ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 4 Nomor 2 Juni 2023 Halaman 91-105 Article History: Received  : 12 April 2023 Reviewed  : 14 April 2023 Accepted  : 18 April 2023
Published  : 01 Juni 2023 DOI : 10.22437/mendapo.v4i2.24728

## JURIDICAL ANALYSIS OF HUMANITARIAN FUND MANAGEMENT OF PHILANTHROPIC INSTITUTIONS IN INDONESIA
ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN DANA KEMANUSIAAN TERHADAP LEMBAGA FILANTROPIS DI INDONESIA

## Muhammad Syafry Firman
Mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta o200210024@student.ums.ac.id
Isman
Dosen Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta ism190@ums.ac.id

## Muthoifin
Dosen Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta mut122@ums.ac.id

## Abstract
Islamic philanthropy has a significant role in helping to address socioeconomic problems in society and overcoming poverty. With humanitarian and disaster issues, the Action of Quick Response is one of the most trusted Islamic Philanthropic Institutions for the community to manage the funds of the people to be channeled to those who are entitled to receive it. But in recent years, there have been several cases of humanitarian funding deviations reported in the mass media. One of the most controversial cases is the alleged, deviation of humanitarian funds  for  personal  benefit  by  the  Quick  Action  Response  agency’s  leadership. Quick  Action Response  is  alleged  to  have  used  humanitarian  funds  provided  for  the  benefit  of  personal entities, and illicit activities (terrorism) and is not in accordance with its designation. Legal analysis  is  conducted  with  a  qualitative  descriptive,  approach  method  used  namely normative juridical approaches, and data collection in this study with library research. The Research results  show that  the management of humanitarian funds gathered by the Quick Action Response is contrary to Law Number 23 of 2011 on zakat, as Quick Action Response raises humanitarian funds by name of Zakat, Infaq, and Shodaqoh but is not managed under the provisions of the Zakat Act.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
Keywords:  Fund Manager; Philanthropic Institutions; Zakat; Legislation.

## Abstrak
Lembaga  filantropi  islam  memiliki  peran  penting  dalam  membantu  mengatasi  masalah sosial  ekonomi  masyarakat  dan  mengatasi  kemiskinan.  Dengan  isu  kemanusiaan  dan kebencanaan menjadikan  Aksi  Cepat Tanggap  salah  satu  Lembaga  Filantropi  Islam  yang paling  dipercaya  masyarakat  untuk  mengelola  dana  umat  untuk  disalurkan  kepada mereka  yang  berhak  menerimanya.  Namun  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  terdapat beberapa kasus penyimpangan dana kemanusiaan yang dilaporan di media massa. Salah satu  kasus  yang  cukup  kontroversial  adalah  kasus  dugaan,  penyimpangan  dana kemanusiaan untuk kepentingan pribadi oleh pimpinan lembaga Aksi Cepat Tanggap. Aksi Cepat  Tanggap  diduga  telah  menggunakan  dana  kemanusiaan  yang  di  berikan  untuk kepentingan  entitas  pribadi,  aktivitas  terlarang  (terorisme)  dan  tidak  sesuai  dengan peruntukannya.  Analisis  hukum  dilakukan  dengan  deskriptif  kualitatif,  metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, pengumpalan data dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan ( library research ). Hasil Penelitian menunjukkan Pengelolaan  dana  kemanusiaan  yang  dihimpun  oleh  Aksi  Cepat  Tanggap  bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat karena Aksi Cepat Tanggap menghimpun  dana  kemanusiaan  dengan  mengatasnamakan  Zakat,  Infaq  dan  Shodaqoh namun tidak dikelolam menurut ketentuan Undang-Undang Zakat.
Kata Kunci:  Pengelola  Dana;  Lembaga  Filantropis;  Zakat;  Peraturan  Perundang- Undangan.
A. Pendahuluan Lembaga  filantropi  islam  memiliki peran penting dalam membantu mengatasi  masalah  sosial  ekonomi masyarakat  dan  mengatasi  kemiskinan. Pentingnya inovasi dalam memaksimalkan  lembaga  filantropi  di zaman  modern  ini  menjadi  sebuah keharusan  untuk  mewujudkan  keadilan di masyarakat dan menciptakan kesejahtaran 1 . Dengan  adanya  lembaga  filantropi tersebut  dapat  membantu  pemerintah dalam mengumpulkan dana 1 M.  Aiz .  “ Studi  Lembaga  Filantropi  Media Massa ”. Jurnal  Ilmu-ilmu  Al-Quran  Hadist Syariah  dan  Tarbiyah , 5 ,  no.  1  (2020), hlm.165-183.
http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v5n1. 165-183 kemanusiaan  dan  dapat  menjembatani hasil  kekayaan  suatu  individu  kepada individu-individu lainnya yang
membutuhkan,  sehingga  kekayaan  yang ada  dapat  tersebar  dengan  merata  dan tidak  hanya  beredar  diantara  golongan orang-orang yang  tertentu saja.
Namun,  dalam  beberapa  tahun terakhir,  terdapat  beberapa  kasus penyimpangan  dana  kemanusian  yang dilaporan  di  media  massa.  Salah  satu kasus  yang  cukup  kontroversial  adalah kasus  dugaan,  penyimpangan  dana kemanusiaan  oleh  lembaga    Aksi  Cepat Tanggap  (ACT),  dimana  sebagian  donasi public  digunakan  untuk  memenuhi  gaya hidup  bos-bos  ACT  dan  gaji  pengurus yang  mencpai  ratusan  juta  rupiah.
Menurut laporan yang beredar di media, ACT  diduga  telah  menggunakan  dana donasi  kemanusiaan  untuk  kepentingan pribadi  dan  operasional  ACT  serta  tidak sesuai dengan peruntukannya. 2
Kasus ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan mengangkat pertanyaan, tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah  terhadap  pengelolaan  dana kemanusiaan  seperti  zakat,  infaq  dan shodaqoh  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan  analisis  yuridis  terhadap transparansi  dana  donasi  kemanusiaan di  Indonesia,  dengan  melakukan  studi kasus  terhadap  penyimpangan  dana  di ACT.
Penelitian ini akan melihat bagaimana pengelolaan  dana  kemanusiaan  yang dikumpulkan  oleh  lembaga  ACT  diatur dalam  undang-undang,  serta  bagaimana mekanisme pengelolaan dana kemanusiaan  yang  dihimpun  oleh lembaga  ACT.  Selain  itu,  penelitian  ini juga akan memeriksa kasus
penyimpangan  dana  ACT,  termasuk analisis  yuridis  tetang  pelanggaran hukum  yang  mungkin  terjadi  pada
2 Hutomo,  Azhar,  Priatna,  Romi  Syahril. “Kasus  Aksi  Cepat  Tanggap  (ACT)  dalam Bingkai  Trial  By  The  Press”. Jurnal  Ilmu Sosial, 7.  no,  3  (2022).  hlm.  75-85. https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i3. 1868
lembaga  kemanusiaan  Aksi  Cepat Tanggap (ACT).

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  penulis  ini  yaitu  dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif 3 , yaitu  suatu  proses  untuk  menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. Pengumpalan  data  dalam  penelitian  ini dengan studi kepustakaan ( library research ). 4 Yuridis  empiris  adalah  cara prosedur yang digunakan untuk
memecahkan  masalah  penelitian  dengan meneliti  data  sekunder  yang  penulis peroleh  melalui  kajian  literatur  dari  buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber lain yang relefan.  Dengan  sumber  primernya  dari ketentuan perundang-undangan.
Penggunaan  dari  metode  yuridis normatif  dan  empiris  dalam  penelitian ini,  yaitu  dimulai  dengan  pengumpulan dan  penemuan  data  yang  diperoleh  dari ketentuan dalam undang-undang tentang pengelolaan dana kemanusian kemudian melalui  literatari,  buku,  jurnal,  hingga
3 Brata,  Desak  Paramita,  Ni  Putu  Rai Yuliartini,  and  Dewa  Gede  Sudika  Mangku. "Tinjauan  Yuridis  Asas  Sidang  Terbuka Untuk  Umum  Dalam  Penyiaran  Proses Persidangan  Pidana." Jurnal  Komunitas Yustisia, 3.  no,  1  (2020),  hlm.  79-89. https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28837
4 Sulaeman Jajuli, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Serang:  Media  Madani,  2020).  hlm 36.
artikel serta data melalui informasi pada lembaga  terkait  terhadap  asumsi  yang digunakan untuk menjawab permasalahan,  pada  penelitian  ini, kemudian  dilakukan  pengujian  secara induktif-verifikatif  fakta  mutakhir  yang terdapat dima syarakat.

## C. Pengelolaan Dana ACT
Pembahasan Pengelolaan  merupakan sebuah  proses  yang  tidak  bisa  dianggap sederhana dalam pelaksanaannya karena memerlukan  perencanaan  yang  matang dan  koordinasi  yang  baik  antara  banyak pihak  yang  dimulai  sejak  awal  proses pengumpulan  hingga  kepada  pendistri- busiannya.  Orang  yang  bertanggung jawab  dalam  hal  ini  lembaga  Filantropi Islam ACT sebagai pengelola dana harus memenuhi  berbagai  kriteria  antara  lain:
mengerti syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan,
kejujuran, kepastian  hukum,  terintegrasi,  dan akuntabilitas. 5
Pada  negara  Indonesia  pengaturan dana  zakat,  infaq,  wakaf  dan  sedekah tunduk  pada  hukum  islam,  namun dengan  berdasarkan  Negara  hukum,
dibentuklah paying hukum yaitu 5 Samsul  Haidir,  M.,  Ekonomi  dan  Bisnis Islam,  F.,  &  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  U. “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif  Sebagai  Upaya  Pengentasan Kemiskinan  di  Era  Modern”. Journal  of
Islamic  Economics  and  Banking 10,  no. 1 (2019), hlm. 57-68 https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1. 57
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999
Tentang pengolaan Zakat yang kemudian diganti  dengan  Undang-Undang  nomor 23  tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Zakat,  dimana  menurut  pasal  67 dijelaskan  bahwa  besaran  hak  amil dalam hal ini Pengelola dana Zakat, dapat digunakan untuk biaya operasional yang ditetapkan  sesuai  dengan  syariat  Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas,  efektifitas,  dan  efisiensi dalam pengelolaan dana tersebut.
ACT  sudah  berdiri  sejak  tahun  2005, lembaga  tersebut  bergerak  di  bidang kemanusiaan  yang  mencakup  beberapa bidang  seperti  pendidikan,  kesehatan, sosial  dan  dakwah.  ACT  merupakan lembaga  modern yang berbentuk yayasan  dengan  berbagai  layanan inovatif  dan  kreatif  yang  tentunya bertujuan  untuk  membantu  dalam meminimalisir kemiskinan di Indonesia.
Lembaga  ACT  terbentuk berawal  dari bencana  nasional  dan  membentuk komunitas  respon  cepat  kebencanaan yang  didukung  oleh  donatur  publik  dari masyarakat  yang  memiliki  kepesulian tinggi terhadap permasalahan
kemanusiaan  dan  juga  partisipasi perusahaan  melalui  program  kemitraan dan Corporate Social Responsibility (CSR).
Seiring  berjalannya  waktu  Lembaga ACT  mengikuti  perkembangan  zaman dengan mengembangkan sayapnya tidak hanya  mengatasi  masalah  kebencanaan
saja, akan tetapi Lembaga ini melebarkan sayapnya  dengan  membuat  Global
Wakaf, Global Qurban, mengatasi mengatasi  masalah  isu – isu  sosial  di masyarakat seperti kemiskinan , pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah (UMKM), pemberdayaan masyarakat,  operasi  pangan  gratis  dan program  sosial  kemanusiaan  lainnya. 6
Sejak tahun 2012 ACT mengubah dirinya menjadi  sebuah  lembaga  kemanusiaan global,  dengan  jangkauan  aktivitas  yang lebih  luas  lagi.  pada  skala  lokal,  ACT mengembangkan  jejaring  ke  semua provinsi  baik  dalam  bentuk  jaringan relawan  dalam  wadah  Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) maupun dalam bentuk  jaringan  kantor  cabang  ACT. 7
Terakhir  jangkauan  aktivitas  program tersebut sampai  ke  30  provinsi  dan  100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pada  skala  global,  ACT  bahkan
mengembangkan program lembaga
tersebut  sampai  ke  berbagai  Negara  di kawasan  asia  hingga  afrika  yang  diawali dengan  kiprah  dalam  setiap  tragedi kemanusiaan di beberapa belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan,
kekeringan,  konflik,  termasuk  penin-
6 https://act.id/tentang/sejarah
7 Elza, R. N., Amanda, O., & Mulyanasari, T. V. “Analisis  Proses  Perekrutan  Relawan  Pada Aksi  Cepat  Tanggap-Masyarakat  Relawan Indonesia  (Act- Mri)”. Jurnal  Kais  Kajian Ilmu  Sosial , 3,  no.  1  (2022),  hlm.  25-36. https://doi.org/10.24853/kais.3.1.25-36
dasan  terhadap  kelompok  minoritas berbagai Negara.
ACT  adalah  lembaga  filantropi  islam yang  kegiatannnya  mulai  dari  tanggap darurat, pemulihan pascabencana, penberdayaan dan pengembangan masyarakat,  serta  program  khusus berbasis  spiritual  seperti  qurban,  zakat dan wakaf.
Sumber  dana  yang  dihimpun  oleh lembaga  ACT  berasal  dari  Zakat,  Infaq, Waqaf  dan  Shodaqoh  serta  donasi kemanusiaan lainnya berupa sumbangan perorangan  maupun  lembaga,  yang biasanya  diterima  dalam  bentuk  uang tunai,  transfer  antar  bank,  dan  dalam bentuk  barang.  Nantinya  dana  tersebut akan  dikelola  sesuai  dengan  peraturan yang  sudah  ditetapkan  dengan  tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. 8 Bahkan pada  2018  hingga  2020  lalu sebagai  lembaga  filantropi  terbesar  ACT telah  mengumpulkan  dana  hingga  500 miliar,  dan  di  tahun  2022  mampu dilaporkan mencapai 1,7 Triliun,
walaupun di tahun 2022, ACT diterpa isu negative. 9
8 Febriyan. “ Aksi  Cepat  Tanggap  Himpun Dana  Ratusan  Miliar,  Ini  Detailnya “, https://nasional.tempo.co/read/1608428/ aksi-cepat-tanggap-himpun-dana-ratusan- miliar-ini-detailnya, diakses pada tanggal 7 maret 2023
9 Zewitra,  Z.,  Purnamasari,  Y.,  Febryanto,  M.,
&  Bakhti,  K.  Y.  “Teknik  Penerjemahan
Konten  Website  Dan  Company  Profile Lembaga Filantropi Dari Bahasa Indonesia  Ke  Bahasa  Inggris”. Jurnal
Setelah dana terkumpul dari berbagai cabang  yang  ada  di  kabupaten  dan kantor  kantor  cabang  ACT  maka  dana kemudian  akan  diserahkan  diserahkan ke  pusat  sebagai  sentralisasi  dana kemanusiaan,  yang  kemudian  akan dilakukan  pendistribusian  atau  penya- luran. Beberapa program-program untuk penyaluran  donasi  dana  kemanusiaan yang  ada  di  lembaga  filantropi  ACT adalah sebagai berikut:
1. Program  Internasional,  program ini  adalah  program  khusus  yang dikeluarkan  oleh  ACT  untuk pristiwa bencana alam yang ada di luar negeri serta kegiatan kemanusiaan  khususnya  kaum muslim yang sangat membutuhkan
dan  teraniaya. 10 Bentuk  program tersebut  dapat  berbentuk  paket zakat,  makan  dan  pakaian  serta bantuan  lain  sesuai  dengan kebutuhan  yang  urgent  di  daerah tersebut. 11
Ilmiah Mandala Education , 9, no. 1 (2023). hlm. 144-150. http://dx.doi.org/10.58258/jime.v9i1.42 80 10 Utami, W. “Upaya diplomasi kemanusiaan Aksi  Cepat  Tanggap  (ACT)  terhadap Palestina melalui pembangunan Indonesia  Humanitarian  Center  (IHC)  di
Jalur  Gaza,  Palestina“  (2020). ( Disertas i, tidak dipublikasikan), hlm. 60.  UIN Sunan Ampel, Surabaya.
11 Mauludina Fernanda Putri Gusman, “ Peran Aksi  Cepat  Tanggap  (Act)  Dalam Pelaksanakan  Diplomasi  Kemanusiaan
Indonesia “ (2018). ( Skripsi , Tidak
2. Program  Nasional,  pada  program nasional  ACT  telah  membuat berbagai  macam  program  yang nantinya  untuk  didistribusikan kenasyarakat  dalam  bentuk  uang tunai dan non tunai sesuai dengan kebutuhan  di  Masyarakat,  seperti program social, kesehatan, pendidikan dan dakwah. Bentuk-bentuk  program  tersebeut antara lain:
1. Pemberdayaan  Masyarakat,  pada program  ini  berupa  pemberian dana  komsutif,  pemberian  paket makanan,  pakaian  untuk  korban bencana 12 ,  dan  kegiatan-kegiatan yang  dilakukan  secara  continue dan  berkala  untuk  meningkatan kualitas  hidup  dan  kebutuhan dasar manusia yang lebih baik. 13
2. Kesehatan,  kegiatan  ini  berbentuk pemberian  bantuan  kepada  kaum duafha  yang  mengalami  gangguan kesehatan  dan  program  kegiatan Dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta 12 Sholikhah, N. A. “Peran lembaga filantropi untuk  kesejahteraan  masyarakat  global (Studi  kasus  pada  Aksi  Cepat  Tanggap Madiun)”. Journal  of  Islamic  Philanthropy and  Disaster  (JOIPAD) , 1,  no.  1  (2021), hlm. 27-42
13 Hana,  P.  D.  “Pemberdayaan  Masyarakat Desa  di  Sektor  Pertanian  Melalui Filantropi Islam Wakaf (Studi Kasus pada Implementasi Global Wakaf ACT, Lumbung  Beras  Wakaf  Desa  Jipang Kecamatan Cepu, Blora Jawa Tengah)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 9.
no. 1 (2021).
kesehatan  lainnya  secara  gratis, serta pemberian biaya pengobatan. 3. Pendidikan,  program  ini  biasanya
di  berikan  dalam  bentuk  bantuan paket perlengkapan sekolah sperti tas,  buku,  alat  tulis,  seragam sekolah  serta  uang  saku.  bentuk lainnya  dalam  bidang  pendidikan yaitu  penyediaan  tempat  belajar bagi  anak-anak  tingkat  sekolah dasar  dan  anak-anak  yang  tidak sekolah  sebagai  bentuk  program rumah baca untuk belajar bembaca dan  menulis  sebagai  upaya  untuk memberikan  bekal  dasar  dalam pendidikan.
14 Bahkan juga terdapat  bantuan  khusus  untuk tenaga  pendidik,  guru  honorer
dengan ekonomi prasejahtera. 15
Dari  program  fundraising  yang dilakukan  Aksi  Cepat  Tanggap  tersebut menjadikan  yayasan  ini  menjadi  salah salu  tempat  yang  dipercaya  masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh  dari  masyarakat  yang  mampu
14 Fikri,  R.,  &  Anwar,  S.  “Optimalisasi ZISWAF  dalam  Menanggulangi  Dampak Ekonomi  Akibat  Pandemi  Covid-19:  Studi Kasus  Aksi  Cepat  Tanggap  Regional Jakarta”. El-Mal:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  &
Bisnis  Islam ,  4,  no.  2  (2023),  hlm  375-385. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.1173
15 Ambar,  W.,  &  Abdillah,  A.  “Evaluasi Pelaksanaan Program Zakat Sahabat Guru Indonesia  di  Global  Zakat-ACT  (Studi Kasus  ACT  Jakarta  Barat)”.  In Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ , 3, no. 1 (2022).
untuk  kemudian  di  salurkan  kepada masyarakat  fakir  miskin  atau  dhuafa.
Sehingga  pada  2018  lalu  membuat  ACT sebagai  Salah  satu  lembaga  filantropi islam  yang  sudah  sangat  dikenal  di
Indonesia bahkan di kancah internasional  bahkan  dilaporkan  telah mengumpulkan  dana  hingga  500  miliar. Sampai  di  tahun  2022  lalu,  ACT  diterpa isu  negatif  dengan  adanya  dugaan penyelewan dana oleh pihak manajemen ACT.
D. Pengelolaan  Pengumpulan  Uang atau Barang (PUB) Menurut Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  8 Tahun 2021 Pengaturan  pengumpulan  uang  atau barang di Indonesia oleh organisasi atau lembaga masyarakat berupa
perkumpulan atau yayasan, diatur dalam Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang  kemudian  mekanisme  pelaksana- annya  di  atur  dalam  Peraturan  menteri Sosial  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan  Pengumpulan  Uang atau  Barang  (PUB).  Adapun  PUB dilaksanakan  dengan  prinsip  tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam  aturan  Permensos  disebutkan bahwa batasan maksimal dalam menggunakan  dana  yang  dihimpun untuk keperluan operasional yakni 10%.
Dalam  Islam  juga  di  atur  jika  amil  atau
tenaga  operasional  juga  memiliki  hak untuk  mendapatkan  upah  dari  hasil pengumpulan dana  yang dilakukan oleh
ACT  dengan  nilai  yang  wajar  dan  tidak melebihin dari jumlah yang seharusnya. 16 serta  tidak  melanggar syariat Islam. Namun Dalam kenyataannya,  Pusat  Pelaporan  dan Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)
menyebutkan,  dana  yang  masuk  ke Yayasan  ACT  senilai  1,7  Triliun,  dan lebih  dari  50%  dari  dana  tersebut mengalir  ke  entitas  pribadi 17 .  Artinya setengah  dana  tersebut  dipergunakan untuk  keperluan  pribadi  dan  tidak diperuntukkan untuk kepentingan sosial. 18
Tahun  2021  terungkap  adanya dugaan penyelewengan di ACT. Presiden dari  Yayasan  Aksi  Cepat  Tanggap memberikan gaji yang fantastis terhadap para  petinggi  ACT  serta  pemberian fasilitas  yang  mewah.  Tidak  sampai disitu,  bahkan  ACT  juga  melakukan pemotongan  dana  donasi  kemanusian termasuk  zakat,  infaq  dan  shodaqoh
16 Syafuri,  S.,  &  Anggraeni,  N.  “Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Upah (Ujrah)  Amil  Zakat:  Studi  Di  Dompet Dhuafa  Banten”. Jurnal  Hukum  Ekonomi
Syariah  Muamalatuna ,  10,  no.  2  (2018), hlm. 122-141. https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.188 3
17 https://www.ppatk.go.id/
18 Diamanty Meiliana. https://nasional.kompas.com/read/2022/08/0 5/15315071/ppatk-dana-rp-17-triliun-masuk- ke-act-50-persennya-mengalir-ke-kantong, (2022). diakses pada tanggal 4 Maret 2023
tersebut  yang  kemudian  dipergunakan untuk  keperluan  operasional,  termasuk membayar  gaji  karyawan  dan  petinggi ACT. 19
ACT  menggunakan  dana  donasi  dari msyarakat  berupa  uang maupun  barang sebanyak  13,7  %  dari  dana  hasil pengumpulan  uang  atau  barang  dari masyarakat hanya untuk dana operasional ACT, kemudian sebagiannya lagi  digunakan untuk keperluan pribadi, pembelian  asset  mewah. 20 Angka tersebut  tidak  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021  bahwa  batasan  maksimal  dalam menggunakan  dana  yang  dihimpun untuk keperluan operasional yakni 10%, sehingga  sejak  tahun  2022  lalu kementrian sosial mencabut izin Penyelenggaran PUB yang telah diberikan kepada ACT. 21 Olehnya sampai saat  ini  kegiatan-kegiatan  maupun kantor ACT disuluruh indonesia dihentikan dan sementara ditutup.
Dari  laporan  tersebut  dapat  dapat disimpulkan  bahwa  penyaluran  dana Kemanusiaan  yang  ada  di  ACT  tidak
19 Mutia Yuantisa. https://nasional.tempo.co/read/1615857 /intip-gaji-4-petinggi-act-yang-resmi-jadi- tersangka-penyelewengan-dana, (2022). diakses pada tanggal 4 Maret 2023
20 https://kemensos.go.id/kementerian- sosial-cabut-ijin-pub-act, (2022). diakses pada tanggal 7 Maret 2023.
21 Biro Hubungan Masyarakat, https://kemensos.go.id/kementerian- sosial-cabut-ijin-pub-act, (2022). diakses pada tanggal 7 Maret 2023.
tepat  sasaran  dan  tidak  sesuai  dengan peruntukannya,  serta  Perarutan  yang berlaku  sehingga  banyak  masyarakat
berpandangan negatif terhadap pengelolaan  dana  yang  dilakukan  oleh ACT.  Padahal  tingkat  kepercayaan masyarakat tidak terlepas dari pandangan    masyarakat  terhadap ketepatan  penyaluran  dana  donasi Kemanusiaan yang kemudian didistrubiskan  ke  masyarakat  yang membutuhkan.
22
Dengan  adanya  Peraturan  Menteri Sosial  dari  pemerintah  diharapkan  bisa menjadi  acuan  bagi  Lembaga  Filantropi khususnya  ACT  dalam  mengelola  dana Kemanusiaan  tersebut.  Akan  tetapi pengelolaan  dana  yang  di  lakukan  oleh
Aksi Cepat Tanggap tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemungutan  Uang  dan  Barang.  Dari uraian di atas, maka dana yang dihimpun oleh ACT semestinya hanya diperuntukkan  bagi  yang  berhak.  ACT
menyalurkan  dana  yang  diperoleh  dari umat  Islam  secara  sepihak  serta  tidak ada  transparansi  dengan  tidak  mengacu kepada kategori yang sebagaimana telah ditentukan oleh Syariat Islam.
22 Hasyim, F., Awwal, M. A.-F., & al Amin, N. H. “ZISWAF  Digital  Payment  as  An  Effort  to Reach  Millennials”. Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 11, no. 2 (2020). hlm, 183 – 210.https://doi.org/10.21580/economica.2 020.11.2.5752
E. Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan menurut Undang- Undang Zakat Pemberkalukan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  zakat, tidak hanya mengatur tentang
pengelolaan  dana  zakat  saja  melainkan infaq,  waqaf  serta  shodaqoh.  Dalam mengelola  dana  ziswaf  Menurut  Pasal  2 tersebut,  tentang  pengelolaan  zakat. Bahwa dalam mengelola dana umat yang diperoleh  melalui  Zakat,  infaq  dan shodaqoh  harus  berasaskan  Syariat Islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan, kepastian  hukum,  terintegrasi  dan akuntabilitas.  Disamping  itu  menurut Abdullah. 23 Zakat,  Infaq  dan  Shodaqoh bertujuan  untuk  meningkatkan  manfaat dana umat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemisikinan.
Pasal  3  Undang-Undang  Pengelolaan Zakat  dinyatakan  bahwa  pengelolaan zakat  bertujuan  untuk  meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan  zakat,  dan  meningkatkan manfaat  untuk  mewujudkan  kesejahte- raan  masyarakat  dan  penanggulangan kemiskinan.
23 Abdullah,  F.  J,  “ Evaluasi  Satu  Dekade Implementasi  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2011  terhadap  Kinerja  Lembaga Amil  Zakat  :  Studi  Kasus  Lembaga  Amil Zakat  Inisiatif  Zakat  Indonesia”, El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam , 4, no. 3 (2022), hlm. 707-718. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.202
Dalam  pengelolaan  dana  kemanu- siaan  juga  yang  harus  diperhatikan adalah  pengawassan  dari  sisi  syariah yang  menjadi  persyaratan  mutlak  yang yang  harus  dipenuhi  oleh  lembaga pengelola  dana  kemanusiaan  tersebut, disebutkan  dalam  Pasal  18  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2011  bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga amil  adalah  harus  memiliki  dewan pengawas  syariah  baik  dari  internal maupun eksternal.
Dalam  Islam  ada  aturan  tersendiri jika dana tersebut diperoleh dari sumber zakat,  ifaq,  waqaf,  shodaqoh.  Distribusi dana  zakat,  infaq  dan  shodaqoh  diatur dalam  Pasal  25  dalam  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2011  tentang  Zakat, dalam  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa dana  tersebut  wajib  diberikan  kepada mustahik  sesuai  dengan  sayriat  islam. Pasal selanjutnya kemudian mengatakan dsitribusi  zakat,  infaq  dan  shodaqoh dilaksanakan berdasarkan skala
prioritas  dengan  mengutamkan  prinsip pemerataan,  keadilan  dan  kewilayahan. Tujuan  dari  pendistribusian  zakat  tidak lain  untuk  mengurangi  jarak  setatus antara  orang-orang  kaya  dengan  orang miskin. 24
24 Syihabuddin,  A.  “Etika  Distribusi  Dalam Ekonomi Islam”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran  Dan  Pembaharuan  Hukum Islam ,  20,  no.  1  (2018),  hlm.  77 – 103. https://doi.org/10.15642/alqanun.2017. 20.1.77-103
Mustahik sendiri merupakan kelompok  penerima  zakat  atau  sasaran zakat. 25 Dalam  surat  At-Taubah  ayat  60, Allah  menjelaskan  secara  rinci  tentang orang-orang  yang  berhak  menerima zakat.  Dan  ayat  ini  merupakan  satu- satunya  sumber  baku  mengenai  alokasi zakat  yang  tidak  ada  pertentangan dengan  jumhur  ulama.  Dalam  ayat tersebut  disebutkan  bahwa  ada  delapan kelompok/asnaf  penerima  zakat,  yaitu: orang-orang  fakir,  orang-orang  miskin, pengurus  zakat  (amil  Zakat),  muallaf yang  dibujuk  hatinya,  untuk  memer- dekakan  budak,  orang-orang  yang berhutang,  untuk  jalan  allah  dan  untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. 26
Dari  hasil  penelitian  penulis  di  atas,
penulis temukan bahwa ACT melakukan pelanggaran sebagian & atau
keseluruhan  ketentuan  dari  Undang- Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor  8 tahun 2021 Sebagai berikut:
25 Muthoifin,  N.  A.  K.  “Didin  Hafidhuddin Thinking  about  The  Concept  of  Zakat Distribution”.  In Proceeding  International Conference  on  Sharia  and  Legal  Studies (ICSLS) 1 (2021). https://my.ums.ac.id/media/insentif/se minar/mut122/Proceeding_Book_ICSLS_ Muthoifin.pdf 26 Khairina,  N.,  &  Al-Amjad,  P.  I. “Analisis
Pengelolaan  Zakat,  Infak,  Dan  Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat  Cabang  Medan)”. At-Tawassuth: Jurnal  Ekonomi  Islam ,  4,  no.  01  (2019), hlm. 160-184. http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.409 1
1. ACT  terbukti  melakukan  segaian dari  Ketentuan  dari  pasal  28 Nomor  23  tahun  2011,  dimana
Pengelolaan  dana  Ziswaf  diatur dengan dua ketentuan yakni sesuai dengan  syariat  Islam  dan  harus sesuai  dengan  peruntukan  yang diikrarkan oleh pemberi. sementara  dalam  kasus  ACT pendistribusiannya  menyimpang dari  peruntukan  yang  diikrarkan oleh pemberi.
2. ACT  tidak  memenuhi  sebagian ketentuan  dari  asas-asas  pada Pasal  2  dalam  Undang-Undang zakat  bahwa  dalam  mengelola dana  Zakat,  Infaq,  Waqaf  dan
Shodaqoh harus berasaskan:
a. Syariat Islam
b. Amanah c. Kemanfaatan 3. ACT melakukan pelanggaran keseluruhan  ketentuan  dari  Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011  tentang  zakat  dimana  dana Zakat ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dan penanggulangan kemiskinan. 4. Melakukan  pelanggaran  sebagian terhadap Pasal 18 yang menyebutkan, bahwa syarat  yang harus  dipenuhi  oleh  lembaga  amil
yang  mengelola  dana  Siswaf adalah  harus  memiliki  dewan pengawas syariah, akan tetapi ACT tidak  memiliki  dewan  pengawas syariah  dengan  alasan  bukan lembaga zakat melainkan lembaga kemanusiaan  sehingga  membuat penyimpangan terjadi karena lemahnya  pengawasan,  padahal produk  amal  yang  dikeluarkan oleh  ACT  berbasis  pada  produk Zakat, Infaq, Waqaf yang mestinya tidak  boleh  diterbitkan  jika  tidak mendapatkan  restu  dari  dewan pengawas syariah. 5. ACT melakukan pelanggaran keseluruhan dari Peraturan Menteri  Sosial  Pasal  2  Nomor  8 Tahun  2021  tentang  Penyelangga-
ran  Pemungutan  Uang  Atau barang,  dimana  penyelenggara- annya  harus  bersifat  tertib, transparan, dan akuntabel.
Peraturan  Menteri  Sosial  tentang Pengelolaan dana kemanusian berdasar- kan  prinsip-prinsip  transparansi  dan akuntabilitas, sehingga dari hasil penelitian  penulis  menemukan  bahwa ACT  melakukan  penyimpangan  dana dengan melakukan sebagian pelanggaran  dari  ketentuan  Perarturan Menteri  Sosial  Nomor  8  tahun  2021 Tentang  Penyelenggaraan  Pengumpulan
Uang atau Barang (PUB).
Berdasarkan  hal  tersebut  Lembaga Filantropi  Islam  yakni  ACT  tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan pengelolaan dana kemanusiaan yang tidak ada ketentuan dari Peraturan Menteri  Sosial  Nomor  8  Tahun  2021.
Olehnya  hasil  penelitian  mengenai Analisis  Yuridis  Penyimpangan  Dana Zakat pada ACT yang telah dipaparkan di atas  terdapat  unsur-unsur  penyimpan- gan  yang  menunjukkan  adanya  keputu- san  sepihak,  tidak  transparan  dan akuntabel  dalam  mengelola  dana Kemanusiaan.

## F. Kesimpulan
Pengelolaan  dana  kemanusiaan  yang dikumpulkan oleh lembaga ACT bertentangan  dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan  Uang  Atau  Barang  yang pelaksanaannya  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Sosial  Nomor  8  Tahun  2021, serta  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2011  tentang  zakat,  karena  ACT menghimpun  dana  kemanusiaan  dengan mengatasnamakan  Zakat,  Infaq  dan Shodaqoh namun tidak dikelola menurut
ketentuan Undang-Undang
zakat,
diantaranya  menggunakan  dana  untuk
pembelanjaan  amil  sebesar  50%  dari total dana yang dihimpun.
Aksi Cepat Tanggap menghimpun dana umat islam yang sebagian besarnya berasal dari dana zakat, infaq, waqaf, dan
shodaqoh,  namun  tidak  memiliki  dewan
pengawas syariah
sebagaimana ditentukan  dalam  pasal  18  Undang- Undang  nomor  23  tahun  2011  tentang Zakat.

## G. Saran
Perlunya  peran  pemerintah  yang menungi  lembaga  atau  yayasan  yang bergerak  dibidang  kemanusiaan  agar dapat  mengawasi  secara  lagsung  proses penghimpunan  dana  dari  masyarakat kemudian  pendistribusiaanya  sampai kepada  masyarakat  yang  betul  betul membutuhkan  dan  sesuai  dengan peruntukannya,  agar  tidak  terjadi penyelewengan  dana  yang  dilakukan oleh lembaga filantropi tersebut.
Sebaiknya  Lembaga  filantropi  berbasis islam  seharusnya  mempunyai  audit Syariah  dari  kemeterian  agama  atau Dewan  Pengawas  Syariah,  dikarenakan ACT sendiri menghimpun sebagian besar dana umat berasal dari dana Zakat, Infaq dan  Shodaqoh  dan  Waqaf,  sehingga kemudian  terhindar  dari  perbuatan menyimpang  yang  mungkin  terjadi karena  semakin  lemahnya  pengawasan dan tidak terkontrol .

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Artikel/Buku/Laporan
Abdullah,  F.  J,  (2022),  “ Evaluasi  Satu Dekade  Implementasi  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011 terhadap  Kinerja  Lembaga  Amil
Zakat  :  Studi  Kasus  Lembaga  Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia”, El-
Mal: Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan Bisnis  Islam ,  4(3),  707-718. https://doi.org/10.47467/elmal.v
4i3.2029
Ambar,  W.,  &  Abdillah,  A.  (2022). “Evaluasi  Pelaksanaan  Program Zakat  Sahabat  Guru  Indonesia  di
Global  Zakat-ACT  (Studi  Kasus ACT  Jakarta  Barat)”.  In Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ (Vol. 3). Biro Hubungan Masyarakat, https://kemensos.go.id/kemente rian-sosial-cabut-ijin-pub-act ,
diakses  pada  tanggal  7  Maret 2023.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku,
D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis Asas  Sidang  Terbuka  Untuk Umum  Dalam  Penyiaran  Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas  Yustisia , 3 (1),  79-89. https://doi.org/10.23887/jatayu. v3i1.28837 Diamanty Meiliana. https://nasional.kompas.com/re ad/2022/08/05/15315071/ppat k-dana-rp-17-triliun-masuk-ke- act-50-persennya-mengalir-ke- kantong ,  diakses  pada  tanggal  4 Maret 2023
Elza, R. N., Amanda, O., & Mulyanasari, T. V.  (2022).  “Analisis  Proses Perekrutan  Relawan  Pada  Aksi Cepat Tanggap-Masyarakat Relawan Indonesia (Act- Mri)”. Kais Kajian Ilmu Sosial , 3 (1), 25-36. https://doi.org/10.24853/kais.3. 1.25-36
Febriyan. https://nasional.tempo.co/read/ 1608428/aksi-cepat-tanggap- himpun-dana-ratusan-miliar-ini- detailnya, diakses pada tanggal 7 maret 2023 Fikri,  R.,  &  Anwar,  S.  (2023). “Optimalisasi  ZISWAF  dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi Akibat  Pandemi  Covid-19:  Studi
Kasus  Aksi  Cepat  Tanggap
Regional  Jakarta”. El-Mal:  Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 4 (2), 375-385. https://doi.org/10.47467/elmal. v4i2.1173 Hana,  P.  D.  (2021).  “Pemberdayaan
Masyarakat  Desa  di  Sektor Pertanian  Melalui  Filantropi Islam  Wakaf  (Studi  Kasus  pada Implementasi  Global  Wakaf  ACT, Lumbung  Beras  Wakaf  Desa Jipang  Kecamatan  Cepu,  Blora Jawa  Tengah)”. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB , 9 (1).
Hasyim, F., Awwal, M. A.-F., & al Amin, N. H.  (2020).  “ZISWAF  Digital Payment  as  An  Effort  to  Reach Millennials”. Economica: Jurnal
Ekonomi  Islam ,  11(2),  183 – 210. https://doi.org/10.21580/econo mica.2020.11.2.5752
Hidayat,  A.,  &  Mukhlisin,  M.  (2020). “Analisis  Pertumbuhan  Zakat Pada  Aplikasi  Zakat  Online Dompet  Dhuafa”. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam , 6(3), 675. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i 3.1435 Hutomo,  A.,  Priatna,  P.,  &  Syahril,  R.
(2022).  "Kasus  Aksi  Cepat Tanggap  (Act)  Dalam  Bingkai Trial  By  The  Press". Jurnal  Ilmu- ilmu Sosial , 7 (3), 75-85. https://doi.org/10.58487/akrabj uara.v7i3.1868 Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. Akurasi : Journal of  Accounting  and  Finance Studies , 2 (1), 63 - 76. https://doi.org/10.29303/akuras i.v2i1.15 Khairina,  N.,  &  Al-Amjad,  P.  I.  (2019). “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak,  Dan  Sedekah  (ZIS)  Untuk Meningkatkan  Ekonomi  Duafa (Studi  Kasus  di  Lembaga  Amil
Zakat  Nurul  Hayat  Cabang Medan)”. At-Tawassuth:  Jurnal
Ekonomi  Islam ,  4(01),  160-184.
http://dx.doi.org/10.30829/ajei. v4i1.4091 M. Aiz. (2020). “Studi Lembaga Filantropi Media Massa”. Jurnal Ilmu-ilmu Al- Quran Hadist Syariah dan Tarbiyah , 5 ,    (1),  165-183.
http://dx.doi.org/10.33511/misy kat.v5n1.165-183 Mauludina  Fernanda  Putri  Gusman, (2018). Peran Aksi Cepat Tanggap (Act) Dalam Pelaksanakan Diplomasi Kemanusiaan  Indonesia.  ( Skripsi , Tidak Dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. Musa,  A.,  Zulfikar,  T.,  &  Khalidin,  B. (2022). “Digital -Based Information  System  of  Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in  Fiqh  Muamalah  Perspectives”. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan  Hukum  Islam ,  6(2),  614.
https://doi.org/10.22373/sjhk.v
6i2.11960
Muthoifin,  N.  A.  K.  (2021).  “Didin Hafidhuddin  Thinking  about  The Concept of Zakat Distribution”. In Proceeding International Conference  on  Sharia  and  Legal Studies (ICSLS) (Vol. 1). https://my.ums.ac.id/media/inse ntif/seminar/mut122/Proceedin g_Book_ICSLS_Muthoifin.pdf Mutia Yuantisa. https://nasional.tempo.co/read/ 1615857/intip-gaji-4-petinggi- act-yang-resmi-jadi-tersangka-
penyelewengan-dana, diakses pada tanggal 4 Maret 2023 Reni,  H.  U.  (20 20).  ”Kajian  Yuridis Terhadap Peraturan Hukum Dalam Aspek Transparansi Terhadap  Risiko  Pada  Layanan Priority  Banking”. Jurnal  Veritas et Justitia, 6(2), 370-398. https://doi.org/10.25123/vej.v6i 2.3381 Samsul  Haidir,  M.,  Ekonomi  dan  Bisnis Islam,  F.,  &  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, U. (2019).
“Revitalisasi Pendistribusian Zakat  Produktif  Sebagai  Upaya Pengentasan  Kemiskinan  di  Era Modern”. 10 (1), 57-68 https://doi.org/10.18326/muqta sid.v10i1.57 Sholikhah, N .  A.  (2021).  “Peran  lembaga filantropi  untuk  kesejahteraan masyarakat  global  (Studi  kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)”. Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD) , 1 (1), 27-42. Sulaeman  Jajuli, Metode  Penelitian
Ekonomi  Islam .  Serang:  Media Madani, 2020. Syafuri,  S.,  &  Anggraeni,  N.  (2018).
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah  (Ujrah) Amil Zakat: Studi Di Dompet Dhuafa Banten”. Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah Muamalatuna , 10 (2),
122-141.
https://doi.org/10.37035/mua.v 10i2.1883 Syihabuddin, A. (2018). “Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 20(1),77 – 103. https://doi.org/10.15642/alqan un.2017.20.1.77-103
Utami,  W.  (2020). Upaya  diplomasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terhadap Palestina melalui pembangunan Indonesia Humanitarian  Center  (IHC)  di Jalur  Gaza,  Palestina ( Disertas i, tidak dipublikasikan).  UIN Sunan Ampel, Surabaya. Zewitra,  Z.,  Purnamasari,  Y.,  Febryanto, M., & Bakhti, K. Y. (2023). “Teknik Penerjemahan  Konten  Website Dan  Company  Profile  Lembaga Filantropi  Dari  Bahasa  Indonesia Ke  Bahasa  Inggris”. Jurnal  Ilmiah Mandala Education , 9 (1).
http://dx.doi.org/10.58258/jime. v9i1.4280

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1961 Tentang  Pengumpulan  Uang  atau Barang. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2021 Tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan  Menteri  Sosial  (Permensos) Nomor  8  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang.