## PERTIMBANGAN HUKUM PENCANTUMAN AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Lestari Lakalet, Nikodemus Mkunbok
1,2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tribuana Kalabahi e-mail: lakaletlestari@gmail.com

## Abstrak
Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan  pengakuan  terhadap  penentuan  status  pribadi  dan  status  hukum  setiap  peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di  luar  wilayah  Republik  Indonesia.  Meskipun  dalam  landasan  hukum  ketentuan  ini menginginkan demikian, namun dalam kenyataannya landasan ini tidak sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil. Contoh beberapa waktu yang lalu terjadi polemik terdapat sejumlah penganut/pemeluk agama selain enam agama yang diakui di Indonesia masih mengeluhkan  adanya  sejumlah  diskriminasi  atau  pembedaan  perlakuan  pelayanan  negara terhadap mereka dengan alasan agama yang mereka anut yang pada akhirnya beberapa ketentuan dalam  Undang-undang  administrasi  kependudukan  diujimaterilkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi dan  lahirlah  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XIV/2016.  Artinya  setuju  atau tidak  setuju  agama  dalam  kolom  KTP  tetap  dicantumkan  dalam  kolom  KTP.  Lalu  apa  alasan agama  perlu  dicantumkan  dalam  kolom  KTP?.  Berangkat  dari  pertanyaan  ini  maka  perlunya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa pertimbangan hukum pencantuman  agama  dalam  kolom  KTP.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian normative  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep  hukum, sedangkan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan tertib administrasi kaitannya dengan identitas penduduk dalam  hubungannya  dengan  urusan  administrasi  seperti  kelahiran,  perkawinan,  kematian, warisan,  pengangkatan  anak  serta  urusan  administrasi  lainnya  menjadi  alasan  pencantuman Agama dalam kolom KTP.
Kata kunci : Agama, Kolom Kartu Tanda Penduduk

## Abstract
The unitary state of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the  Republic  of  Indonesia  is  essentially  obliged  to  provide  protection  and  recognition  of  the determination of personal status and legal status of every population event and important events experienced by residents who are inside and/or outside the territory of the Republic of Indonesia. Even though the legal basis for this provision wants it to be so, in reality this basis does not fully guarantee the fulfillment of people's rights in a fair manner. For example, some time ago there was a polemic where a number of adherents/followers of religions other than the six religions recognized in Indonesia still complained about a number of discriminations or differences in the treatment of state services towards them on the grounds of their religion which in the end, several provisions in the Population Administration Law were tested as material by the Constitutional Court and the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 was born. This means that agreeing or disagreeing with religion in the KTP column is still listed in the KTP column. Then what is the reason religion needs to be included in the KTP column? Departing from this question, the need for this research. The purpose of this study is to analyze what are the legal
considerations for including religion in the KTP column. The method used is a normative research method with a statutory and legal concept approach, while the legal materials used are primary and  secondary  legal  materials.  The  results  of  the  study  show  that  the  reason  for  orderly administration  in  relation  to  the  identity  of  the  population  in  relation  to  other  administrative matters such as birth, marriage, death, inheritance, adoption and other administrative matters is the reason for the inclusion of religion in the KTP column.
Keywords: religion, column of Identity Card

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara hukum terus memberikan perlindungan terhadap hak- hak warga negara  melalui berbagai perubahan peraturan perundang-undangan dengan mengikuti  tuntutan  perkembangan  masyarakat.  Perlindungan  dimaksud  seperti perlindungan  terhadap  status  warga  negara  yang  dapat  dilihat  dari  diterbitkannya Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan sebagaimana  yang  telah  dibaharui  dengan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang  Administrasi  Kependudukan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun 2019  tentang  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pada bagian penjelasan Undang-undang ini dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  hakekatnya berkewajiban  memberikan  perlindungan  dan  pengakuan  atas  status  hukum  atas peristiwa  kependudukan  maupun  peristiwa  penting  yang  dialami  Penduduk 1 . Selanjutnya dijelaskan bahwa administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk  diharapkan  dapat  memberikan  pemenuhan  atas  hak-hak  administratif penduduk  dalam  pelayanan  publik  serta  memberikan  perlindungan  yang  berkenan dengan  penerbitan  dokumen  kependudukan  tanpa  ada  perlakuan  yang  diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Adapun  yang  menjadi  landasan  atas  ketentuan  ini  adalah  bahwa  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  hakikatnya  berkewajiban  untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum  setiap  peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa  penting  yang  dialami  oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.
Meskipun  dalam  landasan  hukum  ketentuan  ini  menginginkan  perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi  dan status hukum setiap peristiwa kependudukan  dan  peristiwa  penting  yang  dialami  oleh  penduduk  yang  berada  di dalam  dan/atau  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia.  Namun  dalam  kenyataannya landasan ini tidak sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil, contoh  beberapa  penganut/pemeluk  agama  selain  enam  agama  yang  diakui  di Indonesia  masih  mengeluhkan  adanya  sejumlah  diskriminasi  atau  pembedaan perlakuan  pelayanan  negara  terhadap  mereka  yang  pada  akhirnya  timbul  polemik tentang apakah agama tetap dicantumkan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk atau dihilangkan dari kolom kartu tanda penduduk. Polemik ini kemudian diakhiri dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 2 . Agama yang dicantumkan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk menurut hemat penulis  bisa  berdampak  positif  dan  berdampak  negative,  dampak  positifnya  adalah bagi warga negara penganut agama selain enam agama yang diakui di Indonesia yang selama  ini  merasa  didiskriminasi  oleh  negara  dapat  menikmati  hak-haknya  sebagai warga  negara  baik  di  bidang  pelayanan  publik  seperti  pendirian  tempat  ibadah,
1 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” (n.d.).
2 Mahkamah Konstitusi,  2016 “Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016”.
penerbitan  dokumen  administrasi  kependudukan,  layanan  pendidikan  agama  di sekolah,  dan  lain-lain.  Sedangkan  dampak  negatifnya  adalah  bisa  menimbulkan permasalahan lain di bidang pelayanan publik itu sendiri seperti adanya diskriminasi berdasarkan agama dalam  ruang pelayanan publik, sebagai  contoh  adalah sikap dan perlakuan yang diskriminatif dari sesama warga masyarakat baik dalam bentuk lisan maupun  tindakan,  pelayanan  yang  terkesan  lambat,  sebagian  warga  negara diperlakukan istimewah sementara sebagian lainnya tidak.
Setuju  atau  tidak  setuju  agama  dalam  kolom  Kartu  Tanda  Penduduk  tetap dicantumkan  meskipun  agama  merupakan  urusan  pribadi  seseorang  dengan  Tuhan Yang Maha Esa, bukan urusan pribadi seseorang dengan negara atau sebaliknya. Lalu apa alasan agama perlu dicantumkan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk?.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  normative  yaitu  penelitian yang berkenaan dengan asas-asas hukum, norma hukum, termasuk hierarki peraturan perundang-undangan  dengan  mennggunakan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  ( statute  aproach )  dan  pendekatan  konsep  hukum  ( konsep  approach ), sedangkan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  berupa  dokumen- dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  pleh  pejabat  atau  Lembaga  negara,  peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi lainnya ( bahan hukum primer) dan bahan hukum berupa buku bacaan, jurnal hukum, doktrin (bahan hukum sekunder). Bahan hukum  dalam  penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif  analisis, sehingga  analisis  yang  digunakan  adalah  pendekatan  terhadap  bahan  hukum  primer dan  dan  bahan  hukum  sekunder  untuk  menganalisis  apa  pertimbangan  hukum pencantuman agama dalam kolom Kartu Tanda penduduk.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok  masyarakat  yang  memiliki  cita-cita  untuk  bersatu,  hidup  dalam  suatu kawasan,  dan  mempunyai  pemerintahan  yang  berdaulat.  Sebagaimana  ditegaskan dalam konstitusi Republik Indonesia  tentang bentuk dan kedaulatan negara seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa Konsep Negara Indonesia adalah  Negara  Kesatuan,  yang  berbentuk  Republik,  kedaulatan  berada  di  tangan rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-undang  Dasar  dan  Negara  Indonesia adalah  Negara  Hukum.  Montesqueu  mengatakan  bahwa  negara  yang  paling  baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok, yaitu:
a. Perlindungan Hak Asasi Manusia
b. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara
c. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.
Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah inti dari negara hukum dan demokrasi. Hak asasi manusia wajib dijamin dan dilindungi di negara-negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum dan demokrasi termasuk Indonesia. Hak asasi  manusia  adalah  hak-hak  dasar  yang  tidak  boleh  dicabut  oleh  siapapun.  Hak asasi  manusia  adalah  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  individu  sejak  lahir  dan  diakui
sebagai  anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa 3 .  Hak  asasi  manusia  sebagaimana dirumuskan  dalam  undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  adalah  sebagai seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia 4 .  Selanjutnya Demokrasi  merupakan  bagian  integral  dari  negara  hukum.  Keberadaan  sistem pemerintahan  demokrasi  sangat  esensial,  karena  sistem  demokrasi  memastikan bahwa pemerintahan sebuah negara berfungsi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Salah  satu  prinsip  dasar  demokrasi  adalah  integrasinya  dengan  trias  politika (eksekutif,  yudikatif  dan  legislatif)  untuk  menciptakan  lembaga  negara  yang independen  dan  sejajar  satu  sama  lain.  Dengan  demikian  kesejajaran  tersebut berperan sebagai saling mengawasi dan mengontrol berdasarkan prinsip check and balances 5 . Dalam konsep yang demikian hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument  untuk  mengatur  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  subjek  hukum  agar masing-masing  subjek  hukum  dapat  menjalankan  kewajibannya  dengan  baik  dan mendapatkan haknya secara wajar sehingga apa yang menjadi tujuan hukum dapat dicapai.
Sebagai  negara  hukum,  segala  tindakan  penyelenggara  negara  dan  warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, hukum yang diterapkan atau ditegakkan adalah hukum yang mencerminkan kehendak rakyat sehingga diperlukan peran  serta  masyarakat  dalam  perwujudannya  sebab  hukum  tidak  dibuat  untuk menjamin  kepentingan  pihak  yang  berkuasa,  melainkan  untuk  menjamin kepentingan seluruh warga negara 6 .
Salah satu kepentingan warga negara yang perlu dijamin oleh negara dan tidak dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun  yaitu  hak  beragama,  bahkan  setiap  orang bebas  memilih  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya.  Negara  menjamin kemerdekaan  memeluk  agama,  sedangkan  pemerintah  berkewajiban  melindungi penduduk  dalam  melaksanakan  ajaran  agama  dan  ibadat  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang-undangan,  tidak  menyalahgunakan  atau menodai  agama,  serta  tidak  mengganggu  ketenteraman  ketertiban  umum.  Negara tidak  berhak  mengatur  bagaimana  seseorang  beragama  atau  menjalani  kehidupan beragamanya  sehari-harinya.  Selain  itu,  negara  juga  tidak  boleh  mewajibkan seseorang  untuk  menganut  agama  tertentu  atau  menetapkan  apa  yang  dianggap sebagai  agama  atau  bukan.  Yang  diatur  oleh  negara  adalah  bagaimana  setiap
3 Iyyah Lma Naf Hasibuan et al. 2023. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara  Hukum Dan Demokrasi,” Oemar Attallah INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 3: 2538–2550.
4 Rahayu. 2015. Hukum Hak Asasi Manusia , ed. Norhisyam, Revisi 2015 (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang).10.
5 Muhammad Rosyid Ridho et al. 2024. Problematika Politik Identitas Di Negara Demokrasi (Bojonegoro, January). 9-10
6 Aswandi B. & Roisah K. 2019.  “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM,” pembangunan hukum Indonesia (1),21-23.
warganya  dapat  menjalani  kehidupan  beragamanya  secara  bebas  dan  memberikan inspirasi untuk kemajuan masyarakat dan bangsa 7 . Agama  sendiri  dapat  didefinisikan  sebagai  seperangkat  ritual  atau  praktik maupun seperangkat kepercayaan, dimana kepercayaan ritual itu terorganisir secara sosial  dan  diberlakukan  oleh  anggota-anggota  masyarakat  atau  beberapa  segmen masyarakat;  kepercayaan-kepercayaan  yang  bersangkutan  dipandang  benar  hanya berdasarkan keyakinan, sehingga pada umumnya tidak ada keinginan memvalidasi secara empirik karena tidak ada sangkut pautnya dengan pembuktian dan kesahihan ilmiah; agama mencakup konsep dunia eksistensi supernatural yang ada di atas dan dibalik  dunia  sehari-hari  yang  disaksikan  dan  alamiah 8 .  Agama  adalah  aspek  dari pengalaman manusia yang dianggap memiliki nilai tertinggi, yaitu ketaatan kepada kekuatan  yang  dipercayai  sebagai  sumber  asal  dari  segala  sesuatu,  baik  melalui upacara simbolis maupun melalui tindakan individu atau kolektif. Selain itu ajaran agama mengandung norma-norma yang menjadi pedoman bagi pemeluknya dalam berperilaku.  Norma-norma  itu  mengacu  pada  pencapaian  nilai-nilai  luhur  untuk membentuk  kepribadian  dan  membangun  hubungan  sosial  yang  harmonis  dalam upaya memenuhi ketaatan kepada Tuhan 9 . Agama merupakan bagian dari kehidupan bangsa  Indonesia  dan  turut  serta  dalam  membentuk  jiwa  dan  pandangan  hidup manusia Indonesia. Ajaran agama yang dilakukan oleh pengikutnya merupakan hasil interpretasi terhadap sumber-sumber ajaran (teks-teks suci) yang kemudian dijadikan sebagai model pengetahuan bagi mereka. Pengetahuan tersebut menjadi keyakinan dan  pedoman  untuk  mewujudkan  tindakan-tindakan  dan  tingkah  laku  dalam kehidupan sehari-hari.
Kehidupan  beragama  di  Indonesia  secara  yuridis  mempunyai  landasan  yang kuat sebagaimana termaktub dalam Pancasila maupun Undang-undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia serta  berkedudukan  pula  sebagai  tertib  hukum  Indonesia.  Pancasila  sebagaimana termaktub  pada  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945,  berkedudukan  sebagai Staats fundamental norm dengan demikian, nilai-nilai pancasila secara yuridis perlu ditransformasikan  ke  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara  Indonesia  serta  pada seluruh  Peraturan  Perundang-undangan.  Di  dalam  Pancasila  sebagai  dasar  filsafat negara,  maka  subjek  utama  negara  adalah  rakyat,  dimana  unsur  rakyat  adalah manusia  itu  sendiri.  Dalam  filsafat  Pancasila  hakikat  dasar  antropologis  sila-sila Pancasila  adalah  manusia.  Manusia  sebagai  pendukung  utama  sila-sila  Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat (raga dan jiwa, jasmani dan rohani), sifat kodrat manusia (makhluk individu dan makhluk sosial),  serta  kedudukan  kodrat  manusia  (makhluk  pribadi  berdiri  sendiri  dan makhluk Tuhan) 10 .
7 Budiarti A Rahman and Shi M H Budiarti. (2023). Konstitusionalitas Beragama Perspektif Negara Hukum Pancasila , n.d, 4.
8 Joko Tri Haryanto. 2018. Negara Melayani Agama Dan Kepercayaan : Konstruksi “Agama” Dan Pelayanan Negara Terhadap Umat Beragama Dan Kepercayaan Di Indonesia , n.d, 7-8.
9 Riyanto, Firzashafira Avi, and Syahuri Taufiqurrohman. (2024). “Praktek Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Ketuhanan Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Teori Pembentukan Negara Teokrasi,” Hukum dan sosial politik 2 (February 1): 218–225.
10 Armawi A. 2013. “Kajian Filosofis Historis Hubungan Negara Dan Agama,” Historical Studies Journal , 21-23
Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung prinsip  bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama atau bukan negara yang berdasarkan pada agama tertentu dan bukan pula suatu negara sekuler yang memisahkan agama dengan urusan negara.
Ketuhanan  yang  Maha  Esa  sebagai  dasar  ontologis,  epistimologis  dan  aksiologis hubungan negara dan agama. Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukan bahwa Tuhan yang Maha Esa mengamanatkan kepada  manusia  sebagai  makhluk  individu  berwatak  adil,  sedangkan  beradab merupakan  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  keadilan  dalam  kualitas  manusia sebagai  makhluk  sosial.  Oleh  karena  itu,  pandangan  pancasila  mengenai  manusia menyatakan  bahwa  manusia  adalah  makhluk  sosial,  yang  di  dalamnya  terkandung pengakuan adanya relasi saling tergantung antar manusia.
Dari  beberapa  pemahaman  tentang  makna  sila-sila  dari  pancasila  maka diketahui bahwa sila Ketuhanan yang Maha Esa melandasi pikiran yang terkandung dalam  Pasal  29  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, yaitu 11 :
(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya itu.
Dari ketentuan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 di atas dapat dikaji pola relasi  yang  terjalin  antara  negara  dan  agama,  Pasal  29  ayat  (1)  dengan  jelas memperlihatkan  negara  Indonesia  adalah  negara  yang  religius  berdasarkan  atas Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pada ayat (2), berisi jaminan negara terhadap kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agama,  dimana  terminologi penduduk cakupannya lebih luas dari sekedar warga negara, sehingga jaminan negara ini  tidak  saja  terhadap  warga  negara  melainkan  juga  orang  asing  yang  bertempat tinggal di Indonesia.
Jika  disimak  secara  cermat,  ketentuan  Pasal  29  ini  tidak  memberikan wewenang kepada negara untuk mendefenisikan apa yang dimaksud dengan agama, tetapi  memberikan  perlindungan  bagi  pemeluknya  melalui  kemerdekaan  untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ayat (1) dari Pasal 29 ini merupakan terjemahan dari sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha  Esa,  sebagai  sila  pertama  memberikan  sifat  yang  religius  kepada  negara Indonesia.  Sila  ini  menjadi  dasar  dan  sumber  yang  menjiwai  pelaksanaan  sila-sila yang lain. Ketuhanan yang Maha Esa juga memegang peranan yang sangat penting sebagai asas pemersatu dua unsur yang berbeda sifatnya, yaitu negara di satu pihak dan  agama  di  pihak  lain.  Sedangkan  fungsi  menjamin  negara  sebagaimana  yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) harus ditafsirkan memberi peluang untuk melakukan ibadat  tanpa  gangguan,  dan  menyediakan  perangkat  pelindung  sebagai  upaya preventif.
Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama, melainkan negara berdasarkan hukum. Hukum merupakan panglima dan kekuasaan tertinggi di atas segala hal. Di Indonesia, hukum tidak dibuat oleh kelompok agama. Oleh karena itu, agama tidak mengatur  negara  dan  sebaliknya,  negara  tidak  seharusnya  mengatur  kehidupan
11 Joko Tri Haryanto. 2018. Negara Melayani Agama Dan Kepercayaan : Konstruksi “Agama” Dan Pelayanan Negara Terhadap Umat Beragama Dan Kepercayaan Di Indonesia, n.d. 38.
beragama seseorang 12 . Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama dari negara, menunjukkan bahwa negara Indonesia sangat menghargai dan menghormati agama tanpa mendiskriminasi atau memberikan perlakuan yang berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraannya menjadikan Pancasila sebagai spiritnya sudah tentu terdapat  hubungan  yang  erat  antara  negara  dan  agama,  dan  karena  itu  untuk mewujudkan kebebasan beragama diperlukan campur tangan negara sehingga dapat tercipta  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  terwujudnya  nilai-nilai  kemanusiaan  yang adil  dan  beradab,  menumbuhkembangkan  kehidupan  demokrasi  yang  sehat,  serta membawa  seluruh  bangsa  Indonesia  menuju  terwujudnya  kehidupan  yang berkeadilan sosial.
Administrasi  kependudukan  merupakan  bagian  dari  pelayanan  publik  yang menjadi  hak  yang  melekat  bagi  setiap  warga  negara,  Pasal  2  Undang-undang Administrasi  Kependudukan  menyatakan  dokumen  kependudukan  dan  data kependudukan merupakan hak setiap penduduk yang harus dilayani secara sama. Hal ini  sejalan  dengan  konsep  pelayanan  publik  yang  menyatakan  bahwa  negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan  dasarnya  dalam  rangka  pelayanan  publik.  Kewajiban  negara  untuk menjamin hak-hak penduduk sebagaimana juga telah diatur melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan publik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) adalah 13 :
“Kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
pengertian pelayanan publik ini memberi gambaran negara berkewajiban melayani setiap  warga  negara  dan  penduduk  untuk  memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasarnya dalam  kerangka  layanan  publik  yang  merupakan    amanat  Undang-undang  Dasar 1945.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- undang Dasar Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan  pengakuan  terhadap  status  hukum,  peristiwa  kependudukan  maupun  peristiwa penting yang dialami penduduk. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun  2006  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013 tujuannya  adalah  untuk  mewujudkan  tertib  administrasi  kependudukan  dan terbangunnya data base kependudukan secara nasional serta memastikan keabsahan dan  kebenaran  atas  dokumen  kependudukan  yang  diterbitkan.  Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memenuhi hak- hak administratif penduduk dalam pelayanan publik dan memberikan perlindungan
12 Abdul Hafiz and Muhammad Zuhdi. 2024. “Konsep Hubungan Agama Dan Negara Dalam Kehidupan Masyarakat,” Rayah Al-Islam 8, no. 1 (February 28), 94–105.
13 Rio Agustian Wiranata and Mutia Evi Kristhy.2021. “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan  Publik  Sebagai  Values  Of  Law  Atas  Pelayanan  Publik  Terhadap  Penyandang  Disabilitas”, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh , 215.
yang  terhadap  penerbitan  dokumen  kependudukan  tanpa  ada  perlakuan  yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah 14 .
Agama merupakan hak mutlak yang dimiliki setiap orang, soal agama apa yang dianut oleh pemeluk itu bukan kewenangan negara untuk menentukan, tetapi negara melalui  Undang-undang  Dasar  hanya  memberikan  wewenang  untuk  menjamin pemeluk agama secara bebas memeluk agama yang diyakini dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya dengan tidak mengabaikan hak dan kebebasan dari orang lain.
Dalam  konteks  Hak  Asasi  Manusia  negara  menjamin  setiap  orang  untuk memeluk  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing  berdasarkan  keyakinannya. Kewajiban  Negara  untuk  menghormati  hak  asasi  manusia  ini  akan  terlanggar  jika negara melakukan tindakan terhadap sesuatu dimana seharusnya ia bersifat pasif atau menahan diri dari penikmatan hak yang akan dilakukan oleh individu 15 .
Hubungannya  dengan  jaminan  kebebasan  pemeluk  agama  untuk  memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing juga tercermin dalam Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa 16 .
“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Berdasarkan kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-undang tersebut maka  setiap  warga  negara  berhak  atas  kebebasan  beragama  tanpa  paksaan  dan tekanan  dari  pihak  manapun.  Sedangkan  terkait  Hak  Asasi  Manusia,  Indonesia merupakan  negara  hukum  yang  tidak  hanya  menitikberatkan  pada  hak  atau kebebasan  individu  atau  menitikberatkan  pada  kewajiban  terhadap  negara.  Negara hukum Indonesia meletakkan antara keduanya dalam porsi yang seimbang antara hak dan  kewajiban  berdasarkan  konsep  gotong  royong  dan  asas  kerukunan 17 .  Hal  ini tercermin  dalam  pasal  28J  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  yang membatasi  Hak  Asasi  Manusia,  hal  ini    semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban umum dalam  suatu masyarakat demokratis, yang mana nilai-nilai moral dan agama merupakan salah satu cerminan dari Pancasila.
Hak asasi manusia pada dasarnya adalah kebebasan dasar yang dimiliki setiap indvidu sejak lahir, hak-ini merupakan hak asli setiap orang yang tidak dapat dicabut oleh siapapun karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, HAM adalah pengakuan terhadap nilai dan martabat manusia yang mengakui bahwa setiap  individu  memiliki  hak-hak  tersebut  sebagai  bagian  integral  dari  hakikat
14 Male Martina. 202). “Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,” Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 06, 80.
15 Victorio H Situmorang. 2019. “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,” Jurnal HAM 10, no. 1 (July 19, 57.
16 Ibid.
17 Hadi F. 2022. “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” Wijaya Putra Law Riview, 174- 175.
kemanusiaan  mereka 18 .  Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  seseorang  yang  sangat asasi yang melekat pada diri setiap orang serta tidak dapat di intervensi oleh siapapun maupun dari kelompok ataupun dari lembaga-lembaga manapun termasuk lembaga pencatatan  sipil  maupun  kelembagaan  agama.  Menurut  Jack  Donnely , hak  asasi manusia  adalah  hak  yang  universal,  bukan  keuntungan  ataupun  tanggung  jawab keistimewaan atau merupakan bentuk pemberian untuk menjaga martabat seseorang sabagai manusia sebab kewajiban tersebut tidak berdasarkan kondisi maupun syarat materil lainnya seperti melihat latar belakang dan kepercayaan agamanya  maupun seseorang  yang  tanpa  memeluk  suatu  agama  tersebut,  oleh  sebab  itu  hak  asasi manusia merupakan hubungan erat berkaitan dengan peningkatan martabat manusia sebagai  penerima  hak  dan  kebebasaan  dalam  diri  manusia  termasuk  kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya maupun tanpa memeluk agama apapun juga 19 . Penyebutan agama dalam dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal  58  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Administrasi Kependudukan 20 . Pasal 58 menyatakan bahwa : ayat  (1)  data  kependudukan  terdiri  atas  data  perseorangan  dan/atau  data  agregat Penduduk.
ayat (2) data perseorangan meliputi:
a. Nomor KK;
b. NIK;
c. Nama lengkap;
d. Jenis kelamin;
e. Tempat lahir;
f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
g. Golongan darah;
h. Agama/kepercayaan;
i. Status perkawinan;
j. Status hubungan dalam keluarga;
k. Cacat fisik dan/atau mental;
l. Pendidikan terakhir;
m. Jenis pekerjaan;
n. NIK Ibu kandung;
o. Nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. Nama ayah;
r. Alamat sebelumnya;
s. Alamat sekarang;
t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
18 Safira Kanaya Iffat Husna and Fatma Ulfatun Najicha. (2023). Pancasila Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Di Indonesia , Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan , vol. 7, https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index , 108.
19 Aulia Rosa Nusution. (2018). “Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia”, 71.
20 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.”
w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. Tanggal perkawinan
y. Kepemilikan akta perceraian
z. Nomor akta perceraian/surat cerai:
aa. Tanggal perceraian;
bb. Sidik jari;
cc. Iris mata ;
dd. Tanda tangan; dan
ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
ayat  (3)  data  agregat  meliputi  himpunan  data  perseorangan  yang  berupa  data kuantitatif dan data kualitatif.
Kemudian dipertegas dalam ayat yang ke (4) bahwa data kependudukan yang disebutkan sebagaimana dalam ayat (1), (2),dan (3) adalah untuk pemanfaatan:
a. Pelayanan publik;
b. Perencanaan pembangunan;
c. Alokasi anggaran;
d. Pembangunan demokrasi; dan
e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Data  agregat  sebagaimana  dalam  ayat  (3)  adalah  kumpulan  data  tentang peristiwa  kependudukan,  peristiwa  penting,  jenis  kelamin,  kelompok  usia,  agama, pendidikan,  dan  pekerjaan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  pemanfaatan Pelayanan  publik,  pemanfaatan  Perencanaan  pembangunan,  pemanfaatan  Alokasi anggaran,  pemanfaatan  Pembangunan  demokrasi,  dan  pemanfaatan  Penegakan hukum dan pencegahan kriminal dapat dijelaskan sebagai berikut 21 : Pertama ,  yang  dimaksud  dengan  pemanfaatan  pelayanan  publik,  antara  lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan,  pelayanan  penerbitan  sertifikat  tanah,  asuransi,  jaminan  kesehatan masyarakat,  dan/atau  jaminan  sosial  tenaga  kerja. Kedua ,  yang  dimaksud  dengan pemanfaatan  perencanaan  pembangunan  antara  lain  untuk  perencanaan pembangunan  nasional,  perencanaan  Pendidikan,  perencanaan  Kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Ketiga , yang dimaksud  dengan pemanfaatan alokasi anggaran antara lain untuk  penentuan Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan/atau  perhitungan  potensi  perpajakan. Keempat , yang  dimaksud  dengan  pemanfaatan  pembangunan  demokrasi  antara  lain  untuk penyiapan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan Data  Penduduk  Potensial  Pemilih  Pemilu  (DP4). Kelima ,  yang  dimaksud  dengan pemanfaatan  penegakan  hukum  dan  pencegahan  kriminal  antara  lain  untuk memudahkan  pelacakan  pelaku  kriminal,  mencegah  perdagangan  orang,  dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.
Selanjutnya Pasal 63  ayat (1) menegaskan bahwa :
“Penduduk Warga negara Indonesia dan orang asing yang memilih izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el”.
21 Ibid.
Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP-el)  adalah  Kartu  Tanda  Penduduk  yang dilengkapi  Cip  yang  merupakan  identitas  resmi  penduduk  sebagai  bukti  diri  yang diterbitkan  oleh  Instansi  Pelaksana.  Sehubungan  denga  Kartu  Tanda  Penduduk sebagaimana  dalam  Pasal  63,  diuraikan  dalam  pasal  selanjutnya  bahwa  KTP-el mencantumkan  gambar  lambang  Garuda  Pancasila  dan  peta  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  memuat  elemen  data  penduduk,  yaitu  NIK,  nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah,  alamat,  pekerjaan,  kewarganegaraan,  pas  foto,  masa  berlaku,  tempat  dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
Beberapa  ketentuan  sebagaimana  disebutkan  memang  menyebutkan  agama sebagai  data  agregat  dan/atau  data  perseorangan  dan  juga  sebagai  elemen  data penduduk  namun  penyebutan/penempatan  agama  ini  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut tentang  maksud  dikategorikannya  sebagai  data  agregat  dan  sebagai  elemen  data penduduk.  yang  ada  adalah  ketentuan  mengenai  elemen  data  penduduk  tentang agama  yaitu,  bagi  penduduk  yang  agamanya  belum  diakui  sebagai  agama berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  atau  bagi  penghayat kepercayaan  tidak  di  isi,  tetapi  tetap  dilayani  dan  dicatat  dalam  database kependudukan 22 .
Dengan  demikian,  agama  yang  tercantum  dalam  kolom  KTP-el  bukan merupakan  sesuatu  yang  dapat  membatasi  hak  individu  dalam  pemenuhan  haknya sebagai warga negara dan karena itu, kebebasan beragama ataupun kebebasan tanpa agama adalah hak setiap orang untuk berbuat apa yang diinginkannya  selama ia tidak merugikan  negara  dan  orang  lain  serta  tidak  bertentangan  dengan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia, para pendiri mengakui kemerdekaan berdasarkan atas campur tangan Tuhan yang Maha Esa, oleh sebab itu Indonesia mengakui  kebebasan beragama itu didudukan sebagai  hak sipil  manusia yang tidak diganggu gugat oleh Negara termasuk implikasi ikutan yang berkorelasi langsung dengan hukum. Van Apeldoorn menyatakan  bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan  oleh  hukum  dengan  melindungi  kepentingan-kepentingan  manusia tertentu,  kehormatan,  kemerdekaan,  jiwa,  harta  dan  sebagainya  terhadap  yang merugikannya.
Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Apeldoorn, dapat dikemukakan ciri negara hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama  yakni 23 :
a. Terdapat  pembatasan  kekuasaan  negara  terhadap  perorangan,  maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum,  individual  mempunyai  hak  terhadap  negara  atau  rakyat  mempunyai hak terhadap penguasa.
b. Asas  Legalitas,  setiap  tindakan  negara  harus  berdasarkan  hukum  yang  telah diadakan  terlebih  dahulu  yang  harus  ditaati  juga  oleh  Pemerintah  atau aparaturnya;
c. Pemisahan  Kekuasaan,  agar  hak-hak  asasi  itu  betul-betul  terlindung  adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-
22 Ibid.
23 Hidayat E. (2016). “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” ASAS , 80-81.
undangan,  melaksanakan  dan  mengadili  harus  terpisah  satu  sama  lain  atau tidak berada dalam satu tangan.
Administrasi  kependudukan  perlu  dilakukan  pengaturan  dalam  rangka memberikan  perlindungan,  pengakuan,  penentuan  status  pribadi  dan  status  hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Dicantumkannya  Agama  dalam  data  agregat  dan/atau  data perseorangan adalah terkait dengan bagian konsideran Undang-undang administrasi kependudukan    yang  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  tertib administrasi  kependudukan  secara  nasional,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  pada  hakikatnya  berkewajiban  memberikan  perlindungan  dan pengakuan  terhadap  status  pribadi  dan  status  hukum  atas  setiap  peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga negara Indonesia yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang  dimaksud  dengan  peristiwa  kependudukan  menurut  Undang-undang Administrasi  Kependudukan  adalah  kejadian  yang  dialami  penduduk  yang  harus dilaporkan  karena  membawa  akibat  terhadap  penerbitan  atau  perubahan  Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi  pindah  datang,  perubahan  alamat,  serta  status  tinggal  terbatas  menjadi tinggal tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi  kelahiran,  kematian, lahir mati,  perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
Apabila  mencermati  kedua  pengertian  ini,  memang  tidak  secara  langsung menulis  agama dalam uraiannya  akan tetapi  terkait peristiwa penting seperti lahir, mati, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan  status  kewarganegaraan  diperlukan  identitas  agama  berupa  agama  apa yang dianut oleh penduduk yang mengalami peristiwa tersebut. Peristiwa-peristiwa penting yang kaitannya dengan urusan agama akan diuraikan sebagai berikut: Pertama; untuk  kelahiran  yang  akan  dicatatkan  tentunya  dibutuhkan  keterangan agama apa yang dianut oleh anak yang baru lahir  tersebut, sehingga memudahkan pencatatan  untuk  memperoleh  akta  kelahiran  bahkan  dicatatkan  juga  pada  kartu keluarga . Selain  untuk  kepentingan  perolehan  dokumen  terkait  peristiwa  hukum, agama  bagi  anak  juga  diperlukan  sebagai  informasi  bagi  satuan  pendidikan  ketika anak berada di bangku pendidikan, dalam artian pelajaran Agama mana yang akan dipelajari oleh anak-anak, bimbingan rohani agama mana yang hendak dipakai jika anak membuthkan bimbingan.
Kedua ;  kematian,  ketika  seseorang  meninggal  dunia,  tentu  sebagai  ciptaan  Tuhan maka  penguburannya  tidak  lepas  dari  tata  cara  agama  seseorang,  dengan  adanya identitas berupa agama akan memudahkan seseorang yang mati itu akan dikuburkan menurut tata cara agamanya.
Ketiga; Perkawinan,  agama  yang  dicantumkan  dalam  dokumen  data  agregat  akan memberi informasi sebuah perkawinan seperti akan dilangsungkan menurut agama apa  perkawinan  tersebut,  sebab  perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa
sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  Nomor 16  Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam  Pasal 1 dijelaskan bahwa 24 :
“Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  dan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.
Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan: sebagai  negara  yang  berdasarkan  Pancasila  dimana  sila  yang  pertama  ialah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja namun mempunyai unsur rohani.
Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam membentuk sebuah ikatan perkawinan adalah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sampai pada tujuan itu maka Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga menegaskan tentang sahnya suatu perkawinan, yaitu 25 :
(1).  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2).  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Apa  yang  disampaikan  dalam  kedua  ayat  ini  dapat  dipahami  bahwa  suatu perkawinan baru dinyatakan sah apabila telah melewati sejumlah prosedur termasuk di dalamnya adalah prosedur menurut agama. Oleh karena itu agama dalam kolom KTP  akan  membantu  para  pihak  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  maupun pejabat yang akan mencatatkan suatu perkawinan dalam dokumen kependudukan. Keempat; dalam pengangkatan anakpun agama sangat penting karena hubungannya dengan syarat orang tua angkat. Seperti orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat sehingga dapat menjamin kebebasan memeluk dan menjalankan agama baik oleh anak maupun orang tua angkat.
Dokumen  Kependudukan  sendiri  merupakan  dokumen  yang  mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang mencakup pengaturan atas sejumlah hak  warga  negara  yang  di  dalamnya  termasuk  hak  atas  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan.  Dan  karena  itu,  keharusan  mencantumkan  agama  dalam  data kependudukan  menunjukkan  bahwa  negara  mengakui  bahwa  agama  adalah  data perseorangan  yang  penting  karena  berguna  untuk  mendapatkan  pelayanan  publik oleh  penduduk  bersangkutan,  khususnya  terkait  dengan  peristiwa  penting  dan peristiwa  kependudukan  yang  dialami.  Hal  ini  dalam  rangka  mewujudkan  tertib administrasi  kependudukan  sebagaimana  yang  dicita-citakan  oleh  Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

## 4. PENUTUP Kesimpulan
Alasan Agama perlu dicantumkan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk adalah alasan  tertib  administrasi  yang  salah  satunya  berkaitan  dengan  identitas  penduduk,
24 Subekti Trusto. (2010). “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” Dinamika Hukum 10 (September), 329.
25 Ibid.
termasuk agama dari penduduk menjadi penting dalam administrasi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman agama dan kepercayaan, sebab akan berkaitan erat dengan beberapa  urusan  administrasi  lainnya  seperti  kelahiran,  perkawinan,  kematian, warisan, pengangkatan anak/adopsi dan urusan administrasi lainnya. Pada administrasi kelahiran, agama seringkali menjadi faktor penting dalam pendaftaran kelahiran dan pemberian  nama  anak;  Pada  administrasi  perkawinan  agama  mempengaruhi  proses pernikahan  seperti  persyaratan  dan  ritus  yang  harus  diikuti;  Pada  administrasi kematian, dalam proses pemakaman dan pencatatan kematian, agama berperan dalam ritual  dan  tradisi  yang  dilakukan;  Pada  administrasi  pembagian  warisan  agama  juga mempengaruhi ketentuan hukum terkait warisan, seperti bagaimana harta akan dibagi sesuai dengan ajaran agama yang dianut; Pada administrasi pengangkatan anak/adopsi, agama  dapat  mempengaruhi  proses  legal  pengangkatan  anak  atau  adopsi,  termasuk syarat  dan  prosedur  yang  diikuti;  Pada  urusan  administrasi  lainnya,  identitas  agama juga  diperlukan  dalam  berbagai  urusan  administrasi  lainnya,  seperti  pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Maksudnya agama yang dianut seseorang ada hubungannya dengan  setiap  tindakan  hukum  yang  dilakukan,  sebab  di  Indonesia  hukum  tertulis memegang peranan penting dalam upaya penegakan dan kepastian hukum itu sendiri. Dengan  kata  lain  bukti  tertulis  menjadi  legalitas  atas  suatu  peristiwa  hukum.  Dan karena  itu,  keberadaan  agama  dalam  kolom  Kartu  Tanda  Penduduk  memberikan manfaat  bagi  pemilik  identitas  maupun  negara  dalam  rangka  memberikan  batasan hukum  bagi  setiap  penganut  aliran  kepercayaan  dan  agama  agar  terjamin  hak-hak konstitusional setiap penduduk.

## Saran
Kepada  Pemerintah  agar  perlu  mempertimbangkan  lebih  matang  setiap pemaknaan identitas maupun maksud dari sejumlah komponen yang ada di dalam data perseorangan dan/atau data agregat agar kepastian akan perlindungan hukum hak atas warga negara dapat terpenuhi demi tercapainya perlindungan atas hak asasi manusia serta dapat mencegah potensi konflik antar aliran kepercayaan dan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Rahayu, 2010. Hukum Hak Asasi Manusia . Edited by Norhisyam. Revisi 2015. Semarang:Universitas Diponegoro Semarang.

## Jurnal
Agustian Wiranata, Rio, and Mutia Evi Kristhy. 2021. “Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values Of Law Atas Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas”
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh :215.
Armawi A. 2013. “Kajian Filosofis Historis Hubungan Negara Dan Agama.” Historical Studies Journal :21-23
Aswandi B. & Roisah K. 2019. “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM.” pembangunan hukum Indonesia 1:129-130.
Aulia Rosa Nusution. 2018. “Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia”. Vol 6 :71 Hadi F.2022.  “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” Wijaya Putra Law Riview :174-175
Hafiz, Abdul, and Muhammad Zuhdi. 2024. “Konsep Hubungan Agama Dan Negara Dalam Kehidupan Masyarakat.” Rayah Al-Islam 8, no. 1 (February 28: 94–105. Haryanto, Joko Tri. 2018. Negara Melayani Agama Dan Kepercayaan : Konstruksi “Agama” Dan Pelayanan Negara Terhadap Umat Beragama Dan Kepercayaan Di Indonesia , n.d.:38 Hidayat E. 2016. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia.” ASAS :80-81 Kanaya Iffat Husna, Safira, and Fatma Ulfatun Najicha. 2023. Pancasila Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Di Indonesia . Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan . Vol. 7, https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index :108
Lma Naf Hasibuan, iyyah, Qinthara Nur Faza, Rezya Aprilia Nylam Fitriani, and Oemar Attallah. 2023.“Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi.” Oemar Attallah INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 3: 2538–2550.
Male Martina. 2023.  “Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.” Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 06:80
Rahman, Budiarti A, and Shi M H Budiarti. Konstitusionalitas Beragama Perspektif Negara Hukum Pancasila , n.d:4
Ridho, Muhammad Rosyid, Ryan Fachryan, Lesmana Putra, Sekolah Tinggi Agama, Islam Mulia, and Astuti Wonogiri. 2024. Problematika Politik Identitas Di Negara Demokrasi . Bojonegoro, January :9-10
Riyanto, Firzashafira Avi, and Syahuri Taufiqurrohman. 2024.  “Praktek Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Ketuhanan Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Teori Pembentukan Negara Teokrasi.” Hukum dan sosial politik 2 (February 1,: 218–225.
Situmorang, Victorio H. 2019.  “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.” Jurnal HAM 10, no. 1 (July 19: 57.
Subekti Trusto. 2010. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.” Dinamika Hukum 10 (September: 329.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan” (n.d.).

## Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi. 2016. “Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016” (2016).