## Abdimas Pariwisata
Vol. 3 No. 1 Tahun  2022

## Wisata Budaya: Identifikasi Potensi Wisata Budaya Berbasis Masyarakat di Kota Bandung
Desmala Sari 1 , Evi Novianti 2 , Aulia Iskandarsyah 3 Rifqi Asyari 4
1-4 Sekolah Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia, Email: sdesmala@gmail.com
Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel Diterima Revisi
Dipublikasikan
Kata kunci: Warisan Budaya
CBT Pengembangan Pariwisata Bandung : 10 November 2021 : 14 November 2021 : 15 januari 2022 Sebagai  kota  dengan  banyak  julukan  sebagai  Kota  Warisan,
Bandung  memiliki  aset  wisata  budaya  seperti  monumen  atau bangunan bersejarah yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap  orang  yang  berkunjung.  Dibutuhkan  tenaga  ahli  untuk mengelola  aset  pariwisata  tersebut,  salah  satu  konsep  pengelolaan aset  pariwisata  dapat  diterapkan  bersama  masyarakat  sekitar  yang dikenal dengan Community Based Tourism (CBT). Pembahasan ini mencoba  mengidentifikasi  potensi  atraksi  wisata  heritage  berbasis masyarakat  yang  ada  untuk  mendukung  pengembangan  Kota Bandung  sebagai  Kota  Wisata  Budaya.  Metode  yang  digunakan dalam  pembahasan  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Lokasi pembahasan  berada  di  Kota  Bandung  yang  merupakan  salah  satu kota  yang  memiliki  beberapa  situs  peninggalan  sejarah  berupa bangunan  dan  monumen,  serta  berdasarkan  RIPARDA  2012-2025 sebagai  kawasan  strategi  pariwisata.  Hasil  dari  pembahasan  ini banyak  tempat  wisata  yang  dapat  dikembangkan  menjadi  wisata budaya  berbasis  masyarakat  salah  satunya  kawasan  Braga Square, namun  masih  perlu  adanya  pengelolaan  yang  lebih  baik  seperti pengemasan atau paket wisata dan pasar untuk mengunjungi wisata yang ada. .

## ABSTRACT
Keywords: Heritage CBT Tourism Developtment Bandung Cultural  Tourism:  Identification  of  Community-Based  Cultural Tourism Potential In Bandung
As  a  city  with  many  nicknames  as  City  of  Heritage,  Bandung  has cultural  tourism  assets  such  as  monuments  or historical  buildings that  can  be  a  special  attraction  for  everyone  who  visits.  Experts needed  to  manage  these  tourism  assets,  one  of  the  concepts  of tourism asset management can be applied with the local community who  are  known  as  Community  Based  Tourism  (CBT).  This  study tries to identify the potential of existing community-based heritage tourism attractions to support the development of Bandung City as a  City  of  Cultural  Tourism.  The  method  used  in  this  research  is descriptive  qualitative.  The  research  location  is  in  the  city  of Bandung  which  is  one  of  the  cities  that  has  several  historical heritage  sites  in the form of  buildings and  monuments, and based on RIPARDA 2012-2025 as a tourism strategy area. The results of this  study  are  many  tourist  attractions  that  can  be  developed  into community-based  cultural  tourism,  one  of  which  is  the  Braga Square area, but there is still a need for better management such as packaging or tour packages and markets to visit existing tours.

## Pendahuluan
Berdasarkan  UU  No.  10  Tahun  2009  tentang  kepariwisataan,  pembangunan  kepariwisataan dilakukan  berdasarkan  rencana  induk  pembangunan  kepariwisataan  yang  terdiri  atas  rencana  induk pembangunan  kepariwisataan  nasional,  rencana  induk  pembangunan  kepariwisataan  provinsi,  dan rencana induk pembangunan  kepariwisataan  kabupaten/kota.  Bandung merupakan  daerah yang kaya akan budaya. Keragaman budaya yang dimiliki melalui peristiwa sejarah yang cukup Panjang sudah seharusnya  di  apresiasi  masyarakat  sebagai  suatu  peluang  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  melalui sektor  pariwisata.  Kota  Bandung  terletak  di  provinsi  Jawa  Barat,  107°  BT  dan  6°  55’  LS,  yang memiliki  Luas:  171  km²,  dan  Populasinya  yang  mencapai  2.440.717  jiwa  (Kementerian  Parwisata Republik Indonesia, 2018).
Bandung adalah kota metropolitan terbesar di Jawa Barat. Kini Bandung menduduki urutan ke-4 sebagai kota terbesar di Indonesia. Sejumlah prestasi diraih, diantaranya pada tahun 2017 mendapat Asean  Environment  Award  kategori  kota  metropolitan  dengan  kualitas  udara  terbersih  dan  terjaga. Pada 2016 UNESCO juga menobatkan sebagai kota percontohan dunia, yang bisa menyeimbangkan pembangunan  di  tiga  sisi,  yakni  infrastruktur,  budaya,  dan  kemanusiaan.  Selain  itu,  Bandung  juga memiliki beberapa julukan diantaranya Parijs van Java, City of Heritage, Kota Kembang.
Bandung adalah Parijs van Java atau Parisnya Pulau Jawa. Dulu Parijs van Java menjadi label pemasaran yang terinspirasi dari koleksi bangunan art deco dan butik busana trendi di kota ini. Parijs van  Java  tidak  terlepas  dari  sejarah  masa  lalunya.  Sejak  jaman  kekuasaan  Kolonial  Belanda  yaitu ketika MHW  Daendels mempertautkan Jalan Raya Pos (Grite Postweg, sekarang Jalan Asia Afrika) dengan Jalan Raya Anyer-Panarukan pada Tahun 1811, Bandung sudah mulai dikenal. Apalagi setelah pembangunan Jalan Kereta Api Jakarta-Bandung tahun 1884, perkembangan Kota Bandung semakin pesat.
Adapun  bangunan  lain  yang  cukup  dikenal  sebagai  warisan  budaya  dan  menjadi  ciri  Kota Bandung antara lain Gedung Sate, aula-aula Institut Teknologi Bandung (ITB). Pasteur Institut, dan lain-lain.  Berdasarkan  data  jumlahnya  tidak  kurang  dari  40  bangunan  yang  dilindungi  sebagai bangunan warisan budaya (Kementerian Parwisata Republik Indonesia, 2018).
Banyaknya monumen atau bangunan bersejarah di Kota Bandung menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang yang berkunjung. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Kota Bandung diperkirakan tidak terlepas dari alasan warisan Bandung yang bersejarah di kota ini. Sampai sekarang, warisan budaya tersebut masih terpelihara dengan baik, bangunan bersejarah telah dilindungi dengan peraturan  daerah,  bahkan  telah  dicanangkan  sebagai  salah  satu  tujuan  wisata  (destinasi)  warisan budaya (culture heritage) secara nasional.
Secara  bertahap,  pencanangan  itu  telah  menunjukkan  hasil  yang  cukup  signifikan.  Angka kunjungan  ke  Kota  Bandung  setiap  tahun  terus  meningkat.  Walaupun  tidak  sepenuhnya  bermaksud untuk  menikmati  wisata  heritage,  tetapi  para  pengunjung  ketika  menelusuri  jalan-jalan  di  Kota Bandung mereka akan menikmati keindahan bangunan bersejarahnya dan akan mengenangnya ketika mereka kembali ke daerahnya masing-masing.
Besarnya  potensi  wisata  budaya  di  Kota  Bandung  tidak  serta  merta  menjadi  komoditas  yang dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Permasalahan  yang  kini  dihadapi  oleh Pemerintah  Kota  Bandung  dalam  mengembangkan  Potensi  Wisata  Heritage  adalah  belum  adanya sistem  pengelolaan  yang  baik.  Padahal  tren  pasar  pariwisata  untuk  mengunjungi  daya  tarik  wisata heritage setiap tahun terus meningkat. Artinya Kota Bandung yang memiliki predikat World’s Great Cities  of  Art  Deco  yang  menduduki  peringkat  9  dari  10  di  negara-negara  Eropa  pada  tahun  2001 belum dimanfaatkan secara optimal. Daya Tarik wisata alam di sekitar Kota Bandung menjadi pemikat dan  pelengkap  wisata  budaya  Bandung.  Artinya  antara  daya  tarik  wisata  alam  dengan  daya  tarik budaya  dapat  dipadukan  menjadi  satu  pola  perjalanan  wisata  ke  kawasan  Kota  Bandung.  Kota Bandung  pun  mempunyai  daya  tarik  lainnya  seperti  wisata  pendidikan,  wisata  konvensi,  wisata olahraga, dan wisata kuliner.
Berdasarkan  Kawasan  strategis  pariwisata  RIPARDA  tahun  2012-2025.  Jalur  wisata  yang dibentuk  dengan  mengintegrasikan  kawasan  strategis  pariwisata  daerah  yang  sudah  ada,  Kawasan Pariwisata Warisan  Budaya Alun-alun–Braga  yang  bisa menjadi  pola  wisata  di  Kota  Bandung yang
menjadi fokus pembahasan meliputi : (a) Daya tarik wisata primer adalah bangunan cagar budaya di sepanjang  Jalan  Braga,  Gedung  Merdeka,  Situs  Sumur  Bandung  di  kantor  Perseroan  Terbatas Perusahaan  Listrik  Negara  Jalan  Asia  Afrika,  Kantor  Pos  Besar  Bandung,  Mesjid  Raya,  Alun-alun Bandung,  Kompleks  Pertokoan  Palaguna,  Gedung  Indonesia  Menggugat,  Gedung  Bank  Indonesia, Penjara  Banceuy,  Hotel  Savoy  Homan,  dan  Hotel  Grand  Preanger,    (b)  Daya  tarik  wisata pendukung/sekunder adalah Museum Kota Bandung, Titik 0 Kota Bandung, Gedung Pikiran Rakyat, NV. Chemicalienhandel Rathkamp & Co, Bandung Planning Gallery, Gedung De Majestic, Gedung Warenhuis  De  Vries,  Gedung  Nedhandel  NV,  Gedung  N.I  Escompto  M.I.J,  Gedung  Swara,  Kantor Pos Besar Bandung, Menara Penjara Banceuy, Mesjid Vihara, NV. De Eerste Nederlandsch-Indische, Jembatan  Viaduct  Bandung,  Gedung  Landmark, Gardu  PJL  Kereta Api,  Gereja  Katedral  St.  Petrus, dan Gereja (GPIP) Bethel.
Untuk  menjadikan  sektor  ini  berhasil,  maka  diperlukan  kepandaian  dalam  mengelola  aset pariwisata yang ada, baik aset berbentuk kekayaan alam maupun budaya. Keberhasilan kepariwisataan tidak  hanya  menjadikan  target  utama  menarik  wisatawan  asing  untuk  datang,  tetapi  lebih  untuk mengembangkan peluang usaha-usaha masyarakat didalamnya agar berkembang dan maju. Sementara, usaha-usaha  pengembangan  pariwisata  yang  berorientasikan  pada  masyarakat  lokal  dinilai  masih kurang.  Secara  sederhana,  partisipasi  merupakan  sebuah  proses  dimana  masyarakat  sebagai stakeholders  terlibat  mempengaruhi  dan  mengendalikan  pembangunan  di  tempat  mereka  masing- masing.  Masyarakat  ikut  serta  secara  aktif  dalam  memprakarsai  kehidupan  mereka,  melalui  proses pembuatan  keputusan  dan  perolehan  sumberdaya  dan  penggunaannya.  Selama  ini  pengembangan pariwisata  berbasis  masyarakat  belum  begitu  dipandang  dapat  mendatangkan  berbagai  manfaat, dimana  masyarakat  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  menunjang  pembangunan pariwisata.
Dengan  demikian  keterlibatan  pemerintah  dan  swasta  hanya  sebatas  memfasilitasi  dan memotivasi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan pariwisata untuk dapat lebih memahami tentang  fenomena  alam  dan  budayanya,  sekaligus  menentukan  kualitas  produk  wisata  yang  ada  di daerahnya.  Salah  satu  konsep  wisata  yang  dapat  diterapkan  untuk  memanfaatkan  masyarakat  lokal yang  berada  didaerah  adalah  dengan  mengenalkan  konsep  wisata  berbasis  masyarakat  (Community Based  Tourism).  Dengan  menggunakan  konsep  wisata  berbasis  masyarakat  (CBT)  tersebut, diharapkan  masyarakat  mampu  untuk  mewujudkan  komunitas  lokal  yang  terorganisasi  dengan  baik serta kohesif dengan segala mekanisme dan sistem pengelolaan ketika wisata tersebut berjalan. Pada pelaksanaannya,  pengembangan  konsep  tersebut  haruslah  dapat  difasilitasi  dengan  baik  oleh pemerintah  setempat  (daerah)  serta  stakeholder  terkait  lainnya  yang  sekiranya  memiliki  kompetensi terhadap bidang tersebut.
Berdasarkan kondisi tersebut, pembahasan ini secara khusus mencoba mengidentifikasi potensi daya  tarik  wisata  heritage  yang  ada  untuk  menujang  pengembangan  Kota  Bandung  sebagai  Kota Wisata Warisan Budaya (culture heritage) berbasis masyarakat (CBT).

## Metode
Artikel  ini  merupakan  bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kontribusi pemikiran  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diselesaikan  sebelumnya.  Ruang  lingkup  materi yang  akan  dibahas  dalam  pembahasan  ini  mencakup  beberapa  hal,  meliputi  kondisi  eksisting  dan potensi  pariwisata.  Potensi  daya  tarik  perkotaan  secara  fisik  (bangunan,  landmark  serta  kawasan sejarah)  maupun  non-fisik  yang  berupa  narasi  dan  fakta-fakta  sejarah  yang  dapat  dikembangkan sebagai bagian interpretasi pariwisata perkotaan.
Metode  dan  teknik  pengumpulan  data  hanya  melalui  pengumpulan  data-data  sekunder  untuk menunjang pembahasan. Hal ini dikarenakan saat pengerjaan proses penelitian sedang terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan terbatasnya daya gerak dan eksplorasi untuk pengambilan data seperti biasanya.  Analisis  data  disesuaikan  dengan  jenis  data  yaitu  data  sekunder  yang  berupa  perangkat peraturan, kebijakan pengembangan dan pengolahan diolah berdasarkan metode deskriptif analitis dan
data primer yang berupa analisis sebaran dan kemenarikan daya tarik wisata warisan budaya (culture heritage) berdasarkan RIPARDA dan kajian literatur terkait heritage tourism.
Sedangkan  untuk  proses  analisis  atraksi  wisata  heritage  di  Kota  Bandung,  pembahasan  ini menggunakan metode skoring yang diadopsi dari teori Avenzora (2008). Dalam metode ini terdapat 6 faktor yang dijadikan fokus penilaian untuk analisis yaitu keunikan, kelangkaan, faktor musim yang terbagi dalam waktu dan kelas, faktor kepekaan dan fasilitas. Faktor keunikan dinilai dari kondisi fisik objek  wisata,  sedangkan  faktor  kelangkaan  dilihat  dari  ketersediaan  objek  wisata  yang  serupa  atau tidak.  Faktor  kemusiman  dibagi menjadi  dua  faktor  yaitu  waktu  dan  kelas.  Faktor  kelompok  dinilai berdasarkan  waktu  yang  dibutuhkan  oleh  pengunjung  atraksi  untuk  mengamati  atau  menghabiskan waktu  di  sana.  Sedangkan  faktor  kelompok  merupakan  penilaian  berdasarkan  setiap  generasi  yang dapat masuk atau menikmati objek wisata yang dimaksud. Selain itu, faktor kepekaan yang menilai objek  wisata  ditinjau  dari  fungsi  dan  nilai  budaya  yang  tidak  dipengaruhi  oleh  jumlah  atau  jumlah pengunjung.  Kemudian  faktor  terakhir  adalah  fasilitas,  daya  tarik  dinilai  berdasarkan  ketersediaan fasilitas umum bagi pengunjung.

## Hasil dan Pembahasan

## Potensi Wisata Budaya di Kota Bandung
Setelah  melalui  hasil  analisa,  Kota  Bandung  merupakan  kota  yang  diberikan  anugrah  berupa segudang  bangunan  peninggalan  peninggalan  peninggalan  penjajahan  Belanda  sebagai  bukti perkembangan Kota Bandung hingga saat ini. Meski sebagian besar kawasan cagar budaya merupakan objek kenangan yang menunjukkan sisi gelap perjuangan masyarakat asli Bandung yang terjajah dan menderita, namun pada akhirnya berpotensi menjadi objek wisata untuk dikunjungi. Potensi kawasan cagar  budaya  Kota  Bandung  sangat  besar  untuk  dikembangkan,  oleh  karena  itu  pengembangan  dan pengawasan kawasan cagar budaya Kota Bandung diatur dalam Peraturan Pemerintah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah ( RIPPARDA) tahun 2012 - 2025. Menurut  RIPPARDA  Kota  Bandung  pasal  14  butir  C  kawasan  cagar  budaya  Kota  Bandung dikembangkan  menjadi  jalur  wisata  tematik  yang  menghubungkan  kawasan  wisata  daerah  dengan kawasan wisata diantaranya cagar budaya, kuliner, belanja, spiritual, kesehatan, industri, seni budaya dan geowisata di cekungan Bandung.
Dari  8  kawasan  pariwisata  tersebut,  suasana  cagar  budaya  cukup  kental  terlihat  di  Kota Bandung. Kawasan cagar budaya Bandung terbagi menjadi dua, yaitu objek wisata primer dan objek wisata  sekunder  yang  diatur  dalam  RIPARDA  Kota  Bandung  Pasal  24  ayat  1.  Objek  wisata  utama cagar budaya kota Bandung pada umumnya berupa bangunan cagar budaya. yang memiliki daya tarik dapat  berupa  arsitektur  yang  khas  serta  bangunan  ikonik  yang  menjadi  ciri  khas  dari  identitas  Kota Bandung (Landmark).
Proses  analisis  daya  tarik  wisata  cagar  budaya  di  Bandung  yaitu  dengan  menganalisis  28 kawasan  dengan  menggunakan  teori  Avenzora  (2008),  terdapat  banyak  daya  tarik  wisata  yang memiliki skor tinggi diatas 25 poin. Namun selain itu, tidak semua atraksi yang memiliki skor tinggi bisa dinikmati dengan leluasa. Oleh karena itu, dalam Pengembangan Kota Wisata Warisan Budaya (culture heritage) ini perlu dibuatkan 5 titik pemberhentian dimana pengunjung atau wisatawan dapat menikmati peninggalan sejarah tersebut dengan leluasa. Tempat wisata yang dijadikan sebagai tempat pemberhentian  antara lain  (1)  Museum  Sejarah  Kota  Bandung  (titik  awal),  (2)  Museum  Konferensi Asia Afrika / Gedung Merdeka, (3) Museum Penjara Banceuy, (4) Museum Indonesia Menggugat, (5) Galeri  Perencanaan  Bandung  (titik  akhir).  Ciri  sejarah  lainnya masih  bisa  dilihat  selama  perjalanan. Karena hampir semua atraksi lain hanya bisa dilihat dari luar gedung.
Fasilitas  wisata  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepuasan  pengunjung  dan penting  untuk  pengembangan  kawasan  wisata  karena  dapat  menjadi  salah  satu  alasan  dan  motivasi pengunjung datang ke destinasi tersebut (Sharfina, 2019). Komponen sarana pariwisata yang termasuk untuk  memenuhi  kebutuhan  wisatawan  adalah  akomodasi,  restoran,  kafe,  gerai  ritel  (toko  souvenir, agen perjalanan, pertokoan), transportasi di tempat wisata, pusat informasi dan fasilitas umum (toilet dan  tempat  ibadah).  (Yoeti,  2003).  Pada  pola  jalur,  fasilitas  yang  ada  pada  pola  tersebut  cukup
memadai  seperti  tempat  ibadah,  ATM  dan  rumah  sakit,  karena  jalur  pembangunan  berada  di  pusat kota.
Aksesibilitas menjadi komponen yang cukup penting dalam pola pariwisata, karena merupakan keunggulan tersendiri bagi pengembangan Kota Bandung sebagai Kota Wisata Warisan Budaya yang diperoleh  dalam  kondisi  nyata  dalam  pola  spasial,  yaitu  15  obyek  wisata  diantaranya  8  daya  tarik wisata yang berstatus jalan jalan nasional dan 7 daya tarik wisata berstatus jalan nasional dan 7 daya tarik  wisata  berstatus  jalan  nasional.  Status  jalan  kota  dengan  tipe  jalan  kolektor  sekunder,  dimana lebar jalan ± 7 meter dan kendaraan pengangkut barang berat tidak diperkenankan melalui fungsi jalan ini  pada  kawasan  pemukiman.  Status  jalan  nasional  dengan  jenis  jalan  arteri  sekunder  sendiri merupakan  jalan  yang  melayani  angkutan  utama  dengan  karakteristik  perjalanan  jarak  jauh  dengan kecepatan rata-rata yang tinggi, dan jumlah jalan akses yang dibatasi secara efisien, dengan peranan pelayanan distribusi. bagi masyarakat di kota, di perkotaan disebut juga sebagai jalur protokol. Dilihat dari status dan jenis jalan berdasarkan analisis aksesibilitas jalur yang dilalui sangat potensial dalam pembangunan,  Kota  Bandung  sebagai  Kota  Wisata  Warisan  Budaya  yang  dapat  di  kunjungi  oleh wisatawan.

## Community Based Tourism (CBT)
Anstrand  dalam  Janianton  Damanik  (2006:84)  mendefinisikan Community  Based  Tourism (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan  budaya,  diatur  dan  dimiliki  oleh  komunitas,  untuk  komunitas.  Anstrand  mencoba  melihat Community  Based  Tourism (CBT)  bukan  dari  aspek  ekonomi  terlebih  dahulu  melainkan  aspek pengembangan  kapasitas  komunitas  dan  lingkungan,  sementara  aspek  ekonomi  menjadi  „induced impact‟ dari aspek sosial, budaya dan lingkungan. Suansri (2003:14) menguatkan definisi Community Based  Tourism (CBT)  sebagai  pariwisata  yang  memperhitungkan  aspek  keberlanjutan  lingkungan, sosial dan budaya dalam komunitas.
Community Based Tourism (CBT) merupakan alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Pantin dan Francis (2005:2) menyusun definisi Community Based Tourism (CBT) sebagai integrasi  dan  kolaborasi  antara  pendekatan  dan  alat  (tool)  untuk  pemberdayaan  ekonomi  komunitas melalui assessment ,  pengembangan  dan  pemasaran  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  budaya komunitas. Demartoto dan Sugiarti (2009:19) mendefinisikan CBT sebagai pembangunan pariwisata “dari  masyarakat  oleh  masyarakat  dan  untuk  masyarakat”.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep pengembangan  CBT adalah  pengembangan  pariwisata  yang mensyaratkan  adanya akses,  partisipasi, control dan manfaat bagi komunitas dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan.
Menurut Garrod (2001:4), terdapat dua pendekatan berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip perencanaan dalam konteks pariwisata. Pendekatan pertama yang cenderung dikaitkan dengan sistem perencanaan  formal  sangat  menekankan  pada  keuntungan  potensial  dari  ekowisata.  Pendekatan  ke dua,  cenderung  dikaitkan  dengan  istilah  perencanaan  yang  partisipatif  yang  lebih  concern  dengan ketentuan dan pengaturan yang lebih seimbang antara pembangunanan dan perencanaan terkendali.
Pendekatan  ini  lebih  menekankan  pada  kepekaan  terhadap  lingkungan  alam  dalam  dampak pembangunan  ekowisata.  Salah  satu  bentuk  perencanaan  yang  partisipatif  dalam  pembangunan pariwisata  adalah  dengan  menerapkan Community  Based  Tourism (CBT)  sebagai  pendekatan pembangunan. Oleh karena itu, CBT dapat didefinisikan kepada beberapa pengertian, yaitu: 1. Bentuk pariwisata  yang  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  lokal  untuk  mengontrol  dan  terlibat dalam  manajemen  dan  pembangunan  pariwisata,  2.  Masyarakat  yang  tidak  terlibat  langsung  dalam usaha-usaha  pariwisata  juga  mendapat  keuntungan,  3.  Menuntut  pemberdayaan  secara  politis  dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada community yang kurang beruntung di pedesaan.
Dengan demikian dalam pandangan Hausler, CBT merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata  yang  menekankan  pada  masyarakat  lokal  (baik  yang  terlibat  langsung  dalam  industri pariwisata  maupun  tidak)  dalam  bentuk  memberikan  akses  dalam  manajemen  dan  pembangunan pariwista  yang  berujung  pada  pemberdayaan  politis  melalaui  kehidupan  yang  lebih  demokratis, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegitan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat lokal. Hauler pun menyampaikan gagasan tersebut sebagai wujud perhatian yang kritis pada pembangunan
pariwisata  yang  seringkali  mengabaikan  hak  masyarakat  lokal  di  daerah  tujuan  wisata.  Suansri (2003:14)  mendefinisikan  CBT  sebagai  pariwisata  yang  memperhitungkan  aspek  keberlanjutan lingkungan,  sosial  dan  budaya.  CBT  merupakan  alat  pembangunan  komunitas  dan  konservasi lingkungan.
Dengan  kata  lain  CBT  merupakan  alat  untuk  mewujudkan  pembangunan  pariwisata  yang berkelanjutan.  Dalam  definisi  yang  disampaikan  Suansri,  gagasan  untuk  memunculkan  tools berpadigma baru dalam pembangunan pariwisata adalah semata-mata untuk menjaga keberlangsungan pariwisata itu sendiri.

## Prinsip Dasar Community Based Tourism(CBT)
Terdapat beberapa  prinsip  dasar  CBT  yang  disampaikan  WTO  (2005)  dan  Suansri (2003:12) dalam  gagasannya  yaitu:  (1)  Mengakui,  mendukung  dan  mengembangkan  kepemilikan  komunitas dalam industri pariwisata; (2) Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek; (3) Mengembangkan  kebanggaan  komunitas;  (4)  Mengembangkan  kualitas  hidup  komunitas;  (5) Menjamin keberlanjutan lingkungan; (6) Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area local; (6)  Membantu  berkembangnya  pembelajaran  tentang  pertukaran  budaya  pada  komunitas;  (7) Menghargai  perbedaan  budaya  dan  martabat  manusia;  (8)  Mendistribusikan  keuntungan  secara  adil pada  anggota  komunitas;  (9)  Berperan  dalam  menentukan  prosentase  pendapatan  (pendistribusian pendapatan ) dalam proyek yang ada di komunitas.
Prinsip-prinsip CBT dari UNEP dan WTO dapat dikategorikan dalam prinsip sosial (poin 2, 3, dan 4) yang berkaitan dengan kualitas internal komunitas. Prinsip ekonomi (pada poin 1 dan 9) yang berkaitan  dengan  kepemilikan  usaha pariwisata  dan pendistribusian  keuntungan/  pendapatan  kepada anggota komunitas. Sedangkan prinsip budaya (terdapat pada poin 6, 7, dan 8) yang berkaitan dengan upaya  mempertahankan  dan  toleransi  budaya  melalui  kegiatan  pariwisata.  Prinsip  lingkungan  (pada poin  5)  berkaitan  dengan  terjaganya  kualitas  lingkungan  dan  kegiatan  pariwisata.  Sementara  untuk prinsip  politik  (pada  poin  10)  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  untuk  ikut  menentukan  prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan).
Menurut  Hatton  (1999:  2)  prinsip  CBT  dapat  dikategorikan  menjadi  empat  yaitu;  sosial, ekonomi,  budaya  dan  politik.  Prinsip  sosial  menurut  Hatton  berkaitan  otorisasi  kepada  komunitas untuk  memberi  ijin,  mendukung,  membangun  dan  mengoperasikan  kegiatan  wisata  yang  ada  di wilayahnya.  Prinsip  ekonomi  berkaitan  dengan  sistem  pembagian  keuntungan  yang  timbul  dari pengembangan industry pariwisata. Berkaitan dengan prinsip ekonomi Hatton menterjemahkan dalam 3 bentuk yaitu: (1) joint venture dalam usaha pariwisata dimana dari keuntungan yang diperoleh wajib menyisihkan  keuntungan  bagi  komunitas  (berupa  CSR  atau  dana  bagi  hasil);  (2)  asosiasi  yang dibentuk komunitas untuk mengelola kegiatan wisata dimana keuntungannya juga dibagikan kepada komunitas;  (3)  usaha  kecil/  menengah  yang  merekrut  tenaga  kerja  dari  kumunitas.  Hatton  tidak merekomendasikan  usaha  individu  dalam Community  Based  Tourism (CBT)  karena  dikhawatirkan keuntungan kegiatan pariwisata hanya dirasakan oleh anggota komunitas yang terlibat sedangkan yang tidak terlibat dalam usaha/ kegiatan pariwisata tidak mendapat keuntungan.
Prinsip  budaya  mensyaratkan  adanya  upaya  menghargai  budaya  lokal,  heritage  dan  tradisi dalam  kegiatan  pariwisata. Community  Based  Tourism (CBT)  harus  dapat  memperkuat  dan melestarikan budaya lokal, heritage dan tradisi komunitas. Sedangkan prinsip politik berkaitan dengan peran  pemerintah  lokal  dan  regional  diantaranya  dalam  membuat  kebijakan  sehingga  prinsip  sosial ekonomi, budaya dan dapat terlaksana. Nederland Development Organisation (SNV) mengemukakan empat  prinsip Community  Based  Tourism (CBT)  yaitu;  1.  Ekonomi  yang  berkelanjutan,  2. Keberlanjutan  ekologi,  3.  Kelembagaan  yang  bersatu,  4.  Keadilan  pada  distribusi  biaya  dan keuntungan pada seluruh komunitas.
Dengan mengadopsi definisi tersebut SNV menetapkan empat prinsip dasar Community Based Tourism (CBT) yaitu berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi, ekologi, penguatan kelembagaan dan pembagian  keuntungan  yang  adil  bagi  semua  anggota  komunitas.  Prinsip  keberlanjutan  ekonomi berkaitan  dengan  adanya  jaminan  bahwa Community  Based  Tourism (CBT)  mampu  menciptakan mekanisme yang dapat menjaga perekonomian tetap sehat dan berkesinambungan sehingga pariwisata dapat  diandalkan  untuk  meningkatkan  pendapatan/kesejahteraan  komunitas.  Prinsip  keberlanjutan
ekologi  berkaitan  dengan  upaya  untuk  menjaga  agar  kualitas  lingkungan  dapat  dipertahankan. Penguatan  kelembagaan  salah  satu  prinsip  penting  karena  kelembagaan  adalah  tool  bagi  seluruh anggota komunitas untuk mendapatkan akses untuk menjadi pemegang keputusan.
Model Pengembangan Community Based Tourism (CBT)
Pertama  kali  yang  mempopulerkan  konsep  pengembangan  pariwisata  berbasis  masyarakat adalah Murphy (1985:16). Dia berpendapat, bahwa produk pariwisata secara lokal diartikulasikan dan dikonsumsi, produk wisata dan konsumennya harus visible bagi penduduk lokal yang seringkali sangat sadar  terhadap  dampak  turisme.  Untuk  itu,  pariwisata  harus  melibatkan  masyarakat  lokal,  sebagai bagian  dari  produk  turisme,  lalu  kalangan  industri  juga  harus  melibatkan  masyarakat  lokal  dalam pengambilan  keputusan.  Karena,  masyarakat  lokal  juga  nantinya  yang  harus  menanggung  dampak kumulatif  dari  perkembangan  wisata  dan  mereka  butuh  untuk  memiliki  input  yang  lebih  besar, bagaimana masyarakat dikemas dan dijual sebagai produk pariwisata.
Getz  dan  Jamal  (1994)  mengkritik  model  Murphy,  sebab  tidak  menawarkan  blueprint  untuk mengimplementasikannya  dalam  bentuk  konkrit.  Konsep  Murphy  dalam  implementasinya  masih terdapat  berbagai  masalah.  Partisipasi  publik  dilihat  sebagai  alat  untuk  memelihara  integritas  dan otentisitas dan juga kemampuan kompetitif produk pariwisata (Gunn, 1994). Tetapi, ketika partisipasi publik muncul, perencanaan tujuan pariwisata tetap terpusat pada inters-inters komersial dan pelibatan masyarakat sangat kecil. Dan tujuan dari perencanaan pariwisata model ini lebih terfokus pada upaya melestarikan keunikan dan daya tarik wisata, dan pada faktanya lebih top-down, bersifat bisnis, dan dengan pendekatan yang berorientasi ekonomi (bahaire and Elliott-White, 1999: 248).
Model  pendekatan  masyarakat  (community  approach)  menjadi  standar  baku  bagi  proses pengembangan  pariwisata  di  daerah  pinggiran,  dimana  melibatkan  masyarakat  didalamnya  adalah faktor yang sangat penting bagi kesuksessan produk wisata. D‟amore memberikan guidelines model bagi  pengembangan  pariwisata  berbasis  masyarakat,  yakni;  1.  Mengidentifikasi  prioritas pembangunan  yang  dilakukan  penduduk  lokal  (resident)  2.  Mempromosikan  dan  mendorong penduduk lokal 3. Pelibatan penduduk lokal dalam industry 4. Investasi modal lokal atau wirausaha sangat dibutuhkan 5. Partisipasi penduduk dalam event-event dan kegiatan yang luas 6. Produk wisata untuk  menggambarkan  identitas  lokal  7.  Mengatasi  problem-problem  yang  muncul  sebelum pengembangan yang lebih jauh
Poin-poin  diatas  merupakan  ringkasan  dari  community  approach.  Masyarakt  lokal  harus “dilibatkan”,  sehingga  mereka  tidak  hanya  dapat  menikmati  keuntungan  pariwisata  dan  selanjunya mendukung  pengembangan  pariwisata  yang  mana  masyarakat  dapat  memberikan  pelajaran  dan menjelaskan secara lebih rinci mengenai sejarah dan keunikan yang dimiliki. Kemudian pada 1990-an, seiring  dengan  pengembangan  interest  dalam  mengembangkan  produk  pariwisata  yang berkesinambungan,  kebutuhan  untuk  menggunakan  bentuk  partisipasi  masyarakat  menjadi  sesuatu yang sangat urgen.
Bentuk  partisipasi  masyarakat  menjadi  esensil  bagi  pencapaian  pariwisata  yang  berkelanjutan dan  bagi  realisasi  pariwisata  yang  berkualitas.  Getz  dan  Jamal  (1994)  mengembangkan  pondasi teorintis  pelibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  dan  pengembangan  pariwisata  dan  menganalisis watak  dan  tujuan  dari  model  kolaborasi  (collaboration)  yang  berbeda  dari  model  kerjasama (cooperation). Mereka berdua mendefinisikan kolaborasi sebagai “sebuah proses pembuatan keputusan bersama  diantara  stakeholders  otonom  dari  domain  interorganisasi  untuk  memecahkan  problem- problem atau me-manage isu yang berkaitan dengan pariwisata (Getz dan Jamal, 1994: 155).
Proses  kolaborasi  meliputi;  Problem  Setting  dengan  mengidentifikasi  stakeholders  kunci  dan isu-isu;  Direction  Setting  dengan  berbagi  interpretasi  kolaboratif,  mengapresiasi  tujuan  umum; Strukturisasi dan implementasi; Institusionalisasi.
Supaya  pelaksanaan  CBT  dapat  berhasil  dengan  baik,  ada  elemen-elemen  CBT  yang  musti diperhatikan,  yakni  sumberdaya  alam  dan  budaya,  organisasi-organisasi  masyarakat,  manajemen, pembelajaran.
Pembelajaran  disini  bertujuan  untuk  membantu  proses  belajar  antara  tuan  rumah (host Community) dan  tamu (Guest), mendidik dan membangun  pengertian  antara cara  hidup  dan  budaya yang  beragam,  meningkatkan  kesadaran  terhadap  konservasi  budaya  dan  sumberdaya  diantara  turis dan masyarakat luas (REST,1997)
Sementara  itu  Yaman  &  Mohd  (2004)  mengemukakan  beberapa  kunci  pengaturan pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT yaitu: Pertama, adanya dukungan pemerintah. CBT membutuhkan dukungan struktur yang multi institusional agar sukses dan berkelanjutan. Pendekatan CBT berorientasi pada manusia yang mendukung pembagian keuntungan dan manfaat yang adil serta mendukung  pengentasan  kemiskinan  dengan  mendorong  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  tetap menjaga  SDA  dan  budaya.  Pemerintah  akan  berfungsi  seba-gai  fasilitator,  koordinator  atau  badan penasehat SDM dan penguatan kelembagaan.
Kedua,  partisipasi  dari  stakeholder.  CBT  dideskripsikan  sebagai  variasi  aktivitas  yang meningkatkan  dukungan  yang  lebih  luas  terhadap  pembangunan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat. Konservasi  sumber daya juga  dimaksudkan  sebagai upaya  melindungi  dalam  hal memperbaiki mata pencaharian/  penghidupan  masyarakat.  CBT  secara  umum  bertujuan  untuk  penganekaragaman industri, peningkatan scope partisipasi yang lebih luas termasuk partisipasi dalam sektor informal, hak dan hubungan langsung/ tidak langsung dari sektor lainnya. Pariwisata berperan dalam pembangunan internal  dan  mendorong  pembangunanan  aktivitas  ekonomi  yang  lain  seperti  industri,  jasa  dan sebagainya.  Anggota  masyarakat  dengan  kemampuan  kewirausahaan  dapat  menentukan/  membuat kontak bisnis dengan tour operator, travel agent untuk memulai bisnis baru misalnya.
Ketiga, pembagian keuntungan yang adil. Tidak hanya berkaitan dengan keuntungan langsung yang  diterima  masyarakat  yang  memiliki  usaha  di  sektor  pariwisata  tetapi  juga  keuntungan  secara tidak  langsung  yang  dapat  dinikmati  masyarakat  yang  tidak  memilki  usaha.  Keuntungan  tidak langsung  yang  diterima  masyarakat  dari  kegiatan  pariwisata  ini  jauh  lebih  luas  antara  lain  berupa proyek pembangunan yang bisa dibiayai dari hasil penerimaan pariwisata.
Keempat,  penggunaan  sumber  daya  lokal  secara  berkesinambungan.  Salah  satu  kekuatan pariwisata  ini  adalah  ketergantungan  yang  besar  pada  sumber  daya  alam  dan  budaya  setempat.  Di mana  aset  tersebut  dimiliki  dan  dikelola  oleh  seluruh  anggota  masyarakat,  baik  secara  individu maupun kelompok, termasuk yang tidak memiliki sumber daya keuangan. Hal itu bisa menumbuhkan kepedulian,  penghargaan  diri  sendiri  dan  kebanggaan  pada  seluruh  anggota  masyarakat.  Dengan demikian  sumber  daya  yang  ada  menjadi  lebih  meningkat  nilai,  harga dan  menjadi  alasan  mengapa pengunjung ingin datang ke desa andalan CBT.
Kelima, penguatan institusi lokal. Pada awalnya peluang usaha  pariwisata di daerah pedesaan sulit  diatur  oleh  lembaga  yang  ada.  Penting  untuk  melibatkan  komite  dengan  anggota  berasal  dari masyarakat.  Tujuan  utamanya  adalah  mengatur  hubungan  antara  penduduk,  sumber  daya  dan pengunjung.  Hal  ini  jelas  membutuhkan  perkembangan  kelembagaan  yang  ada  di  sana.  Akan  lebih baik lagi jika terbentuk lembaga dengan pimpinan yang dapat diterima semua anggota masyarakat.
Penguatan kelembagaan bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan individu dengan keterampilan kerja yang diperlukan (teknik, managerial, komunikasi, pengalaman kewirausahaan, dan pengalaman organisasi. Penguatan kelembagaan dapat berbentuk forum, perwakilan, dan manajemen komite.  Keenam,  keterkaitan  antara  level  regional  dan  nasional.  Komunitas  lokal  seringkali  kurang mendapat  link  langsung  dengan  pasar  nasional  atau  internasional,  hal  ini  menjadi  penyebab  utama mengapa  manfaat  CBT  tidak  sampai  dinikmati  di  level  masyarakat.  Hal  ini  sering  terjadi  manakala seorang perantara yaitu pihak yang menghubungkan antara aktifitas pariwisata dengan masyarakat dan turis justru memetik keutungan lebih banyak dibandingkan masyarakat lokal.
Pengembangan kepariwisataan harus memperhatikan berbagai asas dan tujuan kepariwisataan. Menurut  UU  No.  10  Tahun  2009,  kepariwisataan  diselenggarakan  berdasarkan  asas:  manfaat, kekeluargaan,  adil  dan  merata,  keseimbangan,  kemandirian,  kelestarian,  partisipatif,  berkelanjutan, demokratis,  kesetaraan  dan  kesatuan.  Tujuan  kepariwisataan  adalah:  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi,  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  menghapus  kemiskinan,  mengatasi  pengangguran, melestarikan  alam,  lingkungan  dan  sumberdaya,  memajukan  kebudayaan,  mengangkat  citra  bangsa,
memupuk  rasa  cinta  tanah  air,  memperkukuh  jati  diri  dan  kesatuan  bangsa,  serta  mempererat persahabatan antar bangsa.
Dengan demikian pengembangan kepariwisataan mesti mengacu pada asas dan tujuan tersebut. Model  pendekatan  masyarakat  (community  approach)  menjadi  standar  baku  bagi  proses pengembangan  pariwisata  di  daerah  pinggiran,  dimana  melibatkan  masyarakat  didalamnya  adalah faktor yang sangat penting bagi kesuksessan produk wisata. D‟amore memberikan guidelines model bagaimana cara pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yakni; (1). Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang dilakukan penduduk local; (2) Mempromosikan dan mendorong penduduk local; (3)  Pelibatan  penduduk  lokal  dalam  industry;  (4)  Investasi  modal  lokal  atau  wirausaha  sangat dibutuhkan;  (5)  Partisipasi  penduduk  dalam  event-event  dan  kegiatan  yang  luas;  (6)  Produk  wisata untuk  menggambarkan  identitas  local;  (7)  Mengatasi  problem-problem  yang  muncul  sebelum pengembangan yang lebih jauh.
Pada  intinya,  masyarakat  lokal  harus  “dilibatkan”,  sehingga  mereka  tidak  hanya  dapat menikmati  keuntungan  pariwisata  dan  selanjunya  mendukung  pengembangan  pariwisata  yang  mana masyarakat  dapat  memberikan  pelajaran  dan  menjelaskan  secara  lebih  rinci  mengenai  sejarah  dan keunikan yang dimiliki.
Suansri  (2003:21-22)  menyampaikan  point-point  yang  merupakan  aspek  utama  dalam pengembangan CBT melaui dimensi-dimensi.Dimensi ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk  pengembangan  komunitas,  terciptanya  lapangan  pekerjaan  di  sektor  pariwisata,  timbulnya pendapatan  masyarakat  lokal  dari  sektor  pariwisata;  Dimensi  sosial  dengan  indikator  meningkatnya kualitas  hidup,  peningkatan  kebanggaan  komunitas,  pembagian  peran  yang  adil  antara  laki-laki  dan perempuan,  generasi  muda  dan  tua,  membangun  penguatan  organisasi  komunitas;  Dimensi  budaya dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal; Dimensi lingkungan,  dengan  indikator  mempelajari  carrying  capacity  area,  mengatur  pembuangan  sampah, meningkatkan keperdulian akan perlunya konservasi; Dimesi politik, dengan indikator: meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan sumber daya alam.

## Simpulan
Secara  konseptual  prinsip  dasar Community  Based  Tourism adalah  menempatkan  masyarakat sebagai  pelaku  utama  melalui  pemberdayaan  masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan  kepariwisataan, sehingga  manfaat  kepariwisataan  sebesar-besarnya  diperuntukkan  bagi  masyarakat.  Sasaran  utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat).
Konsep  ini  lazimnya  digunakan  oleh  para  perancang  pembangunan  pariwisata  srategi  untuk memobilisasi komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sebagai partner industri pariwisata. Tujuan yang ingin diraih adalah pemberdayaan sosial ekonomi komunitas itu sendiri dan meletakkan nilai lebih dalam pariwisata, khususnya kepada para wisatawan.
Selain itu, community based tourism akan melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan,  dan  dalam  perolehan  bagian  pendapatan  terbesar  secara  langsung  dari  kehadiran  para wisatawan.  Sehingga  dengan  demikian Community  Based  Tourism akan  dapat  menciptakan kesempatan  kerja,  mengurangi  kemiskinan  dan  membawa  dampak  positif  terhadap  pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata.
Jadi  sesungguhnya, Community  Based  Tourism adalah  konsep  ekonomi  kerakyatan  yang  riil, yang  langsung  dilaksanakan  oleh  masyarakat  dan  hasilnyapun  langsung  dinikmati  oleh  masyarakat. Pengembangan  Kota  Bandung  sebagai  Kota  Wisata  Warisan  Budaya  (culture  heritage)  berbasis masyarakat sangat cocok di terapkan berdasarkan kawasan strategis pariwisata RIPARDA tahun 2012- 2025. Jalur wisata yang dibentuk dengan mengintegrasikan kawasan strategis pariwisata daerah yang sudah ada, Kawasan Pariwisata Warisan Budaya Alun-alun–Braga yang bisa menjadi satu pola wisata
di  Kota  Bandung.  Dari  hasil  yang  ada  terdapat  banyak  daya tarik  wisata  yang  memiliki  skor  tinggi diatas 25 poin. Namun selain itu, tidak semua atraksi yang memiliki skor tinggi bisa dinikmati dengan leluasa.  perlu  dibuatkan  5  titik  pemberhentian  dimana  pengunjung  atau  wisatawan  dapat  menikmati peninggalan  sejarah  tersebut  dengan  leluasa.  Aksesibilitas  dan  fasilitas  yang  ada  sudah  sangat mendukung  dalam  pengembangan  kawasan  tersebut  karena  terletak  di  tengah  kota.  Pengembangan Kota  Wisata  Warisan  Budaya (culture  heritage) dalam  pembahasan  ini  masih  perlu  di  perdalam dengan  pengemasan  paket  wisata  dan  penentuan  pasar  untuk  mengunjungi  atau  mengikuti  destinasi wisata  ini  sehingga  peran  masyrakat  dalam  mengelola  aktivitas  yang  ada  objek  wisata  sangat diperlukan.

## Referensi
Adams, W. M., (1990). Green Development Environment and Sustainability in the Third World (London: Routledge).
Agus Afandi, dkk. (2013). Modul Participatory Action research (PAR) . (Surabaya. LPPM.).
Al-hagla, KS (2010). “Sustainable urban development in historical areas using the tourist trail approach: A case study of the Cultural Heritage and Urban Development (CHUD) project in Saida, Lebanon. Cities ”,27(4),234–248. https://doi.org/10.1016/j.cities.2010.02.001
Avenzora. (2008). Ecotourism Theory and Practice . Banda Aceh: BRR NAD - NIAS
Becker, Egon, & T. Jahn (eds.), Sustain-ability and The Social Sciences (New York: UNESCO dan ESOI, 1999).
Boyd, SW (2017). “Editorial: heritage trails and tourism. Journal of Heritage Tourism,” 12(5), 417– 422. https://doi.org/10.1080/1743873X.2016.1265972
Cantillon, Z. (2020). “Urban heritage walks in a rapidly changing city: tensions between preservation and development on the Gold Coast, Australia”. Journal of Heritage Tourism, 15(2), 149–163. https://doi.org/10.1080/1743873X.2019.1618315
Garrod, Brian, Local Partisipation in the Planning and Management of Eco -tourism: A Revised Model Approach (Bristol: University of the West of Eng -land, 2001).
Hayes, D., & MacLeod, N. (2007). “Packaging places: Designing heritage trails using an experience economy perspective to maximize visitor engagement”. Journal of Vacation Marketing, 13(1), 45–58. https://doi.org/10.1177/1356766706071205
Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia. (2018). Development of Culinary and Shopping Tourism. Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia.
Mowforth, Martin, & I. Munt, Tourism and Sustainability New Tourism in the World (1998).
Murphy, P.E., Tourism: A Community Approach (London:Methuen, 1985).
Regional Regulation of the City of Bandung Number 01 of 2013.
Regional Tourism Development Master Plan for 2012 - 2025.
Richard Sharpley, “Tourism and Sustainable Development: Exploring the Theoretical Divice,” Journal Of Sustainable Tourism, VIII (1), 2000: 1-19. Suansri, Potjana, Community Based Tourism Handbook (Thailand: REST Project, 2003).
Sharfina, Hazrati. (2019). “HERITAGE TRAIL AS A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF JANTAN RIVER TOURISM IN SIAK SRI INDRAPURA CITY.” Bandung Institute of Technology: SAPPK.
Suhanadji & T.S. Waspodo, Modernisasai dan Globalisasi (Surabaya: Insan Cendekia, 2004)
Swensen, G., & Nomeikaite, L. (2019). “Museums as narrators: heritage trails in a digital era. Journal of Heritage Tourism,” 14(5–6), 525-543. https://doi.org/10.1080/1743873X.2019.1574803
Timothy, D.J., “Participatory Planning a View of Tourism in Indonesia” dalam Annuals Review of Tourism Research, XXVI (2) 1999.
Yaman, Amat Ramsa & A. Mohd, “Community -based Ecotourism: New Proposition for Sustainable Development and Environment Conservation in Malaysia,” dalam Journal of Applied Sciences IV (4), 2004:583-589.