## TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN YANG MEMUAT PENGAKUAN BERSALAH DAN HASIL CEK URIN TERDAKWA
DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2020)
Andi Indriyani Agung Universitas Hasanuddin andiindriyaniagung@gmail.com
Syamsuddin Muchtar Universitas Hasanuddin syamsuddinmuchtar@unhas.ac.id
Nur Azisa Universitas Hasanuddin nurazisa10@yahoo.com

## Abstrak
Judul Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Yang Memuat Pengakuan Bersalah Dan Hasil Cek Urin Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus Pengadilan Negeri  Makassar  Tahun  2010  Sampai  2020)dibimbing  oleh  Syamsuddin  Muchtar  dan  Nur Azisa.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)Kekuatan  pembuktian  pengakuan  bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana. (2) Pengakuan bersalah terdakwa dan  hasil  cek  urin  dapat  menjadi  dasar  pertimbangan  penilaian  hakim  dalam  memutus  tindak pidana  psikotropika.Penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian  normatif  dan  empirik.  Teknik pengumpulan  data  melalui  studi  lapangan  dan  kepustakaan,  dalam  hal  ini  adalah  wawancara langsung  dengan  pihak-pihak  terkait  serta  mengumpulkan  bahan-bahan  pustaka  yang  relevan dengan  penelitian  ini.  Selanjutnya  data  yang  diperoleh  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif,  lalu disajikan  secara  deskriptif  sesuai  dengan  penjelasan  yang  erat  kaitannya  dengan  penelitian  ini kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa(1)  Kekuatan  pembuktian  pengakuan  bersalah  dapat  bernilai  kebenaran materil jika dilengkapi oleh hasil tes urin positif dalam bentuk alat bukti surat keterangan hasil labolatorium atau dilengkapi  alat-alat bukti lainnya berdasarkan ketentuan minimal alat bukti menurut  KUHAP.  (2)  Pengakuan  bersalah  terdakwa  dan  didukung  oleh  hasil  tes  urin  positif menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  untuk  menyatakan  bahwa  terdakwa  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana psikotropika dan pengakuan ini dapat dijadikan dasar pertimbangan.
Kata  Kunci:  Kekuatan  Pembuktian,  Pengakuan  Bersalah,  Hasil  CekUrin,  Tindak  Pidana Psikotropika

## Gorontalo Law Review

## Volume  6 -  NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Abstract
Title Juridical Review The Power of Proof  Information Containing Guidance and Results of Urine Check  The  Defendant  in  action  Trial  Psychotropic  Criminal  (Makassar  District  Court  Case  Study From  2010  Until  2020).  Superviced  by  Syamsuddin  Muchtar  and  Nur  Azisa.This  study  aims  to determine (1) the strength of proof of the guilty plea and the urine check result of the defendant in a criminal trial. (2) The defendant’s confession of guilt and the result of a urine check can become the  basis  for  a  judge’s  judgement  in  deciding  a  psychotropic  crime.This  research  is  a  type  of normative and empirical research. Data collection techniques through field studies and literature, in this case direct interviews with related parties and collecting library materials relevant to this research. Furthermore, the data obtained was analyzed qualitatively, then presented descriptively in  accordance  with  the  explanation  that  is  closely  related  to  this  research  and  then  draw  a conclusion based on the analysis carried out.The results of this study indicate that (1) the strength of proof of a confession of guilt can be material truth if it is supplemented by positive urine test results in the form of evidence from laboratory results or supplemented by other evidence based on the minimum provisions of evidence based on the minimum provisions of evidence according to the Criminal Procedure Code. (2) The defendant’s confession of guilt and supported by a positive urine test result forms the basis for the judge’s consideration in declaring that the defendant has been proven  guilty  of  committing  a  psychotropic  crime  and  this  confession  can  be  used  as a  basis  for consideration.
Keywords : Strenght of Evidence, Guilt Confession, Urine Check Result, Psychotropic crimes.

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  J.C.T  Simorangkir,  dkk.  Bahwa  pembuktian  adalah  usaha  dari  yang  berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara  yang  bertujuan  agar  supaya  dapat  dipakai  oleh  hakim  sebagai  bahan  untuk memberikan keputusan perkara tersebut.
Adapun menurut Darwan Prints, bahwa pembuktian adalah benar suatu peristiwa pidana telah  terjadi dan  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya,  sehingga  harus  mempertanggung jawabkannya.
Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya  dengan suatu  tindak  pidana,  dimana  alat-alat  tersebut dapat digunakan  sebagai alat pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Pembuktian  tentang  benar  tidaknya  terdakwa  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan, merupakan  bagian  yang  terpenting  acara  pidana.  Dalam  hal  ini  pun  hak  asasi  manusia dipertaruhkan.  Bagaimana  akibatnya  jika  seseorang  yang  didakwa  dinyatakan  terbukti melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  berdasarkan  alat  bukti  yang  ada  disertai  keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah  maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil.Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif.
Alat-alat  bukti  seperti  kesaksian,  menjadi  kabur  dan  sangat  relatif.  Kesaksian  diberikan oleh  manusia  yang  mempunyai  sifat  pelupa.  Bahkan  menurut  psikologi,penyaksian  suatu peristiwa  yang  baru  saja  terjadi  oleh  beberapa  orang  akan  berbeda-beda.Oleh  karena  itulah, dahulu  orang  berpendapat  alat  bukti  yang  paling  dapat  dipercaya  ialah  pengakuan  terdakwa sendiri  karena  ialah  yang  mengalami  peristiwa  tersebut.  Diusahakanlah  memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang menyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.
Jadi keyakinan hakim (nurani) dalam hal ini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang diajukan dalam tahap pembuktian pada proses  persidangan  perkara  pidana,  tidak  didasarkan  pada  unsur-unsur  yang  bersifat subjektif.Kebenaran  materiil  sendiri  adalah  kebenaran  dalam  hukum  pidana  atau  suatu kebenaran yang didapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas :

## a) Teori Pembuktian Objektif Murni
Teori  ini  dikatakan  secara  positif,  karena  hanya  didasarkan  kepada  undang-undang melulu,  artinya  jika  sesuatu  perbuatan  telah  terbukti  sesuai  dengan  alat-alat  bukti  yang
disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal.
Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif  :  untuk  menyingkirkan  semua  pertimbangan  subjektif  hakim  dan  mengikat  hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.Peraturan Acara Pidana semacam ini  menganggap seorang terdakwa sebagai  suatu  barang  atau suatu  hewan  (objek) belaka dalam suatu pemeriksaan yang mendekati hal mencari suatu barang atau memburu suatu hewan, dalam mana seorang hakim hanya merupakan suatu alat perlengkapan saja.
Adapun  menurut  Wirjono  Prodjodikoro  menyatakan tentang teori  ini  bahwa teori  ini sudah  selayaknya  tidak  dianut  lagi  di  Indonesia,  Karena  katanya  bagaimana  hakim  dapat menetapkan  kebenaran  selain dengan  cara  menyatakan  kepada  keyakinannya  tentang  hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.
Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dicontohkan,  misalnya  suatu  peraturan  yang  menetapkan bahwa,  apabila  ada  dua  orang  saksi  yang  telah  disumpah  dan  mengatakan  kesalahan terdakwa,  maka  hakim  harus  menjatuhkan  hukuman  pidana  kepada  terdakwa,  walaupun hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak bersalah dan sebaliknya apabila dua orang saksi tidak terpenuhi, maka hakim berkeyakinan terdakwalah yang bersalah.Dengan demikian, menurut teori ini, bahwa bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan. Artinya teori ini tidak dianut lagi untuk diterapkan di Indonesia.

## b) Teori Pembuktian Subjektif Murni
Sistem  pembuktian  ini  dalam  menentukan  salah  tidaknya  terdakwa  adalah    hanya berdasar pada keyakinan dari hakim. Hakim tidak terikat dengan alat-alat bukti dan bebas dalam  menentukan  bukti  salah  tidaknya  terdakwa.  Sistem  ini  sangat  bersifat  subjektif.Hal yang  perlu  disadari  bahwa  alat  bukti  pengakuan  seorang  terdakwa  tidak  harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena  itu  diperlukan  bagaimana  pun  juga  adanya  keyakinan  hakim  sendiri  untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.
Jadi  teori  sangat  sederhana,  sebab  sama  sekali  tidak  membutuhkan  suatu  peraturan tentang  pembuktian,  dan  menyerahkan  segala  sesuatunya  kepada  kebijaksanaan  dan pendapat  hakim,  yang  bersifat  perseorangan  (subjektif).  Jadi  berdasarkan  teori  ini,  maka cukuplah,  bahwa  hakim  berdasarkan  terbuktinya  suatu  keadaan  atas  keyakinan  belaka, dengan  tidak  terikat  oleh  suatu  peraturan.  Dalam  sistem  ini,  hakim  hanya  berdasar  atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.
Keberatan  terhadap  terhadap  teori  ini  ialah,  bahwa  terkandung  didalamnya  suatu kepercayaan  yang  terlalu  besar  kepada  ketepatan  kesan-kesan  perseorangan  belaka  dari seorang  hakim.  Pengawasan  terhadap  putusan-putusan  hakim  seperti  ini  adalah  sukar untuk  dilakukan,  oleh  karena  badan  pengawas  tidak  dapat  tahu  apa  pertimbangan- pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim pada suatu putusan.

## c) Teori Pembuktian bebas
Menurut  teori  ini,  bahwa  alat-alat  dan  cara  pembuktian  tidak ditentukan  atau  terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur  dalam  undang-undang.  Jadi  dasar  putusan  hakim  bergantung  atas  keyakinan  dan pendapatnya  sendiri  (subjektif).Adapun  perbedaan  antara  teori  ini  dengan  teori pembuktian  berdasar  keyakinan  hakim  melulu,  yaitu  pada  teori  pembuktian  bebas  masih diakui  adanya  alat-alat  bukti  dan  cara  pembuktian  menurut  undang-undang,  namun persamaannya kedua-duanya berdasar atas keyakinan hakim.
d) Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-undang
Sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif  ini  mensyaratkan  dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, maka diperlukan alat-alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan adanya keyakinan hakim yang didasarkan pada alat- alat bukti yang sah.
Merujuk  pada  Pasal  183  KUHAP,  dapat  disimpulkan  bahwa  KUHAP  menganut  sistem pembuktian  secara  negatif  ,  sistem  negatif  menurut  undang-undang  mempunyai  maksud sebagai berikut :
 Untuk  mempersalahkan  seorang  terdakwa  diperlukan  suatu  minimum  pembuktian, yang ditetapkan oleh undang-undang
 Walaupun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang, jikalau hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa hakim tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.
Dalam  sistem  atau  teori  pembuktian  yang  berdasar  undang-undang  secara  negatif  ini, pemidanaan  didasarkan  kepada  pembuktian  yang  berganda,  yaitu  pada  peraturan  undang- undang dan pada keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.
Untuk  indonesia,  yang  sekarang  ternyata  telah  dipertahankan  oleh  KUHAP,  Wirjono Projodikoro  berpendapat  bahwa  sistem  pembuktian  berdasar  undang-undang  secara  negatif (negatief wettelijk) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu  hukuman  pidana,  janganlah  hakim  terpaksa  memidana  orang  sedangkan  hakim  tidak yakin  atas  kesalahan  terdakwa.  Kedua  ialah  berfaedah  jika  ada  aturan  yang  mengikat  hakim dalam  menyusun  keyakinannya,  agar  ada  patokan-patokan  tertentu  yang  harus  diturut  oleh hakim dalam melakukan peradilan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris  yaitu  meneliti  permasalahan  yang  ada  secara  normatif  dan  faktual  dengan menggunakan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  teori-teori  hukum  yang  di dukung  dengan  studi  data  kepustakaan,  penelitian  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka untuk memperoleh data sekunder, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada jenis penelitian kepustakaan, serta penelitian langsung kelapangan. Peter M. Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum,  menyatakan  bahwa  penelitian  hukum  merupakan  proses  untuk  menemukan  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. 1 Dengan  bentuk  penulisan  yang  bersifat  yuridis  empiris,  maka  dalam  penelitian  ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Kekuatan Pembuktian Keterangan Yang Memuat Pengakuan Bersalah dan Hasil Cek Urin Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana
Pembuktian  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  dari  proses  peradilan  pidana. Mekanisme pembuktian secara teori dan praktek baru akan tampak di persidangan. Tahap awal proses  peradilan  pidana  dimulai  dari  penemuan  dan  pengumpulan  barang  bukti  selaku  alat bukti  oleh  penyidik  di  tingkat  penyelidikan  dan  penyidikan.  Barang  bukti  selaku  alat  bukti dalam perkara pidana menjadi titik awal pengungkapan suatu perkara pidana.
Barang bukti sebagai alat bukti akan menjadi titik penentu proses hukum, dalam hal ini hukum  pembuktian.  Hukum  pembuktian  sebagai  poros  atau  sentralnya  dalam  proses  hukum yang  adil  ( due  process  of  law). Hukum  pembuktian  secara  esensial  bersinergi  dengan  tujuan hukum  acara  pidana,  yakni  dalam  rangka  mencari  dan  menemukan  kebenaran  materiil  atau kebenaran  hakiki.  Dalam  proses  pembuktian  secara  yuridis  formal  hakim  akan  menggali  dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya sebagai dasar pertimbangan putusannya.
Terlebih dahulu penulis akan menguraikan Jumlah Perkara tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :
Tabel 1
Jumlah Perkara Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010- 2020 No. Tahun Jumlah keterangan 1. 2010 0 Perkara 2. 2011 1 Perkara 3. 2012 2 Perkara 4. 2013 518 Perkara 5. 2014 621 Perkara 6. 2015 640 Perkara 7. 2016 937 Perkara
1 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum , Jakarta : Kencana Pranada Media Group. hlm 35.
8. 2017 851 Perkara 9. 2018 829 Perkara 10. 2019 844 Perkara 11. 2020 1.055 Perkara JUMLAH 6.298 Perkara
Sumber: Data Pengadilan Negeri Makassar
Berdasarkan  tabel  1  tersebut  diatas,  maka  tampak  bahwa  perkembangan  penanganan perkara  tindak  pidana  psikotropika  di  Pengadilan  Negeri  makassar  pada  tahun  2010  ada sebanyak  0  perkara  tindak  pidana  psikotropika,  pada  tahun  2011  ada  sebanyak  1  perkara tindak  pidana  psikotropika,  pada  tahun  2012  ada  sebanyak  2  perkara  tindak  pidana psikotropika,  pada  tahun  2013  ada  sebanyak  518  perkara  tindak  pidana  psikotropika,  pada tahun  2014  ada  sebanyak  621  perkara  tindak  pidana  psikotropika,  pada  tahun  2015  ada sebanyak 640 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2016 ada sebanyak 937 perkara tindak  pidana  psikotropika,  pada  tahun  2017  ada  sebanyak  851  perkara  tindak  pidana psikotropika,  pada  tahun  2018  ada  sebanyak  829  perkara  tindak  pidana  psikotropika,  pada tahun  2019  ada  sebanyak  844  perkara  tindak  pidana  psikotropika,  pada  tahun  2020  ada sebanyak 1055 perkara tindak pidana psikotropika.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  jumlah  perkara  di  Pengadilan  Negeri Makassar dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi dan jumlah kasus terbanyak  dalam  kurun  waktu  tahun  2010  sampai  dengan  2020  adalah  pada  tahun  2020 dengan jumlah perkara 1.055 dan yang paling sedikit dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2020 adalah pada tahun 2010 dengan jumlah perkara 0. Jadi sejak tahun 2010 sampai dengan  2020  terjadi  peningkatan  perkara  dari  0  perkara  pada  tahun  2010  menjadi  1.055 perkara pada tahun 2020 dan jumlah seluruh perkara sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 adalah  6.298  perkara.  Kemudian  yang  menjadi  fokus  kajian  penulis  adalah  kekuatan pembuktian pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana psikotropika.
Hakim  untuk  mengetahui  apakah  terdakwa  bersalah  atau  tidak  bersalah  terhadap tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya  membutuhkan  pemeriksaan  terhadap  alat  bukti serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim  terhadap  alat  bukti  sesuai  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  mengenai  5  alat  bukti  yang  sah, yakni  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Sesuai urutannya  maka  pemeriksaan  yang  pertama  kali  dilakukan  adalah  mendengarkan keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum dalam persidangan tersebut terdakwa memberikan pengakuan serta keterangannya.
Menurut hasil wawancara penulis dengan Kasubdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Bapak AKBP Darianto, SE, MH.Bahwa pada kasus tindak pidana psikotropika pada  saat  tersangka  ditangkap  kemudian  dilakukan  pemeriksaan  (BAP)  lalu  dilakukan penahanan dan kemudian diteruskan kasusnya ke tingkat Kejaksaan semua tersangka mengaku bersalah  baik  itu  tersangkanya  tertangkap  tangan  mengedarkan,  atau  tersangkanya  digrebek sedang  memakai,  atau  tersangkanya  membawa  psikotropika  pada  saat  dilakukan penggeledahan.
Penulis  akan  menguraikan  Pengakuan  bersalah  dalam  penanganan  tindak  pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 sampai 2020 sebagai berikut :

## Tabel 2
Pengakuan bersalah dalam penanganan tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 sampai 2020 No. Tahun Jumlah Perkara Mengaku Bersalah Tidak mengaku bersalah Ket 1. 2010 0 0 0 Perkara 2. 2011 1 1 0 Perkara
3. 2012 2 2 0 Perkara 4. 2013 518 518 0 Perkara 5. 2014 621 621 0 Perkara 6. 2015 640 640 0 Perkara 7. 2016 937 937 0 Perkara 8. 2017 851 851 0 Perkara 9. 2018 829 829 0 Perkara 10.  2019 844 844 0 Perkara 11.  2020 1055 1.055 0 Perkara 6.298 0 Perkara
Sumber: Data Pengadilan Negeri Makassar
Berdasarkan  tabel  2  tersebut  diatas,  maka  tampak  bahwa  perkembangan  penanganan perkara  tindak  pidana  psikotropika  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  yang  Mengaku Bersalahmelakukan tindak pidana psikotropika pada tahun 2010 ada sebanyak 0 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2011 ada sebanyak 1 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2012 ada sebanyak 2 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2013 ada sebanyak 518  perkara  tindak  pidana  psikotropika,  pada  tahun  2014  ada  sebanyak  621  perkara  tindak pidana psikotropika,  pada tahun  2015  ada  sebanyak  640  perkara  tindak  pidana psikotropika, pada tahun 2016 ada sebanyak 937 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2017 ada sebanyak 851 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2018 ada sebanyak 829 perkara tindak  pidana  psikotropika,  pada  tahun  2019  ada  sebanyak  844  perkara  tindak  pidana psikotropika,  pada  tahun  2020  ada  sebanyak  1055  perkara  tindak  pidana  psikotropika, sedangkan yang tidak mengaku bersalah tidak ada.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  yang  menjadi  fokus  kajian  penulis  adalah kekuatan  pembuktian  keterangan  yang  memuat  pengakuan  bersalah    terdakwa  dalam persidangan tindak pidana psikotropika maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara tindak  pidana  psikotropika  dalam  kurun  waktu  tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2020  para terdakwa  kasus  psikotropika  semuanya  mengakui  bersalah  dengan  harapan  dapat mendapatkan  keringanan  hukuman.  Salah  satu  cara  untuk  membuktikan  seorang  terdakwa melakukan  tindak  pidana  psikotropika  di  dalam  persidangan  adalah  dengan  pengakuan terdakwa  bahwa  benar  dia  telah  melakukan  tindak  pidana  psikotropika  yaitu  dengan  cara mengali bukti-bukti tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri sehingga didapatkan kebenaran materil. Hal ini berdasarkan dengan wawancara dengan Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  Bapak  Farid  Hidayat  Sopamena,  SH,  MH.  yang  biasa mengadili kasus tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa dalam  hal  kekuatan  pembuktian  hakim  melihat  berdasarkan  dari  fakta-fakta  dipersidangan salah  satu  yang  dipertanyakan  hakim  bahwa  apakah  terdakwa  mengakui  telah  melakukan tindak  pidana  psikotropika  dan  biasanya di  BAP(Berkas  Acara  Pemeriksaan)  terdakwa  sudah mengakui  telah  melakukan  tindak  pidana  psikotropika  dan  hakim  mempertanyakan  kembali biasanya terdakwa mengakui bahwa betul dia telah menggunakan (narkotika atau obat-obatan terlarang)  atau  terdakwa  mengatakan  betul  itu  Barang(narkotika  atau  obat-obatan terlarang) dia. Jadi menurut penulis pernyataan pengakuan bersalah dalam persidangan bukan merupakan alat  bukti  secara  objektif.  Karena  pada  dasarnya  kebenaran  yang  ingin  dicapai  dalam  Hukum Acara Pidana adalah kebenaran materil. Lagipula bahwa salah satu alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP  adalah  keterangan  terdakwa,  bukan  pengakuan  terdakwa.  Dan  target  pemeriksaan dipengadilan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  sidang  bukan  semata-mata  mengejar  pengakuan tersangka/terdakwa  tetapi  keterangan  yang  bisa  saja  berujung  penyangkalan  atas  fakta  yang menyudutkannya  di  persidangan.  Kebenaran  atas  keterangan  terdakwa  dan  berujung penyangkalan atau pengakuan atas fakta dapat dinilai oleh hakim kekuatan pembuktiannya atas dasar persesuaian dengan alat bukti lain misalnya alat bukti surat keterangan dokter atas hasil pemeriksaan urin, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.
Di  sisi  lain  hakim  akan  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  apabila  telah  memenuhi syarat  Pasal  183  jo  Pasal  193  Ayat  (1)  KUHAP,  Pasal  193  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan,  jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,  maka pengadilan  menjatuhkan  pidana.  Sedangkan  Pasal  183  KUHAP  menegaskan, “hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang,  kecuali  apabila  dengan  sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Seperti  yang  diketahui  dan  yang  diatur  dalam  KUHAP  Pasal  183  yaitu  untuk  dapat memutus  bersalah  seseorang,  hakim  mendasarkan  pada  dua  alat  bukti  yang  sah  sehingga  ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Seseorang dapat dijadikan tersangka apabila memiliki sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang.
Ketentuan  dalam  upaya  mencari  dan  mengumpulkan  bukti  dalam  proses  penyidikan, penyidik  mempunyai  kewenangan  untuk  mendatangkan  seorang  ahli  seperti  yang  tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan : Mendatangkan orang ahli diperlukan dalam  hubungannya  dengan  pemeriksaan  perkara.  Sementara  itu  Pasal  120  ayat  (1)  KUHAP menyatakan : Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang  yang  memiliki  keahlian  khusus.  Pengertian  mendatangkan  para  ahli/memiliki  keahlian khusus  tersebut  salah  satunya  dapat  dipenuhi  oleh  Laboratorim  Forensik.  Laboratorium Forensik  mempunyai  tugas  membina  dan  melaksanakan  kriminalistik/forensik  sebagai  ilmu dan penerapannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri salah satunya tes urin.
Fungsi  dari  tes  urin  adalah  untuk  menentukan  benar  atau  tidaknya  seseorang  telah menggunakan  Psikotropika  karena  di  dalam  urine  tersebut  akan  diketahui  apakah  ada kandungan  Psikotropika  atau  tidak  yang  hanya  dapat  diketahui  selama  1-7  hari  setelah pemakaian dan tes urine dilakukan dengan alat bantu yaitu berupa stik tes hasil dari tes urin akan dijadikan sebagai alat bukti.
Tata cara pengambilan tes urine adalah sebagai berikut :
1. Pada saat proses terjadinya pengambilan urine yang dilakukan terhadap tersangka ada aturan yang dijelaskan dan cara-cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya pada  saat  pengambilan  urine  harus  disaksikan  oleh  saksi  dan  pada  saat  pengambilan urine  tersebut  wajib  diadakan  saksi  yang  melihat  pada  saat  mengambil  sample  urine tersebut wajib diadakan saksi yang melihat pada saat mengambil sample urinenya agar urine yang dia masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan oleh pihak kepolisian itu  benar-benar  miliknya  agar  hasilnya  tidak  melenceng  dari  perkiraan  karena  jika proses  pengambilan  urine  tersebut  tidak dihadirkan seorang  saksi  maka  sample  urine tersebut dinyatakan tidak sah.
2. Setelah proses pengambilan urine selesai dan telah dimasukkan ke dalam botol plastik. Setelah itu wadah atau botol plastik yang telah dipakai untuk pengisian urine tersangka tersebut  lalu  disegel  dan  selanjutnya  dikirim  ke  laboratorium  forensik.  Dibuatkanlah berita acara pengambilan urine terhadap tersangka di dalam berita acara pengambilan urine tersebut dilampirkan tanggal dan waktu pada saat pengambilan urine tersangka.
3. Setelah itu Berita Acara pengambilan urin ini dibuat.
Berikut  ini  akan  penulis  akan  memaparkan  tentang  hasil  cek  urin  dalam  penanganan  tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 sampai 2020 sebagai berikut :
Tabel 3 Hasil Cek Urin Dalam Penanganan Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 sampai 2020 No. Tahun Jumlah Perkara Yang Ada Hasil Cek Urin Yang Tidak Ada Hasil Cek Urin Ket 1. 2010 0 0 0 Perkara 2. 2011 1 1 0 Perkara 3. 2012 2 2 0 Perkara 4. 2013 518 518 0 Perkara 5. 2014 621 621 0 Perkara 6. 2015 640 640 0 Perkara
7. 2016 937 937 0 Perkara 8. 2017 851 851 0 Perkara 9. 2018 829 829 0 Perkara 10. 2019 844 844 0 Perkara 11. 2020 1055 1.055 0 Perkara 6.298 0 Perkara
Sumber: Data Pengadilan Negeri Makassar
Berdasarkan  tabel  3  tersebut  diatas,  maka  tampak  bahwa  perkembangan  penanganan perkara tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar yang ada hasil tes urinnya pada  tahun  2010  ada  sebanyak  0  perkara  tindak  pidana  psikotropika,  pada  tahun  2011  ada sebanyak  1  perkara  tindak  pidana  psikotropika,  pada  tahun  2012  ada  sebanyak  2  perkara tindak  pidana  psikotropika,  pada  tahun  2013  ada  sebanyak  518  perkara  tindak  pidana psikotropika,  pada  tahun  2014  ada  sebanyak  621  perkara  tindak  pidana  psikotropika,  pada tahun  2015  ada  sebanyak  640  perkara  tindak  pidana  psikotropika,  pada  tahun  2016  ada sebanyak 937 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2017 ada sebanyak 851 perkara tindak  pidana  psikotropika,  pada  tahun  2018  ada  sebanyak  829  perkara  tindak  pidana psikotropika,  pada  tahun  2019  ada  sebanyak  844  perkara  tindak  pidana  psikotropika,  pada tahun 2020 ada sebanyak 1055 perkara tindak pidana psikotropika.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  yang  menjadi  fokus  kajian  penulis  adalah kekuatan pembuktian hasil cek urin dalam persidangan tindak pidana psikotropika maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara tindak pidana psikotropika dalam kurun waktu tahun 2010  sampai  dengan  tahun  2020  para  terdakwa  kasus  psikotropika  semuanya  dilakukan pemeriksaan urin dan hasil tes urin merupakan alat bukti surat.Hal ini berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Farid Hidayat Sopamena, SH, MH. yang biasa mengadili  kasus  tindak  pidana  psikotropika  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengatakan bahwa dalam  hal kekuatan pembuktian majelis hakim melihat berdasarkan dari fakta-fakta dipersidangan salah satu menjadi faktor utama juga dari hasil cek urin itu, Ada terdakwa biasa yang mengakui memakai itu yang menjadi persoalan adalah  dia  memakai  atau  tidak  kalau  terbukti  benar  menggunakan  atau  tidak  menggunakan itulah  yang  menjadi  dasar  hakim  berdasar  saksi-saksi  yang  lain,  untuk  cek  urin  dasar pembuktiannya sangat kuat dalam artian terdakwa tidak dapat menyangkal kemudian dengan hasil cek urin itu dibuktikan apakah dia betul-betul pemakai murni atau pengedar.
Dalam  mencari  dan  menemukan  kebenaran  pada  peristiwa  pidana  tentunya  melalui proses pembuktian dalam proses peradilan sehingga diperoleh kebenaran yang sesungguhnya, salah satu yakni melalui proses pembuktian sebagai refleksi atas teori yang mesti dipraktekkan oleh  hakim  pada  khususnyadan  penegak  hukum  lainnya,  seperti  polisi  sebagai  penyidik  dan jaksa  selaku  penuntut  umum  setelah  memperoleh  pelimpahan  berkas  perkara  dari  penyidik yang  disertai  barang  bukti  atau  alat  bukti  yang  didapat  dalam  penyidikan  tindak  pidana psikotropika yaitu pengakuan bersalah dan hasil tes urin.
Nasib  terdakwa  sangat  ditentukan  oleh  keberadaan  alat  bukti  yang  ditampilkan  ke persidangan.  Hukum  pembuktian  akan  berfungsi  sejak  tahapan  proses  penyidikan.  Apabila bukti  dipandang  tidak  cukup  maka  penyidik  akan  menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan  (SP3),  begitu  pula  jaksa  penuntut  umum  akan  menerbitkan  Surat  Ketetapan Penghentian  Penuntutan  (SKP2)  apabila  perkara  tidak  ditunjang  oleh  bukti  yang  dianggap cukup. Dari perspektif hakim ada kemungkinan mengeluarkan putusan ( vonis) berupa putusan bebas, seperti diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP, dapat diakibatkan apabila alat bukti yang ada dipandang tidak cukup atau alat bukti yang ada telah memenuhi ketentuan minimum dua alat bukti yang sah akan tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan dari alat-alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sehingga berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, perbuatan didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  karena  itu  untuk  mendukung  kekuatan  pembuktian  dalam  persidangan  tindak pidana  psikotropika  maka  dimajukanlah  pengakuan  bersalah  terdakwa  dan  hasil  cek  urin terdakwa.
Dapat dipahami  bahwa  hakim  akan  menjatuhkan  putusan  berupa  pemidanaan  apabila perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  yang
didasarkan pada minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yakni berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan  terdakwa  serta  adanya  keyakinan  hakim  yang  diperoleh  dari  alat-alat  bukti tersebut.
Hukum  pembuktian  akan  bekerja  secara  legalistik  formal  dalam  praktek  yang diperankan  oleh  hakim  pada  proses  pembuktian  ketika  hakim  mulai  memeriksa  saksi-saksi, menilai  barang  bukti  apakah  sebagai  alat  bukti  dalam  dalam  perkara  yang  sedang  diperiksa serta  menilai  keterangan  terdakwa  semua  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  proses pembuktian akan menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya.
Jadi  menurut  penulis  Kekuatan  Pembuktian  keterangan  yang  memuat  pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana dapat dijadikan dasar pembuktian  yang  kuat  bagi  Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  dalam  memutuskan  perkara tindak  pidana  psikotropika  didasarkan  pada  fakta  hukum  dipersidangan  dan  sistem pembuktian terbaik dalam perkara tindak pidana psikotropika apabila dapat diterapkan dengan baik dan akan membantu pertimbangan hakim dalam putusannya.

## b. Keterangan Yang Memuat Pengakuan Bersalah Terdakwa dan Hasil Cek Urin Dapat Menjadi  Dasar  Pertimbangan  Penilaian  Hakim  Dalam  Memutus  Tindak  Pidana Psikotropika
Pelaku  tindak  pidana  narkotika  ingin  dibuktikan  kesalahannya  maka  diperlukan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah.  Ketika  calon  tersangka  diproses  ke  tingkat penyidikan maka dasar utama adalah dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang untuk dijadikan  ia  sebagai  tersangka  salah  satunya  harus  ada  barang  bukti  dan  dua  saksi.  Kenapa bukti  itu  harus  dikuatkan  lagi  karena  dikuatkan  dengan  aturan  maka  dia  disita  kemudian dibuatkan lagi status untuk menguatkan di persidangan bahwa barang bukti itulah yang disita untuk dijadikan barang bukti. Nanti pada saat proses persidangan hakim hanya melihat dalam berkas itu apakah ia memenuhi syarat formil ataupun material. Pada saat persidangan nanti ada jaksa  sebagai  penuntut  yang  prosesnya  apakah  jaksa  nanti  ini  yang  bisa  mempertahankan penuntutannya  sesuai  berkas  perkara  yang  diajukan  oleh  kepolisian  sedangkan  putusan  itu tergantung  kepada  hakim  sejauh  mana  tingkat  hukuman  pelaku  tersebut  berdasarkan keyakinan dia.
pengakuan harus dengan teliti menyatakan cara-cara kejahatan tersebut dilakukan dan oleh sebab itu juga bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan tertentu untuk melakukan suatu tindak  pidana.  Terdakwa  dalam  memberikan  pengakuan  harus  tegas.  Diamnya  seorang terdakwa merupakan pengakuan sebagian dan ia tidak dapat memberi penjelasan tentang hal- hal  yang  memberatkan  kesalahannya  dan  harus  mengakui  kekuatan  alat-alat  bukti,  belumlah merupakan  pengakuan  kesalahan,  hal  tersebut  hanyalah  dapat  dianggap  ada  jika  terdakwa tegas menerangkan bahwa ia telah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Sehingga dengan  demikian  pengakuan  terdakwa  dapat  digunakan  dalam  proses  pembuktian dipersidangan  untuk  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Tentunya penilaian  kekuatan  pembuktiannya  diartikan  sama  dengan  kekuatan  pembuktian  keterangan terdakwa,  yakni  bebas  berada  ditangan  hakim.  Hal  tersebut  tergantung  dari  keyakinan  yang dimiliki  oleh  hakim.  Hakim  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  nilai  pada  alat  bukti tersebut  atau  sama  sekali  tidak  memberi  nilai  terhadap  alat  bukti  yang  ada.  Hakim  untuk menentukan suatu hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan kepentingan masyarakat serta kepentingan terdakwa sendiri. Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
Namun  pembuktian  tersangka  tersebut  perlu  dikuatkan  lagi  maka  dilakukanlah  tes urine  agar  ia  diketahui  telah  mengkonsumsi  narkotika  dan  dapat  diproses  lebih  lanjut.  Hasil urine  yang  mengatakan  bahwa  orang  tersebut  positif  memakai  narkotika  dapat  dijadikan sebagai petunjuk untuk di proses di Pengadilan.
Berdasarkan  hasilpenelitian  pandangan  penulis  bahwa  dengan  adanya  pengakuan bersalah  dan  hasil  tes  urin yang  positif  dapat  menjadi  dasar  pertimbangan  bagi  hakim  dalam memutus tindak pidana psikotropikadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar yang rata-rata  kebanyakan  mendapatkan  pidana  penjara  waktu  tertentu,  beberapa  ada  juga  yang ditambahkan dengan hukuman denda dengan rincian sebagai berikut :
 Pidana  penjara  yang  terlama  pada  tabel  diatas  adalah  pada  perkara  Nomor 22/PID.B/2013/PN.MKS  yaitu  Pidana  Penjara  Waktu  tertentu  14  tahun  subsider kurungan  4  bulan  dan  pidana  penjara  yang  tersingkat  adalah  pada  perkara  Nomor 346/PID.B/2013/PN.MKS yaitu pidana penjara waktu tertentu 3 bulan.
 Denda terbanyak pada tabel diatas adalah pada perkara Nomor 545/PID.B/2013/PN.MKS yaitu  sebesar  Rp.1.800.000.000,-  dan  yang  terkecil  adalah  pada  perkara  Nomor 473/PID.B/2013/PN.MKS yaitu sebesar Rp. 400.000.000,-
 Yang dibebaskan dan masuk ke panti rehabilitasi pada tabel diatas ada 3 orang yaitu pada perkara Nomor 491/PID.B/2013/PN.MKS, 546/PID.B/2013/PN.MKS, dan 699/PID.B/2013/PN.MKS.  kemudian  yang  dikembalikan  kepada  orang  tuanya  untuk dilakukan  pembinaan  dan  menjalani  rehabilitasi  ada  6  orang  yaitu  perkara  Nomor 304/PID.B/2013/PN.MKS, 305/PID.B/2013/PN.MKS, 306/PID.B/2013/PN.MKS,
700/PID.B/2013/PN.MKS, 701/PID.B/2013/PN.MKS,dan 810/PID.B/2013/PN.MKS Menurut penulis bahwa adanya kebebasan hakim dalam menentukan derajat kesalahan terdakwa di depan sidang pengadilan dengan pertimbangan salah satunya pengakuan bersalah terdakwa  dan  hasil  cek  urin,  sehingga  berpengaruh  dalam  penentuan  pidana  kepada  pelaku tindak  pidana  psikotropika,  karena  dalam  setiap  perkara  psikotropika  memiliki  karakteristik yang berbeda antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya.
Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan  pemidanaan  dalam  perkara  tindak  pidana  psikotropika  adalah  karena  ketentuan peraturan  perundang-undangan  psikotropika  memberikan  kebebasan  kepada  hakim  yang menangani  perkara  tersebut  untuk  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  sepanjang  tidak melebihi  batas  maksimum  dan  tidak  kurang  dari  batas  minimum  hukuman  penjara  yang ditentukan  dalam  Undang-undang  berdasarkan  pertimbangan  salah  satunya  pengakuan bersalah dan hasil tes urin dan bukti-bukti lain dalam memutus tindak pidana psikotropika.
Menurut  penulis  faktor  alasan  pemidanaan  sangat  berpengaruh  pada  putusan  hakim kepada  pelaku  tindak  pidana  pada  umumnya  dan  pelaku  tindak  pidana  psikotropika  pada khususnya karena adanya alasan pemidanaan yang banyak digunakan hakim dalam putusannya sangat  subjektif  padahal  dalam  undang-undang  telah  ditentukan  secara  tegas  alasan pemidanaan  baik  alasan  pemberatan  pemidanaan  maupun  alasan  peringanan  pemidanaan yakni kesengajaan dan kelalaian. Artinya walaupun pasal yang didakwakan sama tetapi berbeda pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku dengan pertimbangan salah satunya pengakuan terdakwa  dan  hasil  tes  urin  untuk  memperkuat  dasar  pertimbangan  penilaian  hakim  dalam memutus  tindak  pidana  psikotropika.  Pertimbangan  pemberatan  dan  peringanan  Putusan Pengadilan  dipengaruhi  oleh  dua  faktor,  yaitu  faktor  yang  memberatkan  dan  faktor  yang meringankan. Adapun faktor yang memberatkan adalah:
1. Terdakwa  dalam  persidangan  berbelit-belit  dalam  memberikan  keterangan  kepada hakim. Hal tersebut dinilai oleh hakim merupakan tindakan yang tidak kooperatif dalam persidangan serta dianggap tidak menghargai persidangan.
2. Residivisme,terdakwa  sudah  berulang-ulang  dijatuhi  pidana  penjara,  baik  karena  telah melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lain. Bahkan menurut KUHP bahwa  residivis  harus  dihukum  lebih  berat  sebagaimana  dalam  Pasal  476  KUHP,  478 KUHP,dan Pasal 488 KUHP.
3. Disamping  itu  jika  dalam  proses  persidangan  terdakwa  terbukti  karena  kesengajaan, maka tentu menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan hukumannya.
4. Selanjutnya  jika  dalam  proses  persidangan  terdakwa  tidak  mengakui  kesalahannya, sedangkan  dia  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  tersebut,  maka  hakim  dengan pertimbangan tersebut akan memberatkan pidana kepada tersangka. Adapun yang menjadi faktor yang meringankan adalah :
a. Terdakwa  dalam  persidangan  tidak  berbelit-belit  dalam  memberikan  keterangan kepada  hakim,  sehingga  hakim  menilai  bahwa  tersangka  sangat  kooperatif  dalam persidangan dan menghargai persidangan.
b. Dalam  persidangan  terdakwa  mengakui  kesalahannya  dan  meminta  maaf,  hal  ini tentu menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.
c. Jika terdakwa adalah belum pernah dihukum sebelumnya dan memiliki tanggungan keluarga.
d. Terdakwa pernah berjasa kepada bangsa dan negara.
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam pertimbangan putusan majelis hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana psikotropika, yang terdakwanya dinyatakan secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  oleh Jaksa  Penuntut  Umum  salah  satu  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  penilaian  hakim  adalah adanya pengakuan bersalah dan hasil cek urin dari terdakwa dalam persidangan tindak pidana psikotropika, selalu Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan meringankan pemidanaan kepada terdakwa. Alasan peringanan pemidanaan merupakan alasan yang dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa lebih ringan. Tetapi
tentunya  tidak  boleh  lebih  ringan  atau  rendah  dari  standar  minimal  yang  telah  ditentukan dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  alasan  meringankan  pemidanaan  kepada terdakwa  selalu  didasarkan  pada  penilaian  Majelis  Hakim  terhadap  diri  terdakwa,  baik berdasarkan  pada  sikap  kooperatif,  serta  didasarkan  pada  sikap  sopan  Terdakwa  di  depan sidang  pengadilan  maupun  didasarkan  pada  Terdakwa  mengakui  kesalahannya,  dan  berjanji untuk tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya.
Berdasarkan uraian diatas pandangan penulis bahwa dengan adanya pengakuan bersalah dan  hasil  cek  urin  terdakwa  dapat  menjadi  dasar  Pertimbangan  yang  dijadikan  dasar  oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pemidanaan kepada Terdakwa, Putusan hakim merupakan out put dari rangkaian proses penanganan perkara, oleh karena itu melalui proses putusan hakim diharapkan  agar  tercipta  tujuan  dari  penegakan  hukum  yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian hukum dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus dapat dirasakan yang terbaik oleh masyarakat dan terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.

## 4. PENUTUP
a. Kesimpulan Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  maka  penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Kekuatan  pembuktian  keterangan  yang  memuat  pengakuan  bersalah  dapat  bernilai kebenaran  materil  jika  dilengkapi  oleh  hasil  tes  urin  positif  dalam  bentuk  alat  bukti surat keterangan hasil labolatorium atau dilengkapi  alat-alat bukti lainnya berdasarkan ketentuan minimal alat bukti menurut KUHAP.
2. Keterangan  yang  memuat  pengakuan  bersalah  terdakwa  dan  didukung  oleh  hasil  tes urin  positif  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  untuk  menyatakan  bahwa  terdakwa terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  psikotropika danketerangan  yang  memuat pengakuanbersalah  ini  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  hakim  untuk  mengurangi sanksi  pidana  dan  sebagai  dasar  untuk  memutuskan  bagi  terpidana  untuk  menjalani rehabilitasi berdasarkan hasil assesment terpadu.
b. Saran
1. Perlu  di  tingkatkan  lagi  pencegahan  penyalahgunaan  psikotropika,  upaya  yang  efektif untuk  mencegah  tindak  pidana  psikotropika  sedari  dini  pada  anak-anak  adalah pendidikan  keluarga,  orang  tua  diharapkan  untuk  mendidik  anak-anaknya  agar  selalu menjauhi penyalahgunaan psikotropika.
2. Dibutuhkan teknologi yang lebih canggih, inovasi yang lebih cepat untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana psikotropika.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
Achmad Ali, 2021, Menguak Tabir Hukum , Jakarta : Penerbit Kencana. Achmad  Ali,  2012, Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum, Jakarta  :  Prenadamedia Group.
Agus Takariawan, 2021, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia, Bandung : Pustaka Reka Cipta.
Andi Hamzah, 2016, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika. Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta : Kencana. Andi Zainal Abidin Farid, 2018, Hukum Pidana I , Jakarta : Sinar Grafika.
Asosiasi  Pengajar  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  Indonesia  (ASPEHUPIKI),  2008,
Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi, Jakarta : PNRI.
Aziz Syamsuddin, 2017, Tindak Pidana Khusus . Jakarta : Sinar Grafika.
Bambang  Sunggono,  1998, Metodologi  Penelitian  Hukum, Jakarta  :  PT.  RajaGrafindo Persada.
Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana. Barda  Nawawi  Arief,  2010, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana. Dion Valerian, 2017, Penerapan Analogi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Yokyakarta : Ruas Media.
H.M.A Kuffal, 2007, Upaya Paksa : Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan, Malang : UMM Press. Imam  Anshori  Saleh,  2017, Korupsi,  Terorisme,  dan  Narkoba  :  Upaya  Melawan  Kejahatan Luar Biasa Yang Sistematis, Malang : Setara Press. Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2011, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta : Prestasi Pustaka.
Juliana  Lisa  FR  dan  Nengah  Sutrisna  W,  2019, Narkoba,  Psikotropika  dan  Gangguan  Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum , Yokyakarta : Nuha Medika.
Lamintang, 2012, Delik – delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Jakarta : Sinar Grafika. Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika. Moh.  Taufik  Makaro,  Suhasril  dan  Moh.  Zakky,  2005, Tindak  Pidana  Narkotika, Bogor  : Ghalia Indonesia.
O.C.  Kaligis  dan  Soejono  Dirdjosisworo,  2011, Narkoba  dan  Peradilannya  Di  Indonesia (Reformasi  Hukum  Pidana  Melalui  Perundangan  dan  Peradilan) ,  Bandung  :  PT. Alumni.
Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum , Jakarta : Kencana Pranada Media. Roberto  M.  Unger,  2012, Teori  Hukum  Kritis  :  Posisi  Hukum  Dalam  Masyarakat  Modern, Bandung : Nusa Media.
Rodliyah dan Salim HS, 2019, Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya), Depok : Rajawali Pers.
Siswantoro Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Syamsuddin  Pasamai,  2007, Metodologi  Penelitian  dan  Penulisan  Karya  Ilmiah  Hukum, Makassar : PT, Umitoha Ukhuwah Grafika.
Teguh Prasetyo, 2011, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung : Nusa Media. Wirjono  Prodjodikoro,  2011, Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Bandung  :  PT.  Refika Aditama.
Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika. Jurnal Eka  Agus  Hidayat,  2020, Kewenangan  Penyadapan  Badan  Narkotika  Nasional  Dalam Perspektif  Undang-undang  Narkotika  dan  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Tadulako Master Law Journal. Vol. 4 No. 2.
Rizki  Novia  Carolina,  2019, Penerapan  Pengakuan  Bersalah  Terdakwa  Sebagai  Justice Collaborator  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  :  Studi  Putusan  Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN Pbr. USU Law Jurnal. Vol. 7 No. 6. Wenda  Hartanto,  2017, Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Narkotika  dan  Obat-obat Terlarang  Dalam  Era  Perdagangan  Bebas  Internasional  Yang  berdampak  Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara . Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No. 1. Yulfa  Hadi  Wicaksono,  2018, Identifikasi  Awal  Pengguna  Narkoba  Menggunakan  Metode Learning Vector Quantization (LVQ). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Vol. 2 No. 10.
Undang – Undang
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika