## STAKEHOLDERS : PERAN DAN KENDALA

## PELIBATANNYA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI BALI
I WAYAN MERTHA
LUH YUSNI WIARTI

## ANOM HERY SUASAPHA

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran stakeholder sebagai “pemain utama” serta kendala-kendala pelibatan mereka dalam pengembangan desa wisata di Bali. Lokasi penelitian dilakukan pada empat kabupaten di Bali, yaitu Kabupaten Bangli, Gianyar, Badung dan Tabanan. Data diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD), dimana narasumber dipilih secara purposive, selain data juga diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis kualitatif dipilih untuk mereduksi, memilah serta menginterpretaskan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan eksekutor hendaknya: (1) mendorong pengembangan desa wisata sesuai potensinya, bukan atas alasan politis dan/atau karena sekadar untuk memperoleh dana bantuan, (2) mengkaji secara konprehensif desa wisata yang akan dikembangkan, (3) menyiapkan perencanaan yang matang dengan mengintegrasikan rencana pembangunan pada tingkat yang lebih tinggi dengan rencana kerja yang disusun masyarakat, (4) memberikan pelatihan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat local dalam pengembangan desa wisata, dan (5) memonitor dan mengevaluasi kegiatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Masyarakat hendaknya secara kritis mengembangkan diri dan lingkungannya, serta menerapkan nilai-nilai lokal serta mengedepankan keunikan budaya Bali sebagai kekuatan pengembangan desa wisata, sementara itu pengusaha diharapkan berperan dalam peningkatan kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal terkait kebutuhan desa wisata, peran akademisi diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam mengidentifikasi permasalahan desa wisata dan mencarikan solusinya, sementara pers dapat menonjolkan fungsi kontrol dan penyebarluasan informasi kepada publik. Kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata terkait dengan koordinasi antar stakeholders serta belum adanya agent of change yang mampu mengkoordinir peran stakeholders tersebut.
Kata kunci: peran stakeholder, kendala, desa wisata, agent of change, FGD.
Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali Jl. Dharmawangsa, Kampial Nusa Dua Bali, Telp: (0361) 773537

## Latar Belakang
Desa-desa Wisata di Bali dengan potensi wisata alam maupun budaya yang dimilikinya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke pulau seribu pura ini.  Aktivitas keseharian masyarakatnya akan memberikan pengalaman unik kepada wisatawan, karena selain berbeda dengan kegiatan keseharian wisatawan di tempat tinggalnya, juga karena kegiatan tersebut hanya bisa mereka dapatkan pada masyarakat perdesaan.
Beragam potensi tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah dalam pengembangan desa wisata yang bertujuan selain untuk meningkatkan variasi produk wisata Bali, juga yang terpenting adalah untuk pemerataan agar masyarakat perdesaan dapat menikmati manfaat dari keberadaan pariwisata.Salah satu kebijakan tersebut tergambarkan dari Surat Edaran Kadisparda Provinsi Bali Nomor 556/317/I/ DISPAR tentang Pengembangan 100 Desa Wisata tahun 2014 – 2018. Fakta menunjukkan bahwa baru beberapa desa wisata tersebut berkembang dengan baik, misalnya di Kabupaten Badung dari 11 desa wisata yang ditetapkan pemerintah, hanya dua desa yang baru dianggap berhasil dilihat dari sisi kunjungan wisatawan, pengelolaan, dan partisipasi masyarakat.  Kedua desa tersebut adalah Desa Wisata Belok Sidan dan Plaga (Anom, dkk. 2015).Fakta lain menggambarkan bahwa beberapa desa di Bali, Badung khususnya yang tidak dimasukkan ke dalam SK desa wisata (oleh pemerintah) justru mengalami perkembangan yang cukup pesat, dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang semakin tinggi yang diikuti oleh perkembangan aktivitas wisata yang beragam dan sarana wisata yang semakin lengkap.
Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata di Bali, baik menyangkut permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal.Secara internal dapat diduga
bahwa belum siapnya masyarakat lokal dalam menerima dampak negatif maupun positif pariwisata menjadi alasan. Ketiadaan kesiapan masyarakat mengakibatkan belum terbayangkannya apa yang harus mereka lakukan dalam menyangga perkembangan pariwisata di desanya, sehingga tidak ada inisiatif dan kreatifitas dalam mengembangkan berbagai kegiatan di desa mereka.Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Wisata tersebut diduga belum mampu mendorong dan memotivasi gerakan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa mereka untuk dijadikan tujuan wisata. Bisa jadi karena keterbatasan pengetahuan mereka terhadap pariwisata yang merupakan  “barang baru’ dalam kehidupan mereka, sehingga kaget dan tidak berdaya melakukan perubahan dan siap mengan- tisipasinya.
Secara ekternal, peran pemerintah sangat besar pengaruhnya terhadap perkem-bangan desa wisata.  Pemerintah memiliki paling tidak tiga peran dalam pengembangan desa wisata khususnya, pertama peran sebagai regulator, peran fasilitator, maupun peran sebagai eksekutor (penegakan hukum). Berbagai kebijakan maupun fasilitasi yang dibuat pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa mereka.  Namun adakah kebijakan tersebut benar-benar telah dibuat dan dilaksanakan dengan benar, sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam mendorong mereka untuk mengembangkan desanya sebagai desa wisata ?
Selain pemerintah, para pelaku industri pariwisata juga tidak kalah pentingnya dalam mendukung perkembangan pariwisata perdesaan.  Adakah mereka menjadikan desa wisata sebagai DTW utama yang mereka dorong perkembangannya dengan menjual paket-paket wisata berbasis perdesaan?  Atau mereka hanya menjadikan desa wisata sebagai pelengkap produk yang mereka jual kepada konsumen

## MERTHA DKK: STAKEHOLDERS: PERAN DAN KENDALA PELIBATANNYA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI BALI
langganan mereka?Bagaimana dengan stakeholder lainnya, seperti para akademisi, asosiasi pariwisata, tokoh-tokoh pariwisata, media, dan pemangku kepentingan lainnya,  juga tidak dapat diabaikan perannya dalam mendukung pengembangan desa wisata.
Apa sesungguhnya yang terjadi pada perkembangan desa wisata di Bali, khususnya menyangkut peran stakeholder (pemerintah, sector swasta, masyarakat, akademisi dan pers) menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap peran stakeholder dalam pengembangan desa wisata di Bali.

## Studi Literatur

## Desa Wisata
Desa wisata memiliki pengertian yang beragam, namun secara umum mengandung unsur-unsur:  (a) wilayah yang masih asri; (b) memiliki karakteristik fisik lingkungan alam perdesaan; dan (c) ciri kehidupan sosial budaya masyarakat tradisional.  Ciri-ciri khas yang dimiliki wilayah perdesaan sebagai daya tarik wisata utama tersebut dilengkapi dengan berbagai fasiltas wisata yang dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang mempelajari kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Inskeep (1991) menyatakan  bahwa: Village Tourism, where small groups of tourist stay in or neartraditional, often remote villages and learn about village lifeand the local environment.” Pengertian tersebut menegaskan bahwa Desa Wisata memiliki ciri dan nilai tertentu yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan minat khusus( special interest tourist ) terhadap kehidupan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan warga desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan merupakan daya tarik utama dari sebuah DesaWisata.
Desa wisata adalah suatu wilayah perdesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik
wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya. Selanjutnya desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitaspendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku  (Nuryanti, 1993).
Wisata perdesaan merupakan aktivitas yang dilakukan di suatu Desa Wisata, dimana wisatawanberkunjung dan melakukan aktivitas beragam dengan memanfaatkan aktivitas warga pedesaan yang unik sebagai inti utama daya tarik wisatanya. Wisata jenis ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat kota untuk mengenal kehidupan perdesaan melalui aktivitas- aktivitas tersebut. Berkembangnya wisata perdesaan dapat memberikan manfaat penting kepada masyarakat lokal, berupa: (a) keuntungan ekonomi, dalam bentuk keragaman usaha keluarga, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan keluarga, kesempatan kaum perempuan untuk mengisi waktu luang dalam kegiatan ekonomi; (b) manfaat sosial-budaya, seperti kesempatan berinteraksi dengan orang dari luar desa, peningkatan kemampuan untuk bersosialisasi, semakin baiknya kemampuan warga dalam penguasaan bahasa asing, peningkatan kemampuan warga desa khususnya kaum muda dalam penguasaan ( Information and Communication Technology ), menum- buhkan  kepercayaan diri dan kebanggaan terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat lokal,peningkatan kemampuan warga desa dalam hal interpretasi terhadap daya tarik wisata yang ada di desa mereka, tumbuhnya kesadaran dan penghargaan terhadap budaya luar, serta membuka wawasan lebih luas mengenai dunia luar; (c) manfaat di bidang lingkungan hidup, diantaranya berupa: kesadaran untuk menjaga kebersihan dan keasrian desa wisata, perlindungan (konservasi) terhadap nilai-nilai
luhur, lingkungan fisik dan benda-benda cagar budaya yang ada di desa mereka.
Agar manfaat wisata perdesaan dapat optimal dirasakan oleh masyarakat lokal, maka ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi sebagai konsep pengembangan desa wisata, yaitu: (1) berawal dan diinisiasi oleh masyarakat desa,(2) memiliki muatan lokal, (3) memiliki komitmen bersama masyarakat untuk memajukan desa, (4) memiliki kelembagaan sebagai pengelola desa wisata, (5) adanya keterlibatan dan partisipasi warga desa, (6) adanya pendampingan dan pembinaan, (7) adanya motivasi yang kuat untuk memperbaiki kehidupan warga desa, (8) adanya kemitraan, (9) adanya forum komunikasi antar warga maupun dengan stakeholder yang lain, dan  (10) adanya studi pengembangan desa wisata dan orientasi (Julisetiono, 2007, seperti dikutip oleh Julianto, 2014)
Pengembangan desa wisata hendaknya dilakukan oleh masyarakat lokal karena mereka yang paling tahu dan kenal dengan wilayah dan potensi yang ada di dalamnya, sehingga hasilnya sebesar-besarnya untuk masyarakat desa. Kondisi ini menuntut partisipasi aktif warga desa serta komitmen yang kuat untuk menjadikan desanya layak dikunjungi wisatawan.Partisipasi tersebut dapat dimulai dari tahap perencanaan dengan membangun visi yang sama diantara warga desa untuk membangun desanya, mengidentifikasi segala potensi wisata yang mereka miliki, dan mengkaji strategi pengembangan desa mereka sebagai desa wisata, serta menyusun program dan kegiatan yang terkait dengan wisata perdesaan. Pada tahap pelaksanaan, warga desa diajak mempersiapkan akses dan membangun berbagai sarana prasarana wisata yang dibutuhkan, mempersiapkan SDM yang dibutuhkan, serta mengembangkan kelembagaan yang akan mengelola desa wisata tersebut;Dalam tahapan monitoring dan evaluasi kegiatan masyarakat lokal juga harus aktif, sehingga setiap kegiatan
yang berlangsung sesuai dengan yang direncanakan, serta penyimpangannya segera dapat dikoreksi.  Karena keterbatasan kemampuan untuk melakukan semua itu, maka kerjasama sangat dibutuhkan, terutama dukungan dari pemerintah sebagai regulator yang mempersiapkan semua perangkat aturan yang memudahkan desa wisata tersebut berkembang, serta perannya sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan.Peran stakeholder lain juga sangat dibutuhkan, seperti para pelaku usaha dalam ikut mempromosikan keberadaan desa wisata, para akademisi maupun perguruan tinggi yang dibutuhkan dukungannya berupa hasil riset maupun dalam bentuk pengabdian masyarakat, serta pers sebagai media yang mengkomuni- kasikan kehidupan warga desa ke publik.

## Kebijakan Pengembangan Desa Wisata
Pengembangan desa wisata di Indonesia dilakukan sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Pelaksanaan pengembangan Desa Wisata tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.010/MKP/2010 mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata.
Desa sering kali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan daerah dimana pariwisata dikembangkan. Desa dapat menjadi pendukung pariwisata yang telah dikembangkan maupun penyedia hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas pariwisata seperti misalnya penyedia aktiivitas wisata, akomodasi, maupun daya tarik wisata, sehingga mengakibatkan pembangunan kepariwisataan di desa menjadi hal yang penting untuk dilakukan.
Desa wisata didefinisikan sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu

## MERTHA DKK: STAKEHOLDERS: PERAN DAN KENDALA PELIBATANNYA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI BALI
struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Dalam peraturan tersebut di atas, dinyatakan bahwa desa wisata dapat dikembangkan berdasarkan tiga model yaitu: 1). Model Gugusan (Cluster) Daya Tarik Wisata – Desa terkait, 2). Model Gugusan (Cluster) Desa Wisata – Desa Terkait, dan 3). Model Gugusan (Cluster) Usaha Pariwisata – Desa Terkait
Stakeholder Pengembangan Desa Wisata Dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2005), stakeholder didefinisikan sebagai berikut:
“A person or a company that is involve in a particular organization, project, system, etc., especially because they have invested money in it”
Stakeholder merupakan seseorang atau bisa juga perusahaan yang terlibat dalam suatu organisasi, proyek ataupun system akibat uang yang mereka investasikan dalam organisasi, proyek maupun system tersebut.
Di bidang pariwisata,istilah stakeholder banyak digunakan untuk menyebutkan pihak- pihak yang berkepentingan dengan pengembangan pariwisata di suatu tempat. Freeman dalam Morrison (2013) menyatakan bahwa stakeholder merupakan:
“Any group or individual that can affect, or is affected by the achievement of a corporation purpose”
Definisi tersebut menekankan bahwa stakeholder mampu mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan sebuah perusahaan, dan sekaligus memperoleh pengaruh dari  pencapaian tujuan tersebut.
Di bidang pariwisata, UNWTO (2005) menyatakan bahwa stakeholder pariwisata terdiri atas: 1). Pemerintah , 2). Usaha jasa pariwisata termasuk asosiasinya , 3).
I nstitusi keuangan , 4). SDM pariwisata , 4). Organisasi pekerja pariwisata , 5). Institusi
pendidikan pariwisata , 6). Pengunjung ( visitor ) , 7). Masyarakat lokal dan 8). Lembaga Sosial Kemasyarakatan di bidang pariwisata . Morrison (2013) menyatakan bahwa para stakeholder terdiri atas: 1). Data tarik WIsata , 2). Events dan Festival , 3). MICE , 4). Akomodasi , 5). Restorann , 6).
Transportasi , 7). Agen perjalanan wisata dan 8). Media masa . Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan pariwisata tersebut tidaklah memiliki kedudukan yang sama. Beberapa pihak sering kali lebih penting dibandingkan pihak lainnya (Sheehan & Ritchie dalam Morrison, 2013).

## Metode
Penelitian ini dilakukan di empat kabupaten di Bali yaitu Kabupaten Badung, Gianyar, Bangli dan Tabanan. Keempat kabupaten ini dipilih sebagai sampel lokasi dengan pertimbanga bahwa di keempat kabupaten tersebut terdapat sebaran desa wisata yang telah banyak dikunjungi wisatawan. Data primer untuk penelitan tersebut dikupulkan melalui focus group discussion (FGD) dengan narasumber ditentukan secara purposive dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) mengetahui persoalan desa wisata secara mendalam, 2) mampu bersikap kritis dan obyektif, 3).bersedia berbagi pengalaman tentang seluk beluk desa wisata, dan 4). dapat diterima di lingkungan sosialnya. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi dokumentasi terhadap beberapa hasil penelitian terkait desa wisata, serta dari publikasi yang dikeluarkan oleh instansi-instansi terkait.
Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:1) Reduksi data , yakni memilah-milah data yang tidak beraturan untuk dirangkum menjadi pola data yang sederhana, sistematis, aktual dan akurat, serta 2). Interpretasi , memberi makna dan pemahaman terhadap temuan di lapangan melalui uraian dan dukungan berbagai konsep
dan teori yang dapat menjelaskan temuan di lapangan (Daymon and Holloway, 2008:369).

## Hasil
Berbagai literatur menyarankan bahwa untuk pengembangan pariwisata yang baik sangat dibutuhkan kerjasama yang baik dan simultan di antara seluruh stakeholder yang ada. Pentingnya kerjasama yang baik tersebut mengingat bahwa desa wisata sebagai sebuah contoh destinasi pariwisata merupakan sebuah entitas yang terdiri atas beberapa komponen stakeholder yang kepentingan-kepentingannya harus diakomodir, sehingga semuanya berkotribusi dengan baik dalam menyukseskan desa wisata tersebut. Selain itu, sangat penting juga bagi seluruh stakeholder untuk melakukan peran masing-masing dengan baik.
Berdasarkan hasil FGD, ditemukan bahwa semua narasumber setuju bahwa peran stakeholder dalam pengembangan desa wisata di Bali adalah seperti yang disampaikan dalam uraian berikut:
Pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan eksekutor.
Pengembangan pariwisata memerlukan arahan yang jelas agar sesuai harapan. Arahan tersebut bisa bersumber dari kebijakan maupun peraturan, serta penegakannya yang harus disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Terkait desa wisata, pemerintah kabupaten maupun pemerintah propinsi yang berhak menetapkan desa wisata, oleh karenanya pemerintah diharapkan untuk mengembangkan desa wisata agar benar-benar sesuai dengan potensi desa tersebut. Mengingat selama ini, banyak dijumpai pengembangan desa wisata dilakukan semata-mata karena dengan menetapkan sebuah desa menjadi desa wisata, maka akses dana pemerintah untuk desa tersebut bisa lebih mudah. Hal ini terjadi seperti misalnya di Kabupaten Bangli (keterangan Budi Astawa, FGD tanggal 20 Oktober 2017). Kedepannya
diharapkan proses penetapan desa wisata dilakukan berdasarkan hasil kajian potensi yang dilakukan secara komprehensif, tidak dilakukan secara sporadis. Hal ini sangat penting dilakukan agar jangan sampai terjadi penetapan desa wisata bersebelahan dengan daya tarik dan aktivitas wisata yang sama. Jika ini dibiarkan terjadi, maka dengan sendirinya desa-desa wisata yang ada tidak akan memiliki ciri khas masing-masing, padahal ciri khas sangat dibutuhkan untuk menjadi pembeda antara satu desa wisata dengan lainnya (keterangan Wayan Gobang, Mangku Kandia, FGD Tanggal 20 Oktober 2017).Selain itu, pemerintah juga diharapkan menyiapkan perencanaan yang matang mengenai desa wisata, yang mampu mengintegrasikan rencana kerja masyarakat di desa wisata dengan produk perencanaan pembangunan (Rencana Pembangunan) di tingkatan yang lebih tinggi (keterangan Gede Sadguna, FGD taggal 20 Oktober 2017)
Salah satu kendala bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat seperti halnya desa wisata adalah bahwa seringkali masyarakat desa yang dikembangkan tersebut tidak memiliki kemampuan/kompetensi untuk melakukan hal tersebut. Karena itu, pendampingan sangat diperlukan untuk meningkatkan  kompetensi masyarakat dalam mengelola desanya setelah dikembangkan sebagai desa wisata. Pemerintah dalam hal ini dinaspariwisata kabupaten atau propinsi diharapkan mampu melaksanakan hal- hal sebagai berikut: 1). memonitor perkembangan desa wisata yang telah ditetapkan pemerintah, 2). melakukan analisis terhadap perkembangan desa wisata tersebut, sehingga mampu mengetahui kebutuhan sarana prasarana wisata maupun peningkatan kapasitas masyarakatnya, dan 3). menyiapkan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang sesuai kebutuhan. Kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat terkait desa wisata dapat dikoordinir

## MERTHA DKK: STAKEHOLDERS: PERAN DAN KENDALA PELIBATANNYA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI BALI
oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik dari unsur OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait maupun dengan pihak lainnya, seperti dengan lembaga pendidikan di bidang kepariwisataan. Pemerintah dapat menjadi semacam penghubung, yang akan selalu memonitor kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat desa wisata, dan kemudian menyiapkan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat.

## Masyarakat, komponen penting dalam pengembangan desa wisata di Bali
Sebagai objek sekaligus subjek dalam pengembangan desa wisata, masyarakat diharapkan kritis dalam keinginannya untuk mengembangkan diri dan lingkungannya sebagai desa wisata. Masyarakat harus bisa mengetahui potensi desanya, sehingga mampu menyuarakan keinginannya serta berpartisipasi aktif dalam pengembangan desanya menjadi desa wisata. Terkait pengembangan desa wisata di Bali, diharapkan masyarakat tetap mengedepankan keunikan budaya Bali yang bernafaskan Agama Hindu sebagai konsep pengembangan. Konsep- konsep seperti misalnya Tri Hita Karana,Tri Sakti dan Tri Praman a diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembanga desa wisata (keterangan Gede Sadguna, Pak Mangku Kandia, FGD tanggal 20 Oktober 2017). Nilai- nilai yang diajarkan dalam Tri Hita Karana misalnya dapat diinterpretasikan untuk kemudian diterapkan dalam pengembangan desa wisata, sehingga keseimbangan yang diharapkan terjadi antar manusia (warga desa, pengunjung), antara manusia dengan lingkungan dan antara manusia dengan Tuhan dapat terwujud. Implementasi nilai-nilai Tri Hita Karana ini juga dirasa akan mampu membawa pengembangan desa wisata di Bali mencapai keberlanjutan, dimana secara ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan akan berdampakk positif bagi desa wisata tersebut.
Ketika desa dikembangkan menjadi desa wisata, maka keseluruhan komponen desa
tersebut diharapkan terlibat. Karena itu, masyarakat terlebih dahulu perlu memantapkan komitmen, sehingga kesamaan persepsi dapat dicapai dan proses pengembangan tidak akan terkendala oleh ketidakkompakan masyarakat di kemudian hari. Hal ini akan dapat dicapai jika masyarakat desa di Bali yang ingin mengembangkan desa wisata juga dapat tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang menjadi kearifan lokal serta falsafah hidup orang Bali (keterangan Gede Sadguna, FGD tanggal 20 Oktober 2017), yaitu ‘ menyama-braya ” (konsep persaudaraan), maupun selalu bermusyawarah untuk membicarakan masalah- masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama ( paras-paros , saguluk-sagilik, salunglung subhayantaka ).

## Pengusaha sebagai fasilitator
Peran pengusaha yang diharapkan dalam pengembangan desa wisata adalah dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat sesuai bidangnya. Pengusaha di bidang akomodasi misalnya dapat memberikan pelatihan bekerjasama dengan pemerintah terkait pengelolaan homestay . Pengusaha agen perjalanan wisata dapat memberikan masukan kepada desa wisata megenai preferensi pengunjung desa wisata, sehingga masyarakat di desa wisata dapat menyiapkan produk yang mampu memenuhi kebutuhan pengnjungnya. Pengusaha usaha makanan dan minuman dapat memberikan pelatihan menyiapkan makanan serta cara penyajiannya dan yang lainya.

## Akademisi; kritis dan obyektif
Pemikiran kristis akademisi diharapkan mampu melihat pengembangan desa wisata di Bali secara obyektif. Melalui berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan, akademisi diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi pengembangan desa wisata, sambil terus secara aktif mencari pemecahan (solusi) terhadap
permasalahan tersebut. Akademisi juga diharapkan selalu berbagi kisah sukses pengembangan desa wisata untuk memberikan inspirasi bagi mahasiswa, masyarakat, maupun stakeholder lainnya dalam mengembangkan desa wisata.Dalam bidang pengajaran, akademisi terutama dari sekolah-sekolah pariwisata diharapkan mampu menyiapkan kurikulum untuk mendukunng pengembangan desa wisata, ataupun mengintegrasikan desa wisata ke dalam kurikulum perkuliahannya. (ketranganPutu Sila, Forkom Dewi, FGD tanggal 20 Oktober 2017)

## Kontrol dan “viralisasi” oleh Pers
Dalam pengembangan desa wisata, pers diharapkan mampu melaksanakan fungsi kontrol yang akan menyuarakan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengembangan desa wisata, serta juga kisah sukses pengembangan desa wisata. Pers secara on-line maupun off-line juga diharapkan mampu menyebarluaskan keberadaan sebuah desa wisata untuk memberikan efek viral bagikeberadaan desa wisata tersebut. Dengan tersebarluaskannya keberadaan desa wisata tersebut, diharapkan tumbuh keinginan pengunjung untuk mengunjungi desa wisata tersebut.
Kendala Pelibatan Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata di Bali Koordinasi merupakan kendala utama dari pelibatan stakeholder dalam pengembangan desa wisata di Bali. Hal ini tercermin dari pendapat-pendapat narasumber yang mengerucut pada 2 hal, yaitu: 1). Bahwa selama ini para stakeholder cenderung melaksanakan perannya sendiri-sendiri. Belum ada upaya yang terkoordinir yang dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri atas seluruh stakeholder , dan 2). Bahwa belum ada pihak yang bertindak sebagai agen perubahan/inisiator yang akan mengkoordinir seluruh stakeholder untuk berpartisipasi dalam pengembanga sebuah desa wisata.

## Saran terkait temuan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan terkat pengembangan desa wisata di Bali. Adapun saran-saran tersebut adalah: 1). Pemerintah agar mengambil inisiatif dalam menyiapkan sebuah organisasi pengelola desa wisata yang mengintegrasikan seluruh stakeholder pengembangan desa wisata yaitu pemerintah, masyarakat lokal, pengusaha, akademisi dan pers. 2). Organisasi pengelola tersebut diharapkan ada di setiap desa wisata yang ada, dan mampu mewadahi peran seluruh stakeholder untuk memastikan agar pengembangan desa wisata tersebut dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anom , I Putu. Suryasih, Ida Ayu. Suryawan, Ida Bagus. Mahagangga, I Gst Ag. Oka. Mertha,  Wayan. 2015.  Laporan Akhir Kajian Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Badung. Badung: Universitas Udayana Bungin, B. 2006.
Analisis Data Penelitian Kualitatif . Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi.
PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Bungin, B. 2003. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Kencana Prenada Media Group.  Jakarta.
Dharmawan, I Made Ari., Sarjana, I Made., Yudhari, I Dewa Ayu Sri. 2014. Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. E- Jurnal Agribisnis dan Agrowisata, Vol. 3, No. 1, Januari 2014
Daymon, C. Holloway, I. 2008. Qualitative Research Methods  in Public Relation and Marketing Communications. Terjemahan oleh

## MERTHA DKK: STAKEHOLDERS: PERAN DAN KENDALA PELIBATANNYA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI BALI
Cahya Wiratama. Cetakan I. Penerbit Bentang. Yogyakarta.
Inskeep Edward. (1991). Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach. New York: Van Nostrand Reinhold.
Julianto R. 2014. Strategi promosi kerajinan batik kayu Desa Wisata Krebet. Tugas Akhir Program Studi Diploma III Kepariwisataan. [diunduh 10 Nov 2014]. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Tersedia padahttp:// e t d . u g m . a c . i d / index.php?mod=penelitiandetail&sub= P e n e l i t i a n Detail&act=view&typ=html& bukuid=71748&obyekid=4.
Moleong, L. 2005. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda.  Bandung. Morrison, Alastair M. 2013. Marketing And Managing Tourism Destination s. London & New York : Routledge
Ningsih, Ni Wayan Ratna Sriwijaya., 2013.
Peranan Desa Pekraman Dalam
Pengembangan Desa Wisata Di
Desa Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten
K a r a n g a s e m . www.ejournal.undiksha.ac.id, diakses tanggal 22 Juni 2017.
Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Wehmeier, Sally.
McIntosh, Colin. Turnbull, Joanna. 2005. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press.
Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata  Melalui Desa Wisata Studi Kasus Desa Wisata Ketenger Banyumas. Jurnal Pengembangan Kota. Vol. 4. No. 1. Hal 76–86.
Ratvany, Saridalia. 2016. Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Kawasan Wisata Di Kabupaten Malinau, Studi Kasus Desa Wisata Setulang . eJournal Pemerintahan Integratif. Halaman 66 – 76
Surat Edaran Kadisparda Provinsi Bali Nomor 556/317/I/DISPAR tentang
Pengembangan 100 Desa Wisata tahun 2014 – 2018
Suryabrata, S. 2010. Metodologi Penelitian. PT. RajaGrafindo Persada.  Jakarta.
UNWTO.2005. Report on the WTO Survey on the Implementation of the Global Code of Ethics for Tourism.
Urmila Dewi, Made Heny., Fandeli, Chafid.,
Baiquni, M. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali .
KAWISTARA, Vol. 3, No. 2 17
Agustus 2013. Hal 117 - 226