## PELAKSANAAN PENANGANAN KREDIT MACET DENGAN MEMAKAI
JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (Persero), Tbk, CABANG GATOT SUBROTO
Oleh: Yasa Aro Telaumbanua 1)
Nata Perdamean Panjaitan 2) Ria Sintha Devi 3) Muhammad Yasid 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
E-mail:
yasaaro@gmail.com 1)
natapanjaitan@gmail.com 2)
kokriasintha@gmail.com 3)
yasidfakultashukum@gmail.com 4)

## ABSTRACT
Every  loan  disbursed  to  entrepreneurs  always  carries  risk  for  banks.  Therefore,  it  is necessary  to  have  an element  of  security  as  one  of  the  basic  principles  in credit  lending  in addition to the elements of suitability and profitability. This study aims at analyzing the credit process  using  mortgage  guarantees  by  debtors  at  PT.  BRI  Gatot  Subroto  Medan  Branch; factors  causing  bad  credit  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia,  Tbk,  Gatot  Subroto  Medan  Branch and  settlement  of  bad  loans  using  mortgage  guarantees.  The  research  method  used  is normative  juridical,  namely  reviewing  statutory  regulations  using  Law  Number  10  of  1998 concerning  Banking.  In  practice  the  prospective  debtor  submits  a  loan  application  to  the bank  by  enclosing  all  forms  of  documents,  namely  the  identity  of  the  borrower,  loan guarantees  in  the  form  of  a  Deed  of  Ownership  of  Land  and  Buildings  as  well  as  business licensing letters if the debtor is a legal entity. meet the criteria, then there is an agreement to provide Credit Facilities (Conventional Banks) or Financing (Islamic Banks) to Debtors. As a follow-up to the loan agreement, the bank provides a certain amount of funds (money) as a form of loan to the debtor, then the debtor provides letters of ownership of land/building or other objects as collateral for loan repayment. Collaterals in the form of land and buildings are  usually  burdened  with  the  installation  of  a  Mortgage  Certificate issued  by  the  National Land Agency (BPN). From the Credit Facility agreement, the Bank provides requirements for the  debtor  to  repay  the  loan/credit  with  a  monthly  installment/installment  system  with  a repayment grace period of 1 (one) to 20 (twenty) years. If the Debtor pays the installments on time  until  it  is  repaid,  the  Bank  will  certainly  give  an  assessment  that  the  Debtor  is  a debtor/customer with a good predicate, so that then the Bank will be more confident to return to providing loans to the Debtor with the good predicate.
Keywords: Credit, Mortgage, PT Bank Rakyar Indonesia

## ABSTRAK
Bagi  perbankan,  setiap  pemberian  kredit  yang  disalurkan  kepada  pengusaha  selalu mengandung  resiko.  Oleh  karena  itu,  perlu  unsur  pengamanan  (safety)  sebagai  salah  satu prinsip  dasar  dalam  peminjaman  kredit  selain  unsur  keserasian  (suitability)  dan  keuntungan (profitability).  Studi ini bertujuan untuk menganalisis proses kredit dengan memakai jaminan hak  tanggungan  oleh  debitur  di  PT.  BRI  Cabang  Gatot  Subroto  Medan;  faktor  penyebab
kredit  macet  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia,  Tbk,  Cabang  Gatot  Subroto  Medan  dan penyelesaian  kredit  macet  dengan  memakai    jaminan  hak  tanggungan.  Metode  penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dengan menggunakan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Didalam prakteknya  calon  debitur  mengajukan  permohonan  pinjaman  kepada  bank  dengan menyertakan  segala  bentuk  surat-surat,  yaitu  identitas  peminjam,  jaminan  pinjaman  berupa Akta Kepemilikan atas Tanah dan Bangunan serta surat-surat perizinan usaha jika Debiturnya adalah badan hukum.Jika menurut Bank permohonan yang diajukan oleh Debitur memenuhi kriteria,  maka  terjadilah  kesepakatan  pemberian  Fasilitas  Kredit  (Bank  Konvensional)  atau Pembiayaan  (Bank  Syariah)  kepada  Debitur.  Tindak  lanjut  dari  kesepakatan  pinjam meminjam tersebut, bank memberikan sejumlah dana (uang) sebagai bentuk pinjaman kepada Debitur,  kemudian  Debitur  memberikan  surat-surat  kepemilikan  tanah/bangunan  ataupun benda  lainnya  sebagai  jaminan  pelunasan  pinjaman.  Jaminan  berupa  tanah  dan  bangunan biasanya  dibebani  dengan  pemasangan  Sertifikat  Hak  tanggungan  yang  diterbitkan  oleh Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  Dari  kesepakatan  Fasilitas  Kredit  tersebut,  Bank memberikan  syarat  kewajiban  agar  Debitur  membayar  pinjaman/kredit  dengan  sistem angsuran/cicilan  setiap  bulan  dengan  tenggang  waktu  pelunasan  antara  1  (satu)  s/d  20  (dua puluh)  tahun.  Apabila  Debitur  melakukan  pembayaran  angsurannya  secara  tepat  waktu sampai  dengan  adanya  pelunasan,  maka  Bank  tentu  akan  memberikan  penilaian  bahwa Debitur tersebut adalah debitur/nasabah dengan predikat baik, sehingga kemudian Bank akan lebih  percaya  untuk  kembali  memberikan  pinjaman  kepada  Debitur  dengan  predikat  baik tersebut.
Kata Kunci: Kredit, Hak Tanggungan, PT Bank Rakyar Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Bank  yang  terdapat  di  Indonesia jumlahnya  amat  banyak  pada  tahun  1988 ketentuan  mendirikan  bank  telah  enteng alhasil  banyak  bank  yang  bermunculan kurung  durasi  kurang  dari  10  tahun  ialah persisnya pada tahun 1997 bumi perekonomian  hadapi  kemunduran.  Darurat moneter  terjalin  di  mana-  mana  tercantum Indonesia  didalamnya  yang  hadapi  anjlokan angka ubah dolar. Nyata perbankan didalmnya hadapi kepailitan ataupun ambruk, terdapat sebagian bank yang hadapi pencampuran  upaya(  fusi).  Tujuan  dari  fusi buat  mengoptimalkan  daya  dari  kemampuan yang  dipunyai  oleh  tiap-  tiap  bank  alhasil bisa menghasilkan sinergi yang terkini bagus dalam pemakaian modal jaringan upaya yang lebih  besar  ataupun  pangkal  energi  orang. Bank  pula  bisa  berfungsi  selaku  pengalihan asset(  asset  transmutation)  ialah  pengalihan anggaran  ataupun  asset  dari  bagian  surplus ke  bagian  devisit  dimana  pangkal  anggaran yang  diserahkan  pada  pihak  peminjam berawal  dari  owner  anggaran  ialah  bagian surplus.  Yang  waktu  waktunya  bisa  diatur
cocok  dengan  kemauan  owner  anggaran. Tidak  hanya  itu  bank  pula  bisa  berfungsi selaku  Bisnis  bank  membagikan  keringanan pada  pelakon  ekonomi  buat  melaksanakan bisnis. Dalam ekonomi modern bisnis benda serta  pelayanan  tidak  sempat  terbebas  dari bisnis finansial.
Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan  hanya  biasa  dipakai  untuk  bank umum  saja.  Adapun  bentuk  hukum  lainnya, dapat  dipakai  untuk  bank  umum,  maupan untuk  Bank  Perkreditan  Rakyat.  Bentuk hukum  perseroan  dipakai  sebagai  bentuk dalam rangka penyesuaian diri dari perusahaan  negara  menjadi  bentuk  Hukum yang  ditentukan  oleh  pasal  21  ayat  (1)  jo pasal 54 ayat(2) UU Perbankan 1998.
Salah  satu  sumber  dana  tersebut  berupa kredit/pinjaman.Dana  berupa  kredit  dapat diperoleh dari bank,lembaga pembiayaan dan lain lain Bank mempunyai peran yang sangat penting  untuk  memberikan  dana  yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Sebutan angsuran telah tidak asing lagi kita dengar terlebih di dalam area warga ataupun  dilingkungan  perbankan.  Angsuran
ialah sesuatu sarana finansial yang membolehkan  seorang  ataupun  tubuh  upaya buat meminjam duit buat membeli produkdan  membayarnya  balik  dalam  waktu durasi yang didetetapkan. Aktivitas menuangkan  angsuran  memiliki  efek  yang bisa  mempengaruhi  tingkatkesehatan  serta kesinambungan  upaya  bank.  Bank  yang segar  dipengaruhi  oleh  kesuksesan  staffnya dalam  mengatur  sesuatu  angsuran  yang disalurkan  mayoritas  bank  yang  ambruk ataupun mengalami kesusahan finansial yang kronis diakibatkan terjebak pada permasalahan  angsuran  macet  dalam  jumlah besar.  Penerapan  pemberian  angsuran  pada biasanya  dicoba  dengan  melangsungkan sesuatu akad akad itu terdiri dari akad utama ialah  akad  pinjaman  piutang  serta  dengan akad  bonus  berbentuk  akad  pemberian agunan oleh pihak dibitur.
Dari  hal  tersebut  mendorong penulis  untuk  melakukan  penelitian  tentang pelaksanaan  penyelesaian  kredit  macet dengan jaminan Hak Tanggungan di lingkungan  perbankan,  khususnya  bagi masyarakat  kecil  yang  membutuhkan  modal yang  tidak  terlalu  besar,  beserta  hambatan- hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penyelesaian Kredit
Macet Dengan
Memakai Jaminan Hak Tanggungan di PT Bank  Rayat  Indonesia,  (Persero),  Tbk    di Medan. .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Perjanjian Kredit
Akad merupakan suatu
perhubungan  hukum  hal  harta  barang  antara 2  pihak,  dimana  satu  pihak  berkomitmen ataupun dikira berkomitmen buat melaksanakan  sesuatu  Mengenai.  Biar  akad memiliki  daya  hukum,  haruslah  penuhi determinasi  sahnya  akad  yang  ada  dalam artikel  1320  Buku  Undang-  undang  Hukum Cermat. Salah satu perihal yang amat berarti dalam  akad  angsuran  bank  ialah  hal  agunan
untuk  pihak  yang  meminjamkan  ataupun pihak bank( Kreditur) agunan dalam kaitannya  dengan  angsuran  ialah  salah  satu ketentuan buat dapat dikabulkannya permohonan cicilan

## Pengertian Dan Sumber Hukum Jaminan
Hukum  agunan  diketahui  dengan sebutan zekerheidsrecten, yang dapat diterjemahkan jadi hukum agunan. Seharusnya  kita  mengenang  kalau  tutur“ recht”  dalam  bahasa  Belanda  serta  Jerman dapat  memiliki maksud  yang  beragam,  ialah hukum( law), hak( right) ataupun kesamarataan( just). Alhasil zekerheidsrecten merupakan  hak-  hak  agunan.  Bila  kita  mau merumuskannya,  hingga  bisa  jadi  bisa dimaksud  selaku:  ketentuan-  ketentuan hukum  yang  yang  menata  mengenai  agunan pada  biasanya,  artinya  agunan  gugatan kreditur atas hutang debitur. Dalam KUHPerdata,  determinasi  biasa  mengenai agunan  diletakkan  dalam  Artikel  1131 hingga  dengan  Artikel  1138.  Disitu  diatur prinsip  amanah  jawab  seseorang  debitur kepada  hutang-  hutangnya  serta  juga kedudukan  seluruh  kreditur  atas  gugatan yang dimiliki olehnya kepada debiturnya.
Pangkal pengaturan hukum agunan  pada  novel  kedua  menata  mengenai agunan  kebendaan,  yang  mencakup  piutang- piutang  yang  diistimewakan,  hak  agun  serta hipotik  sebaliknya  novel  ketiga  menata mengenai  agunan  perorangan,  ialah  akad penanggungan( borgtocht), habitat tanggung- menanggung  serta  akad  jaminan.  Diluar KUHPerdata  ada  badan  agunan  kebendaan credietverband  yang  diatur  dalam  Regeling van  het  credietverband  itu  dalam  S.  1908 Nomor.  542  selaku  yang  sudah  diganti dengan  S.  1937  Nomor.  191  serta  badan ogstverband semacam dalam S. 1886 Nomor. 57.  Tidak  hanya  itu  pengaturan  hukum
agunan pula terdapat yang
dibenarkan serta dikukuhkan oleh
yurisprudensi,  ialah  badan  hak  agunan fidusia.
Macam-Macam Hak Jaminan Jaminan kredit adalah suatu perjanjian  mengenai  jaminan  yang  diadakan antara seorang kreditur dengan debitur, tetapi dapat  juga  dilakukan  dengan  pihak  ketiga
dengan dengan menjamin kewajiban- kewajiban kreditur terdiri dari 2(dua) bagian, yakni:
1. Hak-hak  jaminan  kredit  perorangan atau persoonlijke zakerheidsrechten ;
2. Hak-hak  jaminan  kredit  kebendaan atau zakelijke zekerheidsrecten .
Pada umumnya jenis-jenis jaminan kredit menurut KUHPerdata yang merupakan salah satu sumber hukum dibidang keperdataan  mengatur  jenis-jenis  jaminan dan  menurut  beberap  peraturan  perundang- undangan yang merupakan pembaharuan dari KUHPerdata, yaitu:
1. Jaminan yang lahir karena Undang- Undang dan lahir karena perjanjian.
2. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Buat  mangulas  kasus  yang  sudah diformulasikan  dan  dibatasi  begitu  juga  itu diatas,  hingga  dalam  metode  kategorisasi serta  penanganan  periset  dalam  riset  ini, hendak  dipergunakan  tata  cara  serta  metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba  merupakan  riset  empiris  ataupun sosiologis  riset  lapangan  ( file  research ). Watak  riset  dalam  riset  ini  merupakan bertabiat  deskriptif  analitis  yang  bermaksud buat  melukiskan,  mengiventarisasikan  serta menganalisa teori- teori serta peraturan yang berkaitan  dengan  kasus  dalam  riset  ini. Hingga  tata  cara  riset  hukum  yang  dipakai dalam  kategorisasi  riset  ini  dicoba  dengan pendekatan  kualitatif.  Tipe  informasi  yang dipakai  dalam  riset  ini  merupakan  informasi pokok  serta  informasi  skunder.  Informasi pokok  yang  didapat  langsung  dari  PT. BANK  Orang  INDONESIA,(  Persero),  Tbk, Agen  GATOT  SUBROTO  serta  informasi inferior  yang  didapat  materi  hukum  pokok: yaituUU  Nomor.  42  Tahun  1999  melawan Fidusia,  Undang-  Undang  Nomor  10  Tahun 1998  mengenai  Perbankan,  KUHPerdata.
Materi  hukum  inferior:  ialah  materi-  materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan-  laporan  hasil  riset  hukum  yang terdapat  hubungannya  dengan  permasalahan yang diawasi serta materi hukum tersier ialah materi  hukum  yang  aksesoris  karakternya membagikan  petunjuk  ataupun  uraian  bonus kepada  materi  hukum  pokok  serta  materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam  riset  misalnya  kamus  hukum,  kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Proses Kredit Dengan Memakai Jaminan Hak Tanggungan Oleh Debitur Di Pt Bank Bri Cabang   Gatot Subroto Medan Bentuk Hukum Perusahaan
Perseroan  hanya  biasa  dipakai  untuk  bank umum  saja.  Adapun  bentuk  hukum  lainnya, dapat  dipakai  untuk  bank  umum,  maupan untuk  Bank  Perkreditan  Rakyat.  Bentuk hukum  perseroan  dipakai  sebagai  bentuk dalam rangka penyesuaian diri dari perusahaan  negara  menjadi  bentuk  Hukum yang  ditentukan  oleh  pasal  21  ayat  (1)  jo pasal 54 ayat(2) UU Perbankan 1998.
Dalam  penerapan  evaluasi  agunan pinjaman  dari  bidang  hukum,  pihak  donatur pinjaman  sepatutnya  melaksanakannya  bagi determinasi hukum yang berhubungan dengan  subjek  agunan  pinjaman  serta determinasi hukum mengenai agunan pinjaman yang diucap selaku hukum agunan.
Bank  konvensional(  bank  yang melaksanakan  aktivitas  upaya  bersumber pada  prinsip  bunga)  selaku  salah  satu  tubuh upaya yang membagikan pinjaman duit pada warga  dalam  wujud  pemberian  angsuran meminta  terdapatnya  penyerahan  agunan angsuran oleh pemohon angsuran. Pemberian angsuran  ialah  salah  satu  aktivitas  wujud pemberian pinjaman duit. Badan warga yang menginginkan  anggaran  bisa  mengajukan permohonan angsuran pada bank konvensional dengan penuhi persyaratan  serta  metode  yang  diresmikan oleh  tiap-  tiap  bank  konvensional.  Dalam aktivitas operasional bank konvensional pada biasanya  di  temui  terdapatnya  agunan
pinjaman ataupun yang umum diucap agunan angsuran( jaminan).
Salah  satu  industri  kepunyaan penguasa  yang  beranjak  di  aspek  pelayanan perbankan  merupakan  PT  Bank  Orang
Yasa Aro Telaumbanua 1) , Nata Perdamean Panjaitan 2) , Ria Sintha Devi 3) , Muhammad Yasid 4)
Indonesia(  Persero),  dikenal  dengan  julukan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank  milik  pemerintah  yang  terbesar  di Indonesia.  Pada  awalnya  Bank  Orang Indonesia  dibuat  di  Kota  Purwokerto,  Jawa Tengah  pada  bertepatan  pada  16  Desember 1895,  setelah  kemerdekaan  RI  berdasarkan Peraturan  Penguasa  Nomor.  1  Tahun  1946 tentang  Bank  Rakyat  Indonesia  Pasal  1 disebutkan kalau:
“Bank    Rakyat    Indonesia    yang dahulu berturut-turut bernama A lgemeene  Volkscredietbank  dan Syumin Ginko adalah Bank pemerintah.”
Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor  7 Tahun 1992  tentang  Perbankan  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun  1992  tentang Penyesuain  Bentuk    Hukum    Bank    Rakyat Indonesia    Menjadi    Industri  Perseroan( Persero)  status  Bank  Orang  Indonesia berganti  jadi  perseroan  terbatas,  hingga  saat ini  PT.  Bank  Orang  Indonesia  yang  dibuat semenjak  tahun  1895  senantiasa  tidak berubah- ubah dalam membagikan jasa pada segmen usaha  mikro,  kecil  dan  menangah (UMKM)  dan  komitmen  ini  terus berlanjut pada  saat  Bank  Rakyat  Indonesia  menjadi perusahaan  publik  pada tahun  2003  hingga sekarang.    Pemerintah    Republik  Indonesia merupakan pemilik  mayoritas  saham  Bank Rakyat    Indonesia,    yaitu    sebesar    56,75% dan  sisanya  sebesar  43,25%  dimiliki  oleh pemegang saham public.
Bank  Bri  KCP  Bagian  Gatot Subroto  terdapat  di  Jalur  Gatot  Subroto Nomor  38  Kota  Area,  dimana  Layanan terdapat  2  ialah  KCP  serta  Kantor  Agen Pembantu.
PerjanjiankredityangdibuatantaraBankRakyat IndonesiaCabangGatot Subroto dengan Pelanggan ialah sesuatu akad dasar( Standard Contract).Akad  dasar  merupakan  sesuatu akad dimana isi ataupun klausul- klausulakad angsuran  bank  itu  sudah  di  bakukan  serta
dituangkan  dalam  bentukblangko,  keadaan yang  berkaitan  dengan  determinasi  serta persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih  dahulu  oleh  pihak  bank.  Pelanggan tinggal  membubuhkan  tanda  tangannya  saja apabila  bersedia  menerima  isi  perjanjian kredit itu, dan tidak memberikan kesempatan pada  pelanggan  untuk  memberikan  lebih lanjut isi atau klausul- klausul yang diajukan pihak bank.
Proses pemberian kredit antara lain:
1. Pengajuan permohonan kredit
2. Analisis Kredit
3. Keputusan Kredit
4. Pembuatan Perjanjian Kredit
5. Pembebanan Jaminan Fidusia
6. Pencairan atau Penarikan Dana
Pengajuan permohonan angsuran dari pelanggan  dicoba  secara  tercatat  dengan memuat blangko permohonan angsuran serta tipe  angsuran  yang  diadakan  oleh  Bank Orang Indonesia Agen Kopo yang diantaraya merupakan:
1) Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibagi 3 yaitu  KUR  Mikro,  KUR  Ritel,  dan KUR TKI
2) KUPEDES  adalah  kredit  yang  dapat diajukan  mulai  Rp  1.000.000  s.d  Rp. 100.000.000,- dimana pinjaman digunakan  untuk  usaha  yang  belum ada legalitas.
3) Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR), dimana  untuk  membeli  rumah  baik rumah  bekas  maupun  menyicil  dari jumlah  pinjaman  Rp.  500.000.000 waktu 15 tahun.
4) Kredit  Kendaraan  bermotor,  untuk membeli  motor  baru  maupun  bekas, dengan jangka waktu 15 tahun.
Analis  kredit  adalah  suatu  upaya mengumpulkan  informasi  dan  laporan  dari berkas  pinjaman  yang  benar-benar  sebagai
pertimbangan untuk diajukan melihat kondisi usaha nasabah. Mekanisme  pendaftaran  jaminan
Hak Tanggungan pada PT BRI Cabang Gatot
Subroto  adalah  dengan  tahapan  sebagai berikut:
1. Langkah  akad  pinjaman  piutang Langkah
pengikatan agunan
Langkah cara registrasi Hak Amanah oleh  Kantor  Pertanahan,  yang  ialah dikala  lahirnya  Hak  Amanah  yang diberatkan,
2. Langkah ketetapan pemberian angsuran, Langkah persetujuan pemberian angsuran, Penandatanganan akad angsuran atau akad yang lain,
3. Realisasi angsuran dan
4. Distribusi ataupun pencabutan anggaran.
Didalam  prakteknya  calon  debitur mengajukan  permohonan  pinjaman  pada bank  dengan  melibatkan  seluruh  wujud surat-  surat,  ialah  bukti  diri  peminjam, agunan pinjaman berbentuk Akta Kepemilikan  atas  Tanah  serta  Gedung  dan surat-  surat  perizinan  upaya  bila  Debiturnya merupakan tubuh hukum.
Bila  bagi  Bank  permohonan  yang diajukan  oleh  Debitur  penuhi  patokan, hingga terjadilah perjanjian pemberian Sarana  Angsuran(  Bank  Konvensional) ataupun  Pembiayaan(  Bank  Syariah)  pada Debitur.
Perbuatan  lanjut  dari  perjanjian pinjam  meminjam  itu,  bank  membagikan beberapa  anggaran(  duit)  selaku  wujud pinjaman  pada  Debitur,  setelah  itu  Debitur membagikan  surat-  surat  kepemilikan  tanah atau  gedung  atau  barang  yang  lain  selaku agunan pelunasan pinjaman. Agunan berbentuk  tanah  serta  gedung  umumnya dibebani  dengan  pemasangan  Akta  Hak amanah  yang  diterbitkan  oleh  Tubuh Pertanahan Nasional( BPN).
Dari  perjanjian  Sarana  Angsuran itu,  Bank  membagikan  ketentuan  peranan supaya Debitur melunasi pinjaman/ angsuran dengan  sistem  cicilan  atau  angsuran  tiap bulan  dengan  antara  durasi  pelunasan  antara 1( satu) s/ d 20( dua puluh) tahun.
Bila Debitur melaksanakan pembayaran  angsurannya  dengan  cara  pas durasi hingga dengan terdapatnya pelunasan, hingga  Bank  pasti  hendak  membagikan evaluasi kalau Debitur itu merupakan debitur atau pelanggan dengan sebutan bagus, alhasil setelah  itu  Bank  hendak  lebih  yakin  buat balik  membagikan  pinjaman  pada  Debitur dengan sebutan bagus itu.

## B.  Faktor  Penyebab  Kredit  Macet    PT. BANK  RAKYAT  INDONESIA,Tbk, Cabang Gatot Subroto Medan
Nasabah  yang  memperoleh  kredit bank  tidak  semua  dapat  mengembalikan dengan  tepat  waktu  sebagaimana  telah diperjanjikan.  Pada  kenyataanya  ada  saja sebab tidak dapat mengembalikan kredit bisa disebagakan  wanprestasi.  Wanprestasi  yakni si  debitur  tidak  melaksanakan  apa  yang dijanjikan alpa atau ingkar janji.
Sebagai    pimjaman  yang    tidak dapat  dilunasi  oleh  debitor  karena  sesuatu alasan  sehingga  bank    berlaku  seperti penagih    harus    menyelesaikan    masalahnya kepada    pihak  ketiga    atau    melakukan eksekusi  barang  agunan.  Terjadinya  kredit macet  ada    beberapa  faktor    yang mempengaruhi    yaitu    berasal    dari  nasabah dan  yang  berasal  dari  bank.  Faktor  yang berasal dari pelanggan:
Pelanggan Menyalahgunakan Angsuran  Tiap  angsuran  yang  didapat pelanggan  sudah  diperjanjikan  dalam  akad kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya masalah dalam Kredit. 1. Faktor Intern kreditur, yaitu:
a. Dorongan  hati  bidang  usaha  serta keahlian  melaksanakan  analisa angsuran yang belum mencukupi;
b. Para badan panitia pemutus angsuran tidak mempunyai integritas  yang  bagus,  alhasil ketetapan pemberian angsuran didapat tidak dengan cara mandiri,
misalnya  dipengaruhi  titik  berat dari luar;
c. Pengawasan  kepada  pemakaian angsuran tidak mencukupi;
d. Pemberian angsuran tidak lumayan ataupun kelewatan jumlahnya dibanding  jumlah  keinginan  yang sebetulnya;
e. Kreditur  tidak  memiliki  data  yang lumayan  hal  karakter  serta  track record debitur.
1. Faktor  intern  Debitur,  khususnya  yang berkaitan dengan:
a. Penyalahgunaan  angsuran  oleh debitur,  dimana  debitur  memakai angsuran  itu  tidak  cocok  dengan tujuan pemberian angsuran;
b. Terjalin  bentrokan  antara  para pemegang saham ataupun kelengahan pengasuh dalam melaksanakan industri;
c. Daya  pakar  yang  jadi  harapan industri  meninggalkan  industri alhasil  kemampuan  industri  tidak berdaya guna.
2. Faktor  ektern  yang  menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi keawajibannya terhadap kreditur, yaitu;
a. Situasi perekonomian Indonesia semenjak  tahun  1997  menyebabkan akibat  minus  kepada  kemampuan industri, paling utama untuk perusahaan- perusahaan yang memercayakan pinjaman buat mendanai bisnisnya;
b. Turunnya  energi  beli  warga  buat komsumsi  produk  serta  pelayanan yang diperoleh oleh industri, alhasil industri tidak mempunyai pemasukan  yang  lumayan  buat menutupi  bayaran  penciptaan  serta modal;
c. Tingkatan pengembalian pemodalan yang kecil.
Dalam  Artikel  8  Hukum  Nomor. 10  tahun  1998  mengenai  Perbankan  berkata kalau  dalam  berikan  angsuran,  bank  biasa harus  memiliki  agama  atas  keahlian  serta kemampuan debitur buat melunaskan hutangnya cocok dengan yang diperjanjikan. Buat  mendapatkan  agama  tersbut,  hingga saat  sebelum  membagikan  angsuran,  bank
wajib melaksanakan evaluasi dengan saksama  kepada  karakter,  keahlian,  modal, jamina,  serta  peluang  upaya  dari  debitur. Dalam  bumi  perbankan  kelima  aspek  yang ditaksir  itu  diketahui  selaku“  the  five  of credit  analysis”  ataupun  prinsip  5C’  s ( Character,  Capacity,  Capital,  Colatteral, and Condition of economy).
1.  Karakter( Character)
Tujuan  bank  melaksanakan  evaluasi  kepada karakter  debitur,  merupakan  untu  mengenali apakah pemohon angsuran terdapat keinginan  buat  melunasi  hutangnya  bila permohonannya  dikabulkan  oleh  bank. Dalam perihal ini yang dicermati merupakan tindakan  ataupun  sikap  debitur  dalam tingkatan  kejujuran  serta  itikad  bagus debitur.
2. Keahlian( Capacity)
Dalam  perihal  ini  bank  butuh  mengenali apakah  nasbah  memiliki  wawasan  yang lumayan dibidang upaya itu, apakah pelanggan  lumayan  profesional  mengatur upaya  itu  ataupun  tidak.  Tidak  hanya  itu, upaya  yang  hendak  dibiayai  bank  dengan angsuran  pada  prinsipnya  merupakan  kalau pelanggan wajib bisa mengatur dengan bagus upaya itu, karena bila tidak upaya pelanggan itu  tidak  hendak  bertumbuh  serta  apalagi hendak  jadi  macet  ataupun  kandas  serupa sekali.  Perihal  ini  hendak  menimbulkan pelanggan hadapi kesusahan dalam membayar ataupun melunasinya kreditnya.
3. Modal( Capital)
Dalam  prakteknya  sepanjang  ini  bank  tidak sering  sekali  membagikan  angsuran  buat mendanai  semua  anggaran  yang  dibutuhkan pelanggan.  Pelanggan  harus  sediakan  modal sendiri, sebaliknya kekurangannya seperti itu yang  bisa  dibiayai  dengan  angsuran  bank. Jadi  dalam  perihal  ini  bank  cuma  berperan buat  sediakan  bonus  modal.  Pada  biasanya aransemen  penyedian  modal  buat  upaya pelanggan,  beberapa  besar  modal  dibiayai dengan  angsuran  bank  serta  beberapa  kecil dibiayai  pelanggan.  Sebab  itu  memandang guna  angsuran  selaku  bonus  modal  jadi kurang  pas,  karena  bonus  umumnya  lebih sedikit dari pokoknya. Buat memperhitungkan  hingga  sepanjang  mana keahlian  pelanggan,  bisa  sediakan  modal sendiri  bisa  diamati  dari  informasi  finansial
industri(  neraca  serta  catatan  keuntungan atau cedera).
4. Agunan( Collateral) Buat keamana pelunasan angsuran pelanggan diwajibkan  sediakan  harta  kekayaan  buat dijadikan  agunan.  Dalam  perihal  ini  harta yang  dijaminkan  berbentuk  benda  beranjak atau  benda  tidak  beranjak.  Tidak  hanya memohon agunan utama bank pula memohon  agunan  bonus.  Serta  seluruh beberapa  barang  yang  dijadikan  selaku agunan  wajib  mempunyai  angka  jual  yang serupa  dengan  jumlah  angsuran  yang diserahkan.
5. Peluang( Condition of economy) Yang  diartikan  dengan  peluang  upaya merupakan  tidak  berlainan  dengan  yang diartikan  dengan  situasi  ekonomi(  condition of economy) sebab yang dibahas menyangkut  obyek  yang  hendak  dibiayai dengan angsuran itu memiliki era depan yang bagus.

## C.  Penyelesaian  Kredit  Macet  Dengan Memakai  Jaminan Hak Tanggungan
Usaha  Bank  dalam  menjauhi terdapatnya  angsuran  macet  merupakan dengan  memakai  ketentuan  perjanjian  atas Agunan Hak Amanah pada akta kepemilikan pelanggan bila wujudnya asset tidak beranjak(  tanah  serta  gedung)  ataupun aplikasi  Agunan Fidusia  bila  agunan berbentuk  barang  beranjak(  mobil,  mesin serta lain- lain). kepada determinasi pembebanan  Hak  Amanah  atas  agunan pinjaman, negeri sudah menerbitkan peraturan  hukum  pada  Undang-  Undang Nomor.  4  Tahun  1996  mengenai  Hak Amanah  Atas  Tanah  Bersama  Barang- barang  Yang  Berhubungan  Dengan  Tanah. Hukum  itu  menata  mengenai  Agunan  antara Bank  dengan  Debitur  dalam  bisnis  sanggam meminjam dan peraturan- peraturan mengenai  aturan  metode  bila  terbentuknya kondisi  wanprestasi(  tidak  melunasi)  bila Debitur tidak melakukan kewajibannya.
Didalam  praktek,  bila  ada  Debitur yang  wanprestasi,  umumnya  Bank  hendak mengirimkan Pesan Peringatan pada Debitur supaya  melakukan  kewajibannya  dalam pembayaran  cicilan  cocok  dengan  yang diperjanjikan.  Peringatan  itu  umumnya diajukan  sangat  sedikit  sebesar  3(tiga)  kali buat penuhi ketentuan kondisi wanprestasinya debitur.
Bila sudah diperingati  dengan  cara  pantas  namun Debitur tidak pula melaksanakan pembayaran kewajibanya, hingga Bank lewat determinasi  hukum  yang  ada  pada  Pasal  6 serta  Pasal  20  UU  RI  Nomor.  4  tahun  1996 mengenai
Hak Amanah,
hendak melaksanakan  cara  Lelang  kepada  Agunan Debitur.
Bank umumnya lebih banyak mengajukan  permohonan  Lelang  Agunan Hak  Amanah  pada  Gedung  Lelang  Swasta. Berikutnya  Gedung  Lelang  Swasta  hendak melanjutkan  permohonan  itu  pada  KPKNL( Kantor  Jasa  Kekayaan  Negeri  serta  Lelang) yang  ialah  salah  satu  bagian  kegiatan  pada Dit.  Jend  Kekayaan  Negeri  Unit  Finansial RI.  Kala  Gedung  Lelang  Swasta  berperan selaku  Penyedia  penerapan  Lelang,  alas ketentuan hukum yang digunakan merupakan Pasal 14 UU RI Nomor. 4 Tahun 1996 Mengenai Hak Amanah yang menyiratkan  kalau  Penerapan  Lelang  Hak Amanah  mempunyai  daya  eksekutorial  yang serupa dengan tetapan hukum majelis hukum yang sudah berkemampuan hukum senantiasa( inkracht van gewijsde).
Namun  butuh  penulis  sampaikan  bila  subjek lelang Agunan Hak Amanah ada perlawanan hukum  dari  Debitur  atau  pihak  lain,  hingga Gedung  Lelang  Swasta  atau  KPKNL  tidak mempunyai  wewenang  buat  melaksanakan eksekusi  pengosongan  atas  subjek  lelang yang  telah  dibeli  oleh  partisipan  atau konsumen lelang.
alau wewenang penerapan Eksekusi Pengosongan kepada sesuatu subjek  ialah  wewenang  tubuh  peradilan.
Sebaliknya  didalam  prakteknya  Majelis
hukum tidak bisa langsung melakukan  Eksekusi  Pengosongan  kepada subjek Lelang bermasalah yang dilelang oleh Gedung  Lelang  Swasta.  Perihal  itu  terjalin sebab  Majelis  hukum  menyangka  kalau kepada  Subjek  Lelang  yang  dijual  oleh
Yasa Aro Telaumbanua 1) , Nata Perdamean Panjaitan 2) , Ria Sintha Devi 3) , Muhammad Yasid 4)
Gedung  Lelang  Swasta  tidak  ada  peletakkan sita(  beslag)  oleh  tubuh  Majelis  hukum. Sedangkan metode hukum buat melaksanakan eksekusi pengosongan mengharuskan  wajib  terdapatnya  penentuan sita  terlebih  dulu  oleh  Majelis  hukum, setelah  itu  dengan  bawah  itu  bisa  dicoba eksekusi  pengosongan(  H.  I.  R  atau  R.  B. Gram). Butuh di informasikan sesungguhnya Tubuh Peradilan merupakan pihak yang bisa melaksanakan cara Lelang pada Agunan Hak Amanah.  Perihal  itu  ialah  salah  satu wewenang  Tubuh  Peradilan  selaku  badan Negeri  yang  ditugaskan  buat  melakukan penegakkan peraturan hukum.
Prosedurnya,  Pemohon  Lelang Eksekusi(  Bank)  mengajukan  permohonan lewat  Kepaniteraan  Majelis  hukum,  setelah itu  Majelis  hukum  menerbitkan  Pesan Anmaning(  Peringatan  pada  debitur)  sebesar 2( dua) kali buat diberi peluang melaksanakan  pelunasan  pinjaman  pada bank. Bila Debitur tidak melakukan kewajibannya  walaupun  telah  diperingati( anmaning) hingga berikutnya Majelis hukum menaruh  sita  agunan  kepada  subjek  lelang kemudian  melanjutkan  prosesnya  hingga dikerjakannya Penerapan Lelang oleh KPKNL  selaku  eksekutor  lelang  yang difasilitasi  oleh  Tubuh  Peradilan.  Bila kepada  subjek  lelang  yang  terjual  itu  ada pihak-  pihak  yang  tidak  ingin  memberikan subjek  lelang  pada  juara  lelang,  hingga Majelis  hukum  bersumber  pada  determinasi Pasal  14  UU  RI  Nomor.  4  Tahun  1996 Mengenai Hak Amanah mempunyai wewenang buat melakukan eksekusi pengosongan kepada subjek lelang itu.
Penerapan  Lelang  lewat  Majelis hukum  merupakan  metode  yang  pas  dalam mencari kejelasan hukum kepada cara lelang hak  amanah  antara  Bank  serta  Pelanggan. Namun  pada  prakteknya  sering-  kali  Tubuh Peradilan  terkesan  sangat  lelet  dalam melaksanakan  cara  lelang  itu,  alhasil kejelasan hukum antara Bank serta Pelanggan  pula  turut  tertahan,  dengan
suasana  lambatnya  cara  lelang  itu  pastinya Bank  hadapi  kehilangan  sebab  rotasi finansial  angsuran  jadi  macet,  sebaliknya Debitur  hadapi  kehilangan  sebab  wajib menanggung  bobot  bunga  serta  kompensasi dampak  keterlambatan  cara  lelang  eksekusi kepada agunan hak amanah Debitur.
Atas perkara ini sepatutnya Majelis  hukum  bisa  mempraktikkan  sistim penindakan yang kilat serta bayaran ekonomis  kepada  permohonan-  permohonan lelang  Hak  Amanah,  supaya  terwujud kejelasan  hukum  antara  Bank  dengan Debiturnya,  dengan  terdapatnya  kejelasan hukum  yang  kilat  didalam  perkara  angsuran macet  perbankan,  hendak  memesatkan  laju perekonomian, alhasil berakibat positif untuk kemajuan bumi upaya yang bagian positifnya bisa dialami oleh seluruh pihak.

## 5. SIMPULAN
A. Cara  angsuran  dengan  mengenakan agunan  hak  Amanah  oleh  debitur  di  PT Bank Rayat Indonesia,( Persero), Tbk di Area  sanggam  meminjam  duit  antara Peminjam(  Debitur)  dengan  Donatur Pinjaman(  Bank)  dimana  calon  debitur mengajukan permohonan pinjaman pada bank  dengan  melibatkan  seluruh  wujud surat-  surat,  ialah  bukti  diri  peminjam, agunan pinjaman berbentuk Akta Kepemilikan  atas  Tanah  serta  Gedung dan  surat-  surat  perizinan  upaya  bila Debiturnya  merupakan  tubuh  hukum. Dari  perjanjian  Sarana  Angsuran  itu, Bank  membagikan  ketentuan  peranan supaya  Debitur  melunasi  pinjaman  atau angsuran  dengan  sistem  cicilan  atau angsuran tiap bulan dengan antara durasi pelunasan  antara  1(  satu)  s  atau  d  20(  2 puluh) tahun. Bila Debitur melaksanakan  pembayaran  angsurannya dengan  cara  pas  durasi  hingga  dengan terdapatnya  pelunasan,  hingga  Bank pasti hendak membagikan evaluasi kalau Debitur  itu  merupakan  debitur  atau pelanggan dengan sebutan bagus, alhasil setelah  itu  Bank  hendak  lebih  yakin  buat balik membagikan pinjaman pada Debitur dengan sebutan bagus itu.
B. Aspek  pemicu  angsuran  macet  oleh debitur  di  PT  Bank  Rayat  Indonesia,( Persero), Tbk di Area Debitur yang tidak
melaksanakan pembayaran cicilan dengan  pas  durasi  ataupun  lajimnya diucap Angsuran Macet. Oleh karenanya Bank pasti hendak
berupaya
melaksanakan  penagihan  pada  Debitur dengan  alibi  menjauhi  efek  angsuran macet.  Bila  sudah  diperingati  dengan cara  pantas  namun  Debitur  tidak  pula melaksanakan pembayaran kewajibanya, hingga  Bank  lewat  determinasi  hukum yang ada pada Artikel 6 serta Artikel 20 UU  RI  Nomor.  4  tahun  1996  mengenai Hak  Amanah,  hendak  melaksanakan cara  Lelang  kepada  Agunan  Debitur. Bank umumnya lebih banyak
mengajukan permohonan Lelang Agunan  Hak  Amanah  pada  Gedung
Lelang  Swasta.  Berikutnya  Gedung Lelang  Swasta  hendak  melanjutkan permohonan  itu  pada  KPKNL(  Kantor Jasa  Kekayaan  Negeri  serta  Lelang) yang  ialah  salah  satu  bagian  kegiatan pada  Dit.  Jend  Kekayaan  Negeri  Unit Finansial RI.
C. Penanganan angsuran macet Usaha Bank dalam  menjauhi  terdapatnya  angsuran macet  merupakan  dengan  memakai ketentuan  perjanjian  atas  Agunan  Hak Amanah pada akta kepemilikan pelanggan  bila  wujudnya  asset  tidak beranjak(  tanah  serta  gedung)  ataupun aplikasi  Agunan  Fidusia  bila  agunan berbentuk  barang  beranjak(  mobil, mesin serta lain- lain). Bila Debitur tidak melakukan kewajibannya walaupun telah  diperingati(  anmaning)  hingga berikutnya  Majelis  hukum  menaruh  sita agunan  kepada  subjek  lelang  kemudian melanjutkan prosesnya hingga dikerjakannya  Penerapan  Lelang  oleh KPKNL  selaku  eksekutor  lelang  yang difasilitasi  oleh  Tubuh  Peradilan.  Bila kepada subjek lelang yang terjual itu ada pihak- pihak yang tidak ingin memberikan  subjek  lelang  pada  juara lelang, hingga Majelis hukum bersumber pada  determinasi  Pasal  14  UU  RI
Nomor.  4  Tahun  1996  Mengenai  Hak Amanah  mempunyai  wewenang  buat melakukan eksekusi pengosongan
kepada subjek lelang itu.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  Zainal,  2012, Sumber  Sumber Pengantar Hukum Perbankan Indonesia , Sinar Grafika, Bandung.
Badrulzaman,  Mariam  Darus, Perjanjian Kredit ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1991.
devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum
Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Djumhana, Muhammad, 2014, Hukum
Perbankan  di  Indonesia, Ghalia Ilmu, Jakarta.
Fuady  Munir,  2001, Hukum  Kontrak  (Dari Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung. Hadi,  Setia, Tunggal  Undang-Undang  Hak Tanggungan Atas Tanah , Harvarindo 2005. Kamelo, Tan, Himpunan Peraturan Perundang-undangan  di  Bidang Hukum Perbankan , Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2000. Kamelo,  Tan, Hukum  Jaminan  Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan ,  Bandung:  Alumni, 2004.
Kartono, Hak-Hak  Jaminan  Kredit ,  Jakarta: Pradya Paramita, 1997.
Kelompok  Kerja  Studi  Hukum  Bisnis Fakulas Hukum UNPAD, Seminar Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  dan Benda-Benda yang Berkaitan
Dengan  Tanah ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti 1996.
Khoidin,  M. , 2012, Hukum  Jaminan  Hak- Hak  Jaminan,  Hak  Tanggungan dan Eksekusi Objek Hak
Tanggungan, Laksbang  Justitia,
Surabaya.
Koentjroningrat,  Metode-Metode  Penelitian
Masyarakat,  Gramedia  Pustaka, 1997. Mahadi, Falsafah  Hukum  Suatu  Pengantar ,
Tanpa  Kota  :  Tanpa  penerbit,
1989.
Yasa Aro Telaumbanua 1) , Nata Perdamean Panjaitan 2) , Ria Sintha Devi 3) , Muhammad Yasid 4)
Muhammad,  Abdulkadir,  1992, Hukum Perikatan, Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Muljono,  Liliawati ,Tinjauan  Yuridis  UUHT
No. 4 Tahun 1996 Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit  Perbankan ,  Harvarindo, Jakarta, 2008.
Parlindungan  A.P, Komentar  Undang  -
Undang  Hak  Tanggungan ,  Tanpa Kota : Tanpa Penerbit,1996. Patrik,  Purwahid, Hukum  Jaminan, Badan
Penerbit  PT.  Fakultas  Hukum UNDIP, 2007. Perwadarmita  W.  J.    S, Kamus  Umum
Bahasa  Indonesia ,  Jakarta  :  Balai Pustaka, 1997.
Prajitno,  Andi,  Andreas  Albertus, Hukum
Fidusia , Malang : Selaras, 2010.
Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara
, Lembaga Penelitian dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan,
Maret 2021. Soekanto,  Soerjono, Ringkasan  Metodologi Penelitian Hukum Empiris , Jakarta, 1990.
Sofwan,  Sri  Soedewi  Masjcon, Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah ,  Yogyakarta  :  Liberty, 1981.
Stein. P, Sifat Kebendaan Jaminan ,
Yogyakarta : Liberty,1999. Subekti R, Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia ,
Bandung : Alumni, 1982. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermasa,
Jakarta.
Sudrajat,
Sutardja, Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertifikatnya, Mandar Maju, Bandung, 1997.
Supramono,  Gatot, Perbankan  dan  Masalah
Kredit  Suatu  Tinjauan  di  Bidang Yuridis ,  Jakarta:  Rineka  Cipta,
2009.
Sutarno,  2005, Aspek-Aspek  Hukum Perkreditan  Pada  Bank, Alfabeta,
Bandung.
Sutarno, Aspek-Aspek  Hukum  Perkreditan
Pada  Bank ,  Bandung  :  Alfabeta,
2004. Sutedi, Adrian, 2012, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta.
Syahdeini,  S.T.Remy, Jurnal  Hukum  Bisnis , Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, 1997.