1 Syarah Zulkifli, * 2 Syofiani, 3 Farhan Julyansyach, 4 Idul Febrianda
Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)  Vol . 7 No. 1 (2023) ISSN : 2581-0804
Terbit online pada laman web jurnal : http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JILP
Fakultas Sastra
Universitas Ekasakti

## JURNAL JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole )
V o l u m e   7   N o m o r   1
ISSN : 2581-0804 (Media Cetak) E-ISSN : 2581-1819 (Media Online) Received: 25-09-2023 Revised: 15-10-2023 Available online: 03-12-2023

## Filosofi Nilai Budaya Matrilineal di Minangkabau dan Hubungannya Dengan Pengembangan Hak- Hak Perempuan di Indonesia
1 Syarah Zulkifli, 2 Syofiani, 3 Farhan Julyansyach, 4 Idul Febrianda
1 Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta, syarahzulkiflijul@gmail.com 2 Pendididkan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta 3 Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta ,farhanjulyansyach001@gmail.com 4 Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan,Universitas Bung Hatta, idulfebrianda@gmail.com
*Corresponding Author:

## Syofiani
Pendididkan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta

## Abstract
Suku  Minangkabau  di  Barat  Sumatera  dikenal  dengan  struktur  sosial  matrilineal,  di  mana garis  keturunan  dan  warisan  diturunkan  melalui  jalur  ibu.  Penelitian  ini  mengeksplorasi  pengaruh sistem matrilineal terhadap kehidupan sehari-hari, struktur keluarga, dan peran perempuan di dlam masyarakat Minangkabau. Terdapat penekanan pada relevansi perspektif feminisme, mengungkapkan pergeseran  dinamika  gender,  potensi  pemberdayaan  perempuan,  dan  tantangan  dalam  mencapai kesetaraan  gender.  Hasil  penelitian  ini  memberikan  kontribusi  pada  pemahaman  mengenai keragaman budaya, sistem sosial, dan perjuangan gender dalam konteks lokal Minangkabau.
Keywords: Minangkabau, Matrilineal, Feminisme.
© 2023Jurnal JILP

## I   INTRODUCTION
Hak  asasi  adalah  hak  yang  dimiliki manusia  sejak  lahir  atau  kehadirannya  dalam masyarakat  sudah  ada  semenjak  manusia  lahir. Hak-hak tersebut merupakan bagian integral dari kodrat  manusia  dan  bersifat  suci,  tidak terpisahkan  dari  hakikatnya.  Universalitas  hak asasi  manusia  menekankan  bahwa  hak-hak tersebut  dimiliki  tanpa  memandang  bangsa,  ras, agama,  atau  jenis  kelamin.  Dengan  dasar  bahwa setiap  manusia  berhak  mendapatkan  kesempatan
untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita- citanya.
Meskipun  hak  asasi  manusia  diakui sebagai  prinsip  fundamental,  pelanggaran  hak- hak  tersebut  masih  menjadi  permasalahan  yang kompleks.  Kaum  perempuan  khususnya  masih mengalami  berbagai  pelanggaran  hak  asasi. Fenomena  ini  menjadi  cikal  bakal  munculnya gerakan feminis, meskipun ironisnya gerakan ini kadang-kadang  dapat  menyebabkan  perempuan kehilangan identitas dan eksistensinya yang unik.
1 Syarah Zulkifli, * 2 Syofiani, 3 Farhan Julyansyach, 4 Idul Febrianda
Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)  Vol . 7 No. 1 (2023) ISSN : 2581-0804
Gerakan  emansipasi  wanita  sering  kali diartikan  sebagai  upaya  agar  perempuan  dapat terlibat  dalam  bidang-bidang  yang  sama  dengan pria, bahkan melibatkan aspek-aspek agama yang memiliki  dasar  dan  ketentuan  tertentu.  Hal  ini menjadikan  feminisme  sebagai  bentuk  agama global.  Dalam  konteks  Indonesia,  terutama  bagi pemuka  agama  dan  tokoh  adat,  muncul kekhawatiran  mendalam  sehingga  diperlukan
reinterpretasi  terhadap  emansipasi  dan  nilai-nilai feminisme agar sesuai dengan budaya lokal.
Budaya  matrilineal  di  Sumatera  Barat, khususnya  Minangkabau,  menunjukkan  nuansa emansipasi  dan  ajaran  feminis.  Perempuan dianggap  sebagai  harta  pusaka  yang  sangat dihormati  dalam  masyarakat,  dan  nilai-nilai kultural  religius  turut  mempengaruhi  pola  pikir masyarakat Minangkabau.

## II   RESEARCH METHODS
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menggali  esensi budaya  matrilineal  adat  Minangkabau  dengan pendekatan Filsafat Feminisme. Metode pengumpulan data melibatkan pembagian wilayah  penelitian  di  Sumatera  Barat  menjadi dua  kelompok  utama,  yakni  Minang  Pesisir  dan Minang  Bukit.  Peneliti  mengumpulkan  data melalui  wawancara  dan  observasi  langsung  di kedua  daerah  tersebut  untuk  mendapatkan  bukti dan  informasi  mengenai  sistem  matrilineal  di Sumatera Barat.
Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis menggunakan metode interpretasi dan hermeneutika,  yang  selanjutnya dijabarkan menjadi  konsep-konsep  yang  dapat  digunakan sebagai  masukan  untuk  mengembangkan  proses penegakan  hak-hak  perempuan  di  Indonesia. Penelitian  ini  memiliki  manfaat  signifikan  bagi perkembangan  gerakan  wanita  dan  perundang- undangan  terkait  kewanitaan  di  Indonesia. Pendekatan  ini  dianggap  lebih  sesuai  dengan kepribadian  dan  budaya  masyarakat  Indonesia, karena  mengambil  inspirasi  dari  kearifan  lokal dan budaya masyarakat Indonesia.

## III   RESULTS AND DISCUSSION
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menggali  esensi budaya  matrilineal  adat  Minangkabau  dengan pendekatan Filsafat Feminisme. Metode pengumpulan data melibatkan pembagian wilayah  penelitian  di  Sumatera  Barat  menjadi dua  kelompok  utama,  yakni  Minang  Pesisir  dan Minang  Bukit.  Peneliti  mengumpulkan  data melalui  wawancara  dan  observasi  langsung  di kedua  daerah  tersebut  untuk  mendapatkan  bukti dan  informasi  mengenai  sistem  matrilineal  di Sumatera Barat.
Kerajaan  Minangkabau,  yang  cenderung menghindari  peperangan  dan  lebih  suka  dengan pendekatan  damai,  berusaha  mencari  solusi  agar konflik  dapat  dihindari.  Datuk  Katumanggungan mengambil inisiatif untuk menyambut Adityawarman  dengan  keramahtamahan  dan menawarkan  pernikahan  dengan  adiknya,  putri Jamilah, sebagai upaya mencegah pertempuran.
Adityawarman  yang  datang  dari  Jawa kaget  dengan  sambutan  yang  ramah  dari  tentara
Minangkabau.  Untuk  menghindari  perang  dan sebagai syarat pernikahan, Adityawarman diangkat  menjadi  raja  Minangkabau,  dengan harapan agar keturunannya tetap mempertahankan warisan dari Minangkabau.
Untuk  memastikan  bahwa  keturunan Putri  Jamilah  akan  tetap  diakui  sebagai  orang Minangkabau, Datuk Katumanggungan mengembangkan  adat  Batali  Bacambua,  yang mengubah  struktur  masyarakat  Minangkabau. Adat  ini  mengatur  hubungan  antara  bapak  dan mamak,  memastikan  bahwa  kekuasaan  tetap berada dalam lingkup Minangkabau.
Adityawarman menerima tawaran tersebut,  dan  dengan  adanya  adat  Batali Bacambua,  struktur  masyarakat  Minangkabau berubah  secara  signifikan.  Sistem  kekerabatan matrilineal  terus  dijaga,  di  mana  warisan  dan keturunan  ditentukan  oleh  garis  keturunan  ibu, dengan  perubahan  dalam  keluarga  luas  menjadi keluarga batih.
1 Syarah Zulkifli, * 2 Syofiani, 3 Farhan Julyansyach, 4 Idul Febrianda
Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)  Vol . 7 No. 1 (2023) ISSN : 2581-0804
Perubahan  ini  memengaruhi  tata  nilai masyarakat Minangkabau, termasuk peran mamak dan ayah. Meskipun Islam menjadi faktor yang mencoba mempertanyakan sistem matrilineal,  masyarakat  Minangkabau  berhasil menjaga  keseimbangan  antara  ajaran  agama  dan tradisi adat mereka. Sistem matrilineal tetap kuat dan  diakui  sebagai  bagian  integral  dari  identitas Minangkabau,  menunjukkan  ketahanan  terhadap perubahan  zaman  dan  nilai-nilai  yang  dipegang teguh oleh masyarakat tersebut.

## Feminisme  Dalam  Budaya  Matrilineal  di Minangkabau
Perbedaan  antara  perempuan  dan  laki- laki,  baik  secara  badaniah  maupun  dalam  peran mereka  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  telah menjadi  hal  yang  lazim  selama  ribuan  tahun. Pembagian  kerja  yang  dianggap  alamiah  ini sering kali dianggap tidak adil, dan banyak yang tidak  mempertanyakan  siapa  yang  diuntungkan oleh  pembagian  kerja  tersebut.  Dalam  konteks ini,  muncul  perdebatan  tentang  perbedaan psikologis  antara  laki-laki  dan  perempuan,  yang dapat ditarik dari teori nature dan teori nurture.
Sebagai tanggapan terhadap ketidakadilan sosial yang muncul dari perbedaan tersebut,  banyak  analisis  yang  menyoroti ketidakadilan  hubungan  antarjenis  kelamin. Perbedaan  ini  telah  mencetuskan  perdebatan dalam masyarakat, yang dikenal sebagai perbedaan gender. Dalam banyak kasus, perempuan  menjadi  tergantung  secara  ekonomis pada laki-laki, karena pekerjaan di rumah tangga tidak  selalu  dihargai  dengan  gaji.  Hal  ini menyebabkan perempuan terjebak dalam rutinitas monoton, terbatas dalam interaksi sosial, dan hidup bersama anak-anaknya.
Betty  Friedan,  seorang  tokoh  gerakan feminis  Amerika,  menggambarkan  perasaan kekosongan  dan  ketidaklengkapan  yang  dialami banyak  perempuan  dalam  kehidupan  rumah tangga.  Hal  ini  menciptakan  kebutuhan  akan pemikiran  kritis  terhadap  peran  tradisional perempuan.
Di tengah realitas ini, budaya matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat muncul sebagai suatu  keunikan.  Dalam  sistem  matrilineal  ini, perempuan  memiliki  peran  yang  lebih  dominan dalam kehidupan masyarakat. Adat Minangkabau menentukan  bahwa  tempat  tinggal  suami-istri
ditentukan  oleh  pihak  perempuan,  dan  dalam perkawinan,  yang  meminang  bukan  laki-laki, melainkan  pihak  perempuan.  Adat  ini  juga memberikan  hak  properti  pada  perempuan, menciptakan  suatu  bentuk  kesetaraan  gender yang unik.
Namun,  meskipun  adat  Minangkabau memberikan  posisi  istimewa  pada  perempuan, konsep  feminisme  di  Indonesia  masih  sering dianggap  sebagai  produk  Barat.  Beberapa pemikir  feminis  mengakui  bahwa  pemikiran feminis  radikal  terkadang  dianggap  tidak  sesuai dengan  budaya  Timur  yang  menganggap perbincangan seksualitas sebagai tabu. Meskipun demikian,  ada  kebutuhan  untuk  memahami bahwa  perbedaan  gender, bahkan  dalam konteks matrilineal, dapat melahirkan ketidakadilan.
Perempuan Minangkabau, meskipun diberikan  hak  istimewa,  tetap  dihadapkan  pada beberapa  masalah.  Beberapa  di  antaranya termasuk  kecenderungan  untuk  menjadi  kurang ambisius,  kurang memiliki  visi masa  depan,  dan adanya kelas perempuan miskin yang tidak dapat menikmati  hak-hak  properti  dan  posisi  politis yang  istimewa.  Oleh  karena  itu,  pemikiran feminis masih memiliki peran dalam meningkatkan  kesadaran  akan  posisi  perempuan yang mungkin masih subordinat.
Budaya  Minangkabau  yang  matrilineal telah memberikan legitimasi kuat pada perempuan,  memberikan  hak  properti,  dan kebebasan  berkiprah  dalam  politik.  Meskipun demikian, pemikiran feminis tetap relevan untuk membantu  perempuan  Minangkabau  mengatasi beberapa kondisi tertentu yang mungkin menghambat  kemajuan  mereka  dalam  hal  visi dan peran di masyarakat.
Nilai  –  nilai    Dalam  Matrilineal    dan Pengaruhnya  Bagi    Penegakan  Hak  –  hak Perempuan  Di Indonesia
Istilah  "hak  asasi  manusia"  adalah terjemahan  dari  droits  de  l'homme  (Perancis), human  rights  (Inggris),  dan  menselijke  rechten (Belanda). Di Indonesia, hak asasi manusia lebih dikenal  dengan  istilah  "hak-hak  asasi,"  sebagai terjemahan  dari  basic  rights  (Inggris)  dan grondrechten  (Belanda),  atau  juga  disebut  hak- hak  fundamental  (civil  rights).  Istilah  hak-hak asasi muncul sejak Revolusi Perancis tahun 1789 dalam "Declaration des Droits de L'homme et du
1 Syarah Zulkifli, * 2 Syofiani, 3 Farhan Julyansyach, 4 Idul Febrianda
Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)  Vol . 7 No. 1 (2023) ISSN : 2581-0804
Citoyen"  dengan  semboyan  Liberte,  Egalite, Fraternite. Namun, perjuangan hak asasi manusia telah berlangsung sepanjang sejarah.
Latar belakang sejarah hak asasi manusia muncul karena keinginan manusia untuk melawan sewenang-wenang penguasa, penjajahan,  perbudakan,  ketidakadilan,  dan tirani.  Beberapa  naskah  sejarah,  seperti  Magna Charta (1215), Bill of Rights (1689), Declaration of  Independence  (1776),  Declaration  des  Droits de  L'homme  et  du  Citoyen  (1789),  Atlantic Charter  (1941),  dan  Universal  Declaration  of Human  Rights  (1948),  menegaskan  hak-hak dasar manusia.
Piagam  Madinah  juga  dianggap  sebagai deklarasi  hak  asasi  manusia  pertama  oleh beberapa  pemikir  Islam.  Meskipun  dilanggar oleh  kelompok  non-Muslim,  sumbangsih  Islam terhadap hak asasi manusia diakui.
Setelah  Perang  Dunia  II,  pemikiran tentang  hak  asasi  manusia  semakin  menguat.  Di Indonesia,  semangat  keadilan  dan  kebebasan
tercermin  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  1945. Namun,  perkembangan  tersebut  terhenti  pada tahun  1965  setelah  perubahan  politik  dan kekerasan yang tak terbandingkan.
Hak  asasi  manusia  menjadi  sorotan ketika perempuan mulai menuntut hak persamaan, terutama setelah Konferensi PBB IV tentang  perempuan  di  Beijing  tahun  1995.  Di Indonesia,  gerakan  feminis  melalui  lembaga pemerintah  dan  LSM  membantu  meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan.
Meski  demikian,  hak  asasi  manusia  di Indonesia menghadapi  tantangan, terutama setelah  perubahan  politik  tahun  1965.  Gerakan feminis  juga  mengalami  perpecahan  dan  kadang mencampuri  ranah  studi  Islam.  Sementara budaya  matrilineal  di Minangkabau memberikan posisi kuat pada perempuan, perjuangan perempuan  di  Indonesia  harus  diakui  dan didasarkan  pada  nilai  dan  budaya  Indonesia, bukan hanya mengikuti pemikiran feminis Barat.

## IV   CONCLUSION
Penelitian ini menyelidiki filsafat Indonesia  dengan  fokus  pada  budaya  matrilineal dalam  masyarakat  Minangkabau  di  Sumatera Barat.  Temuan  penelitian  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Indonesia,  sebagai  negara  kepulauan dengan populasi besar, memiliki kekayaan  adat  istiadat  dan  budaya  yang beragam. Salah satu budaya yang sangat kaya  adalah  budaya  matrilineal  di Minangkabau, Sumatera Barat.
2. Budaya matrilineal
awalnya diperkenalkan  oleh  pasukan  kerajaan Pagaruyung  dengan  tujuan  menghindari konflik  dengan  bala  tentara  Majapahit. Budaya ini terus berkembang hingga saat ini.  Budaya  matrilineal  di  Minangkabau mencerminkan nilai-nilai filosofis, khususnya  nilai  feminisme,  di  mana perempuan  dihargai  tinggi  dan  memiliki
hak  penuh  di  luar  rumah.  Hal  ini menghasilkan  kepercayaan  diri  yang lebih tinggi pada perempuan
Minangkabau.
3. Nilai-nilai  dalam  budaya  matrilineal memberikan  kontribusi  positif  untuk gerakan  feminis  di  Indonesia.  Gerakan ini  didorong  untuk  memperjuangkan hak-hak  perempuan  berdasarkan  pada budaya  lokal,  menghindari  pendekatan berbasis  budaya  Barat  yang  mungkin tidak  sesuai  dengan  realitas  budaya perempuan Indonesia.
Peneliti mengakui keterbatasan penelitian  ini  dan  memberikan  saran  kepada peneliti  lain  untuk  mengeksplorasi  nilai-nilai budaya  lokal  lainnya  di  Indonesia.  Diharapkan penelitian  selanjutnya  dapat  menjadi  panduan yang  sesuai  dengan  karakteristik  bangsa  dan masyarakat Indonesia.
1 Syarah Zulkifli, * 2 Syofiani, 3 Farhan Julyansyach, 4 Idul Febrianda Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)  Vol . 7 No. 1 (2023) ISSN : 2581-0804
Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)  Vol . 7  No. 1 (2023) ISSN : 2581-0804 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## Bibliography
[1]Alam,Bactiar,1998, Konsep Kebudayaan Dewasa Ini: Seputar Pertanyaan Mengenai Konstruksi Budaya,Esensialisme  dan  Kekuasaan. Pokok-pokok  Presentasi  pada  Acara
Diskusi  Terbatas  Asosiasi  Antropologi Indonesia    (AAI),  tanggal  20  Juni  1998 di Depok.
[2]Alam,  Bactiar,  1999,”Antropologi  dan  Civil
Society:Pendekatan Teori Kebudayaan”, Antropologi Indonesia
23(60):3-9.
[3]Barfield,  Thomas,  1997, The  Dictionary  of Anthropology, Blackwell  Publishers  Inc, Oxford.
[4]Diktat  Mata  Kuliah  Organisasi  Sosial  dan Sistem Kekerabatan, Jurusan Antropologi FISIP UI. Tidak Diterbitkan. [5]Ilyas, Yunahar, 2006, Ketaraan Jender dalam Al-Qur’an Studi Pemikiran Para Mufasir. Penerbit Labda Press, Yogyakarta.
[6]Kymlicka,  Will,  2004, Pengantar  Filsafat Kontemporer  :  Kajian  Khusus  atas Teori-Teori  Keadilan, Terjemahan  Agus Wahyudi.  Penerbit  Pustaka  Belajar,
Yogyakarta. [7]Marzali,Amri,2001,”Dapatkah Sistem Matrilineal  Bertahan  Hidup  di  Kota Metropolitan?”, Antropologi Indonesia 24(61):1-15. [8]Murata,Sachiko,1999, The Tao of Islam ,Mizan,Bandung. [9]Notonagoro,  1968, Pancasila  Secara  Ilmiah Populer, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta. [10]Supadjar,Damardjati, 1993,
Nawangsari, MW Mandala, Yogyakarta.
[11]Tong,  Rosemarie  Putnam,  1998, Feminist Thought:Komentar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis. Terjemahan  Aquarini  Priyatna Prabasmoro. Penerbit Jalasutra, Yogyakarta