## PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Muh Sutri Mansyah 1* , La Ode Muhammad Karim 2 , Edy Nurcahyo 3 , La Ode Bunga Al 4 , Zudin 5 , Vera Merdekawati 6 , Hasirudin Hasri 7 , Hayun 8 1 2 3 7 8 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
4 Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin 5 6 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Email: muhsutrimansyahr@gmail.com *

## ABSTRAK
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahanan tentang pencegahan dan penindakan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga di  Desa  Sampuabalo  Kab.  Buton.  Kegiatan  PKM  ini  diharapkan  mampu  memberikan kesadaran  hukum  tentang  bagaimana  pencegahan  dan  penindakan  KDRT.  Metode pelaksanaan  kegiatan  yang  digunakan  berupa  penyuluhan,  ceramah,  dan  diskusi. Adapun  hasil  dari  pelaksanaan  kegiatan  PKM  menunjukkan  adanya  upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat salah satunya berupa penyuluhan hukum  kepada  Masyarakat  Desa  Sampuabalo  dan  peserta  yang  hadir  didominasi  oleh orang  yang  sudah  berkeluarga,  dan  peserta  terlihat  sangat  antusias  bahkan  masyarakat mengharapkan  adanya  penyuluhan  hukum  selanjutnya  sehingga  dapat  menambah mengetahuan tentang hukum.
Kata Kunci: Pencegahan, penindakan, penyuluhan hukum, KDRT

## ABSTRACT
This Community Service Activity aimed to provide knowledge and understanding about preventing and taking action against Domestic Violence in Sampuabalo Village, Buton Regency. It is hoped that this activity will be able to provide legal awareness about how to  prevent  and  take  action  against  domestic  violence.  The  methods  for  carrying  out activities  were  counseling, lectures and discussions. The results of  the implementation of  thiscommunity  service  activities  showed  that  there  are  efforts  to  increase  public knowledge  and  awareness,  one  of  which  is  in  the  form  of  legal  education  to  the Sampuabalo Village Community and the participants who attended were dominated by people  who  were  married,  and  the  participants  looked  very  enthusiastic  and  the community  even  hoped  for  further  legal  education  so  that  they  could  increase  their knowledge about law.
Key Words: Domestic violence, legal education, prevention, prosecution

## PENDAHULUAN
Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena  yang kompleks dan  multifaset.  Ada  banyak  faktor  dan  latar  belakang  yang  mempengaruhi  dan menyebabkan terjadinya  KDRT.  Latar belakang dan faktor yang terkait dengan KDRT (Wardhani,  2021),  sebagai  berikut:  1)  pola  kekerasan  yang  ditiru,  dimana  orang  yang
dibesarkan  dilingkungan  kekerasan  rumah  tangga  meniru  pola  tersebut  saat  dewasa karena  menganggapnya  normal,  2)  faktor  budaya  dan  sosial,  dimana  beberapa  budaya dan komunitas memiliki norma atau persepsi tertentu tentang peran gender, kekuasaan, dan  kontrol  dalam  hubungan,  sehingga  norma  ini  mendorong  perilaku  KDRT,  3) ketidaksetaraan  kekuasaan,  dimana  pelaku  KDRT  menggunakan  kekerasan  untuk menekan  pasangan  atau  anggota  keluarganya,  4)  masalah  pengendalian  emosi,  dimana pelaku  KDRT  menghadapi  masalah  dalam  mengendalikan  emosinya,  seperti kemarahan,  kecemasan,  atau  rasa  rendah  diri.  Bahkan,  menggunakan  kekerasan  untuk mengatasi atau mengekspresikan emosinya, 5) penyalahgunaan zat, dapat meningkatkan risiko KDRT karena efek zat mengurangi hambatan dan meningkatkan agresi, 6) faktor ekonomi,  dimana  ketidakstabilan  keuangan,  stres  atau  ketergantungan  ekonomi  pada pasangan  atau  anggota  keluarga  lain  menyebabkan  ketegangan  dan  konflik,  sehingga terjadi KDRT, 7) pelaku KDRT menjauhkan korban dari teman, keluarga, atau sumber dukungan  lainnya,  sehingga  membatasi  akses  korban  ke  lainnya  mempertahankan kontrol dan kekuasaan atas korban, dan 8) masalah kesehatan mental, dimana beberapa pelaku  KDRT  mengalami  masalah  kesehatan  mental,  seperti  depresi,  gangguan kepribadian, atau stres pasca trauma yang mempengaruhi perilakunya (Sukardi, 2015).
Meskipun  ada  beberapa  latar  belakang  dan  faktor  risiko  terkait  KDRT,  namun  tidak semua  orang  yang  memiliki  faktor  risiko  ini  menjadi  pelaku  atau  korban  KDRT. Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  hasil  dari  banyak  faktor  dan  dinamika hubungan  yang  kompleks  (Sukadi.,  Ningsih,  2021).  Pencegahan  dan  intervensi  yang efektif diperlukan pendekatan holistik  yang mempertimbangkan semua aspek masalah. Kekerasan dalam Rumah Tangga di  Indonesia diatur dalam beberapa peraturan hukum dan regulasi. Salah satu UU yang mengatur masalah KDRT adalah UU RI No. 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT),  yang penerapannya  di  Indonesia  terus  berkembang  (Sibarani,  2016),  termasuk  upaya pelaksanaan, penegakan hukum, dan pendidikan publik mengenai penghapusan KDRT.
Selain  UU  PKDRT,  ada  regulasi  lain  di  Indonesia  yang  relevan  dengan  perlindungan hak  perempuan  dan  anak  dan  berhubungan  dengan  masalah  KDRT  (Fanani,  2018). Meskipun Indonesia telah memiliki UU PKDRT, namun bukan berarti tidak ditemukan
kekerasan  tersebut.  Berdasarkan  data  dari  Komnas  Perempuan  tahun  2021  terdapat aduan  mengenai  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dialami  perempuan sebanyak  1.404  kasus  (65%)  (Iskandar,  2016).  Data  tersebut  masih  tinggi,  sehingga perlu  adanya  penyuluhan  hukum  terhadap  masyarakat  yang  telah  berumah  tangga. Penyuluhan  dilakukan  di  Desa  Sampuabalo  Kab.  Buton  karena  masih  marak  terjadi kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  korbannya  adalah  istri.  Maka,  penting  adanya penyuluhan hukum tentang pencegahan dan penindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sampuabalo Kab. Buton.

## METODE PELAKSANAAN
Metode palaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan  hukum  dengan  memberikan  penjelasan  mengenai  Pencegahan  dan Penindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kegiatan penyuluhan hukum melibatkan sejumlah  mahasiswa  Magister  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Buton  dan masyarakat  Desa  Sampuabalo  Kab.  Buton.  Media  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan penyuluhan berupa ceramah dan tanya jawab kepada stageholder .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  UU  No.  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga,  tidak  hanya  dalam  bentuk  fisik,  tetapi  secara  psikologis,  seksual  dan  atau penelantaran  (Alimi.,  Nurwati,  2021).  Selanjutnya,  kekerasan  psikologis  merupakan perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat  pada seseorang (Rosnawati, 2018).  Penelantaran  dimaksud  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya dan berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan atau melarang bekerja  yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Maisah., Yenti, 2016).
Kekerasan  seksual  merupakan  pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap orang  yang tinggal dalam rumah tangga tersebut  maupun terhadap orang dalam rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Badruzaman, 2020).  Namun,  terdapat  aturan  yang  khusus  mengatur  tentang  kekerasan  seksual  yaitu
UU No.  12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual terdiri  atas:  1)  pelecehan  seksual  nonfisik;  2)  pelecehan  seksual  fisik;  3)  pemaksaan kontrasepsi; 4) pemaksaan sterilisasi; 5) pemaksaan perkawinan; 6) penyiksaan seksual; 7) eksploitasi seksual; 8) perbudakan seksual; dan 9) kekerasan seksual elektronik.
UU  KDRT  dan  UU  TPKS  saling  melengkapi  dalam  konteks  kekerasan  seksual  diatur lebih lengkap dan jelas. Namun, meskipun UU KDRT belum mengatur lebih jelas, tetap berlaku undang-undang tersebut.

## Upaya Pencegahan KDRT
Upaya  Pencegahan  KDRT  merupakan  upaya  kompleks  dan  memerlukan  kerja  sama berbagai  sektor  dan  pemangku  kepentingan.  Beberapa  strategi  dan  pendekatan  untuk pencegahan  KDRT  sebagai  berikut:  1)  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat,  dapat dilakukan  melalui:  (a)  kampanye  publik  dan  program  pendidikan  untuk  meningkatkan kesadaran  tentang  KDRT,  termasuk  dampaknya  pada  individu,  keluarga,  dan masyarakat,  dan  (b)  mengedukasi  masyarakat  tentang  HAM,  kesetaraan  gender,  dan pentingnya  hubungan  yang  sehat;  2)  pelatihan  bagi  pihak  berwenang,  dapat  dilakukan melalui  pelatihan  kepada  petugas  penegak  hukum,  pekerja  kesehatan,  pekerja  sosial, dan  profesional  lainnya  untuk  mengidentifikasi  tanda-tanda  KDRT,  menangani  kasus dengan  sensitif,  dan  merujuk  korban  kelayanan  yang  tepat;  3)  layanan  dan  dukungan bagi korban, dapat dilakukan dengan: (a) menyediakan akses kelayanan pendampingan, konseling, perlindungan, dan bantuan hukum bagi korban KDRT, (b) mengembangkan dan  memperkuat  jaringan  layanan  komunitas  untuk  mendukung  korban;  4)  intervensi untuk pelaku, dapat dilakukan dengan menyediakan program intervensi dan rehabilitasi untuk  pelaku  KDRT  yang  fokus  pada  perubahan  perilaku,  pemahaman  tentang  akar penyebab kekerasan, dan pencegahan kejadian berulang; 5) kebijakan dan regulasi yang mendukung,  dapat  dilakukan  dengan:  (a)  mengadopsi,  mengimplementasikan,  dan menegakkan  kebijakan,  peraturan,  dan  undang-undang  yang  mendukung  pencegahan dan  penanganan  KDRT,  (b)  memperkuat  sistem  peradilan  untuk  memastikan  pelaku KDRT dituntut dan diberi sanksi yang sesuai; 6) kolaborasi antarsektor, dapat dilakukan dengan  membangun  kemitraan  antara  pemerintah,  organisasi  non-pemerintah,  sektor swasta,  lembaga  pendidikan,  dan  masyarakat  bekerja  sama  dalam  pencegahan  KDRT; 7)  penelitian  dan  data,  dapat  dilakukan  melalui:  (a)  penelitian  dan  survei  untuk
memahami  prevalensi,  faktor  risiko,  dan  tren  KDRT,  (b)  penggunaan  data  untuk menginformasikan  kebijakan,  program,  dan  intervensi;  8)  kampanye  dan  advokasi, dapat  dilakukan  melalui  kampanye  media  dan  advokasi  untuk  mengubah  norma  sosial yang mendukung KDRT, serta mempromosikan kesetaraan gender dan hubungan yang sehat;  9)  pendidikan  dalam  hubungan,  dapat  dilakukan  dengan  mengintegrasikan pendidikan  tentang  hubungan  sehat,  komunikasi,  persetujuan,  dan  pengambilan keputusan  yang  sehat  dalam  kurikulum  pendidikan;  dan  10)  sumber  daya  dan infrastruktur,  dengan  memastikan  ketersediaan  sumber  daya,  termasuk  tempat perlindungan, layanan medis, konseling, dan dukungan lainnya untuk korban KDRT.
Pencegahan KDRT memerlukan pendekatan holistik, berkelanjutan, dan berbasis bukti. Sehingga, dengan  upaya bersama dari berbagai  pihak diharapkan insiden  KDRT dapat dikurangi dan masyarakat hidup dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

## Sanksi Pidana KDRT
Berikut merupakan beberapa sanksi terhadap pelaku KDRT, yaitu:
1. Sanksi bagi pelaku KDRT ancaman pidana penjara paling lama 5  sd. 15 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.,- sd. Rp 45.000.000.,- sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;
2. Sanksi  bagi  pelaku  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  ancaman  pidana  penjara paling  lama  3  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  9.000.000.,-  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 45 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;
3. Sanksi  bagi pelaku  kekerasan seksual dalam  rumah tangga ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000.,- sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;
4. Sanksi  bagi  pelaku  yang  memaksa  melakukan  hubungan  seksual  ancaman  pidana penjara  paling  lama  4  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  12.000.000.,-  atau  denda paling  banyak  Rp  300.000.000.,-  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  47  UU  No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;
5. Sanksi bagi pelaku yang menelantarkan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.,- sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
Dokumenyasi Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan dan Penindakan KDRT di di Desa Sampuabalo Kab. Buton
Berdasarkan kegiatan penyuluhan  yang telah dilakukan terlihat beberapa permasalahan berasal  dari  keluhan  peserta  yang  telah  berumah  tangga,  bahwa  tindakan  kekerasan kadang  berasal  dari  istri  atau  sebaliknya  dari  suami.  Namun,  kekerasan  sulit  dicegah sehingga  sebaiknya  menghidari  pertengkaran.  Materi  yang  disampaikan  oleh  pemateri 90% dapat dipahami peserta, sedangkan 10% peserta lainnya belum memahami materi tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  ruang  kegiatan  terbatas,  sehingga  peserta  berada  di  luar ruangan dan suara pemateri kurang didengar oleh peserta di luar.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  dari  pelaksanaan  kegiatan  PKM  ini  disimpulkan bahwa:  1)  peserta  penyuluhan  baik  dosen  maupun  mahasiswa  Magister  Hukum Universitas Muhammadiyah Buton memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan pencegahan  dan  penindakan  yang  dilakukan  jika  menjadi  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga;  dan  2)  antusias  peserta  sangat  tinggi  serta  aktif  bertanya,  dikarenakan dalam menyampaikan materi sudah sangat baik.
Adapun  saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  setelah  pelaksanaan  kegiatan  ini  yaitu hendaknya  kegiatan  penyuluhan  dilaksanakan  secara  terus  menerus,  sehingga masyarakat memiliki pemahaman hukum dan adanya kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Selain  itu,  perlu  adanya  koordinasi  dengan  aparat penegak hukum guna mencegah dan menindak tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan  kepada  masyarakat  Desa  Sampuabalo  Kab. Buton  atas  partisipasinya  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  dan  kepada  mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

## REFERENSI
Alimi, R., Nurwati, N. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT terhadap Perempuan . Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (JPPM), Vol.2 No.2 Hlm.211-218.
Badruzaman,  D.  2020. Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender  untuk  Perempuan  Korban KDRT . Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.3 No.1 Hlm.103-124.
Fanani,  E.R.  2018. UU  No.  23  Tahun  2004  tentang  KDRT,  Antara  Terobosan  Hukum dan Fakta Pelaksanaannya . Jurnal Legislasi Indonesia.
Iskandar,  D.  2016. Upaya  Penanggulangan  Terjadinya  KDRT .  Yustisi  Jurnal  Hukum dan Hukum Islam, Vol.3 No.2 Hlm.13-22.
Maisah,  M.,  Yenti,  S.S.  2016. Dampak  Psikologis  Korban  KDRT  di  Kota  Jambi . ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , Vol.17 No.2 Hlm.265-277.
Rosnawati,  E.  2018. Peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak dalam Mengatasi KDRT . Kosmik Hukum, Vol.18 No.1 Hlm.82-94.
Sibarani, S. 2016. Prospek Penegakan Hukum UU Penghapusan KDRT (UU PKDRT) . Jurnal HAM, Vol.7 No.1 Hlm.1-12.
Sukadi,  I.,  Ningsih,  M.R.  2021. Perlindungan  Hukum  terhadap  Perempuan  Korban KDRT. Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol.16 No.1 Hlm.58-68.
Sukardi,  D.  2015. Kajian  KDRT  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif . Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.9 No.1 Hlm.41-49.
Wardhani,  KAP.  2021. Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  pada  Tingkat Penyidikan  Berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  KDRT . Jurnal Riset Ilmu Hukum.