## PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## Hendrikus Otniel Nasozaro
Staf Pengajar IKIP Gunung Sitoli
RINGKASAN- Penulisan  makalah  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pembangunan  karakter  bangsa  melalui  pendidikan  kewarganegaraan.  Penulisan menggunakan metode tinjauan literatur ( library research ) yaitu metode penulisan yang  didasarkan  pada  pendapat-pendapat  ahli  dan  hasil  penelitian  terdahulu. Pekerjaan  besar  bangsa  saat  Indonesia  saat  ini  harus  mengembalikan  karakter bangsa  Indonesia  menjadi  lebih  baik.  Hal  ini  dapat  dimulai  dengan  memberikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan cara baik dan benar, sehingga dapat  meningkatkan  nilai-nilai  karaker  bagi  setiap  masyarakat.  Pendidikan dimulai dari proses pendidikan serta ide-ide solutif dari berbagai pihak.  Pada saat ini  bangsa  Indonesia  mengalami  penurunan  konsep  moral  dan  mentalitas  akan suatu ideologi asli bangsa Indonesia. Dengan demikian pendidikan karakter tepat untuk  mengembalikan  nilai-nilai  kepribadian  setiap  warga  negara,  tetapi  hal  itu harus diapresiasi oleh semua pihak, walaupun hasilnya akan tercapai setelah satu generasi  bangsa  Indonesia.  Pembelajaran  PKn  di  sekolah  dasar  dimaksudkan sebagai suatu proses belajar mengajar dalam rangka membantu peserta didik agar dapat  belajar  dengan  baik  dan  membentuk  manusia  Indonesia  seutuhnya  dalam pembentukan  karakter  bangsa  yang  diharapkan  mengarah  pada  penciptaan  suatu masyarakat  yang  menempatkan  demokrasi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  yang  berlandaskan  pada  Pancasila,  UUD  dan  norma-norma  yang berlaku dimasyarakat.
Kata kunci : pendidikan kewarganegaraan dan karakter bangsa

## PENDAHULUAN
Pendidikan  kewarganegaraan  merupakan  bagian  yang  utuh  dari  sistem pendidikan  nasional.  Proses  pendidikan  kewarganegaraan  telah  disusun  dalam kurikulum  dan  pembelajaran  di  sekolah.  Untuk  menjamin  fungsi  dan  perannya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan  seyogyanya  dirancang,  dikembangkan,  dilaksanakan,  dan dievaluasi dalam konteks pengejawantahan tujuan pendidikan nasional. Ketiga hal tersebut  merupakan  landasan  dan  kerangka  pikir  untuk  memahami  profil  mata kuliah/mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.
Proses pendidikan Kewarganegaraan mampu memberdayakan, membudayakan  peserta  didik  dalam  arti  bahwa  proses  dan  hasil  pendidikan tersebut harus mampu memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses belajar untuk  memperluas  wawasan  ( learning  to  know ),  belajar  untuk  membangun kemampuan  berbuat  ( learning  to  do ),  belajar  untuk  hidup  dan  berkehidupan ( learning  to  be ),  dan  belajar  untuk  hidup  bernegara  ( learning  to  live  together )
(UNESCO  :  1996).  Pendidikan  kewarganegaraan  merupakan  proses  pendidikan untuk  membangun  keteladanan  kemauan  dan  kemampuan  mengembangkan kreatifitas  yang  mencerminkan  jati  diri  bangsa  yang  syarat  dengan  nilai-nilai sosial kultural ke-Indonesiaan.
Dalam  konteks  pembangunan  bangsa  dan  karakter  ( nation  and  character building )  pendidikan  kewarganegaraan  dalam  arti  luas  memiliki  kedudukan, fungsi,  dan  peran  yang  sangat  penting.  Pendidikan  kewarganegaraan  pada dasarnya  merupakan  salah  satu  bentuk  pendidikan  karakter  yang  dikembangkan secara  sistematis  dan  sistemik.  Dalam  konteks  itu  pendidikan  kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari kerangka kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter.
Pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan  nuansa  kedaerahan  yang  kental,  bangsa  Indonesia  membutuhkan kesamaan  tentang  budaya  dan  karakter  yang  holistik  sebagai  bangsa.  Hal  itu sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  seluruh  rakyat Indonesia.  Dalam  hal  pendidikan  karakter  yang  sudah  dibangun  selama  ini sejatinya  perlu  penguatan  dari  sisi  idiologi  kebangsaan  dan  kesantunan  sehingga pendidikan  dapat  melahirkan  warga  negara  yang  berilmu,  kokoh  secara  ideologi dan  juga  mempunyai  kesantunan.  Dalam  kontek  berbangsa  pendidikan  karakter adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  serta  proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi  atau  kelompok  yang  unik  atau  baik  sebagai  warga  Negara.  Hal  ini diharapkan  mampu  memberikan  konstribusi  optimal  dalam  mewujudkan masyarakat  yang  berketuhana  yang  maha  esa,  berkemanusiaan  yang  adil  dan beradap,  berjiwa  persatuan  Indonesia,  berjiwa  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Strategi  pembangunan  karakter  bangsa  melalui pendidikan  dapat  dilakukan  dengan  pendidikan  dan  pembelajaran.  Pendidikan merupakan  tulang  punggung  strategi  pembentukan  karakter  bangsa  terkhusus dalam  pembelajaran  PKn  karena  memang  misinya  adalah  mengembangkan  nilai dan  sikap  pengembangan  karakter.  Pendidikan  kewarganegaraan  adalah  mata pelajaran  yang  digunakan  sebagai  wahana  untuk  mengembangkan  dan melestarikan  nilai  luhur  dan  moral  yang  berakar  pada  budaya  bangsa  Indonesia. Nilai  luhur  dan  moral  ini  diharapkan  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  perilaku kehidupan  siswa  sehari-hari,  baik  sebagai  individu  maupun  anggota  masyarakat dan  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  merupakan  usaha  untuk membekali  siswa  dengan  pengetahuan  dan  kemampuan  dasar  berkenaan  dengan hubungan  antarwarga  dengan  negara  serta  pendidikan  pendahuluan  bela  negara agar  menjadi  warga  negara  yang  dapat  diandalkan  oleh  bangsa  dan  negara.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pembangunan  karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan.

## KAJIAN TEORITIS
1. Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan  Kewarganegaraan  ( citizenship )  yang  merupakan  mata pelajaran  yang  memfokuskan  pada  pembentukan  diri  yang  beragam  dari  segi agama, sosial-budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia  yang  cerdas,  terampil,  dan  berkarakter  yang  dilandasi  oleh  Pancasila dan  UUD  1945.  Pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  berfungsi  sebagai wahana  untuk  menjadi  warga  negara  yang  baik  ( to  be  good  citizenship ),  cerdas, terampil,  dan  berkarakter  yang  setia  kepada  bangsa  dan  negara  Indonesia  yang merefleksikan  dirinya  dalam  kebiasaan  berpikir  dan  bertindak  sesuai  Pancasila dan  UUD  1945.  Dengan  mempelajari  Pendidikan  Kewarganegaraan,  dapat memahami hak dan kewaiban sebagai warga negara serta mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan  dengan  kewarganegaraan,  seperti persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  menjaga  nilai  dan  norma,  hak  asasi  manusia, kekuasaan  dan  politik,  masyarakat  demokratis,  Pancasila  dan  konstitusi  Negara, serta  globalisasi.  Oleh  karena  itu,  dapat  diwajibkan  kepada  warga  negara  untuk menguasai Pendidikan Kewarganegaraan dan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut:
1.   Berpikir  secara  kritis,  rasional  dan  kreatif  dalam  menghadapi  masalah kewarganegaraan termasuk masalah globalisasi.
2.   Berpartisipasi secra aktif dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.   Berkembang secara positif dan demokratif untuk membentuk diri berdasarkan pada  karakter  masyarakat  Indonesia  agar  dapat  hidup  secara  berdampingan dengan sesama.
4.   Berinteraksi  dengan  bangsa-bangsa  lain  dalam  percaturan  dunia  secara langsung  atau  tidak  langsung  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi tanpa meninggalkan jati diri bangsa.
Mengenai  pengertian  Pendidikan  Kewarganegaraan  adalah  program pendidikan  yang  berintikan  demokrasi  politik  yang  diperluas  dengan  sumber- sumber pengetahuan lainnya, pengaruh pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih siswa sebagai generasi  muda  untuk  berpikir  kritis,  analitis,  bersikap  dan  bertindak  demokratis dalam  mempersiapkan  hidup  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945.  Pendidikan  Kewarganegaraan  didefinisikan  sebagai  suatu  bidang  kajian yang  mempunyai  objek  telaah  kebijakan  dan  budaya  kewarganegaraan, menggunakan  disiplin  ilmu  pendidikan  dan  ilmu  politik  sebagai  kerangka  keraja keilmuan pokok serta disiplin ilmu-ilmu yang lain. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai  mata  pelajaran  dan  sebagai  mata  kuliah  merupakan  salah  satu  status pendidikan  kewarganegaraan  yang  praksis  dalam  pendidikan  di  Indonesia
sekarang ini. Sebagai  mata pelajaran di  sekolah, PKn berdasarkan Permendiknas no  22  tahun  2006  tentang  standar  isi.  Menurut  ketentuan  tersebut,  PKn  adalah mata  pelajaran  yang  memfokuskan  pada  pembentukkan  warga  negara  yang memahami  dan  mampu  melaksanakan  hak-hak  dan  kewajiban  untuk  menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

## 2. Pendidikan dan Pembangunan Karakter Bangsa
Pembinaan  moral  dan  karakter  bangsa  sangat  terkait  erat  dengan peningkatan  kualitas  pembangunan  pendidikan  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, maka peme-rintah telah  bertekad  untuk  menjadikan  pendidikan  menjadi  landasan  utama  dalam pembinaan  dan  penumbuhkembangkan  karakter  positif  bangsa.  Untuk  itu  maka pemerintah telah menetapkan bahwa
pembangunan  pendidikan  harus  diarahkan  pada  tiga  hal  pokok,  yaitu:  Pertama, pendidikan  sebagai  sarana  untuk  membina  dan  meningkatkan  jati  diri  bangsa untuk  mengembangkan  seseorang  sehingga  sanggup  mengem-bangkan  potensi yang  berasal  dari  fitrah  insani,  dari  Tuhan.  Pembinaan  jati  diri  akan  mendorong seseorang  memiliki  karakter  yang  tangguh  yang  tercermin  pada  sikap  dan perilakunya. Tanpa adanya jati diri, suatu bangsa akan mudah terombang-ambing dan  kehilangan  arah  dari  terpaan  tantangan  globalisasi  yang  bergerak  cepat dewasa ini.
Kedua,  pendidikan  sebagai  media  utama  untuk  menumbuhkembang-kan kembali karakter bangsa Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, bergotong-royong, tangguh, dan santun.  Sehingga apabila karakter ini dapat kita bangun kembali, kita perkuat, maka Insya Allah, kita akan mampu menghadapi setiap krisis dan tantangan masa depan.
Ketiga,  pendidikan  sebagai  tempat  pembentukan  wawasan  kebangsaan, yaitu perubahan pola pikir warga bangsa yang semula berorientasi pada kesukuan menjadi  pola  pikir  kebangsaan  yang  utuh.  Melalui  wawasan  kebang-saan  dapat dibangun  masyarakat  yang  saling  mencintai,  saling  menghormati,  saling mempercayai, dan bahkan saling melengkapi satu sama lain, dalam menyelesaikan berbagai masalah pembangunan.
3. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Sebagai Wahana Pendidikan Karakter Bangsa
Pendidikan  Kewarganegaraan  ( Civic  Education )  merupakan  salah  satu bidang  kajian  yang  mengemban  misi  nasional  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa  Indonesia  melalui  koridor  “ value-based  education ”.  Konfigurasi  atau kerangka  sistemik  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  dibangun  atas  dasar paradigma  sebagai  berikut. Pertama ,  PKn  secara  kurikuler  dirancang  sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar
menjadi  warga  negara  Indonesia  yang  berakhlak  mulia,  cerdas,  partisipatif,  dan bertanggung  jawab.  Pendidikan  Kewarganegaraan  bertujuan  membentuk  peserta didik  menjadi  manusia  yang  memiliki  rasa  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air. Pendidikan  Kewarganegaraan  merupakan  pendidikan  yang  wajib  diberikan  di semua jenjang pendidikan termasuk jenjang pendidikan tinggi. Kedua , PKn secara teoretik  dirancang  sebagai  subjek  pembelajaran  yang  memuat  dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan  terintegrasi  dalam  konteks  substansi  ide,  nilai,  konsep,  dan  moral  Pancasila, kewarganegaraan  yang  demokratis,  dan  bela  negara. Ketiga ,  PKn  secara programatik  dirancang  sebagai  subjek  pembelajaran  yang  menekankan  pada  isi yang  mengusung  nilai-nilai  ( content  embedding  values )  dan  pengalaman  belajar ( learning  experiences )  dalam  bentuk  berbagai  perilaku  yang  perlu  diwujudkan dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  merupakan  tuntunan  hidup  bagi  warga  negara dalam  kehidupan  bermasyarakat,  ber-bangsa,  dan  bernegara  sebagai  penjabaran lebih  lanjut  dari  ide,  nilai,  konsep,  dan  moral  Pancasila,  kewarganegaraan  yang demokratis,  dan  bela  negara  (Winataputra  dan  Budimansyah,  2007).  Jika memperhatikan  uraian  tersebut,  maka  tampak  bahwa  PKn  merupakan  program pendidikan yang sangat penting untuk upaya pembangunan karakter bangsa.
Sebagai  suatu  program  pendidikan  yang  amat  strategis  bagi  upaya pendidikan  karakter,  PKn  perlu  memperkuat  posisinya  menjadi  “subjek pembelajaran yang kuat” ( powerful learning area ) yang secara kurikuler ditandai oleh  pengalaman  belajar  secara  kontekstual  dengan  ciri-ciri:  bermakna ( meaningful ),  terintegrasi  ( integrated ),  berbasis  nilai  ( valuebased ),  menantang ( challenging ),  dan  mengaktifkan  ( activating ).  Melalui  pengalaman  belajar semacam itulah para mahasiswa difasilitasi untuk dapat membangun pengetahuan, sikap,  dan  keterampilan  kewarganegaraan  yang  demokratis  dalam  koridor  psiko- pedagogis-konstruktif.
Salah satu  model  adaptif untuk  meningkatkan kualitas pembelajaran PKn sebagai  wahana  pendidikan  karakter  adalah  melalui Project  Citizen  Bhinneka Tunggal  Ika. Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  menghasilkan kompetensi  kewarganegaraan (civic  competences) yang  memberikan  bekal menuju “to be a good citizens” (terbentuknya warga negara yang baik). Dengan demikian,  kompetensi  kewarganegaraan  dapat  dimaknai  sebagai  pengetahuan, nilai dan sikap, serta ketrampilan mahasiswa yang mendu-kungnya menjadi warga negara  yang  partisipatif  dan  bertanggungjawab  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan  bernegara.  Mengacu  pada  SK  Dirjen  Dikti  No.  43  tahun  2006  pada  pasal  3 tentang  kompetensi  dasar  ayat  2b,  menyebutkan  tentang  kompetensi  mahasiswa dengan  menempuh  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  perguruan  tinggi  adalah: “Menjadi  ilmuwan  dan  professional  yang  memiliki  rasa  kebangsaan  dan  cinta tanah air; demokratis dan berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya
saing,  berdisiplin,  berpartisipasi  aktif  dalam  membangun  kehidupan  yang  damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.”
Pengembangan  kompetensi  kewarganegaraan  yang  bercirikan  multi- kultural  diarahkan  sebagai  upaya  pengembangan  warganegara  multikultural melalui  pendidikan  kewarganegaraan.  Pada  konteks  ini,  kompetensi  kewarga- negaraan  multikultural  yang  dimaksud  dapat  didasarkan  pada  empat  dimensi kewarganegaraan  sebagaimana  dikemukakan  Cogan  (1998),  yaitu the  personal, social, spatial , dan temporal dimension untuk selanjutnya dirumuskan dalam tiga komponen  kewarganegaraan  sebagaimana  dikemukakan  Branson  (1998),  yaitu civic knowledge , civic skill , and civic disposition .
Kewarganegaraan multidimensi terdiri atas empat dimensi pokok yaitu: (1) dimensi  pribadi (personal ),  (2)  dimensi  sosial,  (3)  dimensi  spasial,  dan  (4) dimensi  temporal.  Dimensi  pribadi  dari  kewarganegaraan  multidimensi membutuhkan  pengembangan  satu  kapasitas  pribadi  dan  komitmen  untuk  etika warganegara  yang  dikarakteristikkan  oleh  kebiasaan  pikiran,  perasaan  dan tindakan  secara  individu  dan  sosial.  Sebagai  warga  negara,  setiap  individu  harus meningkatkan:  (a)  kapasitas  untuk  berpikir  secara  kritis  dan  sistematis;  (b) pemahaman  dan  kepekaan  terhadap  masalah-masalah  perbedaan-perbedaan budaya;  (c)  pilihan  terhadap  pemecahan  dan  penyelesaian  masalah  yang bertanggung  jawab,  kooperatif  dan  tanpa  kekerasan,  dan  (d)  keinginan  untuk melindungi  lingkungan,  membela  hak  asasi  manusia,  dan  ikut  serta  dalam kehidupan masyarakat.
Berdasarkan  perkembangan  mutakhir,  dimana  tujuan  PKn  adalah partisipasi  yang  bermutu  dan  bertanggung  jawab  dari  warga  negara  dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional, maka partisipasi  semacam  itu  memerlukan  penguasaan  sejumlah  kompetensi kewarganegaraan. Sejumlah kompetensi yang diperlukan, yang terpenting adalah: (1)  penguasaan  terhadap  pengetahuan  dan  pemahaman  tertentu,  (2) pengembangan  kemampuan  intelektual  dan  partisipatoris,  (3)  pengembangan karakater dan sikap mental tertentu, dan (4) komitmen yang  benar terhadap nilai dan  prinsip  dasar  demokrasi  konstitusional.  Berdasarkan  kompetensi  yang  perlu dikembangkan,  terdapat  tiga  komponen  utama  yang  perlu  dipelajari  dalam  PKn yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions .
Civic  Knowledge (pengetahuan  kewarganegaraan)  berkaitan  dengan kandungan  atau  apa  yang  seharusnya  diketahui  oleh  warganegara. Civic  Skills (kecakapan  kewarganegaraan)  mencakup  kecakapan  intelektual  dan  keca-kapan berpartisipasi. Civic  disposition (watak  kewarganegaraan)  mengisya-ratkan  pada karakter  publik  maupun  privat  yang  penting  bagi  pemeliharaan  dan pengembangan demokrasi konstitusional.
Mengutip  pendapat  Branson  (1998)  maka  konstruk  karakteristik  warga negara  dimaksud  adalah  kompetensi  kewarganegaraan  ( civic  competence )  yang
diformulasikan  ke  dalam  tiga  komponen  penting,  yaitu:  1) Civic  knowledge (pengetahuan  kewarganegaraan),  berkaitan  dengan  kandungan  atau  apa  yang seharusnya  diketahui  oleh  warga  negara;  2) Civic  skill (kecakapan kewarganegaraan),  adalah  kecakapan  intelektual  dan  partisipatoris  warga  negara yang  relevan;  dan  3) Civic  disposition (watak  kewarganegaraan)  yang mengisyaratkan  pada  karakter  publik  maupun  privat  yang  penting  bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional Branson (1998:16).
Sebagai realisasinya, salah satu alternatif pelaksanaan kebijakan yang bisa ditempuh  adalah  melalui  pengembangan  praksis  pendidikan  melalui  model pembelajaran  PKn  Multikultural  berbasis  kearifan  lokal  sebagai  bagian  dari pendidikan karakter di sekolah dan sebagai pusat praksis pendidikan (educentrum) manusia  seutuhnya.  Pendidikan  karakter  warga  negara  multi-kultural  yang berbasis  kearifan  lokal  merupakan  praksis  pembudayaan  dan  pemberdayaan peserta didik dengan menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan  peserta  didik  secar  aktif,  bebas  dan  bertanggung  jawab mengembangkan  seluruh  potensi  dirinya  sehingga  menjadi  pribadi  berakhlak mulia,  menjadi  manusia  seutuhnya  dalam  totalitasnya  sebagai  manusia. Pendidikan  karakter  melalui  PKn  Multikultural  berbasis  kearifan  lokal  adalah sebuah  keniscayaan  bagi  transformasi  moralitas  bangsa  agar  mampu  keluar  dari belitan sumber krisis multidimensi yaitu krisis nilai.
PKn  multikultural  berbasis  kearifan  lokal  adalah  sebuah  model pembelajaran yang dikembangkan di dunia persekolahan (perguruan tinggi) yang didasarkan  pada  teori  bahwa  PKn  merupakan  salah  satu  ujung  tombak  dari pendidikan  multikultural  dalam  rangka  pembentukan  karakter  warga  negara multikultural  yang  menghargai  identitas  budaya  masyarakat  yang  plural  secara demokratis,  dan  membentuk  mosaik  yang  indah (cultural  pluralism:  mozaik analogy) dalam satu  semboyan Bhinneka Tunggal  Ika  (Ricardo L. Garcia, 1982:
37-42).
Sebagai  sebuah  model  pembelajaran,  pengembangan  PKn  Multikultural Berbasis Kearifan Lokal di sekolah/PT dengan pendekatan inkuiri sosial memiliki karakter menghargai potensi, kreativitas dan keragaman individual-kultural siswa. Pengembangan  PKn  multikultural  menjadi  kebutuhan  bangsa  Indonesia  yang ditandai  oleh  kemajemukan (plurality) dan  keanekaragaman (heterogenity). PKn multikultural  menjadi  sebuah  keniscayaan  bagi  wahana  desimenasi  pemahaman multikulturalisme  melalui  jargon  pendidikan  multikultural,    yang  secara  sinergis terkait erat dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

## METODE PENULISAN
Penulisan menggunakan metode tinjauan literatur ( library research ) yaitu metode  penulisan  yang  didasarkan  pada  pendapat-pendapat  ahli  dan  hasil penelitian terdahulu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PKn  memiliki  peranan  penting  sebagai  wahana  untuk  mengembangkan kemampuan,  watak  dan  warga  negara  yang  demokratis  dan  bertanggung  jawab. PKn memiliki misi sebagai pendidikan karakter adalah membentuk warga negara yang  memiliki  sikap  dan  perilaku  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan yang  berlaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Hermanto  (2013  p.  231) memaparkan bahwa “pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting  dalam  menumbuh  kembangkan  pola  pikir,  sikap  dan  perilaku  rukun, damai  serta  toleran  tanpa  meninggalkan  kebhinekaan  yang  memang  sudah menjadi  given-nya  bangsa  Indonesia”.  Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam membangun  peradapan  di  Indonesia  khususnya  membangun  karakter  bangsa memiliki tujuan nasional, sehingga tidak dipungkiri Pendidikan Kewarganegaraan adalah  pembelajaran  yang  wajib  diberikan  di  setiap  jenjang  pendidikan,  baik sekolah  dasar,  menengah  maupun  di  perguruan  tinggi.  Ubedillah  dan  Rozak (2013) mengungkapkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pembangunan  karakter  bangsa  memiliki  tujuan  antara  lain  sebagai  berikut  : 1.Membentuk kecapakan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  2.Menjadikan  warga  negara Indonesia  yang  cerdas,  aktif,  kritis  dan  demokratis,  namun  tetap  memiliki komitmen  menjaga  persatuan  dan  integritas  bangsa  3.Mengembangkan  kultur demokrasi yang berkeadapan, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun warga negara yang baik mengembangkan  tiga  kompetensi  yaitu  pengetahuan  kewarganegaraan  (civic knowledge),  keterampilan  kewarganegaraan  (civic  skills)  dan  karakter  (civic disposition). Syarat utama untuk menjadi warga negara yang baik harus memiliki pengetahuan,  keterampilan  dan  karakter  yang  berdasarkan  Pancasila.  Apabila ketiga kompetensi yang dimiliki oleh setiap warga negara, maka secara langsung maupun  tidak  langsung  warga  tersebut  adalah  individu  yang  berkompeten, berkomitmen, dan memiliki kepercayaan diri.
Mengingat  pentingnya  fungsi  dan  kedudukan  Pancasila  dalam  tata kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  maka,  pendidikan  Pancasila sebagai  instrumental  untuk  membangun  warga  negara  yang  baik  ( good citizenship )  yang  berkarakter  Pancasila  dan  meyakini  kebenaran  dan  kekuatan Pancasila  dalam  mencapai  cita  harus  diberikan  kepada  setiap  generasi  bangsa. Persoalannya  adalah apakah isi substansi  materi  yang akan diberikan serta fokus penekanan yang kita prioritaskan dari ketiga fungsi Pancasila tersebut.
PKn  meruapakan  mata  pelajaran  yang  memfokuskan  pada  pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan  oleh  Pancasila  dan  UUD  1945.  Sedangkan  pada  kurikulum  1994 disebutkan  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn)  adalah  mata pelajaran  yang  digunakan  sebagai  wahana  untuk  mengembangkan  dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya perilaku dalam kehidupan  sehari-hari  siswa  sebagai  individu  maupun  sebagai  anggota masyarakat,  dan  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  Maha  Esa.  Di  samping  itu  PPKn juga dimaksudkan untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan
kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
Kemudian  secara  tegas  disebutkan  bahwa  tujuan  PPKn  adalah  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  mengembangkan  kemampuan  memahami menghayati  dan  mengamalkan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  pedoman  berperilaku dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  sehingga  menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut. Dari tujuan juga jelas berbeda. PPKn lebih menekankan  pada  pembentukan  karakter  (efektif),  sedangkan  PKn  lebih menekankan  pada  aspek  berpikir  kritis  (kognisi).  Sebenarnya  antar  moralitas dengan berpikir bukan dua hal  yang terpisah sama sekali. Keduanya mempunyai hubungan  kemampuan  berpikir/  kognisi  seharusnya  membimbing  perilaku, sehingga  semakin  tinggi  tingkat  pengetahuan  juga  semakin  baik  sikap  dan moralnya,  sebagaimana  dalam  pepata  “ilmu  padi”  semakin  berisi  semakin merunduk.  Secara  filosofis  buah  dari  ilmu  itu  adalah wisdom /bijaksana.  Oleh karena  itu  seharusnya  pendidikan  mampu  merubah  perilaku  seseorang,  semakin tinggi tingkat pendidikannya maka, semakin bijak sikap dan perilakunya.

## KESIMPULAN
Pekerjaan  besar  bangsa  saat  Indonesia  saat  ini  harus  mengembalikan karakter  bangsa  Indonesia  menjadi  lebih  baik.  Hal  ini  dapat  dimulai  dengan memberikan  pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  dengan  cara  baik  dan benar,  sehingga  dapat  meningkatkan  nilai-nilai  karaker  bagi  setiap  masyarakat. Pendidikan  dimulai  dari  proses  pendidikan  serta  ide-ide  solutif  dari  berbagai pihak.    Pada  saat  ini  bangsa  Indonesia  mengalami  penurunan  konsep  moral  dan mentalitas  akan  suatu  ideologi  asli  bangsa  Indonesia.  Dengan  demikian pendidikan  karakter  tepat  untuk  mengembalikan  nilai-nilai  kepribadian  setiap warga negara, tetapi hal itu harus diapresiasi oleh semua pihak, walaupun hasilnya akan tercapai setelah satu generasi bangsa Indonesia.
Pembelajaran  PKn  di  sekolah  dasar  dimaksudkan  sebagai  suatu  proses belajar mengajar dalam rangka membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik  dan  membentuk  manusia  Indonesia  seutuhnya  dalam  pembentukan  karakter bangsa  yang  diharapkan  mengarah  pada  penciptaan  suatu  masyarakat  yang menempatkan  demokrasi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang berlandaskan pada Pancasila, UUD dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aly,  Abdullah.  (2005).  Pendidikan  Multikultural  dalam  Tinjauan  Pedagogik. Makalah  dipresentasikan  pada  Seminar  Pendidikan  Multikultural  sebagai Seni  Mengelola  Keragaman,  yang  diselenggarakan  oleh  Pusat  Studi Budaya  dan  Perubahan  Sosial  (PSB-PS)  Universitas  Muhammadiyah Surakarta, pada Sabtu, 8 Januari 2005.
Azra,  Azyumardi.  (2004).  Demokrasi  Multikultural.  Harian    Republika,  12 Agustus 2004.
-----------------------. (2006). Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme.  Dalam    Restorasi  Pancasila:  Mendamaikan  Politik Identitas dan Modernitas. Bogor: Brighten Press.
Blum,  Lawrence  A.  (2001).  Antirasisme,  Multikulturalisme,  dan  Komunitas Antar-Ras:  Tiga  Nilai  yang  Bersifat  Mendidik  bagi  Sebuah  Masyarakat Multikultural. Dalam May, Larry, Shari Collins-Chobanian, and Kai Wong (Eds). Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural. Terjemahan oleh Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
Branson, Margaret S. (1998). The Role of Civic Education. Calabasas: CCE. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Muchson  A.  R  (2003).  Pendidikan  Kewarganegaraan  Paradigma  Baru  dan Manifestasinya dalam Kurikulum Berbasis Komperensi. Makalah disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi. 2002  Kewarganegaraan  diselengaran  oleh  Program  Studi  PPKn  FKIP UNS, 29 Maret 2003.
Saifuddin,  Achmad  Fedyani.  (2006).  Reposisi  Pandangan  mengenai  Pancasila: Dari  Pluralisme  ke  Multikulturalisme.  Dalam    Restorasi  Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Bogor: Brighten Press.
Suparlan, Parsudi. (2005). Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
Saptono.  (2011).  Dimensi-dimensi  Pendidikan  Karakter.  Erlangga,  Jakarta. Setiawan,  D.  (2014).  Pendidikan  Kewarganegaraan  Berbasis  Karakter melalui  Penerapan  Pendekatan  Pembelajaran  Aktif,  Kreatif,  Efektif  dan Menyenangkan,  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial,  6  (2):  61-72. Suharyanto,  A.,  (2013).  Peranan  Pendidikan  Kewarganegaraan  Dalam Membina  Sikap  Toleransi  Antar  Siswa,  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan Sosial Politik, 2 (1): 192-203
Suryadinata, Leo. dkk. (2003).  Indonesias Population: Etnicity and Religion in a Changing  Political  Landscape.  Singapore:  Institute  of  Southeast  Asian Studies.
Tilaar,  H.A.R.  (2004).    Multikulturalisme:  Tantangan-tantangan  Global  Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional . Jakarta: Grasindo.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Winataputra, Udin S. dan Dasim Budimansyah. (2007). Civic Education: Konteks, Landasan,  Bahan  Ajar  dan  Kultur  Kelas.  Bandung:  Program  Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.