## Pencegahan Jarimah Khalwat di Kota Sabang
Webby Aditya Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unsyiah webbyaditya.adit@yahoo.com Dahlan Ali Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dahlanali@yahoo.com Suhaimi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala suhaimi.unsyiah@yahoo.com
Abstrak : Pasal  18 huruf (b) Undang-Undang Dasar  Negera Indonesia  Tahun 1945  menjadi  landasan  hukum  tertingi  pengakuan  wilayah  Aceh  sebagai daerah  Syariat  Islam,  konsep  hukum  Islam  mulai  diterapkan,  salah  satunya mengenai Hukum Jinayat yang mana terdapat 10 (sepuluh) jenis jarimah yang termuat  dalam  Qanun  Aceh  No.6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat. Didaerah  Kota  Sabang,  khalwat  merupakan  jenis  jarimah  yang  mengalami peningkatan  tiap  tahunnya.  Berdasrkan  hasil  penelitian  setidaknya  terdapat  3 (tiga) faktor kendala efetivitas hukum jinayat di  Kota Sabang, pertama hukum jinayat  yang  lemah  dalam  hal  penjatuhan  uqubat/sanksi  terhadap  pelaku jinayah  khalwat  (tidak  memberikan  efek  jera),  dan  terhadap  anak  yang bermasalah dengan hukum jinayat dapat dieksekusi dengan  hukuman  cambuk didepan  umum  yang  dapat  mengakibatkan  trauma  terhadap  anak  dan mengganggu  proses  tumbuh  kembangnya,  serta  subjek  hukum  yang  kabur dalam qanun ini. Faktor kedua yang menjadi kendala personel penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang baru 1 (satu) orang, akibatnya  proses  penegakan  hukum  menjadi  lambat,  dan  penyidik  hanya menangani  jarimah  khalwat.  Faktor  ketiga  belum  terdapat  ruang  sel  tahanan
jinayah  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  Kota Sabang.
Kata Kunci: Hukum Jinayat, Kendala, Jarimah Khalwat
Abstract: Article  18  letters  (b)  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia become the highest legal basis for the recognition of the territory of Aceh as the area of Islamic Shari’a and the concept of Islamic law came into force,  one  of  which  concerns  jinayat  law  in  which  there  are  10  (ten)  types  of finger  which  is  contained  in  Qanun  Aceh  No.6  Year  2014  on  Jinayat  Law.  In the  region  of  Sabang,  khalwat  is  a  kind  of  jarimah  that  experience  increase every  year.  Based  on  the  result  of  research  there  are  at  least  3  (three) constraints  factor  of  jinayat’s  legal  effectivity  in  Sabang  City,  firstly  jinayah law  which  is  weak  in  the  case  of  sanction/uqubat  imposition  on  khalwat penpetrator (no deterrent effect) and to the chilad with problem jinayat law can be executed with public canning that can lead to trauma to children and disrupt the process  of  growing  up, as  well as  the legal subjects  that are vague in this qanun. The second factor becomes the personal  obstacle of the investigator of the Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah the new Sabang City 1 (one)  person,  consequently  the  law  enforment  process  becomes  slow  and  the investigator  only  handles  khalwat  fingers.  The  third  factor  has  not  been contained  jinayah  prison  cell  cell  in  police  officers  office  police  station  and Wilayatul Hisbah Sabang City.
Keywords : Jinayat Law, Obstacles, Khalwat Fingers

## PENDAHULUAN
Saat  ini  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  telah  mengalami  kemajuan dalam  berpikir  tentang  hukum,  dengan  menghadapkan  pada  hukum  yang beradab dan bernilai persatuan yaitu bukan hanya mengharagai persamaan dimata hukum  tetapi  juga mengakui  tentang perbedaan-perbedaan  yang timbul dari  berbagai  bidang  baik  itu    suku,  agama,  dan  juga  budaya,  sehingga  istilah perbedaan  diatas  tadi  diganti  dengan  keberagaman  yang  menghasilkan  nilai keistimewaan.  Kemudian  dalam  hal  mempersatukan  kemajemukan  bangsa  ini didefinisikan  sebuah  simbol  persatuan  yang  kita  kenal  dengan  nama  Bheneka Tunggal  Ika.  Pengakuan  Negara  terhadap  keberagaman  tersebut  telah  tertuang pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
(1) Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintah daerah    yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur bberdasarkan undang-undang.
(2) Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup
S
dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang (Kaelan, 2004: 275).
Propinsi  Aceh  yang  merupakan  Propinsi  paling  ujung  barat  Negara Indonesia  sedianya  memilki  nilai  keistimewaan  di  bidang  Syariat  Islam,  dan telah  mengakar  dalam  masyarakat  Aceh  dari  zaman  dahulu  bahkan  sebelum Indoneisa  merdeka.  Bukti  syariat  Islam  telah  merambah  dimasyarakat  Aceh adalah sangat menyatunya syariat Islam dengan adat yang ada di Aceh, bahkan adatnya  seakan  lebih  menonjol  daripada  syariatnya.      Syariat  Islam  yang dipahami  masyarakat  Aceh  bukan  hanya  dibidang  Peradilan,  tetapi  mencakup berbagai  bidang  lain  seperti  pendidikan,  ekonomi  (kepemilikan  dan pemanfaatan tanah, pembagian air sungai untuk irigasi, aturan menangkap ikan di  laut  dsb),  Pemerintah  (paling  kurang  pada  tingkat  gampong  dan  mukim), berbagai  bentuk  tata  cara  pelayanan  sosial,  kegiatan  seni,  dan  budaya,bahkan olahraga,  tetapi  karena  keterbatasan  tempat  dan  munasabah  tulisan  pada  hari ini,  maka  uraian  selanjutnya  akan  diputuskan  pada  hukum  dan  peradilan (Yasa’Abubakar, n.d.: 3).
Pada  era  reformasi,  tuntutan  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  terus digalangkan  dalam  jumlah/volume  yang  besar  sehingga  mendapat  sambutan dari  DPR,  atas  usulan  inisiatif    DPR  RI  pada  saat  itu  disahkan  lah  Undang- undang  No.  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan,,  yang isinya  merupakan  peraturan  pelaksaan  untuk  keistimewaan  yang  diberikan kepada Aceh pada tahun 1959 yang lalu. Setelah ini, juga dengan inisiatif DPR RI  kembali  disahkan  Undang-undang  No.  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus bagi  Propinsi  Daerah  Istimewa Aceh sebagai  Propinsi  Nanggroe Aceh Darussalam  (Yasa’Abubakar,  n.d.:  5-6).    Kali  ini  yang  menjadi  pertimbangan berlakunya  undang-undang  ini  tetap  sama  yakni  lebih  menekankan  kepada karakter khas yang alami di dalam ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber  pada  pandangan  hidup,  karakter  sosial  dan  kemasyarakatan  dengan budaya  Islam  yang  kuat  sehingga  daerah  Aceh  menjadi  daerah  modal  bagi perjuangan  dalam    merebut  dan  mempertahankan  kemerdekaan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2005: 1).
Amanat  konsideran  Undang-undang  No.  18  Tahun  2001  tentang Otonomi  Khusus  bagi  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Propinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam,  pemerintah  pusat  berpendapat  perlu  untuk memberikan  kewenangan  yang  luas  dalam  menjalankan  pemerintahan  bagi Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh,  yang  kemudian  disempurnakan  ke  dalam bentuk  Undang-undang  No.  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh, Dengan  berlakunya  undang-undang  ini  semakin  mengukuhkan  pemberlakuan syari’at Islam diberbagai aspek kehidupan masyarakat.
Berlakunya  otonomi  khusus  di  wilayah  Nanggroe  Aceh  Darussalam menupakan terobosan  yang berjalan ke arah positif dan salah satu  amanat  dari norma  ini  terut  mengubah  sistem  dan  kewenangan  Pengadilan  Agama  yeng bertransformasi  menjadi  Mahkamah  Syari’ah  sebagaimana  yang  diamanatkan dalam  Pasal  25  Undang-undang  No.  18  Tahun  2001  ditambah  dengan wewenang  dari  Mahkamah  Syari’ah  untuk  mengadili  perkara  jinayah.  Setelah menyerahkan  seluruh  kewenangan  Peradilan  Agama  kepada  Mahkamah Syari’ah  Islam,  dilanjutkan  kepada  pengalihan  seluruh  lembaga  Peradilan Agama  berserta  perangkatnya  yang  telah  ada  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam menjadi  lembaga  Peradilan  Syari’at  Islam.  Setelah  itu  peran  Mahkamah Syari’ah semakin luas karena memiliki wewenang tambahan dalam hal  tindak pidana  jinayah,  terhadap  dasar  hukum  diatas    mendapat  penguatan/pengakuan dari  Undang-undang  No.24  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang mana dalam pasal 15 menyatakan bahwa peradilan Syariat Islam di Aceh adalah peradilan  khusus  dalam  ruang  lingkup  peradilan  agama  dan  peradilan  khusus dalam lingkup peradilan umum, disamping itu penegak hukum kejaksaan dalam Undang-undang  No.16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  diberikan  wewenang menangani  perkara  pidana  dalam  qanun  ini,  dan  juga  melimpahkan  perkara tersebut  ke  Mahkamah  Syar’iyah  (Dinas  Syariat  Islam  Nanggroe  Aceh Darussalam, 2005: 6).
Setelah  membahas  dasar  hukum  yang  menjadi  pijakan  dari  lembaga Mahkamah Syari’ah untuk menangani  pelaku jinayah, dan langkah kemudian adalah  mengenai  jenis  tindak  pidana  (jinayah)  itu  sendiri  yang  dapat  diajukan untuk diselesaikan dalam persidangan di Mahkamah Syari’ah. Sejak tahun 2002 sampai  2004  terdapat  5  (lima)  qanun  (perda)  yang  disahkan  Oleh  Pemerintah Nanggroe  Aceh  Darussalam  beserta  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA) yang berkaitan dengan jinayah.
Adapun  qanun  jinayah  tersebut  dibagi  berdasarkan  perbedaan  bentuk perbuatannya sebagai berikut:
1. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam;
2. Qanun  Aceh  No.  12  Tahun  2003  tentang  Minuman  Khamar  dan sejenisnya;
3. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
4. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
5. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
Proses  pembentukan  peradilan,  regulasi,  hingga  pelaksanaan  hukuman barulah  langkah  awal  yang  harus  dilanjutkan  degan  langkah-langkah  penting lainnya secara sungguh-sungguh, terencana dan berkelanjutan sehingga putusan Mahkamah  Syariah  dapat  mewakili  rasa  keadilan  masyarakat  (Dinas  Syariat Islam  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  2005:  8),  akan  tetapi  ada  kalanya  harapan tidak  sesuai  dengan  kenyataan  yang  terjadi  yang  mana  sejak  berlaku  kelima
qanun ini terus mendapat kritikan yang cukup tajam mulai dari unsur delik yang ditentukan  dalam  setiap  qanun  tersebut,  ancaman  sanksi/uqubat  yang mencamtumkan pidana cambuk yang merupakan hal baru dalam sistem hukum pidana  di  Indonesia  dan  dianggap  oleh  sebahagian  kalangan  bertentangan dengan  nilai-nilai  HAM,  kemudian  krtikan  meluas  kepada  volume  pelaku jinayah  yang  terus  bertambah.  Garis  besarnya  adalah  ketika  penegak  hukum menjalankan  hukum  yang  lemah,  pastilah  putusan  pengadilan  tidak  mampu mewakili keadilan yang diinginkan masyarakat.
Dorongan  akan  revisi  qanun  tentang  jinayah  diatas,  dan  kritikan  yang terus  datang  tentang  anggapan  ketidakmampuan  qanun-qanun  tersebut menjawab  permasalahan  jinayah  yang  terjadi  di  masyarakat  Aceh,    hal  ini mendapat  respon  positif  dari  DPRA  beserta  dengan  Gubernur  propinsi  Aceh yang  kemudian  berinisiatif  membentuk  produk  hukum  baru  yang  diharapkan mampu/lebih  efektif  menjawab  segala  macam  tantangan  yang  terjadi dilapangan,  mampu  menurunkan  pelaku  kejahatan  jinayah  dan  menjadi  nilai kesadaran bagi masyarakat Aceh.
Setelah  menghabiskan waktu  yang cukup lama dan juga tenaga pikiran kalangan  akademisi  yang  terlibat  dalam  rancangan  qanun  ini  serta  perdebatan yang  cukup  sengit  di  sidang  paripurna  DPRA,  akhirnya  lahirlah  Qanun  Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang merangkum jenis-jenis jinayah kedalam satu aturan didalamnya.
Jenis-jenis tindak pidana jinayah sendiri dalam Qanun No.6 Tahun 2014
Tentang  Hukum  Jinayat  tertuang  pada  Pasal  3  ayat  2  yang  meliputi  (Dinas
Syariat Islam, 2015,Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat) :
1. Khamar,
2. Maisir,
3. Khalwat,
4. Ikhtilath,
5. Zina,
6. Pelecehan Seksual,
7. Pemerkosaan,
8. Qadzaf,
9. Liwath,
10. Musahaqah.
Terhadap 10 (sepuluh) jenis jarimah diatas, pembahasan tentang jinayah khalwat  sangat  menarik  untuk  dianalisa,  karena  khusus  di  Kota  Sabang  saja sejak  Qanun  No.  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  diberlakukan  tidak berdampak terhadap penurunan angka pelaku khalwat di Kota Sabang, bahkan berdasarkan  data  awal  yang  diperoleh  dari  Kajari  Kota  Sabang  tiap  tahunnya angka  pelaku  jinayah  khalwat  di  kota  Sabang  terus  mengalami  peningkatan. Berikut ini adalah table tentang jumlah pelaku jinayah khalwat di Kota Sabang dari tahun Juni 2015 s/d Februari 2017 :

## Tabel I
Kejaksaan Negeri Kota Sabang Volume Pelaku Jinayah Khalwat di Kota Sabang
No Tahun Jumlah Pelaku Jinayah khalwat Ket 1 Juni 2015 0 (Nol) Orang Sudah eksekusi 2 2016 4 (Empat) Orang Sudah eksekusi 3 Februari 2017 20 (Dua Puluh) Orang 18 orang sudah eksekusi Total 24 (Dua Puluh Empat) Orang Sumber Data Kejaksaan Negeri Kota Sabang
Tampak pada tabel diatas, menerangkan bahwa sejak berlakunya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dari tahun 2015 sampai dengan  awal 2017 ini,  pelaku jinayah khalwat di Kota Sabang terus mengalami peningkatan tiap  tahunnya  dan  dari  total  keseluruhan  pelaku  jinayah  khalwat  seperti  yang telah  dijelaskan  pada  tabel  tersebut  ber  jumlah  24  (Dua  puluh  empat)  orang. Sangat  mengherankan  hal  ini  bisa  terjadi,  padahal  dalam  aspek  pemidanaan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, telah mengalami peningkatan ancaman  jumlah  pemberian  sanksi  cambuk,  serta  menambahkan  klasifikasi ancaman  pidana  terhadap  pelaku  jarimah  tazir    yakni  dihukum  dengan  uqubat tazir utama dan uqubat tazir tambahan.
Teori  efektivitas  hukum  menjadi  pisau  analisis  yang  digunkan  untuk menjawab  kendala-kendala  yang  mengakibatkan  pelaku  jinayah  khalwat  terus meningkat tiap tahunnya di Kota Sabang, terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas hukum antara lain sebagai berikut :
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan  hidup  (Soejono Soekanto, 2008: 8).

## PEMBAHASAN
Penerapan hukum jinayat di Aceh secara komprehensif sudah diterapkan mulai  pertengahan  tahun  2015  hingga  sekarang,  dan  pemberlakuan  hukum  ini
menegaskan  keberlakuan  Syariat  Islam  didaerah  Aceh,  akan  tetapi  pada hakekatnya  keberlakuan  hukum  jinayat  bukan  sebagai  alat  seremonial pengkuhan Syariat Islam dibumi Aceh semata, akan tetapi tujuannya lebih dari itu  yakni  hukum  jinayat  dapat  memberantas  pelaku  jinayah  yang  ada  di  Aceh dan  juga  membentuk  karakter  Islamyah  disetiap  diri  masyarakat  Aceh.  Butuh proses  yang  panjang  memang  kita  berbicara  pembentukan  karakter  Islamyah dalam  driri  masyarakat  yang  berada  di  Aceh,  dan  dibutuhkan  juga  dorongan dari  semua  Instansi  yang  terkait  serta  kesadaran  masyarakat  untuk  berubah kearah yang positif.
Hukum  jinayah    adalah  salah  satu  alat  yang  digunakan  untuk membentuk  karakter  Islamyah  pada  masyarakat  Aceh,  dalam  hal  ini  Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bukan hanya menjadi alat yang melakukan  kontrol  sosial  dimasyarakat  Aceh,  akan  tetapi  qanun  ini    juga menjadi  alat  rekayasa  sosial  masyarakat  Aceh  sehingga  membentuk  karakter Islamyah yang kuat.  Mekanisme ini yang diharapkan dapat berjalankan secara maksimal  sehingga  menciptakan  daerah    Aceh  yang  kenal  dengan  nilai-nilai Islam,  karena merujuk pada sumber pembentukan qanun ini adalah Al-Qur’an dan Al-Hadist yang menjadi dasar utama agama Islam untuk membawa rahmat bagi  seluruh  alam,  dan  mengenai  hal  ini  ditegaskan  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  Pasal  125  yang  berbunyi  : hukum  Jinayat  (hukum  Pidana)  merupakan  bagian  dari  Syari’at  Islam  yang dilaksanakan di Aceh.
Setelah 2 (dua) tahun hukum jinayat berlaku efektif,  dalam praktiknya Qanun  No.6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat  masih  terdapat  beberapa kelemahan  salah  satunya  dalam    hal    pemberikan  hukuman  terhadap  pelaku jinayah, seperti  pada pasal  23 ayat  (1) :  Setiap  Orang   yang  dengan  sengaja melakukan  Jarimah  khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak   10   (sepuluh)   kali   atau   denda   paling   banyak 100 (seratus)  gram emas    murni  atau    penjara  paling  lama10  (sepuluh)  bulan,  Pasal  ini  dianggap lemah  dalam  aspek  penghukuman  karena  kurang  mengharuskan  penuntut umum memilih salah satu jenis uqubat utama.
Keterbatasan  yang  dimiliki  oleh  jaksa  dalam  hal  ini  yang  dianggap berpengaruh  terhadap  pemberantasan  pelaku  jinayah  khalwat,  sebagaimana yang  diharapkan  dari  tujuan  pemidanaan  untuk  memberikan  efek  jera  bagi pelaku  khalwat  akan  sulit  terjadi  (Yunadi,  Ajun  Fungsional  Kejaksaan  Negeri Kota  Sabang,  2017).    Pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Yunadi  S.H menggambarkan tentang kelemahan uqubat dari hukum jinayat yang berlaku di Aceh  sehingga  dalam  penerpannya  tidak  berjalan  maksimal,  karena pemberlakuan  uqubat  tersebut  tidak  mencapai  satu  pun  tujuan    pemidanaan dalam hukum pidana Islam  yaitu pembalasan, preventif, sarana kerugaian bagi korban, dan penebusan dosa.
Titik  permasalahan  lain  mengenai  uqubat  yang  tertuang  dalam  hukum jinayat  adalah  pemberlakuan  ancaman  hukuman  cambuk  bagi  anak,  hal  ini bertentangan  dengan  amanat  dari  konsideran  undang-undang  No.  35  Tahun 2014 tentang  Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  diri  dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana  yang diamanatkan dalam UUD 1945, dan  penerapan  hukum  cambuk  yang  diterapkan  terhadap  anak  dimuka  umum akan membentuk efek negatif dalam tumbuh kembangnya karena hal ini dapat memberikan  trauma  mendalam  bagi  anak  yang  sulit  untuk  dipulihkan.    Inilah cerminan  regulasi  hukum  jinayat  yang  tidak  menempatkan  anak  yang bermasalah  dengan  hukum  dalam    posisi  yang  adil  (Moh.din,  Dosen  Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsyiah, 2017).
Hukum  yang  baik  adalah  yang  mewakili  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian hukum, karena hukum ditujukan untuk mengatur kepentingan umum, serta  memiliki  fungsi  mengatur  kehidupan  masyarakat  dan  menyelenggarakan tata  tertib  dalam  masyarakat  (Prasetyo,  2010:  29-30).  Cara  hukum  menjaga kepentingan umum/ semua orang dengan aturan yang tertulis yang mana hal ini didefinisikan  dalam  asas  legalitas  sebagai  berikut  : Nulla  poena  sine  lege artinya tidak ada  pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang, Nulla poena sine crimeartinya tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana, Nulla crimen sine  poena  legali artinya  tidak  ada  perbuatan  pidana  tanpa  pidana  menurut undang-undang  (Marpaung,  2012:  7),    akan  tetapi  terdapat  perbedaan  pada Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 5 huruf  b dan c :
b. Setiap   Orang   beragama   bukan   Islam   yang   melakukan Jarimah di  Aceh  bersama-sama  dengan  orang  Islam  dan  memilih    serta menundukkan  diri  secara  sukarela  pada Hukum Jinayat;
c.  Setiap      Orang      beragama      bukan      Islam      yang      melakukan perbuatan  Jarimah  di  Aceh  yang  tidak  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  atau  ketentuan  pidana  di  luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini;
Pasal  diatas  seakan-akan  menerapkan  asas  personalitas  yang  mana pengertian  dari  asas  personalitas  adalah  bentuk  perlindungan  terhadap  setiap Warga  Negara  Indonesia  yang  melakukan  tindak  pidana  diluar  negeri  karena sebelumnya  mungkin  tidak  mengetahui  adanya  ketentuan  pidana  di  Negara tersebut, maka secara filosofis tidak adil  jika WNI tersebut diadili berdasarkan ketentuan  hukum  asing  tersebut  dalam  praktiknya  asas  ini  sulit  untuk melindungi  WNI  tanpa  adanya  perjanjian  ekstradisi  dengan  Negara  asing tersebut, pengertian asas personalitas diatas tidak berkorelasi dengan ketentuan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf b dan  c,    sebagaimana  terhadap  subjek  hukum,    posisi  hukum  dalam  asas personalitas  bertujuan  untuk  melindungi  setiap  WNI  yang  tidak  mengetahui ketentuan  hukum  asing  sementara  dalam  Pasal  diatas  perlindungan  diberikan
terhadap  non  muslim  untuk  memilih  menundukkan  diri  pada  hukum  jinayat atau  KUHP,  sedangakan  orang  muslim  wajib  menundukkan  diri  pada  hukum jinayat.
Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf b dan  c  juga  bertabrakan  dengan    asas  kedudukan  yang  sama  dimata  hukum (equality  before  the  law)  yang  mana  setiap  orang  sama  kedudukannya dihadapan hukum tanpa ada perbedaan diantaranya, efek dari penerapan norma ini  adalah  esensi  dari  kekuatan  hukum  yang  akan  berkurang  karena  sebagian golongan  masyarakat  dibebaskan  untuk  menentukan  pilihan  hukum  terhadap perbuatan  pidananya,  kedua  penjelasan  diatas  menerangkan  bahwa  tidak tercerminkan proses penegakan hukum  yang berkeadilan ( due process of law ) yang  baik  dalam  regulasi  Qanun  Aceh  No.  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat.
Hukum  Jinayat  terdapat  beberapa  permasalahan  dalam  bidang  kajian normative,  dan  pada  tataran  praktiknya  dikorelasikan  dengan  wilayah  Kota Sabang yang merupakan wilayah pulau ujung barat dari Indonesia, yang dikenal memilki  panorama  alam  yang  indah  terutama  bagian  pantai,  yang  kemudin menjadikan  Sabang  sebagai  salah  satu  destinasi  wisata  andalan  di  Aceh. Ternyata  penerapan  dilapangan  wisata  Sabang  belum  mencerminkan  wisata syariat  dengan  hukum  jinayat  menjadi  landasan  aturannya,  karena  dalam praktiknya  kemajuan  kepariwisataan  yang  telah  dibangun  di  Kota  Sabang berbanding terbalik dengan  pelaksanaan hukum jinayat di Kota Sabang, Inilah salah satu  faktor penyebab rumitnya penerapan hukum  jinayat  di  Kota Sabang bila  dibandingkan  dengan  kabupaten/kota  lain  di  Propinsi  Aceh,  dan  terhadap 10 (sepuluh) jenis jinayah yang diatur dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum  Jinayat,    jinayah  khalwat  merupakan  jenis  jinayah  yang  sulit  untuk dicegah, dan terus mengalami peningkatan jumlah tiap tahunnya (Yunadi, Ajun Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Sabang, 2017).
Berdasarkan data  yang diperoleh dari Kajari Kota Sabang, pelaksanaan eksekusi  terhadap  pelaku  jinayah  khalwat  terus  mengalami  peningkatan  dan juga tampak pada juga pelaku jinayah khalwat  yang belum dieksekusi, berikut merupakan data yang telah peneliti peroleh :
Tabel 2 Kejaksaan Negeri Kota Sabang

## Data Pelanggar Jinayah Khalwat di Kota Sabang
Periode Juni 2015 S/D Juni 2017

## Sumber Data Kejaksaan Negeri Kota Sabang
Berdasarkan data diatas memperlihatkan bahwa pelaku jinayah khalwat di Kota Sabang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya,  juni s/d desember 2015  tidak  terdapat  penindakan  hukum  terhadap  pelaku  jinayah  khalwat, sepanjang  tahun  2016  kasus  jinayah  khalwat  meningkat  menjadi  4  (empat) kasus,  dan  sampai  dengan  juni  2017  kasus  jinayah  khalwat  meningkat  secara tajam menjadi 20 (dua puluh)  kasus, dan 18 (delapan belas) kasus diantaranya terjadi pada saat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan razia  gabungan  dengan  instansi  penegak  hukum  lainnya  dalam  rangka  operasi pergantian tahun.
Melihat  dari  penjelasan  diatas,  ada  momen-momen  (pada  saat  Kota Sabang  ramai  pengunjung/wisatawan)  tertentu  yang  berpotensi  meningkatkan volume jinayah khalwat  di Kota Sabang dan mengenai hal ini penegak hukum jinayah  perlu  meningkatkan  kewaspadaan  pada  setiap  periode  pada  momen tersebut.  Kejaksaan  Negeri  Kota  Sabang  sebagai  salah  satu  Instansi  penegak hukum  jinayah  telah  melakukan  berbagai  upaya  mulai  dari  tindakan  yang bersifat  pencegahan  ( preventif )  hingga  sampai  tindakan  yang represif dalam upaya  menurunkan  pelaku  jinayah  khalwat  di  Kota  Sabang  akan  tetapi  hingga saat ini secara angka pelaku jinayah khalwat belum dapat diberantas.
Kajari  Kota  Sabang  berpandangan  bahwa  pemberantasan  pelaku jinayah  khususnya  khalwat  tidak  dapat  efektif  diterapkan  kalau  hanya  sebatas penindakan  hukum  saja,  tanpa  membina  karakter  moral  dan  akhlak  serta koordinasi  baik  dan  ketepatan  dalam  pengambilan  kebijakan  hukum  juga diperlukan  oleh  setiap  Instansi  penegak  hukum  jinayat  berdasarkan kewenangannya  agar  menciptakan  hukum    yang  tepat  dalam    memberantas pelaku  jinayah  khalwat  di  Kota  Sabang  (Rohim,  Kajari  Kota  Sabang,  2017). Salah  satu  hambatan  pemberantasan  jinayah  khalwat  di  Kota  Sabang  adalah penerapan kebijakan hukum yang salah diterapkan oleh penegak hukum jinayat, seperti dalam perkara jarimah khalwat No. 01/Nov/ WH/SAB/2016 pelaku atas nama  Mirzan  Fuadi,  ST  Lahir  di  Samalanga,  17  April  1974  No.  Identitas: 1172021704740002,  Pekerjaan:  Karyawan  Swasta,  Tinggal  di  Jl.  Tgk Abdurrahman Lr. H.M Juned, Lampoh Daya Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh
dan  Masniati  Lahir  di  Sigli,  1  November  1981  No.  Identitas: 117202411820000,  Pekerjaan:  PNS  Dinkes,  Tinggal  di  Jr.Lhok  Igeuh  Gp. Ujong  Kareung  Kota  Sabang,  kedua  melakukan  jinayah  khalwat  pada  tanggal 25 November 2017 bertempat di kafe sekitar jalan elak didepan panglong kayu (Gampong Cot Ba’u), dan diamankan oleh warga sekitar pukul 02.30 WIB, dan kemudian  pelaku  khalwat  dibawa  ke  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah untuk menjalankan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku (Adnan, Geuchik Gampong Cot Ba’u, 2017).
Pada  prosesnya  kasus  tersebut  berlanjut  pada  tahap  penyidikan,  karena dianggap  oleh  penyidik  mencukupi  unsur  untuk  menetapkan  pelaku  sebagai tersangka,  akan  tetapi  setelah  ditetapkan  sebagai  tersangka,  keduanya diperbolehkan  pulang  pada  hari  ditangkap  dan  penyidik  tidak  menggunakan kewenangannya  dalam  hal  penahanan  sesuai  dengan  ketentuan  Qanun  No.  7 Tahun  2013  Tentang  Hukum  Acara  Jinayat  Pasal  21  ayat  (2)  yang  berbunyi  : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan. Menurut  sarwadi  sebagai  PPNS  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul Hisbah secara garis besar terdapat 3 (tiga) pertimbangan hukum  terhadap kasus ini  untuk  tidak  dilakukannya  penahanan  yang  pertama    karena  pelaku  jinayah khalwat  tersebut  dianggap  kooperatif    ketika  memberikan  keterangan  didepan penyidik, yang kedua status Mirzan Fuadi, ST yang merupakan salah satu tokoh perpolitikan  di  Kota  Sabang  dan  Masniati  yang  bekerja  sebagai  PNS  Kota Sabang, dan yang ketiga tidak terseianya ruang tahanan di Kantor Satuan Polisi Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  (Sarwadi,  PPNS  Satuan  Polisi  Pamong Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  Kota  Sabang,  2017).    Akibat  dari  tidak dilakukannya  penahanan  oleh  penyidik  salah  satu  pelaku  khalwat  (Mirzan Fuadi,ST) melarikan diri dari Kota Sabang dan hingga saat ini belum ditemukan keberadaannya, konsekuensi hukum atas kejadian tersebut adalah perkara tidak dapat  diajukan ke Mahkamah Syariah Kota Sabang karena keseluruhan berkas perkara  belum  lengkap,  sehingga  Kajari  Kota  Sabang  atas  kewenangannya mengembalikan  berkas  perkara  kepada  penyidik  untuk  dilengkapi  (Yunadi, Ajun Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Sabang, 2017).
Berdasarkan  pengalaman    dari  perkara  diatas  ,  penahanan  langsung diterapkan terhadap 18 kasus jarimah khalwat yang terjadi dipenghujung tahun 2016, Sarwadi selaku PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang berinisiatif melakukan penahanan terhadap seluruh pelaku khalwat tersebut di ruang sel tahanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh,  penyebab  dilakukan  penahanan  di  Prpoinsi  Aceh  bukan  hanya disebabkan  faktor  kekurangan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  (ruang  sel tahanan),  akan  tetapi    Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  Kota Sabang  juga  kekurangan  tenaga  penyidik  karena  hingga  saat  ini  PPNS  Satuan Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  Kota  Sabang  baru  berjumlah  satu orang  dan  membutuhkan  tambahan  personil  penyidik  dari    Satuan  Polisi
Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam penanganan 18 kasus jarimah khalwat  tersebut  (Sarwadi,  PPNS  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul Hisbah Kota Sabang, 2017).
Permasalahan yang terjadi di Kota Sabang dalam hal penerapan hukum jinayat  sangatlah  kompleks  ,  hal  ini  yang  menjadi  penyebab  hingga  saat  ini hukum  jinayat  belum  berjalan  dengan  efektif,  ada  5  (lima)  faktor  yang  harus dilengkapi  untuk  menciptakan  efektivitas  hukum  terhadap  penerapan  hukum jinayat, yaitu :
1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, pihak yang berwenang menjalankan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan  hidup  (Soejono Soekanto, 2008: 8).
Dari  kelima  faktor  yang  menjadi  tolak  ukur  efektivitas  hukum  diatas, berdasarkan  hasil  penelitian  teridentifikasi  sekurang-kurangnya  3  (tiga)  faktor yang menjadi kendala dalam penerapan hukum jinayat di Kota Sabang,  kendala pertama  dari  faktor  hukum  itu  sendiri/regulasi  dalam  aspek  pemidanaan  yang tersedia  dalam  hukum  jinayat  dinilai  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU) Kejaksaan  Negeri  Kota  Sabang  masih  lemah  (karena  tidak  bersifat kumulatif/menggabungan sanksi pokok) sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelaku, di samping itu hukum jinayat merupakan produk hukum yang tidak memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  bermasalah  dengan hukum, dan  pembuat produk hukum keliru dalam menerapkan Pasal 5 huruf  b dan  c  Qanun  Aceh  No.6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  yang  dianggap sebagai  asas  personalitas,  padahal  tidak  terdapat  korelasi  antara  frasa  dalam Pasal tersebut dengan definisi dari asas personalitas, bahkan penggunaan Pasal itu  mengakibatkan  pengingkaran  terhadap  asas  legalitas  dalam  hukum  jinayat, dan  yang  asas    setiap  orang  dalam    posisi  yang  sama  dimata  hukum  (equality before  the  law),  kendala  yang  kedua  adalah  faktor  penegak  hukum  yang berwenang  menjalankan  hukum  atau  tingkat  kualitas  sumber  daya  manusia yang  menjadi  salah  satu  kelemahan  penerpan  hukum  jinayat  di  Kota  Sabang, seperti  dalam  hal    pengambilan  kebijakan  hukum  yang  tidak  tepat  yang mengakibatkan  terhambatnya  proses  hukum  yang  sedang  berjalan  dan  juga kuantitas  sumber  daya  manusia  yang  menjadi  kelemahan  lainnyaterhadap penerapan hukum jinayat di Kota sabang, karena hingga saat ini Kantor Satuan Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  Kota  Sabang  hanya  berjumlah  1 (satu)  orang,  sehingga  berpengaruh  terhadap  kecepatan  penanganan  perkara jarimah  khalwat  ,  dan  kendala  yang  ketiga  adalah  faktor  sarana  atau  fasilitas yang mendukung penerapan hukum jinayat di Kota Sabang yang belum adanya
yaitu fasiltas ruang sel tahanan yang disediakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul  Hisbah  Kota  Sabang  sehingga  setiap  orang  yang  disangka  maupun didakwa  melakukan  jarimah  khalwat  (karena  jarimah  lainnya  disidik  oleh polisi), akan dibawa ke Banda Aceh dan ditahan pada ruang sel tahanan  Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

## KESIMPULAN
Penerapan  Qanun  No.6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  belum berjalan  efektif  di  Kota  Sabang,  karena  hukum  jinayat  sendiri  masih  terdapat beberapa kelemahan dalam  hal  uqubat/sanksi pidana  yang belum diatur  secara baik  guna  memberikan  efek  jera  pada  pelaku  jarimah.  Pembedaan  subjek hukum  berdasarkan  agama  tertentu  yang  termuat  dalam  qanun  ini menggambarkan bahwa hukum material tersebut tidak berkeadilan bagi seluruh warga  negara  Indonesia.  Di  samping  itu,  regulasi  yang  lemah  dan  keberadaan penegak  hukum  perlu  ditingkatkan  kualitas  dan  kuantitasnya  karena  penyidik pernah melakukan keslahan dalam pengambilan kebijakan yang mengakibatkan tersangka  jarimah  khalwat  melarikan  diri  dan  dari  segi  personel  penyidik Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  Kota  Sabang  hingga  kini hanya  berjumlah  satu  orang,  hal  ini  membuat  proses  penanganan  perkara jarimah khalwat  menjadi lambat,  dan aspek fasilitas sarana menjadi salah satu faktor  yang  buruk  karena  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah Kota  Sabang  belum  memiliki  fasilitas  ruang  sel  tahanan  tersangka  pelaku jarimah khalwat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Syariat Islam, 2015,Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat . Dinas  Syariat  Islam  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  (2005). Himpunan  Undang- undang,  Keputusan  Presiden,  Peraturan  Daerah/Qanun,  Instruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur . CV. Hardyan.
Kaelan. (2004). Pendidikan Pancasila . Paradigma. Marpaung, L. (2012). Asas-asas Hukum Pidana . Genta Publishing. Marzuki, P. M. (1984). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Grup.
Prasetyo, T. (2010). Hukum Pidana . Raja Grafindo Persada. Soejono  Soekanto.  (2008). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum . PT. Raja Grafindo Persada.
Al-Yasa’Abubakar, A. (n.d.). Sekilas Syariat Islam di Aceh . Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh.