A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 06 N O . 02 (2020) 90-111
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur
(The supervision of the Banda Aceh City Government in Control of Underage Beggars)
Bobby Rahman 1 , Rudi Kurniawan 2 , Rizki Utami* 2 , Zamzami Zainuddin 2
1 Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 24353, Aceh
2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Lhokseumawe, 24352, Aceh

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: February 20, 2020 Revised: April 12, 2020 Accepted: June 17, 2020 Available online: October 04, 2020
This research discusses the proliferation of underage beggars in  Banda  Aceh,  the  capital  of  the  Aceh  province,  Indonesia. This case confronts the local law, namely Qanun No. 11 of 2013 articles 45 and paragraphs 46. The focus of this study was to identify the effectiveness of direct and indirect monitoring and inspecting of underage beggars in this capital city, and at the same  time  to  observe  the  obstacles  encountered  in  handling this  issue.  A  qualitative  method  was  employed  in  collecting the data through observation, interviews, and documentation. The  result  of  the  investigation  affirmed  that  the  obstacle  in overcoming  beggars  is  the  unavailability  of  social rehabilitation  centers.  Besides,  beggars  who  are  caught  are only  managed  after  they  are  released,  then  they  repeat  their actions because they are constrained by their daily needs. The patrol  work  carried  out  by  the  Office  of  Social  Affairs  often battled with resistance, such as when they rebelled and tried to escape in order to be caught by the officers. Most beggars in the capital city of Aceh are categorized as children and elderly people so that when conducting training, it is difficult to give punishment  like  to  other  beggars.  Furthermore,  the  minimal budget  provided  by  the  government  to  curb  beggars  also becomes  a  challenge,  especially  to  control  underage  beggars with routine patrols.
K EYWORDS
Underage Beggars, Children Beggars, Supervision, Local Government Control, Qanun No. 11, 2013
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Rahman, B., Kurniawan, R., Utami R., & Zainuddin, Z. (2020). Pengawasan, Penertiban, Pengemis, Banda  Aceh, Peraturan Daerah, Asia-Pacific Journal of Public Policy , 6 (2), 90-111.

## PENDAHULUAN
Indonesia sangat dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, namun hal  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  kondisi  masyarakatnya  yang  memiliki  taraf  hidup  yang kurang  mencukupi  dan  memadai. Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  banyaknya  masyarakat  kurang mampu  yang  terlepas  dari  perhatian  pemerintah  dalam  mengentaskan  kemisikinan  di  Indonesia (Ras, 2016). Dewasa ini, kemiskinan menjadi tugas yang harus difokuskan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemisikinan. Banyak sekali masalah yang harus diselesaikan dalam penaggulangan kemiskinan  di  Indonesia  karena  berkaitan  langsung  dengan  aspek  ekonomi,  budaya,  sosial,  dan aspek lain yang menjadi indikator kemiskinan (Khomsan, Dharmawan, Sukandar, & Syarief, 2015). Dalam beberapa tahun ini, bertambahnya penduduk yang memiliki kategori usia kerja di Indonesia tidak sebanding dengan pertambahan kesempatan atau peluang kerja (Ferezagia, 2018). Akibatnya, jumlah penduduk usia kerja yang tidak mendapat pekerjaan meningkat dengan pesat.
Kota-kota besar yang dianggap dapat memenuhi tuntuan hidup mereka, seolah memiliki daya tarik  tersendiri  bagi  penduduk  yang  tinggal  di  daerah  pedesaan  untuk  melakukan  urbanisasi (Samputra  &  Munandar,  2019).  Setiap  warga  masyarakat  pasti  sangat  mendambakan  kehidupan yang sejahtera. Berbagai cara dan upaya dilakukan agar dapat meminimalisir fenomena kemiskinan yang semakin terus berimbas pada menurunnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Carter, et al. (2018)  berpendapat  bahwa  masalah  dalam  kehidupan  sosial  merupakan  suatu  kondisi  yang bertentangan  dengan  suatu  nilai  positif  yang  sesuai  dengan  norma  tertentu  serta  bagaimana bersama-sama mengubah kondisi tersebut agar menjadi lebih baik.
Berbagai usaha dan tindakan dilakukan dengan harapan agar masyarakat memiliki kehidupan yang  lebih  baik  dan  layak  dalam  menjalani  kehidupan,  namun hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan harapan  dan  keinginan  mereka  karena  masih  ada  yang  belum  mendapatkan  hasil  seperti  yang diharapkan  dan  tetap  dalam  kondisi  miskin  atau  kurang  mampu  sehingga  mendorong  mereka menjadi pengemis, gelandangan dan lain sebagainya (Graham & Grisard, 2019).
Pengemis di bawah umur merupakan salah contoh satu pihak yang kerap terkena imbas dari diterapkannya  peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang  penataan  kota  (Zamharira  &  Arantika, 2018).  Adapun  salah  satu  dari  mekanisme  kebijakan  tersebut  adalah  pembangunan  panti  sosial. Panti sosial yang bangun dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai tempat penampung bagi para  gelandangan  dan  pengemis  di  bawah  umur  namun,  efektivitasnya  tersebut  masih  dirasa kurang tepat (Murni, 2018). Dalam praktek kehidupan sehari-hari, pembinaan sosial yang dilakukan terhadap  gelandangan  dan  pengemis  di  bawah umur  adalah  dengan  membawa  mereka  ke  panti sosial, dan hanya untuk di data. Setelah itu dilepas dan kembali lagi menghiasi jalanan, sepanjang perempatan  lampu  merah,  bus,  tempat  ibadah,  tempat  wisata  dan  tempat  keramaian  lainnya (Sridiyatmika,  2018).  Jumlah  gelandangan  dan  pengemis  di  bawah  umur  di  kota-kota  semakin meningkat, tidak terkecuali di Kota Banda Aceh (Zamharira & Arantika, 2018), padahal pemberian sanksi telah diatur dalam Pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP dan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 505 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum dengan ketentuan bahwa dalam pasal 504 yang berbunyi:
1. Barang  siapa  mengemis  di  muka  umum,  diancam  karena  melakukan  pengemisan  dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2. Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
Berdasarkan  aturan hukum  tersebut,  dapat  dikatakan  mengemis  merupkan  suatu larangan dan pelanggaran dalam kehidupan sosial karena bersifat mengganggu kebebasan orang lain. Ruslan selaku  Ketua  Fraksi  Demokrat  di  Kota  Banda  Aceh  membuat  wacana  agar  merumuskan  atau membuat  qanun  mngenai  penanggulangan  pengemis  di  bawah  umur  dan  gelandangan  sebagai hukum untuk proteksi menanggulangi permasalahan ini.
Fenomena  sosial  pengemis  di  bawah  umur  di  Kota  Banda  Aceh  semakin  marak  dimana mereka melakukan berbagai cara untuk mengemis, mulai dari berpura-pura cacat sampai membawa bayi  atau  anak  balita  (Zamharira & Arantika,  2018).  Tidak hanya  orang dewasa  dan  yang  sudah berumur saja menjadi pengemis, banyak juga anak di bawah umur yang ikut menjadi pengemis baik karena  keinginan  sendiri  atau  dorongan  dari  orang  lain. Dapat  kita  bedakan  antara  pengemis  di bawah umur anak-anak dengan anak jalanan, dimana menurut Departemen Sosial RI (2019), anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari  di  jalanan,  baik  untuk  mencari  nafkah  atau  berkeliaran  di  jalan  dan  tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan pengemis di bawah umur adalah anak berusia 5-18 tahun yang meminta- minta dimuka umum dengan mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
Fenomena  pengemis  anak-anak  di  bawah  umur  tersebut  menyimpang  dari  hak  anak sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dalam  Bab  3  tentanng  hak  dan  kewajiban  anak,  pasal  9  butir  1  bahwa  setiap  anak  berhak memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya.  Bukan  hanya  pendidikan  saja  yang  harus didapatkan  oleh  anak  melainkan  juga  hak  lainnya  seperti  yang  tertulis  pada  pasal  11  dimana disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan  anak  yang  sebaya,  bermain,  berekreasi,  dan  berkreasi  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan tingkat kecerdasannya.
Pengemis  adalah  pekerjaan  yang  kurang  baik,  namun  permasalahan  perekonomian  yang kurang baik membuat mereka tidak memiliki pilihan lain, di tambah tidak ada keahlian lain yang dimiliki ( hard dan soft skills ). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti pengemis di bawah umur yang masih berkeliaran di tempat umum di Kota Banda Aceh mempunyai titik-titik tempat dimana mereka melakukan  aktifitas mengemis, seperti di lampu merah, halte, pasar, perumahan dan  bahkan  sampai  ke  dalam  cafe  dan  restoran.  Hal  ini  bertentangan  dengan  Undang-Undang, Qanun Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh dimana kehadiran pengemis telah meresahkan warga, karena kebanyakan dari mereka masih di bawah umur yang bahkan meminta-minta dengan memaksa.  Hal  inilah  yang  membuat  masyarakat  merasa  kehadiran  pengemis  di  bawah  umur  di Kota Banda Aceh sangatlah meresahkan serta tidak indah untuk dipandang dan membuat sebuah Kota menjadi kumuh.
Dalam Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 pasal 45 dan 46 ayat 1 dimana pemerintah Aceh dan Pemkab  kabupaten/kota  berkewajiban  menyelenggarakan  penyelengaraan  kesejahteraan  sosial untuk  meningkatkan  kehidupan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  gelandang  dan  pengemis. Dalam  menangani  pengemis  di  bawah  umur,  hal  yang  dilakukan  pemerintah  Kota  Banda  Aceh adalah dengan cara menginstruksikan Dinas Satpol PP merazia semua pengemis di bawah umur, setelah  mendapat  pengemis  di  bawah  umur  lalu  di  serahkan  pada  Dinas  Sosial  dengan  tujuan diberikan  pengarahan  hingga  rehabilitasi.  Kebijakan  dan  instruksi  ini  dilakukan  dalam  rangka meminimalisir  atau  menghilangkan  pengemis  di  bawah  umur  di  Kota  Banda  Aceh  dengan  cara memberikan kesadaran sosial (Zamharira & Arantika, 2018).
Faktanya,  penanganan  masalah  kesejahteraan  sosial  dalam  masyarakat  menjadi  masalah klasik yang sulit ditemukan solusinya, hal ini terlihat banyaknya ditemukan pengemis di bawah umur, seperti di pinggir jalan atau taman kota, pertokoan dan tempat umum berkumpulnya banyak orang (Darmayasa, Dewi, & Widyantara, 2020). Seyogianya, banyaknya pengemis di bawah umur harus segera diantisipasi oleh pemerintahan Kota Banda Aceh karena  dapat menimbulkan kesan mirisnya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan atau tingkat kesejahteraan yang rendah. Dari fenomena ini, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani penertiban pengemis di bawah umur.
Selanjutnya,  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam  meningkatkan  kinerjanya  mengatasi permasalahan penertiban pengemis telah melakukan beberapa langkah, antara lain:
1. Pengalokasian dana APBD semaksimal mungkin.
2. Mempertegas  sanksi  diberikan  kepada  gelandangan  dan  pengemis  yang  melakukan aktivitasnya di daerah Kota Banda Aceh.
3. Memberikan pelatihan atau keterampilan agar memiliki skill.
4. Menyebarkan himbuan larangan mengemis dan menyediakan nomor kontak untuk keluhan karena gangguan pengemis.
Namun dalam penanggulangan permasalahan ini, Dinas Sosial Kota Banda Aceh masih belum melaksanakan kewenangannya secara efektif yang disebabkan oleh beberapa hambatan, salah satunya adalah  kurangnya  dukungan  dana/anggaran  dari  APBD  yang  diterima  pertahun,  selain  itu  juga lemahnya  sanksi  yang  diberikan  sehingga  tidak  mampu  membuat  efek  jera  bagi  gelandangan  dan pengemis,  padahal  dari  Dinas  Sosial  Aceh,  setiap  individu  gelandangan  dan  pengemis  dan  PMKS lainnya diberi Usaha Ekonomi Produkti (UEP) untuk memulai usaha setelah pembinaan, yang dana UEP itu berasal dari Kementrian Sosial.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimanakah  pengawasan  Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh  dalam  penertiban  pengemis  di bawah umur di Kota Banda Aceh?
2. Apa yang menyebabkan jumlah pengemis terus meningkat di Kota Banda Aceh?

## FOKUS PENELITIAN
Adapun  fokus  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  dan  memahami  ruang  lingkup permasalahan dalam penelitian yaitu:
1. Pengawasan  Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh  dalam  penertiban  pengemis  di  bawah  umur  di bawah umur pada Kota Banda Aceh akan difokuskan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung.
2. Hambatan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penertiban pengemis di bawah umur pada Kota Banda Aceh akan difokuskan dengan factor internal dan eksternal.

## TUJUAN PENELITIAN
Penulis ingin mencapai beberapa tujuan antara lain:
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penertiban atau menanggulangi pengemis di bawah umur.
2. Untuk  mengetahui  faktor  yang  mempengaruhi  pengawasan  Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh dalam penertiban atau menanggulangi pengemis di bawa humur.

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut  Utama  dan  SH  (2014)  serta  Widanarto  (2012),  pada  dasarnya  ada  beberapa  jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:
1. Pengawasan Internal Dan Eksternal
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ini dilakukan sesering mungkin dan  dilakukan  secara  langsung  (built  in  control)  atau  dapat  dilakukan  oleh  inspektorat  jenderal terkait  di  setiap  wilayah  yang  diperlukan.  Pengawasan  eksternal  adalah  pemeriksaan  yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada diluar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia  adalah  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  (BPK),  yang  merupakan  lembaga  tinggi  Negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.

## 2. Pengawasan Preventif dan Represif
Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, " pengawasan yang dilakukan terhadap suatu  kegiatan  sebelum  kegiatan  itu  dilaksanakan,  sehingga  dapat  mencegah  terjadinya penyimpangan".  Di  sisi  lain,  pengawasan  repsetif  adalah  "pengawasan  yang  dilakukan  terhadap suatu  kegiatan  setelah  kegiatan  itu  dilakukan".  Pengawasan  model  in  lazimnya  dilakukan  pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah  itu,  dilakukan  pemeriksaan  dan  pengawasannya  untuk  mengetahui  kemungkinan terjadinya penyimpangan.
3. Pengawasan Aktif dan Pasif
Pengawasan  dekat  (aktif)  dilakukan  sebagai  bentuk  "pengawasan  yang  dilaksanakan  di ternpat kegiatan yang bersangkutan". Pada dasarnya, pengawasan dengan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah "penegluaran yang diperiksa apakah telah mengikuti peraturan yang diterapkan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya". Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid)
adalah  pemeriksaan  terhadap  pengeluaran  apakah  telah  memenuhi  prinsip  ekonomi,  yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

## 4. Pengawasan Kebenaran Formil dan Kebenaran Materil
Dalam  kaitannya  dengan  penyelenggaraan  Negara,  pengawasan  ditujukan  untuk menghindari terjadiny "korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran Negara yang tertuju pada  aparatur  atau  pegawai  negeri".  Dengan  dijalankannya  pengawasan  tersebut  diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan Negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

## Faktor-faktor penghambat pengawasan
Kenyataan  dan  fakta  di  dalam  pengawasan  selalu  terjadi  masalah,  Sakban,  Nurmal,  dan Ridwan (2019) menjelaskan faktor-faktor penghambat pengawasan diantaranya adalah:
1. Sumber Daya Manusia
Baik  buruknya  suatu  pelayanan  tergantung  pada  sumber  daya  manusianya  dalam memberikan pelayanan, jika ingin memperbaiki suatu pengawasan maka perlunya tenaga operasional yang sesuai berkompetensi dalam suatu kinerjanya.
2. Sarana dan Prasarana Yang Sangat Terbatas
Sarana dan prasarana yang terbatas akan berdampak terhadap pelayanan dan pengawasan, sarana dan prasarana berfungsi untuk melakukan upaya dasar atau upaya sebagai penunjang, maka dalam pengawasan diperlukan peningkatan dan penambahan kelengkapan.
3. Penerapan Budaya Kerja dari Aparatur yang Masih Kurang
Budaya kerja merupakan cara pandang seseorang terhadap bidang kerja yang ditekuninya dan prinsip-prinsip moral yang dimilikinya yang menimbulkan keyakinan yang kuat atas dasar nilai-nilai yang  diyakini,  memiliki  semangat  yang  tinggi  dan  sungguh-sungguh  untuk  mewujudkan  prestasi kerja  yang  baik.  Pengembangan  budaya  kerja  diarahkan  untuk  meningkatkan  produktifitas  dan kinerja pemerintah melalui pembinaan aparatur Negara untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Dalam  hal  ini  aparatur  Negara  sebagai  pelayanan  masyarakat  yang  baik  harus  berorientasi  pada pelayanan masyarakat, mengembangkan profesionalisme, membangun jiwa dan semangat melayani, memberikan insentif dan menumbuhkan budaya malu.
4. Belum Adanya Tempat Pengaduan yang Jelas
Dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  diperlukan  sarana  tempat  pengaduan  dalam memberikan  suatu  pelayanan.  Karena  untuk  menentukan  suatu  kepuasan  pelanggan  harus  ada penilaian dari masyarakat yang nantinya dapat dijadikan tolak ukur kinerja masing-masing instansi.
Dari definisi-definisi di atas dapat di ketahui bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi dari manajemen,  maka  dalam  kata  lain  pengawasan  adalah  proses  untuk  memastikan  bahwa  segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan terdiri dari berbagai bentuk  yaitu:  pengawasan  langsung  pengawasan  formal,  pengawasan  informal,  pengawasan administrasi, pengawasan teknis (Sakban et al., 2019; Utama & SH, 2014; Widanarto, 2012). Dari semua bentuk  pengawasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  melakukan  pengawasan  untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan melihat sejuah mana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan suatu program.

## Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Pengemis
Upaya  atau  penangan  yang  dilakukan  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  untuk  menyelesaikan permasalahan pengemis melalui Dinas Sosial serta dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan yang lainnya, memiliki sebuah tindakan terhadap pengemis (Zamharira & Arantika, 2018). Hal ini dilakukan guna mentertibkan serta mengamankan kota Banda Aceh, serta membimbing dan mengarahkan  para  pengemis  untuk  lebih  baik  lagi  dan  lebih  layak  dalam  berkehidupan bermasyarakat,  serta  memasyarakatkan  kembali  para  gelandangan  dan  pengemis  untuk  menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri serta memungkinkan pengembangan kemampuan untuk mencapai taraf kehidupan dan penghidupan yang sesuai harkat dan martabat manusia (Qonita, & Dahlia, 2019). Selain itu, hal ini juga bertujuan agar tidak terjadi penggelandangan dan pengemisan, juga mencegah pengaruh buruk yang terjadi nantinya dalam masyarakat (Elanda & Jamal, 2018).
Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial bidang Rehabilitasi Sosial melakukan giat penjangkauan dan pengamanan terhadap Gelandangan dan Pengemis di seputaran wanmg kopi dan cafe dalam wilayah Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti himbauan  Walikota  Banda  Aceh  melalui  Peraturan  Walikota  Nomor  7  Tahun  2018  tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial Lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh, (Dinas Sosial Kora Banda Aceh, 2019), yaitu:
1. Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan pengemis.
2. Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis.
3. Setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis.

## METODE
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh  yang  berlokasi  di  Jalan  Residen Danubroto No. 2 Geuceu Komplek. Lokasi ini dipilih berdasarkan permasalahan masih terdapatnya sejumlah pengemis di bawah umur yang mengabaikan Peraturan Pemerintah (Dinas Sosial Kota Banda Aceh).  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  "pendekatan  kualitatif". Sumber data utama adalah pernyataan seseorang baik lisan maupun tertulis, serta aktivitas manusia yang  diobservasi  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  (Semiawan,  2010).  Pertimbangan pilihnya  pendekatan  kualitatif  tersebut  dikarenakan  masalah  yang  akan  diteliti  bersifat  kompleks, dinamis, dan bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam mengenai pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani penegemis di bawah umur di Kota Banda Aceh.

## Informan Penelitian
Informan  adalah  orang-orang  yang  dapat  memberi  informasi  atau  data    terkait  dengan masalah  dan    fokus    penelitian  pengawasan  Dinas    Sosial    Kota  Banda    Aceh  dalam  menangani penegemis di bawah umur di  Kota Banda  Aceh.  Informan yang telah   ditetapkan  dalam penelitian ini  ditentukan    menggunakan    "teknik purposive "    yaitu  pengambilan    sumber    data      dengan pertimbangan  tertentu,  memilih  orang  yang dianggap paham terhadap masa1ah yang  akan  diteliti (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016).

## Data dan Sumber Data
Data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data  primer dan data sekunder:
1. Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  berupa  transkip  wawancara  dengan informan, pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pengawasan pengemis di  bawah umur Kota Banda Aceh.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti karya tulis orang lain, jurnal,  dan  melalui  observasi.  Sumber  data  primer  yang  peneliti  akan  kumpulkan  diperoleh langsung dari hasil wawancara tentang pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data  yang digunakan peneliti yaitu :
1. Wawancara ,  teknik  wawancara  merupakan  cara  untuk  mendapatkan  data  dari  suatu penelitian  dengan  menanyakan  langsung  pada  responden  terkait  atau  dengan  cara menggunakan  sistem komunikasi lainnya, seperti dengan  menggunakan telepon, video  atau audio visual (Qu & Dumay, 2011). Penulis  dalam   hal   ini   menggunakan  wawancara  tidak berstruktur  dan  mendalam.  Wawancara  mendalam  adalah  wawancara  dengan  tujuan mendapatkan informasi yang detail dan  terperinci hingga mendapat pengertian pemahaman yang  kompleks dan tepat tujuan  pada informan penelitian (Legard, Keegan, & Ward, 2003). Pertanyaan yang diajukan dapat terfokus ataupun bebas. Wawancara tidak  terstruktur dan mendalam yang dilakukan  dengan   mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan pengawasan Dinas Sosial  Kota Banda  Aceh  terhadap pengemis di bawah umur di bawah umur Kota Banda Aceh.
2. Observasi .  Penelitian  ini    juga  menggunakan  teknik  observasi.  Suatu  observasi  disebut observasi partisipan jika orang yang  mengadakan observasi (observer) turut ambil  bagian dalam perikehidupan observer (Frasso, Keddem, & Golinkoff, 2018).  Jenis  teknik  observasi partisipan umumnya digunakan orang untuk penelitian yang  bersifat  eksploratif.

## Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh direduksi untuk menghasilkan kesimpulan dari verifikasi data tersebut. Setelah semua data dikumpulkan, data disusun berdasarkan reduksi data yang diinginkan sehingga dilanjutkan  dengan  penyusunan  sajian  data  yang  berupa  cerita  sistematis,  selanjutnya  menarik kesimpulan  dari  data  tersebut  dengan  cara  memverifikasi  kembali  (Sgier,  2012).  Jika  hasil  dari pengumpulan data tersebut kurang atau tidak memuaskan, maka dilakukan Kembali pengumpulan data yang lebih mendalam dan komprehensif. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan hingga mencapai kesimpulan hasil yang diinginkan dan mewakili penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  memberikan  gambaran  yang  dijabarkan  secara  konkrit  sehingga menghasilkan  deskripsi  sesuai  dengan  fokus  dan  tujuan  penelitian  tentang  penertiban  pengemis bawah  umur  di  Kota  Banda  Aceh.  Disini  penulis  menguraikan  secara  rinci  hasil  penelitian  dan pembahasan  penelitian,  dengan  cara  mengumpulkan  data  melalui  wawancara  dan  observasi
kemudian  menganalisanya.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mewawancarai beberapa  orang  pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan beberapa orang pengemis di bawah umur serta tokoh masyarakat Kota Banda Aceh.
Untuk  mendapatkan  data  bagaimana  strategi  Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh  dalam penertiban pengemis di bawah umur, penulis juga melakukan observasi di lokasi penelitian dengan berpedoman  kepada  pemberi  sumbangan  saat  berinteraksi  dengan  pengemis  di  seputaran persimpangan jalan, cafe dan tempat-tempat umum lainya yang berada di Kota Banda Aceh, karena salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  tumbuhnya  pengemis  di  Kota  Banda  Aceh  adalah  karena umumnya  masyarakat  masih  memberi  atau  melayani  pengemis.  Hal  ini  merupakan  salah  satu masalah  sosial  yang  harus  mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah  serta  memerlukan  sesuatu penanganan yang cukup serius oleh pemerintah kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial.

## Gambaran Umum Kota Banda Aceh
Secara astronomis Kota Banda Aceh terletak antara 05016'15" - 05036'16" Lintang Utara dan 95022'55" Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Secara geografis Kota Banda Aceh terletak di antara: Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah selatan, Samudera Hindia  di  sebelah  barat  dan  Kabupaten  Aceh  Besar  di  sebelah  timur.  Jika  diperhatikan  letak geografisnya tersebut, Kota Banda Aceh berada di ujung utara pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah  paling  barat  dari  pulau  Sumatera.  Dilihat  dari  segi  permukaantanahnya,  wilayah  Kota Banda Aceh rata-rata berada di ketinggian 0.08 meter dari atas permukaan laut (BPS Banda Aceh, 2019).
Secara  demografis,  penduduk  kota  Banda  Aceh  pada  tahun  2019  berjumlah  2050.303  jiwa yang terdiri dari 128.982 jiwa penduduk laki-laki dan 121.321 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan  yang  bisa  dilihat  dari  rasionya  lebih  besar  100.  Pada  tahun  2019  untuk  setiap  100 penduduk  perempuan  terdapat  106  penduduk  laki-laki.  Kepadatan  penduduk  Kota  Banda  Aceh mencapai  4.079  jiwa  per  km2.  Kecamatan  terpadat  adalah  Baiturrahman  (7.789  jiwa  per  km2), sedangkan kecamatan Kuta Raja (2.471 jiwa per km2) memiliki kepadatan penduduk terkecil). Bila dilihat  dari  struktur  penduduk,  Kota  Banda  Aceh  didominasi  penduduk  usia  muda.  Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.944 jiwa, kemudian diikuti  oleh  penduduk  umur  25-29  tahun  sebanyak  29.000  jiwa  dan  penduduk  umur  0-4  tahun sebanyak 26.950 jiwa (Banda Aceh Dalam Angka, 2019).
Jika  diperhatikan  di  lapangan  masyarakat  kota  Banda  Aceh  rata-rata  memiliki  spesialisasi masing-masing, hal ini sudah menjadi salah satu karakter masyarakat di perkotaan. Masyarakat kota Banda  Aceh  didomisili  bekerja  sebagai  pedagang  selain  itu  masyarakat  kota  Banda  Aceh  juga didominasi bekerja sebagai PNS di berbagai lembaga pemerintahan. Selain dari kedua profesi di atas, dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup,  sebahagian  masyarakat  kota  Banda  Aceh  juga  bermata pencaharian sebagai nelayan dan buruh di berbagai instansi baik negeri maupun swasta dan bahkan tidak kalah banyaknya masyarakat kota Banda Aceh yang menjadi sebagai buruh bangunan. Namun sebagaian masyarakat Kota Banda Aceh juga bekerja sebagai pengemis. Mereka yang bekerja sebagai pengemis  ini  berasal  dari  Kabupaten  Aceh  Utara,  Aceh  Timur,  Pidie,  Bireun  dan  Provinsi  Aceh daerah lainnya.

## Dinas Sosial Kota  Banda Aceh
Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh  merupakan  satuan  kerja  yang  baru  terbentuk  pada  jajaran Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  berdasarkan  Peraturan  Walikota  Banda  Aceh  Nomor  46  Tahun  2016 yang  merupakan  perangkat  daerah  sebagai unsur  pelaksana  otonomi  daerah Kota  dibidang  Sosial. Sebelum  adanya  Perwal  nomor  46  tahun  2016  tentang  Susunan,  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial  Banda  Aceh.  Sesuai  dengan  Perwal  tersebut  di  atas,  maka  dalam  penyelenggaraan pembangunan  Daerah  dibidang  Kesejahteraan  Sosial  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Banda Aceh. Untuk itu diperlukan adanya Rencanaan Strategi (RENSTRA) yang merupakan langkah awal agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi. Dengan pendekatan Rencana Strategi yang jelas dan sinergis antara visi Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu: "Meningkatnya Kesejahteraan Sosial".
Dinas  Sosial  mempunyai  Renstra  yang  disusun  secara  integrasi  dari  potensi  sumber  daya manusia dengan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan  strategis  yang  terus  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  dinamika  sosial kemasyarakatan.  Dengan  mengacu  kepada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2004 Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  selaras  dengan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2007 Tanggal 2 November Tahun 2007, serta dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh, dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan tata kerja dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang  bani  terbentuk  pada  jajaran  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  berdasarkan  Peraturan  Walikota Banda  Aceh  Nomor  46  Tahun  2016  yang  merupakan  perangkat  daerah  sebagai  unsur  pelaksana otonomi daerah Kota dibidang Sosial.

## 1.     Kepala Dinas
Kepala   Dinas  mempunyai tugas   membantu  walikota melaksanakan urusan pemerintahan di   bidang   Sosial   yang    menjadi   kewenangan  Kota    dan    tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,  Kepala   Dinas mempunyai  fungsi pelaksanaan  urusan  ketatausahaan Dinas  Sosial,  penyusunan program jangka pendek, jangka  menengah dan  jangka panjang,  perumusan kebijakan,  pelaksanaan kebijakan,  pelaksanaan  evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sosial.

## 2.    Sekreiariat
Sekretariat  mempunyai  tugas  membantu  Kepala    Dinas      dalam  pengelolaan  urusan administrasi,  keuangan,  kepegawaian,  ketatausahaan  dan    tatalaksana,  kearsipan,  umum, perlengkapan dan  peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan  pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas  Sosial.

## 3.     Bidang Perlindungan Sosial
Bidang   Perlindungan  dan   Jaminan  Sosial   mempunyai  tugas  membantu Kepala  Dinas dalam  melaksanakan  Bidang    Urusan  Pemerintahan  Sosial    dibidang  Perlindungan  dan
Jaminan Sosial  dengan seksi  Perlindungan Sosial  Bagi Korban Bencana  Alam dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

## 4.    Bidang Rehibiliiasi Sosial
Bidang  Rehabilitasi Sosial  mempunyai tugas membantu Kepala  Dinas  dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang  Sosial.  Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi:
a. Penyiapan  bahan  penyusunan    program    kerja  dan    rencana  kerja  bidang  pelayanan sosial   balita    terlantar,   rehabilitasi  sosial    anak    terlantar, rehabilitasi  sosial   anak berhadapan    dengan  hukum    dan      memerlukan  perlindungan    khusus,  pelaksanaan rehabilitasi sosial  lanjut usia, rehabilitasi sosial  penyandang disabilitas, tuna sosial  dan korban perdagangan orang.
b. Penyiapan  bahan  penyusunan  perumusan  kebijakan  bidang  pelayanan  sosial    balita terlantar, rehabilitasi sosial  anak  terlantar, rehabilitasi sosial anak  berhadapan dengan hukum  dan  memerlukan  perlindungan  khusus,  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial lanjutusia,  rehabilitasi  sosial    penyandang  disabilitas,    tuna  sosial      dan      korban perdagangan  orang sesuai   dengan lingkup tugasnya.
c. Penyiapan  bahan  pelaksanaan  kebijakan    bidang  pelayanan  sosial    balita  terlantar, rehabilitasi sosial  anak  terlantar, rehabilitasi sosial  anak berhadapan dengan hukum dan    memerlukan  perlindungan  khusus,  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial    lanjut  usia, rehabilitasi sosial  penyandang disabilitas, tuna  sosial  dan   korban  perdagangan  orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan   kebijakan    bidang   pelayanan   sosial     balita    terlantar, rehabilitasi sosial      anak      terlantar,    rehabilitasi    sosial      anak      berhadapan  dengan  hukum  dan memerlukan  perlindungan  khusus,  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial    lanjutusia, rehabilitasi sosial  penyandang disabilitas, tuna    sosial    dan    korban  perdagangan orangsesuai  dengan  lingkup tugasnya.
e. Pelaksanaan  monitoring,  evaluasi  dan    pelaporan  bidang  pelayanan  sosial  balita terlantar, rehabilitasi sosial  anak  terlantar, rehabilitasi sosialanak berhadapan dengan hukum dan  memerlukan perlindungank husus, pelaksanaan rehabilitasi social lanjut usia, rehabilitasi sosial  penyandan disabilitas, tuna  sosial  dan   korban perdagangan orang sesuai   dengan lingkup tugasnya.
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain  yang  diberikan oleh  pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pengawasan Dinas Sosial  Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur
Pengawasan  akan  menciptakan  suatu  aktivitas  yang  berkaitan  erat  dengan  penentuan mengenai pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana  perencanaan  dijalankan  dan  sampai  sejauh  mana  penyimpangan  yang  terjadi  dalam pelaksanaan  pekerjaan  tersebut.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pemerintah  adalah pengawasan pengemis di bawah umur. Keberadaan pengemis di sebuah perkotaan menjadi salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah pengemis. Terkhusus
di Kecamatan Panakkukang, yang disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari permasalahan ekonomi hingga faktor kecacatan.
Dinas  Sosial  Kota  Kota  Banda  Aceh  yang  merupakan  lembaga  yang  bertanggung  jawab terhadap penanganan pengemis Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya, masalah sosial pengemis anak di bawah umur merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada didaerah perkotaan. Masalah sosial pengemis di  Kota  Banda  Aceh  mendorong  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  untuk  penertiban  pengemis  yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Dinas Sosial dalam menangani pengemis di bawah umur, Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh,  Nia  Gusniati  A.K.S,  dalam  hal  ini  Kepala  Seksi  Rehabilitas,  Tuna  Sosial  dan  Korban Perdagangan Anak, berikut ini:
"Dinas  sosial  dalam melaksanakan peranannya mengacu pada Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 pasal 45 dan  46 ayat 1 dimana pemerintah Aceh  dan  Pemkab kabupaten/kota  berkewajiban  menyelenggarakan penyelengaraan kesejahteraan sosial  untuk meningkatkan kehidupan dan  penghidupan yang  layak  bagi gelandang dan  pengemis, dimana diamanahkan  untuk  dibentuk  tim   patroli  atau   tim   penjangkauan, yang  terdiri dari  tiga  unsur yaitu dinas  sosial  kota Kota  Banda  Aceh, Satpol PP Kota Banda  Aceh, dan  Polrestabes Kota Banda  Aceh.  Tim kami melakukan patroli mobil  di titik lampu merah yang  ada  di Kota  Banda        Aceh.        Namun      diselah-selah    waktu      tersebut    biasa        kita  mendapatkan    laporan masyarakat melalui  call  canter,  media  sosial  seperti facebook dan  lainnya, kemudian  kita  juga  punya grop    WA  untuk  memudahkan  kordinasi  baik    secara    internal    maupun  secara    eksternal  karena didalamnya ada  pihak-pihak  lain  diantaranya dari  beberaoa kecamatan masuk kedalam grup,  jadi  secara peran dalam penanganan khususnya masalah  pengemis lebih  memudahkan tim kami bekerja karena sudah dilengkapi patroli rutinitas fasilitas  media, call center, jadi  secara  peran dalam penanganan khususnya masalah pengemis lebih memudahkan tim kami bekerja." (8 Mei 2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam  hal  peran terhadap penanganan pengemis yaitu berdasarkan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 pasal 45 dan 46  ayat  1  tentang  pembinaan  anak  jalanan,  gelandangan,  pengemis,  dan  pengamen.  Berbicara masalah  penanganan  masalah  pengemis  di  abwah  umur  Kota  Banda  Aceh.  Terdapat  beberapa langkah  pembinaan  untuk  menanggulangi  keberadaan  pengemis  yakni  pencegahan,  langkah- langkah yang harus dan wajib di lakukan oleh Pemerintah yang tidak terlepas dari peraturan yang telah di tetapkan dengan melakukan cara atau langkah pembinaan. Pembinaan pencegahan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh yang bertujuan  mencegah  berkembangnya  dan  meluasnya  jumlah  penyebaran  dan  kompleksitas permasalahan penyebab adanya pengemis di bawah umur. Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak  Dinas  Sosial  Kota  Makassar,  dalam  hal  ini  Nia  Gusniati  A.KS,  dalam  hal  ini  Kepala  Seksi Rehabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Anak, berikut:
"Pembinaan pencegahan di  Kota Banda  Aceh yang   dilakukan yaitu agar  dia jangan turun lagi atau istilahnya jangan jadikan pengemis di bawah  umur  itu   sebagai  pekerjaan  dan   setelah  pembinaan  kita antarkan ke  alamat dari  keluarganya yang  ada  di  Banda  Aceh  jika luar   kota maka   akan  kita berikan pembinaan di  apnti pemerintah. Ketika tim kami  melakukan patroli kalau misalnya didapat pengemis dilampu  merah atau  warung  kopi biasanya kami  bawa ke  kantor untuk di  data kemudian diketahui identitasnya apakah  dia  warga kota  Banda  Aceh atau  dia warga dari  daerah lain." (8 Mei 2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam  penanganan pengemis di bawah umur dinas sosial melakukan patroli di lampu merah atau tempat umum seperti warung  kopi,  taman  dan  pertokoan.  kemudian,  di  bawa  ke  kantor  untuk  melakukan  pendataan. berdasarkan  dari  hasil  wawancara,  dimana  pada  kegiatan  pendataan  tersebut  dinas  sosial  dapat mengetahui identitas pengemis tersebut, dengan cara menanyakan nama, alamat, daftar keluarga, kondisi  tempat  tinggal,  latar  belakang  kehidupan  sosial  ekonomi,  asal  daerah,  pekerjaan,  status keluarga, dan permsalahan pokok yang di hadapi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Agung (15 tahun) yang ditemui di salah satu warung kopi, berikut ini:
"Saya  pernah ditangkap sama  Satpol PP  lalu  dibawa ke  kantor PNS (Dinas  Sosial)  sampai disana saya  di  data  dan  dijelaskan kalau ada larangan untuk mengemis dilampu merah,  tapi  mau   diapa kasihan demi   membantu keluarga  tetap mengemis suapaya bias  makan" (9 Mei 2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas  Sosial  Kota  Banda Aceh bekerja sama dengan Satpol PP  melakukan penangkapan dan selanjutnya dibawa ke kantor untuk melakukan pendataan dan diberikan pengarahan- pengarahan tentang larangan mengemis. Pernyataan  ini  juga  sama  dengan  yang  disampaikan  oleh  Razi  (15  tahun)  yang  di  temui  di  JL. Mohammad Jam, berikut ini :
"Sering ditangkap  sama  Dinas  Sosial  kalau kalau mengemis dilampu merah, sampai disana didata kalau sudah sore sudah disuruh pulang. tapi saya  pernah mengemis di masjid lalu  ada  patroli Satpol  PP tidak ditangkap dan  saya  lari. Jika Satpol  PP dan  PNS  (Dinas  Sosial)  pergi saya meminta-minta lagi karena untuk beli baju lebaran nanti." (9 Mei 2020).
Dari wawancara ini menunjukan bahwa Dinas Sosial hanya melakukan pendataan dan memberikan penjelasan agar pengemis tidak lagi melakukan aktifitasnya ntuk meminta-minta. Berdasarkan hasil wawancara  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwa  Dinas  Sosial  melakukan pendataan  atau  menanyakan  identitas,  setelah  dilakukan  pendataan  pengemis  tersebut dipulangkan  jika  sudah  sore.Menurut  penulis  dalam  hal  penanganan  pengemis  yang  hanya sekedar mendata lalu memulangkannya merupakan tindakan yang kurang efektif, tindakan ini tidak akan membuat para pengemis takut untuk mengulangi perbuatannya, dan mereka jadi tertarik untuk mengemis kembali kalau hanya melakukan razia pendataan. Pernyataan seperti ini  yang  disampaikan  oleh  Azhar  Putra,  S.  Sos  dalam  hal  ini  Lanjut  Usia  dan  Penyandang Disabilitas, berikut ini:
"Saat  ini    memang    kurang    efektif  kalau  hanya    sekedar    mendata    saja,  masih  perlu  ditindak  lanjuti penanganannya, kalau nanti kita punya panti pasti  penangananan  masalah pengemis,  anak  jalanan, gelandangan dan pengamen akan  lebih efektif." (8 Mei 2020).
Pendaatan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh  merupakan  data  awal yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan pada tingkat selanjutnya dengan tujuan  untuk  mengetahui  secara  garis  besar  pengemis  di  setiap  kecamatan  sebagai  sasaran untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda  Aceh  setelah  melakukan  pendataan  yaitu  menggelar  kegiatan  pemantauan,
pengendalian, dan pengawasan yang di lakukan dengan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum  dan  tempat  menurut  hasil  pendataan  sebagai  tempat  atau  kawasan  aktivitas  dari pengemis  tersebut.  Pemantauan  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mengamati perkembangan  dan  mengidentifikasi  masalah-masalah  pengemis  dengan  cara  melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh tim kami. Seperti yang disampaikan Nia Gusniati A.KS,  dalam  hal  ini  Kepala  Seksi  Rehabilitas,  Tuna  Sosial  dan  Korban  Perdagangan  Anak), berikut:
"Kami  melakukan patroli rutin setiap hari  untuk memantau gelandangan,  pengemis  dan   pengamen, dengan  cara   menelusuri jalan-jalan yang   ada   di  kota Banda   Aceh.  Namun,  ketika kegiatan patroli berlangsung ternyata masih  ada yang  kedapatan melakukanaktivitasnya,   maka     pihak     aparat yang        turun    melakukan    patroli  langsung  untuk  segera    menjaring  yang    kedapatan (tertangkap  basah) masih  melakukan  aktivitasnya  dilampu   merah  atau  tempat  umum lainnya maka akan  ditindak lanjuti." (8 Mei  2020).
Dari  wawancara  di  atas penulis  menyimpulkan bahwa  usaha  pemantauan  yang  dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan Satpol PP yaitu dengan cara  menelusuri jalan- jalan yang ada di Kota Banda  Aceh.  Setelah  dilakukan  patroli  lantas  masih  ada  yang  tertangkap  sedang  melakukan aktivitasnya,  maka  akan  dijaring  atau  ditangkap  untuk  selanjutnya  ditindak  lanjuti.  Dari  hasil kegiatan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh nantinya sebagai informasi betul atau  tidaknya  keberadaan  pengemis  di  kawasan  atau  lokasi  yang  telah  diketahui  melalui  proses pendataan sebelumnya. Hal ini seperti yang di utarakan dalam wawancara penulis dengan anggota Satpol PP Kota Banda Aceh yang penulis temui di Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Rifki Raja Berikut petikan wawancaranya:
"Yang  kita lakukan dari Satpol PP sendiri untuk menangani pengemis khususnya   di   bawah  umur yaitu   dengan  cara    sosialisasi  dan menghalau dari  pada ditempat-tempat mereka mengemis utamanya di jalan-jalan atau  lampu- lampu merah dan  warung kopi  atau cafe. Mengapa kami  halau karna  dilampu merah itu sifatnya mengganggu ketertiban  umum,  khususnya  pengguna jalan,  sehingga  kami   dari pihak   Satpol PP  menghalau mereka  jangan  beraktivitas  dijalan-jalan  yang       ada.    Selain      itu     jika kedapatan  dan   setelah  di   data    kami mendatangi rumah dari  pengemis kecil tersebut dan  memintai keterangan dan jika ada  unsur keterpaksaan kami  menginformasikan ke pihak  polisi  (Polrestabes). "(8 Mei 2020).
Dari   wawancara  di  atas penulis  menyimpulkan  bahwa  Polrestabes Kota Banda  Acehjuga berperan sebagai penegak perda, tetapi Polisi  ditugaskan untuk mem   back-   up   kegiatan  dari Dinas   Sosial   dalam  menangani  pengemis.  guna mencegah terjadinya  tindakan krirninal yang akan  terjadi saat pelaksanaan razia. Hal   ini  seperti  yang   di  utarakan  dalam  wawancara  penulis dengan  anggota anggota Ba Sat Bimnas  Restoks Banda Aceh, Aipda Parhan yang  penulis temui di Kantor Dinas  Sosial Kota Banda Aceh, berikut pernyataannya:
"Peran  kepolisian  disini   kita  mem   back-up  kegiatan  Dinas   Sosial, kenapa demikian karena terkadang dalam penegakan Qanun Aceh Nomor  11  tahun 2013  pasal   45  dan   46  ayat  1,  Dinas   Sosial  juga terkadang  mendapatkan  perlawawan  dari    masyarakat  yang    mungkin  merasa    terganggu kepentingannya    jadi      sudah    banyak    kejadian  kejadian  melakukan  perlawanan  oleh    mereka-mereka terganggu olehtugas pokok  perda atau Qanun." (10 Mei 2020).
Dari  wawancara di  atas penulis menyimpulkan  bahwa peran kepolisian yaitu mem  back- up, atau  membantu Dinas  Sosial dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 11 tahun  2013  pasal   45 dan   46  ayat  1   karena  Dinas   Sosial   sering  mendapatkan perlawanan. Polisi  memiliki dua  peran sama  dengan Satpol PP yaitu peran preventif dan peran represif.
1. Peran    preventif    yang      dilakukan    dengan    cara      himbauan,    penyuluhan  dengan mengedepankan fungsi Bimnas  guna menekankan atau meminimalisir para  pelaku yang  ada di Kota Banda  Aceh.
2. Peran represif yang  dilakukan dengan cara  razia  apabila ada  permintaan dari   Dinas   Sosial Kota  Banda   Aceh   untuk  mem   back  up   penertiban pengemis guna  mencegah terjadinya tindakan kriminal yang  akan  terjadi saat pelaksanaan razia.
Penanganan  pengemis  ini  menjadi  tanggung jawab   pemerintah Kota   Banda Aceh, menjadi salah satu  tugas  penting Dinas  Sosial Kota Banda   Aceh walaupun hal tersebut  hasilnya belum sesuai   dengan yang   diharapkan,  hal  ini ditandai dengan meningkatnya  pengemis  di  Kota  Banda Aceh.  Dinas   sosial  beserta  berbagai  sub bagian  yang   terstrukur  didalamnya  bekerja   sama   dan bersinergi    melaksanakan  berbagai  kegiatan  yang      telah    tersusun    dalam  suatu  program  atau kebijakan  yang telah   disusun untuk  menangani masalah pengemis di  bawah umur.  Peran antara Dinas  Sosial dengan Satpol PP dan Polrestabes terjabarkan dalam bentuk kerja sama.
Selain  itu, pengawasan langsung yang  dilakukan Dinas  Sosial Kota Banda  Aceh dengan cara terjun ke lapangan yaitu menemui pemilik warung kopi, cafe, restaurant, tempat  wisata dan kuliner.    Berikut    pernyataan    wawancara    dengan    Nia    Gusniati  selaku  Kasi  Sosial  dan  Korban Perdagangan Anak  yaitu:
"Kami  juga langsung datang ke pemilik usaha yang  sering  di datangi pengemis di bawah umur dengan tujuan  yang    pertama  untuk  memperingati  atau  menghimbau  kepada    pemilik  usaha  agar  tidak membiarkan/mengizinkan pengemis meminta-minta di tempat usaha mereka, kedua menempel stiker  atau surat  edaran  lengkap  dengan  regulasinya  agar  pengunjung  tidak    memberikan  sumbangan  kepada pengemis.   Berbeda   ditempat  umum  kami    langsung  memasang famplet untuk himbauan tersebut." (8 Mei 2020).
Hasil  wawancara  tersebut  manyatakan  bahwa  himbauan  ini  dilakukan  dengan  cara memberikan secara langsung kepada pemilik warung kopi, cafe, restaurant, tempat wisata, kuliner dan lokasi umum lainnya agar tidak memberi peluang atau memberi izin kepada pengemis untuk melakukan  aksinya  di  lingkungan  tersebut.  Selain  itu,  pihak  Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh  juga memberikan  pemahaman  langsung  kepada  masyarakat  dan  pemilik  usaha  warung  kopi,  cafe, restaurant  dan  wisata  kuliner  lainnya  agar  tidak  melayani  dan  memberi  sumbangan  kepada pengernis. Akan tetapi, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengalami kendala yaitu ada sebagian pemilik cafe, warung kopi, dan tempat wisata kuliner lainnya ada tidak mengikuti dan menghiraukan himbauan larangan tersebut serta tetap melayani pengernis ketika pengemis mendekati tempatnya.
Pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan  melalui  laporan  yang  disampaikan  oleh  para  bawahan.  Laporan  itu  dapat  berbentuk tertulis  atau  lisan.  Kelemahan  dari  pada  pengawasan  tidak  langsung  itu  ialah  bahwa  sering  para bawahan  hanya  melaporkan  hal-hal  yang  positif  saja.  Dengan  perkataan  lain,  para  bawahan  itu
mempunyai  kecenderungan  hanya  melaporkan  hal-hal  yang  diduganya  akan  menyenangkan pimpinan.  Pengawasan  tidak  langsung,  diadakan  dengan  mernpelajari  laporan-laporan  yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mernpelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan.
Untuk  mengetahui  strategi  himbauan  Dinas  Sosial  tentang  larangan  melayani  pengernis khususnya  pengemis  di  bawah  umur,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  orang pegawai  kantor  Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pihak  Dinas Sosial  Kota  Banda  Aceh  telah  melakukan  berbagai  macam  strategi  untuk  menangani  masalah pengernis terutama yang di bawah umur salah satunya himbauan larangan melayani pengemis yang di tujukan langsung kepada masyarakat melalui surat, striker, spanduk, dan famplet.
Himbauan melalui surat khusus di tujukan kepada pemilik usaha yang berada di Kota Banda Aceh,  cafe  restaurant  dan  usaha  lainnya,  himbauan  ini  berbunyi:  "kami  menghimbau  sauadara sebagai pemilik usaha warung kopi, cafe, restauarant, maupun wisata kuliner lainya dalam wilayah hukum  Kota  Banda  Aceh  untuk  tidak  memberikan  izin/ruang  aktivitas  kepada  peminta- minta/pengernis pada tempat saudara. Hal ini sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Nia Gusniati selaku Kasi Sosial dan Korban Perdagangan Anak, yang menyatakan:
"Ada  juga beberapa ternpat yang  tidak  ada  pernilik  usahanya namun banyak  dijadikan  wilayah operasi pengemis  seperti Blang  Padang, Taman Sari, persimpangan lampu merah Simpang Lima  dan  tempat umum  lainnya,  kami    memasang  famplet  atau    stiker    himbauan  agar    di  baca    dan    di  taati    oleh masyarakat dtau  pengendara yang  melintas." (8 Mei 2020).
Himbauan  dalam bentuk  stiker   ini  sudah di  keluarkan oleh  pihak   Dinas Sosial  Kota Banda Aceh  dan  di  tempelkan  langsung di  tempat umum atau di lingkungan masyarakat yang  mudah terbaca. Striker  ini memiliki ukuran panjang 7  cm  dan lebar   18,5  cm,  yang   meiliki warna  merah bercampur  dengan warna kuning,  dan   untuk  tulisan  diberi  warna  putih,  ketidaksesuaian  warna yang  dengan  tulisan  membuat himbaun    melalui  striker  ini    tidak  banyak  mengetahui  bahwa  ada larangan  melalui  striker.  Bunyi  himbauan  melalui  stiker:    " Terimakasih,  bagi    anda    yang    tidak memberikan uang untuk di jalan/tempat umum ".
Rahmat   Anshar   sebagai   Staf   Ahli    Anggota   DPRA    dan    juga   Tokoh Masyarakat menyampaikan pendapat terkait hal ini, berikut pendapatnya:
"Program yang  dilakukan Dinas  Sosial  Kota Banda  Aceh  dalam hal memperingati pengemis dengan media famplet dan stiker  sudah baik, namun belum efektif  karena banyak pengemis bahkan  masyarakat yang   mengacuhkan  hal  tersebut.  Jadi  saya   kira   masyarakat  harus sadar juga pentingnya dan tujuan himbauan tersebut."(11 Mei 2020).
lsi pesan yang  terkandung dalam teks stiker tersebut berdasarkan hasil wawancara  dengan Rahmat  Anshar    mengatakan    bahwa    stiker  tersebut    di  tujukan  langsung  kepada  masyarakat, himbauan ini juga melarang kepada masyarakat untuk tidak  melayani pengemis, karena di dalam striker tersubut ada   lambang  yang   bermakna bahwa  larangan  kepada  untuk  masyarakat yang memberikan sumbangan kepada pengemis.  dengan adanya himbaun larangan   mealui   striker   pihak Dinas     Sosial    mengharapkan   supaya masyarakat  memahami  isi  pesan  dan   lambang  yang
terkandung  dalam himbauan tersebut,  supaya masyarakat mengetahui bahwasanya himbauan ini adalah  salah    satu    larangan  kepada  masyarakat  untuk  tidak    memberikan  sumbangannya  kepada pengemis, karena semakin banyak masyarakat memberikan sumbangan kepada pengemis,  semakin menjadi-jadi  pengemis di Kota Banda Aceh.
Selain    hal    di    atas,  dengan  mendapatkan    informasi  dari    media  sosial  dan    media  massa merupakan salah  satu bentuk pengawasan tidak langsung yang  dilakukan Dinas  Sosial Kota  Banda Aceh, dimana hasil  informasi yang didapatkan di  analisa   untuk  mengambil suatu  keputusan  dalam menindaklanjuti hal  tersebut serta dijadikan referensi. Namun  cara tersebut dinilai kurang efektif karena tidak  menunjukkan hasil  yang  signifikan, hal ini dapat  dilihat dari  hasil   wawancara  yang dilakukan pada Kasi  Sosial  dan Korban Perdagangan Anak  Dinas  Sosial Kota Banda Aceh yaitu Nia Gusniati A.KS:
" Dengan  melihat  media  sosial   atau  media massa   tidak   bisa  kami jadikan   referensi  secara   langsung, kami   masih  hams  terjun   ke lapangan untuk mengkalrifikasi kebenaran in£ormasi  tersebut, contohnya kalau hanya melalui patroli bisa  saja  pengemis bersembunyi   atau    lari.   Oleh   karena  itu   kami perlu    mengecek  langsung  berdasarkan  berita  atau  info  di  media  atau    puskesmas  setempat  untuk  di analisa kebenarannya dengan memastikannya di lapangan." (8 Mei 2020).
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan observasi langsung ke lapangan adalah cara yang efektif dan signifikan, namun pengawasan secara tidak langsung juga merupakan suatu informasi yang berguna untuk di eek kebenarannya oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Selain pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh, peneliti juga mewancarai pemilik usaha Bapak Azhar Putra, S. Sos selaku Kasi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang menyatakan:
"Memang ada pengawasan tidak  langsung seperti info atau berita dari media,   namun   Pengawasan dengan  cara   tidak    langsung  tidak ditanggapi secara  spesifik  oleh pihak  kami, karena dalam hal ini akan sangat efektif  dan efisien jika kami  terjun langsung ke lapangan serta. Selain   itu   belum  ada juga  peraturan  dari   pemerintah  kota   atau provinsi  untuk  menindaklanjuti  hal   tersebut  dengan cara pengawasan tidak langsung."(8 Mei 2020).
Pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan mengeluarkan  perintah  tugas  dalam  upaya  bekerjasama  dengan  Satpol  PP  untuk  mengawasi penegemis di bawah umur tersebut setelah dilakukannya pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Di terbitkan surat perintah tugas ini dapat menguatkan kedudukan Sosial Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap pengemis di bawah umur.
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  dibuktikan  bahwa  pengawasan  secara  tidak  langsung kurang efektif untuk dijadikan tolak ukur dalam menindaklanjuti masalah pengemis di bawah umur. Hal  ini  membuat  kesimpulan  Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh  lebih  mengutamakan  program  kerja pengawasan langsung karena jika hanya  menganalisa dari Iaporan-laporan terkait tidak ada suatu kepastian, sedangkan dengan pengawasan langsung dapat menunjukkan hasil yang signifikan dan berbanding lurus dengan hasil observasi, dimana Pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan langsung turun kelapangan dalam tiga bulan sekali untuk pemeriksaan langsung.

## Hambatan  Dinas  Sosial  Kota   Banda   Aceh  Dalam  Penertiban  Pengemis  di Bawah Umur
Dalam  melaksanakan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 pasal  45 dan  46 ayat 1  mendapatkan hambatan  dilapangan  dalam  menangani  pengemis.  hal    ini    seperti  yang    di  utarakan  oleh    Kasi Rehabilitas, Tuna  Sosial  dan  Korban Perdagangan Anak, Ibu Nia Gusniati A.K.S, berikut ini:
"Hambatan yang dihadapi adalah masalah wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan, atau tindak lanjut  dari  pembinaan  tersebut,  kami  hanya  melakukan  pendataan  untuk  pengemis,    dalam  hal  ini  juga pemerintah provinsi juga belum  memiliki tempat  seperti itu,  sebenarnya kami   harapkan itu  bantuan dari pemerintah  Provinsi  Aceh maupun  dari   kementrian  sosial   supaya  ada   wadah rehabilitasi sosial  baik untuk pengemisnya, anak  jalanannya atau lainnya sehingga memudahkan kita untuk melakukan pembinaan lanjutan maupun rehabilitasi social."(8 Mei 2020).
Dari  hasil   wawancara  di  atas penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  Dinas Sosial   Kota Banda  Aceh   dalam  penanganan  pengemis yaitu  belum  tersedianya tempat penampungan atau tempat rehabilitas untuk pengemis sehingga penanganan yang  dilakukan oleh Dinas  Sosial belum efektif. Dalam  penertiban pengemis di Kota Banda  Aceh, Dinas  Kesehatan Kota Sosial Banda  Aceh menemui faktor penghambat yang berasal dari  dalam organisasi. Faktor tersebut adalah faktor dana. Dana yang  digunakan oleh  Dinas  Sosial  Banda Aceh dalam penertiban pengemis sangat minim. Hal  tersebut seperti apa  yang  dikatakan oleh Ibu Nia  Gusniati A.K.S selaku Kasi Sosial dan Korban Perdagangan Anak  Dinas Sosial Kota Banda  Aceh:
"Untuk  masalah  dana    sudah  beberapa  bulan  ini   kami   tidak    pernah mendapatkan dana   dari pemerintah,  sebenarnya  ada    alokasi    dana    untuk  penanggulangan  pengemis,  dlulu  kami    pernah mendapatkanya tapi  akhir-akhir ini kami  tidak  mendapatkannya masalahnya apa  saya juga tidak  tahu mungkin  pemerintah  mengalokasi  dananya  untuk  kepentingan  lain.  Sebenarnya  dana  tersebut  sangatlah penting untuk menunJang semua kegiatan yang  dilakukan Dinas  Sosial." (8 Mei 2020).
Berdasarkan apa  yang  telah  disampaikan oleh  Ibu Nia  Gusniati A.K.S diatas maka dapat disimpulkan bahwa dana  menjadi masalah bagi Dinas  Sosial Kota Banda Aceh  dalam penertiban pengemis.   Hal    tersebut  terbukti  dengan  adanya  kegiatan  kegiatan  yang    dilakukan  Dinas   Sosial tidak  bisa berjalan tanpa adanya asosiasi  yang mendukungnya. Dengan demikian dapat dikatakan faktor dana  dapat menghambat kinerja Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh. Hal  ini juga sama  seperti yang  di utarakan dalam wawancara penulis dengan anggota Satpol PP  Banda  Aceh  yaitu Rifki Raja, Berikut petikan wawancaranya :

## "Penanganan itu belum efektif  karena kita  belum penampungan/tempat rehabilitas untuk pengemis." (9 Mei 2020).
Dari  Beberapa pendapat di  atas penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penanganan pengemis ini karena tempat penampungan/panti rehabilitasi belum ada.  hal  inilah  yang menjadi  hambatan.  mengapa  sampai  saat  ini  penanganan  yang      dilakukan    belum    sepenuhnya efektif,  selain   hambatan  dalam penanganan pengemis karena belum adanya wadah, dinas   sosia1, Polrestabes dan anggota Satpol PP, juga memiliki hambatan dalam melakukan penertiban pengemis. Seperti yang  di utarakan oleh  Kasi Rehabilitasi Anak,  Lanjut Usia  dan  Penyandang Disabilitas, Azhar Putra, S. Sos, berikut ini :
"Dalam melaksanakan razia  yang  di lakukan oleh  tim  kami, kita juga menemukan hambatan bahwa dalam setiap penertiban masih di temukannya  muka-muka  lama   yang  sudah pernah  terjaring  razia, selain   itu kita terkadang  bicara   soal  hati  nurani  bahwa  apa   yang mereka lakukan itu merupakan kesenjangan sosial atau bisa dikatakan mereka  ini  warga yang   kategori miskin, jadi  salah   satu   cara  yang mereka lakukan adalah dengan cara  mengemis karena mereka tidak memiliki keterampilan, tingkat pendidikan yang dibawah hal-hal lain yang    menjadi   penyebab   sehingga   iya   memilih   mengemis.   dan terkadang pengemis  mengetahui   ketika  mobil    datang  pengemis tersebut kabur." (8 Mei 2020).
Penulis juga  menanyakan  kepada  salah   satu   anggota  Satpol PP yang   bernama  Rifki  Raja, Berikut petikan wawancaranya :
"Kendala  kami  dalam  melakukan  penertiban  atau  menangani  pengemis  yang  ada  dikecamatan panakkukang antara lain, mereka itu terdiri, dari kategori anak-anak dan pengemis lansia, sehingga kami sulit sekali kasih pengarahan yang bagaimana biasa kita lakukan kepada pengemis lainnya." (9 Mei 2020).
Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Satpol PP dalam melakukan penertiban yaitu adanya hambatan dari kategori pengemis dimana pengemis yang ada di Kota Banda Aceh  adalah  pengemis  lansia  dan  anak-anak,  sehingga  sulit  untuk  diberikan  pengarahan.  Dari beberapa  pendapat  di  atas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  Peran  Dinas  Sosial  dalam penanganan  masalah  pengemis  ini  sangat  penting  untuk  menuntaskan  penyandang  masalah kesejahteraan  sosial  di  Kota  Banda  Aceh,  Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh  dalam  hal  menangani pengemis di Banda Aceh belum cukup efektif karena pengemis yang dirazia hanya didata saja tidak cukup untuk mengurangi jumlah pengemis di Kota Banda Aceh.

## PEMBAHASAN

## Pengawasan Dinas Sosial Banda Aceh Terhadap Pengemis di Bawah Umur
Berdasarkann hasil penelitian di atas, Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan himbauan larangan melayani pengemis terutama di bawah umur di persimpangan jalan dan di tempat-tempat umum, kebijakan tersebut lahir dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat yang sering memberikan sumbangannya  kepada  pengemis.  Himbauan  larangan  melayani  pengemis  diharapkan  mampu meminimalisir jumlah pengemis terutama di bawah umur yang beroperasi di kota Banda Aceh. Hal tersebut  dikarenakan  jika  masyarakat  masih  mau  melayani  pengernis  secara  otomatis  pengernis terutama  di  bawah  umur  akan  bertambah  dan  pengernisan  itu  akan  dijadikan  sebagai  profesinya hingga dewasa.
Adanya himbauan ini selain bertujuan untuk merninimalisir jumlah pengernis terutama di bawah  umur,  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  bahwa  perbuatan pengemisan itu dilarang dalam islam, dan diharapkan masyarakat memberikan sumbangannya ke lembaga pemerintahan atau lembaga swadya masyarakat yang menerima sedekah.
Media sosialisasi himbauan larangan melayani pengemis diharapkan mampu menyampaikan isi  dari  kebijakan  tersebut,  sehingga  hasilnya  masyarakat  mau  mensukseskan  kebijakan  larangan melayani pengemis tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dilakukan di bawah koordinasi  Dinas  Sosial  Kota  Banda  Aceh.  Sosialisasi  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  cara membuat surat dan striker yang ditujukan kepada pemilik usaha warung kopi dan cafe kemudian mengeluarkan  himbauan  melalui  famplhet  dan  spanduk,  spanduk  dipasang  biasanya  di  pasang
setiap tahun yang ditujukan kepada masyarakat kota, himbauan yang berbentuk famplet di pasang di beberapa titik persimpangan jalan, yang di tujukan kepada pengguna jalan.
Efektivitas sosialisasi himbauan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh belum dapat berjalan dengan baik, hal itu disebabkan oleh ketidakberhasilan sosialisasi untuk mengubah budaya masyarakat untuk tidak memberikan sumbangannya kepada pengemis. Pasca sosialisasi kebijakan yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh ternyata masih banyak masyarakat yang memberikan sumbangannya  kepada  pengernis  baik  itu  di  warong  kopi  maupun  di  persimpangan  jalan  yang berada di Kota Banda Aceh. Sedangkan bicara hasil, tentunya juga tidak terlepas dari adanya kendala yang ada seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap himbauan tersebut, masyarakat lebih mau  memberikan  sumbangannya  kepada  pengernis  dari  pada  lembaga-lembaga  yang  menerima sumbangan.
Berdasarkan uraian himbauan pemerintah mengenai larangan melayani pengemis khususnya yang masih di bawah umur di kota Banda Aceh disosialisasikan oleh Dinas Sosial kota Banda Aceh, jika merujuk kepada indikator efektivitas maka himbauan yang disosialisasikan tersebut belum dapat dikatan efektif, hal tersebut dikarenakan efektivitas itu merujuk pada hasil yang harus sesuai dengan tujuan.  Sosialisasi  yang  telah  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  kota  Banda  Aceh  ternyata  belum menunjukkan  hasil  yang  memuaskan,  dimana  masyarakat  masih  ada  yang  memberikan sumbangannya kepada pengemis di bawah umur yang tidak sesuai dengan himbauan pemerintah tersebut. Hal itu terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana masih ditemukan pemberi sumbangan yang memberikan sumbanganya kepada pengemis di bawah umur.
Berdasarkan  tiga  indikator  tersebut  di  dapatkan  hasil,  bahwa  pegawai  Dinas  Sosial  Kota Banda  Aceh  sudah  melakukan  sosialisasi  himbauan  larangan  melayani  pengemis  khususnya  di bawah umur kepada masyarakat di Kota Banda Aceh dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum efektif karena masih ada masyarakat yang melayani dan memberikan sumbanganya kepada pengemis di bawah umur. Pernyataan ini sesuai dengan fakta di lapangan yang sudah peneliti amati selama penelitian, menunjukkan bahwa himbauan yang sudah disosialisasi kan oleh pemerintah kota belum banyak merubah kebiasaan masyarakat masih ada sebagian masyarakat atau pengguna jalan memberikan sumbangannya kepada pengemis di bawah umur.
Selain  kebiasaan  masyarakat  yang  masih  memberi  sumbangan  atau  melayani  pengemis  di bawah umur, hal tersebut juga disebabkan oleh pengemis di bawah umur yang masih berkeliaran untuk mencari uluran tangan masyarakat (Darmayasa, Dewi, & Widyantara, 2020). Menurut Agung mengatakan  bahwa  ia  mengetahui  adanya  larangan  mengemis  dan  larangan  melayani  pengemis, akan  tetapi  ia  masih  tetap  menjadi  pengemis  dengan  alasan  untuk  kebutuhan  dia  dan  membantu orang tua. Selain itu, dia menambahkan bahwa mengemis tidak membutuhkan modal yang besar, hanya berkeliling dari toko ke toko untuk mendapatkan uang, sehingga dia menjadikan pengemis sebagai solusi guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan laporan dari beberapa penelitian terdahulu (Anggriana & Dewi, 2016; Muslim, 2013; Yuniarti, 2012).
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 06 N
O . 02 (2020) 90-111

## Hambatan Dinas Sosial Banda Aceh Dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur
Adapun  Kendala  yang  dihadapi  dalam  mengatasi  pengemis  ini  karena  tidak  adanya penampungan/tempat  panti  rehabilitas,  hal  ini  menjadi  hambatan.  Mengapa  saat  ini  penanganan yang  dilakukan  belum  sepenuhnya  efektif,  selain  hambatan  dalam  penanganan  pengemis  karena belum  adanya  wadah,  atau  penumpangan/tempat  untuk  pengemis  terlebih  pengemis  di  bawah umurn.  Program  Dinas  Sosial  Banda  Aceh  dalam  mengatasi  pengemis  ini  sangat  penting.  Untuk menuntaskan  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  di  Kota  Banda  Aceh.  Ada  beberapa hambatan atau kendala yaitu belum tersedianya panti rehabilitas untuk membina atau menangani pengemis. Adapun hambatan-hambatan di antara lain adalah sebagai berikut:
1. Hambatan  dalam mengatasi pengemis ini  yaitu belum tersedianya panti rehabilitas sosial seperti  penumpangan   untuk    pengemis  yang     tertangkap,  percuma  saja  karena  pengemis yang    tertangkap  hanya  dilakukan  pendataan  setelah  itu    dibebaskan,  kemudian  mereka mengulangi perbuatannya karena terdesaak oleh kebutuhan sehari-hari.
2. Pekerjaan  patroli yang   dilakukan oleh   Dinas   Sosial  sering  mendapatkan perlawanan, seperti mereka memberontak dan berusaha melarikan diri  agar tidak  tertangkap oleh petugas yang  melakukan penertiban.
3. Pengemis yang  ada  di  Kota Banda Aceh  termasuk kategori anak-anak dan pengemis lanjut usia,    sehingga  pada  saat  melakukan  pembinaan  sulit  memberikan  penghargaan  seperti pengemis lainnya.
4. Minimnya  anggaran  yang    disediakan  pemerintah  untuk  menanggulangi  penertiban pengemis terutama di bawah umur, sehingga patroli rutin  tidak berjalan dengan baik atau sesuai waktu yang  di tentukan.

## REFERENSI
Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi , 7 (1).
Carter, D. J., Glaziou, P., Lönnroth, K., Siroka, A., Floyd, K., Weil, D., ... & Boccia, D. (2018). The impact of  social  protection  and  poverty  elimination  on  global  tuberculosis  incidence:  a  statistical modelling analysis of Sustainable Development Goal 1. The Lancet Global Health , 6 (5), e514-e522.
Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (2), 104-109.
Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (2), 104-109.
Elanda, N., & Jamal, A. (2018). Potret Dan Eksternalitas Pengemis Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan , 3 (4), 730-739.
Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. American journal of theoretical and applied statistics , 5 (1), 1-4.
Ferezagia,  D.  V.  (2018).  Analisis  Tingkat  Kemiskinan  di  Indonesia. Jurnal  Sosial  Humaniora Terapan , 1 (1).
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 06 N
Frasso, R., Keddem, S., & Golinkoff, J. M. (2018). Qualitative methods: tools for understanding and engaging communities. In Handbook of community movements and local organizations in the 21st century (pp. 527-549). Springer, Cham.
Graham, C., & Grisard, C. (2019). Rich man, poor man, beggar man, thief: Accounting and the stigma of poverty. Critical Perspectives on Accounting , 59 , 32-51.
Khomsan,  A.,  Dharmawan,  A.  H.,  Sukandar,  D.,  &  Syarief,  H.  (2015). Indikator  Kemiskinan  dan Misklasifikasi Orang Miskin . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Legard, R., Keegan, J., & Ward, K. (2003). In-depth interviews. Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers , 6 (1), 138-169.
Murni,  R.  (2018).  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  terhadap  Gelandangan  dan  Pengemis  di  Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial , 13 (2), 122-137. Muslim,  M.  (2013).  Penanggulangan  Pengemis  Dan  Gelandangan  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  El- Riyasah , 4 (1), 24-35.
Qonita, R., & Dahlia, D. (2019). Hubungan Penerimaan Diri Dengan Harga Diri pada Pengemis di Kota Banda Aceh. Seurune Jurnal Psikologi Unsyiah , 2 (1), 33-49.
Qu, S. Q., & Dumay, J. (2011). The qualitative research interviews. Qualitative research in accounting & management .
Ras, A. A. (2016). Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan kemiskinan. SOCIUS: Jurnal Sosiologi , 1 (2), 56-63.
Sakban, S., Nurmal, I., & Ridwan, R. B. (2019). Manajemen sumber daya manusia. Alignment: Journal of Administration and Educational Management , 2 (1), 93-104.
Samputra,  P.  L.,  &  Munandar,  A.  I.  (2019).  Korupsi,  Indikator  Makro  Ekonomi,  dan  IPM  terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan , 35-46.
Semiawan, C. R. (2010). Metode penelitian kualitatif . Grasindo.
Sgier, L. (2012). Qualitative data analysis. An Initiat. Gebert Ruf Stift , 19 , 19-21.
Sridiyatmika,  G.  (2018).  Keberadaan  Komunitas  Pengemis  di  Kota  Yogyakarta  dalam  Kajian  IPS Mengenai Budaya Kemiskinan Akibat Proses Reproduksi Sosial. Jurnal Sosialita , 10 (1).
Utama,  Y.  J.,  &  SH,  M.  (2014).  Pengertian  Administrasi  Negara  dan  Hukum  Administrasi Negara. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka .
Widanarto,  A.  (2012).  Pengawasan  Internal,  Pengawasan  Eksternal  dan  Kinerja  Pemerintah. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) , 12 (1).
Yuniarti, N. (2012). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis di Terminal Tidar oleh Keluarga. KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture , 4 (2).
Zamharira, C., & Arantika, D. P. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Banda Aceh. Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science , 4 (1), 115-128.