## Kontestasi Nasionalisme Papua: Tantangan, Refleksi Sosiobiologis, Dinamika, dan Transisi Modernitas

## Contesting Papuan Nationalism: Challenges, Socio-biological Reflection, Dynamics and Modernity Transition

## I Nyoman Sudira
Universitas Katolik Parahyangan Bandung E-mail: nyoman@unpar.ac.id

## ABSTRACT
There are two underlying factors as a root of Papuan nationalism contestation with Indonesia nationalism. First, Papuans become more sharply aware of their common identity. This awareness may be intensified by attack from other groups, or by the appeals of their leader. Second, Papuans become increasingly resentful about their unequal status in comparison with other groups. The conceptual and theoretical important of these two factors are reviewed in this paper. Discussion on Papuan nationalism contestation is referred to Contestation Triangle, meanwhile, the explanation on the rising of Papuan nationalism is based of perspective primordialism, instrumentalism and modernization.
Keywords: Contestation, Papuan Nationalism, Modernization.

## ABSTRAK
Terdapat dua faktor penyebab terjadinya kontestasi nasionalisme Papua dengan Indonesia, pertama orang Papua mulai benar-benar menyadari akan identitasnya, kesadaran ini disebabkan oleh adanya serangan dari kelompok lain atau bisa juga karena seruan pemimpin mereka. Kedua, orang Papua merasa marah mengenai ketidak setaraan status mereka pada saat mereka membandingkan kelompoknya dengan kelompok yang lain. Konsep dan teori yang dirasa penting terkait kedua faktor disebut diatas menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini.   Segitiga Kontestasi menjadi dasar penjelasan mengenai tingkatan kontestasi, sedangkan penguatan nasionalisme Papua dijelaskan melalui pandangan primordialisme, instrumentalisme, dan modernisasi.
Kata Kunci: Kontestasi, Nasionalisme Papua, Modernisasi.

## PENGANTAR
Kita semua memiliki dua pandangan mengenai menguatnya ‘Nasionalisme Papua’ dan kontestasinya, sebagian dari kita akan berpandangan bahwa kontestasi tersebut adalah sesuatu yang lumrah, tidak bisa dihindari, normal, bahkan dirasa penting. Kontestasi nasionalisme bukanlah sesuatu yang baru melanda dan menjadi persoalan yang harus dialami oleh negara-bangsa. Kontestasi nasionalisme sebagai persoalan identitas kebangsaan bahkan menjadi sebuah fenomena yang menarik banyak sekali perhatian pada era milennium saat ini. Sebagai sebuah fenomena, persoalan terkait nasionalisme masalahnya bukanlah hanya pada kontestasinya
melainkan bagaimana kita memberi respon dan menanganinya. Sebagai sebuah negara kesatuan dengan entitas pluralismenya sudah tentu munculnya kontestasi nasionalisme menjadi sesuatu yang sulit untuk dihindari. Hal ini adalah sesuatu yang umum dalam sebuah negara dengan keragaman pluralisme. Hal yang perlu untuk digaris bawahi selanjutnya adalah bagaimana respon yang diberikan oleh pihak-pihak terkait dalam menata kontestasi tersebut. Secara hipotetif respon dan penataan yang benar akan menghindari bangsa menuju disintegrasi, sebaliknya juga penataannya tidak mengakomodasi penguatan kontestasi tersebut
maka ancaman disintegrasi akan menguat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kontestasi nasionalisme Papua adalah cerminan dari kelemahan dan kurang muktahirnya penataan Papua yang mengantarkan orang Papua pada pengalaman yang penuh dengan perasaan sakit hati, kecewa, terpinggirkan yang akhirnya memperkuat nasionalisme Papua.
Terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa persoalan-persoalan yang kini menghimpit orang Papua memiliki indikasi terhadap keberadaan kontestasi nasionalisme Papua yang berhadapan dengan Indonesia. Untuk disebut misalnya: kajian yang dilakukan sekelompok pengkaji isu Papua dengan penelitian “Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua” menuliskan bahwa persoalan pembangunan, dan maraknya marginalisasi akan memperkuat disintegrasi Papua  (Sudira dkk., 2020) Kontestasi nasionalisme Papua harus menjadi bagian dari kebesaran kita untuk menerima kegagalan penataan membangun Papua dan mengakui ada perkembangan situasi yang sangat di luar harapan kita.
Tulisan berikut ini akan menawarkan sebuah bingkai akademis untuk membahas kontestasi nasionalisme Papua dari tiga cara pandang teori yakni: primordialisme, instrumentalisme dan modernisasi. Sistematika penulisanya akan difokuskan pada tiga sub bahasan: pertama, ‘Kontestasi Nasionalisme: Penguatan Persepsi, Sikap dan Perilaku’. Kedua dilanjutkan dengan pembahasan mengenai ‘Penguatan Nasionalisme Papua: Bawaan, Dinamika, dan Modernitas’. Pada bagian terakhir, akan dipaparkan mengenai ‘Nasionalisme  Papua:  Refleksi  dan  Tantangan bagi Identitas Nasional’

## KONTESTASI NASIONALISME PAPUA: PENGUATAN PERSEPSI, SIKAP DAN PERILAKU
Kontestasi nasionalisme Papua dengan Indonesia, sebenarnya sudah mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi dan praktisi, meskipun masih terbatas pada pemaknaan nomenklatur, perbandingan, serta sekuensi sejarahnya (Bernarda Meteray, 2014, Ani Widyani Soetjipto
dan Muhammad Iqbal Yunazwardi, 2021) Dari literatur yang ada tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kontestasi nasionalisme yang terjadi belum tergali sampai pada tingkat pemahaman seberapa kuat atau mendalam kontestasi tersebut sudah terjadi. Pada paparan ini kontestasi akan dicoba untuk dikupas dengan bersandarkan pada sebuah ‘kerangka kerja triangle ’ yang disinyalir oleh Johan Galtung yang mana melalui kerangka kerja ini kontestasi bisa dicermati dari tiga tingkatan yaitu kontradiksi ( contradiction ), sikap ( attitudes ), dan perilaku ( behavior ) (Hugh Miall et. al, 1999).
Melalui pemetaaan ketiga komponen ke dalam sebuah segitiga yang saling terkait ini, dapat dilihat keterkaitan antara dimensi personal maupun interpersonal dari kontestasi nasionalisme secara lebih sistematis. Masing- masing dari ketiga aspek akan saling mengait antar satu dengan yang lainnya (David W. Augsburger, 1992). Dari kacamata segitiga ini kontestasi nasionalisme Papua dengan Indonesia nantinya akan tergambar dengan jelas apakah dia ada dalam tingkat pengetahuan, sikap, atau perilaku, atau sudah sampai pada tingkat yang terbuka yang mana ketiga unsur baik persepsi, sikap dan perilaku sudah terpenuhi. Melalui segitiga Galtung, kontestasi nasionalisme Papua dengan Indonesia akan nampak dan terurai sebagai sebuah dinamika proses di mana persepsi, sikap, dan perilaku mengalami perubahan dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, suatu situasi yang tidak mempedulikan kebutuhan orang asli Papua (OAP) akan menyebabkan perasaan frustasi, akibatnya timbul protes. Perilaku ini kemudian mengarah pada pengingkaran hak (sikap) yang menambah frustrasi menjadi semakin besar, bahkan mungkin kemarahan, yang dapat meledak menjadi kekerasan (perilaku). Secara eksplisit, analisis ini didasarkan pada prinsip bahwa kontestasi memiliki tiga komponen utama: persepsi, sikap, dan perilaku. Ketiga prinsip ini ditunjukkan dengan jelas dalam Gambar 1 di bawah sebagai sebuah segitiga sama sisi.

## Tantangan, Refleksi Sosiobiologis, Dinamika, dan Transisi Modernitas
Dari  segitiga di atas nampak bahwa kontestasi nasionalisme Papua dengan Indonesia muncul apabila baik pihak OAP dengan gagasan nasionalisme ke-Papua- annya memiliki kepentingan yang berbeda dan saling menekan dengan nasionalisme ke-Indonesia-an. Selanjutnya dalam kondisi terjadi sebuah kontestasi, kedua  pihak yang terlibat mengorganisir dirinya di sekitar struktur kontradiksi ini untuk mengejar kepentingannya. Akhirnya mereka akan membangun sebuah sikap yang bertentangan dan perilaku yang kontestatif. Dengan demikian formasi dari kontestasi mulai tumbuh berkembang. Kemudian, seperti biasa akan meluas, menarik pihak yang lain, semakin menajam dan menyebar, melahirkan penguatan kontestasi  dalam lingkungan yang terlibat atau mungkin melibatkan pihak luar yang terimbas. Secara lebih detail kontestasi nasionalisme Papua dengan Indonesia dari kerangka Galtung, bisa digambarkan secara tingkat pertingkat seperti pemaparan berikut ini.

## 1. Kontestasi Nasionalisme dalam Tataran Pengetahuan, Persepsi, (Kontradiksi)
Secara inisial, kontradiksi atau situasi kontestasi yang dipahami sebagai terjadinya situasi pertentangan yang melibatkan munculnya pandangan mengenai adanya ‘ketidaksesuaian tujuan’ antara pihak-pihak yang terlibat sebagai konsekuensi dari ketidak selarasan antara nilai- nilai dan struktur-struktur social (L. Krisberg, 1982). Dalam kondisi ini, hubungan antara satu
pihak dengan yang lainnya mengacu pada situasi dimana dua atau lebih entitas social (Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woohouse, 1999) atau pihak yang bertentangan memiliki persepsi bahwa mereka memiliki tujuan yang saling bertentangan (C. R. Mitchell, 1981). Sebagai sebuah rangkaian persepsi, kontestasi nasionalisme yang terjadi adalah sesuatu yang dipercaya atau dipahami bahwa kebutuhan, kepentingan, keinginan atau nilai yang diyakini satu kelompok tidak sesuai dengan keyakinan kelompok yang lain. Dengan demikian, dua elemen baik subjektif dan objektif masuk dalam dimensi kognitif ini (Bernard Mayer, 2000).
Sebagai ilustrasi, jika investor (kelompok migran) yang mengantongi ijin ingin melakukan sebuah perambahan hutan dan penduduk asli Papua menganggap bahwa hutan tersebut sebagai area yang terbuka untuk keseimbangan kehidupan, maka terjadi ketidak sesuaian keinginan antara pendatang dan penduduk asli. Jika penduduk asli percaya bahwa mereka memiliki kepentingan yang bertentangan dan mereka bertindak mengikuti persepsinya, maka penduduk asli akan mengajak pihak luar kedalam sebuah proses kontestasi, tidak peduli apakah mereka merasakan hal ini atau tidak. Kasus antara investor (kelompok migran) dan penduduk asli ini mengindikasikan ada suatu keadaan di mana pihak-pihak memiliki tujuan-tujuan yang tidak bisa dicapai secara simultan, dan melahirkan situasi kontestasi yang disebabkan oleh terjadinya ketidak sesuaian (I Nyoman Sudira, Cahyo Pamungkas, Fachri Adulsyah, Elvira Rumkambu).
Ketegangan / Sikap Pengetahuan / Persepsi Perilaku / Kekerasan 1 2 3 Gambar 1. Kontestasi nasionalisme dalam Triangle Galtung Sumber: Johan Galtung, Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization , Sage Publication, 1997, Hal. 72.
Dalam kalimat yang sederhana, kontestasi dalam tingkatan ini adalah sesuatu yang muncul dari pengetahuan OAP mengenai pertentangan nasionalisme yang mereka yakini sendiri. Dalam pandangan yang sederhana, pengetahuan bisa dipahami sebagai pemahaman OAP mengenai objek yang mereka lihat. Semakin dalam OAP mengetahui objek maka akan semakin mudah mereka memberi penilaian dan keterkaitan objek tersebut dengan dirinya. Juga akan semakin mudah mereka mengaitkan objek tersebut dengan dirinnya dan dengan objek yang lainnya. Kondisi pertentangan dalam tujuan yang ingin dicapai antara orang Papua dengan orang Indonesia inilah yang akhirnya menimbulkan pemisahan pengetahuan tentang identitas mereka dan memperkuat keyakinan mereka bahwa orang Papua memiliki nasionalisme berbeda dan bertentangan dengan nasionalisme Indonesia. Akhirnya kontestasi nasionalisme Papua dengan Indonesia pada tingkatan persepsi pun terbentuk.

## 2. Kontestasi Nasionalisme dalam Tataran Sikap (Eskalasi)
Kontestasi nasionalisme Papua akan sampai pada tataran sikap jika terjadi penguatan penyelarasan dan kesalahan persepsi OAP mengenai Indonesia. Dalam hal ini, penguatan persepsi akan membentuk sikap (kecenderungan untuk bertindak) baik positif maupun negatif. Jika dalam sejarahnya sudah terjadi pola hubungan antara orang Papua dengan orang Indonesia yang sudah sarat dengan pertentangan dan kekerasan, biasanya kontestasi nasionalisme akan memasuki tataran sikap di mana akan terbentuk stereotype mengenai kemarahan, kegetiran dan kebencian orang Papua terhadap Indonesia. Nasionalisme Papua pun akan diekspresikan melalui sikap yang mencakup elemen-elemen seperti perasaan, kepercayaan, dan keinginan untuk bertindak (Hugh Miall, Oliver Romsbotham, Tom Woohouse, 1999).  Seperti diajukan oleh Bernard Meyer bahwa:
Kontestasi, pertentangan, konflik juga melibatkan reaksi-reaksi emosional ke dalam situasi atau interaksi yang mengisyaratkan adanya ketidak setujuan dari beberapa pihak. Emosi yang tertuang bisa takut, sedih, getir, marah, atau tiada harapan,
putus asa atau bisa juga amalgamasi dari beberapa yang disebut (Bernard Meyer,2000).
Lebih jauh lagi, seperti apa yang dikembangkan oleh para ahli psikologi yang menaruh  minat  dalam  studi  konflik,  mereka memberikan argumen bahwa kontestasi antar manusia secara fundamental adalah realisasi dari sebuah fenomena internal. Akar penyebabnya adalah emosi, ungkapan ketakutan, pertentangan- pertentangan atau agresi yang dilakukan oleh baik kelompok kecil atau besar dari individu (Mitchell, 1981).
Jika orang Papua dalam suatu daerah mengalami semua perasaan dan situasi seperti yang disebut di atas maka mereka akan menunjukan sikap-sikap yang semakin menolak dan menjauh dari kesadaran ke-Indonesia-an dan mulai memberikan tanda-tanda penolakan terhadap segala yang dianggapnya tidak sesuai dengan keyakinan ideologi mereka, yakni nasionalisme Papua. Di sini sudah terjadi kontestasi dalam tataran sikap, dimana orang Papua menjauh dari nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua semakin mendarah daging dalam diri mereka.

## 3. Kontestasi Nasionalisme dalam Tataran Perilaku (Kekerasan)
Konsisten dengan kontestasi yang sudah dipahami, perilaku kontestasi Papua yang akan diuraikan berikutnya menyangkut hal-hal yang berbubungan dengan aktivitas, kegiatan, untuk kerjasama, melakukan koersi, atau langkah- angkah yang memberi pengabsahan terhadap pertanyaan apakah orang Papua mengambil tindakan konsiliasi atau hostility . Jika kontestasi nasional sudah sampai pada tataran perilaku, maka akan nampak perilaku bias dalam bentuk kekerasan yang biasanya memiliki karakteristik koersi dengan ancaman dan serangan pengrusakan terhadap apa yang dianggap bertentangan dengan nasionalisme Papua. Dengan demikian perilaku kontestasi bisa dipahami sebagai aksi yang diambil oleh satu pihak (orang Papua) yang bertujuan menentang pihak lawan dengan maksud membuat lawan menghentikan atau mengubah tujuan-tujuan mereka (C.R. Mitchell, 1981).

## Tantangan, Refleksi Sosiobiologis, Dinamika, dan Transisi Modernitas
Jika kontestasi nasionalisme Papua yang sudah terjadi pada tataran persepsi dan sikap tidak terbendung dan mengalami peningkatan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kontestasi nasionalisme tersebut akan semakin menguat hingga sampai pada tataran perilaku (terbuka). Kontestasi nasionalisme Papua dengan nasionalisme Indonesia akan termanifestasi menjadi aksi-aksi yang mereka ambil untuk mengekspresikan perasaan mereka, tindakan menentang bersifat rusuh akan diambil oleh orang Papua sebagai artikulasi dari persepsi nasionalisme mereka. Kemudian tidak jarang cara kekerasan juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mengintervensi cara-cara yang ditempuh orang / kelompok lain dalam memenuhi kebutuhannya. Kontestasi nasionalisme dalam tataran perilaku ini juga nampak dalam tindakan- tindakan langsung yang diambil oleh masyarakat Papua dengan mengorbankan kepentingan orang lain, orang Papua tidak segan juga akan memamerkan kekuatan mereka (Bernard Meyer, 2000).
Singkatnya, melalui komponen ketiga dari kontestasi triangle ini akan basa dicermati perilaku nyata dari orang Papua yang memiliki nasionalisme berhadapan dengan nasionalisme Indonesia. Secara utuh perilaku berseberangan ini lahir dari perbedaan tujuan dan usaha orang Papua untuk memenuhi kebutuhannya. Dua hal perlu digaris bawahi disini:  Pertama, perilaku kontestasi orang Papua nantinya akan menyangkut aksi-aksi yang bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung, tetapi dengan cara yang sudah dipersiapkan. Kedua, aksi-aksi yang diambil oleh orang Papua tidak mesti melalui jalan kekerasan, meskipun kekerasan juga menjadi alat dan sudah menjadi pilihan (C.R. Mitchell, 1981).

## PENGUATAN NASIONALISME PAPUA: BAWAAN, DINAMIKA, DAN TRANSISI MODERNITAS
Tidak seperti ‘bangsa’ yang berorientasi dengan negara, ‘nasionalisme’ adalah sebuah ideologi yang dengan sederhana mengedepankan identitas orang atau kelompok (Cristhope Jafferelot, 2003). Mengenai kebangkitan dan penguatan
sebuah nasionalisme (ke-Papua-an), perspektif untuk penjelasannya sangatlah beragam. Tulisan ini tentunya tidak memiliki pretensi kuat untuk membahas keberagaman dari pendekatan dalam memahami kebangkitan nasionalisme, melainkan memilih tiga pendekatan: primordialisme, instrumentalis, dan modernisme yang disesuaikan dengan kepentingan penulisan ini yakni memahami penguatan nasionalisme Papua dan kontestasinya dengan Indonesia.

## 1. Primordialisme: Nasionalisme Sosiobiologis
Nasionalisme Papua serta penguatannya  dari pandangan primordial adalah sesuatu yang given (terberi). Segala sesuatu hal yang melekat pada kelompok orang Papua, dan mereka miliki sejak kelahiran seperti darah, ras, suku, bahasa, keyakinan dll, adalah sesuatu yang sudah melekat dan tidak bisa ditanggalkan. Pemahamannya di sini bahwa nasionalisme orang Papua merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan atau sesuatu yang tidak bisa ditolak, bahkan menjadi sebuah paksaan, serta diturunkan melalui proses kristalisasi yang Panjang (Clifford Geert, 1973). Pandangan primordialisme meyakini bahwa identitas atau nasionalisme Papua secara mendalam mengakar pada pengalaman sejarah/ sosiobiologis yang mereka terima sejak kelahiran (Edward Shils, 1957). Secara lebih mendalam lagi, pembentukan dan penguatan nasionalisme Papua seperti apa yang disinyalir oleh Cliford Geertz (1973) memiliki tiga unsur penting yakni; (1) nasionalisme Papua adalah sesuatu yang alamiah dan terberi ( given ); (2) identitas yang diyakini orang Papua adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan tidak mungkin dijelaskan melalui interaksi sosial melainkan merupakan nasionalisme atau identitas yang dipaksakan atau dikoersikan, dan (3) secara esensial identitas (nasionalisme Papua) adalah sesuatu yang berkenaan dengan sentimen dan afeksi (Cliford Geertz, 1973).
Lebih jelas lagi terbentuk dan menguatnya nasionalisme Papua, secara keseluruhan adalah hasil dari kelahiran dan sejarah mereka dengan elemen-elemen spesifik penentu yakni: bentuk fisik badan, nama yang dicantumkan, bahasa yang
pertama mereka lafalkan untuk berkomunikasi dan menemukan dunianya, doktrinasi agama, sejarah dan asal usul kelompok di mana mereka dilahirkan, nasionalitas dan afiliasi kesukuannya, geografi  wilayah  di  mana  mereka  dilahirkan, dan budaya yang mereka warisi (Harold Isaacs, 1975 ) . Berpegang pada cara pandang primordialisme, terkonsepsi bahwa nasionalisme Papua nantinya memiliki ikatan yang sangat kuat dengan faktor psikobiologis yang mereka anggap sebagai sesuatu yang paling penting, selanjutnya  menentukan rasa kepemilikan mereka, sekaligus akan menegaskan in group dan out group dari (identitas) nasionalisme Papua. Orang Papua di sini akan meyakini bahwa mereka terhubung secara mendalam dan mengakar dengan sejarahnya yang mereka terima secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sini orang Papua akan merasa memiliki perbedaan dengan kelompok lainya seperti layaknya orang Bali, Buton, dan Bugis, serta perbedaan tersebut sudah menjadi harga mati dan langgeng. Jika terjadi hubungan antara orang Papua dengan kelompok lainnya dan konstelasi hubungan yang terjadi tidak tertata, maka akan memicu penguatan identitas orang Papua yang melahirkan konflik dengan identitas kelompok lain dan tidak menutup kemungkinan bermuara pada penguatan dan kontestasi nasionalisme. Dalam bahasa yang sederhana bisa dikatakan dari sisi primordial, orang Papua sudah memiliki identitas nasionalisme kelahirannya yang sangat kuat dan akan semakin menguat apabila mereka harus berdampingan dengan kelompok lainnya dengan kompleksitas perbedaan yang bersebrangan terlebih lagi jika dirasakan mengganggu keyakinan mereka (Connor 1994).

## 2. Pandangan Instrumentalis:

## Nasionalisme sebagai Dinamika Sosial
Sementara pandangan primordial menekankan pada aspek-aspek psikobiologi sebagai pembentukan identitas dan menguatnya nasionalisme, pandangan instrumentalis menggarisbawahi faktor sosial ekonomi dan politik menjadi penentu menguatnya motivasi nasionalisme dan kontestasi yang terjadi. Berbeda dengan primordialisme, instrumentalis memiliki
pandangan yang dinamis karena menekankan pada perubahan, dan kompetisi yang terjadi antar kelompok identitas dalam memperebutkan sumber-sumber daya.
Dari penelusuran literatur yang sudah dikembangkan para pemerhati identitas sosial termasuk nasionalisme, pemikiran instrumental meyakini bahwa nasionalisme Papua adalah sebuah identitas yang fleksibel dan bervariasi. Nasionalisme / identitas Papua adalah sebuah manifestasi dari proses ekonomi, sosial maupun politik,  dan  menjadi  alat  yang  fleksibel  dan adaptif.  Kelompok Papua di sini tidak memiliki batasan yang jelas, mereka lebih merupakan entitas kolektif yang akan berubah sesuai dengan perubahan kondisi. Sebagai individu orang Papua tidak hanya terpatri ke dalam satu kelompok etnik, akan tetapi bisa terafiliasi ke dalam beberapa ikatan pada saat bersamaan. Di sini identitas penentu nasionalisme menjadi sesuatu yang sangat dinamis (Josep R. Llobera, 1999).
Penganut instrumentalisme meyakini bahwa afiliasi nasionalisme secara sederhana menjadi sebuah taktik untuk mengedepankan kepentingan ekonomi, karenanya individu akan bersedia mengubah keanggotaan kelompoknya, selama hal tersebut memenuhi kepentingan ekonomi, keamanan dan kesejahteraan. Dengan kata lain, terjadinya kontestasi nasionalisme Papua bukanlah sesuatu yang terberi dan bersumber dari kelahirannya, melainkan kontestasi nasionalisme Papua adalah hasil dari mobilisasi kepentingan orang Papua untuk mendapatkan akses terhadap kekuasaan politik dan sumber ekonomi (McKay, 1992).
Dari paparan di atas nampak bahwa orang Papua  akan  mengafiliasikan  dirinya  ke  dalam suatu identitas/nasionalisme selama pilihan itu dirasakan sebagai sesuatu yang menguntungkan atau memberi mereka keuntungan praktis terutama secara politik dan ekonomi. Nampak sekali bahwa nasionalisme Papua dengan segala penguatannya bukanlah sesuatu ikatan kedekatan saja, melainkan identitas adalah sebuah pilihan bagi orang Papua untuk mempermudah pemenuhan kepentingan bersama. Orang Papua akan menempatkan pemenuhan tujuan sebagai landasan utama dalam menentukan pilihan

## Tantangan, Refleksi Sosiobiologis, Dinamika, dan Transisi Modernitas
nasionalisme mereka. Bisa dikatakan bahwa menguatnya nasionalisme Papua adalah sesuatu pilihan yang sangat mendasar pada rasionalitas, hal ini dikarenakan penguatan nasionalisme menjadi pilihan yang dilakukan tanpa paksaan, bisa formal, disadari dan disengaja, memiliki tujuan, bahkan bisa bersifat sementara (Paul R. Brass, 1991).

## 3. Pandangan Modernisasi: Nasionalisme

## Sebuah Transisi
Dari pandangan pemikiran modernisasi, nasionalisme Papua dipandang sebagai sebuah keyakinan yang muncul sebagai akibat dari transisi yang dialami dari masyarakat yang tradisional menuju masyarakat yang termodernisasi. Nasionalisme Papua dilihat secara spesifik dari menyebarnya industrialisasi, perkembangan sosial ekonomi, kondisi politik dan budaya yang memiliki konsekuensi terhadap pembentukan nasionalisme. Teori-teori dalam pandangan modernsasi terkait nasionalisme memiliki sudut pandang yang samar-samar berbeda. Perlu diakui bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai dikotomi dari varian pandangan modernisasi mengenai bangkitnya nasionalisme. Sebagai landasan dalam menjelaskan kebangkitan nasionalisme Papua, berikut akan diseleksi beberapa teori yang diharapkan akan memperdalam pemahaman kita tentang penguatan nasionalisme (Josep R. Llobera, 1999). Pemaparan berikut akan melihat nasionalisme Papua dari dua variasi pandangan modernisasi mengenai nasionalisme, yakni pandangan Komunikasi Sosial dan Ekonomi.

## 4. Pandangan Komunikasi Sosial
Pelopor utama dalam pemikiran teori komunikasi sosial adalah Karl W Deutsch, dalam karyanya Nationaism  and  Social  Communication , 1953, pandangan yang dibangun ialah bahwa penguatan sebuah nasionalisme berkonstelasi dengan terjadinya transisi masyarakat yang tradisional menuju masyarakat yang modernis. Duetsch memberi penekanan mengenai peran penting komunikasi dalam pembentukan ideologi sebuah komunitas. Bangsa adalah sekelompok orang yang
berkomunikasi dengan sangat intens dan efektif antar anggotanya dibandingkan dengan orang dari luar komunitasnya. Komunikasi yang terjalin tentunya akan semakin memperkuat ideologi dalam komunitas tersebut pada saat diikuti oleh peningkatan kesejahteraan dan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi (modernitas). Dengan demikian, ada prediksi bahwa aksentuasi mobilitas dalam masyarakat transisi menuju modernitas akan semakin memperkuat posisi bahasa, budaya, dan juga nasionalisme, yang pada akhirnya akan mengasimilasi budaya dan bahasa dari kelompok yang sub-ordinat, atau kaum minoritas ke dalam sebuah kesatuan, di mana dalam waktu lama varian identitas yang berbeda akan semakin memudar dan menjelma menjadi sebuah identitas nasionalisme (Karl W. Deutsch, 1953). Dalam sisi yang berbeda, pandangan ini justru menjadi terbalik di mana komunikasi dengan segala perangkatnya justru tidak memperkuat nasionalisme kebangsaan melainkan membangkitkan konsolidasi perbedaan budaya dan bahasa, dan melahirkan tuntutan akan otonomi dan separatisme seperti yang kini terjadi di Papua (Stein Rokkan dan Derek Urwin, 1983).
Pandangan lainnya yang mengedepankan komunikasi dan banyak dijadikan acuan  dalam diskusi mengenai  nasionalisme adalah yang ditulis oleh Benedict Anderson (1983) dalam bukunya Imagine Community . Bagi Anderson, pertanyaannya adalah bagaimana komunitas, identitas, solidaritas dan sebuah masyarakat memiliki imajinasi dan melalui imajinasi tersebut terjadi penguatan dan soliditas. Hal yang ingin dikedepankan Anderson bahwasannya nasionalisme dan identitas nasional didasari oleh perkembangan kondisi material dalam masyarakat, seperti yang dicontohkan dalam kapitalisme cetak ( print capitalism ), 1 yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat akan semakin menopang penguatan bahasa nasional dan komunikasi yang terjalin (Benedict Anderson, 1983; Craig Calhoun, 2016).
1 Kapitalisme cetak adalah teori yang mendasari konsep suatu bangsa, sebagai kelompok yang membentuk komunitas yang dibayangkan, yang muncul dengan bahasa dan wacana umum yang dihasilkan dari penggunaan mesin cetak, yang diperbanyak oleh pasar kapitalis.

## 5. Pandangan Modernisasi Sosioekonomi
Pandangan modernisasi sosioekonomi, yang akan menjadi fokus pembahasan berikutnya, mengembangkan tiga pandangan dalam menjelaskan menguatnya kontestasi nasionalisme Papua dengan Indonesia. Pertama, pandangan bahwa kontestasi yang diwarnai nasionalisme kelompok tidak akan terjadi atau mengalami penurunan seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan yang diiringi naiknya pendapatan perkapita dari kelompok. Argumentasi di sini nampak sangat sederhana dengan mengandalkan pada penjelasan sejarah bahwasanya rekam jejak pembangunan di tanah Papua yang sarat dengan beragam persoalan, dan belum menyentuh kebutuhan orang Papua untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi pemicu utama semakin menguatnya nasionalisme kedaerahan. Dengan kata lain, orang Papua tersentuh oleh pembangunan seperti apa yang mereka cita-citakan akhirnya menimbulkan beragam persoalan termasuk penguatan identitas kesukuan dan lahirnya idiologi nasionalisme (Paul Collier, 2007); Hegre & Sambanis,2016).
Pandangan kedua mengatakan bahwa transisi modernisasi atau bergulirnya pembangunan ekonomi yang sudah dilaksanakan belum cukup untuk meredam terjadinya penguatan nasionalisme etnik (Papua), apabila tidak diikuti dengan pemerataan.  Dalam situasi pembangunan tanpa pemerataan, dan hanya menyentuh kelompok mayoritas, akhirnya akan membuat orang Papua semakin menyadari identitas kelompoknya (nasionalisme Papua). Dengan kata lain, nasionalisme Papua bangkit dan menguat pada saat modernisasi atau pembangunan berjalan secara tidak merata dan hasilnya tidak dinikmati oleh orang Papua melainkan hanya oleh segelintir orang yang berafiliasi dengan modal dan kekuasaan (Thomas Piketty, 2014).
Pandangan ketiga mengatakan bahwa menguatnya nasionalime Papua yang berhadapan dengan nasionalisme Indonesia dikarenakan terdapat jurang pemisah perbedaan sosioekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Papua pada saat mereka berhubungan dengan kelompok lain, atau pada saat orang Papua membandingkan dirinya dengan kelompok lain secara nasional.
Selanjutnya, akan terjadi penguatan kontestasi nasionalisme Papua dengan Indonesia atau menjadi semakin terbuka pada saat kondisi ketimpangan kesejahteraan tersebut diikuti oleh perbedaan garis kesukuan ( ethnicity ) (James D. Fearon, 2006; Donald L. Horowitz, 1985). Argumentasinya, jika terjadi perbedaan kesejahteraan ekonomi yang dimiliki kelompok orang Papua diikuti oleh garis perbedaan dalam kesukuannya, maka hal ini akan semakin memperkuat garis pemisah in group dan out group dari orang Papua dengan kelompok lainnya yang mendominasi kesejahteraan. Selanjutnya dengan penuh kesadaran, orang Papua akan memperkuat identitas kesukuannya dan akhirnya membuat mereka menyalahkan kelompok dengan status ekonomi dari suku yang lainnya, dan kontestasi nasionalisme pun akhirnya tidak bisa dihindari.
Agar tiga pandangan tentang keterkaitan ekonomi dengan menguatnya nasionalisme yang sudah disampaikan di atas semakin jelas aplikasinya dalam menjelaskan dampak buruk dari transisi masyarakat Papua yang sedang mengalami modernisasi, seperti: terjadinya marginalisasi sosioekonomi, semakin tereskalasinya konflik dan  menguatnya  pemberontakan  serta niat memerdekakan diri yang terjadi di tanah Papua, maka berikut akan ditelusuri beberapa teori yang sudah dikembangkan dari proses modernisasi masyarakat. Tiga teori yang akan dijadikan tuntunan dalam penjelasan berikutnya yakni: Human  Needs  Theory , Relative  Deprivation Theory dan Kolonialisme Internal.
Human  Needs  Theory (HNT) yang dikembangkan oleh John Burton, memberi penjelasan bahwa marginalisasi dan ketimpangan ekonomi akan membuat masyarakat yang mengalami semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang mana pada akhrinya konflik dan kekerasan tidak akan bisa dihindari. Argumentasinya adalah rasa frustrasi, marah, dan pemberontakan akan terjadi apabila orang Papua memiliki perasaan tertekan dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Pemikiran utama dari teori ini mengasumsikan bahwa kebutuhan orang Papua, adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi dan harus dipenuhi karena debagai manusia, orang Papua pada hakikatnya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dan hanya pemenuhanlah yang

## Tantangan, Refleksi Sosiobiologis, Dinamika, dan Transisi Modernitas
akan melahirkan kestabilan perdamaian dan meredam kebangkitan nasionalisme kelompok Papua. Rasa frustrasi jika kebutuhan tidak terpenuhi akan melahirkan sikap agresif serta melahirkan konflik atau pemberontakan. Sama seperti yang lainnya, masyarakat Papua juga memiliki kebutuhan, seperti keamanan, keadilan, dan pengakuan terhadap eksistensinya. Human Needs seperti dikatakan John Burton, menjawab betapa kondisi sosial dan ekonomi mengambil semua rasa keadilan, merusak tatanan keamanan, dan menggerus semua bentuk pengakuan terhadap masyarakat Papua, yang akhirnya mendorong kebangkitan nasionalisme Papua ( John W. Burton, 1990) .
Dua  teori berikutnya akan mendasari penjelasan  keterkaitan antara kinerja ekonomi pemerintah dengan kebangkitan kelompok dan konflik-konflik dalam masyarakat yakni Relative Deprivation Theory dan Kolonialisme Internal. Relative  Deprivation  Theory seperti yang dikembangkan oleh Ted Robert Gurr, memandang bahwa pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang pendek dan sementara hanya akan meningkatkan terjadinya konflik sosial dan kerusuhan. Mengikuti pandangan gurr, pembangunan yang dilakukan ditanah Papua harus dilaksanakan dengan seksama dengan perencanaan yang matang. Artinya, pembangunan di Papua harus benar-benar efisien dan menunjukan hasil yang nyata. Sudah sering menjadi topik diskusi bahwa salah satu persoalan yang terjadi di Papua adalah gagalnya pembangunan ekonomi (Executive Summary, 2016) . Perasaan deprivasi (sarat dengan keluhan) yang lahir dari rasa tidak mendapatkan prioritas yang sama dengan kelompok lainnya inilah yang membuat orang Papua akhirnya merasa memiliki miliki tuntutan yang tidak terpenuhi (terdeprivasi), kemudian semakin tuntutannya tidak terpenuhi merekapun mengalami kehilangan toleransi dan membangkitkan nasionalisme Papua. Konsekwensinya, orang Papua yang merasa terdeprivasi akan menyalahkan kelompok lain dan kelompok mayoritas sebgai lawan dan menuduhnya sebagai pihak yang mengambil segalanya. Dengan demikian dalam masyarakat yang belum memiliki keselarasan hubungan antar etnis, maka pembangunan ekonomi tidak menjadi jaminan terjadinya perdamaian malah sebaliknya
akan menjadi sumber pertikaian yang berujung pemberontakan serta kebangkitan nasionalisme etnik, kelompok, atau kedaerahan (Abdollah Ramezanzadeh. 1995).
Teori berikutnya adalah Kolonialisme Internal.  Tesis ini dimunculkan pada saat masyarakat mengalami nasib yang sama baik waktu penjajahan maupun sejak kemerdekaan yakni mengalami hubungan kolonialisme internal dangan kelompok mayoritas maka pembrontakan akan terjadi (Pablo Gonzalez Casanova, 1965). Konsep Kolonialisme Internal ini menjadi penting dalam menganalisis kelompok minoritas (Papua) di Indonesia.  Terminologi ini juga menjadi penting untuk melihat terjadinya ketidak setaraan atau terjadinya pola ekploitatif antara kelompok yang mendominasi dengan yang minoritas.
Michael Hechter dalam bukunya “ Internal Colonialism:  The  Celtic  Fringe  in  British National Development 1536-1966 ” mengusung tema utama adanya faktor ekonomi yang tidak adil dan merata akan menggerakan orang memilih jalan pemberontakan. Argumentasinya bahwa semakin meningkatnya interaksi antar kelompok (etnis) tidak akan menjamin terjadinya harmonisasi dan kesatuan hubungan, melainkan sebaliknya hanya akan melahirkan konflik dan membangkitkan nasinalisme atas dasar kesukuan.
Intensitas hubungan antar kelompok dalam suatu masyarakat jika tidak diikuti oleh distribusi yang adil, merata, dan dinikmati seluruh masyarakat, akan menggerakan perasaan pemberontakan karena dalam masyarakat akan lahir strata sosial yang oleh Hechter diistilahkan sebagai “pembagian kerja secara (etnis) budaya” yang nantinya akan meningkatkan kesadaran dan perasaan sub ordinat sebagai akibat adanya dominasi dari satu kelompok terhadap yang lainnya (Michael Hechter, 1975). Ini memunculkan logika penjelasan bahwa orang Papua yang memerasa di dominasi (sub ordinat / termarginalisasi), nantinya akan merasa tersingkir dan mengalami perasaan terjajah, yang akan menggerakan mereka untuk membuka permusuhan terhadap kelompok yang dianggap mendapatkan prioritas. Dalam situasi seperti ini, apabila ada perbedaan masyarakat atas garis etnis hal, maka akan memunculkan peningkatan identitas etnis yang nantinya bermuara padakebangkitan nasionalisme Papua.

## NASIONALISME  PAPUA:  REFLEKSI DAN TANTANGAN BAGI IDENTITAS NASIONAL
Salah satu kajian yang sangat popular mengenai identitas nasional adalah yang dilakukan oleh Anthony D. Smith yang membuka bagian pertama bukunya dengan menawarkan beberapa pertanyaan peringatan yang mencerminkan fakta eksensial yang berkembang terkait dengan sebuah identitas bangsa, yakni: Mengapa ada laki-laki dan perempuan yang rela mati demi negaranya? Mengapa mereka memiliki identitas yang sangat kuat  terhadap negaranya? Apakah karakter nasional dan nasionalisme adalah sesuatu yang universal? Apa yang kita pahami mengenai ‘bangsa’ dan ‘identitas bangsa’? Keempat pertanyaan yang disebut sebelumnya, jika dikaitkan dengan kontestasi nasionalisme Papua dengan Indonesia, jawaban sederhananya adalah tidak semua laki laki dan perempuan orang asli Papua akan rela mempertaruhkan nyawanya demi Indonesia. Kerelaan orang asli Papua untuk berkorban sebagai bangsa Indonesia akan sangat tergantung dari pemahaman mereka mengenai konsep ‘kebangsaan’. Jika orang Papua memahami bahwa apa yang mereka yakini sebagai ikatan sosiobiologis ke-Papua-an tidak berseberangan dengan ke-Indonesia-an, kemudian nasionalisme Indonesia oleh orang Papua dipahami sebagai sesuatu yang bisa mengakomodasi kepentingan ekonomi dan politik mereka, serta proses transisi nasional yang dirancang tidak meminggirkan nilai ke-Papua-an mereka, maka kesediaan mereka untuk mengorbankan diri demi Indonesia akan tinggi, dan jika sebaliknya maka kerelaan orang Papua berkorban demi Indonesia akan semakin sedikit dan berkurang (Viera Baeova,1998).
Meskipun masih bisa diperdebatkan dan sangat terbuka utuk dikritisi, tulisan ini berindikasi untuk mengatakan bahwa pemantik bangkitnya nasionalisme Papua yang akhirnya berkontestasi dengan nasionalisme Indonesia sangat berhubungan dengan masih belum kuatnya penghargaan terhadap karakteristik sosiobiologis yang dimiliki orang Papua, tidak terakomodasinya pemenuhan kepentingan politik dan ekonomi orang Papua pada saat mereka berhubungan dengan entitas kelompok yang lainnya, serta
masih terjadinya peminggiran orang Papua dalam proses transisi modernasi yang sedang digalakkan dan pada akhirnya akan membawa orang Papua pada kondisi yang sarat dengan tekanan. Mengacu pada pemikiran Alfred Hirschman, (Alfred O. Hirschman, 1970) dalam kondisi yang sarat tekanan seperti ini maka orang Papua akan berada dalam posisi dengan tiga pilihan: pertama, pilihan mengenai asimilasi dimana orang Papua dituntut untuk melakukan peleburan dan penyesuaian karakteristik asli yang mereka miliki dengan sifat lingkungan nasional. Atau orang Papua harus mampu mempertemukan segala atribut identitas mereka dengan yang lainnya. Asimilasi adalah proses interaksi  yang umum terlepas dari apakah menjadi pilihan atau tidak. Dalam hal ini tidak akan ada lagi garis identitas  primordial sebuah kelompok. Keberadaan Papua nantinya akan nampak seperti kondisi yang terjadi di Amerika di mana orang Papua dengan karakteristiknya melebur segala atribut identitasnya kedalam satu kebangsaan yakni Indonesia. Pilihan yang kedua, Papua memilih jalan setuju dengan posisinya yang subordinat, atau mencoba untuk hidup bersama secara damai dalam wilayah kesatuan Indonesia. Sebagai alternatif, orang Papua dapat bernegosiasi untuk otonomi yang terbatas, dan ini sudah dijadikan pilihan dengan nama ‘Otonomi Khusus’. Pilihan yang ketiga, orang Papua dapat secara konsisten menuntut penolakan terhadap nasionalisme dan keberadaan negara, dengan tuntutan untuk melepaskan diri. Dalam hal ini dielukan oleh kelompok KKB dan ULMWP (meskipun belum mewakili papua secara penuh) bisa dijadikan sinyal sebagai menguatnya disintegrasi Papua. Pada tahap ini orang Papua memandang identitas mereka berada dalam kondisi terancam oleh nasionalisme negara dan memilih memisahkan diri dan nasionalisme Papua sebagai pilihan.
Apabila Orang Papua memiliki tiga pilihan sebagai reaksi mereka terhadap perasaan di mana identitas  dirinya  tidak  teridentifikasi  kedalam kelompok budaya yang terwakili dalam negara, (Thomas Hylland Eriksen, 1991) maka menjadi menarik untuk memberikan pemaparan beberapa alternatif yang bisa menjadi pilihan pemerintah terkait kontestasi nasionalisme Papua dengan nasionalisme Indonesia. Keberhasilan sebuah

## Tantangan, Refleksi Sosiobiologis, Dinamika, dan Transisi Modernitas
nasionalisme dalam masyarakatnya yang pluralis sebenarnya nampak dari eksistensi dari tiap kelompok yang menjadi bagiannya (Ernest Gellner, 1983). Kelompok-kelompok termasuk orang Papua yang membentuk nasionalisme Indonesia dipostulatkan bersatu, atau kongruen, dengan unit politik yang menyatu dalam sebuah negara bangsa. Hal ini dikarenakan negara memiliki tanggung jawab untuk mendefniskan hak dan kewajiban seluruh warga negara, menyeragamkan sistem pendidikan dan perpajakan, serta menentukan bahasa dan agama nasional.
Dalam kondisi seperti ini, pada saat terjadi ketidak sesuaian antara ideologi (nasionalisme) dengan realita sosial, dari penelusuran akademis, maka negara (Indonesia) secara teori yang pernah dikembangkan memiliki tiga pilihan, sebagai jalan untuk menghindari genosida, dan penggusuran (Thomas Hylan Eriksen, 1992). Pertama, negara akan bersikeras mendorong ‘asimilasi’ di mana negara melakukan usaha nyata untuk membuat setiap kelompok dalam negara, orang Papua dan kelompok lainnya untuk menanggalkan identitas kelompok dan bahasa parokial mereka serta menggantinya dengan identitas yang lebih luas yakni Indonesia. Pilihan yang kedua adalah apa yang dikenal dengan ‘dominasi’ (seperti di Israel). Hal ini bisa dilakukan pada saat ruang untuk mengasimilasi kelompok tertentu yang tidak berdaya sudah menuai jalan buntu, akan tetapi secara simultan mereka selalu mengalami pencabutan dari hak-hak politik. Dalam perjalanan isu Papua, nampak dominasi bukanlah sebuah pilihan kebijakan yang menjadi prioritas, karena ruang-ruang asimilasi dan semangat dialog masih sangat terbuka. Kemudian pilihan yang ketiga adalah melakukan transendetalisasi ideologi nasional. Negara sampai pada pilihan ‘ideologi pluralisme’, di mana setiap warganegara tidak bisa menyiratkan salah satu identitas budaya, atau melakukan desentralisasi model federal dengan tingkatan otonomi lokal yang sangat tinggi. Terkait  pilihan pluralisme, Indonesia sudah memilih kebijakan untuk tetap mengapresiasi keberadaan Papua dengan menempatkannya sebagai bagian dari pluralisme Indonesia. Bukti dari sudah dijalankannya pilihan pluralisme ini adalah kebijakan Otonomi Khusus Papua.

## SIMPULAN
Kontestasi nasionalisme Papua dengan Indonesia bisa terjadi dan dipahami dalam tiga tataran yakni: pada tingkat pengetahuan atau persepsi, sikap atau eskalasi, serta perilaku kekerasan- nya. Seperti yang digambarkan pada bagian awal, terlihat bahwa melalui segitiga Johan Galtung ada perasaan atau persepsi penentangan orang Papua terhadap nasionalisme Indonesia. Kemudian tertangkap juga menguatnya rasa penentangan tersebut yang diindikasikan dengan mulai terbentuknya sikap-sikap atau kuatnya kecenderugan untuk mengedepankan dan menempatkan nasionalisme Papua di atas Indonesia. Terlihat juga bahwa jika persepsi dan sikap penolakan orang Papua terhadap nasionalisme Indonesia semakin menguat dan tidak terbendung, maka dia akan bertumbuh kembang menuju perilaku (kekerasan). Selanjutnya, jika ketiga unsur segitiga terpenuhi maka kontestasi nasionalisme Papua dengan Indonesia sudah bersifat ‘terbuka’.
Dalam bagian ke dua dipaparkan bahwa penguatan nasionalisme terjadi karena pertama Papua memang memiliki identitas diri yang sangat koheren secara sosiobiologis (primordial) yang akhirnya membentuk identitas diri mereka sekaligus membedakan fanatisme nasionalisme mereka dengan nasionalisme Indonesia. Kemudian penguatan nasionalisme Papua juga sudah mendapat penggambaran dari sudut instrumentalisme di mana penguatannya terjadi bukan karena sesuatu yang terberi (bawaan) melainkan melalui sebuah proses yang sarat dengan dinamika (instrumentalis). Untuk melengkapi penjelasan mengenai penguatan nasionalisme Papua, pendekatan modernisasi seperti yang sudah dipaparkan memberi pemahaman bahwa penguatan nasionalisme Papua tidak bisa dilepaskan dari proses transisi modernitas masyarakat Papua yang tidak tertuntun menuju terbentuknya imajinasi ke- Indonesia-an ( imagine community ). Kondisinya menjadi semakin memburuk karena terjadinya peminggiran yang dirasakan oleh masyarakat Papua yang pada akhirnya membuat mereka bersikeras pada pilihan nasionalisme Papua.
Pada bagian akhir digambarkan sebuah refleksi terkait terjadinya kontestasi nasionalisme Papua dengan Indonesia sebagai tantangan bagi identitas kebangsaan. Muncul bayangan bahwa ada persoalan ditanah Papua yang menjadi tantangan bagi identitas nasional Indonesia. Jawaban terhadap tantangan tersebut adalah sejauh mana kita bersama bisa mewujudkan sebuah integrasi nasional yang ditunjukkan dengan semakin terjalinnya asimilasi dari keberagaman dalam sebuah pluralisme yang diwadahi NKRI.

## PUSTAKA ACUAN
Alan, T. C. (1998). Conflict  Resolved?:  A  Critical Assesment of Conflict Resolution . Continuum. Anderson, B. (1983). Imagine Communities . New Left Book.
Augsburger, W. D. (1992). Conflict Mediation Across Cultures: Pathways and Patterns . Westminster John Knox Press.
Backer, D. R. B., & Hutch, P. (2016). Peace and Conflict 2016 . Routledge. Baèová, V. (1998). The Construction of National Iden- tity – on Primordialism and Instrumentalism.
Human Affairs , 8 (1), 29–43.
Brass, R. P. R. (1991). Ethnicity  and  Nationalism:
Theory and Comparison. SAGE Publications Ltd. Burton, W. J. (1990). Conflict Resolution and Preven- tion . St. Martins Press. Calhoun, C. (2016). The  Importance  of  Imagined Communities – and Benedict Anderson . London School of Economics and Political Science.
Casanova, P. G. (1965). Internal colonialism and national development. Studies in Comparative International Development , 1 (4), 27–37. Collier, P. (2007). The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It . Oxford University Press. Connor, W. (1994). Ethnonationalism: The Quest for Understanding. Pinceton Unviersity Press.
Eriksen, T. H. (1991). Ethnicity versus Nationalism. Journal of Peace Research , 28 (3), 263–278. Eriksen, T. H. (1992). Ethnicity and Nationalism: Definitions and Critical Reflections. Security Dialogue , 23 (2), 219–224.
Fearon, J. D. (2006). Ethnic Mobilization and Ethnic Violence. In The Oxford Handbook of Political Economy .
Galtung, J. (1997). Peace by Peaceful Means: Peace and  Conflict,  Development  and  Civilization . SAGE Publications Ltd.
Geert, C. (1973). The Interpretation of Culture . Free Press. Gellner, E. (1983). Nation and Nationalism . Oxford Blackwell. Hechter, M. (1975). Internal Colonialism: The celtic fringe in british national development . Rout- ledge and Kegan Paul. Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States . Harvard University Press.
Horowitz, D. L. (1985). Ethnic Groups in Conflict . University of California Press.
Isaacs, H. (1975). The Idols of the Tribe . Harper. Jafferelot, C. (2003). For a Theory of Nationalism . Centre d’études et de recherches internationals, HALL Open Science.
Karl, D. W. (1953). Nationalism  and  Social  Com- munication . MIT Press. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2016). Proses Perdamaian Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua. Updating Papua Road Map . LIPI Jakarta.
Mayer, B. (2000). The Dynamics of Conflict Resolu- tion:  A  Practitioner’s  Guide . Josey-Bass, A Wiley Company.
Meteray, B. (2014). Kontestasi Nasionalisme Papua dan Nasionalisme Indonesia Sebelum dan Sesudah Orde Baru. Seminar  Akhir  Tahun “Integrasi Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Sosial Politik Papua Ke Indonesia: Tinjauan Akademik” Kerjasama Tim Kajian Papua P2 Politik Dengan Jaringan Damai Papua (JDP) , 281–286.
Miall, H. O. R., & Woodhouse, T. (1999). Contempo - rary Conflict Resolution: Polity Press. Mitchell, C. R. (1981). The Structure of International Conflict . MacMillan Press Ltd. Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century . Harvard University Press.
Ramezanzadeh, A. (1995). Internal and International Dimension  of  Ethnic  Conflict:  The  Case  of Iran . Catholic University of Leuven.
Reynalds, V. (Ed.). (1983). The  Sociolbiology  of Ethnocentrism . Croom Helm. Rokkan, S., & Urwin, D. W. (1983). Economy, ter- ritory,  identity:  politics  of  West  European peripheries. SAGE Publications Ltd.
Shils, E. (1957). Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties. British Journal of Sociology , 7 .
Tantangan, Refleksi Sosiobiologis, Dinamika, dan Transisi Modernitas
Soetjipto, A. W., & Yunazwardi, M. I. (2015). Nasionalisme Bangsa Papua dalam Bingkai Keindonesiaan. Universitas Indonesia Global Strategis , 1 .
Sudira, I. N., Pamungkas, C., Aidulsyah, F., Rumkabu,
E., & Langowuyo, Y. (2020). Pembangunan, Marginalisasi dan Disintegrasi Papua . Impar- sial.
Sudira, I. N., Pamungkas, C., Aidulsyah, F., Rumkabu, E., & Langowuyo, Y. (2021). Pembangunan, Marginalisasi  dan  Disintegrasi  Papua . Imparsial.