## IMPLEMENTASI PROGRAM ATENSI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SUKABUMI
Oleh : Sania Maharani * , Dian Purwanti, Yana Fajar FY Basori
Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora  Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat Indonesia
*Email Koresponden: saniamaharani001@ummi.ac.id

## ABSTRAK
Dalam  upaya  mewujudkan  layanan  bagi  masyarakat  untuk  memberikan  penghormatan, perlindungan,  dan  pemenuhan  hak  habilitasi  dan  rehabilitasi  sosial  bagi  masyarakat  penyandang disabilitas,  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  menjalankan  program  layanan  Asistensi Rehabilitasi  Sosial  atau  disebut  dengan  ATENSI  sosial.  ATENSI  sosial  bagi  penyandang disabilitas  merupakan  layanan  rehabilitasi  sosial  yang  dilakukan  dengan  berbasis  keluarga, LKS/komunitas,  dan  berbasis  residensial.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui bagaimana implementasi program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi. Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  menggunakan  kualitatif  dengan  jenis  pendekatan deskriptif.  Teori  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  teori  implementasi kebijakan  dari  O.  Jones  yang  mempunyai  tiga  dimensi  meliputi  organisasi,  interpretasi,  dan aplikasi.  Berdasarkan  hasil  temuan  dari  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan program  ATENSI  sosial  bagi  penyandang  disabilitas  di  Kota  Sukabumi  belum  optimal  sehingga diperlukan  sosialisasi  dan  pendataan  terhadap  penyandang  disabilitas  lebih  luas  lagi  dikarenakan masih terdapatnya penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan ATENSI sosial.
Kata Kunci: ATENSI sosial, masyarakat, penyandang disabilitas.

## ABSTRACT
In an effort to realize services for the community to provide respect, protection, and fulfillment of the  rights  of  habilitation  and  social  rehabilitation  for  people  with  disabilities,  the  Ministry  of Social  Affairs  of  the  Republic  of  Indonesia  runs  a  Social  Rehabilitation  Assistance  service program  or  known  as  social  ATENSI.  Social  attention  for  persons  with  disabilities  is  a  social rehabilitation  service  that  is  carried  out  on  a  family  basis,  LKS/community  basis,  and  on  a residential basis. The purpose of this research is to find out how the social attention program is implemented  for  persons  with  disabilities  in  Sukabumi  City.  The  research  method  used  is qualitative  with  a  descriptive  approach.  The  theory  used  in  this  study  is  the  theory  of  policy implementation from O. Jones which has three dimensions including organization, interpretation, and application. Based on the findings from this study, it can be concluded that the implementation of the social attention program for persons with disabilities in Sukabumi City is not optimal so that socialization and data collection of persons with disabilities is needed more broadly because there are still persons with disabilities who have not received social attention assistance.
Keywords: social attention, community, persons with disabilities.

## A. PENDAHULUAN
Setiap warga negara Indonesia  pada  dasarnya  berhak memiliki  kehidupan  yang  layak dalam  artian  memiliki  kehidupan yang  sejahtera,  warga  negara  yang dimaksud  pada  penelitian  ini  yaitu Pemerlu  Pelayanan  Kesejahteraan
Sosial  (PPKS),  khususnya  bagi masyarakat yang menyandang disabilitas  seperti  tercantum  dalam UU  Nomor  8  Tahun  2016  tentang
Penyandang Disabilitas yang di ikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelengaaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Berdasarkan data yang diolah dari  SUSENAS  pada  tahun  2018 jumlah penyandang disabilitas terbanyak  di  Indonesia  berada  di pulau Jawa yang mencapai 57% dari jumlah keseluruhan, dengan prosentase  Provinsi  Jawa  Barat 17,07%, Provinsi Jawa Timur 15,74%,  dan  15,41%  penyandang disabilitas  di  Provinsi  Jawa  Tengah (Hastuti et al, 2020). Banyak pihak, instansi maupun  organisasi  baik  perorangan dan  kelompok  menyelenggarakan sosialisasi tentang penting partisipasi bagi pemilih pemula. Artinya partisipasi  pemilih  pemula  sebagai salah  satu  upaya  pendidikan  politik dan pemahaman agar pemilih pemula memiliki integritas dalam menentukan pilihanya. Kota Sukabumi memiliki masyarakat  penyandang  disabilitas sejumlah  707  jiwa  dengan  urutan terendah keempat dari 27 Kota/Kabupaten  di  seluruh  Jawa Barat  pada  Tahun  2018,  kemudian prosentase mengalami kenaikan disetiap  tahunnya  sehingga  totalnya
bertambah  menjadi  33,90%  pada tahun  2021  atau  dengan  jumlah 1.131  jiwa  penyandang  disabilitas (Asriansyah  et  al,  2022).  Berikut  ini merupakan  diagram  jumlah  serta prosentase  penyandang  disabilitas  di Kota  Sukabumi  tahun  2018  hingga tahun 2021 yaitu:
Diagram A.1 . Jumlah dan Prosentase Penyandang Disabilitas Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi, 2022
Berdasarkan  diagram  diatas jumlah penyandang disabilitas mengalami  kenaikan  pada  setiap tahunnya,  yaitu  pada  tahun  2018 dengan jumlah penyandang disabilitas 707 jiwa dengan prosentase  21,18%.  Kemudian  pada tahun  2019  hingga  tahun  2020 mengalami peningkatan dengan jumlah  750  jiwa  atau  dengan prosentase  22,46%  sampai  pada tahun  2021  yaitu  dengan  jumlah 1.131  jiwa  atau  dengan  prosentase 33,90%.
Kemudian,  adapun  ragam penyandang disabilitas menurut Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2016  tentang  penyandang  disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang  disabilitas  intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik.  Dibawah  ini  diagram  dari ragam jumlah penyandang disabilitas di  Kota  Sukabumi  pada  tahun  2021
707 750 750 1131 0 200 400 600 800 1000 1200 2018 2019 2020 2021
yang  disusun  peneliti  yaitu  sebagai berikut:
Diagram A.2 . Jumlah dan Ragam Penyandang Disabilitas di Kota Sukabumi
Tahun 2021 Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi, 2022 Berdasarkan  diagram  di  atas jumlah penyandang disabilitas tertinggi  di  Kota  Sukabumi  pada tahun 2021 yaitu penyandang disabilitas mental dengan jumlah 425 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas  dengan  jumlah  yang paling rendah yaitu disabilitas intelektual dengan jumlah 180 jiwa. Sebagai masyarakat yang tergolong rentan penyandang disabilitas sering menerima diskriminasi  dan  hak-hak  yang  tidak terpenuhi  dikarenakan  penyandang disabilitas  tidak  bisa  melakukan aktifitas  tanpa  bantuan  oranglain ataupun  alat  yang  menunjang  dalam melakukan kegiatan secara mandiri. Merujuk pada Peraturan Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2019 pada Pasal 2 mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  Bagi  Penyandang  Disabilitas, agar  penyandang  disabilitas  dapat melaksanakan fungsi sosialnya maka layanan  yang  sangat  penting  yaitu habilitasi  dan  rehabilitasi  sosial.
Habilitasi  sebagai  pengganti  fungsi tubuh agar penyandang dapat melaksanakanan kemampuan fungsionalnya dan rehabilitasi sebagai  proses  agar  penyandang memungkinkan melaksanakan fungsi sosialnya dengan wajar dalam masyarakat. Kementerian sosial bertanggung jawab dalam melaksanakan  program  rehabilitasi sosial bagi penyandang seperti tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam  upaya  mewujudkan layanan  bagi  masyarakat  untuk memberikan penghormatan, perlindungan,  dan  pemenuhan  hak habilitasi  dan  rehabilitasi  sosial  bagi masyarakat  penyandang  disabilitas, Kementerian Sosial Republik Indonesia menjalankan program layanan  Asistensi  Rehabilitasi  Sosial atau disebut dengan ATENSI. ATENSI  sosial  merupakan  program untuk memberikan pelayanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas melalui pendekatan keluarga, komunitas, dan/atau residensial  seperti  tercantum  dalam Permensos  Nomor  7  Tahun  2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.  Bantuan  yang  diberikan  pada penerima  manfaat  program  ATENSI diberikan dalam bentuk uang, barang,  dan/jasa  sesuai dengan kebutuhan  penyandang  disabilitas. Kota  Sukabumi  sebagai  wilayah dengan angka penyandang disabilitas yang  cukup  tinggi,  maka  dalam rangka pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah  Daerah  khususnya  Dinas Kota Sukabumi wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti tercantum dalam
226 300 425 180 0 100 200 300 400 500
Peraturan  Wali  Kota  Sukabumi Nomor  10  Tahun  2018.  Berikut  ini merupakan jumlah pemberian program  layanan  ATENSI  sosial bagi  penyandang  disabilitas  pada tahun  2022  yaitu  dapat  dilihat  pada diagram dibawah ini:
Diagram A.3. Pemberian Layanan ATENSI bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2022 Sumber: Sentra Phala Martha Sukabumi,
2022 Berdasarkan  dari  diagram  di atas  pemberian  layanan  program
ATENSI  sosial  bagi  penyandang disabilitas paling tinggi yaitu diberikan kepada penyandang disabilitas  sensorik  yang  berjumlah 93 layanan dan penyandang disabilitas  fisik  yaitu  sebanyak  56 layanan, sedangkan pemberian layanan paling sedikit yaitu ada pada penyandang disabilitas Ganda sejumlah  6  layanan  serta  disabilitas mental  sejumlah  3  layanan  untuk total  keseluruhan  pemberian  layanan pada  tahun  2022  yaitu  sejumlah  159 layanan  yang  diberikan  kepada penyandang  disabilitas  di  Kota Sukabumi. Dari penjelasan tersebut fenomena  masalah  yang  ditemukan dari  penelitian  ini  yaitu  apabila dilihat  dari  jumlah  penyandang disabilitas  pada  tahun  2021  yaitu sejumlah 1.131 penyandang disabilitas yang meliputi penyandang disabilitas  fisik,  disabilitas  mental, disabilitas  ganda,  dan  disabilitas
sensorik  dengan  pemberian  layanan program  ATENSI  sosial  sejumlah 159  layanan  pada  tahun  2022, sehingga  masih  terdapat  penyandang disabilitas  di  Kota  Sukabumi  yang belum mendapatkan layanan habilitasi  dan  rehabilitasi  sosial, kemudian belum meratanya pemberian layanan program ATENSI sosial  bagi  penyandang  disabilitas di Kota  Sukabumi  dikarenakan  belum optimalnya peran Pusat Kesejahteraan  Sosial  (Mediapakuan, 2020). Oleh karena itu, membutuhkan  penanganan  sebaik mungkin  agar  hak  dan  kebutuhan hidup  penyandang  disabilitas  dapat terpenuhi secara layak melalui program ATENSI sosial bagi penyandang  disabilitas.  Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program ATENSI
Sosial  bagi  Penyandang  Disabilitas di Kota Sukabumi”.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu metode penelitian kualitatif . Menurut Creswell (2019:4-5)
penelitian  kualitatif  merupakan  cara yang  digunakan  untuk  mengetahui makna  oleh  sejumlah  orang  baik individu atau  kelompok yang berasal dari masalah sosial. Kemudian pendekatan  yang  digunakan  pada penelitian  ini  yaitu  menggunakan pendekatan deskriptif.
Berdasarkan  dari  penjelasan diatas  metode  penelitian  kualitatif merupakan  salah  satu  penggunaan metode  dalam  menjabarkan  sebuah fenomena  yang  berkaitan  dengan masalah  sosial.  Pada  penelitian  yang akan  diaksanakan,  peneliti  akan
56 93 6 3 0 50 100 Fisik Sensorik Ganda Mental
mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan program kebijakan ATENSI  sosial  bagi  penyandang disabilitas di Kota Sukabumi. Dikarenakan  isu  tersebut  berkaitan dengan  masalah  sosial, apabila diteliti  lebih  lanjut  kelapangan  maka peneliti dapat menggambarkan pelaksanaan program tersebut.

## C. HASIL  PENELITIAN  DAN
PEMBAHASAN .
Model  implementasi  kebijakan yang  digunakan  pada  penelitian  ini yaitu  model  O.  Jones  dari  teori tersebut bisa dijelaskan bahwa implementasi pogram ATENSI sosial bagi  penyandang  disabilitas  di  Kota Sukabumi  dapat  berhasil  apabila  di implementasikan dengan memperlihatkan  dimensi  organisasi, interpretasi,  dan  aplikasi.  Ketiga dimensi  tersebut  yang  menjadi  hasil dari penelitian ini dan akan dijelaskan sebagai berikut:

## Organisasi
Untuk  menentukan  berhasil atau  tidaknya  suatu  implementasi kebijakan  harus  ada  lembaga  atau organisasi yang
melaksanakan program  tersebut.  Menurut  Jones (1996:166)  organisasi  merupakan “kegiatan  yang  bertalian  dengan pembentukan  atau  penataan  kembali sumber  daya,  unit-unit,  serta  metode untuk  menjadikan  proram  berjalan”. Kemudian ketiga aspek tesebut  yang terdiri  dari  sumber  daya,  unit-unit, dan  metode  akan  dibahas  dibawah ini:
Sumber Daya Sumber daya dalam implementasi  kebijakan  merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam berlangsungnya sebuah
kebijakan. Sumber daya harus tersedia guna melancarakan pelaksanaan implementasi kebijakan, dikarenakan  kurangnya  sumber  daya merupakan penyebab tidak berjalannya  program  implementasi kebijakan  sesuai  dengan  apa  yang telah ditentukan. Dalam implementasi kebijakan apabila sumber daya manusia kurang, kemudian  dana  dan  fasilitas  terbatas merupakan  faktor  terbesar  penyebab gagalnya implementasi. Adapun sumber  daya  yang  dimaksud  pada penelitian ini yaitu meliputi sumberdaya  manusia,  sumberdaya anggaran, dan fasilitas lain. Berdasarkan  hasil  informasi yang didapatkan dari informan sumber  daya  manusia  yang  ada  di
Dinas  Soial  Kota  Sukabumi  dan Sentra Phala Martha Sukabumi untuk saat  ini  mencukupi  dikarenakan program ATENSI sosial ini merupakan program rehabilitasi sosial  yang  menggunakan  tiga  jenis pendekatan  yaitu  berbasis  keluarga, komunitas,  dan  residensial.  Jadi dengan  adanya  program  tersebut sangat  membantu  dalam  melakukan rehabilitasi sosial untuk mewujudkan keberfungsian sosial penyadang disabilitas.
Unit-unit/ Struktur Organisasi Organisasi  merupakan  unit-unit dari  organisasi  yang  merupakan bagian  dari  struktur.  Tujuan  struktur dalam organisasi yaitu untuk mengorganisisr  pekerjaan  anggota organisasi  sehingga  aktivitas  yang dilaksanakan  bisa  berajalan  untuk berjalannya tujuan dan sasaran target dalam  organisasi.  Dalam  organisasi sebuah  peraturan  yang  jelas  dapat melangsungkan  tugas-tugas  pegawai agar  sesuai  prosedur  yang  berlaku
dan  pekerjaan  yang  tidak  tumpang tindih.  Pembagian  kewenangan  dan tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan ATENSI  sosial  bagi  penyandang disabilitas  yaitu  meliputi  pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan LKS/Komunitas. maka sesuai pembagiannya pemerintah pusat bertugas menjalankan kebijakan
program dan anggaran tingkat nasional. Kemudian, pemerintah daerah menjalankan kebijakan program  dan  anggaran  pada  tingkat regional. Sedangkan, LKS/komunitas melaksanakan pelayanan melalui pendekatan fungsional.
Sesuai  dengan  informasi  yang peneliti dapatkan dari Informan unit- unit/struktur organisasi pada program ATENSI  sosial  bagi  masyarakat yang menyandang disabilitas di Kota Sukabumi  sudah  terbentuk  dengan jelas. Dalam pelaksananaan implementasi kebijakan tersebut Dinas Sosial terutama bidang rehabilitasi  sosial  dan jaminan sosial sangat  memaksimalkan  dalam  pada potensi  sumber  daya  yang  ada  di Kecamatan dan pilar-pilarnya dengan peraturan  baru  pada  tahun  2022 kepala  seksi  di  setiap  bidang  dalam struktur  organisasi  di  Dinas  Sosial Kota  Sukabumi  dirubah  menjadi kelompok  jabatan  fungsional  dengan jumlah  yang  ditentukan  dari  analisis beban  kerja  dan  melakukan  tugas sesuai bidang tenaga fungsional.
Metode Metode merupakan salah satu cara yang digunakan dalam pengimpelementasian sehingga susunan rencana pada kegiatan dapat tercapai  dengan  optimal  (Sanjaya,
2010:147).  Dalam  sebuah  organisasi metode  diperlukan  agar  program
tersebut  bisa  sesuai  dengan  visi  misi yang telah ditetapkan.
Metode  penyaluran  bantuan ATENSI  sosial  bagi  penyandang disabilitas  yaitu  dengan  mengajukan permohonan  dengan  melampirkan KTP  atau  Kartu  Keluarga  beserta gambar atau foto penyandang disabilitas  yang  memerlukan  kepada Dinas Sosial sehingga surat permohonan  tersebut  bisa  di  proses dan direkomendasikan kepada Kementerian  Sosial.  Untuk  bantuan tersebut  apabila  kebutuhan  yang diajukan oleh penyandang disabilitas tersedia maka akan langsung diberikan  dalam  waktu  kurang  lebih satu minggu.

## Interpretasi
Keberhasilan program ATENSI  sosial  bagi  penyandang disabilitas  yaitu  ditentukan  oleh pemahaman dari pihak yang melaksanakan program dan
masyarakat  yang  menjadi  target sasaran  sebagai  penerima  manfaat. Oleh  karena  itu  adanya  pemahaman yang  sama  sangat  penting  untuk berjalannya  program  tersebut.  Akan tetapi untuk menginterpretasikan kebijakan dengan cara pandang  yang sama  merupakan  hal  yang  tidak mudah  dikarenakan  bisa  terjadi  beda pemahaman antara pelaksana kebijakan  dan  pembuat  kebijakan. Interpretasi dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara sosialisasi. Pelaksanaan program ATENSI  sosial  bagi  penyandang disabilitas  di  Kota  Sukabumi  sudah terlaksana dengan baik dimana adanya  pemahaman  yang  sama terkait program ATENSI bagi penyandang  disabilitas  dari  Dinas sosial  Kota  Sukabumi  dan  Sentra
Phala  Martha  Sukabumi  terhadap perannya masing-masing terkait sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat terutama yang menyandang disabilitas. Sosialisasi tersebut dilakukan  di  media  offline  dan online,  untuk  media  online  yaitu media sosial seperti seperti Instagram,  facebook,  twitter  dan website  kemudian  untuk  media offline  seperti  diberikan  pemahaman langsung kepada masyarakat. Sehingga bisa mempermudah masyarakat untuk mengakses formulir dan syarat untuk mengajukan  program  tersebut.  Akan tetapi  untuk  media  online  tidak terjangkau bagi masyarakat penyandang  disabilitas  yang  masuk kategori  tidak  mampu  dan  terlantar dikarenakan akses tesebut hanya bisa digunakan  melalui  smartphone.  Oleh karena  itu  dalam  proses  sosialisasi Dinas  sosial  dibantu  oleh  pilar-pilar PSM  PKSK  serta  Kelurahan  dan Kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait  program  ATENSI  sosial terutama  bagi  masyarakat  yang menyandang disabilitas.
Aplikasi Aplikasi atau penerapan merupakan suatu proses yang dimana para petugas atau pelaksana program tersebut  melakukan  tugasnya  sesuai dengan  pedoman  program  agar sesuai  dengan  arahan.  Berhasilnya sebuah kebijakan bisa dilihat apabila dapat diterapkan/diaplikasikan. Melalui aplikasi ini respon dari target atau kelompok sasaran sangat diperlukan, dikarenakan dari penerapan  tersebut  menerima  atau tidaknya lingkungan dari hasil
kebijakan tersebut bisa diketahui.
Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan program ATENSI  sosial  bagi  penyandang disabilitas di kota sukabumi pemberian  layanan  untuk  memenuhi hak  habilitasi  dan  rehabilitasi  sosial bagi  masyarakat  yang  menyandang disabilitas  tentunya  harus  sesuai dengan  pedoman  operasional  yaitu Peraturan  Menteri  Sosial  nomor  7 tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Pada program ATENSI sosial
ini  ada  beberapa  komponen  atau jenis  bantuan  yang  diberikan  kepada penyandang disabilitas yaitu meliputi dukungan  kebutuhan  hidup  layak, perawatan  sosial  dan/pengasuhan, dukungan  keluarga,  terapi  (fisik, psikososial,  mental,  dan  spiritual), pelatihan  vokasional  dan  pembinaan kewirausahaan,  bantuan  sosial  dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.  Jenis  bantuan  tersebut diberikan kepada masyarakat
berdasarkan  hasil  asesmen  yang dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  untuk mewujudkan  keberfungsian  sosial penyandang disabilitas. Berdasarkan  hasil  informasi yang  di  dapatkan  dari  informan pengaplikasian atau penerapan program ATENSI sosial bagi penyandang  disabilitas  di  Kota Sukabumi belum optimal, dikarenakan adanya keterbatasan dalam anggaran sehingga belum bisa memenuhi semua kebutuhan
penyandang  disabilitas  karena  ada banyak  penyandang  disablitas  yang mengajukan  bantuan,  salah  satunya seperti  pemberian  bantuan  berbasis residensial  karena  untuk  saat  ini sudah penuh apabila ada penyandang disabilitas  yang  akan  masuk  maka
memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu untuk penerima  layanan  program  ATENSI sosial  bagi  penyandang  disabilitas di kota sukabumi, pada suatu kebijakan publik ada istilah yang diseut dengan delivery  activities ,  yang  merupakan kegiatan  penyampaian policy  output
kepada kelompok atau target sasaran yang dipahami sebagai implementasi kebijakan tujuan dari delivery activities yaitu tersampaikannya policy  output yang  terealisasi  dalam berbagai  bentuk  pada  target  sasaran bisa berupa pelayanan ataupun realisasi bantuan (Tresiana & Duadji, 2019:32).  Dari  penjelasan  tersebut program ATENSI sosial bagi penyandang  disabilitas  merupakan bentuk  dari policy  output dalam bentuk  pelayanan.  Layanan  program
ATENSI  sosial  pada  penelitian  ini yaitu  diberikan  kepada  PPKS  salah satu  target  sasaran  pada  program  ini yaitu masyarakat penyandang disabilitas di Kota Sukabumi. Adapun  layanan  ATENSI sosial yang diberikan kepada penyandang  disabilitas  terdiri  dari layanan  lagsung  dan  layanan  tidak langsung,  umtuk  layanan  langsung meliputi dukungan pemenuhan hidup layak,  perawatan  sosial  dana  tau pengasuhan anak, dukungan keluarga,  terapi  (fisik,  psikososial, dan  mental  spiritual),  pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan,  bantuan  sosial  dan asistensi sosial, dan dukungan aksesibilitas. Sedangkan untuk layanan tidak langsung yaitu meliputi kampanye sosial atau serangkaian komunikasi yang terencana, bimbingan teknis kompetensi  bagi  pengelola  dan pendamping ATENSI, refleksi
kebijakan  berdasarkan  kasus  yang terjadi  pada  masyarakat,  supervise monitoring  dan  evaluasi,  perumusan pedoman umum dan pedoman operasional,  rapat  koordinasi  teknis serta advokasi sosial. Selanjutnya peneliti
memperoleh  data  terkait  pemberian program  layanan  ATENSI  sosial bagi  penyandang  disabilitas  pada tahun  2023  terhitung  dari  bulan Januari-Maret 2023 yang meliputi 12 wilayah  kerja  Sentra  Phala  Martha yaitu  Kota  dan  Kabupaten  seperti Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten  Kuningan,  Kabupaten Ciamis,  Kabupaten  Pangandaran, Kabupaten Banjar, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering  Ilir,  dan  Kabupaten  Ogan
Ilir.
Adapun  data  tersebut  dapat dilihat pada diagram dibawah ini.
Diagram C.1. Pemberian Program Layanan ATENSI sosial Januari-Maret 2023 di Jawa Barat
Sumber: Sentra Phala Martha Sukabumi, 2023
Berdasarkan  digram  diatas dapat dilihat bahwa pemberian bantuan  program  ATENSI  di  Jawa Barat  pada  tahun  2023  mengalami
11 117 214 9 78 449 7 8 6 0 100 200 300 400 500 Januari Februari Maret Disabilitas Lansia Kelompk Rentan
peningkatan pada bulan Maret dengan  jumlah  214  layanan  pada penyandang  disabilitas,  449  layanan bagi  lansia  dan  5  layanan  bagi kelopok rentan.
Berikut  ini  merupakan  data penerima  bantuan  layanan  ATENSI sosial  tahun  2021-2023  di  Kota Sukabmi yaitu sebagai berikut:
Diagram C.2. Layanan Atensi sosial pada penyandang disabilitas
Tahun 2021-2023 Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi, Peneliti 2023 Berdasarkan  diagram  di  atas jumlah penerima layanan penyandang disabilitas diatas terdapat jumlah yang berbeda disetiap  tahunnya  dengan  jumlah  70 penyandang  disabilitas  pada  tahun 2021, dan 159 penyandang disabilitas pada tahun 2022, kemudian  pada  tahun  2023  baru terdapat  2  penyandang  disabilitas yang  mendapatkan  layanan  berupa kursi roda adaptif.
Dari  semua  penjelasan  diatas dapat  diketahui  jika  penerimaan layanan ATENSI sosial bagi penyandang  disabilitas  di  Kota Sukabumi  dari  tahun  2021  sampai dengan  tahun  2023  dilaksanakan dengan sumber daya yang dimaksimalkan.  Selanjutnya  dapat diketahui  bahwa  kualitas policy effect) yang  baik adalah  dampak positif yang dirasakan oleh kelompok  sasaran  yang  memenuhi
kriteria  oleh  apa  yang  diberikan  dari pelaksana kebijakan.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  temuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ATENSI  sosial  bagi  penyandang disabilitas  di  Kota  Sukabumi  belum optimal. Dikarenakan pemberian layanan ATENSI di 12 wilayah kerja Sentra Phala Martha Sukabumi lebih banyak  diberikan  kepada  lansia berdasarkan  jumlah  grafik  pada tahun  2023  terhitung  mulai  dari bulan  April-Maret  yaitu  sejumlah 536  orang  lansia  yang  mendapatkan layanan  ATENSI,  sedangkan  untuk pemberian  layanan  ATENSI  sosial bagi  penyandang  disabilitas  yaitu berjumlah 342 penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan  dengan  jumlah  11  layanan pada bulan Januari, 117 layanan pada bulan Februari, kemudian 214 layanan pada bulan Maret. Selanjutnya,  untuk  Kota  Sukabumi layanan yang diberikan pada penyandang  disabilitas  pada  tahun 2022 berdasarkan data yang diterima dari  Sentra  Phala  Martha  Sukabumi yaitu berjumlah 159 layanan, sedangkan  pada  tahun  2023  yang sudah mendapatkan
layanan
ATENSI  sosial  bagi  penyandang disabilitas  berdasarkan  data  yang diterima  dari  Dinas  Sosial  Kota Sukabumi yaitu berjumlah 2 penyandang disabilitas yang
mendapatkan bantuan  yaitu berupa 2 kursi roda adaptif terhitung dari bula Januari hingga bulan Maret 2023.
Selanjutnya  apabila  dilihat dari  dimensi  organisasi,  interpretasi, dan  aplikasi  yang  dikemukakan  oleh O.  Jones  maka  dapat  disimpulkan
70 159 2 0 100 200 2021 2022 2023
sebagai berikut:
1. Dilihat  dari  dimensi  organisasi, bahwa  struktur  organisasi  dari unit-unit  sudah  terbentuk  dan pembagian  tugas  yang  jelas dengan para pelaksana kebijakan dengan mengedepankan wewenang para pelaksana kebijakan. Akan tetapi dikarenakan  masih  kurangnya sumber  daya  manusia  dalam  hal ini cukup menghambat pelaksanaan  program  ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas jadi pemberian layanan  program  tersebut  tidak bisa  diberikan  secara  bersamaan kepada  penyandang  disabilitas yang telah mengusulkan program layanan. 2. Dilihat  dari  dimensi  interpretasi dalam penelitian ini sudah terlaksana dengan baik dikarenakan  adanya  pemahaman yang  sama  antara  Dinas  Sosial Kota Sukabumi dan Sentra Phala Martha Sukabumi dalam memberikan  pelayanan  bantuan ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi.
3. Dilihat  dari  dimensi  aplikasi, untuk  pengaplikasian  program
ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas Kota Sukabumi sudah tepat sasaran dikarenakan adanya  proses  asesmen  dan home  visit .  Akan  tetapi,  belum optimal,  dikarenakan  adanya keterbatasan  dalam  anggaran sehingga  belum  bisa  memenuhi semua  kebutuhan  penyandang disabilitas.
Kemudian adapun saran yang bisa  menjadi  bahan  masukan  untuk masa yang akan datang yaitu sebagai berikut: 1. Saran  dari  penelitian  ini  untuk penelitian lanjutan terhadap program  ATENSI  sosial  bagi penyandang disabilitas agar meneliti program ATENSI sosial dari  aspek  lain  seperti  program layanan  ATENSI  sosial  untuk lansia terlantar agar dapat memperluas ilmu kajian mengenai kebijakan dari administrasi publik dan program ATENSI sosial di Kota Sukabumi. 2. Sebagai  bahan  masukan  untuk pihak Dinas Sosial Kota Sukabumi agar melakukan sosialisasi  dan  pendataan  lebih luas  terkait  pemberian  program ATENSI  sosial  terutama  bagi penyandang  disabilitas  terlantar di Kota Sukabumi.

## DAFTAR PUSTAKA
Asriansyah,  M.  N.,  Sampurna,  R.  H.,  &  D.
M. (2022). Implementasi Rehabilitasi  Sosial  Dasar  bagi Penyandang  Disabilitas  pada  Masa Pandemi  Covid-19  di  Dinas  Sosial Kota Sukabumi. Jurnal Administrasi Negara , 1.
Hastuti,  Dewi,  R.  K.,  Pramana,  R.  P.,  &
Sadili, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta:  The  SMERU Research Institute.
Jones,  C.  O.  (1996). Pengantar  Kebijakan Publik  (public  policy)  Terjemahan
Ricky  Ismanto .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada. Sanjaya, Wina. (2010). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Prenada Media Group.
Tresiana,  Novita  dan  Noverman  Duadji. (2017). Kebijakan Publik Teori dan Praktek  Model-Model  Pengelolaan
Pembangunan Daerah.
Yogyakarta: Suluh Media.

## Peraturan dan Undang-Undang:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelengaaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Asistensi Rehabilitasi Sosial.
Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10
Tahun 2018 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas.