## PROBLEMATIKA GURU TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF (TKRO) DI SMK PELAKSANA IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA KATEGORI MANDIRI BERUBAH
Joko Sriyanto 1 *, Agus Budiman 2 , Wardan Suyanto 3 , Bambang Sulistyo 4 , Priti Priti 5 , Satria Pangestu 6 , Olga Satria Tri Utama 7 , Laksono Tejo Pawoko 8 , Feri Dian Pratama 9 1-9 Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta *Corresponding Author: joko_sriyanto@uny.ac.id

## Abstract
This research aimed to explore the challenges encountered by teachers of Automotive Light Vehicle Engineering (TKRO) in one of the State Vocational High Schools in the Special Region of Yogyakarta in  implementing  the  Independent  Curriculum  category  of  the  Merdeka  Curriculum.  Data  collection involved  interviews  and  qualitative  descriptive  data  analysis  techniques.  The  study  involved  4 respondents,  including  the  Curriculum  Vice  Principal,  TKRO  Head  of  Department,  and  2  TKRO teachers teaching Vocational Subjects in Grade 10. The findings of the research suggest that TKRO teachers face several problems, such as: 1) lack of support from Kemendikbudristek and Yogyakarta Special  Region  Education  Office;  2)  lack  of  understanding  of  the  concepts  and  philosophy  of  the Merdeka Curriculum; and 3) difficulties in implementing Differentiated Learning.

## Key Words: challenges, teachers, TKRO, Merdeka Curriculum

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  problematika  Guru  Teknik  Kendaraan  Ringan  Otomotif (TKRO) di salah satu SMK Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka  Kategori  Mandiri  Berubah.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  wawancara  dan analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Responden berjumlah 4 orang yang terdiri  dari  Waka  Kurikulum,  Kaproli  TKRO,  dan  2  Guru  TKRO  yang  mengampu  Mata  Pelajaran Kejuruan  di  Kelas  10.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  guru  TKRO  menghadapi  beberapa permasalaha, yaitu: 1) Kurangnya Dukungan dari Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan Provinsi DIY, 2) Kurangnya Pemahaman terhadap Konsep dan Filosofi Kurikulum Merdeka, dan 3) Kesulitan dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi.
Kata kunci : Problematika, Guru, TKRO,  Kurikulum Merdeka

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  menyebabkan  meningkatnya  ketertinggalan  pembelajaran  ( learning loss )  di  Indonesia  (Spink,  Cloney,  &  Berry,  2022).  Ketertinggalan  pembelajaran  terindikasi melalui: peserta didik kesulitan untuk memahami kompetensi yang dipelajari sebelumnya, tidak mampu  menuntaskan  pembelajaran  di  jenjang  kelas,  atau  ketika  peserta  didik  mempunyai kompleksitas  permasalahan  karena  tidak  mampu  menguasai  pembelajaran  di  setiap  jenjang (Kemendikbudristek, 2022).
Sebagai  upaya  pemulihan  terhadap learning  loss, UNESCO  (2020)  memberikan rekomendasi  kepada  sekolah  untuk  fokus  mengajarkan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang paling penting dan harus dikuasai pada jenjang tertentu. Senada dengan rekomendasi UNESCO
tersebut,  Molato-Gayares  et.al.  (2022)  menyatakan  bahwa  sebagai  upaya  pemulihan pembelajaran  perlu  dilakukan  prioritasi  dan  penyederhanaan  kurikulum  untuk  memastikan bahwa kompetensi dasar yang penting dapat dikuasai oleh peserta didik.
Berkaitan  dengan  kurikulum,  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kemendikbudristek  pada tahun 2020 memberikan dua opsi pilihan kepada sekolah, menggunakan Kurikulum 2013 (K- 13)  atau  menggunakan  Kurikulum  Darurat  (K-13  yang  disederhanakan)  sebagai  langkah mengatasi learning  loss .  Pemberlakukan  Kurikulum  Darurat  bertujuan  supaya  pembelajaran selama  pandemi  fokus  pada  penguatan  karakter  dan  kompetensi  mendasar.  Hasil  evaluasi Kemendikbudristek  terhadap  pelaksanaan  kurikulum  darurat  menunjukkan  bahwa  secara umum, siswa dan sekolah yang menggunakan kurikulum darurat hasil asesmennya yang lebih baik dibandingkan dengan pengguna Kurikulum 2013 secara penuh. Selain itu, implementasi kurikulum  darurat  juga  mampu  mengurangi  indikasi learning-loss selama  pandemi  secara signifikan  (Kemendikbudristek,  2022).  Fakta  ini  menunjukkan  pentingnya  perubahan  dan implementasi kurikulum yang lebih sederhana dan fleksibel.
Pada  tahun  2021,  Kemendikbudristek  memperkenalkan  Kurikulum  Prototipe  (kemudian berubah namanya menjadi Kurikulum Merdeka pada tahun 2022 sebagai pilihan tambahan bagi sekolah  untuk  melaksanakan  pemulihan  pembelajaran.  Kurikulum  merdeka  dikembangkan sebagai  kurikulum  yang  lebih  fleksibel  dan  fokus  pada  materi  esensial  serta  pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik (Sitoningrum, 2023).
Kurikulum  Merdeka  dirancang  untuk  memberikan  keleluasaan  kepada  pendidik  untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta  didik.  Ada  pun  karakteristik  dari  Kurikulum  Merdeka  adalah  sebagai  berikut:  (1) Pengembangan soft skills dan karakter melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila; (2) Fokus  pada  materi  esensial,  relevan,  dan  mendalam  sehingga  ada  waktu  cukup  untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar; dan (3) Pembelajaran  yang  fleksibel,  dimana  guru  diberikan  keleluasaan  untuk  melaksanakan pembelajaran  yang  sesuai  dengan  tahap  capaian  dan  perkembangan  masing-masing  peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal (https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/#alur)
Pada tahap awal, Kurikulum Merdeka diterapkan pada 2.499 Sekolah Penggerak (SP) dan 901  SMK  Porgram  Keunggulan  (SMKPK).  Pada  tahun  2023,  data  Kemendikbudristek menunjukkan terdapat 293.373 sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Berdasarkan  Surat  Edaran    Badan  Standar,  Kurikulum,  dan  Asesmen  Pendidikan  (BSKAP), Kemendikbudristek  Nomor  2774/H.H1/KR.00.01/2022  tentang  Implementasi  Kurikulum Merdeka  Secara  Mandiri  Tahun  Ajaran  2022/2023,  terdapat  tiga  kategori  sekolah  pelaksana
IKM,  yaitu:  1)  Mandiri  Belajar,  satuan  pendidikan  menggunakan  struktur  Kurikulum  2013 dalam  mengembangkan  kurikulum  satuan  pendidikannya  dan  menerapkan  beberapa  prinsip Kurikulum  Merdeka  dalam  melaksanakan  pembelajaran  dan  asesmen;  2)  Mandiri  Berubah, satuan  Pendidikan  menggunakan  struktur  Kurikulum  Merdeka  dalam  mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan  pembelajaran  dan  asesmen;  dan  3)  Mandiri  Berbagi,  satuan  Pendidikan menggunakan  struktur  Kurikulum  Merdeka  dalam  mengembangkan  kurikulum  satuan pendidikannya  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  Kurikulum  Merdeka  dalam  melaksanakan pembelajaran  dan  asesmen,  dengan  komitmen  untuk  membagikan  praktik-praktik  baiknya kepada satuan pendidikan lain.
Dalam  rangka  mendukung  implementasinya,  Kemendikbudristek  sampai  dengan  tahun 2022  telah  melaksanakan  pelatihan  kepada  sejumlah 19.086 kepala  sekolah,  guru,  dan pengawas sekolah terkait kurikulum merdeka. Namun demikian, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa guru-guru di SP maupun SMKPK belum sepenuhnya memahami tentang kurikulum merdeka. Terdapat kebingungan dalam menganalisis karakteristik satuan pendidikan untuk kemudian menggunakannya pada pengorganisasian pembelajaran. Selain itu, juga terjadi kebingungan  dalam  memanfaatkan  hasil  asesmen  untuk  acuan  pelaksanaan  pembelajaran terdiferensiasi,  serta  kebingungan  terkait  posisi  projek-projek  P5  dalam  struktur  kurikulum (Kemdikbudristek, 2022).
Guru,  sebagai  ujung  tombak  dalam  impelementasi  Kurikulum  Merdeka  mengalami kesulitan  dalam  menganalis  CP,  merumuskan  TP,  menyusun  ATP,    menyusun  Modul  Ajar, menentukan metode dan strategi pembelajaran, serta menentukan bentuk asesmen dan bentuk asesmen pada pembelajaran berbasis proyek (Zulaiha, Meisin, dan Meldina, 2022; Windayanti, et.al.,  2023;  Putri,  et.al.,  2023;  Tanggur,  2023).  Hal  ini  dikarenakan  guru  belum  memahami paradigma dasar dari Kurikulum Merdeka (Yuhastina, et.al., 2020; Arifiani & Umami, 2023).
Sejalan dengan hasil-hasil penelitian di atas, Warsihna, et.al. (2023) yang meneliti kesiapan sekolah  dalam  melaksanakan  Kurikulum  Merdeka  pada  jenjang  Sekolah  Dasar  menemukan bahwa  dari  6  sekolah,  hanya  2  sekolah  yang  skornya  di  atas  rata-rata,  sementara  4  sekolah lainnya di bawah rata-rata.
Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  merupakan  lembaga  pendidikan  yang  terdampak paling berat selama pandemi Covid-19 dan penutupan sekolah serta pembelajaran online. Hal ini dikarenakan sebagian besar pembelajaran di SMK dilaksanakan secara praktik yang sangat sulit  dilaksanakan  secara  online  (ILO,  2021;  Hoftijzer,  Levin,  &  Weber,  2020).  Selain  itu
praktik  industri/magang  sebagai  salah  satu  bagian  penting  dalam  membekali  pengetahuan, sikap, dan kompetensi kerja siswa juga tidak dapat dilaksanakan.
Hasil-hasil  penelitian  yang  telah  dikemukakan  di  atas menunjukkan  bahwa  sekolah  dan guru  masih  menghadapi  kendala  dalam  memahami  dan  melaksanakan  kurikulum  merdeka. Sekolah  dan  guru  masih  membutuhkan  waktu  dan  dukungan  untuk  memahami  dan melaksanakan hal-hal yang lebih detail supaya kurikulum dapat diimplementasikan secara utuh (Kemendikbudristek,  2022).  Penelitian-penelitian  telah  banyak  dilakukan  pada  jenjang  SD, SMP, dan SMA, namun belum banyak yang meneliti pada jenjang SMK lebih khusus lagi SMK bidang Otomotif. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengisi gap tersebut. Hasil dari penelitian ini  akan  menjadi  dasar  untuk  untuk  perbaikan  dan  peningkatan  kualitas  implementasi kurikulum merdeka secara umum dan bidang Otomotif secara khusus.

## METODE
Penelitian  ini merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dan  jenis  penelitian  studi  kasus. Penelitian  dilakukan  di  SMK  Negeri  X  (pseudonim)  Provinsi  DIY  yang  merupakan  SMK pelaksana  Implementasi  Kurikulum  Merdeka kategori Mandiri Berubah  mulai  Tahun Ajaran 2022/2023.  Subyek/informan  penelitian  adalah  Wakil  Kepala  Sekolah  Urusan  Kurikulum (Waka  Kurikulum),  Ketua  Program  Keahlian  Teknik  Kendaraan  Ringan  Otomotif  (Kaproli TKRO) dan 2 guru yang mengampu mata pelajaran kejuruan TKRO di kelas 10 (Kurikulum Merdeka di SMK ini baru dilaksanakan di kelas 10). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi dari informan. Data penelitian yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis Miles & Huberman (1992) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  penelitian  diuraikan  dan  dibahas  menjadi  sub-bagian  berdasarkan  pada  tema- tema yang muncul dari wawancara dengan semua responden. Tema utama permasalahan yang dihadapi  oleh  guru  TKRO  dalam  implementasi  kurikulum  merdeka  meliputi  kurangnya dukungan dari dinas pendidikan; kurangnya pemahaman terhadap konsep kurikulum merdeka; serta kesulitan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi.
1.  Kurangnya Dukungan dari Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan Provinsi
Dukungan  dari  pemerintah,  dalam  hal  ini  Kemendikbudristek  mau  pun  Dinas Pendidikan  Kabupaten  dan  atau  Provinsi  sangat  dibutuhkan  oleh  guru  dan  sekolah  demi terlaksananya implementasi Kurikulum Merdeka yang sukses dan berkualitas. Berdasarkan hasil wawancara, para responden menyampaikan bahwa dukungan dari Kemendikbudristek
dan  Dinas  Provinsi  DIY  dirasakan  masih  kurang.  Kurangnya  dukungan  ini  ditunjukkan dengan  minimnya  sosialiasi/workshop/pelatihan  dan  pendampingan  dalam  rangka implementasi Kurikulum Merdeka yang diterima oleh sekolah dan guru. Hal ini sebagimana yang disampaikan oleh Waka Kurikulum sebagai berikut:
“Saya diundang sekali ke balai dikmen untuk sosialisasi, terus diceritani apa itu CP thet…thet… gitu. Terus dari dinas propinsi juga sekali dikasih sosialisasi eee…. saat itu cuman dikasih apa ya… materi tentang asesmen.”
Hal yang sama disampaikan oleh Kaproli TKRO:
“…sosialisasi dalam kontek jurusan masih kurang.”
Guru TKRO (H) menyampaikan:
“Ya namanya saja mandiri Pak… support dari dinas kurang sekali…”
Berdasarkan informasi-informasi di atas diketahui bahwa hanya Waka Kurikulum yang mendapatkan  sosialisasi  dari  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DIY,  sementara  untuk  guru-guru TKRO belum pernah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait Kurikulum Merdeka. Hal ini sesuai dengan temuan Sunarni & Karyono (2023) dan Sari, Ahadin, Fauzi (2023) bahwa belum semua guru memperoleh kesempatan mengikuti sosialasi Kurikulum Merdeka.
2. Kurangnya Pemahaman terhadap Konsep dan Filosofi Kurikulum Merdeka
Kurangnya  sosialisasi  dan  pelatihan  yang  diterima  oleh  guru-guru  di  SMK  N  X mengakibatkan  guru-guru  kurang  memahami  Kurikulum  Merdeka  dengan  baik.  Kaproli TKRO menyatakan:
“terus  terang  saja,  kaitannya  yang  sebenarnya  kita  inginkan  itu  kan  pencerahan bedane opo (bedanya apa) untuk di level jurusan itu. Umpamanya kurikulum merdeka itu  bedanya  apa  dengan  kurtilas  (Kurikulum  2013)  sebetulnya  konteksnya  itu… filosofisnya itu apa yang berbeda. Kalau format mudah kita ikuti, tapi kalau filosofinya itu di  jurusan terus terang belum pernah dijelaskan, belum kita pegang… sehingga kita menerjemahkan secara ‘liar’ saja. Nah kami di jurusan seringkali berkelakar itu, kalau ngobrol-ngobrol itu malah sering kali berkelakar, selama kelase bentuk’e isih padha, kotak, terus papan tulie’e isih neng ngarep, muride madhep ngarep (selama bentuk kelasnya masih  sama, kotak, terus papan tulisnya masih di  depan, siswanya menghadap  ke  depan)  ya  sama  saja,    kurikulumnya  mau  dinamain  apapun,  mau kurikulum  merdeka,  setengah  merdeka,  akan  sama  saja.  Jadi  mungkin  secara format…administrasi berubah tapi pelaksanaanya belum tentu.”
Sekolah melalui Waka Kurikulum bersama-sama dengan Forum Waka Kurikulum SMK se-DIY  secara  mandiri  sudah  berusaha  untuk  menyelenggarakan  workshop  Kurikulum Merdeka.  Namun  demikian  hasilnya  belum  sesuai  yang  diharapkan  karena  Nara  Sumber yang  dihadirkan  ternyata  juga  kurang  menguasai.  Hal  ini  sebagaimana  yang  disampaikan oleh Waka Kurikulum sebagai berikut:
“kemarin kita yang dari WKS Kurikulum se-DIY itu kan membuat forum pak… terus yuk kita belajar sendiri… akhirnya kemarin kita ngundang nara sumber dari Jakarta”
Namun demikian ketika ditanya apakah dari kegiatan tersebut berhasil mendapatkan filosofi Kurikulum Merdeka sebagaimana yang dikeluhkan oleh Kaproli TKRO, Waka Kurikulum menjawab:
“Nggak e Pak hahahah… bahkan saat itu ketika kita tanya tentang.. kan kita lihat struktur  dan  lain  sebagainya,  terus  PKL-nya  itu  bagaimana?  Thek..thek…  gitu  Ya terus (dijawab oleh nara sumber) ya besok saya bawa diskusi ke jakarta.”
Lebih lanjut Waka Kurikulum menjelaskan:
“Eee… gini Pak, sekarang memang dari info yang saya terima, saiki ki kuwi ra ono koyo kurikulum 13 mbiyen (sekarang ini tidak ada seperti K-13 dulu), K-13 itu kan ada dari PusKur, kemudian ada IN, instruktur nasional… instruktur nasional nanti ke propinsi… propinsi nanti ke… dan kayak menyebarkannya itu diatur cetho (jelas).. ini kan judule silakan belajar sendiri hahaha..”
Guru TKRO (S) menyatakan:
“sinau  dewe  (belajar  sendiri)…  ning  iso  opo  ra  isone  ora  ngerti  (tetapi  bisa  atau tidaknya kita tidak tahu) haha…”
Berdasarkan  informasi  yang  disampaikan  oleh  informan-informan  tersebut  diketahui bahwa para guru masih kurang memahami filosofi dan konsep dari Kurikulum Merdeka. Hal ini  mendukung  hasil  penelitian  Syarifudin  (2023)  yang  menemukan  bahwa  dari  60  orang guru  yang  berasal  dari  lima  (5)  Madrasah  di  Manggarai  Barat  hanya  25%  guru  yang memahami  kurikulum  merdeka  dengan  sangat  baik,  35%  lainnya  pemahamannya  dalam kategori cukup, 25% sedikit memahami, serta 15% kurang memahami kurikulum merdeka.
3.  Kesulitan dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi
Pembelajaran  berdiferensi  merupakan  salah  satu  tuntutan  dan  karakteristik  dari Kurikulum  Merdeka,  di  mana    pembelajaran  disesuaikan  dengan  tahap  capaian  melalui pemberian  materi  pembelajaran  yang  bervariasi  sesuai  dengan  pemahaman  peserta  didik. Tujuan  utama  dari  pembelajaran  berdiferensiasi  adalah  agar  setiap  siswa  mencapai kompetensi  yang  diharapkan  (Kemendikbudristek,  2022).  Hal  ini  menjadi  kesulitan tersendiri bagi Kaproli dan Guru TKRO di SMK N X. Kaproli TKRO menyatakan:
“tuntutan  kurikulum  merdeka  itu  kan  mengakomodir  perbedaan…  Terus….  Konsep pembagian kelas kita kan masih cara lama, 1 kelas 36 siswa, gurunya 1, terus dengan kurikulum-13  saja  itu  guru  praktik  mengampu  36  siswa  saja  itu  sudah  minta  ampun apalagi kita dituntut untuk mengakomodir perbedaan gitu lho Pak… itu susah sekali… belum paralelnya Pak, kadang-kadang di satu jurusan paralelnya lebih dari 2 atau 3 gitu  kan…  sementara  gurunya  hanya  8,  ya  bagaimana  kita  bisa  mengakomodir perbedaan minat, bakat itu kalau murid kita banyak… seperti itu pak… jadi kadang kita itu ya akhirnya kembali lagi… mungkin format berubah… secara format administrasi berubah tapi…”
Guru TKRO (H) menyahut:

## “carane mulang padha (caranya mengajar sama)”
Informasi  dari  Kaproli  dan  Guru  TKRO  tersebut  di  atas  menegaskan  bahwa  mereka kesulitan  dalam  melaksanakan  pembelajaran  berdiferensiasi.  Secara  administratif  atau dokumen  seperti  Capaian  Pembelajaran  (CP),  Alur  Tujuan  Pembelajaran  (ATP),  Modul Ajar,  Jurnal/Agenda  Guru  mungkin  berubah  disesuaikan  dengan  tuntutan  Kurikulum Merdeka  sebagaimana  yang  mereka  pahami,  namun  demikian  dalam  pelaksanaan pembelajarannya masih sama sebagaimana pembelajaran-pembelajaran sebelumnya.
Kemendikbudristek  (2022)  menyatakan  bahwa  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah akan melalui proses pemaknaan oleh satuan pendidikan dan pendidik. Mengutip Spillane et al. (Kemdikbudristek, 2022) menyatakan bahwa pemaknaan terhadap suatu kebijakan dipengaruhi oleh representasi pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, dalam membantu dalam proses interpretasi  dan  memfasilitasi  proses  pemahaman  kebijakan  tersebut.  Termasuk  dalam representasi tersebut adalah pelatihan dan peran pemerintah daerah dalam mendampingi proses implementasi  kebijakan.  Terkait  dengan  Kurikulum  Merdeka,  kurangnya  representasi  dari pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DIY  dapat  menyebabkan miskonsepsi  guru  terkait  konten  dan  pedagogi  yang  menghambat  impementasi  kurikulum  di dalam  kelas  (Palestina,  Pangan,  dan  Ancho,  2020)  dan  pada  akhirnya  kebijakan  perubahan kurikulum  tersebut  akan diacuhkan  atau  terlihat  berubah  tetapi  pada  kenyataannya  masih melakukan praktik yang sama (Kemendikbudristek, 2022).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan  yang telah diuraikan di  atas, maka dapat disimpulkan bahwa problematika yang dihadapai oleh guru Program Keahlian TKRO di SMK Negeri  X  sebagai  Pelaksana  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  Kategori  Mandiri  Berubah adalah : 1) Kurangnya Dukungan dari Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan Provinsi DIY, 2) Kurangnya Pemahaman terhadap Konsep dan Filosofi Kurikulum Merdeka, dan 3) Kesulitan dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta melalui DIPA BLU skema Research Group  Tahun  2023  yang  telah  memberikan  dukungan  pendanaan  sehingga  terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainiyah,  Inayatul.  (2023). EFL  Teachers’  Challenges  in  Implementing  the  Independent Curriculum: A Case Study at SMA Negeri 8 Malang. Skripsi. University of Islam Malang.
Arifiani, I. K., Umami, N. (2023). Problematika Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di  SMKN  1  Pagerwojo  Kabupaten  Tulungagung.  ARMADA:  Jurnal  Penelitian Multidisiplin, Vol. 1, No. 8 August 2023, hal. 872-878.
https://doi.org/10.55681/armada.v1i8.767
Hoftijzer, M., Levin, V., Santos, I., & Weber, M. (2020). TVET in the Times of COVID-19: Challenges and Opportunities.
https://documents1.worldbank.org/curated/en/930861589486276271/pdf/TVET-Systems- response-to-COVID-19-Challenges-and-Opportunities.pdf
ILO. (2021). Skills Development in the Time of COVID-19: Taking Stock of the Initial Responses in Technical and Vocational Education and Training. Geneva: International Labour Organization.
Kemdikbudristek. (2022). Surat Edaran  Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek telah menerbitkan  Nomor 2774/H.H1/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023.
Molato-Gayares, Rhea et al. (2022). How to Recover Learning Losses from COVID-19 School Closures in Asia and the Pacific. DOI: http://dx.doi.org/10.22617/BRF220301-2
Nasution, Abdul Fattah. (2023). Hambatan dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di MTS Raudlatul Uluum Aek Nabara Labuhanbatu. Journal on Education, Vol. 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, hal. 17308- 17313.
Palestina, R. L., Pangan, A. D., & Ancho, I. V. (2020). Curriculum implementation facilitating and hindering factors: The Philippines context. International Journal of Education, 13 (2), 91-92. doi: 10.17509/ije.v13i2.25340
Priestley, M. (2010). Schools, teachers, and curriculum change: A balancing act? Journal of Educational Change, 12(1), 1–23. doi:10.1007/s10833-010-9140-z
Putri, Nurul Insani., Sabrina, Syania Icha., Budiman, Nanang., Utami, Wulan Tri Puji. 2023. Hambatan Guru dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Terhadap Proses Pembelajaran di SD Negeri 3 Brosot. Indonesian Journal of Elementary Education Vol. 5, No.1, Juli 2023, hal. 51-60.
Sari, A D P., Ahadin, Fauzi. (2023). Kendala Guru Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Di SD Negeri Unggul Lampeuneurut Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Elementary Education Research, Vol.8 , No 2, Mei, 2023, hal. 60-68 .
Syarifudin. (2023). Analisis Pemahaman Guru Terhadap Kurikulum Merdeka Belajar, Studi Kasus 5 Madrasah Ibtidaiyah (MIN & MIS) Manggarai Barat. Jurnal Edunet, Vol. 1, No. 1, 2023, hal 32-42.
Sitoningrum,  Niken  Dwi.  (2023).  Kurikulum  Merdeka  Belajar:  Pengertian,  Tujuan, Karakteristik, hingga Keunggulannya. Diakses dari https://www.detik.com/sulsel/berita/d-
6823183/kurikulum-merdeka-belajar-pengertian-tujuan-karakteristik-hingga- keunggulannya pada tanggal 10 Novermber 2023.
Spink, J.,  Cloney, D., Berry, A. (2022). Studi Kesenjangan Pembelajaran 1 – Tak Sekedar Huruf dan Angka_Pengaruh Pandemi COVID-19 pada Kemampuan Literasi dan Numerasi Dasar Siswa di Indonesia. Jakarta: INOVASI.
Sunarni,  Dan  Karyono,  Hari.  (2023).    Persepsi  Guru  Terhadap  Implementasi  Kurikulum Merdeka  Belajar  Di  Sekolah  Dasar.  Journal  On  Education,  Vol.  05,  No.  02,  Januari- Februari 2023, Hal. 1613-1620.
Surat  Edaran    Badan  Standar,  Kurikulum,  dan  Asesmen  Pendidikan  (BSKAP), Kemendikbudristek  Nomor 2774/H.H1/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023
Tanggur,  Femberianus  Sunario.  (2023).  Tantangan  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  bagi Guru Sekolah Dasar Di Wilayah Pedesaan Pulau Sumba. HINEF : JURNAL RUMPUN ILMU PENDIDIKAN, Vol. 2 No. 2, Agustus 2023 hal. 23-29.
UNESCO. (2020). Don’t remediate, accelerate! Effective catch-up learning strategies: Evidence from the United States. Access: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374029
Warsihna, J., Ramdani, Z.,  Amri, A.,  Kembara, M. D., Steviano,  I., Anas, Z., Anggraena, Y. (2023). Tantangan dan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang SD: Sebuah Temuan Multi-Perspektif. Kwangsan : Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 11, No. 01, Juli 2023, hal. 296-311. DOI: https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n1.p296--311
Windayanti, Afnanda, Mihrab., Agustina, Ria., Kase, Emanuel B S., Safar, Muh., Mokodenseho, Sabil. (2023). Problematika Guru Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka. Journal on Education, Vol. 06, No. 01, September-Desember 2023, hal. 2056- 2063.
Yuhastina, Y., Parahita, B. N., Astutik, D., Ghufronudin, G., & Purwanto, D. (2020). Sociology Teachers’ Opportunities and Challenges in Facing “Merdeka Belajar” Curriculum in the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0). Society, 8(2), 732-753. doi: 10.33019/society.v8i2.234
Zulaiha, Siti., Meisin, Meisin.,  Meldina, Tika. (2022). Problematika Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol 9 No 2; hal. 163-177. doi:10.3390/su12104306.