## ANALISIS HUKUM DAMPAK BELUM DIRATIFIKASI KERANGKA KERJA KONVENSI PENGENDALIAN TEMBAKAU (FRAMEWORK CONVENTION ON
TOBACCO CONTROL) BAGI INDONESIA
Aditia Bagus Santoso Fakultas Hukum Universitas Riau Widia Edorita dan Ledy Diana Fakultas Hukum Universitas Riau

## abstract
Framework  Convention  on  Tobacco  Control  (FCTC)  is  an  international treaty for tobacco control efforts for world health under the WHO. Indonesia has  not  ratified the treaty  as  far  as  the  impact that  would  be  acceptable  for Indonesia,  while  many  countries  in the  world  have  ratified  and  observed what steps should be taken in the case of the strategic Indonesia.
Keywords: Impact,  Ratification,  Framework  Convention  On  Tobacco Control

## abstrak
Framework  Convention  On  Tobacco  Control (FCTC)  adalah  perjanjian internasional  yang  mengendalikan  upaya  tembakau bagi  dunia  kesehatan  di bawah WHO. Indonesia belum meratifikasi FCTC sejauh dampak yang akan diterima  Indonesia  belum  meratifikasi  perjanjian  tersebut  ke  dalam  hukum nasional  sementara  banyak  negara  di  dunia  yang  telah  meratifikasi  dan mengamati  apa  langkah-langkah  yang  harus  diambil  dalam  hal  oleh Indonesia yang strategis.
Kata  Kunci: Dampak,  Ratifikasi,  Framework  Convention  On  Tobacco Control.

## A. Pendahuluan
Salah  satu  bentuk  perwujudan  dalam  memelihara  hubungan  kerja sama  antar  negara  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  (internasional). Pengaturan yuridis tentang perjanjian internasional ini telah dikodifikasikan melalui Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. 1
1 Yudha Bhakti Ardhi wisastra, Hukum Internasional: Bunga Rampai, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003), hlm.106.
Pengertian  Perjanjian  Internasional  menurut  Konvensi  Wina  1969 ialah  suatu  persetujuan  internasional  yang  diadakan  antara  negara-negara dalam  bentuk  yang  tertulis  dan  diatur  oleh  hukum  internasional,  baik  yang berupa  satu  instrumen  tunggal  atau  berupa  dua  instrumen  yang  saling berkaitan  tanpa  memandang  apapun  juga  namanya. 2 Menurut  Statuta Mahkamah  Internasional  dalam  pasal  38  ayat (1),  Perjanjian  Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. 3 Pada umumnya hukum internasional  diartikan  sebagai  himpunan  dari  peraturan-peraturan  dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara- negara  dan  subjek-subjek  hukum  lainnya  dalam  kehidupan  masyarakat internasional. 4
Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah banyak melakukan perjanjian  internasional,  baik  itu  bilateral  maupun  multilateral  dan  sudah banyak  pula  yang  diratifikasi  menjadi  undang-undangataupun  keputusan presiden.  Namun, ada  beberapa  perjanjian  internasional  yang  tidak diratifikasi  oleh  Indonesia,  karena  berbagai  alasan.  Selain  Konvensi  Wina 1969,  salah  satunya  adalah  Kerangka  Kerja  Konvensi  Pengendalian Tembakau (Framework  Convention  on  Tobacco  Control)yang  selanjutnya akan  disebut  FCTC,  yang  diprakarsai  oleh  Badan  Kesehatan  Dunia  (World Health Organization/WHO). 5
WHO  telah  mengeluarkan  FCTC yang  merupakan  perjanjian internasional,  efektif  berlaku  sejak  tanggal  27  Februari  2005. Di  dalam artikel 3 FCTC, konvensi tersebut bertujuan untuk melindungi generasi saat ini  dan  yang  akan datang  dari  kehancuran  kesehatan,  konsekuensi  sosial, lingkungan dan ekonomi yang diakibatkan oleh rokok dan paparan asapnya. 6
Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India 7 dengan jumlah perokok di Indonesia sebanyak 4,8%  dari  1,3 miliar orang  di  dunia. 8 Indonesia  pun  menjadi  salah  satu negara  dengan  perokoknya  merupakan  anak-anak  di  bawah  umur,  sekitar satu  juta  anak-anak  di  bawah  umur  16  tahun  sudah  merokok.  Buruknya
2 I Wayan Parthiana, Hukum perjanjian Internasional Bagian 1, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002), hlm.14.
3 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: PT. Alumni, 2003), hlm. 114.
4 Boer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi Kedua, (Bandung: Penerbit P.T.Alumni,2010).
5 http://www.who.int/fctc/cop/sessions/new_treaty/en/index.html(terakhirdiakses, 20
Desember 2012)
6 WHO Framework Conventionon Tobacco Control, Fifth-Sixth World Health Assembly.
7 http://www.who.int,ReportonGlobalTobaccoEpidemic.(terakhir diakses pada tanggal 21 Februari 2013)
8 http://www.antaranews.com/berita/313477/jumlah-perokok-indonesia-terbanyak-ketiga - di- dunia (terakhir diakses pada 21 Februari 2013)
sepertiga  dari  anak  Indonesia  mencoba  merokok  sebelum  umur  10  tahun. 9 Data Global  Youth  Tobacco  Survey (2006-2009)  menyebutkan  bahwa prevalensi  perokok  remaja  yang  bersekolah  usia  antara  13-15  tahun meningkat  dua  kali  lipat  selama  kurun  waktu  3  tahun  terakhir,  yaitu  2006- 2009. 10
Di sisi lain Indonesia merupakan negara dengan mayoritas perokok di Indonesia  (92%)  mengonsumsi  kretek  yang  merupakan  rokok  tradisional yang  dibuat  dari  tembakau,  kuncup  cengkeh,  dan  bumbu  saus  baik  yang dibuat  tradisional  oleh  tangan  maupun  oleh  mesin.  Indonesia  juga negara terbesar  kelima  pasar  tembakau  berdasarkan  volume  penjualan.  Di  bidang produksi,  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara produsen tembakau terbesar  di  dunia.  Pada  tahun  2009  Indonesia  berhasil  memproduksi tembakau sebanyak 181.319 ton. 11
Dari  sektor  tenaga  kerja,  secara  keseluruhan  industri  tembakau menyerap  tenaga  kerja  sekitar  4.154  juta  tenaga  kerja,  di  mana  93,77% diserap kegiatan usaha tani termasuk pascapanen, sedangkan tenaga kerja di sektor  pengolahan  rokok  hanya  menyerap  sekitar  6,23%. 12 Lebih  rincinya 1,25 juta  orang  telah  menggantungkan  hidupnya  bekerja di ladang  cengkeh dan tembakau, 10 juta orang terlibat langsung dalam industri rokok, dan 24,4 juta orang terlibat secara tidak langsung dalam industri rokok. 13 Dari uraian tersebut muncul beberapa permasalahan, yaitu 1) apakah yang diatur dalam kerangka  kerja  konvensi  pengendalian tembakau (Framework  Convention On  Tobacco  Control)?;  2)  apakah  dampak  negatif  belum  diratifikasinya kerangka  kerja konvensi pengendalian tembakau (framework convention on tobacco  control)  bagi  Indonesia?;  dan  3)  apakah  dampak  positif  belum diratifikasinya kerangka kerja konvensi pengendalian tembakau (framework convention on tobacco control) bagi Indonesia?

## B. Pembahasan

## 1. Pengaturan Perjanjian Internasional di Indonesia
Perjanjian internasional yang dibuat antar negara diatur dalam Vienna Convention  on  the  Law  of  Treaties 1969  (Konvensi  Wina  1969).  Konvensi
9 Menurut ABC News dalam Theweek.com/article/in dex/219209/indonesias-smokin g- babies- epidemic(terakhir diakses 25 Februari 2013)
10 www.depkes.go.id /index.php/berita/press-release/ 2078-merokok-membahayakan-
kesehatan-dan-merugikan-perekonomian-masyarakat.html (terakhir diakses pada 28 Februari 2013)
11 Herjuno Ndaru Kinasih, et.al., Tembakau, Negara dan Keserakahan Modal Asing, (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012),hlm. 69.
12 Herjuno Ndaru Kinasih,et.al.Op.Cit.,hlm.78.
13 M.kompasiana.com /post/bisnis/2011/06/01/paradoks-cukai-rokok-pemasok-rp-627- triliun- apbn-2011/ (terakhir diakses pada 28 februari 2013)
ini  berlaku  pada  27  Januari  1980.  Konvensi  ini  memuat  seperangkat peraturan komprehensif mengenai pembentukan, penafsiran, dan pengakhiran  perjanjian. 14 Sebelum  adanya  Konvensi  Wina  1969  yang mengatur tentang Perjanjian Internasional antar negara baik bilateral maupun multilateral,  perjanjian  internasional  diadakan  berdasarkan  asas-asas  seperti good faith, pacta sunservanda dan perjanjian tersebut terbentuk atas consent dari  negara-negara di  dalamnya. 15 Di  samping  ketiga  prinsip  ini,  masih terdapat  prinsip-prinsip  hukum  umum  lainnya  yang  juga  menjadi  landasan dari hukum perjanjian internasional.
Konvensi  ini  sudah mulai  berlaku  efektif  pada  tanggal  27  Januari 1980,  namun  hingga  sekarang  Indonesia  belum  meratifikasi  konvensi tersebut, sehingga tidak terikat kepada isi konvensi tersebut. Namun karena ketentuan-ketentuan  konvensi  tersebut  telah  menjadi  hukum  kebiasaan internasional,  sehingga  dalam  praktek  isi  konvensi  tersebut  mau  tidak  mau mengikat Indonesia. 16
Meski Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut, dalam Undang- Undang  Dasar  1945  terdapat  landasan  hukum  pembuatan perjanjian,  yaitu dalam  pasal  11  yang  meny atakan  bahwa  “Presiden  dengan  persetujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyatakan  perang,  membuat  perdamaian,  dan perjanjian  dengan  negara  lain ”. 17 Setelah  itu  dikeluarkanlah  Surat  Presiden RI No.2826/HK/60, 22 Agustus 1960 tentang pembuatan perjanjian dengan negara  lain  sebagai  usaha  untuk  menjelaskan  ketentuan  Pasal  11  Undang- Undang Dasar 1945. 18
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2004 tentang Perjanjian Internasional  yang  mengatur  lebih  lanjut tentang perjanjian  internasional yang  diatur  sebelumnya  pada  Pasal  11  Undang-Undang  Dasar  1945  dan Surat  Presiden  No.2826/HK/60.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2004 tentang Perjanjian  Internasional  menjadi  pedoman  bagi  Indonesia  untuk membuat  perjanjian  internasional  dengan  negara  lain  maupun  organisasi internasional hingga sekarang.

## 2. Pengaturan Pengendalian Tembakau di Indonesia
Hingga  saat  ini, Indonesia  belum  meratifikasi  Kerangka  Konvensi Pengendalian  Tembakau,  namun  Indonesia  sudah  memiliki  peraturan  yang
14 Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997), hlm.103
15 Ade Pratiwi Susanty, “T injauan Yuridis Terhadap Kewenangan Daerah dalam Membuat Perjanjian Internasional diIndonesia ” Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Riau, 2010), hlm.45.
16 Huala Adolf, Op.Cit., hlm. 103.
17 Boe rMauna, Op.Cit., hlm. 163.
18 Ibid.
mengatur tentang pengendalian  tembakau  di  dalam  negeri  yaitu  dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 113- 116 yang berisi tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan.

## 3. Sejarah Pengendalian Tembakau di Indonesia
Pada  masa  Pemerintahan  B.J.Habibie  didirikan  Forum Komunikasi Nasional  di  bawah  naungan  Badan  Obat  dan  Makanan,  Kementerian Kesehatan sebagai wadah konsolidasi antara LSM dan staf pemerintah dalam isu  kontrol  tembakau.  Lebih  lanjut,  regulasi  pemerintah  untuk  kontrol tembakau  ditetapkan  pada  tanggal  5  Oktober  1999  dengan  disahkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun  1999 tentang Pengamanan  Rokok bagi  Kesehatan  yang  merupakan  peraturan  pelaksana  Pasal  44  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992.
Pada  masa  Presiden  Abdurahman  Wahid,  Peraturan  Pemerintah Nomor  81  Tahun  1999  diamandemen  ke  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun  2000  yang  mana  ketentuan tentang periklanan  diperlunak  serta terdapat  batas  waktu  implementasi  pasal tentang kandungan  tar  dan  nikotin dalam kemasan rokok.
Namun  ketentuan  ini  tidak  lugas  dan  tidak  disertai  sanksi.  Lalu diperbaharui  lagi  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun2003. 19 Amandemen yang ketiga ini diadopsi oleh Presiden Megawati. Amandemen ini  menghilangkan  pasal tentang kandungan  tar  dan  nikotin.  Sebagai gantinya,  setiap  produk  rokok  harus  melalui  uji  coba  di  laboratorium terakreditasi.
Dan  Peraturan  Pemerintah  yang  terbaru  mengatur tentang pengendalian  tembakau  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun 2012 tentang Pengamanan  Bahan  yang mengandung Zat  Adiktif  berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang disahkan pada tanggal 24 Desember 2012.  Peraturan  Pemerintah  ini merupakan  aturan  untuk  menekan  seluruh lini industri tembakau, mulai dari produksi, pemasaran, hingga konsumsi. PP ini  mengadopsi  sebagian  dari  prinsip-prinsip  dan  pasal-pasal  yang terkandung dalam FCTC.

## 4. Kerangka  Kerja  Konvensi  Pengendalian  Tembakau  (Framework Convention On Tobacco Control)
Kerangka  Kerja  Konvensi  Pengendalian  Tembakau  adalah  perjanjian negosiasi  pertama  di  bawah  Badan  Kesehatan  Dunia  (World  Health
19 Titon Slamet Kurnia, Hakatas Derajat Kesehatan optimal sebagai HAM di Indonesia,
(Bandung: Penerbit Alumni, 2007), hlm. 153.
Organization/WHO). Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau ini adalah perjanjian dasar mengenai aturan setiap orang mengenai standar yang tinggi terhadap kesehatan.
Konvensi  ini  mulai  berlaku  secara  internasional  pada  27  Februari 2005, yaitu 90 hari setelah disetujui, ratifikasi, diterima, atau disetujui oleh 40 negara. Dan FCTC sekarang sudah menjadi Hukum Internasional karena sudah diratifikasi oleh lebih dari 40 negara.
Kerangka  Kerja  Pengendalian  Tambakau  (Framewok  Convention  on Tobacco Control) terdiri dari Mukadimah, 11 Bab, 38 Pasal, dan 2 lampiran tentangasal mula  lahirnya  FCTC  dan  sejarah  FCTC.  Bagian  awal  berisi tentang Preambule atau Mukadimah yang  berisi tentang pengakuan, penggambaran dan komitmen para peserta konvensi.
5. Alasan Pemerintah Belum  Meratifikasi Kerangka Kerja Konvensi
Pengendalian Tembakau (Framework Conventionon Tobacco Control/ FCTC)
Indonesia  menjadi  satu-satunya  negara  di  Asia  Pasifik  yang  belum meratifikasi  FCTC. 20 Amerika  serikat  juga  merupakan  salah  satu negara yang  belum  meratifikasi  FCTC  hingga  sekarang. 21 Amerika  Serikat  enggan meratifikasi  konvensi  tersebut  karena  mempunyai  kepentingan  ekonomi dengan tembakau sebagai bahan dasarnya. Produksi tembakau telah menjadi industri  yang  berkembang  pesat  dan  menghasilkan  pendapatan  yang  besar bagi Amerika Serikat.
Penulis mencoba menelaah yang menjadi alasan Pemerintah Indonesia belum  meratifikasi  FCTC  dengan  membandingkan  dengan  negara-negara lain. Alasan-alasan tersebut adalah:

## a. Alasan Ekonomi
Indonesia  merupakan  negara  dengan  status  sebagai  negara  produsen tembakau terbesar di dunia, bahkan pada tahun 2007, Indonesia berada pada peringkat  ke-6  sebagai  negara  produsen  daun tembakau  terbesar  di  dunia. 22 Kontribusi industri tembakau dan rokok dapat dilihat dari dua sisi. 23 Pertama konstribusi  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Kedua,  dari  sisi penerimaan negara melalui cukai rokok.
Peran  komoditas  tembakau  yang  cukup  nyata  dalam  perekonomian nasional  adalah  sebagai  sumber  penerimaan  negara  dan  cukai.  Nilai
20 .http://www.who.int /fctc/signatories_parties/en/index.html (terakhir diakses, 20 Desember 2012)
21 Herjuno Ndaru Kinasih,et.al.,Op.Cit.,Hlm. 168.
22 Herjuno Ndaru Kinasih,et.al.,Op.Cit.,hlm. 71.
23 Ibid, hlm. 76.
penerimaan dari cukai yang dari tahun ke tahun terus meningkat, yaitu dari Rp. 11,1  triliun  pada  tahun  2001  menjadi  sekitar Rp. 51  triliun  pada  tahun 2008 dan 60,7 triliun pada tahun 2011, peningkatan yang sangat besar.
Penerimaan negara dari cukai tembakau terbilang besar dibandingkan dengan  penerimaan  dari  sektor  sumber  daya  alam  nonmigas  seperti pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan pertambangan panas bumi. Nilai  pendapatan  cukai Rp. 60,7  triliun  hampir  lima  kali  lipat  dari pendapatan  sumber  daya  alam di luar  migas  yang  sebesar  Rp. 12,9  triliun. Bahkan  penerimaan  cukai  hampir  separuh  dari  seluruh  pendapatan  negara yang diperoleh dari eksploitasi migas.

## b. Alasan Tenaga Kerja dan Lapangan Pekerjaan.
Bisnis  tembakau  merupakan  bisnis  besar  yang  melibatkan  berbagai aktor  diberbagai  negara.  Berdasarkan  data International  Labour Organization (ILO) di Indonesia terdapat 24 juta jiwa yang bergantung pada industri  hasil  tembakau. 24 Petani  merupakan  salah  satu  pihak  yang  paling berperan  penting  dan  dianggap  pihak  yang  paling  lemah  di  rantai  makanan industri tembakau.
Selain  akan  hilangnya  lapangan  pekerjaan  bagi  ribuan  industri  kecil dan menengah yang hidup dari tembakau, pembangunan sosial dan ekonomi nasional  juga  akan  terhenti.  Industri  kecil  dan  menengah  tidak  hanya menghidupi  jutaan  masyarakat  yang  terlibat  dalam  mata  rantai  industri, melainkan  juga  secara  tidak  langsung  menggerakan  perekonomian  nasional secara keseluruhan. 25

## c. Alasan Budaya dan Sejarah
Kretek  merupakan  rokok  tradisional  yang  dibuat  dari  tembakau, kunc up cengkeh, dan bumbu “saus” baik yang dibuat tradisional oleh tangan maupun oleh mesin. Jenis rokok ini merupakan satu-satunya yang diproduksi di  dunia  oleh  Indonesia.  Dan  jenis  roko kini  pun  menggunakan  tembakau dengan kualitas yang terbaik yang hanya dapat dihasilkan di daerah tertentu di  Indonesia.  Sehingga  dapat  dilihat  bahwa  kretek  menjadi  budaya Indonesia.
Tidak hanya kontribusinya kepada pendapatan negara, dinamika sosial budaya ekonomi masyarakat Indonesia pun tidak terlepas dari peran kretek. Kretek menjadi entitas yang menjadi harta karun bagi para pencari kekayaan di seluruh dunia karena nilai ekonomi dan budayanya yang sangat tinggi.
24 Wisnu Brata, Op.Cit.,hlm. 101.
25 Ibid, hlm. 132.

## 6. Konsekuensi Hukum  Bagi Negara yang Meratifikasi Framework
Convention On Tobacco Control/ FCTC

## a. China
China  merupakan  negara  produsen  tembakau  terbesar  di  dunia. Industri  tembakau  China  menghasilkan  rokok  untuk  mayoritas  konsumsi dalam negeri. Rokok merupakan komoditas yang telah lama menjadi bagian dari  budaya  China.  China  menjadi  negara  dengan  produsen  tembakau terbesar di  dunia. Tercatat pada tahun  2011,  China  memproduksi  lebih  dari 2,3 triliun batang rokok. 26
China  meratifikasi  FCTC  pada  tanggal  11  Oktober  2005  dan melaksanakannya pada tanggal 9 Januari 2006. Sudah hampir 7 tahun China meratifikasi FCTC ke dalam hukum nasionalnya. 27 Survei CDC China pada tahun  2010  menyatakan  bahwa  jumlah  perokok  umur  15  tahun  lebih  di China  sebesar  52,9%,  sama  dengan  jumlah  di  tahun  2002.  Lebih  buruknya lagi, jumlah perokok anak-anak meningkat selama FCTC diimplementasikan di China. 28
Walau sudah diratifikasinya FCTC yang berfungsi untuk mengendalikan  tembakau,  industri  tembakau  China  tetap  berkembang  dan terus tumbuh. Sehingga FCTC hanya dijadikan sebagai alat agar China dapat menyampaikan  kepentingannya  di  dalam  perjanjian  internasional  tersebut. China  memiliki  beberapa  kepentingan  di  dalam  FCTC.  Pertama,  China memanfaatkan  norma  internasional  tersebut  untuk  memblokir  perdagangan liberal  produk  tembakau  sehingga  dapat  mempertahankan  status  monopoli perdagangan  tembakau  domestik  China. Kedua,  China  ingin  memanfaatkan FCTC  untuk  menyelesaikan  permasalah  perdagangan  gelap. Ketiga,  aturan yang  ditetapkan  di  dalam  FCTC  jika  diimplementasikan  maka  akan menguntungkan perkembangan ekonomi China jangka panjang. 29

## b. Luksemburg
Luksemburg adalah anggota Uni Eropa yang merupakan negara kecil dengan  luas  sekitar  2.600  kilometer  persegi.  Luksemburg  merupakan  salah satu  negara  di  Eropa  yang  menanam  tembakau  mesti  jumlahnya  sedikit (kurang  dari  0,1%  dari  seluruh  total  produksi  pertanian  Uni  Eropa). Meskipun di Uni Eropa terdapat wacana tembakau dan rokok harus dikenai pajak tinggi, hanya Luksemburg, Perancis, dan Belgia yang menerapkannya. Negara  dengan  tingkat  konsumsi  dan  produksi  rokok  yang  tinggi  akan
26 Herjuno Ndaru Kisasih,et.al.,Op.Cit.,hlm.46.
27 www.who.int/fctc/ signatories_parties/en/index.html (terakhir diakses pada 22 Mei 2013).
28 .http://www.princet on.edu/~pcglobal/conferences/GLF/jin.pdf (terakhir diakses pada 23 Mei 2013).
29 Ibid.
menolak kebijakan itu, seperti Jerman, Italia, dan Yunani. 30
Kebijakan cukai rokok yang tinggi akan menguntungkan
perekonomian Luksemburg, khususnya dalam hal pajak. Konsumen rokok di Luksemburg  kebanyakan  besar  warga  asing.  Pendapatan  Luksemburg  dari cukai  rokok  sangat  tinggi,  mencapai  2,08%  dari  PDB.  Selain  mendapatkan keuntungan  dari  warga  asing  yang  melintas,  Luksemburg  juga  memperoleh keuntungan dari bisnis tembakau dari limpahan cadangan produksi tembakau negara tetangganya, terutama Jerman dan Perancis.
Luksemburg  belum  menerapkan  sepenuhnya  aturan  mengenai kawasan bebas rokok, seperti negara-negara di sekitarnya, misalnya Belgia. Hal  ini  untuk  memfasilitasi  Luksemburg  sebagai  negara  transit  yang memungkinkan warga asing atau wisatawan untuk merokok. 31
7. Dampak Negatif Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention On Tobacco Control) bagi Indonesia sebagai
Negara yang Belum Meratifikasi.
Ekspor Impor terkait erat dengan perdagangan antar negara. Tentunya hal tersebut berhubungan erat dengan perekonomian dan hubungan bilateral suatu negara dengan negara lain. Dengan tidak diratifikasinya FCTC, maka akan berimbas kepada ekspor dan impor Indonesia. Walaupun tentunya tidak akan  berpengaruh  signifikan bagi  ekspor  impor  Indonesia,  namun  hal  itu akan menyebabkan banyaknya terdapat tindak kecurangan dalam ekspor dan impor tembakau dan produk hasil tembakau.
Karena  di  dalam  FCTC  terdapat  aturan  mengenai  pengaturan tentang perdagangan  gelap  dan  ilegal  bagi perdagangan  tembakau  dan  produk  hasil tembakau.  Dalam  ayat  15  FCTC  mengharuskan  para pihak  dalam  konvensi ini  mengambil  langkah  untuk  memberantas  semua  bentuk  perdagangan ilegal,  termasuk  pemalsuan,  dan  menyatakan  bahwa  kerja  sama  nasional, regional,  dan  global  dalam  masalah  ini  adalah  komponen  penting  dalam pengendalian tembakau. 32
Perdagangan  gelap  dan  ilegal  tersebut  dapat  merugikan  negara  dari sektor  pendapatan  negara.  Karena  produk-produk  tersebut  masuk  ke  pasar Indonesia tanpa  sepengetahuan Negara, yaitu  dengan  tidak  membayar bea masuk,  cukai  ataupun  PPN  (Pajak  Pertambahan  Nilai),  sehingga  negara mengalami kerugian dari tindakan tersebut. Tercatat total penerimaan negara
30 Herjuno Ndaru Kinasih,et.al.,Op.Cit.,hlm.101.
31 Ibid, hlm. 102.
32 .http://www.sampoerna.com/id_id/tobacco_regulation/what_is_illicit_trade/pages/what_is _il licit_trade.aspx (terakhir diakses pada 23 Maret 2013).
dari cukai hasil tembakau yaitu berjumlah Rp. 64,8 triliun pada tahun 2011. 33 Konvensi  ini  mempunyai  tujuan  untuk  mempromosikan  hidup  sehat tanpa  adanya  asap  rokok  bagi  masyarakat.  Karena  banyak  penelitian  yang menunjukan bahwa angka kematian karena rokok sangat tinggi. Oleh karena itu, mempunyai  korelasi  erat  dengan  perlindungan  negar a  untuk  ‘ right  to life ’. 34 Hak atas hidup juga terkait dengan kondisi yang harus dibangun oleh satu negara untuk menghindari masyarakatnya dari kematian karena sesuatu yang  bisa  dicegah,  seperti  misalnya  mengendalikan  rokok  dan sebagainya.Dengan  tidak  meratifikasi  FCTC,  membuat  tingkat  kesehatan Indonesia  lebih  rendah  dibandingkan  negara  lain.  Dalam  FCTC  terdapat pengaturan tentang kesehatan, terutama terhadap masyarakat, anak-anak, dan lingkungan. 35
Pengakuan  yang  di  dapat  oleh  suatu  negara  dari  negara  lain berhubungan  erat  dengan  pergaulan  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  di dalam  dunia  internasional.  Dengan  aktifnya  suatu  negara  di  dalam  dunia internasional, maka pergaulan negara tersebut juga akan semakin meningkat dengan  negara  lain  maupun  di  dalam  organisasi  internasional.  Hal  itu  akan berdampak  mudahnya  suatu  negara  untuk  membuat  suatu  perjanjian internasional  serta kerja  sama lainnya  yang  menguntungkan  bagi  negara tersebut. Sehingga  dengan  tidak  diratifikasinya  FCTC  oleh  pemerintah Indonesia,  Indonesia  mendapat  kerugian  dalam  hubungan  bilateral  dengan negara  lain  terutama  negara  yang  sudah  meratifikasi  FCTC  ataupun organisasi  internasional.  Indonesia  dapat  dikucilkan  oleh  negara  lain  dalam hal  pergaulan  internasional.  Karena  Indonesia  merupakan  negara  yang  ikut serta aktif di dalam FCTC dari awal hingga akhir pembahasan.
Indonesia pun juga akan dikucilkan di dalam forum internasional yang membahas  kesehatan  terutama  yang  berkaitan  dengan  pengendalian tembakau.  Indonesia  pun  dikatakan  akan  merendahkan  dan  menyabotase upaya  pengendalian  tembakau  yang  dilakukan  susah  payah  oleh  negara- negara lain. Hal itu karena terbuka kemungkinan Indonesia menjadi simpul penting  beredarnya  tembakau  yang  akan  masuk  ke  negara-negara  lainnya, dengan kata lain menciptakan lingkungan merugikan bagi kawasan.
33 .APBN2012,UUNo.22/2011APBN-P:APBN2011Perubahandalam http://www.sampoerna.com/id_id/tobacco_regulation/pages/tobacco_taxation_system_in_ indonesia.as px (terakhir diakses pada 23 Maret 2013).
34 Ifdal Kasim, Ketua Komnas HAM dalam m.voaindonesia.com/1516665.html (terakhir diakses pada 12 Februari 2013).
35 Abdillah Hasan, Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) dalam www.beritasatu.com/m obile/bisnis/50164-belum-ratifi kasi-konvensi-tembakau-ri-dia baikan-forum-global.html (terakhir diakses pada 12 Februari 2013).
8. Dampak Positif  Kerangka  Kerja  Konvensi Pengendalian  Tembakau (Framework Convention On Tobacco Control) bagi Indonesia sebagai Negara yang Belum Meratifikasi
Dengan adanya dampak pengendalian tembakau secara global melalui FCTC  berdampak  terhadap  pengembangan  Industri  Hasil  Tembakau  (IHT). Dalam pengembangan IHT di dalam negeri, pemerintah bersama stakeholder terkait  telah  menyusun roadmap IHT  2007-2020  dengan  prioritas  untuk jangka  menengah  (2010-2015)  pada  aspek  penerimaan,  kesehatan,  dan tenaga kerja, sedangkan untuk jangka panjang (2015-2020) aspek kesehatan menjadi  prioritas  yang  lebih  dibandingkan  aspek  penerimaan  dan  tenaga kerja.  Selain  itu, produksi  rokok  pada  tahun  2020  dibatasi  maksimal  260 miliar batang.
Indonesia  dalam  industri  tembakau  masuk  ke  dalam  10  besar  negara produsen tembakau dengan produksi mencapai 120 ribu ton per tahun, yang artinya  tembakau  telah  menjadi  aset  sumber  daya alam  yang  memiliki  nilai kompetitif  di  pasar  global. 36 FCTC  dianggap  beberapa  pihak  hanya  untuk kepentingan tata niaga perusahaan besar yang menginginkan pasar tembakau dunia  dan  secara  otomatis  peraturannya  akan  mematikan  perusahaan  kecil dan  menengah  di  bidang  tembakau. Indonesia  tidak  akan  terikat  dengan aturan-aturan dalam  FCTC  yang  menganjurkan  untuk  mengurangi  produksi tembakau dan menggantinya dengan tanaman lain. Dengan begitu, Indonesia pun  masih  tetap  memproduksi  tembakau  untuk  produksi  dalam  negeri dan untuk ekspor ke luar negeri dalam bentuk tembakau mentah maupun produk hasil  tembakau.Terdapat  beberapa  pasal  di  dalam  FCTC  yang  akan menggancam industri hasil tembakau dalam negeri, yaitu Pasal 8, 11, dan 13 FCTC.  Pasal  8  mengatur tentang kawasan  bebas  asap  rokok,  Pasal  11 mengatur tentang Kemasan, dan Pasal 13 mengatur tentang Periklanan.
Industri-industri  hasil  tembakau  dalam  negeri  akan  tetap  dapat berproduksi  walaupun  Amerika  Serikat  sebagai  negara  pengimpor  kretek Indonesia  terbesar  sudah  melarang impor  rokok  kretek  melaluiFamily Smoking  Prevention  Tobacco  Act tahun  2009.  Walaupun  begitu,  Industri hasil  tembakau  dalam  negeri  masih  tetap  menjadi  salah  satu  industri  vital bagi  perekonomian  nasional  dan  ikut  menyumbang  pendapatan  terbesar untuk APBN. 37
Tembakau dari kretek juga  merupakan sejarah bagi rakyat  Indonesia. Kretek merupakan produk asli buatan Indonesia dan satu-satunya hanya ada di  Indonesia.  Rokok  kretek  yang  merupakan  salah  satu  kebudayaan  di Indonesia  akan  terancam  hilang  seiring  dengan  banyaknya  aturan  yang
36 Okta Pinanjaya dan Waskito Giri S, Muslihat Kapitalisme Global: Selingkuh Industri Farmasi dengan Perusahaan Rokok AS, (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012), hlm. 12.
37 Ibid, hlm. XIV.
melarang  produksi,  konsumsi, dan  peredaran  rokok  kretek  di  Indonesia maupun  seluruh  dunia.  Dengan  tidak  diratifikasinya  FCTC,  rokok  kretek masih menjadi salah satu kebudayaan yang dapat diproduksi, konsumsi, dan didistribusi di Indonesia. Sehingga walau kretek tidak dapat lagi bersaing di tingkat  internasional  dengan  adanya  peraturan  FCTC,  kretek  masih  dapat bersaing di tingkat nasional karena Indonesia pun belum meratifikasi FCTC hingga sekarang.
Dalam  Pasal  28  A  Undang-Undang  Dasar  menjelaskan  bagaimana setiap  warga  negara  berhak  untuk  hidup  dan  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya.  Tentunya  Pasal  ini  melindungi  warga  negaranya  untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Para pihak yang paling dirugikan dengan  FCTC  adalah  para  pihak  di  usaha  tembakau  di  sektor  kecil  dan menengah  yang  akan  kehilangan  penghidupannya  sehingga  tidak  dapat lagi dapat  mempertahankan  hidupnya.  Apalagi  di  Indonesia  di  wilayah Temanggung yang mana wilayahnya hanya dapat ditanami dengan tembakau yang  akan  tumbuh dengan  baik  dibandingkan  tanaman  lainnya. 38 Tentunya dengan  diratifikasinya  FCTC,  maka  FCTC  bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar.
Pasal  33  ayat (4) menyebutkan  bahwa  perekonomian  nasional diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi  nasional.  Tentunya  pasal  ini  juga  bertentangan  dengan  FCTC jikalau  hal  tersebut  jadi  diratifikasi.  Karena  FCTC  dapat  membuat ketidakseimbangan ekonomi nasional.
Terdapat  keuntungan  dari tidak  diratifikasinya  FCTC oleh  Indonesia. Yaitu, Indonesia tidak perlu membayar suatu iuran wajib bagi anggota yang terdaftar  menjadi  anggota  FCTC.  Dengan  tidak  meratifikasi  FCTC,  secara otomatis  tidak  menjadi  anggota  FCTC  sehingga  tidak  perlu  terikat  dengan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam FCTC.

## C. Penutup 1. Kesimpulan
Framework  Convention  on  Tobacco  Control atau  FCTC  merupakan suatu  perjanjian  internasional  yang  mewadahi  negara-negara  untuk membatasi  penggunaan  tembakau  untuk  tujuan  kesehatan.  Indonesia  belum meratifikasi FCTC hingga sekarang. Walaupun Indonesia belum meratifikasi FCTC, Indonesia tetap mendapatkan dampak positif dan negatif dari belum diratifikasinya  FCTC  dari  segi  ekonomi,  budaya,  politik  dalam  negeri  dan politik luar negeri.
38 Wisnu Brata, Op. Cit., hlm. 5.
Dampak  negatif  dari  belum  diratifikasinya  FCTC  dari  segi  ekonomi yaitu  meningkatnya  perdagangan  ilegal  tembakau  mentah  dan  produk  hasil tembakau.  Dari  segi  budaya,  Indonesia  tidak  mendapatkan  dampak  negatif dari  belum  diratifikasinya  FCTC.  Dari  segi  politik  dalam  negeri,  Indonesia mendapatkan  dampak  negatif  yakni  rendahnya  perlindungan  terhadap  hak atas kesehatan. Dari segi politik luar negeri, Indonesia mendapatkan dampak negatif  yakni  dikucilkannya  Indonesia  dari  dunia  internasional  yang  terkait dengan pengendalian tembakau.
Dampak positif dari belum diratifikasinya FCTC oleh Indonesia dalam segi  ekonomi  yaitu  pengembangan  Industri  Hasil  Tembakau  (IHT)  di Indonesia;  1)  terjaganya  produksi  tembakau  dalam  negeri;  dan  2)  tetap terjaganya industri hasil tembakau dalam negeri. Dari segi budaya yaitu tetap terjaganya  rokok  kretek.  Dari  segi  politik  dalam  negeri  yaitu  tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Dari segi politik  luar  negeri  yaitu  Indonesia  tidak  terdaftar  jadi  anggota  FCTC  yang dengan  otomatis  Indonesia  terbebas  dari  segala  macam  biaya  biaya  yang harus dibayarkan jika menjadi anggota.

## 2. Saran
FCTC sudah berlaku sejak tanggal 27 Februari 2005 hingga sekarang. Namun  Indonesia  belum  meratifikasi  FCTC  tentunya  dengan  berbagai macam  pertimbangan.  Setelah  melihat  sejauh  mana  FCTC  dapat memberikan perlindungan bagi kesehatan atas tembakau dan keefektifannya di  dalam  penerapan  serta  dampak  yang  besar  bagi  perekonomian  nasional, maka  penulis  dalam  hal  ini  menyarankan  agar  pemerintah  tetap  tidak meratifikasi  FCTC  yang  lebih  banyak  memiliki  dampak  negatif  daripada positif jika diratifikasi.
Penulis memberikan solusi agar pemerintah Indonesia tetap membuat suatu  aturan  tersendiri  yang  bersifat  nasional  untuk  mengendalikan tembakau. Seperti halnya China dan Amerika Serikat yang membuat aturan sendiri  mengenai  pengendalian  tembakau  yang  mana  hal  tersebut  tidak merugikan  perekonomian  nasionalnya  namun  juga  dapat  mengendalikan tembakau  secara  efektif.  Indonesia  dalam  hal  pengendalian  tembakau mengikuti  Amerika  Serikat  yang  mana  tidak  meratifkasi  FCTC  dan kemudian  membuat  aturan  sendiri  mengenai pengendalian  tembakau  serta tata  niaganya. Indonesia  dapat  membuat  langkah-langkah  strategis  seperti yang di lakukan oleh Amerika Serikat dengan membuat aturan yang khusus mengatur tentang industri  tembakau  dalam  negeri  yang  tentunya menguntungkan industri dalam negeri.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Adolf,  Huala,  1997. Hukum  Ekonomi  Internasional  Suatu  Pengantar, Jakarta: PT,Raja Grafindo Persada.
Ardhiwisastra,  Yudha  Bhakti,  2003. Hukum  Internasional;  Bunga  Rampai,
Bandung: PT Alumni.
Kinasih,  Herjuno  Ndaru,  et,al., 2012. Tembakau,  Negara  dan  Keserakahan
Modal Asing, Jakarta: Indonesia Berdikari.
Kurnia,  Titon  Slamet,  2007, Hak  atas  Derajat  Kesehatan  optimalsebagai
HAM di Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni.
Kusumaatmadja,  Mochtar  dan Agoes,  Etty  R.,  2003. Pengantar  Hukum
Internasional, Jakarta: PT, Alumni.
Mauna, Boer, 2010. Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi
Dalam Era Dinamika Global, Edisi kedua, Bandung: PT, Alumni.
Parthiana,  I  Wayan,  2002. Hukum  Perjanjian  Internasional, Bagian Pertama, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Pinandjaya,  Okta;  S, Waskito  Giri,  2012. Muslihat  Kapitalis  Global:
Selingkuh  Industri  Farmasi  dengan  Perusahaan  Rokok  AS,  Jakarta: Indonesia Berdikari.

## B. Internet
http://www.who.int/fctc/cop/sessions/new_treaty/en/index.html WHO  Framework  Convention  on  Tobacco  Control,  Fifth-Sixth  World
Health Assembly. http://www.who.int, Report on Global Tobacco Epidemic. http://www.antaranews.com/berita/313477/jumlah-perokok-indonesia- terbanyak-ketiga-di-dunia Theweek.com/article/index/219209/indonesias-smoking-babies-epidemic www.depke s.go.id/index.php/berita/press-release/2078-merokok- membahaya kan-kesehatan-dan-merugikan-perekono mian-
masyarakat.html
M.kompasiana.com/post/bisnis/2011/06/01/paradoks-cukai-rokok-pemasok-
rp-627-triliun-apbn-2011/ http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/index. html