Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana Dengan Acara pemeriksaan singkat
Oleh :
Muhammad Ridwan Lubis , Email : muhammadridwanlubis76@gmail.com Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

## Abstract
The  implementation  of  criminal  examinations  using  a  short  examination  procedure  is  only  carried  out  in cases of crimes or violations which do not include minor crimes, which according to the Public Prosecutor, the  proof  and  application  of  the  law  is  easy  and  simple  in  nature.  In  accordance  with  the  provisions  of Article  203  paragraph  (1)  of  the  Criminal  Procedure  Code,  those  examined  according  to  the  short examination  procedure  are  cases  of  crimes  or  violations  which  do  not  fall  under  the  provisions  of  Article 205 and which according to the public prosecutor, the proof and application of the law is easy and simple in nature. During a brief examination, the defendant's rights are still taken into account, such as the right to be immediately tried by the Court (Article 50 paragraph (3), the right to be informed clearly in a language he understands  about  what  he  is  accused  of  (Article  51  letter  b),  the  right  to  give  information  in  a  clear manner.  free  to  the  judge  (Article  52).  Based  on  this  conclusion,  the  author  suggests  that  the  judge  who examines  the  brief  examination  proceedings  wisely  and  tactfully  pays  attention  to  judicial  principles  and considers  the  interests  of  the  parties  to  the  dispute,  so  that  a  simple,  fast  and  low-cost  trial  can  be achieved.  Therefore,  it  is  recommended  that  the  judge  who  examines  the  brief  examination  proceedings wisely and tactfully pays attention to the principles of justice and considers the interests of the parties to the dispute, so that a simple, fast and low-cost trial can be achieved.
Keywords: Examination, Crime, Short Examination Procedure.

## Abstrak
Pelaksanaan  pemeriksaan  tindak  pidana  dengan  acara  pemeriksaan  singkat  hanya  dilakukan  terhadap perkara  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  tidak  termasuk  tindak  pidana  ringan,  yang  menurut  Penuntut Umum  pembuktian  serta  penerapan  hukumnya  mudah  dan  sifatnya  sederhana.  Sesuai  ketentuan  Pasal 203 ayat (1) KUHAP bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta  penerapan  hukumnya  mudah  dan  sifatnya  sederhana.  Dalam  acara  pemeriksaan  singkat  hak-hak terdakwa  tetap  diperhatikan  seperti  hak  segera  diadili  oleh  Pengadilan  (Pasal  50  ayat  (3),  Berhak  untuk diberitahukan  dengan  jelas  dalam  bahasa  yang  dimengerti  olehnya  tentang  apa  yang  didakwakan kepadanya  (Pasal  51  huruf  b),  Berhak  memberikan  keterangan  secara  bebas  kepada  hakim  (Pasal  52). Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyampaikan saran hendaknya Hakim yang memeriksa acara  pemeriksaan  singkat    dengan  arif  dan  bijaksana  memperhatikan  asas  peradilan  dan mempertimbangkan  kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa,  sehingga  dapat  dicapai  makna  peradilan yang  sederhana, cepat dan  biaya  ringan. Oleh  karena  itu  disarankan  agar  Hakim  yang  memeriksa  acara pemeriksaan  singkat    dengan  arif  dan  bijaksana  memperhatikan  asas  peradilan  dan  mempertimbangkan kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa,  sehingga  dapat  dicapai  makna  peradilan  yang  sederhana, cepat dan biaya ringan.
Kata Kunci : Pemeriksaan, Tindak Pidana, Acara Pemeriksaan Singkat .

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  diketahui  bahwa  setelah Pengadilan Negeri menerima pelimbahan berkas perkara  dari Jaksa  Penuntut Umum  dan  perkara tersebut  termasuk  wewenangnya,  maka  Hakim yang  menyidangkan  perkara  itu  ditunjuk  oleh Ketua  Pengadilan  Negeri,  penunjukkan  mana dapat  dengan  majelis  hakim  atau  hakim  tunggal (Pasal  152  ayat  (1)  KUHAP).  Hakim  yang  telah ditunjuk  akan  menetapkan  hari  sidang  dengan memerintahkan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum memanggil  terdakwa  dan  saksi-saksi  dengan surat  panggilan  yang  sah  dan  sekurang- kurangnya 3 (tiga) hari sebelum sidang.
Mengenai  acara  pemeriksaan  di  sidang pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  membedakan  tiga  macam  pemeriksaan sidang pengadilan yaitu :
1.  Pemeriksaan perkara biasa
2.  Pemeriksaan singkat 3.  Pemeriksaan cepat.
Khusus  dalam  pembahasan  skripsi  ini penulis  membahas  tentang  masalah  acara pemeriksaan  singkat  yang  menurut  Pasal  203 ayat  (1)  KUHAP  memberi  batasan  tentang  apa yang  dimaksud  dengan  pemeriksaan  singkat dan  yang  diperiksa  menurut  acara  pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran  yang  tidak  termasuk  ketentuan Pasal  205  dan  yang  menurut  penuntut  umum pembuktian  serta  penerapan  hukumnya  mudah dan sifatnya sederhana.
Dari  ketentuan  Pasal  203  ayat  (1) KUHAP  tersebut,  KUHAP  sendiri  sama  sekali
tidak memberikan suatu kriteria terhadap perkara kejahatan  atau  pelanggaran  yang  masuk  ke dalam  kategori  pemeriksaan  singkat.  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  hanya menjelaskan perkara kejahatan atau pelanggaran yang dapat diperiksa menurut acara pemeriksaan  singkat,  hanya  menurut  pendapat Penuntut  Umum  apabila  pembuktian  serta penerapan  hukum  atas  perkara  kejahatan  atau pelanggaran  tersebut  mudah  dan  sifatnya sederhana. Dengan demikian acara pemeriksaan singkat  hanya  dilakukan  terhadap  perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk tindak  pidana  ringan,  yang  menurut  Penuntut Umum  pembuktian  serta  penerapan  hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
Dalam acara pemeriksaan singkat ketentuan  tentang  acara  pemeriksaan  biasa berlaku  kecuali  ditentukan  lain  (Pasal  203  ayat (3)  KUHAP  dan  alat  pembuktian  bagi  acara pemeriksaan biasa tidak berlaku bagi pemeriksaan  singkat.  Berdasarkan  hal  di  atas, maka  penulis  merasa  tertarik  untuk  membahas tentang    dasar  penuntut  umum  menentukan acara  pemeriksaan  singkat  dan  apakah  acara pemeriksaan  singkat  tidak  melanggar  hak-hak asasi terdakwa.
Adapun  yang  menjadi  permasalahan dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimana  cara Penuntut  Umum  menentukan  suatu  perkara diperiksa dalam acara pemeriksaan singkat serta bagaimana hubungan proses pemeriksaan singkat  dengan hak terdakwa.

## METODE PENELITIAN
Adapun  yang  menjadi  objek  dalam penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  pemeriksaan tindak  pidana  dengan  acara  pemeriksaan singkat. Spesifikasi  penelitian  ini  “bersifat deskriptif  yaitu  dimulai  dengan  pengumpulan data  yang  berhubungan  dengan  pembahasan  di atas,  lalu  menyusun,  mengklasifikasikan  dan menganalisisnya serta kemudian menginterprestasikan  data,  sehingga  diperoleh gambaran  yang  jelas  tentang  fenomena  yang diteliti”.
Metode  pendekatan  yang  dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  yang  merupakan  data  sekunder seperti  perundang-undangan.  Data  sekunder dalam penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menurut  ketentuan  Pasal  203  ayat  (3) KUHAP,  yang  menegaskan  bahwa  terhadap pemeriksaan  singkat  berlaku  ketentuan  yang termuat dalam :
1.  Bagian Kesatu Bab XVI
Bagian  kesatu  Bab  XVI  mengatur tentang  “tata  cara  pemanggilan”  terdakwa  dan saksi maupun ahli. Yang perlu ditekankan di sini, dalam  pemeriksaan  perkara  acara  singkat berlaku  tata  cara  pemanggilan  terdakwa,  saksi, dan  ahli  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 145 dan 146 KUHAP yaitu :
a. Surat panggilan disampaikan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya
b. Apabila  tempat  tinggalnya  tidak  diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir
c. Apabila  di  tempat  tinggal  atau  tempat kediaman  terakhir  tidak  dijumpai,  surat panggilan  disampaikan  melalui  Kepala  Desa yang  berdaerah  hukum  pada  tempat  tinggal atau tempat kediaman terakhir terdakwa.
d. Surat  panggilan  terhadap  terdakwa  yang berada dalam tahanan disampaikan kepadanya melalui pejabat Rutan.
e. Surat  panggilan  baik  orang  terdakwa  sendiri maupun oleh orang lain yang menerima surat panggilan  untuk  disampaikan    kepada terdakwa, dilakukan dengan tanda penerimaan.
f. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman terdakwa  tidak  diketahui,  surat  panggilan ditempelkan  pada  tempat  pengumuman  di gedung pengadilan yang berwenang mengadili.
g. Surat pengadilan memuat hari, tanggal serta jam dan tempat sidang.
h. Juga  surat  panggilan  harus  memuat  untuk perkara apa ia dipanggil.
i. Panggilan dilakukan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.
2.  Bagian Kedua Bab XVI
Bagian  Kedua  Bab  XVI  juga  berlaku dalam  acara  pemeriksaan  perkara  singkat. Bagian  kedua  mengatur  tentang  “sengketa wewenang mengadili”.
Dengan  berlakunya  Bagian  kedua  Bab XVI  dalam  pemeriksaan  masalah  acara  singkat, lebih dulu meneliti tentang kewenangan mengadili  perkara  tersebut.  Patokan  yang dipergunakan hakim atau pengadilan menentukan  berwenang  atau  tidaknya  mengadili perkara  yang  dilimpahkan  kepadanya, katentuan yang  diatur  dalam  Bagian  Kedua  Bab  XVI sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal 84,85, dan Pasal 86 KUHAP.
Azas  yang  pertama  dalam  menentukan kewenangan  mengadili  perkara  menurut  Pasal 84  ayat  (1)  KUHAP  ialah  asas  ”tempat  tindak pidana  dilakukan”.  Suatu  tindak  pidana  yang dilakukan  pada  suatu  daerah  hukum  Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan  yang  berwenang  untuk  mengadili. Inilah  salah  satu  asas  yang  menentukan kewenangan  mengadili  perkara.  Memang  ada beberapa asas yang  diatur dalam  Pasal   84 dan Pasal  85  KUHAP,  yang  menjadi  landasan menentukan kewenangan mengadili suatu perkara.
Sebelum  Hakim  memeriksa  perkara singkat  yang  dilimpahkan  kepadanya,  langkah pertama  yang  harus  diteliti  tentang  berwenang atau  tidak  mengadili  perkara  tersebut  dengan jalan  mengujinya  dengan  asas  kewenangan mengadili  perkara  yang  diatur  dalam  Pasal  84, 85,  dan  86.  seandainya  berpendapat  tidak berwenang  untuk  mengadili,  dia  mengembalikan perkara  dengan  surat  penetapan  sesuai  dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) KUHAP. 3.  Bagian Ketiga Bab XVI
Bagian  ketiga  Bab  XVI  juga  berlaku dalam  pemeriksaan  perkara  acara  singkat.  Ini berarti  segala  ketentuan  yang  bersangkutan dengan  “tata  cara  pemeriksaan”  parkara  biasa berlaku  juga  pada  proses  pemeriksaan  perkara singkat. Dengan kata lain, pada dasarnya proses maupun  tata  cara  pemeriksaan  perkara  acara singkat  sama  dan  “berpedoman”  kepada ketentuan yang diatur dalam tata cara pemeriksaan pekara dengan acara biasa. Semua aturan  yang  berlaku  bagi  acara  pemeriksaan biasa  berlaku  dalam  pemeriksaan  acara  singkat, baik yang berupa :
1. Tata  cara  pemeriksaan  saksi  atau  ahli  yang diatur dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 181 KUHAP.
2. Tata cara pemeriksaan tedakwa sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  153, 154,  155,  157,  158,  181,  182  KUHAP  dan sebagainya.  Jadi  dalam  perkara  acara singkat berlaku hak dan tata cara mengajukan  eksepsi  atas  dakwaan.  Jika terdakwa terdiri dari beberapa orang, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap dakwaan yang hadir dan sebagainya.
Dalam acara pemeriksaan singkat tentang pembuktian berlaku pembuktian sebagamana  berlaku  dalam  acara  pemeriksaan biasa yaitu :
1.  Ketentuan  alat  bukti  yang  sah  seperti  yang diatur dalam Pasal 184
2.  Tata  cara  pembuktian  yang  diatur  dalam Pasal  185  sampai  dengan  Pasal  189 KUHAP.
3.  Demikian  juga  mengenai  ketentuan  Pasal
183 yang mengatur tentang sistem pembuktian  menurut  Undang-undang  secara negatif  dan  asa  batas  minimum  pembuktian serta standar beyond a reasonable doubt 4.  Juga  berlaku  ketentuan  Pasal  190  sampai dengan Pasal 202 KUHAP.
Dengan  demikian  pada  dasarnya  hampir  tidak berapa berbeda antara acara pemeriksaan biasa dengan  cara  pemeriksaan  singkat  jika  ditinjau dari  tata  cara  pemeriksaan.  Yang  membedakan tata  cara  pemeriksaan  perkara  biasa  dengan acara singkat, hanya terdapat pada beberapa hal seperti  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  203  ayat (3)  huruf  a  sampai  dengan  huruf  f  KUHAP. Dalam  ketentuan  inilah  terdapat  perbedaan  tata cara  antara  perkara  biasa  dengan  perkara singkat.
Dalam  acara  pemeriksaan  singkat,  maka perkara dilimpahkan pada hari sidang yang telah ditentukan pengadilan. Setiap Pengadilan Negeri telah  menetapkan  hari tertentu  untuk  memeriksa perkara singkat. Hari tertentu tersebut “diberitahukan”  kepada  kejaksaan.  Misalnya pada  setiap  minggu,  Pengadilan  Negeri  telah menetapkan hari Rabu sebagai hari sidang untuk memeriksa perkara singkat. Pada hari tersebutlah  penuntut  umum  langsung  membawa dan  melimpahkan  perkara  singat  di  sidang pengadilan.  Berkas  perkara  tidak  dilimpahkan lebih  dulu  dengan  surat  pelimpahan,  tapi langsung dilimpahkan di sidang pengadilan pada hari  sidang  yang  telah  ditentukan  untuk pemeriksaan  perkara  singkat.  Inilah  perbedaan
prosedur  administrasi  antara  perkara  biasa dengan perkara singkat. Pelimpahan langsung di sidang  pengadilan  tanpa  surat  pelimpahan perkara  lebih  dulu.  Berarti  Pengadilan  Negeri memeriksa  dan  menyidangkan  perkara  singkat sebelum perkara sendiri diregister di kepaniteraan. Registerasi baru dilakukan setelah perkara  disidangkan  atau  setelah  perkara diputus,  sendainya  perkara  singkat  tadi  dapat  di putus pada hari itu juga. Seandainya tidak dapat diputus  pada  hari  itu  juga,  registrasi  dilakukan sesudah  perkara  disidangkan.  Jika  dalam perkara  biasa  pelimpahan  dilakukan  dengan surat  pelimpahan  ke  Pengadilan  Negeri  serta  di samping  surat  pelimpahan  penuntut  umum melengkapinya dengan “surat dakwaan” sebagaimana  ditegaskan  Pasal  143  ayat  (1) KUHAP.  Sedang  pelimpahan  perkara  singkat dilakukan  tanpa  disertai  surat  dakwaan.  Akan tetapi, ini ditinjau dari segi formal. Artinya secara yuridis,  formalitas  pelimpahan  berkas  perkara singkat  tanpa  disertai  surat  dakwaan.  Tanpa disertai  surat  dakwaan,  pelimpahan  berkas sudah dibenarkan oleh Undang-undang.
Hal  tersebut  di  atas  tidak  mengurangi kebijaksanaan  jika  penuntut  umum  menyertakan surat  dakwaan  dalam  pelimpahan.  Undang- undang  tidak  melarang,  bahkan  lebih  baik  jika penuntut umum membuat surat dakwaan supaya lebih  mudah  mengutarakan  apa  isi  dakwaan yang diajukan kepada terdakwa. Dengan demikian  secara    yuridis  formal  pelimpahan perkara  singkat  tanpa  disertai  surat  dakwaan. Penutut  Umum  cukup  membuat  catatan  tentang
tindak  pidana  yang  akan  didakwakan  kepada terdakwa. Oleh karena secara formal pelimpahan tanpa disertai surat dakwaan maka secara formal pula  tidak  ada  pembacaan  surat  dakwaan  pada pemeriksaan  perkara  singkat.    Jika  penuntut umum  ada  membuat  surat  dakwaan,  dapat membacakan dalam persidangan. Namun secara formal,  hal  itu  tetap  disebut  “dakwaan diberitahukan  secara  lisan”.  Jika  penutut  umum membuat  surat  dakwaan  dan  dibacakan  di sidang  pengadilan,  tindakan  itu  oleh  Undang- undang  tetap  disebut  memberitahukan  dakwaan “dengan lisan”.
Dalam acara pemeriksaan singkat, setelah  hakim  ketua  menyatakan  sidang  terbuka untuk  umum  sebagaimana  lazimnya  dalam pemeriksaan  perkara  biasa  maka  dalam  acara pemeriksaan singkat pun pernyataan pembukaan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa,  yakni  menanyakan  tentang  nama lengkap,  tempat  lahir,  umum  atau  tanggal  lahir, jenis  kelamin,  kebangsaan,  tempat  tinggal agama,  dan  pekerjaan  terdakwa.  Kemudian dilanjutkan mengingatkan terdakwa  supaya memperhatikan  segala  sesuatu  yang  di  dengar dan dilihatnya di sidang. Setelah  selesai memeriksa  identitas  terdakwa,  tiba  giliran penuntut  umum  “memberitahukan  dengan  lisan” tentang  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada terdakwa. Pada  dasarnya  pemberitahuan dakwaan  secara  lisan  dilakukan  penuntut  umum dengan  berpedoman  kepada  ketentuan  Pasal 143  ayat (2)  huruf  b. Hal  ini  sejalan  dengan  jiwa yang terkandung dalam Pasal 203 ayat (3) huruf
a  angka  1  KUHAP.  Dalam  acara  pemeriksaan singkat dakwaan secara lisan harus dengan jelas menerangkan tentang :
1. Unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan kepada  terdakwa  sesuai  dengan  yang dimuat  dalam  rumusan  tindak  pidana  yang didakwakan.  Panguraian  unsur-unsur  tadi dilakukan dengan cermat, jelas dan lengkap.
2. Menyebutkan  tempat  dan  waktu  tindak pidana dilakukan
3. Juga menyelesaikan keadaan yang menyangkut perbuatan tindak pidana. Berdasarkan  hak  tersebut  di  atas,  maka
jangan timbul anggapan bahwa dalam
pemeriksaan acara singkat tidak perlu menguraikan unsur dan keadaan yang menyertai tindak  pidana.  Pendapat  yang  demikian  kurang dapat dipertanggungjawabkan karena bertentangan  dengan  jiwa  yang  terkandung dalam  Pasal  51  KUHAP,  yaitu  terdakwa  berhak untuk  diberitahu  dengan  jelas  dalam  bahasa yang  dimengerti  olehnya  tentang  apa  yang didakwakan  kepadanya  pada  saat  pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai.
Dalam acara pemeriksaan singkat
Pengadilan dapat mengembalikan berkas perkara  kepada  Penuntut  Umum.  Pengambilan berkas perkara tersebut tergantung dari keadaan proses  pemeriksaan  yang  sudah  berlangsung. Bertitik  dari  hal  tersebut,  ada  cara  yang  dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pengembalian  berkas  perkara  singkat  kepada Kejaksaan yang melimpahkannya. Alasan formal apabila  hal-hal  yang  menyangkut  formalitas
penyidangan  perkara  belum  dipenuhi.  Misalnya, pemanggilan  terdakwa  dan  saksi-saksi  belum dilakukan  secara  sah  menurut  Undang-undang. Apabila  hakim  meneliti  relas  panggilan  ternyata panggilan  belum  dilakukan  secara  sah,  berarti formalitas yang menyangkut pemeriksaan perkara  singkat  di  sidang  pengadilan  belum dipenuhi  menurut  yang  semestinya.  Atas  alasan formal  yang  demikian,  hakim  dapat  “langsung mengembalikan” berkas perkara.
Pengembalian  cukup  realistis  dan  tidak bertentangan  dengan  Undang-undang,  karena pada  hakikatnya  pengajuan  perkara  dengan acara  singkat,  harus  “dapat  diperiksa  pada  hari itu juga”. Bahkan sedapat mungkin dapat diputus pada  hari  itu  juga.  Penjenisan  perkara  singkat pun  sudah  dikategorikan  Pasal  203  ayat  (1) sebagai perkara yang pembuktian serta penerapan  hukumnya  mudah  dan  sifatnya sederhana,  dan  diharapkan  dapat  diperiksa  dan diputus  pada  hari  perkara  itu  diajukan  Jaksa  ke sidang  pengadilan  belum  memenuhi  ketentuan formal  yang  menyangkut  pemeriksaan  perkara, tidak mungkin memeriksa dan memutusnya pada hari  itu  juga.  Kalau  begitu,  karena  tidak  dapat disidangkan dan diputus pada hari itu juga. Kalau begitu cukup alasan bagi hakim untuk mengembalikan  berkas  perkara  singkat  yang belum memenuhi formalitas kepada Kejaksaan.
Pengembalian berkas perkara juga dapat dilakukan  jika  berkas  perkara  tersebut  tidak lengkap. Hal ini ditegaskan dalam angka 13 huruf b  Lampiran  Keputusan  Menteri  Kehakiman  No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10
Desember  1983.  Dalam  lampiran  dimaksud dijelaskan apabila perkara-perkara yang diperiksa  dengan  acara  pemeriksaan  singkat yang pada waktu akan disidangkan ternyata tidak lengkap maka perkara tersebut “tanpa diregistrasi  dikembalikan”  ke  Kejaksaan.  Yang dimaksud tidak lengkap dalam Lampiran Keputusan  Menteri  Kehakiman  itu,  misalnya terdakwa  atau  saksi  tidak  hadir.  Umpamanya, secara formal surat panggilan sudah disampaikan  dengan  sah  kepada  terdakwa  dan saksi-saksi.  Ternyata  pada  hari  perkara  itu dilimpahkan  untuk  disidangkan,  mereka  tidak lengkap hadir, sehingga tidak mungkin perkaranya diperiksa. Atau saksi hadir, terdakwa tidak, sudah barang tentu tidak mungkin perkara disidangkan  karena  bertentangan  dengan  asa in absentia .
Jika  terdakwa  hadir  tapi  saksi  yang dipanggil secara tidak datang menghadap, masih ada kemungkinan memeriksa dan menyidangkan perkara,  karena  sesuai  dengan  Pasal  162 Undang-undang membolehkan sidang pengadilan untuk membacakan keterangan yang diberikan  saksi  dalam  berita  acara  penyidikan. Terutama  apabila  terdakwa  mengakui  kesalahan yang didakwakan kepadanya, pembacaan keterangan  saksi  yang  demikian  dapat  diajukan hakim  untuk  mendukung  keyakinannya.  Salah satu  tujuan  utama  pemeriksaan  perkara  dengan acara singkat ialah penyederhanaan proses serta sedapat  mungkin  menyidangkan  dan  memutus perkara  yang  dilimpahkan  pada  hari  itu  juga. Itulah  tujuan  utama  acara  pemeriksaan  singkat,
pembuktian  serta  penerapan  hukumnya  mudah dan  sifatnya  sederhana.  Ciri  ini  harus  benar- benar  disadari  penuntut  umum  supaya  jangan salah pilih menentukan jenis perkara.
Undang-undang tidak menggariskan pada  tahap  pemeriksaan  yang  bagaimana  hak pemerintaan penundaan dapat diajukan terdakwa  atau  penasihat  hukum,  padahal  hal  itu perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan masalah dalam  pelaksanaan.    Permintaan  penundaan disesuaikan  dengan  kepentingan  pembelaan dalam  suatu  proses  pemeriksaan  perkara. Secara formal.Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP yang telah menentukan tempat tahap pembelaan dalam  suatu  proses  pemeriksaan  perkara,  yakni pada tahap sesudah penuntut umum mengajukan  tuntutan  pidana  atau  rekuisitor. Berpedoman kepada ketentuan tersebut, permintaan  penundaan  dalam  perkara  acara singkat  menyesuaikan  diri  dengan  tahap  proses yang  disebut  dalam  Pasal  182  KUHAP.  Berarti saat  permintaan  penundaan  pemeriksaan  yang dapat  dipergunakan  terdakwa  atau  penasihat hukum, sesudah penuntut umum selesai mengajukan  tuntutan  pidana  atau  rekuisitor. Hanya  pada  saat  dan  tahap  ini  pengajuan pembelaan  yang  dibenarkan  Undang-undang. Oleh karena itu, tahap pengajuan eksepsi seperti yang  di  atur  dalam  Pasal  156,  tidak  dapat dipergunakan  terdakwa  atau  penasihat  hukum untuk  meminta  penundaan  pemeriksaan  atas alasan kepentingan pembelaan. Menurut penafsiran  yang  dapat  ditarik  dari  ketentuan Pasal  203  ayat  (3)  huruf c  KUHAP  terdakwa
diberi hak untuk meminta penundaan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan. Tapi pengabulan atas permintaan itu, hanya satu kali. Apabila  telah  dikabulkan  satu  kali,  gugur  hak terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan permintaan penundaan.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  182  (1) huruf  c,  dalam  pemeriksaan  perkara  dengan acara  biasa  tuntutan  pidana  atau  rekuisitor penuntut  umum  dan  pembelaan  terdakwa  atau penasihat  hukum,  dibuat  “secara  tertulis”  serta “dibacakan”  dalam  sidang.  Pembuatan  tertulis penuntut  dan  pembelaan  dalam  pemeriksaan perkara  dengan  acara  singkat  “tidak  mutlak”. Oleh karna itu, penuntut dan pembelaan :
1. Cukup diucapkan “dengan lisan”
2. Kemudian “dicatat” oleh paniter dalam berita acara
Hal  ini  sesuai  dengan  makna  yang terkandung  dalam  acara  pemeriksaan  singkat, yang  menuntut  tata  cara  pemeriksaan  dan proses  penyelesaian  perkara  dilakukan  dengan singkat.  Apalagi  jika  perkaranya  dapat  diputus pada hari itu juga, tidak mungkin penuntut umum dan terdakwa membuat rekuisitor dan pembelaan  secara  tertulis.  Oleh  karena  itu, dalam hal di mana perkaranya dapat diselesaikan  pada  hari  itu  juga,  tuntutan  pidana, pembelaan  dan  jawaban  cukup  dilakukan dengan lisan.
Selama
pemeriksaan di sidang pengadilan  dapat memerintahkan terdakwa supaya  ditahan  (jika  terdakwa  tidak  ditahan). Sebaliknya  dapat  merintahkan  dengan  surat
penetapan  agar  terdakwa  dibebaskan  dari tahanan.  Ini  berarti  Pasal  190    KUHAP sepenuhnya  berlaku  dalam  pemeriksaan  pekara dengan acara singkat :
1. Hakim  dapat  memerintahkan  dengan  surat penetapan agar terdakwa  yang tidak ditahan supaya  ditahan  sepanjang  penahan  itu memenuhi  ketentuan  Pasal  21  ayat  (1)  dan ayat (4) KUHAP.
2. Demikian  juga  halnya  dengan  perintah pembebasan,  hakim  berwenang  memerintah terdakwa  dibebaskan  dari  tahanan  jika penahanan  itu  dianggap  tidak  sah,  atau  jika memperkirakan pidana
yang
akan
dijatuhkan,  tidak  akan  melampaui  masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.

## KESIMPULAN
Proses  menentukan  acara  pemeriksaan singkat  di  Pengadilan  Negeri  Medan  adalah perkara  tersebut  adalah  perkara  kejahatan  atau pelanggaran  yang  pembuktian  serta  penerapan hukumnya  mudah  dan  sifatnya  sederhana.  Hal ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  203  ayat  (1) KUHAP  menentukan  bahwa  yang  diperiksa menurut  acara  pemeriksaan  singkat  adalah perkara  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut  umum  pembuktian  serta  penerapan hukumnya  mudah  dan  sifatnya  sederhana. Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  hanya menjelaskan perkara kejahatan atau pelanggaran yang dapat diperiksa menurut acara pemeriksaan  singkat,  hanya  menurut  pendapat
Penuntut  Umum  apabila  pembuktian  serta penerapan  hukum  atas  perkara  kejahatan  atau pelanggaran  tersebut  mudah  dan  sifatnya sederhana.  Proses  pemeriksaan  singkat  tidak melanggar  hak-hak  terdakwa,  karena  hak-hak terdakwa tetap diperhatikan sebagaimnana diatur dalam  KUHAP    yang  antara  lain  seperti  hak segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat (3), Berhak  untuk  diberitahukan  dengan  jelas  dalam bahasa  yang  dimengerti  olehnya  tentang  apa yang  didakwakan kepadanya (Pasal  51 huruf b), Berhak  memberikan  keterangan  secara  bebas kepada hakim (Pasal 52).

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah., Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,
CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2013.
Bambang  Poernomo., Orientasi  Hukum  Acara Pidana Indonesia , Amarta Buku,
Yogyakarta, 2014.
H.Harmat  Hamid  dan  H.  Harun  Husein., Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan , sinar Grafika, Jakarta, 2014.
M. Yahya Harahap., Pembahasan Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP ,  Pustaka  Kartini, Jakarta, 2016.
M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan
Peninjauan  Kembali,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2005, Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan
Pembuktian  Terbalik  Dalam  Delik  Korupsi
(Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999),
CV Mandar Maju, Bandung, 2001,
P.A.F.  Lumintang,  Kitab  Undang –  Undang Hukum  Acara  Pidana  Dengan  Pembahasan
Secara  Yuridis  Menurut  Yurisprudensi  dan Ilmu  Pengetahuan  Hukum  Pidana,  Sinar Baru, Bandung, 1984,
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Balai Pustaka,  Edisi  Ketiga,  Cetakan  Keempat, 2005,
R.  Soesilo,  Hukum  Acara  Pidana  (Prosedur
Penyelesaian  Perkara  Pidana  Menurut KUHAP  Bagi  Penegak  Hukum),  Politeia, Bogor, 2002,