## ANALISA YURIDIS KEJAHATAN PEMBALAKAN HUTAN PADA PASAL 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013
Risal Firdiansyah
Polres Sampang Madura Email: risalfir@gmail.com

## Abstrak
Data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat  berfungsi  optimal  telah  mencapai  59,6  juta  hektar  dari  120,35  juta hektare kawasan  hutan  di  Indonesia,  dengan  laju  deforestasi  dalam  lima  tahun  terakhir mencapai 2,83 juta hektare per tahun. Kejahatan yang berkaitan dengan tindakan pengrusakan  atau  penebangan  kayu  hasil  hutan  telah  terbukti  mengakibatkan problem yang serius di masyarakat, baik jangka pendek maupun masa mendatang. Dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2013 Tentang  Penceahan  Dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  disebutkan,  bahwa pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  hutan  bertujuan:  a.  menjamin kepastian  hukum  dan  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  perusakan  hutan;  b. menjamin  keberadaan  hutan  secara  berkelanjutan  dengan  tetap  menjaga kelestarian  dan  tidak  merusak  lingkungan  serta  ekosistem  sekitarnya;  c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan  fungsi  hutan  guna  terwujudnya  masyarakat  sejahtera;  dan  d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
Kata-Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pembalakan Hutan, Pelaku

## Abstract
According  to  the  Ministry  of  Forestry  in  2006,  the  area  of  forest  that  is damaged  and  unable  to  function  optimally  has  reached  59.6  million  hectares  of 120.35 million hectares of forest areas in Indonesia, with the rate of deforestation in  the  last  five  years  reaching  2.83  million  hectares  per  year.  Crimes  related  to the  destruction  or  logging  of  forest  products  have  been  shown  to  cause  serious problems in the community, both short-term and in the future. In Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning The Eradication and  Eradication  of  Forest  Destruction,  it  is  stated  that  the  prevention  and eradication of forest destruction aims to: a. ensure legal certainty and provide a deterrent effect for forest destruction actors; b. ensuring the existence of forests in
a  sustainable  manner  while  maintaining  sustainability  and  not  damaging  the environment  and  surrounding  ecosystems;  c.  optimizing  the  management  and utilization of forest products by paying attention to the balance of forest functions for  the  realization  of  prosperous  communities;  and  d.  increased  ability  and coordination  of  law  enforcement  officials  and  related  parties  in  handling  the prevention and eradication of forest destruction.
Keywords: Legal Liability, Logging, perpetrator

## PENDAHULUAN
Hasil  analisis  Forest  Watch    Indonesia  (FWI)  dan  Global  Forest  Watch (GFW)  dalam  kurun  waktu  50  tahun,  luas  tutupan  hutan  Indonesia  mengalami penurunan  sekitar  40%  dari  total  tutupan  hutan  di  seluruh  Indonesia.  Sebagian besar,  kerusakan  hutan  (deforestasi)  di  Indonesia  akibat  dari  sistem  politik  dan ekonomi  yang  menganggap  sumber  daya  hutan  sebagai  sumber  pendapatan  dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi.
Menurut  data  Departemen  Kehutanan  tahun  2006,  luas  hutan  yang  rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektare  kawasan  hutan  di  Indonesia,  dengan  laju  deforestasi  dalam  lima  tahun terakhir  mencapai  2,83  juta  hektare  per  tahun.  Bila  keadaan  seperti  ini dipertahankan,  dimana  Sumatera  dan  Kalimantan  sudah  kehilangan  hutannya, maka  hutan  di  Sulawesi  dan  Papua  akan  mengalami  hal  yang  sama.  Menurut analisis  World  Bank,  hutan  di  Sulawesi  diperkirakan  akan  hilang  tahun  2010. Praktek  pembalakan  liar  dan  eksploitasi  hutan  yang  tidak  mengindahkan kelestarian,  mengakibatkan  kehancuran  sumber  daya  hutan  yang  tidak  ternilai harganya,  kehancuran  kehidupan  masyarakat  dan  kehilangan  kayu  senilai  US$  5 milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US$1.4 milyar setiap tahun.  Kerugian  tersebut  belum  menghitung  hilangnya  nilai  keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan.
Dari waktu ke waktu, tindak kejahatan terhadap kawasan hutan dan hasil- hasil  hutan  membawa  akibat  negatifnya  yang  tidak  hanya  menimpa  kawasan hutan  itu,  tetapi  juga  dapat  mengakibatkan  kerusakan  terhadap  kehidupan masyarakat  dan  negara  di  masa  kini  maupun  masa  mendatang.  Kasus  terjadinya banjir  dan  tanah  longsor  adalah  disebabkan  oleh  ulah  manusia  yang  merusak kawasan hutan dengan cara melakukan penebangan.
Berbagai  bentuk  problem  yang  berhubungan  dengan  hutan  dewasa  ini semakin  memprihatinkan.  Warga  masyarakat  dewasa  ini  banyak  menghadapi permasalahan  yang  serius  sehubungan  dengan  banyaknya  dan  maraknya  tindak kejahatan yang terjadi yang ditujukan terhadap kawasan hutan.. Masyarakat sudah
cukup menderita karena tindak kejahatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan sehingga masyarakat yang menerima akibatnya. Masyarakat tiba-tiba dibuat kaget  dengan  datangnya  bencana,  yang  ternyata  sumber  bencana  ini  berasal  dari kondisi kerusakan hutan.
Warga  masyarakat  seringkali  dicekam  ketakutan  ketika  musim  hujan  tiba misalnya  akibat  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  selama  ini  terhadap  kawasan hutan.  Secara  tidak  langsung,  dalam  musim  hujan,  masyarakat  akhirnya  sangat rawan  sebagai  korban  bencana  alam  akibat  ulah  manusia  yang  tidak bertanggungjawab  ini.  Ketika  dalam  keadaan  tidur  nyenyak  di  malam  hari,  tiba- tiba banjir datang dan menenggelamkan kampungnya. Banjir ini setelah diselidiki ternyata  diakibatkan  oleh  kawasan  hutan  yang  sudah  rusak  berat  yang  tidak mampu mencegah bahaya yang ditimbulkannya.
Hal  itu  kemudian  menunjukkan  bahwa  kehidupan  masyarakat  menjadi tidak  tentram  akibat  perilaku-perilaku  jahat  dan  melanggar  hukum  yang dilaku¬kan  oleh  mereka  yang  berusaha  memenuhi  kebutuhan  hidup-nya  dengan cara  merusak  kawasan  hutan,  seperti  menebang  kayu  hasil  hutan  dengan  dengan cara-cara  yang  illegal.  Masyarakat  dirugikan  oleh  perilaku  menyimpang  yang dilakukan  oleh  penjahat  yang  inginnya  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya dengan cara yang serba mudah ini.
Dalam  kondisi  serba  sulit  di  Indonesia  saat  ini,  memang  bukan  tidak mungkin ada suatu titik   temu antara tindak keja¬hatan yang terjadi dimasyarakat dengan  faktor  kesulitan  ekonomi  yang  dialami  warga  masyarakat.  Artinya, kesulitan  ekonomi  yang  menimpa  seseorang  dapat  menjadi  faktor  yang  ikut menentukan terjadinya tindak kejahatan, di samping pengaruh-pengaruh lainnya.
Satu  gejala  sosial      yang  biasanya  dinamakan  keja¬hatan,  sebenarnya merupakan  suatu  perilaku  yang  dianggap  menyimpang  atau  membahayakan masyarakat.  Namun  tidak  dapat  disangkal,  bahwa  kejahatan  tersebut  merupakan realitas  yang  dikerjakan  manusia  di  dalam  proses  interaksi  sosial  yang  menjadi inti pergaulan hidup. Juga sulit untuk menyangkal pendapat ahli-ahli ilmu sosial, bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku yang relatif dianggap menyimpang.
Di  tengah  pergaulan  hidup  manusia  tersebut,  ada  seseorang  yang  punya ketahanan mentalitas yang tinggi  dan stabil,  meskipun  kondisi  ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma positip, sehingga untuk menyesuaikan dengan pergaulan sosial,  digunakanlah  cara-cara  yang  menyimpang  dan  melanggar  hukum. Perbuatan  menyimpang  ini  ada  yang  merugikan  kehidupan  masyarakat  secara langsung    dan  jangka  pendek,  namun  ada  pula  yang  secara  tidak  langsung  dan berjangka  panjang.  Perusakan  terhadap  kawasan  hutan  misalnya  seringkali
menimbulkan kerugian pada masyarakat tidak secara langsung, tetapi kerugiannya dapat dirasakan belakangan.
Permasalahan  lingkungan  yang  kini  dihadapi  umat  manusia  umumnya disebabkan  oleh  dua  hal.  Pertama,  karena  kejadian  alam  sebagai  peristiwa  yang harus  terjadi  sebagai  sebuah  proses  dinamika  alam  itu  sendiri.  Kedua,  sebagai akibat  dari  perbuatan  manusia.  Dari  dua  penyebab  ini,  ternyata  manusia merupakan aktor dan kontributor utama dari semua kerusakan alam yang terjadi. Sungguh  ironis,  perusakan  yang  dahsyat  terhadap  lingkungan  justru  dilakukan oleh makhluk yang seharusnya bertindak sebagai pelindung dan pemelihara planet ini.
Keserakahan dan egoisme seringkali mendorong  manusia melakukan hal- hal  yang  pada  akhirnya  merusak  alam  seperti  penggundulan  hutan,  aktivitas penambangan  yang  melampaui  batas,  konsumsi  energi  yang  berlebihan  dan sebagainya. Banyak dari kita yang hanya memikirkan kenyamanan pribadi  tanpa memikirkan  dampak  yang  akan  terjadi  pada  lingkungan  di  sekitar  kita  maupun lingkungan  global  secara  keseluruhan.    Padahal,  kita  bertanggung  jawab sepenuhnya  pada  apa  yang  sedang  terjadi  pada  planet  ini.  Setiap  tindakan  kita sebagai  individu  pada  akhirnya  akan  menjadi  satu  kekuatan  dahsyat  yang berdampak positif ataupun negatif bagi keutuhan rumah kita satu-satunya ini.
Soerjono Soekanto mengutip pendapat pakar ilmu sosial dan humaniora A. Laccasagne  yang  berpendapat,  bahwa  yang  terpenting  adalah  keadaan  sosial lingkungan  kita,  karena  lingkungan  merupa¬kan  suatu  wadah  pembenihan  untuk kejahatan  dan  kuman  adalah  penjahatnya.  Demikian  pula  G.  Tarde  menyatakan bahwa  kejahatan  bukanlah  gejala  antropologik,  melainkan  gejala  sosiologik dimana semua perbuatan penting manusia dilakukan karena proses peniruan atau imitasi,  dilakukan  di  bawah  kekuasaan  contoh  sebagaimana  kejadian-kejadian  di dalam  masyarakat  yang  lain.  Karena  itu  R.  Owen  juga  mengatakan,  bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat.
Seseorang  dapat  melaku¬kan  kejahatan  karena  pengaruh  keadaan  yang dipandang  buruk,  tidak  menguntungkan  dirinya,  sehingga  cara-cara  kriminal terpaksa dilakukannya, atau sehubungan dengan pengaruh kesulitan ekonomi yang menimpanya, maka cara yang melanggar hukum harus dilakukannya, karena cara- cara yang lain tidak ada lagi. Bisa pula disebabkan, bahwa seseorang berbuat jahat karena  ingin  kaya  dengan  cara  yang  gampang,  atau  kebutuhan  ekonominya  jauh lebih  banyak  dibandingkan  kebutuhan  pokoknya,  sehingga  menuntut  dan memaksanya untuk memenuhi dengan cara yang salah (jahat).
Sebagaimana  dasar  pemikiran  penulisan  di  atas,  maka  rumusan  masalah yang penulis bahas adalah: 1. Apa saja akibat dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan  pembalakan  hutan  ( illegal  logging )?  2.  Bagaimanakah  eksistensi
pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan pembalakan hutan ( illegal logging ) dalam kajian hukum nasional?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  bersifat deskriptif . Berdasarkan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian,  maka  penelitian hukum  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  dengan pendekatan  yuridis  normatif  ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau  data  sekunder.  Berdasarkan  dengan  hal  ini  maka  dalam  menganalisis  data yang  diperoleh,  penulis  menggunakan  metode  atau  teknik  analisis  isi (content analysis), yaitu suatu analisis terhadap isi data yang diperoleh.

## PEMBAHASAN
Dalam  dasar  pertimbangan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 18  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan disebutkan  bahwa  hutan,  sebagai  karunia  dan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa yang  diamanatkan  kepada  bangsa  Indonesia,  merupakan  kekayaan  yang  dikuasai oleh  negara  dan  memberikan  manfaat  bagi  umat  manusia  yang  wajib  disyukuri, dikelola,  dan  dimanfaatkan  secara  optimal  serta  dijaga  kelestariannya  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  b.  bahwa  pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan  mempertimbangkan  fungsi  ekologis,  sosial,  dan  ekonomis  serta  untuk menjaga  keberlanjutan  bagi  kehidupan  sekarang  dan  kehidupan  generasi  yang akan datang.
Kenyataan  yang  seringkali  diingkari  manusia,  bahwa  hutan  sebenarnya sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  dianugerahkan  kepada  Bangsa Indonesia,  merupakan  kekayaan  yang  dikuasai  oleh  Negara  yang  memberikan manfaat  serbaguna  bagi  umat  manusia,  cenderung  kondisinya  semakin  menurun. Hutan  juga  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  berperan  dalam menjaga,  mempertahankan  dan  meningkatkan  ketersediaan  air  dan  kesuburan tanah.  Ketersediaan  air  dan  kesuburan  tanah  merupakan  urat  nadi  kehidupan manusia. 1
Bangsa ini luar biasa, karena Indonesia dikenal memiliki hutan tropis yang cukup  luas  dengan  keanekaragaman  hayati  yang  sangat  tinggi  dan  bahkan
1 Mukti Adji, Deforestasi Indonesia, http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/deforestasi- indonesia.html , diakses tanggal 15 Agustus 2021
tertinggi  kedua  di  dunia  setelah  Brazillia.  Berdasarkan  data  yang  dipublikasikan oleh  Badan  Planologi  Kehutanan  RI  tahun  2000  bahwa  luas  hutan  Indonesia adalah 120,3 juta hektar atau 3,1% dari luas hutan dunia. 2
Meskipun begitu, kekayaan besar itu sedang menjadi  korban keserakahan manusia. Keserakahan kalangan cukong pelaku pembalakan liar ( illegal logging ) yang  didukung  pejabat  korup  dan  aparat  menyukai  uang  sogok  telah  membuat Indonesia  menyandang  sebutan  baru  sebagai  negara  penghancur  hutan  tercepat. 3 Goei  Tiong  Ann  Jr 4 menyebut,  bahwa  laju  kerusakan  hutan  di  Indonesia  selama 2000-2006  bahkan  terparah  di  dunia,  yakni  2  persen  per  tahun,  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  Brazil  yang  0,6  persen.  Kerusakan  hutan  itu  setara  dengan 1,87 juta hektare per tahun, sama dengan 51 kilometer per hari, atau sama dengan 300  lapangan  sepak  bola  setiap  jam.  Dampak  perusakan  hutan  itu  pun  mulai terasa. Bencana banjir dan tanah longsor terjadi  di hampir seluruh wilayah tanah air  seperti  diberitakan  berbagai  media  kita.  Sumber-sumber  daya  alam  seperti hutan  tropis  dirusak  dan  dihancurkan  oleh  egoisme  manusia.  Akibatnya,  udara, air, dan tanah mengalami pencemaran.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu  dan  tingkat  kebutuhan  akan  kayu semakin  meningkat,  mendorong  masyarakat  baik  secara  individu  maupun kelompok  melakukan  eksploitasi  hasil  hutan  dengan  tidak  memperhatikan kelestariannya.  Eksploitasi  hasil  hutan  tersebut  biasanya  dilakukan  secara  ilegal seperti  melakukan  pembalakan  liar,  perambahan,  pencurian  yang  mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia tidak terkendali (laju kerusakan hutan Indonesia 2,8 juta hektar per tahun). Akibatnya, kerusakan hutan atau lingkungan tak terkendali tersebut  mengakibatkan  luas  hutan  semakin  menurun,  lahan  kritis  semakin bertambah, dan sering terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya.
Kasus  kejahatan Illegal  logging (penebangan  liar)  telah  menjadi  kasus yang  dikenal  oleh  rakyat  Indonesia.  Setiap  hari  diperbincangkan,  bahkan  selalu menjadi  topik  yang  sangat  hangat  ditengah  berbagai  permasalahan  mendasar bangsa ini. Ada yang menyatakan bahwa illegal logging adalah sebuah kejahatan yang tak terkirakan. WALHI menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat destructive logging (penebangan yang merusak). Dephut  menyatakan  bahwa  kerugian  akibat  pencurian  kayu  dan  peredaran  hasil hutan ilegal senilai 30,42 triliun rupiah per tahun, sementara CIFOR menyatakan bahwa  Kalimantan  Timur  telah  kehilangan  100  juta  dolar  setiap  tahunnya  akibat penebangan  dan  perdagangan  kayu  ilegal,  belum  termasuk  nilai  kehilangan
2 Ibid.
3 Tempo, 41/XXXVI/3-9 Desember 2007, diakses tanggal 16 Juli 2021.
4 Abdurrahman, Kerusakan Hutan Potensial Menenggelamkan Negeri, LPKHI, Jakarta, 2009, hal. 23.
keanekaragaman hayati  dan fungsi hidrologis, serta nilai  sosial  dari bencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan. 5
Problem  bencana  alam  tersebut  seringkali  dikaitkan  dengann  dengan problem  kondisi  hutan  yang  mengalami  penyusutan  akibat  adanya  penebangan dari  pihak-pihak  atau  oknum  yang  tidak  bertanggungjawab.  Masyarakat  di wilayah  ini  dirugikan  oleh  perilaku  anggota  masyarakat  atau  sekelompok  orang yang  terjerumus  melakukan  tindakan  yang  merugikan  kawasan  hutan  secara khusus  dan  masyarakat  pada  umumnya.    Masyarakat  dirugikan  oleh  perilaku kriminalitas  yang  dilakukan  oleh  sebagian  orang,  yang  memanfaatkan  hutans sebagai   obyek memenuhi  kebutuhannya.  Kepentingan perlindungan hutan, yang semestinya untuk kepentingan jangka panjang dikorbannya.
Tidak bisa dipungkiri, bahwa kasus  seperti itu secara umum juga terjadi di banyak  daerah  di  Indonesia,  yang  umumnya  disebabkan  oleh  masalah  kondisi hutan  yang  semakin  gundul  atau  habis  akibat  penjarahan  atau  penebangan  yang dilakukan  oleh    seseorang  atau  sekelompok  orang.    Akibat  berbagai  praktik penggundulan  hutan  yang  dilakukan  dengan  penebangan  ini,  berbagai  bentuk bencana alam terjadi.
Deskripsi  tersebut  menunjukkan,  bahwa  di  negara  Indonesia  ini  banyak menghadapi  problem  bencana  alam  yang  berkaitan  dengan  kondisi  kerusakan hutan.  Hampir  setiap  musim  hujan  misalnya,  terjadi  saja  di  sejumlah  daerah  di Indonesia  baik  banjir  maupun  tanah  longsor.    Bahkan  seperti  sudah  menjadi kebiasaan, kalau datang musim hujan berarti datang pula musim banjir.
Sudah  demikian  sering  terjadi,  bahwa  musim  hujan  yang  datang  menjadi salah satu  ancaman bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar  kawasan  hutan  atau  kawan  yang  hutannya  mengalami  kerusakan  berat. Mereka  menjadi  masyarakat  yang  secara  musiman  atau  pada  kondisi  tertentu, menjadi korban bencana alam.
I Nyoman Nurjaya berpendapat, bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kekayaan  alam  yang  tidak  sedikit,  khususnya  kekayaan  hutan.  Kekayaan  alam Indonesia meliputi sumber daya alam yang terbarukan ( renewable) maupun yang tak  terbarukan  ( non  renewable ),  yang  terbentuk  modal  alam  ( natural  resource stock ), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir dll. Maupun dalam  bentuk  komoditas  seperti  kayu,  rotan,  mineral  dan  gas  bumi,  ikan,  dll. Hutan tropia basah (t ropical rain forest) Indonesia, misalnya, adalah terluas kedua di  dunia  setelah  Brazilia.  Kawasan  hutan  Indonesia  yang  diperkirakan  luasnya mencapai  144  juta  hektar,  atau  sekitar  74%  dari  luas  daratan  Indonesia  (Kantor MENLH,  1990;  Nurjaya,  1993)  menyimpan  keanekaragan  hayati  ( biodiversity )
5 http://timpakul.web.id/illog-4.html , diakses tanggal 15 Agustus 2021.
terkaya di dunia, yang terdiri dari :1500 jenis burung, 500 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar, dan 10 ribu jenis tetumbuhan tropis ( More , 1994). Garis  pantai  Induonesia  sepanjang  81  ribu  kilometer  menjadikan  Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. 6
Dalam  dasar  pertimbangan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 18  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan disebutkan,  c.  bahwa  telah  terjadi  perusakan  hutan  yang  disebabkan  oleh pemanfaatan  hutan  dan  penggunaan  kawasan  hutan  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  d.  bahwa  perusakan  hutan,  terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan  kerugian  negara,  kerusakan  kehidupan  sosial  budaya  dan lingkungan  hidup,  serta  meningkatkan  pemanasan  global  yang  telah  menjadi  isu nasional,  regional,  dan  internasional;  e.  bahwa  perusakan  hutan  sudah  menjadi kejahatan  yang  berdampak  luar  biasa,  terorganisasi,  dan  lintas  negara  yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan  masyarakat  ehingga  dalam  rangka  pencegahan  dan  pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.
Pertimbangan tersebut mengisyaratkan,
bahwa harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap siapapun yang melakukan perusakan hutan. Salah  satu  jenis  pertanggungjawaban  hukumnya  adalah  pertanggungjawaban hukum pidana.
Hal  itu  menunjukkan,  bahwa  norma  hukum  pidana  di  Indonesia sebenarnya sudah mengatur masalah kejahatan pembalakan hutan yang dilakukan secara  ilegal.  Meski  sudah  ada  pengaturannya,  norma  hukum  pidana  ini  sering dipersalahkan  akibat  masih  banyaknya  atau  maraknya  praktik  illegal  logging  di Indonesia.  Maraknya  kejahatan  ini  membuat  norma  hukum  ikut  dipersalahkan sebagai  produk  hukum  yang  tidak  berguna    dalam  menangani  atau  menjerat pelaku illegal logging.
Masyarakat  internasional menyorot  Indonesia yang hingga saat  ini belum mampu menyelesaikan permasalahan illegal logging dari aspek hukum. Berbagai proyek  kerjasama  internasional  pun  digulirkan  ke  Indonesia,  mulai  dari mendorong  kebijakan,  penelitian  hingga  kampanye  anti  illegal  logging.  Bahkan Departemen  Kehutanan  pun  telah  meletakkan  permasalahan  illegal  logging  di dalam  rencana  kehutanan  nasional  sebagai  sebuah  isu  penting  yang  harus  segera dituntaskan.
6 Abdurrahman, Op.Cit , hal. 27.
Sebagai  salah  satu  contoh  kasus:  permasalahan  illegal  logging  di Kalimantan Timur sendiri telah menjadi semakin membingungkan. Illegal logging telah dipandang sebagai sebuah aktivitas mafia yang seolah tidak pernah tersentuh hukum. Walaupun tidak menutup mata bahwa telah berkali-kali dilakukan operasi pemberantasan  illegal  logging,  termasuk  operasi  wanalaga  dan  wanabahari.  Di tahun  2003,  Departemen  Kehutanan  mengalokasikan  dana  Rp  25,5  miliar  untuk memberantas  illegal  logging  dan  mencegah  kebakaran  hutan  di  30  propinsi. Selama lima bulan pertama di  tahun 2004, Polda Kaltim telah menyita 56,4 ribu meter  kubik  kayu  illegal,  sementara  di  tahun  2003  Polda  Kaltim  telah  menyita sebanyak  87  ribu  meter  kubik  kayu  illegal.  Namun  apakah  nilai  ini  sangat sebanding dengan jumlah peredaran kayu ilegal di Kalimantan Timur selama ini. Beberapa data menyatakan bahwa sekitar 70-90% produk kayu yang beredar saat ini berasal illegal logging.
Sorotan  media  terhadap  aktivitas  illegal  logging  pun  semakin  gencar. Berbagai wawancara langsung dengan pelaku penebang pun telah terpublikasikan. Namun  seolah-olah,  aktivitas  illegal  logging  masih  belum  tersentuh  hukum. Saling  lempar  kewenangan  dan  tanggung  jawab  terjadi  antara  instansi  teknis kehutanan,  kepolisian  dan  kejaksaan,  antara  pusat  dan  daerah,  selalu  terjadi pelimpahan tanggung jawab untuk menangani illegal logging.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dimana  terjadi  perusakan  hutan terbesar  di  dunia  dimana  wilayah  kerusakan  hutan  meliputi  berbagai  pulau  baik Jawa,  Kalimantan,  Sumatera,  maupun  Papua.    Menurut  Otto  Soemarwoto, kerusakan  hutan  Indonesia  secara  besar-besaran  dimulai  pada  akhir  dasawarsa 1960-an dimana pada saat itu baru terjadi peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke  Orde  Baru.  Ekonomi  Indonesia  sedang  terpuruk  dan  dibutuhkan  modal  besar untuk memutar kembali roda ekonomi.  Bahkan hal ini terus berlanjut hingga era reformasi.  Namun  ada  pendapat  bahwa  kerusakan  hutan  Indonesia  telah  dimulai jauh  sebelum  itu,  yaitu  sejak  Indonesia  berada  pada  masa  kolonial  seperti  yang disebutkan oleh Krystof Obidzinski (Obidzinski in Resosudarmo, 2005: 199-200). Illegal  logging  di  Indonesia  yang  telah  demikian  masif  dan  meresahkan menimbulkan analisis bahwa ada keterlibatan asing didalamnya.
Undang-undang  Dasar  1945,  memberikan  dasar  hukum  yang  kuat  bagi pengelolaan  sumber  daya  alam  hayati,  seperti  disebut  dalam  pembukaan  dan khususnya pada pasal 33 ayat 3 yang menyatakan dengan tegas  bahwa kekayaan alam indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.
Perusakan  lingkungan  hidup  secara  tegas  disebutkan  dalam  pasal  1  butir 14  UU  PLH  No.  23/1997    yaitu  bahwa  ”  perusakan  lingkungan  hidup  adalah tindakan  yang  menimbulkan  perubahan  langsung  terhadap  sifat  fisik  dan/atau
hayatinya  yang  mengakibatkan  lingkungan  hidup  tidak  berfungsi  lagi  dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.
Merusak  hutan  yang  berdampak  pada  kerusakan  lingkungan  adalah merupakan  suatu  kejahatan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  48  UU  No. 23/1997  bahwa  ”tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  bab  ini  adalah kejahatan”.  Bab  yang  dimaksud  dalam  pasal  tersebut  adalah  Bab  IV  tentang ketentuan pidana, yang didalamnya dirumuskan tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan. Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena  itu  maka  perusakan  hutan  adalah  merupakan  suatu  kejahatan.  Salah  satu bentuk perusakan hutan itu adalah penebangan liar (illegal logging).  Penebangan liar ini menjadi marak, juga tidak lepas dari problem kinerja aparat yang berwajib, baik  aparat  polisi  di  luar  hutan  maupun  kepolisian  yang  secara  khusus  menjaga kawasan hutan.
Peran polisi pada umumnya sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Nehara  Republik  Indonesia.  Sedangkan  untuk polisi hutan (Polhut) diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan, bahwa:
1)  Untuk  menjamin  terselenggaranya  perlindungan  hutan,  maka  kepada  pejabat kehutanan  tertentu  sesuai  dengan  sifat  pekerjaannya  diberikan  wewenang kepolisian khusus.
2)  Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
a.  mengadakan  patroli/perondaan  di  dalam  kawasan  hutan  atau  wilayah hukumnya;
b.  memeriksa  surat-surat  atau  dokumen  yang  berkaitan  dengan  pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
c.  menerima  laporan  tentang  telah  terjadinya  tindak  pidana  yang  menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
d.  mencari  keterangan  dan  barang  bukti  terjadinya  tindak  pidana  yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
e.  dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
f.  membuat  laporan  dan  menandatangani  laporan  tentang  terjadinya  tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
Kepolisian  khusus  yang  dimaksudkan  dalam  Undang-undang  tersebut merupakan  polisi  yang  diberi  kewenangan  mengatur,  mengurus,  melindungi  dan melakukan  tindakan-tindakan  lain  yang  dibenarkan  menurut  hukum  yang berkaitan dengan keamanan  atau keberadaan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa polisi  khusus ini mempunyai  kewenangan khusus  sebagaimana digariskan secara hukum.
Hukum  melindungi  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingan  orang  tersebut. Pengalokasian  kekuasaan  ini  dilakukan  secara  terukur,  dalam  arti  ditentukan keluasan  dan  kedalamannya.  Sebagai  suatu  negara  hukum  (rechtsstaat),  dalam hubungannya  dengan  pengelolaan  sumber  daya  alam  nasional,  termasuk  dalam bidang  kehutanan,  negara  atau  pemerintah  Indonesia  semestinya  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  atau  warga  negara  yang  hidup  atau tinggal  di  dalam  atau  di  sekitar  hutan.  Karena,  pada  hakikatnya  tujuan  utama pengelolaan  sumber  daya  alam  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  atau kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: Banyak peristiwa ekologis yang mengerikan  akibat  pembalakan  hutan  Kerugian  dalam  jangka  pendek  maupun jangka panjang juga tidak sedikit. Salah satu dampak serius yang diakibatkan oleh pembalakan  hutan  adalah  bencana  alam  di  sekitar  kawasan  hutan  maupun  yang jauh dari kawasan hutan. Tanah longsor dan bencana  banjir di Indonesia, secara umum  disebabkan  oleh  pembalakan  hutan  yang  sulit  dikendalikan.  kerusakan sumberdaya  hutan  tersebut  merupakan  bukti  kuat  untuk  mempertanyakan  peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan atau menegakkan norma hukum yang mengatur perlindungan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdillah , Tohari,  Masih adakah Hutan Pro Rakyat?,  Aksara Bernama, Jakarta, hal. 45.
Abdurrahman,  2009,  Kerusakan  Hutan  Potensial  Menenggelamkan  Negeri,
Jakarta: LPKHI,
Adib,  Muhammad,  2010,  Kriminaisasi  Hutan,  Jaringan  Pengawasan  Kekayaan Bangsa,
Akbar,  Herman,  2010,  Hutan  Kita  Semakin  Merana,  Kumpulan  makalah  dalam diskusi    tentang  Indonesia  Tanpa  Hutan  (Indonesia  Without  Forest), diselenggarakan KPHI, Jakarta, 12 Mei 2010
Atnadja, Galih, 2010, Hutan Di Rimba Mafia, Kumpulan makalah dalam diskusi tentang Indonesia Tanpa Hutan (Indonesia Without Forest), diselenggarakan KPHI, Jakarta, 12 Mei 2010
CST. Kansil, 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,  Jakarta
Hasan,  Mohammad,  2009,  Hukum  dalam  Diealektika  Pakar,    Jakarta:  Forum Keadilan dan Kemanusiaan
Ibrahim,  Hamim,  Pembalakan  Hutan:  Mempertaruhkan  Indonesia,  Bandung: Pelita
Jasman,  Munadji,  2010,  Hutan:  Sumber  Sejahtera  atau  Petaka,  Kumpulan makalah  dalam  diskusi    tentang  Indonesia  Tanpa  Hutan  (Indonesia Without Forest),  diselenggarakan KPHI, Jakarta, 12 Mei 2010
Kartono, Kartini, 1987, Patologi Sosial Jilid I, Jakarta, Rajawali Pres
Khamami  ,  2010,  Ahmad,  Menuju  Totalitas  Kriss  Sumberdaya  Alam,  Gerakan Membangun Masyarakat   Bebas Bencana, Jakarta, 2010, hal. 28.
Mawardi, Chalid, 2010, Hukum Untuk Keadilan, Jakarta: P3HKI
Simanjuntak, 1992, Kriminologi, Tarsito, Bandung
Soekanto,  Soerjono,  1979Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,
Jakarta: Rajawali
Saherodji, Hary, 1980, Pokok-pokok Kriminologi, Jakarta : Aksara baru
Shihab, Alwi, 1997, Islam Inklusif, Bandung: Mizan,
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
Soekanto,  Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji,  2003Penelitian  Hukum  Normatf,
Jakarta:Rajagrafindo Persada
Syani, Abdul, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Bandung: Bina Aksara
Syamsudin, A. Qirom dan E. Sumaryono, 1980, Kejahatan Anak, Suatu Tinjauan Psikologi, Yogyakarta : Liberty
Wahid,  Abdul,  2003,  Kriminologi  dan  Kejahatan  Kontemporer,Malang:  Visipres dan Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum

## Peraturan Undang-Undang
UU Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  sudah  diubah  atau  diamandemen  dengan    UU  No  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Website
Tempo, 41/XXXVI/3-9 Desember 2007, diakses tanggal 16 Juli 2021
Elvin Gunawan, Pengelolaan Hutan dalam Pandangan Islam, http://elvingunawan.multiply.com/journal/item/12/Pengelolaan_Hutan_dal am_Pandangan_Islam?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diakses tanggal 12 Agustus 2021.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar, diakses tanggal 12 Agustus 2021.
http://green.kompasiana.com/iklim/2010/11/16/pelestarian-lingkungan-dalam- perspektif-islam/, askes  12 Agustus 2021.
Usep  Zainul  Arif,  http://zeinyusufofficial.wordpress.com/2010/12/15/kerusakan- hutan-di-indonesia-dalam-perspektif-ekonomi-islam/,  diakses  tanggal  12 Agustus 2021
http://www.perumperhutani. com/index. php?Itemid=2&id=485 &option= com_content&task=view , diakses tanggal 12 Agustus 2021.
Mukti Adji, Deforestasi Indonesia, http://mukti-
aji.blogspot.com/2008/05/deforestasi-indonesia.html,  diakses  tanggal  15 Agustus 2021
http://timpakul.web.id/illog-4.html, diakses tanggal 15 Agustus 2021.
http://www.unp.ac.id/downloads/pkmb08/bab-7.pdf, diakes tanggal 15 September
2021
http://leonitatiruma.blogspot.com/2009/04/penebangan-hutan.html,
diakses tanggal 15 September 2021.
Mukti  Adji,    Tinjauan  Hukum  Illegal  Logging,  (2008),  http://mukti- aji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html, diakses tanggal 17 September 2021.
http://leonitatiruma.blogspot.com/2009/04/penebangan-hutan.html,