## KAJIAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI MALAPRAKTIK MEDIS
Rachmad Abduh
Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara JL. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400. Fax: (061) 6623474. 6631003 Email: rachmadabduh@umsu.ac.id
Naskah Diterima: 08-06-2020  Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021
DOI: ……………………………….

## How to cite:
Abduh, Rachmad., (2021). “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti  Malapraktik Medis”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, 6 (1): p. 221-233

## Abstrak
Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran.yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang  berisi  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien.pemeriksaan.pengobatan.tindakan dan  pelayanan  lain  yang  telah  diberikan  kepada  pasien.    Rekam  medis  dapat  memberikan gambaran tentang standar mutu pelayanan  yang dibarikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan maupun oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Alat bukti yang sah .adalah alat-alat yang ada hubungannya  dengan  suatu  tindak  pidana.dimana  alat-alat  tersebut  dapat  digunakan  sebagai bahan  pembuktian.untuk  membuktikan    telah  terjadinya  suatu  tindak  pidana.    Dalam  pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang  sah  adalah  keterangan  saksi.  keterangan  ahli.  surat.petunjuk  dan  keterangan  terdakwa. Sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  penelitian ini  merupakan  penelitian  hukum  ( legal research ).  Penelitian  ini  bersifat  deskritif  analisis  yaitu  menggambarkan  dan  memaparkan secara  sistematis  tentang  objek  penelitian  yaitu  mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  dengan Rekam  medis  sebagai  alat  bukti  di  Pengadilan  dalam  tindak  pidana  Mallpraktek  medis  dan kemudian  dilakukan  suatu  analisis  dengan  menggunakan  berbagai  konsep  dan  teori  yang sesuai dengan sumber data dan objek penelitian.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Ketidak mampuan masyarakat untuk membuktikan adanya suatu perbuatan melawan  hukum yang dilakukan petugas kesehatan atau dokter sering sekali menjadi kendala untuk menuntut keadilan. Hal ini dikarenakan masyarkat tidak mengetahui apa saja yang menjadi  kewajiban dan  hak  masyarakat.  Salah  satunya  adalah  Rekam  medis.rekam  medis  adalah  milik  pasien yang  dibuat  oleh  dokter  yang  berisikan  tentang  catatan-catan  tentang  diri  pasien  mulia identitas.riwayat  penyakit  yang  diderita  pasien  sampai  pada  tindakan  apa  saja  yang  telah dilakukan dokter dalam menyembuhkan penyakit pasien.
Kata Kunci : Rekam Medis.Alat Bukti.Malapraktek.

## Abstract
Article 46 paragraph (1) of the Medical Practice Law.what is meant by medical records is a file  containing  records  and  documents  about  patient  identity.examinations.treatment.actions and  other  services  that  have  been  provided  to  patients.  Medical  records  can  provide  an overview of the quality standards of service offered by health care facilities or by authorized health workers. Legitimate evidences.are tools that have to do with a crime.where these tools can be used as evidence.to prove that a crime has occurred. In article 184 (1) of the Criminal

## Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Akre
Procedure  Code  (KUHAP)  it  is  stated  that  the  legal  evidence  is  witness  statements.expert statements.letters.instructions  and  statements  of  the  accused.This  research  is  descriptive analysis,  namely  describing  and  describing  systematically  the  object  of  research,  namely regarding  matters  related  to  medical  records  as  evidence  in  court  in  the  criminal  act  of medical  practice  and  then  an  analysis is carried  out  using  various concepts  and theories  in accordance with the data source. and research object.Based on the results of the research, it is known that the inability of the community to prove that there is an illegal act committed by a  health  worker  or  doctor  is  often  an  obstacle  to  demanding  justice.  This  is  because  the community does not know what are the obligations and rights of the community. One of them is  medical  records.  Medical  records  belong  to  patients  made  by  doctors  which  contain records about the patient's noble identity. History of the patient's illness to what actions the doctor has taken in curing the patient's illness.
Keywords: Medical Records.Evidence.Malpractice.

## PENDAHULUAN
Pasal  46  ayat  (1)  UU  Praktik  Kedokteran.yang  dimaksud  dengan  rekam  medis  adalah berkas  yang  berisi  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien,  pemeriksaan,  pengobatan, tindakan  dan  pelayanan  lain  yang  telah  diberikan  kepada  pasien.  Dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis dijelaskan bahwa rekam medis  adalah  berkas  yang  berisikan  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.yang  diperbaharui  dengan  Permenkes  Nomor  269/MenKes/Per/III/2008.tentang Rekam  Medis  menyatakan  rekam  Medis  adalah  berkas  berisi  catatan  dan  dokumen  tentang pasien  yang  berisi  identitas,  pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan  medis  lain  pada  sarana pelayanan  kesehatan  untuk  rawat  jalan.rawat  inap  baik  dikelola  pemerintah  maupun  swasta. Kedua  pengertian  rekam  medis  tersebut  menunjukkan  perbedaan  yaitu  Permenkes  hanya menekankan  pada  sarana  pelayanan  kesehatan.sedangkan  dalam  UU  Praktik  Kedokteran tidak.  Ini  menunjukan  pengaturan  rekam  medis  pada  UU  Praktik  Kedokteran  lebih luas.berlaku  baik  untuk  sarana  kesehatan  maupun  di  luar  sarana  kesehatan.Menurut    Yusuf hanifah.sebagaimana  yang  dikutip  Fransiska  Novita  ( http://ejurnal.esaunggul.ac.id. diakses tanggal 13 November 2017)secara umum rekam medis berguna untuk:
1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan
2. Merupakan  dasar  perencanaan  pengobatan  /  perawatan  yang  harus  diberikan  kepada pasien.
3. Sebagai alat bukti tertulis atas pelayanan dan pengobatan terhadap pasien.
4. Sebagai dasar analitis studi.evaluasi mutu pelayanan. terhadap pasien
5. Melindungi  kepentingan  hukum  bagi  pasien.rumah  sakit.maupun  dokter  dan  tenaga kesehatan lainnya.
6. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian
7. Sebagai dasar perhitungan biaya pelayanan medis pasien
8. Menjadi sumber ingatan dan bahan pertanggungjawaban
Rekam  medis  adalah  fakta  yang  berkaitan  dengan  keadaan  pasien.riwayat  penyakit  dan pengobatan  masa  lalu  serta  saat  ini  yang  ditulis  oleh  profesi  kesehatan  yang  memberikan pelayanan kepada pasien tersebut.
Pelaksanaan  pelayanan  medis  adakalanya  terjadi  kesalahan  yang  dilakukan  yang mengakibatkan  pasien  mengalami  kerugian  atau  yang  disebut  dengan  malapraktek medis.Keberadaan  rekam  medis  diperlukan  dalam  sarana  pelayanan  kesehatan.baik  ditinjau dari  segi  pelaksanaan  praktek  pelayanan  kesehatan  maupun  dari  aspek  hukum.  Peraturan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan mencakup aspek hukum pidana.hukum  perdata  dan  hukum  administrasi.  Dari  aspek  hukum.rekam  medis  dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum (Wajuningati, tanpa tahun, h.69).
Rekam  medis  yang  berisikan  data.dan  tindakan  yang  dilakukan  dokter  memiliki  fungsi dan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  bidang  kesehatan.baik  untuk  pasien.dokter  dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan    termasuk  upaya  penegakan  hukum  terutama  dalam rangka pembuktian dugaan malapraktek medis.
Secara  harafiah.malapraktik.berarti bad  practice atau  praktik  buruk  yang  berkaitan dengan  praktik  penerapan  ilmu  dan teknologi  medic  dalam   menjalankan  profesi medik yang mengandung cirri-ciri khusus karena malapraktek berkaitan dengan how topractice the  medical  science  aand  technology. yang  sangat  erat  hubungannya  dengan  sarana kesehatan  atau  tempat  melakukan  praktik  dan  orang  yang  melaksanakan  praktik (Hermien, 2011, h.1).
Teori  hukum  pembuktian,  yang  mengajarkan  bahwa  putusan  merupakan  bukti  tentang apa  yang  ditetapkan  di  dalamnya,  sehingga  mempunyai  kekuatan  mengikat,  karena  menurut teori  ini  pembuktian  lawan  terhadap  isi  suatu  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  yang  pasti  tidak  diperkenankan.  Teori  ini  termasuk  teori  kuno  yang  sudah  tidak banyak  penganutnya.  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dalam  putusannya  tanggal  9 November  1955  berpendapat  bahwa  suatu  putusan  hakim  tidak  hanya  mempunyai  kekuatan terhadap  pihak  yang  kalah,  melainkan  juga  terhadap  seorang  yang  kemudian  mendapat  hak dari pihak yang kalah tadi (Zainuddin, 2019, h. 280-281).
Sedangkan  menurut  Mudakir.malapraktek  secara  medik  adalah  kelalaian  dokter  untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan berdasarkan ukuran yang lazim orang lain dalam mengobati pasien untuk ukuran standar di lingkungan  yang  sama kelalaian diartikan  pula  dengan  melakukan  tindakan  kedokteran  di  bawah  standar  pelayanan  medik (Mudakir.2011. h.1).
Rekam medis dalam hukum acara pidana mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat. karena pembuatan rekam medis telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 187 KUHAP dan Pasal 13 ayat (1) huruf e Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008.
Pada  tiap  sarana  pelayanan  kesehatan.rekam  medis  harus  ada  untuk  mempertahankan kualitas  pelayanan  profesional  yang  tinggi.untuk  melengkapi  atau  kebutuhan  informasi sebagai  pendahuluan  mengenai  “ informed  concent  locum  tenens ”.untuk  kepentingan  dokter pengganti  yang  meneruskan  perawatan  pasien.untuk  referensi  masa  datang.serta  diperlukan karena adanya hak untuk melihat dari pasien (Adji,1991, h.131).
Berdasarkan latar belakang yang di samapaikan di atas. dapat ditarik permasalahan yang menyangkut  rekam  medis  sebagi  alat  bukti  mal  praktek  medis.  yaitu  bagaimana  kekuatan hukum  terhadap  rekam  medis  sebagai  alat  bukti  mal  praktek  medis.  Ketidak  mampuan masyarakat  untuk  membuktikan  adanya  suatu  perbuatan  melawan    hukum    yang  dilakukan petugas kesehatan atau dokter sering sekali menjadi kendala untuk menuntut keadilan dan hal
ini selaras dengan Perlindungan (Rahmat Ramadhani) hukum ini tentu saja akan mengarahkan kepada kepastian hukum sehingga akan memberikan kepastian hukum  terhadap pasien (2017, h. 143).

## METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum ( legal research ). Istanto.mengatakan penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum (Istanto, 2007, h. 29). Sejalan dengan Istanto, Marzuki mengatakan  bahwa  penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan hukum.prinsip-prinsip hukum.maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang  dihadapi  (Marzuki,  2005,  h.  35).  Penelitian  ini  bersifat  deskritif  analisis  yaitu menggambarkan  dan memaparkan  secara  sistematis tentang  objek  penelitian  yaitu  mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Rekam medis sebagai alat bukti di Pengadilan dalam tindak pidana  Mallpraktek  medis  dan  kemudian  dilakukan  suatu  analisis  dengan  menggunakan berbagai konsep dan teori yang sesuai dengan sumber data dan objek penelitian.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  pustaka  ( library research ) .  Library  research berarti  penelitian  yang  menggunakan  dokumen  tertulis  sebagai data.dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  bahan  hukum primer.bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang  mengikat  atau  yang  membuat  orang  taat  hukum.meliputi  produk  hukum  yang  menjadi bahan  kajian  dan  produk  hukum  sebagai  alat  kritiknya.  Bahan  hukum  sekunder  meliputi penjelasan  bahan  hukum  primer  berupa  doktrin  para  ahli  yang  ditemukan  dalam buku.jurnal.dan dalam website (Hanifah, 2020, h. 11).

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Kesadaran  hukum  masyarakat  merupakan  suatu  penelitian  terhadap  apa  yang  dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik. Penelitian terhadap hukum tersebut didasarkan pada  tujuannya,  yaitu  apakah  hukum  tadi  adil  atau  tidak,  oleh  karena  keadilanlah  yang diharapkan oleh warga masyarakat.Hampir semua masyarakat ingin hidup pantas yang secara implisit  berarti  suatu  keteratuaran,  misalnya  pada  kehidupan  sehari-hari,  masing-masing sudah mempunyai suatu urutan kegiatan-kegiatan yang tersusun dalam daftar yang tersimpan di dalam pikirannya (Faisal, 2018, h. 144).
Pasal  46  UU  Praktek  Kedokteran  menyatakan  setiap  dokter  atau  dokter  gigi  dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.Karena Rekam Medis memilki beberapa  tujuan  (Hatta,1985,  h.  46)  menyebutkan  tujuan  rekam  medis  terdiri  dari  beberapa aspek administrasi.legal.finasial.edukasi dan dokumentasi.yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Aspek administrasi. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya meyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.
2. Aspek  Medis.  Suatu  berkas  rekam  Medis  mempunyai  nilai  Medis.karena  catatan  tersebut dipergunakan  sebagai  dasar  untuk  merencanakan  pengobatan  /perawatan  yang  harus diberikan seorang pasien.
3. Aspek  Hukum.  Suatu  berkas  rekam  medis  mempunyai  nilai  hukum  karena  isinya menyangkut  masalah  adanya  jaminan  kepastian  hukum  atas  dasar  keadilan.dalam  rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan.
4. Aspek  keuangan.  Suatu  berkas  rekam  medis  mempunyai  nilai  uang  karena  isinya menyangkut  data  dan  informasi  yang  dapat  digunakan  dalam  menghitung  biaya pengobatan/tindakan dan perawatan.
5. Aspek  penelitian.  Suatu  berkas  rekam  medis  mempunyai  nilai  penelitian.karena  isinya menyangkut data/informasi yang dapat dipergunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
6. Aspek  pendidikan.  Suatu  berkas  rekam  medis  mempunyai  nilai  pendidikan.karena  isinya menyangkut  data/informasi  tentang  perkembangan/  kronologis  dan  kegiatan  pelayanan medis  yang  diberikan  kepada  pasien.  Informasi  tersebut  dapat  dipergunakan  sebagai bahan/referensi pengajaran di bidang profesi kesehatan.
7. Aspek dokumentasi. Suatu berkas reka medis mempunyai nilai dokumentasi.karena isinya menyangkut  sumber  ingatan  yang  harus  didokumentasikan  dan  dipakai  sebagai  bahan pertanggung jawaban dan laporan sarana pelayanan kesehatan.
Berdasarkan  tujuan  dari  rekam  medis  diatas  dapat  dijelaskan  fungsi  dari  rekam  medis sebagai berikut :
1. Dasar pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan pasien.
2. Bahan pembuktian dalam perkara umum
3. Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan
4. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
5. Bahan untuk menyiapkan statistic kesehatan.
Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas bukan saja pencatatan saja.rekam medis  merupakan  suatu  sistem  penyelenggaraan  rekam  medis.yaitu  merupakan  proses kegiatan  yang  dimulai  pada  saat  diterimanya  pasien.diteruskan  kegiatan  pencatatan  data medic  pasien  serta  dilanjutkan  proses  penanganan  berkas  rekam  medis  yang  meliputi pengolahan  data.penyimpanan.pengeluaran  berkas  dari  tempat  penyimpanan  untuk  melayani permintaan/peminjaman dan pelaporan.
Rekam    medis  memiliki  peran  yang  penting  dalam  pelayanan  kesehatan  bukan  saja berguna  bagi  dokter  dan  pasien  tetepi  juga  berguna  untuk  perkembangan  ilmu  kedokteran. Dan  tak  kalah  pentingnya  rekam  medis  juga  berfungsi  sebagai  alat  bukti  jika  terjadi  suatu dugaan  malapraktek  medis  baik  untuk  pasien  dan  dokter.  Dari  catatan  yang  tertulis  dalam rekam  medis  dokter  dapat  menjelaskan  tindakan  apa  saja  yang  telah  dilakukan  terhadap pasien. Sebaliknya pasien dapat membuktikan tindakan dokter tidak sesuai dengan apa yang telah  diperjanjikan  dalam  perjanjian teraupatik. dan  apakah  tindakan  dokter  tersebut  tidak sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  praktek  kedokteran namun ampai saat ini masih  banyak menganggap Rekam medis hanya berguna untuk mengingatkan dokter  pada  keadaan  pasien  waktu  sakit.  pemeriksaaan  dan  pengobatan  yang  pernah dilakukannya  pada  saat  pasien  berobat  ulang  beberapa  lama  kemudian.  Dalam perkembangannya Rekam Medis bukan  hanya sekedara catatan yang berisi tentang keadaan
pasien saja tetapi juga dapat berguna jika ada peristiwa hukum yang terjadi pada  hubungan dokter dan pasien.
Hubungan  hukum  antara  tenaga  kesehatan  dan  pasien  merupakan  suatu  hubungan berdasarkan  usaha  yang  maksimal  ( inspanningsverbintenis ).  “Usaha  maksimal  itu  dapat diwujudkan  dengan  melakukan tindakan berdasarkan  keahlian  sesuai  dengan  standar  profesi medis”  (Bhekti  Suryani,  2013,  h.  107).Salah  satu  hak  sekunder  dalam  bidang  kesehatan adalah  hak  atas privacy .  “Inti  dari  hak  ini  adalah  suatu  kewenangan  untuk  tidak  diganggu. Setiap  orang  berhak  untuk  tidak  dicampuri  urusan  pribadinya  oleh  orang  lain  tanpa persetujuannya. termasuk juga bebas  dari penderitaan yang tidak dikehendakinya” (Tengker. 2010, h. 75). Hak atas privacy ini melahirkan hak atas rahasia kedokteran.
Rahasia  kedokteran  secara  singkat  dapat  diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang menyangkut  keadaan  diri  pasien  berkaitan  dengan  penyakitnya  yang  disadari  atau  tidak disampaikan  kepada  dokter.  atau  dapat  juga  diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang diketahui  oleh  dokter  dalam  rangka  mengobati  atau  merawat  pasien  (Syahrizal  dan Nilasari. 2013. h. 35).

## Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Malapraktek Medis
Negara  Indonesia  adalah  negara  berdasarkan  hukum  (Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945). sebagaimana  yang  tercantum  dalam  UUD  1945  sebagai  dasar  konstitusi  Indonesia.  Hukum bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  pada  masyarakat  dan  hukum  itu  harus  pula bersendikan  pada  keadilan.  yaitu  asas-asas  keadilan  dari  masyarakat  sebagai  tujuan  dari hukum. Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu  masyarakat  hukum.  Penetapan  konsep  ini  merupakan  tahap  awal  yang  sangat  penting bagi  proses  pembentukan.  penyelenggaraan.  dan  pembangunan  hukum  suatu  masyarakat hukum. “Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum. yang pada  gilirannya  merupakan  dasar  dan  orientasi  bagi  suatu  proses  penyelenggaraan  dan pembangunan hukum” (Rasjidi dan Putra, 2013, h. 161).
Tujuan  hukum  pada  intinya  adalah  menciptakan  tatanan  masyarakat  yang tertib.menciptakan  ketertiban  dan  keseimbangan.  Dengan  tercapainya  ketertiban  didalam masyarakat  diharapkan  kepentingan  manusia  akan  terpenuhi  dan  terlindungi.  Dengan demikian  jelas  terlihat  bahwa  tujuan  hukum  kesehatanpun  tidak  akan  banyak  menyimpang dari tujuan umum hukum. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek sosial dan kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik.
Kembali  dengan  tujuan  hukum  yang  pertama  yaitu  menciptakan  tatanan  atau ketentuan.sektor atau bidang kesehatan telah memiliki payung hukum yang cukup untuk bisa menjalankan  proses  kerja  di  bidang  kesehatan  jika  semua  ketentuan  perundang-undangnya dilaksanakan  dengan  baik  dan  menjalin  saling  pengertian  diantara  pelaku  profesi  didalam setiap bagian yang mendukung terlaksananya upaya kesehatan. Sumber-sumber hukum yang adapun telah secara rinci mengatur hal-hal apa yang menjadi kewajiban setiap pelaku profesi dan apa yang menjadi hak-haknya. Oleh karena itu harapan yang terbesar adalah terciptanya ketertiban dan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing profesi.
Namun  demi  kebaikannya  sendiri  dan  orang  lain.perlakuan  yang  sama  tidak  dapat diaplikasikan. Justicia  Distributiva yaitu  setiap  orang  mendapat  apa  yang  menjadi  haknya. Jatah  ini  tidak  sama  antara  satu  orang  dengan  yang  lainnya  tergantung  pada  kebutuhan  dan
kepentingannya. Sifatnya proporsional.artinya untuk mendapatkan haknya setiap orang harus mengingat  hak  dan  kepentingan  orang  lain  dan  jasa  yang  telah  diberikan  sebagai  kontra prestasinya.
Dalam hal ini kedua macam keadilan yang ditawarkan Aristoteles tidak begitu saja dapat diaplikasikan.karena  hukum  sendiri  tidak  selalu  identik  dengan  keadilan.  Misalnya membuang sampah harus ditempat sampah.bagi mereka yang jauh dari tempat sampah tentu hal  ini  terasa  kurang  adil.  Tetapi  untuk  kebaikan  bersama.hukum  mengatur  demikian.  Jadi keadilan terasa terlalu naif jika dijadikan tujuan hukum semata (Dewi.A.I..2008. h. 45).
Secara  operasional.  definisi  “Dokter”  adalah  seorang  tenaga  kesehatan  (dokter)  yang menjadi  tempat  kontak  pertama  pasien  dengan  dokternya  untuk  menyelesaikan  semua masalah  kesehatan  yang  dihadapi  tanpa  memandang  jenis  penyakit.  organologi.  golongan usia.  dan  jenis  kelamin.  sedini  dan  sedapat  mungkin.  secara  menyeluruh.  paripurna. bersinambung.  dan  dalam  koordinasi  serta  kolaborasi  dengan  profesional  kesehatan  lainnya. dengan  menggunakan  prinsip  pelayanan  yang  efektif  dan  efisien  serta  menjunjung  tinggi tanggung  jawab  profesional.  hukum.  etika  dan  moral.  Layanan  yang  diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran Dokter  dalam  menjalankan  profesinya  sering  sekali  terjadi  suatu  peristiwa  yang menimbulkan  dampak  yang  negatif  baik  dokter  maupun  pasien.  hal  ini  dikarenakan  ada dugaan telah terjadinya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang diistilahkan dengan malapraktek medis. Malapraktek merupakan salah satu permasalahan kompleks yang sering  muncul  di  sekitar  kita.  Permasalahan  ini  kadang  menjadi  topik  yang  hangat.  karena berkaitan  langsung  dengan  nyawa/jiwa  dan  kondisi  kesehatan  seseorang  menjadi  pemikul kewajiban  dalam  mengupayakan  kesembuhan  pasien.  tapi  malah  merugikan  pasien  karena kelalaiannya.
“Dari  sudut  harafiah  istilah  malapraktek  atau malpractice. atau malapraxis artinya praktek yang buruk ( bad practice ) atau praktek yang jelek” (Hermin.1998. h.123). Dikatakan buruk  dikarenakan  salah  dan  menyimpamg  dari  yang  seharusnya.Jika  kata  malapraktek dihubungkan dengan kata “Dokter” menjadi malapraktek dokter atau malapraktek kedokteran. Dengan kata lainMalapraktek adalah kesalahan dalam menjalankan profesi sebagai dokter dan dokter  gigi.  Malapraktek  adalah  akibat  dari  sikap  tidak  peduli.kelalaian.atau  kurang keterampilan.kurang  hati-hati  dalam  melaksanakan  tugas  profesi.berupa  pelanggaran  yang disengaja.pelanggaran hukum atau pelanggaran etika.
Terdapat  standart  umum  bagi  peristiwa  malapraktek  kedokteran  dari  sudut  hokum  yang dapat  membentuk  pertanggungjawaban  hukum.kuhususnya  Hukum  Pidana.Standar  umum tersebut menyangkut tiga aspek sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.yaitu (Chazawi. 2016. h. 3):
1. sikap batin pembuat.
2. aspek perlakuan medis.dan
3. aspek akibat dari perlakuan.
Pasien  pada    umumnya  tidak  memiliki  pemahaman  terhadap  resiko  medis  dan malapraktek  medis  hal  ini  menyebabkan  dikalangan  masyarakat  enggan  umtuk  melakukan tuntutan  terhadap  tindakan  dokter  yang  terindikasi  melakukan  malapraktek  medis.  Hal tersebut  didasarkan  suatu  pandangan  bahwa  kesembuhan  penyakit  tidak  semata  berdasarkan
tindakan  dokter  atau  petugas  medis.tetapi  juga  dipengaruhi  beberapa  faktor.yang  antara  lain kemungkinan  adanya  penyakit  lain  atau  daya  tahan  tubuh  yang  tidak  sama  juga  kurang patuhnya pasien menjalankan apa yang disarankan untuk kesembuhannya.
Mengajukan  tuntutan  jika  terjadinya  dugaan  malapraktek  medis  seorang  pasien  maka harus membuktikan banyak hal.termasuk membuktikan adanya kesslahan dari pelaku.Apabila malapraktek medis tersebut merupakan kelalaian atau kesengajaan.pembuktian tersebut tidak mudah  dilakukan.terutama  saksi-saksi  atau  alat  bukti  lain  untuk  membuktikan  adanya perbuatan malapraktek tersebut.
Pembuktian  merupakan    hal  yang  sangat  penting  untuk  membuat  terang  suatu  dugaan telah  terjadinya  peristiwa  hukum  dan  dengan  adanya  pembuktian  dapat  memberikan  suatu kenyakinan  bahwa  peristiwa  itu  telah  terjadi.  Bahwa  membuktikan  adalah  menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalail-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
Sistem  pembuktian  dalam    acara  pidana  (KUHAP)  dapat  diartikan  sebagai  suatu  upaya mendapatkan  keterangan-ketarangan  melalui  alat-alat  bukti  dan  barang  bukti  guna memperoleh  suatu  keyakinan  atas  benar  tidaknya  perbuatan  pidana  yang  didakwakan  serta dapat mengetahui  ada tidaknya  kesalahan  pada  diri  terdakwa.    Rekam  medis  yang  berisikan tulisan mengenai identitas dan keterangan lain berkaitan dengan diri pasien yang dibuat oleh dokter  berupakan  bukti  surat  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti.  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  mengatur  tentang  penyitaan.sebagai  alat  bukti  untuk  membuat  terang suatu  peristiwa  hukum  yang  telah  terjadi.  Pasal  43  KUHAP  mengatur  tentang penyitaan.bahwa  penyitaan  surat  atau  tulisan  harus  dilindungi  kerahasiaannya.begitu  juga dengan  rekam  medis  tidak  dapat  dapat  disita  tanpa  persetujuan    dari  orang  yang bertanggungjawabatas rekam medis tersebut.
Pengertian  Alat  bukti  adalah  segala  sesuatu  yang  ada  hubungannya  dengan  suatu perbuatan.dimana  dengan  alat-alat  bukti  tersebut.dapat  dipergunakan  sebagai  bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Sasangka dan Rosita.2003. h. 11).
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia    istilah;  bukti.membuktikan  dan  pembuktian mempunyai beberapa arti.diantaranya sebagai berikut (Hasan.2001. h. 172).
1. Bukti :
a. Suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.keterangan nyata.dan tanda;
b. Hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.
2. Membuktikan ;
a. Menyakinkan dengan bukti ;
b. Menandakan.menyatakan kebenaran suatu bukti;
c. Menyaksikan.
3. Pembuktian;
a. Proses.cara. perbuatan membuktikan;
b. Usaha menunjukan benar atau salahnya seseorang yang dituduh.
Pembuktian  merupakan  hal  yang  penting  dalam  hukum.karena  berhubungan  dengan kebenaran  tentang  suatu  peristiwa  atau  perbuatan  hukum  dan  dengan  perbuatan  tersebut memberi  keyakinan  kepada  orang  lain  bahwa  peristiwa  itu  benar  adanya.    Oleh  karena  itu menurut Teguh Samudera.masalah pembuktian perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat
dengan berbagai alasan (Teguh.1992.h.8). Dalam memberikan kenyakinan adanya  hubungan hukum  diantara  para  pihak.dalam  hal  ini  hubungan  antara  pasien  dengan  dokter  sangat penting.    Tidak  hanya  kejadian-kejadian  atau  peristiwa  –  peristiwa  saja  yang  dapat dibuktikan.tetapi adanya suatu hak juga dapat dibuktikan.
Pada  umumnya  dapat  dikatakan  bahwa  penggunaan  informasi  kesehatan  untuk kepentingan  peradilan  dapat  dilakukan.  baik  pada  saat  pemeriksaan  oleh  penyidik.  penuntut umum  maupun  di  depan  sidang  pengadilan.  Namun  demikian  untuk menjaga  agar  dokumen rekam  medis  tidak  hilang  maka  sebaiknya  rekam  medis  hanya  dikeluarkan  dari  sarana pelayanan  kesehatan  pada  saat  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Sebuah  fotokopi  rekam medis  yang  disahkan  pimpinan  sarana  kesehatan  dapat  diserahkan  atas  permintaan  resmi penyidik atau penuntut umum. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata.hal ini disebabkan karena  tujuan yang hendak dicapai sangat berbeda.
Pada  pembuktian  dalam  hukum  acara  pidana  tujuan  yang  hendak  dicapai  adalah kebenaran dalam arti materil. sedangkan pada  hukum acara perdata kebenaran yang hendak dicapai  adalah  kebenaran  dalam  arti  formil.  Kebenaran  dalam  arti  materiil  merupakan kebenaran yang esensial atau kebenaran yang sesungguhnya. Adapun kebenaran formil hakim tidak  boleh  melampui  apa  yang  digugat  oleh  para    pihak  yang  bersengketa.  sehingga  hakim dalam  mencari  kebenaran  formil  cukup  melakukan  pembuktian  dengan preponderance  of evidenxce. sedangkan  dalam  mencari  kebenaran  materiil  hakim  harus  menunjukan  bahwa peristiwanya benar terbukti ( beyond reasonable dout ) (Muntaha. 2017. h. 159).
Pasal  184KUHAP.menyatakan:Alatbuktiyangsahmenurut  undang-undang  diatur  dalam Pasal184 terdiri dari .
1. keterangan saksi;
2. keteranganahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keteranganterdakwa.
Pembuktian  dalam  hukum  acara  pidana  (KUHAP)  dapat  diartikan  sebagai  suatu  upaya mendapatkan  keterangan-ketarangan  melalui  alat-alat  bukti  dan  barang  bukti  guna memperoleh  suatu  keyakinan  atas  benar  tidaknya  perbuatan  pidana  yang  didakwakan  serta dapat  mengetahui  ada  tidaknya  kesalahan  pada  diri  terdakwa.  Menurut  Pasal  43  KUHAP. mengatur bahwa rekam medis tidak dapat disita tanpa persetujuan sarana kesehatan atau orang yang bertanggung jawab atas rekam medis tersebut melalui “penyitaan surat atau tulisan lain dari  mereka  yang  berkewajiban  menurut  undang-undang  untuk  merahasiakannya.  sepanjang tidak  menyangkut  rahasia  negara.  hanya  dapat  dilakukan  atas  persetujuan  mereka  atau  atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain”.
“Rekam  medis  asli  dapat  ditunjukan  untuk  membuktikan  orisinalitas  rekam  medis tersebut.  Pengungkapan  informasi  kesehatan  seorang  pasien  kepada  pihak  lain  hanya  dapat dilakukan apabila. dengan persetujuan atau otorisasi pasien. dengan perintah undang-undang. dan untuk kepentingan pasien” (Hatta. 1985. h. 202). Bukan hanya sebagai alat bukti dalam hal telah terjadinya malapraktek medis tetapi  juga rekam medis ditinjau dari segi formil dan materielnya  dapat  digunaka  sebagai  alat  bukti  dalam  dalam  proses  penegakan  hukum.  etika
kedokteran dan disiplin kedokteran tetapi harus memenuhi ketentuan KUHAP dan juga harus patuh pada standart operasional prosedur yang berlaku secara umum dibidang kedokteran.
Penggunaan  informasi  kesehatan  untuk  kepentingan  peradilan  dapat  dilakukan.  baik pada  saat  pemeriksaan  oleh  penyidik.  penuntut  umum  maupun  di  depan  sidang  pengadilan. Namun  demikian  untuk  menjaga  agar  dokumen  rekam  medis  tidak  hilang  maka  sebaiknya rekam  medis  hanya  dikeluarkan  dari  sarana  pelayanan  kesehatan  pada  saat  pemeriksaan  di sidang  pengadilan.  Sebuah  fotokopi  rekam  medis  yang  disahkan  pimpinan  sarana  kesehatan dapat diserahkan atas permintaan resmi penyidik atau penuntut umum.
Rekam  medis  asli  dapat  ditunjukan  untuk  membuktikan  orisinalitas  rekam  medis tersebut.  Pengungkapan  informasi  kesehatan  seorang  pasien  kepada  pihak  lain  hanya  dapat dilakukan  apabila.  dengan  persetujuan  atau  otorisasi  pasien.  dengan  perintah  undang- undang.dan untuk kepentingan pasien (Gemala R. Hatta.1985. h. 202).
Indonesia    menganut    asas  pembuktian  negatif  dalam  hukum  pidana.yang  berarti  bahwa seseorang  tidak  cukup  untuk  dinyatakan  sebagai  terbukti  melakukan  tindak  pidana berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang secara kumulatif.melainkan juga harus  disertai  dengan  keyakinan  hakim.  Dalam  kasus  dimana  dokter  atau  rumah  sakit merupakan  salah  satu  pihak  (kasus  kesalahan/  kelalaian      dokter    atau    rumah  sakit  dalam melaksanakan  profesi).salah  satu  kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  pembuktian      ialah keterangan   ahli  yang diatur dalam Pasal 186 KUHAP. “Keterangan ahli yang dimaksudkan disini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia  menerima  jabatan/pekerjaan      tersebut”  (Veronika.2002.  h.  45).Keterangan  ahli  sangatlah dibutuhkan untuk memberikan keterangan atau memperjelas isi dari rekam medis tersebut.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas  Rekam  medis  yang  merupakan  catatan  mengenai dilakukannya  tindakan  medis  tertentu  itu  secara  implisit  juga  mengandung  Persetujuan Tindakan  Medik.karena  tindakan  medis  tertentu  itu  tidak  akan  dilakukan  bila  tidak  ada persetujuan dari pasien. Apabila rekam medis yang mempunyai multifungsi tersebut dikaitkan dengan  Pasal184    KUHAP.maka    rekam medis  selain  berfungsi  sebagai  alat  bukti surat  juga berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli.
Pengertian  dari  surat  menurut  hukum  acara  pidana  tidak  secara  definitive  diatur  dalam satu  pasal  khusus.namun  dari  beberapa  pasal  dalam  KUHAP  tetang  alat  bukti  surat.dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah alat bukti tertulis  yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.Selain jenis surat yang disebut pada pasal 187 KUHAP.dikenal 3 macam surat.sebagai berikut berikut:
1. Akta  autentik.adalah  suatu  akte  yang  dibuat  dalam  suatu  bentuk  tertentu  dan  dibuat  oleh atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  berkuasa  untuk  membuatnya  di  wilayah  yang bersangkutan.
2. Akta  dibawah  tangan.yakni  akte  yang  tidak  dibuat  di  hadapan  atau  oleh  pejabat  umum tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti.
3. Surat biasa.yakni surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti.( http://lembagamabtuanhukumkemanusiaan.blogspot.co.id . diakses  tanggal  24  September 2016)
Nilai  pembuktiansurat  resmi/surat  autentik  yang  diajukan  dan  dibacakan  di  sidang pengadilan  merupakan  alat  bukti  surat  sedangkan  surat  biasa  mempunyai  nilai  pembuktian alat  bukti  petunjuk  jika  isi  surat  tersebut  bersesuaian  dengan  alat  bukti  sah  lain.Kekuatan pembuktian  surat  resmi/autentik  dalam  perkara  pidana  berbeda  dengan  perdata.  Memang  isi surat  resmi  bila  diperhatikan  dari  segi  materilnya  berkekuatan  sempurna.namun  pada prakteknya terdakwa dapat mengajukan bukti sangkalan terhadap akta autentik tersebut.
Kekuatan  pembuktian  dari  alat  bukti  surat  adalah  kekuatan  pembuktian  bebas  seperti halnya  kekuatan  pembuktian  alat  bukti  lainnya.disini  hakim  bebas  menentukan  apakah  alat alat  bukti  surat  tersebut  berpengaruh  dalam  membentuk  keyakinan  ataupun  tidak. Walaupun begitu  bukan  berarti  hakim  bisa  menyangkal  tanpa  alasan  suatu  alat  bukti  surat  yang  sudak terbukti kebenarannya dan bersesuaian dengan alat-alat bulkti lainnya.
Di  dalam  keadaan  tidak  untuk  kepentingan  pengadilan  maka  ringkasan  rekam  medis tersebut  yang  diberikan.  Pemaparan    isi  rekam  medis  dapat  dilakukan  apabila  rekam  medis diperlukan  sebagai  alat  bukti  dalam  proses  penegakan  hukum.  “Informasi  tentang  identitas diagnosis riwayat penyakit. Riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal antara lain untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan” ( Retnowati, 2004, h. 22).
Isi dari rekam medis hanya dapat dijelaskan oleh dokter atau rumah sakit  yang merawat pasien  tentunya  dengan  izin  tertulis  yang  diberikan    pasien  atau  dapat  juga  dikarenakan peraturan  perundang-undangan.    Dalam  hal  pimpinan  sarana  pelayanan  kesehatan  dapat memberikan  penjelasan.    Hal  demikian  atas  permintaan  aparatur  penegak  hukum  dalam rangka  penegakan  hukum  atas  peringtah  pengadilan.maka  diberikannlah  copy  dari  rekam medis tersebut beserta kesimpulan yang merupakan pendapatnya.
Rekam  medis  berfungsi  sebagai  alat  bukti  surat  maupun  alat  bukti  keterangan  ahli.  Hal iniberarti bahwa hakim dapat menggunakan rekam medis tersebut sebagai alat bukti disidang pengadilan. Namun hal tersebut  tidak mengikat sifatnya dan masih tergantung pada penilaian hakim. Dalam asas hukum pidana Indonesia berlaku asas pembuktian negatif. Hal ini berarti bahwa  rekam  medis  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  membuktikan  ada  tidaknya kesalahan/kelalaian  dokter/rumah  sakit  dalam  melaksanakan  profesi  dan  di  segi  lain  rekam medis  dapat  digunakan  sebagai  dasar  pembelaan/perlindungan  hukum  bagi  dokter/rumah sakit terhadap gugatan/tuntutan yang ditujukan kepadanya.
Penggunaan rekammedissebagai alat  bukti  di  persidangan   pengadilan dengandemikian hanyadimungkinkan apabila parapihak yaitudokter ataurumah sakitterhadap pasiendanpenuntut  umum  mengajukan    rekam  medis  sebagai  alat  bukti  untuk  menemukan kebenaran  material/kebenaran  yangsejati.dan  memperjelas  adatidaknya  kesalahan/kelalaian dokter  atau  rumah sakitdalammelaksanakan profesinya. (Hadiati, 2002, h.32)
Untuk dapat  difungsikan sebagai alat bukti. dalam pengisian rekam medis. rumah sakit dan dokter diwajibkan untuk mengisi selengkap-lengkapnya dan membubuhkan tanda tangan demi menjamin keakuratan suatu rekam medis dan keabsahaannya sebagai alat bukti.

## KESIMPULAN
Ketidak  mampuan  masyarakat  untuk  membuktikan  adanya  suatu  perbuatan  melawan hukum    yang  dilakukan  petugas  kesehatan  atau  dokter  sering  sekali  menjadi  kendala  untuk menuntut  keadilan.  Hal  ini  dikarenakan  masyarkat  tidak  mengetahui  apa  saja  yang  menjadi
kewajiban dan hak masyarakat. Salah satunya adalah Rekam medis.rekam medis adalah milik pasien yang dibuat oleh dokter yang berisikan tentang catatan-catan tentang diri pasien mulia identitas.riwayat  penyakit  yang  diderita  pasien  sampai  pada  tindakan  apa  saja  yang  telah dilakukan  dokter  dalam  menyembuhkan  penyakit  pasien.  Rekam  medis  bukan  saja  berguna bagi pasien tetapi juga berguna bagi dokter.karena rekam medis  dapay digunakan sebagai alat bukti  jika  terjadinya  dugaan  malapraktek  medis  ini  menunjukan  begitu  penting  dan berharganya rekam medis.

## SARAN
Pendidikan hukum kepada masyarakat sangatlah penting agar masyarakat mengetahui apa yang  menjadi  hak  dan  kewajibannya  dalam  hubungan  antara  dokter  dan  pasien  jika  terjadi kesalahan  mampu  membuktikan  telah  terjadinya  perbuatan  melaawan  hukum  dan membuktikannya  dengan  rekam  medis.  Rekam  medis  yang  berisikan  catatan  tentang  diri pasien  yang  berguna  untuk  kepentingan  dokter  dan  pasien  oleh  karena  itu  harus  dijaga  dan didokumentasikan  sebaik  mungkin  menurut  peraturan  yang  ada.Penyimpanan  rerkam  medis sebaiknya juga menggunakankan kemajuan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji,  Oemar  Seno.  (1991). Etika  Profesional  dan  Hukum  Pertanggungjawaban  Pidana Dokter Profesi Dokter .Jakarta: Erlangga.
Alwi, Hasan.(2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. Amizal.” Pembuktian  dalam  KUHAP”.  http:lembagabantuanhukumkemanusiaan (diakses tanggal  24 Septemnber 2016).
Atmaja, Kiki.” Rekam medis suatu  Kewajiban”. http:samudrahukum.blogspot.co.id. (diakses tanggal 25 November 2017).
Chazawi.Adami.(2016). Malapraktek kedokteran. Jakarta: Sinar Grafika.
Dewi A.I. (2008). Etika dan Hukum Kesehatan .Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
Faisal. (2018). Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu .3 (2).143-153. https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154.
Hadiati, Hermin. (1998). Hukum Kedokteran. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hadiati, Hermin. (2002). HukumUntuk Rumah Sakit .Bandung: CitraAditya Bakti.
Hanifah,  Ida.  “Peran  Dan  TanggungJawab  Negara  Dalam  Perlindungan  Hukum  Tenaga Kerja  Indonesia  Yang  Bermasalah  Di  Luar  Negeri”. Delegalata:  Jurnal  Ilmu Hukum . 6(1).  Januari-Juni 2020.
Hatta,  Gemala  R.  (1985). Pedoman  Penyelenggaraan  Kegiatan  Catatan  Medis  (Medical Record) di RSAB .Jakarta: Harapan Kita.
Iskandarsyah, Mudakir. Tuntutan Pidana dan Perdata Malptaktek. Jakarta: Permata Aksara.
Istanto. F.S. (2007). Penelitian Hukum . Yogyakarta:CV. Ganda Marzuki.P.M..(2005). Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana Prenada Media Group Novita, Fransiska. “ Analisis Yuridis Rekam Medis Sebagai Alat
Bukti.”http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/viewFile/891/821 (diakses tanggal 13 November 2017).
Ramadhani,  Rahmat.  (2017).  Jaminan  Kepastian  Hukum  Yang  Terkandung  Dalam Sertipikat  Hak  Atas  Tanah. 2 (1).  139-156. Delegalata:  Jurnal  Ilmu Hukum https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1144
Rasjidi,  Lili.,  Putra,  I.B.  Wyasa.  (2013). Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem. Bandung:  Mandar Maju.
Republik Indonesia.Undang-undang Nomor 29 tahun 2004.tentang Praktik kedokteran. Republik Indonesia.Undang-undang Dasar 1945
Republik Indonesia.Undang-undang Nomor 36 tahun 2009.tentang Kesehatan.
Republik  Indonesia.Undang-undang  Nomor  8  tahun1981  tentang  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Sasangka, Hari., Rosita, Lily. (2003). Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana . Bandung: Mandar Maju.
Suryani,  Bhekti.  (2013). Panduan  Yuridis  Penyelenggaraan  Praktik  Kedokteran .Jakarta: Dunia Cerdas.
Syahrizal,  Darda.,  Nilasari,  Senja.  (2013). Undang-Undang  Praktek  Kedokteran  dan Aplikasinya .Jakarta: Dunia Cerdas.
Teguh Samudera. 1992. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata .BandungAlumni.1992.
Tengker, Freddy., (2010). Hukum Kesehatan Kini dan Di sini .Bandung: Mandar Maju. Veronika  Komalawati.      2002. Peran  Informed  Consent              Dalam  Transaksi Terapeutik .     Bandung: Citra Aditya Bakti.\
Wajuningati, Edi. Rekam Medis dan Aspek Hukumnya . Tanpa Tahun.
Zainuddin.(2019).  Eksekusi  Terhadap  Pembatalan  Surat  Izin  Mendirikan  Bangunan  Pada Perkara  Tata  Usaha  Negara. De  Lega  Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Umsu. 4(2).271-288. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198.