Vol. 5. No. 1  (2022) 68-83 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

## Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia
Agus Hermanto; Arif Fikri; Imam Nur Hidayat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia Fakultas Syari’ah Universitas Darussalam Gontor, Indonesia email: gusher.sulthani@radenintan.ac.id ; ariffikri@radenintan.ac.id ; imanhaiban@yahoo.com imanhaiban@yahoo.co.id Submitted: Revised: Published: 23-03-2022 25-04-2022 27 -06-2022 DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.433

## Abstract
Interfaith marriage is not a new problem in Indonesia, but a problem that often occurs in society, even though the laws and regulations on marriage have regulated it, in reality there are still such marriages in society. Like the marriage in  Semarang,  Central  Java,  which  sparked  a  lot of  debate  among  legal experts. What's interesting is how the interfaith marriage procession can be held solemnly, then what is the law, both legally and formally? The purpose of this study was to find scientific answers regarding interfaith marriages that occurred in Semarang, Central Java. This type of research is qualitative, by revealing the historical-philosophy of the socio-empirical reality that occurs in society with the form of normative studies. The results of this study indicate that the laws and regulations regarding marriage in Indonesia prohibit interfaith marriages, as well as the Compilation of Islamic Law (KHI) and MUI Fatwa Number: 4 /MUNAS/VII/MUI/8/2005 concerning Interfaith Marriage. The reality of marriages that have occurred so far, including in Semarang, Central Java, is that they are only registered in the Civil and Church Registry, but are not registered with  the Marriage Registrar at the Office of Religious Affairs (KUA).
Keywords: Questioning; Different Religion

## Abstrak
Perkawinan beda agama bukanlah problem baru di Indonesia, namun persoalan yang sering terjadi di tengah-tengah  masyarakat,  walaupun  Peraturan  perundang-undangan  tentang  perkawinan  telah mengaturnya,  namun  realitanya  masih  terdapat  perkawinan  tersebut  di  masyarakat.  Seperti perkawinan di Semarang Jawa Tengah, yang memantik banyak perdebatan di kalangan pakar hukum. Yang menarik adalah bagaimana prosesi pernikahan beda agama dapat digelar dengan khitmat, lantas bagaimana  hukumnnya  baik  secara  legal  maupun  formal?  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menemukan jawaban ilmiah mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Semarang Jawa Tengah. Penelitian ini jenis kualitatif, dengan menguak kembali  filosofi-historis terhadap realita  sosio-empiris yang terjadi di tengah masyarakat dengan bentuk studi normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia melarang kawin beda agama, begitu juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa MUI Nomor: 4 /MUNAS/VII/MUI/8/2005 tentang Nikah Beda Agama. Adapun realita perkawinan yang selama ini terjadi, termasuk di Semarang Jawa
Tengah adalah hanya dicatatkan di Sipil dan Gereja, namun tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).
Kata Kunci: Menyoal; Beda Agama

## A. PENDAHULUAN
Nikah adalah salah satu cara untuk melestarikan kelangsungan hidup manusia, al-Qur’an dan  al-Sunnah  menganjurkan  agar  orang  yang  sudah  mampu  untuk  menikah  agar  segera menikah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika pernikahan itu terjadi  di antara dua orang yang  berbeda  agama. 1 Al-Qur’an  telah  mengisahkan  pernikahan  beda  agama  sebelum kenabian Muhammad saw., di antaranya kisan Nabi Nuh, Nabi Luth. 2 Dalam tinjauan tentang perkawinan beda agama terdapat beberapa kajian, diantaranya Muhammad Ilham, Nikah Beda Agama  dalam  Kajian  Hukum  Islam  dan  Tatanan  Hukum  Nasional, Perkawinan  beda  agama sering terjadi di masyarakat Indonesia, dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas ada larangannya. Juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44 juga. Hal yang sama juga terlihat dalam Fatwa MUI. Meskipun demikian, ada juga beberapa pendapat ulama yang membolehkan perkawinan beda agama dari laki-laki dan perempuan muslim ahli kitab. Menyikapi hal tersebut, sudah sepatutnya melihat kondisi sosial masyarakat di Indonesia yang menjunjung tinggi norma-norma agama. 3
Muhammad  Ashsubli, Undang-Undang  Perkawinan  Dalam  Pluralitas  Hukum  Agama (Judicial  Review  Pasal  Perkawinan  Beda  Agama) ,  Pernikahan  beda  agama  memang  menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat dengan pluralisme. Pernikahan beda agama tidak bisa begitu saja dihilangkan hanya dengan peraturan  hukum,  karena  mencintai  orang  lain  tidak  bisa  dibatasi  dengan  agama.  Keutuhan dan  keharmonisan  hubungan  menjadi  dambaan  bagi  semua  pasangan  suami  istri,  tak terkecuali  pasangan  suami  istri  beda  agama.  Perbedaan  agama  memang  menjadi  suatu  hal yang  rentan  terhadap  munculnya  masalah  dan  konflik  dalam  kehidupan  berumah  tangga pasangan beda agama, karena banyak perbedaan dalam pola pikir, cara pandang, aktivitas dan kebiasaan sehari-hari yang sedikit banyak disebabkan oleh perbedaan agama yang dimiliki oleh keduanya. Melalui penetapan inkracht oleh Mahkamah Konstitusi. 4
Abdul Jalil, Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia .  Dalam  kajian  hukum  Islam,  pernikahan  beda  agama  diklasifikasikan  pada  tiga katagori:  pernikahan  pria  muslim  dengan  wanita  musyrik;  pernikahan  pria  muslim  dengan wanita ahlulkitab; dan pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim. Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif
1 Ali Yusuf al-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 139
2 Muhammad Amin Suma, Kawin Beda Agama di Indonesia, (Tanggerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 99-100
3 Ilham,  Muhammad.  "Nikah  Beda  Agama  Dalam  Kajian  Hukum  Islam  Dan  Tatanan  Hukum  Nasional." TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum 2.1 (2020).
4 Ashsubli,  Muhammad.  "Undang-Undang  Perkawinan  Dalam  Pluralitas  Hukum  Agama  (Judicial  Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." Jurnal Cita Hukum 3.2 (2015), hlm. 289-302.
telah  melarang  nikah  beda  agama.  Karena  itu,  Kantor  Urusan  Agama  maupun  Catatan  Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa nikah beda agama. 5
Perkawinan  beda  agama  bukanlah  problem  baru  di  Indonesia,  namun  persoalan  yang sering  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat,  walaupun  Peraturan  perundang-undangan tentang  perkawinan  telah  mengaturnya,  namun  realitanya  masih  terdapat  perkawinan tersebut di masyarakat. Seperti perkawinan di Semarang Jawa Tengah, yang memantik banyak perdebatan  di  kalangan  pakar  hukum.  Yang  menarik  adalah  bagaimana  prosesi  pernikahan beda  agama  dapat  digelar  dengan  khitmat,  lantas  bagaimana  hukumnnya  baik  secara  legal maupun  formal?  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  jawaban  ilmiah  mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Semarang Jawa Tengah.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini jenis kualitatif, dengan menguak kembali filosofi-historis terhadap realita sosio-empiris yang terjadi di tengah masyarakat dengan bentuk studi normatif.

## C. PEMBAHASAN
Dalam  hal  pernikahan  beda  agama  ada  beberapa  pendapat  para  ulama’  tentang hukumnya,  yaitu; Pertama, Menikahi  wanita  musyrik.  Haram  bagi  seorang  muslim  untuk menikah  dengan  kafir  majusi  baik  ia  menyembah  api,  komunisme,  penyembah  sapi, perempuan  beragama  politeisme  (manunggaling  kawulo  lan  gusti)  perempuan  zindiq,  atau berhala. 6 Firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 221. surat al-Mumtahanat ayat 10. 7 Kedua, Menikahi perempuan ahli kitab. Perempuan muslim halal kawin dengan perempuan ahli kitab yang merdeka, sebagaimana firman Allah swt., dalam surat al-Ma’idah ayat 5 .
Ibnu  Munzir  berpendapat  bahwa  tidak  benar  bagi  orang  yang  mengharamkan  nikah dengan wanita ahli kitab. Dari Ibnu Umar ra., bahwa beliau pernah ditanya oleh laki-laki muslim kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Lalu ia menjawab: Allah mengharamkan orang mukmin  menikah  dengan  orang  musyrik.  Sedangkan  menurut  saya  tidak  ada  perbuatan musyrik  lebih  besar  daripada  seseorang  yang  mengatakan  ,  Isa  adalah  Tuhannya  dan  salah seorang Oknum Tuhan.
Kata Qurthubi, Nahas berkata: pendapat ini menyimpang dari kelompok besar yang telah dijadikan  hujjah,  sebab  orang  yang  mengatakan  halal  menikah  dengan  ahli  kitab  terdiri  dari golongan Shahabat dan Tabi’in. dari golongan sahabat diantaranya Sa’id bin Masayyab, Said bin Jubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Sya’biy, Dhahak, dan ahli-ahli fikih dari berbagai negeri Islam. Firman Allah swt., dalam surat al-Bayyinah ayat 1.
5 Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan 6.2 (2018), hlm. 46-69.
6 Ali Yusuf al-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 139.
7 Abu al-Fuda’ Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qusysyi al-Damasyqy, Tafsir al-Qur’an al-Adzim, (Bairut: Dar al-Tayyibah li al-Nastr wa al-Tauzi’, 1999), hlm. 126.
Antara  ahlu  kitab  dan  musyrik  disini  dipisahkan  dengan  kata  “ waw ”  (dan)  kata penghubung waw (dan) pada pokoknya menunjukkan adanya hal yang berbeda yang pertama dari  yang  kedua.  Disamping  itu,  Utsman  kawin  dengan  Nailah  anak  perempuan  Fara-Fishah Kalbiyah  (Bani  Kalb)  yang  beragama  Nasrani  lalu  masuk  Islam  setelah  ditangannya.  Juga Huzaifah kawin dengan wanita Yahudi penduduk Mada-in. jabir pernah ditanya tentang kawin dengan seorang Yahudi dan Nasrani. Jawabnya: kami pada waktu menaklukkan negeri Syam kawin dengan golongan mereka itu bersama-sama dengan Sa’ad bin Abi Waqqash. 8
Perbedaan antara wanita musyrik dan ahlul kitab, dalam hal ini ada perbedaan pendapat, yaitu; Pertama, Pendapat jumhur yang mengtakan dibolehkannya menikah dengan ahli kitab mereka berhujjah bahwa surat al-Baqarah ayat 211 menjelaskan bahwa larangan menikahi al- musyrikat  adalah  larangan  menikahi  wanita  majusi,  dan  penyembah  berhala,  paganism. Adapun menikahi ahli kitab dibolehkan karena surat al-Ma’idah ayat 5 menghususkan Nash al- Baqarah  ayat  211.  Lebih  lanjut  lagi,  dinatara  hujah  jumhur  ulama’  adalah  bahwa  kata  al- musyrikat tidak mengandung makna ahlu kitab. Sebagaimana surat al-Baqarah ayat 105, dan al-Bayyinah ayat 1.
Begitu juga pendapat para ulama’ salaf yang membolehkan menikahi ahli kitab. Seperti yang  dikatakan  Imam  Qatadah,  yang  dimaksud  dengan  musyrikat  yaitu  wanita  yang  tidak memiliki kitab. Begitu juga ketika Ibrahim bin Adam ditanya Hamad tentang hukum menikahi wanita  Yahudi  dan  Nasrani,  ia  membolehkannya.  Alasanya  bahwa  yang  dimaksud  wanita musyrikat adalah orang yang beragama majusi penyembah berhala. 9
Tambahnya  ayat  al-Baqarah  tidak  menghapus  ( nasikh) ayat  al-Ma’idah,  karena  al- Baqarah merupakan surat pertama yang diturunkan di Madinah, sedangkan surat al-Ma’idah adalah ayat yang terakhir turun, dan kaidah umum dikatakan, ayat terakhir menghapus ayat yang terdahulu dan seterusnya. 10 Meskipun jumhur ulama membolehkan menikahi ahli kitab, tapi  hukumnya  adalah  makruh.  Sebagaimana  yang  diriwayatkan  dari  Umar  bin  Khattab  ra., bahwa  ketika  Thalhah  bin  Ubaidillah  menikahi  wanita  Yahudi,  juga  Hudzaifah  bin  al-Yaman menikahi  wanita  Nasrani,  Umar  bin  Khattab  yang  mengetahui  hal  tersebut  menjadi  sangat marah, bahkan ingin memukul mereka berdua . 11
Dijelaskan  oleh  al-Ja’far  Ibnu  Jarir  al-Tabari  seperti  yang  dikutip  Ibnu  Katsir,  Umar membenci  hal  tersebut  agar  kaum  muslimin  tidak  merendahkan  wanita  kaum  muslimah meskipun demikian, terdapat riwayat lain yang meriwayatkan  bahwa Umar bin Khattab juga pernah mengatakan : “Laki-laki muslim menikahi wanita Nasrani, tapi laki-laki Nasrani tidak menikahi wanita muslimah”. 12
Menurut Wahbah Zuhaili, perbedaan wanita ahlu kitab dan musyrikah sangat jelas,  yaitu wanita musyrikah, sedangkan ahlu kitab mereka tetap beriman kepada Allah dan hari akhir,
8 Muhammad Thalib, Perkawinan Menurut Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 82-83
9 Ali Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkan, h. 1/ 124-125
10 Ibid., hlm. 125
11 Abu al-Fuda’, Tafsir al-Qur’an al-Adzim , op.cit., hlm. 582-583
12 Ibid., hlm. 583
halal dan haram, melakukan kebaikan dan kemulyaan serta menjauhkan hal yang buruk dan hina. Islam membolehkan nikah dengan ahli kitab dan melarang menikahi musyrikah adalah karena hal tersebut tidak membahayakan  seorang suami yang muslim. 13
Haram  menikahi  wanita  ahli  kitab,  hal  ini  sebagaimana  pendapat  Ibnu  Abbas,  dalam memahami kedua ayat tersebut (surat al-Baqarah ayat 211 dan al-Ma’idah ayat 5), Ibnu Abbas mengatakan:  “ Rasulullah  melarang  menikahi  semua  wanita  kecuali  yang  beriman  dan berhijrah, dan mengharamkan menikahi wanita manapun kecuali Islam”. sebagaimana firman Allah swt., “ Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalnya” (QS. al-Ma’idah: 5).
Lebih jelas lagi bahwa Imam Fakhruddin al-Razi dalam tafsir Mafatih al-Gahib al-Tafsir al- Kabir yang  mengatakan  bahwa  ahli  kitab  adalah  orang  musyrik.  Menurutnya,  bahwa  para ulama berpendapat bahwa lafadz musyrik dalam ayat tersebut adalah orang kafir dari golongan ahli kitab. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut; Pertama, Dalam surat al-Taubah ayat  30-31  menjelaskan  bahwa  orang  yang  mengatakan  Uzair  anak  Allah  dan  Isa anak  Allah adalah  musyrik. Kedua, Surat  al-Nisa  ayat  48  menjelaskan  bahwa  Allah  mengampuni  segala dosa  kecuali  musyrik,  seandainya  dosa  nasrani  dan  yahudi  bukan  musyrik  pasti  akan diampuninya,  tapi  dikatakan  bahwa  dosa  mereka  adalah  dosa  syririk  yang  tidak  diampuni. Ketiga, Surat  al-Ma’idah  ayat  73  Trinitas  merupakan  kesyirikan  dan  kufur  akbar. Keempat, Rasulullah ketika mengutus berdakwah kepada orang-orang musyrik menyuruh agar mereka masuk keagama Islam, dan orang yang tidak membayar fidyah dan tidak masuk Islam dianggap musyrik. Kelima, Sebagaimana  pendapat  Abu  Bakar  al-Sammu,  ketika  orang  yang  menolak risalah Rasulullah saw., adalah orang musyrik. 14
Perempuan  musyrik  tidak  memiliki  agama  yang  mengharamkannya  berbuat  khianat, mewajibkannya berbuat khianat, kewajibannya berbuat amanat, menyuruhnya berbuat baik dan  melarangnya  berbuat  jahat.  Apa  yang  dilakukannya  dan  pergaulan  yang  dilakukannya terpengaruh  oleh  ajaran  kemusyrikan,  padahal  ajaran  berhala  ini  bersifat  khurafat  dan sangkaan-sangkaan lamunan dan bayangan-bayangan yang dibisikan syaitan. Karena itu ia akan berbuat khianat kepada suaminya dan merusak akidah agama anak-anaknya.
Adapun  perempuan  ahli  kitab  tidaklah  berbeda  dengan  laki-laki  mu’min.  karena  ia percaya kepada Allah dan menyebah kepada-Nya, percaya kepada para Nabi, hari kemudian dan  pembalasannya,  dan  memeluk  agama  yang  menyuruh  berbuat  baik,  mengharamkan berbuat  jahat.  Dan  perbedaan  hakiki  diantara  keduanya,  orang  tersebut  adalah  mengenai keyakinan  kepada  Muhammad  saw.,  orang  yang  percaya  adanya  kenabian,  tidaklah  akan merintang percaya kepada kerasulan Muhammad saw.,  sebagai penutup para Nabi. 15
Selain itu dalam rumah yang terjadi perbedaan faham yang begitu jauh dan keyakinan begitu prinsip, maka rumah tangganya tidak akan dapat tegak dan langgeng. Akan tetapi hal ini
13 Ibid., hlm. 48
14 Ibid., hlm. 48
15 Muhammad Thalib, Perkawinan Menurut Islam, op.cit., hlm. 84-85
berbeda  jika  laki-laki  muslim  kawin  dengan  wanita  ahli  kitab,  sebab  ia  mau  menerima  dan memperhatiakan  agama  isterinya,  dan  menganggap  bahwa  percaya  kepada  kitab  suci  dan Nabi-nabi, agama isterinya bagian dari rukun iman, dimana keimanan islamnya ini tidak akan sempurna tidak percaya kepada kitab dan Nabi-nabi sebelumnya. 16
Dalam  hal  ini  MUI  (Majlis  Ulama  Indonesia  memberikan  fatwanya  bahwa  pernikahan beda agama haram hukumnya. 17 Dal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 211, al-Ma’idah ayat 5, al-Mumtahanat ayat 10 dan al-Tahrim ayat 6. Selain al-Qur’an juga hadits Rasulullah saw., sebagai berikut: “ Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah dari imannya, karena itu, hendaklah ia taqwa kepada Allah dan bagian yang lain”. (HR. al-Tabrani).
Kemudian  hadits  Nabi  yang  diriwayatkan  oleh  Aswad  bin  Sura’i:  “ Tiap-tiap  anak dilahirkan  dalam  keadaan  suci  sehingga  ia  menyatakan  dengan  lidahnya  sendiri.  Maka,  ibu bapaknyalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani dan Majusi”. Oleh sebab itu, MUI  berpendapat  bahwa  nikahan  beda  agama    yaitu  muslimah  dengan  non  muslim  adalah hukumnya haram. “Dan seorang laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita bukan muslim”. MUI  menambahkan,  tentang  perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  ahli  kitab  terdapat perbedaan  pendapat.  “Setelah  mempertimbangkan  mudharatnya  lebih  besar  daripada maslahatnya, MUI menfatwakan bahwa pernikahan itu haram hukumya”. 18
Adapun Ulama’ Nahdhatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa tentang nikah beda agama. Ulama NU menegaskan bahwa nikah antar orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya  tidak  sah  (haram). 19 Majlis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyahjuga  telah menetapkan  fatwa  tentang  nikah  beda  agama.  Secara  tegas  ulama  Muhammadiyah menyatakan bahwa seorang wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki non muslim, hal ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 211, seperti disebutkan bahwa seorang laki-laki muslim juga  dilarang  nikah  dengan  wanita  non  muslim  dan  wanita  muslim  dilarang  walinya  untuk menikahkan dengan laki-laki non muslim.
Ulama’  Muhamdiyah  juga  mengatakan  kawin  beda  agama  juga  dilarang  dalam  agama Nasrani. Dalam perjanjian lama, kitab ulangan 7;3, umat Nasrani juga dilarang untuk menikah dengan yang berbeda agama. “ Jangan juga engkau kawin mengawin  dengan mereka; anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada mereka, atau anak perempuan mereka janganlah kau ambil untuk anakmu laki-laki”. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal  2  ayat  1  bahwa:  “Pernikahan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 20
Islam  membolehkannya  pernikahan  dengan  ahli  kitab  dimaksudkan  untuk menghilanhkan  perintangan-perintangan  hubungan  antara  ahlu  kitab  dan  kaum  muslimin. Terjadilah percampuran dan pendekatan keluarga satu dengan yang lainnya sehingga hal ini
16 Muhammad Thalib, Perkawinan Menurut Islam, op.cit., hlm. 86
17 MUNAS (Musyawarah Nasional), 11-17 Rajab 1400 H/1 Juni 1980 M.
18 Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia),  pada tanggal 1 Juni 1980
19 Muktamar ke-28 di Yogyakarta November 1989.
20 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
memberikan  kesempatan  untuk  dapat  mempelajari  agama  Islam  dan  mengenal  hakekat, prinsip contoh-contohnya yang luhur. Bentuk hubungan seperti ini merupakan  salah satu jalan pendekatan  antara  golongan  Islam  dan  ahli  kitab  dan  merupakan  dahwah  Islam  terhadap mereka. Karena itu bagi orang Islam yang mau nikah dengan perempuan ahli kitab hendaknya tujuan dan maksudnya ini merupakan salah satu tujuan dan maksudnya juga. 21
Nikah  beda  agama  memiliki  mafsadat  dan  mudharat  yang  sangat  besar  dibandingkan manfaatnya,  terlebih  hal  ini  berkaitan  dengan  akidah  dan  syari’ah  orang  muslim.  Adapaun penjelasan sebagai berikut; Pertama, Akidah. Orang kafir mengajak kepada kekafiran. Menurut Wahbah  Zuhaili  dalam Tafsir  al-Munir, telah  diharamkan  pernikahan  muslim  dan  musyrik ataupun muslimah dengan kafir baik termasuk golongan ahli kitab atau tidak, karena mereka orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan mengajak kepada kekufuran, dan membawa amalan yang dapat membawa keneraka. Karena mereka tidak memiliki agama yang benar yang dapat  membimbing  mereka  ,  juga  tidak  memiliki  pedoman  kitab  langit  yang  menunjukkan mereka kejalan yang benar, disamping tabiah antara hati uslim yang penuh cahaya dan iman dan hati kafir yang gelap dan sesat. 22
Menghindari  nikah  beda  agama  supaya  bisa  menjaga  keimanan  yang  dapat menyelamatkan dari api neraka. Firman Allah swt., dalam surat al-Tahrim ayat 6 dan surat al- Baqarah  ayat  211,  nahwa  Ibnu  Katsir  menjelaskan  tentang  larangan  menikah  beda  agama, “Mereka mengajak keneraka”, baik hidup dan berkumpul dengan mereka memotivasi untuk mencintai  dan  mementingkannya  atas  kepentingan  akhirat.  Hilangnya  sumber  kebahagiaan. Menurut Ibnu Katsir, agama itu sangat penting, karena memiliki isteri yang beragama sangatlah mahal, sebab dalam Islam, wanita shalihah adalah perhiasan dunia. Karena memiliki isteri yang beragama merupakan kebahagiaan dan keberkahan hidup. 23
Kedua, Syari’ah. Dilihat dari sisi mudharatnya nikah beda agama banyak mendatangkan mudharat,  diantaranya  adalah  sebagai  berikut;  1)  Nikah  beda  agama  sama  dengan  zina.  2) Hilang  banyak  pahala  ibadah.  3)  Hukum  anak  (hak  nafkah,  perwalian).  4)  Hukum  waris (hilangnya hak waris). 24
1. Problematika Waris dalam Perkawinan Beda Agama
Kata kewarisan berasal dari bahasa Arab yaitu mīrast . Bentuk jama’nya adalah mawârist , yang berarti harta peninggalan orang eninggal yang akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya dari pihak keluarga. 25 Waris ( al-mīrats ), secara etimologi, menurut Muhammad Ali al-Shabuni, adalah bentuk mashdar ( infinitif ) dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-mīrātsan . Yang
21 Muhammad Thalib, Perkawinan Menurut Islam, op.cit., hlm. 85
22 Wahbah  bin  Musthafa  Zuhaili, Tafsir  al-Munir  fi  al-Aqidah  wa  al-Syari’ah  wa  al-Manhaj, cet-ke2, (Damaskus: Dar Fiqr al-Mu’ashir, 1418H), hlm. 292
23 Ibid., hlm. 584
24 Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy al-Syafi’I, Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar, hlm. 20
25 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris , (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11.
berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. 26
Menurut Wahbah al-Zuhaeli waris atau warisan ( mirats ) sama dengan makna tirkah yaitu segala  sesuatu  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  sesudah  wafat,  baik  berupa  harta  maupun hak-hak  yang  bersifat  materi  dan  nonmateri. 27 Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir,  kewarisan menurut  hukum  Islam  adalah  proses  pemindahan  harta  peninggalan  seseorang  yang  telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya  yang  dinyatakan  berhak  menurut  hukum. 28 Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Nisā', 4:11).” 29
Tentang asbab al-nuzul surat al-Nisâ’ ayat 11, dalam Tafsir Jalalain dijelaskan antara lain: bahwa  diketengahkan  oleh  imam  yang  berenam  dari  Jabir  bin  Abdillah,  katanya:  Nabi saw ., bersama  Abu  Bakar  menjenguk  saya  di  perkampungan  Bani  Salamah  dengan  berjalan  kaki. Didapatinya  saya  dalam  keadaan  tidak  sadar  lalu  dimintanya  air  kemudian  berwudu  dan setelah  itu  dipercikannya  air  kepada  saya  hingga  saya  siuman,  lalu  tanya  saya:  "Apa  yang seharusnya  saya  perbuat  menurut  anda  tentang  harta  saya?  Maka  turunlah  ayat:  "Allah mewasiatkan  kepadamu  tentang  anak-anakmu,  bahwa  bagian  seorang  anak  lelaki  sama dengan bagian dua orang anak perempuan". 30
Selain ayat al-Qur'an di atas, dapat pula dijumpai dalam QS. al-Anfâl ayat 72; al-Ahzāb ayat 4; dan al-Nisā’ ayat 7. 22 yaitu:  Sungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman  dan  pertolongan,  mereka  itu  satu  sama  lain  lindung-melindungi.  Dan  Allah  Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. al-Anfāl: 72). Baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (QS. al-Nisā’: 7). Imam al-Bukhari menghimpun hadits tentang hukum kewarisan  tidak  kurang  dari  46  hadits. 31 Imam  Muslim  menyebut  hadits-hadits  kewarisan kurang  lebih  20  hadits. 32 Hadits riwayat  Muttafaq  'alaih  atau  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan Muslim. “Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari  bapaknya  dari  Ibnu  Abbas ra .  Dari  Nabi saw .,  bersabda: "Berikanlah  bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya) ”. (HR. Bukhari dan Muslim). 33
26 Muhammad  Ali  al-Shabuni, Pembagian  Waris  Menurut  Islam ,  Terj.  Basalamah,  (Jakarta:  Gema  Insani Press,  1995),  hlm.  33.  Hilman  Hadikusumah, Hukum  Waris  Adat ,  (Bandung:  Alumni,  1980),  hlm.  23.  W.J.S. Poerwardaminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Depdikbud,  Pusat  Pembinaan  Bahasa  Indonesia, 1982), hlm. 1148.
27 Athoilah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), (Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 2.
28 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 132
29 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Jakarta: Depag RI, 1986), hlm. 116.
30 Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain , (Kairo: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 397.
31 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari , juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), hlm. 2-13.'
32 Imam Muslim, Sahih Muslim , Juz 2, (Jakarta: Dâr lhyâ' al-Kutub al-Arabiyah, t.th)., hlm. 2-5.
33 Imam Bukhari, op. cit ., hlm. 189
Hadits-hadits lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan  dalam  al-Quran.  Misalnya  riwayat  dari  Huzail  ibn  Syurahbil  mengatakan:  “ Telah mengabarkan  kepada  kami  dari  Adam  dari  Syu'bah  dari  Abu  Qais  dari  Huzail  bin  Syurajil berkata: Nabi saw., memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki- laki  seperenam  sebagai  penyempurna  dua  pertiga,  dan  sisanya  untuk  saudara  perempuan” (HR. al-Bukhari). 34
Dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah  penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 undang-undang tersebut menentukan  bahwa  mengenai  harta  bersama,  suami  atau  isteri  dapat  bertindak  atas persetujuan  kedua  belah  pihak.  Mengenai  harta  bawaan  masing-masing,  suami  dan  isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  KHI,  pembahasan masalah waris atau hukum kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171. Dalam perspektif KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  ( tirkah )  pewaris,  menentukan  siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 35
Orang Muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya. 36 Hukum ini  disepakati  para  imam  yang  empat.  Dihikayatkan  oleh  Said  ibn  Musaiyab  dan  an-Nakha'i bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh  mengawini  wanita  kafir,  wanita  Islam  tidak  boleh  dikawini  lelaki  kafir. 37 Menurut  al- Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (berlainan agama). 38
Mayoritas  Ulama  mengajukan  alasan,  apabila  yang  menjadi  ketentuan  hak  mewarisi adalah  saat  pembagian  warisan,  tentu  akan  muncul  perbedaan  pendapat  tentang mengawalkan  atau  mengakhirkan  pembagian  warisan.  Pemahaman  yang  dapat  diambil  dari
34 Ibid ., hlm. 189.
35 Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI
36 Syekh Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Madzhab , terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 293.
37 TM.Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab , (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 310.
38 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Depag RI, 1986), hlm. 103 Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam, Juz 3 , (Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M), hlm. 98 Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as- Salmi at-Turmuzi, Sunan at-Turmuzi , (Kairo:  Dar al-Kutub al-Misriyyah,  1931),  hlm.  137. Al-Hafidz ibn Hajar al- Asqalani, Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam, (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah tth), hlm. 196. Fatchur Rahman, Ilmu Waris , (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 12.
praktik  pembagian  warisan  Abu  Thalib,  adalah  bahwa  perbedaan  agama  yang  sama-sama bukan Islam tidak menjadi penghalang saling mewarisi. Hakikatnya, antara agama-agama selain Islam  adalah  satu,  yaitu  agama  yang  sesat.  Demikian  pendapat  Ulama-ulama  Hanafiyah, Syafi'iyah,  dan  Abu  Dawud  al-Zahiry.  Dasar  hukumnya  adalah  Firman  Allah swt .,  yang artinya:...maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan... (QS. Yûnus-.32). 39 dan (QS. al-Mâidah: 48). 40 Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur'an bahwa mereka dikatagorikan sebagai orang kafir, para Ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh  siapa  pun,  termasuk  ahli  warisnya  yang  sama-sama  murtad.  Harta  peninggalannya dimasukkan ke baitul-mal sebagai harta fai' atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.
Imam  Hanafi  memberi  ketentuan,  apabila  orang  yang  murtad  memiliki  harta  yang diperoleh  ketika  dia  masih  memeluk  Islam,  dapat  diwarisi  oleh  ahli  warisnya  yang  muslim. Selebihnya, dimasukkan ke baitul-mal. Sudah barang tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisah-pisahkan harta mana yang diperoleh ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah  murtad.  Apabila  tidak  bisa  dipisah-pisahkan,  maka  sebaiknya  semua  kekayaannya dimasukkan ke baitul-mal. 41
Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidâyah al-Mujtahid menerangkan tentang waris beda agama secara rinci yang uraiannya dapat diikuti di bawah ini: 42 Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fuqaha Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak mewaris orang kafir karena  adanya  hadits  sahih  tersebut.  Dalam  pada  itu,  Mu'adz  bin  Jabal  dan  Mu'awiyah  dari kalangan  sahabat,  serta  Sa'id  bin  al-Musayyab  dan  Masruq  dari  kalangan  tabiin,  dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa orang muslim itu mewaris orang kafir.
Adapun mengenai harta orang murtad, jumhur fuqaha Hijaz berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara wajar untuk kaum muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i serta dipegangi oleh Zaid ra., dari kalangan sahabat. 43
Dalam pada itu, Abu Hanifah, ats-Tsauri, jumhur fuqaha Kufah, dan kebanyakan fuqaha Basrah  berpendapat  bahwa  orang  murtad  itu  diwarisi  oleh  para  pewarisnya  yang  memeluk agama  Islam.  Ini  adalah  pendapat  Ali  dan  Ibnu  Mas'ud ra .  dari  kalangan  sahabat. 44 Fuqaha golongan  pertama  berpegangan  pada  keumuman  hadits.  Sedang  fuqaha  golongan  kedua berpegangan dengan mentakhsiskan keumuman hadits dengan qiyas. Qiyas mereka dalam hal ini ialah hubungan kekerabatan para pewaris muslim itu lebih utama dibanding kaum muslim,
39 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit. hlm. 401
40 Muslich Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris , (Semarang: Pustaka Amani, 1981), hlm. 16
41 TM.Hasbi Ash Shiddieqy, op. cit ., hlm. 310.
42 Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid , (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), hlm. 413 – 417.
43 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.86
44 Muslich Maruzi, op. cit ., hlm. 16.
karena pewaris tersebut mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum muslim hanya mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam. 45
Golongan  kedua  ini  menguatkan  pendapat  bahwa  hukum  Islam  masih  diberlakukan terhadap harta orang murtad, dengan bukti hartanya tidak diambil seketika, tetapi ditunggu sampai ia mati. Karena itu, hidupnya masih dianggap dalam rangka memelihara hartanya tetap berada  dalam  hak  miliknya.  Itu  berarti  hartanya  harus  dihormati  sesuai  ketentuan  hukum Islam.  Karena  itu,  hartanya  tidak  boleh  ditetapkan  atas  dasar  kemurtadan,  berbeda  dengan harta orang kafir. 46
Menurut  Syafi'i  dan  yang  lain,  qadla'  salat  yang  ditinggalkan  selama  murtad  dapat diterima,  jika  ia  bertobat  dari  murtadnya.  Golongan  lain  mengatakan,  hartanya  itu ditangguhkan dulu, karena masih kehormatan Islam. Dengan penangguhan itu diharapkan ia mau kembali kepada Islam dan penguasaan kaum muslim terhadap hartanya itu, tidak melalui jalan  warisan.  Sementara  itu,  ada  segolongan  fuqaha  yang  nyleneh  pendapatnya,  dengan mengatakan,  begitu  terjadi  kemurtadan, hartanya  itu  untuk  kaum  muslim.  Menurut  dugaan saya, Asyhab adalah salah seorang yang berpendapat demikian. 47
Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, ats-Tsauri, Dawud dan yang lain-lain berpendapat, bahwa semua  orang  kafir  saling  mewaris.  Sementara  itu,  Syuraih,  Ibnu  Abi  Laila,  dan  segolongan fuqaha membagi agama-agama yang tidak saling mewaris menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani,  Yahudi,  dan  Sabi'in  adalah  satu  agama;  orang-orang  Majusi  dan  mereka yang  tidak mempunyai kitab suci adalah satu agama; dan orang-orang Islam adalah satu agama pula. Dari Ibnu Abi Laila diriwayatkan bahwa ia berpendapat, seperti pendapat Malik.
Malik  dan  fuqaha  yang  sependapat  dengannya  berpegangan  pada  hadits  yang diriwayatkan  oleh  orang-orang  terpercaya  dari  Amr  bin  Syu'aib  dari  ayahnya  dari  kakeknya. Sedang ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpegangan pada sabda Nabi saw. , dari Usamah bin Zaid,  Nabi saw .,  Bersabda:  Orang  muslim  tidak  mewarisi  orang  kafir,  dan  orang  kafir  tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'ala ih). 48
Yang  dimaksud  berbeda  agama  di  sini  adalah  antara  orang  Islam  dan  non-Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam misalnya antara orang Kristen dan Budha tidak termasuk dalam pengertian ini. Seorang ulama kontemporer bernama Yūsuf al-Qaraḍawī menjelaskan dalam  bukunya Hadyu  al-Islām  Fatāwī  Mu’ā’sirah bahwa  orang  Islam  dapat  mewarisi  dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. 49
45 Ibid.
46 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 86.
47 Athoilah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), ( Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 45.
48 Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram, Juz 3 , (Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M), hlm. 98.
49 Al-Qaraḍawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer , terjemah Hadyu al-Islām Fatāwī Mu’āsirah , Jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 850.
Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang  tidak  memperoleh  bagian  harta  warisan  dari  orang  yang  wafat,  karena  adanya  suatu halangan  syara’. 50 Suparman  dalam  bukunya  Fiqh  Mawaris  (Hukum  Kewarisan  Islam), mendefenisikan  wasiat  wajibah  sebagai  wasiat  yang  pelaksanaannya  tidak  dipengaruhi  atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. 51
Yurisprudensi dijadikan sebagai pedoman untuk hakim memutus suatu perkara. Dengan adanya  pedoman  atau  pegangan  yang  ada  dalam  yurisprudensi  tersebut,  maka  akan  timbul konsistensi dalam sikap peradilan dan menghindari putusan-putusan yang kontroversial, hal mana pada gilirannya akan memberikan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan terhadap peradilan  dan  penegakan  hukumnya,  baik  di  forum  nasional  dan  terutama  tingkat internasional.
Yurisprudensi dalam pemberian wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara waris beda agama Putusan hakim sebagai salah  satu  sumber  hukum  formal,  maka  yurisprudensi  mempunyai  kedudukan  penting eksistensinya apabila dihubungkan terhadap tugas dan kewenangan hakim. Berikut beberapa Putusan Mahkamah Agung 52
Pertama, Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  368.K/AG/1995.  Harta  yang  diperoleh anak  kandung  non-Islam  dari  3/4  menjadi  sama  dengan  bagian  yang  diperoleh  seorang  ahli waris anak perempuan. perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang diperoleh  anak  kandung  non-Islam  dari  Yang  menjadi  sama  dengan  bagian  yang  diperoleh seorang  ahli  waris  anak  perempuan. Kedua, Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomer 51.K/AG/1999 tanggal  29 September 1999. Dalam kasus  ini Mahkamah Agung memutuskan ahli waris non-Muslim berhak mendapatkan harta warisan pewaris berdasarkan wasiat wajibah yang  kadar  bagiannya  sama  dengan  bagian  ahli  waris  lain  yang  beragama  Islam. Ketiga, Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No  16  K/AG/2010.  Dalam  perkara  ini  Mahkamah  Agung memutuskan bahwa istri yang non muslim tersebut berhak mendapat warisan melalui wasiat wajibah dengan jumlah yang didapat sebesar ¼ bagian ditambah dengan ½ bagian dari harta bersama.  Sedangkan,  ahli  waris  yang  muslim  mendapat  bagian  1/5  bagian.  Dengan perbandingan  bagian  untuk  saudara  perempuan  dan  laki-laki  adalah  1:2. Keempat, Putusan Kasasi  No  721  K/AG/2015  tentang  perkara  waris  beda  agama  juga.  Dimana  pewaris meninggalkan  seorang  istri  muslim  dan  2  (dua)  anak  yang  non  muslim.Mahkamah  Agung memutuskan bahwa istri yang muslim mendapat ½ bagian dari harta bersama dan mendapat 7/24 bagian dan 2 (dua) anaknya yang non muslim mendapat wasiat wajibah sebesar 17/24 bagian dari harta peninggalan setelah dilunasi hutang-hutang almarhum.
50 Abdul  Aziz  Dahlan. Ensiklopedi  Hukum  Islam. (Jakarta:  PT.  Ikhtiar  Baru  Van  Hoeve,  2000),  Jilid  6, hlm .1930.
51 Suparman, et.all,. Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam). (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm . 163.
52 Alip Pamungkas Raharjo, “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018” 1, no. 2 (2019): 14.
Beberapa  putusan  kasasi  tersebut  terlihat  bahwa  hakim  telah  berijtihad  dalam  hal memberikan  Yurisprudensi.  Kemudian  Yurisprudensi  waris  melalui  wasiat  wajibah  dijadikan sebagai  pedoman  untuk  hakim  memutus  yurisprudensi  suatu  perkara.  Dengan  adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan dan menghindari putusan-putusan yang kontroversial, hal mana pada gilirannya akan memberikan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan terhadap peradilan dan penegakan hukumnya, baik di forum nasional dan terutama tingkat internasional. 53 .
Di  beberapa  negara  seperti  seperti  Mesir,  Tunisia,  Maroko  dan  Suriah,  wasiat wajibah dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu dari anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Dalam undang-undang wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan hanya kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia  terlebih  dahulu  dan  mereka  tidak  mendapatkan  bagian  harta  warisan  karena  sebagai zawil arham atau terhalang oleh ahli waris lain. Ketentuan dalam Undang-undang di Mesir ini yang diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 209 KHI.
Dalam  sistem  hukum  Islam  di  Indonesia,  tidak  terdapat  pengertian  definisi  formal tentang wasiat wajibah.  Menurut mantan hakim agung Bismar Siregar, wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara’ 54 .  Eman Suparman berpendapat  bahwa  wasiat  wajibah  adalah  sebagai  wasiat  yang  pelaksanaannya  tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia 55 . Ketentuan mengenai wasiat wajibah yang diakomodir dalam pasal 209 KHI merupakan bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia 56 .  Pasal 209 KHI merupakan upaya ahli hukum Islam di  Indonesia  untuk  mengakomodir  kebiasaan  adopsi  anak  yang  sudah  menjadi  adat  atau kebiasaan di Indonesia.
Melalui ketentuan wasiat wajibah sebagai perluasan dari hukum wasiat, bagi orang tua angkat atau anak angkat, masih dimungkinkan mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris meskipun  tidak  ada  hubungan  kekeluargaan/darah.  Ketentuan  ini  untuk  menyelesaikan sengketa antara anak angkat dengan orang tuanya atau sebaliknya. Wasiat wajibah dalam Pasal 209  KHI  secara  tersirat  mengandung  unsur-unsur: Pertama, Subjek  hukumnya  adalah  anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya. Kedua , Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris  kepada  penerima  wasiat  akan  tetapi  dilakukan  oleh  Negara,  melalui  putusan pengadilan, Ketiga, Bagian  penerima  wasiat  adalah  sebanyak-banyaknya  atau  tidak  boleh melebihi satu pertiga dari harta peninggalan.
53 Syafi’i,  Wasiat  Wajibah  Dalam  Kewarisan  Islam  di  Indonesia,  (Jurnal  Misykat:  Volume  02,  Nomor  02, 2017), hlm.125
54 Bismar Siregar, Perkawanin, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1985), hlm. 34.
55 Eman Suparman, Inti Sari Hukum Waris Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 37.
56 Moh  Muhibbin,  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam:  Sebagai  Pembaharuan  Hukum  Positif  di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafita, 1994), hlm. 45
Hukum  wasiat  wajibah  yang  berlaku  di  Indonesia  tersebut  kemudian  mengalami pembaharuan setelah terbitnya beberapa putusan pengadilan kasasi Mahkamah Agung (MA). Jika  dalam  Pasal  209  KHI,  wasiat  wajibah  terbatas  bagi  orang  tua  angkat  atau  anak  angkat, dalam  beberapa  putusan  Mahkamah  Agung  yang  selanjutnya  menjadi  yurisprudensi  bagi hakim  di  pengadilan  tingkat  bawah  wasiat  wajibah  berkembang  bagi  keluarga  yang  non muslim, baik istri atau anak, dari pewaris yang beragama Islam.
Pertimbangan hakim agung MA yang memperluas wasiat wajibah bagi keluarga yang non muslim didasarkan atas pendapat pemikir Islam, Yusuf al-Qardhawi, yang menafsirkan bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi.  Pendapat ini dijadikan MA sebagai pertimbangan fiqih sebagai landasan penemuan hukum  atas  gugatan  yang  diajukan,  dan  menjadikan  perbedaan  agama  tidak  menjadi penghalang untuk mendapatkan bagian atas harta warisan seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris yang muslim.
Meski  demikian  karena  pembaharuan  hukum  ini  masih  berupa  yurisprudensi,  tidaklah menjadi ketentuan hukum yang mutlak mengikat bagi hakim pengadilan tingkat bawah untuk menerapkannya.    Yurisprudensi  dapat  menjadi  rujukan  hakim,  tetapi  hakim  memiliki kewenangan mutlak untuk memutuskan dengan pertimbangannya sendiri sesuai dengan fakta- fakta yang ada. P utusan Mahkamah Agung tersebut menjadi acuhan sekaligus panduan dalam kasus yang sama, dan memiliki argumen  yang sama, karena terdapat juga kasus yang sama, namun berbeda argumen, dan tentunya harus menggunakan acuan hukum yang relevan dan membawa  kemaslahatan.  Hukum  warus  bagi  non  muslim  yang  secara  normatif  dilarang, dengan    acuan  pada  putusan  tersebut  menjadi  peluang  bagi  para  hakim  untuk  dapat menjadikannya acuan yang progresif.

## D. KESIMPULAN
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia melarang kawin beda agama, begitu juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa MUI Nomor: 4 /MUNAS/VII/MUI/8/2005 tentang Nikah Beda Agama. Adapun realita perkawinan  yang  selama  ini  terjadi,  termasuk  di  Semarang  Jawa  Tengah  adalah  hanya dicatatkan  di  Sipil  dan  Gereja,  namun  tidak  dicatatkan  di  Pegawai  Pencatat  Nikah  di  Kantor Urusan  Agama  (KUA).  Hukum  waris  beda  agama  sesuai  Putusan  Mahkamah  Agung  dapat diberikan  kepada  anak  hasil  dari  perkawinan  beda  agama  dengan  cara  pemberian  wasiat wajibah.
DAFTAR PUSTAKA
Ali Yusuf al-Subki, Fiqh Keluarga, Jakarta: AMZAH, 2010
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Prenada Media, 2004
Athoilah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), Bandung: Yrama Widya, 2013 Abdul Aziz Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, Jilid 6.
Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." Jurnal Cita Hukum 3.2 (2015): 289-302.
Abu al-Fuda’ Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qusysyi al-Damasyqy, Tafsir al-Qur’an al-Adzim, Bairut: Dar al-Tayyibah li al-Nastr wa al-Tauzi’, 1999
Athoilah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), Bandung: Yrama Widya, 2013 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam , Yogyakarta: UII Press, 2004
Alip Pamungkas Raharjo, “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018” 1, no. 2 (2019): 14.
Bismar Siregar, Perkawanin, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa Yogyakarta:
Fakultas Hukum UI, 1985
Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris , Bandung: Pustaka Setia, 2006
Eman Suparman, Inti Sari Hukum Waris Indonesia , Bandung: Mandar Maju, 1991 Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia),  pada tanggal 1 Juni 1980 Fatchur Rahman, Ilmu Waris , Bandung: Al-Ma'arif, 1981
Hilman Hadikusumah, Hukum Waris Adat , Bandung: Alumni, 1980
Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam, Beirut Libanon: Daar al- Kutub al-Ijtimaiyah tth.
Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid , Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989
Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Sahih al- Bukhari, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M
Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum
Nasional." TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum 2.1 (2020).
Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain , Kairo: Dâr al-Fikr, t.th . Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari , juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M Imam Muslim, Sahih Muslim , Juz 2, Jakarta: Dâr lhyâ' al-Kutub al-Arabiyah, t.th.
Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Sahih al- Bukhari, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M
Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzi, Sunan at-Turmuzi , Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931
Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di
Indonesia." Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan 6.2 (2018): 46- 69.
Muhammad Amin Suma, Kawin Beda Agama di Indonesia, Tanggerang: Lentera Hati, 2015 Muhammad Ali al-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam , Terj. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
Muhammad Thalib, Perkawinan Menurut Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993
MUNAS (Musyawarah Nasional), 11-17 Rajab 1400 H/1 Juni 1980 M.
Moh Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafita, 1994
Muktamar ke-28 di Yogyakarta November 1989.
Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris , Semarang: Pustaka Amani, 1981
Al-Qaraḍawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer , terjemah Hadyu al-Islām Fatāwī Mu’āsirah , Jilid ke-
3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
Syekh  Mahmud  Syalthut, Fiqih  Tujuh  Madzhab ,  terj.  Abdullah  Zakiy  al-Kaaf,  Bandung:  CV Pustaka Setia, 2000
Syekh  Muhammad  ibn  Qasyim  al-Ghazzi, Fath  al-Qarib  al-Mujib, Dar  al-Ihya  al-Kitab,  al- Arabiah, Indonesia, tth.
Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami  Adillat  al-Ahkam, Juz  3 , Mesir:  Mushthafa  al  babi  al-Halabi  Wa  Auladuh,  1379 H/1960 M
Syafi’i, Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam di Indonesia, Jurnal Misykat: Volume 02, Nomor 02, 2017
Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram, Juz 3 , Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M Suparman, et.all,. Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam). Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997 TM.Hasbi  Ash  Shiddieqy, Hukum-Hukum  Fiqih  Islam,  Tinjauan  antar  Mazhab ,  Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Wahbah bin Musthafa Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, cet- ke2, Damaskus: Dar Fiqr al-Mu’ashir, 1418H.
W.J.S. Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta:Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982
Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya , Jakarta: Depag RI, 1986