## KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN TANPA BEA MATERAI
Elly Ermawati, Lukman Santoso
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Email : ermaelly80@gmail.com, lukmansantoso4@gmail.com

## Abstract
Legal Commitments in essence is the governing law of interest between individuals. Subject engagement in the modern era, there are all kinds nomenclature attached to a deed of contract. This paper aims to peel around Strength Without Legal Deed Stamp Duty. Functions seal as defined in the law No. 13 is a tax on documents used by the people in the traffic law to prove a situation, the fact and deed that is civil. Submitted written evidence in civil procedure should be affixed with a seal to be used as evidence in court. But this does not mean the absence of the stamp in written evidence causing it unlawful legal act performed, only the deed of legal actions that do not qualify to be used as evidence in court. As for determining the validity of the deed of contract is pursuant to Article 1320 of the Civil Code.
Keywords : law, contract, Stamp Duty

## Abstrak
Hukum  Perikatan  pada  hakikatnya  merupakan  hukum  yang  mengatur  tentang kepentingan antara perseorangan. Perihal perikatan di era modern, muncul beragam nomenklatur  yang  melekat  dalam  sebuah  akta  perjanjian.  Tulisan  ini  bertujuan mengupas  seputar    Kekuatan  Hukum  Akta  Perjanjian  Tanpa  Bea  Materai.  Fungsi meterai  yang  sebagaimana  ditegaskan  dalam  undang-undang  No  13  Tahun  adalah sebagai  pajak  atas  dokumen  yang  digunakan  masyarakat  dalam  lalu  lintas  hukum untuk membuktikan suatu keadaan, kenyataan dan perbuatan yang bersifat perdata. Alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi meterai agar dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Namun hal ini bukan berarti dengan tiadanya  materai  dalam  alat  bukti  tertulis  menyebabkan  tidak  sahnya  perbuatan hukum  yang dilakukan, hanya saja akta dari perbuatan hukum  yang dilakukan itu tidak  memenuhi  syarat  untuk  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  pengadilan. Adapun  yang  menentukan  sahnya  akta  perjanjian  adalah  sesuai  ketentuan  Pasal 1320 KUH Perdata.
Kata Kunci : Hukum, Akta Perjanjian, Bea Materai

## Pendahuluan
Manusia  hidup  bersama  karena saling  membutuhkan  antara satu  dengan  yang  lain. Manusia  sebagai  individu  harus  saling
bersosialisasi untuk mempertahankan hidupnya. Aristoteles menyebut manusia  sebagai zoon  politicon , yang  berarti  manusia  merupakan makhluk sosial  yang  hidup  bermasyarakat  dan memiliki  hubungan antara  satu  dengan yang  lain.  Sehingga  sebagai  subjek  hukum tentunya manusia  mempunyai  hak  dan kewajiban  untuk  melakukan tindakan hukum. 1
Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal dan melakukan  perbuatan  yang  menimbulkan  suatu  perikatan-perikatan. Perikatan dilakukan dengan memberikan prestasi, sedangkan prestasi tersebut  dapat  berupa  memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu,  atau tidak berbuat sesuatu. 2 Hukum Perikatan pada hakikatnya merupakan hukum  yang  mengatur  tentang  kepentingan  antara  perseorangan. Dalam  Buku  III  KUH  Perdata  perihal  perikatan  ( Van  Verbintennissen ) memuat  hukum  kekayaan  yang  mengenai  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  yang  berlaku  terhadap  orang-orang  atau  pihak-pihak tertentu. Buku III terdiri dari 18 bab ini mengatur mengenai perjanjian, semisal perjanjian jual beli, sewa menyewa, dll. 3
Dalam jual beli atau perikatan lainnya, hubungan hukum yang muncul  mengandung  perjanjian  yang  mengikat  kedua  belah  pihak. Perjanjian  dalam  KUH  Perdata  diatur  dalam  Pasal  1313  dan  disebut juga persetujuan. Persetujuan adalah perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Wirjono Prodjodikoro  memberikan  definisi  perjanjian  sebagai  hubungan hukum  mengenai  harta  benda  antara  dua  pihak  yang  berjanji  untuk melaksankan  sesuatu  hal  atau  tidak  melakukan  sesuatu  hal  dengan pihak  lain,  yang  kemudian  berhak  menuntut  pelaksanan  janji  itu. 4 Suatu perjanjian dikatakan sah dengan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian,  agar  mengikat  secara  hukum  bagi  para  pihak  yang membuatnya.  Syarat  sah  suatu    perjanjian  yaitu  kata  sepakat, kecakapan,  hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal,  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
1 Mega  Tumilaar,  “Fungsi  Meterai  Dalam  Memberikan  Kepastian  Hukum Terhadap Surat Perjanjian,” Lex Privatum , Vol.III, No. 1, (2015), h. 58.
2 Sofyan  Arief,  “Penggunaan  Bea  Materai  Yang  Benar  Dalam  Rangka Sempurnanya Akta Autentik,” HUMANITY, Volume 7, Nomor 1, (2011), h. 44.
3 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 31.
4 R.  Wirjono  Prodjodikoro, Azas-Azas  Hukum  Perjanjian, (Bandung:  Penerbit Sumur, Bandung, 1981), h. 9.
Namun  yang  menjadi  permasalahan,  dalam  kebiasaan masyarakat Indonesia bahwa surat perjanjian selalu dibubuhi materai. Sehingga,  ketika  surat  perjanjian  yang  telah  dibubuhi  tanda  tangan, namun tanpa adanya meterai kemudian dianggap tidak sah. Lazimnya dalam praktik keseharian, setiap surat perjanjian menyertakan materai, alasannya  untuk  keabsahan  dari  surat  perjanjian  itu.  Sehingga masyarakat  cenderung  menggunakan  hal  tersebut  sebagai  indikator dalam menentukan sah atau tidaknya suatu surat perjanjian. 5
Dengan  adanya  asumsi  tersebut,  saat  ini  materai  tempel  Rp 6.000 maupun Rp 3.000 dipergunakan dalam berbagai transaksi  yang melibatkan  sejumlah  uang  tertentu.  Selain  itu  juga  penggunaan materai yang dilakukan di kalangan masyarakat ialah dalam transaksi permbuatan  perjanjian-perjanjian,  seperti  halnya  perjanjian  jual  beli, perjanjian  sewa  menyewa,  perjanjian  kerja,  surat  kuasa  dan  lain sebagainya.  Bahkan  pada  saat  ini  banyak  masyarakat  yang berpendapat bahwa akta atau surat perjanjian dapat dikatakan sah jika menggunakan  materai.  Karena  kayakinan  yang  dianut  oleh  masyarat yang  keliru  ini,  membuat  tidak  sedikit  dari  masyarakat  yang  rela membuat ulang akta atau surat perjanjian yang telah mereka buat dan telah disepakati. Hal ini dikarenakan dalam proses penandatanganan lupa  memberikan  materai  dalam  akta  perjanjian.  Selain,  ada  juga masyarakat  yang  mengikari  dan  tidak  mau  memenuhi  janjinya  yang telah  dibuat  dalam  akta  perjanjian,  dengan  alasan  bahwa  akta  atau surat perjanjian tersebut tidak sah karena tidak dibubuhinya materai. 6 Dewasa  ini,  dalam  dunia  kerja  mayoritas  perusahaaan  juga mensyaratkan  penggunaan  materai  sebagai  syarat  sahnya  perjanjian. Salah  satunya  dalam  surat  perjanjian  penitipan  ijasah.  Menurut Akhmad  Syaikhu,  yang  pernah  melakukan  percobaan  penelitian sederhana  terhadap  salah  satu  perusahaan  yang  sedang  rekruitmen karyawan, pada saat melakukan rekruitmen calon karyawan diterima kemudian  ia  di  haruskan  membuat  akta  perjanjian  penitipan  ijasah.
5 Komang  Kusdi  Wartanaya  dan  Nyoman  A.  Martana,  “Kekuatan  Yuridis Meterai Dalam Surat Perjanjian”, Kertha Semaya , Vol. 01, No. 09, (2013), 2. Lihat pula “Meluruskan  Salah  Kaprah  Soal  Meterai,”  http://www.hukumpedia.com,  akses  1 Februari 2017.
6 “Sahnya  Perjanjian  Yang  Tanpa  Dibubuhi  Materai”  dalam  http:// www.hukumonline.com/klinik/detail/cl374/sahnya-perjanjian-yang-tanpa- dibubuhi-materai.  Lihat  pula  “Materai  Bukan  Syarat  Sah  Perjanjian.”  dan  “fungsi materai
dalam perjanjian”
dalam http:// www.kasuspenyelesaianperaturan.blogspot.com, diakses pada  1 Februari 2017.
Kemudian ia sengaja tidak memberikan materai dalam surat perjanjian penitipan  surat  ijasah  miliknya.  Akhirnya  ia  mendapatkan  teguran dari pihak HRD perusahaan karena tidak menyertakan materai dalam akta perjanjiannya. Setelah mendapat teguran ia melakukan beberapa pertanyaan  untuk  memperoleh  keterangan  terkait  pemahaman  pihak perusahaan  terhadap  fungsi  dari  materai.  Kesimpulan  dari  jawaban atas  pertanyaan  yang  dilontarkan,  ialah  pihak  perusahaan menganggap  tidak  sah  suatu  akta  perjanjian  yang  dilakukan  tanpa menggunakan bea materai. 7
Berangkat  dari  latar  belakang  tersebut,  artikel  ini  akan mengupas  aspek  urgensi  dan  eksistensi  bea  materai  pada  akta perjanjian  dan  bagaimana  kekuatan  hukum  meterai  dalam  akta perjanjian  tersebut.  Kajian  ini  penting  sebagai  telaah  yuridis konseptual  dengan  argumentatif  ilmiah,  sistematis,  dan  logis khususnya  dalam  permasalahan  sah  atau  tidaknya  suatu  akta perjanjian tanpa dibubuhi meterai.

## Pembahasan

## Konsep Hukum Akta Perjanjian
Hukum  dibuat  untuk  mengatur  pranata  negara,  pemerintah, dan  masyarakat  yang  mempunyai  peran  terhadap  hak  dan kewajibannya masing- masing. Hukum merupakan rangkaiaan kaidah, peraturan-peraturan  tata  aturan,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan antara para masyarakat. 8 Sementara menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat- syarat  yang  mengatur  kehendak  bebas  dari  orang  yang  satu  dapat menyesuaikan  diri  dengan  kehendak  bebas  dari  orang  yang  lain menuruti  asas  tentang  kemerdekaan.  Utrecht  memberikan  definisi hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan)  tata  tertib  suatu  masyarakat  dan  oleh  karena  itu harus  di  taati  oleh  masyarakat. 9 Sedangkan  menurut  Leon  Duguit, hukum  ialah  semua  tingkah  laku  anggota  masyarakat,  aturan  yang daya  penggunaan  pada  saat  tertentu  diindahkan  oleh  masyarakat
7 “tak ada materai perjanjian tidak
sah”, dalam
http://www.m.kompasiana.com/syaikhu99//,  diakses  diakses  pada    1  Februari 2017.
8 Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi Di Indonesia, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2016), h. 1.
9 Soedjon  Dirdjosisworo, Pengantar  Ilmu  Hukum, (Jakarta:  PT.  Grafindo Persada, 2001), h. 5.
sebagai  jaminan  dari  kepentingan  bersama,  jika  dilanggar menimbulkan pelanggaran. 10
Sedangkan surat merupakan alat bukti tulisan atau surat adalah segala  sesuatu  yang  memuat  tanda-tanda  bacaan  yang  dapat dimengerti dan mengandung suatu pokok pemikiran tertentu. Tanda- tanda bacaan tersebut terdiri dari huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan  lain-lain  yang  dapat  di  mengerti.  Sehingga  yang  memuat  tanda- tanda  bacaan  tetapi  tidak  dapat  dimengerti/pahami,  maka  tidak termasuk  dalam  pengertian  alat  bukti  tulisan  atau  surat.  Terkait dengan  kekuatan  pembuktian  akta  dibedakan  ke  dalam  tiga  macam, yaitu: 11
1. Kekuatan  pembuktian  lahir  (pihak  ketiga).  Yaitu  kekuatan pembuktian surat didasarkan keadaan lahir, bahwa surat yang kelihatannya  seperti  akta,  diterima  atau  dianggap  dan diperlakukan  sebagai  akta,  sepanjang  tidak  terbukti kebalikannya.  Jadi  surat  itu  disebut  akta,  kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain.
2. Kekuatan pembuktian formal. Yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani  dalam  akta,  bahwa  penanda  tangan  akta menerangkan  apa  yang  tercantum  di  dalam  akta.  Contohnya, antara  A  dan  B  yang  melakukan  jual  beli,  mengakui  bahwa tanda  tangan  yang  tertera  dalam  akta  itu  benar,  jadi  hal  ini menyangkut  pernyataan,  “benarkah  bahwa  ada  pernyataan para pihak yang mendatanganinya”.
3. Kekuatan  pembuktian  material.  Yaitu  kekuatan  pembuktian yang  berdasarkan  benar  atau  tidaknya  isi  dari  pernyataan dalam  akta,  bahwa  peristiwa  hukum  yang  ada  dalam  akta  itu benar-benar  telah  terjadi,  sehingga  memberi  kepastian  materi akta.  Contohnya,  A  dan  B  mengakui  benar  bahwa  jual  beli (peristiwa  hukum)  telah  terjadi.  Akta  merupakan  alat  bukti tertulis paling utama dalam perkara perdata. Maka bentuk surat yang  ditandatangani  memuat  keterangan  tentang  peristiwa yang terjadi serta hal-hal dasar suatu perjanjian.
10 Lukman  Santoso  Az  &  Yahyanto, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  (Malang:  Setara Press, 2015), h. 14.
11 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 10.
Surat sebagai alat bukti tertulis diatur pada Pasal 138,165 – 167 HIR/164,  285  –  305  RBG  dan  Pasal  1867  –  1894  KUH  Perdata.  Alat bukti tertulis merupakan alat bukti utama dalam hukum acara perdata. Karena  yang  dicari  adalah  kebenaran  formal,  maka  alat  bukti  surat dibuat  untuk  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  dikemudian  hari. 12 Sedangkan  menurut  Sudikno  Mertokusumo, akta  adalah  surat  yang diberi  tanda  tangan  memuat  peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  dasar dari suatu hak atau perkataan dibuat sejak awal dengan sengaja untuk pembuktian. 13 Surat  sebagai  alat  pembuktian  di  bedakan  dalam  akta dan  surat  bukan  akta.  Akta  sendiri  dibedakan  menjadi  2  jenis,  yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.
Akta  otentik  merupakan  akta  yang  dibuat  dihadapan  pejabat umum,  sedangkan  akta  di  bawah  tangan  adalah  akta  yang  dibuat sendiri  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan  atas  kesepakatan,  tanpa campur  tangan  dari  pejabat  umum  yang  berwenang,  seperti  notaris. Misalnya,  Surat  perjanjian  utang  piutang,  surat  perjanjian  sewa menyewa, kwitansi dan sebagainya. Pembuatan akta di bawah tangan memerlukan  keberadaan  para  saksi  untuk  menyaksikan  persetujuan perjanjian  yang  ditandatangani  dan  atau  dibubuhi  cap  jempol  oleh para pihak yang berkepentingan, karena keberadaan para saksi sangat berarti  dikemudian  hari    bila  terjadi  masalah  atau  salah  satu  pihak mengingkari  isi  dan  ketentuan-ketentuan  dalam  perjanjian,  atau mengikari  tanda  tangan  yang  telah  dilakukan  dalam  akta  perjanjian tersebut,  sehingga  dapat  dijadikan  alat  bukti  saksi  di  persidangan pengadilan. Maka para saksi yang dapat menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut. 14 Akta di bawah tangan dapat  di  simpulkan  sebagai  akta  yang  dibuat  oleh  para  pihak  tanpa perantara seorang pejabat umum. 15
Mengenai  kekuatan  mengikat  para  pihak  pada  akta  di  bawah tangan  sama  dengan  akta  autentik,  jadi  perjanjian  dibuat  secara  sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan pasal 1338  KUH  Perdata,  perjanjian  tersebut  berlaku  sebagai  undang- undang untuk mereka yang melakukan perjanjian, sehingga perjanjian
12 Richard  Cisanto  Palit,  “Kekuatan  Akta  Di  Bawah  Tangan  Sebagai  Alat Bukti Di Pengadilan” ,  Lex Privatum , Vol. III, No. 2, (2015), h. 139- 140. 13 Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1979), h. 106. 14 Richard Cisanto Palit, Kekuatan Akta, h. 138.
15 Salim  HS, Perancangan  Kontrak  &  Memorandum  of  Understanding  (MoU), (Jakarta: Sinar Grafika 2011), h. 33.
tidak  dapat  ditarik  kembali,  kecuali  berdasarkan  persetujuan  kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan  yang  ditetapkan undang- undang. 16
Sedangkan  untuk  kekuatan  pembuktian  dari  akta  di  bawah tangan, menurut Subekti, suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang  dibuat  tanpa  perantara  seorang  pejabat  umum,  pembuktiannya memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sama  dengan  akta  autentik ( argumentum per analogian /analogi) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian tidak  menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran yang tertulis dalam surat perjanjian  tersebut.  Namun,  apabila  antara  pihak-pihak  yang melakukan  perjanjian  tersebut  ada  persangkalan  terhadap  tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian diwajibkan untuk  membuktikan  kebenaran  penandatanganan  atau  isi  akta tersebut. 17
Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan yang mendapatkan hak tentang yang termuat di dalamnya bahkan tentang suatu pernyataan, dalam hal pernyataan itu ada hubungan langsung dengan yang menjadi dari pokok akta itu. Akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna ( volledig  bewijs )  sehingga  akta  tersebut  harus  dipercaya  oleh  hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan.  Akta  otentik  mempunyai  tiga  macam  kekuatan pembuktian yaitu :
1. Kekuatan pembuktian formil, berarti membuktikan antara para pihak telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materil, berarti membuktikan antar para pihak bahwa benar peristiwa tersebut telah terjadi.
3. Kekuatan  pembuktian  mengikat,  berarti  di  samping  sebagai pembuktian  antara  para  pihak  juga  terdapat  pihak  ketiga  di mana pada tanggal, bulan, dan tahun yang ada dalam akta yang bersangkutan  telah  menghadap  kepada  pegawai  umum  dan menerangkan apa saja yang telah ditulis dalam akta tersebut. 18
16 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa 1984) , h. 139. 17 Ibid., h. 179. 18 Richard Cisanto Palit , Kekuatan Akta, h. 140.
Dengan demikian akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang  sempurna,  karena  akta  tersebut  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang.  Sempurna  dalam  hal  ini  berarti  akta  tersebut  dengan sendirinya  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  akta  autentik,  dapat membuktikan  kebenaran  karena  disaksikan  oleh  pejabat  umum,  dan akta  itu  berlaku  benar  diantara  para  pihak  dan  para  penerima  hak mereka. Akta autentik bila digunakan dalam pengadilan sudah cukup bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya. 19
Akta autentik ataupun akta dibawah tangan merupakan wujud dari  suatu  tindakan  yang  dimulai  dengan  kepercayaan  dan  diakhiri dengan  melaksanakan  kepercayaan  suatu  prestasi,  sehingga  disebut dengan perjanjian. Perjanjian atau kontrak berasal dari kata janji yang menpunyai arti persetujuan antara dua pihak (para pihak menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian). Definisi ini  selaras  dengan  penjelasan  pada  pasal  1313  KUH  Perdata. Sedangkan  menurut  J.  Satrio  perjanjian  merupakan  peristiwa  dimana seorang  berjanji  kepada  seorang  lain  untuk  melaksanakan  sesuatu prestasi sesuai dengan kesepakatan bersama. 20 Namun pada dasarnya secara  yuridis  perjanjian  (kontrak)  berawal  dari  adanya  kesepakatan, atau  persetujuan  yang  dilakukan  antara  para  pihak  yang berkepentingan,  jadi  suatu  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan  yang terjadi  antara  satu  orang  atau  lebih  yang  mengikatkan  dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). 21
Perjanjian  yang  terjadi  di  antara  para  pihak  yang berkepentingan  mempunyai  kekuatan  mengikat  bagi  pembuat perjanjian,  seperti  yang  telah  ditetapkan  pada  ketentuan  pasal  1338 KUH  Perdata.  Munculnya  kekuatan  mengikat  dari  suatu  perjanjian menunjukkan  hubungan  antara  perikatan  dan  perjanjian,  dimana perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan. 22
Hukum  Perjanjian  berdasarkan  Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  menyatakan  bahwa seluruh  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang  berkepentingan
19 Avina  Rismadewi  dan  Anak  Agung  Sri  Utari,  “Kekuatan  Hukum  Dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan”, Kertha Semaya , Vol. 3, No. 03 (2015), h. 4. 20 J  Satrio, Hukum  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian, (Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 1995), h. 45.
21 Yusuf  Kopitoy,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Pembuatan  Perjanjian  Kredit Pada Bank Umum Nasional Di Manado”, Lex Administratum, Vol. III, No. 5, (2015), h. 21.
22 Martha Eri Safira, “Hukum Ekonomi” , h. 85.
secara  sah  berlaku  sebagai  Undang-undang  yang  mengikat  bagi  para pihak  yang  membuatnya.  Subekti  memberikan  penjelaskan  terhadap arti Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini, bahwa suatu perjanjian yang dibuat  secara  sah  artinya  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang yang  mengikat  kedua  belah  pihak.  Perjanjian  yang  telah  dibuat  dan disepakati oleh para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan  kedua  belah  pihak  atau  dapat  dibatalkan  dengan  alasan- alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.
R.  Setiawan  memberikan  penjelasan  terhadap  Pasal  1338  ayat (1)  bahwa  dari  perkataan  “semua”  dapat    disimpulkan  pada  asas kebebasan  berkontrak.  Pendapat  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh Djaja S. Meliala bahwa asas kebebasan berkontrak terdapat pada Pasal 1338  ayat  (1)  KUH  Perdata.  Menjelaskan  hubungan  asas konsensualisme  dengan  asas  kebebasan  berkontrak  bahwa  tentang asas  konsensualisme  merupakan  asas  yang  dapat  ditemukan  dalam Pasal  1320  butir  1  KUH  Perdata.  Asas  ini  menentukan  bahwa  suatu perjanjian  sudah  dianggap  terjadi  pada  saat  tercapainya  kata  sepakat para pihak. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan  asas  kebebasan  berkontrak  yang  terdapat  dalam  Pasal  1338 ayat (1) KUH-Perdata.” 23

## Urgensi dan Eksistensi Bea Materai Pada Akta Perjanjian
Bea Materai adalah pengenaan pajak atas dokumen yang dibuat oleh  para  pihak  dalam  melakukan  perikatan.  Hal  ini  berarti  juga memberikan  kekuatan  yang sempurna,  dalam  artian  dengan  telah dibayarkannya  bea materia  maka  akta  tersebut  terhindar  dari  sanksi administratif  yang  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  1985  tentang  Bea  Meterai  (undang-undang  bea materai). Apabila  diperhatikan  melalui  pemungutan  bea  materai oleh pemerintah  terdapat  beberapa  kreteria  tentang  pajak dengan  ciri-ciri sebagai berikut:
1. Bea  materai  dipungut  oleh  pemerintah  pusat,  meskipun diserahkan pada Perum Peruri untuk mencetak dan diedarkan oleh  PT  Pos  Indonesia,  tetap  wewenang  menerbitkan, memgedarkan  dan  izin  pelunasan  bea  materai  terdapat  pada pemerintah pusat.
23 Fricilia  Eka  Putri,  “Kedudukan  Dan  Kekuatan  Hukum  Kontrak  Ditinjau Dari  Hukum  Perikatan  Dalam  Kuh-Perdata”, Lex  Privatum ,  Vol.III,  No.  2,  (2015),  h. 36-37.
2. Hasil  pelunasan  bea  materai  seluruhnya  masuk  ke  dalam  kas pemerintah pusat.
3. Tidak  ada  balas  jasa  (kontra  prestasi)  secara  langsung  atas pelunasan bea materai.
4. Hasil  pelunasan  bea  materai  digunakan  untuk  menjalankan pemerintahan  dan  pembangunan,  yang  merupakan  kontra prestasi yang bersifat secara umum atau tidak langsung.
5. Bea  materai  terutang  apabila  orang  atau  badan  hukum melakukan perbuatan sesuai undang- undang Bea Materai.
6. Pemungutan bea materai bersifat dapat dipaksakan. 24
Dokumen  sebagai  objek  yang  dikenakan  bea materai  adalah dokumen yang berbentuk:
a. Surat perjanjian dan surat-surat lain yang tujuan di buat untuk digunakan  sebagai  alat  pembuktian  mengenai  perbuatan, kenyataan,  atau  keadaan  yang  bersifat  perdata,  surat  yang dimaksud ialah surat kuasa, surat hibah, surat prenyataan;
b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
c. Surat yang memuat jumlah uang;
d. Akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  serta rangkap-rangkapnya;
e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek;
f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun;
g. Dokumen  yang  akan  digunakan  sebagai  alat  pembuktian dimuka pengadilan; 25
Bea  materai  merupakan  salah  satu  pajak  atas dokumen  yang memiliki arti penting untuk memberikan pemasukan kas negara yang akan digunakan  dalam  membiayai  pengeluaran-pengeluaran negara serta  mengatur  kondisi  sosial  masyarakat,  selain  itu memberikan kekuatan yang sempurna dan sesuai dengan Pasal 11 undang-undang bea  materai.  Pejabat pemerintah,  hakim,  panitera,  juru  sita,  notaris, dan pejabat  umum  lainnya,  masing-masing  dalam  tugasnya  atau jabatannya tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan diantaranya:
1. Menerima,  mempertimbangkan,  atau  menyimpan  dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar,
2. Melekatkan  dokumen  yang  bea  materainya  tidak  atau  kurang dibayar sesuai ketentuan tarifnya pada dokumen yang lain yang berkaitan,
24 Sofyan Arief, Penggunaan Bea Materai , h. 43. 25 Ibid., h. 45-46.
3. Membuat  salinan,  tembusan,  rangkapan,  atau  petikan  dari dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar; atau
4. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya. 26
Begitu pula dalam Pasal 2 UU bea materai menjelaskan tentang :
1) Dikenakan  Bea  Meterai  berdasarkan  adalah  dokumen  yang berbentuk:
a) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
b) Akta-akta Notaris termasuk salinannya;
c) Akta-akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) termasuk rangka-prangkapnya;
d) Surat yang memuat jumlah uang, yaitu :
1) Yang menyebutkan penerimaan uang;
2) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank; 3) Yang  berisi  pemberitahuan  saldo  rekening  di  Bank; atau
4) Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
e) Surat  berharga  seperti  wesel,  promes,  dan  aksep  dan  cek yang  harga  nominalnya  lebih  dari  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta rupiah);
f) Efek  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  sepanjang harga  nominalnya  lebih  dari  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta rupiah);
2) Terhadap  dokumen  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  huruf  d,  huruf  e,  dan  huruf  e dikenakan  bea  materai  dengan  tarif  sebesar  Rp.  1.000,-  (seribu rupiah).
3) Dikenakan pula Bea Materai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengendalian, yaitu :
a) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
b) Surat-surat  yang  semula  tidak  dikenakan  Bea  Meterai berdasarkan  tujuannya,  jika  digunakan  untuk  tujuan  lain
26 Ibid., h. 47.
atau  digunakan  oleh  orang  lain,  selain  dari  maksud semula.” 27
Besaran nilai bea materai yang di bayarkan dalam pembayaran bea  materai  itu  diwujudkan  dengan  menempelkan  materai  atau dengan  selembar  kertas  bermaterai,  maka  nilai  materai  atau  kertas bermaterai  yang  digunakan  telah  di  atur  dalam  pasal  2  peraturan pemenintah Nomor 13 Tahun 1985 disebutkan bahwa suatu dokumen atau  surat  yang  isinya  mengandung  nilai  uang  atau  harga  nominal sampai dengan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenakan  bea  materai.  Akan  tetapi  bila  nilai  nominal  yang terkandung di dalam surat tersebut lebih dari Rp 250.000,- (dua ratus lima  puluh  ribu  rupiah)  sampai  dengan  Rp  1.000.000,-  (satu  juta rupiah),  dikenakan  bea  materai  dengan  tarif  Rp  3.000,-  (tiga  ribu rupiah). Selanjutnya pasal tersebut menyatakan bahwa dokumen yang mempunyai narga nominal lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan  bea  materai  dengan  tarif  sebesar  Rp  6.000,-  (enam  ribu rupiah). 28
Suatu  perjanjian  yang  dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  baik  di bawah  tangan  maupun  akta  autentik  yang dimaksudkan  sebagai  alat pembuktian,  dikenakan  bea  materai  berdasarkan  pasal  1  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  1985. 29 Serta  pasal  2  Undang-Undang  Bea Materai  disebutkan  bahwa  terhadap  surat  perjanjian  dan  surat-surat lainnya  yang  dibuat  dengan  tujuan  untuk  digunakan  sebagai  alat pembuktian  mengenai  perbuatan,  kenyataan  atau  keadaan  yang bersifat  perdata  maka  dikenanakan  atas  dokumen  tersebut  bea materai. 30
Dari  ketentuan  tersebut  tampak  jelas  bahwa  bea  materai  yang dikenakan  merupakan  dokumen  yang  berisikan  perjanjian  itu disebabkan dokumen difungsikan sebagai alat bukti dan memuat nilai nominal  yang  besarnya  sesuai  dengan  ketentuan  bea  materai  maka terkena  kewajiban  bea  materai.  Dengan  demikian  bea  materai  tidak ada  sangkut  pautnya  secara  langsung  dengan  aturan  hukum
27 Novianti  Ekatama, “Kekuatan  Bukti  Akta  Notaris  Yang  Tidak  Dilekatkan Materai”, Masters Thesis (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016), h. 5-6.
28 F.  X.  Suhardana, Contract  Drafting  Kerangka  Dasar  dan  Teknik  Penyusunan Kontrak (Edisi Revisi) , (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), h. 148. 29 Ibid . 30 Lukman  Santoso  Az, Hukum  Perikatan,  Teori Hukum  dan  Teknik  Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis , (Malang: Setara Press,2016), h. 116.
perjanjian, baik yang terdapat dalam KUHP Perdata, khususnya terkait keabsahan perjanjian ataupun yang ada di luar kitab tersebut. 31

## Analisis Kekuatan Hukum Bea Materai dalam Akta Perjanjian
Dalam  suatu  perkara  perdata  dari  keseluruhan  tahap persidangan dalam penyeleksian perkara, pembuktian merupakan hal yang  sangat  penting.  Pengertian  dari  pembuktian  tidak  disebutkan secara  khusus  dalam  peraturan  perundang-  undangan,  namun terdapat dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa  setiap  orang  yang  mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai  sesuatu hak,  atau  guna  meneguhkan  haknya  sendiri  maupun  membantah suatu  hak  orang  lain,  menunjuk  pada  suatu  peristiwa,  diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
Alat pembuktian dalam persidangan perdata terdiri dari: bukti tertulis,  bukti  saksi,  persangkaan,  pengakuan,  dan  sumpah.  Perkara perdata  mengenai  perjanjian,  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  saat persidangan  salah  satunya  ialah  alat  bukti  tertulis  berupa  surat perjanjian.  Surat  tersebut  dapat  digolongkan  dalam  pengertian  akta, maka  harus  dibubuhi  tanda  tangan,  keharusan  tanda  tangan  tersirat dalam Pasal 1869 KUH Perdata. Keharusan dibubuhinya tanda tangan bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lain. Maka, fungsi tanda tangan dalam akta adalah untuk memberi ciri sebuah  akta.  Alat  bukti  tertulis  dapat  di  jadikan  alat  bukti  di pengadilan  yang  diajukan  dalam  acara  perdata  dengan  dibubuhi materai  agar  dapat  digunakan.  Hal  ini  bukan  berarti  dengan  tidak adanya  materai  dalam  alat  bukti  tertulis  menyebabkan  tidak  sahnya perbuatan hukum yang dilakukan, namun akta dari perbuatan hukum yang  telah  dilakukan  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  alat  bukti pengadilan. 32
Pengambilan  Bea  Materai  dikenakan  terhadap  objek  Bea Meterai. Karena objek Bea Materai adalah dokumen sebagaimana telah disebutkan  dalam  Undang-Undang  Bea  Materai  Menyatakan  bahwa tidak  ada  aturan  yang  mewajibkan  seseorang  untuk  membuat dokumen  atas  suatu  keadaan,  perbuatan,  atau  peristiwa,  sehingga seseorang dapat menghindari pajak dengan tidak membuat dokumen. Tentunya  hal  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  hukum.  Namun
31 F. X. Suhardana, Contract Drafting , h. 148.
32 Komang Kusdi Wartanaya dan Nyoman A. Martana, Kekuatan Yuridis , h. 4-5.
suatu  keadaan,  perbuatan,  atau  peristiwa  dapat  dibuktikan,  maka masyarakat  cenderung  membuat  dokumen  sebagai  alat  pembuktian agar  terhindar  dari  perselisihan  di  kemudian  hari.  Salah  satu  yang banyak dibuat oleh masyarakat adalah surat perjanjian. 33
Perjanjian  sebagai  figur  hukum  harus  mengandung  kepastian hukum. Kepastian dapat terungkap dari kekuatan mengikatnya suatu perjanjian,  yaitu  sebagai  Undang-undang  bagi  pembuatnya.  Elemen penting  dalam  sebuah  perjanjian  adalah  isi  dari  perjanjian.  Isi perjanjian  pada  dasarnya  adalah  ketentuan-ketentuan  dan  syarat- syarat  yang  telah  disetujui  dan  diperjanjikan  oleh  pihak-pihak  yang berisi  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  para  pihak.  Menurut Pasal  1339  KUH  Perdata,  yang  dimaksud  isi  perjanjian  adalah  suatu hal  yang  dinyatakan  secara  tegas  oleh  kedua  belah  pihak  mengenai hak  dan  kewajiban  mereka  dalam  perjanjian  tersebut  baik  secara tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Tentu  disesuaikan  dengan  prosedur hukum  yang  berlaku  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Namun, bertentangan  dengan  penjelasan  di  atas  dalam  hal  penggunaan  Bea Meterai  adalah  kurang  diperhatikannya  masalah  yuridis  atau  isi dokumen, namun lebih mengutamakan tentang terutangnya pajak. 34 Maka  dapat  diartikan  dokumen  atau  surat  perjanjian menggunakan sekian banyak materai tetapi jika isinya palsu atau tidak benar pasti tidak punya nilai pembuktian. Jadi bukanlah berarti surat perjanjian yang tidak benar atau terlarang, jika menggunakan materai sudah  menjadi  sah  atau  benar.  Melainkan  materai  tidak  menentukan sah  tidaknya  suatu  dokumen  atau  surat  perjanjian,  yang menentukannya  adalah  isi  perjanjian  tersebut  apakah  memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata atau tidak. 35
Maka  dapat  disimpulkan  suatu  akta  perjanjian  yang  di  buat oleh  para  pihak,  tidak  memiliki  keharusan  untuk  menggunakan  bea materai.  Bea  materai  tidak  menjadikan  syarat  sahnya  akta  perjanjian yang dibuat. Melainkan bea materai dipergunakan untuk memberikan kekuatan  hukum  sebagai  alat  pembuktian  di  dalam  perkara persidangan. Karena dalam perkara persidangan akta atau surat yang di jadikan alat bukti haruslah dibubuhi dengan bea materai, jika terjadi sengketa  terhadap  akta  perjanjian  yang  di  buat  oleh  para  pihak  di
33 Billy  Ivan  Tansuria, Bea  Meterai  Pajak  Atas  Dokumen  Di  Indonesia , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 15.
34 Mega Tumilaar, Fungsi Meterai, h. 65.
35 Ibid.
kemudian hari.  Sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya suatu akta  perjanjian  dikatakan  sah  dengan  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian,  agar  mengikat  secara  hukum  bagi  para  pihak  yang membuatnya,  syarat  sah  suatu    perjanjian  yaitu  kata  sepakat, kecakapan,  hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal,  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

## Simpulan
Dari analisis tulisan ini, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: Pertama, Suatu  perjanjian  yang  dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  baik  di bawah  tangan  maupun  akta  autentik  yang dimaksudkan  sebagai  alat pembuktian  mengenai  perbuatan,  kenyataan  atau  keadaan  yang bersifat  perdata  maka  dikenakan  atas  dokumen  tersebut  bea  materai berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985.  Dari  ketentuan tersebut tampak jelas bahwa bea materai yang dikenakan merupakan dokumen  yang  berisikan  perjanjian  itu  disebabkan  dokumen difungsikan  sebagai  alat  bukti  dan  memuat  nilai  nominal  yang besarnya  sesuai  dengan  ketentuan  bea  materai  maka  terkena kewajiban  bea  materai.  Dengan  demikian  bea  materai  tidak  ada kaitannya  secara  langsung  dengan  aturan  hukum  perjanjian. Kedua, suatu  akta  perjanjian  yang  di  buat  oleh  para  pihak,  tidak  memiliki keharusan  untuk  menggunakan  bea  materai.  Bea  materai  tidak menjadikan syarat sahnya akta perjanjian yang dibuat. Melainkan bea materai  dipergunakan  untuk  memberikan  kekuatan  hukum  sebagai alat  pembuktian  di  dalam  perkara  persidangan.  Adapun  yang menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu  akta  perjanjian  adalah terpenuhinya  syarat  sahnya  perjanjian,  agar  mengikat  secara  hukum bagi para pihak yang membuatnya, syarat sah suatu  perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal .

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Sofyan, Penggunaan  Bea  Materai  Yang  Benar  Dalam  Rangka Sempurnanya Akta Autentik,  Humanity, Volume 7, Nomor 1, 2011. Avina  Rismadewi  Dan  Anak  Agung  Sri  Utari, Kekuatan  Hukum  Dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan, Archives, Vol. 3, No. 03, 2015.
Dinaryanti,  Ayu  Riskiana, Tinjauan  Yuridis  Legalisasi  Akta  Di  Bawah Tangan Oleh Notaris, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3,
Volume 1, 2013.
Dirdjosisworo,  Soedjon, Pengantar  Ilmu  Hukum , Cet.  Ke-2. Jakarta:  PT. Grafindo Persada, 2001. Ekatama,  Novianti, Kekuatan  Bukti  Akta  Notaris  Yang  Tidak  Dilekatkan Materai, Masters  Thesis.  Surakatra:  Universitas  Sebelas  Maret, 2016.
Hs,  Salim, Perancangan  Kontrak  &  Memorandum  Of  Understanding (MOU), Jakarta: Sinar Grafika, 2011. http://www.kasuspenyelesaianperaturan.blogspot.com/2013/11/fun gsi-materai-dalam-perjanjian.html,  diakses  pada  tanggal  01-02-
2017.
http://www.m.kompasiana.com/syaikhu99//tak-ada-materai- perjanjian-tidak-sah-yakin_54f7cb1ba33311207e8b4b3c.html, diakses pada tanggal 01-02-2017.
Iriani, Dewi, Pengetahuan Ilmu Hukum  Dan Pengenalan  Tentang Hukum
Di Indonesia, Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2015.
Komang Kusdi Wartanaya Dan Nyoman A. Martana, Kekuatan Yuridis Meterai Dalam Surat Perjanjian, Archives, Vol. 01, No. 09, 2013. Kopitoy,  Yusuf, Kajian  Hukum  Terhadap  Pembuatan  Perjanjian  Kredit Pada Bank Umum Nasional  di Manado. Lex Administratum, Vol. III, No. 5, 2015.
Mertokusumo,  Sudikno, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar,
Yogyakarta : Liberty, 1979. Palit, Richard Cisanto, Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. Lex Privatum , Vol. III, No. 2, 2015. Putri, Fricilia Eka, Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Kontrak Ditinjau dari Hukum  Perikatan  dalam  Kuh-Perdata, Lex  Privatum ,  Vol.III,  No.  2, 2015.
Safira,  Martha  Eri, Hukum  Ekonomi  di  Indonesia. Ponorogo:  CV.  Nata Karya, 2016.
Santoso  Az,  Lukman, Hukum  Perikatan  Teori  Hukum  dan  Teknik Pembuatan  Kontrak,  Kerja  Sama,  dan  Bisnis, Malang:  Setara  Press, 2016.
__________________, Pengantar  Ilmu  Hukum, Malang:  Setara  Press, 2016.
Satrio, J, Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum  Perdata, Jakarta: Intermasa, 1984.
Suhardana,  F.  X, Contract  Drafting  Kerangka  Dasar  dan  Teknik Penyusunan  Kontrak  (Edisi  Revisi), Yogyakarta:  Universitas  Atma Jaya Yogyakarta, 2009. Tansuria,  Billy  Ivan, Bea  Meterai  Pajak  Atas  Dokumen  di  Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. Tumilaar,  Mega, Fungsi  Meterai  dalam  Memberikan  Kepastian  Hukum Terhadap Surat Perjanjian, Lex Privatum , Vol.III, No. 1, 2015.
Tutik,  Titik  Triwulan, Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional,
Cetakan Pertama, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.