## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
PENJUALAN KONSINYASI PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA LHOKSEUMAWE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Jalaluddin 1 , Nadia Ulfiyani 2
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Korespondensi penulis: jalaluddin.hoessien@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penjualan  konsinyasi  menurut  tinjauan Ekonomi  Islam  pada Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) di  Kota Lhokseumawe-Proinisi  Aceh.  Penelitian  ini  merupakan  studi  lapangan  dengan pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa penjualan  konsinyasi  pada  UMKM  Kota  Lhokseumawe  Provinsi  Aceh  merupakan bentuk penerapan dari akad wakālah bil ujrah. Namun dalam pelaksanaan penjualan tersebut  belum  sepenuhnya  sempurna  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Pada  praktik pelaksanaannya terdapat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak komisioner kepada pihak penitip berupa penundaan pembayaran hasil penjualan dari waktu yang telah disepakati dalam akad.
Kata Kunci: penjualan konsinyasi,  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

## Abstract
This study aims to determine whether the consignment sale is in accordance with the perspective  of  Islamic  Economics  in  the  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises (UMKM)  Lhokseumawe-Aceh.  This  type  of  research  uses  field  study  research  with  a descriptive  qualitative  approach.  Data  collection  techniques  used  were  observation, interviews and documentation. Based on the results of the study it was concluded that the sale of consignment at the UMKM Lhokseumawe-Aceh is a form of application of the wakālah bil ujrah contract. However, in the implementation of the sale is not yet fully  in  accordance  with  Islamic  law.  Where  in  practice  there  is  a  default  action carried out by the commissioner to the party in the form of a delay of payment of sales results from the time agreed in the contract.
Keywords : consignment sale, micro, small and medium enterprises

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani

## PENDAHULUAN
Manusia  diciptakan  untuk  hidup  dalam  kemasyarakatan  dan  saling  berinteraksi dengan  yang  lain  (Indrawanti,  2018).  Seorang  manusia  tidak  dapat  memenuhi kebutuhannya secara individu akan tetapi harus didukung oleh manusia lainnya. Sehingga dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup,  manusia  diharuskan  untuk  saling  bekerja  sama  dan tolong-menolong  termasuk  dalam  kegiatan mu’āmalah .  Dalam  kategori  hubungan  antar makhluk, Islam telah mengajarkan para pengikutnya untuk saling tolong menolong dalam segala aspek kebaikan.
Era  perdagangan  bebas,  persaingan  usaha  menjadi  semakin  ketat  dan  berkembang sehingga  bangsa  Indonesia  juga  ikut  mengalami  perkembangan  ekonomi  baik  dari  sisi konsumsi,  produksi  maupun  dari  sisi  penjualan.  Penjualan  merupakan  kegiatan pengembangan  usaha  dengan  cara  menawarkan  barang  yang  diproduksi  kepada  para konsumen. Penjualan juga merupakan salah satu bentuk interaksi langsung antara produsen dengan  para  konsumen.  Penjualan  merupakan  tulang  punggung  utama  dalam  suatu perusahaan,  karena  dengan  adanya  penjualan  maka  akan  memberikan  laba  yang  dapat dijadikan  sebagai  patokan  kelangsungan  usahanya.  Oleh  karena  itu,  untuk mempertahankan  eksistensi  kelangsungan  usahanya  maka  para  pelaku  usaha  harus memikirkan alternatif dan strategi dalam penjualannya.
Pada  umumnya  penjualan  terbagi  menjadi  tiga,  yaitu:  penjualan  tunai,  penjualan kredit (cicilan) dan penjualan konsinyasi (titip-jual). Penjualan tunai adalah penjualan yang mengharuskan para pembeli untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang yang diinginkan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Penjualan kredit (cicilan) adalah penjualan yang dilakukan dengan cara pembeli melakukan pembayaran sebagian harga atas barang  yang  dibeli  kemudian  sebagiannya  lagi  dibayarkan  dengan  cara  angsuran  atau cicilan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penjual. Penjualan konsinyasi (titip- jual)  adalah  penjualan  dengan  cara  menitipkan  barang  kepada  pihak  lain  untuk  dijual kepada para konsumen.
Penjualan  dengan  sistem  konsinyasi  merupakan  salah  satu  jenis  jual  beli  dengan cara menitipkan barang dagangan kepada pihak lain untuk dijual. Pihak yang menyerahkan barang  disebut  dengan Consignor atau  pengamanat,  pihak  yang  menerima  barang dagangan  disebut  dengan Consignee atau  komisioner,  sedangkan  barang  yang  dititipkan

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
disebut  dengan  barang  konsinyasi  (Arifin,  1990:  120).  Di  antara  strategi  atau  alternatif penjualan yang sangat berkembang pesat atau booming saat ini ialah dengan cara penjualan konsinyasi (titip-jual).
Penjualan konsinyasi menjadi alternatif pilihan terbaik karena di dalamnya terdapat beberapa  keuntungan  dan  memiliki  resiko  yang  relatif  lebih  kecil.  Keuntungan  yang diperoleh tidak hanya dari si penitip barang/pengamanat tetapi keuntungan juga diperoleh oleh  si  penerima  barang/komisioner.  Di  antara  keuntungan  tersebut  adalah  perusahaan dapat  memperluas  daerah pemasarannya, penerima barang tidak memerlukan modal  yang besar  untuk  memperbanyak  barang  dagangannya  dan  penitip  barang  tidak  susah  payah menyewa  tempat  untuk  menjual  barang  dagangannya  sehingga  dapat  menghemat  biaya tempat.
Konsinyasi merupakan pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain  yang  bertindak  sebagai  agen  penjualan.  Hak  milik  barang  tetap  masih  berada  pada pemilik  barang  sampai  barang  tersebut  terjual  (Widayat,  1993:  66).  Perbedaan  antara transaksi  jual  beli  biasa  dan  konsinyasi  dalam  hal  pemindahan  hak  milik,  di  mana  dalam jual  beli  biasa  hak  milik  atas  barang  berpindah  dari  penjual  ke  pembeli  saat  penyerahan barang  dagangan,  sedangkan  dalam  penjualan  konsinyasi  penyerahan  barang  antara pengamanat dan  komisioner tidak langsung diikuti oleh pemindahan kepemilikan barang. Perbedaan  lainnya  yaitu  dalam  hal  biaya  operasional.  Dalam  jual  beli  biasa  biaya operasional  akan  ditanggung  secara  keseluruhan  oleh  pihak  penjual.  Akan  tetapi  dalam penjualan konsinyasi biaya operasional ditanggung oleh pihak pemilik barang/pengamanat.
Ketidakberpindahan  kepemilikan  barang  dalam  konsinyasi  menyebabkan  biaya operasional dan uang penjualan menjadi kewajiban pihak pemilik barang sedangkan pihak penerima  titipan  akan  menerima fee dari  transaksi  penjualan  barang  yang  laku. Kepemilikan  atas  hasil  penjualan  tersebut  diaplikasikan  dengan  penetapan  harga  dan komisi bagi pihak penerima barang atau agen.
Dalam mu’āmalah belum ada bagian khusus mengenai sistem penjualan konsinyasi atau  titip-jual.  Akan  tetapi  terdapat  beberapa  akad  dalam  literatur  fiqh  Islam  yang mempunyai  kesamaan  dalam  mekanisme  praktik  sistem  penjualan  konsinyasi.  Akad-akad tersebut antar lain yaitu akad ba’i, akad wakālah bil ujrah dan akad ijarah. Adapun terkait dengan  komisi,  syariah  Islam  mewajibkan  besarnya  komisi  haruslah  jelas  meskipun

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
penetapan  besarnya  komisi  boleh  dengan  bermacam-macam  cara,  selama  cara  itu  sudah disepakati  oleh  masing-masing  pihak.  Besarnya  komisi/upah  boleh  ditetapkan  dengan berbagai  cara  antara  lain:  (1)  berupa  jumlah  uang  tertentu,  misalnya  Rp10.000,00  untuk setiap  unit  barang  yang  terjual;  (2)  berupa  persentase  dari  laba,  misalnya  50%  dari  laba harga  barang  yang  terjual;  (3)  berupa  persentase  dari  harga  barang,  misalnya  10%  dari harga barang yang terjual; (4) berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan penjual; (5) atau berupa ketentuan yang lainnya sesuai kesepakatan (Qardhawi, 1993: 226).
Dalam  perkembangannya,  sistem  penjualan  konsinyasi  banyak  diterapkan  oleh pelaku usaha baik skala kecil, menengah maupun skala besar. Praktik penjualan konsinyasi juga diterapkan di pasar tradisional atau pedagang kaki lima (PKL) sampai pasar modern. Sehingga  dengan  adanya  praktik  penjualan  konsinyasi  dapat  mempermudah  dan mendorong  masyarakat  untuk  terjun  dalam  dunia  usaha.  Salah  satu  pelaku  usaha  yang menerapkan  praktik  penjualan  konsinyasi  di  antaranya  adalah  pelaku  UMKM  di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

## TINJAUAN LITERATUR

## Penjualan konsinyasi
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  istilah  konsinyasi  diartikan  sebagai kegiatan  penitipan  barang  dagangan  kepada  agen  atau  orang  untuk  dijualkan  dengan pembayaran  kemudian  (jual  titipan)  (Pusat  Bahasa,  2008:  125).  Sedangkan  penjualan konsinyasi  yaitu  pengiriman  atau  penitipan  barang  dari  pemilik  kepada  pihak  lain  yang bertindak  sebagai  agen  penjualan  dengan  memberikan  komisi.  Hak  milik  barang,  tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual (Widayat, 2001: 25).
Dalam  penjualan  konsinyasi  tersebut,  pemilik  barang  disebut  sebagai  pengamanat ( consignor )  dan  pihak  yang  dititipkan  barang  disebut  sebagai  komisioner  ( consignee ). Adapun barang yang dikirim pengamanat atas penjualan konsinyasi disebut sebagai barang konsinyasi,  sedangkan  barang  yang  diterima  oleh  komisioner  atas  penjualan  konsinyasi disebut barang komisi (Widayat, 2001: 125).
Pengamanat  ( consignor )  menetapkan  komisioner  ( consignee )  sebagai  pihak  yang bertanggung jawab  atas  barang-barang  yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang tersebut  terjual  kepada  pihak  ketiga  atau  konsumen.  Atas  penjualan  barang-barang

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
tersebut,  pihak  komisioner  menyerahkan  hak  atas  barang-barang  tersebut  dan  juga  hasil penjualannya. Pihak komisioner tidak memiliki kewajiban kepada pihak pengamanat selain tanggung jawab atas barang yang diserahkan/dititipkan kepadanya (Drebin, 1991: 158).
Terdapat tiga ciri khas dalam penjualan konsinyasi (Sucipto, dkk, 1999: 67-68):
1. Pemilikan  atas  barang    yang  dijual-belikan  masih  menjadi  milik  pengamanat sampai barang tersebut terjual;
2. Pengamanat  tetap  bertanggung  jawab  atas  barang  yang  dijual  dan  biaya  yang dikeluarkan  untuk  barang  konsinyasi  sejak  barang  dikirim  sampai  barang  terjual oleh komisioner.
3. Komisioner  berkewajiban  menjaga  keamanan  dan  keselamatan  barang  yang  dijual sampai barang tersebut habis terjual.
Dari  ketiga  ciri  khas  penjualan  konsinyasi,  maka  penjualan  konsinyasi  memiliki perbedaan  dengan  penjualan  biasa.  Di  mana  penjualan  biasa  pada  umumnya  hak  milik barang  telah  berpindah  tangan  jika  barang  telah  dikirim  oleh  penjual  kepada  pembeli. Sedangkan penjualan konsinyasi hak milik barang tetap berada di tangan pengamanat. Hak milik barang baru berpindah tangan jika barang telah terjual oleh komisioner kepada pihak lainnya.
Perbedaan  lainnya  adalah  dalam  biaya  operasi  yang  berhubungan  dengan  barang yang  dijual.  Dalam  transaksi  penjualan  biasa  semua  biaya  operasi  yang  berhubungan dengan  barang  yang  dijual  ditanggung  oleh  pihak  penjual.  Tetapi  dalam  penjualan konsinyasi  semua  biaya  yang  berhubungan  dengan  barang  konsinyasi  akan  ditanggung oleh pihak pengamanat.
Ketidakberpindahan  hak  milik  dalam  penjualan  konsinyasi  mengakibatkan  biaya operasional dan uang penjualan menjadi kewajiban dan hak pengamanat. Sedangkan pihak komisioner/agen  akan  menerima fee dari  transaksi  penjualan  barang  yang  laku.
Kepemilikan  atas  hasil  penjualan  tersebut  diaplikasikan  atas  penetapan  harga  dan  komisi yang  pasti  bagi  komisioner.  Sebagai  penerima  amanat,  komisioner  tidak  diperbolehkan untuk  menggunakan  hasil  penjualan  produk  tersebut  tanpa  izin  dari  pihak  pengamanat (Arifin, 1999: 147-148).

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  kualitatif  dengan  menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah  laku,  fungsionalisasi  organisasi,  pergerakan  sosial,  dan  hubungan  kekerabatan (Ghony & Almansur, 2012: 25).
Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  lapangan  ( field  research ).  Penelitian  studi  kasus dan  lapangan  adalah  penelitian  dengan  karakteristik  masalah  yang  berkaitan  dengan  latar belakang  dan  kondisi  saat  ini  dari  subjek  yang  diteliti  serta  interaksinya  dengan lingkungan.  Tujuannya  ialah  melakukan  penyelidikan  secara  mendalam  mengenai  subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu (Sangadji & Sopiah, 2010: 21).

## Tabel 1 Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal 2017
No. Kecamatan Unit Usaha Formal Non-Formal 1. Blang Mangat 0 344 2. Muara Dua 0 382 3. Muara Satu 1 434 4. Banda Sakti 3 741 Jumlah 4 1901
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  usaha  formal  dan  non-formal terbanyak terdapat di Kecamatan Banda Sakti. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat mengenai  praktik  penjualan  konsiyasi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  UMKM  Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
Pengambilan  sampel  menggunakan  teknik purposive  sampling, pemilihan  sampel pada  objek  penelitian  tersebut  sebagai  representatif  dengan  kriteria  usahanya  sudah  lebih dari  5  tahun.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  2  orang  dari pihak pengamanat, 2 orang dari pihak komisioner dan 1 orang dari pakar akademisi untuk mendapatkan  informasi  yang  akurat  mengenai  praktik  penjualan  konsinyasi  menurut perspektif ekonomi Islam pada UMKM di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
Untuk memudahkan penelitian, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan beberapa cara yaitu:

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani

## 1. Observasi
Dari  observasi  diperoleh  pemahaman  atau  pembuktian  terhadap  infomasi/ keterangan yang diperoleh sebelumnya (Sukmadinata, 2013: 220).
2. Wawancara
Peneliti  menggunakan  wawancara  terstruktur  dengan  mempersiapkan  daftar pertanyaan  atau  daftar  isian  sebagai  pedoman  saat  melakukan  wawancara.  Peneliti  juga menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun selama proses saat melakukan wawancara.
3. Dokumentasi
Pada  penelitian  ini  dokumen  yang  akan  dikumpulkan  adalah  berupa  dokumen- dokumen yang berkaitan dengan sistem penjualan konsinyasi menurut perspektif ekonomi Islam pada UMKM di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Praktik Penjualan Konsinyasi pada UMKM Kecamatan Banda Sakti-Lhokseumawe
Adapun  hasil  wawancara  dengan  pengamanat  1  yang  telah  menjalankan  usaha rumahan pada produk “Usaha Kripik Ubi Ampera” selama 7 tahun. Ia mengatakan:
“Transaksi  penjualan  yang  telah  saya  lakukan  selama  ini  dalam  memasarkan produk saya adalah dengan cara menitipkan produk yang saya miliki kepada pihak penjual  seperti  supermarket,  toko  kelontong,  dan  toko  aneka  kue.  Saya  mengerti sedikit-sedikit  mengenai  penjualan  konsinyasi.  Sebelum  meletakkan  produk  yang saya miliki, saya terlebih dahulu memilih calon pihak komisioner mana yang akan saya titipkan. Kriteria komisioner yang saya titipi ialah memiliki tempat penjualan yang  strategis  dan  juga  telah  dikenal  dengan  baik  oleh  masyarakat.  Saya  juga menjelaskan  secara  terperinci  mengenai  produk  yang  akan  saya  titipkan  kepada pihak  komisioner  agar  memudahkan  pihak  komisioner  menjelaskan  kepada  para pembeli.  Mengenai  tester,  saya  memberikan  tester  produk  saya  pada  saat penawaran produk. Bentuk perjanjian yang saya lakukan dengan pihak komisioner adalah  dalam  bentuk  tertulis,  baik  dari  saya  maupun  pihak  komisioner.  Hal  itu dikarenakan saya menitipkan produk saya dalam jumlah banyak. Mengenai harga jual saya memberikan kebijakan kepada pihak komisioner dengan keuntungan yang tidak  merugikan  salah  satu  pihak.  Adapun  biaya  komisi  dengan  pihak  komisioner saya lakukan pada awal perjanjian. Di mana biaya komisi yang telah saya sepakati dengan  pihak  komisioner  diambil  dari  harga  jual  per  barang  dan  per  kilogram produk  saya  yang  terjual.  Mengenai  pembayaran  produk  yang  telah  terjual  saya terima melalui transfer, tapi terkadang saya langsung mengambilnya secara tunai. Biasanya  saya  akan  mengunjungi  para  pihak  koisioner  setiap  2  minggu  sekali dengan jarak tempuh yang dekat,  namun jika keluar kota saya akan mengunjungi

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
satu bulan sekali untuk mengetahui perkembangan produk yang terjual. Dalam hal pembayaran  hasil  penjualan  produk,  pihak  komisioner  pernah  melakukan penundaan  pembayaran.  Hal  tersebut  dikarenakan  pihak  komisioner  tidak  dapat dihubungi  pada  waktu  yang  telah  kami  sepakati  untuk  bertemu.” (Pengamanat  1, 27 Maret 2019).
Selanjutnya hasil wawancara dengan pengamanat 2  yang telah menjalankan usaha rumahan pada produk “Milu rengginang” selama hampir 28 tahun. Ia menjelaskan:
“Saya  tidak  paham  mengenai  istilah  ekonomi  berkaitan  dengan    konsinyasi  itu sendiri.  Saya  hanya  mengikuti  pola  transaksi  yang  telah  ada  dalam  kehidupan masyarakat  selama  ini,  di  mana  saya  menitipkan  produk  dagangan  saya  kepada pihak  lain  untuk  dijual  dan  diakhiri  dengan  pembagian  keuntungan  terhadap masing-masing  pihak.  Awal  mulanya  saya  melakukan  penjualan  ini  karena  saya tidak  memiliki  toko  untuk  memasarkan  produk  saya.  Jadi  saya  mencoba  untuk menitipkan barang saya kepada salah satu toko di Kota Lhokseumawe. Saya tidak memilih-milih  toko  mana  yang  akan  saya  titipkan.  Karena  saya  percaya  bahwa rezeki  telah diatur  oleh Allah SWT. Ternyata komisioner yang saya pilih memiliki pelanggan  yang  banyak  dan  setelah  itu  produk  saya  makin  banyak  dikenal  dan semakin  berkembang.  Pada  awal  saya  meletakkan  produk  dagangan  saya,  saya menjelaskan  mengenai  kualitas  produk.  Akan  tetapi  saya  tidak  memberikan  tester dikarenakan  produk  yang  saya  perjualkan  merupakan  barang  setengah  jadi. Adapun  bentuk  perjanjian  masih  hanya  dilakukan  secara  lisan  saling mengandalkan  kepercayaan.  Adapun  mengenai  pembagian  komisi  atau keuntungan,  saya  menjual  produk  dengan  harga  Rp9.000  dan  para  komisioner lainnya  menjualnya  dengan  harga  Rp10.000  dengan  keuntungan  dihitung  per produk  yang  terjual.    Mengenai  waktu  pembayaran  penjualan  produk  biasanya dilakukan  seminggu  sekali  atau  ketika  saya  mengunjungi  toko  pihak  komisioner. Pembayarannya  juga  dilakukan  dalam  bentuk  tunai,  karena  saya  langsung mengambilnya  ke  toko  komisioner.  Mengenai  produk  sisa,  masih  dapat diperjualbelikan  karena  produk  dagangan  saya  merupakan  produk  tahan  lama bahkan  bisa  tahan  sampai  satu  tahun.  Alhamdulillah  saya  belum  pernah mengalami kerugian dan sistem penjualan konsinyasi sangat membantu saya dalam memasarkan produk saya.” (Wawancara dengan Ibu Sri Julaini, 2 April 2019)
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan  narasumber  ketiga  Ibu  Darmani  (50  tahun) selaku pihak pengamanat yang telah menjalankan usaha rumahan pada produk ”Kue Akar Kelapa” selama 15 tahun. I menjelaskan:
“Saya tidak paham mengenai konsinyasi tetapi sistem penjualan yang saya lakukan selama ini yaitu dengan menitipkan produk dagangan milik saya kepada pihak lain. Untuk  pihak  komisioner  yang  saya  titipkan  dagangannya  lebih  pada  toko-toko besar  seperti  supermarket  yang  ada  di  Kota  Lhokseumawe  ini.  Awal  mulanya usaha  ini  ialah  dengan  produk  kecil-kecilan  di  depan  rumah,  ternyata  setelah beberapa waktu banyak yang menyukai dagangan saya sehingga saya memutuskan untuk  menjual  produk  saya  dalam  porsi  yang  besar.  Dalam  hal  pemasaran  saya

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
memilih  menggunakan  penjualan  dengan  sistem  titip-jual  atau  konsinyasi  agar produk  saya  lebih  banyak  lagi  dikenal  oleh  masyarakat.  Pada  mula  saya meletakkan  produk  dagangan  saya  pada  toko  komisoner,  saya  menjelaskan mengenai kualitas produk saya dan juga saya memberikan sampel makanan kepada pemilik  toko  dan  mereka  setuju  mengenai  penjualan  produk  saya.  Adapun perjanjian  yang  saya  sepakati  dengan  pihak  toko  penitip  ialah  secara  lisan  dan tulisan  berupa  kesepakatan  dan  kwitansi  jumlah  produk  yang  saya  letakkan. Karena produk saya merambah pada toko yang besar. Mengenai harga jual produk dan  pembagian  komisi  saya  menjual  produk  saya  degan  harga  Rp18.000  per  unit dan pihak komisioner mengambil keuntungan sebesar 10% terhadap setiap produk yang  terjual.  Adapun  terhadap  biaya  tanggungan  lainnya  pihak  komisioer  tidak membebankannya.  Waktu  pengambilan  hasil  produk  yang  terjual  saya  lakukan setiap  satu  atau  dua  minggu  sekali  secara  tunai  karena  pemasaran  yang  saya lakukan  masih  sekitaran  Kota  Lhokseumawe.  Penjualan  yang  saya  lakukan  ini merupakan pekerjaan utama dalam menyokong ekonomi keluarga saya. Hasil yang saya  dapatkan  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  harian  keluarga  saya.  Dan alhamdulillah  penjualan  dengan  sistem  ini  sangat  membantu  memudahkan  saya dalam memasarkan produk dagangan saya.” (Wawancara dengan Ibu Darmani, 28 Maret 2019).
Selanjutnya hasil wawancara dengan narasumber keempat Ibu Mardiana (58 tahun) selaku  pihak  pengamanat  yang  telah  menjalankan  usaha  rumahan  pada  produk “ Halwa Aceh”  sejak  tahun  1990  selama  29  tahun.  Ia  menjelaskan  praktik  penjualan  konsinyasi produknya adalah sebagai berikut:
“Awal mula saya melakukan usaha ini karena saya memiliki  keterampilan dalam membuat kue khas Aceh. Kemudian banyak dari para tetangga yang memesan kue tradisional  tersebut  pada  setiap  ada  acara.  Jadi  saya  memutuskan  untuk menjadikan keterampilan tersebut bernilai  ekonomis dengan menjadikannya suatu produk  yang  diperjualbelikan.  Awal  saya  memasarkan  produk  saya  yaitu  dengan cara  menitipkannya  pada  toko-toko  kue  yang  ada  di  Kota  Lhokseumawe.  Hal  itu dikarenakan kurangnya modal yang saya miliki di mana modal saya saat itu hanya satu bambu beras. Beberapa lama setelah itu produk saya banyak terjual sehingga saya  semakin  semangat  dan  memperluas  daerah  pemasaran.  Pemasarannya  tidak hanya  di  sekitaran  Kota  Lhokseumawe  saja,  akan  tetapi  hingga  Banda  Aceh  dan juga  Langsa.  Pada  saat  itu  penjualan  yang  saya  lakukan  menjadi  sumber  utama keuangan  keluarga  dan  juga  sebagai  biaya  pendidikan  anak-anak  saya.  Untuk sekarang  pemasarannya  hanya  sekitaran  Kota  Lhoksemawe  saja.  Adapun  produk saya tidak hanya dititipkan di toko-toko besar saja seperti supermarket, akan tetapi juga  terdapat  di  toko-toko  kelontong.  Hal  itu  dikarenakan  permintaan  terhadap produk  saya  dari  pihak  toko  untuk  dititipkan.  Pada  awal  penitipan  saya  juga menjelaskan mengenai produk dagangan saya, seperti kualitas produk  dan tekstur atau  rasa  produk  juga  saya  memberikan  tester  kepada  pemilik  toko.  Terlebih  jika saya  titipkan  pada  toko  yang  dimiliki  oleh  orang  Cina,  karena  produk  dagangan saya  merupakan  makanan  tradisional  khas  Aceh.  Adapun  bentuk  perjanjian  yang saya lakukan bersifat lisan dan tulisan. Perjanjian lisan saya lakukan dengan kios-

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
kios kecil, adapun dengan supermarket saya melakukannya secara tertulis. Hal itu dikarenakan  pihak  supermarket  memiliki  sistem  administrasi  yang  sangat terperinci  dan  teratur.  Mengenai  harga  jual  prodak  dan  pembagian  komisi,  para komisioner  mengambil  20%  dari  setiap  produk  yang  terjual  sebagai  upah tanggungan  terhadap  pelayanan  yang  mereka  berikan.  Dalam  hal  penempatan produk, saya melihat situasi dan kondisi, jika produk saya lama terjual pada satu toko sedangkan di toko lainnya cepat, maka saya juga akan meminta kepada pihak komisioner untuk meletakkan produk saya pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.  Mengenai  waktu  pembayaran  hasil  penjualan  dilakukan  setiap  dua minggu  sekali  secara  tunai  sekaligus  mengambil  produk  sisa  yang  tidak  terjual ataupun  sudah  kadaluarsa.  Pekerjaan  penjualan  ini  sekarang  menjadi  pekerjaan sampingan  saya  selain  menjadi  guru  pada  salah  satu  sekolah  di  Kota Lhokseumawe.  Keuntungan  yang  saya  dapatkan  dari  penjualan  ini  menjadi  biaya tambahan dalam memenuhi kebutuhan harian keluarga.” (Wawancara dengan Ibu Mardiana, 28 Maret 2019)
Adapun hasil wawancara peneliti kepada pihak komisioner adalah sebagai berikut:
Hasil  wawancara  dengan  narasumber  pertama  Ibu  Ria  Meliana  (31  tahun)  selaku pihak komisioner pada toko Seuramo selama hampir 7 tahun. Ia mengatakan bahwa:
“Penjualan  seperti  ini  telah  lama  saya  lakukan.  Di  mana  orang  datang  dan menitipkan  produknya  di  toko  saya.  Mengenai  bentuk  perjanjian  yang  saya sepakati dengan pihak pengamanat rata-rata masih dalam berbentuk lisan. Jumlah pengamanat yang menitipkan produk dagangannya di tempat saya lebih kurang 10 orang. Adapun pembagian komisi saya hitung berdasarkan produk yang terjual. Di mana  setiap  produk  yang  terjual  saya  mengambil  upah  20%  dari  harga  produk. Misalnya  pihak  pengamanat  menitipkan  kue  dengan  harga  Rp4.000  maka  saya akan menjualnya dengan harga Rp5.000 dan hal itu atas kesepakatan kedua belah pihak. Adapun waktu pelaksanaan retur produk dilakukan selama 5 hari sekali atau satu  minggu  sekali  tergantung  pada  banyaknya  penjualan  produk  tersebut.  Di mana  para  pihak  pengamanat  menukar  produk  sisa  dengan  produk  yang  baru. Mereka  juga  sekaligus  mengambil  uang  hasil  penjualan  secara  tunai.  Adapun pihak pengamanat yang berasal dari luar Kota Lhokseumawe, hasil penjualannya diterima lewat transfer dan pengembalian barang dikirim lewat mobil angkutan L- 300.  Laba  bersih  yang  saya  dapatkan  dari  hasil  usaha  ini  mencapai Rp5.000.000,00  per  bulan.  Dan  ini  merupakan  pekerjaan  utama  saya  selaku  ibu rumah  tangga  dalam  memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Dalam  perjanjian  dengan pihak pengamanat saya juga mengajukan kesepakatan jika produk rusak atau tidak terjual  bukan  karena  kelalaian  saya  maka  saya  tidak  akan  bertanggung  jawab, begitu  pun  sebaliknya.  Saya  juga  meminta  para  pengamanat  untuk  memberikan produk  lebih  sebagai  tester  yang  akan  diberikan  kepada  para  pembeli,  sehingga saya tidak harus membuka kemasan produk yang akan dijual. Dikarenakan produk yang  dititipkan  kepada  saya  memiliki  kualitas  yang  bagus,  maka  sekarang  toko saya banyak didatangi oleh para pembeli.” (Wawancara dengan Ibu Ria Meliana, 29 Maret 2019).

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
Hasil  wawancara  dengan  narasumber  kedua  Ibu  Ani  (50  tahun)  selaku  pihak komisioner  pada  usaha  masakan  siap  saji  yang  telah  berjalan  selama  hampir  3  tahun. Beliau memaparkan:
“Awal  mulanya  saya  melakukan  penjualan  seperti  ini  karena  saya  tidak  terlalu menyukai untuk menitipkan produk saya kepada orang lain, karena terkesan lebih ribet dan agak beresiko. Pada akhirnya saya membuka tempat penjualan makanan saji yang hanya membutuhkan tempat untuk menjalankan usahanya. Pada awalnya produk  yang  diletakkan  di  tempat  saya  hanya  sedikit,  namun  setelah  beberapa waktu  produk  yang  dititipkan  oleh  pengamanat  semakin  banyak  karena  tempat penjualan  yang  saya  miliki  berada  di  lokasi  yang  strategis.  Akhirnya  usaha  saya semakin  berkembang. Mengenai  penyerahan produk saya tidak membatasi  jumlah produk  yang  pengamanat  letakkan,  tetapi  saya  hanya  menghimbau  kepada  pihak pengamanat  untuk  tidak  meletakkan  produk  yang  sama  dengan  pengamanat lainnya. Karena itu juga akan merugikan pihak pengamanat. Harga jual yang saya sepakati  dengan  pengamanat  terdiri  beberapa  macam  di  antaranya  jika pengamanat  meletakkan  produknya  dengan  harga  Rp  3.000  maka  saya  akan mengambil  upah  sebesar  Rp500  akan  tetapi  jika  harga  produk  yang  diletakkan diatas  dari  harga  Rp3.000  maka  kami  mengambil  upah  sebesar  Rp1.000  per produk  yang  terjual.  Waktu  penyerahan  produk  sisa  yang  tidak  terjual  saya lakukan  setiap  hari  pada  pukul  15.00  WIB  begitu  pula  dengan  pengambilan  hasil penjualan  oleh  pihak  pengamanat.  Jumlah  pengamanat  yang  menitipkan  produk pada  toko  saya  sekitar  20  orang.  Biasanya  pihak  pengamanat  mengantar  produk mereka  dimulai  pukul  10.00  WIB  sampai  12.00  WIB.  Ini  merupakan  pekerjaan utama  saya  selain  sebagai  Ibu  Rumah  Tangga.  Selama  masa  penjualan  ini  saya belum mengalami kendala yang merugikan karena saya berada pada lapak sendiri bukan  lapak  orang.  Penjualan  seperti  ini  juga  saya  harapkan  dapat  membantu para  pengamanat  dalam  memasarkan  produknya.” (Wawancara  dengan  Ibu  Ani, 28 Maret 2019).
Hasil wawancara dengan narasumber ketiga Ibu Zubaidah (47 tahun) selaku pihak komisioner  pada  usaha  aneka  kue  yang  telah  berjalan  selama  hampir  5  tahun.  Beliau menceritakan:
“Awal  mula  penjualan  yang  saya  lakukan  ialah  menjual  produk  buatan  sendiri dengan  bermodalkan  sebuah  meja  di  depan  toko.  Namun  ketika  saya  berjualan banyak  dari  masyarakat  yang  bertanya  mengenai  penitipan  produk  mereka  pada tempat  saya dan saya membolehkan. Setelah beberapa lama akhirnya usaha yang saya  miliki  semakin  ramai  pembeli  karena  keanekaragaman  kue  yang  saya perjualkan  dan  juga  lokasi  saya  yang  strategis.  Dari  hanya  bermodalkan  sebuah meja akhirnya sekarang saya bisa berjualan menggunakan gerobak. Awalnya saya berniat  untuk  saling  membantu  dengan  pihak  pengamanat,  akhirnya  Allah membalasnya  dengan  majunya  usaha  yang  saya  jalankan.  Jumlah  pengamanat yang menitipkan produknya juga semakin bertambah menjadi 35 orang. Mengenai penyerahan  produk  saya  tidak  membatasi  produk  yang  akan  dititipkan  disini. Waktu penitipannya dimulai dari pukul 06.30 WIB sampai pukul 08.00 WIB. Harga

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
jual  yang  telah  saya  sepakati  dengan  setiap  pengamanat  ialah  setiap  harga  jual produk  seharga  Rp1.000  maka  upah  yang  saya  terima  sebesar  Rp200  per  produk yang  terjual  dan  Rp800  kepada  pihak  pengamanat.  Bentuk  perjanjian  yang  saya sepakati dengan pihak pengamanat masih berbentuk lisan dan saling mempercayai. Karena pihak pengamanat yang menitipkan produk merupakan masyarakat sekitar usaha  saya.  Adapun  mengenai  waktu  retur  barang  yang  tidak  terjual  dilakukan setiap  hari  pada  pukul  13.00  WIB.  Pada  waktu  itu  juga  para  pengamanat  akan mengambil  pembayaran  hasil  penjualan.  Pembagian  hasil  penjualan  selalu  saya lakukan  dengan  tepat  waktu.  Saya  tidak  pernah  menunda  dalam  pembagian keuntungan,  karena  saya  mengerti  bahwa  para  pengamanat  akan  menjadikan keuntungan  tersebut  sebagai  biaya  kehidupan  harian  dan  juga  sebagai  modal terhadap produk selanjutnya.” (Wawancara dengan Ibu Zubaidah, 28 Maret 2019). Hasil  wawancara  dengan  narasumber  keempat  Ibu  Nursalamah  (50  tahun)  selaku pihak komisioner pada usaha toko kelontong yang telah berjalan selama hampir 6 tahun.
“Awalnya  usaha  saya  hanyalah  kios  yang  menjual  barang  dagangan  saya  saja. Disebabkan  toko  yang  saya  tempati  merupakan  lokasi  strategis,  maka  dari  itu banyak  dari  para  pelaku  usaha  kue  kering  yang  ingin  menitipkan  produk  mereka pada  kios  saya.  Jumlah  pelaku  usaha  yang  menitipkan  produknya  pada  kios  saya kurang  lebih  10  orang.  Beberapa  di  antaranya  menitipkan  produk  yang  tahan lama, namun beberapa di antaranya juga ada yang menitipkan produk tidak tahan lama  seperti  kue  basah.  Mengenai  perjanjian  dengan  pihak  pengamanat  saya masih  melakukan  secara  lisan  dan  saling  mempercayai.  Saya  juga  tidak  memberi batasan produk kepada pihak pengamanat. Adapun pembagian komisi, saya hanya mengambil  20%  dari  harga  produk  yang  terjual.  Waktu  pelaksanaan  barang  sisa dilakukan  dua  cara  yaitu:  produk  kue  basah  pengembalian  produk  sisa  dan pembagian  hasil  penjualan  dilakukan  setiap  hari  pada  pukul  15.00  WIB,  adapun kue kering yang tahan lama pengembalian produk dan pembagian hasil penjualan dilakukan per satu minggu. Pembagian hasil penjualan dilakukan secara tunai. Di mana  para  pengamanat  akan  mendatangi  kios  saya  pada  waktu  yang  telah  kami sepakati.  Penjualan  dengan  sistem  konsinyasi  ini  sangat  membantu  dari  kedua belah  pihak,  baik  dari  saya  selaku  pihak  penjual  maupun  pihak  pengamanat. Sampai  saat  ini  belum  ada  kerugian  yang  saya  tanggung  dari  penjualan  dengan sistem ini.” (Wawancara dengan Ibu Nursalamah, 27 Maret 2019).
Berdasarkan  hasil  wawancara,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  besar pelaku  UMKM  telah  melakukan  penjualan  produk  usahanya  dengan  sistem  konsinyasi. Penjualan  dengan  sistem  konsinyasi  adalah  sebuah  bentuk  kerja  sama  penjualan  yang dilakukan oleh pemilik produk atau barang dengan pihak komisioner atau pemilik toko. Di mana  pihak  pemilik  produk  atau  barang  menitipkan  barangnya  kepada  pihak  komisioner atau  pemilik  toko  untuk  dijual  di  tokonya  dan  pembagian  keuntungan  atau  komisi

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
dijalankan berdasarkan kesepakatan pada awal akad. Adapun pembagian keuntungan atau komisi penjualan yang terdapat pada UMKM di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Pihak komisioner atau pemilik toko akan menjual barang atau produk dengan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ia dapat dari pemilik barang atau produk dan selisihnya menjadi laba bagi pihak komisioner atau pemilik toko.
2. Pemilik  produk  sudah  menentukan  harga  jualnya  dan  pihak  komisioner  atau pemilik toko mendapatkan presentase dari barang yang terjual 10% hingga 20%.
Strategi  dengan  penjualan  sistem  konsinyasi  ini  sangat  efektif  bagi  pihak komisioner  atau  pemilik  toko.  Tetapi  bagi  pemilik  barang  atau  produk  harus  memiliki kriteria  khusus  dalam  mendistribusikan  barang  atau  produk  jika  tidak  ingin  mengalami kerugian  seperti  barang  rusak  ataupun  hilang  dan  barang  yang  tidak  laku  terjual  akan kembali ke pemilik produk.
Menurut bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec yang merupakan dosen UIN Ar-Raniry, ia memaparkan bahwa:
“Menurut saya praktik penjualan dengan sistem konsinyasi tidak menjadi masalah selama akad yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan jelas di  mana  hak  dan  kewajiban  dari  setiap  pihak  yang  berakad  seperti  pembagian komisi,  besaran  keuntungan,  penetapan  harga  jual  produk  dan  lain  sebagainya harus  dipaparkan  secara  jelas.  Dari  segi  ekonomi  Islam,  akad  yang  digunakan dalam  penjualan  konsinyasi  secara  umum  dapat  dikaitkan  dengan  akad  ba’i, namun akad yang lebih spesifik dan mendekati adalah akad wakālah bil ujrah. Di mana  pihak  pemilik  barang  menitipkan  barangnya  kepada  salah  satu  toko  untuk diwakilkan  dalam  penjualannya  kepada  pembeli.  Dan  di  akhir  transaksi  akan diikuti dengan pemberian ujrah berupa pembagian komisi atau pemgambilan dari keuntungan  penjualan  kepada  pihak  toko.  Dalam  melakukan  praktik  penjualan konsinyasi,  tindakan  penundaan  pembayaran  kepada  pihak  pengamanat merupakan  hal  yang  tidak  diperbolehkan.  Terlebih  jika  sampai  merugikan  salah satu  pihak  seperti  tidak  melakukan  pembayaran  sama  sekali.  Karena  hal  tersebut bertentangan  dengan  prinsip  ekonomi  Islam.  Berkenaan  dengan  bentuk  ijab  dan qabul    dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  baik  secara  lisan,  tulisan  maupun isyarat  selama  tidak  menimbulkan  pertikaian  dan  pertentangan.  Namun  di  antara bentuk  tersebut,  maka  bentuk  ijab  dan  qabul  secara  tulisanlah  yang  paling  kuat. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam menangani tindakan wanprestasi yang dilakukan  oleh  salah  satu  pihak,  untuk  sementara  masih  berupa  hukuman  secara sosial. Di mana jika pihak komisioner yang melakukan tindakan wanprestasi maka hukumannya  berupa  hilangnya  rasa  kepercayaan  masyarakat  untuk  menitipkan barang  kepada  komisioner  tersebut.  Begitu  pula  jika  pihak  pengamanat  yang melakukan  tindakan  wanprestasi  maka  hukumannya  berupa  hilangnya  rasa kepercayaan pihak komisioner untuk menerima barang dari pengamanat tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec, 11 Juli 2019).

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  praktik  penjualan  konsinyasi dibolehkan  dalam  ekonomi  Islam  selama  dalam  aktivitasnya  tidak  bertentangan  dengan syariat Islam. Berkenaan dengan akad yang paling mendekati praktik penjualan konsinyasi secara  spesifik  yaitu  akad wakālah  bil  ujrah .  Adapun  tindakan-tindakan  yang  dapat merugikan  salah  satu  pihak  yang  melakukan  praktik  penjualan  konsinyasi  seperti penundaan pembayaran sangat dilarang. Karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip- prinsip  ekonomi  Islam.  Dalam  halnya  bentuk  perjajian  yang  disepakati  oleh  kedua  belah pihak  dapat  dilakukan  secara  lisan,  tulisan  maupun  isyarat  selama  tidak  menimbulkan pertikaian  atau  pertentangan.  Namun  perjanjian  secara  tertulis  lebih  diutamakan  karena memiliki  kendali  yang  kuat  di  mata  hukum  jika  terjadi  wanprestasi.  Solusi  yang  dapat diberikan  kepada  pelaku  wanprestasi  pada  praktik  penjualan  konsinyasi  masih  berbentuk hukuman sosial.

## Analisis Praktik Penjualan Konsinyasi pada UMKM
Penjualan  konsinyasi  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  dalam  pemasaran. Dalam khazanah ekonomi Islam, penjualan konsinyasi merupakan kegiatan transaksi yang terbilang  baru  dan  tidak  ditemukan  secara  khusus  mengenai  pembahasannya  baik  dalam berbagai literatur ekonomi Islam maupun dalam literatur fiqh muamalah . Kajian mengenai pembahasan  konsep  penjualan  konsinyasi  masih  menjadi  sebuah  dilema,  di  mana  apakah termasuk dalam jenis ba’i, wakalah, atau bahkan ijarah. Hal yang demikian terjadi karena penjualan  konsinyasi  mempunyai  karakteristik  yang  unik,  di  mana  ia  merupakan  sebuah bentuk jual beli namun memakai jasa wakil dengan adanya unsur pemberian imbalan.
Berdasarkan  hasil  analisis  peneliti  mengenai  praktik  penjualan  konsinyasi  pada UMKM,  maka  dapat  diketahui  bahwa  praktik  penjualan  konsinyasi  pada  UMKM Kecamatan  Banda  Sakti  Kota  Lhokseumawe  merupakan  salah  satu  bentuk  implementasi dari  akad wakalah .  Hal  ini  disebabkan  karena  dalam  melakukan  penjualan  konsinyasi terdapat  adanya  unsur  penyerahan  wewenang  oleh  pengusaha  UMKM  kepada  pihak komisioner.  Wewenang  yang  dimaksud  adalah  wewenang  untuk  menjual  produk  kepada pembeli.  Hal  ini  juga  sesuai  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurul  Mukhlisah  dan Mairijani  (2013)  yang  mengemukakan  bahwa  sistem  penjualan  konsinyasi  memiliki kesamaan bentuk dengan akad wakālah dalam ekonomi Islam.

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
Akad wakālah merupakan  akad  yang  diperbolehkan  dalam  syariat  Islam.  Dalam akad wakālah dijelaskan bahwa tidak semua orang mampu untuk melaksanakan urusannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain yang bisa mewakilkannya dalam menangani suatu  pekerjaan.  Begitu  pula  yang  terjadi  pada  UMKM  Kecamatan  Banda  Sakti  Kota Lhokseumawe,  di  mana  pelaku  UMKM  memiliki  kelemahan  dalam  aspek  permodalan yang menyebabkan mereka kesulitan dalam memasarkan produknya dalam  ruang lingkup yang luas. Oleh karena itu, kehadiran para pihak komisioner menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan  dan  membantu  pelaku  UMKM  Kecamatan  Banda  Sakti  Kota  Lhokseumawe dalam memasarkan produk dagangannya.
Pada dasarnya, akad wakālah merupakan akad yang temasuk dalam golongan akad tabarru’ ,  yaitu  akad  yang  tidak  mengandung  unsur  pertukaran  kepemilikan  maupun pertukaran benda dengan benda atau uang dengan uang (Nurhayati & Wasilah, 2015: 70). Akad tabarru’ adalah  akad  tolong-menolong  yang  dilandasi  dengan  unsur  sosial  antar sesama sehingga pada umumnya seseorang tidak boleh mengambil  keuntungan (imbalan) dari transaksi yang menggunakan akad ini.
Adanya  komisi  (imbalan)  yang  diterima  oleh  pihak  komisioner  atas  jasanya mewakili  pemilik  produk  dalam  pemasaran  dan  penjualan  produk  dinilai  tidak bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam.  Hal  itu  disebabkan  karena  meskipun akad wakālah tergolong  ke  dalam  akad tabarru’ ,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  boleh disertai  dengan  unsur  imbalan.  Di  mana  seorang muwakkil boleh  memberikan  imbalan kepada wakil atas  jasanya  dalam  mewakili  urusan  si muwakkil .  Akad wakālah yang disertai dengan adanya unsur pemberian ujrah (komisi) di dalamnya, dalam Islam dikenal dengan akad wakālah bil ujrah . Akad wakālah bil ujrah boleh diterapkan dalam transaksi kehidupan  sehari-hari,  termasuk  dalam  kegiatan muāmalah .  Karena  hal  tersebut  pernah dilakukan  pada  masa  Rasulullah  SAW.  sebagaimana  yang  diriwayatkan  dalam  sebuah hadis oleh Muttafaq ‘alaih dari Busr bin Sa’id:
“ Diriwayatkan  dari  Busr  bin  Sa’id  bahwa  Ibn  Sa’diy  al-Maliki  berkata:  “Umar memperkerjakan  saya  untuk  mengambil  sedekah  (zakat).  Setelah  selesai  dan sesudah  saya  menyerahkan  zakat  kepadanya,  Umar  memerintahkan  agar  saya diberi  imbalan  (fee).  Saya  berkata:  saya  bekerja  hanya  karena  Allah.  Umar menjawab:  Ambillah  apa  yang  kamu  beri;  saya  pernah  bekerja  (seperti  kamu) pada  masa  Rasul,  lalu  beliau  memberiku  imbalan;  saya  pun  berkata  seperti  apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah” (Muttafaqu ‘alaihi).
Berdasarkan  hadis  tersebut  dijelaskan  bahwasanya  Rasulullah  SAW  pernah memberikan ujrah (upah)  kepada  Umar  bin  Khattab  r.a  karena  telah  mewakilkan Rasulullah  SAW.  melakukan  sesuatu  pekerjaan.  Sehingga  hal  tersebut  menjadi  landasan dibolehkannya  penerapan ujrah pada  kegiatan  bermuamalah  begitu  pula  pada  akad wakālah.
Salah  satu  ajaran  Islam  yang  paling  utama  dalam  masalah  akad  atau  perjanjian adalah  kewajiban  menghormati  akad  atau  perjanjian  dengan  cara  menjalankan  segala aturan  yang  telah  tercantum  dalam  akad  atau  perjanjian  tersebut.  Penghormatan  terhadap akad atau perjanjian hukumnya adalah wajib, di mana memiliki pengaruh positif dan peran yang  besar  dalam  mengatasi  permasalahan  antara  lain  penyelesaian  perselisihan  dan menciptakan  kerukunan.  Sebagaimana  Allah  SWT  menegaskan  perintah  pemenuhan  janji baik  terhadap  Allah  SWT  maupun  terhadap  sesama  makhluk  yang  tertera  pada  Al-Quran Surah Al- Maidah ayat 1:
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS. Al-Maidah [5]: 1).
Allah  SWT  juga  mengingatkan  bahwa  setiap  orang  akan  dimintai  pertanggung jawaban  terhadap  hal  yang  berkaitan  dengan  ikatan  janji  atau  kontrak  yang  telah disepakatinya sebagaimana tercantum dalam surah Al-Isra’ ayat 34.
Artinya: “... dan  penuhilah  janji;  sesungguhnya  janji  itu  pasti  diminta  pertanggungan jawabnya” (QS. Al-Isra’ [17]: 34).
Dalam pelaksanaan penjualan konsinyasi, pelaku UMKM Kecamatan Banda Sakti Kota  Lhokseumawe  membuat  suatu  akad  perjanjian  kerja  sama  dengan  beberapa  pihak komisioner.  Dalam  akad  tersebut  dijelaskan  bahwa  kedua  belah  pihak  telah  menyepakati beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan penjualan konsinyasi. Beberapa hal yang disepakati  dalam  perjanjian  tersebut  antara  lain  yaitu  meliputi  harga  jual  produk,  biaya komisi, penempatan (display) produk, waktu pembayaran dan lain sebagainya.
Pelaku  UMKM  secara  keseluruhan  telah  melaksanakan  kewajiban  yang  sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak komisioner. Kewajiban para pelaku UMKM yang tercantum dalam perjanjian tersebut berupa pemberian komisi atau imbalan kepada pihak komisioner atas jasa mereka dalam menjual  produk.  Dari hasil pengamatan

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
di  lapangan,  peneliti  menemukan  bahwasanya  pelaku  UMKM  tidak  melakukan  kelalaian dalam  hal  pemberian  komisi  atau  imbalan  kepada  pihak  komisioner.  Hal  tersebut  terjadi karena komisi (imbalan) dipotong secara langsung dari hasil penjualan produk oleh pihak komisioner.
Sistem  pembayaran  komisi  atau  imbalan  ini  sangat  memberikan  pengaruh  positif dalam  pelaksanaan  penjualan  konsinyasi.  Dengan  diterapkannya  sistem  seperti  ini  maka secara  otomatis  akan  mencegah  munculnya  kelalaian  pelaku  UMKM  dalam  memberikan komisi  kepada  pihak  komisoner.  Dengan  demikian,  secara  tidak  langsung  pihak pengamanat telah menjalankan kewajiban kepada pihak komisioner sesuai dengan perintah Islam mengenai pembayaran ujrah (upah). Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:
Artinya: “Dari  Ibnu  Umar,  ia  berkata  telah  bersabda  Rasulullah  SAW  :  Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering” (Ibnu Majah).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden  dari  pihak  pengamanat  1  dan  2 sering  mengalami  penundaan  pembayaran  hasil  penjualan  produk  dari  waktu  yang  telah disepakati  oleh  pihak  komisioner.  Penundaan  pembayaran  uang  hasil  penjualan  produk tersebut  dikarenakan  oleh  beberapa  hal  antara  lain,  terpakainya  uang  hasil  penjualan produk untuk kepentingan pihak komisioner, timbulnya kerugian dalam usaha komisioner, pihak komisoner yang tidak berada di tempat dan lain sebagainya.
Penundaan  pembayaran  hasil  penjualan  produk  yang  dilakukan  oleh  pihak komisioner  merupakan  suatu  perbuatan  yang  tidak  dapat  dibenarkan  dalam  ketentuan ekonomi  Islam.  Hal  demikian  disebabkan  karena  perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan prinsip  ekonomi  Islam  berkaitan  dengan  pemberian  kompensasi  (P3EI,  2014:  66).  Dalam hal  ini  mendatangkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak  yaitu  pihak  pengamanat.  Perbuatan tersebut  juga  merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap  perintah  Allah  SWT  sebagaimana dijelaskan  dalam  surah  Al-Maidah  ayat  1  yang  menyatakan  bahwasanya  Allah  SWT memerintahkan  kepada  seluruh  manusia  unuk  memenuhi  setiap  perjanjian  yang  telah disepakati.
Pada  dasarnya,  amanah  yang  diberikan  oleh  pihak  pengamanat  kepada  pihak komisioner  hanya  sebatas  perwakilan  dalam  menjual,  memasarkan  produk  dan menyerahkan  hasil  penjualan  produk  pada  waktu  yang  telah  disepakati.  Penundaan  dan

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
penggunaan  hasil  penjualan  produk  dikategorikan  sebagai  perbuatan  memakan  harta sesama  dengan  cara  yang  bathil.  Pelarangan  perbuatan  ini  secara  tegas  dijelaskan  dalam Al-Quran:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka  sama-suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu;  sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’[4]: 29).
Mayoritas  pelaku  UMKM  yang  menjalankan  penjualan  konsinyasi  menyatakan bahwa penjualan dengan sistem konsinyasi sangat membantu  dalam memasarkan produk dagangan  dalam  area  yang  lebih  luas.    Penjualan  konsinyasi  yang  telah  mereka  jalankan selama  ini  sangat  membantu  mereka  untuk  kelanjutan  usahanya  dengan  senantiasa membangun komunikasi dengan komisioner secara inten  dan lebih baik lagi. Bagi UMKM penjualan  dengan  sistem  konsinyasi  diharapkan  dapat  menjadi wasilah atau  penghubung untuk  dapat  saling  membatu  seseama  manusia  dalam  hal  kebaikan.  Seperti  yang  terdapat pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2
“ …Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan  bertakwalah  kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).
Berdasarkan  paparan  di  atas  maka  diketahui  bahwa  penjualan  konsinyasi  yang dijalankan  oleh  UMKM  adalah  berdasarkan  akad wakālah  bil  ujrah .  Akad wakālah  bil ujrah merupakan  suatu  akad  yang  dibolehkan  penerapannya  dalam  bentuk  kegiatan muāmalah termasuk kegiatan penjualan. Oleh karena itu, tindakan penyerahan wewenang atas  penjualan  produk  yang  dilakukan  oleh  pelaku  UMKM  tidak  bertentangan  dalam syariah Islam. Walaupun banyak dari para pelaku UMKM ataupun pihak komisioner tidak memahami akad tersebut.
Mayoritas  pelaku  UMKM  yang  menjalankan  penjualan  konsinyasi  menjadikan penjualan tersebut sebagai pekerjaan utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka juga  menjadikan  penjualan  konsinyasi  yang  mengandung  unsur  kerja  sama  sebagai penghubung silaturahmi dan membantu sesama manusia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan sosial  ekonomi  Islam  yaitu  memberikan  kemaslahatan  baik  bagi  individual  maupun  bagi masyarakat umum.

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
Meski  prosedur  akad  yang  diterapkan  dalam  UMKM  telah  sesuai  dengan  syariat Islam namun  dalam  pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi  Islam.  Di mana  dalam  menjalankan  perjanjian  yang  telah  disepakati  salah  satu  pihak  yang  berakad melakukan  tindakan  wanprestasi  yang  merugikan  salah  satu  pihak.  Hal  itu  berupa penggunaan dan penundaan pembayaran hasil penjualan produk oleh pihak komisioner dari waktu  yang telah ditentukan dalam perjanjian. Tindakan tersebut  sangat  merugikan pihak pengamanat yaitu pelaku UMKM  sebagai pemilik produk, maka itu perlu pengawasan dan pembinaan yang terus menerus dari Pemerintah.

## Kesimpulan
Menurut  tinjauan  ekonomi  Islam,  dapat  disimpulkan  bahwa  praktik  penjualan konsinyasi  pada  UMKM  Kecamatan  Banda  Sakti  Kota  Lhokseumawe  merupakan  bentuk penerapan dari akad wakālah bil ujrah . Akad wakālah bil ujrah yang merupakan salah satu akad  yang  diperbolehkan  dalam  transaksi  ekonomi  Islam,  walaupun  belum  sempurna sesuai  dengan  syariat  Islam.  Di  mana  dalam  praktik  pelaksanaannya  terdapat  tindakan wanprestasi  yang dilakukan oleh pihak komisioner kepada pengamanat berupa penundaan hasil  penjualan  dari  waktu  yang  telah  disepakati  dalam  akad.  Dan  hal  tersebut menyebabkan kerugian pada pihak pengamanat. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa salah satu penyebab terjadinya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak komisioner adalah karena perjanjian penjualan konsinyasi antara pengamanat dengan pihak komisioner hanya dilakukan secara lisan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an  dan  Terjemahannya.  Departemen  Agama  RI.  Bandung:  CV  Penerbit Diponegoro.
Afandi,  M.  Yazid.  (2009). Fiqh  Muamalah  dan  Implementasinya  dalam  Lembaga Keuangan Syari’ah . Yogyakarta: Logung Pustaka.
Al-Asqalani,  Ibnu  Hajar.  (2011). Bulughul  Maram  min  Adillatil  Ahkam ,  terj.  Harun  Zen dan Zaenal Muttaqin. Bandung: Jabal.
Arifin. (1999). Pokok-Pokok Asuransi Lanjutan . Yogyakarta: Liberty.
Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta:  PT Rineka Cipta.
Az-Zuhaili, Wahbah. (2007). Fiqih Islam . Damaskus: Darul Fikr.

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). Kota Lhokseumawe dalam Angka 2018 . Diakses dari https//lhokseumawe.bps.go.id. pada 03 Januari 2019.
Bahasa,  Pusat.  (2008). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Dharmamesta,  Basu  Swastha  dan  T.  Hani  Handoko.  (2001). Manajemen  Pemasaran Modern . Yogyakarta: Liberty.
Dian Mutiah Laraswati dan Dina Dellyana. (2016). Analysis the Effect of Promotion Mix Strategy  to  Increase  Sales  on  Cosignment  System  Toward  Food  and  Beverage Start-Up. The Journal of Innovation and Entrepreneurship. Vol. 1, No.1. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
Drebin, Allan R. (1991). Akuntansi Keuangan Lanjutan . Jakarta: Erlangga.
Ghony,  M.  Djunaidi  dan  FauzanAlmansur.  (2012). Metode  Penelitian  Kualitatif . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Hasan, Ali. (2003). Masail Fiqhiyah . Jakarta: Rajawali Pers.
Hasan, M. Ali. (2004). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat) . Jakarta: PT Raja Grafindo.
Hisyam,  S.  (2012). Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Konsinyasi  Pada  Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . Skripsi. Fakultas Syari’ah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Indrawanti,  M.  (2018). Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Konsinyasi  Emas  di Pegadaian  Syariah  Cabang  Babakan  Surabaya .  Skripsi.  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
Ismail,  Imam  Abdullah  Muhammad.  (1993). Shahih  Al-Bukhari. Terj.  Achmad  Sunarto dkk. Semarang: CV. As-Syifa.
Karim, Helmi. (1997). Fiqh Muamalah . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. (2008). Syariah Marketing. Cet. Ke-4. Bandung: Mizan Pustaka.
Magfirah,  F.  (2017). Analisis  Kontrak  Kerja  Sama  pada  Usaha  Peternakan  Ayam Pedagang di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syariah ‘Inan . Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar- Raniry.
Mamnunah.  (2015). Pelaksanaan  Perjanjian  Konsinyasi  Antara  Supplier  dengan Distributor  (Studi  di  Hamzah  Batik  Malioboro  Yogyakarta) .  Skripsi.  Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Mardani. (2013). Fiqh Ekonomi Syariah . Jakarta: Prenadamedia.
Masyfuk, Zuhdi. (1993). Masailul Fiqhiyah . Jakarta: CV Haji Masagung

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992) . Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru . Jakarta: UIP.
Moleong, Lexy J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Mukhlisah,  Nurul  dan  Mairijani.  (2013).  Konsinyasi  dalam  Perspektif  Hukum  Perjanjian Syariah . Jurnal INTEKNA . No. 1. Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin. Munawir.  (2017). Sistem  Penepatan  Komisi  dan  Provinsi  Agen  dalam  Jual  Beli  Mobil Menurut  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  pada  CV. Mitra  Mobil  di  Kota  Banda  Aceh) . Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Muslich, Ahmad Wardi. (2015). Fiqih Muamalat . Jakarta: Amzah.
Mustofa, Imam. (2016). Fiqih Muamalah Kontemporer . Jakarta: Rajawali Pers.
Nurhayati,  Sri  dan  Wasilah.  (2015). Akuntansi  Syariah  di  Indonesia .  Edisi  4.  Jakarta: Salemba Empat.
Nurliahudin,  I. A.  (2013). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Keagenan-Konsinyasi di  CV.  Mic  Pickalasan .  Skripsi.  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum.  Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga.
P3EI. (2014). Ekonomi Islam . Edisi 1, Cet. Ke-6. Jakarta: Rajawali Pers.
Pinti, E. (2013). Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi Dalam Mengembangkan Usaha pada Industri  Kecil  dan  Menengah  (IKM)  Pangan  Kota  Pekanbaru  Ditinjau  Menurut Ekonomi Islam . Skripsi . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Prastowo,  Andi.  (2016). Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan Penelitian. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Qardhawi, Muhammad Yusuf. (1993). Halal wa Haram fil Islam , terj. Mu’ammal Hamidy.
Halal dan Haram dalam Islam . Surabaya: PT Bina Ilmu.
Rozalinda.  (2016). Fiqih  Ekonomi  Syariah:  Prinsip  dan  Implementasinya  pada  Sektor Keuangan Syariah . Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
Sabiq,  Sayyid.  (2016). Fiqih  Sunah:  Panduan  Hidup  Sehari-Hari  Eksiklopedia  Hukum Islam. Bandung: Hilal.
Sangadji,  Etta  Mamang  dan  Sopiah.  (2010). Metodologi  Penelitian:  Pendekatan  Praktis dalam Penelitian . Yogyakarta: ANDI.
Sucipto, Toto, Sunyanto dan Sri Pamardiyati. (1999). Akuntansi Keuangan: Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok Bisnis dan Manajemen . Bandung: Angkasa. Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suhendi, Hendi. (2014). Fiqih Muamalah . Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
Sukmadinat,  Nana Syaodih.  (2013). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.

## Penjualan Konsinyasi pada ...

## Jalaluddin, Nadia Ulfiani
Syarifuddin, Amir. (2003). Garis-Garis Besar Fiqh . Bogor: Perdanamedia Tanjung, Azrul. (2017). Koperasi dan UMKM: Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia.
Jakarta: Erlangga.
Widayat, Utoyo. (2001). Akuntansi: Angsuran, Konsinyasi dan Cabang . Jakarta: LPFE-UI. Yakqub,  Hamzah.  (1992). Kode  Etik  Dagang  Menurut  Islam:  Pola  Pembinaan  Hidup dalam Perekonomian . Bandung: CV Diponegoro.
Yunus, Hadori. (2000). Akuntansi Keuangan Lanjutan . Yogyakarta: BPPE.