Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 798-803
Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara
Rita Martini 1) , Monalisa 2) , Okta Veranika 3) , Sisi Mandasari 4) , Tiara Kencana 5) 1,2,3,4,5 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya *Email korespondensi: ritamartini@polsri.ac.id

## Abstract
This study describes the application of the Professional Zakat Fund Collection to the State Civil Apparatus of the Regional  Office  of  the  Ministry  of  Religion  of  the  Province  of  South  Sumatra.  Zakat  collection  is  an  effort  to collect zakat individually or in groups with the aim of achieving zakat. Zakat collection activities are at the heart of zakat organization, because collection is related to the ability of individuals, organizations, legal entities to invite and influence other people so as to grow their awareness and concern. Based on observations, it can be concluded that professional zakat collection is not optimal. This is due to the delay in cutting professional zakat, so that there are the State Civil Apparatus employees who have taken all their salaries before professional zakat is deducted.

## Keywords: Fundraising, profession, salaries, state civil apparatus, zakat collection
Saran  sitasi :  Martini,  R.,  Monalisa.,  Veranika,  O.,  Mandasari,  S.,  &  Kencana,  T.  (2023).  Optimalisasi Penghimpunan  Dana  Zakat  Profesi  Aparatur  Sipil  Negara. Jurnal Ilmiah  Ekonomi  Islam,  9 (01),  798-803. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194

## 1. PENDAHULUAN
Zakat  merupakan  ibadah  maaliyah  ijtima’iyah (ibadah  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam  syariat  Islam.  Zakat  bukan  hanya  sebatas urusan  hamba  dengan  Allah  SWT  (hablummin  - Allah),  namun  merupakan  ibadah  yang  berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu  diwajibkan  mengeluarkan  zakat  diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak dengan syarat-syarat  yang  ditentukan  sesuai  ajaran  agama Islam (Khasanah, 2010). Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan pengertian  zakat  yaitu  zakat  merupakan  harta  yang wajib  dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  atau  badan usaha  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dari aspek sosial,  zakat  beriorientasi  untuk  menciptakan harmonisasi  kondisi  sosial  masyarakat.  Selanjutnya dari  aspek  ekonomi,  bermanfaat  menghindari penumpukan harta, mendistribusikan harta secara adil dan merata.
Zakat  akan  menjadikan  perekonomian  bergerak cepat,  terbangun  persaudaraan  diantara  pelaku ekonomi,  dan  kesenjangan  ekonomi  pun  akan menyempit.  Zakat    dengan kata lain  dapat  digunakan sebagai pendorong dan pengendali perekonomian agar tercapai  falah  (kesejahteraan  lahir,  batin,  dunia  dan akhirat)  baik  generasi  sekarang  maupun  yang  akan datang  (Widiastuti,  2015). Indonesia  sebagai  negara yang mayoritas muslim sangat memiliki potensi yang sangat besar dalam penghimpunan zakat. Berdasarkan data  ISO  (Indonesia  Zakat  Outlook)  2019-2020, potensi  zakat  di  Indonesia  sekitar  217  triliun  rupiah pada  tahun  2010,  potensi  tersebut  berasal  dari  zakat penghasilan.  Sementara  untuk  tahun  2019-2020 potensi  zakat  di  Indonesia  mencapai  angka  233,84 triliun rupiah. Faktanya  potensi zakat tersebut masih belum  terealisasi  secara  optimal,  sehingga  masih belum  menjadi  indikator  utama  dalam  kesejahtraan secara  umum  di  Indonesia,  Pusat  Kajian  Strategi Baznas (2019).
Pendapatan  pemerintah  perlu  dihimpun  dari berbagai  aspek  (Martini,  dkk.,  2019).  Pendapatan daerah  dioptimalisasikan  untuk  mensejahterakan masyarakat  (Martini,  dkk.,  2018);  (Martini,  dkk.,
2019). Salah satu yang sangat potensial saat ini adalah zakat  profesi,  zakat  profesi  memiliki  peran  penting dalam  upaya  mencapai  target  potensi  zakat.  Zakat profesi  lebih  mudah  dari  cara  penghimpunannya terutama masyarakat yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pada tahun  2003  telah  mengembangkan  zakat  profesi  di Indonesia.  Tujuannya  agar  masyarakat  mengetahui dan memahami bahwa zakat profesi merupakan salah satu perintah agama. Namun, masyarakat banyak yang belum  memahami  dalam  membayar  zakat  profesi. Masyarakat  lebih  memilih  membayar  zakat  mal setahun  sekali  sesuai  nisab,  sehingga  realisasi  zakat tidak  sebesar  potensi  zakat  (Huda,  2017).  Zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari uang yang dihasilkan dan dikumpulkan dari profesi tertentu, dengan  syarat  mencapai  nishab  dan  telah  sempurna haul yang harus dilewatinya (Ngadiyan, 2017).
Potensi  zakat  profesi  ini  lebih  besar  dari  zakat lainnya,  khususnya  zakat  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  (Kemenag)  Provinsi  Sumatera  Selatan. Pembayaran zakat profesi dilakukan melalui pemotongan  gaji  ASN  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi  Sumatera  Selatan  semenjak  tahun 2010  yang  dikelola  oleh  satu  lembaga  yaitu  Unit Pengumpulan  Zakat  (UPZ)  Kementerian  Agama Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  dibentuk  oleh pemerintah  dalam  melakukan penghimpunan  zakat profesi  yang  diperoleh  dari  zakat  yang  dikeluarkan oleh  pegawai  ASN  Kementerian  Agama  dan  Guru. Zakat Pegawai Negeri Sipil tergolong ke dalam zakat profesi  sendiri  adalah  85  gram  emas  murni  dengan tarif  2,5%.  Pada  awalnya  pemotongan  zakat  profesi mendapatkan  respon  yang  beragam  dari  kalangan pegawai  Kemenag  Provinsi  Sumatera  Selatan,  baik berupa respon positif maupun negatif.
Pada  Gambar  1  dapat  dilihat  perkembangan pegawai  Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera Selatan  dalam  menerima   pembayaran  zakat  profesi dengan  cara  potongan  gaji  setiap  bulan.  Kebijakan tersebut  merupakan  salah  satu  strategi  untuk menumbuhkan  kesadaran  ASN  Kemenag  untuk berzakat dan dalam upaya untuk meningkatkan jumlah dana zakat profesi.

## Sumber: Data diolah, 2022

## Gambar 1. Data ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah pegawai yang bersedia gajinya dipotong zakat  profesi  lebih  banyak  dibandingkan  dengan jumlah pegawai yang membayar zakat. Data tersebut menggambarkan  bahwa  penghimpunan  zakat  profesi pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Sumatera  Selatan  belum  optimal.  Terdapat  pesoalan yang dihadapi dalam penghimpunan dana zakat yaitu ketika gaji sudah masuk ke rekening masing- masing, pegawai  Kemenag  telah  mengambil  terlebih  dahulu gajinya, sehingga belum dipotong untuk pembayaran zakat.  Selain  itu  belum  adanya  pembaharuan  data pegawai ASN baru yang wajib  berzakat profesi. Hal ini  kemungkinan  karena  kurangnya  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  pihak  UPZ  Kementerian  Agama Provinsi  Sumatera  Selatan.  Dalam  mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi diperlukan strategi tepat yang  harus  diterapkan  UPZ  Kantor  Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, sehingga diharapkan  akan  membawa  manfaat  yang  baik  bagi mustahik maupun muzakki.

## 2. METODE PENELITIAN
Kajian  ini  bersifat  penelitian  kualitatif.  Pada penulisan  ini,  diperlukan  data-data  yang  objektif untuk  mempermudah  dalam  penganalisisan.  Penulis menggunakan  metode  dokumentasi,  yaitu  dengan memperoleh  data  dan  informasi  dalam  bentuk  buku, arsip, dokumen, gambar yang berupa laporan, jurnal, serta  referensi  lainnya  yang  berkaitan  dan  dapat mendukung.  Dokumen  bisa  berbentuk  tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono,  2015).  Studi  dokumen  merupakan pelengkap  dari  penggunaan  metode  observasi  dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
Data  yang  digunakan  berupa  data  primer  data sekunder  yang  bersumber  dari  Kantor  Kementerian Agama  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Dilengkapi  juga
0 50 100 150 200 Februari Maret April Bulan
Jumlah Pegawai yang bersedia di potong zakat profesi
dengan  data  publikasi  atas  pelaporan  zakat  Profesi pada bulan Februari sampai dengan April 2022. Studi tingkat  optimalisasi  zakat  profesi  berlandaskan  pada ketentuan Surat Keputusan Pengurus Baznas Provinsi Sumatera  Selatan  Nomor  19  Tahun  2021  tentang Pengukuhan  Pengurus  Unit  Pengumpulan  Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
Zakat  profesi  (Qardawi,  2007  dalam  Baidowi, 2018)  adalah  yang  dikeluarkan  dari  hasil  apa  yang diperoleh  dari  pekerjaan  dan  profesinya.  Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang  dikerjakan  sendiri  tanpa  tergantung  dengan orang  lain,  berkat  kecekatan  tangan  ataupun  otak (professional).  Maupun  pekerjaan  yang  dikerjakan seseorang  buat  pihak  lain  baik  pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah  yang  diberikan  dengan  tangan,  otak,  ataupun keduanya.  Penghasilan  dari  pekerjaan  seperti  itu berupa  gaji,  upahm  atau  honorarium.  Apabila  sudah mencapai  nisabnya  dan  haulnya  pendapatan  yang dihasilkan harus dikeluarkan zakatnya.
Zakat  profesi  bisa  dilaksanakan  setahun  sekali atau  sebulan  sekali,  atau  beberapa  bulan  sekali. Jelasnya,  bila  total  setahun  besar  zakat  yang dikeluarkan  sama.  Namun  zakat  tersebut  wajib dikeluarkan  jika  penghasilannya,  seandainya  total setahun  setelah  dikurangi  kebutuhan-kebutuhannya selama  satu  tahun melebihi  nisab.  Dengan  ketentuan nisab  setara  dengan  85  gram  emas  24  karat,  dan kadarnya 2,5%. Jika tidak mencapai nisab, tidak wajib untuk  dizakati.  Hal  ini  dikaitkan  juga  bahwa pemerintah  mengatur  gaji  dalam  ukuran  waktu  satu tahun,  meskipun  dibayarkan  setiap  satu  bulan  sekali untuk  memenuhi  kebutuhan.  Berdasarkan  hal  inilah masalah  zakat  penghasilan  bersih  seorang  pegawai atau  professional  diambil  dalam  waktu  satu  tahun penuh  jika  penghasilannya  telah  mencapai  satu nishab.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Mekanisme  pengumpulan  zakat  profesi  pada Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Sumatera  Selatan  dilakukan  berdasarkan  Surat Keputusan  Pengurus  Baznas  Provinsi  Sumatera Selatan  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Pengukuhan Pengurus  Unit  Pengumpulan  Zakat  (UPZ)  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera Selatan.  Ketentuan  ini  berlaku  untuk  menimbang
dalam  rangka  memperlancar  pengumpulan  Zakat, Infak  dan  Sadaqah  (ZIS)  pada  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
Tabel 1. Keputusan Pengurus Baznas Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2021
No Ketetapan Ket 1.  Pengurus  Baznas  melakukan  sosialisasi dan  edukasi  Zakat,  infaq  dan  Sedekah pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera Selatan. - 2. Melakukan Pendataan dan layanan
Muzakki  dan  Muzaik  pada  lingkungan
Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama
Provinsi Sumatera Selatan.
✓
3.
Pengurus  UPZ  mengumpulkan  dana zakkat  penghasilan  yang  di  potong langsung  setiap  bulan  oleh  bendahara UPZ dari para pegawai sebesar 2,5% dan zakat mal lainyya di setorkan ke rekening BAZNAS  Provinsi  Sumatera  Selatan melalui  Bank  Sumsel  Babel  Syariah Nomor  rekening:  801-01-05350,  atau disetor  langsung  melalui  konter  layanan muzakki  BAZNAS  Provinsi  Sumatera Selatan  paling  lambat  tanggal  10  setiap bulannya.
✓
4.
Pengurus UPZ mengumpulkan dana infak bagi  pegawai  yang  belum  mampu mengeluarkan  zakat,  besaran  infaknya sesuai  dengan  keikhlasan  dari  yang bersangkutan. Hasil pengumpulan disetor ke  bank  sumsel  babel  Syariah  Nomor: 801-01-07006  atau  disetor  langsung melalui kanter layanan muzakki
BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan ✓ 5. Hak  amil  UPZ  sebesar  5%  akan  di kembalikan kepada pengurud UPZ setelah  zakat  di  setorkan  ke  BAZNAS
Provinsi Sumatera Selatan.
✓ 6. Bendahara UPZ Kantor Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera Selatan melaporkan dana zakat dan infak yang  terhimpun  beserta  nama  Muzakki dan  Munfiq  setiap  bulan  kepada  ketua BAZNAS  Provinsi  Sumatera  Selatan, untuk disampaikan kepada Gubernur dan ketua  DPRD  Provinsi  Sumatera  Selatan serta untuk dipublikasikan
✓

## 3.2. Pembahasan
Penghimpunan  zakat  yang  dilakukan  oleh  Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan secara praktik telah sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Pengurus  BAZNAS Provinsi  Sumatera  Selatan.  Akan  tetapi,  terdapat ketetapan  yang  belum  dilaksanakan  oleh  pihak  Unit Pengumpul Zakat, yaitu belum melakukan sosialisasi dan edukasi zakat, infak dan sadaqah sehingga belum adanya  pembaharuan  data  pegawai  Aparatur  Sipil Negara baru yang wajib berzakat profesi.
Dalam pengumpulan zakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang spesifik  ke  dana  zakat  profesi  masih  belum  bisa dikatakan  berjalan  dengan  lancar.  Terhambatnya pengumpulan  dana  zakat  profesi  disebabkan  karena masih  sedikit  dan  kurangnya  pemahaman  mengenai zakat  profesi  karena  belum  adanya  sosialisasi  dan edukasi Zakat, Infak dan Sadaqah. Pembayaran zakat profesi  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara Kementerian  Agama  Provinsi  Selatan  dengan  cara pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara gaji dari  masing-masing  unit  kerja.  Pemotongan  zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji per bulan. Pembayaran zakat  profesi  melalui  potongan  gaji  yang  dilakukan bendahara  gaji  yang  didahului  dengan surat pernyataan yang dibuat oleh muzakki (ASN) sebagai pernyataan kesediaan untuk membayar zakat profesi. Terdapat  pegawai  ASN  yang  bersedia  langsung dipotong  dari jumlah gaji kotornya dan terdapat juga pegawai  yang  bersedia  namun  dari  jumlah  gaji bersihnya  setelah  dikurangi  hutang/cicilan  maupun kebutuhan  hidup  yang  dimana  semuanya  itu  telah mencapai nisab.
Mekanisme  pertama  muzakki  mengisi  surat pernyataan  kesanggupan  membayar  zakat  kemudian UPZ  melaporkan  lampiran  nama-nama  muzakki  ke bendahara. Dari lampiran nama-nama muzakki (ASN) yang  menyanggupi membayar  zakat  akan  dilakukan pemotongan  gaji  sebesar  2,5%  untuk  zakat  profesi. Setelah  itu  data  nama  pegawai  ASN  dan  besaran jumlah  potongan  zakat  profesi  tersebut  diberikan kepada  pihak  Bank.  Dana  zakat  profesi  tersebut diberikan  kepada  bendahara  pengeluaran  yang  akan langsung di transfer ke pihak UPZ. Kemudian pihak UPZ  akan  menyetorkan  dana  zakat  profesi  kepada pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
Dana zakat profesi yang telah di setorkan kepada Baznas Provinsi Sumatera Selatan akan dikembalikan
ke  pihak  UPZ  sebesar  5%  dari  jumlah  setoran  dana zakat profesi sebagai hak amil UPZ Kemenag Sumsel. Kemudian Bendahara UPZ Kantor Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera  Selatan melaporkan  dana  zakat  dan  infak  yang  terhimpun beserta  nama  Muzakki  dan  Munfiq  setiap  bulan kepada  ketua  BAZNAS  Provinsi  Sumatera  Selatan. Selanjutnya  data  ini  disampaikan  kepada  Gubernur dan  ketua  DPRD  Provinsi  Sumatera  Selatan  serta untuk  dipublikasikan.  Dana  zakat  profesi  yang terkumpul  dari  gaji  pegawai  ASN  pada  UPZ  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama    Provinsi  Sumatera Selatan pada bulan Februari sampai April 2022, dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Zakat Profesi (bulan Februari-April
2022) No Bulan Bulan Februari Maret April 1. Jumlah Pegawai  yang bersedia dipotong gajinya  untuk zakat profesi 148 160 148 2. Jumlah pegawai  yang membayar zakat profesi 62 62 61 3. Dana Zakat Profesi  yang terhimpun Rp 6.836.700 Rp 6.813.383 Rp 6.804.258

## Sumber: Data yang diolah, 2022
Jumlah  pegawai  ASN  yang  bersedia  gajinya dipotong zakat profesi pada bulan Februari sebanyak 148  orang  dan  jumlah  gaji  pegawai  yang  terpotong hanya  sebanyak  62  orang  pegawai  dengan  perkiraan gaji  pegawai  ASN  antara  Rp  3.300.000  –  Rp 6.500.000. Sehingga jumlah dana zakat profesi yang terhimpun pada bulan Februari sebesar Rp 6.836.700. Kemudian  jumlah  pegawai  yang  bersedia  dipotong zakat pada bulan Maret sebanyak 160 orang. Namun jumlah gaji pegawai yang terpotong hanya sebanyak 62  orang.  Sehingga  pada  bulam  Maret  jumlah  zakat profesi  yang  terhimpun  sebesar  Rp  6.813.383. Sedangkan  pada  bulan  April  jumlah  zakat  profesi sebesar  Rp  6.804.259  dengan  jumlah  gaji  pegawai yang  terpotong  sebanyak  61  orang  dari  148  orang pegawai yang berkewajiban membayar zakat profesi.
Berdasarkan uraian di atas penghimpunan zakat profesi  dapat  dinyatakan  belum  optimal.  Kondisi  ini disebabkan  karena  pemotongan  zakat  profesi mengalami  keterlambatan,  sehingga  adanya  pegawai ASN  yang  telah  mengambil  semua  gajinya  sebelum dipotong zakat profesi. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara terhadap kewajiban  membayar  zakat  profesi  yang  membuat penghimpunan  dana  zakat  profesi  di  Kementerian Agama  Provinsi  Sumatera  Selatan  mengalami penurunan.
Dalam  mengoptimalkan  penghimpunan  zakat profesi diperlukan strategi tepat yang harus diterapkan UPZ Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan  seperti  membuat  gerakan  taat  zakat  kepada seluruh  pegawai.  Pegawai  diharapkan  berperan  aktif untuk  mensukseskan  gerakan  taat  zakat.  Sosialisasi perlu digalakkan dengan cara memberikan pengetahuan  zakat  kepada  pegawai  yang  minim pengetahuan zakat. Sementara itu, untuk meningkatkan  kepercayaan  ASN  perlu  adanya transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana zakat untuk meyakinkan muzakki akan tersalurkannya dana zakat tersebut dengan memberikan laporan pendistribusian zakat berupa majalah setiap bulannya. ASN  diharapkan  bisa  melaksanakan  kebijakan  yang telah dibuat pemerintah untuk andil dalam membayar zakat profesi sehingga dapat membantu kesejahteraan penerima manfaat. Baznas Provinsi Sumatera Selatan diharapkan  agar  meningkatkan  sistem  pengawasan serta memantau UPZ agar tidak terjadi keterlambatan dalam  menyetorkan  nama  ASN  ke  Bank,  yang  akan berpengaruh pada proses penghimpunan dana zakat.

## 4. KESIMPULAN
Mekanisme  penghimpunan  dana  zakat  profesi Aparatur  Sipil  Negara  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi  Sumatera  Selatan  telah  sesuai mengacu  pada  surat  keputusan  Pengurus  Baznas Provinsi  Sumatera  Selatan.  Penghimpunan  zakat berdasarkan  mekanisme  yang  terdiri  dari  sosialisasi, pendataan, pemotongan gaji sebesar 2,5%, penyetoran, dan pelaporan.
Sosialisasi perlu digalakkan guna meningkatkan kesadaran  ASN  memenuhi  kewajibannya  membayar zakat profesi dan pengoptimalan dalam penghimpunan  zakat.  Rendahnya  kesadaran  dalam membayar  zakat  profesi,  tergambar  dari  jumlah pegawai yang membayar zakat dibandingkan dengan yang  bersedia  gajinya  dipotong  zakat.  Hal  ini  juga
terlihat  dari  dana  zakat  profesi  yang  mengalami penurunan.
Unit  Penghimpun  Zakat  sebaiknya  membuat gerakan taat zakat kepada seluruh pegawai. Diberikan informasi  kepada  pegawai  yang  minim  pengetahuan zakat. Transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana zakat  dapat  berwujud  laporan  pendistribusian  zakat setiap  bulannya.  Selain  itu,  diperlukan  peningkatan pengawasan oleh  Baznas  Provinsi  Sumatera  Selatan, serta memantau UPZ untuk mengatasi keterlambatan pelaporan data ASN ke pihak Bank.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah berkontribusi pada penyelesaian naskah penelitian ini. Mulai dari awal penelitian sampai tersusunnya artikel. Juga  terima  kasih  kepada  para  reviewer  jurnal  atas semua masukan untuk penyempurnaan artikel ini.

## 6. REFERENSI
Aziz, M., & Sholikah, S. (2014). Zakat Profesi dalam Perspektif  UU  RI  Nomor  23  Tahun  2011  Dan Hukum  Islam. ULUL  ALBAB  Jurnal  Studi Islam , 15 (2), 188-205. Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat
Penghasilan). Tazkiya , 19 (01), 40-54.
Huda, N. Analisis Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi, Al-Istiqshsod , 4: 218
Marimin,  A.,  &  Fitria,  TN  (2015). Zakat  Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum
Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 1 (01). Martini,  R.,  Pambudi,  S.,  &  Mubarok,  M.  (2019).
Analisis  Kontribusi  Retribusi  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Palembang.
Publikasi  Penelitian  Terapan  dan  Kebijakan , 2(1), 90-95. DOI: 10.46774/pptk.v2i1.95
Martini, R., Resy, A., Zaliah, Z., Winarko, H. (2019). Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Sumatera Selatan: Dari Kontribusi Retribusi Pasar. Jurnal Kajian  Ekonomi  &  Keuangan  Daerah ,  5 (1) , Agustus 2019: 58-71.
Martini,  R.,  Zulkifli,  Z.,  Hartati,  S.,  &  Armaini,  R.
(2018).  Pembukuan  dan  Pelaporan      Informasi Akuntansi  Keuangan  Berbasis  PSAK  45:  pada Panti  Asuhan  Al-Amanah,            Palembang.
Aptekmas, 1(2), 20-29.
DOI: https://doi.org/10.36257/apts.v1i2.1205 Mukarromah,  O.  (2016).  Zakat  Profesi  Pegawai Negeri Sipil.
Ngadiyan.  (2017).  Professionalisme  Pengelolaan Zakat  Profesi  dalam  Meningkatkan  Motivasi Prestasi dan Mustahiq: Studi Kasus Zakat Profesi ASN  di  MAN  Wonosari.  Jurnal  Pendidikan Madrasah, 2 (1): 25
Pangiuk, A. (2020). Pengelolaan Zakat di Indonesia. Shobirin,  S.  (2016). Teknik  Pengelolaan  Zakat Profesi. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf , 2 (2), 317-338.
Undang–Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang
Pengelolaan Zakat. Widiastuti, Tika. 2015. Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq, Jebis , 1 (1)