• KGPH.  Haryomataram Masalah "Kejahatan Perang",  "Penjahat Perang" dan Penanganan "Penjahat Perang"
• Fadillah Agus Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM ke Dalam Doktrin,  Pendidikan,  Latihan dan Operasi Militer
• Bhatara lbnu Reza Analisis terhadap  Kejahatan
di Aceh
(Kasus Penyilangan Rumah
• Rudi M . Rizki
Beberapa Catalan tentang  Pengadilan  Pidana lnternasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan  Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran  Berat HAM
• Konven � tentang Larangan atau  Pembatasan
PenQgunaan Senjata Konvensional yang Dianggap Dapat Memmbulkan Luka yang  Berlebihan atau Menimbulkan Akibat yang Membabi-buta (10 Oktober 1980) dan Amandemen Pasal 1 (21 Desember 2001)
• Sekilas  Darfur
• Kasus Darfur
• Mahkamah  Pidana  lnternasional (International Criminal Court)
oleh:
s  u UKUM HUMANITER DAN HAM (terlSJ
UM UNIVERSIIJ>.S TRISA�T.
Diterbitkan atas kerja sama dengan:
ICRC Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross)

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi Hukum Humaniter  dan HAM (terAs) Fakultas Hukum  Universitas  Trisakti  Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby  Mutis
Dewan Redaksi  Kehormatan: Prof  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof  Timothy  L.  H.  McCormack Prof  Dr. F. Sugeng Istanto,  S.H.
Prof  Dr. Andi  Hamzah,  S. H. Michael  Cottier,  LL.M. Brigjen.  TNI (Purn)  PL T.  Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M. Rudi  M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.
Pemimpin Redaksi Arlina  Permanasari,  S.H.,  M.H.
Anggota  Redaksi: Andrey  Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji  Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S.Sos. Supriyadi,  S.E.

## Alamat Redaksi:
Pusat  Studi  Hukum Humaniter  dan HAM (terAs) FH-USAKTI
JI.  Kyai  Tapa  No. 1 Gedung H  Lt. 5 Kampus  A  Grogol  Jakarta
11440
Tlp./Faks.: (021) 563-7747
E-mail:  terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal  Hukum  Humaniter terbit setiap enam  bulan  pada  bulan  April dan  Oktober

## EDITORIAL

## Para  pembaca yang terhormat,
Segala  puji  hanya  ditujukan  kepada Allah  Subhanahu  Wata'ala yang selalu memberikan  rahmatNya  sehingga JURNAL HUKUM HUMANITER ini  pada akhirnya dapat diterbitkan.
Pada edisi ini, topik utama masih membahas mengenai kejahatan perang sebagai  bagian  dari  praktek  negara,  khususnya  di  mana  mahkamah m i l iter  i nternasional  pernah  d ig e l a r.  Melengkapi  h a l   tersebut, dikemukakan aturan mengenai kejahatan perang di dalam tiga ordonansi pada zaman Hindia Belanda sebagai suatu perbandingan. Adapun, pada tataran  implementasi  di  Indonesia,  dikemukakan  mengenai  integrasi hukum  humaniter  yang  dilakukan  oleh jajaran  TNI,  serta  prakteknya ketika  terjadi  konflik di  Nanggroe Aceh  Darrussalam.
Pada  bagian  "Kolom"  dikemukakan  terjemahan  Konvensi  mengenai Senjata-senjata Konvensional Tertentu ( 1980) beserta amandemennya (200 1) yang  kedudukannya  cukup penting sebagai salah  satu  sumber hukum humaniter. Di samping itu, telah menjadi komitmen redaksi pula bahwa,  mulai  edisi  ini,  akan  dipaparkan  tentang  Mahkamah  Pidana Internasional (International Criminal Court). Kali ini memuat mengenai struktur organisasi,  kronologis  perjalanan dan  kasus  Darfur yang  kini sedang diperiksa  oleh  Mahkamah tersebut.
Sebagai  informasi,  perlu  kami  sampaikan  bahwa  JU RNAL  HUKUM HUMANITER akan terbit setiap bulan April dan Oktober. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada International Committee of the Red Cross ( ICRC)  ya ng  tetap  berkom itmen  penuh  untu k  mendukung penerbitan  edisi  ke  dua  ini.  Akhirnya,  kami  mengharapkan  masukan dari  segenap  pembaca,  ba ik  berupa  naskah,  kritik  maupun  sara n konstruktif lainnya.  Selamat membaca.

## Redaksl

## DAFTARISI

## ARTIKEL
1 .   KGPH  .  Haryomataram Masa l a h   " Keja hata n  Pera ng",  " Penjahat  Perang"  d a n
Penanganan "Penjahat Perang" . ...... . . ........ . . .............. . ..............  212
2.  Fadillah Agus
Mengintegrasikan  Hukum  Humaniter  dan  HAM  ke  dalam Doktrin, Pendidikan, Latihan dan Operasi  Mi liter .. .... .. .. .. .. ....  241

## 3.  Bhatara  Ibnu Reza
Analisis terhadap Kejahatan  Perang di Aceh (Kasus Penyi­ langan Rumah Warga) ..... . . . . ... . . . . . ....... . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . .... . . . . . . . .   264
4.  Rudi M. Rizki Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana  Internasional
Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara  dalam  Pelanggaran Berat HAM . . . . . .   277

## KOLOM
1 .   Konvensi  tentang  Larangan  atau  Pembatasan  penggunaan
Senjata  Konvensional  yang  Dianggap  Dapat  Menimbulkan
Luka  ya ng  Berlebihan  ata u  Menimbulkan  Akibat  ya ng Membabi-buta  (20 Oktober  1980) dan Amandemen  Pasal  1 (21 Desember 2001) . ...... ........... ............. . . . . . . ........... . . ....... . . . . . .   285 2.  Seki las Darfur . .. . . ... .. .... . . .... .............. .  ..... .... ... ... ..... .  .. ... . .. . . .. .. . . ...  306 3.  Kasus Darfur . . ....... .......... ... . .......... . ... . . . . . . ........ ............ . . ... . . .....  317 4.  Mahkamah Pidana Intemasional (International Criminal Court) 369

## KASUS DARFUR

## A. Kronologls  Penng Saudara di Darfur
Akar konflik di Darfur sangat kompleks. Terlebih lagi perseteruan a ntar  suku  terjadi  ka rena  sa l i n g   menyerang,  tersed ia nya persenjataan  modern  serta  faktor-faktor  lainnya  yang  berkaitan dengan  identitas  suku,  pemerintahan  dan  desakan  dari  gerakan pemberontak bersenjata yang mendapat dukungan dari suku-suku tertentu.1
Konfl ik  di  Da rfu r  antara  Pemerintah  Sudan  dengan  dua kelompok  pemberontak  bersenjata  yang  terorganisir yaitu Sudan Liberation  Movement/Army (Gerakan  Pembebasan  Sudan,  untuk selanjutnya  disingkat  dengan  SLM/ A)  dan Justice  and  Equality Movement (Gerakan  Kesetaraan  dan  Keadilan,  untuk selanjutnya disebut dengan JEM). Tanpa ada  kaitan, kedua kelompok tersebut menyatakan alasan yang  sama  untuk melakukan pemberontakan, termasuk alasan terpinggirkannya mereka dari  sisi  sosial ekonomi dan  politik.  Terlebih  lagi  para  anggota  gerakan  pemberontak sebagian besar berasal dari kelompok penjaga desa setempat dari suku-suku tertentu yang telah dibentuk sebagai suatu reaksi atas meningkatnya  serangan  dari  suku  lai nnya .  Kedua  kelompok pemberontak telah menyatakan dengan jelas agenda politiknya yang meliputi Sudan secara  keseluruhan.
Telah  diketahui  secara  umum  bahwa  gerakan  pemberontak memulai kegiatan militernya  pertama  kali  pada tahun 2002  dan  di awal tahun 2003 mereka berhadapan langsung dengan para polisi saat mereka akan merampas persenjataan dan properti Pemerintah. Serangan tersebut mengejutkan  Pemerintah  namun tidak tampak ada nya  balasa n ,   bahkan  Pemerinta h  menganggap  ba hwa pemberontakan tersebut merupakan  masalah  militer yang serius.
Terdapat  indikasi  bahwa  Pemerintah  mulai  menduga  bahwa Chad terlibat dalam krisis ini. Untuk mencari solusi dari  krisis maka
1 Report of the  International  Commission  Inquiry on Darfur to the United  Nations Secretary-General, Geneva, 25 January 2005,  him.  22,
to
JURNAL HUKUM  HUMANITER,. Vol. 1, No . 2
Presiden El-Beshir mengunjungi El Fashir, ibukota Darfur Utara pada bulan  April  2003  untuk  berjumpa  dengan  Presiden  Chad,  Idriss Deby,  bersama para politisi dan kepala-kepala suku di Darfur. Kepada Presiden El-Beshir, Presiden Deby menjamin bahwa Pemerintah Chad tidak terlibat dalam konflik tersebut.
Bulan  Maret  2003  para  pem beronta k  menyera ng  i nsta lasi Pemerintah di Kutum, Tine dan El Fashir, termasuk bandara militer di El Fashir yang dihancurkan pesawatnya serta membunuh beberapa tentara di  sana.  Seorang  komandan Angkatan Udara kemudian ditangkap oleh para  pemberontak dan  ditahan selama  kurang  lebih  3  bulan  lamanya. Walaupun ada upaya  Pemerintah, namun akhirnya komandan tersebut dibebaskan justru setelah mediasi antar suku dilakukan.
Sebagian  besar  lapora n   meng indikasikan  bahwa  Pemerintah dikejutkan  dengan  intensitas  serangan  karena  tidak  siap  dengan konfrontasi serangan gencar militer seperti itu. Terlebih lagi perampasan terhadap  persenjataan  Pemerintah  telah  memperkuat  posisi  para pemberontak. Masalah bertambah karena nampaknya Pemerintah tidak mempunyai militer yang cukup di daerah konflik karena sebagian besar ditempatkan  di  wilayah  Selatan  Sudan.  Sementara  yang  bertugas  di Darfur  lebih  banyak ditempatkan  di  pusat-pusat  kota.  Setelah  terjadi serangan  terhadap  pos  polisi  desa,  Pemerintah  memutuskan  untuk menarik  polisinya  dari  pusat-pusat  kota.  Ini  berarti  Pemerintah  tidak mempunyai  kendali de  facto terhadap wilayah  pedesaan dimana  para pemberontak berbasis. Masalah Pemerintah bertambah karena Angkatan Bersenjata  Sudan  sebagian besar terdiri dari  orang-orang  Darfur yang tentu saja enggan untuk bertempur melawan "saudara sendiri".
Dari  bukti-bukti  yang  ada  serta  dari  sejumlah  sumber  d a ri Pemerintah  sendiri,  tampak  bahwa  ancaman  militer  berasal  dari  dua gerakan  pemberontak  serta  kurangnya  kapabilitas  militer  di  Darfur, sehingga Pemerintah meminta suku-suku di tempat itu untuk membantu melawan  para  pem berontak.  Dengan  cara  demikian  Pemeri nta h mengexploitasi ketegangan antara  suku-suku yang  berbeda.
Menanggapi permintaan Pemerintah yang seperti itu, hampir semua suku  Arab  yang  nomaden  yang  berharap  dapat  tinggal  menetap, melanggar  batas  kewilaya h a n .   M u ng ki n   mere ka  berharap  ada kesempatan  untuk  mendapatkan  tanah.  Seorang  pegawai  senior
pemerintah  yang  terlibat  dalam  rekrutmen,  mengatakan  bahwa  para pemimpin suku  dibayar dalam  bentuk  bantuan  pinjaman  dan  hadiah­ hadiah untuk merekrut penduduk serta menyediakan orang-orang yang bersedia untuk direkrut. Pemerintah juga membayar gaji beberapa staf Popular Defence Forces (PDF) melalui para pemimpin suku dengan uang Negara.  Pemerintah tidak menerima rekrutmen dari semua suku.
Seorang  pemimpin  suku  Masaalit  mengatakan  bahwa  sukunya menyed iakan  hampir  seribu  orang  u ntuk  PDF  tetapi  Pemeri nta h menolaknya.  Mungkin ada anggapan  bahwa  rekrutmen tersebut dapat digunaka n   sebagai  kesempatan  untuk  memperoleh  senjata  dan kemudian mereka berbalik arah melawan Pemerintah. Beberapa laporan juga  mengindikasikan bahwa orang-orang  asing  dari  Chad,  Libya  dan negara-negara  lain, menanggapi  permintaan pemerintah tersebut dan Pemerintah lebih suka merekrut mereka.
Upaya-upaya untuk mencari solusi politik atas konflik mulai dilakukan sejak awal Agustus 2003 saat Presiden Deby dari Chad bertemu dengan para wakil Pemerintah serta para pemberontakdi Abeche tanpa dihadiri JEM yang menolak ikutserta karena menganggap mediasi yang dilakukan oleh  orang-orang  Chad  berat  sebelah.  Pertemuan  itu  ditandatangani pada  ta nggal  3  September  2003  ya ng  menyetuj ui  penghentian permusuhan dalam 45  hari.  Beberapa  perundingan dilakukan setelah itu atas mediasi Chad. Pada tanggal 8 April 2004 Pemerintah  bersama dengan SLM/A dan JEM menandatangani persetujuan gencatan senjata untuk kemanusiaan, kemudian di N'Djamena pada tanggal 28 Mei 2004 ditandatangani  persetujuan  atas  modalitas gencatan  senjata .  Setelah itu dilakukan pembicaraan damai di Addis Ababa, Ethiopia dan di Abuja, Nigeria  atas  mediasi  Uni Afrika.  Kemudian  pada  tanggal  9  November 2004,  berte m pat  di  Abuja,  Pemerinta h   dan  SLM/ A  serta  J E M mena ndata n g a n i   dua  protokol,  perta ma  mengenai  perba i ka n kemanusiaan  dan  kedua  mengenai  peningkatan  keamanan d i  Darfur. Dalam  negosiasi  selanjutnya,  para  pihak  tidak  da pat  mengatasi perbedaan diantara mereka dan tidak mengidentifikasi suatu solusi yang menyeluruh  atas  konflik  yang  terjadi.
Sela in negosiasi politik, Uni Afrika juga berperan sebagai pemimpin dalam perundingan, yakni melalui African Mission in  Sudan (Misi Afrika di Sudan, untuk selanjutnya disebut dengan AMIS)2, yang mencari solusi dan  memantau  gencatan  senjata  melalui African  Union  Cease-Fire
2 Ibid, him  14.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol.  1, No. 2
Commission  in  Darfur (Komisi  Uni  Afrika  untuk  Gencatan  Senjata  di Darfur) termasuk menempatkan  para  pengawas.  Selain  upaya-upaya tersebut  dan  penandatanganan  beberapa  protokol,  pertarungan  dan pelanggaran terhadap gencatan senjata dilaporkan tetap  berlangsung dalam  bulan Januari  2005  antara  para  pemberontak dan  Pemerintah serta  milisinya.
Terlepas dari  pertarungan antara  para  pemberontak di satu  pihak dengan Pemerintah dan Janjaweed di pihak lain, elemen paling signifikan dalam  konflik  adalah  serangan  terhadap  penduduk  sipil  yang  telah menga ra h   pada  perusakan  dan  pem ba ka ra n   sel uruh  desa  dan tersingkirnya  sebagian besar penduduk sipil.

## B.  Pera n  Komisi  Inqu iry  kasus  Da rfu r  kepada  Dewa n Keamanan  PBB yang  disampaikan  di Jenewa,  25 Januari
2005  dalam  rangka  menindaklanjuti  Resolusi  Dewan Keamanan  PBB Nomor 1564 (18 5eptember 2004)
Berdasarkan  Bab VII  Piagam PBB, pada tanggal 18 September 2004, Dewan  Keamanan  PBB  (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  Dewan) mengadopsi  Resolusi  Nomor  1564  yang  meminta  Majelis  Umum  PBB untuk secepatnya membentuk suatu Komisi Penyelidikan Internasional (International  Commission  of Inquiry  on  Darfur, selanjutnya  disebut dengan  Komisi)  untuk  segera  menyelidiki  laporan-laporan  mengenai pelanggaran  terhadap  Hukum  Humaniter  dan  hak  asasi  manusia  di Darfur  oleh  para  pihak  yang  bertikai  serta  menentukan  ada  tidaknya genosida di sana,  dan  mengidentifikasi para  pelaku yang  bertanggung jawab atas  kejahatan tersebut.
Berdasarka n  Resolusi  tersebut  maka  Sekretaris  Jenderal  PBB menugaskan  Antonio  Cassese  sebagai  ketua  serta  Mohamed  Fayek (Mesir),  Hina  Jilani  (Pakistan),  Dumisa  Ntsebeza  (Afrika  Selatan) dan Therese Striggner-Scott (Ghana) sebagai anggota Komisi dan meminta mereka  melaporkan  temuannya  dalam  waktu  tiga  bulan.  Komisi  ini didukung  oleh Sekretariat yang  diketuai oleh Mona Rishmawi  sebagai Direktur Eksekutif, dibantu pula oleh suatu tim peneliti hukum dan suatu tim  investigasi  yang  terdiri  dari  para  investigator,  ahli forensik,  analis militer,  para  investigator  khusus  di  bidang  kekerasan  jender,  yang kesemuanya  ditugaskan  oleh  Sadan  PBB  U rusan  Hak  Asasi  Manusia (the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2

## 321  Kasus Darfur

## UNHCHR).  Komisi  ini  bermarkas  di  Jenewa  dan  mulai  bekerja  pada tanggal 25 Oktober 2004.
Dalam melaksanakan  mandatnya,  Komisi harus memenuhi empat tugas yang dibebankan  kepadanya yaitu :
1 .   melakukan  penyelidikan  laporan-laporan  mengenai  pelanggaran terhadap  Hukum  Humaniter Internasional  dan  hak asasi  manusia di  Darfur yang dilakukan oleh semua pihak yang bertikai;
2.  menentukan ada tidaknya tindak pembunuhan massal (genosida) di  sana;
3.  melakukan identifikasi para  pelaku pelanggaran yang dimaksud;
4.  meyakinkan saran bahwa ada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
Selain  memperhatikan  semua  peristiwa  yang  berkaitan  dengan konflik  yang  sedang  berlangsung  di  Darfur,  Komisi  juga  memberi perhatian khusus pada insiden yang terjadi antara  bulan Februari 2003 hingga  pertengahan Januari 2005.
Tugas  pertama  Komisi sebagaimana yang  tersebut di atas secara tidak  langsung  selain  melakukan  investigasi  atas  dugaan  terjadinya pelanggaran  hukum,  juga  menginvestigasi  "laporan-laporan"  yang dilakukan oleh "semua pihak yang bertikai". Hal ini berarti bahwa Komisi diberi  mandat untuk mencari fakta-fakta atas kemungkinan terjadinya pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  internasional  dan  hukum humaniter  yang  terjadi  di  Darfur.  Dengan  demikian  Kom isi  harus berti ndak  sebagai  suatu  badan  penca ri  fakta  yang  d i mulai  dari mengumpulkan  keterangan dari berbagai  laporan yang diberikan oleh badan-badan lain termasuk Pemerintah, badan-badan PBB, organ-organ dari  organisasi  anta rpemeri ntah,  serta  orga nisasi-organisasi  non pemerintah.
Dari  sudut  pandang  Hukum  Pidana  Internasional,  pelanggaran­ pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  H ukum  Humaniter mungkin saja terjadi. Karakteristik hukum yang seperti itu secara tidak langsung diperlukan dalam tugas Komisi selanjutnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Dewan Keamanan, yaitu :
1 .   menentukan apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan genosida,

## 2.  melakukan identifikasi terhadap para pelaku kejahatan.
Jelasnya,  Komisi  tidak  dapat  memenuhi  tugasnya  apabila  ia sebelumnya tidak mempertimbangkan apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan internasional, dan jika ya, termasuk pada kategori  keja hata n  a pa  (keja hata n  perang,  kejahatan  terhadap kem a n usiaan,  genosida,  ata u  kejahatan  lainnya ) .   Kual ifikasi  ini diperlukan tidak hanya untuk menentukan apakah kejahatan-kejahatan tersebut merupakan genosida, tetapi juga untuk proses identifikasi para pelaku  kejahatan.  Untuk  menyebutkan  orang-orang  yang  dicurigai sebagai  pelaku  kejahatan,  maka penting untuk membatasi  kejahatan internasional yang manakah yang dapat mereka pertanggungjawabkan.
Berdasarkan  mandatnya,  Komisi  ini  mengadakan  dialog  reguler dengan  Pemerintah  Sudan  dalam  pertemuan  khusus  baik  di  Jenewa maupun  di  Sudan.  Komisi  mengunjungi  Sudan  pada  tanggal  7-2 1 November  2004  dan  pada  ta nggal  9-16  Januari  2005  termasuk berkunjung  ke tiga  Negara  Bagian  Darfur.  Dalam penyelidikannya,  tim investigasi berada di Darfur mulai November 2004 hingga Januari 2005. Selama berada di Sudan, Komisi mengadakan pertemuan dengan wakil Pemerintah,  para  Gubernur  Negara-negara  Bagian  Darfur  serta  para pejabat  tinggi  pada  tingkat  pusat,  propinsi  dan  lokal,  para  anggota angkatan bersenjata dan kepolisian, para pemimpin pemberontak, para kepala  suku,  para  penduduk yang  mengungsi,  para  saksi  dan  korban pelanggaran, organisasi  non-pemerintah  dan  perwakilan PBB.
Komisi ini menyerahkan  laporan lengkap temuannya  ke Sekretaris Jenderal  PBB  pada  tanggal  25  Januari  2005.  Laporan  tersebut  berisi tentang  ketentuan-ketentuan  ya ng  harus  dilakuka n   oleh  Komisi, metodogi,  pendekatan  dan  kegiatan  Komisi  serta  penyelidikan  yang dilakukan  oleh  timnya .  Laporan  tersebut  juga  berisi  tentang  latar belakang  sejarah  dan  sosial  terjadinya  konflik  Darfur  serta  rincian pelaksanaan empat tugas-sebagaimana yang telah disebutkan di atas­ yang  ringkasannya  dijelaskan sebagai berikut:

## 1.  Pel a nggara n   terhadap  HAM  d a n   H u ku m   H u m a n lter Intemaslonal
Berkaitan  dengan  mandatnya  untuk  menyelidiki  laporan-laporan mengenai  pelanggaran terhadap Hukum  Humaniter Internasional  dan Hukum  Hak  Asasi  Manusia,  Komisi  secara  seksama  telah  memeriksa
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
laporan  tersebut  dari  berbagai  sumber termasuk  Pemerintah  Sudan, organisasi-organisasi  a ntar-pemerintah,  badan-badan  PBB  serta organisasi-organisasi non-pemerintah.
Dalam  kerjanya,  Kom isi  bergerak  mulai  dari  dua  fa kta  ta k terbantahkan yang berkaitan dengan situasi di Darfur. Pertama, menurut perkiraan  PBB terdapat  1.650.000  orang  pengungsi  di  dalam  wilayah Darfur dan lebih dari 200.000 orang pengungsi yang melarikan diri dari Darfur  ke  negara  tetangganya,  Chad. Kedua, telah  terjadi  perusakan dalam skala yang besar terhadap desa-desa di seluruh tiga negara bagian Darfur.  Komisi  melakukan  investigasi  independen  untuk mendapatkan fa kta-fa kta  ta mbahan  d a n   meng u m p u l ka n   sebanyak  m u n g k i n keterangan dari berbagai insiden pelanggaran yang terjadi di desa, kota dan di tempat-tempat lain di wilayah  Utara,  Selatan dan  Barat Darfur. Kesimpulan  Komisi  dibuat  berdasarkan  evaluasi  dari fakta-fakta  yang terkumpul serta verifikasi selama investigasi dilakukan.
Berdasarkan  analisis  yang  mendalam  terhadap  informasi  yang terkumpul selama  investigasi,  Komisi  menetapkan  bahwa  Pemerintah Sudan  dan  Janjaweed  bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  serius terhadap Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional yang berarti merupakan kejahatan menurut Hukum Internasional. Khususnya, Komisi  menemukan  fakta  bahwa  pasukan  Pemerintah  dan  m i l isi melakukan  serangan yang dilakukan  secara  membabi-buta,  termasuk pembunuhan  terhadap  penduduk  sipil,  penganiayaan,  penghilangan paksa,  perusakan  desa-desa,  pemerkosaan  dan  bentuk-bentuk  lain kekerasan seksual, perampokan serta pengusiran paksa di seluruh Darfur. Tindakan-tindakan  tersebut  mereka  lakukan  secara  sistematis  dan meluas  dan  hal  itu  merupakan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan. Kerusakan yang luas dan pengusiran tersebut mengakibatkan kerugian harta  benda yang tak terhitung  bagi  penduduk.  Sementara itu karena serangan besar-besaran, banyak orang ditangkap, dipenjara dan dianiaya serta  tidak  dapat  berkomunikasi  untuk  waktu  yang  lama.  Mayoritas para  korban  adalah  suku  Fur,  Zaghawa,  Massalit,  Jebel,  Aranga  dan suku-suku Afrika  lainnya.
Dalam pembicaraannya dengan Komisi, pegawai Pemerintah Sudan menyatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Pemerintah  Sudan  di  Darfur  ditujukan  untuk  melawan  pemberontak dan  dilakukan  berdasarkan  kepentingan  militer.  Namun  demikian,
tampak  jelas  dari  temuan  Komisi  bahwa  sebagian  besar  serangan ditujukan kepada penduduk sipil dengan sengaja dan tanpa membeda­ bedakan. Apabila di suatu desa terdapat para pemberontak atau orang­ orang yang mendukung pemberontak  (menurut Komisi jumlahnya hanya sedikit),  para  penyerang tidak memberi  peringatan  kepada  penduduk sipil  untuk  dapat  meninggalkan  desanya  atau  paling  tidak  mencari tempat  berlindung  untuk  menghindari  serangan.  Bahkan  saat  para pemberontak  berada  di  desa-desa,  dampak  serangan  yang  dialami penduduk sipil  memperlihatkan  bahwa  penggunaan  kekuatan  militer yang  digunakan  pasukan  Pemerintah  sangatlah  tidak  proporsional d i ba n d i n g ka n   d e n g a n   a nca m a n   ya n g   d i l a ncarkan  o l e h   p a ra pemberontak.
Komisi secara khusus mengkhawatirkan bahwa serangan terhadap desa,  pembunuhan  penduduk  sipil,  pemerkosaan,  perampokan  dan peng usira n   pa ksa  teru s  berlangsung  selama  ma ndat  Komisi  i n i dilaksa nakan.  Komisi  menganggap  harus  diambil  tindakan  u ntuk mengakhiri  kekerasan  ini.
Sementara mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh para  pem berontak,  Komisi  tidak  menemukan  adanya  pola  yang sistematis dan  menyebar luas  dalam  aksi  kekerasan  tersebut,  namun Ko m i s i   menem u ka n   b u kti  ya n g   d a pat  d i pe rcaya  bahwa  pa ra pemberontak,  yakni  anggota  SLA  dan  JEM, juga  bertanggung  jawab atas  pelanggaran  serius  terhadap  hak  asasi  ma nusia  dan  Hukum Humaniter  Internasional  yang  dapat  merupakan  kejahatan  perang. K h u s u snya,  p e l a n g g a ra n - p e l a n g g a r a n   yang  term a s u k   k a s u s pembunuhan  penduduk sipil d a n  perampokan.

## 2.  Apakah telah terjadi pembunuhan massal di Darfur?
'Komisi berkesimpulan  bahwa  Pemerintah Sudan tidak melakukan kebijakan  pembunuhan  massal.  Dengan  bukti  yang  ada  sebenarnya da pat  disi m pu l kan  ba hwa  d ua  elemen  pembunuhan  massa l  yang merupa kan  pelanggaran  berat  terhadap  hak  asasi  manusia  telah dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Pemerintah dan milisi yang berada di bawah kendalinya. Dua elemen dasar tersebut adalah, pertama,  actus reus dari pembunuhan yang  berlanjut, atau mengakibatkan  kerusakan tubuh  dan  mental,  atau  secara  sengaja  menimbulkan  keadaan  yang menyebabkan  kerusa kan  fisi k; kedua, berdasarkan  standar  ya ng
subjektif, keberadaan kelompok yang dilindungi menjadi sasaran pelaku kejahatan.  Namun  demikian,  elemen  krusial  dari  niat  pembunuhan massal  tidak  terlihat,  paling  tidak  selama  Pemerintah  Pusat  yang berkuasa  bertanggung jawab.  Secara  umum apa  yang  dilakukan oleh Pemerintah Sudan berupa kebijakan untuk menyerang, membunuh dan mengusir secara paksa beberapa suku, tidak menunjukkan dengan jelas adanya  niat khusus  untuk  menghilangkan,  sebagian atau seluruhnya, suatu  kelompok  ras,  etnik,  kebangsaan  ataupun  agama.  Terlebih  lagi tampak bahwa mereka yang merencanakan hal tersebut dan menyusun serangan terhadap desa hanya  bermaksud  mengusir para  korban  dari rumahnya  masing-masing, terutama demi melawan para pemberontak.
Komisi  mengakui  bahwa  beberapa  orang,  termasuk  pegawai pemerintah, mungkin saja melakukan tindakan-tindakan dengan maksud pembunuhan  massal.  Apakah  ini  merupakan  hal  yang  terjadi  dalam kasus  Darfur,  hanya  dapat  ditentukan  oleh  suatu  pengadilan  yang berkompeten.
Kesimpulan  bahwa  tidak  adanya  kebijakan  pembunuhan  massal yang diterapkan di Darfur oleh  Pemerintah yang berwenang, langsung maupun  melalui  m i l isi  yang  berada  di  bawa h  kenda li nya,  tidak mengurangi  kejamnya  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  di  wilayah terse but.  Kejahata n   i nternasional  seperti  keja h atan  terhadap kemanusiaan dan kejahatan  perang yang telah terjadi  di Darfur tidak kalah serius dan mengerikan daripada pembunuhan massal itu sendiri.

## 3.  Identifikasi para pelaku kejahatan
Komisi  telah  mengumpulkan elemen-elemen  yang  konsisten  dan dapat  diandalkan  yang  menunjukkan  adanya  pertanggungjawaban beberapa  orang  atas  pelanggaran  yang  serius  terhadap  hak  asasi manusia  dan  hukum  humaniter  internasional,  termasuk  kejahatan terhadap  kema nusiaan  ata u  keja hatan  perang  di  Da rfu r.  Untuk melakukan identifikasi terhadap para pelaku, Komisi memutuskan bahwa harus ada  'suatu  badan  yang  dapat diandalkan  dan  konsisten  dengan peristiwa-peristiwa  lain  ya ng  telah  dibuktikan,  ya ng  cenderung memperlihatkan  bahwa  seseorang  mungkin  menjadi  tersangka  atas keterlibatannya  dalam tindak kejahatan'.
M e reka  ya ng  telah  d i periksa  sebagai  p i h a k   yang  m u ng ki n bertanggung jawab atas  pelanggaran-pelanggaran d i  atas terdiri  dari
pelaku  perorangan,  termasuk  pegawai  Pemerintah,  anggota  milisi, anggota  kelompok  pemberontak,  dan  tentara  asing  tertentu  yang bertindak  dalam  kapasitasnya  sebagai  pribadi.  Beberapa  pegawai Pemerintah  Sudan,  sebagaimana  halnya  dengan  anggota  milisi,  juga termasuk mereka yang mungkin bertanggung jawab karena melakukan kejahatan  internasional.  Selebihnya  diperiksa  karena  kemungkinan terlibat  dalam  perencanaan  dan/atau  memerintahkan  dilakukannya kejahatan internasional, atau membantu dan bersekongkol dengan para pelaku  kejahatan  tersebut.  Komisi  juga  mengidentifikasi  sejumlah pegawai pemerintah serta komandan militer yang mungkin bertanggung jawab,  atas  sepengetahuan  dan  di  bawah  tanggung jawab  pejabat (atau  perintah)  yang  lebih  tinggi,  yang  diketahui  gagal  mengupaya mencegah ataupun menekan para pelaku kejahatan tersebut. Anggota kelompok pemberontak disebut sebagai tersangka atas keikutsertaannya dalam tindak kriminal, yakni  melakukan  kejahatan  internasional  serta diduga  bertanggung jawab  atas  kegagalan  mencegah  atau  menekan terjadinya  kejahatan yang dilakukan oleh para pemberonta.
Komisi  telah  memutuskan  untuk  tidak  menginformasikan  nama­ nama  orang  tersebut  dari  masyarakat  umum.  Keputusan  ini  didasari tiga latar belakang yaitu :
1 .   Prinsip-prinsip penting dalam proses dan penghormatan terhadap hak-hak para tersangka;
2.  Kenyataan  bahwa  Komisi tidak mempunyai  kekuasaan  investigasi dan menuntut;
3.  Kebutuhan  dasar  untuk  menjamin  perlindungan  para  saksi  dari kemungkinan terjadinya  perlecehan maupun intimidasi.
Komisi akan membuat daftar nama-nama tersebut dalam dokumen tersegel yang disimpan di  bawah  penjagaan  Sekretaris Jenderal  PBB. Komisi menyarankan agar dokumen tersebut diserahkan kepada seorang Jaksa Penuntut yang berkompeten (menurut saran Komisi adalah Jaksa Pe n u ntut  dari  M a h ka m a h   Pidana  I nte rnasi o n a l ) ,   ya n g   a k a n menggunakan bahan-bahan tersebut, yang menurutnya sesuai dengan investigasinya. Dokumen tersegel yang banyak dan jelas tersebut terdiri dari semua bahan bukti yang dikumpulkan oleh Komisi, akan diserahkan kepada  Komisi  Tinggi  Hak  Asasi  Manusia.  Dokumen  tersebut  harus disampaikan oleh seorang Jaksa  Penuntut yang berkompeten.

## 4.  Mekanlsme pertanggungjawaban
Komisi  sangat merekomendasikan  agar  Dewan  Keamanan segera menyerahkan situasi Darfur ke Mahkamah Pidana Internasional (untuk selanjutnya disebut dengan  Mahkamah) sesuai Pasal  13(b) Statuta Mahkamah.  Sebagaimana  telah  dinyatakan  berulang  kali  oleh  Dewan Keamanan bahwa situasi di  Darfur merupakan ancaman bagi keamanan dan  perdamaian  internasional. Terlebih  lagi,  sebagaimana ditekankan oleh Komisi, pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter  internasional  oleh  semua  pihak  yang  bertikai  masih  terus berlangsung.  Penuntutan  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  terhadap orang-orang yang diduga keras sebagai orang yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan serius di Darfur akan memberikan sumbangan yang sangat berarti  bagi  pemulihan perdamaian di wilayah itu .
Kejahatan-kejahatan yang diduga keras telah terjadi di  Darfur telah memenuhi  ketentuan-ketentuan  Statuta  Roma  sebagaimana  ya ng ditetapkan  dalam  Pasal  7  ayat  ( 1),  8  ayat  ( 1)  dan  8  (f).  Ada  konflik internal di Darfur antara pemerintah yang berwenang dengan kelompok­ kelompok bersenjata yang terorganisir. Menurut lembaga informasi yang dapat dipercaya,  telah terjadi kejahatan perang dalam skala yang besar, ba hkan  kadang-kadang  merupakan  bagian  dari  rencana  maupun kebijakan. Terdapat pula  bahan  kekayaan yang  dapat dipercaya  yang mengusulkan  bahwa  tindak  kejahatan  berupa  serangan  yang  meluas dan  sistematis  yang  dengan  sengaja  dilakukan  langsung  terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu Komisi berpendapat bahwa hal tersebut merupakan  kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sistem  pengadilan  Sudan  tidak  dapat ( unable) dan  tidak  ingin ( unwilling) mengangkat  masalah  Darfur.  Sistim  negara  tersebut telah begitu  melemah  selama  dekade  terakhir  ini.  Hukum  yang  bersifat membatasi  menjamin  kekuatan  yang  lebih  besar  bagi  pihak eksekutif telah  meruntuhkan  keefektifan  pengadilan  dan  penerapan  hukum  di Sudan sekarang ini dan berlawanan dengan standar hak-hak asasi yang mendasar. Hukum Pidana Sudan tidak cukup melarang kejahatan perang dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  sebagaimana  yang  terjadi  di Darfur, dan Hukum Acara Pidana Sudan berisi ketentuan-ketentuan yang mencegah penuntutan yang efektif terhadap tindakan-tindakan tersebut. Sebagai  tambahan,  banyak  korban  melaporkan  pada  Komisi  bahwa mereka sedikit percaya pada keadilan yang tidak memihak dalam sistem
peradilan  di  Sudan  serta  kemampuan  sistem  negara  tersebut  untuk dapat mengajukan para pelaku kejahatan serius yang terjadi di Darfur. Bagai manapun  juga,  penduduk  mengkhawatirkan  adanya  tindakan balasan apabila mereka  menggunakan sistem  peradilan nasionalnya.
Sejauh  ini cara-cara yang ditempuh oleh Pemerintah Sudan untuk mengajukan kritikan tetap tidak cukup dan tidak efektif, bahkan semakin menci ptakan  i kl i m   bebas  hukum  yang  total  bagi  pelanggaran­ pelanggaran  hak asasi  manusia  di  Darfur.  Hanya  sedikit  korban  yang mengajukan secara resmi pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan kejahatan yang mereka alami atau yang dialami oleh keluarga mereka karena kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum negaranya. Dari sekian  banyak  kasus  yang  diadukan,  banyak  diantaranya  yang  tidak diproses  secara  tepat.  Terlebih  lagi  prosedur yang  membatasi  akses para  korban untuk mendapatkan keadilan. Selain telah parahnya krisis yang  terjadi  dan  pengaruhnya  yang  sangat  besar  terhadap  para penduduk  sipil  di  Darfur,  Pemerintah  mengabarkan  kepada  Komisi beberapa  kasus  perorangan  yang  d iaju kan  ke  pengadilan  ata u mendapatkan  hukuman  disiplin  berkaitan  dengan  krisis  yang  sedang terjadi.
Komisi berpendapat bahwa Dewan Kemanan harus bertindak tidak hanya  melawan  para  pelaku  kejahatan  tetapi  juga  bertindak  untuk kepentingan  para  korban .   Oleh  karena  itu  d i rekomendasika n terbentu knya  suatu  Komisi  Kom pensasi  ya ng  tugasnya  adalah memberikan ganti  kerugian kepada para korban, terlepas dari apakah para  pelaku kejahatan tersebut teridentifikasi atau tidak.
Lebih jauh, direkomendasikan pula sejumlah cara yang secara serius telah dilakukan oleh Pemerintah Sudan, khususnya  untuk:
(i)  mengakhiri  keadaan  bebas  hukum  bagi  para  pelaku  kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Darfur;
(ii)  memperkuat  pengadilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak,  dan memperkuat pengadilan untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia;
(iii)  m e nj a m i n   a kses  pen u h   d a n   ta n pa  h a l a n g a n   b a g i   Kom i s i Internasional Palang Merah dan para pengamat hak asasi manusia dari  PBB  untuk  menjumpai  orang-orang  yang  d itahan  dalam kaitannya dengan situasi di Darfur;
(iv)  menjamin perlindungan bagi seluruh korban dan saksi pelanggaran hak asasi  manusia;
(v)  meningkatkan  kapasitas pengadilan Sudan  melalui pelatihan  bagi para  hakim, Jaksa  Penuntut dan pengacara;
(vi)  menghormati  hak-hak  para  pengungsi  di  wilayah  Sudan  dan sepenuhnya melaksanakan Prinsip-prinsip Pedoman bagi mereka, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas untuk kembalinya para pengungsi tersebut secara  sukarela dalam keadaan selamat dan terhormat;
(vii)  bekerja sama sepenuhnya dengan mekanisme dan  badan-badan hak asasi manusia yang  relevan dari  PBB dan  Uni Afrika;  dan
(viii)  menciptakan  suatu  komisi  rekonsil iasi  dan  kebenaran  melalui proses  konsultatif yang efektif di Darfur.
Komisi juga menyarankan sejumlah cara yang dapat dilakukan oleh badan-badan lainnya untuk membantu mengatasi lingkaran kebal hukum tersebut.  Termasuk di dalamnya  adalah penerapan jurisdiksi  universal Negara-negara lain, menegakkan kembali mandat Pelapor Khusus dari Komisi Tinggi HAM di Sudan serta laporan berkala untuk umum mengenai hak asasi  manusia  di  Darfur oleh  Komisi Tinggi  HAM .
Resolusi  Dewan  Kema nan  nomor  1 564  (2004)  telah  diterima berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Dewan Keamanan sebelumnya telah menyatakan dalam  Pembukaan Resolusinya  Nomor 1 556 (2004) alinea 21  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  39  Piagam  PBB,  situasi  di Darfur  merupakan  suatu  "ancaman  bagi  perdamaian  dan  keamanan serta  stabilitas wilayah''3.

## 5.  Penunjukan Mahkamah Pidana Intemasional
Hal pertama yang  harus ditentukan adalah sifat dari  konflik Darfur karena  sangat  penting  dan  berkaitan  dengan  aturan-aturan  hukum humaniter internasional yang dapat diterapkan terhadapnya. Terdapat perbedaan  antara  konflik bersenjata  internasional,  konflik  bersenjata non-internasional  serta  situasi  ketegangan  ataupun  kekerasan  dalam negeri. Konvensi Jenewa 1949 telah menyiapkan suatu kerangka aturan yang  rinci yang dapat diterapkan pada konflik bersenjata  internasional
3  Loe.  cit.
ataupun  "semua  pernyataan  perang  atau  konflik  bersenjata  apapun yang  timbul  antara  dua  atau  lebih  Para  Pihak  Peserta  Agung".4 Kententuan  yang  Bersamaan  Pasal  3  Konvensi  Jenewa  dan  Protokol Tambahan II  menentukan prasyarat bagi suatu konflik bersenjata  non­ internasional.
Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan permanen pertama  yang  mampu  mengadi l i   seseorang  yang  dituduh  sebagai pelanggar  hukum  humaniter  i nternasional  serta  hukum  hak  asasi manusia, yakni atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindak pidana genosida. Perjanjian yang menjadi dasar dibentuknya Mahkamah  Pidana  lnternasional  adalah  Statuta  Roma,  yang  mulai berlaku tanggal  1  Juli 2002.  Komisi  berpandangan  bahwa  Mahkamah harus dipergunakan.
Upaya pada Mahkamah akan memberikan manfaat setidak-tidaknya 6 h a l   besa r. Pe rta m a, M a h ka m a h   P i d a n a   d i bentuk  d e n g a n memfokuskan  d i ri  pada  keja hatan-kejahata n  ya ng  menga ncam perdamaian dan keamanan. Hal inilah yang menjadi alasan utama Dewan Keamanan untuk melaksanakan jurisdiksi Mahkamah dibawah Pasal  13 (b). Investigasi dan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan di Darfur akan mempunyai dampak pada perdamaian dan keamanan. Khususnya akan  membentuk  keadaan  yang  mengakibatka n,  atau  memberi sumbangan bagi perdamaian dan stabilitas di Darfur, yakni dengan cara menghapus  halangan-halangan  serius  bagi  rekonsiliasi  nasional  dan pemulihan  hubungan  yang  damai. Kedua, selama  investigasi  dan penuntutan dilakukan di Sudan terhadap orang-orang yang mempunyai wewenang  dan  merupakan  pejabat  atau  aparatur  negara,  maka  sulit atau  bahkan  tidak  mungkin  menyerahkannya  kepada  Mahkamah. Kenyataan  bahwa  proses  peradilan  akan  dilaksanakan  di  Den  Haag, tempat  dimana  Mahkamah  berada,  jauh  dari  komunitas  asal  orang­ orang  tersebut dan juga  para  pengikutnya,  dapat menjamin  suasana netral serta mencegah pengadilan dari kendali politik, ideologi dan lain­ lain. Ketiga, hanya wewenang tunggal Mahkamah yang didukung oleh Dewa n  Keamanan  PBB  ya ng  dapat  mema ksa  baik  para  pejabat Pemerintah Sudan dan para kepala suku kaum pemberontak diinvestigasi d a n   m u ng ki n   d i ad i l i . Ke e m p a t, M a h ka m a h   d e n g a n   sel u ru h komposisinya  dan  seperangkat hukum acara  dan  pembuktian,  adalah
• Konvensi Jenewa  1949,  Ketentuan yang Bersamaan  Pasal 2 ayat (1).
331  Kasus Darfur
organ yang pal ing cocok untuk menjamin pengadilan yang benar-benar adil atas mereka yang dituduh oleh Jaksa Penuntut. Ke/ima, Mahkamah dapat  segera  diaktifkan,  tanpa  penundaan. Keenam, pelaksanaan proses  persidangan  di  hadapan  Mahkamah,  atas  permintaan  Dewan Keamanan, tidak perlu melibatkan beban keuangan yang signifikan bagi masyarakat internasional.
Berdasarkan segala hal tersebut di atas maka Komisi berpandangan kuat bahwa diserahkannya situasi di  Darfur kepada  Mahkamah Pidana Internasional  sebagai  institusi  tunggal  pengadilan  internasional  yang mempunyai  mekanisme  terbai k,  dapat  menciptakan  keadilan  atas kejahatan yang terjadi di Darfur. Dewan Keamanan telah berulang  kali menekankan melalui Resolusi 1556 dan 1564, bahwa Pemerintah Sudan telah  melakukan  pelanggaran hak asasi  manusia yang serius terhadap wa rga  negara nya  sendiri,  dan  hal  itu  pun  d ilakukan  oleh  para pem beronta k.  Dewa n  Kea manan  juga  menyebutkan  perlu nya menghentikan impunitas di Darfur demi pemulihan keamanan di wilayah itu  sehingga  ratusan ribu orang-orang yang  mengungsi dapat kembali ke  rumahnya  atau ke tempat lain yang  mereka  pilih.
Untuk  alasan-alasan  tersebut  maka  Kom isi  juga  menyarankan Dewan Keamanan agar membentuk Komisi Kompensasi, bukan sebagai alternatif  mela inkan  sebagai  suatu  pelengkap  atas  penunjukkan Mahkamah  Pidana  Internasional.  Negara-negara  berkewajiban  tidak hanya melawan para pelaku kejahatan tetapi juga memperhatikan para ko rba n .   Sementara  Kom is i   Kom pensasi  be l u m   meneta p k a n mekanismenya untuk menjamin bahwa orang-orang yang bertanggung jawab  dapat  diminta  pertanggungjawabannya,  maka  pembentukan Komisi Kompensasi ini akan menebus hak-hak para korban pelanggaran serius yang terjadi di Darfur.
Kewajiban internasional adalah suatu kewajiban antar negara yang mempunyai konsekuensi sebagai berikut: (i) setiap negara yang terkait berhak untuk meminta  perbaikan atau  ganti  kerugian dari  negara  lain yang  bersangkutan,  (ii)  warga  negara  secara  nyata  dapat  terjamin mendapatkan ganti kerugian atas kerusakan yang diderita hanya apabila mengajukan tuntutan di  pengadilan  nasional atau pada badan  lain  di negara tersebut.
Berdasarkan  aturan  hukum  internasional,  Sudan  berkewajiban membayar  kompensasi  kepada  semua  korban  kejahatan  yang  terjadi di  Darfur  akibat  perbuatan  aparaturnya  atau  secara  de  facto  akibat perbuatan organ-organ negaranya. Kewajiban yang sama juga berlaku bagi para pemberontak atas semua kejahatan yang dilakukannya,  baik apakah  para  pelaku sudah teridentifikasi  dan dihukum atau  belum.
6 . Ketentuan  Hukum  Internasional  yang  relevan  dengan konflik Darfur.
Untuk  mendapat  karakteristik  hukum  atas  kasus  Darfur  ini  maka Komisi  Inquiri  pertama-tama harus menetapkan aturan-aturan Hukum Humaniter  Internasional  dan  Hukum  HAM  yang  dipergunakan  untuk mengevaluasi fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu sangatlah  penting untuk menetapkan kewajiban internasional yang relevan yang mengikat baik Pemerintah Sudan maupun para  pemberontak.
Dua  aturan  hukum  yang  utama  diberlakukan  pada  kasus  Darfur adalah Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter Internasional. Keduanya  saling  melengkapi.  Sebagai  contoh,  kedua  hukum  tersebut bertujuan  untuk  melindungi  hidup  dan  martabat  manusia,  melarang diskriminasi dengan latar belakang apapun, serta memberi perlindungan dari perlakuan yang merendahkan dan tidak berperikemanusiaan, dari penganiayaan atau tindakan kasar lainnya. Kedua aturan hukum tersebut juga menjamin keselamatan orang yang berperkara di pengadilan serta menjamin  hak-hak  dasarnya,  termasuk  kesehatan,  makanan  dan perumahan  serta  melindungi  wanita  dan  kelompok-kelompok  yang rentan  terhadap  gangguan  seperti  anak-anak  dan  orang-orang  yang mengungsi .  Perbedaan di antara kedua aturan  hukum tersebut adalah: Hukum  HAM  Internasional  melindungi orang setiap waktu,  sementara Hukum Humaniter Internasional merupakan hukum khusus yang berlaku hanya  pada situasi  konflik bersenjata.
Negara  menurut  Hukum  Internasional  bertanggung  jawab  untuk menjamin  perlindungan  dan  terselenggaranya  HAM  serta  kebebasan dasar di setiap waktu, baik pada masa damai maupun perang. Kewajiban negara adalah mencegah terjadinya pelanggaran terhadap HAM, seperti melindungi  mereka  yang  hidup  di  wi layah  jurisd i ksinya .  Protokol Tambahan Konvensi Jenewa  1949 merinci perlindungan HAM bagi semua
orang,  yang  berarti  pula  merupakan  suatu  kewajiban  negara  untuk melindungi mereka di masa konfli k  bersenjata.
Pertanggungjawaban atas pelanggaran baik terhadap Hukum HAM Internasional maupun Hukum Humaniter Internasional telah ditetapkan di  dalam  Statuta  Roma.  Sudan  telah  menandatangani  namun  belum m e rat i fi kasi  Statuta  Ro m a   te rse b ut,  se h i n g g a   d e n g a n penandatanganannya  tersebut Sudan  memiliki  kewajiban  untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang  bertentangan dengan maksud dan tujuan dari  Statuta  Roma".s

## a.  Hukum HAM Intemasional
Sudan terikat oleh sejumlah perjanjian internasional mengenai HAM yaitu, Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi mengenai  Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  Ras  dan  Konvensi mengenai  Hak-hak Anak.  Sudan  telah  menandatangani  namun  belum meratifikasi  Protokol  Pilihan dari Konvensi  Hak-hak Anak dalam Konflik Bersenjata.  Selebihnya,  Sudan  belum  meratifikasi  sejumlah  konvensi seperti  Konvensi  mengenai  Pencegahan  dan  Penghukuman  terhadap Kejahatan  Genosida,  Konvensi  menentang  Penyiksaan  dan  Tindakan Kasar lainnya, Penghukuman atau Perlakuan yang Merendahkan ataupun yang Tidak Berperikemanusiaan, serta Konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi  terhadap  Wanita .  Pada  ting kat  reg ional,  Sudan  telah meratifikasi Piagam Afrika mengenai HAM dan Hak-hak Rakyat. Sebagai negara pihak pada perjanjian-perjanjian tersebut, Sudan secara  hukum terikat  untuk menghormati,  melindungi dan  memenuhi  hak-hak asasi manusia di  wilayah jurisdiksinya .
Sejumlah  ketentuan  dari  perjanjian  tersebut  sangat  berkaitan dengan  konflik  bersenjata  yang  terjadi  di  Darfur.  Ketentuan  yang dimaksud adalah :
i . H a k  hidup dan hak untuk tidak dicabut hak hidupnya .
ii.  H a k   u ntu k  ti d a k   d i p e r l a k u ka n   seca ra  a n iaya,  ka sa r,  tak berperikemanusiaan ataupun direndahkan  melalui penghukuman.
5 Report of the International  Commission  Inquiry on  Darfur to  the  United  Nations Secretary­ General, op. cit., him 149,
on
iii.  Hak untuk tidak ditahan atau ditangkap.
iv.  U ntuk  orang-orang  yang  d icabut  kemerdekaannya,  hak  untuk diperlakukan secara  manusiawi dan dihormati martabatnya.
v. Hak untuk bebas bergerak, berpindah dan bepergian, untuk memilih tempat tinggalnya sendiri serta hak untuk tidak ditempatkan secara paksa.
vi.  Hak untuk memiliki  perumahan yang layak dan tidak diusir secara paksa.
vii .   Hak atas kesehatan.
viii. Hak atas makanan dan air yang cukup. ix.  Hak untuk disidang secara adi l . x.  Hak atas pengobatan yang efektif atas pelanggaran HAM serius. xi.  Hak untuk pemulihan atas pelanggaran HAM  serius. xii.  Kewajiban untuk mengajukan pelanggar HAM ke pengadilan.
Dalam hal terjadinya  keadaan darurat,  Hukum HAM  Internasional mengandung ketentuan khusus yang menggambarkan tindakan negara. Pasal  4  Kovenan  Internasional  mengenai  Hak-hak  Sipil  dan  Politik mengatur keadaan di mana suatu negara pihak untuk sementara dapat mengurangi beberapa kewajibannya  berdasarkan  Kovenan. Dalam hal ini ada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu :  pertama, terdapat situasi yang  secara  umum  dapat  d i rasa kan  sebagai  ancaman  terhadap kehidupan  bangsa;  kedua,  keadaan  darurat  harus  diumumkan  dan dilaksanakannya  ketentuan  penguasa  darurat.6  Negara  juga  harus mengumumkan hal  itu kepada  negara  pihak lainnya  melalui Sekretaris Jenderal  PBB  mengenai  ketentuan  pengurangan  kewajibannya  serta alasan  dilakukannya  hal  tersebut.Z  Bahkan  dalam  konflik bersenjata, pengurangan  kewajiban  dari  Kovenan  diperbolehkan  hanya  apabila situasi yang terjadi merupakan ancaman bagi kehidupan suatu bangsa.11 Dalam peristiwa apapun, negara harus memenuhi syarat yang ditetapkan
6 Apabila di bawah jurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terbukti terjadi di wilayah Chad atau  dilakukan  oleh warga  Negara  Chad,  keadaannya  akan tetap sama  karena  Chad telah menandatangani Statuta Roma pada tanggal 20 Oktober 1999 namun belum meratifikasinya.
7 Reuters, Chronology,  Keys events in Sudan  since start of civil war, September 20,  2005.
8 The American Non-Governmental Organization Coalition for the International Criminal Court (AMICC), Chronology of US Opposition on the International Oiminal Court,
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
oleh Kovenan, termasuk tindakan yang dibatasi oleh persyaratan yang ketat dan luas dari keadaan darurat. Negara juga harus konsisten dengan kewaj iban  lainnya  berdasarkan  hukum  internasional,  khususnya ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan norma-norma yang tidak dapat diubah dalam  hukum  internasiona1.2
Pasal 4 ICCPR dengan jelas menyebutkan secara khusus ketentuan non-derogable rights (atau hak-hak yang tidak dapat diganggu-gugat) yang harus dihormati oleh negara-negara pihak dalam keadaan apapun. Elemen lain dari Kovenan yang juga bersifat non-derogable adalah hak orang-orang yang dicabut kebebasannya agar tetap diperlakukan secara manusiasi  dan  d ihormati  martabat  kemanusiaannya,  tidak  boleh disandera,  larangan penculikan atau  penahanan tanpa  surat perintah, beberapa elemen tertentu mengenai hak perlindungan bagi  minoritas, larangan deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa, larangan melakukan propaganda perang maupun dukungan pada warga negara berdasarkan kebencian terhadap agama dan ras yang  menghasut atas dasar diskriminasi,  permusuhan ataupun kekerasan.lll
Sudan telah  mengalami keadaan darurat sejak tahun  1999 dan di bulan Desember 2004 Pemerintah Sudan mengumumkan  pernyataan keadaan  darurat  yang  baru  selama  setahun  lebih .   Komisi  Inquiri mene m u kan  fakta  bahwa  Pemeri ntah  Sudan  tidak  mengurangi kewajibannya menurut ICCPR. Sudan dalam kondisi apapun, baik tidak maupun memenuhi ketentuan  Pasal 4 ICCPR,  terikat oleh Kovenan ini untuk menghormati  ketentuan non-derogable rights.

## b.  Hukum Humanlter Intemasional
Sudan terikat dengan 4 Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Ottawa mengenai  Larangan  Penggunaan,  Penyim pa nan,  Pembuatan  dan Peralihan Ranjau Darat Anti-Personil dan Kerusakannya,  18 September 1 99711,  serta  2  P rotokol  Ta m ba h a n   1 977.  Sebaga i m a n a   telah disampaikan pada pertengahan tulisan ini, Sudan telah menandatangani namun belum meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional dan Protokol  Pilihan  Konvensi  Hak-hak Anak yang  Terlibat  dalam  Konflik Bersenjata.
9 Press  Release,  SC/835 1 ,  Security Council  Refers Situation  in Darfur, Sudan, to Prosecutor of International Criminal Court.
10 International  Criminal Court, List of Names of Suspects in Darfur opened  by the ICC OTP,
1 1 International  Criminal  Court, The  Prosecutor  of the ICC opens  investigation  in  Darfur,
= .html.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol. 1, No. 2
Sudan  tel a h   p u l a   mena ndata n g a n i   sej u m l a h   persetuj u a n internasional  yang  mengikat  secara  hukum  berkaitan  dengan  konflik bersenjata di Darfur yang mulai berlaku sejak penandatanganan. Enam dari  perjanjian  tersebut dibuat  bersama  dua  kelompok pemberontak, satu dibuat bersama Uni Afrika, dan dua dibuat bersama  PBB.12 Hampir semua  persetujuan  internasional  tersebut  berisi  ketentuan  mengenai hukum  humaniter  internasional,  khususnya  mengenai  perlindungan penduduk sipil.
Sudan terikat pula oleh aturan kebiasaan dalam Hukum Humaniter Internasional,  termasuk  yang  berkaitan  dengan  konflik  bersenjata internal,  yang  merupakan  hasil  dari  praktik  negara  dan  jurisprudensi pengadilan internasional, regional dan nasional serta pernyataan negara­ negara, organisasi  internasional  dan  kelompok bersenjata.
Inti aturan kebiasaan ini tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa yang meringkas prinsip-prinsip mendasar dalam penghormatan terhadap martabat  kemanusiaan  serta  diberlakukan  dalam  konflik  bersenjata internal. Prinsip ini mengikat negara  dan  kelompok pemberontak yang telah  melakukan  pengawasan  efektif  terhadap  seluruh  wilayah  yang dipertahankannya. Menurut Mahkamah Internasional, Pasal 3 Konvensi Jenewa tersebut merupakan ketentuan minimum yang dapat diterapkan pada konflik bersenjata manapun dan mencerminkan apa yang disebut oleh  Mahkamah  pada  tahun  1949  sebagai  "pertimbangan  mendasar terhadap kemanusiaan".
Dalam laporan ini, hanya disebutkan aturan kebiasaan dalam konflik bersenjata  internal yang berkaitan dengan dan dapat diterapkan  pada konflik bersenjata di Darfur saja, yaitu :
a.  M e m bedaka n  a nta ra  kom bata n  d a n   pe ndud u k   s i p i l   serta perlindungan  bagi penduduk sipil,  khususnya  melawan kekerasan terhadap kehidupan seseorang, terutama  pembunuhan (aturan ini telah  disepakati  dalam  beberapa  perjanjian  antara  Pemerintah Sudan dan para pemberontak)l.l;
12 International Criminal Court, the Prosecutor of the International Criminal Court  reports to the  United  Nations  Security  Council  on  the  situation  in  Darfur,
13 BBCNEWS, nmeline:  Sudan, A chronology of key events, http://news.bbc.eo.uk/go/pr/fr/ -/l/hi/world/middle_east/country_profiles/827425.stm
b.  Larangan menyerang penduduk sipil dengan sengajaM;
c.  Larangan  menyerang  penduduk  sipil  secara  membabi-buta, walaupun di  antara  mereka  terdapat elemen yang  bersenjata;
d.  Larangan menyerang dengan cara  meneror penduduk sipil;
e.  Larangan menyerang dengan sengaja anggota, instalasi, material, unit atau kendaraan yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan atau misi pemelihara perdamaian yang sejalan dengan Piagam PBB, selama  mereka  berhak  dilindungi  atau  merupakan  objek  sipil berdasarkan Hukum Sengketa  Bersenjata Internasionall.S;
f. Larangan menyerang objek sipil;
g.  Harus  bersikap  hati-hati  untuk  meminima lkan  kerugian  dan kerusakan  akibat  penyerangan,  dalam  hal  ini pihak yang  bertikai harus  menjamin  bahwa  yang  menjadi  sasarannya  adalah  objek militer serta  memilih cara dan alat berperang yang  paling  sedikit merugikan  penduduk sipil;
h.  Harus  menjamin  bahwa  saat  menyerang  objek  militer,  kerugian penduduk sipil yang ditimbulkan tidak melebihi kemenangan militer yang telah  diantisipasi;
i .   M e larang  perusa ka n  d a n   pengha ncura n   ya ng  menya l a h i kepentingan militer;
j. Melarang  perusakan terhadap objek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan penduduk sipil;
k.  Larangan  menyerang  pekerja  dan  bangunan  yang  berisi  bahan berbahaya;
I. Melindungi benda  budaya dan tempat beribadah;
m.  Larangan memindahkan penduduk sipil secara  paksa;
t< Report of the  Prosecutor of the International  Criminal Court to the  UN  Security  Council Pu rsuant  to  UNSCR  1 593  (2005),
15 Untuk menentukan "ketidakmampuan", Mahkamah harus mempertimbangkan hal-hal yang sangat  substantif  atau  tidak  adanya  sistem  peradilan  nasional  suatu  negara  yang  dapat mengadili si pelaku ataupun tidak adanya kemampuan untuk menyerahkan bukti dan saksi yang diperlukan ataupun tidak dapat diselesaikannya  proses persidangan dari suatu kasus.
n.  Melarang  penganiayaan dan penghukuman atau  perlakuan  kasar dan  tidak berperikemanusiaan;
o.  Melarang merampas martabat pribadi, khususnya  perlakuan yang memalukan dan merendahkan, termasuk perkosaan dan kekerasan seksual;
p.  La ra ngan  mengeluarkan  pernyataan  mengenai  tidak  adanya perlindungan;
q.  Melarang  menyiksa  kombatan  yang  tidak  berperang  dan  harus memperlakukan  musuh yang tertangkap secara  manusiawi;
r. Larangan penjatuhan hukuman tanpa sidang yang semestinya yang terjamin keadilannya diakui oleh  masyarakat internasional;
s.  Larangan penghukuman secara  massal;
t.  Larangan penyanderaan;
u.  Melarang tindak terorisme;
v. Melarang perampokan;
w.  Harus melindungi orang yang sakit dan Iuka;
x. Larangan  penggunaan  anak-anak di  bawah  usia 16 tahun dalam permusuhan  bersenjata;
Sebagaimana  telah  diteka n kan  di  atas  bahwa,  dalam  Hukum Internasional, baik kasus maupun praktik,  pelanggaran berat terhadap ketentuan  d i   atas  telah  merupakan  tinda k  kejahata n  seh i ngga pelanggaran  ya ng  d i lakukan  oleh  i nd ividu  berdasa rka n   hukum internasional  mempunyai tanggung jawab pidana.
Setalah mengamati ketentuan tersebut di atas maka dalam lingkup yang  luas,  walaupun  belum  menjadi  pihak  pada  Protokol  Tambahan 1977, Pemerintah Sudan dianggap terikat pada sejumlah prinsip-prinsip umum  serta  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Protokol  Tambahan  I dan II 1977 karena dalam Pasal  10 ayat 2 Protocol on the Establishment of Humanitarian Assistance in Datfur, 8 April 2004 hal tersebut disepakati oleh  Pemerintah Sudan, SLA dan JEM sebagai  pihak pemberontak.
Hal  terpenting,  dalam  Pasal 8 (a)  Persetujuan  mengenai  Status Misi ( the  Status  of  Mission  Agreement,  SOMA) dari  Pendirian  dan Manajemen  Komisi  Gencatan  Senjata  di  Wilayah  Darfur,  Sudan ( the Establishment and Management of the Cease  Fire  Commission  in  the Datfur Area of the Sudan,  CFC) tanggal 4 Juni 2004 antara Pemerintah Sudan  dengan  Uni  Afrika,  yang  menetapkan  bahwa  Uni  Afrika  harus menjamin  bahwa CFC dalam  melaksanakan  tugasnya  di  Sudan  tetap
meng hormati  sepe n u h nya  prinsip-prinsip  d a n   atura n   konvensi internasional yang berlaku dalam operasi militer dan personil diplomatik. Konvensi  internasional  ini  meliputi  Konvensi Jenewa  12 Agustus  1949 dan  Protokol  Tambahan  8  Juni  1977;  Konvensi  U NESCO  14  Mei  1954 mengenai  Perlindungan  bagi  Benda-benda  Budaya  di  masa  Konflik Bersenjata; serta Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik tanggal 18 April  1961 .  Pasal 9 SOMA menyatakan bahwa CFC dan  Sudan  harus menjamin  bahwa  para  personil  sipil  dan  militernya  mengenal  dengan prinsip-prinsip  dan  peraturan-peraturan  yang  telah  disebutkan  dalam instrumen  internasional di atas.
Ketentuan  tersebut  di  atas  menunjukkan  dengan jelas  keinginan para  pihak untuk patuh dan tunduk pada  berbagai  perjanjian  hukum human iter,  termasuk  dua  Protokol  Tambahan,  meskipun  protokol tersebut tidak mengikat Sudan.

## 7. Pembentukan Komisi Kompensasi
Sebagaimana  yang  diusulkan,  Komisi  Kompensasi  terdiri  dari  15 orang  anggota,  10 diantaranya  ditunjuk oleh  Sekretaris Jenderal  PBB dan 5 orang sisanya  berasal dari suatu  badan independen dari negara Sudan. Komisi ini harus terdiri dari orang-orang yang mempunyai reputasi internasional,  ahli  hukum  (khususnya  hukum  internasional,  hukum beracara  pidana  serta  hukum  dagang),  ahli  akuntansi,  ahli  penilai kerugian dan kerusakan lingkungan. Komisi harus dibagi dalam 5 bagian di  mana  3  diantaranya  bertempat  di  Darfur  dan  mempunyai  mandat untuk masa tugas tiga  tahun. Bagian 4 berurusan dengan kompensasi atas kejahatan-kejahatan  internasional yang terjadi di Darfur.  Bagian 5 berurusan dengan kompensasi khusus untuk korban  perkosaan. Bagian tersebut dibentuk mengingat sifat meluasnya kejahatan di Darfur serta berbedanya  sifat  kerugian  yang  diderita  oleh  para  korban.  Komisi Kompensasi juga memperhatikan secara khusus bahwa untuk perkosaan sulit ditemukan pelaku sesungguhnya. Banyak korban tidak mendapat manfaat dari disidangkannya para pelaku perkosaan. Sehingga kerangka khusus diperlukan  untuk menjamin  kompensasi  atas  konsekuensi  tak berperikemanusiaan  yang  dialami  oleh  banyak  perempuan  korban perkosaan di  Darfur.
Komisi  harus  mengumumkan  tuntutan  untuk  kompensasi  yang dibuat  oleh  para  korban  kejahatan  yaitu  orang-orang  yang  secara individu  maupun bersama-sama,  menderita  kerugian karena  Iuka  fisik dan  mental,  gangguan  emosi,  kerugian  ekonomi  atau  terganggunya
hak asasi  mereka akibat kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi di  Darfur,  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  yang  berwenang  maupun organ yang secara de facto bertindak atas nama  pemerintah atau  para pemberontak, baik para  pelaku  kejahatan tersebut sudah diidentifikasi atau disidang maupun belum. Ketentuan tersebut berdasarkan General Assembly of Basic Principles of Justice  for Victims of Crime  and Abuse of Power yang  diterima tanggal  29 November 1995.
Pendanaan  u ntuk  pem bayaran  kompensasi  bag i  pa ra  korba n kejahatan  yang  dilakukan oleh Angkatan  Bersenjata  Pemerintah  atau secara de facto oleh agen-agen Pemerintah, harus disediakan oleh pihak yang  berwenang  di  Sudan  atas  permintaan  Dewan  Keamanan  untuk mengalokasikan  sejumlah  dana  yang  diperlukan  kepada  pihak  ketiga yang ditunjuk. Pendanaan kompensasi bagi para korban kejahatan yang dilakukan oleh para pemberontak (baik para pelaku kejahatan tersebut sudah teridentifikasikan maupun sudah atau belum disidangkan) harus diberikan melalui suatu  Dana Perwalian yang dibentuk atas kontribusi sukarela internasional.

## 8.  Modalitas  pengaktlfa n   jurlsd l ks i   M a h kamah  Pldana Intemasional
Sudan  tela h  menandata ngani  Statuta  Roma  pada  ta nggal  8 September  2000  tetapi  belum  meratifikasinya  sehingga  Sudan  bukan merupakan  Negara  Pihak  pada  Statuta  tersebut.  Penuntutan  atas seorang warga negara dari suatu negara yang bukan negara pihak pada Statuta  Roma  d i m u ngkinkan  dengan  syarat  tertentu. Perta ma, dimungkinkan apabila kejahatan tersebut terjadi di wilayah suatu negara pihak (Pasal  12  ayat  2  Statuta  Roma) .  Ketentuan  tersebut jelas  tidak mungkin  diterapkan  pada  kasus  Sudan  karena  kejahatan-kejahatan tersebut terjadi di Sudan dan diduga dilakukan oleh warga negara Sudan. Kedua, jurisdiksi Mahkamah dimungkinkan apabila terdapat penyerahan kasus  Darfur  kepada  Jaksa  Penuntut  yang  dilakukan  oleh  Dewa n Keamanan berdasarkan Bab VII Piagam PBB (Pasal 13 (b) Statuta Roma). Ketiga, melalui  deklarasi  yang  dikirimkan  pada  Panitera  Mahkamah, Sudan dapat menerima pelaksanaan jurisdiksi Mahkamah atas kejahatan yang didakwakan ( Pasal  12  ayata  3  Statuta  Roma).
Komisi  sangat  menyara nkan  Dewan  Kea manan  untuk  segera melimpahkan situasi yang terjadi di  Darfur serta kejahatan yang terjadi sejak mulainya  konflik  bersenjata  internal  di  sana  kepada  Mahkamah Pidana Internasional.  Pelimpahan kasus tersebut harus dijamin penuh
karena tak dapat dibantah lagi bahwa situasi di  Darfur sebagai ancaman terhadap perdamaian sebagaimana ketetapan Dewan dalam resolusinya nomor 1556 (2004) dan  1564 (2005). Penuntutan oleh Mahkamah Pidana Internasional  terhadap orang-orang  yang  diduga  bertanggung jawab atas hampir semua  kejahatan-kejahatan  serius yang  terjadi  di  Darfur tentu  memberikan  kontribusi  pada  pemulihan  perdamaian  di  wilayah tersebut.
Namun  demikian  terdapat  sedikit  keraguan  apakah  kejahatan­ kejahatan yang  dituduhkan terjadi di Darfur telah memenuhi ambang batas yang telah  ditentukan  dalam  Pasal  7  ayat  1, 8 ayat  1  dan (f). Sebagaimana telah disebutkan di awal bagian, sekarang ini terjadi konflik bersenjata internal yang berlarut-larut di Darfur antara pemerintah yang berwenang  dengan  kelompok-kelompok  bersenjata  yang  terorganisir. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh temuan fakta-fakta, suatu  badan informasi  yang  dapat  diandalkan  mengindikasikan  bahwa  kejahatan perang boleh jadi telah dilakukan dalam skala besar, berulang kali bahkan merupakan bagian dari suatu rencana ataupun kebijakan. Terdapat pula informasi  yang  dapat  d ipercaya  yang  menyebutkan  bahwa  tindak kejahatan dilakukan secara  meluas atau serangan terhadap penduduk sipil  dilakukan  secara  langsung dan sistematis  atas  sepengetahuan si penyerang.  Hal  ini  merupakan  kejahatan terhadap kemanusiaan.
Penyerahan situasi di Darfur kepada Mahkamah Pidana Internasional melalui  resolusi  berdasarkan  Bab VII  Piagam  PBB  akan  memberikan efek  mandat.  Dengan  cara  demikian,  Pemerintah  Sudan  tidak  dapat menolak  j u risd i ksi  Mahka m a h   dalam  keadaa n  a pa p u n .   Komisi merekomendasikan bahwa resolusi tersebut menguatkan Jaksa Penuntut Mahkamah  untuk  melaku ka n   i nvestigasi  atas  inisiatifnya  sendiri mengenai  kasus  apapun  yang  berkaitan  dengan  konflik yang  sedang terjadi di Darfur. Tampak jelas dalam laporan ini bahwa pada saat terjadi peningkatan  serangan setelah  bulan  Fe _ bruari  2003,  Komisi  menerima informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam tahun 2002 bahkan  sebelumnya.  Menindaklanjuti  Pasal  1  ayat (1) Statuta  Roma, Mahkamah mempunyai jurisdiksi temporer terhitung tanggal 1 Juli 2002, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut dapat melakukan investigasi atas kejahatan-kejahatan yang terjadi setelah tanggal tersebut.

## Kronologi  Kasus  Darfur1
1983-1984 Terjadi  pemberontakan  yang  digerakan  oleh Angkatan  Bersenjata  Pembebasan Rakyat
Sudan (Sudan People's Liberation Army, SPLA) dan  Geraka n   Pembebasan  Ra kyat  Sudan (Sudan People's Liberation Movement, SPLM). 1992 Suatu  Pemerintahan  yang  ofensif  menyita wilayah  selatan  termasuk  markas  SPLA  di Torit. Mei  1994 Kewe n a n g a n   A n ta r  Pe m e r i ntah  u nt u k Pembangunan (Inter-Governmental Authority
on Development, IGAD) sebagai suatu badan reg i o n a l   u nt u k   m e meca h k a n   m a sa l a h , mendesak  adanya  penentuan  nasib  sendiri bagi  wilayah selatan.  Khartoum  menarik diri dari  pembicaraan IGAD.
1 April 1997
Khartou m   mena ndata ngani  kesepakatan dengan Gerakan Kemerdekaan Sudan Selatan
(South Sudan Independen Movement, SSIM) dan ke l o m po k pem beronta k  l a i n nya, mengisolasi SPLA.
29  Oktober  1997
Pembicaraan damai mulai dilakukan di Nairobi. Februari  2000 Pembicaraan  damai  terus  berlanjut  namun berakhir setelah berlangsung lima hari, yakni saat  pem b e ro nta k  m e n u d u h   S u d a n melakukan  sera ngan  yang  membabi-buta terhadap penduduk sipil.

## 1 ·  Infra  note  7
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol. 1, No. 2
28  September 2001 PBB  menarik  san ksi  pada  Sudan  setelah dijatuhkan selama lima tahun. Amerika Serikat secara  sepihak tetap  menerapkan  sanksinya yang telah dijatuhkan sejak tahun  1997.
20 Juli 2002
Lima pekan setelah pembicaraan di Machakos, Kenya,  menyerukan  pemerintah  dan  SPLM untuk  berunding  mengenai  masalah  agama d a n   penentuan  n a s i b   sen d i ri .   M e reka menamakannya  Machakos Protokol.
27 Juli 2002
Untuk  pertama  ka l i nya  Presiden  Bash i r bertemu dengan pemimpin pemberontak John
Garang  namun  perundingan  menemui jalan bu ntu  di  bulan  Septem ber  setelah  para pemberontak menguasai kota strategis Torit.
7 Januari 2004
Pemeri nta h  d a n   SPLA  mena ndata nga n i persetujuan  mengenai  pembagian  kekayaan negara saat perang berakhir.
26  Mei  2004
Pemerintah  dan  SPLA  menandatangani  tiga protokol  yang  mengatur  masalah-masalah yang  belum  diselesaikan  dan  menjelaskan cara untuk mencapai persetujuan damai.
13 September 2004 Majelis  Umum  menerima  draft  persetujuan kerjasama a nta ra M a h ka ma h P i d a n a Internasional dengan PBB (NRES/58/3 18).
4 Oktober 2004 Perjanjian  kerjasama  Mahkamah  Pidana
Internasional dengan PBB mulai berlaku.
19 November 2004 Pemeri nta h  d a n   SPLA  menandata ng a n i kesepakatan  dihadapan  pertemuan  anggota Dewa n  Kea m a n a n   PBB  d i   Kenya  untuk mengakhiri perang terhitung sejak tanggal 31 Desember 2004.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
3 1  Desember 2004 Aparat Pemerintah dan SPLM menandatangani dua bagian terakhir dari persetujuan damai.
9 Januari 2005 John  Garang  dan  kepala  perundingan  dari pihak pemerintah Taha menandatangani suatu persetujuan  damai  yang  menyeluruh  untuk mengakhiri perang saudara. 25 Januari 2005 Laporan  Komisi  Internasional  Penyelidikan atas Darfur kepada Sekretaris Jenderal PBB.
31  Maret 2005
Sekretaris  Jenderal  PBB  menerima  Resolusi 1 593 (2005) mengenai situasi di Darfur yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Keamanan  pada rapatnya yang ke 5158. 1  April 2005 Dewan Keamanan PBB menyerahkan peristiwa yang terjadi di Darfur sejak tanggal 1 Juli 2004 kepada  Jaksa  Penuntut  Mahkamah  Pidana lnternasional . 5 April 2005 J a ksa  Pen u ntut  menerima  dafta r  p a ra tersangka  yang  telah  disiapkan  oleh  Komisi Penyelidik atas kasus Darfur. 7 April 2005
Diumumkannya  nama para tersangka pelaku kejahatan internasional di Darfur oleh Kantor Kejaksaaan Mahkamah Pidana Internasional. 2 1  April 2005 Pengajuan  kasus  Darfu r  ke  Ka mar  Pra- peradilan I. April 2005 Donatur  internasional  memberikan  bantuan sebesar $  4,5 juta  untuk  menolong  wilayah selatan Sudan akibat perang saudara.
1 Juni 2005 Kepala Kantor Kejaksaaan Mahkamah Pidana Internasi o n a l , L u i s M oreno-Oca m po memutuskan  untuk  melakukan  investigasi awal atas situasi di Darfur.
6 Juni 2005
Jaksa Penuntut memulai investigasinya. 29 Juni 2005 Jaksa  Penuntut  melaporkan  hasil  kerjanya kepada  Dewan  Keamanan  PBB  berkaitan dengan Resolusi  1593 (2005). Juni 2005 Pemeri nta h  d a n   kelompok  oposisi  yang
diasingkan ( National  Democratic  Alliance, NOA) menandatangani perjanjian rekonsiliasi yang mengikutsertakan NOA pada pembagian kekuasaan administrasi.
9 Juli 2005 Bekas  pem i m p i n   pemberonta kan ,   J o h n
Garang,  disumpah  menjadi  Wakil  Presiden Pertama serta d itandatangani pula konstitusi yang memberikan sejumlah besar otonomi d i wilayah selatan. 20 Juli 2005 Penunjukkan  Hakim yang  menangani  kasus Darfur. 30 Juli 2005 John  Garang  meninggal  dalam  tabrakan helikopter dimana pada hari yang sama terjadi kerusuhan yang menelan korban  100 orang.
11 Agustus 2005 Salva Kirr, pendiri SPLM (Gerakan Pembebasan Rakyat  Sudan, Sudan  People's  Liberation Movement / SPLM), disumpah sebagai Wakil Presiden Pertama, menggantikan posisi John Ga rang.
1  September 2005 Wakil  Presiden  Kirr  menyatakan  bahwa  ia berma ks u d   m e m berika n   lebih  ba nya k
kewenangan pada suatu pemerintahan utara- selatan  yang  baru  pada  kelompok-kelompok oposisi di wilayah selatan.
20 September 2005 Pem e r i n ta h a n S u d a n   d e n g a n   si stem pembagian kekuasaan yang baru diumumkan di Khartoum.
Oktober 2005

## Di  wilayah  selata n   d i bentuk  Pemeri ntah
Otonomi  sesuai  perjanjian  damai  Januari 2005.  administrasi  d idominasi  oleh  para mantan pemberontak.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol.  1, No. 2

## 2

## Resolusi Dewan  Keamanan No.  1593 (2005)
Diterima oleh  Dewan  Keamanan  pada  rapatnya  yang  ke-5158  pada tanggal 3 1  Maret 2005. Dewan Keamanan, Memperhatikan laporan  Komisi  Penyelid i ka n   I nternasional  atas pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  hukum humaniter internasional di Darfur (S/2005/60), Mengingat Pasal  16 Statuta  Roma yang menetapkan bahwa investigasi maupun  penuntutan  dapat  dilakukan  atau  dimulai  oleh  Mahkamah Pidana  Internasional  terhitung  12  bulan  setelah  permintaan  Dewan Keamanan,
Mengingat pula Pasal 75 dan Pasal Statuta  Roma serta  menyemangati Nega ra-negara  u ntuk  mem berikan  kontribusi  pada  Dewan  Dana Mahkamah Pidana Internasional untuk para  Korban, Memperhatikan keberadaan perjanjian-perjanjian yang mengacu pada Pasal 98 ayat (2) Statuta  Roma,
Memutuskan bahwa situasi di Darfur yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional,
Bertindak berdasarkan  Bab VII  Piagam  PBB, Memutuskan:
1 .   Menyerahkan  situasi  di  Darfur  sejak  1  Juli  2002  kepada  Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional;
2 .   Meminta Pemerintah Sudan dan semua pihak yang bertikai di Darfur serta  mendesak  semua  Negara  dan  organisasi  regional  maupun internasional  untuk  sepenuhnya  bekerja  sama  dan  memberikan bantuan yang diperlukan Mahkamah dan Jaksa  Penuntut berkaitan dengan dikeluarkannya resolusi ini walaupun diakui bahwa Negara­ neg a ra  yang  tidak  menjadi  pihak  pada  Statuta  Roma  tidak mempunyai  kewajiban terhadap Statuta tersebut;
3.  Mengundang Mahkamah dan Uni Afrika untuk membahas perjanjian­ perjanjian  pelaksanaan yang akan  memfasilitasi  bekerjanya Jaksa Penuntut dan  Mahkamah, termasuk cara  kerja  mereka  di wilayah konflik yang  akan menjadi sumbangan  bagi upaya-upaya  regional dalam  memerangi impunitas (kekebalan hukum);
4. Mendukung  Mahkamah,  sejalan  dengan  Statuta  Roma,  untuk melakukan  kerja  sama  internasional serta  upaya-upaya  di  tingkat nasional  untuk mempromosikan  aturan  hukum,  perlindungan hak asasi manusia dan memerangi impunitas di Darfur;
5.  Menekankan perlunya upaya memajukan pemulihan dan rekonsiliasi serta semangat pembentukan institusi tersebut di atas, melibatkan semua  sektor sosial  masyarakat Sudan seperti  komisi  rekonsiliasi dan kebenaran,  dalam  rangka  melengkapi  proses  peradilan serta mengupayakan usaha-usaha  pemulihan perdamaian yang abadi;
6.  Meminta para warga Negara, anggota ataupun pegawai dan mantan pegawai dari Negara Donor di luar Sudan,  yang bukan  merupakan pihak dalam  Statuta  Roma,  untuk tunduk pada jurisdiksi  ekslusif Negara donor untuk semua  kejahatan  maupun  pelanggaran yang terjadi atau yang berkaitan dengan operasi di Sudan yang dibentuk atau diberi  kewenangan oleh  Mahkamah  maupun  oleh Organisasi Uni afrika, apabila jurisdiksi ekslusif tersebut tidak dilepaskan oleh Negara  Donor;
7.  Tidak  ada  biaya  yang  d i keluarkan  dalam  kaitannya  dengan penyerahan  kasus  Darfur  ini, termasuk biaya  investigasi  ataupun penuntutan. Segala biaya tersebut ditanggung oleh PBB dan Negara­ negara pihak pada Statuta Roma serta Negara-negara yang secara sukarela  ingin menyumbang;
8. Mengundang Jaksa  Penuntut untuk hadir di Dewan  dalam  waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya resolusi ini dan setiap enam  bulan  setelah  itu  untuk menyampaikan  tindakan  apa  yang telah dilakukan berdasarkan resolusi ini;
9.  Tetap menangani kasus ini. Penyerahan kasus Darfur (Sudan) kepada Jaksa Penuntut Mahkamah
Pidana Internasional dilakukan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB  Nomor1 593  (2005)  yang  d iterima  oleh  1 1   suara  setuju (Denmark, Philipina, Jepang, Inggris, Argentina, Perancis, Tanzania, Romania, Federasi Rusia, Benin, Sudan) dan 4 suara abstain (Aljeria, Brazil,  China  dan  Amerika  Serikat) .  Dalam  resol usi  tersebut diputuskan bahwa Pemerintah Sudan dan semua pihak yang bertikai di Darfur harus sepenuhnya bekerja sama dan memberikan bantuan kepada Mahkamah dan Jaksa Penuntut. Berkaitan dengan  resolusi
349 Kasus Darfur
ini, walaupun mengakui bahwa Negara-negara yang tidak menjadi pihak pada Statuta Roma tidak wajib terikat pada Mahkamah, namun Dewan  mendesak  semua  Negara  serta  organisasi  regional  dan internasional untuk sepenuhnya  bekerja sama.
Dewa n  juga  meng undang  Ma hkamah  dan  Uni  Afrika  untu k mendiskusikan  perjanjian-perjanjian  praktis  yang  dapat  memfasilitasi bekerjanya  Jaksa  Penuntut  dan  Mahkamah,  termasuk  kemungkinan melakuka n   pemeriksaa n   di  wi laya h  konfl i k.  Dewan  mendukung Mahkamah, sejalan dengan Statuta Roma, untuk melakukan kerjasama initernasional maupun regional, berusaha keras untuk mempromosikan aturan  hukum,  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  memerangi kekebalan hukum yang terjadi Darfur. Dewan juga menekankan perlunya mengajukan pemulihan dan rekonsiliasi serta terciptanya institusi yang melibatkan semua sektor masyarakat Sudan,  seperti komisi kebenaran dan/atau  rekonsiliasi  agar  dapat  melengkapi  proses  peradilan  yang menjadi  upaya  keras menuju perdamaian abadi .
Laporan  laksa  Penuntut  Mahkamah  Pldana  Internasional kepada  Dewan  Keamanan PBB sebagal tindak lanjut Resolusi DK PBB Nomor 1593 (2005)1

## I.  Analisis pendahuluan dan  permulaan investigasi

## 1.  Pengumpulan lnformasi  dan analisls
Sebelum  memulai  investigasi  resmi,  Jaksa  Penu ntut  d i m i nta mengumpulkan  dan  menilai  keterangan  yang  berhubungan  dengan kasus Darfur dan memutuskan apakah terdapat dasar yang masuk akal untuk melakukan  investigasi .  Jaksa  Penuntut  membuat  keputusan  ini dengan mempertimbangkan tiga faktor sebagaimana  yang ditentukan oleh  Pasal  53 ayat ( 1)  Statuta  Roma,  yaitu :
1 .   Keterangan  yang  didapat  oleh  Jaksa  Penuntut  merupakan  suatu hal  yang  mendasar  dan  masuk  akal  untuk  diyakini  bahwa  hal tersebut merupakan suatu kejahatan yang sedang dan telah terjadi berdasarkan jurisdiksi  Mahkamah.
2.  Kasus tersebut dapat diterima  berdasarkan  Pasal  1 7.
3.  Mempertimbangkan tingkat keparahan kejahatan dan kepentingan para  korban,  sehingga  tidak  ada  alasan  untuk  meyakini  bahwa investigasi  ini tidak memenuhi rasa keadilan.
Menindaklanjuti penerimaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1 593 (2005) maka Jaksa  Penuntut segera  memulai suatu  proses yang efektif  untuk  mengu m pu l ka n   dan  menganalisis  keterangan  g u na memenuhi kewajiban statuternya. Tugas tersebut diselesaikan oleh suatu tim  kerja  sama  yang  bersifat  multi-disipliner yang  terdiri  dari  staf tiga bagian Kantor Kejaksaaan, yaitu :  Bagian Kerjasama, Perlengkapan dan Penerapan  Hukum (JCCD), Bagian Investigasi dan Bagian Penuntutan.
Pada tanggal 5 April 2005 Jaksa Penuntut menerima lebih dari 2.500 data termasuk dokumentasi,  video,  dan  hasil  wawancara  yang  telah dikumpulkan  oleh  Komisi  Inquiry  Internasional  untuk  kasus  Darfur. Sementara  itu,  Jaksa  Penuntut telah  menerima  sebuah  amplop  yang
1 Infra  note  14
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
disegel  dari  Sekretaris  Jenderal  PBB  yang  berisi  tentang  kesimpulan­ kesimpulan  Komisi  berkaitan  dengan  orang-orang  yang  berpotensi bertanggung jawab atas  tindak  kriminal yang  dilakukannya  di  Darfur. Untuk  meyakinkan  bahwa  isi  amplop  tersebut  tetap  bersifat  rahasia maka setelah membukanya, Jaksa Penuntut menyegel kembali amplop tersebut yang disaksikan oleh seorang kepala JCCD dan dua orang Wakil Jaksa  Penuntut.  Jaksa  Penuntut tidak menganggap daftar nama yang ada dalam amplop tersebut bersifat mengikat, karena hanya merupakan hasil  kesimpulan  Komisi.  Jaksa  Penuntut  akan  melakukan  dengan caranya sendiri suatu  investigasi yang mandiri, sejalan dengan Statuta Roma  serta  kebijakan  Kantor  Kejaksaaan  supaya  dapat  memutuskan bahwa orang-orang tersebut memang pantas bertanggung jawab atas tindak  keja hatan  ya ng  d itud u h ka n   Ja ksa  Penu ntut  d i   hadapan Mahkamah.
Sebagai  bahan  tambahan  informasi  mengenai  situasi  di  Darfur, Kantor Kejaksaaan juga telah mengumpulkan lebih dari 3000 dokumen dari berbagai sumber, telah menghubungi lebih dari  100 kelompok dan perorangan  serta  telah  mewawancarai  lebih  dari  50  orang  dengan keahlian  khusus.  Pernyataan-pernyataan  tersebut  diambil  di  kantor Mahkamah sesuai dengan ketentuan Statuta  dan  Peraturan  mengenai hukum  acara  dan pembuktian .
Setelah  mengumpulkan  keterangan  tersebut,  Kantor  Kejaksaaan membuat  index dan evaluasi  kritis  mengenai data  dan  kesahihannya. Lapora n  dan  uraian  telah  d isiapkan  u ntuk  Jaksa  Pen u ntut  agar menginformasikan pembuatan keputusannya sebagaimana tujuan Pasal 53  ayat  ( 1 )   Statuta .  Garis  besar  a nalisis  dengan  segala  aspeknya dijelaskan  lebih  rinci  dalam uraian berikut.

## 1.1.  Kejahatan yang tennasuk dalam jurisdiksi Mahkamah.
Suatu  data  dasar  dibentuk  untuk  menyimpan,  memeriksa dan menganalisis keterangan mengenai kejahatan yang dituduhkan. Data  dasar  tersebut  diantaranya  menilai  identifikasi  dan  analisis terhadap pola kejahatan dan profil para korban serta  menilai tingkat parahnya  kejahatan.
Terdapat  begitu  banya k   keterangan  yang  sahih  mengena i kejahatan  berat yang terjadi  di  Darfur tersingkap oleh  Komisi dan
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah. Kejahatan-kejahatan tersebut m e l i p uti  pe m b u n uhan  terhada p  ribuan  pend uduk  s i p i l   d a n penghancuran yang  meluas serta  perampasan d i  desa-desa,  yang kesemua  hal  tersebut  mengakibatkan  terjadinya  arus  pengungsi sebesar hampir  1,9 juta penduduk sipil. Keadaan akibat kekerasan tersebut telah  mengakibatkan kematian puluhan ribu orang karena penyakit dan  kelaparan,  khususnya kelompok-kelompok masyarakat yang  rentan seperti anak-anak,  orang  sakit dan orang-orang lanjut usia .  Data  tersebut  juga  menunju kkan  ada nya  perkosaan  dan kekerasan seksual yang terjadi di seluruh Darfur, termasuk perkosaan secara  berkelompok terhadap anak-anak dan gadis  muda.

## 1.2.  Kelayakan kasus
Sejalan  dengan  Statuta  Roma,  Mahkamah  Pidana  Interna­ sional  melengkapi  jurisdiksi  pidana  nasional,  artinya  Mahkamah merupakan  upaya  akhir yang  hanya  akan terlibat apabila :
1 .   Tid a k   ada  atau  bel u m   ada  investigasi  nasional  ata u pun penuntutan  terhadap suatu  kasus;
2.  Telah  dilakukan  investigasi  ataupun  penuntutan  akan  tetapi terhalang  karena  tidak  adanya  keinginan  atau  kemampuan untuk  menyelesaikan  investigasi  atau  penuntutan  tersebut. Menurut Pasal 17 Statuta Roma, untuk menentukan unsur "tidak ingin" pada suatu kasus, Mahkamah harus mempertimbangkan apakah terdapat satu  atau  beberapa  hal sebagai berikut:
a)  Sedang dilakukan  proses  peradilan atau keputusan pengadilan nasional telah di buat dengan  tujuan melindungi orang yang  bersangkutan dari tanggung jawab pidana.
b)  Terdapat penundaan yang  tidak adil  dalam  proses yang tidak sejalan dengan  maksud diajukannya  orang yang bersangkutan ke depan  pengadilan.
c)  Proses  peradilan tidak atau  belum dilakukan secara independen dan tidak memihak dan  mereka diperlakukan atau  telah diperlakukan tidak sesuai dengan tujuan mengadili orang yang bersangkutan.

## 353 Kasus Darfur
Untuk  menganalisis  layak  tidaknya  kasus  i n i   diajukan  ke Mahkamah, Jaksa Penuntut telah mempelajari institusi dan prosedur h u ku m   d i   Sud a n .   Da l a m   hal  i n i ,   Pemeri nta h   Sudan  telah menyediakan  keterangan  berkaitan  dengan  sistem  peradilan  di Sudan,  administrasi  peradilan  pidana  dalam  berbagai  bagian  di Darfur, sistem tradisional untuk resolusi penyelesaian alternatif serta melengkapinya  dengan  berbagai  bahan  yang  berkaitan  dengan laporan Komisi Nasional Inquiry.
Kantor Kejaksaaan juga sudah mewawancarai lebih dari puluhan orang  serta  mencari  keterangan  mengenai  proses  nasional  yang telah dilakukan terhadap kejahatan yang telah dituduhkan terjadi di  Darfur  yang  termasuk  dalam  l ingkup  jurisdiksi  Mahkamah, termasu k  mekanisme  yang  ada  yang  mengijinkan  seseorang melaporkan kejahatan yang terjadi serta akses ke pengadilan. Kantor Kejaksaaan  juga  telah  mengumpulka n   ketera ngan  mengenai mekanisme sementara yang beragam yang telah dibentuk oleh pihak yang berwenang di Sudan dalam  kaitannya  dengan  konflik Darfur, seperti  misalnya  Komisi  Anti  Perkosaan  yang  dibentuk  melalui perintah  Kabinet  tahun  2004,  dibentuknya  Mahkamah  Khusus berdasarkan  U ndang-undang  Peradilan  Khusus  ta hun  2004, menyusul suatu dekrit yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah tahun 2004 serta Komisi Nasional Inquiri serta Pengadilan Ad Hoc lainnya serta  Komisi Non-judisial.
Akhirnya Jaksa Penuntut memutuskan pada tanggal 1 Juni 2005, berdasarkan  keterangan  yang  cukup  dipercaya,  bahwa  terdapat kasus-kasus yang layak disidangkan berkaitan dengan situasi Darfur. Perlu  ditekankan  bahwa  keputusan  ini  tidak  mewakili  keputusan sistem  hukum Sudan  namun merupakan  hal  yang  mendasar atas ketiadaan proses pidana dalam kasus yang menjadi pokok perhatian Kantor Kejaksaaan tersebut.
Penilaian kelayakan merupakan proses yang berlangsung terus menerus. Sekali dilakukan investigasi dan kasus telah dipilih, Kantor Kejaksaaan akan menilai apakah kasus tersebut sedang atau telah sesuai  dengan  investigasi  ataupun  penuntutan  negara  tempat terjadinya  perkara.  Dalam  penilaian  ini  Kantor  Kejaksaaan  akan menghormati proses manapun yang independen dan tidak memihak sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh Statuta  Roma.
Pada pertengahan Juni 2005, setelah keputusan Jaksa Penuntut u ntuk  memulai  i nvestigasi,  Pemerintah  Sudan  menyed iakan keterangan yang berkaitan dengan pendirian peradilan khusus yang mengadili beberapa orang  yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  di  Sudan.16  Sebagai  bagian dari penilaian kelayakan, Kantor Kejaksaaan akan mengikuti bekerjanya pengadilan untuk  menentukan  apakah terhadap  kasus  yang  akan diajukan  ke  Mahkamah  ini  sedang  dalam  masa  investigasi  atau telah  dilakukan  investigasi  ataupun  penuntutan,  serta  apa kah prosesnya  telah  sesuai  dengan  sta ndar  seba g a i m a n a   ya ng ditetapkan oleh Pasal  1 7  Statuta  Roma.

## 1.3. Kepentingan Keadilan
Dalam  pen u nju kka n  kasus  Da rfur  ke  M a h ka m a h   Pidana Internasional,  DK  PBB  telah  memperhatika n   situasi  di  tempat kejadian  serta  peran  penting  bahwa  peradilan  yang  independen dan tidak memihak akan berjuang melawan impunitas yang ada di Darfur serta  mencegah terjadinya  kejahatan-kejahatan lebih jauh.
Saat  menampilkan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kepentingan keadilan dan para korban, Jaksa Penuntut telah mempertimbangkan dengan  seksa ma  keseluru han  konteks  investigasi  ya ng  akan dilakukan, dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk mengupayakan perdamaian dan keamanan di Darfur.  Sebagaimana ya ng  d i kehendaki  oleh  Statuta  Roma,  Jaksa  Pen u ntut  ha rus memutuskan bahwa, pada waktu memulai pelaksanaan investigasi, tidak terdapat alasan  yang  substansial  untuk  tidak  melakukannya demi  kepentingan  keadilan.  Dalam  konteks  ini Kantor Kejaksaaan akan mengawasi dan tetap peka untuk mengamati  perkembangan kasus ini.

## 2.  Keputusan untuk memulai lnvestigasl
Setelah menyelesaikan analisis permulaan, pada tanggal 1 Juni 2005 Jaksa  Penuntut  memutuskan  bahwa  terdapat dasar yang  masuk akal untuk memulai suatu investigasi  mengenai situasi di Darfur sejak 1 Juli 2002.  Pada  tanggal  6  Juni  2005,  Kantor  Kejaksaaan  mengeluarkan pernyataan pers berisi keputusan yang memberikan kewenangan penuh pada Jaksa  Penuntut untuk melakukan investigasi berdasarkan Statuta .

## II. Kerjasama
Paragraf 2 Resolusi DK PBB 1593 (2005) meminta Pemerintah Sudan dan seluruh pihak yang berkonflik di Darfur untuk bekerjasama secara penuh dan memberi bantuan yang diperlukan oleh Mahkamah dan Jaksa Penuntut. Demikian pula dengan negara-negara dan organisasi lainnya.

## 1.  Pemerintah Sudan dan para pihak lain yang bertikai
Permohonan  bantuan  seca ra  khusus  tidak  d i kelua rkan  oleh Pemerintah Sudan maupun oleh para pihak yang bertikai lainnya selama masa analisis pendahuluan. Namun demikian, sejak penunjukkan Jaksa Penuntut, telah dilakukan dua kali rapat (bu Ian April dan Mei) di Belanda dengan  pejabat  Pemerintah  Sudan.  Rapat tersebut  merupakan  rapat yang berhubungan dengan penyelidikan atas temuan-temuan, termasuk diskusi-diskusi  yang  berkaitan  dengan  situasi  di  Da rfu r,  prosedur Mahkamah  dan  kebijakan  umum  serta  strategi  Kantor  Kejaksaaan. Pemerintah  Sudan  tela h  memberikan  ketera ngan  kepada  Kantor Kejaksaaan keterangan yang berkaitan dengan sistem hukum di Sudan, serta keterangan mengenai proses tradisi rekonsiliasi yang saling terkait di Sudan. Keterangan ini telah dianalisis dengan seksama sebagai bagian dari  proses  analisis  pendahuluan  ya ng  secara  garis  besa r  telah disebutkan di atas.
Sebagai  tambahan,  Kantor  Kejaksaaan  juga  telah  mengadakan pertemuan  dengan  para  pihak yang  bertikai  di  Sudan  dalam  rangka membina hubungan komunikasi dan kerjasama.
Permulaan investigasi menandai dimulainya suatu langkah baru yang mensyaratkan adanya kerjasama penuh, khusus dan tidak membelenggu Pemerintah  Sudan  serta  pihak  lain  yang  bertikai.  Kantor  Kejaksaaan tetap  memberitahukan kemajuan hal tersebut kepada  DK PBB.

## 2.  Kerjasama dengan negara-negara lain
Alinea 2  Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1593  (2005) juga mendesak semua  Negara  untuk bekerja sama dengan Jaksa  Penuntut dan Mahkamah. Sejauh ini sebagaimana halnya dengan Negara-negara Pihak  dari  Mahkamah,  Statuta  memuat  kerangka  yang  telah  ada mengenai  kewajiban  dan  modalitas di  mana  Kantor  Kejaksaaan  telah dilengkapi dengan berbagai  perjanjian  dan  persetujuan.
Jaksa Penuntut juga telah bertemu dengan para wakil dari berbagai Negara  Pihak  dan  Negara-negara  yang  belum  menjadi  pihak  pada Mahkamah  untuk  membicarakan  situasi  di  Darfur  dan  memberika n penjelasan singkat mengenai prosedur, kebijakan dan strategi berkaitan dengan  kegiatan  Kantor  Kejaksaaan.  Pertemuan  tersebut  termasuk kunjungan  ke Kairo  untuk bertemu  dengan Yang  Mulia  Ahmed  Abul­ Gheit, Menteri Luar Negeri Republik Mesir, serta para wakil Pemerintah Mesir  lainnya .  Pemerintah  Mesi r  menekan kan  dukungan nya  pada Mahkamah dan Pemerintah Sudan dalam menjamin keadilan berkaitan dengan  kejahatan-kejahatan yang terjadi di  Darfur.
Dukungan dan kerja sama  Negara-negara Pihak dan Negara-negara bukan  Pihak  dari  Mahkamah,  penting  untuk  menjamin  efektifitas implementasi  Resolusi  di  atas.  Sejalan  dengan  kemajuan  investigasi, Kantor  Kejaksaaan  dapat  meminta  Negara  yang  bersangkutan  untuk memberikan kerjasama dan bantuan dalam proses pengumpulan bukti . Terlebih lagi upaya-upaya keras dalam mengembangkan aturan hukum dan  rekonsil iasi  ya ng  bera rti,  ya ng  turut  melengkapi  kerja  dari Mahkamah,  akan  membutuhkan  keterlibatan  penuh  dari  Pemerintah Sudan,  Negara-negara  Afrika serta  Negara-negara  lain di wilayah  itu .

## 3.  Uni Afrika
Alinea 3 Resolusi Dewan meminta Mahkamah dan Uni Afrika untuk membicarakan persetujuan pelaksanaan untuk memfasilitasi kerja Jaksa Penuntut dan  Mahkamah,  termasuk  kemungkinan  mengadakan  acara kerja  di  wilayah tersebut.
Adanya  hubungan yang erat antara  Mahkamah dengan  Uni Afrika tidak  hanya  karena  peran  pemimpin  yang  dijalankan  oleh  Uni  Afrika dalam mencari perdamaian dan keamanan di  Darfur, tetapi juga untuk menjamin agar kontribusi Mahkamah yang telah dibuat semakin berarti melalui kemitraan yang dekat dengan  Negara-negara Afrika .
Tahun 2004  Mahkamah mulai bernegosiasi untuk suatu  perjanjian kerjasama dengan Uni Afrika. Pada bulan April 2005, setelah penyerahan situasi  di  Darfur  kepada  Jaksa  Penuntut,  maka  Jaksa  Penuntut  dan Pa nitera,  d i p i m pi n   oleh  Wa kil  Jaksa  Penu ntut,  Fatou  Bensouda, melakukan misi kerjasama ke Addis Ababa untuk menyelesaikan syarat­ syarat perjanjian. Perjanjian tersebut berisi kerangka kerja dan modalitas
untuk  kerjasama yang  akan datang  antara  Uni Afrika  dan  Mahkamah, termasuk  masalah  Darfur  serta  situasi  lain  yang  menjadi  perhatian bersama.  Negosiasi  berakhir  dengan  baik  dalam  suatu  naskah  yang telah  disepakati  dimana  Mahkamah  berharap  segera  ditandatangani. Selama  misi  kerjasama,  delegasi  Mahkamah  juga  bertemu  dengan utusan resmi  Uni Afrika,  khususnya  Ketua  AMIS.
Tanggal 20 Mei 2005, Jaksa  Penuntut bertemu dengan Yang  Mulia Presiden Obasanjo dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Nigeria dan  Presiden Uni Afrika .  Pertemuan tersebut berfokus pada pentingnya membangun kerjasama antara  Uni Afrika  dan Mahkamah serta  situasi terkini  di  Darfur.  Dibicarakan  pula  peran  Mahkamah  dalam  investigasi dan penuntutan terhadap orang-orang yang paling bertanggung jawab atas  kejahatan  di  Darfur,  yang  kesemuanya  itu  perlu  didukung  oleh mekanisme  nasional  dan  tradisional  demi  keadilan  dan  rekonsiliasi sebagaimana  tercermin  dalam  Resolusi  Dewan  1593  (2005).
Memperkuat  kerjasama  antara  Uni  Afrika  dan  Mahkamah  akan menjadi  suatu  tugas  kunci  dalam  tahap  berikut  untuk  memfasilitasi tindakan yang tepatguna  dalam  investigasi.

## 4.  Kerjasama dengan organisasi lainnya
Kantor Kejaksaaan telah  menandatangani dan sedang  pula dalam proses penandatanganan, atas perjanjian-perjanjian dan persetujuan­ persetujuan  penting  dengan  berbagai  organisasi  u ntu k  modal itas kerjasama dan penyediaan informasi. Dalam beberapa kasus, perjanjian dan persetujuan tersebut dilakukan sebelum penyerahan situasi Darfur ke  Ka ntor  Kejaksaaa n .   Contohnya,  persetujuan  kerjasama  antara Mahkamah dengan  PBB pada bulan Oktober 2004, yang berisi tentang kerangka  kerjasama  antara  PBB  dan  Mahkamah.  Sebagai  tambahan, Kantor  Kejaksaaan  telah  memba ngun  hubungan  dengan  organisasi lainnya seperti Liga Arab yang berperan dalam mencari cara mengakhiri konflik di Darfur.

## III.  Perslapan  dan  rencana  investigasi
Mahkamah  menerima  penyerahan  situasi  di  Darfur  dalam  suatu institusi  yang  telah  mapan,  termasuk  ruang-ruang  sidang,  para  staf yang  terstruktur,  protokoler  dan  kebijakan-kebijakan.  Kerangka  kerja ini telah  memungkinkan  Mahkamah  untuk  segera  bertindak terhadap
suatu kasus yang diserahkan kepadanya serta membuat kemajuan yang penting dalam perencanaan bagi investigasi dan penuntutan selanjutnya. Pada  tahun  2005  dana  inti  untuk  Mahkamah  telah  memungkinkan dilakukannya  investigasi  ketiga  walaupun  sumber·sumber  tambahan pada bidang tertentu dari kegiatan Mahkamah kemungkinan diperlukan sebagai  kemajuan  dari  proses  tersebut.  Dalam  kaitan  ini,  Mahkamah telah  menerima  kontri busi  s u ka rela  dari  Pe meri nta h   Ka nada sebagaimana terindikasi dari yang lain bahwa kontribusi sukarela dapat mendatangkan bantuan kegiatan berkaitan dengan penyelesaian kasus Darfur.
Mengenai sifat independen dari Kantor Kejaksaaan  dan  peradilan, badan·badan lain di Mahkamah berkoordinasi mencari kesamaan dengan hal·hal  administratif  lainnya  yang  saling  menguntungkan.  Koordinasi administratif yang semacam ini dicapai melalui Badan Koordinasi. Badan Koordinasai  diberi  mandat  untuk  berdiskusi  dan  berkoordinasi  dalam hal  keg iatan  ad m i n istratif  badan-badan  di  M a h kamah.  Aki bat penunjukkan  Dewan  Keamanan  terhadap  situasi  di  Darfur,  Sadan Koordinasi telah bertemu untuk koordinasi dan mendiskusikan implikasi administratif yang relevan dari  penyerahan kasus tersebut.
Berdasarkan  Statuta  Roma,  pengadilan  terdiri  dari 3 divisi  yaitu Divisi  Pra·Peradilan,  Divisi  Peradilan  dan  Divisi  Banding.  Divisi  Pra· Peradilan  bertangg u ng  jawab  terhadap  masalah-masalah  hukum sebelum  tahap  pengadilan  dimulai.  Majelis  Hakim  yang  terdiri  dari 3 hakim terpilih, bertanggung jawab atas penetapan Divisi Pra-peradilan serta  mementukan situasi di bagian-bagian yang  berbeda.
Sekali perkara telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut, maka Jaksa Penuntut berkewajiban memberitahukannya kepada Majelis Hakim yang kemudian  akan  menyerahkannya  kepada  Divisi  Pra·peradilan.  Jaksa Penuntut biasanya memberitahu Ketua Majelis mengenai penunjukkan situasi di  Darfur yang diserahkan oleh Dewan  Keamanan melalui surat tertanggal 4 April  2005.  Majelis Hakim  kemudian  menyerahkan situasi di Darfur kepada Divisi Pra·peradilan berdasarkan keputusannya tanggal 21 April 2005.
Perencanaan  dan  persiapan  i nvestigasi  di  Darfur  mengalami kemajuan pesat.  Dalam wewenang Kantor Kejaksaaan, telah dibentuk suatu tim kerjasama yang multidisipliner, yang terdiri dari masing-masing tiga  bagian .  Telah pula dilakukan rekrutmen personil tambahan  untuk ketiga bagian tersebut. Tim investigasi akan mempunyai kapasitas penuh
hingga  akhir Juli  2005.  Orang-orang  dengan  keahlian  bahasa  yang relevan telah  diidentifikasi  dan  direkrut  dan  dilakukan  penerjemahan dari dokumentasi kunci serta  bukti-bukti pokok.
Analisis rinci dan  perencanaan telah  diberikan oleh  tim  kerjasama untuk  mengumpulkan teori,  merencanakan  pengumpulan  bukti  serta strategi  hukum. Tahap selanjutnya  adalah  mengumpulkan  sebanyak­ banyaknya informasi yang tersedia. Kantor Kejaksaaan telah menerapkan pengalaman-pengalaman  yang  berkaitan  dengan  investigasi  yang sedang  berlangsung di Republik Demokratik Kongo dan Uganda Utara serta mengambil pelajaran dari Mahkamah Ad Hoc lnternasional. Analisis kunci dan alat-alat riset telah dikembangkan  untuk investigasi  Darfur, termasuk sebuah data dasar mengenai kejahatan, sebuah tabel  kasus serta alat-alat pemetaan kejahatan. Sumber-sumber utama untuk bukti forensik  serta  strategi-strategi  untuk  pengumpulan  dan  pengawetan bahan-bahan tersebut, telah pula diidentifikasi.
Perli ndungan  bag i  para  korban  dan  saksi  merupakan  suatu tantangan  besar  dalam  situasi  konflik  manapun  dan  hal  tersebut merupakan  inti tanggung jawab yang terbagi pada Kantor Kejaksaaan dan  Pa nitera ,   khususnya  u n it  perl i nd u ngan  Korban  dan  Saksi. Peng u mpulan  i nformasi  d i lakuka n   u ntuk  memberitahukan  risiko keamanan yang mungkin dihadapi oleh  para saksi,  penyedia  informasi lain serta  staf Mahkamah dalam  rangka  investigasi.  Protokol-protokol perlindungan dan pedoman-pedoman telah pula dikembangkan secara khusus  sesuai  dengan  situasi  Darfur  berdasarkan  pertimbangan pengalaman  Mahkamah  di  Republik  Demokratik  Kongo  dan  Uganda Utara.  Penyediaan informasi terkini yang penting terutama risiko-risiko keamanan menghadapi penduduk sipil, pekerja kemanusiaan lokal dan internasional di Darfur,  menimbulkan tantangan-tantangan yang terus menerus dalam investigasi.
Sementara  itu  dalam  memeriksa  saksi,  investigasi  akan  meliputi pengumpulan dan penyusunan sejumlah barang bukti dokumenter yang penting.  Mahkamah  telah  mengembangkan  suatu  infrastruktur  fisik untuk  menangani  proses  ini,  menjamin  kepatuhan  pada  rangkaian syarat-syarat pemeliharaan serta akses bagi para investigator serta para analis sesuai sistem informasi dan telekomunikasi. Protokol dan sistem­ sistem  telah  pula  dikembangkan  untuk  menangani  penyingkapan kewajiban dan investigasi dalam keadaan-keadaan yang membuktikan tidak  bersalahnya  seseorang  serta  penyimpanan  dan  penggunaan
informasi dari sumber-sumber yang sensitif. Adalah merupakan hal yang penting  bahwa  apabila  mungkin, orang-orang  dan  kelompok-kelompk yang  terkait  mengambil  semua  langkah  yang  ada  untuk  melindungi informasi  dan  bahan-bahan  yang  boleh jadi  merupakan  bagian  dari barang  bukti dalam persidangan  di  masa  datang.
Komunikasi kegiatan Mahkamah akan menjadi hal-hal yang sangat penting untuk menjamin kesepahaman serta  partisipasi dalam proses, khususnya  oleh  komunitas  yang  berpura-pura,  kelompok-kelompok regional dan organisasi-organisasi .  Hal tersebut merupakan pembagian tugas  antara  Kantor  Kejaksaaan  dan  Panitera  serta  kegiatan  yang dilakukan untuk mengidentifikasi serta membangun jaringan kerja antar organisasi  dan  mass  media,  khususnya  yang  berlokasi  dalam  wilayah konfl i k .   M a h ka m a h ,   b e rd a s a r k a n   Statuta  Ro m a ,   d a pat mempertimbangkan dilakukannya  proses  peradilan  pada,  atau  di  luar Mahkamah.
Kegiatan-kegiatan yang dijelaskan di atas telah menjadi dasar bagi dilakukannya  investigasi  dan  proses-proses  peradilan yang cepat dan tepatguna.

## IV. Observasi:  langkah-langkah berikutnya
Dimulainya  investigasi resmi berkaitan dengan kejahatan di Darfur memberikan kewenangan penuh pada Jaksa Penuntut untuk melakukan investigasi .  Kantor  Kejaksaaan  akan  menyeleksi  kejahatan-kejahatan khusus  untuk diinvestigasi,  mengidentifikasi  orang-orang  yang  paling bertanggung jawab  serta  akses  kelayakan terhadap  kasus yang telah diseleksi . Pada tahap ini Kantor Kejaksaaan akan bekerja dengan cepat demi  kepentingan-kepentingan para  korban.
Dalam  penyelesaian  tugas  ini,  Kantor  Kejaksaaan  akan  meminta bantuan dan  kerjasama dari Pemerintah Sudan dan semua pihak lainnya yang bertikai di Darfur.  Bantuan dan kerjasama dari negara-negara lain, antar  pemerintah  dan  organisasi  non-pemerintah  juga  dibutuhkan. Kalimat  dalam  Resolusi  Dewan  Keamanan  nomor  1593  harus  diubah kedalam suatu kenyataan sesegera mungkin dan pencapaian secepatnya terhadap suatu dukungan dan kerjasama. Pelaporan yang berkelanjutan serta  keterlibatan Dewan Kemanan  dalam  hal ini akan sangat penting.
Titik berat Kantor Kejaksaaan tidak hanya pada kejahatan-kejahatan di  masa  lalu, yakni sejak 1  Juli 2002, tetapi juga waspada pada komisi yang sedang  bekerja  untuk kejahatan-kejahatan serius di Darfur serta
kejahatan yang ditujukan pada penduduk sipil. Kantor Kejaksaaan akan terus  mengawasi  kejahatan-kejahatan  yang  sedang  terjadi  serta melakukan  investigasi  dan  penuntutan  terhadap  orang-orang  yang berta ngg u ng  jawa b.  Dimulainya  i nvestigasi  mena ndakan  suatu kesempatan bagi semua pihak untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin bagi pencegahan berlanjutnya  kejahatan-kejahatan tersebut.
Penyerahan  situasi  di  Darfur  kepada  Kantor  Kejaksaaan  telah membawa suatu komponen keadilan yang tidak memihak, independen dan  bersifat  i nternasional  kepada  upaya-upaya  untuk  mengakhiri kekerasan  di  Darfur.  Komponen  tersebut  terbentuk  dari  suatu  upaya kolektif regional dan internasional untuk memperbaiki situasi keamanan, menjamin ketentuan bantuan kemanusiaan serta  menciptakan kondisi untuk kembalinya pengungsi dan orang-orang yang tersingkir di dalam negeri. Prioritas Kantor Kejaksaaan adalah bekerja bersama Uni Afrika, negara-negara  serta  masyarakat  sipil  di  wi layah  tersebut  untuk menyemangati  dan  mendukung  apa  yang  mereka  upayakan.  Untuk memfasilitasi pendekatan ini maka Mahkamah akan mencari cara untuk mengadakan komunikasi yang efektif di wilayah tersebut.
Sejalan  dengan  kebijakan  yang  ada,  strategi  Kantor  Kejaksaaan akan menitikberatkan pada investigasi serta penuntutan terhadap orang­ orang  yang  paling  bertanggung  jawab  atas  kejahatan-kejahatan  di Darfur.  Dalam menyeleksi orang-orang tersebut, Kantor Kejaksaaan akan menguji secara teliti terhadap bukti  langsung  dan tidak langsung dari pelaku  kejahatan,  dan  menyadari  adanya  ambang  batas  pembuktian yang tinggi untuk tanggung jawab pidana yang dibebankan oleh Statuta Roma.
Upaya-upaya tambahan nasional dan internasional akan diperlukan untuk  membawa  ke  pengadilan  para  penjahat  lainnya  serta  untuk mempromosikan  aturan  hukum  dan  rekonsiliasi  melalui  mekanisme tradisional dan lainnya. Hal tersebut mempunyai signifikansi yang khusus dalam  konteks  Darfur  sebagai  bagian  dari  wilayah  Afrika,  mengenai keberadaan suku bangsa dan sistem tradisional untuk mempromosikan resolusi  malasah.  Mahkamah  akan  berkejasama  dengan  mereka  dan mendukung  upaya-upaya  tersebut  yang  merupakan  kombinasi  yang akan  menandai  suatu  respon  yang  menyel uruh  demi  kedamaian, keadilan dan rekonsiliasi.
1 Second Report of The Prosecutor of the International Crimial Court to the Security Council  Pursuant  to  UNSCR  1593  (2005),

## LAPORAN KEDUA JAKSA MAH KAMAH PIDANA
I NTERNASIONAL  KEPADA  DEWAN  KEAMANAN  SEJALAN DENGAN RESOLUSI DK PBB 1593 (2005)1
Laporan  Jaksa  Mahkamah  Pidana  Internasional  kepada  DK  PBS sesuai dengan paragraf 8 Resolusi DK PBS 1593 (2005) dan merupakan kelanjutan dari  laporan sebelumnya  pada tanggal 29 Juni 2005 .
Dalam melaksanakan investigasinya Kantor Kejaksaaan membentuk tim multidisiplin serta  membangun infrastruktur untuk menangani dan menganalisis  banyaknya  bukti  dan  informasi.  Tim  inti  terdiri  dari  26 orang dari  19 negara .  Kantor Kejaksaaan telah  mengumpulkan secara menyeluruh gambaran mengenai kejahatan yang diduga terjadi di Darfur sejak 1 Juli 2002. Bukti dan informasi yang terkumpul disimpan di  Data Dasar Kasus Darfur, yang juga merupakan alat untuk melakukan analisis.
Insiden  kekerasan  telah  terjadi  selama  ta hun  2005  dan  tetap menjadi  perhatian  tim  penyelidik.  Selama  bulan  April  hingga  Agustus 2005 secara keseluruhan telah terjadi penurunan kejahatan namun tetap ada  serangan dalam jumlah yang besar.  Berbeda dengan  masa  selama bulan  September  hingga  Oktober 2005  dimana  terjadi  peningkatan dalam  kekerasan  ya ng  mengaki batka n  kematian  penduduk  sipil. Serangan-serangan terhadap pekerja kemanusiaan dan fasilitasnya tetap terjadi,  termasuk  pula  pembunuhan  terhadap  personil  pemelihara perdamaian dari Uni Afrika. Peristiwa tersebut mendapat perhatian dalam laporan bulan November kepada Sekretaris Jenderal PBS dan DK. Dalam beberapa  kasus,  keja hata n  tersebut  telah  masuk  pada  jurisd i ksi Mahkamah, dan apabila mungkin maka baik organisasi nasional maupun internasional  diminta  untuk  mencatat  dan  menyampaikan  bukti  dan informasi  mengenai  hal  itu  serta  menyerahkannya  kepada  Kantor Kejaksaaan.

## Proses  Identifikasi  terhadap  Orang-orang  yang  Sangat Mungkin  Bertanggung jawab
Terdapat 51  nama yang diserahkan oleh Komisi Inquiri untuk Darfur yang  statusnya  dikaitkan  dengan  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh Kantor Kejaksaaan. Daftar nama tersebut diterima oleh Jaksa pada bulan April 2005, dibuka  dan disegel  kembali di hadapan  Komisi  Eksekutif Kantor  Kejaksaaan  (yang terdiri  dari  Jaksa,  2  deputi Jaksa,  Divisi Kerjasama  Internasional  dan  Kelengkapan serta Head of Jurisdiction).

## 363  Kasus Darfur
Daftar  nama  tersebut  merupakan  kesimpulan  dari  Komisi  Inquiri  dan tidak  bersifat  mengikat  Jaksa.  Perlu  pula  ditekankan  dalam  hal  ini kegiatan  dan  tujuan  Komisi  Inquiri  tidak sama  dengan  tugas  Kantor Kejaksaaan  karena  Komisi  Inquiri  untuk  Sudan  beserta  Dewan  Ahli bekerja  berdasarkan  Resolusi  DK PBB  1591  (2005) sedangkan  Kantor Kejaksaaan  bekerja  berdasarkan  Resolusi  DK PBB  1593  (2005).
Untuk melakukan identifikasi atas orang-orang yang akan dituntut oleh  Mahkamah,  Kantor  Kejaksaaan  akan  melakukan  penyelidikan independennya  sesuai  dengan  Statuta  Roma  dan  kebijakan  Kantor Kejaksaaan. Pada ta hap ini tidak akan ada keputusan hakim. Keputusan pada  ta hap  ini  hanya  diambil  a pa bila  telah  melalui  ana lisis  yang mendalam terhadap bukti-bukti yang terkumpul berdasarkan investigasi yang  lengkap dan  menyeluruh. Pembuktian yang sedemikian itu harus mencapai ambang  batas yang  ditetapkan oleh Statuta.

## Kegiatan Penyelidikan selama  Masa  Pelaporan.
Perlindungan saksi  merupakan hal yang  sangat diperhatikan  oleh Kantor  Kejaksaaan.  Kantor  Kejaksaaa n   bekerjasama  dengan  Unit Pendataan Para Korban dan Saksi, membantu dan mengambil langkah­ langkah yang layak untuk melindungi para saksi dan korban yang tampil di  Persidanga n  serta  mereka  yang  berisiko  tinggi  saat  memberikan kesaksiannya.
Kantor  Kejaksaaan juga  telah  mengajukan  permohonan  bantuan kepada  1 1   negara  dan  17  organisasi  antar  pemerintah  dan  lembaga swadaya  masyarakat.  Para  saksi atas kejahatan yang sedang diselidiki oleh  Komisi telah diidentifikasi  di  17  negara. Lebih dari  100 saksi telah disari ng  dan  sejumlah  pernyataan  resmi  telah  diperole h .   Ka ntor Kejaksaaan  juga  telah  menyaring  ratusan  saksi  potensil  baik  yang langsung  maupun  atas  bantuan  negara-negara  maupun  organisasi­ organisasi .  Untuk  memfasilitasi  proses  ini,  Kantor  Kejaksaaan  telah membentuk  suatu  badan  yang  semi-permanen  di  wilayah  tersebut, dilengkapi  dengan  logisti k,  kea ma n a n   serta  bantuan  l a i n   untu k wawancara  dan identifikasi  saksi .
Kantor Kejaksaaan telah pula mencatat dan menganalisis lebih dari 2.500 benda-benda yang dikumpulkan oleh Komisi Inquiri untuk Darfur, mengidentifikasi petunjuk dan bukti potensil. Dokumentasi dan bahan­ bahan lain telah dikumpulkan dari para saksi dan berbagai organisasi.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
Berdasarkan Pasal 53 ayat 2 (b) Statuta Roma, uji yuridis dilakukan terhadap kasus-kasus yang telah dipilih oleh Kantor Kejaksaaan untuk diajukan,  bukan terhadap sistem  hukum Sudan secara keseluruhan.
Kantor Kejaksaaan tetap mengumpulkan dan menilai informasi yang berkaitan  dengan  berbagai  mekanisme  yang  dibentuk  oleh  otoritas Sudan  berkenaan  dengan  dugaan  terjadinya  kejahatan  d i   Darfur, termasuk Mahkamah Khusus untuk Darfur yang  dibentuk berdasarkan dekrit  yang  dikeluarkan  tanggal  7  dan  1 1  June  2005.  Pada  awal bekerjanya  Mahkamah,  telah  diumumkan  bahwa  hampir  160  orang menjadi  tersangka  dan  diidentifikasi  untuk  diajukan  ke  Mahkamah. Selama 6 bulan lalu, Pengadilan Khusus telah melakukan 6 persidangan atas  26  terdakwa yang terdiri  dari 18 prajurit angkatan  bersenjata, 8 anggota Popular Defence Forces dan  selebihnya  untuk penduduk sipil. Kasus-kasus  yang  dilaporkan  termasuk  3  tuntutan  atas  pencurian bersenjata  dan  1  tuntutan  atas  pencurian  ternak,  2  tuntutan  atas kepemilikan senjata api secara tidak sah, 1 tuntutan atas penganiayaan, 2 tuntutan atas pembunuhan dan 1 tuntutan atas perkosaan. Mahkamah telah  menghukum  13 terdakwa,  seorang  di  antaranya  adalah  remaja, dengan  rentang  hukuman  antara  9  bulan  penjara  sampai  huku man mati.
Pada  bulan  November  2005  suatu  dekrit  dikeluarkan  untuk membentuk dua Pengadilan  Khusus di Geneina dan Nyala.  Jaksa  dan hakim  tambahan juga  ditugaskan  untuk  membantu  Pengadilan  itu. Jurisdiksi  Mahkamah juga  diperluas  untuk kasus  pelanggaran  Hukum Humaniter Internasional dan Pemerintah Sudan telah  memperbaharui komitmennya dengan mengijinkan Uni Afrika serta  pihak internasional memantau proses peradilan ini. Selain itu, mekanisme dan komisi-komisi lain telah pula dibentuk untuk melihat berbagai aspek dari kasus Darfur ini, termasuk pusat-pusat penghapusan kekerasan terhadap wanita serta membentuk  suatu  Kantor  Kejaksaaan  untuk  kasus-kasus  kejahatan terhadap  kemanusiaan.  Pemerintah  Sudan telah  pula  mengupayakan d iadakannya  rekonsi liasi  a ntar  suku  serta  mengusulkan  adanya Konferensi Darfur pada bulan Desember 2005 untuk memperoleh solusi yang menyeluruh atas konflik yang terjadi  di  Darfur.
Dewa n  Koord i nasi  M a h kamah  Pidana  Internasional  ( Ketua Mahkamah, Jaksa dan Panitera) telah melakukan rapat terjadual untuk mengkoordinasikan hal-hal yang menjadi perhatian bersama berkaitan

## 365  Kasus Darfur
dengan Darfur,  termasuk mengadopsi  strategi  bersama yang  menyatu untuk  h u bungan  eksterna l,  informasi  publik  serta  hal-hal  yang melengkapi penyusunan rencana  khusus terhadap situasi di Darfur.

## Kerjasarna
Paragraf 2 U NSCR 1593 (2005) meminta Pemerintah Sudan, semua pihak  lain  yang  berkonflik  di  Darfur,  negara-negara  serta  organisasi lainnya agar bekerja sama secara penuh dan  memberikan bantuan yang diperlukan oleh Mahkamah dan  para Jaksa.
Persetujuan Perdamaian yang  komprehensif yang  disepakati  pada tanggal 22 September 2005 telah dilaksanakan oleh  Pemerintah yang baru ( Government of National Unity) dengan meratanya posisi eksekutif secara  proporsional.
Paragraf 3 UNSCR 1953 (2005) meminta Mahka mah dan Uni Afrika berdiskusi  untuk  menghasilkan  persetujuan  praktis  demi  memberi fasilitas  bekerjanya  Jaksa  dan  Mahkamah,  termasuk  mengadakan peradilan di wilayah  konflik.
Kantor  Kejaksaaan  menganggap  bahwa  kerjasama  dengan  Uni Afrika untuk menangani  masalah impunitas di Darfur merupakan esensi dari investigasi yang dilakukan serta  menjamin partisipasi regional dan proses  ke depan.  Kantor  Kejaksaaan juga telah  menghubungi African Mission  in  Sudan (AMIS)  d i   Khartou m   d a n   bermaksud  u ntuk menindaklanjuti kerjasama mereka. Selain itu kerjasama juga dilakukan dengan Wakil  Khusus Uni Eropa di Sudan dan Wakil  Khusus Sekretaris Jenderal  PBB untuk  Sudan.
Dalam  implementasi  Perjanjian  Perdamaian  yang  Komprehensif (Comprehensive Peace Agreement) termasuk dibentuknya  Pemerintah Persatuan  Kebangsaan (Government of National Unity) pada  tanggal 22  September  2005,  Kantor  Kejaksaaan  tidak  meminta  secara  resmi bantuan kepada Pemerintah Sudan melainkan tetap menjalin hubungan dengannya.  Pemerintah  Sudan  melakukan  langkah-langkah  khusus untuk mengakhiri  konflik di  Darfur  dengan  cara  membuat demarkasi bagi penggembalaan ternak, pengolahan lahan serta membentuk komisi resolusi penyelesaian alternatif.
Sebagai tambahan, pada tanggal 1 7-24 November 2005 para wakil dari  Kantor  Kejaksaaan  dan  Panitera  Mahkamah  Pidana  Internasional
berkunjung ke  Khartoum untuk mendiskusikan  hal-hal yang  berkaitan dengan Lord's Resistance Army serta situasi di  Darfur.  Sebagai  bagian dari proses pencarian fakta, selama kunjungan tersebut dilakukan pula beberapa wawancara untuk mengetahui lebih jauh kegiatan para pihak yang berkonflik di Darfur serta  pemeriksaan  di tingkat  nasional  yang dilakukan oleh  Pengadilan Khusus maupun oleh  badan-badan yudisial lainnya.
Pada  akhir  bulan  Februari  2006  para  wakil  Kantor  Kejaksaaan bertemu  dengan  Pengadilan  Khusus  dan  badan  yudisial  yang  terkait untuk membantu pemeriksaan di tingkat nasional atas kejahatan yang terjadi  d i   Darfu r.  Menteri  Perta hanan  Sudan  menyataka n  a ka n bekerjasama dalam pembentukan dan penyerahan suatu laporan yang menyeluruh mengenai hal-hal yang dapat diidentifikasi lebih lanjut oleh Kantor Kejaksaaan. Hingga saat ini Kantor Kejaksaaan masih menunggu konfirmasi penyelenggaraannya oleh Pemerintah Sudan.
Kantor Kejaksaaan juga telah menghubungi kelompok pemberontak dan  membuka  kesempatan  kepada  mereka  untuk memberi  informasi dan bukti kepada Mahkamah selama penyelidikan atas kasus ini berjalan.
Setelah  langkah-langkah  tersebut  d i   atas  d i l a ku kan,  u ntuk selanjutnya  Kantor  Kejaksaaan  akan  mencari  bantuan dan kerjasama lebih jauh dengan Pemerintah Sudan dalam proses pencarian fakta dan pengumpulan bukti. Kerjasama yang berlanjut merupakan esensi untuk menjamin  ba hwa  penyelidika n   atas  situasi  d i   Darfur  mencapai pemahaman  yang  penuh  dan  menyeluru h .   Dalam  hal  ini  Dewan Keamanan  sangat  berpera n   dan  Ka ntor  Keja ksaaan  a ka n   tetap memberikan  informasi  kepada  Dewan  mengenai  perkembangan  dan hambatan  yang  timbul  selama  penyelidikan  ini  berlangsung .  Sejalan dengan hal itu, upaya-upaya akan tetap dilakukan untuk mengidentifikasi dan  mengumpulkan  bukti-bukti  dari  luar  wilayah  Sudan  dan  tetap memerlukan dukungan serta bantuan dari negara dan organisasi terkait.

## Referensl
1. International Crim inal Court,  Office of the Prosecutor,  1 June 2005,
2. United Nations, Security Council, Resol ution  1593 (2005), 31  Maret 2005,
3. International Criminal Court, The Prosecutor of the ICC opens investigation in  Darfur,
details&id = 107&1 =en. html.
4. Press  Release,  SG/SM/9797,  AFR/ 1 132,  Secretary  General  Welcomes
Adoption  of  Security  Referring  Situation  in  Darfur,  Sudan,  to  International Criminal  Court  Prosecutor,
htm .
5. Press Release, SC/835 1, Security Council Refers Situation in  Darfur, Sudan, to Prosecutor of International Criminal Court,
htm
6. Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court,  Mr.  Luis
Moreno Ocampo to the Security Coouncil on 29 June 2005 Pursuant to UNSCR
1593, UNSC  On
7. Report  of  the  Prosecutor  of  the  International  Criminal  Court  to  the  U N
Security Council Pursuant to UNSCR 1593 (2005),
Darfur  U NSC 29-06-05
8. International Criminal Court,  the Prosecutor of the International Criminal Court  reports to the United  Nations Security Council on the situation  in Darfur, details&id = l08&1=en.html.
9. International Criminal Court, List of Names of Suspects in  Darfur opened by the ICC OTP,
details&id= lOl&l =en .html .
10.  I nternational  C r i m i n a l   Cou rt, Prosecutor  receives  list  prepared  by
Commission of  Inquiry on Darfur,
1 1 .   International Criminal Court, The Prosecutor of the ICC opens investigation in Darfur,
12.  Chronology, Key  events  in  Sudan  since  start  of civil  war, b..ttQ..J.L www .MSNBC.com
1 3 .   Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary General, Pursuant to Security Council Resolution  1 564 of 18 Septe m be r 2 0 04 ,
to  UN  on
14.  American Non-Governmental Organization Coalition for the International Criminal  Court  (AMICC), Chronology  of US Opposition  on  the  International Criminal Court,
1 5.  BBCN EWS,  Ti meline:  Sudan,  A  chronology  of  key  events,  �