Intizar Vol. 27 No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8435 Copyright © 2021 Desliana, Duski Ibrahim, Muhammad Adil

## Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang
Desliana 1  , Duski Ibrahim 1 , Muhammad Adil 1 1 UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gejala pernikahan usia dini, pandangan tokoh pada  etnis  Melayu Palembang  serta pemecahan masalahnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dalam ranah budaya dengan pendekatan fenomonelogi. Dalam menjaring data digunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Data  ini  dikumpulkan  dengan  teknik  observasi,  wawancara  dan studi  dokumentasi.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pertama,  angka  pernikahan  dini  di  Kota Palembang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang disebabkan berbagai faktor di antaranya ekonomi rendah dan terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Kedua, tokoh masyarakat berpandangan bahwa pernikahan merupakan perintah Allah Swt. dan perintah Rasul. Dalam Islam, batas usia diperbolehkannya menikah tidak dijelaskan secara rinci tetapi Islam menyaratkan adanya kesiapan fisik dan mental. Dan ketiga, dengan pembinaan nilai-nilai moral dan optimalisasi fungsi kekerabatan melalui fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan bina lingkungan diharapkan dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Selanjutnya upaya pemerintah untuk mengurangi pernikahan usia muda sangat ditentukan oleh penguatan kerjasama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan partisipasi masyarakat, media dan dunia usaha secara terstruktur, holistik, dan integratif di Indonesia.
Kata Kunci: pernikahan dini, etnis melayu, nilai keislaman
Abstract: This study aims to analyze the symptoms of early marriage, the views of figures on the Palembang Malay ethnicity and solving the problem. This research is a field research in the cultural realm with a phenomonological approach. In collecting data, a qualitative descriptive approach was used. This data was collected by means of observation, interviews and documentation studies. This study found that first, the number of early marriages in the city of Palembang continues to increase from  year  to  year  due  to  various  factors  including  the  low  economy  and  the  occurrence  of pregnancies outside  of marriage. Second, community leaders are of the view that marriage is an order from Allah SWT. and the Prophet's orders. In Islam, the age limit for marriage is not explained in detail, but Islam requires physical and mental readiness. And third, by fostering moral values and optimizing the function of kinship through religious, socio-cultural, love, protection, reproduction, socialization and education, economic and environmental functions, it is hoped that early marriage can  be  prevented.  Furthermore,  the  government's  efforts  to  reduce  early  marriage  are  largely determined by strengthening cooperation with legislative, executive, and judicial institutions, as well as  involving  the  participation  of  the  public,  media  and  business  in  a  structured,  holistic,  and integrative way in Indonesia.
Keywords: early marriage, Malay ethnicity, Islamic value
 Corresponding Author: Desliana (desliana1021@gmail.com). UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

## Desliana, Duski Ibrahim, Muhammad Adil

## Pendahuluan
Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang  terjadi  di  banyak  daerah.  Fenomena pernikahan  dini  ibarat  gunung  es  yang  hanya muncul  di  sebagian  kecil  di  permukaan,  sangat sedikit terekspos di ruang publik, namun nyatanya banyak  terjadi  di  masyarakat  luas.  Bila  kita menelusuri  akar  sejarah  pernikahan  dini  di Indonesia,  khususnya  di  pulau  Jawa,  sebenarnya sudah  menjadi  hal  yang  biasa  dilakukan  nenek moyang  kita.  Dalam  konteksnya,  terdapat  stigma negatif jika seorang perempuan terlambat menikah.
Wacana pernikahan dini sebenarnya bukanlah  hal  baru  untuk  dibahas.  Isu  ini  kerap diangkat  menjadi  topik  utama  dalam  berbagai diskusi. Meski begitu, masalah ini  selalu menarik keinginan  anak  muda  untuk  lebih  mendalami tentang apa dan bagaimana pernikahan dini. Istilah pernikahan  dini  adalah  istilah  yang  relatif kontemporer.  Dini  biasanya  dikaitkan  dengan waktu, yang merupakan permulaan. Kebalikannya adalah pernikahan yang berakhir. Bagi masyarakat yang  hidup  di  awal  abad  ke-20  atau  lebih  awal, pernikahan dini merupakan hal yang lumrah, bukan sesuatu yang dianggap tabu dan tidak penting untuk dimunculkan.  Seiring  dengan  perkembangan zaman, image yang  berkembang  di  masyarakat justru  sebaliknya.  Arus  globalisasi  yang  berjalan sangat  cepat  telah  merubah  paradigma  berpikir masyarakat  luas.  Pernikahan  di  usia  yang  masih sangat muda dianggap tabu, karena dinilai memiliki banyak dampak negatif, terutama bagi perempuan. Meski  begitu,  fenomena  pernikahan  dini  masih sering  terjadi,  terutama  di  wilayah  yang  tingkat kesadaran pendidikannya mayoritas masih tergolong rendah.
Dalam Hukum Islam tujuan pernikahan telah tertera  dengan  jelas  sebagaimana  dalam  surat  an- Nisa ayat dan al-Rum ayat 21. Pernikahan adalah
sunah  Rasulullah  Saw.,  diikuti  oleh  kaum muslimin.  Rasulullah  Saw.  sangat  menganjurkan pernikahan bagi seorang telah mampu melaksanakannya,  dan  barang  siapa  yang  tidak melaksanakan pernikahan, sedang ia telah mampu secara lahir dan batin, berarti ia telah mengabaikan sunah  Rasulullah  Saw.  Sebagaimana  Hadis  yang diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  dan  Imam Muslim bahwa  generasi muda yang telah  mampu berkeluarga  maka  menikahlah  karena  menikah dapat  menundukkan  pandangan  dan  memelihara kemaluan.  Jika  belum  mampu,  maka  hendaknya berpuasa.
Hadis  tersebut  menegaskan  bahwa  Islam menganjurkan  seseorang  untuk  berumah  tangga, karena dari  aspek  batin  orang  dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Apabila seseorang ingin  melaksanakan  pernikahan  berarti  ia  sudah siap menerima dalam segala hal, baik fisik maupun mental  untuk  menjalani  bahtera  rumah  tangga, Dalam  hukum  islam  tidak  terdapat  kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur pernikahan. Jadi berdasakan umur Islam pada dasarnya semua tindakan umur dapat melakukan ikatan pernikahan, hal  ini  sesuai  dengan  tindakan  Nabi  Muhammad Saw yang telah menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan  tinggal  bersama  Nabi  saat  Aisyah  berusia  9 tahun.
Dalam  hukum  adat  pada  umumnya  tidak mengatur tentang batas umur untuk melaksanakan pernikahan, hal ini berarti hukum adat membolehkan pernikahan untuk semua umur asal sudah  dewasa.  Kedewasaan  seseorang  menurut hukum  adat  diukur  dengantanda  tanda  fisik  yaitu apabila  wanita  sudah  haid  (datang  bulan),  buah dada menonjol berarti sudah dewasa, sedang bagi pria ukurannya dapat dilihat dari perubahan suara, parubahan fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.
Sesungguhnya,  “amat  sulit  menentukan umur  berapa  sebaiknya  seseorang  menikah  atau berapa  batas  umur  untuk  dapat  di  sebut  sudah matang  atau  cukup  dewasa  untuk  berkeluarga” (Supriyadi,  2011).  Setiap  anak  yang  puber  atau yang  sudah  matang  adalah  tidak  sama  dengan kematangan usia berbeda satu dengan lainnya yang mana  pada  kebiasaannya  dalam  hal  kecepatan waktu dewasa dan kelambatan masa pendewasaannya  yang  disebabkan  oleh  kondisi rumah  dimana  berada  dan  lingkungan  sekitarnya, juga  disebabkan  oleh  faktor  finansial,  pendidikan dan  sosial rumah tangga. Batasan pubertas  dalam Islam  juga  tidak  bisa  dikatakan  “dewasa”  tetapi merupakan awal dari kedewasaan.
Sementara itu hukum positif yang mengatur tentang  pernikahan  tertuang  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Adapun batas usia pernikahan diatur dalam Pasal 7, pernikahanhanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud di atas, orang tua pihak pria dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung  yang cukup.  Pemberian  dispensasi  oleh  Pengadilan sebagaimana dimaksud di atas wajib mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
Kebijakan  pemerintah  dalam  menetapkan batas  usia  minimal  untuk  menikah  tentunya  telah melalui berbagai proses dan pertimbangan. Hal ini agar  kedua  belah  pihak  benar-benar  siap  dan matang  dari  segi  fisik,  psikis  dan  mental.  Lebih lanjut  dijelaskan  dalam  Pasal  6  ayat  2  UU Pernikahan  “bahwa  untuk menikah  dengan orang
yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Namun dalam praktiknya, di masyarakat  secara  umum  masih  banyak  yang menikah di usia muda atau di bawah umur”.
Data  statistik  secara  nasional  menunjukkan bahwa,  pernikahan  dini  pada  2018,  dari  total  267 juta  penduduk  Indonesia,  11.2  persen  wanita menikah  di  umur  20-24  tahun.  Sebaliknya pernikahan  wanita  yang  berumur  kurang  dari  17 tahun sebesar 4,8 persen. Pernikahan anak di dasar umur  16  tahun  dekat  1,8  persen  serta  persentase pernikahan  anak  berumur  kurang  dari  15  tahun beberapa 0,6 persen. Secara garis besar, satu dari 9 anak  wanita  umur  kurang  dari  18  tahun  menikah muda.  Bagi  informasi  Tubuh  Pusat  Statistik, pernikahan anak berumur 17 tahun ke dasar sangat besar ditemui di Kalimantan Selatan, ialah sebesar 27,82 persen.
Berdasarkan informasi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Kabupaten Musi  Rawas  ialah  wilayah  paling  tinggi  yang melaksanakan pernikahan umur dini. Di Palembang masih ditemui pernikahan dini, dalam 2 tahun terakhir ini rata- rata terjadi pernikahan dini sebanyak  10  (sepuluh)  pasang  yang  melakukan pernikahan  dini  sesama anak  yang masih  sekolah yang mempunyai  permasalahan  pernikahan  dini (Hadjar, 2020). Dari permasalahan tersebut berarti ada  60  (enam  puluh)  orang  yang  menpunyai permasalahan  diakibatkan  pernikahan  ini,  kenapa demikian, dapat diuraikan bahwa setiap anak yang mempunyai  masalah,  secara  langsung  melibatkan orang tua masing–masing yaitu ayah dan ibu anak perempuan, begitu juga dengan ayah dan ibu anak laki–laki  yang  melakukan  pernikahan  dini. Dikenal  angka  pernikahan  dini  di  Sumsel  masih besar, dari 1. 000 kelahiran balita, sebanyak 22, 3% merupakan balita yang dilahirkan dari perempuan

## Desliana, Duski Ibrahim, Muhammad Adil
yang melakukan  pernikahan  di umur 15- 19 tahun (Rahmawati, 2020).
Padahal,  usia  ideal  bagi  perempuan  untuk menikah adalah 21-25 tahun, sedangkan untuk laki- laki adalah 25-28 tahun. Karena pada usia tersebut organ-organ  dalam  diri  seorang  wanita  sudah berkembang dengan baik dan kuat, serta dianggap matang  secara  psikologis  untuk  menjadi  calon orang  tua  bagi  anaknya.  Sedangkan  kondisi  fisik dan  psikologis  laki-laki  pada  usia  tersebut  cukup kuat  untuk  dapat  menopang  kehidupan  keluarga dan  melindunginya  secara  psikologis,  emosional, ekonomi dan sosial.
Pernikahan  dini  berdampak  pada  kesehatan reproduksi  anak  perempuan.  Gadis  berusia  10-14 tahun  lima  kali  lebih  mungkin  meninggal dibandingkan  wanita  berusia  20-25  tahun. Sedangkan anak usia 15-19 tahun dua kali lipatnya. Dadang  Hawari,  seorang  psikiater  menyatakan bahwa  secara  psikologis  dan  biologis,  seseorang sudah dewasa untuk berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun untuk wanita atau 25 hingga 30 tahun untuk pria. Sebelum usia tersebut, dianggap terlalu cepat, yang  disebutnya  precock,  yaitu  matang  sebelum waktunya (Rifiani, 2011). Kondisi yang berkembang memberikan gambaran konkrit bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa kesiapan dan pertimbangan  yang  matang  dari  satu  sisi  dapat menunjukkan  sikap  tidak  menghargai  makna pernikahan  bahkan  lebih  jauh  dapat  merupakan penyalahgunaan  pernikahan  itu  sendiri  selama  itu terjadi. dianggap suci oleh agama.
Secara umum beberapa orang yang menikah di  usia  muda  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, yaitu:  Pernikahan  dini  terjadi  karena  keadaan ekonomi  keluarga  yang  berada  di  bawah  garis kemiskinan, sehingga jika seorang anak perempuan masih sangat  muda  sudah  cukup  untuk
meringankan.  beban  orang  tuanya.  terutama  dari sisi ekonomi. Para orang tua, anak-anak, dan orang- orang  dengan  tingkat  kesadaran  pendidikan  yang rendah  dikhawatirkan  akan  mendapat  aib  karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki- laki jika tidak segera dinikahinya. Gencarnya media massa,  baik  cetak  maupun  elektronik,  khususnya internet yang tidak dapat dikendalikan dalam batas yang  aman  untuk  konsumsi  publik  yang mengekspos  pornografi  dan  adegan-adegan  yang tidak  pantas  untuk  ditayangkan  secara  umum, menyebabkan semakin banyaknya remaja modern yang  terjerumus  ke  dalam  ruang  lingkup “masyarakat permisif” bagaimanapun yang mereka inginkan  dan  pernikahan  di  usia  muda  terjadi karena orang tua takut anak-anaknya akan menjadi perawan  tua  jika  mereka  tidak  segera  menerima lamaran dari pria yang melamarnya (Rifiani, 2011).
Dampak  pernikahan  dini  dapat  dinilai  dari berbagai  sudut  pandang,  yaitu:  dampak  terhadap hukum  pernikahan  dini  jika  dilakukan  berarti mengabaikan  beberapa  hukum  yang  telah ditetapkan  yang  terdapat  pada  Undang-  Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 7 ayat 1 dan pasal 16 ayat 2. Ditinjau dari dampak biologis dan  psikologis  yang  dapat  kita  ketahui  secara umum, secara biologis organ reproduksi anak yang baru  mencapai  pubertas  masih  dalam  proses mencapai kematangan sehingga belum siap untuk berhubungan  seks  dengan  lawan  jenis.  seks, terutama  jika  mereka  hamil  dan  melahirkan.  Jika dipaksakan,  yang  terjadi  justru  akan  menjadi trauma, robekan yang parah dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksi hingga membahayakan  nyawa  anak.  Perlu  dipertanyakan apakah hubungan seksual tersebut didasarkan pada persamaan  hak  reproduksi  antara  istri  dan  suami atau apakah ada kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap anak.
Secara  psikologis  anak  belum  siap  dan kurang  memahami  hubungan  seksual,  sehingga akan  menimbulkan  trauma  psikologis  yang berkepanjangan  pada  jiwa  anak  yang  sulit disembuhkan. Dampak sosial dan perilaku seksual, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakatyang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap kehidupan  laki-laki  saja.  Kondisi  ini  hanya  akan melestarikan  budaya  patriarkhi  yang  kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan dan menyisakan kepedihan bagi perempuan.
Dari  uraian  di  atas,  walaupun  jumlah pernikahan  usia  dini  di  Palembang  cukup  sedikit, namun  sangat  menarik  untuk  dikaji  mengingat bahwa  Palembang  merupakan  rumpun  etnis Melayu.  Sebelumnya  telah  dilakukan  beberapa penelitian  seperti  yang  dilakukan  Jeki  Sepriady (2018),  Yosi  Malasar  dan  Cecep  Darmawan (2017), Iwan, Agus dan Supriadi (2015), Asmidar dan  Yoskar  Kadarisman  (2015),  dan  Muhammad Alif (2020).
Etnis  Melayu  Palembang atau  yang  lebih dikenal  dengan “Suku  Palembang” adalah  salah satu  suku  Melayu  yang  berdomisili  di kota Palembang dan  sekitarnya.  Selain  berdomisili  di Kota  Palembang,  penyebaran  Melayu  Palembang terdapat  pada  Kaum  kerabat  Ogan,  Lubai, Rambang,  Cambai,  Pegagan,  Lembak,  Lintang, Kikim, Gumay, Besemah, Enim, Semende, Kisam dan  Lematang (Pedia, 2019)
Etnis  Melayu  Palembang  di  Palembang semakin  lama  semakin  berkurang,  tetapi  di Tepian Sungai Musi masih banyak ditemukan suku Palembang. Dalam kesehariannya, suku Palembang  berbicara  dalam  bahasa  Palembang. Bahasa Palembang sendiri merupakan bagian atau varian  dari  bahasa  Melayu  atau  sering  disebut sebagai  bahasa  Melayu  Palembang.  Bahasa
Palembang  menggunakan  dialek  “o”  pada  akhir setiap  kata  mirip  dengan  Bahasa  Melayu Jambi dengan  Suku  Melayu  Bengkulu.  Suku  Melayu Palembang banyak menganut agama Islam, Islam menjadi agama yang dianut sebagaian besar orang Palembang. Sondok  piyogo atau  dalam bahasa  Indonesia  berarti  “Adat  dipangku,  syariat dijunjung”  merupakan  semboyan  yang  dipegang teguh  oleh  suku  Palembang.  Semboyan  tersebut bermakna  bahwa  meskipun  mereka  sudah mengecap  pendidikan  tinggi,  mereka  tetap mempertahankan  adat  kebiasaan  suku  Palembang sisanya  beragama  Budha.  Tetapi  masih  ada  juga yang  beragama animisme ,  Beberapa  kalangan berpendapat  bahwa  suku  Palembang  merupakan hasil  dari peleburan  bangsa Arab, Tionghoa,  suku Jawa dan  kelompok-kelompok  suku  lainnya  di Indonesia. Dari 1,2 juta penduduk kota Palembang, 40-50% adalah suku Palembang mereka juga hidup secara  berdamping-dampingan  dan  damai  (Pedia, 2019).  Banyak  orang  Palembang  yang  masih tinggal di rumah yang didirikan di atas air. Rumah limas  menjadi  model  arsitektur  rumah  khas Palembang  yang  kebanyakan  didirikan  di  atas panggung di atas air untuk melindungi dari banjir (Wikiwand, 2020).

## Metode
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian lapangan  dan  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi. Dipilihnya  pendekatan  fenomenologi  dalam penelitian  ini  karena  fenomena  pernikahan  dini masih  terjadi  di  kota  palembang,  dalam  hal  ini melalui tokoh masyarakat akan memberikan solusi, sehingga tingkat pernikahan dini pada remaja etnis melayu dapat teratasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi , wawancara mendalam , dan studi dokumentasi. Kemudian yang terakhir teknik analisis data yang digunakan dalam

## Desliana, Duski Ibrahim, Muhammad Adil
penelitian  ini  mengacu  pada  konsep  Miles  and Huberman interactive model,  adapun  model interaktif  yaitu:  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## Fenomena Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang
Masalah pernikahan usia dini di saat ini telah jadi kasus dunia. Informasi UNICEF menampilkan lebih  dari  700  juta  wanita  menikah  di  kala  umur kanak-kanak apalagi 1 dari 3 di antara wanita yang menikah usia dini menikah pada umur saat sebelum 15  tahun  (Statistik  &  UNICEF,  2016).  Data BKKBN  2014  menujukkan  kalau  jumlah  anak muda di Indonesia telah mencapai 74 juta jiwa, dari jumlah  tersebut,  59%  berusia  15-19  tahun  telah menikah  (Guilbert,  2013).  Pernikahan  dini  di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di dunia pada tahun 2010, perihal ini berarti Indonesia tercantum sebagai  negeri  dengan  presentase  pernikahan  dini tinggi di dunia. Informasi SDKI (2012) mengatakan kalau 340.000 anak wanita menikah pada umur dini tiap tahunnya.
The  United  Nations  Childrens  Fund (UNICEF) pada tahun 2013, Indonesia jadi negeri dengan  angka  pernikahan  anak  paling  tinggi ketujuh di dunia. Berikutnya, informasi dari Survei Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas)  tahun  2015, melaporkan kalau sebanyak 1 dari 4 anak wanita di dasar umur 18 tahun sempat menikah. Pada tahun 2017,  sebanyak  2  dari  5  anak  wanita  umur  10 sampai  17  tahun  sempat  menikah.  Sesuai  angka tersebut,  menampilkan  kalau  Indonesia  masih butuh  menaruh  atensi  lebih  pada  permasalahan pernikahan  usia  dini.  “Angka  pernikahan  anak  di Indonesia  ini  masih  sangat  memprihatinkan.  Dari segala negeri anggota ASEAN, Indonesia terdapat di peringkat 2” (Leny, 2020), Pada 2018, dari total
267  juta  penduduk  Indonesia,  11,2  persen  wanita menikah  di  umur  20-24  tahun.  Sebaliknya pernikahan  wanita  yang  berumur  kurang  dari  17 tahun sebesar 4,8 persen. Pernikahan anak di bawah umur  16 tahun  sekitar 1,8 persen  serta  persentase pernikahan  anak  berumur  kurang  dari  15  tahun sejumlah 0,6 persen. Secara akumulasi, satu dari 9 anak  wanita  umur  kurang  dari  18  tahun  menikah muda (Rahmawati, 2020).
Persentase  pernikahan  umur  muda  (dini)  di Indonesia bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka  15,66%  buat  persentase pernikahan dini  di  Indonesia  pada  2018.  Angka  tersebut bertambah  dari  14,18%  pada  2017.  Peningkatan persentase  pernikahan  dini  tersebut  ialah  catatan tertentu  untuk  pemerintah  yang  tengah  berupaya membetulkan  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) (Indonesia baik, 2020).
Pernikahan dini di beberapa negara dianggap sebagai solusi alternatif untuk masalah kemiskinan keluarga.  Keluarga  miskin  dinilai  dapat  terbantu ketika anak perempuannya menikah dini sehingga dapat  membantu  meringankan  beban  ekonomi keluarga. Purnomo mengatakan bahwa selain motif ekonomi,  pernikahan  dini  telah  dicoba  dengan motif hubungan yang sangat erat antara perempuan dan teman laki-laki, juga memiliki hubungan intim (seksual),  terbentuknya  kehamilan  pranikah, kekhawatiran seperti perawan tua, dan kemudahan berpacaran.  Akses  ke  konten  media  seksualitas (Satriyandari & Utami, 2020).
Fenomena tersebut juga terjadi pada remaja etnis Melayu di Palembang di antaranya kecamatan Seberang Ulu I pada tahun 2017 terdapat  139 kasus dari 1160, tahun 2018 terdapat  197 kasus dari 1229 (Triningsi,  2020).  Sedangkan  di  kecamatan  Ilir Timur II pada tahun 2017 terdapat   65 kasus dari 1092 dan  pada tahun  2018 terdapat  81 kasus dari 1111 (Rospita, 2020). Di kecamatan Sukarami pada
tahun 2017 terdapat  83 kasus dari 1040 dan tahun 2018  terdapat    104  kasus    dari  1258  (Yuhanis, 2020).  Di  Palembang  masih  ditemui  pernikahan dini, walaupun jumlahnya sedikit. Bersumber pada datanya,  sudah  terjalin  2-4  pernikahan  dini  yang terjadi  pada  kanak-kanak  di  Palembang  dalam setahun.  Sebaliknya  dalam  2  tahun  terakhir, jumlahnya masih tidak lebih dari 10 permasalahan pernikahan dini” (Hadjar, 2020).
Berikutnya  Kepala  Dinas  Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan  Manusia  (PPPAPM)  Palembang menyatakan  pernikahan  dini,  lebih  banyak  didera oleh kanak-kanak putus sekolah. Sebab itu, Forum Anak Palembang melaksanakan sosialisasi kepada golongan  kanak-kanak  yang  hendak  berperan bagaikan pelapor  sekalian pelopor untuk  program komunikasi,  edukasi  dan  informasi  tentang pernikahan  dini.  Sosialisasi  hendak  mengaitkan kanak- kanak sebagai media pendidikan bersama di golongan  mereka  (anak-anak).  Rata-  rata  temuan permasalahan  pernikahan  dini  terjadi  sebab  anak perempuannya  telah  berbadan  dua  (hamil). Keadaan ini memanglah susah serta memang wajib dinikahkan,  sebab  pihak  keluarga  berkeinginan terdapatnya  tanggungjawab  atas keadaan tersebut, temuan kanak-kanak yang hadapi pernikahan dini lebih  banyak  pada  keluarga  dengan  ekonomi menengah  ke  bawah.  Perluasan  informasi  akan sangat  dibutuhkan  guna  menjelaskan  adanya dampak      pernikahan  dini  paling  utama  dari  sisi kesehatan wanita. Pernikahan dini akan rentan pada kesehatan  reproduksi  anak  perempuan.  Dikala pilihannya supaya dinikahkan, pihak keluarga pula mengingat  keselamatan  balita  serta  ibunya, termasuk  sisi  agama  kala  anak  harus  digugurkan (Hadjar, 2020).
Hasil  penelusuran  informasi  dari  dinas ataupun  instansi  dalam  3  tahun  terakhir  ialah  di
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kota  Palembang peristiwa  nikah  dini  sekitar  10%,  serta  terdapat sekitar 30% masalah pernikahan isbat dari tahun ke tahun,  perihal  ini  dibuktikan  dengan  pengajuan masalah  (perkara)  pernikahan,  permohonan  akad nikah  diperuntukan  buat  meminta  supaya pernikahannya  dilegalkan  sebab  pernikahan  dini tanpa pencatatan ataupun tanpa catatan administrasi oleh seseorang pencatat pernikahan.
Permohonan  nikah  ini  dibuat  untuk mengajukan gugatan cerai, karena perceraian hanya bisa  dilakukan  jika  bisa  menunjukkan  buku  akta nikah  yang  sah,  sedangkan  pasangan  yang mengajukan  dispensasi  nikah  dalam  tiga  tahun terakhir  tidak  banyak  kasus  yang  terjadi  tiap tahunnya. mulai 2017-2019 (Irfan, 2019). Adapun rekapitulasi jumlah pernikahan menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel 1, 2, dan 3.
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pernikahan Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Ilir Timur II
Tahun Kelompok Umur Jumlah < 20 Tahun 20 s/d 30 Tahun > 30 Tahun 2017 65 789 29 1092 2018 81 821 09 1111 Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pernikahan Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Sukarame Tahun Kelompok Umur Jumlah < 20 Tahun 20 s/d 30 Tahun > 30 Tahun 2017 83 898 159 1140 2018 104 967 188 1259

## Desliana, Duski Ibrahim, Muhammad Adil
Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Pernikahan Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Seberang Ulu I
Tahun Kelompok Umur Jumlah < 20 Tahun 20 s/d 30 Tahun > 30 Tahun 2017 139 794 227 1160 2018 197 814 218 1229
Berdasarkan data di atas, jumlah tertinggi yang melakukan  pernikahan  di  bawah  Usia  20  tahun pada 3 (tiga) Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Pernikahan Di Bawah Usia 20 Tahun pada 3 (tiga) Kecamatan di Kota Palembang
Kecamatan Tahun 2017 2018 SU I 139 197 Sukarame 83 104 Ilir Timur II 65 81
Sesuai  data  di  atas  jelas  terlihat  kecamatan yang  paling  tinggi  penduduknya  yang  melakukan pernikahan  di  bawah  usia  20  tahun  yaitu Kecamatan  Seberang  Ulu  I,  ini  sesuai  dengan jumlah  penduduk  yang  sebagian  besar  adalah penduduk  asli  Etnis  Melayu  dan  juga  kepadatan penduduk  yang  cukup  tinggi,  dari  data  diatas terdapat persentase kenaikan sekitar 5 persen, suatu kenaikan yang cukup signifikan.
Pada  dasarnya  fenomena  pernikahan  dini yang terjadi di Kota Palembang lebih banyak yang tidak tercatat. Daripada hasil penelusuran di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun petugas pencatatan nikah serta di kantor pengadilan agama serta kantor kelurahan, pada kantor kelurahan ataupun di kantor pengadilan, sebab rata- rata permasalahan tersebut dituntaskan  secara  adat,  baru  setelah  itu  timbul permasalahan bila terjalin perceraian.
Fenomena  pernikahan  muda  terpaut  erat dengan  tingginya  angka  perceraian,  seperti  yang
terjadi di Kota Palembang dalam 3 tahun terakhir, pada  tahun  2017,  bersumber  pada  rekapitulasi perkara  yang  diterima  di  Pengadilan  Agama Palembang di wilayah tersebut. Pengadilan Tinggi Agama Kota Palembang periode Januari-Desember 2017. 174 gugatan cerai pria serta 372 gugatan cerai wanita, 28 perkara gugatan nikah, sebaliknya tahun 2018  terdapat  211  masalah  cerai  serta  435 perceraian,  9  perkara  gugatan  cerai,  Sebaliknya pesan dakwaan pernikahan dari Januari sampai Juli sebanyak  296  permasalahan  perceraian,  baik gugatan cerai ataupun cerai (Hadjar, 2020).
Berikutnya  ada  30%  pelaku  masalah pernikahan dini tidak melapor serta tidak membuat pencatatan  cocok  umur  sesungguhnya  sehingga tidak  dilaporkan.  tercatat  bagaikan  pernikahan  di bawah  usia  sebab  meningkat  usia  ataupun meningkat tua, hasil pernikahan tidak bisa ditunda sebab mereka  berbadan dua  dulu,  serta fenomena ini  telah  jadi  rahasia  universal  serta  pemicu perceraian mereka pada biasanya merupakan tidak terdapatnya tanggung jawab pria., pelecehan berat serta  kecemburuan  serta  apalagi  poligami  yang tidak sehat (Irfan, 2019).
Maraknya  pernikahan  di  dasar  usia  bisa dilihat  pada  permohonan  dispensasi  nikah  sebab calon pengantin wanita berbadan dua saat sebelum menikah. Apalagi informasi BPS sendiri mengatakan  kalau  21,75%  anak  wanita  di perkotaan menikah pada umur di bawah 16 tahun, serta 47,79% di kawasan pedesaan. Tidak hanya itu, perihal  ini  bisa  dilihat  pada  budaya  warga  yang memiliki kecenderungan buat menikah pada umur dini  sebab terdapatnya  rasa malu  untuk orang tua bila anak perempuannya yang telah dikira berusia walaupun belum lumayan usia tidak lekas menikah.
Pergeseran budaya tampaknya telah terjadi di Palembang.  Ketentuan  tidak  tertulis  yang  ditaati dengan  kuat  sekarang  tampak  lebih  longgar.  Saat
ini, warga seakan sudah terbiasa melihat pasangan lawan  jenis  bergandengan  tangan,  menunggang kuda,  apalagi  bermesraan  di  depan  umum.  Tidak jarang  hal-hal  tersebut  dicoba  oleh  anak-anak berseragam  sekolah.  Jika  hal  ini  terjadi  terus menerus  hingga  ingin  mengarah  pada  pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah, yang berlanjut pada pernikahan dini (Iskandar, 2021).

## Pernikahan Usia Dini Perspektif Tokoh Agama pada Etnis Melayu di Palembang
Pada  kenyataan  di  kota  Palembang,  proses pernikahan  berdasarkan  usia  mengedepankan aspek  agama  yang  belum  dipahami  secara menyeluruh,  sehingga  menimbulkan  banyak perdebatan  di  segala  aspek,  termasuk  keterangan beberapa tokoh masyarakat.
Mengacu pada Al-Qur’an serta hadis. Syarat usia  tidaklah  sesuatu  perihal  yang  absolut,  dalam Islam tidak terdapat syarat tentang batas usia dalam pernikahan. Tetapi yang butuh dicermati merupakan  kata  “sanggup”.  Kemampuan  raga ataupun kesiapan mental, kesiapan jasmani ataupun kesiapan  rohani.  Bila  kesiapan  jasmani  dalam perihal  ini  merupakan  kesiapan  ekonomi  belum dapat dipadati, hingga hendaknya dia berpuasa.
Pernikahan  dini  menurut  hukum  Islam merujuk  surat  An-Nisa  ayat1  dan  hadis  yang diriwayatkan  Imam  Bukhari  dan  Imam  Muslim serta  hadis  lainnya  yang  menerangkan  tentang pernikahan  dengan  tujuan  pernikahan  tersebut cocok dengan apa yang diajarkan oleh hadis serta Al-Qur’an. Permasalahan pernikahan di dasar usia bagi  kitab-  kitab  fikih  diperbolehkan  walaupun belum baligh yang terutama terdapat walinya ialah wali mujbir , kembali pada iktikad hadis Rasulullah ialah seorang yang hendak menikah wajib berusia serta  memiliki  kesiapan  baik  persiapan  raga  serta mental maupun persiapan pembiayaan dalam artian
jika  belum  sanggup  dalam  membiyayai  hingga dianjurkan buat berpuasa (Kalsum, 2020).
Selaras  dengan  penuturan  di  atas  kalau mengacu  kepada Al-Qur’an,  bila seorang berkeinginan  untuk  menikah  serta  telah  sanggup baik  secara  raga  ataupun  psikis,  hingga pernikahannya  tidak  dipermasalahkan  walaupun dia masih di bawah batas usia yang ditentukan oleh undang-undang,  serta  kesiapan  ekonomi  bagi  dia (yang  menikah)  bila  telah  menjalani  kehidupan setelah pernikahan.
Pernikahan dini mengacu sesuai dengan surat an-Nisa  ayat  59.  Kalimat ulil  amri tersebut mengenakan  penyambung  huruf wawu bukan athi’u ulil amri , dalam teori bahasa huruf wawu itu huruf  ‘ athof menjajaki  kepada  kalimat athi’ullah wa  athi’urrasul ,  jadi  prioritas  utama  merupakan taat kepada Allah taat, kepada rasul, dan ulil amri (pemerintah) wajib menjajaki. Hukum positif ialah produk ulil  amri sedangkan  hukum  Allah  serta rasulnya  ialah manistatho’a (sanggup)  jadi  kala seseorang pria  serta  wanita  di dasar  usia  sanggup menikah  walaupun  tanpa  terdapat  aspek  ataupun indikasi negatif di tingkat sosial serta moral hingga sah-sah  saja,  sebab  mereka  telah  merasa  siap/ sanggup raga serta psikis. Bersumber pada kepada hadits fankihu  ma  thoba serta manistatho‟a minkum .  Maksudnya,  kita  senantiasa  mengacu kepada orientasi agama. Al-Qur’an pula mengatakan  dalam  pesan  an-Nur  ayat  32  bahwa ayat  tersebut  tidak  terdapat  batas  usia  terhadap pernikahan  yang  berarti  terdapat  hasrat  buat menikah  cocok  dengan  ketentuan  serta  syarat syariat Islam (Kalsum, 2020).
Dari beberapa pendapat tokoh-tokoh di atas menjelaskan  bahwa  dalam  Islam  usia  yang diperbolehkan  dalam  penerapan  nikah  tidak disebutkan secara detail, tetapi Islam mensyaratkan adanya  kesiapan,  baik  kesiapan  fisik  maupun

## Desliana, Duski Ibrahim, Muhammad Adil
kesiapan  mental  yang  artinya  kesiapan  ekonomi dan kebutuhan biologis. Kedua poin tersebut adalah makna dari ketentuan nikah bagi Islam.
Pernikahan  atas  dasar  usia  menurut  hukum Islam,  dalam  pernikahan  ada  syarat  umur  tetapi tidak  dibatasi  atau  sudah  mencapai  kedewasaan, artinya  setelah  itu  perempuan  haid  dan  bagi  laki- laki ketika sudah mimpi basah, bagaimanapun juga dalam  Islam,  syarat  pernikahan  tidak  hanya  usia. Harus  ada  kesiapan.  Bagi  para  ulama  terdapat perbandingan  komentar,  ada  yang  mengatakan kemampuan  untuk  melakukan  hubungan  seksual, ada  yang  mengatakan  kemampuan  memenuhi kebutuhan  rumah  tangga  merupakan  kebutuhan ekonomi dan biologis, bahkan mempertimbangkan dalil-dalil  yang  ada.  Umur  tidak  terbatas  tetapi dalam amalan yang  baik  sahabat  dan ulama tidak serta  merta  hanya  mendasarkan  nikah  pada  saat dewasa  sehingga  harus ada kesiapan, nabi  sendiri yang menikah itu berumur 25 tahun walaupun pada saat itu beliau belum diangkat menjadi nabi tetapi di  sejarah  teman-teman  yang  laki-laki,  rata-rata semua  perempuan  juga.  Tapi  yang  jelas  apapun artinya  ada  kesiapan,  kalaupun  misalnya  tidak menjadi catatan utama tapi nabi tidak sama dengan manusia  biasa,  ada  pengecualiannya  atau  Al- Qur’an.
Para  tokoh  menjelaskan  walaupun  dalam Islam tidak ditetapkan umur yang tentu, tetapi yang jadi  perihal  yang  sangat  berarti  merupakan mencermati  raga  calon  mempelai  perempuan, apakah  dia  siap  berhubungan  suami  istri  ataupun belum.
Bagi hukum Islam, pernikahan di dasar usia dipulangkan  lagi  kepada  hukum  fikih  ialah  legal asalkan  penuhi  ketentuan.  Pernikahan  dalam pemikiran  hukum  fikih  cuma  membagikan ketentuan mumayyiz/mumazziyah tidak membagikan batas umur, namun dalam melakukan
hubungan  seksual  wajib  memperhatikan  jenazah, sebagaimana  dicontohkan  Nabi  yang  dinikahi Aisyah sejak usia dini, Nabi tidak langsung bergaul dengannya melainkan menunggu hingga usianya.
Tokoh  agama  lainnya  menjelaskan  bahwa jika  realitas  pernikahan  atas  dasar  usia  yang  ada pada  Etnis  Melayu  di  Palembang  cenderung mengabaikan prasyarat mental dan psikis, terutama baligh dan  direstui  oleh  kiai,  maka  warga  tidak mengindahkan  hukum  pernikahan  karena  budaya lokalnya.  Sebuah  referensi  yang  lahir  dari pemikiran  yang  salah  tentang  kasus  era  saat  ini (Saifurrahman, 2020).
Tokoh  agama  Fahrizal  (2020)  menjelaskan bahwa  tidak  ada  jaminan  dalam  pernikahan  akan bertahan  lama  kecuali  jika  didasarkan  pada pengetahuan  yang  cukup  tentang  rumah  tangga tersebut. Di sisi lain, persyaratan usia 16 tahun yang diatur dalam undang-undang pernikahan hanyalah batasan  fisik  karena  tidak  ada  batasan  untuk kedewasaan.
Saifurrahman  (2020)  menjelaskan  bahwa jika  terdapat  2  faktor  dalam  pernikahan  yaitu hukum  dan  hukum,  jika  pernikahan  tersebut mengarah  pada  suatu  kebutuhan  yang  melanggar undang-undang pernikahan dan Komplasi Hukum Islam  mengenai  batasan  usia,  maka  dapat  ditarik dari konsep ushuliyah yang artinya legal.
Mal An Abdullah menyatakan bahwa remaja Etnis Melayu berarti remaja yang beragama Islam atau muslim, karena melayu identik dengan Islam. Pada  dasarnya  sah  dan  boleh  saja  bila  dilakukan sesuai  syariat  Islam,  karena  dalam  Islam  syarat utamanya sudah aqil baligh , aqil baligh bagi orang Indonesia  rata–rata  pada  usia  remaja atau belasan tahun,  tergantung  masa  kesuburan  seseorang. Namun  negara  Indonesia  sudah  punya  aturan bahwa usia perempuan menikah umur 16 tahun dan laki-laki umur 19 tahun, dan bila menikah di bawah
usia 21 tahun pun , harus izin orang tua. Di Kota Palembang sebenarnya tingkat pengetahuan remaja sudah  tinggi,  mereka  tahu  batas  usia  ideal  untuk menikah karena sering mendengar mapun di media social serta penyuluhan–penyuluhan yang dilakukan  institusi  terkait.  Akan  tetapi  seiring dengan pesatnya teknologi dan masa remaja yang keingintahuan  mereka  sangat  besar  sehingga  apa yang mereka dapat (pengetahuan tentang seksualitas)  ingin  coba–coba,  dan  dipraktikkan sehingga  pernikahan  dini  terjadi,  akibat  suatu  hal yang coba–coba (hamil  di luar nikah) inilah yang banyak terjadi di kota Palembang sebagai ibukota provinsi  yang  jelas  penduduk  remajanya  sangat banyak.  Jadi  di  Kota  Palembang,  pernikahan  dini terjadi  dikarenakan  akibat  pergaulan  bebas, lingkungan yang kurang peduli, dan peran orang tua yang kurang dominan, maklumlah biasanya di kota besar  banyak  fasilitas  seperti  mall,  bioskop,  dan tempat hiburan. Waktu untuk berkumpul di rumah sangat  sedikit.  Jadi  pernikahan  dini  di  Kota Palembang ini terjadi karena kurang kesadaran atau kurangnya  keimanan  dalam  diri  remaja  tersebut bukan karena adat budaya (Abdulah, 2020).
Karena kota Palembang ini remajanya sangat banyak,  pendidikan  agama  sudah  harus  tertanam sejak usia dini sehingga tidak terjadi pernikahan ini, dengan membentengi diri dengan iman yang kuat walaupun  Kota  Palembang  ini  metropolis  ke depannya  mudah–mudahan  tidak  terjadi  atau menurun  jumlahnya,  karena  rumpun  Melayu adalah orang yang taat pada ajaran Islam, dan perlu kepedulian  dari  semua  pihak,  orang  tua,  sekolah, lingkungan  dan  para  tokoh  serta  kebijakan pimpinan  daerah  (misalnya  film  yang  diputar  di bioskop harus mengandung unsur pendidikan untuk remaja) (Abdulah, 2020).
Ayik Ali  Idrus menjelaskan bahwa  seorang muslim  hendaklah  menikah  setelah  akil  balig
karena  kebutuhan  biologis,  ketidakstabilan  jiwa pun  biasanya  datang  pada  seseorang  setelah aqil baligh ,  jadi  menurut  agama  Islam  tuntunan menikahpun  setelah usia aqil baligh .  Ukuran aqil baligh setiap  manusia  lain-lain,  tergantung seseorang mendapatkannya, misalnya bagi perempuan  ditandai  dengan mulai menstruasi  dan bagi laki–laki  dimulai dengan mimpi basah.  Pada umumnya anak perempuan maupun anak laki – laki tanda aqil baligh didapat pada umur belasan tahun, dan  menurut  ajaran  Islam  mereka  boleh  menikah dan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur  bahwa  umur  anak  perempuan  boleh menikah pada usia 16 Tahun, sedangkan laki–laki berumur  19  tahun,  namun  di  dalam  pasal  6 mengatur bahwa untuk melangsungkan pernikahan yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  harus mendapat izin orang tua (Idrus, 2018).
Apabila  calon  pengantin  melangsungkan pernikahan di bawah usia yang telah diatur dalam undang-undang  pihak  KUA  tidak  dapat  langsung menikahkan pasangan tersebut, namun bila akibat pergaulan  bebas,  misalnya  calon  pengantin  sudah hamil  masih  memberikan  kemungkinan  untuk menyimpang  dengan  meminta  dispensasi  kepada Pengadilan  Agama  atau  pejabat  lain  yang berkompeten  dalam  hal  ini,  sehingga  pernikahan dapat dilaksanakan (Idrus, 2018).
Jadi sesuai undang–undang menurut pendapat saya bila pernikahan dilakukan di bawah umur 20 tahun berarti peran orang tua masih ada, sebaiknya  orang  tua  memberikan  edukasi,  karena dalam  rencana  suatu  pernikahan  peran  orangtua sangat dominan, selain faktor jodoh dan keinginan anak itu  sendiri,  jika  orang  tua telah  memberikan edukasi  pada    anaknya,  hingga  anak  dapat memutuskan  untk  menikah  dengan  usia  yang matang, tidak perlu izin orang tua lagi.

## Desliana, Duski Ibrahim, Muhammad Adil
Kebijakan  Integral  Usaha  Pendewasaan  Usia Pernikahan pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang
Mempersiapkan pribadi yang dewasa sangat diperlukan  dalam  membangun  keluarga  yang harmonis  dan  sejahtera,  terutama  kehidupan keluarga yang matang dan mapan yang merupakan dambaan setiap pasangan yang membina keluarganya.  Dengan  pembinaan  nilai-nilai  moral dan optimalisasi fungsi kekerabatan melalui fungsi keagamaan,  fungsi  sosial  budaya,  fungsi  cinta, fungsi  perlindungan,  fungsi  reproduksi,  fungsi sosialisasi  dan  pendidikan,  fungsi  ekonomi,  dan fungsi bina lingkungan diharapkan dapat mencegah terjadinya  pernikahan  dini  sebagaimana  Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor 21  Tahun 1994  tentang  Penyelenggaraan  Pembangunan Keluarga  Sejahtera.  Dengan  penjelasan  sebagai berikut:
a. Fungsi  Religi:  Keluarga menjadi  wadah  bagi anak untuk mengenal agamanya, di mana nilai- nilai  takut  akan  Tuhan  ditanamkan  dan dikembangkan yang akan mempengaruhi cara anak bergaul dengan teman-temannya, terutama  lawan  jenis  sehingga  tidak  terjadi. mengambil  tindakan  yang  salah  dalam interaksi  sosial.  Memupuk  rasa  takut  akan Tuhan  harus  ditanamkan  sejak  masa  kanak- kanak, agar ketika memasuki usia remaja ada fondasi  yang  kuat  saat  bergaul  (Waleleng  & Maitimo, 2018).
b. Fungsi  Sosial  Budaya:  Sebagai  makhluk sosial, remaja membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, terutama dengan teman sebayanya.  Namun  dalam  mengembangkan sifat sosial dengan orang lain harus ada batasan sesuai  dengan  norma  dan  aturan  ketimuran. Ada  batasan  dalam  bersosialisasi  agar  tidak terpengaruh  oleh  hal-hal  negatif.  Harus  bisa
menolak seks bebas, narkoba, pernikahan dini (Waleleng & Maitimo, 2018).
c. Fungsi  cinta  kasih:  Semua  anggota  keluarga harus saling memberi dukungan, perhatian dan kasih sayang. Cinta untuk orang lain, terutama terhadap lawan jenis, pasti ada batasnya. Perlu batasan untuk mengungkapkan cinta (Waleleng & Maitimo, 2018).
d. Fungsi  Perlindungan:  Keluarga  merupakan tempat  berlindung  bagi  setiap  anggota keluarga untuk memberikan rasa aman, tenang dan  tentram.  Sehingga  jika  ada  masalah, anggota keluarga bisa saling mendukung untuk dicarikan solusinya. Remaja yang bermasalah tidak mencari  solusi  kepada  orang lain,  yang mungkin  memberikan  solusi  yang  salah (Waleleng & Maitimo, 2018).
e. Fungsi  Reproduksi:  Salah  satu  tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan, namun  lebih  aman  melakukan  pernikahan pada  usia  yang  tepat,  yaitu  di  atas  20  tahun untuk wanita dan di atas 25 tahun untuk pria (Waleleng & Maitimo, 2018).
f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan: Orang tua memainkan  peran  penting  dalam  mendidik remaja  tentang  risiko  pergaulan  bebas, pernikahan  dini  dan  penggunaan  obat-obatan terlarang.  Penjelasan  tentang  fungsi  organ intim  hingga  alat  kontrasepsi  bukan  lagi  hal yang  tabu  untuk  dijelaskan.  Penjelasan  awal dari orang tua sebaiknya dilakukan agar remaja mendapatkan ilmu yang benar oleh orang yang tepat (Waleleng & Maitimo, 2018).
g. Fungsi Ekonomi: Mengatur sumber
pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarga. Faktor ekonomi menentukan keharmonisan keluarga. Pernikahan dini akan menyebabkan  pasangan  belum  siap  secara ekonomi  sehingga  kehidupan  rumah  tangga
masih bergantung pada orang lain dan rawan konflik (Waleleng & Maitimo, 2018).
h. Fungsi Lingkungan: Remaja diarahkan untuk berperan  menjaga  kebersihan  lingkungan sekitarnya.  Kebiasaan  menjaga  kebersihan lingkungan  ini  diharapkan  sejalan  dengan kebiasaan  menjaga  kebersihan  diri,  terutama kebersihan  organ  intim  agar  terhindar  dari penyakit (Waleleng & Maitimo, 2018).
Peran  keluarga  sebagai  unit  terkecil  dalam masyarakat juga ditegaskan  dalam RPJMN  2020- 2024,  bahwa  ketahanan  keluarga  inilah  yang memungkinkan  terciptanya  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  dan  berdaya  saing.  Sejumlah lembaga seperti BKKBN, Kemdikbud,
Kementerian  Kesehatan,  dan  KPPPA  melalui PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) memberikan  pendidikan  bagi  keluarga  dan  orang tua yang menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.  Tantangan  program  yang  ditujukan  kepada orang  tua  antara  lain  kurangnya  partisipasi  - program  bersifat  sukarela  -  dan  sulitnya menjangkau orang tua yang bekerja secara intensif di  bidang  tersebut.  Oleh  karena  itu,  salah  satu strategi  bagi  orang  dewasa  juga  akan  mencakup penguatan  kapasitas  dan  kesadaran  orang  dewasa (orang tua, guru, dan masyarakat/guru agama/adat) dalam  berkomunikasi  dengan  remaja  terkait masalah pernikahan dan kesehatan reproduksi, serta bersikap berani. Dengan tegas untuk mengingatkan orang agar tidak menikah di usia muda.
Kebijakan  pengendalian  dan  pencegahan pernikahan  usia  dini  adalah  dalam  rangka  untuk mencapai  tujuan  akhir  dari  kebijakan  itu sendiri,yaitu mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Masalah kebijakan hukum pernikahan tidak  hanya  sebatas  membuat  atau  menciptakan suatu  peraturan  perundang-undangan,  kebijakan memerlukan  pendekatan  yang  menyeluruh  yang
melibatkan berbagai disiplin ilmu  serta kenyataan di  dalam  masyarakat  sehingga  kebijakan  hukum yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial. Kebijakan pengendalian dalam usaha pendewasaan usia  pernikahan   pada dasarnya  merupakan  bagian  integral  dari  politik sosial  yang harus mengarah padatercapainya tujuan kebijakan sosial yaitu “ social welfare ” atau untuk mencapai keseimbangan ( equality ). Secara sederhana  tujuan  kebijakan  usaha  pendewasaan usia  pernikahan  itu  sendiri  adalah  untuk  menuju kesejahteraan masyarakat (Arief, 2011). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Kebijakan Pendewasaan Usia
Pernikahan
Dari  uraian  di  atas,  dapat  diartikan  bahwa upaya  pemerintah  untuk  mengurangi  pernikahan usia  muda  sangat  ditentukan  oleh  penguatan kerjasama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan partisipasi masyarakat, media  dan  dunia  usaha.  Sinergi  antar  pemangku kepentingan diharapkan dapat mengurangi praktik pernikahan  secara  lebih  terstruktur,  holistik,  dan integratif di Indonesia.
Pemerintah telah menyusun Strategi Nasional  Pencegahan  Pernikahan  di  Usia  Muda

## Desliana, Duski Ibrahim, Muhammad Adil
yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam  upaya percepatan Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2020  dan  Indonesia  Emas  tahun  2045,  semua program  terkait  isu  pencegahan  anak.  pernikahan tersedia  untuk  kementerian  lembaga  yang menargetkan  intervensi  kesehatan  reproduksi, remaja,  keluarga,  dan  wanita.  Dengan  demikian, KPPPA, Kementerian Agama, BKKBN,
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dan Kementerian Kesehatan menjadi lima
kementerian/lembaga utama yang memiliki program  pencegahan  pernikahan  anak.  Namun, dalam strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) lima kementerian /lembaga terkait kesehatan reproduksi, keluarga, dan pernikahan anak, belum ada  bukti  yang  cukup  tentang  adanya  koordinasi atau kolaborasi.

## Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, fenomena pernikahan dini di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara khusus di kota Palembang, di kecamatan Seberang Ulu I pada tahun 2018 terdapat 139 kasus dari 1160 Pasangan yang  melakukan  pernikahan,  tahun  2018  terdapat 197  kasus  dari  1229  pasangan.  Sedangkan  di kecamatan Ilir Timur II pada tahun 2017 terdapat 65 kasus dari 1092 pasangan, dan pada tahun 2018 terdapat 81 kasus dari 1111 pasangan, sedangkan di kecamatan Sukarame pada tahun 2017 terdapat 83 kasus dari 1040 pasangan dan tahun 2018 terdapat 83  kasus  dari  1259  pasangan.  Kedua,  para  tokoh masyarakat  berpandangan  bahwa  pernikahan merupakan perintah Allah Swt. dan perintah Rasul. Dalam Islam, batas usia diperbolehkannya menikah tidak  dijelaskan  secara  rinci  tetapi  Islam menyaratkan  adanya  kesiapan  fisik  dan  mental. Dan ketiga, dengan pembinaan nilai-nilai moral dan optimalisasi  fungsi  kekerabatan  melalui  fungsi keagamaan,  sosial  budaya,  cinta,  perlindungan,
reproduksi,  sosialisasi  dan  pendidikan,  ekonomi, dan  bina  lingkungan  diharapkan  dapat  mencegah terjadinya  pernikahan  dini.  Selanjutnya  upaya pemerintah  untuk  mengurangi  pernikahan  usia muda sangat ditentukan oleh penguatan kerjasama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan partisipasi masyarakat, media dan dunia  usaha  secara  terstruktur,  holistik,  dan integratif di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Abdulah, M. A. (2020). Wawancara . Ketua FKUB Palembang.
Alif,  M.  (2020).  Komunikasi  antar  budaya  dalam tata  cara  pernikahan  adat  Minangkabau  di Kota Banjarbaru (Studi Kasus Tiga Pasangan Berbeda  Etnis  Antara  Etnis  Minangkabau dengan  Etnis  Banjar,  dan  Jawa). Meta Communication Jurnal Ilmu Komunikasi .
Arief,  B.  N.  (2011). Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum Pidana . Kencana. Fahrizal,  R.  (2020). Wawancara .  Tokoh  Agama Kota Palembang.
Guilbert,  N.  (2013).  Early  marriage,  women empowerment  and  child  mortality:  married too young to be a good mother. Selected Paper Presented  in  the  DIAL  Development Conference"  Institutions  and  Development" June 27th-28th . Hadjar,  S.  (2020). Wawancara .  Kepala  Dinas PPPAPM Kota Palembang.
Idrus,  A.  A.  (2018). Wawancara .  MUI  Provinsi Sumatera Selatan.
Indonesia  baik.  (2020). Masih  Banyak  Wanita Indonesia Nikah di Usia Dini . Irfan.  (2019). Wawancara .  Bimas  Kemenag  Kota Palembang.
Iskandar, S. (2021). Wawancara . Tokoh Masyarakat Palembang.
Jeki, S. (2018). NILAI FAEDAGOGI PERKAWINAN  ETNIS  MELAYU  DI DESA SAKO KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN. Kalpataru:  Jurnal  Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah , 2 (1), 69–78.
Kadarisman, Y., & Asmidar, A. (2015). Perubahan Tradisi  Perkawinan  Etnis  Melayu  di  Desa Bantayan  Hilir  Kecamatan  Batu  Hampar
Kabupaten Rokan Hilir . Riau University. Kalsum, U. (2020). Wawancara . Pengurus Majelis Taklim  Alhidayah  dan  Tokoh  Persis Palembang.
Leny.  (2020). Percepatan  Pembahasan  Tindak Lanjut  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Atas Perubahan  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun
1974 . Seminar Nasional.
Malasari,  Y.,  &  Darmawan,  C.  (2017).  Budaya Adat  Pengantin  Melayu  Riau  Dalam Pengembangan  Budaya  Kewarganegaraan. HUMANIKA , 24 (1), 11–23.
Pedia, W. (2019). Melayu Palembang . 9789067181 , 14927036. Rahmawati,  D.  (2020). Pernikahan  anak  di Indonesia peringkat dua ASEAN . Lokadata. Ramadhan,  I.,  &  Noor,  A.  S.  (2015).  Asimilasi Perkawinan  Arab-melayu  Kampung  Arab Kelurahan  dalam  Bugis  Pontianak. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa ,
4 (4).
Rifiani,  D.  (2011).  Pernikahan  Dini  Dalam
Perspektif  Hukum  Islam. Journal  de  Jure ,
3 (2),  125–134.  https://doi.org/10.18860/j- fsh.v3i2.2144
Rospita. (2020). Wawancara . Korwil KB IT II. Saifurrahman. (2020). Wawancara . Tokoh Agama
Kota Palembang. Satriyandari, Y., & Utami, F. S. (2020). Pernikahan Dini  Usia  Remaja .  Universitas’  Aisyiyah Yogyakarta.
Statistik, B. P., & UNICEF. (2016). Kemajuan yang tertunda: analisis data perkawinan usia anak di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik .
Supriyadi, D. (2011). Fiqh Munakahat Perbandingan  (dari  tekstualitas  sampai legislasi). Bandung: CV Pustaka Setia . Triningsi, S. P. (2020). Wawancara . Korwil KB SU
I.
Waleleng, G. J., & Maitimo, B. I. (2018). FUNGSI
KELUARGA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN  USIA  DINI  SEBAGAI UPAYA MENEKAN TINGKAT FERTILITAS  DI  KOTA  MANADO. Acta
Diurna Komunikasi , 7 (4). Wikiwand. (2020). Suku Palembang . Yuhanis, S. (2020). Wawancara . Korwil KB IT II.