## Tinjauan Penerapan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) Dalam Tindak Pidana Korupsi

## Muhammad Dzakir Gusti Mahardika
dzakirgusti@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Jaksa sebagai pelaksana dari putusan pengadilan sering mendapati kesulitan untuk merampas hasil tindak pidana yang merugikan keuangan negara dikarenakan aset yang hendak dirampas tidak ditemukan. Penyebabnya adalah sempitnya rezim hukum benda yang dapat dikenakan penyitaan dan juga ada kecendrungan bagi Terpidana untuk tidak membayar uang pengganti. Dengan demikian, diperlukan upaya maupun metode baru yang dianggap efektif untuk meningkatkan nilai aset yang berhasil dikembalikan kepada negara. Dengan diterapkannya conservatoir beslag yang ada pada ranah hukum perdata ke dalam ranah hukum pidana, diyakini oleh sarjana maupun praktisi hukum dapat menjadi solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala asset recovery. Akan tetapi, terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam karakteristik hukum perdata dan hukum pidana, yang tentunya tidak dapat membuat penerapan dapat dilakukan secara serta  merta.  Oleh  karena  itu,  bentuk  kualifikasi  conservatoir  beslag agar dapat diterapkan dalam ranah hukum pidana juga perlu dianalisis lebih lanjut. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa conservatoir beslag sepatutnya dipertimbangkan untuk dapat diterapkan di Indonesia mengingat adanya hukum internasional, sumber hukum negara asing, yurisprudensi Mahkamah Agung yang mendorong diterapkannya conservatoir beslag guna meningkatkan efektivitas asset recovery di Indonesia. Kata Kunci : Penyitaan; Conservatoir Beslag; Pengembalian Aset; Sita Jaminan; Uang Pengganti.

## Pendahuluan
Dewasa ini, tindak pidana dengan tujuan ekonomi sudah tidak bersifat konvensional akan tetapi semakin kompleks dikarenakan melibatkan orang berintelektual di balik layar. Sering terjadi terpidana korupsi menyembunyikan
499

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 2, Maret 2020
How to cite: Muhammad Dzakir Gusti Mahardika, ‘Tinjauan Penerapan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) Dalam Tindak Pidana Korupsi’ (2020) Vol. 3 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 3 Februari 2020; Diterima 17 Februari 2020; Diterbitkan 1 Maret 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i2.18201

## Muhammad Dzakir: Tinjauan Penerapan Sita
uang hasil tindak pidananya tersebut dengan berbagai modus pencucian uang. 1
Jaksa yang berfungsi sebagai pelaksana dari putusan pengadilan sering mendapati kesulitan untuk merampas hasil tindak pidana ekonomi yang merugikan keuangan negara dikarenakan aset atau harta yang hendak dirampas tidak ditemukan atau telah disembunyikan dan sulit untuk dilacak.  Hal ini dikarenakan interval waktu yang terlampau jauh antara dimulainya penyelidikan ataupun penyidikan hingga dijatuhkannya putusan yang memberikan legitimasi untuk dilakukannya perampasan. Hal tersebut berakibat pada munculnya keleluasaan waktu bagi pelaku untuk dapat menyembunyikan asetnya dengan berbagai cara.
Dihimpun dari riset Indonesia Corruption Watch (Selanjutnya disebut sebagai, “ICW”), sepanjang tahun 2017, aset yang berhasil dikembalikan kepada negara dengan upaya perampasan hanya sejumlah Rp 1,44 triliun, ditambah adanya hukuman berupa denda senilai Rp 110 miliar. Nilai tersebut sangat jauh dibandingkan kerugian negara dari hasil korupsi yang dicatat ICW sepanjang 2017, yaitu senilai Rp 29,41 triliun. 2 Data tersebut membuktikan bagaimana Penuntut Umum sebagai eksekuatur putusan pengadilan mengalami kesulitan dalam melakukan asset recovery . Oleh karena itu, diperlukan upaya maupun metode yang dianggap efektif untuk mengejar defisit dari aset negara yang dapat dikembalikan.
Hukum Acara Perdata mengatur mengenai sita jaminan atau conservatoir beslag . Ketentuan yang mengatur sita jaminan diatur pada Pasal 227 jo Pasal 197 HIR, atau Pasal 261 jo Pasal 206 Rbg. Diatur pada Pasal 227 ayat (1) HIR bahwasannya Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk menyita barang tersebut demi menjaga hak-hak para pihak dalam hal adanya dugaan yang beralasan terkait debitor sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, menggelapkan atau memindahtangankan barangnya baik bergerak ataupun tidak bergerak.
1 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, “Kejaksaan Negeri Pekanbaru v. Deki Berhana Bin Edison ”, Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR.
2 Anggar Septiadi [ et.al ], ‘Pidana Uang Pengganti Koruptor Tak Sebanding Dengan Keru- gian Negara”, ( kontan.co.id 2018), <https://nasional.kontan.co.id/news/pidana-uang-pengganti-ko- ruptor-tak-sebanding-dengan-kerugian-negara>, accessed 1 February 2019
Conservatoir beslag atau sita jaminan dalam ranah hukum acara perdata memiliki perbedaan konsep dengan penyitaan dalam ranah hukum acara pidana. Perbedaan yang mendasar diantara keduanya adalah konsep penyitaan dalam hukum acara pidana hanya dapat diterapkan dalam benda-benda yang merupakan corpora delicti ataupun instrumenta delicti . Sedangkan pada conservatoir beslag memiliki makna bahwa barang yang dapat dikenakan conservatoir beslag adalah pada benda-benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik ada kaitannya dengan perkara ataupun tidak, demi menjamin dapat dilaksanakannya putusan. 3 Perbedaan paling fundamental diantara konsep conservatoir beslag dan penyitaan adalah pada penyitaan adanya upaya paksa pengambilan benda-benda yang dikuasai oleh Tersangka atau Terdakwa oleh Aparat Penegak Hukum yang mana mengakibatkan penguasaan benda-benda sitaan tersebut ada pada Aparat Penegak Hukum, sedangkan penguasaan pada conservatoir beslag tetap ada pada Tersangka atau Terdakwa. Hanya saja terhadap benda-benda yang diletakkan titel sita jaminan terhadapnya, berarti barang tersebut dibekukan dan tidak dapat dialihkan ataupun dijual. 4 Karakter hukum yang ditawarkan oleh conservatoir beslag tersebut dapat menjadi salah satu solusi bagi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum untuk memaksimalkan asset recovery .

## Metode Penelitian
Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni tipe penelitian hukum yang menitik beratkan pada suatu norma yang merupakan asas atau prinsip tingkah laku. 5 Untuk memperdalam penelitian hukum ini, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan serta putusan pengadilan domestik maupun internasional berkaitan dengan penelitian hukum ini. 6
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty Press 2006).[93].
4 ibid . [93].
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Kencana 2009).[54].
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Raja Grafindo Persada, 2004).[14].

## 502 Muhammad Dzakir: Tinjauan Penerapan Sita

## Urgensi Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Tindak PIdana Korupsi
Menyitir pendapat dari Andi Hamzah, pada umumnya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” yang dikenal dengan ungkapan “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi objek delik” serta dikenal dengan ungkapan “mengenai mana delik dilakukan.” 7 Secara umum benda yang dapat dikenakan sita dipisahkan menjadi:
1.  Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pidana (atau disebut juga “instrumenta delictie”);
2.  Benda yang diperoleh atau dari hasil dari suatu tindak pidana (disebut juga “corpora delictie”);
3.  Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian; dan
4.  Barang bukti pengganti, misalnya objek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut membeli sebuah mobil. Dalam hal ini mobil tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti. 8
Hal ini senada dengan yang ada pada ketentuan Pasal 39 (1) KUHAP yang mengatur bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
1.  Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2.  Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3.  Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4.  Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan 5.  Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Jika penyitaan dikaitkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka dapat dikatakan bahwa Pasal 39 KUHP membatasi perampasan hanyalah pada benda-benda milik terpidana yang diperoleh karena kejahatan ( corpora delictie ) atau benda-benda milik terpidana yang telah dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan ( instrumenta delictie ). Dengan demikian, dalam hal
7 Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum (Ghalia Indonesia 1986).[150].
8 Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur (Alumni 1982).[95].
terjadi kasus dimana keuangan negara dirugikan, untuk dapat dilakukannya suatu perampasan terhadap harta kekayaan atau aset terpidana akan sangatlah sulit. Hal ini dikarenakan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Pasal 39 KUHP itu sendiri. Sekalipun dalam teori dan hukum positif menunjukkan konsep yang demikian, kenyataan dalam praktik menunjukkan hal yang berbeda. Pada praktiknya, ditemukan bahwasannya Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana korupsi demi melakukan asset recovery melewati batasan-batasan yang diatur di dalam Pasal 39 KUHAP tentang benda yang dapat dilakukan penyitaan. Hal tersebut terkadang dilakukan oleh KPK sebagai langkah yang perlu dilakukan demi mengamankan aset negara yang hilang ( stolen assets). Ini dapat dengan mudah ditemukan pada Putusan Nomor 430/K/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa I Irman dan Terdakwa II Sugiharto. Disebutkan pada putusan tersebut bahwa barang-barang bukti yang disita oleh penyidik berupa sejumlah uang dan juga beberapa unit mobil tipe Honda Jazz. Pada fakta yang ada pada persidangan, bahwasannya tidak ditemukan keterangan yang menjelaskan terkait hubungan secara langsung antara mobil tipe Honda Jazz yang dilakukan objek penyitaan dengan kerugian keuangan negara. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa praktik penyitaan melebihi batas kewenangan yang diatur pada pasal 39 KUHAP yang dilakukan oleh Penuntut Umum terkadang dilakukan demi menjamin adanya ganti kerugian keuangan negara.
Lebih lanjut, pidana tambahan pembayaran uang pengganti ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, yang menentukan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila norma ini dikaji melalui ratio legis pembentukan pasal tersebut, maka dapat diartikan bahwa ini merupakan sebuah upaya bagi negara untuk mengembalikan kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi. Akan tetapi, di sisi yang lain disebutkan pada  Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor bahwa:
“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

## 504 Muhammad Dzakir: Tinjauan Penerapan Sita
Ratio legis dari Pasal tersebut sebenarnya bertujuan agar meskipun dalam hal tidak ada lagi aset milik Terpidana yang dapat dirampas untuk memenuhi pembayaran uang pengganti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), Terpidana tetap harus dikenakan pemidanaan sebagaimana tujuan dari hukum pidana itu sendiri salah satunya adalah memberikan sebuah nestapa. Namun, pada praktiknya hal ini justru memberikan ruang bagi Terpidana Tipikor untuk memilih menjalani pidana subsider yaitu pidana badan sebagai alternatif untuk membayar uang pengganti. Hal tersebut dibuktikan dari kondisi faktual yang ditemukan di lapangan, adanya kesulitan bagi Jaksa ataupun KPK selaku eksekuatur putusan pengadilan mengalami kesulitan untuk memaksa Terpidana membayar sejumlah uang pengganti sebagai pidana tambahan yang divonis terhadapnya untuk dibayarkan. Kondisi tersebut ditemukan dalam beberapa kasus sebagai contoh, kasus atas nama Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos, Putusan Nomor 12/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST yang mana disebutkan dalam putusannya bahwa nominal pidana tambahan uang pengganti sejumlah Rp64.137.075.000,- sedangkan aset yang berhasil dirampas untuk memenuhi uang pengganti tersebut hanya sejumlah kurang lebih 6,2 miliar rupiah. 9 Pada kasus lain juga ditemukan hal yang serupa, sebagai contoh kasus Drs. Abdillah Ak., MBA atau ditemukan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 912/K/Pid.Sus/2009 yang mana dijatuhi pidana tambahan uang pengganti sejumlah Rp 12.197.458.000,-. Namun, aset yang berhasil dikembalikan ke negara hanya sejumlah Rp10.295.503.525. 10
Tidak hanya itu, terdapat isu lain terkait dengan adanya disparitas pidana penjara pengganti dalam hal tidak dibayarnya uang pengganti. Hal ini dikarenakan tidak adanya standarisasi baku mengenai pidana penjara pengganti atas uang pengganti. Sebagai contoh adanya disparitas terhadap putusan pidana penjara pengganti atas uang pengganti ditemukan pada Putusan Mahkamah Agung No.
9 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FH UI), Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2015).[33].
10 Sujono, [ et. al. ], ‘The Recovery of Corruption Assets Through Additional Criminal Penalty of Substitute Money Payment’, (2011) 1 International Journal of Business, Economics and Law.[4]
2688 K/Pid.Sus/2009 yang mana Terdakwa dikenakan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah)  dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara. Di sisi yang lain, Putusan Mahkamah Agung No. 655 K/Pid.Sus/2010 menjatuhkan pidana uang pengganti sejumlah Rp378.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah) dan apabila uang pengganti tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 11 Adanya disparitas terhadap pidana penjara pengganti atas uang pengganti sangatlah terlihat dalam kasus ini serta kasus-kasus lainnya dan ini tentunya akan menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum dan juga keadilan yang mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga negara yang mana dirugikan atas adanya tindak pidana korupsi. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa isu ini juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya ketidakoptimalan asset recovery terhadap kerugian negara yang timbul.
Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwasannya kesulitan asset recovery dialami oleh Indonesia. Kendala dalam mengupayakan asset recovery ditemui dari berbagai aspek baik dari sempitnya ruang lingkup penyitaan maupun kendala tidak dibayarkannya uang pengganti atau dengan kata lain adanya putusan illusoir dikarenakan tidak ada aset yang dapat dikenakan perampasan terhadap Terpidana. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya pembahasan terkait sistem asset recovery yang dirumuskan hukum internasional untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang ditawarkan dalam norma-norma hukum internasional yang nantinya akan dilanjutkan lagi dengan pembahasan mengenai mekanisme asset recovery yang diterapkan oleh negara-negara asing pada sub-bab berikutnya.
UNCAC pada pokoknya merupakan sebuah konvensi hukum internasional yang memperkenalkan langkah-langkah inovatif dari United Nation dalam upayanya memberantas korupsi khususnya perihal pengembalian aset. Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCAC tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tama S. Langkun, [ et. al ], Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Indonesia Corruption Watch 2014).[33].

## 506 Muhammad Dzakir: Tinjauan Penerapan Sita
7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Hal ini berakibat hukum bahwa Indonesia harus mengadopsi aturan baik secara sebagian atau sepenuhnya terhadap UNCAC. 12
Lebih lanjut, UNCAC melalui Pasal 2 mengatur tentang pendefinisian pembekuan ( freezing) ,  dan penyitaan ( confiscation ), yang mana freezing diartikan sebagai “ temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority ”, sedangkan confiscation diartikan sebagai “ the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority”
Dalam kaitannya dengan confiscation , UNCAC pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) secara lebih jelas mengatur terkait konsep confiscation ideal yang berusaha dibangun sebagai berikut:
(1) Each State Party shall take, to the greatest extent possible within its domestic legal system, such measures as may be necessary to enable confiscation of:
(a) Proceeds of crime derived from offences established in accordance with this Convention or property the value of which c orresponds to that of such proceeds;
(b) Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences established in accordance with this Convention.
(5) If such proceeds of crime have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to freezing or seizure, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.
Menurut ketentuan tersebut, UNCAC merekomendasikan tiap negara anggota untuk mengambil langkah terbaik yang dapat dilakukan dalam sistem hukum nasionalnya untuk dapat melakukan confiscation atas hasil tindak pidana yang merupakan hasil dari pelanggaran konvensi dan juga aset ataupun alat atau
12 Sesuai dengan The Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 yang mana menjadi dasar bagi negara-negara untuk selanjutnya membuat international agreement dalam bentuk traktat dan konvensi yang berkekuatan legally binding. Lihat: The Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, Article 24
instrumen lain yang digunakan  secara langsung dan tidak langsung yang merupakan pelanggaran konvensi
Melalui hal tersebut dapat ditarik sebuah konklusi, bahwa UNCAC merasa diperlukan adanya greatest extent possible untuk dapat mengembalikan kerugian negara. UNCAC melalui pasal-pasalnya menegaskan perlunya mekanisme pemberantasan korupsi yang tidak hanya menempatkan upaya pemidanaan koruptor saja, melainkan juga mengupayakan langkah-langkah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Semangat asset recovery yang sangat kental dalam tubuh UNCAC menghasilkan sebuah rekomendasi yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf C: “Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.”
Untuk dapat lebih menjelaskan mengenai urgensi dari penerapan sita jaminan ( conservatoir beslag ) dalam perkara pidana, dirasa diperlukannya penelitian menggunakan metode comparative law 13 untuk membandingkan sistem hukum nasional dengan sistem hukum negara asing khususnya yang terkait dengan penyitaan dan perampasan sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari hasil tindak pidana sebagai lanjutan pembahasan dari sub-bab sebelumnya terkait dengan pengaturan asset recovery menurut sistem hukum internasional.
Perbandingan tersebut akan dilakukan pada negara yang ada baik pada rezim hukum civil law . Hal ini dirasa perlu untuk mencari pandangan-pandangan lain dari negara asing, terkhusus terkait dengan aspek yang mengedepankan asset recovery.
Perbandingan akan dilakukan dengan negara yang diambil sebagai sampel dari sistem hukum civil law, yaitu Italia, Belanda dan Jepang, kesamaan yang ditemukan dari penelitian tersebut untuk mempermudah dapat dikaji pada tabel di bawah ini:
13 Menurut Van Appeldorn, comparative law merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik, dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan- putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.Lihat: Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) ( Kencana 2005).[172].

## 508 Muhammad Dzakir: Tinjauan Penerapan Sita
Tabel 1. Komparasi Penyitaan di Beberapa Negara Negara Terminologi Objek Benda Sitaan Kewenangan Penyitaan Tujuan Jepang Temporary Restraining Order for Confiscation before Institution of Prosecution Benda-benda yang ada pada penguasaan Tersangka atau Terdakwa Police Officer or Public Prosecutor Based on Court Order Untuk mencegah dimanfaatkannya hasil kejahatan atau tindak pidana ( proceeds of crime ) dan memudahkan pengembalian proceeds of crime tersebut kepada yang berhak. Italia Precautionary Confiscation Benda-benda baik yang ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana maupun tidak. District public prosecutor and the Director of the Anti-Mafia Investigation Directorate (known asDIA) and the police commissioner based on the court (located in the province county Seat) order Mengizinkan diadakannya penyitaan aset mendahului penuntutan atas tindak pidana dengan dasar kategori pelaku dari tindak pidana itu. agar memastikan tidak digunakan atau dimanfaatkannya hasil tindak pidana. Belanda “The following shall be liable to confiscation: Objects belonging to the convicted offender….” Benda-benda penguasaan dari Tersangka atau Terdakwa Law enforcer body based on court order Adanya perluasan ruang lingkup objek sitaan berfokus tidak hanya pada pemenuhan alat bukti namun juga kepada pengoptimalan asset recovery.

## Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber
Dapat disimpulkan bahwa, negara-negara tersebut secara keseluruhan memiliki pandangan yang sama terkhusus yang ditujukan pada aspek objek yang dapat dikenakan sita, banyak negara sudah tidak melihat aspek “hubungan secara langsung ataupun tidak langsung” antara benda yang dapat dikenakan penyitaan dengan perkara pidana, namun dalam kasus tertentu dapat mengesampingkan “hubungan” tersebut demi mengedepankan keadilan dan asset recovery .
Sebagai penguat dari yang dipaparkan sebelumnya untuk menjustifikasikan penerapan sita jaminan dalam ranah pidana, konsep sita jaminan pernah diadopsi dalam putusan kasasi No 2190/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Drs. Fathohir Rasjid. Pada putusan tersebut Majelis Hakim memberikan ketetapan bahwa sebuah objek rumah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara dengan kata lain tidak sesuai dengan ketentuan pasal 39 KUHAP, dijadikan sebagai jaminan
pembayaran uang pengganti. Praktik ini menunjukan Mahkamah Agung melalui putusan di atas menerima sita jaminan sebagai jaminan pelunasan uang pengganti tanpa perlu menunggu lunasnya uang pengganti. 14
Kualifikasi Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk dapat mengkaji kualifikasi sita jaminan ( conservatoir beslag ) dalam rangka agar bisa diterapkan dalam perkara pidana, dirasa perlu untuk mengkaji lebih dalam penerapannya dilihat dari berbagai pendekatan baik pendekatan teoritis, yuridis, maupun praktis sebagai kerangka dan landasan berpikir dalam merumuskan dan menyusun ruang lingkup, serta pengaturan muatan-muatannya yang dipandang penting. Hal ini juga perlu dilakukan terlebih untuk menjawab isu- isu krusial yaitu bagaimana dapat menerapkan sebuah konsep yang mana notabene merupakan konsep hukum privat ke hukum publik dan perbedaan yang mendasar dari dua ranah hukum pidana dan perdata lainnya serta bagaimana mengaitkannya agar dapat diterapkannya suatu konsep hukum perdata ke ranah hukum pidana.
Oleh karena disadari bahwa kerangka berpikir yang baik akan dapat menjelaskan berbagai hal pokok yang saling berkaitan, maka pokok pembahasan pada bab ini akan terbagi menjadi beberapa sub-bab yang menjadi landasan berpikir yang logis dan sistematis.
Isu penting yang mendasar dari diterapkannya konsep conservatoir beslag ke ranah hukum pidana adalah, bagaimana dapat menerapkan sebuah konsep yang mana merupakan konsep hukum privat ke hukum publik. Seperti yang kita ketahui bahwa, hukum pada hakikatnya terbagi menjadi dua yaitu hukum publik (hukum negara) dan hukum privat (hukum sipil). 15 Hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang satu dengan yang lain, dengan memfokuskan pada kepentingan perorangan. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan tentang negara dengan alat-alat kelengkapannya atau antar negara atau
14 Ade Mahmud, ‘Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi’, (2017) 3 Jurnal Hukum Mimbar Justitia.[150].
15 C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum (Balai Pustaka 2002).[46].

## Muhammad Dzakir: Tinjauan Penerapan Sita
hubungan antara negara dengan warga negaranya. 16 Hukum privat dalam arti luas meliputi hukum perdata dan hukum dagang, sedangkan hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional dan hukum pidana.
Dalam kaitannya dengan perlindungan kepentingan hukum, disebutkan terkait kepentingan hukum yang spesifik menyebutkan salah satu kepentingan hukum adalah harta benda. Harta benda merupakan sebuah kepentingan hukum yang perlu dilindungi dari tiap individu yang berhak terhadapnya atau dimilikinya. Kepentingan hukum berupa harta benda haruslah dijaga, tidak hanya harta benda seorang warga negara melainkan juga harta benda milik negara. Hal ini menjelaskan bahwa conservatoir beslag sejalan dengan fungsi dari hukum pidana itu sendiri yaitu untuk melindungi kepentingan hukum, khususnya kepentingan hukum atas harta benda.
Lebih lanjut lagi, muncul pula permasalahan mengenai keberlakuan dari conservatoir beslag apabila dimasukkan ke dalam ranah pidana dikarenakan adanya konsep debitor maupun kreditor pada ranah perdata yang mana hal tersebut tidak dikenal dalam ranah pidana. Debitor dan kreditor tidak diberikan pengertian secara gamblang dalam Burgerlijk Wetboek , meskipun istilah debitor dan kreditor tersebut secara kumulatif dipakai sejumlah 513 kali dalam Burgerlijk Wetboek .
Dilihat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Debitor diartikan sebagai pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu; dan Kreditor diartikan sebagai pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu. Hal ini juga sejalan dengan pengertian dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mana mendefinisikan Debitor sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sementara Kreditor diartikan sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
Dari pengaturan tersebut, maka ditemukan bahwasannya hubungan hukum antara debitor dan kreditor merupakan hubungan hukum yang timbul karena sebuah perikatan. Perikatan menurut Pasal 1233 Burgerlijk Wetboek , lahir karena suatu
perjanjian atau karena Undang-Undang. Menurut aturan pada Pasal 1352 Burgerlijk Wetboek , perikatan yang lahir dari undang-undang terklasifikasi menjadi:
1.  Perikatan yang timbul karena Undang-Undang;
2.  Perikatan yang timbul dari Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan orang. 17
Lebih lanjut, menurut Pasal 1353 Burgerlijk Wetboek , perikatan yang timbul dari Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan orang terbagi lagi menjadi:
1.  Yang terbit dari perbuatan halal atau dibolehkan oleh hukum ( rechmatigedaad );
2.  Yang terbit dari perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad ). 18
Dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain. Jika dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam konsep debitor dan kreditor, maka Debitor adalah orang yang menimbulkan kerugian, dan kreditor adalah orang yang merugi sebagai sebab akibat dari perbuatan atau kesalahan dari debitor. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan konsep pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara, menurut Ade Mahmud, bahwasannya Pembuat kerugian negara adalah debitor dan Negara dalam hal ini adalah kreditor selaku yang dirugikan. Conservatoir beslag dalam hal ini  berperan sebagai sebagai instrumen pengembalian kerugian negara.
Pendapat diatas, bahwasannya debitor adalah pembuat kerugian negara dan kreditor adalah negara sebagai pihak yang dirugikan hanya dapat serta merta digunakan, dalam hal Perbuatan Melawan Hukum dalam ranah perdata ( onrechtmatigedaad ) mutatis mutandis sama dengan konsep Perbuatan Melawan
Hukum dalam ranah pidana ( wederrechtelijk) . Banyak sarjana berpendapat mengenai kesamaan konsep kedua istilah tersebut, namun di saat yang bersamaan kedua konsep tersebut banyak yang menilai adalah suatu hal yang berbeda.
Apabila dikaitkan antara unsur perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata
( onrechmatigedaad ) menurut Rosa Agustina dengan perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana ( wederrechtelijk ) menurut Satochid Kartanegara ditemukan
17 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia (Prestasi Pustaka 2006).[260].
18 P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia (Djambatan 2009).[25].

## 512 Muhammad Dzakir: Tinjauan Penerapan Sita
banyak kemiripan dalam segi perbuatan yang tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Pendapat yang mengemukakan bahwa ada perbedaan yang kentara dari unsur perbuatan melawan hukum di ranah perdata ( onrechtmatigedaad ) dengan unsur perbuatan melawan hukum di ranah pidana ( wederrechtelijk ) hanyalah onrechtmatigedaad ada pada ranah hukum privat sedangkan wederrechtelijk ada pada ranah hukum publik sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) yang menyatakan:
“Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja”. 19
Menyitir Lamintang, banyak pakar yang berpandangan bahwa onrechtmatigedaad dan wederrechtelijk memiliki konsep yang sama didasari, antara lain, karena kata ‘ recht’ dalam bahasa Belanda dapat berarti ‘hukum’ dan dapat berarti ‘hak’. Kemudian Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia, kata ‘ wederrechtelijk’ itu berarti ‘secara tidak sah ’ yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif’ dan ‘bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif’. Sehingga dengan demikian wederrechtelijk bila diartikan bertentangan dengan hak, memiliki kesamaan konsep dengan onrechtmatigedaad.
Sependapat dengan hal itu, Pompe berpandangan bahwa wederrechtelijk atau perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana itu berarti ‘ in strijd met het recht ’ atau bertentangan dengan hukum yang mempunyai pengertian lebih luas daripada sekedar ‘ in strijd met de wet ’, atau bertentangan dengan undang-undang.
Pengertian ‘ wederrechtelijk’ seperti itu, menurutnya, sesuai dengan pengertian ‘ onrechtmatigedaad ’ dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek , sebagaimana diterapkan oleh putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari. 20 Pendapat tersebut
19 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) (Citra Aditya Bakti 2005).[22] 20 P.A.F. Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia (Citra Aditya Bakti 1997).[337].
diperkuat dengan pendapat Van Bemmelen yang mengartikan melawan hukum dalam ranah hukum pidana tidak ada bedanya dengan arti melawan hukum di bidang hukum perdata, pendapat Van Bemmelen tersebut didasari pula pada Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919. 21
Pendapat yang menyatakan bahwa wederrechtelijk dan onrechtmatigedaad memiliki konsep yang berbeda tersebut juga dapat dianulir dengan adanya putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 yang menyatakan secara eksplisit bahwa: “ onrechtmatige tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.” 22 Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya Onrechtmatigedaad atau perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata memiliki keidentikan dengan wederrechtelijk materiil yang ada pada ranah hukum pidana atau secara gamblang “melawan hukum” dalam ranah hukum pidana tidak ada bedanya dengan arti “melawan hukum” di bidang hukum perdata.
Hal ini juga didukung oleh Mahkamah Agung, Kamar Pidana Mahkamah
Agung yang berisikan hakim-hakim agungnya telah memberikan ide tentang penerapan sita jaminan atau conservatoir beslag .  Isu yang berkembang dengan adanya gagasan tersebut adalah terkait problematika batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam mengimplementasikan conservatoir beslag ke dalam ranah hukum pidana. Menurut Kamar Pidana Mahkamah Agung batasan-batasan yang bisa dipakai dalam conservatoir beslag dalam ranah hukum perdata dapat secara serta merta dipakai dalam conservatoir beslag dalam ranah hukum pidana. Batasan- batasan tersebut sudah pernah dirumuskan oleh Mahkamah Agung pada buku pedoman administrasi pengadilan.
Hal ini juga tidak hanya didukung oleh Kamar Pidana Mahkamah Agung namun mendapat dukungan di kalangan akademisi salah satunya oleh, Akhmad
21 Komariah Emong Sapardjaja,. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Alumni 2002).[33].
22 Leden Marpaung , Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Sinar Grafika 2005).[44].

## 514 Muhammad Dzakir: Tinjauan Penerapan Sita
Budi Cahyono, Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengemukakan pendapatnya bahwa tak ada masalah berarti dalam hal digunakannya konsep sita jaminan dalam perkara pidana. 23 Menurut Akhmad Budi Cahyono, bukan masalah apabila konsep sita jaminan digunakan dalam perkara pidana. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya, sita jaminan dipakai untuk menjamin pihak tertentu memenuhi kewajibannya yaitu untuk menjalankan prestasi, identik apabila ditarik kepada kasus pidana korupsi dimana kewajiban terpidana adalah untuk membayar uang pengganti.
Lebih lanjut terkait dengan rambu-rambu yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam penerapan conservatoir beslag pada ranah pidana yang pada intinya adalah untuk melindungi pihak ketiga, diyakini diperlukan bagi Mahkamah Agung juga menelaah lebih lanjut terkait konsep upaya hukum yang dapat mengakomodir perlindungan hukum pihak ketiga. Konsep upaya hukum yang dimaksud dengan menggunakan pranata hukum yang sudah ada, yaitu dapat berupa praperadilan. Praperadilan dapat mengakomodir perlindungan hukum bagi pihak ketiga pada saat dilangsungkannya sita jaminan yang cacat secara prosedural.
Dengan mengedepankan rambu-rambu yang digagas oleh Kamar Pidana dalam penerapan conservatoir beslag dalam ranah hukum pidana, sekaligus dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang lain, Penulis sependapat dengan Hakim-Hakim Agung bahwasannya conservatoir beslag dapat menjadi sebuah konsep alternatif sebagai solusi dalam permasalahan asset recovery yang berkembang di Indonesia.

## Kesimpulan
Urgensi dari diterapkannya conservatoir beslag atau sita jaminan antara lain: Pertama , ruang lingkup benda yang dapat dikenakan penyitaan pada pasal 39 KUHAP kurang dapat mengakomodir kebutuhan asset recovery yang mengakibatkan Penyidik tidak dapat mengamankan benda yang tidak ada
23 Mys, ‘Dua Belas Rambu Conservatoir Beslag ’, www.hukumonline.com, 23 July 2013, accessed 6 May 2019
hubungannya dengan perkara, namun berguna untuk menjamin dibayarnya uang pengganti. Kedua , adanya upaya oleh Terpidana untuk menghindari membayar sejumlah uang pengganti sebagai bentuk ganti rugi terhadap keuangan negara dengan berdalih tidak memiliki aset lagi dengan kata lain putusan uang pengganti akan menjadi putusan illusoir tanpa adanya jaminan yang memastikan Terpidana membayar uang pengganti. Ketiga, sebagaimana dibahas di Bab II pada penelitian ini bahwa melalui metode comparative law , ditemukan banyak negara-negara yang menganut legal reform dan memperluas objek benda sitaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat urgensi penerapan conservatoir beslag dalam ranah hukum pidana sebagai alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan untuk menjamin dibayarnya uang pengganti.
Lebih lanjut lagi, conservatoir beslag dalam ranah perdata apabila dikaji dari segi teoritis, filosofis, yuridis, maupun historis menyimpulkan bahwa conservatoir beslag atau sita jaminan dapat dicangkokkan ke dalam ranah pidana dengan catatan harus tetap berlandaskan pada prinsip maupun doktrin hukum yang dikenalkan oleh para Sarjana untuk memastikan bahwa tidak adanya hak-hak Tersangka, Terdakwa ataupun Terpidana yang dilanggar utamanya pada hak-hak yang tidak dapat dilimitasi ( non-derogable right ).

## Daftar Bacaan Buku
Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum (Ghalia Indonesia 1986).
C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum (Balai Pustaka 2002).
Komariah Emong Sapardjaja,. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Alumni 2002).
Leden Marpaung , Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Sinar Grafika 2005).
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FH UI), Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2015).

## 516 Muhammad Dzakir: Tinjauan Penerapan Sita
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) (Citra Aditya Bakti 2005).
P.A.F. Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia (Citra Aditya Bakti 1997).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Kencana 2009).
P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia (Djambatan 2009).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Raja Grafindo Persada 2004).
Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur (Alumni 1982).
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty Press Yogyakarta 2006).
Tama S. Langkun, [ et. al. ]., Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Indonesia Corruption Watch 2014).
Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia (Prestasi Pustaka 2006).

## Jurnal
Ade Mahmud, ‘Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi’ (2017) 3 Jurnal Hukum Mimbar Justitia.
Sujono, [ et. al ], ‘The Recovery of Corruption Assets Through Additional Criminal Penalty of Substitute Money Payment’ (2011) 1 International Journal of Business, Economics and Law.

## Laman
Anggar Septiadi [ et.al ], ‘Pidana Uang Pengganti Koruptor Tak Sebanding Dengan Kerugian Negara”, (3 Mei 2018), < https://nasional.kontan.co.id/news/ pidana-uang-pengganti-koruptor-tak-sebanding-dengan-kerugian-negara>
Mys, ‘Dua Belas Rambu Conservatoir Beslag ’, (23 Juli 2013) www.hukumonline. com.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
TAP MPR Nomor: XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) (Staatsblad 1941 No. 44).
Rectstreglement voor de Buitengewesten (RBg) ( Staatsblad 1927 No. 227).
Burgerlijk Wetboek (BW) ( Staatsblad 1847 No. 23).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption , 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

## 518 Muhammad Dzakir: Tinjauan Penerapan Sita
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, “Kejaksaan Negeri Pekanbaru v. Deki Berhana Bin Edison ”, Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kejaksaan Negeri Surabaya v. Drs. Fathohir Rasjid ”, Putusan Kasasi No 2190/K/Pid.Sus/2010.