Potensi  dan  Tantangan  Implementasi  Akad Wakalah  bil  Ujrah  pada  Transaksi  Bisnis Syariah Modern

## Potensi dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah pada Transaksi Bisnis Syariah Modern

## Maulana
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya Makassar lanaalmaulana1967@gmail.com
Nasrullah Bin Sapa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia nasrullah.bsapa@uin-alauddin.ac.id
Rahman Ambo Masse Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id
Mukhtar Galib Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya Makassar muktar@stimlasharanjaya.ac.id

## Abstract
This research aims to explore the potential and challenges of implementing Akad Wakalah bil Ujrah in modern Islamic business transactions in Indonesia. The research method used is qualitative research with a  case  study approach.  Data  was  collected  through  in-depth  interviews  with  Islamic  finance  practitioners, analysis of documents related to Islamic business regulations and transactions, and direct observation of the implementation process of Akad Wakalah bil Ujrah. The research results show that there is great potential in applying this akad to increase operational efficiency, reduce risk, and support the growth of the Islamic finance industry. However, challenges such as lack of understanding among business actors, unclear regulations, lack of supporting infrastructure, and the risk of misuse become obstacles that need to be overcome. By overcoming these challenges through educational efforts, regulatory improvements, infrastructure development, and the implementation of strict monitoring mechanisms, the implementation of Akad Wakalah bil Ujrah can  be an effective instrument in supporting the growth of modern Islamic business in Indonesia
Keywords : Akad Wakalah bil Ujrah, Modern Islamic business, Islamic finance

## A. PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi yang semakin berkembang pesat, ekonomi Islam menarik perhatian dari berbagai segmen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi ekonomi, hingga pengambil kebijakan (Fattah, H., et al., 2022). Hal tersebut karena nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh ekonomi Islam  dianggap  relevan  dan  sesuai  dengan  tuntutan  zaman  yang  menuntut  keberlanjutan  dan inklusivitas.  Dalam  upaya  menghadapi  kompleksitas  tantangan  ekonomi  saat  ini,  terutama  dalam konteks  global,  instrumen  keuangan  syariah  menjadi  sangat  penting,  bukan  hanya  mencerminkan
Volume 20 Nomor 1, Juni 2024
Potensi  dan  Tantangan  Implementasi  Akad Wakalah  bil  Ujrah  pada  Transaksi  Bisnis Syariah Modern
nilai-nilai  Islam,  tetapi  juga  menawarkan  solusi  inovatif  untuk  membangun  sistem  ekonomi  yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan (Maulana, M. et al., 2024).
Akad Wakalah bil Ujrah merupakan salah satu akad penting dalam sistem keuangan syariah. Akad  ini  memungkinkan  seseorang  untuk  mewakilkan  suatu  urusan  kepada  orang  lain  dengan imbalan upah. Implementasi akad Wakalah bil Ujrah dalam transaksi bisnis syariah modern memiliki urgensi yang tinggi karena menjadi landasan utama dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), transparansi, dan keadilan menjadi bagian integral dari instrumen-instrumen tersebut. Akad Wakalah bil Ujrah, sebagai salah satu instrumen yang menonjol, menawarkan pendekatan yang menarik dalam transaksi bisnis syariah modern. Dengan prinsip dasar pembiayaan atau keagenan, Akad Wakalah bil Ujrah memungkinkan individu atau entitas untuk menugaskan pihak lain untuk melakukan tugas tertentu atas nama mereka dengan imbalan biaya atau ujrah.
Kesederhanaan  struktur  Akad  Wakalah  bil  Ujrah  menjadikannya  relevan  dan  mudah diimplementasikan dalam berbagai transaksi ekonomi, baik dalam skala kecil seperti transaksi bisnis harian maupun dalam skala besar seperti investasi jangka panjang, akad dapat diaplikasikan dengan fleksibilitas yang tinggi. Kemampuannya untuk mengakomodasi kebutuhan ekonomi modern sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah membuatnya diminati oleh berbagai pihak yang terlibat dalam ekonomi Islam.
Akad Wakalah bil Ujrah menawarkan fleksibilitas yang tinggi dalam penerapannya, sehingga memungkinkan akad ini untuk digunakan dalam berbagai jenis transaksi bisnis, seperti perdagangan, jasa, dan investasi. Fleksibilitas ini sangat diperlukan dalam dunia bisnis modern yang dinamis dan terus  berkembang,  di  mana  kebutuhan  untuk  mendelegasikan  tugas  dan  tanggung  jawab  menjadi semakin penting. Akad ini memungkinkan pihak yang mewakilkan (muwakkil) dan pihak yang diberi wewenang (wakil) untuk menjalankan peran mereka dengan efisien.
Penerapan akad Wakalah bil Ujrah yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi bisnis. Dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pihak- pihak yang terlibat dalam transaksi, dapat tercipta alur kerja yang lebih terstruktur dan terkoordinasi. Hal ini tidak hanya mempercepat proses transaksi tetapi juga mengurangi risiko kesalahan dan potensi konflik yang mungkin timbul dari ketidakjelasan peran dan tanggung jawab.
Selain itu, dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia (Saputri, O. B. 2020). Kebijakan-kebijakan yang progresif, seperti pemberian insentif pajak dan regulasi yang mendukung, telah membuka peluang
bagi  pengembangan  industri  keuangan  syariah.  Kebijakan  ini  menciptakan  lingkungan  yang mendukung  bagi  lembaga  keuangan  syariah  dan  pelaku  bisnis  untuk  mengembangkan  serta menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Perkembangan bisnis syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.  Pertumbuhan  yang  pesat  tidak  terlepas  dari  meningkatnya  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya bertransaksi secara syariah, yang semakin memperkuat fondasi ekonomi Islam (Yudha, A.  T.  R.  C.  2021).  Faktor  tersebut  didorong  oleh  pemahaman  yang  semakin  mendalam  tentang prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  serta  keinginan  untuk  menjalankan  aktivitas  ekonomi  yang  sejalan dengan keyakinan agama. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia telah menunjukkan minat yang signifikan  terhadap  produk  dan  layanan  keuangan  yang  sesuai  dengan  syariah,  menciptakan permintaan yang meningkat untuk instrumen keuangan syariah (Nurhidayanti, S., et al ., 2023).
Nilai Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia (Januari 2022-April 2023)

## Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2024
Beberapa  penelitian  telah  membahas  konsep  dan  penerapan  akad  wakalah  dalam berbagai konteks. Misalnya, Nst, M. Z. A., & Soemitra, A. (2023), dan Sobirin, S. (2019).  mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar akad wakalah dan aplikasinya dalam produk keuangan syariah. Aji, H. S. B. S. (2020), meneliti penerapan akad al-wakalah dalam pembiayaan murabahah jual beli rumah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, menunjukkan bahwa akad ini membantu dalam pengelolaan
dana dan penyaluran pembiayaan. Abbas, A. S., & Iswandi, I. (2023). membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Prudential. Penelitian  ini  melengkapi  dan  memperluas  cakupan  penelitian  terdahulu  tentang  akad  wakalah, khususnya akad wakalah bil ujrah, dengan fokus pada penerapannya dalam sistem bisnis modern di era digital.
Untuk itulah penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam potensi dan tantangan implementasi akad Wakalah bil Ujrah dalam transaksi bisnis syariah modern. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana akad ini dapat diterapkan secara optimal dalam berbagai konteks bisnis, serta mengevaluasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini diharapkan  dapat  membantu  meningkatkan  implementasi  akad  wakalah  bil  ujrah  dalam  transaksi bisnis syariah modern, sehingga dapat lebih mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Akad Wakalah Bil Ujrah
Wakalah Bil Ujrah adalah akad perwakilan yang melibatkan pemberian upah atau imbalan kepada wakil (perwakilan) dari muwakkil (pemberi kuasa) atas pekerjaan yang dilakukan. Konsep ini berakar pada prinsip syariah yang memungkinkan seseorang untuk mewakilkan orang lain dalam melakukan  tindakan  hukum  dengan  syarat-syarat  tertentu  dan  pemberian  upah  atas  jasa  yang diberikan
Wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang dari seseorang kepada individu lain untuk  melakukan  suatu  tugas,  di  mana  perwakilan  tetap  berlaku  selama  orang  yang  memberikan kuasa masih hidup (Harahap, M. et al ., 2022). Dalam konteks keuangan syariah, wakalah biasanya mengacu pada akad yang digunakan dalam transaksi bisnis di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa. Misalnya, dalam transaksi keuangan syariah, seseorang dapat memberikan wakalah kepada bank untuk mengelola dana investasinya. ( Harahap, M. et al., 2022).
Bil  ujrah  adalah  frasa  dalam  bahasa Arab  yang  secara  harfiah  berarti  "dengan  imbalan". Dalam  konteks  keuangan  syariah,  bil  ujrah  biasanya  digunakan  bersama  dengan  kata  lain  untuk membentuk istilah hukum, yaitu wakalah bil ujrah. Wakalah bil ujrah adalah akad (kontrak) di mana seseorang (muwakkil) memberikan kuasa kepada orang lain (wakil) untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas atas nama dan untuk kepentingan muwakkil, dengan imbalan jasa (ujrah). Upah yang
diberikan (ujrah) harus jelas nominalnya dan diperoleh dengan cara yang halal. Jadi, wakalah bil ujrah memastikan  bahwa  kedua  belah  pihak  (muwakkil  dan  wakil)  mendapatkan  keuntungan  dari kesepakatan tersebut.
Dasar Hukum: Dasar hukum Wakalah Bil Ujrah dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, seperti QS. Yusuf (12): 55
َقَ َ ل ََ   ُو ُُف ُُ   ج ْعَ ل ْ َ   ِي  َ ل َ َ ٰ  َزْاي َ ن َ ِ  َأ ر َ ي   ج نع ِ ْي َ فِ ْظ ٌَ  َلَِْْٰ Dan  Yusuf  berkata,  "Berilah  aku  tugas  sebagai  penjaga  gudang-gudang  kekayaan  dan makanan di negeri Mesir. Karena aku adalah penjaga yang terpercaya, serta memiliki pengetahuan dan wawasan yang baik tentang tugas dan wewenangku." (Kementerian Agama RI)
Ayat tersebut berkaitan dengan penunjukan Yusuf sebagai bendaharawan Mesir, dan QS. An- Nisa (4): 58
ْي َّ َ ّ هي   ل ْ م ُر ُك ل م َْ َّ ل ن يَ ؤ َ َ ُّ ُ ا   ْأَ َ ََ َك َ ي  َ ل َ ْي َ َهْْ  ه ل ن ي َ إْذ ََ   لُم  تلم ٌَ  َع   ََْ  َنَ س ي َّ ل ن يف ُت ْ م  ُ َ ا  ْق ْ َ ل َِْ َّ ْي َ ّ هي   َ ع    َْ   ل ْ م ْ ك ْ َْ َّ ْي َ ّ هي َ ََّ ل َ َ َ ِ ْت َُ يَ  ِ ْرَِ Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya, dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menghukum dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Kementerian Agama RI)
Ayat tersebut berkaitan dengan pentingnya menyerahkan amanah kepada yang berhak.

## Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah
Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah antara lain adalah:

## 1.  Kejujuran dan Keadilan
 Kejujuran:  Pebisnis  Muslim  harus  selalu  jujur  dalam  semua  transaksi  mereka,  baik  dalam perkataan maupun perbuatan.
 Keadilan:  Setiap  transaksi  dalam  bisnis  syariah  harus  adil  dan  tidak  merugikan  salah  satu pihak. Hal ini termasuk menghindari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi).
2. Halal dan Thayyib
 Halal: Semua produk dan layanan yang ditawarkan dalam bisnis syariah harus halal dan sesuai dengan syariat Islam.
 Thayyib: Produk dan layanan yang ditawarkan juga harus thayyib, yaitu baik dan berkualitas tinggi.
3. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas
Potensi  dan  Tantangan  Implementasi  Akad Wakalah  bil  Ujrah  pada  Transaksi  Bisnis Syariah Modern
 Tanggung Jawab: Pebisnis Muslim harus bertanggung jawab atas semua tindakan mereka dan memastikan bahwa bisnis mereka dijalankan dengan cara yang etis dan berkelanjutan.
 Akuntabilitas: Pebisnis Muslim harus akuntabel kepada Allah SWT dan kepada masyarakat atas semua tindakan mereka.
4. Keseimbangan dan Moderasi
 Keseimbangan:  Bisnis  syariah  harus  menyeimbangkan  antara  kepentingan  duniawi  dan kepentingan ukhrawi.
 Moderasi:  Pebisnis  Muslim  harus  moderat  dalam  semua  aspek  bisnis  mereka,  tidak  boleh serakah dan tidak boleh boros.
5. Keberkahan dan Kesejahteraan
 Keberkahan: Tujuan utama bisnis syariah adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
 Kesejahteraan: Bisnis syariah juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Penelitian dari Alfaqiih, A. (2017) mengenai Prinsip-prinsip Praktik Bisnis dalam islam bagi pelaku usaha muslim menyimpulkan, pertama, nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, amanah, profesionalisme, transparan, dapat dipercaya, jauh dari hal yang haram dan kezaliman merupakan prinsip  dasar  dalam  praktik  bisnis  bagi  pelaku  usaha  muslim.  Kedua,  prinsip-prinsip  tersebut bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah yang dibingkai dalam kerangka Akidah, Ibadah dan Akhlak.

## C. METODE
Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di lembaga keuangan syariah dan oleh pelaku usaha syariah di  Indonesia.  Untuk  mengumpulkan  data,  digunakan  beberapa  teknik,  antara  lain  wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat lembaga keuangan syariah, pelaku usaha syariah, dan akademisi. Selain itu, studi dokumen juga dilakukan dengan menganalisis regulasi terkait akad wakalah bil ujrah, laporan keuangan lembaga keuangan syariah, dan kontrak bisnis syariah.
Teknik  analisis  data  yang  diterapkan  adalah  analisis  tematik,  yang  bertujuan  untuk mengidentifikasi,  mengkategorikan,  dan menginterpretasikan  data  yang  diperoleh  dari  wawancara dan studi dokumen (Braun, V., & Clarke, V. 2006). Sumber-sumber teori yang menjadi dasar dalam
penelitian ini meliputi teori tentang lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta teori-teori terkait studi kasus dalam konteks bisnis syariah.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  kunci,  ditemukan  beberapa  hal  penting  tentang potensi dan tantangan implementasi akad wakalah bil ujrah pada transaksi bisnis syariah modern. Potensi tersebut mencakup fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan penggunaan akad wakalah bil ujrah dalam berbagai transaksi dan kebutuhan bisnis, efisiensi dalam mengurangi waktu dan biaya transaksi, kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam, serta peluang pengembangan produk baru. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Alam, A., & Hidayati, S. (2020) menunjukkan bahwa akad wakalah bil ujrah memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi bisnis syariah. Temuan  lain  dari  hasil  wawancara  tersebut  adalah  terdapat    tantangan  yang  dihadapi  mencakup kurangnya pemahaman tentang akad tersebut, kurangnya regulasi yang komprehensif dan spesifik, praktik yang belum baik dalam penerapan akad, dan kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum terkait akad wakalah bil ujrah.

## Pembahasan

## Potensi Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah
Akad Wakalah bil Ujrah memiliki beberapa potensi untuk diterapkan pada transaksi bisnis modern, antara lain:

## 1. Memudahkan Transaksi Bisnis
Wakalah  bil  Ujrah  dapat  digunakan  untuk  mewakilkan  berbagai  tugas  dalam transaksi  bisnis, seperti negosiasi, penandatanganan kontrak, dan pengurusan dokumen (Nurhalimah, N. 2017). Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya bagi para pelaku bisnis.

## 2. Meningkatkan Efisiensi
Wakalah  bil  Ujrah  dapat  membantu  meningkatkan  efisiensi  transaksi  bisnis  dengan memungkinkan para pelaku bisnis untuk fokus pada core business mereka (Wulandari, S. T., & Nasik, K. 2021).
Potensi  dan  Tantangan  Implementasi  Akad Wakalah  bil  Ujrah  pada  Transaksi  Bisnis Syariah Modern

## 3. Meningkatkan Transparansi
Wakalah bil Ujrah dapat meningkatkan transparansi dalam transaksi bisnis dengan mewajibkan wakil untuk melaporkan semua aktivitasnya kepada muwakkil (Nasution, D. S., & Aminy, M. M. 2020).

## 4. Meningkatkan Kepercayaan
Wakalah bil Ujrah dapat meningkatkan kepercayaan antara para pelaku bisnis dengan membangun hubungan yang saling menguntungkan (Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023).
Potensi implementasi akad Wakalah bil Ujrah dalam konteks bisnis syariah modern sangatlah besar. Pertama, dengan adanya akad, pelaku bisnis dapat menyerahkan tugas-tugas tertentu kepada perwakilan  yang  memiliki  keahlian  dan  pengalaman  dalam  bidang  tersebut,  sehingga  dapat meningkatkan  efisiensi  operasional.  Misalnya,  perusahaan  dapat  menugaskan  perwakilan  untuk melakukan  negosiasi  dengan  pihak  lain  dalam  bahasa  hukum  yang  tepat,  atau  untuk  mengelola transaksi keuangan yang kompleks. Hal ini memungkinkan manajemen perusahaan untuk fokus pada strategi  bisnis  jangka  panjang,  sementara  operasional  sehari-hari  ditangani  oleh  perwakilan  yang ditunjuk.
Kedua,  implementasi  akad  Wakalah  bil  Ujrah  juga  dapat  membuka  peluang  bagi pengembangan industri jasa konsultasi dan perwakilan bisnis syariah. Perusahaan konsultan atau agen perwakilan yang terampil dan terpercaya dapat menawarkan layanan mereka kepada pelaku bisnis yang membutuhkan bantuan dalam menangani berbagai aspek transaksi bisnis. Dengan demikian, akad Wakalah bil Ujrah dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekosistem bisnis syariah, dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan diversifikasi layanan yang tersedia bagi pelaku bisnis syariah.

## Tantangan Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah
Meskipun memiliki potensi besar, implementasi Akad Wakalah bil Ujrah pada transaksi bisnis modern juga memiliki beberapa tantangan, antara lain:

## 1. Kurangnya Pemahaman:
Masih  banyak  pelaku  bisnis  yang  kurang  memahami  konsep  dan  manfaat Akad  Wakalah  bil Ujrah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah secara umum, serta kurangnya pemahaman khusus mengenai akad Wakalah bil Ujrah  (Ardiana,  Z.  S.  2022)..  Pelaku  bisnis  yang  tidak  memahami  sepenuhnya  konsep  dan manfaat  dari  akad  yang  mungkin  enggan  atau  ragu  untuk  mengimplementasikannya  dalam
transaksi  bisnis  mereka.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  lebih  lanjut  dalam  meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya Akad Wakalah bil Ujrah melalui pelatihan, seminar, atau kampanye penyuluhan. ( Marlina, L, et al., . 2018).

## 2. Ketidakjelasan Regulasi
Masih  belum  ada  regulasi  yang  jelas  dan  komprehensif  tentang Akad  Wakalah  bil  Ujrah  di Indonesia.  Kurangnya  regulasi  yang  spesifik  dan  terperinci  mengenai  prosedur,  syarat,  dan ketentuan  yang  mengatur  implementasi  akad  yang  dapat  menyebabkan  ketidakpastian  hukum bagi pelaku bisnis (Nst, M. Z. A., & Soemitra, A. 2023). Tanpa regulasi yang jelas, pelaku bisnis mungkin merasa ragu-ragu untuk menggunakan Akad Wakalah bil Ujrah dalam transaksi mereka karena risiko konflik hukum atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu,  diperlukan  upaya  dari  pihak  regulator  untuk  mengeluarkan  pedoman atau  peraturan  yang jelas dan komprehensif mengenai Akad Wakalah bil Ujrah guna menciptakan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. (Ferdiana, N. 2024).

## 3. Kurangnya Infrastruktur
Kurangnya  infrastruktur  pendukung,  seperti  lembaga  wakalah  dan  sistem  informasi  yang terintegrasi,  dapat  menghambat  implementasi Akad  Wakalah  bil  Ujrah  (Maulana,  M.  2022). Infrastruktur  yang memadai diperlukan untuk mendukung proses pelaksanaan akad, termasuk dalam hal pengelolaan dokumentasi, pemantauan, dan pelaporan transaksi. Tanpa infrastruktur yang memadai, pelaksanaan Akad Wakalah bil Ujrah mungkin akan mengalami kendala dalam hal  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  (Ibrahim, A.  2023)..  Oleh  karena  itu,  diperlukan investasi dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung implementasi Akad Wakalah bil Ujrah,  termasuk  pendirian  lembaga  wakalah  dan  pengembangan  sistem  informasi  yang terintegrasi.

## 4. Risiko Penyalahgunaan
Terdapat  risiko  penyalahgunaan Akad  Wakalah  bil  Ujrah  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab. Dalam konteks bisnis, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan akad  untuk  kepentingan  pribadi  atau  melakukan  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariah  (Rosidah,  Z.  N.,  &  Mahfiana,  L.  2020)..  Misalnya,  terdapat  potensi  bagi perwakilan untuk menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh pemberi wakalah atau untuk melakukan  tindakan  korupsi  atau  penipuan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  mekanisme pengawasan  dan  pengendalian  yang  ketat  dalam  pelaksanaan Akad  Wakalah  bil  Ujrah  guna
mencegah terjadinya risiko penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta hukum yang berlaku (Muhammad, R., & Nissa, I. K. 2020).

## E. SIMPULAN
Terdapat potensi besar dalam penerapan Akad Wakalah bil Ujrah dalam konteks bisnis syariah modern. Akad ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah.
Namun,  implementasi Akad  Wakalah  bil  Ujrah  juga  dihadapkan  pada  sejumlah  tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman di kalangan pelaku bisnis tentang konsep  dan  manfaat  akad  tersebut.  Selain  itu,  ketidakjelasan  regulasi,  kurangnya  infrastruktur pendukung, dan risiko penyalahgunaan juga merupakan hambatan yang perlu diperhatikan.
Dengan  demikian,  untuk  mengoptimalkan  potensi  implementasi  Akad  Wakalah  bil  Ujrah dalam  transaksi  bisnis  syariah  modern,  perlu  dilakukan  upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman pelaku  bisnis,  mengembangkan  regulasi  yang  jelas  dan  komprehensif,  memperkuat  infrastruktur pendukung, serta mengimplementasikan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat guna mencegah  risiko  penyalahgunaan.  Dengan  mengatasi  tantangan-tantangan  tersebut,  implementasi Akad  Wakalah  bil  Ujrah  dapat  menjadi  salah  satu  instrumen  yang  efektif  dalam  mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis syariah modern.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  A.  S.,  &  Iswandi,  I.  (2023).  TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  PENERAPAN AKAD  WAKALAH  BIL  UJRAH  PADA  PRODUK  ASURANSI  JIWA  SYARIAH PRUDENTIAL. Journal of Islamic Studies , 1(3), 282-299.
Aji,  H.  S.  B.  S.  (2020).  PENERAPAN  AKAD  AL-WAKALAH  DALAM  PEMBIAYAAN MURABAHAH  JUAL  BELI  RUMAH  PADA  BANK  SYARIAH  MANDIRI  CABANG PURWOKERTO. https://dspace.uii.ac.id/123456789/26781
Alam, A.,  &  Hidayati,  S.  (2020). Akad  dan  kesesuaian  fitur  wakaf  produk  asuransi  jiwa  syariah. Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah , 8(1), 109-128.
Alfaqiih, A.  (2017).  Prinsip-prinsip  Praktik  Bisnis  dalam  islam  bagi  pelaku  usaha  muslim. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 24(3), 448-466.
Al-Quranul Karim dan Terjemahannya (Departemen Agama RI, 2008)
Braun,  V.,  &  Clarke,  V.  (2006).  Using  thematic  analysis  in  psychology.  Qualitative Research  in Psychology , 3(2), 97-111.
Ferdiana,  N.  (2024). Akad  Qardh  dan  Wakalah  Bil  Ujrah  dalam  Transaksi  Financial  Technology Syari’ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 6(1), 323-350.
Harahap, T., Harahap, H. J., & Uruk, A. M. H. (2024). ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL  UJRAH  PADA  LAYANAN  TRANSFER  DI  BRILINK  ANUGRAH  DESA PARANNAPA JAE KECAMATAN BARUMUN BARAT KABUPATEN PADANG LAWAS. Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah, 3(2), 44-56
Ibrahim, A. (2023). Integrasi Wakaf dalam Produk Asuransi Syariah di Indonesia: Analisis Prospektif Dengan Metode SWOT. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32247/
Marlina,  L.,  &  Rahmat,  B.  Z.  (2018).  Peran  Lembaga  Keuangan  Syariah  Dalam Mengimplementasikan  Keuangan  Inklusif  Bagi  Pelaku  UMKM  Tasikmalaya. Jurnal Ecodemica , 2(1), 125-135.
Maulana, I. (2020). Aplikasi Akad Wakalah dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri. Jurnal Asy- Syukriyyah, 21(02), 175-193.
Maulana,  M.  (2022). Peluang  dan  tantangan  penerapan  Qanun  Nomor  11  Tahun  2018  tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh
Maulana, M., Alwi, Z., & Galib, M. (2024). Dropshipping dalam Perspektif Hadis: Antara Gharar,
Khiyar, dan Akad Wakalah . Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis , 8(2), 61-72.
Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis resiko pembiayaan dan resolusi syariah pada peer-to- peer financing. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah , 8(1), 63.
Nasution,  D.  S.,  & Aminy,  M.  M.  (2020). Fintech  Syariah:  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia. UIN Mataram Press.
Nst, M. Z. A., & Soemitra, A. (2023). Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Perbankan Syariah: Studi  Kualitatif  Persepsi  Mahasiswa  PascaSarjana.  Jurnal  Masharif  al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah /Vol, 8(2), 908.
Nurhalimah, N. (2017). Letter Of Credit Dalam Produk Bank Syariah (Studi atas Fatwa DSN-MUI tentang Letter of Credit Impor dan Ekspor Syariah) (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung).
Nurhidayanti, S., Abubakar, H., Galib, M., Basri, M., & Supriadi, T. (2023). Strategi Kemandirian Usaha  Mikro  Pedesaan  Melalui  Pemberdayaan  Sumber  Daya  Lokal.  Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(4), 6920-6926.
Rosidah, Z. N., & Mahfiana, L. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 3(1), 15-30.
Saputri, O. B. (2020). Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 5(2)
Sobirin, S. (2019). KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR). Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam , 3(2), 208-250.
Potensi  dan  Tantangan  Implementasi  Akad Wakalah  bil  Ujrah  pada  Transaksi  Bisnis Syariah Modern
Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelisik perbedaan mekanisme sistem Peer To Peer Lending pada fintech konvensional dan fintech Syariah di Indonesia. Nuris Journal of Education and Islamic Studies , 1(2), 66-90.
Yudha, A. T.  R.  C.  (2021). Fintech  syariah  dalam  sistem  industri  halal:  Teori  dan  praktik .  Syiah Kuala University Press.