e-ISSN: 2548-9925
Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 melalui Aplikasi Pengolah Angka ( Spread Sheet )
Nita Wulandaria a , Arniati b*
a Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, Indonesia
b Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, arni@polibatam.ac.id, Indonesia
Abstract. Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemasukkan negara sehingga diharapkan pemasukkan dari pajak ini terus ditingkatkan. Penelitian ini membahas pengisian Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan aplikasi pengolah angka.  Pajak  panghasilan  merupakan  pajak  yang  terutang  atas  penghasilan  yang  menjadi  kewajiban  wajib  pajak  untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium dan tunjangan serta pembayaran lainnya. Maka dengan adanya penghasilan tersebut  maka setiap badan usaha  wajib  melaporkan pajak penghasilan setiap  karyawannya baik setiap bulan atau tahunan. Khususnya untuk mempermudah pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 maka dibuat rancangan  aplikasi  memalui  format  yang  lebih  mudah  digunakan  dengan  menggunakan  berbagai  rumus  dan  fungsi  yang terintegrasi.
Keywords: pph pasal 21, surat pemberitahuan tahunan, spread sheet

## Pendahuluan
Pembangunan merupakan kegiatan yang berkesinambungan  dengan  tujuan  utama  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan  tujuan  tersebut  perlu  memperhatikan masalah  pembiayaan  pembangunan.  Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung.
Salah satu sumber dana tersebut adalah pajak yang merupakan  pemasukkan  negara.  Menurut  APBN tahun  2006  sumber  pendapatan  pajak  meningkat hingga  20%  dari  tahun  lalu  (Indonesian  Taxblog, 2008)  dapat  dikatakan  bahwa  sumber  pendapatan terbanyak  didapat  dari  sektor  perpajakan  meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri.
Hal  ini  bisa  dibuktikan  saat  negara  kita  dilanda krisis  berkepanjangan.  Diharapkan  pemasukan  dari pajak  terus  dinaikkan  salah  satunya  dengan mengadakan kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi.
Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan  jumlah  pajak  dan  objek  pajak  baru
* Corresponding author. E-mail: arni@polibatam.ac.id
sedangkan  intensifikasi  perpajakan  dilaksanakan dengan  berorientasi pada peningkatan kepatuhan  dan kesadaran  wajib  pajak,  contohnya  dengan  cara pengadaan  penyuluhan  langsung  pada  masyarakat. Dengan  banyaknya  perusahaan  baru  yang  muncul ataupun  yang  sudah  lama  serta  instansi  pemerintah diharapkan  menghasilkan  pemasukan  dari  pajak penghasilannya yang dapat digunakan untuk pembiayaan negara dan pembanguan nasional.
Menurut  lembaga  pemungutnya,  pajak  dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.  Pajak  negara  atau  pajak  pusat  adalah  pajak yang dipungut oleh pemerintah yang penyelenggaranya  dilaksanakan  oleh  departemen keuangan  dan  hasilnya  akan  digunakan  untuk pembiayaan  rumah  tangga  negara  pada  umumnya. Sedangkan  pajak  daerah  adalah  pajak  yang  dipungut oleh  pemerintah  daerah  seperti  propinsi,  kabupaten, maupun  kotamadya  berdasarkan  peraturan  daerah masing-masing  dan  hasilnya  digunakan  untuk pembiayaan  rumah  tangga  daerah  masing-masing. Penulis membahas salah satu dari pajak tersebut yaitu pajak negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh  Dirjen  Pajak  seperti  Pajak  penghasilan,  PPN
(penyerahan  lokal),  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Bea Materai, Bea  lelang, dan pajak  yang dipungut Dirjen Bea Cukai (Tjahjono & Husein, 2002).
Dari  beberapa  jenis  pajak  yang  termasuk  dalam pajak  negara,  pajak  penghasilan  merupakan  pajak yang  ada  di  setiap  perusahaan.  Pajak  penghasilan adalah  pajak  yang  dipungut  pada  obyek  pajak  atas penghasilannya.  Pajak  penghasilan  akan  selalu dikenakan  terhadap  orang  atau  badan  usaha  yang memperoleh  penghasilan  di  Indonesia.  Pajak  yang berlaku  bagi  pegawai  atau  karyawan  adalah  pajak penghasilan  pasal  21.  Undang-undang  yang  dipakai untuk  mengatur  besarnya  tarif  pajak,  tata  cara pembayaran  dan  pelaporan  pajak  adalah  Undang- Undang  No.  17  tahun  2000  yang  merupakan penyempurnaan  bagi  undang-undang  terdahulunya yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 1994.
Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan  sistem  pemungutan  pajak  penghasilan secara  self  assessment,  di  mana  wajib  pajak  diberi kepercayaan  dan  tanggung  jawab  penuh  dari pemerintah  untuk  menghitung,  membayar  dan melaporkan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terhutang. Dengan  sistem  ini  pemerintah  berharap  agar pelaksanaan  pemungutan  pajak  penghasilan  dapat berjalan  dengan  lebih  mudah  dan  lancar.  Sehingga pajak  merupakan  komponen  penting  dalam  hal pemasukkan negara untuk pembangunan bangsa.
Banyak perusahaan yang sudah ada atau yang baru berdiri  belum  menggunakan  cara  yang  praktis  untuk mempermudah  pekerjaan  mereka.  Maka  dengan penelitian  ini,  penulis  berharap  dapat  memberikan kemudahaan  kepada  wajib  pajak  dalam  melaporkan SPT  Tahunan  PPh  Pasal  21  dengan  menggunakan aplikasi  pengolah  angka  yaitu  Microsoft  Excel  yang merupakan  program  mudah  digunakan  dan  dikenal oleh  banyak  orang.  Penelitian  ini  dapat  memberikan kontribusi  positif  bagi  kelancaraan  operasional perusahaan.

## Tinjauan Literatur
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  undang-undang  (dapat  dipaksakan) dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  ( tegen prestasie ),  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum (Soemitro dalam Tjahjono & Husien, 2005). Menurut Pasal  1  Undang-Undang  No  28  Tahun  2007,  pajak adalah  kontribusi  wajib  pajak  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat
memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  (Undang-Undang  No.  28  Tahun 2007).  Pajak  merupakan  iuran  rakyat  kepada  negara, berdasarkan  undang-undang,  yang  dapat  dipaksakan, dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum)  oleh  pemerintah,  gunanya  untuk  membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi (Boediono, 2001).
Dari  pengertian  tersebut  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  tentang  ciri-ciri  yang  melekat  pada pengertian  pajak,  yaitu  pertama,  pajak  dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan  kekuatan  undang-undang  serta  aturan pelaksanaannya. Kedua, pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan  adanya  kontraprestasi  individual  oleh pemerintah  atau tidak  ada  hubungan  langsung  antara jumlah  pembayaran  pajak  dengan  kontra  prestasi secara  individu.  Ketiga, penyelenggaraan pemerintah secara  umum  merupakan  kontra  prestasi  dari  negara. Keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah  dan  jika  masih  surplus  digunakan  untuk “ public investment ”.  Kelima,  pajak  dipungut disebabkan  adanya  suatu  keadaan,  kejadian  dan perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu kepada seseorang. Terakhir, pajak mempunyai tujuan yang tidak budgetair yaitu mengatur.
Menurut Tjahjono dan Husien (2005), fungsi pajak terbagi  atas  dua,  yaitu  fungsi budgetair dan  fungsi mengatur.  Fungsi budgetair merupakan  fungsi  pajak sebagai  sumber  dana  pemerintah  untuk  biaya-biaya pengeluarannya. Fungsi mengatur adalah fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.
Tjahjono  dan  Husein  (2005)  menyatakan  bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara stetsel nyata ( riil ), stetsel anggapan ( fictivestetsel ), dan stetsel campuran. Stetsel nyata menyatakan bahwa pengenaan  pajak  didasarkan  pada  objek  atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh oleh wajib pajak  dalam  suatu  tahun  pajak.  Pajak  baru  dapat dipungut  setelah  akhir  tahun  pajak  yaitu  setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya. Keuntungan stetsel nyata adalah besarnya pajak yang terutang menunjukkan kondisi yang sebenarnya yang harus  dibayar  oleh  wajib  pajak. Stetsel anggapan berasumsi  bahwa  pengenaan  pajak  didasarkan  pada suatu  anggapan  yang  tergantung  undang-undangnya. Misalnya anggapan bahwa penghasilan tahun berjalan sama  dengan  penghasilan  tahun  sebelumnya  tanpa
memperhatikan  kondisi  yang  sebenarnya  diperoleh oleh  wajib  pajak.  Pajak  penghasilan  terutang  tahun berjalan sudah dapat diketahui oleh wajib pajak pada awal  berjalan,  dengan  cara  mengalikan  dasar pengenaan  pajak  (penghasilan  tahun  sebelumnya) dengan  tarif  pajak  yang  berlaku. Stetsel campuran merupakan kombinasi antara stetsel nyata  dan stetsel anggapan.  Pengenaan  pajak  dilakukan  pada  awal tahun berjalan berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam  undang-undang,  dan  kemudian  dilakukan koreksi  atas  jumlah  pajak  terutang  pada  akhir  tahun pajak. Apabila pajak yang ditetapkan pada awal tahun lebih  rendah  dari  pajak  yang  dihitung  pada  akhir tahun,  maka  koreksi  digunakan  untuk  menambah besarnya pajak yang harus dibayar. Sementara apabila jumlah  pajak  yang  ditetapkan  pada  awal  tahun  lebih tinggi dari perhitungan pada akhir tahun, maka koreksi dilakukan  untuk  menentukan  besarnya  pajak  lebih bayar  dan  dimintakan  restitusi  (pengembalian). Implikasinya  dengan  adanya  stetsel  pajak  campuran ini SPT pajak di Indonesia terbagai atas dua yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan.
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  dalam tahun pajak. Yang termasuk subjek pajak adalah:
1.  Orang  pribadi  yang  merupakan  subjek  pajak pribadi  yang  meliputi  wajib  pajak  yang  bertempat tinggal  di  dalam  negeri  maupun  yang  bertempat tinggal  di  luar  negeri  yang  memperoleh  penghasilan dari Indonesia (Tjahjono & Husien, 2005).
2.  Warisan  belum  dibagi  sebagai  satu  kesatuan, menggantikan  yang  hak.  Wajib  pajak  yang  telah memperoleh NPWP meninggal dunia dan meninggalkan  warisan  yang  belum  dibagi,  maka warisan yang belum  terbagi  tersebut  dalam kedudukannya  sebagai  subjek  pajak  pengganti, menggantikan  mereka  yang  berhak  yaitu  ahli  waris (Tjahjono & Husien, 2005).
3. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun  tidak  melakukan  usaha  yang  meliputi perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer,  perseroan lainnya,  badan  usaha  milik  negara  atau  badan  usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan, perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  organisasi sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya,  lembaga  dan bentuk  badan  lainnya  termasuk  kontrak  investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007).
4.  Bentuk  usaha  tetap  (BUT)  merupakan  bentuk usaha  yang  dipergunakan  oleh  orang  pribadi  yang tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia  atau  berada  di
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12  bulan,  atau  badan  yang  tidak  didirikan  dan  tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan  di Indonesia (Tjahjono & Husien, 2005).
Berdasarkan  UU  No  10  Tahun  1994  menentukan penghasilan  sebagai  objek  pajak.  Penghasilan  adalah kenaikan  manfaat  ekonomi  selama  satu  periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan  ekuitas  yang  tidak  berasal  dari  kontribusi penanaman  modal (SAK, 1994). Sedangkan  menurut undang-undang perpajakan, penghasilan adalah setiap tambahan  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak, baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau menambah  kekayaan  wajib  pajak  yang  bersangkutan dan dalam bentuk apapun (Tjahjono & Husien, 2005). Bedasarkan  aliran  tambahan  kemampuan  ekonomis pada  wajib  pajak,  penghasilan  dikelompokkan menjadi:
1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan  perkerjaan  bebas  seperti  gaji,  honorarium, penghasilan  dari  praktek  dokter,  notaris,  aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2.  Penghasilan  dari  usaha  dan  kegiatan,  yang meliputi  dagang,  industri,  jasa,  lain-lain,  pertanian. perkebunan, dan lain-lain.
3.  Penghasilan  dari  modal,  baik  penghasilan  dari modal berupa harta bergerak, seperti bunga, deviden, royalti,  maupun penghasilan dari  modal  berupa  harta tidak bergerak, sewa rumah dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, misalnya seperti pembahasan  hutang,  hadiah  dan  lain  sebagainya (Tjahjono & Husien, 2005).
Pajak penghasilan pasal 21  merupakan pajak  yang terutang  atas  penghasilan  yang  menjadi  kewajiban wajib  pajak  untuk  membayarnya.  Penghasilan  yang dimaksud  adalah  berupa  gaji,  upah,  honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  21  Undang- undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun 2000.  Pajak  penghasilan  pasal  21  ini  terutang  pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan  terutangnya  penghasilan  yang  bersangkutan (Tjahjono & Husien, 2000).
Boediono  (2001)  menjelaskan  bahwa  pajak penghasilan 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan  pekerjaan,  jasa  dan  kegiatan  yang  dilakukan
oleh  wajib  pajak  orang  pribadi.  Adapun  wajib  pajak PPh Pasal 21 adalah:
1. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji  dalam  jumlah  tertentu  secara  berkala,  termasuk anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus  ikut  mengelola  kegiatan  perusahaan  secara langsung.
2. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang berkerja pada  pemberi  kerja  dan  hanya  menerima  imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan berkerja.
3. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya  yang  menerima  atau  memperoleh  imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang  pribadi  atau  ahli  warisannya  yang  menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.
4. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima  atau  memperoleh  imbalan  sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
5.  Penerima  upah  adalah  orang  pribadi  yang menerima  upah  harian,  upah  mingguan,  upah borongan atau upah satuan.
Menurut  keputusan  dirjen  Pajak  No  15/PJ/2006 tanggal 23 Februari 2006, yang dimaksud objek pajak penghasilan  pasal  21  adalah  penghasilan  yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21. yang termasuk objek pajak PPh Pasal 21 adalah:
1.  Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji,  uang  pensiun  bulanan,  upah,  honorarium, (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota  dewan  pengawas),  premi  bulanan,  uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan  jabatan,  tunjangan  khusus,  tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang  dibayar  pemberi  kerja,  dan  penghasilan  teratur lainnya dengan nama apapun.
2.  Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh pegawai,  penerima  pensiun  atau  mantan  pegawai secara  tidak  teratur  berupa  jasa  produksi,  tantiem, gratifikasi,  tunjangan  cuti,  tunjangan  hari  raya, tunjangan  tahun  baru,  bonus,  premi  tahunan,  dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya  dengan  nama  apapun  yang  diberikan  oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan wajib pajak penghasilan yang bersifat final  dan  yang  dikenakan  pajak  penghasilan berdasarkan  norma  perhitungan  khusus  ( demand profit ).
Penghasilan-penghasilan  berikut  menurut  undang- undang  pajak  tidak  termasuk  objek  pajak  yang dipotong oleh pemotong pajak. Penghasilan penghasilan tersebut adalah:
1.  Pembayaran  asuransi  dari  perusahaan  asuransi kesehatan,  asuransi  kecelakaan,  asuransi  jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau  pemerintah,  kecuali  yang  diatur  dalam  pasal  5 ayat (2).
3.  Iuran  pensiun  yang  dibayarkan  kepada  dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh mentri keuangan  dan  iuran  jaminan  hari  tua  kepada  badan penyelenggara  jamsostek  yang  dibayar  oleh  pemberi kerja.
4.  Zakat  yang  diterima  oleh  orang  pribadi  yang berhak  dari  badan  atau  lembaga  amil  zakat  yang dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  (Peraturan Dirjen Pajak No 15/PJ/2006).
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib  pajak  (WP)  digunakan  untuk  melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan  atau  bukan  objek  pajak  dan  atau  harta  dan kewajiban,  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan (http://www.pajak.go.id). Setiap wajib  pajak  wajib  mengisi  surat  pemberitahuan dengan  benar,  lengkap,  dan  jelas,  dalam  bahasa Indonesia  dengan  menggunakan  huruf  latin,  angka arab,  satuan  mata  uang  rupiah,  dan  menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat  Jendral Pajak  tempat  wajib  pajak  terdaftar  atau  dikukuhkan atau  tempat  lain  yang  ditetapkan  oleh  Direktorat Jendral Pajak (UU No 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 1).
Berdasarkan  Undang-undang  No  28  Tahun  2007, ada  beberapa  pengertian  yang  harus  dipahami  dalam Surat  Pemberitahuan  (SPT),  pengertian  tersebut adalah:
1.  Surat  Pemberitahuan  adalah  surat  yang  oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan  atau  bukan  objek  pajak,  dan  atau  harta  dan kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 ayat 11).
2.  Masa  pajak  adalah  jangka  waktu  yang  menjadi dasar  bagi  wajib  pajak  untuk  menghitung,  menyetor, dan  melaporkan  pajak  yang  terutang  dalam  suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan (Pasal 1 ayat 7).
3. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender (Pasal 1 ayat 8).
4.  Bagian  tahun  pajak  adalah  bagian  dari  jangka waktu pajak 1 (satu) tahun pajak (Pasal 1 ayat 9).
5.  Pajak  yang  terutang  adalah  pajak  yang  harus dibayar  pada  suatu  saat,  dalam  masa  pajak,  dalam tahun  pajak,  atau  dalam  bagian  tahun  pajak  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 ayat 10).
Sebagai sarana wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
a.  Pembayaran  atau  pelunasan  pajak  yang  telah dilaksanakan  sendiri  atau  melalui  pemotongan  atau pemungutan  pihak  lain  dalam  satu  tahun  pajak  atau bagian tahun pajak.
b.  Penghasilan  yang  merupakan  objek  pajak  dan atau bukan objek pajak.
c. Harta dan kewajiban.
d.  Pemotongan  atau  pemungutan  pajak  orang  atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak.
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan  pajak  yang  dipotong  atau dipungut  dan  disetorkan  (http://www.pajak.go.id). Sedangkan  menurut  Rusjdi  (2003),  fungsi  Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan  perhitungan  jumlah  pajak yang  sebenarnya  terutang  dan  untuk  melaporkan tentang: Pembayaran dan pelunasan pajak  yang telah dilaksanakan  sendiri  dan  atau  melalui  pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) masa pajak atau bagian tahun pajak. Penghasilan yang merupakan objek  pajak  dan  atau  bukan  objek  pajak.  Harta  dan kewajiban.  Pembayaran  dari  pemotongan  atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang  pribadi  atau  badan  lain  dalam  1  (satu)  masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rusjdi, 2003).
Menurut  Arifin,  Junaedi,  dan  Darwis  (2002),  SPT Tahunan  PPh  Pasal  21  terdiri  dari  induk  SPT  dan lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan sebagai  unsur  keabsahan  Surat  Pemberitahuan.  SPT wajib  diisi  secara  benar,  lengkap,  jelas  dan  harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
Microsoft  Excel  merupakan  program  aplikasi spreadsheet (lembar kerja) yang bisa digunakan untuk membuat  tabel  dan  menyajikan  data  dalam  bentuk grafik. Dengan  Microsoft Excel kita dapat mengolah data  (biasanya  numerik)  walaupun  datanya  dalam
skala  besar  (Arifin,  Junaedi,  dan  Darwis,  2002). Microsoft  Excel  tergabung  dengan  Microsoft  Office, maka sebagian perintah maupun shortcut yang ada di Microsoft  Word  juga  dapat  digunakan  di  Microsoft Excel.  Satu  file  bisa  menampung  lebih  dari  satu lembar  kertas  kerja.  Maka  dari  itu  Microsoft  Excel juga dapat dinamakan workbook . Satu sheet Microsoft Excel  terdiri  atas  256  (dua  ratus  lima  puluh  enam) kolom  (A  …  IV)  dan  65536  (enam  puluh  lima  ribu lima  ratus  tiga  puluh  enam)  sel.  Perpotongan  antara sebuah kolom dengan sebuah baris dinamakan dengan sel  ( cell ).  Letak  sel  ( cell )  yang  edang  aktif  ditandai dengan sebuah kotak segi empat berwarna hitam yang dinamakan  dengan  sel  penunjuk  (Arifin  &  Darwis, 2001).  Microsoft  Excel  merupakan  perangkat  lunak spreadsheet era windows relatif berbeda dengan paket spreadsheet yang  selama  ini  digunakan.  Microsoft Corporation  sebagai  pembuat  Microsoft  Excel  yang terintegrasi  dalam  Microsoft  Office  melalui  tahap revolusioner  telah  menghadirkan spreadsheet yang handal,  mudah  dioperasikan  dilengkapi  dengan berbagai  fasilitas  dari  fungsi-fungsi  baru  serta kemudahaan  untuk  berintegrasi  dengan  paket-paket lain.  Rumus  dan  fungsi  dalam  Microsoft  Excel mempunyai  pengertian  yang  berbeda,  rumus  berupa instruksi  matematika  dalam  suatu  atau  range  dalam lembar kerja dengan operator aritmatika:+,-,/,*, dan ^. Fungsi  merupakan  rumus  siap  pakai  yang  digunakan sebagai  alat  bantu  dalam  proses  perhitungan. Microsoft  Excel  menyediakan  ratusan  fungsi  siap pakai  diantaranya  fungsi  tanggal  dan  waktu, matematika  dan  trigonometrik,  finansial,  statistik, lookup dan  referensi, database ,  dan  lain-lain.  Dalam pembuatan produk pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 ini, banyak fasilitas yang digunakan. Validasi data merupakan salah satu fasilitas yang digunakan. Fungsi dari  validasi  data  ini  adalah  mengontrol  dan membatasi data pada sebuah range.
Berdasarkan Microsoft Word help pada baris menu, disebutkan bahwa aplikasi komputer seperti Microsoft Word  ataupun  Microsoft  Excel  mempunyai  fitur perekam  makro.  Fasilitas  ini  pada  Microsoft  Excel dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu dengan macro recorder sederhana  atau  dengan  Visual  Basic editor yang lebih kompleks dan lebih variasi.
Makro adalah satu rangkaian perintah dan berfungsi menyimpan  suatu  perintah  Visual  Basic  dan  dapat dijalankan  kapan  saja  atau  saat  melaksanakan  tugas. Dalam melaksanakan suatu tugas yang berulang-ulang dalam  Microsoft  Excel  kita  dapat  mengotomatiskan tugas  dengan  suatu  makro.  Ada  berbagai  cara  yang dapat  dilakukan  dalam  makro  antara  lain  sebagai berikut:
1. Perekaman Makro Ketika  melakukan  perekaman  suatu  makro, Microsoft  Excel  menampung  informasi  tentang masing-masing  langkah  yang  melaksanakan  deretan rangkaian  perintah.  Kemudian  menjalankan  makro untuk mengulangi, atau memainkan kembali perintah tersebut.  Jika  kita  melakukan  kesalahan  ketika  kamu merekam  makro,  koreksi  yang  kamu  buatan  juga direkam.  Visual  Basic  menampung  masing-masing makro dalam suatu modul baru berkaitan dengan suatu workbook . 2. Pembuatan Makro Pembuatan  suatu  makro  yang  mudah  dijalankan dapat dilakukan dengan cara memilih dari suatu daftar di (dalam) dialog kotak makro. Untuk membuat suatu makro dapat dijalankan kapan saja, dengan mengklik tombol  tertentu  atau  menekan  kombinasi  kunci tertentu. Kita dapat menugaskan pada tombol toolbar , shortcut , objek grafis pada suatu worksheet . 3. Tata Laksana Makro Setelah  merekam  suatu  makro,  kita  dapat  melihat kode  makro  dengan  Visual  Basic editor untuk mengoreksi  kesalahan  atau  merubah  apa  yang  akan makro  kerjakan.  Visual  Basic editor adalah  suatu program  yang  dirancang  untuk  membuat  penulisan dan  mengedit  kode  makro  yang  gampang  untuk pemula.
Buku  kerja  yang  dibuat  dapat  diproteksi  untuk mencegah  orang  lain  yang  tidak  berkepentingan mengakses  data  dalam  suatu  lembar  kerja  atau  buku kerja.  Microsoft  Excel  mempunyai  fasilitas  untuk memproteksi  buku  kerja,  struktur  buku  kerja,  sel tertentu,  objek  grafis,  grafik  dan  skenario  dari pengaksesan atau modifikasi orang lain.

## Metode Penelitian
Objek yang diteliti dalam penelitian pada PT Agung Automall Batam, adalah pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 berbasis Microsoft Excel. Penulis membahas dan memaparkan secara rinci pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang berbasis Microsoft Excel.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara  ialah  suatu  teknik  pengumpulan  data dimana  peneliti  melakukan  wawancara  langsung dengan obyek yang diteliti. Wawancara ini dilakukan di  PT  Agung  Automall  Batam.  Sebelum  melakukan wawancara  tidak  lupa  penulis  menyiapkan  pedoman apa yang akan ditanyakan.
b. Observasi Observasi ialah suatu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan  data  primer  dengan  cara  mengamati secara  langsung  terhadap  obyek  penelitian  yang merupkan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat obejektif seperti halnya wawancara, observasi atau pengamatan juga dilakukan  secara  bersamaan  di  PT  Agung  Automall Batam.
Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode  deskriptif  yaitu  mengambarkan  sifat  sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejalah tertentu (Husien, 2000)  dari  penerapan  pengisian  SPT  Tahunan  PPh Pasal  21  atas  penghasilan  karyawan  tetap  pada  PT Agung Automall Batam.

## Hasil dan Pembahasan
Langkah pertama adalah membuat data perusahaan yang merupakan identitas perusahaan yang digunakan untuk  mengisi  formulir  1721.  Pengisian  data  ini dilakukan  pada  lembar  kerja  atau  sheet  pada  excel yang dalam kasus ini diberi nama sheet DATA (lihat Gambar 1).
Langkah  kedua  adalah  membuat  data  karyawan yang terdiri dari data karyawan dan penghasilan yang diterima,  baik  yang  mendapatkan  penghasilan melebihi  PTKP  atau  dibawah  PTKP.  Data  pegawai tetap  diisikan  kedalam  sheet  tersendiri,  data  tersebut terdapat  dalam  worksheet  PEGAWAI  (lihat  Gambar 2). Data yang dimasukkan kedalam sheet PEGAWAI akan  berhubungan  dengan  formulir  1721-A1  yang digunakan untuk karyawan yang memiliki penghasilan diatas  PTKP  dan  formulir  lainnya.  Pada  sheet PEGAWAI informasi yang diberikan terdiri dari nama pegawai,  NPWP,  jabatan,  status,  jenis  kelamin,  gaji sebulan, masa kerja,  lembur,  insentif, dan tunjangan- tunjangan.
Langkah ketiga dari pembuatan SPT Tahunan PPh Pasal  21  adalah  perhitungan  gaji  bulanan  karyawan. Hal  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  membuat worksheet  baru  sebanyak  dua  belas  sesuai  dengan jumlah bulan dalam setahun.
Langkah  keempat  dalam  penyiapan  SPT  Tahunan PPh  Pasal  21  ini  adalah  memuat  rekapan  data karyawan  yang  penghasilannya  diatas  PTKP  yang akan digunakan untuk mengisi formulir 1721-A dan di bawah  PTKP.  Langkah  kelima  adalah  membuat rekapan  data  mengenai  laporan  SPT  untuk  tiap bulannya.

## Penutup
Setelah melakukan pengembangan terhadap formulir  SPT  Tahunan  PPh  Pasal  21,  maka  dapat disimpulkan  bahwa:  1.  Perhitungan  PPh  pasal  21 dibuat  berdasarkan  peraturan  dirjen  pajak  no 15/PJ/2006 untuk penghasilan karyawan tetap dengan gaji  bulanan.  2.  Hasil  perhitungan  PPh  pasal  21 diintegrasikan ke formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menggunakan aplikasi excel, sehingga semua sheet terintegrasi.
Adapun  saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  dari hasil penelitian yang dilakukan, antara lain:
1. Sebaiknya perusahaan menggunakan produk ini, agar pengisian SPT Tahunan  PPh Pasal 21-nya  lebih cepat  diselesaikan  dan  sesuai  dengan  perhitungan perusahaan.
2.  Untuk  penelitian  berikutnya  dibutuhkan  vitur yang lebih banyak untuk memudahkan pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 21. Seperti vitur penambahan data karyawan.
3. Dibuat kedalam bentuk aplikasi lainnya.

## References
Arifin,  J  dan  Darwis,  Yasdin.  (2001).  Aplikasi  Excel  dalam Menyusun  Pajak  Penghasilan  Pasal  21.  Jakarta:  Elex  Media Komputerindo.
Arifin, J, Junaedi, D dan Darwis, Yasdin. (2002). Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Komputer PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 Badan. Jakarta: Elex Media Komputerindo.
Arifin,  Johar.  (2000).  Aplikasi  excel  dalam  manajemen  Proyek Terapan. Jakarta: Elex Media Komputerindo.
Boediono, B. (2001). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Diadit Media.
Husien,  Umar,  SE,  MM,  MBA  (2000).  Metode  penelitian  untuk skripsi  dan  tesis  bisnis.  Jakarta:  PT.  Raja  Grasindo  Persada. Microsoft Office Word Help, 2003.
Tjahjono,  A  dan  Husein,  Muhammad  Fakhri.  (2005).  Perpajakan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 15/PJ/2006.
Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
Wahyudi. (2008). http://dudiwahyudi.com. http://www.pajak.go.id/surat pemberitahuan.