ISSN: 2654-7856 (Online) ISSN : 1829 -7935 (Print)

## PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI
Jasilatul Khotimah 1 , Aprilina Pawestri 2
1,2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, jasilatul24@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.17626
Naskah diterima 2 September 2022, Revisi 10 September 2022, Terbit 1 Oktober 2022

## Abstrak
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bangkalan  memiliki  kewenangan  dalam  melaksanakan  pengelolaan pariwisata  di  wilayahnya.  Namun,  pelaksanaan  Peran  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bangkalan  dalam pengelolaan  objek  wisata  pantai  masih  belum  dapat  dilihat  hasil  maksimalnya.  Oleh  karena  itu  penting untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah apakah kendala dalam pengelolaan objek wisata pantai di  Kabupaten  Bangkalan  Dan  bagaimana  optimalisasi  peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bangkalan dalam mengelola objek wisata pantai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan  empiris  kualitatif.  Data  didapat  melalui  wawancara  dan  observasi  dianalisis  menggunakan teknik  analisis  data  kualitatif  kemudian  disajikan  dengan  teknik  penyajian  deskriptif.  Hasilnya  adalah bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bangkalan  telah  melaksanakan  perannya  namun  belum  maksimal karena  terdapat  beberapa  kendala  yang  menjadi  penghambat  pelaksanaan  peran  pemerintah  dalam pengelolaan objek wisata pantai. Beberapa kendala diantaranya adalah SDM, koordinasi dan modal. Upaya optimalisasi  peran  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  objek  wisata  pantai  dapat  dilakukan  dengan penambahan tenaga kerja, memaksimalkan koordinasi dengan menyediakan media koordinasi yang baik dan melakukan kerjasama dengan organisasi lain.
Kata Kunci: peran pemerintah daerah, pengelolaan, wisata pantai.

## The Role Of The Bangkalan Regency Government In The Management Of Beach Attractions

## Abstract
The  Regional  Government  of  Bangkalan  Regency  has  the  authority  to  carry  out  tourism management  in  its  territory.    However,  the  implementation  of  the  role  of  the  Regional  Government  of Bangkalan Regency in the management of coastal tourism objects cannot yet be seen with maximum results. Therefore it is important to conduct research with the formulation of the problem, what are the obstacles in managing  beach  tourism  objects  in  Bangkalan  Regency  and  how  to  optimize  the  role  of  the  Regional Government of Bangkalan Regency in managing beach tourism objects.  This research uses empirical legal research with a qualitative empirical approach.  Data obtained through interviews and observations were analyzed  using  qualitative  data  analysis  techniques  and  then  presented  with  descriptive  presentation techniques.  The result is that the Regional Government of Bangkalan Regency has carried out its role, but it  has  not  been  maximized  because  there  are  several  obstacles  that  hinder  the  implementation  of  the government's role  in  managing  beach  tourism  objects.    Some of  the  obstacles  include  human  resources, coordination  and  capital.   Efforts  to  optimize  the  role  of  local  government  in  managing  coastal  tourism objects  can  be  done  by  adding  more workers, maximizing  coordination  by  providing  good  coordination media and collaborating with other organizations
Keywords : local government role, management, beach tourism.
©  Authors;  This  is  an  Open  Access  Research  distributed  under  the  term  of  the  Creative  Commons Attribution-ShareAlike
4.0
International
License (CC BY-SA 4.0)
( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 /) which allows re-distribution and re-use of a licensed
ISSN: 1829-7935 (Print)
work  on  the  conditions  that  the  creator  is  appropriately  credited  and  that  any  derivative  work  is  made available under “the same, similar or a compatible license.

## PENDAHULUAN
Pariwisata  merupakan  kegiatan  perjalanan  yang  dilakukan  dengan  berkeliling  dan berulang  kali 1 .  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan  (UU  Kepariwisataan)  menyebutkan  pariwisata  adalah  berbagai  macam kegiatan  wisata  dan  didukung  berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
Pariwisata  menjadi  salah  satu  sektor  penggerak  perekonomian  Indonesia  dengan pengembangan destinasi wisata 2 . Destinasi wisata menjadi salah satu sumber pemasukan keuangan  daerah  dengan  retribusi  yang  didapat  dari  objek  wisata 3 .  Tidak  hanya  itu destinasi wisata yang baik akan menunjang perkembangan di beberapa sektor lain seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa  objek  wisata  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  meningkatnya  angka pengangguran  masyarakat di sekitar destinasi wisata. Hal  ini karena pembukaan usaha objek  dan  daya  tarik  wisata  juga  membuka  kesempatan  kerja  bagi  masyarakat  sekitar objek wisata tersebut 4 .
Pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan  daerahnya  berdasarkan  asas  otonomi  daerah  yang  dilaksanakan  dengan asas  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan 5 .  Urusan  kepariwisataan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk urusan pemerintah pilihan 6 . Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  diberikan  kewenangan  untuk  mengurus kepariwisataan  yang  lokasinya,  penggunaannya,  manfaat  atau  dampak  negatifnya  dan penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota.
Pemerintah Daerah memiliki peran sebagai regulator yaitu untuk membuat kebijakan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan pariwisata. Selain itu di dalam  bukunya  tentang  sosiologi  pariwisata  Pitana  dan  Gayatri  menjelaskan  teorinya bahwa  Pemerintah  Daerah  juga  memiliki  peran  sebagai  motivator,  fasilitator  dan dinamisator dalam mengembangkan potensi pariwisata daerahnya 7 . Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi motivator bagi para pengelola objek wisata, menyediakan fasilitas untuk mengembangkan dan meningkatkan daya tarik objek wisata  dan  menjadi  dinamisator  dimana  pemerintah  berperan  sebagai  penggerak masyarakat untuk mengembangkan objek wisata.
Di Jawa Timur terdapat salah satu pulau yang terpisah dari Pulau Jawa yaitu Pulau Madura. Di Pulau Madura terdapat Kabupaten Bangkalan yang mempunyai banyak objek wisata pantai. Objek wisata pantai di Kabupaten Bangkalan akan menjadi aset penunjang pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola dengan baik. Oleh karenanya pemerintah
1 Muljadi  and  Andri  Warman,  ‘Kepariwisataan  Dan  Perjalanan  Edisi  Revisi’  (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), 8.
2 Kiki Endah, ‘Pelaksanaan Otonomi Daerah’, Jurnal Moderat , 2.2 (2016), 137.
3 Fatmawati  Kalebos,  ‘Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepuasan  Wisatawan  Yang Berkunjung Ke Daerah Wisata Kepulauan’, Jurnal Riset Bisnis Dan Manajem , 4.3 (2016),490.
4 Nurfadila,  ‘Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolan  Objek  Wisata  Alam  Lewaja  Di Kabupaten Enrekang’, in Skripsi (Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018),1.
5 Ni’matul Huda, ‘Hukum Pemerintahan Daerah’ (Bandung:Penerbit Nusa media, 2017),92- 100.
6 Andi Pangerang Moenta and Syafa’af Anugrah Pradana, Poko-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2018),36-37.
7 Dewi Fitria Anggraeni and M.P.A Fadlurrahman, ‘Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata’, Jurnal Mahasiswa Administrasi Nefaea (JMAN) , 02.01 (2017), 5.
diberikan  kewenangan  untuk  mengurus  pariwisata  tersebut.  Namun  dalam pelaksanaannya  peran  pemerintah  dalam  pengembangan  objek  wisata  pantai  di Kabupaten Bangkalan masih belum dapat dilihat secara maksimal keberhasilannya. Ada banyak  wisata  pantai  yang  memiliki  daya  tarik  namun  belum  dikenal  oleh  masyarakat karena  kurangnya  promosi  destinasi  wisata.  Kurangnya  pemahaman  masyarakat  akan pentingnya  mengembangkan destinasi wisata membuat masyarakat tidak tertarik untuk terlibat dalam pengembangan destinasi wisata.
Tidak  sedikit  destinasi  wisata  pantai  di  Kabupaten  Bangkalan  yang  ramai pengunjung  pada  awal  pembukaan  saja,  kemudian  mulai  sepi  pengunjung  sebelum banyak  yang  mengenalnya.  Hal  itu  disebabkan  oleh  kurangnya  pemeliharaan  dan pengelolaan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat.  Masyarakat  yang  mengelola  objek  wisata pantai di Madura hanya antusias di awal saja dan semangatnya menurun dari waktu ke waktu hal itu dapat dilihat dari mulai rusaknya bangunan di beberapa objek wisata pantai di Kabupaten Bangkalan yang  tidak kunjung dilakukan perbaikan. Hal itu tentu sangat memprihatinkan bila mengingat bahwa objek wisata merupakan salah satu penyumbang PAD 8 .  Masalah  tersebut  tentu  menjadi  tanggung  jawab  masyarakat  dan  Pemerintah Daerah untuk mengatasinya.
Pengunjung  merupakan  poin  penting  dalam  industri  pariwisata.  Semakin  baik  dan semakin  menarik  sebuah  destinasi  wisata  akan  semakin  meningkat  minat  wisatawan untuk berkunjung begitu juga sebaliknya 9 . Pengembangan objek wisata menjadi sangat penting untuk dilakukan demi meningkatnya pengunjung dan meningkatkan pendapatan. Dalam  hal  ini  diperlukan  peran  Pemerintah  Daerah  untuk  membuat  kebijakan  terkait pengelolaan  pariwisata,  memotivasi  masyarakat  sekitar  objek  wisata,  menggunakan anggaran dana dengan sebaik mungkin untuk memfasilitasi pengembangan objek wisata dan  menjadi  penggerak  setiap  pihak  untuk  bekerja  sama  dalam  pengembangan  objek wisata.
Di Kabupaten Bangkalan peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wisata pantai belum maksimal. Dapat dilihat dari keadaan wisata pantai yang belum mampu menarik minat  pengunjung.  Oleh  karenanya  akan  dilakukan  penelitian  yang  berfokus  untuk menjawab  pertanyaan  apakah  kendala  dalam  pengelolaan  objek  wisata  pantai  di Kabupaten Bangkalan dan Bagaimana optimalisasi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan objek wisata pantai.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  Yuridis  Empiris.  jenis  penelitian  ini adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku  nyata  yang  dilakukan  melalui  pengamatan  langsung.  Penelitian  empiris  juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip 10 . Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan empiris kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati
11 .  Data  yang  dikumpulkan  dapat  berupa  kata-kata,  gambar  dan  bukan  angka-angka.
8 Ika  Nur  Wahyuni  and  Novi  Diana  Badrut  Tamami,  ‘Preferensi  Wisatawan  Terhadap Destinasi Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang’, Pamator Journal , 14.1 (2021), 51.
9 Netty Dyah Kurniasari and Mochammad Arkansyah, ‘Penggunaan Saluran Komunikasi Dan Minat Wisatawan Berkunjung Ke Wisata Kabupaten Bangkalan’, Jurnal Pamator , 11.1 (2018), 42.
10 Mukti  Fajar  and  Yuliantor  Achmad,  ‘Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  &  Normatif’ (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2010), 280.
11 Lexy Maleong, ‘Metode Penelitian Kualitatif’ (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 3.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  melakukan  wawancara  dengan  Pemerintah  Daerah kabupaten  Bangkalan  yaitu  pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  melakukan wawancara  dengan  pengelola  objek  wisata  pantai  dan  melakukan  pengamatan  objek wisata pantai secara langsung untuk mengetahui keadaan objek wisata pantai.
Analisis  data  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data kualitatif,  data-data  yang  diperoleh  disusun  secara  sistematis,  diolah,  diteliti  dan dievaluasi.  Data-data  yang  didapat  Kemudian  dikelompokkan  atas  data  yang  sejenis, untuk  mempermudah  proses  analisis,  sedangkan  evaluasi  dan  penafsiran    dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Setelah dilakukan analisis data secara kualitatif kemudian data disajikan dengan metode deskriptif yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan cara menyusunnya secara sistematis  sehingga  diperoleh  kesimpulan  yang  ilmiah  yang  merupakan  jawaban  dari permasalahan  yang  diajukan.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  mengelompokkan beberapa  pantai  yang  sudah  berkembang  dan  yang  belum  berkembang,  pantai  yang dikelola pemerintah dan yang dikelola warga kemudian mengambil kesimpulan apakah pengelolaan  sudah  dilaksanakan  dengan  maksimal  dan  apa  saja  kendala  yang  dialami dalam proses pengelolaan, kemudian dirumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam hal pengelolaan objek wisata pantai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kendala  yang  dialami  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bangkalan  dalam pengelolaan objek wisata pantai
Sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  bahwasanya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  memiliki kewenangan  untuk  mengurusi  sejumlah  urusan  pemerintahan  yang  lokasinya, penggunaannya dan manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan pemerintahan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan tentang kepariwisataan.  Urusan  kepariwisataan  merupakan  urusan  pemerintahan  konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten diberikan sejumlah kewenangan untuk menjalankan urusan pariwisata di daerahnya. Pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  diatur  dalam  pasal  28,  29  dan  30  UU Kepariwisataan
Pembagian peran dan tugas pelaksanaan kepariwisataan tidak hanya berhenti pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota namun berlanjut sampai pada pengelola paling bawah  dalam  kepariwisataan  yaitu  pengelola  destinasi  wisata.  Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata  Provinsi  yang  menjadi  koordinator  bagi  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  program  nasional  dan  pengelolaan  DTWK  lintas  daerah. 12 Dinas Pariwisata  Kabupaten  yang  menangani  pengelolaan  pariwisata  kabupaten  dan pengelola  destinasi  yang  bertugas  untuk  memelihara  menjaga  dan  mengelola destinasi wisata. 13
Berdasarkan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  yang  disebutkan  dalam  UU Kepariwisataan  dan  Perda  Kabupaten  Bangkalan  Nomor  7  Tahun  2017  tentang
12 Wawancara bersama ibu Dyah pada 14-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
13 Wawancara bersama ibu Ila pada 10-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan
ISSN: 1829-7935 (Print)
Kepariwisataan diketahui peran Pemerintah Daerah  dalam  mengelola objek wisata adalah sebagai berikut:
a. Regulator
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  sebagai  regulator  pariwisata  memiliki  tugas menyiapkan  arah  untuk  menyeimbangkan  penyelenggaraan  pembangunan kepariwisataan 14 melalui  penetapan  peraturan-peraturan  yang  akan  digunakan sebagai  acuan  dasar  oleh  masyarakat  dalam  pengelolaan  pariwisata 15 .  Untuk melaksanakan perannya sebagai regulator Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk  menyusun  dan  menetapkan  rencana  induk  pembangunan  kepariwisataan kabupaten/kota,  menetapkan  Destinasi  Pariwisata  Kabupaten  (DPK)  dan  Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK). Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan  telah  menyelesaikan  penyusunan  dan  penetapan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bangkalan  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035. Di dalam Perda tersebut juga sudah sekaligus ditetapkan DPK dan DTWK yang tercantum dalam pasal 10 ayat 2 dan 5.
b. Fasilitator Fasilitas  merupakan  hal  dasar  yang  dibutuhkan  untuk  membuka  usaha destinasi  wisata.  Bahkan  untuk    wisata  yang  sudah  maju  sekalipun  tidak menjadikannya berhenti membutuhkan fasilitas. Pengembangan destinasi wisata tidak  selalu  dengan  memperluas  kawasan  dan  membangun  bangunan.  Namun akan  lebih  baik  untuk  memaksimalkan  fasilitas  daripada  membangun  dan membangun. Pada  akhirnya akan sia-sia lahan luas  yang dibangun bila fasilitas tidak memadai. Contoh fasilitas yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah kamar mandi dan toilet. 16 Berdasarkan pengalaman pribadi penulis yang menahan buang air kecil hanya karena merasa tidak yakin untuk memasuki salah satu toilet yang ada di wisata pantai Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki peran untuk membantu  menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Peran untuk menyediakan fasilitas ini kemudian disebut sebagai peran fasilitator.
Sejak  sebuah  wilayah  pantai  dinyatakan  layak  sebagai  destinasi  wisata pantai  sejak  saat  itu  dibutuhkanlah  fasilitas  untuk  membangun  wisata  tersebut. Dalam hal pemberian fasilitas ini Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk turut  mempersiapkannya.  Namun  dalam  hal  ini  perlu  dipahami  bahwasanya menyediakan  fasilitas  tidak  selalu  dengan  menyediakan  sarana  dan  prasarana secara  langsung.  Pemberiaan  fasilitas  dapat  dilakukan  dengan  dua  model  yaitu pemberian fasilitas secara langsung dan secara tidak langsung. Pemberian fasilitas secara  langsung  berupa  penyediaan  sarana  prasarana  secara  langsung  seperti pemberian MCK, ruang kreatif, lampu, akses dll. Sedangkan pemberian fasilitas tidak  langsung  merupakan  penyediaan  pelatihan  untuk  membuat  atau mendapatkan pelatihan seperti halnya pelatihan membuat gazebo dll. 17
14 Riska Firdaus, ‘Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara’, Jurnal I La Galigo , 3.1 (2020), 35.
15 Muhammad  Viki  Nidfani  Al  Aziz,  ‘Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Lokal’, Jurnal  Imu  Pemerintahan  Suara  Khatulistiwa:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  &  Politik Lokal , 1.2 (2022), 6.
16 Wawancara bersama ibu Dyah pada 14-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
17 Wawancara dengan bapak Syahroni pada tanggal 15-11-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
ISSN: 1829-7935 (Print)
Penyediaan  fasilitas  dapat  berupa  penyediaan  sarana  prasarana, penyediaan  modal,  penyediaan  pendidikan  dan  penyediaan  penyuluhan  dan pendampingan 18 .  Pelaksanaan  peran  tersebut  di  Kabupaten  Bangkalan  akan diuraikan sebagai berikut:
1). Menyediakan sarana prasarana
Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan tidak menyediakan fasilitas sarana dan  prasarana  untuk  destinasi  wisata.  Dinas  kebudayaan  dan  pariwisata menganggap  bahwa  menyiapkan  sarana  dan  prasarana  merupakan  tugas pengelola  destinasi  wisata  yaitu  pokdarwis. 19 Padahal  dalam  UU Kepariwisataan tertera kewenangan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru. Namun, di Kabupaten Bangkalan tidak demikian,  kebanyakan  pengelola  daya  tarik  wisata  menggunakan  dana pribadi.
Wisata  pantai  Tlangoh  yang  terbilang  sudah  lama  dibangun  saja  masih belum  mendapatkan  fasilitas  dari  Dinas  Pariwisata.  kunjungan  ke  wisata memang sering dilakukan namun hanya sebatas untuk mengetahui keadaan wisata.  tidak  ada  sarana  prasarana  yang  diberikan.  Bahkan  jalanan  menuju pantai  wisata  yang  rusak  pun  belum  dilirik  oleh  Dinas  Pariwisata  untuk dilakukan perbaikan. 20
2). Menyediakan modal
Salah satu strategi pengembangan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan  pengembangan  destinasi  wisata  adalah  dengan  cara  mendorong pemberian intensif untuk pembangunan fasilitas pariwisata (pasal 20 ayat 1 RIPPARKAB).  Namun,  faktanya  hal  itu  belum  terlaksana  di  Kabupaten Bangkalan.  Modal  pertama  yang  digunakan  oleh  pengelola  untuk  merintis usaha  destinasi  wisata  kebanyakan  berasal  dari  kas  desa  dan  dana  pribadi. Seperti  pantai  Tlangoh  yang  menggunakan  dana  pribadi  kepala  desa 21 dan Pantai  Biru  yang  menggunakan  kas  desa  dan  penyertaan  modal  dari masyarakat. 22
Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata belum bisa memberikan bantuan permodalan kepada pengelola destinasi wisata. yang bisa diberikan oleh  Dinas  pariwisata  hanya  pelatihan  dan  evaluasi  yang  dilakukan  setiap setahun sekali. 23
3). Menyediakan pendidikan
Salah  satu  arah  kebijakan  pembangunan  SDM  di  Kabupaten  Bangkalan adalah  pengembangan  lembaga  pendidikan kepariwisataan  dalam peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang pariwisata (Pasal 46 huruf c RIPPARKAB).  Pengembangan  lembaga  pendidikan  ini  dilakukan  dengan cara  mengembangkan  lembaga  pendidikan  pariwisata  (Pasal  47  ayat  3 RIPPARKAB).  Namun,  Kabupaten  Bangkalan  belum  memiliki  lembaga khusus  pendidikan  pariwisata.  Sehingga  mengembangkan  lembaga pendidikan pariwisata belum bisa dilakukan.
18 Firdaus.
19 Wawancara bersama ibu Ila pada 10-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan
20 Wawancara bersama bapak Dullasir pada 12-09-2022 di lokasi wisata pantai Tlangoh
21 Wawancara bersama bapak Dullasir pada 12-09-2022 di lokasi wisata pantai Tlangoh
22 Wawancara bersama bapak Syuhdi pada 02-10-2022 di lokasi wisata pantai Biru
23 Wawancara bersama ibu Ila pada 10-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan
Tidak  memiliki  lembaga  khusus  pendidikan  pariwisata  tidak  membuat Dinas  Pariwisata  lantas  tidak  mengupayakan  pemberian  pendidikan pariwisata.  Dinas  Pariwisata  melakukan  pelatihan  guna  memberikan  ilmu kepariwisataan. 24
4). Menyediakan penyuluhan dan pendampingan Penyuluhan dan pendampingan memang sangat penting untuk dilakukan, mengingat  pengelola  kebanyakan  adalah  masyarakat  pedesaan  yang  belum mahir bahkan mungkin pada awal perintisan hanya bermodal keinginan dan tekad untuk membangun sebuah destinasi wisata tanpa memiliki ilmu yang memadai.  Maka  pengelola-pengelola  tersebut  perlu  untuk  diberikan pendampingan.  Bagi  pengelola  yang  sudah  lama  bergelut  dalam kepariwisataan  mungkin  memiliki  banyak  pengalaman  namun  bagi pengelola-pengelola baru perlu untuk didampingi.
Kewenangan Pemerintah Daerah terkait pendampingan masyarakat sadar wisata  ini  disebutkan  secara  khusus  dalam  UU  Kepariwisataan.  Oleh karenanya  Dinas  Pariwisata  sebagai  badan  yang  dilimpahi  tugas  untuk menangani  urusan  pariwisata  daerah  sudah  sepantasnya  dapat  memberikan pendampingan bagi pengelola destinasi wisata. apalagi bagi pengelola yang tidak  memiliki  pengalaman  keluar  daerahnya.  Mereka  yang  tidak  pernah melihat  keadaan  destinasi  wisata  lain  membutuhkan  pendampingan  dari Dinas  Pariwisata  entah  terkait  tata  kelola,  kerjasama  dengan  pihak  lain, urusan  investor  dan  lain-lain.  Namun  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten  Bangkalan  belum  mempunyai  staf  pendamping  wisata. 25 Pendampingan  hanya  dilakukan  pada  saat  dilakukan  sosialisasi  atau penyuluhan saja. Tidak seperti Kabupaten Sampang yang sudah memiliki 7 orang  pendamping  wisata.  7  orang  pendamping  tersebut  melakukan kunjungan rutin untuk memberikan arahan dan memeriksa kerja pengelola. 26 c. Motivator
Motivasi  selalu  dibutuhkan  dalam  setiap  keadaan.  Motivasi  tersebut  yang akhirnya membuat seseorang giat untuk melakukan suatu hal. Tak terkecuali juga dalam  urusan  pariwisata  ini.  Masyarakat  perlu  diberikan  pemahaman  tentang betapa pentingnya pariwisata, apa saja yang akan didapatkan dari pariwisata dan apa  saja  yang  akan  disumbangkannya  kepada  daerah  apabila  dapat  memajukan pariwisata.  Namun  faktanya  tidak  demikian,  masyarakat  masih  acuh  terhadap pembangunan pariwisata. apalagi penduduk desa yang minim pemahaman tentang pariwisata, sangat susah untuk mengajaknya bekerja sama dalam pengembangan pariwisata.
Masyarakat desa yang belum sadar wisata tidak bisa diajak bekerja sama oleh pengelola.  Sehingga  beberapa  pengelola  kesulitan  karena  tidak  adanya persetujuan dari masyarakat untuk mengembangkan pariwisata tersebut. Hal ini terjadi pada wisata pantai Tlangoh. Pasalnya lahan yang ditempati wisata pantai tersebut  masih  menjadi  milik  pribadi,  yakni  milik  kepala  desa  dan  masyarakat sekitar  wisata.  ketika  pengelola  ingin  melakukan  pengembangan  mereka  masih harus meminta izin terhadap pemilik tanah dan tidak jarang ada yang  menolak.
24 Wawancara bersama ibu Ila pada 10-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan
25 Wawancara bersama ibu Ila pada 10-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan
26 Wawancara dengan bapak Syahroni pada tanggal 15-11-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
Karena  kurangnya  pemahaman  terkait  pariwisata  pemilik  lahan  berfikir  bahwa nanti mereka hanya akan mendapat hasil sekali sementara pengelola dan kepala desa  akan  mendapatkan  keuntungan  yang  berkelanjutan  selama  wisata  masih berjalan. 27
Pandangan  masyarakat  tentang  pariwisata  masih  minim  sebatas  untuk mendapatkan  keuntungan  yang  hanya  dapat  dinikmati  oleh  orang-orang  atas. Padahal  apabila  mau  mempelajari  dan  memahami  kesempatan  yang  disediakan atas  dibukanya  destinasi  wisata  masyarakat  justru  dapat  meningkatkan pendapatan  pribadinya.  Masyarakat  yang  masih  belum  terbuka  pemikirannya inilah yang perlu diberikan motivasi.
Motivasi tidak hanya dibutuhkan untuk masyarakat yang belum sadar wisata. Namun, juga dibutuhkan oleh pengelola, bahkan juga Pemerintah Daerah. Agar destinasi wisata tidak stagnan begitu-begitu saja maka pengelola juga perlu untuk diberikan motivasi agar dapat memunculkan ide-ide baru untuk mengembangkan destinasi  wisata.  oleh  karenanya  Pemerintah  Daerah  perlu  untuk  melakukan peningkatan  motivasi  dengan  sasaran  utama  masyarakat,  pengelola,  investor pariwisata dan juga pengusaha pariwisata.
d. Dinamisator
Sebagai  penggerak  pariwisata  Pemerintah  Daerah  sudah  mendapatkan kewenangan  untuk  menyelenggarakan  pelatihan  dan  penelitian  kepariwisataan dalam  lingkup  kabupaten/kota.  Pelatihan  ini  memang  menjadi  andalan  Dinas Pariwisata baik dalam pemberian fasilitas maupun motivasi semuanya dilakukan dengan cara pelatihan.
Dinas  Pariwisata  sudah  sering  melakukan  pelatihan.  Baik  itu  bersamaan dengan pelaksanaan monev setiap setahun sekali maupun secara terpisah dengan tema khusus pariwisata. memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelatihan mampu menjadi sarana penggerak pengelola untuk lebih giat lagi dalam mengelola dan mengembangkan  destinasi  wisata.  Bisa  dilihat  dari  hasil  yang  diperoleh  oleh pengelola dari pelatihan tersebut. Contohnya adalah Wisata Mangrove Labuhan. Bapak  syahril  selaku  pengelola  wisata  mangrove  labuhan  mengaku  dapat mengembangkan wisatanya dengan baik berkat pelatihan yang diikuti. Semangat untuk mengembangkan destinasi wisata secara tidak langsung mengalir bersama dengan meningkatnya ilmu pengetahuan tentang tata kelola destinasi wisata yang didapat pada saat pelatihan. 28
Setelah  menganalisis  pelaksanaan  peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan wisata yang dilimpahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. masih banyak tugas yang belum terlaksana dengan baik. Bahkan juga ada yang tidak dilakukan seperti pemberian sarana prasarana yang dianggap bukan tugas  dari  Dinas  Pariwisata.  hal  itu  tidak  sepenuhnya  merupakan  kekurangan  dari Dinas Pariwisata karena dalam setiap pengelolaan apapun itu akan muncul hambatan dan  kendala  yang  terkadang  juga  tidak  bisa  diprediksi.  Begitu  juga  dalam pengelolaan wisata pantai di Kabupaten Bangkalan terdapat beberapa kendala yang menghambat  pelaksanaan  peran  Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola  pariwisata. diantaranya adalah sebagai berikut.
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
1). Wawasan Pariwisata
27 Wawancara bersama bapak Dullasir pada 12-09-2022 di lokasi wisata pantai Tlangoh
28 Wawancara bersama bapak Syahril pada 22-09-22 di lokasi wisata mangrove labuhan
SDM selalu menjadi hal penting dalam setiap pembangunan tak terkecuali juga dalam hal pembangunan destinasi wisata. Tidak bisa dipungkiri bahwa SDM di Kabupaten Bangkalan dalam bidang pembangunan destinasi wisata masih  belum  memadai.  Masih  banyak  masyarakat  yang  belum  memiliki pemahaman terkait apa itu wisata dan bagaimana seharusnya menyikapi dan terlibat dalam usaha pariwisata. Hal ini bisa dilihat dari kurangnya antusias pengelola  untuk  mengembangkan  destinasi  wisata  pantai  yang  ada. Sebagaimana  yang  terjadi  di  pantai  Tlangoh,  pengembangan  tidak  bisa dilakukan  dengan  maksimal  karena  lahan  yang  ditempati  pariwisata  masih milik  warga  desa  yang  tidak  mau  bekerjasama  dengan  pengelola  dalam pengembangan  destinasi  wisata.  Sehingga  apabila  pengelola  memiliki rencana pembangunan masih membutuhkan persetujuan warga desa. 29
Hal semacam itu terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pariwisata  baik  untuk  menambah  kas  daerah  maupun  untuk  meningkatkan sektor lain.
Permasalahan SDM memang menjadi kendala dasar dalam pengembangan wisata  yang  tidak  hanya  terjadi  di  Kabupaten  Bangkalan  saja.  Kekurangan SDM  juga  dirasakan  di  Kabupaten  Sampang. 30 Kekurangan  SDM  di Kabupaten  Sampang  dapat  dilihat  dari  banyaknya  potensi  pariwisata  yang tidak  dapat  dilihat  oleh  Pemerintah  Daerah  khususnya  Kepala  Desa  yang paling  dekat  dengan  destinasi  wisata.  Sebagai  contoh  adalah  pantai  Nepa dengan  keunikannya  yang  menjadi  tempat  tinggal  kera  tidak  bisa dikembangkan oleh Pemerintah Daerah karena Kepala Desa yang tidak mau bekerja sama. 31
2). Tenaga Kerja
Kabupaten  Bangkalan  memiliki  banyak  daerah  tujuan  wisata.  Tidak mudah merangkul seluruh pengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan.  Bila  hanya  mengandalkan WhatsApp  Grup untuk  memberikan informasi  jelas  pihak  dinas  pariwisata  akan  kewalahan.  Karena  faktanya masih  banyak  pengelola  yang  acuh  terhadap  informasi  yang  diberitahukan dalam WhatsApp  Grup. Apa  lagi  dengan  kegiatan  monev(monitoring evaluasi) yang hanya dilakukan setahun sekali akan sulit untuk memberikan arahan  dan  pelatihan  yang  memadai.  Informasi  akan  tersampaikan  dengan baik  apabila  ada  kunjungan  yang  dilakukan  ke  objek  wisata,  sebagaimana yang dilakukan oleh pendamping wisata Kabupaten Sampang.
Bila  melihat  Kabupaten  Sampang  yang  sudah  memiliki  7  orang pendamping khusus pariwisata masih saja mengeluhkan tentang tenaga kerja yang  belum  bisa  menjangkau  seluruh  desa  wisata  di  Kabupaten  Sampang. Maka  tentu  Kabupaten  Bangkalan  yang  bahkan  tidak  memiliki  staf  khusus pendamping akan kesulitan mengkoordinasi dan memberikan arahan secara maksimal pada seluruh pengelola destinasi wisata. kekurangan tenaga kerja ini  bisa  dilihat  dari  belum  dibentuknya  tim  pendamping  wisata  dan  bidang pemasaran yang dimana staf penanggung jawab pemasaran pariwisata belum mampu melakukan promosi secara maksimal sehingga masih membutuhkan
29 Wawancara bersama bapak Dullasir pada 12-09-2022 di lokasi wisata pantai Tlangoh
30 Wawancara bersama ibu Desi pada 12-10-22 di lokasi wisata pantai Lon Malang
31 Wawancara bersama ibu Dyah pada 14-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
bantuan dan dukungan masyarakat sekitar untuk membantu memposting foto atau video selama di tempat destinasi wisata Kabupaten Bangkalan. 32 b. Koordinasi
Pengelolaan  pariwisata  merupakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Pemerintahan Daerah pun masih terdapat pembagian peran dalam hal pengelolaan. Dimulai dari yang paling bawah yaitu pengelola destinasi wisata yang terlibat langsung dengan destinasi  wisata,  di  atasnya  terdapat  Pemerintah  Desa,  Pemerintah  Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi kemudian Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengelolaan destinasi wisata berdasarkan dengan ketentuan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Pusat.  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  akan  melanjutkan  pengelolaan  berdasarkan  dengan  kebijakan yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  begitu  seterusnya  sampai  pada pelaksanaan  pengelolaan  yang  bersentuhan  langsung  dengan  destinasi  wisata. Bukti  kesinambungan  peran  para  pihak  dalam  pembangunan  pariwisata  dapat dilihat dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun  2011  Tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025. Bahwa RIPPARNAS dan RIPPARProvinsi menjadi pedoman penyusunan RIPPARKabupaten. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa  pelaksanaan  pengelolaan  oleh  Pemerintah  Daerah  di  bawahnya  harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah diatasnya.
Pelaksanaan pengelolaan destinasi wisata oleh banyak pihak sebagaimana yang  dijelaskan  di  atas  tidak  bisa  terlaksana  dengan  baik  apabila  tidak  terjalin komunikasi dengan baik. Maka dibutuhkan koordinasi yang baik antar pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola pariwisata. Namun hal itu tidak terjadi di Kabupaten Bangkalan. Kurangnya koordinasi oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas  Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Kabupaten  Bangkalan  mengakibatkan terhambatnya  pengembangan  destinasi  wisata.  Karena  kurangnya  komunikasi antara pengelola dengan Pemerintah Daerah menyebabkan pengelola kekurangan informasi  dan  ilmu  yang  memadai  untuk  mengembangkan  destinasi  wisata  di wilayahnya.
Beberapa  pengelola  berpendapat  bahwa  Pemerintah  Daerah  hanya berkunjung namun tidak memberikan apa-apa. Kunjungan hanya dilakukan untuk melihat  kondisi  pantai  dengan  menyelipkan  janji  untuk  memberikan  fasilitas namun belum ada satupun yang direalisasikan. 33 Pandangan beberapa pengelola terkait pembangunan yang diiming-imingkan oleh Dinas Pariwisata terasa seperti janji manis semata yang tidak kunjung direalisasikan muncul sebagai akibat dari kurangnya koordinasi dan kepedulian akan informasi yang diberikan oleh dinas pariwisata.  Faktanya  ada  juga  pengelola  yang  merasakan  buah  dari  janji  manis yang  sering  dijanjikan  oleh  Dinas  Pariwisata  ketika  berkunjung  ke  destinasi wisata. pengelola yang patuh dan aktif dalam merespon informasi yang diberikan oleh  pemerintah  daerah  dapat  merasakan  hasilnya.  Pemerintah  Daerah  telah melakukan koordinasi dengan baik dibuktikan dengan dibuatnya WhatsApp Grub Pokdarwis  untuk  memberikan  informasi  terkait  pelatihan  dan  lain-lain. Koordinasi menjadi terhambat karena banyak ketua pokdarwis yang acuh dengan informasi yang diberikan oleh Dinas Pariwisata. 34
32 Wawancara bersama ibu Ila pada 10-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan
33 Wawancara bersama bapak Dullasir pada 12-09-2022 di lokasi wisata pantai Tlangoh
34 Wawancara bersama bapak Syahril pada 22-09-22 di lokasi wisata mangrove labuhan
c. Modal
Untuk memulai sebuah usaha pariwisata baik berupa produk budaya atau pembangunan  destinasi  wisata  tidak  bisa  serta  merta  ada  dengan  hanya mengandalkan  niat.  Di  antara  tekad  dan  niat  juga  dibutuhkan  modal  untuk memulai.  Rata-rata  pengelola  destinasi  wisata  pantai  Kabupaten  Bangkalan memulai  usaha  pariwisatanya  dengan  meminjam  modal  dari  kas  desa  dan penyertaan  modal  dari  masyarakat.  Seperti  pantai  Biru  di  Kecamatan  Tanjung Bumi  yang  biaya  awalnya  menggunakan  kas  desa  dan  bantuan  dari  penyertaan modal 35 masyarakat dan pantai Tlangoh yang menggunakan dana pribadi kepala desa. 36
Kebanyakan  modal  awal  perintisan  destinasi  wisata  berasal  dari  kepala desa  atau  kas  desa.  Namun  tentu  hal  itu  belum  bisa  memadai  kebutuhan  untuk mengembangkan destinasi wisata sehingga beberapa pengelola masih menjadikan modal sebagai kendala yang  cukup meresahkan dalam pengembangan destinasi wisata. 37
Optimalisasi  peran  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bangkalan dalam  pengelolaan objek wisata pantai
a. Memaksimalkan  pelatihan,  penyuluhan,  dan  sertifikasi  kompetensi  di  bidang pariwisata
Sebagaimana  yang  diuraikan  sebelumnya  bahwasanya  pelaksanaan  peran pemerintah baik sebagai fasilitator, motivator maupun dinamisator dilaksanakan dengan  cara  pelatihan.  Maka  untuk  memaksimalkan  peran  pemerintah  dalam mengelola  objek  wisata  pantai  salah  satunya  adalah  dengan  meningkatkan program pelatihan kepariwisataan.
Pelatihan  kepariwisataan  untuk  pengelola  akan  mempermudah  dinas pariwisata  melakukan  pengembangan  objek  wisata.  Dengan  pelatihan  dinas pariwisata dapat meningkatkan kualitas SDM pariwisata di kalangan pengelola. Pengelola yang sudah mendapatkan pendidikan pariwisata melalui pelatihan akan mengembangkan objek wisatanya.
Selain  pelatihan  juga  perlu  untuk  memberikan  sertifikasi  kompetensi  di bidang pariwisata. Pemberian sertifikasi akan memberikan dampak positif berupa peningkatan  daya  saing  dan  produktivitas  tenaga  kerja.  Hal  ini  juga mempermudah  dinas  pariwisata  untuk  memilih  pengelola  yang  memiliki kemampuan  dalam  melaksanakan  pengelolaan  pariwisata,  Mereka  yang  sudah mendapatkan sertifikat tidak perlu diragukan  lagi kredibilitas dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
b. Menambahkan tenaga kerja pendamping wisata Dinas  pariwisata  telah  memiliki  struktur  organisasi  yang  lengkap.  Mulai dari  sekretariat  yang  bertugas  untuk  menangani  urusan  pelayanan  teknis  dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan beberapa bidang yaitu bidang kebudayaan, bidang Pemasaran dan bidang  destinasi  pariwisata  yang  bertugas  untuk  merencanakan,  melaksanakan, mengoordinasikan,  mengendalikan  dan  mengevaluasi  kegiatan  di  bidangnya masing-masing.
35 Wawancara bersama bapak Syuhdi pada 02-10-2022 di lokasi wisata pantai Biru
36 Wawancara bersama bapak Dullasir pada 12-09-2022 di lokasi wisata pantai Tlangoh
37 Wawancara bersama bapak Syuhdi pada 02-10-2022 di lokasi wisata pantai Biru
Struktur bagian yang memiliki banyak kesempatan untuk terlibat langsung dengan  pengelola  wisata  pantai  adalah  bagian  bidang  destinasi  wisata.  Bidang destinasi  wisata  khususnya  seksi  pengembangan  SDM  dapat  berinteraksi langsung dengan pengelola wisata pantai melalui kegiatan bimbingan teknis dan supervise pengembangan SDM kepariwisataan dan monitoring serta evaluasi dan pelaporan  kegiatan  pariwisata.  Namun  karena  kurangnya  tenaga  kerja menyebabkan Dinas Pariwisata tidak bisa sering melaksanakan pelatihan.
Bila  berkaca  pada  kemajuan  wisata  pantai  Lon  Malang  di  Sampang sepertinya kebutuhan tenaga kerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan tidak bisa  diabaikan.  Mengingat  Kabupaten  Sampang  yang  sudah  memiliki  7  orang pendamping  desa  wisata  masih  mengeluhkan  tentang  kekurangan  tenaga  kerja dalam mendampingi dan memberikan arahan secara langsung kepada pengelola wisata. Maka bukan hal yang aneh bila Pengelola Wisata Pantai Biru mengatakan bahwa Dinas Pariwisata jarang sekali berkunjung bahkan Pengelola Pantai Biru belum sama sekali menerima pelatihan khusus pariwisata, 38 karena pada dasarnya memang  belum  ditunjuk  staf  yang  khusus  untuk  memantau  dan  mendampingi pengelola wisata.
Oleh karenanya perlu untuk menambahkan tenaga kerja di Dinas Pariwisata kabupaten  Bangkalan  khususnya  staf  khusus  yang  diberikan  tugas  untuk mendampingi pengelola destinasi wisata. menunjuk staf khusus pendamping akan lebih  mudah  untuk  mengkoordinasi  pengelola  baik  untuk  pelatihan,  mengenali potensi yang bisa dikembangkan, memberikan strategi tata kelola yang baik dan lain-lain.
c. Media koordinasi
Seperti yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya salah  satu  kendala  pengelolaan  pariwisata  adalah  kurangnya  koordinasi  antara pemerintah  daerah,  pengelola,  pengusaha  pariwisata  dan  masyarakat.  Dalam kepariwisataan terdapat hubungan timbal balik antara wisatawan, supplier bisnis, Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  destinasi  wisata 39 . Semua pihak memiliki andil masing-masing dalam memajukan sebuah destinasi wisata.  Maka  dari  itu  setiap  pihak  tersebut  harus  selaras  dalam  tujuan  untuk memajukan destinasi wisata. Dalam hal  memajukan destinasi wisata dan dalam rangka  melaksanakan  tugas  masing-masing  yang  berbeda-beda  dibutuhkanlah diskusi dan koordinasi untuk menyatu padukan tujuan yang akan dicapai dalam setiap pelaksanaan peran tersebut.
Koordinasi  yang urgent dibutuhkan  antara  pengelola  dengan  Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata tidak dapat menyentuh langsung Destinasi wisata pantai tanpa melalui pengelola. Dinas Pariwisata akan kesulitan menjangkau seluruh pengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan tanpa  bantuan  media  yang  menyatukan  seluruh  pengelola  destinasi  wisata.  Di zaman  yang  sudah  modern  ini  media  online  menjadi  jawaban  untuk  mengatasi masalah  koordinasi  jarak  jauh.  Seperti  yang  sudah  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan membuat WhatsApp Grup  khusus  pokdarwis  yang  digunakan  sebagai  media  koordinasi. Baik itu untuk memberikan informasi adanya pelatihan, forum diskusi dan juga dipakai untuk menampung pertanyaan dari pengelola.
38 Wawancara bersama bapak Syuhdi pada 02-10-2022 di lokasi wisata pantai Biru
39 Desy Tri Anggarini, ‘Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid - 19’, Jurnal Pariwisata , 8.1 (2021), 24.
Adanya  WAgrup  ini  tentu  sangat  membantu  Dinas  Pariwisata  dalam melakukan koordinasi bersama pengelola. Namun tidak ada hal yang berlangsung dengan mudah tanpa adanya kendala. Pasalnya masih banyak pengelola yang acuh terhadap  WAgrup  tersebut.  Misalnya  pada  saat  ada  pemberitahuan  akan diadakannya  pelatihan,  beberapa  pengelola  akan  antusias  mempersiapkan  diri untuk  mengikutinya.  Namun,  beberapa  yang  lainnya  tidak  peduli.  Penulis membayangkan  bahwa  WAgrup  tersebut  hanya  dibuka,  dibaca  lalu  diabaikan kembali. 40
Bila  Dinas  Pariwisata  telah  menyediakan  media  koordinasi  namun diabaikan. Yang bisa dilakukan selanjutnya adalah dengan melaksanakan strategi sebagaimana yang sudah diatur dalam RIPPARKAB Bangkalan yaitu melakukan pengembangan perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor (Pasal 45 ayat 2 RIPPARKAB).
d. Melaksanakan kerjasama Pengelolaan  pariwisata  tidak  bisa  dilaksanakan  oleh  satu  orang  saja.
Dibutuhkan  beberapa  pihak  yang  kemudian  disebut  dengan  insan  pariwisata. insan  pariwisata  dikelompokkan  menjadi  3  pilar  yakni  pemerintah,  masyarakat dan  swasta 41 .  Untuk  mempermudah  pelaksanaan  kepariwisataan  Pemeritah Daerah  membentuk  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  yang  diberikan  tugas khusus untuk mengurus kepariwisataan daerah 42 .
Dinas  Pariwisata  tidak  bisa  menyediakan  kebutuhan  pariwisata  tanpa bantuan  dari  pihak  lain.  Tercermin  dari  upaya  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh Dinas  Pariwisata  provinsi  Jawa  Timur  yang  melakukan  kerjasama  dengan Pokdarwis  Jawa  Timur  untuk  memberikan  edukasi  tata  kelola  dan  kerjasama dengan Dinas Perikanan untuk memberikan edukasi konservasi. 43 Kerjasama juga dilakukan  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Sampang  dengan Dinas UMKM dan Bank Sampang. Kerjasama dengan Dinas UMKM dibutuhkan untuk memberikan pelatihan terkait pendaftaran UMKM dll. Kerjasama dengan Bank Sampang dilakukan untuk mengatasi kendala permodalan yang dialami oleh pengelola.  Melalui  kerjasama  tersebut  Dinas  Pariwisata  menjadi  jembatan penghubung  antara  pengelola  dengan  pihak  Bank  apabila  pengelola membutuhkan  bantuan  permodalan.  Bentuk  bantuan  modal  diberikan  melalui program pinjaman Sahabat UMKM dan KUR. 44
Untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  dialami  oleh  Dinas  Pariwisata Kabupaten Bangkalan dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain seperti yang sudah  dicontohkan  oleh  Dinas  Pariwisata  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Sampang  di  atas.  Maka  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Bangkalan  bisa  melakukan  kerjasama  dengan  dinas  koperasi,  Dinas  UMKM, Pemkab Bangkalan, pihak Bank dll.
40 Wawancara bersama bapak Syahril pada 22-09-22 di lokasi wisata mangrove labuhan
41 Binahayati  Rusyidi  and  Fedryansah  Muhammad,  ‘Pengembangan  Pariwisata  Berbasis Masyarakat’, Jurnal Destinasi Pariwisata , 5.1 (2018), 157.
42 Bahru  Zaman,  ‘Peran  Dinas  Pariwisata  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah Melalui Pariwisata Di Kbupaten Berau’, EJournal Ilmu Pemerintahan , 2.1 (2015), 2.
43 Wawancara bersama ibu Dyah pada 14-10-2022 di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
44 Wawancara  dengan  bapak  Syahroni  pada  15-11-2022  di  kantor  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kabupaten Sampang

## SIMPULAN
Pemerintah  Kabupaten  Bangkalan  telah  melaksanakan  perannya  sebagai  regulator dengan membuat RIPPARDA dan beberapa peraturan terkait pariwisata. Peran sebagai fasilitator,  motivator  dan  dinamisator  dilaksanakan  sekaligus  dalam  satu  program pendampingan  dan  pelatihan.  Bentuk  pemberian  fasilitas  terhadap  pengembangan destinasi  wisata  dilakukan  dengan  dua  model,  yang  pertama  pemberian  sarana  dan prasarana  secara  langsung.  Yang  kedua  adalah  dengan  pemberian  pelatihan  kepada pengelola  untuk  memberikan  ilmu  tentang  bagaimana  caranya  membuat  atau mendapatkan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan.  Pelaksanaan  peran  sebagai motivator  dan  dinamisator  juga  sudah  dapat  dilaksanakan  sekaligus  dalam  pemberian pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Meskipun peran Pemerintah  telah  terlaksana  namun  hal  itu  belum  dapat  memberikan  pengaruh  yang begitu besar terhadap pengelolaan wisata pantai di Kabupaten Bangkalan. Pasalnya masih banyak keluhan-keluhan dari pengelola objek wisata terhadap kinerja Pemerintah Daerah atas  keterlibatanya  dalam  pengelolaan  wisata.  Dalam  pelaksanaan  peran  pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa kendala diantaranya adalah kurangnya Sumber  Daya  Manusia,  kurang  maksimalnya  koordinasi  antara  Pemerintah  Daerah dengan pengelola dan kurangnya bantuan.
Upaya  yang  bisa  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  adalah  dengan meningkatkan  SDM  pariwisata  baik  dengan  meningkatkan  pelaksanaan  pelatihan- pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, maupun  dengan menambahkan tenaga kerja khusus pendamping pariwisata yang mendapat tugas khusus untuk mendampingi proses pengelolaan  destinasi  wisata  oleh  pengelola.  Selanjutnya  adalah  dengan  meningkatkan koordinasi  dan  melakukan  kerjasama  dengan  organisasi-organisasi  lain  yang  memiliki sangkut paut dengan pariwisata seperti misalnya Dinas UMKM, Dinas Koperasi, Bank dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggarini,  Desy  Tri,  ‘Upaya  Pemulihan  Industri  Pariwisata  Dalam  Situasi  Pandemi Covid -19’, Jurnal Pariwisata , 8.1 (2021.
Anggraeni,  Dewi  Fitria,  and  M.P.A  Fadlurrahman,  ‘Peran  Dinas  Kebudayaan  Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata’, Jurnal  Mahasiswa  Administrasi Nefaea (JMAN) , 02.01 (2017).
Aziz,  Muhammad  Viki  Nidfani  Al,  ‘Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat  Lokal’, Jurnal  Imu  Pemerintahan  Suara  Khatulistiwa:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal , 1.2 (2022).
Endah, Kiki, ‘Pelaksanaan Otonomi Daerah’, Jurnal Moderat , 2.2 (2016)
Fajar, Mukti, and Yuliantor Achmad, ‘Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif’ (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2010)
Firdaus,  Riska,  ‘Peran  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Regulator,  Dinamisator,  Fasilitator Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara’, Jurnal I La Galigo , 3.1 (2020).
Huda, Ni’matul, ‘Hukum Pemerintahan Daerah’ (Bandung:Penerbit Nusa media, 2017)
Kalebos,  Fatmawati,  ‘Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepuasan  Wisatawan  Yang Berkunjung Ke Daerah Wisata Kepulauan’, Jurnal Riset Bisnis Dan Manajem , 4.3
(2016).
Kurniasari, Netty Dyah, and Mochammad Arkansyah, ‘Penggunaan Saluran Komunikasi Dan  Minat  Wisatawan  Berkunjung  Ke  Wisata  Kabupaten  Bangkalan’, Jurnal Pamator , 11.1 (2018).
Maleong, Lexy, ‘Metode Penelitian Kualitatif’ (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1999)
Moenta,  Andi  Pangerang,  and  Syafa’af  Anugrah  Pradana, Poko-Pokok  Hukum Pemerintahan Daerah (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2018)
Muljadi, and Andri Warman, ‘Kepariwisataan Dan Perjalanan Edisi Revisi’ (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012).
Nurfadila, ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolan Objek Wisata Alam Lewaja Di Kabupaten  Enrekang’, Skripsi (Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Fakultas  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).
Rusyidi, Binahayati, and Fedryansah Muhammad, ‘Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat’, Jurnal Destinasi Pariwisata , 5.1 (2018).
Wahyuni,  Ika  Nur,  and  Novi  Diana  Badrut  Tamami,  ‘Preferensi  Wisatawan  Terhadap Destinasi  Wisata  Pantai  Camplong  Kabupaten  Sampang’, Pamator  Journal ,  14.1 (2021).
Zaman, Bahru, ‘Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata Di Kbupaten Berau’, EJournal Ilmu Pemerintahan , 2.1 (2015).