Comparative A Model Islamic Constitution dalam Pembentukan Dual Yuridiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945

## Diding Rahmat dan Sarip
Fakultas Hukum Universitas Kuningan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Cirebon E-mail: didingrahmat@uniku.ac.id

## Abstrak
Ketatanegaraan Indonesia sejak reformasi terus mengalami perubahan terutama tentang lembaga yang bertugas untuk menegakan hukum Nasional. Proses sejarah malahirkan pembentukan dual yuridiction lembaga  yudikatif,  yaitu s upreme court (Mahkamah Agung) dan contitutional court (Mahkamah  Konstitusi).  Melalui  model  d ual  yuridiction lembaga  yudikatif  merupakan  fakta ketatanegaraan  Indonesia  yang  sangat  menarik  untuk  mendapatkan  perhatian.  Model  ini digunakan  sebagai  pisau  analisis  untuk  mengkaji  permasalahan  ketatanegaraan.  Artikel  ini memperlihatkan  sejarah  ketatanegaran  Indonesia  pada  dasarnya  telah  memainkan  peranannya dalam perpolitikan di Indonesia. Ketatanegaraan Indonesia tidak terlepas dari pengaruh A Model Islamic  Contitution pada  amandemen.  Hasilnya,  Indonesia  pada  dasarnya  bukan  negara  Islam melainkan  negara  yang  mengadopsi  beberapa  ketentuan  konstitusi  Islam  yang  kemudian disesuaikan dengan ranah ke-Indonesiaan. Peran tersebut saat sekarang telah direalisasikan dalam sebuah lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai amanah UUD 1945 hasil amandemen.
Kata Kunci: A model Islamic contitution, model dual yuridiction

## Abstract
The  Republic  Indonesia  has  continually  changed  since  reformation  particularly  regarding  the institution  that  uphold  national  law.  The  historical  process  resulted  in  the  formation  of  dual jurisdiction of the judiciary, namely the supreme court (Mahkamah Agung) and the contitutional court  (Mahkamah  Konstitusi).  Dual  jurisdiction  is  interesting  fact  to  be  noticed.  This  model  is used  to  analyze  the  problems  of  state  administration.  This  article  shows  that  the  history  of Indonesian  governance  has  played  significant  role  in  Indonesian  politics.  Indonesian  state administration  is  inseparable  from  the  influence  of A  Model  Islamic  Contitution on  the amendment. Hence, Indonesia is basically  not an Islamic state but a country that adopts several Islamic constitutional provisions which are then adjusted to the Indonesian domain. This role has now  been  realized  in  a  judicial  institution  namely  the  Constitutional  Court  of  the  Republic  of Indonesia as the mandate of the 1945 amendment.
Keywords: A model of Islamic contitution, dual juridiction model

## Sejarah Artikel
Submite: 16 Juli 2019; Direview: 30 Agustus 2019;
Diterima: 15 Oktober 2019;
Diterbitkan: 10 Desember 2019; Sitasi: V.2.2 volksgeist 2019.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2880

## Pendahuluan
Amandemen  UUD  1945  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mem- pengaruhi  lembaga  yudikatif  Indonesia  di dalamnya, yaitu dengan dibentuknya lembaga  yang  bertugas  untuk  mengawal konstitusi. 1 Sejalan  dengan A  Model  of Islamic  Contitution dalam  Pasal  61  menya- takan harus ada Dewan Konstitusi Tinggi -- badan  hukum  yang  berdiri  sendiri  --  yang akan  menjadi  pelindung  konstitusi  dan karakter negara Islam. 2 Ide tentang lembaga pengawal  konstitusi  di  Indonesia  sendiri sudah  ada  sejak  awal  kemerdekaan  kekua- saan  yudikatif  disoroti  secara  tajam  oleh para  pendiri  negara  Indonesia  ( founding father )  yang  berkaitan  dengan  tugas lembaga yudikatif.
Mohammad  Yamin  mengusulkan desain  kewenangan  Mahkamah  Agung (Balai Agung 3 ) sebagai organisasi  yudikatif tertinggi  sehingga  mempunyai  kewenangan atau  hak  untuk  membandingkan  (yudicial review ).  Balai  Agung  inilah  yang  akan memutuskan  apakah  produk  hukum  dari lembaga-lembaga  tinggi  negara  lainya sejalan  atau  tidak  dengan  hukum  adat, syariah  dan  UUD. 4 Mohammad  Yamin
1 Dalam  doktrin  Trias  Politica  lembaga yudikatif dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai  kewenangan  untuk  mengadili  apabila terjadi  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  aturan hukum  yang  dibuat  oleh  lembaga  legislatif.  Dalam tulisan  ini  digunakan  istilah  lembaga  yudikatif dengan  merujuk  pada  konsistensi  doktrin  Trias Politica.
2 Contoh Konstitusi Islam yang diterjemahkan dari A Model of Islamic Constitution yang  diterbitkan  “Islamic  Council”  [Dewan  Islam] Eropa.  Lebih  lengkap  baca  Ija  Suntana, Model
Kekuasaan
Legislatif
Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam , I (Bandung: Refika Aditama, 2007), 121–38.
3 Mahkamah Agung pada saat itu dinamakan sebagai Balai Agung.
4 Achmad Syahrizal, “Problematika Putusan MK,” Jurnal Konstittusi 4, no. 1 (Maret 2007): 125.
menghendaki agar Balai Agung tidak hanya melaksanakan  kekuasaan  yudikatif.  Tetapi memiliki  kewenangan  membandingkan, apakah  undang-undang  yang  dibuat  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  tidak melanggar  UUD  atau  bertentangan  dengan hukum  adat  yang  diakui  atau  pula  berten- tangan dengan syariat Islam.
Mahkamah  Tinggi  dibentuk  bukan hanya  badan  sipil  dan  kriminal,  tetapi  juga Mahkamah  Adat  dan  Mahkamah  Islam Tinggi yang bekerjanya tidak sebatas meng- adili  perkara  hukum  sesuai  yuridiksinya. Mahkamah  Agung  seyogianya  dapat  mem- bandingkan  ( review )  dan  memberikan laporan  tentang  pendapatnya  kepada  Presi- den  Republik  Indonesia  tentang  segala  hal yang melanggar hukum dasar atau konstitusi, hukum adat, dan aturan syariah. 5
Ide  Mohammad  Yamin ditentang  Soepomo yang  mengajukan  argumentasi  bahwa  para ahli  hukum  Indonesia  belum  berpenga- laman. 6 Soepomo  mengingatkan  pada Mohammad  Yamin  sebenarnya  kewena- ngan yudicial  review berlaku  bagi  Austria, Ceko-Slowakia,  dan  Jerman  dalam  periode konstitusi  Weimar  (1919)  tidak  dilaksana- kan  oleh  Mahkamah  Agung,  melainkan oleh  peradilan  khusus, constitutional-holf ,
5 Lihat  pernyataan  Muhammad  Yamin dalam Rapat Panitia Hukum Dasar Tanggal 11 Juli 1945 dalam Sidang BPUPKI.
6 Pembelaan Soepomo dengan berlandaskan pada tiga prinsip yakni: Pertama; Negara Indonesia dibentuk  bukan  atas  dasar  pemisahan  kekuasaan (Sparation  of  power)  melainkan  pembagian kekuasaan  (division  of  power),  Kedua;  Tugas hakim menerapkan undang-undang, Ketiga; Bertentangan dengan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia (MPR-RI).  Lebih  jelas  lihatAchmad  Roestandi,
Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Tanya  Jawab (Jakarta:  Sekertariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  2006), 2.

## Volksgeist
yaitu  sebuah  pengadilan  spesifik  yang tugasnya melindungi konstitusi. 7
Soepomo  melalui  argumentasinya menolak  dengan  tegas  usul  Mohammad Yamin  tentang  penambahan  kewenangan terhadap Mahkamah Agung Republik Indo- nesia.  Soepomo  yang  merujuk  pada  situasi Austria,  Ceko-Slowakia,  dan  Jerman,  hal tersebut  berarti  politik  hukum  lembaga yudikatif telah mengalami perjalanan panjang secara empirik yang telah teralisasi pada saat amandemen ketiga UUD 1945.
Model Dual Yuridiction : Kerangka
Kajian  Teoritis  Dalam A  Model  Islamic Constitution Perkembangan  Ketatane- garaan Indonesia
Model dual  yuridiction digunakan sebagai  kerangka  teori  dalam  pembuatan makalah  ini,  lebih  melihat  ada  dua  sisi kekuasaan  lembaga  yudikatif  di  Indonesia, yakni:
1. Mahkamah Agung (MA) dan
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga  kehakiman  di  Indonesia. 8
Hasil  amandemen  UUD  1945  ke- kuasaan  yudikatif  dilakukan  oleh Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah
7 Memang  benar  pada  saat  fase  Konstitusi Weimar  1919-1933,  namun  kegagalan  konstitusi tersebut  bukan  tidak  ada  yang  berkompeten melainkan dinodai oleh pengambilalihan kekuasaan oleh  Hitler.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa Konstitusi  Weimar  merupakan  peluang  emas  bagi realisasi demokrasi Jerman. B.N. Marbun,
Demokrasi
Jerman
Perkembangan dan Permasalahannya , I (Jakarta: Sinar Harapan, 1983),
26.
8 Lihat  Bab  IX  UUD  1945   Pasal  24  Ayat
(2) Amandemen ketiga tentang Kekuasaan Kehakiman  yang  berbunyi  “Kekuasaan  kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi.

## Konstitusi  minus  Komisi  Yudisial
(KY).
2. Lembaga  yudikatif  tersebut  dileng- kapi  dengan  kewenangan  meme- riksa,  mengadili,  dan  memutus sejumlah perkara hukum.
Mahkamah  Agung  adalah  lembaga yudikatif  tingkat  kasasi  dan  mengadili sengketa hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang- undang. 9 MK  bertugas  menyelesaikan perseteruan hukum yang timbul dari undang -  undang  terhadap  UUD,  sengketa  antar lembaga  negara, pembubaran partai politik, impeacment . 10 Ini  semua  adalah  untuk menegakan  keadilan  dan  kebenaran  berda- sarkan perkembangan yudikatif yang dicita- citakan dalam negara hukum.
Asumsi-asumsi  historis  menggaris- bawahi  bahwa  sistem  kekuasaan  yudikatif yang  terbelah  ke  adalm  dua  kekuasaan merupakan  hasil  produk  sejarah  panjang dari  sistem  ketatanegaraan.  Selain  itu merupakan  kreasi  dari  sistem  hukum  dan politik  hukum  yang  dikembangkan  oleh sistem  hukum  yang  mendominasi  dunia yakni Civil  Law  dan  Common  Law . 11
Kekuasan  yudikatif  yang  dijalankan  oleh Supreme Court dan Contitutional Court bila dilihat secara kelembagaan memang berbeda.
9 Supreme  Court  merupakan  lembaga pengadilan  yang  di  Indonesia  sering  disebut  atau dinamakan Mahkamah Agung.
10 Lebih  jelas  lihat  UUD  1945  hasil amandemen  ketiga  terkait  dengan  tugas  dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
11 Lebih  jelas  silahkan  baca  dalam  Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem  Hukum  Civil  Law,  Common  Law,  Hukum Islam (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada,  2004), 55–59.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2880
Pada  prinsipnya  keduanya  masuk dalam  kekuasaan  yudikatif.  Perbedaan mendasar  yang  tampak  dalam  lembaga yudikatif  di  satu  sisi  telah  membedakan lembaga  yudikatif  yang  berkembang  dan berlaku  di  Amerika  Serikat,  dengan  model yang berkembang di Eropa  Kontinental.  Di Amerika  Serikat  sendiri  organ  yudikatif umum  dapat  menguji  produk  hukum  seba- gaimana  yang  dilakukan  oleh Contitutional Court di  negara-negara  Eropa. 12 Alam pemikiran tentang sistem lembaga yudikatif yang  berkembang  di  Eropa  Kontinental, persoalan  konstitusi  dibedakan  dari  persoa- lan hukum biasa ( ordinary law ).
Kewenangan contitutional  review sama  sekali  terpisah  dari  sistem  konven- sional  yudikatif  umum.  Akan  tetapi,  jika badan  yudikatif  umum  dan  pihak  yang berperkara  meragukan  konstitusionalitas perundang-undangan  yang  mendasari  per- kara  mereka  yang  bersengketa,  dalam sistem  yang  berlaku  di  negara  Eropa, masing-masing  pihak  dapat  mengajukan permohonan  kepada Contitutional  Court untuk menyelenggarakan contitutional review . Model  Islamic  Contitution sendiri tentang kehakiman dikatakan “ setiap orang mempunyai  hak  untuk  mengungkapkan setiap kasus di depan pengadilan ”. 13 Hal ini sejalan  dengan  tugas  MA  dan  peradilan  di bawahnya.  Artinya  sebagai  lembaga  keha- kiman harus bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh  eksekutif    dan  bertanggungjawab atas  pengaturan  keadilan  dan  pemeliharaan hak-hak  dan  kewajiban.  Selain  itu  juga
12 Dikarenakan  Amerika  Serikat  tidak memiliki  Contitutional  Court  secara  khusus  maka pengujian  dilakukan  oleh  Supreme  Court,  untuk lebih lanjut lihat konstitusi Amerika Serikat.
13 Lihat  Pasl  35  A  Model  Islamic Constitution.  Lihat  juga  Pasal  36  huruf  (a)  dan  (b)
A Model Islamic Constitution.
peran  hakim  adalah  bebas  dan  tidak  ada kewenangan yang mengatasi mereka kecua- li kewenangan hukum.
Pasal  61 A  Model  Islamic  Constitu- tion ,  ternyata  apa  yang  dinamakan  sebagai Dewan  Konstitusi  Tinggi,  terpisah  dari kekuasaan  kehakiman,  walaupun  memiliki fungsi yang mirip dengan MK di Indonesia. Adapun  fungsi  Dewan  Konstitusi  Tinggi menurut A Model Islamic Constitution Pasal 62 meliputi:
1. Mengatur  masalah-masalah  yang timbul  akibat  hukum  yang  berten- tangan dengan syariat;
2. Menafsirkan Konstitusi dan Hukum;
3. Memutus Kasus-kasus konflik dalam keputusan hukum;
4. Mendengarkan dan mengatur keluhan-keluhan  terhadap  Komisi Pemilihan.
Dalam  sistem  hukum  yang  berkem- bang di negara Eropa Kontinental perbedaan antara hukum publik dan hukum privat  memang  dilaksanakan  secara  ketat terutama  di  Prancis.  Bahkan  terhadap  peja- bat  publik  diberlakukan  hukum  tersendiri yang  disebut Droit  Administraief .  Namun tidak  demikian  dengan  negara-negara  yang menganut  sistem  hukum  Anglo  Saxon,  di negara  ini  perbedaan  yang  prinsipal  antara hukum publik  dan  hukum  privat dipandang mengingkari  doktrin equality  before  the law . Tetapi dalam perjalannya juga terdapat peradilan yang bertugas mengadili perkara - perkara  pelanggaran  pejabat  administrasi atau  yang  sering  disebut ultra  vires . 14
14 Sejak  tahun  1950-an  berdiri  peradilan pajak  dan  pabean  yang  oleh  Henry  J.  Abraham dikategorikan  sebagai  Contitutional  Court.  Lebih lanjut  lihat  Sarip, Mengungkap  Wajah  Peradilan Tata  Negara  Indonesia (Yogyakarta:  Genta  Press, 2007), 442.

## Volksgeist
Begitu juga  di  Indonesia memiliki lembaga peradilan  yang  berkaitan  dengan  penyele- saian  kasus  administrasi.  Namun,  untuk pengadilan  yang  diberikan  tugas  khusus mengawal  konstitusi  dari  pertentangan perundang-undangan  terhadap  UUD  1945 diberikan pada Mahkamah Konstitusi.
Tahun  1919 15 Weimar Constitution kembali  membentuk  pengadilan  tertinggi yang  memiliki  struktur  kelembagaan  dan kewenangan  yang  serupa  dengan Staat- gerichtsof .  Semula  pengadilan  tersebut didesain  untuk  menyelesaikan  sengketa antara  kekaisaran  dan  negara  bagian. 16
Lembaga tersebut tidak memperoleh pengakuan  kaisar  yang  mendalilkan  bahwa penyelesaian  sengketa  juridiksional  tidak tepat diselesaikan oleh lembaga peradilan.
Perlu dicatat pendapat Alfred Rinken  dalam  karya  Contitutional  Court  in Comparation, menyatakan:
The  German  Empire  of  1971  was not interested in basic ringht or in or the  state  adjudication,  pendapat tersebut  diperkuat  oleh  pendapat Riken  Bismark  yaitu  allowet  event federal conflict to be resolved by the federal assemby. 17
Konstitusi  Weimar  sebagai  alat peraga yang paling mutakhir untuk menggambarkan  kegagalan  negara  hukum
15 Hans  Kelsen  untuk  pertamakalinya berhasil  mengadopsi  ke  dalam  rumusan  Konstitusi Austria,  Jimly  Asshiddiqie, Format  Kelembagaan Negara  dan  Pergeseran  Dalam  UUD  1945
(Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 22.
16 Kemungkinan  besar  di  Indonesia  ide tersebut,  terealisasi  dengan  adanya  penyelesaian sengketa  lembaga  negara   oleh  Constitutional Court,  lihat  Pasal  24C  UUD  1945  hasil  Perubahan Ketiga.
17 Alfred  Rinken  dan  Rinken  Bismark sebagaimana  dikutif  oleh  Achmad  Syahrizal, “Problematika  Putusan  MK,” Jurnal  Konstittusi 4, no. 1 (Maret 2007): 126.
dan  demokrasi  Jerman  pada  tahun  1919 oleh  faunding  father  Republik  Indonesia. 18
Kondisi  Jerman  yang  mendambakan  lahir- nya  sebuah  lembaga  penyelesai  sengketa dan  pengawal  konstitusi  kurang  berhasil, disebabkan  Hitler  yang  tidak  menghendaki demokrasi  dan  kurang  memberikan  peng- hargaan  terhadap  perkembangan  negara hukum.
Sedangkan  UUD  1945  tidak  meng- hendaki  demikian,  justru  UUD  1945  lebih sejalan  dengan A  Model  Islamic  Constitu- tion yang  menyatakan  “Kekuasaan  adalah amanat yang harus dijalankan sesuai dengan amanat”.  Begitu  juga  dengan  Indonesia yang  menyatakan  dirinya  sebagai  negara hukum  yang  bersumber  dari  Pancasila  dan Konstitusi.  Sedangkan A  Model  Islamic Constitution bersumber  dari  Al-Qur’an  dan Sunnah  sebagai  sumber  hukum  dan kebijakan.
Konstribusi A Model Islamic Constitution dalam  pembentukan  lembaga  pengawal konstitusi di Indonesia
Daniel  S.  Lev  mengatakan  bahwa perhatian  para  pendiri  Indonesia  banyak tersita  dalam  upaya-upaya  merealisasikan persatuan  nasional  saja,  banyak  menga- baikan  inovasi-inovasi  pranata  dan  kelem- bagaan  masyarakat.  Para  pendiri  negara banyak  berbicara  tentang  cita-cita,  akan tetapi pada saat dihadapkan pada kenyataan banyak  yang  tidak  siap  untuk  melakukan
18 Hal ini sering dikaitkan dengan keberhasilan  Hitler,  berkat  kepandaian  berpidato dan  disiplin  membuat  Hitler  popular  dan  belum diimbangi  matangnya  demokrasi  di  Jerman,  B.N. Marbun, Demokrasi  Jerman  Perkembangan  dan Permasalahannya , I (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 49.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2880
perubahan-perubahan. 19 Ketika  dihadapkan pada  persoalan  dan  realita  yang  ada,  para elit  cenderung  mencari  pemecahan  dengan merujuk  pada  petunjuk  lama  yang  pernah mereka kenal. 20
Argumentasi  yang  inovatif    untuk membuat  terobosan  sebagaimana  yang pernah  dikatalkan  oleh  Muhammad  Yamin untuk memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung guna melakukan peninjauan  dan  penilaian  terhadap  seluruh produk  perundang-undangan  yang  ada terbentur  pada  keberatan  Soepomo  yang lebih  menyukai  model-model  kelembagaan yang  selama  ini  sudah  dikenal  oleh  pakar hukum  Indonesia. 21 UUD  1945  yang  dite- tapkan melalui  Berita  Negara Tahun  II  No. 7 tertanggal 15 Februari 1946.
Kekuasaan  yudikatif  dicantumkan dalam  Bab  IX  seperti  termaktub  dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD yang menyebutkan: kekuasaan  kehakiman  dilaksanakan  oleh Mahkamah  Agung,  dan  lain-lain  badan kehakiman menurut undang-undang, selanjutnya Ayat (2) susunan dan kekuasaan kehakiman  diatur  dengan  undang-undang. Sehingga  tidak  banyak  yang  dapat  diutara- kan  terkait  dengan  lembaga  yudikatif. Sebab  situasi  negara  pada  saat  tersebut cenderung  bergejolak  dan  tidak  menentu, karena  Inggris  mendaratkan  pasukan  di Padang,  disamping  itu  sebagai  kelanjutnya
19 Daniel  S.  Lev, Hukum  dan  Politik  di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan (Jakarta: LP3ES, 1990), 380.
20 Bukti riil kegagalan adanya suatu lembga yang  dapat  me-review  di  Indonesia  lebih  akibat belajar  dari  kegagalan  contitusi  Weimar  1919, hanya  melihat  konstitusi  tersebut  tanpa  melakukan inovasi perbaikannya.
21 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Kolonial  ke  Hukum  Nasional;  Dinamika  Sosial Politik  Dalam  Perkembangan  Hukum  di  Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), 189.
pemerintah  Belanda  merealisasikan  negara federal atas negara kesatuan.
Komisi tiga negara (Amerika Serikat,  Australia  dan  Belgia)  memulai perundingan pada tanggal 8 Desember 1947 di  kapal  perang  milik  Amerika  Serikat ( Renville )  yang  berlabuh  di  pelabuhan Tanjung  Priok.  Bantuan  komisi  tiga  negara adalah  untuk  menyelesaikan  pertikaian politik  di  pulau  Jawa,  Sumatera,  dan madura  dengan  prinsip  perjanjian  Linggar- jati. Pasca kabinet Amir bubar pada tanggal 23 Januari  1948,  Bung  Hatta  sebagai  wakil Presiden ditunjuk sebagai formatur kabinet. Susunan kabinet pada  waktu itu menampil- kan  Susanto  Tirtoprodjo  sebagai  Menteri Kehakiman.
Sejalan  dengan  peristiwa  di  atas, unifikasi  badan-badan  peradilan  yang  telah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial dan militer  Jepang  ternyata  diteruskan  oleh Indonesia,  bahkan  dilanjutkan  dengan proses  penyederhanaannya.  Badan-badan yudikatif tingkat pertama yang masih jamak dan  beragam  pada  masa  pendudukan Jepang, kini disatukan. Gun Hoin (Districts- gerecht),  Ken  Hoin  (Regentsgerecht), Keizan Hoin (Landgerecht) yang ditiadakan dan  fungsinya  dialihkan  pada Tiho  Hoin (Landraad) yang  sejak  saat  itu  dinamakan pengadilan  negeri.  Sedangkan Saiko  Hoin (Hooggerechtshof) dijadikan  pengadilan pemeriksa  perkara-perkara  kasasi,  disebut Mahkamah Agung.
Lembaga  yudikatif  tersebut  meru- pakan  cermin  dari  kompleksitas  sistem peradilan  yang  sudah  ada  sejak  peme- rintahan  kolonial.  Bahkan  pemebentukan lembaga  yudikatif  yang  tersusun  secara hierarkis,  menurut  Peter  J  Burn  dilator- belakangi  oleh  kebutuhan  untuk  menyele- saikan  perkatra-perkara  adat  atau  konflik hukum  yang  terjadi    di  antara  masyarakat

## Volksgeist
adat itu sendiri. Jadi, di satu sisi pemerintah kolonial secara kelembagaan jauh hari telah mempersiapkan  pranata  hukum  untuk mengantisipasi  timbulnya  sengketa  hukum. Walau  di  sisi  lain  lain  rezim  kolonial sedang  bertindak  sebagai  pemangsa  dan merupakan  bentuk  paling  akhir  dari penghisapan atas seluruh potensi bangsa.
Setelah  UUD  pertama  berlaku, maka  semua  lembaga  yudikatif  tersebut adalah  lembaga  negara.  Hal  tersebut menegaskan  bahwa  semua  lembaga  yudi- katif  oleh  dan  atas  nama  negara,  termasuk peradilan  agama  yang  ada  kemudian. Penyederhanaan lembaga peradilan tersebut juga tidak memberikan hak secara konstitusi  pada  lembaga  yudikatif  terkait dengan  kewenangan  untuk  melakukan review ,  menyelesaikan  sengketa  kelemba- gaan,  pembubaran  partai  politik, impeach- ment .  Maka  secara  tegas  dapat  dikatakan jika  konstitusi  tidak  mengatur  atau  mem- berikan kewenangan tersebut dalam kontitusi  maka  yudikatif  tidak  dapat  mela- kukan tugas tersebut.
Selama  periode  pertama  berlakunya UUD  1945  telah  terjadi  pergolakan  dalam mempertahankan  kemerdekaan.  Situasi  ini merupakan  cobaan  berat  bagi  bangsa Indonesia  setelah  berabad-abad  menjadi bangsa  yang  terjajah  di  bawah  imperialis. Pertentangan antara Indonesia Belanda yang kemudian  ditengahi  oleh  suatu  badan  yang bertanggung  jawab  ke  PBB.  Dalam kacamata  Sri  Soemantri,  setelah  perun- dingan  beberapa  kali  mengalami  kema- cetan,  pada  akhirnya  disepakati  untuk diselenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949, pada  saat  itu  juga  berlaku  konstitusi  RIS 1949.  Konstitusi  RIS  1949,  merupakan konstitusi  RI  II  secara  subtantif  menganut asas-asas  umum  sebagaimana  lazimnya
terdapat  dalam  hukum  dasar.  Asas-asas umum  itu  meliputi,  negara  berdasarkan hukum, adanya  jaminan  hak asasi manusia, dan  persamaan  dimuka  huku,  kebebasan berkumpul  dalam  mengeluarkan  pendapat, di  samping  kekuasaan  yudikatif  yang  man- diri.  Boleh  dikatakan  Konstitusi  RIS  1949 jauh  lebih  baik  jika  dibandingkan  dengan UUD  1945  yang  berlaku  pada  periode  I. Perlu  juga  dikemukakan  di  sini  pendapat Dicey  sebagai  salah  satu  arsitek the  rule  of law menyatakan  bahwa  yang  terkandung dalam  doktrin  konstitusionalisme  harus terdiri dari tiga elemen yakni:
1. Tidak  ada  kekuasaan  pemerintah yang sewenang-wenang;
2. Pemerintah  dan  masyarakat  sipil tunduk pada hukum;
3. Peradilan  harus  diperkuat  peranan- nya  dalam  menegakan  hak-hak konstitusional. 22
Elemen-elemen  penting  sebagai- mana  disebutkan  oleh  Dicey  ternyata  ada adalam  konstitusi  RIS  1949.  Inilah  ide konstitusionalisme  yang  dijadikan  tumpuan kehidupan bernegara dan kehidupan berdasarkan  hukum  bagi  Indonesia  pasca kemerdekaan  yang  lenyap  selama  berlaku- nya UUD 1945 Republik Indonesia. Dalam konstitusi  RIS  kewenangan  Mahkamah Agung  tidak  diatur  melalui  sub  judul  yang dalam  UUD  1945  disebut  kekuasaan kehakiman, lebih disebabkan karena pembentuk  konstitusi  RIS  1949  sangat menyadari bahwa pengaturan secara federalistik  tidak  menghendaki  adanya sentralisasi  dalam  menerapkan  fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, kecuali pengadilan-pengadilan
22 Disey  dalam  Sarip, Mengungkap  Wajah Peradilan  Tata  Negara  Indonesia (Yogyakarta: Genta Press, 2007), 442.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2880
dimaksud  dengan  jelas  telah  keliru  dalam menerapkan hukum.
Artinya  pemerintah  negara  bagian secara  konstitusional  memiliki  kemandirian untuk  membentuk  dan  mendirikan  untuk membentuk  dan  menjalankan  fungsi  meng- adili  dan  memutus,  yang  tentu  saja  secara administrasi  berada  di  bawah  pengawasan Mahkamah Agung Federal. Sebab itu dalam Bab  IV  Pasal  113  Konstitusi  RIS  menga- takan  bahwa  Mahkamah  Agung  yang tersusun  dan  kekuasaannya  yang  diatur dengan undang-undang federal.
Dalam Pasal 147 Ayat (1) Konstitusi RIS  1949  dikatakan  bahwa  Mahkamah Agung  Indonesia adalah pengadilan  federal tertinggi. Sedangkan pengadilan-pengadilan federal  yang  lain  dapat  diadakan  dengan undang-undang  federal.  Dalam  distrik federal  Jakarta  akan  dibentuk  sekurang- kurangnya  satu  pengadilan  federal  yang mengadili  dalam  tingkat  pertama,  dan sekurang-kurangnya satu pengadilan tingkat banding.    Di  samping  itu  peran  Mahkamah Agung  dalam  Konstitusi  RIS  1949  dapat dijadikan  forum  untuk  mengadili  pejabat- pejabat  negara  yang  pada  masa  jabatanya diduga melakukan pelanggaran hukum. 23
Kontitusi  RIS  1949,  pengadilan selain Mahkamah Agung berwenang mene- mukan  dan  menyatakan  suatu  undang- undang negara bagian yang mendasari suatu perkara  tidak  sesuai  dengan  konstitusi kemudian  pengadilan  tersebut  tidak  diberi kewenangan untuk memutus perkara, artinya  putusan  pinal  dan  mengikat  tetap berada  di  Mahkamah  Agung.  Ketentuan
23 Forum  semacam  ini  dinamakan  sebagai forum previligiantum jadi ada mekanisme pertanggungjawaban  dari  pejabat  Negara  yang kerap  kali  dinamakan  sebagai  pertanggngjawaban financial, politis, dan pidana.
tersebut terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 Pasal 158 yang  menyatakan:
Jika  dalam  perkara  perdata  atau dalam  perkara  pidana  pengadilan lain  daripada  Mahkamah  Agung menyatakan  suatu  ketentuan  dalam ketatanegaraan  atau  undang-undang daerah  bagian  tidak  menurut  kons- titusi, dan Mahkamah Agung karena suatu  sebab  memeriksa  perkara  itu, maka karena jabatannya ia memper- timbangkan  dalam  keputusannya apakah  pernyataan  tidak  menurut konstitusi itu dilakukan pada tempatnya
Ketentuan  pasal  tersebut  hanya sebatas  pada  undang-undang  negara  bagian saja,  dengan  kata  lain  undang-undang federal  tidak  dapat  diganggu  gugat. 24 Dari ketentuan  tersebut  sangat  jelas  bahwa  yang dapat  diuji  secara  materil  atau  dengan berpedoman  pada  Pasal  130  Ayat  (2) Konstitusi  RIS  1949,  bahwa  yang  dapat digangu  gugat  adalah  undang-undang negara  bagian  hal  tersebut  disebabkan karena  adanya  ketentuan  Pasal  1  Ayat  (1) Konstitusi RIS 1949 yang menyebutkan: Kekuasaan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama -  sama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Senat
Redaksi  Pasal 1  Ayat (1)  Konstitusi RIS  1949,  Pemrintah  bersama  dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat adalah lembaga  pelaksana  kedaulatan  rakyat  yang dituangkan  dalam  bentuk  undang-undang federal,  sebagaimana  ditentukan  dalam
24 Doktrin yang menyatakan bahwa undang- undang  tidak  dapat  diganggu  gugat  membawa kesengsaraan  dalam  menegakan  konstitusi  sebagai landasan  Negara  hokum  di  zaman  modern  untuk dapat  berpikir  tentang  Negara  yang  bercirikan supermasi hokum akhirnya membawa kegagalam.

## Volksgeist
Pasal 127 Konstitusi RIS 1949. Inilah yang menjadi  rasio  kenapa  sistem  yang  dianut dalam  konstitusi  RIS  1949  undang-undang federal tidak dapat diuji secara materil.
Sejumlah  literatur  yang  membahas persoalan  ini  menegaskan  bahwa  tugas parlemen  adalah  untuk  membuat  hukum dan pengadilan untuk melaksanakan undang -  undang  secara  konkrit.  Tetapi  konsep tersebut  sudah  lama  ditinggalkan  oleh banyak  negara  termasuk  negara  yang menganut  stelsel  parlementer.  Bahkan dalam  pengujian  norma  abstrak  suatu rancangan  undang-undang  sebelum  diun- dangkan  dapat  diuji  oleh Contitutional Court . 25
Secara  teoritis,  pengujian  norma hukum  secara  abstrak  sering  digunakan untuk  mencegah  berlakunya  suatu  ranca- ngan  undang-undang  yang  bertentangan dengan  konstitusi.  Tindakan  semacam  ini disebut veto blok ketika ketentuan mayoritas berupaya untuk meloloskan suatu rancangan  undang-undang  tanpa  meng- hiraukan  kepentingan  kelompok  minoritas sebagimana  ditentukan  dalam  konstitusi. Pengujian  norma  hukum  secara  abstrak sering dinamakan politician abstract review 26 karena  memang  hanya  dapat diajukan  oleh  politisi  di  dalam  parlemen atau  lembaga  negara  tingkat  pusat  dan daerah.
Sistem  demokrasi  yang  berkebang dewasa  ini,  produkivitas  undang-undang
25 Apabila pengujian undang-undang dilakukan  sebelum  diundangkan  oleh  legislative maka  dinamakan  sebagai  legeslatif  preview  jika yang  melakukannya  lembaga  yudikatif  maka dinamakan  yudikatif  preview.  Namun,  apabila sesudah diundangkan dinamakan review.
26 Dalam  keadaan  demikian  apabila  yang melakukannya  adalah  lembaga  politik,  bergantung UUD  memberikan  hak  kepada  siapa  yang  berhak untuk melakukannya.
lazim  dimotori  oleh  gabungan  elemen- elemen  kekuatan  yang  dikualifikasi  oleh kelompok  mayoritas.  Sehubungan  dengan keadaan  yang  demikian,  perlu  disadari bahwa  demokrasi  akan  mengalami  keva- kuman  bila  tidak  dibangun  pada  landasan yang lebih egalatarian. Karena itu argumen- tasi  kuantitatif  tidak  sepatutnya  untuk mengurangi  kualitas  nilai-nilai  demokrasi. Kelompok  minoritas  harus  diberikan  hak dan  jangan  dijadikan  sebagai  tawanan berpendapat.
Dasawarsa berlakunya UUDS 1950 peran Supreme Court semakin tidak terlihat sebagai  pengadilan  tertinggi  yang  memba- wahi  peradilan-peradilan  lainnya.  Dalam Pasal  106  Ayat  (1)  dikatakan  bahwa Supreme  Court adalah  pengadilan  negara teringgi  atas  perbuatan  pengadilan-penga- dilan  lain  menurut  aturan  yang  ditetapkan oleh undang-undang. Seperti halnya konstitusi  RIS  1949  organ  peradilan  tinggi berada  di  bawah  UUDS  1950  juga  dapat berperan  sebagai  forum  peradilan  yang digunakan  untuk  mengadili  pejabat-pejabat negara  yang  diduga  melakukan  kejahatan jabatan atau tindak kriminal yang sebagaimana  ditentukan  oleh  undang- undang.
Rapat  Pleno  tahun  1975  terdapat agenda tentang materi yang dapat dimasuk- kan  ke  dalam  UUD.  Meskipun  pada  Pasal 95  Ayat  (2)  UUDS  1950  menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat,  dengan  demikian  melarang  uji materil atas undang-undang  yang dilakukan oleh badan peradilan. Tetapi  ketika Soeprapto, sebagaimana dikutif oleh Adnan Buyung  mengusulkan  agar  dimasukan  ke dalam  UUD  baru  sebuah  pasal  yang menyatakan  bahwa  pasal  yang  tidak bertentangan  tidak  dapat  diganggu  gugat. Hal  ini  untuk  memudahkan  Mahkamah

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2880
Agung Indonesia untuk melakukan hal yang serupa  seperti Supreme  Court di  Amerika Serikat.  Sehingga  menjadi  lembaga  negara yang  mengambil  keputusan  menyangkut sifat  konstitusional  perundang-undangan. 27
Hak uji materil sendiri pada dasarnya dapat diberikan  kepada  siapa  saja  asalkan  ada kententuan  dalam  konstitusi.  Maka  dapat diberikan pada:
1. Parlement ( Supreme Parlement );
2. Mahkamah Agung ( Supreme
Court );
3. Pengadilan  Konstitusi  (Supreme Contitutional Court);
4. Eksekutif ( Supreme Executive ).
Gejala-gejala  awal  dapat  diperlihat- kan  melalui  pemikiran  yang  berkembang dalam  sidang  konstituante  yang  mulai menampakan  diri  pada  tahun  1957.  Hak Supreme  Court untuk  membatalkan  produk hukum,  di  satu  sisi  memang  memperlihat- kan  adanya  pelanggaran  terhadap  prinsip trikotomi pemisahan kekuasan, dan hak-hak lembaga  negara  lain  dalam  menentukan arah  kebijaksanaan  negara  yang  dipandang konstitusional. 28 Tetapi  di  sisi  lain,  penga- wasan  hukum  oleh  kekuasaan  yudikatif sebenarnya  adalah  upaya  untuk  mewujud- kan penerapan hukum yang tidak memihak. Sebab,  dalam  konstitusi  terdapat  pembata- san  atas  penggunaan  kekuasaan  legislatif. Karena  itu  kewenangan  yudikatif  untuk menyatakan  konstitusionalitas  perundang- undangan  sebaiknya  dipandang  sebagai akibat  adanya  potensi  pelanggaran  batas- batas  kekuasaan  negara  yang  mungkin  saja
27 Adnan  Buyung  Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia (Jakarta:
Grafitti, 1995), 237.
28 Doktrin  tersebut  sering  dikenal  dengan sebutan sparation of power dan division of power.
dilakukan  oleh  legislator  atau  cabang kekuasaan lainnya.
Kewenangan yudikatif dalam kedudukannya  yang  netral,  suatu  kenisca- yaan  pemahaman  akan  yudikatif  menjadi subjek  hukum  tata  negara  berada  dalam urutan  yang  pertama.  Karena  itu  arsitektur hukum  yang  dibangun  di  Amerika  Serikat mengasumsikan judicial  review antara  lain adalah  untuk  membatasi  kekuasaan  mayo- ritas  atas  kekuasaan  minoritas.  Dengan demikian  negara  yang  demokratis  adalah negara  yang  mendorong  dan  melakukan pengawasan  terhadap  legislator  dan  admi- nistratur  dalam  melaksanakan  tugasnya. Pengawasan  secara  yuridis  sendiri  dilaku- kan  untuk  mengendalikan  jalannya  peme- rintahan dan aturan hukum yang berlaku.
Pada  tahun  1980-an  ide  untuk menguji  perundang-undangan  marak,  se- hingga  PERADIN  beberapa  kali  merumus- kan  ide  dan  mengusulkan  agar  Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang. 29 Bukan ide untuk membentuk  lembaga  baru,  tetapi  menam- bahkan  kewenangan  Mahkamah  Agung. Sejak  tahun  1999,  tahun  2000  diskursus tersebut  semakin  meluas,  walaupun  masih banyak  yang  terkesan  takut  untuk  mem- bentuk  lembaga  baru  tersebut,  akhirnya lahirlah  lembaga  negara  yang  dinamakan Mahkamah  Konstitusi  pada  tanggal  13 Agustus  2003  yang  bertugas  menjaga konstitusi.
Pemikiran  politik  hukum  yang menginginkan adanya pengawalan konstitu- si  dan  peraturan  perundang-undangan  pada akhirnya  diwujudkan  dalam  Mahkamah Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung.  Walau- pun Mahkamah Agung merupakan lembaga
29 Jimly  Asshiddiqie, Menjaga  Denyut Konstitusi  Satu  Tahun  Mahkamah  Konstitusi (Jakarta: Konspress, 2004), 6–7.

## Volksgeist
yudikatif  lama  namun  pemikiran  pengawa- lan terhadap peraturan perundang-undangan di  bawah  undang-undang  baru  dapat direalisasikan secara tegas setelah reformasi.  Wujud  yang  demikian  inilah yang  sering  dinamakan  dengan dual yuridiction lembaga yudikatif. Kewenangan yang  diberikan  kepada  kedua  lembaga yudikatif merupakan bentuk nyata perwuju- dan  dari  kemenangan  kekuasaan  hukum terhadap  kekuasaan  negara  di  Indonesia. Pada  akhirnya  ide  menjadikan  hukum sebagai  panglima  di  Indonesia  semakin mendekati  titik  terang  melalui  pengujian produk  perturan  perundang-undangan  yang dianggap  bertentangan  dan  merugikan rakyat.
Lembaga  Yudikatif  Indonesia  Dalam Model Dual  Yuridiction Dan A  Model Islamic  Constitution Antara  Lembaga Kehakiman
Ketika Bangsa Eropah berada dalam keadaan  kegelapan  yang  biasa  dikenal sebagai abad-abad  pertengahan,  tidak banyak  hal  yang  tercatat  dan  dapat diungkapkan  sebagai  inovasi  dan  perkem- bangan  pemikiran  penting  dalam  kurun waktu  tersebut.  Bersamaan  dengan  masa- masa  suram  di  Eropah  selama  abad-abad pertengahan,  di  Kawasan  Timur  Tengah justru tengah tumbuh dan berkembang pesat peradaban  baru  yang  dikembangkan  oleh masyarakat  penganut  Ajaran  Islam.  Nabi Muhammad SAW, secara langsung maupun tak  langsung  telah  memberikan  inovasi- inovasi  terbaru  dalam  sejarah  perkem- bangan  kehidupan  Umat  Islam  yang  juga menjadi  pendorong  kemajuan  peradaban manusia.  Salah  satunya  adalah  penyusunan dan  penandatangan  perjanjian  bersama  di- antara  kelompok-kelompok  penduduk  Kota Madinah  untuk  bersama-sama  membangun
tata kehidupan bersama yang kemudian hari berkembang menjadi kehidupan kenegaraan dalam  pengertian  modern.  Naskah  perse- tujuan  bersama  tersebut  yang  kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah ( Madinah Charter ).
Dengan  demikian,  Piagam  Madinah dapat  disebut  sebagai  piagam  tertulis pertama  dalam  sejarah  umat  manusia,  serta dapat  dipersandingkan  dengan  pengertian konstitusi  dalam  arti  modern.  Piagam Madinah  tersebut  dibuat  tak  lama  setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah tahun  622M. 30 Para  ahli  menyebut  Piagam Madinah  dengan  berbagai  macam  istilah atau  sebutan.  Misalnya  Montgomery  Watt menyebutnya The  Constitution  of  Medina; Nicholson  menyebutnya Charter; Majid Khadduri  menggunakan  perkataan Treaty; Phillips  K.Hitti  menyebutnya Agreement ; dan  Zainal  Abidin  Ahmad  memakai perkataan Piagam sebagai  terjemahan  dari kata Al-Shahifah .
Sebutan Al-Shahifah merupakan kata  yang  disebut  secara  tekstual  dalam naskah  piagam  tersebut.  Kata  tersebut bahkan  disebut  sebanyak  delapan  kali  di dalam  teks  piagam. 31 Perkataan charter sesungguhnya identik dengan piagam dalam Bahasa  Indonesia,  sedangkan  perkataan treaty dan agreement lebih  berkenaan dengan  isi  piagam  atau charter itu.  Namun fungsinya  sebagai  dokumen  resmi  yang berisi  pokok-pokok  pedoman  kenegaraan menyebabkan  piagam  itu  dapat  dikatakan tepat  juga  untuk  disebut  sebagai  konstitusi seperti  yang  dilakukan  oleh  Montgomery
30 Ahmad  Sukardja, Piagam  Madinah  dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbadingan tentang  Dasar  Hidup  Bersama  dalam  Masyarakat Majemuk, UI-Press, 1995, Jakarta, hlm 2. (Jakarta: UI-Press, 1995), 2.
31 Sukardja, 2.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2880
Watt  ataupun  yang  dilakukan  oleh  Zainal Abidin Ahmad seperti tersebut di atas. 32
Para  pihak  yang  mengikatkan  diri atau  terikat  dalam  Piagam  Madinah  yang berisi  perjanjian  masyarakat  Madinah (kontrak  sosial)  terdiri  dari  13  (tigabelas) kelompok  komunitas  yang  secara  eksplisit disebut  dalam  teks  piagam.  Ke-tigabelas komunitas tersebut adalah:
1. Kaum  Mukminin  dan  Muslimin
Muhajirin dari Suku Quraisy Mekkah;
2. Kaum Mukminin dan Muslimin dari Yatsrib;
3. Kaum Yahudi dari Banu ‘Awf;
4. Kaum Yahudi dari Banu Sa’idah;
5. Kaum Yahudi dari Banu al-Hars;
6. Banu Jusyam;
7. Kaum Yahudi dari Banu Al-Najjar;
8. Kaum  Yahudi  dari  Banu  ‘Amr  ibn ‘Awf;
9. Banu al-Nabit;
10. Banu al-‘Aws;
11. Kaum Yahudi dari Banu Sa’labah;
12. Suku  Jafnah  dari  Banu  Sa’labah; dan
13. Anu Syuthaybah.
Secara  keseluruhan,  Piagam  Madi- nah  berisi  47  Pasal.  Yang  secara  tegas membangun prinsip persatuan dan kesatuan wilayah  dengan  ungkapan  “ Innahum ummatan  wahidatan  min  duuni  al-naas” yang artinya:  Sesungguhnya mereka adalah ummat  yang  satu,  lain  dari  (komunitas) manusia yang lain. 33
32 Zainal  Abidin  Ahmad  dalam  J.  Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip  Pemerintahan  dalam Piagam  Madinah  Ditinjau  Dari  Pandangan  Al- Qur’an (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 119. 33 Lihat  Teks  Piagam  Madinah,  Pasal
1,Terjemahan, Dan Perbedaan Dua Redaksi.
Dalam  menjaga  persatuan  wilayah dinyatakan dalam Pasal 44 bahwa “ Mereka ( para  pendukung  piagam )  bahu  membahu dalam  menghadapi  penyerang  atas  kota Yatsrib  (Madinah) ”.  Sedangkan  mengenai pembiayaan  perang  ditanggung  bersama sebagaimana terungkap dalam Pasal 24:
“Kaum  Yahudi  memikul  biaya bersama  kamu  mukminin  selama dalam peperangan”.
Jaminan  persamaan  dan  persatuan dalam  keragaman  tersebut  demikian  indah dirumuskan  dalam  Piagam  ini,  sehingga dalam  menghadapi  musuh  yang  mungkin akan  menyerang  kota  Madinah,  setiap warga  kota  ditentukan  harus  saling  bahu membahu.
Dalam  hubungannya  dengan  perbe- daan  keimanan  dan  amalan  keagamaan, jelas  ditentukan  adanya  kebebasan  bera- gama,  merujuk  pada  Pasal  25  secara  tegas dinyatakan bahwa:
“Kaum  Yahudi  dari  Bani  ‘Awf adalah  satu  umat  dengan  kaum mukminin.  Bagi  kaum  Yahudi agama  mereka,  dan  bagi  kaum mukminin  agama  mereka.  Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu- sekutu  dan  diri  mereka  sendiri, kecuali  bagi  yang  zalim  dan  yang jahat. 34 Prinsip  kebersamaan  ter- sebut  secara  tersurat  bahkan  lebih tegas  dari  rumusan  Al-Qur’an  yang mengatur  tentang  prinsip  lakum diinukum walya diin (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku).
Dalam  piagam  tersebut  penggunaan istilah mereka ,  baik  bagi  kaum  Yahudi maupun  bagi  kaum  Mukminin  untuk memberikan  jarak  dan  kesederajatan  yang
34 Piagam Madinah, Pasal 24.

## Volksgeist
sama  dalam  hubungannya  dengan  Nabi Muhammad  SAW. 35 Selanjutnya,  pasal terakhir,  yaitu  Pasal  47  berisi  ketentuan penutup  yang  dalam  Bahasa  Indonesia artinya:
“Sesungguhnya  piagam  ini  tidak membela  orang  zalim  dan  khianat. Orang  yang  keluar  (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat.  Allah  adalah  penjamin orang  yang  berbuat baik  dan takwa. Kemudian  diakhiri dengan  (tertanda Muhammad Rasulullah saw). 36
Piagam  Madinah  disebut  sebagai konstitusi  tetulis  pertama  dalam  sejarah umat manusia, bandingkan misalnya dengan Konstitusi  Amerika  Serikat  yang  disusun pada  tahun  1787  dan  oleh  para  ahli dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di  dunia.    Peristiwa  penandatangan  Piagam Madinah  itu  dicatat  oleh  banyak  ahli sebagai  perkembangan  yang  paling modern di  zamannya,  sehingga  mempengaruhi berbagai  tradisi  kenegaraan  yang  berkem- bang di kawasan pengaruh peradaban Islam di  kemudian  hari.  Dengan  demikian  tepat kiranya  jika  Nabi  Muhammad  SAW dinyatakan  sebagai pioneer dalam  penyu- sunan  perjanjian  masyarakat  dan  Piagam Madinah  dapat  disebut  sebagai  konstitusi tertulis  pertama  dalam  sejarah  perkem- bangan  umat  manusia.  Akan  tetapi  akibat terhentinya perkembangan peradaban  Umat Islam,  yang  disertai  munculnya  Masa Kolonialisme  oleh  bangsa-bangsa  barat, tradisi konstitusionalisme yang telah
35 Al-Qur’an  dan  terjemahannya,  Surat  ke- 109  (Al  Kaafirun)  ayat  (6). Departemen  Agama Republik Indonesia.
36 Pulungan, Prinsip-Prinsip  Pemerintahan dalam  Piagam  Madinah  Ditinjau  Dari  Pandangan Al-Qur’an , 57.
tumbuh,  tidak  mendapat  kesempatan  untuk berkembang lebih lanjut. Walaupun menurut  Subhi  R.  Mahmassani, 37 secara normatif  konstitusi  tertulis  pertama  yang berbentuk  naskah  undang-undang  dasar baru terbentuk pada tahun  1839  pada  Masa Turki  Usmani.  Piagam  konstitusi  pertama tersebut  diberi  nama Khat  Goulkhanah Syarif ,  dilanjutkan  dengan  piagam  kons- titusi  kedua  pada  tahun  1856  dengan  nama Khat Humayun . Kemudian pada tahun 1876 lahirlah  Konstitusi  Usmani  yang  diberi nama al  Masyrutiyah  al  Ula atau  Undang- Undang Dasar Pertama.
Al  Masyrutiyah  al  Ula dalam sejarahnya  pernah  dibekukan  pada  tahun 1878 akan tetapi diberlakukan kembali pada tahun 1908 dengan nama Al Masyrutiyah al Saniyah atau Undang-Undang Dasar Kedua. Konstitusi  dari  Masa  Dinasti  Usman, berakhir  masa  berlakunya  dengan  lenyap- nya Masa Kekhalifahan Islam, yaitu dengan terbentuknya  Konstitusi  Republik  Turki yang  diprakarsai  oleh  Kemal  Ataturk  pada tahun  1924. 38 Di  samping  penggunaan istilah Al  Masyrutiyah ,  sebagai  pengertian undang-undang  dasar,  bagi  Masyarakat Arab  (Timur  Tengah),  dikenal  pula  istilah Al  Dustur atau  istilah Al  Qanun  al-Asasi . Keseluruhan  istilah  tersebut  dapat  dipakai sebagai  rujukan  yang  mengarah  pada pengertian  undang-undang  dasar  sebagai konstitusi dalam arti tertulis.

## Kesimpulan
Ketatanegaraan Indonesia selalu ada fakta  berbalik  arah,  artinya  sesuatu  yang
37 Subhi  Rajab  Mahmassani, Konsep  Dasar Hak-Hak  Asasi  Manusia:  Studi  Perbandingan dalam  Syariat  Islam  dan  Perundang-Undangan Modern ,  trans.  oleh  Hasanuddin,  1  ed.  (Jakarta: Tintamas, 1993), 26–27.
38 Mahmassani, 27.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2880
mesti  dilaksanakan  serta  merta  menjadi batal  dengan  sendirinya  karena  konstitusi tidak mengaturnya, kemauan politik bergan- tung pada situasi dan kondisi  yang menjadi komitmen  di  antara  para  politikus.  Jadi apapun  yang  dianggap  tidak  bisa  menjadi bisa  walaupun  bertentangan  dengan  hukum begitu  juga  dengan  lahirnya dual  yuridic- tion lembaga  yudikatif  Indonesia. supreme court Indonesia  berada  dalam  puncak piramida  umum.  Maksudnya  organ  ini memutus perkara  perdata, pidana  dan  TUN pada  tingkat  kasasi  dan  sebagai  forum peninjuan  kembali  terhadap  perkara  yang telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap. Supreme  court berkaitan  dengan  keadilan warga  negara.  Sedangkan Contitutional Court berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama  dan  terakhir  yang  putusannya bersifat  final  yang  berkaitan  dengan pengujian  undang-undang  terhadap  UUD, sengketa lembaga negara, memutus sengke- ta  pemilu,  pembubaran  partai  politik  dan impeacment presiden.
Lahirnya Mahkamah Konstitusi akhirnya  bentuk  piramida  tertinggi  kekua- saan  yudikatif  dapat  dinamakan dual yuridiction ,  yang  maksudnya  yudikatif memiliki  dua  lembaga  dan  kewenangan yang berbeda namun pada prinsipnya untuk menegakan  hukum  di  Indonesia  dalam rangka  pencapaian  supermasi  hukum.
Walaupun  Indonesia  memiliki  Mahkamah Konstitusi  sebagaimana  yang  dimaksudkan dalam A Model Islamic Contitution , namun
Mahkamah Konstitusi masuk dalam lembaga  kehakiman.  Sedangkan  dalam A Model  Islamic  Contitution masuk  sebagai dewan  sebagaimana  yang  dekat  dengan konstitusi Prancis.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly. Format  Kelembagaan Negara  dan  Pergeseran  Dalam UUD  1945 .  Yogyakarta:  FH  UII Press, 2005.
———. Menjaga  Denyut  Konstitusi  Satu Tahun Mahkamah Konstitusi . Jakarta: Konspress, 2004. B.N. Marbun. Demokrasi Jerman Perkembangan dan Permasalahannya .  I.  Jakarta:  Sinar
Harapan, 1983.
Mahmassani,  Subhi  Rajab. Konsep  Dasar Hak-Hak  Asasi  Manusia:  Studi Perbandingan  dalam  Syariat  Islam dan  Perundang-Undangan  Modern .
Diterjemahkan  oleh  Hasanuddin.  1
ed. Jakarta: Tintamas, 1993. Nasution, Adnan Buyung. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia . Jakarta: Grafitti, 1995. Pulungan, J. Suyuti. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam
Madinah  Ditinjau  Dari  Pandangan Al-Qur’an .  Jakarta:  Rajawali  Press, 1994.
Roestandi,  Achmad. Mahkamah  Konstitusi Dalam Tanya Jawab . Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
S.  Lev,  Daniel. Hukum  dan  Politik  di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan . Jakarta: LP3ES, 1990. Sarip. Mengungkap  Wajah  Peradilan  Tata Negara Indonesia . Yogyakarta:
Genta Press, 2007. Suherman, Ade Maman. Pengantar Perbandingan  Sistem  Hukum  Civil
Law,  Common  Law,  Hukum  Islam . Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada,
2004.

## Volksgeist
Sukardja,  Ahmad. Piagam  Madinah  dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian  Perbadingan  tentang  Dasar
Hidup  Bersama  dalam  Masyarakat Majemuk,  UI-Press,  1995,  Jakarta, hlm 2. Jakarta: UI-Press, 1995.
Suntana,  Ija. Model  Kekuasaan  Legislatif
Dalam Sistem Ketatanegaraan
Islam .  I.  Bandung:  Refika  Aditama, 2007.
Syahrizal,  Achmad.  “Problematika  Putusan MK.” Jurnal  Konstittusi 4,  no.  1 (Maret 2007). Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Dinamika  Sosial  Politik  Dalam Perkembangan  Hukum  di  Indonesia . Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada,
1994.