Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi

## Implementasi Kebijakan Program Beras Daerah Bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Desa Respen Tubu
Fitriani MN * , Milwan, Sudirah Universitas Terbuka, Indonesia
* mnfitriani306@gmail.com

## Abstract
The Regional Rice Program (Rasda) is an innovation program carried out by the Government  of  Malinau  Regency  to  empower  the  community  as  an  effort  to  improve people's  welfare.  The  aim  of  the  research  is  to  analyze  program  implementation, supporting factors, and inhibiting factors for this program. The research was carried out using a qualitative approach, data collection techniques through interviews, observation, and studying reports or documents related to research. Researchers analyzed it using the implementation theory put forward by Van Mater and Van Horm. Because of the theory of  Van  Meter  and  Van  Horn.  The  results  of  the  research  analysis  show  that  the implementation  of  the  Rasda  program  in  general  can  be  carried  out  well.  In  terms  of standards  and  policy  targets,  the  Rasda  program  has  been  regulated  in  the  form  of District Head Regulations, District Head Decrees, and guidebooks. In terms of resources, the implementation of the Rasda program is supported by and through subsidy spending from the APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget) of Malinau Regency in the amount  of  IDR  5,000,000,000.00  (five  billion  rupiahs)  annually.  Aspects  of communication with the existence of an effective coordination system starting from the village,  sub-district,  up  to  the  district  level.  The  disposition  aspect  in  the  form  of delegating monitoring and supervision tasks to the village government supported by the provision  of  honorariums  can  increase  accountability  for  the  implementation  of  the Rasda  program.  Characteristic  aspects  have  been  realized  through  the  District  Rasda Team  which  consists  of  eight  OPD  (Regional  Apparatus  Organizations) and  Perumda (Regional  Public  Company)  Intimung.  Aspects  of  the  social,  economic  and  political environment show that the Rasda program is able to help meet food needs. The factor that  supports  the  implementation  of  the  Rasda  program  is  the  district  head's  high commitment to production and distribution. The inhibiting factors are limited regional rice productivity and limited facilities, infrastructure, and facilities.

## Keywords: Regional Policy Implementation; Regional Rice Program; Regional Policy Innovation; Target Beneficiary Households

## Abstrak
Program Beras Daerah (Rasda) menjadi contoh inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau untuk  memberdayakan masyarakat  sebagai  upaya meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis implementasi program, faktor yang mendukung, dan faktor yang menghambat program ini. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif,  dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan mempelajari laporan atau dokumen yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Peneliti  menganalisisnya  menggunakan  teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horm. Hasil analisis penelitian  menunjukkan  bahwa  Implementasi  program  Rasda  secara  umum  dapat terlaksana dengan baik. Aspek standar dan sasaran kebijakan, program Rasda  telah diatur
dalam bentuk Peraturan Bupati, Keputusan Bupati sampai dengan Buku Pedoman. Aspek sumber daya, implementasi program Rasda didukung dengan dan melalui belanja subsidi dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Malinau sebesar Rp 5.000.000.000,00  (lima  milyar  rupiah)  setiap  tahunnya.  Aspek  komunikasi  dengan adanya sistem koordinasi yang efektif mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai dengan kabupaten.  Aspek  disposisi  berupa  pendelegasian  tugas  monitoring,  dan  pengawasan sampai  pada  pemerintah  desa  yang  didukung  dengan  pemberian  honor  mampu meningkatkan  akuntabilitas  implementasi  program  Rasda.  Aspek  karakteristik,  telah terwujud  melalui  Tim  Rasda  Kabupaten  yang  terdiri  dari  delapan  OPD  (Organisasi Perangkat  Daerah)  dan  Perumda  (Perusahaan  Umum  Daerah)  Intimung.  Aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menunjukkan program Rasda mampu membantu memenuhi  kebutuhan  pangan.  Faktor  yang  mendukung  implementasi  program  Rasda adalah  komitmen  bupati  yang  tinggi  untuk  produksi  dan  distribusi.  Adapun  faktor penghambatnya adalah keterbatasan produktifitas beras daerah dan keterbatasan fasilitas, sarana, dan prasarana.

## Kata  Kunci:  Implementasi  Kebijakan  Daerah;  Program  Beras  Daerah;  Inovasi Kebijakan Daerah; Rumah Tangga Manfaat Penerima Sasaran

## Pendahuluan
Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini adalah pengentasan  kemiskinan.  Masalah  ini  masih  saja  menjadi  pekerjaan  rumah  yang berkepanjangan, bahkan sampai saat ini dapat dikatakan sebagai persoalan utama bangsa yang segera perlu  mendapatkan pemecahan. Secara umum kemiskinan dapat  dimaknai sebagai  ketidakmampuan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok/dasar  untuk bertahan  dan  menjaga  kehidupannya.  Adapun  kebutuhan  fisik  dasar  tersebut  seperti kebutuhan  pangan,  kesehatan,  sandang,  pendidikan,  tempat  tinggal,  ketersediaan  air bersih, serta rasa aman menjalani kehidupan.
Langkah nyata untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan salah satu program yaitu Beras Sejahtera (Rastra) yang sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan Beras Miskin (Raskin). Program ini merupakan salah satu program nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang kemudian dikelola oleh  pemerintah  daerah,  hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  pemerintah  dalam penanggulangan  kemiskinan  dan  memberikan  perlindungan  sosial  di  sektor  pangan. Program  Rastra  merupakan  bantuan  berupa  beras  subsidi  layak  pangan  dalam  bentuk beras  yang  disalurkan  kepada  masyarakat  miskin  atau  rumah  tangga  dengan berpenghasilan rendah (Supriatna & Ristanti, 2018).
Program  Rastra  merupakan  implementasi  dari  Intruksi  Presiden  melalui  Menteri dan  Kepala  Lembaga  Pemerintah  Non-Kementerian  tertentu,  Gubernur,  dan Bupati/Walikota di  seluruh Indonesia untuk  melakukan upaya peningkatan pendapatan para  petani,  tercipta  ketahanan  pangan,  pengembangan  ekonomi  di  perdesaan,  dan menciptakan  stabilitas  ekonomi  nasional.  Secara  khusus  intruksi  ini  diberiakn  kepada Perum  Bulog  (Badan  Urusan  Logistik)  untuk  menyediakan  dan  meyalurkan  beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat sasaran, yang penyediaan berasnya mengutamakan pengadaan  gabah/beras  dari  petani  dalam  negeri,  khususnya  masyarakat  di  daerah setempat (Rachman & Agustian, 2018).
Program Raskin/Rasda memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTS (Rumah Tangga Sasaran) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Namun demikian, implementasi program Raskin/Rastra/Rasda diberbagai daerah yang didasarkan pada pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis
menunjukkan  tidak  semua  implementasi  program  ini  berhasil.  Problematika  terbilang cukup  rumit  mulai  dari  proses  pendataan  penerima  manfaat  sampai  dengan  distribusi penerimaannya (Nisak, 2014). Termasuk masih banyak penyimpangan kebijakan, seperti pembagian  Raskin  yang  tidak  tepat sasaran (Sitepu,  2014) . Ketidaktepatan  sasaran penerima manfaat dikarenakan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat layak masuk ke dalam kriteria keluarga miskin, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat setiap tahunnya dapat berubah (Febrianto,  2017).  Selain  itu,  pendistribusian  bantuan  yang  belum  tepat  sasaran  juga menjadi salah satu  masalah utama yang harus dapat  segera dicarikan solusi  terbaiknya (Kusudur & Prabawati, 2020). Hal ini disebabkan karena adanya diskresi yang dilakukan oleh para petugas pelaksana program di lapangan ( street level bureaucracy ). Kondisi ini jelas  akan  berdampak  pada  target  pemerintah  untuk  menurunkan  angka  kemiskinan karena proses implementasi kebijakannya belum optimal (Rakhmat & Fakih, 2019).
Terdapat  juga  temuan  bahwa  penyaluran  Raskin  yang  dilakukan  tidak  sesuai kriteria  pada  keluarga  miskin,  seperti  yang  ditemukan  bahwa  penyalurannya  juga diberikan  kepada  keluarga  yang  tidak  termasuk  Rumah  Tangga  Sasaran  Penerima Manfaat  (RTS-PM),  waktu  pendistribusian,  masih  ada  beberapa  aspek  yang  sengaja mempermainkan prosedur pendistribusian, penganggaran, dan pelaksanaan program atau kebijakan  tersebut  demi  mengambil  keuntungan  dalam  pelaksanaan  program  atau kebijakan raskin,  kualitas  beras seperti beras agak beraroma, berhama, beras berwarna kehitam-hitaman,  mudah  hancur,  jika  di  masak  beras  tidak  tahan  lama  dan  cepat basi/berair maka sangat tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi (Simarmata, 2022).
Beberapa  penelitian  sebelumnya  membuktikan  bahwa  kunci  utama  keberhasilan implementasi program Raskin/Rasda terletak pada mekanisme penyalurannya, sementara yang  lain  menunjukkan  bahwa  indikator  utama  keberhasilan  implementasi  program Raskin/Rasda  adalah  sumber  daya  (anggaran),  karakteristik  tim  pelaksana,  sikap masyarakat,  kecenderungan  para  petugas,  komunikasi  antar  organisasi,  aktivitas  tim pelaksana, serta lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik, seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Research GAP Pengaruh Mekanisme Implementasi Kebijakan terhadap Keberhasilan Program Raskin/Rasda Research GAP Peneliti Temuan Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Mekanisme implementasi terhadap keberhasilan implementasi program raskin/rasda 1. (Maharani, 2017) 2. (Isman, 2016) 3. (Halim & Desta, 2021) Mekanisme implementasi menjadi indikator utama keberhasilan prorgram raskin/rasda 1. (Hidayat et al., 2019)
2. (Nugraha & Santoso, 2016) 3. (Supriatna & Ristanti, 2018) 4. (Elsye, 2015) Mekanisme bukan indikator utama keberhasilan program raskin/rasda melainkan sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para petugas, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi dan politik,
Sumber: Data Penelitian
Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil temuan yang  bervariasi  antara  temuan para  peneliti.  Penelitian  Maharani  menunjukkan  bahwa  mekanisme  implementasi menjadi  indikator  utama  keberhasilan  implementasi  kebijakan  program  Raskin/Rasda. Hasil  temuan  ini  mengkonfirmasikan  bahwa  apabila  implementasi  kebijakan  program
berdasarkan  pada  mekanisme  yang  diatur  dalam  Pedoman  Umum  (Pedum),  Petunjuk Pelaksanaan  (Juklak),  dan  Petunjuk  Teknis  (Juknis),  maka  dapat  dipastikan  berhasil mencapai  tujuan  program  Rasda  itu  sendiri.  Sementara  itu,  penelitian  Hidayat mengkomfirmasi  bahwa  mekanisme  implementasi  bukanlah  indikator  utama keberhasilan implementasi kebijakan program Rasda melainkan  terletak pada indikator sumber  daya,  karakteristik  tim  pelaksana,  sikap  masyarakat  penerima,  kecenderungan para petugas, komunikasi antar organisasi, aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik.
Meskipun  program  ini  sifatnya  nasional,  justru  ditemukan  kenyataan  bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau tidak menerima program Raskin dari pemerintah pusat. Program  Beras  Daerah  (Rasda)  ini  sebagai  salah  satu  bentuk  inovasi  kebijakan pemerintah daerah dalam upaya menciptakan produk unggulan daerah sebagai pengganti Raskin dari pemerintah pusat. Tetapi oleh pemerintah daerah dikelola dalam bentuk dan menggunakan beras daerah (Rasda) yang diluncurkan mulai tahun 2016, sampai saat ini terlihat sudah menuai hasil. Hal ini menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Beras/Gabah dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, Bupati Malinau menerbitkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman  Umum  Program  Beras  Daerah  Bagi  Masyarakat  Berpendapatan  Rendah. Kemudian  pemerintah  mengadakan  dan  menyalurkan  Rasda  bagi  masyarakat berpendapatan  rendah,  adapun  penyediaannya  mengutamakan  pengadaan  beras  dari kelompok tani di Kabupaten Malinau.  Penyaluran Rasda bagi masyarakat berpendapatan rendah  bertujuan  untuk  mengurangi  beban  pengeluaran  para  Rumah  Tangga  Sasaran- Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan beras. Program Rasda adalah salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Malinau dan merupakan salah satu dari tiga pilar dalam Program Gerdema (Gerakan Desa Membangun) (Priyono, 2020).
Sebagai  upaya  memastikan  seluruh  sasaran  mendapatkan  bantuan  Rasda  serta memberi  jaminan  terhadap  kelancaran  penyaluran  Rasda,  maka  pola  penyalurannya disesuaikan  dengan  kondisi  kewilayahan  Kabupaten  Malinau.  Teknis  pelaksanaan dilakukan melalui hubungan kerja Perusahaan Daerah (Perumda) Intimung bersama Tim Koordinasi  Rasda  Kabupaten  dengan  prosedur  tetap  yang  diatur  bersama.  Penyaluran dilakukan  secara  bulanan  atau  triwulan  sesuai  dengan  perjanjian  kerja  yang  disepakati bersama antara Perumda Intimung dengan bagian Perekonimian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah yang mewakili Pemerintah Kabupaten Malinau.
Rumah  Tangga  Sasaran  Penerima  Manfaat  (RTS-PM)  merupakan  rumah  tangga yang menerima bantuan program beras daerah. Jumlahnya sebanyak 658 merupakan data yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Malinau  bekerjasama dengan Bappeda dan Litbang serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Malinau. Parameter yang digunakan BPS dalam penetapan RTS-PM mengacu pada klasifikasi dan parameter  untuk  menetapkan  penerima  bantuan  program  Beras  Sejahtera  (Rastra) Pemerintah Republik Indonesia.
Adapun  salah  satu  desa  penerima  manfaatnya  adalah  Desa  Respen  Tubu  yang berada  di  Kecamatan  Malinau  Utara  Kabupaten  Malinau.  Desa  ini  menerima  bantuan beras  bersubsidi  bagi  masyarakat  berpendapatan  rendah  yang  sekarang  disebut  Rastra, sedangkan  di  Kabupaten  Malinau  disebut  Rasda.  Beras  bersubsidi  didistribusikan langsung oleh Perumda Intimung ke titik distribusi sekaligus menjadi titik bagi (TB) yang berada, kemudian disalurkan kepada RTS-PM yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Namun  dalam  pelaksanaanya  masih  saja  terdapat  pendistribusian  Rasda  yang  oleh masyarakat dinilai tidak tepat sasaran.
Berdasarkan  hasil  survei  praresearch  yang  telah  dilakukan  di  Desa  Respen  Tubu Kecamatan Malinau Utara  tanggal 12 Januari tahun 2020, diperoleh kelemahan dalam distribusi program Rasda sebagai berikut ini.
1. Sosialisasi  program  Rasda  kepada  masyarakat  penerima  manfaat  masih  tergantung pada penyampaian informasi yang sifatnya informal dari perangkat desa dan petugas distribusi,  hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu  kelemahan  program  ini.  Hal  ini berdampak pada informasi yang tidak lengkap, bahkan banyak di antara masyarakat yang  tidak  mengetahui  informasi  yang  sifatnya  sangat  umum,  seperti  tujuan  Rasda, berapa  besaran  kilogram  beras  yang  dapat  diterima,  besaran  harga  beras  di  titik pendistribusian  atau  bahkan  beras  diberikan  secara  gratis,  dan  berapa  kali  dalam setahun  semestinya  menerima  Rasda.  Masyarakat  justru  mengenal  sebagai  program pembagian  “sembako”  (sembilan  bahan  pokok)  dari  pemerintah,  sehingga  rumah tangga yang tidak termasuk sasaran penerima tetap menuntut untuk memperolehnya;
2. Transparansi dinilai sangat minim, Desa Respen Tubu tidak menempelkan daftar nama RTS-PM di tempat umum yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini memunculkan berbagai  dampak  negatif,  antara  lain  potensi  tindakan  korupsi  karena  kurangnya kontrol dari masyarakat sebagai akibat minimnya informasi dan transparansi terhadap program,  ketidaktepatan  sasaran  karena  masyarakat  dengan  ekonomi  memengah  ke atas  turut  menuntut  mendapatkan  jatah,  munculnya  keluhan  kualitas  beras,  kritikan salah sasaran, dan konflik sosial di masyarakat;
3. Penentuan  sasaran  penerima  manfaat  tidak  melibatkan  masyarakat  melalui musyawarah desa (Mudes);
4. Sistem pengaduan, masyarakat tidak tahu mengadu kemana dan kepada siapa terkait keluhan  program  Rasda.  Biasanya  masyarakat  Desa  Respun  Tubu,  menyampaikan keluhan  kepada  aparat  desa  atau  petugas  pembagi  Rasda,  namun  sebagian  besar keluhan tidak ditindaklanjuti;
5. Penerima  Rasda  tidak  sesuai  dengan  pedoman  teknis  yang  ada  dan  juga  waktu pendistribusian dari Perusda Intimung yang tidak sesuai rencana, terkadang kualitas beras yang kurang baik, dan tidak tepatnya sasaran penerima beras Rasda, dimana ada masyarakat  yang  dikategorikan  mampu,  justru  menerima  bantuan  Rasda  tetapi  ada masyarakat yang dikategorikan kurang mampu, tapi tidak menerima Rasda. Diperoleh juga data dari 2 (dua) warga Desa Respen Tubu tahun 2018 tidak terdaftar lagi sebagai RTS-PM  Rasda,  padahal  tahun  sebelumnya  terdaftar  sebagai  RTS-PM  dan  kondisi ekonominya  tidak  lebih  baik.  Tahun  anggaran  2019  dua  warga  tersebut  kembali terdaftar sebagai RTS-PM Rasda setelah dilaporkan melalui aparat Desa;
6. Selain itu ada indikasi bahwa penetapan RTS-PM di Desa Respen Tubu salah sasaran, hal  ini  dibuktikan  dengan  banyak  protes  dari  warga  Desa  Respen  Tubu.  Menurut Kepala desa Respen, bahwa periode tahun 2019 ada 10 orang yang melapor ke Kantor desa.  Masyarakat  mengatakan  kondisi  ekonominya  sama  dengan  kondisi  ekonomi bahkan  lebih  parah  dari  penerima  bantuan  Rasda,  namun  nyatanya  mereka  tidak terdaftar sebagai sebagai RTS-PM rasda.
Program  Rasda  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Malinau  yang  memberikan  beras sebanyak 15 kg setiap bulan kepada RTS-PM memiliki dua sasaran sebagai subjek dan objek  dalam  implementasinya.  Namun,  berdasarkan  hasil  wawancara  awal  dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA sebagai salah satu leading sector program Rasda, belum pernah dilakukan analisis secara komprehensif terhadap dampak dan manfaatnya, sehingga  melalui  penelitian  ini  akan  dilakukan  analisis  secara  komprehensif implementasi program Rasda termasuk dampak dan manfaat dari program Rasda sebagai berikut ini.
1. Masyarakat Miskin
Sasaran penerima Rasda adalah masyarakat miskin berdasarkan data yang dikeluarkan oleh  Bappeda  dan  Litbang  Kabupaten  Malinau.  Analisis  akan  dilakukan  terhadap sejauh mana dampak dan manfaat pemberian beras sebanyak 15 kg setiap bulan akan mengurangi beban pengeluaran RTS-PM;
2. Petani
Beras  yang  diolah  dan  didistribusikan  dalam  program  Rasda  adalah  beras  yang dihasilkan  oleh  petani  Kabupaten  Malinau.  Analisis  akan  dilakukan  untuk  melihat sejauh mana dampak dan manfaat program Rasda terhadap peningkatan penghasilan para petani Kabupaten Malinau.
Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dapat dikatakan terdapat kesenjangan antara harapan implementasi Rasda dengan kenyataan yang terlaksana di lapangan, hal ini  disebabkan  belum  optimalnya  proses  pendistribusian  Rasda  kepada  masyarakat penerima  manfaat,  sebagaimana  telah  dipaparkan  pada  pendahuluan.  Akan  tetapi, terdapat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Program Beras Daerah (Rasda) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di  Kabupaten  Malinau  Provinsi  Kalimantan  Utara  sudah  berjalan  dengan  baik,  hal  ini dianalisis  dari  empat  aspek,  yaitu  Aspek  Kebijakan  Pemerintahan;  Pemenuhan  hak penerima manfaat; Manajemen pelaksanaan program Rasda; dan kualitas Rasda tersebut (Hilda et al., 2022). Oleh karena  itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan implementasi kebijakan tersebut di daerah yang berbeda, yakni peneliti memilih di Desa Respen Tubu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

## Metode
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  untuk  mengeksplor fenomena  implementasi  kebijakan  berupa  penyaluran  Rasda  kepada  RTS-PM  di  Desa Respen  Tubu.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  bersifat  induktif  dan  hasilnya  lebih menekankan  makna.  Melalui  penelitian  ini,  peneliti  berusaha  mengungkapkan  secara mendalam implementasi program Rasda kepada RTS-PM di Desa Respen Tubu dan faktor kendala dalam implementasi.  Data yang dikumpulkan dalam meteri ini bersifat deskriptif yaitu  penjelasan  secara  aktual  dan  faktual  yang  seluruhnya  diberikan  penjelasan  terkait proses dan seberapa efektif keberhasilan program ini dilaksanakan oleh aparatur pelaksana layanan.
Peneliti menganalisisnya menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horm. Karena teori Van Meter dan Van Horn memiliki fokus yang lebih  kompleks  dibandingkan  dengan  teori  implementasi  yang  lain.  Teori  ini  peneliti anggap  mampu  mengakomodir  setiap  tahapan–tahapan  dalam  implementasi  program Rasda bagi RTS-PM di Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau baik  pada  aturan  (strandar  dan  sasaran  kebijakan),  lembaga  (organisasi)  maupun manajemennya.  Karakteristik  program  ini  sebagai  upaya  penanggulangan  kemiskinan dalam  program  Rasda  memiliki  tahapan  yang  kompleks  juga  dan  membutuhkan keterlibatan  kerjasama  dari  semua  piahak  dalam  pelaksanaannya  dan  faktor-faktor eksternal yang kondusif dalam mendukungnya.
Lokasi  Penelitian  dilaksanakan  di  Desa  Respen  Tubu,  Kecamatan  Malinau  Utara Kabupaten Malinau, berdasarkan pertimbangan saat observasi menunjukkan bahwa Desa Respen  Tubu  paling  banyak  RTS-PM  penerima  Rasda  dari  tahun  2017  sampai  dengan penelitian  ini  dilaksanakan,  namun  dalam  implementasi  program  menemui  banyak masalah  dibandingkan  dengan  desa  lain  di  Kecamatan  Mainau  Utara,  sehingga  peneliti memandang  bahwa  Desa  Respen  Tubu  paling  relevan  dengan  judul  penelitian  ini. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan mulai 15 Desember 2019 sampai Mei 2022.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah stakeholders implementasi  Program  Beras Daerah (Rasda) di Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau yaitu Camat  Malinau  Utara,  Kepala  Seksi  Sosial,  Staf  Kesos  Penyalur  Rasda,  Kepala  Desa Respen Tubu, dan lima dari masyarakat penerima Rasda, dan masyarakat umum sebagai Kelompok Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Implementasi Program Beras Daerah di Desa Respen Tubu
Berdasarkan  pasal  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2017  menyebutkan bahwa  untuk  penerapan  inovasi  daerah  yang  mengakibatkan  pembebanan  kepada masyarakat,  pembatasan  kepada  masyarakat,  dan/atau  pembebanan  pada  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ditetapkan dengan perda. Standard dan pedoman pelaksanaan  program  beras  daerah  saat  ini  dilengkapi  dengan  Peraturan  Bupati  dan pedoman teknis. Implementasi program Beras Daerah telah diatur dan dilandasai dengan Peraturan  Bupati  yang  memiliki  kekuatan  hukum  yakni  Peraturan  Bupati  tahun  2020 tentang  Beras  Daerah  sebagai  pedoman,  standar  dan  landasan  hukum  implementasi program  beras  daerah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat  dan  diakui  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Malinau telah  memiliki  landasan  hukum  pelaksanaan  program  beras  daerah  berupa  Peraturan Bupati  yang  telah  didistribusikan  kepada  pemerintah  desa  sebagai  dasar  dan  standar impelementasi program beras daerah.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Malinau  telah  membuat  peraturan  teknis  program beras  daerah  yang  dituangkan  melalui  buku  pedoman  dan  petunjuk  teknis.  Pemerintah Desa  Respen  Tubu  sebagai  bagian  dari  pelaksana  program  beras  daerah  juga  sudah mendapatkan  buku  pedoman  dan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  program  beras  daerah. Ketersediaan  buku  pedoman  dan  petunjuk  teknis  yang  mengatur  secara  detail  dan  rinci pelaksanaan program beras daerah memberikan kemudahan bagi Pemerintah Desa Respen Tubu  untuk  melaksanakan  program  ini.  Buku  pedoman  dan  pentunjuk  teknis  juga memberikan  kemudahan  bagi  Bagian  Perekonomian  dan  pelaksanaan  dan  pengawasan program Beras Daerah. Ketersediaan standar yang memuat aturan, pedoman, dan prosedur yang  rinci  dan  detail  akan  memudahkan  pelaksana  dalam  melaksanakan  program  beras daerah,  sehingga  berdampak  terhadap  impelemntasi  program  yang  optimal.  Hal  ini dilakukan mengingat beberapa masalah program yang serupa proses  penyelenggaraannya masih  menyimpang   dari  Pedoman  umum  pelaksanaan  yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Azwarni et al., 2021).
Keberadaan  standar  pedoman  dan  petunjuk  teknis  memberikan  manfaat  bagi optimalisasi implementasi program beras daerah sebagai berikut ini.
a. Menjadi  acuan  atas  kebijakan  yang  menjadi  pedoman  dasar  dari  semua  kegiatan organisasi, baik yang sifatnya operasional maupun administratif. Kebijakan yang akan diterapkan  dengan  benar  apabila  telah  didukung  oleh  prosedural  operasional  standar yang efektif.
b. Menjadi pedoman atas pelaksaan kegiatan organisasi yang berupa operasional ataupun administratif. Dengan adanya standard dan pedoman teknis, organisasi dapat mengatur kegiatan dengan lebih efektif. Sebagai pedoman kegiatan, standar dan pedoman teknis harus dapat dijalankan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam kondisi apapun (Nuraida & SE, 2008).
Program beras daerah berdasarkan aturan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Beras Daerah memiliki sasaran kebijakan yang jelas, yaitu:
a. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
Merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk rumah tangga peserta program Beras Daerah. RTS-PM penerima program Beras Daerah Kabupaten Malinau didasarkan pada  data  yang  dikeluarkan  oleh  BPS,  Bappeda,  dan  Litbang,  Dinas  Kessos  dan Pemberdayaan Perempuan  mengacu pada parameter dan indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penetapan RTS-PM ditetapkan oleh OPD yang memiliki kewenangan, hal  ini  dimaksudkan  supaya  penetapan  RTS-PM  akan  memenuhi  prinsip  6T  (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi). RTS-PM  sebagai  sasaran  penerima  manfaat  program  Beras  Daerah  telah  ditetapkan berdasarkan standard dan parameter yang jelas berdasarkan acuan yang ditetapkan oleh pemerintah  Pusat  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Penyaluran  beras  bersubsidi bagi kelompok  masyarakat  berpendapatan  rendah  bertujuan  untuk  mengurangi  beban pengeluaran rumah tangga sasaran penerima manfaat (Takalentangen et al., 2021). Data yang  dikeluarkan  oleh  OPD  dan  BPS,  belum  melibatkan  masyarakat  melalui  proses musyawarah untuk menetapkan RTS-PM. Program Beras Daerah yang diperuntukkan bagi RTS-PM adalah pemberian beras daerah sebanyak 15 kg secara gratis pada setiap RTS- PM yang diberikan setiap bulan. RTS-PM sebagai sasaran penerima manfaat dari program beras daerah sudah tepat, yaitu keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga miskin. Program beras daerah telah tepat sasaran untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa beras.
b. Masyarakat umum
Sasaran penerima program Beras Daerah selain RTS-PM juga diperuntukkan bagi masyarakat umum. Pemberian program Beras Daerah untuk masyarakat umum diberikan melalui bantuan subsidi. Masyarakat sebagai sasaran penerima kebijakan ada perbedaan dengan RTS-PM, untuk masyarakat umum program beras daerah diberikan dalam bentuk bantuan  subsidi  sebesar  Rp  3.000  setiap  kg.  Penetapan  besaran  bantuan  subsidi  untuk masyarakat  umum  sebesar  ini  ditetapkan  berdasarkan  analisis  dan  pertimbangan  yang ditetapkan melalu Keputusan Bupati. Perhitungan besaran subsidi program beras daerah bagi  masyarakat  umum  sudah  dihitung  secara  cermat  melibatkan  BPKP  (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Kalimantan Utara dan sudah ditungkan dalam bentuk SK Bupati. Penerima sasaran program beras daerah untuk masyarakat umum tidak memiliki  klasifikasi  dan  syarat  tertentu,  karena  mekanisme  distribusi  bantuan  ini  untuk masyarakat umum melalui minimarket Perumda Intimung dan sub agen yang tersebar pada 5  (lima)  kecamatan.  Penerima  manfaat  program  beras  daerah  untuk  masyarakat  umum tidak memiliki ketentuan dan persyaratan, setiap masyarakat dapat membeli beras daerah bersubsidi  seharga  Rp  11.000  per  kg.  Masyarakat  umum  mendapatkan  manfaat  dari program beras daerah dengan mendapatkan beras dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang lebih murah karena mendapatkan subsidi dari Pemda. Kabupaten Malinau. c. Petani
Program Rasda memiliki sasaran kebijakan yaitu petani Malinau. Sebagai program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memiliki kebijakan untuk menggunakan beras yang berasal dan ditanam oleh petani Malinau. Petani Malinau menjadi salah satu sasaran  kebijakan  program  ini,  dengan  membeli  gabah  hasil  produksi  petani  Malinau seharga  Rp  6.000.00  (enam  ribu  rupiah),  program  ini  akan  memberikan  peningkatan kesejahteraan bagi para petani. Implementasi program beras daerah mampu meningkatkan motivasi  petani  untuk  meningkatkan  produktivitas  gabah.  Program  ini  juga  mampu merubah pola pikir petani yang dulunya hasil ladang hanya untuk konsumsi, kini kelebihan produksi gabah dapat dijual untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembelian harga gabah di atas harga nasional mampu memotivasi dan merubah pola pikir petani Malinau untuk dapat meningkatkan produktivitas gabah dan berperan serta dalam program beras daerah.
2. Struktur pengorganisasian pelaksana program Rasda di Kabupaten Malinau
Implementasi  program  Rastra/Raskin  pada  penelitian  ini  difokuskan  pada  empat dimensi  implementasi  kebijakan  publik  yaitu  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan struktur  birokrasi (Kogoya  et  al.,  2020).  Begitu  juga  di  Kabupaten  Malinau  yang membentuk  tim  koordinasi  dari  tingkat  kabupaten,  kecamatan,  sampai  dengan  tingkat desa.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  indikator    komunikasi    antar    instansi  terkait      telah berjalan   baik,  sebagaimana untuk komunikasi internal diadakan koordinasi (Mamesah et al.,  2018).  Hal  ini untuk  memudahkan komunikasi  pendistribusiannya, adapaun peneliti sajikan dalam gambar berikut ini.
Gambar 1. Alur Koordinasi Sumber: Data Penelitian
3. Implementasi kebijakan Program Rasda bagi Rumah Tangga Sasaran Pemerima Manfaat (RTS-PM) di Desa Respen Tubu
a. Aspek Standard dan Sasaran Kebijakan
Program  beras  daerah  sebagai  program  inovasi  daerah  dalam  pelaksanaannya menggunakan  dana  APBD,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  20  Peraturan  Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 ditetapkan dengan Perda. Dasar hukum pelaksanaan program beras daerah  diatur  dalam  Peraturan  Bupati  dan  pedoman  teknis  sebagai  dasar  yang  memuat secara detail dan rinci pelaksanaan program beras daerah untuk memberikan kemudahan bagi  Pemerintah  Desa  Respen  Tubu  dalam  pelaksanaan  program  ini.  Sasaran  kebijakan program Rasda terdiri dari tiga sasaran yaitu: Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM),  petani,  dan  masyarakat  umum.  RTS-PM  ditetapkan  berdasarkan  data  yang dikeluarkan  oleh  BPS,  Bappeda  dan  Litbang  serta  Dinas  Kessos  dan  Pemberdayaan Perempuan mengacu pada parameter dan indikator yang digunakan oleh Pemerintah Pusat. Indikator  standar  dan  sasaran  kebijakan  yang  menganalisa  mengenai  kesesuaian pelaksanaan  dengan  pedoman  umum  program  beras  miskin.  Dalam  pendistribusiannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  yang berlaku maka dapat dikatakan baik dan tepat sasaran (Mamesah et al., 2018).
b. Aspek Sumber Daya
Implementasi  program  beras  daerah  didukung  dengan  sumber  daya  berupa keuangan,  sumber  daya  alam,  dan  sumber  daya  manusia.  Kebijakan  program  ini
Pelaksana Distribusi Rasda TIngkat Desa Wilyah Perkotaan Wilayah Perbatasan dan
Pedalaman
Tim Koordinasi Kecamatan Tugas Tim Koordinasi Kecamatan Fungsi Tim Koordinasi
Kecamatan
Tim Koordinasi Kabupaten
Tugas Tim Koordinasi Kabupaten Fungsi Tim Koordinasi Kabupaten
merupakan  program  unggulan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Malinau  yang  didukung dengan  pendanaan  sebesar  Rp  5.000.000.000,00  (lima  milyar)  setiap  tahunnya  yang bersumber dari belanja APBD Kabupaten Malinau. Sebagai program unggulan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Malinau  dalam  implementasinya  hanya  menggunakan  beras  yang dihasilkan dari petani Malinau. kebijakan tersebut sesuai dengan potensi sumber daya alam sektor  pertanian  yang  besar  di  Malinau,  sehingga  mampu  meningkatkan  produktifitas gabah petani Malinau. Sumber daya alam yang baik mampu menghasilkan produk beras yang baik, sehingga memberikan manfaat bagi optimalisasi implementasi program Rasda. Kabupaten  Malinau  memiliki  luas  wilayah  sekitar  40.000  km 2 dan  sebagian  wilayah berupa lahan yang berpotensi untuk dioptimalkan menjadi lahan pertanian. Pengembangan sektor  pertanian  sebagai  sumber  daya  alam  terbarukan  sesuai  dengan  karakteristik Kabupaten Malinau sebagai kabupaten konservasi dan hasil pertanian merupakan kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan (Permatasari, 2011). Implementasi program Rasda  menggunakan  sumber  daya  manusia  melalui  pembentukan  organisasi  pelaksana terdiri  dari  Tim  Koordinasi  Rasda  Kabupaten,  Tim  Koordinasi  Rasda  Kecamatan, Pelaksana  Distribusi  Rasda  Desa  di  wilayah  Perkotaan  dan  Pelaksana  Distribusi  Rasda Desa di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Pembentukan  tim  pelaksana  mulai  dari  tingkat  kabupaten  sampai  dengan  desa memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan program  Rasda yang  terintegrasi  dan  komprehensif.  Dukungan  sumber  daya  manusia  yang  baik  secara kuantitas  dan  kualitas  berdampak  terhadap  kegiatan  monitoring  dan  pengawasan  yang dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Struktur  birokrasi  secara  parsial  mempunyaipengaruh paling  dominan  terhadap  Kesejahteraan  Ekonomi  masyarakat (Jailani  et  al.,  2023). Koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antar lembaga pemerintah penentu kebijakan dengan masyarakat penerima manfaat (Rahman et al., 2020).
c. Aspek Komunikasi
Aspek komunikasi implementasi program Rasda telah terstruktur dengan baik mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa. Keberadaan tim koordinasi mulai dari tingkat  kabupaten  sampai  dengan  desa  telah  mampu  mewujudkan  sistem  dan  struktur komunikasi  yang  berjenjang  dan  efektif,  sehingga  mampu  meminimalisir  dan menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi.  Tim  koordinasi  juga  mampu  menjalin komunikasi  yang  efektif  kepada  masyarakat  melalui  metode  yang  dilaksanakan  seperti: sosialisasi secara langsung kepada masyarakat maupun komunikasi secara tidak langsung melalui  PPL  (Penyuluh  Pertanian  Lapangan).  Komunikasi  secara  langsung  melalui kegiatan  sosialisasi  akan  mampu  menyaring  aspirasi  dan  kendala  pelaksanaan  program Rasda  pada  level  di  masyarakat,  sehingga  melalui  metode  sosialisasi  akan  terjalin komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan masyarakat. Tim koordinasi program Rasda juga melakukan komunikasi secara tidak langsung melalui tenaga PPL, hal ini dilakukan mengingat frekuensi dan aktivitas tenaga PPL yang memiliki frekuensi  dan  intensitas  yang  tinggi  untuk  bertemu  dan  berkomunikasi  dengan  petani Malinau. Oleh sebab itu, pemerintah Daerah Kabupaten Malinau secara intens melakukan pertemuan dengan tenaga PPL untuk melakukan koordinasi dan rapat membahas program Rasda. Komukasi yang efektif dalam pelaksanaan program Rasda telah mampu merubah pola  pikir  petani  yang  sebelumnya  menanam  padi  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan pangan  keluarga,  kini  petani  Malinau  telah  mampu  meningkatkan  produktifitas  gabah untuk dijual  kepada Perumda  Intimung  untuk  pelaksanaan program  Rasda. Komunikasi yang  efektif  ditandai  dengan  adanya  pengertian,  dapat  menimbulkan  kesenangan, mempengaruhi  sikap,  meningkatkan  hubungan  sosial  yang  baik,  dan  pada  akhirnya menimbulkan suatu tidakan (Supratman & Mahadian, 2016).
d. Aspek Disposisi
Aspek  ini  dapat  dikatakan  berhasil  apabila  masyarakat  penerima  manfaat  menilai kualitas  pelayanan program Raskin memuaskan (Mamesah et al., 2018) dan tepat sasaran (Hannan,  2019).  Implementasi  kebijakan  program  beras  daerah  di  Desa  Respen  Tubu secara umum dapat terlaksanakan dengan baik, karena indikator yang dianalisis pada aspek dispoisisi  menunjukkan  hasil  yang  positif  dan  optimal.  Tim  Koordinasi  program  Rasda dari  tingkat  Kabupaten  sampai  tingkat  Desa  memiliki  komitmen  yang  tinggi  untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai bagian dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Desa Respen Tubu.
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk memberikan honor kepada Tim  Koordinasi  memberikan  dampak  terhadap  implementasi  program  Rasda  dapat terlaksana dengan baik. Tim koordinasi Rasda tingkat desa dapat memberikan pelayanan yang  baik  dan  ramah  kepada  warga  sehingga  penerima  sasaran  program  Rasda mendapatkan pelayanan yang optimal.
e. Aspek Karakteristik Agen Pelaksana
Agen pelaksana program Rasda terdiri dari PNS, Perumda Intimung, dan pemerintah Desa.  PNS  sebagai  agen  pelaksana  terdiri  dari  delapan  OPD  yang  terlibat  dalam pelaksanaan program Rasda mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan  pengawasan.  Secara  kuantitas  jumlah  PNS  dan  OPD  yang  terlibat  dalam pelaksanaan program Beras Daerah sudah sesuai, kondisi tersebut memberikan gambaran komitmen  yang  besar  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Malinau  untuk  dapat melaksanakan  program  ini  secara  optimal.  Perumda  Intimung  sebagai  BUMD  (Badan Usaha  Milik  Daerah)  memiliki  peran  yang  strategis  sebagai  agen  pelaksana  program Rasda.  Perumda  Intimung  memiliki  tugas  untuk  menampung  gabah  petani,  melakukan proses penggilingan, pengemasan sampai pada tahap pendistribusian beras daerah untuk RTS-PM dan mendistribusikan beras daerah kepada agen atau penjualan secara langsung untuk beras daerah subsidi kepada masyarakat umum.
Pemerintah Desa merupakan agen pelaksana program Rasda pada tingkat desa yang terdiri  dari  kepala  desa  dan  aparat  desa.  Pemerintah  Desa  Respen  Tubu  sebagai  agen pelaksana program Beras Daerah pada tingkat desa memiliki keterbatasan kemampuan dan kapasitas yang berdampak terhadap implementasi program Rasda di Desa Respen Tubu menghapi kendala.
f. Aspek Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
Implementasi  program  Rasda  memberikan  dampak  manfaat  terhadap  aspek kehidupan  sosial  masyarakat  Desa  Respen  Tubu.  Bantuan  beras  daerah  yang  diberikan kepada  RTS-PM  berupa  bantuan  beras  sebanyak  15  kg  setiap  bulan  mampu  mencegah permasalahan sosial secara khusus di bidang pangan. Implementasi program ini mampu memberikan manfaat bagi aspek ekonomi warga Desa Respen Tubu. Bantuan beras daerah mampu meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, dan bagi petani program Rasda mampu  memberikan  manfaat  ekonomi  berupa  tambahan  penghasilan  dari  kelebihan produksi gabah yang dijual untuk program ini. Dampak dari program beras sejahtera sudah cukup memberikan manfaat kepada masyarakat (Muslimah et al., 2019).
Implementasi program Rasda yang memberikan bantuan beras kepada masyarakat merupakan  program  yang  juga  memberikan  manfaat  secara  aspek  politik  bagi  kepala daerah. Program Rasda menjadi salah satu pertimbangan warga Desa Respen Tubu dalam menggunakan hak politik Pilkada Kabupaten Malinau pada tahun 2020. Bupati Malinau terpilih periode 2021-2024 dalam pelaksanan pilkada tahun 2020 menempatkan program ini  sebagai  satu  program  unggulan  dalam  masa  kampanye  yang  ditawarkan  pada masyarakat Desa Respen Tubu.

## 4. Pola Pemberdayaan Program Rasda
Pelaksanaan program Rasda memiliki basis dan landasan pemberdayaan. Pengadaan beras daerah bersumber  dari gabah yang dihasilkan oleh masyarakat  Malinau, sehingga kebijakan tersebut mampu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mampu meningkatkan  produktivitas  hasil  pertanian  secara  khusus  gabah  dan  mampu meningkatkan  pendapatan  masyarakat  Malinau.  Selain  itu  pelaksanaan  program  Rasda memberikan  pemberdayaan  kepada  perumda  Intimung  melalui  penugasan  sebagai operator  dan  pengelola  Rasda.  Pemberdayaan  yang  diberikan  juga  didukung  dengan pemberian bantuan fasilitas, sarana, dan prasarana berupa gudang dan mesin penggilingan padi.  Hal  ini  berdampak  pada  kemampuan  memberdayakan  Perumda  Intimung  untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi beras daerah.
Pelaksanaan  program  Rasda  memberikan  pemberdayaan  kepada  pemerintah kecamatan  dan  pemerintah  desa  untuk  terlibat  dalam  proses  distribusi,  monitoring,  dan pengawasan.  Keterlibatan  pemerintah  kecamatan  dan  desa  mampu  meningkatkan efektifitas  dan  efisiensi  kegiatan  distribusi,  monitoring,  dan  pengawasan  sebagai  upaya untuk  meningkatkan  akuntabilitas  pelaksanaan  program  Rasda.Selain  itu,  keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa juga didukung dengan pemberian honor yang diberikan setiap bulannya. Pelaksanaan program Rasda memberikan pemberdayaan kepada pelaku UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  untuk  terlibat  sebagai  pengecer  Rasda  subsidi masyarakat  umum. Bagi pelaku UMKM pemberian margin  keuntungan sebesar Rp 500 per  kg  mampu  meningkatkan  omset  dan  keuntungan  yang  diperoleh  pelaku  UMKM, sehingga diharapkan akan mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian pada tingkat desa. Pelaksanaan program Rasda memberikan pemberdayaan kepada masyarakat secara khusus  RTS-PM sebagai  salah satu  sasaran penerima bantuan beras daerah yang mendapatkan  bantuan  15  kg  setiap  bulan,  untuk  meningkatkan  kemampuan  memenuhi kebutuhan dasar pangan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3.

## 5.  Faktor-Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Program Rasda bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
a. Faktor Pendukung
Implementasi  program  Rasda yang berjalan dengan baik  tidak terlepas dari faktor pendukung berupa komitmen Kepala Daerah dan dukungan pendanaan dari APBD. Bupati Malinau terpilih periode tahun 2021-2024 menempatkan program ini sebagai salah satu program unggulan inovatif daerah. Sebagai program unggulan, Bupati Malinau memiliki komitmen  yang  tinggi  guna  melaksanakan  program  in  secara  optimal  sesuai  dengan harapan  dan  rencana  yang  sudah  ditetapkan.  Sumber  daya  yang  dimiliki  pemerintah Daerah Kabupaten Malinau diarahkan untuk dapat mendukung pelaksanaan program ini, seperti pembentukan Tim Koordinasi mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan Desa, kegiatan  koordinasi  dan  penagwasan  yang  secara  intens  dan  berkala  dilakukan.  Hal  ini sebagaimana  penelitian  sebelumnya  bahwa  faktor  pendukung  implementasi  kebijakan seperti ini dipengaruhi oleh dukungan dari masyarakat dan bukti kerja keras dari aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, antusias masyarakat merespon program ini, serta soliditas koordinasi yang baik antar instansi pelaksana program (Isman, 2016).
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Malinau  memberikan  dukungan  pendanaan  yang besar  untuk  implementasi  program  Rasda,  setiap  tahun  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Malinau memberikan anggaran belanja subsidi untuk program Beras Daerah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), meskipun realisasi belanja subsidi program Rasda setiap  tahunnya  kurang  dari  5  milyar  karena  keterbatasan  produktifitas  gabah  petani Malinau.  Namun  komitmen  tersebut  menjadi  bukti  program  ini  didukung  dan  terus diupayakan untuk terus berlanjut.
b. Faktor Penghambat
Program  Rasda  sebagai  program  inovatif  daerah  dalam  implementasinya  tidak terlepas  dari  faktor  penghambat,  seperti  keterbatasan  produktifitas  beras  daerah, keterbatasan fasilitas, sarana, dan prasarana. Faktor penghambat ini sangat berbeda jauh dengan  penelitian  sebelumnya  yang  menemukan  bahwa  penghambat  penyaluran  beras miskin adalah tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat harga (Isman, 2016). Terdapat masalah dalam  waktu  pelaksanaan  dan  efektivitas  penyaluran  program  yang  serupa.  Waktu pelaksanaan yang tidak teratur dengan baik yang menyebabkan keterlambatan penyaluran beras  bantuan  (Sarmila  et  al.,  2022).  Namun  hal  tersebut  tidak  ditemukan  di  lokasi penelitian ini dilakukan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau setiap tahun menyiapkan anggaran belanja subsidi  program  Beras  Daerah  sebesar  5  Milyar,  meskipun  realisasi  belanja  subsidi program  Beras  Daerah  setiap  tahun  masih  sekitar  2  sampai  3  Milyar.  Kondisi  tersebut sebagai  dampak  dari  produktifitas  gabah  petani  Malinau  yang  masih  terbatas  belum mampu  menyerap  seluruh  anggaran  yang  sudah  disiapkan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Malinau.
Keterbatasan  fasilitas,  sarana,  dan  prasarana  dalam  implementasi  program  beras daeah  menjadi  penghambat  terhadap  optimalisasi  implementasi  program  Beras  Daerah. Perumda  Intimung  sebagai  pengepul  gabah  petani  masih  memiliki  keterbatasan  sarana transportasi  untuk  melakukan  penjemputan  untuk  mengambil  gabah  petani  dan mendistribusikan  beras  untuk  RTS-PM.  Masalah  distribusi  memang  menjadi permasalahan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  (Milwan  et  al.,  2020).  Operasional  dan produksi  beras  daerah  membutuhkan  fasilitas  gedung  yang  representatif,  namun keterbatasan  fasilitas  gedung  menjadi  penghambat  implementasi  program  ini.  Fasilitas gudang  tempat  penyimpanan  gabah  dan  padi,  serta  tempat  untuk  melakukan  proses penggilingan  padi  sudah  tidak  mencukupi  secara  luas  bangunanya  dan  mengalami kerusakan  sehingga  berdampak  terhadap  produktifitas  penggilingan  beras  daerah. Keterbatasan mesin penggilingan padi yang sudah lama dan sering mengalami kerusakan berdampak terhadap kualitas hasil penggilingan padi menjadi kurang baik. Hasil produksi beras daerah memiliki kualitas yang kurang baik karena kondisi beras banyak mengalami pecah dan kurang bersih.

## Kesimpulan
Implementasi  program  Beras  Daerah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Malinau  di Desa Sungai Tubu Kecamatan Malinau Utara secara umum dapat terlaksana dengan baik. Hasil analisis dari berbagai aspek menunjukkan hasil yang baik dan positif berdasarkan aspek  standar  dan  sasaran  kebijakan,  sumber  daya  menunjukkan  hasil  yang  baik  dan positif,  komunikasi  menunjukkan  hasil  yang  baik  dan  positif,  disposisi  secara  umum menunjukkan hasil yang baik dan positif, aspek karakteristik agen pelaksana menunjukkan hasil yang baik  dan positif, aspek lingkungan sosial,  ekonomi dan politik menunjukkan hasil yang baik dan positif. Adapun faktor pendukungnya adalah komiten dari pemerintah daerah  yang  menyediakan  anggaran  5  Milyar  untuk  program  ini,  namun  keterbatasan sarana prasarana masih menjadi faktor penghambatnya.

## Daftar Pustaka
Azwarni,  Ô.,  Susanto,  H.,  &  Endarti,  E.  W.  (2021).  Efektivitas  Program  Beras  Miskin (Raskin) Di Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik) , 4 (3), 272–285.
Elsye, R. (2015). Implementasi Kebijakan Program Raskin Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan  Pangan  Keluarga  Miskin  di  Kelurahan  Pelaihari  Kecamatan  Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik , 2 (1), 15–30.
Febrianto,  W.  (2017).  Implementasi  Program  Beras  Untuk  Rumah  Tangga  Miskin (Raskin) Di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) , 5 (4).
Halim,  W., &  Desta, L.  Z. (2021). Teologi dan  Kemiskinan: Studi Kasus  di  kecamatan Tanah  Masa,  Nias  Selatan. Teologi  Dan  Kemiskinan:  Studi  Kasus  Di  Kecamatan Tanah Masa, Nias Selatan , 1 (1), 1–6.
Hannan, M. (2019). Implementasi kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Sulewatang  Kecamatan  Polewali  Kabupaten  Polewali  Mandar. MITZAL (Demokrasi,  Komunikasi  Dan  Budaya):  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Ilmu Komunikasi , 1 (1).
Hidayat, A. R. T., Dito, M., & Prayitno, G. (2019). Hubungan Spasial dalam Ketahanan Pangan  tingkat  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat. Region:  Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif , 14 (2), 188–204.
Hilda, T., Prabowo, H., & Sartika, I. (2022). Analisis Program Beras Daerah (Rasda) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 5 (2), 29–43.
Isman,  I.  (2016).  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Raskin  Di  Kecamatan  Balaesang Kabupaten Donggala. Katalogis , 4 (9).
Jailani,  J.,  Rifqon,  A.,  &  Khairuddin,  S.  T.  (2023).  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan Penyaluran Beras Keluarga Miskin (RasKin) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi  Masayarakat  (Studi  di  Desa  Bungbaruh  Kecamatan  Kadur  Kabupaten Pamekasan). LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah , 4 (2), 307–319.
Kogoya, O., Ogotan, M., & Londa, V. Y. (2020). Implementasi Program Beras Sejahteradi Desa  Guburini  Kecamatan  Makki  Kabupaten  Lanny-Jaya. Jurnal  Administrasi Publik , 6 (88), 52–60.
Kusudur,  A.,  &  Prabawati,  I.  (2020).  Evaluasi  Program  Bantuan  Beras  miskin  Daerah (Raskinda)  dengan  Model  E-VOUCHER  di  Desa  Jemundo  Kecamatan  Taman Kabupaten Sidoarjo. Publika , 8 (1).
Maharani,  E.  R.  (2017).  Implementasi  kebijakan  distribusi  program  raskin  di  Desa Kawengen Kabupaten Semarang. Economics Development Analysis Journal , 6 (4), 451–457.
Mamesah, R. R., Kaawoan, J., & Kasenda, V. (2018). Implementasi Kebijakan Program Beras  Miskin  Dalam  Mengatasi  Kekurangan  Pangan  Di  Kecamatan  Passi  Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. JURNAL EKSEKUTIF , 1 (1), 1–12. Milwan, M., Kurniawan, H., Adhy, M. E., & Udin, U. (2020). Policy Implementation of One-Price  Fuel  Oil  Distribution:  An  Empirical  Study  in  Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy , 10 (2), 294–301. Muslimah,  S.,  Semil,  N.,  &  Mardianto,  M.  (2019). Implementasi  Kebijakan  Distribusi Beras Sejahtera Di Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas . Sriwijaya University.
Nisak,  A.  F.  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Beras  Miskin  (Raskin)  di  Kecamatan Kenjeran  Kota  Surabaya:  Studi  Deskriptif  pada  Kelurahan  Tanah  Kalikedinding. Jurnal Politik Muda, Unair, Surabaya , 3 (1).
Nugraha, D. P., & Santoso, R. S. (2016). Implementasi Program Beras Miskin Di Wilayah Kelurahan  Pudakpayung,  Kecamatan  Banyumanik,  Kota  Semarang. Journal  of Public Policy and Management Review , 1 (1), 106–125.
Nuraida, R. I., & SE, M. (2008). Manajemen Perkantoran . PT Kanisius. Permatasari,  A.  (2011). Analisis  peranan  sektor  pertanian  dalam  perekonomian  di Kabupaten Grobogan [Universitas Sebelas Maret].
Priyono,  F.  D.  (2020).  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Gerakan  Desa  Membangun (Gerdema) Di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Jurnal Administrative Reform , 7 (2), 97–109.
Rachman,  B.,  &  Agustian,  A.  (2018).  Efektivitas  dan  perspektif  pelaksanaan  program beras sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). Analisis Kebijakan Pertanian , 16 (1), 1–18.
Rahman, N., Hayati, R., & Syahrani, S. (2020). Kebijakan Program Beras Miskin Di Desa Wayau  Kecamatan  Tanjung  Kabupten  Tabalong  (Ditinjau  Dari  Sudut  Sdm  Dan Komunikasi). JAPB , 3 (2), 460–476.
Rakhmat,  R.,  &  Fakih,  F.  (2019).  Dinamika  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK) , 1 (2), 33–38.
Sarmila,  S.,  Sore,  U.  B.,  &  Tompo,  N.  (2022).  Implementasi  Distribusi  Bantuan  Sosial (Raskin)  Bagi  Masyarakat  Miskin  Di  Kelurahan  Bontoala  Parang  Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion , 1 (1), 14–21. Simarmata,  T.  (2022). Evaluasi  Sistem  Pengendalian  Internal  Serta  Implementasi Terhadap Penyaluran Raskin Pada Perum Bulog Divre Sumut [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta].
Sitepu,  A.  (2014).  Faktor-Faktor  Penyebab  Ketidaktepatan  Rumah  Tangga  Sasaran– Penerima  Manfaat  (RTS-PM)  Program  Subsidi  Beras  Bagi  Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Sosio Informa , 19 (3).
Supratman, L. P., & Mahadian, A. B. (2016). Psikologi Komunikasi . Deepublish. Supriatna, E., & Ristanti, R. (2018). Implementasi Kebijakan Program Beras Sejahtera di Kabupaten Pangandaran. JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (2), 171.
Takalentangen,  A.,  Dilapanga,  A.  R.,  &  Mandagi,  M.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Penyaluran  Beras  Sejahtera  (Rastra)  Di  Kelurahan  Singkil  Dua  Kota  Manado. Jambura Journal of Administration and Public Service , 1 (2), 1–14.