## PEMETAAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN
Oleh: Agus Sjafari agussjafari@yahoo.com
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Agenng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang
Abstrak : Penelitian pemetaan konflik sosial bertujuan untuk memetakan masalah konflik sosial di Kota Cilegon yang meliputi: isu konflik, tempat kejadian, waktu kejadian dan pelaku/aktor/para pihak, serta penyebab konflik, kronologis/kejadian, dampak yang ditimbulkan, serta proses penyelesaian konflik. Kota Cilegon merupakan wilayah yang penduduknya sangat heterogen memiliki potensi konflik yang cukup besar terkait dengan adanya perbedaan sistem nilai, perbedaan kultur, perbedaan kepentingan. Konflik sosial potensial dan memiliki intensitas sosial yang relatif tinggi di Kota Cilegon adalah pada bidang perburuhan dan ketenagakerjaan, sengketa kepemilikan lahan, dan penolakan terhadap aktivitas hiburan, sedangkan potensi konflik sosial  lainnya yang berhubungan aktivitas keagamaan.
Kata Kunci : Pemetaan, Konflik Sosial
Abstract : Mapping study aims to map the social conflicts social  in Cilegon. There are including : issues of conflict , scene , time of occurrence and actors / actors / stakeholders , as well as the causes of conflict , chronological / events , impact , and the process of conflict resolution . Cilegon City is a very heterogeneous population areas. It has a large enough potential conflicts associated with the differences in value system , different cultures , different interests . The Potential social conflicts and have a relatively high social intensity in  Cilegon City is in the field of labor and employment , land ownership disputes , and the rejection of entertainment activities , while other potential social conflicts related to religious activity .
Keywords : Mapping , Social Conflict

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Indonesia dikenal dengan kemajemukan masyarakat, baik dari sisi etnisitas maupun budaya serta agama dan kepercayaannya. Kemajemukan juga menjangkau pada tingkat kesejahteraan ekonomi, pandangan politik serta kewilayahan, yang semua itu sesungguhnya memiliki arti dan peran strategis bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, secara bersamaan kemajemukan masyarakat itu juga bersifat dilematis dalam kerangka penggalian, pengelolaan, serta pengembangan potensi bagi bangsa Indonesia untuk menapaki jenjang masa depannya. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat berpotensi membantu bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang bersama. Sebaliknya, jika kemajemukan masyarakat tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menyuburkan berbagai prasangka negatif ( negative stereotyping ) antar individu dan kelompok masyarakat yang akhirnya dapat merenggangkan ikatan solidaritas sosial.
Ciri utama masyarakat majemuk ( plural society ) menurut Furnifall (1967) adalah kehidupan masyarakatnya berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka (secara essensi) terpisahkan oleh perbedaan-perbedaan identitas sosial yang melekat pada diri mereka masing-masing serta tidak tergabungnya mereka dalam satu unit politik tertentu.
Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan- perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik adalah sesuatu yang wajar terjadi di masyarakat, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.
Dewasa ini konflik sosial di Indonesia semakin  terlihat nyata. Konflik
ini merupakan bagian dari ancaman nasional.  Konflik sosial tersebut apabila dibiarkan akan menjadi bencana sosial yang menggangu stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Konflik Sosial di picu oleh berbagai hal diantara nya perbedaan persepsi masalah politik, kesenjangan ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan, SARA dan isu lainnya.
Dengan semakin tingginya tensi konflik yang terjadi di Indonesia saat ini, perlu adanya langkah – langkah kongkrit dari semua pihak khususnya dari pemerintah untuk meminimalisir meluasnya konflik yang akan mengganggu terhadap terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu salah satu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan adalah kegiatan pemetaan konflik sosial.
Provensi Banten khususnya Kota Cilegon merupakan wilayah yang penduduknya sangat heterogen dikhawatirkan memiliki potensi konflik yang cukup besar terkait dengan adanya perbedaan sistem nilai, perbedaan kultur, perbedaan kepentingan dari berbagai
penduduknya sehingga kegiatan pemataan daerah rawan konflik sosial menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dilakukan.

## Maksud dan tujuan
Kegiatan penelitian pemetaan konflik sosial bertujuan untuk memetakan masalah konflik sosial di Kota Cilegon yang meliputi pemetaan terhadap data kuantitatif dan Kualitatif di Kota Cilegon. Lebih spesifik lagi cakupan dalam Pemetaan konflik sosial  secara kuantitatif cakupannya : isu konflik, tempat kejadian, waktu kejadian dan pelaku/aktor/para pihak. Sedangkan data kualitatif terkait dengan penyebab konflik, kronologis/kejadian, dampak yang ditimbulkan, serta proses penyelesaian konflik didukung dengan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya .

## Keluaran yang Diharapkan
Dalam upaya mencapai tujuan kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Konflik sosial tersebut, terdapat beberapa output yang diharapkan yaitu sebagai berikut:
1. Data dan informasi serta analisis tentang jenis konflik kekerasan yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Cilegon sehingga memudahkan berbagai pihak dalam merumuskan berbagai bentuk kebijakan yang perlu diambil dalam rangka pengurangan resiko konflik sosial.
2. Peta daerah rawan konflik sosial yang dapat digunakan sebagai referensi bagi multi stakeholders terkait jenis dan penyebaran konflik kekerasan di Indonesia khususnya di Kota Cilegon.
3. Analisis Peta daerah rawan konflik sosial yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rekomendasi terkait dengan jenis dan penyebaran konflik sosial di Indonesia khususnya di Kota Cilegon.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Konflik Sosial
Konflik sosial merupakan bagian dari suatu kehidupan di dunia yang kadang tidak dapat dihindari. Konflik
sosial umumnya bersifat negatif, karena ada kecenderungan antara pihak-pihak yang terlibat konfilk sosial saling bertentangan dan berusaha untuk saling meniadakan atau melenyapkan. Dalam hal ini yang bertentangan dianggap sebagai lawan atau musuh. Di sinilah letak perbedaan konflik sosial dengan rivalitas atau persaingan. Meskipun dalam rivalitas terdapat kecenderungan untuk mengalahkan, namun tidak mengarah pada saling meniadakan saingan atau kompetitor. Saingan atau tidak dianggap musuh yang harus dilenyapkan. Untuk memahami lebih dalam mengenai konflik sosial, cobalah kerjakan aktivitas berikut ini.
Menurut Minnery, mendefinisikan konflik sosial sebagai interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan di mana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tersebut dan melakukan tindakan terhadap tindakan tersebut (Minnery 1986, hal 35).
Dalam sosiologi konflik sosial disebut juga pertikaian atau pertentangan.
Pertikaian adalah bentuk persaingan yang berkembang secara negatif. Hal ini berarti satu pihak bermaksud untuk mencelakakan atau ber- usaha menyingkirkan pihak lainnya. Dengan kata lain, pertikaian merupakan usaha penghapusan keberadaan pihak lain. Pengertian ini senada dengan pendapat Soedjono. Menurut Soedjono (2002:158), pertikaian adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana pihak yang satu berusaha menjatuhkan pihak yang lain atau berusaha mengenyahkan rivalnya.
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1989:86), pertentangan atau pertikaian atau konflik sosial adalah suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Oleh karena itu, konflik sosial diidentikkan dengan tindak kekerasan.
Konflik dapat pula diartikan sebagai suatu perjuangan memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan sebagainya guna memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, setiap pihak yang berkonflik berusaha
menundukkan saingannya dengan menggunakan segala kemampuan yang dimiliki agar dapat memenang- kan konflik tersebut. Tindak kekerasan dianggap tindakan yang tepat dalam mendukung individu mencapai tujuannya. Dalam arti mudah, konflik didefinisikan sebagai perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara dua atau lebih pihak yang mempunyai objek yang sama dan membawa pada perpecahan.
Menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial memberi pengertian bahwa konflik sosial, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

## Penyebab Konflik Sosial
a. Perbedaan Antarorang
Pada dasarnya setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda- beda. Perbedaan ini mampu menimbulkan
konflik sosial. Perbedaan pendirian dan perasaan setiap orang dirasa sebagai pemicu utama dalam konflik sosial. Lihat saja berita-berita media massa banyak pertikaian terjadi karena rasa dendam, cemburu, iri hati, dan sebagainya. Selain itu, banyaknya perceraian keluarga adalah bukti nyata perbedaan prinsip mampu menimbulkan konflik. Umumnya perbedaan pendirian atau pemikiran lahir karena setiap orang memiliki cara pandang berbeda terhadap masalah yang sama.
b. Perbedaan Kebudayaan
Kebudayaan yang melekat pada seseorang mampu memunculkan konflik manakala kebudayaan – kebudayaan  tersebut berbenturan dengan kebudayaan lain. Pada dasarnya pola kebudayaan yang ada memengaruhi pembentukan serta perkembangan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, kepribadian antara satu individu dengan individu lainnya berbeda-beda. Contoh, seseorang yang tinggal di lingkungan pegunungan tentunya berbeda dengan
seseorang yang tinggal di pantai. Perbedaan kepribadian ini, tentunya membawa perbedaan pola pemikiran dan sikap dari setiap individu yang dapat menyebabkan terjadinya pertentangan antarkelompok manusia. c. Bentrokan Kepentingan
Umumnya kepentingan menunjuk keinginan atau kebutuhan akan sesuatu hal. Seorang mampu melakukan apa saja untuk mendapatkan kepentingannya guna mencapai kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, apabila terjadi benturan antara dua kepentingan yang berbeda, dapat dipastikan munculnya konflik sosial. Contohnya benturan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Kepentingan buruh adalah mendapatkan gaji sebagaimana mestinya setiap bulannya. Namun, berkenaan dengan meruginya sebuah perusahaan maka perusahaan itu enggan memenuhi kepentingan buruh. Akibatnya, konflik baru terbentuk antara majikan dan buruh. Buruh menggelar aksi demo dan mogok kerja menuntut perusahaan tersebut.
d. Perubahan Sosial
Perubahan sosial yang berlangsung cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendirian antargolongan dalam menyikapi perubahan yang terjadi. Situasi dan kondisi ini mampu memunculkan konflik baru. Misalnya semakin maju dan tinggi teknologi, para ahli pun berusaha melibatkan para balita untuk ikut menikmati teknologi tersebut yang tentunya bermanfaat bagi perkembangan intelektual bayi. Karena alasan itu, dibuatlah baby channel. Namun, perubahan ini menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat (Dahrendorf, 1986 )
Macam – Macam Konflik Sosial
a. Konflik Pribadi
Konflik terjadi dalam diri seseorang terhadap orang lain. Umumnya konflik pribadi diawali perasaan tidak suka terhadap orang lain, yang pada akhirnya melahirkan perasaan benci yang mendalam. Perasaan ini
mendorong tersebut untuk memaki, menghina, bahkan memusnahkan pihak lawan. Pada dasarnya konflik pribadi sering terjadi dalam masyarakat.
b. Konflik Rasial
Konfilk rasial umumnya terjadi di suatu negara yang memiliki keragaman suku dan ras. Lantas, apa yang dimaksud dengan ras? Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri biologisnya, seperti bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit, dan warna rambut. Secara umum ras di dunia dikelompokkan menjadi lima ras, yaitu Australoid, Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan ras-ras khusus. Hal ini berarti kehidupan dunia berpotensi munculnya konflik juga jika perbedaan antarras dipertajam.
c. Konflik Antarkelas Sosial
Terjadinya kelas-kelas di masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Kesemua itu menjadi dasar penempatan seseorang dalam
kelas-kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Seseorang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar menempati posisi atas, sedangkan orang yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan berada pada posisi bawah. Dari setiap kelas mengandung hak dan kewajiban serta kepentingan yang berbeda- beda. Jika perbedaan ini tidak dapat terjembatani, maka situasi kondisi tersebut mampu memicu munculnya konflik rasial.
d. Konflik Politik Antargolongan dalam Satu Masyarakat maupun antara Negara-Negara yang Berdaulat Dunia perpolitikan pun tidak lepas dari munculnya konflik sosial. Politik adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Konflik politik terjadi karena setiap golongan di masyarakat melakukan politik yang berbeda-beda pada saat menghadapi suatu masalah yang sama. Karena perbedaan inilah, maka peluang terjadinya konflik antargolongan
terbuka lebar. Contoh rencana undang-undang pornoaksi dan pornografi sedang diulas, masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua pemikiran, sehingga terjadi pertentangan antara kelompok masyarakat yang setuju dengan kelompok yang tidak menyetujuinya. e. Konflik Bersifat Internasional
Konflik internasional biasanya terjadi karena perbedaan- perbedaan kepentingan di mana menyangkut kedaulatan negara yang saling berkonflik. Karena mencakup suatu negara, maka akibat konflik ini dirasakan oleh seluruh rakyat dalam suatu negara. Apabila kita mau merenungkan sejenak, pada umumnya konflik internasional selalu berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan pada akhirnya menimbulkan perang antarbangsa (Dahrendorf, 1986 )

## Akibat Konflik Sosial
a. Bertambahnya Solidaritas Anggota Kelompok yang Berkonflik
Jika suatu kelompok terlibat konflik dengan kelompok lain, maka solidaritas antarwarga kelompok tersebut akan meningkat dan bertambah berat. Bahkan, setiap anggota bersedia berkorban demi keutuhan kelompok dalam menghadapi tantangan dari luar.
b. Jika Konflik Terjadi pada Tubuh Suatu Kelompok maka akan Menjadikan Keretakan dan Keguncangan dalam Kelompok Tersebut Visi dan misi dalam kelompok menjadi tidak di- pandang lagi sebagai dasar penyatuan. Setiap anggota berusaha menjatuhkan anggota lain dalam kelompok yang sama, sehingga dapat dipastikan kelompok tersebut tidak akan bertahan dalam waktu yang lama.
c. Berubahnya Kepribadian Individu
Dalam konflik sosial biasanya membentuk opini yang berbeda, misalnya orang yang setuju dan mendukung konflik, ada pula yang menaruh simpati kepada kedua belah pihak, ada pribadi-pribadi yang tahan
menghadapi situasi konflik, akan tetapi ada yang merasa tertekan, sehingga menimbulkan penderitaan pada batinnya dan merupakan suatu penyiksaan mental. Keadaan ini dialami oleh orang-orang yang lama tinggal di Amerika Serikat. Sewaktu Amerika Serikat diserang mendadak oleh Jepang dalam Perang Dunia II, orang-orang Jepang yang lahir di Amerika Serikat atau yang telah lama tinggal di sana sehingga mengambil kewarganegaraan  Amerika Serikat, merasakan tekanan-tekanan tersebut. Kondisi ini mereka alami karena kebudayaan Jepang masih merupakan bagian dari hidupnya dan banyak pula saudara- nya yang tinggal di Jepang, sehingga mereka pada umumnya tidak dapat membenci Kerajaan Jepang seratus persen seperti orang- orang Amerika asli.
d. Hancurnya Harta Benda dan Jatuhnya Korban Jiwa.
Setiap konflik yang terjadi umumnya membawa kehancuran dan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak
yang berkonflik mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan pertikaian. Oleh karenanya, tidak urung segala sesuatu yang ada di sekitar menjadi bahan amukan. Peristiwa ini menyebabkan penderitaan yang berat bagi pihak- pihak yang bertikai. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa wujud nyata akibat konflik. Akomodasi, Dominasi, dan Takluknya Salah Satu Pihak. Jika setiap pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan seimbang, maka muncullah proses akomodasi. Akomodasi menunjuk pada proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Ketidakseimbangan antara kekuatan- kekuatan pihak yang mengalami konflik menyebabkan dominasi terhadap lawannya. Kedudukan pihak yang didominasi sebagai pihak yang takluk terhadap kekuasaan lawannya (Dahrendorf, 1986 )

## PEMBAHASAN
1. Analisis Intensitas Kejadian
Konflik
a. Aksi Karyawan Krakatau Steel Menuntut Kenaikan Gaji.
Terjadinya aksi unjuk rasa karyawan tetap PT. Krakatau Steel yang tergabung dalam wadah serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS). Hal ini dikarenakan adanya perubahan  upah minimum kerja di wilayah Kota Cilegon dan didorong pula belum adanya kenaikan gaji selama 6 (enam) tahun, sehingga para karyawan tetap PT. Krakatau Steel-pun menuntut kenaikan gajinya. Selain itu aksi juga dilatarbelakangi adanya kesenjangan sosial, terutama kesejahteraan antara karyawan biasa dengan karyawan level manajer tingkat menengah serta tidak adanya komunikasi yang transparan antara pihak manajemen PT. Krakatau Steel dengan karyawannya, terutama tentang profit dari hasil penjualan produksi. Apabila tidak ada kata sepakat antara pihak manajemen PT. Krakatau Steel dengan karyawan tetap, maka
dimungkinkan akan terjadi mogok kerja besar – besaran yang akan diiikuti oleh seluruh karyawan tetap PT. Krakatau Steel yang jumlahnya sekitar 5000 orang. Mencermati hal tersebut, apabila ancaman aksi mogok tersebut dilakukan, maka dikhawatirkan akan melumpuhkan seluruh aktifitas produksi PT. Krakatau Steel, yang berakibat merugikan keuangan Negara, karena PT. Krakatau Steel merupakan perusahaan BUMN.
b. Konflik Sengketa Kepemilikan
Lahan Pembangunan Pabrik Baja PT. Krakatau – Posco
Permasalahan kepemilikan lahan masyarakat yang dipakai dalam pembangunan Pelabuhan Kubangsari juga masih menyisakan masalah, karena pada saat pembangunan Pelabuhan Kubangsari oleh Pemerintah Kota Cilegon, lahan tersebut masih belum selesai, lahan tersebut belum selesai pembayaran pembayaran ganti ruginya oleh Pemkot, selanjutnya pada saat pembangunan pabrik PT. Krakatau Steel - Posco, lahan yang semula akan dibangun Pelabuhan Pemerintah Daerah, ditukar guling
dengan lahan di Krakatau Industri Estate Compleks/KIEC di belakang PT. Krakatau Daya Listrik/KDL, yang juga merupakan lahan milik masyarakat dan ahli waris Tim Lian Bien. Atas permasalahan tersebut, PT. Krakatau Steel tetap tidak akan memnbayarkan ganti rugi yang dituntut masyarakat dan PT Krakatau Steel meminta kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku. Hal ini jelas menimbulkan dampak negatif dan tentu merugikan masyarakat karena tidak ada penyelesaian secara keluarga, sementara PT Krakatau Steel dan Pemkot yang meminta masyarakat menempuh jalur hukum tentu sudah mengetahui masyarakat tidak akan mampu menempuh jalur hukum yang perlu dana yang besar.

## c. Konflik Penutupan Tempat Hiburan
Kota Cilegon sebagai kota industri, perdagangan dan jasa tidak terlepas dari keberadaan tempat hiburan, sehingga untuk mengaturnya, Pemerintah Kota Cilegon perlu membuat suatu aturan
dalam bentuk Peraturan Daerah yang tertuang dalam Perda No. 2 tahun 2003 tentang Perizinan  Penyelenggaraan Hiburan. Namun dalam perjalanannya, banyak tempat hiburan yang melakukan pelanggaran terhadap perda tersebut, diantaranya jam buka mulai pukul 18.00 s.d 00.00, banyak tempat hiburan melebihi batas waktu tersebut, menjual minuman beralkohol dan jaraknya berdekatan dengan tempat ibadah atau pendidikan, padahal paling sedikit jaraknya harus 300 meter. Melihat kondisi yang seperti itu, beberapa ormas islam, seperti NU dan Al – Khairiyah menilai Pemerintah Kota Cilegon kurang tegas dan tidak mengambil tindakan, sehingga akhirnya cara – cara pengerahan massa-lah yang lebih dikedepankan dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam kaitan itu, apabila Pemerintah Kota Cilegon tidak segera mencari solusi, maka diperkirakan aksi penolakan sepertinya akan terus berlanjut, bahkan tidak tertutup kemungkinan berkembang menjadi aksi – aksi anarkhis yang dapat mengganggu stabilitas wilayah di Kota Cilegon. Mencermati hal tersebut, kepada
DPRD dan Pemerintah Kota Cilegon segera merevisi Perda No. 2 tahun 2003 dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti ormas islam dan pengusahan tempat hiburan.

## 2. Analisa Dampak Konflik
Dalam menjelaskan dampak dari konflik sosial yang terjadi di Kota Cilegon, kami ingin menjelaskan secara simultan terkait dengan penyebab konflik, jenis konflik dan dampak dari konflik sosial itu sendiri.

## a. Dilihat dari penyebab konflik
Terkait dengan konflik Aksi Karyawan Krakatau Steel Menuntut Kenaikan Gaji dan Konflik Sengketa Kepemilikan Lahan Pembangunan Pabrik Baja PT. Krakatau – Posco , maka dilihat dari penyebab konflik termasuk dalam jenis konflik sosial yang tergolong ke dalam Bentrokan (konflik) Kepentingan. Umumnya Bentrokan (konflik) Kepentingan menunjuk keinginan atau kebutuhan akan sesuatu hal. Seorang mampu melakukan apa saja untuk mendapatkan kepentingannya guna
mencapai kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, apabila terjadi benturan antara dua kepentingan yang berbeda, dapat dipastikan munculnya konflik sosial.
Aksi Karyawan Krakatau Steel Menuntut Kenaikan Gaji merupakan konflik sosial atau benturan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Kepentingan buruh adalah mendapatkan gaji sebagaimana mestinya setiap bulannya. Namun, berkenaan dengan meruginya sebuah perusahaan maka perusahaan itu enggan memenuhi kepentingan buruh. Akibatnya, konflik baru terbentuk antara majikan dan buruh. Buruh menggelar aksi demo dan mogok kerja menuntut perusahaan tersebut. Dalam konteks tersebut antara perusahaan PT. Krakatau Steel idealnya harus bersikap transparan terhadap buruh terkait dengan produktivitas dan keuntungan dari perusahaan, dengan demikian buruh akan mengetahui secara jelas tentang kondisi dan kekuatan perusahaan di dalam memenuhi tuntutan buruh tersebut.
Sedangkan Konflik Sengketa Kepemilikan Lahan Pembangunan Pabrik Baja PT. Krakatau – Posco termasuk juga
dalam konflik (bentrokan) kepentingan. Pada satu sisi masyarakat yang notabenenya sebagai pemilik lahan, dan pada sisi lain PT Krakatau Steel – Posco sebagai pengguna lahan dalam kegiatan usaha. Konflik kepentingan tersebut akan dapat diminimalisir manakala antara masyarakat sebagai pemilik lahan dengan PT Krakatau Steel – Posco sama – sama bernegosiasi dalam mencari jalan keluar yang terbaik bagi keduanya. Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah dapat dengan menggunakan mediator yang netral, yakni dalam hal ini Pemerintah Kota Cilegon untuk memediasi kedua kepentingan tersebut. Kepentingan bagi masyarakat terkait dengan ganti rugi yang sesuai dengan NJOP tanah, sedangkan kepentingan bagi PT Krakatau Steel – Posco adalah kepastian menggunakan lahan untuk melakukan kegiatan bisnis yang aman dan menguntungkan.
Khusus terkait dengan Konflik Penutupan Tempat  Hiburan, maka dilihat dari penyebab konflik termasuk dalam jenis konflik sosial yang tergolong ke dalam karena adanya Perubahan Sosial. Adanya perubahan sosial yang
berlangsung cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di Kota Cilegon.
Hadirnya tempat – tempat hiburan di Kota Cilegon merupakan sebuah keniscayaan sebagai sebuah kota yang sedang berkembang, dimana masyarakatnya sangat heterogen. Kebutuhan akan hiburan bagi masyarakat di Kota Cilegon menjadi sebuah peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Dengan demikian, adanya kebutuhan akan hiburan ini pada akhirnya perlu disediakan oleh pihak – pihak tertentu yang ingin berusaha. Namun, dalam perkembangannya keberadaan tempat hiburan tersebut perlu diatur oleh pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan, dengan maksud kegiatan hiburan – hiburan tersebut tidak melanggar aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat di Kota Cilegon. Sebagai konsekuensi dari perubahan social masyarakat, keberadaan tempat – tempat hiburan tersebut mengundang pro dan kontra dalam masyarakat. Guna meminimalisir konflik sosial antara pengelola tempat – tempat hiburan
dengan masyarakat setempat, maka perlu adanya “kontrak sosial” yang harus dipatuhi oleh pengelola tempat hiburan. Kontrak sosial tersebut dibuat dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait antara lain: pihak masyarakat, anggota DPRD, pejabat Pemkot yang berwenang, dan pengelola hiburan itu sendiri. Adanya kontrak sosial tersebut harus dipatuhi oleh pengelola hiburan, ketika pengelola hiburan tidak mematuhi kontrak sosial tersebut maka konsekuensinya adalah tempat – tempat hiburan tersebut harus dibubarkan.

## b. Dilihat dari Jenis  konflik
Ketiga jenis konflik sosial yang tergolong besar di atas, dilihat dari jenis konfliknya termasuk dalam jenis  Konflik Antar Kelas Sosial . Secara teoritis, terjadinya kelas-kelas di masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Kesemua itu menjadi dasar penempatan seseorang dalam kelas-kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Seseorang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar
menempati posisi atas, sedangkan orang yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan berada pada posisi bawah. Dari setiap kelas mengandung hak dan kewajiban serta ke- pentingan yang berbeda-beda. Jika perbedaan ini tidak dapat terjembatani, maka situasi kondisi tersebut mampu memicu munculnya konflik rasial.
Konflik sosial dalam bentuk Aksi Karyawan PT Krakatau Steel Menuntut Kenaikan Gaji adalah merupakan konflik antar kelas sosial yaitu antara buruh sebagai pekerja dengan pengelola perusahaan PT Krakatau Steel sebagai pemilik modal. Dalam beberapa kasus antar kelas sosial tersebut menunjukkan buruh selalu diposisikan sebagai pihak yang lemah, sedangkan pihak direksi dan pengelola perusahaan diposisikan sebagai pihak yang kuat. Solusi terbaik dalam kasus ini adalah bagaimana meminimalisir gap yang besar antara buruh di PT Krakatau Steel dan pihak direksi atau pengelola dengan cara bagaimana meningkatkan kesejahteraan para buruhnya. Peningkatan kesejahteraan buruhnya ini tidak harus dilakukan secara
seketika, melainkan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan.
Konflik sosial dalam bentuk Konflik Sengketa Kepemilikan Lahan Pembangunan Pabrik Baja PT. Krakatau – Posco adalah merupakan konflik antar kelas sosial yaitu antara masyarakat sebagai pemilik lahan dengan perusahaan PT Krakatau Steel – Posco  sebagai pemilik modal yang menggunakan lahan.Dalam beberapa kasus, pemilik lahan selalu dikalahkan oleh korporat sebagai pemilik modal yang menggunakan lahan.
Konflik sosial dalam bentuk Konflik Penutupan Tempat  Hiburan adalah merupakan konflik antar kelas sosial yaitu antara masyarakat sebagai pihak yang berada di sekitas tempat hiburan dengan pengelola hiburan sebagai pemilik modal yang mengelola tempat – tempat hiburan tersebut. Dalam beberapa kasus, masyarakat umum sering dirugikan dengan keberadaan tempat – tempat hiburan tersebut. Hal yang perlu dibatasi adalah jangan sampai para pengelola hiburan memiliki akses yang besar dan
dibackup oleh kekuatan tertentu sehingga segala bentuk pelanggaran yang merugikan masyarakat umum terus menerus dipelihara.

## c. Dilihat dari dampak/akibat dari konflik sosial
Terkait dengan konflik Aksi Karyawan Krakatau Steel Menuntut Kenaikan Gaji dan Konflik Sengketa Kepemilikan Lahan Pembangunan Pabrik Baja PT. Krakatau – Posco , memiliki dampak adanya Akomodasi, Dominasi, dan Takluknya Salah Satu Pihak. Jika setiap pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan seimbang, maka muncullah proses akomodasi. Akomodasi menunjuk pada proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Ketidakseimbangan antara kekuatan-kekuatan pihak yang mengalami konflik menyebabkan dominasi terhadap lawannya. Kedudukan pihak yang
didominasi sebagai pihak yang takluk terhadap kekuasaan lawannya.
Sedangkan konflik sosial dalam
bentuk Konflik Penutupan Tempat Hiburan akan mengakibatkan hancurnya Harta Benda dan Jatuhnya Korban Jiwa. Pada konflik ini pada akhirnya akan membawa kehancuran dan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak yang berkonflik mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan pertikaian. Oleh karenanya, tidak urung segala sesuatu yang ada di sekitar menjadi bahan amukan. Peristiwa ini menyebabkan penderitaan yang berat bagi pihak- pihak yang bertikai. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa wujud nyata akibat konflik.

## 3. Analisa Potensi Konflik dan Pembangunan Perdamaian
Potensi konflik yang terjadi di Kota Cilegon terbagi ke dalam dua kategori: (1) Potensi Konflik sosial sebagai dampak dari konflik besar yang terjadi sebelumnya; (2) Potensi konflik sosial laten yang potensial untuk muncul.
Pertama , potensi konflik sosial sebagai dampak dari konflik besar yang terjadi sebelumnya, misalnya potensi konflik susulan dari ketiga konflik sosial yang dijelaskan di atas, yakni : 1) Aksi Karyawan Krakatau Steel Menuntut Kenaikan Gaji; 2) Konflik Sengketa Kepemilikan Lahan Pembangunan Pabrik Baja PT. Krakatau – Posco; dan 3) Konflik Penutupan Tempat  Hiburan. Ketiga konflik sosial di atas masih menyimpan konflik susulan yang akan muncul. Adanya ketidakpuasan dari kalangan buruh PT Krakatau Steel, masyarakat sebagai pemilik lahan PT Krakatau Steel – Posco, dan sebagian masyarakat yang berada di sekitar tempat – tempat hiburan di Kota Cilegon. Artinya bahwa ketiga konflik sosial di atas akan menyimpan potensi konflik yang akan lebih besar yang akan terjadi pada masa – masa yang akan datang.
Kedua, sedangkan potensi konflik sosial laten yang potensial untuk mencul antara lain : (1) Dikhawatirkan adanya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat terhadap Keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Cilegon
yang berlokasi di Jl. Sastradikarta No. 149 (belakang SMK 17 Cilegon) Link. Jombangkali Kel. Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon. Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Cilegon dengan pimpinan Ahmad Ali, jumlah anggotanya mencapai kurang lebih 100 orang. Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Serang selalu mengikuti kegiatan di JAI Kota Cilegon. Selama ini warga di sekitar masjid Darunnajah tidak mempermasalahkan keberadaan JAI. Hal yang dikhawatirkan adalah adanya Rencana FPI yang akan dibentuk di Kota Cilegon, sehingga perlu diantisipasi adanya gesekan dan penolakan terhadap keberadaan JAI Kota Cilegon; (2) Keberadaan tempat tinggal yang dijadikan sebagai tempat ibadah, dikhawatirkan terdapat gesekan dengan masyarakat terkait dengan resistensi dari masyarakat.
Beberapa upaya preventif yang perlu dilakukan adalah adanya koordinasi yang intensif antara pejabat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk sama – sama menjaga agar tidak terjadi konflik dalam bentuk
penolakan dari masyarakat terkait dengan keberadaan JAI dan rumah yang dijadikan sebagai tempat peribadatan. Bagi kelompok JAI maupun pimpinan jemaat untuk tidak menonjolkan diri ( show of force ) dalam kegiatan keagamaannya yang justru akan memancing dan memicu konflik sosial dari masyarakat.

## 4. Peta Rawan Konflik Sosial
Keberadaan peta rawan konflik sosial merupakan sesuatu yang urgen guna lebih memudahkan bagi pengambil kebijakan dalam membuat program antisipasi dalam menangani konflik sosial maupun potensi konflik yang akan muncul   pada masa yang akan datang.
Melihat beberapa kasus konflik sosial yang terjadi di Kota Cilegon, maka
beberapa wilayah kecamatan yang tergolong rawan konflik sosial berada di beberapa wilayah antara lain : (1) Kasus Aksi Karyawan Krakatau Steel Menuntut Kenaikan Gaji berlokasi di Kecamatan Citangkil, (2) Konflik Sengketa Kepemilikan Lahan Pembangunan Pabrik Baja PT. Krakatau – Posco berlokasi di Kecamatan Ciwandan, dan (3) Konflik Penutupan Tempat  Hiburan sebagian besar berlokasi di Kecamatan Cibeber, dan (4) Konflik penolakan terhadap aktivitas keagamaan sebagian besar berlokasi di Kecamatan Jombang. Secara lebih jelas peta rawan konflik di Kota Cilegon dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

## Gambar 1. Peta Rawan Konflik Sosial di Kota Cilegon

## B. Kesimpulan
Dari hasil kajian dan analisis di atas, dapat dibuat beberapa kesimpulan antara lain:
1. Konflik sosial  potensial dan memiliki intensitas sosial yang relatif tinggi di Kota Cilegon adalah pada bidang perburuhan dan ketenagakerjaan, sengketa kepemilikan lahan, dan penolakan terhadap aktivitas hiburan, sedangkan potensi konflik sosial
lainnya yang berhubungan aktivitas keagamaan.
2. Beberapa konflik sosial yang tergolong besar di Kota Cilegon yang dapat dipetakan antara lain: Aksi Karyawan PT Krakatau Steel Menuntut Kenaikan Gaji, Konflik Sengketa Kepemilikan Lahan Pembangunan Pabrik Baja PT. Krakatau – Posco, dan Konflik Penutupan Tempat  Hiburan.
3. Potensi konflik yang terjadi di Kota
Cilegon terbagi ke dalam dua kategori: Potensi Konflik sosial sebagai dampak dari konflik besar yang terjadi sebelumnya; dan Potensi konflik sosial laten yang potensial untuk muncul pada masa yang akan datang.
4. Potensi konflik sosial sebagai dampak dari konflik besar yang terjadi sebelumnya merupakan potensi konflik susulan sebagai dampak dari ketiga konflik sosial yang terjadi, yakni : 1) Aksi Karyawan Krakatau Steel Menuntut Kenaikan Gaji; 2) Konflik Sengketa Kepemilikan Lahan Pembangunan Pabrik Baja PT. Krakatau – Posco; dan 3) Konflik Penutupan Tempat  Hiburan.
5. Potensi konflik sosial laten yang potensial  untuk  mencul  antara  lain  : (1) Dikhawatirkan adanya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat terhadap Keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan (2) Keberadaan tempat tinggal yang dijadikan sebagai tempat ibadah, dikhawatirkan terdapat gesekan
dengan masyarakat terkait dengan resistensi dari masyarakat.

## C. Saran
Dari beberapa kesimpulan yang dihasilkan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat direkomendasikan yang terdiri dari:
1. Melakukan sosialisasi dini dan penyuluhan terhadap pihak – pihak yang sudah teridentifikasi berkonflik seperti para buruh dan pemilik perusahaan, para pemilik lahan dan pengguna lahan, dan pengelola tempat – tempat hiburan mengenai aturan – aturan Negara dan daerah yang harus dipatuhi bersama
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat, tokoh daerah, tokoh pemuda dan beberapa pihak terkait melalui pertemuan yang rutin dalam mengantisipasi munculnya konflik sosial di Kota Cilegon.
3. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat umum di Kota Cilegon mengenai bahaya konflik sosial bagi Negara kesatuan
Republik Indonesia, khususnya bagi stabilitas di Kota Cilegon
4. Melakukan relokasi dalam bentuk pemisahan antara pihak – pihak yang berkonflik agar tidak terjadi benturan fisik yang lebih besar
5. Melakukan mediasi diantara pihak – pihak yang berkonflik untuk mencari solusi dan jalan keluar dari konflik
sosial yang telah terjadi
6. Memberikan sanksi yang tegas kepada pihak – pihak yang berkonflik khususnya yang melanggar aturan Negara dan aturan daerah yang telah dikeluarkan.
7. Melakukan evaluasi dan kajian kembali terhadap segala bentuk kebijakan dan aturan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan, kepemilikan lahan, pembebasan lahan untuk kegiatan usaha, pengelolaan tempat hiburan, dan beberapa kegiatan keagamaan di Kota Cilegon
8. Melakukan research (kajian) lanjutan di dalam memetakan konflik sosial
dan menyempurnakan beberapa solusi dalam penanganan konflik sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahrendorf, Ralf, 1986. Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis Kritik . Jakarta:  CV  Rajawali Press.
Furnifall, 1967. Netherlands india: A Study of Plural Economy. Cambridge University Press.
Minnery, John R. 1986. Conflict Management in Urban Planning . Hampshire,  Gower Publishing Company Limited.
Soedjono. 2002. Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan. Sinar Baru. Bandung.
Soekanto Soerjono. 1989. Sosiologi Suatu Pengantar . Rajawali Pers. Jakarta