Vol. 1  No. 1 Tahun 2020
e-ISSN Media Elektronik: 2722-6557
Pembangunan Drainase Berakibat Kepada Hak Pengguna,  Problem Pengguna Jalan Dan Perkembangan Ekonomi (Studi Kasus Di Kota Bukittinggi)
Nasfi, M.E, M.M 1 , Ahmad Lutfi 2 , Adi Prawira 3
1 Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa
2 Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa
3 Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa
1 nasfi.anwar@gmail.com , 2 Ahmad.lutfi659@gmail.com, 3 prawiradream@gmail.com

## Abstrak
Jalan merupakan merupakan urat nadi perekonomian di suatu negara, terutama jalan-jalan utama yang menghubungkan  ke  sektor-sektor  ekonomi,  penggunan  jalan  akan  terganggu  dengan  adanya pembangunan  berupa  perbaikan  fisik  Drainase,  sehingga  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan waktu,  perencanaan  akan  terganggu  hak  pengguna  jalan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  melihat sejauh mana pembanggunan Drainase akan berakibat kepada hak pengguna jalan dan berefek kepada perekonomian  di  kota  Bukittinggi.  Penelitian dilakukan  dengan  penelitian  normatif  empiris,  mengkaji aspek  hukum  dengan  konsep actual  behavior ,  dengan  pendekatan  metode  yuridis  normatif  serta menggunakan analisis data metode kualitatif.
Kata kunci : hak pengguna jalan, perkembangan ekonomi
Nasfi, M.E, M.M 1 , Ahmad Lutfi 2 , Adi Prawira 3
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 1  No. 1 Tahun 2020
A. Pendahuluan Fasilitas jalan
merupakan Infrastruktur  transportasi  yang  sangat penting,  dengan  infrakstruktur  jalan  yang tersedia  masyarakat  dapat  berpindah  dari satu tempat ketempat lain, Kota Bukittinggi dikenal  juga  sebagai  sentra  perdagangan dan  Kota  Wisata,  bahkan  secara  Nasional maupun  International.  Tingkat  kunjungan wisata  ke  Kota  Bukittinggi  sebanyak  1,03 Juta  orang  mendatangi  Objek  Wisata berbayar  Desember  tahun  2017  (Febrianti, 2018).  Ini  belum  lagi  kunjungan  wisata yang  tidak  berbayar,  bahkan  angkanya akan  lebih  jauh  diatas  1  juta  orang. pembangunan  jalan  salah  satu  aspek penting  yaitu  kontruksi Drainase air, sehingga  hak  masyarakat  pengguna  jalan tidak  terganggu  dalam  melakukan  aktifitas sehari-hari  di  Kota  Bukittinggi  akibat pembangunan Drainase maupun  dari Drainase yang tidak berfungsi maksimal . Geografinya  Bukittinggi  tidak  akan tergenang air pada ruas jalan raya, bahkan untuk  terjadi  banjir  waktu  hujan  deras diluar akal sehat, sementara itu penanganan persoalan sanitasi atau Drainase telah  menjadi  target  nasional tahun 2019. Drainase kota belum sepenuhnya mampu mengendalikan permasalahan  titik  genangan  air  pada beberapa  kawasan  yang  akan  berdampak pada  kondisi  kawasan  tersebut.  Dengan demikian  penyelesaian  masalah Drainase Bukittinggi  perlu  menjadi  prioritas  untuk ditangani  untuk  pencapai universal  acsess dan peningkatan pelayanan sanitasi di Kota Bukittinggi,  setiap  orang  berhak  atas Lingkungan  Hidup  yang  baik,  sehat, mengadukan  akibat  dugaan  perusakan lingkungan,  yang  diatur  dalam  konstitusi dan  dilindungi  oleh  hukum  berdasarkan prinsip  keadilan  dan  keseimbangan  bagi seseorang atau kelompok dalam interaksinya terhadap lingkungan  (Amruzi, 2006).
Sementara  dalam  Program  RPJM Kota Bukittinggi, telah dibunyikan pembangunan  pelayanan  fasilitas  publik, namun  kenyataan  tidak  terealisasi  dan mengabaikan  Hak-hak  pengguna  jalan. Dengan  dasar  pemikiran  ini  lah  saya sebagai  penulis  meneliti  masalah  berupa hak-hak  setiap  orang  atas  ;  (1)  lingkungan hidup yang baik dan sehat, (2) mengajukan usul  dan  atau  keberatan  terhadap  rencana usaha  atau  kegiatan  yang  diperkirakan dapat  menimbulkan  dampak  terhadap lingkungan hidup, (3) melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan  lingkungan  hidup  serta  berhak melakukan tuntutan secara pidana maupun digugat  secara  perdata,  dengan  batasan penelitian  yang  dicantumkan  pada  “Hak Penggusaha  Angkot  dan  Angdes”  di  Kota Bukittinggi,  akibat  pembangunan Drainase yang  tidak  terencana  dengan  baik  oleh Pemerintah  Kota  Bukittinggi,  sehingga setiap  orang    berhak  mendapatkan  haknya dalam  penggunaan  jalan  raya  untuk berusaha  baik  dalam  segi  peningkatan ekonomi,  maupun  hak  gugat  yang    akan mendorong perbaikan dalam upaya perlindungan  dan  lingkungan  hidup, seperti  yang  diamanatkan  dalam  Undang- undang Dasar 1945 (Laode M. Syarif, 2017), dengan  tujuan  penelitian mencari  atau menemukan  model Hak  Pengusaha  Angkot dan  Angdes  di  Kota  Bukittinggi ,  akibat problem Drainase yang  ada  di  Bukittinggi, sehingga  hak  pengguna  jalan  tidak terabaikan dan roda perekonomian berputar lancar.

## B. Metode Penelitian
1) Jenis Penelitian
Penelitian dilakukan di Kota Bukittinggi, tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  normatif  empiris.  Penelitian hukum  empiris  mengkaji  hukum  yang
Nasfi, M.E, M.M 1 , Ahmad Lutfi 2 , Adi Prawira 3
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 1  No. 1 Tahun 2020 dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) ,  sebagai  gejala  sosial  yang sifatnya  tidak  tertulis,  yang  dialami  setiap orang dalam hubungan hidup
bermasyarakat (Muhammad, 2004),
”penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris, yang  mencakup,  penelitian  terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum” (Achnmad. Y, 2010).
Dengan  demikian  penelitian  empiris  di Kota  Bukittinggi,  yaitu  dengan  mengkaji ketentuan  hukum  pembangunan Drainase dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan  berupa  terjadinya  banjir  dan hilangnya  hak-hak  pengguna  jalan  akibat pembangunan Drainase ,  serta  turunnya pendapatan  pengusaha  angkot  dan  angdes di Kota Bukittingi.

## 2) Metode Penelitian
Untuk  menyelesaikan  penelitian  ini, dengan  menggunakan  pendekatan  metode yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  atau  data  sekondes  sebagai  bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan  dan  literature  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti (Soekanto.S, 2001). Pengertian lain metode yuridis  normatif,  yaitu  meletakkan  hukum sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma, dimana  sistem  norma  yang  dimaksud adalah  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah dari peraturan perundang-undangan (Fajar. M, 2010).

## 3) Teknik Analisa Data
Analisis  data  menggunakan  metode kualitatif,  yaitu  menganalisis  data  yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis  untuk  menghindarkan  kesalahan dalam  proses  analisis  data,  ”pendekatan kualitatif  adalah  suatu  cara  analisis  hasil penelitian yang menghasilkan data
deskriptif  analisis,  yaitu  data  yang dinyatakan  oleh  responden  secara  tertulis atau  lisan  serta  juga  tingkah  laku  yang nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari  sebagai sesuatu yang utuh” (Fajar. M, 2010).

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1) Penanganan Banjir
Penyelesaian  serta  penanganan masalah banjir selain melalui metode struktur yaitu, hal-hal  yang  bersifat  teknik,  seperti pembangunan  infrastruktur,  juga  melalui metode  non-struktur  yang  berkaitan dengan  aspek  kemasyarakatan    dan  sosial- budaya.  Upaya  penanganan  banjir  kota Bukittinggi harus dilakukan secara menyeluruh  dan  terpadu  mulai  dari  tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
rekonstruksi dan revitalisai. Dalam
pembuatan perencanaan digunakan pendekatan sinoptik  komprehensif dan transaktif atau sosiallearning .  Perencanaan sinoptikkomprehensif untuk mengkaji masalah-masalah  yang  bersifat  teknis  dan kebijakan-kebijakan  yang  pemerintah  kota terkait  dengan  pelaksanaan  teknis  tersebut (Suliyati, 2014). Dimana selain penanganan Pemda kurang tanggap masalah banjir, sehingga  terjadi  banjir  yang  disebabkan antara lain pembuang semua limbah rumah tangga  langsung  ke  selokan  dan  kali-kali kecil  di  kota  tanpa  dilakukan  pengolahan atau  kali-kali  kontrol  (Joko  &  Fikri,  2012). Kemudian penyebab lain tidak berfungsinya Drainase dengan baik di Kota Bukittinggi disebabkan tingginya pertambahan  penduduk  dan  tingginya pembangunan fisik sehingga Drainase yang ada terganggu (Amalia, 2012).
Penanganan  banjir  Kota  Bukittinggi diantaranya ;
a) Penanganan  banjir  dari  hulu  dan banjir  lokal  (Wismarini  &  Ningsih, 2010).  Penanganan  banjir  dari  hulu berasal  dari  Kab.  Agam  dan  banjir
Nasfi, M.E, M.M 1 , Ahmad Lutfi 2 , Adi Prawira 3
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 1  No. 1 Tahun 2020
lokar dengan melakukan pengendalian  aliran  permukaan, paradigma  yang  berlaku  saat  ini untuk  menanggulangi  banjir  harus di  ubah  dri  paradigma  drainase menuju paradigma manajemen
sumber daya air.
b) Pembuatan sumur resapan (Wahyuningtyas, Hariyani, & Sutikno,  2011),  penggunaan  sumur resapan mampu memperkecil akiran permukaan  sehingga  terhindar  dari penggenangan  aliran  permukaan secara berlebihan yang menyebabkan banjir. Hal ini dikarenakan dimendi jarigan drainase  akan  dapat  diperkecil karena  sebagian  besar  air  meresap ke  dalam  tanah  sebelum  masuk  ke jaringan drainase.
Untuk  mengetahui  debit  air  yang meresap  ke  dalam  sumur  resapan dapat  dihitung  dengam  Persamaan (3-18)  (Wahyuningtyas  et  al.,  2011), dengan formula sebagai berikut ;
Sehingga,  dapat  diketahui  bahwa  debit air  yang  meresap  untuk  setiap  sumur resapan adalah sebesar 0,062979 m3/detik. Langkah  selanjutnya  untuk  menentukan kefektifan sumur resapan dihitung perbandingan  antara  debit  limpasan  air hujan  setelah  adanya  sumur  resapan dengan kapasitas saluran yang ada, dengan memberikan hipotesa sebagai berikut:
Dengan  kontruksi  sumur  resapan menggunakan batu bata sebagai berikut :

## Gambar 1 : Kontruksi Sumur Resapan
Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan  keefektifan  slauran  setelah adanya  sumur  resapan,  dapat  diketahui bahwa saluran telah memnuhi kapasitasnya bahkan  tidak  diemukan  adanya  genangan di  wilayah  yang  sebelumnya  terindikasi genangan.  Hal  ini  menunjukkanbahwa adanya sumur resapan memberikan manfaat  lebih  dalam  menyerap,  memanen, dan  menampung  air  ke  dalam  tanah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sumur resapan efektif untuk diterapkan.
Penetapan  tata  letak  konstruksi  resapan adalahh  berupa  penteapan  jarak  yang dimaksudkan untuk memberikan hasil yang baik,  serta  tidak  menimbulkan  dampak negatif,  sehingga  penempatan  sumur resapan  harus  disesuaikan  dengan  kondisi lingkungan  setempat,  dengan  gambar
Nasfi, M.E, M.M 1 , Ahmad Lutfi 2 , Adi Prawira 3
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 1  No. 1 Tahun 2020
sebagai berikut ;

## Gambar 2 : Penempatan Sumur Resapan di Jalan Raya
2) Penanganan  Hak  Pengusaha  Angkot  dan Angdes akibat banjir dan macet
a) Rata-rata Pendapatan Pengusaha Angkot waktu Iklim atau Cuaca Normal .
Jumlah  Angkot  (kota)  beroperasional
1.534 unit dan Angdes (Angkutan Pedesaan) yang beroperasional masuk kota Bukittinggi  setiap  hari  600  unit,  yang tergabung  dengan  Perusahaan  Terbatas (PT)  dan  Koperasi  (Dinas  Perhubungan Bukittinggi, 2018).
Sudah menjadi rahasia umum, berdasarkan  wawancara  penulis  dengan para  pemilik  Angkot  (kota)  dan  Angdes (pedesaan),  dan  penulis  salah  satu  pemilik angkot  dan  angdes  ( Wawancara  dengan Pemilik  Angkot  yang  Punya  Angkot diatas  15  Unit ),  bahwa  setoran  perhari selain hari libur dan sabtu minggu setoran Angkot  sebesar  Rp.  90.000  per  hari  per unit, dan hari sabtu minggi Rp.115.000 per hari  perangkot.  Untuk  Angdes  (pedesaan) setoran  rata-rata  perhari  Rp.  65.000,-  per hari  perangkot,  setoran  sabtu  minggu Rp.75.000,-  perangkot  perangdes.  Dengan asumsi  pendapatan  rata-rata  tiap  bulan sebagai berikut :
Dari  Tabel  ;  1,  diatas  Pendapatan  Angkot dan  Angdes  waktu  iklim  dan  cuaca  biasa atau tidak  ada  Banjir  dan  Macet dengan jumlah secara total sebagai berikut ;
1) Angkot  :  Rp.2.360.000,-  X  1.534  = Rp.3.620.240.000,- (Perbulan)
2) Angdes : Rp.1.640.000,- X    600 = Rp. 984.000.000,- (Pebulan)
Total  Perputaran  uang  perbulan  .......... Rp.4.604.240.000,-
b) Rata-rata Pendapatan Pengusaha Angkot waktu macet dan banjir .
Wawancara  dengan  Pemilik  Angkot  yang Punya Angkot diatas 15 Unit dan para sopir, bahwa  penghasilan  mereka  turun  drastis per hari penyebab macet yang berasal dari banjir  dan  macet  dan  bahkan  angkot  dan angdes  tidak  beroperasional,  dengan  rata- rata tingkat hujan dan macet terjadi setiap bulan  sebanyak  6  X  (enam  kali)  selama tahun 2018 (PU, 2018).
Dari  Tabel  ;  2,  diatas  Pendapatan  Angkot dan Angdes waktu iklim hujan dan macet dengan jumlah secara total sebagai berikut
;
Nasfi, M.E, M.M 1 , Ahmad Lutfi 2 , Adi Prawira 3
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 1  No. 1 Tahun 2020
1) Angkot  :  Rp.1.850.000,-  X  1.534  = Rp.2.837.900.000,- (Perbulan)
2) Angdes  :  Rp.1.320.000,-  X        600  = Rp.   792.000.000.- (Perbulan) Total Perputaran uang perbulan ...Rp.3.629.900.000,-
c) Kerugian akibat Macet disebabkan Banjir dan Drainase
Hak  Pengguna  Jalan  terutama  Pengusaha, Sopir  Angkot  dan  Angdes  terganggu  hak mereka  dengan  hilang  atau  turunnya penghasilan  mereka  setiap  bulan  per  unit angkot  sebesar  Rp.510.000,-  dan  setahun Rp.6.120.000,- sedangkan Angdes kerugian perbulan Rp.320.000,- dan setahun Rp.3.840.000,-    serta  hilangnya  pedapatan total semua armada angkot Rp.782.340.000,-  perbulan  dan  setahun Rp.9.388.080.000,-  dan  angdes  hilang pendapatan  perbulan  Rp.192.000.000,- serta setahun Rp.2.304.000.000,-. Ini akan membuat terganggunya Cash Flow pengusaha dan sopir, bila mereka berhadapan dengan kredit Bank.
3) Solusi yang harus di lakukan Pemda .
Pemda  Bukittinggi  segera  melakukan perbaikan Drainase dengan ; (1) melakukan pendendalian  aliran  permukaan dari  Kab.
Agam  dengan Manajemen  Sumber  Daya Airt, (2)  membuat Sumur  Resapan pada setiap  Jalan  Raya  dalam  Kota,  (3) pelaksanaan  fisik  pembangunan  malam
hari,  (4) material  datang  saat  pemakaian dan bersih setiap pengerjaan harian.

## D. Simpulan
Kota  Bukittinggi  merupakan  Kota Perdagangan  dan  salah  satu  tujuan  Wisata juga  di  Sumatera  Barat,  dengan  tingkat kunjungan  wisata  ke  Kota  Bukittinggi sebanyak 1,03 Juta orang mendatangi Objek Wisata  berbayar  Desember  tahun  2017.  Ini belum  lagi  konjungan  wisata  yang  tidak berbayar, bahkan angkanya akan lebih jauh diatas  1  juta  orang.  Namun  dalam  Rangka mencapai  kota  perdagangan  dan  kota wisata terjadi permasalahan di Lingkungan Hidup  berupa  persoalan  sanitasi  atau Drainase telah  menjadi  target  nasional untuk  dituntaskan  maksimal  tahun  2019.
Sementara  kondisi Drainase kota  belum sepenuhnya mampu mengendalikan permasalahan  titik  genangan  air  pada beberapa  kawasan  yang  akan  berdampak pada  kondisi  kawasan  tersebut.  Dengan demikian  penyelesaian  masalah Drainase Bukittinggi  perlu  menjadi  prioritas  untuk ditangani  untuk  pencapai universal  acsess dan peningkatan pelayanan sanitasi di Kota Bukittinggi.
Sesuai dengan Pasal 1 angka 27  dan Pasal 131 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  padal  132,  Pengguna  jalan  dalam  hal Pengusaha  dan  Sopir  Angkot  dan  Angdes dirugikan hak mereka sehingga pendapatan mereka menurun, dimana hukum lingkungan  mengatur  bahwa  masyarakat juga  mempunyai  hak,  kewajiban,  dan berperan serta dalam mengelola lingkungan hidup.

## 1. Rekomendasi
Bagaimana  menyelesaikan  persoalan hak  pengguna  jalan  yaitu Pengusaha  dan Sopir  Angkot  dan  Angdes di  rugikan sehingga  pendapatan  mereka  turun  untuk
Nasfi, M.E, M.M 1 , Ahmad Lutfi 2 , Adi Prawira 3
Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 1  No. 1 Tahun 2020 memenuhi  kebutuhan,  Pemkot  harus segera memperbaiki dan melakukan pembangunan
Drainase,
dengan
Manajemen  Sumber  Daya  Air ,  membuat Sumur  Resapan di  setiap  jalan  raya  kota. Pengerjaan fisik bangunan untuk menghidari  macet  di  lakukan  pada  malam hari,  setiap  bahan  material  didatangkan saat  pengerjaan,  setelah  selesai  pengerjaan setiap  hari  material  dibersihkan  begitur seterusnya sampai pengerjaan fisik pembanguan selesai.

## Daftar Pustaka
Achnmad.  Y,  F.  .  (2010). Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Amalia,  W.  O.  dan  S.  (2012).  Pengaruh Kondisi  Sistem  Drainase,  Sistem
Persampanan dan Air Limbah Terhadap  Kualitas  Lingkungan. Jurnal
PRESIPITASI , 9 , 41–50.
Amruzi, M. F. Al. (2006). Upaya Penegakan
Hukum Lingkungan Melalui Penerapan  Asas  Strict  Liability,  454– 460. Dinas  Perhubungan  Bukittinggi.  (2018). Jumlah Angkot
dan Angdes
Beroperasional  di  Kota  Bukittinggi.
Dinas Perhubungan . Fajar.  M,  A.  Y.  (2010). Dualisme  Penelitian Hukum
Normatif & Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Febrianti,  I.  (2018).  1,03  Juta  Wisata Kunjungi  Dua  Objek  Wisata  Berbayar di  Kota  Bukittinggi. Antara  Sumbar , 2018.
Fheriyal  Sri  Israwaty.  (2015).  [  No  Title  ]. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opini , 3 .
Hardjasoemantri,  K.,  &  Supriyono,  H.
(2014). Hukum Lingkungan.
Repository.ut.ac.id .
Joko,  T.,  &  Fikri,  E.  (2012).  Kondisi  Dan Upaya Strategi Penanganan Sanitasi di Kota Batam. Jurnal Kesehatan Lingkungan Masyarakat , 11 (1), 43–53. Laode  M.  Syarif,  A.  G.  W.  (2017). Hukum Lingkungan . (A. G. W. L Ode M Syarif,
Ed.). USAID, The Asian Fondation and Kemitraan Partnership.
Muhammad,  A.  (2004). Hukum  dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakit.
Nopyandri,  S.H.,  L.  M.  (2014).  Good Governance  ). Jurnal  Inovatif , VII ,  1– 33.
Nugroho,  W.  S.  T.  S.  (2016).  Dasar
Kepolisian  Dalam  Memberikan  Hak Utama Pengguna Jalan Harley
Davidson. Fakultas Hukum Atma Jaya, Yogyakarta .
PU.  (2018).  Drainase  Buruk  di  Bukittinggi,
Kerap Picu Banjir. Republika, Wawancara Ka Dinas PU , 399–404. Soekanto.S,  M.  .  (2001). Penelitian  Hukum Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) .
Jakarta: Rajawali Pers.
Suliyati,  T.  (2014).  Penataan  Drainase Perkotaan  Berbasis  Budaya. Jurnal Humanika , 19 (1).
Susanto  Budi  Nurs-Al  Umar.  (2011). Penegakan  hukum  lingkungan  di indonesia. Jurnal  Wacana  Hukum , IX , 21–38.
Wahyuningtyas, A., Hariyani, S., & Sutikno, F.  R.  (2011).  Strategi  Penerapan Sumur  Resapan  Sebagai  Teknologi Ekodrranase  di  Kota  Malang. Jurnal Tata Kota Dan Daerah , 3 , 25–32.
Wismarini,  T.  D.,  &  Ningsih,  D.  H.  U. (2010).  Analisis  Sistem  Drainase  Kota Semarang  Berbasis  Sistem  Informasi Geografi dalam Membantu Pengambilan Keputusan bagi Penanganan  Banjir. Jurnal  Teknologi
Informasi DINAMIK , XV (1), 41–51.