Perbandingan Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Pada Masa Khulafaurrasyidin Dan Di Indonesia Saat Ini Dian Septiandani, Efi Yulistyowati
e-ISSN : 2621-4105
PERBANDINGAN PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN DAN DI INDONESIA SAAT INI
Dian Septiandani, Efi Yulistyowati Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang dian.septiandani@usm.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  membandingkan  pengaturan  pemungutan  pajak penghasilan  pada  masa  Khulafaurrasyidin  dan  di  Indonesia  saat  ini,  serta  ingin mengetahui  perspektif  Hukum  Islam  terhadap  konsep  pemungutan  pajak penghasilan  di  Indonesia  saat  ini.  Sumber-sumber  penerimaan  negara,  dapat diperoleh  dari  berbagai  sumber,  dimana  salah  satunya  adalah  pajak.  Begitu  pula dalam pemerintahan Islam. Penelitian ini merupakan “penelitian hukum normatif”.
Temuan    dalam  penelitian  ini  ialah  perbandingan  pemungutan    pajak  penghasilan pada dua masa, yaitu pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini.
Kata Kunci: Pengaturan Pajak, Pajak Penghasilan; Masa Khulafaurrasyidin.
Perbandingan Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Pada Masa Khulafaurrasyidin Dan Di Indonesia Saat Ini Dian Septiandani, Efi Yulistyowati
e-ISSN : 2621-4105
COMPARISON OF INCOME TAX COLLECTION ARRANGEMENTS IN THE PERIOD OF KHULAURRASYIDIN AND IN CURRENT INDONESIA

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  compare  the  income  tax  collection  arrangements during  the  Khulafaurrasyidin  period  and  in  Indonesia  today,  and  to  find  out  the perspective of Islamic law on the concept of income tax collection in Indonesia today. Sources of state revenue, can be obtained from various sources, one of which is taxes. Likewise in Islamic government. This research is a "normative legal research". The findings in this study are the comparison of income tax collection in two periods, namely during the Khulafaurrasyidin period and in Indonesia at this time.
Keywords: Tax Regulation, Income Tax; Khulafaurrasyidin Period.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Sumber-sumber penerimaan negara, dapat diperoleh dari berbagai sumber, dimana salah satunya adalah pajak. Begitu pula dalam pemerintahan Islam. Pajak menjadi  salah  satu  komponen  yang  pada  masa  Rasulullah  dijadikan  sumber penerimaan  negara.  Namun  di  dalam  negara  Islam,  penerimaan  yang  diperoleh dari  pajak  yang  dibebankan  kepada  masyarakat  sangat  memperhatikan  prinsip- prinsip  atau  kaidah-kaidah  yang    berdasarkan  pada  perintah  Al  Qur’an  dan Sunnah. Konsep Islam sangat memperhatikan aspek-aspek keadilan, baik dalam rangka penarikannya maupun dalam rangka pengalokasianya.
Pada  masa  pemerintahan  Rasulullah  SAW,  beliau  menerapkan " Jizyah ", yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, sedangkan untuk Muslim  diterapkan  hukum  "Zakat"."J izyah "  khusus  untuk  Ahli  kitab,  sebagai jaminan  perlindungan  jiwa,  harta  milik,  kebebasan  menjalankan  ibadah,  serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk setiap orang laki-laki dewasa yang "mampu membayar". Perempuan, anak-anak, pengemis,  pendeta,  orang  tua,  penderita  sakit  jiwa  dan  semua  yang  menderita penyakit  dibebaskan  dari  kewajiban  ini.  Disamping  itu,  Rasulullah  SAW  juga menerapkan  sistem  " Kharaj ",  yaitu  pajak  tanah  yang  dipungut  dari  kaum  non muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan  status  sebagai  penyewa  dan  bersedia  memberikan  setengah  hasil produksinya kepada negara.
Rasulullah SAW mengirim orang-orang yang ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan  hasil  produksi.  Setelah  mengurangi  sepertiga  sebagai  kompensasi dari  kemungkinan  kelebihan  penaksiran,  dan  sisanya  yang  duapertiga  dibagi- bagikan, setengahnya untuk negara dan setengahnya untuk para penyewa. Dalam perkembanganya, kharaj menjadi sumber pemasukan bagi negara. 1
Penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  tentang  pengaturan  pemungutan pajak  pernah  diteliti  oleh  Muhammad  Fauzan  (2017)  yang  berjudul  “Konsep Perpajakan  Menurut  Abu  Yusuf”.  Penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  konsep
1 NN, “ Sejarah Pajak dalam Islam ”, Jurnal Islam Logika, April, 2019, hal 1.
e-ISSN : 2621-4105
perpajakan menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf yang seorang fuqaha pertama yang memilki buku (kitab) yang secara khusus membahas masalah ekonomi. Kitabnya yang berjudul Al-Kharaj , banyak membahas ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Kitab ini ditulis atas permintaan  Khalifah  Harun  Ar-Rasyid  untuk  pedoman  dalam  menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, usyur, zakat, dan jizyah. Kitab Al- Kharaj mencakup berbagai bidang antara lain: tentang pemerintahan, keuangan negara, pertanahan, perpajakan, dan peradilan. Konsep perpajakan ini ditetapkan pada masa kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid. 2
Penelitian lainnya yang mengkaji mengenai pemungutan pajak, ditulis oleh Muhammad  Riza  (2016),  dengan  judul  “ Maqashid  Syariah dalam  Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khatab RA”. Mengkaji mengenai k ebijakan terhadap harta rampasan perang dijadikan sebagai aset negara dan pemilik aslinya akan  dikenakan  pajak  tanah (kharaj )  dimana  hal  ini  merupakan  upaya menstabilkan perekonomian negara. Fokus kajian pada penelitian tersebut, hanya membahas mengenai pajak tanah saja ( kharaj ). 3
Sedangkan  penelitian  mengenai  pajak  lainnya  ditulis  oleh  Husnul  Fatarib dan  Amalia  Rizmaharani,  dengan  judul  “Pajak  Dalam  Persepektif  Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)”. Membahas  mengenai  pajak  yang  merupakan  salah  satu  devisi  utama  dalam menunjang  keberhasilan  pembangunan  nasional  sehingga  menjadi  pemungutan yang  memiliki  konsekuensi  logis  dalam  hidup  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan  kepada  setiap  warga  negara  yang  memiliki  kewajiban  membayar pajak.  Dalam  ajaran  Islam  terdapat  kelompok  orang  yang  berkewajiban mengeluarkan  sebagian  kecil  hartanya  sebagai  zakat.  Pajak  pada  dasarnya dimanfaatkan  unutk  membiayai  kegiatan-kegiatan  dalam  bidang  dan  sektor pembangunan. Istilah pajak dalam hukum Islam yang menjadi sumber pendapat
2 Muhammad Fauzan, “ Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf”, Jurnal Human Falah 4 (2), 2017,  hal 173-192.
3 Muhammad Riza, “ Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khatab RA”, J-EBIS 2 (2), 2017, hal 1.
negara  tidak  dikenal.  Oleh  karena  itu,  para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai status hukum pajak ditinjau dari konsep hukum Islam. 4
Pengaturan mengenai pemungutan pajak sudah ada sejak masa Rasulullah, kemudian  masa  Khulafaurrasyidin,  dan  hingga  saat  ini  pengaturan  mengenai pemungutan pajak semakin berkembang. Di Indonesia, sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan pajak. Penelitian ini ingin  membandingkan  mengenai  pengaturan  pemungutan  pajak  pada  masa Khulafaurrasyidin  (empat  khalifah  pada  masa  kepemimpinan  setelah Rasululullah, yaitu Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib, ) serta pengaturan pemungutan pajak di Indonesia saat  ini.  Pembatasan  penelitian  ini  adalah  hanya  mengenai  pemungutan  pajak penghasilan.  Dibahas  pula  mengenai  aturan  hukum  Islam  mengenai  pajak penghasilan. Inilah yang membedakan dengan tiga penelitian sebelumnya di atas. Tujuan  penelitian  ini  adalah  membandingkan  konsep  pemungutan  pajak penghasilan  pada  masa  Khulafaurrasyidin  dan  di  Indonesia  saat  ini,  serta  ingin mengetahui  perspektif  Hukum  Islam  terhadap  konsep  pemungutan  pajak penghasilan di Indonesia saat ini

## B. PERUMUSAN MASALAH
Perumusan masalah pada penelitian ini ialah:
1. Bagaimana  perbandingan  konsep  pemungutan  pajak  penghasilan  pada  masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana  perspektif  Hukum  Islam  terhadap  konsep  pemungutan  pajak penghasilan di Indonesia saat ini
C. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  “penelitian  hukum  normatif”  dengan pendekatan  sejarah  ( historical  approach) dan  pendekatan  perbandingan ( comparative approach).
4 Husnul  Fatarib  dan  Amalia  Rizmaharani, “Pajak  Dalam  Persepektif  Hukum  Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam).”, Istinbath : Jurnal Hukum, 15 (2), 2018, hal 337.
e-ISSN : 2621-4105
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  analitis,  yaitu  “suatu penelitian  yang  menggambarkan  secara menyeluruh  dan  sistematis  obyek  dari pokok permasalahan”. 5
Penelitian ini dilakukan dengan  menganalisis serta menyusun data yang telah  terkumpul,  untuk  dapat  diambil  kesimpulannya  serta  memberikan  suatu kajian  mengenai  perbandingan  pemungutan  pajak  penghasilan  pada  masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini.
3. Jenis Data
Diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan  peraturan  perundang-undangan, sebagai berikut:
1. Al Quran
2. Hadits
3. Undang-Undang  Nomor    36  Tahun  2008  ((Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133) Perubahan Keempat atas No. 17 Tahun 2000  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2000  Nomor  127, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3985)  Perubahan Ketiga  atas  Undang-undang  Nomor  10  tahun  1994  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1994  Nomor  60,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3567) Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1991  Nomor  93,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459) Perubahan Pertama atas Undang-Undang  No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1983  Nomor  50,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263).
4. Teknik Pengumpulan Data
Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara Studi  Dokumen/Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.  Menurut  Syamsudin 6 ,  studi  dokumen  atau  kepustakaan  adalah
5 Alimuddin,  “Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori  Socio Legal Studies, DitJen Badan Peradilan”, www.badilag.net , 2014).
6 Ibid.
e-ISSN : 2621-4105
“kegiatan  mengumpulkan  dan  memeriksa  atau  menelusuri  dokumen-dokumen atau  kepustakaan  yang  dapat  memberikan  informasi  atau  keterangan  yang dibutuhkan dalam penelitian ini.”
5. Validitas dan Reliabilitas Data
Untuk menguji validitas data penelitian akan dilakukan teknik triangulasi data dengan cara melakukan cek silang antara data yang satu dengan data yang lain, baik data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, maupun studi dokumen. Selain itu, untuk reliabilitasnya maka dalam pengambilan kesimpulan atas hasil penelitian  tidak  hanya  didasarkan  pada  satu  sumber atau  satu cara  pendekatan saja tetapi dikaji dengan sumber-sumber dan cara-cara pendekatan yang lain.
6. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian disusun secara logis dan sistematis, selanjutnya  dianalisis    dengan  mempergunakan  metode  analisis  kualitatif,  dan kemudian disajikan secara kualitatif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perbandingan Pemungutan Pajak Penghasilan Pada Masa Khulafaurrasyidin Dan Di Indonesia Saat Ini
Penelitian  ini  membatasi  pembahasan  hanya  pada  pemungutan  pajak penghasilan.  Membandingkan  dua  masa  pemungutan  pajak  penghasilan,  yaitu masa  Khulafaurrasyidin  dan  di  Indonesia  saat  ini.  Masa  Khulafaurrasyidin merupakan    masa  khalifah  atau  pemimpin  umat  Islam  pada  masa  setelah Rasulullah wafat. Antara lain Abu Bakar ash Shidiq, Umar Bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, serta Usman bin Affan.
Khulafaur  Rasyidin  merupakan  pemimpin  umat  setelah  Rasulullah  Saw wafat  sebagai  kepala  negara  pemegang  kebijakan  dikenal  sangat  arif  dan bijaksana. 7 Sebagai  pengganti  Rasulullah  saw  yang  memegang  hak  untuk bertindak dan mengatur berbagai kegiatan kenegaraan. Khulafaur Rasyidin juga merupakan wali Allah yang mengemban amanah dalam dakwah serta melindungi rakyatnya dari ancaman penindasan. Khulafaur Rasyidin yang dikenal adalah Abu
7 Bakri,  Syamsul,  “ Peta  Sejarah  Peradaban  Islam” ,  Yogyakarta:  Fajar  Media  Press, 2011, hal. 26.
e-ISSN : 2621-4105
Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. 8 Dari masing masing  empat  khalifah  tersebut  memiliki  kebjakan  masing-masing  untuk mensejahterakan  rakyatnya,  dari  kebijakan  tersebut  menjadikan  bahan  rujukan untuk generasi selanjutnya dalam mensejahterakan rakyat.
Sumber-sumber  pendapatan  negara  menurut    Islam:  yaitu ghanimah , sedekah, infaq,  zakat,  ‘ushr,  fa’i,  jizyah,  kharaj ,  pajak  atas  pertambangan  dan harta karun, serta wakaf. 9
1. Ghanimah ,  menurut  Said  Hawa  ialah  harta  yang  diperoleh  kaum  muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan, kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin.
2. Sedekah
3. Infaq
4. Zakat
5. ‘Ushr ialah sepersepuluh dari hasil pertanian
6. Fa’i ialah harta yang didapat kaum muslimin seperti ghanimah namun tanpa melalui peperangan dan kekerasan.
7. Jizyah ialah kewajiban keuangan atas penduduk nonmuslim di negara Islam sebagai  pengganti  biaya  perlindungan  atas  hidup,  properti,  serta  kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing.
8. Kharaj ialah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah takhlukan  harus  membayar  kepada  negara  Islam,  dimana  setelah penakhlukan, negara Islam merupakan pemilik dari tanah di wilayah tersebut.
9. Pajak atas pertambangan dan harta karun
10. Wakaf
11. Beban-beban lain: pajak tambahan yang dikenakan khalifah tertentu, namun tidak  ada  dasar  nash  Al  Quran,  hanya  berupa ijtihad para  ulama,  contoh
8 Faizatun Alfi Hasanah, “ Manajemen Dakwah Melalui Pengelolaan Zakat Pada Masa Umar  Bin  Khattab” ,  Fakultas  Dakwah  Dan  Komunikasi  Universitas  Islam  Negeri  Walisongo, Semarang, 2015, hal. 1.
9 Gusfahmi.  “ Pajak  menurut  Syariah”. PT  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,  September 2011, hal 76-77.
beban  atas  pabrik,  hadiah,  beban  militer,  pajak  rumah,  dan  beban  yang dipungut dari penjaja seks.
Pajak bumi ( kharaj ) diwajibkan oleh kepala negara kepada masyarakat yang mengadakan  perjanjian  perlindungan  dengan  negara. 10 Pajak  bumi  yang  wajib dikeluarkan  mengingat  tiga  kondisi  sebagai  berikut: 11 1)Bumi  yang  pemiliknya sudah  masuk  Islam,  tanah  atau  bumi  yang  semacam  ini  adalah  sah  menjadi kepunyaan pemiliknya, dan tidak boleh ada kewajiban pajak terhadapnya. 2)Bumi perdamaian, yaitu setiap bumi yang penduduknya mengadakan perjanjian damai dengan  negara  Islam,  supaya  mereka  itu  tetap  menjadi  miliknya.  Bumi  yang seperti ini wajib dikeluarkan pajaknya, dan bumi itu tetap menjadi milik mereka. Setelah  ada  kesepakatan  antara  kedua  belak  pihak,  maka  siapapun  tidak  boleh menguragi  atau  menambahkan  bahkan  seorang  kepala  negara  sekalipun.  Umar pernah melakukan untuk tidak mengurangi dan menambahkan pajak tersebut dan beliau  juga  berpendapat  pajak  bumi  itu  disamakan  dengan  upeti,  jadi  ketika pemiliknya  masuk  Islam  maka  mereka  tidak  dikenakan  pajak  atau  upeti lagi.3)Bumi  taklukan,  yaitu  bumi  yang  penduduknya  ditaklukkan  dengan tajamnya  pedang,  dan  bumi  tersebut  tidak  dibagi-bagikan  kepada  mereka  yang berhak  atas  harta  rampasan,  melainkan  bumi  itu  tetap  menjadi  miliknya.  Umar pernah membiarkan bumi tersebut dan tidak membagi-bagikannya kepada kaum muslimin. Umar menetapkan bumi itu tetap menjadi milik mereka penduduk bumi yang  ditaklukkan  oleh  pemerintah  Islam.  Akan  tetapi  Umar  hanya  mewajibkan untuk  membayar  pajak  saja.  Dan  Umar  melarang  bumi  yang  ditaklukkan pemerintah Islam tersebut untuk diperjual belikan. Umar telah mewajibkan pajak bumi  hanya  pada  tanah  yang  banyak  biji  dan  buahnya,  yang  banyak  sekali hasilnya  dan  belimpah.  Dan  tidak  memberlakukan  pajak  bumi  kepada  orang- orang yang miskin serta tanah yang dibangun menjadi tempat tinggal mereka. 12
Dari  hasil  penelitian  literatur,  didapatkan  hasil,  bahwa  pada  masa Khulafaurrasyidin tidak ada istilah pajak penghasilan. Hal ini berbeda dengan di
10 Rawwas  Muhammad,  “ Mausu’ah  Fiqhi  Umar  Ibn  al-Khattab  RA ”  p.  332,  dalam Jamaludin Kusnadi, “ Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar bin Khattab ”, Munich Personal RePEc Archive  (MPRA  paper),  Online  at  https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87572/MPRA  Paper  No. 87572, posted 24 Jun 2018 07:38 UTC.
11 Ibid.
12 Ibid.
e-ISSN : 2621-4105
Indonesia saat ini. Pada masa itu, istilah pajak sudah dikenal, pun sudah dilakukan pemungutannya, namun pajaknya adalah pajak atas harta dimana penyebutannya bukan pajak atas penghasilan.
Pada masa Khulafaurrasyidin, dikenal adanya istilah pajak bumi dan tanah, serta  pajak  yang  dikenakan  kepada  warga  negara  nonmuslim,  jadi  pajak  tidak secara khusus diterapkan atas harta, ataupun setiap penghasilan yang diperoleh. Berbeda  dengan  pada  masa  sekarang  di  Indonesia,  ada  pajak  yang  diterapkan secara khusus atas harta, serta atas penghasilan.
Mengenai  peraturan  yang  digunakan  dalam  pemungutan  pajaknya,  pada masa khulafaurrasyidin menggunakan aturan yang berasal dari Al Quran, Hadits, serta  aturan  pemerintah  pada masa  itu  (aturan ulil  amri ).  Di  Indonesia  saat  ini, dasar  pemungutan  pajak  ialah  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (hukum positif di Indonesia).
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Di Indonesia Saat Ini Dalam Perspektif Hukum Islam
Terdapat  pro  dan  kontra  (perbedaan  pendapat)  dari  para  ulama  mengenai halal  dan  haramnya  pajak  untuk  dipungut.  Dasar  diharamkannya  pajak  oleh sebagian ulama didasarkan pemikiran bahwa pajak berbeda dari zakat. Zakat pada intinya  adalah  kewajiban  yang  melekat  pada  dirinya  sebagai  seorang  muslim sebagaimana  rukun  Islam  lainnya  yang  diwajibkan  oleh  Allah  Swt,  sedangkan konsep pajak dalam Islam menyatakan bahwa pajak hanya dapat dikenakan pada kelebihan harta bukan pada penghasilan. Negara tidak dapat mengenakan pajak langsung seperti pajak penjualan pada barang dan jasa juga pajak dalam bentuk biaya  peradilan,  biaya  petisi,  penjualan  atau  pendaftaran  tanah,  bangunan,  atau jenis  pajak  lain  selain  yang shari’ah .  Selain  itu,  aturan  pajak  juga  bukan merupakan kewajiban yang diatur oleh Allah, berbeda dengan zakat. Apalagi bagi masyarakat Muslim sudah ada pembayaran zakat yang sifatnya wajib.
Saat   ini   undang-undang   menjadikan   zakat   sebagai   salah   satu   faktor pengurang  penghasilan  bruto  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  badan  usaha yang dimiliki  oleh  seorang  muslim  didalam  menentukan  besarnya  penghasilan kena  pajak.    Hal    ini    diharapkan    dapat    meminimalkan    beban    ganda    yang dipikul  oleh umat  Islam  sebagai  wajib  pajak  dan muzzaki .  Pola  perlakuan
tersebut  adalah yang  optimal  untuk  mengelola  dan  mengakomodasi  zakat  dan pajak,    yang  kenyataannya    kedua    hal    tersebut    merupakan    dua    sumber pemungutan  yang sama-sama   dihimpun   dari   masyarakat. 13
Dengan  adanya    pengurangan    Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  melalui pembayaran  zakat,  maka  dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam membayar zakat. Masyarakat yang awalnya merasa keberatan atas beban  ganda yaitu  kewajiban  berupa  pajak  dan  zakat,  setelah  adanya  pengaturan tersebut dapat menjalankan kewajiban membayar pajak dan zakat seiring sejalan. Hal ini karena   zakat   yang   telah   dibayarkan   dapat   dikurangkan   pada   PKP   dalam penghitungan  pembayaran  pajak  dengan  melampirkan  bukti  setoran  pajak. 14
Manusia mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi untuk mencari nafkah dengan cara halal, serta menghindari cara zulm dan batil . Islam mengakui kepemilikan pribadi dan tidak membatasinya, tetapi melarang perolehan kekayaan dengan cara-cara ilegal dan amoral. Namun demikian, dalam harta pribadi tetap tersimpan  hak  orang  lain  dalam  bentuk  zakat, infaq, dan  sadaqah  berdasarkan pendekatan syariah, sedangkan pajak berdasarkan pendekatan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 15
Pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat. Para ahli keuangan berabad- abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak, selain untuk mengasilkan pembiayaan  (uang)  untuk  mengisi  kas  negara  (mazhab  netral  pajak).  Setelah timbul kemajuan berfikir dan terjadi perubahan sosial politik dan ekonomi, nama Mazhab  tersebut  menjadi  surut  (terkalahkan),  dan  timbullah  berbagai  pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu, seperti anjuran untuk derma, menabung, penghematan biaya, barang-barang mewah atau untuk mengurangi  perbedaan  si  kaya  dan  si  miskin  dan  lain-lain.  Tujuan  tersebut merupakan  tujuan  sampingan  di  luar  tujuan  utama,  yaitu tujuan  keuangan  pada
13 Agus Budi Yuwono, “ Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan ”,  Jurnal USM Law Review 1 (1), 2018, hal 82-93. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2233 14 Erik  Dwi  Nugroho,  Zaenal  Arifin,  Diah  Sulistyani,  Soegianto  Soegianto,  “ Reposisi Atas  Pengurangan  Penghasilan  Kena  Pajak  Dengan  Membayar  Zakat ”,      Jurnal  USM  Law Review 3 (2), 2018, hal 435-448. DOI : 10.26623/julr.v3i2.2824
15 Nurul  Ichsan,  “Tinjauan PenerapanPungutan  Pajak  dan  Zakat  Menurut  Konsep Ekonomi Islam di Indonesia”,, Jurnal Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam 19 (2), 2018, hal. 75- 91.
e-ISSN : 2621-4105
umumnya,  juga  para  ahli  fikir  di  bidang  itu  tidak  dapat  keluar  lebih  jauh  dari jangkauan tujuan-tujuan materi, seperti tujuan spiritual dan moral yang menjadi tujuan utama zakat.
Dalam  perkembangannya,  zakat  dan  pajak  menjadi  dua  kewajiban  yang dipikul  oleh  kaum  Muslimin.  Dengan  pengintegrasian  zakat  dan  pajak,  maka negara  dapat  menyusun  kebijakan  dalam  bidang  perekonomian  untuk mensejahterakan  rakyatnya  dengan  menggunakan  pajak  dengan  makna  zakat sebagai  instrumen  yang  paling  utama.  Dengan  demikian,  zakat  bukan  hanya sebagai  santunan  kepada  masyarakat  yang  tidak  berdaya,  tetapi  juga  untuk membiayai  pengeluaran  negara  lainnya  dan  sebagai  alat  untuk  merekayasa perekonomian  masyarakat  suatu  negara  melalui  kebijakan  fiskalnya.  Kebijakan fiskal  adalah  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan pendapatan dan pengeluaran negara. 16
Koordinasi  yang  baik  antara  otoritas  zakat  dengan  otoritas  pajak  akan mengidentifikasi  wajib  zakat  ( muzakki )  dan  wajib  pajak  yang  semakin  luas, sehingga diharapkan pendapatan pajak dan zakat akan semakin meningkat. Maka distribusi  pemerataan  pendapatan  warga  negara  akan  terwujud  sehingga kemakmuran rakyat akan tercapai. 17
Pendapat golongan yang mendukung pengharaman pemungutan pajak salah satunya  diperkuat  oleh  hadist  (HR  Ahmad  dan  Abu  Dawud).  ”Dari  Abu  Khair Radhiyallahu’anhu beliau berkata, Maslamah bin Makhlad (Gubernur Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ’anhu, maka Ia berkata: ’Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diazab) di neraka’”( HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930).
Mengenai  pendapat diperbolehkan  pajak  dalam  Islam , Robert  W. McGee menyatakan  bahwa sistem  perpajakan  dalam  Islam  adalah  sesuatu  yang bersifat sukarela ( voluntary ). Dalam tulisannya yang berjudul “ The Ethics of Tax Evasion  and  Trade  Protectionism  from  Islamic  Perspective”, McGee menyatakan  bahwa  sebagian  besar  muslim  percaya  bahwa  tidak  ada  suatu
16 Nurma  Sari,  “ Zakat  Sebagai  Kebijakan  Fiskal  Pada  Masa  Kekhalifah  Umar  Bin Kh attab”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam1 (2), 2015, hal. 175. 17 Nur  Fadhilah, “ Zakat,  Pajak  Dan  Prinsip  Keadilan  Distributif  Islam ”,  Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine 4 (2), 2018, hal. 192.
e-ISSN : 2621-4105
keharusan  moral  bagi  mereka  untuk  mematuhi  peraturan  yang  mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. 18 Adapun dalam Fiqih Islam telah  ditegaskan  bahwa  pemerintah  memiliki  kekuasaan  untuk  memaksa  warga negara  membayar  pajak  bila  jumlah  zakat  tidak  mencukupi  untuk  menjalankan semua  kegiatan  pemerintahan. Hak  negara  untuk  meningkatkan  sumber  daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya  mewakili  semua mazhab  fiqih. Hal  ini  disebabkan  karena  pada prinsipnya  dana  zakat  dipergunakan  untuk  kesejahteraan  kaum  miskin  padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela oleh para fuqaha berdasarkan  hadits  Rasulullah  SAW: “Pada  hartamu  ada  kewajiban  lain  selain zakat” (Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi 1349 H), dan Abu Ubayd, Kitabul Amwaal, dalam  Umer  Chapra.  Untuk  penjelasan  lengkap  tentang  hadis  ini,  lihat  Al- Qardhawi,  Fiqhuz-Zakah  (1969). Argumen  ini  juga  diperkokoh  dengan kaidah ushul (prinsip) yang menyatakan bahwa, “Suatu pengorbanan yang lebih kecil  dapat  direlakan  untuk  menghindari  pengorbanan  yang  lebih  besar”  dan bahwa  “Sesuatu  yang  apabila  suatu  kewajiban  tidak  dapat  dilakukan  tanpanya, maka sesuatu itu hukumnya wajib.”
Pajak  diperbolehkan  dalam  Islam  apabila  memiliki  karakteristik  sebagai berikut: (Gusfahmi, 2011)
a. Pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga  dan  memiliki  dasar  hukum  yang  sangat  kuat  karena  berlandaskan  Al Qur’an  dan  Hadits  sehingga  wajib    ditunaikan  dahulu,  baru  kemudian menunaikan pajak yang berdasarkan perintah ulil amri (pemerintah).
b. Kewajiban  pajak  bukan  karena  adanya  harta,  melainkan  karena  adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul maal kosong atau tidak mencukupi.
c. Ada  beban-beban  selain  zakat  yang  memang  dibebakan  Allah  atas  kaum muslim.  Penggunaan  dana  zakat  telah  ditentukan  untuk  delapan  golongan, sehingga  untuk  kebutuhan  lain  seperti  pembangunan  fasilitas  umum,
18 Robert W. McGee, 1997, “The Ethics Of Tax Evasion and Trade Protection From an Islamic Perspective, Commentaries on Law & Public Policy”: 1:250- 262,( http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=461397 , diakses 15 Juni 2020).
penanggulangan  bencana,  pertahanan  negara,  dan  lain  sebagainya  dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.
d. Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan, orang kaya adalah  orang  yang  telah  terpenuhi  segala  kebutuhan  pokoknya  dengan  baik. Yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, anak istrinya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat bekerja yang sangat diperlukan.
e. Pemberlakuan  pajak  adalah  situasional,  tidak  terus  menerus  dan  bisa  saja dihapuskan apabila baitul mal telah terisi kembali.
Dasar aturan dari dibolehkannya pemungutan pajak, didasarkan pada dalil yang  terdapat  di  dalam  Al  Quran  dan  Hadits,  dimana  setiap  warga  negara diwajibkan taat kepada ulil amri (pemimpin atau pemerintah yang berkuasa pada masa itu). Pajak ini dibuat oleh aturan penguasa, bukan dibuat oleh aturan Ilahi seperti halnya zakat.
Menurut para fuqaha kaum muslimin, al hakim (penguasa) adalah, orang yang  (dengannya  terjaga)  stabilitas  sosial  di  suatu  negeri,  baik  ia  mendapatkan kekuasaan dengan cara yang disyariatkan atau tidak, baik kekuasaan hukumnya menyeluruh  semua  negara  kaum  muslimin,  atau  terbatas  pada  satu  negeri  saja. (Majalah  As-Sunnah  edisi  06/x/1427H/2006M).  Dalil-dalil  yang  menunjukkan wajibnya taat kepada pemerintah, antara lain sebagai berikut:
1. Al Quran
1. QS. An-Nisaa: 59: “ Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian.”
2. QS. Al Anfal: 46: “ Dan taatlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian saling berselisih, karena akan menyebabkan kalian akan menjadi lemah dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”
3. QS. Ali Imron: 103: “Dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah.”
2. Hadits
1. Hadist Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam. Disebutkan dalam Shahih Bukhri  dan  Muslim  dari  ‘Ubadah  bin  Shamit  Radhiyallahu  ‘anhu,  dia
e-ISSN : 2621-4105
berkata:  “Kami  ber bai’at kepada  Rasulullah  untuk  senantiasa  mau mendengar dan taat kepada beliau dalam semua perkara, baik yang kami senangi ataupun yang kami benci, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan  senang,  dan  lebih  mendahulukan  beliau  atas  diri-diri  kami  dan supaya  kami  menyerahkan  setiap  perkara-perkara  itu  kepada  ahlinya. Beliau  kemudian  bersabda,  ‘Kecuali  jika  kalian  melihat  kekafiran  yang nyata dan bisa kau jadikan hujjah dihadapan Allah.”
2. Beliau  juga  bersabda,“Barang  siapa  yang  melihat  pada  pemimpinnya suatu  perkara  (yang  dia  benci),  maka  hendaknya  dia  bersabar,  karena sesungguhnya  barangsiapa  yang  memisahkan  diri  dari  jama’ah  satu jengkal saja kemudian dia mati,maka dia mati dalam keadaan jahiliyyah .” (HR. Bukhari).
3. Rasulullah  SAW  bersabda,  “Barang  siapa  yang  melepaskan  tangannya bai’atnya (memberontak) hingga tidak taat ( kepada pemimpin ) dia akan mememui Allah dalam keadaan tidak berhujjah apa-apa.” (HR. Muslim).
4. “Dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun dia seorang budak Habsy.” (HR. Bukhari)
Perbedaan  pendapat  di  kalangan  para  ulama  hukum  Islam  mengenai pemungutan pajak tersebut, termasuk juga pajak penghasilan di dalamnya, serta pajak-pajak  lainnya.  Ada  sebagian  ulama  yang  melarang  pemungutan  pajak, dengan dasar hanya zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, serta pemungutan yang  bersamaan  akan  membebani  warga  negara.  Serta  sebagian  lainnya menghalalkan  pemungutan  pajak,  dengan  syarat  tertentu,  yaitu:  dibayarkan setelah  kewajiban  zakat  sudah  tertunaikan,  dipergunakan  untuk  kepentingan umum,  merupakan  salah  satu  sumber  pemasukan  negara,  diatur  oleh  ulil amri/pemerintah  melalui  peraturan  perundang-undangan  resmi  (hukum  positif), serta  aturannya  tidak  dibuat  selamanya  (aturan  pemungutan  dibuat  karena dibutuhkan oleh suatu negara).
Meski  zakat  dan  pajak  memiliki  beberapa  dimensi  singgung,tetapi  yang perlu diicatat keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu mensejahterakan umat dan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan  dan  lain  sebagainya.  Menunaikan  zakat  dan  pajak  dengan  baik
e-ISSN : 2621-4105
merupakan bukti ketundukan dan kepatuhan pada ajaran agama dan aturan negara, yang tidak semestinya dipertentangkan antara satu dengan lainnya. Apalagi dari aspek  pengelolaannya,  keduanya  harus  dikelola  secara  amanah,  transparan, bertanggungjawab dan profesional. Baik zakat maupun pajak harus dikelola oleh institusi  yang  punya  kewenangan  dan  yang  mendapatkan  tugas  dari negara/pemerintah/masyarakat.  Dalam  pengelolaan  zakat  misalnya,  secara eksplisit  di  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits dikemukakan  tentang  keharusan  zakat dikelola oleh amil zakat. 19

## E. PENUTUP
Perbedaan pajak penghasilan pada masa khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat  ini  antara  lain:  1).  Pada  masa  pemerintahan  Khulafaurrasyidin  sudah  ada pajak,  namun  tidak  dikenal  adanya  istilah  pajak  penghasilan.  Hal  ini  berbeda dengan di Indonesia saat ini, dikenal adanya istilah pajak penghasilan.  2). Pada masa  Khulafaurrasyidin,  istilah  pajak  sudah  dikenal,  pun  sudah  dilakukan pemungutannya,  dasar  aturannya  ialah  Al  Quran,  Hadits,  serta  aturan pemerintah/khalifah  pada  masa  itu.  Di  Indonesia,  dasar  pemungutan  pajak menggunakan  aturan  perundang-undangan.Terdapat  perbedaan  pendapat  di kalangan para ulama hukum Islam mengenai pemungutan pajak (termasuk juga pajak penghasilan di dalamnya, serta pajak-pajak lainnya). Ada sebagian ulama yang  melarang  pemungutan  pajak,  dengan  dasar  hanya  zakat  yang  diwajibkan bagi  setiap  muslim,  serta  pemungutan  yang  bersamaan  akan  membebani  warga negara.  Serta  sebagian lainnya  menghalalkan  pemungutan  pajak,  dengan  syarat tertentu,  yaitu:  dibayarkan  setelah  kewajiban  zakat  sudah  tertunaikan, dipergunakan untuk kepentingan umum, merupakan salah satu sumber pemasukan negara, diatur oleh ulil amri /pemerintah melalui peraturan perundang-undangan resmi (hukum positif), serta aturannya tidak dibuat selamanya (aturan pemungutan dibuat karena dibutuhkan oleh suatu negara).
19 Qomaruddin  “ Makna  Zakat  dan  Pajak ”,  Jurnal  Qomaruddin  Islamic Economy Magazine 4 (2), 2018, hal. 126.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adiwarman  Azwar  Karim,  “ Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam”, PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Alimuddin,  “ Aplikasi Pembaharuan  Hukum  dalam  Teori  Socio  Legal  Studies” ,  DitJen Badan Peradilan, www.badilag.net , 2014). Azwar  Karim,  Adiwarman. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam. PT.  Raja  Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
Depdiknas, “ Kamus Besar Bahasa Indonesia” , Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Gusfahmi.  “ Pajak  Menurut  Syariah”. PT  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,  September 2011.
Hadjon,  Philipus  M.    dan  Tatiek  Sri  Djatmiati, Argumentasi  Hukum, Gadjah  Mada University Press, Yogjakarta, 2005.
Hartono,  M.  Dimyati.  “ Memahami  Makna  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945: dari  Sudut  Historis,  Filosofis,  Idiologis,  dan  Konsepsi  Nasional”, Gramata Publishing. Jakarta. 2010.
Karim, Adiwarman Azhar, “ Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Januari, 2002.
Laski, Harold J. “ The State In The Thory And Practice , The Viking Press”, New York, 1947.
Mac Iver, Robert M. “ Modern State” , Oxford University Press, London, 1955. Rofiq, Ahmad. “ Fiqh Kontekstual Dari Norma Ke Pemaknaan Sosial” . Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004.
Shihab , M.  Quraish.  “ Membumikan  Al-Qur’an;  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  dalam Kehidupan Masyarakat ”, Mizan.Bandung, 1993.
Suprayitno, Eko, “ Ekonomi Islam” , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). Thalib, Prawitra, “ Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam”, (Surabaya: Airlangga University Press dan PIPS UNAIR).

## Jurnal
Agus Budi Yuwono, “ Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan ”,  Jurnal USM Law Review 1 (1), 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2233
Chapra,  Umer.  “ Ibnu  Khaldun  Theory  of  Development:  does  it  has  explain  the  Low Performance of The Present Day Muslm World ”, Paper , Jedah, 2006.
Dowdall, K.C. “ The World State”, Law Quarterly Review 39 , 1923. Erik Dwi Nugroho, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, Soegianto Soegianto, “ Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar Zakat ”,   Jurnal USM Law Review 3 (2), 2018. DOI : 10.26623/julr.v3i2.2824 Fadhilah,  Nur.  “ Zakat,  Pajak  Dan  Prinsip  Keadilan  Distributif  Islam ”,  Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine (Jurnal QIEMA) 4 (2), 2018.
Fatarib,  Husnul  dan  Amalia  Rizmaharani, “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah  (Konsep  Pajak  Dan  Sistem  Perpajakan  Dalam  Keadilan  Islam).”, Istinbath : Jurnal Hukum, 15 (2), 2018.
Fauzan,  Muhammad.  “ Konsep  Perpajakan  Menurut  Abu  Yusuf”, Jurnal  HUMAN FALAH 4 (2), 2017.
e-ISSN : 2621-4105
Ichsan, Nurul. “ Tinjauan PenerapanPungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia:, Jurnal Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam 19 (2), 2018.
Max Weber, From Max Weber Essays in Sosiology, trans. Ed. By greth and C. Wright Mills, C.A. Galaxy Books, Oxford University Press, New York, 1958.
NN, “ Sejarah Pajak dalam Islam ”, Jurnal Islam Logika, April, 2019.
Nuriana,  Mutia  Azizah  dan  Khomarudin  Achmad,  “ Zakat  Sebagai  Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada  Masa  Khulafaur  Rasyidin)” ,  Teraju:  Jurnal  Syariah  dan  Hukum  2  (2), 2020.
DOI: https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.
Qomaruddin “ Makna Zakat dan Pajak ”, Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine (Jurnal QIEMA), 4 (2), 2018.
Riza, Muhammad. “ Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khatab RA”, J-EBIS 2 (2), 2017. Robert  W.  McGee,  1997, The  Ethics  Of  Tax  Evasion  and  Trade  Protection  From  an Islamic Perspective , Commentaries on Law & Public Policy. Sari,  Nurma.  “ Zakat  Sebagai  Kebijakan  Fiskal  Pada  Masa  Kekhalifah  Umar  Bin Khattab ”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 1 (2), 2015.

## Majalah
Majalah  As-Sunnah,  “Taat  Kepada  Umara’  Merupakan  Kekuatan  Umat ”,  edisi 06/x/1427H/2006M.

## Internet
Kusnadi, Jamaludin. “ Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar bin Khattab ”, Munich Personal RePEc Archive (MPRA paper), Online at https://mpra.ub.uni- muenchen.de/87572/MPRA Paper No. 87572, posted 24 Jun 2018.