PERDEBATAN  PELAKSANAAN PUTUSAN  PENENTUAN HASIL AKHIR SENGKETA TANAH DI KALIMANTAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI IBU KOTA NEGARA INDONESIA GEOPOLITIK DI INDONESIA
A Masse Firman 1 , Deli Bunga Saravistha 2 1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum , Ilmu Sosial dan Politik Universitas Terbuka, email: lukmanhakimptk2018@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, email: delisaravistha@gmail.com
Abstrak – Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek  yang  sama  yang  dimanifestasikan  dalam  hubungan-hubungan  diantara  mereka. Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Untuk memulai, Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  telah  menyelidiki  berbagai  aspek  terkait  tahapan pemindahan IKN. Ini termasuk dampak ekonomi, kesiapan wilayah, dan kemungkinan pengembangan  kawasan  industri.  Dalam  perlindungan  hukum  preventif,  pemerintah harus mempertimbangkan nasib warga lokal saat membuat perencanaan pembangunan kawasan IKN, baik dalam membuat keputusan maupun keputusan yang terkait dengan pembangunan  IKN  Nusantara.  Sedangkan  dalam  perlindungan  hukum  represif,  warga lokal  yang  merasa  dirugikan  oleh  pembangunan  IKN  Nusantara  memiliki  kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Setelah keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Nusantara ke Provinsi Kalimantan Timur, peralihan hak atas tanah telah meningkat, menurut  data  dari  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Kalimantan Timur.  Pada  tahun  2020,  hak  atas  tanah  ditransfer  melalui  perjanjian  jual  beli  di  175 lokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara. Pada tahun 2021, jumlah transaksi ini meningkat secara  signifikan  menjadi  294  transaksi.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  berjudul  “Perdebatan    Pelaksanaan Putusan  Penentuan Hasil Akhir Sengketa Tanah Di Kalimantan Yang Di Jadikan Sebagai Ibu  Kota  Negara  Indonesia”, melalui  dua  isu  permasalahan  yang  akan  dibahas  yaitu Pertama, pengaturan land freezing sebagai bagian dari program IKN di Kalimantan Timur dan  Kedua,  mengenai  dampak  sosial  program land  freezing bagi  warga  masyarakat khususnya di Kalimantan Timur. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.
Kata kunci: IKN, Land freezing, Dampak Sosial.
Abstract –A dispute is a difference of interest between individuals or institutions on the same object that is manifested in the relationships between them. On August 26, 2019, President  Joko  Widodo  announced  the  transfer  of  the  country's  capital  (IKN)  to  East Kalimantan  Province.  To  begin  with,  the  National  Development  Planning  Agency (Bappenas) has investigated various aspects related to the stage of ICT transfer. These include  the  economic  impact,  regional  readiness,  and  the  potential  development  of industrial areas. In the preventive protection of the law, the government should take into account the fate of the local citizens when making plans for the development of the ICT area, both in making decisions and decisions related to the construction of the Nusantara
ICT. Following the decision to transfer the capital of Nusantara to the East Kalimantan Province, the transfer of land rights has increased, according to data from the Regional Office of the National Agriculture Authority of the East Calimantan province. By 2020, the  rights  to  land  were  transferred  through  a  sale  agreement  at  175  locations  in  the territory of the capital of Nusantara. By 2021, the number of transactions has increased significantly  to  294.  Based  on  these  backgrounds,  researchers  are  interested  in conducting research entitled “Debate on the Implementation of the Final Decision of the Land Dispute in Kalimantan which is to be made the capital of Indonesia”, through two issues to be discussed, namely, First, the setting up of land freezing as part of the ICT program  in  East  Kalimanthan  and  Second,  on  the  social  impact  of  the  land-freezing program  on  citizens  in  particular  in  East  Calimantan.  The  research  method  in  this research uses normative law research.
Keywords : IKN, Land freezing, Social Impact

## PENDAHULUAN
Pada  tanggal  26  Agustus  2019, Presiden  Joko  Widodo  mengumumkan pemindahan  ibu  kota  negara  (IKN)  ke Provinsi  Kalimantan  Timur.  Untuk memulai, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyelidiki  berbagai  aspek  terkait tahapan  pemindahan  IKN.  Ini  termasuk dampak  ekonomi,  kesiapan  wilayah,  dan kemungkinan  pengembangan  kawasan industri (Silalahi, 2019).
Sebaliknya,  pemindahan  IKN keluar Pulau Jawa menimbulkan beberapa ancaman. Ancaman utama terkait dengan seberapa  siap  daerah  tujuan  dalam  hal infrastruktur  yang  diperlukan  untuk mendukung  operasi  pemerintahan.  Dari segi  pembiayaan,  pemerintah  telah menyatakan  bahwa  hanya  19,2%  dari kebutuhan anggaran sebesar Rp446 triliun ditanggung  oleh  APBN,  tetapi  ada kemungkinan  beban  anggaran  negara akan meningkat jika proyek pembangunan swasta gagal.
Tidak  dapat  dihindari  bahwa pembangunan  kawasan  IKN  akan memiliki  dampak  yang  baik  maupun buruk. Ada kemungkinan bahwa hak-hak warga  lokal  yang  berkaitan  dengan kelestarian  lingkungan,  hak  atas  tanah, masalah  ekonomi,  sosial,  dan  budaya dapat  dilanggar.  Studi  ini  menyelidiki bagaimana  perlindungan  hukum  warga lokal terhadap dampak pembangunan IKN Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara hukum, memanfaatkan sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum preventif, pemerintah harus
mempertimbangkan  nasib  warga  lokal saat membuat perencanaan pembangunan kawasan  IKN,  baik  dalam  membuat keputusan maupun keputusan yang terkait dengan  pembangunan  IKN  Nusantara. Sedangkan  dalam  perlindungan  hukum represif,  warga  lokal  yang  merasa dirugikan  oleh  pembangunan  IKN
Nusantara  memiliki  kesempatan  untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.
Masyarakat dapat mengajukan uji materiil  ke  Mahkamah  Konstitusi  jika yang digugat adalah Undang-Undang IKN Nusantara.  Masalah  dalam  bidang keperdataan  dapat  diselesaikan  oleh pemerintah  sebagai  wakil  badan  hukum publik melalui lembaga peradilan umum.
Sebaliknya, jika sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui  lembaga  Peradilan  Tata  Usaha Negara (Handoko, 2023). Kehidupan sosial manusia termasuk sengketa. Masalah muncul saat orang berinteraksi satu sama lain. Masalah tidak akan muncul jika kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik.  Sebaliknya,  jika  kedua  belah  pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang cara  menyelesaikan  masalahnya,  maka masalah  akan  muncul.  Pada  dasarnya, manusia selalu mencari cara terbaik untuk menyelesaikan  masalah  mereka,  tetapi seiring  waktu,  masalah  yang  muncul menjadi  semakin  parah  (Zulaeha,  2016).
Para pihak mempersengketakan
kepemilikan  properti.  Di  Indonesia  juga sering  terjadi  sengketa  tanah.  Menurut
Kementerian  Perencanaan  Daerah  untuk Pertanian/Badan Pertanahan
(ART/BPNK),  ada  185  kasus  terkait pengelolaan  lahan  dan  terdapat  bukti keterlibatan  mafia  lahan  dalam  sengketa lahan.  Jika  seseorang  merasa  haknya dilanggar atau dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan atau tuntutan.
Tindakan ini bertujuan untuk melindungi hak  yang  dilanggar  atau  dirugikan  oleh pengadilan (Ramadan, 2022).
Jenis  kasus  yang  terkait  dengan daerah  kontroversial  juga  berbeda. Contohnya  termasuk  kasus  pemalsuan dokumen,  perubahan  perbatasan  secara ilegal,  upaya  menguasai  objek  secara melawan  hukum  dan  masalah  lainnya. Singkatnya,  tanah  sengketa  adalah  tanah yang  kepemilikannya  diperebutkan  oleh dua  pihak  dan  di  mana  mereka  saling memperebutkan  untuk  mendapatkan  hak milik atas tanah tersebut (Marsella, 2015). Sengketa  tanah  merupakan  kasus  yang dapat  dikatakan  masih  sering  terjadi  di Indonesia.
Paradigma  baru  sengketa  tanah semenjak  program  realokasi  ibu  kota negara  melalui  penetapan  kebijakan pemerintah  juga  dapat  menimbulkan permasalahan.  Tidak  dapat  dipungkiri kebijakan  di  bidang  infrastruktur  secara langsung  dan  tidak  langsung  memberi pengaruh pada kebutuhan lahan mengingat tanah adalah sumber daya alam yang terbatas (Nurahmani, 2022).
Sengketa  tanah  yang  disingkat konflik  adalah  sengketa  tanah  antara orang-orang perorangan, kelompok, kelompok, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mereka cenderung memiliki  atau  memiliki  dampak  sosial- politik  yang  luas.  Pemindahan  ibu  kota negara  melalui  penetapan  regulasi  UU IKN pada 18 Januari 2022 menimbulkan reaksi  pro  dan  kontra  di  masyarakat (Fadillah, 2022).
Pada  tanggal  15  Februari  2022, Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022 tentang  Ibu  Kota  Negara  mengesahkan kebijakan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara. Pemerintah  percaya  bahwa  pemindahan Ibu  Kota  Negara  harus  diratakan  karena kebijakan  dan  perekonomian  terpusat  di pulau  jawa.  Kajian  juga  menyimpulkan bahwa  DKI  Jakarta  tidak  dapat  lagi berfungsi sebagai Ibu Kota Negara.
Setelah keputusan untuk memindahkan  Ibu  Kota  Nusantara  ke
Provinsi Kalimantan Timur, peralihan hak atas tanah telah meningkat, menurut data dari  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional  Provinsi  Kalimantan  Timur. Pada tahun 2020, hak atas tanah ditransfer melalui perjanjian jual beli di 175 lokasi di  wilayah  Ibu  Kota  Nusantara.  Pada tahun  2021,  jumlah  transaksi  ini meningkat secara signifikan menjadi 294 transaksi.
Pemerintah memberlakukan
kebijakan pembatasan pengalihan hak atas tanah  untuk  mengurangi  peralihan  hak yang  tidak  terkendali.  Tujuan  dari kebijakan  ini  adalah  untuk  membatasi pengalihan  hak  atas  tanah,  mencegah spekulan  tanah,  dan  mencegah  mafia tanah  mengosongkan  wilayah  yang ditetapkan untuk IKN. Dengan demikian, pembangunan  dan  penyelenggaraan  IKN oleh  pemerintah  yang  dilakukan  dengan strategi  yang  matang  dapat  segera dimulai.  Namun  demikian,  pembatasan pengalihan  hak  atas  tanah  dapat meningkatkan perjanjian jual beli tanah di bawah  tangan.  Ini  dapat  menyebabkan pengalihan  hak  atas  tanah  yang  tidak
terkontrol oleh pemerintah dan menghambat pembangunan IKN (Nurahmani, 2022). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa penyelesaian
sengketa  tanah  berdasarkan  UU  No.  30 Tahun  1999  dapat  dijadikan  alternatif untuk  menyelesaikan  perselisihan  antara para  pihak  dengan  melibatkan  pihak ketiga  yang  tidak  memihak  dan  tidak memihak  (Saravistha  D.  B.,  2016). Mediasi  mengupayakan  hasil  yang win- win  solution bagi  kedua  belah  pihak. Tentu  saja  sebagai  tahap  awal  penting untuk mengidentifikasi dan
menginventarisasi akar penyebab konflik tanah  untuk  menemukan  solusi  atau solusinya.  Ada  dua  istilah  untuk memahami sengketa tanah yakni sengketa tanah  terkait  dan  sengketa  tanah. Meskipun  kedua  istilah  tersebut  adalah kasus  negara,  tetapi  dalam  skema  utama Sengketa  tanah  dijelaskan  secara  singkat Sengketa  adalah  perselisihan  tentang hukum  properti  antara  perseorangan, badan  hukum,  atau  institusi  tanpa pengaruh sosial-politik yang luas.
Berdasarkan latar belakang tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  yang  berjudul “Perdebatan    Pelaksanaan  Putusan Penentuan Hasil Akhir Sengketa Tanah Di Kalimantan Yang DiJadikan Sebagai Ibu Kota Negara Indonesia”, melalui dua isu permasalahan  yang  akan  dibahas  yaitu Pertama, pengaturan land freezing sebagai bagian  dari  program  IKN  di  Kalimantan Timur  dan  Kedua,  mengenai  dampak sosial  program land  freezing bagi  warga
E-ISSN: 2723-5572 masyarakat  khususnya  di  Kalimantan
Timur. Metode penelitian dalam penelitian  ini  menggunakan  penelitian hukum  normatif,  yaitu  penelitian  dengan hukum  positif  sebagai  bahan  hukum primer,  menggunakan  bahan  penunjang bagi  hukum  positif  berupa  rancangan undang-undang,  hasil  riset,  literatur ilmiah  khususnya  dari  kalangan  hukum sebagai bahan hukum sekunder (Sumawan, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dilandasi  Peraturan  Presiden Nomor  65  Tahun  2022,  maka  tanah  di IKN  yang  berasal  dari  pelepasan  tanah ditetapkan sebagai: Pertama, milik negara yaitu  semua  barang  yang  dibeli  atau didapat atas beban Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  atau diperoleh dengan cara lain yang sah.
Peraturan  Bupati  Penajam  Paser Utara  Nomor  22  Tahun  2019  tentang Pengawasan  dan  Pengendalian  Transaksi Jual/Beli  Tanah/Peralihan  Hak  Atas Tanah.  Pada  Pasal  3  Ayat  (3)  bahwa “setiap  transaksi  tanah  wajib  diketahui oleh  bupati  dan  mendapat  persetujuan atau tidak mendapat persetujuan
dikarenakan ibu kota negara dipindahkan ke  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara”; Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian  Peralihan,  Penggunaan Tanah dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara dan Kawasan Penyangga; Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Jenderal Penetapan
Hak  dan  Pendaftaran  Tanah  Tanggal  14 Februari  2022  Nomor  3/SE-  400.HR. 02/II/2022 tentang Pembatasan
Penerbitan  dan  Pengalihan  Hak Ata  Tanah  di  Wilayah  Ibukota  Negara; Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Ibukota Negara; dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan  Tanah  dan  Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.
Tujuan  pemindahan  ibu  kota negara  tentunya  dapat  melihat  pada beberapa  pertimbangan  baik  sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan  dan  juga force  mejeur . Kesenjangan sosial ekonomi merupakansalah  satu  dasar  pemikiran pencanangan  program  ini  agar  wilayah Kalimantan  juga  dapat  berkembang dengan potensi luar biasa yang dimilikinya.
Rencana  pemindahan  Ibu  Kota Negara Republik Indonesia didorong oleh ketidaksamaan  sosial  ekonomi  dan kependudukan.  Sekitar  57,4%  penduduk Indonesia  terkonsenterasi  di  Pulau  Jawa, sedangkan sebaran penduduk di Sumatera sebesar  17,9%,  Bali  dan  Nusa  Tenggara sebesar 5,5%, Kalimantan sebesar 5,81%, Sulawesi  sebesar  7,31%,  Maluku  dan Papua  sebesar  2,61%.  Ini  menunjukkan aglomerasi  pembangunan  dan  kemajuan yang  tinggi  di  Jawa  dan  sebaliknya ketertinggalan  di  daerah  lain  (Mazda, 2022). Maka, realokasi ibu kota negara ini kemudian  direalisasikan  secara  bertahap di periode pemerintahan Presiden Jokowi.
Dalam  konferensi  pers  yang diadakan di Istana Negara pada tanggal 26
Agustus  2019,  Presiden  Joko  Widodo mengumumkan keputusan untuk memindahkan  Ibu  Kota  Negara  ke Kalimantan  Timur.  Karena  ibu  kota bertanggung jawab atas berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan politik, pemindahan ibu kota adalah tugas yang sulit (Mazda,
2022).
Jika  dampak  demografi  dan ekonomi tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, berbagai masalah akan  muncul  di  perkotaan.  Sentralisasi politik  dan  ekonomi,  ketimpangan ekonomi, sistem transportasi yang buruk, keselamatan  sosial,  tingginya  angka kemiskinan  dan  pengangguran,  dan konflik  horizontal  adalah  beberapa masalah yang muncul (Saravistha D. W., 2021).
Jenis  sengketa,  konlik,  atau perkara  pertanahan  yang  disampaikan atau  diadukan  dan  ditangani  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  diklasifikasikan menjadi kategori berikut (Zulaeha, 2016):
1. Penguasaan  tanah  tanpa  hak,  yaitu perbedaan  pendapat,  nilai-nilai,  dan kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak  pernah  dilekati  hak  (tanah negara)  atau  yang  telah  dilekati  hak oleh pihak tertentu;
2. Sengketa  batas  adalah  perselisihan yang diakui oleh satu pihak mengenai lokasi,  batas,  dan  luas  bidang  tanah, baik yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam
proses  penetapan  penguasaan  di  atas tanah  tertentu  yang  berasal  dari warisan;
3. Sengketa  waris  adalah  perbedaan pendapat, nilai, atau pendapat tentang status  jual  beli  berkali-kali,  yaitu perbedaan  pendapat,  nilai,  atau pendapat  tentang  status  penguasaan atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual  beli  tanah  tersebut  kepada  lebih dari satu orang;
4. Sertipikat  hak  atas  tanah  ganda menunjukkan  perbedaan  persepsi, nilai  atau  pendapat,  dan  relevansi terhadap tanah tertentu yang memiliki sertipikat  hak  atas  tanah  lebih  dari satu;
5. Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidangtanah  tertentu  yang  telah diterbitkan  sertipikat  hak  atas  tanah pengganti;
6. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat,
kepentingan  mengenai  suatu  bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu;
7. Kekeliruan  penunjukan  batas,  yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah  yang  diakui  satu  pihak  yang teiah  ditetapkan  oleh  Badan  Perta- nahan  Nasional  Republik  Indonesia berdasarkan  penunjukan  batas  yang salah;
8. Tumpang  tindih,  yaitu  perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang
diakui  satu  pihak  tertentu  karena terdapatnya  tumpang  tindih  batas kepemilikan tanahnya;
9. Putusan  Pengadilan,  yaitu  perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan  yang  berkaitan  dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau men-  genai  prosedur  penerbitan  hak atas tanah tertentu.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  dibuat untuk  mempercepat  proses  penyelesaian kasus  pertanahan.  Peraturan  ini  dibuat dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi sejarah dan asal-usul kasus, baik sengketa, konlik maupun perkara pertanahan. Salah satu tujuan penyelesaian kasus pertanahan adalah  untuk  memberikan  keamanan hukum dan keadilan dalam hal kepemilikan,  kepemilikan,  penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Di  bawah  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan
Pertanahan  Nasional  Nomor  11  Tahun 2016,  kantor  pertanahan,  kantor  wilayah BPN,  atau  dirjen  dapat  menyelesaikan sengketa  dan  konlik  tanah  jika  ada pengaduan  atau  pemberitaan  di  surat kabar  tentang  masalah  tersebut.  tentang memiliki,  memiliki,  menggunakan,  dan menggunakan tanah. Penyelesaian sengketa  atau  konlik  yang  bukan kewenangan  kementerian,  menurut  Pasal 12  ayat  (5)  juncto  Pasal  37  Peraturan Menteri Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala
Badan  Per-  tanahan  Nasional  Nomor  11
Tahun  2016  dapat  dilakukan  melalui mediasi (Saravistha D. B., 2022).
Pemindahan  Ibu  Kota  Negara berdampak pada kesejahteraan masyarakat  dalam  bidang  keamanan sosial.  Jika  pusat  pemerintahan  dan afiliasinya  melakukan  migrasi  atau perpindahan,  itu  pasti  akan  berdampak sosial pada masyarakat di daerah ibu kota lama dan baru.
Dampak sosial program IKN dapat dikaji melalui perspektif Geopolitik dapat dimaknai  bahwa  bumi  dan  politik  yang berarti  kekuatan  yang  didasarkan  pada pertimbangan  pertimbangan  dasar  dalam menentukan  alternatif  kebijaksanaan nasional  untuk  mewujudkan  tujuan nasional (Akmaliza, et al 2022). Frederich Ratzel  (1844-1904)  berpendapat  bahwa “Negara seperti organisme hidup. Pertumbuhan  negara  mirip  dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan  lebensraum.  Teori  dikenal sebagai  teori  organisme  atau  teori biologis”.
Fakta yang sebelumnya pada latar belakang bahwa pengalihan hak atas tanah sebesar 175 di lokasi deliniasi IKN terjadi pasca  pengumuman  rencana  pemindahan Ibu Kota Negara dengan peningkatan nilai tanah  yang  terjadi  dalam  rupiah dikalkulasikan  berjumlah  44  Miliar  pada tahun  2021.  Bukan  hanya  terjadi  di kawasan  deliniasi  namun,  Kawasan  Inti Pusat  Pemerintahan  tercatat  terdapat  11 transaksi  dengan  nilai  rupiah  2,3  Milyar per Januari 2021.
Kebijakan land  freezing di  IKN adalah  kebijakan  yang  mengubah  cara pemerintah  mengontrol  tanah  untuk mencegah spekulan tanah muncul. Dalam hal skema pengadaan tanah, perlu dibuat strategi  untuk  mempercepat  proses penetapan  lokasi  agar  spekulan  tanah tidak memiliki kesempatan untuk bertransaksi  sebelum  kepemilikan  tanah dibekukan.  Jika  ini  terjadi,  ruang  gerak para  spekulan  akan  tertutup,  yang  dapat menghalangi pembangunan.
Tujuan dari membatasi pengalihan hak atas tanah adalah untuk mempersiapkan  pembangunan  wilayah
IKN dan mencegah mafia tanah, spekulan tanah,  dan  pihak-pihak  yang  tidak berkepentingan  mengosongkan  wilayah yang  termasuk  dalam  delineasi  Ibu  Kota Negara. Faktanya, tindakan yang dilakukan  oleh  spekulan  tanah  sudah sangat umum di lokasi-lokasi yang sedang dipertimbangkan untuk proyek strategis.
Sama  seperti  yang  terjadi  ketika pembangunan Bandar Udara Internasional New  Yogyakarta  (NYIA)  menyebabkan kenaikan  harga  tanah  yang  tidak  wajar bahkan  mencapai  ratusan  persen  dari harga awal. Selain menghambat pembangunan jangka panjang, dampaknya juga menyebabkan kesenjangan  sosial  dan  konflik  ekonomi terkait penguasaan lahan.
Pembatasan  pengalihan  hak  atas tanah  berperan  sebagai  mewujudkan peran  masyarakat  setempat  dalam pembangunan  IKN.  Pembangunan  IKN berlangsung  secara  teratur,  tertib,  dan
terkontrol  dalam  mewujudkan  visi  IKN sebagai kota dunia, sehingga menghambat keinginan  investor  untuk  berinvestasi. Berdasarkan  data  Kantor  Wilayah  BPN
Provinsi Kalimantan Timur (Peta Pendaftaran Aplikasi Komputerisasi Kegiatan  Pertanahan,  s.d  06  Februari
2021 jumlah bidang terdaftar di kawasan IKN berjumlah 37.695 bidang dan dengan total  luas  42.026,18  Ha  (Denryanto, 2021).
Perpindahan  Ibu  Kota  Negara, yang diikuti oleh perpindahan masyarakat,  secara  tidak  langsung  akan mengurangi  kepadatan  kendaraan  dan polusi  yang  dihasilkan.  Ini  akan menguntungkan  karena  udara  di  daerah yang dulunya merupakan ibu kota negara akan menjadi lebih bersih dan polusi yang dihasilkan dari asap kendaraan berkurang (Mazda, 2022).
Menurut  perkiraan  kondisi  sosial dan budaya yang akan terjadi di Ibu Kota Negara  Baru,  akan  ada  peningkatan keanekaragaman  budaya,  bukan  hanya dari  segi  etnis,  tingkat  pendidikan, urbanisasi, dan munculnya kota metropolitan. Selain itu, akan ada peluang usaha dan kesempatan kerja yang muncul, yang  dapat  menyebabkan  konflik  sosial antar  kelompok  etnis,  serta  keberadaan simbolisasi budaya lokal dan nasional.
Untuk mencegah masyarakat lokal terpinggirkan oleh pendatang, pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan dapat meningkatkan ketahanan
masyarakat  Kalimantan  dalam  hal ekologi,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.
Pendatang tidak hanya pejabat pemerintah,  tetapi  juga  anggota  keluarga dan orang-orang dari sektor bisnis. Pada akhirnya, peningkatan kebutuhan  akan  fasilitas  pendukung kehidupan,  seperti  rumah,  sekolah,  dan rumah sakit, disebabkan oleh perpindahan pejabat  pemerintahan  dan  keluarganya. Ini  sejalan  dengan  salah  satu  tujuan sebelumnya  dari  pemindahan  Ibu  Kota Negara, yaitu untuk mengatasi
pertumbuhan  yang  tidak  merata  di wilayah  yang  lebih  luas,  yang  dapat diatasi  dengan  pemindahan  Ibu  Kota Negara baru.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dalam  kesimpulannya,  Program Land  Freezing  telah  memiliki  regulasi yang sangat memadai. Fenomena pro dan kontra dalam setiap kebijakan pemerintah di  bidang  apapun  terutama  infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan situasi geopolitik  masyarakat  merupakan  hal lumrah.  Tindakan  kooperatif  pemerintah sangat  diperlukan  guna  mencegah  dan mengatasi konflik radikal sebagai bagian dari upaya masyarakat untuk mengutarakan keberatannya atas dampak dari  suatu public  policy .  Mengenai kebijakan  land  freezing  di  IKN  adalah kebijakan yang mengubah cara pemerintah  mengontrol  tanah  untuk mencegah spekulan tanah muncul. Dalam hal skema pengadaan tanah, perlu dibuat strategi  untuk  mempercepat  proses penetapan  lokasi  agar  spekulan  tanah tidak memiliki kesempatan untuk bertransaksi  sebelum  kepemilikan  tanah
dibekukan.  Pembatasan  pengalihan  hak atas tanah berperan sebagai mewujudkan peran  masyarakat  setempat  dalam pembangunan  IKN.  Pembangunan  IKN berlangsung  secara  teratur,  tertib,  dan terkontrol  dalam  mewujudkan  visi  IKN sebagai kota dunia, sehingga menghambat keinginan investor untuk berinvestasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Calero C, Piatiini M, Pascual C, Serrano MA.2009. Towards Data Warehouse Quality Metrics. Proceedings of the 3rd International  Workshop  on  Design and  Management .  Beijing,  China. Vol 39: 2-11.
Denryanto,  R.  A.  F.,  &  Virgianto,  R.  H. (2021,  November).  The  impact  of land  cover  changes  on  temperature parameters  in  new  capital  of Indonesia (IKN). In IOP
Conference  Series:  Earth  and Environmental  Science (Vol.  893, No. 1, p. 012033). IOP Publishing.
Fadillah,  N.  (2022).  Penerapan  Asas Keterbukaan  Dalam  Pembentukan Undang-Undang  Tentang  Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Lex Renaissance ,
7 (2), 243-264.
Handoko,  P.,  &  Rohmah,  E.  I.  (2023).
Perlindungan  Hukum  Terhadap Warga Lokal Atas Dampak Pembangunan  Ibu  Kota  Negara (IKN) Nusantara. Prosiding Konferensi  Nasional  Sosiologi (PKNS) , 1 (1), 25-29.
Mazda,  C.  N.  (2022).  Analisis  dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap  social  security. Jurnal Enersia  Publika:  Energi,  Sosial, dan Administrasi Publik , 6 (1), 1-12.
Marsella, M. (2015). Perspektif Penanganan  Sengketa  Pertanahan
Di  Badan  Pertanahan  Nasional.
Jurnal  Ilmiah  Penegakan  Hukum ,
2 (2), 101-107.
Nurahmani, A., & Sihombing, P. (2022). Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  di  Ibu Kota  Nusantara. Majalah  Hukum
Nasional , 52 (1), 27-46.
Ramadan, G. A., Hapsari, R. A., & Hesti,
Y.  (2022).  Analisis  Pertimbangan Hakim  Terkait  Putusan  Eksekusi Sengketa  Tanah  Pada  Pangkalan Tni Au Terhadap Tokoh Masyarakat  Kabupaten  Tulang Bawang  (Studi  Putusan  Nomor 32/Pdt.  Plw/2020/PN.  Mgl). Case Law: Journal of Law , 3 (1), 52-62.
Saravistha,  D.  B.  (2016).  Peran  Ganda Hakim  Sebagai  Mediator  Bagi Penyelesaian  Perkara  Perdata  Di
Pengadilan  Terkait  Kode  Etik
Profesi. Jurnal  Magister  Hukum
Udayana  (Udayana  Master  Law Journal) , 5 (1), 32-42
Saravistha,  D.B.,  Widnyana,  I.M.A.  and
Sancaya,  I.W.W.,  2021.  Realita Budget  Constraint  Dan  Trade-Off Sebagai Konsekuensi Bagi Pemerintah  Daerah  Bali  Dalam Pengimplementasian  Kebijakan  Di Masa Pandemi COVID-19. VYAVAHARA DUTA , 16 (2), pp.199-206.
Sumawan,  I.  P.,  &  Saravistha,  D.  B. (2023). Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap  Ratio  Decidendi  Dalam Perkara  Korupsi. Jurnal  Analisis Hukum , 6 (1), 58-67.
Silalahi,  S.  A.  F.  (2019).  Dampak ekonomi dan risiko pemindahan ibu kota  negara. Info  Singkat , 11 (16),
19-24. Zulaeha,  M.  (2016).  Mediasi  Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa  Tanah. Jurnal  Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana , 61 , 157.