## REPOSISI KEWENANGAN  KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MALADMINISTRASI PEMERINTAHAN

## Izzudin Arsalan, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, Kukuh Sudarmanto
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang arsalan@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kewenangan  kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi  dan  maladministrasi  pemerintahan  dalam  kajian  MoU  Kemendagri,  Kejaksaan  dan  Kepolisian.  Munculnya MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian pada tahun 2018 menimbulkan probelematika hukum dikarenakan penegakan tindak pidana korupsi yang seharusnya di atur dalam norma hukum positif justru di atur dalam MoU atau Memorandum  of  Understanding  sehingga  menimbulkan  permasalahan  pada  tahap  pelaksanaannya.  Urgensi  dalam artikel  ini  untuk  mengembalikan  kedudukan  kejaksaan  dalam  sudut  apndang  regulasi  hukum  yang  seharusnya, semenjak  lahirnya  MoU  tersebut  Kejaksaan  menjadi  tersandera  dalam  lekukan  penanganan  kasus  tindak  pidana korupsi, dimana terduga tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian uang negara kepada BPKAD, Inspektorat dan APIP dianggap pertanggung jawaban pidananya hilang, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dimana pengembalian kerugian keuangan negara hanya dapat meringankan sangsi pidana bagi terdakwa.  Metode Penelitian ini menggunakan  yuridis normatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada  penyimpangan  penegakan  tindak  pidana  korupsi  yang  dijalankan  oleh  kejaksaan  sejak  lahirnya  MoU  antara Kemendagri,  Kejaksaan  dan  Kepolisian  harus  segera  dihentikan  dengan  langkah  Kejaksaan  menarik  diri  dari  MoU tersebut  dan  dalam  melaksanakan  tugas  penanganan  tindak  pidana  korupsi  kejaksaan  berjalan  sesuai  norma  hukum positif  yang  di  atur  dalam    Undang-undang  nomor  16  tahun  2004  tentang  kejaksaan  dan  diperkuat  kembali  dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001,  Undang-undang  Nomor16  Tahun  2004,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983,  Peraturan  Presiden  RI Nomor 38 Tahun 2010 dan PERJA Nomor PER. 009/A/JA/2011, PERJA-039/A/JA/2010.
Kata Kunci : Kejaksaan; Kewenangan, Korupsi; Pidana; Penegakan

## REPOSITION OF THE PROSECUTOR'S AUTHORITY IN IMPLEMENTING ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION AND GOVERNMENT

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  understand.  the  prosecutor's  authority  in  preventing  criminal  acts  of  corruption  and government maladministration in the study of the MoU of the Minister of Home Affairs, the Prosecutor's Office, and the Police. The emergence of the MoU between the Ministry of Home Affairs, the Prosecutor's Office, and the Police in 2018 caused legal problems because the enforcement of criminal acts of corruption that should have been regulated in positive legal norms was instead regulated in the MoU or Memorandum of Understanding so that it caused problems at the implementation stage. The urgency in writing this article is to restore the position of the prosecutor's office from the point of view of legal regulations should be, because since the birth of the MoU the prosecutor's office has been held hostage in the indentation of handling corruption cases, where suspected corruption crimes return state money losses to BPKAD, Inspectorate and APIP it is considered that criminal liability is lost, this is very contrary to articles 2, 3 and 4 of the corruption law. Where the return of state financial losses can only relieve criminal sanctions for the defendant. This research method uses normative juridical. The novelty of this research lies in the deviation from the enforcement of corruption crimes carried out by the prosecutor's office since the birth of the MoU between the Ministry of  Home  Affairs,  the  Prosecutor's  Office  and  the  Police  must  be  stopped  immediately  with  the  prosecutor's  step withdrawing from the MoU and in carrying out the task of handling corruption the prosecutor's office runs according to positive legal norms that regulated in Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office and reinforced in Law Number 8 of 1981, Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, Law Number 16 of 2004, Government Regulation Number 27 of 1983, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 2010 and PERJA Number PER. 009/A/JA/2011, PERJA-039/A/JA/2010.
Keywords: Prosecutor’s Office; Corruption; Authority; Criminal; Enforcement

## A. PENDAHULUAN
Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Berlandasakan pasal tersebut maka segala tindakan pejabat pemerintahan haruslah berlandaskan hukum positif  yang  ada  namun    dalam  praktiknya,  banyak  kita  jumpai  berbagai  peraturan perundang-undangan atau peraturan sejenis yag dibuat oleh lembaga negara.
Adapun  peraturan  yang  dibuat  oleh  lembaga-lembaga  negara  tersebut  adalah Memorandum of Understanding (MoU)  antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan dan  Kepolisian  Nomor  110-49  Tahun  2018,  Nomor  B-369/FFjp/02/2018  dan  Nomor B/9/II/2018  tentang  Koordinasi  Aparatur  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (APIP) dengan  Aparatur  Penegak  Hukum  (APH)  Dalam  Menangani  Laporan  Atau  Pengaduan Masyarakat  Tentang  Dugaan  Adanya  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah.
Lahirnya Memorandum  of  Understanding (MoU)  tersebut  sekilas  menguatkan peran dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, agar terjadi koordinasi antar lembaga tersebut, saat terjadi pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Namun ketika kita telaah lebih dalam MoU  antara  Kemendagri  Kejaksaan  dan  Kepolisian. 1 Berdasarkan  nomenkelatur  yang tertera  dalam  kesepakatan  ini  tidak  ditemukan  dalam  tata  urutan  peraturan  perundang- undangan  Indonesia atau sering disebut dengan hierarki peraturan peraturan perundang- undangan republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya terdiri dari. Dari keseluruan produk hukum tertulis yang di akui secara tegas dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tidak satupun ayat yang menyebutkan bahwa MoU sebagai produk hukum positif di Indonesia.
Adapun istilah MoU lebih dikenal dalam  istilah hukum perdata  yaitu kesepakan bersama atau nota kesepahaman. 2 Dimana isi dari MoU tersbut digunakan untuk mengikat pihak-pihak didalamnya sebelum menuangkan kontak perjanjian kerja. 3 MoU biasanya berisi kesepakatan-kesepakatan para pihak yang ditujukan untuk kepentingan para pihak yang  terlibat  di  dalamnya. 4 Namun  MoU  sendiri  pada  tataran  pelaksanaanya  belum memiliki landasan hukum yang jelas pengaturannya dalam KUHPerdata. 5 Namun dalam tataran  praktik,  lahirnya  MoU  yang  secara  filosofis  seharusnya  mendorong  kinerja
1 Kesepakatan bersama antara Mendagri, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor Nomor 110-49 Tahun 2018 Nomor B-369/F/Fjp/02/2018 dan Nomor B/9/II/2018. Tentang Koordinasi aparat pengawas  internal  pemerintah  (  APIP  )  dengan  aparat  penegak  hukum  (  APH)  dalam  penanganan  laporan  atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah
2 F.A. Whisnu Situni, Identifikasi dan Reformasi Sumber-Sumber Hukum Internasional , Cetakan I, Mandar Maju, Bandung (1989):32
3 Gita Nada Pratama, “ Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding ( MoU ) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia, Jurnal Hukum 2 no 2 (2018):7
4 Erman Rajaguguk, Kontrak Dagang Internasioanal dalam Praktek di Indonesia , FH UI dan Elips Project, Jakarta, (1994):1
5 Muhammad  Ali  Mabhan,  “ Kedudukan  dan  Kekuatan  Hukum  Memorandum  of  Understanding  (  MoU  ) ditinjau  dari  segi  Hukum  perikatan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata .,  Jurnal  Hukum  2  no1 (2019):5
Kejaksaan agar lebih maksimal dalam upaya penegakan tindak pidana korupsi ketika ada aduan  dari  masyarakat,  justru  menimbulkan  celah  hukum  bagi  terduga  pelaku  tindak pidana  korupsi  berlindung  pada  dalil  kesalahan  administrasi,  meskipun  jika  terjadi tanggkap tangan terhadap pelaku tindak pidana korusi tersebut, secara otomatis MoU ini tidak dapat diterapkan.
Celah administrasi tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama tersebut yang mengatur, APIP atau Inspektorat Daerah dapat menentukan suatu laporan berindikasi korupsi atau pidana.  Penentuan jenis laporan juga dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Jika  pengaduan  dikualifikasikan  sebagai  kesalahan administratif, penyelidikan berada di bawah kewenangan inspektorat.
Penelitian  tentang  kewenangan  Kejaksaan  pernah  diteliti  oleh  Luntungan  (2014) yang pertama berjudul “Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”. 6 Penelitian ini mengangkat suatu permasalahan mengenai tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini menyebutkan mengenai faktor-faktor apa  yang  menjadi  kendala  dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  Kelebihan dalam penelitian ini adalah mampu menguraikan   perlu  adanya suatu  kejaksaan dalam penyidikan  tindak  korupsi  ialah  dapat  menangani  tindak  pidana  korupsi  sesuai  dengan undang-undang  serta  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Sehingga,  jaksa  sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan tugas serta fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak  lain  yang  terkait  seperti  polisi,  hakim,  dan  penasihat  hukum  karena  dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hal tersebut berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  diatur dalam  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  d  menyebutkan  :  tugas  dan  kewenangan  jaksa  adalah “melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang-undang.” Dalam menyelesaikan tugas dan fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain  yang  terkait  seperti  polisi,  hakim,  dan  penasihat  hukum  karena  dalam  melakukan kerja  sama  dalam  suatu  aturan  atau  hukum  yang  sifatnya  pasti.  Kelemahan  dalam penelitian  ini  adalah  tidak  mampu  menjelaskan  secara  spesifik  peraturan  perundang- undangan  lain  yang  menjadi  dasar  kejaksaan  memiliki  kewenangan  melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi.
Penelitian  selanjutnya  berjudul  “Kewenangan  Jaksa  Sebagai  Penyidik  Tindak Pidana  Korupsi”  oleh  Mumu  (2016). 7 Permasalahan  yang  diteliti  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  kewenangan  Kejaksaan  sebagai  penyidik  dalam  tindak  pidana korupsi dan apa yang dapat menghambat kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana  korupsi.  Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kejaksaan  sebagai  salah  satu lembaga yang diberikan kewenangan sebagai penyidik selain dari tugas utamanya adalah melakukan penuntutan atau penuntut umum. Wewenang yang diberikan undang-undang
6 Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, “ Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ”, Lex Crimen 2 no 2 (2014)
7 Gratia Debora Mumu, “Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi”, Lex Administratum 4 no 3 (2016)
terhadap jaksa untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana yang bersifat khusus yang salah satunya adalah kasus korupsi. Kewenangan jaksa sebagai penyidik itu seperti pada aturan - aturan hukum yang mengatur ketentuan tersebut antara lain dalam Pasal 284 (2) KUHAP, Pasal 30 (d) UU No. 16 tahun 2004, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 9 huruf f UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  serta  dalam  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Kelebihan  dalam  penelitian  ini    ialah  dapat menjelaskan  kedudukan  Kejaksaan  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  diberikan kewenangan sebagai penyidik selain dari tugas utamanya adalah melakukan penutuntan atau  penuntut  umum.  Sebagaimana  kewenangan  Kejaksaan  sebagai  penyidik  ialah melakukan  penyidikan  yang  pastinya  akan  menemukan  suatu  hambatan  atau  kesulitan terlebih dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Maka, perlu diadakannya suatu kerjasama  antar  lembaga  terkait  yaitu  Kejaksaan  dan  Kepolisian.  Kelemahan    dalam penelitian ini adalah tidak mampu menganalisa regulasi  hukum  secara detail  sehingga, ketika  lembaga  eksekutif  menutupi  unsur  kerugian  keuangan  negara  Kejaksaan  dapat mengungkap secara maksimal pada proses penyidikan tersebut.
Penelitian  yang  terakhir  adalah  penelitian  dengan  judul    “Tinjauan  Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”  oleh  Kurnia  (2020). 8 Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ialah bagaimana  tugas  dan  wewenang  jaksa  sebagai  penyidik  dalam  tindak  pidana  korupsi dimasa  depan.    Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  jaksa  memiliki wewenang  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  namun  kewenangan masing-masing  subsistem  dalam  sistem  peradilan  pidana  tindak  pidana  korupsi  harus diperjelas  karena  sangat  menentukan  sekali  agar  kepastian  hukum  dan  kesebandingan hukum dapat tercapai. Kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak mampu menguraikan koordinasi  antar  lembaga  penegak  hukum  pidana  untuk  mengungkap  permasalahan tindak pidana korupsi.
Dari  uraian  singkat  atas  penelitian  terdahulu (literature  review) tersebut,  dapat disimpulkan  secara  garis  besar,  keterbatasan  penelitian-penelitian  tersebut  hanya  pada kewenangan  dan  tugas  Kejaksaan  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi.  Sedangkan, penelitian  ini  memiliki  fokus  kajian  pada  :  1)  Membahas  bagaimana  kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi dan maladministrasi di Pemerintahan dalam  kajian  MoU  Kemendagri.  2)  Mengkaji  reposisi  kewenangan  kejaksaan  dalam melakukan pencegahan tindak  pidana korupsi dan maladministrasi pemerintahan dalam kajian  MoU  Kemendagri,  Kejaksaan  dan  Kepolisian  sesuai  amanat  undang-undang sebagaimana lahirnya MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian menjadikan fungsi Kejaksaan tidak maksimal.
8 Vania  Kurnia  dkk,  “ Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tugas  dan  Kewenangan  Jaksa  sebagai  Penyidik  dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, PAMPAS : Journal of Criminal 1 no 3 (2020)
Dengan ketentuan sebagaimana terurai di atas maka kewenangan Kejaksaan untuk melakukan  penegakan  pelaku  tindak  pidana  korupsi  akan  terhambat, 9 sebab  tidak menutup  kemungkinan  lembaga  di  tingkat  daerah  (dalam  hal  ini  inspektorat)  dapat menutupi kesalahan terduga pelaku tindak pidana korupsi menjadi kesalahan administrasi belaka ketika uang kerugian negara tersebut dikembalikan. Oleh sebab itu, dapat ditarik benang  merah  tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  mengembalikan  posisi  Kejaksaan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dalam  melakukan  penanganan tindak pidana korupsi dan maladministrasi di lingkungan pemerintahan.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian permaalahan pada latar belakang di atasa maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  kewenangan  Kejaksaan  dalam  melakukan  pencegahan  tindak  pidana korupsi dan maladministrasi pemerintahan dalam kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian?
2. Bagaimana  reposisi  kewenangan  Kejaksaan  dalam  melakukan  pencegahan  tindak pidana  korupsi  dan  maladministrasi  pemerintahan  dalam  kajian  MoU  Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian?

## C. METODE PENELITIAN
Adapun  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah serangkaian penelitian yang menggunakan pendekatan undang-undang dan norma hukum tertulis lainnya serta dikaji dari sudut pandang kefektifitasan undang-undang tersebut. 10
Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  nantinya  menggunakan  deskriptif  analitis,  yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta dikaitkan dengan teori - teori hukum yang berlaku serta menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Adapun penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan atau uraian suatu keadaan sejelas mungkin dan menyeluruh dengan semua hal yang berhubungan dengan penelitian  ini.  Sumber  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder yang didukung dengan data primer. Teori yangdi gunakan dalam penulisan ini adalah teori Gustav Radbruch. Maka, penelitian ini menguraikan aspek kepastian hukum dan  kemanfaatan  hukum  lahirnya  MoU  antara  Kemendagri,  Kejaksaan  dan  Kepolisian dalam proses penegakan hukum yang ada.
D. HASIL  DAN PEMBAHASAN
1. Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan  Maladministrasi  Pemerintahan Dalam  Kajian MoU Mendagri,  Kejaksaan Dan Kepolisian.
Ketentuan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan di atur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf  (d)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2014  yang  menyatakan  di  bidang  pidana,
9 Izzudin  Arsalan,  Tesis  Megister Reposisi  Kewenangan    Kejaksaan  Dalam  Melakukan  Penegakan  Tindak Pidana  Korupsi  Dan  Maladministrasi  Pemerintahan  Dalam  Kajian  Mou  Mendagri,  Kejaksaan  Dan  Kepolisian Magister Hukum Universitas Semarang, (2021): 7
10 Ronny Hanitijo soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, (1990):40
Kejaksaan  mempunyai  tugas  dan  wewenang  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana tertentu, berdasarkan undang-undang dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan kewenangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. Bahwa ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu,  asalkan  di  dalam  undang-undang  yang  khusus  tersebut  dinyatakan  bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.
Berdasarkan  regulasi  hukum  tersebut  sudah  jelas  bahwa  Kejaksaan  merupakan lembaga negara  yang salah satu  fungsinya adalah melakukan penegakan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tersebut, seiring berjalannya waktu dalam uyapa penegakan tindak pidana korupsi muncullah MoU atau Memorandum  of  Understanding nomor  Nomor  110-49  Tahun  2018  Nomor  B- 369/F/Fjp/02/2018 dan Nomor B/9/II/2018 tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah  (APIP)  dengan  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  dalam  penanganan  laporan atau  pengaduan  masyarakat  yang  berindikasi  tindak  pidana  korupsi  pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Namun  semenjak  lahirnya  MoU  tersebut  di  dalam    Pasal  7  ayat  (2),  (4)  dan  (5) kewenangan  Kejaksaan  dalam  penegakan  tindak  pidana  korupsi  mengalami  hambatan dikarenakan  setiap  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  menjadi  objek  pemeriksaan Kejaksaan yang bukan merupakan kasus tertangkap tangan,  harus lebih dulu menunggu hasil audit dari BPK paling lamabat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK telah diterima pejabat atau telah ditindak lanjut, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (5) MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian.
Berdasarkan  muatan  materi  dalam  Pasal  7  ayat  (5)  tersebut  tidak  menutup kemungkinan  terjadi  lobi  politik  terhadap  proses  penindakan  laporan  dugaan  tindak pidana korupsi sebagai conto kasus dugaan tindak pidana korupsi, dana bantuan Provinsi Jawa Tengah Kepada Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati sebesar Rp. 275.0000.000  juta  rupiah  (dua  ratus  tuju  piluh  lima  juta  rupiah)  yang  semula  fisik bangunannya tidak ada pengerjaan kini telah dikerjakan. 11
Menurut  Kasipidsus  Kejaksaan  Negeri  Pati,  Hery  Setiawan  kepada  wartawan Mondes (monitoring desa) memberikan penjelasan. Kejaksaan akan menunggu hasil audit dari  inspektorat  atas  kasus  yang  menimpa  MR  (Murbiyanto)  Kepala  Desa  Bakalan Kecamatan  Dukuhseti  Kabupaten  Pati,  dikarenakan  MR  telah  membangun  proyek bantuan provinsi tersebut setelah dimulainya penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Pati, yang semula diduga terdapat kerugian keuangan negara kini kejaksaan menunggu terlebih
11 https://infokitanews.id/1140/perkara-dugaan-korupsi-ex-kades-bakalan diakses pada 6 september 2021 Pukul 15.00 wib
dahulu audit dari Inspektorat Kabupaten Pati, jika ditemukan kerugian keuangan negara maka proses hukum terhadap MR dapat dilanjutkan 12 .
Pelaksanaan teknis perjanjian kerjasama di Kejaksaan adalah seksi pidana khusus. Prosedur  penanganan  adanya  laporan  penyalahgunaan  kewenangan  pejabat  birokrasi terindikasi  Tipikor  di  seksi  pidana  khusus  kejari  diawali  dengan  penerimaan  surat pengaduan dari masyarakat yang telah dilengkapi dengan syarat minimum, yaitu identitas pelapor  dan  terlapor,  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  pejabat  birokrasi,  uraian kronologis, serta alat bukti dan barang bukti pendukung. Namun, laporan tersebut akan ditingaklanjuti Kejaksaan apabila telah dikatakan layak atau tidak oleh APIP atau APH barulah  dapat  ditingkatkan  ke  tahap  penyelidikan  atau  tidak.  Hal  tersebut  juga memerlukan tahapan administratif adanya koordinasi antara seksi pidana khusus dengan kejari  terhadap penentuan dinyatakan bukan merupakan tindak pidana korupsi. Tindak pidana  korupsi  dapat  dinyatakan  sah  apabila  terpenuhinya  unsur  kerugian  keuangan negara, namun tidak terdapat adanya perbuatan melawan hukum seperti yang disyaratkan pada klausul Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 13
Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  lahirnya  MoU  justru  menghambat  proses penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan  dalam  memproses  terduga  pelaku tindak pidana korupsi. Serta jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 4 UU Tipikor  yang  menyebutkan  bahwa  pengembalian  kerugian  negara  tidak  menghapus tindak  pidananya  dan  pengembalian  uang  negara  hanya  berpengaruh  terhadap  berat ringan hukuman pidana yang akan diterima. 14
Dinamika  di  atas  apabila  kita  kaji  dalam  teori  Kepastian  hukum serta diperkenalkan oleh Gustav Radbruch melalui bukunya yang berjudul “e inführung in die rechtswissenschaften”. Radbruch menguraiakan secara detail dalam buku tersebut jika di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang tidak dapat dihilangkan, berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan. 15 Bahwa dari teori hukum MoU tersebut justru mengakibatkan ketidakpastian jukum dikarenakan MoU pada pelaksanaannya overlapping dan menabrak norma hukum positif yang ada. Pada tataran kemanfaatan hukum sendiri MoU tersebut pada  kenyataannya  berdampak  pada  tindak  pidana  korupsi  itu  sendiri  dan  terkesan melindungi  tindak  pidana  korupsi.  Sehingga,  teori  Gustav  Radburch  dalam  hal  ini kepastian, kemanfaatan, dan keadilan tidak terimplementasikan dengan baik.
2. Reposisi Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Pencegahan Tindak  Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintahan Dalam Kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan Dan Kepolisian.
12 http://www.bizlawnews.id/2021/06/tiga-kepala-desa-pati-terancam-dpo.html?m=1-dukuhseti-yang- ditangani-kejaksaan-negri-pati-terkesan-senyap-2/ diakses pada 6 September 2021
13 Wicaksono,  “ Praktek  Penyelesaian  Perkara  Penyalahgunaan  Kewenangan  Pejabat  Birokrasi  yang Berindikasi Tipikor Melalui MOU Antara APIP dan APH”, Diponegoro Law Journal 8 no 3 (2019)
14 https://tirto.id/mou-kemendagri-polri-kejagung-berpotensi-loloskan-koruptor-cFzU dikutip pada 1 September 2021, Pukul 20.00 wib
15 Mari C Julyano, “ Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido 1 no 1 (2019)
Kejaksaan merupakan  bagian  dari  organ kehakiman,  namun berdasarkan  Pasal 2  ayat  (1) UU    Kejaksaan    Tahun    1991,  Kejaksaan adalah satu-satunya    lembaga pemerintah yang  melaksanakan  kekuasaan negara di bidang penuntutan. 16
Konsep  mengenai  reposisi  belum  banyak  dikemukakan  oleh  para  ahli  di  bidang pemerintahan,  namun  akhir-akhir  ini  sering  dengan  maraknya  isu  mengenai  reformasi birokrasi, pandangan mengenai reposisi mulai banyak diperbincangkan sebagai salah satu bagian  dari  perubahan  kelembagaan  dalam  pemerintahan.  Reposisi  pada  umumnya dikenal sebagai pergantian posisi lama ke posisi yang baru. 17 Reposisi dapat diartikan 3 (tiga) hal yaitu pertama , penempatan kembali ke posisi semula, kedua, penataan kembali posisi  yang  ada  dan ketiga ,  penempatan  ke  posisi  yang  berbeda  atau  baru. 18 Dalam penelitian ini perlu dilakukan reposisi terhadap kewenangan kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak  pidana korupsi dan maladministrasi pemerintahan dalam kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian.
Setelah  kita  kupas  bersama  tentang  kedudukan  MoU  dalam  Undang-Undang Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undang  selanjutnya penelitian ini juga menguraikan bawah MoU tersebut telah menabrak norma hukum posif yang ada saat ini diantaranya Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa siapa pun yang menyebabkan kerugian negara dapat dijerat dengan hukum kurungan penjara atau denda, namun dengan adanya Pasal  7 ayat (5) MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian tersebut mengakibatkan Pasal 2 dan 3 Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  dapat  diterapkan,  dikarenakan  terhadap  terduga pelaku  tindak  pidana  korupsi  apabila  telah  mengembalikan  uang  kerugian,  keuangan negara  maka  proses  hukum  tindak  pidananya  akan  dihentikan,  karena  tindakan  yang dilakukan  oleh  terduga  tindak  pidana  korupsi  hanya  dianggap  berupa  kesalahan administrasi belaka.
Kejaksaan sebagaimana amanat undang-undang hendaknya mereposisi dirinya agar dalam  pelakukan  penegakan  tindak  pidana  korupsi  landasan  hukum  yang  digunakan adalah  Undang-Undang  Kejaksaan  Nomor  16  tahun  2004,  Undang-Undang  Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981, serta perlu segera mungkin menarik diri  dari MoU memorandum of  Understanding antara Kemendagri, Kejaksaan dan  Kepolisian  Nomor  110-49  Tahun  2018  Nomor  B-369/F/Fjp/02/2018  dan  Nomor B/9/II/2018  tentang  koordinasi  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP)  dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah
Praktik  di  atas,  apabila  diuji  dengan  pemikiran  hukum  yang  dikemukakan  oleh Gustav  Radbruch  mengenai  tiga  nilai  dasar  hukum  yang  meliputi  :  kepastian  hukum (juridis) dan kemanfaatan hukum (sosiologis), maka dapat diuraikan sebagai berikut :
16 Dian Rosita, “ Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia ”,  Jurnal Ius Constituendum 3 no 1, (2018)   http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.862 17 Imam Maulana Yusuf,  “ Restrukturisasi Dan Reposisi Birokrasi Sebagai  Solusi Menata Hubungan Politik Dan Birokrasi” , Jurnal Dinamika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh 5 no 2 (2018)
18 https://kbbi.web.id/reposisi, diakses tanggal 5 September 2021 Pukul 14.00 WIB
1. Kepastian Hukum.
Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari kesewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap  individu. 19 Sifat  umum  dari  aturan-aturan  hukum  membuktikan  bahwa hukum  tidak  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  atau  kemanfaatan,  melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. 20
Penegakan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan telah diatur secra jelas dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  namun munculnya MoU anatara  Kemendagri,  Kejaksaan  dan  Kepolisian  ini  mengakibatkan  nilai  kepastian hukum  tidak  terpenuhi.  Karena  muatan  pasal  dalam  MoU  tersebut  banyak  yang bertentangan  dengan  pasal-pasal  yang  di  atur  dalam  undang-undang  tindak  pidana korupsi di antaranya adalah Pasal 2, 3 dan Pasal 4. Hal tersebut berdampak pada peran Kejaksaan yang semakin tidak maksimal dalam upya penegakan tindak pidana korupsi itu sendir dan lebih lanjut adanya benturan pasal dalam MoU dengan pasal-pasal dalam undang-undang  tindak  pidana  korupsi  tersebut  mengakibatkan,  terjadinya  ketidak pastian hukum itu sendiri
2. Kemanfaatan Hukum
Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. 21 Dalam  melaksanakan  asas  kepastian  hukum  dan  asas  keadilan,  seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat karena kemanfaat  hukum  mendorong  hukum  menberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat. Dibuatnya  hukum  bertujuan  semata-mata  untuk  memberikan  dan    memastikan kemanfaatan atau menghadirkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak- banyaknya warga masyarakat, pelaksanaannya didasarkan melalui  filsafat sosial, yang menyatakan bahwa setiap warga masyarakat harus mencari kebahagiaan, dan hukum adalah merupakan salah satu alat untuk mendapatkan kebahagian tersebut, hal ini tentu bagi masyarakat  atau badan hukum  sebagai  pencari keadilan dirugikan kepentingan hukumnya, dalam proses laporan/aduan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.
Karena muatan MoU antara Kejaksaan dan Kepolisian tersebut terdapat pasal- pasal  kontroversial  yang  menimbulkan  celah  hukum  bagi  terduga  tindak  pidana korupsi untuk berlindung dalam celah administrasi hal tersebut berdampak pada aspek kemanfaatan  dari  hukum  tersebut  tidak  tercipta,  dikarenakan  tujuan  hukum  yang
19 Riduan Syahrani, Kata-kata Kunci mempelajari Ilmu Hukum , Almuni Bandung, Bandung, 2009: 23
20 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradian , Kencana Orananda Media Group, Bandung 2009: 83
21 R. Tony Prayogo, “ Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia 13 no 2 (2016)
dibuat  untuk  mensejahterakan  masyarakat  justru  pada  praktiknya  lahirnya  MoU  ini membuat  nilai  kemanfaatan  hukum  menjadi  tidak  terpenuhi,  sehingga  demi terciptanya  kemanfaatan  hukum  tersebut  seyogyanya  perlu  adanya  rekonstruksi Kejaksaan  dengan  cara  mengembalikan  peran  dan  fungsi  Kejaksaan  sebagaimana amanat dalam undang-undang. Kejaksaan demi kemanfaatan hukum segera menarik diri  dari  MoU  yang  telah  ditandatangani  antara  Kemendagri,  Kejaksaan  dan Kepolisian  tersebut,  agar  Kejaksaan  tidak  lagi  menjadi  objek  hukum  yang  harus melaksanakan  MoU  yang  telah  disepakati  bersama.  Karena  MoU  tersebut bertentangan dengan teori kemanfaatan hukum.
Penelitian ini menganalisa perlunya reposisi pada Kejaksaan agar dalam melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  saat  menerima  aduan  dugaan  Tipikor  dari  masyarakat Kejaksaan  dapat  memaksimalkan  Tupoksi  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi,  dan  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana. Sebagai satu-satunya lembaga negara  yang merupakan aparat pemerintah  yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas  dari  kejaksaan  yang  membedakan  lembaga-lembaga  atau  badan-badan  penegak hukum lain. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal  dalam  penanganan  setiap  tindak  pidana  terutama  tindak  pidana  korupsi.  Sebagai penyidik  dalam  tindak  pidana  korupsi  maka  kejaksaan  berwenang  untuk  mengadakan penyelidikan dan penyidikan. 22

## E. PENUTUP
Reposisi  kewenangan    Kejaksaan  dalam  melakukan  penegakan  tindak  pidana korupsi  dan  maladministrasi  pemerintahan  dalam  kajian  MoU  Kemendagri,  Kejaksaan dan  Kepolisian  merupakan  pandangan  ilmiah  agar  Kejaksaan  dalam  menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dan  diperkuat  kembali  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981,  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001,  Undang-undang Nomor16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden RI  Nomor  38  Tahun  2010  dan  PERJA  Nomor  PER.  009/A/JA/2011,  PERJA- 039/A/JA/2010, serta Kejaksaan segera menarik diri dalam MoU yang  telah disepakati tersebut dikarenakan dengan adanya MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian Fungsi  dari  kejaksaan  dalam  upaya  penegakan  tindak  pidana  korupsi  menjadi  tidak maksimal, hal tersebut diakibatkan setiap melakuakan proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi Kejaksaan menunggu rekomendasi dari inspektorat atau APIP dalam hal merumuskan ada atau tidak ada kerugian keuangan negara.
22 Yasmirah  Saragih,  “ Peran  Kejaksaan  dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  Pasca Undang  –  Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi”, Jurnal  Al’Adl  9  no  1 (2017):63

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali, 2009, Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradian ,  Kencana  Orananda Media Group, Bandung
Erman Rajaguguk, 1994, Kontrak Dagang Internasioanal dalam Praktek di Indonesia , FH UI dan  Elips Project, Jakarta
Dian Rosita, “ Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia ”,  Jurnal Ius Constituendum 3 no 1, (2018)   http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.862
F.A.  Whisnu  Situni,  1989, Identifikasi  dan  Reformasi  Sumber-Sumber  Hukum Internasional , Cetakan I, Mandar Maju, Bandung Gita  Nada  Pratama,“ Kekuatan  Hukum  Memorandum  Of  Understanding  (  MoU) DalamHukum Perjanjian di Indonesia, Jurnal Hukum 2 no 2, 2018. Gratia  Debora  Mumu,  2016, “Kewenangan  Jaksa  Sebagai  Penyidik  Tindak  Pidana Korupsi ”, Lex Administratum 4 no 3, 2016.
https://infokitanews.id/1140/perkara-dugaan-korupsi-ex-kades-bakalan http://www.bizlawnews.id/2021/06/tiga-kepala-desa-pati-terancam-dpo.html?m=1- dukuhseti-yang-ditangani-kejaksaan-negri-pati-terkesan-senyap-2/ https://tirto.id/mou-kemendagri-polri-kejagung-berpotensi-loloskan-koruptor-cFzU dikutip pada 1
https://kbbi.web.id/reposisi Imam Maulana Yusuf, “ Restrukturisasi Dan Reposisi Birokrasi Sebagai Solusi Meneta Hubungan Politik Dan Birokrasi ”, Jurnal Dinamika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh 5 no 2, 2018.
Izzudin Arsalan, Tesis Reposisi Kewenangan  Kejaksaan Dalam Melakukan Penegakan Tindak  Pidana  Korupsi  Dan  Maladministrasi  Pemerintahan  Dalam  Kajian  Mou Mendagri,  Kejaksaan  Dan  Kepolisian ,  Magister  Hukum  Universitas  Semarang, 2021.
Kesepakatan bersama antara Kemendagri, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor Nomor 110-49 Tahun 2018 Nomor B369/F/Fjp/02/2018 dan Nomor  B/9/II/2018.  Tentang  Koordinasi  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  ( APIP ) Dengan Aparat Penegak Hukum ( APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan  Masyarakat  Yang  Berindikasi  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Lintang  Tesalonika  Natalia  Luntungan,  2014  “ Kewenangan  Jaksa  Dalam  Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ”, Lex Crimen 2 no 2 , 2014.
Mario  Julyano,  “ Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui  Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum ”, Jurnal Crepido 1 no 1, 2019.
Muhammad  Ali  Mabhan,  “ Kedudukan  dan  Kekuatan  Hukum  Memorandum  of Understanding (MoU ) ditinjau dari segi Hukum perikatan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata ”, Jurnal Hukum 2  no 1, 2019 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, “ Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Ghalia Indonesia,  Jakarta.
Riduan Syahrani, 2009, “ Kata-kata Kunci mempelajari Ilmu Hukum” , Almuni Bandung,
R.  Tony  Prayogo,  “ Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam  Peraturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia 13 no 1, 2016.
Vania Kurnia dkk, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa  Sebaga Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ”,  PAMPAS : Journal of Criminal 1 no 3, 2020.
Wicaksono,  “ Praktek  Penyelesaian  Perkara  Penyalahgunaan  Kewenangan  Pejabat Birokrasi  yang  Berindikasi  Tipikor  Melalui  MOU  Antara  APIP  dan  APH”, Diponegoro Law Journal 8 no 3, 2020.
Yasmirah Saragih, “ Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Al’Adl 9 no 1, 2017.