Website : http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat
Upaya Badan Kepegawaian Daerah Mengimplementasikan Kebijakan Disiplin ASN dalam Mengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Agam
Penulis: Zaini Juniansyah D. 1
Afiliasi:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor, Indonesia 1
Email: zainijd.222@gmail.com 1
©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v1i2.2000
*Penulis Korespondensi
Zaini Juniansyah D. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor Email: zainijd.222@gmail.com Diterima: 04 Agustus 2021 Direvisi: 22 September 2021 Publikasi Online : 13 Desember 2021

## Abstract
This research departs from the background of the low discipline of the civil servant (ASN). This study aims to raise awareness of the importance of discipline for as the executor of the state administrator in order to realize good governance. Since the establishment or collapse of the state depends on its human resources, it needs to be concerned. The benefits of this research are expected to contribute to the development of the empowerment of ASN disciplines as government officials, state servants and public servants who can also contribute thoughts and discourses in the clean administration and authoritative government, especially in terms of implementing personnel regulations for ASN. This study uses the type of empirical research. Empirical research is field research based on literature, namely research on primary and secondary legal materials. It stuides the written rules in legislation, norms, or other rules as well as conducting interviews with respondents and through direct observation. The results of the study show that there are still disciplinary violations committed by ASN so that it worsens the image of the Indonesian state bureaucracy and the performance of the ASN itself. Efforts to improve ASN discipline continue to be carried out in order to improve ASN discipline itself.
Keywords: discipline; civil servants

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Penelitian ini dengan tujuan guna meningkatkan pemahaman betapa berartinya ketertiban untuk Aparatur Sipil Negara selaku penyelenggaraan  pemerintahan  dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik sebab tegak ataupun runtuhnya negara bergantung dari sumber daya manusianya ialah Aparatur Negara. Guna riset ini diharapkan bisa membagikan kontribusi dalam pengembangan pemberdayaan disiplin ASN selaku aparatur pemerintah, abdi negara serta abdi masyarakat jua bisa membagikan kontribusi pemikiran serta wacana dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta berwibawa khususnya dalam perihal penerapan peraturan kepegawaian untuk ASN. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka dan studi dokumen serta terjun langsung kelapangan dimana  yang diteliti berupa aturan-aturan yang tertulis dalam  undang-undang yang berlaku,  dengan pengamatan secara langsung melalui wawancara terhadap responden. Hasil penelitian ini terbukti kalau masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN yang mempengaruhi citra reformasi birokrasi dinegara Indonesia.  Upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai akan terus dilakukan sehingga ASN bisa lebih baik kedepannya.

## Kata kunci: kedisiplinan; Pegawai Negeri Sipil
PENDAHULUAN Kabupaten Agam adalah kawasan perbukitan/pegunungan dan pesisir yang didominasi oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian (perkebunan lahan kering dan hortikultura) namun sekaligus adalah kawasan rawan bencana dengan sebaran potensi bahaya tsunami, abrasi, gerakan tanah/longsor dan gempa serta letusan gunung berapi. Demikian juga terhadap pemenuhan berbagai infrastruktur yang masih terbatas. Kabupaten Agam terletak pada kawasan yang sangat strategis, dimana dilalui jalur Lintas Tengah Sumatera dan Jalur Lintas Barat Sumatera dan dilalui oleh Fider Road yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera yang berimplikasi pada perlunya mendorong daya saing perekonomian, pentingnya memanfatkan keuntungan geografis.
Luas daerah seluas 2.232,30 km² atau (5,29 %) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas 42.229,04 km² dengan batas-batas daerah: Utara: Kabupaten Pasaman Timur: Kabupaten 50 Kota Selatan: Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar Barat: Samudera Indonesia.  Formasi  batuan yang dijumpai pada daerah Kabupaten Agam dapat digolongkan kepada Pra Tersier, Tersier, dan Kuarter yang terdiri dari batuan endapan permukaan, sedimen, metamorfik, vulkanik dan intrusi. Batuan vulkanik terdapat di Gunung Merapi, Gunung  Singgalang dan Danau Maninjau.  Wilayah Kabupaten Agam yang ditutupi oleh jenis batuan beku ekstrusif dengan reaksi intermediet (andesit dari Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikek, Danau Maninjau, dan Gunung Talamau) seluas 68.555,10 ha (32,43%), batuan beku ekstrusif dengan reaksi masam (pumis tuff) seluas 55.867,90 ha (26,43%), batuan sedimen dengan jenis batu kapur seluas 80.011,80 ha (3,79%), endapan alluvium mencapai luas 48.189 ha (22,79%).  Sementara untuk daerah sekitar Maninjau terjadi lekukan besar kawah Maninjau yang saat ini berisi air danau merupakan hasil dari ledakan maha dahsyat dari erupsi gunung api.
Berdasarkan Sistim Wilayah Sungai, Kabupaten Agam termasuk kedalam 3 (dua) Sistem Wilayah Sungai yaitu: SWS Arau, Kuranji, Anai, Mangau, Antokan dan (AKUAMAN), SWS Masang Pasaman dan SWS Indragiri. Berdasarkan pembagian wilayah berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Agam terdiri dari 8 (delapan) Daerah Aliran Sungai yaitu; DAS Batang Tiku, DAS Andaman, DAS Mangau, DAS Antokan, DAS Masang  Kiri, DAS Masang Kanan dan DAS Batang Naras serta DAS Kuantan.  Kabupaten Agam memiliki Danau Maninjau yang terdapat di Kecamatan Tanjung Raya dengan luas sekitar 94.5 km2. Sumber air lainnya adalah embung. Embung yang besar di Kabupaten Agam berfungsi sebagai daerah tampungan air dan irigasi. Potensi penyediaan air bersih di Kabupaten Agam saat ini cukup bervariasi, mulai dari penggunaan air tanah dalam, air sungai, dan mata air. Penyediaan air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Agam menggunakan sistem perpipaan dan non perpipaan. Pelayanan air bersih yang dikelola oleh PDAM dilakukan melalui sembilan unit pelayanan yang memiliki cakupan pelayanan sekitar 31 persen penduduk di daerah pelayanan atau 9 persen penduduk Kabupaten  Agam. Untuk pelayanan SPAM perdesaan melalui sistem perpipaan dan non perpipaan baru mencapai 4 persen dari daerah perdesaan yang harus dilayani. Penyediaan air di Kabupaten Agam saat ini masih sangat kurang, dilihat dari masih banyaknya warga yang memanfaatkan air sungai untuk keperluan mandi/cuci/kakus.  Temperatur udara di Kabupaten Agam terdiri dari dua macam, yaitu di daerah dataran rendah dengan temperatur minimum 250C dan maksimum 330C (Lubuk Basung), sedangkan di daerah tinggi yaitu minimum 200C dan maksimum 290C (Tilatang Kamang). Kelembaban udara rata-rata 88%, kecepatan angin antara 4-20 km/jam dan penyinaran matahari rata-rata 58%. Musim hujan di Kabupaten Agam terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei dan bulan September sampai bulan Desember, sedangkan untuk
musim kemarau berlangsung antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur anisasi BKPSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan OPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki kewenangan, diantaranya adalah perumusan kebijakan dibidang kepegawaian yakni, menyiapkan kebijakan teknis berupa, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai ASN, serta mempedomani tentang pengangkatan, pemutasian dan pemberhentian ASN, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, penyiapan administrasi dan penetapan pensiun ASN, pengaturan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan ASN, pengelola administrasi kepegawaian, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Berdasarkan kewenangan tersebut, BKPSDM sangat komitmen untuk memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pelayanan publik, baik secara langsung penyediaan pegawai ASN, difokuskan terhadap peningkatan kualitas aparatur pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan aparatur pemerintah yang santun dalam memberikan pelayanan, profesional, handal serta bersahabat dalam menghadapi berbagai perkembangan, seiring dengan otonomi daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara substansi dimulai dari proses pengadaan ASN, peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah, meliputi pertama pengadaan (rekruitmen), diantaranya pengadaan pegawai,  mulai dari Calon ASN, LPJ, penempatan, mutasi dan rotasi. Kedua pengembangan ( development ), meliputi pengembangan karir ASN, diklat, peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan pengembangan ASN dilakukan melalui pendidikan, yakni pendidikan formal, pelatihan  teknis dan fungsional,serta pengembangan sistem informasi manajemen
kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian. Sistem karir (penilaian kinerja, dan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama), pelayanan administrasi kepegawaian diantaranya kenaikan  pangkat, pensiun, karis, karsu, KPE, Karpeg, Konversi NIP, Tugas belajar, Izin belajar, Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas, dan pelayanan administrasi kepegawaian lainnya, reward dan punishment (satyalancana karya satya), kenaikan pangkat pengabdian, kenaikan pangkat anumerta, dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap kasus-kasus pelanggaran Tugas Pokok Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dikelompokkan dalam beberapa bidang yaitu Sekretariat, Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Status, Bidang Mutasi dan Kepangkatan dan Bidang Pengembangan Kompetensi penilaian Kinerja dan Penghargaan Fungsi Dalam menyelengarakan tugas pokok diatas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatuhan. 2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 3. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Daerah. 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya Uraian Tugas Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian dapat digambarkan sebagai berikut,  Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian.
Perkembangan zaman tidak terlepas dari kehidupan manusia  dan teknologi. Keberadaan teknologi  telah  mempengaruhi  mentalitas masyarakat  dan  lingkungan.  Teknologi  dapat membantu  dalam  berbagai  hal,  seperti membantu meningkatkan perekonomian,
mempermudah  komunikasi,  dan  mencari informasi
tentang  pemerintah dalam menjalankan birokrasi guna mencapai kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peraturan tentang Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang –
Undang  Nomor  23  Tahun  2014  menjelaskan bahwa Pemerintahan Pusat telah memberikan kewenangan penuh kepada  Pemerintahan Daerah  dalam  mengelola,  mengatur  serta mengembangkan daerahnya masing –  masing sesuai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dengan  tetap  berpedoman  pada  peraturan perundang  –  undangan  serta  berlandaskan Undang  – Undang  nomor  33  Tahun  2014 tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah,  Indonesia  menjadi  negara  dengan system  pemerintahan  desentralisasi  serta membawa  perubahan  penting  terutama  dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan zaman ini pun mempengaruhi dengan sistem  pengelolaan keuangan yang sudah berbasis teknologi digital. Sejarah KKN di Indonesia, hal ini tidak jauh dari segi  pengelolaan  keuangannya yang belum transparan, bersih, dan juga akuntabel. Mekanisme dan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis digital ini mendorong aparatur sipil negara agar bisa lebih cekatan serta  tepat lagi dalam melaksanakan pelayanan publik agar terciptanya pemerintahan yang bersih. Definisi negara seperti  yang dijelaskan Aristoteles  yaitu  perpaduan beberapa keluarga mencakupi desa, sampai  pada akhirnya bisa berdiri sendiri sepenuhnya sampai  menjadi negara, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan Bersama. Guna  mencapai yang demikian itu negara membutuhkan aparatur maupun pegawai pemerintah guna pelaksanaan fungsi tersebut. Fungsi pemerintah beserta aparaturnya  kepada  masyarakat  yaitu  melayani ( service function ) dan mengatur ( regulating function ). Kedua fungsi itu  dijalankan  agar  bisa mensejahterakan masyarakat.
Pemerintah  berusaha  memenuhi dan melayani sendiri kebutuhan – kebutuhan warga, selain  itu pemerintah mengatur segala bidang supaya segala sesuatu berjalan dengan tertib dan teratur. Guna bisa melaksanakan tugas tersebut diperlukan pegawai negeri yang mempunyai kemampuan menjalankan tugas secara professional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sebagaimana yang terlihat dalam sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai Negeri termasuk penting dan juga menentukan, karena Pegawai Negeri yaitu  unsur aparatur negara, guna mejalankan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka upaya  mencapai tujuan nasional. Tujuan pembangunan nasional salah satunya yaitu  guna  mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.
Seorang pegawai negeri juga diharuskan setia dan taat kepada Pancasila sebagai filsafat dan ideologi bangsa, Undang –  Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah. Kesetiaan dan ketaatan sepenuhnya  ini berarti bahwa pegawai negeri berada penuh dibawah kepimpinan pemerintah, dan sebagai abdi masyarakat pegawai negeri diharuskan  memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dan optimal  kepada masyarakat. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat setiap pegawai negeri dituntut harus mampu meletakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Untuk saat ini Aparatur Sipil Negara(ASN) merupakan pekerjaan yang paling digandrungi  para pencari kerja. Hal tersebut bukan hanya karena adanya jaminan penghasilan sampai  masa  tua atau pensiun, melainkan juga adanya  status sosial  baru  dalam  kalangan pemerintah.  Ada  sejumlah  permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang dimaksudkan  yaitu  Aparatur Sipil Negara  yang ditempatkan dan bekerja di lingkungan birokrasi guna  menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan  sesuai undang- undang. Permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah ASN dan tingkat pertumbuhan yang terus tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki,  ketidaksesuaian  penempatan dan ketidakjelasan jalur karir yang bisa ditempuh.
Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional sangatlah bergantung kepada
kesempurnaan aparatur negara. Kemudian kesempurnaan aparatur negara pada dasarnya bergantung  pada kesempurnaan dari Pegawai Negeri itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugasnya, aparatur negara dituntut supaya bisa memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dengan baik. Dengan demikian aparatur negara harus menciptakan image “bersih dan berwibawa” di tengah-tengah iklim persaingan yang mewarnai kehidupan nasional saat ini. Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan kepastian hukum dalam mengatur aparatur pemerintah demi menghindari kekuasaan absolut Presiden dan kesewenang- wenangan pemerintah terhadap pegawainya. Cara yang paling baik guna membatasi kekuasaan yang absolut yaitu melalui Peraturan Perundang- Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Di era sekarang ini, sungguh ironis dikarenakan meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Kode Etik ASN maupun mengenai Hak dan Kewajibannya, ASN yang berdaya guna dan efektif masih sangat  jauh dari harapan.  Banyaknya  keluhan  yang dating dari masyarakat  menunjukkan  masih  adanya berbagai  keterbatasan  pada aparatur pemerintahan ini. Sering terdengar keluhan masyarakat terutama tentang pelayanan para aparat pemerintahan.
Berbagai keluhan akan kelambatan pelayanan tersebut tidak saja disebabkan oleh kuantitas maupun kualitas aparatur, tetapi juga bisa  disebabkan karena masalah kedisiplinan. kelambatan pelayanan tersebut tidak saja disebabkan oleh kuantitas maupun kualitas aparatur, tetapi juga bisa disebabkan karena masalah kedisiplinan. Sehubungan dengan  kondisi kinerja ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi saat itu mengakui, saat ini masih tersisa banyak kekurangan. Beberapa diantaranya, disiplin pegawai yang  rendah, kurangnya motivasi, budaya dan etos  kerja yang rendah,  kualitas  pelayanan  buruk,  tingkat korupsi  tinggi,  dan  produktivitas rendah. Berdasarkan hasil observasi mengenai
pembangunan menunjukan bahwa  hambatan pelaksanaan  pembangunan  terkadang  justru muncul dari kalangan Aparatur Negara sendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh The Liang Gie yaitu  sebagai berikut :  “Dalam praktek, Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih banyak kekurangan yaitu kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai, sesampai bisa menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional, antara lain yaitu masih adanya jiwa kepegawaian dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis melainkan kesatuan pada bagian–  bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta kurang menghargai ketepatan waktu“. Ironisnya lagi, ketidakdisiplinan dalam bekerja ini dilakukan oleh hampir semua tingkatan ASN. Mulai dari pegawai rendahan sampai para pejabat, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar dan prinsipil. Sebagai abdi masyarakat dan juga abdi Negara sepertinya sudah terlupakan. Salah satu indikasi rendahnya kualitas ASN tersebut yaitu adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh ASN. Salah satu upaya meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negaratersebut sebenarnya Pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan  di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tersebut, ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010. Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara yang dimaksud yaitu  peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban  –  kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Dengan maksud  guna  mendidik  dan  membina  Pegawai Negeri  Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Berdasarkan uraian diatas, maka timbulah kewajiban dan hak setiap Pegawai Negeri Sipil. Salah satu kewajibannya yaitu setiap Pegawai Negeri wajib mentaati peraturan jam bekerja dan tata tertib pekerjaan. Peraturan jam bekerja
ditetapkan oleh menteri yang diserahi urusan pegawai, sedang tata tertib pekerjaan diatur dengan keputusan menteri yang bersangkutan.13 Namun pada kenyataannya sekarang ini nampak lebih banyak pegawai negeri yang kurang disiplin dalam bekerja. Terutama dalam disiplin waktu kerja seperti halnya keterlambatan sampai mangkir dari kewajibannya guna bekerja. Kepala Badan adalah : 1. Perumusan kebijakan di bidangkepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidangkepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangkepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 4. Pelaksanaan administrasi Badan; 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. B. Sekretaris Sekretariat berfungsi melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara dan milik daerah. 1. Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi  umum dankepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan pelaporan. 2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. C. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan; 2. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai; 3. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan
pensiun pegawai; 4. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai; 5. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan; 6. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 7. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;    8. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 9. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); 10. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara dan milik Daerah; 11. Melakukan penyusunan  laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor; 12. Menyiapkan bahan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah; 13. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan; dan 14. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan; 15. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran; 16. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan; 17. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; 18. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik; 19. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; 20. Melakukan penyusunan laporan kinerja; dan 21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. Kepala Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara dan milik Daerah. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah: 1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan; 2. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan; 3. Melakukan urusan perbendaharaan, dan penerbitan surat perintah membayar; 4. Melakukan urusan gaji pegawai; 5. Menyiapkan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan; 6. Melakukan penyusunan laporan keuangan; 7. Menyiapkan bahan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan
penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; 8. Menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang; 9. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan 10. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja tahunan Sub Bidang pengadaan; 7. Melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja Sub Bidang Pengadaan; 8. Melaksanakan penyusunan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengadaan pegawai; 9. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penerimaan CPNSD; 10. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  11. Melaksanakan proses pengangkatan CPNSD (80%) menjadi PNS Daerah (100%); 12. Melaksanakan penyiapan dan melaksanakan sumpah janji PNS Daerah; 13. Melaksanakan proses rekomendasi pemberian izin belajar dan tugas belajar; 14. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Pengadaan; dan 16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. G. Bidang Pemberhentian dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Sub Bidang Pemberhentian dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pemberhentian dan fasilitasi lembaga profesi ASN. Seperti yang telah terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai Negeri termasuk penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan pembangunan nasional salah satunya yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.
Saat ini Aparatur Sipil Negara(ASN) merupakan pekerjaan yang paling diminati para pencari kerja. Hal tersebut bukan hanya adanya jaminan penghasilan hingga masa tua atau pensiun, melainkan juga adanya  status sosial baru  dalam  kalangan  pemerintah.  Ada sejumlah  permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang dimaksudkan adalah Aparatur Sipil Negarayang ditempatkan dan bekerja di lingkungan birokrasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan. Permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah ASN dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional sangatlah bergantung kepada kesempurnaan aparatur negara. Kemudian kesempurnaan aparatur negara pada dasarnya bergantung pada kesempurnaan dari Pegawai Negeri itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugasnya, aparatur negara dituntut untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dengan baik. Dengan demikian aparatur negara harus menciptakan image “bersih dan berwibawa” di tengah-tengah iklim persaingan yang mewarnai kehidupan nasional saat ini. Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam dengan rincian sebagai berikut : 1. Kepala ( Eselon II-b ) 2. Sekretaris ( Eselon III-a ) a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan ( Eselon IV-a ) b. Sub Bagian Keuangan ( Eselon IV-a ) 3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Status ( Eselon III-b ) a. Sub Bidang Pengadaan ( Eselon IV-a ) b. Sub Bidang Pemberhentian dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (  Eselon IV-a ) c. Sub Bidang Status dan Kesejahteraan Pegawai (Eselon IV-a) 4. Bidang Mutasi, Data dan Informasi (Eselon III-b) a. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan ( Eselon IV-a ) b. Sub Bidang Pengolahan Data ( Eselon IV-a c. Sub. Bidang Informasi (Eselon IV-a) 5. Bidang
Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur ( Eselon III-b) a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi ( Eselon IV-a ) b. Sub Bidang Penilaian Kinerja, Jabatan dan Penghargaan ( Eselon IV-a ) c. Sub Bidang Pembinaan ASN  (Eselon IV-a) 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berdasarkan  ketentuan  penjelasan umum  Undang-Undang No.43  Tahun  1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa  kelancaran  penyelenggaraan  tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri. Oleh  karena  itu, dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan nasional  yakni mewujudkan  masyarakat  madani yang  taat  hukum,  berperadaban  modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang  merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang  harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat  dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Pegawai Negeri juga berkewajiban untuk tetap menjaga  persatuan dan  kesatuan  bangsa,  dan  harus  melaksanakan tugasnya  secara  profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  Sehingga,  kelancaran  penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan kinerja aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri. Banyaknya  masalah  ketidakdisiplinan seorang  Pegawai  Negeri  Sipil menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat pada umumnya. Selain kinerja yang banyak dinilai kurang optimal, faktor kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil juga sering mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kebanyakan  Pegawai Negeri  Sipil melalaikan berbagai bentuk aturan disiplin. Contoh kasusnya antara lain:  PNS tidak masuk kerja (mangkir kerja), terlambat masuk kantor, pulang kantor lebih awal, keluar kantor pada jam kerja tanpa  alasan  yang  jelas,  menyalahgunakan wewenang, dan melakukan hubungan perselingkuhan ataupun nikah siri. Sri Hartini (2010, hal. 137-138) dalam bukunya “Hukum Kepegawaian” mengemukakan bahwa
ada beberapa hal mendasar yang bersifat kompleks yang  melatarbelakangi terjadinya pelanggaran disiplin PNS, antara lain : 1. Pengaruh  lingkungan  kerja  yang  kurang kondusif.  Adanya  suatu  pengaruh  yang signifikan  antara  lingkungan  kerja  dengan penyelenggaraan pemerintahan, dalam arti kecenderungan pegawai  untuk membiarkan terjadinya pelanggaran karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang masih dapat ditolerir.
2. Adanya  pengaruh  yang  signifikan  antara fungsi  penerapan  hukum  dengan  perbuatan pegawai  yang  melanggar  peraturan,  karena terdapatnya pengawasan yang kurang dan dapat diasumsikan bahwa:
3. Kurang responnya aparat terhadap sanksi, karena kurang pengawasan  dari pihak yang terkait dan membiarkan pelanggaran terjadi. 4. Terdapatnya motivasi yang kurang dari PNS dikarenakan karena sistem  yang  tidak mewajibkan  setiap  pegawai  untuk  bekerja mengejar  keuntungan bagi instansi sehingga tidak menuntut mereka untuk saling memberikan prestasi karena hasil yang diterima setiap bulannya relatif  tidak berubah.  Hal ini berimbas kepada kinerja yang hanya berorientasi pada hasil bukanlah proses penyelenggaraan pemerintah yang menuntut  adanya  totalitas dalam penyelenggaraan tugasnya. Pengaruh dari kurangnya  motivasi  tersebut  membuat  pihak penyelenggara pemerintahan hanya menjalankan tugasnya  dalam  artisan  formalitas  hanya untuk mengisi jadwal kehadiran kerja dan bekerja dalam artisan mengejar deadline satu tugas tanpa memperhatikan  tujuan  yang diharapkan  dalam alenia  keempat  Pembukaan  UUD  1945,  yaitu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas- luasnya.
Untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bermoral  dan bermental baik, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan publik  maka diperlukan berbagai macam  upaya  strategis diantaranya melalui penegakan disiplin. Disiplin pada dasarnya merupakan sikap dan perilaku yang  taat serta patuh pada peraturan maupun ketentuan yang berlaku. Bagi Pegawai  Negeri Sipil,  disiplin  sangat  penting  karena  kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak akan dapat terwujud dengan baik
tanpa dilandasi kedisiplinan yang tinggi. Dengan kata  lain  disiplin  dapat  berfungsi  sebagai pedoman  atau  pengarah  bagi  Pegawai  Negeri Sipil  dalam  rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan faktor utama menuju pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas  dari KKN. Tanpa disiplin yang tinggi, mustahil cita-cita pembangunan nasional  dapat berhasil  dengan baik. Pandemi COVID-19 berdampak pada semua aspek termasuk  pemerintah,  sehingga mempengaruhi  proses  anggaran.  Hal  ini mengupayakan efektivitas anggaran dalam penggunaan anggaran  elektronik yang benar untuk membantu mempercepat pelaksanaan anggaran. Keputusan  pemerintah  menerapkan pembatasan  sosial  berskala besar (PSBB) sejak April 2020 berdampak terhadap perekonomian nasional  yang  tumbuh  negatif,  serta  tingkat pengangguran dan kemiskinan yang meningkat. Pemerintah  Kota  Batam  telah  menerapkan Electronic  Budgeting ini  sejak  tahun  2017, yang  bertujuan  untuk  menyelenggarakan pemerintahan yang efektif.
Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional. Pemerintah  Kota  Batam mensiasati keputusan presiden tersebut dengan melakukan penataan kembali kegiatan, dan pencapaian anggaran  dalam  rangka  percepatan penanganan COVID – 2019. Dimana Dalam penerapannya masih terdapat beberapa instansi yang  mengalami kesulitan di dalam pemasukan data anggaran, hal ini disebabkan  waktu  yang  sangat  singkat  dalam menginput data, mengingat percepatan anggaran yang  dilakukan  dalam  hal  mendesak,  hal  ini mengakibatkan  yang  lambatnya  proses  siklus keuangan.  Ditambah  lagi  dengan  sumber  daya manusia  yang  mengerti  tentang  pengoperasian sistem Electronic  Budgeting ini  sangat  terbatas, sehingga tidak jarang dalam proses pemasukan.
Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan kepastian hukum dalam mengatur aparatur pemerintah demi menghindari kekuasaan absolut Presiden dan kesewenang-
wenangan pemerintah terhadap pegawainya. Cara yang paling baik untuk membatasi kekuasaan yang absolut adalah melalui Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang- Undangan Lainnya. Di era sekarang ini, sungguh ironis dikarenakan meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Kode Etik ASN maupun mengenai Hak dan Kewajibannya, ASN yang berdaya guna dan efektif masih sangat  jauh dari harapan.  Banyaknya  keluhan  yang dating dari  masyarakat  menunjukkan  masih  adanya berbagai  keterbatasan  pada aparatur pemerintahan ini. Sering terdengar keluhan masyarakat terutama tentang pelayanan para aparat pemerintahan.
Terkait kondisi kinerja ASN, Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara, Taufiq Effendi mengakui, saat ini masih terdapat banyak kekurangan. Beberapa diantaranya, disiplin pegawai  rendah,  motivasi  kurang, budaya dan etos  kerja  rendah,  kualitas pelayanan  buruk,  tingkat  korupsi  tinggi,  dan produktivitas rendah. Berdasarkan hasil observasi mengenai pembangunan menunjukan bahwa  hambatan  pelaksanaan  pembangunan terkadang  justru muncul dari kalangan Aparatur Negara sendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh The Liang Gie adalah sebagai berikut :  “Dalam praktek, Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih banyak kekurangan yaitu kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai, sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional, antara lain adalah masih adanya jiwa kepegawaian dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis melainkan kesatuan pada bagian–  bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta kurang menghargai ketepatan waktu“.
Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negarayang dimaksud adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban  –  kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Dari pendapat George C.Edwards III dapat disimpulkan bahwa faktor  komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokasi
merupakan variabel  yang sangat penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui dengan benar mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi  yang diketahui  para  pembuat keputusan hanya  bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Penyaluran komunikasi yang baik  akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.Seringkali terjadi masalah  dalam  penyaluran  komunikasi  yaitu adanya  salah  pengertian  (miskomunikasi) atau adanya perbedaan persepsi yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi.
Suatu kebijakan akan dapat diimplementasikan  dengan  baik  juga  didukung oleh sumber daya yang memadai. Apabila sumber daya yang ada  tidak mendukung maka dalam proses implementasi kebijakan akan menemui kesulitan atau hambatan. Sumber daya yang  utama  dalam  implementasi  kebijakan adalah  staf  pegawai.  Kegagalan  yang  sering terjadi  dalam  implementasi  kebijakan,  salah- satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.  Oleh  karena  itu, diperlukan  sebuah  kecukupan  staf  dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Kemudian untuk sumber daya pendukung dapat berbentuk dana,peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya.
Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan  yang nyata terhadap implementasi kebijakan  bila  personel yang ada  tidak  melaksanakan kebijakan yang diinginkan dengan baik. Oleh karena, pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang- orang yang memiliki watak dan  karakteristik, seperti: komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainnya. Birokrasi merupakan salah-satu institusi  yang paling sering bahkan secara keseluruhan  menjadi  pelaksana  kegiatan. Implementasi kebijakan  yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak  pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.
Menurut Harsono, (2011, hal. 19) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,  jujur,  adil  dan  merata  dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan Pasal 3  ayat  (1)  untuk selanjutnya  dalam  kedudukan  dan  tugas sebagaimana  dimaksud, Pegawai  Negeri  harus netral dari pengaruh semua  golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat. Sedangkan  untuk  menjamin  netralitas,  Pegawai Negeri dilarang  menjadi anggota  dan/atau pengurus partai politik.
Harsono (2011, hal. 80-81), kewajiban Pegawai Negeri Sipil diatur dalam  Ketentuan Pasal  4,  5,  dan  6  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 4 berbunyi, setiap Pegawai Negeri  wajib  setia  dan  taat  kepada  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  1945,  Negara,  dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan  bangsa  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.  Dalam pasal 5 disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan  kepadanya  dengan  penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
Rumusan kedudukan Pegawai Negeri di atas didasarkan pada pokok-  pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum  pemerintahan tetapi juga harus mampu menjalankan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib  pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.
Kemudian dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai Negeri  wajib menyimpan rahasia jabatan. Bocornya rahasia jabatan disebabkan karena dua hal yaitu : sengaja dibocorkan kepada orang lain, karena kelalaian atau  tidak/kurang  hati-hatinya  pejabat  yang bersangkutan.  Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang  berwajib  atas  kuasa Undang-Undang.
Pada  dasarnya  disiplin  merupakan kepatuhan  atau  ketaatan  terhadap  suatu peraturan.  Disiplin  kerja  merupakan  praktek secara  nyata  dari  para  pegawai terhadap perangkat peraturan yang terdapat dalam satu organisasi. Bagi aparatur pemerintahan, disiplin tersebut mencakup unsur-unsur  ketaatan, kesetiaan,  kesungguhan  dalam  menjalankan tugas  dan  kesanggupan  berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya  untuk kepentingan negara dan masyarakat. Dalam hal ini, disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan saja melainkan tanggung jawab yang diberikan oleh  organisasi. Pegawai Negeri Sipil yang sadar akan tanggung jawabnya adalah mereka yang taat akan kewajibannya. Miftah Toha (2010, hal. 76), Salah satu tolak ukur dari kedisiplinan adalah kehadiran dan kepulangan pegawai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang  ditentukan. Cara yang ditempuh yaitu, dengan segera menarik daftar hadir setelah jam kehadiran sudah lewat dan memberikan daftar hadir menjelang  waktu  pulang.  Namun cara ini juga ada kelemahannya, yaitu sering kali pegawai  yang  terlambat  menitip  tanda  tangan kehadiran  ini  kepada  teman yang sudah duluan datang. Pada sebagian instansi sudah menggunakan alat  modern berupa alat absensi dengan sidik jari yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Namun hal ini juga masih mempunyai kelemahan dalam  menegakan disiplin. Misalkan sebagian pegawai datang pagi hari  untuk  memenuhi  daftar  hadir,  kemudian meninggalkan  kantor  dan  kembali  lagi  setelah menjelang kepulangan kantor.
Kepemerintahan  yang  baik,  di  samping diperlukan  adanya  sumber  daya  aparatur  yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan  negara dan pembangunan, juga diperlukan  adanya  kelancaran  pelaksanaan manajemen  kepegawaian  secara  efektif  dan efisien.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  institusi yang  khusus  bertugas  untuk  ini.  Seperti  halnya penyelenggaraan administrasi kepegawaian pusat yang  dilaksanakan  oleh  Badan Kepegawaian Negara, maka untuk kelancaran pelaksanaan administrasi  kepegawaian  daerah  diperlukan lembaga/badan  yang  membantu  pejabat pembina kepegawaian  daerah yaitu  Badan Kepegawaian Daerah. Kepegawaian daerah adalah suatu sistem
dan prosedur yang diatur dalam  peraturan perundang-undangan
sekurang-kurangnya meliputi
perencanaan, persyaratan, pengangkatan,  penempatan,  pendidikan  dan pelatihan,  penggajian,  pemberhentian,  pensiun, pembinaan,  kedudukan,  hak  dan  kewajiban, tanggung  jawab,  larangan,  sanksi  dan penghargaan merupakan subsistem kepegawaian secara nasional. Dengan demikian  kepegawaian daerah  merupakan  satu  kesatuan  jaringan birokrasi  dalam  kepegawaian  nasional (HAW. Widjaja, 2007, hal. 145).
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan administrasi  kepegawaian daerah  dengan  membentuk  lembaga  teknis daerah  melalui  Peraturan  Daerah.  Lembaga teknis  daerah  tersebut adalah Badan Kepegawaian Daerah yang bertugas melaksanakan administrasi kepegawaian daerah, baik  melalu  pembentukan  Peraturan  Daerah maupun  melalui  Keputusan Kepala Daerah. Tujuan pembentukannya adalah untuk membantu  Gubernur atau Bupati/Walikota dalam melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dilingkungannya,  dan  menetapkan  peraturan daerah  tentang  pensiun,  gaji,  tunjangan,  dan kesejahteraan  pegawai, serta  pendidikan dan latihan sesuai  kebutuhan dan  kemampuan daerah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah merupakan suatu instansi atau lembaga organisasi pemerintah dalam  suatu  daerah  di bidang kepegawaian atau bagian yang mengurusi tentang  kepegawaian. Bagian Kepegawaian itu sendiri adalah bagian yang menangani  masalah individu  atau  personal  yang  apabila  hal  ini diaplikasikan dalam organisasi adalah mengenai para pegawai atau karyawan.  Berkaitan dengan hal  ini  maka  Bagian  Kepegawaian  mempunyai peranan  yang  sangat  menentukan  dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas pegawainya.
Pelanggaran  disiplin  itu  sendiri  adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin PNS, baik di  dalam  maupun  di  luar  jam  kerja.  PNS dinyatakan melanggar  Peraturan Disiplin apabila dengan ucapan, tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar ketentuan
mengenai kewajiban dan atau larangan PP No.53 Tahun 2010. Yang dimaksud dengan ucapan adalah setiap kata-kata  yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam  rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi  lainnya.  Sedangkan  tulisan merupakan pernyataan  pikiran dan  atau perasaan  secara  tertulis  baik  dalam  bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Perbuatan itu sendiri adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan. Peran  BKD  dalam  Pemberian  Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil mempunyai  tujuan untuk memberi  pengarahan pada  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  untuk mengetahui  apakah  Pegawai  Negeri  Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta  untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran disiplin itu. Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin,  maka  BKD melakukan  pemeriksaan  terlebih  dahulu. Pemeriksaan  itu  dilakukan setelah adanya laporan bahwa pegawai yang diperiksa itu telah melakukan pelanggaran disiplin. Pegawai Negeri Sipil  tersebut  dipanggil  untuk diminta keterangan atas persangkaan pelanggaran yang dilakukan oleh  pegawai tersebut. Pemeriksaan itu dilakukan secara tertutup antara pegawai yang diperiksa  dengan  tim pemeriksa. Apabila  tidak memenuhi  panggilan  untuk diperiksa tanpa adanya alasan yang sah, maka BKD akan melakukan  pemanggilan yang kedua kalinya secara tertulis. Apabila ternyata panggilan kedua juga tidak diindahkan, maka berdasarkan bahan pertimbangan yang  ada,  maka  BKD menyerahkan  pada  pejabat  yang  berwenang untuk menerbitkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
Terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  yang telah diputuskan terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman disiplin akan disampaikan surat  keputusan  penjatuhan  hukuman  disiplin secara  rahasia.  Pegawai  yang  bersangkutan dipanggil  oleh  pejabat  atasannya  untuk menerima surat keputusan penjatuhan hukuman yang telah diberi kode rahasia  secara langsung
terhadapnya dan pemberian surat keputusan ini juga diberikan secara tertutup. Setelah dilakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan segala bahan yang ada, dan pegawai tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat yang  berwenang  akan  menjatuhkan hukuman disiplin padanya.
Pemberian hukuman disiplin ini disesuaikan dengan jenis dan berat  ringannya pelanggaran yang dilakukan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin itu ternyata  melakukan  perbuatan  yang  bersifat melanggar peraturan yang berlaku dengan bentuk atau sifat pelanggaran yang sama, maka akan diberikan sanksi hukuman disiplin yang lebih berat dari  hukuman disiplin sebelumnya. Surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan secara tegas oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai negeri  sipil  yang terbukti secara nyata melakukan perbuatan yang melanggar peraturan disiplin yang berlaku.

## METODE
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di Kementerian Agama, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin manajemen yang diterapkan di Badan Kepegawaian Daerah.
Mengingat luasnya cakupan masalah mengenai kedisiplinan dalam kalangan pegawai negeri, maka peneliti membatasi penelitian ini pada kedisiplinan diri dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan bagi ASN di Badan Kepegawaian Daerah.
Mengacu pada latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : a. Bagaimana kedisiplinan diri ASN di Badan Kepegawaian Daerah?
b. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin diri dan kedisiplinan manajemen ASN guna mengelola keuangan di Badan Kepegawaian Daerah Penulisan karya tulis ilmiah ini memiliki tujuan tertentu yaitu, yakni: 1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam
meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. 2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin ASN guna mengelola keuangan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam.
Dalam penulisan skripsi ini peneliti membedakan manfaat menjadi dua, yaitu: Manfaat Praktis :
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana bagi para elit eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa khususnya dalam hal pelaksanaan peraturan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil,  serta bagi masyarakat luas agar berperan serta aktif dalam mengevaluasi kinerja aparatur negara.
Manfaat Teoritis :
1. Untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negarasebagai aparatur pemerintah, abdi negara, dan abdi masyarakat.
2. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan baik di bidang Hukum pada umumnya maupun di bidang Hukum Kelembagaan Negara pada khususnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Disiplin berasal dari kata Latin discipulus yang berarti siswa  atau murid. Di bidang psikologi dan pendidikan, kata ini berhubungan dengan perkembangan, latihan fisik, dan mental serta kapasitas moral anak melalui pengajaran dan praktek. Kata ini juga berarti hukuman atau latihan yang membetulkan serta kontrol yang memperkuat ketaatan. Makna lain dari kata yang sama adalah seseorang yang mengikuti pemimpinnya.
Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Di samping beberapa pengertian mengenai disiplin pegawai tersebut di atas, A.S. Moenir mengemukakan bahwa : “Disiplin adalah ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasan dan tidak
memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi”. Selanjutnya untuk lebih memperjelas arti dan makna disiplin kerja, Alex S. Nitisemitoantara lain mengemukakan, bahwa kedisiplinan lebih dapat diartikan suatu sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin Kerja Disiplin  kerja  merupakan  suatu  sikap dan  perilaku  yang berniat untuk mentaati segala peraturan organisasi yang didasarkan atas kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan organisasi. Ada dua macam disiplin kerja, yaitu:
Disiplin Diri Disiplin diri merupakan disiplin yang dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri. Hal ini merupakan manifestasi atau aktualisasi dari tanggung jawab pribadi, yang berarti mengakui dan menerima nilai-  nilai yang ada diluar dirinya. Disiplin diri merupakan hasil proses belajar (sosialisasi) dari keluarga dan masyarakat. Penanaman nilai-  nilai yang menjunjung disiplin, baik yang ditanamkan oleh orang tua, guru ataupun pimpinan merupakan bekal positif bagi tumbuh dan berkembangnya disiplin diri.
Disiplin Kelompok Kegiatan organisasi bukanlah kegiatan yang bersifat individual semata. Selain disiplin diri masih diperlukan disiplin kelompok. Hal  ini didasarkan atas pandangan bahwa di dalam kelompok  kerja terdapat standar ukuran prestasi yang telah ditentukan.
Disiplin kelompok akan tercapai apabila disiplin diri telah terbentuk dalam diri karyawan. Artinya kelompok akan menghasilkan pekerjaan yang optimal  jika masing-masing anggota kelompok  dapat memberikan peran yang sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.
Ada saatnya disiplin kelompok juga turut memberikan andil bagi pengembangan disiplin diri. Misalnya, jika hasil kerja kelompok mencapai target yang diinginkan dan karyawan mendapat penghargaan maka disiplin kelompok yang selama ini diterapkan dapat memberikan
insight, karyawan menjadi sadar betapa pentingnya disiplin. Disiplin dalam Pengelolaan Keuangan Nilai – nilai yang harus di pegang teguh untuk melahirkan prinsip yang menjadi dasar dan harus tercemin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan.
Prinsip tidak akan berguna bila tidak terwujud dalam tindakan, sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018 : Transparan Terbuka – keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya.
Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan tersebut dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari tidak tertatanya administrasi keuangan dengan tertib dan baik. Adanya aliran dana tertentu (non budgeter/dana taktis/dana yang tidak masuk dalam anggaran), yang hanya diketahui segelintir orang, merahasiakan informasi, dan ketidaktahuan masyarakat akan dana-dana tersebut. Hal itu memberikan keleluasaan terjadinya penyimpangan /penyelewengan oleh oknum aparat yang berakibat fatal bagi masyarakat maupun aparat yang bersangkutan.
Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan. Dengan demikian, Pemerintah pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk
mengakses/ mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan. Akuntabel Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Partisipatif Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
Pengelolaan Keuangan Desa. Sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggugjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa  serta masyarakat luas. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
Tertib dan Disiplin Anggaran Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
KESIMPULAN Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin,  maka  BKD melakukan  pemeriksaan  terlebih  dahulu. Pemeriksaan  itu  dilakukan setelah adanya laporan bahwa pegawai yang diperiksa itu telah melakukan pelanggaran disiplin. Pegawai Negeri Sipil  tersebut  dipanggil  untuk diminta
keterangan atas persangkaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tersebut..
Kedua, disiplin waktu melaksanakan apel pagi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan adanya apel pagi pegawai dapat menerima informasi yang diberikan oleh pemimpin apel. Ketiga,  memberikan atau mengedarkan informasi dengan peraturan ASN agar dapat diketahui aturan-aturan yang berlaku dilingkungan kerja ASN.
Keempat,  menggunakan absen finger print dan absen manual pada saat pelaksanaan apel pagi, agar diketahui pegawai-pegawai yang tidak datang tepat waktu.
Kelima,  Pimpinan kantor melakukan pengawasan pada  saat apel pagi dengan mengabsen para pegawai yang tidak mengikuti aturan tersebut.
Penerapan disiplin di Kantor Badan Kepegawaian Daerah sudah lumayan teratur akan  tetapi masih  perlu peningkatan agar pemerintahan lebih baik lagi kedepannya.
Melakukan Pembinaan Khusus. Pembinaan khusus ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Pegawai bahkan pembentukan mental dari pegawai, sebab dengan melakukan pembinaan khusus ini diharapkan  dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku yang akan berdampak pada tata cara pengelolaan keuangan lembaga.

## REFERENSI
Abdullah, R. (1986). Hukum Kepegawaian . Jakarta:
CV. Rajawali. Ali, A.  (1996). Menguak Tabir Hukum . Jakarta: Chandra Pratama. Budiman, A. (1982). Bentuk Negara dan pemerataan hasil-hasil pembangunan , Majalah Prisma edisi 7 Juli 1982. Jakarta: LP3ES. Djatmika, S.  dan Marsono.  (1975). Hukum Kepegawaian di Indonesia . Jakarta: Djamban.
Mahfud, M. (1988). Hukum Kepegawaian Indonesia . Yogyakarta: Liberty. Musanef.  (1984). Managemen Kepegawaian di Indonesia . Jakarta: Gunung Agung. Negara, Badan Kepegawaian.  (2002). Wacana Pengembangan Kepegawaian . Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
Negara, Badan Kepegawaian.  (2008). Direktori Kepegawaian Negara . Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
Harlie, M. (2012). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengembangan Karier terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan. Jurnal Aplikasi Manajemen , 10 (4), 860-867. Maeyasari, E., Widyastuti, Y., & Yulianti, R. (2012). Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). Purnamasari, W. (2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Komitmen Organisasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana. Jurnal Manajemen Udinus .