JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 11 NO. 2 (September 2023)                                              E-ISSN : 2746-8178 DOI :   10.47828/jianaasian.v11i1.167

## Stakeholders Mapping Tata Kelola Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Studi Kasus di Kota Cilegon Provinsi Banten)

## Kandung Sapto Nugroho
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten Kode Pos 42163
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 06/08/2023 Received in revised form 09/10/2023 Accepted 13/10/2023

## Abstract
Conflicts in the name of religion in various parts of the world are currently escalating, and Indonesia is no exception. Cilegon City is known as one of the intolerant cities. This article was conducted to identify stakeholders in the governance of religious harmony in Cilegon City, then categorize them and look at interactions  between  stakeholders.  The  study  was  conducted  with  a  qualitative  approach.  Data collection by interviews, observation and documentation studies while still carrying out the obligation to triangulate data sources and techniques. This study found that there are six stakeholders namely: government,  social  organizations,  mass  media,  academics,  private  sector,  and  quasi-NGOs  with  six different roles, namely as (1) regulator; (2) facilitators; (3) implementers; (4) evaluators; (5) advocates; and (6) beneficiaries and have four different interests, namely (1) economy; (2) social; (3) politics; and (4) religion. Religious interests arise because of the enthusiasm to defend religion from the main actors in the governance of religious harmony. The researcher encourages further studies on the potential and consensus strategies for local wisdom in fulfilling the right to houses of worship in Banten.
Keywords: Stakeholder Mapping, Cilegon City, Religious Harmony.

## Abstrak
Konflik atas nama agama di berbagai belahan dunia dewasa ini eskalasinya makin meningkat, tidak terkecuali di Indonesia. Kota Cilegon disebut sebagai salah satu kota intoleran.  Artikel ini dilakukan untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan dalam tata kelola kerukunan umat beragama di Kota  Cilegon,  kemudian  mengkategoriasikannya  serta  melihat  interaksi  diantara  para  pemangku kepentingan.  Kajian  yang  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatf.  Pengambilan  data  dengan wawancara,  observasi  dan  studi  dokumentasi  dengan  tetap  melakukan  kewajiban  triangulasi  data sumber  dan  teknik.  Kajian  ini  menemukan  bahwa  terdapat  enam  stakeholder  yakni:  pemerintah, organisasi  kemasyarakatan,  media  massa,  akademisi,  swasta,  dan  quasi-NGO  dengan  enam  peran berbeda yaitu sebagai (1) regulator; (2) fasilitator; (3) implementator; (4) evaluator; (5) advocator; dan (6) penerima manfaat dan memiliki empat kepentingan berbeda yakni (1) ekonomi; (2) sosial; (3) politik; dan (4) agama. Kepentingan agama muncul karena semangat membela agama dari para aktor utama tata kelola kerukunan umat beragama. Peneliti mendorong kajian lanjutan pada potensi dan strategi rekonsensus kearifan lokal dalam pemenuhan hak rumah peribadatan di Banten.
Kata kunci: Stakeholder Mapping, Cilegon, Kerukunan Umat Beragama.

## PENDAHULUAN
Posisi agama mempunyai peran  sentral.  Haynes  et  al.,  (2005: 138),  agama  menjadi values dasar pada  proses  pertimbangan  perumu- san  kebijakan  publik.  Laku  agama sangat  tergantung  pada  “ condition ”, bisa  memperburuk  namun  sekaligus bisa  menyelesaikan  konflik  politik, walaupun beberapa kelompok agama menghindari  keterlibatan  politik. Haynes  menyampaikan, faith-based organizations berkontribusi  pada pencegahan  konflik  dan  menjaga perdamaian,  pembangunan  ekonomi, pemerintahan,  lingkungan,  keseha- tan  dan  pendidikan.  Agama  dan kegiatan  pembangunan  mempunyai relasi  kuat,  peran  agama  bisa  kon- struktif namun bisa destruktif. Semua agama  besar,  memiliki  kesamaan dalam  mempromosikan  isu  keadilan, kesetaraan  dan  harmoni  sosial (Kirmani, 2008: 808).
Konflik  atas  nama  agama menunjukkan  eskalasi  yang  mening- kat di seluruh dunia seperti Perancis, Inggris,  Amerika,  India,  Myanmar, Australia,  China  dan  lain-lain.  Kasus terbaru  adalah  demonstrasi  yang diikuti dengan pembakaran kitab suci Al-Quran  di  Swedia  yang  dipimpin oleh  Rasmus  Paludan.  Kondisi  ini karena  kegiatan  demonstrasi  yang terkesan  diijinkan  oleh  pemerintah negara  tersebut  atas  nama  menjaga kebebasan berpendapat. Setiap nega- ra  memilih  cara  relasi  negara  dan agama.
Pilihan  relasi  negara  dan  a- gama akan membentuk iklim keruku- nan umat beragama di sebuah negara. Laporan  The  Economist  Intelligence Unit  2021,  menyebutkan  bahwa Indonesia,  Malaysia,  Philipina,  Thai- land,  Timor-leste  dan  Singapura
sebagai kurang demokrasi atau flawed democracy . Myanmar, Kam-boja,
Vietnam,  dan  Laos  sebagai  negara authoritarian Economist  Intelligence Unit (2021: 16).
Keberagaman  umat  manusia adalah  keniscayaan.  Indonesia  mem- punyai  nilai unity  in  diversity yakni Bhinneka  Tunggal  Ika.  Nilai  keadilan bahkan  termaktub  pada  sila  ke-lima Pancasila  yang  berbunyi  Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan  sosial  merupakan  jaminan keberlangsungan  kehidupan  berma- syarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Keadilan  dalam  pendidikan,  kese- hatan, ekonomi, politik, budaya, ritual keagamaan,  kerukunan  umat  ber- agama  adalah  keadilan  hakiki  setiap warga  negara  tanpa  terkecuali. Keberagaman  Indonesia  diantaranya suku, ras, bahasa, dan agama.
Peran  negara  sangat  krusial, khususnya birokrasi di tingkat bawah. Seringkali  birokrasi  tingkat  bawah menjadi  faktor  pelestari  dari  norma dan  praktik  kelembagaan  yang injustice sehingga  memunculkan  ke- tegangan  dalam  proses  pelayanan publik  melalui  diskresi  yang  diambil tidak  mampu  mempromosikan  ke- adilan  pragmatis  (Maynard-moody  & Musheno, 2012: 516).
Kemajemukan  Indonesia  tidak terbantahkan  yakni  keragaman  suku, ras,  budaya,  bahasa,  dan  agama. Berdasarkan  Sensus  Penduduk  2020, kemajemukan  beragama  Indonesia didominasi  pemeluk  Agama  Islam (86,88 persen), Kristen (7,49 persen), Katolik  (3,09  persen),  Hindu  (1,71 persen),  Budha  (0,75  persen),  Kong Hu  Cu  (0,03  persen),  dan  aliran kepercayaan (0,04 persen) (Katadata, 2021).  Secara  historis  Indonesia cukup mempunyai pengalaman dalam
*) Penulis Korespondensi E-mail : kandung.sapto@untirta.ac.id
hal  konflik berbasis  agama  seperti  di Poso dan Ambon.
Kerukunan  umat  beragama  di Indonesia  dipahami  mencakup  pada empat  masalah  yakni  (1)  pendirian rumah  ibadah;  (2)  penyiaran  agama; (3)  bantuan  keagamaan  luar  negeri; dan  (4)  tenaga  asing  bidang  ke- agamaan  (Kemenag  RI,  2017). Berdasarkan  data  dari  Kepala  Pusat Kerukunan  Umat  Beragama  Nasional menunjukkan  bahwa  isu  kerukunan umat  beragama  didominasi  pada  isu pendirian rumah ibadat 63,76 persen, kasus  kerukunan  umat  beragama lainnya (intra dan inter) 17,45 persen, paham/aliran keagamaan 15,44 persen, dan nihil 3,36 persen (Nifasri, 2021). Data  Kementerian  Agama
menunjukkan bahwa kearifan lokal di Banten  (42,24)  adalah  paling  rendah dibandingkan  33  provinsi  lainnya, nilai kearifan lokal di tingkat nasional (46,99)  terdiri  dari  tingkat  keper- cayaan masyarakat atas kearifan lokal (71,59)  dan  keterlibatan  masyarakat dalam  pelestarian  kearifan  lokal (22,38)  (Kemenag  RI,  2019:  56-59). Data  peran  Kementerian  Agama dalam  menjaga  kerukunan  umat beragama di Banten (2,38) juga paling rendah  dibandingkan  33  provinsi lainnya,  sedangkan  nilai  peran Kementerian  Agama  di  tingkat nasional  (7,93),  terdiri  dari  penyu- luhan  (6,03),  fasilitasi  (7,10),  dan pembinaan  (10,65)  (Kemenag  RI,
2019: 52). Sehingga berdampak pada kerukunan umat beragama di Indonesia.
Halili  dari  Setara  Institute mempublikasikan  survei  indeks  kota toleran  tahun  2018,  menunjukkan bahwa  Kota  Cilegon  (3.420)  meru- pakan kota dengan predikat intoleran peringkat keempat paling bawah dari 94 kota di seluruh Indonesia (Halili et al., 2018: 17) pada laporan tahun 2020 (3,727)  masih  pada  peringkat  yang
sama  dan  dinamika  masyarakat sipilnya  termasuk  dalam  kategori sangat lemah untuk promosi toleransi dan kerukunan meski secara demografis  termasuk  kota  dengan penduduk  yang  beragam  dari  sisi agama (Azhari & Halili, 2020: 65). Berbagai  peristiwa  konflik yang  terjadi  di  Kota  Cilegon  ketika digali  lebih  dalam  menunjukkan bahwa konflik yang terjadi semuanya dipicu  pada  masalah  eksistensi/ pendirian  rumah  peribadatan.  Secara kuantitas umat muslim di Kota Cilegon adalah mayoritas. Kolek-tivitas kekuatan mayoritas mampu menghasilkan kesepakatan yang diformalkan  dalam  SK  Bupati  Serang No: 189/Huk/SK/1975 tentang penutupan gereja/tempat jemaah bagi Agama Kristen dalam daerah Kabupaten  Serang  yang  secara  tegas melarang berdirinya rumah ibadat di
Cilegon  dan  pemenuhan  kebutuhan beribadat  dilakukan  di  Kota  Serang.
Oleh  karena  itu  sangat  diperlukan kajian  tentang  pemetaan  pemangku kepentingan dalam tata kelola kurukunan  umat  beragama  di  Kota Cilegon. Bahasa  sederhana  dari  pe- mangku kepentingan merupakan para pihak  yang  terlibat  dalam  proses pencapaian  tujuan  dengan  segala dinamikanya  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.  Tarik menarik antar kepentingan ini akan mempengaruhi  jalannya  organisasi atau  masyarakat.  Penelitian  dari Breesam  &  Kadhim  Jawad,  (2021) menunjukkan  bahwa  kompetensi  dan komunikasi  efektif  sangat  mempe- ngaruhi pencapaian tujuan.
Definisi  dari  Edward  Freeman menjelaskan  bahwa  pemangku  ke- pentingan  adalah  setiap  individu  atau kelompok  yang  mempengaruhi  atau dipengaruhi  dalam  pencapaian  tujuan organisasi (Friedman & Miles, 2006: 1). Definisi  dari  (Carroll  &  Nasi,  1977)
menjelaskan stakeholder adalah setiap kelompok atau individu  yang  mempe- ngaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi  dan  proses,  aktivitas,  dan fungsinya.  Definisi  yang  hampir  sama disampaikan oleh Steve Rowlinson dan Yan Ki Fiona Cheung yang menjelaskan pemangku  kepentingan  adalah  indivi- du  atau  kelompok  yang  dapat  mem- pengaruhi  kinerja  serta  pencapaian tujuan organisasi atau proyek (Rowlinson & Cheung, 2008). Berdasarkan  beberapa  definisi di  atas  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  pemangku  kepentingan  adalah setiap  pihak  baik  individu  maupun kelompok  atau  organisasi  yang  me- miliki  kepentingan  atas  sebuah  ma- salah.  Terkait  kajian  ini,  maka  dapat disimpulkan  pemangku  kepentingan tata kelola kerukunan umat beragama adalah  setiap  individu, kelompok  atau organisasi  baik  pemerintah  atau  non pemerintah  yang  memiliki  kepen- tingan  dalam  tata  kelola  kerukunan beragama di Kota Cilegon Banten.
Konsep triple  helix dikembang- kan  Etzkowitz  meliputi  pemerintah, privat,  dan akademisi  (Binz &  Truffer, 2017;  Etzkowitz,  2000;  Lazzeretti  & Capone,  2016)  dan  lain-lainnya. Dikembangkan
menjadi konsep quadruple  helix merupakan  penam-
bahan konsep triple helix (pemerintah, universitas,  swasta)  dengan open society/civil  society (Brunetta  et  al., 2016;  Hasche  et  al.,  2019;  Peris-ortiz, 2016; Schutz et al., 2019).
Dikembangkan  lagi  menjadi quintuple helix dengan  penambahan  budaya (Carayannis E. G. et al., 2012) (Malik et al.,  2021).  Igor  Calzada  menggunakan istilah penta  helix terdiri  dari government,  business,  academician , NGO, dan mass media (Calzada, 2016). Penambahan  masyarakat  terdampak menjadi hexa  helix (Rachim  et  al., 2020),  ini  mirip  dengan  karakteristik hexa  helix nya  I  Nyoman  Darma  Putra, (2018)  yang  menambahkan tourist .
Sedangkan hexa helix dari Zakaria et al., (2019)  menambahkan role  of  law  and regulation selain government, entrepreneur/business, community , akademisi, dan media massa. Lindmark et al. (2009)
menjelaskan penta helix : 1. Pemerintah, kelompok ini mencakup  pada  semua  lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah  (di  semua  tingkatan pemerintah) yang memiliki otoritas dan kewenangan publik. 2. Dunia Usaha, mencakup kelompok bisnis  seperti  asosiasi  pengusaha yang biasanya berdasarkan kepentingan  usahanya  baik  pada skala  lokal,  nasional  maupun internasional. 3. Universitas, kelompok ini berbasis keahlian,  kompetensi  keilmuan yang  berbasis  pada  riset  dan pengembangannya seperti advokasi atau konsultan spesifik. 4. NGO,  kelompok  ini  mencakup aktivitas  sukarela  dari  kelompok yang  memberikan  layanan  pada masyarakat dengan prinsip nirlaba. Ketika berpartisipasi selalu dengan sikap saling menghormati,  kesopanan  budaya dan ramah.
5. Media  Massa,  kelompok  ini mencakup  pada  pelaku  media massa baik cetak maupun elektronik yang mendorong kepentingan  publik  menjadi  aras utama dalam menjalankan organisasinya. Adapun kategorisasi pemangku kepentingan  didasarkan  pada  pen- dapat  Eden  dan  Ackermann  yang mendasarkan  pada  tingkat  kepen- tingan dan pengaruh dari si pemangku kepentingan  dalam  sebuah  matriks (Eden & Ackermann, 1998). Kelompok pemangku  kepentingan  diklasifikasi- kan  sebagai players (kwadran  I) merupakan  pemain  kunci  yang memiliki  karakteristik  pengaruh  dan
kepentingan yang tinggi. Context setters (kwadran  II)  merupakan  karakteristik yang memiliki pengaruh tinggi namun kepentingan  yang  ren-dah. Subjects (kwadran III) yang memiliki karakteristik pengaruh ren-dah namun memiliki  kepentingan  yang  tinggi. Crowd (kwadran  IV)  yang  memiliki karakteristik pengaruh dan kepentingan yang rendah. Analisa pola interaksi  hubungan  antar  pemangku kepentingan  dapat  diidentifikasi  pada tiga  pola  yakni  pola  potensi  konflik, pola  potensi  saling  mengisi,  dan  pola saling bekerja sama (Reed et al., 2009).
Analisis  pengelompokkan  pe- ran  pemangku  kepentingan  didasar- kan klasifikasi William N. Dunn (2003) yang  menyebutkan  terdapat  enam peran  yakni  regulator,  fasilitator, implementator,  evaluator,  advocator, dan  penerima  manfaat.  Klasifikasi kepentingan  dari  pemangku  kepen- tingan  menggunakan  klasifikasi  dari Lienert  et  al.  (2013)  yang  menye- butkan  terdapat  empat  yakni  kepen- tingan ekonomi, sosial, lingkungan dan politik.  Selain  keempat  motif  kepen- tingan tersebut, penelitian ini menam- bahkan  identifikasi  motif  kepentingan agama. Kategorisasi pemangku kepen- tingan menggunakan kategorisasi dari Crosby  (1991)  yang  menyebutkan terdapat  tiga  yakni primary  stake- holder (utama), key  stakeholder
(kuat/signifikan,
dan secondary stakeholder (penengah/ membantu).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  kualitatif dilakukan  untuk  mengamati  fenome- na  dan  isu  sosial  dengan  tipe penelitian diskriptif. Pemilihan meto- de  ini  memberikan  penelitian  ini ruang  yang  lebih  luas  pada  dinamika temuan  saat  observasi,  pengambilan data, triangulasi maupun analisis data. Sehingga  mendapatkan  gamba-ran fenomena  yang  diamati  secara  lebih komprehensif,  detail  dan  leng-kap.
Peneliti  hanya  terlibat  sebagai fully observer ,  membangun trust dengan menghormati sudut pandang narasumber.  Fokus  artikel  ini  adalah pada  tiga  hal  yakni  indentifikasi stakeholder  tata  kelola  kerukunan umat  beragama,  kategorisasinya  dan disertai  dengan  analisa  hubungan antar stakeholder.
Terkait  topik  agama,  Imam Suprayogo  dan  Tobroni  (2001:  17) menyampaikan  bahwa  penelitian agama  adalah  pengkajian  akademis terhadap  agama  sebagai  realitas sosial, baik berupa teks, pranata sosial maupun  perilaku  sosial  yang  lahir atau  sebagai  perwujudan  keper- cayaan  suci.  Penelitian  agama  adalah pengkajian akademis terhadap ajaran dan  keberagamaan  ( religiousity ). Sedangkan  C.  P.  Tiele  menjelaskan, agama bersifat fenomenologis, agama merupakan  agregat  dari  fenomena yang  selalu  disebut  sebagai  religius, bertentangan  dengan  etika,  estetika, politik  dan  lain-lain  sebagai  manifes- tasi dari pikiran manusia dalam kata, perbuatan, adat istiadat, dan institusi yang menjelaskan relasi kepercayaan manusia  pada  “ superhuman ”  (Waar- denburg, 1972: 132), sehingga  kajian ini akan sangat fenomenologis.
Fenomena yang diamati dalam penelitian kualitatif dieksplorasi secara mendalam pada relasi internal umat  beragama,  antar  umat  beraga- ma,  dan  antara  umat  beragama dengan  pemerintah  di  Kota  Cilegon
Banten.  Bagian  yang  paling  menen- tukan  dalam  upaya  menjaga  kualitas data  adalah  penentuan  informan penelitian.  Menjaga  kualitas,  akurasi, dan  independensi key  informan men- jadi urgent karena  akan  menentukan kualitas  data  untuk  dianalisis  dan berakhir pada penentuan kesimpulan penelitian.  Oleh  karenanya,  penen- tuan  informan  akan  menentukan  su- dut  pandang  dan  derajat  objektivitas informasi.  Sehingga  informan  harus
memahami,  menguasai  fokus  kajian ini  ( purposive  sampling )  sampai  di- dapatkan kejenuhan data, yakni ketika data  terkumpul  sudah  tidak  lagi terdapat variasi data.
Karakteristik  informan  yang dipilih  harus  memenuhi  kualifikasi keterkaitan  langsung  dan  tidak langsung atas pengelolaan kerukunan umat  beragama  di  Kota  Cilegon Banten.  Misalkan  keterkaitan  karena tugas pokok fungsinya dalam menjalankan  jabatan  dari  informan tersebut,  atau  karena  keilmuannya, atau  karena  aktivitas  ketokohannya baik  dari  dalam  maupun  luar lingkungan  pemerintahan.  Penelitian ini  berhasil  mewawancarai  28  (dua puluh delapan) informan yang terdiri dari anggota/mantan DPRD, peneliti/ akademisi,  tokoh  masyarakat,  media, LSM, FKUB, MUI, Polri, Aparatur Sipil Negara Kantor Kemenag Kota Cilegon, dan Kanwil Kemenag Provinsi Banten.

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Analisis  stakeholder  pada  tata kelola  kerukunan  umat  beragama  di Kota  Cilegon  dilakukan  melalui  tiga tahapan  analisa.  Tahapan  pertama adalah  identifikasi  stakeholder,  dilan- jutkan  dengan  kategorisasi  stake- holder  dan  ditutup  dengan  analisa hubungan  antar  stakehoder  (Reed  et al., 2009).

## 1. Identifikasi Pemangku Kepentingan
Peran  pemangku  kepentingan sangat  vital  dalam  menjaga  keruku- nan umat beragama. Subjek aktor tata kelola  kerukunan  umat  beragama  di Cilegon  hanya  terdapat  enam  aktor yakni:  pemerintah,  organisasi  ke- masyarakatan,  media  massa,  akade- misi, swasta, dan quasi-NGO . Hasil  pengelompokkan  peran pemangku  kepentingan  dalam  tata kelola  kerukunan  umat  beragama  di Kota  Cilegon  terdapat  enam  peran yaitu (1) regulator; (2) fasilitator; (3) implementator;  (4)  evaluator;  (5) advocator ; dan (6) penerima manfaat. Hasil  klasifikasi  kepentingan  dari pemangku  kepentingan  mendapati empat  kepentingan  yaitu  (1)  ekono- mi;  (2)  sosial;  (3)  politik;  dan  (4) agama.  Kategorisasi  pemangku  ke- pentingan primary stakeholder (utama) adalah pemerintah dan FKUB sebagai Quasi-NGO . Pemangku kepen- tingan  berkategori  sebagai key  stake- holder (kuat/signifikan,  adalah  orga- nisasi  kemasyarakatan  keagamaan / NGO/civil  society. Pemangku  kepen- tingan  berkategori  sebagai secondary stakeholder (penengah/  membantu) adalah  media  massa,  akademisi  dan swasta.  Hasil  klasifikasi  pemangku kepentingan  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 1.  Identifikasi Peran, Kepentingan, dan Kategorisasi Stakeholder dalam Tata
Kelola Kerukunan Umat Beragama di Kota Cilegon Banten
No Pemangku Kepentingan (Lindmark et al., 2009) Peran (Dunn (2003) Kepentingan (Lienert et al., 2013) Kategori (Crosby, 1991) 1.  Pemerintah Regulator,  Implemen- tor,  Fasilitator,  Evalua- tor, A dvocator, Penerima manfaat Sosial Politik Ekonomi Primary Stakeholder 2.  Organisasi Kemasyarakatan Implementor Penerima manfaat Sosial Politik Agama Primary Stakeholder

## Keagamaan/NGO/
Civil Society 3.  Media Massa Advocator Sosial Ekonomi Secondary Stakeholder 4.  Akademisi Advocator Sosial Agama Secondary Stakeholder 5.  Swasta Fasilitator Penerima manfaat Ekonomi Sosial Secondary Stakeholder 6. Quasi Non- Government Organization Implementor Fasilitator Regulator Advocator Sosial Politik Agama Key Stakeholder Sumber: Penelitian, 2022 Keterlibatan keenam stakeholder ini peneliti menyebutnya sebagai sextuple  helix dalam  tata kelola kerukunan umat beragama.

## 2. Kategorisasi Pemangku Kepentingan
Kategorisasi pemangku kepen- tingan menjadi perlu untuk dilakukan sebagai  pemetaan positioning  of stakeholder. Eden  dan  Ackermann mendasarkan  pada  tingkat  kepenti-
ngan dan pengaruh dari si pemangku kepentingan  dalam  sebuah  matriks (Eden  &  Ackermann,  1998).  Kelom- pok  pemangku  kepentingan  diklasifi- kasikan  sebagai players (kwadran  I) , context  setters (kwadran  II) ,  subjects (kwadran  III),  dan crowd (kwadran IV).  Berdasarkan  matriks  tingkat pengaruh  –  kepentingan  tersebut maka  pengelompokkan  stakeholder dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1.  Matrik Analisa Pengaruh – Kepentingan Stakeholders Sumber: Data Primer diolah, 2022
Kategori players dalam  tata kelola  kerukunan  umat  beragama  di Kota Cilegon adalah pemerintah, Quasi NGO (FKUB),  dan NGO/Civil  Society yang mempunyai interest dan pengaruh  yang  sangat  tinggi.  Peme- rintah  Pusat  melalui  Kementerian Agama  baik  Kanwil  Kemenag  Provisi Banten maupun Kantor Kemenag Kota
Cilegon mempunyai andil yang sangat kuat dalam membentuk pola interaksi, walaupun  dalam  interaksi  lapangan lebih  terkooptasi  pada powerfull nya civil society yang digawangi organisasi kemasyaraka-tan  keagamaan,  massa, dan local strongman . Pada kwadran ini walau-pun pemerintah sebagai primary  stakeholder dan Quasi-NGO sebagai key stakeholder namun dalam inte-raksi antar stakeholder
menunjukkan  adanya  dominasi civil- society sebagai primary  stakeholder ( local  strongman dan  massa)  atas pemerintahan  yang  ada,  sehingga pilihan  komitmen  dan  sikapnya adalah  pro status  quo, pada-hal seharusnya menjadi
regulator,
fasilitator,  implementor,  evaluator,
dan advocator . Kwadran context setters adalah media  massa  sebagai secondary stakeholder yang  mempunyai  penga- ruh  cukup  tinggi  namun interest nya agak  rendah,  walaupun  sosial  media punya interest yang  cukup  tinggi. Media  cetak  dan  elektronik  ( online ) dalam  menambil  sikap  atas  isu kerukunan beragama memperhatikan prinsip cover both side dan tidak mau digunakan  sebagai  alat  propaganda kelompok  tertentu.  Misalkan  ketika pewarta  mendapat-kan  tembusan informasi  bahwa  di  sebuah  daerah terdapat pembubaran kegiatan ibadat agama  tertentu,  pemimpin  redaksi tidak  akan  serta-merta  membuat keputusan  bahwa  berita  tersebut untuk naik tayang pemberitaan. Akan berbeda  halnya  ketika  masyarakat beramai-ramai  mendatangi  pejabat publik terkait kegiatan agama tertentu,  serta  tidak  menggunakan istilah  gereja,  tetapi  menggunakan istilah  rumah  ibadah.  Media  massa mampu  menjadi advocator isu kerukunan beragama. Karakter tersebut  tidak  terlihat  di  pengguna sosial  media  cenderung  kurang berimbang  mengancam  kerukunan umat  beragama  walaupun  terdapat kelompok  masyarakat  yang  meng- counte r  isu  tersebut  di  ruang  publik. Menjadikan  sosial  media  sebagai  alat tekan (Pischetola, 2016: 209).
Kwadran subjects adalah pihak swasta sebagai secondary stakeholder yang  minim  pengaruhnya  namun memiliki  kepentingan  yang  sangat tinggi  karena  terkait  dengan  iklim bisnis/investasi.  Potensi  konflik yang
tinggi  dan  fakta  sudah  terbukti berulang kali terjadi akan menggang- gu iklim investasi. Posisi swasta yang sangat strategis tidak diberikan ruang maksimal  dalam  tata  kelola  keruku- nan umat beragama di Cilegon. Seiring berjalannya  waktu,  peran  swasta semakin berkurang, pada era 1970-an menjadi  subjek  pada  sekarang  ini hanya  sebagai  objek  fasilitasi  dan penerima manfaat semata.
Pemangku  kepentingan  dalam kategori crowd yakni  pihak  yang memiliki  pengaruh  dan interest yang rendah  adalah  akademisi  sebagai secondary  stakeholder .  Akademisi kurang  mampu  mewarnai  kehidupan bermasyarakat  Kota  Cilegon,  hal  ini disebabkan masyarakat lebih mendengar ulama/kyai daripada para akademisi  sebagai  basis  kulturalnya. Dalam memberikan advokasi, akademisi  sebatas  sebagai  peneliti/ publikasi walaupun memang terdapat akademisi  yang  terlibat  aktif  dalam tata kelola kerukunan umat beragama di  Kota  Cilegon  namun  perannya kurang  maksimal,  karena  akademisi tersebut  perannya  juga  sekaligus sebagai  tokoh  agama,  sehingga terdapat  kepentingan  agama,  serta tidak  dilibatkannya  akademisi  dari perguruan
tinggi non basis keagamaan. 3. Analisa Hubungan Antar Pemangku Kepentingan Pendalaman  pada  relasi  antar pemangku kepentingan menarik untuk dilakukan karena akan mendapatkan motif atau interest dari pemangku  kepentingan  dalam  tata kelola  kerukunan  umat  beragama sekaligus  mendalami  pola  interaksi tata  kelolanya.  Pola  interaksi  hubu- ngan  antar  pemangku  kepentingan dapat  diidentifikasi  pada  tiga  pola yakni  pola  potensi  konflik,  pola potensi saling mengisi, dan pola saling bekerja  sama  (Reed  et  al.,  2009).
Interaksi  hubungan  antar  pemangku kepentingan  lebih  mudah  dipahami dalam  bentuk  matrik.  Interaksi  yang berpotensi  konflik  disimbolisasikan dengan  angka  kode  1,  interaksi  yang berpotensi saling mengisi disimbolisasikan dengan angka 2, dan interaksi  yang  berpoten-si  bekerja sama  disimbolisasikan  dengan  angka 3. Lihat gambar berikut:
Tabel 2.  Hubungan Antar Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Kerukunan
Umat Beragama di Kota Cilegon Banten Peme- rintah NGO/Civil society Media Massa Akade- misi Swasta Qua– NGO Pemerintah 2,3 2,3 2,3 3 2,3 2,3 NGO/Civil society 2,3 1,2,3 2,3 2,3 2,3 1,2,3 Media Massa 2,3 2,3 2,3 3 3 2,3 Akademisi 3 2,3 3 2,3 2,3 2,3 Swasta 2,3 2,3 3 2,3 3 2,3 Qua–NGO 2,3 1,2,3 2,3 2,3 2,3 1,2,3 Sumber: Data primer diolah, 2022. Berdasarkan  tabel  di  atas dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa konflik  yang  terjadi  pada  hubungan internal FKUB ( quasi-NGO ) dan antar organisasi  kemasyarakatan  keaga- maan  dengan  tokoh-tokoh  kunci  di masyarakat  akar  rumput  masih terjadi.
KESIMPULAN Artikel  ini  menyimpukan  bah- wa  keenam stakeholder tata  kelola kerukunan  umat  beragama  di  Kota Cilegon  disebut sextuple  helix yakni: pemerintah,  organisasi  kemasyara- katan,  media  massa,  aka-demisi, swasta,  dan quasi-NGO dengan  enam peran  berbeda  yaitu  sebagai  (1) regulator;
(2) fasilitator;
(3)
implementator;  (4)  evaluator;  (5) advocator ; dan (6) penerima manfaat dan  memiliki  empat  kepentingan berbeda yakni (1) ekonomi; (2) sosial; (3) politik; dan (4) agama harus saling menghormati dan menghargai keyakinan  masing-ma-sing  tanpa mengklaim paling benar dan mengacu pada  konstitusi  serta  menempatkan keselamatan dan ke-maslahatan rakyat  di  atas  segalanya.  Guna
mendorong  hal  tersebut  perlu penelitan  lebih  mendalam  pada potensi  dan  strategi  rekonsensus kearifan  lokal  dalam pemenuhan  hak rumah peribadatan di Banten.

## PENGHARGAAN
Peneliti sangat berterima kasih kepada  keterbukaan  para  tokoh pemuka  agama  di  wilayah  Kota Cilegon  pada  khususnya  dan  Banten pada umumnya. Serta para pemimpin formal  Pusat  maupun  Daerah  serta organisasi  massa  yang  telah  berkon- tribusi  besar  pada  kajian  ini  yang selalu  terbuka  pada  ruang-ruang diskusi lintas agama.

## REFERENSI
Azhari, S., & Halili. (2020). Indeks Kota Toleran 2020. In I. Yosarie (Ed.), Setara-Institute.Org . Pustaka Masyarakat Setara. Binz,  C.,  &  Truffer,  B.  (2017).  Global Innovation  System-A  Conceptual Framework for Innovations Dyanmics in Transnational Contexts. Research  Policy , 46 (7),
1284–1298. Breesam, H. K., & Kadhim Jawad, Z. A.
(2021). Application of stakeholder theory in procedures for  maintenance  work  for government buildings in Iraq. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 1090 (1),
1. https://doi.org/10.1088/1757- 899x/1090/1/012073
Brunetta,  F.,  Marchegiani,  L.,  & Peruffo, E. (2016). When Birds of a  feather  dont  flock  together: Diversity and Innovation outcomes  in  International  R&D Collaborations. Journal of Business Research , 114 , 436–445. Calzada,  I.  (2016).  Plugging  smart cities with urban transformations: Towards multi- stakeholder city-regional complex  urbanity. Journal  of Urban Studies and Social Sciences ,
6 (2), 37.
Carayannis E. G., Barth, T. D., & F., C. D. (2012).  The  Quintuple  Helix innovation model: Global warming  as  a  challenge  and driver  for  innovation. Journal  of
Innovation and Entrepreneurship ,
1 (1), 1–12.
Carroll,  A.  B.,  &  Nasi,  J.  (1977).
Understanding Stakeholder Thinking: Themes from a Finnish
Conference. Business Ethics , 6 (1),
46–51.
Crosby,  B.  (1991).  Stakeholder Analysis :  A  Vital  Tool  for Strategic Managers. In U.S Agency for  International  Development (Issue 2).
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Kedua). Gadjah Mada University Press. Economist  Intelligence  Unit.  (2021). Democracy  Index  2021:  The China  Challenge.  In National Interest . https://doi.org/10.4324/97804 29459061-6
Eden,  C.,  &  Ackermann,  F.  (1998).
Making  Strategy:  The  Journey  of Strategic  Management .  SAGE Publications.
Etzkowitz,  H.  L.  L.  (2000).  The
Dynamic  of  Innovation:  from National System and “mode 2” to a  Triple  Helix  of  University- Industry-Government  Relations. Res Policy , 29 . Friedman,  A.  L.,  &  Miles,  S.  (2006).
Stakeholders Theory and Practice.  In Oxford  University
Press (p. 1).
Halili, P., Hasani, E. I., Ahli, P., & Tigor,
B.  (2018). Indeks  Kota  Toleran (IKT)  Tahun  2018 .  Pustaka
Masyarakat Setara. Hasche,  N.,  Hoglund,  L.,  &  Linton,  G. (2019).  Quadruple  helix  as  a network of relationships: Creating  value  within  a  Swedish regional innovation system. Journal  of  Small  Business  &
Entrepreneurship .
https://doi.org/10.1080/08276 331.2019.1643134 Haynes, J, Macmillan, P., & Limited, M. P. (2005). Religion and Development (Jeffrey  Haynes (ed.)).  Palgrave  Advances  in
Development  Studies,  Macmillan Publishers Limited. Katadata.  (2021). Sebanyak  88,86% Penduduk  Indonesia  Beragama Islam . https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/2021/09/30/seban yak-8688-penduduk-indonesia- beragama-islam Kemenag  RI.  (2017). Tri  Kerukunan Umat Beragama . https://bengkulu.kemenag.go.id /artikel/42737-tri-kerukunan- umat-beragama Kemenag RI. (2019). Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019 . Kirmani,  N.  (2008). Review  Reviewed Work  (  s  ):  Religion  and
Development : Conflict or Cooperation ?  by  Jeffrey  Haynes : Development  and  Faith :  Where Mind and Soul Work Together by
Katherine  Marshall  and  Marisa Van  Saanen . 18 (6),  808–810. https://doi.org/10.1080/09614 520802387197 Lazzeretti,  L.,  &  Capone,  F.  (2016). How  Proximity  Matters  in Innovation  Networks  Dynamic Along  the  CLuster  Evolution.  A Study  of  the  high  technology applied to Cultural Goods. Journal of  Business  Research , 69 (12), 5855–5865.
Lienert,  J.,  Schnetzer,  F.,  &  Ingold,  K. (2013).  Stakeholder  analysis combined  with  social  network analysis  provides  fine-grained insights into water infrastructure planning  processes. Journal  of Environmental Management , 125 , 134–148. https://doi.org/10.1016/j.jenvm an.2013.03.052 Lindmark, A., Sturesson, E., & Nilsson- Roos,  M.  (2009). Difficulties  of collaboration  for  innovation  -  A study  in  the  Öresund  region .  1– 236. http://lup.lub.lu.se/student- papers/record/1437850 Malik,  A.,  Sharma,  P.,  Pereira,  V.,  & Temouri,  Y.  (2021).  From regional  innovation  systems  to global innovation hubs: Evidence of  a  Quadruple  Helix  from  an emerging  economy. Journal  of Business Research , 128 (December 2020), 587–598. https://doi.org/10.1016/j.jbusre s.2020.12.009 Maynard-moody,  S.,  &  Musheno,  M. (2012).  Social  Equities  and Inequities  in  Practice:  Street- Level  Workers  as  Agents  and Pragmatists. Public Administration Review , December . Nifasri.  (2021). Persiapan  Tahun
Toleransi 2022 . Pusat Kerukunan
Umat Beragama. Peris-ortiz,  M.  (2016). Multiple  Helix Ecosystems for Sustainable Competitiveness  -  Google  Livros . Springer.
https://books.google.pt/books?h l=pt- PT&lr=&id=N2lBDAAAQBAJ&oi= fnd&pg=PA91&ots=LiVxRFGFDY &sig=I4bIE347x2pQjcBuGfFdrE- 5hDE&redir_esc=y#v=onepage&
q&f=false Pischetola, M. (2016). Social Media in Education,  Main  Sources  for Inclusion and Collaborative Learning. In B. Coban (Ed.), Social Media and Social Movements, The Transformation of Communication  Patterns (pp. 209–228). Lexington Books. Putra,  I.  N.  D.  (2018). Peran Stakeholder  dalam  Pelestarian dan Pengembangan Wisata Budaya di Bali . Rachim, A., Warella, Y., Astuti, R. S., &
Suharyanto,  S.  (2020).  Hexa Helix:  Stakeholder  Model  in  the Management  of  Floodplain  of
Lake  Tempe. Prizren  Social
Science  Journal , 4 (1),  20–27.
https://doi.org/10.32936/pssj.v 4i1.141
Reed,  M.  S.,  Graves,  A.,  Dandy,  N., Posthumus,  H.,  Hubacek,  K.,
Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., &
Stringer,  L.  C.  (2009).  Who’s  in and  why?  A  typology  of stakeholder analysis methods for natural  resource  management. Journal of Environmental Management , 90 (5),  1933–1949. https://doi.org/10.1016/j.jenvm an.2009.01.001 Rowlinson,  S.,  &  Cheung,  Y.  K.  F. (2008).  Stakholder  Mnagement Through Empowerment: Modelling Project Success. Construction  Management  and Economics , 611–623.
https://doi.org/10.1080/01446 190802071182 Schutz,  F.,  Heidingsfelder,  M.  L.,  & Schraudner,  M.  (2019).  Co- shaping  the  future  in  Quadruple Helix
innovation
systems:
Uncovering  public  preferences toward  participatory  research and innovations. She Ji: Journal of
Design, Economics, and Innovation , 5 (2), 128–146. Suprayogo,  I.,  &  Tobroni.  (2001). Metodologi  Penelitian  Sosial- Agama . Remaja Rosdakarya Bandung.
Waardenburg,  J.  (1972).  Religion between  Reality  and  Idea:  A Century  of  Phenomenology  of Religion  in  the  Netherlands.
Numen , 19 (2/3),
132.
https://doi.org/10.2307/32697 41 Zakaria, Z., Sophian, R. I., Muljana, B., Gusriani, N., & Zakaria, S. (2019). The  Hexa-Helix  Concept  for Supporting  Sustainable  Regional
Development (Case Study: Citatah Area, Padalarang Subdistrict, West Java, Indonesia). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 396 (1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/396/1/012040