## Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program KIP-K Di Indonesia
Elza Kamili Martins 1) ; Nelsia Tomalsia Toletina 2)
1)2) Program Studi Andimistrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Email: 1) martinselza414@gmail.com ; 2) toletianelsia86@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  merupakan  aspek  terpenting  yang  harus  diterapkan  oleh  pemerintah  daerah haruslah  terlakana  dengan  baik,  oleh  sebab  itu  diperlikan  perencanaan  yang  sungguh-sungguh  dan perumusan  standar  pelayanan  masyarakat  yang  pas  dengan  kewenangan  yang  telah  dilimpahkan  dari pemerintah  bagian  pusat  kepada  pemerintah  yang  berada  di  daerah.  Salah  satu  pelayanan  yang  perlu dilakukan  oleh  pemerintah,  yaitu  peningkatan  pelayanan  dalam  bidang  pendidikan.  Pendidikan  juga sebagai sebuah usaha yang dilakukan untuk membuat manusia dapat mengembangkan dan mengubah kepribadian  yang  dilakukan  secara  sadar  melalui  sebuah  proses  pemberian  ilmu  yang  dikemas  dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.(Larasati dkk., 2022)
Pemerintah  Indonesia  dalam  mendukung  pendidikan  mengatur  dalam  UU  no  20  tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan,  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk memiliki  kekuatan  spritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Di  samping  itu  pendidikan merupakan  usaha  untuk  membentuk  manusia  yang  utuh  lahir  dan  batin,  cerdas,  sehat,  dan  berbudi pekerti  luhur. (Alfaridzih  dkk.,  2024)  Selanjutnya  Pasal  11  Ayat  1  menyatakan  bahwa  Pemerintah  dan pemerintah  daerah  wajib  memberikan  layanan  dan  kemudahan,  serta  menjamin  terselenggaranya pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi.  Ketentuan  tersebut  kemudian dipertegas  dalam  Pasal  34  Ayat  2  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  dan  pemerintah  daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

## ARTICLE HISTORY
Received [22 Mei 2024] Revised [22 Juni 2024] Accepted [25 Juni 2024]

## ABSTRAK
KIP-K  merupakan  program  beasiswa  dari  pemerintah  kepada  siswa  dengan keterbatasan  ekonomi  tetapi  berprestasi  untuk  melanjutkan  studi  di  perguruan  tinggi.
Kemenristekdikti  mendelegasikan  program  ini  ke  Perguruan  Tinggi  baik  negeri  maupun swasta  untuk  melaksanakan  dan  mendukung  Program  tersebut.  Pada  pelaksanaannya setiap  perguruan  tinggi  mengacu  pada  Persesjen  no.  10.  tahun  2022  sebagai  dasar. Namun  kenyataanya  masih  ditemukan  mahasiswa  KIP-K  yang  kurang  tepat  menerima program sehingga perlu dilakukan evaluasi program. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengukuran  tingkat  pencapaian tujuan  dalam  evaluasi  penelitian  menggunakan  enam  indikator  William  Dunn.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Efektivitas  dalam  melakukan  survei  secara  langsung untuk  meminimalisir  penipuan  data.  Efisiensi  berupa  pemanfataan  SDM  (pengelola) dalam  mewujudkan  pelayanan  yang  baik.  Pemerataan  terhadap  masyarakat  yang membutuhkan  untuk  menerima  program  KIP-K.  Kecukupan  pelaksanaan  program  yang membantu masyarakat memperoleh hak pendidikan di Perguruan  Tinggi. Responsivitas dengan melakukan evaluasi rutin per semester dan jika ditemui masalah terkait program sesuai persesjen no. 10 tahun 2022. Ketepatan penerimaan dana pendidikan dan biaya hidup

## ABSTRACT
KIP-K  is  a  scholarship  program  from  the  government  for  students  with  economic limitations but good achievements to continue their studies at university. The Ministry of Research,  Technology  and  Higher  Education  delegates  this  program  to  universities, both  public  and  private,  to  implement  and  support  the  program.  In  its  implementation, each university refers to Persesjen no. 10. 2022 as a basis. However, in reality, it is still found that KIP-K students do not accept the program appropriately, so it is necessary to evaluate  the  program.  The  research  method  used  is  a  descriptive  method  with  a qualitative  approach.  Measuring  the  level  of  goal  achievement  in  research  evaluation uses William Dunn's six indicators. The research results show that the effectiveness of conducting  surveys  directly  is  to  minimize  data  fraud.  Efficiency  in  the  form  of  utilizing human  resources  (managers)  in  realizing  good  service.  Equal  distribution  of communities  in  need  to  receive  the  KIP-K  program.  Adequate  implementation  of programs  that  help  people  obtain  the  right  to  education  at  higher  education. Responsiveness  by  carrying  out  routine  evaluations  per  semester  and  if  problems  are encountered related to the program according to Peresjen no. 10 of 2022. Accuracy of receiving education funds and living costs.

## KEYWORDS
KIP-K  program,  effectiveness, efficiency, equity, adequacy, responsiveness, accuracy
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Pasal  34  Ayat  3  menyebutkan  bahwa  wajib  belajar  merupakan  tanggung  jawab  negara  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat.  (Sistem Pendidikan Nasional, 2003).
Pendidikan  ini  tentunya  berfungsi  untuk  mengembangkan  kemampuan  serta  watak  yang  dimiliki oleh seseorang yang berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Manusia tentunya tidak bisa  lepas  dari  pendidikan  ini.  Dengan  adanya  pendidikan,  diharapkan  setiap  orang  mampu mengembangkan potensi diri yang dimiliki dalam proses pembelajaran yang ada, karena seseorang perlu memiliki kecerdasan, memiliki akhlak mulia, berkepribadian, memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, dan memiliki sebuah keterampilan. Jelas bahwa pendidikan menjadi faktor penting bagi masyarakat mengingat  kemajuan  kualitas  bangsa  yang  bergantung  pada  aspek  pendidikan  yang  ada  bangsa tersebut. (Larasati dkk., 2022)
Berdasarkan  data  penduduk  miskin  diatas,  pemerintah  berupaya  agar  setiap  pesertadidik Indonesia dapat menempuh tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya. Menurut Undang-Undang No. 12 tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  memberikan  kewenangan  kepadab  pemerintahan  untuk mewujudkan  keadilan,  keterjangkauan,  dan  pemerataan  dalam  memperoleh  pendidikan  tinggi  yang bermutu  terkait  manfaat  kemajuan  sosial,  kemakmuran,  dan  kemandirian.  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah memiliki  kewajiban  dalam  menumbuh  kembangkan  kesempatan  belajar  di  Perguruan  Tinggi,  melatih muda-mudi  Indonesia  yang berdaya  saing  dan  cerdas  sebagai  sumber  daya  manusia  yang  unggul  dan berperan  bagi  pembangunan  bangsa.  Adapun  upaya  pemerintah  dalam  mengembangkan  peluang belajar di perguruan tinggi dengan cara mendukung dalam bentuk program beasiswa.(Sariri & Prabawati, 2024)
Salah  satu  beasiswa  yang  diluncurkan  oleh  pemerinta  yakni  melalui  Program  Indonesia  Pintar yang  merupakan  program  bantuan  biaya  pendidikan  bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu  yang  diatur dalam  ( Persesjen  Nomor  10  Tahun  2022  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar Pendidikan Tinggi – Lldikti , t.t.) Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa  uang  tunai,  perluasan  akses,  dan  kesempatan  belajar  dari  pemerintah  yang  diberikan  kepada peserta  didik  dan  mahasiswa  yang  berasal  dari  keluarga  miskin  atau  rentan  miskin  untuk  membiayai pendidikan. Jenis program PIP ada dua yaitu :
1.  Program  Indonesia  Pintar  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  (PIP  Dikdasmen)  adalah  Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu)  tahun  untuk  mendapatkan  layanan  pendidikan  sampai  dengan  tamat  satuan  pendidikan  dasar dan menengah.
2.  Program  Indonesia  Pintar  Pendidikan  Tinggi yang  selanjutnya  disebut  PIP  Pendidikan  Tinggi  adalah Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi.
Penyelenggara Program KIP-K adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  sesuai  dengan  anggaran  dana  pelaksanaan  kegiatan.  Kemendikbud ristekdikti,  mendelegasikan  program  ini  ke  Perguruan  Tinggi  baik  negeri  maupun  swasta  untuk melaksanakan  dan  mendukung  Program  tersebut.  Universitas  Negeri  Surabaya  merupakan  salah  satu Perguruan  Tinggi  yang  ditunjuk  untuk  membantu  mensukseskan  program  tersebut.  Program  Indonesia Pintar  (PIP)  pendidikan  tinggi  adalah  pengganti  program  sebelumnya  yaitu  program  Bidikmisi.  Program PIP Perguruan tinggi dibagi menjadi dua program yaitu :
1.  Program  KIP-K  merupakan  beasiswa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  siswa  yang  memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan  tinggi. Hak mahasiswa penerima  program  berupa  bantuan  UKT  dan  bantuan  biaya  hidup  per  bulan  yang  dibayarkan  setiap Semester.
2.  Program  bantuan  UKT  Perguruan  Tinggi  merupakan  program  pemberian  keringanan  pembayaran UKT kepada mahasiswa.
Adanya  Progam  Indonesia  Pintar  yang  diwujudkan  dengan  pendistribusianKartu  Indonesia  Pintar (KIP)  diharapkan  mampu  membantu  masyarakat  yangtidak mampu  dalam membiayai  pendidikan  anak- anak  mereka.  Namun  dengan  berjalanya  waktu,  beberapa  fenomena  terjadi  kesalahan  atau ketimpangan  dalam  penyaluran  beasiswa  ini  atau  bisa  dikatakan  kurang  tepatnya  sasaran  dengan kualifikasi penerima sebagaimana yang ditentukan berdasarkan tujuannya.( KIP Kuliah , 2024).
Atas  dasar  inilah,  penelitian  ini  cukup  penting,  guna  untuk  mengangkat  topik  dan mendiskusikannya menjadi naskah akademik yang nantinya bisa menjadi bahan koreksi dan peninjauan
atas  program  yang  diluncurkan  oleh  pemerintah  kedepannya.  Dalam  hal  ini  peneliti  mengangkat  tulisan dengan judul Evaluasi kebijakan pelaksanan program KIP-Kuliah.

## LANDASAN TEORI

## Evaluasi Kebijakan
Dalam penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh William N.  Dunn  Evaluasi  Kebijakan  William  N.  Dunn  dalam  Sudiro  (2018:63)  mengatakan  istilah  evaluasi kebijakan  dapat  disamakan  dengan  suatu  penafsiran,  penilaian  dan  pemberian  angka.  Dalam  hal  ini evaluasi  mengenai  nilai  dan  manfaat  suatu  hasil  kebijakan,  artinya  dalam  evaluasi  kebijakan  harus memberikan  informasi  yang  jelas  dan  dapat  dipercaya  mengenai  kinerja  suatu  kebijakan.  Lebih  jelas Dunn mengatakan bahwa evaluasi memberikan sumbangan pemikiran terhadap nilai-nilai yang mendasri pemilihan  tujuan  dan  target.  Pada  umumnya  sebuah  nilai  dapat  dikritik  dengan  menanyakan  secara mendalam sebuah kesiapan tujuan dan target. Menurut William N. Dunn ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, ketepatan.
1.  Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  mengandung  arti  dicapainya  keberhasilan  dalam  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  William  N.  Dunn  menyatakan  bahwa  efektivitas  berkenaan  dengan apakah  suatu  alternatif  mencapai  hasil  (akibat)  yang  diharapkan,  atau  mencapai  tujuan  dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.(Dunn, 2003).
2.  Efisiensi  akan  terjadi  jika  penggunaan  sumber  daya  diberdayakan  secara  optimal  sehingga  suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  tingkat  efektivitas  tertentu.  Efisiensi  yang  merupakan  sinonim dari  rasionalitas  ekonomi,  adalah  merupakan  hubungan  antara  efektivitas  dan  usaha,  yang  terakhir umumnya  di  ukur  dari  ongkos  moneter.  Efisiensi  biasanya  ditentukan  melalui  perhitungan  biaya  per unit  produk  atau  layanan.  Kebijakan  yang  mencapai  efektivitas  tertinggi  dengan  biaya  terkecil dinamakan efesiensi (Dunn, 2003).
3.  Kecukupan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatakan  tujuan  yang  telah  dicapai  sudah  dirasakan mencukupi  dalam  berbagai  hal.  William  N.  Dunn  mengatakan  bahwa  kecukupan  berkenaan  dengan seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektivitas  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang menumbuhkan  adanya  masalah  (Dunn,  2003).  Dari  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur seberapa jauh alternative pilihan dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan.
4.  Perataan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatakan  mempunyai  arti  sama  dengan  keadilan  yang diberikan  dan  diperoleh  sasaran  kebijakan  publik.  William  N.  Dunn  menyatakan  bahwa  kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003). Kebijakan yang berdasar pada perataan adalah kebijakan yang usahanya secara adil dapat dirasakan Suatu program tertentu  mungkin  dapat  efektif,  efisien,  dan  mencukupi  apabila  biaya  manfaat  merata.  Kunci  dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.
5.  Responsifitas  dalam  kebijakan  publik  berarti  tanggapan  sasaran  kebijakan  publik  atas  penerapan suatu  kebijakan.  Menurut  William  N.  Dunn  responsivitas  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  kelompok-kelompok  masyarakat tertentu  (Dunn,  2003).  Keberhasilan  suatu  kebijakan  dapat  dilihat  dari  tanggapan  masyarakat  atas pelaksanaannya.  Tanggapan  masyarakat  setelah  dampak  kebijakan  sudah  mulai  dapat  dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang kurang baik berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa, responsivitas adalah hal penting karena analisis yang dapat memuaskan semua  kriteria  lainnya  (efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  kesamaan)  masih  gagal  jika  belum menanggapi  kebutuhan  aktual  dari  kelompok  yang  semestinya  diuntungkan  dari  adanya  suatu kebijakan (Dunn, 2003).
6.  Ketepatan  mengaju  pada  nilai-nilai  dari  tujuan  suatu  program  dan  pada  kuatnya  asumsi  yang melandasi  tujuan  tersebut,  (Dunn,  2003)  mengatakan  bahwa  kelayakan  adalah  kriteria  yang  dipakai untuk  menseleksi  sejumlah  alternatif  untuk  dijadikan  rekomendasi  dengan  menilai  apakah  hasil  dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

## Program KIP-K
(Yusuf  &  Sari,  2022)  mengemukakan  program  KIP-K  adalah  suatu  biaya  yang  disubsidi  oleh pemerintah  setiap  semester  kepada  mahasiswa,  dengan  tujuan  untuk  membantu  mengurangi  beban biaya  kuliah  bagi  mahasiswa.  Sejalan  dengan  pendapat  dari  (Purnawati  dkk.,  2022)  mengemukakan Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa, subsidi UKT, dan biaya hidup untuk mahasiswa dari keluarga miskin atau kurang mampu. Sedangkan menurut (Putri dkk., 2021) mengatakan dengan  adanya  program  KIP  Kuliah,  diharapkan  mahasiswa  dari  keluarga  kurang  mampu  dapat memperoleh  kesempatan  yang  sama  untuk  meraih  pendidikan  tinggi  yang  berkualitas  dan  membuka peluang kerja yang lebih baik di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  pustaka  (library  research),  yakni  penelitian  yang  obyek kajiannya  menggunakan  data  pustaka  berupa  buku-buku  sebagai  sumber  datanya  (Sugiono,  2019). Penelitian  ini  dilakukan  dengan  membaca,  menelaah,  dan  menganalisis  berbagai  literatur  yang  ada. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  peneliti  adalah  metode  library  research,  yaitu  studi kepustakaan.  Metode  penelitian  ini  tidak  menuntut  kita  mesti  terjun  kelapangan  melihat  fakta  langsung sebagaimana adanya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu  penelitian  yang  berusaha  mendeskripsikan  dan  menginterpretasi  apa  yang  ada,  pendapat  yang sedang  tumbuh,  proses  yang  sedang  berlangsung,  akibat  atau  efek  yang  terjadi  atau  kecenderungan yang  berkembang.(Sugiono,  2019)  dengan  menggunakan  model  interaktif  oleh  Miles  dan  Huberman yang  terdiri  atas:  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  dan pemberian  saran(Barlian,  2016).  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  naskah-naskah akademik,  jurnal  ilmiah  yang  berkaitan,  dan Persesjen  no.  10  tahun  2022  untuk  mengevaluasi  Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sesuai dengan prinsip Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi pada pasal 2 Persesjen no. 10 tahun 2022 yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Kepatutan, dan Manfaat.  Prinsip  dari  Program  Indonesia  Pintar  dalam  Persesjen  no.  10  tahun  2022  diukur  tingkat pencapaian tujuan menggunakan enam indikator William Dunn. ( Persesjen Nomor 10 Tahun 2022 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan
Kebijakan  merupakan  sebuah  sistem  yang  terdiri  dari  serangkaian  bagian  yang  saling berhubungan  dan  bergantung  dan  diatur  dalam  aturan  tertentu  untuk  menghasilkan  satu  kesatuan. Persesjen  no.  10  tahun  2022  mengatur  tentang  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  yang  didalamnya mengatur  tentang  pelaksanaan  program  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP-K).  Kebijakan/  peraturan terkait  pelaksaan  program  KIP-K  harus  disesuaikan  dengan  Persesjen  tersebut,  mulai  dari  tahapan penerimaan, seleksi, pelaksanaan, dan pengawasan (monitoring).
Menurut (Dunn, 2003) sistem kebijakan (policy system) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  menguraikan  data  dari  hasil  penelitian  tentang  permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, yaitu mengenai evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP- K) di Indonesia sesuai dengan Persesjen no. 10 tahun 2022, menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan  teknik  penelitian  pustaka (library  research) sebagai  bentuk  pencarian  data  dan dokumentasi  yang  kemudian  di  analisis  oleh  peneliti.  Analisis  ini  sendiri  terfokus  pada  pelaksanaan program  KIP-K,  yang  kemudian  dikaitkan  kepada  beberapa  unsur  dan  identifikasi  masalah.  Dalam melaksanakan  evaluasi  program  KIP-K  sesuai  dengan  evaluasi  ini  merujuk  pada  Program  Indonesia Pintar  Pendidikan  Tinggi  pada  Persesjen  No.  10  tahun  2022  yaitu  Perguruan  Tinggi  dan/atau  LLDIKTI harus melakukan evaluasi:
1.  Kemampuan akademik penerima PIP Pendidikan Tinggi;
2.  Kemampuan ekonomi penerima PIP Pendidikan Tinggi;
3.  Kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi, setiap semester untuk memastikan semua penerima PIP
Evaluasi  kemampuan  akademik  penerima  PIP  Pendidikan  Tinggi  sebagaimana  dimaksud  pada angka 3 huruf a dilakukan berdasarkan standar minimum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditetapkan oleh  masing-masing  Perguruan  Tinggi.  Evaluasi  kemampuan  ekonomi  penerima  PIP  Pendidikan  Tinggi sebagaimana  dimaksud  pada  angka  3  huruf  b  berdasarkan  indikator  tingkat  ekonomi  keluarga Mahasiswa sesuai persyaratan sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi. Evaluasi kondisi penerima PIP
Pendidikan  Tinggi  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  3  huruf  c  berdasarkan  indikator  syarat penerimaan  Mahasiswa  program  KIP-K  yang  dijelaskan  pada  point  persyaratan  KIP-K.  Teori  evaluasi yang terdapat pada persesjen di selaras dengan teori evaluasi kebijakan (Dunn,2003) yang juga memiliki enam  kriteria  evaluasi. Teori  evaluasi  kebijakan  Dunn  dijadikan  teori  dalam  evaluasi  kebijakan  Program KIP-K yang diadopsi juga dari enam prinsip dalam persesjen No. 10 tahun 2022, berikut enam indikator evaluasi kebijakan (Dunn, 2003) yaitu:

## Efektivitas
Efektivitas  berkenaan  dengan  apakah  suatu  kebijakan  yang  dilaksanakan  mencapai  hasil  yang diharapkan.  Efektivitas  merupakan  unsur  pokok  untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun dalam sebuah program. Efektivitas disebut juga efektif,  apabila  tercapainya  suatu  tujuan  atau  sasaran  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Setiap perguruan tinggi dalam melaksanakan program KIP-Kuliah harus sesuai dengan pedoman persesjen no. 10  tahun  2022  dimana  didalamnya  terdapat  tujuan  atau  sasaran  program  yaitu  untuk  membantu  biaya hidup, biaya pendidikan, dan/atau biaya pengelolaan dalam rangka:
1.  Meningkatkan  perluasan  akses  dan  kesempatan  belajar  di  Perguruan  Tinggi  bagi  Mahasiswa  warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
2.  Meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
3.  Menjamin  keberlangsungan  studi  Mahasiswa  yang  berasal  dari  daerah  terdepan,  terluar,  atau tertinggal,  dan/atau menempuh  studi pada  Perguruan Tinggi  wilayah  yang  terkena dampak  bencana alam atau konflik sosial;
4.  Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.
Sesuai  dengan  tujuan  dari  persesjen  tersebut,  setiap  perguruan  tinggi  harus  melakukan  seleksi awal terhadap calon penerima KIP-K untuk meminimalisir kecurangan dan untuk mendapatkan hasil yang sesuai, yaitu memperoleh mahasiswa yang sesuai atau tepat sasaran. Langkah yang dilakukan haruslah mendukung  untuk  mencapai  tujuan/sasaran  program  KIP-K  agar  tepat  sasaran.  Dokumen  yang  bisa menjadi alat bantu survey bagi surveyor adalah intrumen kelayakan survey dan skoring nilai hasil survey. Dalam  pedoman  survey  setidaknya  memunculkan  informasi  terkait  dengan  kondisi  orang  tua, penghasilan  orang  tua,  jumlah  tanggungan  yang  menjadi  pembagi  dalam  pembagi  penghasilang orangtua,  semakin  banyak  jumlah  tanggungan,  maka  semakin  kecil  nilai  per  tanggungan.  Batasan maksimal nilai rupiah dari hasil pendapatan orang tua adalah Rp. 750.000,- sesuai dalam persesjen No. 10 tahun 2022. Selain itu status rumah tinggal, beban listrik, dan beberapa informasi juga harus digalaih sampai  dengan  prestasi  yang  diraih  oleh  calon  penema.  Hal  ini  bertujuan  agar  mahasiswa  calon penerima program selain tidak mampu secara ekonomi juga memiliki prestasi yang baik, sehingga layak untuk diterima. (Sariri & Prabawati, 2024).
Agar  lebih  efektif  maka  survey  secara  langsung  harus  dilakukan  dengan  upaya  untuk meminimalisir  kecurangan  yang  ada.  Beberapa  kecurangan  yang  ditemui  salah  satunya  adalah menyajikan data alamat sesuai KTP namun tidak sesuai dengan alamat tinggalnya, seperti menggunakan alamat kerabat, nenek, atau keluarga lainnya. Data alamat KTP dan data alamat tinggal yang tidak sama dimungkinkan  bisa  mempengaruhi  hasil  survey,  karena  komponen  rumah  atau  tempat  tinggal berpengaruh  terhadap  penilaian  apakah  calon  mahasiswa  tersebut  diterima  atau  tidak.  Jika  ditemui seperti  itu  akan  dilakukan  penelusuran  dengan  bertanya  pada  tetangga  terdekat,  kantor  desa  sebagai media  informasi  terkait  kondisi  ekonomi  warganya.  Selain  terkait  dengan  alamat  tidak  sesuai,  ada beberapa calon mahasiswa yang ternyata orang tuanya memiliki kendaraan roda empat dan kendaraan roda  dua  yang  bagus,  hal  ini  tidak  mencerminkan  bahwa  mahasiswa  tersebut  layak  diberikan kesempatan  memperoleh  KIP-K.  Unesa  secara  tegas  akan  menggugurkan  calon  penerima  KIP-K  jika ditemukan ketidak sesuaian.

## Efisiensi
Efisiensi  berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  tingkat  usaha tertentu.  Efisiensi  merupakan  suatu  ukuran  keberhasilan  yang  dinilai  dari  segi  besarnya  sumber/biaya untuk  mencapai  hasil  dari  kegiatan  atau  program  yang  dijalankan.  Kemampuan  tersebut  untuk menjalankan  tugas  dengan  baik  dan  tepat  yang  tidak  membuang  waktu,  tenaga  dan  biaya.  Pada pelaksanaanya  pengelolaan  KIP-K  di  sebuah  perguruan  tinggi  biasanya  merupakan  bagian  dari sekumpulan  pengelolaan  program  beasiswa  lainnya.  Fokus  pengelolaan  tidak  hanya  pada  KIP-K  saja, namun  juga  terbagi  dengan  beasiswa  lainnya.  Tugas  dari  pengelola  program  adalah  memaksimalkan pelayanan  dengan  media  dan  sumberdaya  yang  ada  sehingga  mencapai  hasil  yang  diingkan.
Pengelolaan  program  beasiswa biasanya dilaksanakan  direktorat  bagian  kemahasiswaan,  yang  dibantu beberapa  petugas  lain  dari  bidang  kemahasiswaan.  Dari  pelaksanaan  ini  tentu  saja  sisi  efisiensi  telah terlaksana  namun  dengan  banyaknya  tugas  dan  perannya,  bagian  kemahasiswaan  dituntut  untuk  kerja ekstra  agar  pelaksanaan  setiap  program  beasiswa  bisa  terlaksana  dengan  baik  sesui  yang diinginkan.(Sariri & Prabawati, 2024)
Upaya  yang  mendukung  pelayanan  sehingga  lebih  cepat  dan  memudahkan  proses  seharusnya dibuat  sebuah  regulasi  yang  diinformasikan ke  penerima  KIP-K  dalam  bentuk  panduan. Panduan  berisi terkait  informasi  pelaksanaan  program,  hak dan  kewajiban,  fasilitas  program,  dan  lain  sebagainya  yang dibutuhkan  oleh  penerima  program.  Selain  panduan  program,  untuk  memudahkan  pelayanan  atau informasi dengan terbatasnya tenaga atau sumber daya, pengelola juga bisa bekerjasama dengan Forum Mahasiswa Bidikmisi yang biasanya ada sebagai salah satu organisasi atau perkumpulan, yang juga bisa diajak  kerjasama  guna  membantu  pengelola  melakukan  pengawasan  dan  pelayanan  terkait  segala informasi KIP-K.

## Kecukupan
Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Artinya kecukupan  masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan  dalam menyelesaikan  masalah yang  terjadi.  Hal  ini  dalam  kriteria  kecukupan  menekankan pada  kuatnya  hubungan  antara  alternatif  kebijakan  dan  hasil  yang  akan  diharapkan.  Mahasiswa penerima program memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan program KIP-K. Pada Persesjen No. 10,  disebutkan  pada  point  E.  terkait  Komponen  Pembiayaan  Program  KIP  Kuliah  yaitu  program  KIP Kuliah diberikan dalam bentuk uang tunai dengan komponen pembiayaan yang terdiri atas bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup.( Persesjen Nomor 10 Tahun 2022)
Selain mendapatkan haknya, mahasiswa juga berkewajiban untuk melaksanakan  tugasnya. Pada pelaksanaan program, pengelola harus melaksanakan fungsinya untuk menjalankan kebijakan yaitu telah memberikan  apa  yang  menjadi  hak  mahasiswa  penerima  program  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Pengelola  mengadakan  sosialisasi  saat  awal  penerimaan  untuk  penyampaian  hak  dan  kewajiban mahasiswa penerima program Saat soaliasasi mahasiswa juga diminta untuk membuat surat pernyataan terkait  kesanggupan  untuk  menjalankan  program dengan  ketentuan  yang  berlaku,  sehingga  mahasiswa penerima  beasiswa  diharapkan  memiliki  rasa  tanggungjawab  sebagai  penerima  program  untuk melaksanakan kewajibannya.

## Pemerataan
Pemerataan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatakan  mempunyai  arti  dengan  keadilan  yang diberikan  dan  diperoleh  sasaran  kebijakan  publik.(Dunn,  2003).  Program  KIP-K  diharapkan  mampu memberikan  dampak  positif  di  masyarakat  dalam  rangka  peningkatan  mutu  dan  kualitas  pendidikan. Adanya  peraturan  terkait  pemberian  program  KIP-K  diharapkan  mampu  memberikan  pemeretaan pemberian  program  bagi  masyarakat  yang  benarbenar  berhak memperoleh  bantuan  program,  sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah tercapai.
Salah satu permasalahan yang ditemui adalah sebagian calon mahasiswa yang memberikan data pengisian tidak valid yaitu alamat yang diberikan tidak sesuai dengan alamat tinggal, biasanya ditemui di lapangan  saat  survei  adalah  alamat  yang  dipakai  adalah  alamat  rumah  induk  keluarga  dari  orang  tua mereka, sedangkan alamat tempat tinggal nya tidak dipakai pada pengisian data baik data KTP, DTKS, dan  lain  sebagainya.  Sebagai  pengelola  program  sharus  berusaha  meminimalisir  terkait  kecurangan dengan upaya melakukan klarifikasi saat survey ke tetangga, pengurus desa setempat untuk memastikan hasil  survey  tersebut  tepat  sesuai  aturan.  Jika  memang  masih  ditemui  adanya  penyimpangan  akan dilakukan  evaluasi  dan  akan  diberikan  kesempatan  untuk  memperbaiki  di  semester  selanjutnya  atau dilakukan  penggantian  atau  melepas  status  sebagai  penerima  Program  KIPK.  Jika  ada  permasalahan terkait  ditemukan  mahasiswa  yang  tidak  tepat  sasaran  akan  dilakukan  usulan  penggantiannya  dengan mahasiswa lain yang memang lebih layak menerima program KIP-K.(Sariri & Prabawati, 2024)

## Responsivitas
Responsivitas  dalam  kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  respon  dari  suatu  aktivitas  yang berarti  tanggapan  sasaran  kebijakan  publik  atas  penerapan  suatu  kebijakan.(Dunn,  2003).  Suatu keberhasilan  kebijakan  dapat  dilihat  melalui  tanggapan  masyarakat  menanggapi  pelaksanaan  setelah terlebih  dahulu  memprediksi  pengaruh  yang  akan  terjadi  jika  suatu  kebijakan  akan  dilaksanakan,  juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif
berupa  dukungan  ataupun  wujud  yang  negative  berupa  penolakan.  Sisi  responsivitas  ini  juga  harus dilakukan ketika memantau perkembangan akademik maahasiswa penerima program yang meliputi hasil nilai  akademik  dan  nilai  IPK  nya  apakah  ada  yang  kurang  dari  3.0,  jika  terjadi  permasalahan  nilai  IPK tidak  memenuhi  3.0,  maka  akan  dilakukan  dengan  segera  pemanggilan  kepada  mahasiswa  tersebut untuk  diinformasikan  memperbaiki  nilai  di  semester  selanjutnya,  jika  sudah  diberikan  kesempatan  tidak mampu memperbaiki, maka akan dicabut statusnya dari program KIP-K.
Selain  permasalahan  akademik,  jika  ditemukan  permasalahan  lainnya  non  akademik  maka  akan diajukan  permohonan  untuk  penggantian  beasiswa  dengan  mahasiswa  lain  yang  mengajukan  KIP-K pada  tahun  berjalan  yang  memenuhi  syarat  menjadi  Mahasiswa  KIP-K.  Penggantian  mahasiswa penerima program biasanya diusulkan setiap akhir semester ketika ada mahasiswa yang tidak layak atau penggantian  beasiswa  lainnya  untuk  mengusulkan  mahasiswa  yang menggantikan  dengan  persyaratan sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  berlaku  pada  Persesjen  No.  10  tahun  2022.    Hal  ini  bisa  dilakukan dengan  cara  memberi  edaran  atau  pengumuman  adanya  beasiswa  KIP-K  pengganti  lengkap  dengan ketentuan dan syaratnya, baru kemudian dilakukan seleksi dan penentuan penerima program beasiswa KIP-K  pengganti atau on-going  tersebut.  Dimana  dalam  hal  ini,  tindakan responsif  dari  adanya  laporan, pemantauan dan evaluasi sangatlah diperlukan.

## Ketepatan
Ketepatan  merujuk  pada  nilai  atau  harga  dari  tujuan  program  dan  pada  kuatnya  asumsi  yang melandasi  tujuan-tujuan  tersebut.  (Dunn,  2003)  menyatakan  bahwa  ketepatan  dapat  diisi  oleh  indikator keberhasilan  kebijakan  lainnya  (bila  ada).  Misalnya  dampak  lain  yang  tidak  mampu  diprediksi sebelumnya  baik  dampak  yang  positif  maupun  dampak  negatif  atau  dimungkinkan  alternatif  lain  yang dirasakan  lebih  baik  dari  suatu  pelaksanaan  kebijakan  sehingga  kebijakan  bisa  lebih  dapat  bergerak secara lebih dinamis. Penyaluran Pembiayaan Program Bantuan UKT/SPP pada Persesjen No. 10 tahun 2022 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Puslapdik  melakukan  proses  pencairan  bantuan  dari  rekening  kas  umum  negara  ke  rekening penampungan bank penyalur;
2.  Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan;
3.  Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi; dan d. Rekening Perguruan Tinggi Negeri harus merupakan rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau rekening penerimaan biaya pendidikan untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, rekening  Perguruan  Tinggi  Swasta  harus  merupakan  atas  nama  Perguruan  Tinggi  Swasta,  dan rekening LLDIKTI harus merupakan rekening operasional LLDIKTI.
4.  Bantuan  yang  telah  disalurkan  digunakan  oleh  Perguruan  Tinggi  untuk  membiayai  uang  kuliah tunggal penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri selama satu semester; atau sumbangan pembiayaan pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta selama satu semester
Berikut ini adalah tahapan lengkap pencairan KIP Kuliah :
1.  Perguruan tinggi (PT) mengirimkan SK/Surat dari pimpinan PT terkait dengan daftar calon penerima KIP  Kuliah.  Surat  tersebut  disertai  data  pendukung  yaitu  pelaporan  IPK  dan  atau  softcopy  data penerima dan rekening. Cepat atau lambatnya pemrosesan tergantung mekanisme internal di setiap PT
2.  PLPP  Kemdikbud  melakukan  proses  SPP,  SPM,  dalam  jangka  waktu  sekira  1-2  Minggu  jika  data pada tahap 1 lengkap
3.  KPPN  menerbitkan  SP2D  maksimal  1  hari  kerja  dan  transfer  ke  rekening  penampungan  Satker PLPP Kemdikbud (Izin Kementerian Keuangan)
4.  PLPP Kemdikbud memerintahkan Bank Penyalur untuk melakukan proses transfer (1-2 hari kerja)
5.  Bank  penyalur  melakukan  transfer  ke  rekening  penerima  (mekanisme  internal  Bank  Mandiri), pemrosesan tahap 3-5 maksimal 30 hari kalender, atau dana harus dikembalikan ke kas negara dari rekening penampungan.
Pada tahapan proses pencairan data diatas dijelaskan bahwa proses permohonan pencairan dana KIP-K  adalah  bergantung  pada  usulan  awal  surat  dari  Perguruan  Tinggi  yang  ditunjuk  melaksanakan program, sehingga antara Perguruan Tinggi satu dengan lainnya belum tentu sama.
Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  perguruan  tinggi  terkait  dengan  usulan  pencairan  dana  harulah memenuhi  standar  dari  teori  ketepatan.  Dilapangan  beberapa  mahasiswa  mengeluhkan  adanya
keterlambatan, hal ini bisa dikarenakan dalam pengelolaan pada proses pencairan dana juga mengalami keterlambatan.  Oleh  karena  itu  pihak  pengelola  juga  harus  mempertimbangkan  ketepatan  waktu pencairan  dana  ini.  Selain  itu  pihak  pengelola  program  juga  harus  senantiasa  melakukan  evaluasi  dan koreksi  dari  kinerjanya  untuk  menghindari  adanya  kendala  dan  keterlambatan  yang  tetu  saja  memiliki dampak.
Efek  keterlambatan  bantuan  yang  masuk  ke  mahasiswa  khususnya,  membuat  mahasiswa mengalami keresahan karena jadwal penerimaan bantuan tidak sesuai. Kebijakan ini memang dilematis karena berdampak pada keterlambatan pengusulan, namun kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat aman untuk dilakukan. Untuk mempercepat verifikasi hasil akademik seharusnya ada kerjasama dengan bagian akademik Fakultas yang mengetahui perkembangan akademik masingmasing Mahasiswa KIP-K. Kebijakan  ini  mungkin  perlu  diterapkan  untuk  percepatan  dalam  pengusulan  program  KIP-K  dan pencairan dananya setiap Semester. Pengelola dalam kebijakannya yang telah dilakukan mungkin perlu mengkaji  ulang  bagaimana  langkah  yang  tepat  sehingga  kebijakan  yang  diambil  aman  namun  tidak memperlambat usulan pencairan dana ke PUSLABDIK.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Program KIP-K merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa yang memiliki keterbatasan  ekonomi  tetapi  berprestasi  untuk  melanjutkan  studi  di  perguruan  tinggi.  Program pemerintah ini sudah berjalan sejak tahun 2010 dengan program awal yaitu program Bidikmisi dan pada tahun  2020  berubah  menjadi  program  kartu  Indoneisa  pintar  kuliah  (KIP-K)  sampai  dengan  saat  ini. Program  KIP-K  telah membantu  merealisasikan  harapan  dari  masyakarat  Indonesia  yang anakanaknya ingin  merasakan  bangku  pendidikan  tinggi  tanpa  biaya.  Kebijakan  ini  merupakan  program  pemerintah berksala  nasional  yang  memiliki  misi  untuk  memutus  mata  rantai  kemiskinan  dan  menghapus kesenggangan  antara  anak-anak  dengan  perekonomian  yang  kurang  beruntung  dengan  anakanak dengan perekonomian mampu untuk dapat mengakses pendidikan tinggi.
Program KIP-K di perguruan tinggi harus dilaksanakan dan berjalan sesuai pedoman persesjen no. 10 tahun 2022 dengan tujuan yaitu meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi  bagi  mahasiswa  warga  negara  Indonesia  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi.  pada pengelolaannya harus melakukan seleksi dengan cara survey ke tempat tinggal penerima KIP-K secara langsung baik calon mahasiswa yang berasal dari jalur umum atau usulan anggota dewan /jalur aspirasi. Cara  ini  adalah  salah  satu  upaya  yang  efektif  untuk  menghindari  adanya  permasalahan  yang  timbul akibat ketidak tepat sasaran penerima KIP-K.
Pengelolaan  program  beasiswa  biasanya  semua  dilaksanakan  oleh  bagain  kemahasiswaan dengan  sumber  daya  yang  tidak  terlalu  dalam  pelaksaan  pengelolaan  program  KIP-K,  hal  ini  memang terkesan  efisien  namun  belum  sepenuhnya  baik  karena  harus  memforsir  dan  membuat  pengelola melakukan  kerja  ekstra  untuk  dapat  pengelolaan  dengan  baik.  Salah  satu  upaya  yang  bisa  dilakukan yaitu  bisa  dengan berkerjasama  dengan  forum-forum mahasiswa  bidikmisi  di masing-masing  perguruan tinggi,  untuk  turut  serta  menjadi  mitra  pendukung  pelaksanaan  program  KIP-K  di  perguruan  tinggi tersebut agar lebih efisien.
Kriteria  dalam  pelayanan  program  KIP-K  harus  memenuhi  syarat  terhadap  kecukupan  yaitu pelayanan program yang ramah, cepat dan tanggap sehingga informasi-informasi terkait dengan program dapat  tersampaikan  ke  penerima  program  baik  terkait  dengan  aturan,  pencairan  dana,  aspirasi  terkait saran  dan  masukan  terkait  program.  Pada  realisasinya,  biasanya  mahasiswa  masih  kesulitan  dalam mendapatkan  informasi  langsung  dari  pengelola  karena  tidak  adanya  sistem  atau  sarana  secara langsung yang jelas dan fokus dalam penyampaian. Pengadaan sistem beasiswa merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian masalah ini, namun dibutuhkan tidak hanya sumber daya namun juga biaya untuk pengadaan sistemnya. Upaya yang dapat dilakukan adalah bekerjasama dengan forum mahasiswa bidikmisi  /  KIP-K  yang  bisa  difungsikan  penyampai  informasi  bagi  mahasiswa  KIP-K,  sehingga  dapat membantu pengelola dalam menyampaikan informasi.
Perguruan  tinggi  juga  harus  melaksanakan  program  dengan  kriteria  pemerataan  terhadap penerimaan calon mahasiswa KIP-K berdasarkan hasil survei yang akurat tidak ada penyimpangan/manipulasi  data.  Survey  secara  langsung  merupakan  kebijakan  yang  efektif  dalam penentuan  penerimaan  mahasiswa  yang  layak  mendapatkan  KIP-K,  sehingga  pemerataan  penerima program  ini  bisa  berjalan  dengan  semestinya.  Selain  itu  adanya  tindakan  survey  secara  langsung  juga bisa  mencegah  penyimpangan  atau  manipulasi  data  dilapangan  dengan  data  yang  diisikan  oleh  calon penerima program.
Bentuk  responsivitas  dalam  pelaksanaan  program  bisa  dilakukan  dengan  adanya  tindak  yang cepat dalam setiap permasalahan. Seperti dengan membuat berita acara usulan penggantian mahasiswa penerima  KIP-K  yang  tidak  layak  dengan  mahasiswa  usulan  baru  yang  lebih  layak  menerima  KIP-K sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada persesjen no. 10 tahun 2022. Selain itu pemantauan dan evaluasi pada perkembangan akademik mahasiswa, maupun permasalahan lainnya harus pula dilakukan dengan tepat dan cepat agar informasi dan evaluasi yang dilakukan bisa segera tersampaikan.
Berikutnya  adalah  ketepatan  waktu  dalam  pengusulan  penyaluran  dana  untuk  mahasiswa penerima  KIP-K  juga  harus menggunakan  kebijakan  yang  mengacu  pada  ketepatan  penerimaan.  Rata- rata perguruan tinggi dalam mengajukan pengusulan pencairan dana dengan menunggu semester telah berjalan untuk mengetahui mahasiswa yang diusulkan mendapatkan dana program KIP-K aktif atau tidak sebagai  mahasiswa.  Dimana  dengan  kebijakan  ini  memiliki  dampak  yaitu  ketidaktepatan  waktu penyaluran dana, namun kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat aman untuk dilakukan.

## Saran
Untuk  memecahkan  berbagai  permasalahan  tersebut,  terdapat  solusi  yang  ditawarkan  yaitu menjalin kerjasama pihak atau mitra yang mendukung pelaksanaan  pengelolaan program KIP-K dengan baik.  menyusun  panduan  terkait  penerapan  program  beasiswa  KIP-K,  kerjasama  dengan  bidang akademik dalam evaluasi hasil akademik Mahasiswa KIP-K, dan peningkatan transparansi informasi dan komunikasi  pada  program  beasiswa  KIP-K.  Berdasarkan  berbagai  isu  atau  permasalahan  yang  terjadi maka saran yang berupa rekomendasi kebijakan yaitu:
1.  Melakukan  survei  lapangan  terhadap  penerima  KIP-K  jalur  aspirasi  dari  anggota  dewan  sehingga mahasiswa  yang  diterima  pada  jalur  KIP-K  tersebut  juga  tepat  sasaran,  dan  diberlakukan  syarat yang  sama  sesuai  persesjen  no.  10  tahun  2022  terhadap  mahasiswa  KIP-K  yang  diusulkan  oleh anggota dewan.
2.  Menyusun  strategi  baru  dalam  verifikasi  hasil  akademik/KRS  dengan  bekerjasama  dengan  bagian akademik, sehingga pengusulan pencairan dana KIP-K bisa lebih tepat waktu.
3.  Meningkatkan  kerjasama  dengan  forum  mahasiswa  bidikmisi  untuk  membantu  dalam  pelaksanaan pengelolaan program, baik berkaitan dengan informasi atau perkembangan lainnya.
4.  Pengadaan  panduan  terkait  beasiswa  KIP-K  yang  sesuai  dengan  dasar  Persesjen  no.  10  tahun 2022,  untuk  dijadikan  dasar  bagi  penerima  beasiswa,sehingga  mereka  bisa  mengetahui  hak  dan kewajibanya  selama  melaksanakan  program,  serta  mengetahui  berbagai  ketentuan  terkait  dengan KIP-K.
5.  Pembuatan  sistem  beasiswa,  sehingga  dapat  dengan  mudah  diakses  oleh  mahasiswa  untuk mengetahui segala informasi, pelayanan surat, pelayanan program KIP-K, Informasi Monitoring, dan lain sebagainya yang bisa diinformasikan di sistem terkait KIP-K.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfaridzih,  A.,  Akbar,  A.  F.,  Najikh,  A.,  &  Faslah,  R.  (2024).  Internalisasi  Nilai-Nilai  Pendidikan  Akhlak melalui  Program  “Brascho  Nyantrik” di  SMA  Brawijaya  Malang. Ideas:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial, dan Budaya , 10 (1), 133. https://doi.org/10.32884/ideas.v10i1.1648 Barlian, E. (2016). Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Sukabina Press. Dunn, W. N. (2003). Analisa Kebijakan Publik . PT. Prasetia Widia Pratama.
KIP  Kuliah:  Mengapa  masih  ditemukan  kasus  “tidak  tepat  sasaran”  dalam  pemberian  Kartu  Indonesia Pintar?  -  Cerita  sejumlah  mahasiswa  penerima  bantuan .  (2024,  Mei  3).  BBC  News  Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg67gqezdeyo
Larasati,  A.  D.,  Aidah,  N.  A.,  Dinda,  D.,  &  Gustiputri,  R.  (2022).  ANALISIS  KEBIJAKAN  PROGRAM BEASISWA  KARTU  INDONESIA  PINTAR-KULIAH  (KIP-K)  DI  UNIVERSITAS  DIPONEGORO. Jurnal Ilmu Administrasi
dan
Studi Kebijakan (JIASK) , 5 (1), 1 –22.
https://doi.org/10.48093/jiask.v5i1.91
PERSESJEN  NOMOR  10  TAHUN  2022  TENTANG  PETUNJUK  PELAKSANAAN  PROGRAM INDONESIA  PINTAR  PENDIDIKAN  TINGGI –  LLDIKTI .  (t.t.).  Diambil  13  Mei  2024,  dari https://lldikti6.kemdikbud.go.id/2022/08/02/persesjen-nomor-10-tahun-2022-tentang-petunjuk- pelaksanaan-program-indonesia-pintar-pendidikan-tinggi/
Purnawati, E., Pribadi, P., Nugroho, I. A., & Syafa’at, A. Y. (2022). Pendampingan Program KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (JPMM) ,
Putri,  N.  A.  Y.,  Subagio,  R.  T.,  &  Asfi,  M.  (2021).  Sistem  Pendukung  Keputusan  Penilaian  Kinerja Mahasiswa  KIP  Kuliah  dengan  Penerapan  Metode  TOPSIS  dan  PROMETHEE. JURNAL  MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA , 5 (4), 1394. https://doi.org/10.30865/mib.v5i4.3268
Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). EVALUASI  PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA . 12 . Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. UU 20 (2003). Sugiono.  (2019). Metode  Penelitian  Pendidikan  (Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi,  R&D,  dan  Penelitian Tindakan) . Alfabeta.
Yusuf,  E.,  &  Sari,  W.  (2022).  Pengaruh  Beasiswa  KIP  Uang  Kuliah  Tunggal  (UKT)  Terhadap  Prestasi Belajar  Mahasiswa  Program  Studi  Pendidikan  Ekonomi  Fakultas  Keguruan  Dan  Ilmu  Pendidikan Universitas  Muhammadiyah  Bengkulu. Jurnal  Multidisiplin  Dehasen  (MUDE) , 1 (3),  Article  3. https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2496