## Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
Vol.06, No. 2 (Mei,  2024), pp. 191-201 E-ISSN: 2684-8104 P - 2775-9148 DOI: https://doi.org/10.20527
Proses  Penyelesaian  Sengketa  Batas  Tanah  Antara  Desa  Pakan  Dalam  dan  Desa Paramaian Tahun 2009-2021
Rochgiyanti 1 , Ahmad Parhani 2 , Daud Yahya 3 , Fathurrahman 4
1 Universitas Lambung Mangkurat; yantiunlam87@ulm.ac.id 2 Universitas Lambung Mangkurat; 2010111210010@mhs.ulm.ac.id 3 Universitas Lambung Mangkurat; daud.yahya@ulm.ac.id 4 Universitas Negeri Yogyakarta; fathurrahman6fis.2021@student.uny.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Dispute; Land Boundary; Settlement The village boundary dispute that occurred between Pakan Dalam Village  and  Paramaian  Village  in  North  Daha  Subdistrict,  Hulu Sungai  Selatan  Regency  was  triggered  by  the  issuance  of  the Cultivation  Rights  Title  of  oil  palm  plantations  that  provided compensation to the affected areas. The purpose of this study is to determine the process of resolving land boundary disputes between Pakan  Dalam  Village  and  Paramaian  Village  in  North  Daha Subdistrict,  Hulu  Sungai  Selatan  Regency  in  2009-2021.  The method used in this research is the historical method. In the historical method  there  are  four  stages,  namely  heuristics,  verification, interpretation,  and  historiography.  Sources  in  the  research  were obtained  through  interviews  with  government,  leaders,  villagers, documents,  books,  and  other  related  sources.  The  sources  were verified, then data interpretation was carried out. After that, writing is done about the research studied and linking it to the theory used.
The  results  showed  that  the  dispute  settlement  started  from  the process  of  sending  a  letter  from  the  Pakan  Dalam  Village Government to BPS HSS in 2009-2010 to the stage of asking for assistance to the HSS DPRD to be resolved fairly. In conclusion, the resolution  of  the  village  boundary  dispute  used  a  persuasive approach by the Daha Utara sub-district head. This method uses a settlement  technique  that  is  not  adversarial  and  follows  a conciliation approach to resolve the dispute.
Article history: Received 2024-03-21
Revised  2024-04-12 Accepted 2004-04-21
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Rochgiyanti
Universitas Lambung Mangkurat;Banjarmasin;Indonesia; yantiunlam87@ulm.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL ABSRAK
Kata Kunci: Sengketa; Batas Tanah; Penyelesaian Sengketa batas desa yang terjadi antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipicu oleh terbitnya Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit yang memberikan kompensasi ganti rugi kepada wilayah yang terdampak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  proses
penyelesaian sengketa batas tanah antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2009-2021.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Dalam metode sejarah ada empat tahapan yakni  heuristik,  verifikasi,  interpretasi,  dan  historiografi.  Sumber dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah, tokoh, masyarakat desa, dokumen, buku, dan sumber terkait lainnya. Sumber tersebut diverisikasi, kemudian dilakukan penafsiran data. Setelah itu, baru dilakukan penulisan tentang penelitian yang dikaji dan  mengaitkan  dengan  teori  yang  digunakan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  dimulai  dari  proses mengirim surat dari Pemerintah Desa Pakan Dalam ke pihak BPS
HSS  tahun  2009-2010  sampai  pada  tahap  meminta  bantuan  ke DPRD HSS untuk diselesaikan secara adil. Kesimpulan penelitian, penyelesaian  sengketa  batas  desa  ini  menggunakan  pendekatan persuasif oleh Camat Daha Utara. Metode ini menggunakan teknik penyelesaian  yang  tidak  bersifat  permusuhan  dan  mengikuti pendekatan konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa. Article history:
Received 2024-03-21 Revised  2024-04-12 Accepted 2004-04-21
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Penulis Koresponden :
Rochgiyanti Universitas Lambung Mangkurat; yantiunlam87@ulm.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2021  tentang  hak  pengelolaan,  hak  milik  atas  tanah,  satuan  rumah  susun,  dan pendaftaran  tanah  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat  1  bahwa  tanah  adalah  permukaan bumi baik yang berupa tanah maupun perairan yang ada di atasnya, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas-batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
Menurut Arba & Israfil (2021), lahan, sebagai bagian integral dari elemen alam, memiliki banyak fungsi, termasuk tempat tinggal dan pertanian. Tanah memiliki nilai dan kepentingan yang  signifikan  dalam  masyarakat,  karena  sangat  penting  untuk  kelangsungan  hidup. Gangguan, seperti sengketa kepemilikan dan pemanfaatan, dapat meningkat menjadi konflik karena baik individu maupun masyarakat berusaha keras mempertahankan apa yang mereka anggap berharga, seperti tanah. Isu-isu yang berkaitan dengan tanah merupakan subjek yang menarik untuk diteliti karena perannya yang sangat penting dalam menyediakan pangan, sandang,  dan  papan  untuk  kelangsungan  hidup  masyarakat.  Tidak  mengherankan  jika individu akan berusaha keras untuk melindungi hak-hak mereka atas tanah.
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Rochgiyanti  (2022),  konflik  dapat  terjadi  di  dalam masyarakat,  antar  perusahaan,  dan  antar  pemerintah,  yang  dikategorikan  ke  dalam  jenis konflik  vertikal  dan  horizontal.  Penyelesaian  konflik  secara  cepat  sangat  penting  untuk mengurangi dampaknya. Jika pihak-pihak yang bertikai bersedia untuk berdialog, resolusi konflik yang saling menguntungkan dapat dicapai. Pemantauan pelaksanaan resolusi konflik melibatkan upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang telah disepakati, yang  akan  memfasilitasi  penyelesaian  masalah  secara  cepat.  Pada  intinya,  mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dapat mengarah pada penyelesaian masalah yang tepat waktu.
Konflik  agraria  bukanlah  hal  yang  baru  di  Indonesia,  yang  muncul  dalam  berbagai bentuk  seperti  konflik  individu,  konflik  antar  individu  dan  kelompok,  serta  konflik  antar kelompok  yang  berbeda.  Di  Kalimantan  Selatan,  misalnya,  data  dari  Direktur  Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, sebagaimana dikutip Jejakrekam.com pada tahun 2018, mengungkapkan bahwa dalam satu dekade terakhir, Walhi Kalsel menerima laporan sebanyak 30 kasus konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam, agraria, dan lingkungan hidup. Konflik-konflik tersebut terjadi di hampir  semua  kabupaten  di  Kalimantan  Selatan  dan  terutama  dipicu  oleh  aktivitas pertambangan  batu  bara  dan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  dilakukan  oleh  perusahaan (Sanusi,  2018).  Dampak  dari  konflik  agraria  tersebut  sangat  terasa  di  daerah-daerah  yang terkena dampak, dan menimbulkan berbagai tantangan.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Perdana & Yuliana (2015) yang berjudul "Analisis Konflik atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Ulayat Betang Sengkuwu di  Desa  Tumbang  Marak,  Kecamatan  Katingan  Tengah,  Kabupaten  Katingan,  Kalimantan Tengah,"  terbukti  bahwa  sengketa  hak  kepemilikan  tanah  ulayat,  khususnya  mengenai Betang Sengkuwu di Desa Tumbang Marak, Kalimantan Tengah, banyak terjadi di Indonesia. Perebutan  hak  kepemilikan  Betang  Sengkuwu  telah  menimbulkan  rasa  saling  curiga  dan gosip di antara para pihak yang bertikai. Menanggapi hal tersebut, mediasi diinisiasi sekitar bulan Oktober 2014, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Katingan melalui Tim Terpadu yang dibentuk melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah.
Konflik  serupa  didokumentasikan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Silvia  (2020) tentang " Konflik Pertanahan Antara PT KAI Daop VII Madiun Dengan Paguyuban Kampung Kongan  Di  Pare  Kabupaten  Kediri"  Penelitian  tersebut  menjelaskan  pernyataan  PT  KAI bahwa  area  di  sepanjang  rel  kereta  api  berada  di  bawah  hak  asetnya,  sebagaimana  diatur dalam  peraturan,  yang  menyiratkan  bahwa  individu  yang  tinggal  di  area  tersebut  tidak memiliki hak yang melekat untuk menghuninya tanpa izin.
Demikian juga, penelitian Apriyan (2020) tentang "Konflik Tanah Antar Keluarga (Studi Kasus  di  Kecamatan  Ilir  Barat  II  Kelurahan  Kemang  Manis)  menggambarkan  bagaimana konflik  dapat  muncul  karena  perbedaan  kepentingan.  Bahkan  di  dalam  keluarga, kepentingan yang saling bertentangan dapat meningkat menjadi sengketa kepemilikan dan penggunaan lahan.
Konflik memerlukan perhatian segera atau pencarian solusi yang tepat, yang berpotensi melibatkan  pihak  berwenang  untuk  penyelesaiannya.  Sengketa  lahan,  yang  mencakup penetapan  batas  dan  hak  guna  lahan,  banyak  terjadi  di  berbagai  daerah  di  Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sengketa batas wilayah antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian terjadi karena perluasan wilayah Desa Paramaian dalam peta setelah penetapan Hak Guna Usaha (HGU) sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merambah ke wilayah Desa Pakan Dalam, padahal desa tersebut adalah desa induknya. Erliyani (2022) sebelumnya telah menyelidiki  sengketa  batas  lahan  ini  dan  berfokus  pada  model  penyelesaian  hukum  yang digunakan, terutama relevansinya dengan perkebunan kelapa sawit di lahan basah.
Secara  historis,  pemahaman  mengenai  sengketa  antara  Desa  Pakan  Dalam  dan  Desa Paramaian akan membantu dalam mengidentifikasi asal-usul dan metode penyelesaiannya. Oleh  karena  itu,  terdapat  ketertarikan  yang  cukup  besar  untuk  mengkaji  proses-proses penyelesaian konflik yang digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam menangani sengketa batas antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), yang berlangsung dari tahun 2009-2011.

## 2. METODE
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  historis.  Dalam  metode  historis terdapat  empat  tahapan  yang  terdiri  dari  heuristik  (pengumpulan  data),  verifikasi  (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah).
Pada tahap heuristik, peneliti melakukan pengumpulan data melalui subjek yang akan diteliti, yaitu informan yang mengetahui tentang konflik yang terjadi berupa sengketa tapal batas desa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian yang terjadi pada tahun 2009- 2021.  Selain  itu,  sumber-sumber  dikumpulkan  melalui  berbagai  dokumen,  arsip,  foto,  dan buku-buku terkait.
Tahap  verifikasi  dilakukan  dengan  kritik  sumber.  Kritik  sumber  dibagi  menjadi  dua, yaitu kritik internal dan eksternal. Kritik intern dilakukan terhadap keaslian isi sumber lisan dan dokumen dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
Kritik dalam wawancara yaitu menentukan apakah kesaksian yang diberikan informan dapat dipercaya atau tidak. Dengan cara membandingkan data yang diperoleh untuk menentukan apakah data tersebut sesuai dengan fakta atau tidak dengan menyesuaikan apa yang dilihat oleh  peneliti  secara  langsung.  Kritik  ekstern  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana keabsahan dan keaslian sumber baik sumber tertulis maupun wawancara untuk mengetahui apakah sumber yang didapatkan merupakan sumber yang dicari atau dibutuhkan, apakah sumber  yang  didapatkan  merupakan  sumber  asli  atau  salinan,  apakah  sumber  yang didapatkan  masih  utuh  atau  sudah  mengalami  perubahan,  kapan  dan  dimana  sumber tersebut dibuat serta siapa yang membuatnya.
Pada tahap interpretasi, peneliti menafsirkan dan menyusun sumber-sumber yang telah didapatkan  baik  berupa  sumber  sekunder  maupun  sumber  primer  dan  disusun  secara sistematis.  Data  yang  diperoleh  didukung  dengan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan kepada narasumber sehingga mendapatkan hasil berupa sumber lisan, tulisan, dan benda.
Tahap  terakhir  adalah  historiografi.  Pada  tahap  ini  peneliti  melakukan  penulisan berdasarkan  tahapan-tahapan  yang  telah  dilalui  sehingga  menghasilkan  sebuah  tulisan dengan judul "Proses Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian Tahun 2009-2021".

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Resolusi konflik mencakup penanganan penyebab utama konflik, dengan tujuan untuk membina hubungan yang langgeng di antara pihak-pihak yang bertikai. Hal ini  mencakup  strategi  yang  bertujuan  untuk  mengelola  konflik  yang  sedang berlangsung,  tidak  hanya  berusaha  mencapai  kesepakatan  untuk  menghentikan kekerasan tetapi juga mengupayakan resolusi yang membahas berbagai tujuan yang mendasari konflik.

## 3.1. Kirim Surat ke BPS HSS pada Tahun 2015-2016
Proses pengiriman surat kepada BPS HSS pada tahun 2015-2016 termasuk dalam tahap konsiliasi.  Konsiliasi  adalah  pengendalian  konflik  melalui  lembaga  tertentu  yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang  bertikai.  Tahapan  ini  dibuktikan  ketika  pada  tahun  2015  dan  memasuki  tahun  2016, pemerintah  Desa  Pakan  Dalam  melayangkan  surat  kepada  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  untuk  mempertanyakan  perubahan  gambar  yang  terjadi pada peta di buku BPS. Setelah mendapat jawaban dari BPS HSS pada tahun 2016, gambar yang terdapat dalam buku tersebut bukanlah produk hukum yang dapat menentukan batas wilayah. BPS HSS menegaskan bahwa yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Hulu Sungai Selatan dan Tata Pemerintahan Pemkab HSS. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pakan Dalam adalah mencari tahu kebenaran gambar peta dalam buku BPS tahun  2009-2010  yang  sudah  mengalami  perubahan,  namun  tidak  membuahkan  hasil. Tahapan  ini  termasuk  dalam  tahapan  konsolasi,  dimana  Pemerintah  Desa  Pakan  Dalam berusaha  mengendalikan  sengketa  yang  ada  dengan  mengirimkan  surat  kepada  lembaga tertentu,  lembaga  yang  dimaksud  adalah  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan, meskipun belum membuahkan hasil atas pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

## 3.2. Kunjungan Pemerintah dan Tokoh Maasyarakat Desa Pakan Dalam ke BPN HSS pada Tahun 2017
Pemerintah Desa Pakan Dalam harus melakukan upaya kedua, yaitu mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hulu Sungai Selatan dan menghadap Kepala Tata Usaha. Tahapan ini masih termasuk dalam tahap konsoliasi. Pemerintah Kabupaten HSS pada tahun 2016.  Pernyataan  yang  dikeluarkan  oleh  BPN  HSS  dan  Kabag  Tata  Pemerintahan  HSS mengisyaratkan bahwa mereka belum dapat menentukan batas-batas sebenarnya dari kedua desa  yang  disengketakan.  Pemerintah  Desa  Pakan  Dalam  juga  belum  menemukan  hasil, sehingga  pada  tahun  2017  sengketa  mulai  memanas  dan  mencapai  puncaknya.  Puncak perselisihan dipicu karena Pemerintah Desa Pakan Dalam menyayangkan sikap Pemerintah Desa Paramaian yang terkesan diam saja terhadap permasalahan yang ada.

## 3.3. Permohonan Bantuan Mediasi ke DPRD HSS Tahun 2017
Desa  Pakan  Dalam  melakukan  langkah  ketiga.  Kali  ini,  mereka  mendatangi  DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk meminta bantuan agar dapat memberikan solusi yang adil  atas  sengketa  antara  Desa  Pakan  Dalam  dan  Desa  Paramaian.  Akhirnya,  permintaan tersebut diterima oleh DPRD HSS dan kemudian diminta untuk menunggu hasilnya karena DPRD HSS harus melakukan rapat kerja terlebih dahulu. Upaya ini dilakukan pada tahun 2017.  DPRD  HSS  melakukan  rapat  kerja  yang  mengharuskan  berhadapan  dengan  Bupati Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan hal tersebut, berarti DPRD HSS menjadi fasilitator sebagai mediator sengketa kedua desa.

## 3.4. Perintah Bupati Hulu Sungai Selatan kepada Camat Daha Utara tahun 2020
Konflik  sempat  mereda,  hingga  akhirnya  pada  tahun  2020  Bupati  Kabupaten  Hulu Sungai  Selatan  memerintahkan  Camat  Daha  Utara  yang  menjabat  pada  saat  itu  untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian. Upaya yang dilakukan oleh Camat Daha Utara menghasilkan kesepakatan damai antara kedua desa
atas  inisiasi  Camat  Daha  Utara  pada  tahun  2021  yang  ditandai  dengan  penandatanganan berita acara kesepakatan damai. Berdasarkan perintah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Camat Daha Utara, dalam hal ini Camat dalam posisi sebagai penengah yang diminta oleh Pemkab HSS melalui Bupati HSS sebagai fasilitator mediasi dengan DPRD HSS, yaitu Camat  Daha  Utara  mengambil  keputusan  untuk  menginisiasi  kesepakatan  damai  dengan mengundang dan mengajak seluruh desa di Kecamatan Daha Utara yang saling berbatasan untuk melakukan titik-titik koordinat batas wilayah desa masing-masing, yang hasilnya akan disampaikan  ke  BPN  tingkat  pusat.  Kesepakatan  damai  atas  permasalahan  batas  desa  ini berlangsung pada tahun 2021 di kantor Kecamatan Daha Utara dengan pendekatan persuasif.
Berdasarkan tahapan proses penyelesaian konflik. Kasus antara Desa Pakan Dalam dan Desa  Paramaian  ini  telah  melalui  berbagai  macam  penyelesaian,  antara  lain  konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Pembahasan secara khusus untuk mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan kasus sengketa ini akan membuktikan langkah-langkah tersebut sebagai berikut:
Tabel 1. Tahapan Resolusi Konflik yang dilalui
No Tahap Resolusi Konflik Keterangan 1 Konsolidasi - Pada  tahun  2015  melaporkan  ke BPS  HSS  dengan  mengirimkan surat, namun belum ada kesepakatan. - Pada tahun 2016 menghadap BPN dan Tata Pemerintah Pemkab HSS, namun  juga  belum  mendapatkan kejelasan. 2 Mediasi - Pada tahun 2017 sengketa memuncak, sehingga Camat Daha Utara yang sebagai mediator pada saat  itu  belum  bisa  menangani.
Tahun  2017  Pemerintah  Desa Pakan  Dalam  mendatangi  DPRD HSS untuk meminta bantuan Pada  saat  DPRD  HSS  menjadi fasilitator dari mediasi sengketa tanah kedua desa ini, sengketa yang terjadi mulai  mereda  karena  juga  dibantu oleh  Bupati  HSS.  Bupati  HSS memerintahkan kembali untuk Camat Daha  Utara  menyelesaikan  sengketa ini  pada  tahun  2020  karena  mediasi sudah dilakukan dari hasil rapat kerja. Artinya,  segala  keputusan  kembali tergantung  pada  kebijakan  Camat Daha Utara. 3 Arbitrasi - Camat  Daha  Utara  pada  tahun 2020  menginisiasi  kesepakatan
No Tahap Resolusi Konflik Keterangan damai  antara  kedua  desa  yang bersengketa. - Pada tahun 2021 tercapai kesepakatan bersama setelah dilakukan  mediasi  di  Kantor Camat  Daha  Utara  dengan menghasilkan berita acara kesepakatan  damai  dari  kedua desa yang sepakat untuk di tanda tangani.
Source: telah diperoleh tahap resolusi konflik dari penelitian tahun 2023, di Desa Pakan Dalam
Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, hal ini berarti bahwa lembaga BPS dan BPN serta  Pemerintah  Kabupaten  HSS  merupakan  bagian  dari  tahap  konsiliasi.  Mediator  pada awalnya  adalah  Camat  Daha  Utara,  namun  karena  sengketa  berujung  pada  kesepakatan, maka mediasi harus difasilitasi oleh DPRD Kabupaten HSS dan Bupati HSS. Mediasi telah berjalan  dengan  kesepakatan  yang  dikembalikan  kepada  Camat  Daha  Utara,  yang  artinya disini Camat Daha Utara menjadi penentu hasil kesepakatan yang akan diterima oleh kedua desa  yang  bersengketa  dan  berarti  Camat  Daha  Utara  bertindak  sebagai  Arbiter  untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian yang menghasilkan kesepakatan dengan berita acara kesepakatan perdamaian pada tahun 2021.

## 3.5. Monitoring of Deal Results
Pemantauan hasil perjanjian diperlukan untuk memastikan bahwa hasil perjanjian yang telah  disepakati  oleh  para  pihak  telah  dilaksanakan.  Pemantauan  terhadap  perjanjian  ini dapat  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  kewenangan  (Rochgiyanti,  2022). Pemantauan hasil kesepakatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kesepakatan telah dilaksanakan atau belum oleh kedua belah pihak yang berkonflik, dalam hal ini konflik yang  terjadi  adalah  antara  Desa  Pakan  Dalam  dan  Desa  Paramaian  yang  bersengketa mengenai  batas  tanah.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam  setiap  kesepakatan  juga  perlu dipantau,  karena  tidak  menutup  kemungkinan  konflik  yang  terjadi  tidak  hanya  ditangani oleh satu lembaga saja.
Hasil  dari  kesepakatan  damai  antara  Desa  Pakan  Dalam  dan  Desa  Paramaian  adalah membuat patok batas desa, adapun wilayah yang akan didirikan patok untuk batas masing- masing desa dapat dilihat pada gambar berikut ini

## Gambar 1. Batas-batas desa yang akan dipasang patok batas
Berdasarkan hasil temuan penelitian, upaya untuk mencapai kesepakatan atas sengketa batas tanah antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian mengalami proses yang panjang. Upaya yang dilakukan tidak hanya melalui satu lembaga saja, yang mengakibatkan pencarian penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  harus  sampai  pada  mediator  dan  arbiter  yaitu  Camat Daha  Utara.  Kesepakatan  tersebut  terjadi  setelah  adanya  inisiasi  dari  Camat  Daha  Utara untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  yang  akhirnya  sepakat  untuk berdamai  pada  tahun  2021.  Kesepakatan  yang  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan perdamaian batas desa.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kesepakatan yang terjadi antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara kedua desa  tersebut  relevan  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Gareth  R  Jones  (1995)  dalam (Wirawan,  2010)  bahwa  konflik  antar  organisasi  merupakan  benturan  yang  terjadi  ketika perilaku yang diarahkan pada tujuan dari suatu kelompok menghalangi atau menggagalkan tujuan kelompok lain. Relevansi dari teori ini adalah Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian diibaratkan sebagai dua organisasi yang sedang bersengketa. Desa Pakan Dalam tentunya dirugikan  dengan  adanya  perubahan  gambar  pada  peta  di  buku  BPS  dan  berakibat  pada berkurangnya  luas  wilayah  Desa  Pakan  Dalam.  Sengketa  tersebut  diselesaikan  dengan mediasi yang dilakukan oleh Camat Daha Utara atas perintah Bupati Hulu Sungai Selatan. Artinya dalam penyelesaian tersebut ada langkah persuasif yang dilakukan oleh pemerintah daerah  melalui  Camat  Daha  Utara  yang  bukan  lagi  sebagai  mediator  melainkan  sebagai Arbiter karena yang menjadi mediator adalah DPRD HSS yang di dalamnya juga ada Bupati Hulu Sungai Selatan.
Arbitrase merupakan alternatif yang layak untuk menyelesaikan sengketa tanah di luar ruang pengadilan, karena arbitrase menggarisbawahi pentingnya itikad baik di antara para pihak  yang  terlibat  (Kurniati  &  Sumayyah,  2016).  Memilih  penyelesaian  sengketa  secara
damai melalui arbitrase menawarkan beberapa keuntungan, termasuk: (1) efisiensi waktu, (2) efektivitas  biaya  karena  tidak  perlu  membayar  biaya  pengadilan  dan  advokat,  (3) penyelesaian yang lebih cepat, dan (4) hasil yang relatif adil dan sering kali mengarah pada situasi yang saling menguntungkan(Arwana & Arifin, 2019). Dalam arbitrase, pihak ketiga yang  netral  (arbiter)  mengawasi  proses  dan  memberikan  keputusan  untuk  menyelesaikan sengketa (Basuki, Madjid, & Setiawan, 2021).
Memilih  arbitrase  untuk  penyelesaian  konflik  dapat  mengurangi  waktu  yang dibutuhkan,  meminimalkan  dampak  negatif  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  sebagai akibatnya  (Habibi,  Safiudin,  &  Rusdiana,  2020).  Menurut  Wahyu  &  Kiptiah  (2016),  kedua belah  pihak  dalam  arbitrase  setuju  untuk  menerima  keputusan  hukum  sebagai  sarana penyelesaian.

## 4. KESIMPULAN
Penyelesaian sengketa batas desa antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Camat Daha Utara) adalah dengan pendekatan persuasif. Pendekatan  ini  lebih  mengutamakan  metode  penyelesaian  non-litigasi  dan  menggunakan model  penyelesaian  sengketa  konsiliasi.  Selain  itu,  keterlibatan  Camat  Daha  Utara  dalam proses arbitrase menggarisbawahi sifat komprehensif dari upaya penyelesaian. Dalam hal ini, camat turun tangan untuk menanggapi permintaan dari fasilitator mediasi, yaitu DPRD Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan arahan Bupati Hulu Sungai Selatan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Apriyan, R. (2020). Konflik Tanah Antar Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ilir Barat II Kelurahan Kemang Manis) . Universitas Sriwijaya.
Arba, A., & Israfil, I. (2021). Hubungan Hukum Antara Manusia Dengan Tanah, Air Dan  Lingkungan  Alam  Menurut  Konsepsi  Hukum  Islam  Dan  Hukum Agraria Nasional (UUPA).
Jurnal Risalah Kenotariatan , 2 (1). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.23
Arwana,  Y.  C.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Jalur  Mediasi  dalam  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Jambura Law Review , 1 (2), 212–236. https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399
Basuki, A. R., Madjid, A., & Setiawan, B. (2021). Resolusi Konflik Agraria Antara Pt Sentul City Tbk Dengan Warga Desa Bojong Koneng Kabupaten Bogor. Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik , 7 (1), 64–91.
Erliyani, R., & Ratomi, A. (2022). Model Penyelesaian Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Relevansinya dengan Perkebunan Sawit di Lahan Basah . Universitas Lambung Mangkurat.
Habibi, M. R., Safiudin, A., & Rusdiana, J. (2020). Konflik Agraria di Pedesaan. Al- Qanun:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pembaharuan  Hukum  Islam , 23 (1),  22–41.
https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.22-41 Kurniati, N., & Sumayyah, D. (2016). Hukum Agraria Sengketa Pertanahan: Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik .
Perdana, D. I., & Yuliana, Y. (2015). Analisis Konflik Atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat Betang Sangkuwu di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Jurnal Sosiologi Nusantara ,
1 (1), 1–16. https://doi.org/10.33369/jsn.1.1.1-16
Rochgiyanti, R. (2022). Konflik Antara Warga Desa dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan  Kuripan  Kabupaten  Barito  Kuala  (2007-2021). Yupa:  Historical Studies Journal , 6 (1), 33–44. https://doi.org/10.30872/yupa.v6i1.1048
Sanusi, D. G. (2018). 10 Tahun Konflik Lahan Di Kalsel, Rakyat Selalu Kalah. Retrieved
October 10, 2022, from Jejakrekam.com website: https://jejakrekam.com/2018/01/29/10-tahun-konflik-lahan-di-kalsel- rakyat-selalu-kalah/
Silvia, I. (2020). Konflik Pertanahan Antara PT KAI Daop VII Madiun Dengan Paguyuban Kampung Kongan Di Pare Kabupaten Kediri . UNIVERSITAS AIRLANGGA. Wahyu, A. S., & Kiptiah, M. (2016). Identifikasi konflik perebutan tanah adat di daerah lahan  basah  kabupaten  banjar. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan , 1 (1), 1–6.
Wirawan. (2010). Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian . Jakarta: Salemba Humanika.