## ANALYSIS  OF  THE  APPLICATION  OF  ENTITY FINANCIAL  ACCOUNTING  STANDARDS  WITHOUT PUBLIC  ACCOUNTABILITY  ABOUT  EMPLOYEE BENEFITS
WITH

## THE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS METHOD
Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2 1,2) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Budi Luhur, Indonesia Email: iqbal.reza.nasution@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  application  of  SAK  ETAP  regarding employee  benefits  and  the  method  for  calculating  SAK  ETAP  employee benefits  in  private  companies  in  Jabodetabek  as  well  as  the  impact  of implementing  the  Job  Creation  Law  on  SAK  ETAP  calculating  employee benefits  using  the  Importance  Performance  Analysis  method.  The  research methodology used in this research is descriptive quantitative. The population in  this  research  are  private  companies  in  Jabodetabek.  The  sampling technique in this research used simple random sampling with a sample of 100 respondents. Analysis of this research data uses validity tests, reliability tests, and  Importance  Performance  Analysis  (IPA).  The  results  of  this  research indicate that the implementation of SAK ETAP regarding employee benefits in  private  companies  involves  the  process  of  recording,  measuring  and reporting  employee  benefits  given  to  employees,  the  method  for  calculating SAK  ETAP  employee  benefits  in  private  companies  is  divided  into  4 calculations,  namely  Short-Term  Employee  Benefits,  Post-Employment Benefits, Other Long-Term Employee Benefits, and Severance Pay, as well as the impact of the implementation of the Job Creation Law on SAK ETAP for calculating  Employee  Benefits  using  the  Importance  Performance  Analysis method.  It  can  be  concluded  that  company  policies  regarding  employee benefits may change after the implementation of the Job Creation Law.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  SAK  ETAP  tentang imbalan  kerja  dan  metode  perhitungan  imbalan  kerja  SAK  ETAP  pada perusahaan  privat  di  Jabodetabek  serta  dampak  penerapan  UU  Cipta  Kerja terhadap SAK ETAP perhitungan imbalan kerja dengan  metode Importance Performance  Analysis.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kuantitatif  deskriptif.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  perusahaan  privat  di  Jabodetabek.  Teknik  penentuan  sampel  dalam penelitian  ini  menggunakan  sampling  acak  sederhana  (simple  random sampling)  dengan  sampel  sebanyak  100  responden.  Analisis  data  penelitian ini  menggunakan  uji  validitas,  uji  reliabilitas,  dan  Importance  Performance Analysis  (IPA).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  SAK ETAP  mengenai  imbalan  kerja  pada  perusahaan  privat  melibatkan  proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan,  metode  perhitungan  imbalan  kerja  SAK  ETAP  pada  perusahaan privat  terbagi  menjadi  4  perhitungan  yaitu  Imbalan  Kerja  Jangka  Pendek, Imbalan Pascakerja, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya, dan Pesangon, serta  dampak  penerapan  UU  Cipta  Kerja  terhadap  SAK  ETAP  perhitungan Imbalan  Kerja  dengan  metode  Importance  Performance  Analysis  dapat disimpulkan dengan kebijakan perusahaan terkait imbalan kerja dapat berubah setelah penerapan UU Cipta Kerja.
DOI:
10.31000/combis.v6i2. 11301
Article History:
Received: 03/05/2024 Reviewed: 07/05/2024
Revised:08/05/2024 Accepted: 31/05/2024
Keywords : financial accounting standards, Accountability, Employee Benefits, Importance Performance Analysis.
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2

## INTRODUCTION
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan, wajib pajak badan yang  melaporkan SPT-nya sebanyak 939.948 wajib pajak badan. Jumlah tersebut  hanya  mencapai  48,77%  dari  jumlah  wajib  pajak  badan  yang  wajib  melaporkan. Realisasi jumlah lapor SPT Tahunan PPh Wajib Pajak tersebut, diklaim DJP tumbuh 4,13% dibandingkan  periode  yang  sama  dengan  tahun  lalu.  Dwi  Astuti  menjelaskan  Sarana penyampaian  SPT  Tahunan  yang  digunakan  wajib  pajak  badan  mayoritas  berupa  sarana elektronik dengan rincian 43.174 SPT melalui e-filing, 817.681 SPT melalui e-form, dan 823 SPT melalui e-SPT. Sisanya 78.270 SPT disampaikan secara manual ke kantor pajak. Dwi juga menjelaskan,  hingga  30  April  2023  sebanyak  11.718  wajib  pajak  badan  mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. Dengan mengajukan perpanjangan, batas  akhir  penyampaian  SPT  Tahunan  dapat  diperpanjang  hingga  paling  lama  dua  bulan. Wajib  Pajak  Badan  yang  mengajukan  perpanjangan  akan  terhindar  dari  sanksi  administrasi sebesar satu juta rupiah karena terlambat menyampaikan SPT Tahunan (cnbcindonesia.com).
Lapangan pekerjaan dibagi dalam 10 golongan, terdiri dari 5 sub sektor pertanian dan 5 sektor lainnya. Sektor pertanian mencakup sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan, sub sektor peternakan, sub sektor pertanian lainnya. Sektor lain adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor angkutan dan sektor lainnya.
Secara umum, terdapat dikotomi pekerja kerah putih (white collar worker) atau pekerja kantoran, pekerja profesional, pekerja otak (brain worker) yang memperoleh gaji (salary) pada umumnya  di  Indonesia  berupa  gaji  bulanan  dan  berbagai  tunjangan  dibandingkan  dengan pekerja  kerah  biru  (blue  collar  worker)  yang  merupakan  pekerja  harian  lepas,  pekerja lapangan/pabrik, pekerja tenaga (muscle worker) yang mendapat upah (wages).
Kemudian terdapat klasifikasi Tenaga Kerja (TK) sektor formal dan informal. Sektor formal adalah sektor dengan pelaku kegiatan yang mengikuti hukum positif kelembagaan dan badan usaha, misalnya UU Perseroan Terbatas atau hukum Lembaga negara, sehingga pekerja diperlakukan  sesuai  hukum  ketenagakerjaan.  Tenaga  kerja  informal  adalah  mereka  yang berusaha sendiri, berusaha sendiri dengan/tanpa dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas dan pekerja  keluarga/tak  dibayar,  pada  umumnya  tenaga  kerja  yang  bekerja  pada  segala  jenis pekerjaan  tanpa  ada  perlindungan  hukum  ketenagakerjaan.  Berdasarkan  informasi  yang tertuang  dalam  UU  No.  6  Tahun  2023,  penduduk  Indonesia  yang  bekerja  135  juta  dimana sebanyak 81 juta atau 60% bekerja di  sektor kegiatan informal, dan 54 juta yang bekerja di sektor formal.
Pemberi  kerja  mencakup  (1)  Lembaga  supranasional,  pemerintahan  dan  swasta,  (2) perorangan  atau  badan  hukum,  (3)  bertujuan  komersial  atau  nirlaba,  (4)  local,  nasional, regional atau internasional, (5) entitas sektor rii dan sektor jasa, (6) sektor formal dan informal, (7) ukuran entitas pemberi kerja besar, menengah dan kecil. Lembaga supranasional antara lain PBB, entitas nirlaba antara lain adalah Koperasi, Yayasan dan Partai Politik.
Subyek  atau  Pemberi  kerja  sebagaimana  disebut  oleh  UU  Ketenagakerjaan  dalam perspektif Standar Akuntansi Keuangan adalah subyek yang berperan sebagai Entitas pelapor yang menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal. Terutama badan usaha berbentuk Firma, CV, Persekutuan Perdata, Yayasan,  Koperasi,  Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT),  dan  Perseroan  Terbatas  (PT)  dengan  skala kecil dan menengah, termasuk juga organisasi nirlaba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Partai  politik,  Perkumpulan  social,  kebudayaan  dan  keagamaan  yang  menyusun  laporan keuangan dan memiliki pekerja adalah entitas-entitas yang berpotensi menggunakan SAK EP dalam menyusun laporan keuangannya.
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2
Kenjo GmbH, 2021, memberikan definisi Gaji (salary) sebagai pembayaran pemberi kerja yang diterima pekerja untuk suatu tanggung-jawab sesuai kontrak kerja atau harga yang dibayar suatu organisasi kepada seseorang yang diundang/diangkat untuk membantu sesuatu. Jenis  gaji  mencakupi  bayaran/gaji  pokok  (base  pay,  base  salary)  untuk  suatu  kontrak  kerja berbasis waktu kerja normal, untuk suatu periode kerja tertentu misalnya bulanan.
Upah  adalah  suatu  penerimaan  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  kepada  buruh  untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang  yang  ditetapkan  menurut  suatu  persetujuan  atau  peraturan  perundang-undangan,  dan dibayarkan  atas  dasar  suatu  perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dengan  buruh,  termasuk tunjangan baik untuk pekerja/buru sendiri maupun keluarganya.
Dalam menyajikan laporan keuangannya, Entitas pelapor yang berdomisili di Indonesia memiliki panduan dalam penyusunan laporan keuangan berupa Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku pada saat penelitian ini dilaksanakan, adalah sebagai berikut: 1). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah  (SAK  EMKM)  yang  ditujukan  bagi  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  yang mencakup  lehih  dari  99%  usaha  atau  sebagian  besar  dari  sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  di  Indonesia;  2).  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP)  merupakan  Standar  Akuntansi  Keuangan  yang diperuntukan sektor Industri Kecil dan Menengah (UKM) dan bukan merupakan Entitas yang memiliki Akuntabilitas Publik. 3). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) umum yang berlaku bagi  Entitas  yang  merupakan  Emiten  dan  Perusahaan  Publik  atau  Entitas  yang  memiliki Akuntabilitas  Publik.  Entitas  yang  menguasai  aset  dalam  kapasitas  sebagai  fidusia  untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. SAK juga diterapkan oleh Entitas yang berskala lebih  besar  dari  UKM  atau  memiliki  induk  usaha  di  luar  negeri  yang  menerapkan  Standar Akuntansi IFRS.
Kemudian  dalam  perkembangannya,  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 30 Juni 2021, menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan  Entitas  Privat  (SAK  EP)  yang  merupakan  adopsi  dari  International  Financial Reporting Standards for Small Medium Enterprise (IFRS for SMEs). SAK EP berlaku efektif 1 Januari 2025 namun penerapan lebih dini diperkenankan di Indonesia dan akan menggantikan Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP),  dimana pengaturan dalam SAK EP lebih komprehensif dibandingkan SAK ETAP.
Beberapa  penelitian  yang  meneliti  tentang  imbalan  kerja  diantaranya  dilakukan  oleh Chusnul  Chotimah  dan  Trinandari  Prasetya  Nugrahanti  (2022),  hasil  penelitian  tersebut diantaranya imbalan kerja jangka pendek terbagi atas upah, gaji, tunjangan hari raya, upah kerja lembur, utang dan cicilan karyawan, pajak penghasilan, iuran jaminan sosial dan cuti tahunan. Imbalan  pascakerja  (pensiun)  dapat  berupa  iuran  pensiun  melalui  program  dana  pensiun manfaat pasti atau iuran pasti yang diperhitungkan menggunakan metode aktuaria projected- unit-credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.
Namun  dalam  penelitian  Chusnul  Chotimah  dan  Trinandari  Prasetya  Nugrahanti (2022),  variabel  yang  diteliti  adalah  PSAK  24  yang  merupakan  bagian  dari  SAK  Umum, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada imbalan kerja sesuai dengan SAK EP.
Badan usaha yang dijadikan model penelitian ini adalah Perusahaan Privat di Jakarta, sehubungan  dengan  data  dan  informasi  yang  lebih  dapat  diakses  oleh  Penulis.  Sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi masing-masing profesi keuangan adalah sebagai  berikut:  1).  Akuntan  manajemen  yang  bertugas  menyusun  laporan  keuangan  bagi Entitas pelapor mendapatkan gambaran cara perhitungan untuk menerapkan imbalan kerja saat
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2
menyusun laporan keuangannya dan dapat memenuhi persyaratan mengacu pada SAK EP. 2). Auditor independen yang bekerja di kantor akuntan publik dapat memperoleh informasi cara menguji dan memeriksa saldo beban dan pencadangan imbalan kerja yang disusun oleh Entitas pelapor telah disajikan secara wajar berdasarkan SAK EP.  Untuk semua tabel yang ada. 3). Pekerja  atau  karyawan  di  sektor  formal  dapat  memperoleh  informasi  mengenai  hak-haknya sebagai pekerja sesuai peraturan dan dapat membandingkannya dengan apa yang diperoleh di tempatnya bekerja. 4). Stakeholders dapat memperoleh informasi mengenai literatur-literatur yang berkaitan dengan imbalan kerja dalam penyusunan laporan keuangan.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  diungkapkan  di  atas,  maka  penelitian  dengan  tema Analisis  Penerapan  SAK  Entitas  Privat  tentang  Imbalan  Kerja  masih  menarik  untuk  diteliti dengan pertimbangan sebagai berikut: 1). Peran penting perusahaan privat dalam berkontribusi baik secara sosial dan ekonomi; 2). Penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan SAK umum imbalan  kerja  yaitu  PSAK  24  dan  masih  sedikit  penelitian  yang  membahas  imbalan  kerja berdasarkan  SAK  ETAP  atau  SAK  EP  dimana  kedua  SAK  yang  lebih  sederhana  dibanding SAK umum ini memperbolehkan metode perhitungan yang lebih disederhanakan; 3). Masih terdapatnya perbedaan penerapan kebijakan imbalan kerja oleh perusahaan satu dan lainnya; 4). Masih terdapatnya perbedaan penerapan kebijakan akuntansi imbalan kerja oleh perusahaan satu  dan  lainnya.  5).  Masih  adanya  pemahaman-pemahaman  yang  berbeda-beda  dari  para pekerja atas hak yang diperolehnya dari entitas pemberi kerja.

## LITERATURE REVIEW

## Teori Motivasi
Teori motivasi pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan pokok, menurut Abraham Maslow dalam makalahnya “A theory of human motivation dalam Psychology review di tahun 1943 (Maslow, 1943) yang lebih dikenal dengan hierarki kebutuhan Maslow dianggap sebagai landasan pemahaman motivasi manusia. Bahkan saat ini teori tersebut terus digunakan sebagai landasan bagi teori motivasi dan perilaku lainnya. Teori motivasi manusia menegaskan bahwa kita  masing-masing  memiliki  serangkaian  kebutuhan  dasar  yang  harus  dipenuhi,  termasuk kebutuhan  biologis  dan  psikologis,  rasa  aman,  rasa  memiliki  dan  cinta,  harga  diri,  dan aktualisasi diri.
Menurut Maslow, kebutuhan seseorang itu memiliki hirarki atau jenjang sesuai dengan peningkatan status sosial seseorang, setelah kebutuhan dasar kita terpenuhi, seperti memiliki tempat  berlindung  atau  merasa  dicintai,  kita  dapat  fokus  pada  kebutuhan  tingkat  yang  lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri.

## Teori Harapan (Expectancy Theory)
Teori  motivasi  harapan  adalah  teori  motivasi  yang  dikemukakan  oleh  Victor  Vroom dari  Yale  School  of  Management,  Amerika  Serikat  (Vroom,  1964).  Teori  ini  menjelaskan proses perilaku mengapa individu memilih satu pilihan perilaku dibandingkan yang lain. Teori ini menjelaskan bahwa individu dapat termotivasi menuju tujuan jika mereka percaya bahwa ada  korelasi  positif  antara  upaya  dan  kinerja,  hasil  kinerja  yang  baik  akan  menghasilkan imbalan yang diinginkan, imbalan dari suatu kinerja akan memuaskan kebutuhan penting, dan hasilnya  cukup  memuaskan  kebutuhan  mereka  sehingga  upaya  tersebut  bermanfaat  bagi dirinya.

## Teori Atribusi (Attribution Theory)
Teori yang dikembangkan oleh (Heider, 1958) ini merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Kepatuhan terhadap penerapan  Standar  Akuntansi  Keuangan  sangat  berkaitan  dengan  sikap  Akuntan  atau
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2
manajemen dalam membuat penilaian terhadap standar akuntansi itu sendiri. Teori ini dipilih karena persepsi seseorang dalam berperilaku dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada teori ini, ketika prilaku berada di bawah kendali individu itu sendiri maka disebut faktor internal. Sedangkan yang disebabkan oleh faktor eksternal ketika individu dipengaruhi  dari  luar,  misalkan  situasi  atau  lingkungan,  maka  teori  atribusi  relevan  untuk menerangkan maksud tersebut.

## Akuntansi  Imbalan  Kerja  sesuai  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Privat  Bab  23 Imbalan Kerja
Dari  perspektif  standar  akuntansi  keuangan  SAK  ETAP  Bab  2  tentang  Konsep  dan Prinsip Pervasif pada paragraf 2.36, entitas menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akuntansi  akrual,  kecuali  informasi  arus  kas.  Dalam  dasar  akrual,  item  diakui  sebagai  aset, liabilitas,  ekuitas,  penghasilan  atau  beban  ketika  item  memenuhi  definisi  dan  kriteria pengakuan untuk item tersebut.
Sehubungan dengan basis akrual (accrual basis), dimana terdapat perbedaan waktu saat pekerja  telah  memberikan  jasanya  kepada  perusahaan  dengan  saat  pembayaran  imbalannya, sehingga berdasarkan konsep akrual tersebut, SAK ETAP mensyaratkan beban jasa imbalan kerja  tersebut  diakru  sejak  pekerja  berhak  memperoleh  imbalan  sampai  dengan  saat pembayaran dilakukan oleh pemberi kerja.
SAK  ETAP  Bab  23  tentang  imbalan  kerja  menyatakan  pada  paragraf  23.1,  Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang  diberikan  oleh  pekerja,  termasuk  direktur  dan  manajemen.  Bab  ini  diterapkan  untuk seluruh  imbalan  kerja,  kecuali  untuk  transaksi  pembayaran  (imbalan  kerja)  berbasis  saham. Imbalan kerja yang dicakup dalam SAK ETAP Bab 23 Imbalan Kerja ini adalah:

## 1. Imbalan kerja jangka pendek
Imbalan  kerja  jangka  pendek  adalah  imbalan  kerja  (selain  pesangon)  yang  jatuh tempo  seluruhnya  dalam  waktu  dua  belas  bulan  setelah  akhir  periode  pekerja memberikan jasa terkait. Imbalan kerja jangka pendek mencakup upah, gaji, dan iuran jaminan  sosial,  cuti  berbayar  jangka  pendek  (cuti  tahunan  berbayar  dan  cuti  sakit berbayar) jika cuti tersebut diperkirakan terjadi dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan dimana pekerja memberikan jasa terkait.

## 2. Imbalan pascakerja
Imbalan pascakerja adalah imbalan kerja (selain  pesangon) yang terutang setelah penyelesaian  kontrak  kerja,  yang  mencakup  imbalan  purnakarya  (contoh:  pensiun), imbalan  pascakerja  lain  seperti  asuransi  jiwa  purnakarya  dan  pelayanan  kesehatan purnakarya. Program imbalan pascakerja diklasifikasi sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti.
Dimana program iuran pasti adalah program di mana entitas membayar iuran tetap kepada entitas terpisah (dana) dan tidak memiliki kewajiban legal atau konstruktif untuk  membayar  iuran  lebih  lanjut  atau  melakukan  pembayaran  imbalan  secara langsung kepada pekerja jika dana tidak memiliki  aset  yang cukup untuk  membayar seluruh  imbalan  kerja  terkait  dengan  jasa  pekerja  pada  periode  kini  dan  periode sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  jumlah  imbalan  pascakerja  yang  diterima  oleh  pekerja ditentukan oleh jumlah iuran yang dibayar oleh entitas (dan mungkin juga oleh pekerja) pada program imbalan pasca kerja atau pada perusahaan asuransi, ditambah imbal hasil investasi yang timbul dari iuran tersebut.
Program iuran pasti pengakuan dan pengukurannya adalah sebagai berikut:
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2
a. Sebagai  liabilitas,  setelah  dikurangi  setiap  jumlah  yang  telah  dibayar.  Jika pembayaran iuran melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum tanggal  pelaporan, maka entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.
b. Sebagai  beban,  kecuali  Bab  lain  dari  SAK  ETAP  mensyaratkan  biaya  tersebut diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset seperti persediaan atau aset tetap.

## 3. Imbalan kerja jangka panjang lainnya
Imbalan  kerja  jangka  panjang  lainnya  adalah  imbalan  kerja  (selain  imbalan pascakerja dan pesangon) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasa terkait. Imbalan ini mencakup cuti jangka  panjang  yang  dikompensasi  seperti  cuti  besar  atau  cuti  sabbatical,  imbalan pengabdian,  imbalan  cacat  permanen,  bagi  hasil  dan  bonus  yang  terutang  dua  belas bulan  atau  lebih  setelah  akhir  periode  di  mana  pekerja  memberikan  jasa  terkait. Kompensasi  tangguhan  yang  dibayarkan  dua  belas  bulan  atau  lebih  setelah  akhir periode kompensasi tersebut diperoleh.
Paragraf  28.30  meyatakan  entitas  mengakui  liabilitas  untuk  imbalan  kerja jangka panjang lain yang diukur pada total neto dari jumlah beikut:
a. Nilai sekarang kewajiban imbalan pada tanggal pelaporan; dikurangi
b. Nilai wajar aset program pada tanggal pelaporan (jika ada) dimana kewajiban akan diselesaikan secara langsung.

## 4. Pesangon
Pesangon adalah imbalan kerja yang terutang sebagai akibat dari salah satu berikut:
a. Keputusan  entitas  untuk  melakukan  terminasi  kontrak  kerja  pekerja  sebelum tanggal purnakarya normal; atau
b. Keputusan  pekerja  untuk  menerima  pengurangan  kontrak  kerja  secara  sukarela untuk dipertukarkan dengan imbalan pesangon tersebut.
Paragraf  23.30  menyatakan  entitas  segera  mengakui  pesangon  sebagai  beban dalam laporan laba rugi, karena pesangon tidak memberikan manfaat ekonomik kepada entitas di masa depan.
Dari  uraian  jenis-jenis  imbalan  kerja  yang  tercantum  dalam  SAK  EP  Bab  28  diatas, pengklasifikasian  dari  4  jenis  imbalan  dan  klasifikasi  sub-kategorinya  dapat  digambarkan dalam tabel berikut:
Gambar 1 Diagram atas Klasifikasi Jenis Imbalan dan Sub Kategori Imbalan Sumber data: SAK EP Bab 28 Imbalan Kerja
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2

## Peraturan di Republik Indonesia yang Berkaitan dengan Penerapan SAK ETAP Imbalan Kerja
Peraturan ketenagakerjaan yang berlaku bagi pekerja sektor formal pada saat penelitian ini  ditulis  adalah  UU  No.  13  Tahun  2003  dan  UU  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja dimana kemudian dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja,  Hubungan  Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021), yang kemudian disempurnakan lagi dalam UU no. 6 Tahun 2023 (UU CK). Kaitannya dengan SAK EP imbalan kerja adalah, perhitungan imbalan kerja oleh Entitas mungkin saja mengikuti legislasi, perjanjian kontraktual atau perjanjian lainnya dengan pekerja atau perwakilan pekerja atau oleh kewajiban konstruktif. Uraian dibawah ini merupakan ketentuan-ketentuan dari UU CK yang berkaitan dengan imbalan kerja.
Berdasarkan UU CK pasal 8 ayat 1-2 PP36/2021, upah dan non upah terbagi atas:
a. Upah
1. Upah pokok
2. Tunjangan tetap
3. Tunjangan tidak tetap
b. Non Upah
1. Bonus
2. Uang pengganti fasilitas kerja
3. Uang servis
4. Tunjangan Hari Raya
5. Insentif pada usaha tertentu
Di  dasarkan  uaraian  di  atas  maka  model  kerangka  teoritis  dari  penelitian  ini  dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah ini

## Gambar 2 Model Kerangka Teoritis

## METODE
Tipe  penelitian  ini  bersifat  kuantitatif  deskriptif.  Penelitian  kuantitatif  deskriptif bertujuan untuk mendekskripsikan suatu kondisi dengan tepat dan akurat. Penelitian deskriptif kuantitatif  digunakan  karena  penelitian  ini  mencoba  untuk  menggambarkan  fakta  dan fenomena tertentu secara sistematis, detail, dan factual (Nurdin & Hartati, 2019).
Populasi dalam konteks penelitian merupakan objek keseluruhan dalam penelitian atau dapat dikatakan populasi adalah jumlah keseluruhan dari individu-individu yang karakternya akan  diteliti.  Dengan  demikian  populasi  pada  penelitian  ini  adalah  Perusahaan  dan  entitas privat yang telah menerapkan SAK ETAP dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM). Dikarenakan jumlah perusahaan privat  di  Indonesia jumlahnya cukup banyak, penelitian ini mengambil sampel entitas-entitas privat di Jabodetabek dan dalam lingkungan klien-klien yang
SAK EP Peraturan Kepegawaian UU Cipta Kerja
Entitas Privat
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2
menerapkan  SAK  ETAP  dan  dipilih  agar  lebih  mudah  diakses  dalam  kaitannya  dengan pengumpulan data.
Pengumpulan  data  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen pengumpulan data dapat berupa check list, kuesioner, pedoman wawancara, hingga kamera untuk foto atau untuk merekam gambar. Didasarkan uraian tersebut teknik pengumpulan data pada penelitian ini  adalah  dengan  cara  menyebarkan  kuesioner  pada  responden  karyawan-karyawan  yang bekerja  di  entitas  privat.  Dari  kuesioner  tersebut  di  olah  dengan  metode  importance performance analysis (IPA) untuk mengetahui hal-hal yang perlu menjadi prioritas dan kendala dalam  penerapan  SAK  ETAP  imbalan  kerja  dan  kaitannya  dengan  kepuasan  kinerja  dari karyawan.

## RESULT Statistik Deskriptif
Penelitian ini menggunakan skala likert angka 1  sampai dengan 5 yaitu sangat  tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju dengan masing- masing skor 1, 2, 3, 4, dan 5  sehingga  bisa  memperoleh  rata-rata  keseluruhan  jawaban  responden.  Hasil  penelitian frekuensi jawaban responden untuk masing-masing variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari SAK, UU Cipta Kerja, dan Peraturan Kepegawaian.
Tabel 1 Distribusi Jawaban
No. Pernyataan Skala Mean 1 2 3 4 5 SAK_1 Pengakuan, perhitungan / pengukuran dan pengungkapan imbalan kerja penting dilakukan 5 10 29 41 15 3,51 SAK_2 Perusahaan wajib menjalankan akuntansi  imbalan kerja 4 9 34 38 15 3,51 SAK_3 Akuntan Internal adalah  pihak  yang paling pantas melakukan perhitungan imbalan kerja 2 7 38 37 16 3,58 SAK_4 Aktuaris Independen  adalah pihak  yang  paling pantas melakukan perhitungan imbalan kerja 2 8 23 47 20 3,75 SAK_5 Auditor  Independen adalah  pihak  yang paling pantas melakukan perhitungan imbalan kerja 5 8 26 36 25 3,68 SAK_6 Akuntan internal Perusahaan perlu 4 10 27 38 21 3,62
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2
No. Pernyataan Skala Mean 1 2 3 4 5 mendapat  pelatihan perhitungan kewajiban  imbalan kerja SAK_7 Perusahaan perlu mempertimbangkan biaya  untuk  jasa Aktuaris Independen 4 10 27 43 16 3,57 SAK_8 Perusahaan sebaiknya  memilih metode  perhitungan imbalan  kerja  yang lebih  sederhana  dan tanpa biaya 3 7 38 36 16 3,55 SAK_9 Perusahaan sebaiknya tidak mempermasalahkan besaran  kewajiban imbalan kerja 7 14 33 33 13 3,31 SAK_10  Imbalan  kerja  perlu diungkapkan  dalam catatan  atas  laporan keuangan (CALK) 5 16 30 31 18 3,41 Persentase & Rata-rata 4,10% 9,90% 30,50% 38,00% 17,50% 3,55 No. Pernyataan Skala Mean 1 2 3 4 5 UUCK_1 Perusahaan  wajib menjalankan UU Cipta  Kerja  pada pekerjanya 4 12 35 33 16 3,45 UUCK_2 UU  Cipta  Kerja perlu  dicabut  dan dikembalikan ke peraturan sebelumnya,  yaitu UU No. 13 5 11 41 33 10 3,32 UUCK_3 Pekerja wajib mengetahui kemampuan perusahaan memberikan imbalan kerja 6 10 34 28 22 3,50 UUCK_4 UU  Cipta  Kerja memberikan kepuasan pada pekerja 3 16 40 29 12 3,31 UUCK_5 UU  Cipta  Kerja memberikan kepuasan pada Pengusaha/  Pelaku UMKM 7 11 31 28 23 3,49 UUCK_6 Standar  Akuntansi Keuangan (SAK ETAP) wajib 4 6 29 39 22 3,69
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2
No. Pernyataan Skala Mean 1 2 3 4 5 mengikuti UU Cipta Kerja UUCK_7 Pengusaha (Pemberi Kerja) wajib membayar nilai kewajiban imbalan kerja minimal sesuai UU Cipta Kerja 6 8 33 39 14 3,47 UUCK_8 UU  Cipta  Kerja membuat nilai pesangon  menurun dari  2x  menjadi 1,75x nilai pesangon 6 13 37 27 17 3,36 UUCK_9 UU  Cipta  Kerja perlu dilakukan sosialisasi terus menerus 4 13 37 27 19 3,44 Persentase & Rata-rata 5,00% 11,11% 35,22% 31,44% 17,22% 3,45 No. Pernyataan Skala Mean 1 2 3 4 5 PK_1 Pekerja/karyawan wajib  mengetahui peraturan  tentang cadangan kewajiban imbalan kerja 5 10 32 40 13 3,46 PK_2 Pengusaha/Pelaku UMKM wajib mengetahui peraturan  tentang cadangan kewajiban imbalan kerja 3 12 35 30 20 3,52 PK_3 Pekerja/karyawan wajib  memahami peraturan  tentang cadangan kewajiban imbalan kerja 10 7 27 33 23 3,52 PK_4 Pekerja wajib mengetahui  nilai cadangan pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya sesuai  UU  Cipta Kerja 3 11 38 27 21 3,52 PK_5 Perusahaan  lebih mampu membayar hak pekerja bila membentuk 2 12 28 43 15 3,57
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2
No. Pernyataan Skala Mean 1 2 3 4 5 cadangan kewajiban imbalan kerja PK_6 Besaran  imbalan kerja akan mempengaruhi kinerja karyawan 7 12 31 29 21 3,45 PK_7 "Pekerja akan puas bila perusahaan membayar minimal sesuai aturan yang berlaku 6 4 23 48 19 3,70 PK_8 Pekerja wajib banding/keberatan bila perusahaan tidak membayar sesuai yang diatur dalam  UU  Cipta Kerja 6 6 27 40 21 3,64 PK_9 DISNAKER wajib  melindungi hak pekerja sesuai peraturan yang berlaku 8 5 28 38 21 3,59 PK_10 Nilai cadangan pesangon dan penghargaan masa kerja  yang  besar karena masa kerja anda  sudah  lama, akan menjadi pertimbangan  jika mendapat tawaran gaji  bulanan  lebih tinggi dari perusahaan lain 6 11 19 38 26 3,67 Persentase & Rata-rata 5,60% 9,00% 28,80% 36,60% 20,00% 3,56
Sumber: Output SPSS Versi 22
Berdasarkan jawaban variabel SAK ETAP dari 100 orang responden. Berdasarkan data olahan  Miscrosoft  Excel  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  4,10%  menyatakan  sangat  tidak setuju, 9,90% menyatakan tidak setuju, 30,50% menyatakan netral, dan 38,00% menyatakan setuju serta 17,50% menyatakan sangat setuju.
Berdasarkan jawaban variabel UU Cipta Kerja dari 100 orang responden. Berdasarkan data olahan Miscrosoft Excel maka dapat disimpulkan bahwa 5,00% menyatakan sangat tidak setuju, 11,11% menyatakan tidak setuju, 35,22% menyatakan netral, dan 31,44% menyatakan setuju serta 17,22% menyatakan sangat setuju.
Berdasarkan  jawaban  variabel  Peraturan  Kepegawaian  dari  100  orang  responden. Berdasarkan data olahan Miscrosoft Excel maka dapat disimpulkan bahwa 5,60% menyatakan sangat tidak setuju, 9,00% menyatakan tidak setuju, 28,80% menyatakan netral, dan 36,60% menyatakan setuju serta 20,00% menyatakan sangat setuju.
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2

## Analisis Data
Dalam penelitian ini, perlu  diketahui  kembali  bahwa jenis data yang digunakan oleh penulis  adalah  data  primer  dengan  cara  menyebarkan  kuesioner  kepada  setiap  responden, selanjutnya kuesioner yang telah diisi oleh responden tersebut dikumpulkan kemudian diolah dan  dianalisis  oleh  penulis  untuk  memperoleh  jawaban  dari  hasil  analisis  tersebut.  Dalam analisis yang dilakukan oleh penulis, data tersebut perlu melewati proses validasi dan pengujian terhadap reliabilitasnya serta menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA).

## Uji Validitas
Uji  validitas  dilakukan  dengan  analisa  faktor  yang  dimasukkan  untuk  memasukkan bahwa  masing-masing  pernyataan  akan  terklarifikasi  pada  variabel  yang  telah  ditentukan. Pengukuran  validitas  dalam  suatu  kuesioner  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  r-tabel (Degree of Freedom) df = n-2, yang mana n adalah jumlah responden dan 2 adalah uji dua sisi dengan signifikasi 0,05.
Tabel 2 Output Uji Validitas Pernyataan Corrected Item-Total Correlation (r- hitung) r – table Kesimpulan SAK_1 0,636 0,197 Valid SAK_2 0,637 0,197 Valid SAK_3 0,552 0,197 Valid SAK_4 0,574 0,197 Valid SAK_5 0,434 0,197 Valid SAK_6 0,497 0,197 Valid SAK_7 0,504 0,197 Valid SAK_8 0,461 0,197 Valid SAK_9 0,405 0,197 Valid SAK_10 0,440 0,197 Valid UUCK_1 0,509 0,197 Valid UUCK_2 0,638 0,197 Valid UUCK_3 0,598 0,197 Valid UUCK_4 0,529 0,197 Valid UUCK_5 0,539 0,197 Valid UUCK_6 0,693 0,197 Valid UUCK_7 0,494 0,197 Valid UUCK_8 0,573 0,197 Valid UUCK_9 0,587 0,197 Valid PK_1 0,618 0,197 Valid PK_2 0,661 0,197 Valid PK_3 0,687 0,197 Valid PK_4 0,662 0,197 Valid PK_5 0,773 0,197 Valid PK_6 0,254 0,197 Valid PK_7 0,552 0,197 Valid PK_8 0,692 0,197 Valid PK_9 0,664 0,197 Valid PK_10 0,578 0,197 Valid
Sumber: Output SPSS Versi 22
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  menunjukkan  bahwa  semua  butir  pernyataan  dapat digunakan  untuk  uji  karena  r-hitung  lebih  besar  dari  r-tabel  sehingga  dapat  dikatakan memenuhi syarat validitas.
Uji Reliabilitas
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan dan konsisten responden dalam menjawab  pernyataan  suatu  kuesioner.  Data  kuesioner  harus  andal  (reliabel).  Berarti  data tersebut  menghasilkan  ukuran  yang  konsisten  apabila  digunakan  untuk  mengukur  berulang kali. Data kuesioner dinyatakan andal apabila memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,6. Berikut adalah hasil perhitungan reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 22:
Tabel 3 Output Uji Reliabilitas
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .863 10 .852 9 .880 10
Nilai  Cronbach’s  Alpha  sebesar  0,880.  Apabila  ini  Cronbach’s  Alpha  diatas dibandingkan  dengan  nilai  Cronbach’s  Alpha  yang  ditentukan,  maka  0,880  >  0,6.  Dapat disimpulkan  bahwa  pernyataan-pernyataan  dalam  variabel  Peraturan  Kepegawaian  adalah reliabel,  artinya  bahwa  hasil  pengukuran  variabel  Peraturan  Kepegawaian  adalah  konsisten dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian.

## Importance Performance Analysis (IPA)
Pada  teknik  ini,  responden  diminta  untuk  menilai  kenyataan  dan  harapan,  kemudian nilai rata-rata tingkat kenyataan dan harapan tersebut dianalisis pada Importance-Performance Matrix,  yang  mana  sumbu  X  mewakili  persepsi  kenyataan  sedangkan  sumbu  Y  mewakili persepsi harapan. Berikut adalah hasil analisis empat Kuadran sesuai dengan pernyataan dan harapan dari 4 (empat) variabel yaitu: a. SAK ETAP b. UU Cipta Kerja c. Peraturan Kepegawaian
Sumber: Output SPSS Versi 22 Gambar 3 Importance-Performance Matrix SAK ETAP

## Kuadran I: Prioritas Utama
Pada kuadran ini terdapat 1 dari 10 pernyataan yang menjadi faktor yang juga dirasa penting  atau  diharapkan  perusahaan,  akan  tetapi  pada  kenyataannya  masih  belum  sesuai
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2
dengan  harapan  perusahaan  (tingkat  kepuasan  masih  rendah).  Sehingga  perlu  adanya peningkatan untuk variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran 1.

## Kuadran II: Pertahankan Prestasi
Pada kuadran ini terdapat 4 faktor yang dianggap penting dan diharapkan sebagai faktor penunjang  perusahaan  sehingga  variabel  SAK  ETAP  yang  termasuk  dalam  kuadran  2  tetap dipertahankan karena variabel tersebut menjadi produk atau jasa unggul di mata perusahaan.

## Kuadran III: Prioritas Rendah
Pada  kuadran  ini  terdapat  3  faktor  yang  dianggap  mempunyai  tingkat  persepsi  atau kinerja aktual yang rendah dan atau tidak terlalu diharapkan oleh perusahaan sehingga variabel yang  termasuk  dalam  kuadran  3  perlu  dipertimbangkan  kembali  karena  kontribusi  variabel terhadap manfaat yang dirasakan oleh perusahaan sangat kecil.

## Kuadran IV: Berlebihan
Pada kuadran ini, 2 dari 10 pernyataan dianggap tidak terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan  oleh  perusahaan  serta  kinerja  yang  terlalu  berlebihan.  Oleh  karena  itu,  variabel yang termasuk dalam kuadran 4 dapat dikurangi agar perusahaan dapat menghemat biaya.
Sumber: Output SPSS Versi 22

## Gambar 4 Importance Performance Analysis UU Cipta Kerja

## Kuadran I : Prioritas Utama
Pada  kuadran  ini  terdapat  2  dari  9  pernyataan  yang  menjadi  faktor  yang  juga  dirasa penting  atau  diharapkan  perusahaan,  akan  tetapi  pada  kenyataannya  masih  belum  sesuai dengan  harapan  perusahaan  (tingkat  kepuasan  masih  rendah).  Sehingga  perlu  adanya peningkatan untuk variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran 1.

## Kuadran II : Pertahankan Prestasi
Pada kuadran ini terdapat 1 faktor yang dianggap penting dan diharapkan sebagai faktor penunjang perusahaan sehingga variabel UU Cipta Kerja yang termasuk dalam kuadran 2 tetap dipertahankan karena variabel tersebut menjadi produk atau jasa unggul di mata perusahaan.

## Kuadran III : Prioritas Rendah
Pada  kuadran  ini  terdapat  2  faktor  yang  dianggap  mempunyai  tingkat  persepsi  atau kinerja aktual yang rendah dan atau tidak terlalu diharapkan oleh perusahaan sehingga variabel
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2
yang  termasuk  dalam  kuadran  3  perlu  dipertimbangkan  kembali  karena  kontribusi  variabel terhadap manfaat yang dirasakan oleh perusahaan sangat kecil.

## Kuadran IV : Berlebihan
Pada kuadran ini, 4 dari 9 pernyataan dianggap tidak terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan  oleh  perusahaan  serta  kinerja  yang  terlalu  berlebihan.  Oleh  karena  itu,  variabel yang termasuk dalam kuadran 4 dapat dikurangi agar perusahaan dapat menghemat biaya
Sumber: Output SPSS Versi 22

## Gambar 5 Importance-Performance Matrix Peraturan Kepegawaian Kuadran I : Prioritas Utama
Pada kuadran ini terdapat 2 dari 10 pernyataan yang menjadi faktor yang juga dirasa penting  atau  diharapkan  perusahaan,  akan  tetapi  pada  kenyataannya  masih  belum  sesuai dengan  harapan  perusahaan  (tingkat  kepuasan  masih  rendah).  Sehingga  perlu  adanya peningkatan untuk variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran 1.

## Kuadran II : Pertahankan Prestasi
Pada kuadran ini terdapat 4 faktor yang dianggap penting dan diharapkan sebagai faktor penunjang  perusahaan  sehingga  variabel  Peraturan  Kepegawaian  yang  termasuk  dalam kuadran  2  tetap  dipertahankan  karena  variabel  tersebut  menjadi  produk  atau  jasa  unggul  di mata perusahaan.

## Kuadran III : Prioritas Rendah
Pada  kuadran  ini  terdapat  3  faktor  yang  dianggap  mempunyai  tingkat  persepsi  atau kinerja aktual yang rendah dan atau tidak terlalu diharapkan oleh perusahaan sehingga variabel yang  termasuk  dalam  kuadran  3  perlu  dipertimbangkan  kembali  karena  kontribusi  variabel terhadap manfaat yang dirasakan oleh perusahaan sangat kecil.

## Kuadran IV : Berlebihan
Pada kuadran ini, 1 dari 10 pernyataan dianggap tidak terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan  oleh  perusahaan  serta  kinerja  yang  terlalu  berlebihan.  Oleh  karena  itu,  variabel yang termasuk dalam kuadran 4 dapat dikurangi agar perusahaan dapat menghemat biaya.

## Discussion

## Penerapan SAK ETAP Imbalan Kerja pada Perusahaan Privat di Jabodetabek
Berdasarkan hasil uji validitas SAK ETAP menunjukkan bahwa semua butir pernyataan dapat digunakan untuk uji karena r-hitung lebih besar dari r-tabel yaitu lebih besar dari 0,197.
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2
Kemudian hasil uji reliabilitas SAK ETAP menujukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,863. Apabila ini Cronbach’s Alpha diatas dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha yang ditentukan, maka 0,863 > 0,6. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam variabel SAK  ETAP  adalah  reliabel,  artinya  bahwa  hasil  pengukuran  variabel  SAK  ETAP  adalah konsisten dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian.
Penjelasan ringkasan tabel di atas adalah dimana dari analisis IPA menunjukkan empat kuadran  (aspek)  yang  perlu  diperhatikan,  dari  masing-masing  kuadran  terdapat  beberapa pernyataan yang dijelaskan dengan kode nomer untuk setiap pertanyaan yang diajukan. SAK EP memiliki tambahan cakupan yaitu transaksi pembayaran berbasis saham bagi pekerja menerima  instrumen  ekuitas  yang  disediakan  oleh  pemberi  kerja.  Selain  itu,  SAK  EP  juga mengakomodir  perhitungan  untuk  entitas  dari  skala  sektor  usaha  mikro  kecil  menengah (UMKM)  dapat  menggunakan  metode  perhitungan  yang  lebih  sederhana  sedangkan  entitas dengan  skala  lebih  besar  yang  tidak  memiliki  akuntabilitas  publik  (non  emiten)  dapat menggunakan metode PUC yang sudah menyerupai standar PSAK 24 tentang imbalan kerja dalam SAK umum.
SAK EP sudah menerapkan penghasilan komprehensif lain, sehingga perubahan asumsi actuarial  yang  menimbulkan  keuntungan  dan  kerugian  actuarial  dapat  dicatat  pada  pos beban/penghasilan komprehensif tersebut. Hal ini sudah mengakomodir penyajian menyerupai di  SAK  Umum.    Perlakuan  akuntansi  di  SAK  EP  sudah  mengakomodir  pencatatan  untuk pelaporan grup (konsolidasi).

## Analisis  Metode  Perhitungan  Imbalan  Kerja  SAK  ETAP  pada  Perusahaan  Privat  di Jabodetabek
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  UU  Cipta  Kerja  menunjukkan  bahwa  semua  butir pernyataan dapat digunakan untuk uji karena r-hitung lebih besar dari r-tabel yaitu lebih besar dari 0,197. Kemudian hasil uji reliabilitas UU Cipta Kerja menujukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha  sebesar  0,852.  Apabila  ini  Cronbach’s  Alpha  diatas  dibandingkan  dengan  nilai Cronbach’s Alpha yang ditentukan, maka 0,852 > 0,6. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan- pernyataan  dalam  variabel  UU  Cipta  Kerja  adalah  reliabel,  artinya  bahwa  hasil  pengukuran variabel UU Cipta Kerja adalah konsisten dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian.

## Dampak  penerapan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  terhadap  SAK  ETAP  perhitungan Imbalan Kerja dengan metode Importance Performance Analysis
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  Peraturan  Kepegawaian  menunjukkan  bahwa  semua butir pernyataan dapat digunakan untuk uji karene r-hitung lebih besar dari r-tabel yaitu lebih besar dari 0,197. Kemudian hasil uji reliabilitas Peraturan Kepegawaian menujukkan bahwa nilai  Cronbach’s  Alpha  sebesar  0,880.  Apabila  ini  Cronbach’s  Alpha  diatas  dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha yang ditentukan, maka 0,880 > 0,6. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam variabel Peraturan Kepegawaian adalah reliabel, artinya bahwa hasil  pengukuran  variabel  Peraturan  Kepegawaian  adalah  konsisten  dapat  dipercaya  untuk digunakan dalam penelitian.
Peraturan ketenagakerjaan yang berlaku bagi pekerja sektor formal pada saat penelitian ini  ditulis  adalah  UU  No.  13  Tahun  2003  dan  UU  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja dimana kemudian dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja,  Hubungan  Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021), yang kemudian disempurnakan lagi dalam UU no. 6 Tahun 2023 (UU CK).
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2
Kaitannya  dengan  SAK  EP  imbalan  kerja  adalah,  perhitungan  imbalan  kerja  oleh Entitas mungkin saja mengikuti legislasi, perjanjian kontraktual atau perjanjian lainnya dengan pekerja atau perwakilan pekerja atau oleh kewajiban konstruktif. UU Cipta Kerja tidak secara langsung mengatur atau merinci perhitungan imbalan kerja yang harus dilakukan oleh entitas dalam  standar  akuntansi  seperti  SAK  ETAP,  dampaknya  dapat  tercermin  dalam  kebijakan ketenagakerjaan  dan  manajemen  sumber  daya  manusia.  Namun,  metode  Importance Performance Analysis (IPA) umumnya digunakan untuk mengukur dan menganalisis kepuasan karyawan terhadap berbagai aspek kebijakan dan praktik perusahaan, termasuk imbalan kerja.

## CONCLUSION
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  maka  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut  :  1).  Penerapan  SAK  ETAP  mengenai  imbalan  kerja  pada perusahaan  privat  melibatkan  proses  pencatatan,  pengukuran,  dan  pelaporan  imbalan  kerja yang  diberikan  kepada  karyawan.  Perusahaan  perlu  memantau  perubahan  dalam  regulasi akuntansi  dan  ketenagakerjaan  yang  dapat  memengaruhi  pengakuan,  pengukuran,  dan pengungkapan  imbalan  kerja.  Penerapan  SAK  ETAP  harus  selalu  diperbarui  sesuai  dengan perkembangan  regulasi  terkini.  2).  Metode  perhitungan  imbalan  kerja  SAK  ETAP  pada perusahaan privat terbagi menjadi 4 perhitungan yaitu Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Pascakerja,  Imbalan  Kerja  Jangka  Panjang  Lainnya,  dan  Pesangon.  Biaya  imbalan  kerja mencakup komponen seperti biaya gaji, tunjangan, bonus, dan biaya pensiun. Biaya ini harus diakui pada saat yang tepat sesuai dengan prinsip akuntansi kewajiban dan biaya imbalan kerja. 3).  Dampak  penerapan  UU  Cipta  Kerja  terhadap  SAK  ETAP  perhitungan  Imbalan  Kerja dengan  metode  Importance  Performance  Analysis  dapat  disimpulkan  dengan  kebijakan perusahaan  terkait  imbalan  kerja  dapat  berubah  setelah  penerapan  UU  Cipta  Kerja.  Metode IPA  dapat  membantu  perusahaan  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  imbalan  kerja  dinilai penting oleh karyawan dan sejauh mana perusahaan memenuhi harapan tersebut. 4). Dari hasil wawancara terhadap responden, imbalan kerja bermanfaat bagi karyawan dan Perusahaan, jadi kedua  belah  pihak  saling  memanfaatkan.  Karena  dapat  memotivasi  kinerjanya  dan  bagi Perusahaan  membantu  memperhitungkan  besaran  estimasi  kewajiban  di  masa  yang  akan datang atas imbalan kerja.
Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil  penelitian,  Adapun  keterbatasan  dalam  penelitian  yaitu:  1).  Penelitian  ini  hanya menggunakan  tiga  variabel.  2).  Objek  penelitian  ini  hanya  pada  Perusahaan  Privat  di Jabodetabek  dan  jumlah  responden  yang  hanya  100  orang,  tentunya  masih  kurang  untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 3). Keterbatasan referensi yang peneliti peroleh seperti  jurnal  pendukung  lain  untuk  mendukung peneliti  melakukan  penelitian  ini,  sehingga penelitian ini masih kurang dari sempurna.
Berdasarkan  keterbatasan  peneliti  yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka  temuan penelitian ini perlu pengkajian lebih seksama untuk penelitian selanjutnya dengan mengurangi atau menghilangkan keterbatasan. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:  1).  Penelitian  di  masa  mendatang  disarankan  untuk  dapat  mengeksplorasi  variabel- variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi  penerapan  SAK  entitas  tanpa  akuntabilitas  publk tentang  imbalan  kerja  seperti  perhitungan  aktuaria  dana  pensiun,  PSAK  selain  24,  dan sebagainya.  2).  Diharapkan  penelitian  selanjutnya  untuk  melakukan  penelitian  dengan menambah objek penelitian, yaitu melakukan penelitian bukan hanya kepada perusahaan privat di  jabodetabek  saja,  tetapi  di  wilayah  yang  lebih  luas  dan  dalam  penelitian  selanjutnya, disarankan  untuk  mengambil  sampel  yang  lebih  banyak,  hal  ini  bertujuan  untuk  keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2

## DAFTAR PUSTAKA
Chotimah dan Prasetya (2022), Penerapan Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK 24 Pada PT ABC.
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) (2021), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) (2009), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
Hamdan, et al. (2018), Employee Benefits Accounting, Its Impact on the Market Share Price, the  Volume  of  Credit  Facilities  and  Deposits.  International  Journal  of  Economics  and Finance; Vol. 10, No. 1; 2018.
Handa  S.  Abidin,  SH,  LL.M,  Ph.D,  (2012).  Artikel  Pengertian  Pemberi  Kerja,  diakses  dari http://www.Penelitihukum.org.
Heider, F. (1958) The Psychology of Interpersonal Relations. New York.\ Hery. 2013. Akuntansi Dasar 1 dan 2. Jakarta: PT.Grasindo. Indratno, Albertus. 2013. Prinsip – Prinsip Dasar Akuntansi. Jakarta Timur: Dunia Cerdas. Jan Hoesada (2021), Makalah Akuntansi Imbalan Paska Kerja.
Kenjo  GmbH  (2021),  What’s  the  difference  between  wages  and  salary?.  Diakses  dari https://blog.kenjo.io/difference-wages-and-salary.
Kholida  Qothrunnada  (Maret  2022),  Omnibus  Law:  Pengertian,  Tujuan,  dan  Manfaatnya.
Diakses dari https://finance.detik.com.
Liapis  &  Thalassinos  (2013),  A  Comparative  Analysis  for  the  Accounting  Reporting  of “Employee Benefits” between IFRS and other Accounting Standards: A Case Study for the  Biggest  Listed  Entities  in  Greece.  International  Journal  of  Economics  &  Business Administration Volume I, Issue (1), 2013.
Maslow,  A.  H.  (1943).  A  Theory  of  Human  Motivation.  Psychological  Review,  50,  1–21.
DOI:10.1037/h0054346Corpus ID: 53326433
Michael, A. and Dixon, R. (2019) ‘Audit data analytics of unregulated voluntary disclosures and  auditing  expectations  gap’,  International  Journal  of  Disclosure  and  Governance, 16(4), pp. 188–205.
Mirah (2018), Analisis Pengaruh Penerapan PSAK 24 (Revisian) Imbalan Kerja pada Laporan Keuangan  Lembaga  Pembiayaan  Ekspor  Indonesia  (LPEI)  (Studi  Pada  Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).
Nursal dan Sari (2023), Analisis Perhitungan Aktuaria Dana Pensiun Menggunakan Metode Projected  Unit  Credit.  Journal  Of  Mathematics  UNP  Vol.  8,  No.  1,  Maret  2023,  pp. 73~84.
Priyati, Novi. (2016). “Pengantar Akuntansi.” Indeks. Jakarta Barat.
Republik Indonesia (2003), Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Republik Indonesia (2011), Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Republik Indonesia (2020), Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Republik Indonesia (2021), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu , Alih Daya , Waktu Kerja , Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat , dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021).
Republik Indonesia (2021), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021).
Republik  Indonesia  (2021),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP 37/2021).
Sugiyono (2021), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta. Suwardjono (2015), Teori Akuntansi. Universitas Gajah Mada.
Analysis Of The Application Of Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability About Employee Benefits With The Importance Performance Analysis Method By Iqbal Reza Nasution 1 , Sugeng Riyadi 2
Tatik  dan  Safrizal  (2023),  Analisis  Penerapan  PSAK  24  Agenda  Decision  IAS  19  pada  PT XYZ. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Vol. 2 No. 1 Februari – Mei 2023 Vroom,  V.H.,  (1964).  Work  and  Motivation.  John  Wiley  and  Sons,  Inc.  United  States  of America.