## MANAJEMEN RISIKO KREDIT DAN LIKUIDITAS PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH PERIODE JUNI 2019 – MEI 2020
Clara Debiora Leviana Rumere 1 , Lis Sintha Oppusunggu 2
Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Email: roemcha@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Manajemen Risiko, Bank Konvnesional dan Syariah Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran manajemen risiko pada dual system  banking  yaitu  Bank  Umum  Konvensional  dan  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia.  Dalam  hal  ini,  manajemen  risiko  fokus  pada  risiko  kredit  atau pembiyaan dan risiko likuiditas. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah  secondary  data.  Sedangkan  Teknik  Pengumpulan  Data  yang  digunakan pada  penelitian  ini  berupa  literature  dan  dokumentasi.  Sampel  penelitian  ini berupa  laporan  keuangan  pada  Bank  Umum  Konvensional  dan  Bank  Umum Syariah  Periode  Juni  2019-2020.  Untuk  teknik  analisis  data,  penelitian menggunakan Independent Sample t-test. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen risiko kredit  a. Dari perspektif nilai signifinikan sebesar 0.00 berarti  lebih  rendah  ketimbang  alpha  penelitian  (0,05).  Jika  nilai  siginifikan  (2 tailed)  < alpha penelitian (0,05), maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini berarti, ada perbedaaan risiko kredit antara bank Konvensional dan bank Syariah. b. Dari perspektif nilai t sebesar 3.997 berarti lebih  besar  ketimbang  t  tabel  sebesar  2.179  maka  Jika  nilai  t-hitung  >  t-table, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti, ada perbedaaan risiko kredit antara bank Konvensional dan bank Syariah. Sedangkan pada manajemen risiko likuiditas  a.  Dari  perspektif nilai  signifinikan  sebesar  0.00 berarti  lebih  rendah ketimbang  alpha  penelitian  (0,05).  Jika  nilai  siginifikan  (2  tailed)    <  alpha penelitian  (0,05),  maka  hipotesis  nol  (H0)  ditolak  dan  hipotesis  alternatif  (Ha) diterima.  Hal  ini  berarti,  ada  perbedaaan  risiko  likuiditas  antara  bank Konvensional dan bank Syariah. Dari perspektif nilai t sebesar 6.747 berarti lebih besar ketimbang t tabel sebesar 2.179 maka Jika nilai t-hitung > t-table, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti, ada perbedaaan risiko likuiditas antara bank Konvensional dan bank Syariah.
ABSTRACT Keywords: Risk Management, Conventional and Sharee Bank The purpose of this study is to get an overview of risk management in the dual banking  system,  namely  Conventional  Commercial  Banks  and  Islamic Commercial Banks in Indonesia. In this case, risk management focuses on credit or  financing  risk  and  liquidity  risk.  The  data  source  used  in  this  research  is secondary data. While the data collection techniques used in this study are in the form of literature and documentation. The sample of this research is in the form of financial reports on Conventional Commercial Banks and Islamic Commercial Banks  for  the  June  2019-2020  period.  For  data  analysis  techniques,  the  study used the Independent Sample t-test. The results of the research show that in credit risk management a. From the perspective of a significant value of 0.00, it means lower than the research alpha (0.05). If the significant value (2 tailed) < alpha research  (0.05),  then  the  null  hypothesis  (H0)  is  rejected  and  the  alternative hypothesis (Ha) is accepted. This means that there is a difference in credit risk between conventional banks and Islamic banks. b. From the perspective of the t

## Manajemen Risiko Kredit Dan Likuiditas Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Periode Juni 2019 – Mei 2020
value of 3,997, it means that it is greater than the t table of 2,179. If the t-count value > t-table, then H0 is rejected and Ha is accepted. This means that there is a difference in credit risk between conventional banks and Islamic banks. While on  liquidity  risk  management  a.  From  the  perspective  of a  significant  value of 0.00, it means lower than the research alpha (0.05). If the significant value (2 tailed) < alpha research (0.05), then the null hypothesis (H0) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) is accepted. This means that there are differences in liquidity  risk  between  conventional  banks  and  Islamic  banks.  b.  From  the perspective of the t value of 6,747, it means that it is greater than the t table of 2,179. If the t-count value > t-table, then H0 is rejected and Ha is accepted. This means that there are differences in liquidity risk between conventional banks and Islamic banks.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  sudut  di  kota  lama  Jakarta,  bisa  ditemui  jalan  Pinangsia.  Khalayak  umum dipastikan menduga bahwa nama jalan tersebut berasal dari banyaknya pohon pinang tumbuh di wilayah itu di era Jakarta Tempo Dulu. Namun menurut (Zainuddin, 2018) dalam bukunya yang berjudul  “Sejarah  Jakarta.”  menjelaskan  bahwa  pada  Tahun  1627,  Kongsi  Dagang  Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), membangun jalan di luar wilayah Tembok Kota. diberi nama Koestraat. Adapun Bank kali pertama berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan adalah Bank van Courant di Tahun 1746. Kemudian tahun 1752, Bank van Courant disempurnakan menjadi De Bank  van  Courant  en  Bank  van  Leening  bertugas  memberikan  pinjaman  kepada  pegawai Vereenigde  Oost-Indische  Compagnie  (VOC)  atau  Persekutuan  Dagang  Hindia  Timur  agar mereka  dapat  menempatkan  dan  memutarkan  uang  mereka  pada  lembaga  ini.  Kemudian  pada 1818, De Bank van Courant en Bank van Leening resmi tutup karena krisis keuangan. Kemudian pada  Tahun  1890,  pemerintah  Hindia-Belanda  mengganti  nama  Koestraat  menjadi Financienstraat. Sesuai namanya, kedua sisi jalan dipenuhi kantor bank, dan kantor-kantor bisnis keuangan.  Orang-orang  yang  lalu  lalang,  kebanyakan  etnis  Tiong  Hoa,  adalah  pelaku  bisnis keuangan. Karena dialek betawi dan etnis Tiong Hoa membuat Financienstraat menjadi Pinangsia. Namun secara resmi baru pada Tahun 1954, ketika terjadi perubahan nama-nama jalan di Jakarta, Pinangsia Raya secara resmi mengganti nama Financienstraat (Yuniwati et al., 2021).
Periodisasi  sejarah  berdirinya  Bank  Konvensional  dan  Bank  Syariah  di  Indonesia  terbagi dalam tiga periode sebagai berikut: Pertama. Masa Pemerintah Hindia Belanda hingga World War II.  Dalam  periode  ini  berdiri  tiga  bank  milik  pemerintah  Hindia  Belanda  yaitu:  1.  De  Javasche Bank NV, didirikan pada 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi Bank Central di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968; 2. De Algemene Volkscrediet Bank, didirikan tahun 1934 di  Batavia (Jakarta). Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit jepang (pada masa  penjajahan  jepang)  dengan  nama  Syomin  Ginko  dan  sekarang  menjadi  Bank  Rakyat Indonesia  (BRI);  dan  3.  De  Postpaar  Bank,  didirikan  tahun  1819,  selanjutnya  dengan  Undang- Undang Nomor 9 Drt Tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan terakhir dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1968  menjadi  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  (ALMIZAN, 2016).
Di  samping  ketiga  bank  di  atas,  terdapat  juga  bank-bank  lainnya  yang  tidak  mendapat campur  tangan  pemerintah.  Bank-bank  tersebut  adalah  1.  Bank  bermodal  nasional  antara  lain
adalah a. Bank ‟Abuan Saudagar‟‟ didirikan tahun 1932 di Bukitinggi; dan b. NV. Bank Boemi di  Jakarta  didirkan  oleh  tokoh-tokoh  nasional  Indonesia,  yang  dipelopori  oleh  Dr.Soetomo, Dr.Samsi, Ir.Anwari, dan lain-lain. 2. Bank-bank milik Belanda atau bermodal Belanda antara lain adalah: a. Nederlandsch Indische Escompto  Maatschappij (NIEM) didirikan tahun 1857; dan b. Nederland  HandelsMaatschappij  (NHM)  didirikan  tahun  1863.  3.  Bank  milik  Inggris  yang bernama The Chartered Bank Of India dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation yang berkantor di Hong Kong. 4. Bank bank milik Jepang antara lain adalah The Bank Of Taiwan, The Yokohama Species Bank dan The Mitsui Bank. d. Bank-Bank milik Cina antara lain adalah. The  Overseas  Chinese  Banking  Corporation  berkantor  pusat  di  singapura,  The  Bank  Of  China berkantor di Peking, NV Batavia Bank berkantor pusat di Medan dan NV Bankuereeniging Oei Tiong Ham berkantor di Semarang (Putri, 2019).
Ke dua, Periode 1945-1949: Dualisme Penggunaan Uang dan Bank Sentral. Dalam periode ini ada dua kegiatan perbankan yaitu: 1. Kegiatan Perbankan di Wilayah Republik Indonesia. 1) Bank Negara Indonesia, Didirikan pada 5 juli 1946 dengan peraturan pemerintah dengan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang kemudian bernama BNI 1946; dan 2) Bank Rakyat Indonesia, Didirikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) pada 22 Februari 1946. BRI ini berasal dari  The  Algemene  Volkscreditbank  (AFB)  yang  masa  pendudukan  Jepang  bernama  Syomin Ginko. 2. Kegiatan Perbankan Di Daerah Federal bermunculan bank-bank nasional swasta pada umumnya merupakan bank umum dan bergerak di bidang perdagangan. Bank-bank tersebut antara lain adalah: a. NV Bank Sulawesi di Manado, didirikan 8 februari 1946; b. NV Bank Perniagaan Indonesia, didirikan pada 11 maret 1948; c. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin, didirikan pada 12 oktober 1949; dan d. Kalimantan Trading Corporation NV di Samarinda, didirikan pada 18 Februari 1950. Dalam periode ini telah terjadi Dualisme. Dualisme Penggunaan Uang yaitu: ORI (Oeang Republik Indonesia) diperuntukkan untuk membayar Gaji Pegawai Pemerintah dan Gulden untuk kegiatan bisnis. Selain itu terjadi pula Dualisme Bank Sentral yaitu BNI 46 sebagai Bank Sentral untuk Wilayah RI sedangkan De Javasche Bank NV untuk wilayah Federal. Ketiga. Berdirinya  Bank  Syariah:  Dualisme  Sistem  Perbankan  di  Indonesia  Seiring  dengan  dinamika ekonomi,  Tahun  1990,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  membentuk  kelompok  kerja  untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya  bunga  bank  dan  perbankan  di  Cisarua,  Bogor,  Jawa  Barat.  Hasil  lokakarya  tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990,  yang  menghasilkan  amanat  bagi  pembentukan  kelompok  kerja  pendirian  bank  Islam  di Indonesia.  Kelompok  kerja  dimaksud  disebut  Tim  Perbankan  MUI  dengan  diberi  tugas  untuk melakukan  pendekatan  dan  konsultasi  dengan  semua  pihak  yang  terkait.  Dari  hasil  kerja  Tim Perbankan MUI tersebut, berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai  akte pendiriannya,  berdiri  pada tanggal  1 November 1991. Sejak tanggal  1  Mei  1992,  Bank  Muamalat  resmi  beroperasi  dengan  modal  awal  sebesar  Rp 106.126.382.000 (Lubis, 2021).
Pada  awal  masa  operasinya,  keberadaan  bank  syariah  belum  mendapat  perhatian  optimal dalam  tatanan  sektor  perbankan  nasional.  Landasan  hukum  operasi  bank  yang  menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di Tanah Air (dual banking system),
yaitu  sistem  perbankan  konvensional  dan  sistem  perbankan  syariah.  Selain  itu,  juga  ada pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk). UU No. 42 tahun 2009 tentang Amandemen  Ketiga  UU  No.8  tahun  1983  tentang  PPN  Barang  dan  Jasa.  Dengan  telah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi (Muhith, 2017).
Lahirnya  UU  Perbankan  Syariah  tersebut,  mendorong  peningkatan  jumlah  BUS  dari sebanyak lima Bank Umum Syariah (BUS) menjadi sebelas Bank Umum Syariah (BUS) dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). Selain itu, semenjak dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dalam dua dekade. Baik  dari  aspek  lembagaan  dan  infrastruktur  penunjang,  perangkat  regulasi  dan  sistem pengawasan, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan  syariah  menjadi  salah  satu  sistem  terbaik  dan  terlengkap  yang  diakui  secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari dua belas Bank Umum Syariah (BUS), dua puluh dua Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan  162  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS).  Total  asetnya  mencapai  Rp  273,49  triliun dengan  pangsa  pasar  4,61%.  Khusus  untuk  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta,  total  aset  gross, pembiayaan,  dan  Dana  Pihak  Ketiga  (Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah)  masing- masing sebesar Rp 201,39 triliun, Rp 85,41 triliun, dan Rp 110,50 triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Roficoh & Ghozali, 2018).
Per  1  Februari  2021  Indonesia  kini  punya  bank  syariah  terbesar.  Namanya  Bank  Syariah Indonesia atau BSI adalah hasil merger atau penggabungan tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank  Syariah  Mandiri  (BSM).  Bank  Syariah  Indonesia  memiliki  aset  sebesar  Rp  245,7  triliun. Sedangkan modal intinya Rp20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, bank syariah ini akan langsung masuk  top  10  bank  terbesar  di  Indonesia  dari  sisi  aset.  Tepatnya  di  urutan  ke-7.  Selain  Bank Syariah  Indonesia  (BSI)  terdapat  bank  syariah  lainnya  antara  lain  adalah:  Bank  BCA  Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Maybank Syariah Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah,  Bank  Mega  Syariah,  Bank  Victoria  Syariah,  Bank  BTPN  Syariah,  Bank  BJB  Syariah, Bank  BTN  Syariah,  Bank  Sinarmas  Syariah,  Bank  Aceh  Syariah,  Bank  Jateng  Syariah  Bank Kaltim Syariah, Bank Bumiputera Syariah, dan masih banyak lagi. Dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Tanggal 16 Juli 2008 menjadikan Indonesia menerapkan dual system banking. Hal ini memiliki konsekuensi logis dalam Manajemen Risiko pada  masing  masing  sistemnya.  Fenomena  ini  menjadi  daya  tarik  untuk  ditelurusi  secara  lebih mendalam. Sehubungan hal tersebut, topik utama artikel ini adalah Manajemen Risiko Pada Bank Konvensional dan Syariah) (Swandayani & Kusumaningtias, 2012).

## METODE
Sumber  data  penelitian  ini  berupa  Secondary  Data  yang  diperoleh  dari  laporan  keuangan tahunan Bank Konvensional dan Bank Syariah pada periode Juni. Teknik pengumpulan data yang
digunakan  pada  penelitian  meliputi:  a.  Metode  Studi  Pustaka,  yaitu  dengan  melakukan  telaah pustaka, eksplorasi, dan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti berbagai majalah, jurnal, dan sumber-sumber  yang  berkaitan  dengan  penelitian;  b.  Dokumentasi,  yaitu  mengumpulkan  data dengan  cara  mencatat  dokumen  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini,  yang  terdapat  dalam publikasi Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Bank syariah yang termasuk dalam sampel. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  Uji  Independent  Sample  t-test. Berarti uji t sample tidak berhubungan atau tidak berpasangan (sampel bebas).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Risiko Kredit
Tabel 1 Hasil Uji Independent Sample t-test Risiko Kredit
Dari  perspektif  nilai  signifinikan  sebesar  0.00  berarti  lebih  rendah  ketimbang  alpha penelitian (0,05). Jika nilai siginifikan (2 tailed)  < alpha penelitian (0,05), maka hipotesis nol (H 0 ) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini berarti, ada perbedaaan risiko kredit antara bank  Konvensional  dan  bank  Syariah.  Dari  perspektif  nilai  t  sebesar  3.997  berarti  lebih  besar ketimbang t tabel sebesar 2.179 maka Jika nilai t-hitung > t-table, maka H 0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti, ada perbedaaan risiko kredit antara bank Konvensional dan bank Syariah.

## Risiko Likuiditas
Tabel 2 Hasil Uji Independent Sample t-test Risiko Likuiditas
Dari  perspektif  nilai  signifinikan  sebesar  0.00  berarti  lebih  rendah  ketimbang  alpha  penelitian (0,05). Jika nilai siginifikan (2 tailed)  < alpha penelitian (0,05), maka hipotesis nol (H 0 ) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini berarti, ada perbedaaan risiko likuiditas antara bank Konvensional dan bank Syariah. Dari perspektif nilai t sebesar 6.747 berarti lebih besar ketimbang
t tabel sebesar 2.179 maka Jika nilai t-hitung > t-table, maka H 0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti, ada perbedaaan risiko likuiditas antara bank Konvensional dan bank Syariah.

## Pembahasan
Dari  data  yang  diperoleh  melalui  website  ojk  kemudian  diolah  melalui  aplikasi  SPSS diperoleh hasil bahwa ada perbedaan risiko kredit dan likuiditas antara bank umum konvensional dengan  bank  umum  syariah.  Ini  bisa  dipahami  karena  antara  bank  umum  konvensional  dengan bank umum syariah memiliki enam karakteristik yang membedakan mereka sehingga dipastikan ada perbedaan dalam manajemen risiko (Iqbal, 2017).
Lebih mendalam lagi, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan manajemen risiko pada Bank Konvensional dan bank syariah (Kahlasi et al., 2019). Pertama,  Prinsip  perbankan  yang  dijadikan  rujukan.  Prinsip  perbankan  konvensional  mengacu pada  kesepakatan  nasional  maupun  internasional,  serta  berlandaskan  hukum  formil  negara. Sementara,  Prinsip  pada  Bank  Syariah,  merujuk  pada  hukum  Islam  yang  diatur  dalam  fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Oleh  karena  itu,  aktivitas  bank  syariah  menggunakan  prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil.
Ke  dua,  Tujuan  penyelenggarakan  Bank.  Pada  Bank  Konvensional,  memiliki  tujuan keuntungan  dengan  sistem  bebas  nilai  atau  sesuai  dengan  prinsip  yang  dianut  oleh  masyarakat umum. Semenetara, pada Bank Syariah, fokusnya tidak hanya pada keuntungan dan profit, namun harus sesuai dengan prinsip syariah (Widowati & Yudono, 2015).
Ke  tiga, Operasional Bank. Pada Bank Konvnesional pelaksanaan operasional berdasarkan suku  bunga  merujuk  pada  ketentuan  yang  berlaku.  Sementara  pada  Bank  Syariah  pelaksanaan operasional  berdasarkan  bagi  hasil  atau  nisbah.  Keuntungan  yang  diberikan  kepada  nasabah bergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank. Semakin tinggi keuntungan yang diterima oleh bank, maka akan semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah dan begitu pula sebaliknya (Nelly et al., 2022).
Ke empat, Pengawasan. Aktifitas pada Bank Konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris. Sementara Aktifitas pada Bank Syariah pengawasnya terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank (Khan, 2020).
Ke lima. Customer Relationship Management . Pada bank konvensional, hubungan nasabah dan bank adalah debitur dan kreditur (Maimun & Tzahira, 2022). Sementara pada Bank Syariah, erdapat 4 jenis hubungan nasabah dan bank, sebagai berikut: 1. Penjual-pembeli; 2. Kemitraan; 3. Sewa; dan 4. Penyewa (Iqbal, 2017).
Ke enam, Fund Management . Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan pada seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah aturan Undang-Undang yang berlaku (Widowati & Yudono, 2015). Sementara, pada bank syariah, pengelolaan dana didasarkan pada aturan Islam, di  mana  pengelolaan  dana  tidak  boleh  dilakukan  pada  bidang  usaha  yang  bertentangan  dengan nilai atau aturan Islam (Ibnudin, 2016).

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulan bahwa ada perbedaan dalam risiko kredit antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Periode Juni 2019 hingga Mei 2020. Begitu pula dalam risiko likuiditas ada perbedaan antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Periode  Juni  2019  hingga  Mei  2020.  Keenam  karakterisitik  yang  membedakan  antara  Bank Konvensional  dengan  Bank  Syariah  membuat  terjadinya  perbedaan  yang  mendasar  meliputi: Prinsip,  Tujuan,  Operasional,  Pengawasan, Customer  Relation  Managemen, dan Fund Management.

## DAFTAR PUSTAKA
ALMIZAN,  A.  (2016).  Konsumsi  Menurut  Ekonomi  Islam  dan  Kapitalis. Al-Masraf:  Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan , 1 (1), 13–30.
Ibnudin, I. (2016). Prinsip Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , 3 (1), 70–77.
Iqbal,  M.  (2017).  Perbandingan  Pengelolaan  Risiko  Kredit  Perbankan  Syariah  dan  Perbankan Konvensional. Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 21 (3), 481–497.
Kahlasi,  H.  B.,  Febriani,  H.,  &  Chasanah,  S.  U.  (2019).  Higiene  Sanitasi  Pedagang  Dengan Perilaku  Pedagang  Makanan  Jajanan  Di  Sekolah  Dasar  Kecamatan  Banguntapan  Bantul Yogyakarta. Medika Respati : Jurnal Ilmiah Kesehatan , 14 (3), 177. https://doi.org/10.35842/mr.v14i3.217
Lubis, N. H. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Digital Marketing, Word of Mouth, dan  Corporate  Social  Responsibility  Terhadap  Minat  Menabung  Generasi  Z  Pada  Bank Syariah  (Studi  Kasus  Mahasiswa  Perbankan  Syariah  Tahun  Akademik  2017) .  Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Maimun,  M.,  &  Tzahira,  D.  (2022).  Prinsip  Dasar  Perbankan  Syariah. Al-Hiwalah:  Journal Syariah Economic Law , 1 (2), 125–142.
Muhith,  A.  (2017).  Sejarah  Perbankan  Syariah. Attanwir:  Jurnal  Kajian  Keislaman  Dan Pendidikan , 6 (1).
Nelly,  R.,  Siregar,  S.,  &  Sugianto,  S.  (2022).  Analisis  Manajemen  Risiko  Pada  Bank  Syariah: Tinjauan Literatur. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal , 4 (4), 918–930. Putri, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan Tentang Perbankan Syariah, Lokasi Strategis Dan Word Of  Mouth  (Wom)  Terhadap  Keputusan  Menabung  Di  Bank  Syariah. Economic  Education and Entrepreneurship Journal , 2 (2), 63–73.
Roficoh,  L.  W.,  &  Ghozali,  M.  (2018).  Aplikasi  akad  rahn  pada  pegadaian  syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 3 (2).
Swandayani, D. M., & Kusumaningtias, R. (2012). Pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar valas
dan jumlah uang beredar terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2005-2009. AKRUAL: Jurnal Akuntansi , 3 (2), 147–166.
Widowati, C., & Yudono, I. (2015). Perbandingan manajemen risiko likuiditas bank konvensional dengan bank syari’ah di Indonesia. Sustainable Competitive Advantage (SCA) , 5 (1).
Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah , 2 (2), 189–199.
Zainuddin, Z. (2018). Analisis manajemen sumber daya manusia berbasis Syariah di RSU Haji Medan . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## This work is Licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License