## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE INTERNASIONAL
Ricky Saputra, Viola Damayanti a a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: rickysaputra@fh.unsri.ac.id, violadamayanti811@gmail.com
Naskah diterima: 19 Agustus; revisi: 23 September; disetujui: 29 November 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3364

## Abstrak:
Perkembangan hukum bisnis saat ini semakin pesat. Selain kemajuan teknologi yang belakangan telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, undang-undang sebagai aturan hukum yang berlaku  di  tengah  kehidupan  masyarakat  juga  harus  mengikuti  kemajuan  zaman.  Di  Indonesia, parameter  tindakan  yang  dikenal  sebagai  transaksi  jual  beli  daring  (e-commerce)  mulai  muncul. Walaupun digadang bahwa metode trasnsaksi e-commerce memiliki keunggulan tersendiri, tetap ada kemungkinan apabila model transaksi ini akan mengakibatkan masalah hukum. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan  perlindungan  konsumen Indonesia. Transaksi E-Commerce menawarkan kemudahan kepada konsumen dalam kegiatan menjual atau membeli  produk  dan  jasa  berdasarkan  persyaratan  mereka  saat ini.  Kondisi  ini  memang  dinilai sangat  menguntungkan  konsumen  karena  konsumen  memiliki  banyak  pilihan  dalam  mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan, namun juga memicu terjadinya pelanggaran hak-hak dari konsumen itu  sendiri.  Dengan  model  bisnis  modern  sebagaimana  memiliki  karakteristik  non  face,  non  sign, paperless dan borderless, sangat diharapkan apabisa konsumen dapat mengkaji secara teliti  transaksi yang dilakukan. Apakah informasi mengenai mekanisme transaksi dalam bentuk ini memuat keterangan pengembalian barang, jangka waktu untuk pengajuan klaim, maupun upaya penyelesaian sengketa yang digunakan.  Esai  ini  akan  menjelaskan  secara  singkat  bagaimana  perlindungan  konsumen  dalam transaksi  E-Commerce  bekerja  dan  bagaimana  pengaturan  undang-undang  perlindungan  konsumen utama  di  Indonesia  sebagai  metode  penyelesaian  masalah  hukum  antara  konsumen  dan  korporasi. Selain itu akan dibahas juga mengenai bagaimana upaya perlindungan yang diterima konsumen dalam bertransaksi menggunakan e-commerce.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Transaksi; Transaksi Elektronik

## Abstract:
The current development of business law is accelerating. In addition to technological advances that have  brought  many  changes  in  people's  lives, legislation  as  a rule  of  law prevailing in  the  midst  of people's lives must also follow the progress of the times. In Indonesia, action parameters known as e- commerce transactions began to appear. Although it is argued that e-commerce transaction methods have their own advantages, it is possible that this transaction model will cause legal problems. Undang- Undang  No.  8/1999  On  Consumer  Protection  has  been  established  in  accordance  with  Indonesian consumer protection regulations. E-Commerce transactions offer convenience to consumers in selling or purchasing products and services based on their current requirements. This condition is considered to be very beneficial to consumers because consumers have many choices in getting the desired goods and services, but it also triggers a violation of the rights of the consumers themselves. With modern
business models such as nonface, non sign, paperless and borderless characteristics, it is expected that consumers can carefully examine the transactions made. Whether the information on the transaction mechanism in this form contains information on the return of goods, the period for filing claims, or the dispute  resolution  efforts  used.  This  essay  will  briefly  describe  how  consumer  protection  in  E- Commerce transactions works and how to regulate major consumer protection laws in Indonesia as a method  of  resolving  legal  issues  between  consumers  and  corporations.  In  addition,  it  will  also  be discussed about how protection efforts received by consumers in transactions using e-commerce. Keywords: Consumer Protection; E-Commerce; Transaction

## LATAR BELAKANG
Perekonomian yang terjadi dalam suatu negara bukan hanya terjadi dengan factor dalam negeri saja tapi juga memerlukan factor dari luar negeri. Umumnya kegiatan yang sering dilakukan adalah  dengan  menjual  barang-barang  yang  dibutuhkan  oleh  negara  lain  dalam  jumlah  dan harga  tertentu.  Hal  ini  biasa  disebut  ekspor.  Atau  bisa  juga  sebaliknya,  negara  lain  menjual suatu produk kedalam negara tersebut yang memang sedang dibutuhkan atau dianggap penting. Inilah  yang  disebut  juga  sebagai  Import.  Dulunya  hal  ini  hanya  dapat  dilakukan  melalui organisasi atau perusahaan-perusahaan tertentu saja tapi seiring berkembangnya teknologi juga memberikan  kemudahan  tersendiri  bagi  setiap  negara  dalam  melakukan  transaksi  jual-beli antar negara. Salah satunya adalah kemunculan platform perdagangan lain yang disebut juga E-commerce. E-Commerce dalam hukum adalah perdagangan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau media elektronik lainnya. Dalam perkembangannya, E- Commerce memerlukan  perlindungan  hukum  yang  jelas,  terutama  dalam  hal  perlindungan konsumen dan pengaturan pajak pertambahan nilai.
Di Indonesia, perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik  diatur oleh UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008. 1 Pada  saat  ini, Electronic  Commerce (E-Commerce)  memegang  peran  penting  dalam perdagangan internasional yang sedang berkembang dengan pesat. Kemudahan dan efektivitas yang  ditawarkan  oleh E-Commerce memungkinkan  pengurangan  biaya  operasional  yang signifikan.  Dukungan  teknologi  juga  memfasilitasi  pengoperasian  teknis  dengan  cara  yang sangat praktis. Sistem jaringan terintegrasi dan manajemen jaringan online dalam e-commerce mempercepat  sirkulasi  transaksi  bisnis  global  dan  dana  lintas  yurisdiksi.  Dalam  kerangka hukum dagang internasional, kontrak jual beli internasional yang menggunakan perdagangan elektronik dinyatakan mengikat secara hukum berdasarkan hukum internasional.
Namun, masih tetap diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai E-Commerce dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  dan  internasional  untuk  memberikan perlindungan  hukum  yang  lebih  jelas  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perdagangan elektronik . 2 Ketidakpastian hukum antar pelaku E-Commerce dapat mengakibatkan konsumen menjadi  tidak  terlindungi.  Tidak  jelasnya  keterkaitan  hukum  dalam  transaksi E-Commerce mengakibatkan  beberapa  permasalahan  yang  dapat  menimbulkan  dampak  pada  konsumen. Salah  satu  masalahnya  adalah  penggunaan  klausul  baku.  Biasanya,  Konsumen  tidak  punya pilihan selain menerima konten klausul yang disajikan oleh produsen di situs webnya, tanpa konsumen  memiliki  posisi  pengambilan  keputusan  yang  cukup  adil  terkait  konten  klausul tersebut. Masalah lainnya adalah penyelesaian setiap perselisihan yang mungkin timbul. Para pihak dapat tunduk pada yurisdiksi negara yang berbeda.
Seperti yang terjadi kebijakan pengembalian barang diplatform negara Singapura yang dianggap bentrok dengan negara kebijakan negara Indonesia. Hal ini terjadi pada tahun 2021, dimana  pemerintah  Indonesia  mengecam  kebijakan  pengembalian  barang  dari  beberapa
1 Molle, Berlianty, and Balik, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Produk.”
2 Ramadani and Nurliyantika, “Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Bisnis Internasional.”
platform E-Commerce asal  Singapura,  seperti  Shopee  dan  Lazada,  yang  hanya  memberikan waktu pengembalian 7-14 hari setelah barang diterima oleh konsumen.
Pemerintah  Indonesia  berpendapat  bahwa  kebijakan  pengembalian  barang  yang ditetapkan oleh perusahaan E-Commerce asal Singapura tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia, di mana konsumen berhak mengembalikan barang dalam waktu 1x24 jam setelah barang diterima.

## METODE
Metode yang digunakan adalah kajian hukum normatif yang menembus sifat-sifat kualitatif. Metode  ini  membutuhkan  penelitian  yang  menggali,  menjelaskan,  menganalisis  dan mengembangkan  struktur  hukum  kedaulatan  negara  dalam  konteks  keimigrasian. 3 Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  dan  menemukan  undang- undang, mengkaji literatur (tulisan dan artikel ilmiah) dan sumber bahan hukum lainnya yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini. 4 Penelitian ini merupakan penelitian  dalam  kategori Library  Research atau  Penelitian  Kepustakaan.  Dimana pengumpulan data bersumber dari ruang perpustakaan yang biasanya berupa buku, majalah, naskah, catatan maupun dokumen. Penelitian ini mengumpulkan informasi dari buku, skripsi, jurnal, dan data dari media elektronik yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce internasional. 5
Penalaran  hukum  yang  digunakan  yakni  menggabungkan  pemikiran  induktif (inductive)  dan  deduktif  (deductive)  dalam  situasi  hukum  faktual  tertentu. 6 Logika  berpikir yang diterapkan yakni abstraksi (hukum), nilai hukum, prinsip hukum, gagasan hukum, dan norma hukum dimana semua proses yang terjadi dinyatakan secara umum dalam aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan pada situasi konkrit yang akan dihadapi.

## ANALISIS DAN DISKUSI Hukum Internasional
Hukum Internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia. Hukum Internasional mencakup berbagai topik seperti perdamaian dan keamanan internasional, hak asasi manusia, perdagangan internasional, lingkungan hidup, dan lain-lain. Hukum internasional pun mencakup aturan maupun prinsip yang mengatur hubungan yang terjalin antara negara dan individu dan/atau organisasi internasional. Hukum internasional terdiri  dari  berbagai  sumber  hukum,  seperti  perjanjian  internasional,  praktek  internasional, prinsip umum hukum internasional dan keputusan pengadilan internasional. 7
Negara-negara  di  dunia  berpartisipasi  dalam  pembentukan  dan  pelaksanaan.  Hukum internasional  dari  organisasi  internasional  seperti  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB), Mahkamah  Internasional  dan  lain-lain.  Hukum  internasional  juga  mencakup  prinsip-prinsip seperti  kedaulatan  negara,  non-interferensi,  dan  penyelesaian  sengketa  atau  konflik internasional  secara  damai.  Hukum  Internasional  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga perdamaian  dan  keamanan  internasional  serta  mempromosikan  kerjasama  internasional  di berbagai bidang.

## Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional
3 Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian.”
4 Syahrin.
5 Sahetapy, “Identitas, Legalitas Dan Lokasi Usaha Dalam E-Commerce.”
6 Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian.”
7 Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional .
Hukum  dagang  internasional  merupakan  suatu  bidang  hukum  yang    beberapa  waktu  ini berkembang  pesat. 8 Cakupan  dari  bidang  hukum  ini  cukup  luas.   Hukum  Perdagangan memiliki beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa ahli seperti:
a. Schmitthoff
Schmitthoff  mendefinisikan  hukum  komersial  internasional: 9 “...  the  body  of  rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations”. Atau  yang  berarti:  “…  badan  peraturan  yang  mengatur  hubungan  komersial  berupa hukum privat yang melibatkan negara-negara yang berbeda.”
Dalam pengertian ini, Schmitthoff menekankan bahwa kaidah-kaidah bersifat komersial, yang berarti adanya perbedaan antara hukum privat dan hukum publik dalam hukum  dagang  internasional.  Oleh  karena  itu  ruang  lingkup  hukum  dagang internasional  tidak  mencakup  hubungan  dagang  internasional  yang  bersifat  hukum publik. 10
b. M. Rafiqul Islam
M. Rafiqul Islam mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: "... a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business  persons,  trading  bodies  and  States" yang  jika  diartikan  dalam  Bahasa Indonesia  adalah  “…  pertukaran  komersial  yang  melintasi  batas-batas  negara  yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan pengusaha,badan-badan perdagangan, dan negara-negara."
Menurut  M.  Rafiqul  Islam,  hubungan  ekonomi  tidak  dapat  dipisahkan  dari perdagangan  internasional.  Hubungan  dekat  ini  tercipta  karena  transaksi  keuangan saling  terkait  dan  pedagang  menjalankannya  dalam  bisnis.  Melalui  transaksi  ini,  M. Rafiqul Islam mendefinisikan “Hukum Perdagangan dan Keuangan (hukum bisnis dan keuangan internasional) sebagai seperangkat aturan, prinsip, standar, dan praktik yang menciptakan  rezim  pengaturan  untuk  transaksi  bisnis  internasional  dan  sistem pembayaran yang berdampak pada bisnis. .perilaku." dari lembaga bisnis.
c. Michelle Sanson Tentang Hukum perdagangan internasional menurut definisi Sanson: “can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, services and technology between nations.” Hak atas perdagangan internasional ini diatur dalam Pasal  4  Piagam  Hak-hak  dan  Kewajiban  Negara  ( Charter  of  Economic  Rights  and Duties  of  States) ,  yang  mengatakan: 11 "Setiap  Negara  berhak  untuk  terlibat  dalam perdagangan  internasional." 12 Tentu  saja,  hubungan  bisnis  lintas  batas  bisa  menjadi penutup yang komprehensif. spektrum Dari bentuk yang sederhana hingga hubungan atau transaksi bisnis yang kompleks.
Dalam Hukum Perdagangan  Internasional juga memiliki  prinsip-prinsip  fundamental sama halnya dengan hukum-hukum lainnya. Prinsip-prinsip itu antara lain:
i. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak Prinsip fundamental yang paling penting dari hukum perdagangan internasional adalah kebebasan  berkontrak,  yang  diakui  oleh  setiap  yurisdiksi  yang  berhubungan  dengan perdagangan.  Prinsip  ini  memungkinkan  para  pihak  untuk  mengadakan  perjanjian komersial  internasional  yang  mencakup  jenis  kontrak  yang  disepakati,  forum
8 Aprita and Adhitya, HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL .
9 Aprita and Adhitya.
10 Aprita and Adhitya.
11 Aprita and Adhitya.
12 Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian.”
penyelesaian  sengketa,  dan  hukum  yang  berlaku  untuk  kontrak  tersebut. 13 Namun kebebasan  tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum,  kepentingan  umum, kesusilaan, kesopanan atau persyaratan lain dari sistem hukum yang berlaku. 14 ii. Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda Asas  kedua, pacta  sunt  servanda , mensyaratkan  bahwa kontrak  atau perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan baik dan dengan itikad baik. 15 Prinsip ini berlaku di seluruh dunia dan diakui oleh semua sistem hukum dunia.
iii. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Arbitrase  sangat  penting  dalam  hukum  dagang  internasional  karena  dapat  menjadi pilihan  yang  efektif  dan  efisien  untuk  menyelesaikan  sengketa  dagang  antara  pihak- pihak  dari  negara  yang  berbeda.  Arbitrase  dapat  memberikan  kepastian  hukum, menghindari biaya dan waktu yang lebih besar dalam proses peradilan di pengadilan biasa, serta dapat menjamin kerahasiaan sengketa.
Selain  itu,  arbitrase  internasional  juga  dapat  memberikan  hasil  yang  adil  dan netral  bagi  kedua  belah  pihak,  karena  arbitrase  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yang independen  dan  terampil  dalam  hukum  dan  bisnis  internasional.  Hal  ini  dapat meningkatkan  kepercayaan  para  pelaku  bisnis  internasional  dalam  melakukan perdagangan dan investasi lintas negara.
iv. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)
Kebebasan komunikasi dan navigasi sangat penting dalam perdagangan internasional. Tiap  pihak  harus  bebas  untuk  berkomunikasi  dan  bernavigasi  dengan  siapa  saja  dan dengan  cara  yang  berbeda,  seperti  melalui  darat,  laut,  udara  atau  secara  elektronik. Kebebasan ini didukung oleh aturan hukum internasional dan tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, politik atau hukum. Kebebasan  ini sangat  penting untuk kelancaran fungsi  perdagangan  internasional. Hukum  Perdagangan  Internasional  tentu  juga memiliki beberapa sumber-sumber hukum, diantaranya:
1. Perjanjian Internasional Perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu
a. Perjanjian Multilateral: Perjanjian tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan diatur oleh aturan hukum internasional. 16
b. Perjanjian  Regional:  Perjanjian-perjanjian  yang  ada  di  bidang  perdagangan internasional dan dibuat oleh negara-negara yang tergabung atau berada di suatu wilayah tertentu. Misalnya perjanjian AFTA. 17
c. Perjanjian  Bilateral:  Kami  berbicara  tentang  perjanjian  bilateral,  ketika perjanjian tersebut hanya mengikat dua subjek hukum internasional (negara atau organisasi  internasional).  Perjanjian  ini  juga  disebut  sebagai  perjanjian  FCN ( Friendship, Navigation and Commerce ).
Tentu  saja  dalam  pembuatan  perjanjian  Internasional  harus  tetap  memperhatikan Standar  internasional.  Standar  internasional  adalah  standar  yang  harus  disertakan  dalam perjanjian internasional  dan mewakili persyaratan penting dari tatanan dan kondisi ekonomi internasional  untuk  partisipasi  suatu  negara  dalam  transaksi  ekonomi  internasional. Syarat- syarat tersebut diantaranya: 18
13 Supriyatni, Adolf, and Primandasetio, “Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah.”
14 Aprita and Adhitya, HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL .
15 Supriyatni, Adolf, and Primandasetio, “Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah.”
16 Ariswanto, “Tinjauan Sumber-Sumber Hukum Dan Kaitannya Dengan Perkembangan Hukum Kontrak Internasional.”
17 Ariswanto.
18 Ariswanto.
a. Minimum-standard atau equitable treatment. Ini adalah standar atau aturan dasar yang  harus  diikuti  semua  negara  untuk  berpartisipasi  dalam  perdagangan internasional.  Contoh  persyaratan  ini  dapat  ditemukan  dalam  perjanjian  yang melindungi hak kekayaan intelektual, seperti Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
b. Most-Favoured Nation Clause. Ini adalah klausul yang mengatur perlakuan non- diskriminatif  dari  satu  negara  ke  negara  lain.  Perlakuan  ini  diberikan  karena masing-masing negara terikat oleh perjanjian internasional. Menurut klausul ini, jika  suatu  negara  memberikan  perlakuan  atau  preferensi  khusus  kepada  suatu negara, perlakuan tersebut juga harus diberikan kepada negara anggota lain dari perjanjian tersebut.
c. Equal treatment. Perlakuan yang sama ( equal treatment ) adalah klausul lain yang juga  harus  dimasukkan  dalam  perjanjian  internasional.  Menurut  klausul  ini, negara-negara yang terlibat dalam perjanjian harus memperlakukan satu sama lain secara setara. Klausul ini dapat ditemukan dalam perjanjian hukum internasional di  bidang  penyelesaian  sengketa,  misalnya  dalam  arbitrase  internasional,  yang tertuang  dalam  Pasal 18  UNCITRAL  Model  Law  on  International  Commercial Arbitration. Pasal 18 berbunyi :“ Para pihak harus diperlakukan sama dan masing- masing  pihak  harus  diberi  kesempatan  penuh  untuk  mengemukakan pandangannya.”
d. Preferential  Treatment .  Prinsip  ini  sebenarnya  merupakan  pengecualian  dari prinsip  non-diskriminasi,  prinsip  ini  biasanya  diterapkan  di  negara-negara  yang memiliki ikatan politik atau ekonomi, dan perlakuan seperti itu biasanya diberikan kepada negara berkembang atau negara miskin atau bahkan negara yang memiliki ikatan sejarah lebih awal. Misalnya bekas negara jajahan atau bekas jajahannya.
2. Hukum Kebiasaan Internasional Hukum  kebiasaan  internasional  merupakan  sumber  hukum  hukum  internasional. Dalam konteks hukum  dagang internasional, hukum  kebiasaan internasional  juga berperan penting sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa dagang antar negara atau  antar  individu  atau  perusahaan  dari  negara  yang  berbeda.  Dalam  Hukum kebiasaan  internasional  ini  terbentuk  dari  praktek-praktek  atau  tindakan-tindakan yang  dianggap  sebagai  suatu  norma  hukum  oleh  masyarakat  internasional. Langkah-langkah  ini  terus-menerus  diterapkan  dan  diakui  oleh  negara-negara anggota  komunitas  internasional.  Hukum  kebiasaan  internasional  dapat  diakui melalui keputusan yudisial di pengadilan internasional atau nasional.
Dalam  konteks  hukum  perdagangan  internasional,  hukum  kebiasaan internasional  dapat  menjadi  dasar  bagi  pelaksanaan  prinsip-prinsip  umum  dalam perdagangan  internasional,  seperti  prinsip pacta  sunt  servanda atau  kebebasan berkontrak.  Hukum  kebiasaan  internasional  juga  dapat  menjadi  dasar  dalam menentukan  hukum  yang  berlaku  pada  suatu  kontrak  perdagangan  internasional, terutama  jika  tidak  ada  kesepakatan  yang  jelas  antara  para  pihak  dalam  kontrak tersebut.  Namun  demikian,  penggunaan  hukum  kebiasaan  internasional  dalam hukum perdagangan internasional harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat.  Hal  ini karena hukum  kebiasaan internasional tidak selalu memiliki  keseragaman  di  seluruh  negara  anggota  masyarakat  internasional,  dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara.
a. Putusan-putusan  Badan  Pengadilan  dan  Doktrin.  Putusan-putusan  Badan Pengadilan dan Doktrin dalam Hukum Perdagangan Internasional merujuk pada keputusan-keputusan yang diambil oleh badan-badan pengadilan atau lembaga- lembaga  penyelesaian  sengketa  di  bidang  perdagangan  internasional,  serta
pemahaman  atau  interpretasi  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang  berkaitan dengan perdagangan internasional yang dikembangkan oleh praktisi yang sesuai dengan bidang tersebut  dan ahli hukum.  Putusan-putusan ini menjadi  penting karena dapat menjadi acuan atau presiden untuk peristiwa-peristiwa serupa di masa depan, serta memberikan petunjuk dalam penafsiran dan penerapan hukum perdagangan internasional.
b. Kontrak.  Kontrak  dalam  Hukum  Perdagangan  Internasional  adalah  perjanjian yang  mengikat  antara  dua  pihak  maupun  lebih  dari  berbagai  negara  yang mengatur transaksi dagang internasional. Kontrak ini mengikat para pihak yang membuatnya untuk mematuhi kesepakatan yang telah disepakati. Kontrak dapat mencakup berbagai hal, seperti penjualan barang, jasa, pengiriman barang, dan masih banyak lagi. Dalam kontrak perdagangan internasional, terdapat beberapa hal yang harus diatur, seperti barang atau jasa yang akan diperdagangkan, harga, waktu  pengiriman,  kondisi  pengiriman,  dan  hal  lain  yang  berkaitan  dengan transaksi tersebut. Selain itu, kontrak juga harus memuat klausul yang mengatur hal  yang  berpotensi  untuk  terjadi  di  kemudian  hari,  seperti  penyelesaian sengketa, pembayaran, dan lain sebagainya. 19
Kontrak  hukum  komersial  internasional  harus  mematuhi  persyaratan hukum negara-negara yang terlibat dalam transaksi komersial. Para pihak juga harus mematuhi ketentuan hukum internasional, seperti Konvensi Wina tentang Hukum  Perjanjian  Internasional  (Konvensi  Wina)  dan  Peraturan  PBB  untuk Perjanjian Perdagangan Internasional. Barang (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Perjanjian Mengenai Perdagangan Barang Internasional).
c. Hukum  Nasional.  Perundang-undangan  nasional  memainkan  peran  penting dalam hukum perdagangan internasional. Di Indonesia, perlindungan konsumen dalam  perdagangan  elektronik  diatur  oleh  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  No.  8  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  Tahun  2008.  Selain  itu,  transaksi  elektronik  semakin  banyak digunakan  dalam  perkembangan  ekonomi  saat  ini,  sehingga  perlindungan hukumnya jelas disyaratkan dalam perjanjian kontrak antara para pihak dalam hal  ini.  Dalam  konteks  perdagangan  internasional,  kontrak  komersial internasional  umumnya  diatur  oleh United  Nations  Conventions  for  the International Sale of Goods (UNCISG) tahun 1980 dan 1986. 20
Walaupun  Indonesia  belum  meratifikasi  Konvensi  PBB  1980,  Konvensi  ini  patut dipertimbangkan  karena  memiliki  kekuatan  hukum.  UNCISG  berisi  materi  perjanjian internasional  yang  dirancang  untuk  menghadirkan  hukum  negara  tertentu  dalam  perjanjian perdagangan  internasional  dan  untuk  memfasilitasi  definisi  para  pihak  berdasarkan  prinsip- prinsip hukum perdata internasional. 21
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  beberapa  badan hukum  dalam  perdagangan  internasional  yang  memegang  peranan  penting  dalam perkembangan  hukum  perdagangan  internasionalM, 22 yang  dimaksud  dengan  badan  hukum disini adalah
19 Indrajit, “Metodologi Pengembangan Rencana Strategis Sistem Informasi Berbasis Arsitektur Enterprise Holistik Dan Terpadu.”
20 “Naskah Akademik Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional.”
21 Molle, Berlianty, and Balik, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Produk.”
22 Molle, Berlianty, and Balik.
1. Para  pelaku  ( stakeholders )  dalam  perdagangan  internasional  yang  memiliki kemampuan  untuk  mempertahankan  hak  maupun  kewajibannya  di  hadapan pengadilan; dan
2. Para  pelaku  ( stakeholders )  dalam  perdagangan  internasional  yang  memiliki kemampuan sekaligus kewenangan dalam merumuskan aturan-aturan hukum untuk diterapkan di bidang hukum perdagangan internasional.
Maka  subyek  hukum  yang  dapat  tergolong  ke  dalam  lingkup  hukum  perdagangan internasional adalah:
a. Negara
b. Organisasi Perdagangan Internasional
c. Individu
Melihat kelompok-kelompok ini, kita dapat melihat bahwa ada isu-isu hukum dalam hukum dagang internasional yang memiliki peran penting namun terbatas. Ini karena realitas pragmatis  bisnis  internasional.  Kekebalan  negara  sebagai  objek  hukum  hukum  dagang internasional  yang  sepenuhnya  efektif  semakin  terbatas,  karena  undang-undang  nasional, hukum  internasional  dan  penyelesaian  sengketa  tidak  memungkinkan  negara  untuk menggunakan  kekebalan.  Bank,  seperti  pemain  lain  dalam  perdagangan  internasional, memainkan  peran  unik  sebagai  lembaga  keuangan  yang  menghubungkan  dan  memfasilitasi pembayaran  antara  penjual  dan  pembeli.  Meskipun  bank  bukan  pemain  utama  dalam perdagangan  internasional,  mereka  telah  menciptakan  praktik  bisnis  umum  yang menghubungkan pemangku kepentingan terkait lainnya.

## E-COMMERCE
Peran teknologi, khususnya teknologi informasi, dalam bisnis internasional menjadi semakin kompleks.  Teknologi  ini  mempercepat  perdagangan  dengan  menjembatani  batas  negara. Faktanya, trader tidak perlu mengetahui mitra dagangnya di belahan dunia lain. Keadaan ini mendorong munculnya e-commerce sebagai cara baru dalam berbisnis. Perdagangan elektronik dalam hukum perdagangan internasional adalah kontrak pembelian dan penjualan internasional menggunakan perdagangan elektronik berdasarkan hukum internasional yang mengikat secara hukum atau negara lain. Tempat bisnis menentukan kontrak, bukan kewarganegaraan.
Oleh  karena  itu,  setiap  perjanjian  perdagangan  internasional  yang  menggunakan perdagangan  elektronik  harus  didasarkan  secara  khusus  pada  peraturan  perdagangan elektronik. 23 Perlindungan  hukum  konsumen  dalam  berbelanja  online  juga  diatur  dalam undang-undang  e-commerce  terkait  konsumen,  seperti  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun  2008.  Kedua  undang-undang  ini  dapat  memberikan  perlindungan  yang  memadai perlindungan  hukum  kepada  konsumen  yang  melakukan  jual  beli  barang  bergerak  dalam perdagangan elektronik.
Perlindungan hukum ini tercermin dalam peraturan UUPK dan UU ITE, dimana kedua peraturan  tersebut  mengatur  tentang  penggunaan  data  pribadi  konsumen,  kualifikasi perdagangan elektronik, penggunaan CA ( Certificate Authority ), penerbitan klausula baku, dan seputar kegiatan mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memasarkan dan memproduksi barang dan jasa yang dapat dijadikan acuan dalam transaksi belanja online. 24

## PERLINDUNGAN KONSUMEN DI E-COMMERCE DALAM HUKUM NASIONAL
23 Harits and Nurliyantika, “SENGKETA E-COMMERCE DAN PENYELESAIANNYA MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION.”
24 Supriyatni, Adolf, and Primandasetio, “Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah.”
Perlindungan  konsumen  dalam  hukum  nasional  merupakan  rangkaian  aturan  dan  kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  melindungi  hak  dan  kepentingan  konsumen  dalam hubungan konsumsi dengan produsen atau penjual. Hal ini penting untuk mencegah praktik- praktik bisnis yang merugikan konsumen, termasuk penipuan, penjualan barang-barang palsu atau cacat, dan praktik-praktik lain yang tidak adil. Beberapa bentuk perlindungan konsumen dalam hukum nasional antara lain:
1. Regulasi Harga, Pemerintah mengatur harga barang dan jasa tertentu untuk mencegah praktik monopoli dan kecurangan harga.
2. Standar Kualitas, Pemerintah menetapkan standar kualitas dan keamanan untuk produk tertentu untuk mencegah produk-produk yang berbahaya bagi konsumen.
3. Labelisasi,  Pemerintah  mensyaratkan  penempatan  label  pada  produk  tertentu  untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen tentang produk tersebut.
4. Sanksi Hukum, Pemerintah memberikan sanksi hukum bagi produsen atau penjual yang melanggar aturan perlindungan konsumen.
Pengawasan  terhadap  praktik  bisnis  yang  merugikan  konsumen  merupakan  tanggung jawab  pemerintah  dan  lembaga  konsumen.  Tugas  mereka  adalah  memastikan  bahwa  bisnis dilakukan  dengan  cara  yang  adil  dan  tidak  merugikan  konsumen.  Legalitas  kontrak  e- commerce relatif baru di Indonesia dari perspektif hukum. Dari sudut pandang hukum, perintah adalah hubungan hukum antara badan hukum di mana satu pihak harus mematuhi dan pihak lain berhak untuk mematuhi.
Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan terjadi karena suatu perjanjian atau undang- undang. Selain itu, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan bahwa syarat-syarat hukum kontrak mencakup  syarat-syarat  subyektif  dan  obyektif.  Perlindungan  konsumen  diatur  lebih  lanjut dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. Kedua undang- undang ini memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada konsumen saat membeli dan menjual barang bergerak dalam perdagangan elektronik.
UUPK  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  konsumen,  antara  lain  hak  mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang produk atau jasa yang akan dibeli, hak mendapat ganti rugi jika terjadi kerusakan atau cacat produk, dan hak mendapat perlindungan hukum. jika hak konsumen dilanggar. Sebaliknya, UU ITE mengatur penggunaan informasi pribadi konsumen, keabsahan perdagangan elektronik, penggunaan CA (otoritas sertifikasi) dan klausula standar, serta mengatur kegiatan yang dilarang pengusaha untuk memasarkan dan memproduksi barang dan jasa yang dapat digunakan sebagai acuan untuk transaksi elektronik - bisnis.
Selain itu, UUPK juga mengatur larangan iklan menyesatkan oleh pengusaha. Pengusaha tidak boleh mengiklankan menggunakan kata-kata yang berlebihan atau menyesatkan, seperti keuntungan yang berlebihan, kewajiban kontinjensi atau kata-kata yang menipu. UUPK juga mengatur  pertanggungjawaban  pengusaha  terhadap  iklan  yang  menyesatkan.  Pelanggaran terhadap ketentuan UUPK dan UU ITE dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.
Dalam  menjalankan  hak  dan  kewajibannya  sebagai  konsumen,  Konsumen  juga  dapat menghubungi  lembaga  perlindungan  konsumen,  seperti  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  atau  Pengadilan  Negeri. 25 Misi  BPSK  adalah  menyelesaikan  sengketa antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  secara  damai  dan  cepat,  sedangkan  Pengadilan  Negeri bertugas  menyelesaikan  sengketa  yang  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  BPSK. 26 Dalam  hal terjadi  sengketa,  konsumen  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  atau  meminta bantuan dari BPSK untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
25 Azizah, “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Perusahaan Leasing Dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.”
26 Azizah.

## PERLINDUNGAN KONSUMEN DI E-COMMERCE DALAM HUKUM INTERNASIONAL
Perlindungan konsumen dalam E-Commerce menjadi semakin penting dengan perkembangan perdagangan  elektronik  yang  pesat.  Hukum  internasional  juga  telah  mengakui  pentingnya perlindungan  konsumen  dalam E-Commerce melalui  beberapa  perjanjian  dan  peraturan internasional, seperti:
1) Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Kontrak  Internasional  untuk  Penjualan Barang  ( United  Nations  Convention  on  Contracts  for  the  International  Sale  of  Goods/
CISG ). 27
Merupakan  sebuah  konvensi  atau  perjanjian  internasional  yang  mengatur  hukum perdagangan  internasional  dalam  konteks  penjualan  barang.  Konvensi  ini  memberikan perlindungan  konsumen  dalam  perdagangan  internasional  dengan  menyediakan  jaminan kualitas  barang,  hak  konsumen  untuk  memeriksa  barang,  dan  hak  konsumen  untuk mengajukan klaim jika barang tidak sesuai dengan kontrak. Konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih dari 90 negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara maju dan berkembang.
CISG menyediakan aturan-aturan hukum yang bersifat standar dan umum mengenai penjualan  internasional  barang,  termasuk  mengenai  pembayaran,  pengiriman,  kecacatan barang,  dan  pemutusan  kontrak.  Konvensi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kepastian hukum  dan  memudahkan  perdagangan  internasional  dengan  menyelesaikan  perbedaan hukum yang muncul antara negara-negara yang berbeda.
2) Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement ).
Salah satu perjanjian yang terdapat dalam kerangka perjanjian World Trade Organization (WTO)  yang  bertujuan  untuk  mengatur  tentang  standar  teknis,  prosedur  evaluasi kesesuaian, dan tindakan lain yang dapat mempengaruhi perdagangan barang antarnegara. TBT Agreement memiliki beberapa prinsip  penting, antara lain prinsip  non-diskriminasi, prinsip perlakuan nasional, prinsip transparansi, dan prinsip kesetaraan.
TBT Agreement juga mengatur tentang kewajiban negara anggota untuk memberikan notifikasi  terkait  peraturan  teknis  yang  diberlakukan  dan  memberikan  kesempatan  bagi negara lain untuk memberikan komentar atau konsultasi terkait peraturan tersebut. Tujuan dari TBT Agreement adalah untuk mempromosikan perdagangan bebas dan adil antarnegara tanpa mengorbankan keselamatan, kesehatan, atau lingkungan.
3) Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement. Perjanjian  yang  ditandatangani  oleh  negara-negara  anggota World  Trade  Organization (WTO) yang bertujuan untuk memastikan bahwa aturan dan regulasi kesehatan dan sanitasi yang diterapkan oleh negara-negara anggota dalam perdagangan internasional didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan tidak diskriminatif. Perjanjian ini memungkinkan negara- negara untuk menerapkan tindakan-tindakan sanitasi dan fitosanitasi yang diperlukan untuk melindungi  kesehatan  manusia,  hewan,  dan  tumbuhan,  namun  dalam  batas  yang  sesuai dengan  komitmen-komitmen  internasional,  sehingga  tidak  menimbulkan  hambatan  yang tidak wajar terhadap perdagangan internasional. 28
SPS Agreement juga memuat ketentuan tentang harmonisasi standar internasional dan pengakuan  persamaan  perlindungan,  serta  mekanisme  konsultasi  antara  negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan penerapan perjanjian ini.
4) United Nations Guidelines for Consumer Protection. Seperangkat  panduan  yang  disiapkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  untuk memberikan  kerangka  kerja  bagi  negara-negara  anggota  dalam  melindungi  konsumen
27 “Naskah Akademik Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional.”
28 Supriyatni, Adolf, and Primandasetio, “Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah.”
dalam  konteks  global.  Panduan  ini  mencakup  berbagai  topik  seperti  hak  konsumen, informasi produk dan layanan, jaminan, pemeliharaan dan perbaikan, perlindungan privasi, penyelesaian sengketa, dan kerja sama internasional. Panduan ini memberikan standar dan pedoman  yang  penting  untuk  pengembangan  hukum  dan  kebijakan  perlindungan konsumen  oleh  negara-negara  anggota  PBB.  Panduan  ini  pertama  kali  diterbitkan  pada tahun 1985 dan telah diperbarui beberapa kali sejak itu.
Panduan  ini  juga  diberikan  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  perlindungan konsumen  di  seluruh  dunia,  termasuk  dalam  perdagangan  elektronik.  Pedoman  ini  juga menyediakan  kerangka  kerja  untuk  mengembangkan  dan  melaksanakan  undang-undang dan kebijakan perlindungan konsumen.
5) European Union Consumer Protection Cooperation Regulation. Suatu  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Uni  Eropa  untuk  melindungi  konsumen  dalam transaksi E-Commerce lintas negara anggota Uni Eropa. 29 Peraturan ini memperkuat kerja sama  antara  otoritas  nasional  yang  bertanggung  jawab  atas  perlindungan  konsumen  di negara-negara  anggota  Uni  Eropa.  Peraturan  ini  juga  memungkinkan  otoritas  nasional untuk melakukan investigasi dan tindakan hukum terhadap pelanggaran konsumen lintas negara.  Dengan  demikian,  peraturan  ini  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi konsumen di Uni Eropa.
6) Model Law on Electronic Commerce and Model Law on Electronic Signatures dari United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 30
Dua  perangkat  hukum  internasional  yang  dirancang  untuk  memberikan  pedoman  bagi negara-negara  dalam  mengatur  perdagangan  elektronik  dan  penggunaan  tanda  tangan elektronik.    Model  hukum  ini  memberikan  kerangka  hukum  yang  konsisten  dan  terukur bagi  negara-negara  dalam  mengatur  isu-isu  hukum  yang  berkaitan  dengan  perdagangan elektronik,  termasuk  pengakuan  hukum  dan  keabsahan  kontrak  elektronik,  penggunaan tanda tangan elektronik, dan perlindungan konsumen dalam e-commerce. Model Law on Electronic Commerce pertama kali diterbitkan pada tahun 1996, sementara Model Law on Electronic Signatures diterbitkan pada tahun 2001.
Dalam e-commerce , perlindungan konsumen menjadi lebih kompleks karena pembeli dan  penjual  seringkali  berada  di  negara  yang  berbeda  dan  tunduk  pada  sistem  hukum  yang berbeda.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  negara-negara  untuk  bekerja  sama  dan  mengadopsi standar  internasional  untuk  memastikan  perlindungan  konsumen  yang  konsisten  dan  efektif dalam perdagangan elektronik.

## KESIMPULAN
Transaksi  E-Commerce  internasional,  perlindungan  konsumen  menjadi  salah  satu  hal  yang penting untuk diperhatikan. Hal ini terkait dengan kepentingan konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan yang berkualitas, aman, dan tidak mengecewakan. Berbagai aturan dan regulasi telah dibuat untuk melindungi konsumen dalam transaksi E-Commerce internasional, baik dalam tingkat nasional maupun internasional .
Di tingkat internasional, beberapa aturan yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi  E-Commerce  meliputi Model  Law  on  Electronic  Commerce  dan  Model  Law  on Electronic  Signatures dari United  Nations  Commission  on  International  Trade  Law (UNCITRAL), Agreement  on  Consumer  Protection  yang  dibuat  oleh  World  Trade Organization (WTO),  dan United  Nations  Guidelines  for  Consumer  Protection .  Namun demikian,  kendala-kendala  yang  muncul  dalam  pelaksanaan  perlindungan  konsumen  dalam transaksi  E-Commerce  internasional  masih  menjadi  masalah.  Hal  ini  terkait  dengan
29 Sanyoto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce.”
30 “Naskah Akademik Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional.”
keterbatasan  yurisdiksi  dalam  menangani  sengketa  transaksi  E-Commerce  antarnegara, perbedaan  regulasi  antar  negara  yang  sering  kali  membingungkan  konsumen,  serta  masalah keamanan dan privasi dalam transaksi e-commerce.
Untuk itu, diperlukan kerja sama antarnegara dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, para pelaku E-Commerce juga perlu memperhatikan perlindungan konsumen sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan komitmen untuk menjaga kepercayaan konsumen. Dalam hal ini, bank juga memegang peran penting dalam menciptakan praktek kebiasaan yang mengikat stakeholders lainnya yang terkait dengan transaksi e-commerce.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional . Bandung: Refika Aditama, 2007. Aprita,  Serlika,  and  Rio  Adhitya. HUKUM  PERDAGANGAN  INTERNASIONAL .  Edited  by Risty Mirsawati. 1st ed. Depok: Rajawali Press, 2020.
Ariswanto, Dery. “Tinjauan Sumber-Sumber Hukum Dan Kaitannya Dengan Perkembangan Hukum Kontrak Internasional.” TAHKIM: Jurnal Hukum Dan Syariah 17, no. 2 (2021): 159–72.
Azizah, Agustine. “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Sengketa Pada  Perusahaan  Leasing  Dengan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.” Jurnal Panorama Hukum 6, no. 1 (2021): 1–10. Harits,  Muhammad,  and  Rizka  Nurliyantika.  “SENGKETA  E-COMMERCE  DAN PENYELESAIANNYA  MELALUI  ONLINE  DISPUTE  RESOLUTION.”  In BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN
KEILMUWAN, MASYARAKAT, DAN KENEGARAAN  DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL EDISI II , 2nd ed., 2:132–46. Palembang: Unsri Press, 2022.
Indrajit,  Richardus  Eko.  “Metodologi  Pengembangan  Rencana  Strategis  Sistem  Informasi Berbasis Arsitektur Enterprise Holistik Dan Terpadu,” n.d.
Molle, Ari Apriatman, T eng Berlianty, and Agustina Balik. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Produk.” Pattimura Law Study Review 1, no. 1 (2023): 1–15.
“Naskah  Akademik  Ratifikasi  Konvensi  PBB  Mengenai  Kontrak  Jual  Beli  Barang Internasional,” 2013.
Ramadani,  Tamara  Mutiara,  and  Rizka  Nurliyantika.  “Tanda  Tangan  Elektronik  Dalam Kontrak
Bisnis Internasional” 5, no. 1 (2022): 87–96. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp71-85.2.
Sahetapy, Wilma Laura. “Identitas, Legalitas Dan Lokasi Usaha Dalam E-Commerce.” DiH Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 27 (2018): 41–52.
Sanyoto, Liyani Dewi. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce.” Jurnal Spektrum Hukum 14, no. 1 (2017): 1–16.
Supriyatni,  Renny,  Huala  Adolf,  and  Shandy  Primandasetio.  “Pengakuan  Sertifikasi  Halal Secara Internasional. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah,” 2022.
Syahrin,  Muhammad  Alvi.  “Menakar  Kedaulatan  Negara  Dalam  Perspektif  Keimigrasian.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–58.