doi: 10.14710/teknik.v44i1.49075               Copyright © 2023, TEKNIK,  p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919

## Manajemen  Komunikasi  Proyek Konstruksi di Masa Pandemi Covid-19
Indra Jaya 1* , Gina Cynthia Raphita Hasibuan 1 , Dian Morfi Nasution 2
1 Departemen Tek nik  Sipil Fak ultas Tek nik , Universitas Sumatera Utara,
2 Departemen Tek nik  Mesin Fak ultas Tek nik , Universitas Sumatera Utara, Jl.Almamater, Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia 20155

## Abstrak
Pejabat  Pembuat  Komiten  (PPK)  merupak an  utusan  dari  pemerintah  dalam  menjalankan  kegiatan k onstruk si  mulai  dari  perencanaan,  pelak sanaan,  dan  p engawasan.  Dalam  menjalank an  k egiatannya diperlukan  suatu  manajemen  k omunik asi  yang  baik   agar  seluruh  k egiatan  proyek   dapat dipertanggungjawabk an  dengan  baik .  Penelitian  ini  menggunak an  pendekatan  kualitatif,  menggunak an metode wawancara mendalam semi-terstruk tur (semi-structured in-depth interview) k epada PPK tentang bagaimana  sistem  manajamen   k omunikasi  di  saat  sebelum  pandemi  dan  saat  pandemi  sedang berlangsung. Permasalahan yang ditemukan saat ini adalah sistem manajemen k omunik asi proyek  belum terlak sana  dengan  baik .  Hal  ini  terbuk ti dengan adanya hal -hal  yang  tidak  sesuai harapan  PPK k etika menghadapi  dan  mengarahk an  penyedia  barang  dan  jasa.  Untuk   mendukung  sistem  manajemen k omunik asi  yang  baik   diperlukan  suatu  sistem  terintegrasi  mulai  dari  pembuatan   firma/perusahaan, verifik asi lapangan dalam pemilihan penyedia jasa, evaluasi perpanjangan izin perusahaan. Ini bertujuan agar  pengguna  jasa  mendapatk an  calon  penyedia  jasa  yang  tepat  dan,  sesuai  harapan.  Untuk   itu diperlukan  sistem  informasi  tek nologi  yang  mampu  mengintegrasikan  seluruh  mek anisme  yang  dibuat. Selain itu diperluk an payung hukum terk ait adanya usulan dan mek anisme baru yang dibuat .
Kata  kunci : manajemen   k omunikasi;  pejabat  pembuat  k omitmen;  verifik asi  lapangan;  pemilihan penyedia jasa; integrasi tek nologi; Covid-19

## Abstract
[Title:  Construction  Project  Communication  Management  During  the  Covid-19  Pandemic] The Committee  Mak ing  Officer  (CMO)  is  the  government's  envoy  in  construction  activities,  starting  from planning,  implementation,  and  supervision.  Good  communication  management  is  needed  to  carry  out activities  to  account  for  all  project  activities  properly.  This  study  uses  a  qualitative  approach,  using  a semi-structured in-depth interview method to CMO about how the communication manage ment system was before  the  pandemic  and  during  this  ongoing  pandemic.  The  current  problem  is  that  the  project communication management system needs to be adequately implemented, as evidenced by something that is  not  in  line  with  the  expectations  of  the  CMO   in  dealing  with  and  directing  providers  of  goods  and services.  To  support a  sound  communication  management  system,  an  integrated  system  is  needed  in  the creation of  firms/companies,  field verification in the selection of service providers, and evaluation  of the extension of company licenses with the aim that service users get the right candidate for service providers as expected, an information technology system is needed to integrate all mechanisms and a legal umbrella is needed regarding new proposals and mechanisms being made.
Keywords: communication  management;  commitment  o fficer;  field  verification;  selection  of  service providers; technology integration; Covid-19
------------------------------------------------------------------
*) Penulis Korespondensi. E-mail:  indrajaya80@usu.ac.id

## TEKNIK, 44 (1), 2023, 113
doi: 10.14710/teknik.v44i1.49075                Copyright © 2023, TEKNIK,  p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919

## 1. Pendahuluan
Pe merintah Republik Indonesia pada bulan Maret 2020  menyatakan  ke munculan  dua  kasus  pasien  positif Covid-19 di Indonesia (Ihsanudin 2020).  Seja k saat itu, pandemi  me landa  Indonesia.  Ha mpir  semua  sektor me rasakan  da mpak  pandemi.  Se ktor  bisnis  ikut me rasakan  da mpak  in i,  terlihat  dari  la mbatnya perekonomian  a kibat   pembatasan  aktiv itas  masyarakat. Data  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2020  menunjukkan bahwa  pada  kuarta l  II  di  tahun  2020  pertu mbuhan ekonomi  Indonesia  sebesar  –  5,32%.  Angka  ini menunjukkan  penurunan  pertumbuhan  sebesar  5,02 persen pada periode yang sama di tahun 2019.
Pandemi  Covid-19  juga  telah  me mpengaruhi me kanis me  manaje men ko munikasi proyek. Manaje men ko munikasi  proyek  t idak  bisa  lagi  d ijalankan  secara praktis  dala m  industri  konstruksi  (Subra mania m et  al ., 2021). Pande mi Covid-19 sudah menimbulkan kekhawat iran  d i  ka langan  organisasi  proyek  a kan pelaksanaan  kegiatan  operasional  seperti  sebelum  masa pandemi.  Ke khawatiran  ini  d idasari  kenyataan  bahwa secara  mendadak remote  work ing diterapkan  berbagai organisasi  yang  ada  di  seluruh  dunia  (Sa la min et  al ., 2021).  Masa  pandemi  menunjukkan  bahwa  ke ma juan teknologi  dan  krisis  juga  me miliki  interdependensi dala m perubahan cara kerja (Garro-Abarca et al ., 2021). Pandemi  juga  berda mpak  pada  proses  terkait  pekerjaan karena  me mbebani banyak tenaga kerja yang ada dalam tim  proyek (Koch & Schermuly,  2021)  .
Da mpak signifikan pada sektor konstruksi terlihat dari banyakknya proyek yang  mengala mi keterla mbatan karena  adanya  Pe mbatasan  Sosial  Berska la  Besar (PSBB).  Ini  mengakibatkan   berkurangnya  ketersediaan tenaga kerja  pada proyek-proyek konstruksi.
Se mentara  itu, dengan pertimbangan pencegahan penyebaran  virus,  pemerintah  pusat  dan  daerah  tetap men jalan kan  program  pe mbangunan  dengan  mengikuti protokol  kesehatan dan peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini menyebabkan  terbentuknya  pola  dan  me kanis me  ke rja aparatur  peme rintah  yang  berubah.  Di  satu  sisi  para aparatur pemerintah harus mengikuti rapat-rapat kedinasan,  sementara  di  sisi  la in  harus  menjalan kan fungsi monitoring dan controlling pelaksanaan  proyek pembangunan.
Tidak sedikit aparatur peme rintah yang diberikan tanggung jawab atas lebih  dari  3 p royek pe mbangunan, dengan variasi permasalahan lapangan. Ha l ini menuntut kinerja yang leb ih e kstra. Se mentara me reka menghadapi  keterbatasan  ruang gerak  dala m  mengikuti rapat-rapat langsung proyek ataupun melaku kan kunjungan  monitoring  ke majuan  peke rjaan  p royek  di lapangan. Aparatur peme rintah tersebut menjad i  kurang ma ksima l dala m menja lankan seluruh rangkaian pekerjaannya.  Akibatnya  tahap  penyelesaian  pekerjaan atau serah terima perta ma pe kerjaan, yang biasa disebut
dengan Pre  Hand  Over (PHO),  menjadi  te rkendala. Dengan  begitu,  hasil  pekerjaan  fisik  di  lapangan    tidak selamanya sesuai dengan yang tercantum dala m  laporan hasil penyelesaian pekerjaan.
Sela in  itu,  banyaknya  pengaduan  masyarakat men jadi beban tambahan bagi para aparatur pemerintah. Mereka  ha rus  mengalokasikan   wa ktu  untuk  me menuhi panggilan  aparat  penegak  hukum,  ba ik  kepolisian ataupun  kejaksaaan.  Hal  ini  meny ita  waktu  aparatur pemerintah  dala m  me la ksanakan  program  kerja  yang sudah  direncanakan  dan  juga  monitoring  pengerjaan proyek  pembangunan.  Da mpak  lanjutan  dari  hal  ini adalah kinerja  para aparatur pemerintah itu sendiri.
Faktor-faktor  diatas  melatarbe lakangi  perlunya penelitian tentang sistem manaje men  ko munikasi proyek yang  baik,  yang  me mungkinkan  proses monitoring dan controlling proyek  berjalan   baik  da la m  keadaan  dan situasi apapun. Penelitian  ini bertujuan untuk  menyusun kerangka  sistem manaje men  ko munikasi yang tepat agar kegiatan proyek dapat berjalan  dengan kondisi saat dan setelah pandemi  Covid-19.
Beberapa penelit ian lain relevan dengan penelitian ini diantaranya ka jian yang dila kukan  Stiles et al (2021).  Stiles  menge muka kan  integrasi  Covid-19 kedala m  pengelolaan  manaje men  risiko  secara  u mu m. Integrasi  ini  dipe rlu kan  karena  adanya  perbedaan prioritas terka it  risiko  kea manan.  Pencegahan Covid-19 bisa  semakin  dit ingkatkan  dengan  adanya  integrasi  dan ko munikasi  yang  baik  mengenai  prosedur  keselamatan. Seja lan  dengan  penelitian  tersebut,  Prasetyo  (2020) me la kukan  ka jian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui seberapa efektif proses rekayasa terjadi dala m pelaksanaan  proyek  selama  pande mi.  Hasil  penelit ian Prasetyo  menunjukkan  bahwa  proses  penghitungan ke ma juan  pelaksanaan  konstruksi  ataupun  persetujuan mengenai shop drawing tidak efekt if b ila diimp le mentasikan dala m  keadaan Work  from home .  Di masa
depan, ske ma
konstruksi
harus me mpe rtimbangkan   dampa k  suatu  epidemi  ke   dala m strategi  dan  respon  dari  pandemi  secara  global  serta risiko konstruksi (terowongan) (Shi et al ., 2020). Ha l ini menuntut  suatu  fleksibilitas  dan  ketera mpilan  dala m koordinasi  manaje men  proyek  agar  terjad i  peningkatan strategi respon yang cocok dan efekt if;  disaat yang sama pemerintah  daerah  bisa  me mbantu  me mbe rikan  solusi permasalahan  ini  (Sh i et  al .,  2020).  Se mentara  itu, Ahmed et  al (2020)  mena mbahkan  bahwa  penelit ian yang  menghasilkan  pola  ko munikasi  di  ka la  krisis  bisa me mbantu  para  pelaku  industri  konstruksi  maupun pembuat  kebijakan  dala m  pe mbuatan  keputusan  yang strategis. Keputusan tersebut berpusat kepada masyarakat  dan  bisa  mengako modasi  respon  dan perbaikan  yang  efisien  da la m  menghadapi  bencana dengan  menggunakan  platform social  media Ahmed et al (2020). Penelitian dengan topik yang berbeda dengan
Tabel 1. Narasumber  dan kualifikasi
Narasumber Asal Institusi Kualifikasi Narasumber  1 Pelabuhan Indonesia 1 Pejabat Proyek Narasumber  2 Dinas PU  Kab Padang Lawas PPK Narasumber  3 TIK  BMN Gedung Kementerian  Keuangan PPK Narasumber  4 Kementerian  Perhubungan PPK Narasumber  5 Dinas PUPR  Kabupaten Deli  Serdang PPK Narasumber  6 Dinas PUPR  Kabupaten Deli  Serdang PPK Narasumber  7 Dinas Perumahan  Kawasan Permukiman  dan Penataan Ruang Kota Medan PPK Narasumber  8 Dinas Bina  Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera  Utara PPK Narasumber  9 Universitas Negeri  Medan-Kemendikbud Dikti PPK Narasumber  10 Dinas PUPR  Kabupaten Serdang Bedagai PPK
konteks  ko munikasi  d i  manaje men   proyek  dilaku kan oleh Bednarz et al ., (2021) untuk  menganalisis da mpak Covid-19  pada  manaje men  proyek  yang  ada  di organisasi  berbasis  layanan  kesehatan.  Bednarz et  al (2021)  me mpertimbangkan   risiko,  kinerja   proyek, kecenderungan  perke mbangan  proyek  di  masa  yang akan  datang  dan  organisasi  kerja   tim  proyek.  Leb ih lanjut, manaje men ko munikasi juga mengala mi gangguan  bila  ada   pekerja   asing  yang  me miliki  etnis berbeda, seperti hasil studi yang dilaku kan Subraman ia m et  al .  (2021).  Da la m  penelit ian  me reka terdapat  gangguan  kendala  bahasa  antara  pekerja  asing dari  etnis  yang  berbeda  serta  antara  peke rja  asing  dan pengawas  terjadi  karena  sela ma  pandemic  ko munikasi tatap muka  berlangsung dengan terbatas.
Di  dala m Project   Management  Body  of Knowledge  Guide (PM BOK)  terdapat  sepuluh  area pengetahuan  yang  perlu  d ipahami  untuk  pengelolaan proyek yang efektif (PMI  2021).  Salah satu diantaranya yaitu project  communication  management. Manaje men ko munikasi  proyek  me rupakan  proses  yang  diperlukan agar  informasi  dan  data  yang  telah  dia mbil  sela ma proyek dapat disimpan dan d idistribusikan dengan benar ke  seluruh  tim  proyek    (PMI,  2021).  Iman  Soeharto (1999)  menyebutkan  komponen  pendukung  di  dala m mana je men  proyek  ya itu  pengelolaan  ko munikasi.  Ada beberapa  tahapan  di  dalamnya  yaitu  perencanaan ko munikasi,  d istribusi  info rmasi,  dan  laporan  kinerja (Soeharto,  1999).  Ketiga  tahapan  tersebut  dapat men ingkatkan fungsi ko munikasi yang baik, d iantaranya adalah  pengelolaan  terhadap  konflik  secara  efekt if, pelaksanaan    dari  rapat  yang  efekt if,  serta  peningkatan ketera mpilan  ko munikasi  lebih baik, penggunaan media ko munikasi yang efe ktif, serta penggunaan sistem yang terintegrasi (Sidiq,  n.d.).

## 2. Metode  Penelitian
Penelit ian  dila kukan  dengan  beberapa  tahapan yaitu  persiapan,  me mpela jari  literatur,  mengumpulkan data  sekunder, data  primer, menganalisis data,
me la kukan pe mbahasan data dan kesimpulan. Pene lit ian menggunakan pendekatan kualitatif. Tekn ik pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara mendala m  semi-terstruktur  ( se mi-structured  in-depth interview )  kepada  Pejabat  Pe mbuat  Ko mit men   (PPK). Wawancara dila kukan terkait dengan  sistem  manaja men Ko munikasi di saat sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19  berlangsung.
Pengumpulan  data  sekunder  dila ksanakan  secara langsung dan  tidak langsung (mela lui e -ma il).
Pengumpulan data sekunder dila kukan untuk mendapatkan  data  pelaporan  yang  berkaitan  dengan monitoring dan controlling selama tahapan pelaksanaan proyek.  Pengumpulan  data  primer  d ila ksanakan  dengan wawancara   semi  terstruktur  terhadap 10  orang responden secara daring dengan menggunakan platform Zoom.  Na rasumber  sebanyak  10  orang  adalah  orang yang  pernah  menjadi  PPK  sekurang-kurangnya  3  tahun pada  proyek  konstruksi.  Kua lifikasi  narasumber  dapat dilihat  pada  tabel  1.  Pengala man  narasu mber  dapat dilihat  pada  Ga mba r  1.  Sete lah  seluruh  data  sekunder dan  data  primer  dipero leh,  ke mudian   dilaku kan penterjemahan  data  audio  wa wancara  ke  dala m  bentuk teks dengan menggunakan Happyscribe .
3. Hasil dan  Pembahasan
3.1. Kendala  di Proyek Dala m hal  ini responden me mberikan   pandangan yang  berbeda-beda  mengenai  pertanyaan  kendala  apa yang terjadi di proyek. Pandangan responden yaitu : (1) konsultan  perencana  tidak  sesuai  dala m  me laku kan design  sehingga  muncul  adanya  volu me  ta mbah  dan kurang;  (2)  kendala  di  proses  pelelangan  dan  proses pelaksanaan; (3) konsultan pengawas kurang berko munikasi;  (4)  kua litas  sumber  daya  manusia (SDM )  konsultan  sangat  kurang;  (5)  kendala  saat serah terima  d imana  owner  kurang  me miliki  SDM  dibidang teknik  sipil;  (6)  oknu m  le mbaga  penge mbangan  jasa konstruksi  (LPJK)  sangat  mudah  memberi  sertifikat keahlian;  (7)  sengketa  dari  masyarakat  dan  oknum  dari
doi: 10.14710/teknik.v44i1.49075                Copyright © 2023, TEKNIK,  p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Gambar  1.  Pengalaman narasumber
Gambar  2. Pandangan responden mengenai kendala di  proyek
le mbaga  swadaya  masyarakat  (LSM);  (8)  seringnya waktu terpaka i untuk  me menuhi undangan dari penegak hukum; (9) kontraktor t idak me miliki attitude yang baik;
dan  (10)  kontra ktor  kurang  me miliki  SDM  di  bidang Teknik sipil,  kontraktor  menyembunyikan permasalahan di  lapangan,  dan  belum  me miliki  manaje men  proyek dengan baik. Pandangan responden mengenai kendala  di proyek dapat dilihat pada Gambar  2.

## 3.2 Manajamen  Komunikasi
Responden  me mbe rikan  pandangan  yang  berbeda-beda mengenai  pertanyaan  pemaha man  responden  mengenai mana je men ko munikasi d i proyek. Pandangan responden  yaitu  :  (1)  panitia  pe lelangan  harus me la kukan sinkronisasi terhadap persyaratan
pelelangan;  (2)  me miliki  ko mit men  yang  kuat  ka rena me miliki  tujuan  yang  sama;   (3)  menjaga   hubungan ko munikasi  yang  efektif  sela ma   masa  pelaksanaan;  (4) engineer kontraktor  harus  dapat  berkomunikasi  dengan baik  dengan engineer konsultan;  (5)  hubungan  antara pihak-piha k harus dijaga dan dibina; (6)  mengumpulkan data  yang  baik  sela ma  proses  perencanaan;  (7)  dala m perencanaan harus  me mahami  regulasi  dan  standarisasi

## TEKNIK, 44 (1), 2023, 116
Gambar  3.  Pandangan responden mengenai kendala di proyek
yang  ada;  (8)  ko munikasi  sangat  diperlukan  agar  tidak miss  communication pekerjaan;  (9)  agar  pesan tersampaikan  dengan  baik;  dan  (10)  kontraktor  harus me miliki  SDM  yg  baik  agar  mudah  mengarahkan pekerja . Pandangan  responden  tersebut  dapat  dilihat pada Gambar  3.
3.3  Mekanisme  pelapor an  dan  inter aksi  antar  tim proye k Responden me mberikan pandangan yang
berbeda-beda mengenai pertanyaan pemaha man
responden mengenai mekan isme  pelaporan dan interaksi antar  tim  proyek  sebelu m  dan  sesudah  Covid-19. Pandangan responden yaitu : (1)  mekan isme  saat  Covid dan sebelum datang pandemi tetap sama yaitu tetap ada laporan resmi ba ik softcopy maupun hardcopy; (2) kurva S  tetap  men jadi  pedoman  da la m  mon itoring  pekerjaan; (3) frekuensi rapat dan kun jungan ke lapangan dibatasi; (4) t idak merasa puas atas hasil pekerjaan karena kurang kunjungan  ke  lapangan;  (5)  kurang  mendapatkan gambaran  secara  langsung  karena  sedikit  kunjungan  ke
Gambar  4.  Pandangan responden mengenai mekanisme  pelaporan dan interaksi  antar tim  proyek sebelum dan sesudah covid-19
lapangan; (6) tidak ada perbedaan karena  sudah diatur di kontrak;  (7)  interaksi  tetap  berlangsung  secara  rutin untuk evaluasi progres; (8) adanya rapat  rutin  misalnya mingguan  dan  bulanan;  (9)  bila   fre kuensi  rapat  sed ikit akan  sangat  berpengaruh;  dan  (10) work   from  home me mbuat  banyak  pekerjaan  sehingga  kurang  bertemu dengan penyedia sehingga menjadi  kendala.  Pandangan responden tersebut dapat dilihat pada Gambar  4. 3.4 Peran konsultan  pengawas
Responden  me mbe rikan  pandangan  yang  berbeda-beda mengenai  pertanyaan  pemaha man  responden  mengenai peran konsultan pengawas apakah berjalan sebagaimana yang  ditetapkan  dalam  Ke rangka  Acuan  Kerja  (KA K). Pandangan  responden  yaitu  (1)  konsultan  pengawas bertugas me mbantu PPK; (2) selalu berada di  lapangan; (3)  sudah  terbiasa  menggunakan  teknologi;  (4) me mbe rikan solusi teknis; (5) harus berpengalaman; (6) siaga  dengan  tambahan  waktu;  (7)  me me riksa  kualitas bahan;  (8)  sertifikat  yg  dimiliki  harus  sesuai  dengan ke ma mpuan  dan  kompetensi  bidangnya;  (9)  harus me miliki  ko munikasi  yang  baik;  (10)  melaporkan perke mbangan  proyek,  me mbuat  laporan  berka la,  dan
sesuai dengan kerangka acuan kerja  (KA K).  Pandangan responden tersebut dapat dilihat pada Gambar  5.
3.5 Peran kontraktor
Responden me mberikan pandangan yang
berbeda-beda mengenai pertanyaan pemaha man responden  mengenai  peran  kontraktor  dala m  pelaporan progress  proyek.  Pandangan  responden  yaitu  (1) kontraktor  harus  me mbuat  laporan  harian,  mingguan, bulanan,  dapat  dilakukan  verifikasi  oleh  kons ultan pengawas;  (2)  me maha mi  undang-undang;  (3)  harus professional; (4) me maha mi standarisasi teknis pekerjaan;  (5)  terbiasa  menggunakan  teknologi;  (6) berintergritas;  (7)  konsisten  pada  mutu,  spesifikasi  dan RKS; (8) bertanggung jawab, me miliki ko munikasi yang baik,  dan  dapat  mensiasati  pekerjaan  dengan  adanya perubahan  alam;  (9)  menyedia kan  pekerja  yang berkualitas;  dan  (10)  men jaga  kecepatan  pekerjaan . Pandangan  responden  tersebut  dapat  dilihat  pada Gambar  6.

## 3.6 Memastikan  kualitas pekerjaan
Responden  me mbe rikan  pandangan  yang  berbeda-beda mengenai  pertanyaan  pemaha man  responden  mengenai
Gambar  5.  Pandangan responden mengenai peran konsultan pengawas
Gambar  6.  Pandangan responden mengenai peran kontraktor
bagaimana  cara  me mastikan  kualitas  dari  pekerjaan proyek. Pandangan responden yaitu : (1) dari spesifikasi teknis;  (2)  pengendalian  mutu  je las,  mula i  dari persetujuan  sampai  dengan  eksekusi;  (3)  jika   ada perubahan  maka   seluruh  piha k  d iko munikasikan bersama;  (4)  PPK  me lihat  langsung  turun  ke  lapangan dengan cara me laku kan pengujian mutu secara langsung di  lapangan; (5)  konsultan me rupakan saringan pertama untuk  me me riksa  mutu  di  lapangan,  terlebih  dahulu
me meriksa  material  sebelu m  diizinkan  masuk  ke lapangan;  (6)  mengacu  pada  dokumen  kontra k  ka rena sebagai dasar hukum pekerjaan konstruksi; (7) pekerjaan diawasi  sepenuhnya  oleh  konsultan;  (8)  menerap kan rencana  mutu  kontrak,  d ibuat  sebagai  pedoman  dalam pelaksanaan; (9)  kontraktor  me mbuat surat pertanggung jawaban  mutla k (SPJM)  mu lai dari test pertama  sampai test akhir; dan (10) harus ada izin -izin peke rjaan dan di awasi sepenuhnya oleh konsultan. Pandangan responden
Gambar  7.  Pandangan responden mengenai memastikan  kualitas pekerjaan
Gambar  8.  Pandangan responden mengenai mekanisme  diinginkan
tersebut dapat dilihat pada Gambar  7. 3.7 Mekanisme  diinginkan
Responden me mberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan pemaha man
responden  mengenai  mekan isme   seperti  apa  yang diinginkan  dari  PPK  untuk  kedepannya.  Pandangan responden  yaitu  :  (1)  harus  ada  s tandarisasi  kerangka framework dala m mela kukan pe me riksaan yang
Gambar  9.  Pandangan responden mengenai mekanisme  diintegrasi
Gambar  10.  Pandangan responden mengenai  usulan manajemen  komunikasi  proyek di masa covid-19
dila kukan  oleh  suatu  institusi  pemeriksa  baik  dari penegak  hukum  maupun  dari  ke le mbagaan  lainnya;  (2) proses sileksi dala m pe milihan kontraktor dan konsultan lebih selektif dilaku kan oleh tim  pengadaan barang/jasa;
(3) harga terendah penawaran sebaiknya bukan  menjadi patokan  penila ian;  (4)  harus  ada  evaluasi  kewaja ran angka  penawaran;  (5)  harus  ada  me kanis me  kontrol terhadap  keberlanjutan  izin  usaha  kontraktor  dan
doi: 10.14710/teknik.v44i1.49075                Copyright © 2023, TEKNIK,  p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
konsultan; (6) harus ada tim  khusus dari tim pengadaan barang/jasa  untuk mela kukan  verifikasi lapangan terhadap  penyedia  jasa;  (7)  payung  hukum  je las;  (8) tidak  se mua  standarisasi  teknis  pekerjaan  dapat diterapkan  di  Indonesia;  (9)  diperlukan  standar  yang sesuai  dengan  kondisi  ala m  dan  topografi  di  Indonesia; dan (10) dila kukan proses pengetatan sertifikat  keahlian personil  untuk  menja minnnya  kua litas  di  lapangan. Pandangan  responden  tersebut  dapat  dilihat  pada Gambar  8.
3.8 Mekanisme  diintegrasi Responden me mberikan pandangan yang
berbeda-beda mengenai pertanyaan pemaha man responden  mengenai mekan isme   yang  baru/yang diinginkan  perlu  diintegrasikan  ke  dala m  kontrak. Pandangan  responden  yaitu  :  (1)  perencanaan - pelelangan-pelaksanaan-pengawasan  harus  terintergrasi; (2) harus ada sistem update yang mengetahui status data penyedia  jasa  misalnya  histori  vendor  apakah  pernah mendapatkan surat peringatan satu (SP  1), SP  2 , SP  3; (3)  h istori  vendor  yang  me masukkan  harga   penawaran yang  tidak  waja r;  (4)  histori  vendor  yang  me laku kan serah  terima   proyek  dengan  baik;   (5)  sebaiknya me masukkan  me kanis me  h istori  di  dala m  syarat-syarat umu m kontrak (SSUK) dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK); (6)  harus  ada  payung  hukum  d iberi kewenangan kepada PPK dala m  me mbuat pertimbangan yg sah; (7) peraturan yang dibuat sebaiknya menje laskan uraian sedetail mungkin  agar tidak salah interpretasi; (8) harus  ada  sinkronisasi  untuk  seluruh  peraturan  dan kebijakan  yang  ada;  (9)  me masukkan   me kanisme prosedur di dala m SSUK dan di peraturan walikota/bupati  dengan  mengacu  peraturan  presiden (Perpres)  nomor  12  tahun  2021,  peraturan  le mbaga le mbaga  kebijakan  pengadaan  barang  jasa  peme rintah (Perle m  LKPP)  nomo r  12  tahun  2021  sehingga me mbantu  PPK;  dan  (10)  sertifikasi  dari  LPJK  leb ih selektif. Pandangan  responden  tersebut  dapat  dilihat pada Gambar  9.
3.9  Usulan  manaje me n  komunikasi  proyek  di   masa Covid-19
Responden me mberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan pemaha man responden.  Pertanyaan  yang  diajukan  yakn i  mengenai usulan  dan  pandangan  dari  responden  mengenai mana je men  ko munikasi  proyek  di  masa  Covid-19. Pandangan  responden  yaitu  :  (1)  me maksima lkan penggunaan  informasi  teknologi  (IT);  (2)  d iperlu kan orang  IT  yang  bisa  me mbuat  aplikasi  agar  se mua laporan  bisa  masuk  ke  dala m smartphone; (3) mendapatkan notifikasi di smartphone tentang perke mbangan  dan  informasi  proyek  tanpa  diminta  dan dapat  dilakukan  secara mobile dimana  saja  dan kapanpun; (4) pengguna jasa bisa melihat hasil uji  mutu me la lui smartphone; (5)  dapat  diakses realtime 24  ja m
keadaan  di  lapangan;  (6)  harus  adanya  otorisasi  ema il pada  dokumen  pelaporan-pe mbayaran-berita  acara ,  dan dokumen  ele ktronik  la innya;  (7)  harus  berkoordinasi dengan  bagian  hukum  agar  ada  payung  hukum;  (8) kualitas IT harus mendukung; (9) drone dilaku kan untuk me mon itoring  peke rjaan;  dan  (10)  tidak  perlu  banyak pihak  untuk  tandatangan  dokumen menyebabkan birokrasi  semakin  panjang  dan  waktu  penyelesaian dokumen  men jadi  la ma .  Pandangan  responden  tersebut dapat dilihat  pada Gambar  10.

## 4. Kesimpulan
Permasalahan  saat  ini  adalah  sistem  manaje men ko munikasi  proyek  be lu m  terla ksana  dengan  baik, terbukti  dengan  adanya  sesuatu  yang  tidak  sesuai harapan dari  PPK da la m  menghadapi dan  mengarahkan penyedia  barang  dan  jasa.  Diperlukan  suatu  sistem terintegrasi dala m pe mbuatan firma/perusahaan, verifikasi  lapangan  dalam  pe milihan  penyedia  jasa, evaluasi perpanjangan izin perusahaan. Ha l ini bertujuan agar  pengguna  jasa  mendapatkan  calon  penyedia  jasa yang  tepat  sesuai  harapan.  Selain  itu,  perlu  dibuat digitalisasi  kontrak/smart  kontrak,  yang  didala mnya berisi  ga mbar  rencana,  gambar  kerja,  rencana  anggaran biaya  pelaksanaan,  rencana  kerja  syarat,  syarat-syarat umu m  kontrak,  syarat-syarat  khusus  kontrak  dan dokumen  penting  lainnya,  yang  terhubung  dengan Smartphone,  me mberi  informasi  secara  notifikasi pemberitahuan  progress  di  lapangan,  menya mpaikan perke mbangan kegiatan setiap hari.  Se luruh piha k yang berkecimpung di dala m  kegiatan proyek baik pengguna jasa  dan  penyedia  barang/jasa  harus  me miliki  sumber daya  manusia  yang  ma mpu  beradaptasi  dengan teknologi,  dan  me miliki  kua lifikasi  keah lian   sesuai bidang  masing-masing.  Diperlukan  payung  hukum terkait  adanya  usulan  dan  me kanisme   baru.  Se lain  itu juga  diperlukan  sistem  informasi  teknologi  untuk mengintegrasikan  seluruh  me kanis me  yang  dibuat  agar mendukung  sistem  manaje men  ko munikasi  proyek  di masa  pandemi  Covid-19  dan  di  masa  akan  datang, beradaptasi  dan  men jalan i  suatu  tatanan  baru  untuk jangka panjang.

## Ucapan  Terima  Kasih
Terima kasih d isampaikan  kepada  Universitas Sumatera Utara mela lui Penelitian  TA LENTA   Un iversitas Sumatera Utara  Tahun  Anggaran  2021  No mo r: 6789/UN5.1.R/PPM/2021,  tanggal  16  Juni  2021  yang telah mendanai keberlangsungan jurnal  ini.

## Daftar  Pustaka
Ahmed, M. A., Sadri, A. M ., Pradhananga, P., Elzo mor, M.,  &  Pradhananga,  N.  (2020).  Socia l  Media
Co mmunicat ion Patterns of  Construction Industry in  Major Disasters. Construction  Research Congress 2020: Computer Applications  - Selected Papers fro m the Construction Research Congress 2020 , 678– 687.
https://doi.org/10.1061/9780784482865.072 Bednarz,  A.  L.,  Borkowska -Bie rć,  M.,  &  Matejun,  M. (2021). Manageria l Responses to the Onset of the COVID-19  Pandemic  in Hea lthcare Organizat ions Project   Management. International  Journal  of Environmental  Research  and  Public  Health , 18 (22),
12082.
https://doi.org/10.3390/IJERPH182212082
Garro -Abarca,  V.,  Pa los -Sanchez,  P.,  &  Aguayo- Ca macho,  M.  (2021).  Virtual  Tea ms  in  Times  of Pandemic:  Factors  That  Influence  Pe rformance.
Frontiers in Psychology , 12 , 232. https://doi.org/10.3389/FPSYG.2021.624637/BIB TEX
Ihsanudin.  (2020,  March). Fak ta  Lengk ap  Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia Halaman all - Kompas.com . https://nasional.ko mpas.com/read/2020/03/03/063 14981/fa kta-lengkap-kasus-pertama-v irus-corona- di-indonesia?page=all
Koch,  J.,  &  Schermuly,  C.  C.  (2021).  Managin g  the
Crisis:  How  COVID-19  De mands  Interact  with Agile Project Manage ment in Pred icting
Emp loyee Exhaustion. British Journal of Management , 32 (4), 1265–1283. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12536 PMI.  (2021).  PM BOK  Gu ide  |  Project  Management Institute. PMBOK® Guide
. https://www.p mi.org/p mbok-guide- standards/foundational/PMBOK Prasetyo,  R.  F.  (n.d.). Identifik asi  Efek tifitas  Faktor Pada  Proses  Kerja  Engineering  Kontrak tor  di Proyek   Konstruk si  Secara  Jarak   Jauh  di  Masa Pandemi Covid-19 .
Sala min,  S.,  Kh lefat,  H.,  &  Qusef,  A.  (2021). Co mmunicat ion  Amid  COVID-19  and  Its  Impact on  Project  Management  Effectiveness:  A  Case Study fro m Jo rdan. 2021 IEEE Jordan International  Joint  Conference  on  Electrical Engineering  and  Information  Technology,  JEEIT 2021 - Proceedings , 199– 204. https://doi.org/10.1109/JEEIT53412.2021.963414
6
Shi, F., Wang, S., Huang, J., & Hong, X. (2020). Design strategies  and  energy  performance  of  a   net-ze ro energy house based on natural philosophy. Journal of  Asian  Architecture  and  Building  Engineering , 19 (1),
1–15. https://doi.org/10.1080/13467581.2019.1696206 Sid iq,  M.  (n.d.).  Manaje men  Ko munikasi  Proyek Retrieved May 27, 2023, fro m https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/Chapter_10 _Manajemen_komunikasi_proyek.pdf Soeharto, I. (1999). Manaje men Proyek (Da ri Konseptual sampai Operasional) (Vo l. 1). Erlangga Stiles,  S.,  Go lightly,  D.,  &  Ryan,  B.  (2021).  Impact  of COVID-19  on  health  and  safety in  the construction sector. Human Factors and Ergonomics In Manufacturing .
https://doi.org/10.1002/hfm.20882
Subraman ia m,  C.,  Is mail,  S.,  Durdyev,  S.,  Nurul Mardiah  Wan  Mohd  Rani,  W.,  Fat in  Syazwani Abu Bakar,  N.,  Banaitis, A.,  Capozzo li, A.,  Chou, J.-S.,  Katsaprakakis,  D.,  &  Pacheco  Torga l,  F. (2021).  Overco ming  the  Project  Co mmun ications Management Brea kdown a mongst Foreign Workers  during  the  COVID-19  Pande mic  in Biophilia  Inveigled  Construction  Projects  in Malaysia. Energies  2021,  Vol.  14,  Page  4790 , 14 (16),
4790. https://doi.org/10.3390/EN14164790