E-ISSN : 2685- 5585
Hal : 569 – 574 Doi: https://doi.org/10.36987/jpms.v8i2.3984

## PERSEPSI DEKAN FKIP UNIVERSITAS LABUHANBATU DALAM MENJALANKAN KEBIJAKAN MENTERI PENDIDIKAN
(STUDI: PELAKSANAAN KURIKULUM OUTCOMES BASED EDUCATION (OBE))

## PERCEPTION OF THE CHIEF FKIP LABUHANBATU UNIVERSITY IN IMPLEMENTING POLICIES OF THE MINISTER EDUCATION
(STUDY: IMPLEMENTING OUTCOMES BASED EDUCATION (OBE) CURRICULUM)
AGUS ANJAR 1 , ILHAM HAKIKI HARAHAP 2 , MEISA FITRI NASUTION 3 , SITI LAM ’AH NASUTION 4
1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP Universitas Labuhanbatu
2 Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP Universitas Labuhanbatu
3,4 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Labuhanbatu Jalan Sisingamangaraja No. 126A, KM, 3,5 Aek Tapa Rantauprapat , email: 1 agusanjartiga@gmail.com, 2 ilhambiologi90@gmail.com, 3 meisa.fitri@gmail.com, 4 sitinasution81@gmail.com

## Abstrak
Dalam  Penelitian  ini  penulis  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui  persepsi  Dekan  FKIP  Universitas Labuhanbatu atas dikeluarkannya kebijakan pemerintah oleh Menteri Pendidikan tentang kurikulum Outcomes Based  Education (OBE)  yang  ditujukan  untuk  Perguruan  Tinggi.  Adapun  tujuan  dikeluarkannya  kebijakan  ini adalah untuk menjawab kebutuhan  yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat luas, sehingga klimaks dari kurikulum  ini  adalah  materi  yag  disuguhkan  kepada  mahasiswa  memang  benar-benar  yang  diperlukan  oleh masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini  adalah mengapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri  Pendidikan  tidak  bersamaan  dengan  pelatihan  dan  sosialisasi  yang  matang  sehingga  akan  sulit dijalankan bagi Dekan guna menginstruksikan kepada Ketua Program Studi yang ada. Atas dasar inilah peneliti menjadikan Dekan sebagai subjek dengan menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif dengan merujuk teori key informan sebagai pemberi informasi tunggal. Maka untuk menjawab permasalahan peneliti menggunakan sumber  data  berupa  data  primer  yaitu  dekan,  dan  data  skunder  berupa  wawancara,  dokumentasi  dan observasi.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  perlunya  pengiringan  berupa  sosialisasi  dan pelatihan baik secara langsung maupun secara daring, agar perguruan tinggi yang ada didaerah dapat segera mengimplementasikan atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Indoesia.
Kata Kunci : Persepsi, Kurikulum, OBE

## Abstract
In this study, the authors aimed to find out the perceptions of the chief FKIP Labuhanbatu University, regarding the  issuance  of  a  policy  by  the  government,  in  this  case  the  Minister  of  Education  regarding  the Outcomes Based  Education (OBE)  curriculum  for  Higher  Education.  The  purpose  of  issuing  this  policy  is  to  answer  the needs that are really needed by the wider community, so that the climax of this curriculum is, the material that is  presented  to  students  is  really  what  is  needed  by  the  community. The  formulation  of the  problem  in  this study  is  why  the  policies  issued  by  the  Minister  of  Education  are  not  accompanied  by  proper  training  and socialization so that it will be difficult for the Dean to instruct the Head of the existing Study Program. It is on this  basis  that  the  researcher  makes  the  Dean  the  subject  by  using  a  qualitative  descriptive  approach  by referring to the key informant theory as the sole provider of information. So to answer the problem researchers used  data  sources  in  the  form  of  primary  data  in  this  case  the  dean,  and  secondary  data  in  the  form  of interviews,  documentation  and  observations.  From  the  results  of  the  research,  it  was  concluded  that accompaniment  was  needed  in  the  form  of  socialization  and  training  both  directly  and  online,  so  that universities  in  the  regions  could  immediately  implement  the  policies  issued  by  the  Minister  of  Education  of Indonesia.
Key Words : Perception, Curriculum, OBE
E-ISSN : 2685- 5585

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  baru  meter  penting  dalam  meningkatkan  kwalitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) secara  luas.  Atas  dasar  meningkatkan kwalitas  masyarakat secara menyeluruh  berbagai  kebijakan  di  lingkup Pemerintahan baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat daerah saling memusatkan perhatian guna menselaraskan satu visi yakni menciptakan generasi yang handal yang siap bersaing dan saip pakai ditengah- tengah masyarakat nantinya.
Diantara  kebijakan  guna  meningkatkan  kwalitas  dan  mutu  masyarakat,  yakni  melalui  jalur  pendidikan. Pendidikan  merupakan  salah  satu  cara  memajukan  sebuah  bangsa  seperti  yang  diuangkapkan  oleh  Nelson Mandela “untuk merubah dunia adalah melalui jalur pendidikan.
Atas dasar tersebut, dunia pendidikan khususnya Perguruan Tinggi sering disuguhkan hal-hal baru berupa kebijakan  melalui  kurikulum  yang  harus  dijalankan  baik  kampus  Negeri  maupun  swasta.  Berkaca  dari  hal tersebut,  Dekan  selaku  pucuk  pimpinan  di  lingkup  Fakultas  harus  siaga  untuk  menjalankan  yang  telah diamanahkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Menteri Pendidikan.
Guna  mewujudkan  hal  tersebut,  tentunya  kebijakan  Menteri  Pendidikan  berupa  kurikulum  berbasis Outcomes  Based  Education (OBE)  segera  dijalankan.  Dekan  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan Unversitas  Labuhanbatu,  sangat  antusias  dalam  menerapkan  apa  yang  telah  menjadi  kebijakan  Pemerintah Pusat, akan tetapi terdapat berbagai hambatan berupa kurangnya pelatihan tentang penerapan OBE tersebut. Akibat  kurangnya  sosialisasi  dan  pelatihan  tersebut  menyebabkan,  kebijakan  tentang  kurikulum  berbasis Outcomes  Based  Education (OBE)  belum  optimal  dijalankan  oleh  Program  Studi  yang  ada  di  lingkungan Fakultas.
Kurikulum  berbasis Outcomes  Based  Education (OBE)  yang  menekan  akan  kebutuhan  apa  yang diperlukan  oleh  masyarakat  tentunya  sangat  baik,  sehingga  pimpinan  yang  ada  di  Fakultas  nantinya  dapat memberikan arah dan masukkan kepada pimpinan yang ada dibawahnya berupa Ketua Program Studi. Untuk menerapkan tentang kurikulum berbasis Outcomes Based Education (OBE) tersebut menjadi catatan tersendiri bagi  pimpinan  yang  ada  dilingkungan  Universitas  Labuhanbatu,  disebabkan  pelatihan  dan  sosialisasi  dari pakar yang benar-benar ahli dibidang tersebut belum terlaksana.
Atas  dasar  pandangan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengangkat  kedalam  sebuah  penelitian  terhadap kebijakan  Menteri  Pendidikan  tentang  kurikulum  berbasis Outcomes  Based  Education (OBE)  apakah  sudah benar-benar  sudah  dapat  diterapkan  di  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Labuhanbatu, dengan  judul  “Persepsi  Dekan  FKIP  Universitas  Labuhanbatu  dalam  Menjalankan  Kebijakan  Menteri Pendidikan dengan Studi: Pelaksanaan Kurikulum Outcomes Based Education (OBE) ”.

## Metode Penelitian
Penelitian  tentang  kebijakan  publik  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  Deskriptif  Kualitatif  agar mempermudah  dalam  menjalankan  penelitian  nantinya.  Untuk  mendapatkan  sebuah  data  atau  informasi tentang  permasalahan  yang  diangkat  maka  penulis  mengggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang nantinya akan melakukan pengamatan dan wawancara langsung kepada subjek penelitian.
Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan berupa data primer dan data skunder. Data primer merupakan  sumber  utama  guna  mendapatkan  jawaban  langsung    dari  key  informan.  Maka  peneliti  memilih data  primer  ini  adalah  Dekan  FKIP  Universitas  Labuhanbatu  yang  dianggap  mengetahui  terhadap
E-ISSN : 2685- 5585
Hal : 569 – 574 Doi: https://doi.org/10.36987/jpms.v8i2.3984
permasalahan  yang  peneliti  angkat  maka  dijadikan  sebagai key  informan .  Sedangkan  untuk  data  skunder peneliti akan melakukan pendekatan dengan mengumpulkan berupa dokumen atau dokumen lain yang peneliti anggap mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang peneliti angkat [1].
Adapun instrumen dalam penelitian guna menjawab permasalahan, dengan tehnik wawancara terbuka dan observasi  dengan  harapan  dapat menggali  informasi  lebih  mendalam  terhadap  peramasalahan  yang  menjadi fokus  dalam  penelitian  yang  diangkat  yakni  tentang  persepsi  Dekan  FKIP  terhadap  kebijakan  Menteri Pendidikan yang menerapkan kurikulum berbasis Outcomes Based Education (OBE) tersebut[2].
Guna  mempermudah  dalam  proses  penelitian  dilapangan  nantinya,  penulis  menggunakan  konsep operasional  agar  mempermudah  dan  terarah  ketika  mencari  informasi  tersebut.  Adapun  konsep  operasional dapat dilihat dalam bentuk bagan sebagai berikut:

## Konsep Operasional Penelitian

## Hasil Penelitian
Guna  mempermudah  untuk  mendapatkan  jawaban  terhadap  rumusan  masalah  yang  peneliti  angkat, peneliti melakukan kunjungan atau terjun kelapangan dengan mealukan interview ataupun wawancara kepada subjek  penelitian  dalam  hal  ini  adalah  Dekan  FKIP  Labuhanbatu.  Disamping  wawancara  peneliti  juga melakukan observasi dan mengamati dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan  informasi  valid  apakah  gagasan  yang  sudah  dibuat  oleh  lembaga  resmi  benar-benar  sudah dijalankan.
Dari  hasil  wawancara  didapat  informasi  bahwa  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas Labuhanbatu masih mempelajari tentang kebijakan kurikulum Outcomes Based Education (OBE). Hal tersebut
Permasalahan/
Judul Menentukan Subjek Penelitian
Membuat Instrumen Penelitian Terjun Kelapangan Analisa Data Kesimpulan Membuat Proposal a.  Wawancara b.  Observasi
c.  Dokumentasi
E-ISSN : 2685- 5585
menambah  kredit  point  bahwa  FKIP  Labuhanbatu  selalu  turut  andil  setiap  kebijakan  baru  yang  diambi  oleh pemerintah dan menjadi nilai tersendiri di mata masyarakat. Dari kunjungan peneliti juga mendapatkan dosen- dosen  yang  berada  di  lingkungan  FKIP  Labuhanbatu  sebagian  besar  belum mengimplementasikan  kebijakan tersebut. Hal ini didasari atas belum adanya sosialisasi dan pelatihan kemana arah dan tujuan diberlakukannya kurikulum  yang  baru  tersebut.  Sehingga  wajar  jika  sebagian  besar  tenaga  pendidik  belum  menuangkan narasinya kedalam RPS dan silabus.
Untuk  memperkuat  data  yang  didapat  sebelumnya,  peneliti  juga  melakukan  wawancara  terhadap struktural  dilingkungan  FKIP  Labuhanbatu.  Hasilnya  belum  adanya  narasi  yang  tertuang  dalam  Rencana Program  Studi  (RPS)  setiap  individu  dosen.  Namun  demikian  niat  kuat  dari  struktural  untuk  menerapkan kurikulum OBE tersebut yang sudah diamanahi oleh kementrian pendidikan.
Dari sini dapat ditarik benang merahnya bahwa, sangat diharapkan sosialisasi yang serius dari pengambil kebijakan  di  lingkup  pemerintahan, agar  gayung  besambut. Buah  dari  pelatihan  dan  sosialisasi  tentu  akan memberikan manfaat sehingga tidak sia-sia atas kebijakan yang telah dikeluarkan.

## Pembahasan
Kebijakan publik  yang  diambil oleh pemerintah merupakan kesepakatan  yang  harus dijalankan, karenana kebijakan  itu  sendiri  untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada  dan  harus  segera  diselesaikan  oleh  lembaga yang  berwenang.  Begitu  juga  tentang  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  dalam  hal  ini  tentang kurikulum Outcomes  Based  Education (OBE).  Terkesan  belum  siap  mulai  dari  KKNI,  Kampus  Merdeka  dan sekarang  kurikulum  OBE  yang  hampir  setiap  lima  tahun  sekali  mengalami  perubahan  dan  perbaikan  guna menjawab dan menyelesaikan permasalahan publik.
Dekan  selaku  pucuk  pimpinan  di  lingkungan  Fakultas  merasa  sangat  tertantang  guna  menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, atas dasar inilah peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam  sebuah  penelitian  dengan  tema  persepsi  Dekan  FKIP  dalam  menjalankan  kebijakan  publik  tentang kurikulum OBE tersebut. Dari hasil penelitian melalui wawancara kepada Dekan FKIP Universitas Labuhanbatu diperoleh informasi bahwa, kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap kebijakan Menteri Pendidikan tentang kurikulum  berbasis Outcomes  Based  Education (OBE)  menyebabkan  terlambatnya  penerapan  di  tingkat Program  Studi.  Dampak  dari  keterlambatan  tentang  sosialisasi  dan  pelatihan  kurikulum  berbasis Outcomes Based Education (OBE) hal tersebut tergambar dari kurikulum Program Studi yang belum memasukkan dalam pembahasan Dosen di dalam proses belajar-mengajar diruang kelas.
Hal  tersebut  juga  tergambar  dalam  Rencana  Program  Pembelajaran  (RPP)  dosen  yang  belum  ada dinasarasikan.  Tentunya  pimpinan  Fakultas  sebagai  pucuk  pimpinan  akan  kesulitan  ketika  menekankan kepada  ketua-ketua  Program  Studi  yang  ada  di  lingkungan  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan Labuhabatu.
Sejatinya  apa  yang  telah  menjadi  kesepakatan  dan  kebijakan  pemerintah,  harus  segera  dijalankan  mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam  merespon  kehadiran  berbagai  aspek  dan  gejala  di  sekitarnya.  Persepsi  mengandung  pengertian  yang sangat  luas,  menyangkut  intern  dan  ekstern.  Berbagai  ahli  telah  memberikan  definisi  yang  beragam  tentang persepsi,  walaupun pada prinsipnya mengandung makna  yang sama.  Dari hasil wawancara dengan  informan memberikan  gambaran  bahwa,  apa  yang  sudah  menjadi  kesepakatan  pemerintah  dalam  merubah  atau
E-ISSN : 2685- 5585
Hal : 569 – 574 Doi: https://doi.org/10.36987/jpms.v8i2.3984
peningkatan mutu pendidikan melalui perubahan kurikulum tentunya mendapat support penuh dari Perguruan Tinggi. Dan kami yakin bahwa pandangan tentang kebijakan tersebut mempunyai persepsi yang sama dengan Dekan-Dekan  yang  lain.  Persepsi  sendiri  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya [3].
Dalam  penelitian  ini  persepsi  setiap  pucuk  pimpinan  mempunyai  penafsiran  yang  berbeda-beda  atas dikeluarkannya  kebijakan  kurikulum  berbasis Outcomes  Based  Education tersebut.  Sugihartono mengemukakan  bahwa  persepsi  adalah  kemampuan  otak  dalam  menerjemahkan  stimulus  atau  proses  untuk menerjemahkan  stimulus  yang  masuk  ke  dalam  alat  indera  manusia.  Persepsi  manusia  terdapat  perbedaan sudut  pandang  dalam  penginderaan.  Ada  yang  mempersepsikan  sesuatu  itu  baik  atau  persepsi  yang  positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata [4].
Bimo  Walgito  mengungkapkan  bahwa  persepsi  merupakan  suatu  proses  pengorganisasian, penginterpretasian  terhadap  stimulus  yang  diterima  oleh  organisme  atau  individu  sehingga  menjadi  sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat  diambil  oleh  individu  dengan  berbagai  macam bentuk.  Stimulus mana  yang  akan mendapatkan  respon dari  individu  tergantung  pada  perhatian  individu  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  perasaan, kemampuan  berfikir,  pengalamanpengalaman  yang  dimiliki  individu  tidak  sama,  maka  dalam  mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain [5].
Setiap  orang  mempunyai  kecenderungan  dalam  melihat  benda  yang  sama  dengan  cara  yang  berbeda- beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan  sudut  pandangnya.  Persepsi  juga  bertautan  dengan  cara  pandang  seseorang  terhadap  suatu  objek tertentu dengan cara  yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera  yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya.  Persepsi  merupakan  hasil  kerja  otak  dalam  memahami  atau  menilai  suatu  hal  yang  terjadi  di sekitarnya [6].
Setelah melakukan komunikasi dengan informan kunci tergambar bahwa, kebijakan  yang diterapkan oleh Menteri  Pendidikan  mendapat  kredit  point  yang  tinggi  dalam  arti,  Pimpinan  Fakultas  sangat  siap  untuk menjalankan  lebih-lebih  jika  ada  pendampingan  dan  pelatihan  guna  mengetahui  arah  dan  tujuan  yang dimaksud  dalam  kurikulum  tersebut.  Karena  keputusan  tentang  kurikulum  ini  bisa  dikatakan  kebijakan,  tentu banyak  hal  yang  belum  kami  ketahui  maksud  dan  tujuan.  Mengutif  dari  Dyson  tentang  kebijakan  beliau mengatakan  bahwa  mengambil  sebuah  keputusan  itu  memang  rumit,  sebagaimana  dalam  jurnal  Buller mengatakan tentang Kumpulan artikel terakhir memberikan studi kasus mendalam tentang hubungan tersebut antara  Eropaisasi  dan  politik  dalam  negeri  di  negara-negara  anggota  tertentu.  Dyson  mengeksplorasi bagaimana  proses  integrasi  ini  memengaruhi  ekonomi  Jerman  kebijakan.  Meskipun  dimungkinkan  untuk mengutip  bukti  yang  menyatakan  bahwa  Eropanisasi  itu  menciptakan  tekanan  untuk  konvergensi  di  sekitar praktik neo-liberal, Dyson jelas bahwa gambarnya jauh lebih kompleks dan multi-faceted [7].
Dari  hasil  wawancara  kepada  Dekan  FKIP  Labuhanbatu  jelas  bahwa,  kebijakan  apapun  yang  diberikan dari  Pemerintah  mau  tidak  mau  harus  dijalankan.  Perguruan  Tinggi  yang  sehat  mempunyai  keinginan  yang kuat guna mensinergikan antara kebijakan pemerintah dengan instansi dibawahnya.
E-ISSN : 2685- 5585

## Kesimpulan
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  melakukan  wawancara  dan  pengamatan  secara mendalam  terhadap  subjek  penlitian.  Yakni  Dekan  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas Labuhanbatu. Maka diperoleh hasil bahwa perlunya pendampingan ketika Pemerintah mengeluarkan kebijakan agar  lapisan  yang  ada  didaerah  dapat  mensinergikan  apa  yang  sudah  menjadi  kebijakan  tersebut. Pendampingan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan langsung atau melalui daring. Dengan adanya pelatihan  tersebut,  posisi  Dekan  akan  lebih  mudah  ketika  menginstruksikan  kepada  jajaran  yang  ada dibawahnya.  Sehingga  akan  mudah  terukur  apakah  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  sudah  berjalan dengan baik atau belum. Jika belum maka pimpinan Fakultas akan memberikan evaluasi agar kebijakan yang telah dibuat kementrian pendidikan tersebut dapat berjalan.

## Daftar  Pustaka
[1]  Anjar,  Agus,  Kontribusi  media  sosial  terhadap  kebijakan  publik  pemerintah  Indonesia  dalam  penanganan COVID-19,  Jurnal Education  and Development Jilid 9 No.2
[2] Subkhi, Akhmad. 2013. Pengantar Teori & Perilaku Organisasi. Jakarta : Prestasi Pustaka. Suhendi, Hendi. 2010. Perilaku Organisasi. Bandung : Pustaka Setia.
[3]  Danim, Sudarwan. 2008. Kinerja Staf dan Organisasi. Bandung: Pustaka Setia.
[4] Rudi  Shafaruddin,  Arkanudin,  Adi  Suryadi.  2013.  Persepsi  Mahasiswa  Terhadap  Upt.  Perpustakaan Universitas Tanjungpura. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS. 3-8.
[5] Aprilke  M.  Loho,  Ardjunius  Tabaga,  Syane  Harinda.  2016.  Persepsi  Pemustaka  Terhadap  Kualitas Pelayanan Referensi di Perpustakaan Universitas Negeri Manado. e-journal Acta Diuma.Vol V. No. 1.
[6] Mulyani, Rohanda. 2015. Persepsi Mahasiswa terhadap Kualitas Pelayanan Referensi di UPT Perpustakaan UNPAD. Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan. Vol 3. No 1.
[7] Dani  Elfia.  2010.  Persepsi  Pemustaka  Terhadap  Pelayanan  Library  Corner  Di  Perpustakaan  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta.