## Legalitas
Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

## Fatriansyah
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari email : drfatriansyah@gmail.com
Abstrak. Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  sedangkan  perilaku  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  diluar  menjalankan jabatannya  diawasi  oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Pengawasan  tersebut  pada  dasarnya  adalah  merupakan  wujud  dari perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  itu  sendiri  oleh  karena  dengan  adanya  suatu  pengawasan,  maka  setiap  Notaris  dalam berperilaku  dan  tindakannya  baik  dalam  menjalankan  jabatannya  maupun  diluar  jabatannya  selalu  dalam  koridor  hukum. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  itu  tetap  harus  ada  karena  sangat  berperan  dalam  proses pembinaan  serta  pengawasan  terhadap  kinerja  para  anggotanya  guna  meminimalisir  kekeliruan  dan  pelanggaran  dalam menjalankan tugas jabatannya.

## Kata Kunci: Peran Majelis Pengawas Notaris
Abstract. Notary supervision distinguish between the behavior and the actions undertaken by the Notary in running the office by the Regional Supervisor Notary while the behavior and actions undertaken by the Notary office outside run supervised by Notary Honorary Council. The supervision is basically a form of legal protection against the Notary itself because of the presence of an oversight,  then  every  Notary  in  behavior  and  actions  both  in  the  running  of  his  office  and  outside  always  within  the  law. Supervision conducted by the Supervisory Council of the Notary region should still be there because it is very instrumental in the development  and  monitoring  of  the  performance  of  its  members  in  order  to  minimize  errors  and  violations  in  carrying  out  his duties .
Keywords: Role of the Supervisory Council of Notaries

## PENDAHULIAN
Tugas  dan  wewenang  Notaris  erat  hubungannya  dengan  perjanjian-perjanjian,  perbuatan-perbuatan  dan juga ketetapan-ketetapan  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara  para  pihak,  yaitu  memberikan  jaminan  atau  alat bukti  terhadap  perbuatan,  perjanjian,  dan  juga  ketetapan  tersebut  agar  para  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya mempunyai  kepastian  hukum.  Jabatan  Notaris  diadakan  atau  kehadirannya  dikehendaki  oleh  aturan  hukum  dengan maksud  untuk  membantu  dan  melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. 1
Dengan  dasar seperti ini  mereka  yang  diangkat  sebagai  Notaris  harus  mempunyai  semangat  untuk  melayani masyarakat.  Dengan  demikian,  Notaris  merupakan  suatu  Jabatan  Publik  yang  mempunyai  kewenangan  tertentu. Kedudukan  seorang  Notaris  sebagai  suatu  fungsionaris  dalam  masyarakat  dianggap  sebagai  seorang  pejabat  tempat seseorang  dapat  memperoleh  nasihat  yang  boleh  diandalkan.  Segala  sesuatu  yang  ditulis  serta  ditetapkannnya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. 2
Apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengertian Notaris, maka dapat diuraikan bahwa sebenarnya tugas dari seorang Notaris selain dari pada membuat Akta Otentik, dalam kesehariannya ia juga melakukan antara lain: 1.  Bertindak selaku penasehat hukum, terutama dalam bidang hukum perdata;
2.  Mendaftarkan akta-akta/surat-surat dibawah tangan (stukken) , melakukan waarmerking ;
3.  Melegalisir tanda tangan;
4.  Membuat dan mensahkan salinan/turunan akta;
5.  Membuat keterangan hak waris (dibawah tangan);
6.  Mengusahakan  disahkannya  badan-badan,  seperti  perseroan  terbatas,  dan  perkumpulan,  agar  memperoleh persetujuan/ pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
1 Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Cet. 1,  Sinar Grafika,Jakarta, 2006, hal. 20.
2 Tan Thong Kie , Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Cet. 2, Ichtiar Baru, Jakarta, 2000, hal. 157.
Fatriansyah. Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
7.  Pekerjaan-pekerjaan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  lapangan  yuridis  dan  perpajakan,  seperti  bea  meterai  dan sebagainya. 3
Selain  itu  menurut  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris tercantum  pula  beberapa  kewenangan Notaris, yaitu :
1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2.  Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3.  Membuat  kopi  dari  asli  surat-surat  dibawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4.  Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5.  Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6.  Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7.  Membuat akta risalah lelang.
Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum lahir dari kebutuhan masyarakat akan adanya alat  bukti.  Untuk  menjawab  kebutuhan  masyarakat  tersebut  maka  negara  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugas utamanya  dalam  memberikan  pelayanan  umum  tersebut  diharuskan  membentuk  organ-organ  negara  untuk menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  hak  dan  kewajibannya,  kewenangan  dan  kekuasaannya.  Organ  negara  yang mewakili bertindak untuk atas nama negara di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tadi, maka : 1.  Pelayanan  kepada  masyarakat  umum  dalam  bidang  hukum  publik,  dilakukan  oleh  organ  negara  yang  disebut dengan  pemerintah  atau  eksekutif,  juga  dikenal  dengan  istilah  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  atau  Pejabat Administrasi  Negara  atau  dalam  arti  khusus  “Pegawai  Negeri”.  Organ  Negara  yang  disebut  dengan  pemerintah atau eksekutif, juga dikenal sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, mempunyai kewenangan hak dan kewajiban serta usaha  kekuasaan  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  dan  untuk  kepentingan  masyarakat  umum  akan  tetapi terbatas hanya dalam bidang publik saja.
2.  Pelayanan  kepada  masyarakat  umum,  dalam  bidang  hukum  perdata,  atas  suatu  negara  dilakukan juga  oleh organ negara  (tetapi  tidak  termasuk  dan  juga  bukan  eksekutif/pemerintah)  disebut  juga  Pajabat  Umum,  baik eksekutif/pemerintah  atau  pejabat  tata  usaha  negara  maupun  pejabat  umum  sama-sama  organ  negara  dan  kedua- duanya  sama-sama  menjalankan  tugas  publik,  akan  tetapi  hati-hati  dan  jangan  gegabah  mengambil  kesimpulan oleh karena pejabat tata usaha negara (juga organ negara) mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada mayarakat  umum  (hanya)  dalam  bidang  bukan  publik  (saja)  sedangkan  pejabat  umum  (juga  organ  negara) mempunyai  kewenangan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  umum  dalam  bidang  hukum  perdata  saja. Karenanya  Pejabat  Umum  bukan  dan  tidak  termasuk  sebagai  Pejabat Tata  Usaha  Negara  dan  sebaliknya  Pejabat Tata Usaha Negara bukan Pejabat Umum. 4
Selanjutnya  negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 menjamin  kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga  negara.  untuk  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  dibutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang bersifat  autentik  mengenai  perbuatan,  perjanjian,  penetapan,  dan  peristiwa  hukum  yang  dibuat  dihadapan  atau  oleh pejabat  yang  berwenang.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan  profesi  dalam  memberikan  jasa  hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.
Sejak  lahirnya  institusi  Notaris  maka  pengawasan  terhadap  Notaris  selalu  dilakukan  oleh  suatu  badan  yang mempunyai  kewenangan  dan  kewajiban  untuk  melaksanakan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  Notaris.  Adapun tujuan  dari  pengawasan  yang  dilakukan  adalah  karena  Notaris  itu  ada  untuk  memberikan  pelayanan  publik  untuk semata-mata  kepentingan  masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti  berupa  akta  otentik  sesuai  permintaan  klien terhadap Notaris.
Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  M.02.PR.08.10  Tahun  2004 tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja  dan  Tata  Cara Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Notaris,  pada  Pasal  1  angka  1  berbunyi:  “Majelis  Pengawas  Notaris  adalah  suatu badan  yang  mempunyai  kewenangan  dan  kewajiban  untuk  melaksanakan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap
3 Komar Andasasmita, Notaris Selayang Pandang , Cet. 2, Alumni, Bandung, 1983, hal. 7.
4 Muclis Fatahna dan Joko Purwanto, Notaris Bicara Soal Kenegaraan , Watampone Press, Jakarta, 2003, hal. 259-
Fatriansyah. Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Notaris”.  Selanjutnya  dalam  melaksanakan  tugas  kewajibannya  Badan  tersebut  secara  fungsional  dibagi  menjadi  3 bagian  secara  hirarki  sesuai  dengan  pembagian  suatu  wilayah  administratif  (Kabupaten/Kota,  Provinsi  dan  Pusat) yaitu : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
Majelis Pengawas Daerah Notaris, berkedudukan di setiap Kabupaten/Kota. Sementara itu Majelis Pengawas Wilayah  Notaris,  berkedudukan  di  setiap  ibukota  provinsi.    Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  telah  dibentuk seluruhnya  di  33  ibukota  provinsi seluruh  Indonesia. Selanjutnya  Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris,  berkedudukan  di ibukota negara. Majelis Pengawas Pusat Notaris telah dibentuk dan berada di ibukota negara Indonesia.
Majelis Pengawas Notaris pada setiap tingkatan memiliki 9 (sembilan) anggota. Kesembilan anggota Majelis terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu 1). Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, 2). Unsur organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga)  orang  dan  3).  Unsur  ahli  atau  akademisi  sebanyak  3  (tiga)  orang.  Selanjutnya  sebelum  berlakunya  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  pengawasan,  pemeriksaan  dan  penjatuhan  sanksi  terhadap  Notaris  dilakukan  oleh  Badan Peradilan yang ada pada waktu itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 Reglement op Rechtelijke Organisatie en Het  Der  Justitie (Stblt.  1847  No.  23),  Pasal  96 Reglement  Buitengewesten, Pasal  3 Ordonantie  Buitengerechtelijke Verrichtingen (Lembaran Negara 1946 Nomor 135). 5
Kemudian  pengawasan  terhadap  Notaris  dilakukan  Peradilan  Umum  dan  Mahkamah  Agung  sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan  Umum  dan  Mahkamah  Agung.  Selanjutnya  berdasarkan  surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 1984  tentang  Tata  Cara  Pengawasan  terhadap  Notaris,  kemudian  diatur  juga  dalam  Keputusan  Bersama  Ketua Mahkamah  Agung  dan  Menteri  Kehakiman  Nomor:  KMA/006/SKB/VII/1987  tentang  Tata  Cara  Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. 6 Meskipun  Notaris  diangkat  oleh  pemerintah  (dahulunya  adalah  Menteri  Kehakiman  sekarang  oleh  Menteri Hukum  dan  HAM),  mengenai  pengawasannya  dilakukan  oleh  badan  peradilan.  Pada  Tahun  1999  sampai  dengan Tahun  2001  dilakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  dengan  amandemen  tersebut telah  merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  yang  berada  dibawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjutnya dibuatlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Selanjutnya pada Tahun 2004 dibuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum.  Dalam  Pasal  5  ayat  1  ditegaskan  bahwa  pembinaan  teknis peradilan,  organisasi,  administrasi  dan  financial  pengadilan  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung.  Sejak  pengalihan kewenangan  tersebut  Notaris  diangkat  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  Menteri  tidak  tepat  lagi  dilakukan pengawasannya  oleh  instansi  lain.  Kemudian  pengawasan  terhadap  Notaris  dicabut  oleh  Undang-Undang  Jabatan Notaris.
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang  sekarang  dirubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan  Notaris,  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Notaris  yang  semula  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri setempat  diwilayah  Notaris  tersebut  kini  berada  dibawah  wewenang  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  untuk  pengawasan    Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  membentuk Majelis  Pengawas  Notaris.  Berdasarkan  uraian  yang  telah    dikemukakan  di  atas,  sehingga    penulis    tertarik    untuk menulis  karya tulis dengan  judul “ Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris terhadap  Pembinaan  dan  Pengawasan  Notaris  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ”
Dari uraian tersebut diatas muncul pertanyaan dan masalah yang perlu dilakukan pengkajian yaitu: Bagaimana peran  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  dan  Majelis  Kehormatan  Notaris  terhadap  Pembinaan  dan  Pengawasan Notaris.  Teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah terkait dengan peranan Majelis Pengawas Notaris. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kududukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  hal  ini  berarti  ia  menjalankan  suatu  peranan.  Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang
5 Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan  Administratif  terhadap  Notaris  sebagai  Pejabat  Publik ,  Refika  Aditama, Bandung, 2008, hal. 127.
6 Ibid
Fatriansyah. Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
diperbuatnya  bagi  masyarakat  kepadanya.  Peranan  lebih  banyak  menekankan  pada  fungsi,  penyesuaian  diri  dan sebagai suatu proses. 7
Unsur-unsur peranan atau role adalah: a.  Aspek dinamis dari kedudukan b.  Perangkat hak-hak dan kewajiban c.. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
d.  Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. 8
Ad. 1. Aspek dinamis dari kedudukan.
Peranan aspek dinamis maksudnya cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar  dan  harus  dilaksanakan  seperti  yang  ditentukan.  Perana  jenis  ini  antara  lainperanan  hakim,  peranan protoler, diplomatik, dan sebagainya. Sedangkan peranan dari kedudukan maksudnya cara bagaimana sebenarnya peranan  itu  dijalankan.  Peranan  ini  pelaksanaannya  lebih  luwes,  dapat  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.
Ad. 2. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
Peranan  adalah  suatu  perbuatan  seseorang  atau  sekelompok  orang  dengan  cara  tertentu  dalam  usaha menjalankan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  status  yang  dimilikinya.  Pelaku  peranan  dikatakan  berperan jika  telah  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  status  sosialnya  dengan  masyarakat.  Jika seseoarang  mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat,  maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.
Seseorang  dikatakan  menjalankan  peranannya  manakala  ia  menjalankan  hak  dan  kewajiban  yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih peranan sosial. Seseorang dapat memainkan fungsinya dengan menduduki jabatan tertentu.
Ad. 3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.
Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang atau kelompok. Peranan yang melekat pada  diri  seseorang  harus  dibedakan  dengan  posisi  dalam  pergaulan  kemasyarakatan.  Posisi  seseorang  dalam masyarakat  (social-position)  merupakan  unsur  statis  yang  menunjukkan  tempat  individu  pada  organisasi masyarakat.  Peranan  lebih  banyak  menunjuk  pada  fungsi,  penyesuaian  diri,  dan  sebagai  suatu  proses.  Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan dalam ilmu sosial berarti  suatu  fungsi  yang  dibawakan  seseorang  ketika  menduduki  suatu  posisi  dalam  struktur  sosial  tertentu. Pengertian ini dikembangkan oleh paham interaksionis, karena lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peranan.
Ad. 4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.
Peranan  dinilai  lebih  banyak  menunjukkan  suatu  proses  dari  fungsi  dan  kemampuan  mengadaptasi  diri dalam  lingkungan  sosialnya.  peranan  adalah  suatu  kegiatan  yang  di  dalamnya  meliputi  status  atau  keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang  melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya atau posisinya dalam suatu kelompok. Jika ditinjau dari sudut organisasi atau kelembagaan maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu kegiatan yang didalamnya mencakup hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang memiliki suatu posisi dalam suatu organisasi atau lembaga.
Hubungan-hubungan  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat,  merupakan  hubungan  antara  peranan-peranan individu  dalam  masyarakat.  Sementara  peranan  itu  sendiri  diatur  oleh  norma-norma  yang  berlaku  dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.
Peranan mencakup tiga hal, yaitu :
a.  Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang
b.  Membimbing  seseorang  dalam  kehidupan  kemasyarakatan  peranan  adalah  suatu  konsep  tentang  apa  yang  dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
c.  Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 9
7 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 268-269
8 Ibid , hal.441
9 Ibid , hal. 246
Fatriansyah. Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Pembahasan  perihal  aneka  macam  peranan  yang  melekat  pada  individu-individu  dalam  masyarakat  penting bagi hal-hal yaitu :
a.  Bahwa  peranan-peranan  tertentu  harus  dilaksanakan  apabila  struktur  masyarakat  hendak  dipertahankan kelangsungannya
b.  Peranan  tersebut  seyogyanya  dilekatkan  pada  individu-individu  yang  oleh  masyarakat  dianggap  mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan menpunyai hasrat untuk melaksanakannya
c.  Dalam  masyarakat  kadang  kala  di  jumpai  individu-individu  yang  tak  mampu  melaksanakan  peranannya sebagaimana  diharapkan  oleh  masyarakat,  karena  mungkin  pelaksanaannya  memerlukan  pengorbanan  arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak
d.  Apabila semua orang sanggup dan mampu  melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang  yang  seimbang,  bahkan  seringkali  terlihat  betapa  masyarakat  membatasi  peluang-peluang tersebut. 10

## PEMBAHASAN
Sebelum  sampai  pada  peran  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  terlebih  dahulu  penulis  kemukakan  tentang dasar  hukum  jabatan  Notaris  yang  ada  di  Indonesia.  Profesi  Notaris  di  Indonesia  sudah  ada  sejak  tahun  1620, keberadaan Notaris di Indonesia pertama kali diatur dalam Reglement op het Notarisambt in Nederlansch Indie yang lahir  pada  tanggal  11  Januari  1860,  sebagaimana  diumumkan  dalam Staatblad 1860  Nomor  3.  Peraturan  tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs. F. Pahud dan Algemene Secretaris A. London di Batavia dan dikeluarkan pada  tanggal  26  Januari  1860,  peraturan  tersebut  mulai  berlaku  di  seluruh  Indonesia  pada  1  Juli  1860.18  Setelah Indonesia  merdeka  peraturan  ini  lebih  sering  dikenal  dengan  nama  Peraturan  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut PJN).  Pada  perkembangannya  dan  karena  tuntutan  kebutuhan  yang  berkenaan  dengan  fungsi-fungsi  Notaris, peraturan-peraturan  yang  mengatur  tentang  Notaris  pun  telah  banyak  mengalami  perubahan  antara  lain,  menurut Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  1954,  Lembaran  Negara  Nomor  101  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  700 tentang  Wakil  Notaris  dan  Wakil  Notaris  Sementara.  Selain  PJN,  ada  pula  peraturan  lain  yang  mengatur  tentang Notaris  yaitu  Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarisan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2003.
Pada akhirnya peraturan yang mengatur tentang Profesi Notaris ini mengalami perubahan besar pada tanggal 14  September  2004,  dengan  diundangkannya  UndangUndang  Nomor  30  Tahun  2004  Lembar  Negara  Nomor  117, Tambahan  Berita  Negara  Nomor  4432  tentang  Jabatan  Notaris,  yang  peraturan  pelaksanaannya  dimuat  di  dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun  2004  tentang Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja  dan  Tata  Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
Hal ini dilakukan melihat perlunya diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara mengatur mengenai Profesi  Notaris,  sehingga  dapat  tercipta  suatu  unifikasi  hukum  yang  berlaku  untuk  seluruh  penduduk  di  wilayah Republik  Indonesia,  karena  berbagai  ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan  sebelumnya  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.
Terkait ruang lingkup pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris terdapat 2 (dua) lembaga berwenang yang berhak  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  Notaris  di  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yaitu Majelis  Pengawas  Notaris  dan  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Majelis  Pengawas  Notaris  dibentuk  oleh  Menteri sedangkan Majelis Kehormatan Notaris merupakan salah satu alat pelengkapan organisasi Notaris dalam hal ini adalah Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI).  Kedua  lembaga  ini  perannya  berwenang  mengawasi  Notaris  sampai  dengan menjatuhkan sanksi kepada Notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 1. Pengawasan oleh Majelis Pengawasan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  menentukan  bahwa  pengawasan  bagi  Notaris  dilakukan  oleh  lembaga  bentukan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diberi nama Majelis Pengawas Notaris. Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris terdapat pada Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris.
a. Pemerintah sebanyak 3 orang;
b. Organisasi Nootaris sebanyak 3 orang dan
c. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 orang.
Selanjutnya  menurut  surat  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Notaris atau yang
10 Ibid , hal. 247
Fatriansyah. Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
disebut  dengan  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris.  Pada  nomor  7.1  disebutkan  bahwa  pembentukan  Majelis Pengawas  Notaris  atau  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  yang  berkedudukan  diibukota  Provinsi,  keanggotaannya terdiri dari:
a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum  Pemerintah  Kabupaten/Kota  setempat  dan  pegawai  Balai  Harta  Peninggalan  Daerah  yang  ada  di  Balai Harta Peninggalan.
b. Unsur  Organisasi  Notaris  adalah  anggota  Notaris  yang  diusulkan  oleh  pengurus  daerah  Ikatan  Notaris  Indonesia setempat.
c. Unsur  Ahli/Akademisi  adalah  staf  pengajar/dosen  dari  Fakultas  Hukum  universitas  negeri/swasta  atau  perguruan tinggi ilmu hukum setempat.
Kemudian  wewenang  atau peran  Majelis  Pengawas Wilayah  Notaris  terdapat  pada  Pasal  73  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris:
a. Menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  dan  mengambil  keputusan  atas  laporan  masyarakat  yang  dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.  Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
d.  Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
e.  Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
f.   Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
1)  Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
2)  Pemberhentian dengan tidak hormat.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun  2004 tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja  dan  Tata  Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris pada Pasal 26 ayat 1 dan 2 berbunyi:
1. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutuskan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
2. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
3. Majelis Pengawas Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak berkas diterima.
Dalam  2  butir  1  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  M.-39- PW.07.10  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Majelis  Pengawas  Notaris,  ditegaskan  bahwa  Majelis Pengawas  Wilayah  berwenang  untuk  menjatuhkan  sanksi  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  73  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja  dan  Tata  Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor:  M.-39-PW.07.10  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Majelis  Pengawas Notaris, mengatur tentang kewenangan Majelis Pengawas Wilayah:
a. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.
b. Memeriksa dan memutuskan keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah.
c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti.
Pada  waktu  pengawasan  dan  pemeriksaan  dilakukan,  Notaris  bersangkutan  wajib  berada  di  kantornya  dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri dari :
a. Minuta Akta.
b.  Buku daftar akta atau reportorium.
c.  Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan.
d.  Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan.
e.  Buku daftar protes.
f.   Buku daftar wasiat; dan
Fatriansyah. Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
g.  Buku daftar lain yang harus didimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tim Pemeriksa juga harus memeriksa, antara lain :
a. Kondisi kantor Notaris;
b. Surat pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan;
c. Surat keterangan izin cuti Notaris dan sertifikat cuti Notaris;
d. Keadaan arsip;
e. Keadaan penyimpanan akta;
f. Laporan bulanan;
g. Uji petik terhadap akta;
h. Jumlah pegawai, dan;
i. Sarana kantor.
Selain itu, Tim Pemeriksa mencatat pada buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang  dibuat  sejak  tanggal  pemeriksaan  terakhir.  Hal  tersebut  diatas  adalah  seperti  yang  diatur  dalam  Bagian  V Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
Segala bentuk pengawasan dan lembaga pengawasan terhadap Notaris muncul karena adanya kebutuhan akan penegakan etika profesi itu sendiri, dimana etika profesi tersebut berisi tentang nilai-nilai baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mengenai kepatutan berkaitan dengan pelaksanaan profesi Notaris. Pelaksanaan profesi Notaris  dipandang  sebagai  sikap  hidup,  yang  berupa  kesediaan  untuk  memberikan  pelayanan  profesional  di  bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itu didalam melaksanakan profesinya terdapat kaidah-kaidah pokok berupa Kode Etik profesi.
Disamping  itu  pengawasan  dilaksanakan  karena  adanya  kebutuhan  untuk  menjaga  kepercayaan  dari masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pengguna jasa Notaris. Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan  yang  hendak  dicapai  melalui  kegiatan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  Majelis Pengawas  Notaris  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  haruslah  dipikirkan  secara  cermat,  dan  teliti  agar tepat sasaran.

## 2. Pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris.
Majelis  Kehormatan  Notaris  merupakan  salah  satu  alat  perlengkapan  organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia. Pasal 66A ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:
Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 (tujuh) orang terdiri atas unsur:
a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang.
c. Ahli/Akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
Selanjutnya tujuan dilakukannya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris antara lain:
1. Melakukan  pencegahan  terhadap  terjadinya  pelanggaran  jabatan  Notaris  dan  melakukan  pembinaan  terhadap Notaris itu sendiri.
2. Untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
3. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka Majelis Pengawas Wilayah dapat memberikan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.
Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam  menjalankan jabatannya  oleh  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  sedangkan  perilaku  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Majelis Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris itu tetap harus ada
Fatriansyah. Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
karena  sangat  berperan  dalam  proses  pembinaan  serta  pengawasan  terhadap  kinerja  para  anggotanya  guna meminimalisir kekeliruan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.

## SIMPULAN
Didalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  menyatakan  tentang  peran  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  adalah  suatu  lembaga yang  dibentuk  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  dan  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  yang  bertugas  melakukan pengawasan  terhadap  Notaris  sementara  itu  Majelis  Kehormatan  Notaris  merupakan  salah  satu  alat  perlengkapan organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia  yang  dibentuk  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  dan  Asasi  Manusia  Republik Indonesia yang berperan sebagai Pembina Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Habib  Adjie,  2008, Sanksi  Perdata  dan  Administratif  terhadap  Notaris  sebagai  Pejabat  Publik ,  Refika  Aditama, Bandung.
Komar Andasasmita, 1983, Notaris Selayang Pandang , Cet. 2, Alumni, Bandung. Muclis Fatahna dan Joko Purwanto, 2003, Notaris Bicara Soal Kenegaraan , Watampone Press, Jakarta. Supriadi, 2006, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Cet. 1,  Sinar Grafika,Jakarta. Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar , Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta. Tan Thong Kie, 2000, Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Cet. 2, Ichtiar Baru, Jakarta.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun  2004  tentang Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja  dan  Tata  Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
Surat  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor: C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Notaris atau yang disebut dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris