Website                  https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/

## ANALISIS SISTEM PEMBELAJARAN DAN BUDAYA PESANTREN DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER DI PONDOK PESANTREN ASWAJA NUSANTARA
Nofica Andriyati 1 , Budy Sugandi 2 .
1 Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
2 Southwest University China Email: noficaandriyati@unu-jogja.ac.id

## Abstract
Pesantren  as  educational  institutions,  both  modern  and  traditional,  at  least  maintain  the uniqueness  of  pesantren,  which  any  other  institution  does  not  own.  The  uniqueness  often makes  some  people  misunderstand  that  pesantren  practise gender inequality  where female students are often not allowed to proceed outside the pesantren or only in the domestic area. This  research  was  a  qualitative  case  study  taking  place  at  Pondok  Pesantren  (PP)  Aswaja Nusantara  in  Mlangi,  Sleman,  Yogyakarta.  This  study  takes  the  point  of  view  of  the  kyai (caretaker)  of  the  Pondok,  who  serves  as  a  policy  maker  in  the  institution.  The  research question in this study was: What is the concept of gender equality in the education system and pesantren culture at PP Siswa Aswaja Nusantara?
The  results  showed  that  based  on  the  data  provided  by  caregivers,  gender  equality  in  PP Aswaja Nusantara was enacted through the culture of the pesantren and the application of the pesantren education system. Equality is the sense of fairness in paying attention to biological factors and circumstances, both men and women. First, equality in PP Aswaja Nusantara does not  mean  the  same  between  men  and  women,  and  this  impacts  the  division  of  tasks  more concerned with individual abilities than gender. Second, in the education system, PP Aswaja Nusantara provides equal opportunities to all male and female students, both internally and externally.
Keywords: Equality of Gender, Islamic Boarding School

## Abstrak
Pesantren  sebagai  Lembaga  Pendidikan,  baik  yang  modern  maupun  yang  tradisional, setidaknya  tetap  mempertahankan  kekhasan  pesantren  yang  tidak  dimiliki  oleh  Lembaga manapun. Kekhasan pesantren, seringkali membuat beberapa kalangan salah paham bahwa pesantren menjadi praktek ketidaksetaraan gender, dimana santri putri seringkali tidak diberi kesempatan untuk berproses diluar pesantren atau hanya di wilayah domestik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif study kasus dimana peneliti mengambil tempat penelitian di PP  Aswaja  Nusantara di  Mlangi,  Sleman,  Yogyakarta.  Penelitian ini  mengambil  sudut  dari pengasuh  Pondok  yang  berfungsi  sebagai  pemangku  kebijakan  di  pondok.  pertanyaan penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah:  Bagaiman  konsep  kesetaraan  gender  pada  sistem pendidikan dan budaya pesantren di PP Mahasiswa Aswaja Nusatara?
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender di PP Aswaja Nusantara, berdasarkan data yang diberikan oleh pengasuh, melalui budaya pesantren dan penerapan pada system Pendidikan  pesantren.  Pertama,  setaraa  dalam  PP  Aswaja  Nusantara  bukan  berarti  sama persis antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dalam arti adil, adil dalam memperhatikan factor biologis dan keadaan, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena hal ini berimbas pada  pembagian  tugas  yang  lebih  Mementingkan  kemampuan  individu  daripada  jenis kelamin. Kedua, dalam  system Pendidikan, PP Aswaja Nusantara memberikan kesempatan yang  sama  kepada  semua  santri,  baik  putra  maupun  putri,  baik  dalam  internal  maupun eksternal pondok.
Kata Kunci:  Kesetaraan Gender, Pendidikan Pesantren
Received 2022-11-22
Revised 2022-12-28
Accepted 2022-12-28

## SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Vol. 4, No. 02, Month 2022.
(ISSN: 2720-9059) (E-ISSN: 2716-2230)

## PENDAHULUAN
Isu  kesetaraan  Gender  di  Indonesia  masih  perlu  diteliti,  untuk  melihat kembali apakah kesetaraan gender di Indonesia sudah berlaku di semua bidang kehidupan.  Pentingnya  kesetaraan  gender  di  Indonesia  tertulis  di  dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A RI No. 01 tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan  Gender.  Selain  itu,  melalui  Kementerian  PP  &  PA,  Pemerintah Indonesia  telah  menandatangani  dokumen  kesepakatan  global  tentang Sustainable  Development  Goals (SDGs)  atau  istilah  resmi  pemerintah  adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) , yang terdiri dari 17 Tujuan (Goal) dan  169  sasaran  (target).  Dalam  TPB  tersebut  terdapat  salah  satu  tujuannya untuk Mencapai Kesetaraan Gender serta Memberdayakan semua Perempuan dan Anak Perempuan. Dalam website kemenpppa.go.id, target dari SDGs yaitu 1)  Mengakhiri  segala  bentuk  diskriminasi,  2)  Menghapuskan  segala  bentuk kekerasan, 3) Menghapuskan semua  praktek-praktek yang membahayakan, 4) Menyadari  dan  menghargai  pelayanan  dan  pekerjaan,  5)  Memastikan  bahwa semua  perempuan  dapat  berpartisipasi  penuh  dalam  kehidupan  berpolitik, sosial dan ekonomi.
Pondok  Pesantren  (selanjutnya  disebut  PP)  merupakan  salah  satu lembaga  pendidikan  tertua  di  Indonesia,  yang  dalam  perkembangannya mendapatkan perhatian di masyarakat Indonesia dalam pembentukan karakter anak  bangsa.  Berbeda  dengan  aspek  ekonomi  (2021)  atau  lainnya  (2022), Pesantren  dalam  pandangan  masyarakat  masih  melakukan  praktek ketidakadilan  gender,  berdasarkan  beberapa  praktek  yang  ada  di  pesantren. Misalnya, pemisahan laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal dan aktifitas, meskipun  budaya  tersebut  di  pesantren  karena  alasan  fiqih.  Juga  di  beberapa kegiatan yang seringkali menempatkan santriwati pada urusan  logistik untuk menyiapkan  makanan,  santri  putra  didepan  menyiapkan  tempat  dan perlengkapan  untuk  kelancaran  acara.  Selain  yang  terlihat  di  masyarakat tersebut, di beberapa penelitian tentang kesetaraan gender di pesanten menjadi salah  satu  bukti  bahwa  masih  terdapat  pesantren  yang  menganggap  tabu, meskipun  tidak  sedikit  pesantren  yang  menganggap  kesetaraan  sudah diterapkan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kamil  Sahri  (2020)  tentang  kesetaraan pada program pendidikan Diniyah Ulya di Pesantren, menghasilkan kesimpulan bahwa  di  dalam  sistem  pendidikan  pesantren  tidak  ada  perlakuan  yang  bias gender. Single sex classroom atau pemisahan laki-laki dan perempuan di kelas, dilakukan bukan disebabkan diskriminasi atas gender tertentu tapi lebih pada disandarkan  kepada  kepercayaan  para  pemangku  kebijakan  agar  para  santri putra dan putri dipisahkan kelasnya serta mengacu pada tradisi pesantren salaf yang  selama  ini  berkembang  dan  diwarisi  (Sahri  &  Hidayah,  2020).  Dalam penelitian Sahri tersebut, masih perlu dikaji lebih jauh apakah tradisi pesantren
salaf  yang  dipraktekkan  di  PP  termasuk  praktek  ketidaksetaraan  gender, meskipun dalam system pendidikannya tidak ditemukan ketidakadilan gender.
Ketidakadilan  gender  di  pesantren  bervariasi,  penelitian  lain  yang dilakukan  oleh  Fadhilatus  Sanah  (2021),  mengungkapkan  bahwa  pesantren sebagai representasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak selalu identik dengan  tradisionalitas  yang  membelenggu  kebebasan  perempuan.  Kebebasan disini dimaknai sebagai pemberian dan membuka peluang kepada perempuan untuk mengekspresikan pengetahuannya dalam berorganisasi dan eksistensinya dengan  terlibat  dan  dilibatkan  dalam  kepengurusan  pondok  yang  selama  ini didominasi  oleh  laki-laki.  Nilai-nilai  kesetaraan  gender  juga  nampak  dalam sikap  menghargai  dan  menghormati  dalam  interaksi  sehari-hari  di  pondok. Upaya  dan  pencapaian ini  bukanlah semata-mata  karena  adanya  wacana dan tuntutan kesetaraan gender dalam masyarakat, namun juga karena pemahaman para pengelola pondok akan keluhuran nilai-nilai Islam dalam memandang dan mengarahkan  manusia  untuk  menghormati  perempuan  dan  sesama  (Sanah, 2021).
Diskriminasi  gender  bisa  dilihat  dari  bagaimana  budaya  dan  sistem pendidikan  itu  diterapkan  di  pesantren,  seperti  pada  konsep  kepemimpinan perempuan  pesantren  yang  masih  jarang  diterapkan.  Penelitian  yang  khusus meneliti  tentang  Kepemimpinan  Pesantren  dari  perspektif  elemen  pesantren dilakukan  oleh  Wulpiah  (2018).  Mengungkapkan  bahwa, pertama ,  para ustadz/ustadzah  memiliki  persepsi  yang  sama  jika  perempuan  dan  laki-laki memiliki  porsi  yang  sama  dalam  menuntut  ilmu;  adanya sharing  job dalam rumah  tangga,  sehingga  saling  memahami  peran  masing-masing  secara proporsional. Kedua, Peningkatan peran perempuan di pondok pesantren sebuah keniscayaan,  baik  sebagai  pengajar  maupun  keterlibatan  mereka  pada  aspek managerial  pesantren.  Sebab  kolaborasi  antara  laki-laki  dan  perempuan dilembaga pesantren akan melahirkan generasi muda yang peka terhadap gender equality .  Terpenting  pada  ruang  domestik  sebagaimana  perannya  haruslah dikedepankan.  Jika  harus  berperan  pada  ranah  publik,  maka  hendaklah memiliki skill yang mumpuni serta harus mendapatkan izin suaminya (Wulpiah, 2018). Dengan kata lain, persepsi Guru atau Pengasuh tentang kesetaraan gender berpengaruh  pada  penerapan  kesetaraan  di  pesantren,  seperti  yang diungkapkan oleh Malikhah Towaf (Towaf 2008; Wulpiah, 2018).
Persepsi para pengasuh terhadap ide kesetaraan gender cukup bervariasi, ada yang beranggapan kesetaraan laki-laki dan perempuan sesuatu yang tidak mungkin,  tidak  pantas;  perempuan  dan  laki-laki  berbeda.  Sebab  laki-laki mempunyai  kedudukan,  beban  dan  tanggungjawab  lebih  tinggi  dari perempuan,  laki-laki  diberi  kelebihan  khusus  sebagai  pemimpin  sudah  jelas prinsipnya dalam al-Quran dan Hadis. Namun ada juga yang setuju dan perlu dengan ide kesetaraan gender, sebab di dalam rumah tangga perlu relasi bukan subordinasi  serta  memenuhi  kewajibannya  secara  proporsional,  perempuan
layak  diberi  peran  agar  tidak  terjadi  diskriminasi.  Di  pesantren,  pandangan tradisional  yang  resisten/penolakan  terhadap  ide  kesetaraan  gender berdampingan  dengan  pandangan  reformatif  yang  setuju  dengan  kesetaraan gender (Towaf 2008; Wulpiah, 2018).
PP  Aswaja  Nusantara  merupakan  pesantren  yang  reformis  dengan  visi dan  misi  global  yang  mengutamakan  kompetensi  santri  namun  tidak meninggalkan ke khasan pesantren. PP Aswaja Nusantara memiliki kekhasan dalam  santri,  santri  yang  nyantri  di  PP  Aswaja  Nusantara  merupakan  santri khusus  putra  putri  yang  sedang  menempuh  Pendidikan  di  Universitas,  atau disebut juga dengan santri mahasiswa. Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena peneliti fokus pada Pendidikan yang diperoleh santri melalui dari persepsi pengasuh mereka, yang mana persepsi ini seringkali menjadi kebijakan terhadap keadilan gender di pesantren.
Selain  itu,  yaitu  peneliti  melakukan  penelitian  yang  fokus  pada Pendidikan  dan  budaya  pesantren  secara  sekaligus.  Pendidikan  disini  bukan hanya Pendidikan formal pesantren, namun juga Pendidikan nonformal seperti workshop dan pelatihan. Pendidikan formal dan non formal merupakan elemen untuk membentuk pandangan adil gender di lingkungan pesantren. Penelitian- penelitian  sebelumnya,  hanya  fokus  pada  pandangan  pengasuh  saja,  atau Pendidikan formal saja, dan budaya pesantren secara umum.  Oleh karena itu, penelitian  ini  melakukan  penelitian  dengan  perpsektif  Pengasuh  Pesantren untuk melihat apakah pesantren memiliki pandangan yang adil gender melalui budaya pesantren yang mencakup tugas dan peran santri, pengajar, pengasuh, dan  penerapan  adil  gender  pada  sistem  pendidikan  pesantren.    Maka, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: Bagaiman konsep kesetaraan gender pada sistem pendidikan dan budaya pesantren di PP Mahasiswa Aswaja Nusatara?

## KERANGKA TEORI

## 1. Gender dan Kesetaraan
Islam datang memberikan hak perempuan dari segi harta waris (Q.S. an-Nisa: 32) dan keilmuan (Q.S az-Zumar: 9). Walaupun bagian antara perempuan dan laki-laki berbeda, perbedaan pembagian tersebut karena tanggung jawab yang diberikan kepada kaum laki-laki lebih besar yakni menafkahi keluarganya (Ramdhan, 2016; Sari&Ismail, 2021). Dari segi keilmuan, baik perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban mencari  ilmu  dan  berpengetahuan.  Karena  Allah  mengecam  orang-orang  yang  tidak mencari  ilmu  (Ramdhan,  2016).  Perempuan  dan  laki-laki  juga  sama-sama  memiliki balasan pahala dan dosa sesuai amal yang mereka kerjakan di dunia (Q.S. an-Nahl: 97, alMukminun: 40, al-Zalzalah: 7-8) (Ratnasari, 2018). Alquran juga menerapkan prinsip egalitarianisme.  Egalitarianisme  adalah  cara  berpikir  bahwa  seseorang  haruslah
mendapatkan  perlakuan  yang  sama  baik  dalam dimensi  agama,  ekonomi,  sosial dan budaya  (Rakhman,  2019).  Sebagaimana  terdapat  dalam  Q.S.  al-Hujurat:  13  yang menunjukkan  bahwa  manusia  baik  perempuan  maupun  laki-laki  sama  derajatnya  di hadapan Allah. Yang paling mulia di sisi Allah bukanlah berdasarkan keturunan, suku, ras  dan  sebagainya,  melainkan  ketakwaannya  kepada  Allah  (Rakhman,  2019; Sari&Ismail, 2021).
Hubungan perempuan dan laki-laki yang ditawarkan Islam ialah bersifat adil (equal)  (Ramdhan,  2016).  Walaupun  dalam  Islam  ada  perbedaan  dalam  menetapkan hak-hak,  perbedaan  tersebut  tidak  menyubordinasikan  perempuan  dan  tetap berimbang  (Ramdhan,  2016).  Ayat-ayat  tersebut  melahirkan  konsep  kesetaraan  yang ideal  baik  dalam  bidang  spiritual  maupun  non-spiritual.  Perempuan  dan  laki-laki diberikan  hak  dan  kewajiban  yang  sama.  Tugas-tugas  yang  dibebankan  kepada perempuan  dan  laki-laki  tidak  dapat  terlaksana  tanpa  adanya  kerjasama  antara keduanya  (Ratnasari,  2018;  Noorchasanah,  2020;  Sari&Ismail,  2021).  Dengan  begitu, konsep yang ditawarkan Islam melahirkan keharmonisan antara perempuan dan laki- laki. Menempatkan segala sesuatu pada fitrah dan sesuai dengan proporsi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing (Ratnasari, 2018; Sari&Ismail, 2021).
Didalam Women ‟ s Studies Encyclopedia di jelaskan bahwa gender adalah “s atu konsep  cultural  yang  berupaya  membuat  pembedaan  dalam  hal  peran,  perilaku, mentalitas,  dan  karakteristik  emosional  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang berkem bang dalam masyarakat” (Mulia, 2010). Menurut Anderson arti dari gender adalah “atribut yang melekat pada laki -laki dan perempuan yang dibentuk secara cultural” (Anderson, 2011). H.T Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan antara laki-laki dan perempuan  pada  kebudayaan  dan  kehidupan  kolektif  yang  sebagai  akibatnya mereka  menjadi laki-laki  dan perempuan.  Sedangkan  Umar  mengartikan Gender sebagai “suatu konsep yang digunakan untuk mengident ifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan di lihat dari segi sosial- budaya” (Umar, 2001, p. 35).
Pemahaman  relasi  gender  dalam  kehidupan  sosial  dan  kultur  di  tengah- tengah masyarakat seringkali menimbulkan gejala-gejala kontroversial, para kaum feminis  menyebutnya  sebagai  perlakuan  tidak  adil  gender  hal  ini  dikarenakan munculnya  berbagai  ketimpangan  yang  terjadi  pada  perempuan,  padahal dibutuhkan  kesetaraan  sikap,  keadilan  dan  penegakan  hak-hak  asasi  manusia, perilaku  yang  seimbang  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  mewujudkan kehidupan  yang  harmonis.  Husein  mengatakan  bahwa  wacana-wacana  ini diharapkan tidak akan lagi ada pernyataan yang memberi peluang bagi terciptanya sistem kehidupan yang diskriminatif, subordinatif, memarjinalkan manusia, siapa
pun  orangnya  dan  apa  pun  jenis  kelaminnya,  laki-laki  ataupun  perempuan (Muhammad, 2009).
Gender, sebagaimana yang dicatat oleh Umar (2001) memiliki peranan dan perubahan sosial. Gender sebagaimana kelompok etnis, dalam banyak masyarakat merupakan  salah  satu  faktor  utama  yang  menentukan  status  seseorang.  Dapat dimaklumi  bahwa  persoalan  gender  berpotensi  untuk  menimbulkan  konflik  dan perubahan  sosial,  karena  sistem  patriarki  yang  berkembang  luas  dalam  berbagai masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan secara kultural, structural, dan ekologis. Perempuan dipojokkan ke dalam urusan-urusan reproduksi  seperti  menjaga  rumah  dan  mengasuh  anak.  Sebagai  akibat  dari pertumbuhkan  dan  mobilisasi  penduduk,  urbanisasi,  dan  revolusi  industri menimbulkan  berbagai perubahan sosial,  termasuk  dalam  kedudukan sosial bagi laki-laki dan perempuan (Umar; 2001, p. 85).
Dalam abad ke-19 perempuan semakin menyadari kenyataan bahwa diluar sector domestic telah terjadi perkembangan yang sangat pesat. Pada saat yang sama mereka  juga  menyadari  norma-norma  di  wilayah  domestik  yang  membuat perempuan melakukan peran ganda, di samping berperan sebagai ibu rumah tangga juga  melakukan  peran  di  luar  rumah.  Pembatasan-pembatasan  ini  menjadi  basis tumbuhnya  keinginan  baru  bagi  perempuan  untuk  ikut  serta  terlibat  di  wilayah publik.  Mereka  menuntut  hak-hak  yang  sama  dengan  kaum  laki-laki,  seperti memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan tinggi (Umar; 2001, p. 85). Untuk  pertama  kalinya  tuntutan  persamaan  hak  bagi  laki-laki  dan  perempuan secara  yuridis-formal  dicetuskan  dalam  tahun  1920-an,  walaupun  belum mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Setelah  Perang  Dunia  II,  perempuan  mengalami  perkembangan  dramatis. Mereka  mulai  memasuki  berbagai  sektor  yang  sebelumnya  menjadi  wilayah domestik laki-laki. Perempuan sudah mulai terjun di dunia pendidikan tinggi, dan mereka mulai mendefinisikan Kembali peran yang diperolehnya dari masyarakat. Dari tahun ke tahun organisasi-organisasi nasional dan internasional yang concern terhadap status dan kedudukan perempuan semakin berkembang. Sementara itu, perkembangan ekonomi secara global semakin membaik, semuanya ini memberikan daya  dukung  terhadap  peningkatan  taraf  hidup  dan  martabat  kaum  perempuan (Umar; 2001, p. 86),

## 2. Budaya dan Sistem Pendidikan Pesantren
Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan  masyarakat,  terpresentasi  juga  dalam  dunia  pendidikan.  Bahkan
proses  dan  institusi  pendidikan  dipandang  berperan  besar  dalam mensosialisasikan dan melestrikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena  kesenjangan  gender  dalam  pendidikan  dapat  diklasifikasi  dalam beberapa dimensi menurut Hambali (2017), antara lain:
Kurangnya partisipasi (under-participation). Dalam hal
partisipasipendidikan,perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama.  Dibanding  lawan  jenisnya,  partisipasi  perempuan  dalam  pendidikan formal  jauh  lebih  rendah  Di  negara-negara  dunia  ketiga  di  mana  pendidikan dasar  belum  diwajibkan,  jumlah  murid  perempuan  umumnya  hanya  separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki (Amasari, 2005; Hambali, 2017).
Kurangnya  keterwakilan  (under-representation).  Partisipasi  perempuan dalam  pendidikan  sebagai  tenaga  pengajar  maupun  pimpinan  juga menunjukkan kecenderung disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun,  pada  jenjang  pendidikan  lanjutan  dan  pendidikan  tinggi,  jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis (Hambali, 2017).
Perlakuan  yang  tidak  adil  (unfair  treatment) Kegiatan  pembelajaran  dan proses  interaksi  dalam  kelas  seringkali  bersifat  merugikan  murid  perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar  kepada  murid  laki-laki  dibanding  murid  perempuan.  Para  guru kadangkala cenderung berpikir ke arah “self fulfilling prophecy” terhadap siswa perempuan  karena  menganggap  perempuan  tidak  perlu  memperoleh pendidikan yang tinggi (Hambali, 2017).
Beberapa  wacana  yang  melatarbelakangi  perlu  adanya  upaya mensosialisasikan  pendidikan  berperspektif  gender,  yakni  sebagai  upaya penyadaran  terhadap  ketidakadilan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  sosial masyarakat.  Mensosialisasikan  gender  bisa  dimulai  dari  beberapa  lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, salah satunya lewat pendidikan di pesantren.    Pondok  pesantren  misalnya  telah  lama  menjadi  lembaga  yang memiliki kontribusi yang penting dalam ikut serta mencerdaskan bangsa  dan merupakan subkultur masyarakat Indonesia. Banyaknya pesantren di Indonesia, serta besarnya siswa pada tiap pesantren menjadikan pesantren sebagai lembaga yang layak diperhitungkan, kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan  dan  moral.  Perbaikan-perbaikan  yang  secara  terus-menerus dilakukan terhadap pesantren, baik dari segi manajemen, akademik (kurikulum) maupun fasilitas menjadikan pesantren keluar dari kesan tradisional dan kolot yang selama ini disandangnya (Burhanuddin, 2015).
Salah  satu  yang  menyebabkan  pesantren  menjadi  penting  untuk dibicarakan dan diperhitungkan dalam dunia pendidikan karena jangkauannya
yang tidak sekadar merambah ranah persekolahan. Padahal pesantren memiliki jangkauan  yang  lebih  luas  dari  sekadar  training  di  dalam  kelas.  Untuk  itu diperlukan  pengenalan  terhadap  wacana  pendidikan  berperspektif  gender  di pesantren,  terutama  kyai  menjadi  pilar  utama  gender  meanstreaming,  gender merupakan ideologi yang sangat tampak pada perilaku dan perbuatan sehari- hari.  Pandangan-pandangan  yang  bias  gender  telah  mengakar  dalam  wacana dan  praktik  keberagamaan tanpa legitimasi  ajaran  agama,  akan  menjadi  lebih sulit  untuk  dibongkar  atau  didekonstruksi  jika  peran-peran  dari  tiap  elemen masyarakat  terutama  kyai  sebagai  tokoh  agama  tidak  diperhitungkan (Burhanuddin, 2015) .
Masyarakat  pesantren  yang  pada  umumnya  masih  menganut  budaya paternalistik,  contoh  perilaku  berkeadilan  gender  menjadi  sangat  penting. Sementara,  seperti  yang  dikemukakan  Tholkhah  (2004),  bahwa  salah  satu kelemahan  pesantren  (tradisional)  aspek  kepemimpinan  yang  sentralistik  dan hirarkhis  yang  berpusat  pada  kyai,  yang  menjadikannya  (pesantren)  laksana 'kerajaan  kecil'  di  mana  kyai  merupakan  sumber  mutlak  yang  memiliki kekuasaan dan kewenangan di lingkungan pesantren, termasuk terhadap ilmu yang  diajarkan  kepada  para  santrinya.  Kondisi  yang  harus  diupayakan,  yaitu kyai  mendapatkan  akses  terhadap  dasar-dasar  pengetahuan  dan  pendidikan gender.  untuk  membukakan  pikiran  dan  nurani  adanya  persoalan  tersebut. Persoalan  gender  merupakan  persoalan  budaya,  untuk  memahami  wacana pendidikan berperspektif gender di pesantren peran kyai sangat dibutuhkan dan ini  mungkin  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  konfrontatif  berjangka  waktu pendek.  Hal  ini  pun  dapat  terkendala,  seperti  yang  dikemukakan  Nurcholis Majid, manakala sang kyai memiliki ketetapan yang sangat kuat tidak mengubah pesantrennya  mengikuti  perkembangan  zaman,  yang  pada  umumnya  terjadi pada  kyai-kyai  yang  sesungguhnya  tidak  memiliki  kemampuan  untuk mengikuti perkembangan ilmu ( Burhanuddin , 2015 ) .

## METODE
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  Kualitatif  Study Kasus yang dilakukan dengan mengambil kasus di Pondok Pesantren Aswaja Nusantara.  Penelitian  diawali  dengan  melakukan  literature  review  untuk melihat gap dari penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan  literature  review,  peneliti  melakukan  observasi  awal  dengan melakukan kunjungan langsung ke pesantren, dan membaca beberapa referensi pendukung  untuk  memperkuat  alasan  penelitian.  Tahap  selanjutnya  peneliti menyusun proposal penelitian dan menyiapkan panduan wawancara, sebagai langkah  untuk  mendapatkan  data  sekunder.  Wawancara  dilakukan  dengan metode wawancara terbuka, dengan mengambil partisipan Pengasuh PP Aswaja Nusantara.  Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  dokumentasi, dengan  mengumpulkan  dokumen  tentang  pesantren  dan  website  pesantren.
Kemudian, hasil wawancara dibuat trasnkrip, dan dikualifikasikan berdasarkan kebutuhan data. Setelah itu data dianalisis.
Penelitian  dilakukan  di  Pondok  Pesantren  Aswaja  Nusantara  yang merupakan  Pondok  Pesantren  Mahasiswa  yang  terletak  di  Jl.  Masjid  Patok Negoro,  Mlangi,  Nogotirto,  Kecamatan  Gamping,  Kabupaten  Sleman,  D.  I. Yogyakarta. Aswaja  Nusantara  memiliki  visi  “Teladan  dan  Bekualitas”,  yang meliputi:  1)  Mengembangkan  kurikulum  pesantren  ahlus-sunnah  waljamaah secara komprehensif berbasis riset dan leadership. 2) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, ngangeni, dan berorientasi pengembangan akademik,  akhlakul  karimah,  leadership,  dan  potensi  santri  yang multidimensional. 3) Menumbuhkan atmosfir religius dan akademik yang kuat dalam  lingkungan  proses  pembelajaran.  4)  Mengembangkan  capacity- building  kelembagaan secara kontinyu dan sistematik, menuju tata kelola yang baik, mandiri, dan total quality culture.

## TEMUAN PENEITIAN
Kiai  sebagai  orang  yang  memangku  kebijakan  dalam  pesantren  harus memiliki  persepsi  tentang  kesetaraan  Gender,  agar  kebijakan  yang  dibuatnya juga berspektif adil gender. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Pak  Kiai  PP  Aswaja  Nusantara  tentang  pandangannya  mengenai  kesetaraan gender.
“Kesetaraan  dimaknai  sebagai  adanya  hak  dan  kewajiban  yang  sama,  kecuali yang  terkait  konteks  tertentu,  misalnya  pandangan  tertentu  dari  syariah, implikasi  biologis,  atau  kondisi  fisik,  psikologis,  mental.  Perbedaan  bukan berarti tidak setara. Justru kesetaraan dan keadilan. Sebab perbedaan perlakukan bukan  karena gendernya,  namun  konteks  situasional.  Dalam  konteks  syariah, misalnya,  kami  mengapresiasi  argumen  kebolehan  perempuan  jadi  imam. Namun  belum  berani  melaksanakannya.  Implikasi  biologis,  karena ada  siklus haidz,  maka  yang  bersangkutan  tidak  wajib  bahkan  tidak  boleh  ikut  sholat jamaah.  Fisik,  misalnya,  ada  beberapa  tugas  piket  pondok  yang  tidak  cocok dikerjakan  perempuan  misalnya  memperbaiki  genting  yang  bocor,  membawa beras  sekarung.  dll.  Jadi,  kami  lebih  menganut  kalau  menggunakan  bahasa feminisme,  feminisme  lingkungan,  eco-feminism.  Kesetaraan  tidak  dimaknai semua  serba  setara,  sama,  mutlak.  Namun  laki-laki  dan  petrempuan  saling melengkapi. ‘ Hunna libasul lakum, wa antum libasun lahunna’ Peran yang berbeda tidak berarti merendahkan, atau menomorduakan, justru bentuk penghormatan sejati, konsepnya bukan setara mutlak, namun keadilan.”
Penerapan kesetaraan Gender di PP Aswaja juga sudah diterapkan dalam berbagai aktivitas, baik Pendidikan secara formal, maupun kegiatan kepanitiaan. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Kiai, saat diwawancarai tentang bagimana
penerapan  kesetaraan  gender  sudah  diterapkan  di  pesantren  dan  bagaimana penerapannya.
“Sejauh konsep di atas, sudah. Misal, dalam berbagai acara pesantren, putra dan putri  di  beri  kesempatan  yang  sama.  Misal,  dalam  kepanitiaan,  dalam kepengurusan (bahkan kemarin ketua yg terpilih putri, meski resign karena dia harus dikejar tesis); dalam mukhadhoroh, dalam reading club, dan lain- lain”
Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh partisipan, kesetaraan gender sudah diterapkan di PP Aswaja. Bahkan, pesantren mengangkat ketua panitia kegiatan  seorang  santri  putri,  dengan  kata  lain,  PP  Aswaja  Nusantara memperbolehkan  santri  putri  untuk  menjadi  pemimpin.  Sebagai  pengasuh, Partisipan  membedakan  tugas  santri putra  dan  santri  putri  untuk  tugas  yang berkaitan dengan sesuatu yang membahayakan atau mengeluarkan tenaga yang lebih besar seperti tugas khusus untuk membenarkan genting yang bocor. Hal ini diungkapkan oleh partisipan saat ditanya apakah ada pembeda antara tugas santri putra dan putri.
“Ada, dalam beberapa hal. Misal, jika ada genting bocor, dan harus naik ke atas, ya itu tugas putra, buka n putri”
Sistem Pendidikan pesantren yang diterapkan di PP Aswaja Nusantara, tidak  membedakan  antara  putra  dan  putri.  Bagi  pengasuh,  terkait  dengan Pendidikan  putra  dan  putri  memiliki  kesempatan  yang  sama.  Bahkan,  dalam kegiatan  tambahan  atau  ekstrakurikuler,  santri  putra  dan  putri  mendapatkan kesempatan  yang  sama.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  partisipan  saat  ditanya apakah ada perbedaan dalam system Pendidikan antara putra dan putri.
“Tidak ada. Sama. Juga dalam kegiatan ekstra, seperti divisi production hous e, Piusat studi lingkungan, di situ diisi putra dan putri”
Pembagian kerja domestik antara putra dan putri bagi partisipan bukan karena  beban  gender  yang  mengharuskan  santri  putri  melakukan  pekerjaan domestic  seperti  memasak.  Bagi  pengasuh,  hal  ini  lebih  kepada  intensitas pembagian  tugas,  karena  di  PP  Aswaja  Nusantara  santri  putra  juga mendapatkan tugas untuk memasak. Hal ini diungkapkan oleh partisipan saat ditanya tentang pekerjaan domestic yang seringkali dibebankan oleh santri putri.
“Untuk pekerjaan domestik, misalnya masak, memang masih didominasi yang  putri.  namun  bukan  berrati  putra  tidak.  Putra  juga  punya  tugas masak. Intensitas saja yang berbeda”.
Pembagian  kerja  secara  publik,  PP  Aswaja  Nusantara  memberikan kesempatan yang sama untuk putra dan putri. Bagi partisipan, pembagian tugas putra  dan  putri  lebih  melihat  kepada  kemampuan  santri,  bukan  karena  dia perempuan  ataupun  laki-laki.  Bahkan,  dibeberapa  kesempatan,  santri  putri memiliki intensitas lebih sering di kegiatan public daripada santri putra. Hal ini disampaikan  oleh  partisipan  saat  ditanya  apakah  memberikan  kesmepatan kepada santri putri untuk melakukan kegiatan di luar pesantren.
“Iya. dalam  acara keluar, misalnya  undangan  seminar,  pelatihan, atau  utusan apa,  seringkali  yang  diutus  adalah  santri  putri.  Tergantung  kapabilitas  dan terkait forumnya apa”.

## PEMBAHASAN
Pesantren pada saat ini berada di situasi zaman yang terus berubah secara dinamik.  Zaman  ketika  partisipasi  di  semua  bidang  kehidupan  terbuka  lebar. Masyarakat  yang  berada  di  dalam  lingkaran  minoritas  dalam  sistem  sosial, mengalami  kegagapan,  dan  keterdesakan  di  berbagai  tempat,  karena ketidaktersediaan  sumberdaya  dan  akses.  Oleh  karena  itu  pesantren  dapat menjadi  benteng  bagi  semua  elemen  pesantren  dari  golongan  minoritas manapun  untuk  memperoleh  kesetaraan.  Salah  satunya  dalam  hal  kesetaraan gender.  Kesetaraan  gender  di  Pesantren  dapat  dimulai  oleh  persepsi  dari pengasuh.  Di  PP  Aswaja  Nusantara,  pengasuh  memiliki  persepsi  tentang kesetaraan pada pengertian Ekofeminisme.
Menurut Hidayati (2021) Ekofeminisme adalah sebuah istilah baru untuk gagasan lama yang tumbuh dari berbagai gerakan sosial yakni gerakan feminis, perdamaian  dan  ekologi  (Astuti,  2013;  Hidayati,  2021).  Istilah  ini  dilontarkan pertama  kali  tahun  1974  oleh  seorang  tokoh  feminis  Perancis  Francoise d’Eaubonne, dalam buku Le Feminisme ou La Mort. Dalam karyanya ini Francoise d’  Eaubonne  mencoba  menggugah  kesadaran  manusia,  khususnya  kaum perempuan, akan potensi perempuan untuk melakukan sebuah revolusi ekologis dalam  menyelamatkan  lingkungan  hidup.  Sehingga  ekofeminisme  memiliki nilai lebih karena tidak hanya memfokuskan diri pada subordinasi perempuan tetapi  juga  subordinasi  alam-lingkungan  (ekosistem)  di  bawah  kepentingan manusia (Hidayati, 2021). Menurut Maulana (2019) Dalam buku tersebut juga dikemukakan  adanya  hubungan  antara  penindasan  terhadap  alam  dengan penindasan terhadap perempuan (Tong, 2006; Maulana, 2019).
Ekofeminisme tidak hanya menawarkan cara pandang yang baru, yang melihat  subyek  -baik  manusia  maupun  bukan  manusia-  dalam  relasi intersubyektif,  dalam  konteks  kebersamaan  yang  setara.  Ekofeminisme  juga menawarkan etika yang lain baik untuk relasi sosial maupun untuk relasi kosmis dengan alam. Dengan terutama mendengar “suara yang lain” dari perempua n dan  dengan  mempertimbangkan  pengalaman  dan  relasi  perempuan  secara serius, ekofeminsme menekankan etika yang didasarkan pada nilai-nilai kasih
sayang,  hubungan  yang  harmonis,  cinta,  tanggung  jawab,  dan  saling  percaya (Keraf dalam Hidayati, 2021). Ekofeminisme mampu memberikan jalan tengah bagi perdebatan dan saling keterasingan antara maskulinitas dan juga feminis karena  ekofeminisme  memberikan  cara  pandangn  yang  dapat  memberikan dampak  positif  secara  holistik  bagi  manusia,  tidak  memandang  seksualitas (Fahimah, 2017). Ekofeminisme berperan strategis dalam memperjuangkan hak- hak  demokratis  dan  keadilan  (Fitri,  2017).  Ekofeminisme  dapat  membawa manusia,  tidak  hanya  perempuan,  dapat  paham  bahwa  posisi  di  alam  sejajar dengan lingkungan hidup yang ada di sekelilingnya, sehingga manusia dapat memberikan  usaha  yang  paling  maksimal  untuk  keberlangsungan  hidup ekosistem yang ada di bumi (Permatasari, 2022).
Sebagai  salah  satu  tipe  aliran  pemikiran  dan  gerakan  feminis, ekofeminisme memiliki karakterstik yang sama yaitu menetang adanya bentuk- bentuk penindasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki. Namun, berbeda dengan aliran feminisme lainnya, ekofeminisme menawarkan konsepsi yang paling luas dan paling menuntut atas hubungan diri (manusia) dengan  yang  lain  (Tong,  2006;  Maulana,  2019).  Bagi  pengasuh  PP  Aswaja Nusantara,  kesetaraan  Gender  diartikan  sebagai  kesetaraan  terhadap  hak  dan kewajiban semua orang, tidak memandang dia laki-laki atau perempuan. Dalam wawancaranya,  yang  bersangkutan  Mengambil  ayat  dalam  Surat  Al-Baqarah ayat  187  sebagai  rujukan  yang  artinya  ‘ mereka  adalah  pakaian  bagimu,  dan kamupun adalah pakaian bagi mereka’. Kesetaran Gender dalam hal ini adalah bentuk  kesetaraan  yang  berfungsi  saling  melengkapi  antara  laki-laki  dan perempua n”.
Penerapan kesetaraan gender dalam pendidikan seperti pesantren adalah salah  satu  bukti  pemberian  akses  yang  luas  bagi  peremuan.  Seperti  halnya Apriliandra  (2021)  Masalah  ketidaksetaraan  gender  yang  dialami  perempuan menurut  Bemmelen  (2003;  dalam  Fitrianti  &  Habibullah,  2012;  Apriliandra, 2021),  meliputi  keterbatasan  akses  dalam  pendidikan,  nilai  yang  dianut masyarakat,  nilai dan  peran  gender yang  diketahui  masyarakat  secara  umum dari buku pelajaran, dan nilai yang diinternalisasi oleh guru serta kebijakan yang bias  gender  (Apriliandra,  2021).  Terdapat  kajian  mengenai  kesetaraan  gender oleh  ahli  yang  dibagi  menjadi  empat  bagian;  Pertama,  dalam  memenuhi kesetaraan  gender,  aspek  pembagian  kerja  perempuan  dan  laki-laki  yang berhubungan dengan perbedaan masalah serta kebutuhan pendapatan keluarga sangat diperhatikan; kedua, pada aspek peluang laki-laki dan perempuan dalam menguasai sumber daya, di mana para ahli melihat sudut pandang laki-laki dan perempuan yang meliputi masalah kebutuhan mereka dalam menguasai sumber daya  tersebut;  ketiga,  poin  partisipasi  laki-laki  dan  perempuan  sangat diperhitungkan  untuk  merealisasi  kesetaraan  gender;  terakhir,  aspek  pola pengambilan keputusan dalam keluarga yang dilihat dari beban kerja serta peran laki-laki  dan  perempuan  dalam  keluarga  (Rahminawati,  2001;  Apriliandra, 2021).
Kesetaraan yang diterapkan di PP Aswaja Nusantara bukan kesetaraan yang  menyamakan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  semua  hal.  Seperti yang dijelaskan oleh Apriliandra (2021) kesetaraan gender yang diterapkan di PP Aswaja  Nusantara  antara  lain: pertama, Kesetaraan  gender  bagi  pengasuh pesantren  adalah  pembagian  tugas  yang  seimbang  antara  laki-laki  dan perempuan. Tugas-tugas teknis yang berkaitan tidak memungkikan diserahkan kepada  santri  putri  karena  alasan  keamanan  dan  keselamatan,  diserahkan kepada  santri  putra.  Namun,  tugas  yang  berkaitan  dengan  kemampuan intelektual, Aswaja Nusantara tidak membedakan antara kemampuan laki-laki dan perempuan. Kedua, dalam masalah peluang, laki-laki dan perempuan di PP Aswaja Nusantara tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang tertera dalam wawancara dengan pengasuh, dalam pengembangan sumber daya alam, PP Aswaja Nusantara memberikan kesempatan kepada para santri untuk mengembangkan  diri  dengan  memberikan  pelatihan  kepada  santri  putra  dan putri.
Ketiga, dalam hal partisipasi santri putra dan putri, PP Aswaja Nusantara juga  tidak  membedakan  satu  dengan  yang  lainnya.  Setiap  santri  diberi kesempatan  yang  sama  untuk  berpartisipasi  di  wilayah  public.  Bahkan, pengasuh  pesantren  mengatakan  bahwa  lebih  banyak  melibatkan  santri  putri dibeberapa  kesempatan,  karena  pengasuh  lebih  mengedepankan  kompetensi dan  kemampuan  daripada  jenis  kelamin.  Namun,  bagi  pengasuh  terdapat kondisi bilogis perempuan yang tidak selalu memungkinkan untuk mengerjakan tugas keagamaan karena alasan menstruasi. Keempat, tentang beban kerja antara santri  putra  dan  putri,  di  PP  Aswaja  Nusantara  beban  kerja  dibedakan berdasarkan kemampuan dan kondisi. Dalam tugas keagamaan, terutama bab syariah,  pengasuh  tidak  menentang  pemahaman  yang  membolehkan  Imam perempuan,  hanya  saja  belum  berani  untuk  melaksanakannya.  Hal  ini  seperti penelitian yang dilakukan oleh Prasetiawati (2018) dalam kritiknya tentang tafsir Hermeneutiknya Amina Wadud, menyatakan bahwa  Untuk  masalah  wanita menjadi  imam  shalat  sekaligus  imam namun tidak ada sepanjang sejarah Islam Yang berani melakukan hal itu, meskipun diakui, bahwa dalam Islam  banyak sekte  atau  aliran,  baik  fikih,  teologi  maupun sekte yang lain. yang menjadi pertimbangan dalam masalah ini adalah  urusan  ibadah Prasetiawati (2018).
Bagi pengasuh ketidakbolehan ini karena alasan adanya siklus haid yang juga mengakibatkan perempuan tidak diwajibkan sholat jumat. Terkait dengan Imam sholat perempuan Muzani (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dua hadits dari  Jabir dan Ummu Waraqah  bahwa perempuan di perbolehkan menjadi imam salat dan juga harus diakui bahwa kebolehan perempuan menjadi imam salat itu sejak Nabi SAW. Hal itu bukan berarti bahwa perempuan harus merebut posisi imam salat di masjid maupun surau. Namun yang lebih penting adalah bahwa perempuan, sebagaimana juga laki-laki punya hak untuk menjadi imam salat, termasuk untuk jamaah  yang juga terdiri dari jenis kelamin yang berbeda (Muzani, 2014).
Dalam  hal  pendidikan,  Aswaja  Nusantara  memberikan  hak  yang  sama kepada perempuan dan laki-laki. Menurut Sahri (2020) kesetaraan gender dalam pendidikan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa aplikasi  kesetaraan  gender  dalam  pendidikan  merupakan  penerapan  atau penggunaan  peluang  dan  kesempatan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam mendapatkan bimbingan baik itu pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara teratur dan sistematis kearah kedewasaan melalui bimbingan pengajaran, latihan-latihan, dan dicurahkan dalam rangka mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik ketingkat kedewasaan, dan hal ini dilakukan baik di dalam maupun diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup, demi mencapai keselamatan  dan  kebahagiaan  setinggi- tingginya(Laelatussa’adah,  2007;  Sahri, 2020).  Hal  ini  sejalan  dengan  pendidikan  nasional  yang  tercantum  dalam  UU Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  20  Tahun  2003  Pasal  4  Ayat  (1)  yang menyebutkan  bahwa:  “pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis  dan berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan  mnejunjung  tinggi  hak  asasi manusia,  nilai  keag amaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan  bangsa”  (Sahri, 2020).
Sistem pendidikan yang diterapkan di PP Aswaja Nusantara, tidak hanya mengkaji  kitab-kitab  kuning  sebagai  pendidikan  utama,  tapi  juga  pendidikan yang berkaitan dengan ketrampilan yang berorientasi pada masa depan santri. Pembagian tugas antara santri putra dan putri untuk pendidikan di dalam dan di  luar  pesantren  sama  sekali  tidak  ada  pembeda.  Menurut  Iswara  (2016; Asrofah,  2022)  Idealnya  sebuah  lembaga  pendidikan  itu  dijadikan  tempat mentransfer  ilmu  pengetahuan  kepada  masyarakat  dalam  mengupayakan terwujudnya  kesetaraan  gender.  Penerapan  dalam  dunia  pendidikan  bisa dilakukan  dengan  memberlakukan  pembelajaran  gender  dan  menghilangkan perbedaan pada setiap peserta didik (Asrofah, 2022).
Pemerintah  memberikan  kebebasan  hak  pendidikan  kepada  warga negara tanpa melihat dari sisi distingsi. Semua lapisan masyarakat memiliki hak yang  sama.  Hanya  paradigma  patriarki  yang  seringkali  mempengaruhi  pola pikir manusia yang kemudian menebarkan asumsi bahwa perempuan meskipun menempuh  pendidikan  yang  tinggi,  posisi  yang  paling  baik  dan  amat  ideal adalah  sebagai  kepala  dapur  keluarga  (Sulistyowati,  2020).  Dalam  konsteks Aswaja Nusantara pembagian tugas  di wilayah domsetik seperti dapur, tidak melulu didominasi oleh perempuan, laki-laki pun mendapatkan tugas domestic. Hanya saja, bagi pengasuh intensitas memang didominasi oleh perempuan, tapi bukan berarti karena perempuan harus di dapur.

## SIMPULAN
Kesetaraan  gender  di  PP  Aswaja  Nusantara,  berdasarkan  data  yang diberikan oleh pengasuh, melalui budaya pesantren dan penerapan pada system Pendidikan  pesantren. Pertama, setaraa  dalam  PP  Aswaja  Nusantara  bukan berarti sama persis antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dalam arti adil,
adil dalam memperhatikan factor biologis dan keadaan, baik laki-laki maupun perempuan.  Oleh  karena  hal  ini  berimbas  pada  pembagian  tugas  yang  lebih mementingkan  kemampuan  individu  daripada  jenis  kelamin. Kedua, dalam system Pendidikan, PP Aswaja Nusantara memberikan kesempatan yang sama kepada  semua  santri,  baik  putra  maupun  putri,  baik  dalam  internal  maupun eksternal pondok.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini merupakan penelitian mandiri yang dilakukan oleh Nofica Andriyati  Dan  Budy  Sugandi  tanpa  ada  biaya  dari  donator  maupun  dari institusi.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Penelitian  ini  hanya  dilakukan  oleh Nofica  Andriyati  sebagai  peneliti utama dan Budy Sugandi sebagai peneliti kedua.

## REFERENSI
Ajibah  Quroti  Aini.  (2018).  Islam  Moderat  di  Pesantren:  Sistem  Pendidikan, Tantangan, dan Prospeknya. Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam,
Vol. 3 No. 2, Desember, hlm. 218-233. https://doi.org/10.28918/jei.v3i2.1689
Anderson,  P.S.  (2011).  “A  Feminist  Philosophy  of  Religion”  dalam  Ema Marhumah “Konstruksi Sosial Gender di Pesantren” Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan, LKiS, Yogyakart, (p.3).
Asrofah,  Z.  A.,  Ngazizah,  N.,  &  Anjarini,  T.  (2022).  Upaya  Peningkatan Kemampuan  Psikomotor  Kesetaraan  Gender  Melalui  Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi pada Peserta Didik Sekolah Dasar. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(2), 1729-1734. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2071
Awanis,  A.  (2018).  Sistem  Pendidikan  Pesantren.  Cakrawala:  Jurnal  Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial, 2(2), 57-74. Retrieved from http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/54
Burhanuddin,  H.  (2015).  Pendidikan  Berperspektif  Gender  di  Pesantren.  Al- Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, 2(1), 111-132.
Bustomi, A., & Novia, E. (2021). Dusun Jetis Kabupaten Sleman . 1 (1), 1 – 19.
Dhofier,  Z.  (1982). Tradisi  pesantren:  Studi  tentang  pandangan  hidup  kyai. LP3ES.
Gusti  Rahma  Sari,  Ecep  Ismail.  (2021).  Polemik  Pengarusutamaan  Kesetaraan Gender  di  Indonesia.  Jurusan  Alquran  dan  Tafsir,  Fakultas  Ushuluddin, UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung.  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Ushuluddin,
1(1), 51-58 https://doi.org/10.15575/jpiu.12205
Hambali,  H.  (2017).  Pendidikan  Adil  Gender  di  Pondok  Pesantren  (Studi  tentang Membangun  Gender  Awareness  di  Pondok  Pesantren  Nurul  Jadid  Paiton Probolinggo). PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan , 4 (2).
Hidayati,  H.  (2021).  Kesetaraan  Gender  dalam  Pelestarian  Lingkungan Perspektif Al- Qur’an. TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir, 1 (2), 186-199. Retrieved from https://e-
jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/40
Maulana,  R.,  &  Supriatna,  N.  (2019).  Ekofeminisme:  Perempuan,  Alam,
Perlawanan  atas  Kuasa  Patriarki  dan  Pembangunan  Dunia  (Wangari Maathai dan Green Belt Movement 1990-2004). FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah , 8 (2),
261-276.
https://doi.org/10.17509/factum.v8i2.22156
Mulia,  M.  (2010). Islam  &  hak  asasi  manusia:  konsep  dan  implementasi .  Naufan pustaka.
Muzani,  A.  (2014).  Wanita  Menjadi  Imam  Shalat,  Diskursus  Dalam  Perspektif Kesetaraan gender. Sawwa:
Jurnal Studi Gender , 10 (1), 33-46. https://doi.org/10.21580/sa.v10i1.628
Novita Dian Pangesti, A. B. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Taman Baca Masyarakat  WijayaKusuma  Sleman  Yogyakarta  Novita  Dian  Pangesti  Ahmad Bustomi . 04 (01), 41 – 57. https://doi.org/10.32332/jsga.v4i01.4176
Umar,  N.  (2001).  Argumentasi  Kesetaraan  Jender  Perspektif  al- Qur’an. Jakarta: Paramadina .
Ulum, M., & Munim, A. (2019, November). Digitalisasi Pendidikan Pesantren (Paradigma Dan Tantangan Dalam Menjaga Kultur Pesantren).
In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (Vol. 3, No. 1, pp. 664-670). https://doi.org/10.36835/ancoms.v3i1.279
Permatasari,  R.  Y.  A.,  &  Siswadi,  G.  A.  (2021).  Ekofeminisme  di  Indonesia: Sebuah  Kajian  Reflektif  atas  Peran  Perempuan  Terhadap  Lingkungan. Purwadita: jurnal agama dan budaya. STAHN Mpu Kuturan Singaraja. Vol. 6, No. 1, 2022, pp. 59-70. http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/edukasi
Prasetiawati, E. (2018). Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin. Jurnal Ilmiah  Spiritualis:  Jurnal  Pemikiran  Islam  dan  Tasawuf, 4(1),  28-49. https://doi.org/10.53429/spiritualis.v4i1.42
Sa’diyya Shaik . (2003). Tranforming Feminim: Islam, Women and Gender Justice dalam Omid Safi (ed) Muslim Progressive on justice gender and pluralism, Oxford: oneworld, p. 148
Sahri, I. K., & Hidayah, L. (2020). Kesetaraan Gender di Pesantren NU: Sebuah Telaah  atas  single  sex  Classroom  di  Pendidikan  Diniyah  Formal  Ulya Pondok  Pesantren  Al  Fithrah  Surabaya. Journal  of  Nahdlatul  Ulama Studies, 1(1), 67-105. https://doi.org/10.35672/jnus.v1i1.67-105
Soegarda  Poerbakawatja.  (1982).  Ensiklopedi    Pendidikan,  Jakarta:  Gunung Agung, p. 223.
Sulistyowati, Y. (2021). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. Ijougs:  Indonesian  Journal  of  Gender  Studies, 1(2),  1-14. https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317
Suwarno, S. (2018). Diskriminasi Gender Dalam Kebijakan Pesantren. DAR EL- ILMI  :  Jurnal  Studi  Keagamaan,  Pendidikan  Dan  Humaniora , 5 (2),  50-67. Retrieved from http://e-
jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/1317
WJS.  Poerwadarminta.  (1982).  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Jakarta:  Balai Pustaka, p. 764.
Zarkasyi, T. P. B. I. (1996). KH Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pesantren Modern.