## JIUBJ

## Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Terhadap Penerimaan Pajak Pusat

## Tedy Syaputra, Riatu Mariatul Qibtiyyah
Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia Correspondence email: tedi.saputra@pajak.go.id, rqibthiyyah1@gmail.com
Abstrak. Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.  Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di  Pulau  Sumatra  yang  diharapkan  dapat  mendukung  pertumbuhan  perekonomian  nasional.  JTTS  terdiri  dari  24  ruas  dengan panjang 2.704 km yang menghubungkan titik paling utara Pulau Sumatra yang ada di Banda Aceh dengan titik paling selatan di Bakauheni,  Provinsi  Lampung.  Kehadiran  JTTS  diharapkan  menimbulkan  dampak  fiskal  bagi  pemerintahan  berupa  kenaikan penerimaan  pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  pembangunan  JTTS  terhadap  penerimaan  pajak  pusat. Penelitian  ini  menggunakan  data  penerimaan  pajak  pusat  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  di  Pulau  Sumatra  dalam  kurun waktu  2014  -  2020.  Penelitian  ini  menggunakan  metode Difference  in  Difference  with  multi  time  periods .  Hasil  penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan JTTS dengan penerimaan pajak pusat.
Kata kunci : Infrastruktur; JTTS; Sumatra; Pajak Pusat; Jalan Tol.
Abstract.  Infrastructure is  very important in  accelerating economic growth. The Trans Sumatra Toll Road (JTTS) is one of the national strategic infrastructure projects that aims to increase regional development on the island of Sumatra which is expected to support  national  economic growth. The JTTS consists of 24 segments  with a length of  2,704 km that  connects the northernmost point of Sumatra Island  in Banda Aceh  with the southernmost  point in  Bakauheni, Lampung Province. The presence of JTTS is expected  to  have  a  fiscal  impact  on  the  government  in  the  form  of  an  increase  in  tax  revenue.  This  study  aims  to  analyze  the impact of JTTS development on central tax revenues. This study uses data on central tax revenues at the Tax Service Office (KPP) on the island of Sumatra in the period 2014 - 2020. This study uses the Difference in Difference with multi time periods method. The results of the study indicate that there is a positive relationship between the development of JTTS and central tax revenues.
Keywords : Infrastructure; JTTS; Sumatra; central tax, toll road

## PENDAHULUAN
Realisasi  belanja  pemerintah  Indonesia  pada sektor infrastruktur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.  Pada  tahun  2019,  realisasi  belanja infrastruktur mencapai 415 triliun rupiah atau meningkat sebesar  482%  dari  realisasi  belanja  pada  tahun  2010. Peningkatan anggaran belanja infrastruktur ini diharapkan  dapat  memperkuat  sektor  produktif  untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  akan  memberikan dampak  fiskal  bagi  pemerintah  berupa  kenaikan penerimaan  pajak  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  secara  umum.  Salah  satu proyek  infrastruktur  pemerintah  adalah  Jalan  Tol  Trans Sumatra  (JTTS).  Pembangunan  tol  ini  secara  khusus ditujukan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau  Sumatra  yang  diharapkan  dapat  mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
Pulau  Sumatra  memiliki  beraneka  ragam kekayaan  alam  serta  menyimpan  potensi  sumber  energi yang  bernilai  ekonomi  tinggi  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pengelolaannya dilakukan dengan  baik.  Rata-rata  kontribusi  Pulau  Sumatra  pada total  produk  domestik  bruto  Indonesia  pada  tahun  2011 sampai  dengan  2020  adalah  sebesar  21,7%  atau  yang kedua  terbesar  setelah  Pulau  Jawa  yang  mencapai
58,2%. Di masa depan, Pulau Sumatra diharapkan dapat menjadi  penggerak  utama  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia  setelah  ketika  pertumbuhan  ekonomi  di pulau Jawa  telah  memenuhi  kapasitas  maksimalnya.  Namun demikian,  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  di  Pulau Sumatra  sendiri  pada  tahun  2011  -  2020  adalah  sebesar 4,15%  yang  merupakan  peringkat  ketiga  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia  setelah  Pulau  Sulawesi  dan  Pulau Jawa.  Berbeda  dengan  kondisi  infrastruktur  transportasi darat,  laut,  dan  udara  di  Pulau  Jawa  yang  telah terkoneksi  dengan  baik,  konektivitas    antar  moda transportasi di Pulau Sumatra sangat mengandalkan jalan umum  baik  itu  jalan  nasional,  provinsi,  maupun kabupaten  sehingga  membutuhkan  waktu  tempuh  dan biaya  yang  lebih  besar.  Oleh  karena  itu,  keberadaan JTTS di Sumatra diharapkan dapat memberikan dampak fiskal yang besar bagi perekonomian di Sumatra.
JTTS  terdiri  dari  24  ruas  dengan  panjang  2.704 km  dengan  total  investasi  mencapai  538  triliun  rupiah (Kemenkeu,  2021).  Pembangunannya  dilakukan  secara bertahap dengan memperhatikan pengembangan wilayah,  perkembangan  ekonomi,  sosial,  kondisi lingkungan,  dan    sistem  transportasi  nasional,  serta kebijakan  nasional  sektor  lain  yang  terkait.  Pelaksanaan Pembangunan Tol Sumatra dilakukan oleh Badan Usaha Milik  Pemerintah  (BUMN)  yaitu  PT  Hutama  Karya
Tedy  Syaputra  dan  Riatu  Mariatul  Qibtiyyah,  Pengaruh  Pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatra  (JTTS)  Terhadap

## Penerimaan Pajak Pusat
(Persero) yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh pihak lain dengan membentuk anak perusahaan.
Pembangunan  jalan  tol  berpengaruh  pada  agen- agen  dalam  perekonomian  baik  itu  individu  dalam masyarakat,  perusahaan,  maupun  pemerintah  (Yoshino &  Hoa,  2020).  Todaro  dan  Smith  (2012)  menemukan bahwa  pembangunan  infrastruktur  akan  meningkatkan intensitas  kegiatan  ekonomi  sebagai  akibat  dari pengurangan  waktu  tempuh  dan  biaya,  hal  ini  akan mendorong keuntungan perusahaan menjadi lebih besar. Pembangunan  infrastruktur  juga  meningkatkan  harga properti  di  sekitar  proyek  serta  wilayah  yang  terhubung dengan adanya infrastruktur tersebut (Harum & Sutriani, 2017;  Gupta, Van  Nieuwerburgh,  &  Kontokosta,  2022). Pembangunan  infrastruktur  juga  memainkan  peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan akses kepada  fasilitas  kesehatan  dan  pendidikan  yang  lebih baik  bagi  masyarakat  miskin  (ADB,  2017).  Bagi pemerintah,  pembangunan  jalan  tol  akan  meningkatkan basis  pajak  (Andriany  &  Qibthiyyah,  2019)  sehingga penerimaan  pajak  akan  semakin  meningkat.  Namun, Pembangunan jalan tol juga dapat menimbulkan dampak negatif  bagi  wilayah  di  sekitarnya  (Sumaryoto,  2010). Pada kasus tol Pejagan, pembangunan tol mengakibatkan permasalahan bagi masyarakat di sekitar jalan  umum  yang  biasa  dilewati  kendaraan  sebelum adanya  jalan  tol.  Pengelola  Pom  Bensin,  rumah  makan, penginapan, dan para pedagang kecil di wilayah tersebut terkena dampak ekonomi dengan berkurangnya pelanggan.
Beberapa  penelitian  telah  dilakukan  untuk melihat  dampak  dari  pembangunan  infrastruktur terhadap  penerimaan  pajak  maupun  pertumbuhan ekonomi  di  suatu  wilayah  diantaranya  Lestari  (2019), Yudhistira  dan  Sofiyandi  (2018),  Wardhana  (2017), Kaupa  (2015),  Prapti  et  al.  (2015)  dan  Sumaryoto (2010).  Penelitian  tersebut  sebagian  besar  melihat dampak  infrastruktur  dengan  pendekatan  kualitatif, beberapa diantaranya menggunakan pendekatan kuantitatif  dengan  menggunakan  data  keberadaan fasilitas  jalan,  penyediaan  air  bersih,  listrik,  pendidikan, dan    kesehatan  untuk  melihat  pengaruhnya  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  penelitian  menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak.  Namun,  penelitian  Kaupa  (2015)  menunjukkan tidak adanya hubungan pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatra Selatan.
Pada  lingkup  luar  negeri,  penelitian  mengenai dampak pembangunan infrastruktur terhadap penerimaan pajak antara lain Yoshino dan Abidhadjaev (2017) yang meneliti  dampak  pembangunan  kereta  cepat  di  Jepang terhadap penerimaan pajak regional. Penelitian menunjukkan  adanya peningkatan pajak  yang signifikan pada regional dimana pembangunan kereta cepat sedang dibangun,  namun  menurun  setelah  proyek  beroperasi.
Temuan  ini  dikonfirmasi  oleh  Yoshino  dan  Ponties (2015)  yang  menemukan  peningkatan  penerimaan  pajak pada  regional  terdampak  pembangunan Southern Tagalog  Arterial  Road  Tollway (STAR)  Philipina. Penelitian-penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  karena tidak  menggunakan  variabel  kontrol  untuk  melihat adanya faktor lain yang tidak diobservasi sehingga dapat mengakibatkan  bias  estimasi.  Penelitian  selanjutnya Yoshino  dan  Hoa  (2020)  yang  menggunakan  variabel kontrol  berupa lag dari  Produk  Domestik  Bruto,  bagian dari  sektor  pertanian,dan  index  korupsi  antar  regional untuk melihat dampak pembangunan proyek  jalan tol di Vietnam.  Namun  dalam  penelitian  tersebut  tingkat pertumbuhan  pajak  antara treated  group dan control group sebelum  dilakukan  pembangunan  yang  menjadi dasar  adanya parallel  trend dalam  metode difference  in difference diasumsikan  sama  tanpa  melakukan  tes pretrend .  Selain  itu,  penelitian  yang  dilakukan  Duncan et al . (2020) menunjukkan bahwa dampak pembangunan infrastruktur  transportasi  berupa  sistem  kereta  api komuter  di  Florida  terhadap  penerimaan  pajak  relatif bervariasi di setiap stasiun yang dilalui, beberapa daerah meningkat  namun  beberapa  lainnya  tetap.  Berbeda dengan  proyek  pembangunan  jalan  tol  di  Vietnam maupun  di  Philipina  yang  relatif  lebih  kecil  dan dibangun  pada  periode  waktu  yang  sama,  JTTS merupakan mega proyek infrastruktur yang pembangunannya  dilakukan  secara  bertahap  sehingga terdapat  variasi  periode  waktu  unit  observasi  mulai terdampak.  Variasi  dampak  berdasarkan  periode terdampak  tersebut  tidak  dapat  ditangkap  dengan menggunakan metode diffence in difference seperti yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pembangunan  JTTS  terhadap  penerimaan  pajak  pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit vertikalnya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  dengan membandingkan  penerimaan  pajak  wilayah  terdampak ( treated  group )  dan  wilayah  tidak  terdampak  ( control group ). Penelitian ini diharapkan dapat mengisi riset gap dengan  memberikan  gambaran  hubungan  pembangunan JTTS  terhadap  penerimaan  pajak  pusat  di  Sumatra sebagai bahan evaluasi atas arah penyediaan infrastruktur di Indonesia dengan memberikan gambaran mengenai  hubungan  pembangunan  jalan  tol  terhadap penerimaan  pajak  pusat  yang  dikelola  oleh  masing- masing KPP.

## METODE
Penerimaan pajak sendiri dipengaruhi oleh basis pajak dan tarif pajak yang ada di suatu Negara. Semakin luas  basis  pajak  atau  semakin  tinggi  tarif  pajak  maka akan  semakin  besar  penerimaan  pajak  yang  didapatkan (Andriany  &  Qibthiyyah,  2019;  Garg,  Goyal,  &  Pal, 2017;  Boukbech,  Bousselhami,  &  Ezzahid,  2018;  Le, Moreno-Dodson,  &  Rojchaichaninthorn,  2012).  Ukuran basis pajak  yang  sering digunakan penelitian antara lain
Tedy  Syaputra  dan  Riatu  Mariatul  Qibtiyyah,  Pengaruh  Pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatra  (JTTS)  Terhadap

## Penerimaan Pajak Pusat
adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena mencerminkan  tingkat  output  dari  perekonomian  suatu Negara (Saptono & Mahmud, 2021; Castro & Camarillo, 2014).  Selain  tingkat  perekonomian,  penerimaan  pajak juga  dipengaruhi  oleh  struktur  perekonomian  dan kelembagaan  (Garg,  Goyal,  &  Pal,  2017).  Struktur perekonomian mempengaruhi kemudahan dalam pemungutan  pajak  (Andriany  &  Qibthiyyah,  2019). Semakin tinggi  sektor informal maka semakin sulit bagi suatu pemerintahan untuk memungut pajak. Berkurangnya  sektor  informal  akan  meningkatkan  basis pajak, peningkatan kegiatan perusahaan akan mendororong  perusahaan  untuk  lebih  patuh  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  dan  peningkatan
sektor  finansial  akan  mempengaruhi  akuntabilitas pelaporan keuangan perusahaan sehingga mempermudah penghitungan  kewajiban  perpajakannya  (Langford  & Ohlenburg,  2016).  Sektor  pertanian  merupakan  sektor yang  sebagian  besar  pekerjanya  termasuk  dalam  sektor informal  sehingga  sulit  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  kewajiban  perpajakannya.  Faktor  kelembagaan juga  merupakan  hal  penting  yang  mempengaruhi penerimaan pajak. Tingkat efektifitas institusi dan sistem perpajakan  menyebabkan  penerimaan  pajak  lebih  tinggi terjadi  pada  negara  dengan  maju  dibandingkan  dengan Negara berkembang (Le, Moreno-Dodson, & Rojchaichaninthorn, 2012).

## Tabel 1 Proses Pembangunan JTTS

## Sumber: Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR
Pembangunan  JTTS  dilakukan  secara  bertahap sejak  tahun  2015  dan  diperkirakan  selesai  pada  tahun 2030.  Terdapatnya  perbedaan  waktu  mulai  terdampak pada  grup  terdampak  sehingga  menimbulkan  variasi dampak  antar  grup  tersebut.  Pada  kondisi  ini,  peneliti seringkali  menggunakan  metode Two  Way  Fix  Effecs (TWFE)  untuk  mengestimasi  dampak  dari  suatu kebijakan.  Namun  parameter 𝛽 𝑇𝑊𝐹𝐸 pada  model  ini tidak  dapat  menjamin  adanya  dampak  sebab  akibat  (de Chaisemartin  &  D'Haultfoeuille,  2020;  Goodman  & Bacon,  2021)  karena  dampak  yang  ditimbulkan  tidak konstan  pada  setiap  grup  dan  antar  periode  waktu. Penelitian  ini  menggunakan  metode difference  in differences with multiple time periods yang dikembangkan Callaway and Sant’Anna (2021). Metode ini  juga  memungkinkan  asumsi  adanya parallel  trend hanya  jika  mengkondisikan  faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi outcome . Metode ini memungkinkan kita untuk dapat melihat perbandingan dampak pembangunan JTTS antar grup berdasarkan  tahun mulai terdampak, tahun kalender, dan pendekatan event study .
Estimasi  ATT  ( Average  Treatment  on  Treated ) atau keseluruhan dampak pada penelitian ini menggunakan  2  asumsi  yaitu unconditional  parallel trends dimana tingkat penerimaan pajak pusat per kapita antara  kelompok  terdampak  dan  kelompok  kontrol sebelum  pembagunan  JTTS  diasumsikan  sama  dan faktor lain yang mempengaruhinya diasumsikan konstan, serta  asumsi conditional  parallel  trend dengan  tingkat penerimaan  pajak  pusat  pada  KPP  dengan  karakteristik yang  mirip  sebelum  dilakukan  pembangunan  JTTS adalah  sama.  Penerimaan  pajak  merupakan  fungsi  dari tarif  pajak  dan  basis  pajak.  Mengingat  tarif  pajak masing-masing  pada  semua  KPP  adalah  sama,  pada intinya  pembangunan  JTTS  akan  mempengaruhi penerimaan  pajak  melalui  perubahan  basis  pajak. Parameter  dampak  dapat  diperoleh  dengan  terlebih dahulu  membagi  data  menjadi  subset  yang  terdiri  dari pengamatan pada tahun t dan g-1 dari data 𝐺 𝑔 = 1 (grup terdampak)  dan  C=1  (grup  kontrol  yaitu never  treated group )  kemudian  menjalankan  regresi  linear  dengan persamaan  yang  digunakan  oleh  Callaway  dan
Tedy  Syaputra  dan  Riatu  Mariatul  Qibtiyyah,  Pengaruh  Pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatra  (JTTS)  Terhadap

## Penerimaan Pajak Pusat
Sant’Anna  (2020).  Pada  asumsi unconditional  parallel trend persamaan regresi:
𝑃𝐽𝐾𝑃𝑆𝑇  =  𝛼 1 𝑔.𝑡 + 𝛼 2 𝑔.𝑡 . 𝐺 𝑔 + 𝛼 3 𝑔.𝑡 . 1{𝑇 = 𝑡} + 𝛽 𝑔.𝑡 (𝐺 𝑔 . 1{𝑇 = 𝑡}) + 𝜀 𝑔.𝑡 sedangkan  untuk  asumsi conditional  parallel  trends , regresi dilakukan dengan persamaan regresi: 𝑃𝐽𝐾𝑃𝑆𝑇  =  𝛼̃ 1 𝑔.𝑡 + 𝛼̃ 2 𝑔.𝑡 . 𝐺 𝑔 + 𝛼̃ 3 𝑔.𝑡 . 1{𝑇 = 𝑡} + 𝛽̃ 𝑔.𝑡 . (𝐺 𝑔 . 1{= 𝑡}) + 𝛾̃. 𝑋 + 𝜀̃ 𝑔.𝑡
𝑃𝐽𝐾𝑃𝑆𝑇 merupakan  variabel  dependen  berupa penerimaan  pajak  pusat  per  kapita.  Variabel  g menunjukkan  grup  dimana  unit  observasi  pertama  kami mendapatkan treatment ,  dalam  hal  ini  pembangunan JTTS. 𝐺 𝑔 merupakan variabel dummy berupa 1 jika unit observasi  termasuk  ke  dalam  grup  g  dan  0  jika sebaliknya.  Periode  waktu  ditunjukkan  oleh  t  dimana t=1,2,3,…T.  Variabel 𝐺 𝑔 . 1{𝑇 = 𝑡} merupakan  variabel interaksi  yang  menunjukkan  hubungan  pembangunan JTTS  terhadap  penerimaan  pajak  pusat. 𝑋 merupakan variabel  kontrol  berupa lag Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  pada  KPP  per  kapita  tahun  sebelumnya, persentase  sektor  pertanian  pada  PDRB  kota/kabupaten wilayah  kerja  KPP, Audit  Coverage  Ratio (ACR) masing-masing  KPP,  variabel  dummy  tahun,  variabel dummy  KPP,  dan  dummy  waktu  ketika  terjadi  pandemi covid-19. 𝛽 𝑔.𝑡 merupakan  koefisien  yang  menunjukkan hubungan  pembangunan  JTTS  terhadap  penerimaan pajak  pusat.  Keberadaan  gerbang  tol  (GBTOL)  dan rest area (RATOL)  dapat  memicu  munculnya  pusat perekonomian baru yang akan mempengaruhi penerimaan  pajak  sehingga  jumlah  fasilitas  tersebut digunakan sebagai variabel kontrol.
Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari beberapa instansi pemerintah diantaranya
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan, Badan  Pusat  Statistik,  dan  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  Data  penerimaan  pajak pusat adalah data penerimaan pajak yang diadministrasikan  di  59  (lima  puluh  sembilan)  KPP  di Sumatra  yang  diperoleh  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak Kementerian  Keuangan.  KPP  ini  kami  kelompokkan menjadi  2  (grup)  yaitu treated  group adalah  KPP  di Sumatra  yang  wilayah  kerjanya  dilewati  dan/atau  telah terhubung  dalam  jaringan  JTTS  sebanyak  39  KPP  dan sedangkan control  group adalah  KPP  di  Sumatra  yang wilayah kerjanya tidak dilewati dan/atau tidak terhubung dalam  jaringan  JTTS  sebanyak  20  KPP.  Periode  data yang digunakan adalah tahun 2014 sampai dengan 2020 sedangkan  proses  pembangunan  JTTS  dimulai  pada tahun 2015. Penggunaan data tahun sebelum pembangunan  ditujukan  untuk  memastikan  adanya parallel  trend yang  menjadi  syarat  utama  penggunaan metode Difference  in  Difference .  Data  perkembangan pembangunan  JTTS  sampai  dengan  tahun  2020 diperoleh  dari  Badan  Pengatur  Jalan  Tol  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  Data  PDRB, PDRB  sektor  pertanian  dan  jumlah  penduduk  tiap  kota dan kabupaten diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

## HASIL
Estimasi hubungan pembangunan JTTS terhadap realisasi  penerimaan  pajak  pusat  per  kapita  dapat  kita lihat  pada  pada  tabel  2  dengan  standard  error dikelompokkan pada tingkat KPP. Panel a menunjukkan pengaruh pembangunan JTTS dengan asumsi unconditional  parallel  trends sedangkan  panel  b menunjukkan  estimasi  dengan  asumsi conditional parallel trends .

## Tabel 2
Estimasi Hubungan Pembangunan JTTS terhadap Penerimaan Pajak Pusat
Tedy  Syaputra  dan  Riatu  Mariatul  Qibtiyyah,  Pengaruh  Pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatra  (JTTS)  Terhadap

## Penerimaan Pajak Pusat
Hasil  estimasi  dengan  menggunakan  asumsi unconditional  parallel  trends menunjukkan  hubungan positif  dan  signifkan  dari  pembangunan  JTTS  terhadap penerimaan  pajak  pusat  yang  dapat  dilihat  pada  panel  a tabel  2  Keseluruhan  ATT  menunjukkan  penerimaan pajak  pusat  pada  di  KPP  yang  wilayah  kerjanya terdampak pembangunan JTTS lebih besar Rp263.824,1 (α=5%)  dibandingkan  dengan  KPP  yang  wilayah kerjanya tidak terdampak pembangunan JTTS. Kenaikan ini  setara  dengan  13%  dari  mean  penerimaan  pajak  di wilayah  terdampak.  Parameter  tunggal group  spesific effect berdasarkan  tahun  proyek  dimulai  menunjukkan hubungan  positif  sebesar  Rp179.802,6  yang  signifikan pada  α=10%.  Jika  dilihat  dampak  per  kelompok,  hanya kelompok  yang  JTTS  dibangun  pada  tahun  2015  yang menunjukkan  hubungan  positif  dan  signifikan  sebesar Rp552.243,7  pada  α=1%  sedangkan  untuk  kelompok yang  JTTS  mulai  dibangun  pada  tahuan  2016,  2017, 2018,  dan  2019  semuanya  menunjukkan  hubungan negatif yang tidak signifikan.
Panel  b  Tabel  2  menunjukkan  hasil  estimasi hubungan  pembangunan  JTTS  terhadap  penerimaan pajak  pusat  dengan  asumsi conditional  parallel  trends . Secara  umum  pembangunan  JTTS  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  pusat. Koefisien ATT menunjukkan rata-rata penerimaan pajak di  KPP  terdampak  pembangunan  JTTS  lebih  besar
Rp454.041,5  pada  α=1%  dibanding  dengan  KPP  yang tidak  terdampak.  Kenaikan  ini  setara  dengan  23,57% dari  mean  penerimaan  pajak  di  KPP  terdampak.  Total dampak ini lebih kecil dari hasil penelitian Yoshino dan Abidjaved (2017) pada studi kasus dampak pembangunan kereta cepat terhadap penerimaan pajak di Jepang  yaitu  sebesar  35,56%  lebih  tinggi  dari  mean penerimaan  pajak  di  daerah  terdampak.  Namun  lebih besar  jika  dibandingkan  dengan  penelitian  Yoshino  dan Hoa (2020) mengenai dampak pembangunan expressway di Vietnam yaitu sebesar 18% lebih tinggi dibandingkan dengan  mean  penerimaan  pajak  domestik  di  daerah terdampak.
Pendekatan event  study juga  menunjukkan hubungan  positif  dan  signifikan  pembangunan  JTTS terhadap  penerimaan  pajak  pusat  yang  terlihat  pada gambar  2  di  bawah  ini.  Parameter  tunggal  hasil pembobotan  grup  berdasarkan  saat  mulai  terdampak JTTS menunjukkan pengaruh sebesar Rp475.996,5 pada α=1% lebih besar dibanding KPP yang tidak terdampak. Dampak  terbesar  terjadi  pada  tahun  keempat  (e=3) setelah  proyek  dimulai  yaitu  sebesar  Rp963.340,4 dimana  ruas  jalan  tersebut  sebagian  besar  telah beroperasi. Pengaruh positif juga terjadi pada kelompok lainnya  namun  dampak  yang  signifikan  hanya  terjadi pada tahun kedua dan kelima sejak proyek pembangunan JTTS dimulai.
(a) Unconditional parallel trends
(b) Conditional parallel trends

## Sumber: data olahan

## Gambar 2
Rata-Rata Dampak Pembangunan JTTS terhadap Penerimaan Pajak Pusat dengan Pendekatan Event Study
Selain  itu,  kami  juga  mengestimasi  hubungan pembangunan  JTTS  terhadap  jenis-jenis  pajak  pusat tertentu.  Jenis  pajak  yang  kami  gunakan  meliputi penerimaan  PPh  pasal  21  dan  23,  PPh  tahunan  WP Orang  Pribadi  dan  Badan,  PPN,  PPh  UMKM  dan  PPh atas  Pengalihan  Hak  atas  Tanah  dan/atau  Bangunan. Hasil estimasi dapat kita lihat pada tabel 3. Panel a tabel 3  menunjukkan  bahwa  dampak  positif  dan  signifikan pada α=5% pembangunan JTTS terjadi pada jenis pajak PPh Pasal 21 dan 23, PPh Tahunan WP OP  dan Badan, serta PPh UMKM. Sedangkan  untuk jenis pajak lainnya
seperti  PPN  dan  PPH  pengalihan  Hak  atas  Tanah dan/atau  bangunan  tidak  terlibat  pengaruh  yang signifikan.  Pada  hasil pretrend  test dapat  kita  lihat bahwa parallel  trend hanya  terjadi  pada  model  estimasi pengaruh JTTS terhadap jenis PPh Pasal 21 dan 23. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif pembangunan JTTS  terhadap  peningkatan  lapangan  kerja  dan pendapatan  masyarakat  sebagai  basis  pengenaan  PPh Pasal  21  dan  23.  Panel  b  yang  menggunakan  asumsi conditional parallel trends , parameter ATT
menunjukkan  pengaruh  positif  dan  signifikan  hanya
Tedy  Syaputra  dan  Riatu  Mariatul  Qibtiyyah,  Pengaruh  Pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatra  (JTTS)  Terhadap

## Penerimaan Pajak Pusat
terjadi  pada  jenis  pajak  UMKM  sedangkan  untuk  jenis pajak  lainnya  pengaruhnya  adalah  positif  kecuali  pada PPh  Pengalihan  Tanah/Bangunan.  Ini  menunjukkan bahwa  perbedaan  penerimaan  pajak  pada  grup terdampak  dan  grup  kontrol  lebih  dipengaruhi  oleh variabel kontrol.
Pada  kedua  model  tidak  terdapat  bukti  empiris bahwa penerimaan PPN dan PPh Pengalihan Tanah/Bangunan  terpengaruh  oleh  pembangunan  JTTS. PPN  sendiri  merupakan  proxy  yang  sering  digunakan
untuk  menggambarkan  tingkat  konsumsi  di  suatu wilayah.  Pada  penelitian  ini  data  penerimaan  PPN berasal  dari  KPP  di  Sumatra,  sehingga  tidak  dapat menggambarkan  keseluruhan  penerimaan  PPN  atas aktivitas  ekonomi  di  Sumatera.  Hal  ini  disebabkan karena  adanya  mekanisme  pemusatan  PPN  bagi  WP cabang  yang  menjalankan  usaha  di  Sumatera  namun pusat  WP  tersebut  terdaftar  di  luar  Sumatra  misalnya WP  terdaftar  di  Kanwil  DJP  Wajib  Pajak  Besar  dan Kanwil DJP Wajib Pajak Khusus.

## Tabel 3
Hubungan Pembangunan JTTS dan Penerimaan Pajak Pusat per Jenis Pajak
Keterangan: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 signifikan pada taraf 1% standard error ditunjukkan di dalam kurung Sumber: data olahan

## SIMPULAN
Jalan  Tol  Trans  Sumatra  (JTTS)  merupakan salah  satu  proyek  infrastruktur  strategis  nasional  yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau  Sumatra  yang  diharapkan  dapat  mendukung pertumbuhan  perekonomian  nasional.  Kehadiran  JTTS diharapkan  mampu  meningkatkan  efisiensi  waktu tempuh  yang  mendorong  pertumbuhan  perekonomian sehingga penerimaan pajak juga akan meningkat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan pembangunan  JTTS  terhadap  penerimaan  pajak  pusat. Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak pusat di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  di  Sumatra  pada periode  tahun  2014-2020  dengan  menggunakan  metode Difference in difference with multiple time periods . Hasil estimasi  menunjukkan  adanya  hubungan  positif  antara pembangunan  JTTS  terhadap  penerimaan  pajak  pusat. Estimasi  dengan  menggunakan  asumsi unconditional parallel  trends maupun conditional  parallel  trends menunjukkan  adanya  dampak  positif  dan  signifikan pembangunan  JTTS  terhadap  penerimaan  pajak  pusat. Pengaruh  kenaikan  penerimaan  pajak  yang  lebih  besar terjadi  pada  KPP  dimana  pembangunan  JTTS  dimulai lebih awal.

## DAFTAR PUSTAKA
ADB.  2017. Meeting  Asia's  Infrastructure  Needs.
Manila: Asian Development Bank.
Andriany,  D.,  &  Qibthiyyah,  R.  M.  2019.  Analisis Hubungan  antara  Infrastruktur  Jalan  dan  Tax Capacity:  Studi  Kasus  Indonesia. Jurnal
Ekonomi  dan  Pembangunan  Indonesia ,  33-50. doi: https://doi.org/10.21002/jepi.v0i0.974.
Boukbech,  R.,  Bousselhami,  A.,  &  Ezzahid,  E.  2018.
Determinants  of  Tax  Revenues:  Evidence  from A  Sample  of  Lower  Middle  Income  Countries.
Munich Personal RePEc Archive ,
https://ideas.repec.org/a/rfa/aefjnl/v6y2019i1p11 -20.html.
Callaway,  B.,  &  Sant'Anna,  P.  H.  2021.  Diffrence  in Difference  with Multiple  Time Periods. Journal of
Econometrics , 200-230. doi:
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001.
Castro, G. A., & Camarillo, D. B. 2014. Determinants of tax  revenue  in  OECD  countries  over  the  period 2001-2011. Contaduria  y  Administracion ,  35- 59. doi: https://doi.org/10.1016/S0186- 1042(14)71265-3.
de  Chaisemartin,  C.,  &  D'Haultfoeuille,  X.  2020.  Two- way fixed effects estimators with heterogeneous treatment  effect. American  Economic  Review, 110(9) , 2964-2996, doi:10.1257/aer.20181169.
Duncan, M., Horner, M. W., Chapin, T., Crute, J., Finch,
K., & Sharmin, N. 2020. Assessing the property value  and  tax  revenue  impacts  of  SunRail stations  in  Orlando,  Florida. Case  Studies  on Transport Policy , 1-11. doi:
https://doi.org/10.1016/j.cstp.2020.01.005. Garg,  S.,  Goyal,  A.,  &  Pal,  R.  2017.  Why  Tax  Effort Falls  Short  of  Capacity  in  Indian  States:  A Stochastic  Frontier  Approach. Public  Finance Review,
45(2) , 232-259: doi: https://doi.org/10.1177/1091142115623855.
Tedy  Syaputra  dan  Riatu  Mariatul  Qibtiyyah,  Pengaruh  Pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatra  (JTTS)  Terhadap

## Penerimaan Pajak Pusat
Goodman, A., & Bacon. 2021. Difference-in-Differences with  Variation  in  Treatment  Timing. Journal  of Econometrics , 254-277. doi:
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.014. Gupta,  A.,  Van  Nieuwerburgh,  S.,  &  Kontokosta,  C.
2022. Take  the Q train: Value  capture of public infrastructure  projects. Journal  of  Urban Economics , doi: https://doi.org/10.1016/j.jue.2021.103422.
Harum,  M.,  &  Sutriani.  2017.  Pengaruh  Pembangunan Jalan  Tol  Sutami  Terhadap  Nilai  Lahan Disekitarnya. National  Academic  Journal  of
Architecture , 66-73. doi:
https://doi.org/10.24252/nature.v4i1a8.
Kaupa,  K.  2015.  Effect  of  Infrastructure  on  Economic Growth  in  South  Sumatera  Province. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol. 6 , doi: https://doi.org/10.29259/ja.v9i1.8799.
Kementerian  Keuangan.  2009. Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  62/PMK.01/2009  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat. 2021, Badan  Pengatur  Jalan  Tol  (BPJT) .
Retrieved  July  2,  2021,  from  Badan  Pengatur Jalan Tol (BPJT) Web Site: https://bpjt.pu.go.id/konten/progress/beroperasi
Langford,  B.,  &  Ohlenburg,  T.  2016.  Tax  Revenue Potential and Effort: An Empirical Investigation. International  Growth  Center  Working  Paper reference number:
S-43202-UGA-1 , https://www.theigc.org/publication/tax-revenue- potential-and-effort-an-empirical-investigation/.
Le, T. M., Moreno-Dodson, B., & Rojchaichaninthorn, J.
2012.  Tax  Capacity  and  Tax  Effort:  Extended Cross-Country  Analysis  from  1994  to  2009.
Policy Research Working Paper 4559 , https://www.researchgate.net/publication/25603 8134_Tax_Capacity_and_Tax_Effort_Extended
_Cross-Country_Analysis_from_1994_to_2009. Lestari, M. d. 2019. Pengaruh Pembangunan
Infrastruktur  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi  Indonesia (Studi pada Badan Pusat Statistik Tahun 2003-2017). Jurnal Administrasi Bisnis .
Prapti,  R.  L.,  Suryawardana,  E.,  &  Triyani,  D.  2015. Analisis  Dampak  Pembangunan  Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Rakyat di Kota Semarang. Jurnal  Dinamika  Sosial  Budaya  Vol. 17 Nomor 2 , doi: 10.26623/jdsb.v17i1.505. Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 100  tentang  Percepatan  Pembangunan  Jalan Tol di Sumatera. Jakarta. Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 117  tentang  Perubaan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  100  Tahun  2014  tentang  Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Jakarta. Saptono,  P.  B.,  &  Mahmud,  G.  2021.  Macroeconomic Determinants of Tax Revenue and Tax Effort in Southeast  Asian  Countries. JDE  (Journal  of Developing Economies) , 253-274. doi: https://doi.org/10.20473/jde.v6i2.29439.
Sumaryoto.  2010.  Dampak  Keberadaan  Jalan  Tol Terhadap  Kondisi  Fisik,  Sosial,  dan  Ekonomi Lingkungannya. Journal of Rural and Development  Volume  I  No.  2 ,  161-168. https://jurnal.uns.ac.id/rural-and- development/article/view/23808.
Todaro,  M.,  &  Smith,  S.  2012. Economic  Development 11th Edition. USA: Pearson Education, Inc. Wardhana,  A.  B.  2017.  The  Impact  of  Basic Infrastructure  on  Tax  Effort:  A  case  Study  of Municipalities/Regencies in Indonesia. International Institute of Social Studies .
Yoshino,  N.,  &  Abidhadjaev.  2017.  Impact  of Infrastructure  on  Tax  Revenue:  Case  Study  of High  Speed  Train  in  Japan. Journal  of Infrastructure,  Policy,  and  Development ,  doi: DOI:10.24294/jipd.v1i2.69.
Yoshino, N., & Hoa, T. T. 2020. Effects of Infrastructure Projects  on  Goverment  Revenue:  The  Case  of Expresway  Projects  in  Northern  Midland  and Mountainous Area in Viet Nam. ADBI Working
Paper 1171 ,
https://www.adb.org/sites/default/files/publicatio n/629431/adbi-wp1171.pdf.
Yoshino,  N.,  &  Pontines,  V.  2015.  The  “Highway Effect”  on  Public  Finance:  Case  of  the  STAR Highway  in  Philippines. ADBI  Working  Paper, 549 , https://www.adb.org/sites/default/files/publicatio n/175868/adbi-wp549.pdf.
Yudhistira,  M.,  &  Sofiyandi,  Y.  2018.  Seaport  Status,
Port Access, and Regional Economic Development in Indonesia. Maritime Economics and Logistic, 20(4) , 549-568: doi:https://doi.org/10.1057/s41278-017-0089-1.