INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7877-7884 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Terhadap Plagiarisme di Indonesia
Raihana 1 ✉ , Rikardo 2 , Jefri 3 , Arlenggo 4
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: raihana.nasution@umri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Plagiarisme merupakan tindakan yang sering kali merusak etika penelitian, hak cipta, dan integritas akademik.  Di  Indonesia,  masalah  plagiat  semakin  meruncing  dengan  perkembangan  teknologi informasi  yang  memudahkan  akses  ke  berbagai  sumber  informasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk melakukan analisis yuridis terhadap plagiatisme di Indonesia dengan fokus pada peraturan hukum, peran  lembaga,  serta  dampak  sosial  dan  akademiknya.  Studi  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum normatif yang mengkaji undang-undang, peraturan, dan peraturan terkait dengan hak cipta dan pelanggaran etika akademik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum  yang  cukup  kuat  dalam  melindungi  hak  cipta  dan  mengatasi  plagiatisme,  terutama  dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, pelaksanaan dan penegakan hukum terkait  plagiat  masih  menimbulkan  tantangan.  Pemerintah  perlu  memperkuat  penegakan  hukum, lembaga pendidikan harus meningkatkan pemahaman tentang etika penelitian, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas akademik dan hak cipta. Dengan demikian, upaya bersama ini akan mengurangi insiden plagiatisme di Indonesia dan mempromosikan budaya akademik yang lebih bermartabat.
Kata Kunci: Hak Cipta, Plagiarisme, Pendidikan.

## Abstract
Plagiarism is an act that often damages research ethics, copyright and academic integrity. In Indonesia, the problem of plagiarism is getting worse with the development of information technology which makes it easier to access various sources of information. This research aims to conduct a juridical analysis of plagiarism  in  Indonesia  with  a  focus  on  legal  regulations,  the  role  of  institutions,  and  its  social  and academic impacts. This study uses normative legal research methods that examine laws, regulations, and regulations related to copyright and violations of academic ethics. The results of the analysis show that Indonesia  has  a  fairly  strong  legal  framework  in  protecting  copyright  and  overcoming  plagiarism, especially in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. However, the implementation and enforcement of laws regarding plagiarism still pose challenges. The government needs to strengthen law enforcement, educational institutions must increase understanding of research ethics, and society needs to increase awareness  of  the  importance  of  academic  integrity  and  copyright.  Thus,  this  joint  effort  will  reduce incidents of plagiarism in Indonesia and promote a more dignified academic culture..
Keywords: Copyright, Plagiarism, Education.

## PENDAHULUAN
Secara etimologi, istilah "plagiarisme,"  yang dalam bentuk kata kerjanya adalah "to plagiarize," secara harfiah berarti mengambil karya orang lain dan menggunakan tanpa izin atau  tanpa  memberikan  pengakuan  yang  sesuai.  Echols  dan  Shadily  menerjemahkan plagiatisme  sebagai  tindakan  menjiplak  atau  plagiat,  yang  menunjukkan  perbuatan menyalin karya orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan atribusi yang layak. Etimologi ini membantu kita memahami esensi dari plagiatisme, yaitu mencuri karya orang lain, yang merusak integritas akademik dan etika penelitian. Dengan demikian, penting bagi kita untuk menghindari dan melawan plagiatisme agar dapat menjaga kejujuran dan menghormati hak cipta karya intelektual pencipta asli. Etika akademik yang kuat adalah pondasi yang krusial untuk  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  budaya  penelitian  yang  berintegritas  (Hulman Panjaitan, 2017). Plagiarisme adalah masalah yang terus berkembang di dunia akademik dan penelitian,  yang  memiliki  dampak  negatif  yang  signifikan.  Plagiarisme  merujuk  pada tindakan menyalin, menduplikasi, atau menggunakan karya orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan kredit yang sesuai. Praktik ini merusak integritas akademik, melemahkan proses penelitian,  dan  melanggar  hak  cipta.  Di  Indonesia,  fenomena  plagiatisme  juga  semakin menjadi perhatian karena perubahan sosial dan teknologi yang pesat.(Mardiana Hamni et al.,  2023)  Pertama,  perkembangan  teknologi  informasi  dan  akses  mudah  ke  berbagai sumber informasi di internet telah mempermudah praktik plagiat. Mahasiswa, peneliti, dan penulis sekarang memiliki akses yang lebih luas ke  sumber-sumber referensi, tetapi juga terpapar risiko plagiatisme yang lebih besar. Kedua, dengan semakin kompetitifnya dunia
akademik,  ada  tekanan  yang  meningkat  untuk  menghasilkan  penelitian  dan  karya  yang berkualitas.  Tekanan  ini  kadang-kadang  dapat  mendorong  individu  untuk  mencari  jalan pintas dengan cara menyalin atau mengutip tanpa izin, mengorbankan  integritas ilmiah. Ketiga, ada peran penting yang dimainkan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan akademik  dalam  menangani  isu  plagiat.  Mereka  memiliki  peran  dalam  mendefinisikan aturan  akademik,  memberikan  pedoman  tentang  etika  penelitian,  dan  memberlakukan sanksi bagi pelanggar etika ini. Keempat, perlindungan hukum dan peraturan terkait hak cipta serta perlindungan terhadap penulis, peneliti, dan karya ilmiah mereka menjadi faktor yang relevan. Hukum yang tepat dan penegakan yang efektif perlu ada untuk mencegah plagiat  dan  memberikan  konsekuensi  kepada  pelaku  plagiat.  Dalam  konteks  ini,  dasar hukum yang relevan termasuk Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan hak cipta sebagai landasan hukum bagi perlindungan karya intelektual. Kelima, pentingnya  memberikan  pemahaman  dan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  etika penelitian, hak cipta, dan konsekuensi plagiatisme. Upaya ini akan membantu meningkatkan kesadaran tentang integritas akademik dan kepatuhan terhadap hukum dan etika dalam konteks penelitian dan penulisan.
Dalam konteks inilah pentingnya melakukan analisis yuridis terhadap plagiatisme di Indonesia  menjadi  semakin  penting.  Penelitian  ini  akan  mencoba  mengidentifikasi  dan menganalisis kerangka hukum, peran lembaga akademik, serta dampak sosial dan akademik dari plagiatisme di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, akan lebih mudah untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk melawan plagiatisme, menjaga integritas akademik, dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang sah dan etis di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan  pengadilan. Penelitian hukum  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doctrinal (Jonaedi  Effendi  & Johnny Ibrahim, 2018) .
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia
Indonesia  menerapkan  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  yang  berpusat  pada penggunaan Undang-Undang sebagai sumber hukum utama. Tujuan utama negara adalah menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui proses pembuatan regulasi melalui Undang-Undang.  Seiring  dengan  perkembangan  yang  pesat  di  tingkat  nasional  dan internasional,  terutama  di  bidang  teknologi  informasi,  telekomunikasi,  transportasi, ekonomi,  dan  Hak  Cipta,  upaya  mencapai  tujuan  tersebut  menghadapi  tantangan  yang semakin kompleks (Sulis Tiawati & Margo Hadi Pura, 2020) . Patricia Lounghlan  menyatakan bahwa hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengendalikan, mengatur penggunaan, dan memanfaatkan suatu karya intelektual, seperti karya dalam kategori hak cipta, seperti sastra, drama, musik, seni, serta karya tertulis, rekaman suara, film, siaran radio, dan televisi (Afrilliyanna Purba, 2005). Hak cipta adalah hak istimewa  yang diberikan  oleh negara  kepada pencipta dalam bidang  ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Maya Jannah, 2018). Hak cipta berasal dari karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta secara otomatis diberikan pada saat karya tersebut diciptakan. Hak cipta merupakan hak pribadi yang melekat pada pencipta karya dan bersifat privat. Ini karena hak cipta muncul dari kreasi pencipta yang menggabungkan pemikiran dan kreativitas mereka. Hak cipta harus berasal dari proses kreatif manusia dan bukan dari sesuatu yang sudah ada di  luar  kegiatan  kreatifitas  manusia  (Ujang  Badru  Jaman  et  al.,  2021a).  Dasar  hukum perlindungan  hak  cipta  di  Indonesia  adalah  kerangka  hukum  yang  mengatur  hak-hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas karya intelektualnya. Hak cipta adalah hak yang melindungi karya-karya intelektual, seperti tulisan, musik, seni, dan karya kreatif
lainnya.  Perlindungan  hak  cipta  bertujuan  untuk  mendorong  kreativitas,  mencegah penggunaan  yang  tidak  sah,  dan  memberikan  hak-hak  eksklusif  kepada  pencipta  atau pemilik hak cipta atas karya mereka (Ujang Badru Jaman et al., 2021b).
Dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Ini adalah undang-undang pokok  yang  mengatur  hak  cipta  di  Indonesia.  Undang-undang  ini  menjelaskan definisi hak cipta, hak-hak yang diberikan kepada pemilik hak cipta, dan ketentuan terkait dengan pelaksanaan, pelanggaran, dan perlindungan hak cipta. Undang- undang ini memberikan kerangka hukum umum untuk hak cipta di Indonesia dan juga mencakup hak-hak seperti hak moral dan hak ekonomi.
b. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri: Selain undang-undang dasar, peraturan pelaksanaan seperti PP dan peraturan menteri mengatur lebih banyak rincian  terkait  pelaksanaan  hak  cipta.  Ini  mencakup  hal-hal  seperti  prosedur pendaftaran  hak  cipta,  tarif  royalti,  dan  tata  cara  pengajuan  keluhan  terkait pelanggaran hak cipta.
c. Ketentuan  Konvensi  Internasional:  Indonesia  telah  menjadi  anggota  berbagai konvensi internasional yang berhubungan dengan hak cipta, termasuk Konvensi Bern dan Konvensi Roma. Konvensi ini memberikan kerangka kerja internasional yang  mendukung  perlindungan  hak  cipta  dan  kerjasama  antar-negara  dalam pengakuan dan pelaksanaan hak cipta.
d. Peraturan  Lembaga:  Selain  regulasi  nasional,  lembaga-lembaga  seperti  Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) juga memiliki peraturan terkait dengan hak cipta dalam sektor  kreatif.  Ini  dapat  mencakup  panduan  dan  insentif  untuk  industri  kreatif (Bernard Nainggolan, 2011).
e. Praktik Hukum: Keputusan pengadilan dan praktik hukum menjadi bagian penting dalam menginterpretasikan dan memberikan efek praktis pada perlindungan hak cipta.  Pengadilan  di  Indonesia  sering  kali  memiliki  peran  penting  dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak.
Dasar hukum ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan hak cipta di Indonesia. Ini tidak hanya melibatkan aspek peraturan hukum, tetapi juga praktik hukum dan kerja sama internasional. Perlindungan hak cipta di Indonesia bertujuan untuk mendukung  pencipta  dalam  mendapatkan  manfaat  dari  karya  mereka  dan  mendorong inovasi dan kreativitas, sambil melindungi hak eksklusif mereka dari penggunaan yang tidak sah. Perlindungan hak cipta telah menjadi sangat penting, baik di tingkat nasional maupun
internasional, sebagaimana yang disepakati dalam pertemuan di Jenewa pada September 1990. Intellektual Property In Business Briefing membahas isu tersebut yang dikenal dengan istilah TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Di era globalisasi setelah GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dan dengan berkembangnya WTO (World Trade Organization), ada isu penting yang menjadi bagian dari struktur WTO, yaitu TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). TRIPs secara khusus mengatur segala hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (Yanto, 2015).

## 2. Hukuman Terhadap Tindakan Plagiarisme Di Indonesia
Plagiarisme merupakan praktek mengambil karangan, pendapat, atau karya seseorang yang  lain,  lalu  mempresentasikannya  seolah-olah  sebagai  karya  dan  pendapat  pribadi (Sapto  Budoyo  et  al.,  2018).  Di  Indonesia,  tindakan  plagiatisme  merupakan  pelanggaran serius terhadap hak cipta dan integritas ilmiah yang telah diatur dalam kerangka hukum yang jelas. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum yang  penting  dalam  mengatur  hak  cipta  di  Indonesia.  Menurut  undang-undang  ini, pelanggaran hak cipta, termasuk tindakan plagiatisme, adalah tindakan ilegal yang dapat menarik  sanksi  hukum  yang  signifikan.  Sanksi  yang  mungkin  dikenakan  pada  pelaku plagiatisme mencakup denda finansial dan/atau hukuman penjara sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Namun,  tidak  hanya  dalam  ranah  perundang-undangan  umum  plagiatisme  diatur, lembaga-lembaga pendidikan tinggi  dan akademik  di Indonesia  juga memiliki peraturan internal yang tegas terkait plagiatisme. Peraturan ini memberikan dasar hukum tambahan dalam  menangani  kasus  plagiatisme  di  tingkat  institusi  pendidikan  tinggi.  Sanksi  yang diberikan  oleh  lembaga-lembaga  ini  dapat  mencakup  peringatan,  diskualifikasi  dari program atau kompetisi, penurunan nilai, atau bahkan pemecatan mahasiswa atau peneliti tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan internal lembaga tersebut.
Perlu ditekankan bahwa sanksi hukum dan disiplin ini bertujuan bukan hanya untuk menghukum pelaku plagiatisme, tetapi juga untuk mendidik dan mempromosikan integritas akademik dan etika penelitian. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga tingkat kualitas, kejujuran, dan integritas dalam dunia akademik dan penelitian di Indonesia. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan bersifat preventif dan mendidik, serta berfungsi sebagai pengingat penting akan konsekuensi pelanggaran etika dan hukum dalam konteks hak cipta dan integritas ilmiah.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  untuk  melawan  tindakan  plagiatisme  di negara ini adalah sebuah tantangan yang kompleks. Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun, penegakan hukum  masih  dihadapkan  pada  sejumlah  kendala.  Salah  satu  kendala  utama  adalah kesulitan dalam mendeteksi dan membuktikan tindakan plagiat, terutama dalam kasus yang melibatkan  sumber-sumber  daring.  Penegakan  hukum  yang  efektif  memerlukan  sumber daya dan keahlian yang cukup untuk menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku plagiatisme. Lembaga-lembaga  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  memegang  peran  penting  dalam penegakan  hukum  terhadap  plagiatisme,  namun,  ada  variasi  dalam  pendekatan  dan keseriusan  penanganan  plagiat  di  berbagai  lembaga.  Hukuman  yang  diberikan  kepada pelaku  plagiatisme  melibatkan  sanksi  disiplin  di  lembaga  pendidikan  tinggi,  seperti peringatan,  penurunan  nilai,  diskualifikasi,  atau  pemecatan,  serta  potensi  sanksi  hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Upaya pencegahan plagiatisme juga penting dan melibatkan edukasi, pelatihan, dan peningkatan kesadaran tentang etika penelitian serta hak cipta. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap  plagiatisme  di Indonesia  memerlukan peningkatan sumber daya, pelatihan, serta kerja sama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan,  termasuk  lembaga  pendidikan  tinggi,  pemerintah,  dan  masyarakat,  guna mempromosikan  budaya  integritas  akademik  dan  hak  cipta.  Plagiatisme  harus  dilihat sebagai  ancaman  serius  terhadap  integritas  akademik  dan  harus  diberantas  melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrilliyanna Purba. (2005). TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian  Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia. PT Rineka Cipta,.
Bernard Nainggolan. (2011). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif. PT
Alumni.
Hulman Panjaitan. (2017). SANKSI PIDANA PLAGIARISME  DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.
Jurnal Hukum Tô - Râ , 3(2).
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana. M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mardiana Hamni, Kartika Dewi Irianto, & Jasman Nazar. (2023). PELANGGARAN HAK CIPTA
PLAGIARISME PADA PENGGUNAAN APLIKASI SOSIAL MEDIA WATTPAD. Sakata Law Journal, 1(1).
Maya Jannah. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK
CIPTA DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah “Advokasi” , 6(2).
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Sapto Budoyo, Toebagus Galang, & Wahyu Timur, H. (2018). Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia. Jurnal Meta Yuridis, 1(2).
Sulis Tiawati, & Margo Hadi Pura. (2020). ANALISA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBELIAN BUKU ELEKTRONIK SECARA ILEGAL. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 4(2).
Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani. (2021a). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
3(1).
Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani. (2021b). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
3(1), 11.
Yanto. (2015). KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). Yustisia, 4(3).