## PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG TIDAK MEMILIKI AKTA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN NO. REG. 81/Pdt.G/2018.PN.Pdg
Dora Tiara 1) , Naldi Gantika 2)
1) Fakultas Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: doraeljaber@gmail.com
2) Fakultas Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: hgantika74@gmail.com

## ABSTRACT
Financial institutions and banks provide financing for consumers, leasing, factoring.  They  generally  use  the  procedure  of  the  agreement  which  includes  a  fiduciary guarantee  for  fiduciary  security  objects.  In  practice,  financial  institutions  provide  movable goods  requested  by  consumers.  Consequently  the  debtor  surrenders  to  the  creditor  in  a fiduciary  manner.  Implementation  of  the executorial  title  by  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  is  not through  a  court  decision  or  fiduciary  guarantee  certificate,  but  only  based  on  a  power  of attorney and agreement made by the collector . The sale of fiduciary collateral objects carried out  by  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  does  not  go  through  public  auctions  but  through  separate sales;  and  Underhanded  sales  are  not  based  on  the  agreement  of  both  parties,  the  agreement is  only  based  on  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  so  that  it  harms  the  consumer.  Actions  taken  by PT.  Mandiri  Tunas  Finance  does  not  provide  legal  certainty  to  both  parties.  The  act  of execution  was  carried  out  solely  to  safeguard  assets  regardless  of  legal  certainty  of  the  rights of  consumers  /  debtors  contained  in  fiduciary  security  objects  in  the  form  of  car vehicles.  Legal  constraints  of  not  registering  the  agreement  are  that  execution  cannot  be carried  out,  based  on  Article  3  of  the  Minister  of  Finance  Regulation  No.  130  /  PMK.010  / 2012  stating  that  finance  companies  are  prohibited  from  withdrawing  fiduciary  objects  in  the form  of  motorized  vehicles  if  the  Fiduciary  Registration  Office  has  not  issued  a  guarantee certificate  fiduciary  and  hand  it  over  to  the  finance  company.  With  these  provisions, PT.  Mandiri  Tunas  Finance  cannot  execute  if  it  does  not  register  fiduciary  collateral  objects because  without  the  registration  of  fiduciary  collateral  objects  the  fiduciary  guarantee certificate cannot be issued.
Keywords: Collateral, Fiduciary Deed.

## ABSTRAK
Lembaga  pembiayaan  dan  bank  menyelenggarakan  pembiayaan  bagi  konsumen,  sewa  guna usaha,  anjak  piutang.  Mereka  umumnya  menggunakan  tata  cara  perjanjian  yang  mengikutkan adanya  jaminan  fidusia  bagi  objek  benda  jaminan  fidusia.  Prakteknya  lembaga  pembiayaan menyediakan  barang  bergerak  yang  diminta  konsumen.  Konsekuensinya  debitur  menyerahkan
kepada  kreditur  secara  fidusia.  Pelaksanaan  titel  eksekutorial  oleh  PT.  Mandiri  Tunas  Finance tidak  melalui  putusan  pengadilan  ataupun  sertifikat  jaminan  fidusia  melainkan  hanya berdasarkan atas surat kuasa dan surat perjanjian yang dilakukan oleh pihak collector. Penjualan benda  objek  jaminan  fidusia  yang  dilakukan  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  tidak  melalui pelelangan  umum  melainkan  penjualan  tersendiri;  dan  Penjualan  di  bawah  tangan  yang dilakukan tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan itu hanya berdasarkan atas dari pihak PT. Mandiri Tunas Finance sehingga merugikan pihak konsumen. Tindakan yang dilakukan  oleh  pihak  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  tidak  memberikan  kepastian  hukum  kepada kedua  belah  pihak.  Tindakan  eksekusi  tersebut  dilakukan  hanya  semata-mata  untuk mengamankan  aset  tanpa  menghiraukan  kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  konsumen/debitur yang  terdapat  dalam  benda  jaminan  fidusia  berupa  kendaraan  mobil.  Kendala-kendala  hukum dari  tidak  didaftarkannya  perjanjian  tersebut  adalah  tidak  bisa  dilakukannya  eksekusi, berdasarkan  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  130/PMK.010/2012  menyebutkan bahwa  perusahaan  pembiayaan  dilarang  melakukan  penarikan  benda  jaminan  fidusia  berupa kendaraan  bermotor  apabila  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  belum  menerbitkan  sertifikat  jaminan fidusia  dan  menyerahkannya  kepada  perusahaan  pembiayaan.  Dengan  ketentuan  tersebut  maka PT.  Mandiri  Tunas  Finance  tidak  dapat  melakukan  eksekusi  apabila  tidak  mendaftarkan  benda jaminan fidusia karena tanpa terdaftarnya benda jaminan fidusia maka sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan.
Kata Kunci: Jaminan, Akta Fidusia.

## PENDAHULUAN
Eksistensi  Fidusia  sebagai  pranata  jaminan  diakui  berdasarkan  yurisprudensi. Konsistensi  fidusia  berdasarkan  yurisprudensi  yang  pernah  ada  adalah  penyerahan  hak  milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak (untuk debitur) kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada kreditur dengan ketentuan bahwa jika debitur melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau tanpa cidera janji  maka  kreditur  berkewajiban  untuk mengembalikan  hak  milik atas  barang-  barang  tersebut kepada debitur (contribution processorium).
Perjanjian  fidusia  adalah  perjanjian  hutang  piutang  kreditur  kepada  debitur  yang melibatkan  penjaminan.  Jaminan  tersebut  kedudukannya  masih  dalam  penguasaan  pemilik jaminan.  Praktek  fidusia  telah  lama  dikenal  sebagai  salah  satu  instrumen  jaminan  kebendaan bergerak  yang  bersifat  non-possessory.  Berbeda  dengan  jaminan  kebendaan  bergerak  yang bersifat possessory ,  seperti  gadai,  jaminan  fidusia  memungkinkan  debitur  bersifat  sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasi dan menggambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut.
Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 1999  Tentang Jaminan  Fidusia, keberadaan praktek fidusia  di  Indonesia  dilandaskan  kepada  yurisprudensi  dari  Hoge  Raad  Belanda  yang  dikenal putusan Bier  Broumerji  Arrest ,  dimana  hakim  untuk  pertama  kali  mengesahkan  adanya mekanisme  penjaminan  seperti  tersebut.  Sebelum  Undang-Undang  Noomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia,  sedikit  sekali  panduan  yang  dapat  dipegang  sebagai  referensi  bagi keberlakuan  instrumen  fidusia.  Ada  juga  beberapa  ketentuan  perundang-undangan  yang
menyinggung  fidusia  sebagai  suatu  instrument  jaminan.  Meskipun  begitu,  secara  umum  tidak ada panduan teknis mengenai pelaksanaan instrumen fidusia tersebut.  Lahirnya jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata mengenai kebebasan berkontrak.
Tidak ada satu standar buku mengenai syarat formal penjaminan fidusia. Juga tidak ada feature  lain  yang  umumnya  terdapat  suatu  instrument  jaminan.  Tidak  ada  hak  prioritas  yang dimiliki  oleh  kreditur  penerima  fidusia.  Lebih  fatal  lagi,  tidak  ada  institusi  pendaftaran  yang bertanggung  jawab  untuk  melakukan  pencatatan  terhadap  setiap  pembebanan  fidusia,  sehingga pada  masa  itu  fidusia  benar-benar  merupakan  instrumen  yang  kurang  dapat  diandalkan  dimata para kreditur.
Pada saat ini jaminan yang sering digunakan di dalam praktek adalah  Jaminan  Fidusia, oleh karena Lembaga Jaminan Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak yang banyak diminati oleh  masyarakat  bisnis.  Pembinaan  hukum  terhadap  bidang  hukum  jaminan  adalah  sebagai konsekuensi  logis  dan  merupakan  perwujudan  tanggung  jawab  dari  pembinaan  hukum mengimbangi  lajunya  kegiatan-kegiatan  dalam  bidang  perdagangan,  perindustrian,  perseroan, pengangkutan,  dan  kegiatan-kegiatan  dalam  proyek  pembangunan  (Sri  Soedewi  Masjchoen Sofwan, 2007:1).
Selama ini sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi obyek jaminan fidusia. Karena  tidak  ada  ketentuan  yang  mengaturnya,  banyak  yang  menafsirkan  eksekusi  obyek jaminan  fidusia  dengan  memakai  prosedur  gugatan  biasa  (lewat  pengadilan  dengan  prosedur biasa)  yang  panjang,  dan  melelahkan.  Walaupun  sejak  berlakunya  Undang-  Undang  Nomor  16 Tahun  1985  tentang  Rumah  Susun,  ada  prosedur  yang  lebih  mudah  lewat  eksekusi  dibawah tangan.  Disamping  syaratnya  yang  berat,  eksekusi  obyek  jaminan  fidusia  dibawah  tangan tersebut tentunya hanya berlaku atas fidusia  yang berhubungan dengan rumah susun saja. Oleh karena itu, dalam praktek hukum, eksekusi fidusia dibawah tangan sangat jarang dilakukan (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1982:229).

## METODE PENELITIAN
Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder  dan  data  primer.  Data  Sekunder diperoleh  melalui  studi  dokumen  atau  dengan  penelitian  kepustakaan  sehingga  diperoleh  data awal untuk menunjang pelaksanaan penelitian di lapangan. Sedangkan data primer melalui studi lapangan  dengan  teknik  wawancara  kepada  nara  sumber  ataupun  informan  yang  berkaitan dengan  objek  penelitian.  Data-data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bagaimana  Pelaksanaan  Eksekusi  Terhadap  Barang  Jaminan  Yang  Tidak  Memiliki Akta Fidusia Berdasarkan Putusan No. Reg. 81/Pdt.G/2018.PN.Pdg
Berdasarkan  analisis  penulis  pada  prakteknya  eksekusi  yang  dilakukan  oleh  PT. Mandiri Tunas Finance , yaitu:
1. Pelaksanaan  titel  eksekutorial  oleh  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  tidak  melalui  putusan pengadilan  ataupun  sertifikat  jaminan  fidusia  melainkan  hanya  berdasarkan  atas  surat kuasa dan surat perjanjian yang dilakukan oleh pihak collector;
2. Penjualan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan PT. Mandiri Tunas Finance tidak melalui pelelangan umum melainkan penjualan tersendiri; dan
3. Penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  tidak  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah pihak,  kesepakatan  itu  hanya  berdasarkan  atas  dari  pihak  PT.  Mandiri  Tunas  Finance sehingga merugikan pihak konsumen.
Menurut  keterangan  wawancara  penggugat  (Robby  Octo  Irawan),  pada  tahap eksekusi  yang  dilakukan  pihak  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  melakukan  eksekusi  benda jaminan  fidusia  tidak memperlihatkan  sertifikat  jaminan  fidusia  dan  juga  tidak  adanya  juru sita  ataupun  pelelangan  umum  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Jaminan Fidusia.  Pihak  kreditur  melakukan  eksekusi  benda  jaminan  fidusia  melalui  jasa  colector, pihak colector melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  staff  legal  PT.  Mandiri  Tunas  Finance, diketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan  penyitaan  barang  jaminan  oleh  PT.  Mandiri  Tunas Finance dilakukan oleh pegawai PT. Mandiri Tunas Finance yang ditunjuk sebagai collector. Penyitaan  itu  berdasarkan  surat  kuasa  penarikan  yang  ditanda  tangani  oleh konsumen/debitur.  Pihak  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  tidak  pernah  melakukan  penyitaan terhadap  benda  jaminan  fidusia  berdasarkan  putusan  atau  penetapan  dari  pengadilan,  serta penyitaan yang dilakukan oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance hanya dilakukan collector tanpa ada keterlibatan juru sita pengadilan terhadap objek sengketa berupa kendaraan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia.
Tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance tidak memberikan kepastian  hukum  kepada  kedua  belah  pihak.  Tindakan  eksekusi  tersebut  dilakukan  hanya semata-mata untuk mengamankan aset tanpa menghiraukan kepastian hukum terhadap hak- hak konsumen/debitur yang terdapat dalam benda jaminan fidusia berupa kendaraan mobil. Dalam  jaminan  berupa  kendaraan  tersebut  terdapat  hak  kedua  belah  pihak  baik  konsumen ataupun  pihak  perusahaan,  sehingga  eksekusi  tersebut  harus  mempertimbangkan  hak masing-masing pihak, serta eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
B. Apa  Kendala-kendala  Dalam  Pelaksanaan  Eksekusi  Terhadap  Barang  Jaminan  Yang Tidak Memiliki Akta Fidusia Berdasarkan Putusan No. Reg. 81/Pdt.G/2018.PN.Pdg
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Pelayanan  Administrasi  Hukum  Umum  dan Kekayaan  Intelektual,  diketahui  bahwa  dalam  pendaftaran  jaminan  fidusia  apabila perusahaan  tidak  mendaftarkan  benda  jaminan  fidusia  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari kalender terhitung  sejak  tanggal  perjanjian  pembiayaan  konsumen,  maka  sertifikat  jaminan fidusia tidak dapat dibuatkan dan perjanjian tambahan benda jaminan fidusia secara hukum batal.  Hal  ini  dikarenakan  perjanjian  yang  jaminannya  atas  benda  jaminan  fidusia  wajib didaftarkan, apabila tidak didaftarkan maka secara tidak langsung perjanjian tersebut bukan perjanjian fidusia.
Mengenai  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan konsumen,  untuk  itu  penulis  melakukan  penelitian  terhadap  konsumen  untuk  megetahui apakah  konsumen  mengetahui  bahwa  benda  jaminan  fidusia  yang  dibiayai  oleh  lembaga pembiayaan konsumen wajib didaftarkan.
Permasalahan  yang  terjadi  pada  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  selaku  kreditur  dan Robby Octo Irawan selaku debitur, PT. Mandiri Tunas Finance melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dengan atas dasar Robby Octa Irawan lalai dalam melakukan prestasi yaitu  terlambatnya  dalam  pembayaran  kredit,  sementara  perjanjian  pembiayaan  konsumen antara  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  dengan  Robby  Octo  Irawan  tidak  didaftarkan,  sehingga yang  melakukan  tindakan  wanprestasi  bukan  hanya  terdapat  pada  Robby  Octa  Irawan  saja, ternyata  pihak  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  juga  melakukan  tindakan  wanprestasi  dalam bentuk tidak mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
Untuk  itu  penulis  melakukan  penelitian  terhadap  konsumen  untuk  mengetahui apakah  konsumen  mengetahui  apa  kendala-kendala  hukum  terhadap  perjanjian  jaminan fidusia  yang  tidak  didaftarkan  terutama  masalah  eksekusi  apabila  terjadi  wanprestasi. Kendala-kendala  hukum  dari  tidak  didaftarkannya  perjanjian  tersebut  adalah  tidak  bisa dilakukannya  eksekusi,  berdasarkan  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 130/PMK.010/2012  menyebutkan  bahwa  perusahaan  pembiayaan  dilarang  melakukan penarikan  benda  jaminan  fidusia  berupa  kendaraan  bermotor  apabila  Kantor  Pendaftaran Fidusia  belum  menerbitkan  sertifikat  jaminan  fidusia  dan  menyerahkannya  kepada perusahaan pembiayaan. Dengan ketentuan tersebut maka PT. Mandiri Tunas Finance tidak dapat  melakukan  eksekusi  apabila  tidak  mendaftarkan  benda  jaminan  fidusia  karena  tanpa terdaftarnya benda jaminan fidusia maka sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Pelaksanaan  titel  eksekutorial  oleh  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  tidak  melalui  putusan pengadilan ataupun sertifikat jaminan fidusia melainkan hanya berdasarkan atas surat kuasa dan  surat  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pihak  collector.  Penjualan  benda  objek  jaminan fidusia  yang  dilakukan  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  tidak  melalui  pelelangan  umum melainkan  penjualan  tersendiri;  dan  tidak  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak,
kesepakatan  itu  hanya  berdasarkan  atas  dari  pihak  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  sehingga merugikan pihak konsumen. Tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance tidak  memberikan  kepastian  hukum  kepada  kedua  belah  pihak.  Tindakan  eksekusi  tersebut dilakukan  hanya  semata-mata  untuk  mengamankan  aset  tanpa  menghiraukan  kepastian hukum  terhadap  hak-hak  konsumen/debitur  yang  terdapat  dalam  benda  jaminan  fidusia berupa kendaraan mobil.
2. Kendala-kendala  hukum  dari  tidak  didaftarkannya  perjanjian  tersebut  adalah  tidak  bisa dilakukannya  eksekusi,  berdasarkan  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 130/PMK.010/2012  menyebutkan  bahwa  perusahaan  pembiayaan  dilarang  melakukan penarikan  benda  jaminan  fidusia  berupa  kendaraan  bermotor  apabila  Kantor  Pendaftaran Fidusia  belum  Penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  menerbitkan  sertifikat  jaminan fidusia  dan  menyerahkannya  kepada  perusahaan  pembiayaan.  Dengan  ketentuan  tersebut maka  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  tidak  dapat  melakukan  eksekusi  apabila  tidak mendaftarkan  benda  jaminan  fidusia  karena  tanpa terdaftarnya  benda  jaminan  fidusia  maka sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pengadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia . Kementerian Agama RI, 2012.
C.S.T.  Kansil,  Christine  C.S.T.  Kansil, Pokok-pokok  Etika  Profesi  Hukum ,  Cet.  ke  3,  Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5. Cakrawal Publishing , Jakarta, 2009.
Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Himpunan  Karya  Tentang  Hukum  jaminan ,  Liberty, Yogyakarta, 1982.
Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum  Jaminan  Di  Indonesia  Pokok  pokok  Hukum  Jaminan dan Jaminan perorangan , Liberty, Yogyakarta, 2007
Sutan  Remi  Syahdeini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan . Pustaka Ulama Grafiti, Jakarta, 1999.