Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 Agustus 2022, Vol. 14 No. 2
Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang
Rika Anggun Melinia 1 , Fitika Andraini 2 rikaanggun01@gmail.com , Universitas Stikubank Semarang, Indonesia 1 fitika@edu.unisbank.ac.id , Universitas Stikubank Semarang, Indonesia 2

## Abstract
Background :
Currently,  population  growth  is  very  rapid,  inversely  proportional  to the  availability  of  land,  and  the  need  for land is a result of physical development activities that require land as a means. This situation is evident from the conversion of land functions caused by the conversion of residential land into office buildings, shopping centers and  other  commercial  places  due  to  urban  physical  development  which  has  become  industrial  land  and  large- scale factories. However, in reality there are still many people who build and occupy land that does not belong to them or land  in dispute, without  a certificate of ownership rights, even those who  issue certificates on  land that  are  not  their  own  occupy  or  build  houses  on  that  land.  Therefore,  this  land  conversion  is  based  on  land acquisition, which, because  it is  for the public  interest that  has been  managed by the Regional Government, is based  on  Article  8  Letter  F  of  Government  Regulation  Number  28  of  2020  in  conjunction  with  Government Regulation  Number  27  of  2014  concerning  Management  of  State/Regional  Property,  the  Government  The region  used  the  proposal  for  the  use  and  transfer  of  regional  property  so  that  the  Regent's  Decree  Number 593.3/278/2020  concerning  the  Determination  of  the  Location  of  the  Islamic  Center  Development  for  Batang Regency  was  issued.  This  study  aims  to  analyze  the  policy  of  providing  compensation  for  the  conversion  of truck base land for the construction of the Islamic Center.

## Research Methods:
This research is a normative juridical research by reviewing library materials or secondary data.

## Findings:
The results showed that the construction of the Islamic Center in Batang Regency requires a large area of  land. Based  on  the  Decree  of  the  Regent  of  Batang  Number  593.3/278/2020  concerning  the  determination  of  the location  for the construction of the Islamic Center where the  location  is  located in Tamanan Desa  Banyuputih which  is a truck base. With the regent's decision,  it is  necessary to change the  function of the truck base  land into an Islamic Center.

## Conclusion:
The  construction  of  the  Islamic  Center  is  given  compensation  based  on  the  regent's  decree  number 460/433/2020 which contains the determination of the receipt of social  assistance  in the form of money which can be called the Grant Fund for communities affected by the transfer of the function of the Banyuputih Truck Base  to  an  Islamic  Center  based  on  the  Batang  Regent's  regulation  Number  26  of  2021  concerning  the  Fifth Amendment  to  the  Regulation  of  the  Regent  of  Batang  Number  62  of  2015  concerning  Guidelines  for  the Management  of  Subsidy,  Grants,  Social  Assistance  and  Financial  Aid  Expenditures  Sourced  from  the  Batang Regency  Regional  Revenue and Expenditure Budget. The compensation  is Rp. 3 million  for residents with ID cards  in Batang  Regency with a total of 86 recipients, while Rp. 1  million  for residents with ID cards outside Batang Regency as many as 5 people. The provision of compensation is a form of responsibility of the Batang Regency government to residents affected by the construction of the Islamic Center.
Keywords : Transfer of Functions; Compensation; Government Land; Public Interest.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Saat  ini  pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  pesat,  berbanding  terbalik  dengan  ketersediaan  lahan,  dan kebutuhan  lahan  merupakan  akibat  dari  kegiatan  pembangunan  fisik  yang  membutuhkan  lahan  sebagai sarananya. Keadaan ini terlihat nyata dari alih fungsi lahan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan pemukiman menjadi  gedung  perkantoran,  Pusat  perbelanjaan  dan  tempat  komersial  lainnya  akibat  pembangunan  fisik
perkotaan  telah  menjadi  lahan  industri  dan  pabrik  skala  besar.  Namun  pada  kenyataannya  masih  banyak masyarakat  membangun  dan  menempati  atas  tanah  yang  bukan  miliknya  atau  tanah  sengketa,  tanpa  adanya sertifikat  hak  milik,  bahkan  yang  mengeluarkan  sertifikat  atas  tanah  yang  bukan  miliknya  sendiri  menempati atau  membangun  rumah  di  atas  tanah  tersebut.  oleh  karna  itu  Alih  fungsi  lahan  ini  selain  berdasarkan  pada pengadaan  tanah  yang  karena  untuk  kepentingan  umum  yang  sudah  dikelola  oleh  Pemerintahan  Daerah didasarkan  Pasal  8  Huruf  F  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020  Jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah,  Pemerintah  Daerah  menggunakan  usul pemanfaatan  dan  pemindahan  barang  milik  daerah  sehingga  dikeluarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Nomor 593.3/278/2020  tentang  Penetapan  Lokasi  Pembangunan Islamic  Center Kabupaten  Batang.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan pemberian ganti rugi atas alih fungsi lahan pangkalan truk guna pembangunan Islamic Center . Metode Penelitian:
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.
Hasil Penelitian:
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang membutuhkan lahan yang cukup  besar.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Batang  Nomor  593.3/278/2020  Tentang  penetapan  lokasi pembangunan Islamic  Center dimana  lokasi  tersebut  terletak  di  Tamanan  Desa  Banyuputih  yang  merupakan pangkalan truk. Dengan adanya Keputusan Bupati tersebut maka diharuskan adanya alih fungsi lahan pangkalan truk menjadi Islamic Center . Kesimpulan: Pembangunan Islamic  Center diberikan  ganti  rugi  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  nomor  460/433/2020 yang berisi mengenai penetapan penerimaan bantuan sosial berupa uang yang bisa disebut dengan Dana Hibah bagi  masyarakat  yang  terdampak  alih  fungsi  Pangkalan  Truk  Banyuputih  menjadi Islamic  Center yang berlandaskan  pada  Peraturan  Bupati  Batang  Nomor  26  Tahun  2021 tentang  Perubahan  Kelima  Atas  Peraturan Bupati  Batang  Nomor  62  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Belanja  Subsidi,  Hibah,Bantuan  Sosial Dan  Bantuan  Keuangan  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Batang. Pemberian  ganti  rugi  sebesar  Rp  3  juta  untuk  warga  berKTP  Kabupaten  Batang  dengan  jumlah  penerima sebanyak 86 orang, sedangkan Rp 1 juta untuk warga yang  berKTP luar Kabupaten Batang sebanyak 5 orang. Pemberian ganti rugi tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah Kabupaten Batang kepada warga yang terdampak pembangunan Islamic Center .
Kata kunci: Alih Fungsi; Ganti Rugi; Tanah Pemerintah; Kepentingan Umum.
DOI
: 10.24903/yrs.v11i2.1506 Received :  June 2022 Accepted :  July 2022 Published :  August 2022 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  suatu  komponen  yang  penting  dalam  kehidupan  sehari-hari  selain untuk  tempat  tinggal,  aktivitas  lainnya  juga  tidak  lepas  dari  pemanfaatan  tanah  atau  lahan. Saat ini pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan,  dan  kebutuhan  lahan  merupakan  akibat  dari  kegiatan  pembangunan  fisik  yang membutuhkan  lahan  sebagai  sarananya.  Didalam  konsep  hukum  sebutan  menguasai  atau

## Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan
Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang Rika Anggun Melinia, Fitika Andraini
dikuasai  dengan  dimiliki  ataupun  kepunyaan  dalam  konteks  yuridis  mempunyai  arti/makna berbeda  dan  menimbulkan  akibat  hukum  yang  berbeda  pula. 1 Undang-undang  Dasar  Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai aturan yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia mengatur bahwa “.... dalam kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya masih bercorak agraria.”  Pembangunan  Indonesia  sedang  mengalami  pergeseran  paradigma,  perlahan berkembang dari Negara agraris menjadi Negara industri.
Pada  saat  ini  jaminan  perlindungan  hukum  atas  tanah  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Secara  khusus,  UUPA  Pasal  19  ayat  2,  dan  PP  No.  24 Tahun  1997  Pasal  1  ketentuan  tentang  bukti  kepemilikan  tanah,  sertifikat  adalah  bukti  hak atas tanah. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat membangun dan menempati atas  tanah  yang  bukan  miliknya  atau  tanah  milik  negara,  tanpa  adanya  sertifikat  hak  milik, bahkan yang mengeluarkan sertifikat atas tanah yang bukan miliknya sendiri menempati atau membangun  rumah  di  atas  tanah  tersebut.  Tanah  negara  adalah  tanah  yang  tidak  dipunyai oleh  perseorangan  atau  badan  hukum  dengan  sesuatu  hak  atas  tanah  sesuai  ketentuan  yang berlaku. 2 Dalam  pemanfaatan  tanah  negara,  pemerintah  harus  melaksanakan  kepentingan kesejahteraan  umum  seluruh  warga  masyarakat  sesuai  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang- undang  Dasar  Tahun  1945,  disebutkan  bahwa  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Keadaan  ini  terlihat  nyata  dari  alih  fungsi  lahan  yang  disebabkan  oleh  alih  fungsi lahan  pemukiman  menjadi  gedung  perkantoran,  pusat  perbelanjaan  dan  tempat  komersial lainnya  akibat  pembangunan  fisik  perkotaan  telah  menjadi  lahan  industri  dan  pabrik  skala besar.  Alih  fungsi  atau  mutasi  lahan  secara  umum  menyangkut  transformasi  dalam pengalokasian sumber daya lahan dari suatu penggunaan ke penggunaan lainnya. 3 Alih fungsi lahan  atau  konversi  lahan  merupakan  perubahan  fungsi  baik  itu  sebagian  maupun keseluruhan  dari  suatu  kawasan  lahan,  dari  fungsi  semula  menjadi  fungsi  lain. 4 Salah  satu contoh  daerah  yang  mengalami  hal  ini  adalah  perubahan  fisik  yang  terjadi  di  Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang saat ini dikenal dengan satelitnya Asia Tenggara, hal ini
1 Dayat Limbong, „TANAH NEGARA, TANAH TERLANTAR DAN PENERTIBANNYA‟, Jurnal Mercatoria , 10.1 (2017).
2 Julius Sembiring, Pengertian, Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Negara , Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2018).
3 Rohani Budi Prihatin, „ALIH FUNGSI LAHAN DI PERKOTAAN(STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG DAN YOGYAKARTA)‟, Aspirasi , 6.2 (2015), 105–18.
4 Sri Hastuty, „IDENTIFIKASI FAKTOR PENDORONG ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN‟, Prosiding Seminar Nasional , 03.01 (2017), 253–57.
karena banyak perusahaan multinasional yang ingin mendirikan perusahaannya di Kabupaten Batang  dari  berbagai  investor  se-Asia  dan  pemerintahan  menyiapkan  lahan  sangat  luas disiapkan  untuk  membangun  tiga  zona,  yaitu  berupa  manufaktur  dan  logistik,  inovasi  dan ekonomi  kreatif,  serta  industri  ringan  dan  menengah.  Pemerintahan  mengembangkan Kawasan  Industri  Terpadu  (KIT)  Batang  untuk  menjadi  salah  satu  tumpuan  pengembangan industri  Indonesia  dan  juga  diharapkan  mendatangkan  investasi  besar.  Meningkatnya intensitas  penetrasi  kapital  demi  memuluskan  investasi  yang  diyakini  mampu  mewujudkan kesejahteraan  rakyat,  mengakibatkan  tersingkirnya  ruang-ruang  publik 5 .  Dalam pembangunan wilayah ini banyak terjadi alih fungsi lahan, baik untuk pembangunan pabrik, perkantoran  maupun  sarana  prasarana  penunjang  lainnya  untuk  kepentingan  umum.  Salah satunya pembangunan Islamic Center ini untuk mewujudkan kawasan yang mampu menjadi daya  tarik  di  wilayah  Kabupaten  Batang  dan  menjadi  pusat  kegiatan  umat  Islam.  Dalam pembangunan Islamic Center ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang mengalih fungsikan lahan pangkalan truk Banyuputih untuk menjadi tempat pembangunannya. Alih fungsi lahan ini  berlandasan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020 Jo  Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah karena lahan parkir pangkalan truk merupakan lahan milik Pemerintah.
Dalam  hukum  agraria  disebutkan  bahwa  penggunaan  tanah  selain  bermanfaat  bagi pemegang  haknya  juga  harus  bermanfaat  untuk  kepentingan  umum.  Kepentingan  adalah tuntutan  perorangan  atau  kelompok  yang  diharapkan  untuk  dipenuhi  dan  pada  hakekatnya mengandung  kekuasaan  yang  dijamin  dan  dilindungi  oleh  hukum  dalam  melaksanakannya. 6 Sedangkan  pengertian  kepentingan  umum  adalah  kepentingan  bangsa,  negara,  dan masyarakat  yang  harus  diwujudkan  oleh  pemerintah  dan  digunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat. 7 Pasal  6  Undang-Undang  Pokok  Agraria  menjelaskan  apabila  Negara membutuhkan  tanah,  maka  pemilik  hak  atas  tanah  tersebut  harus  merelakannya.  Huybers dalam  bukunya  Filsafat  Hukum  dan  Lintasan  Sejarah  mendefinisikan  kepentingan  umum adalah  kepentingan  masyarakat  sebagai  keseluruhan  yang  memiliki  ciri-ciri  tertentu  antara lain  menyangkut  perlindungan  hak-hak  individu  sebagai  Warga  Negara  dan  menyangkut
5 Prihatin.
6 Ahmad Arif Hidayat, Nyoman Serikat Pj, and Sukinta, „KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA‟, DIPONEGORO LAW JOURNAL , 6.16 (2017), 1–16.
7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 .

## Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan
Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang Rika Anggun Melinia, Fitika Andraini
pengadaan serta pemeliharaan sarana publik dan pelayanan public. 8 Namun, pemilik hak atas tanah tersebut juga tidak boleh dirugikan dan harus mendapatkan ganti rugi yang layak sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Menindaklanjuti  Surat  Keputusan Bupati  mengenai  Penetapan  lokasi  untuk  pembangunan  Islamic  center,  maka  dikeluarkan Surat  Pemberitahuan  Nomor  593.3/278/2020  tentang  Penetapan  Lokasi  Pembangunan Islamic  Center  Kabupaten  Batang  menyebutkan  bahwa  lokasi  pembangunan  Islamic  center merupakan  tanah  aset  pemerintah  kabupaten  batang  yang  tercatat  pada  sertipikat  hak  pakai nomor  5  dengan  luas  18.430  meter  persegi  terletak  di  blok  tamanan  desa  banyuputih keamatan banyuputih yang pada saat ini digunakan sebagai pangkalan truk banyuputih. Alih fungsi  lahan  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  untuk memanfaatkan  lahan  yang  sudah  tidak  produktif  atau  dalam  penggunaannya  tidak  tepat sasaran. Beberapa pertimbangan yang menjadi alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang memilih  lahan  pangkalan  truk  sebagai  tempat  pembangunan Islamic  Center yaitu diantaranya: (1) dengan dioperasionalkannya jalan tol Batang-Semarang, arus lalu lintas Jalan Pantura sudah tidak padat lagi dan kendaraan truk besar kontainer sedikit yang memanfaatkan area parkir Pangkalan Truk Banyuputih, (2) pangkalan Truk Banyuputih sebagai area parkir kendaraan  truk  besar  yang  melintas  di  Jalan  Pantura,  dimanfaatkan  oknum  sebagai  tempat lokalisasi. Sehingga Pemerintah Kabupaten Batang perlu menghapus kesan negatif Pangkalan Truk  Banyuputih,  dan  (3)  karena  Pemerintah  Kabupaten  Batang  sangat  membutuhkan adanya Islamic  Center. Dalam  hal  ini  penertiban  lahan  yang  dilakukan  pemerintah berdasarkan  pada  Undanng-undang  Nomor  51  Prp  tahun  1960  pasal  3  dan  5  menjelaskan bahwa  penyelesaian  secara  lain  dengan  mengingat  kepentingan  dari  pihak-pihak  yang bersangkutan  sehingga  dalam  penertiban  lahan  warga  yang  menempati  tanah  tersebut  tanpa ijin tidak selalu ditertibkan begitu saja karena masih dapat diselesaikan dengan jalur lain yang bersifat kekeluargaan.
Di  atas  lahan  selebar  1,8  hektar  tersebut  rencananya  akan  dibangun Islamic  Center oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang. Dalam pembangunan Islamic Center tersebut perselisihan tidak dapat dihindari antara penduduk sekitar yang tinggal di kawasan pangkalan truk  tersebut  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Batang.  Hal  ini  terjadi  karena  mereka  merasa memiliki tanah tersebut. Jika dibiarkan, itu akan membahayakan kehidupan masyarakat dan merusak tujuan nasional dan rencana Pemerintah itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang membangun  dan  menempati  tanah  diatas  tanah  yang  bukan  miliknya  atau  diatas  tanah
8 John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan (Jakarta: Sinar Grafika, 1987).
sengketa  tanpa  sertifikat  hak  milik.  Pangkalan  Truk  Banyuputih  yang  berada  di  Dusun Petamanan,  RT  03,  RW  03,  Desa  Banyuputih,  Kecamatan  Banyuputih,  Kabupaten  Batang, Jawa Tengah terancam digusur.
Pelaksanaan  penertiban  tanah  untuk  pembangunan Islamic  Center di  pangkalan  truk Kecamatan  Banyuputih  akhirnya  berjalan  lancar,  meskipun  memakan  waktu  lama  dan  ada perdebatan karena salah satu warga untuk meminta berulang kali nilai uang  yang diberikan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Batang  kepada  warga  yang  menempati  tanah  milik  Pemerintah tanpa  izin.  Terhadap  penertiban  lahan,  dilakukan  pemberian  uang  tali  asih  yaitu  bantuan sosial  terhadap  warga  yang  menempati  lahan  milik  pemerintah  tanpa  izin  agar  tidak  terjadi masalah  sosial.  pemberian  uang  tali  asih  atau  yang  disebut  dana  bantuan  sosisal  yang diberikan melalui dinas sosial atas utusan Pemerintah. Ganti rugi merupakan pemberian ganti atas  kerugian  yang  diderita  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  atas  beralihnya  hak  tersebut. 9 Penyaluran  bantuan  sosial  yang  diberikan  Pemerintah  melalui  Dinas  Sosial  sesuai  dengan Surat  Keputusan  Bupati  Batang  Nomor  460/433/2020  yang  berisi  mengenai  penetapan penerimaan  bantuan  sosial  berupa  uang  yang  bisa  disebut  dengan  Dana  Hibah  bagi masyarakat yang terdampak alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center yang  berlandaskan  pada  peraturan  Bupati  Batang  Nomor  26  tahun  2021  tentang  Perubahan Kelima  Atas  Peraturan  Bupati  Batang  Nomor  62  tahun  2015  tentang  Pedoman  Pengelolaan Belanja  Subsidi,  Hibah,  Bantuan  Sosial  Dan  Bantuan  Keuangan  yang  Bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Batang.  Berdasarkan  uraian permasalahan tersebut, maka penulis tertarik meneliti Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan  Fungsi  Lahan  Pangkalan  Truk  milik  pemerintah  Guna  Pembangunan Islamic Center Kabupaten  Batang  bagaimana  upaya  pemberian  penggantian  kerugian  dalam permasalahan kasus alih fungsi lahan milik Kabupaten Batang, lalu Bagaimana akibat hukum penggantian  kerugian  serta  apa  saja  hambatan  yang  dihadapi  saat  proses  penggantian kerugian  dan  solusinya.  Dalam  judul  penelitian  Pemberian  Penggantian  Kerugian  Atas Peralihan  Fungsi  Untuk  Lahan  Pangkalan  Truk  Milik  Pemerintah  Guna  Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  Yuridis  Normatif,  atau  metode  penelitian hukum  normatif.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan
9 Rahayu Subekti, ‘KEBIJAKAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM’, Jurnal Yustisia , 5.2 (2016).

## Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan
Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang Rika Anggun Melinia, Fitika Andraini
dengan  mengkaji  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka.  Dengan  menggunakan  jenis penelitian  ini,  penulis  ingin  memberikan  gambaran  yang  lengkap,  berdasarkan  peraturan Perundang-undangan  yang berlaku, tentang  ganti rugi pada saat alih fungsi lahan pangkalan truk milik Pemerintah untuk membangun Islamic Center .Bagian ini memuat objek penelitian dan  cara  mendapatkan  hasil  penelitian.  Mengeksplorasi  menggunakan  pendekatan, spesifikasi, dan metode analisa di dalam perspektif ilmu hukum.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1  Pemberian  Ganti  Rugi  Alih  Fungsi  Lahan  Pangkalan  Truk  Guna  Pembangunan Islamic Center

## 3.1.1 Alih Fungsi Lahan Pangkalan Truk Guna Pembangunan Islamic Center
Alih  Fungsi  lahan  merupakan  perubahan kegunaan  suatu  lahan  dari  fungsi  yang  seperti direncanakan kepada fungsi baru yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap lahan tersebut.  Berdasarkan  Pasal  33  Ayat  3  UUD  1945  Jo  Pasal  2  ayat  1  UUPA  secara konstitusional  telah  memberikan  landasan  bahwa  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Dalam  hal  ini,  lahan  yang  digunakan  untuk  alih  fungsi  guna pembangunan Islamic center merupakan lahan milik pemerintah daerah, dimana pemerintah memiliki  hak  untuk  mengelola  tanah  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.
Proses  alih  fungsi  pangkalan  truk  guna  pembangunan  Islamic  center  di  Kabupaten Batang proses alih fungsi tersebut dilakukan secara hukum yaitu melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, sesuai dengan fungsinya Kantor Pertanahan yaitu melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, insfratruksur pertanahan dengan hubungan hukum serta pengendalian pemanfaatan penguasaan tanah. Maka alih fungsi tanah Pemerintah  Kabupaten  Batang  tersebut  dilakukan  dengan  prosedur  pengurusan  yang  sesuai dengan  ketentuan  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Batang  yaitu  memberikan  fotocopy sertifikat,  PBB  dan  pelunasan  subyek  hukum  pemegang  hak,  alasan-alasan  alih  fungsi,  dan berdasarkan kajian-kajian kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang  guna ditetapkannya fungsi tanah tersebut untuk pembangunan Islamic center, sehingga dengan didaftarkannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, pemerintah Kabupaten Batang yang hendak mengalih fungsikan  tanah  tersebut  akan  mendapatkan  haknya  untuk  mengelola  tanah  tersebut  dan mendapatkan    perlindungan  hukum  atau  kepastian  hukum.  Alasan  dilakukannya  alih  fungsi lahan pangkalan truk guna pembengunan Islamic center sebagai berikut:
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2022, Vol. 14 No. 2
1. Dengan dioperasionalkannya jalan tol Batang-Semarang, arus lalu lintas Jalan Pantura sudah tidak padat lagi dan kendaraan truk besar kontainer sedikit yang memanfaatkan area parkir Pangkalan Truk Banyuputih,
2. Pangkalan  Truk  Banyuputih  sebagai  area  parkir  kendaraan  truk  besar  yang melintas  di  Jalan  Pantura,  dimanfaatkan  oknum  sebagai  tempat  lokalisasi. Sehingga  Pemerintah  Kabupaten  Batang  perlu  menghapus  kesan  negatif Pangkalan Truk Banyuputih.
Adapun  tahapan  proses  alih  fungsi  lahan  pangkalan  truk  milik  pemerintah  guna pembangunan Islamic Center sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang membuat perencanaan dan melakukan rapat  dengan  DPR  guna  membahas  alih  fungsi  lahan  guna  pembangunan Islamic center;
2. Bupati  Kabupaten  Batang  mengeluarkan  Surat  Keputusan  berdasarkan  hasil rapat dengan DPR;
3. Kemudian Surat Keputusan tersebut digunakan untuk mengajukan ijin lokasi, site plan ke satu atap
4. Kemudian  dilakukan  proses  ke  BPN  untuk  perubahan  kegunaan,  dimana pemerintah  Kabupaten  Batang  melakukan  peralihan  fungsi  di  lahan  milik Pemerintah Kabupaten Batang pangkalan truk menjadi pembangunan Islamic Center .
Penetapan  lokasi  untuk  pembangunan Islamic  Center ditetapkan  dengan  Keputusan Bupati Batang Nomor 593.3/278/2020 tentang Penetapan lokasi pembangunan Islamic Center Kabupaten  Batang  menyebutkan  bahwa  lokasi  pembangunan Islamic  Center merupakan tanah  aset  Pemerintah  Kabupaten  Batang  yang  tercatat  pada  sertipikat  hak  pakai  nomor  5 dengan  luas  18.430  meter  persegi  terletak  di  blok  Tamanan  Desa  Banyuputih  Keamatan Banyuputih  yang pada saat ini digunakan sebagai pangkalan truk banyuputih.  Adanya bukti sertipikat  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Batang  maka  secara  sah  tanah  tersebut merupakan hak Pemerintah Kabupaten Batang yang tidak bisa diganggu gugat. Hal ini berarti bahwa masyarakat terdampak tidak memiliki hak apapun atas tanah tersebut. Menindaklanjuti Keputusan Bupati Batang Nomor 593.3/278/2020 menyebabkan adanya alih fungsi lahan dari pangkalan  truk  menjadi  Islamic  Center  yang  kemudian  dikeluarkan  Surat  Pemberitahuan Nomor  030/123/III/2021  tentang  Pemberitahuan  Pembersihan  Lokasi  Pangkalan  Truk. Namun perlu dilihat pula dampak pembangunan Islamic Center terhadap warga yang terkena

## Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan
Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang Rika Anggun Melinia, Fitika Andraini
Penertiban Lahan karena menempati tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tanpa ijin  hanya  mendapat  sumbangan  tali  asih  atau  uang  bongkar  yang  berakibat  sulitnya  warga mencari tempat tinggal setelah penertiban dilakukan dan hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial.
Dalam  pelaksanaan  alih  fungsi  lahan  pangkalan  truk  tersebut,  pemerintah  daerah berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  tahun  2020  jo  peraturan  Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hal ini dikarenakan lahan  pangkalan  truk  tersebut  merupakan  tanah  aset  asli  milik  Daerah  yang  dijadikan pemukiman  maupun  warung  oleh  warga  yang  berkedudukan  ditempat  tersebut.  Dalam pelaksanaan penertiban lahan pangkalan truk diberikan ganti rugi sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap warga terdampak alih fungsi lahan guna pembangunan Islamic Center . Pemberian ganti rugi diberikan berupa sumbangan tali asih dengan berlandasan peri kemanusiaan  dan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  51  Prp  Tahun  1960  Pasal  3  dan  5 yang menjelaskan bahwa penyelesaian secara lain dengan meningat kepentingan dari pihak- pihak  yang  bersngkutan  sehingga  dalam  penertiban  lahan  warga  yang  menempati  tanah tersebut tanpa ijin tidak selalu ditertibkan begitu saja karena masih dapat diselesaikan dengan jalur  lain  yang  kekeluargaan.  Dengan  berbagai  pertimbangan  akhirnya  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Batang  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Nomor  460/433/2020  yang berisikan  tentang  penetapan  penerima  bantuan  sosial  berupa  uang  yang  disebut  dana  hibah bagi masyarakat yang terdampak alih fungsi lahan pangkalan truk guna pembangunan Islamic Center.
3.1.2 Prosedur Pelaksanaan  Ganti Rugi Alih Fungsi Lahan Pangkalan Truk  Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang
Prosedur  pelaksanaan  ganti  rugi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bupati  Batang  Nomor  74 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 tahun 2015 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Belanja  Subsidi,  Hibah,  Bantuan  Sosial,  Dan  Bantuan Keuangan  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Kabupaten Batang. Berikut merupakan prosedur pelaksanaan pemberian ganti rugi:
1. Pendataan  dan  seleksi  calon  penerima  bantuan  sosial  oleh  tim  pendamping  yaitu pengumpulan  data-data  warga  yg  tertekena  penertiban  lahan  berupa  KTP  ,  KK  dan beberapa formulir yg disediakan oleh pihak Dinas Sosial hal ini dilakukan pendataan untuk  menyeleksi  warga  yang  mempunyai  KTP  Asli  agar  terhindar  dari  adanya penipuan  dan  dilakukannya  pendataan  ini  untuk  arsip  Dinas  Sosial  dan  Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Batang.  Dalam  tahap  ini  pula  dilakukan  oleh  tim  pendamping yakni dari Dinas Sosial dan Kepala Desa Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.
2. Calon penerima bantuan membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar  penghuni  Dukuh  Petamanan  Desa  Banyuputih  Kecamatan  Banyuputih Kabupaten  Batang.  Dengan  pembuatan  surat  pernyataan  ini  dimaksudkan  agar penerima  ganti  rugi  benar-benar  merupakan  warga  terdampak  dan  terikat  secara hukum,  sehingga  apabila  di  kemudian  hari  terdapat  tindakan  yang  melanggar perjanjian  maka  penerima  bersedia  bertanggungjawab  dan  menerima  akibat  secara hukum.
3. Data  diverifikasi  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Batang  apabila  data  sesuai  maka diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial berupa uang. Dalam tahap verifikasi data dilakukan pengecekan bahwa warga yang sudah didata merupakan benar-benar warga yang  tinggal/berdomisili  di  lahan  yang  terdampak  alih  fungsi  guna  pembangunan Islamic  Center. Kemudian  setelah  hasil  verifikasi  disetujui,  calon  penerima  tersebut diusulkan untuk mendapatkan bantuan ganti rugi dan kemudian hasil tersebut akan di buatkan Surat Keputusan sebagai dasar penerima bantuan.
Dengan  adanya  prosedur  yang  jelas  maka  pemberian  ganti  rugi  dapat  dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti.
3.1.3  Pelaksanaan  Ganti  Rugi  Alih  Fungsi  Lahan  Pangkalan  Truk  Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Dinas Sosial dan Pemerintah Desa Banyuputih, ganti rugi  yang diberikan kepada masyarakat terdampak alih fungsi lahan pangkalan truk guna pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang berupa bantuan sosial secara  tunai.  Ganti  rugi  berupa  bantuan  sosial  ini  hanyalah  sebagai  wujud  kepeduliaan pemerintah  terhadap  masyarakat  terdampak  karena  lahan  yang  digunakan  untuk  sebagai tempat  mencari  nafkah  mereka  pada  dasarnya  milik  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Batang. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  ibu  Widi  Astuti  selaku  pejabat  yang ditugaskan untuk mengurus tentang pelaksanaan ganti rugi tersebut menyebutkan bahwa ada kriteria penerima ganti rugi tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Masyarakat  terdampak  adalah  masyarakat  yang  tinggal  dilingkungan  area pembangunan Islamic Center.
2. Mempunyai identitas berupa kartu tanda penduduk.

## Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan
Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang Rika Anggun Melinia, Fitika Andraini
3. Penerima  manfaat  adalah  penduduk  Kabupaten  Batang  atau  diluar  Kabupaten Batang  yang  masih  tinggal  di  Dukuh  Petamanan  Desa  Banyuputih  Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.
4. Menerima  bantuan  berupa  uang  sebesar  Rp  3.000.000  (tiga  juta  rupiah)  bagi  yang ber-KTP Kabupaten Batang dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) bagi yang ber-KTP diluar Kabupaten Batang.
Pemberian  ganti  rugi  pembangunan Islamic  Center di  berikan  berupa  nominal  secara tunai yang di salurkan melalui Dinas Sosial berupa uang yang diberikan kepada warga yang menduduki tanah Pemerintah Kabupaten Batang dengan rincian penerima sebanyak 91 orang dengan  rincian  86  orang  beralamat  KTP  Kabupaten  Batang  mendapatkan  bantuan  sosial sebesar  Rp.  3.000.000  sedangkan  5  orang  yang  beralamat  KTP  luar  Kabupaten  Batang mendapatkan  bantuan  sosial  sebesar  Rp.  1.000.000  dengan  total  Pemerintah  Kabupaten Batang  mengeluarkan  anggaran  dana  bantuan  sosial  untuk  warga  yang  menduduki  tanah Pemerintah Kabupaten Batang yaitu Rp. 263.000.000.
Mengenai  mekanisme  pelaksanaan  pemberian  penggantian  kerugian  untuk  kepentingan umum  dalam  pembangunan Islamic  Center Kecamatan  Banyuputih  Kabupaten  Batang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pendataan,  dilakukan  dengan  mendata  masyarakat  yang  terdampak  pembangunan Islamic  Center .  Pendatataan  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Banyuputih  yang kemudian dilaporkan kepada Dinas Sosial.
b. Pengajuan anggaran hibah, yaitu dari data yang sudah terkumpul kemudian diajukan untuk mendapatkan anggaran untuk pemberuian ganti rugi.
c. Pencairan  yaitu  pengambilan  uang  tunai  dari  pengajuan  anggaran  untuk  disalurkan kepada masyarakat.
d. Penyaluran  secara  tunai,  pemberian  ganti  rugi  diberikan  secara tunai  di  Balai  Desa Banyuputih oleh petugas Dinas Sosial.
e. Pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  sebagai  laporan  dilampirkan  berita  acara  dan kuitansi besreta foto sebagai bukti telah dilaksanakannya kegiatan ganti rugi.
Adapun  prosedur  dalam  pencairan  dan  penyaluran  ganti  rugi  berdasarkan  Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2020 sebagai berikut:
1) Pencairan
Berdasarkan  Keputusan  Bupati  Batang  tentang  Bantuan  Sosial  berupa  uang  kepada masyarakat  terdampak  alih  fungsi  pangkalan  truk  menjadi Islamic  Center ,  Dinas  Sosial
membuat  permohonan  pencairan  bantuan  sosial  berupa  uang  kepada  pejabat  pengelola keuangan daerah (PPKD) yang dilampiri:
a. Keputusan bupati batang tentang data alokasi dan penerima bantuan sosial berupa uang.
b. Surat persetujuan pencairan bantuan sosial dari Bupati.
c. Berita acara penyerahan bantuan sosial.
d. Pakta integritas
e. Surat pernyataan tanggungjawab
f. Kwitansi penerimaan bantuan sosial bermaterai
g. Fotocopy rekening bank bendahara pengeluaran Dinas Sosial.
2) Penyaluran
Bantuan  sosial  diberikan  secara  tunai  melalui  tim  pendamping  berdasarkan  daftar nama dan alokasi penerima.
Selain  itu,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  juga  diatur  dalam  Peraturan  Bupati Nomor 74 tahun 2020. Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir setelah penyaluran  bantuan  sosial.  Pertanggungjawaban  atas  bantuan  pemberian  bantuan  sosial meliputi:
1. Keputusan  Bupati  Batang  tentang  daftar  alokasi  dan  penerimaan  bantuan  sosial berupa uang.
2. Bukti permohonan pencairan.
3. Bukti pencairan uang melalui rekening bank bendahara pengeluaran.
4. Bukti penyerahan/penyaluran uang/kwitansi.
5. Penerima  bantuan  sosial  bertanggungjawab  secara  formal  dan  material  atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

## 3.2  Akibat  Hukum  Pemberian  Ganti  Kerugian  Alih  Fungsi  Lahan  Pangkalan  Truk Guna Pembangunan Islamic Center
Perubahan penggunaan lahan merupakan gambaran perubahan tata ruang suatu wilayah, sehingga perencanaan penggunaan lahan merupakan bagian dari perencanaan tata ruang dan juga  merupakan  bagian  dari  perencanaan  pembangunan  wilayah.  Pemerintah  Kabupaten Batang  mengalihkan  lahan  pangkalan  truk  banyuputih  tersebut  untuk  pembangunan  Islamic Center di Kabupaten Batang agar lahan tersebut memiliki fungsi  yang sesesuai dengan asas fungsi  sosial,  dengan  adanya  Islamic  Center  lahan  tersebut  dapat  menyejahterakan masyarakat dan negara karena berfungsi untuk hal yang memiliki dampak positif.

## Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan
Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang Rika Anggun Melinia, Fitika Andraini
Pemerintah  Kabupaten  Batang  telah  melaksanakan  perlihan  fungsi  lahan  tanah  sesuai dengan  perundang-undangan  hukum  agraria  dengan  akibat    hukum  yang  ditimbukan  dari peralihan  tanah  pangkatan  truk  menjadi  Islamic  center  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kabupaten  Batang  tersebut  dikarenakan  tanah  tersebut  merupakan  tanah  pemerintah  yang bertujuan untuk kepentingan umum sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf L) Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi “tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf  L) digunakan untuk pembangunan (fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik)”.
Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka Pemerintah Kabupaten Batang yang melakukan peralihan fungsi tanah dari pangkalan truk untuk Islamic center yang merupakan untuk kepentingan umum tersebut, sesuai dengan pasal 2 Huruf L yang berbunyi “fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik”
Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  karena  adanya  peralihan  fungsi  lahan  pangkalan  truk milik  Pemerintah  untuk  pembangunan  Islamic  Center  maka  sesuai  dengan  Surat  Keputusan Bupati  Batang  Nomor  460/433/2020  yang  berisi  mengenai  penetapan  penerimaan  bantuan sosial  berupa  uang  yang  bisa  disebut  dengan  Dana  Hibah  bagi  masyarakat  yang  terdampak alih  fungsi  Pangkalan  Truk  Banyuputih  menjadi  Islamic  Center  yang  berlandaskan  pada peraturan  Bupati  Batang  Nomor  26  tahun  2021  tentang  Perubahan  Kelima  Atas  Peraturan Bupati  Batang  Nomor  62  tahun  2015  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Belanja  Subsidi, Hibah,Bantuan  Sosial  Dan  Bantuan  Keuangan  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
Pemerintah Kabupaten Batang berkewajiban memberikan ganti rugi atau tali asih untuk masyarakat  Kabupaten  Batang  yang  sebelumnya  telah  menetap  atau menempati  lahan  milik Pemerintah  tersebut.  Besar  ganti  kerugian  telah  diatur  dalam  bagi  masyarakat  yang terdampak alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center yang berlandaskan pada  Peraturan  Bupati  Batang  Nomor  26  tahun  2021  tentang  Perubahan  Kelima  Atas Peraturan  Bupati  Batang  Nomor  62  tahun  2015  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Belanja Subsidi,  Hibah,Bantuan  Sosial  Dan  Bantuan  Keuangan  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Batang.  Dengan  adanya  pemberian  ganti  rugi yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  maka  masyarakat  setempat  bisa
mendapatkan  haknya  untuk  digunakan  sebagai  hal  yang  lebih  bermanfaat.  Sehingga  dapat tercipta keseimbangan antara pemerintah Kabupaten Batang dengan masyarakat setempat.
Dengan  adanya  pembangunan  Islamic  Center  tersbut  membuat  masyarakat  yang  tidak memiliki hak atas tanah tersebut harus meninggalkannya karena mereka tidak memiliki bukti hukum  hak  atas  tanah  tersebut  baik  berupa  sertifikat  maupun  hak  guna  atas  tanah  tersebut karena  dengan  sesuai  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  adalah  sertifikat  tanah  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah yang berbunyi: “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di  dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” Dengan demikian warga harus sukarela pindah dari lahan  tersebut  demi  kepentingan  masyarakat  umum  dan  untuk  kesejahteraan  diwilayah tersebut.

## 3.3  Hambatan  Pemberian  Gati  Rugi  Alih  Fungsi  Lahan  Pangkalan  Truk  Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pemberian ganti rugi berupa bantuan  sosial  atas  alih  fungsi  lahan  pangkalan  truk  guna  pembangunan Islamic  Center Kabupatan Batang disebabkan karena kurangnya komunikasi antara pihak masyarakat dengan pihak  dinas  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  Daerah  sebagai  pemberi  fasilitas  ganti  rugi dimana  kurangnya  data-data  pendukung  lainnya  untuk  mempermudah  proses  pendataan masyarakat yang tinggal di dalam wilayah pangkalan truk Banyuputih, selain itu banyaknya warga  yang  menentang  juga  memperlambat  proses  pemberian  ganti  rugi.  Banyaknya  warga yang  menentang  pembangunan Islamic  Center tersebut  berkaitan  dengan  ketidaksetujuan penggusuran  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  tersebut.  Namun,  masyarakat  yang  telah menerima  ganti  rugi  tersebut  menginginkan  bantuan  lagi.  Sebagian  masyarakat  yang menentang pembangunan Islamic Center juga melaporkan atas penggusuran tersebut kepada Komnas HAM dengan tuntutan pemberian yang tempat tinggal karena mereka merasa bahwa Pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM terkait tempat tinggal sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999  Tentang Hak  Asasi Manusia  yang berbunyi namun menurut  Pemerintah  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia pada  Pasal  40  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  bertempat  tinggal  serta berkehidupan yang layak, namun menurut Pemerintah hal tersebut bukanlah tanggungjawab Pemerintah  Daerah  karena  tanah  yang  mereka  tempati  tanah  milik  Pemerintah  Daerah  dan

## Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan
Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang Rika Anggun Melinia, Fitika Andraini
pada saat ini bagi masyarakat  yang menentang pembangunan Islamic Center tersebut sudah diberikan ganti rugi sesuai dengan proporsional.

## 4. KESIMPULAN
Alih fungsi lahan pangkalan truk milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang bernomor sertifikat  Hak  Pakai  Nomor  5  dengan  luas  tanah  18.430  (meter  persegi)  yang  ditetapkan sebagai  lokasi  pembangunan Islamic  Center merupakan  tanah  yang  secara  resmi  dan berkekuatan  hukum  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Batang  yang  digunakan untuk kepentingan umum, sehingga warga yang berkedudukan ditempat tersebut diharuskan untuk pindah dan sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Batang maka diberikan tali asih berupa bantuan sosial.
Pemberian  Penggantian  Kerugian  Atas  Peralihan  Fungsi  Untuk  Lahan  Pangkalan  Truk Milik  Pemerintah  Guna  Pembangunan Islamic  Center Kabupaten  Batang  Bahwa perlindungan  hukum  atas  tanah  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  Tentang  Pokok  Agraria.  Jika  terjadi  sebuah  permasalahan  yang  timbul  dengan  adanya penggunaan  tanah  negara atau  lahan  pemerintah  yang  digunakan  untuk  hal  yang  tidak  tepat penggunaannya  atau  yang  digunakan  untuk  hal  yang  tidak  bersifat  membangun,  maka pemerintah berhak menggunakan lahan tersebut untuk fungsi sosial untuk kepentingan umum berupa pembangunan Islamic center. Pemerintah Kabupaten Batang memberikan penggantian kerugian  kepada  warga  yang  terdampak  pada  alih  fungsi  lahan  tersebut  karena  hal  itu merupakan  sebuah  itikad  baik  dari  pemerintah  secara  kemanusiaan  sehingga  di  berikan penggantian  kerugian  yang  seharusnya  tidak  didapatkan  karena  tanah  tersebut  merupakan tanah negara.
Hambatan  dan  solusi  yang  dihadapi  saat  Pemberian  Penggantian  Kerugian  Atas Peralihan  Fungsi  Untuk  Lahan  Pangkalan  Truk  Milik  Pemerintah  Guna  Pembangunan Islamic  Center Kabupaten  Batang  Dalam  pengalih  fungsian  lahan  pangkalan  truk  yang dialihkan fungsi sebagai pembangunan Islamic Center yang berlokasikan di desa Banyu Putih Kabupaten Batang, Pemerintah Kabupaten Batang telah memberikan tali asih atau ganti rugi kepada warga yang telah menempati lahan tersebut

## 5. REFERENSI
Hastuty,  Sri,  „IDENTIFIKASI  FAKTOR  PENDORONG  ALIH  FUNGSI  LAHAN PERTANIAN‟, Prosiding Seminar Nasional , 03.01 (2017), 253–57.
Hidayat,  Ahmad  Arif,  Nyoman  Serikat  Pj,  and  Sukinta,  „KEPENTINGAN  UMUM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH
JAKSA  AGUNG  DALAM  PROSES  PERADILAN  PIDANA‟, DIPONEGORO  LAW JOURNAL, 6.16 (2017), 1-16
Limbong, Dayat, „TANAH NEGARA, TANAH TERLANTAR DAN PENERTIBANNYA‟, Jurnal Mercatoria , 10.1 (2017)

## Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Prihatin,  Rohani  Budi,  „ALIH  FUNGSI  LAHAN  DI  PERKOTAAN(STUDI  KASUS  DI KOTA BANDUNG DAN YOGYAKARTA)‟, Aspirasi , 6.2 (2015), 105–18
Sembiring,  Julius, Pengertian,  Pengaturan  Dan  Permasalahan  Tanah  Negara ,  Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2018)
Solindeho, John, Masalah Tanah Dalam Pembangunan (Jakarta: Sinar Grafika, 1987).
Subekti,  Rahayu,  „KEBIJAKAN  PEMBERIAN  GANTI  KERUGIAN  DALAM PENGADAAN  TANAH  BAGI  PEMBANGUNAN  UNTUK  KEPENTINGAN UMUM‟, Jurnal Yustisia , 5.2 (2016)
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum