Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb E-ISSN Vol
Hlm DOI : : : :
2580 - 3816 2 No. 1 Bulan Juli Tahun 2020 98 - 112 10.31000/almaal.v2i1.2803

## Sertifikasi  Halal  dan  Implikasinya  Bagi  Bisnis  Produk  Halal  di Indonesia
Warto 1* , Samsuri 2
1,2 Prodi Perbankan Syariah,  FAI Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia * warto@umt.ac.id

## A BSTRACT
This paper aims to determine the implications of halal certification for the halal product business in  Indonesia.  The  issue  of  halal  has  become  a  global  trend  marked  by  the  presence  of  halal certification  institutions  in  various  parts  of  the  world.  This  paper  uses  descriptive  qualitative methods through a review of relevant literature and observations of the practice of implementing halal  guarantee  systems  in  Indonesia.  Data  obtained  through  journals,  books,  magazines, newspapers,  electronic  media,  such  as  the  official  website  of  LPPOM  MUI  and  personal communication  with  competent  sources.  The  results  showed  that  the  certification  of  halal products  has  positive  implications  in  building  a  halal  business  climate  in  Indonesia.  For consumers,  halal  certification  provides  protection,  guarantees,  product  halal  information  and becomes  an  instrument  of  business  ethics.  For  business  people,  halal  certification  provides benefits to increase consumer confidence and reach the global halal food market.
Keywords: Certification;  Labeling; Products; Halal Business; Implications.

## A BSTRAK
Paper  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implikasi  sertifikasi  halal  bagi  bisnis  produk  halal  di Indonesia. Isu halal telah menjadi tren global yang ditandai dengan hadirnya lembaga-lembaga sertifikasi halal diberbagai belahan dunia. Paper ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melalui peninjauan pustaka yang relevan  dan pengamatan praktik pelaksanaan sistem jaminan  halal  di  Indonesia.  Data  diperoleh  melalui  jurnal,  buku,  majalah,  koran,  media elektronik, seperti website resmi LPPOM MUI dan komunikasi pribadi dengan narasumber yang kompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan,  jaminan,  informasi  kehalalan  produk  dan  menjadi  instrumen  etika  bisnis.  Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global.
Kata kunci : Sertifikasi; Labelisasi; Produk; Bisnis Halal; Implikasi.

## P ENDAHULUAN
Pangan,  obat-obatan,  kosmetika  dan  produk  guna  pakai  merupakan  bagian  dari kebutuhan hidup. Semua kebutuhan tersebut harus terpenuhi secara baik, cukup, aman, bermutu,  dan  bergizi.  Dari  aspek  harga,  produk  kebutuhan  juga  harus  terjangkau  oleh daya  beli  masyarakat.  Selain  itu  produk-produk  kebutuhan  tidak  boleh  bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk memenuhi semua hal tersebut perlu  adanya  suatu  sistem  produksi  yang  memberikan  jaminan  dan  perlindungan,  baik bagi produsen maupun konsumen.
Di  sisi  lain,  para  pelaku  usaha  di  bidang  produk  kebutuhan  hidup  juga  harus memiliki  rasa  tanggung  jawab  terhadap  produk-produk  yang  disebar-luaskan.  Baik  itu berkaitan  dengan  kesehatan  maupun  kehalalan  produk.  Masyarakat  juga  berhak mengetahui  dan  mendapatkan  informasi  yang  jelas  mengenai  setiap  komposisi  produk yang disajikan sebelum membeli dan mengkonsumsi. Informasi tersebut terkait dengan asal  bahan,  keamanan,  mutu,  kandungan  gizi,  dan  keterangan  lain  yang  diperlukan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Akses informasi adalah bagian terpenting dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi bagi konsumen yang di dalamnya mengandung makna adanya kepastian hukum sebagaimana  tujuan  yang  digariskan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  terhadap konsumen.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pengolahan produk telah  berkembang  dengan  sangat  cepat.  Dengan  memanfaatkan  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  pengolahan  produk  kebutuhan  hidup  telah  menggunakan berbagai bahan, baik yang berasal dari bahan halal maupun haram, baik disengaja maupun tidak  disengaja.  Adanya  bahan  tambahan  produk  dari  berbagai  bahan  dasar  terutama berupa ekstrasi dari bahan hewani telah mengakibatkan percampuran antara bahan halal dan yang tidak halal. Adanya percampuran bahan dalam produk mengakibatkan produk kebutuhan berubah menjadi tidak halal. Dengan adanya pemanfaatan bahan-bahan tidak halal  dalam  berbagai  produk  kebutuhan  hidup  maka  produk-produk  yang  beredar  di masyarakat belum terjamin kehalalannya meskipun pelaku usaha sudah menyatakan halal pada produk yang dipasarkan. Hal ini karena untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu  produk  olahan  diperlukan  kajian  dan  pengetahuan  khusus  multidisiplin,  seperti pengetahuan  di  bidang  pangan,  kimia,  biokimia,  teknik  industri,  biologi,  farmasi,  dan pemahaman tentang syariat.
Indonesia adalah negara yang memiliki  penduduk muslim terbesar di dunia yang tentu  saja  berkepentingan  dengan  peredaran  produk  yang  aman  dan  berstandar  halal. Sebab secara otomatis kaum muslim menjadi konsumen terbesar di negeri ini di samping menjadi  incaran  dan  target  impor  negara-negara  lain.  Maka  itu  sepatutnya  konsumen dalam negeri mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan yang beredar.
Kedudukan  konsumen  dihadapan  para  pelaku  usaha  pada  umumnya  memang sangat lemah. Konsumen menjadi objek dari aktivitas bisnis para pelaku usaha melalui promosi,  iklan  dan  cara  penjualan  serta  penerapan  perjanjian-perjanjian  standar  yang acapkali  secara  sengaja  merugikan  konsumen.  Lemahnya  posisi  konsumen  menjadi sasaran empuk bagi para pebisnis yang acapkali mengelabuhi konsumen melalui produk- produk  yang  ditawarkan.  Dengan  proses  peredaran  produk  yang  cepat  disinyalir  para pebisnis  memiliki  ruang  gerak  yang  bebas  dalam  memberikan  produk  yang  tidak
sepatutnya. Oleh karena itu, pemerintahan harus turun tangan memberikan perlindungan kepada masyarakat konsumen.
Produk  berstandar  halal  sudah  seharusnya  menjadi  bagian  integral  yang  tak terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar- standar dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen lintas negara. Dengan demikian aliran barang, jasa, modal, ilmu pengetahuan antar negara menjadi  makin  mudah.  Perdagangan  internasional  berpengaruh  sangat  besar  terhadap perekonomian antar negara tersebut yang dapat menciptakan iklim kondusif yang saling menguntungkan dari perdagangan timbal balik, bahkan lebih efesien dalam memproduksi dan memasarkan barang. Banyak pakar yang menyimpulkan bahwa manfaat perdagangan lintas negara melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah.
Memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim. Hal ini  bukan  saja  berhubungan  dengan  keyakinan  beragama,  tetapi  juga  berkaitan  dengan dimensi  kesehatan,  ekonomi,  keamanan  dan  kebutuhan  ibadah.  Sebagai  negara berpenduduk mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya  dalam  pemenuhan  hak-hak  mendasar  warganya.  Selaras  dengan  itu  pelaku usaha  (produsen)  juga  sudah  seharusnya  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen. Untuk  kepentingan  tersebut,  maka  dituntut  peran  yang  lebih  aktif  negara  dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan negara dalam menjalankan instrumen bisnis di antaranya melalui regulasi.
Di sisi lain, gaya hidup halal (halal lifestyle) belakangan ini menjadi trend yang mendunia, tidak hanya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di  negara berpenduduk  mayoritas  non muslim. Kesadaran pemenuhan  kebutuhun  halal meningkat di kancah global seiring dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu terbatas pada sektor destinasi wisata yang berkait situs keislaman (religi) tetapi menyangkut  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  wisata  itu  sendiri.  Perusahaan  berskala multinational corporation saat ini telah menerapkan sistem halal, sebut saja seperti Japan Airlaines, Singapore AirLines, Qantas, Chatay Pacific (Hong Kong), America Airlines menyediakan  menu  halal (moslem  meal). Gejala  ini  juga  merambah  negara  Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin. Khusus Jepang, negara ini  memiliki  perhatian  sangat  serius  terhadap  pengembangan  tren  halal,  salah  satu indikasinya  dengan  digelarnya  Japan  Halal  Expo  yang  selalu  ramai  sehingga  cukup berhasil menyedot perhatian dan minat pelbagai pihak. Japan Halal Expo adalah pameran berskala besar yang memuat produk halal buatan Jepang. Tercatat, saat ini sudah ada 350 restoran  di  Jepang  yang  telah  menyediakan  makanan  halal,  54  di  antaranya  adalah restoran khusus makanan negara tersebut.
Menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang sangat prospektif, karena dengan melalui sertifikasi dan label halal dapat mengundang pelanggan loyal yang bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim. Sebaliknya bagi produsen yang tidak memberikan keterangan halal yang memasarkan produknya di negara seperti Indonesia  yang  berpenduduk  mayoritas  muslim,  produknya  kurang  diminati  sehingga merugikan pelaku usaha sendiri. Pangan halal bagi muslim itu terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Adanya sertifikasi-labelisasi halal bukan saja bertujuan  memberi  ketentraman  batin  pada  umat  Islam  tetapi  juga  ketenangan berproduksi  bagi  pelaku  usaha.  Apalagi  dalam  konteks  globalisasi  ekonomi  dan  pasar global,  sertifikasi-labelisasi  halal  pangan  makin  diperlukan.  Oleh  karenanya,  mengapa
industri  halal  ini  memiliki  peluang  besar  untuk  ikut  bersanding  dalam  memberikan pangan  yang  aman,  bermutu,  bergizi,  dan  sehat.  Industri  halal  pun  sudah  banyak diterapkan  di  negara  islam  lainnya,  dan  ada  beberapa  negara  non  islam  yang  telah melaksanakan  industri  halal  ini.  Karena  industri  halal  tak  hanya  diberikan  kepada konsumen Islam, kepada non Islam pun bisa.

## KAJIAN LITERATUR Sertifikasi dan Labelisasi Halal
Produk  yang  beredar  di  Indonesia  sangat  beraneka  ragam  baik  produk  lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk
dalam  memberikan  jaminan  produk  halal  kepada  masyarakat  khususnya  warga muslim  (Afroniyati  2014).  Sertifikasi  dan  labelisasi  merupakan  dua  hal  yang  berbeda namun saling memiliki keterkaitan.
Sertifikasi  halal  adalah  suatu  proses  untuk  memperoleh  sertifikat  halal  melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. (LPPOM MUI 2008). Pasca Implementasi Undang-undang  Jaminan  Produk  Halal  Nomor  33  tahun  2014,  Sertifikasi  halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. (Panji, 2017). Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara voluntary adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis  ditangani  oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).
Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Kegiatan  labelisasi  halal  dikelola  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (Badan POM). Undang – Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang merupakan ketentuan payung tentang pangan memuat kewajiban pencantuman label pada pangan yang dikemas minimal  enam  unsur,  dimana  unsur  yang  satunya  adalah  keterangan  tentang  halal. Keterangan  atau  label  halal  pada  suatu  produk  dapat  menjadi  acuan  bagi  konsumen Muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut. (Desi, 2018).
Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal.  Sertifikat  halal  diperoleh  melalui  beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM  MUI.  (LPPOM  MUI,  2008).  Sertifikasi  dilakukan  dengan  melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian  ditetapkan  status  kehalalannya.  Apabila  syarat-syarat  halal  terpenuhi,  maka produsen  bisa  mendapatkan  sertifikat  halal  untuk  produknya.  Sertifikat  halal  ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan  nomor  registrasi  halal  pada  kemasan  produk.  Label  halal  inilah  yang  biasanya digunakan  oleh  pelaku  usaha  dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  mereka  untuk memberikan  informasi  kepada  konsumen  mengenai  kehalalan  produknya.  Label  ini
berfungsi  untuk  menunjukkan  kepada  konsumen  bahwa  produk  tersebut  merupakan produk berstatus halal. (Faridah, 2019)
Pasca berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi  sertifikasi  halal dari bersifat  sukarela (voluntary) menjadi  wajib (mandatory) mulai  17  Oktober  2019.  Selain  itu,  UU  JPH  melahirkan  badan  baru  bernama  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. UU JPH ini mengamanatkan terhitung 17 Oktober 2019, semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH. Sebelum PP JPH terbit, proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh Majelis Ulama  Indonesia  (MUI).  Namun  setelah  PP  JPH  terbit,  maka  kewenangan  penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku leading sector jaminan produk halal.
Berdasarkan UU JPH 2014 dan PP 2019, BPJPH menggantikan peranan LPPOM MUI  dalam  proses  sertifikasi  halal  namun  perubahan  tersebut  tidak  disertai  kesiapan BPJPH sehingga berpotensi menghambat proses sertifikasi halal yang selama ini sudah berjalan. Untuk menghindari hal tersebut maka Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 982 tahun 2019 mengenai layanan sertifikasi halal. Isi keputusan tersebut menegaskan bahwa dalam menyelenggarkan pelayanan sertifikasi halal BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal penetapan fatwa kehalalan  produk  dan  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetik  MUI (LPPOM-MUI)  dalam  hal  pemeriksaan  dan  pengujian  kehalalan  produk.  Berdasarkan KMA  RI  No.  982  tahun  2019  tentang  layanan  sertifikasi  halal  tersebut  maka  skema sertifikasi halal adalah sebagai berikut.
Gambar 1. Skema Alur Proses Sertifikasi Mandatory Sesuai KMA No. 982/2019
Sesuai  keputusan  Menteri  Agama  tentang  Layanan  Sertifikasi  Halal  ditetapkan bahwa  BPJPH  melayani  produsen  yang  mengajukan  permohonan  sertifikat  halal  dan menerbitkan  sertifikat  halal.  LPPOM  MUI  bertugas  melakukan  pemeriksaan  dan pengujian  kehalalan  produk.  Komisi  Fatwa  MUI  bertugas  melaksanakan  pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Jika hasil audit tidak disetujui  maka  akan  dilakukan  perbaikan  dan  tindaklanjut  pemeriksaan,  jika  disetujui Komisi Fatwa maka akan difatwakan sebagai produk halal. (KMA No. 982/2019).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berlandaskan pada filsafat  postpositivisme  atau  interpretatif.  Metode  ini  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi  obyek  alamiah,  di  mana  peneliti  sebagai  instrumen  yang  valid.  Teknik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada  generalisasi.  Penelitian  ini termasuk jenis studi lapangan dan pustaka. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data  dalam  penelitian  ini  meliputi  4  macam,  yaitu  dengan  cara  melakukan  observasi, wawancara,  dokumentasi  dan  triangulasi.  Dalam  penelitian  ini  keempat  teknik pengumpulan data tersebut dipergunakan. Langkah observasi terstruktur dilakukan dalam penelitian  ini  sebab  fokus  penelitian  telah  ditentukan,  yaitu  bagaimana  implikasi sertifikasi  halal  bagi  bisnis  produk  halal  di  Indonesia.  Observasi  dalam  penelitian  ini dilakukan di MUI dan LPPOM MUI Pusat. Observasi bermanfaat untuk menemukan hal- hal yang tidak terungkap melalui dokumen. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait di Komisi Fatwa MUI dan LPPOM MUI. Pengumpulan data berupa dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, gambar, tulisan, atau karya dari seseorang. Dokumen dalam bentuk tulisan bisa berupa catatan harian, jurnal, buku, majalah, kebijakan dan peraturan.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Manfaat Sertifikasi Halal Terhadap Bisnis Halal
Sertifikasi halal merupakan tanda bukti bahwa produk yang diperjualbelikan telah memenuhi  syarat  kehalalan  yang  ditetapkan  oleh  fatwa  MUI.  Meningkatnya  populasi kelas menengah di  Indonesia menjadi  salah satu  potensi pemasaran yang sangat  besar. Terutama  kaum  muslim  yang  mencapai  87%dari  total  penduduk  dalam  negeri.  Secara bertahap,  beberapa  produsen  barang  mulai  mengarahkan  pemasaran  khusus  menyasar muslim  kelas  menengah,  dan  tak  segan  memberikan  jaminan  halal  melalui  sertifikasi halal. Dengan demikian, sertifikasi halal memberikan manfaat yang besar bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Beberapa manfaat tersebut di antaranya sebagai berikut.

## 1. Sertifikat Halal Menjamin Keamanan Produk yang Dikonsumsi
Untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui tahapan yang ketat, dimulai dari awal produk tersebut diproduksi hingga produk tersebut terjual, itu semua tidak terlepas dari penilaian untuk sampai mendapatkan sertifikasi halal. Prosedur sertifikasi halal yang ketat, membuat kita menyakini bahwa produk atau barang kita terjamin kehalalannya dan untuk dikonsumsi atau dipakai. Dengan memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga  yang  terpecaya,  tentunya  ini  meningkatkan  keamanan  dan  kepercayaan masyarakat akan produk tersebut.
Sistem jaminan halal mempersyaratkan bahwa proses produksi harus menerapkan cara produksi yang halal dan thayyib , artinya benar dan baik sejak dari penyediaan bahan baku sampai siap dikonsumsi oleh konsumen. Untuk memastikan itu, maka bahan baku harus aman dari cemaran biologis, kimiawi, fisikawi, dan bahan haram. (Sulistiyo, 2016). Proses  produksi  harus  menggunakan  alat  dan  tempat  yang  bersih  dan  higienis  serta terhindar  dari  najis.  Demikian  juga  penggunaan  bahan  tambahan  dan  penolong  dalam produksi  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  membolehkannya.  Di  industri  besar implementasi Sistem Jaminan Halal juga sering digabung dengan sistem HACCP dengan menambahkan  item  haram  sebagai  komponen  hazard  yang  harus  diwaspadai.  Dengan penerapan SJH, maka produsen dipastikan hanya akan menghasilkan produk yang aman (halal dan thayyib) untuk dikonsumsi oleh konsumen.
2. Sertifikat Halal Memiliki Unique Selling Point (USP)
Unique  Selling  Point atau Unique  Selling  Proposition merupakan  salah  satu konsep  pemasaran  yang  membedakan  satu  produk  dengan  produk  lainnya  Melalui sertifikasi  halal  suatu  produk  memiliki  USP  yang  tinggi.  Dengan  kata  lain,  produk bersertifikat  halal  memiliki  keuntungan  kompetitif  sehingga  membuat  produk  menjadi lebih  bernilai  di  mata  konsumen.  Produk  yang  sudah  memiliki  logo  halal  pada kemasannya  memiliki Unique  Selling  Point sebagai  strategi  penjualan  yang  unik  dan memiliki citra positif di mata para konsumen.

## 3. Sertifikat Halal Memberikan Ketenteraman Batin Bagi Masyarakat
Sertifikasi  halal  memberikan  ketenteraman  dan  keamanan  lahir  dan  batin  bagi konsumen. Bagi  masyarakat  yang  menyadari  pentingnya  produk  halal  akan  merasa waswas ketika menjumpai produk yang akan dibeli belum ada logo halal yang disahkan MUI,  karena  mereka  yakin  bahwa  tanda  kehalalan  merupakan  hal  penting  bagi  suatu produk  agar  aman  dikonsumsi  atau  digunakan. Dalam  skala  lokal,  tidak  jarang  kasus bakso  yang  menggunakan  daging  babi,  celeng,  kucing,  tikus,  dan  sebagainya  bisa diredam dengan penerapan sistem jaminan halal (Prasetya 2015). Isu ini akan lebih berat jika  pemilik  usahanya  adalah  nonmuslim.  Banyak  kejadian  bahwa  pemohon  sertifikat halal  yang  nonmuslim  akan  lebih  bersungguh-sungguh  dalam  mengupayakan  sistem jaminan halal (Sumarsongko 2016). Dengan fakta-fakta tersebut, sertifikasi halal terbukti mampu membantu pemerintah menjaga kestabilan sosial ekonomi.
Dengan  adanya  sertifikasi  halal  konsumen  tidak  perlu  khawatir  lagi  dengan makanan yang mengandung sesuatu yang haram seperti mengandung babi atau hal haram lainnya  karena  produk  yang  dikonsumsi  sudah  mengantongi  sertifikasi  halal  sehingga sudah  pasti  terjamin  kehalalannya.  Sertifikasi  halal  menjadi  jaminan  ketika  konsumen akan  membeli  suatu  produk,  baik  itu  makanan,  minuman,  kosmetik,  obat-obatan  dan lainnya.  Semua  produk  yang  melalui  proses  sertifikasi  halal,  telah  melewati  berbagai standard  yang  didesain  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen.  (Sulistiyo, 2016).

## 4. Sertifikat Halal Memberi Keunggulan Komparatif
Meskipun istilah halal sekarang ini tidak lagi menjadi isu agama semata dan sudah berkembang menjadi bahasa perdagangan global, namun nilai-nilai halal sesungguhnya melingkupi makna yang suci, bersih, murni, etika kerja, tanggung jawab, dan kejujuran. Produk  halal  bahkan  telah  memunculkan  nilai  memenuhi  aspek  hukum  syariah,  aman, bergizi, sehat, perikemanusiaan, pantas, dan ramah lingkungan (Evans dan Evans 2012).
Fungsi  utama  label  halal  adalah  membantu  konsumen  memilih  produk  tanpa keraguan.  Umumnya,  setiap  muslim  akan  melihat  produk  dengan  label  halal  adalah jaminan aman untuk dikonsumsi. Dengan jaminan ini, maka pasar tidak hanya terbatas di dalam negeri, namun pangsa pasar muslim di luar negeri yang sangat luas menjadi terbuka lebar. Dengan kata lain halal dapat digunakan sebagai alat dan strategi pemasaran global (Evans dan Evans 2012).

## 5. Sertifikat Halal Memberikan Perlindungan Terhadap Produk Dalam Negeri dari Persaingan Global
Memasuki  era  pasar  bebas,  Indonesia  dipastikan  menjadi  pasar  yang  paling menjanjikan.  Jumlah  penduduk  dan  wilayah  geografis  yang  membentang  dari  Sabang
sampai Merauke sudah pasti akan memerlukan berbagai kebutuhan konsumsi. Pasar ini menjadi kekuatan luar biasa jika dapat dipenuhi oleh produk-produk lokal. Namun, jika produk lokal tidak mampu memberikan jaminan kualitas maka produk luar negeri yang sejenis  akan  segera  mengambil  alih  pasar  tersebut.  Salah  satu  contoh  adalah  produk daging  ayam.  Kewajiban  sertifikasi  halal  produk  asal  hewan  untuk  masuk  Indonesia sedikit banyak dapat meredam banjirnya daging impor (Putra 2014). Kasus impor paha ayam dari Amerika yang tidak dapat masuk ke Indonesia karena tidak disertai jaminan kehalalan sempat menjadi alat pelindung bagi peternak ayam lokal. Dengan selisih harga yang sangat jauh, maka impor paha ayam tersebut dapat mematikan ribuan usaha peternak ayam lokal.

## 6. Sertifikat Halal Menghadirkan Sistem Dokumentasi dan Administrasi Perusahaan Yang Lebih Baik
Kelemahan industri kecil dan menengah berbasis hasil pertanian terutama adalah masalah administrasi dan manajemen usaha. Usaha yang bermula dari usaha sampingan rumah tangga seringkali menerapkan pola pengelolaan rumah tangga yang tidak tercatat rapi.  Dengan  kondisi  ini  seringkali  tidak  ada  pengarsipan  dan  ketertelusuran  dokumen jika  diperlukan.  Penerapan  sistem  jaminan  halal  mempersyaratkan  adanya  penerapan sistem  dokumentasi  sehingga  pelaku  usaha  dapat  terbantu  meningkatkan  pengelolaan usaha dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang moderen. (Sulistyo, 2016)

## 7. Sertifikasi Halal Menjadi Tiket Untuk Mendapat Akses Pasar Global
Produk  yang  memiliki  sertifikasi  halal  akan  memiliki  kesempatan  untuk memasarkan produknya di Negara muslim lainnya selain Indonesia, contohnya Malaysia. Selain bersaing dengan produk dalam negeri, produk-produk halal Indonesia juga dapat bersaing  dengan  produk  luar  negeri  karena  tidak  semua  produk  luar  negeri  sudah memiliki  logo  halal.  Sebagai  contoh  coklat  atau  oleh-oleh  dari  luar  negeri.  Walaupun tidak  terindikasi  memiliki kandungan babi  atau  hewan haram  lainnya tetapi  konsumen muslim tidak tahu bagaimana cara pembuatan atau pengolahannya.

## Implikasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Bisnis Halal di Indonesia
Pemberlakuan sertifikasi halal memberikan implikasi yang besar terhadap bisnis produk halal di Indonesia. Bisnis halal secara khusus di Indonesia menjadi obyek yang sangat  menarik  karena  Indonesia  adalah  negara  dengan  penduduk  Muslim  terbesar  di dunia. Keadaan inilah yang menjadikan Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri pengembangan produk halal di dunia. Karena jumlah penduduk Muslim terbesar dunia, maka pasar utama Indonesia adalah negeri sendiri.
Sebagai negara mayoritas beragama muslim, Indonesia berpeluang menjadi pusat ekonomi  halal  terbesar  di  dunia.  Publikasi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik Indonesia menyatakan bahwa penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa, dengan  jumlah  penduduk  muslim  sebanyak  207.176.162  jiwa,  atau  87,18%  dari  total keseluruhan penduduk Indonesia. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia mencapai 261,9 juta jiwa. (BPS, 2010). Jumlah ini bertambah ada tahun 2019 mencapai 269,6 juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat apabila dibandingkan dengan tahun 2010. (Faqiatul, 2018). Dengan demikian, dalam kurun waktu 7 tahun, rata- rata  petumbuhan  penduduk  muslim  Indonesia  dalam  periode  2010-2017  mencapai 1,27%-1.46%  per  tahun.  Pertumbuhan  penduduk  muslim  yang  pesat  secara  linier mempengaruhi  pertumbuhan  permintaan  akan  produk  halal.  Ini  dapat  dilihat  dari
permintaan  produk  halal.  Besarnya  penganut  agama  Islam  wajar  membuat  pemerintah mengeluarkan  UU  No.  33  tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  guna  melindungi kepentingan konsumen yang berhak memakai produk yang sesuai syariat Islam, baik dari segi bahan pembuat, proses pembuatan hingga tahap pembungkusannya.
Indonesia memiliki konsumen muslim terbesar di dunia. Sedikitnya, 87 persen dari sekitar 260 juta umat muslim ada di Indonesia yang membutuhkan jaminan keamanan, kenyamanan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  mengenai  kehalalan  produk  yang dikonsumsi  maupun  yang  digunakan  atau  dimanfaatkan.  Sebagai  negara  dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia tentu menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk-produk halal.
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  keunggulan  komparatif  sebagai negara agraris dan maritim yang menjadi potensi perekonomian yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi kegiatan bernilai tambah. Produk-produk halal memiliki tingkat pertumbuhan  rata-rata  tujuh  persen  per  tahun,  serta  tumbuhnya  kesadaran  konsumen muslim terhadap produk-produk halal dan meningkatnya jumlah penduduk muslim yang mencapai 1,8 milliar jiwa dari 6 milliar jiwa penduduk dunia. Dengan perkembangan di atas,  produsen  dan  pelaku  bisnis  halal  telah  memiliki  rencana  ekspansi  pasar  secara internasional, termasuk untuk ekspansi pasar produk halal Indonesia. (Purnomo, 2011)
Selain  itu,  Indonesia  merupakan  negara  Konsumsi  Halal  Food  Peringkat  1  di dunia. (Thomson Reuters, 2018). Berdasarkan catatan Global Islamic Economy Report 2018/2020 , belanja penduduk muslim global pada produk dan jasa sektor ekonomi halal mencapai  lebih  dari  USD  2,2  triliun  pada  tahun  2018.  Indonesia  menempati  peringkat pertama  sebagai  konsumen  terbesar  produk  halal  pada  sektor  makanan  dan  minuman, yaitu dengan jumlah pengeluaran sektor sebesar USD 170 miliar. (Shahbandeh, 2019).
Gambar 2. Muslim Consumer Expenditure 2017
Sumber: Data State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018
Sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduk  muslim,  Indonesia  memiliki kepentingan  untuk  meningkatkan  ekspor  non  migas.  (Warta  Ekspor,  2015).  Untuk  itu Indonesia  telah  menyiapkan  perangkat  hukum  melalui  Undang  Undang  No.  33  tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  yang  esensinya  mengatur  kehalalan  suatu  produk guna  melindungi  kepentingan  konsumen  domestik  terhadap  barang  impor  yang  sudah teruji  kehalalannya  serta  mengamankan  ekspor  produk  komoditas  agar  dapat  diterima terutama ke negara negara Timur Tengah dan OKI. (Handoyo, 2016).
Produk  halal  Indonesia  memiliki  peluang  besar,  untuk  dapat  bersaing  dengan negara  lain.  Para  pelaku  usaha,  baik  produsen  maupun  eksportir  Indonesia,  yang  telah mengantongi sertifikat halal maka produk-produk mereka akan lebih mudah diterima oleh konsumen produk halal di negara lain hanya dengan melihat label halal yang tercantum pada produk mereka. Sebagai contoh, jika seorang konsumen produk halal di negara lain yang ingin membeli makanan kalengan dan terdapat dua pilihan makanan kaleng yang sejenis,  maka  konsumen  tersebut  akan  cenderung  memilih  produk  yang  telah mencantumkan label halal karena mereka merasa mendapat jaminan bahwa produk yang akan  dikonsumsinya  benar-benar  halal  dan  baik.  Untuk  daging  hewan  misalnya, penyembelihannya  dilakukan  dengan  memotong  leher  hewan  tersebut  dengan  tujuan mengambil  dagingnya.  Penyembelihan  secara  Islam  diartikan  sebagai  penyembelihan sesuai  syariat  Islam.  Daging  yang  dihasilkan  dari  penyembelihan  secara  Islam menghasilkan  daging  yang  kaya  rasa,  lembut,  aman  dan  higienis.  Hal  ini  lah  yang membuat  selain  konsumen  muslim  pun  menjadi  tertarik  akan  produk  dengan  jaminan halal. (Warta Ekspor, 2015).
Peluang besar bisnis halal ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan jumlah produk  tersertifikasi  halal.  Mengutip  data  Badan  Standardisasi  Nasional  (BSN), sertifikasi halal di Indonesia baru mencapai kurang dari 20 persen. (Lukihardianti, 2017). Hal  ini  sedikit  berbeda  dengan  data  yang  dirilis  oleh  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  yang  menyebutkan bahwa total  persentase produk bersertifikat  halal sejak  tahun  2011  sampai  dengan  2014  adalah  26,11%  sehingga  produk  pangan, kosmetika, dan obat-obatan yang beredar dan belum bersertifikat halal tahun 2011-2014 sebesar  73,89%.  (Bimas,  2019).  Jumlah  produk  tersetifikasi  mengalami  peningkatan signifikan  sejak  tahun  2012  -2019,  dari  jumlah  5.829  perusahaan  meningkat  tajam menjadi 13.951 perusahaan sehingga jumlah total perusahaan tersertifikasi halal sebanyak 73.902 perusahaan. Kenaikan jumlah sertifikasi halal tertinggi terjadi antara tahun 2017- 2018. Pada tahun 2017, LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal sebanyak 8.157 unit dengan  total  127.286  jenis  produk.  Sedangkan  pada  tahun  2018,  LPPOM  MUI menerbitkan sertifikat halal sebanyak 17.398 dari 204.222 jenis produk. Sehingga antara tahun  2017-2018  telah  terjadi  peningkatan  penerbitan  sertifikasi  halal  sebesar  114%, angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjual produknya di Indonesia  merasa  bahwa  pelabelan  halal  merupakan  nilai  tambah  tersendiri  untuk mendorong  daya  serap  produk  mereka  di  pasar.  (Kusnadi,  2019).    Jumlah  ini  terus bertambah  di  tahun  2019.  Hal  ini  terlihat  dari  jumlah  perusahaan  yang  melakukan sertifikasi  halal  bertambah  dari  11,249  perusahaan  pada  tahun  2018,  menjadi  13,  951 perusahaan,  15.495  sertifikat  halal,  dan  274.796  jumlah  produk  sehingga  jumlah  total sampai  tahun  2019  sertifikasi  halal  MUI  telah  mencapai  jumlah  73.902  perusahaan, 85.480 jumlah sertifikat halal dan 1.002.413 jumlah produk. (halalmui, 2019).

## Tabel 1. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2012-2019
Tahun Jumlah Perusahaan Jumlah Sertifikat Halal Jumlah Produk Halal 2011 4325 4869 39002 2012 5829 6157 32890 2013 6666 7014 64121 2014 10180 10322 68576 2015 7940 8676 77256 2016 6564 7392 114264 2017 7198 8157 127286 2018 11249 17398 204222 2019 13951 15495 274796 JUMLAH TOTAL 73902 85480 1002413 Sumber: LPPOM MUI 2019
Kehalalan  sebuah  produk  yang  dipasarkan  sedianya  memiliki  peluang  secara ekonomis.  Hadirnya  UU  No.33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  menjadi payung  hukum  bagi  negara  dalam  penyelenggaraan  jaminan  produk  halal.  Jaminan produk halal diselenggarakan oleh Negara memiliki implikasinya tidak sederhana. Oleh karena itu, perlu disikapi secara serius oleh berbagai pihak terkait, khususnya kalangan muslim yang memerlukan kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsinya. Umat Islam perlu kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi. Ada kebutuhan jaminan atas kehalalan produk. Produsen wajib menyiapkan informasi yang benar soal halal dan Negara wajib melayani.
Kebijakan sertifikasi halal memiliki manfaat ekonomis dan sangat strategis untuk mengoptimalkan captive market . Penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha dengan  mengantongi  sertifikasi  halal  produk  yang  dijajakan  tanpa  disadari  berdampak positif  terhadap  perkembangan  perekonomian  di  Indonesia.  Dalam  perspektif  makro, kehalalan sebuah produk tetap menjadi tren di banyak negara di dunia. Apalagi, dengan jumlah  penduduk  muslim  di  Indonesia  yang  mencapai  87%  dari  total  penduduk, potensinya  amatlah    besar.  Harus  ada  kesadaran  bersama  tentang  pentingnya mengoptimalkan captive market yang ada di depan mata, agar jangan sampai justru malah pihak luar yang memanfaatkan peluang ini. Dan produk halal bisa didorong ke arah sana.
Implikasi  positif  lainnya  dari  mandatori  halal  adalah  terbukanya  lapangan  kerja baru.  Sebab,  dengan  kewajiban  bersertifikat  halal,  maka  kebutuhan  SDM  pendukung terlaksananya  jaminan  produk  halal  (JPH)  tentu  jumlahnya  besar.  Di  antaranya  adalah kebutuhan  auditor  halal  yang  merupakan  unsur  penting  dan  harus  ada  dalam  LPH (Lembaga  Pemeriksa  Halal).  Auditor  halal  nantinya  akan  menjadi  profesi  yang  cukup menarik. Hal ini tentu ini akan menjadi positif bagi perkembangan halal di Indonesia dan dunia.
Sertifikasi  halal  juga  bisa  menaikkan  pamor  ekspor  karena  saat  ini  lembaga tersebut sudah terakreditasi ISO dan bekerja sama dengan negara-negara muslim lain. Hal ini bisa memudahkan produk yang mengantongi sertifikasi halal berperan di perdagangan global.  Target  penjualan  produk  bersertifikat  halal  harus  di  ekspor  ke  luar  negeri.  Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbanyak akses dan kerja sama dengan negara OKI dan Timur Tengah. Satu keuntungan bagi para pengusaha Indonesia adalah bahwa
Sistem Jaminan Halal MUI telah diadopsi oleh hampir seluruh Lembaga Halal di dunia, mulai  dari  Asia,  Australia,  Eropa,  hingga  Amerika  dan  Afrika.  Jadi  sertifikasi  halal Indonesia sudah bisa diterima di banyak Negara.
Menurut  Ketua  Komite  Tetap  Timur  Tengah  dan  Organisasi  Kerja  sama  Islam (OKI) Kamar Dagang dan Industri, Fachry Thaib, isu halal adalah salah satu tantangan produk asal Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saat ini ekspor Indonesia ke Timur Tengah berada pada kisaran 4,8 persen dari total ekspor nasional.  Angka  ini  tentu  akan  naik  signifikan  jika  semua  produk    Indonesia  sudah bersertifikasi  halal.  Wakil  Ketua  Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin)  Komite  Timur Tengah dan OKI Mohammad Bawazeer mengatakan bahwa ada kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh para pengusaha Indonesia untuk bisa masuk ke pasar negara muslim. Yaitu kerja sama antara Kadin Indonesia sudah bekerja sama dengan Islamic Chamber of Commerce,  Industry  and  Agriculture yaitu  Kamar  Dagang  Dan  Industri  Pertanian  di bawah OKI.  Proses  sertifikasi  halal oleh negara-negara  anggota Organisasi  Konferensi Islam (OKI) dikoordinasikan oleh lembaga ini. Produk yang lolos sertifikasi halal pada negara  yang  bekerjasama  dengan  ICCIA,  akan  lebih  mudah  masuk  ke  negara  tujuan. (Subagyo, 2019)
Sertifikat  halal  sangat  dibutuhkan  oleh  produsen  agar  produknya  mampu menembus  pasar  global  terutama  ke  kawasan  negara  muslim  Timur  Tengah.  Sebelum taken  kontrak  jual  beli  para  importir  dari  kawasan  Timur  Tengah  selalu  menanyakan aspek  kehalalan  produk  yang  dibuktikan  dengan  sertifikat  halal.  Untuk  keperluan pemasaran  produk  tersebut,  selain  telah  memperoleh  akreditasi  SNI  ISO/IEC  17065: 2012,  LPPOM  MUI  telah  terakreditasi The  United  Arab  Emirates  Scheme  (UEA.S 2055.2)  for  Halal  Product dan  memperoleh  sertifikat Emirates  Autorithy  for Standardization  Metrology  (ESMA). Berdasarkan  sertifikat  tersebut  produk  halal Indonesia diterima di Timur Tengah.
Selain itu, tingginya potensi ekonomi Islam, pada tahun 2023 diprediksikan akan mencapai 3 triliun dollar atau sekitar Rp 45.000 triliun. Tingginya potensi tersebut akan menjadi peluang bisnis halal yang besar bagi Indonesia. Menurut data Indikator Global Ekonomi Islam 2018-2019, saat ini Indonesia masih berada di posisi 10 dalam peringkat ekonomi syariah dunia.  Menurut data yang sama, di tahun 2017, masyarakat Indonesia mencatatkan pengeluaran sebesar US $ 218.8 miliar (di atas Rp 3.000 triliun) pada sektor ekonomi Islam.
Gambar 3.  Indikator global Ekonomi Islam 2018 -2019
Sumber: State of the Global Islamic Economy, Thomson Reuters
Potensi besar bisnis halal akan menjadi sebuah step untuk Indonesia memasarkan produk-produknya. Sehingga Indonesia tidak hanya menjadi negara konsumen terbesar produk halal global, tetapi juga menjadi produsen terbesar. Regulasi yang mewajibkan sertifikat halal akan mendukung eskpor produk Indonesia.
Gambar 4. Perbandingan Skor Antarsektor Halal tahun 2014-2018

## Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024
Salah satu pasar potensial yang ingin ditembus pemerintah Indonesia adalah Timur Tengah, utamanya Arab Saudi, mengingat saat musim haji saja lebih dari 200.000 WNI berada di sana. Jika dihitung dari pemenuhan kebutuhan haji, ekspor halal Indonesia ke Arab Saudi dan Timur Tengah bisa tumbuh sebesar lima persen

## K ESIMPULAN
Menjadikan  Indonesia  sebagai  pusat  industri  halal  dunia  bukanlah  sesuatu  hal yang  mustahil,  bahkan  Indonesia  memiliki  peluang  yang  sangat  besar  untuk mendapatkannya, yaitu melalui instrumen sertifikasi halal yang didukung oleh UU JPH. Beberapa indikator telah terpenuhi bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar sekitar 260 juta jiwa atau sekitar 87 % dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini akan menjadi pangsa pasar yang  menggiurkan. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat indonesia sangat tinggi bahkan tertingi nomor satu di dunia. Maka tidak ada pasar  yang  paling  potensial  melebihi  Indonesia.  Selanjutnya,  tinggal  bagaimana masyarakat Indonesia mengelolanya.
Untuk  menumbuhkembangkan  potensi  bisnis  halal  di  Indonesia,  dibutuhkan beberapa strategi sebagai upaya akselerasi optimalisasi, diantaranya; 1). Harus ada peran maksimal dan campur tangan pemerintah. 2). Undang-undang Nomor 33 /2014 tentang Jaminan  Produk  Halal  (UU  JPH)  harus  bisa  menjadi  alat  yang  bisa  meng-engineer perubahan. 3). Adanya pengembangan SDM dan industri halal yang kuat. 4). Menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari exellent service.
.

## Warto, & Samsuri

## REFERENSI
Afroniyati, Lies, 2014. “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia”. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik). Vol 18 (1): 37-52. https://doi.org/10.22146/jkap.6870
Lukihardianti,  Arie,  2017. “Industri  Makanan  Bersertifikat  Halal  Masih  Minim  di Jabar.” Republika, 21 September 2017, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/21/owlws1384- industri-makanan-bersertifikat-halal-masih-minim-di-jabar
Badan Pusat Statistik, 2010. “Sensus Penduduk 2010; Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianu t ,” www.bps.go.id,
https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321.
Dirjen  Bimas  Islam  Kemenag  RI, Persentase  Produk  Yang  Beredar  Dan  Produk Bersertifikat Halal , diakses Kamis, 19 April 2019, http://simbi.kemenag.go.id/halal/assets/collections/newsletter/files/55642c827e6 ac.pdf
Evans AD, Evans S. 2012. Halal Market Dynamic: An Analysis . London (UK): Imarat Consultants.
Faqiatul,  MW  &  Anissa  HP,  2018.  “Model  Pengembangan  Industri  Halal  Food  di Indonesia.” Jurnal Muqtasid . Vol. 9(1): 1-13
Faridah,  HD,    2019.  “Sertifikasi  Halal  Di  Indonesia:  Sejarah,  Perkembangan,  Dan Implementasi.” Journal of Halal Product and Research. Vol. 2(2): 68-78.
Handoyo,  2016.  “Potensi  Besar  Dari  Bisnis  Halal.”  https://nasional.kontan.co.id/news/ potensi-besar-dari-bisnis-halal
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional, 2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: Hasil Kajian Analisis  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia. Jakarta:  Kementerian  Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal
Kusnadi, Moh. 2019. “Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia”, Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan , Vol. 1 (2): 116- 132
Larasati, Ananya, dkk. (2019). “Pengaruh Label Halal Terhadap Produk Kecantikan.” Al- Maal:  Journal  of  Islamic  Economics  and  Banking.  Vol.  1(1):  48-64. http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1815
LPPOM  MUI,  (2008). Panduan  Umum  Sistem  Jaminan  Halal  LPPOM MUI .    Jakarta: Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat-Obatan  Dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia.
LPPOM MUI, 2019. “Data Statistik Produk Halal LPPOM MUI Indonesia 2012–2019.” https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom- mui-indonesia-2012-2019
Nasrullah, Aan. 2018. “Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia.”
Jurnal At-Tahdzib. Vol.6(1): 50-78
Prabowo, Sulistyo dan Azmawani Abd Rahman, 2016. “Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian,” Forum Penelitian Agro Ekonomi . Vol. 34 (1): 57- 70.
Purnomo, Dwi, 2011. Strategi Pengembangan Agroindustri Halal Dalam Mengantisipasi Bisnis Halal Global, Disertasi Institut Pertanian Bogor.
Putra,  Panji  Adam  Agus,  2017.  “Kedudukan  Sertifikasi  Halal  Dalam  Sistem  Hukum Nasional  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Hukum  Islam,” Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol.1(1): 150-165.
Sari, Desi Indah, 2018. “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang.” Repertorium: Jurnal Ilmiah  Hukum Kenotariatan . Vol. 7(1):
1-14
Shahbandeh, M. 2019. “Top Five Global Muslim Consumer Food Expenditure 2017 By Country.” https://www.statista.com/statistics/737162/global-muslim-food-and- beverage-market/
Sumarsongko. 2013. “Penerapan Sistem Jaminan Halal Untuk Mendapatkan PAH yang ASUH.” Presentasi Direktur LPPOM MUI Kaltim dalam Rakorwil IV MUI; 2013 Nov 6; Samarinda, Indonesia.
Thomson Reuters, 2018. State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018 . Dubai The Capital of Islamic Economy.
Warta  Ekspor,  2015. Jurnal  Kementrian  Perdagangan  Republik  Indonesia. Ditjen PEN/WRT/56/VII/2015.