## PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MEKARSARI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Adri Ariyulianti 1* , Arwan Gunawan 2 1, 2 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung *e-mail: adri.ariyulianti.amp18@polban.ac.id
DiPublikasi: 01/01/2023
https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.263-273

## Abstract
This study aims to analyze how the role of Village-Owned Enterprises in helping to increase Village Original Income and the economy  of  rural  communities  in  Ngamprah  District.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  research.  Data collection  techniques  used  in  this  study  were  interviews,  observation,  and  documentation.  The  results  of  this  reset  show  that BUMDes Mulyasari has not been able to provide the results of its efforts for PADes and the economy of the village community as a whole, but the BUMDes Mulyasari is still trying to provide the best service to the people of Mekarsari Village.
Keywords: Role, village-owned enterprises, village original income, community economy

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peranan dari Badan Usaha Milik Desa dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan perekonomian masyarakat Desa Mekarsari di Kecamatan Ngamprah. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa  BUMDes  Mulyasari  belum  bisa  memberikan  hasil  usahanya  untuk  PADes  dan  perekonomian  masyarakat  desa  secara keseluruhan, namun BUMDes Mulyasari masih berusaha untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Desa Mekarsari. Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa, perekonomian masyarakat

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan  yang  tercantum  pada  Undang- undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa atau biasa disebut  UU  Desa,  desa  mendapat  kewenangan untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakatnya sendiri. Kewenangan  tersebut  harus  digunakan  secara maksimal oleh pemerintah desa untuk mengelola segala  potensi  yang  dimiliki  agar  bisa meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan ekonominya. Pemerintah juga turut menyukseskan  pembangunan  desa  dengan mengalokasikan Dana Desa yang selalu meningkat  nominalnya  dari  tahun  2015  hingga 2021. Alokasi Dana Desa pada  tahun 2021 bisa dikatakan cukup besar nominalnya, yaitu sebesar Rp72  Triliun.  Dukungan  pemerintah  terhadap desa  melalui  Alokasi  Dana  Desa  menunjukkan bahwa pembangunan pedesaan menjadi suatu hal
yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.
Dengan  diterapkannya  konsep  otonomi daerah  pada  desa,  mengharuskan  pemerintah desa  untuk  melakukan  pembangunan  dan  perlu didukung  dengan  tambahan  dana  (Kafabih, 2018). Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa bisa memperoleh pendapatannya  melalui  Pendapatan  Asli  Desa, alokasi  APBN,  hasil  pajak  dan  retribusi  daerah Kabupaten/Kota,  Alokasi  Dana  Desa,  bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah, dan lain-lain pendapatan Desa  yang  sah.  Pendapatan  Asli  Desa  bisa berasal  dari  hasil  usaha,  hasil  asset,  dan  lain sebagainya.
Untuk merealisasikan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian dan PADes, dibentuklah  sebuah  badan  usaha  tingkat  desa
yang  disebut  Badan  Usaha  Milik  Desa  atau BUMDes.  Seperti  yang  diamanatkan  Undang- undang No. 6 Tahun 2014, BUMDes diharapkan mampu untuk menyukseskan program pemerintah  dalam  pembangunan  pedesaan. Pendirian  BUMDes  ini  difokuskan  kepada pembentukan usaha yang memanfaatkan potensi yang  dimiliki  oleh  desa  seoptimal  mungkin. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  tentang Pendirian,  Pengurusan  Dan  Pengelolaan,  dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, salah satu tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah untuk  meningkatkan  pendapatan  masyarakat desa  dan  Pendapatan  Asli  Desa.  BUMDes  juga tidak  hanya  untuk  meningkatkan  pendapatan desa  saja,  namun  juga  untuk  kesejahteraan masyarakat  desa.  Hal  ini  disampaikan  oleh Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar (detik.com,  2021).  Hal  ini  juga  sejalan  dengan teori Welfare state, dimana pemerintah bertanggungjawab
untuk menjamin kesejahteraan  masyarakatnya,  terutama  pada poin keadilan social (Amnan, A. R., Sjahruddin, H., 2019).
Eksistensi  BUMDes  mampu  memberikan keuntungan  materi  yang  akan  meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Rosyada, D., & Kayupa, 2021).  Keberadaan  BUMDes  juga  dapat berkontribusi dalam menjalankan perekonomian masyarakat,  memajukan  potensi  desa  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat,  dan  bisa dijadikan sebagai tumpuan dalam hal pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.  Selain  itu,  BUMDes  juga  bisa berkontribusi  untuk  meningkatkan  Anggaran Pendapat  Belanja  Desa  (APBDes)  (Alkadafi, 2014). Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum,  mengatakan  bahwa  Jawa  Barat  menjadi Provinsi  dengan  ekonomi  yang  terbilang  maju. Namun,  majunya  ekonomi  juga  perlu  diiringi dengan  kemerataan.  Keberadaan  BUMDes  bisa menjadi  salah  satu  solusinya.  BUMDes  bisa menjadi  sarana  untuk  menggenjot  ekonomi  di
desa agar lebih menggeliat dan juga meningkatkan daya beli masyarakat (jabarprov.go.id, 2021).
Namun  pembentukan  BUMDes  tidak  serta merta  langsung  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Banyak  BUMDes  yang  telah dibentuk,  namun  pada  pertengahan  jalan  tidak dilanjutkan karena beberapa alasan. Seperti yang dikatakan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  bahwa beliau  mendapatkan  laporan,  sebanyak  2.188 BUMDes  tidak  beroperasi  dan  1.670  BUMdes beroperasi,  namun  masih  belum  memberikan kontribusi pada pendapatan desa (CNN Indonesia,  2019).  Faktor  intervensi  pemerintah yang terlalu besar juga mempengaruhi kreativitas dan inovasi masyarakat desa. Hal itu berdampak pada kurang berhasilnya program-program yang ada  di  BUMDes  (Rosyada,  D.,  &  Kayupa, 2021)).  Selain  intervensi  dari  pemerintah, keikutsertaan masyarakat, kuantitas sumber daya manusia,  dan  pengembangan  yang  tidak maksimal  dari  pemerintah  desa  juga  menjadi permasalahan  dalam  pelaksanaan  BUMDes (Triyo,  E.,  Haryono  &  Irwantoro,  2020). Menurut  (Supardi,  E.  L.,  &  Budiwitjaksono, 2021), kendala BUMDes terdapat pada pengurus BUMDes  yang  tidak  berlatar  belakang  sebagai pengusaha. Dalam praktiknya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa BUMDes yang ada perlu didukung dengan strategi pengelolaan yang optimal  agar  BUMDes  bisa  menyumbang Pendapatan Asli Desa.
Berdirinya  BUMDes  tidak  serta  merta langsung  menjadikan  suatu  desa  menjadi  desa yang  mandiri  secara  ekonomi.  Seperti  yang dialami Desa Mekarsari di Kecamatan Ngamprah.  Sebenarnya  Desa  Mekarsari  sudah mendirikan  BUMDes  dengan  unit  usaha pengelola  air  bersih.  Selain  itu,  terdapat  unit usaha  lainnya  yaitu  unit  pengelola  sampah,  dan unit  bantuan  pangan  non  tunai.  Namun, meskipun  telah  mendirikan  BUMDes  dengan tiga  unit  usaha,  Desa  Mekarsari  masih  menjadi desa yang masuk ke dalam kategori Inpres Desa Tertinggal (IDT). Hal itu dikarenakan pola pikir masyarakatnya banyak yang masih
konvensional.  Warga  Desa  Mekarsari  banyak yang  berprofesi  sebagai  buruh  tani,  ojek, pegawai harian lepas, pekerja pabrik, dan hanya segelintir  orang  saja  yang  menjadi  PNS. Pendapatan  per kapita masyarakat Desa Mekarsari  jika  dirata-ratakan  hanya  sekitar Rp1,5 juta/bulan (daerah.sindonews.com, 2019). Menurut  Ibu  Lina  yang  menjabat  sebagai Sekretaris Desa Mekarsari, kategori Inpres Desa Tertinggal tersebut hanya mencakup 3 RW saja. 3  RW  tersebut  penataan  ruang  lingkungannya masih terbilang kurang dan terlihat kumuh.
Dari  data  yang  peneliti  dapatkan,  di  tahun 2019  dan  2020,  Alokasi  Dana  Desa  yang diperoleh  oleh  Desa  Mekarsari  adalah  sebesar Rp490.835.888,- dan Rp717.250.900,-.
Sedangkan  anggaran  untuk  Pendapatan  Asli Desa  di  Desa  Mekarsari  nominalnya  sebesar Rp5.000.000,-,  namun  tidak  ada  realisasi  pada Pendapatan Asli Desa tersebut, yang seharusnya diperoleh  dari  hasil  usaha  BUMDes.  Selain pendapatan  BUMDes  yang  masih  belum  bisa berkontribusi  terhadap  PADes,  pemanfaatan potensi juga menjadi salah satu fokus yang perlu diperhatikan.

## Tabel 1
ADD dan PADes Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam
Rupiah 2019 2020 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Alokasi Dana Desa 762.777.000,-  490.835.888,-  740.790.600,-  717.250.900,- Pendapatan Asli Desa 5.000.000,- 0,- 5.000.000,- 0,- Keterangan : Sumber data diambil dari Laporan Realisasi APBDES Desa Mekarsari.
Dalam  Undang-undang  Nomor  32  tahun 2004, BUMDes didirikan dengan mendasar pada kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh desa. Namun  dalam  praktiknya,  BUMDes  di  Desa Mekarsari masih belum memaksimalkan potensi yang  ada  di  desa.  Banyak  potensi  yang sebenarnya  bisa  diolah  oleh  BUMDes  agar bisa menjadi  ide  usaha  seperti  kerajinan  baju  payet, serta  serupuk  sadim.  Namun  BUMDes  di  Desa Mekarsari  masih  belum  mengandalkan  potensi tersebut.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui  pengelolaan  BUMDes,  mengetahui peranan BUMDes dalam meningkatkan
Pednapatan  Asli  Desa,  serta  untuk  mengetahui peranan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian  masyarakat  di  Desa  Mekarsari Kecamatan  Ngamprah  Kabupaten  Bandung Barat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Pembangunan Desa
Pembangunan  desa  diatur  dalam  Undang- undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  pada BAB IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan  Perdesaan.  Pembangunan  desa  dalam Undang-undang tesebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Desa  dan  kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan  sarana  dan  prasarana  Desa, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan secara berkelanjutan. Terdapat beberapa tahapan dalam  proses  pembangunan  desa,  di  antaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan adalah cara yang sesuai untuk menghadapi ancaman globalisasi, terutama untuk memberantas  kemiskinan.  Pemberdayaan  fokus terhadap pemberian kekuatan kepada masyarakat berupa  pendampingan  atau  pelatihan  agar  bisa meningkatkan  atau  mengelola  potensi  yang
dimiliki  dan  nantinya  mampu  memenuhi kebutuhan hidupnya (Utami, 2019).
Pemberdayaan masyarakat desa pada Undang-undang  No.  6  Tahun  2014  termasuk dalam program pembangunan kawasan pedesaan.  Undang-undang  tersebut  mengatur pemberdayaan  masyarakat  secara  tegas  dalam pasal  1  ayat  12,  yaitu  upaya  mengembangkan kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran, serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan pendampingan  yang  sesuai  dengan  esensi masalah  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat Desa.

## Badan Usaha Milik Desa
Menurut  Buku  Panduan  Pembentukan  dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang diterbitkan  oleh  PKDSP  Universitas  Brawijaya Tahun  2007,  Badan  Usaha  Milik  Desa  adalah lembaga  usaha  yang  dikelola  langsung  oleh masyarakat  dan  juga  pemerintah  desa  untuk memajukan  perekonomian  desa,  dan  dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh desa. Selain dapat memajukan perekonomian yang ada di  desa,  BUMDes  juga  dibentuk  dalam  rangka meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa.  PADes inilah  yang  merupakan  pendapatan  murni  yang diperoleh  langsung  dari  hasil  usaha  yang dilakukan  desa.  Pendirian  BUMDes  memiliki  4 tujuan  utama,  yaitu  untuk  meningkatkan perekonomian,  meningkatkan  Pendapatan  Asli Desa,  meningkatkan  pengelolaan  potensi  desa, dan  menjadi  tumpuan  perekonomian  pedesaan. BUMDes  diharapkan  mampu  berperan  sebagai lembaga  yang  meningkatkan  kesejarhteraan masyarakat  desa  dengan  memanfaatkan  potensi desa secara maksimal.

## Pendapatan Asli Desa
Desa  dalam  menjalankan  pemerintahannya memiliki beberapa pendapatan yang diklasifikasikan  menurut  kelompok,  jenis,  dan
objeknya.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  20  tahun  2018 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  pasal  11, bahwa Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi pendapatan  asli  desa,  transfer,  dan  pendapatan lain.
Kelompok  Pendapatan  Asli  Desa  dibagi  lagi menjadi  beberapa  jenis,  di  antaranya  adalah (Hasan & Gusnardi, 2018):
1. Hasil  usaha.  Pendapatan  hasil  usaha  bisa berasal dari usaha yang dijalankan BUMDes, pengelolaan desa wisata,
tambang mineral bukan logam, dan tambang batuan  dengan  tidak  menggunakan  alat berat.
2. Hasil asset, seperti tanah kas desa, tambatan perahu,  pasar  desa,  tempat  pemandian umum, jaringan irigasi.
3. Swadaya,  partisipasi,  dan  gotong  royong. Membangun  dengan kekuatan  sendiri yang melibatkan  peran  serta  masyarakat  berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang, seperti  penerimaan  yang  berasal  dari sumbangan masyarakat.
4. Pendapatan  asli  desa  lain,  berupa  hasil pungutan desa.

## Perekonomian Masyarakat Desa
Perekonomian  masyarakat  desa  menjadi salah  satu  fokus  dari  pembangunan  pedesaan. Menurut  Ar  Royyan,  dkk  (2018),  terdapat  3 unsur  yang  menjadi  sumber  ekonomi  desa. Unsur pertama adalah tanah yang bisa dijadikan sarana  untuk  masyarakat  melakukan  kegiatan produktif seperti bercocok tanam atau mendirikan bangunan untuk kebutuhan masyarakat pedesaan. Unsur kedua adalah unsur penduduk.  Terdapat  perbedaan  penduduk  jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan, mulai dari  jumlah  penduduk  desa  yang  lebih  sedikit, pesebaran  penduduk  yang  kecil,  hingga  mata pencaharian  yang  lebih  memanfaatkan  alam. Unsur terakhir yaitu tata kehidupan masyarakat desa  yang  terlihat  dekat  dan  berinteraksi  antar sesama  (rural  society).  Ketiga  unsur  ini  akan
selalu  berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat di  desa,  selain  itu  unsur  penduduk  mempunyai kekuatan yang besar sebagai sumber ekonomi. Perekonomian pedesaan bukan hanya tentang persoalan  mencapai  produktivitas  dan  efisiensi secara ekonomi saja, tetapi juga untuk mencapai efisiensi  sosial. Cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di pedesaan adalah dengan  mengurangi  hambatan  pada  usaha penduduk pedesaan (Chandra, E., Djamal, F., & Sadoko, 2017) .

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  karena dimaksudkan  untuk  memperoleh  informasi mendalam mengenai BUMDes di Desa Mekarsari,  Kecamatan  Ngamprah,  Kabupaten Bandung Barat dan peranannya dalam
meningkatkan  PADes  serta  perekonomian masyarakat desa.

## Jenis,  Sumber,  dan  Teknik  Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data  subjek  karena  peneliti  akan  mencari  data berupa  informasi  dari  narasumber  seperti peraturan  desa  yang  mengatur  BUMDes, pengelolaan  BUMDes,  pendapatan  BUMDes, dan  juga  pembagian  omzet  BUMDes  terhadap PADes.  Sumber  data  yang  diambil  berupa  data primer dan sekunder. Untuk data sekunder yang digunakan  yaitu  berupa  laporan  realisasi anggaran
Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
Sedangkan sumber data primer berasal wawancara  yang  dilakukan  kepada  beberapa pihak,  di  antaranya  adalah  Kapala  Desa Mekarsari, Mantan Bendahara BUMDes
Mulyasari,  Sekretaris  Desa  Mekarsari,  Ketua
BUMDes  Mulyasari,  Pendamping  Desa,  serta Staf  DPMD  Kabupaten  Bandung  Barat.  Selain mengumpulan data melalui wawancara, dilakukan  juga  pengambilan  data  dengan  cara observasi dan dokumentasi.
Teknik Validitas Data
Dalam  penelitian  kualitatif,  teknik  yang digunakan  dalam  memvalidasi  data  adalah dengan  menggunakan  triangulasi.  Triangulasi bisa  diartikan  sebagai  langkah  untuk  mengukur atau  menguji  kredibilitas  suatu  data  dengan bermacam cara. Teknik validitas yang digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  triangulasi sumber.  Triangulasi  sumber  digunakan  untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2013). Seperti yang disebutkan  pada  subbab  sebelumnya,  penelitian ini mengumpulkan data lewat teknik wawancara, observasi,  dan  dokumentasi  dari  beberapa sumber  yang  berbeda.  Setelah  data  terkumpul, akan  dikonfirmasi  ulang  oleh  peneliti  kepada para narasumber.

## Teknik Analisis Data
Dalam bukunya, Sugiyono, (2013)
menyebutkan  bahwa  analisis  data  merupakan suatu  proses  dalam  mengumpulkan  data  hingga data  bisa  dipahami  dan  akhirnya  bisa  menjadi suatu  informasi.  Analisis  data  pada  penelitian kualitatif  ini  menggunakan  model  Miles  dan Huberman,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data, dan  penarikan  kesimpulan.  Dalam  kegiatan reduksi  data,  ketika  data  yang  dikumpulkan jumlahnya terlalu banyak, maka data yang dicatat akan  dirangkum  dan  dipilih  mana  saja  yang dianggap  pokok.  Setelah  data  direduksi,  data akan  disajikan  dalam  bentuk  uraian  kalimat. Selanjutnya akan dilakukan kesimpulan dari data yang  sudah  disajikan.  Kesimpulan  tersebut diharapkan berupa temuan baru yang sebelumnya belum ditemukan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa Mulyasari
Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa didasari  oleh  6  prinsip,  diantaranya  adalah kooperatif,  partisipatif,  emansipatif,  transparan, akuntabel,  serta  sustainable  (Pusat  Kajian DInamika Sistem Pembangunan., 2007).
1. Kooperatif
Pengelolaan  dengan  prinsip  kooperatif diartikan  dengan  seluruh  komponen  di dalam  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang diharuskan untuk mampu melakukan kerjasama  yang  baik  demi  pengembangan dan  kelangsungan  hidup usaha.  Komponen disini  mencakup  pengelola  BUMDes, pemerintah  desa,  pendamping  desa,  serta masyarakat.  Berdasarkan  hasil  wawancara, beberapa  komponen  sudah  melakukan kerjasama yang baik demi keberlangsungan jalannya  BUMDes  Mulyasari.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  adanya  pelaksanaan analisa kelayakan. Berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 6 tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 tahun  2018  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa,  penyertaan  modal  pada BUMDes dilakukan melalui proses analisis kelayakan  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Apabila  berdasarkan hasil analisis dinyatakan layak, Pemerintah Desa  bersama  BPD  menetapkan  Peraturan Desa  tentang  penyertaan  modal  atau penambahan penyertaan modal.
BUMDes  Mulyasari  sudah  melakukan analisis kelayakan sebanyak 2 kali. Analisis kelayakan pertama dilaksanakan pada 2019, yang  dilakukan  karena  BUMDes  Mulyasri belum  memberikan  hasil  yang  maksimal. Keputusan  dari  hasil  analisis  kelyakan tersebut adalah BUMDes Mulyasari diberikan penyertaan modal sebesar Rp50.000.000,-.  Analisis  kelayakan  kedua dilakukan  pada  tahun  2022,  namun keputusan  dari  analisis  kelayakan  tersebut belum ditentukan.
2. Partisipatif Prinsip partisipatif berarti semua
komponen  yang  terdapat  dalam  BUMDes bersedia secara sukarela untuk memberikan dukungan  dan  kontribusi  yang  dapat mendorong  kemajuan  usaha  BUMDes. Berdasarkan  hasil  wawacara,  beberapa
komponen  sudah  memberikan  dukungan terhadap keberlangsungan BUMDes.
- Dukungan Pemerintah Desa Mekarsari Pemerintah  Desa  Mekarsari  sudah memberikan  dukungan  yang  bisa dikatakan  maksimal  untuk  BUMDes Mulyasari. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk dukungan Pemerintah Desa Mekarsari ditunjukkan dengan memebrikan modal awal yang yang bersumber dari Alokasi Dana  Desa  dengan  jumlah  sebesar
Rp200.000.000,-. Dana sebesar Rp200.000.000,-  tersebut  digunakan sebagai  modal  awal  untuk  membentuk Unit  Usaha  Pengelolaan  Air  Bersih, Unit  Usaha  Pengelolaan  Sampah,  serta Unit Usaha Ketahanan Pangan.
- Dukungan Pengelola BUMDes
Pengelola BUMDes Mulyasari
sampai  saat  ini  masih  memberikan kontribusi  berupa  mejalankan  usaha BUMDes. Namun tidak seluruh anggota dari  struktur  oranisasi  BUMDes  turut membantu.
Berdasarkan hasil wawancara, BUMDes Mulyasari memiliki  Ketua,  Sekretaris,  3  pekerja,
serta tidak memiliki Bendahara. Sebelumnya, BUMDes Mulyasari sempat memiliki Bendahara pada tahun 2018  yang  bernama  Ibu  Tati.  Selain bertugas  sebagai  Bendahara,  Ia  juga bertugas sebagai staf keuangan di Desa Mekarsari. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Ibu Tati,  tugas  saat menjabat  sebagai  Bendahara  BUMDes Mulyasari yang menurutnya bisa dikatakan  tidak  jauh  berbeda  dengan kasir.  Ia  bertanggungjawab  untuk mencatat  pemasukan  dari  konsumen, lalu  menyusun  neraca  saldo.  Setelah pemasukan  dicatat  dan  dihitung,  uang yang terkumpul akan langsung diberikan kepada Ketua BUMDes untuk dikelola.  Ibu  Tati  hanya  menjabat sebagai  Bendahara  BUMDes  selama  1
tahun  saja  dikarenakan  kesibukannya sebagai  pegawai  di  Desa  Mekarsari.  Ia mengatakan  jika  mengemban  jabatan yang rangkap seperti itu, hasilnya tidak efektif.  Di  sisi  lain,  Sekretaris  yang dimiliki  BUMDes  Mulyasari  bisa dikatakan tidak aktif dan hanya sekedar mengisi  struktur  saja.  Saat  Bendahara BUMDes  masih  berada  di  dalam struktur kepengurusan BUMDes Mulyasari, Ia lah yang membantu Ketua
BUMDes  dalam  menyusun  laporan. Dan  setelah  Ibu  Tati  berhenti  dari jabatannya  sebagai  Bendahara,  hanya Ketua BUMDes yang menyusun segala laporan.  Karena  hal-hal  tersebutlah,
Kepala Desa mengatakan akan mengadakan perbaikan atau restrukturisasi BUMDes Mulyasari. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Sri sebagai pendamping desa mengatakan bahwa struktur BUMDes di dalamnya  perlu  mencakup  Ketua, Sekretaris, serta Bendahara yang masing-masing  tidak  boleh  merangkap sebagai pegawai desa. Selain dikarenakan  dilarangnya  staf  yang menyandang  status  sebagai  staf  double jabatan, juga untuk menghindari kesibukan  yang  bersamaan  dengan tugasnya  sebagai  pegawai  di  desa.  Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Iman sebagai staf DPMD Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung  Barat,  Ia  mengatakan  bahwa pegawai  desa  tidak  boleh  menjabat sebagai pengurus BUMDes.
- Dukungan Pendamping Desa Dukungan  dari  Pendamping  Desa sangatlah penting di sini. Ibu Sri selaku
Pendamping  Desa  selalu  memberikan masukan  kepada  BUMDes  agar  selalu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Ini terlihat  dari  analisis  kelayakan  yang dilaksanakan. Ibu
Sri selaku
Pendamping  Desa  menyarankan  agar usaha  yang  dilakukan  oleh  BUMDes Mulyasari  adalah  usaha  yang  mampu menyelesaikan  permasalahan  yang  ada di desa.
- Dukungan Masyarakat Desa
Dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan BUMDes masih kurang terlihat. Hal ini didasarkan oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Masrijon selaku Ketua BUMDes dan  Bapak  Krisno  Hadi  selaku  Kepala Desa.  Pola  pikir  masyarakat  pribumi Desa Mekarsari masih terbilang tradisional  dan  tidak  ingin  diatur, mereka hanya ingin langsung menikmati  dan  ingin  dilayani.  Dilihat dari  karakternya  pun,  masyarakat  Desa Mekarsari  yang  hanya  ingin  diberi tetapi  tidak  ingin  memberi.  Berbeda dengan  masyarakat  pendatang  yang pemikirannya  sudah  moderat  dan  siap hidup  merantau  atau  bertempur  di tempat yang bukan merupakan wilayah asalnya.  Maju  atau  tidaknya  sebuah pemerintahan  atau  perusahaan  itu tergantung  dari  potensi,  budaya,  dan masyarakat yang ada di tempat tersebut.
3. Emansipatif
Prinsip emansipatif adalah suatu keharuskan  untuk  memperlakukan  seluruh komponen  yang  terlibat  dalam  BUMDes tanpa  memandang  golongan,  suku,  dan agama  mereka.  Dalam  pelaksanaannya, BUMDes  Mulyasari  tidak  membedakan siapapun  berdasarkan  golongan,  suku,  dan agama.  Pelayanan  BUMDes  Mulyasari benar  dilakukan  berdasarkan  social  bisnis. Tarif air bersih yang ditetapkan besarannya adalah  Rp1.000,-  sampai  Rp2.000,-  per kubiknya. Pihak BUMDes Mulyasari dalam menjalankan usahanya memiliki konsekuensi  terhadap  masyarakat  yang tidak  mau  membayar  tagihan  air,  yaitu berupa  pemutusan  aliran  air.  Namun  pihak
BUMDes Mulyasari tidak cukup tega untuk melakukan hal tersebut kepada masyarakat.
4. Transparan
Transparan  di  sini  berarti  seluruh aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum perlu diketahui  oleh  semua  lapisan  masyarakat dengan  mudah  dan  terbuka.  Kemudahan perolehan  informasi  BUMDes  ini  dilihat dari peneliti yang dengan mudah mendapat berbagai  informasi  yang  peneliti  butuhkan. Seluruh  komponen  besedia  memberikan informasi  dengan  memberikan  keterangan saat  wawancara  dan  juga  memberikan dokumen  yang  dibutuhkan  seperti  laporan keuangan.
5. Akuntabel
Prinsip akuntabel berarti seluruh
aktivitas  usaha  yang  dijalankan  perlu dipertanggungjawabkan secara teknis maupun  administratif.  Hal  ini  ditunjukkan oleh  BUMDes  Mulyasari  dengan  membuat laporan  keuangan  walaupun  hanya  berisi mengenai buku kas, neraca, laba rugi, serta bukti kas keluar.
6. Sustainabel Prinsip sustainabel berarti kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh  masyarkat  dalam  wadah  BUMDes.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  prinsip sustainabel  masih  belum  bisa  dikatakan terpenuhi.  Jika  dilihat  dari  sisi  usaha, Kepala  Desa  mengatakan  bahwa  BUMDes Mulyasari  dalam  pelaksanaannya  perlu melakukan inovasi baru.
Bumdes seharusnya bergerak mengembangkan ekonomi  desa,  lalu  juga  melakukan pembinaan  terhadap  usaha-usaha  atau UMKM yang dilaksanakan oleh warga desa.
Ada banyak potensi yang dimiliki oleh Desa Mekarsari,  salah  1  yang  cukup  popular adalah  kerajinan  baju  payet.  Ada  beberapa pengusaha  baju  payet  di  Desa  Mekarsari yang  sudah  terbilang  sukses  menjalankan usahanya.  Potensi  ini  sebenarnya  bisa dikembangkan  oleh  BUMDes  agar  bisa
memberdayakan masyarakat di Desa Mekarsari.  Namun  menurut  Kepala  Desa, pengkoordiniran  ini  terbilang  cukup  sulit karena bisa menimbulkan persaingan usaha. Selain payet, terdapat usaha lain yang cukup menarik  untuk  dijadikan  ikon  Desa Mekarsari,  yaitu  Kerupuk  Sadim.  Kerupuk Sadim jika dikembangkan menjadi kualitas produk  yang  bagus  dan  rasa  yang  enak, kemudian  usahanya  diubah  sehingga  tidak memakai  tenaga  manual,  produknya  bisa menjadi  produk  unggulan  dari  Desa Mekarsari.  Potensi  lain  yang dimiliki  Desa Mekarsari  adalah  wilayah  RW  3  yang mempunyai tumbuhan talas gata. Tumbuhan tersebut dikreasikan dengan cara diolah oleh para  pemuda  setempat  menjadi  makanan. Sayangnya,  pengolahan  tersebut  tidak diimbangi  dengan  membudidayakan  talas gata  yang  mengakibatkan  habisnya  bahan baku.  Hal  ini  belum  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan Muammar Alkadafi  (2014).  Dalam  penelitian  tersebut disebutkan bahwa BUMDes sudah berhasil pelaksanaannya sehingga bisa berkontribusi dalam  memajukan  perekonomian  dengan memanfaatkan  potensi  dan  kebutuhan masyarakat desa. Selain itu BUMDes yang diteliti  tersebut  sudah  bisa  berkontribusi pada PADes.
Lain  halnya  dengan  Ketua  BUMDes yang menginginkan unit usaha baru berupa air isi ulang dan memaksimalkan unit usaha pengelolaan sampah. Ia mengatakan bahwa omzet  yang  didapatkan  dari  air  isi  ulang terbilang  besar.  Berbeda  dengan  Ibu  Sri yang  dalam  pernyataannya  kurang  setuju dengan  usaha  air  isi  ulang.  Usaha  air  isi ulang membutuhkan modal yang besar dan belum  tentu  bisa  bersaing  di  dunia  usaha karena sudah banyak merek-merek ternama yang  dikenal  masyarakat.  Usaha  yang  bisa dimaksimalkan adalah unit usaha pengelolaan sampah. BUMDes perlu melihat  kondisi  yang  ada  di  desanya  dan memikirkan solusi apa yang perlu diberikan
atas  masalah  yang  terjadi.  Sedangkan  Ibu Tati mengatakan bahwa dari unit usaha yang seudah berjalan yaitu pengelolaan air bersih, BUMDes seharusnya bisa mengoptimalkan 1  titik  galian  lubang  air  agar  air  yang tersalurkan ke masyarakat bisa optimal. Air yang  tersalurkan  ke  masyarakat  bisa terbilang kurang kualitasnya karena kondisinya yang keruh. BUMDes Mulyasari perlu  meningkatkan  kualitasnya  dimulai dengan  memperbaiki  struktur,  menggali potensi,  serta  mencari  SDM  yang  sesuai, karena  semua  unit  usaha  yang  berjalan tergantung kepada siapa yang mengelolanya. BUMDes  Mulyasari  dalam  Meningkatkan PADes BUMDes dibentuk dengan tujuan meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa.  Namun Kepala Desa Mekarsari mengatakan bahwa dari awal berdiri hingga saat ini, BUMDes Mulyasari masih  belum  bisa  menyumbangkan  hasil usahanya  untuk  PADes.  Menurutnya  ini dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang ingin dilayani  dan  ingin  mendapatkan  haknya,  tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Ia mengatakan bahwa  pada  dasarnya  ketika  mendirikan  suatu usaha,  perlu  melakukan  rencana  seperti  gaji pegawai,  biaya  operasional,  dan  lain-lain sehingga bisa ditentukan berapa biaya yang perlu dibebankan ke konsumen.
Mengembangkan  dari  penelitian  sebelumnya yang  dilakukan  oleh  (Rosyada,  D.,  &  Kayupa (2021), BUMDes berpengaruh secara signifikan terhadap  kesejahteraan  masyarakat  karena meningkatkan pendapatan desa, hal ini akhirnya berpegaruh  juga  terhadap  pembangunan  desa yang  terlaksana.  Sekretaris  Desa  yaitu  Ibu  Lina mengatakan  bahwa  BUMDes  Mulyasari  belum bisa  menyumbangkan  hasilnya  untuk  PADes dikarenakan  keuntungan  yang  didapatkan  oleh BUMDes  masih  digunakan  untuk  operasional BUMDes Mulyasari itu sendiri. Ini menunjukan bahwa BUMDes Mulaysari sudah bisa memberikan  keuntungan,  namun  keuntungan tersebut  masih  terbatas  pada  biaya  operasional
BUMDes
Mulyasari serta penggajian karyawannya saja dan belum bisa meningkatkan pendapatan desa.

## BUMDes  Mulyasari  dalam  Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
Walaupun  berada  di  wilayah  yang  sangat dekat dengan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat,  Desa  Mekarsari  dikategorikan  ke  dalam Inpres Desa Tertinggal. Hal ini disebabkan oleh masyarakatnya  yang  masih  berpenghasilan rendah.  BUMDes  didirikan  dengan  maksud untuk  meningkatkan  perekonomian  desa  dan usaha  masyarakat,  mengoptimalkan  asset  desa, mendukung  layanan  umum  warga,  membuka lapangan  kerja,  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan PADes.
Berdirinya  BUMDes  Mulyasari  diharapkan bisa  membantu  perekonomian  masyarakat  Desa Mekarsari.  Namun  dalam  praktiknya,  peranan BUMDes Mulyasari untuk meningkatkan perekonomian  masyarakat  desa  masih  terbatas untuk  menggaji  pengurusnya  saja,  belum  bisa menjangkau seluruh masyarakat Desa Mekarsari. Penghasilan  yang  didapatkan  oleh  BUMDes hanya untuk kegiatan operasional agar BUMDes tetap berjalan.
Merujuk  pada  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  Arindhawati,  A.  T.,  &  Utami, (2020),  BUMDes  yang  sudah  berjalan  unit usahanya  merekrut  masyarakat  untuk  dijadikan sebagai karyawannya. Dari hasil usaha BUMDes tersebut,  BUMDes  sudah  bisa  memberikan manfaat dalam bentuk finansial kepada karyawannya. Sama seperti BUMDes Mulyasari yang  masih  belum  belum  bisa  menyumbang pendapatan  usahanya  untuk  PADes,  namun sudah  bisa  memberikan  gaji  kepada  para karyawannya.
BUMDes memang seharusnya mampu untuk menopang  perekonomian  masyarakat  agar sedikit terbantu dengan cara memfasilitasi usaha- usaha  yang  dilakukan  masyarakat  atau  dengan mengkoordinir  UMKM yang  ada  di  lingkungan desa. Namun tidak jarang keberadaan BUMDes
hanya mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, seperti  BUMDes  Mulyasari  ini.  Tetapi  adanya BUMDes  Mulyasari  di  Desa  Mekarsari  ini setidaknya  sudah  mempunyai  dampak  kepada masyarakat, yaitu masyarakat mempunyai akses air dengan tarif yang relatif murah. Seperti yang dikatakan  Ketua  BUMDes  Mulyasari  bahwa adanya  usaha  air  bersih  yang  disediakan BUMDes  ini  memiliki  dampak  positif  terhadap masyarakat,  sehingga  masyarakat  tidak  perlu memikirkan bagaimana caranya mendapatkan air bersih.
Pernyataan  ini  mengembangkan  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdullah Kafabih yang  menyatakan  bahwa  sebagian  besar BUMDes sudah dilaksanakan sesuai dengan UU No.  6  tahun  2014,  PP  No.  43  tahun  2014,  dan PERMEN  No.  4  tahun  2015.  BUMDes  yang dijadikan  subjek  penelitian  tersebut  dapat meningkatkan PADes dan memberikan pelayanan  sosial  kepada  masyarakat.  Sama seperti  BUMDes  Mekarsari  yang  menyediakan layanan  air  bersih  dengan  tarif  relatif  murah. Selain itu pihak BUMDes Mekarsari pun enggan untuk memutus aliran air ke masyarakat jika ada yang tidak membayar tagihan.

## V. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan  yang  ada,  maka  penulis  dapat menarik  kesimpulan  bahwa  Badan Usaha  Milik Desa  Mekarsari  yang  bernama  BUMDes Mulyasari:
1. Sudah  dibentuk  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dengan  menerbitkan Peraturan  Desa  tentang  BUMDes  serta AD/ART. Pengelolaan BUMDes Mulyasari masih  bisa  dikatakan  belum  optimal dikarenakan  struktur  organisasi  yang  ada tidak efektif.
2. BUMDes  Mulyasari  masih  belum  bisa menyumbang  hasil  usahanya  untuk PADes Desa  Mekarsari.  Hal  ini  dikarenakan kondisi masyarakatan Desa Mekarsari yang hanyan ingin diberi namun tidak melakukan
kewajiban. Tarif tagihan air yang dibebankan kepada masyarakat perkubiknya pun  relative  murah,  sehingga  omzet  yang diterima  hanya  mampu  menutupi  biaya operasional BUMDes Mulyasari.
3. BUMDes  Mulyasari  dalam  praktiknya masih belum bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Mekarsari, hanya  sebatas  menggaji  para  pegaawainya saja.  Namun  di  sisi  lain,  BUMDes Mulyasari  masih  memberikan  layanan terbaik kepada masyarakat dengan mengikuti keinginan masyarakat serta tidak memutus  aliran  air  jika  masyarakat  tidak membayar  tagihan.  Karena  pada  dasarnya BUMDes  memang  tidak  berorientasi  pada profit,  walaupun  sebenarnya  tetap  perlu memperhatikan  operasional  dari  BUMDes itu sendiri.

## Saran
Penelitian  yang  penulis  lakukan  ini  masih banyak  kekurangan,  baik  dari  sisi  penyajian, teori, serta data yang dikumpulkan. Namun jika dilihat  dari  kesimpulan  yang  sudah  penulis paparkan,  saran  yang  bisa  penulis  sampaikan adalah:
1. Pengurus  BUMDes  Mulyasari  bisa  lebih komunikatif dalam mengungkapkan permasalahan  yang  dialami  BUMDes kepada  penasihat  atau  pendamping  desa. Selain  itu  pengurus  BUMDes  Mulyasari diharapkan bisa mempertimbangkan potensi usaha  desa  yang  cocok  diterapkan  pada Desa  Mekarsari  dan  bisa  membantu perekonomian warga desa.
2. Pemerintah desa diharapkan bisa mengawasi  secara  tegas  setiap  pengelolaan usaha  BUMDes  Mulyasari.  Selain  itu, Kepala  Desa  sebagai  penasihat  bisa mengarahkan  para  pengurus  khususnya Ketua  BUMDes  agar  bisa  memanfaatkan potensi  yang  tersedia  dan  mengutamakan solusi  dari  masalah  yang  terjadi  di  Desa Mekarsari.
3. Masyarakat Desa Mekarsari diharapkan bisa menerima  setiap  perubahan  baik  yang dipelopori  oleh  desa.  Selain  itu  diharapkan masyarakat Desa Mekarsari bisa menjalankan  kewajibannya  (dalam  hal  ini sebagai konsumen BUMDes) agar seimbang  dengan  hak  yang  mereka dapatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkadafi, M. (2014). PENGUATAN EKONOMI

## MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN  BADAN  USAHA  MILIK  DESA MENUJU  ASEAN  ECONOMIC  COMMUNITY 2015. JURNAL EL-RIYASAH , 32–39.
Amnan,  A.  R.,  Sjahruddin,  H.,  &  H.  (2019).  Pengaruh
Alokasi  Dana  Desa  dan  Pendapatan  Asli  Desa Terhadap Belanja Desa. JURNAL ORGANISASI DAN MANAJEMEN .
Ar  Royyan,  D.  (2018).  Ekonomi  Desa:  Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. In Natural Aceh . Natural Aceh.
Arindhawati,  A.  T.,  &  Utami,  E.  R.  (2020).  Dampak Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Terhadap  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat (Studi  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di Desa  Ponggok,  Tlogo,  Ceper  dan  Manjungan Kabupaten  Klaten). Reviu  Akuntansi  Dan  Bisnis Indonesia.
Chandra, E., Djamal, F., & Sadoko, I. (2017). Potret Politik & Ekonomi Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
CNN  Indonesia.  (2019). Jokowi  Temukan  2.188  BUMDes “Ambyar”. Retrieved from CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2019121115 0048-92-456067/jokowi-temukan-2188-bumdes- ambyar daerah.sindonews.com. (2019). Desa Dekat Kantor Bupati Bandung Barat Masuk Kategori Termiskin . detik.com. (2021). Mendes: BUMDes untuk Kesejahteraan Warga, Bukan hanya Pendapatan Desa. Detik.Com. Hasan,  A.,  &  G.  (2018). Optimalisasi  Pengelolaan Pendapatan  Asli Desa  dan Badan  Usaha Milik Desa dalam  Meningkatkan  Pembangunan  Perekonomian.
Taman Karya. Indonesia.  (2004). Indonesia.  (2004).  Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 21 . Sekretariat Negara. Indonesia.  (2014). Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa. Sekretariat Negara. Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian, Pengurusan  Dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik Desa. Pengelolaan, dan . Sekretariat Negara. Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa . Sekretariat Negara. jabarprov.go.id. (2021). Pak UU: BUMDes Dapat Gerakan Ekonomi  Desa.  Retrieved  from  Website  Resmi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat . Jabarprov.Go.Id.
https://jabarprov.go.id/index.php/news/44792/2021/11 /19/Pak-Uu-BUMDes-Dapat-Gerakan-Ekonomi-Desa Kabupaten  Bandung  Barat.  (2020). Peraturan  Bupati Nomor  6  tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Bupati  Bandung  Barat  Nomor  46  tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa . Kafabih, A. (2018). ANALISIS PERAN MODAL SOSIAL BADAN  USAHA  MILIK  DESA  (BUM  Desa)
TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN.
OECONOMICUS Journal on Economics.
Pusat Kajian DInamika Sistem Pembangunan. (2007). Buku Panduan  Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) . PKDSP Universitas Brawijaya. Rosyada,  D.,  &  Kayupa,  G.  P.  (2021).  engaruh  Persepsi Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat Desa  Pendolo  Kabupaten  Poso. Jurnal  Sinar Manajemen. Sugiyono. (2013). METODE PENELITIAN KUANTITATIF,  KUALITATIF,  DAN  R&D. CV. Alfabeta.
Supardi,  E.  L.,  &  Budiwitjaksono,  G.  S.  (2021).  Strategi Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa  Bungurasih. Jurnal  of  Economic,  Management, and Accounting.
Triyo,  E.,  Haryono,  &  I.  (2020).  Strategi  Inovasi  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi  pada  BUMDes  Mandiri,  Desa  Morobakung, Kecamatan  Manyar,  Kabupaten  Gresik). Jurnal Litbang Kebijakan.
Utami,  A.  D.  (2019). Buku  Pintar  Permberdayaan Masyarakat Desa. Desa Pustaka Indonesia.