## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.304

## Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dimasa Pandemi
Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)
Lintje Anna Marpaung 1 , Baharudin 2* , Anggalana 3 , Muhammad Affandi 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung
* Correspondence email: baharudin@ubl.ac.id, 17211038@student.ubl.ac.id
Abstrak. Ajang  pemilihan  Kepala  Daerah  yang  di  harapkan  akan  dilaksanakan  pada  Bulan  September  terpaksa  harus  ditunda sampai Bulan Desember tentu saja pengunduran jadwal tersebut bukan tanpa alasan, maraknya penyebaran wabah  virus pandemi Covid-19  menjadi  suatu  halangan  tersendiri  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  untuk  bisa  menyelenggarakan  Pemilihan  Kepala Daerah  sebab  keselamatan  masyarakat  ialah  hal  utama  yang  harus  dipikirkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  ini  disebabkan karena  virus  ini  dapat  menyerang  siapa  saja  dan  dampak  terburuk  ialah  meninggal  nya  seseorang,  oleh  karena  itu  Komisi Pemilihan Umum membuat suatu metode terbaru terkait pemilihan Kepala Daerah yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan di  tempat  pemungutan  suara  yang  akan  diterapkan  kepada  seluruh  petugas  hingga  masyarakat  yang  sudah  memiliki  hak  suara berdasarkan undang-undang mekanisme ini akan diterapkan kepada pemilih dari yang bersuhu tubuh normal, bersuhu tubuh 37,3 derajat celsius hingga kepada pemilih  yang terpapar Covid-19, selain  mekanisme  yang  lebih rumit dampak  lain  yang dihasilkan dari  Covid-19  pemilihan  yang  lebih  rumit  dari  sebelumnya  dan  biaya  penyelenggaraan  yang  lebih  mahal  karena  harus menggunakan alat protokol kesehatan yang harus diberikan kepada seluruh petugas dan masyarakat.
Kata kunci: Mekanisme; Dampak; Covid-19
Abstract,  The  Regional  Head  election  event  which  is  expected  to  be  held  in  September  has  to  be  postponed  until  December  of course the postponement of the schedule is not without reason, the widespread spread of the Covid-19 pandemic virus outbreak is a separate obstacle for the General Election Commission to be able to hold Regional Head Elections because Public safety is the main  thing  that  must  be  considered  by  the  General  Election  Commission  because  this  virus  can  attack  anyone  and  the  worst impact  is  the  death  of  a  person,  therefore  the  General  Election  Commission  made  a  new  method  related  to  regional  head elections, namely by implementing health protocols in  place. voting  which  will  be applied to  all officers to  people  who already have voting rights under the law this mechanism will be applied to voters from normal body temperature, body temperature 37.3 degrees Celsius to voters exposed to Covid-19 In addition to a more complicated mechanism, the impact resulting from Covid-19 is a more complicated election than before and the cost of organizing it is more expensive because it has to use a health protocol tool that must be given to all officers and the public.

## Keywords: Mechanism; Impact; Covid-19

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menjunjung terhadap kedaulatan rakyat hal ini juga sesuai dengan isi ketentuan yang ada Pada alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang  menyatakan  bahwa  berkedaulatan  Rakyat  dengan  berdasarkan  kepada  Pancasila”.  dan  kemudian  kedaulatan tersebut  dipertegas  kembali  sesuai  yang  termaktub  pada  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  yang  menyatakan  bahwa,  “Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang Dasar. prinsip kedaulatan rakyat memiliki mekanisme dalam pelaksanaan Pemilihan Pemimpin salah satu nya yaitu melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disebut Pemilukada, Pemilihan Umum Kepala Daerah secara  langsung  di  maknakan  sebagai  bentuk  Pemilihan  yang  dilakukan  oleh  rakyat  secara  langsung,  dan  suara mayoritas  terbanyak  akan  menjadi  acuan  pemenang  dalam  Pemilukada  tersebut  pemilihan  yang  diadakan  seluruh Daerah. 2
1 Lintje  Anna Marpaung, Revitalisasi  Hukum Otonomi  Daerah Prospektif Kepentingan  Daerah, Aura, Bandar  Lampung, 2016, hlm 1.
2 Hendra Budiman, Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu . Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm 161.
Lintje  Anna  Marpaung,  Baharudin,  Anggalana  dan  Muhammad  Affandi,  Analisis  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala Daerah  Dimasa  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)
Secara  harfiah,  Pemilukada  sebagai  salah  satu  bentuk  terhadap  ide  dan  gagasan  yang  terbentuk  dalam  proses demokrasi  dengan  adanya  jaminan  kebebasan  kepada  setiap  individu  dan    kesetaraan  pada  segala  bidang  ruang demokrasi  yang  memiliki  arti  nilai  partisipasi  serta  menjunjung  kedaulatan  yang  tinggi  dan  dijalankan  oleh  setiap masyarakat. 3
Dalam  proses  menjalankan  sistem  demokrasi,  adanya  beberapa  prinsip  yang  harus  dilaksanakan  oleh masyarakat  sebagai bentuk partisipasi dalam  bidang politik,  adanya pembagian  kekuasaan  di antara lembaga negara, pemilihan  yang  bebas  dan  jujur,  keterbukaan  ,  adanya  kebebasan  individubagi  setiap  orang,  pengakuan  kepada  hak- hak  minoritas,  Pemerintahan  berdasarkan  hukum,  kebebasan  pers,  adanya  persetujuan,  Pemerintahan  berdasarkan kepada  konstitusional,  perlindungan  hak  asasi,  mekanisme  politik,  dan  adanya  pemerintah  yang  mengutamakan musyawarah mufakat adalah sederet bentuk prinsip yang merupakan ciri-ciri  terselenggaranya sebuah demokrasi. 4 Mengenai  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: “Gubemur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi istilah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,  Pemilihan  biasa  disebut  sebagai  Pemilukada,  dalam  penyelenggaraan  Pemilukada  di  Indonesia  yang  akan dilakukan secara serentak meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota yang akan di laksanakan pada Tanggal 23 September  2020  harus  dilakukannya  penundaan  karena  terjadi  penyebaran  pandemi Covid-19 efek  yang  dihasilkan kepada  seseorang  yang  di  diagnosa  terpapar  oleh  virus  korona  akan  menyerang  saluran  pernapasan  yang  bisa menyebabkan sakit seperti sesak napas, demam tinggi, batuk, flu, serta nyeri tenggorokan dan penyebab terburuk ialah terjadinya kematian kepada seseorang.
Akhir-akhir  ini  penyebaran  virus Covid-19 terus  meningkat,  ini  menjadikan  Indonesia  menjadi  salah  satu Negara  yang  terdampak  oleh  wabah  pandemi Covid-19 saat  ini  saja  tercatat  135.123  kasus Covid-19 terhitung  sejak diumumkannya kasus pertama, dengan mengingat bahaya nya wabah Covid-19 tersebut, melalui amanat yang tertulis dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia 1945 Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona virus disease 2019 ( Covid-19 ) kebijakan yang sudah disahkan tersebut telah tertuang ke dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupa pembatasan-pembatasan yang mulai dilakukan dan imbauan untuk menghindari adanya kegiatan-kegiatan  yang  melibatkan  orang  banyak  dan  dapat  menyebabkan  penyebaran  virus Covid-19 dengan  cepat, dengan adanya penundaan agenda ketataNegaraan yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam hal ini ketika terjadi wacana akan diadakannya Pemilukada serentak di 270 Daerah  secara bersamaan salah satunya yaitu di Kota Bandar Lampung  yang  akan  mengadakan  Pemilihan  calon  Walikota  dan  Wakil  Walikota    harus  ada  nya  Penundaan  dengan datang nya wabah Covid-19 .
Dampak  yang  dirasakan  langsung  oleh  pemilih  dan  penyelenggara  diakibatkan  karena  terjadinya  pandemi Covid-19 salah satunya terhadap mekanisme pememilihan secara langsung di TPS yang akan dilakukan oleh pemilih, pengunaan  alat  protokol  kesehatan  merupakan  hal  wajib  yang  harus  digunakan  oleh  setiap  orang  yang  terlibat langsung  dalam  pemilihan  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2020  selain  itu dampak  lainnya  anggaran  yang  tidak  sedikit  akan  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk  membiayai  pengunaan  alat protokol kesehartan dan pemilihan yang lebih rumit, tentu semua dilakukan untuk menghindari penyebaran Covid-19 dan  tidak mengurangi esensi asas-asas pemilu yang sering disebut luber-jurdil.

## METODE

## Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris
1. Pendekatan  yuridis  normatif  ialah  dengan  menggunakan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  Pemilihan Umum Kepala Daerah
2. Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan  melihat secara langsug terkait  objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara
3. Sumber Data terdiri dari bahan
a. Bahan Hukum Primier
1) UUD NRI 1945 hasil Amandemen
3 Farahdiba Rahma Bactiar. 2014. Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi . dimuat pada Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No. 1,  (2014), hlm 2.
4 Janpatar Simamora. 2011. Eksistensi  Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis . Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, hlm 225.
Lintje  Anna  Marpaung,  Baharudin,  Anggalana  dan  Muhammad  Affandi,  Analisis  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala Daerah  Dimasa  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)
2) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 jo Undang-Undang  Nomor    9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan Daerah
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang Pemilihan Umum
4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
5) Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 )
6) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  penetapan  kedaruratan  kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019  (Covid-19)
7) Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  25  Tahun  2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan Hukum Protocol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona virus disease 2019
8) Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  serentak  lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19 )
b. Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  bahan  bahan  hukum  yang  dapat  membatu menganalisis permasalahan dari berbagai buku hukum, arsip, jurnal dan dokumen.
c. Bahan hukum tertier
Bahan  hukum  teriser  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  Kamus  Hukum,  Kamus  Bahasa  Indonesia,  Kamus Bahasa Inggris, dan sumber internet.

## Prosedur Pengumpulan dan Pengelolan Data
1. Data Sekunder
Pengumpulan  data  dengan  melakukan  serangkaian  kegiatan  membaca,  menelaah,  dan  menguntip  dari  bahan kepustakaan  serta  melakukan  pengkajian  terhadap  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berrkaitan dengan pokok bahasan.
2. Data Primer
a. Pengamatan  ( Observation )  yaitu  melakukan  pengamatan  dan  pencataan  terhadap  data  dan  fakta  yang  ada  di lokasi penilitian  di kantor KPU Kota Bandar Lampung.
b. Wawancara  ( Interview ),  yaitu  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  telah  di  persiapkan  sebelumnya. wawancara  dilakukan terhadap narasumber yakni:
Ketua KPU Kota Bandar Lampung : 1 Orang

## Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  ialah  analisis  yuridis  kualitatif,  yaitu  dengan  memberikan  pengertian  terhadap data yang diperoleh dilapangan yang kemudian disusun, diuraikan dalam bentuk kalimat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung pada masa Pandemi Covid-19
Pada  proses  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Tahun  2020  ini,  mekanisme  atau  tata  cara pelaksanaan  nya  akan  sangat  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah pada  Tahun  sebelumnya  terjadinya  wabah  pandemi Covid-19 ini,  di  mana  pada  Tahun  sebelumnya  panitia penyelenggara  maupun  masyarakat  yang  akan  menyalurkan  hak  pilihnya  bebas  dan  aktif  dalam  melaksanakan pemilihan  umum,  namun  pada  Tahun  ini  mekanisme  Pemilihan  akan  diselenggarakan  dengan  lebih  mengedepankan terhadap protokol kesehatan  yang  sudah ditentukan  sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian  wabah  virus Covid-19 dengan  mempertimbangkan  kesehatan  dan  keselamatan  seluruh  pihak  yang  terlibat,  pada  penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah ini pelaksanaan protokol kesehatan akan dimulai dari ketua KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta Panitia Pemilihan Kecamatan atau yang disingkat (PPK) , dan  Panitia  Pemungutan  Suara  atau  yang  disingkat  (PPS)  yang  akan  dites  sebelum  acara  dimulai  secara  berkala dilakukan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction atau yang disingkat ( RT-PCR ), setelah itu wajib bagi setiap  anggota  Komisi  Pemilihan  Umum,  Panitia  Pemungutan  Suara,  Panitia  Pemilih  Kecamatan  untuk  selalu menggunakan alat pelindung diri seperti halnya berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
Lintje  Anna  Marpaung,  Baharudin,  Anggalana  dan  Muhammad  Affandi,  Analisis  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala Daerah  Dimasa  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)
Bagi  anggota  PPS,  PPDP  dan  KPPS  diharuskan  untuk  menggunakan  alat  pelindung  diri  berupa  masker  yang dapat  menutupi  bagian  hidung  dan  mulut  hingga  dagu  dan  diharuskan  menggunakan  sarung  tangan  yang  hanya dipakai sekali, serta menggunakan pelindung wajah atau ( face shield) bagi PPS yang sedang melakukan Yang terkait dukungan  Bakal  Pasangan  Calon  perseorangan,  verifikasi  faktual  dan  juga  bagi  anggota  PPDP  yang  sedang melaksanakan pencocokan dan penelitian atau yang disingkat Coklit serta KPPS yang sedang melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, selain itu saksi dan pengawas TPS yang hadir wajib mengenakan masker dan sarung tangan sekali pakai dan tidak diharuskan untuk melakukan jabat tangan atau kontak fisik lainnya.
Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum yang baru mengharuskan adanya penyediaan sarana cuci tangan atau hand  sanitizer yang  cukup,    pada  tempat-tempat  perlengkapan  yang  akan  digunakan  sebagai  sarana  kegiatan  dalam penyelenggaraan  tahapan  Pemilihan  yang  berupa  fasilitas  untuk  cuci  tangan  dengan  air  mengalir  dan  sabun,  harus dilakukan  disinfektan  atau  cairan  antiseptik  yang  berbasis  alkohol  bagi  setiap  orang  yang  terlibat  dalam  Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut.
Berdasarkan  wawancara  penulis  kepada  ketua  KPU  Kota  Bandar  Lampung  yaitu  Bapak  Dedy  Triyadi  ia mengatakan  dalam  pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Tahun  ini  diharuskan  adanya  pengurangan  pembatasan  pemilih yang hadir di setiap TPS dari yang sebelumnya dihadiri 800 peserta kini dikurangi maksimal menjadi 500 sampai 400 peserta pemilih saja dan juga dalam pemilihan akan dibagi jam kehadiran peserta pemilih untuk datang ke TPS yang diatur  setiap  per-jam  untuk  sekian  pemilih  saja  yang  dipersilakan  datang  tentu  saja  pengurangan  ini  untuk  bisa mencegah  kerumunan  masyarakat  yang  hadir  dan  ditakutkan  terjadinya  penyebaran  virus Covid-19 ,  bagi  pemilih diharapkan  membawa  e-ktp  dan  alat  tulis  seperti  pena,  bagi  pemilih  yang  sudah  ditetapkan  menjadi    Daftar  Pemilih Tetap  atau  yang  disingkat  dengan  DPT  harus  menjalankan  mekanisme  protokol  kesehatan  bila  ingin  melaksanakan pencoblosan suara yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang yaitu meliputi :
1. Wajib menggunakan masker bagi setiap orang yang datang dan DPT untuk menghindari dan antisipasi penyebaran virus melalui udara jika bagi pemilih tidak membawa masker maka petugas TPS setempat wajib untuk memberikan masker kepada pemilih yang tidak memakai masker.
2. Setelah  menggunakan  masker  yang  dibawa  dari  rumah  atau  yang  diberikan  oleh  TPS  setempat  maka  bagi  setiap pemilih diwajibkan untuk melakukan cuci tangan yang  sudah disiapkan oleh  TPS setempat dengan menggunakan Hand Sanitizer.
3. Setelah  melakukan  cuci  tangan  pemilih  akan  dicek  suhu  tubuh  nya  dengan  menggunakan Thermo  Gun sebagai antisipasi  penyebaran  wabah  virus Covid-19 bilamana  diketahui  bahwa  dari  seorang  pemilih  setelah  diperiksa memiliki  suhu  tubuh  37,3 Cellcius maka  pemilih  tersebut  akan  diarahkan  ke  bilik  khusus  untuk  memilih  yang sudah disediakan oleh TPS setempat.
4. Setelah  diperiksa  suhu  tubuh  bagi  para  pemilih  dan  diketahui  masih  memiliki  batas  suhu  yang  wajar  maka selanjutnya setiap pemilih akan diberikan berupa sarung tangan plastik yang hanya diperkenakan sekali pakai saja pada proses pencoblosan dibilik suara.
5. Setelah  itu  pemilih  dipersilakan  masuk  untuk  duduk  namun  dengan  penerapan Physical  Distancing di  antara pemilih  yang  ditentukan  dengan  berjarak  sekitar  1  meter  dari  tempat  duduk  satu  dan  yang  lainnya,  pemilih menunggu untuk dipangil oleh petugas TPS, untuk pemilih yang tidak termasuk DPT diwajibkan untuk membawa e-ktp dan memilih dari jam 12:00 sampai jam 13:00 WIB.
6. Setelah itu pemilih akan dipangil oleh petugas untuk dapat memilih dibilik suara yang sudah disediakan.
7. Setelah  melakukan  pemberian  suara  maka  pemilih  diwajibkan  untuk  membuang  sarung  tangan  plastik  yang diberikan oleh petugas TPS ke ditempat yang sudah disediakan oleh panitia setempat.
8. Kemudian  pemilih  dipersilakan  untuk  mencuci  tangan  nya  kembali,  ditempat  yang  sudah  disediakan  oleh  panitia TPS dan
9. Panitia TPS tidak lagi menyuruh pemilih untuk mencelupkan tangan nya kedalam botol tinta namun dengan sendiri nya panitia TPS akan meneteskan tinta ke tangan pemilih,  kemudian pemilih diwajibkan  untuk kembali  kerumah masing-masing dan tidak diperkenankan untuk kumpul diarea TPS.
Demi  terciptanya  kesehatan  dan  pengendalian  wabah  virus Covid-19 berdasarkan  wawancara  penulis  kepada komisioner  KPU  Kota  Bandar  Lampung  yaitu  Bapak  Deddy  Amrullah  ia  mengatakan  bagi  suatu  daerah  bilamana diketahui  pada  suatu  wilayah  tertentu  yang  tidak  mempunyai  fasilitas  untuk  melakukan  pemeriksaan rapid  test ,  bisa menggunakan surat  keterangan bebas  gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
Bagi  pemilih  yang  diketahui  mempunyai  suhu  tubuh  37,3  derajat Cellcius atau  diatasnya  maka  petugas  TPS setempat akan mempersilahkan kepada pemelih tersebut untuk menyalurkan hak suara nya di bilik khusus yang sudah dipersiapkan namun dengan mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan berdasarkan protokol kesehatan yaitu :
Lintje  Anna  Marpaung,  Baharudin,  Anggalana  dan  Muhammad  Affandi,  Analisis  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala Daerah  Dimasa  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)
1. Bagi  seorang  Pemilih  yang  ketika  diperiksa  suhu  tubuhnya  diketahui  di  atas  37,3  derajat cellcius maka  petugas TPS  setempat  akan  mengarahkan  pemelih  tersebut  untuk  dapat  menggunakan  hak  suaranya  di  bilik  khusus  yang disiapkan oleh petugas.
2. Kemudian  Pemilih  dapat  mengisi  formulir  model  C  yang  sudah  disiapkan  dan  daftar  hadir  pemilih  serta menuliskan  nama  pendamping  yang  dapat  dipercaya  dalam  hal  ini  petuhas  KPPS  pada  formulir  C.  Pendamping- KWK dibantu oleh anggota KPPS.
3. Diwajibkan kepada KPPS yang mendampinggi untuk menggunakan  sarung tangan plastik yang sekali pakai pada proses  membantu  pemilihan  yang  menggunakan  hak  suaranya  di  bilik  khusus  yang  disediakan  oleh  panitia  TPS, dengan didampingi orang yang dipercaya oleh pemilih atau dibantu oleh anggota dari KPPS.
4. Setelah mendampinggi pemilih tersebut selesai menyalurkan  hak suaranya maka petugas  KPPS akan meneteskan tinta pada jari pemilih tersebut. Pemilih tersebut akan dilayani di luar TPS yang dekat dengan bilik suara khusus.
5. Kemuddian  pemilih  diharuskan  membuang  sarung  tangan  plastik  sekali  pakai  dan  pemilih  diharuskan  untuk mencuci tangan pada tempat yang sudah dipersiapkan.
Dalam pemilihan dimasa pandemi Covid-19 ini hak suara yang dimiliki oleh rakyat sebagai sarana demokrasi di Daerah dengan melakukan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Tidak  tebang  pilih  untuk  siapa  saja  yang  bisa  memilih,  untuk  masyarakat  yang  diketahui  terpapar  virus  korona  dan diwajibkan  untuk  mengisolasi  diri  diwajibkan  untuk  tidak  hadir  atau  mendatangi  TPS  tempat  pemilih  melakukan isollasi mandiri, namun petugas KPPS akan membantu pemilih dengan cara akan mendatangi ketempat atau kerumah Pemilih  tersebut  dengan  adanya  persetujuan  dari  saksi  dan  panwaslu  Kelurahan/Desa  atau  Pengawas  TPS,  dengan mengedepankan asas-asas Pemilihan Umum Kepala Daerah yaitu asas rahasia yang dijamin kerahasian hak pilih dari pemilih,  bagi  petugas  yang  membantu  dalam  Memberikan  layanan  kepada  Pemilih  isolasi  wajib  melaksanakan protokol  kesehatan,  sedangkan  mekanisme  pemilihan  terhadap  pasien  yang  positif Covid-19 yang  berada  di  rumah sakit.
1. Hal  utama  penyelenggara  KPU  Kabupaten  atau  Kota  akan    dibantu  oleh  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  atau  yang disingkat  PPK  atau  PPS,  kemudian  pihak rumah  sakit  dan  anggota  Gugus  Tugas Covid-19 akan  mendata  berapa banyak pemilih yang akan mencoblos sebelum hari pemilihan.
2. setelah itu KPU Kabupaten atau Kota akan saling berkordinasi kepada pihak rumah sakit  untuk dapat membentuk KPPS yang terdapat tiga orang pegawai rumah sakit.
3. kemudian sesudah KPPS yang dibentuk dari pihak rumah sakit maka  penggunaan hak pilih terhadap pasien dapat dilakukan dari mulai pukul 12.00 WIB sampai selesai.
4. kemudian diwajibkan bagi anggota yang terlibat untuk membawa perlengkapan pemungutan suara, dan mendatangi pemilih  yang  bersangkutan  dengan  menggunakan  alat  protokol  kesehatan  berupa  masker,  sarung  tangan  dan keperluan lainnya.
Sementara  kepada  pemilih  yang  diketahui  sebagai  yang  statusnya  orang  dalam  pantauan  atau  yang  disingkat ODP serta pasien dalam pengawasan atau yang disingkat PDP, maka mekanisme pengunaan hak pilihnya ialah KPPS akan  mendatangi  mereka  dengan  adanya  persetujuan  dari    saksi  maupun  PPL  dan  PPS  dengan  mengedepankan  asas kerahasian pemilih.
Dengan  demikian  bahwa  dapat  diketahui  pelaksanaan  pemilukada  tahun  ini  sangatlah  berbeda  dari  tahun sebelumnya  dikarenakan  tahun  ini  diadakan  ditengah  wabah  pandemi Covid-19 yang  hampir  menyerang  seluruh dunia, meskipun terjadinya pro maupun kontra dalam pelaksanaan pemilukada tersebut namun ini bisa sebagai suatu pelajaran tersendiri bagi bangsa Indonesia bagaimana indonesia mampu untuk melaksanakan pemilihan umum Kepala Daerah meskipun di tengah pandemi Covid-19 yang memiliki prosedur rumit dan biaya yang mahal.
Bagaimana  dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  penyelengaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  kota  Bandar Lampung
Wabah  Pandemi Covid-19 yang  diberitakan  berasal  dari  provinsi  Cina  kini  berdampak  diberbagai  sektor kehidupan  bernegara,  penyebaran  yang  begitu  cepat  dan  kurang  nya  alat  kesehatan  menjadikan  wabah  pandemi  ini menimbulkan efek yang begitu besar ini bisa dilihat dengan diberlakukan nya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang  disingkat  PSBB  dan  hampir  diberlakukan  diseluruh  wilayah  indonesia  sehingga  menimbulkan  efek  diberbagai sektor, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, maupun dalam bidang ketatanegaraan.
Tahun  2020  sebagai  ajang  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  yang  digadang-gadang  akan  dilaksanakan  pada bulan  september  2020  terpaksan  harus  dilakukan  penundaan  sampai  bulan  Desember,  penundaan  pemilihan  Kepala Daerah ialah salah satu dampak pandemi Covid-19 yang dialami oleh KPU, peserta Calon dan masyarakat, jika dilihat
Lintje  Anna  Marpaung,  Baharudin,  Anggalana  dan  Muhammad  Affandi,  Analisis  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala Daerah  Dimasa  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)
dari  keputusan  KPU  Tahun  2020  hanya  terdapat  empat  hal  yang  harus  ditunda  terkait  jadwal  pelaksanaan  yaitu meliputi  pelantikan  panitia  pemungutan  suara,  verifikasi  syarat  dukungan  calon  perseorangan,  pembentukan  Panitia Pemuktahiran  Data  Pemilih,  serta  pemuktahiran  dan  penyusunan  daftar  pemilih  melihat  kedalam  muatan  isinya tersebut,  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  tersebut  hanya  sebatas  kepada  penundaan  penyelenggaraan teknis Pemilukada sampai tahap penetapan daftar pemilih.
Dampak penundaan penyelenggaraan memang sedikit memberikan efek  yang positif bagi  partai politik karena penundaan ini memberikan waktu yang lebih Panjang untuk berpikir kembali terkait proses perekrutan Calon Kepala Daerah Yang dianggap mampu bersaing terhadap lawan calon politik yang lain, dan juga  adanya waktu kepada calon independen  untuk  menyiapkan  persyaratan  dukungan  sebagai  calon  yang  maju  perseorangan,  tiga  bulan  waktu penundaan harus digunakan benar-benar oleh partai politik atau calon yang maju perseorangan.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  ketua  KPU  Kota  Bandar  Lampung  yaitu  bapak  Dedy  Triyadi mengatakan  dampak  wabah  pandemi Covid-19 memang  merubah  jadwal  kegiatan  penyelenggaraan  yang  sudah ditetapkan  pada  jadwal  sebelumnya  seperti  halnya  yang  paling  signifikan  pada  masa  kampanye  yang  sebelumnya dalam  PKPU  tentang  kampanye  diperbolehkan  untuk  setiap  calon  melaksanakan  kegiatan  rapat  umum,  pertemuan terbatas, Pertemuaan tatap muka maupun kegiatan budaya dan olahraga namun dikarenakan terjadinya wabah pandemi Covid-19 KPU mengeluarkan PKPU yang mengatur tentang masa kampanye,  bahwa dalam peraturan tersebut hanya terdapat 3 metode  kampanye  yang diperbolehkan oleh KPU bagi setiap calon yang bisa  dilakukan,  tentu  saja  hal ini untuk  menghindari  terjadinya  penyebaran  virus  pandemi Covid-19 hal  pertama  yaitu  mengenai  pertemuan  terbatas jumlah massa hanya dibatasi menjadi 50 orang dan dapat dilakukan didalam ruangan dengan jumlah massa tidak boleh lebih  dari  50  peserta,  yang  ke  dua  terkait  pertemuan  tatap  muka  atau  dialog  kegiatan  ini  dapat  dilakukan  didalam gedung  atau  diluar  Gedung  tentu  saja    dengan  mengedepankan  protokol  kesehatan  salah  satunya  pembatasan maksimal Yang hadir tidak boleh lebih dari 50 orang, Kemudian yang ketiga terkait penyebaran bahan-bahan peraga kampanye  seperti  baliho  atau  famflet  yang  dibatasi  selama  71  hari  pada  masa  kampanye  yang  diberlakukan  dari  26 September sampai 5 Desember, dalam masa kampanye tersebut KPU memfasilitasi  yang terdiri dari pemasangan alat kampanye dan  alat peraga  kampanye seperti  poster atau baliho sampai KPU juga memfasilitasi debat  kandidat  yang dimulai dari Calon walikota hingga pasanagan Calon.
Dampak lain yang timbul diakibatkan pandemi Covid-19 ialah prosedur yang lebih rumit dan biaya yang lebih mahal  dari  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  sebelumnya  ini  dikarenakan  setiap  pemilih  diwajibkan  untuk menggunakan  alat  perlengkapan  protokol  kesehatan  contoh  berupa  masker  dan  sarung  tangan  untuk  dapat berpartisipasi  dalam  pemilihan  di  Tahun  2020,  selain  itu  petugas  disetiap  TPS  juga  diwajibkan  untuk  mengikuti peraturan protokol kesehatan, penyebab tersebut menjadikan onkos biaya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 lebih mahal  dibandingkan  pemilihan  Kepala  Daerah  sebelumnya,  pembelian  alat-alat  seperti  masker,  sarung  tangan, hand sanitizer dan yang terkait mengenai protokol kesehatan menyebabkan bertambahnya onkos Pemilihan Kepala Daerah, meskipun pemerintah berniat untuk dapat menghemat anggaran disemua sektor selama wabah pandemi Covid-19 . Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  ketua  KPU  kota  Bandar  Lampung  yaitu  bapak  Dedy  Triyadi mengatakan  dampak  wabah  pandemi Covid-19 bukan  hanya  menimbulkan  dampak  yang  negatif  terhdap  pemilihan Calon Kepala Daerah Namun terdapat juga dampak positif menurut Dedy Triyadi adanya kenaikan tingkat partisipasi dikalangan masyarakat sebanyak 3 persen sehingga menjadi 69,17 persen, meskipun terjadi pro dan kontra namun hal tersebut  tidak  mengurangi tingkat  kehadiran  pemilih,  jumlah  kenaikan  pemilih  tersebut  tentu  bukan  tanpa  alasan berdasarkan  wawancara  tersebut  Dedy  Triyadi  mengatakan  bahwa  ketatnya  pelaksanaan  protokol  kesehatan  yang dilakukan  oleh  KPU  Kota  Bandar  Lampung  disetiap  TPS  menjadikan  masyarakat  percaya  dan  siap  untuk  dapat berpartisipasi  secara  langsung  dalam  pemilihan  umum  Kepala  Daerah  di  Kota  Bandar  Lampung  dan  juga  kenaikan tersebut diikuti dengan kenaikan dari para pemilih pemula yang didapati oleh KPU dalam coklit beberapa waktu lalu.
Karena  dampak  kenaikan  tersebutlah  menjadi  sebab  KPU  Kota  Bandar  Lampung  untuk  membuat  suatu terobosan  terbaru  dengan  menggunakan  aplikasi  yang  dibuat  oleh  KPU  Kota  Bandar  Lampung  ysng  bernama Gelombang Demokrasi yang dapat diakses penguna  smartphone  android dan menjadi  sarana  aplikasi yang dijadikan sosialisasi  oleh  KPU  kepada  pemilih  di  Kota  Bandar  Lampung  dan  juga  diikuti  dengan  adanya  aplikasi  E-rekap sebagai aplikasi penghitungan suara real kount dari KPU yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat.

## Kampanye yang Berbeda
Pada  Pemilihan  Calon  Kepala  Daerah  di  Tahun  sebelumnya    setiap  calon  akan  berkampanye  dengan mengumpulkan  massa  pada  suatu  titik  tertentu  yang  sudah  ditargetkan  oleh  Calon  Kepala  Daerah  namun  pada pemilihan  Tahun  2020  ini  yang  diselenggarakan  dalam  keadaan  yang  berbeda  karena  dilaksanakan  di  tengah  wabah Covid-19 tentu  harus  mengikuti  aturan  berdasarkan  protokol  kesehatan  Sebagai  salah  satu  bentuk  upaya  untuk  tidak menimbulkan penyevaran virus Covid-19 .
Lintje  Anna  Marpaung,  Baharudin,  Anggalana  dan  Muhammad  Affandi,  Analisis  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala Daerah  Dimasa  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)
Dalam  proses  pemilihan  umum  maupun  itu  pemilihan  presiden  ataupun  pemilihan  Kepala  Daerah  unsur kampanye  bagi  setiap  pasangan  calon  sangat  penting  namun  pada  Pemilukada  Tahun  ini  setiap  calon  akan  dihadapi dengan bentuk kampanye yang berbeda dari sebelumnya ini dikarenakan adanya batasan-batasan tertentu yang sudah ditentukan,  padahal  sesungguhnya  bagi  calon  Kepala  Daerah  sangat  penting  untuk  bisa  mengumpulkan  massa  agar mendapatkan  dukungan  secara  langsung  dikarenakan  kampanye  merupakan  hal  yang  sah  dalam  melakukan pengumpulan massa.
Namun dengan merebaknya wabah pandemi covid-19 tentu saja akan ada sedikit perubahan khususnya di Kota Bandar  Lampung  bila  dilihat  dalam  Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  25  tahun  2020  kampanye  yang dilakukan  tentu  saja  harus  mengikuti  protokol  kesahatan  seperti  dalam  perwali  tersebut  ditetapkan  kegiatan berkampanye  hanya  diberikan  maksimal  3  kali  yang  dilaksanakan  pada  setiap  kelurahan  pada  masa  kampanye  yang dimulai  dari  tanggal  26  September  2020  hingga  5  Desember  2020,  batasan  3  kali  berkampanye  dirasakan  cukup ditengah  situasi  yang  abnormal  seperti  ini  meskipun  situasi  abnormal  dikarenakan  pandemi Covid-19 yang menimbulkan  kesulitan  bagi  para  pihak  tak  terkecuali  calon  kepala  Daerah,  namun  meskipun  pemilukada  di  tengah wabah  pandemi Covid-19 ,  serta  di  ikuti  dengan  kemajuan  teknologi  dapat  mendorong  setiap  calon  Kepala  Daerah untuk berkampanye dengan tidak mendatangkan massa yang banyak.
Namun  setiap  calon  kepala  Daerah  dapat  menggunakan  aplikasi  atau  media  massa  seperti  mengiklankan  atau berkampanye  dengan  menjelaskan  visi  misi  nya  melalui  aplikasi  yang  terkenal  seperti  facebook,  instagram  maupun twitter  dengan  bentuk  kampanye  seperti  itu  selain  tidak  menghamburkan  uang  dan  juga  lebih  praktis  dan  dapat dijangkau oleh siapa pun dari kalangan milenial hingga orang tua, pengunaan teknologi yang maju sebagai pengganti metode  berkampanye  secara  langsung  dengan  tidak  menghadirkan  massa  akan  digantikan  dengan  metode  kampanye yang  lebih praktis dan  hemat dibandingkan tatap muka dengan menghadirkan massa dalam jumlah besar,  hal positif dalam penyelenggaraan Pemilukada Tahun ini bisa dijadikan momentum oleh Calon Kepala Daerah untuk menjadikan sarana aplikasi online atau media massa sebagai sarana berkampanye, menyampaikan narasi politiknya dengan ide dan gagasan yang disampaikan melalui daring secara tenang, aman dan nyaman.
Setiap  calon  Kepala  Daerah  harus  mempersiapkan  diri  dalam  melakukan  inovasi  kampanye  secara  daring, kemungkinan  kampanye  melalui  aplikasi  online  atau  Media  massa  dapat  menjadi  aspirasi  oleh  calon  kepala  daerah dimasa yang akan datang untuk mengurangi kampanye dengan cara mengumpulkan massa, dari pada mengumpulkan banyak  massa  dan  calon  kepala  daerah  hanya  bernarasi  saja  di  atas  pangung  dan  tidak  didengar  oleh  sebagaian pendukung  massa,  namun  hal  Negatif  nya  calon  kepala  daerah  tidak  dapat  mendengarkan  secara  langsung  aspirasi masyarakat pada suatu wilayah yang dijadikan target kampanye.
Dalam hal  kampanye sendiri di Kota Bandar Lampung memang sebenarnya Pmerintah Daerah tidak melarang dan  membolehkan  untuk  mendatangkan    massa  kampanye  di  masa  wabah  pandemi covid-19, ini  bisa  dilihat  dalam peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 tahun 2020 tetapi ada batasan-batasan Tertentu hanya membolehkan berkampanye dengan waktu maksimal 30 menit pada setiap titik lokasi kampanye bagi setiap peserta calon dan dalam perwali tersebut untuk massa dibatasi hanya berjumlah peserta paling banyak 50 orang dan adanya pelarangan untuk tidak melakukan tatap muka dari rumah ke rumah dalam kampanye.
Kampanye  dengan  menghadirkan  massa  tentu  sudah  diketahui  sejak  lama  sebagai  ajang  kampanye  politik transaksional saja yang membagi-bagikan uang  kepada massa bentuk sebagai politik  imbalan atau timbal balik serta jauh  dari  ide  dan  gagasan  yang  akan  disampaikan  oleh  calon  Kepala  Daerah,  diharapkan  pemilihan  Tahun  2020 dimasa pandemi Covid-19 ini dapat mengubah metode gaya baru dalam cara berkampanye bagi para kandidat dimasa yang  akan  datang  karena  dinilai  lebih  efektif  dan  terjangkau  kepada  masyarakat  serta  tanpa  disadari  akan  membuat anak-anak milenial menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pemilihan umum dibandingkan hanya orasi disuatu tempat, dan  disinilah  tim  pemenangan  calon  akan  dituntut  lebih  inovatif  dan  kreatif    dalam  melakukan  kampanye  melalui media sosial.

## SIMPULAN
1. Mekanisme  pemilihan  Kepala  Daerah  di  Tahun  2020  yaitu  dimulai  dari  masyarakat  yang  memiliki  suhu  normal wajib  menggunakan  masker,  melakukan  cuci  tangan  yang  sudah  disiapkan  oleh  TPS  setempat  dengan menggunakan  Hand  Sanitizer,  menggunakan  sarung  tangan  sekali  pakai,  dicek  suhu  tubuh  nya  dengan menggunakan Thermo Gun, menunggu giliran dengan menerapkan physical distancing, dipangil oleh petugas TPS, Setelah  melakukan  pemberian  suara  maka  pemilih  diwajibkan  untuk  membuang  sarung  tangan  plastik  yang diberikan  oleh  petugas  TPS  pemilih  dipersilakan  untuk  mencuci  tangan  nya  kembali  ditempat  yang  sudah disediakan  setelah  itu  petugas  akan  meneteskan  tinta  ke  tangan  pemilih,  kemudian  pemilih  diwajibkan  untuk kembali  kerumah  masing-masing  dan  tidak  diperkenankan  untuk  kumpul  diarea  TPS,  kemudian  untuk  pemilih yang  memiliki  suhu  37,3  derajat celcius pemilih  memiliki  bilik  khusus  yang  diarahkan  oleh  petugas,  kemudian
Lintje  Anna  Marpaung,  Baharudin,  Anggalana  dan  Muhammad  Affandi,  Analisis  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala Daerah  Dimasa  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)
Pemilih  dapat  mengisi  formulir  sudah  disiapkan  dan  daftar  hadir  pemilih  ,  KPPS  akan  mendampinggi  untuk menggunakan  sarung  tangan  plastik  sekali  pakai  pada  proses  membantu  pemilihan,  setelah  pemilih  selesai menyalurkan  hak  suaranya  maka  petugas  KPPS  akan  meneteskan  tinta  pada  jari  pemilih  tersebut.  Kemudian pemilih  diharuskan  membuang  sarung  tangan  plastik  sekali  pakai  dan  pemilih  diharuskan  untuk  mencuci  tangan pada tempat yang  sudah dipersiapkan dan kembali, untuk pemilih yang terpapar virus Covid-19 atau pemilih yang melakukan rawat inap pemilih tersebut akan dilayani dengan cara petugas KPPS didampingi saksi akan menuju di mana pemilih tersebut melakukan isolasi atau rawat inap.
2. Dampak  Positif  yang  dialami  oleh  KPU  Kota  Bandar  Lampung  ialah  terjadinya  jumlah  kenaikan  pemilih  yaitu berjumlah tiga persen kenaikan ini yang menjadikan KPU Kota Bandara Lampung membuat suatu aplikasi sebagai sarana  sosialisai  kepada  masyarakat  untuk  dapat  mengakses  informasi  secara  cepat  dan  transparan  kepada masyarakat  selain  itu  dampak  positif  bagi  calon  partai  politik  ialah  untuk  bisa  berpikir  kembali  untuk  merekrut calon  Kepala  Daerah  yang  diangap  mampu  untuk  bersaing  dan  memajukan  Kota  Bandar  Lampung  kemudian kepada calon independen dapat menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon yang maju perseorangan dengan jangka waktu yang lebih lama.
Dampak  Negatif  dilakukan  penundaan  Pemilukada  sampai  bulan  Desember,  yang  sebelumnya  bulan September  selain  itu  ditunda  jadwal  pelaksanaan  meliputi  pelantikan  panitia  pemungutan  suara,  verifikasi  syarat dukungan  calon  perseorangan,  pembentukan  Panitia  Pemuktahiran  Data  Pemilih,  serta  pemuktahiran  dan penyusunan  daftar  pemilih  dan  prosedur  pelaksanaan  lebih  rumit  yang  dialami  oleh  pemilih  karena  diwajibkan untuk  melakukan  prosedur  sesuai  protol  kesehatan  dan  biaya  yang  lebih  mahal  dari  Pemilihan  Kepala  Daerah sebelumnya  karena  pengunaan  alat  protokol  kesehatan  menjadi  biaya  tambahan  dalam  pelaksanaan  pemilihan Kepala Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hendra Budiman, Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu . Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015. Lintje  Anna  Marpaung, Revitalisasi  Hukum  Otonomi  Daerah  Prospektif  Kepentingan  Daerah,  Aura, Bandar Lampung, 2016.

## Jurnal
Farahdiba  Rahma  Bactiar.  2014. Pemilu  Indonesia:  Kiblat  Negara  Demokrasi  dari  Berbagai  Representasi .  dimuat pada Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No. 1, 2014 Janpatar  Simamora.  2011. Eksistensi  Pemilukada  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Pemerintahan  Daerah  yang Demokratis . Volume 23, Nomor 1, Februari 2011