerah, melainkan dikompilasikan de- ngan keinginan Pusat. Dengan demi- kian terjadi simbiosis antara kehendak Pusat dan kehendak rakyat di Daerah. Pemaksaan kehendak Pusat semata akan lebih memperuncing sentimen kedaerahan yang berdampak pada dis- integrasi politik. Komunikasi politik diplomasi  yang didasarkan de mok - ratisasi menjadi pisau utama un tuk memecahkan  masalah-masalah ini.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Keempat   rekomendasi di atas, akan dapat efektif apabila komunikasi politik kontemporer juga merupakan koreksi terhadap berbagai kebijakan- kebijakan yang mendorong struktur- struktur di bawahnya untuk mampu melaksanakan  fungsi-fungsi    poli- tiknya.

## Daftar Pustaka
Almond, Gabriel and James S. Colemann, 1960. The Politics of the Developing Areas . New York: The Princenton University Press.
Almond, Gabriel and Sidney Verba, 1965. The Civic Culture . Boston: Litle Brown.
Dahl, Robert A., 1982. Analisa Politik Modern . Jakarta: PT Gramedia.
Huntington, Samuel P., 1984. No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries . Cambridge Mass: Harvard University Press.
Kornhauser, William, 1973. The Politics of Mass Society . Glencoe III: The Free Press.
Lipset, Seymour M., 1959. Political Man: The Social Bases of Politics . New York: Dobleday.
Nimmo, Dann, 1993. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media, Bandung: Remaja Karya. Raboy, Marc dan Peter A Bruck (ed)., 1989. Communication for and against Democracy. New York: Black Rose Book.
Rauf,  Maswadi,  1993. Komunikasi Politik: Masalah Sebuah Bidang Kajian dalam Ilmu Politik dalam Indonesia dan Komunikasi Politik., Maswadi  Rauf  dan Mappa Nasrun (ed), Jakarta: Gramedia.