## Research Article
Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998
Sandy Kurnia Christmas 1 , Kholis Roisah 2*
1 Fakultas Hukum, Universitas OSO
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *kholisroisah.fh.undip@gmail.com

## ABSTRACT
The International Criminal Court is a permanent international tribunal established under international treaties in the  1998  Rome  Statute  of  International  Criminal  Court.  During  the  two  decades  of  the  formation  of  this judiciary there has been a withdrawal of several countries from the membership of international justice, such as Burundi and the Philippines. During the process of ratifying the 1998 Rome Statute, the two state parties have formed the implementation legislation of the 1998 Rome Statute into the national laws of each state. This withdrawal has an impact on the status of the implementation legislation in national law. The approach method used is to review based on a case approach and a statutory approach with the aim of research to analyze the Implementation of Legislation of countries that have withdrawn from the 1998 Rome Statute. The results of this study are  how  the  implementation  legislation  after  effective  withdrawal  applies,  it  is  related  to  whether  the implementation legislation of the 1998 Rome Statute in that state is revoked or is still valid. The conclusion from the process of analyzing this research, it also considers the case that occurred and how the process of ratification between the two countries took place until his withdrawal. Analysis of the implementation legislation after the effective withdrawal is examined using the Theory of Dualism and Monism, and by observing the principle of Pacta Sunt Servanda in international treaty law.

## Keywords: Implementation Legislation; International Criminal Court; Rome Statute 1998; Treaty;
Withdrawal.

## ABSTRAK
International Criminal Court merupakan sebuah peradilan internasional permanen yang dibentuk berdasarkan perjanjian  internasional  didalam  Statuta  Roma  1998.  Selama  dua  dekade  terbentuknya  peradilan  ini  telah terjadi penarikan diri beberapa negara dari keanggotaan peradilan internasional tersebut, seperti Burundi dan Filipina.  Selama  proses  meratifikasi  Statuta  Roma  1998  tersebut,  kedua  negara  telah  membentuk implementasi hukum Statuta Roma 1998 kedalam hukum nasional masing-masing negara. Adanya penarikan diri ini berdampak bagaimana status implementasi hukum tersebut di hukum nasional.  Metode pendekatan yang digunakan yaitu dengan ditinjau berdasarkan pendekatan kasus serta pendekatan perundang-undangan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis Implementation Legislation terhadap negara-negara yang telah menarik  diri  dari  Statuta  Roma  1998.Hasil  penelitian  ini  adalah  bagaimana  implementasi  hukum  negara setelah berlaku efektifnya penarikan diri, hal tersebut terkait apakah implementasi hukum Statuta Roma 1998 dinegara tersebut apakah disabut atau masih berlaku. Kesimpulan dari proses penganalisisan penelitian ini juga  mempertimbangkan  kasus  yang  terjadi  serta  bagaimana  proses  ratifikasi  kedua  negara  tersebut berlangsung hingga penarikan dirinya. Analisis implementasi hukum setelah efektifnya penarikan diri ini dikaji dengan menggunakan Teori Dualisme dan Monisme, serta dengan memperhatikan asas Pacta Sunt Servanda didalam hukum perjanjian internasional.
Kata Kunci : Implementasi Legislasi; Mahkamah Pidana Internasional; Statuta Roma 1998; Perjanjian Internasional; Penarikan Diri.

## A. PENDAHULUAN
International  Criminal  Court merupakan  suatu badan  peradilan  tetap (permanent  court) internasional  yang  dibentuk  oleh  Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai suatu badan yang berfungsi untuk mengadili atau menghukum para pelaku tindak pidana  atau  kejahatan  internasional  berdasarkan “Rome Statute of International Criminal Court 1998” (Widyawati,  2014).  ICC  sebagai sebuah  lembaga peradilan  pidana  internasional  menjadi  pusat  untuk menciptakan  sistem  yang  dapat  menetapkan akuntabilitas  atas  pelanggaran  berat  hak  asasi manusia (Prakash,  2002).  Hal  ini  kemudian ditetapkan pada Pasal 5 Statuta Roma 1998, dimana ICC memiliki peran untuk menyelidiki dan mengadili individu  atas  kejahatan  berat  terhadap  masyarakat internasional,  seperti  kejahatan genosida,  kejahatan perang,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan kejahatan  agresi. ICC  dibentuk  sebagai  kelanjutan dari  pengadilan  tribunal  sebelumnya,  dimana keempat  peradilan  pidana  tribunal  internasional sebelumnya dibentuk atas kondlik yang vterjadi yang dipandang mengganggu perdamaian dan keamanan dunia  (Sekartadji,  2004). Peran  pembentukan  ICC pada  dasarnya  sebagai  lembaga  peradillan  pidana internasional  yang  bertujuan  mewujudkan  keadilan global, mencegah konflik yang menimbulkan korban, menghapus  impunitas,  mencegah  politisasi  dalam mengadili  pelaku  kejahatan,  serta  mencegah kejahatan  yang  membahayakan  keamanan  dan perdamaian dunia (Arhjayati, 2017).
Setelah perjalanan panjang pembentukan dan berlaku  efektifnya  ICC  sebagai  lembaga  peradilan
pidana internasional pada 1 Juli 2002, maka realisasi yurisdiksi yang diatur ICC telah berlaku pada negara- negara  yang  telah  meratifikasi  Statuta  Roma  1998 sejak  saat  itu,  dan  tidak  berlaku  atas kejahatan- kejahatan sebelumnya. Terbentuknya ICC bertujuan untuk  menghapus  permasalahan  impunitas  yang muncul  karena  sistem  pengadilan  internasional sebelumnya  terlalu  lunak  dan  enggan  untuk menangani tindakan semacam itu. Hal ini kemudian berimplikasi  terhadap  kekhawatiran  atas  hak kedaulatan  negara  yang  membuat  mereka  enggan masuk  dalam  yurisdiksi  ICC (Cakmak,  2006). Meskipun  pada  dasarnya  secara  filosofis, pemahaman  mengenai kedaulatn  negara  tersebut membantu  dalam  mencermati  dan  mengevaluasi kedududkan  sebuah  negara  dalam  konteks hubungan  internasionalnya  yang  dinamis  (Riyanto, 2012). Negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma  1998  tersebut  setuju  untuk  menuntut  para pelaku  yang  dituduh  melakukan  kejahatan  hukum tersebut  untuk  perdamaian  dan  keamanan,  hal  ini tidak  seperti  pengadilan  tribunal  sebelumnya  yang tidak berlaku surut (Philipp, 2003).
Kehadiran  ICC didalam  hukum  internasional tidak menggantikan fungsi peradilan pidana nasional, melainkan dalam hal ini ICC melengkapinya. Hal ini dapat  berupa  penyelidikan,  penuntutan  dan pengadilan  terhadap  individu  yang  apabila  negara bersangkutan  tidak  mau  melakukannya.  Hal  inilah kemudian  dikenal  sebagai  prinsip  komplementer sebagai  pelengkap (Complementary). Prinsip  itu menjelaskan  hubungan  Statuta  Roma  dengan yurisdiksi nasional sebagai suatu sistem yang saling
269
melengkapi.  Terdapat  empat  alasan  mengenai sistem  pelengkap (Complementary  System),  yaitu  : “Melindungi  terdakwa  dari  tuntutan  pengadilan nasional;    Menghormati  kedaulatan  nasional  dalam yurisdiksi kriminal; Meningkatkan efisiensi ICC dalam menangani kasus kejahatan serius; dan Meletakkan tanggung jawab kepada negara dalam tugas dibawah yurisdiksi  hukum  nasional dan  internasional  dalam menginvestigasi  dan  menuntut  kejahatan  berat” (Seils, 2016).
Berdasarkan  tujuan  pembentukan  ICC tersebut,  beberapa  negara  kemudian  melakukan tindakan  meratifikasi  Statuta  Roma  1998  yang merupakan instrumen hukum ICC. Beberapa negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 kemudian mengimplementasikan aturan hukum yang ditetapkan ICC kedalam Implementation Legislation.
Implementation  Legislation merupakan  undang- undang  pelaksana  hukum  nasional  yang  dibentuk setelah  negara  meratifikasi  sebuah  perjanjian internasional (Ant, &  Merdekawati,  2012).  Adapun dua  negara  yang  dalam  kajian  penelitian  ini  yaitu Burundi  dan  Filipina.  Burundi  meratifikasi  Statuta Roma  1998  dan  mengimplementasikannya  kedalam hukum  nasional  didalam The  Constitution of Burundi’s  2005,  dimana  implementasi  tersebut terdapat  didalam  Pasal  274-276.  Adapun implementasi  oleh  Filipina  didalam Republic  Act No.9851 – Act  Defining  and  Penalizing  Crimes Against  International  Humanitarian  Law,  Genocide and  Other  Crimes  Against  Humanity,  Organizing Jurisdiction,  Designating  Special  Courts,  and  for Related  Purpose, dimana  memberikan  definisi
tentang  hukuman  bagi  kejahatan  terkait  hukum humaniter  internasional,  genosida,  dan  kejahatan kemanusiaan lainnya.
Setelah  masuk  menjadi  anggota  ICC,  timbul kekhawatiran  yang  terjadi  kepada  kedua  negara pihak  tersebut.  Kekhawatiran  ini  disebabkan  karena masuknya investigasi ICC atas Burundi dan Filipina. Hal  ini  kemudian  berimbas  kepada  kedua  negara tersebut  menarik  diri  dari  keanggotaan  ICC. Beberapa kasus negara yang menarik diri yaitu Afrika Selatan, Gambia, Burundi, dan Filipina, namun yang secara  resmi  telah  mundur  dari  keanggotaan  ICC yaitu Burundi dan Filipina. Sebenarnya banyak latar belakang yang menyebabkan permasalahan di tubuh ICC  sebagai  lembaga  peradilan  internasional  yang memungkinkan  banyak  negara—negara  yang mengalami  kegagalan  dalamproses  ratifikasi  hingga penarikan diri dari keanggotaan ICC (Struett, 2004).
Pernyataan  penarikan  diri  dari  keanggotaan ICC  ini  disebabkan  karena  beberapa  kasus  yang berhubungan  dengan  investigasi  ICC  terhadap negara-negara  tersebut.  Adapun  pemberitahuan penarikan  diri  Burundi  didasarkan  pada Depositary Notification  No.C.N.805.2016.  TREATIES-XVIII.10, tanggal  27  Oktober  2016,  dan  telah  berlaku  efektif tanggal  27  Oktober  2017,  sedangkan  Filipina berdasarkan Depositary Notification No.C.N.138.2018. TREATIES-XVIII.10,  tanggal  17 Maret  2018,  dan  telah  berlaku  efektif  tanggal  17 Maret 2019.
Kasus  yang  terjadi  di  Burundi  dikarenakan adanya  dorongan  dari African  Union serta  adanya desakan  negara  yang  merasa  ICC  terlalu  berpihak
menyudutkan  negara-negara  di  Afrika  dengan melawan  Afrika  dan  para  pemimpinnya.  Adapun alasan  lain  terhadap  penarikan  diri  Burundi  karena masuknya  investigasi  ICC  terhadap  Burundi  atas Burundi,  dimana  menurut  hasil  investigasi  OTP mengumpulkan bukti-bukti terkait kejahatan terhadap kemanusiaan  yang  dilakukan  Presiden  Burundi (Nkurunziza)  kepada  warga  negaranya,  selama  26 April  2015  hingga  26  Oktober  2017. Adapun  kasus yang terjadi terhadap Filipina dikarenakan masuknya pemeriksaan ICC  atas dugaan pembunuhan  secara ilegal  dalam  upaya  pemberantasan  narkoba  oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Tindakan Presiden Filipina  ini  diklaim  atas  dugaan  tindak  kejahatan terhadap  kemanusiaan  dengan melakukan pembunuhan  diluar  proses  hukum  dalam  rangka memberantas narkoba.
Baik  Burundi  maupun  Filipina  dalam  hal  ini sama-sama  meratifikasi  instrumen  Statuta  Roma 1998  dan  sama-sama  mengimplementasikan  aturah hukum  Statuta  Roma  1998  menjadi implementation legislation. Kemudian  kedua  negara  tersebut  sama- sama menarik diri dari keanggotaan ICC dikarenakan masuknya  investigasi  ICC  atas  kedua  negara tersebut.  Proses  penarikan  diri  dari  Statuta  Roma 1998  didasarkan  pada  Pasal  127  Statuta  Roma 1998.  Hal  ini  juga dikatakan  bahwa  penarikan  diri tidak  mempengaruhi  kerjasama  terkait  investigasi yang  sedang  berjalan,  karena  proses  tindak  pidana negara  tersebut  dilakukan  sebelum  penarikan  diri tersebut  diberitahukan. Meskipun  penarikan  negara pihak ini tidak berdampak pada negara pihak, namun penarikan diri negara pihak tersebut berdampak pada
kerjasama yang berkaitan dengan ICC terhadap tidak berlakunya  lagu  yurisdiksi  ICC  di  negara    tersebut setelah penarikan  diri  berlaku  efektif (Christmas, 2020).
Berdasarkan  latar  belakang  terjadinya penarikan  diri  tesebut,  timbul  sebuah  pemasalahan mengenai  bagaimana  status implementation legislation negara-negara  yang  telah  meratifkasi Statuta Roma 1998 tersebut setelah negara tersebut menarik  diri  dari  keanggotaan  ICC.    Permasalahan mengenai  penelitian  ini  dikaji  menggunakan  Teori Monisme dan Teori Dualisme. Pengkajian penelitian menggunakan  kedua  teori  tersebut  untuk memastikan  apakah  status  dari implementation legislastion yang  merupakan  implementasi  Statuta Roma  1998  di  negara  tersebut  masih  digunakan, dibatalkan atau dicabut.
Permasalahan  penelitian  yang  akan  diangkat pada  penelitian  ini  belum  pernah  diangkat  pada penelitian  sebelumnya,  sehingga  penelitian  ini menjadi  penelitian  yang  terbarukan.  Adapun beberapa  artikel  penelitian  yang  tekait  dengan permasalahan ini yaitu penelitian oleh Andi Sandi Ant dan  Agustina  Merdekawati  dalam  pembahasan “Konsekuensi  pembatalan  UU  Ratifikasi  Terhadap Keterikatan  Pemerintah  Indonesia  Pada  Perjanjian Internasional”,  dimana penelitian  ini  membahas bagaimana  keterikatan  suatu  negara  setelah membatalkan  suatu  perjanjian  internasional (Ant, & Merdekawati,  2012).  Penelitian  oleh  Danel  Aditia Situngkir  berjudul  “Terikatnya  Negara  dalam Perjanjian  Internasional”  membahas  dalam  aspek keterikatan  suatu  negara  didalam  perjanjian
271
internasional, dimana perjanjian internasional sangat mempengaruhi  tindakan  negara  tersebut (Situngkir, 2018).  Penelitian  oleh  Gerald  E.  Songko  berjudul “Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi  Wina  1969”  membahas  mengenai bagaimana  kekuatan  mengikatnya  suatu  perjanjian internasional  ketika  dibentuk  dan  berakhir,  dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Songko, 2016). Adapun penelitian oleh  Manisuli  Ssenyonjo berjudul “State  Withdrawal  Notifications  from  The  Rome Statute  of  the  International  Criminal  Court” membahas mengenai alasan dan dampak penarikan diri  negara-negara  dari  Statuta  Roma  1998 (Ssenyonjo, 2017). Penelitian oleh Rowland J.V. Cole berjudul “Africa’s Relationship with The International Criminal Court : More Political than Legal” membahas mengenai  kritik  dasar  negara-negara  di  Afrika terhadap  pola  investigasi  yang  dilakukan  ICC  yang berdampak pada penarikan diri (Cole, 2013).

## B. METODE PENELITIAN
Pembahasan  mengenai  bagaimana  status implementation  legislation terhadap  penarikan nagara  pihak  dari  Statuta  Roma  1998  ini  dikaji menggunakan  metode Socio-Legal, dimana pengkajian  mengunakan  metode  ini  digunakan sebagai  dasar  melihat  tindakan  negara-negara tersebut  dalam  perspektif  hukum  perjanjian internasional, serta melalui pendekatan politik hukum nasional dan internasional suatu negara.
Adapun  penelititian socio-legal ini  dilakukan dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  kasus.  Bahan-bahan  yang  digunakan
dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  dalam penelitian ini meliputi Statuta Roma 1998, Konvensi Wina  1969,  serta  kedua Implementation  Legislation negara tersebut (Burundi dan Filipina). Pengkajian ini juga  dilakukan  dengan  bahan  hukum  sekunder seperti buku-buku, artikel, jurnal, serta sumber online yang relevan dengan penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Latar  Belakang  Proses  dan  Dasar  Penarikan Diri  Burundi  dan  Filipina  dari  Statuta  Roma 1998
Kasus  yang  terjadi  terhadap  ICC  yang menyebabkan  keluarnya  negara  pihak  seperti Burundi dan Filipina dari ratifikasi Statuta Roma 1998 menimbulkan sebuah pertanyaan. Hal ini disebabkan selama  kurang  lebih  3  tahun  secara  berturut-turut, muncul  pemberitahuan  oleh  negara  pihak  untuk mundur  dari  keanggotaan  peradilan  pidana internasional  tersebut.  Proses  penarikan  diri  ini didasarkan  pada  Pasal  127  Statuta  Roma  1998, dimana  negara  pihak  yang  ingin  menarik  diri  harus memberitahukan secara tertulis Notiifikasi Pemberitahuan  kepada  Sekretaris  Jenderal  PBB. Penarikan diri ini pada dasarnya tidak mempengaruhi kerjasama dangan ICC sehubungan investigasi yang yang  ditujukan  kepada  negara  tersebut.  Adapun berdasarkan Pasal 56 Konvensi Wina 1969 tentang Denusiasi  atau  Penarikan  Dari  Perjanjian Internasional  mengatakan  bahwa  penarikan  diri tersebut harus melalui pemberitahuan secara tertulis.
Berdasarkan  ketentuan  mengenai  proses penarikan  diri  tersebut,  sebelumnya  terdapat  empat negara yang memberitahukan notifikasi pemberitahuan  penarikan  diri  tersebut,  yaitu  Afrika Selatan,  Burundi,  Gambia,  dan  Filipina.  Adapun notifikasi pemberitahuan penarikan diri Afrika Selatan yaitu Depositary Notification No.CN786.2016.TREATIES-XVIII.10,  tanggal  19 Oktober  2016;  dan  Gambia  yaitu Depositary Notification No.CN862.2016.TREATIES-XVIII.10, tanggal  10  November  2016.  Namun  kedua  negara tersebut membatalkan niatnya untuk menarik diri dari keanggotaan  ICC  sehingga  Afrika  Selatan  dan Gambia  secara  resmi  masih  menjadi  bagian  dari keanggotaan  ICC.  Burundi  dan  Filipina merupakan dua negara yang secara resmi telah menarik diri dari ratifikasi ICC. Notifikasi pemberitahuan penarikan diri Burundi  berdasarkan    Depositary  Notification No.C.N.805.2016.  TREATIES-XVIII.10,  tanggal  27 Oktober  2016,  dan  telah  berlaku  efektif  tanggal  27 Oktober  2017.  Sedangkan  Filipina  berdasarkan Depositary Notification No.C.N.138.2018.TREATIES- XVIII.10,  tanggal  17  Maret  2018,  dan  telah  berlaku efektif tanggal 17 Maret 2019.
Adanya  penarikan  diri  tersebut  didasarkan atas  kasus  yang  dialami  kedua negara  tersebut. Adapun  kasus  yang  terjadi  di  Burundi  dikarenakan adanya  intimidasi  pasca  pemilu,  dimana mengakibatkan terjadinya kekerasan dan pelanggaran  HAM  berat  atas  hasil  pemilu. Berdasarkan hasil investigasi ICC oleh Office of the Prosecutor, terdapat beberapa unsur kejahatan yang terjadi selama 26 April 2015 hingga 26 Oktober 2017,
yaitu  :  pembunuhan  dan  percobaan  pembunuhan; pemenjaraan  atau  perampasan  kebebasan; penyiksaan;  pemerkosaan;  penghilangan  orang secara paksa; serta penganiayaan. Hasil investigasi tersebut  ditujukan  kepada  Presiden  Gambia (Nkurunziza) terhadap masa jabatannya selama tiga kali, yang diklaim kekuasaan yang diperoleh tersebut didapatkan secara paksa dengan menghukum orang- orang yang yang terlibat dengan oposisi politik.
Penarikan  diri  Filipina  dari  keanggotaan  ICC dikarenakan  masuknya  investigasi  ICC  atas  Filipina pada  tahun  2016, dimana investigasi  ini didasarkan atas pembunuhan terkait dugaan keterlibatan orang- orang  dalam  penggunaan  dan  peredaran  narkoba. Tuduhan adanya pembunuhan ini dilaporkan karena melibatkan pembunugan diluar proses hukum dalam rangka  perang  operasi  anti  narkoba. Kasus  ini diklaim  oleh  Presiden  Filipina  (Rodrigo  Duterte) sebagai  kebijakannya  dalam  memberantas peredaran  narkoba,  serta  menganggap  bahwa  ICC telah  mencampuri  urusan  dalam  negerinya  karena mengintervensi  negara  tersebut.  Adanya  tindakan intervensi  mengganggu  kedaulatan  suatu  negara karena  telah  mencampuri  urusan  suatu  negara (Christmas, &  Setiyono,  2019). Namun  bagi sekelompok organisasi HAM mengatakan pembunuhan  yang  dilakukan  tidak  berdasarkan proses peradilan hukum, sehingga kebijakan tersebut mendapat banyak kecaman komunitas internasional. Hal  tersebut  juga  ditambahkan  bahwa  tindakan Presiden  Filipina  ini  diklaim  untuk  menyingkirkan lawan politiknya. Masuknya investigasi pemeriksaan pendahuluan ICC pada 1 Juli 2016 ini menyebabkan
273
Filipina  menarik  diri  dari  ICC. Secara  umum,  ICC memiliki  yurisdiksi  atas  individu-individu  yang bertanggung jawab dalam melakukan kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma 1998 (Bernett,2018).
Bagi  sebagian  negara  penarikan  diri  ini diindikasi  untuk  menghindari  pertanggungjawaban dihadapan  ICC  atas  kejahatan  yang  dilakukan. Namun  berdasarkan  Pasal  127  ayat  (2)  Statuta Roma 1998 mengenai Penarikan Diri, suatu negara yang  menarik  diri  dari  Statuta  Roma  1998  tidak mempengaruhi  kerjasamanya  sehubungan  dengan investigasi dan proses yang sedang berlangsung. Hal ini  dikarenakan  penerapan  berdasarkan  Pasal  11 Statuta  Roma  1998,  dimana  yurisdiksi  ICC  berlaku secara  temporal,  yaitu  baru  memiliki  yurisdiksi setelah  berlakunya  Statuta  saat  dilakukannya tindakan  ratifikasi  oleh  negara-negara.  Yurisdikis  ini berlaku atas asas daluwarsa (lapse of time) (Olivia, 2017). Hal  ini  juga  berarti  kekuatan  yurisdiksi  ICC berlaku  dari  negara  tersebut  meratifikasi  sampai pemberitahuan penarikan diri berlaku efektif.
2. Implementasi  Legislation  Statuta  Roma  1998 oleh Burundi dan Filipina
Upaya  suatu  negara  untuk  terikat  kedalam perjanjian internasional ditunjukan dengan melakukan tindakan ratifikasi. Berdasarkan Pasal 14 Konvensi Wina 1969,  tindakan suatu negara untuk terikat  kedalam  perjanjian  internasional merupakan sebuah  persetujuan  dari  negara  yang  diungkapkan dengan  ratifikasi  jika  perjanjian  yang  dibuat menentukan  diharuskannya  proses  ratifikasi  dan diungkapkan dengan niat negara untuk tunduk pada ratifikasi  yang  timbul  dan  memiliki  kekuatan  hukum
(Situngkir,  2018).  Setelah  melakukan  proses ratifikasi,  sebagaian  negara  juga  melakukan implementasi  terhadap  Statuta  Roma  1998  dengan membentuk  aturan  hukum  nasional  sebagai  bentuk dukungannya  terhadap  perjanjian  internasional tersebut.  Implementasi  sebuah  negara  terhadap perjanjian internasional disebut sebagai Implementation Legislation.
Implementation Legislation merupakan undang-undang  pelaksana  hukum  nasional  yang dibentuk  setelah  negara  meratifikasi  sebuah perjanjian  internasional (Ant  &  Merdekawati,  2012). Implementasi  norma  hukum  ini  merupakan perwujudan dalam menjalankan aturan hukum yang terdapat didalam Statuta Roma 1998 sebagai salah satu  perjanjian  internasional.  Berdasarkan  asas Pacta Sunt Servanda berbunyi setiap perjanjian yang berlaku  mengikat  pihak-pihak  harus  dilakukan dengan itikad baik.
Burundi  menandatangani  Statuta  Roma  1998 pada 13 Januari 1999, dan meratifikasinya pada 21 September  2004. Implementation  Legislation yang dilakukan Burundi setelah meratifikasi Statuta Roma 1998 yaitu berdasarkan The Constitution of Burundi’s 2005, dimana bunyi pasal terkait yang berhubungan dengan  implementasi  Statuta  Roma  1998  terdapat didalam Pasal 274-276. Berdasarkan pasal tersebut, upaya  implementasi  ini  ditunjukkan  dengan membentuk  Observatorium  Nasional  Pencegahan dan  Pemberantasan  Genosida,  Kejahatan  Perang, dan  Kejahatan  terhadap  Kemanusiaan.  Secara umum,  implementasi  hukum  Statuta  Roma  1998 yang dibentuk Burundi memiliki perbedaan terhadap
yurisdiksi kejahatannya. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1998, yurisdiksi kejahatan ICC hanya terhadap kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,  kejahatan  perang,  dan  kejahatan agresi.  Namun  yurisdiksi  yang  diterapkan  Burundi memiliki  beberapa  tambahan,  seperti  genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan  agresi,  kejahatan  yang  menyebabkan perubahan  pemerintahan  yang  tidak  konstitusional, pembajakan, korupsi, eksploitasi sumber daya alam secara tidak sah, perdagangan orang, perdagangan limbah  berbahaya,  perdagangan  narkoba  dan  obat- obat  terlarang,  terorisme,  serta  kejahatan  yang melibatkan  tentara  bayaran (mercenarism). Adanya tambahan  yurisdiksi  kejahatan  pada implementation legislation Burundi dikarenakan Burundi tidak hanya merujuk  pada  Statuta  Roma  1998,  melainkan  juga rujukan tersebut  berdasarkan  ratifikasi  Protokol Malobo  / the  Protocol  on  Amandements  to  the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and  Human  Rights) yang  merupakan  protokol mengenai  pembentukan African  Court, sehingga penerapan yurisdiksi kriminal ini lebih banyak.
Beberapa  perbedaan  antara  Statuta  Roma 1998 dengan implementasi Statuta Roma 1998 oleh Burundi  juga  terlihat  pada  penerapan  prinsip hukumnya.  Prinsip  hukum  yang  diterapkan  pada Statuta Roma 1998 yaitu : Complementary Principle (Pasal 1); Ne Bis in Idem (Pasal 20); Nulum Crimen Sine Lege (Pasal 22); Nulla Poena Sine Lege (Pasal 23); Non-Retroactivity Ratione Personae (Pasal 24); Individual  Criminal  Responsibility (Pasal  25); Exclusion of Jurisdiction over persons under eighteen
(Pasal 26); Irrelevance of Office Capacity (Pasal 27); Responsibility  of  Commanders  and  other  Superiors (Pasal  28); Non-applicability  of  Statute  Limitations (Pasal 29); Mental Element (Pasal 30); Grounds for excluding  criminal  responsibility (Pasal  31); Mistake of Fact or Mistake of Law (Pasal 32); Superior Order and  Prescription  of  Law (Pasal  33);  dan Responsibility  to  Protect. Sedangkan  prinsip  hukum yang  diterapkan  didalam implementation  legislation Burundi didalam The Constitution of Burundi’s 2005 hanya tiga, yaitu : Protection from unjustified restraint (Pasal  39); Principle  of  no  punishment  without  law (Pasal 39); Presumnption of Innocence in Trial (Pasal 40).  Perbedaan  penerapan  yang  terdapat  didalam implementasi  hukum  Burundi  ini  juga  terlihat  dari komposisi  peradilan,  fungsi  kekuasaan  peradilan, serta bentuk kerjasamanya.
Filipina sebagai salah satu negara di kawasan Asia  yang  meratifikasi  Statuta  Roma  1998 menandatangani  perjanjian  internasional  tersebut pada  28  Desember  2000,  dan  meratifikasinya  pada 30 Agustus  2011. Implementation  Legislation yang dibentuk  Filipina  didasarkan  pada Republic  Act No.9851 – Act  Defining  and  Penalizing  Crimes Against  International  Humanitarian  Law,  Genocide and  Other  Crimes  Against  Humanity,  Organizing Jurisdiction,  Designating  Special  Courts,  and  for Related  Purpose atau  Undang-Undang  Filipina tentang  Kejahatan  terhadap  Hukum  Humaniter Internasional,  Genosida,  dan  Kejahatan  Lain Terhadap  Kemanusiaan,  Mengatur  Yurisdiksi, Menunjuk  Pengadilan  Khusus,  dan  Untuk  Tujuan Terkait. Undang-undang ini dikenal sebagai Undang-
Undang  Hukum  Humaniter  Filipina,  dimana didalam undang-undang  ini  memberikan  definisi  mengenai hukuman  bagi  kejahatan  terkait  hukum  humaniter internasional,  kejahatan  genosida,  dan  kejahatan kemanusiaan lainnya. Pada penerapannya, undang- undang ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana  terhadap  komandan  dan  atasan  lainnya berdasarkan  prinsip  tanggung  jawab  komando (principle  of  command  responsibility); perlindungan terhadap  warga  sipil,  non-pejuang,  saksi,  serta pemulihan terhadap para korban.
Berdasarkan Undang-Undang Hukum Humaniter  Filipina  tersebut,  jenis  peradilan  yang digunakan  Filipina  terkait  pelaksanaan  hukum humaniter tersebut oleh The Regional Trial Court of the  Philippines, dimana  yurisdiksi  yang  diatur  oleh Filipina  terkait  kejahatan  serius  hanya  ada  3  (tiga), yaitu  :  kejahatan  perang,  kejahatan  genosida,  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Tidak  adanya yurisdiksi kriminal atas kejahatan agresi dikarenakan Filipina  belum  meratifikasi  yurisdiksi  tambahan tersebut didalam Amandemen Kempala tahun 2010. 3. Status  Implementation  Legislation  Burundi dan  Filipina  setelah  Penarikan  Diri  Berlaku Efektif
Implementation Legislation merupakan undang-undang  pelaksana  hukum  nasional  yang dibentuk  setelah  negara  meratifikasi  sebuah perjanjian internasional (Ant, & Merdekawati, 2012). Perjanjian  Internasional  pada  dasarnya  merupakan sebuah  perjanjian  yang  diadakan  antara  negara- negara  yang  bertujuan  menimbulkan akibat  hukum tertentu.  Adanya  perjanian  internasional  yang
menimbulkan  akibat  hukum  disebut  sebagai “Law- Making  Treaties”, dimana  perjanjian  tersebut berisikan  prinsip-prinsip  dan  ketentuang-ketentuan yang berlaku secara umum (Songko, 2016). Statuta Roma  1998  sebagai  sebuah  dasar  hukum pembentukan  ICC  dibentuk  karena  kesepakatan negara-negara  untuk  membentuk  sebuah  peradilan permanen  internasional.  Pembentukan  ICC  yang didasarkan  atas  kesepakatan  bersama  negara- negara  didalam  perjanjian  internasional  ini mengharuskan  negara-negara  yang  meratifikasi Statuta Roma 1998 ini untuk mentaati prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku yang mengikat didalamnya, oleh karena itu harus ditaati selama hubungan antara negara (Purwanto, 2009).
Negara-negara  yang  telah  menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma 1998 pada dasarnya ingin  membentuk  suatu  implementasi  hukum terhadap  Statuta  Roma  1998  yang  bertujuan  untuk menyamakan  persepsi  aturan  hukum  dan memberlakukannya kedalam hukum nasional negara tersebut.  Karena  pada  dasarnya  ICC  dibentuk sebagai  pelengkap  atas  prisnsip Complementary, dimana  ICC  tidak  bermaksud  untuk  menggantikan fungsi  peradilan  nasional,  tetapi  menjadi  suatu alternatif  ketika  suatu  negara  tidak  mau  atau  tidak mampu (unwiling  &  unable) dalam  menangani kasusnya. Oleh karena prinsip Complementary yang bersifat  pelengkap  dari  peradilan  nasional,  maka negara-negara  membentuk  implementasi  hukum terhadap Statuta Roma 1998 agar dapat menangani setiap kasus kejahatan serius yang menjadi yurisdiksi
ICC  untuk  ditangani  terlebih  dahulu  pada  peradilan nasional.
Terikatnya  suatu  negara  terhadap  perjanjian internasional  didasarkan  pada  Asas Pacta  Sunt Servanda, dimana  berdasarkan  asas  ini  perjanjian mengikat  bagi  para  pihak  yang  membuat  perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan (Bahri, & Hafidz, 2017).  Perwujudan  asas Pacta  Sunt  Servanda terdapat  didalam  Pasal  26  Konvensi  Wina  1969, dimana  setiap  perjanjian  yang  berlaku  mengikat pihak-pihak harus dilakukan dengan itikad baik. Atas dasar  asas  hukum  perjanjian  internasional  tersebut, maka terkait permasalahan adanya keterikatan suatu negara setelah meratifikasi Statuta Roma 1998 harus dijalankan dengan itikad baik.
Munculnya  tindakan  penarikan  diri  suatu negara terhadap perjanjian internasional, khususnya Statuta  Roma  1998  pada  dasarnya  telah  diatur melalui  Pasal  127  Statuta  Roma  1998  tentang penarikan  diri.  Bagaimana  status implementation legislation hukum  nasional  negara  tersebut  setelah menarik  diri  dari  Statuta  Roma  1998  berkaitan dengan  apakah implementation  legislation suatu negara  tersebut  masih  digunakan  atau  bahkan dicabut.  Hal  yang  perlu  dipahami  berkaitan  dengan status implementation legislation setelah menarik diri dari sebuah perjanjian internasional yaitu bagaimana hubungan  antara  hukum  internasional  dan  hukum nasional seuatu negara.
Hubungan  antara  hukum  internasional  dan hukum  nasional  pada  dasarnya  memiliki  perbedaan tersendiri.  Menurut  Jane  Stratton,  hukum internasional  memiliki  sebuah  sistem  universal  dari
kaidah  dan  prinsip  hubungan  antara  negara-negara yang berdaulat dan hubungan antara negara dengan organisasi  internasional (Stratton,  2009).  Hukum internasional  pada  dasarnya  memiliki  perbedaan dengan  hukum  nasional  dalam  hal  pembuatan hukumnya (law-making  process), dimana  hukum internasional  tidak  memiliki  badan  tertinggi  yang ditunjuk  untuk  membuat  hukum,  serta  hukum internasional  tidak  memiliki  aparat  penegak  hukum yang  memaksa  subjek  hukum  internasional  untuk patuh (Stratton,  2009).  Kepatuhan  suatu  negara sebagai subjek  internasional  ini  menjadi  sebuah akibat  hukum  yang  berlaku,  sehingga  negara tersebut yang akan menyesuaikan diri dengan prinsip dan  kaidah  hukum  yang  berlaku  didalam  hukum internasional (Yo’el, 2018).
Berdasarkan Teori Dualisme, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang tidak mungkin terjadi pertentangan. Sistem  hukum  internasional  didasarkan  pada  asas pacta  sunt  servanda,  dimana  negara-negara  harus mentaati perjanjian yang telah disepakati, sedangkan sistem  hukum  nasional  mewajibkan  ketaatan  suatu negara  terhadap  perundang-undangan  negara sebagai  prinsip  atau  norma  dasar (Stratton,  2009). Sehingga  menurut  Teori  Dualisme  menganggap hukum  internasional  dan  hukum  internasional  tidak bisa  bekerja  secara  langsung  kedalam  hukum nasional,  karena  harus  melalui  proses  transformasi agar dapat berlaku efektif.
Pandangan  Teori  Monisme  terhadap hubungan  antara  hukum  internasional  dan  hukum nasional  menganggap  bahwa  semua  hukum
277
dianggap  sebagai  ketentuan  tunggal  yang  disusun dari  kaidah  hukum  yang  mengikat.  Baik  hukum internasional  maupun  hukum  nasional  dianggap sebagai  satu  kesatuan  sistem  hukum  yang  saling berkaitan (Starke,  2012).  Menurut  Teori  Monisme, hukum nasional dianggap sebagai perpanjangan dari hukum  internasional, sehingga  hukum  internasional dapat  berlaku  secara  langsung  tanpa  perlu membentuk hukum nasional.
Berdasarkan  dua  definisi  teori  tersebut terhadap  pemahaman  teoritis  kasus  penarikan  diri Burundi dan Filipina dari Statuta Roma 1998, dapat disimpulkan  bahwa  baik  Burundi  maupun  Filipina menerapkan implementation  legislation sebagai hukum  nasional  negara  mereka  didasarkan  pada Teori  Dualisme.  Hal  ini  dikarenakan  setelah melakukan tindakan ratifikasi, kedua negara tersebut membentuk  hukum  nasional  sebagai  proses implementation  legislation terhadap  Statuta  Roma 1998.  Tindakan  pembentukan  hukum  nasional  hasil dari  ratifikasi  perjanjian  internasional  ini  merupakan suatu  transformasi  hukum  internasional  kedalam hukum  nasional  agar  dapat  berlaku  efektif.  Adanya proses  transformasi  ini  kemudian  melahirkan  Teori Transformasi  dan  Adopsi  Khusus  dalam  kaitannya dengan berlakunya  suatu  ketentuan  internasional kedalam  hukum  nasional (Yo’el,  2018).  Proses transformasi  tersebut  tidak  hanya  dibentuk  melalui undang-undang  tersendiri  atau  terpisah  terhadap perjanjian  internasional,  namun  beberapa  negara menggabungkan  beberapa aturan  hukum  menjadi satu aturan hukum nasional, sebagai contoh Burundi yang  menerapkan  implementasi  hukum  Statuta
Roma  1998  didalam The  Constitution  of  Burundi’s 2005. The Constitution of Burundi’s 2005 merupakan sebuah  hukum  konstitusi  Burundi  yang  didalamnya berisikan  implementasi  hukum  Statuta  Roma  1998, yang terdapat didalam Pasal 274-276.
Hal yang perlu diperhatikan pada kasus yang terjadi  oleh  Burundi  terkait  penarikan  dirinya  dari ratifikasi  Statuta  Roma  1998  yaitu  terkait implementasi  hukum  Statuta  Roma  1998  didalam The  Constitution  of  Burundi’s  2005. Pada  dasarnya implementasi hukum Burundi terhadap Statuta Roma 1998 ini merupakan bukan hanya aturan hukum yang terpisah membahas mengenai aturan hukum didalam Statuta  Roma  1998,  malainkan The  Constitution  of Burundi’s 2005 merupakan sebuah hukum konstitusi Burundi,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa terjadinya  penarikan  diri  Burundi  dari  Statuta  Roma 1998  ini  tidak  berdampak  pada  dicabutnya  aturan hukum  tersebut,  karena  tidak  memungkinkan  suatu negara mencabut  secara  kesuluhan  aturan  hukum yang menjadi hukum konstitusinya. Berkaitan dengan alasan  apakah  bisa  hanya  Pasal  274-276 The Constitution of Burundi’s 2005 tersebut dapat dicabut atau  ditinjau  ulang  untuk  tidak  diberlakukan  dalam aturan  hukum  tersebut  yaitu  perlu  diketahui  selain Statuta Roma 1998, Burundi juga meratifikasi sebuah perjanjian  internasional  yaitu Protocol  on Amandements to the Protocol on the Statute of the African  Court  of  Justice  and  Human  Rights atau dikenal  dengan Protocol  Malobo, dimana implementasi  atas  kejahatan  serius  oleh  Burundi didasarkan  pada  kedua  perjanjian  internasional  ini. Hal  ini  berimplikasi  bahwa  status  dari  implementasi
hukum  Statuta  Roma  1998  oleh  Burundi  setelah penarikan dirinya tidak mempengaruhi implementasi hukum tersebut.
Terhadap  kasus  penarikan  diri  Filipina  dari Statuta Roma 1998, terkait implementation legislation Statuta Roma 1998 didalam Republic Act No.9851 of Philippins oleh Filipina, dimana menurut asas pacta sunt  servanda,  implementation  legislation yang diterapkan  oleh  Filipina  terhadap  ratifikasi  Statuta Roma  1998  ini  dapat  dicabut.  Berdasarkan  asas pacta  sunt  servanda, perjanjian  internasional  terikat pada para pihak, sehingga ketika suatu negara telah melepaskan keterikatannya dari perjanjian internasional,  maka  sagala  unsur  hukum  yang terbentuk  atas  perjanjian  internasional  terhadap negara  tersebut  sepenuhnya  telah  berakhir  ketika penarikan  diri  tersebut  berlaku  efektif.  Hal  yang menjadi  dasar  dapat  dicabutnya  aturan  hukum Filipina  terhadap  Statuta  Roma  1998  ini  karena Filipina mengimplementasikan aturan hukum tersebut secara  terpisah, sehingga tidak mengganggu aturan hukum lainnya.

## D. SIMPULAN
Statuta  Roma  1998  merupakan  sebuah perjanjian  hukum  internasional  yang  dibentuk  untuk menyelidiki,  menuntut,  dan  mengadili  para  pelaku tindak kejahatan serius. Negara-negara yang sepakat terhadap  perjanjian  internasional  tersebut  dalam rangka  ikut  memberantas  impunitas  melakukan tindakan  ratifikasi  terhadap  Statuta  Roma  1998 tersebut. Adanya penarikan diri beberapa negara dari Statuta  Roma  1998  ini  berimplikasi  bahwa  negara
pihak tersebut tidak sanggup mematui aturan hukum yang  diberlakukan  didalam  Statuta  Roma  1998 tersebut. Beberapa fakta terkait bahwa penarikan diri dari  Statuta  Roma  1998  ini  hanya  sebagai bentuk suatu  negara  untuk  lari  dari  tanggung  jawab dihadapan  ICC,  padahal  berdasarkan  Pasal  127 Statuta  Roma  1998  penarikan  diri  ini  tidak mempengaruhi  kerjasama  sehubungan  dengan investigasi  yang  telah  terjadi.  Hal  ini  dikarenakan kasus  pidana  internasional  yang  terjadi  terhadap negara  tersebut  terjadi  saat  negara  tersebut  masih menjadi  bagian  dari  keanggotaan  ICC,  sehingga yurisdiksi  yang  melekat  atas  negara  tersebut  masih berlaku.
Setelah proses penarikan diri negara tersebut, yaitu  Burundi  dan  Filipina  berlaku  efektif,  masih menyisakan implementation legislation Statuta Roma 1998 tersebut. Hal yang dihasilkan terkait bagaimana status implementation  legislation negara  tersebut tergantung  pada implementation  legislation yang diterapkan  negara  tersebut.  Aturan  hukum  Burundi yang  diterapkan  sebagai  implementasi  hukum Statuta  Roma  1998  pada  dasarnya  tidak  dapat  di cabut  karena  aturan  hukum  tersebut  bergabung bersama  hukum  konstitusi  Burundi,  ditambah  lagi dikarenakan Burundi meratifikasi dan mengimplementasikan  aturan  hukum  yang  sama terkait  perjanjian  internasional  lain  kedalam  aturan hukum  tersebut.  Sedangkan  Filipina  sepenuhnya dapat  dicabut  terkait implementation  legislation, karena  aturan  hukum  Filipina  tersebut  dibentuk secara terpisah sehingga proses pelaksanaan aturan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
hukum  internasional  tidak  mengganggu  aturan hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Ant,  Andi  Sandi.,  & Merdekawati, Agustina. (2012).
Konsekuensi  Pembatalan  Undang-Undang Ratifikasi  Terhadap  Keterikatan  Pemerintah Indonesia  Pada  Perjanjian  Internasional. Jurnal  Mimbar  Hukum, Vol.24,  (No.3),pp.459-
475.
Arhjayati, R. (2017). Urgensi ratifikasi Statuta Roma Wujud Eksistensi  Mahkamah  Pidana
Internasional  (International  Criminal  Court) dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM. Jurnal Al-Himayah, Vol.1, (No.1), pp.1-24.
Bahri, Syaeful., & Hafidz, Jawade. (2017). Penerapan Asas  Pacta  Sunt  Servanda  Pada  Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris. Jurnal Akta,
Vol.4, (No.2), pp.152-157.
Bernett, L. (2018). The International Criminal Court : History  and  Role. Library  of  Parliament,
No.2002-11, pp.1-28.
Cakmak, C. (2006). The International Criminal Court in  World  Politics. International  Journal  on
World Peace, Vol.23, (No.1), pp.3-40.
Christmas,  Sandy  K. (2020). Impact  of  Withdrawal State  Parties  in  1998  Rome  Statute  of  the Existence  of  International  Criminal  Court.
Nagari Law Review, Vol.4, (No.1), pp.28-37.
Christmas, Sandy Kurnia., & Setiyono, Joko. (2019).
Intervensi  Militer  Terhadap  Kudeta  Politik Menurut  Prinsip  Jus  Cogens. Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 (No.3). pp.308-321.
Cole,  R.  (2013).  Africa's  Relationship  with  The International  Criminal  Court  :  More  Political Than Legal. Melbourne Journal of International Law, Vol.14, (No.2), pp.670-698
Olivia. (2017). Kewenangan  ICC  (International Criminal Court) Dalam Melakukan Penegakan Hukum  Terhadap  Kejahatan  Kemanusiaan. Lex Privatum, Vol.5, (No.8), pp.94-101.
Philipp,  Christiane  E.  (2003). The  International Criminal Court - A Brief Introduction. Journal of Max  Planck  Institute  for  European  Legal History, Vol.7, (No.1), pp.331-339.
Prakash,  Karatapu  N. (2002). International  Criminal Court :  A  Review. Economic and  Political Weekly, Vol.37, (No.40), pp.4113-4115.
Purwanto,  H. (2009). Keberadaan  Asas  Pacta  Sunt Servanda Dalam  Perjanjian  Internasional. Mimbar Hukum Vol.21, (No.1), pp.155-170.
Riyanto,  S. (2012).  Kedaulatan  Negara  Dalam Kerangka Hukum  Internasional Kontemporer. Jurnal Yustisia, Vol.1, (No.3), pp.5-14.
Sekartadji,  K.  (2004). Prospek  dan  Tantangan International  Criminal  Court. Jurnal  Hukum dam Pembanguan, Vol.34, (No.2), pp.91-109.
Situngkir, Danel A. (2018). Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. Refleksi  Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, (No.2), pp.167-180.
Songko,  Gerald  E. (2016). Kekuatan  Mengikat Perjanjian  Internasional  Menurut  Konvensi Wina Tahun 1969. Lex Privatum, Vol.4, (No.4), pp.46-54.
Ssenyonjo, M. (2017). State Withdrawal Notifications From  The  Rome  Statute  of  The  International Criminal  Court. Criminal  Law  Forum, Vol.29, (No.1), pp.63-119.
Struett,  M. (2004). The  Meaning of  International Criminal Court. Peace Review, Vol.16, (No.3),
pp.317-321.
Yo’el,  Siciliya  M. (2018). Implementasi  Perjanjian Internasional  Di  ASEAN;  Praktik  Indonesia,
Malaysia, Dan Singapura Dalam
Melaksanakan  Asean  Agreement on
Transboundary  Haze  Polution. Voice  Justisia Jurnal  Hukum  dan  Keadilan, Vol.2, (No.1),
pp.63-91.

## BUKU
Seils,  P. (2016). An  Introduction  to  the  Role  of
National  Courts  and  the  ICC  in  Prosecuting
International  Crimes.  New  York:  International
Center for Transitional Justice.
Starke,  Joseph  G. (2012). Pengantar  Hukum
Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
Stratton,  J. (2009). International  Law  Overview.
Sdyney: Legal Information Access Centre.
Widyawati,  A. (2014). Hukum  Pidana  Internasional.
Jakarta: Sinar Grafika.