E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 5 No 2, April 2021
Tersedia Online di http://journal.unublitar.ac.id/pendidi kan/index.php/Riset_Konseptual
Sejarah Artikel Diterima pada : 21-02-2021 Disetuji pada : 08-04-2021 Dipublikasikan pada : 30-04-2021
Kata Kunci:
P embelajaran,  Pendidikan,  Pendidikan Agama, Perguruan Tinggi.
DOI: http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v5i 2.333

## Tantangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum: Kebijakan dan Implementasi
Tatang Sudrajat 1 , Uus Ruswandi 2 , Bambang Syamsul Arifin 3
Universitas Sangga Buana Bandung 1
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2,3
Email: id.tatangsudrajat@gmail.com
Abstrak: Pendidikan  berperan  penting  dalam pembentukan watak bangsa, khususnya pendidikan  agama.  Pendidikan  Agama  Islam merupakan bagian dari mata kuliah wajib umum, termasuk  di  perguruan  tinggi  non  keagamaan.
Keberadaannya diatur melalui peraturan perundang-undangan di berbagai level
pemerintahan.  Implementasi  pembelajarannya dihadapkan  pada  beberapa  tantangan  dan permasalahan.  Melalui  data  yang  diperoleh dengan  metode  yuridis  normatif,  kualitatif  dan kepustakaan,  diketahui  bahwa  tantangannya berkaitan  dengan  era  globalisasi,  persepsi mahasiswa  tentang  mata  kuliah  agama,  latar belakang  pendidikan  mahasiswa,  besaran  SKS dan waktu pembelajaran.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  berperan  sangat  strategis  dan  bernilai  futuristik  bagi  masa  depan dan  kemajuan  bangsa.  Hal  ini  merupakan  proses  investasi  sumberdaya  manusia ( human  investment )  yang  sangat  penting  bagi  kemajuan  dan  daya  saing  bangsa. Proses  pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  pada  berbagai  bidang  yang sedang gencar dilakukan pemerintah salah satunya di sektor pendidikan. Pendidikan menurut  Pasal  1  Angka  3  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat, bangsa dan negara.
Penyelenggaraan  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  di  perguruan  tinggi diantaranya berlangsung di perguruan tinggi umum. Perguruan tinggi menurut Pasal 1  angka  6  Undang-  Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi adalah  satuan  pendidikan  yang  menyelenggarakan  pendidikan  tinggi.  Pendidikan tinggi  menurut  Pasal  1  ayat  2  adalah  jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan menengah  yang  mencakup  program  diploma,  program  sarjana,  program  magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang dilaksanakan oleh perguruan  tinggi  berdasarkan  kebudayaan  bangsa  Indonesia.  Pendidikan  agama dalam struktur kurikulum di perguruan tinggi, termasuk pada perguruan tinggi  umum kedudukannya  sangat  kuat  karena  diatur  dalam  Pasal  35  Ayat  3  UU  Nomor  12
E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 5 No 2, April 2021
Tahun 2012. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mata  kuliah  agama  adalah  pendidikan  untuk  membentuk  mahasiswa  menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
Dalam kenyataannya pembelajaran pendidikan Agama Islam dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan  keanekaragaman  perguruan  tinggi  umum,  tampak  bahwa  tantangan  yang dihadapi  berkaitan  dengan  kondisi  lingkungan  pendidikan  yang  berubah  sangat cepat yang menuntut adaptasi yang tinggi dari para dosen sebagai pendidik. Di era teknologi  komunikasi  dan  informasi  saat  ini  yang  ditandai  oleh  melimpahruahnya informasi sebagai sumber belajar, menuntut para dosen untuk menjadi kreatif dalam meramu pembelajaran.  Demikian  pula  kondisi  internal  setiap perguruan  tinggi  yang beranekaragam  dalam  berbagai  aspek  merupakan  suatu  kenyataan  yang  harus dihadapi untuk efektifnya proses pembelajaran.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tantangan  dan  permasalahan yang  dihadapi  dalam  proses  pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  di perguruan tinggi umum. Dengan ini diharapkan dapat terpetakan berbagai tantangan yang  dihadapi  serta  permasalahan  yang  secara  nyata  dihadapi  bukan  saja  oleh dosen  sebagai  pendidik,  tetapi  juga  oleh  pemangku  kepentingan  pendidikan lainnnya.

## METODE
Penelitian  menggunakan  kombinasi  metode  yuridis  normatif,  kualitatif  dan kajian  kepustakaan.  Penelitian  dengan  metode  yuridis  normatif  menurut  Marzuki (2015:47)  tergolong  penelitian  hukum  ( legal  research ),  atau  penelitian  hukum normatif  atau  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto dan Mamudji, 2015:13). Berdasarkan tingkat  eksplanasinya,  penelitian  ini  tergolong  penelitian  deskriptif,  yang  salah  satu jenisnya adalah penelitian perpustakaan dan dokumenter. Hal ini dilakukan terhadap informasi  yang  didokumentasikan  dalam  bentuk  peraturan  sehingga  biasa  dikenal dengan  penelitian  analisis  dokumen  atau  analisis  isi  ( content  analysis ).  Juga dilakukan  wawancara  dengan beberapa dosen PAI  pada berbagai  perguruan  tinggi serta  menelaah  beberapa  sumber  tertulis  berupa  buku,  jurnal  dan  artikel  lain  yang berkenaan dengan tema penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Agama
Saat ini  di  tengah  arus  deras  globalisasi  dengan  berbagai  dampaknya, khususnya  yang  bersifat  negatif,  sebagian  besar  perhatian  orang  pada  umumnya tertuju  pada  bidang  pendidikan.  Pendidikan  kembali  dilirik  dengan  penuh  harapan,  di tengah kehidupan manusia yang dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang diraihnya telah  menikmati  aneka  kemajuan  dan  kenikmatan  hidup,  tetapi  pada  sisi  lain  dirinya juga mendapatkan permasalahan. Kehidupan nasional pada berbagai bidang saat ini, dihadapkan  pada  berbagai  tantangan dan  ancaman, yang apabila  tidak  ditanggulangi dengan serius, dapat berpotensi merusak sendi-sendi keharmonisan sosial.
Masih merajalelanya korupsi dengan berbagai modusnya, ujaran kebencian dan rasa  permusuhan  berbasis  SARA,  intoleransi  dan  terorisme,  kejahatan  narkoba  dan berbagai  bentuk  kenakalan  remaja,  merupakan  sebagian  saja  dari  permasalahan sosial  yang  secara  nyata  dihadapi  bangsa  ini.  Karena  itu,  sebagai  solusi
E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 5 No 2, April 2021
komprehensifnya perlu dilakukan pendidikan yang intensif untuk semua warga bangsa. Makna  pendidikan,  menurut  Hasbiyallah  dan  Nayif  Sujudi  secara  sederhana  dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai- nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya (2019:21).
Pendidikan  menurut  Pasal  1  angka  1  UU  Nomor  12  Tahun  2012  adalah  usaha sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara. Pembahasan  mengenai  pendidikan  dan  pendidikan  agama  tidak  akan  terlepas  dari rencana  pembangunan  nasional.  Dalam  UU  Nomor  17  Tahun  2005  antara  lain disebutkan  bahwa  pembangunan  pendidikan  diarahkan  untuk  menumbuhkan kebanggaan  kebangsaan,  akhlak  mulia,  serta  kemampuan  peserta  didik  untuk  hidup bersama  dalam  masyarakat  yang  beragam  yang  dilandasi  oleh  penghormatan  pada hak-hak asasi manusia.
Perhatian negara atau pemerintah terhadap bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang  datang  tiba-tiba,  tetapi  merupakan  sesuatu  yang  menjadi  perdebatan  seru  di kalangan para founding father’s ketika merancang dasar negara dan konstitusi jelang kemerdekaan  tahun  1945.  Karena  itu,  fungsi  negara  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa  yang  termaktub  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  serta  Pasal  31  UUD  l945, menegaskan  bahwa  negara  tidak  setengah  hati  dalam  urusan  masa  depan  anak bangsa ini.
Keterlibatan  negara  dalam  urusan  dan  kepentingan  publik,  khususnya pendidikan  agama  yang  dituangkan  dalam  regulasi  negara/pemerintah,  pada dasarnya merupakan kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Gerston adalah ‘ the combination of basic decisions, commitments, and actions made by  those who hold or  influence  government  positions  of  authority’ (2010:7). Post dkk. mengemukakannya sebagai ‘a plan of action undertaken by government officials to achieve some broad purpose affecting a substansial segment of a nation’s citizens’ (1999:172).
Dilihat dari cakupan urusan dan tanggung jawab negara atau pemerintah yang sangat  luas,  seluas  dan  sedalam  permasalahan  yang  nyata  dihadapi  masyarakat, menunjukkan  bahwa  tidak  ada  satu  segmen  kehidupan  pun  yang  tidak  tersentuh oleh tangan-tangan administrasi negara. Salah satu area isu ( issue areas ) kebijakan publik menurut Dunn adalah pendidikan (1981:47) , yang salah satu aspeknya adalah pendidikan  agama.  Mengingat  sangat  penting  dan  strategisnya  pendidikan  agama, dapat dipahami ketika pemerintah, sejak Presiden Soekarno sampai dengan saat ini memberi perhatian seksama terhadap keberadaannya.
Berdasarkan  teori  Gerston  tentang  komponen  kebijakan  publik, terdapat  lima komponen  kebijakan  publik  menurut  Gerston  yaitu  isu  ( issues ),  aktor  ( actor ), sumberdaya ( resource ), lembaga ( institution ) dan tingkat pemerintahan ( the level of government ).  Dikemukakan  lebih  lanjut  bahwa ‘issues  that  appear  on  the  public agenda;  actors  who  present,  interpret,  and  respond  to  those  issues;  resources affected  by  those  issues;  institutions  that  deal  with  issues;  and  the  levels  of government that address issues’ (2010:8).  Isu  atau  permasalahan  publik  mengenai pendidikan agama selalu menjadi perhatian serius berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Banyak faktor yang  saling berkorelasi yang menempatkan pembahasannya  selalu  menarik  minat  bukan  saja  kalangan  pendidik  dan  pejabat pendidikan, tetapi juga pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
Aktor kebijakan mengenai pendidikan agama, bukan hanya yang berada pada tatanan  pemerintahan  negara/suprastruktur  politik,  tetapi  juga  pada  tatanan masyarakat/infrastruktur politik, seperti aktivis ormas keagamaan, LSM keagamaan, pemuka  agama,  aktivis  partai  politik  dan  pemerhati  pendidikan.  Sumber-sumber daya  yang  digunakan,  terutama  oleh  negara/pemerintah,  meliputi  bukan  hanya
E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 5 No 2, April 2021
sumberdaya  manusia  berupa  aparatur  pemerintah pada  berbagai  level  pemerintah, tetapi juga sumberdaya organisasi lain (keuangan, peralatan, informasi dll). Institusi dan  level  pemerintah  berkenaan  dengan  kedudukan,  domain  otoritas  dan  tingkat pemerintah  yang  melekat  pada  dirinya  mandat  untuk  memberikan  layanan pendidikan.
Keberadaan  Pendidikan  Agama  Islam  tidak  terlepas  dari  kebijakan negara/pemerintah  tentang  pendidikan secara nasional  yang  diatur  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan.  Menurut  Pasal  37  ayat  (2)  UU  Nomor  20  Tahun 2003,  kurikulum  pendidikan  tinggi  diantaranya  wajib  memuat  pendidikan  agama. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk  membentuk  peserta  didik  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pasal 35 ayat (3) UU No 12 Tahun  2012  menyebutkan  bahwa  kurikulum  perguruan  tinggi  wajib  memuat beberapa  matakuliah,  diantaranya Agama.  Penjelasan  pasal  tersebut  menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  mata  kuliah  agama  adalah  pendidikan  untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Sebagai tindak lanjut dari ketentuan  Pasal 12 ayat  (4), Pasal 30 ayat (5) dan pasal  37  ayat (3), terbit PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan Agama menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 55 Tahun  2007  adalah  pendidikan  yang  memberikan  pengetahuan  dan  membentuk sikap,  kepribadian,  dan  keterampilan  peserta  didik  dalam  mengamalkan  ajaran agamanya,  yang  dilaksanakan  sekurang-kurangnya  melalui  mata  pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Pendidikan  Agama  menurut  Pasal  2  ayat  (1)  berfungsi  membentuk  manusia Indonesia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat  beragama.  Adapun  tujuannya  menurut  Pasal  2  ayat  (2)  untuk berkembangnya  kemampuan  peserta  didik  dalam  memahami,  menghayati,  dan mengamalkan  nilai-nilai  agama  yang  menyerasikan  penguasaannya  dalam  ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

## Konsepsi Pembelajaran
Teori-teori  pembelajaran  menurut  Sudjana  dapat  ditelusuri  dengan  dua pandangan.  Pertama,  berasumsi  bahwa  peserta  didik  adalah  manusia  pasif  yang hanya melakukan respon  terhadap stimulus. Kedua, berasumsi bahwa peserta didik adalah manusia aktif yang selalu berusaha untuk berpikir dan bertindak di dalam dan terhadap  dunia  kehidupannya  (2000:51).    Dikemukakan  lebih  lanjut  bahwa  salah satu konsep atau aliran pembelajaran adalah teori andragogi, sebagai model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri dari orang dewasa. Beberapa asumsi teori ini adalah  bahwa  orang  dewasa  mempunyai    konsep  diri,  mempunyai  akumulasi pengalaman,  mempunyai  kesiapan  untuk  belajar,  berharap  dapat  segera menerapkan  perolehan  belajarnya,  serta  memiliki  kemampuan untuk belajar (2000:63-66). .
Pembelajaran  menurut  Pasal  1  angka  12  UU  Nomor  12  Tahun  2012  adalah proses  interaksi  mahasiswa  dengan  dosen  dan  sumber  belajar  pada  suatu lingkungan  belajar.  Tujuan  pembelajaran  menurut  Tafsir  adalah  tahu,  mengetahui ( knowing ),  mampu  melaksanakan  apa  yang  telah  diketahui  ( doing ),  serta  menjadi orang  seperti  yang  diketahui  (being),  tidak  sekedar  menjadi  miliknya  tetapi  bersatu dengan kepribadiannya (2017:224-225). Kegiatan belajar sebagai proses terdiri dari beberapa unsur, yaitu tujuan belajar, peserta didik yang termotivasi, tingkat kesulitan belajar,  stimulus  dari  lingkungan,  peserta  didik  yang  memahami  situasi  serta  pola respons peserta didik (Sudjana, 2000:105-111).
Pendidikan  Agama  Islam  yang  di  perguruan  tinggi  menurut  Nizar  dan Muhammad  Syaifudin  merupakan  matakuliah  bertujuan  membentuk  mahasiswa
E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 5 No 2, April 2021
yang  memiliki  akhlak  mulia  ( al-akhlaq  al-karimah )  dengan  cara  memahami  ajaran- ajaran  Islam  dan  aplikasinya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Perannya  dalam  dunia akademik tidak hanya diletakkan dalam lingkup pembenaran ( context of justification), melainkan  yang  lebih  penting  lagi  diletakkan  dalam  lingkup  penemuan  ( context  of discovery ), visi baru ilmu pengetahuan dan teknologi (2010:235).
Pembelajaran PAI yang melibatkan dosen, peserta didik dan unsur lain dalam sistem  pembelajaran  ini  berkaitan  dengan  visi  dan  misi  yang  telah  ditetapkan.  Visi PAI  di  perguruan  tinggi  adalah  terbentuknya  mahasiswa  yang  memiliki  kepribadian utuh  ( kaffah )  dengan  menjadikan  ajaran  Islam  sebagai  landasan  berpikir  dan berperilaku  dalam  pengembangan  kepribadian,  keilmuan,  dan  profesinya.  Misi  PAI adalah  mengembangkan  potensi  keimanan,  ketakwaan,  dan  akhlak  mulia mahasiswa,  dengan  menjadikan  ajaran  Islam  sebagai  landasan  berpikir  dan berperilaku  dalam  pengembangan  keilmuan,  profesi,  kehidupan  berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Secara  khusus  misi  Mata  Kuliah  Wajib  Umum-PAI  adalah  (1). mengembangkan  potensi  keimanan,  ketakwaan,  dan  akhlak  mulia/karakter  baik mahasiswa (misi psikopedagogis); (2). menyiapkan mahasiswa untuk berkehidupan Islami  baik  sebagai  pribadi,  anggota  keluarga,  anggota  masyarakat,  dan  sebagai warga  negara  yang  baik  (misi  psikososial);  (3).  membangun  budaya  spiritualitas sebagai  determinan  utama  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (misi sosiokultural);  serta  (4).  mengkaji  dan  mengembangkan  pemahaman  ajaran  Islam yang terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu (misi akademik).
Untuk  mewujudkan  visi  dan  memenuhi  misinya,  PAI  memilih  dan mengorganisasikan substansi materi sebagai berikut : (1). Mengapa dan bagaimana mempelajari  Islam  di  perguruan  tinggi  untuk  mengembangkan  manusia  seutuhnya, dan  sebagai  sarjana  muslim  yang  profesional;  (2).  Bagaimana  esensi  dan  urgensi bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan As- Sunnah; (3). Bagaimana agama  Islam  dapat  menjamin  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat  dalam  konteks kehidupan modern yang cenderung pada kehidupan materialistik dan hedonistik; (4). Bagaimana  mengintegrasikan  iman,  Islam  dan  ihsan  dalam  membentuk  manusia seutuhnya  (insan  kamil);  (5).  Bagaimana  membangun  paradigma  Qurani  dalam menghadapi  perkembangan  sains  dan  teknologi  modern  yang  sangat  maju;  (6). Bagaimana  membumikan  Islam  di  Indonesia  agar  Islam  dirasakan  sebagai kebutuhan hidup, bukan sebagai beban hidup dan kewajiban; (7). Bagaimana Islam membangun  persatuan  dalam  keberagamaan  yang  dinamis  dan  kompleks  dalam kontek  kehidupan  sosial  budaya  Indonesia  yang  plural;  (8).  Bagaimana  Islam menghadapi  tantangan  modernisasi,  untuk  menunjukkan  kompatibilitas  Islam dengan  dunia  modern  saat  ini;  (9).  Bagaimana  kontribusi  Islam  dalam pengembangan  peradaban  dunia  yang  damai,  bersahabat,  dan  sejahtera  lahir  dan batin  secara  bersama-sama;  (10).  Bagaimana  peran  masjid  dalam  membangun umat  yang  religius-spritualistis,  sehat  rohani  dan  jasmani,  cerdas  (emosional, intelektual,  dan  spiritual)  dan  sejahtera;  serta  (11).  Bagaimana  implementasi  Islam yang  rahmatan  lil  alamin,  sebagai  rangkuman  dan  evaluasi  keseluruhan  proses pembelajaran PA

## Tantangan di Perguruan Tinggi Umum
Secara  umum  pendidikan  Islam  bertujuan  menginternalisasikan  nilai-nilai agama  yang  luhur  kepada  peserta  didik  agar  mereka  menjadi  generasi  yang  taat beribadah dan berakhlak mulia. Al-Quran sudah menyatakan bahwa sejatinya tugas manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada kepada Allah (Qs. Adz-Dzariyat : 56). Begitu juga, Rasul SAW sudah memberikan sinyalemen dalam hadisnya bahwa agama  terutama  Islam  diturunkan  untuk  memperbaiki  akhlak  manusia  (HR.  Al- Baihaqi).  Zakiah  Daradjat  dalam  bukunya Ilmu  Pendidikan  Islam (1994:28) menegaskan  bahwa  pendidikan  Islam  sebagai  sebuah  aktivitas  dan  sistem pendidikan yang  diselenggarakan  atau  didirikan untuk  mengejawantahkan  nilai-nilai
E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 5 No 2, April 2021
ajaran Islam sehingga terbentuk pribadi muslim.
Pemerintah  Indonesia  sudah  sejak  lama  memperhatikan  pendidikan  Agama bahkan oleh founding father negara kita. Mereka sudah mencantumkan sila pertama dalam  Dasar  Negara  Pancasila,  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hal  ini  menandakan pendidikan agama merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diperkuat juga dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) a UU Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan pendidik yang seagama.
Perhatian  pemerintah  dalam  hal  pendidikan  agama  belum  sebanding  dengan amanat  berat  yang  diemban  dosen  dalam  memberikan  pengajaran  agama,  terlebih lagi  di  perguruan  tinggi  umum.  Dalam  pelaksanaannya  masih  mendapatkan tantangan  dan  permasalahan  yang  cukup  berat.  Tantangan  yang  dihadapi, diantaranya  terkait  dengan  kurikulum,  kaitan  dengan  era  globalisasi,  serta  latar belakang  pendidikan  mahasiswa.  Sebagai  implementor  kebijakan  pendidikan agama,  dosen  berhadapan  dengan  berbagai  kendala  yang  harus  dihadapi  sebagai realitas dari tanggung jawabnya yang melekat sebagai pendidik dan ilmuwan.
Berkaitan  dengan  struktur  kurikulum,  di  perguruan  tinggi  umum,  mata  kuliah Pendidikan Agama Islam hanya diberi porsi 2 SKS dari rata-rata 140 sks yang harus diampu oleh mahasiswa selama 8 semester. Prosentasinya hanya sekira 1,4% yang biasanya  diberikan  di  semester  awal.  Menurut  Azis,  berkenaan  dengan  bobot  SKS yang  hanya  2  SKS,  maka  dilakukan  penguatan  pembelajaran  PAI  berupa  kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya pendalaman Al-Quran, halaqoh dan mentoring. Dampak positif  yang  muncul  adalah  keaktifan  dan  kekritisan  mahasiswa  dalam  mengajukan pertanyaan,  perasaan  keingintahuan  terhadap  isu-isu  agama,  dan  keterampilan memecahkan  masalah  (2011:159).  Problematikanya  berkenaan  dengan  alokasi waktu belajar yang 2 sks, kurangnya dosen agama dan banyaknya mahasiswa dan organisasi pembelajaran (2011:157)..
Dengan demikian, terjadi kekosongan atau ada suasana kering dari sentuhan pengajaran  pendidikan  agama  selama  7  semester.  Hal  ini  tentunya  menjadi tantangan tersendiri bagi pengajar atau dosen Pendidikan Agama Islam. Apalagi jika mengacu  kepada  tujuan  pendidikan  Islam  yang  cukup  berat,  karena  dosen  Agama Islam bukan hanya dituntut untuk transfer of knowledge ilmu-ilmu keagamaan akan tetapi  mempunyai  kewajiban  mengaktualisasikannya  dalam  kehidupan  sehari-hari mahasiswa  terutama  dalam  hal  pembiasaan  ibadah  dan  perbaikan  akhlak.  Hal  ini juga  berkaitan  dengan  masih  adanya  persepsi  yang  kurang  proporsional  pada sebagian  mahasiswa.  Menurut  Ridho,  respon  mahasiswa  terhadap  pembelajaran PAI  sangat  variatif,  ada  yang  menganggap  sekedar  formalitas  untuk  memperoleh kelulusan,  dan  ada  juga  yang  mengganggap  bahwa  PAI  mampu  mengembangkan kepribadiannya (2016:29).
Era  globalisasi  bagian  yang  tidak  bisa  terpisahkan  dari  kehidupan  manusia. Era  ini  harus  dijalani  dan  diikuti  oleh  manusia  yang  hidup  pada  saat  ini  karena berhubungan  dengan  sebuah  proses  menjadikannya  mendunia.  Zubaedi  yang mengutip  J.A.  Scholte  dalam  bukunya Isu-Isu  Baru  dalam  Diskursus  Filsafat Pendidikan  Islam  dan  Kapita  Selekta  Pendidikan  Islam (2012:97)  mengartikan globalisasi  sebagai  proses  menjadikan  sesuatu  bersifat  mendunia  atau  menjagat. Bagi aktivis pendidikan Agama Islam, era globalisasi bukan hanya mengandung hal- hal  yang  bersifat  positif.  Dalam  waktu  yang  bersamaan,  era  globalisasi mendatangkan  pengaruh-pengaruh  yang  bersifat  negatif.  Positifnya,  globalisasi ditandai  dengan  kemajuan  teknologi  dan  informasi.  Dengan  demikian,  masyarakat muslim  dapat  memperoleh  informasi  tentang  Islam  dengan  mudah  dan  cepat  dari berbagai  sumber  yang  diinginkan.  Hal  itu  bisa  membuat  tingkat  pengetahuan  dan pemahaman muslim bertambah baik.
E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 5 No 2, April 2021
Di samping positifnya, era globalisasi berdampak negatif. Dalam sebuah jurnal yang berjudul Globalization and Education Challenges and Opportunities ditulis oleh Bakhtiari  Sadegh  (1995:97)  globalisasi  melahirkan  empat  hasrat  yang  cenderung negatif,  yakni  hasrat  yang  berlebihan  untuk  berkuasa  ( the  will  to  power ), mengumpulkan  uang  ( the  will  to  money ),  untuk  bekerja  ( the  will  to  work ),  dan kenikmatan seksual ( the will to sex ). Keempat hasrat ini dinilai sebagai turunan dari materialisme dan hedonisme yang kesemuanya berasal dari Barat.
Pengaruh ini menjadikan tantangan tersendiri bagi para pendidik di lingkungan lembaga  pendidikan  Islam.  Menurut  Nizar  dan  Muhammad  Syaifudin,  pendidikan Islam  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  faktor  lingkungan  pendidikan  yang  menjadi salah satu penentu keberhasilan pendidikan itu sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan.  Lingkungan  pendidikan  yang  dimaksud  adalah  masyarakat  (2010:83). Saat  ini,  pendidikan  Islam  yang  berusaha  mempertahankan  nilai-nilai  Islam dihadapkan pada desakan dan agresi nilai-nilai dan budaya barat tersebut. Apalagi mahasiswa sebagai peserta didik di perguruan tinggi, merasa dirinya sudah berada pada  tingkat  kedewasaan yang cukup.  Kecenderungannya  hidup dalam  kebebasan dan  melakukan  apa  saja  yang  mereka  inginkan.  Mereka  juga  mempunyai  akses yang baik dalam menerima informasi- informasi melalui kecanggihan teknologi saat ini.
Tantangannya  semakin  terasa  manakala  dihubungkan  dengan  tantangan mengenai kurikulum. Jumlah pertemuan atau tatap muka di kelas jauh lebih sedikit dari  pada  kesempatan  mahasiswa  untuk  mengakses  informasi  dari  internet.  Sudah tentu,  pengaruh  pembelajaran  pendidikan  Agama  Islam  di  kelas  yang  hanya  2  sks (100  menit)  per  minggu  selama  satu  semester,  akan  sangat  mudah  diganti  oleh pengaruh  informasi  yang  mereka dapatkan  dari  internet  yang  bisa  dilakukan setiap saat.  Peran  dosen  pendidikan  agama  ibarat  deret  hitung  yang  dihadapkan  dengan deret  ukur  berupa  literasi  mahasiswa  mengenai  kenyataan  sosial  yang  seringkali bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diajarkan.
Hubungannya  dengan  penggunaan  teknologi  hasil  dari  era  globalisasi, pengajaran  pendidikan  Agama  Islam  mempunyai  tantangan  yang  lain  lagi.  Karena pengajaran  agama  bukan  hanya  memberikan  pemahaman  tentang  ilmu-ilmu keagamaan kepada para mahasiswa. Lebih dari itu, seorang pendidik agama Islam di  perguruan  tinggi  dituntut  memberikan  contoh  dan  teladan  kepada  para mahasiswanya.  Penggunaan  teknologi  dalam  hal  pengajaran  harus  mampu mengantarkan  kepada  dua  tujuan  tersebut  sekaligus;  memahamkan  mahasiswa dalam ilmu-ilmu agama Islam dan memberi teladan sebagai implementasi dari nilai- nilai  agamanya.  Berkenaan  dengan  ini,  tepat  sekali  yang  dikemukakan  Bapak Pendidikan  Nasional,  Ki  Hajar  Dewantara,  mengenai  pentingnya  keteladanan pendidik di hadapan peserta didik, ing ngarso sung tulodo. Tantangan dosen untuk tampil  sebagai  teladan,  satunya  kata  dengan  perbuatan,  memang  bukan  sesuatu yang mudah diwujudkan.
Berkaitan  dengan  latar  belakang  pendidikan  mahasiswa,  Komarudin  Hidayat (2001:vi), dalam pengantarnya pada buku Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan  Tinggi  Umum ,  menyatakan  bahwa  pendidikan  Islam  diajarkan  sebagai objek  kajian  ilmiah  dan  sekaligus  sebagai  media  untuk  membantu  mahasiswa tumbuh menjadi sarjana yang berakhlak mulia, religius, dan memahami dasar-dasar Islam.  Dengan  demikian,  menurutnya,  seorang  dosen  agama  di  perguruan  tinggi umum  dituntut  berijtihad  menemukan  metode  yang  tepat  dalam  pengajarannya. Dalam  kaitan  ini,  Tilaar  mengemukakan  bahwa  dosen  harus  menjadi  pionir  dan teladan  bagi  mahasiswa  mengenai  kesungguhannya  untuk  terus  menerus  belajar sehingga  dapat  terus  mengembangkan  kemampuannya,  serta  dapat  membimbing mahasiswa  memasuki  dunia  ilmu  pengetahuan  dan  dunia  nilai  yang  berkembang terus (1999:234).
Tantangan  dan  permasalahan  lain  berkenaan  dengan  latar  belakang pendidikan  mahasiswa  peserta  matakuliah  pendidikan  agama.  Pendidikan  agama
E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 5 No 2, April 2021
sebagai objek kajian ilmiah akan mudah diikuti dan dipelajari oleh mahasiswa yang mempunyai dasar pendidikan agama yang cukup bagus. Kenyataannya, kondisi latar belakang  pendidikan  mahasiswa  di  perguruan  tinggi  umum  sangat  heterogen.  Ada yang  berasal  dari  sekolah  menengah  berbasis  agama,  seperti  Madrasah  Aliyah, tetapi  ada  juga  yang  berasal  dari  sekolah  menengah  berbasis  umum,  yang jumlahnya dominan dari total populasi mahasiwa.
Keragaman  latar  pendidikan  mahasiswa  menjadi  tantangan  tersendiri mengajarkan  pendidikan  agama  Islam  di  perguruan  tinggi  umum.  Misalnya,  ketika dosen  hendak  menyampaikan  satu  dalil  tentang  satu  materi  yang  berasal  dari  Al- Quran,  maka  mahasiswa  yang  berasal  dari  pendidikan  menengah  atas  berbasis agama  relatif  bisa  langsung  merespon  dibandingkan  dengan  mahasiswa  yang berasal dari sekolah menengah umum. Dampaknya, dosen harus menambah waktu agar  dalil  tersebut  bisa  dipahami  oleh  seluruh  mahasiswa  dari  berbagai  latar pendidikan.
Keragaman  pemahaman  dan  kesadaran  melaksanakan  ajaran  agama  ini merupakan  kondisi  pada  saat  ini  sebagaimana  ditegaskan  dalam  UU  Nomor  17 tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  2005-2025.  Bahwa pada  sebagian  masyarakat,  kehidupan  beragama  belum  menggambarkan penghayatan  dan  penerapan  nilai-nilai  agama  yang  dianutnya,  yang  masih  pada tataran  simbol  keagamaan dan  belum  pada substansi  nilai-nilai  ajaran agama.  Ada pula  sebagian  masyarakat  yang  kehidupannya  sudah  mendekati  bahkan  sesuai dengan  ajaran  agama.  Sebagai  pendidik  profesional,  sebagaimana  disebutkan dalam  UU  Nomor  12  Tahun  2012,  terdapat  tantangan  dan  tuntutan  besar  pada dirinya  untuk  membuat  desain  pembelajaran  yang  tepat  sehingga  dapat  mencapai tujuan  secara  efektif.  Inovasi  dan  kreativitasnya  sebagai  ilmuwan  dipertaruhkan  di tengah kondisi obyektif keragaman mahasiswa peserta Pendidikan Agama.
Tantangan lainnya dalam pembelajaran PAI diantaranya adalah masih banyak mahasiswa  yang  belum  bisa  baca  al-Quran  yang  benar  dan  baik,  sehingga  perlu diklat dalam ilmu tajwid karena ini dasar ilmu dalam Islam. Pemahaman mahasiswa terhadap  Islam  tidak  menyeluruh  dan  integral,  karena  sebagian  besar pemahamannya hanya pada hal yang berkaitan dengan ibadah rutinitas saja, seperti salat,  zakat  dan  puasa.  Tantangan  yang  juga  cukup  besar  adalah  sekularisme  di kalangan  mahasiswa  karena  pemahaman  PAI  yang  tidak  luas,  sehingga memisahkan  agama  dan  negara/politik  dan  dalam  kehidupan  politik  sudah  lama nampak terlihat.

## KESIMPULAN
Pendidikan  agama  berperan  strategis  dalam  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional,  khususnya  dalam  mempersiapkan  generasi  di  masa  yang  akan  datang. Regulasi negara/pemerintah tentang pendidikan agama merupakan salah satu wujud kebijakan  publik.  Keberadaan  mata  kuliah  pendidikan  agama  Islam  di  perguruan tinggi,  khususnya  perguruan  tinggi  umum  dihadapkan  kepada  beberapa  tantangan dan  permasalahan.  Negara/pemerintah  melalui  peraturan  perundang-  undangan telah menetapkan keberadaan mata kuliah tersebut secara nasional. Dosen dituntut untuk  lebih  kreatif  dalam  menghadapi  beberapa  tantangan  dan  permasalahan tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN
Anderson,  J.  E.  (1978). Public Policy - Making .  Second  Edition.  New  York:  Holt, Rinehart and Winston.
Aziz,   Y.  (2011) .  “ Penguatan  Mata  Kuliah  Pendidikan  Agama  Islam  di  Perguruan Tinggi Umum”. Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 4 No.2 November 2011. Dunn,  W.N.  (1981). Public  Policy  Analysis.  An  Introduction. Prentice  Hall  : Englewood Cliffts Gerston,  L.  N.  (2010). Public Policy Making . Process and Principles .  Third  Edition. New York: E Sharpe.
Hasbiyallah, H. dan Naayif Sujudi. (2019). Pengelolaan Pendidikan Islam. Teori dan Praktik. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Hidayat, K. (2001). Pendidikan Agama Islam Pada Perguruaan Tinggi Umum. Buku Teks. Jakarta : Depag.
Marzuki,  P.  M.    (2015). Penelitian Hukum .  Edisi  Revisi.  Jakarta  :  Prenandamedia Group
Nizar,  H.  S.  dan  Muhammad  Syaifudin.  (2010). Isu-isu  Kontemporer  Tentang Pendidikan Islam. Jakarta : Kalam Mulia.
Post,  J.  E.  dkk.  (1999). Business and Society . Corporate Strategy , Public Policy , Ethics . Boston, Irwin McGraw-Hill.
Ridho.  (2016 ).  Implementasi  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  Di  Perguruan Tinggi Umum . Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan.
Soekanto, S. dan Sri Mamudji. (20150. Penelitian Hukum Normatif . Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Sudjana, S. H.D. (2000). Strategi Pembelajaran. Bandung : Falah Production. Tafsir,  A.  (2017). Filsafat  Pendidikan  Islami.  Integrasi  Jasmani,  Rohani  dan  Kalbu Memanusiakan Manusia. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Tilaar,  H.A.R.  (1999). Beberapa  Agenda  Reformasi  Pendidikan  Dalam  Perspektif Abad 21. Magelang : Indonesia Tera .
Tilaar, H.A.R. (2000). Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia. Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Zaki,  M.  (2015) .  “ Pendidikan  Agama  Islam  di  Perguruan  Tinggi  Umum  Berbasis Multikulturalisme”. Jurnal Nur- El Islam. Volume 2, Nomor 1, April 2015. Zubaedi.  (2012). Isu - Isu Baru Dalam Diskursus Filsafat Pendidikan Islam Dan Kapita Selekta Pendidikan Islam . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang 2005-2025.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan