## I S L A M I K A

## Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Jurnal           Islamika is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
p-ISSN : 2656-5382 e-ISSN : 2656-0224
Terindeks : SINTA 5, Crossref, Garuda, Moraref, Google Scholar, dan lain-lain.
https://doi.org/10.36088/islamika.v4i4.2190
URGENSI SERTIFIKASI HALAL PADA COFFEE SHOP DI INDONESIA
Nurjanah 1 ; Murniyetti 2 ; Wirdati 3 ; Al Ikhlas 4
Universitas Negeri Padang nurjanah@fis.unp.ac.id ; murniyetti@fis.unp.ac.id

## Abstract
Law on  Halal Product  Guarantee in  Indonesia which  came into  effect in  October 2019  stipulates that  products  that  are  circulated,  entered,  and  traded  must  be  certified  halal.  The  various  types  of coffee drinks currently circulating are very diverse and most of these products have not received a halal certificate. The research method used by the researcher is descriptive qualitative, namely through the data that has been obtained and collected. The result of this study is that awareness of halal-certified products for coffee  shop business  actors is still very  low. Lack  of knowledge about the  non-alcoholic rum menu  in coffee  for which  there is no halal information from  MUI, therefore the importance  of halal certification from MUI for this product so that it can be said to be halal. The conclusion of this study is that halal certification is a requirement to include a halal label on product packaging with the aim of providing certainty of halalness.
Keywords : Importance; Halal Certificate; Coffee Shop
Abstrak: Oktober  2019  mulai  diberlakukan Undang-Undang  Jaminan Produk  Halal  di  Indonesia yang menyatakan bahwa adanya kewajiban untuk produk yang beredar, masuk, dan diperjualbelikan agar bersertifikasi halal. Kebanyakan minuman kopi yang saat ini beredar dan beragam jenisnya di Indonesia belum mendapatkan sertifikat halal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  kualitatif  bersifat  deskriptif,  yakni  melalui  data  yang  telah  diperoleh  dan  dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini yaitu kesadaran akan produk bersertifikasi halal para pelaku usaha  Coffee Shop  masih  sangat  rendah,  serta  kurangnya  pengetahuan  mengenai  menu  rum  non  alkohol  pada kopi  yang  tidak  ada  keterangan  halal  dari  Majelis  Ulama  Indonesia,  oleh  sebab  itu  pentingnya sertifikasi halal dari MUI kepada produk minuman kopi di Coffee Shop agar dapat dikatakan halal. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sertifikasi halal adalah syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan suatu.
Kata Kunci : Urgensi; Sertifikasi Halal; Coffee Shop

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang mempunyai bermacam ragam adat, suku, budaya, dan  agama.    Agama  yang  resmi  diakui  di  Indonesia  antara  lain  Islam,  Katolik,  Kristen, Hindu,  Budha,  dan  Kong  Hu  Cu.  Islam  menjadi  agama  mayoritas  yang  dianut  oleh penduduk  Indonesia.  Pew  Research  Center  mencatat  bahwa  di  tahun  2015  terdapat sebanyak 219,96 juta jiwa penduduk Indonesia yang beragama Islam atau setara 87,1% dari total  penduduk  Indonesia  yang  berkisar  252,83  juta  jiwa.  Berdasarkan  data  tersebut  bisa dikatakan bahwa negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ada di Indonesia, namun bukan berarti Indonesia adalah negara Islam (Susetyo, Prihatini, Karimah, & Ghozi, 2019, pp. 3–4).
Agama Islam sangat peduli pada segala aktivitas yang menyangkut aspek kehidupan umatnya. Salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam yaitu mengenai makanan dan minuman (Yanggo, 2013, p. 3). Allah SWT berfirman pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2) ayat 168:
اَهُّيَآٰ ي ساٌَّلا اْى ل ك اَّوِه ىِف ِضْرَ ْلْا ًل لَح اًبِّيَط َلَّْو  ۖ اْى عِبَّتَت ِت  ى ط خ ِي طْيَّشلا هًَِّا ْن كَل و ذَع يْيِبُّه
Artinnya: “Hai sekalian manuasia, makanlah yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu  mengikuti  langkah-langkah  syaitan;  karena  sesungguhnya  syaitan  itu  adalah  musuh  yang  nyata bagimu”.
Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa sebagai manusia sesuatu yang  haram atau halal  bisa  dengan  baik  kita  pilah,  dan  sebagai  manusia  tidak  boleh  menghalalkan  sesuatu yang  haram  serta  mengharamkan  sesuatu  yang  halal.  Sesuatu  yang  halal  adalah  baik  dan tentunnya bermanfaat ketika dikonsumsi oleh manusia. Sebaliknya alasan mengapa manusia dilarang  mengkonsumsi  barang  haram  disebabkan  sesuatu  yang  haram  tersebut  jelas terdapat sesuatu hal yang dapat merugikan jika dikonsumsi oleh manusia (Yanggo, 2013, p. 8).
Terdapat riset yang dilakukan oleh Center of Halal Lifestyle and Consumer Studies (CHCS) kepada  konsumen  muslim  tentang  urgensi  mengkonsumsi  makanan  halal,  hasilnya menyatakan  bahwa  mengkonsumsi  makanan  halal  merupakan  hal  yang  penting  bagi konsumen  muslim  yaitu  sebanyak  72,5%.  Salah  satu  hal  yang  diatur  dalam  Islam  adalah menyangkut  makanan  dan  minuman  karena  hal  tersebut  merupakan  hal  yang  setiap  hari sangat  penting  bagi  manusia.  Makanan  dan  minuman  merupakan  hal  pokok  yang  dpat memberi  kekuatan  bagi  manusia  yang  berfungsi  menjaga  Kesehatan.  Ada  istilah “Kamu
adalah   apa   yang   kamu   makan” adalah benar, karena kondisi kesehatan seseorang baik secara  fisik  maupun  mental  dipengaruhi  oleh  apa  yang  dimakan.  Tentunya  sudah  jelas seorang umat muslim hanya diperbolehkan   mengkonsumsi   makanan   halal   saja   dan harus      menjauhi      makanan      yang  diharamkan  oleh  Allah  (Nasution,  Diwayana  Putri; Lubis, Annisa Ilmi Faried; Sembiring, 2018, p. 19).
Pada  tahun  2014  sampai  2019  LPPOM  MUI  mengeluarkan  data  bahwa  masih rendahnya kesadaran akan produk yang bersertifikasi halal para pelaku  usaha. Pada tahun 2019  terdapat  sebanyak  13.951  jumlah  perusahaan  yang  mengeluarkan  166.018  produk, namun hanya 11.442 produk yang bersertifikasi halal. Hal ini berarti produk yang beredar luas di masyarakat belum bersertifikasi halal ada lebih dari 90%. Berdasarkan data tersebut membuktikan  bahwa  bukan  menjadi  jaminan  produk  yang  telah  beredar  luas  terjamin kehalalanya walaupun jumlah penduduk Indonesia yang beragama  Islam cukup besar. Hal ini lah yang menjadikan Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama dalam melaksanakan jaminan produk halal harus menjadi pihak yang paling berperan dan pemangku kepentingan yang utama. Karena jelas disebutkan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 68 menegaskan bahwa produk yang beredar, masuk, dan dijual belikan di Indonesia wajib bersertifikasi halal (Ahmad, 2020, p. 166).
Berbagai  respon  positif  maupun  negatif  dari  para  pelaku  usaha  mulai  bermunculan semenjak Undang-undang JPH diberlakukan. Terdapat peningkatan secara signifikan pada permintaan akan produk halal pada para konsumen. Fenomena ini menjadikan konsumen semakin sensitif dengan pencantuman logo halal dan rincian konten suatu produk sebelum mereka  membeli  suatu  produk  apapun  terlebih  makanan  dan  minuman  (Zaimah  et  al., 2018,  p.  155).  Hasil  dari  beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  sikap kewaspadaan  dan  keraguan  di  kalangan  konsumen  terhadap  kehalalan  suatu  produk, walaupun produk tersebut telah mencantumkan logo halal.
Hasil  riset  lainnya  juga  menemukan  bahwa  makanan  yang  telah  bersertifikasi  halal memberikan  pengaruh  positif  terhadap  minat  beli  konsumen  atau  masyarakat.  Penelitian mengenai sertifikasi halal juga telah dilakukan dengan melihat dari sisi pelaku usaha, salah satunya adalah penelitian mengenai hubungan antara sertifikasi halal dengan kinerja bisnis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kinerja bisnis dalam hal inovasi dan keuangan perusahaan makanan yang bersertifikasi halal (Salindal et al., 2018, p. 202).
Namun  masih  jarang  terdapat  penelitian  mengenai  respon  dari  pelaku  usaha mengenai  kewajiban  sertifikat  halal  disebabkan  kewajiban  tersebut  merupakan  peraturan yang  masih  baru  berlaku  pada  tahun  2019.  Banyak  penelitian  terdahulu  yang  meneliti mengenai persepsi dari konsumen terhadap sertifikat halal yang berada pada suatu produk namun tidak pada pelaku usaha, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha salah satunya adalah pada usaha di bidang kopi (Coffee Shop).
Banyaknya pelaku usaha yang bergerak di bidang kafe saat ini yang berbasis kopi atau Coffee Shop yang ada di Indonesia. Misalnya saja pertumbuhan Coffee Shop yang ada di Provinsi Jawa Timur karena adanya perubahan dari lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat yang tercatat mencapai 16-18% setiap tahunnya. Indonesia menduduki peringkat keempat dalam memproduksi kopi berdasarkan data dari International Coffee Organization Indonesia pada tahun 2017. Produksi kopi yang tinggi tersebut menjadi sebuah peluang bagi pelaku usaha untuk  mengolahnya  menjadi  sebuah  minuman  olahan  berbahan  dasar  kopi  karena minuman  kopi  telah  menjadi  sebuah  kebiasaan  atau  life  style  berbagai  kalangan  di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia dalam hal mengkonsumsi kopi (Nurikhsan, Indirianie, & Safitri, 2017, p. 138).
Trend minum kopi di coffee shop menjadi viral dan ramai diperbincangakan hal ini disebabkan karena semakin pesatnya perkembangan zaman dan didukung oleh peran media social.  Sejumlah  aktifitas  kehidupan  masyarakat  modern  saat  ini  seperti  rapat,  pertemuan bisnis, reuni, bahkan kencan dan lainnya dihiasi dengan hidangan secangkir kopi. Selain itu sejumlah  Coffee  Shop  pun  mempunyai  desai  yang  sangat  menarik  dan  instagrammable, sehingga  suasana  minum  kopi  benar-benar  membawa  suasana  yang  menarik,  segar  dan nyaman (Santoso, 2017, p. 15).
Dengan  adanya  kewajiban  sertifikasi  halal  pada  Coffee  Shop  membuat  konsumen berhak  mengetahui  dan  mendapatkan  sebuah  informasi  jelas  dan  rinci  mengenai  setiap komposisi  atau  bahan  yang  digunakan  untuk  produk  minuman  kopi  yang  disajikan. Sebelum  membeli  dan  mengkonsumsi  produk    minuman  kopi,  hal  mengenai  informasi komposisi  atau    asal      bahan      yang      digunakan,    keamanan,      mutu,  kandungan    gizi, sampai  keterangan  tambahan lain  yang  diperlukan  harus jelas dan terperinci tercantum, sehingga    konsumen    dapat  mengambil  keputusan  berdasarkan  informasi  yang  benar  dan akurat (Syafitri, Salsabila, & Latifah, 2022, p. 18).

## METODE
Metode  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu  penelitian  kepustakaan ( library research ) yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  dari berbagai literatur seperti buku-buku,  artikel  jurnal  dan  lainnya  yang  dijadikan      sumber      data.      Penelitian      ini terfokus    pada    masalah   yang   diangkat    dengan menggunakan  data  tertulis (Hadi, 1990, p. 9). Penelitian ini bersifat analisis  deskriptif dimana peneliti menguraikan   materi secara   teratur  dengan   memberikan penjelasan  agar  pembaca  memahami isinya dengan mudah.  Metode  yang    digunakan  dalam  penelitian  ini  dalam  hal      pengumpulan      data adalah   menggunakan metode   dokumentasi. Metode dokumentasi  adalah  suatu  metode yang    digunakan    dalam  menghimpun    data    dari    berbagai    sumber    dengan    cara menganalisis    data  yang  diperlukan sesuai  dengan  topik  yang  dibahas (Arikunto, 1998, p. 236). Peneliti  mengambil  data  dari buku dan artikel yang berkaitan dengan Sertifikasi Halal dalam memperoleh  data  .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pangan Halal
Setiap barang atau zat yang ada di bumi ini menurut hukum aslinya adalah halal dalam hukum Islam, kecuali terdapat larangan dan hukum atau mengandung dampak yang buruk. Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, “Rasulullah S.A.W. telah ditanya orang  tentang  hukum  minyak  sapi  (samin),  keju  dan  farwah  (kulit)  binatang  beserta  buahnya  yang dipakai  untuk  perhiasan  atau  tempat  duduk.  Jawab  beliau  :  Barang  yang  dihalalkan  Allah  dalam Kitab-NYA adalah halal dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-NYA adalah haram dan sesuatu yang tidak diterangkan-NYA, maka barang itu termasuk yang dimaafkan-NYA, sebagai kemudahan bagi kamu” , hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi (Rasyid, 2005, p. 466). Terdapat juga pada QS. Al Baqarah ayat 168 yang berbunyi: ”Hai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah setan; karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu” . Artinya segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah berarti halal menurut imu Ushul Fiqh.
Kesimpulannya, segala jenis makanan maupun minuman baik dari jenis nabati maupun hewani  yang  melalui  proses  alami  maupun  produksi,  semuanya  boleh  dikonsumsi  selama tidak  termasuk  yang  diharamkan  Allah  dalam  al-Qur’an  ataupun  Hadist,  baik  yang menyangkut  barangnya  yang  dilarang  secara  substansial  maupun  karena  proses  insaninya.
Maka  sesuai  dengan  kaidah  hukum  Islam  bahwa  dalam  hal  konsumsi,  produksi,  maupun pertukaran,  hukum  asalnya  adalah  boleh  ( al-ashlu  fil  asya’al-ibahah ),  sebagaimana  yang diterangkan  dalam  kitab  al-Halal  wal  Haram  karya  Dr.  Yusuf  Al  Qardhawy  dimana disebutkan  bahwa  hukum  asal  segala  sesuatu  yang  Allah  ciptakan  dan  manfaatnya  adalah halal dan boleh, kecuali apa yang ditentukan hukum keharamannya secara pasti oleh nash- nash yang shahih dan sharih ( accurate texts and clear statements ) (Qardlawy, n.d., p. 22)
Faktor-faktor dan unsur-unsur yang kandungannya dapat mengharamkan makanan yaitu bisa  bipastikan  dapat  menimbulkan  dharar  (bahaya/tidak  aman),  memabukkan  atau mengganggu  kesadaran  dan  ingatan,  seperti  segala  jenis  minuman  keras,  obat-obatan terlarang, candu, narkotika, dan zat aditif lainnya, serta najis baik baik yang terkontaminasi najis  ataupun  bercampur  dengannya,  meskipun  tidak  bersenyawa  dalam  proses  produksi maupun  hasil  akhirnya.  Contoh  binatang  babi,  anjing,  bangkai  selain  ikan  dan  belalang (Munirah, 2015).

## 2. Standarisasi MUI dan BPOM yang Merujuk Sektor Makanan Halal
Isu  atau  permasalahan  yang  mengandung  tidak  adanya  standarisasi  yang  sesuai menurut MUI dan BPOM merupakan sebuah pemasalahan yang selalu timbul di kalangan masyarakat mengenai produk yang bersifat makanan atau produk minuman. Oleh sebab itu sesuatu    hal    yang    dituntut    oleh  konsumen    adalah    terdapatnya    sebuah    barang  atau produk    yang    benar-benar    halal    yang    mengandung    bahan    yang    tentunya  gizinya terjamin  dan    juga    steril/higienis    pada    saat    proses    pembuatannya.  Hal    yang    perlu diperhatikan  juga adalah  bahan  yang  digunakan  juga hanya diperbolehkan  oleh agama Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis. Jadi sebuah kewajiban adanya label halal pada makanan atau  minuman  agar  konsumen  juga  mengerti  apakah  produk  tersebut halal  dan  dapat  dikonsumsi  atau  adanya  keharaman  dan  keraguan  sehingga  tidak  dapat dikonsumsi.
Sertifikasi  halal    adalah    sebuah    fatwa  dimana  telah  tertulis  oleh  MUI  dan  telah dinyatakan  pada  kehalalan suatu produk sesuai dengan hukum Islam. Jadi sertifikasi halal merupakan syarat  dalam  memberikan  sebuah  label  halal  pada  suatu produk  sehingga dapat   dikonsumsi   oleh   masyarakat   muslim.   Hal ini juga menjadi sebuah  syarat oleh para pelaku usaha Coffee Shop dalam melakukan  sebuah  proses  yang  telah diatur oleh MUI  untuk  mendapatkan  sertifikasi  halal  pada  produk  yang  beredar  dan  dipasarkan.
Setelah  MUI melewati  beberapa  proses  kemudian diputuskan tentang kehalalan produk, maka  dibuatkan  sebuah    keputusan    fatwa    secara    tertulis    yang   pada    umumnya  untuk sebuah produk  yang  akan  dipasarkan dan beredar di Indonesia.  Kemudian  pelaku usaha Coffee Shopp mendapatkan  sebuah sertifikasi  halal dan  mendapatkan  sebuah  label  halal untuk  produknya dari MUI yang harus mencantumkan label halal pada produk minuman kopinya.  Para      pengendali      sertifikasi      halal      MUI      akan  bertanggung    jawab    dalam merawat    dan  memelihara    sebuah    kehalalan    suatu  produk  yang    akan    dipasarkan, kemudian  sertifikasi  halal  tersebut  tidak  dapat  dipindah namakan atau pindah tangan ke pelaku usaha lainnya.
Tujuan dari sertifikasi halal yaitu  untuk  memudahkan  dan  memberikan  informasi kepada  masyarakat  yang  akan  mengonsumsi  produk  bahwa  produk  yang  telah  dikemas tersebut  benar-benar  produk  yang  aman dan halal untuk  dikonsumsi.  Selain itu juga sertifikasi halal pada produk juga sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada konsumen terhadap  kehalalan  suatu  produk (Sakti, Aryanti, & Yuli W, 2015, pp. 62–77).
Sebuah  sertifikasi  halal  yang  telah dikeluarkan  oleh  MUI  maka  sebuah  produk tersebut  telah  teruji kehalalannya  dan  sertifikasi  tersebut  merupakan  fatwa yang  secara tertulis  hanya    dilakukan    oleh    MUI  di  dalam  suatu  produk.  Maka  produk  yang  sudah tertulis sertifikasi halal sudah sesuai dengan Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  Pasal 4    yang        mengatakan  bahwa  produk    yang    telah    masuk,    kemudian    beredar    dan diperjual    belikan    di    Indonesia  harus  sudah  bersertifikat  halal.  Berikut  adalah  sebuah Undang-Undang  yang  membahas  tentang  sertifikasi  halal  pada  suatu  produk  makan, minuman, dan kosmetik:
a. Undang–Undang No. 18 Tahun 2012
Undang–Undang  ini  menjelaskan  tentang pangan,  namun  terdapat  Pasal  ke 97 tentang kehalalan suatu di dalam suatu produk. Salah satunya terdapat pada ayat   1   yang   menjelaskan secara   rinci bawasannya   setiap   orang   yang melakukan  produksi  barang  pangan  di dalam  Indonesia  dan  akan  diperjual belikan  wajib  hukumnya  memberikan  sebuah  lebel  halal  di dalam  suatu kemasan produk tersebut.
b. Undang–Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 31
Undang–Undang  ini  menjelaskan secara  detail  atau  secara  inti bahwa jika  di dalam  suatu  produk  terdapat  bahan  yang  dicurigai  atau diragukan  tentang
kehalalan  di dalam  produk  tersebut,  maka  diperlukan untuk melakukan uji laboratoorium.
c. Undang–Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 33
Adapun  Undang–Undang  yang  telah  dibahas  sebelumnya  pada  bab pendahuluan  yakni  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  yang  dimana menjelaskan  tentang  sebuah  jaminan  di dalam  sebuah  produk  yang  sudah halal  di dalam  Pasal  33  terdapat  di dalam  ayat  1.  Dan Undang-Undang tersebut menjelaskan  bawasannya  sebuah  kehalalan  yang  terdapat  di dalam sebuah  produk  food,  minuman,  maupun  kosmetik  ditetapkan  langsung  oleh MUI   yang   dimana dilakukan sidang fatwa halal.
Masih  banyak  lagi  Undang–Undang  yang  membahas  tentang  kehalalan  suatu produk.  Oleh sebab  itu    dengan    adanya   sebuah    jaminan   produk   halal    maka    pelaku usaha  dapat  meningkatkan  sebuah  nilai  tambah  untuk  memproduksi  maupun  menjual produknya  namun  dengan  syarat  bahan  yang  digunakan  di dalam  produknya harus benar-benar    sesuai  dengan  hukum    Islam  (Syafitri  et  al.,  2022,  pp.  97–106).        Dengan begitu  sebuah  produk  yang  telah  memiliki sertifikat  halal  juga  mendapatkan  sebuah keuntungan    seperti  meningkatnya    suatu  produk  halal  dan  daya  saing  beberapa  produk dalam  bidang  pasar  global  sehingga  memberikan  sebuah  kontribusi  bagi  pertumbuhan sebuah ekonomi negara terutama Indonesia.

## 3. Urgensi Sertifikasi Halal Pada Coffee Shop di Indonesia
Kedai  kopi  atau  sekarang  dikenal  dengan  Coffee  Shop  adlah  tempat  untuk menikmati minuman kopi yang banyak diminati oleh masyarakat di beberapa kalangan, baik anak  muda  atau  orang  dewasa.  Hampir  di  seluruh  wilayah  di  Indonesia  memiliki  Coffee Shop  karena  adanya  perubahan  lifestyle  atau  gaya  hidup  dan  tentunya  keuntungan  yang didapat  juga  sangat  menjanjikan  (Nurikhsan  et  al.,  2017,  p.  140).  Namun  masih  banyak Coffee  Shop  yang  ada  di  berbagai  wilayah  Indonesia  belum  mempunyai  sertifikat  halal karena  sedikitnya  informasi  mengenai  sertifikasi  halal  dan  masih  belum  adanya  tindakan tegas  dari  pemerintah  untuk  memberlakukan  kewajiban  adanya  sertifikasi  halal  (Ahmad, 2020, p. 169).
Undang-undang JPH padahal bersifat mandatory atau wajib bagi para pelaku usaha tentunya  dalam  hal  ini  Coffee  Shop  untuk  mensertifikasi  halal  produk-produk  yang  akan
beredar di pasaran. Selain itu, pelaku usaha akan mendapat banyak manfaat yang diterima jika sudah memiliki sertifikat halal. Sertifikasi halal adalah syarat untuk mencantumkan label halal  pada  kemasan  produk  dengan  tujuan  memberikan  kepastian  kehalalan  suatu  produk makanan  dan  minuman,  obat-obatan  dan  kosmetika,  sehingga  dapat  memberikan ketenangan  dan  keamanan  produk  yang  akan  dikonsumsinya  (Girindra  2008).  Hal  ini berarti setiap pelaku usaha Coffee Shop dapat mencantumkan label halal pada barang jika telah  mempunyai  sertfikat  halal.  Pencantuman  label  halal  menurut  UU  JPH  dapat diletakkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk ataupun tempat tertentu dari produk.
Negara  ikut  andil  dalam  penjaminan  produk  halal  di  Indonesia  setelah  lahirnya Undang-Undang JPH dan berimplikasi dengan adannya pembagian kerja antara pemerintah dan  MUI  dalam  menjalankan  sertifikasi  halal.  Undang-Undang  ini  menjelaskan  bahwa produk  yang  beredar,  masuk,  dan  dijual  belikan  di  Indonesia  wajib  bersertifikasi  halal. Sertifikat  halal  akan  menunjukkan  bahwa  produk  tersebut  jelas  merupakan  barang  yang halal  dan  terhindar  dari  syubhat,  hal  tersebut  sesuai  dengan  sabda  Rasullulah  SAW  yang meminta umat islam untuk mengindari sesuatu yang syubhat dan haram menurut Nurlatifa (2016).
Selain  itu  terdapat  juga  beberapa  pertimbangan  yang  dipikirkan  oleh  para  pelaku usaha  Coffee  Shop  untuk  melakukan  sertifikasi  halal  pada  produknya,  seperti  usaha  yang dijalankan  masih  dalam  tahap  berkembang  dan  kebijakan  pemerintah  yang  dinilai  masih kurang untuk memberikan arahan maupun sosialisasi bagi pelaku usaha Cofee Shop dalam melakukan sertifikasi halal.
Islam  sebagai  agama  mayoritas  yang  dianut  oleh  penduduk  Indonesia  tentu  saja mempunyai  kesadaran  untuk  mengkonsumsi  makanan  dan  minuman  yang  terjamin kehalalannya.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  Indonesia  berkewajiban  melindungi  masyarakat dalam  hal  konsumsi  makanan  dan  minuman  halal.  Diharapkan  para  pelaku  usaha  Coffee Shop juga telah memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi pada produknya dinilai  tidak  melanggar  aturan  dalam  agama  serta  tidak  menggunakan  bahan  yang  haram. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 173:
َوًَِّا ا َمَّرَح ن كْيَلَع َةَتْيَوْلا َمَّذلاَو َنْحَلَو ِرْيِزٌِْخْلا ٰٓاَهَو َّلِه ا هِب ِرْيَغِل ِ ّالل ۖ ِيَوَف َّر ط ْضا َرْيَغ غاَب َلَّْو داَع َٰٓلَف َنْثِا ِهْيَلَع ۖ َّىِا َ ّالل ر ْى فَغ نْيِحَّر
Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang  yang  (ketika  disembelih)  disebut  (nama)  selain  Allah.  Tetapi  barang  siapa  dalam  keadaan terpaksa  (memakannya)  sedang  dia  tidak  menginginkannya  dan  tidak  (pula)  melampaui  batas,  maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Semakin  lemah  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  maka  semakin  lemah  juga kepatuhan  hukumnya,  dan  sebaliknya  semakin  kuat  kesadaran  hukum  suatu  masyarakat maka  akan  semakin  kuat  juga  faktor  kepatuhannya.  Hal  tersebut  tidak  dapat  diabaikan bahwa salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum masyarakat adalah kesadaran hukum  dan  kepatuhan  hukum  masyarakat  itu  sendiri.  Perilaku  hukum  pelaku  usaha merupakan  aktivitas pelaku usaha dalam melakukan penjualan produk dala hal pembelian bahan  baku,  pengolahan  atau  pencampuran  bahan  lain  dan  pengemasan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Berdasarkan  pola  perilaku  pelaku  usaha  Coffee  Shop  di  kota Malang contohnya menunjukkan bahwa pola perilaku pada jasa penjualan minuman kopi di Coffee Shop terkait sertifikasi halal dan pencantuman label halal tidak memiliki kesadaran hukum (Kartika & Sulistyowati, 2021, p. 8).
Pengetahuan  dan  pemahaman  hukum  yang  dimiliki  oleh  beberapa  pelaku  usaha Coffee  Shop  sangat  rendah  sehingga  mengakibatkan  pelaku  usaha  tidak  melaksanakan kewajiban  dan  larangan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  JPK  yaitu melakukan sertifikasi halal dan pencantuman label halal. Masalah tersebut membuat pelaku usaha  Coffee  Shop  saat  ini  merasa  tidak  yakin  untuk  melakukan  sertifikasi  halal.  Mereka masih  menunggu  langkah  selanjutnya  dari  pemerintah  untuk  memperbaiki  masalah tersebut,  dan  juga  mereka  telah  berkomitmen  ketika  Undang-Undang  JPH  telah  berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya maka mereka akan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.
Namun  di  beberapa  penelitian  mengungkapkan  bahwa  beberapa  Coffee  Shop termotivasi  untuk  melakukan  sertifikasi  halal  disebabkan  sudah  ada  kesadaran  bahwa dengan  adanya  sertifikat  halal  pada  produk  yang  mereka  jual,  dapat  meyakinkan  para konsumen bahwa produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya. Para pelaku usaha Coffee Shop juga sangat mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan produk yang beredar dan dijual harus bersertifikat  halal. Mereka tidak merasa terbebani dengan adanya kebijakan  tersebut  dikarenakan  mereka  sadar  akan  dampak  positif  dari  kebijakan  tersebut (Ahmad, 2020, p. 172).
Kesadaran  akan  kewajiban  sertifikasi  halal  bagi  para  pelaku  usaha  Coffee  Shop sudah  cukup  baik  mengingat  dampak  positif  yang  didapatkannya.  Namun,  dalam  hal penerapan  mengenai  Undang-Undang  JPH  para  pelaku  usaha  menilai  masih  banyak menemui kendala, seperti biaya untuk melakukan sertifikasi halal yang mahal dan prosesnya juga  berbelit.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  keluhan  yang  diungkapkan  para  pelaku  usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.
Pandangan lain lebih lanjut tentang label halal yang terdapat dalam Undang-Undang Pangan  dapat  berarti  bahwa  produsen  dalam  rangka  pencantuman  label  halal  yang menjamin  kebenaran  apa  yang  dinyatakannya  memerlukan  pihak  kedua  untuk memeriksanya.  Hal  ini  bisa  dijelaskan  dalam  peraturan  pemerintah  dimana  untuk menyatakan  dan  mencantumkan  label  halal  suatu  produsen  harus  mendapatkan  sertifikat halal dari pihak yang berwenang atau melalui suatu pemeriksaan yang seksama bagi produk yang  akan  diberi  label  tersebut,  dan  peraturan  ini  sama  sekali  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang Pangan, bahkan sangat sejalan dengan peraturan pelabelan yang selama ini berlaku.
Berdasarkan  apa  yang  telah  dijelaskan  di  atas  mengenai  peraturan  pelabelan  halal terutama  pada  Coffee  Shop,  maka  hal  kedua  yang  dapat  dilakukan  untuk  menjamin  hak muslim  untuk  mendapatkan  makanan  dan  minuman  halal  ialah  adanya  pihak  yang berwenang yang mampu memeriksa kehalalan suatu produk dengan benar dan jujur  yang dapat menjamin kehalalan suatu produk berdasarkan hasil pemeriksaannya tersebut. Hal ini sama  dengan  yang  dilakukan  oleh  ISO  dalam  hal  jaminan  mutu  suatu  produk  yaitu  ada suatu lembaga yang berwenang yang memeriksa suatu produsen apakah telah menerapkan persyaratan-persyaratan  yang  telah  ditetapkan  untuk  menjamin  mutu  produk  yang dihasilkan. Melalui pemeriksaan ini maka jenis dan asal usul bahan untuk membuat suatu produk  serta  cara  memproduksinya  diketahui  sejak  awal  sehingga  dapat  ditentukan kehalalannya oleh para ahli yang bekerja pada lembaga yang ditunjuk.
Hal selanjutnya yang dapat dilakukan agar hak muslim mendapatkan makanan dan minuman halal yaitu pihak yang berwenang bekerja keras menyusun daftar bahan baku dan bahan  tambahan  yang  sudah  diperiksa  kehalalannya,  jadi  bukan  daftar  produk  halal  saja, akan  tetapi  daftar  bahan  baku  dan  bahan  tambahan  yang  digunakan  untuk  membuat produk  pangan.  Hal  terakhir  yang  harus  dilakukan  untuk  terjaminnya  kehalalan  suatu produk  yaitu  adanya  suatu  standar  dan  sistem  jaminan  produk  halal,  yaitu  suatu  acuan
bagaimana  memproduksi  suatu  produk  halal  dan  bagaimana  dapat  mempertahankan  dan menjamin produk halal tersebut dalam jangka waktu tertentu.
Kaitannya dengan jasa penjualan minuman kopi, pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku usaha dalam waktu 5 tahun untuk memenuhi standar halal mulai dari tahun 2019  sampai  dengan  tahun  2024.  Jika  tahun  2024  masih  ada  pelaku  usaha  yang  belum memiliki sertifikasi halal baik pada makanan dan minuman maka produk akan ditarik dari peredaran pasar (Kartika & Sulistyowati, 2021, p. 10).

## KESIMPULAN
Sertifikasi  halal  adalah  syarat  untuk  mencantumkan  label  halal  pada  kemasan produk  dengan  tujuan  memberikan  kepastian  kehalalan  suatu  produk.  Pencantuman  label halal menurut UU JPH dapat diletakkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk ataupun tempat tertentu dari produk. Kesadaran akan kewajiban sertifikasi halal bagi para pelaku usaha coffee shop sudah cukup baik mengingat dampak positif yang didapatkannya. Ketiga pelaku usaha coffee shop memberikan tanggapan bahwa melakukan sertifikasi halal bukan merupakan sebuah beban. Mereka telah menyadari bahwa melakukan sertifikasi halal merupakan  suatu  tindakan  yang  positif  dan  akan  mendapatkan  banyak  manfaat  bagi usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2020). Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffee Shop) Terhadap Kewajiban  Sertifikasi  Halal. Jurnal  Ekonomika  Dan  Bisnis  Islam , 3 (2),  165–174. https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p165-174
Arikunto, S. (1998). Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
Hadi, S. (1990). Metodologi Research . Yogyakarta: Andi Offset.
Kartika,  A.  P.,  &  Sulistyowati,  E.  (2021).  KESADARAN  HUKUM  PELAKU  USAHA KEDAI  KOPI  TERKAIT  LABEL  HALAL  PADA  JASA  PENJUALAN MINUMAN KOPI DI KOTA MALANG. Novum: Jurnal Hukum , 8 (3).
Munirah,  M.  (2015).  Urgensi  Pendidikan  Agama  Luar  Sekolah  Terhadap  Pembentukan Akhlak Dalam Rumah Tangga. Irfani , 11 (1), 108–115.
Nasution,  Diwayana  Putri;  Lubis,  Annisa  Ilmi  Faried;  Sembiring,  R.  (2018).  Identifikasi Persepsi Perilaku Konsumen Tentang Produk Makanan Halal Di Kota Medan. Jurnal Kajian  Ekonomi  Dan  Kebijakan  Publik , 4 (2),  19–26.  Retrieved  from http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/586
Nurikhsan, F., Indirianie, W. S., & Safitri, D. (2017). Fenomena coffee shop di kalangan konsumen remaja . 137–144.
Qardlawy, Y. (n.d.). al-halal wal haram . Beirut: Mu’assasat Al-Risalah.
Rasyid, S. (2005). Fiqih Islam . Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Sakti, M., Aryanti, D., & Yuli W, Y. (2015). Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal. Jurnal Yuridis , 2 (1), 62–77.
Salindal,  N.  A.,  Ahmad,  M.  I.,  Ahmad,  B.  P.,  Islamic,  I.,  Gombak,  J.,  Lumpur,  K.,  & Lumpur,  K.  (2018).  Structural  Equation  Model  of  the  Halal  Certification  and  Its Business. International Journal of Economics, Management and Accounting , 1 (1), 185–206.
Santoso,  A.  N.  (2017).  Fungsi  Coffee  Shop  Bagi  Perempuan  Penikmat  Kopi  (Studi Deskriptif Di Coffee Shop Hoomee Surabaya ). AntroUnairdotNet , VI (1).
Susetyo,  H.,  Prihatini,  F.,  Karimah,  I.,  &  Ghozi,  A.  (2019).  REGULATING  HALAL PRODUCTS  IN  INDONESIA:  Between  Religious  Needs  and  Socio-Economic Challenges. MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam , 18 (1).
Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam ,
10 (1), 16–42. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305
Yanggo,  H.  T.  (2013).  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  Tahkim  Dalam  ajaran Islam  ,  makanan  dan  minuman  yang  dikonsumsi  manusia  khususnya  umat  Islam.
Nasional , IX , 1–21.
Zaimah, R., Awang, A. H., Sarmila, M. S., Ishak, S., Azima, A. M., Saad, S., & Hussain, M. Y. (2018). Consumer’s Perceptions and  Behaviours towards Halal Food Products  in Malaysia. International  Journal  of  Academic  Research  in  Business  and  Social  Sciences , 8 (13 Special  Issue:  Community  Development  &  Social  Mobility),  151–158. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v8-i13/4819