## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,  DANA PERIMBANGAN, DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL DAN IMPLIKASINYA PADA REALISASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Laila Murhani Kasdy 1 , Nadirsyah 2 , Heru Fahlevi 2
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan Staf BKPSDM Kab. Aceh Tengah
2 Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Korespondensi Penulis:
1 weilaannisa140986@gmail.com, 2 nadirsyah@unsyiah.ac.id, 3 hfahlevi@gmail.com.

## Abstract
This study aims to determine the effect of local own source revenue, fiscal balance transfers, and surplus of budget financing on the  capital expenditure  and their implications for the realization of capital expenditure in  Indonesia.  The  sample  of  this  research  is  the  government  of  local  districts/cities  in  Indonesia  during  the 2013-2015  period,  with  the  total  sample  of  311  that  were  selected  using  the  simple  random  sampling.  The method of analysis used in this research is the path analysis. The results of the study showed that: (1) the local own revenue, fiscal balance transfers, surplus of budget financing, and capital expenditure have a significant effect  on  the  capital  expenditure  realization;  (2)  capital  expenditure    fully  mediated  the  effects  of  fiscal balance  transfers  and  surplus  of  budget  financing  on  the  capital  expenditure  realization;  and  (3)  capital expenditure  partially  mediated  the  effect  of  the  local  own  revenue  on  the  realization  of  capital  expenditure among the local government offices in Indonesia.
Keywords : Local own revenue; Fiscal balance transfers; Surplus of budget financing; Capital expenditure; Capital expenditure realization.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, sisa lebih perhitungan  anggaran  (SiLPA)  terhadap  belanja  modal  dan  implikasinya  pada  realisasi  belanja  modal  di kantor  pemerintahan  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Sampel  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Indonesia  selama  3  periode  (2013-2015),  dengan  total  sampel  sebanyak  311.  Dalam penelitian  ini,  sampel  dipilih  dengan  menggunakan  simple  random  sampling  dan  datanya  dianalisis  dengan menggunakan  path  analysis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  PAD,  dana  perimbangan,  SiLPA,  dan belanja  modal  berpengaruh  signifikan  terhadap  realisasi  belanja  modal;  (2)  belanja  modal  memediasi  secara penuh  pengaruh    dana  perimbangan  dan  SiLPA  terhadap  realisasi  belanja  modal,  dan  (3)  belanja  modal memediasi secara parsial pengaruh PAD tehadap realisasi belanja modal di kantor pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Kata Kunci : PAD, Dana Perimbangan, SiLPA, Belanja Modal, Realisasi Belanja Modal

## PENDAHULUAN
Desentralisasi  bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  penyediaan pelayanan  publik  agar  lebih  merata  di  seluruh  Indonesia  (Sugiyanta,  2016).  Dalam  upaya meningkatkan pelayanan publik, pengalokasian anggaran harus lebih diperuntukan bagi kepentingan publik seperti belanja modal. Alokasi belanja modal dalam APBD didasarkan pada kebutuhan daerah akan  sarana  dan  prasarana,  baik  untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas  pemerintah  maupun  fasilitas publik (Abdullah dan Halim, 2006). Selama ini alokasi belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja  pegawai  dan  belanja  rutin  yang  kurang  produktif  (Aprizay  et  al.,  2014;  Felix,  2012)  dan sisanya hanya sebagian kecil untuk belanja modal (Abdullah dan Rona, 2014).
Rata-rata  rasio  belanja  modal  tahun  2014  terhadap  total  belanja  kabupaten  dan  kota  secara agregat provinsi adalah sebesar 25,86%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 provinsi masih memiliki rasio  belanja  modal  di  bawah  rata-rata,  sedangkan  16  provinsi  lainnya  berada  di  atas  rata-rata (Deskripsi  dan  Analisis  APBD,  2014).Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  provinsi  di Indonesia  masih  menganggarkan  belanja  modal  dengan  proporsi  yang  kecil,  yaitu  di  bawah  25%. Besaran  alokasi  ini  masih  di  bawah  standar  minimal  alokasi  yaitu  30%  sebagaimana  diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencangan Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2010-2014  dan  amanat  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  Nomor  27  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daeah (APBD) Tahun Anggaran 2014 (Sugiyanta, 2016).
Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya realisasi belanja modal adalah infrastruktur yang ada tidak memadai dan tidak ada penambahan yang signifikan dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru yang  menyebabkan  para  investor  swasta  nasional  maupun  investor  asing  enggan  berinvestasi didaerah  sehingga  perekonomian  daerah  tersebut  tidak  berkembang  yang  akhirnya  menghambat pertumbuhan ekonomi dan akan selalu bergantung dari APBN dan APBD sebagai penggerak utama perekonomian (Deskripsi dan Analisis APBD, 2014).
Belanja modal mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam arah pembangunan daerah. Ketika mengganggarkan belanja, kepala daerah cenderung mengusulkan jumlah atas kebutuhan yang sesungguhnya. Kepala daerah lebih menyukai besaran alokasi yang melebihi real cost saat anggaran belanja  disusun  (Abdullah  dan  Nazry,  2015).  Sehingga  mengakibatkan  perbedaan  ketika  terealisasi dan  menimbulkan  selisih  (varian).  Jika  realisasi  belanja  modal  lebih  kecil  dari  angggaran menimbulkan  varian  yang  diharapkan  ( vafourable  variance), maka  kinerja  pemerintah  akan  dinilai
baik  karena  terjadi  efisiensi  anggaran,  dan  sebaliknya  jika  realisasi  lebih  besar  dari  anggaran menimbulkan  varian  yang  tidak  diharapkan  ( unvafourable  variance), maka  kinerja  pemerintah  akan dianggap buruk karena penganggaran yang tidak tepat (Mahmudi, 2006:157).
Komponen utama dari penerimaan daerah yaitu pendapatan yang dapat berasal dari pendapatan asli  daerah  (PAD)  dan  dana  perimbangan  yang  akan  sangat  menentukan  besaran  belanja  modal (Abdullah dan  Nazry, 2015). Pendapatan yang semakin meningkat dalam jumlah yang besar, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah pun semakin lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya  pendapatanmenyebabkan  kemampuan  daerah  untuk  membiayai  belanja  modal  pun turut  semakin  meningkat.  Pemerintah  daerah  dikatakan  memiliki  pendapatan  yang  baik  apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi dari jumlah yang dianggarkan ( favourable variance) dan sebaliknya (Mahmudi, 2006:137).
Pemerintah  daerah  juga  dapat  memanfaatkan  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  (SiLPA)  untuk membiayai  kegiatannya.  Menurut  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006,  salah  satu  penggunaan SiLPA  adalah  untuk  mendanai  kegiatan  lanjutan  atas  beban  belanja  langsung  dalam  hal  ini mencangkup belanja modal. Semakin besar SiLPA, maka semakin besar pula realisasi belanja modal pada  kabupaten  dan  kota  (Mulyadi,  2014  dalam  Nuzana,  2016).  Semakin  besar  realisasi  belanja modal akan mempengaruhi varian belanja modal, apakah varian belanja modal itu masuk ke dalam favourable variance atau unfavourable variance (Mahmudi, 2006:157).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  varian  PAD,  varian  dana  perimbangan,  dan SiLPA terhadap varian belanja modal dan implikasinya pada realisasi belanja modal di Indonesia.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  masukan  bagi  pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan daerah khususnya pada belanja modal dan  bahan  pertimbangan  mengenai  pentingnya  meningkatkan  sumber  pendapatan  asli  daerah  dan dana perimbangan  sebagai  sumber pendapatan dan sisa lebih perhitungan anggaran sebagai  sumber pembiayaan  yang  dapat  digunakan  dalam  membiayai  belanja  modal.  Bagi  akademisi,  penelitian  ini diharapakan  dapat  menambah  khasanah  ilmu  pengetahuan  serta  dapat  digunakan  sebagai perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
Selanjutnya,  struktur  penelitian  ini  terdiri  dari:  kajian  pustaka,  metode  penelitian,  hasil  dan pembahasan dan kesimpulan.

## TINJAUAN TEORETIS

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Pasal  1  ayat  18  menyebutkan  bahwa  PAD  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan perundang-undangan.  PAD  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mendanai  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah.  Kemandirian  dalam  APBD  sangat  terkait dengan  kemandirian  dalam  PAD,  sebab  semakin  besar  sumber  pendapatan  dari  potensi  daerah (bukan  pendapatan  dari  bantuan),  maka  daerah  akan  semakin  leluasa  untuk  mengakomodasi kepentingan  masyarakat  tanpa  muatan  kepentingan  pemerintah  pusat  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  didaerah  (Soekarwo,  2003).  Sedangkan  varian  PAD  adalah  selisih  anggaran dengan realisasinya. Informasi varian tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan  kinerja  pendapatan  didalam  daerah.  Pemerintah  dikatakan  memiliki  kinerja  yang  baik  apabila mampu  memperoleh  pendapatan  yang  melebihi  jumlah  yang  dianggarkan (favourable  variance) . Sebaliknya  apabila  realisasi  pendapatan  dibawah  jumlah  yang  dianggarkan,  maka  hal  itu  dinilai kurang baik (unfavourable variance) (Mahmudi, 2006:137).

## Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada daerah untuk  mendanai  kebutuhan daerah dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi  (PP No. 55  Tahun  2005).  Dana  perimbangan  bertujuan  untuk  menciptakan  keseimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah. Varian dana perimbangan adalah selisih antara  transfer  dari  pemerintah  pusat  dengan  anggarannya.  Transfer  yang  akan  dikirim  oleh pemerintah  pusat  ke  daerah  berdasarkan  aturan  yang  telah  ditentukan  dan  pemerintah  juga memberlakukan  sanksi  atas  ketidakpatuhan  daerah  terhadap  aturan  dana  perimbangan  yang  sudah ditentukan  oleh  pusat  (UU,  PP,  Perpres,  atau  Peraturan  Menteri)  dengan  cara  menahan  atau memotong dana perimbangan  yang ditransfer ke daerah. Hal ini terjadi di karenakan keterlambatan pengesahan  APBD  dan  keterlambatan  pelunasan  hutang  ke  pusat  (Abdullah,  2008).  Pengurangan jumlah transfer ini akan mengakibatkan terjadinya unfavourable variance dana perimbangan, karena dana  transfer  yang  terealisasi  lebih  kecil  dari  pada  yang  dianggarkan.  Sedangkan  kelebihan  dana transfer  dari  anggaran  yang  menjadi favourable  variance dana  perimbangan  yang  diharapkan  oleh setiap daerah.

## Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya  disingkat  dengan  SiLPA  adalah  selisih  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran selama  satu  periode  anggaran.  SiLPA  tahun  sebelumnya  merupakan  penerimaan  pembiayaan  yang digunakan  untuk  menutupi  defisit  anggaran  apabila  realisasi  pendapatan  lebih  kecil  dari  pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhit tahun anggaran belum diselesaikan (Pasal 137 sampai dengan Pasal 153, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

## Belanja Modal
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  belanja  modal  merupakan  belanja pemerintah  daerah  yang  manfaatnya  melebihi  1  tahun  anggaran  dan  akan  menambah  aset  atau kekayaan  daerah  dan  selanjutnya  akan  menambah  belanja  yang  bersifat  rutin  seperti  pemeliharaan pada kelomok belanja operasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang termasuk  belanja  modal  menurut  SAP  terdiri  dari:  Belanja  Modal  Tanah,  Belanja  Modal  Peralatan dan  Mesin,  Belanja  Modal  Gedung  dan  Bangunan,  Belanja  Modal  Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan, Belanja Modal Fisik Lainnya.
Varian  belanja  modal  adalah  selisih  dari  anggaran  belanja  modal  dengan  realisasinya.  Ketika mengganggarkan  belanja,  kepala  daerah  cenderung  mengusulkan  jumlah  atas  kebutuhan  yang sesungguhnya. Kepala daerah lebih menyukai besaran alokasi yang melebihi real cost saat anggaran itu disusun (Abdullah dan Nazry, 2015). Besar kecilnya realisasi belanja modal dengan anggarannya akan  menghasilkan  selisih  (varian).  Varian  pada  umumnya  digunakan  untuk  menganalisis  laporan realisasi  anggaran,  yaitu  dengan  cara  mengevaluasi  selisih  yang  terjadi  antara  anggaran  dengan realisasinya (Mahmudi, 2006:88).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif berbasis pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 513 kabupaten/kota dari tahun 2013-2015 dengan jumlah sampel yang diambil secara simple random sampling sebanyak 311 kabupaten/kota.
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  sebagai  sumber  data  yang  diperoleh  dari  bidang Evaluasi  Pengelolaan  dan  Informasi  Keuangan  Daerah  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan
Keuangan  Kementerian  Republik  Indonesia.  Teknik  analisis  data  pada  pengujian  hipotesis menggunakan analisis jalur ( analysis path ). Tujuan dari analisis jalur adalah untuk melihat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung varian PAD, varian dana perimbangan, SiLPA, varian belanja modal dan realisasi belanja modal. Model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Persamaan I : Y = YX1 X 1 + YX2 X 2 + YX3 X 3 + ɛ 1 Persamaan II : Z = ZX1 X 1 + ZX2 X 2 + ZX3 X 3 + ZY Y + ɛ 2
Dimana  Z  adalah  realisasi  belanja  modal;  Y  adalah  varian  belanja  modal;  X 1 adalah  varian PAD; X 2 adalahvarian dana perimbangan; X 3 adalahSiLPA;  yxi (i=1,2,3) adalah koefisen jalur X i ke Y;  zxi (i=1,2,3) adalah koefisen jalur X i ke Z; ɛ 1 adalah error term yang mempengaruhi Y; dan ɛ 2 adalah error term yang mempengaruhi Z
Dalam  penelitian  ini,  varian  PAD  diukur  berdasarkan  selisih  angka  anggaran  PAD  dengan realisasi  PAD  yang  tercantum  dalam  laporan  realisasi  anggaran  (LRA);  varian  dana  perimbangan diukur  berdasarkan  selisih  angka  anggaran  dana  perimbangan  dengan  realisasi  dana  perimbangan yang  tercantum  dalam  LRA;  SiLPA  diukur  berdasarkan  angka  realisasi  yang  tercantum  dalam dokumen  LRA;  varian  belanja  modal  diukur  berdasarkan  selisih  angka  angggaran  belanaja  modal dengan    realisasi  belanja  modal  yang  tercantum  dalam  LRA;  realisasi  belanja  modal  diukur berdasarkan angka realisasi belanja modal yang tercantum dalam LRA. LRA yang digunakan adalah LRA dari tahun 2013-2015 (tiga periode).
Beberapa teknik analisis data yang dilakukan sebelum pengujian hipotesis dalam penelitian ini yang  perlu  dilakukan  adalah  analisis  deskriptif  dan  pengujian  asumsi  klasik  yang  terdiri  dari  uji normaliatas,  uji  heteroskedastisitas  dan  uji  autokorelasi.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  alat  ukur  yang  digunakan  sesuai  dengan  yang  diukur  dan  juga  konsisten  dengan  data  yang dikumpulkan,  sedangkan  pengujian  validitas  dan  reliabilitas  tidak  dilakukan  karena  menggunakan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Statistik  dekriptif  memberikan  gambaran  mengenai  karakteristik  variabel  yang  diamati.
Statistik deskriptif variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1

## Statistik Deskriptif
Variabel Minimum Maksimum Mean Realisasi Belanja Modal 51.980,73 699.415,75 268.762,18 Varian PAD -986.313,30 969.619,85 -48.146,02 Varian Dana Perimbangan -163.797,14 186.237,40 -9.746,94 SiLPA 10.000,00 400.100,85 74.597,60 Varian Belanja Modal -286.527,29 206.456,96 -12.299,46
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat minimum, maksimum, dan rata-rata untuk masing-masing variabel dengan jumlah sampel sebanyak 311 kabupaten/kota di  Indonesia. Realisasi belanja modal paling  rendah  pada  Kabupaten  Rembang  Tahun  2015  sebesar  Rp51.980.727.019  dan  paling  tinggi pada  Kabupaten  Banyuwangi  Tahun  2015  sebesar  Rp699.415.745.318.  Rata-rata  realisasi  belanja modal  pada  kabupaten/kota  di  Indonesia  selama  periode  2013-2015  terealisasi  sebesar Rp268.762.188.559,40.
Varian  PAD  paling  rendah  pada  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Tahun  2014sebesar  minus Rp986.313.304.005  dan  paling  tinggi  pada  Kabupaten  Temanggung  Tahun  2013  sebesar Rp969.619.854.760.  Rata-rata  varian  PAD  kabupaten/kota  di  Indonesia  selama  periode  2013-2015 adalah sebesar minus Rp48.146.025.557,19.
Varian dana perimbangan palin rendah pada Kabupaten Balangan Tahun 2015 sebesar minus Rp163.797.138.638  dan  paling  tinggi  pada  Kabupaten  Bojonegoro  Tahun  2015  sebesar Rp186.238.396.645.  Rata-rata varian dana perimbangan kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2013-2015 adalah sebesar minus Rp9.746.941.324,32
SiLPA paling rendah pada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 sebesar Rp10.000.000.000 dan  paling  tinggi  pada  Kabupaten  Tana  Tidung  Tahun  2014  sebesar  Rp400.100.850.331.  Rata-rata SiLPA kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2013-2015 adalah sebesar Rp74.597.604.787,84.
Varian  belanja  modal  paling  rendah  pada  Kabupaten  Sampang  Tahun  2015  sebesar  minus Rp286.527.288.865,18  dan  paling  tinggi  pada  Kabupaten  Sumbawa  Barat  Tahun  2013  sebesar Rp206.456.963.459. Rata-rata  SiLPA Kabupaten/Kota Indonesia selama periode 2013-2015 adalah sebesar minus Rp12.299.460.193,76.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Sarjono  dan  Julianta  (2011:  53)  berpendapat  bahwa  kriteria  sebuah  model  yang  baik  adalah jika memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2
Tabel 2 Hasil Uji Klasik Variabel Sig-Statistik Tes Diagnostik Varian PAD 0,954 Asymp.Sig. (2-tailed) = 0,859 Varian Dana Perimbangan 0,198 DW = 2,056 SiLPA 0,243 dL = 1,79 Varian Belanja Modal 0.410 dU = 1,83
Uji  normalitas  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melakukan  uji  statistik nonparametric  one sample  kolmogorov-smirnov. Berdasarkan  Tabel  2  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai Asymp.Sig .  (2- tailed)  berdistribusi  normal  karena  nilai Asymp.  Sig .  (2-tailed)  lebih  besar  dari  0,05  yaitu  0,859. Untuk mendeteksi  ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji glejser  dalam penelitian ini. Pada Tabel 2, nilai signifikansi varian PAD sebesar 0,954, varian dana perimbangan sebesar 0,198, SiLPA sebesar 0,243 dan varian belanja modal sebesar 0,410 yang keseluruhannya > 0,05, artinya variabel independen bebas dari heteroskedatisitas.
Uji  autokorelasi  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  statistik  Durbin-Watson.  Menurut Ghozali  (2011:110)  uji  autokorelasi  dilakukan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  linear  ada korelasi  kesalahan  pengganggu  antara  periode  t  dengan  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t-1 (sebelumnya).  Berdasarkan  Tabel  2,  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  terlihat  nilai  DW  yaitu sebesar 2,056. Dilihat dari tabel nilai K = 4 dan n = 311, maka nilai dL adalah 1,79775 dan nilai dU adalah 1,83559. Nilai DW > dL atau 2,056 > 1,79775 dan nilai DW > dU atau 2,056 > 1,83559 yang artinya tidak terdapat autokorelasi, maka dapat disimpulkan model regresi yang bebas dari gangguan autokorelasi.

## Hasil Pengujian Hipotesis Substruktur I
Berdasarkan  hasil  pengujian  substruktur  I  pada  Tabel  3,  didapat  hasil  estimasi  persamaan substruktur I sebagai berikut:
Y = -0,132 X 1 + 0,268 X 2 + 0,159 X 3

## Hasil Pengujian Hipotesis Substruktur II
Berdasarkan  hasil  pengujian  substruktur  II  pada  Tabel  3,  didapat  hasil  estimasi  persamaan substruktur II sebagai berikut:
Z = -0,142 X 1 + 0,290 X 2 + 0,305 X 3 + 0,119 Y

## Tabel 3

## Hasil Pengujian Koefisien Subtruktural I dan Subtruktural II
Substruktural I Substruktural II Variabel Estimasi Koefisien t-Statistik Sig. Koefisien Korelasi dan Determinasi Estimasi Koefisien t-Statistik Sig. Koefisien Korelasi dan Determinasi Konstan 8,013 0,000 R = 0,390 15,627 0,000 R=0,560 Varian PAD -0,132 -2,384 0,018 R 2 = 0,152 -0,142 -2,813 0,005 R 2 =0,314 Varian Dana Perimbangan 0,268 4,832 0,000 Adj.R 2 = 0,144 0,290 5,594 0,000 Adj.R 2 =0,305 SiLPA 0,159 3,001 0.003 F hit = 18,365 0,305 6,274 0,000 F hit = 34,979 Varian Belanja Modal - - - - 0,119 2,312 0,021 -
Pengaruh Varian PAD, Varian Dana Perimbangan, SiLPA Secara Simultan Terhadap Varian Belanja Modal
Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai Sig sebesar 0,000 atau (0,05 ≥ 0.000), F hit > F tab atau 18,365 > 2,633 dan nilai koefisien  YX i (i=1,2,3) ≠ 0, sehingga dapat dinyatakan bahwa varian PAD (X 1 ),  varian  dana  perimbangan  (X 2 )  dan  SiLPA  (X 3 )  secara  simultan  memiliki  pengaruh  terhadap varian  belanja  modal  (Y).  Besarnya  pengaruh  simultan  terlihat  dari  nilai  R 2 sebesar  0,152  atau 15,2%,  sisanya  84,8%  dipengaruhi  faktor  lain  yang  tidak  dimasukan  dalam  penelitian  ini  seperti salah  satunya  belanja  pemeliharaan.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Aprizay  et  al.  (2014)  yang  meneliti  pada  Provinsi  Aceh  yang  terdiri  dari  18  pemerintah  kabupaten dan  lima  pemerintah  kota  dengan  periode  pengamatan  selama  tiga  tahun  yaitu  tahun2010-2012 dengan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  secara  simultan  PAD,  dana  perimbangan,  dan  SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal dan penelitian Sugiyanta (2016) juga menemukan bahwa secara simultan  PAD,  dana  perimbangan  (DAU,  DBK,  DAK)  dan  SiLPA  berpenaruh  terhadap  belanja modal.  Populasi  penelitian  dilakukan  pada  pemerintah  kabupaten/kota  di  Indonesia  sebanyak  459
kabupaten/kota  dengan  periode  pengamatan  dilakukan  selama  tiga  tahun  dari  tahun  2011-2013 sehingga total yang diteliti adalah 1.377 data.

## Pengaruh Varian PAD terhadap Varian Belanja Modal
Hasil penelitian  menunjukan bahwa nilai Sig sebesar 0,018 atau (0,05 ≥  0.000),  t hit > t tab atau 2,384 > 1,967 menunjukan bahwa varian PAD (X 1 ) berpengaruh terhadap varian belanja modal (Y), artinya  varian  PAD  merupakan  refleksi  dari  tinggi  atau  rendahnya  varian  belanja  modal.  Varian belanja  modal  akan  menurun  bila  varian  PAD  ditingkatkan.  Hal  ini  dapat  terlihat  dengan  besarnya koefisien  jalur  yaitu  sebesar  -0,132  berarti  jika  varian  PAD  naik  satu  satuan,  maka  varian  belanja modal semakin menurun sebesar 13,2%.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Aprizay  et  al.  (2014),  penelitian dilakukanpada Provinsi Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten/kota dengan periode pengamatan selama tiga  tahun  yaitu  tahun  2010-2012,  menunjukan  bahwa  PAD  berpengaruh  negatif  terhadap  belanja modal.  Akan  tetapi  hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  Abdullah  dan  Rona  (2014)  yang meneliti  30  kabupaten/kota  di  Indonesia  tahun  2012.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  varian pendapatan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  varian  belanja.  Hal  tersebut  tidak  mendukung karena  sampel  yang  digunakan  hanya  30  kabupaten/kota  di  Indonesia  dan  varian  yang  digunakan adalah selisih antara pendapatan perubahan danbelanja perubahan.
Varian PAD  yang berpengaruh negatif terhadap  varian belanja modal dapat  diartikan bahwa varian PAD akan menurunkan varian belanja modal. Ini kemungkinan disebabkan karena terjadinya varian yang  tidak  diharapkan  ( unvafourable  variance )  yang  artinya  realisasi  PAD  lebih  rendah  dari  yang dianggarkan.  Ini  menyebabkan  PAD  tidak  dapat  merealisasikan  belanja  modal  secara  keseluruhan dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia. Keterbatasan dana ini menyebabkan tingginya   varian belanja   modal   yaitu vafourable   variance belanja modal. Faktor  lain  yang  diindikasikan menjadi  penyebab  bahwa  varian  PAD  berpengaruh  negatif  terhadap  varian  belanja  modal dikarenakan  pemerintah  daerah  cenderung  mengalokasikan  PAD  pada  untuk  membiayai  pos  lain seperti  belanja  pegawai  yang  bersifat  lebih  mendesak  (belanja  pegawai  yang  tidak  bisa  ditunda). Sebagaimana  terlihat  pada  data,  porsi  belanja  pegawai  yang  paling  besar  dari  total  belanja  dalam Aprizay et al. (2014).

## Pengaruh Varian Dana Perimbangan Terhadap Varian Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  nilai Sig sebesar  0,000  atau  (0,05  ≥  0.000),  t hit >  t tab atau 4,832  >  1,967  menunjukan  bahwa  varian  dana  perimbangan  (X 2 )  berpengaruh  terhadap  varian belanja  modal  (Y),  artinya  bahwa    semakin  besar  varian  dana  perimbangan,  maka  akan meningkatkan  varian  belanja  modal.  Hal  ini  dapat  terlihat  dengan  besarnya  koefisien  jalur  sebesar 0,268,  artinya  jika  varian  dana  perimbangan  naik  satu  satuan,  maka  varian  belanja  modal  akan meningkat  sebesar  0,268  atau  26,8%.  Varian  dana  perimbangan  berpengaruh  positif  dengan  varian belanja modal diindikasikan karena salah satu sifat dana perimbangan bersifat specific purpose grant dimana  penggunaannya  sesuai  dengan  prioritas  nasional,  khususnya  dalam  upaya  memenuhi kebutuhan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  dasar  masyarakat. Specific  purpose  grant menjadi  alat yang lebih efektif bagi pemerintah pusat untuk menyelaraskan perbaikan infrastruktur lokal dengan preferensi  prioritas  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Dana  perimbangan  merupakan  pos sumber  pendanaan  utama  bagi  pemerintah  daerah  (Maimunah,  2006)  dan  terdapat  keterkaitan  erat antara dana perimbangan terhadap belanja modal (Darwanto dan Yustikasari, 2007).
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Abdullah dan Rona (2014) yang meneliti 30 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012; Febriana dan Praptoyo (2015) yang meneliti 29 kabupaten dan  9  kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2012-2014;  Bungkes  et  al.  (2016)  yang  meneliti  18 kabupaten  dan  4  kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2009-2013.  Ketiga  penelitian  ini  menunjukan  bahwa dana  perimbangan  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  modal.  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa semakin  besar  dana  perimbangan  akan  mendorong  pengeluaran  daerah  yang  besar  pula  didalam membiayai  kegiatan  pemerintah  daerah  tersebut.  Semakin  besar  kebutuhan  daerah,  maka  semakin besar pula dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah dalam membiayai program-program nasional  didaerah  seperti  meningkatkan  pembangunan  dan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang termasuk dalam anggaran belanja modal.

## Pengaruh SiLPA terhadap Varian Belanja Modal
Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai Sig sebesar 0,003 atau (0,05 ≥ 0.000), t hit > t tab atau  3,001 > 1,967 menunjukan bahwa SiLPA (X 3 ) berpengaruh terhadap varian belanja modal (Y), artinya bahwa semakin besar SiLPA, maka akan meningkatkan varian belanja modal. Hal  ini dapat terlihat dengan besarnya  koefisien  pengaruh  jalur  sebesar  0,159  yang  berarti  jika  SiLPA  naik  satu  satuan,  maka varian belanja modal akan naik sebesar 0,159 satuan atau 15,9%. SiLPA akan meningkat bila varian
belanja  modal  naik,  sebaliknya  bila  SiLPA  relatif  menurun,  maka  varian  belanja  modal  cenderung menurun.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Abdullah dan Rona (2014) yang meneliti 30 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012; Aprizay et al. (2014) yang meneliti di Provinsi Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten/kota dengan periode pengamatan selama tiga tahun yaitu tahun 2010-2012; Sugiyanta (2016)  yang  yang meneliti 459 kabupaten/kota di  Indoesia tahun 2011-2013; Bungkes et al.  (2016)  yang  meneliti  18  kabupaten  dan  empat  kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2009-2013 menunjukan bahwa SiLPA berpengaruh positif dalam belanja modal.
Hal  ini menunjukan salah satu  indikasi  bahwa penggunaan SiLPA telah sesuai  dengan aturan penggunaan  yang  diatur  dalam  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  Pasal  137,  antara  lain  untuk mendanai kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lain yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum  diselesaikan.  Beberapa  proyek  pembangunan  infrastruktur  yang  membutuhkan  waktu  yang lama  terkadang  belum  selesai  dan  melewati  tahun  anggaran  sehingga  alokasi  belanja  modal  yang belum  terealisasi  akan  meningkatkan  terjadinya  varian  belanja  modal  dan  menjadi  SiLPA  di  tahun berikutnya.  Sehingga  apabila  SiLPA  tinggi  menandakan  tinggi  pula  varian  belanja  modal  yang terjadi

## .
Pengaruh Varian PAD, Varian Dana Perimbangan, SiLPA terhadap Realisasi Belanja Modal Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Sig sebesar 0,000 atau (0,05 ≥ 0.000), F hit > F tab atau 34,979 > 2,401 dan nilai koefisien  ZX i (i=1,2,3) ≠ 0, sehingga dapat dinyatakan bahwa varian PAD (X 1 ), varian dana perimbangan (X 2 ), SiLPA dan varian belanja modal (Y) secara simultan memiliki pengaruh  terhadap  realisasi  belanja  modal  (Z).  Besarnya  pengaruh  simultan  terlihat  dari  nilai  R 2 sebesar  0,314  atau  31,4%,  sisanya  78,6%  dipengaruhi  faktor  lain  yang  tidak  dimasukan  dalam penelitian ini.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniawan (2016) yang meneliti 345 kabupaten/kota di Indonesia  selama  lima  tahun  2010-2014  dan  membuktikan  bahwa  baik  secara  simultan  maupun secara  parsial  varian  PAD,  varian  dana  perimbangan,  dan  SiLPA  berpengaruh  positif  terhadap realisasi belanja modal.

## Pengaruh Varian PAD terhadap Realisasi Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  nilai Sig sebesar  0,005  atau  (0,05  ≥  0,000),  t hit >  t tab atau 2,813 > 1,967 menunjukan bahwa varian PAD (X 1 ) berpengaruh terhadap variabel  realisasi belanja
modal  (Z).  Besarnya  pengaruh  varian  PAD  sebesar  -0,142,  artinya  apabila  varian  PAD  naik  satu satuan,  maka  realisasi  belanja  modal  akan  menurun  sebesar  0,142  satuan.  Varian  PAD  yang berpengaruh  negatif  terhadap  varian  realisasi  modal  dapat  diartikan  bahwa  semakin  tinggi  varian PAD  yang  tidak  diharapkan  ( unfavourable  variance )  dapat  menurunkan  realisasi  belanja  modal dikarenakan  realisasi  PAD  lebih  rendah  dari  pada  anggarannya.  Menurut  Sugiyanta  (2016) menyatakan  bahwa  sumber-sumber  pendapatan  terus  meningkat  secara  signifikan  setiap  tahun, belanja  juga  pegawai  mengalami  trend  peningkatan  cukup  signifikan  setiap  tahun  tetapi  tidak dibarengi dengan belanja modal yang berbanding lurus dengan kenaikan PAD. Ada indikasi bahwa kenaikan  PAD  sebagian  besar  tidak  digunakan  pada  belanja  infrastruktur,  dan  belanja  pegawai diindikasikan  mempengaruhi  alokasi  belanja  modal  dikarenakan  alokasi  yang  seharusnya  untuk belanja modal dialihkan untuk belanja pegawai yang sifatnya mendesak.
Penelitian ini mendukung penelitian Aprizay et al. (2014) yang meneliti di Provinsi Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten/kota dengan periode pengamatan selama tiga tahun yaitu tahun 2010-2012, menunjukan  bahwa  PAD  berpengaruh  negatif  terhadap  belanja  modal.  Akan  tetapi  hasil  penelitian ini  berbeda  dengan  penelitian  Abdullah  dan  Rona  (2014)  yang  meneliti  30  kabupaten/kota  di Indonesia tahun 2012; Bungkes et al. (2016) yang meneliti 18 kabupaten dan empat kota di Provinsi Aceh tahun 2009-2013; Sugiyanta (2016) yang meneliti 459 kabupaten/kota di Indoesia tahun 2011- 2013. Ketiga penelitian  tersebut mendapatkan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.  Penelitian  ini  juga  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kurniawan  (2016)  yang meneliti 345 kabupaten/kota di Indonesia selama lima tahun 2010-2014 juga mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian ini yaitu varian PAD berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal.

## Pengaruh Varian Dana Perimbangan terhadap Realisasi Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  nilai Sig sebesar  0,000  atau  (0,05  ≥  0.000),  t hit >  t tab atau 5,594 > 1,967 menunjukan bahwa variabel varian dana perimbangan berpengaruh terhadap realisasi belanja  modal  dan  dilihat  dari  koefisien  jalur  sebesar  0,290  dan  berarah  positif  yang  artinya  jika varian dana perimbangan naik satu satuan, maka realisasi belanja modal akan meningkat sebesar 0,29 satuan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Abdullah  dan  Rona  (2014);  Febriana  dan Praptoyo (2015); Kurniawan (2016); dan Susanti dan Fahlevi (2016) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal.
Varian dana perimbangan akan meningkatkan realisasi belanja modal didapatkan karena terjadi varian dana perimbangan yang diharapkan ( vafourable variance ) yang artinya terjadi kelebihan dana
yang  ditransfer  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah.Pemerintah  daerah  dapat  menggunakan  dana perimbangan untuk memberikan palayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin,  2010  dalam  Ardhani,  2011).  Semakin  tinggi  dana  perimbangan  yang  diterima  dapat menaikan realisasi belanja modal yang merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial sebagai  modal  dasar  Pemda  dalam  mendapatkan  dana  pembangunan  (Permatasari  dan  Mildawati, 2016).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  varian  dana  perimbangan  tinggi  berpengaruh  dalam meningkatkan realisasi belanja modal.

## Pengaruh SiLPA terhadap Realisasi Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  nilai Sig sebesar  0,000  atau  (0,05  ≥  0.000),  t hit >  t tab atau 6,274 > 1,967 menunjukan bahwa variabel SiLPA berpengaruh terhadap realisasi belanja modal dan dilihat dari koefisien jalur sebesar 0,305 dan berarah positif yang artinya jika SiLPA naik satu satuan, maka  realisasi  belanja  modal  akan  meningkat  sebesar  0,305  satuan.  SiLPA  yang  didapat  setiap tahunnya  dapat  meningkatkan  anggaran  belanja  modal,  karena  bertambahnya  sumber  pendapatan yang  diakibatkan  dari  sisa  lebih  suatu  kegiatan  atas  anggaran  yang  dilakukan  oleh  Pemda  (Farrel, 2015).  SiLPA  tahun  sebelumnya  dapat  digunakan  untuk  menutup  realisasi  dari  belanja  seperti belanja  modal  (Aprizay  et  al.  2014).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  SiLPA  berpengaruh  terhadap realisasi belanja modal.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012); Aprizay et al. (2014); Sugiyanta (2016) menunjukan bahwa SiLPA berpengaruh signifikan kearah positif terhadap belanja  modal.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemda  telah  berhasil  menggunakan  SiLPA  untuk pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah yang dihasilkan dari efisiensi APBD.

## Pengaruh Varian Belanja Modal terhadap Realisasi Belanja Modal
Hasil penelitian menunjukan  bahwa variabel  varian belanja modal (Y) berpengaruh terhadap realisasi belanja modal (Z). Besarnya pengaruh varian belanja modal terhadap realisasi belanja modal adalah  sebesar  0,119  atau  sebesar  11,9%.Varian  belanja  modal  akan  menaikan  realisasi  belanja modal  pada  saat  terjadi  perubahan  anggaran  belanja  modal.  Kenaikan  alokasi  belanja  mengandung masalah  keagenan,  dimana  perubahan  dimanfaatkan  untuk  pemenuhan self-interest anggota  dewan. Disis  lain  Pemda  cenderung  mengangggarkan  belanja  lebih  besar  pada  komponen  tertentu  untuk kemudian  melakukan  pergeseran.  Pada  saat  terjadinya  perubahan  anggaran,  pergeseran  ini menyebabkan  terjadinya  perubahan  pagu  anggaran.  Perubahan  anggaran  ini  akan  menimbulkan
varian  anggaran,  baik  antar  anggaran  (angggaran  murni  dengan  angaran  perubahan)  maupun  antar anggaran dengan realisasinya (Abdullah dan Nazry, 2015).

## Pengaruh  Varian  Belanja  Modal  Memediasi  Varian  PAD,  Varian  Dana  Perimbangan  dan SiLPA terhadap Realisasi Belanja Modal
Hasil pengujian terhadap tiga (tiga) uji medisi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukan bahwa varian belanja modal memediasi varian PAD, varian dana perimbangan dan SiLPA terhadap realisasi  belanja  modal.  Hal  ini  terjadi  karena  semua  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  terhadap terdukungnya  uji  mediasi  telah  terpenuhi.  Varian  belanja  modal  memediasi  secara  penuh  ( full mediation ) pengaruh varian dana perimbangan dan SiLPA terhadap realisasi belanja modal. Artinya, varian dana perimbanga dan SiLPA akan lebih baik mempengaruhi kualitas realisasi belanja modal bila melalui variabel mediasi. Sedangkan varian belanja modal memediasi varian PAD  tidak secara penuh  ( partial  mediation )  terhadap  realisasi  belanja  modal.  Artinya,  varian  PAD  akan  lebih  baik mempengaruhi kualitas realisasi belanja modal bila tanpa melalui variabel mediasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  varian  PAD,  varian  dana perimbangan,  SILPA  dan  varian  belanja  modal  baik  secara  simultan  maupun  secara  parsial berpengaruh  terhadap  realisasi  belanja  modal.  (2)  varian  belanja  modal  memediasi  secara full mediation varian dana perimbangan dan SiLPA terhadap realisasi  belanja modal, sedangkan varian belanja modal memediasi secara partial mediation varian PAD tehadap realisasi belanja modal.
Untuk  meningkatkan  realisasi  belanaja  modal,  maka  diperlukan  sumber  dana  yang  memadai seperti  PAD,  dana  perimbangan  dan  SiLPA  sebagai  pendapatan  dan  pembiayaan  utama  dalam realisasi belanja modal. Besarnya PAD, dana perimbangan dan SiLPA mempengaruhi besar kecilnya realisasi  belanja modal.  Realisasi  belanja modal  yang tinggi  menandakan bahwa  pencapaian  sarana dan  prasara  baik  untuk  kelancaran  dalam  pemerintahan  maupun  dalam  pelayanan  publik  telah mamadai sehingga menarik investor untuk berinvestasi yang akhirnya akan meningkatkan pendapaan dalam daerah itu sendiri. Pendapatan yang tinggi akan meningkatkan pembiayaan dalam hal belanja modal.
Penelitian  selanjutnya  disarankan  agar  dapat  meneliti  variabel  lain  dari  varian  PAD,  varian dana  perimbangan,  SiLPA,  varian  belanja  modal,  sehingga  secara  keseluruhan  dapat  melihat
pengaruhnya  terhadap  realisasi  belanja  modal.  Saran  lainnya  adalah  peneliti  selanjutnya  agar  dapat menggunakan  metode  kualitatif  dalam  penelitian  seperti  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  varian dalam APBD.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Syukriy  &  Abdul  Halim.  (2006).  Studi  atas  Belanja  Modal  pada  Anggaran  Pemerintah Daerah  dalam  Hubungannya  dengan  Belanja  Pemeliharaan  dan  Sumber  Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(2), 17–32.
______(2008).Pemotongan  Dana  Perimbangan  oleh  Pemerintah Pusat.  14  Maret  2007. https://syukriy.wordpress.com/2008/09/10/sanksi-pemotongan-dau-danatau-dbh-dalam- kaitannya-dengan-pinjaman-daerah-dari-pemerintah-pusat/ .
______&  Ramadhaniatun  Nazry.  (2015).  Analisis  Varian  Anggaran  Pemerintah  Daerah-Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. Junal Samudera Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 272-283.
______&Riza  Rona.  (2014).  Pengaruh  Sisa  Anggaran,  Pendapatan  Sendiri  dan  Dana  Perimbangan Terhadap Belanja Modal . Istishadia, 7(1), 179-202.
Aprizay,  Yudi  Satriya,  Darwanis  &  Muhammad  Arfan.  (2014).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Perimbangan  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  terhadap  Pengalokasian  Belanja Modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Akuntansi  Pascasarjana  Universitas Syiah Kuala, 3(1), 140-149.
Ardhani, Pungky. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi : Universitas Diponogoro.
Bungkes, Panetir, Nadirsyah & Syukriy Abdullah. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Sendiri  dan  Penerimaan  Pembiayaan  terhadap  Belanja  Modal. Jurnal  Magister  Akuntansi Pasca Sarjana Unsyiah, 5(3), 50-59.
Darwanto  &  Yulia  Yustikasari.  (2007).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar 26-28 Juli.
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.  (2014). Deskripsi  &  Analisis  APBD  Tahun  2014.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Farel,  Rully.  (2015).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Belanja  Modal  di  Kabupaten  Bogor. Signifikan, 4(2), 189-210.
Febriana,  Imas  Sherli  &  Sugeng  Praptoyo.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(9), 1-22.
Felix, Olurankinse. (2002). Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local goverment system of Ondo State, Nigeria. Journal of Accounting and Taxation, 4(1), 1-6.
Kurniawan, Yogi. (2016). Pengaruh Varian Pendapatan Asli Daerah, Varian Dana Perimbangan, dan Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  terhadap  Realisasi  Belanja  Modal(Studi  pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun2010-2014) . Skripsi: Universitas Syiah Kuala.
Kusnandar  &  Dodik  Siswantoro.  (2012).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,  Pendapatan  Asli  Daerah,
Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  dan  Luas  Wilayah  Terhadap  Belanja  Modal .  Jurnal  dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi Universitas Indonesia, 15(1), 1-20.
Mahmudi. (2006). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan  Masyarakat  Dalam  Pengambilan  Keputusan  Ekonomi,  Sosial  dan  Politik. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
Maimunah, Mutiara. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap  Belanja  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera. Simposium  Nasional Akuntansi IX, Padang 23-26 Agustus.
Nuzana, Merizal. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5(10), 1-22.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Negara .
______Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 .
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
______Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2010  tentang Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
Permatasari,  Isti  &  Titik  Mildawati.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Daerah  terhadap  Belanja  Modal pada Kabupaten/ Kota Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5(1), 1-17.
Soekarwo.  (2003). Berbagai  Permasalahan  Keuangan  Daerah .  Surabaya:  Airlangga  University Press.
Sugiyanta.  (2016).  Analisis  Belanja  Modal  dan  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhinya  pada Pemerintah  Kabupaten/  Kota  di  Indonesia. Jurnal  Akuntansi  Universitas  Jember, 14(1),  19- 38.
Sarjono,  Haryadi  &  Winda  Julianita.  (2011). SPSS  vs  LISREL  Sebuah  Pengantar.  Aplikasi  untuk Riset . Jakarta: Salemba Empat.
Susanti, Susi & Heru Fahlevi. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja  Modal  (Studi  pada  Kabupaten/Kota  di  Wilayah  Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1(1), 183-191.
Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.