## MODEL PERAN AKADEMISI DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI SMART CITY DI KOTA SERANG

## MODEL OF ACADEMIC ROLE IN SUPPORTING SMART CITY IMPLEMENTATION IN SERANG CITY
(disubmit 20 Februari 2018, direvisi 15 Mei 2018, diterima 30 Juni 2018)
Hermansyah Andi Wibowo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya Corresponding Author: hermansyahandiwibowo@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian kebijakan ini bertujuan mendukung implementasi konsep smart city di Kota Serang Provinsi  Banten  dengah  hasil  akhir  adalah  model  penerapan smart  city .  Tinjauan  pustaka sederhadan  dipilih  sebagai  metode  kajian  dimana  pustaka-pustaka  yang  ada,  baik  artikel  di jurnal maupun di nonjurnal, diambil, ditelaah dan dijadikan acuan dalam pembuatan model. Observasi  terhadap perilaku masyarakat  dan tokoh  masyarakat,  wawancara  rahasia  terhadap masyarakat, tokoh dan juga sejumlah pejabat eselon 3, dilakukan untuk memperkarya konten kajian dan segi-segi penyusunan. Laporan penelitian disusuntulis dengan urutan pendefinisian smart  city ,  metode  pengumpulan  data,  pemaparan  dimensi-dimensi  dan  karakteristik smart city, serta kota-kota yang melaksanakan smart city , penjelasan bagaimana mewujudkan smart city dan peran akademisi dalam ikut mewujudkannya, kritik-kritik terkait konsep smart city , dan  penutup  berisi  kesimpulan  dan  saran  lebih  lanjut  untuk  penerapan  konsep  smart  city  di Kota Serang, khususnya pelibatan para tokoh masyarakat dan peran kunci para akademisi.
Kata  kunci: Smart  city ,  Kota  Serang,  Akademisi, Green  city ,  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi

## ABSTRACT
This study aims to support the implementation of the concept of a smart city in Serang City, Banten Province, with the final  result of the smart  city application model. Simple literature review and selected as a study method in which existing libraries, both in journals and non- journals, are considered, reviewed and used in modeling Observations on the behavior of the community and community leaders,  confidential  interviews  with the community, figures and also a number of echelon 3 officials, were carried out to work on the content of the study and the aspects of preparation. The research report was written in the sequence of defining smart city, methods, presentation of dimensions and characteristics of smart city, as well as cities implementing smart city, explanation of how to realize smart city and the role of academics in participating in making it happen, criticisms related to the smart city concept , and the closing contains conclusions and further suggestions for the application of the smart city concept in Serang City, specifically involving community leaders and the key role of academics.
Keywords: Smart city, Serang City, Academics, Green city, Information and Communication Technology

## PENDAHULUAN
Konsep smart  city yang  diawali konsep green city, awalnya diciptakan oleh perusahaan  IBM  yang  mendefinisikannya sebagai  sebuah  kota  yang  instrumennya saling  berhubungan  dan  berfungsi  cerdas (Hasanah,  2015).  Sebelum  itu,  fenomena pembangunan  ekonomi  yang  berdampak negatif  terhadap  kelestarian  lingkungan melahirkan  konsep green  city yang bertujuan  mengakomodasi  pembangunan ekonomi  kota  dengan  mempertimbangkan kelestarian  alam  (pembangunan  ekonomi berkelanjutan)
Smart  city adalah green  city yang ditambahkan sentuhan Teknologi Informasi dan  Komunikasi  (TIK)  di  dalamnya. Penggunaan TIK disinyalir mampu meningkatkan kualitas, kinerja dan layanan masyarakat  yang  interaktif.  TIK  juga mampu mengurangi konsumsi sumber daya dan penggungaan biaya; serta meningkatkan    kontak  dari  sessama penduduk kota dengan maupun pemerintah kotanya.  Membuat  kota  menjadi  “ smart ”
muncul  sebagai  strategi  untuk  mitigasi masalah-masalah  yang  ditimbulkan  oleh pertumbuhan  populasi  masyarakat  urban dan  tingginya  urbanisasi  itu  sendiri (Chourabi  et  al.,  2012).  Kendatipun demikian,  para  walikota  harus  menyadari bahwa  teknologi  itu  sendiri  tidak  mampu membuat sebuah kota menjadi lebih cerdas
karena  teknologi  hanyalah tools untuk mencapai kondisi smart dari suatu kota.
Mengelola smart city berarti mengukir  bentuk  baru  dari  kolaborasi antarmanusia melalui penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi. (Meijer & Rodrı, 2016). Membangun smart city membutuhkan  pemahaman  politik terkait  penggunaan  teknologi  dan  proses pendekatan yang digunakan untuk mengelola smart city . Penerapan smart city juga  mempertimbangkan  pendekatan  yang digunakan  dalam  pengembangannya  yang tetap focus pada manfaat ekonomi maupun nilai-nilai sosial di masyarakat.
Walaupun  tidak  ada  konsensus  yang dicapai  tentang  hakikat,  konteks  dan cakupannya,  definisi smart  city telah banyak  dipaparkan  oleh  para  akademisi. Istilah smart  city sendiri,  tercatat  di SCOPUS sebanyak 616 kali, di Sciencedirect sebanyak 198, google scholar sebanyak  389.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa smart  city adalah  konsep  yang menarik perhatian para peneliti.
Smart  city juga  dianggap  sebagai ruang  urban  yang  dikelilingi  atau  dilekati sistem-sistem  cerdas  atau  kota  dengan gagasan-gagasan dan orang yang menyediakan  pandangan  cerdas.  Sistem- sistem  cerdas  dimaksud  seharusnya  tidak dibatasi  oleh  sesuatu  yang  berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi saja, tetapi  inteligensia  dapat  juga  bahkan  bisa
berarti  desain  kreatif  atau  organisasi  baru.
(Anthopoulos, 2017). Krassimira
Paskaleva,  Ian  Cooper,  Per  Linde,  Bo Peterson  and  Christina  Götz  (dalam Rodriguez-Bolivar (2015) mendefinisi smart  city sebagai  ekosistem  dimana  para penduduknya dapat secara bersama membuat  layanan  yang  amat  dekat relevansinya dengan kebutuhan dan keinginan  spesifik  mereka,  sebagaimana keberfungsian  dan  kualitas  tempat-tempat yang mereka kuasai.
Giffinger  et  al.  (2007)  menyatakan smart city adalah daya saing kawasan, TIK dan  transportasi,  ekonomi,  sumber  daya alam,  modal  manusia  dan  sosial,  kualitas hidup, dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah  kotanya.  Giffinger  (2011) mendefinisi  ulang  dengan  menyatakannya sebagai berikut “ A smart city is a city well performing in these 6 characteristics, built on the ‘smart’ combination of endowments and activities of  self-decisive, independent and aware citizens.” up-to-now: drawing a picture  of  the  current  state  of  a  city. perspective:  a  relaunch  based  on  more recent data is planned”
Sementara  itu,  Lembaga  Riset  Pasar kenamaan Frost & Sullivan
mengidentifikasi delapan aspek kunci yang mendefinisikan smart  city ,  antara  lain: pemerintahan cerdas, energi cerdas, pembangunan  cerdas,  mobilitas  cerdas, infrastruktur  cerdas,  teknologi  cerdas,
kesehatan  cerdas  dan  penduduk  cerdas (Mahizhnan, 1999).

## METODE PENELITIAN
Penelitian kebijakan ini dilaksanakan untuk  mendukung  implementasi  kebijakan yang  akan  diambil  oleh  Pemda  Kota Serang.  Penelitian  kebijakan  termasuk penelitian  terapan  yang  menggunakan kaidah ilmiah namun penekanannya bukan pada aspek teoretis.
Tinjauan  pustaka  dipilih  sebagai metode  kajian  dimana  pustaka-pustaka yang  ada,  baik  artikel  di  jurnal  maupun nonjurnal,  diambil,  ditelaah  dan  dijadikan acuan  dalam  pembuatan  model.  Observasi dilakukan terhadap perilaku masyarakat  di alun-alun  timur  Kota  Serang-penggunaan fasilitas  ruang  wifi-,  wawancara  rahasia untuk  mendapatkan  opini  dilakukan  pada kalangan  sivitas  akademika:  1  dosen  PTN dan 2 dosen PTS yang sama serta 5 orang mahasiswa PTS, 1 orang tokoh keagamaan NU dan tokoh masyarakat, 1 orang pejabat eselon  3  di  Dinas  Perindustrian  dan Koperasi  Kota  Serang,  dilakukan  untuk memperkarya  konten  kajian  dan  segi-segi penyusunan.

## DIMENSI-DIMENSI SMART CITY
Para  ahli  berbeda  pendapat  tentang jumlah  dimensi  yang  nantinya  akan dioperasionalkan  lagi  menjadi  indikator- indikator smart  city .  Giffinger  &  Haindl (2009)  menyebutkan  enam  namun  Frost dan  Sullivan  menyebutnya  delapan  aspek
kunci.  Sedangkan  model  Kompas-ITB Maturity  Model  menyarankan  dua  belas dimensi dengan tiga aspek: sosial, ekonomi dan  lingkungan.  Di  Eropa  dan  Amerika, pendekatan enam  dimensi smart  city lebih sering digunakan.Pada studi ini, pendekatan enam dimensi smart city dipilih
diterapkan di konteks Kota Serang. Ilustrasi keterlibatan antarperan dari masing-masing bidang yang dibutuhkan dalam operasionalisasi smart  city dapat  dilihiat pada gambar 1. Keenam dimensi tersebut di atas,  secara  rinci  dipaparkan  pada  gambar 2.
Gambar 1 Keterlibatan antarperan yang mendukung implementasi smart city
Gambar 2 Pendekatan Enam Dimensi Penerapan smart city
Gambar 2 dijabarkan sebagai berikut:
1. Ekonomi cerdas (inovasi dan persaingan),  semakin  tinggi  inovasi- inovasi  baru  yang  ditingkatkan  maka akan  menambah  peluang  usaha  baru dan  meningkatkan  persaingan  pasar usaha/modal.
2. Mobilitas  cerdas  (transportasi  dan infrastruktur), pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan  sebuah  sistem  pengelolaan terpadu  dan  diorientasikan  untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.
3. Masyarakat  cerdas  (kreativitas  dan modal sosial), pembangunan senantiasa membutuhkan  modal,  baik  modal ekonomi  (economic  capital),  modal usaha  ( human  capital ),  maupun  modal sosial  ( social  capital ).  Kemudahan akses  modal  dan  pelatihan-pelatihan bagi  UMKM  dapat  meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya.
Modal  sosial  termasuk  elemen-elemen seperti  kepercayaan,  gotong-royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan  saling  menerima  serta  kolaborasi sosial  memiliki  pengaruh  yang  besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti
meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya  partisipasi  dalam  proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat  dan  menurunnya  tingkat kejahatan.
4. Lingkungan  cerdas  (keberlanjutan  dan sumber  daya),  lingkungan  cerdas adalah lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan  sumber  daya,  keindahan fisik maupun nonfisik, bagi masyarakat dan  publik  lingkungan  yang  bersih tertata,  (Ruang  Terbuka  Hijau)  RTH yang  stabil  merupakan  contoh  dari penerapan lingkungan cerdas.
5. Cerdas  hidup  (kualitas  hidup  dan kebudayaan), berbudaya  berarti bahwa manusia  memiliki  kualitas  hidup  yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut  bersifat  dinamis,  dalam  artian selalu  berusaha  memperbaiki  dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan.  Maka  kualitas  pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.
6. Pemerintahan  cerdas  (pemberdayaan dan partisipasi), kunci utama keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan
adalah Good Governance , yang merupakan paradigma, sistem dan proses
penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum,
kemanusiaan,  keadilan,  demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah  dengan  komitmen  terhadap tegaknya nilai dan prinsip “desentralisasi,  daya  guna,  hasil  guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing”. Mekanisme
pemerintahan harus menghindari transformasi smart city menjadi “black-box,” dimana administrasi kota dan  warganya  kehilangan  control terhadap informasi penting. Sebaliknya, keduanya harus memungkinkan  data  bisa  digunakan untuk  keputusan  yang  lebih  baik  dan transparan  bagi  populasi. (Almeida, Doneda, & Moreira Da Costa, 2018)

## KARAKTERISTIK SMART CITY
Oleh karena titik berat konsep smart city adalah  penggunaan  teknologi  informasi dalam  aktivitas  kota  maka  karakteristik  kota dengan konsep ini, antara lain:
1. Membuat pemanfaatan yang efisien dari infrastruktur fisik kota, melalui kecerdasan  buatan  dan  analisis  data untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang sehat dan kuat.
2. Membuat hubungan yang efektif antarmanusia  dalam  kawasan  yang sama melalui penggunaan proses inovasi  terbuka  ( open  innovation )  dan partisipasi  elektronik (e-participation) ,
meningkatkan  kecerdasan  kelompok ( collective  intelligence )  lembaga  kota
melalui e-governance , dengan penekanan  terhadap  partisipasi  dan desain bersama antarpemangku kepentingan.
3. Pembelajaran  berkelanjutan  warganya, adaptasi  warga  terhadap  teknologi  dan budaya baru, serta inovasi dalam hidup keseharian  sehingga  mampu  merespon secara  efektif  dan  sesuai  terhadap perubahan keadaan dengan peningkatan kecerdasan  kota.  Warga  yang  belajar berkelanjutan,  adalah  jawaban  atas klaim  dari  Lopes  yaitu  teknologi  yang maju, inovasi, dan pemerintahan cerdas adalah  persyaratan  penting  dalam pengembangan  kota  yang  cerdas, kreatif,  inovatif,  dan  berkelanjutan (Lopes, 2017)
KOTA DI INDONESIA YANG MENERAPKAN KONSEP SMART CITY
Di  bawah  ini  adalah  kota-kota  di Indonesia  yang  sudah  menerapkan  konsep Smart city . Tiga di antaranya menjadi juara.

## 1. Jakarta Smart city
Jakarta  merupakan  salah  satu  kota  di Indonesia yang mulai menerapkan konsep Smart city . Baru-baru ini pemerintah kota jakarta  mengeluarkan  aplikasi  Jakarta
Smart city yang bertujuan untuk memberikan informasi transparan kepada masyarakat dengan memperlihatkan hasil kerja pemerintah Jakarta dalam menangani  permasalahan  yang  ada  di Kota Jakarta. Berikut adalah tampilan dari website smartcity.jakarta.go.id 2. Kota Surabaya
Kota  Surabaya  yang  telah  memenangi  3 kategori  penghargaan  pada  ajang Smart city Award  2011  lalu  telah  memenuhi indikator yang dijadikan penentu kemenangan dalam ajang tersebut.
Misalnya,  emenangan  kota  Surabaya  di kategori penghargaan Smart Government adalah  karena  kota  Surabaya  sudah memenuhi  rencana  strategis  teknologi informasi  dan  komunikasi,  keterlibatan publik  dalam  pengambilan  keputusan, sistem administrasi kependudukan, partisipasi  warga,  sistem  administrasi perijinan,  dan  sistem  monitoring  area publik.  Kota  Surabaya  juga  layak mendapatkan  penghargaan  di  kategori Smart Environment karena sudah terpenuhinya  sistem  peringatan  dini bencana,  sistem  pengolahan  sampah berbasis  teknologi  informasi,  dan  sistem pengawasan air berbasis teknologi.
3. Bandung Bandung Smart city dibahas pada Forum Peringatan  60  tahun  Konferensi  Asia Afrika  (KAA)  beberapa  waktu  lalu tepatnya  pada  April  2015  yang  lalu.
Walikota Bandung juga memperkenalkan Bandung Command Center yang kabarnya lebih canggih dari punya Korea Selatan,  yang  saat  ini  banyak  dijadikan sebagai  kiblat Smart  city misalnya kesuksesan
Daedok Innopolisnya. Bandung Command Center ini merupakan ruangan khusus yang dilengkapi teknologi terkini, untuk memantau akses pelayanan publik. Ruang ini digunakan Walikota untauk memonitor “blusukan digital” dan segera mengambil  keputusan  dengan  cepat  atas apa yang terjadi.
4. Solo
Dishubkominfo  kota  Solo,  Soedrajat mengatakan  bahwa  pemberitahuan  kalau Kota  Solo  memperoleh  penghargaan Smart  city 2015  yaitu  pada  11  Agustus kemarin.  “Pengumuman  sudah  ada, namun untuk prosesi penerimaan penghargaan itu kapan dan dimana belum dikabari,” kata Yosca. dan penganugerahan Smart  city 2015  ini tentunya berdasarkan Indeks Kota Cerdas Indonesia yang di susun oleh pemerintah dan  media  yang  bersangkutan.  Indikator penilaian Smart  city lainnya  menurut Yosca  yaitu  mampu  melayani  dan memenuhi  kebutuhan  warganya  secara efektif,  efisien  dan  berkelanjutan.  Lalu pengelolaan  atau  manajemen  pemerintah yang baik, sistem pengaduan, transparasi, pelayanan kesehatan, serta sistem
informasi  yang  mudah  diakses  oleh masyarakat. Dengan mendapatkan predikat  sebagai  kota  cerdas,  pihaknya berharap  semua  kegiatan  yang  berkaitan dengan  kebijakan  pemerintah  nantinya dapat  dengan  mudah  diakses  oleh masyarakat Sebelum Solo, Surabaya dan Yogyakarta sudah  lebih  dulu  menjuarai  seleksi  kota dengan konsep Smart city.

## BAGAIMANA MEWUJUDKANNYA?
Sebagaimana halnya konsep-konsep kawasan  lainnya,  seperti  MEA  2015  dan AFTA,  konsep Smart  city memerlukan keterlibatan  sumbangan  peran  dari  para pemangku  kepentingan  di  dalamnya.  Peran sentral warga kota juga -khususnya- diperlukan saat proses pembuatan keputusan dan kontribusi fundamentalnya dalam penciptaan nilai publik di konteks perkotaan (Castelnovo, Misuraca, & Savoldelli, 2016).
Jika  penerapan  MEA  2015  di  Kota Serang,  misalnya,  sebagaimana  hasil  kajian Wibowo  (2015),  memerlukan  kesamaan persepsi  semua  pemangku  kepentingan; memerlukan  keterlibatan  ABG  (Akademisi Bisnis Government )  dan  Tomas  (Tokoh masyarakat);  dan  memerlukan  sinergitas potensi  serta  kekuatan.  Tentu  saja,  konsep Smart  city tidak  lepas  dari  kebutuhan  ini.
Perlu ada campur tangan banyak pihak sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
Senada  dengan  hal  ini,  Dirjen  Cipta Karya Kementrian PU dan Perumahan rakyat,
Ernawi  menyatakan  bahwa  pelibatan  swasta mestinya  tidak  hanya  mewujudkan  kota yang smart saja tapi juga yang berkelanjutan(Ditjen  Cipta  Karya,  2015). Kota  harus  mendayagunakan  modal  dan kapasitas, bisa dengan melakukan pengembangan  kawasan  dan  penerapan teknologi, dan menggerakkan manusia untuk bersama-sama mengembangkan kotanya.

## PERAN AKADEMISI
Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi (KBBI daring).  Dalam makalah ini, akademisi yang dimaksud adalah para  pegiat  pendidikan  (sivitas  akademika) yang berpendidikan tinggi. Dengan demikian mahasiswa  tidak  termasuk  di  dalamnya karena  mereka  masih  berproses  mengenyam pendidikan  tinggi.  Menurut  UU  no.14  tahun 2005  definisi  dari  guru  adalah  pendidik profesional  dengan  tugas  utama  mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi  peserta didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik  profesional  dan  ilmuwan  dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  melalui pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian kepada masyarakat.
Secara  garis  besar,  peran  akademisi berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  sivitas akademika  dan  pejabat  eselon  3,  hubungan
fungsional akademisi terhadap para pemangku  kepentingan  lain  yaitu  sebagai berikut:
1. Fungsi penyebaran isu Smart city
Dengan  fungsi  pendidikannya,  kedua profesi  ini  berperan  sentral  dan  memang seyogyanya mengemban peran penyebaran  isu-isu  terkait Smart  city . Penyebaran ini secara kongkrit dilaksanakan  oleh  satuan  pendidikan seperti  sekolah  dan  kampus  melalui kegiatan belajar mengajar, diskusi panel, dan seminar umum tentang topik tersebut di  atas.  Akademisi  beserta  peserta didiknya, harus membiasakan membahas isu-isu  hangat  terkait  pengejawantahan konsep Smart city di kelas-kelas rombongan  belajar.  Hal  ini  merupakan alternatif  tindakan  paling  efektif  dalam pencapaian  tujuan  penyebaran  isu-isu penting.  Setelah  akademisi  menggugah rasa ingin tahu peserta didiknya, selanjutnya  mereka  dimintai  pendapat tentang sumbangsih apa yang mereka bisa berikan bagi kemajuan Kota Serang, dari sudut pandang dunia pendidikan.
2. Fungsi konsultansi
Rencana  strategis  yang  terintegrasi  dan berkelanjutan,  pembuatan  sarana  dan prasarana  pendukung,  serta  infrastruktur Smart  city yang  lain,  hendaknya  dibuat dengan  melibatkan  para  akademisi,  baik yang ilmuwan maupun profesional. Akan lebih  baik  lagi  jika  para  akademisi  yang
dilibatkan  adalah  putra  daerah  yang memang  memiliki  kompetensi  yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan. Pertimbangan  ini  berdasarkan  fakta bahwa setiap wilayah memiliki keunikan tersendiri  dan  putra  daerah  diasumsikan memiliki knowledge yang lebih komprehensif tentang daerahnya dibandingkan  dengan  konsultan  dari daerah/kota lain. Hal lain yang mendasari adalah  kearifan  lokal  di  setiap  daerah diharapkan  lebih  terjamin  kelestariannya jika  putra  daerah  diikutsertakan  dalam setiap  pengambilan  keputusan  strategis bagi daerahnya.
3. Fungsi koordinasi
Keterlaksanaan sebuah program pemerintah daerah, khususnya di Banten, berkorelasi erat dengan pelibatan segenap unsur  masyarakat  yang  penting.  Struktur sosial  baik  stratata  maupun  diferensiasi sosial,  merupakan  infrastruktur invisible yang secara nyata memiliki pengaruh atas ada/tidaknya  dukungan  terhadap  ide-ide pemerintah  daerah.  Nilai-nilai  sosial, sistem kepercayaan, adat istiada, merupakan modal sosial yang bisa sangat bermanfaat  jika  dikelola  dengan  benar. Sebaliknya  akan  sangat  kontraproduktif hasilnya  jika  modal  sosial  ini  tidak dipandang.
Terkait dengan modal sosial, akademisi  dapat  memainkan  perannya dalam  mengarahkan  jalannya  koordinasi
tokoh-tokoh masyarakat melalui fasilitasi pemerintah  daerah  maupun  kampusnya. Tokoh-tokoh masyarakat perlu dilibatkan dalam  pembuatan  renstra Smart  city dengan arahan dari para akademisi. Agar tujuan  konsep Smart  city yang  dikuasai oleh  akademisi,  didukung  oleh  tokoh masyarakat  yang  menjadi  patron  –yang berarti  juga  mendapat  dukungan  dari masyarakat-  di  lingkungannya,  sekaligus dipayungi  kebijakan  dan  dukungan  dari pemerintah daerah/kotanya. Tanpa adanya arahan koordinasi dari akademisi, beragam kepentingan dapat menyebabkan hasil yang kontraproduktif dengan tujuan smart city.
Untuk  pertimbangan  yang  sama, fungsi koordinasi akademisi juga diperlukan untuk mengarahkan bagaimana  hubungan  yang  mendukung tercapainya  tujuan  konsep smart  city , antara para pengusaha dengan pemerintah daerah/kota. Para pengusaha/swasta adalah  pihak  yang  memainkan  peran penting dalam pengadaan dan pengelolaan  infrastruktur smart  city .
Mereka  profesional  dan  sangat  baik  jika dapat dijadikan mitra pemerintah daerah/kota  untuk  melakukan  fungsi layanan publiknya.
4. Fungsi keilmuan
Sehubungan  dengan  tridarma  perguruan tinggi  yang  terdiri  dari  penelitian, pendidikan  dan  pengabdian  kepada masyarakat, yang menjadi amanat Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, peran akademisi khususnya dosen, menjadi  krusial  terlebih  lagi  dikaitkan dengan  dukungannya  terhadap  konsep smart  city .  Sebagai  konsep  yang  sedang “hangat”  dibicarakan  di  kota  namun dingin di desa, peran akademisi adalah – salah  satunya-  melakukan  penelitian- penelitian  bertemakan smart  city yang kental dengan lokalitas daerahnya. Bagaimanapun juga, sehubungan dengan tujuan  mendukung  konsep smart  city , kebermanfaatan penelitian lebih diutamakan karena konsep ini masih terus berkembang  dan  memerlukan  inovasi keilmuan.  Sangat  mungkin  sejumlah indikator dari dimensi-dimensi smart city tidak  bersesuaian  dengan  kondisi  lokal. Di  sinilah  peran  akademisi  dalam menjembatani  kepentingan  pemerintah daerah/kota  mengikuti  “aturan  main” pemerintah  pusat  dengan  tantangan kebutuhan yang sifatnya lokal.
Gambar 3 Model Peran Akademisi Mendukung Implementasi Smart City di Kota Serang

## KRITIK-KRITIK SEPUTAR SMART CITY
Sebagai sebuah konsep pengembangan kota, smart city juga tidak lolos dari kritik seperti di bawah ini:
1. Tingginya  tingkat  koleksi  dan  analisis big  data menimbulkan  pertanyaan mengenai  pengawasan  di smart  city , khususnya  yang  berkaitan  dengan kebijakan  prediktif  terkait  privasi seseorang.
2. Bias kepentingan strategis dapat mengakibatkan pengabaian jalan alternatif pembangunan perkotaan yang mungkin  lebih  menjanjikan.  Komentar kritis terhadap smart city yang dipandang berkecenderungan ‘ top down  policy ’  yang  berpotensi  masalah terkait pembuatan kebijakan dan perencanaan  urban,  yang  tampaknya “melayani”  kepentingan  kekuasaan
incumbent dan  korporasi  berkapital besar.(Cowley & Caprotti, 2018)
3. Fokus konsep smart city dapat menyebabkan  peremehan  efek  negatif yang  mungkin  ada  dari  pembangunan infrastruktur  teknologi  dan  jaringan baru yang diperlukan untuk sebuah kota untuk menjadi cerdas.
4. Sebagai  model  bisnis  global  yang berbasis pada mobilitas modal, mengikuti  model  berorientasi  bisnis bisa berdampak pada tidak tercapainya strategi jangka panjang. Dengan mudahnya komunikasi, mobilitas modal  tidak  hanya  yang  masuk  dan menjadi  investasi,  tetapi  juga  yang sudah  di  dalam  tapi  keluar  karena  ada tawaran yang lebih menguntungkan.

## KESIMPULAN
Konsep smart  city merupakan konsep  yang  menjanjikan  nilai  tambah ekonomi  yang  tinggi  karena  tingkat efisiensi  dan  efektifitas  proses  yang ditawarkannya. smart city juga menawarkan  keterhubungan  sosial  yang mendukung integrasi sosial, dimana hal ini merupakan  capaian  tertinggi  dari  interaksi sosial.  Terakhir,  keberlanjutan  lingkungan juga dijamin oleh konsep ini.

## REKOMENDASI
Dalam upaya perencanaan,
pengorganisasian  (alokasi  sumber  daya), pelaksanaan  dan  pengendalian  konsep smart city , jika tidak ada bimbingan secara akademis  akan  berdampak  pada  tidak tercapainya  tujuan smart  city atau  justru kontraproduktif  hasilnya.  Oleh  karena  itu, peran  akademisi  khususnya  dosen,  sangat dibutuhkan  untuk  mengawal  konsep  ini mulai  dari  teori  ke  praktek,  dan  dari perencanaan, monitoring sampai  evaluasi.
Kongkretnya,  peran  akademisi  dalam mendukung  implementasi smart  city di Kota  Serang  terbagi  menjadi  4  fungsi: fungsi  penyebaran  isu,  fungsi  konsultansi, fungsi koordinasi, dan fungsi keilmuan.
Konsep smart city juga perlu diwaspadai terkait isu privasi yang menjadi rentan  tingkat  keamanannya  jika  tidak dikelola dengan teknologi  yang dijalankan
sesuai  prosedur  keamanan  privasi  yang standar.

## DAFTAR PUSTAKA
Almeida, V. A. F., Doneda, D., & Moreira Da  Costa,  E.  2018.  Humane  smart cities: The need for governance. IEEE Internet  Computing , 22 (2),  91–95. https://doi.org/10.1109/MIC.2018.02 2021671
Anthopoulos,  L.  G.  2017.  Understanding Smart  Cities:  A  Tool  for  Smart Government  or  an  Industrial  Trick? (Vol. 22, pp. 5–45). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319- 57015-0 Castelnovo, W., Misuraca, G., &
Savoldelli,  A.  2016.  Smart  Cities Governance:  The  Need  for  a  Holistic Approach to Assessing Urban Participatory  Policy  Making. Social Science  Computer  Review , 34 (6), 724–739.
https://doi.org/10.1177/08944393156 11103
Chourabi,  H.,  Nam,  T.,  Walker,  S.,  Gil- Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., … Scholl, H. J. 2012. Understanding smart cities: An integrative framework. Proceedings of the Annual
Hawaii  International  Conference  on System
Sciences , 2289–2297. https://doi.org/10.1109/HICSS.2012.6
15
Cowley, R., & Caprotti, F. 2018. Smart city as anti-planning in the UK.
Environment and Planning D: Society and Space . https://doi.org/10.1177/02637758187 87506

## Ditjen Cipta Karya. 2015. Smart City Perlu
Masyarakat Cerdas. Retrieved July 27, 2018, from http://ciptakarya.pu.go.id/v5/berita/de tail/4467
Giffinger, R. 2011. European Smart Cities : the need for a place related Understanding Outlook :
Smart metropolitan development. Giffinger, R., & Haindl, G. 2009. SMART CITIES RANKING :

## AN
EFFECTIVE  INSTRUMENT  FOR THE  POSITIONING  OF  CITIES?  In
SCIV (pp. 703–714). Barcelona.
Hasanah, N. (2015). KONSEP PENGEMBANGAN  KOTA  Green
City, Smart City, Compact City, Kota
Satelit/Baru.
Lopes, N. V. (2017). Smart governance: A key factor for smart cities
implementation. 2017 IEEE International  Conference  on  Smart
Grid and Smart Cities, ICSGSC 2017 , 277–282. https://doi.org/10.1109/ICSGSC.2017 .8038591
Mahizhnan, A. (1999). Smart Cities Frost & Sullivan  Value  Proposition. Cities . https://doi.org/10.1016/S0264-
2751(98)00050-X
Meijer,  A.,  &  Rodrı,  M.  P.  (2016). Governing the smart city : a review of the literature on smart urban governance. International  Review  of
Administrative  Sciences , 82 (2),  392–
408.
https://doi.org/10.1177/00208523145
64308
Rodriguez-Bolivar, M. P. (2015).
Transforming  City  Governments  for
Successful  Smart  Cities .  (C.  G. Reddick, Ed.) (Vol. 8). https://doi.org/10.1007/978-1-4614- 9563-5
Wibowo, H. A. (2015). KAJIAN DAMPAK TERHADAP  PERSAINGAN  USAHA TERKAIT  PELAKSANAAN  FREE
TRADE AREA ( FTA ) DI PROVINSI BANTEN . Retrieved from https://www.academia.edu/31945547/ Makalah_Lengkap_Dampak_FTA_ter hadap_Persaingan_Usaha_di_Banten