## INTERAKSI POSITIF PERS, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

## Baharuddin
(Dosen tetap pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)

## Abstrak
Problematika antara lembaga pers, para jurnalis dan semacamnya dengan pemerintah telah berlangsung  begitu  lama.  Terutama  pada  masa  Orde  Baru  pimpinan  Soeharto.  Beberapa media  cetak  pernah  ditutup  (“Breidel”)  saat  itu,  sebut  saja,  Majalah  Tempo,  Detik  dan Editor.  Peristiwa  ini  dikenal  dengan  “MALARI”  (Malapetaka  15  Januari  1974). Munculnya  konsep  “Interaksi  Positif”  ini  terkait  dengan  persoalan  dimaksud.  Rumusan konsep  ini  menjadi  acuan  sampai  hari  ini  untuk  memperkuat  intraksi  ketiga  komponen dasar ini, yakni Pers, pemerintah, dan masyarakat.
Key Word: Interaksi Positif .

## A. Pendahuluan
Ketika  mengkaji  apa  saja  tentang  Aceh,  termasuk  soal  pers  (media  massa)  yang beraktifitas  di  Aceh  sekarang  dan  akan  datang,  maka  selalu  saja  terkait  dengan  dua peristiwa  besar  yang  harus  diangkat, pertama ,  tragedi  gempa  bumi  yang  disusul  dengan gelombang  tsunami  pada  hari  Ahad,  26  Desember  2004  yang  menghancurkan  ribuan rumah  penduduk,  gedung,  toko,  sekolah,  jembatan  dan  lain-lain.  Demikian  pula, kehilangan ratusan ribu penduduk Aceh, anak-anak, remaja, dan orang tua. Kedua, konflik kekerasan  kemanusiaan  antara  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dengan  Pemerintah  Pusat (Jakarta)  selama  30  tahun  lebih  dan  telah  berakhir  secara  damai,  dengan  ditandatangani Nota Kesepahaman untuk berdamai ( MoU ) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 yang difasilitasi  oleh Crisis  Management  Initiative (CMI)  di  bawah  pimpinan  mantan  Perdana Menteri  Finlandia,  Martii  Ahtisari,  yang  kemudian  beliau  dianugrahi  Nobel  Perdamaian tahun 2008.
Suasana damai ini telah terbuka ruang bagi pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat dan dunia  Internasional  untuk  membantu  membangun  kembali  Aceh  dari  kehancuran  akibat gempa bumi, tsunami dan konflik kekerasan berkepanjangan tersebut.
Dua  peristiwa  besar  ini  telah  memberikan  pelajaran  dan  pengalaman  sangat berharga  bagi  Aceh  untuk  bangkit  kembali  membangun  negerinya  dalam  berbagai  segi kehidupan. Maka, diperlukan kerjasama dan interaksi positif dari berbagai pihak, terutama pers, pemerintah  dan  masyarakat.  Interaksi positif ketiga komponen ini (pers, pemerintah dan  masyarakat)  sangat  diperlukan  dalam  merehabilitasi,  merekonstruksi  dan mempertahankan  hasil-hasil  rehab-rekon  Aceh  pasca  tragedi  dimaksud  sekaligus mempertahankan  suasana  damai  yang  telah  dicapai  dengan  susah  payah  di  Serambi Mekkah  ini.  Dalam  konteks  ini,  proses  interaksi  positif  pers,  pemerintah  dan  masyarakat sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Terutam ajika dilihat bdari begitu besar pengaruh masing-masing komponen ini.

## B. Konsep Interaksi Positif
Konsep “ Interaksi Positif ” ini secara resmi dirumuskan pertama kali dalam Sidang Pleno  Dewan  Pers  ke-17  tahun  1997  di  Solo,  sebagai  penjabaran  lebih  lanjut  dari  Surat Keputusan  No.79/1974,  tentang  Pedoman  Pembinaan  Ideal  Pers  yang  menyangkut  peran ketiga  komponen,  yaitu  Pers,  Pemerintah  dan  Masyarakat.  Konsep  interaksi  positif  ini dibuat  setelah  pergolakan  peristiwa  politik  tahun  1974,  yang  kemudian  dikenal  sebagai “ Peristiwa  Malari ”  (Malapetaka  15  Januari  1974)  masa  pemerintahan  Orde  Baru, pimpinan  Soeharto.  Peristiwa  penting  ini  telah  berimbas  kepada  ditutupnya  ( dibreidel ) sejumlah  penerbitan  pers  oleh  pemerintah,  seperti: Harian  Nusantara,  Indonesia  Raya, Pedoman,  Abadi,  Harian  Kami,  The  Jakarta  Times,  Mingguan  Wenang dan Pemuda Indonesia, Ekspres, Mingguan Mahasiswa Indonesia (Bandung), Suluh Berita (Surabaya), serta Indonesia Pos (Ujung Pandang) (Arifin Marzuki, 1974).
Peristiwa  pembreidelan  sejumlah  surat  kabar,  baik Harian maupun Mingguan , semakain tergambar  betapa  kuatnya  posisi pemerintah pada saat itu. Sehingga posisi pers senantiasa  lemah  dan  bisa  terancam.  Mereka  masih  melihat  wartawan  dan  pers  sebagai sosok destruktif bagi “ political and economical interest ” (Abar, 1997).
Pers dalam sejarahnya selalu saja tidak berjalan mulus, baik masa kolonial, maupun masa  republik,  boleh  dikata  tidak  pernah  luput  dari  tekanan  ( refresif )  penguasa.  Hampir tiap  hari  pers  bergelut  dengan  himbauan  dan  larangan,  teguran,  telepon,  panggilan  dan bahkan  pencabutan  SIUPP  ( Surat  Izin  Usaha  Penerbitan  Pers ),  seperti  yang  dialami
majalah TEMPO,  DETIK dan EDITOR yang  dibreidel  secara  sepihak  dan  tanpa  proses pengadilan (Karnay, 1998).
Dalam  konteks  ini,  tidak  dapat  dipungkiri,  pers  juga  banyak  mendapat  kritikan terkait  dengan  berbagai  pemberitaan  yang  kurang  sehat  yang  sering  menimbulkan keresahan di dalam masyarakat akibat dari laporan media massa yang kurang bertanggung jawab.
Bukan  rahasia  lagi,  munculnya  banyak  keluhan  dan  pengaduan  yang  disampaikan berbagai  pihak  secara  lisan  maupun  tertulis  tentang  sikap  dan  cara  wartawan  dalam pengumpulan  berita  maupun  profesionalitas  dalam  menyajikan  berita,  menyebabkan integritas  pers  di  mata  pemerintah  maupun  masyarakat  kurang  begitu  baik.  Pada  pihak pemerintah,  ada  perasaan  bahwa  pemberitaan  pers  selama  ini  terkesan  provokatif  dan sensasional.  Sebaliknya  pihak  masyarakat  menganggap  pers  itu  kurang  berani menyampaikan sikap yang diperlukan (Jacob Oetama, 1996).
Dalam  konteks  ini,  rumusan  Dewan  Pers  tentang  perlunya  interaksi  positif  Pers, Pemerintah  dan  Masyarakat,  yang  kemudian  diperjuangkan  masuk  dalam Garis-Garis Besar  Haluan  Negara (GBHN).  Tujuannya  adalah  meningkatkan  peranan  pers  dalam pembangunan,  baik  nasional  maupun  di  daerah.  Keberadaan  pers  sebagai  pilar  keempat, setelah  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  diharapkan  dapat  mendukung  dan  mendorong bersama-sama  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menjalankan  pembangunan  di  segala bidang,  terutama  di  Aceh,  setelah  terjadinya  berbagai  peristiwa,  seperti  konflik,  gempa bumi  dan  tsunami,  yang  tidak  hanya  menghancurkan  pembangunan,  tetapi  telah menghancurkan tatanan dan struktur sosial serta peradaban.
Dalam konteks membangun kembali dan merajut ulang tatanan kehidupan di Aceh, maka  kehadiran  pers  sangatlah  strategis  untuk  bermitra  dengan  pemerintah  dan masyarakat, seperti dikatakan Merril (1974), hubungan intim antara pemerintah dan media massa, kedua-duanya saling membutuhkan.
McQuail  (1987),  menambahkan  bahwa  prinsip-prinsip  media  pembangunan  yang harus dilakukan adalah:  1) media harus menerima dan melaksanakan tugas pembangunan sejajar  dengan  dasar  kebangsaan  yang  ditumbuhkan.  2)  kebebasan  media  hendaklah terbuka  kepada  pengawasan  berdasarkan:  (a)  kepentingan  ekonomi;  (b)  keperluan pembangunan  masyarakat.  3)  media  harus  memberikan  dari  segi  isi  terhadap  budaya  dan bahasa  nasional.  4)  media  harus  memberikan  keutamaan  kepada  berita  dan  informasi
yangberkaitan  dengan  negara  membangun  lain  yang  mempunyai  kedekatan  dari  segi geografis, budaya, dan politik. 5) demi kepentingan pembangunan, negara mempunyai hak untuk  campur  tangan  dalam  operasi  media,  termasuk  melarang  untuk  diberitakan,  dan subsidi pemerintah. McQuail menambahkan, bahwa di negara sedang membangun, fungsi terpenting media adalah menyebarkan dan menafsir berita kepada masyarakat. Sedangkan mengenai  hubungan  media  dengan  pemerintah  di  negara  membangun  adalah  berbeda dengan negara Barat. Media di negara membangun biasanya mempertahankan ideologi dan sistem politik pemerintah yang sudah ada.
Di  Aceh,  perkembangan  pers  (media  massa)  sangatlah  pesat,  baik  cetak  maupun elektronik.  Media  cetak  misalnya  dalam  bentuk  Harian  lokal: Serambi  Indonesia,  Harian Aceh,  Rakyat  Aceh, dan Aceh  Independen .  Sedangkan  Harian  nasional  yang  masuk  ke Aceh,  yaitu: Kompas,  Media  Indonesia,  Republika,  Waspada (Medan)  dan Bisnis Indonesia .  Berbentuk  Mingguan  (Tabloid/Majalah),  seperti Kontras,  Modus,  Aceh  Kita, Sipil,  Aceh  Magazine, dan Aceh  Poin .  Media  elektronik,  seperti:  televisi,  yaitu: TVRI (Televisi  Republik  Indonesia), Aceh  TV,  Rajawali  Citra  Televisi  Indonesia (RCTI), Televisi  Pendidikan  Indonesia (TPI), Metro  TV,  Trans  TV,  SCTV,  Indosiar,  TV  One, Global  TV  dan  Trans  7 .  Begitu  pula  radio  ( broadcasting ),  seperti: Radio  Republik Indonesia (RRI), Radio Baiturrahaman, Prima FM, Nikoya FM, Antero FM, Serambi FM, dan lain-lain.
Dengan  gambaran  perkembangan  pers  seperti  ini  di  Aceh,  lebih-lebih  setelah tumbangnya rezim Orde Baru, pimpinan Soeharto yang sangat refresif terhadap pers, maka kini, pers tumbuh menjamur dimana-mana, tanpa harus memiliki izin yang ketat (SIUPP) untuk mendirikannya.
Banyaknya pendirian pers seperti ini di Aceh, di satu sisi membawa dampak positif dan  menggembirakan,  setidaknya  dapat  memberikan  pencerahan-pencerahan  kepada masyarakat  dan  menyampaikan  berbagai informasi pembangunan  yang positif serta dapat menjadi  alat  kontrol  sosial  dan  pemerintahan  dalam  membangun  kembali  Aceh  pasca tragedi gempa bumi, tsunami dan konflik kekerasan.
Di  sisi  lain,  kehadiran  media  massa  yang  menjamur  seperti  itu,  tampaknya  tidak lagi  berorientrasi  sebagai  mitra  pemerintah  dan  masyarakat,  tetapi  lebih  kepada kepentingan  mengejar  materil  dan  bisnis.  Bukan  untuk  mempertahankan  idealisme  dan profesionalitas yang senantiasa merekat sebagai karakter pers pembangunan yang modern.
Oleh  sebab  itu,  membangun  interaksi  positif  antara  pers,  pemerintah  dan masyarakat  bukanlah  persoalan  yang  mudah  dan  sederhana.  Masalahnya  adalah, bagaimana  konsep  interaksi  positif  ini  bisa  dihadirkan  dan  dikembangkan.  Dalam  arti, saling  menguntungkan  semua  pihak,  baik  bagi  pers  itu  sendiri,  pemerintah,  maupun masyarakat.  Karena  dalam  realitasnya  masih  sering  ditemukan  berbagai  kendala,  seperti tarik-menarik  kepentingan  ketiga  komponen  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  pemerintah terkesan masih lebih dominan, dan hanya menempatkan pers pada posisi “ sub-ordinated” . Sedangkan  masyarakat  diposisikan  semata-mata  hanya  sebagai  penerima  (objek)  dari pembangunan  semata-mata.  Meskipun  konsep  interaksi  positif  ketiga  komponen  sudah berlangsung  dalam  masa  yang  lama,  ternyata  masih  diwarnai  berbagai  penyimpangan, khususnya dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing. Hal semacam ini tentunya menimbulkan  berbagai  pertanyaan,  seperti:  bagaimana  dalam  implementasinya,  sehingga konsep  “ interaksi  positif ”  ini  seharusnya  bisa  melahirkan  pers  yang  sehat,  kuat,  santun, bebas  dan  bertanggung  jawab.  Ternyata  sampai  saat  ini  belum  sepenuhnya  dapat dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Dan  masalah  berikutnya,  bagaimana  upaya-upaya pembinaan  dan  pengembangan  pers  yang  dilakukan  pemerintah  selama  ini,  terutama  di Kota Banda Aceh.
Maka,  untuk  memberikan  jawaban-jawaban  terhadap  pertanyaan-pertanyaan tersebut berangkat dari berbagai fenomena permasalahan yang telah dipapar sebelumnnya, mendorong  penulis  untuk  melakukan  kajian-kajian  yang  lebih  mendalam.  Namun, mengingat keterbatasan penulis, maka fokus penyelidikan ini akan dibatasi pada persoalan menyangkut:  ” Upaya  Pembinaan  Pers  oleh  Pemerintah  melalui  Kajian  Interaksi  Positif Pers, Pemerintah dan Masyarakat di Kota Banda Aceh ” .
Pemilihan  Kota  Banda  Aceh,  sangatlah  strategis  yang  didasari  kepada: pertama , Kota Banda Aceh sebagai pusat penataan administrasi Pemerintah Aceh, sekaligus sebagai Ibukota  Provinsi  Aceh.  Jadi,  banyak  permasalahan  timbul,  termasuk  persoalan  pers  itu sendiri dalam berinteraksi dengan pemerintah. Kedua , berita dan informasi yang setiap saat berkemabang  dan  berganti-ganti  secara  terus-menerus. Ketiga ,  persaingan  (kompetsisi) antar  pekerja  pers  (wartawan)  dalam  “memburu”  berita  dan  informasi,  baik  pekerja  pers lokal maupun nasional. Bahkan pekerja pers Internasional.

## C. Pemahaman, Kedudukan dan Fungsi Pers
Istilah pers terjemahan daripada bahasa Inggris “ press ” dan boleh dimaknai dengan dua  pemahaman,  yakni  dalam  arti  sempit  dan  dalam  arti  luas.  Pers  dalam  pemahaman sempit  adalah  sebagai  manifestasi  dari  istilah” freedom  of  the  press ”.  Sedangkan  dalam pemahaman  luas  merupakan  manifestasi  dari” freedom  of  the  speech ”.  Kedua-duanya tercakup dalam pemahaman “ freedom of the expression ” (Rachmadi, 1990).
Pemahaman  yang lebih luas lagi, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio,  televisi, dan film .  Demikian  pula  media  cetak,  seperti  surat  kabar  ( Harian, Mingguan, dan Bulanan ), majalah,  tabloid,  buletin dan  lain-lain.  Kesemua  media komunikasi  ini  berfungsi  menyebarkan  informasi,  gagasan,  pikiran,  atau  perasaan seseorang, atau kelompok orang kepada orang lain (Karnay, 1998).
Pers yang dimaksudkan dalam penelitian ini terbatas pada media cetak/surat kabar, sebagai  media  tertua  di  dunia.  Dalam  konteks  ini,  pers  seperti  tersebut  dalam  Undang- undang No. 11 Tahun 1996 dan telah diubah menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1967, yakni: pers adalah lembaga kemasyarakatan dan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai  salah  satu  media  komunikasi massa  yang bersifat umum berupa penerbitan yang  teratur  awaktu  terbitnya,  diperlengkaspi  atau  tidak  diperlengkapi  dengan  alat-alat milik  sendiri  berupa  percetakan,  alat-alat  foto,  klise,  mesin-mesin  stensil,  atau  alat-alat teknik lainnya. Di sisi lain, surat kabar, jugabertindak sebagai “ lembaga kemasyarakatan ” dan  “ institusi  sosial ”,  yang  merupakan  bahagian  dari  integral  daripada  masyarakat  dan saling mempengaruhi.
Pers, dengan aspek-aspeknya, yaitu: keprofesian, keusahaan dan keteknikan, selalu berada dalam himpitan dan tekanan. Di satu pihak, ada tekanan ekonomi dan di pihak lain, ada  tekanan  sosial  dan  politik.  McQuail  (1987),  mencoba  merincikannya,  yakni  kedua tekanan tersebut menyangkut: 1) pesaing, berita, pemasang iklan dan pemiliki; 2) kejadian dan informasi konstan dan budaya; 3) kontrol hukum dan politik, serta lembaga sosial lain; 4) kepentingan dan tuntutan khalayak.
Menurut  Cohen  (1963),  media  massa,  termasuk  pers  berperan  sebagai  penyampai informasi  dan  membentuk  persepsi  masyarakat  terhadap  isu,  atau  persoalan  yang disampaikan.  McQuail  (1987),  menambahkan  bahwa  prinsip-prinsip  media  pembangunan adalah:  1)  media  harus  menerima  dan  melaksanakan  tugas  pembangunan  sejajar  dengan dasar  kebangsaan  yang  ditumbuhkan.  2)  kebebasan  media  hendaklah  terbuka  kepada
pengawasan  berdasarkan:  (a)  kepentingan  ekonomi;  (b)  keperluan  pembangunan masyarakat. 3) media harus memberikan dari segi isi terhadap budaya dan bahasa nasional. 4) media harus memberikan keutamaan kepada berita dan informasi yangberkaitan dengan negara  membangun  lain  yang  mempunyai  kedekatan  dari  segi  geografis,  budaya,  dan politik. 5)  demi  kepentingan  pembangunan, negara mempunyai hak untuk campur tangan dalam operasi media, termasuk melarang untuk diberitakan, dan subsidi pemerintah.
Dalam konteks ini, pers berfungsi, tidak hanya sebagai subjek pembangunan, juga sekaligus  sebagai  objek  pembangunan.  Sebagai  subjek  pembangunan,  pers  harus  mampu berperan  sebagai  alat  kontrol  sosial  terhadap  gerak  dan  dinamika  pembangunan  dan sekaligus  berperan  menyukseskan  pembangunan.  Sebagai  objek  pembangunan,  pers, secara  terus-menerus  harus  membenah  dan  membangun  dirinya  sendiri.  Sehingga,  pers yang muncul hari ini bukanlah pers yang pasif, tetapi pers yang aktif, dinamis dan kreatif.

## D. Interaksi Positif Pers, Pemerintah dan Masyarakat
Rumusan Dewan Pers tentang “ Interaksi Positif Pers, Pemerintah dan Masyarakat ” ini telah menjadi keputusan resmi GBHN ( Garis-Garis Besar Haluan Negara ). Tujuannya adalah  meningkatkan  peran  pers  dalam  pembangunan  nasional.  Sehingga  pers  dalam perkembangannya  menjadi  lebih  bertanggung  jawab  dalam  menyampaikan  visi  dan misinya kepada khalayak yang lebih sehat, damai dan santun.
Meskipun,  menurut  Suwardi (1993), dalam proses perjalanan sejarah bangsa, pers dan  negara  senantiasa  tumbuh  dan  berkembang  dalam  wujud  dan  bentuk  yang  berbeda. Bahkan,  kadang-kadang  alternatif  dan vis  a  vis .  Kebebasan  pers  pun  mengalami  pasang naik  dan  pasang  surut  sesuai  dengan  dinamika  kehidupan  masyarakat  di  mana  pers  itu berada.
Tribuana  Said  (1997),  menambahkan  bahwa,  sering  menimbulkan  masalah  ketiga komponen yang melakukan interaksi, pers, penyelengggara negara, dan masyarakat. Sebab, dalam  proses  interaksi  yang  berwujud  penyaluran  informasi  dan  opini,  boleh  saja  terjadi kesalahan  dan  perbedaan.  Bahkan,  benturan-benturan  ,  apalagi,  dalam  masyarakat  yang menempatkan  pengamalan  kemerdekaan  pers  sebagai  salah  satu  fondasi  kehidupan demokrasi.
Lain  halnya  dengan  pandangan  Mohd.  Safar  (1993),  bahwa,  penciptaan  sistem media senantiasa peduli kepada kebijakan dan keperluan negara yang diwakilinya dengan
melihat  bentuk,  struktur  dan  politik  di  mana  ianya  beroperasi.  Ia  mencerminkan  sistem pengawasan sosial yang mungkin berbentuk undang-undang, politik, ekonomi, atau sosial, dimana  hubungan  individu  dan  institusi  disesuaikan.  Keadaan  ini  memperjelas  sistem media  sebuah  negara,  mungkin  sistem  tersebut  tidak  sama  dengan  negara  lain  dan perubahan  juga  berkemungkinan  berlaku  akibat  faktor  alam  sekitar  yang  mempengaruhi perjalanannya.
Terkait  dengan  perjalanan  pers,  seperti  yang  disebut  Mohd.  Safar  di  atas,  maka teori  media  negara  membangun  yang  dikembangkan  Hachten  (1981)  ada  kesamaan, terutama  dengan  mengaitkan  dengan  pengaruh  sistem  politik  dan  ekonomi  suatu  negara terhadap  keberadaan  media.  Meskipun,  konsep  teori  media  negara  membangun  ini merupakan  perubahan  dari  empat  teori  media  yang  telah  dikembangkan  oleh  pakar-pakar media,  seperti  Siebert,  Peterson,  dan  Schramm  pada  tahun  1956.  Hachten  (1981),  lebih lanjut mengatakan bahwa, media di negara-negara membangun, atau negara-negara Dunia Ketiga,  sering  mendukung  dan  bekerja  sama  dengan  pemerintah  dalam  membangun negara.  Bahkan,  kata  Hachten,  kebebasan  mutlak  suatu  media  adalah  sebuah  dongeng belaka.
Dakam konteks tugasnya, antara pers dan pemerintah memang terdapat perbedaan. Namun, di dalam sistem yang hidup di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan nasional,  mereka  mempunyai  tujuan  yang  sama,  yaitu:  memperjuangkan  terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Jelas, bahwa pers Indonesia bukanlah pers yang benar- benar bebas dan berdiri di luar garis perjuangan, akan tetapi pers yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat.
Pendapat  Suwardi  (1993),  bahwa  pers  di  manapun,  terutama  di  negara-negar sedang  berkembang  yang  senantiasa  mengutamakan  stabilitas  politik.  Maka,  pada  posisi yang  demikian,  pers  cenderung  bersikap  dan  bertindak  sebagai  “ penyeimbang ”  di  antara kekuatan-kekuatan  yang  ada.  Banyak  media  massa  yang  mengkhawatirkan  keberadaan mereka  sewaktu-waktu  bakal dibreidel. Sepanjang  periode  tersebut  hingga  “ Peristiwa Malari ”, orientasi  pers  Indonesia  dicabut, bila tidak mengikuti aturan main  yang berlaku. Oleh  karena  itu,  guna  mempertahankan  keberadaannya,  pers  tidak  jarang  memilih  jalan tengah.  Cara  inilah  yang  sering  mendorong  pers  bersikap  “ mendua ”  terhadap  suatu masalah yang berkaitan dengan tingkat kepekaan nasional.
Abar  (1996),  mengatakan:  Indonesia,  misalnya,  di  bawah  pemerintah  Orde  Baru, pernah mengenal suatu dekade 1996-1974, dmana pers bersifat “ kritis ” terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan berbagai penyimpangan kekuasaan. Pada periode ini, pers berani mengkritik  pemyalahgunaan  dan  kesewenang-wenangan kekuasaan, membongkar korupsi yang merajalela  di  tubuh  negara,  mengecam ketidakadilan dan ketimpangan-ketimpangan akibat  pembangunan,  serta  mengkritik  strategi  pembangunan  yang  dianggap  kapitalistik, dan lain-lain.
Pernyataan  Abar  di  atas,  didukung  oleh  sebuah  penelitian  yang  dilakukannya tentang  “ Pers  Indonesia  1966-1974 ”.  Hasilnya  terungkap,  pers  lebih  banyak  berpihak kepada rakyat ketika itu. Kemudian, pers Indonesia berubah menjadi lebih banyak kepada negara  dan  pers  lebih  bersifat  “ elite-birokratis ”,  serta  bersikap  “ retoris-normatif ”.  Maka timbullah  pemikiran  dan  gagasan  di  kalangan  masyarakat  pers  yang  dipelopori” Dewan Pers ”, tentang bagaimana mengatasi masalah hubungan pers dan pemerintah, serta antara pers  dengan  masyarakat  semakin  kurang  harmonis.  Maka,  tidak  ada  pilihan  lain,  kecuali melakukan  jalinan  kerjasama  yang  bersifat  “ kemitraan ”,  yang  selanjutnya  disebut: “ Interaksi Positif Pers, Pemerintah dan Masyarakat ”. Dengan konsep ini diharapkan lahir pers  yang  sehat,  santun,  bebas  dan  bertanggung  jawab.  Apalagi  di  Aceh  yang  ingin mempertahankan suasana damai berkelanjutan dan abadi.

## E. Penutup
Bahwa, perjalanan kehidupan pers tidaklah semulus yang dibayangkan. Lebih-lebih ketika  berdapan  dengan  poros  kekuasaan  yang  berbau  tirani.  Di  sisi  lain,  ada  komponen publik  yang  kebingungan  dalam  konteks  memberi  dukungan  dan  kepemihakan  (apakah berpihak  kepada  pemerintah,  atawa  kepada  pers)  .  Karena,  ketiga  komponen  ini (pemerintah, pers dan masyarakat) secara alami saling membutuhkan. Pers dalam kondisi apa pun, tidak bisa berdiri sendiri. Terutama jika tidak ada justifikasi dari publik. Demikian pula  pemerintah,  sangat  naïf  jika  tidak  mendapat  justifikasi  dari  masyarakat  dalam menjalankan  berbagai  aktifitas  eksekutifnya.  Dalam  konteks  ini,  masyarakat  juga  sangat perlu  dukungan  pers  dan  pemerintah  dalam  melaksanakan  program-program  berbasis masyarakat  ini.  Terutama  menyangkut  dengan  anggaran  dan  publikasi.  Maka,  kebutuhan dan ketergantungan terhadap media/pers hari ini dan ke depan menjadi sesuatu yang sangat primer dan tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu!. Simpulanya adaalah, interaksi positif dan
saling  ketergantungan  antara  pers,  pemerintah  dan  masyarakat  menjadi  sebuah  keharusan dan  keniscayaan  dalam  berbagai  konsiai  dan  situasi.  Termasuk  kehadirannya  dalam mendukung dan mempertahanakan Susana damai di Aceh berkelanjutan (suistanable )!.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abar, Akhmad Zaini, 1995, Kisah pers Indonesia, 1966-1974, Yogyakarta, LKIS.
Abrar, Ana Nadhya, 1995, Panduan Buat Pers Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Arifin,  Marzuki,  1990,  Fakta  Analisa  Lengkap  dan  Latar  Belakang  Peristiwa  15  Januari 1974, Indonesia, Publishing House.
Basuki, Wishnu, 1995, Pers dan Penguasa, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
Cohen,  J.L,  and  Anto  A,  1992,  Civil  Society  and  Political  Theory,  Massachusset,  MIT
Press.
Harahap, Krisna, 1996, Kebebasan Pers di Indonesia, Bandung, PT. Grafitri Budi Utami.
Jalaluddin,  Rakhmat,  1985,  Metodelogi  Penelitian  Komunikasi,  Bandung,  PT.  Rosda Karya.
Lesmana, Cipta, 1985, 20 Tahun Kompas-Profil Pers Indonesia Dewasa ini, Jakarta, Erwin Erika Press.
Lincol, Yvonna,  S  &  Egon  G.  Guba,  1985, Naturistik  Inquiry,  London,  New Delhi, Sage Publications.
McQuail, Dennis, 1989, Teori Komunikasi Massa (ed.Terj), Jakarta, Erlangga.
Moleong,  Lexy,  J,  1995,  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif,  bandung,  PT.  Remaja  Rosda karya.
Muhajir, Noeng, 1996, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Rake Sarasin
Oetama, Yacob, 1987, Profil Pers Indonesia, Jakarta, LP3ES.
Said,  Tribuana,  1988,  Sejarah  Pers  Nasional  dan  Perkembangan  Pers  Pancasila,  Jakarta,
CV haji Masagung.

## {{{