@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA

## ANALISIS KEBERHASILAN TAHAPAN PERHUTANAN SOSIAL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN DESA DI DISTRIK KAYAUNI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT
(Analysis of the Success of Social Forestry Stages and Village Forest Development Strategies in Kayauni Sub-district, Fakfak, West Papua Province)
AVALINUS M. WARAWARIN 1 , ANTONI UNGIRWALU 2  , OBED N. LENSE 3 1 Mahasiswa Program Pascasarjana S2 Kehutanan, Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314. Tlp/Fax: +62986211065
2 Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari, 98314  Penulis Korespondensi: Email a.ungirwalu@unipa.ac.id Diterima: 27 Feb 2024 | Disetujui: 11 Mar 2024
Abstrak. Skema  hutan  desa  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  di  Papua  Barat.  Sayangnya  dari sekian  penelitian  tentang  hutan  desa  untuk  implementasi  dan  evaluasi  program  perhutanan  sosial  di Papua Barat belum dijumpai. Hal ini tentunya menjadi peluang penelitian tersendiri dalam mengungkap secara spesifik pelaksanaan program perhutanan sosial melalui sebuah kajian komprehensif agar dapat dipublikasikan  sejauh  mana  keberhasilannya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  dengan  teknik  wawancara,  observasi  lapang  dan  studi  pustaka.  Berdasarkan  5  tahapan perhutanan sosial selanjutnya setiap atribut di masing-masing dimensi diberikan skor dengan skala 1-5. Selanjutnya  dianalisis  menggunakan  statistik  naratif  menggunakan  metode  kuantitatif  dan  kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan pengelolaan skema 5 (lima) Hutan Desa di wilayah Distrik  Kayauni,  Kabupaten  Fakfak  berdasarkan  kelima  tahapan  pendampingan  program  perhutanan sosial  menunjukkan  bahwa  tingkat  keberhasilannya  berada  pada  skala  3  (netral)  yang  berarti  belum mencapai  semua  target  dan  tujuan  di  setiap  tahapannya  sejauh  ini.  Kendala  utama  dalam  program perhutanan sosial yang belum berjalan secara efektif disebakan oleh permasalahan kendala teknis terkait modal,  tenaga  pendamping  dan  internal  kelompok  masyarakat.  Perlunya  mengevaluasi  secara komprehansif  tahapan  pendamoingan  sehingga  dapat  mencapai  tujuan  untuk  kesejahteraan  dan lingkungan yang berkelanjutan.
Keywords: Hutan desa, pendampingan, keberhasilan, Fakfak, Papua Barat
Abstract. Village forest schemes have experienced a significant increase in West Papua. Unfortunately, there has been no research on village forests for the implementation and evaluation of social forestry programs in West Papua. This is certainly a research opportunity in itself to reveal the specifics of the implementation  of  social  forestry  programs  through  a  comprehensive  study  so  that  the  extent  of  its success can be published. The research method used is a descriptive method using interview techniques, field observation and literature study. Based on the 5 stages of social forestry, each attribute in each dimension  is  given  a  score  on  a  scale  of  1-5.  Next,  it  was  analyzed  using  narrative  statistics  using
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
quantitative  and  qualitative  methods.  The  results  of  the  research  show  that  the  development  of  the management of the 5 (five) Village Forest schemes in the Kayauni District area, Fakfak Regency based on the five stages of social forestry program assistance shows that the level of success is on a scale of 3 (neutral), which means that all targets and objectives at each stage have not been achieved so far . The main obstacle in the social forestry program which has not been running effectively is caused by technical problems  related  to  capital,  accompanying  staff  and  internal  community  groups.  There  is  a  need  to comprehensively  evaluate  the  stages  of  assistance  so  that  the  goals  of  prosperity  and  a  sustainable environment can be achieved.

## Keywords:  Village forest, assistance, success, Fakfak, West Papua

## PENDAHULUAN
Berbagai  program  kehutanan  masyarakat telah  dan  terus  diimplementasikan  di  seluruh dunia ( Stanzel et al., 2019 ). Salah satunya adalah perhutanan  sosial  ( social  forestry )  yang  telah berevolusi  dari  tujuan  awal  pemberdayaan  dan devolusi  hak  yang  dianjurkan  oleh  gerakan reformasi  global,  dan  sekarang  dibingkai  ulang dalam  cita-cita  pasar  sebagai  upaya  mencari solusi  untuk  pengelolaan  hutan  berkelanjutan, mitigasi  perubahan  iklim  dan  mata  pencaharian kewirausahaan yang kuat ( Wong et al., 2020 ).
Di  Indonesia,  keterlibatan  hak  kelola masyarakat  dalam  pengelolaan  dicanangakan pemerintah melalui kebijakan program Perhutanan  Sosial  sebagai  bentuk  keberpihakan kepada  masyarakat  bawah.  Perhutanan  Sosial sendiri telah diinisiasi sejak lama dan mengalami ekspansi  berarti  pada  tahun  2014  di  era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ( Sahide et al., 2020 ).
Arah  perubahan  kebijakan  kehutanan  dari dominasi  pengelolaan  industri  skala  besar ( timber management ) yang diawali pada tahaun 1970-an dengan masa kejayanya di tahun 1990- an,  telah  berubah  ke  pengelolaan  berbasis masyarakat di Indonesia saat ini ( Moeliono et al., 2017; Royer et al., 2018; Tajuddin et al., 2019 ). Pengelolaan berbasis masyarakat dikembangkan sebagai  resolusi  konflik  antar  masyarakat, pemerintah dan sektor swasta serta
menjamin  manfaat  produksi  bagi  masyarakat ( Tajuddin  et  al.,  2019;  Wulandari  &  Inoue, 2018 ).
Program perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat melalui 3 (tiga) skema Hutan Desa (HD), skema  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  serta skema  Hutan  Adat  (HA).  Hingga  tahun  2021, izin  perhutanan  sosial  di  Provinsi  Papua  Barat telah diberikan kepada 74 penerima izin dengan jumlah  Kepala  Keluarga  (KK)  ±  6.444  dan luasan ± 89.575 hektar yang terdiri dari 67 izin HD dengan luasan 87.994 hektar dan 7 izin HKm dengan luasan 1.581 hektar. Kemudian terdapat 1(satu)  izin  HA  untuk  MHA  Marga  Ogoney seluas  16.299  Hektar  yang  berlokasi  di Kabupaten Teluk Bintuni.
Penelitian  tentang  Perhutanan  Sosial  (PS) terkait  implementasi  kebijakan  hingga  tahun 2022  hanya  ditemukan  hanya  125  penelitian  di Indonesia  ( Farid  et  al.,  2022 ).  Beberapa  kajian tentang  program  perhutanan  sosial  belum berjalan  secara  efektif  dikarenakan  terdapat permasalahan  yang  terjadi  baik  itu  di  lapangan maupun pada teknis ( Amalia & Maulana, 2024 ). Selain itu tiga aspek utama kelemahan kelompok tani  dalam  program  perhutanan  sosial  adalah belum  optimalnya  tata  kelola  kelembagaan, pengelolaan  kawasan,  dan  usaha  ( Musdalifa  et al.,  2023 ).  Sayangnya  dari  sekian  penelitian tersebut  untuk  implementasi  dan  evaluasi
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
program PS di Papua Barat belum dijumpai. Hal ini tentunya menjadi peluang penelitian tersendiri  dalam  mengungkap  secara  spesifik pelaksanaan  program  perhutanan  sosial  melalui sebuah kajian komprehensif agar dapat dipublikasikan sejauh mana keberhasilannya.
Pilihan  terhadap  skema  perhutanan  sosial untuk  hutan  desa  mengalami  peningkatan  yang signifikan  di  Papua  Barat  ( Ungirwalu  et  al., 2023;  Ungirwalu  et  al.,  2021 )  Hal  yang  sama dijumpai  di  Kabupaten  Fakfak  hingga  tahun 2022  yang  dominan  memilik  ijin  skema  hutan desa sebanyak 15 izin. Pelaksanaan skema hutan desa pasca penetapan Surat Keputusan (SK) ijin meliputi  tahapan:  Pendampingan  Tahap  Awal, Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan dan Lingkungan, Kerja Sama, Akses Permodalan dan Akses Pasar, Pengelolaan
Pengetahuan,  serta  Monitoring  dan  Evaluasi. Apakah  program  hutan  desa  di  Kabupaten Fakfaka  sudah  mencapai  target  tujuan  program perhutanan  sosial  pasca  ditetapkannya  SK  oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)?.  Berdasarkan  pertanyaan  penelitan tersebut maka tujuan kajian ini adalaj mengetahui  keberhasilan  program  perhutanan sosoal  skema  hutan  desa  melalui  tahapan pendampingan  hutan  desa  di  Distrik  Kayauini Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini pada 5 Hutan Desa di  wilayah  Distrik  Kayauni,  Kabupaten  Fakfak, Provinsi  Papua  Barat  dan  dilaksanakan  pada bulan Mei-Juni 2023.
Gambar 1. Peta lokasi penelitian di wilayah Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA

## Alat dan Bahan Penelitian
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah alat tulis menulis,
GPS , kamera/ handphone , dan voice recorder . Sedangkan  bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  kuisioner  dan  dokumen  data penunjang.

## Metode Penelitian dan Pengambilan Data
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  deskriptif  dengan  teknik  wawancara, observasi  lapang  dan  studi  pustaka.  Data  yang dikumpulkan  mencakup  data  utama  dan  data sekunder.  Data  utama  diperoleh  berdasarkan responden menggunakan teknik wawancara semi struktural, menurut kuisioner (daftar pertanyaan) yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
Sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan instansi atau pihak-pihak terkait dan data jurnal ilmiah dan surat keterangan pendukung lainnya.
Responden contoh akan terdiri dari responden umum  dan  responden  kunci.  Responden  umum adalah  masyarakat  yang  menjadi  anggota kelompok  Lembaga  Pengelola  Hutan  Desa (LPHD) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).  Responden  umum  akan  dipilih  secara acak  ( random )  dari  delapan  kampung  yang merupakan  wilayah  dari  lima  LPHD  di  Distrik Kayauni,  Kabupaten  Fakfak,  Provinsi  Papua Barat dengan total anggota sebanyak 150 orang.
Penentuan  jumlah  responden  umum  akan menggunakan  rumus  Slovin  ( Sugiyono,  2019 ) sbb:
n = N 1+N*(e) 2
Keterangan: n  = Ukuran sampel/jumlah responden N = Ukuran populasi
e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan  sampel  yang  masih  bisa ditolerir; e =0,1 (10%)
Dari 150 anggota LPHD dan KUPS di Distrik Kayuni diperoleh 40 responden umum. Sedangkan  responden  kunci  adalah  para pengambil  kebijakan,  yaitu  responden  yang berasal  dari  KPH,  Dinas  Kehutanan  Provinsi Papua  Barat  dan  BPSKL  Maluku  Papua sebanyak 5 orang.
Tahapan  evaluasi  program  PS  melalui penentuan
atribut dalam
tahapan pelaksanaannya.  Dalam  kasus  ini  keberlanjutan dianalogikan sebagai keberhasilan dari pelaksanaan  tahapan  perhutanan  sosial  melalui skema hutan desa pasca penetapannya. Keberhasilan yang mencakup 5 dimensi/tahapan yaitu:
1. Pendampingan tahap awal
2. Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan dan lingkungan
3. Kerja sama, akses permodalan dan akses pasar
4. Pengelolaan pengetahuan
5. Monitoring dan evaluasi
Untuk keperluan pengukuran, masing-masing tahapan  tersebut  akan  dijabarkan  dalam  bentuk daftar  pertanyaan  sebagai  atribut  penelitian melalui  pelaksanaan  wawancara  menggunakan kusioner.  Bentuk  kuisioner  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  bentuk  pernyataan dan jawaban yang akan diberi skala kategori 1-5. Masing-masing  tahapan  selanjutnya  diukur berdasarkan atribut pelaksanaan dan pengamatan di  lapangan  yang  secara  lengkap  dapat  dilihat pada Tabel 1.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA

## Tabel 1. Tahapan perhutanan sosial dan atribut/kriteria pertanyaan
Tahapan PS Atribut Pertanyaan 1. Pendampingan tahap awal • Apakah ada Sosialisasi tentang PS dan Ijin PS? • Apakah memahami materi sosialisasi PS? • Apakah pernah dilakukan inventarisasi potensi? • Apakah pernah dilakukan identifikasi potensi Dampak Lingkungan dan Sosial?
• Apakah potensi hasil utama yang ada bisa dikembangkan?
• Apakah sejak awal sudah dibentuk LPHD di kampung? • Apakah dilibatkan perempuan dalam kepengurusan LPHD?
• Apakah tahu luasan dan letak Hutan Desa yang diusulkan? • Apakah tahu siapa yang menanda-tangani Surat Permohonan Hutan Desa yang diketahui Kepala Kampung?
• Apakah tahu tentang Penetapan dan penerimaan SK pembentukan LPHD? • Apakah sudah ada AD/ART Kelompok?
• Apakah sudah ada potensi unggulan yang akan dikembang-kan di kampung?
• Apakah sudah ada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial?
• Apakah dilibatkan perempuan dalam pengurusan KUPS? • Apakah sudah ada komoditas utama yang akan dihasilkan? • Apakah ada Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dari LPHD-KUPS?
• Apakah ada penguatan kelembagaan LPHD-KUPS? 2. Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan dan lingkungan • Apakah sudah dilakukan penandaan batas lokasi ijin PS?
• Apakah sudah dilakukan pembuatan dan penandaan ruang/zonasi?
• Apakah sudah dilakukan Penyusunan RKPS dan RKT?
3. Kerja sama, akses permodalan dan akses pasar • Apakah ada kerjasama dengan para pihak selama ini? Apakah ada bantuan modal, peluang modal, Alat Ekonomi Produktif (AEP) selama ini?
• Apakah ada akses pasar dan jejaring usaha selama ini? • Bagaimana dukungan keberlanjutan APBK, APBD, APBN, LSM, dan Para Pihak ?
4. Pengelolaan pengetahuan • Apakah ada pengelolaan pengetahuan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pendokumentasian, publikasi media)?
• Apakah ada fasilitasi pendampingan (pelatihan/  kursus/diklat) dari para pihak?
• Apakah ada produk yang sudah dihasilkan selama ini?
• kampung? 5. Monitoring dan evaluasi
• Apakah ada Monitoring dan Evaluasi bersama para pihak?
• Apakah peran pendamping berjalanan dengan baik di kampung?
• Apakah perlu pendampingan rutin dan berkelanjutan serta monev bagi LPHD-KUPS di
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Untuk keperluan analisis kuantitatif, bentuk pertanyaan dan jawaban berskala akan diberi skor pada Tabel 2.
Tabel 2. Pemberian skor terhadap setiap pilihan jawaban
Skala Jawaban Skor Sangat tahu / sangat setuju / sangat baik / sangat sering / sangat perlu 5 Tahu / setuju / baik / sering / perlu 4 Netral 3 Tidak tahu / tidak setuju / tidak baik / tidak sering / tidak perlu 2 Sangat tidak tahu/sangat tidak setuju / sangat tidak baik / sangat tidak sering / sangat tidak perlu 1
Indeks  keberhasilan  program  dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu 0-25 (buruk atau tidak berhasil),  25.01-50  (kurang  berhasil),  50.01-75 (cukup  berhasil),  75.01-100  (baik  atau  sangat berhasil) ( Kavanagh & Pitcher, 2004 ). Berdasarkan  5  tahapan  perhutanan  sosial selanjutnya  setiap  atribut  di  masing-masing dimensi  diberikan  skor  yang  mencerminkan keberlanjutan  (keberhasilan)  untuk  mengukur tingkat  keberhasilannya.  Skor  ini  menunjukkan nilai baik ( good ) dan nilai buruk ( bad ). Di antara dua  nilai  ekstrem  ini  terdapat  dua  nilai  antara pada  setiap  atribut,  indikator  dari  keberlanjutan di masing-masing dimensi mengikuti konsep.

## Analisis Data
Data utama dan skunder dianalisis menggunakan  2  (dua)  tahapan.  Data  yang diperoleh berdasarkan output penyebaran informasi lapangan pada warga untuk mengetahui  jawaban  perkembangan  tahapan perhutanan sosial skema hutan desa melalui lima tahapan PS, selanjutnya dianalisis menggunakan menggunakan  statistik  naratif  menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Distrik Kayauni yang terletak di sebelah utara Kabupaten  Fakfak  Provinsi  Papua  Barat  yang memiliki  luas  wilayah  sekitar  717  km².  Secara adminstrasi batas wilayah Distrik Kayauni yaitu: -   Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Distrik Kokas,
-   Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Distrik Fakfak dan Distrik Pariwari,
-   Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Distrik Teluk Patipi dan Distrik Furwagi,
-   Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Distrik Kramongmongga
Distrik  Kayuni  yang  meliputi  9  (sembilan) kampung.  Masing-masing  memiliki  wilayah adminsitasi dan luasnya dapat dilihat pada Tabel 3.  Dari  9  kampung  adminstratif  di  Distrik Kayauni,  terdapat  5  (lima)  skema  hutan  desa yang terdiri dari 1 wilayah kampung adminstratif dan  beberapa  kampung  yang  bergabung  dalam kelompok skema hutan desa. Penetapan ijin PS, skema HD di wilayah Distrik Kayauni meliputi 5 (lima)  ijin  diantaranya:  1).  Hutan  Desa  Warpa Tumber,  2).  Hutan  Desa  Mananmur,  3).  Hutan Desa  Kayuni,  4).  Hutan  Desa  Ubadari,  dan  5). Hutan Desa Tirikokma.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA

## Tabel 3. Luas wilayah 9 kampung di Distrik Kayauni
No. Nama Kampung Luas (Km²) Persentase Luas (%) 1. Kayuni 29 4,0 2. Kuagas 421 58,7 3. Warpa 19 2,6 4. Pattukar 25 3,5 5. Homorkokma 40 5,6 6. Ubadari 41 5,7 7. Mananmur 31 4,3 8. Kaburbur 54 7,5 9. Rangkendak 57 7,9 Total 717 100 Sumber: BPS Kabupaten Fakfak, (2022)
Hasil  wawancara  berdasarkan  lima  tahapan evaluasi  program  PS  melalui  penentuan  30 atribut  pertanyaan.  Responden  umum  yang terpilih  dari  40  responden  yang  berasal  dari
pengurus  LPHD  dan  anggota  KUPS.  Dari  40 responden  terpilih  didominasi  oleh  Kaum  pria (60%) dengan sebagian lainnya adalah perempuan (40%).
Gambar 2. Jenis kelamin dan pekerjaan utama responden
Berdasarkan  Gambar  2  terlihat  bahwa responen perempuan dalam  penelitiannya PS di Distrik Kayauni ini cukup besar hingga mencapai angka 40%. Peran perempuan selama ini cukup tinggi dalam aktivitas pemanfaatan dan pengelolaan hutan ( Aspita, 2021 ). Hal ini sejalan dengan  peran  dengan  melibatkan  sebagai pengurus dan anggota LPHD dan KUPS.
Untuk  jenis  pekerjaan  yang  dijumpai  pada responden umumnya bekerja sebagai
petani/pekebun  sebanyak  55%.  Kabupaten Fakfak  sejak  dahulu  dikenal  sebagai  sentra produksi  pala  ( Ungirwalu  et  al.,  2019 ).  Ibu rumah  tangga  yang  terlibat  dalam  pekerjaan sampingan  bertani  sebanyak  35%  dan  terakhir diikuti  pegawai  baik  honorer/swasta/pensiunan pegawai  negeri  sipil  (PNS).  Jika  dilihat  dari tingkat  usia  dan  produktivitas dari  responden sekaligus  meraka  yang  merupakan  pengurus LPHD dan KUPS sebagian besar merupakan usia
24 16 60 40 0 20 40 60 80 L P Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Persentase Jumlah 22 14 4 55 35 10 0 10 20 30 40 50 60 Petani/Pekebun MRT / Petani Pegawai Responden Berdasarkan Pekerjaan Persen Jumlah
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
produktif  yang  langsung  mampu  terlibat  dan melaksanakan aktivitas fisik terkait program PS. Sebagian besar responden merupakan kelompok usia produktif,
yaitu kelompok pemuda  dengan usia  antara 25- 35 tahun (15%) dan tertinggi kelompok orang tua dengan  usia  36-59  tahun  sebanyak  62,5%. Sementara responden yang dianggap telah
Gambar 3. Pengelompokan responden berdasarkan usia/umur dan pendidikan
memasuki  masa  purna  dan  dianggap  bukan berupakn usia produktif dijumpai pada kelompok lansia  dengan  umur  60  tahun  keatas  sebanyak 15%.  Jika  dilihat  dari  data  tingkat  pendidikan, responden  memiliki  pendidikan  paling  banyak dijumpai  pada  tingkat  Sekolah  Menengah Pertama (SMP) sebanyak 37,5%, diikuti Sekolah Lanjutan  Atas  (SMA)  baik  sekloah  kejuruan maupun  SMA  sederajat  sebanyak  25%,  sama dengan  responden  dengan  tingkat  pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 25%. Tingkat pendidikan  dengan  jumlah  responden  terrendah dijumpai  pada  kelompok  tingkat  pendidikan perguruan  tinggi  baik  diploma  dan  sarjana sebanyak 12,5%.
Pemerintah Indonesia melaksanakan program Perhutanan  Sosial  dalam  rangka  mengatasi berbagai  permasalahan  lingkungan  dan  sosial ekonomi  masyarakat  ( Pujo  et  al.,  2018 ). Merespons  hal  tersebut,  pada  tahun  2016, pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No.83 tahun  2016  tentang  Perhutanan  Sosial  meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan,
Hutan  Tanaman  Rakyat,  Hutan  Rakyat,  Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Terkait dengan pengelolaan hutan di Jawa, Pemerintah menerbitkan  Peraturan  Menteri  LHK  No.39 tahun  2017  mengenai  Perhutanan  Sosial  di Wilayah  Kerja  Perum  Perhutani  ( Pemerintah Republik Indonesia, 2017 ). Hutan Desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum  dibebani  izin/hak.  Program  perhutanan sosial tidak saja menyangkut urusan redistribusi akses  dan  penguasaan  lahan,  melainkan  juga meliputi  tahap  penataan  usaha  perekonomian rakyat  serta  implementasi  dan  pengembangan usaha ( Zakaria et al., 2018 ).
Sejak  awal  pelaksanaan  program  perhutanan sosial,  hingga  tahun  keempat  pelaksanaan RPJMN  2015-2019,  realisasi  capaiannya  masih rendah  dan  diperkirakan  tidak  bisa  mencapai 100% hingga akhir tahun kelima RPJMN 2015- 2019.  Realisasi  PS  keseluruhan  hingga  tahun 2019  lalu  mencapai  3.504.197,92  atau  hanya 27,5% dari target RPJMN 2015-2019. ( CIFOR & LATIN, 2023 ).
9 25 6 22,5 62,5 15 0 20 40 60 80 Pemuda Orang Tua Lansia Reponden Berdasarkan Usia Persen Jumlah 10 15 10 5 25 37,5 25 12,5 SD SMP SMA/SMA Sederajat Sarjana Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Persen Jumlah
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Fasilitasi  pasca  ijin  ini  tidak  bisa  dikerjakan dan  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab KLHK  semata,  namun  perlu  sinergi  dengan Kementerian/Lembaga  lain  dan  sinkron  dengan Pemerintah  Daerah,  terutama  terkait  menukur
keberhasilan program PS di tingkat tapak. Secara terfokus  akselerasi  pencapaian  pelaksanaan  PS skema HD di Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak sebagaimana dipaparkan pada Table 4.
Tabel 4. Tahapan pelaksanaan program perhutanan sosial dan luaran yang diukur
Tahapan Keluaran Sosialisasi Izin Perhutanan Sosial Berita  acara  kegiatan  sosialisasi,  daftar  hadir  dan  foto dokumentasi pertemuan. Identifikasi  Potensi  (Pendataan Potensi) Informasi  terkait  keanekaragaman  hayati  (tumbuhan  dan  satwa liar),  akses  jalan,  sungai,  danau,  tutupan  hutan  dan  lahan,  lahan terbuka  atau  bekas  kebakaran,  rawa  gambut,  potensi  sosial, dampak lingkungan, dan lain sebagainya. Penguatan Kelembagaan KPS dan KUPS Meningkatnya  kapasitas  KPS  dalam  hal  legalitas,  perencanaan, pemantauan dan evaluasi, yang dibuktikan dengan adanya berita acara pembentukan KUPS, SK penetapan KUPS, struktur KUPS, dokumen  rencana  model  usaha/rencana  kerja  usaha  produk/jasa KUPS. Pengembangan Usaha KUPS KPS melalui KUPS memiliki usaha produk dan jasa yang berjalan dan  menguntungkan  dengan  tetap  memperhatikan  aspek  sosial budaya dan lingkungan. Peningkatan Sumber Daya Manusia Adanya  strategi  peningkatan  kapasitas  SDM  yang  dimiliki  oleh KPS. Berdasarkan petunjuk teknis ( Juknis ) Pendampingan  awal  merupakan  salah  tahapan dalam  kegiatan  utama  PS  pasca  izin  yang diturunkan dari Panduan role model
pendampingan pasca-izin PS.
Kegiatan pendampingan awal merupakan kegiatan- kegiatan  pendamping  dan  pemegang  izin/hak perhutanan  sosial.  Untuk  tenaga  pendamping pada  lokasi  hutan  desa  Distrik  Kayauni  hannya berjumlah satu orang. Idealnya satu pendamping membina  satu  lokasi  PS.  Pendampingan  yang optimal  dan  ideal  harus  merupakan  proses pembelajaran yang dapat men- transfer dan men- transform bentuk  bentuk  pengetahuan,  keahlian
serta perilaku yang mendukung proses pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Data  jumlah  tenaga  pendamping  program perhutanan  sosial  pada  tahun  2018  berjumlah 3.448 orang. Data dan fakta tersebut masih belum proporsional dengan jumlah kelompok masyarakat yang ada. Faktanya setiap pendamping  bisa  membina  hingga  3  lokasi  PS. Pendampingan kepada masyarakat dan keterlibatan  secara  aktif  masyarakat  itu  sendiri dalam memutuskan aktivitas-aktivitas yang akan dikembangkan  untuk  mencapai  sebuah  sistem pengelolaan  hutan  yang  layak  secara  ekonomi, adaptabl e secara sosial, dan sehat secara ekologi. Salah  satu  potensi  penyebab  tidak  tercapainya
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
target  program  PS  adalah  target  yang  kurang realistis,  yaitu  satu  kondisi  dimana  target  yang ingin  dicapai  jauh  diatas  kemampuan  sumber daya yang tersedia, terutama para pendamping di tingkat tapak/lapang.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan  program  PS  skema  HD  di  Distrik
Kayunu  Kabupaten  Fakfak,  berdasarakan  data wawancara  untuk  14  atribut  pertanyaan  terkait pendampingan  awal  kegiatan  perhutanan  sosial berdasarkan  kriteria  nilai  dapat  dilihat  pada Gambar 4.
Gambar 4. Pendampingan tahap awal
Rata-rata  jawaban  dari  40  responden  terkai dengan  tahapan  kegiatan  pendampingan  awal dalam menilai pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial pasca penetapan SK Hutan Desa di distrik Kayauni  dapat  dikelompokan  dalam  skala kategori  netral  (3)  dari  skala  1-5.  Hasil  ini menungkapkan  bahwa  tidak  semua  tahapan kegiatan  dalam  tahap  awal  pendampingan dipahami  dan  dilaksanakan  secara  keseluruhan untuk  skema  hutan  desa  di  Distrik  Kayauni
Kabupaten  Fakfak.  Di  Maros  Sulawesi  Selatan salah  satu  kendala  teknis  yang  menyebabkan kegagalan  program  perhutanan  sosial  adalah pendampingan yang tidak berjalan secara efektif ( Musdalifa et al., 2023 ).
Tahapan  pendampingan  yang  dianggap berhasil adalah pengetahuan masyarakat tentang potensi  komoditas  utama  yang  dihasilkan  dan dikembangkan  di  kampung  dengan  melibatkan kelompok  perempuan  dalam  kepengurusan
3,4 3,0 1,5 1,5 4,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 1,0 4,1 3,5 3,5 4,3 3,5 1,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Apakah ada Sosialisasi tentang Perhutanan Sosial dan Ijin PS? Apakah memahami materi sosialisasi PS? Apakah pernah dilakukan inventarisasi potensi? Apakah pernah dilakukan identifikasi potensi Dampak Lingkungan dan… Apakah potensi hasil utama yang ada bisa dikembang-kan? Apakah sejak awal sudah dibentuk LPHD di kampung? Apakah dilibatkan perempuan dalam kepengurusan LPHD? Apakah tahu luasan dan letak Hutan Desa yang diusulkan? Apakah tahu siapa yang menanda-tangani Surat Permohonan Hutan Desa… Apakah tahu tentang Penetapan dan penerimaan SK pembentukan LPHD? Apakah sudah ada AD/ART Kelompok? Apakah sudah ada potensi unggulan yang akan dikembang-kan di… Apakah sudah ada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial? Apakah dilibatkan perempuan dalam pengurusan KUPS? Apakah sudah ada komoditas utama yang akan dihasilkan? Apakah ada Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dari LPHD-… Apakah ada penguatan kelembagaan LPHD-KUPS? Pendampingan Tahap Awal
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
(LPHD/KUPS)  dengan  nilai  mencapai  4,3. Selanjutnya diikuti informasi potensi hasil utama yang masih dapat dikembangkan ke depan (4,2) dan  komodit  potensi  utama  yang  akan dikembangkan  (4,1).  Sementara  kegiatan  yang belum  dilaksanakan  antara  lain  penyususn AD/ART,  inventasisasi  potensi  dan  identifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial.
Tujuan  inventarsisasi  potensi  adalah  untuk menyediakan  data  dan  informasi  sebagai  bahan pengelolaan  areal  perhutanan  sosial.  termasuk diantaranya untuk penyusunan blok pengelolaan, rencana pengelolaan Perhutanan Sosial  (RPHD, RKU,  RKT,  Rencana  Model  Usaha/RMU  dan lain-lain), serta mengidentifikasi dampak lingkungan.  Luaran  utama  dari  kegiatan inventarisasi  dapat  dikur  dari  adanya  informasi keanekaragaman  hayati  (tumbuhan  dan  satwa liar),  akses  jalan,  sungai,  danau,  tutupan  hutan dan  lahan,  lahan  terbuka  atau  bekas  kebakaran, rawa gambut, potensi sosial, dampak lingkungan, dan  lain  sebagainya.  Dokumen  ini  yang  belum dijumpai  pada  kelima  skema  hutan  desa  di Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak.
Hal lainnya yang dinilai tidak berjalan dengan baik  yaitu  kegiatan  inventarisasi  potensi  sosial yang  terdiri  dari  informasi  demografi  desa dampingan  (jumlah  penduduk,  usia,  jenis kelamin, pendidikan dll.); pemahaman masyarakat  terhadap  PS,  potret  kelembagaan KPS; potensi konflik
terkait pengelolaan/pemanfaatan areal perhutanan sosial; pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam  pengelolaan  areal  perhutanan  sosial; kearifan lokal, pengetahuan tradisional setempat terkait  dengan  pen  gelolaan  sumber  daya alam/hutan.
Untuk inventarisasi potensi dampak lingkungan  jika  dilaksanakan  akan  memberikan informasi  tentang  dampak  positif  terhadap lingkungan. Berupa ketersediaan data pertambahan  tutupan  hutan,  jenis  dan  jumlah
keanekaragaman  hayati  jenis  tanaman  maupun hewan  di  lokasi  areal  perhutanan  sosial  sesuai dengan daya dukung lingkungannya, terukurnya penambahan  cadangan  air  tanah,  dan  lain-lain. Sementara  informasi  tentang  dampak  negatif terhadap  lingkungan,  yang  belum  diperoleh antara  lain  ancaman  bertambahnya  sampah plastik  yang  ada  di  lokasi,  pencemaran  akibat penggunaan pestisida kimia, polusi akibat proses pengolahan dan lain-lain.
Bagi  pemegang  izin/hak  PS  yang  disebut dengan  Kelompok  Perhutanan  Sosial  (KPS) sesuai  Perdirjen  PSKL  No.  P.3  Tahun  2016 tentang  Pedoman  Pengembangan  Usaha  PS. Pembentukan KPS dalam skema HD dimaksudkan  untuk  memperkuat  kapasitas Kelompok  Perhutanan  Sosial  (KPS)  dalam  hal perencanaan  PS,  memfasilitasi  penyusunan Rencana  Modal  Usaha  KUPS,  serta  menyusun sistem pemantauan dan evaluasi.
Sayangnya  tujuan  untuk  pengembangan kapasitas  Kelompok  Perhutanan  Sosial  (KPS) dalam  hal  legalitas  kelembagaan,  penyiapan dokumen-dokumen  kesepakatan,  peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan pengetahuan pada 5 (lima) skema HD di Distrik Kayauni tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok hutan desa dengan baik.
Secara normatif dalam tahapan ini diharapkan LPHD dan para pendamping PS dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pasca- izin PS dimana pendekatan pasca izin memiliki dimensi yang cukup luas dan mencakup banyak sektor  lainnya.  Sayangnya  dengan  keterbatasan SDM terutama tenaga pendamping serta kendala pendanaan menyebabkan tahapan awal pendampingan  untuk  5  (lima)  skema  HD  di Distrik Kayauni belum berjalan dengan baik.
Untuk  menilai  tingkat keberhasilan  program PS pada tahap kegiatan pendampingan awal, jika dilaksanakan  dengan  baik  akan  dibuktikan dengan  pelaksanaan  di  lapangan  melalui
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
pertemuan  langsung  atau  tatap  muka,  radio, televisi,  koran,  media  sosial  dan  sarana  lain sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
Sosialisasi sebelum penerbitan atau penetapan SK  Hutan  Desa  di  Distrik  Kayauni  dilakukan oleh  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Papua  Barat dengan  melibatkan  Kelompok  Kerja  (Pokja) Daerah  Percepatan  Perhutanan  Sosial  Papua Barat. Bahan yang digunakan sebagai presentasi sosialisasi program perhutanan sosial antara lain dokumen  izin  dan  peraturan-peraturan  terkait. Muatan  sosialisasi  yang  seharusnya  diberikan antara  lain:  Jumlah  luasan  usulan  dan  luasan yang  diterbitkan  izin  oleh  KLHK;  Hak  dan kewajiban pemegang izin; Rambu–rambu pemegang  izin;  Jangka  waktu  izin;  Jenis  usaha yang  boleh  &  tidak  boleh  dilakukan;  Tahapan yang  harus  dilakukan  pasca-izin  dan  semua ketentuan  yang  tertuang  dalam  dokumen  Izin Perhutanan Sosial.
Secara  internal  hasil  rata-rata  penilaian terhadap  keberhasilan  pelaksanaan  tahapan sosialisasi tahap awal dianggap belum terlaksana dengan baik karena dipengaruhi oleh keberadaan anggota  kelompok  masyarakat  desa  setempat. Meskipun  para  pengurus  dan  angitanya  masuk dalam  kategori  usia  produktif  sebagai  petani sebagai mata pencaharian utama, namun mereka masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah dengan  dominasi  pada  bangku  pendidikan sekolah  dasar.  Pada  pengurus  dan  anggota LPHD/KUPS serta aparat pemerintahan desa dan pihak  internal  lain  dijumpai  hal  yang  sama.  Di sisi  eksternal  keterlibatan  dan  kepedulan  para pihak,  baik  KPH/CDK  setempat,  pemerintah kabupaten (sekretariat daerah), desa terdekat atau yang  berbatasan  langsung  dengan  lokasi  izin, Pemegang izin lain belum nyata berkolaborasi.
Secara  teknis  penguatan  kelembagaan  KPS dan KUPS yang belum diperhatikan dengan baik terkait  struktur  dan  manajemen  organisasi, Anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga
KPS,  aturan  internal  di  luar  AD/ART  dan kesepakatan lainnya yang perlu dibuat KPS yang belum  disusun.  Tujuan  dan  keluaran  penguatan kelembagaan KPS dan KUPS sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas KPS dalam perencanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  untuk menunjang  pengelolaan  dan  pengembangan usaha PS.
Perlunya pningkatkan kapasitas KUPS untuk mengelola dan menjalankan usaha-usaha PS agar potensi yang berada di dalam kawasan izin betul- betul dikelola secara berkelanjutan dan memiliki dampak manfaat yang luas dengan memperhatikan  aspek  sosial  budaya  dan  aspek lingkungan.
Keluaran  yang  seharusnya  dapat  dilihat  dan diukur  antara  lain:  meningkat  kapasitas  KPS dalam hal legalitas, perencanaan dan pemantauan dan  evaluasi;  ,eningkat  kapasitas  KUPS, ditunjukkan  dengan  dihasilkannya:  berita  acara pembentukan KUPS, surat keputusan penetapan KUPS, struktur KUPS, dokumen Rencana Model Usaha (RMU) produk/jasa KUPS/
Secara  aktual,  tahapan  pembentukan  KUPS untuk skema hutan desa yaitu LPHD antara lain: menentukan personel sesuai kriteria, menyelenggarakan  rapat  pembentukan  KUPS, membuat  SK  KPS  untuk  menetapkan  pengurus KUPS,  dan  meningkatkan  status  kelembagaan kelompok menjadi badan usaha. Pengembangan usaha  produk  dan  jasa  secara  umum  memiliki tahapan  atau  proses  yang  hampir  sama, perbedaan proses akan ditentukan oleh kekhasan konsumen,  jenis  produk  dan  jenis  jasa  yang diusahakan.  Pengelolaan  dan  pengembangan hasil  hutan,  baik  hasil  kayu  dan  bukan  kayu disesuaikan  dengan  potensi  yang  ada  di  lokasi tersebut.  Hal  yang  menjadi  perhatian  utama antara lain: pengembangan usaha yang inovatif, pengelolaan  hasil  hutan  yang  terintegrasi  dan diversifikasi  usaha,  pengolahan  produk  pasca- panen  yang  berkualitas  dan  memiliki  nilai
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
tambah  serta  berkelanjutan,  mengembangkan produk  ramah  lingkungan,  dan  Membangun jejaring kewirausahaan.
Pengelolaan dan pengembangan jasa lingkungan  perlu  memperhatikan  antara  lain: bentang alam dan zona lingkungan, pengembangan  usaha  yang  inovatif  dan  ramah lingkungan, daya dukung lingkungan dan sosial- budaya masyarakat, mengoptimalkan sumberdaya  lokal  yang  ada,  memaksimalkan pemanfaatan  sarana  dan  prasarana  ramah lingkungan.
Peningkatan  kapasitas  SDM  yang  perlu diperhatikan  antara  lain:  pengurus  kelompok perhutanan  sosial  (KPS)  dan  kelompok  usaha perhutanan sosial (KUPS), peningkatan kapasitas  SDM  dilakukan  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat,  dapat  berupa:  pelatihan, bimbingan  teknis,  studi  banding  dan  sekolah lapang.
Kapasitas pokok yang perlu dimiliki oleh KPS dan KUPS diantaranya sebagai berikut: pengetahuan dan keterampilan pemetaan kawasan, pengetahuan dan keterampilan
pendataan  potensi  kawasan,  pengetahuan  dan keterampilan manajemen perencanaan, pengetahuan  dan  keterampilan  manajemen administrasi  dan  keuangan,  pengetahuan  dan keterampilan  manajemen  usaha  dan  pemasaran hasil hutan kayu (HHK), dan hasil hutan bukan kayu  (HHBK),  pemanfaatan  kawasan  dan  jasa lingkungan,  dan  Pengetahuan  dan  keterampilan manajemen lingkungan dan konservasi.
Tahap kedua adalah pengembangan pengelolaan  kawasan  hutan  dan  lingkungan. Dalam menilai keberhasilan program perhutanan sosial  untuk  skema (lima) hutan desa di  Distrik Kayauni,  tahapan  pengelolaan  program  yang paling  rendah  terealisasi  adalah  kegiatan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan. Hal ini  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  terkait kegiatan  pendampingan  yang  dilakukan  di masyarakat yang  belum  berjalan  sesuai  dengan tahapannya.  Berdasarkan  hasil  data  wawancara untuk 3 atribut pertanyaan pengelolaan kawasan hutan  dan  lingkungan  berdasarkan  kriteria  nilai menunjukan  rata-rata  tingkat  ketidakpahaman yang rendah yaitu pada skala 2.
Gambar 5. Pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan Dari  40  responden  terpilih,  rata-rata  menilai bahwa  belum  semua  tahapan  dilaksanakan kegiatan  pembuatan  (1.0)  dan  penandaaan  zona
kelola serta pelaksanaan penandaan batas lokasi ijin  hutan  desa  (1,4)  pada  kelima  lokasi  skema hutan desa di Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak.
1,4 1,0 2,2 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Apakah sudah dilakukan penandaan batas lokasi ijin PS? Apakah sudah dilakukan pembuatan dan penandaan ruang/zonasi? Apakah sudah dilakukan Penyusunan RKPS dan RKT? Pengembangan Pengelolaan Kawasan Hutan dan Lingkungan
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Sementara tahapan penyususn RKPS hutan desa rata-rata  nilai  skalanya  2,2,  karena  kegiatan  ini baru  dilaksanakan  di  HD  Kampung  Kayuni. Dokumen  RKT  pada  masing-masing  skema hutan  desa  di  Dsitrik  Kayauni  belum  disusun dokumen tersebut.
Peran  utama  pendamping  untuk  mampu memberikan  pemahaman  dan  meyakinkan anggota  dan  pengurus  KPS  tentang  pentingnya pengelolaan kawasan hutan belum dilaksanakan pada  tahapan  ini.  Dua  kegiatan  utama  dalam pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan yaitu penataan areal perhutanan sosial dan penyusunan Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT)  dan  Rencana Kerja  Umum/Rencana  Pengelolaan  (RKU) didasarkan  pada  regulasi  di  masing-masing skema PS tidak dilakukan karena permasalahan pendanaan  dan  belum  masuk  prioritas  program dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
Tujuan  dari  kegiatan  ini  memberikan  acuan mengenai  langkah-langkah  menyepakati  batas
izin  PS  dan  mengidentifikasi  kerja  sama  yang diperlukan antar pemegang izin/hak. Memberikan  acuan  mengenai  langkah-langkah menandai, mendata potensi, menyusun blok, dan menyusun rencana, serta resolusi  konflik  dalam mengelola izin PS. Memberikan acuan mengenai langkah-langkah  pengelola  izin  PS  dalam mengelola  ruang  kelolanya  agar  memenuhi ekonomi  berkelanjutan,  sosial,  budaya,  dan lingkungan. Oleh karena itu, pasca penetapan SK hutan desa untuk keliam lokasi wajib selanjutnya melaksanakan kegiatan ini.
Tahapan pengembangan pengelolaan kawasan  hutan  dan  lingkungan  yang  belum dilaksanakan  pada  kelima  lokasi  hutan  desa  di Distrik  Kayauni  terdiri  atas  3  (tiga)  tahapan, yaitu: 1). Rapat kesepakatan batas, 2). Penandaan batas izin PS dan 3). Pembuatan dan penandaan blok/zonasi.  Masing-masing  tahapan  tersebut dapat  dinilai  tingkat  keberhasilannya  jika diperoleh bukti keluaran yang dihasilkan.
Tabel 5. Keluaran dari pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan
Kegiatan Keluaran Rapat  Kesepakatan  Batas  (Situ- asional) Keluaran  dari  rapat  kesepakatan  batas  adalah  Berita  Acara Kesepakatan  Batas  yang  di  dalamnya  memuat  kesepakatan batas kawasan, peta dan rencana penandaan batas seperti: alat yang  digunakan,  tanda  batas  yang  akan  digunakan,  tim penandaan  batas,  waktu  pelaksanaan  penandaan  batas, pembiayaan, peralatan, bahan dan lain-lain. Penandaan  Batas  Izin  Perhutan-  an Sosial Berita  Acara  Penandaan  Batas  dilampiri  dengan  (1)  titik koordinat  tanda  batas,  (2)  gambaran  umum  lokasi  di  sekitar tanda  batas,  dan  (3)  dokumentasi/foto-foto lokasi  penandaan batas. Pembuatan dan Penandaan Blok/Zonasi Peta blok dilampiri oleh matriks yang berisi informasi kriteria blok, model pengelolaan dan rencana blok. Rapat  kesepakatan  batas  yang  kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait
yang  berkepentingan  langsung  terhadap  batas kawasan izin perhutanan sosial belum
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
dilaksanakan sampai sejauh ini. Tujuan Kegiatan rapat kesepakatan batas untuk menyepakati batas izin  perhutanan  sosial  dengan  izin  lain  yang berbatasan langsung di lapangan dan membahas peluang  kerja  sama  yang  diperlukan  antar pemegang  izin  atau  pengelola  kawasan  kerja sama dalam KPH/KCD yang ada.
Selanjutnay  tahapan  yang  belum  terlaksana adalah rapat kesepakatan batas (situasional), Izin PS Berbatasan langsung dengan izin kehutanan; Izin  PS  berbatasan  langsung  dengan  izin  non kehutanan;  Izin PS berbatasan langsung dengan lokasi yang dikerja samakan oleh KPH; dan Izin PS  berbatasan  atau  terdapat  pengelolan  oleh masyarakat  di  luar  kelompok  HD  di  kelima lokasi yang ada di Distrik Kayauni.
Dari  situasi  I  sampai  dengan  situasi  IV KPH/KCDK  menjadi  simpul  koordinasi  dan komunikasi  para  pihak  terkait  dalam  proses menyepakati batas. Sayangnya keberadaan status KPH/KCD yang masih terus berproses di tingkat provinsi  membuat  arah  dan  program  di  tingkat tapak  menjadi  terbatas.  Ditambah  dengan pendanaan yang terbatas dan keterlibatan daerah juga  masih  minim  menyebabkan  kegiatan tahapan  perhutanan  sosial  ini  belum  terlaksana sejauh ini.
Penandaan  batas  di  ruang  kelola  izin  PS merupakan  tahapan  penting  yang  belum  dilalui oleh KPS, yautu Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).  Penandaan  batas  penting  dilakukan oleh  pengelola  izin  PS  untuk  mengetahui, memastikan, dan menandai batas areal izin PS di lapangan. Proses ini dilakukan untuk menghindari  pengelola  izin  PS  bekerja  di  luar areal yang diberikan dan meminimalisir potensi terjadinya konflik di lapangan.
Kepastian  batas-batas  izin  PS  sesuai  dengan izin  yang  telah  diberikan  oleh  Menteri
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  pada  kelima lokasi  hutan  desa  di  Distrik  Kayauni  wajib dimasukan  dalam  perencanaan  selanjutnya sehingga dapat mencegah konflik lahan sekaligus memudahkan  pemegang  izin  PS  dalam  proses pendataan  potensi,  penyusunan  blok  dan penyusunan perencanaan. Sayangnay dari tahapan  ini  di  kelima  lokasi  skema  HD  Distrik Kayauni  Kabupaten  Fakfak  belum  berhasil menemukan  keluaran  untuk    dinilai  antara  lain: titik  koordinat  tanda  batas,  gambaran  umum lokasi di sekitar tanda batas dan dokumentasi/foto-foto  lokasi  penandaan  batas. Perencanaan  blok/zonasi  yang  jelas  akan menentukan  keberhasilan  pengembangan  usaha dalam wilayah kelola PS untuk skema HD.
Tahapan  ketiga  adalah  kerjasama,  akses permodalan  dan  akses  pasar.  Maksud  dari kegiatan kerjasama, akses, pemodalan dan akses pasar adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan, meningkatkan kapasitas dan memperluas  jaringan  KPS.  Selain  itu  tujuan utama  adalah  membekali  pengetahuan  KPS untuk  mengetahui  apa  saja  yang  perlu dipersiapkan  dan  Meningkatkan  mutu  dan kualitas  produknya  agar  dapat  berkompetisi dalam mengakses pasar, serta dapat mengembangkan  strategi  pemasaran  yang  tepat untuk menambah pendapatannya.
Bersasarkan hasil wawancara dan pemberian skoring nilai rata-rata untuk nilai tertinggi berada pada  tahapan  bantuan  modal,  peluang,  dan  alat ekonomi  produksi  (3,1),  diikuti  nilai  skala tentang  pasar  dan  jejaring  selama  ini  (1,7)  dan skala  terendah  diperoleh  pada  dukungan keberlajutan para pihak dan kerjasama selama ini (1,5).
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Gambar 6. Kerjasama, akses permodalan dan akses pasar
Keberhasilan  yang  rendah  dalam  tahapan  ini dipengaruhi  oleh  beberap  faktor  baik  secara internal maupun eksternal. Pelibatan pihak yang bekerja sama dalam PS antara lain: Instansi pusat dan  daerah  terkait,  misalnya:  pariwisata; akademisi/perguruan  tinggi  dan  lembaga  riset (penelitian  dan  pen  ingkatan  sumber  daya manusia)  sudah  ada  dan  berjalan  sejauh  ini. Namun  untuk  pelibatan  dunia  usaha/sektor swasta/BUMN bagi pengembangan usaha, akses modal  dan  akses  pasar  belum  dilakukan  secara kolaboratif.  Peran  LSM/NGO  (perbaikan  tata kelola  kelembagaan  dan  tata  kelola  kawasan tidak  terlaksana  karena  minimnya  dukungan pendanaan,  serta  belum  adanya  keterlibatan lembaga  keuangan  (akses  permodalan  dan penjaminan  usaha)  pada  kelima  skema  hutan desa di Dsitrik Kayauni Kabupaten Fakfak.
Kerja  sama  izin  PS  adalah  hubungan  kerja sama yang dilakukan oleh KPS dan atau KUPS dengan  para  pihak  yang  berkepentingan.  Kerja sama izin PS adalah hubungan kerja sama yang dilakukan oleh KPS dan atau KUPS dengan para pihak  yang  berkepentingan.  Tujuannya  secara
detail untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan KPS.
Keluaran  kegiatan  ini  KPS/KUPS  dapat menyiapkan  dokumen  kerja  sama  PS  dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dan Perjanjian Kerja Sama Teknis (PKST), baik kerja sama  dalam  rangka  penguatan  tata  kelola maupun  dalam  rangka  pengembangan  usaha perhutanan  sosial  perlu  disiapkan  kedepannya. Akses pasar untuk produk unggulan seperti pala dan  turunnya,  sejauh  ini  masih  berada  pada tatanan  pasar  lokal  daerah  yang  belum berkembang.  Akses  pasar  ke  luar  daerah  secara khusus  untuk  komoditi  pala  masih  di  kuasai pedagang besar yang telah memiliki akses pasar ke  luar  daerah  dan  sulit  ditembus  masyarakat lokal  ( Ungirwalu  et  al.,  2019 ).  Akses  pasar merupakan  faktor  penting  bagi  kegiatan  usaha penanaman  modal  dalam  memasarkan  hasil produksi  atau jasa. KPS perlu memahami akses pasar  untuk  mengembangkan  hasil  penjualan produk atau jasa yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi anggota KPS maupun KUPS. Akses
1,5 3,1 1,7 1,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Apakah ada kerjasama dengan para pihak selama ini? Apakah ada bantuan modal, peluang modal, Alat Ekonomi Produktif (AEP) selama ini? Apakah ada akses pasar dan jejaring usaha selama ini? Bagaimana dukungan keberlanjutan APBK, APBD, APBN, LSM, dan Para Pihak ?

## Kerjasama, Akses Permodalan dan Akses Pasar
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
pasar  juga  hal  penting  di  bagian  hilir  dari kegiatan perhutanan sosial
untuk memasarkanproduk atau jasa usaha PS.
Untuk membuka akses pasar produk atau jasa PS, dapat dilakukan antara lain: menghubungkan KUPS  dengan  pasar  tradisional/konvensional ataupun  modern  ( ritel  atau  marketplace ); mengikutsertakan  KUPS  dalam  acara-acara promosi  produk/komoditi  unggulan;  membuat produk  baru  yang  dipasarkan  melalui  pasar tradisional/konvensional  ataupun  melalui  pasar modern ( ritel dan marketplace ).
Tahapan keempat selanjutnya adalah pengelolaan
pengetahuan. Pengelolaan pengetahuan  merupakan  proses  yang  dimulai dari perencanaan, implementasi dan pemantauan. Pengelolaan  pengetahuan  tidak  dapat  berdiri sendiri  sebagai  satu  tahapan  kerja,  namun bersifat  lintas  sektor,  ada  pada  setiap  tahapan implementasi pasca izin  PS.  Berdasarkan  hasil wawancara bahwa penilaian terhadap pengelolan pengetahuan  memiliki  nilai  rata-rata  tertinggi dengan  skala  4  dari  keempat  tahapan  proses pendampingan  di  kelima  lokasi  HD  di  Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak.
Gambar 7. Pengelolaan pengetahuan
Dari  tiga  pertanyaan  yang  diajukan  untuk menukur  kriteria  pemahaman  pelaksanaan tahapan  pengelolaan  pengetahuan,  rata-rata responden memberikan jawaban yang cukup baik (4,3)  karena  pemahaman  responden  yang  telah mengetahui  produk  unggulan  yang  sudah dihasilkan selama ini. Sementara untuk pengelolaan  pengetahuan  terhadap  pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
pendokumentasian  dan  publikasi  media  dinilai pada  skala  terendah  (3,2).  Untuk  fasilitas pendampingan  baik  kursus/pelatihan  dari  pihak lain  dengan  skala  3,4  kerana  beberpa  respon pernah  mengikuti  pelatiahn  yang  berasl  dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua barat dan PSKL Maluku-Papua.
Maksud  dan  tujuan  penyusun  perencanaan yang menjadi acuan bagi pendamping PS untuk pengelolaan  pengetahuan  maupun  penuliskan
3,2 3,4 4,3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Apakah ada pengelolaan pengetahuan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pendokumentasian, publikasi media)? Apakah ada fasilitasi pendampingan (pelatihan/ kursus/diklat) dari para pihak? Apakah ada produk yang sudah dihasilkan selama ini?

## Pengelolaan Pengetahuan
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
dan penyebarluaskan pembelajaran dari lapangan belum tuntas dilaksanakan di tingkat tapak. Para pendamping belum mampu merefleksikan antara perencanaan dengan realisasi, faktor pendukung dan  penghambat,  dan  aksi  selanjutnya  untuk memperbaiki/  mengembangkan  pengelolaan pengetahuan.  Pendokumentasian  pembelajaran dan  pengetahuan  penting  untuk  menunjang program  PS  masih  dilakukan  secara  insedentil dan  belum  dikeloal  dengan  baik.  Secara  umum pembelajaran  dan  pengalaman  di  suatu  tempat dapat  diterapkan  ditempat  yang  lain  dengan penyesuaian-penyesuaian  lokasi  dan  kondisi setempat, terutama untuk keliam lokasi HD yang ada  di  Distrik  Kayauni.  Tantangan  terbesar dalam tahapan ini yaitu kapasitas pendamping PS yang  masih  cukup  awam  dengan  proses pendokumentasian pembelajaran dan pengetahuan,  oleh  karena  itu  perlu  pelatihan kepada pendamping perhutanan sosial.
Tahapan  terakhir  adalah  monitorong  dan evaluasi. Monitoring adalah kegiatan mengamati secara  seksama  suatu  keadaan  atau  kondisi, termasuk juga perilaku/kegiatan tertentu, dengan
tujuan agar semua data/ informasi yang diperoleh dari  hasil  pengamatan  tersebut  dapat  menjadi landasan  pengambilan  keputusan  tindakan selanjutnya.  Sementara  evaluasi  merupakan Kegiatan  penilaian  terhadap  sebuah  program yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  penilaian skala  keberhasilan  program  pendampingan  di lima  hutan  desa  Distrik  Kayauni  Kabupaten Fakfak,  untuk  tahapan  monitoring  dan  evaluasi berada pada skala 3 (netral). Walaupun demikan untuk nilai skala tertinggi diperoleh pada kriteria pelaksanaan pendampingan rutin dan berkelanjutan  yang  dianggap  telah  berhasil dilakukan  selama  ini  pada  kelima  lokasi  HD  di Distrik  Kayauni.  Hal  ini  bertolak  belakang dengan  peran  pendampingan  di  masing-masing kampung  yang  dianngap  belum  berhasil  atau sesuai  dengan  kenyataan  di  lapangan  dengan nilai skala 3. Begitu pula dengan skala terendah yang diperoleh pada tahapan/kriteria monitoring dan  evaluasi  dengan  para  pihak  dengan  nilai  2 dari skala 1-5.
Gambar 8. Monitoring dan evaluasi 2,0 3,0 5,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Apakah ada Monitoring dan Evaluasi bersama para pihak? Apakah peran pendamping berjalanan dengan baik di kampung? Apakah perlu pendampingan rutin dan berkelanjutan serta monev bagi LPHD-KUPS di kampung?

## Monitoring dan Evaluasi
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jika melihat adanya nilai rata-rata yang berada pada skala netral (3), maka dapat dilihat adanya keguatan yang telah bergasil dilaksanakan, tetapi ada beberapa kegiatan yang beluam dilaksanakan pula pada kelima skema HD di Dsitrik Kayauni Kabupaten  Fakfak.  Pendamping  memfasilitasi pemantauan  dan  evaluasi  seharusnya  berjalan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok LPHD/KUPS  pada  kelima  lokasi  HD.  Bebarap perhatian yang menjadi catatan dalam pelaksanaan tahapan ini  adalah perubahan yang
telah  terjadi  pada  kelima  lokasi  HD  yang berbeda,  beluam  adanya  kesesuaian  dengan rencana  kerja  kelompok,  serta  hambatan  dan tantangan internal yang masih belum diselesaikan.  Untuk  itu  diperlukan  upaya-upaya perbaikan ke depannya.
Berdasarakan  rekapan  dari  kelima  tahapan pendampingan  program  PS  di  lima  skema  HD Distrik  Kayauni  Kabupaten  Fakfak,  bahwa tingkat  keberhasilannya  berada  pada  skala  3 (netral).
Gambar 9. Keberhasilan program PS berdasarkan tahapan
Tahapan  pengelolaan  pengetahunmerupakan tahapan yang menunjukan skala berhasil sejauh ini (skala 4) jika dibandingkan dengan keempat tahapan  lainnya.  Tahap  pendampinga  wal  dan pengelolaan  pengetahuan  berada  pada  skala  3 (netral)  yang  berarti  program  sudah  dijalankan tetapi  belum  semua  tahapan  berjalan  sesuai dengan  tujuan  yang  ditetapkan.  Sementara tahapan kedua tentang pengelolaan dan pengembangan  kawasan  hutan  dan  lingkungan (skala  2)  bersama  tahapan  ketiga  kerjasama, akses pemodalan dan akses pasar (skala 2) berada pada  skala  rendah  keberhasilannya  dari range skal 1-5.
Kendala  utama  dalam  program  perhutanan sosial  yang  belum  berjalan  secara  efektif disebakan  oleh  permasalahan  yang  terjadi  di tingkat  tapak  didominasi  oleh  kendala  teknis ( Amalia  &  Maulana,  2024 ).  Salah  satu  kendala utama  adalah  masalah  modal.  Modal  dan keuangan merupakan aspek yang penting dalam pengembangan  usaha.  Tanpa  memiliki  modal, suatu  usaha  tidak  akan  dapat  berjalan  walau syarat  lainnya  yang  mendukung  pengembangan usaha sudah dimiliki. Selain modal dalam bentuk uang  atau  aset,  modal  yang  tidak  kalah  penting harus dimiliki oleh kelompok yaitu modal sosial,
3 2 2 4 3 0 1 2 3 4 a)     Pendampingan Tahap Awal; b)    Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan
Hutan dan Lingkungan; c)     Kerja Sama, Akses Permodalan dan Akses Pasar; d)    Pengelolaan Pengetahuan; serta e) Monitoring dan Evaluasi

## Keberhasilan Program PS Berdasarkan Tahapan
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
karena modal sosial ini merupakan modal utama kelompok dalam membangun usaha.
Hal ini sejalan dengan Musdalifa et al. (2023) yang mengungkapkan adanya kelemahan secara teknis  ditemukan  dalam  internal  kelompok masyarakat  yang  belum  optimal  melaksanakan tugas  dan  tanggung  jawabnya,  antara  lain pertemuan kelompok yang tidak rutin dijalankan serta  kurangnya  partisipasi  pengurus  dan anggota.

## KESIMPULAN
Perkembangan  pengelolaan  skema  Hutan Desa  di  wilayah  Distrik  Kayauni,  Kabupaten Fakfakberdasarkan kelima tahapan pendampingan program perhutanan sosial menunjukkan  bahwa  tingkat  keberhasilannya berada pada skala 3  (netral) yang berarti belum mencapai  semua  target  dan  tujuan  di  setiap tahapannya  sejauh  ini.  Keberhasilan  dijumpai pada tahapan pengelolaan pengetahuan menunjukkan  skor  tertingi  4  dari  5  skala (berhasil). Selanjutnya diikuti tahapan pendampingan tahap awal dan tahapan monitoring  dan  evaluasi  menunjukkan  skor  3 untuk kategori “netral” dengan penilaian “cukup berhasil”.  Sementara  tahapan  program  yang belum  menunjukan  keberhasilan  berada  pada tahapan  pengembangan  pengelolaan  kawasan hutan  dan  lingkungan  dan  kerjasama,  akses permodalan dan akses pasar dengan skala nilai 2. Perlunya  mengevaluasi  secara  komprehansif tahapan pendampingan sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan dan lingkungan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, A. S., &  Maulana, A. (2024). Evaluasi program  perhutanan  sosial  kesejahteraan masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan
Tempurejo  Kabupaten  Jember. Pubmedia
Social  Sciences  and  Humanities , 1 (3),  1–10. DOI: https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.124 . Aspita,  S.  (2021).  Peran  perempuan  dalam pengelolaan  hutan  bersama  masyarakat.
Piper, 17 (2), 156-159. DOI:
https://doi.org/10.51826/piper.v17i2.547 . Cifor  &  Latin.  (2023). Refleksi  empat  tahun feformasi: Mengembangkan sosial forestri di era  desentralisasi .  Center  for  International Forestry Research.
Farid, A. M., Fahreza, F. A., Prasetyo, C. D. P., &  Firmansyah,  S.  H.  (2022).  Perhutanan sosial sebagai alternatif solusi memilimalisasi deforestasi  di  Kulonprogo,  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Bina  Hukum  Lingkungan,  7 (1), 130-149.
DOI: https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.305.
Kavanagh,  P.,  &  Pitcher,  T.  J.  (2004).
Implementing  Microsoft  Excel  software  for rapfish: A technique for the rapid appraisal of fisheries  status.  Fisheries  Centre  Research Reports, Vancouver.
Moeliono, M., Thuy, P. T., Bong, I. W., Wong, G.  Y.,  &  Brockhaus,  M.  (2017).  Social forestry-why and for whom? A comparison of policies in vietnam and Indonesia. Forest and
Society , 1 (2), 78–97.
https://doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484 .
Musdalifa,  Yusran,  &  Sabar,  A.  (2023).  Tata kelola  kelembagaan  Kelompok  Tani  Hutan Malaka  01  hutan  kemasyarakatan  di  Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Jurnal Kehutanan Papuasia , 9 (1), 18– 28. DOI: https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol9. Iss1.424 . Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.
Direktur  Jenderal  Peraturan  Perundang-
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Undangan Kementerian Hukum Dan k Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
Pujo, Sofhani, T. F., Gunawan, B., & Syamsudin, T. S. (2018). Community capacity building in social  forestry  development:  A  review. Journal of Regional and City Planning , 29 (2),
113–126.
Royer, S. De, Noordwijk, M. Van, & Roshetko, J.  M.  (2018).  Does  community-based  forest management  in  Indonesia  devolve  social justice or social costs? International Forestry
Review , 20 (2), 167–180. DOI: https://doi.org/10.1505/146554818823
767609 .
Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini,  D.,  Dharmiasih,  W.,  Makmur,  M., Faturachmat, F., Verheijen, B., & Maryudi, A. (2020). The boom of social forestry policy and the  bust  of  social  forests  in  Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. Forest Policy  and  Economics , 120 ,  102290. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290 . Stanzel,  J.,  Krott,  M.,  &  Schusser,  C.  (2019).
Power  alliances  for  biodiversity—Results  of an international study on community forestry.
Land Use Policy , 102963. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.09.
038 . Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D . Bandung: CV. Alfabeta. Tajuddin,  T.,  Supratman,  S.,  Salman,  D.,  & Yusran,  Y.  (2019).  Bridging  social  forestry and  forest  management  units:  Juxtaposing policy  imaginaries  with  implementation practices in a case from sulawesi. Forest and
Society , 3 (1), 97–113. https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6049 .
Ungirwalu,  A.,  Awang,  S.  A.,  Suryanto,  P.,  & Maryudi, A. (2019). Small scale ecology and society:  Forest-culture  of  Papua  Nutmeg.
Jurnal  Ilmu  Kehutanan , 13 ,  114–126.
https://doi.org/10.22146/jik.52091 .
Ungirwalu,  A., Awang,  S. A., Runtuboi, Y. Y., Peday,  M.  Y.,  Marwa,  J.,  Maitar,  B.,
Murdjoko,  A.,  &  Fatem,  S.  M.  (2021). Customary forests in West Papua : Contestation of desires or needs ? Forest and Society , 5 , 365–375.
https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.13350 . Ungirwalu,  A.,  Awang,  S.  A.,  Maryudi,  A., Suryanto,  P.,  Marwa,  J.,  &  Heatubun,  C.  D. (2023). An adaptive social  forestry model in West Papua based on cultural forests and the main  potential  of  NTFPS:  Theory  and practice. IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science , 1192 (1). doi:10.1088/1755-1315/1192/1/012050.
Wong, G. Y., Moeliono, M., Bong, I. W., Pham, T.  T.,  Sahide,  M.  A.  K.,  Naito,  D.,  & Brockhaus,  M.  (2020).  Social  forestry  in Southeast Asia: Evolving interests, discourses and  the  many  notions  of  equity. Geoforum , 117 (November),
246–258. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.10.0
10 .
Wulandari,  C.,  &  Inoue,  M.  (2018).  The Importance  of  Social  Learning  for  the Development  of  Community  Based  Forest Management  in  Indonesia:  The  Case  of Community  Forestry  in  Lampung  Province. Small-Scale Forestry , 17 (3), 361–376. https://doi.org/ 10.1007/s11842-018-9392-7 . Zakaria,  R.  Y.,  Firdaus,  A.  Y.,  Suharjito,  D., Muhsi, M. A., Suwito, Salam, R., Aprianto, T. C.,  Uliyah,  L.,  &  Wiyono,  E.  B.  (2018). Perhutanan  sosial:  Dari  slogan  menjadi program  (Naskah  akademik  reformulasi kebijakan perhutanan sosial) .Sekretaris Reforma  Agraria  dan  Perhutanan  Sosial, Jakarta.