A A N N A A L L I I S S I I S S F F U U N N G G S S I I A A L L O O K K A A S S I I K K E E U U A A N N G G A A N N D D A A E E R R A A H H ( ( S S t t u u d d i i P P a a d d a a B B i i d d a a n n g g P P e e n n d d i i d d i i k k a a n n d d a a n n K K e e s s e e h h a a t t a a n n d d i i P P r r o o v v i i n n s s i i B B a a n n t t e e n n ) )

## Ismanto
Email :
romogandung@gmail.com
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang
Abstract : Policy mismatch is the relevant term to describe the inconsistence between problems met  by  the  people  and  financial  policy  being  chosen.  Improper  quality  of  public  services especially  in  health  and  education  did  not  correlate  significantly  with  the  provincial  financial policy. The problem of accessibility and service quality in both fields is not progressively getting better. Although the amount of annual government’s expenditure in both field always increase, the percentage is getting reduced yearly. As the result, the financial allocation function did not effectively work to  overcome those problems. And finally, as public goods, the availability and accessibility of health and education services can not prevalently being consumed by the people.
Keywords: policy, public finance, education, health .
Meski  telah  tiga  belas  tahun  berdiri sebagai  provinsi,  Banten  masih  identik dengan ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Secara obyektif stigma  ini  cukup  relevan  dengan  sejumlah fakta  yang  merepresentasinya.  Menurut catatan  BPS,  sejumlah  indikator  makro menggambarkan  ketertinggalan  yang  juga nyata  di  provinsi  ini,  misalnya:  indeks pembangunan manusia (IPM) yang terpuruk hingga  peringkat  23  nasional  dengan  skor 70,95 pada tahun 2011, turun dari peringkat
11  pada  tahun  2002  dengan  skor  66,6.  Di bidang  kesehatan,  sumber  Kementerian
Kesehatan
RI (2008-2009) masih menempatkan  Banten  sebagai  provinsi dengan  peringkat  tertinggi  (50)    kejadian Tetanus Neonatorum pada bayi. Banten juga tercatat  sebagai  peringkat  tertinggi  (86%) persalinan  oleh  dukun  beranak;  provinsi tertinggi  prevalensi  kecacingan  60,7%; peringkat  ke-2  kasus  Campak  (1.552) setelah Jabar (3.424); serta peringkat kelima nasional gizi buruk terbanyak yang
mencapai  lebih  dari  176  ribu  kejadian. Banten  juga  tercatat  sebagai  provinsi terrendah  secara  nasional  yang  memiliki akses  air  minum  yang  aman  (27,5%); Provinsi    dengan  Persentase  Perilaku  Hidup Bersih  dan  Sehat  (PHBS)  terendah  ke-2 secara  nasional  (21,37%)  setelah  Papua Barat  (27,34%);  Provinsi  dengan  rasio terrendah  (2,0)  jumlah  puskesmas  per 100.000  penduduk;  provinsi  dengan  rasio jumlah  dokter  paling  sedikit    di  Indonesia (3,54) per 100.000 penduduk; serta provinsi dengan Angka Harapan Hidup sebesar 65,05 (2011) yang berada pada peringkat 30 secara nasional.
Kemiskinan  juga  masih  menjadi persoalan  mendasar  yang  dihadapi  oleh provinsi ke-30 ini. Dengan total pagu raskin mencapai  113.227  ton  maka  berarti  ada sekitar  629.318  KK  miskin  yang  berhak menerima raskin, atau sekitar 2.643.135 jiwa penduduk  miskin  yang  berarti  mencapai 26% dari jumlah penduduk (korantransaksi.com).  Angka  ini  tentu  jauh lebih  besar  dibandingkan  dengan  data  BPS yang  “menaksir”  jumlah  penduduk  miskin sebanyak  758.163  jiwa  atau  sekitar  7,16% saja dari jumlah penduduk Banten. Demikian  pula  dengan  angka  pengangguran (2011)  yang tercatat sebagai angka tertinggi secara nasional (13,06%) (BDA, 2012).
Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS) juga  masih  menunjukkan  gejala  yang memprihatinkan, dimana menurut  BPS APS penduduk  usia  19-24  tahun  masih  sekitar 12,53%,  sementara APS  penduduk  usia  16- 18  tahun  masih  sekitar  56,16%,  serta  APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 88,36%. Kendati  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK) tahun  2011  untuk  jenjang  pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan sederajat serta SMP dan  sederajat  telah  optimal  (103,63%  dan 92,14%),  namun  APK  untuk  jenjang pendidikan SMA dan sederajat masih relatif rendah  (56,61%).  Angka  ini  makin  tampak memprihatinkan bila melihat Angka Partisipasi  Murni  (APM)  untuk  jenjang pendidikan  SD  yang  sebesar  92,18% ;  SMP dan  sederajat  sebesar  71,12% ;  dan  jenjang SMA  dan  sederajat  yang  hanya  sebesar 46,17%.
Data  di  atas  dikonfirmasi  oleh  fakta tentang masih tingginya angka putus sekolah di  Provinsi  Banten  yang  sebagian  besar merupakan  penduduk  usia  produktif,  yaitu 16-18  tahun.  Berdasarkan  data  BPS,   jika dilihat  dari  usia  15-19  tahun,  dari  312.409 orang  yang  putus  sekolah  tersebut,  hanya 199.759  orang  yang  bekerja.  Sedangkan, untuk  usia  19-24  tahun  dari  jumlah 1.222.417 orang, hanya 532.989 orang yang bekerja  (kabar-banten.com). Dengan  fakta
ini  dapat  dipahami  bila  Angka  Rata-rata Lama  Sekolah  (ARLS)  di  Provinsi  Banten saat  ini  (2011)  hanya  mencapai  8,41  tahun atau  setara  dengan  kelas  2  SMP.  Dan  yang lebih memprihatinkan adalah fakta lambannya  kinerja  pembangunan  sektor pendidikan,  yang  diindikasi  dari  ARLS tersebut, yang hanya naik sebesar 1,61 tahun dari  6,8  tahun  pada  saat  awal  menjadi Provinsi  pada  tahun  2000  menjadi  8,41 tahun pada saat ini (2011).
Keseluruhan  gambaran  mengenai ketertinggalan  di  sektor  pendidikan  dan kesehatan di atas harusnya menjadi landasan bagi dirumuskannya kebijakan yang memprioritaskan  pada  pengentasan  dua permasalahan  mendasar  tersebut.  Apalagi bila  kebijakan  dimaksud  didasarkan  pada kesadaran akan pentingnya investasi sumber daya  manusia  bagi  pembangunan  dan kemajuan  daerah  di  masa  depan.  Artikel  ini disusun  guna  melihat  relevansi  kebijakan keuangan  daerah  dengan  isu  strategis pembangunan  daerah  di  sektor  pendidikan dan kesehatan.
R R u u m m u u s s a a n n M M a a s s a a l l a a h h
Masalah dalam tulisan ini adalah: ”bagaimanakah fungsi alokasi keuangan daerah saat ini dalam kaitannya dengan
permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Provinsi Banten?”

## PEMBAHASAN
Kajian  tentang  kebijakan  keuangan daerah  tidak  dapat  terlepas  dari  kebijakan sektor publik pada umumnya, yaitu kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah untuk  menjamin  tercapainya  keadilan  bagi seluruh masyarakat dalam mengakses barang-barang  publik  untuk  kesejahteraan hidupnya.  Karenanya  kebijakan  publik diperlukan mengingat tidak semua pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dapat diserahkan pada mekanisme pasar sebagaimana  diyakini  oleh  kaum  liberal, karena  tidak  seluruh  fungsi  ekonomi  dapat diwujudkan  melalui  mekanisme  pasar, Fungsi pemerataan kesejahteraan dan keadilan  misalnya,  merupakan  sesuatu  yang mustahil dicapai dengan membiarkan ekonomi  pasar    bekerja  sendiri  hanya dengan  mengandalkan  “tangan  tuhannya”. Terkait  dengan  ini  Musgrave  menyatakan bahwa  “ …there  is  the  fact  that  the  market mechanism  alone  cannot  perform  all economic function. ” (Musgrave & Musgrave,  1984:5)  Lebih  lanjut  Musgrave bahkan menyatakan bahwa:
“ Public  policy  is  needed  tu  guide, correct,  and  supplement  it  in  certain respects. It is important to realize this
fact  since  it  implies  that  the  proper size  of  the  public  sector  is,  to  a significant  degree,  a  technical  rather than  an  ideological  issue.” (Ibid, hal.6)
Dengan  demikian,  dapat  dipahami bahwa  kebijakan  publik  –  termasuk  di dalamnya adalah kebijakan keuangan negara/daerah  diperlukan  dalam  rangka memanda, meluruskan, dan menjadi pelengkap  aspek-aspek  tertentu  dari  fungsi- fungsi  yang  tida  dapat  dipenuhi  oleh mekanisme pasar.
Dalam kaitan dengan ini, dalam buku “ Public  Finance  and  Public  Choice,  Two Contrasting Visions of the State ”, Musgrave secara  khusus  menegaskan  fungsi  dari kebijakan  fiskal  yang  diambil  oleh  Negara, yang  menurutnya  adalah  dalam  rangka menyediakan barang-barang publik, menjamin  keadilan,  dan  turut  berkontribusi bagi  stabilitas  kebijakan  makro  negara.  Hal ini  dapat  ditelaah  dari  pendapatnya  bahwa: “ The basic functions of the fiscal state – the provision  of  public  goods,  concern  with distributive  justice,  and  contribution  to macropolicy…..” (Musgrave,  2001:  63).
Lebih lanjut, pentingnya “intervensi” negara melalui  kebijakan  publik  ini  diafirmasinya melalui pendapatnya sebagai berikut:
“ …I  do  suggest  that  by  and  large expansion  –  of  public  sector  –  has been  necessary  and  constructive
development. The growth of infrastructure  such  as  highways, public education, and the rise of social insurance made essential
contributions  to  economic  growths and  social  well-being.  A  sound  and strong  public  sector  is  needed  along with  the  market  to  let  society  thrive. One  cannot  do  without  the  other. ”( Ibid, hal.65)
Berdasarkan  penjelasannya  di  atas  maka jelaslah  bahwa  penguatan  atau  ekspansi kebijakan  publik  yang  besar  diperlukan dalam rangka menjamin ketersediaan barang-barang  publik  secara  merata  bagi masyarakatnya,  kendati  hal  ini  diyakininya pula  tidak  dapat  dilakukan  secara  sepihak. Mekanisme pasar tetaplah diperlukan secara bersama-sama  dengan  kebijakan  sektor publik  agar  kesejahteraan  masyarakat  dapat tumbuh dengan pesat.
Namun demikian, implementasi kebijakan  publik  bukanlah  sesuatu  yang gratis ataupun murah. Dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menjamin suatu kebijakan  publik  dapat  terimplementasi dengan  baik  dan  mencapai  tujuan  idealnya. Hal inilah yang menjadi salah satu isu dalam penyediaan  barang  publik  bagi  masyarakat. Isu  yang  berpusat  pada  perbedaan  cara pandang  dalam  memahami  biaya  yang diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan publik, perdebatan antara paradigma konsumsi versus investasi. Dalam
pandangan Musgrave, melihat anggaran bagi pelayanan  publik  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  sebagai  pengeluaran  (konsumsi) adalah  sebuah  kesalahan.  Karena  faktanya ini  merupakan  bentuk  investasi  yang  dalam jangka  waktu  tertentu  akan  berkontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dinyatakannya sebagai berikut:
“ The  features  that  call  for certain  goods  tobe  provided publicly, be it nonrival consumption  or  their  nature  as club  goods,  extends  over  both consumer  and  capital  goods.
The popular critique of government  as  “spender”  or consumer, as against the private sector  as  saver  and  investor,  is mistaken. The share of government expenditures of goods  and  services  that  flows into  investment,  especially  in human  investment  in  education and  health  is  included,  typically exceeds  the  investment  share  in private  outlys.  Morover,  the nature of certain public investments such as transportation,  education,  and scientific  advance  is  especially strategic  to  economic  growth. ” (Ibid, hal.66)
Selanjutnya, dalam penyediaan barang privat  maupun  publik,  secara  teoritis beberapa pertimbangan seringkali digunakan untuk menentukan alokasinya. Dalam hal ini
Musgrave  mengemukakan  lima  penjelasan sebagai berikut:
1. Certain  goods,  such  as  education  or health facilities, provide personal benefits  to  the  recipients,  benefits  that are rivals in consumption and not shared by others. In addition, they also generate externalities that the individual beneficiaries overlook. Supply forthcoming  in  response  to  provate demand  will  be  sub  optimal,  and  a public  supplement  is  in  order.  This  may be  provided  by  subsidizing  private purchases or by public provision.
2. Provision  in  kind  may  be  called  for  to meet  essential  needs  of  indigents  or children, in settings where their guardians  or  parents  canot  be  relied upon to administer cash supports.
3. Provision in kind may be appropriate in the case of essential but scarce goods, or of  goods highly inelastic in  supply  –  for example,  rationing  of  essential  foods  in wartime,  allocation  of  scarce  medicines to  the  most  needy  cases,  or,  in  some urban  settings,  the  provision  of  public housing.
4. These  specific  circumstances,  however, are not the entire story. More generally, public provision of private goods may be taken  to  reflect  a  public  attitude  that views  distributional  justice  in  terms  of categorical equity or “selective egalitarianism”  (Tobin,  1970).  The availability  of  minimum  levels  is  seen not  in  terms  on  income  at  large,  but restricted  to  “essential”  items  of consumption. The social welfare function  may  thus  take  a  paternalistic form, contrary to the standard utilitarian model  of  welfare  maximization,  calling for cash transfer and the use of proceeds in  line  with  the  recipient’s  own preferences.
5. A  similar  outcome  may  be  arrived  at  in the context of Pareto-optimal redistribution, based on utility interdependence.  The  utility  derived  by donors  may  then  depend  on  prescribed uses  of  the  proceeds  by  the  recipients. (Ibid, hal.69-70)
Pembangunan  manusia  merupakan isu sentral di Provinsi Banten. Isu yang turut melatarbelakangi motivasi masyarakat Banten untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa  Barat  guna  dapat  mengelola  potensi dan kekayaan daerah sendiri untuk mengejar ketertinggalan  dan  keterbelakangan  yang melekat  sebagai  stigma  masyarakat  Banten sejak  lama.  Ketertinggalan  di  bidang pendidikan dan kesehatan sebenarnya bukanlah  masalah  yang  dihadapi  di  seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten, melainkan  masalah  utama  yang  dihadapi masyarakat di kawasan Banten Selatan yang mencakup  dua  kabupaten  yang  menurut Kementerian  Negara  Pengentasan  Daerah Tertinggal disebut sebagai kabupaten tertinggal,  yaitu:  Kabupaten  Lebak  dan Kabupaten Pandeglang. Sementara kabupaten/kota lainnya pada umumnya telah memiliki  kualitas  layanan  pendidikan  dan kesehatan  yang  baik,  khususnya  di  Kota Tangerang,  dan  Kota  Tangerang  Selatan. Karenanya  isu  strategis  tentang  rendahnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan
dan  kesehatan  ini  sebenarnya  inheren dengan  isu  disparitas  antara  wilayah  Utara dan Selatan di Provinsi Banten.
Permasalahan mendasar ini sebenarnya  telah  mampu  ditangkap  sebagai isu strategis pembangunan daerah, sebagaimana  tercantum  pada  misi  ke-4  dari Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Banten  Tahun 2007-2012,  yang  diteruskan  kembali  pada RPJMD  2013-2018,  yaitu:  “ Meningkatkan
Taraf
Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat  Banten. ”  Misi  ini  dirumuskan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat  yang  cerdas,  sehat,  produktif dan berdaya saing, yang kemudian dirumuskan  kembali  dalam  agenda  4 (empat) agenda pembangunan daerah, yaitu:
1. Agenda Bidang Pemerintahan
2. Agenda  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia
3. Agenda Bidang Perekonomian
4. Agenda  Pengembangan  Kawasan  dan Wilayah
Persoalan  yang  muncul  kemudian adalah,  bahwa  misi  dan  agenda  yang  secara apik telah menjadi prioritas dalam pembangunan  daerah  dalam  kenyataannya sulit  diterjemahkan  sebagai  prioritas  dalam kebijakan  penganggaran  daerah.  Dengan kata  lain  terdapat diskrepansi antara
kebijakan  pembangunan  daerah  di  satu  sisi dengan  kebijakan  keuangan  daerah  di  sisi lainnya. Persoalannya tentu makin bertambah complicated bila alokasi anggaran  untuk  bidang  pendidikan  dan kesehatan tersebut diuji efektivitas, efisiensi, dan  kinerjanya,  kendati  hal  ini  tidak dielaborasi lebih lanjut dalam artikel ini.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan  indikator  makro  pembangunan yang  mengakomodir  konsep  pembangunan manusia secara lebih luas, sehingga dijadikan  sebagai  indikator  resmi  oleh United  Nations  Development  Programme (UNDP) untuk mengukur kualitas pembangunan  manusia.  IPM  pada  dasarnya merupakan  penyederhanaan  dari  realitas yang  kompleks  dari  luasnya  dimensi pembangunan manusia. Karena itu, pengukuran terhadap pembangunan manusia ini hanya difokuskan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga indikator tersebut diukur dengan menggunakan  indeks  komposit  berdasarkan 4  (empat)  indikator  yaitu:  angka  harapan hidup  ( life  expectancy  at  age  0 ),  angka
melek  huruf  penduduk  dewasa  ( adult literacy  rate )  dan  rata-rata  lama  sekolah ( mean  years  of  schooling ),  dan  daya  beli masyarakat  ( purchasing  power  parity ) (hdr.undp.org).  Dalam  artikel  ini,  dimensi ekonomi  tidak  dieksplorasi  lebih  lanjut kendati  IPM  secara  agregat  tetap  digunakan sebagai  dasar  argumentasi,  khususnya  pada indikator pendidikan dan kesehatan.
Sebagai  daerah  otonom  yang  relatif baru,  kondisi  pembangunan  manusia  di Banten  memang  belum  sebanding  dengan provinsi  induk  maupun  provinsi-provinsi lainnya.  Namun  demikian,  sejak  berdiri sebagai  provinsi  pada  tahun  2000  Provinsi Banten terus membenahi diri dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia.  Hasilnya,  IPM  di  Provinsi  Banten terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Gambaran  umum  dari  capaian  IPM  di Provinsi  Banten  sejak  berdiri  sebagai provinsi  hingga  kini  dapat  dilihat  pada grafik 1 berikut :
70.26 71.00 72.75 71.78 69.11 69.29 69.68 70.65 70.56 67 68 69 70 71 72 73 74 2006 2007 2008 2009
2010 Rencana Realisasi Gap Kinerja Per Tahun

## Grafik 1.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten
Tahun 2002-2011
Sumber: Banten Dalam Angka, 2002-2011
Kendati terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya, kinerja capaian IPM sebenarnya kurang memuaskan, terutama  bila  melihat  perbandingan  antara target  kinerja  dengan  capaian  kinerja  IPM
setiap tahunnya. Gambaran tentang rendahnya  efektivitas  kinerja  pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan manusia  setiap  tahunnya  dapat  dilihat  pada grafik 2 berikut :

## Grafik 2.
Perbandingan Kinerja Rencana dan Realisasi Capaian IPM di Provinsi Banten Tahun 2007-2010
Sumber: Banten Dalam Angka, 2006-2010
66.60 67.90 68.80 69.11 69.29 69.70 70.06 70.56 70.95 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sebagaimana  dikemukakan  di  latar belakang, pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu permasalahan mendasar  yang  dihadapi  oleh  masyarakat Banten. Kinerja pemerintah dalam mengentaskannya  pun  tidak  cukup  optimal, sebagaimana  ditunjukkan  pada  grafik  di atas.  Bukan  hanya  persoalan  kinerja, kebijakan  anggaran  yang  tidak  sinkron
dengan kebijakan perencanaan pembangunan  telah  menjadi  hulu  persoalan dalam upaya mengentaskan permasalahan di bidang pendidikan dan kesehatan. Sinyalemen  ini  tampak  dari  kebijakan alokasi  anggaran  pendidikan  dan  kesehatan yang  kurang  mencerminkan  keberpihakan pemerintah  terhadapnya,  sebagaimana  dapat dilihat dari grafik berikut ini.

## Grafik 3.
Perbandingan Anggaran Pendidikan dengan APBD di Provinsi Banten Tahun 2007-2013 (Dalam Milyar Rupiah)
Sumber: DPKAD Provinsi Banten, 2007-2013
Peningkatan APBD yang sangat signifikan setiap tahunnya tidak
dibarengi dengan peningkatan anggaran  pendidikan  yang  signifikan pula.  Pendapatan  daerah  yang  terus bertumbuh hingga mencapai 5,7 triliun rupiah tidak dibarengi dengan peningkatan anggaran pendidikan yang
signifikan pula. Demikian pula dengan anggaran kesehatan. Kendati angkanya lebih  besar  dibandingkan  dengan anggaran pendidikan, namun kenyataan yang sama juga tampak dari kebijakan  anggaran  bidang  kesehatan yang belum mencerminkan kepedulian dan  keberpihakan  pemerintah  daerah
- 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1,835.82 2,262.82  2,220.92  2,377 2,925 3,902 5,719 86.22 110.51  125.84 165 194 223 278 B ill io n s PENDAPATAN BELANJA PENDIDIKAN
dalam  mengentaskan  permasalahan mendasarnya di kedua bidang tersebut. Gambaran  mengenai  perbandingan peningkatan  APBD  Provinsi  Banten
terhadap alokasi anggaran kesehatan di Provinsi  Banten  dapat  dilihat  pada grafik  yang  ada  dibawah  ini  :

## Grafik 4.
Perbandingan Anggaran Kesehatan dengan APBD Tahun 2007-2013 (Dalam Milyar Rupiah)
Sumber : DPKAD Provinsi Banten, 2007-2013 Adapun perbandingan besaran alokasi  anggaran  pendidikan  dan  kesehatan sebagaimana  dimaksud  di  atas  dapat  dilihat pada grafik 5 berikut : - 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1,835.82 2,262.82  2,220.92  2,377 2,925 3,902 5,719 72.56 141 188.87 204 229 229 382 B ill io n s PENDAPATAN BELANJA KESEHATAN

## Grafik 5.
Perbandingan Anggaran Pendidikan dengan Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2007-2013 (Dalam Milyar Rupiah)
Sumber: DPKAD Provinsi Banten, 2007-2013
Sementara  itu,  bila  dilihat  dari  proporsi alokasi  anggaran  pendidikan  dan  kesehatan terhadap
APBD Provinsi
Banten, diskrepansi keberpihakan itu tampak menganga  lebih  nyata,  dimana  anggaran pendidikan  dan  kesehatan  sejak  tahun  2007 hingga  2013  ini  hanya  dialokasikan  sebesar
kurang  dari  9  persen.  Tahun  2013  alokasi anggaran  pendidikan  bahkan  mengalami penurunan  hingga  4,87  persen,  kendati alokasi  anggaran  kesehatan  naik  menjadi 6,69  persen  dari  sebesar  5,86  persen  pada tahun 2012. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat pada grafik 6 berikut : 0 100 200 300 400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 86.22 110.51 125.84 165.48 194.11 222.81 278.45 B ill io n s PENDIDIKAN KESEHATAN

## Grafik 6.

## Persentase Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Terhadap APBD
di Provinsi Banten Tahun 2007-2013 (Dalam %)
Sumber: DPKAD Provinsi Banten, 2007-2013
Data  sebagaimana  disajikan  pada  grafik  di atas  paling  tidak  menggambarkan  apa  yang disebut  secara  implisit  oleh  Musgrave sebagai absennya pemerintah dalam menjamin tercapainya keadilan bagi  seluruh masyarakat dalam mengakses barang-barang publik untuk kesejahteraan hidupnya, dengan  membiarkan mekanisme  pasar bekerja  berdasarkan  mekanisme  permintaan dan  penawaran  pada  barang-barang  publik yang  harusnya  bersifat nonrivalry. Padahal Musgrave  meyakini  bahwa  “ …there  is  the fact that the market mechanism alone cannot
perform  all  economic  function. ”  Karenanya dibutuhkan  “intervensi”  negara  untuk menjamin  akses  yang  sama  bagi  seluruh masyarakat  untuk  menikmati  barang  publik yang  bersifat  vital,  yang  dalam  jangka panjang akan sangat menentukan harkat dan martabatnya  sebagai  manusia,  yaitu  akses terhadap  layanan  pendidikan  dan  kesehatan yang  berkualitas.  Sehingga  menurutnya, “ Public  policy  is  needed  tu  guide,  correct, and  supplement  it  in  certain  respects.” Ini tidak  lain  karena  pemenuhan  layanan pendidikan  dan  kesehatan  secara  merata
4.70% 4.88% 5.67% 6.96% 6.64% 5.71%
4.87%
3.95% 6.25% 8.50% 8.57% 7.84% 5.86% 6.69% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PENDIDIKAN KESEHATAN
tidak  lain  merupakan  fungsi  dari  kebijakan fiskal  yang  diambil  oleh  negara,  yang menurutnya adalah dalam rangka menyediakan barang-barang publik, menjamin  keadilan,  dan  turut  berkontribusi bagi  stabilitas  kebijakan  makro  negara. Musgrave bahkan meyakini perlunya “intervensi”  negara  secara  luas  melalui kebijakan  publik  yang  berpihak  kepada kepentingan publik ini, dan pendidikan serta kesehatan  merupakan  bidang  yang  terus menerus disebutnya secara konsisten sebagai barang public yang harus dijamin ketersediaannya oleh negara.
Ketidakberpihakan pemerintah terhadap  bidang  pendidikan  dan  kesehatan yang  didasarkan  pada  alasan  bahwa  kedua bidang  ini  bersifat  konsumtif  daripada produktif  bahkan  disebut  Musgrave  sebagai kekeliruan  dalam  cara  pandang.  Karena menurutnya  pendidikan  dan  kesehatan merupakan  bentuk  investasi  yang  dalam jangka  waktu  tertentu  akan  berkontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya:
“ The share of government expenditures  of  goods  and  services that  flows  into  investment,  especially in human investment in education and health  is  included,  typically  exceeds the investment share in  private outlys. Morover,  the  nature  of  certain  public investments  such  as  transportation, education,  and  scientific  advance  is
especially strategic to economic growth. ” (Musgrave, 2001: 66)
Dalam konteks permasalahan mendasar  yang  dihadapi  oleh  Provinsi Banten,  keberpihakan  pemerintah  pada sektor  pendidikan  dan  kesehatan  mutlak diperlukan  sebagai  bentuk  dari  kebijakan afirmatif pemerintah terhadap upaya mengatasi  permasalahan  ini.  Hal  ini  sejalan dengan preposisi Musgrave bahwa “ Provision in kind may be called for to meet essential  needs  of  indigents  or  children,  in settings  where  their  guardians  or  parents cannot  be  relied  upon  to  administer  cash supports.” Inilah sesungguhnya letak irrelevansi  kebijakan  alokasi  anggaran bidang pendidikan dan kesehatan di Provinsi Banten  yang  hingga  kini  masih  relative kecil,  yang  rata-rata  hanya  berkisar  pada angka 6 persen saja dari total APBD-nya.
Yang  lebih  memprihatinkan  adalah kenyataan  akan  ketidakpatuhan  pemerintah Provinsi  terhadap  amanat  Undang-Undang Dasar  1945  dan  Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional yang telah memandatkan secara absolute agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran  pendidikan  sebesar  minimal  20% dari  total  APBD-nya.  Faktanya,  hingga  kini kewajiban  konstitusional  ini  masih  terus diabaikan,  sementara  sejumlah  proyek
pemerintah  daerah  yang  tidak  mendesak untuk  dilakukan,  bahkan  dinilai  tidak  perlu dilakukan  justru  mendapatkan  prioritas dalam kebijakan keuangan daerah. Pembangunan Bandar Udara Banten Selatan misalnya,  merupakan  proyek  ambisius  yang dinilai  tidak  relevan  bila  dipaksakan  untuk direalisasi  saat  ini,  karena  prioritas  paling mendesak  untuk  wilayah  Banten  Selatan adalah  perbaikan  infrastruktur  jalan  yang kerusakannya  mencapai  70%  dari  total panjang  jalan  yang  menjadi  kewenangan Provinsi,  di  samping  tentu  saja  kemiskikan dan  sejumlah  permasalahan  mendasar  di bidang pendidikan dan kesehatan.
Demikian pula dengan proyek pembangunan Sport Centre bertaraf internasional,  pembangunan  Masjid  Raya Al-Bantani,  Percetakan  Mushaf  Al-Bantani, Pembangunan  Rumah  Dinas  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  dan  proyek  lainnya,  yang sesungguhnya merupakan proyek mercusuar yang lebih banyak mengakomodasi kepentingan pribadi/kelompok politik rulling  elite daripada  kepentingan  mendasar dan mendesak masyarakat luas.

## KESIMPULAN
Pendidikan dan kesehatan merupakan masalah mendasar yang dihadapi oleh  masyarakat  Banten,  khususnya  di
wilayah  Banten  Selatan.  Rendahnya  tingkat pendidikan  dan  kualitas  kesehatan  yang diindikasi dari relatif rendahnya IPM, angka rata-rata  lama  sekolah,  tingginya  angka kematian  ibu  dan  bayi  serta  infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memprihatinkan,  harusnya  menjadi  dasar pijakan  bagi  kebijakan  alokasi  anggaran yang  lebih  berpihak  guna  mengentaskan sejumlah  persoalan  mendasar  tersebut. Faktanya  hal  ini  tidak  terjadi.  Terdapat kesenjangan antara prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan kebijakan alokasi  anggaran setiap tahunnya. Faktanya alokasi anggaran bidang pendidikan  dan  kesehatan  masih  relative rendah,  rata-rata  baru  mencapai  6  persen dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.
Fakta  ini  tidak  hanya  kontradiktif dengan fungsi alokasi keuangan publik yang harusnya  berpihak  pada  masyarakat  yang powerless guna  menjamin  aksesibilitasnya terhadap  barang  publik,  namun juga kontradiktif  dengan  amanat  konstitusi  yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal  20  persen  dari  total  APBD-nya. Yang  paling  menyedihkan  adalah  ketika melihat  kenyataan  bahwa  sejumlah  proyek mercusuar  yang  tidak  mendesak  untuk
dilakukan  saat  ini,  bahkan  tidak  perlu dilakukan  segera,  justru  menjadi  prioritas utama  dalam  kebijakan  anggaran  daerah. Sementara  fakta  buruknya  aksesibilitas  dan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang mendesak untuk diprioritaskan  justru  mendapatkan  porsi yang jauh dari kata memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Biro Pusat Statistik Provinsi Banten. Banten Dalam Angka. Tahun 2012-2012
Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. Dokumen APBD Provinsi Banten Tahun 2007-2013 Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave. 1984. Public Finance in Theory and Practice. Singapore: McGraw Hill Book Co.
Musgrave, Richard A. 2001. Fiscal Tasks. Dalam Buku “ Public Finance and Public Choice, Two Contrasting Visions of The State.”
http://www.republika.co.id/berita/breaking- news/nusantara/10/12/09/151439- ratusan-desa-di-lebak-masih-tertinggal http://banten.antaranews.com/berita/13104/b upati-pandeglang-minta-antam-bantu- desa-tertinggal
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabe l=1&daftar=1&id_subyek=26&notab= 2
http://www.depkes.go.id/downloads/profil_k esehatan_2009/index.html
http://korantransaksi.com/trans- ekonomi/pemprov-banten-harus- menuntaskan-kemiskinan-sampai-akar/
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabe l=1&daftar=1&id_subyek=26&notab= 2 http://kabar-banten.com/news/detail/10944 http://banten.bps.go.id/pop7.php http://hdr.undp.org/en/humandev/