## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
Sulhah Darwis 1 , Lomba Sultan 2 , Kurniati 3 KUA Rappocini 1 , UIN Alauddin Makassar 23
ABSTRACT : This article aims to discuss the legal considerations by the judges of the Sungguminasa Religious Court in giving a decision to determine a marriage dispensation  application.  This  paper  tries  to  examine  the  effectiveness  of  Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage  which  in  general  provides  legitimacy  for  the  age  limit  for  marriage  in Indonesia, which is then collided with a request for dispensation of marriage which some people are of the view is the allowance for the age that has been stipulated in article 7 paragraph (1), this paper then analyzes how single judges examine and assess  applications  for  dispensation  of  marriage  by  the  community.  The  type  of research  used  is  field  research  or  field  with  an  approach  Juridical,  namely  in accordance with the regulations in force in Indonesia and sociological based on phenomena  that  occur  in  society.  The  main  factors  that  become  legal considerations for judges in determining a marriage dispensation application are: Association  Factors,  Economic  Factors,  Educational  Factors,  Environmental Factors and Cultural Factors. These various factors are examined and assessed by the judge in depth while still clearly considering the interests of a child. It is hoped that  the  judge's  decision  will  provide  legal  certainty  for  applicants  for  marriage dispensation.
Keywords : Legal Considerations, Dispensation and Marriage

## I. PENDAHULUAN
Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri yang tidak hanya cukup diakui secara syariat tetapi juga diperlukan adanya pengakuan dalam hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia.    Menurut  Sulaiman  Rasyid  perkawinan merupakan  salah  satu  asas  pokok  hidup  yang  paling  utama  dalam  pergaulan  atau masyarakat  yang  sempurna. 2 Pernikahan  sejatinya  dibangun  atas  adanya  kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki untuk berikrar dan mengikatkan diri dalam pertalian pernikahan untuk mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah dan warahmah.
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  telah  mengesahkan  Undang-undang  Nomor  1 tahun 1974 tetang Perkawinan, lahirnya undang-undang tersebut telah memerikan payung
1 Mahasiswa Program Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Hukum Islam Pascarajana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Jakarta: Attahiriyah, 1993), h. 37.
hukum kepada masyarakat Indonesia untuk melaksanakan perkawinan yang tidak hanya sah secara syariat Islam tetapi juga diakui secara hukum nasional di Indonesia.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan keterbukaan akses informasi digital, juga memberikan dampak negatif terhadap pernikahan di Indonesia, tercatat sejak tahun 2021  angka  pernikahan  di  bawah  umur  mencapai  65.000  kasus  dan  pada  tahun  2022 tercatat hingga 55.000 kasus. 3
Guru  Besar  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran  Prof.  Dr.  Sonny  Dewi Judiasih, M. H., menjelaskan, berdasarkan data UNICEF, Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. UNICEF mencatat  bahwa  Indonesia  berada  pada  peringkat  ke-8  tertinggi  dengan  angka  absolut “pengantin  anak”  sebesar  1.459.000  kasus.    “Secara  nasional,  terdapat  11,2%  anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun. 4
Angka ini, tentu menjadi perhatian besar bagi pemerintah, hal ini dibuktikan dengan adanya revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Dengan  lahirnya  Undang-undang  nomor  16  Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan legitimasi kuat terhadap batasan usia pernikahan bagi masyarakat di Indonesia.
Undang-undang  nomor  16  Tahun  2019  secara  tegas  menyatakan  bahwa  batasan Usia  pernikahan  baik  perempuan  maupun  laki-laki  minimal  berusia  19  tahun.  Namun, dalam pasal Pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 memberikan ruang bagi kedua  mempelai  untuk  memohon  kepada  pengadilan  agama  meminta  dispensasi  nikah jika dengan alasan keadaan mendesak.
Upaya  pemerintah  dalam  menekan  angka  pernikahan  dini,  tidak  hanya  sebatas produk legislasi saja, tetapi dibutuhkan peran serta yudikatif melalui pengadilan agama dalam memberikan putusan terhadap permohon disepensasi nikah di Indonesia.
Tulisan ini akan  membahas  secara  detail,  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam memutuskan pemberian dispensasi nikah, penelitian ini menjadi sangat penting, ditengah degradasi meningkatnya angka pernikahan dini di Indonesia. Jurnal ini menjadi penelitian lapangan (field  research )  yang  disajikan  secara  kualitatif  deskriptif,  dengan menggunakan  pendekatan  Yuridis berdasarkan  argumentasi  hukum  hakim  dan pendekatan  sosiologis  berdasarkan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan,  kemudian  disajikan dengan instrument analisis  yang komprehensip untuk menghasilkan penyajian  gagasan yang mendalam dan sistematis.
3 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di- indonesia-sudah-mengkhawatirkan . Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.
4 https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan- dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya . Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.

## II. PEMBAHASAN

## 1. Dispensasi Nikah dalam Tinjuan Hukum Perkawinan di Indonesia
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  telah  memberikan  payung  hukum  terhadap pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia,  sehingga  bagi  masyarakat  tidak  hanya melangsungkan  pernikahan  berdasarkan  syariat  Islam  tetapi  juga  diharapkan  dapat memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang.
Perkawinan  di  Indonesia  di  atur  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diamandemen dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  selain  itu  perkawinan  di  Indonesia  juga  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum Islam.
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan kepastian hukum terhadap usia minimal dalam pelaksanaan pernikahan baik bagi laki-laki Maupun perempuan.
Ketentuan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di ubah di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
(3) Pemberian  dispensasi  oleh  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan perkawinan.
(4) Ketentuan-ketentuan  mengenai  keadaan  seorang  atau  kedua  orang  tua  calon  mempelai sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  berlaku  juga  ketentuan mengenai  permintaan  dispensasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dengan  tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 5
Ketentuan  pasal  7  ayat  (1)  telah  memberikan  kepastian  hukum  oleh  pelaksana pernikahan  di  Indonesia  untuk  memperhatikan  umur  mempelai  pada  saat  pendaftaran pernikahan,  dimana  berdasarkan  Undang-undang  yang  berlaku  pernikahan  dapat dilangsungkan jika kedua mempelai berumur minimal 19 tahun.
Lebih lanjut, dalam kompilasi hukum Islam juga menegaskan larangan pelaksanaan pernikahan  di  bawah  umur  atau  usia  dini,  hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  15  Ayat  (1) Kompilasi Hukum Islam.
(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-
5 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yakni  calon  suami  sekurang-kurangnya  berumur  19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
(2) Bagi  calon  mempelai  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  harus  mendapati  izin sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  6  ayat  (2),  (3),  (4)  dan  (5)  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 6
Ketentuan terhadap usia pernikahan baik dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun  Kompilasi  Hukum  Islam  menekankan  pada  diharuskannya  calon  mempelai memiliki  kematangan  jiwa  dan  raga  untuk  memelalui  bahterah  rumah  tangga,  hal  ini dihapakan  dapat  mewujudkan  tujuan  pernikahan  secara  baik  tanpa  berakhir  dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. 7 Pembatasan usia pernikahan minimal 19 tahun ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. 8
Secara  konkrit  tidak  terdapat  batasan  usia  pernikahan  dalam  al-Qur’an,    namun yang  dimaksud  dengan  sudah  cukup  umur  untuk menikah  adalah  setelah  timbul  atau adanya  keinginan  untuk  berumah  tangga  dan  siap  menjadi suami  ataupun  isteri  dalam membangun rumah tangga. Batas usia pernikahan dalam Hukum Islam tidak dijelaskan dalam kaidah Hukum Islam, pada dasarnya setiap tingkatan umur dapat melangsungkan ikatan pernikahan. 9
Meski  demikian,  sekalipun  dalam  fikih  Islam  tidak  mengatur  mengenai  batasan umur dalam pernikahan, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur, dengan demikian bahwa Islam telah memberikan ketentuan mengenai batasan usia pernikahan, karena  pada  dasarnya Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  peraturan  yang  bersumber dari padangan atau pendapat fikih yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang  hidup  secara  nyata  dihadapi  oleh  Hakim  Pengadilan  Agama.  Artinya,  Kompilasi Hukum Islam adalah fikih munakahat yang tidak bertentangan dengan fikih. 10
Berangakat  dari  hal  tersebut,  dengan  berdasar  pada  Hukum  Islam,  seorang  anak dikatakan  telah  baligh  ketika  telah  bermimpi  basah  bagi  anak  laki-laki  dan  telah menstruasi  bagi  anak  perempuan. 11 Para  fuqoha  dan  ahli  undang-undang  sepakat menetapkan,  bahwa  cukup  umur  atau  dewasa  dapat  dilihat  apabila  seseorang  dimintai pertanggungjawaban  atas  perbuatannya  dan  mempunyai  kebebasan  menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak
6 Republik  Indonesia,  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam.
7 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 14.
8 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.
9 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 51.
10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Perkawinan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 22.
11 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 31.
yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang  dihadapi.  Pikirannya  telah  mampu  mempertimbangkan/memperjelas  mana  yang baik dan mana yang buruk. 12
Berbagai pandangan mengenai usia dewasa, menurut Imam Abu Hanifah seseorang dapat dikatakan dewasa apabila telah berusia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia  17  tahun  bagi  perempuan.  Sedangkan  sebagaian  besar  ulama  termasuk  ulama Hanafiyah memberikan batasan umur dewasa apabilan telah berusia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Secara umum, perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk membedakan antara yang baik dan buruk serta antara yang bermanfaat dan memudharat, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. 13
Ukasyah  Athibi  memberikan  pandangan  bahwa  seseorang  dianggap  memiliki kemapanan untuk menikah dan mengarungi bahterah rumah tangga apabila kedua calon mempelai  telah mampu  memenuhi  kematangan  jasmani, kematangan  finansial  atau keuanga dan kematangan perasaan. 14
Berdasarkan urian mengenai batasan usia pernikahan tersebut, baik dari pandangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  pandangan Hukum Islam secara garis besar menekankan pada diperlukannya kesiapan baik jiwa dan raga bagi calon kedua mempelai sebelum melangsungkan ikatan pernikahan.
Batasan  usia  pernikahan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan seringkali  tidak  diindahkan  dikarenakan  adanya  berbagai  hal  darurat  yang  diutamakan dari pada penegakan Undang-undang tersebut, olehnya itu dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  memberikan  kelonggaran  terhadap  batasan  usia pernikahan  dengan  adanya  pengajuan  permohonan  dispensasi  nikah  bagi  kedua  calon mempelai dengan persyaratan dan berbagai alasan yang kongkrit.
Dispensasi nikah di Pengadilan Agama, bukan berarti memberikan ruang terjadinya pernikahan dini di Indonesia, tetapi lebih kepada melihat praktek hukum yang tumbuh dan  berkembang  dalam  kehidupan  sosial  di  masyarakat  dengan  pertimbangan  hakim berdasarkan kemaslahatan.
12 Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.
13 Hasanain Haikal, “Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  30-74/PUU-XII/2014  Tentang  Batas  Usia  Perkawinan  Anak  (Perempuan)”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Vol. II No. 1 (April 2015)
14 Dwi  Idayanti, Pemberian  Dispensasi  Menikah  Oleh  Pengadilan  Agama (Manado:  Fakultas Hukum, 2014), h. 7.

## 2. Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Dispensasi  Nikah  di  Pengadilan  Agama Sungguminasa
Kekuasaan  kehakiman  menjadi  bagian  dari  Trias  Politika  yang  memiliki kewenangan  mutlak  dalam  memberikan  putusan  di  Pengadilan  sebagai  organ  penting dalam kekuasaan yudikatif. Putusan hakim dalam memutuskan perkara adalah keputusan yang  tidak  dapat  diintervensi  oleh  pihak  manapun.  Dengan  demikian,  netralitas  dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjadi point penting untuk menjungjung tinggi lahirnya penegakan hukum yang berkeadilan.
Setiap hakim memeliki pertimbangan hukum dalam melihat suatu perkara, olehnya itu  pertimbangan  hakim  menjadi  aspek  yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan  nilai putusan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dengan  prinsip  keadilan (ex  aequo  et bono) selain  itu,  putusan  Pengadilan  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum terhadap suatu perkara. 15
Dalam penetapan permohon dispensasi pernikahan, hakim memiliki kewenangan mutlak  untuk  menilai,  meneliti  dan  menetapkan  syarat  dan  alasan  permohonan disepensasi nikah. Olehnya itu, dalam  menetapkan permohonan dispensasi pernikahan, hakim  pada  Pengadilan  Agama  memiliki  pertimbangan  hukum  sehingga  putusan  yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan.
Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  dalam  memberikan putusan  terhadap  permohonan  dispensasi  nikah  di  Kabupate  Gowa  Provinsi  Sulawesi Selatan,  pertimbangan  hukum  ini  didasarkan  pada  faktor-faktor  atau  alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah, sebagai berikut:

## 1. Faktor hamil diluar nikah
Faktor  pergaulan  menjadi  faktor  utama  dari  meraknya  kasus  pernikahan  dini, beradasarkan  wawancara  bersama  Ibu  Dwi  Rezki  Wahyuni  selaku  hakim  Pengadilan Agama  Sungguminasa  mengatakan  bahwa  sesuai  dengan  pengalamannya  pada  saat bertugas di Pengadilan Agama Sidrap.
Anak remaja dimasa mudanya apabila kecelakaan atau kedapatan melakukan seks dengan lelaki yang bukan mahramnya akan dinikahkan oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat meyakini, zina yang dilakukan oleh dua pasangan yang tidak sah akan mendatangkan azab dari yang maha kuasa. 16
Berdasarkan  wawancara  di  atas,  upaya  penekanan  pernikahan  dini  berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak efektif untuk dilaksanakan. Hal ini dinilai bahwa kecenderungan masyarakat yang menanggapi secara emosional ketika anak yang kedapatan berzina tidak dinikahkan.
15 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Cet. V; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h.140.
16 Dwi  Rezki  Wahyuni,  S.H.I.,  M.H,  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara , Tanggal 18 Januari 2023.

## 2. Faktor ekonomi
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  pihak  Pengadilan  Agama Sungguminasa, Orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi beranggapan bahwa menikahkan anaknya adalah pilihan yang tepat karena dapat mengurangi beban orang tua. Hal itulah yang menjadi alasan pemohon (orang tua) mengajukan  dispensai  perkawinan  ke  pengadilan  dengan  harapan  bahwa  pasangan anaknya dapat meringankan beban orang tua dan juga dapat hidup lebih baik.  Namun dari kasus permohonan dispensasi tersebut calon wanita dinikahkan dengan calon suami yang kehidupan ekonominya sama rendah, hal ini tentu tidak menyelesaikan masalah.

## 3. Faktor Pendidikan
Rendahnya pendidikan orang tua adalah faktor pemicu anak dinikahkan pada usia muda.  Menurut  Ibu  Dwi  Rezki  Wahyuni,  S.H  I.,  M.H,  Orang  tua  yang  berpendidikan rendah  cenderung  beranggapan  bahwa  anak  perempuan  walaupun  sekolah  tinggi  tetap saja  nanti  akan  di  dapur.  Pemikiran  yang  klasik  menyebabkan  anak  terutama  anak perempuan sering kali dinikahkan pada usia dibawah umur, hal ini biasanya terjadi pada masyarakat  pedesaan  yang  memiliki  pemikiran  yang  kurang  luas  akan  pentingnya pendidikan  untuk  anak  karena  memang  banyak  dari  masyarakat  tersebut  memiliki pendidikan yang rendah dan mereka beranggapan bahwa pen/didikan tinggi untuk anak perempuan tidak penting.

## 4. Faktor lingkungan (sosial)
Alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk segera mempersatukan  ikatan  kekeluargaan  antara  kerabat  mempelai  laki-  laki  dan  kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama. Keinginan adanya ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu dimana mempelai laki-laki  setelah  menikah  tinggal  di  rumah  mertua  serta  anak  laki-laki  tersebut  dapat dimanfaatkan sebagai bantuan tenaga kerja bagi mertuanya. Dimana perkawinan tersebut dilatar  belakangi  oleh  pesan  dari  orang  tua  yang  telah  meninggal  dunia  (orang  tua mempelai  perempuan  atau  orang  tua  mempelai  laki-laki)  yang  sebelumnya  diantara mereka  pernah  mengadakan  perjanjian  sebesanan  agar  tali  persaudaraan  menjadi  kuat. Selain itu untuk memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat dan untuk mencegah adanya perkawinan dengan orang lain  yang tidak disetujui oleh orang tua atau kerabat yang bersangkutan dengan dilaksanakannya perkawinan tersebut.

## 5. Faktor budaya
Faktor budaya juga turut mengambil andil yang cukup besar, karena kebudayaan ini  diturunkan  dan  sudah  mengakar  layaknya  kepercayaan.  Dalam  budaya  Bugis Makassar khususnya di pedesaan menganggap bahwa, anak perempuan yang tidak segera menikah  diangggap  mempermalukan  keluarga  karena  dianggap  tidak  memiliki  jodoh dalam lingkungannya.  Selain itu,  jika ada orang  yang  secara finansial dianggap sangat
mampu  dan  meminang  anak  mereka,  dengan  tidak  memandang  usia  atau  status pernikahan, kebanyakan orang tua menerima pinangan tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah, dan tentu saja ia diharapkan bisa mengurangi beban orang tua.
Proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan Dispensasi Kawin melalui  Hakim  Tunggal  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  dilaksanakan  dengan mengacu atau berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin.  Perkara  Dispensasi,  baik diterima  maupun  ditolak  oleh  Hakim  dalam  putusannya,  semuanya  mengacu  kepada “kepentingan terbaik bagi anak” 17
Hal  tersebut  sebagaimana  Pasal  16  Perma  Nomor  5  Tahun  2019,  dalam pemeriksaan,  Hakim  harus  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dengan: Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon
a. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
b. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
c. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
d. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
e. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
f. Mendengar  keterangan  pemohon,  anak,  calon  suami/isteri  dan  orang  tua/wali  calon
suami/isteri;
g. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional,  tenaga  kesejahteraan  sosial,  pusat  pelayanan  terpadu  perlindungan perempuan  dan  anak  (P2TP2A)  atau  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
h. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;
dan
17 Dwi  Rezki  Wahyuni,  S.H.I.,  M.H,  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara , Tanggal 18 Januari 2023.
i. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak . 18
Disamping  itu,  bahwa  untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal,  maka  dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi:
a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. 19
Berdasarkan  pernyataan  dari  hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  bahwa sesungguhnya putusan yang diberikan oleh Hakim, baik majelis maupun hakim tunggal, semuanya  diarahkan  kepada  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  meskipun  dalam  amar putusannya mengabulkan, menolak, menggugurkan, dan dicabut. 20
Berdasarkan  uraian  di  atas,  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  dalam memutus permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan berbegai aspek baik aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan berbagai aspek penting lainnya yang menjungjung tinggi  kepentingan  terbaik  bagi  seorang  anak,  upaya  hakim  tunggal  untuk  berusaha mendalami  alasan-alasan  dan  persyaratan  yang  diajukan  menjadi  aspek  utama  untuk memberikan putusan berupa penetapan.

## III. SIMPULAN
Pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama Sungguminasa,  setidaknya  dipengaruhi  beberapa  faktor,  yakni:  1)  Faktor  Pergalaulan, faktor ini menjadi faktor yang sangat sentral karena dengan keterbukaan akses informasi dan  digitalisasi,  pergaulan  generasi  muda  sangat  sulit  untuk  terbendung  sehingga  akan memberikan dampak meraknya kasus hamil di luar nikah, 2) Faktor Ekonomi, faktor ini seringkali  menjadi  alasan  pengajuan  dispensasi  nikah  oleh  orang  tua  karena tidakmampuan  orang  tua  dalam  memenuhi  kebutuhan  anaknya,  3)  Faktor  Pendidikan, akses pendidikan yang sulit serta tidak adanya edukasi pentingnya Pendidikan bagi anak menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, 4) Faktor Lingkungan, secara umum faktor  lingkungan  ini  disebakan  adanya  upaya  orang  tua  kedua  calon  mempelai  untuk
18 Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. "Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia." Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16 (2019), h. 11.
19 Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. "Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia." Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16 (2019), h. 12.
20 Dwi  Rezki  Wahyuni,  S.H.I.,  M.H,  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara , Tanggal 18 Januari 2023.
memperarat  hubungan  keluarga,  dan  5)  Faktor  Budaya,  faktor  budaya  menjadi  andil dalam  pernikahan  dini,  pardigma  masyarakat  awam  yang  seringkali  mengira  bahwa perempuan  yang  lama  menikah  adalah  sesuatu  hal  yang  tidak  baik  sehingga  hal  ini menjadi  doktrin  terjadinya  pernikahan  dini.  Meski  demikian,  Hakim  tunggal  yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tentu menilai dengan sangat teliti alasan dan persyaratan yang diajukan oleh pemohon dispensasi nikah sehingga putusan penetapan yang  ditetapkan  oleh  hakim  pada  Pengadilan  Agama  memberikan  kepastian  hukum dengan tetap mengutamakan kepentingan bagi anak.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Arto,  Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama . Cet. V; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
Astuti,  Endang  Puji,  and  Susiswo  Susiswo.  "Penyelesaian  Perkara  Dispensasi  Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan." Journal de Facto 8.1 (2021): 66-92
Dwi  Rezki  Wahyuni,  S.H.I.,  M.H,  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara , Tanggal 18 Januari 2023.
Hadikusuma, Hilman Hukum Perkawinan Indonesia . Bandung: CV. Mandar Maju, 2007
Haikal,    Hasanain  “Analisis  Yuridis  Normatif  Dan  Hukum  Islam  Terhadap  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  30-74/PUU-XII/2014  Tentang  Batas  Usia Perkawinan Anak (Perempuan)”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Vol. II No. 1.
Mujieb, Abdul. Kamus Istilah Fiqih . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
Permana, Sugiri dan Ahmad Zainal Fanani. "Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia." Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16 (2019).
Rasjid, Sulaiman Fiqih Islam .Jakarta: Attahiriyah, 1993.
Republik  Indonesia, Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Ridwan,  Muhammad  Saleh. Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional . Makassar: Alauddin University Press, 2014.
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional . Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Syarifuddin, Amir Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan . Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan- anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan .  Diakses  pada  tanggal  29  Agustus 2023.
https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya- pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya .  Diakses  pada  tanggal  29
Agustus 2023.