## Informed consent Pada Pasien Sectio Caesarea dengan Metode Enhanced Recovery After
Caesarean Sectio (ERACS)

## Eduardus Raditya Kusuma Putra
Magister Hukum Kesehatan, Universitas Widyagama Malang
Email: edoraditya.dr@gmail.com ARTIKEL INFO

## ABSTRAK
Kata Kunci: Informed consent ; Sectio Caesarea ; ERACS. Hubungan  kepercayaan  antara  dokter  dan  pasien  terjalin  melalui informed  consent yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  no  17  tahun  2023  tentang  Kesehatan,  yang memungkinkan  pasien  untuk  memberikan  persetujuan  terhadap tindakan  medis  seperti  prosedur Sectio  Caesarea .  Meskipun metode  ERACS  menjanjikan  keuntungan  seperti  pengurangan nyeri pasca operasi dan pemulihan yang lebih cepat, persepsi yang berbeda  masih  ada  antara  pasien  dan  dokter  mengenai efektivitasnya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan  pentingnya  pemberian  informasi  yang  jelas mengenai  tujuan  dan  manfaat  tindakan Sectio  Caesarea dengan menggunakan metode ERACS melalui informed consent agar dapat menyamakan  persepsi  antara  dokter  dengan  pasien  dalam hubungan  perjanjian  teraupetik.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  penerapan informed  consent memerlukan komunikasi  yang  baik  antara  dokter  dan  pasien,  dengan  tujuan memberikan  informasi  yang  cukup  agar  pasien  dapat  membuat keputusan terinformasi tentang terapi yang akan dijalani. Implikasi dari  temuan  ini  adalah  perlunya  peningkatan  kesadaran  dan pemahaman  akan  pentingnya informed  consent dalam  praktik kedokteran,  serta  perlunya  regulasi  yang  lebih  tegas  untuk menjamin  pemenuhan  hak  pasien  dan  mengurangi  risiko malpraktek.
Correspondent Author: Eduardus Raditya Kusuma Putra
Email: edoraditya.dr@gmail.com Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi

## Pendahuluan
Spesialisasi  seorang  dokter  adalah  hubungan  khusus  mereka  dengan  pasien,  yang didasarkan  pada  kepercayaan  mereka  terhadap  dokter  tersebut.  Pasien  harus  memahami keterbatasan dokter yang merawatnya. Peristiwa seperti ini berangsur-angsur berubah, terutama dalam hal perubahan yang terjadi di banyak bidang kehidupan sehari-hari. Kepercayaan yang awalnya  melekat  pada  kemampuan  dokter  secara  pribadi,  kini  bergeser  pada  kemampuan ilmunya,  awalnya  ditambahkan  dengan  meningkatnya  pengetahuan  serta  kesadaran  dalam masyarakat terhadap tanggung jawab atas sendiri. Ada protes masyarakat  untuk membangun hubungan  lemah  yang  terus  terjalin  antara  pasien  dan  dokter  (Aprilyansyah,  2020).  Husein
Kerbala mengatakan bahwa, selain kepercayaan, tidak ada lagi kemampuan ilmu kedokteran. Akan  tetapi,  perubahan  pola  hubungan  antara  dokter  dengan  pasien  adalah  kecenderungan untuk menyatakan bahwa kesehatan itu bukan lagi keadaan tanpa penyakit, akan tetapi memiliki kesejahteraan  fisik,  kesejahteraan  mental  dan  kesejahteraan  sosial,  dan  semakin  banyak peraturan  yang  memberi  hukum  kepada  pasien.  Dengan  demikian,  hubungan  dokter-pasien dicirikan  oleh  kesejahteraan  sosial,  yuridis,  dan  ekonomi  pasien  di  samping  kesejahteraan fisiknya (Pujotomo, 2018).
Tingkat keberhasilan pelayanan kesehatan yang bermutu dapat dilihat dari tiga hal yaitu dari  sisi  pasien  sebagai  konsumen  atau  pengguna  layanan  kesehatan,  sisi  penyedia  layanan kesehatan, dan sisi pemilik. Bagi pasien sebagai konsumen pemakai layanan kesehatan, kualitas pelayanan  dikaitkan  dengan  seberapa  jauh  respon  dari  petugas  dalam  memenuhi  kebutuhan konsumen,  bagaimana  kelancaran  proses  komunikasi  yang  terjadi  antara  petugas  dengan pasien.  Dalam  kaitannya  dengan  pelayanan  kesehatan,  mutu  pelayanan  kesehatan  berkaitan dengan  kesesuaian  antara  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  dengan  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi terkini atau maju, serta adanya otonomis profesional dalam proses pelayanan kesehatan. Sedangkan bagi pemilik, lebih berkaitan dengan efektivitas penggunaan dana  dalam  operasional  pelayanan  kesehatan,  adanya  sumber  daya  pendidikan  dalam modifikasi  pelayanan  kesehatan,  dan/atau  kemampuan  pelayanan  kesehatan  dalam meminimalkan dampak buruk terhadap pemilik (Awliya, 2019).
Seperti pada Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang intinya pelayanan kesehatan meliputi segala kata dan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan  individu  atau  masyarakat,  termasuk  terapi  latihan  yang  dapat  berfungsi  sebagai pengobatan penyakit atau proses rehabilitasi, dengan fokus utama pada pertumbuhan pribadi (Salad,  2020).  Secara  umum  pelayanan  kesehatan  masyarakat  diberikan  secara  kooperatif dengan  mengikutsertakan  masyarakat  dalam  pencegahan  penyakit  dan  dengan  menekankan bahwa masyarakat secara keseluruhan merupakan entitas yang paling penting. Selain pelayanan kesehatan,  terdapat  pula  pelayanan  kesehatan  jiwa  yang  seluruh  pelayanannya  meliputi pelayanan  kesehatan  preventif,  pendidikan  kesehatan  preventif,  pengobatan  kesehatan preventif, dan rehabilitasi kesehatan preventif. Layanan ini didasarkan pada hubungan individu dengan orang lain dalam konteks layanan kesehatan interpersonal (Awliya, 2019).
Dimulai pada tahun 1979 dan diakhiri dengan berdirinya Setyaningrum Medical Center pada tahun 1981, langkah pertama dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat adalah menjalin hubungan formal antara dokter dan pasien (Zaluchu & Syaharudin, 2022). Sejak kasus Dokter  Setyaningrum  membangkitkan  kesadaran  umum,  terjadi  pergeseran  pola  hubungan dokter-pasien dari hubungan paternalistik menjadi kemitraan. Pasien kemudian menjadi sekutu pihak-pihak  terkait,  termasuk  pihak  yang  bertanggung  jawab  memberikan  informasi  dan membuat permintaan yang sering disebut dengan informed consent .
Niat pasien untuk melakukan tindakan medis yang akan diberikan oleh dokter dikenal dengan istilah informed consent . Hal ini dapat diberikan secara lisan maupun tertulis melalui proses komunikasi yang memungkinkan dokter memberikan penjelasan secara komprehensif. Pasien  berhak  memilih  dan  menolak  nasihat  medis,  dan  dokter  lain  bersedia  memberikan informasi yang jelas. Meskipun dokter dapat menjelaskan informasi medis kepada pasien lain, mereka tetap harus mengikuti  hukum  karena hanya dokter yang benar-benar berkepentingan dengan  proses  " informed  consent "  yang  boleh  melakukannya (Pebrina,  Najwan,  &  Alissa,
2022).
Proses  persalinan  merupakan  tahap  terakhir,  atau  momen  puncak,  dari  proses kehamilan.  Cara  menjalani  persalinan  ada  dua,  yaitu  persalinan  normal  atau  spontan  dan persalinan  dengan  melakukan  tindakan  pembedahan,  misalnya  operasi  caesar  atau  operasi caesar.  Angka  kematian  akibat  prosedur  ini  cukup  tinggi,  suatu  tindakan  yang  dianggap menakutkan  pada  operasi  caesar  pertama.  Namun,  dengan  pesatnya  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis, operasi caesar kini telah menjadi pilihan yang tepat untuk melakukan perawatan pasien yang aman dan efektif, yang sangat dihargai oleh pasien (Fajrini, 2017).
Angka operasi caesar di dunia tidak menunjukkan adanya keretakan penurunan. Operasi caesar  semacam  ini  bahkan  mungkin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Secara  global, diperkirakan lebih dari 29,7 juta prosedur operasi caesar dilakukan setiap tahunnya. Hebatnya, 21,1%  wanita  menikah  di  seluruh  dunia  merasa  puas  dengan  prosedur Sectio  Caesarea . Meningkatnya jumlah prosedur operasi caesar yang dilakukan di seluruh dunia menyebabkan kebutuhan  akan  peningkatan  perawatan  pasien  pasca  operasi.  Pertama  dan  terpenting,  ada metode untuk mempercepat proses rehabilitasi dan pertumbuhan pasien yang disebut Enhanced Recovery After Caesarean Surgery (ERACS) (Purnaningrum, Surayawati, & Suhartono, 2023). Ternyata,  ERACS  merupakan  kelanjutan  dari  ERAS  ( Enhanced  Recovery  After Surgery ),  yang  sebelumnya  hanya  terbatas  pada  saluran  pencernaan.  ERACS  terdiri  dari beberapa teknik optimasi yang digunakan untuk perawatan perioperatif, intraoperatif, dan pasca operasi. Secara khusus, ERACS lebih bermanfaat bagi pasien dibandingkan metode tradisional untuk tindakan operasi pada operasi caesar. Hal ini juga menghasilkan perawatan pasca operasi yang tidak terlalu menyakitkan dan pemulihan yang lebih cepat setelah operasi. Dengan metode ERACS ini, pasien kini dapat melakukan tindakan operasi caesar dengan mudah setelah dua jam  setelah  prosedur  tindakan  operasi  yang  sebelumnya  diselesaikan,  dan  pasien  juga  dapat melakukan aktivitas ringan dalam waktu 24 jam (Warmiyati & Ratnasari, 2022).
Persepsi  pasien  bahwa  melakukan  tindakan  bedah  sesar (Sectio  Caesarea) dengan metode ERACS tidak menimbulkan nyeri sama sekali telah menimbulkan permasalahan baru dimana pasien memiliki harapan bahwa tindakan operatif yang dijalani tidak menimbulkan rasa nyeri pada pasien, sedangkan metode  ERACS hanya membuat  pasien pulih  ( recovery ) lebih cepat dan tidak memberikan jaminan bahwa pasien tidak merasakan nyeri sama sekali pasca dilakukan  tindakan  bedah  sesar  dengan  metode  ERACS.  Pemberian informed  consent yang tepat  oleh  dokter  kepada  pasien  akan  meminimalisir  terjadinya  sengketa  medis  di  kemudian hari.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Elizar,  Arief,  &  Satia,  2023)  menyebutkan  bahwa Persetujuan  Medis  diatur  dalam  berbagai  undang-undang  seperti  UU  No.  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, UU No. 29 /2004 Tentang Praktik Kedokteran, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008,  mewajibkan  komite  dokter  dan  pasien  untuk  memastikan  proses komunikasi  dan  dokumentasi  yang  baik.  Persetujuan  tertulis  diperlukan,  dan  jika  tidak dipenuhi, dokter yang bersangkutan dapat memberikan sanksi administratif.
Menurut  penelitian  berbeda  oleh  (Irfan,  2018) informed  consent adalah  kewajiban pasien atau walinya untuk  menyetujui  suatu  pemeriksaan kesehatan yang  diperintahkan oleh dokter setelah pasien memberikan informasi yang akurat, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang  Nomor  290  Tahun  2008  tentang  Perlindungan  Informasi  Kesehatan  (Permenkes). Terdiri  dari  persetujuan  implisit  (diasumsikan  diberikan)  dan  persetujuan  yang  dinyatakan (dinyatakan), informed  consent sangat  penting  dalam  hubungan  pasien-dokter  karena  hal  ini berfungsi sebagai landasan bagi dokter dalam melakukan prosedur medis.
Penelitian  selanjutnya  oleh  (Hakim,  Busro,  &  Hendrawati,  2016)  menyatakan  bahwa pernyataan persetujuan atau informed consent penting untuk kelegalan tindakan medis kepada pasien,  namun  dalam  kasus  gawat  darurat  di  UGD  di  mana  pasien  tidak  sadar  dan  tanpa keluarga, tindakan penyelamatan jiwa dapat dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu, sesuai dengan regulasi yang mengatur bahwa dalam keadaan gawat darurat, informed consent tidak diperlukan.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  ditinjau  kurangnya  eksplorasi  terhadap  aspek-aspek tertentu dalam penerapan informed consent , seperti interaksi  antara dokter dan pasien dalam situasi-situasi  khusus,  peningkatan  pemahaman  masyarakat  terhadap  pentingnya informed consent , dan evaluasi efektivitas dari implementasi informed consent dalam mengurangi risiko malpraktek. Kebaharuan yang muncul dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih holistik  dalam  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  penerapan informed consent ,  serta  saran-saran  konkrit  untuk  peningkatan  implementasi  dan  penegakan  hukum terkait informed consent di dalam sistem kesehatan.
Berdasar  latar  belakang  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki implementasi dan pelaksanaan persetujuan tindakan medis ( informed consent ) dalam pelayanan kesehatan, khususnya pada kasus pasien yang akan menjalani tindakan Sectio Caesarea dengan metode  ERACS.  Dengan  menganalisis  proses  persetujuan  tindakan  medis  serta  pemahaman pasien terhadap informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan  wawasan  yang  lebih  mendalam  tentang  faktor-faktor  yang  memengaruhi keputusan pasien dalam memberikan persetujuan terhadap tindakan medis.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini disebut analisis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan mempelajari bahan mentah atau dengan mempelajari fakta-fakta tingkat kedua.  Dalam  analisa  hukum  ini,  hukum  diartikan  sebagai  apa  saja  yang  tercantum  dalam peraturan  yang  mengatur  tentang  kontrak,  atau  hukum  diartikan  sebagai  adat  istiadat  atau peraturan. Norma yang diterima adalah yang berkaitan dengan etika, standar, kaidah peraturan- undangan, dan kedokteran. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji undang-undang atau peraturan hukum sebagai suatu sistem konstruksi yang berkaitan dengan  fenomena  hukum.  Salah  satu  metode  yang  digunakan  dalam  esai  ini  disebut  “studi kepustakaan”, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap berbagai bahan hukum,  baik  bahan hukum  primer, bahan hukum  lapis kedua, dan bahan hukum  lapis ketiga.

## Hasil dan Pembahasan Perjanjian
Abdulkadir  Muhammad  menyampaikan  bahwa,  perikatan  adalah  suatu  hubungan hukum antara dua orang atau dua belah pihak dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk dapat  memenuhi tuntutan
tersebut  (Busro,  2018),  menurut  R.  Subekti  menyatakan  bahwa,  perjanjian  adalah  peristiwa dimana seseorang yang lain atau dimana dua orang saling melakukan suatu perjanjian untuk melaksanakan sesuatu hal (Arifin, 2020). Di sisi lain, Dhani Wiradharma menegaskan tujuan tersebut  sama  dengan  perjalanan  (Sekeon,  2023).  Sesuai  dengan  KUHPerdata  Pasal  1313, subsetujuan adalah suatu tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang atau lebih banyak orang yang menghubungkan dirinya dengan orang lain atau lebih banyak orang, dan subyek penelitian adalah orang yang organisasi yang berpartisipasi. Subyek penegakan hukum ada dua macam, yaitu manusia atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan  atau  mempunyai  hak  untuk  menggugat  pelaksanaannya.  Subjek  yaitu manusia harus menghormati anggapan undang-undang bahwa dirinya minimal berusia 18 tahun dan tidak dalam bahaya disebarluaskan. Sebaliknya, tujuan dalam penelitian adalah pernyataan mengenai  suatu  fakta,  sesuatu  yang  dapat  dilakukan,  sesuatu  yang  dapat  dibuat,  dan  sesuatu yang  tidak  dapat  dibuat.  Kewajiban  seseorang  untuk  memberikan  sesuatu  disebut  dengan perikatan, dan hal itu dapat diberikan baik secara tersurat maupun tersirat. Suatu prestasi dapat berwujud melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu yang positif sebagai perikatan untuk  melakukan  sesuatu.  Sebaliknya  yang  dimaksud  dengan  “perikatan”  untuk  tidak melakukan apa pun adalah kesediaan untuk tidak melakukan hal tertentu yang telah dibicarakan.
Dalam konteks ini, terdapat tiga jenis objek yang relevan: objek yang dapat digunakan, objek yang memerlukan identitas yang jelas dan dapat dilihat, dan objek yang sudah atau akan segera digunakan. Beberapa syarat harus dipertimbangkan untuk menentukan hasil penelitian tertentu.  Pertama  dan  terpenting,  objek  kajian  harus  spesifik,  terutama  untuk  kajian  yang dihasilkan dari kesepakatan. Kedua, subjek penyidikan harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum,  norma  masyarakat,  atau  moralitas  yang  telah  ditetapkan.  Yang  terakhir,  obyek perjanjian  harus  dapat  dievaluasi  secara  finansial  karena  hubungan  hukum  yang  dihasilkan berkaitan dengan hati orang kaya. Selanjutnya, tujuan perjalanan harus dapat dicapai; tidak ada seorang  pun  yang  dapat  melekatkan  dirinya  pada  sesuatu  yang  tidak  dapat  diwujudkan. Memenuhi syarat-syarat ini, suatu perjanjian dapat mengikat secara hukum dan dianggap sah.
Terdapat empat asas penting di dalam suatu perjanjian, sebagaimana hal itu termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :
1. Asas Kebebasan Berkontrak; sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja asalkan dibuat secara sah dan selanjutnya mengikat para pihak yang membuatnya.
2. Azas  Janji  itu  mengikat;  bahwa  orang  terikat  pada  suatu  perjanjian  bukan  karena  ia menghendakinya namun karena ia telah memberikan janjinya.
3. Asas  Konsensualisme;  sebagaimana  dapat  disimpulkan  dari  Pasal  1320  KUHPerdata  jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan melahirkan kata sepakat.

## Perjanjian Teraupetik
Hubungan  dokter-pasien  yang  merupakan  salah  satu  jenis  hubungan  saling  percaya sudah  terjalin  sejak  awal  (Novitasari,  2021).  Alasan  kesenjangan  kepercayaan  ini  adalah kebutuhan pasien untuk mencari solusi atas masalah kesehatannya. Dalam kaitan ini, dokter atau  ruang  sakit  merupakan  salah  satu  subjek  yang  diyakini  mampu  memberikan  solusi terhadap permasalahan kesehatan pasien. Hubungan ini membuat tedudukan dokter menjadi
lebih intens karena pasien menganggap dokter memahami semua penyakit yang dideritanya dan  selalu  mampu  menyembuhkan  penyakitnya  sendiri.  Sebaliknya,  pasien  harus  berada dalam posisi yang lebih santai karena mereka terus-menerus tidak dapat memahami informasi apa pun tentang kondisi mereka dan ingin dokter menangani kondisi yang didiagnosis mereka. Namun  seiring  berjalannya  waktu  dan  masyarakat  mulai  semakin  sering  melihatnya, pandangan  tersebut  semakin  bergeser,  dengan  dokter  tidak  lagi  berdiri  pada  posisi  yang sebelumnya dipegang oleh pasien; sebaliknya, pasien kini berada dalam posisi di mana mereka dapat menilai kondisinya secara mandiri dan menentukan metode apa yang akan digunakan untuk mengobatinya (Setiadi, 2017).
Hubungan  hukum  antara  pasien  dan  dokter  inilah  yang  kemudian  disebut  dengan “perjanjian  terapeutik”  (Hanafiah  &  Amir,  2019).  Konsultasi  terapeutik  adalah  suatu  jenis konsultasi  yang  berlangsung  antara  dokter  dengan  pasien  dimana  pasien  memberikan dorongan  kepada  dokter  untuk  melaksanakan  rencana  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien berdasarkan  gejala  yang  dialami  pasien  dan  pengamatan  dokter.  Berikut  Buku  Pintar  Etik Kedokteran (Dwi, 2023), yang membahas tentang transaksi terapeutik.
“ Transaksi  terapeutik  adalah  hubungan  antara  dokter  dengan  pasien  dan  penderita yang  dilakukan  dalam  suasana  saling  percaya  (konfidensial),  serta  senantiasa  diliputi  oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani ”
Adanya  suatu  hubungan  hukum  dalam  transaksi  terapeutik  sehingga  menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pada pihak pasien maupun pada pihak dokter. Suatu perjanjian dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menjabarkan :
“ Tiada  sepakat  yang  sah  apabila  sepakat  itu  diberikan  karena  kekhilafan  atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan ”.
Menurut KUHPerdata ayat 1321 tersebut di atas, dapat diartikan sebagai berikut: Secara yuridis  dikatakan  bahwa  perjalanan  khusus  ini  dilakukan  oleh  organisasi-organisasi  yang melakukan  penelitian  pribadi  terhadap  dirinya  sendiri,  tanpa  keterlibatan  apa  pun,  tanpa dokumen apa pun, atau bahkan tanpa bantuan apa pun. Ini  merupakan tugas yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, dimana kedua belah pihak mempunyai kemampuan mengambil keputusan  berdasarkan  empati  ketika  melakukan  interaksi  terapeutik.  Pasien  mempunyai kewajiban agar penyedia layanan kesehatan melakukan suatu  prosedur pelayanan kesehatan, dan  dokter  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan  suatu  prosedur  pelayanan  kesehatan terhadap pasien. Untuk memastikan bahwa perjanjian ini sejalan dengan hukum, maka pihak- pihak yang terlibat dalam perjanjian ini harus diam (apalagi memendam permusuhan) terhadap perjanjian yang sudah dibuat, atau masih dalam pengerjaan. Dalam pembuatan perjanjian ini tidak boleh ada keterlibatan satu pihak pun, dan tidak boleh ada kontribusi dari salah satu pihak saja  dalam  perjanjian  tersebut.  Menelaah  poin  ini  menunjukkan  bahwa  izin  yang diinformasikan, yang sering dikenal sebagai "persetujuan medis" dalam beberapa bahasa lain, diperlukan.
Syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya kecakapan untuk membuat perikatan/perjanjian,  diatur  dalam  Pasal  1329  dan  1330  KUHPerdata.  Penerima  pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan kemungkinan besar tidak dapat dibenarkan dalam membuat kesepakatan, atau kesepakatan yang tercipta namun belum tentu sehat sepenuhnya. Dalam studi kasus  ini,  partisipannya  adalah  orang  dewasa  paruh  baya  yang  tidak  mampu  berdiri  diam,
seperti  penderita  gangguan  jiwa  atau  diabetes  tidak  stabil,  yang  memerlukan  wali  atau pengampuny  untuk  berkonsultasi  ke  dokter.  Selain  itu,  anak-anak  yang  tinggal  di  hutan memerlukan wali atau orang tua. Dalam bidang hukum pembuktian, ada dua jenis pembuktian, yaitu:  pembuktian  (Inspanning  Verbintenis),  yaitu  dua  pihak  memberikan  bukti-bukti  yang sedapat-dapatnya  mendukung  kedudukan  masing-masing,  dan  pembuktian  (Resultaat Verbintenis),  apabila  diberikan  bukti-bukti  khusus.  sesuai  dengan  bukti-bukti  yang  diajukan (Khairunnisa, Fardian, & Rizaldy, 2024).
Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik termasuk dalam inspanning verbintenis atau  suatu  perjanjian  upaya,  yaitu  suatu  perjanjian  dimana  seorang  dokter  tidak  mungkin menjanjikan  suatu  kesembuhan  atau  keselamatan  kepada  pasien;  yang  dilakukan  dokteran tersebut  adalah  melakukan  suatu  pelayanan  kesehatan  atau  pelayanan  kedokteran  sebagai upaya untuk  mendapatkan kesembuhan pasien.  Dalam melaksanakan tugas tersebut,  dokter harus bertindak dengan sangat hati-hati dengan memastikan seluruh kemampuan dan sumber dayanya  didukung  sepenuhnya  dengan  berpegang  pada  standar  profesi  (Wicaksana  & Budhisulistyawati, 2019).
Kekhususan  perjanjian  terapeutik  dibandingkan  dengan  perjanjian  pada  umumnya terletak  pada  subjek,  obyek,  dan  tujuannya.  Subjek  dalam  transaksi  terapeutik  melibatkan dokter  sebagai  pemberi  layanan  medis  dan  pasien  sebagai  penerima  layanan  medis  yang memerlukan pertolongan. Obyek perjanjian terapeutik adalah tindakan medis profesional yang bertujuan  memberikan  pertolongan.  Tujuan  perjanjian  terapeutik  adalah  pemeliharaan  dan peningkatan  kesehatan  yang  berfokus  pada  kekeluargaan,  termasuk  upaya  pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan untuk  mencapai  tingkat  kesehatan optimal. Pasien berkewajiban  membayar  honorarium  kepada  dokter  atas  pertolongan  yang  diberikan  dalam usaha mencapai hasil yang diharapkan bersama (Giyati, 2017).
Ciri-ciri  utama  transaksi  terapeutik  sebagaimana  didefinisikan  dalam  Kode Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut:
1. Interaksi terapeutik difokuskan pada pembinaan komunikasi antara pasien dan dokter.
2. Hubungan  kunci  yang  terjalin  dalam  interaksi  terapeutik  ini  harus  dilandasi  oleh kepercayaan,  dimana  pasien  diharapkan  mempunyai  kepercayaan  terhadap  dokter  yang memberikan pelayanan, dan sebaliknya dokter diharapkan membalas budi pasien.

## Persetujuan Tindakan Medis/Informed consent
Informed  consent adalah  persetujuan  tindakan  kedokteran  yang  berarti  persetujuan diberikan  pihak  pasien  atas  rencana  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  kepadanya  setelah pihak  pasien  menerima  seluruh  informasi  mengenai  tindakan  medis  yang  akan  diterimanya. Persetujuan  tindakan  pelayanan  kesehatan  diatur  pada  pasal  293  Undang-Undang  Republik Indonesia no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal tersebut berbunyi :
(1) Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.
(2) Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  setelah  Pasien  mendapat penjelasan yang memadai.
(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
a. diagnosis;
b. indikasi;
c. tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan tujuannya;
d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
e. alternatif tindakan lain dan risikonya;
f. risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan
g. prognosis setelah memperoleh tindakan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
(5) Persetujuan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  harus  diperoleh  sebelum dilakukannya tindakan yang invasif dan/ atau mengandung risiko tinggi.
(6) Persetujuan  tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  diberikan  oleh Pasien yang bersangkutan.
(7) Dalam  hal  Pasien  yang  bersangkutan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  tidak  cakap memberikan persetujuan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh yang mewakili.
(8) Persetujuan tertulis melakukan tindakan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (7)  ditandatangani  oleh  Pasien  atau  yang  mewakili  dan disaksikan oleh salah seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.
(9) Dalam  hal  keadaan  Pasien  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)  tidak  cakap  dan memerlukan tindakan Gawat Darurat, tapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan.
(10) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik Pasien  yang  diputuskan  oleh  Tenaga  Medis  atau  Tenaga  Kesehatan  yang  memberikan pelayanan kepada Pasien.
(11) Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (10)  diinformasikan  kepada  Pasien  setelah Pasien telah cakap atau yang mewakili telah hadir.
(12) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (11)  diatur  dengan  Peraturan Menteri.
Ada  dua  bentuk  persetujuan  yang  diinformasikan,  terkadang  dikenal  sebagai persetujuan yang diinformasikan:
a. Implied Consent (dianggap diberikan)
Umumnya Implied  Consent diberikan  dalam  situasi  normal,  artinya  dokter  dapat mendiskusikan tujuan pasien mengenai prosedur medis yang dimaksud berdasarkan instruksi yang diberikan atau gerak tubuh (gerakan) yang dilakukan pasien. Dalam keadaan darurat atau keadaan darurat  medis  dimana dokter perlu melakukan pengobatan segera sedangkan pasien berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memberikan pelayanan, dokter dapat melakukan  tindakan  medik  yang  paling  efektif  bagi  pasien  jika  dokter  pasien  menentukan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan. pasien mampu memberikan pelayanan.
b. Expressed Consent (dinyatakan)
Expressed  Consent adalah  tujuan  yang  dapat  dinyatakan  secara  jelas  atau  melalui ungkapan  tertulis.  Tindakan  pengobatan  yang  bersifat  invasif  dan  mengandung  risiko,  maka dokter  sebagaimana  dimaksud  mendapatkan  persetujuan  secara  tertulis,  atau  yang  di  rumah sakit sebagai surat izin operasi.
Beberapa  fungsi informed  consent telah  diidentifikasi  oleh  (Trivel,  Sulastri,  Kp,  & Listyorini,  2014),  termasuk  mendukung  hak  masyarakat  atas  pendapat  mereka  sendiri,
melindungi  pasien  dan  bawahannya,  mencegah  profesional  medis  melakukan  perubahan terhadap  pengobatan  mereka  sendiri.  Mendorong  opini  profesional  untuk  melakukan pemeriksaan  pribadi  terhadap  diri  mereka  sendiri,  dan  mendorong  masyarakat  umum  untuk menerima  prinsip  opini  masyarakat  biasa  sebagai  norma  sosial  dan  pedoman  penelitian biomedis. (Sugiana, 2020), dalam bukunya "Etika Kedokteran Indonesia", membagi informed consent berdasarkan  jenis  tindakan  atau  tujuannya  menjadi  tiga,  yaitu  untuk  penelitian, pencarian  diagnosis,  dan  terapi.  Sementara  menurut  Guwandi,  yang  disebutkan  dalam  buku "Rahasia  Medis"  karya  (Rahim  &  Hutabarat,  2016),  tujuan  dari informed  consent adalah melindungi  pasien  dari  tindakan  medis  tanpa  sepengetahuan  mereka  serta  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  akibat  yang  tidak  terduga  dan  negatif,  seperti  risiko  dari pengobatan yang tidak dapat dihindari meskipun telah dilakukan dengan sangat hati-hati oleh dokter.
Meskipun  belum  sepenuhnya  dilaksanakan, informed  consent masih  belum  dapat menjelaskan secara utuh permasalahan yang muncul dalam praktik kedokteran. Sebaliknya, hal ini  selalu  melibatkan  pemberian  informasi  kepada  pasien  dan  meminta  tujuan  spesifik  dari mereka. Namun, terdapat juga risiko bias jika suatu prosedur medis mengakibatkan kejadian yang  tidak  terduga (Bachri,  Nurnaeni,  &  Nabila,  2023).  Permasalahan informed  consent ini merupakan  hal  yang  harus  dipertimbangkan  secara  matang,  baik  oleh  tenaga  medis  maupun pasien. Sebab, formulir informed consent yang ada saat ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan  kepentingan  hukum  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pelayanan  kesehatan.  Namun demikian, belum ada undang-undang yang menjelaskan tujuan dan tata cara informed consent , sehingga  sering  terjadi  kebingungan  dan  perbedaan  pendapat  mengenai  tujuan  dan  tata  cara informed consent . Oleh karena itu, mempelajari tujuan dan pentingnya informed consent bagi para profesional medis dan pasien sangatlah penting. Karena seringnya kurangnya pengetahuan antara dokter dan pasien mengenai bidang medis, seringkali pasien tidak memahami tindakan medis  yang  akan  diambilnya.  Akibatnya  perjanjian  terapeutik  tidak  mempunyai  obyek  yang jelas  (resultaatsverbintenis).  Melainkan  obyeknya  adalah  usaha/hasil  yang  maksimal (inspanningsverbintenis). Sebab, tingkat kesembuhan pasien dipengaruhi oleh faktor luar dan keterampilan  dokter,  sehingga  dokter  tidak  dapat  menjamin  kesembuhan  pasiennya. Kesalahpahaman seperti ini sering kali berujung pada tindakan hukum.

## Sectio Caesarea Dengan Metode ERACS
Prosedur Sectio Caesarea , juga dikenal sebagai bedah sesar, adalah prosedur tatalaksana yang  digunakan  dalam  pembedahan  dimana  pasien  dibuat  merasakan  nyeri  pada  perut  dan rahim (Puspa Ratri & Wahyuni, 2017). Sectio Caesarea digunakan untuk indikasi medis dan non  medis.  Indikator  medis  diperoleh  melalui  ingatan  kembali,  disebut  juga  wawancara, pemeriksaan fisik, bahkan pemeriksaan fisik. Ada beberapa indikator yang mendukung adanya Sectio Caesarea , antara lain previa, disproporsi sefalopelvik, karsinoma serviks, hambatan di awal jalan, riwayat melahirkan Sectio Caesarea , gawat janin, distosia, malpresentasi, riwayat darah tinggi, dan riwayat medis-ginekologi. penyakit (Subekti, 2018).
ERACS  ( Enhanced  Recovery  After  Cesarean  Sectio) adalah  suatu  rangkaian perawatan yang dapat memberikan hasil pemulihan secara lebih cepat. Manfaat lainnya dari metode ERACS yaitu meminimalisir terjadinya komplikasi, dan menurunkan Length Of Stay (LOS) atau masa lamanya rawat inap pasien. Rangkaian metode ERACS yaitu dimulai dari sejak  persiapan  pre-operatif,  dilanjutkan  dengan  tindakan  dan  pemberian  obat-obatan  pada
intraoperatif, dan dilanjutkan dengan perawatan post operatif.Click or tap here to enter text. ERACS merupakan pengembangan dari ERAS ( Enhanced Recovery After Surgery ) yang lebih dulu dilakukan pada bidang bedah digestif atau bedah saluran cerna. Metode ERACS terdiri dari  serangkaian  prosedur,  resep,  dan  bentuk  sediaan  yang  dimaksudkan  untuk mengoptimalkan perawatan pasien sebelum, intra, dan pasca operasi. Dibandingkan dengan metode konvensional, ERACS terbukti memiliki kelebihan seperti proses pengoperasian yang lebih  nyaman  dan  cepat,  serta  waktu  penyelesaian  proses  pengoperasian  yang  lebih  cepat. Dengan  menggunakan  metode  ERACS,  prajurit  yang  bertugas  di Sectio  Caesarea dapat diberhentikan dengan bermartabat  setelah dua jam  pertempuran, dan mereka sudah mampu melakukan  aktivitas  pertempuran  selama  maksimal  dua  puluh  empat  jam  (Warmiyati  & Ratnasari, 2022)
Persiapan pre operatif dalam metode ERACS yaitu:
1. Edukasi dan informed consent terkait prosedur yang akan dilakukan.
2. Puasa sebelum operasi yang tidak terlalu lama (hanya 6-8 jam).
3. Pemberian minum berkalori tinggi yang dilakukan 2 jam sebelum operasi.
4. Optimisasi  hemoglobin  preoperatif  dengan  melakukan  skrining  anemia  dan  pemberian suplementasi zat besi pada ibu hamil maupun persiapan transfusi darah.
Perawatan intra operatif yaitu:
1. Pemberian  antibiotik  profilaksis  30-60  menit  sebelum  dilakukan  tindakan  insisi  atau pembedahan.
2. Tromboprofilaksis (pemberian pencegahan perdarahan).
3. Manajemen asupan keluar masuk cairan dan tekanan darah pasien.
4. Manajemen suhu tubuh pasien.
5. Anestesi neuraksial untuk mengurangi atau mencegah terjadinya ileus pasca operasi.
6. Pemberian profilaksis mual dan muntah pasca operasi menggunakan agen antiemetik.
7. Penundaan penjepitan tali pusat bayi.
8. Kontak ibu dan bayi skin to skin dan inisiasi menyusu dini.
9. Manajemen pemberian uterotonika (oksitosin)
Perawatan post operatif yaitu:
1. Asupan oral dini (2 jam pasca dilakukannya operasi).
2. Pemberian anti nyeri (analgesik) yang adekuat.
3. Mobilisasi dini (Tika, 2022).
Proses dilakukannya mobilisasi secara dini pada pasien pasca tindakan Sectio Caesarea dengan metode ERACS  ini dinilai dapat  membantu  menurunkan Length  Of Stay (LOS) atau masa lamanya rawat inap pasien tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh pasien pasca tindakan Sectio Caesarea . Pelepasan selang kateter urin lebih dini (umumnya 6 jam pasca operasi) juga memiliki manfaat yaitu membantu pasien agar dapat berlatih berjalan ke toilet dengan bebas atau tidak terganggu dengan alat tersebut sehingga dapat mempercepat pasien untuk dapat bergerak dan berjalan atau proses mobilisasi secara dini. Pemberian asupan makan ( intake oral ) lebih dini pasca persalinan (umumnya 2 jam pasca operasi) membantu mempercepat pemulihan fungsi dari usus tanpa menyebabkan adanya komplikasi dan efek samping pada pasien (Gupta et al., 2022).
Nyeri yang dirasakan pasien pasca operasi merupakan nyeri akut yang diakibatkan oleh terjadinya  trauma  atau  perlukaan  jaringan  tubuh  akibat  dari  tindakan  bedah  atau  terjadinya
inflamasi, seperti saat mengalami sakit gigi, sakit kepala, nyeri saat tertusuk jarum, nyeri karena terbakar, nyeri otot, nyeri yang dirasakan saat melahirkan, dan yang lainnya. Nyeri akut kadang kala disertai oleh aktivitas sistem saraf simpatis yang akan memberikan gejala- gejala seperti meningkatnya  tekanan  darah,  meningkatnya  frekuensi  nafas,  terjadi  peningkatan  frekuensi denyut jantung, dan dapat terjadi pelebaran dari pupil mata. Pasien yang mengalami nyeri akut akan  menunjukkan  respon  emosi  dan  perilaku  seperti  mengerang  kesakitan,  menangis, menyeringai, atau mengerutkan wajah (Djumaati, Riu, & Kasim, 2024).
Metode  ERACS  adalah  prosedur  untuk  membantu  pasien  merasa  lebih  baik  setelah operasi bedah sesar atau Sectio Caesarea . Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prosedur ini membantu pasien untuk mengelola rasa sakit dengan lebih baik, dan membantu pasien mulai makan dan bergerak lebih cepat setelah operasi.
Metode ERACS memiliki beberapa tujuan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas perawatan dan proses penyembuhan pada proses persalinan. Pertama, tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi mobilitas dan penyembuhan yang lebih baik, memungkinkan pasien untuk bergerak  lebih  awal,  mengurangi  rasa  nyeri,  serta  mempercepat  proses  pemulihan  pasca persalinan.  Kedua,  dengan  mengurangi  masa  rawat  inap,  metode  ini  bertujuan  untuk mengurangi risiko infeksi nosokomial dan meminimalkan biaya perawatan. Selain itu, metode ERACS juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pasien, memberikan kenyamanan yang lebih baik, serta menekan risiko komplikasi dan durasi rawat inap yang berkepanjangan (Nisak, Kusumastuti, & Munawati, 2023).
Persepsi  pasien  yang  melakukan  tindakan Sectio  Caesarea dengan  metode  ERACS adalah tidak adanya rasa nyeri yang dirasakan pasca tindakan Sectio Caesarea yang berpotensi menimbulkan masalah hubungan perjanjian teraupetik antara dokter dengan pasien.

## Informed consent Pada Tindakan Sectio Caesarea Dengan Metode Eracs
Kurangnya informed consent atau disebut juga dengan kelalaian dapat membuat pasien didiagnosa malpraktikal oleh dokter, terutama jika pasien mengalami gangguan fisik. Banyak negara  mempunyai  undang-undang  yang  menyatakan  bahwa  pemberian  persetujuan berdasarkan  informasi  ( informed  consent )  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  atau  penuh pertimbangan. Namun, dalam beberapa kasus, informed consent dapat digunakan sebagai alat yang mengikat secara hukum untuk meningkatkan tingkat kecurigaan dokter terhadap kasus terkait. Contoh perjanjian malpraktik yang masuk dalam ketentuan perjanjian adalah ketika pasien  telah  menyatakan  kekhawatirannya  mengenai  janji  dengan  dokter,  namun  dokter menindaklanjuti janji tersebut, memberikan informasi tentang risiko dan akibat dari kunjungan dokter,  memperjelas  risiko  tersebut.  dan  konsekuensi  kunjungan,  atau  ketika  persetujuan diberikan  untuk  prosedur  medis  yang  berbeda  secara  signifikan  dengan  kunjungan  dokter (Busro, 2018).
Penerapan  prinsip informed  consent dalam  manajemen  pelayanan  kesehatan.  Tujuan dari Tindakan Medis telah diubah sesuai dengan beberapa undang-undang yang berlaku saat ini.  17  Tahun  2023  Tentang  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Undang-undang Republik Indonesia No. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran.  Setiap  tindakan  yang  akan  dilakukan  penyedia layanan  kesehatan  atas  nama  pasien,  oleh  karena  itu  perlu  dipastikan  tujuan  pasien  sesegera mungkin. Tujuan penelitian kedokteran harus sejalan dengan peraturan yang ada dan berasal dari bentuk tujuan penelitian kedokteran yang tidak boleh dilampaui.
Salah satu syarat dalam pelayanan kesehatan adalah dilaksanakannya proses informed consent yang  sering  dikenal  dengan  prosedur  persetujuan  medis.  Ini  mendokumentasikan persetujuan tertulis pasien sebelum pemeriksaan medis, yang penting untuk didokumentasikan dalam  rekam  medis.  Hal  ini  disebabkan  oleh  ketidakmampuan  tanggung  jawab  rumah  sakit dalam menegakkan standar kesehatan sesuai dengan peraturan kesehatan yang berlaku. Tanpa izin,  seorang  dokter  yang  melakukan  tindakan  medis  dapat  dikenai  sanksi  administratif  atau bahkan pidana. Persetujuan pasien mengacu pada pemahaman dan persetujuan pasien setelah dokter  menjelaskan  prosedur  yang  akan  dilakukan  dan  risikonya.  Oleh  karena  itu,  formulir informed consent pasien menguraikan pemahaman dan penilaian risiko terkait prosedur yang akan dilakukan dokter.
Pada  tindakan Sectio  Caesarea dengan  metode  ERACS,  tujuan  dari  dilakukannya metode ERACS adalah proses pemulihan pasca operasi yang lebih cepat dibandingkan dengan metode  konvensional  bukan  ketiadaan  rasa  nyeri  pasca  proses  tindakan  operasi.  Persamaan persepsi terhadap “metode ERACS” tersebut perlu dicapai antara dokter dengan pasien pada saat  proses  edukasi  dan  pemberian  informasi  atau  pada  saat  pasien  memberikan  persetujuan tindakan melalui informed consent, sehingga tidak ada perbedaan persepsi antara pasien yang mengharapkan ketiadaan rasa nyeri pasca tindakan Sectio Caesarea dengan pemahaman dan tujuan  dokter  dalam  melakukan  tindakan Sectio  Caesarea dengan  menggunakan  metode ERACS  ini.  Penjelasan  langkah-langkah  dan  tujuan  dari  tindakan Sectio  Caesarea dengan metode ERACS harus ditekankan oleh dokter saat melakukan informed consent dan jika perlu dituliskan  pada  lembar  persetujuan  tindakan  medis  dengan  jelas  sehingga  tidak  terjadi perselisihan  karena  perbedaan  persepsi  dan  pandangan  akan  hal  tersebut  antara  dokter  dan pasien  di  kemudian  hari.  Perselisihan  bisa  saja  terjadi  karena  adanya  perbedaan  persepsi pengertian tentang metode ERACS antara pasien dengan dokter. Semakin jelas dan terperinci penjabaran tentang metode ERACS maka semakin kecil adanya komplain pasien dan bahkan terjadinya tuntutan dari pasien kepada dokter di kemudian hari.

## Kesimpulan
Penerapan  persetujuan  tindakan  medik  ( informed  consent )  memerlukan  kesadaran bersama  antara  dokter  dan  pasien  terkait  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak.  Tujuan utama informed  consent adalah  memberikan  informasi  yang  cukup  kepada  pasien  sehingga mereka dapat membuat keputusan terinformasi mengenai terapi yang akan dijalani. Pentingnya komunikasi yang baik antara dokter dan pasien menjadi kunci utama agar penerapan informed consent dapat berjalan efektif, mengurangi risiko malpraktek, dan memenuhi hak pasien untuk menentukan  nasibnya  sendiri.  Saran  yang  diajukan  mencakup  peningkatan  status  hukum informed  consent menjadi  Peraturan  Pemerintah  dengan  penambahan  sanksi  tegas.  Aspek informasi dalam pelaksanaan informed consent harus disampaikan dengan jelas kepada pasien, termasuk bentuk, tujuan, risiko, manfaat, dan alternatif terapi. Selain itu, pada tindakan tertentu, informasi  dapat  disampaikan  oleh  dokter  lain  atas  sepengetahuan  dan  petunjuk  dokter  yang bertanggung  jawab.  Pada  situasi  tindakan Sectio  Caesarea dengan  metode  ERACS,  perlu ditegaskan bahwa tujuan metode tersebut bukan hanya mengurangi  rasa nyeri pasca operasi, melainkan mempercepat proses pemulihan pasien.

## Bibliografi
Aprilyansyah,  Mahdi  Surya.  (2020).  Kajian  yuridis  persetujuan  tindakan  medik  ( informed consent )  dalam  perspektif  undang-undang  nomor  29  tahun  2004  tentang  praktik kedokteran. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai , 5 (2), 755–774.
Arifin, Miftah. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Ius Constituendum , 5 (1), 66–82.
Awliya, Wanda. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corprate Governance, Earning dan Capital) Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Bachri,  Syamsul,  Nurnaeni,  Nurnaeni,  &  Nabila,  An  Nur.  (2023).  PENERAPAN PERSETUJUAN  TINDAKAN  MEDIS  DI  GUNUNG  SARI  MEDICAL  CLINIK. Public Health And Medicine Journal , 1 (2), 75–83.
Busro, Achmad. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam pelayanan  Kesehatan. Law,  Development  and  Justice  Review , 1 (1),  1–18. https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570
Djumaati, Reka Puspita, Riu, Silvia D. Mayasari, & Kasim, Zainar. (2024). Pengaruh Terapi Relaksasi Autogenic Terhadap Tingkat Nyeri Akut Pada Pasien Abdominalpain Dengan Post  Appendektomi  Di  Ruangan  Flamboyan  Rumah  Sakitm  TK  II  Robert  Wolter Mongisidi Manado. OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan , 2 (1), 54–62.
Dwi,  Dwi  Restia  Ningrum.  (2023).  Pengaruh  Pendidikan  Kesehatan  Tentang  Dismenorhea Terhadap  Peningkatan  Pengetahuan  Remaja  Putri  di  SMP  Muhammadiyah  2  Gisting Kabupaten  Tanggamus  Lampung  Tahun  2022. Jurnal  Maternitas  Aisyah  (JAMAN AISYAH) , 4 (2), 157–165.
Elizar, Sabrina Putri, Arief, Maria Tahira, & Satia, Rahma Anggita. (2023). Etika Kesehatan Dalam  Upaya  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Inform  Consent)  Dalam  Pelayanan Kesehatan. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora , 1 (02).
Fajrini,  Fini.  (2017).  Analisis  Hubungan  antara  Pengetahuan,  Psikologi  dan  Pengalaman bersalin  Ibu  dengan  Pemilihan  Proses  PersalinanNormal  atau  Caesarea  Pada  Pasien Melahirkan di RSIA Hermina Ciputat. Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan , 12 (2), 121– 128.
Giyati,  Tri  Pujiningsih.  (2017). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Profesi  Perawat  Sebagai Tenaga  Kesehatan  Di  Klinik  Pratama  (Studi  di  Klinik  Dua  Putri  Jaya  dan  Klinik Lematang Medical Center Lampung Selatan) . Universitas Lampung.
Gupta,  Sunanda,  Gupta,  Apoorva,  Baghel,  Aditi  S.,  Sharma,  Karuna,  Choudhary,  Savita,  & Choudhary, Vidhu. (2022). Enhanced recovery after cesarean protocol versus traditional protocol  in  elective  cesarean  section:  A  prospective  observational  study. Journal  of Obstetric Anaesthesia and Critical Care , 12 (1), 28–33.
Hakim, Reza Aulia, Busro, Achmad, &  Hendrawati, Dewi. (2016). Tanggung Jawab Dokter
Terkait  Persetujuan  Tindakan  Medis  ( Informed  consent )  pada  Korban  Kecelakaan dalam Kondisi Tidak Sadar (Studi Permenkes Nomor 290/men. kes./per/iii/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran). Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–15.
Hanafiah,  Muhammad  Jusuf,  &  Amir,  Amri.  (2019). Etika  kedokteran  &  hukum  kesehatan . EGC.
Irfan,  Irfan. (2018). Kedudukan Informed consent Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2), 154–165.
Khairunnisa,  Cut,  Fardian,  Nur,  &  Rizaldy,  Muhammad  Bayu.  (2024).  Analisis  Terapan Persetujuan Tindakan Medik Pada Pasien Anak dan Dewasa di RSU Cut Mutia. Jurnal Ners , 8 (1), 1–6.
Nisak,  Ana  Zumrotun,  Kusumastuti,  Diah  Andriani,  &  Munawati,  Munawati.  (2023). Perbedaan Metode Konvensional  Dan Eracs Dengan Tingkat  Nyeri Pada  Pasien Post Sectio Cesarea. Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan , 14 (1), 261–268.
Novitasari,  Della  Aura.  (2021).  Perubahan  Bentuk  Relasi  Dukun  dan  Masyarakat  Desa Ranggeh, Kabupaten Pasuruan. Kusa Lawa , 1 (2), 71–78.
Pebrina, Anggun Rezki, Najwan, Johni, & Alissa, Evalina. (2022). Fungsi Penerapan Informed consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik. Zaaken: Journal of Civil and Business Law , 3 (3), 468–486.
Pujotomo,  Ambar.  (2018). Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  417/PDT. G/2012 Tentang Gugatan Malpraktik Medis Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) .
Purnaningrum,  Tansya  Sushan,  Surayawati,  Chriswardani,  &  Suhartono,  Suhartono.  (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Banyak Rumah Sakit Mengadopsi Eracs Sebagai Alternatif Persalinan Caesar: A Literature Review. Jurnal Ners , 7 (1), 452–464.
Puspa Ratri, Nadya Devi, & Wahyuni, S. (2017). Penatalaksanaan Fisioterapi pada Kondisi Post Sectio Caesarea di RSUD Dr. Moewardi Surakarta . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Rahim,  Agus  H.,  &  Hutabarat,  Samuel.  (2016).  Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  Atas Kelengkapan Informed  consent Pada  Saat  Operasi  Di  Rs  Premier  Jatinegara  Jakarta. SOEPRA , 2 (2), 229–240.
Salad, Makmur. (2020). Pelayanan Pihak Rumah Sakit Swasta terhadap Pasien Miskin di Kota Lhokseumawe. Asia-Pacific Journal of Public Policy , 6 (1), 59–78.
Sekeon,  Mercy  Anastasya.  (2023).  Penerima  Pelayanan  Kesehatan  Yang  Dirugikan  Akibat Kesalahan Atau Kelalaian Tenaga Kesehatan Dapat Meminta Ganti Rugi Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan. Lex Administratum , 11 (2).
Setiadi, Elly M. (2017). Ilmu sosial & budaya dasar . Kencana.
Subekti, Sholikhah Wahyu. (2018). Indikasi persalinan seksio sesarea. Jurnal Biometrika Dan Kependudukan , 7 (1), 11.
Sugiana, Andi. (2020). Kesalahan Prosedur Informed consent Oleh Dokter Terhadap Pasien Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  No  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan . Fakultas Hukum Unpas.
Tika, Tiara Trias. (2022). Metode ERACS Sebagai Program Perioperatif Pasien Operasi Caesar.
Jurnal Medika Hutama , 3 (02 Januari), 2386–2391.
Trivel,  Matris,  Sulastri,  Bd,  Kp,  S.,  &  Listyorini,  Dewi.  (2014). Hubungan  Antara  Tingkat Kepuasan  Pasien Terhadap Pemberian  Informed consent Sebelum Tindakan Operasi Di RSUD Dr. Moewardi . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Warmiyati,  Warmiyati,  &  Ratnasari,  Febi.  (2022).  Pengaruh Sectio  Caesarea Metode  Eracs Terhadap Percepatan Mobilisasi pada Ibu Bersalin di RS Hermina Daan Mogot Tahun 2022. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia , 2 (9), 821–829.
Wicaksana,  Indra  Darian,  &  Budhisulistyawati,  Ambar.  (2019).  Tinjauan  Terhadap  Dokter Yang Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa Menggunakan Informed consent . Jurnal Privat Law , 7 (1), 150–155.
Zaluchu, Tiberius, & Syaharudin, Dhoni Yusra. (2022). Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien  Atau  Keluarga  Pasien  Dengan  Dokter  Berdasarkan  Ketentuan  Hukum  di Indonesia. Krtha Bhayangkara , 16 (2), 237–258.