## Sigma: Journal of Economic and Business
Corresponding Author: STIE Enam Enam Kendari, Indonesia Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia. Email: nitahasnita13@gmail.com: iradatul.arat@gmail.com

## ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA DESA PARURA JAYA KABUPATEN MUNA BARAT
Nita Hasnita 1 , Iradatul Kusalendra Siharis 2
1,2 Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Indonesia
Article History:
Received Agust      5 st , 2019 Accepted Novem  10 th , 2019
Published Decem 20 th ,2019

## Keyword:
Good Corporate Governance, Pengelolaan Dana Desa,
Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintah Desa Parura Jaya
Paper type: Research Paper
Abstract: Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  transparansi  dan akuntabilitas  yang  dilakukan  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan dana  desa,  untuk  mengetahui kendala-kendala  dan  faktor  pendukung dalam pengelolaan dana desa pada Tahun Anggaran 2019. Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif,    teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  berupa  wawancara  semi-terstruktur,  studi  lapangan  dan studi  literatur.  Wawancara  dilakukan  pada  pihak  pemerintah  desa sebagai  pihak  penyelenggara    pemerintahan    dan  pengelola  dana desa    yaitu  kepala  desa,  sekretaris  desa,  kaur  keuangan  dan  juga ketua    Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  pihak  yang menjadi  perwakilan  dari  masyarakat.  Pertanggungjawaban      yang dilakukan   pemerintah  desa  Parura Jaya  sangat  mendukung   adanya Good   Governance.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  mekanisme pengelolaan  keuangan  Dana  Desa  yang  diterapkan  oleh  pemerintah desa  Parura  Jaya  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  dan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku,  dimana  mulai  dari tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan    sampai  dengan penatausahaan  dan  pengawasan  telah  dilaksanakan  dengan  baik. Kepatuhan  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  yang  di  terapkan  oleh pemerintah  menunjukkan  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan dana  desa,  yang  secara  teknis  maupun  administrasi  sudah  berjalan dengan  baik.  Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  desa adalah  a)  kemampuan  sumber  daya  perangkat  desa  yang  masih rendah,  b)  kondisi  tak  terduga  sehingga  mempengaruhi  kelancaran pembangunan,  c)  kurangnya  dukungan  masyarakat,  d)  telatnya pencairan  dana  desa  dan  e)  kebijakan  pemerintah  yang  selalu berubah, sehingga pengelolaan dana desa masih kurang maksimal..
Copyright © 2019 Sigma: Journal of Economic and Business.
All rights reserved

## How to cite (APA Style):
Hasnita, N., Siharis, I.K.  Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pada Desa Parura Jaya Kabupaten Muna Barat.
Sigma: Journal of Economic and Business, 2(2).

## 1. PENDAHULUAN
Dana  Desa adalah  bantuan  dari  Pemerintah Pusat  kepada  Pemerintah  Desa  yang  bersumber dari  APBN  yang  penyalurannya  dengan  cara  di transfer  melalui  Pemerintah  Daerah  yaitu  APBD, pemanfaatan  dana  desa  ini untuk penyelenggaraan pemerintah  Desa,  pembangunan  desa,  pembinaan masyarakat  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Desa adalah  suatu  unit  organisasi  pemerintahan  atau kesatuan  masyarakat  hukum  dan  memiliki  batas wilayah,  yang  berhubungan  dengan  segala  latar belakang kepentingan dan kedudukannya mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis.  Desa memiliki  kewenangan  mengurus  dan  mengatur urusan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembinaan masyarakat,  pembangunan  desa,  dan  kepentingan masyarakat  yang  berdasarkan,  hak  asal  usul, prakarsa masyarakat, dan/atau hak tradisional yang dalam  pemerintahan  NKRI  (Negara  Kesatuan Republik Indonesia) diakui dan dihormati.
Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang mempunyai  wewenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  dalam pemerintahan  NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik Indonesia) diakui dan dihormati.
Mulai  awal  tahun  2015,  Pemerintah  Pusat mulai  menganggarkan  pada  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  yakni  Dana  Desa untuk  diberikan  kepada  Pemerintah  Desa.  Dana desa  ini  akan  diberikan  secara  bertahap  kepada setiap  Desa.  Jumlah  penduduk,  luas  wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis merupakan  faktor  dasar  yang menentukan  besaran Dana Desa yang diterima setiap desa.
Kegiatan  yang  berskala  lokal  desa  seperti pembangunan  desa  yakni  ketahanan  pangan, pendidikan,  kesehatan,  prasarana  permukiman, serta  gambaran  umum  desa  Parura  Jaya.  bidang pemberdayaan  seperti  pengembangan  wirausaha, meningkatkan kapasitas masyarakat desa, perluasan  skala  individu  kelompok  maupun individu,  kegiatan  tersebut  menjadi  prioritas penggunaan Dana Desa.
BPKP  bersamaKementerian  dalam  Negeri (Kemendagri)  mengembangkanaplikasi  Siskeudes (Sistem  Keuangan  Desa)  yang  berguna  untuk membantu desa dalam pengelolaan keuangan desa dan  mendorong  akuntabilitas.  Untuk  mendorong implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  secara  baik maka BPKP juga berkoordinasi dengan KPK serta menghimbau  kepada  seluruh  kepala  desa  untuk menggunakan  aplikasi  tersebut.  Saat  ini  sudah banyak desa yang membentuk Badan Usaha Milik
/BUM  Desa,  sayangnya  di  KecamatanTiworo Selatan Muna Barat belum dapat terlaksana.
Pada  Akhir  tahun  2016,  Kementerian  Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama  BPKP  mengembangkan  Aplikasi  SIA BUMDes  (Sistem  Informasi  Akuntansi  Badan Usaha Milik Desa). SIA BUM Desa dikembangkan untuk membantu pengelola operasional  BUM  Desa  dalam  pengelolaan transaksiakuntansi,  penyusunan  laporan  keuangan, dan  laporan  kinerja  BUM  Desa.  Dengan  satu  kali proses  penginputan  sesuai  dengan  transaksi  yang ada,  SISKEUDES  dan  SIA  BUM  Desa  dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan  dan  laporan-laporan  yang  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dari sisi  kemudahan,  Kedua  aplikasi  tersebut  juga mendukung  Sistem  Pengendalian  Intern  dan dilengkapi  petunjuk  manual  aplikasi  dan  petunjuk pelaksanaan implementasi. Dalam mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES
(Sistem Keuangan Desa) BPKP mendorong Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) untuk ikut andil dalam Satuan Tugas Pemerintah Daerah.
Sebagai  upaya  nyata  untuk  meningkatkan kapabilitas APIP, BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan  pengawasan keuangan desa  melalui penyelenggaraan  bimbinganteknis  dan Focus Group  Discussion (FGD)  serta  monitoring bersama  atas  penyaluran  dan  penggunaan  dana desa setiap triwulan.
Penelitian ini akanmenganalisis  pengelolaan  dana  desa  dalam mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas,  yang fokuspenelitiannya pada pengelolaan Dana Desa di Desa  Parura  Jaya  Kab.  Muna  Barat  Tahun Anggaran 2019.
Ruang  lingkup  di  dalam  penelitian  ini adalah pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2019 di Desa  Parura  Jaya  KecamatanTiworo  Selatan Kabupaten  Muna  Barat  tahun  anggaran  Tahun 2019.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Otonomi dan Dana Desa
Pengertian  harga  banyak  dihubungkan dengan  beberapa  hal,  tetapi  semua  berawal  dari hal-hal  yang  sederhana  yang  tidak  dipahami  oleh masyarakat.  Maksudnya  bahwa  banyak  yang belum  memahami  makna  harga,  walaupun konsepnya  cukup  mudah  didefinisikan  dengan istilah  umum.  Beberapa  konsep  yang  saling berkaitan dalam  teori  ekonomi  yaitu harga  ( price ) dan  nilai  ( utility ).  Nilai  adalah  ukuran  kuantitatf bobot  sebuah  produk  yang  dapat  ditukarkan dengan  produk  lain.  Sedangkan  manfaat  atribut sebuah  barang  yang  mmepunyai  kemampuan untuk memuaskan keinginan.
Menurut Etzel (2001:35), harga adalah nilai yang  disebutkan  dalam  mata  uang  atau  medium moneter  lainnya  sebagai  alat  ukur.  Di  dalam  ilmu ekonomi,  pengertian  harga  mempunyai  hubungan dengan pengertian nilai dan kegunaan. Nilai adalah ukuran  jumlah  yang  diberikan  oleh  suatu  produk apabila  produk  itu ditukarkan  dengan  produk  lain. Sedangkan  kegunaan  adalah  atribut  dari  semua item  yang  memberikan  tingkat  kepuasan  tertentu pada konsumen.
Menurut  Gitusudarmo  (2002),  harga  itu sebenarnya nilai yang dinyatakan dalam satu mata uang  atau  akat  tukar,  terhadap  suatu  produk tertentu.  Jadi  harga  adalah  sejumlah  uang  yang dibutuhkan  untuk  mendapatkan  sejumlah  produk tertentu atau kombinasi antara barang dan jasa.
Menurut  Kotler&  Keller  (2012),  harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada suatu produk  tertentu.  Perusahaan  menetapkan  harga dalam  berbagai  cara.  Di  dalam  perusahaan  kecil, harga sering ditetapkan oleh manajemen puncak.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa harga adalah jumlah uang yang diterima  oleh  penjual  dari  hasil  penjualan  suatu produk  barang  atau  jasa.  Yaitu  penjualan  yang terjadi  pada  perusahaan  atau  tempat  usaha  atau bisnis, harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang  diinginkan  oleh  penjual  produk  barang  atau jasa  tersebut,  tetapi  merupakan  harga  yang  benar- benar  terjadi  sesuai  dengan  kesepakatan  antara penjual dan pembeli.

## Dana Desa
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya  untuk  tiap  desa  dibagikan  secara proporsional  yang  disebut  sebagai  Dana  Desa (DD). Pengelolaan DD menurut Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  telah diubah  menjadi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa  dan  diubah  kembali  menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, Pengelolaan  Dana  Desa  (DD)  merupakan  satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan,  pertanggung  jawaban  dan  pengawasan keuangan desa

## Pengelolaan Dana Desa
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  keuangan  desa  adalah  hak  dan  kewajiban desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan  pelaksanaan hak  dan  kewajiban  desa.  Hak
dan  kewajiban  akan  menimbulkan  pendapatan, belanja,  pembiayaan  dan  pengelolaan  keuangan desa.
Pengelolaan  keuangan  desa  telah  diatur dalam  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018, pengelolaan yang di maksud meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.
Pengelolaan Dana Desa adalah Pengelolaan Keuangan desa yang mempunyai sumber dana dari Pemerintah  Pusat  melalui  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yaitu Dana Desa.
Pengelolaan  Kas  Desa  menggunakan  basis Kas  yaitu  pencatatan  transaksi  pada  saat  kas diterima  atau  dikeluarkan  dari  rekening  kas  Desa. Dalam  mengelola  keuangan  desa  Kementerian Dalam  Negeri  bekerja  sama  dengan  BPKP membuat sistem informasi sebagai alat bantu desa
Transparansi, Akuntabilitas Dan Sistem Informasi Akuntansi
Menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintah dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2005,  transparansi  adalah  memberikan  informasi keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang dipercayanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan perundang-undangan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara periodik. Menurut Suharto (2006) dalam Ngongare (2017), akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan  catatan  atau  laporan  yang  bisa dipertanggungjawabkan.  Sehingga  akuntabilitas merupakan  suatu  bentuk  pertanggungjawaban untuk  melaporkan  dan  menyajikan  kegiatan- kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  kepada  pihak yang lebih atas.

## Sistem Informasi Akuntansi
Mulyadi  (2008)  mengatakan  bahwa  suatu sistem  informasi  akuntansi  merupakan  suatu bentuk  sistem  informasi  yang  memiliki  tujuan untuk  menyediakan  informasi  bagi  pengelola kegiatan  usaha,  memperbaiki  informasi  yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada sebelumnya,  memperbaiki  pengendalian  akuntansi dan  juga  pengecekan  internal,  serta  membantu memperbaiki  biaya  klerikal  dalam  pemeliharaan catatan akuntansi.

## Good Government Governance
Implementasi Good Government Governance (GGG)  dalam  pemerintah  daerah secara  sederhana  adalah  dengan  menerapkan prinsip  GGG  ke  dalam  sistem  dan  pengelolaan pemerintahan  daerah  dengan  baik  dan  benar. GGG  sebagai  suatu  konsep  dalam  menjalankan pemerintahan  tidak  terhenti  hanya  sampai pemahaman  saja,  melainkan  harus  benar-benar diimplementasikan dalam langkahkongkret sehingga  dapat  memberikan  manfaat  pada seluruh  pihak  yang  berkepentingan  dengan pemerintahan .

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif,  dimana  peneliti  bermaksud untuk  mengetahui  lebih  dalam  tentang  sistem informasi  pengelolaan  Dana  Desa  (DD)  di  Desa Parura  Jaya  Penelitian  kualitatif  dapat  digunakan untuk  meneliti  kondisi  obyek  yang  alamiah, dimana pemahamanpeneliti terhadap permasalahan yang  dikajidijadikan  sebagai  instrumenkunci, teknik  pengumpulan  data.  Penelitian  dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## InformanPenelitian
Penentuan  sumber  data  pada  orang  yang dipilih  untuk  dijadikan  informan  yakni  dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan  tertentu.  Tujuannya  agar  peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam atas hal yang  diteliti  dan  diharapkan  responden  yang dipilih  dapat  memberikan  informasi  yang  sesuai dengan  tujuan  dari  penelitian  ini.  Secara  garis besar,    pembagian  jenis  informan  yang  dilakukan oleh  peneliti  menjadi  sumber  utama  dalam pencarian  data  dan  informasi  terkait  dengan  fokus penelitian.  Dalam  teori  agensi  terdapat  2  pihak yakni principal dan agent. Pada sistem pemerintahan,  pihak  principal  yakni  pemerintah desa.  Keunggulan  informasi  yang  dimiliki  pihak agent  memberi  ruang  untuk  memaksimalkan keunggulan  (utility)  untuk  menyusun  kebijakan dalam pengelolaan dana desa. Beda halnya dengan pihak principal yang dapat memanfaatkan kepentingan  atau  golongannya  sendiri  karena memiliki  keunggulan  kekuasaan.  Berdasarkan uraian  diatas,  penulis  mengelompokkan  informan menjadi 2 pihak, yaitu dari pihak pemerintah desa yang  menjalankan  penyelenggaraan  pemerintahan dan  masyarakat  yang  diwakili  oleh  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## Teknik Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah,  sumber  data  primer,  dan  teknik
pengumpulan  lebih  banyak  pada  wawancara  yang mendalam,  observasi,  serta  dokumentasi.  Dalam penelitian  ini,  pihak  yang  bersangkutan  dengan pengelolaan dana desa di pemerintah desa akan di wawancarai  sebagai  teknik  pengumpulan  data. Analisis pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan membandingkan  hasil  dari  wawancara  yang  telah dilakukan  dengan  dokumen-dokumen  yang  dibuat oleh  pemerintah  desa  serta  aturan-aturan  yang dibuat oleh pemerintah.

## Metode analisis data
Penelitian  ini  memilih  analisis  tematik untuk  dijadikan  sebagai  alat  dalam  analisis  data. Menurut Jones dan Forshaw (2012) dalam Laksmi (2015)  analisis  tematik  melibatkan  codingtext, membaca  dan  membacanya  kembali  hasil  dari wawancara  yang  dilakukan,  dan  memperhatikan berbagai  kata  atau  konsep  yang  sama.  Kata-kata atau  konsep  yang  sama  inilah  yang  menjadi  kode untuk  disesuaikan  dan  dimodifikasi,  baik  dengan menggabungkan  beberapa  kode  secara  bersamaan di bawah tema baru atau memisahkan menjadi dua tema yang berbeda.
Penelitian  ini  menggunakan  analisa  data kualitatif yang dilakukan dengan proses pengkodean  manual.  Istilah  coding  merupakan proses  penerapan kode pada data hasil wawancara sehingga  data  dapat  saling  berhubungan  dengan menyoroti persamaan dan perbedaan di dalam dan di  antara  hasil  wawancara,  menurut  Bernard (2011)  dalam  Laksmi  (2015).  Menurut  David  dan Sutton  (2011)  Coding  adalah  kata  kunci,  tema, atau frase yang mungkin atau tidak mungkin sesuai dengan  persyaratan  aktual  dalam  teks  yang  di analisis.

## Pengujian Keabsahan Data
Pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan teknik  triangulasi.  Triangulasi  diartikan  sebagai teknik  pengumpulan  data  yang  menggabungkan dari  berbagai  pengumpulan  data  dan  sumber  data yang  telah  ada  (Sugiyono  2013).  Pada  penelitian ini peneliti akan melakukan uji kredibilitas dengan cara triangulasi dan juga uji reliabilitas ( dependability ).  Triangulasi  dilakukan  dengan  2 metode  yaitu  Triangulasi  teknik  dan  Triangulasi sumber.

## HASIL PENELITIAN

## Sejarah Berdirinya Desa Parura Jaya
Desa  Parura  Jaya  adalah  salah  satu  desa yang  terletak  di  kecamatanTiworo  Selatan, Kabupaten  Muna  Barat,  Sulawesi  Tenggara.  Desa tersebut  disetujui  oleh  Kemendagri  pada  tahun 2001  dengan  kode  Kemendagri  74.13.05.2001. Jauh  sebelum  itu  desa  Parura  Jaya  sebenarnya
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December 2019  pp. 25 - 34
sudah  mulai  terbentuk  sejak  tahun  1984  dengan kepala  desa  pertamanya  adalah  WiroWinarso. Desa  Parura  Jaya  merupakan  daerah  transmigrasi, masyarakat  yang  tinggal  di  Desa  Parura  Jaya berasal  dari  berbagai  daerah  di  Indonesia  seperti dari  Jawa  Timur,  Jawa  Barat    dan  juga  dari  Bali, mereka datang secara

## Mekanisme Pengelolaan Dana Desa
Pemerintah  desa  maka  peneliti  bisa mengetahui secara langsung bagaimana pengelolaan  Dana  Desa  dalam  mewujudkan transparansi  dan  akuntabilitas  sesuai  peraturan pemerintah.  Informan  yang  diwawancarai  peneliti adalah kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan  dan  Ketua  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  Desa  Parura  Jaya  Kecamatan  Tiworo Selatan  Kabupaten  Muna  Barat.  Pada  saat melakukan  wawancara,  peneliti menulis  informasi yang  didapatkan  dari  informan  dalam  bentuk transkrip wawancara.
Sumber  pendapatan  yang  akan  dibahas dalam  penelitian  ini  yaitu  alokasi  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  berupa Dana  Desa.  Dana  desa  dibahas  dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada  pemerintah  desa  melalui  Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung  tombak  pembangunan  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan  kewenangannya  dan  bertujuan  untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  Setiap  tahun  pemerintah  pusat  telah menganggarkan  Dana  Desa  yang  cukup  besar untuk diberikan kepada desa.
Mekanisme Pengelolaan Dana Desa dimulai  dengan  pembentukan  Tim penyusun  RKP Desa  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Desa  Parura Jaya  telah  sesuai dengan  Permendagri  Nomor 114 tahun  2014  tentang  pedoman  pembangunan  desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKP Desa . Tujuan adanya pembentukan  tim  sebelum  adanya  musyawarah perencanaan  pembangunan  adalah  agar  forum musyawarah  lebih  terarah  dan  tim  tersebut  dapat mempelajari mengenai RKP Desa tahun sebelumnya,  program-program  yang  berjalan maupun yang tidak berjalan, serta PAGU indikatif desa.  Sehingga  diharapkan  tim  penyusun  dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun keinginan  program  yang  diminta  oleh masyarakat. Kemudian  tim  penyusun  menyelaraskan  usulan tersebut  dengan  peraturan-peraturan  yang  berlaku maupun dari RPJMDes Perencanaan
Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan  program,  skala  prioritas,  agenda kegiatan  dan  terdapat  outcome  yang  jelas  dari
masing-masing  kegiatan.  Sementara  untuk  alokasi pendapatan desa yakni DD seharusnya hanya fokus untuk  pemerintahan  dalam  bidang  pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah  desa  dalam  menyusun  program  yang akan  dilaksanakan  harus  dapat  meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi
masyarakat,  serta  perekonomian  guna  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  di  desa. Proses  perencanaan  pembangunan  ini  tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). RKPDes  ini  akan  menentukan  arah  pembangunan desa  dalam  satu  tahun  ke  depan.  Dalam penyusunan  RKPDes  ini  harus  berdasarkan  fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes).
Dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing  dusun  dapat  menggambarkan bahwa adanya transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai anggaran Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa.
Mekanisme  pembentukan  Tim  penyusun RKP  Desa  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Desa Parura  Jaya  juga  telah  sesuai  dengan  Permendagri Nomor  114  tahun  2014  tentang  pedoman pembangunan  desa  terdapat  pada  pasal  33 mengenai  pembentukan  tim  penyusun  RKP  Desa dan  sesuai  dengan  peraturan  daerah  kabupaten Muna  Barat.  Dalam  pedoman  perencanaan pembangunan  desa  pasal  2  yang  berisi  mengenai perencanaan  pembangunan harus  dilakukan  secara partisipatif,  yaitu  wajib  melibatkan  lembaga kemasyarakatan  desa.  Namun,  Pemerintah  Desa Parura  Jaya  belum  menyusun  RAPBDes  sebagai dasar penyusunan APBDes tahun Anggaran 2019.
Tujuan  Desa  Parura  Jaya  membentuk  tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan  adalah  agar  forum  musyawarah lebih  terarah  dan  tim  tersebut  dapat  mempelajari mengenai  RKP  Desa  tahun  sebelumnya,  program- program  yang  berjalan  maupun  yang  tidak berjalan. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun keinginan  program  yang  diminta  oleh masyarakat. Kemudian  tim  penyusun  menyelaraskan  usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku

## Pelaksanaan
Seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan  Rekening  Kas  Desa  (RKD).  Hal tersebut  menjadikan  sistem  keuangan  desa terpusat.  Apabila  ingin  mencairkan  dana  dalam RKD  wajib  ditandatangani  oleh  Kepala  Desa  dan Kaur  Keuangan.  Pemerintah  membagikan  Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap menggunakan  prinsip  hati-hati  agar  sumber
pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif.
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  193  tahun  2018  mengenai  Tata  Cara Pengalokasian  Dana  Desa.  Penyaluran  Dana  Desa dilakukan  dengan  cara  pemindahbukuan  dari Rekening  Kas  Umum  Negara  (RKUN)  ke Rekening  Kas  Umum  Daerah  (RKUD)  untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD  ke  Rekening  Kas  Desa  (RKD).  Dalam pelaksanaan  keuangan  di  desa,  ada  beberapa prinsip  yang  wajib  ditaati  mengenai  penerimaan dan  pengeluaran  yang  dilaksanakan melalui  RKD. Dana  Desa  setiap  tahunnya  turun  secara  bertahap. Pada  tahun  2019  Dana  Desa  cair  dalam  3  tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
Tahap I :  paling  cepat  bulan  Januari  dan paling  lambat  minggu  ketiga  bulan  Juni  sebesar 20% (dua puluh persen);
Tahap II :  paling  cepat  bulan  Maret  dan paling  lambat minggu keempat  bulan  Juni  sebesar 40% (empat puluh persen); dan
Tahap III: paling  cepat  bulan  Juli  sebesar 40%  (empat  puluh  persen).,  yaitu pada  bulan  Juli, November  dan  tahap  terakhir  cair  pada  bulan Desember.
Pemerintah  Desa  yang  mendapatkan  Dana Desa  secara  bertahap  seperti  saat  ini  dapat mengganggu  rencana  kegiatan  yang  telah  disusun oleh  Pemerintah  Desa  Parura  Jaya.  Program- program  dan  kegiatan  yang  telah  di  rencanakan oleh  Pemerintah  Desa  Parura  Jaya  dapat  mulai dilaksanakan  apabila  talah  masuk  Dana  Desa  ke dalam Rekening Kas Desa.
Pelaksanaan  pengelolaan  Dana  Desa  di Desa  Parura  Jaya  telah  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 bab 3  bagian 2  paragraf  2  pasal  56  dan  pasal 57  yang menjelaskan  mengenai  penetapan  pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan Dana Desa ialah kepala desa yang  bertindak  sebagai  penanggung  jawab pengelolaan  kegiatan  yang  bersumber  dari  Dana Desa.  Pelaksana  Pengelola  Kegiatan  Desa  adalah pelaksana  kegiatan  yang  sumber  dananya  dari APBDes yang di dalamnya termasuk Alokasi Dana Desa  maupun  Dana  Desa.  Pemegang  Kekuasaan Pengelola  Keuangan  Desa  (PKPKD)  yaitu  Kepala desa  berhak  untuk  mengangkat  masyarakat  untuk menjadi PPKD.
Pengelolaan  dana  desa  merupakan  fokus pada  cakupan  ini,  di  tahun  2019  ini  pengelolaan dana  desa  menggunakan  sistem  mandataris. Pemerintah  Desa  telah  membagi  dusun  mana  saja yang  akan  mendapatkan  Dana  Desa  untuk pembangunan di tahun ini. Pemerintah desa Parura Jaya  juga  mendapat  respons  yang  positif  dalam pelaksanaan  penggunaan  dana  desa,  khususnya dalam melaksanakan pembangunan. dalam melakukan pembangunan Kepala Desa Parura Jaya
selalu  ikut  berpartisipasi  dalam  hal  memantau proses pembangunan.
Pelaksanaan  pembangunan  di  desa  Parura Jaya  sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  tentang  desa  itu sendiri.  selain  itu  item  Kegiatan  yang  telah direncanakan  di  musrenbang  terlaksana  semua. Dengan  adanya  PPKD  (Pelaksana  Pengelolaan Keuangan  Desa)  akan  membuat  manajemen  desa terkait  dengan  efisiensi  keuangan  desa.  Dengan demikian,  program  kerja    dapat  berjalan  dengan baik  sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan sebelumnya  dengan  partisipasi  seluruh  perangkan desa.
Kebijakan yang diterapkan saat ini memberikan pengaruh positif terhadap
pembangunan  masyarakat  hal  ini  terlihat  dari meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat Desa Parura Jaya.

## Penatausahaan
Kaur  Keuangan  Desa  Parura  Jaya  dalam melaksanakan  fungsinya  sebagai  kebendaharaan dengan  penatausahaan  keuangan  telah  sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan  keuangan  Desa  pasal  63  ayat  1. Penatausahaan yang dimaksud yaitu:
1. Buku Kas Umum
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai  aktivitas  yang  menyangkut  penerimaan dan  pengeluaran  kas,  baik  secara  tunai  maupun kredit,  digunakan  juga  untuk  mencatat  mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. buku kas  umum  dapat  dikatakan  sebagai  sumber dokumen transaksi.
2. Buku Pembantu Bank
3. Buku Pembantu Pajak
4. Buku Pembantu Panjar
Untuk  setiap  kegiatan  yang  dikelola  oleh pemerintah  desa  harus  dilakukan  pencatatan, sehingga  pengelolaan  dana  desa  dapat  dilakukan dengan  baik,  dan  sesuai  dengan  hasil  kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Hasil pengarsipan ini dilaporkan kepada kepala Desa dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar  masyarakat  dapat  mengetahui  pengelolaan dan  pengalokasian  anggaran  pembangunan  desa Parura Jaya yang secara rinci telah diarsipkan oleh pemerintah  desa.  Adanya  penatausahaan  yang dilakukan tersebut sangat memudahkan masyarakat  untuk  mengetahui  bahwa  tidak  ada penyelewengan dana yang dikelola oleh pemerintah  desa.  Penatausahaan  keuangan  di  desa Parura  Jaya  dilakukan  oleh  bendahara  dan  kepala desa melalui aplikasi Siskeudes dan penatausahaan manual.
Hal  ini  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor 20  Tahun  2018  Pemerintah  Desa  Parura  Jaya  di
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December 2019  pp. 25 - 34
samping melakukan  proses  komputerisasi, mereka juga  membuat  pencatatan manual  dalam  buku kas umum.  buku  pembantu  pajak,  buku  Pembantu bank, pemasukan.  Tetapi,  pemerintah  Desa  Parura Jaya  tidak  membuat  buku  panjar  karena  metode pembuatan  SPP  (Surat  Permintaan  Pembayaran) tidak  menggunakan  mekanisme  panjar.  tujuan diadakannya  pencatatan  secara  manual  untuk membuat  cadangan  data,  apabila  dalam  proses komputerisasi eror atau data hilang.

## Pelaporan
Menurut Permendagri 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat 1 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak,  dan  kewajibannya  dalam  pengelolaan keuangan  desa  termasuk  didalamnya  Dana  Desa, kepala  desa  wajib  menyampaikan  kepada  Bupati melalui  camat.  Penyampaian  laporan  realisasi Dana Desa dilakukan paling lambat minggu kedua bulan  Juli  tahun  anggaran  berjalan.  Laporan realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD
Berdasarkan  data  yang  ada  menunjukkan bahwa  realisasi  dana  dan  kegiatan  sudah  sesuai dengan  anggaran  yang  ditetapkan  sebelumnya. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  semua  kegiatan berjalan dengan baik.
Pelaporan  keuangan  menjadi  sebuah  tolok ukur  mengenai  transparansi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Desa Parura Jaya dalam hal pengelolaan  dana  desa.  Oleh  karena  itu  pelaporan pengelolaan  keuangan  desa  menjadi  kewajiban pemerintah  desa  Parura  Jaya  sebagai  bagian  yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pelaksanakan  tugas  serta  kewajibannya dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  Pemerintah Desa  Parura  Jaya  telah  memberikan  laporannya kepada  pemerintah  di  atasnya  yakni  Camat, maupun  ke  Bupati.  Disamping  itu,  pemerintah desa dalam
mempertanggungjawabkan kegiatannya telah menyampaikan kepada masyarakat melalui website.

## Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  Parura  Jaya  telah  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Permendagri  nomor  20  tahun 2018.  Pemerintah  Desa  Parura  Jaya  telah melaksanakan pertanggungjawaban dengan prinsip transparansi  terhadap  laporan  pengelolaan  Dana Desa.  Laporan  pertanggungjawaban  ini  dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat.

## Pengawasan  Oleh  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD)
Pengelolaan  APBDes  di  Desa  Parura  Jaya tidak  lepas  dari  peran  penting  BPD  (Badan Permusyawaratan Desa) yaitu pengawasan
terhadap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.  Pengawasan  yang  dilakukan oleh  BPD  ini  bertujuan  meyakinkan  masyarakat agar tidak khawatir terhadap pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh aparat desa.
BPD telah melaksanakan Fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni :
1)  Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa. 2)  Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 3)  Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari  fungsi  tersebut,  BPD  Desa  Parura Jaya  dalam  pemerintahan  mempunyai  beberapa wewenang : 1)  Membahas  rancangan  peraturan  desa  bersama kepala desa. 2)  Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan  peraturan  desa  dan  peraturan kepala desa. 3)  Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 4)  Membentuk panitia pemilihan kepala desa. 5)  Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Hasil  Penelitian  penulis  di  Desa  Parura jaya,  belum  optimalnya  Badan  Permusyawaratan Daerah  (BPD)  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya sebagai pengawas,  hal ini terjadi karena beberapa  kendala  salah  satunya  adalah  Sumber Daya  Manusia  di  desa  Parura  Jaya  masih  sangat terbatas  sehingga  hasil  yang  dicapai  belum  sesuai harapan.

## Faktor  Pendukung  dan  Kendala  Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan Akuntabilitas
merupakan  salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi dalam  rangka  mewujudkan  Good  Governance
Government  dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Tata kelola  yang  baik  tidak  terlepas  dari  upaya  aparat desa  untuk  dapat  membuat  makmur  dan  sejahtera masyarakatnya  (Putra,  Hendi  2017).  Untuk mewujudkan  Good  Governance  Goverment, maka prinsip-prinsip  yang  harus  di  penuhi  meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kesetaraan bagi semua warga, dan akuntabilitas. Penggunaan Whatsapp Group dan website dirasa sudah cukup efektif dalam
mengimplementasikan transparansi  di Desa Parura Jaya karena sebagian besar penduduk  Desa Parura Jaya berusia  di bawah 35 tahun dan hanya sedikit penduduk berusia 65 tahun keatas dan juga dilihat dari tingkat pendidikan penduduk Desa Parura jaya yang  sebagian  besar  adalah lulusan  SMA.  Namun
penggunaan  Whatsapp  grup  dikhususkan  untuk penduduk desa Parura Jaya.
Situs  web  dirasa  paling  efektif  untuk  pihak di  luar  masyarakat,  seperti  mahasiswa  yang berkeinginan  untuk  melihat  penyelenggaraan pemerintah  desa  dan pihak investor  untuk  melihat potensi  yang  ada  di  Desa  Parura  Jaya.  Walaupun demikian, transparansi pelaporan kepada masyarakat  dan  pemerintah  merupakan  salah  satu prioritas  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa Parura  Jaya.  Beberapa  cara  transparansi  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Parura  Jaya adalah  dengan  membuat  pengumuman  di  kantor desa dan menyampaikan kepada kepala dusun dan RT.  Tujuannya  adalah  masyarakat  yang  tidak familiar  dengan  teknologi  dapat  memperoleh informasi.
Akuntabilitas  yakni  suatu  perwujudan kewajiban  dari  suatu  instansi  pemerintahan  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya,
implementasi  akuntabilitas  juga  bisa  dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi  perubahan-perubahan  cepat  yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak- pihak yang berkepentingan di dalamnya.
Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk  membiayai  pembangunan  desa  yang ditujukan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa,  peningkatan  kualitas  hidup  manusia,  serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan Dana  Desa  diarahkan  untuk  pelaksanaan  program dan  kegiatan  pembangunan  desa.  Oleh  sebab  itu, pemerintah  desa  harus  mengetahui  arah  kebijakan pemerintah  pusat  agar  pemerintah  desa  dapat melaksanakan program-program yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan Dana Desa di desa Parura Jaya tahun  2019  sepenuhnya  sudah  sesuai  dengan prioritas  penggunaan  menurut  Permendes  PDTT Nomor  16  tahun  2018.  Tetapi  terdapat  bidang pembinaan  masyarakat  dikarenakan  untuk  kode akun  maupun  jenis  kegiatan  yang  dilakukan pemerintah  desa  yang  terdapat  dalam  aplikasi siskeudes mengarah ke bidang pembinaan masyarakat  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20 Tahun  2018.  Namun,  berdasarkan  Permendes PDTT  Nomor  16  tahun  2018,  prinsip-prinsip prioritas  pengelolaan  tertuang  dalam  bidang pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan Dana Desa di desa Parura Jaya tahun  2019  sepenuhnya  sudah  sesuai  dengan prioritas  penggunaan  menurut  Permendes  PDTT Nomor  16  tahun  2018.  Tetapi  terdapat  kegiatan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Desa  Parura Jaya  pada  bidang  pembangunan  desa.  Namun, untuk  kode  akun  maupun  jenis  kegiatan  yang
dilakukan  pemerintah  desa  yang  terdapat  dalam aplikasi siskeudes mengarah ke bidang pembinaan masyarakat  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20 Tahun 2018.
Pemerintah desa Parura Jaya sudah memenuhi dimensi akuntabilitas, diantaranya: 1)  Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 2)  Akuntabilitas Proses
3)  Akuntabilitas Program
Pengelolaan-pengelolaan  keuangan  Dana
Desa  di  Desa  Parura  Jaya  telah  sesuai  atau  telah berpedoman  pada  prinsip-prinsip  yang  sudah ditetapkan.
Sehingga dapat membentuk pemerintahan  desa  yang  profesional,  efisien  dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab
Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  Oleh Pemerintah Desa a.  Kemampuan Sumber Daya Perangkat Desa b.  Kondisi tak terduga
c.  Kurangnya Dukungan Masyarakat d.  Telatnya Pencairan Dana Desa e.  Kebijakan Pemerintah Yang Selalu Berubah

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dan pembahasan  pengelolaan dana desa dalam mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  di  Desa  Parura Jaya  Kabupaten  Muna  Barat  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1.  Pemerintah Parura Jaya secara garis besar telah menerapkan mekanisme  pengelolaan  keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan  yang  berlaku.  Dimulai  dari  tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pengawasan  desa  Parura  Jaya  telah melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangannya.  Desa  Parura  Jaya  juga  dalam proses pelaporannya telah melibatkan ketua RT dan  Ketua  RW  dari  setiap  dusun  dengan menyampaikan  melalui  papan  pengumuman dan  papan  informasi.  Namun  masih  ada  tidak sesuaian  yaitu  Pemerintah  Desa  Parura  jaya belum  menyusun  RAPBdes  sebagai  dasar penyusunan APBDes.
2.  Peran  dan  kepatuhan  pengelolaan  Dana  Desa yang  di  terapkan  oleh  pemerintah  desa  Parura Jaya  untuk  menghasilkan  akuntabilitas  dan transparansi  pengelolaan  dana  desa  sudah sangat  baik,  hal  ini  terlihat  dari  proses perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat sampai dengan pertanggungjawaban  yang  disampaikan  ke pemerintah kabupaten maupun provinsi dengan
berpatokan  pada  peraturan  dan  perundang- undangan.
Pelaporan  Dana  Desa  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  Parura  Jaya  melalui  Website sudah  baik  dengan  mengupload    dokumen  seperti
RKPDes, APBDes, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, dan Laporan Pertanggung Jawaban. Saran Berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan  penulis  pada  saat  pengumpulan  data serta hasil dari analisis penelitian yang dilaksanakan  di  Desa  Parura  Jaya  Kecamatan Muna  Barat,  maka  beberapa  saran  yang  dapat disampaikan:
1. Kepala  Desa  Parura  Jaya  perlu  melakukan sosialisasi  dan  pengenalan  terkait  dengan kebijakan-kebijakan  dan  tata  cara  pengelolaan Dana Desa. Kepala Desa dan semua perangkat desa harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan Dana Desa sesuai dengan undang- undang dan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah  Desa  perlu  melakukan  sosialisasi mengenai  prioritas  penggunaan  Dana  Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui  proses  implementasi  penggunaan Dana  Desa.  Sehingga  usulan-usulan  yang diberikan  oleh  masyarakat  menjadi  lebih terarah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bawono, IcukRangga. 2003. “Manajemen Strategik  Sektor  Publik :  Langkah  Tepat Menuju Good Governance .” Jurnal Fakultas Ekonomi UNSOED Purwokerto.
Braun,  V.,  &  Clarke,  V.  (2006).  “ Using  thematic analysis in psychology .”  Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77–101.
BPKP.  2015.  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  &
Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
David,  M.,  &  Sutton,  C.  (2011). Social  research: an introduction . (Thousand Oaks, Ed.). CA: SAGE Publications, Inc.
Deri.  2017.  “Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa
(BPD)  Dalam  Pengawasan  Pengelolaan APBDes Di Desa SenambahKecamatanMuaraBengkal Kabupaten  Kutai  Timur.”  e-Journal  Ilmu
Pemerintahan 5(1): 121–32.
Emzir.  (2010).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif: Analisis  Data  (EdisiKesa).  Jakarta:  PT. Raja GrafindoPersada.
Fajri,  Rahmi,  and  Endah  Setyowati.  2015. “Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Pada
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, KecamatanLawang,  Kabupaten  Malang).” Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP)  3(7): 1099–1104.
Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis.
2016.  “TinjauanKesiapan  Pemerintah  Desa Dalam  Implementasi  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(StudiKasus  Pada  Pemerintah  Desa  Di Kabupaten  OganIlir).”  Jurnal  manajemen dan bisnis 14(3):321–36.
Hendi  Sandi  Putra.  2017.  “Tata  Kelola Pemerintahan  Desa  Dalam  Mewujudkan Good  Governance Di  Desa  Kalibelo Kabupaten  Kediri.”  Jurnal  Politik  Muda 6(2): 110–19.
Howitt,  D.,  &  Cramer,  D.  (2008). Introduction  to research  methods  in  psychology .  (Harlow, Ed.)  (2nd  edn).  Essex:  Pearson  Education Limited.
Jauhari,  Arief,  Hasan  Basri, and  M.  Shabri.  2015. “Penerapan Good Governance Berbasis E- Government  Dan  Reformasi  Birokrasi Dalam  Rangka  Meningkatkan  Kinerja Satuan  Kerja  Pemerintah  Aceh .”  Jurnal Administrasi Akuntansi : Program PascasarjanaUnsyiah 4(3): 57–70. Jones,  S.,  &  Forshaw,  M.  (2012). Research methods  in  psychology .  (Harlow,  Ed.). Essex: Pearson Prentice Hall.
Kompas.  2015.  “Jokowi  Terbitkan  PPP,  Pagu Anggaran  Dana  Desa  Bisa  Berubah.” Kompas.com.https://nasional.kompas.com/r ead/2015/05/18/02344391/Jokowi. Terbitkan.PP.P agu.Anggaran.Dana.Desa.Bisa.Berubah (April 26, 2018).
Laksmi,  A.  C.  (2015). Continuing  Professional Development For The Auditing
Profession: Evidence  From  Indonesia .  RMIT University.
Madea,  Yolanda,  Alden  Laloma,  and  Very  Y.
Londa.  2017.  “Peran  Kepala  Desa  Dalam Pengelolaan Dana Desa Di KecamatanEssang Selatan Kabupaten Kepulauan  Talaud.”  Jurnal  Administrasi Publik 3(46). Mondong, Hendra. 2013. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.” ejournalunstrat 5(1): 1–18. Ngongare, Yanis. 2016. “Akuntabilitas Pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa  Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa
Kokoleh Satu KecamatanLikupang Selatan.” Jurnal Eksekutif 1(8). Prasetyo,  Andhika.  2017.  “Menata  Ulang  Alokasi Dana Desa.” Media Indonesia. http://www.mediaindonesia.com/read/detail /128167-menata-ulang-alokasi-dana- desa
(April 27, 2018).
Rahayu,  Depi.  2017.  “Strategi  Pengelolaan  Dana Desa  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat.”  Economics  Development Analysis Journal 6(2).
Ristiyanti, Dyah Erina  Widia, Mohammad Adnan, and Dzunuwanus Ghulam Manar.
2015.  “Pelaksanaan  Pra  Dan  PascaMusyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten  Pati.”  Diponegoro  Journal  Of Social And Political Of Science 5(1): 1–12. Riyanto,  Andi,  Acep  Suherman,  and  Dicki Prayudi. 2016.
“Akuntansi Dalam
Perspektif  Pengelolaan  Keuangan  Desa.” Jurnal akuntansi& keuangan: 444–50.
Saldana,  J.  (2013). The  coding  manual  for qualitative  researchers .  (Thousand  Oaks,
Ed.) (2nd edn). CA: SAGE Publications.
Sedarmayanti.  2004.  (Kepemerintahan  Yang Baik).  Bandung:  MandarMaju.  Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan (PendekatanKuantitatif, Kualitatif,
Suryani, Indra Dewi. 2010. “ Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan  Terhadap  Manajemen  Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI .” Universitas Diponegoro. Wakhid, Ali Abdul. 2011. “Eksistensi
KonsepBirokrasi Max Weber Dalam
Reformasi  Birokrasi  Di  Indonesia.”  Jurnal  TAPIs 7(2).
Widagdo,  Ari  Kuncara,  Agus  Widodo,  and
Muhammad Ismail. 2016. “Sistem
Akuntansi  Pengelolaan  Dana  Desa.”  Jurnal Ekonomi dan Bisnis 19(2): 323–40. Yudianto,  Ivan,  and  EkasariSugiarti.  2017.
“PengaruhPenerapan  Sistem  Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei  Pada  Desa-Desa  Di  Wilayah KecamatanKlari, KecamatanKarawang Timur, Kecamatan Majalaya Dan Kecamatan Rengas Dengklok.