## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang melalui Aset Kripto

## Jihan Nahda Rachmahdani
jihannahdah@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Indonesia as a country that allows cryptocurrencies but limits the use of cryptocurrencies, namely only as an investment, not as a legal means of payment as regulated in the Currency Law. As an alternative, cryptocurrencies are categorized as commodity futures in the form of assets called crypto assets whose operations will be supervised by Bappebti. However, certain crypto assets can be an alternative for perpetrators of money laundering crimes to disguise the proceeds of their crimes. The type of research used is legal research with a conceptual approach, legislation, and cases. Suggestions that can be submitted are: (a) International cooperation to facilitate tracking of crypto assets stored in crypto asset exchange service wallets abroad (b) increase vigilance and caution towards the parties concerned, especially Bappebti dan PPATK, and asset traders cryptocurrencies to report any suspicious financial transactions electronically and protect against cyber attacks related to crypto asset transactions that have the potential to lead to money laundering. Keywords: Money Laundering; Crypto Assets; Accountability of Defendant
Abstrak
Indonesia sebagai negara yang mengizinkan cryptocurrency namun membatasi penggunaan cryptocurrency . Cryptocurrency dikategorikan sebagai barang berjangka komoditi dalam bentuk aset yang disebut aset kripto yang penyelenggaraannya akan diawasi oleh Bappebti. Namun, aset kripto tertentu dapat menjadi alternatif bagi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan dana hasil kejahatannya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan konseptual, perundang- undangan, dan kasus. Saran yang dapat disampaikan adalah: (a) Kerjasama Internasional untuk mempermudah pelacakan terhadap aset kripto yang tersimpan pada wallet layanan pertukaran aset kripto di luar negeri (b) meningkatkan  kewaspadaan dan kehati- hatian terhadap pihak yang bersangkutan, utamanya Bappebti, PPATK,  dan  pedagang  aset  fisik  k ripto untuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan secara elektronik dan melindungi serangan siber yang berkaitan dengan transaksi aset kripto yang berpotensi mengarah pada pencucian uang. Keywords: Money Laundering; Crypto Assets; Accountability of Defendant.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 4, Oktober 2023 Jurist-Diction. 2023; 713-740
How to cite: Jihan Nahda Rachmahdani ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang melalui Aset Kripto’ (2023) Vol. 6 No. 4 Jurist-Diction
Histori artikel: Submit 25 Mei 2023; Diterima 17 Juni 2023; Diterbitkan 30 Oktober 2023.
DOI:
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2023 Jihan Nahda Rahmadhani.

## 714 Jihan Nahda: Pertanggungajawaban Pidana Pelaku...

## Pendahuluan
Salah satu alat tolak ukur dalam perekonomian yang hingga saat ini digunakan adalah uang. Uang sebagai alat tukar dalam bidang perekonomian dari masa ke masa mengalami perkembangan yang pesat. Maka, dapat dijelaskan bahwasannya uang adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk dapat dipergunakan sebagai alat penukar. 1
Dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang memengaruhi segala  aspek  termasuk  aspek  finansial  telah  menggeser  adanya  paradigma penggunaan uang fisik ke penggunaan uang berbasis digital termasuk di dalamnya cryptocurrency (selanjutnya disebut aset kripto). Tidak seperti mata uang fiat yaitu mata uang yang secara resmi dikeluarkan oleh bank sentral dan memiliki nilai mata uang yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah 2 yang berwujud uang fisik kertas dan logam. 3 Terdapat  beberapa  teknologi  finansial,  antara  lain: digitalcurrency (selanjutnya disebut mata uang digital), virtualcurrency (selanjutnya disebut mata uang virtual), dan mata uang kripto.
Baik mata uang virtual dan mata uang kripto , keduanya sama- sama merupakan alat pembayaran yang menggunakan otorisasi yang berbasis data dengan keamanan sandi yang disimpan dalam elektronik, namun memerlukan perangkat software khusus untuk melakukan transaksi. Perbedaan yang mendasar dari keduanya ialah masing- masing penggunaannya. Dalam mata uang virtual pada umumnya transaksi jual- beli yang dilakukan akan dikonversikan untuk mendapatkan suatu hal yang lain. Contohnya, membeli token atau meng- upgrade permainan daring, men- download film, atau membayar iklan TV, dsb. 4 Sedangkan mata uang kripto merupakan mata uang virtual yang bersifat khusus tanpa memiliki wujud namun terdapat nilai mata uang dalam setiap alur transaksi. Kata “ crypto” diambil dari kata kriptografi yang
1 Pratama Rahardja, Uang dan Perbankan, (Rineka Cipta 1987).[96].
2 Dror Goldberg, ‘Famous Myths of “Fiat Money’ (2005) Journal of Money, Credit, and Banking.[957-967].
3 Pasal 1 angka (1), angka (6), dan angka (7) Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
4 ibid. [2].
mengandung arti bahwasannya setiap transaksi dan penyimpanan yang dilakukan oleh antar pengguna telah disepakati untuk dipasang dengan sandi pengaman. Dalam mata uang kripto , catatan keuangan pengguna akan disimpan ke database yang telah terkomputerisasi. Adapun mata uang kripto di dalamnya menggunakan teknologi kriptografi  yang  tujuannya adalah berupaya untuk  menyimpan catatan transaksi dengan cara yang lebih aman, mekanisme pengontrolan pembuatan koin tambahan, dan untuk memverifikasi transfer kepemilikan koin. 5
Keberadaan mata uang kripto pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto (nama samaran sekumpulan programmer ) pada tahun 2009 yang dikenal sebagai bitcoin. 6 Namun, mata uang kripto tidak sebatas mata uang berwujud bitcoin yang dilambangkan dengan (BTC) saja, akan tetapi terdapat mata uang lainnya, seperti: BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, Ven, Monero dsb.
Adapun, sebenarnya kegiatan perdagangan atau pertukaran yang berkaitan dengan mata uang kripto telah legal di Indonesia dan berdasarkan frasa pada peraturan perundang- undangan istilah mata uang kripto di Indonesia disebut dengan aset kripto. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto) disertai dengan peraturan teknisnya yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) dan beberapa peraturan lainnya yang terkait.
Perdagangan berjangka komoditi adalah segala transaksi jual- beli dengan objek komoditas dengan berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/ atau kontrak derivatif lainnya. 7 Sehingga, status aset kripto saat
5 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal, Executive Workshop ‘ The Future of Money’ (2021).[1].
6 Rhaafi Ghania Razzaq ‘Legalitas Mata Uang Virtual dalam Perspektif Hukum di Indonesia (2018) . Lontar Merah.[11]. 7 Pasal 1 angka (1) Undang- Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

## 716 Jihan Nahda: Pertanggungajawaban Pidana Pelaku...
ini di Indonesia digolongkan sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan di Pasar Fisik Aset Kripto.
Aset Kripto didefinisikan sebagai bentuk komoditi tidak wujud dalam bentuk digital aset dan menggunakan sistem kriptografi serta jaringan peer-to-peer dan buku besar yang terdistribusi dengan tujuan untuk mengatur penciptaan unit baru,  verifikasi  dan  mengamankan  transaksi  tanpa  melibatkan  pihak  ketiga.  Di Indonesia sendiri, alat pembayaran yang sah adalah uang bermata uang Rupiah yang dilambangkan (Rp) 8 yang berwujud uang fiat (uang fisik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yaitu BI), hal itu sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan amanah pasal 23B Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini pun dipertegas kembali oleh lembaga BI bahwasannya mata uang kripto/ mata uang virtual bukanlah suatu alat pembayaran yang sah yang disiratkan pada pasal 34 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang berbunyi, “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang: melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan virtual currency ” Yang ditegaskan pada Pasal 8 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang berbunyi, “.... Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency ”.  Teknologi  finansial  untuk transaksi pembayaran di Indonesia yang legal adalah mata uang digital dalam bentuk dan berbagai macam jenis, salah satunya adalah e-wallet seperti Go-payt OVO, T- cash yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial . Hal ini sejalan dengan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. S- 30/M. Ekon/09/2018 tertanggal 24 September 2018 9 yang menegaskan bahwasannya mata uang kripto hanya berstatus sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dalam
8 Pasal 1 angka (1) dan angka (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
9 Bappebti I, Loc.Cit.
bursa berjangka, bukan sebagai suatu alat pembayaran.
Adapun, lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pula mengenai mata uang kripto bukanlah suatu alat pembayaran sebagaimana yang ditegaskan, “OJK dengan tegas melarang semua lembaga jasa keuangan untuk menggunakan dan memasarkan produk aset kripto” dalam diskusi bertajuk “Mengelola Demam Aset Kripto” pada Kamis, tanggal 17 Juni 2021, 10 karena produk aset kripto bukan merupakan produk keuangan. Dengan demikian, Indonesia dalam hal ini menegaskan bahwa mata uang kripto yang diperdagangkan dalam bentuk aset kripto hanya berfungsi sebagai alat investasi, bukan suatu alat pembayaran.
Terlepas dari mata uang kripto dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi sebagian negara maupun merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan sebagai aset kripto sebagaimana di Indonesia, aset kripto tetap dapat menjadi salah satu alternatif bagi tindak pidana pencucian uang. Terlebih dengan kelebihan yang dimiliki oleh aset kripto , yaitu keamanan dan tidak ada unsur melibatkan pihak ketiga serta dimainkan dalam jaringan internet, membuat pelaku kejahatan memilih mata uang kripto sebagai celah untuk melakukan “pendanaan” untuk memuluskan tindak pidana kejahatan yang dilakukannya.  Hal  ini  bukan  tidak  mungkin,  karena  pencucian  uang  secara  harfiah memiliki arti untuk menyamarkan asal- usul uang, sebagaimana tersirat dalam makna unsur setiap butir pasal dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU).
Sebagaimana diketahui, walaupun telah diatur sedemikian rupa untuk memberi kepastian hukum mengenai penggunaan aset kripto akan tetapi dalam kurun waktu terakhir, masih banyak ditemukan praktik pencucian uang melaui aset kripto yang hingga saat ini masih berlanjut dan dikhawatirkan di kemudian hari akan tetap berlanjut seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih yang berdampak pada kegiatan kejahatan siber . Misalnya pencurian data pribadi untuk kepentingan membobol sistem pedagang fisik aset kripto ( exchanger atau
10 Dwi Aditya Putra, ‘Tegas, OJK larang Perusahaan Jasa Keuangan Pasarkan Kripto’ (Liputan6, 2020), <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/4584556/tegas-ojk-larang- perusahaan-jasa- keuangan-pasarkan-kripto>, diakses pada 12 September 2021.

## Jihan Nahda: Pertanggungajawaban Pidana Pelaku...
marketplace ). Masih adanya koin- koin kripto yang berstatus private coin (memiliki sifat “anonimitas”) serta adanya platform Internasional (sebagai pihak ketiga) yang menyediakan fasilitas penyamaran transaksi aset kripto dengan kelebihan yang ditawarkan menggunakan nama samaran. Tujuan-nya adalah untuk menyembunyikan identitas saat melakukan transaksi. Jika dimungkinkan akan menyebabkan proses pelacakan alur transaksi menjadi lebih sulit utamanya dalam hal untuk melacak sumber aset dan kegiatan transaksi tersebut dari pemilik sebenarnya. 11 Hal ini menandakan bahwa tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto merupakan bentuk kejahatan yang dinamis dan masuk dalam dimensi yang baru.

## Metode Penelitian
Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum. Tipe penelitian ini merupakan kegiatan penelitian untuk dapat memecahkan isu hukum yang dengan menelaah dan menganalisis berbagai aturan hukum yang berlaku yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi perkembangan hukum di kemudian hari. 12 Adapun, dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, kesesuaian perintah atau larangan atas dasar prinsip hukum dan mengenai kesesuaian perbuatan seseorang dengan norma serta prinsip hukum. 13 Penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:
a) mencari isu hukum, b) mengidentifikasi fakta hukum, c) menganalisis isu hukum,
d) memberikan jawaban atas isu hukum yang ada.

## Karakteristik Aset Kripto
Bermula dari konsep alat pembayaran yang digagas oleh Wei Dai di tahun 1988 dan dituliskan melalui tulisannya yang dipublikasikan sebagai “B-Money” ,
11 Legal Examiner Staffer, ‘Privacy Coins 101’ (Legal Examiner Staffer, 2020) < https://www. legalexaminer.com/technology/crypto/privacy-coins-101/> , diakses pada 17 Oktober 2021.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2017).[83].
13 ibid. [47].
Wei Dai hendak memperkenalkan adanya bentuk teknologi finansial yang berbasis digital . Dilatarbelakangi oleh pemikiran yang berlandaskan bahwa transaksi pembayaran yang mempunyai tujuan untuk menyamarkan sumber transaksi atau susah untuk dapat dilakukan pelacakan. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa mata uang fiat (uang tunai) membutuhkan bahan baku produksi.
Sejalan dengan Wei Dai, adapula tokoh Nick Szabo yang memperkenalkan inovasi jaringan blockchain yang akhirnya juga menciptakan mata uang digital berupa Bit-Gold. Seiring perkembangan waktu, di tahun 2009, Satoshi Nakamoto menggabungkan pemikiran Wei Dai dengan Nick Szabo untuk menciptakan inovasi baru mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan sistem pembukuan berbasis digital yaitu blockchain, yang disebut dengan mata uang kripto.
Adapun mata uang yang pertama kali diciptakan adalah bitcoin . Setelah terciptanya bitcoin, maka perkembangan selanjutnya adalah adanya wadah untuk melakukan transaksi. Hal tersebut pun akhirnya diwujudkan pada tahun 2010 melalui situs pertukaran/ exchange bernama bitcoinmarket.com dan Mt. Gox. Dengan adanya exchange tersebut, perdagangan aset kripto makin populer dan nilai mata uang kripto telah berada pada kedudukan yang sama dengan nilai mata uang fiat utamanya dollar Amerika Serikat. 14 Setelah bitcoin muncul, disusul pula mata uang kripto lainnya seperti XRP (Ripple) dan Litecoin. Seiring berjalannya waktu sampai saat ini berdasarkan data yang dihimpun, diperkirakan lebih dari 4.500 (empat ribu lima ratus) jenis mata uang kripto dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. 15
Adapun, menurut European Banking Authorithy (EBA) 16 , kualifikasi kripto untuk dapat dikatakan sebagai aset kripto, apabila:
1. Menggunakan kriptografi dan blockchain yang didistribusikan oleh teknologi
14 Beginner, ‘A- Brief History of Bitcoin & Cryptocurrency’ (Beginner, 2019) < https://www.led- ger.com/academy/crypto/a-brief-history-on-bitcoin-cryptocurrencies> , diakses pada 11 Januari 2022.
15 Raynor de Best, ‘Number of Cryptocurrencies Worldwide from 2013 to November 2021’ (Raynor de Best , 2020) < https://www.statista.com/statistics/863917/number-crypto-coins-tokens/ >, diakses pada 12 November 2021.
16 The Legal and Regulatory Framework in The EU and UK, ‘Crypto Assets’ (The Legal and Regulatory Framework, 2021) < https://www.bceao.int/sites/default/files/inline-files/Session%203_ World%20Bank%20Presentation%20Crypto%20Assets.pdfi >, diakses pada 28 Oktober 2021.[4].

## Jihan Nahda: Pertanggungajawaban Pidana Pelaku...
DLT ( distributed ledger ) atau teknologi sejenis yang merupakan bagian dari nilai yang melekat;
2.  Tidak diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral atau otoritas publik;
3.  Dapat digunakan sebagai alat tukar dan/ atau tujuan investasi dan/ atau mengakses barang atau jasa
Ada beberapa metode untuk melakukan transaksi aset kripto, antara lain;

## 1.  Exchanges
Merupakan platform yang menyediakan perdagangan aset kripto berupa pertukaran aset kripto ataupun mata uang digital lainnya untuk ditukarkan ke bentuk aset lain kepada para pelanggan aset kripto (konsumen) seperti sistem pertukaran mata uang fiat pada umumnya. 17

## 2.  Miners (Penambang)
Proses untuk mendapatkan uang kripto dengan metode memecahkan kode  algoritma  matematika  (untuk  menembus  sistem  kriptografi).  Diistilahkan sebagai penambang, karena cara kerjanya seperti penambang. Para miners, akan menggunakan software khusus untuk menghadapi pemecahan algoritma. Apabila transaksi  dinyatakan  berhasil  dan  terverifikasi,  maka miners akan mendapatkan uang kripto dan hal tersebut dinilai sebagai reward. 18

## 3. Banks
Selayaknya bank pada umumnya yang dapat memfasilitasi transaksi keuangan, terdapat bank khusus yang memfasilitasi transaksi aset kripto. Seperti Crypto Bank Cashaa yang beroperasi di India yang menawarkan jasa menyimpan, pinjaman, dan kegiatan perdagangan ( trading ). 19 Adapun, beberapa lembaga bank di Amerika Serikat dengan persetujuan pemerintah Amerika Serikat, dapat memberikan fasilitas
17 Hedaya Mahmood Alasooly, ‘Review of Some Online Banks and Visa/Master Cards Issuers’ (BookRix GmbH & Co.KG 2020).[4].
18 NDTV Business Desk, ‘Cryptocurrency Mining: How Is Bitcoin Mining Done?’ (NDTV, 2019) < https://www.ndtv.com/business/what-is-cryptocurrency-mining-how-is-bitcoin- mined-2563309 > , diakses pada 28 Oktober 2021.
19 Avneet Kaur, ‘Crypto Bank Cashaa Set to Launch Operations in India, Offer Savings A/c, FD like Products’ (Avneet Kaur, 2020) < https://www.businesstoday.in/crypto/story/crypto-bank- cashaa-set-to-launch-operations-in-india-offer-savings-ac-fd-like-products-302779-2021-07-29 > , diakses pada 28 Oktober 2021.
jasa transaksi yang berkaitan penitipan aset kripto. 20

## 4. Custodian
Merupakan layanan penyedia yang menawarkan unsur keamanan dan penyimpanan dari aset kripto serta menjadi penghubung antara investor dengan pasar aset kripto. 21 Beberapa contoh lembaga custodian di negara lain, seperti Metaco (Switzerland), Solaris Digital Assets (Jerman), Arkane Network (Belgium).

## Jenis - jenis Aset Kripto
Jenis aset kripto dikenal sangat beragam dan telah dikategorikan masing- masing sesuai peruntukannya. Hal ini dikarenakan teknologi blockchain merupakan teknologi yang bersifat terbuka, yang artinya membuka peluang secara terbuka terhadap setiap perintis software atau pemrograman software untuk dapat mengaksesnya dan membuat inovasi baru dari jaringan blockchain yang ada.
Misalnya, pada jaringan Etherum (CRYPTO:ETC), ternyata dapat digunakan untuk membuat koin digital pribadi atas nama sendiri. Dan di dalam suatu jaringan blockchain, ternyata juga dapat digunakan untuk memanipulasi prosedur ataupun aturan kripto yang sebelumnya sudah ada. Hal ini berarti di kemudian hari akan berimplikasi pada penciptaan kripto baru. Contohnya, Bitcoin Cash (CRYPTO:BCH) yang baru dibuat pada tahun 2017 ternyata mencatat transaksi lebih banyak pada satu blockchain daripada perkiraan jumlah yang tercatat seharusnya. 22 Berdasarkan bentuknya, ada 2 (dua) jenis aset kripto, yaitu koin dan token. Perbedaan yang mendasar dari keduanya adalah aset kripto yang berbentuk koin diciptakan dengan menggunakan jaringan blockchain yang dibuat sendiri dan penggunaannya sama dengan  transaksi  menggunakan  mata  uang  fiat.  Sistem  aset  kripto  koin  dapat
20 Dan Ennis, U.S Bank Launches Crypto Custody Service,  (Dan Ennis, 2018) < https://www. bankingdive.com/news/us-bank-launches-crypto-custody-service/607741/ >, diakses pada 28 Okto- ber 2021.
21 Price Water House Coopers, ‘Crypto Custody’ (Price Water, 2019) <https://www.pwc.com/ gx/en/financial-services/pdf/pwc-crypto-custody-short-flyer.pdf> , diakses pada 29 Oktober 2021.
22 Nicholas Rossolillo, ‘Types of Cryptocurrency’, (Nicholas Rossolilo, 2020) < https://www. fool.com/investing/stock-market/market-sectors/financials/cryptocurrency-stocks/types-of-crypto - currencies/> , diakses pada 29 Oktober 2021.

## 722 Jihan Nahda: Pertanggungajawaban Pidana Pelaku...
digunakan untuk menyimpan nilai aset dan dapat pula digunakan sebagai alat pertukaran antar para pihak yang bersangkutan 23 . Contoh aset kripto yang berbentuk koin adalah Bitcoin dan Litecoin . Sedangkan, bentuk aset kripto token lebih luas lingkupnya daripada sekedar menyimpan nilai aset maupun alat pertukaran. Aset kripto token merupakan token yang dibuat dengan jaringan blockchain lain. 24
Diketahui bahwa ada beberapa aset kripto yang memiliki sifat privasi dan publik. Aset kripto yang bersifat privasi seringkali diartikan sama dengan anonimitas (menggunakan nama samaran), akan tetapi berdasarkan sistem kerjanya, antara anonimitas dan privasi adalah dua hal yang berbeda. 25 Dalam aset kripto yang bersifat publik misalnya, pada transaksi bitcoin , pelacakan terhadap alamat email dan sumber dana atau alur transaksi dapat dilakukan selanjutnya terhadap alamat email tersebut dapat langsung diketahui dan hal- hal yang bersangkutan dengan data pribadi dapat diketahui saat itu juga. 26 Hal ini sejalan dengan teknologi blockchain yang memang dirancang untuk dapat menampung semua alur transaksi terhadap semua yang memiliki akses ke blockchain dan melalui hal tersebutlah proses pelacakan dapat terjadi. Contoh asset kripto bersifat public adalah bitcoin, Litecoin, dan Ripple.
Sedangkan dalam aset kripto bersifat privat, akses secara publik mengenai catatan transaksi dan pihak- pihak yang bertransaksi berusaha akan meminimalisir risiko kebocoran data. Sehingga, jaringan yang dibuat dalam aset kripto bersifat privat seringkali dirancang untuk dikunci (terenkripsi) dan hanya dapat divalidasi oleh para pihak yang bertransaksi. 27 Aset kripto yang bersifat privat memfasilitasi adanya anonimity dan untraceable. Aset kripto yang berjenis privat ini dapat ditemukan pada aset kripto jenis Monero, Zcash, dan Dash.
23 Ibid. [2].
24 Yulianna Henna, ‘Jangan Sampai Salah, Ini Perbedaan Koin dan Token dalam Aset Kripto’ (Market Bisnis, 2020) < https://market.bisnis.com/read/20211019/94/1456126/jangan-sampai-salah- ini-perbedaan-koin-dan-token-dalam-aset-kripto> , diakses pada 29 Oktober 2021.
25 BTC Media, ‘Know Your Coins: Public vs. Private Cryptocurrencies’ (Nasdaq, 2021)< https:// www.nasdaq.com/articles/know-your-coins-public-vs-private-cryptocurrencies-2017-09-22 > , diakses pada 29 Oktober 2021.
26 Ibid.
27 Jake Wengroff, ‘What is Private Cryptocurrency? (Transinett, 2019) < https://transitnet.io/ blog/what-is-private-cryptocurrency/> , diakses pada 30 Oktober 2021.

## Legalitas Aset Kripto di Indonesia
Legalitas mata uang kripto di Indonesia adalah sebagai aset kripto yang merupakan instrumen investasi. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Aset Kripto). Mengenai kedudukan aset kripto, apabila mengacu pada Undang- Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka aset kripto masuk ke dalam pengertian komoditi. Dalam Pasal 1 angka (2), disebutkan bahwa komoditi merupakan semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap dervatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syriah, dan/ atau kontrak derivatif lainnya. Mengacu pada unsur “semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya”, aset kripto dikategorikan sebagai komoditi berupa hak dan kepentingan lainnya. 28
Amanat dari Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Aset Kripto menyatakan bahwa perdagangan aset kripto masuk dalam pengawasan Bappebti, hal ini sesuai dengan tugas Bappebti sebagai lembaga pengawasan tunggal, pengaturan, pembinaan, dan pengembangan. 29
Latar belakang sahnya perdagangan aset kripto dapat diperdagangkan di Indonesia melalui Bappebti adalah karena telah dianalisis berdasarkan 2 pendekatan. Yaitu pendekatan secara yuridis yaitu dengan melihat kapitalisasi pasar aset kripto masuk dalam peringkat 500 coin marketcap/CMC 30 dan pendekatan penilaian yaitu pendekatan yang dilakukan dengan analisis hierarki proses Bappebti yang menyiapkan dari segi kemanan, seperti pengelolaan sistem blockhain , profil tim dan anggota tim dalam bidangnya, memahami skalabilitas blockhain, dan telah
28 Kementrian Perdagangan Republik Indonesia: Bappebti, Brosur Leaflet:Aset Kripto, 2019.[3].
29 Pasal 1112 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.86/mpp/kep/3/2001
30 Pasal 3 ayat (2) huruf (c) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

## Jihan Nahda: Pertanggungajawaban Pidana Pelaku...
menganalisis roadmap terkait rencana pengembangan sistem blockchain . 31
Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Aset Kripto 1.      Proses pencucian uang dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:
Upaya penempatan adalah tahap pertama yang pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan cara menempatkan hasil kekayaannya tersebut pada lembaga keuangan. Pada umumnya, pelaku akan memilih bank. Tidak hanya bank dalam negeri sendiri, akan tetapi proses penarikan dan pengiriman uang juga dapat dilakukan di luar negeri, sehingga pelacakan uang tersebut menjadi lebih sulit karena telah masuk ke dalam sistem keuangan global. 32 Namun, seiring perkembangan zaman dan penulis juga sedang membahas tindak pidana pencucian uang dengan aset kripto, maka upaya penempatan ini dapat dilakukan melalui kegiatan: 33
a. Menempatkan dana pada layanan exchanger (penyedia pertukaran mata uang fiat dengan aset kripto) baik exchanger dalam negeri maupun luar negeri. Dan b. Melakukan pembelian aset kripto dengan mata uang fiat.
2.     Pengiriman/ Transfer ( Layering )
Upaya layering merupakan upaya kedua yang dijalankan setelah upaya penempatan telah selesai dilakukan. Hal ini dilakukan dalam bentuk memisah- memisahkan dana asal atau memecah nilai- nilai transaksi pada dana asal agar sulit dijangkau oleh pengawasan yang berwenang. 34 Pada tahap ini, pelaku akan berupaya untuk memecah- mecah dana berupa aset kripto dari beberapa layanan exchanger, lalu dikirimkan ke berbagai lokasi penempatan lain atau lokasi exchanger lainnya.
Tetapi sebelum itu, pemindahan aset kripto tersebut harus melewati serangkain proses pengiriman yang kompleks terlebih dahulu untuk menutupi rekam jejak
31 Bagian Pedoman Penetapan Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
32 Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, Op.,cit, [19]. 33 Diolah dari berbagai sumber. 34 M. Arief Amrullah, ‘Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang): Reorientasi Ke- bijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional’ (Malang 2003).[11].
sumber aset kripto tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan dengan beberapa cara 35 : a.  Mengirimkan aset kripto dari layanan exchanger awal ke layanan exchanger lainnya dalam antar wilayah/negara;
b.  Menukarkan aset kripto dari hasil pembelian pertama (aset kripto awal) ke aset kripto lainnya yang belum legal di suatu negara akan tetapi legal di negara lain di layanan exchanger di negara lain. Misalnya, aset kripto bitcoin legal di Indonesia sesuai dengan kebijakan Bappebti, akan tetapi mata uang bitcoin dapat dikirim ke saldo layanan exhanger lainnya diluar negeri untuk dapat dilakukan pertukaran dengan aset kripto jenis monero. Diketahui, sampai saat ini monero merupakan aset kripto yang belum legal di Indonesia. 36
Setelah dilakukan adanya upaya layering, maka dana yang asalnya merupakan hasil kejahatan, telah terlihat seolah- olah menjadi dana yang sah karena telah melewati serangkaian proses pengaburan dana. Selanjutnya pada upaya integration lebih memfungsikan dana tersebut untuk melakukan kegiatan keuangan lainnya, seperti: 37
a.  Menukarkan asset kripto yang telah dicuci ke bentuk asset kripto awal agar dapat digunakan sebagai modal untuk kegiatan bisnis yang sah;
b.  Membelanjakan dana tersebut untuk membeli aset- aset lainnya dan pada umumnya menggunakan nama samaran; dan
c.  Digunakan untuk biaya tindak pidananya kembali.

## Metode Pencucian Uang menggunakan Aset Kripto
a.  Modus Operandi “ Chain-hopping ”
Chain-hopping adalah metode untuk menukarkan bentuk aset kripto asal ke bentuk aset kripto lainnya. 38 Melalui metode ini, penukaran aset kripto juga dapat
35 George Forgang, ‘Money Laundering Through Cryptocurrencies’ (La Salle University Digital Commons 2019),[12].
36 Laura M., ‘Tutorial Monero Indonesia’ (Bitdegree, 2019) < https://id.bitdegree.org/crypto/ tutorial/monero-indonesia#heading-10 >, diakses pada 30 November 2021.
37 M. Arief Amrullah, Loc.,cit.
38 Ropes Gray, ‘DOJ Provides Framework for Cryptocurrency Enforcement’, Ropes & Gray (Ropesgray, 2020) <https://www.ropesgray.com/en/newsroom/alerts/2020/11/DOJ-Pro- vides-Framework-for-Cryptocurrency-Enforcement>, diakses pada 3 November 2021.

## 726 Jihan Nahda: Pertanggungajawaban Pidana Pelaku...
menukarkan jenis aset kripto yang bersifat publik ke bentuk aset kripto bersifat privasi (seperti Monero atau Dash coin ) atau sebaliknya.
Kinerja dari metode chain- hopping ini pada umumnya akan menerima pertukaran aset kripto jenis bitcoin, dari uang kripto bitcoin (bersifat publik) , akan dipertukarkan dengan aset kripto lainnya yang bersifat privasi. Layanan exchange akan menerima bitcoin dari pelanggan aset kripto tertentu (pelanggan aset kripto A) yang menggunakan lalu transaksi pertukaran tersebut dikirimkan ke akun pelanggan aset kripto lain (pelanggan aset kripto B). Sehingga, dapat dikatakan pertukaran yang terjadi adalah aset kripto milik A akan ditukar dengan aset kripto milik B.
b.  Modus Operandi “ Coin-Mixing”
Coin mixing adalah salah satu metode untuk mengaburkan dan menyamarkan dana dan sebagai sumber perlindungan data diri dari pelanggan sekaligus untuk meningkatkan  kualitas  dari  teknologi  kriptografi. 39 Coin mixing ditujukan untuk membuat data pribadi menjadi anonimitas dan alur transaksi dari aset kripto sangat sulit dilacak. Metode coin mixing ini dipilih oleh beberapa pelanggan aset kripto aset kripto yang ingin meningkatkan privasi dalam transaksinya. Seringkali, transaksi aset kripto saat ini telah menggunakan jaringan bersifat terbuka yang dapat menyimpan semua jejak alur transaksi dalam sebuah blockchain. Pada awalnya, para pelanggan aset kripto aset kriptomemilih bertransaksi dengan aset kriptodengan alasan utama karena lebih efisien dan lebih aman. Namun, dengan adanya eksistensi para hacker dan kejahatan siber lainnya yang memungkinkan untuk dapat meretas data keuangan melalui jaringan blockchain yang terbuka serta di beberapa negara termasuk Indonesia telah melakukan regulasi CDD di layanan exchanges , maka metode coin mixing ini dipilih. Sehingga, metode coin mixing ini menawarkan tingkat privasi yang lebih tinggi. 40
b.  Modus Operandi “ Privacy Coins”
Privacy coin merupakan aset kripto yang bersifat privasi. Privasi tersebut
39 World Crypto Index, ‘What is a Coin Mixer’(worldcryptoindex, 2019) < https://www. worldcryptoindex.com/what-is-a-coin-mixer/> , diakses pada 8 November 2021.
40 Ibid.
dimaknai sebagai suatu sifat yang melekat pada privacy coin, hal ini disebabkan karena privacy coin bersifat anonimitas dan menyediakan jaringan yang terdiri dari berbagai lapisan untuk mencegah bocornya informasi data pribadi. 41 Tujuan utama dari privacy coin adalah untuk menyamarkan identitas para pihak yang bertransaksi dan mencegah adanya serangan siber yang berusaha untuk mengetahui alur transaksi dari pihak yang bertransaksi. 42 Privacy coin yang cukup populer di dunia aset kripto adalah aset kripto Monero, Dash, dan Zcash. 43 Selain bersifat anonimitas, dalam mekanisme privacy coin juga melibatkan mekanisme coin mixing. Terkait dengan penggunaan privacy coins secara umum, sebagian negara belum mengatur lebih lanjut terhadap privacy coins dan sebagian negara juga telah mengambil langkah tegas untuk melarang penggunaan privacy coins. Seperti di Negara Korea Selatan, melalui lembaga “The South Korean Regulator Financial Services Commission (FSC) 44 telah melarang penggunaan privacy coins . Pelarangan ini memiliki maksud untuk mencegah adanya serangan siber yang diluncurkan oleh para kriminal dan juga menghindari praktik pencucian uang. 45

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang menggunakan Aset Kripto
Konsep pertanggungjawaban pidana tidak terlepaskan dari makna tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana menurut R. Soesilo merupakan setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang- undang yang berlaku, dan bagi orang itu melanggar perbuatan yang telah dilarang maka konsekuensi dari orang itu adalah dipidana dengan ancaman hukuman sesuai dengan isi undang- undang. Untuk dapat dipidananya seseorang, maka seseorang itu terlebih dahulu
41 Legal Examiner Staffer, ‘Privacy Coin 101’ (legalexaminer, 2018) < https://www.legalex- aminer.com/technology/crypto/privacy-coins-101/> , diakses pada 9 November 2021.
42 Ibid.
43 Werner Vermaak, ‘What Are Privacy Coins’ (coinmarketcap, 2019) < https://coinmarket- cap.com/alexandria/article/what-are-privacy-coins> , diakses pada 9 November 2021.
44 Scott Ikeda, ‘South Korea’s New Crypto AML Law Bans Trading of “Privacy Coins’ (cpo- magazine, 2020), < https://www.cpomagazine.com/data-privacy/south-koreas-new-crypto-aml-law- bans-trading-of-privacy-coins-monero-zcash/> ,  diakses pada 11 November 2021.
45 Ibid.

## 728 Jihan Nahda: Pertanggungajawaban Pidana Pelaku...
akan dibuktikan apakah orang itu dapat mempertanggung-jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. 46 Rangkaian pertanggungjawaban pidana merupakan proses dari tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk a. dapat memberikan ketentuan terhadap tindak pidana yang dilarang ataupun tidak dengan diiringi dengan pengaturan ancaman hukuman pidana terhadap setiap orang yang melanggar, b. dapat menentukan hukuman pidana sebagaimana yang ditetapkan terhadap hal- hal yang telah dilanggar oleh setiap orang yang melanggar, c. Implementasi pelaksanaan pidana dapat dilaksanakan dengan cara- cara sesuai aturan pidana yang berlaku terhadap setiap orang yang melanggar. 47
Dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka unsur kesalahan menjadi esensi untuk menentukan pertanggungjawaban dari si pelaku. Melihat pada unsur pencucian uang pada Pasal 3,4, dan 5 UU TPPU, terdapat frasa “menempatkan”, “menyembunyikan”, “mengalihkan”, “mentransfer”,
“menitipkan”, “membayarkan”, “menerima”, “menguasai” yang berarti frasa tersebut mengandung unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Sedangkan, pada frasa “patut diduganya”, “diketahuinya” merupakam unsur kesalahan dalam bentuk kealpaan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang menitikberatkan pada perbuatan yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Pasal 3,4, dan 5 UU TPPU.

## Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan Aset Kripto
Pengaturan terkait perbuatan- perbuatan tindak pidana pencucian uang berfokus pada Pasal 3,4, dan 5 pada UU TPPU. Karakteristik dari perbuatan pelaku dalam tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1.  Pelaku Aktif
Subyek yang aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan tindak pidana pencucian uang yang pada umumnya dilakukan dalam rangka untuk
46 R. Soesilo, Pokok- Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik- Delik Khusus, (Po- liteia 1991).[11].
47 Didik Endro P, Hukum Pidana (Fakultas Hukum Unair).2010.
memindahkan, menggunakan uang hasil tindak pidana asal untuk selanjutnya dilakukan kegiatan penyembunyian atau pengaburan sumber hasil uang tersebut agar mempersulit pelacakan terhadap uang tersebut dan setelah itu uang tersebut digunakan seolah- olah sebagai uang yang sah. Pelaku aktif ini dapat ditinjau dari Pasal 3 dan 4 UU TPPU.
2.  Pelaku Pasif
Karakteristik pelaku pasif dapat dijumpai pada unsur Pasal 5 UU TPPU.
Frasa yang digunakan dalam Pasal 5 ini merupakan frasa yang pasif, seperti penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, dsb. Adapun, karakteristik pasif juga ditunjukkan oleh frasa “menerima” dan “menguasai”, hal ini memiliki makna bahwa rujukan dari rumusan Pasal 5 adalah didasarkan unsur kesengajaan dalam bentuk “patut diduganya” dan “patut diketahuinya” yang merupakan situasi yang menunjukkan bahwa pelaku mempunyai keinginan dan tujuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang denga sarana penerimaan transaksi uang yang dilakukan oleh pelaku aktif. 48
Unsur pelaku tidak terlepas pertanggungjawaban dari subjek hukum itu sendiri. Apabila melihat dalam KUHP, subjek hukum yang dirujuk hanyalah sebatas pribadi/orang. Hal ini dilatarbelakangi oleh asas konkordansi ( corcondatie ) yang dianut oleh sistem hukum pidana Indonesia yaitu mengambil alih seluruh peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai hukum pidana yang dibuat oleh Belanda. Perujukan subjek hukum kepada pribadi/ orang ini dibuktikan dari adanya bunyi rumusan pasal dalam KUHP yang berbunyi, “setiap orang” atau “barangsiapa”.
Akan tetapi, dalam perkembangannya subjek hukum tidak hanya merujuk pada pribadi/orang. Dewasa ini, subjek hukum juga mengenal adanya korporasi. Adapun, secara konkrit, pengertian korporasi juga diperluas maknanya oleh UU TPPU yaitu melingkupi kelompok terorganisir yang teridiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yang keberadaannya dalam jangka waktu tertentu dengan kehendak untuk

## 730 Jihan Nahda: Pertanggungajawaban Pidana Pelaku...
melakukan satu atau lebih tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang untuk memperoleh keuntungan pribadi. 49
Dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi ini dapat terjadi pada perusahaan yang bergerak dalam bidang berjangka komoditi. Terkait dengan aset kripto, maka perusahaan- perusahaan yang berkegiatan untuk menyediakan akses jual- beli dan layanan pertukaran ( exchanger ) akan menjadi perusahaan yang dimaksud. Peran Bappebti terhadap jalannya akses jual- beli aset kripto tersebut antara pelanggan aset kripto dan penyedia aset kripto adalah untuk mengawasi dan memastikan bahwa prosedur atau mekanisme dalam jual- beli tersebut sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Bappebti.
Oleh sebab itu, Bappebti menetapkan kepada setiap pedagang fisik aset kripto
(perusahaan) untuk wajib melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Bappebti dan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) sesuai Pasal 17 ayat (1) UU TPPU yang menyebutkan bahwa salah satu pihak pelapor adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, maka perusahaan barang komoditi wajib melaporkannya kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan Bappebti.
Kriteria transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan asset kripto telah diatur dalam Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. yang telah menerapkan prinsip CDD di dalamnya sebagaimana Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 telah mengatur adanya pengkategorian terhadap calon nasabah termasuk pelanggan aset kripto yang memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Kategori terhadap calon nasabah tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko, yang terdiri dari calon nasabah risiko rendah, menengah, dan tinggi. 50
Adapun, dalam perkara tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto perlu ditelaah terlebih dahulu terkait dengan tindak pidana asalnya. Aset kripto disini hanya berperan sebagai objek pengubahan dari hasil harta kejahatan yang
49 Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU TPPU.
50 Pasal 15 Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
didapatkan dari tindak pidana asal. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan follow-up crime, yang artinya tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana utama, sehingga perlu adanya tindak pidana utama dahulu atau tindak pidana asal. Macam- macam tindak pidana asal dapat dilihat sebagaimana dalam Pasal 2 UU TPPU. Sehingga, agenda pembuktiannya akan terletak pada apakah pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah memenuhi unsur Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU dan uang hasil kejahatan tersebut dialihkan atau ditempatkan di aset kripto.
Akan tetapi, dalam agenda pembuktian, karakteristik dari unsur- unsur dalam rumusan pasal dalam UU TPPU merupakan delik yang dapat berdiri sendiri. Hal itu bermakna bahwa tindak pidana pencucian uang cukup dibuktikan mengenai aktivitas pelaku untuk melakukan kegiatan pencucian uang, akan tetapi barang bukti berupa uang hasil tindak pidana asal itu tidak perlu dilakukan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 UU TPPU. Frasa yang disebutkan dalam Pasal 69 UU TPPU berupa “tidak wajib dibuktikan” dimaksudkan untuk memberikan penjelasan bahwa tindak pidana asal yang terjadi sebelum adanya tindak pidana pencucian uang itu tidak perlu menunggu adanya putusan pengadilan yang inkracht. Oleh karena itu, proses mencari uang hasil tindak pidana sebagai barang bukti yang didapatkan melalui penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan TPPU sah untuk dilakukan bersamaan dengan jalannya persidangan tindak pidana asal. 51 Sehingga, apabila penegak hukum berusaha untuk menemukan uang hasil tindak pidana itu belum menemui hasil ataupun prosesnya cukup rumit dan berjalan lamban, maka hal tersebut bukanlah menjadi suatu rintangan bagi penegak hukum untuk tetap dapat menjerat pelaku dan menjatuhkan sanksi, hal ini dikarenakan dalam UU TPPU telah ditegaskan bahwa alat bukti juga dapat berupa alat dokumen atau informasi yang diucapkan. 52
Namun di lain sisi, hal tersebut juga dapat menjadi rintangan bagi penegak hukum utamanya Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan Indonesia utamanya
51 R.  Wiyono, Pembahasan Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pi- dana Pencucian Uang (Sinar Grafika  2014).[28].
52 Pasal 73 UU TPPU.

## 732 Jihan Nahda: Pertanggungajawaban Pidana Pelaku...
dalam Hukum Acara Pidana menganut asas pembuktian terbalik, yaitu beban pembuktian yang akan sepenuhnya dibebankan pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini berkaitan dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh terdakwa. Jaksa akan menemui hambatan apabila bukti- bukti yang disampaikan oleh Jaksa dapat dibantah oleh terdakwa. Situasi ini dapat dimungkinkan terjadi, apabila pada saat agenda pembelaan, terdakwa akan memberikan bukti transaksi yang seolah- olah legal dari hasil rekayasa informasi keuangan dan bukti tersebut tidak dimiliki oleh Jaksa. Sehingga, pada praktiknya dalam persidangan TPPU, sifat pembuktiannya tidak akan bertumpu pada kebenaran materiil, akan tetapi kebenaran formiil. Hal itu dikarenakan alat bukti dokumen atau informasi menjadi esensi yang penting untuk menerangkan adanya suatu tindak pidana. 53
Oleh karena itu, seringkali Jaksa juga harus tetap dapat menemukan uang hasil tindak pidana milik pelaku yang telah dilakukan pencucian tersebut untuk memudahka Jaksa dalam agenda pembuktian dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa benar- benar berdasarkan unsur kesalahan terdakwa dengan didukung oleh alat bukti dan barang bukti yang didapatkan. Sebenarnya untuk mencegah hal tersebut, Jaksa berdasarkan Pasal 67 UU TPPU untuk terlebih dahulu memroses penyitaan terhadap dugaan barang bukti yang diduga akan berusaha disembunyikan pelaku. Adapun, Jaksa dapat menggunakan mekanisme Pasal 71 UU TPPU untuk mendukung agenda penyitaan tersebut dengan cara melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan para terdakwa. Sehingga, penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa ini merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah hilangnya barang bukti tersebut. Akan tetapi, hal tersebut menjadi tantangan bagi penyidik apabila para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet dalam konteks kejahatan siber untuk memastikan dapat menyamarkan dana hasil kejahatannya itu di asset kripto.
53 Budi Saiful Haris, ‘Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia’, (acch kpk, 2020) < https://acch.kpk.go.id/id/component/con- tent/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pi- dana-korupsi-di-indonesia> , diakses pada 26 Desember 2021.

## Analisis Kasus PT. Asabri
Perlu diketahui, hingga saat penulis menyampaikan kronologi kasus ini, kasus ini sedang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,7 triliun dan beberapa terdakwa diantaranya diperiksa bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa dalam kasus ini terdiri dari atas beberapa direktur utama PT. Asabri dari periode 2012-2020 yaitu Adam Damiri, Sonny Wijaya, Bachtiar Effendi, Hari Setiono bersama dengan direktur utama lainnya dari luar PT. Asabri yaitu Lukman Purnomosidi (PT. Prima Jaringan), Jimmy Sutopo (PT. Jakarta Emiten Investo Relation), Benny Tjokrosaputro (PT. Hanson Internasional TBK), Heru Hidayat sebagai komisaris dari PT. Trada Alam Mineral.
Kasus ini bermula pada saat Direktur Keuangan dan Kepala Divisi PT.
Asabri yaitu terdakwa Ilham W. Siregar menunjuk konsultan investasi atau manajer investasi dari pihak ketiga yaitu terdakwa Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomosidi atas sepengetahuan direksi PT. Asabri. Ketiga terdakwa tersebut memiliki tujuan untuk memanipulasi harga investasi. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan profil portofolio investasi yang dilakukan oleh PT. Asabri terlihat baik dan tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan cara menukar saham- saham yang dimiliki oleh PT. Asabri dengan saham- saham yang dimiliki ketiga terdakwa. Kendali atas pemilikan saham tersebut memang senyatanya tertulis milik PT. Asabri secara dokumen sah, akan tetapi kinerja dari saham- saham tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh PT. Asabri.
Adapun, terdapat dugaan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut telah dilakukan pencucian uang dengan cara menempatkan dan membeli aset kripto berupa bitcoin, hal tersebut disampaikan oleh Febrie Adriansyah selaku Jaksa Agung Muda saat proses penyidikan. Hal tersebut selanjutnya diselidiki secara lebih lanjut, hingga pada tahap pemeriksaan saksi di persidangan, Jaksa menghadirkan saksi yaitu Oscar Darmawan selaku Direktur Utama dari PT. Indodax, perusahaan yang berlaku sebagai pedagang fisik aset kripto dan melalui PT. Indodax tersebut diduga para terdakwa membeli aset kripto bitcoin menggunakan nama lain (nominee/

## 734 Jihan Nahda: Pertanggungajawaban Pidana Pelaku...
pinjam nama) dan transaksi tersebut menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi. 54 Namun, setelah diselidiki lebih lanjut untuk dilakukan penyitaan terhadap aset milik terdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dalam bentuk bitcoin itu ternyata menemui kegagalan karena akun bitcoin tersebut sudah kosong yang diduga hal tersebut dilakukan karena para terdakwa telah melakukan pembatalan transaksi. 55
Berkaca dari kasus tersebut, maka perkara tindak pidana pencucian uang tersebut sampai saat ini masih berjalan meskipun jaksa bersama penyidik tetap tidak dapat menyita barang bukti berupa aset kekayaan terdakwa dalam bentuk bitcoin, namun para terdakwa tetap disalahkan atas tindak pidana pencucian uang. Barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang itu masih berjalan karena dibantu dengan bentuk aset- aset kekayaan lainnya seperti lahan tanah yang dipakai lapangan golf seluas 166,943 meter persegi, 1 (satu) unit mobil ferrari, beberapa lahan tambang nikel. 56 Penyitaan aset tersebut menjadi barang bukti untuk menguatkan dakwaan Jaksa bahwa para terdakwa melakukan pencucian uang.
Namun, berbeda apabila situasinya hanya bergantung pada aset kekayaan berupa bentuk aset kripto dan para terdakwa berhasil melenyapkan atau menyamarkan aset kripto tersebut, maka penyidik bersama Jaksa akan menemui rintangan. Walaupun, perkara tindak pidana pencucian uang tetap dapat dikenakan, akan tetapi apabila terdakwa mempunyai bukti bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana, maka pembelaan terdakwa tersebut dapat melemahkan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa. 57 Bukti yang disampaikan
54 Petrus Dabu, ‘Diperiksa sebagai Saksi dalam Kasus Asabri, Oscar Darmawan: Indodax Siap Bantu Penyelidikan’ (theiconomics, 2020) < https://www.theiconomics.com/art-of-execution/ diperiksa-sebagai-saksi-dalam-kasus-asabri-oscar-darmawan-indodax-siap-bantu-penyelidikan/ >, diakses pada 27 Desember 2021.
55 Ayu Mumpuni, ‘Kejagung: Bitcoin Tersangka Asabri Sudah Kosong’ (alineaid 2020) < https://www.alinea.id/nasional/kejagung-bitcoin-tersangka-asabri-sudah-kosong-b2c4G94la> , diakses pada 27 Desember 2021.
56 Andita Rahma, ‘Aset Heru Hidayat Disita di Kasus Asabri: 20 Kapal hingga Lahan Tam- bang Nikel’ (nasionaltempo, 2020) < https://nasional.tempo.co/read/1465884/aset-heru-hidayat-dis- ita-di-kasus-asabri-20-kapal-hingga-lahan-tambang-nikel/full&view=ok >, diakses pada 27 Desem- ber 2021.
57 Pasal 77 UU TPPU.
terdakwa tersebut dapat dimungkinkan adalah hasil rekayasa bukti dan modus para terdakwa untuk tetap menyamarkan uang hasil tindak pidana itu melalui aset kripto. Modus dan cara menyembunyikan dan mengaburkan kepemilikan aset kripto.
Dengan demikian, dalam kasus ini para terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana pencucian uang, utamanya para terdakwa Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, Jimmy Sutopo dan para terdakwa lainnya yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan hasil uang yang telah dicuci tersebut selanjutnya dibelanjakan dalam bentuk aset- aset kekayaan. Sebagaimana yang diketahui, bahwa tindak pidana pencucian uang itu ditandai dengan tahapan placement, layering,
dan integration. Ketiga tahapan pencucian uang itu juga telah dilakukan oleh para terdakwa. Pada tahap placement, Jimmy Sutopo telah menempatkan uang tersebut di lembaga keuangan (bank) atas nama rekening Jimmy Sutopo dan untuk terdakwa Heru dan Benny juga diduga menempatkannya di bitcoin . Pada tahap layering,
Jimmy Sutopo melakukan pengiriman uang dari rekeningnya melalui rekening pihak lain secara bertahap dan terstruktur. Kemudian, pada tahap integration, dana yang sudah disamarkan tersebut dibelanjakan dalam bentuk aset kekayaan lainnya seperti kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan menukarkan uang tersebut dengan mata uang asing serta asset bitcoin. 58
Hal tersebut mengindikasikan bahwa pencucian uang melalui aset kripto dapat menjadi alternatif bagi para pelaku pencucian uang ditambah dengan fenomena rekayasa bukti atau menyamarkan transaksi keuangan melalui aset kripto dengan metode- metode sebagaimana dalam Bab II dan mengirimkannya pada layanan exchanger di luar negeri, maka pelacakan terhadap dana asal dari terdakwa tersebut sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, lembaga- lembaga yang berkaitan seperti Bappebti, PPATK, dan Satuan Tugas Waspada dari pihak OJK harus menyelerasikan tujuan untuk lebih memperkuat sistem pengawasan dan lebih
58 Edi Suwiknyo, ‘Awal Mula Kasus Asabri, Jaksa Ungkap Hubungan Benny Tjokro dan Jimmy Sutopo’ (kabar24bisnis, 2020) < https://kabar24.bisnis.com/read/20210818/16/1430884/ awal-mula-kasus-asabri-jaksa-ungkap-hubungan-benny-tjokro-jimmy-sutopo> , diakses pada 27
Desember 2021.

## 736 Jihan Nahda: Pertanggungajawaban Pidana Pelaku...
mengikuti perkembangan- perkembangan dari aset kripto, sehingga tidak hanya berpedoman pada penetapan aset kripto tertentu itu saja, karena karakteristik- karakteristik dari aset kripto terbaru semakin mengedepankan sifat anonimitas dari para penggunanya.

## Kesimpulan
Aset kripto dikategorikan sebagai barang berjangka komoditi yang dapat diperjualbelikan di bawah pengawasan Bappebti. Untuk mewujudkan penyelenggaraan perdagangan aset kripto yang memenuhi unsur kepastian dan perlindungan hukum, Bappebti menetapkan izin bagi para pihak yang menyediakan dan menetapkan jenis aset kripto. Namun, aset kripto mengalami perkembangan yang sangat pesat dan erat kaitannya dengan kejahatan siber yang berpotensi kedalam tindak pidana pencucian uang karena sebagian besar transaksi dilakukan dalam dunia siber dengan menggunakan metode-metode coin mixing, pertukaran aset kripto illegal ke aset kripto legal, dan penggunaan asset kripto yang bersifat privasi dan lain sebagainya.
Pelaku tindak pidana pencucian uang selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi dan mempelajari karakteristik aset kripto, yang menawarkan sifat anonimitas tinggi yang bertujuan untuk menyamarkan dana hasil kejahatan. Tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto dapat dilakukan oleh perseorangan dan korporasi.
Aktivitas pelaku pencucian uang dapat dikategorikan menjadi pelaku aktif sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, sedangkan pada pelaku pasif akan dikenai Pasal 5 UU TPPU. Pasal 3,4, dan 5 akan dijatuhi pidana penjara dan denda. Pemidanaan pencucian uang juga dapat dijatuhkan terhadap korporasi, misalnya apabila selak pedagang fisik aset kripto atau exchange sebagai wadah untuk melakukan pencucian uang, maka dapat dikenakan Pasal 7 yaitu pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pembekuan terhadap sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi.
Akibat dari adanya pencucian uang melalui aset kripto, menimbulkan aset kripto tersebut sulit dilacak. Di sisi lain, belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai kaitannya aset kripto dengan rawannya kejahatan siber.

## Daftar Bacaan

## Buku
Didik Endro P, Hukum Pidana (Fakultas Hukum Unair 2010).
M. Arief Amrullah, ‘Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang): Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional’ (Malang 2003).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2017).
Pratama Rahardja, Uang dan Perbankan (Rineka Cipta 1987).
R. Soesilo, Pokok- Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik- Delik Kasus, (Politeia 1991).
R. Wiyono, Pembahasan Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Sinar Grafika  2014)

## Laman
Andita  Rahma, ‘Aset Heru Hidayat Disita di Kasus Asabri: 20 Kapal hingga Lahan Tambang Nikel’ (nasionaltempo, 2020) <https://nasional.tempo.co/ read/1465884/aset-heru-hidayat-disita-di-kasus-asabri-20-kapal-hingga- lahan-tambang-nikel/full&view=ok>, diakses pada 27 Desember 2021.
Ayu Mumpuni, ‘Kejagung: Bitcoin Tersangka Asabri Sudah Kosong’ (alineaid 2020) <https://www.alinea.id/nasional/kejagung-bitcoin-tersangka- asabri- sudah-kosong- b2c4G94la>, diakses pada 27 Desember 2021.
Avneet Kaur, ‘Crypto Bank Cashaa Set to Launch Operations in India, Offer Savings A/c, FD like Products’(AvneetKaur, 2020)<https://www.businesstoday.in/crypto/ story/crypto-bank-cashaa-set-to-launch-operations-in-india-offer-savings-ac-fd- like-products-302779-  2021- 07-29>, diakses pada 28 Oktober 2021.
Beginner, ‘A- Brief History of Bitcoin & Cryptocurrency’ (Beginner, 2019)   <https://www.ledger.com/academy/crypto/a-brief-history-on- bitcoin- cryptocurrencies>, diakses pada 11 Januari 2022.
Budi Saiful Haris, ‘Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak  Pidana Korupsi di Indonesia’, (acch kpk, 2020) <https:// acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti- tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak- pidana-korupsi-di- indonesia>, diakses pada 26 Desember 2021.

## 738 Jihan Nahda: Pertanggungajawaban Pidana Pelaku...
Dan Ennis, U.S Bank Launches Crypto Custody Service,  (Dan Ennis, 2018)   <https://www.bankingdive.com/news/us-bank-launches-crypto- custody- service/607741/>, diakses pada 28 Oktober 2021.
Dwi Aditya Putra, ‘Tegas, OJK larang Perusahaan Jasa Keuangan Pasarkan Kripto’ (Liputan6,2020),<https://www.google.com/amp/s/m.liputan6. com/amp/4584556/tegas-ojk-larang-perusahaan-jasa-  keuangan-pasarkan- kripto>, diakses pada 12 September 2021.
Edi Suwiknyo, ‘Awal Mula Kasus Asabri, Jaksa Ungkap Hubungan Benny Tjokro dan Jimmy Sutopo’ (kabar24bisnis, 2020) <https://kabar24.bisnis. com/read/20210818/16/1430884/awal-mula-kasus-asabri-jaksa-ungkap- hubungan-benny-tjokro-jimmy-sutopo>, diakses pada 27 Desember 2021.
Hedaya Mahmood Alasooly, ‘Review of Some Online Banks and Visa/Master   Cards Issuers’ (BookRix GmbH & Co.KG 2020). NDTV Business Desk, ‘Cryptocurrency Mining: How Is Bitcoin Mining   Done?’ (NDTV, 2019) <https://www.ndtv.com/business/what-is- cryptocurrency-mining-how-is-bitcoin-mined- 2563309> , diakses   p a d a 28 Oktober 2021.
Jake Wengroff, ‘What is Private Cryptocurrency? (Transinett, 2019) < https://transitnet. io/blog/what-is-private-cryptocurrency/>, diakses pada 30 Oktober 2021.
Laura M., ‘Tutorial Monero Indonesia’ (Bitdegree, 2019) <https://id.bitdegree.org/crypto/ tutorial/monero-indonesia#heading-10>, diakses pada 30 November 2021.
Legal  Examiner  Staffer,  ‘Privacy  Coins  101’  (Legal  Examiner  Staffer,  2020) <https://www.legalexaminer.com/technology/crypto/privacy-coins-101/>, diakses pada 17 Oktober 2021.
Legal Examiner Staffer, ‘Privacy Coin 101’ (legalexaminer, 2018)  <https://www. legalexaminer.com/technology/crypto/privacy-coins-101/>, diakses pada 9 November 2021.
Petrus Dabu, ‘Diperiksa sebagai Saksi dalam Kasus Asabri, Oscar Darmawan: Indodax Siap Bantu   Penyelidikan’
(theiconomics,
2020)   <https://www.theiconomics.com/art-of- execution/diperiksa- sebagai- saksi-dalam-kasus-asabri-oscar-darmawan-indodax-siap-  bantu- penyelidikan/>, diakses pada 27 Desember 2021.
Price Water House Coopers, ‘Crypto Custody’ (Price Water, 2019)  <https://www. pwc.com/gx/en/financial-services/pdf/pwc-crypto-custody- s h o r t - f l y e r. pdf>, diakses pada 29 Oktober 2021.
Raynor de Best, ‘Number of Cryptocurrencies Worldwide from 2013 to  N o v e m b e r 2021’ (Raynor de Best , 2020) <https://www.statista.com/statistics/863917/ number-crypto-coins- tokens/>, diakses pada 12 November 2021.
Ropes Gray, ‘DOJ Provides Framework for Cryptocurrency Enforcement’,
Ropes   & Gray (Ropesgray,2020)   <https://www.ropesgray.com/en/ newsroom/alerts/2020/11/DOJ- Provides-Framework-for-Cryptocurrency- Enforcement>, diakses pada 3  November 2021.
Scott Ikeda, ‘South Korea’s New Crypto AML Law Bans Trading of “Privacy Coins’ (cpomagazine, 2020), <https://www.cpomagazine. com/data- privacy/south-koreas-new-crypto-aml-law-bans-trading-of- privacy-coins- monero-zcash/>,  diakses pada 11 November 2021.
The Legal and Regulatory Framework in The EU and UK, ‘Crypto Assets’ (The Legal and Regulatory Framework, 2021) <https://www.bceao.int/ sites/default/files/inline- files/Session%203_World%20Bank%20 Presentation%20Crypto%20Asset
s.pdfi >, diakses pada 28 Oktober 2021.
Werner Vermaak, ‘What Are Privacy Coins’ (coinmarketcap, 2019)   <https://coinmarketcap.com/alexandria/article/what-are-privacy- coins>,   diakses pada 9 November 2021.
World Crypto Index, ‘What is a Coin Mixer’(worldcryptoindex, 2019) <https://www. worldcryptoindex.com/what-is-a-coin-mixer/>,diakses pada 8 November 2021.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30).
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka.
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 763).

## Jihan Nahda: Pertanggungajawaban Pidana Pelaku...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--