## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## TANGGUNG JAWAB PERSONAL GUARANTEE TERHADAP PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA

## Rahmi Ayunda
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia e-mail : rahmi@uib.ac.id

## Muhammad Ariq Fadhillah
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia e-mail : 1751123.muhammad@uib.edu

## ABSTRAK
Perkembangan zaman di era modern ini melahirkan perubahan atas kebutuhan dasar manusia yang beraneka macam untuk bisa memenuhi segi kehidupannya dalam masyarakat, dalam  memenuhi  segi  kebutuhan  hidupnya  tentunya  tak  luput  dari  biaya  dalam pemenuhannya. Tingginya tingkat kepentingan hidup manusia mengharuskan setiap orang untuk  bertindak  guna  mendapatkan  pekerjaan  dan  penghasilan  untuk  memenuhi kepentingan  hidupnya.  Namun,  manusia  tidak  akan  pernah  puas  dengan  apa  yang dimilikinya.  Oleh  karena  itu,  selain  bekerja,  seseorang  juga  dapat  menghasilkan  uang dengan  meminjam  uang  dari  koperasi,  bank,  atau  lainnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui tanggung jawab personal guarantee terhadap penanganan kredit bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengatur sistem peradilan, dengan data sekunder sebagai sumber utama. Hasil akhir dari penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penyelesaian  kredit  bermasalah  dilakukan  dalam  tiga  tahap,  yaitu  tahap  pertama rescheduling, tahap kedua reconditioning, dan tahap akhir restructing.
Kata Kunci : Kredit, Tanggung Jawab, Personal Guarantee

## ABSTRACT
The development of the times in this modern era gave birth to changes in the basic needs of various human beings to be able to meet the facets of life in society, in terms of life needs certainly do not escape the cost in fulfillment. The undeniable degree of significance of human existence expects everybody to act to find a new line of work and pay to meet the interests  of  his  life.  But  man  is  never  satisfied  with  what  he  has.  Accordingly, notwithstanding  work,  one  can  bring  in  cash  by  acquiring  to  cooperatives,  banks,  and others. This examination plans to decide the moral duty assurance to the treatment of non- performing advances. The strategy utilized in this investigation is regulating juridical by utilizing  auxiliary  information  as  the  essential  source.  The  eventual  outcome  of  this examination inferred that the endeavors taken in settling non-performing advances were brought out through 3 phases, in particular the principal phase of rescheduling, the second phase of reconditioning and the last phase of restructuring.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Keywords : Pregnant Out of Marriage; prohibition of polygamy; human rights

## PENDAHULUAN
Dewasa ini, seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia juga turut berkembang, dan kebutuhan  hidup  setiap  orang  pasti  berbeda  satu  sama  lain.  Kebutuhan  manusia  tidak  hanya terbatas pada mempertahankan hidup dengan layak, akan tetapi masih banyak berbagai kebutuhan lain yang beraneka macam sebagai penunjang kebutuhan hidup yang lainnya. Di era modern di mana  kebutuhan  hidup  mahal,  setiap  individu  masyarakat  perlu  mengambil  tindakan  untuk mendapatkan  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  cukup.  Bagaimanapun,  karena  manusia  adalah makhluk  sosial  yang  selamanya  tidak  puas  dengan  sesuatu,  maka  cara  yang  ditempuh  atau digunakan  untuk  mendapatkannya  adalah  dengan  meminjam  dana  ke  bank  (Disemadi,  2020). Dalam memperoleh uang tunai, pada awalnya ia harus mengikatkan diri pada kesepakatan yang dibuat olehnya dan penyewa, orang yang membuat perjanjian atau persetujuan untuk mendapatkan uang dengan bos pinjaman dikenal sebagai orang yang berhutang atau debitur (Siregar, 2020). Dalam hal peminjaman dana di antara para pihak, hal itu dapat menyebabkan pelanggaran kontrak. Awal  mula  kata  wanprestasi  berasal  dari  bahasa  Belanda,  khususnya wanprestie, yang mengandung  arti  tidak  terpenuhinya  komitmen-komitmen  yang  ditentukan  dalam  pengaturan sebagai suatu bentuk komitmen yang timbul karena undang-undang. Untuk situasi ini, peristiwa wanprestasi  dapat  diurutkan  dengan  cara  yang  berbeda,  misalnya,  menyelesaikan  pencapaian tetapi terlambat, melakukan pencapaian tetapi tidak setara dengan persetujuan di awal, dan secara mengejutkan  tidak  membuat  pencapaian  dengan  cara  apa  pun.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pengaturan  yang  memadai  dalam  mencapai  kesepahaman  antara  pihak  debitur  dan  pemberi pinjaman (kreditur) (Disemadi, 2019).
Secara  umum,  prinsip  bahwa  bank  memberikan  kredit  ialah  wajib  memiliki  kemampuan yang diperoleh melalui kajian melalui itikad baik dan kesanggupan debitur didalam penuntasan utangnya (Disemadi & Shaleh, 2020). Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas  Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”) tentang prinsip-prinsip umum perbankan. Pengertian umum bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat.  Peraturan  tentang  lembaga  keuangan  telah  diatur  dalam Undang-Undang No. 7 mengenai Perbankan tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Sebagai entitas komersial yang menghimpun dana nasabah, maka bank harus mampu memberikan kepercayaan nasabah. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi upaya yang dapat ditempuh yaitu melelui suatu perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank.
Dalam upayanya untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi pernanan pengadaan jaminan sangat dibutuhkan. Jaminan terdiri dari beberapa struktur seperti jaminan materil (kebendaan) dan jaminan  imateril  (perorangan).  Jaminan  dalam  bentuk  materil  sendiri  berupa  sebagai  bahan pinjaman rumah, gadai, hipotek dan fidusia. Sementara itu, jaminan  dalam bentuk imateril berupa penanggung (borgtocht) ,  tanggung-menanggung,  dan  perjanjian  garansi  (Nindito,  2017). Pekerjaan  penanggung  (brogtocht)  sebagai  pihak  luar  yang  merupakan  penanggung  atas kewajiban pemegang utang jika pemegang utang tidak melakukan pemenuhannya. Upaya evaluasi penjaminan merupakan hal yang wajib dilakukan, sehingga bank akan mendapat kepastian jika di
kemudian  hari  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  oleh  pemberi  pinjaman,  untuk  mencegah terjadinya  wanprestasi  dalam  perjanjian  tersebut.  Dengan  tujuan  untuk  membatasi  terjadinya wanprestasi  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  bank,  maka  perlu  diberikan  penjamin  emisi (borgtocht) untuk  menjamin  keyakinan  dan  permintaan  terhadap  peminjam  dalam  memenuhi kewajibannya.
Penelitian  yang  terdahulu  dilakukan  oleh  Nur  Afdhillah  mengkaji  mengenai  “Judicial review  pinjaman  bank  yang  dijaminkan  secara  pribadi  di  BRI  Unit  Banyorang,  Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng”, penelitian ini mengkaji tentang prosedur pemberi kredit bri unit  banyorang  dan  kewajiban  penjamin  (Afdhillah,  2018);  Bambang  Wiyono,  dengan  judul penelitian “Debitur Sedang Mengkaji Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Keterlambatan Pelunasan Kewajiban Dan Pasal 1820 KUH Perdata Untuk Membebankan Jaminan Pribadi Kepada Debitur Yang Telah Dinyatakan Pailit Sebagai Jaminan. (analisis putusan nomor 808 k/pdt.sus-pailit/2017)”. Berdasarkan Putusan No. 808K/Pdt.SusPailit/2017, penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim terhadap penjamin pribadi yang menyatakan pailit karena terlilit hutang (Wiyono, 2020); dan oleh Balqiest Putri Sasongko dengan judul penelitian “Akibat Hukum Dari Dicabutnya Hak Jaminan Pribadi Dalam PKPU”. Penelitian ini mengkaji mengenai Akibat hukum  pelepasan  hak  istimewa  Personal  Guarantee  terkait  PKPU  tidak  berlaku  bagi  sesama debitur penanggung dimaksudkan bahwa penanggung tidak wajib melakukan PKPU (Sasongko, 2020).
Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: Bagaimana tanggung jawab personal  guarantee terhadap  kredit  bermasalah?;  dan  Bagaimana  penanganan  kredit bermasalah dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis  normatif,  dimana  data  yang  digunakan  yakni  menggunakan  bahan  Pustaka  yaitu  data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2006). Data tersebut disusun dan dikumpulkan melalui metode hukum  untuk  memahami  dan  menganalisis  secara  komprehensif  hierarki  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  masalah  hukum  yang  sedang  ditangani  (Marzuki,  2010).  Bahan hukum yang digunakan yaitu berfokus pada bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, khususnya “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”. Bahan hukum tersier, yang memuat tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, diperoleh dari buku-buku, penilaian para ahli hukum sejauh tulisan, dan artikel-artikel di internet (Anisah, 2017). Terakhir, bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum dan kamus terkait lainnya.

## PEMBAHASAN
A. Tanggung Jawab Personal Guarantee Terhadap Kredit Bermasalah
Awal  mula  perjanjian  utang-piutang,  debitur  sering  menggunakan  suatu  jaminan  guna menjaminkan utang dari debitur itu sendiri, didalam jaminannya itu terbagi menjadi dua yakni,

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
jaminan umum, jaminan khusus. Jaminan umum mulanya sudah diatur didalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (untuk  selanjutnya  disebut  sebagai  KUH  Perdata)  dalam  Pasal  1131 berbunyi  “Segala  kebendaan  si  piutang,  baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  yang sudah ada maupun yang aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan”. Dapat disimpulkan bahwasannya segala asset berupa harta benda dari pihak debitur dapat  dijadikan  jaminan  utang,  bilamana  didalam  kesepakatan  utang  piutang  tersebut  tidak  di barengi dengan perjanjian jaminan. Sedangkan jaminan khusus terdapat dua macam yakni jaminan perorangan  dan  jaminan  kebendaan.  (Hariyani,  2010).  Penjamin  sebagai  pemegang  rekening memiliki komitmen untuk menjamin angsuran oleh peminjam. Pihak penjamin berkewajiban untuk membayar kewajiban pemegang rekening jika orang yang berhutang wanprestasi. Tanggung jawab penjamin adalah untuk menggantikan pemegang utang utama jika peminjam ceroboh/tidak siap untuk membayar/melunasi dan tidak memiliki sumber daya sebagai jaminan. Artinya penjamin /penanggung untuk keadaan ini tidak wajib membayar kepada kreditur, kecuali jika peminjam lalai membayar (Suharto, 2016). Pihak pemberi jaminan adalah orang perseorangan atau unsur hukum yang memerlukan fasilitas perkreditan dengan memberikan produk sebagai bentuk jaminan kepada penerima barang jaminan (Indriani, 2006). Ada pengaturan di mana pihak ketiga sebagai pemegang utang mengikatkan dirinya untuk memenuhi komitmen peminjam kepada pemberi pinjaman, jika pemegang  utang  tidak  memenuhi  komitmennya  untuk  situasi  ini  disebut  sebagai  penanggung kewajiban.  Sesuai  dengan  Pasal  1820  KUH  Perdata  ini,  sangat  mungkin  tersirat  bahwa  tugas penjamin tidak langsung atau penuh, pada prinsipnya penanggung tidak memiliki kewajiban untuk mengurus  kewajiban,  kecuali  jika  peminjam  utama  lalai  dalam  menyelesaikan  komitmennya. Dikatakan sebagai penjamin bilamana tercantum dalam pasal KUH Perdata, yakni Penanggung telah  melepaskan  hak  untuk  menyita  barang-barang  debitur  dan  menjualnya  terlebih  dahulu, Debitur pailit dan Penanggung telah berhubungan dengan debitur utama secara bertanggung jawab, dan akibat yang diperjanjikan harus disesuaikan dengan prinsip utang dan kewajiban.
Antara  pihak  penjamin  dan  pemegang  rekening  utama,  terdapat  hubungan  hukum  yang diidentikkan dengan angsuran kewajiban pemegang utang kepada pemberi pinjaman. Oleh karena itu, untuk keadaan ini penanggung mempunyai hak istimewa untuk menuntut, khususnya angsuran pokok,  bunga,  dan  angsuran  pelunasan  biaya-biaya,  maka  dari  itu  pihak  penanggung  dapat melayangkan tuntutan bagi orang yang berutang untuk membayar apa yang telah diselesaikan oleh penjamin.  Dalam  perjanjian  penanggungan,  ada  tiga  kelompok  yang  terlibat  dalam  perjanjian penanggungan  utang,  khususnya  kreditur,  debitur,  dan  pihak  ketiga.  Peranan  kreditur  sebagai perkumpulan yang memperoleh uang tunai dari pemegang utang, baik sebagai uang muka atau kredit.  Sedangkan  debitur  adalah  sebagai  perkumpulan  yang  memberikan  kewajiban  dan  pihak ketiga bertindak sebagai penanggung kewajiban dari pemegang rekening utama kepada pemberi pinjaman, jika orang yang berutang pokok tidak memenuhi kewajibannya (Debora & Manurung, 2015). Tujuan utama di balik perjanjian penanggungan adalah karena dalam situasi ini, penjamin emisi memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang rekening, baik dalam masalah moneter sehubungan dengan bisnis, sehingga ada hubungan antara peminjam dan penjamin emisi. Isi dan tujuan  perjanjian  penanggungan  adalah  untuk  memenuhi  kewajiban  dalam  perjanjian  pokok dengan menghadirkan jaminan.
Ada konsekuensi hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian penanggungan, di mana pihak penanggung tidak hanya diminta untuk menyelesaikan pencapaian atau komitmen
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
yang telah disepakati. Pada saat bank sebagai penyewa merasa tertindas karena kecerobohan yang dilakukan oleh pemegang utang pokok, maka bank menurut perjanjian dapat menuntut angsuran dari penanggung yang berutang, yang sebagai pengganti pemegang utang yang telah lalai, yaitu lalai  mengurus  pokok  dan  bunga  sehingga  dapat  menimbulkan non-performing  advance. Umumnya penjamin dalam memenuhi prestasi yang masuk dalam perjanjian jaminan perorangan tidak bersifat seketika, ada wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang berutang.
Hal ini cenderung ditemukan pada situasi bahwa dalam perkara sesuai dengan apa yang disetujui pada  perjanjian  jaminan  perorangan  dilihat  dalam  keadaan  para  pihak  tersebut  mengakibatkan klausula pengecualian, yang dimana termuat hak dapat meminta pertanggung jawaban seketika dan  sekaligus  kepada  pihak  penanggung.  Mengenai  prinsip  jaminan  perorangan  itu  sendiri (personal  guarantee), antara  lain,  memiliki  persyaratan  mendesak  untuk  upaya  pemegang rekening dan penjamin emisi perusahaan dari organisasi yang memiliki kebutuhan langsung pada pemegang  utang.  Hal  inilah  yang  membuat  jaminan  perorangan (personal  guarantee) menjadi amat  berpengaruh  dalam  dunia  perbankan.  Dalam  pelaksanaan  jaminan  perorangan  itu  sendiri, hak-hak khusus harus dilepaskan, dan pihak yang wanprestasi memiliki upaya hukum, antara lain lelang kekayaan melalui Komisi Urusan Piutang Nasional (PUPN) atau Biro Urusan Piutang dan Lelang Nasional (BUPLN). Dalam rangka mendukung prinsip kehati-hatian industri perbankan dengan  berhati-hati  dalam  proses  pembuatan,  penyimpanan  dan  penyerahan  akta  yang  telah disetujui  oleh  pejabat  negara/notaris,  hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  Undang-Undang  No.  34 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya (Sulasi & Rongiyati, 2016). Dalam hal pihak debitur atau penjamin tetap lalai dalam memenuhi prestasinya sedang pihak kreditur sudah melakukan Tindakan yang bersifat persuasive terhadap debitur, dengan menyerahkan surat peringatan pada pihak  debitur.  Apabila  kreditur  telah  memenuhi  semua  prosedur  administrasi  akan  tetapi  sikap pihak debitur tidak kooperatif, maka dari itu pihak kreditur berwenang melakukan Tindakan akhir berupa penyitaan terhadap barang jaminan dan melaksanakan lelang (Vunieta, 2019). Tindakan tersebut  merupakan  langkah-langkah  agar  kreditur  memperoleh  perlindungan  dan  kepastian hukum dengan adanya agunan.

## B. Penanganan Kredit Bermasalah dalam Perspektif KUHPerdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah hukum privat yang mengatur kepentingan pribadi. KUH Perdata menjelaskan pemahaman keseluruhan dari jaminan individu yang  merupakan  pengaturan  yang  dibuat  oleh  pemberi  pinjaman/kreditur  kepada  pihak  ketiga dengan sertifikasi memenuhi komitmen orang yang berhutang sesuai dengan pemahaman yang dia buat  untuk  bank  sebagai  kreditur.  Penjamin  yakni,  untuk  lebih  tepatnya  pihak  ketiga,  dapat dilakukan  dengan  sepengetahuan  orang  yang  berhutang.  Karena  perjanjian  sebagai  penjamin tergantung pada rasa sukarela dari penjamin untuk menjamin kelancaran pelaksanaan komitmen dari orang yang berutang.
Dari  perspektif  adanya  jaminan  pribadi,  undang-undang  mewajibkan  penjamin  untuk menyiapkan aset untuk hutang debitur sekarang atau di masa depan ketika debitur wanprestasi. Seperti  disebutkan  sebelumnya,  perjanjian  jaminan  perorangan (personal  guarantee) adalah bersifat  tambahan,  tetapi  dari  perspektif  pemenuhan  kewajiban (accessory) ,  dapat  juga  bersifat subside (mengurangi). Artinya, apabila debitur lalai melaksanakan utangnya, penjamin memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, dan debitur telah memenuhi kewajiban melunasi utangnya,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
maka penanggung tidak memikul kewajiban sebagai penjamin. Dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 1826 KUH Perdata.
Kewajiban  penjamin  juga  dapat  muncul  jika  pemegang  rekening  tidak  dapat  memenuhi komitmennya untuk mengurus kelebihan kewajiban karena cacat yang sebenarnya, masalah mental dan  penyakit  serius  yang  membuat  kondisi  keuangan  orang  yang  berutang  saat  ini  tidak  perlu diurus sisa kewajibannya. Dalam kondisi ini penjamin akan bertindak sebagai pengganti situasi peminjam  untuk  memenuhi  kewajibannya.  Dengan  keadaannya  sebagai  pengganti  penjamin,  ia dapat  mengajukan  permohonan  untuk  melakukan  pembangunan  kembali  perjanjian  kredit  yang lalu  sehingga  penjamin  dapat  memutuskan  perkiraan  untuk  melaksanakan  komitmen  dalam melunasi  kewajiban  pemegang  rekening.  Upaya  untuk  mencegah  kredit  bermasalah  atau  macet menggunakan  pembangunan  kembali  kredit,  yaitu,  bilamana  kredit  bermasalah  malonjak  maka akan menimbulkan efek yang merugikan bagi sector perbankan yakni bank selaku pemberi kredit dan  pada  aktivitas  moneter  serta  ekonomi  disuatu  negara  (Asep  &  Rozali,  2011).  Dalam penanganan  kredit  bermasalah,  bank  harus  bertumpu  pada  proses  utama  penanganan  kredit bermasalah yaitu upaya optimalisasi kredit (Nevi & Murlyta, 2019).
Dasar hukum reorganisasi perkreditan tersebut adalah surat No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 dari Direksi Bank Indonesia. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam  bentuk  membantu  nasabah  menyelesaikan  kewajibannya,  yaitu  melalui  tiga  langkah, langkah  pertama  adalah rescheduling,  reconditioning,  dan  restructuring (Pemayun,  2018). Penataan ulang atau Rescheduling adalah modifikasi persyaratan kredit yang hanya melibatkan jadwal pembayaran dan periode kredit. Reconditioning adalah pertukaran sebagian atau seluruh perjanjian kredit, tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, tenggat waktu atau syarat- syarat  lainnya,  sepanjang  tidak  menyangkut  perubahan  maksimum  saldo  kredit (Meiska  & Varentika, 2015). Restrukturisasi adalah kesepakatan untuk mengubah kondisi kredit dalam bentuk tambahan dana atau untuk memperlakukan seluruh atau sebagian dari tunggakan bunga sebagai pokok  pinjaman  baru,  atau  untuk  memperlakukan  seluruh  atau  sebagian  dari  kredit  sebagai kesepakatan ( rescheduling ) atau (penyesuaian ulang) diikuti oleh perusahaan yang berpartisipasi. Mencegah kredit bermasalah adalah upaya bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah, membuka  blokir  kredit,  mencegah  terjadinya  kredit  macet,  dan  memungkinkan  debitur  untuk melunasi hutangnya kepada bank dan kemudian memungut biaya. Dan bunga yang ditetapkan oleh bank.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Umumnya,  karena  ada  perjanjian  penjaminan  kredit  antara  kreditur  dan  debitur,  maka penanggung tidak berwenang sepenuhnya. Benda yang dijadikan jaminan harus dilelang terlebih dahulu, agar hasil lelang dan kreditur dapat memperoleh pelunasan kredit debitur. Bilamana utang debitur  belum  terlunasi  dari  hasil  proses  lelang  tersebut  maka  penjamin  akan  berkewajiban membayar  atau  melunasi  utang  debitur.  Dan  dari  hasil  pemaparan  didapat  kesimpulan  bahwa upaya dalam penyelesaian dan pencegahan kredit dimana ada msalah bisa dilakukan melalui tiga Langkah  yaitu  penjadwalan  kembali (rescheduling) ,  persyaratan  kembali (reconditioning), dan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penataan  kembali (restructuring) .  Langkah  ini  dilakukan  guna  membersihkan  Kembali  kredit bermasalah menjadi kredit lancer, agar debitur bisa melunasi utangnya pada pihak kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA
Anisah.  (2017).  Personal  Guarantee  dan  Corporate  Guarantee  Dalam  Putusan  Peradilan Niaga .  Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 1
Asep, Rozali. (2011). Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan. Jurnal Wawasan Hukum , Vol. 20, No. 1
Atik, Indriani. (2006). Aspek Hukum Personal Guaranty. Jurnal Hukum Proris, Vol. 1, No.1
Debora, R. N. N., & Manurung. (2015). Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 2
Disemadi,  H.  S.  (2019).  Risk  Management  In  The  Provision  Of  People’s  Business  Credit  As Implementation Of Prudential Principles. Diponegoro Law Review , 4 (2), 194-208.
Disemadi, H. S. (2020). Reformasi Kebijakan Bisnis Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. Justitia Jurnal Hukum , 4 (1).
Disemadi,  H.  S.,  &  Shaleh,  A.  I.  (2020).  Banking  credit  restructuring  policy  amid  COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02).
Hariyani. (2010). Tanggung Jawab Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Hal Debitur Dinyatakan  Pailit. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya , Vol. 3, No.1
Marzuki, P.M. (2007) Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana
Meiska, Varentika. (2015). Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Repertorium, Vol. 2, No. 2
Nevi, S., & Murlyta. (2019). Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Airlangga Development Jurnal , Vol. 3, No, 1
Nindito. (2017). Kedudukan Penjamin Dalam Akta Personal Garansi (borgtocht) Ketika Debitur Dinyatakan Pailit. Jurnal Repertorium, Vol. IV, No. 1
Pemayun,  D.  R.  (2018).  Tanggung  Jawab  Penjamin  Terhadap  Debitur  Yang  Tidak  Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur. Journal Ilmu Hukum, Vol. 4, No 4
Siregar,  A.  M.  (1993).  Penyelesaian  Kredit  Macet  dengan  Jaminan  Personal  Guarantee  yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredi. Jurnal Wawasan Yurdika , Vol. 4, No. 2
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Suharto. (2016).  Analisis  Yuridis  Kedudukan  Penjamin  Perorangan  (personal  guarantee)  Pada Kepailitan Perseroan Terbatas. Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4
Sulasi, Rongiyati. (2005). Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 2
Vuineta. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Emiten Atas Cidera Janji Pada Perjanjian Full Commitment. Jurnal Universitas Narotama Surabaya, Vol. 3, No. 2