## E-GOVERNMENT FRONT OFFICE MOBILE LAND SERVICE SEBAGAI INTEGRASI SERTIFIKAT MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM

## Nurma Khusna Khanifa
Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo nurmakhusna@unsiq.ac.id

## Ika Setyorini
Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo ikasetyorini@unsiq.ac.id

## ABSTRAK
Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah muncul di tahun 2008 merupakan program Pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Kegiatan  tersebut  bertujuan  sebagai reformasi  birokrasi  pertanahan  di  Indonesia.  Secara  khusus  di  Wonosobo  juga memiliki  layanan Mobile  land  service mulai  tahun  2009.  Hingga  tahun  2016  di Wonosobo  sendiri  kegiatan  tersebut  masih  menjadi  target  BPN  menertibkan administrasi pertanahan di daerah. Wujud kepedulian pemerintah bertujuan untuk memberikan  kepastian  hukum  dalam  pendaftara  tanah.  Program  jemput  bola menjadi slogan mobile land service . Kegiatan tertib administrasi melalui gerakan pendaftaran  tanah  massal  menjadi  jargon  BPN  Wonosobo.  Pelaksaanan e government melalui sistem pengintegrasian ( front office ) petugas lapangan mobile land service dengan petugas di kantor Pertanahan Wonosobo.
Keywords  : Pendaftaran, Sertifikasi , Integrasi

## A. PENDAHULUAN
E-goverment mengacu pada Instruksi Presiden  No  3  Tahun  2003  yang mewajibkan seluruh jajaran pemerintahan dari Mentri dan
Pemerintah
Daerah
meningkatkan kinerja,  selain  itu  terdapat blueprint  e- government seperti  meningkatkan  mutu layanan  publik  melelui  teknologi  IT, terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan  perubahan  secara  efektif  dan perbaikan  organisasi,  sistem  manajemen dan proses kerja kepemerintahan.
Kebijakan yang dicanangkan membawa  dampak  dalam  menerapkan otonomi daerah. Salah satunya Kabupaten Wonosobo telah
melaksanakan e-government untuk mewujudkan  tata  kelola  otonomi  daerah sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang- Undang  No  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  bertujuan  untuk mencapai  tiga  sasaran  dasar,  yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat  dan  peningkatan  daya  saing daerah.
Dalam prakteknya, pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui perbaikan kinerja kepemerintahan, termasuk  penyediaan  sarana  prasarana penunjang  kegiatan  kepemerintahan  dan peningkatan  kapasitas,  serta  rangkaian aktifitas lain dalam koridor good governance dan good government .
Konstatasi tersebut dipahami oleh Pemerintah  kabupaten  Wonosobo,  yang melihat  bahwa  percepatan  pelaksanaan otonomi  daerah  sangat  penting  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selaras dengan visi “Wonosobo Asri Dan Bermartabat”  dijabarkan  dalam  tujuan, sasaran,  strategi  dan  arah  kebijakan pembangunan adalah Terwujudnya Wonosobo  Bersatu untuk Maju,  Mandiri dan  Sejahtera  untuk  Semua (Bappeda Wonosobo, 2016: 1).
Pelaksanaan kebijakan e-government di  Kabupaten  Wonosobo  sudah  berjalan semenjak  tahun  2004  secara  umum  dan secara  khusus  pelayanan  pertanahan Wonosobo  penggunaan mobile  land service sebagai  salah  satu  wujud  dari e- government dimulai  semenjak  2009
(BPN  Wonosobo,  2017:  Servei  dan Pemetaan).  Badan  Pertanahan  Nasional merupakan salah satu institusi pemerintah di  daerah  yang  sukses  menerapkan e- government sebagai  salah  satu  basis pelayanan  publiknya  adalah  Badan Pertanahan  Nasional  dengan  mengusung
sebuah program bertajuk Layanan Rakyat untuk  Sertifikasi  Tanah,  atau  disingkat Larasita,  merupakan  kantor  pertanahan bergerak ( mobile ) yang mempunyai tugas pokok  dan  fungsi  sama  dengan  yang berlaku  di  kantor  pertanahan.  Sistem operasional  “jemput  bola”  langsung mendatangi  masyarakat.  Program  BPN telah  mendapat  apresiasi  besar  dengan menyebutnya pioneering  mobile  land information services (Joyo Winoto, 2009
: 13).
E  government yang  diusung  BPN melalui  layanan  rakyat  ini  bermissi one day  service ,  jadi  tidak  harus  menunggu lama  untuk  membuat  setifikat  apalagi ditambah adanya fasilitas mobil bergerak ( mobile  land  service )  yang  menjemput masyarakat  di  daerah  pelosok.  Kegiatan merupakan  bagian  dari  reforma  agraria yang  dicanangkan  oleh  BPN.  Fakta dilapangan  masyarakat  enggan  untuk mendaftarkan tanahnya dan lebih memilih menggunakan SPT dikarenakan anggapan masyarakat membuat sertipikat tanah memakan biaya banyak dan waktu cukup yang lama.
Akibat dari anggapan tersebut memunculkan polemik diantara masyarakat misalnya konflik pertanahan. Wonosobo  sendiri  untuk  meminimalisir konflik dan tertib administrasi memberikan program layanan
pendaftaran  tanah  melalui  pembuatan
sertipikat  tanah  secara  massal  yang bertujuan mendapatkan kepastian hukum. Kegiatan yang dilakukan melalui pelayanan  dan  pelaksanaan  layanan sistem front  office  mobile secara online (BPN Wonosobo, 2017: Front Office ).
Komposisi tata guna lahan Wonosobo  terdiri  atas  tanah  sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99%), tanah kering  seluas  55.140,80  ha  (55,99 . %), hutan  negara  18.909,72  ha  (19.20 . %), perkebunan  negara  dan  swasta  2.764,51 ha  (2,80 . %)  dan  lainnya  seluas  2.968,07 ha  (3,01 . %).  Mengakibatkan  berbagai macam  jenis  tanah  di  Kabupaten Wonosobo meliputi tanah andosol seluar 10.817,7  ha, tanah  regosol seluas 19.372,7  ha, tanah  latosol seluas 63.043,4  ha, tanah  argonosol seluas 761,1 ha, mediterian merah kuning seluas 3.054 ha dan gramosol seluas 1.778,6 ha (DPRD  Wonosobo,  2013).  Kebanyakan tanah tersebut belum memiliki sertifikat, oleh karena itu perlu adanya pro aktif dari BPN memberikan pelayanan yang inovatif untuk menarik minat masyarakat mendaftarkan tanah.
Kegiatan  pengintergrasian  sertifikat ini  dilakukan  di  Kecamatan  Sukoharjo Kabupaten Wonosobo di Desa Mergosari yang  notabenya  masyarakat  semakin peduli  tentang  tanah.  Pelayanan  yang diikuti  masyarakat  melalui front  office mobile land service dengan program one
day  service .  Kebanyakan  masyarakat mengikuti  kegiatan  massal  salah  satu pelayanan  favorit  murah,  mudah  dan cepat.  Sebagai  tertib administrasi  daerah Mergosari tercatat tidak memiliki konflik tentang  sengketa  tanah.  Pada  dasarnya masyarakat  sadar  hukum  atas  kepastian hukum memiliki sertifikat yang sebelumnya masyarakat engggan membuat  sertifikat  tanah  (Budi  Waluyo, 2016: Wawancara).
Kepastian  hukum  dikenal  dengan sebutan Rechts  Cadaster  or  Legal Cadaster . Jaminan kepastian hukum yang hendak  diwujudkan  dalam  pendaftaran tanah  meliputi  kepastian  status  hak  yang didaftar,  kepastian  subjek  hak,  dan kepastian  objek  hak.  Pendaftaran  tanah menghasilkan  sertifikat  sebagai  tanda bukti  haknya  (Urip  Santoso,  2010:  2). Tujuan  pendaftaran  tanah  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  3  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  (L.N.NO.1997/59;
T.L.N NO. 3696), bahwa tujuan pendaftaran  tanah  adalah  memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah dapat  membuktikan  dirinya  sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk menyediakan  informasi  kepada  pihak- pihak  yang  berkepentingan  termasuk
pemerintah  agar  dapat  dengan  mudah memperoleh data yang diperlukan mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai bidang  bidang  tanah  dan  satuan  rumah susun  yang  sudah  didaftar.  Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Dari sinilah peneliti ingin memberikan informasi mengenai manfaat pendaftaran  tanah  melalui  pelayanan terintegrasi  antara  petugas  di  lapangan dengan petugas di kantor BPN. Pelayanan yang  dikenal mobile land service (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah atau  LARASITA)    melalui one  day service merupakan  upaya  pembenahan birokrasi pelayanan kepada masyarakat di kantor Pertanahan.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Prosedur Pendaftaran Tanah
Layanan  Rakyat  untuk  Sertifikasi Tanah  sendiri  dilakukan  dengan  cara proaktif  dalam  artian  petugas  BPN mendatangi Desa-Desa yang masih dianggap  rendah  dan  belum  mengerti manfaat  sertifikat  serta  kurang  informasi karena  jangkauan  informasi  di  Desa.  Di Desa  Mergosari  Sukoharjo  Wonosobo sendiri yang memiliki empat dusun dihuni oleh lima ratus lima puluh (500) KK masih sedikit yang mengetahui program Pemerinah  tentang  Larasita front  office (Budi Waluyo, 2016: Wawancara).
Kendala yang didapat oleh petugas di Mergosari  sendiri  diantaranya, petama , masyarakat  beranggapan  tentang  biaya, waktu dan susahnya mengurus pembuatan  sertifikat; kedua ,  masyarakat tidak  mengerti  program  yang  dilakukan oleh  BPN  sebagai  inovasi  birokrasi; ketiga ,  masyarakat  belum  sepenuhnya mengerti tentang kedudukan hukum dari sertifikat (Mulyono, 2016: Wawancara).
Pelayanan  Larasita  yang  Selama  ini dilaksanakan di Mergosari dimata masyarakat  belum  begitu  antusias  bila ada  layanan  di  Kecamatan  Sukoharjo padahal  manfaat  layanan  bertujuan meringankan dan memudahkan pengurusan sertipikat. Menurut pendapat peneliti perlu dibangun komunikasi yang lebih  baik,  agar  tujuan  program  ini mendapat dukungan secara maksimal dari pemerintahan  daerah  (Kecamatan  dan Kelurahan), di dalam kunjungan layanan di Kecamatan (Achmad Sya’roni, 2016).
Akibat  dari  kurang  informasi  dan pelayaan  dari  BPN  membuat  Larasita  di daerah  Mergosari  sama  sekali  tidak menarik perhatian. Dari 500 KK tidak ada yang mendaftarkan tanahnya, masyarakat lebih bertahan menggunakan SPT. Untuk menarik  masyarakat  diadakan  kegiatan sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  BPN bekerjasama  dengan  perangkat  Desa Mergosari menjadikan masyarakat mulai tertarik untuk mendaftarkan  tanah.
Sistem yang dikembangkan di Mergosari melalui front  officer mobile ialah  sistem massal (pendaftaran secara serentak).
Layanan  sistem front  office  mobile secara  online  dilakukan  dari  mobil langsung  terdata  di  Kantor  Pertanahan Wonosobo. Mobil Layanan Rakyat untuk Sertifikasi  Tanah  merupakan  duplikasi dari  Kantor  Pertanahan  yang  menjelma dalam bentuk mobil keliling dengan akses dan  gerak  cepat  mengunjungi  dan melayani  sertifikasi  pertanahan  dari masyarakat.  Setiap  unit  mobil  dilengkapi dengan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Prosedur pelayanan legalisasi  aset  masyarakat  atau  sertifikasi tanah dilakukan melalui 6 loket pelayanan yang  tersedia  seperti  pada  bagan  alur pelayanan pertanahan berikut ini:
Penjelasan  dari  Bagan  Prosedur Sertifikasi  Tanah  sebagai  berikut  (BPN Wonosobo, 2015: 23) :
1. Pengurusan berkas-berkas dan syarat- syarat  di  Kantor  Kelurahan  dan Kecamatan,  (setelah  berkas-berkas terkumpulkan  maka  diserahkan  ke petugas  Larasita  melalui  Loket  2 (Petugas  Entry  Data  Permohonan) dengan  pencetakan  Surat  Tanda Terima  Dokumen  (STTD)  dan  Surat Perintah Setor (SPS).
2. Pengumpulan  data  yuridis  dan  data fisik  diantaranya  pengukuran  letak tanah, pengukuran batas tanah, pengukuran  luas  tanah,  pengukuran luas  bangunan.  Dalam  hal  ini  proses pengukurannya dilakukan oleh petugas pelaksana  dari  Badan  Pertanahan Kabupaten  Wonosobo  dengan  jadwal yang disepakati bersama.
3. Pengumuman  data  fisik  dan  data yuridis, Pengumuman dilakukan melalui media massa yang antara lain meliputi  media  elektronik,  media
Gambar 1. Front Office (Sumber: Kantor Pertanahan Wonosobo)
internet. Hal ini bertujuan apabila ada pihak  yang  berkeberatan  dengan diterbitkannya  sertifikat  tanah  dan waktu  pengumumannya  adalah  60 hari.
4. Pengesahan data fisik dan data yuridis,
Setelah  waktu  pengumuman  selesai, data  fisik  dan  data  yuridis  disahkan oleh Kepala Badan Pertanahan dengan menggunakan Berita Acara
Pengesahan, sedangkan apabila muncul  adanya  gugatan,  maka  proses pembuatan  sertifikat  ditunda  untuk sementara  waktu  sampai  ada  putusan dari pengadilan.
5. Pembukuan  hak,  Dalam  tahap  ini
dilakukan  pengecekan  ulang  secara menyeluruh  mulai  dari  perlengkapan persyaratan dan berkas-berkas pendaftaran  sampai  masalah-masalah yang  ditimbulkan.  Sertifikat  tanah tidak  akan  diterbitkan  apabila  masih menemui  adanya  kendala-kendala yang  meliputi  antara  lain  sengketa tanah,  jual  beli  tanah  dan  kekeliruan pengukuran.
6. Penerbitan  sertifikat  tanah,  setelah semua  prosedur  kerja  selesai,  hasil terakhir  adalah  penerbitan  sertifikat tanah.
Melalui  kegiatan front  office  mobile one  day  service masyarakat  terbantukan tanpa  harus  datang  sendiri  ke  kantor Pertanahan.  Dari  data  yang  diperoleh
kegiatan mobile land service memberikan manfaat  terhadap  kesadaran  masyarakat tentang  kepastian  hukum.  Masyarakat lebih  peduli  untuk  tertib  administrasi ketimbang mendapati konflik berkepanjangan.  Rentan  waktu  antara tahun  2014  sampai  2016  Mergosari tercatat  sebagai  daerah  aktif  pengikut program masyarakat berbasis e government . Sampai akhir 2016 ada 170 KK  yang  sudah  mengikuti  program massal  sertifikasi  tanah,  50  KK  baru mengikuti  program  massal  dan  30  KK menunggu hasil sertifikat dari BPN (Budi Waluyo, 2016: Wawancara)

## 2. Integrasi Layanan Sertifikasi
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam perubahan  birokrasi  BPN  membawa dampak  yang  sangat  signifikan  di Wonosobo  sendiri  minat  masyarakat semakin  tinggi  untuk  mengurus  sendiri pembuatan  sertifikat.  Sebagai  upaya peninggakatan ekonomi formal sertifikat banyak membantu dalam kegiatan masyarakat  terutama  penjaminan  hukum ketika  sertifikat  harus  disekolahkan. Kegiatan front office mobile pendaftaran tanah yang dilakukan oleh BPN Wonosobo  dibuka  setiap  hari  Senin sampai dengan Minggu (BPN Wonosobo, 2017:  Layanan).  Pendaftaran  tanah sebagai  jaminan  kepastian  hukum  maka pelayanan  dilalukan  secara  persuasif
mangajak masyarakat untuk mendaftarkan sendiri secara mudah, pasti dan cepat.
Kegiatan front  office kali  ini dilakukan  di  Kecamatan  Sukoharjo merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di  Kabupaten  Woosobo.  Terletak  antara 7 0 23'11" sampai 7 0 30'18" lintang selatan (LS)  dan  109 0 55'01"  sampai  110 0 04'32" bujur  timur  (BT),  berjarak  18  km  dari ibukota  Kabupaten  Wonosobo  dan  122 km  dari  ibukota  Provinsi  Jawa  Tengah (Semarang),  berada  pada  ketinggian berkisar  720  m  di  atas  permukaan  laut (BPS Wonosobo, 2016: 1).
Secara geografis, Kecamatan
Sukoharjo memiliki luas wilayah 5,429,00  ha  atau  5,61%  dari  luas Kabupaten Wonosobo, dengan komposisi tata  guna  lahan  atas  lahan  sawah  seluas 13,8%, tanah kering 47,6%, hutan negara 17,3% dan lainnya seluas 21,30%. Secara administrasiKecamatan
Sukoharjo berbatasan langsung dengan 2 Kecamatan dan  satu  Kabupaten,  yaitu  sebelah  utara berbatasan dengan
Kecamatan Watumalang,  sebelah  timur  berbatasan dengan  Kecamatan  Leksono,  sebelah barat  dan  selatan  berbatasan  dengan Kabupeten Banjarnegara (BPS
Wonosobo, 2016: 1).
Kecamatan Sukoharjo beriklim tropis dengan suhu udara pada siang hari berkisar  antara  24-30 0 C  dan  malam  hari
turun  menjadi  20 0 C.  Pada  bulan  Juli sampai  Agustus  turun  menjadi  20-30 0 C pada  siang  hari  dan  15-20 0 C  di  malam hari. Hujan turun hampir sepanjang tahun dengan  curah  hujan  rata-rata  303 mm/tahun (BPS Wonosobo, 2016: 1).
Pada tahun 2015 secara administratif Kecamatan Sukoharjo terbagi menjadi 17 desa yang terdiri dari 98 dukuh/kampung, 41 dusun, 71 Rukun Warga (RW) dan 257 Rukun Tetangga (RT). Selama tiga tahun terahir, tidak terjadi pemekaran RT (BPS Wonosobo, 2016: 1).
Kegiatan  layanan  rakyat  untuk sertifikasi  tanah  ini  secara  khusus dilakukan  di  desa  Mergosari  terdiri  atas empat  dukuh  diantaranya  Karangsari, Mangunsari, Mergosari, Rejosari. Mengingat di Kecamatan Sukoharjo Desa Mergosari  terdiri  dari  wilayah  bukit, memiliki  medan  yang  relatif  sulit dijangkau, memiliki area tanaman salak, dan letaknya pun sekitar 18 km dari pusat Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo bisa ditempuh 1 jam dengan kondisi jalan berliku  menjadi  masalah  sendiri  bagi masyarakat apabila ingin mengurus tanah mereka di Kantor Pertanahan. Selain jauh dan  memakan  waktu  lama,  mereka  juga keterbatasan oleh alat transportasi sehingga mengurungkan masyarkat
enggan dan malas untuk
mensertifikasikan  tanahnya  (kurangnya kesadaran).  oleh  karena  itu,  keberadaan
layanan  rakyat  untuk  sertifikasi  tanah yang  proaktif  mendatani  masyarakat dengan  sistem  jemput  bola  mampu memberikan  kemudahan  kepada  warga untuk  mengurus  sertifikat  tanah  secara mudah,  murah,  cepat  dan  efisien  atau yang  dikenal  dengan one  day  service (Sepyo Achanto, 2017: Wawancara).
Pelayanan  yang  diberikan  lewat program mobile land service di
Mergosari yaitu Balik
Nama,
Peningkatan  Hak  (HGB  ke  HM),  Roya, Penggabungan  Sertipikat,  Pemecahan Sertipikat,  Permohonan  Hak  Pertama Kali,  Permohonan  Pembaharuaan  Hak (CR), Pencatatan Hak Tanggungan (HT). Peralihan Hak Pewarisan, Pemberian Hak Berdasarkan SK (Surat Ukur Sudah Ada), Pengukuran  dan  Pemetaan  kadastral- Sporadik (Surat Ukur).
Dari 500 Kepala Keluarga di 4 dusun baru 170 Kepala Keluarga yang mengikuti  kegiatan  massal  pendaftaran
tanah  di  Kecamatan  Sukoharjo  melalui layanan  rakyat  untuk  sertifikasi  tanah dapat  dikomposisikan  antara  pendaftar laki  laki  dan  perempuan.  Jumlah pendaftar  laki-laki  jauh  lebih  banyak ketimbang  perempuan,  jika  dihitung  ada 130 pendaftar laki-laki dan 40 pendaftar wanita  atau  78%  laki-  laki  dan  22% wanita (Budi Waluyo,
2016:
Wawancara).
Pemberian  pelayanan  publik  tidak bersifat  diskriminatif,  dalam  arti  tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender,  dan  status  ekonomi,  selain  itu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 tentang pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang salah satu prinsip pelayanan  umum  berupa  kedisiplinan, kesopanan  dan  keramahan,  yang  mana pemberi pelayanan harus bersikap disiplin,  sopan  santun  dan  ramah  serta memberikan pelayana dengan ikhlas.
Gambar 2.  Prosentase Peminat Sertifikasi Tanah (Sumber: Kantor Pertanahan
Wonosobo  2015) Laki-Laki 78% Wanita 22%
Proses  pengintegrasian  dilakukan diantara  petugas  (TIM  layanan  rakyat untuk  sertifikasi  tanah)  berada di Mergosari dengan petugas yang berada di kantor  Pertanahan  Kabupaten  Wonosobo istilah lain front office (kantor Pertanahan bergerak).  Untuk  kelancaran  dan  guna menunjang  pelaksanaan  Larasita,  sarana prasarana  yang  dibutuhkan  yaitu  mobil ataupun  motor  sebagai  prasarana  yang digunakan untuk menuju daerah desa-desa yang  tidak  terjangkau.  Selain  itu, mengingat  Larasita  ini  menggunakan sistem online dalam  pelaksanaannya dilapangan, maka sarana  yang digunakan untuk  menunjang  kinerja  dari  Tim diperlukan  perangkat  komputer  ataupun laptop  serta  jaringan  internet  yang digunakan  untuk  kelancara  input  data sertifikasi  tanah  (Sepyo  Achanto,  2017: Wawancara).
Kegiatan pendaftaran tanah di Mergosari  dilakukan  dalam  kurun  waktu dua minggu sekali itupun tergantung dari pemahaman  dan  kesiapan  masyarakat. Dalam  proses  pengintegrasian  sertifikasi yang  dilakukan  oleh  Tim  Larasita  akan diberitahukan tentang syarat-syarat pendaftaran  yang  harus  dipenuhi,  biaya dan  lama  waktunya.  Pelayanan  yang diajukan  atau  diinginkan  oleh  pemohon (masyarakat) berdasarkan pada Keputusan Kepala  BPN  RI  Nomor  1  tahun  2005 (Sepyo Achanto, 2017: Wawancara).

## 3. Kepastian  Hukum  Sertifikasi Tanah
Dalam  rangka  menjalankan  amanat konstitusi  tersebut  dan  menyelesaikan berbagai  persoalan  pertanahan  yang  ada, maka  pemerintah  melalui  BPN  RI menyusun strategi dan kebijakan pertanahan nasional yang secara fundamental mampu menciptakan struktur sosial  dan  tatanan  politik  nasional  yang lebih kokoh.
Sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan mengamanatkan
Badan
Pertanahan    Nasional    (BPN)    agar  dapat sesegera mungkin mewujudkan pensertifikatan  terhadap    seluruh    bidang- bidang    tanah    yang    tersebar  diseluruh wilayah    Indonesia,    maka    Kantor Pertanahan sebagai  perpanjangan  tangan dari    Badan    Pertanahan  Nasional    dalam hal  ini  Kantor  Pertanahan  mengadakan program-program  antara  lain  Prona  dan Larasita (BPN Wonosobo, 2016: Layanan).
Prona  adalah  singkatan  dari  Proyek Operasi  Nasional  Agraria.  Prona  adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan  pada  hakekatnya  merupakan  proses administrasi  pertanahan  yang  meliputi: adjudikasi,  pendaftaran  tanah  sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda  bukti hak  atas  tanah    dan    diselenggarakan secara  massal. Prona  dimulai sejak tahun 1981.    Berdasarkan    keputusan  tersebut, Penyelenggara Prona bertugas
memproses  pensertipikatan  tanah  secara masal  sebagai    perwujudan  daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan (Keputusan  Menteri  No. 189 Tahun 1981).
Kegiatan  Prona  pada  prinsipnya merupakan  kegiatan  pendaftaran  tanah pertama  kali.  Prona  dilaksanakan  secara terpadu    dan    ditujukan    bagi    segenap lapisan    masyarakat  terutama  bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan  secara  tuntas  terhadap sengketa-sengketa  tanah  yang  bersifat strategis.    Tujuan    Prona    adalah memberikan    pelayanan  pendaftaran pertama    kali    dengan    proses    yang sederhana,  mudah,    cepat    dan    murah dalam    rangka    percepatan  pendaftaran tanah    diseluruh    Indonesia    dengan mengutamakan    desa    miskin/tertinggal, daerah  pertanian subur atau berkembang, daerah  penyangga  kota,  pinggiran  kota atau    daerah    miskin    kota,    daerah pengembangan ekonomi rakyat. (Parlindungan, Bandung: 1998).
Sedangkan  Larasita    dibangun    dan dikembangkan    untuk  mewujudkan amanat  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945, Undang-Undang  Pokok  Agraria  serta seluruh  peraturan  perundang-undangan dibidang  pertanahan.  Pengembangan Larasita    berangkat    dari    kehendak  dan motivasi  untuk  mendekatkan  Badan Pertanahan Nasional dengan
masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  BPN  dari  menunggu  atau  pasif menjadi aktif atau proaktif  (Pendahuluan Peraturan BPN, 2009).
Layanan    Rakyat    untuk    Sertifikasi Tanah    (Larasita)    merupakan    program yang  memadukan  teknologi  informasi dengan  pelayanan  petugas  BPN  dalam bentuk  pelayanan  bergerak,  diharapkan mampu  menghapus    praktik  persoalan sertipikat tanah dan memberikan kemudahan  serta  akses  yang  murah  dan cepat  dalam  mewujudkan  kepastian hukum.  Pada    dasarnya    prosedur pensertipikatan    yang  dilaksanakan melalui    Larasita    sama  halnya  dengan pelaksanaan pensertipikatan tanah sebagaimana  yang  telah  ada,  namun dengan layanan  yang lebih  maju dengan sistem  jemput  bola.  Larasita  merupakan langkah  maju  dalam  bidang  pertanahan sehingga lebih cepat, efektif dan murah.
Dua kegiatan pemerintah baik Prona Maupun  Larasita  sebenarnya  menarik masyarakat  untuk    ikut  serta  dalam partisipasi tertib administrasi.
Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional  Kabupaten  Wonosobo  Tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa Larasita telah  berkontribusi  secara  nyata  dalam upaya  percepatan  pendaftaran  tanah,  hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah permohonan
pendaftaran  tanah  pertama  kali  setelah adanya  Larasita,  sehingga  secara  tidak langsung dapat mempercepat pendaftaran terhadap  bidang  tanah  yang  belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo  (Sepyo  Achyanto,  2017:
Wawancara).
Sementara itu di Mergosari
Sukoharjo  telah  menyumbang  sebagai daerah    aktif  berperan  serta  dalam  tertib administrasi. Survei yang didapat masyarkat lebih mementingkan sertifikat guna  menjamin  kepastian  hukum  dan kepastian  hak  atas  tanah.  Oleh  sebab  itu masyarakat Mergosari tidak mau ketinggalan untuk mensertifikasikan tanahnya  melalui  pelayanan front  office mobile  land  service (Mulyono,  2016: Wawancara).
Secara tidak langsung kegiatan yang dilakukan  oleh  BPN  melalui  program percepatan tertib administrasi pertanahan memberikan kontribusi sangat signifikan di dalam pembangunan karakter masyarakat akan sadar hukum mematuhi peraturan  Negara.  Kepastian  hukum muncul ketika masyarakat mampu
membuktikan  dokumen  sertipikat  tanah
sebagai  haknya.  Oleh  sebab  itu,  secara otomatis  kepastian  hukum  memberikan perlindungan  hukum  kepada  setiap pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah yang terdaftar secara legal.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengintegrasian program pelayanan sertifikat  tanah  melalui front  office mobile  land  service menjadi  kebijakan baru yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  (BPN-RI) dalam meningkatkan pelayanan sertifikat tanah melalui program Larasita. Larasita diharapkan  mampu  mendongkrak  dan memperbaiki  citra  Kantor  Pertanahan dalam  memberikan  pelayanannya  di bidang  pertanahan  tersebut.  Layanan dengan  sistem  jemput  bola one  day service dilakukan  oleh  pihak  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Wonosobo  terjun langsung  di  masyarakat  dengan  kondisi geografis  atau  tempat  tinggal  yang  jauh dari pusat kota. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Bapeda,  2016, Rencana  Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD)  Kabupaten  Wonosobo 2016-2021 , Wonosobo. Badan  Pertanahan  Nasional  Wonosobo. 2017. Front Office BPN Wonosobo .
kab-wonosobo.bpn.go.id.  06  April 2017.
______  Pertanahan  Wonosobo.  2017.
Layanan  Pertanahan  Prona  dan Larasita .  BPN  Wonosobo.  kab- wonosobo.bpn.go.id.
______  Pertanahan  Wonosobo.  2015. Makalah Standar Operasional Prosedur Larasita Kantor Pertanahan  Kabupaten  Wonosobo Tahun 2015 . BPN Wonosobo.
______ Pertanahan Nasional Wonosobo. 2017. Pekerjaan Survei dan
Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap  Tahun  Anggaran  2017 .
kab-wonosobo.bpn.go.id. 17 Januari 2017.
______ Pertanahan Nasional Wonosobo. 2017. Weekend  Service  Pelayanan
Kantor Pertanahan, Publikasi Inovasi Layanan . kab- wonosobo.bpn.go.id. Badan  Pusat  Statistik.  2016. Statistik Derah Kecamatan Sukoharjo .
Katalog BPS : 3307051.1302.
DPRD  Wonosobo.  2013. Selayang
Pandang Geografis Kabupaten Wonosobo,  Luas  Wilayah .  dprd- Wonosobo.net.
Keputusan  Menteri    Dalam  Negeri Nomor  189  Tahun  1981    tentang Proyek  Operasi Nasional  Agraria.
Santoso,  Urip.  2010. Pendaftaran  dan
Peralihan Hak Atas Tanah . Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Lembaran  Negara  Tahun  1997  Nomor 59,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor  3696  Tentang  Peraturan
Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Parlindungan,  A,  P,  1998, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Mandar Maju. Pendahuluan  Peraturan  Kepala  BPN  RI Nomor  18  Tahun  2009    Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Winoto, Joyo, 2009, Mengurus Sertifikat Tanah Semakin Murah , Kompas 27 Februari 2009.

## Wawancara
Achanto,  Sepyo,  S.H.,  M.H.  2017. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  Wonosobo .  08.00  WIB Di Kantor Pertanahan Kab. Wonosobo, Jl.Pasukan Ronggolawe
No. 25.
Mulyono, Drs. 20016. Camat Kecamatan  Sukoharjo .  10.00  WIB Di  Kantor  Kecamatan  Jl.  Raya Sukoharjo  No.  24  Sukoharjo.  15 Desember 2016.
Sya’roni, Achmad. 2016. Warga Dusun Margasari .  08.00  WIB  Di  Dukuh Mangunsari RT 01 RW 03 Mergosari  Sukoharjo  25  Desember
2016.
Waluyo,  Budi.  2016. Lurah  Desa
Mergosari .  09.00  WIB  Di  Kantor Kelurahan  Mergosari  21  Desember 2016.