## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC GOVERNMENT PADA DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN DI KABUPATEN GOWA
Nyai Kurnia Wati 1*) , Ismail 2) , Herlina Sakawati 3) , Dahlan 4)
1) 2) 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Makassar
4) Prodi Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak Papua Email: nkurniaw2@gmail.com *)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  Kebijakan  Electronic  Government pada  Dinas  Kominfo  Statistik  dan  Persandian  di  Kabupaten  Gowa.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  menghasilkan  data  deskriptif.  Pengumpulan  data digunakan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis model interaktif yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan pengujian kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Electronic Government pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian di Kabupaten Gowa telah berjalan dengan baik.  Teori yang  digunakan dalam penelitian ini adalah  teori  implementasi  kebijakan  publik  dari  George  C.  Edward  III  dengan  indikator Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan keempat indikator tersebut indikator disposisi masih kurang baik yaitu terlihat dari kebutuhan analisa permintaan disposisi  jabatan  yang  belum  tercapai  serta  pemberian  insentif  berupa  reward  yang  belum direalisasikan.
Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Electronic Government.

## PENDAHULUAN
Globalisasi  masuknya  pemikiran,  gaya hidup, informasi, dan teknologi dalam ruang lingkup  kehidupan  manusia  membawa berbagai dampak, termasuk dampak teknologi  pemerintahan  berbasis  digital online,  dikenal  dengan  sistem Electronic government  (e-gov).  E-gov merupakan sistem penataan kerja pemerintahan dengan memanfaatkan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi (TIK).
Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB) mensurvei pemeringkatan e-gov dari seluruh dunia  yang  diumumkan  setiap  dua  tahun sekali, menyebutkan bahwa Negara Indonesia menunjukan geliat kemajuan yang cukup baik dari tahun sebelumnya.
Peningkatan  ini  dapat  menjadi  kabar  baik untuk kemajuan sistem e-gov di Indonesia United  Nations  (UN)  E-Government Survey 2020 menempatkan Negara Indonesia pada pringkat 88 dari 193 negara secara global atas pelaksanaan dan pengembangan e-gov atau sistem pemerintahan  berbasis  elektronik  (SPBE) dengan  cetakan  poin  0.6612  dalam  grup High  E-Government  Development  Index (EGDI). Indonesia  masuk  pada  100  besar peringkat  dunia  secara  global  yang  juga disejajarkan  dengan  jajaran  negara  maju  di dunia  seperti  Estonia,  Denmark,  Jerman,
Korea,  Amerika  Serikat,  Cina,  Australia, Jepang  dan  seluruh  negara  yang  tergabung lainya  dalam  perolehan Open  Government Data Index terbaik.
Penataan e-gov di  Indonesia  dapat dilihat  pada  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang
Strategi dan
Kebijakan
Nasional
Pengembanagan Electronic  Government . Kebijakan  tersebut  diharapkan  mampu mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang berperinsip good  governance. Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini menggunakan teknologi e-gov untuk mengatur  dan  menjalankan  tugas  otonomi daerah agar lebih efekif dan efesien. Melalui Dinas  Kominfo  Statistik  dan  Persandian Penyelenggaraan
Pembangunan  dibidang  Komunikasi, Informatika,  Statistik,  dan  Persandian diharapkan  akan  mampu  menghubungkan wilayah  Kabupaten  Gowa  sebagai  satu kesatuan  dalam  pendistribusian  informasi yang  menyeluruh,  akan  tetapi  penerapan e- gov dalam  Kajian  Dewan  Teknologi  dan
Komunikasi Nasional (Detiknas)
menunjukan beberapa permasalahan penghambat perkembangan e-gov di Indonesia  yaitu  visi  TIK  yang  belum terpadu,  regulasi  dan  kebijakan  TIK  belum lengkap, pengembangan industri TIK masih belum  maksimal,  koordinasi  yang  masih lemah, infrastruktur, data dan aplikasi belum terintegrasi,  sumber  daya  manusia  (SDM) TIK masih terbatas, konten lokal TIK masih belum  terpenuhi,  dan  keamanan  TIK  yang masih  mengancam.  (Gdodp  &  Masyhur, 2014)
Data dari RPJMD (Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah)  2016- 2021 Kabupaten Gowa menyebutkan bahwa Penggunaan  teknologi  informasi  sistem informasi dan manajemen serta e-gov belum diterapkan secara terintegrasi dan komprehensif. Upaya penyelenggaraan pemerintah  bersih  dari  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  masih  perlu  ditinjau  kembali
demi  terealisasinya  pemerintahan  yang transparan, efektif, produktif, akuntabel, dan bersih.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Guntur dan Andi Aslinda dalam judul jurnal Implementasi
Kebijakan Pendidikan Karakter  Terhadap  Pengaruh  Globalisasi tahun  2016,  memperoleh  hasil  kesimpulan akhir  yaitu  Kebijakan  Nasional  Negara Indonesia dalam regualsi yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17  Tahun  2007,    menyatakan  bahwa  usaha pemerintah dalam mengembangkan pendidikan berkarakter masih dalam tantangan globalisasi, olehnya seluruh pihak perlu  berkontribusi  dalam  mewujudkan program pendukung terciptanya pendidikan indonesia yang lebih mumpuni.
Penelitian  yang  lain  dilakukan  oleh Nasrullah  dalam  judul  jurnal  Implementasi Electronic Government dalam Mewujudkan Good  Governance dan Smart City (Studi Kasus:  Pemerintah  Kota  Makassar)  tahun 2017,  menggunakan  metode  penelitian kualitatif deskriptif mempeoleh hasil penelitian  bahwa  peran e-gov dalam mewujudkan good governance dapat memberikan dampak positif adapun kelemahan  dan  hambatan  yang  terjadi merupakan hal yang  masih wajar  karena e- gov di Kota Makassar masih terbilang baru sehingga  perlu  dilakukan  perbaikan  secara berkala.
Dalam bahasan judul penelitian terdahulu  yang  telah  di  paparkan,  terdapat penjelasan mengenai Implementasi
Kebijakan,  dan E-gov dengan  berbagai aspek keberhasilan dan hambatan implementasi,  akan  tetapi  penelitian  ini memiliki perbedaan khusus yakni
Implementasi Kebijakan Elektronic
Government Pada  Dinas  Kominfo  Statistik
dan  Persandian  di  Kabupaten  Gowa sehingga  diperoleh  kebaharuan  yaitu  dari segi  lokus  dan  fokus  penelitian,  tahun penelitian,  dimensi  penelitian,  dan  teori penelitian yang digunakan.

## Konsep Kebijakan Publik
Easton
(Taufiqurokhman,
2014)
memberikan  definisi  kebijakan  publik sebagai The  authoritative  allocation  of values for the whole atau dalam terjemahannya  merupakan  pengalokasian pokok-pokok  nilai  kepada  keseluruhan aliansi masyarakat secara merata untuk dikerjakan yang dalam artian adalah secara paksa.
Woll (Abdal, 2015) memberikan definisi  kebijakan  publik  sebagai  sejumlah kegiatan  pemerintah  untuk  menyelesaikan masalah  yang  ada  pada  masyarakat  baik secara langsung maupun melalui organisasi yang  dapat  mempengaruhi kehidupan masyarakat.
David
Easton (Anggara, 2014) memberikan  definisi  kebijakan  publik sebagai  pengalokasian  nilai-nilai  secara legal kepada seluruh anggota masyarakat.
Dari  berbagai  pandangan  mengenai definisi  kebijakan  publik  yang  telah dipaparkan maka kesimpulan yang dapat di analisa bahwa, kebijakan publik merupakan penggambaran  dari  sikap  pemerintah  untuk menghasilkan regulasi terbaik dalam mencapai suatu kepentingan publik.

## Konsep Implementasi Publik
Warwick (Handoyo, 2012)
memberikan  definisi  Implementasi  Publik sebagai usaha/transaksi sumber daya.
Horn  (Pramono,  2020)  memberikan definisi implemtasi publik sebagai sikap atau perilaku  yang  dikerjakan  oleh  perorangan, kelompok,  administratur  penguasa  negara
atau  swasta  yang  diarahkan  pada  sesuatu yang  didapatkan  dalam  rencana  strategis regulasi yang telah ditetapkan.
Lane (Akib, 2010), memberikan definisi implementasi  publik  sebagai  suatu  konsep yang  dapat  dibagi  dua  makna  yakni implemtasi merupakan sinonim fungsi dari
output dan outcome.
Berdasarkan  uraian  pendapat  para  ahli mengenai  implementasi  publik  yang  telah dipaparkan maka kesimpulan yang dapat di analisa  bahwa,  implementasi  publik  adalah suatu proses pelaksanaan aktivitas kebijakan oleh pemerintah sesuai  dengan  aturan  yang telah direncanakan terdahulu untuk mencapai suatu keinginan tertentu.

## Teori  Implementasi  Kebijakan  Publik Generasi I (Top Down)
George  C.  Edwards  III  (Subianto,  2020) dalam teorinya mengemukakan dua pertanyaan pokok mengenai prasyarat bagi implementasi yang berhasil dan penghambat utama  terhadap  keberhasilan  implementasi, maka  dirumuskanlah  empat  indikator  yang merupakan  syarat  penting  berhasilnya implementasi yaitu:
a) Komunikasi,  Implementasi  kebijakan publik  dapat  dicapai  dengan  bentuk penyaluran  komunikasi  yang  tepat kepada para pelaksana kebijakan sebagai  bentuk  arahan  terhadap  tugas yang akan dilakukan oleh para pelaksana  kebijakan  dari  atasan  untuk dapat  bekerja  secara  baik  maka komunikasi  yang  dijalin  antara  atasan dan  para  pelaksana  kebijakan  harus terspesifikasi agar dapat di implementasikan  secara  tersusun  dan sistematis.  Indikator  komunikasi  ada tiga,  yaitu  dipaparkan  sebagai  berikut: Transmisi,  Kejelasan, dan Konsistensi.
b) Sumber  Daya,  Implementasi  kebijakan publik  memerlukan  sumber  energi penunjang yang cukup untuk menopang keberhasilan  implementasi,  sumber daya  yang  dimaksudkan  ialah  kualitas manusia,  metode,  dan  material  yang baik.  Sumber  daya  dalam  sebuah implementasi  kebijakan,  terdiri  atas empat  indikator  yaitu:  Staf,  Informasi,
Wewenang, dan Fasilitas.
c) Disposisi,  Penempatan  jabatan  atau tugas  implemtasi  kebijakan  publik hendaknya  didukung  oleh  sikap  para pelaksana  kebijakan  yang  berkarakter, komunikatif,  demokratis,  cerdik,  dan jujur.  Terdapat  dua  indikator  disposisi, yaitu: Pengangkatan petugas dan Pemberian intensif (reward) .
d) Struktur Birokrasi, dalam peta sederhana implementasi kebijakan publik  struktur  birokrasi  dijelaskan dengan  penjabaran  fungsi  kinerja  para pelaksana  kebijakan  yang  bersifat rersmi/formal yang berhierarki menurut tugas dan fungsi regulasi yang ada.
Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Subianto,  2020)  mengemukakan  teorinya bahwa  implementasi  kebijakan  publik adalah  unsur  berharga  dari  penganalisisan dengan  mempertimbangkan  indikator  yang berpengaruh  pada  keberhasilan  sasaran utama pada keseluruhan perjalanan implementasi  kebijakan  publik.  Indikator implementasi  kebijakan  publik  tersebut, adalah:
a) Tingkat  kesulitan  dan  kemudahan masalah untuk di handle ,
b) Keberhasilan kebijakan dalam menyusun  proses  implementasi  secara efektif, dan
c) Variabel lingkungan diluar regulasi.
Van  Meter  dan  Van  Horn  (Subianto, 2020) dalam memberikan teori implementasi  kebijakan  berusaha  untuk mengungkapkan  antara  pokok  pikiran kebijakan  dengan  implemenasi  dan  bentuk pemikiran  yang  menjembatani  regulasi  dan pertunjukan (pelaksanaan).  Ada  5  indikator teori implementasi menurut Van Meter  dan Van Horn, yaitu:
a) Skala dan sasaran kebijakan,
b) Energi penunjang Kebijakan,
c) Kharakteristik  birokrasi  atau    petugas instansi,
d) Koordinasi antar birokrasi, dan
e) Lingkungan eksternal birokrasi (Sosial, ekonomi dan politik).
Berdasarkan  konsep  teori  implementasi kebijakan  publik  dari  beberapa  para  ahli maka  kesimpulan  yang  dapat  di  analisa bahwa,  implementasi  kebijakan  publik merupakan proses pengukuran mengunakan indikator  berdasarkan  teori  dari  para  ahli kebijakan publik untuk mengetahui berjalannya  implementasi  kebijakan  publik dari suatu kebijakan/program.
Konsep  Electronic  Government  pada Dinas  Kominfo  Statistik  dan  Persandian Kabupaten Gowa
Pemerintah  Kabupan  Gowa  telah menetapkan  dan  menjalankan  transformasi digital e-gov sebagai upaya transformational government atau transformasi digital pemerintahan. E-gov diimplementasikan pada  seluruh  tingkatan  pemerintahan  untuk menjalankan asas demokratis.
Asas  penyelenggaraan  kebijakan e-gov berlandasan  pada  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Penciptaan tujuan good governance atau  pemberantasan patologi  birokrasi  di  daerah  Kabupaten
Gowa  menjadi  sasaran  utama  untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

## Dimensi Electronic Government
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika merumuskan  lima dimensi egov dalam  PeGI  (Pemeringkatan Electronic Government Indonesia)  yaitu  kebijakan, kelembagaan,  infrastruktur,  aplikasi,  dan perencanaan  (Hernikawati,  2013),  sebagai berikut:
a) Dimensi  Kebijakan  sebagai  landasan awal  dari  implementasi egov. Pada dimensi ini, kebijakan dilakukan dengan cara  mengatur  kebijakan,  visi  dan  misi teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK) dengan pembuktian surat keputusan,  peraturan,  kebijakan,  atau rencana strategis yang diikut sertakan.
b) Dimensi kelembagaan adalah penampung  aspirasi  unit  kerja  atau organisasi  yang  ada  untuk  dapat bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan e-gov, yaitu  berkaitan  dengan  struktur organisasi,  dokumen  tugas  dan  fungsi unit  kerja,  ketersediaan  sistem  dan aturan  yang  terdokumentasi  secara menyeluruh,  dan  ketersediaan  energi yang sesuai dengan kebutuhan Sumberdaya manusia TIK.
c) Dimensi Infrastruktur sarana dan prasarana  teknologi  informasi  adalah faktor  pendukung  sumberdaya  dalam kesuksesan e-gov . Dimensi infrastruktur menyangkut  ketersediaan  data center dan aplikasi penunjang layanan komunikasi ( Local Area Network, Wide Area  Network,  Internet ),  aksesibilitas, ketersediaan  fasilitas,  data disaster recovery jika sistem mengalami gangguan, instrumen perawatan
infrastruktur  dan  pendataan  fasilitas
TIK. d) Dimensi  Aplikasi  adalah  ketersediaan perangkat lunak sebagai sistem pendukung  layanan e-gov baik  secara
langsung maupun virtual.
e) Dimensi Perencanaan merupakan persiapan manajemen TIK secara investigatif  dan  tetap  diberlakukan. Dimensi  ini  meramu  segala  bentuk pengorganisasian, instrumen tata kelola, arsip master plan (lima variabel dimensi e-gov ),  implemtasi master  plan dan penganggaran.

## Kerangka Konsep
Pada  Pelaksanaan  kebijakan  dari pusat  ke  daerah, e-gov Kabupaten  Gowa diatur  dalam  delegasi  Peraturan  Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Transparansi Penyelenggaraan  Pemerintah.  Regulasi  dan sumber  daya  pendukung  kebijakan  perlu dipersiapkan  untuk  menopang  keberhasilan implementasi  yang  diinginkan.  Konsep Implementasi  yang  sangat  mendominan dalam  hal  ini,  yaitu  konsep  bersifat Top Down ,  Maka  teori  yang  relevan  digunakan adalah teori dari George C. Edward III yang memiliki empat indikator khusus diantaranya  Komunikasi,  Sumber  Daya, Disposisi  dan  Struktur  Birokrasi  untuk mengidentifikasi keberhasilan implementasi e-gov pada  Dinas  Kominfo  Statistik  dan Persandian  di  Kabupaten  Gowa,  yang  akan dibahas menggunakan empat Dimensi E-gov yaitu  Dimensi  Kebijakan,  Kelembagaan, Infrastruktur,  dan  Perencanaan,  sedangkan dimensi  aplikasi  tidak  lagi  dicantumkan untuk  dibahas  karena  telah  termaktub maknanya pada dimensi infrastruktur.

## METODE PENELITIAN
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian, penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  data  deskriptif.  Jenis    penelitian  ini
tepat digunakan karena bersifat survey atau terjun  langsung.  Dengan  menggunakan penelitian  kualitatif  dimaksudkan  untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai  masalah-masalah  yang  diteliti. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang datanya  berupa  kata-kata  tertulis,  uraian yang diperoleh dari responden, dan perilaku subjek yang diamati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan e-gov pada dinas  kominfo  statistik  dan  persandian  di kabupaten  gowa  berdasarkan  teori  dari George C. Edward III, sebagai berikut:
1) Komunikasi
Dinas Kominfo Statistik dan Persandian  di  Kabupaten  Gowa  telah memenuhi syarat dimensi transmisi, kejelasan,  dan  konsistensi  Kebijakan Egov dengan baik. Berbagai upaya yang dilakukan dalam akses penyaluran komunikasi  melalui SPBE  (Sistem  Pemerintahan  Berbasis Electronic ) disampaikan dengan sangat jelas dari  setiap  butir  kebijkan  serta  visi  misi bupati  terpilih  dan  tugas  pembantuan  yang diwewenangkan  kepada  dinas  kominfo statistik dan persandian. Hal ini menjadikan indikator komunikasi dalam delegasi wewenang  kebijakan e-gov menjadi  faktor yang berhasil untuk diimplementasikan.
Keberhasilan  indikator  komunikasi dapat  dilihat  dari  transmisi  yang  berjalan dengan  alur  yang  telah  ditetapkan  melalui Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  sesuai  dengan  tujuan  dari  bupati terpilih.  Kejelasan  visi  misi  yang  hendak dicapai  dari  adanya  kebijakan e-gov juga tertuang  pada  Rencana  Strategis  Dinas Kominfo
Statistik dan Persandian
Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026
sehingga  konsistensi  kebijakan e-gov dapat
dipantau  dari  alur  yang  telah  disusun  dan ditargetkan sesuai waktu yang ditentukan.
2) Sumberdaya Dinas Kominfo Statistik dan Persandian  di  Kabupaten  Gowa,  diperoleh bahwa  implementasi  kebijakan e-gov telah memenuhi  dimensi  informasi,  wewenang dan fasilitas namun pada dimensi sumberdaya  staf  masih  belum  maksimal.
Implementasi Kebijakan E-gov yang dilaksanakan  telah  sesuai  dengan  delegasi perintah  tugas  pembantuan  terhadap  bupati terpilih akan tetapi keterbatasan staf menjadi faktor  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk memperoleh  kinerja  yang  lebih  stabil.  Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan pendapatan  asli  daerah  yang  masih  rendah sehingga untuk memenuhi kebutuhan analisa  staf  dinas  kominfo  statistik  dan persandian masih dibatasi.
Dimensi informasi menjadi hal yang cukup  baik  dalam  implementasinya  yaitu didukung  dengan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah,  Rencana  Strategis  dan Rencana  Kerja  yang  menjadi  pedoman informasi  kebijakan e-gov .  Pada  dimensi wewenang  yang  dijalankan  oleh  Dinas Kominfo Statistik dan Persandian dilakukan berdasarkan persetujuan kepala dinas sehingga  pemegang  erat  wewenang  masih dijalankan  sesuai  tugas  dan  fungsi  yang limpahkan  yaitu  perizinan  akan  menjadi legal  jika  melalui  tahapan  persetujuan Kepala  Dinas  Kominfo,  Statistik  dan Persandian  begitupun  sebaliknya.  Dimensi fasilitas berdasarkan menjadi hal yang cukup memadai  dalam  kebijakan e-gov di  Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa ditandai dengan kemajuan dalam  operasi  pembuatan  jejaring  sosial aplikasi yang memfasilitasi kebijakan e-gov seperti  aplikasi  disposisi  online  dan  lain sebagainya.
3) Disposisi Dinas Kominfo Statistik dan Persandian  di  Kabupaten  Gowa,  dalam memenuhi  dimensi  pengangkatan  birokrat dan pemberian intensif belum dilaksanakan dengan baik. Adapun pengangkatan birokrat masih dilatar belakangi oleh faktor pendapatan  asli  daerah  yang  rendah sehingga alokasi dana perlu dipertimbangkan  agar  tidak defisit.  Alokasi pendapatan  asli  daerah  masih  difokuskan terhadap keperluan medis untuk menangani covid-19 .  Pemberian  intensif    dilakukan dengan  memberikan  tunjangan  kinerja dalam  hal  ini  pemberian  intensif  bukan dinilai  dari  seberapa  banyak  jumlah nominalnya  akan  tetapi  Hal-hal  berupa reward masih belum dilakukan selain dilatar belakangi oleh pendapatan asli daerah yang masih rendah juga dilakukan untuk menyelamatkan pegawai yang dinilai kurang aktif  sehingga  pegawai  yang  berprestasi kurang  mendapat  apresiasi  dan  pegawai yang dinilai kurang aktiv tidak mendapatkan punishment yang jelas.
Dimensi pengangkatan birokrat dilakukan oleh daerah tingkat I atau daerah pusat  yang  dalam  hal  ini  bersifat top  down (Kebijakan  dari  atas  ke  bawah).  Pada dimensi  ini  permintaan  anggota  yang perlukan masih belum terpenuhi pada Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian sehingga kendala  masih  ditemukan  yaitu  adanya kekosongan  jabatan  pada  bidang  tertentu (Bidang  Persandian)  hal  tersebut  terjadi karena  masa  pensiun,  pada  dasarnya  masa pensiun telah di tetapkan dengan pasti yaitu diumur  yang  telah  ditentukan,  sehingga persiapan  masuknya  anggota  baru  untuk mengisi jabatan seharusnya sudah diperhitungkan sehingga
tidak menumbulkan kekosongan jabatan.
4) Struktur Birokrasi Dinas Kominfo Statistik dan Persandian  di  Kabupaten  Gowa  bahwa dalam melaksanakan kebijakan e-gov Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  yang  bertanggung jawab dalam bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah di implementasikan dengan baik sesuai dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa  Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga
Teknis Daerah Pemerintahan Kabupaten Gowa.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian mengenai Implementasi
Kebijakan Electronic Government pada  Dinas  Kominfo  Statistik dan  Persandian  di  Kabupaten  gowa, berdasarkan teori George C. Edward III yang memuat indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi,  dan  struktur  birokrasi  dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Kebijakan Electronic Government pada
Dinas  Kominfo  Statistik  dan  Persandian  di Kabupaten gowa telah
berjalan/terimplementasi dengan baik. Keberhasilan  indikator  komunikasi  dapat dilihat  dari  dimensi  transmisi,  Kejelasan, dan  Konsistensi  yang  berjalan  sesuai  alur yang  telah  ditetapkan  melalui  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja sesuai tujuan dan visi misi bupati terpilih. Indikator Sumberdaya melalui pemenuhan staf belum mencapai  target  yang  dibutuhkan,  pada dimensi  informasi,  wewenang,  dan  fasilitas telah  berjalan  dengan  baik  yaitu  merujuk pada  pedoman  regulasi,  sikap  tegas  Kepala Dinas  Kominfo  Statistik  dan  Persandian dalam  menyikapi  perizinan  penerbitan layanan aplikasi, dan fasilitas yang memadai
kebijakan.  Pada  indikator  disposisi  belum berjalan dengan baik merujuk pada pengangkatan birokrat yang belum memenuhi  permintaan  dan  pemberian insentif  berupa reward sebagai  motivasi kinerja  belum  dilakukan.  Pada  Indikator Struktur  Birokrasi  implementasi  telah berjalan  dengan  baik  yaitu  merujuk  pada Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa  Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah
Pemerintahan  Kabupaten  Gowa  yang  telah memuat hierarki jabatan yang sesuai.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat dipaparkan yaitu dalam menjalankan implementasi kebijakan e-gov di kabupaten gowa,  pihak  dinas  perlu  mengadakan pelatihan  lebih  intensif  terhadap  analisa pekerjan,  hal  ini  didasari  oleh  jumlah  staf yang  masih  belum  memadai.  Jumlah  staf dapat  mempengaruhi  kinerja  akan  tetapi jumlah  tidak selamanya menjadi tolak ukur keberhasilan dalam sebuah kebijakan melainkan  kualitas  dari  pemahaman  dalam menjalankan tugas serta kesadaran pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik) . Pusat Penelitian dan Penerbitan  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Abdoellah,  A.  Y.  Y.  (2016). Teori  dan
Analisis Kebijakan Publik.
In Alfabeta Bandung  (pp.  71–74). Alfabeta
Akib,  H.  (2010).  Implementasi  Kebijakan : Apa,  mengapa  Bagimana. Jurnal Adminstrasi  Publik , 1 (1),  1–11. https://media.neliti.com/media/publi cations/97794-ID
implementasikebijakan-apa- mengapa-dan-b.pdf
Anggara,  S.  (2014). Kebijakan  Publik .  Cv Pustaka Setia.
Guntur,  M.,  &  Aslinda,  A.  (1967).
Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter
Terhadap
Pengaruh Globalisasi. Angewandte  Chemie International  Edition,  6(11),  951– 952. , 231–238.
Handoyo,  Eko.  2012. Kebijakan  Publik . Semarang: Widya Karya Semarang.
Hernikawati,  D.  (2013).  Pengelompokan
Implementasi E-Government Tingkat  Provinsi  dengan  Analisis Klaster Egovernment Implementation Grouping in Provincial Level with Cluster
Analysis. Iptek-Kom , 15 (1), 63–74.
Intruksi Presiden Republik Indonesia No.  3
Tahun  2003  Tentang  Strategi  dan Kebijakan  Nasional  Pengembangan
EGovernment.
Khaidir,  A.  2017. Pengantar  Analisis Kebijakan Publik Dan Implementasinya  Dalam  Bidang Pendidikan . Padang: Margaret
Suttion. Masyhur,  F.  (2014).  Kesiapan E  –  Skills Pemerintah Daerah dalam Implementasi E-Government di Kawasan. Jurnal  Pekomas , 17 (3), 151–160.
Miles, M. B, Huberman dan Saldana. 2014.
Qualitative Data Analysis, A Methods  Sourcebook. Ed.  3.  USA: Sage Publication.
Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik:  formulasi, implementasi  & evaluasi  kebijakan publik (2nd  ed.,
pp.  5–4).  PT  Leutika  Nouvalitera. https://library.unismuh.ac.id/upload ed_files/temporary/DigitalCollectio n/MDI4NWNlNmU0YzM0YWEy MDUxMWM0NjQzNjQ2NTIxZTk xNzJjOWU5Ng==.pdf
Nasrullah.  (2021).  Implementasi  Electronic Government  Dalam  Mewujudkan Good  Governance  Dan  Smart  City.
Jurnal Administrasi Nusantara Maha , 3 (3), 72–83.
Nugrahani,  F.  (2014). Metode  Penelitian Kualitatif . Universitas Sebelas Maret Perss.
Nur, Andi Cudai. 2018. Peran Dan Tatanan Kebijakan  Publik .  Gowa Sulawesi Selatan: Agma.
Nurul  Istiqamah  Muis.  2021.  Implementasi Program E-Billing Direktorat Jendral Pajak Online di  Kantor  Perpajakan Kabupaten  Enrekang.  Universitas Negeri Makassar.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa  Nomor 11  Tahun  2016  Tentang  organisasi dan  Tata  Kerja  Lembaga  Teknis Derah Pemerintahan Kabupaten
Gowa.
Pramono,  J.  2020. Studi  Implementasi
Kebijakan  Publik (Sutoyo  (ed.)). Surakarta: UNISRI Press.
Rencana  Induk  Teknologi  Informasi  dan
Komunikasi  Pemerintah  Kabupaten Gowa 2017-2021. Subianto, A. (2020). Kebijakan PublikTinjauan Perencanaan Implementasi dan  Evaluasi. In
Brilliant (1st ed.). PT Menuju Insan Cemerlang.http://dspace.hangtuah.a c.id:8080/xmlui/bitstream/handle/dx /1071/KebijakanPublik_151220_opt .pdf?sequence=3&isAllowed=y
Suparno.  (2017). Implementasi  Kebijakan Publik  Dalam  Praktek .  Dwiputra Pustaka Jaya.
Tachja, H.  (2013). Implementasi  Kebijakan Publik .  Hakim  Publishing Cimahi Jawa Barat.
Tahir,  A.  (2018). Kebijakan  Publik  dan
Good Governancy . Universitas Negeri Gorontalo Medio.
Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  Moestopo Beragama (Pers).

## Website
Website  Kementrian  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia tentang Hasil Survei PBB, Egovernment Indonesia: https://www.kominfo.go.id/content/ detail/30024/hasil-survei-pbb-
egovernment- indonesianaikperingkat