## Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI pada
Prodi PGMI Unsiq Jawa Tengah

## Hendri Purbo Waseso
Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah E-Mail: hendrismp7yk@gmail.com

## Muhtar Sofwan Hidayat
Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah E-Mail: muhtarsofwan89@gmail.com

## Abstract
KKNI  based  curriculum  is  relatively  new  and  not  a  few  of  the  universities  in  Indonesia  are facing obstacles in its implementation so that the learning outcomes that should be owned by the students to be less than optimal. This study aims to determine the application-based curriculum KKNI  for  a  course  in  PGMI  FITK  UNSIQ.  This  is  a  qualitative  study  through  interviews, observation  and  documentation  as  a  means  of  collecting  data.  Mechanical  sampling  using purposive  sampling  and  snowball  sampling  as  informants  chairman  of  the  study  program, lecturers,  and  students  in  PGMI  UNSIQ  in  Central  Java.  The  data  analysis  using  techniques Milles and Huberman. The results of this study indicate that the preparation of the application- based  curriculum  in  PGMI  KKNI  is  curriculum  documents  until  the  stage  of  determining  the study  materials,  human  resources  (faculty)  recently  conducted  a  lecturer  consortium,  owned infrastructure  has  been  well  prepared.  Implementation  KKNI  based  curriculum  in  PGMI  is planning to do the lecturers not been fully focused on KKNI based curriculum, implementation of learning is already oriented to student learning center. If the views of the role of faculty and students  in  the  learning  process  that  has  been  done  has  not  been  effective,  and  assessment  of learning  has  met  three  basic  activities,  namely  the  lecturers  gave  ratings  assignment,  students demonstrated  performance,  assessed  by  criteria  and  instruments  that  have  been  created. Especially for the assessment instrument is not shared by all the lecturers.

## Abstrak
Kurikulum  berbasis  KKNI  relatif  baru  dan  tidak  sedikit  dari  perguruan  tinggi  Indonesia  yang menghadapi  hambatan-hambatan  dalam  penerapannya  sehingga  capaian  pembelajaran  yang seharusnya  dimiliki  oleh  mahasiswa  menjadi  kurang  optimal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI  pada  program  studi  PGMI  FITK  UNSIQ. Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi sebagai  alat  pengumpul  data.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  purposive sampling dan snowball sampling sebagai informan yaitu ketua prodi, dosen, mahasiswa di Prodi PGMI  UNSIQ  Jawa  Tengah.  Analisa  data  menggunakan  teknik  Milles  dan  Huberman.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persiapan dalam penerapan kurikulum berbasis KKNI prodi PGMI  yaitu  dokumen  kurikulumnya  baru  sampai  tahap  penentuan  bahan  kajian,  sumber  daya manusianya  (dosen)  baru  dilakukan  konsorsium  dosen  PGMI  UNSIQ,  sarana  prasarana  yang dimiliki  sudah  disiapkan  secara  baik.  Penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI  prodi  PGMI  yaitu Perencanaan  yang  dilakukan  dosen  belum  sepenuhnya  mengacu  pada  kurikulum  berbasis KKNI,  pelaksanaan  pembelajaran  sudah  berorientasi  pada  student  center  learning.  Jika  dilihat dari  peran  dosen  dan  mahasiswa  dalam  proses  pembelajaran  yang  sudah  dilakukan  belum
berjalan efektif, dan penilaian pembelajaran sudah memenuhi tiga aktivitas dasar penilaian yaitu dosen  memberi  tugas,  mahasiswa  menunjukkan  kinerjanya,  dinilai  berdasar  kriteria  dan instrument  yang  telah  dibuat.  Khusus  untuk  instrument  penilaian  tidak  dimiliki  oleh  semua dosen.
Kata Kunci: KKNI, Kurikulum, PGMI

## A. Pendahuluan
Tuntutan  dari  diberlakukannya ASEAN  Free  Trade  Area (AFTA)  di  Indonesia adalah  keharusan  tersedianya  sumber  daya  manusia  berkualitas  unggul.  Pemerintah telah  menjawab  tuntutan  tersebut  dengan  merubah  paradigma  proses  pendidikan  di perguran  tinggi  yang  mendasarkan  pada  kerangka  kualifikasi  nasional  Indonesia  atau KKNI.  Permendikbud  No.  73  tahun  2013  diundangkan  oleh  pemerintah  sebagai  dasar hukum  diwajibkannya  penerapan  KKNI  dalam  kurikulum  perguruan  tinggi  di Indonesia.  Dalam  hal  ini,  perguruan  tinggi  memiliki  peran  strategis  sekaligus tanggungjawab  yang  tidak  ringan  dalam  proses  pembentukan  sumber  daya  manusia Indonesia berkualitas unggul.
Penerapan  kurikulum  yang  mengacu  KKNI  sesungguhnya  memperjelas  seperti apa  profil  lulusan  dari  setiap  program  studi  dan learning  outcomes (capaian pembelajaran)  seperti  apa  yang  didapatkan  mahasiswa  setelah  mengikuti  perkuliahan sehingga  penyusunan  kurikulum  benar-benar  didasarkan  pada  kebutuhan  dan kompetensi  yang  diinginkan  setiap  prodi  (Nur  Hasanah,  2014:  206).  Pentingnya penerapan  kurikulum  program  studi  berbasis  KKNI  terletak  pada  standarisasi kompetensi mahasiswa dari prodi yang sama melalui level-level yang sudah ditetapkan. Dalam  hal  ini,  penyusunan  kurikulum  antar  perguruan  tinggi  memiliki  sedikit kemungkinan  dalam  perbedaan out  put yang  dihasilkan  dikarenakan  sudah  ada ketentuan  capaian  pembelajaran  secara  nasional.  Sehingga  mahasiswa  lulusan  prodi PGMI  UNSIQ  Jawa  Tengah  dengan  mahasiswa  lulusan  prodi  PGMI  UIN  Sunan Kalijaga misalnya tidak berbeda dalam hal kualifikasi nasional yang dihasilkan.
Kurikulum  berbasis  KKNI  dimaksudkan  agar  dapat  mengurangi  kesenjangan antara  kompetensi  kebutuhan  dunia  kerja  dengan  mutu  lulusan  suatu  lembaga pendidikan.  Sinkronisasi  hal  tersebut  berdampak  pada  penyerapan  tenaga  kerja  secara efektif  dan  sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing  serta  memiliki  kompetensi  yang diharapkan.  Dari  sudut  pandang  sumber  daya  manusia,  dampak  dari  penerapan kurikulum berbasis KKNI adalah manusia Indonesia harus memiliki sikap dan tata nilai ke-Indonesia-an, kemampuan, pengetahuan sekaligus mendapat tanggungjawab dan hak atas  capaian  pembelajaran  yang  dilakukannya  sesuai  dengan  level  dalam  KKNI  (Tim Belmawa-Dikti,  2014:  14).  Sedangkan  dari  segi  penguatan  kelembagaan,  Muhammad Zein  menyatakan  bahwa  kurikulum  berbasis  KKNI  berguna  untuk  menguatkan  dan meningkatkan  kompetensi  dosen  dan  mahasiswa serta  untuk  meningkatkan  level  suatu perguruan  tinggi  dari  segala  aspek  dan  lingkungannya  (www.edukasi.fajarnews.com, tanggal  akses  5  Maret  2016).  Artinya,  kurikulum  berbasis  KKNI  memiliki  urgensitas
tinggi  untuk  segera  diterapkan  oleh  semua  program  studi  pada  perguruan  tinggi  di Indonesia.
Dalam  praktiknya,  tidak  semua  perguruan  tinggi  dapat  menerapkan  kurikulum berbasis  KKNI  dengan  mulus  tanpa  kendala,  baik  karena  faktor  ketidaksiapan  secara SDM  maupun  perangkat  yang  belum  memadai.  Sebagai  produk  baru,  kurikulum berbasis  KKNI  memang  membutuhkan  waktu  yang  lama  baik  dalam  persiapan, penyusunan  maupun  dalam  penerapan  kurikulumnya.  Casmini  menyebut  sulitnya penyusunan  kurikulum  jurusan  BKI  berbasis  KKNI  yang  mengacu  pada  tuntutan  dan kebutuhan  masyarakat  pengguna  BKI  sehingga  diperlukan  evaluasi  dan  peninjauan kembali  (Casmini,  2014:  143).  Mengetahui  bagaimana  penerapan  kurikulum  berbasis KKNI pada semua program studi termasuk dalam konteks penelitian ini adalah program studi PGMI UNSIQ Jawa Tengah, menemukan signifikansinya dalam rangka pencarian informasi  berbasis  riset  mengenai  rekomendasi  yang  tepat  dalam  proses  penerapan kurikulum berbasis KKNI.
Sesuai  dengan  amanat  dari  PP  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan,  yang  menyebutkan  persyaratan  guru  MI  berijazah  D4  atau  S1,  Program Studi PGMI UNSIQ Jawa Tengah hadir dalam rangka menjawab kebutuhan calon-calon guru MI yang diharuskan memiliki kompetensi pedagogi, kepribadian, professional dan sosial.  Lebih dari itu, kualitas lulusan prodi PGMI UNSIQ Jawa Tengah yang berdaya saing  global  dapat  menjadi  indikator  peningkatan  sumber  daya  manusia.  Karena  itu, Program studi Pendidikan Guru MI (PGMI) UNSIQ Jawa Tengah telah mempersiapkan penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI  mulai  tahun  2015/2016.  Selain  prodi  PGMI UNSIQ,  Perguruan  Tinggi  Islam  Negeri  seperti  STAIN  Salatiga,  STAIN  Pekalongan, UIN Walisongo Semarang telah melakukan kegiatan workshop penyusunan kurikulum PGMI  berbasis  KKNI  sepanjang  tahun  2015.  Bahkan  Perguruan  Tinggi  Islam  Swasta seperti  FAI  UNSIQ  dan  IPMAFA  Pati  juga  melakukan  hal  yang  sama  agar  penerapan kurikulum KKNI dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.
Di  Prodi  PGMI  UNSIQ  sendiri,  proses  awal  dalam  merumuskan  draft  capaian pembelajaran  telah  dirapatkan  secara  umum  di  tingkatan  universitas  pada  tanggal  28 Januari 2015 dengan dihadiri oleh semua kaprodi di lingkungan UNSIQ. Kendala yang dihadapi  beberapa  prodi  dalam  merumuskan  draft  capaian  pembelajaran  adalah  tidak adanya  asosiasi  prodi  serta  belum  adanya  profil  lulusan  dari  universitas  (unsiq.ac.id, tanggal akses 1 Maret 2016).
Dari  urgensitas  penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI  dan  problemnya  tersebut, menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  dalam  suatu  rambu-rambu  ilmiah  tentang  bagaimana penerapan kurikulum berbasis KKNI pada program  studi PGMI UNSIQ Jawa  Tengah. Dalam  penelitian  ini,  siklus  penerapan  kurikulum  perguruan  tinggi  sebagai  kerangka teori,  diharapkan pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat  terselesaikan. Analisa terhadap  bagaimana  penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI  pada  Prodi  PGMI  UNSIQ Jawa Tengah menjadi penting dilakukan. Dikarenakan, rekomendasi berbasis riset atas penerapan  kurikulum  KKNI  Prodi  PGMI  dapat  meningkatkan  mutu  pembelajaran sekaligus dapat menguatkan secara kelembagaan.

## B. Kerangka Teori

## 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Dalam  Permendikbud  No.  73  Tahun  2013  dijelaskan  bahwa  kerangka kualifikasi  nasional  Indonesia  (KKNI)  bidang  perguruan  tinggi  merupakan kerangka  penjenjangan kualifikasi  yang  dapat menyandingkan,  menyetarakan, dan mengintegrasikan  capaian  pembelajaran  dari  jalur  pendidikan  nonformal, pendidikan  informal,  dan/atau  pengalaman  kerja  ke  dalam  jenis  dan  jenjang pendidikan  tinggi.  Dorongan  utama  dari  diperlukannya  KKNI  ini  adalah  berawal dari  problem  keselarasan  mutu  dan  penjenjangan  produk  lulusan  perguru an  tinggi dengan  kriteria  tenaga  kerja  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  pengguna  lulusan. Keluhan  terhadap  kesenjangan  antara  jumlah,  mutu  dan  kemampuan  lulusan terhadap  kriteria  yang  dibutuhkan  oleh  dunia  kerja  sering  mengemuka   (Dikti, 2010:  4).  Dalam  kerangka  inilah,  KKNI  mulai  dirasa  penting  untuk  segera dirumuskan  untuk  mengantisipasi  problematika  yang  lebih  kompleks  baik  di bidang pendidikan tinggi maupun bidang tenaga kerja Indonesia.
KKNI  disusun  berdasarkan  kebutuhan  dan  tujuan  khusus  yang  khas  bagi Indonesia  untuk  menyelaraskan  sistem  pendidikan  dan  pelatihan  dengan  sistem karir  di  dunia  kerja.  KKNI  juga  dirancang  untuk  sesuai  dan  setara  dengan  sistem yang  dikembangkan  negara-negara  lain  (Dikti,  2010:  4).  KKNI  terdiri  dari  9 jenjang  kualifikasi.  Di  bawah  ini  merupakan  gambaran  penjenjangan  setiap  level dalam KKNI yang dibuat oleh Dikti yakni sebagai berikut:
Gambar 1.

## Pengelompokan jenjang kualifikasi KKNI
Secara  konseptual,  setiap  jenjang  kualifikasi  dalam  KKNI  disusun  oleh empat parameter,  yaitu:  (1)  keterampilan  kerja,  (2)  cakupan  keilmuan (pengetahuan), (3) metode  dan  tingkat  kemampuan  mengaplikasikan  keilmuan,  dan (4)  kemampuan manajerial.  Internalisasi  dan  akumulasi keempat  parameter  yang  harus  dicapai  melalui proses  pendidikan  yang  terstruktur atau  melalui  pengalaman  kerja  disebut  dengan learning  outcomes atau  capaian pembelajaran  (Imroatus  Solikhah,  2015:  5).  Keempat
parameter  dalam  setiap  jenjang  kualifikasi  KKNI  dapat  diilustrasikan  dalam  gambar berikut:
Gambar 2 Parameter setiap jenjang kualifikasi KKNI ( kkni-kemenristekdikti.org)
Penjenjangan  dan  parameter  dalam  KKNI  selanjutnya  dapat  dikembangkan  di masa  yang  akan  datang.  Pengembangan  KKNI  tersebut  berdasarkan  pada  tiga  alasan utama. Pertama ,  KKNI  menganut strategi  kesetaraan  kualifikasi  seseorang  yang diperoleh  dari  dunia  pendidikan formal,  nonformal,  informal  dan  pengalaman  bekerja. Kedua ,  KKNI  mengakui kualifikasi  pemegang  ijazah  yang  akan  bekerja  maupun melanjutkan  pendidikan  di luar  negeri,  pertukaran  pakar  dan  mahasiswa  lintas  negara atau  pemegang  ijazah dari  luar  negeri  yang  bekerja  di  Indonesia. Ketiga ,    KKNI mengakui  kesetaraan kualifikasi  capaian  pembelajaran  berbagai  bidang  keilmuan  pada tingkat pendidikan  tinggi,  baik  yang  berada  pada  jalur  pendidikan  akademik,  vokasi, profesi,  serta  melalui  pengembangan  karir  yang  terjadi  di  strata  kerja,  industri  atau asosiasi profesi (Dikti, 2010: 11).

## 2. Implementasi atau Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI
Implementasi adalah melaksanakan sesuatu atau aplikasi praktis dari metode dan prosedur  atau  tujuan  yang  diinginkan  (Achmad  Ridwan,  2016).  Menurut  Sulistyastuti implementasi  intinya  adalah  kegiatan  untuk  mendistribusikan  keluaran  kebijakan  ( to deliver policy output ) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran ( target  group )  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  kebijakan  (Dyah  Ratih  Sulistyastuti, 2012:  21).  Asumsi  utama  dari  konsep  implementasi  adalah  penerapan  suatu  produk kebijakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
Dalam  menganalisis  masalah  implementasi,  Charles  O.  Jones  mengartikan penerapan  atau  implementasi  sebagai  suatu  aktifitas  yang  dimaksudkan  untuk mengoperasikan  sebuah  program  (Arif  Rohman,  2009:  135).  Ada  tiga  pilar  dalam mengoperasikan program tersebut, yaitu:
a. Pengorganisasian,  pembentukan  atau  penataan  kembali  sumberdaya,  unit-unit  serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan;
b. Interpretasi, aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pegarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
c. Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.
Operasionalisasi  kurikulum  berbasis  KKNI  pada  prodi  PGMI  UNSIQ selanjutnya  dianalisa  melalui  ketiga  pilar  implementasi  tersebut.  Pengorganisasian sumber  daya  untuk  menerapkan  kurikulum,  interpretasi  mereka  terhadap  kurikulum berbasis KKNI, dan pengaplikasian peran yang dibebankan kepada pihak-pihak seperti dosen maupun mahasiswa dalam rangka penerapan kurikulum berbasis KKNI.
Lebih  khusus,  implementasi  kurikulum  perguruan  tinggi  didefinisikan  oleh Loucks dan Lieberan dalam Ridwan (2016) sebagai mencoba praktik baru dan apa yang akan  tampak  ketika  benar-benar  digunakan  dalam  sistem  kampus.  Selanjutnya diharapkan  suatu  perubahan  menuju  perbaikan-perbaikan  yang  diinginkan.  Penerapan kurikulum berbasis KKNI sebagai suatu program juga diharapkan membawa perbaikan- perbaikan kualitas out put mahasiswa.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Persiapan Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI
a. Proses Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI
Dalam proses penyusunan kurikulum berbasis KKNI, Prodi PGMI UNSIQ telah melakukan  berbagai  macam  tingkatan  proses  yaitu: Pertama ,  tingkatan  universitas. Workshop  penyusunan  kurikulum  berbasis  KKNI  yang  dilaksanakan  oleh  universitas pada hari kamis, 18 Desember 2014. Dalam workshop tersebut, UNSIQ menghadirkan pakar  KKNI  yaitu  Sylvi  Dewajani  dari  UGM  Yogyakarta. Kedua ,  tingkat  Fakultas. Penyusunan kurikulum berbasis KKNI pada prodi PGMI dilanjutkan dibawah kordinasi fakultas.  Fakultas  membentuk  tim  khusus  yang  terdiri  dari  tim-tim  kecil  penyusun kurikulum  prodi. Ketiga ,  tingkat  Program  Studi.  Tim  pengembang  kurikulum  berbasis KKNI untuk prodi PGMI kemudian secara intens merumuskan dokumen kurikulum.
Berdasarkan tahapan proses penyusunan kurikulum berbasis KKNI tersebut, prodi PGMI  setidaknya  telah  melewati  berbagai  macam  tahapan.  Secara  kronologis,  tahun 2014  merupakan  tahap  perkenalan  yang  ditunjukkan  dengan  adanya  workshop universitas.  Dengan  adanya  workshop  tersebut,  setiap  prodi  di  lingkungan  UNSIQ termasuk prodi PGMI mengenal istilah-istilah  yang terdapat dalam kurikulum berbasis KKNI  seperti  profil  lulusan  dan  capaian  pembelajaran.  Pada  tahun  2015  awal,  prodi PGMI  mulai  masuk  dalam  tahap  pemahaman  dan  pendalaman  tentang  bagaimana penyusunan kurikulum berbasis KKNI. Tahap ini, prodi PGMI bersama prodi lain mulai mencoba  menyusun  kurikulum  berbasis  KKNI  secara  mandiri  tanpa  pendampingan. Pada bulan September 2015, kurikulum berbasis KKNI prodi PGMI mulai diujicobakan pada  semester  1  tahun  ajaran  2015/2016.  Ujicoba  penerapan  kurikulum  tersebut mendayagunakan  dosen  tetap  prodi  PGMI  untuk  menyusun  silabus  atau  rencana pembelajaran semester (RPS).
Sebagai  bagian  dari  persiapan  penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI,  penyusunan kurikulum prodi PGMI sudah dapat terlaksana dengan berbagai macam kekurangannya. Hasil  dari  penyusunan  tersebut  adalah  produk  dokumen  atau  draft  kurikulum  berbasis
KKNI  prodi  PGMI  UNSIQ.  Dokumen  kurikulum  berbasis  KKNI  pada  Prodi  PGMI tersebut, dapat dihasilkan analisa sebagai berikut:
Profil  lulusan  yang  dimiliki  oleh  prodi  PGMI  UNSIQ  adalah  (a)  Guru  Kelas Madrasah  Ibtidaiyyah Profesional; (b) Peneliti Pendidikan dalam bidang ke-MI-an;  (c) Pengelola Madrasah Ibtidaiyyah; dan (d) Edupreuner Handal (Dokumentasi Kurikulum Berbasis  KKNI  Prodi  PGMI  UNSIQ,  2016).  dalam  proses  perumusan  profil  lulusan tersebut, prodi PGMI tidak melibatkan stakeholder atau pengguna lulusan. Hal tersebut diketahui berdasarkan wawancara dengan tim pengembang kurikulum, Muhtar Sofwan Hidayat.  Dari  wawancara  tersebut  dihasilkan  bahwa  proses  perumusan  profil  lulusan prodi  PGMI  disusun  oleh  tim  pengembang  kurikulum  KKNI  untuk  prodi  PGMI  yang ditugaskan  oleh  Fakultas  yaitu  Nasokah  selaku  Kaprodi,  Muhtar  Sofwan  Hidayat  dan Arina  Hidayati  (22  September  2016).  Sedangkan  dalam  buku  panduan  kurikulum pendidikan tinggi oleh tim Belmawa-Dikti disebutkan bahwa seyogyanya profil lulusan program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis. Selain itu, keterlibatan stakeholder juga  akan  memberikan  kontribusi  untuk  memperoleh  konvergensi  dan  konektivitas antara  institusi  pendidikan  dengan  pemangku  kepentingan  yang  nantinya  akan menggunakan  hasil  didiknya  (Tim  Belmawa-Dikti,  2014:  32).  Artinya,  profil  lulusan yang disusun oleh prodi PGMI belum mencerminkan harapan pengguna lulusan secara nyata.
Capaian  pembelajaran  sendiri  dalam  istilah  lain  dapat  disebut  sebagai  tujuan pembelajaran. Dalam buku panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi,  capaian  pembelajaran  didefinisikan  sebagai  kemampuan  yang  diperoleh  melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja  (Tim  Belmawa-Dikti,  2014:  32).  Berdasarkan  analisa  terhadap  dokumen kurikulum  berbasis  KKNI  prodi  PGMI  UNSIQ  tentang  matriks  profil  dan  capaian pembelajaran,  capaian  pembelajaran  yang  disusun  untuk  setiap  unsur  adalah  sebagai berikut:
a) Sikap
Capaian pembelajaran unsur sikap ini sudah sesuai dengan deskripsi umum yang ada pada Perpres, terdiri dari enam sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Capaian pembelajaran  aspek  sikap  tersebut  dicantumkan  di  awal  dokumen  kurikulum  terpisah dengan capaian pembelajaran unsur lainnya. Hal tersebut dikarenakan capaian sikap ini tidak  secara  langsung  dibuatkan  bahan  kajian,  namun  menjadi  satu  kesatuan  dengan capaian  pembelajaran  lain  atau  diintegrasikan  dalam  setiap  mata  kuliah  yang  ada. Deskripsi  tersebut  juga  sama  persis  dengan  deskripsi  yang  ada  dalam  Perpres  No.  08 tahun 2012.
b) Ketrampilan Umum
Capaian  pembelajaran  unsur  ketrampilan  umum  diambil  dari  lampiran permendikbud  No.  49  Tahun  2014  yang  berjumlah  sembilan  capaian  pembelajaran. Dalam pengkategoriannya, capaian pembelajaran  ini disesuaikan dengan profil lulusan prodi  PGMI.  Sebenarnya  tidak  ada  acuan  khusus  mengenai  pengkategorian  capaian pembelajaran  unsur  ketrampilan  umum  pada  profil  lulusan  program  studi.  Artinya,
pencantuman  ketrampilan  umum  sesuai  dengan  rumusan  standar  nasional  pendidikan tinggi  dalam  kurikulum  berbasis  KKNI  prodi  PGMI  sudah  dianggap  cukup.  Bahkan dalam hal pengkategorian yang tidak tepat justru memunculkan problem tersendiri.
c) Pengetahuan dan Ketrampilan Khusus
Dalam  hal  rumusan  capaian  pembelajaran  aspek  pengetahuan  dan  ketrampilan khusus,  dokumen  kurikulum  KKNI  prodi  PGMI  tentang  matriks  dan  capaian pembelajaran  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  pengkategoriannya.  Tetapi  istilah  yang digunakan adalah capaian pembelajaran khusus (ditetapkan asosiasi prodi) dan capaian pembelajaran  penciri  perguruan  tinggi  (ditetapkan  oleh  perguruan  tinggi  sendiri). Meskipun  begitu,  peneliti  memposisikan  capaian  pembelajaran  khusus  dan  capaian pembelajaran  penciri  perguruan  tinggi  dalam  kurikulum  berbasis  KKNI  prodi  PGMI sebagai  unsur  pengetahuan  dan  ketrampilan  khusus.  Hal  tersebut  dikarenakan kewenangan  untuk  pengembangan  pada  unsur  ini  diserahkan  pada  setiap  prodi  atau perguruan tinggi masing-masing.
Dalam capaian pembelajaran khusus terdapat 24 capaian pembelajaran. Dari ke 24 capaian  pembelajaran  tersebut  ditemukan  beberapa  capaian  pembelajaran  yang  tidak sesuai  dengan  bidang  keilmuan  prodi  PGMI.  Padahal  dalam  panduan  penyusunan capaian  pembelajaran  disebutkan  bahwa  keterampilan  khusus merupakan  kemampuan kerja  khusus  yang  wajib  dimiliki  oleh  setiap  lulusan  sesuai  dengan  bidang  keilmuan program studi.
Bahan  kajian  ini  bisa  langsung  dideskripsikan  sebagai  mata  kuliah  yang  harus ditempuh  oleh  mahasiswa.  Keluasan  dan  kedalaman  bahan  kajian  ditetapkan  dengan merujuk  pada  capaian  pembelajaran.  Tingkat  keluasan  dan  kedalaman  bahan  kajian untuk  lulusan  program  sarjana  berdasarkan  pasal  9  Permendikbud  No  49  Tahun  2014 yaitu  paling  sedikit  menguasai  konsep  teoritis  bidang  pengetahuan  dan  keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam (Permendikbud No. 49 Tahun 2014).
Berdasarkan  dokumen  kurikulum  berbasis  KKNI  prodi  PGMI,  bahan  kajian disusun  dengan  mengacu  pada  capaian  pembelajaran  yang  ada  kemudian mengklasifikasikannya  ke  dalam  tema-tema  keilmuan  mata  kuliah-mata  kuliah.  Tema- tema keilmuan tersebut yaitu tema nasional, agama dan akhlak mulia, ke-al-Qur’an-an, pendidikan dan keguruan, kesehatan, bahasa dan seni  budaya, ilmu  dan teknologi,  dan praktik.
Berdasarkan  bahan  kajian  yang  sudah  disusun  tersebut,  terdapat  satu  capaian pembelajaran  yang  belum  memiliki  bahan  kajian  yang  ditetapkan.  Capaian pembelajaran  tersebut  adalah  mampu  mengambil  keputusan  yang  tepat  berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok (Dokumentasi Kurikulum Berbasis KKNI Prodi  PGMI  UNSIQ).  Selain  itu,  jumlah  capaian  pembelajaran  yang  merupakan gabungan  dari  aspek  pengetahuan  dan  ketrampilan  yang  disusun  oleh  prodi/perguruan tinggi  dan  SN-Dikti  seharusnya  38  capaian  pembelajaran.  Namun,  dalam  kurikulum berbasis  KKNI  prodi  PGMI  tentang  penetapan  bahan  kajian  dan  mata  kuliah  di  sana
hanya  tercantum  27  capaian  pembelajaran  saja.  Artinya  memang  bahan  kajian  yang disusun  belum  sempurna  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  tim  pengembang kurikulum.
Dalam dokumen kurikulum berbasis KKNI selain rumusan profil lulusan, capaian pembelajaran,  dan  bahan  kajian,  minimal  terdapat  rumusan  metode  pembelajaran  dan penilaian yang digunakan (Tim Belmawa-Dikti, 2014: 30). Sedangkan dalam dokumen kurikulum  berbasis  KKNI  PGMI  UNSIQ  tidak  terdapat  komponen  metoda pembelajaran  dan  penilaian.  Dalam  hal  ini,  dokumen  kurikulum  berbasis  KKNI  prodi PGMI UNSIQ memang belum sempurna sesuai dengan panduan penyusunan yang telah diberlakukan.
b. Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  dalam  proses  penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI  pada prodi PGMI menjadi penting untuk diperhatikan agar tujuan-tujuan utama prodi tersebut dapat tercapai. Kesiapan sumber daya manusia berpengaruh terhadap pola penerapan di lapangan  sehingga  diperlukan  manajemen  yang  baik  dari  pengelola.  Untuk  kesiapan sumber  daya  manusia  dalam  penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI  pada  prodi  PGMI UNSIQ dapat dijelaskan sebagai berikut:
Dosen,  dalam  konteks  penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI,  dosen  memiliki posisi  sebagai  penafsir  kurikulum  yang  diterjemahkan  ke  dalam  proses  pembelajaran yang  dilakukan.  Seberapa  jauh  pemahaman  dosen  mengenai  KKNI  berpengaruh terhadap  pembelajaran  di  kelas.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  ditemukan  bahwa pemahaman dosen PGMI mengenai kurikulum KKNI tidak secara menyeluruh memiliki pemahaman  yang  utuh.  Hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  dan up  to  date dosen terhadap kurikulum.
Karyawan,  di  sini  bertugas  untuk  mengurusi  berbagai  macam  keadministrasian dan kelengkapan sekaligus sarana yang diperlukan. Karyawan atau staf di prodi PGMI menjadi  satu  kesatuan  dibawah  kendali  fakultas.  Staf  yang  khusus  melayani  baik kebutuhan dosen maupun mahasiswa untuk prodi PGMI adalah Arina Hidayati.
c. Sarana dan prasarana
Dari  segi  sarana  prasarana,  prodi  PGMI  telah  memiliki  ruang  kuliah  yang  sudah dilengkapi  proyektor  dan  whiteboard.  Selain  itu,  terdapat  juga  perpustakaan  fakultas, perpustakaan universitas, laboratorium MIPA, laboratorium micro teaching dan tempat ibadah.  Sarana  dan  prasarana  tersebut  digunakan  secara  bergantian  dengan  prodi  lain dibawah  kontrol  fakultas.  Dari  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  tersebut  dapat dikatakan  sudah  memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan  dari  segi  kelengkapan  dan kuantitasnya. Sedangkan sarana prasarana yang masih belum optimal adalah tersedianya jaringan  internet  untuk  mahasiswa  yang  memiliki  konektivitas  cepat.  Hal  tersebut berpengaruh terhadap akses mahasiswa mengenai berbagai sumber yang didapatkan dari internet.

## 2. Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI
Dalam menganalisis masalah penerapan, Charles O. Jones mengartikan penerapan atau  implementasi  sebagai  suatu  aktifitas  yang  dimaksudkan  untuk  mengoperasikan sebuah  program  (Arif  Rohman,  2009:  135).  Kurikulum  berbasis  KKNI  pada  prodi PGMI  UNSIQ  telah  diterapkan  dengan  penjelasan  sebagai  berikut: pertama , pengorganisasian.  Dalam  tahap  pengorganisasian  ini,  kurikulum  berbasis  KKNI  prodi PGMI  telah  disusun  dengan  melibatkan  tim  universitas  yaitu  mengadakan  kegiatan workshop  kurikulum,  tim  fakultas  yaitu  memfasilitasi  penyusunan  kurikulum  bersama prodi lain dengan membentuk  tim  pengembang kurikulum prodi, dan tim pengembang kurikulum dari prodi dengan tugas penyusunan kurikulum dan sosialisasi kepada dosen dengan  mengadakan  kegiatan  konsorsium  dosen  PGMI.  Meskipun  setiap  tahap pengorganisasian  ini  tidak  berjalan  maksimal  sampai  pada  penyusunan  strategi penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI,  namun  penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
Kedua ,  interpretasi.  Tahap  kedua  ini  masih  banyak  mengalami  kendala  seperti masih  bingungnya  tim  pengembang  kurikulum  sehingga  konsorsium  dosen  yang bertujuan  untuk  mensosialiasasikan  kurikulum  berbasis  KKNI  prodi  KKNI  pun  tidak sesuai  harapan.  Implikasinya  adalah  pemahaman  dosen  tentang  kurikulum  KKNI  ini tidak  merata  pada  semua  dosen  PGMI  UNSIQ.  Meskipun  demikian,  pemahaman singkat dosen PGMI tentang berlakunya kurikulum berbasis KKNI direspon positif.
Ketiga , aplikasi.  Menjadi lanjutan dari tahap sebelumnya, aplikasi ini merupakan tahap yang belum dapat ditunjukkan mengenai diterapkannya kurikulum berbasis KKNI dengan  tujuan  pemberlakuannya.  Hal  tersebut  dikarenakan  penerapan  kurikulum berbasis KKNI prodi PGMI masih bersifat ujicoba.
Selain  Charles  O.  Jones,  persoalan  penerapan  atau  implementasi  dapat  juga dianalisa  dengan  pendekatan-pendekatan  prosedural  dan  manajerial  ( procedural  and managerial  approaches )  yang  oleh  Solichin  Abdul  Wahab  disebutkan  bahwa  tahap implementasi mencakup urut-urutan langkah sebagai berikut:
1. Merancang  bangun  (mendesain)  program  beserta  perincian  tugas  dan  perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu;
2. Melaksanakan program,  dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat;
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan  yang tepat  guna  menjamin  bahwa  tindakan-tindakan  yang  tepat  dan  benar  dapat  segera dilaksanakan (Sholichin Abdul Wahab, 2008: 112).
Dari  rangkaian  tahap  diatas,  secara  garis  besar  implementasi  kebijakan  meliputi kegiatan  perencanaan,  penjadwalan,  dan  pengawasan.  Penerapan  kurikulum  berbasis KKNI pada prodi PGMI jika dianalisa dari ketiga tahapan implementasi tersebut dapat dijelaskan  sebagai  berikut: pertama ,  perencanaan.  Perencanaan  terkait  penerapan kurikulum berbasis KKNI pada prodi PGMI telah dilaksanakan dengan berbagai macam tahapan  seperti  penyusunan  kurikulum,  sosialisasi  kurikulum  dan  pelaksanaan kurikulum. Perencanaan tersebut  disesuaikan dengan rencana kegiatan oleh universitas dan  fakultas. Kedua ,  penjadwalan.  Penjadwalan  ini  berupa  target-target  atau deadline
tentang  setiap  tahap  yang  telah  direncanakan.  Meskipun  demikian,  tidak  ditemukan dokumentasi terkait jadwal yang dimaksud. Menurut hasil wawancara bahwa dokumen kurikulum  berbasis  KKNI  waktu  itu  harus  selesai  pada  bulan  Juli  2015  (Hasil Wawancara  dengan  Muhtar  Sofwan  Hidayat  pada  tanggal  22  September  2016).  Dan ketiga , pengawasan. Sistem pengawasan dalam penerapan kurikulum berbasis KKNI ini tidak  berjalan  maksimal.  Hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  pendampingan  oleh pemerintah.  Tidak  ada  tim  khusus  yang  diterjunkan  baik  oleh  koordinator  perguruan tinggi  maupun  dari  kementerian  secara  langsung.  Selain  itu,  penerapan  kurikulum berbasis  KKNI  ini  berbarengan  dengan  berlakunya  peraturan  terkait  pemenuhan  enam dosen  untuk  setiap  prodi.  Walhasil,  terutama  perguruan  tinggi  swasta  fokus  dengan pemenuhan tersebut.
Selanjutnya,  aktivitas  pembelajaran  yang  dilakukan  oleh  dosen  dan  mahasiswa merupakan  aplikasi  secara  langsung  mengenai  kurikulum  yang  telah  dirumuskan  pada tahap  sebelumnya.  Aktivitas  pembelajaran  ini  menggambarkan  keterlaksanaan kurikulum  berbasis  KKNI  pada  prodi  PGMI  UNSIQ.  Dalam  hal  ini,  interpreter  utama ke dalam aktivitas pembelajaran adalah dosen. Posisi dosen di sini adalah melaksanakan pembelajaran  sesuai  dengan  capaian  pembelajaran  yang  diusahakan  tercapai  oleh mahasiswa  melalui  mata  kuliah-mata  kuliah  atau  bahan  kajian.  Tugas  dosen  dalam penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI  prodi  PGMI  UNSIQ  adalah  merencanakan perkuliahan,  melaksanakan  dan  mengevaluasi  mahasiswa.  perencanaan  ini  berkaitan dengan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). Pelaksanaan berkaitan dengan proses  pembelajaran  yang  dilakukan  dengan  mengacu  pada  RPS  yang  telah  dibuat. Evaluasi berkaitan dengan penilaian terhadap proses belajar mahasiswa dan hasil akhir belajar mahasiswa.
Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti,  berikut  deskripsi  mengenai penerapan kurikulum berbasis KKNI pada prodi PGMI UNSIQ.
Perencanaan.  Dalam  penelitian  ini,  rencana  yang  dianalisa  oleh  peneliti  adalah rencana  mata  kuliah  dari  dosen  yang  mengajar  pada  semester  1  dan  3.  Hal  tersebut dikarenakan kurikulum KKNI prodi PGMI baru diterapkan pada semester 3 dan 1. RPS yang  diteliti  adalah  mata  kuliah  Metodologi  Studi  Islam  yang  diampu  oleh  Muhtar Sofwan  Hidayat,  M.Pd.I,  Ilmu  Pendidikan  Islam  diampu  oleh  Hendri  Purbo  Waseso, M.Pd.I, Psikologi Pendidikan diampu oleh Salis Wahyu Hidayati, M.Pd dan mata kuliah IPS  MI/SD  diampu  oleh  Pamungkas  Stiya  Mulyani,  M.Pd.  Istilah  yang  digunakan dalam  dokumen  perencanaan  adalah  satuan  acara  perkuliahan  (SAP).  Dari  empat dokumen  SAP  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  belum  ada  perencanaan  yang  sesuai dengan  atau  mengacu  pada  capaian  pembelajaran  dalam  kurikulum  berbasis  KKNI prodi PGMI. Hal tersebut dikarenakan masih belum sempurnanya dokumen kurikulum berbasis  KKNI  prodi  PGMI  sehingga  dosen  tetap  menggunakan  perencanaan  yang biasanya  digunakan.    Selain  itu,  dokumen  SAP  belum  ada  keterkaitan  antara  capaian pembelajaran dalam kurikulum berbasis KKNI prodi PGMI dengan rencana perkuliahan yang disusun oleh dosen.
Pelaksanaan.Paradigma  pembelajaran  dalam  kurikulum  berbasis  KKNI  adalah pembelajaran  yang  berpusat  pada  mahasiswa  ( student  center  learning ).  Dalam student center learning ini terdapat tiga prinsip utama yang harus ada dalam pembelajaran yang dilakukan  yaitu  memandang  pengetahuan  sebagai  satu  hal  yang  belum  lengkap, memandang  proses  belajar  sebagai  proses  untuk  merekonstruksi  dan  mencari pengetahuan  yang akan  dipelajari  dan memandang proses pembelajaran  bukan sebagai proses  pengajaran  yang  dapat  dilakukan  secara  klasikal  dan  bukan  merupakan  suatu proses untuk  menjalankan sebuah instruksi baku yang telah dirancang (Tim  Belmawa- Dikti,  2014:  54).  Dalam  praktiknya,  prinsip student  center  learning dapat  ditunjukkan dengan penggunaan metode pembelajaran seperti cooperative learning, problem based learning,  discovery  learning oleh  dosen.  Metode  pembelajaran  dapat  dikembangkan sendiri oleh dosen yang mengacu pada prinsip student center learning .
Berdasarkan  hasil  observasi  pembelajaran  dan  wawancara  tanggal  13  Oktober 2016  terhadap  dosen  ditemukan  bahwa  metode  pembelajaran  yang  paling  sering digunakan adalah presentasi dan diskusi kelas. Selain presentasi dan diskusi kelas juga digunakan  metode peer  teaching dan small  group  discussion .  Metode peer  teaching digunakan  dalam  mata  kuliah  psikologi  pendidikan  dan small  group  discussion digunakan  dalam  pembelajaran  mata  kuliah  ilmu  pendidikan  Islam.  Saat  dilakukan observasi  terhadap  pembelajaran  psikologi  pendidikan,  dosen  menggunakan  metode presentasi  dan  diskusi  kelas.  Suasan  kelas  kondusif  dan  mahasiswa  terlihat  antusias dalam  mengikuti  pembelajaran.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan Salis Wahyu Hidayati sebagai pengampu mata kuliah psikologi pendidikan bahwa fokus utama  yang  diharapkan  adalah  agar  mahasiswa  lebih  aktif  dalam  mengikuti pembelajaran  yang  dilakukan  (Wawancara  bersama  Salis  Wahyu  Hidayati  tanggal  5 Oktober  2016).  Bahkan  hasil focus  group  discussion yang  terdiri  dari  mahasiswa semester  1  dan  3  berpendapat  bahwa  salah  satu  pembelajaran  yang  mengasyikkan adalah  mata  kuliah  psikologi  pendidikan.  Alasan  mereka  adalah  ada  tugas  mengupas film pendidikan “laskar pelangi” sebagai tugas mata kuliah (FGD mahasiswa semester 1 dan 3 pada tanggal 19 Oktober 2016). Berdasarkan data tersebut, mata kuliah psikologi pendidikan  sebenarnya  telah  menerapkan  prinsip-prinsip student  center  learning atau sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  paradigma  pembelajaran  berdasarkan  kurikulum KKNI. Meskipun perencanaan  yang dibuat belum menunjukkan kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum berbasis KKNI.
Dari  hasil  observasi  partisipatif  oleh  peneliti  sendiri,  penggunaan  metode small group  discussion terlihat  lebih  efektif  dibanding  dengan  diskusi  kelas.  Hal  tersebut dilihat  dari  respon  mahasiswa  dan  keaktifan  mahasiswa  dalam  setiap  kelompok  kecil yang telah dibuat. Mahasiswa dibagi menjadi tiga kelompok kecil untuk mendiskusikan tema  perkuliahan  ilmu  pendidikan  Islam.  Tiap  kelompok  terdapat  mahasiswa  yang mempresentasikan  makalahnya  (Observasi  partisipatif  tanggal  17  Oktober  2016).  Dari hasil  FGD  sendiri,  pembelajaran  ilmu  pendidikan  Islam  belum  sesuai  dengan  harapan mahasiswa.  Menurut  mereka,  pembelajaran  ilmu  pendidikan  Islam  terlalu  kaku  (FGD mahasiswa semester 1 dan 3 pada tanggal 19 Oktober 2016).
Sedangkan  dalam  pembelajaran  metodologi  studi  Islam,  metode  yang  digunakan adalah  presentasi  dan  diskusi  kelas.  Dari  hasil  observasi  terhadap  pembelajarannya, mahasiswa  mempresentasikan  makalah  secara  kelompok.  Kemudian  terdapat  sesi  tanya jawab  dan  diakhir  pembelajaran  dosen  memberi  tambahan  materi  yang  belum  dikupas dalam  diskusi  kelas  sebelumnya  (Observasi  Pembelajaran  Metodologi  Studi  Islam  pada tanggal 4 Oktober 2016). Sedangkan hasil wawancara dengan dosen pengampu didapatkan bahwa  pembelajaran  yang  dilakukan  difokuskan  pada  keaktifan  mahasiswa  sehingga metode  yang  digunakan  adalah  presentasi  dan  diskusi  kelas  (Wawancara  dengan  Muhtar Sofwan Hidayat tanggal 12 Oktober 2016).
Dari  informasi  di  atas,  pelaksanaan  pembelajaran  sebenarnya  telah  mengacu prinsip student  center  learning .  Dalam  konteks  penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI prodi  PGMI,  hanya  ketidaksesuaian  capaian  pembelajaran  saja  yang  menjadi  problem utama.
Selain  dianalisa  dari  penggunaan  metode  pembelajaran  di  kelas,  pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat dari prespektif peran dosen dan mahasiswa. Belmawa-Dikti menyebutkan  bahwa  peran  dosen  dalam  pelaksanaan  pembelajaran student  center learning yaitu dosen bertindak sebagai fasilitator, dosen mengkaji capaian pembelajaran mata kuliah, merancang strategi dan lingkungan belajar yang memperkaya pengalaman belajar  mahasiswa,  dosen  membantu  mahasiswa  dalam  mengakses,  menata  dan mengkonstruksi  informasi  untuk  dimanfaatkan  dalam  pemecahan  masalah  aktual,  dan dosen menentukan pola penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan diukur (Tim Belmawa-Dikti, 2014: 58-59).
Dari hasil reduksi data penelitian dilapangan mengenai pelaksanaan pembelajaran dilihat dari segi peran dosen dan mahasiswa dapat diperoleh analisa sebagai berikut:
a. Dosen  mampu  berperan  sebagai  fasilitator  dalam  upaya  membantu  mahasiswa melaksanakan pembelajarannya.
b. Dosen  belum  mengkaji  capaian  pembelajaran  sesuai  dengan  rumusan  dalam kurikulum berbasis KKNI prodi PGMI.
c. Dosen  kurang  mampu  merekayasa  lingkungan  belajar  sebagai  upaya membangkitkan motivasi belajar mahasiswa secara mandiri.
d. Mahasiswa lebih menyukai pembelajaran yang humoris.
e. Dalam merencanakan pembelajaran secara individu seperti membaca referensi mata kuliah sebelum kuliah berlangsung belum secara merata dilakukan oleh mahasiswa. Pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum berbasis KKNI prodi PGMI  belum  dapat  terlihat  sepenuhnya.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  dokumen kurikulum yang belum final dan pemahaman dosen mengenai kurikulum berbasis KKNI yang bersifat pas-pasan.
Penilaian.  Dalam  permendikbud  Nomor  49  Tahun  2014,  penilaian  diartikan sebagai  kriteria  minimal  tentang  penilaian  proses  dan  hasil  belajar  mahasiswa  dalam rangka  pemenuhan  capaian  pembelajaran  lulusan.  Penilaian  proses  dan  hasil  belajar mahasiswa  mencakup  prinsip  penilaian,  teknik  dan  instrument  penilaian,  mekanisme dan prosedur penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
Untuk  penilaian  proses  pembelajaran  dalam  paradigma  pembelajaran student center  learning dilakukan  selama  proses  dengan  melihat  perkembangan  hasil  di beberapa  tahapan  pembelajaran.  Model  penilaian  yang  digunakan  adalah  penilaian kinerja  ( authentic  assessment atau performance  assessment ).  Dalam  penilaian  kinerja terdapat  tiga  aktivitas  dasar  yaitu  dosen  memberi  tugas,  mahasiswa  menunjukkan kinerjanya  dan  dinilai  berdasarkan  indikator  tertentu  dengan  instrument  yang  disebut rubric  (Tim  Belmawa-Dikti,  2014:  70).  Jika  dosen  melaksanakan  penilaian  terhadap kinerja  mahasiswa  sesuai  dengan  indikator  pembelajaran  yang  mengacu  pada  capaian pembelajaran mata kuliah, maka dosen tersebut telah melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis KKNI.
Dalam  pelaksanaan  penilaian  ini,  pembelajaran  pada  prodi  PGMI  dapat  dianalisa dengan  teknik  triangulasi  sumber  maupun  triangulasi  teknik.  Hasilnya  adalah  dari  tiga aktivitas  dasar  penilaian  hanya  dua  yang  dijalankan  secara  maksimal  yaitu  dosen memberi  tugas  dan  mahasiswa  menunjukkan  kinerjanya.  Sedangkan  untuk  aktivitas dinilai  berdasarkan  indikator  dan  instrument  tertentu  belum  secara  maksimal dilaksanakan. Hal  tersebut  dilihat dari tidak adanya instrument  penilaian yang dimiliki oleh dosen.
Penilaian  yang  dilakukan  oleh  dosen  hanya  mengandalkan  observasi  terhadap presentasi  makalah  dan  keaktifan,  penilaian  UTS  dan  UAS.  Sedangkan  bukti  otentik mengenai  instrument  penilaian  yang  digunakan  tidak  ditemukan.    Peneliti  hanya menemukan  satu  instrument  penilaian  makalah  dan  presentasi  untuk  mata  kuliah  ilmu pendidikan  Islam.  Instrument  tersebut  disusun  untuk  menilai  presentasi  mahasiswa dalam  setiap  kali  pertemuan.  Uraian  dalam  instrument  tersebut  terdiri  dari  kriteria penilaian makalah dan kriteria penilaian presentasi (penyajian dan tanya jawab).
Dari  data  tersebut,  penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI  prodi  PGMI  pada  aspek penilaian  juga  belum  dapat  berjalan  secara  maksimal  seperti  pada  aspek  pelaksanaan pembelajarannya.

## 3. Faktor Pendukung dan Penghambat
a. Tahap Penyusunan Kurikulum
Dalam tahap penyusunan kurikulum ini, kendala utama dalam proses penyusunan kurikulum  berbasis  KKNI  prodi  PGMI  adalah  minimnya  pendampingan  oleh  ahli kurikulum  sehingga  dokumen  yang  dihasilkan  tidak  sempurna  (Wawancara  dengan Arina  Hidayati  dan  Muhtar  Sofwan  Hidayat  (Tim  Pengembang  Kurikulum  PGMI) tanggal  22  September  2016).  Selain  itu,  waktu  enam  bulan  yang  tersedia  dalam penyusunan kurikulum berbasis KKNI ini dirasa sangat kurang. Hal tersebut berdampak pada proses penerapan selanjutnya.

## b. Tahap Persiapan Penerapan Kurikulum
Kendala  utama  dalam  tahap  persiapan  penerapan  kurikulum  ini  adalah  dokumen kurikulum berbasis KKNI prodi PGMI yang belum bersifat sempurna. Dalam sosialisasi
kepada  dosen  PGMI  juga  berjalan  tidak  maksimal.  Hal  tersebut  berakibat  pada ketidaksiapan dosen dalam melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis  KKNI.  Ketidaksiapan  dosen  tersebut  terlihat  dari  dokumen  perencanaan  yang telah dibuat di mana tidak sesuai dengan capaian pembelajaran  yang telah dirumuskan sebelumnya.  Padahal,  dilihat  dari  segi  kualifikasi  dosen  sudah  cukup  baik  yaitu  dosen PGMI semua telah berpendidikan minimal strata 2.
Selanjutnya,  dilihat  dari  segi  faktor  pendukungnya,  persiapan  penerapan kurikulum  ini  telah  difasilitasi  baik  oleh  universitas  maupun  fakultas.  Universitas mendatangkan keynote  speaker ahli  kurikulum  KKNI  dan  Fakultas  membetuk  tim khusus  pengembang  kurikulum  program  studi.  Sarana  prasarana  yang  dimiliki  prodi PGMI  juga  menjadi  faktor  pendukung  lain  yaitu  dengan  adanya  laboratorium  MIPA, perpustakaan,  ruang  mikro  teaching  dan  juga  SD  al-Madina  sebagai  sekolah laboratorium  yang  dimiliki  oleh  FITK.  Hanya  saja  semua  sarana  prasarana  tersebut belum  dimanfaatkan  secara  maksimal  dalam  konteks  penerapan  kurikulum  berbasis KKNI.

## c. Tahap Pelaksanaan Kurikulum
Sebagai  dampak  lanjutan  dari  kendala-kendala  sebelumnya,  pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum berbasis KKNI  prodi PGMI ini adalah berjalan  apa  adanya.  Dosen  tidak  memiliki  pemahaman  sempurna  terkait  kurikulum berbasis KKNI sehingga penerapan kurikulum ini masih bersifat ujicoba. Selain itu, tim pengembang kurikulum juga belum mampu menjelaskan secara baik bagaimana konsep penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI  yang  telah  disusun  tersebut  sehingga  sosialisasi kepada dosen tidak berjalan efektif.
Meskipun  demikian,  secara  substansial,  beberapa  dosen  telah  melaksanakan kurikulum  berbasis  KKNI  dengan  upayanya  yang  mengadakan  pembelajaran  bersifat student  center  learning .  Artinya,  dosen-dosen  PGMI  tersebut  termasuk  menjadi  faktor pendukung dalam pelaksanaan kurikulum berbasis KKNI pada prodi PGMI.

## 4. Dampak Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI
Dampak  dari  penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI  prodi  PGMI  yang  sangat terlihat  adalah  penataan  mata  kuliah-mata  kuliah  pada  prodi  PGMI  UNSIQ. Sebelumnya,  beberapa  mata  kuliah  dalam  struktur  kurikulum  prodi  PGMI  tidak menunjukkan  korelasi  antara  kemampuan  yang  harus  dikuasai  mahasiswa  dengan pencapaian  profil  lulusan.  Peneliti  menemukan  satu  mata  kuliah  yang  dihilangkan akibat  dari  diterapkannya  kurikulum  berbasis  KKNI  ini  yaitu  mata  kuliah  scolastik pendidikan. Dengan disusun ulang struktur kurikulum prodi PGMI yang mengacu pada kurikulum berbasis KKNI ini, bahan kajian atau mata kuliah yang dirancang setidaknya tidak berbeda secara signifikan dengan bahan kajian yang dimiliki oleh prodi PGMI di luar UNSIQ.
Sedangkan  untuk  dampak  penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI  prodi  PGMI terhadap  mahasiswa  belum  dapat  terlihat.  Hal  tersebut  dikarenakan,  dari  hasil  analisa
yang ditemukan bahwa penerapan kurikulum berbasis KKNI prodi PGMI memang baru memasuki tahap ujicoba.

## D. Kesimpulan
Secara kronologis, proses penyusunan kurikulum dari mulai Januari 2015 sampai Juli  2015  hanya  menghasilkan  pemahaman  yang  parsial  tentang  kurikulum  berbasis KKNI  prodi  PGMI  bagi  tim  pengembang  kurikulum.  Penerapan  kurikulum  berbasis KKNI pada tahun ajaran 2015/2016 memasuki tahap pengenalan secara mendalam baik untuk  tim  pengembang  kurikulum  maupun  dosen  PGMI.  Sedangkan  tahun  ajaran 2016/2017 ini masuk dalam tahap ujicoba kurikulum.

## Daftar Pustaka
Casmini. Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum BKI berbasis KKNI, Jurnal Hisbah , Vol. 11, No. 1, Juni 2014.
Dikti. 2010. Buku Pedoman KKNI . Jakarta: Kemendiknas.
Hasanah, Nur. 2014. Kesiapan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Kurikulum Berbasis KKNI (Studi Kasus di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon),
Jurnal Fikratuna, Volume 6 No. 2, Juli-Desember 2014.
Milles, Mattew B and A Mitchel Huberman. 1993. Analisa Data Kualitatif, Ter.. Tjetjep Rohandi R.  Jakarta: UI-Press.
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Ridwan, Achmad. 2016. Modul 2 Implementasi Kurikulum dalam http://baa.unas.ac.id. tanggal akses 5 Maret 2016.
Rohman, Arif. 2009. Politik Ideologi Pendidikan . Yogyakarta: LaksBang Mediatama. Solikhah, Imroatus. 2015. KKNI dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes, Jurnal LINGUA , Vol. 12, No. 1, Maret 2015.
Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media.
Tim BELMAWA-DIKTI. 2014. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi , Jakarta: Direktorat Pembelajaran & Kemahasiswaan Ditjen-Dikti. Wahab, Sholichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. www.edukasi.fajarnews.com, tanggal akses 23 April 2016