## STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) KABUPATEN KARAWANG DALAM PROGRAM PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
(Strategy of the Office of Womens’ Empowerment and Child Protection of Karawang Regency in the Program of Participation and Gender Equality in Development)
Oleh :
Rizky Dwi Lestari, dan Dr. H. Lukmanul Hakim, S.Ag., M.Si

## ABSTRACT
The  results  of  this  study  indicated  that  the  Strategy  carried  out  by  the  Women's Empowerment  and  Child  Protection  Office  of  Karawang  Regency,  as  a  goal  to accelerate  the  role  of  women  and  gender  equality  in  various  fields  of development. At the Goal, the objective increased the role of women in politics. It improved  gender  equality  in  development  planning  documents.  The implementation  environment  of  the  strategy  and  the  threatening  external environment came from the influence of the Patriarchal culture. Theunpreparedness  of  women  in  various  fields  of  development  and  incomplete understanding  of  gender.  Theopportunity  got  great  support  from  the  Karawang Regent. Theinternal environment was supported by good organizational capacity. Determining  Direction  carried  out  with  each  SKPD  in  Karawang  who  has  a gender  analysis  workflow  method  namely  (Gender  Analysis  Pathway)  GAP  and (Gender  Budget  Statment)  GBS  by  targeting  a  minimum  of  10  SKPD  and maximizing the quota of 30% women to be legislated until the target of Karawang DPRD Chair is female. The action was carried out by providing socialization to the  SKPD  to  include  the  work  method  of  gender  analysis  in  each  development planning  document  and  providing  training  needed  by  female  legislative candidates.  Learning  was  carried  out  by  conducting  direct  socialization  to  the Head  of  the  SKPD  who  has  the  power  in  the  process  of  making  planning documents and pressing political parties to increase the presence of female party cadres in each training made.
Keyword : Strategy, Development, DPPPA

## A. LATAR BELAKANG MASALAH
Perkembangan  pendekatan  pembangunan  global  dewasa  ini  mulai menitikberatkan pada peran gender dalam pembangunan, gender mulai dikaji dan dimasukan  sebagai  strategi  dalam  pembangunan.  Berangkat  dari  sudut  pandang dasar bahwa semua keberhasilan pembangunan akan sangat tergantung pada peran serta  laki-laki  dan  perempuan  secara  bersamaan  sebagai  pelaku  dan  sasaran pembangunan.  Ketidakseimbangan  serta  peminggiran  terhadap  peran  serta  dari laki-laki  dan  perempuan  tersebut  bisa  berakibat  pada  kesenjangan,  ketidakadilan bahkan  penindasan  dari  elemen  satu  terhadap  elemen  lainnya.  Oleh  karena  itu,
semua  program  pembangunan  harus  memperhatikan  dan  diorientasikan  pada pencapaian  dan  optimalisasi  peran  gender  yang  setara  antara  laki-laki  dan perempuan.
Menurut  Mansour  Fakih  (2006:  71)  gender  diartikan  sebagai  suatu  sifat yang  melekat  pada  kaum  laki-laki  maupun  perempuan  yang  dikonstruksikan secara  sosial  maupun  kultural.  Perubahan  ciri  dan  sifat-sifat  yang  terjadi  dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender. Artinya konsep  gender  adalah  hasil  dari  kontruksi  sosial  maupun  kultural  disebuah kelompok masyarakat yang bisa berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, sehingga konsep gender jelas berbeda dengan konsep jenis kelamin/ sex.
Dalam  konferensi  Nairobi  tahun  1985  dibicarakan  kemungkinan memasukkan perspektif gender dalam semua kebijakan negara dan pembangunan serta diperkuat konferensi Beijing 1995 dengan lahirnya platform action strategi gender  mainstreaming .  Dalam  konferensi  tersebut  dibicarakan upaya  mengurangi  praktek  diskriminasi  terhadap  perempuan  yang  kemudian melahirkan  strategi  ketiga  yang  dikenal  dengan  istilah Strategi  Gender Mainstreaming .  Strategi  tersebut  merupakan  pematangan  dari  GAD  yang  tujuan dasarnya  menjadikan  gender  sebagai  arus  utama  dalam  pembangunan.  Sasaran utama  kebijakan  ini  adalah  kebijakan  (negara),  aksi  (masyarakat),  institusi (organisasi dan masyarakat).
Indonesia  telah  menanggapi  isu  gender  dalam  pembangunan  merupakan hal  darurat  yang  harus  segera  diakomidir,  sehingga  di  Indonesia  sendiri  strategi pembangunan  ke  tiga  yakni Gender  and  Development diterjemahkan  menjadi strategi Pengarusutamaan Gender yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan gender ( Gender Mainstreaming )  adalah  strategi  yang  dibangun  untuk  mengintegrasikan  gender menjadi  satu  dimensi  integral  dari  perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunannasionaluntuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
Kabupaten  Karawang  merupakan  daerah  yang  sedang  mengalami perkembangan  pembangunan  yang  sangat  pesat  dari  tahun  ke  tahun  sebagai penyangga  baru  ibukota,  dengan  perubahan  secara  cepat  arah  perencanaan pembangunannya  yang  mengkolaborasikan  sektor  Pertanian  sebagai  jiwa Kabupaten  Karawang  tempo  dulu  dengan  tuntutan  pembangunan  yang  harus segera  direspon  yakni  diadakannya  sektor  industri  terbesar.Dengan  proses pembangunan yang sedang dialami, Kabupaten Karawang menjadi sebuah daerah yang  unik  untuk  diteliti sebab  pembangunannya  baru  mulai  berkembang  menuju kabupaten besar yang didalamnya akan terjadi banyak proyek pembangunan fisik dan pembangunan manusia.
Jumlah  penduduk  Karawang  yang  tercatat  di  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Karawang per tahun 2015 ialah berjumlah 2.273.579 jiwa, sedangkan untuk  rasio  jumlah  laki-laki  ialah  1.166.478  jiwa  dan  rasio  jumlah  perempuan 1.107.101  jiwa  dengan  jumlah  rasio  jenis  kelamin  ialah  105,36.    Pembangunan manusia  dengan  jumlah  penduduk  sebanyak  diatas  dapat  terlaksana  dengan  baik salah  satunya  dengan  menggunakan  strategi  pembangunan  yang  berarusutama gender  atau  PUG.  Sebab  yang  diperhatikan  adalah  bagaimana  pengembangan masing-masing peran yakni peran laki-laki dan peran perempuan diseluruh aspek
pembangunan  dapat  diberdayakan  dengan  maksimal,  sehingga  masing-masing menjadi mandiri dan tidak hanya bergantung pada lainnya.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  anak  adalah  SKPD yang  fokus  menjalankan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  dalam  urusan  Perempuan  dan Anak. DPPPA ini telah dibentuk memiliki lembaga khusus yang konsen terhadap Gender  Mainstreaming yakni  Bidang  Pengarusutamaan  Gender  yang  memiliki tupoksi  sesuai  dengan  SK  Bupati  Kabupaten  Karawang  nomor  46  tahun 2016.Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  anak  tahun  2016  –  2021  menjelaskan  bahwa  berdasarkan  berbagai permasalahan,  hasil  rakor  SKPD  terkait  monev  lapangan  dan  kajian  kasus  yang dilaporkan serta potensi dan kondisi yang ada terdapat banyak isu strategis dalam pembangunan  pemberdayaan  perempuan,  diantaranya  :Masih  kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan. Masih kurangnya Kualitas  perempuan  terlihat  dari  sumbangan  pendapatan  perempuan  dan keterwakilan perempuan dilegislatif yang rendah.Sehingga bidang PUG membuat program  kerja  Peran  Serta  dan  Kesetaraan  Gender  dalam  Pembangunan  sebagai cara untuk menanggapi isu-isu strategis diatas.Namun setelah dua tahun program Peran Serta dan Kesetaraan Gender berjalan justifikasi data yg ditemukan penulis menemukan  kenyataan  lain  yang  terjadi  dilapangan,  seperti  hasil  wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Hesti Rahayu MM :
“Hingga  sampai  hari  ini  jumlah  SKPD  yang  ada  di  Karawang    berjumlah  21 SKPD  dan  yang  baru  menerapkan  analisis  gender  GAP  ( Gender  Analysis Pathway ) dan ( Gender Budget Statmens ) dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunanya baru berjumlah 3 SKPD itu pun belum semuanya hanya beberapa program  yang  sudah  memiliki  analisis  gender  di  ke  3  SKPD  tersebut,  yakni  2 kegiatan  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DPPPA) yakni Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan  Kota  Layak  Anak    ,  1  kegiatan  di  Dinas  Kesehatan  yakni  Peningkatan Pelayanan  Kesehatan  Ante  Nasional  dan  terakhir  1  program  di  Dinas  Pangan yakni  Program  Peningkatan  Ketahanan  Pangan    yang  sudah  memiliki  dokumen analisis gender tadi.
Ditambah  peran  serta  perempuan  dalam  pembangunan  khususnya  dalam aspek politik di Kabupaten Karawang tahun 2014 - 2019 masih cukup rendah, hal ini terlihat dari keterwakilan perempuan dilegislatif yakni dari 50 anggota dewan yang mewakili seluruh daerah pilihan di Kabupaten Karawang baru ada 10 dewan perempuan  yang  mampu  lolos  dan  memiliki  jabatan  strategis  sebagai  aktor pembuat kebijakan dilegislatif. Lebih jauh dijelaskan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 1.3

## Nama Anggota Dewan Perempuan di Kabupaten Karawang tahun 2014-2019
No. Nama Anggota Dewan Partai Politik 1. Indriyani. ST Partai Nasdem 2. Neneng Siti Fatimah SE PKB 3. Rosmilah Amd PDIP 4. Ellevia Khrissiana ST PDIP 5. Nyi Sekar Arum SH PDIP 6. Sri Rahayu Agustina Partai GOLKAR 7. Saidah Anwar Partai GOLKAR 8. Suci Nurwinda Partai Demokrat 9. Dewi Rohayati S.Si PAN
Sumber  :  Laporan  Sekretariat  Dewan  kepada  DPPPA  tentang  data  terpilah  laki-laki  dan perempuan di Parlemen Kabupaten Karawang .
Tabel di atas menjelaskan baru 5% perempuan Karawang menyumbang perannya dilegislatif.  Padahal  menurut  Jamilahshay  strategi  PUG  ini  ialah  strategi pembangunan yang harus masuk kedalam ranah kebijakan dan salah satu indikator ketercapaian  kebijakan  yang  responsif  gender  adalah  adanya  perwakilan  yang seimbang dari laki-laki dan perempuan dalam pembuatan kebijakan.
Berangkat  dari  fenomena  diatas  maka  diperlukan  Strategi  yang  lengkap dan sesuai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DPPPA) sebagai  SKPD  yang  fokus  membidangi  implementasi  PUG  di  daerah  untuk meningkatkan  Peran  Serta  dan  Kesetaraan  Gender  dalam  Pembangunan  di Kabupaten Karawang.
Sehingga rumusan masalah penelitian sebagai berikut :
1. BagaimanaTujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten  Karawang  dalam  Program  Peran  Serta  dan  Kesetaraan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Karawang
2. Bagaimana  Lingkungan  Internal  maupun  Eksternal  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Karawang  dalamProgram Peran  Serta  dan  Kesetaraan  Gender  dalam  Pembangunan  di  Kabupaten Karawang ?
3. Bagaimana  Pengarahan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dalam Program Peran Serta dan
4. Bagaimana  Aksi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dalam Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Karawang ?
5. Bagaimana  Pembelajaran  yang  didapat  oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dalam Program Peran  Serta  dan  Kesetaraan  Gender  dalam  Pembangunan  di  Kabupaten Karawang ?

## B. KERANGKA PEMIKIRAN
Berdasarkan  Kebijakan  Nasional  Pengarusutamaan  Gender  yakni  Intruksi Presiden  Nomor  9  tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  dalam Pembangunan  Nasional  yang  ditujukan  untuk  lembaga  pemerintahan  sampai  ke tingkat Gubernur dan Bupati/Walikota, maka setiap lembaga yang ditunjuk harus segera meresponnya. Dalam hal ini Kabupaten Karawang sudah merespon intruksi tersebut  dengan  membuat  OPD  yang  konsen  terhadap  kebutuhan  terlaksannaya intruksi  tersebut  yakni  DPPPA  dengan  dibentuknya  bidang  khusus  yakni  bidang Pengarusutamaan Gender pada tahun 2016.
Pelaksanaan arus utama gender dalam pembangunan atau Pengarusutamaan  Gender  ini  pada  akhirnya  bermuara  pada  pembangunan  yang berkeadilan  gender.  Artinya  pembangunan  memenuhi  khitahnya  sebagai  alat untuk  melakukan  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  secara  multidimensional, karena  memenuhi  kebutuhan  dan  kesejahteraan  sampai  pada  taraf  terkecil
kelompok masyarakat yakni laki-laki dan perempuan. Kemudian pengarusutamaan  gender  ini  bisa  berhasil  terlaksana  apabila  peran  serta  laki-laki dan  perempuan  dalam  pembangunan  sudah  setara,  sebab  dengan  begitu  mereka bisa  menyuarakan  setiap  kebutuhan  untuk  mensejahterakan.  Maka  dari  itu  perlu adanya  Strategi  Peran  Serta  dan  Kesetaraan  Gender  dalam  pembangunan  di Kabupaten  Karawang,  Geoff  Mulgan  (2009)  lebih  lengkap  menjelaskan  bahwa proses  kerangka  kerja  strategi  terdiri  dari  lima  tahapan,  yaitu,  mengetahui  dan menentukan  tujuan  ( purposes ),  menganalisa  lingkungan  ( environments )  internal maupun  eksternal,  menentukan  arah  ( direction )  capaian  strategi  ,  menentukan aksi/tindakan  ( action )  yang  hendak  dilakukan,  menganalisa  pembelajaran ( learning ) yang didapat.
Pertama  ialah  mengetahui  dan  menentukan  tujuan  ( purposes ),  dalam dimensi  ini  dijelaskan  antara  lain  agar  dapatmemahami  mengapa  tujuan  tersebut menjadiseusatu  yang  penting  dan  bernilai,  kemudian  apa  yang  membuat  tujuan tersebut menjadi sebuah kebutuhan untuk dilaksanakan oleh lembaga tersebut dan harapan seperti apa yang dimiliki dalam pelaksanaan tujuan tersebut.
Kedua ialah menganalisa lingkungan ( environments ) baik internal maupun eksternal organisasi, artinya dalam konteks tindakan perlu dianalisa ancaman dan kesempatan  seperti  apa  yang  mungkin  akan  ada  dimasa  mendatang,  kemudian menganalisa  sejauh  mana  kapasitas  organisasi  pelaksana  startegi  tersebut memiliki daya untuk meresponnya.
Ketiga  ialah  menentukan  arah  ( direction )  capaian  strategi,  antara  lain menentukan prioritas strategi apa saja yang hendak dibuat dan target apa saja yang hendak dicapai dalam waktu tertentu yang sudah sama-sama disepakati
Keempat ialah menentukan aksi/tindakan ( action ) yang hendak dilakukan, ditahap  ini  berisi  antara  lain  strategi  apa  yang  akan  digunakan  dalam  mencapai tujuan  tersebut,  kebijakan  seperti  apa  yang  sudah  dikeluarkan  selama  mencapai tujuan tersebut dan implementasi seperti apa yang sudah dilakukan selama ini.
Kelima  ialah  menganalisa  pembelajaran  ( learning )  yang  didapat,  antara lain berisi  umpan balik  dari strategi  yang sudah  dilakukan  yang datang dari segi politik maupun publik dan bagaimana cara menyikapinya dan terakhir bagaimana evaluasi  yang  hendak  dilakukan  dalam  implementasi  strategi  yang  sudah dilakukan.

## C. METODE PENELITIAN
Menurut Sugiyono Sugiyono (2016:  26) metode penelitian pada dasarnya merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan    data  dengan  tujuan  dan  kegunaan tertentu.  Berdasarkan  hal  tersebut  terdapat  empat  kata  kunci  yang  perlu diperhatikan  yaitu,  cara  ilmiah,  data,  tujuan  dan  kegunaan.  Metode  penelitian yang  digunakan  penulis  ialah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.
Menurut Sugiyono (2016:13) menjelaskan metode penelitian kualitatif sebagai berikut  :  Metode  penelitian  kualitatif  diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat  pospositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  objek yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi
(gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan  makna  daripada  generalisasi”.  Dari  metode  penelitian  tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran dan mendapatkan infromasi yang lebih mendalam.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  pembahasan  ini  peneliti  akan  menguraikan  hasil  penelitian  yang menggabungkan data hasil temuan dilapangan dengan konsep yang menjadi tools of analysis penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori Strategi Geoff Mulgan yang memiliki lima dimensi teori, yaitu, Tujuan, Lingkungan, Menentukan Arah, Aksi  dan  Pembelajaran  sebagai tools  of  analysis dari  program  peran  serta  dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
Program  peran  serta  dan  kesetaraan  gender  dalam  pembangunan  merupakan program  kerja  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten  Karawang  yang  dilaksanakn  oleh  Bidang  Pengarusutamaan  Gender dan  sudah  berjalan  sejak  tahun  2016.  Program  tersebut  memiliki  beberapa kegiatan yakni :
1. Pelaksanaan Implementasi Pengarusutamaan Gender
2. Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
3. Fasilitasi Kegiatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia
Dalam  hal  ini  KPPI  berposisi  sebagai  mitra  strategis  bidang  PUG  untuk meningkatkan  peran  perempuan  dalam  pembangunan  politik  di  Karawang. Kewenangan  KPPI  terhadap  dinas  hanya  sebagai  mitra  startegis  saja  sehingga KPPI  bisa  dengan  leluasa  memilih  program  kerja  apa  saja  yang  akan  dikerjakan sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi  dan  KPPI  wajib  memberikan  laporan  kerja pertanggungjawabannya  setiap  tahun  kepada  DPPPA.  Sehingga  peneliti  meneliti langsung pada organisasi KPPI untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
1. Tujuan
Dalam  wawancara  yang  sudah  dilakukan  peneliti  dengan  beberapa narasumber. Terkait tujuan program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan,  DPPPA  khususnya  bidang  PUG  telah  memiliki  tujuan  yang jelas  dan  terarah  yaitu  meningkatkan  Peran  Perempuan  dalam  setiap  aspek pembangunan yang ada, agar partisipasi perempuan bisa lebih besar dan setara dalam pembangunan dan sama-sama bisa menikmati  hasil dari pembangunan yang  ada.  Dan  mampu  meningatkatkan  secara  indikator  keberhasilan  yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tujuan tersebut juga dilandasi atas kebutuhan yang ada hari ini bahwa ternyata  perempuan  masih  minim  partisipasinya  dalam  berbagai  aspek pembangunan  dan  itu  membuat  perempuan  tidak  bisa  menikmati  hasil  yang sama  dari  pembangunan  sehingga  perlu  adanya  percepatan  strategi pengarusutamaan  gender  agar  adanya  keseimbangan  atau  kesetaraan  gender didalamnya.  Dan  langkah  tersebut  dapatlah  ditempuh  selain  memastikan setiap  SKPD  yang  membuat  rencana  pembangunan  sudah  memiliki  metode alur  kerja  analisis  gender  juga  meningkatkan  partisipiasi  perempuan  dalam
politik  khusunya  di  legislatif  sebagai  salah  satu  pintu  untuk  mengeluarkan kebijakan terhadap pembangunan.
2. Lingkungan
Setelah  peneliti  pahami  data  yang  didapatkan  dari  wawancara mendalam dengan narasumber. Pertama , secara lingkungan eksternal hal yang mengancam  program  peran  serta  dan  kesetaraan  gender  dalam  pembangunan ialah  budaya  patriarki  yang  masih  kental  tertanam  didalam  mindset-mindset para  pekerja  SKPD  yang  masih  menganggap  urusan  gender  ialah  urusan perempuan  saja  sehingga  acuh  tak  acuh  ketika  meresponnya.  Ditambah ketidakpahaman  tentang  pengertian  gender,  isu-isu  gender  dan  kebutuhan percepatannya  dalam  pembangunan  sehingga  untuk  beberapa  waktu  pertama sulit  memperkenalkan  mereka  dengan  metode  alur  kerja  analisis  gender, terlebih membuat dokumen yang responsif gender itu tidaklah mudah.
Hal  ini  juga  senada  dengan  hasil  kontestasi  pemilihan  anggota legislatif  Kabupaten  Karawang  karena  para  konstituen  masih  belum memberikan  kepercayaan  yang  besar  terhadap  perempuan  mampu  menjadi seorang  anggota  dewan  dan  lebih  memilih  laki-laki  menjadi  wakilnya  di DPRD.  Meskipun  dengan  pengalamannya  menjadi  seorang  Wakil  Ketua DPRD  Karawang  ibu  Hj.  Sri  Agustina  menyampaikan  bahwa  besarnya partisipasi  perempuan  didalam  legislatif  itu  tergantung  kemauan  perempuan untuk  berjuang  sampe  akhir  secara  maksimal,  namun  peneliti  berpendapat bahwa  caleg  perempuan  ini  bisa  sampai  pada  kursi  anggota  DPRD  ketika memang  pemilihnya  bisa  menjatuhkan  pilihannya  pada  perempuan  sebagai wakilnya  di  DPRD.  Sehingga  lingkungan  eskternal  yang  mempengaruhi berupa budaya patriarki ini haruslah secara masif di tangani dengan optimal.
Selain  ancaman  yang  datang  dari  luar,  kesempatan  yang  datang  pun menjadi  salah  satu  yang  mempengaruhi  keberhasilan  program,  kesempatan dari  lingkungan  eksternal  datang  dari  Bupati  Kabupaten  Karawang  yang cukup  merespon  pentingnya  percepatan  pengarusutamaan  gender  dengan mengeluarkan  SK  Pokja  Gender  dan  memiliki  target  tertentu  yakni  anugerah parahita eka praya dalam pelaksanaan programnya.
Kedua dalam lingkungan internal, kapasitas organisasi merupakan hal yang  memberikan  pengaruh  dalam  maksimalnya  sebuah  program.  Sejauh  ini kapasitas  organisasi  yang  dimiliki  oleh  bidang  PUG  dan  KPPI  cabang Karawang  dinilai  cukup  baik  karena  setiap  pelaksana  programnya  sudah mampu  memenuhi  tugasnya,  meski  di  bidang  PUG  tidak  memiliki  pekerja lapangan namun sejauh ini cukup lancar.
3. Menentukan Arah
Dalam  dimensi  ketiga  ini  terdapat  dua  point  yakni  menentukan  arah program  dan  target  yang  hendak  dicapai.  Dalam  program  peran  serta  dan kesetaraan  gender  dalam  pembangunan,  arah  yang  akan  dicapai  bidang  PUG sudahlah  jelas  yakni  pemenuhan  setiap  SKPD  yang  ada  di  Kabupaten Karawang  untuk  memiliki  metode  alur  kerja  analisis  Gender,  agar  setiap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan bisa responsif gender dan  akhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat responsif  gender.  Begitupun  arah  yang  dimiliki  KPPI  ialah  memaksimalkan
kuota  30%  sehingga  arah  pembangunan  di  kabupaten  karawang  bisa  sama- sama kita kawal agar berkeadilan gender.
Kemudian  dari  masing-masing  arah  tersebut  sudah  ditentukan  target masing-masing  yang  hendak  dicapainya,  dan  penulis  menilai  targetnya  juga sudah  sangat  jelas  meskipun  cukup  berat  yakni  DPPPA  menargetkan  dari  21 SKPD yang ada di Karawang ada 10 SKPD yang mampu membuat  renacana program, kebijakan menggunakan metode alur kerja analisis gender, kemudian sesuai  dengan  arahan  bupati  DPPPA  menargetkan  Anugerah  parahita  eka praya untuk bisa didapatkan oleh Karawang. KPPI sendiri ditahun 2019 nanti menargetkan  terpenuhinya  kuota  30%  anggota  dewan  perempuan  dan  Ketua DPRD perempuan.

## 4. Aksi
Dimensi  aksi  ini  memiliki  beberapa  point  didalamnya  yaitu  Strategi yang  dijalankan,  kebijakan  apa  yang  telah  dikeluarkan,  struktur  yang  sudah dibentuk dan implementasi yang dilakukan.
Pertama ,  strategi  yang  dijalankan,  berdasarkan  data  yang  didapatkan penulis DPPPA sudah menjalankan starteginya dalam program peran serta dan kesetaraan  gender  baru  sekedar  memberikan  sosialisasi-sosialisasi  terhadap setiap  SKPD  agar  memahami  pentingnya  percepatan  kesetaraan  gender kemudian  dilanjutkan  dengan  memaksimalkan  mitra-mitra  strategis  DPPA untuk  dapat  memaksimalkan  lagi  setiap  potensi  organisasi.  Namun  menurut peneliti  tidak  begitu  jelas  memaksimalkan  mitra-mitra  strategis  ini  dengan cara  apa,  karena  sesuai  dengan  pertanyaan  yang  diajukan  penulis  terhadap narasumber  pun  bahwa  koordinasi  DPPPA  dengan  para  mitra  hanya  bersifat menerima  rencana  program  dan  rancangan  anggaran  lalu  menerima  laporan pertanggungjawaban  setiap  tahunnya,  namun  tidak  ada  pengawasan  yang jelas,  evaluasi  yang  rutin  ataupun  merawat  jaringan  disetiap  organisasinya untuk keperluan program dan mennetukan target setiap tahunnya.  Begitupun strategi  yang  dilakukan  oleh  KPPI,  baru  sekedar  melakukan  sosialiasi, pembekalan  dan  terhadap  calon-calon  anggota  legislatif  saja  yang  mungkin belum didapatkannya di partai politiknya.
Kedua ,  Kebijakan  yang  telah  dikeluarkan,  ada  beberapa  kebijakan yang  membantu  jalannya  program  peran  serta  dan  kesetaraan  gender  dalam pembangunan  meskipun  bukan  kebijakan  yang  langsung  dikeluarkan  oleh DPPPA,  yakni  kebijakan  dikeluarkannya  SK  Kelompok  Kerja  Gender  yang menjadikan  setiap  SKPD  saling  berkoordinasi  dan  bertanggungjawab  untuk menjalankan  percepatan  kesetaraan  gender  dalam  pembangunan.  Peneliti berpandangan  kebijakan  tersebut  sangatlah  penting  untuk  mengikat  seluruh SKPD agar mampu melaksanakan tanggungjawabnya, apalagi itu datang dari Bupati Karawang langsung.
Ketiga ,  Implementasi,  berdasarkan  penelitian  yang  sudah  dilakukan oleh  peneliti  implementasi  dari  program  peran  serta  dan  kesetaraan  gender sudah  baik  bahkan  melampaui  target  yang  pernah  ditargetkan  sendiri  oleh DPPPA,  bahwa  DPPPA  menargetkan  hanya  sepuluh  SKPD  yang  mampu menggunakan metode alur kerja analisis gender ternyata ada duapuluh SKPD yang  mampu  membuat  itu  setelah  sosialisasi  kedua  dilakukan  dengan  target
pesertanya  para  Kepala  SKPD,  ini  merupakan  sebuah  keberhasilan  yang cukup  diapresiasi,  karena  ternyata  ketika  program-program  dari  SKPD tersebut  di  masukan  kedalam  metode  alur  kerja  analisis  gender,  program tersebut sudah responsif gender.
Kemudian  implementasi  dari  program-program  KPPI  pun  menurut penulis  sudah  cukup  baik  dan  lengkap  karena  pembekalalannya  beragam bukan  hanya  untuk  para  calon  anggota  legislatif  tapi  juga  untuk  anggota DPRD perempuan masih diberikan pelatihan dan pembekalan.
5. Pembelajaran
Dalam  dimensi  terakhir  dari  teori  strategi  Geoff  Mulan  yakni Pembelajaran, peneliti berpandanngan bahwa pembelajaran yang didapat oleh DPPPA  khusnya  bidang  PUG  dalam  program  peran  serta  dan  kesetaraan gender sudah cukup baik karena dalam pelaksanaan programnya bidang PUG mampu merespon umpan balik yang datang dengan cukup cepat, ketika respon dari  sosialisasi  pembuatan  setiap  rencana  program  dengan  metode  kerja  alur analisis  gender  kurang  baik  karena  sasaran  pesertanya  hanya  Kepala  Sub Bagian  yang  tidak  memiliki  kekuatan  yang  kuat  distuktural  SKPD  nya, disosialisasi kedua sasaran pesertanya diganti langsung dengan Kepala SKPD sebagai  sasarannya  dan  akhirnya  mendapatkan  respon  yang  sangat  baik  di sosialisasi yang kedua.
Sedangkan KPPI dari data yang didapat peneliti masih menggantungkan  keberhasilan  organisasinya  sebagian  besar  dikontestasi pemilihan calon legislatif nanti sehingga mereka akan melakukan evaluasi dan pembelajaran  besar-besaran  ketika  sudah  mendapatkan  hasilnya.  Padahal idealnya  dengan  melihat  jumlah  partisipasi  yang  kurang  dari  setiap  kader partai politik perempuan pun itu sudah bisa menjadi sebuah tolak ukur untuk melakukan pembelajaran dan evaluasi.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta pengumpulan informasi dan data-data  mengenai  Strategi  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  Karawang  dalam  Program  Peran  Serta  dan  Kesetaraan  Gender, dapat disimpulkan bahwa :
1. Tujuan  dari  program  peran  serta  dan  kesetaraan  gender  dalam pembangunan  adalah  meningkatkan  peran  perempuan  dalam  setiap  aspek pembangunan  agar  partisipasi  peran  laki-laki  maupun  perempuan  dapat setara  dan  sama-sama  bisa  menikmati  hasil  dari  pembangunan.  Sehingga Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG)  dan  Indeks  Pemberdayaan  Gender (IDG) Kabupaten Karawang dapat tinggi.
2. Lingkungan  yang  mempengaruhi  dibagi  menjadi  dua. Pertama , lingkungan  eskternal,  lingkungan  yang  mengancam  darinya  ialah  budaya patriarki  dan  ketidakpahaman  tentang  pemahaman  gender  yang  utuh. Sedangkan  lingkungan  yang  memberikan  kesempatan  yang  bisa dimaksimalkan  adalah  respon  yang  cukup  positif  dari  Bupati  Kabupaten Karawang  sebagai  pimpinan  tertinggi. Kedua ,  lingkungan  internal,
kapasitas  organisasi  yang  dimiliki  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (DPPPA)  dan  Kaukus  Perempuan  Politik  Indonesia (KPPI) cukup baik dan mendukung.
3. Arah dari program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ini  adalah  pemenuhan  seluruh  SKPD  untuk  menggunakan  metode  alur kerja  analisis  gender,  sehingga  akhirnya  ialah  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang yang responsif gender  dan  menjadikan  legislatif  sebagai  pintu  untuk  merumuskan kebijakan dan pembangunan yang responsif gender.
4. Aksi  yang  dilakukan  dari  program  peran  serta  dan  kesetaraan  gender dalam pembangunan ialah pertama , melakukan strategi yang serupa yakni melakuan  sosialisasi-sosialisasi  terhadap  kebutuhannya  masing-masing, Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DPPPA) melakukan sosialisasi ke SKPD dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)  melakukan sosialisasi ke setiap politisi perempuan karawang.
5. Pembelajaran  yang  didapatkan  ialah  umpan  balik  ketika  pelaksanaan program  tidak mendapatkan hasil  yang cukup baik  sehingga dirubah pola sosialisasinya  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  (DPPPA)  langsung  kepada  Kepala  SKPD  dan  belum  adanya evaluasi  yang  serius  yang  dilakukan  oleh  Kaukus  Perempuan  Politik Indonesia  (KPPI)  untuk  meningkatkan  jumlah  kehadiran  politisi perempuan disetiap kegiatan.
Adapun Saran yang peniliti ajukan sebagai berikt :
1. Memastikan semua program, kebijakan dan kegiatan disetiap SKPD sudah responsif  gender.  Karena  keberhasilan  program  Peran  Serta  dan Kesetaraan  Gender  dalam  pembangunan  baru  sekedar  di  dokumen perencanaannya  saja  yang  sudah  responsif  gender  namun  yang  paling vitalnya  justru  muncul  di  implementasi  setiap  perencanaan  tersebut  dan mengawal  perwakilan  perempuan  di  DPRD  untuk  membuat  kebijakan yang pro gender.
2. Memberikan  pemahaman  terhadap  SKPD  yang  ada  di  Karawang  dan masyarakat luas tentang pentingnya isu  gender dan budaya patriarki  yang menghalanginya dan bergerak aktif menggandeng seluruh partner strategis untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk memberdayakan perempuan dalam semua bidang pembangunaN
3. Memastikan  Metode  Alur  Kerja  Analisis  Gender  menjadi  metode  yang dimasukkan  dalam  setiap  pembuatan  dokumen  perencanaan  dan melakukan  pelatihan  rutin  untuk  membuat  dokumen  perencanaan pembangunan  yang  pro  gender  agar  sesuai  dengan  perkembangan  zaman dan memasang target-target pencapaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Kesetaraan Gender yang terukur.
4. Adanya  monitoring  perkembangan  terhadap  focal  point  pengarusutamaan gender disetiap SKPD oleh DPPPA dan meningkatkan kembali peran dan fungsi Kelompok kerja gender yang sudah dibentuk
5. DPPPA  menggandeng  lembaga  pihak  ke  3  yakni  Organisasi Kemasyarakatan  atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  bersifat mengawasi implementasi dari setiap program yang dianggap pro gender di setiap SKPD  dan monitoring rutin dari DPPPA terhadap para SKPD
Buku
Baramuli AA, 1998. Pemikiran tentang Pembangunan Ekonomi dan Politik Masa Orde Baru . Jakarta : Swadaya
Geoff Mulgan, 2009. The Art Of Public Strategi . Oxford University Press
Heywood  Andrew.  2012. Ideologi  Politik  Sebuah  Pengantar .  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar
J. Salusu, 2000. Pengambilan Keputusan Strateji k Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit . Jakarta : Rasindo
Kristeva  Santoso.  2011. Negara  Marxis  dan  Revolusi  Protelariat Yogyakarta  : Pustaka Pelajar
Mansour fakih. 2008 Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Jakarta : Pustaka Pelajar
Muhammad  Suwarsono,  2012. Strategi  Pemerintahan  Manajemen  Organisasi Publik . Jakarta : Erlangga
Siscawati  Mia.  2015. Panduan  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Siklus Pengelolaan Program . Jakarta : Forest Governance Program Phase 2 (FGP 2) Kemitraan
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
________,  2013. Metode  Peneltian  Kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D .  Bandung  : Alfabeta
________, 2010. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D . Bandung: Alfabeta.

## Dokumen
Laporan  Akhir  Analisis  Gender  dalam  Perencanaan  Pembangunan  Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan Kedeputian Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementrian PPN/ BAPPENAS tahun 2007
Kertas Kebijakan 1 tentang Pengarusutamaan Gender Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19 Juni 2011
Perempuan  Penggerak  Pembangunan  Bupati  Kabupaten  Karawang  pada Pelantikan Pengurus Asosiasi Analisa Kebijakan Indonesia
Evaluasi  Pengarusutamaan  Gender  disembilan  Sektor  Pembangunan  Direktorat Kependudukan  dan  Pemberdayaan  Perempuan  BAPPENAS  bekerjasama  dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2006

## Sumber Hukum
Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Intruksi Pengarusutamaan Gender
Kepmendagri  67/2011  pedoman  umum  pelaksnaaan  PUG  dalam  pembangunan nasional

## SK Bupati Karawang nomor 470.05 tentang POKJA PUG
Rencana  Strategis  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten Karawang tahun 2018