Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 5 (1) (2019): 20-30, DOI: https://doi.org/10.24114/antro.v5i1.13172
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos
Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal

## Community Empowerment Through Development of Non- formal Education Fields

## Supsiloani*

## Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan, Indonesia
Diterima: Mei 2019; Disetujui: Juni 2019; Diterbitkan: Juli 2019.

## Abstrak
Artikel ini mengkaji  tentang  pendidikan  non  formal  yang tidak  kalah  pentingnya  dengan  pendidikan formal  dari semua tingkat pendidikan. Pendidikan non formal juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan penduduk dalam hal pengetahuan, informasi dan teknologi. Semua itu menjadi sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat. Pendidikan non formal dilaksanakan untuk mendapatkan keterampilan yang relevan bagi bekal mencari nafkah sehari-hari. Ketrampilan yang didapatkan, menjadikan masyarakat memiliki sikap mental mandiri, pembaharuan  dan  pembangunan  untuk  kemajuan  dan  perkembangan  negara.  Kemandirian  dalam  pemenuhan kehidupan  sehari-hari  yang  nerasala  dari  keahlian  didapat,  untuk  dapat  dan  bisa  dinikmati,  berasal  atas  usaha sendiri.  Begitupun  hasil  yang  didapat,  bisa  dipertukarkan  dengan  pihak  lain.  Dengan  demikian  tujuan  akhirnya adalah  memandirikan  masyarakat,  memampukan,  dan  membangun  kemampuan  untuk  memajukan  diri  ke  arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Mutu, Pendidikan Non-Formal

## Abstract
This  article  examines  non-formal  education  which  is  not  less  important  than  formal  education  from  all  levels  of education.  Non-formal  education  is  also  expected  to  meet  the  needs  of  the  population  in  terms  of  knowledge, information and technology. All of that becomes very necessary to improve the quality and standard of living of the people.  Non-formal  education  is  carried  out  to  obtain  relevant  skills  for  the  provision  of  daily  living.  The  skills obtained, make the community have an independent mental attitude, renewal and development for the progress and development of the country. Independence in the fulfillment of everyday life, which is from expertise acquired, to be able and can be enjoyed, comes from one's own business. Likewise the results obtained, can be exchanged with other parties. Thus the ultimate goal is to empower the community, enable and build the ability to advance towards a better life on an ongoing basis Keywords: Community Empowerment, Quality, Non-Formal Education
How to Cite : Supsiloani (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal. Anthropos:  Jurnal  Antropologi  Sosial  dan  Budaya  (Journal  of  Social  and  Cultural Anthropology), 5 (1): 20-30.
* Corresponding author:
E-mail: supsiloani@hotmail.com
ISSN 2549-1660 (Print) ISSN 2550-1305 (Online)

## PENDAHULUAN
Pemberdayaan
masyarakat
merupakan paradigma pembangunan yang mengutamakan peran serta lebih luas bagi masyarakat  dalam  proses  pembangunan. Paradigma pemberdayaan dan pembangunan  sama-sama  bagian  (model) implementasi  teori  perubahan  sosial. Walaupun  demikian,  dalam  tatanan realitas menurut Fakih (2011), ada jurang yang  memisahkan  antara  teoritis  dan kalangan  akademisi  dengan  para  praktisi pemberdayaan  atau  pembangunan  yang bekerja  bersama  masyarakat  marjinal, seperti  kaum  buruh,  petani,  nelayan,  anak terlantar, dan masyarakat adat di berbagai daerah.  Para  teoritis  dan  akademisi berfikir  dalam  tataran  obyektif  dan idealitas  dengan  mengajarkan  kepada peserta  didik  sesuai  dengan  kemajuan zaman  tanpa  ada  rasa  beban.  Sementara para praktisi pembangunan yang didukung oleh  elit  politik  dan  atau  pemerintah  dan kaum bermodal dipengaruhi oleh kapitalism  yang  berupaya  mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.
Bahkan,  teori  yang  dipergunakanpun adalah  teori  yang  mendukung  visi kapitalism.
Mardikanto (2012) menyatakan bahwa  “Pembangunan  adalah  upaya  yang dilakukan  secara  sadar  dan  terencana, dilaksanakan  secara-terus  menerus  oleh
pemerintah  bersama-sama  segenap  warga masyarakat  atau  dilaksanakan  oleh masyarakat  dipimpin  oleh  pemerintah, dengan    menggunakan  teknologi  yang terpilih  untuk  memenuhi  kebutuhan  atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan  seluruh  warga  masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.
Demikianlah,  pendidikan  non  formal dengan  tataran  obyektif  dan  idealitas dengan mengajarkan kepada peserta didik, dan  juga  sejalan  dengan  kemajuan  zaman untuk memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan  untuk  memajukan  diri  ke arah  kehidupan  yang  lebih  baik  secara berkesinambungan

## PEMBAHASAN

## Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Istilah  konsep  berasal  dari  bahasa latin conceptum ,  artinya  sesuatu  yang dipahami.  Konsep  merupakan  abstraksi suatu  ide  atau  gambaran  mental,  yang dinyatakan dalam  suatu kata atau  symbol. Secara  konseptual,  pemberdayaan  atau pemberkuasaan  ( empowerment ),  berasal dari  kata  power  yang  berarti  kekuasaan atau  keberdayaan.  Konsep  pemberdayaan menurut  Prasetyo  (2015)  berawal  dari
penguatan  modal  sosial  di  masyarakat (kelompok)  yang  meliputi  Kepercayaan
(trusts) ,  Patuh  Aturan (role), dan  Jaringan (networking) ).  Dengan  memiliki  modal social  yang  kuat  maka  kita  akan  dapat menguatkan Knowledge ,  modal (money), dan people .  Konsep  ini  mengandung  arti bahwa  konsep  pemberdayaan  masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan  modal  social  kelompok  untuk menjadikan  kelompok  produktif  untuk mencapai  kesejahteraan  social.  Modal social yang kuat akan menjamin suistainable  didalam  membangun  rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya  anggota  kelompok (how  to build the trust) .
Pemberdayaan  yang  diadaptasikan dari  istilah empowerment berkembang  di Eropa  mulai  abad  pertengahan,  terus berkembang  hingga  diakhir  70-an,  80-an, dan  awal  90-an.  Konsep  pemberdayaan tersebut  kemudian  mempengaruhi  teori- teori  yang  berkembang  belakangan. Berkenaan  dengan  pemaknaan  konsep pemberdayaan  masyarakat,  Ife  (1995) menyatakan  bahwa  “ Empowerment  is  a process  of  helping  disadvantaged  groups and  individual  to  compete  more  effectively with  other  interests,  by  helping  them  to learn  and  use  in  lobbying, using  the media, engaging  in  political  action,  understanding
how  to  ‘work  the  system,’  and  so  on  “(Ife, 1995).
Definisi tersebut di atas mengartikan konsep  pemberdayaan  ( empowerment ) sebagai  upaya  memberikan  otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu  dalam  suatu  organisasi,  serta mendorong  mereka  untuk  kreatif  agar dapat  menyelesaikan  tugasnya  sebaik mungkin.  Di  sisi  lain  Paul  (1987)  dalam Prijono  dan  Pranarka  (1996)  mengatakan bahwa  pemberdayaan  berarti  pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan  kesadaran  politis  dan kekuasaan  pada  kelompok  yang  lemah serta  memperbesar  pengaruh  mereka terhadap ”proses dan hasil-hasil pembangunan.”Sedangkan konsep pemberdayaan  menurut  Friedman  (1992) dalam  hal  ini  pembangunan  alternatif menekankan  keutamaan  politik  melalui otonomi  pengambilan  keputusan  untuk melindungi  kepentingan  rakyat  yang berlandaskan  pada  sumberdaya  pribadi, langsung  melalui  partisipasi,  demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua
kecenderungan,  antara  lain  : pertama ,
kecenderungan primer, yaitu kecenderungan  proses  yang  memberikan
atau  mengalihkan  sebagian  kekuasaan, kekuatan,  atau  kemampuan  ( power ) kepada  masyarakat  atau  individu  menjadi lebih  berdaya.  Proses  ini  dapat  dilengkapi pula  dengan  upaya  membangun  asset material  guna  mendukung  pembangunan kemandirian  mereka  melalui  organisasi; dan kedua , kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan  yang  menekankan  pada proses  memberikan  stimulasi,  mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan  atau  keberdayaan  untuk menentukan  apa  yang  menjadi  pilihan hidupnya  melalui  proses  dialog.  Dua kecenderungan  tersebut  memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun  seringkali  untuk  mewujudkan kecenderungan  primer  harus  melalui kecenderungan  sekunder  terlebih  dahulu (Sumodiningrat, 2002) .
Dewanta (1995) mengatakan
pemberdayaan bertujuan menekan perasaan  ketidakberdayaan  masyarakat miskin  bila  berhadapan  dengan  struktur sosial-politis.  Pemberdayaan  masyarakat miskin berdasarkan konsep-konsep pemberdayaan  intinya  pemberdayaan masyarakat  bermakna  peningkatan  asset dan  kapasitas  manusia  dalam  arti  luas sehingga masyarakat berkemampuan menentukan  pilihan  dan  bertindak  sesuai dengan  pilihan  mereka  dalam  rangka memecahkan masalah hidupnya (Narayan,
2002;  Kartasasmita,  1995b).  Prioritas utama  pemberdayaan  masyarakat  miskin adalah  pengetahuan,  keterampilan,  dan motivasi (modal manusia).
Dalam upaya memberdayakan masyarakat  dapat  dilihat  dari  tiga  sisi, yaitu  (Sumodiningrat,  Gunawan,  2002); pertama ,  menciptakan  suasana  atau  iklim yang  memungkinkan  potensi  masyarakat berkembang ( enabling ). Disini titik tolaknya  adalah  pengenalan  bahwa  setiap manusia,  setiap  masyarakat,  memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya,  tidak  ada  masyarakat  yang  sama sekali  tanpa  daya,karena  jika  demikian akan  sudah  punah.  Pemberdayaan  adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan  kesadaran  akan  potensi yang  dimilikinya  serta  berupaya  untuk mengembangkannya.
Kedua ,  memperkuat  potensi  atau daya yang dimiliki masyarakat ( empowering ). Dalam rangka ini diperlukan  langkah-langkah  lebih  positif, selain  dari  hanya  menciptakan  iklim  dan suasana.  Perkuatan  ini  meliputi  langkah- langkah nyata,dan menyangkut penyediaan  berbagai  masukan  (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang ( opportunities ) yang akan membuat  masyarakat  menjadi  berdaya. Pemberdayaan  bukan  hanya  meliputi
penguatan  individu  anggota  masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.
Menanamkan  nilai-nilai  budaya  modern, seperti  kerja  keras,  hemat,  keterbukaan, dan  kebertanggungjawaban  adalah  bagian pokok  dari  upaya  pemberdayaan  ini. Demikian  pula  pembaharuan  institusi- institusi  sosial  dan  pengintegrasiannya  ke dalam  kegiatan  pembangunan  serta peranan  masyarakat  di  dalamnya.  Yang terpenting  disini  adalah  peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan  keputusan  yang  menyangkut diri  dan  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu, pemberdayaan  masyarakat  amat  erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.
Ketiga , memberdayakan mengandung pula  arti  melindungi.  Dalam  proses pemberdayaan,  harus  dicegah  yang  lemah menjadi  bertambah  lemah,  oleh  karena kekurangberdayaan  dalam  menghadapi yang  kuat.  Oleh  karena  itu,  perlindungan dan  pemihakan  kepada  yang  lemah  amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan  masyarakat.  Melindungi tidak  berarti  mengisolasi  atau  menutupi dari  interaksi,  karena  hal  itu  justru  akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang  lemah.  Melindungi  harus  dilihat sebagai  upaya  untuk  mencegah  terjadinya persaingan  yang  tidak  seimbang,  serta eksploitasi  yang  kuat  atas  yang  lemah.
Pemberdayaan masyarakat bukan membuat  masyarakat  menjadi  makin tergantung  pada  berbagai  program pemberian ( charity ). Karena, pada dasarnya  setiap  apa  yang  dinikmati  harus dihasilkan  atas  usaha  sendiri  (yang hasilnya  dapat  dipertukarkan  dengan pihak lain).

## Konsep Dasar Pembangunan
Beberapa  istilah  yang  semakna dengan pembangunan, misalnya perubahan sosial, pertumbuhan, kemajuan evolusi  ( evolution  progress ),  kemajuan ( advancement ) dan modernisasi
(Faderlind,  1989:4;  Fakih,  2008).
Moeljarto
(1987) mengartikan pembangunan  sebagai  proses  perubahan sosial  menuju  ke  tataran  kehidupan masyarakat  yang  lebih  baik.  Peradaban manusia  tidak  akan  mencapai  wujudnya yang sekarang, apabila tidak terjadi proses perubahan  sosial  yang  terus-menerus, meskipun dengan intensitas yang bervariasi,  pada  masa  yang  lalu.  Konsep senada  juga  dikemukakan  oleh  Katz  dan Seers dalam Moeljarto (1987),
Soedjatmoko  dalam  Tjokroamidjojo  dkk. (1988),  Budiman  (1995),  McMichael (1996),  Fletcher  dalam  Fagerlind  (1989), dan  Siagian  (2007).  Tentu  masih  banyak konsep  lain  dari  para  ahli  yang  berbeda yang  intinya  akan  bermuara  pada perubahan siatuasi dan kondisi
masyarakat  menjadi  lebih  baik.  Tujuan pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti dikemukakan  oleh  Kindervatter  (1979) tujuan pembangunan adalah untuk menaikkan  tingkat  kehidupan  masyarakat untuk  memberikan  semua  manusia kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka.
Menurut  Haq  dalam  Tropp  (2004) paradigma pembangunan manusia mempertimbangkan pemberdayaan penuh seluruh  rakyat,  untuk  memungkinkan mereka  menggunakan  pilihan-pilihannya secara  suka  rela.  Konsep  pemberdayaan berhubungan erat dengan gagasan paradigma  pembangunan  manusia,  yang mencakup  semua  pilihan  –  sosio-kultural, ekonomi,  dan  politik.  Pembangunan  yang berpusat  pada  rakyat  sejalan  dengan pemikiran  Friedmann  dengan  istilahnya pembangunan alternatif ( alternative development ). Friedmann (1992) mengatakan pembangunan alternatif berarti memperbaiki kondisi-kondisi kehidupan  dan  penghidupan  untuk mayoritas yang tersisihkan (kaum miskin), apakah  pada  skala  global,  nasional  atau lokal.  Tjokroamidjojo  dan  Mustopadidjaja (1988)  menegaskan  bahwa  meningkatkan sumber  daya  manusia  dipandang  sebagai kunci  bagi  pembangunan  yang  dapat menjamin kemajuan ekonomi dan
kestabilan sosial. Sebab itu investasi harus diarahkan bukan saja untuk meningkatkan “ physical capital stock ” tetapi juga “ human capital  stock ”  dengan  mengambil  prioritas kepada usaha peningkatan mutu pendidikan.
Pembangunan manusia menjadi alternative pembangunan sekarang  dan  di  masa  mendatang,  yang meletakkan  peningkatan  modal  manusia sebagai  modal  utamanya.  Hal  ini  karena manusia  sebagai  objek  dan  sekaligus subjek pembangunan.
Pembangunan Bidang Pendidikan

## Nonformal
Modal  manusia  ( human  capital ) merupakan  salah  satu  kapital  penting dalam  setiap  proses  pembangunan, khususnya dalam usaha-usaha pengurangan  kemiskinan.  Bartlett  (2004) mengemukakan tipe kapital itu ada empat, yaitu: kapital manusia, seperti pengetahuan,  keterampilan;  kapital  sosial, seperti  kelompok  dan  jaringan;  kapital alam,  seperti  tanah  dan  air;  kapital  fisik, seperti  rumah,  jalan  dan  sanitasi;  dan kapital  finansial,  seperti  tabungan,  kredit, dan tingkat upah.
Menurut  Gary  S.  Becker  alat  utama peningkatan  produktivitas  manusia  itu adalah pendidikan. Modal manusia dikonsepkan  sebagai  produktif  secara ekonomis.  Modal  manusia  merupakan suatu  jenis  persediaan  pengetahuan  atau
seperangkat  keterampilan  yang  diperoleh di  sekolah  atau  di  pekerjaan  melalui pelatihan dan pengalaman, tetapi manfaatnya  meningkatkan  nilai  karyawan di  tempat  kerja  dan/atau  produktivitas suatu  perusahaan  tempat  dia  bekerja. Schultz  mendefinisikan  teori  modal manusia sebagai pengetahuan dan keterampilan  yang  orang-orang  peroleh melalui  pendidikan  dan  pelatihan  sebagai sebuah  bentuk  kapital,  dan  kapital  ini merupakan  suatu  produk  investasi  yang disengaja  yang  menghasilkan  keuntungan (Nafukho et al., 2004).
Modal manusia adalah pengetahuan,  keterampilan,dan  motivasi yang  dimiliki  oleh  masyarakat  miskin sebagai  modal  untuk  keluar  dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Kemampuan  itu  diperoleh  melalui  proses pendidikan (pelatihan). Pendidikan adalah alat  pemroses  perubahan  pada  diri manusia.  Menurut  Dahama  dan Bhatnagar (1981) bahwa perubahan-perubahan sebagai  hasil  pendidikan  itu  adalah perubahan  pada  komponen-komponen perilaku,  yaitu  ide  dan  pengetahuan, norma  dan  keterampilan,  nilai  dan  sikap, pemahaman  dan  perwujudan.  Hasil pendidikan  tersebut  merupakan  modal manusia.  Ada  tiga  tipe  pendidikan,  yakni pendidikan  formal  (sekolah),  pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
Philip H. Combs dan Manzoor Ahmed adalah salah seorang ahli yang memberikan  perhatian  sangat  serius  dan mengkaji  secara  empiris  tentang  program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan nonformal. Mereka  memberikan  pandangan  bahwa pendidikan nonformal cocok dan potensial bagi  pemberdayaan  masyarakat  miskin baik  untuk  kalangan  pemuda  maupun orang  dewasa,  dan  untuk  masyarakat perkotaan  maupun  pedesaan.  Hal  ini  bisa dipahami  dari  sudut  kajian  konseptual maupun  faktual  tentang  pendidikan nonformal dan kontribusinya pada pembangunan dalam arti luas. Dilihat dari sudut  kajian  konseptual  kecocokan pendidikan nonformal bagi pemberdayaan masyarakat miskin bisa dipahami dari sifat pendidikan nonformal.
Combs & Ahmed (1973) mengatakan ada  beberapa  karakteristik  pendidikan nonformal, yakni: (1) keluwesan (fleksibilitas)  untuk  disesuaikan  dengan kebutuhan  khusus  setempat,  serta  dalam mengubah  menyesuaikan  kondisi  dan kesempatan dalam memilih mata pelajaran serta  memilih  cara  mengajarnya  dan dalam  mengadakan  kombinasi  pelajaran teori  dan  latihan  praktis;  (2)  keleluasan untuk disesuaikan dengan keperluan anak- didik, misalnya dengan mengatur pengajaran  sambilan  yang  disesuaikan
dengan  tugas  pada  tempat  bekerja  atau dalam  kalangan  keluarga,  dan  dengan menyusun  satuan-satuan  pelajaran  yang tertentu  yang  boleh  dipelajari  dan diselesaikan  oleh  masing-masing  siswa dalam  jangka  masa  dan  pada  waktu  yang lebih  cocok  memungkinkan  mereka masuk-keluar  berganti-ganti  ke  dalam proses pengajaran, sesuai dengan kehendak dan kesempatan masing-masing; dan (3) Kemampuan untuk memanfaatkan tenaga  ahli,  fasilitas  dan  dukungan masyarakat setempat sementara memupuk  rasa  turut-memiliki  dan  turut- mengurus di kalangan masyarakat bersangkutan sehingga antara lain diperoleh  kesempatan  pendidikan  yang lebih  mampu  bertahan  dalam  segi ekonominya (Combs & Ahmed, 1973).
Tugas pendidikan nonformal sebagai  bahagian  dari  system  pendidikan adalah  memberikan  pelayanan  terbaik terhadap  masyarakat.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  pendidikan diartikan  sebagai  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi  dirinya.  Jenis  pendidikan  yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang mengarah  pada  tujuan  bangsa  dalam
rangka  mencerdaskan  bangsa  yaitu:  jalur pendidikan  formal,  jalur  pendidikan nonformal, jalur pendidikan informal.
Pendidikan nonformal telah dijabarkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan  bagi  warga  masyarakat yang  memerlukan  layanan  pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau peleng- kap pendidikan formal dalam rangka mendukung  pendidikan  sepanjang  hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan  potensi  peserta  didik dengan  penekanan  pada  penguasaan pengetahuan  dan  keterampilan  fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Sistem Pendidikan  Nasional  sebagaimana  yang diuraikan  dalam  UU  Nomor  20  Tahun 2003  tersebut  membagi  tiga  jalur pendidikan,  yaitu  pendidikan  formal, pendidikan  nonformal,  dan  pendidikan informal.  Cakupan  ketiga  jalur  pendidikan tersebut, diuraikan dalam pasal 1 ayat 11, 12,  dan  13  bahwa:  pendidikan  formal adalah  jalur  pendidikan  yang  terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah, dan pendidikan tinggi; pendidikan nonformal  adalah  jalur  pendidikan  di  luar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan  secara  terstruktur  dan berjenjang;  dan  pendidikan  informal adalah  jalur  pendidikan  keluarga  dan lingkungan.
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  73  Tahun  1991 adanya Pendidikan Luar Sekolah
(pendidikan  nonformal)  bertujuan  untuk melayani  warga  belajar  supaya  dapat tumbuh  dan  berkembang  sedini  mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya,  membina  warga  belajar agar  memiliki  pengetahuan,  keterampilan dan  sikap  mental  yang  diperlukan  untuk mengembangkan  diri,  bekerja  mencari nafkah  atau  melanjutkan  ke  tingkat dan/atau  jenjang  pendidikan  yang  lebih tinggi.
Konsep pendidikan nonformal merupakan  bagian  yang  terpenting  dalam sistem pendidikan dan memiliki tugas dan tanggung  jawab  dengan  pendidikan  yang lainnya. Komar (2006) menjelaskan bahwa pendidikan  nonformal  adalah  pendidikan yang  diselenggarakan  di  luar  sekolah  baik di lembaga maupun tidak, melalui kegiatan belajar  mengajar  yang  tidak  harus berjenjang dan bersinambungan.
Ungkapan  senada  juga  diutarakan  oleh Adikusumo  (dalam  Komar,  2006:  213) bahwa  setiap  kesempatan  yang  di dalamnya  terdapat  komunikasi  yang
teratur  dan  terarah  di  luar  sekolah,  dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan,  latihan,  maupun  bimbingan sesuai  dengan  usia  dan  kebutuhan hidupnya, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan,  sikap, dan nilai-nilai yang  memungkinkan  baginya  menjadi peserta  yang  efisien  dan  efektif  dalam lingkungan keluarganya bahkan lingkungan masyarakatnya dan negaranya.
Konsep  pendidikan  nonformal  ini merupakan  konsep  pendidikan  dan pembelajaran yang berbasis pada masyarakat.  Dengan  harapan  dapat mengubah  pola  pikir  masyarakat  dan dapat meningkatkan kehidupannya, sehingga dapat berbentuk kesadaran ingin berusaha  dan  berjuang  untuk  mengubah hidupnya,  hal  ini  dapat  diberdayakan melalui  proses  pendidikan  nonformal. Peluang  pendidikan  nonformal  dapat menyentuh  lebih  besar  kepada  aspek- aspek pemberdayaan, karena pembelajaran dalam pendidikan nonformal  merupakan  hubungan  yang bersifat  individual  dan  berpusat  pada peserta didik. Program-progam pendidikan  nonformal  berorientasi  pada pengembangan  sumber  daya  manusia  dan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja, lapangan  kerja,  wirausaha  dan  sektor pembangunan umumnya. Pendidikan
nonformal  pada  dasarnya  terselenggara atas kebutuhan pendidikan dan kebutuhan belajar  yang  tumbuh  di  masyarakat  itu sendiri.
Akan tetapi yang menjadi permasalahannya  adalah  kondisi  sumber daya  manusia  yang  ada  di  masyarakat  itu sendiri masih belum mampu memberdayakan potensi yang ada, sehingga  diperlukan  sentuhan  dari  luar yang  dapat  memotivasi  dan  memacu masyarakat,  di  sinilah  peran  pendidikan nonformal  sangat  diperlukan.  Persoalan mempersiapkan  sumber  daya  manusia yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan  pasar  kerja  abad  21  adalah persoalan  pendidikan,  termasuk  melalui pendidikan  nonformal,  oleh  karena  itu, tanggung  jawab  bidang  pendidikan merupakan  fungsi  yang  sangat  strategis sebagai  upaya  dasar  dan  merupakan  titik sentral  dalam  upaya  pengembangan sumber daya manusia (Soedomo, 1990).
Menurut Coombs, Pendidikan nonformal  telah  menjalankan  fungsi mengembangkan  wawasan,  mengalihkan pengetahuan,  melatih  keterampilan,  serta mengembangkan aspirasi belajar masyarakat.  Kegiatan  dalam  pendidikan nonformal  tidak  hanya  terbatas  alam kegiatan  tertentu  saja,  namun  bisa  terkait dengan berbagai program, yaitu development  (Boyle,  1981).  Fenomena
pendidikan  tersebut,  baik  sebagai  proses, sebagai kesadaran tujuan, maupun sebagai program  kegiatan  telah  lama  ada  dan terjadi  dalam  khasanah  kehidupan  kita. Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  jelas sekali  bahwa  keberadaan  pendidikan nonformal  telah  membantu  memecahkan masalah  yang  di  hadapi  seseorang, kelompok, maupun kelembagaan.

## SIMPULAN
Dari  uraian  tersebut  di  atas  sangat jelas  dikatakan  bahwa  pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal cocok  dan  potensial  bagi  pemberdayaan masyarakat  miskin  baik  untuk  kalangan pemuda maupun orang dewasa, dan untuk masyarakat  perkotaan  maupun  pedesaan. Hal  ini  bisa  dipahami  dari  sudut  kajian konseptual  maupun  faktual  tentang pendidikan  nonformal  dan  kontribusinya pada pembangunan dalam arti luas. Dilihat dari  sudut  kajian  konseptual  kecocokan pendidikan nonformal bagi pemberdayaan masyarakat miskin bisa dipahami dari sifat pendidikan  nonformal.  Selain  itu  juga Konsep  pendidikan  nonformal  merupakan konsep pendidikan dan pembelajaran yang berbasis pada masyarakat. Dengan harapan  dapat  mengubah  pola  pikir masyarakat  dan  dapat  meningkatkan kehidupannya,  sehingga  dapat  berbentuk
kesadaran  ingin  berusaha  dan  berjuang untuk mengubah hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Friedman,  J,  (1992). Empowerment  The  Politics  of
Alternative Development , Blackwell Publishers, Cambridge, USA. Faizal. (2015). Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. Ijtimaiyya, Vol. 8, No. 1, Februari
2015
Heningtyas,  M.A.  (2012).  Peran  Pemerintah  Dan Masyarakat  Dalam  Upaya  Pengembangan Pendidikan  NonFormal. Jurnal  Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 264-268 Komar,  O.  (2006). Filsafat  Pendidikan  Nonformal . Bandung: Pustaka Setia. Fakih,  M.  (2011). Runtuhnya  Teori  Pembangunan dan Globalisasi . Yogyakarta: Insist Press. Prasetyo. (2015). Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat.
Available At: https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/
07/konsep-dan-teori-pemberdayaan- masyarakat/. Akses: 19 November 2017
Prijono,  O.S.  &  Pranarka,  A.M.W.  (1996). Pemberdayaan:  Konsep,  Kebijakan  dan Implementasi .  Penerbit  Centre  for  Strategic and International Studies, Jakarta.
Sapta,  M.  dkk.  (2016).  Pendidikan  Nonformal  dan Pengembangan  Masyarakat.  Available  At: http://blog.unnes.ac.id/marsapw/2016/11/ 14/makalah-tentang-pendidikan-non- formal-dan-pengembangan-masyarakat/. Akses: 24 januari 2018 Sudiyono.  (2006).  Pemberdayaan  Masyarakat
Dalam Otonomi Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan No. 02/Th II/Oktober
Sopandi,  A.  (2010).  Strategi  Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal  Kybernan,  Vol.  1,  No.  1 Maret 2010. Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan Masyarakat  dan  Jaring  Pengaman  Sosial . Jakarta: Gramedia.
Mardikanto,  T.  &  Soebianto,  P.  (2012). Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif Kebijakan Publik , Bandung: Alfabeta, 2012