Papua Journal of Diplomacy and International Relations Volume 1, Issue 1, May 2021 (56-72) DOI : 10.31957/pjdir.v1i1.1674 ISSN 2797-0957 (Online)
Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 ( Coronavirus Disease 2019 )
Meyland S.F. Wambrauw*        Mathius Apintamon
INSTITUSI / AFILIASI

## ABSTRACT
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Indonesia.
This  study  examines  why  the  United  States  (US) imposes  economic  sanctions  against  Iran  during the  Covid-19  pandemic  and  the  impacts  on  the ongoing  tensions  between  the  two  countries.  By adopting qualitative descriptive analysis, the study found  that  the  US  enforced  a  series  of  economic sanctions  on  Iran  because  it  was  considered  a threat to US economic and strategic interests in the region.  Not  only  did  the  US  apply  sanctions  on foreign-affiliated  companies  assisting  Iranian people's  health  services  due  to  the  indication  of financing  of  terrorism,  but  the US  also  blacklisted several  Iranian  officials  for  human  rights violations.  The  US even convinced the  IMF  not  to provide  'emergency  loan  funds'  to  Iran.  As  a consequence, Iran found it difficult to get access to medicines  and  medical  equipment  which  was fundamentally  important  to  fight  the  outbreak  of the  Covid-19.  Iran  previously  struggled  with  US economic  sanctions,  and  the  further  sanctions during the Covid-19 had exacerbated the country's situation. It is also worth noting that the US, in this context,  ignored  the  aspect  of  human  life  in  Iran because  of  its  sanctions  during  the  Covid-19 pandemic.

## KEYWORDS
Covid-19; Iran; Sanctions; United States

## KORESPONDENSI
 * Meyland S.F. Wambrauw, Jalan Kamp
Wolker Waena, Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua 99351, Indonesia. Email: wmeyland@yahoo.com
This  is an open access  article under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) . © 2021 Papua Journal of Diplomacy and International Relations (PJDIR) published by the International Relations Study Program, Faculty  of  Social  and  Political  Sciences,  Cenderawasih  University,  in  collaboration  with  the  Indonesian Association  for International Relations (AIHII).
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)

## PENDAHULUAN
Timur Tengah merupakan sebuah kawasan  yang  sangat  dinamis.  Gejolak politik  maupun  keamanan  di  Timur Tengah tidak terlepas dari interaksi antara negara-negara  di  dalam  dan  dari  luar kawasan tersebut, terutama sejak berakhirnya  Perang  Dunia  kedua.  Tidak hanya  negara-negara  di  kawasan  yang berambisi untuk memenangkan pertarungan  pengaruh,  politik,  ideologi, dan  militer,  tetapi  negara  luar  kawasan serta  adidaya  saat  itu  seperti  Uni  Soviet dan  Amerika  Serikat  (AS)  juga  campur tangan dalam interaksi kawasan (Setiawan,  2018).  Hal  ini  tentu  berkaitan erat dengan kepentingan nasional negara- negara  Barat  yang  tertuju  pada  sektor energi  (minyak  dan  gas)  di  kawasan Timur Tengah.
Sebagai negara adidaya, AS memiliki kekuatan dan pengaruh ekonomi yang luar biasa. Ini memberikan AS  keleluasaan  untuk  mempraktikkan kapitalisme  di  seluruh  penjuru  dunia.  AS memanfaatkan  statusnya  sebagai super power untuk  mengatur  arah  kepentingan nasionalnya  di  Timur  Tengah.  Sejak revolusi  Islam  di  Iran  pada  1979, hubungan  diplomatik  AS–Iran  terputus hingga  saat  ini.  Dalam  pandangan  yang sederhana,  AS  menganggap  Iran  sebagai ancaman paling berbahaya bagi perdamaian  dunia  (Chomsky,  2016). Berbagai  sanksi  ekonomi  yang  berat  dan merusak  pun  dijatuhkan  AS  dengan maksud  untuk  mewujudkan  perubahan rezim  di  Iran.  Di  sisi  lain,  Iran memberikan  respons  konfrontatif  yang
sifatnya mengancam kepentingan strategis  dan  ekonomi  AS  di  Timur Tengah.  Hal  ini  kemudian  menciptakan sebuah  rivalitas  berkepanjangan  antar- kedua negara.
AS di bawah kepemimpinan George W. Bush dan Iran di bawah kepemimpinan  Mahmoud  Ahmadinejad merupakan  era  paling  buruk  sepanjang rivalitas  kedua  negara.  Kedua  Presiden merupakan  tokoh  yang  keras  dan  sangat kritis  terhadap  satu  sama  lain.  Namun semua  itu  berubah  ketika  kedua  negara dipimpin  oleh  tokoh  yang  lebih  moderat. Di  bawah  kepemimpinan  Barrack  Obama dan  Hassan  Rouhani,  hubungan  AS–Iran mulai  menunjukkan  perkembangan  yang cukup  menjanjikan.  Ini  ditandai  dengan disepakatinya  kesepakatan  nuklir  Iran  – Joint Comprehensive Plan of Action ( JCPOA ) –  yang  sempat  dinegosiasikan  selama hampir satu dekade.
JCPOA  merupakan  sebuah  ke- sepakatan multilateral antara Iran dengan anggota  tetap  dewan  keamanan  PBB  dan Jerman  (P5+1).  Lima  hal  pokok  yang diatur dalam  JCPOA adalah level pengayaan uranium, kapasitas pengayaan, stok uranium, stok plutonium, dan  pengawasan  (Riza,  2019).  Sebagai kompensasi  terhadap  ketaatan  Iran  pada kesepakatan itu, partisipan lainnya terutama  AS  sepakat  untuk  mencabut sebagian  besar  sanksi  ekonomi  terhadap Iran.  Namun  pada  8  Mei  2018,  Presiden Donald Trump menghentikan pencabutan sanksi  sebagaimana  ditentukan  dalam JCPOA dan mengumumkan
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
keputusannya untuk keluar dari kesepakatan itu (Fitzpatrick et al., 2019).
Kemunduran sepihak AS dari kesepakatan  multilateral  itu  berakibat pada serangkaian peristiwa yang meningkatkan  ketegangan  dengan  Iran. Peningkatan tensi diawali dengan penyerangan kapal tanker di Teluk Oman pada Mei dan Juni 2019. AS menuduh Iran sebagai  dalang  penyerangan  ini  (CNN Indonesia, 2019). Selanjutnya Iran menembak  jatuh drone milik  AS  yang memasuki  wilayah  kedaulatannya  pada Juni  2019  (Cooper,  2019).  AS  yang  gusar terhadap  tindakan  tersebut  kemudian memperketat sanksi ekonominya
terhadap Iran. Konflik  mencapai  titik  terpanasnya pada 3 Januari 2020 ketika AS meluncurkan serangan udara yang
menewaskan  Komandan  Tertinggi  Iran, Qassem Soleimani. Ketika stimulus perang  antar-kedua  negara  telah  sangat tinggi,  dunia  seakan  dijeda  oleh  pandemi Covid-19. Pada masa awal
penyebarannya,  Iran  merupakan  negara yang paling terdampak pandemi tersebut.
Per Maret 2020, jumlah kasus terkonfirmasi  di  Iran  melebihi  32.000 orang.  Ini  puluhan  kali  lipat  lebih  tinggi daripada  tetangganya  di  kawasan.  Israel berada  di  posisi  kedua  dengan  3.035 kasus,  diikuti  Oman  (1.292  kasus)  dan Arab  Saudi  (1.104  kasus)  (Statista,  2020). Kondisi  ini  tentu  akan  membuat  sanksi ekonomi  AS  semakin  memberatkan  Iran dalam melewati masa pandemi Covid-19.
Sama  halnya  dengan  negara-negara lain  di  dunia,  Iran  juga  merespons
peningkatan kasus tersebut dengan memberlakukan lockdown yang  sangat melumpuhkan perekonomian Iran. Di saat yang  bersamaan,  AS  secara  unilateral semakin memperketat sanksi ekonominya,  dan  tindakan  ini  hampir mendorong  Iran  ke  arah total  economic lockdown (Takian, 2020). AS memanfaatkan momen ini untuk melancarkan  sejumlah  sanksi  ekonomi yang  sangat  berhubungan  erat  dengan pandemi  Covid-19.  Diantaranya  adalah pemberlakuan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang melakukan  bisnis  dengan  Iran.  Hal  ini tentunya mempersulit Iran dalam membeli  peralatan  medis,  farmasi,  dan laboratorium  yang  sangat  vital  dalam membantu  Iran  memerangi  pandemi Covid-19.
Kebijakan  luar  negeri  AS  terhadap Iran ini menuai banyak kecaman internasional  bahkan  domestik.  Aktivis yang  berbasis  di  AS  telah  meluncurkan kampanye  digital  untuk  memprotes sanksi menggunakan
tagar #EndCOVIDSanctions  di Twitter dan Instagram .  Komunitas  Iran-Amerika  juga telah  memposting  video-video  yang menggambarkan bagaimana sanksi berdampak pada keluarga mereka di Iran yang  memerangi  pecahnya  virus  korona yang mematikan.
Belasan  akademisi  terkemuka  di AS dan  Kanada,  seperti  Noam  Chomsky, telah menandatangani petisi yang menyarankan bahwa sanksi terhadap Iran di  masa  krisis  global  ini  adalah  tindakan tidak  adil  dan  melanggar  hak  mereka
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
untuk perlindungan kesehatan dan mendapatkan  akses  ke  perawatan  medis. Demikian  pula,  mantan  Wapres  AS,  Joe Biden, yang juga menjadi kandidat dalam pemilu  presiden  AS  November  2020; Komisaris  Tinggi  PBB  untuk  Hak  Asasi Manusia (HAM), Michelle Bachelet; Sekretaris  Jenderal  (Sekjen)  PBB,  Antonio Guterres,  Perdana  Menteri  Pakistan,  dan tokoh-tokoh lainnya menyerukan pelonggaran  sanksi  terhadap  Iran  (N. Mortazavi, 2020).
Merespons sanksi tersebut Iran juga mengambil serangkaian tindakan diplomatik.  Salah  satunya  adalah  upaya Menteri  Luar  Negeri  Iran,  Javad  Zarif yang  menyurati  Sekjen  PBB,  Antonio Guterres.  Zarif  mengadukan  sanksi  AS sebagai  tantangan  terbesar  bagi  Republik Islam  dalam  perang  melawan  virus korona  dan  mendesak  agar  sanksi unilateral  dan  ilegal  itu  segera  diakhiri (Tasnim  News  Agency,  2020).  Fenomena inilah  yang  membuat  tim  penulis  tertarik untuk mengkaji isu ini lebih lanjut.
Artikel ini bertujuan untuk menelaah  lebih  dalam  terkait  motif pemberian  sanksi  ekonomi  Amerika Serikat terhadap Iran pada masa pandemi Covid-19,  dan  dampaknya  terhadap ketegangan  kedua  negara  yang  sedang berlangsung.  Tulisan  ini  terdiri  dari beberapa bagian. Pertama, penulis memaparkan teori realis sebagai pendekatan  dalam  menganalisa  tulisan ini.  Kedua,  penjabaran  terkait  metode penelitian yang digunakan. Ketiga, bagian pembahasan  yang  terdiri  dari  tiga  sub-
bagian;  dan  bagian  terakhir  adalah kesimpulan.

## TINJAUAN LITERATUR
Tulisan  ini  menggunakan  teori  realisme dalam  hubungan  internasional  untuk menjelaskan  perilaku  Amerika  Serikat dalam menerapkan sanksi ekonomi terhadap  Iran  di  tengah  pandemi  Covid- 19.  Menurut  Morgenthau,  kepentingan nasional  atau national  interest merupakan pilar  utama  bagi  teorinya  tentang  politik luar negeri dan politik internasional yang realis.
Pemikiran  Morgenthau  didasarkan pada  premis  bahwa  strategi  diplomasi harus  didasarkan  pada  kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal  dan  ideologi  yang  dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menegaskan  bahwa  kepentingan  setiap negara  dalam  hubungan  internasional adalah mengejar kekuatan/kekuasaan ( struggle  for  power ).  Morghentau  sendiri mendefinisikan power sebagai  apa  saja yang  menjadikan  dan  mempertahankan kendali suatu negara terhadap negara lain (Bakry, 2017).
Hubungan kekuasaan atau pengendalian  ini  bisa  diciptakan  melalui teknik-teknik  paksaan  maupun  kerja sama.  Dalam  hal  ini,  AS  melihat  bahwa satu-satunya  cara  untuk  mengeliminasi ancaman  Iran  terhadap  kepentingannya adalah  dengan  menundukkan  rezim negara  itu  yang  dianggap  sebagai  ‘ rogue state ‘. Dalam hal ini, AS tidak memanfaatkan kekuatan militernya,
melainkan  kekuatan  ekonominya.  AS
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
melancarkan tekanan ekonominya terhadap Iran pada masa pandemi Covid- 19,  dengan  dalih  untuk  melindungi kepentingan  nasionalnya,  yang  pada akhirnya akan menjamin keberlangsungan negaranya.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  metode  analisis deskriptif  kualitatif  untuk  menjelaskan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran  pada  masa  pandemi  Covid-19. Deskripsi  kualitatif  adalah  penelitian eksplorasi  dan  berperan  penting  dalam menghasilkan  hipotesis  atau  pemahaman dalam  berbagai  variabel  sosial  (Bungin, 2009).  Sementara  teknik  pengumpulan data  yang  dipakai  dalam  tulisan  ini adalah  studi  pustaka  ( library  research ), yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan  data-data  sekunder  yang sumbernya  diperoleh  dari  buku-buku, situs-situs  internet,  jurnal-jurnal,  dan sumber-sumber terkait lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika  Hubungan  AS  dan  Iran: Sanksi Ekonomi Dari Satu Pemerintahan AS ke Pemerintahan Lainnya
Kepentingan  AS  di  Timur  Tengah memiliki  hubungan  langsung  dengan perilaku  AS  terhadap  Iran.  Sanksi ekonomi  yang  dijatuhkan  oleh  Amerika Serikat terhadap Iran sejatinya merupakan sebuah  wujud  kebijakan  luar  negeri negara  tersebut.  Secara  umum  kebijakan luar  negeri  biasanya  melibatkan  cita-cita. Dalam  artian  bahwa  di  balik  tekanan
ekonomi  yang  dilancarkan  AS,  ada beberapa hal yang hendak dicapai.
Sanksi  ekonomi  AS  bukanlah  hal yang  baru  bagi  Iran.  Sejarahnya  dapat ditelusuri  sejak  kemenangan  Revolusi Islam  Iran  pada  tahun  1979.  Revolusi Islam  diwarnai  dengan  pengepungan kantor  kedutaan  besar  AS  di  Tehran. Peristiwa  yang  paling  mengundang kecaman baik publik maupun pemerintah AS pada periode ini adalah krisis sandera. Saat  terjadi  revolusi  Iran,  hubungan Amerika-Iran  tidak  hanya  memburuk tetapi  kemungkinan  untuk  memperbaiki hubungan itu juga ikut hilang dikarenakan  tidak  efektifnya  negosiasi antar  kedua  negara.  Tokoh  revolusi  Iran Ayatullah  Khomeini  menjuluki  Amerika sebagai  ‘setan  besar’;  sementara  Presiden Carter  menyebut  para  Mullah  sebagai ‘sekumpulan orang gila’ (Gerges, 2002).
Pemerintahan  Presiden  Carter  kala itu benar-benar kewalahan dalam menghadapi  Iran  yang  menawan  para diplomatnya  di  Tehran  selama  444  hari.
Hal  ini  yang  menjadi  cikal  bakal kebencian  para  petinggi  negara  maupun publik  AS  terhadap  Iran  dan  kemudian terhadap  Islam.  Pada  masa  itu  Presiden Carter  melihat  sanksi  ekonomi  sebagai suatu  cara  tercepat  untuk  menundukkan Iran  dan  menegosiasikan  kepulangan warga  mereka  yang  ditahan.  Di  sini polanya  jelas  bahwa  kebijakan  Carter  itu melibatkan  cita-cita  yang  hendak  dicapai yaitu  menekan  Iran  dan  membebaskan warga  AS  yang  disandera  di  Tehran. Sanksi  lanjutan  pada  tahun-tahun  berikut menunjukkan  pola  yang  kurang  lebih
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
sama meski motifnya cenderung berkembang.
Patrick  Clawson  adalah  seorang direktur  penelitian  pada Washington Institute of Near Easy Policy . Dalam sebuah artikel, Clawson (2010) membagi periodisasi  sanksi  AS  terhadap  Iran  ke dalam  5  ronde  besar  ( five  major  rounds ).
Kelima ronde tersebut dijalankan dalam 5
pemerintahan  AS  yang  berbeda  dan  juga merupakan  respons  terhadap  tindakan Iran  itu  sendiri.  Penjelasan  kelima  ronde tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  Namun,  penjelasan  Clawson  hanya sampai pada pemerintahan Obama, sehingga penulis akan melengkapi periodisasi  tersebut  hingga  Pemerintahan Trump. Tabel 1. Periodisasi Sanksi AS terhadap Iran Periode Sanksi Tujuan Pemerintahan Carter  Pemblokiran impor minyak Iran;  Pembekuan  aset  Iran  senilai  12 Triliyun USD di AS;  Embargo  ekonomi  dan  perjalanan antara AS dengan Iran.  Menekan Iran untuk membebaskan  444 Warga AS yang ditawan di Tehran. Pemerintahan Reagan  Menentang  upaya  pinjaman  dana Iran di Bank Dunia;  Membatasi ekspor barang (berfungsi ganda/yang  dapat  dialihgunakan untuk keperluan militer) ke Iran;  Pemblokiran  impor  minyak  AS  dari Iran.  Membalas pengeboman terhadap  pasukan
penjaga  keamanan
AS di Libanon.  Menekan upaya perang  Iran  selama perang Iran-Irak.  Menekan ketergantungan  AS terhadap impor minyak  dari  Iran sebagai sumber cadangan minyak strategisnya. Pemerintahan Clinton  Pelarangan  keterlibatan  AS  dalam pengembangan  minyak  Iran;  Dua bulan  kemudian  AS  embargo  total terhadap  investasi  dan  perdagangan ke Iran.
 Kongress  meloloskan Iran  and  Libya
Sanctions  Act ( ILSA )  untuk  melarang
 Menekan pertumbuhan industri  migas  Iran yang adalah sumber pendapatan  utama
rezim itu.
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
perusahaan  asing  berinvestasi  pada industri minyak dan gas Iran. Pemerintahan Bush  Penerbitan serangkaian perintah untuk membekukan aset perusahaan dan individu tertentu yang dianggap terlibat dalam dukungan Iran terhadap  terorisme  dan  peran  Iran dalam mengacaukan kestabilan keamanan di Irak;  Penerbitan Iran,  North  Korea,  and Syria Nonproliferation Act ;  Pendirian  kantor  khusus  di  bawah Kementerian  Keuangan  AS  yang bertujuan untuk memperketat sanksi terutama terhadap Iran;  Penjatuhan sanksi terhadap beberapa entitas  asing,  terutama  perusahaan
Tiongkok dan Rusia yang membantu pengembangan  program  nuklir  dan rudal Iran.  Menekan dukungan Iran terhadap ‘kelompok teroris’;  Mencegah Iran dalam menyulut ketidakstabilan di Iran maupun kawasan;  Menghambat
pengembangan
program nuklir Iran dan  mencegah  Iran dalam  memperoleh senjata nuklir. Pemerintahan Obama  Memperketat sanksi dari Pemerintahan Bush; Banyak institusi maupun  individu  dikenai  sanksi dengan  alasan  pelanggaran  HAM, hingga  perdagangan  narkoba,  dan proliferasi;
 Anak perusahaan AS dari bank asing telah membayar lebih dari $14 miliar denda  untuk  pelanggaran  peraturan sanksi, sebagian besar terkait dengan transaksi dengan Iran;  Penerbitan Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment  Act ( CISADA )  untuk menargetkan  produk  minyak  olahan yang  diimpor  oleh  Iran  melalui perusahaan non-AS;
 The  Iran  Threat  Reduction  and  Syria Human  Rights  Act ;  menargetkan  Mencegah Iran untuk bangkit sebagai kekuatan dominan (hegemoni) di kawasan;  Menekan Iran untuk melunak dalam negosiasi terkait program nuklirnya;
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
asuransi  dan  transportasi  minyak Iran;
 Seksi  1245  dalam National  Defense Authorization Act ;  membatasi  bank asing yang bertransaksi dengan Bank Sentral Iran.  The  Iran  Freedom  and  Counter- Proliferation  Act diterbitkan  untuk memperluas jangkauan sanksi terhadap  perusahaan  asing  yang bertransaksi atau menyediakan transportasi terhadap industri minyak  dan  otomotif,  maupun  juga logam mulia.  Pada  November  2013  Presiden Obama  menangguhkan  sebagian sanksi sehubungan dengan dicapainya  kesepakatan  sementara dengan Iran terkait Isu Nuklir. Pemerintahan Trump  Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah  perusahaan  asing  yang beroperasi  di  Uni  Emirat  Arab karena membeli produk minyak dari Perusahaan  Minyak  Nasional  Iran atau National  Iranian  Oil  Company
(Middle East Eye, 2020).  Kemenkeu  AS  juga  mengumumkan sejumlah petinggi negara Iran dengan  tudingan  pelanggaran  HAM (Macias, 2020).  AS  menjatuhkan  sanksi  terhadap perusahaan-perusahaan  Irak  dan
Iran  yang  disinyalir  bekerja  sama atau  merepresentasikan IRGC  Quds
Force 1 (Middle East Eye, 2020).
 Mencegah kemungkinan perusahaan- perusahan asing tersebut untuk membiayai  proksi teroris  seperti IRGC Quds Force .
 Memberi  "tekanan maksimum" pemerintahan Trump terhadap Teheran.  Mengurangi  peran aktor-aktor lain dalam memfasilitasi penjualan minyak
1 The Quds Force atau Pasukan Quds dianggap sebagai Organisasi Teroris Asing ( Foreign Terrorist Organization ) oleh Amerika Serikat pada April 2019. Lihat: https://www.foxnews.com/world/what-is-the-quds-force-the-elite- iranian-military-unit
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
Iran.
Sumber: Diolah dari ‘U.S. Sanctions on Iran’ (Clawson, 2010)
Dari  tabel  diatas,  dapat  dilihat bagaimana  AS  selalu  memberikan  sanksi terhadap  Iran  yang  dianggapnya  sebagai ancaman  –  mulai  dari  pemerintahan Carter  hingga  Trump  di  tengah  pandemi Covid-19 saat ini.
Namun,  pemerintahan  AS  yang baru  dibawah  kepemimpinan  Joe  Biden yang  demokrat,  mungkin  saja  akan  lebih melunak dalam memberikan sanksi ekonomi  kepada  Iran.  Hal  ini  didasari dengan argument bahwa Biden memberikan prioritas dalam memperbaiki citra AS dimata global setelah kepemimpinan  Trump  yang  sebelumnya dianggap memperburuk. Joe Biden bahkan menyatakan sikap untuk bergabung lagi dalam perjanjian internasional  yang  telah  ditinggalkan Trump sebelumnya, termasuk
kesepakatan yang memberikan keringanan  sanksi  kepada  Iran  sebagai imbalan menurunkan program nuklirnya. Biden  mengatakan  bahwa  jika  Iran kembali  ke  kepatuhan  ketat  maka  dia akan menggabungkan AS kembali dengan perjanjian nuklir (Usher, 2020).
Dalam  teori  realisme,  keamanan nasional  atau  internasional  berada  pada prioritas  utama.  Selama  Iran  masih menjadi  ancaman  bagi  AS,  maka  sanksi ekonomi pun akan terus diberikan. Dalam hal  ini  sudah  terlihat  jelas  bahwa keamanan nasional maupun internasional masih  menjadi  dalih  utama  AS  dalam menekan  Iran.  Sebutlah  AS  menganggap
program  nuklir  Iran  sebagai  sebuah ancaman terhadap keamanan dan keberlangsungan  nasionalnya  maupun internasional. Hal inilah yang mendorong AS untuk melancarkan serangan ekonomi kepada  Iran  untuk  mencegah  negara tersebut memiliki senjata nuklir.
Sanksi-sanksi  AS  tersebut  dapat dikatakan  sebagai  sanksi  yang  sangat merusak  perekonomian  Iran.  Hal  ini mengingat sebagian besar sanksi ekonomi AS  tersebut  ditujukan  pada  sektor perdagangan  minyak  Iran.  Menurut  data dari Bank Sentral Iran, minyak mendominasi 2/3 dari total ekspor negara itu.  Sektor  ini  sangat  berarti  bagi perekonomian rezim tersebut. Itu sebabnya,  pemberlakuan  kembali  sanksi ekonomi  oleh  AS    tidak  hanya  akan merusak  perekonomian  Iran  namun  juga mendesak Iran untuk memberikan tindakan represif, yang berpotensi meningkatkan ketegangan antar keduanya.
Dalam  rentang  waktu  antara  Mei 2019 hingga Januari 2020 terjadi beberapa insiden yang justru meningkatkan ketegangan  antara  AS  dengan  Iran. Pertikaian tersebut pada akhirnya memengaruhi  arah  kebijakan  luar  negeri kedua  negara,  terutama  AS  yang  sejak awal telah bersikap agresif melalui sanksi ekonominya. AS tidak segan-segan memperluas
jangkauan
sanksi ekonominya  kepada  setiap  aktor  non- negara yang diasumsikan telah membantu
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
Iran dalam menghadapi sanksi ekonominya. Hal ini membuktikan bahwa AS  sebagai  negara  masih  merupakan aktor  dominan,  kesatuan,  dan  memiliki andil besar dalam tatanan internasional.

## Iran sebagai Ancaman Keamanan Nasional  dan  Internasional  terhadap  AS
Ada  beberapa  ancaman  yang  diberikan Iran  terhadap  AS.  Pertama,  ancaman ekonomi,  atau  ancaman  yang  ditujukan terhadap  kepentingan  ekonomi  AS  di kawasan.  Kepentingan  ekonomi  AS  di kawasan Timur Tengah adalah mengamankan  rute  perdagangan  minyak di  Teluk  Persia.  AS  tentu  menganggap Iran berpotensi sebagai ancaman terhadap kepentingan tersebut karena Iran memiliki  kedaulatan  pada  wilayah  Selat Hormuz  yang  merupakan choke  point terpenting  ekspor  minyak  mentah  dari kawasan.
Ancaman  potensial  ini  tentu  sangat bersifat  semu,  mengingat  Iran  tidak pernah  benar-benar  mengganggu  rute perdagangan  minyak  di  Selat  Hormuz meskipun  sejatinya  wilayah  itu  masih masuk  kedaulatannya.  Kalaupun  suatu saat Iran memutuskan untuk memblokade rute  perdagangan  minyak  tersebut,  itu hanya  akan  menjadi  respon  terhadap tindakan AS yang bersifat provokatif.
AS  juga  menganggap  Iran  sebagai ancaman terhadap kepentingan ekonominya  karena  insiden  kapal  tanker yang terjadi pada bulan Mei dan Juni 2019 lalu  (CNN  Indonesia,  2019).  Meski  AS menuduh  Iran  sebagai  dalang  di  balik insiden  tersebut,  tuduhan  itu  masih  tidak
didasari  oleh  bukti valid .  Setelah  itu,  AS mengirim drone ke  wilayah  kedaulatan Iran  dan drone itu  ditembak  jatuh.  Disini AS  dan  Iran  sama-sama  melewati  tahap dilema interpretasi dan keduanya menginterpretasikan satu sama lain sebagai ancaman.
Alhasil,  terjadi  dilema  respon  yang cenderung meningkatkan ketegangan antar  kedua  negara.  Ini  menciptakan terjadinya  paradoks  keamanan.  Amerika Serikat  memanfaatkan  pandemi  Covid-19 untuk  melancarkan  serangan  ekonomi terhadap  Iran.  Serangan  tersebut  bersifat mengancam  Iran  dan  memperparah eskalasi tensi antar keduanya.
Kedua,  ancaman  strategis  atau ancaman yang ditujukan kepada kepentingan AS untuk memerangi terorisme  di  kawasan.  AS  menyebut  Iran sebagai negara pendukung teroris. Sebutan  ini  merujuk  pada  dukungan  Iran terhadap  Hizbullah  dan  Hammas.  Iran sebagai  negara  dengan  mayoritas  Syiah tentu  memiliki  hubungan  yang  baik dengan  umat  Syiah  di  Libanon  ditambah dengan  oposisi  keduanya  terhadap  Israel yang  menjadi  cikal  bakal  lahirnya Hizbullah.  Meski  merupakan  salah  satu sponsor  terhadap  Hizbullah,  organisasi itu sesekali menyesali makin berkurangnya  bantuan  yang  diberikan Iran (Gerges, 2002).
Hammas  di  sisi  lain,  walapun menerima dana dari beberapa ulama Iran, bantuan  besar  bagi  mereka  datang  dari Palestina  dan  warga  dari  negara-negara Arab  di  Teluk.  Hamas  tidak  menerima perintah  dari  Teheran.  Mereka  punya
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
agenda  sendiri. Kemunculan  kelompok non  negara  seperti  Hizbullah  dan  Hamas sebenarnya  mempunyai  kaitan  dengan Amerika  dan  Israel.  Menurut  Chomsky (2016),  kedua  gerakan  ini  muncul  sebagai perlawanan  terhadap  agresi  Israel  yang didukung oleh Amerika Serikat. Kekerasan  Israel  jauh  melampaui  aksi kejahatan  apapun  yang  dikaitkan  dengan kedua organisasi ini.
Kedua  aktor  non-negara  tersebut muncul  sebagai  salah  satu  bentuk perlawanan  terhadap  agresi  Israel  ke negara-negara  Muslim.  Di  sisi  lain, Amerika  menghindari  fakta  bahwa  Arab Saudi, sekutunya di kawasan, merupakan negara  sponsor  terorisme  terbesar  di dunia. Islamic  State  of  Iraq  and  Syria (ISIS) adalah  organisasi  yang  disokong  oleh sekutu AS tersebut.
Pandangan Iran sebagai pendukung terorisme sebenarnya datang dari dukungan pemerintahnya terhadap Hizbullah  dan  Hamas.  Hal  inilah  yang kemudian membentuk persepsi AS terhadap Iran dan menjustifikasi penggunaan  sanksi  ekonomi  AS  yang terus-menerus  terhadap  Iran  termasuk  di masa pandemi Covid-19.
Ketiga,  berkaitan  dengan  upaya  AS dalam mewujudkan Timur Tengah sebagai  kawasan  bebas  nuklir.  Selama bertahun-tahun  AS  berusaha  meyakinkan dunia  bahwa  program  nuklir  Iran bertujuan  untuk  menciptakan  senjata. Inilah  yang  akhirnya  menjadi  cikal  bakal lahirnya  JCPOA  ( Joint  Comprehensive  Plan of Action ), sebelum akhirnya AS
memutuskan
untuk berhenti
berpartisipasi.  Alasannya  karena  Iran telah menghentikan komitmennya terhadap  kesepakatan  itu  dan  sudah mulai mengembangkan senjata nuklir.
Namun, asumsi tersebut kontradiksi dengan  bukti-bukti  yang  dikemukakan oleh  IAEA  ( International  Atomic  Energy Agency )  selaku  pihak  yang  berwenang memverivikasi  ketaatan  Iran.  Bukti-bukti dari  pihak  lain  juga  bertolak  belakang dengan  tudingan  Trump  terkait  program nuklir  Iran.  Semua  laporan  dari  PBB,  Uni Eropa,  IAEA,  dan  P5+1  mengindikasikan bahwa  Iran  telah  mematuhi  JCPOA . Menlu  AS,  Mike  Pompeo    pada  12  April 2018  melalui  Komite  Dewan  Hubungan Luar  Negeri  juga  menyatakan  bahwa  dia belum menemukan bukti terkait ketidaktaatan  Iran  terhadap  kesepakatan tersebut (Kerr & Katzman, 2018).
Terakhir, berkaitan dengan ancaman Iran  terhadap  kepentingan  strategisnya yang  kontroversial,  yaitu  melindungi Israel  dan  memediasi  perdamaian  Arab- Israel.  Tentu  saja  Israel  menghadapi ‘ancaman  eksistensial’  atas  berbagai pernyataan  Iran:  Pemimpin  Tertinggi Khamenei dan mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad kerap mengancam akan menimpakan kehancuran. Namun mereka tidak melakukannya – dan kalaupun melakukannya,  hanya  berdampak  kecil (Chomsky, 2016 ).
Iran  bukan  ancaman  serius  bagi Israel,  kalaupun  secara  militer  mereka mencoba  mengancam,  mungkin  tidak akan berarti. Mengingat kapabilitas militer  Israel  sendiri  sudah  sangat
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
memadai,  belum  dengan  sokongan  dan kehadiran  militer  AS  di  Israel  dan kawasan. Dukungan Iran terhadap Hamas dan  Hizbullah  mungkin  menghambat perdamaian Arab-Israel, namun memosisikannya  sebagai  satu-satunya faktor  merupakan  sebuah  pandangan yang sempit dan terkesan dipolitisir.

## Dampak  Sanksi  Ekonomi  AS  terhadap Iran di Tengah Pandemi Covid-19
Di tengah memburuknya situasi pandemi Covid-19,  hubungan  AS-Iran  pun  kian memburuk.  Iran  telah  secara  terang- terangan  menyatakan  kesulitan  dalam menangani  peningkatan  kasus  infeksi virus di negaranya. Semua itu diperburuk dengan  sanksi  ekonomi  AS  yang  terus menekan  Iran.  Kesulitan-kesulitan  yang dihadapi  Iran  itu  telah  disampaikan  oleh Menlu  Iran  Javad  Zarif  melalui  akun Twitter -nya. Dalam cuitan di akun Twitter - nya,  Zarif  telah  merincikan  berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh kementerian  kesehatan  mereka  dalam memerangi  Covid-19.  Ini  dimaksudkan untuk memberitakan kepada dunia tentang  akibat  dari  sanksi  ekonomi  AS selama  pandemi,  sekaligus  juga  untuk meminta bantuan dari komunitas internasional.
Ironisnya,  AS  justru  merespons permintaan tersebut dengan menambahkan deretan sanksinya terhadap Iran karena masih
memandangnya sebagai ancaman
terhadap  kepentingan  AS  dikawasan Timur  Tengah.  Pada  tanggal  19  Maret
2020,
Kementerian Keuangan AS
menjatuhkan  sanksi  terhadap  sejumlah perusahaan  asing  yang  beroperasi  di  Uni Emirat  Arab  karena  membeli  produk minyak dari Perusahaan Minyak Nasional Iran  atau National  Iranian  Oil  Company ( NIOC ).  Perusahaan-perusahaan  tersebut antara  lain  adalah: Ras  Al  Khaimah-based Petro  Grand  FZE , Alphabet  International DMCC , Swissol Trade DMCC , Alam Althrwa General  Trading  LLC ,  dan Alwaneo  LLC . Alasan  yang  dikemukakan  oleh  Menteri Keuangan  AS,  Steven  Mnuchin  adalah bahwa  perusahaan-perusahaan  tersebut “telah  membantu  Iran  dalam  membiayai proksi  teroris  seperti IRGC  Quds  Force , alih-alih  membiayai  kebutuhan  kesehatan dan  kesejahteraan  rakyat  Iran”  (Middle East Eye, 2020).
IRGC Quds Force sendiri merupakan salah  satu  divisi  dari IRGC atau  militer Iran  yang  melakukan  berbagai  aktivitas militer  di  wilayah  negara-negara  sekutu Iran.  Salah  satu  yang  paling  terkenal adalah  sokongan  terhadap  pemerintah Irak  dan  Suriah  dalam  memerangi ISIS . Pada  tanggal  3  Januari  2020,  Komandan Tertinggi IRGC yang  juga  bertanggung jawab  atas IRGC  Quds  Force ,  Jenderal Qassem  Soleimani  tewas  dalam  serangan udara  yang  diluncurkan  oleh  AS  setelah kunjungannya ke Irak.
Serangan  tersebut  ditujukan  pada pesawat sipil yang ditumpangi Soleimani. Iran  membalas  kematian  tersebut  dengan menyerang pangkalan militer Ain Al Assad di  Irak  pada  tanggal  8  Januari  2020.  AS tidak memberikan balasan apa-apa terhadap  serangan  tersebut.  Kendati demikian,  dua  hari  kemudian,  Menlu
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
Pompeo dan Menkeu Mnuchin
mengumumkan  sanksi  baru  terhadap ekspor  logam  Iran  dan  beberapa  petinggi Iran (Macias &  Breuninger, 2020).
Pada  tanggal  26  Maret  2020,  AS kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap  Iran.  Kali  ini,  yang  menjadi target adalah perusahaan-perusahaan Irak dan Iran yang disinyalir bekerja sama atau merepresentasikan IRGC  Quds  Force antara  lain: Reconstruction  Organisation  of the  Holy  Shrines  in  Iraq ( ROHSI )  dan The Cosar  Company ,  yang  merupakan  sebuah perusahaan  yang  terkait  dengan ROHSI . ROHSI sendiri merupakan sebuah organisasi yang berdedikasi untuk membangun  makam-makam  para  Wali atau Ulama Besar di Irak untuk dijadikan pusat  perziarahan.  Perusahaan  yang  juga terkena  imbas  dari  sanksi  AS  adalah Al Khamael Maritime Services , sebuah perusahaan  pelayaran  yang  berbasis  di Irak.  AS  menuduh  perusahaan  tersebut telah memfasilitasi penjualan minyak Iran (Middle East Eye, 2020).
Pada  bulan  Mei  2020,  pemerintah AS  melarang  warganya  untuk  berbisnis dengan sejumlah perusahaan yang masuk daftar hitam dan seluruh aset perusahaan tersebut di AS turut dibekukan.
Kemenkeu  AS  juga  mengumumkan bahwa  sejumlah  petinggi  negara,  salah satunya  Menteri  Dalam  Negeri  Iran, Abdolreza Rahmani Fazli dikenai tudingan  pelanggaran  HAM  (Macias, 2020).  Sebelumnya,  pada  pertengahan bulan  Maret  2020,  Direktur  Bank  Sentral Iran sempat mengajukan pinjaman kepada International  Monetary  Fund ( IMF )
sebesar  5  (lima)  miliar  dollar  AS. Sebelumnya IMF telah menawarkan ‘dana pinjaman  darurat’  kepada  negara-negara yang  terdampak  pandemi  sebagai  bagian dari  skema Rapid  Financing  Instrument . Jika meninjau dari sejarah, ini merupakan pertama  kalinya  Republik  Islam  itu mengajukan pinjaman sejak tahun 1979.
Namun,  IMF tidak  memberikan pinjaman  tersebut.  Semua  itu  tentu diakibatkan  oleh  posisi  AS  selaku pemegang  saham  terbesar  IMF  yang berkuasa dalam menentukan arah kebijakan  badan  dana  internasional  itu. Alasannya  menurut  Menlu  Pompeo adalah  bahwa  Iran  bisa  saja  mengalihkan dana pinjaman tersebut untuk ‘menciptakan  senjata  pemusnah  masal dan membiayai proksi terorisnya’
(Aljazeera,  2019).  Di  sisi  lain,  upaya  AS dalam  menghalangi  pemberian  dana pinjaman  IMF  didasari  pada  tuduhan bahwa Iran sejatinya telah memiliki cukup dana  untuk  memerangi  pandemi  Covid- 19.
Tudingan  ini  langsung  dibantah keras oleh ekonom Ferial Mostofi, anggota dari Iran  Chamber  of  Commerce,  Industries, Mines  and  Agriculture ( ICCIMA ).  Menurut pendapatnya,  sebelum  adanya  pandemi Covid-19  pun  Iran  telah  mengalami tekanan  ekonomi,  antara  lain  defisit anggaran sebagai dampak dari berkurangnya  ekspor  minyak  akibat sanksi  AS.  Sekarang,  dengan  adanya pandemi  Covid-19,  kondisi  ekonomi  Iran kian  memburuk  dan  yang  paling  penting lagi,  Iran  sangat  membutuhkan  dana pinjaman  tersebut  untuk  memerangi
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
Covid-19  dan  menyelematkan  nyawa warga negaranya.
Meskipun  pemerintah  AS  telah mengklaim  bahwa  makanan  dan  obat- obatan  telah  dikecualikan  dari  sanksi ekonomi  mereka,  fakta  menunjukkan bahwa  AS  terus  menjatuhkan  sanksi unilateral secara kolektif sehingga menghalangi terjadinya hubungan dagang dengan Iran. Selain itu, lembaga keuangan di  berbagai  negara  juga  enggan  untuk memproses  transaksi  yang  berhubungan dengan  Iran  karena  takut  ikut  terdampak sanksi  AS  yang  merusak.  Ini  adalah penyebab  utama  terjadinya  lonjakan drastis  pada  harga  peralatan  medis  dan obat-obatan di Iran (Fallahi, 2020).
Merespons  kondisi  terkini,  para pemimpin dunia dan diplomat asing telah mendesak pemerintah AS untuk meringankan sanksi kepada Iran. Perdana menteri  Pakistan,  Imran  Khan,  telah meminta  Presiden  Trump  melalui  cuitan Twitter -nya  untuk  melepaskan  Iran  dari sanksi ekonominya. Seruan serupa datang dari  beberapa  pemerintah  negara  Eropa. Sekjen  PBB,  Antonio  Guterres,  beserta Komisaris  HAM  PBB,  Michelle  Bachelet, juga menyerukan agar AS
mempertimbangkan  pelonggaran  sanksi terhadap Iran.
Situs web resmi Human Rights Watch merilis  berita  pada  tanggal  6  April  2020 bahwa  Kantor  Departemen  Pengendalian Aset  Asing  atau Office  of  Foreign  Assets
Control ( OFAC ) Kemenkeu
AS mengeluarkan  panduan  bahwa  setiap transaksi  yang  melibatkan  aset  valuta asing  Iran  yang  disimpan  di  luar  negeri,
ketika  digunakan  untuk  membeli  barang- barang kemanusiaan, tidak akan menghadapi  sanksi  ekonomi  AS.  Kendati demikian, dengan tidak adanya keringanan  untuk  membeli  minyak  Iran disertai dengan berlanjutnya sanksi terhadap  Bank  Sentral  Iran,  alhasil  akses warga  Iran  terhadap  mata  uang  untuk membeli pasokan medis yang dibutuhkan di  pasar  internasional  menjadi  semakin dibatasi (Human Right Watch, 2020).
OFAC telah  mengeluarkan  lisensi umum  yang  memungkinkan  ekspor “barang-barang  makanan  tertentu,  obat- obatan, dan pasokan medis dasar ke Iran” tanpa  memerlukan  otorisasi  khusus lanjutan.  Ketentuan-ketentuan  ini  juga memberikan  otorisasi  transaksi  keuangan guna  menyokong  impor  barang-barang kategori  ini  dari  AS  atau  dari  negara pihak ketiga. Namun, pada kenyataannya lisensi  umum  ini  hanya  dibatasi  hingga 500.000 dollar AS. Hal ini tentu saja masih menghambat upaya Iran dalam
mengakses obat-obatan. Selain  itu,  definisi  obat-obatan  di bawah peraturan ekspor AS—yang meliputi  obat  resep,  obat  bebas,  dan  alat kesehatan—tidak termasuk vaksin
tertentu,  produk  biologi  dan  kimia,  dan alat kesehatan termasuk instrumen, peralatan,  ambulans  yang  dilengkapi perlengkapan, alat sterilisasi, dan kendaraan  yang  membawa  peralatan pengujian  medis.  Ini  berarti  bahwa beberapa  peralatan  yang  penting  untuk memerangi virus, seperti peralatan dekontaminasi  dan  respirator  lengkap, memerlukan  lisensi  khusus.  Jika  lisensi
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
yang  lebih  banyak  tidak  diberikan,  atau aturan  tidak  diubah  untuk  memasukkan peralatan ini di bawah lisensi umum, Iran mungkin tidak dapat memperoleh peralatan  medis  dan  obat-obatan  yang mereka  butuhkan untuk membantu memerangi  kasus  Covid-19  secara  tepat waktu (Human Right Watch, 2020).
Melihat  kondisi  terbaru  di  AS, sepertinya  dibawah  kepemimpinan  Joe Biden    akan  terjadi  pemulihan  demokrasi yang  sebelumnya  dianggap  gagal  oleh berbagai pihak pada masa kepemimpinan Trump.  Ada  kemungkinan  partai  yang sekarang  berkuasa  akan  membatalkan kebijakan-kebijakan Trump yang dianggap  paling  buruk,  termasuk  sanksi ekonomi  yang  diberikan  bagi  Iran  pada masa pandemi Covid-19 ini.

## KESIMPULAN
Tulisan  ini  menemukan  bahwa  AS semakin memperketat sanksi ekonominya terhadap Iran pada masa pandemi Covid- 19.  Padahal,  Iran  sangat  kesulitan  dalam memerangi  penyebaran  virus  tersebut. Tindakan  AS  itu  bukan  tanpa  sebab, melainkan  karena  AS  masih  melihat  Iran sebagai  ancaman  terhadap  kepentingan nasionalnya  di  kawasan  Timur  Tengah.
Demi mengamankan kepentingan strategis  dan  ekonominya  di  kawasan, maka AS memanfaatkan salah satu power - nya untuk menekan Iran.
Power yang  dimanfaatkan  oleh  AS adalah kekuatan dan pengaruh ekonominya,
alih-alih kapabilitas militernya.  AS  tidak  hanya  menjatuhkan sanksi  terhadap  perusahaan-perusahaan
asing  yang  berafiliasi  dalam  membantu pelayanan  kesehatan  rakyat  Iran  karena menganggap motif mereka adalah membiayai teroris, tapi AS juga menuduh beberapa  petinggi  Iran  dengan  tudingan pelanggaran HAM dan memengaruhi IMF untuk tidak memberikan  ‘dana pinjaman darurat’ kepada Iran.
Dampak paling nyata yang dirasakan  oleh  Iran  akibat  sanksi-sanksi AS  adalah  kesulitan  pemerintah  dalam memerangi  Covid-19.  Iran  kesulitan dalam  mendatangkan  obat-obatan  dan peralatan  medis  yang  sangat  penting dalam  memerangi  pandemi  Covid-19.  AS tahu  bahwa  kebijakan  luar  negerinya terhadap Iran telah benar-benar berdampak buruk bagi negara itu, namun AS masih memutuskan untuk mengesampingkan aspek kemanusiaan.
Melalui  tindakan  itu,  AS  sedang mengedepankan  aspek survival ,  dimana AS hanya mengutamakan sanksi ekonomi terhadap  Iran  yang  telah  membuat  Iran mengalami  kesulitan  dalam  memerangi pandemi  Covid-19.  Di  sisi  lain,  sanksi ekonomi AS terhadap Iran lebih diarahkan  agar  Iran  melunak  dalam negosiasi terkait program nuklirnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aljazeera.  (25  September  2019). U.S.-Iran Standoff:  A  Timeline  of  Key  Events . https://www.aljazeera.com/news/20 19/09/25/us-iran-standoff-a-timeline- of-key-events/
Bakry, U. S. (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional. Kencana.
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
Bungin,  B.  (2009). Penelitian  Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya . Kencana.
Chomsky, N. (2016). Who Rules The World .
Bentang Saputra.
Clawson,  P.  (11  Oktober  2010). U.S Sanctions. United  States  Institue  of
Peace. https://iranprimer.usip.org/resource/ us-sanctions
CNN  Indonesia.  (14  Juni  2019). Kapal Tanker  Diserang  Dekat  Iran,  Harga Minyak Dunia Melonjak. https://www.cnnindonesia.com/eko nomi/20190614080127-85-
403185/kapal-tanker-diserang-dekat- iran-harga-minyak-dunia-melonjak Cooper,  H.  (20  Juni  2019). What  We  Know About  Iran  Shooting  Down  a  U.S. Drone. The  New  York  Times. https://www.nytimes.com/2019/06/2 0/us/politics/drone-shot-down-iran- us.html
Fallahi,  E.  (26  April  2020). Senior Businesswoman  Dismisses  U.S.  Claim that  Iran  Doesn’t  Need  IMF  Loan.
Tehran Times.
https://www.tehrantimes.com/news/ 447194/Senior-businesswoman- dismisses-U-S-claim-that-iran- doesn-t-need
Fitzpatrick, M., Elleman, M., & Izewicz, P.
(2019). Uncertain Future: The JCPOA and  Iran’s  Nuclear  and  Missile Programmes. Routledge.
Gerges, F. (2002). Amerika dan Islam Politik:
Benturan  Peradaban  atau  Benturan Kepentingan? Pustaka Alvabet.
Human Rights Watch. (6 April 2020). U.S. Ease  Sanctions  on  Iran  in  Covid-19 Crisis.
https://www.hrw.org/news/2020/04/ 06/us-ease-sanctions-iran-covid-19- crisis
Kerr,  P.  K.,  &  Katzman,  K.  (2018). Iran Nuclear  Agreement  and  U.S.  Exit , Congressional  Research CRS  Report (1-35).
http://goodtimesweb.org/diplomacy /2019/R43333.pdf
Macias,  A.  (20  Mei  2020). U.S.  Targets
Iran’s  Interiror  Minister  in  Latest Round of Sanctions. CNBC. https://www.cnbc.com/2020/05/20/u s-targets-irans-interior-minister-in- latest-round-of-sanctions.html
Macias,  A.,  &  Breuninger,  K.  (10  Januari 2020). U.S.  Slaps  New  Sanctions  on Iran Following Strikes on U.S. Targets. CNBC.
https://www.cnbc.com/2020/01/10/u s-will-slap-new-sanctions-on-iran- following-strikes-on-us-targets.html Middle  East  Eye.  (19  Maret  2020). U.S. Blacklists  Five  UAE-based  Companies for  Doing  Bussiness  with  Iran. https://www.middleeasteye.net/new s/us-blacklists-uae-based- companies-doing-business-iran Mortazavi,  N.  (3  April  2020). Pressure Mounts on Trump to Ease Sanctions on Iran Amid Covid-19 Outbreak. Atlantic Council.
https://www.atlanticcouncil.org/blo gs/iransource/pressure-mounts-on- trump-to-ease-sanctions-on-iran- amid-covid-19-outbreak/
Meyland S.F. Wambrauw & Mathius Apintamon. Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
Riza,  B.  (9  Mei  2019). 5  Poin  dari Kesepakatan  Nuklir  Iran. Tempo. https://dunia.tempo.co/read/1203564 /5-poin-dari-kesepakatan-nuklir- iran/full&view=ok Setiawan,  A.  (2018). Dinamika  Timur Tengah. Leutikaprio.
Statista.  (2020). Number  of  Coronavirus (Covid-19)  cases  in  The  Middle  East and  North  Africa  as  of  March  2020 . https://www.statista.com/statistics/1 104699/mena-number-of- coronavirus-cases-by-country/
Takian,  A.,  Raoofi,  A.,  &  Kazempour- Ardebili,  S.  (2020).    Covid-19  Battle During  The  Toughest  Sanctions Against  Iran, The  Lancet, 395, 1035- 1036.
Tasnim News Agency. (9 Mei 2020). Iran’s Zarif  Sends  Letter  to  UN  Chief  on  US Sanctions, Unilateralism. https://www.tasnimnews.com/en/ne ws/2020/05/09/2261818/iran-s-zarif- sends-letter-to-un-chief-on-us- sanctions-unilateralism Usher,  B.P.  (7  November  2020). Pemilu Amerika: Bagaimana Joe Biden Mengubah  Kebijakan  Luar  Negeri Konfrontatif  Trump? BBC  News.
https://www.bbc.com/indonesia/dun ia-54851305

## TENTANG PENULIS
Meyland  S.F.  Wambrauw  adalah  Dosen  tetap  pada  Program  Studi  Hubungan Internasional  Universitas  Cenderawasih.  Ia  menyelesaikan  studi  S-2  (Ilmu  Hubungan Internasional) dari Universitas Indonesia tahun 2017. Fokus kajian penelitian dari Meyland adalah ekonomi politik global, politik luar negeri, dan perusahaan multinasional.
Mathius  Apintamon  adalah  mahasiswa  aktif  pada  Program  Studi  Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih. Pada saat penulisan artikel, Mathius berada pada semester terakhir.

## CARA SITASI ARTIKEL INI:
Wambrauw,  M.S.F.,  &  Apintamon,  M.  (2021).  Sanksi  Ekonomi  Amerika  Serikat  Terhadap Iran  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  (Coronavirus  Disease  2019). Papua  Journal  of Diplomacy and International Relations, 1 (1), 56-72 . DOI : 10.31957/pjdir.v1i1.1674