SOLUSI : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 22, No. 3 Juli 2024, Hal 351 - 362 Fakultas Ekonomi Universitas Semarang P-ISSN : 1412-5331, E-ISSN : 2716-2532
DOI : 10.26623/slsi.v22i3.9513

## Kebijakan Strategi Investasi Daerah Kabupaten Sorong
Oktavie Fresiliasari 1)* ; Yohanes Suhardjo 2)
E-mail Korespondensi :  octafresilia@gmail.com
Akuntansi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia 1,2)

## INFO ARTIKEL
Proses Artikel Dikirim : 17/06/2024
Diterima: 29/07/2024 Dipublikasikan: 31/07/2024 Akreditasi oleh Kemenristekdikti No.79/E/KPT/2023

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Pemerintah  Kabupaten  Sorong  sebagai masukan  dalam  merumuskan  dan  mengimplementasikan  kebijakan investasi  yang  tepat  sasaran  dan  kebijakan  pengawasan  terhadap perijinan  badan  usaha  yang  efektif  sehingga  mampu  meningkatkan investasi  daerah  di  Kabupaten  Sorong  dan  Para  peneliti  sebagai referensi tambahan mengenai kebijakan strategi investasi di Kabupaten Sorong. Adapun jenis jenis data pada penelitian ini tergolong ke dalam penelitian studi kasus ( case study ) atau jenis data penelitian yaitu data primer dengan data hasil wawancara mendalam dan observasi langsung. Dalam  kajian  ini  instansi  sebagai  subyek  kajian  adalah  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Kabupaten  Sorong  dengan  populasi  dalam  kajian  ini  yaitu  Aparatur Sipili Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Sorong.  Sampel  dipilih  dari populasi  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Kriteria  sampel yang dipilih sebagai partisipan dalam kajian ini yaitu anggota populasi yang memahami permasalahan yang dikaji dan memiliki kewenangan atau  peran  signifikan  dalam  pembuatan  kebijakan  investasi  daerah. Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Sorong  sebaiknya  menerapkan  kebijakan strategi sinkronisasi rencana tata ruang Kabupaten Sorong. Dalam hal ini  Pemerintah  Kabupaten  Sorong  juga  sebaiknya  menerapkan kebijakan strategi mengurangi biaya transaksi dan praktik biaya tinggi, Selain kebijakan tersebut, ada juga kebijakan mengenai strategi dalam menjamin  kepastian  usaha  dan  meningkatkan  penegakan  hukum, Selanjutnya  dalam  kebijakan  strategi  investasi  pada  Pemerintah Kabupaten  Sorong  sebaiknya  mengembangkan  pola  kemitraan  antara UMKM  serta  koperasi.  Dengan  demikian,  dilihat  dari  beberapa kebijakan  strategi  investasi  tersebut,  penerapan  yang  cocok  pada Pemerintah  Kabupaten  Sorong  yaitu  dengan  menerapkan  kebijakan stategi pembangunan kawasan investasi prioritas.

## Kata Kunci :
Strategi; Investasi; Pembangunan Daerah
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Abstract
This  research  aims  to  the  Sorong  Regency  Government  as  input  in formulating  and  implementing  investment  policies  that  are  right  on target  and  supervision  policies  for  effective  licensing  of  business entities so as  to increase regional investment in Sorong Regency and researchers  as  additional  references  regarding  investment  strategy policies  in  Sorong  Regency.  The  type  of  data  in  this  research  is classified as case study research or the type of research data, namely primary data with data from in-depth interviews and direct observation. In this study, the agency as the subject of study is the Investment and One-Stop  Integrated  Service  Office  (DPMPTSP)  of  Sorong  Regency with the population in this study being the State Civil Apparatus (ASN) of the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Sorong Regency. Samples  were  selected from the population using purposive  sampling  techniques.  The  sample  criteria  selected  as participants  in  this  study  are  members  of  the  population  who understand the problems studied and have significant authority or role in  making  regional  investment  policies.  Based  on  the  results  and discussion, it can be concluded that the Sorong Regency Government should  implement  a  strategic  policy  of  synchronizing  the  Sorong Regency  spatial  plan.  In  this  case,  the  Sorong  Regency  Government should  also  implement  a  strategic  policy  to  reduce  transaction  costs and  high  cost  practices,  In  addition  to  these  policies,  there  are  also policies regarding strategies to ensure business certainty and improve law  enforcement,  Furthermore,  in  the  investment  strategy  policy,  the Sorong  Regency  Government  should  develop  partnership  patterns between  MSMEs  and  cooperatives.  Thus,  judging  from  some  of  these investment  strategy  policies,  a  suitable  application  for  the  Sorong Regency Government is to implement a strategic policy for developing priority investment areas.

## Keywords:
Strategy; Investment; Regional Development
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Pembangunan daerah merupakan upaya penting untuk  menignkatkan kesejahteraan masyarakat dan memaksimalkan potensi kekayaan alam di wilayah tersebut (Vindiana et al. 2022). Salah satu strategi  kunci  untuk  mencapai  tujuan  ini  adalah  dengan  menarik  investasi  dari  pihak  luar. Penanaman modal eksternal dapat mempercepat pengembangan potensi daerah, seperti melalui Pembangunan  insfrastruktur,  penciptaan  lapangan  kerja,  dan  promosi  wisata.    Hal  ini  pada gilirannya  akan  meningkatkan  pendapatan  daerah  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi. Peningkatan ekonomi ini sejalan dengan tujuan utama Pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu  menurut  Maulani  et  al.  (2020)  menjelaskan  bahwa Pembangunan  daerah  bertujuan  untuk  mencapai  jangka  Panjang  dan  jangka  pendek  yang  telah ditetapkan. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memainkan peran penting dalam  merumuskan  strategi  untuk  mewujudkan  visi  dan  misi  kepala  daerah.  Strategi  ini
diwujudkan program dan  kebijakan  yang didasarkan pada potensi  wilayah, permasalahan  yang dihadapi, dan isu-isu strategis yang ada.
Dalam hal ini ada beberapa alasan mengapa wilayah Kabupaten Sorong harus diberikan prioritas dalam pembangunan ke depan. Pertama, wilayah ini kaya akan sumber daya minyak dan gas alam yang  melimpah.  Kedua,  selain  kekayaan  sumber  daya  energi,  terdapat  juga  cadangan  mineral yang  menjanjikan  seperti  logam-logam  (seperti  tembaga,  emas,  mangan,  aluminium,  nikel, kobalt,  dan  besi),  mineral  industri,  dan  sumber  daya  non-logam  seperti  bahan  konstruksi,  batu kapur, marmer, asbes, gypsum, dan batu bara. Ketiga, Kabupaten Sorong memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian dan agribisnis.
Investasi  dan  penanaman  modal  memegang  peran  krusial  dalam  kemajuan  suatu  negara  atau daerah.  Investasi  dianggap  sebagai  salah  satu  sektor  strategis  dalam  upaya  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta berperan dalam menggerakkan  aktivitas ekonomi sehari- hari.  Pertumbuhan  investasi  di  suatu  daerah  menjadi  indicator  utama  kemajuan  ekonomi  local. Dengan  melakukan  investasi  secara  efektif,  dapat  mendukung  peningkatan  kesejahteraan masyarakat (Andani, 2022).
Dengan  kondisi  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  ada  peluang  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  perekonomian  daerah  melalui  perubahan  cara  membangunnya. Namun,  pengembangan  investasi  di  Kabupaten  Sorong  tidaklah  mudah  karena  masih  banyak hambatan  yang  harus  diatasi.  Salah  satu  hambatan  utama  yang  menyebabkan  pertumbuhan ekonomi  di  Kabupaten  Sorong  lambat  hingga  tahun  2023  adalah  kinerja  investasi  yang  buruk, akibat dari berbagai masalah yang muncul pada setiap tahap investasi. Kondisi ini menyebabkan kurangnya minat investor untuk melakukan investasi di wilayah ini, baik untuk memperluas usaha yang  sudah  ada  maupun  untuk  memulai  investasi  baru.  Minat  investasi  yang  rendah  ini berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang  selama  ini  lebih  banyak  didorong  oleh  konsumsi daripada investasi.
Selain rendahnya investasi daerah di Kabupaten Sorong, persoalan lain yang dihadapi di bidang investasi yaitu rendahnya pengawasan terhadap perijinan badan usaha. Perijinan badan usaha di Kabupaten  Sorong  dikeluhkan  sejumlah  pihak  dikarenakan  prosedurnya  yang  membutuhkan waktu relatif lama. Hal ini menyebabkan investor kurang tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Sorong.
Masalah dan tantangan dalam pengembangan wilayah dan investasi di Kabupaten Sorong dalam dua dekade mendatang akan mempengaruhi agenda, tujuan, dan strategi pengembangan wilayah. Diperlukan  pendekatan  lintas  sektoral  dan  koordinasi  yang  efektif.  Meskipun  demikian, peningkatan investasi di Kabupaten Sorong menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan belum  terselesaikan  hingga  saat  ini.  Beberapa  permasalahan  yang  menjadi  fokus  utama  adalah sebagai berikut:
1) Kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
2) Potensi komoditi di setiap kawasan pengembangan belum  diketahui  kelayakan ekonomi maupun finansialnya.
3) Rendahnya kepastian hukum.
4) Lemahnya insentif investasi..
5) Kualitas Investor Skala Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi..
6) Terbatasnya infrastruktur.
7) Kesenjangan antar pelaku ekonomi.
8) Tingkat kemahalan.
9) Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi.
Mencermati  sejumlah  permasalahan  yang  menghambat  investasi  daerah  di  Kabupaten  Sorong sebagaimana diuraikan di muka, maka Pemerintah Kabupaten Sorong dalam menentukan sasaran yang akan diraih terkait investasi daerah  haruslah tepat. Sebab apabila sasaran yang hendak diraih Pemerintah  Kabupaten  Sorong  keliru  maka  harapan  agar  investasi  di  Kabupaten  Sorong  akan meningkat sulit untuk dicapai.
Adapun  sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam  usaha  meningkatkan  investasi  di  Kabupaten  Sorong harus ditetapkan dengan cermat, seperti yang berikut ini:
1) Meningkatkan  investasi  untuk  mengembangkan  dan  menghidupkan  kembali  wilayah pengembangan  serta  pusat-pusat  pertumbuhan  yang  telah  diidentifikasi  sesuai  dengan komoditas  utama,  baik  yang  telah  dikembangkan  maupun  yang  masih  memiliki  potensi, dengan strategi menempatkan investasi berdasarkan lokasi sumber bahan baku.
2) Adanya  dorongan  atau  suasana  investasi  yang  mendukung  dalam  bentuk  penyegaran lembaga  ekonomi  yang  dapat  mengurangi  rintangan  bagi  investor.  Penyegaran  ini melibatkan  harmonisasi  regulasi  antar  sektor  dan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah, peningkatan kemampuan lembaga dalam menyederhanakan prosedur perizinan, perbaikan sistem  perpajakan  dan  pungutan,  penegakan  hukum  untuk  mendukung  keamanan  dan ketertiban  berusaha.  Insentif  tambahan  adalah  pengembangan  sistem  infrastruktur  yang terintegrasi  antar  wilayah  pengembangan  dan  pusat  pertumbuhan,  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  pengumpulan  dan  distribusi  barang  di Kabupaten Sorong, untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang aktif dan produktif.
3) Adanya  kejelasan  hukum  melalui  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah,  serta  antar  daerah,  sangat  penting.  Selain  itu,  sistem  dan prosedur investasi yang transparan akan meningkatkan minat para investor.
4) Investasi yang meningkat secara bertahap, terutama di kawasan-kawasan yang diutamakan, berperan penting dalam peningkatan kontribusinya terhadap PDRB dengan distribusi yang lebih merata; dan
5) Surplus perdagangan Kabupaten Sorong mengalami peningkatan, baik dalam perdagangan antar wilayah maupun ekspor.
Berdasarkan uraian mengenai persoalan investasi daerah di Kabupaten Sorong dan sasaran yang sebaiknya diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sorong terkait bidang investasi daerah sebagaimana diuraikan  di  atas,  maka  penelitian  ini  berusaha  untuk  menguraikan  secara  naratif  mengenai kebijakan  investasi  daerah  yang  sebaiknya  diimplementasikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Sorong dalam rangka meningkatkan  investasi daerah di Kabupaten  Sorong.  Penelitian ini  akan memfokuskan pembahasan mengenai kebijakan investasi daerah yang sebaiknya diimplementasikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sorong  dalam  rangka  meningkatkan  investasi daerah di Kabupaten Sorong.
Penelitian  ini  bermanfaat  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Sorong  sebagai  masukan  dalam merumuskan  dan  mengimplementasikan  kebijakan  investasi  yang  tepat  sasaran  dan  kebijakan pengawasan  terhadap  perijinan  badan  usaha  yang  efektif  sehingga  mampu  meningkatkan investasi  daerah  di  Kabupaten  Sorong  dan  Para  peneliti  sebagai  referensi  tambahan  mengenai kebijakan strategi investasi di Kabupaten Sorong.

## KAJIAN PUSTAKA

## Teori Basis Ekonomi
Model ekonomi basis adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah  tersebut.  Teori  ekonomi  basis  ini  hanya  mengklarifikasikan  seluruh  kegiatan  ekonomi kedalam duasektor yaitu sektor basis dan sektor non basis (Sihombing dan Pabendon, 2020). Menurut  (Tarigan,  2014)  dalam  (Saputra,  2023),  sektor  basis  memainkan  peran  penting  dalam mengarahkan  pembangunan  secara  menyeluruh  di  suatu  daerah,  sementara  sektor  nonbasis berfungsi sebagai pendukung bagi pembangunan tersebut. Sektor basis secara khusus merupakan sektor  unggulan  karena  fokus  utamanya  adalah  pada  ekspor  barang  dan  jasa  yang  melampaui batas  wilayah  lokal  (sektor  unggulan).  Di  sisi  lain,  sektor  nonbasis  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan  barang  dan  jasa  bagi  masyarakat  dalam  batas  wilayah  ekonomi  yang  bersangkutan tanpa perlu diekspor ke luar wilayah, dikarenakan keterbatasan kemampuan sektor tersebut untuk memenuhi kebutuhan lokal. Produksi dan pemasaran dalam sektor nonbasis terbatas pada lingkup wilayah lokal.
Strategi Pengembangan Leading / Key Industry
Dalam  kaitannya  dengan  perencanaan  pengembangan  ekonomi  daerah  yang  menggunakan pendekatan sectoral, maka harus dilakukan perumusan dan pemilihan strategi yang tepat sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tercapai. Begitu pula dengan strategi pengembangan sektor-sektor unggulan pada suatu daerah, agar dapat berperan secara optimal dalam menstimulasi perkembangan  ekonomi  daerah,  maka  harus  dilakukan  perumusan  dan  pemilihan  strategi  yang tepat  dan  layak  (Uar  dan  Madubun,  2021).  Strategi  pengembangan  industri  utama  merupakan pilihan  strategi  pembangunan  daerah  yang  paling  diminati  untuk  dilaksanakan.  Industri  utama yang  dikembangkan  biasanya  adalah  kegiatan  atau  sektor  industri  di  daerah  yang  memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan sektor serupa di daerah lain.
Industri utama yang dikembangkan di daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,  sehingga  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  pendapatan  baik  dari  perusahaan  maupun rumah tangga serta pendapatan dari pajak daerah. Salah satu pendekatan untuk memilih industri utama  yang  memiliki  keunggulan  kompetitif  adalah  melalui  "revealed  comparative  advantage (RCA)" dengan indeks RCA di atas 1.
Keunggulan  kompetitif  dari  industri  utama  dapat  dipertahankan  dengan  memastikan  bahwa industri  tersebut  mampu  menghasilkan  penghematan  eksternal,  seperti  yang  terjadi  melalui pengembangan  industri  hilir  dan  industri  penunjang.  Untuk  mendukung  proses  ini,  Pemerintah Daerah  perlu  memberikan  berbagai  kemudahan  dan  insentif  investasi  yang  dapat  mendorong pertumbuhan industri utama ini. Pemberian insentif ini harus terkait dengan kemampuan industri untuk melakukan penelitian dan pengembangan (R&D) serta inovasi, sehingga multiplier effect terhadap ekonomi daerah dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Industri utama yang telah matang perlu segera dicari penggantinya, mengingat penurunan dalam pertumbuhan penjualannya bisa mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Sebaiknya, suatu daerah tidak hanya bergantung pada satu industri utama, contohnya Sumatera Barat dengan PT Semen Padang  dan  Papua  dengan  PT  Freeport  Indonesia.  Namun  demikian,  pilihan  industri  utama sebaiknya  tidak  terlalu  banyak,  mengingat  keterbatasan  daya  serap  ekonomi  lokal  dalam menyediakan tenaga kerja terampil dan infrastruktur yang dibutuhkan.
Kelemahan  utama  dari  strategi  pembangunan  industri  unggulan  ini  adalah  risiko  terjadinya polarisasi pembangunan yang terfokus hanya pada wilayah inti yang terbatas. Contoh yang sudah terlihat adalah  keberadaan PT Caltex di Dumai, PT Freeport  Indonesia di Papua, serta proyek- proyek mega lainnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

## Strategi Growth Center
Strategi pusat pertumbuhan menjadi terkenal di kalangan arsitek pembangunan kota pada tahun 1960  dan  1970.  Strategi  ini  menitikberatkan  pada  pentingnya  menyediakan  fasilitas  kota  atau infrastruktur di lokasi strategis seperti pelabuhan, tempat transit, dan persimpangan dekat dengan pusat  pertumbuhan  industri.  Menurut  (Restiatun,  2013)  dalam  (Pragmadeanti  dan  Rahmawati, 2022),  adanya  penentuan  pusat  pertumbuhan  yang  tepat  dengan  mengetahui  potensi  wilayah paling  kuat  akan  mendorong  perembetan  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  sekitarnya  dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan.
Strategi pusat pertumbuhan telah sukses diterapkan di Indonesia, terutama melalui pembangunan kawasan seperti Pulau Batam dan kawasan industri di  Pulogadung Jakarta. Keberhasilan Pulau Batam  dapat  diatributkan  pada  lokasinya  yang  strategis  dekat  dengan  pusat  perdagangan internasional di Singapura, serta pemanfaatan industri penunjang yang terhubung dengan industri elektronika  utama  di  negara  tetangga.  Pembangunan  obyek  wisata  baru  juga  berperan  penting dalam  mencapai  kesuksesan  ini,  selain  upaya  keras  dari  manajemen  tingkat  atas  dalam pengelolaan  kawasan  Batam.  Di  sisi  lain,  kawasan  industri  Pulogadung  saat  ini  menghadapi tantangan  struktural  karena  meningkatnya  "external  diseconomies"  dan  "urbanization diseconomies" yang berasal dari pertumbuhan kota Jakarta, terutama di sekitar lokasi kawasan tersebut.
Saat  ini,  strategi  pengembangan  ekonomi  daerah  melalui  pendekatan  pusat  pertumbuhan  telah mengalami  kemajuan  signifikan  dan  diterapkan  di  berbagai  lokasi  strategis  di  seluruh  dunia. Contoh  yang  paling  terkenal  adalah  Silicon  Valley,  yang  telah  dikembangkan  secara  intensif dengan  memanfaatkan  aglomerasi  industri  terkait  seperti  komputer,  semikonduktor,  dan elektronik.
Strategi Pengembangan Ancillary Industry
Jika  suatu  industri  yang  berorientasi  pada  ekspor  atau  merupakan  industri  utama  telah mengembangkan  kawasan  industri  atau  fasilitas  seperti  pelabuhan  atau  bandara  dengan  cukup baik,  sehingga  menciptakan  pasar  untuk  produk-produk  lanjutan  baik  dalam  rantai  pasokan maupun pemasaran, serta menghasilkan efisiensi lokal yang menguntungkan bagi industri terkait, maka strategi pengembangan industri penunjang sudah dapat diterapkan.
Industri  penunjang  tertarik  untuk  berlokasi  di  suatu  daerah  karena  dapat  menghemat  biaya transportasi, terutama ketika baik industri  utama maupun penunjang menggunakan bahan  baku atau  produk  intermediate  yang  serupa  dalam  proses  produksi  mereka.  Contoh  kasusnya  adalah dalam industri kertas, semen, bahan baku cat, pembuatan karoseri kendaraan, percetakan, dan lain sebagainya. Selain itu, lokasi dekat dengan industri utama juga menarik karena memungkinkan industri  penunjang  untuk  dengan  mudah  mengakses  tenaga  kerja  dengan  keterampilan  dan pengetahuan yang diperlukan, sering kali dengan tingkat upah yang lebih rendah.
Selanjutnya  kehadiran  industri  penunjang  ini  dapat  menghasilkan  efisiensi  lokal  di  wilayah tersebut,  termasuk  perusahaan-perusahaan  yang  menyediakan  layanan  pemeliharaan,  bisnis, profesi,  serta  transportasi  dan  komunikasi.  Semua  kegiatan  ini  dapat  mendorong  pertumbuhan ekspor  dan  ekonomi  di  daerah  tersebut,  serta  meningkatkan  kemampuan  daerah  dalam meningkatkan penerimaan pendapatan.

## METODE PENELITIAN
Jenis data pada penelitian ini termasuk dalam studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan opini mereka. Dalam penelitian ini, instansi yang menjadi subjek kajian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong. Populasi sampel yang digunakan merupakan total  dari  semua  subjek  yang  akan  diteliti,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Arikunto  (2013)  dalam Polii et al. (2021) dalam hal ini yang menjadi populasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong, sedangkan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang dimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019) bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan kriteria-kriteria tertentu.
Adapun para partisipan pada kajian ini adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Sorong, Bapak Dr. Salmon Samori, S.Sos., M.Si. (SS). Partisipan tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa partisipan adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Sorong yang memiliki peran signifikan dalam pembuatan kebijakan investasi daerah Kabupaten Sorong yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai mengenai kebijakan investasi daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merujuk kepada sumber  data  yang  diperoleh  langsung  oleh  pengumpul  data,  sebagaimana  dijelaskan  oleh Sugiyono (2019). Dalam penelitian ini, juga  dikumpulkan data sekunder yang merujuk kepada sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh pengumpul data, seperti melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2019). Sumber data sekunder berupa informasi mengenai investasi daerah Kabupaten Sorong yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan analisis teoritis, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat menjadi landasan untuk kebijakan publik dan strategi pengembangan sektor industri di masa mendatang (Wahyudi et al. 2024).
Pengujian Kredibilitas Data
Pengujian kredibilitas data pada kajian ini menggunakan metode triangulasi teknik pengumpulan data dengan cara mengecek data-data yang diperoleh melalui penerapan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu teknik wawancara mendalam lalu dicek dengan teknik observasi langsung dan juga dicek dengan teknik dokumentasi. Menurut Sa’adah et al. (2022) triangulasi lebih menjadi fokus  bahasan.  Hal  itu  terkait  dengan  penggunaan  triangulasi  sebagai  Teknik  peneriksaan  data yang paling banyak digunakan.

## Analisis Data Penelitian Studi Kasus
Analisis data Model Miles dan Huberman (2018) digunakan untuk mengelompokkan data hasil wawancara  mendalam  dan  observasi  langsung  secara  bertahap  sehingga  diperoleh  suatu kesimpulan. Analisis data penelitian dalam rangka penelitian tentang Kebijakan Investasi Daerah di Kabupaten Sorong menggunakan penelitian studi kasus. Menurut Miles dan Huberman (2018), teknik analisis data dalam kajian ini memuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Tahap Reduksi Data
Reduksi data dilakukan untuk menghilangkan atau membuang data yang tidak diperlukan. Pada  tahap  reduksi  data  ini  dilakukan  dengan  cara:  merangkum,  memilih  hal-hal  yang pokok dan memfokuskan hal-hal yang penting.
2. Tahap Penyajian Data (Data Display )
Penyajian  data  yaitu  menyusun  dan  mengorganisir  data  sehingga  lebih  mudah  untuk dipahami. Penyajian data dapat dalam bentuk: uraian singkat, bagan, tabel dan grafik. Dari penyajian  data  uraian  singkat,  bagan,  tabel  dan  grafik  bukan  diisi  angka  melainkan  diisi kata-kata atau fase verbal.
3. Tahap Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dilakukan reduksi data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan diuraikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami. Berikut ini ditampilkan gambar siklus analisis data Model Miles dan Huberman:
Sumber: Data diolah, 2023
Gambar 1. Siklus Analisis Data Menurut Miles Dan Huberman

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Saat ini,  Indonesia telah mengimplementasikan Pembangunan Berkelanjutan melalui  kebijakan yang  dirancang  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Kebijakan  tersebut  haruslah strategis  dalam  mendukung  aspek  sosial,  budaya  dan  ekonomi  serta  sejalan  dengan  tujuan pembangunan  berkelanjutan.  Dalam  konteks  ini,  kebijakan  investasi  sangat  penting  karena investasi merupakan penanaman modal atau dana yang dilakukan oleh Perusahaan dalam bentuk aset (Prikafais dan Sinardi, 2022).
Agar  kebijakan  investasi  daerah  bisa  tepat  sasaran  maka  mutlak  bagi  Pemerintah  Kabupaten Sorong untuk menetapkan sasaran yang relevan dan realistis. Adapun sasaran investasi daerah di Kabupaten Sorong sebaiknya yaitu:
a) Meningkatkan  investasi  untuk  memajukan  kawasan  pengembangan  dan  pusat-pusat pertumbuhan  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  komoditas  unggulan,  baik  yang  sudah dikembangkan maupun yang memiliki potensi, dengan strategi penempatan investasi yang mengikuti sumber bahan baku.
b) Terdapat  insentif  atau  iklim  investasi  yang  mendukung  melalui  revitalisasi  lembaga ekonomi,  dengan  tujuan  mengurangi  hambatan  investasi.  Revitalisasi  ini  melibatkan perbaikan regulasi antar sektor dan antara pusat dan daerah, peningkatan kapasitas lembaga terkait  termasuk  penyederhanaan  prosedur  perijinan,  perbaikan  sistem  perpajakan  dan retribusi, serta penegakan hukum untuk keamanan dan ketertiban berusaha. Insentif lainnya termasuk pengembangan sistem infrastruktur yang terintegrasi di kawasan pengembangan dan  pusat  pertumbuhan,  dengan  tujuan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam koleksi  dan  distribusi  wilayah  Kabupaten  Sorong,  untuk  menciptakan  lingkungan perdagangan yang dinamis dan kondusif.
c) Kehadiran  kepastian  hukum  melalui  koordinasi  peraturan  perundang-undangan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  sangat  penting.  Selain  itu,  adopsi  sistem  dan  prosedur investasi yang transparan akan meningkatkan minat untuk berinvestasi.
d) Investasi  yang  meningkat  secara  bertahap,  terutama  di  kawasan-kawasan  prioritas, berkontribusi pada peningkatan peran mereka terhadap PDRB dengan distribusi yang lebih merata; dan
e) Surplus perdagangan Kabupaten Sorong mengalami peningkatan, baik dalam perdagangan antar wilayah maupun ekspor.
Agar sasaran investasi daerah di Kabupaten Sorong sebagaimana diuraikan di atas dapat dicapai, maka kebijakan strategi investasi daerah di Kabupaten Sorong yang sebaiknya diterapkan yaitu seperti berikut:
a) Kebijakan  Strategi  Mewujudkan  Iklim  Investasi  yang  Kondusif  dan  Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kebijakan  strategis  untuk  menciptakan  iklim  investasi  yang  kondusif  dan  meningkatkan kapasitas kelembagaan mencakup tiga aspek utama:
1) Mengurangi biaya transaksi dan praktik biaya tinggi melalui penyederhanaan perijinan dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
2) Memperbaiki kebijakan investasi yang bersifat nondiskriminatif; dan
3) Merumuskan  sistem  insentif  dalam  kebijakan  investasi  sehingga  Kabupaten  Sorong menjadi menarik sebagai tujuan investasi.
Kebijakan  strategi  mengurangi  biaya  transaksi  dan  praktik  biaya  tinggi  melalui penyederhanaan  perijinan  sesungguhnya  merupakan  bentuk  strategi  pengawasan  secara melekat  terhadap  perijinan  badan  usaha  di  Kabupaten  Sorong.  Diharapkan  melalui penyederhanaan  tersebut,  proses  perijinan  menjadi  mudah  sehingga  mendorong  investor untuk tertarik berinvestasi di Kabupaten Sorong. Menurut Triana et al. (2024) menjelaskan dengan  memberikan  jaminan  kepastian  hukum,  pemerintah  dapat  mencipatakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, menarik lebih banyak investor dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
b) Kebijakan Strategi Mewujudkan Kepastian Hukum, Sistem dan Prosedur Investasi Kebijakan  strategi  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum,  sistem  dan  prosedur  investasi meliputi 4 (empat) aspek pokok yaitu:
1) Menjamin  kepastian usaha dan meningkatkan penegakan  hukum, terutama berkenaan dengan  kepentingan  untuk  menghormati  kontrak  usaha,  menjaga  hak  kepemilikan ( property right ) terutama berkenaan dengan penugasan lahan;
2) Memperbaiki  sinkronisasi  dan  harmonisasi  peraturaan  perundangan  antara  pusat  dan daerah terutama dalam pengembangan dan operasionalisasi investasi;
3) Membentuk dan memberdayakan Lembaga fasilitas dan promosi investasi; dan
4) Menyusun sistem dan prosedur investasi yang jelas.
Kebijakan  strategi  dan  prosedur  investasi  yang  jelas  secara  substansial  sesungguhnya merupakan  kebijakan  pengawasan  terhadap  perijinan  badan  usaha.  Melalui  sistem  dan prosedur  investasi  yang  jelas,  investor  memiliki  pemahaman  yang  baik  mengenai  alur proses  pengajuan  perijinan  badan  usaha  di  Kabupaten  Sorong  sehingga  mendorong investor  tertarik  untuk  berinvestasi  di  Kabupaten  Sorong.  Menurut  Marbun  (2021) menjelaskan  bahwa  penegakkan  hukum  di  bidang  investasi  juga  akan  mewujudkan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  di  bidang  investasi.  Selain  daripada  itu menciptakan  harmonisasi  hukum  di  bidang  investasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah akan mencegah hengkanya investasi ke berbagai negara lain.
c) Kebijakan Strategi Pembangunan Kawasan Investasi Prioritas
Kebijakan strategi pembangunan kawasan investasi prioritas didasarkan pada faktor-faktor geografis,  aksesibilitas,  pengikat,  serta  komoditas  unggulan  sejenis  dan  komplementer. Pemilihan kawasan investasi prioritas tidak hanya berdasarkan keunggulan komparatif dan faktor-faktor pendukungnya, tetapi juga mempertimbangkan keunggulan kompetitif. Keunggulan  kompetitif  adalah  elemen  krusial  dalam  manajemen  strategis  di  mana  suatu kawasan  memiliki  karakteristik  yang  unik  dan  tidak  dimiliki  oleh  kawasan  lain. Keunggulan  kompetitif  tidak  bersifat  tetap,  sehingga  harus  selalu  memperhatikan lingkungan persaingan untuk tetap proaktif dan antisipatif.
Berdasarkan penelitian ini bisa diketahui bahwa:
1. Pemerintah  Kabupaten  Sorong  dalam  bidang  investasi  daerah  menghadapi  sejumlah persoalan seperti:
a) Kawasan  pengembangan  dan  pusat-pusat  pertumbuhan  belum  ditetapkan  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
b) Potensi  komoditi  di  setiap  kawasan  pengembangan  belum  diketahui    kelayakan ekonomi maupun finansialnya.
c) Rendahnya kepastian hukum.
d) Lemahnya insentif investasi.
e) Kualitas Investor Skala Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi.
f) Terbatasnya infrastruktur.
g) Kesenjangan antar pelaku ekonomi.
h) Tingkat kemahalan.
i) Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi.
2. Untuk  menyelesaikan  sejumlah  persoalan  sebagaimana  diuraikan  di  muka  maka Pemerintah  Kabupaten  Sorong  mutlak  membuat  kebijakan  strategi  investasi  yang  tepat sasaran.  Karenanya  sebelum  kebijakan  strategi  ditetapkan,  maka  Pemerintah  Kabupaten Sorong harus menetapkan sasaran investasi daerah yang tepat pula.
Melalui penelitian ini diketahui bahwa sasaran investasi daerah yang sebaiknya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong yaitu:
a) Mengintensifkan  investasi  untuk  menghidupkan  kawasan  pengembangan  dan  pusat- pusat pertumbuhan;
b) Adanya insentif atau iklim investasi yang kondusif;
c) Adanya kepastian hukum;
d) Meningkatnya investasi secara bertahap terutama di kawasan-kawasan prioritas; dan
e) Meningkatnya surplus perdagangan Kabupaten Sorong.
3. Setelah sasaran sebagaimana dinyatakan di atas ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Sorong mengimplementasikan kebijakan strategi investasi daerah seperti berikut:
a) Kebijakan  Strategi  Sinkronisasi  Rencana  Tata  Ruang  Kabupaten  Sorong  dengan Provinsi  Papua  Barat  Daya  dan  Penyediaan  Sarana  Energi,  Listrik,  Air  dan  Pos Telekomunikasi;
b) Kebijakan Strategi Mengurangi biaya transaksi dan praktik biaya tinggi, Memperbaiki kebijakan investasi yang bersifat nondiskriminatif dan Merumuskan sistem insentif;
c) Kebijakan  Strategi  Menjamin  kepastian  usaha  dan  meningkatkan  penegakan  hukum, memperbaiki  sinkronisasi  dan  harmonisasi  peraturan  perundangan  antara  pusat  dan daerah terutama dalam pengembangan dan operasionalisasi investasi usaha, membentuk dan memberdayakan lembaga fasilitasi dan promosi investasi, dan menyusun sistem dan prosedur investasi yang jelas;
d) Mengembangakan  pola  kemitraan  antara  UMKM  serta  koperasi  dengan  Usaha  Skala Besar,  Kebijakan  permodalan,  Kebijakan  pengembangan  manajerial,  Kebijakan pengembangan kewirausahaan, Kebijakan pengembangan wadah kelompok usaha; dan
e) Kebijakan strategi pembangunan kawasan investasi prioritas
Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan Pemerintah  Kabupaten  Sorong  dalam  menyelesaikan  persoalan  yang  dihadapi  yaitu  rendahnya investasi daerah di Kabupaten Sorong. Tahapan-tahapan tersebut yaitu seperti berikut:
a) Pemerintah Kabupaten Sorong harus mengetahui dengan jelas persoalan investasi daerah di Kabupaten Sorong;
b) Melalui pemamahan yang baik atas persoalan investasi daerah di Kabupaten Sorong, maka Pemerintah Kabupaten Sorong harus menetapkan sasaran yang tepat terkait investasi daerah di Kabupaten Sorong sehingga persoalan investasi daerah dimaksud bisa diselesaikan; dan
c) Setelah  menetapkan  sasaran  investasi  daerah,  maka  Pemerintah  Kabupaten  Sorong  harus membuat  dan  mengimplementasikan  Kebijakan  Strategi  Investasi  Daerah  di  Kabupaten Sorong dalam rangka mencapai sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya tersebut.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong sebaiknya menerapkan kebijakan strategi sinkronisasi rencana tata ruang Kabupaten Sorong dengan Provinsi Papua Barat Daya dan Penyediaan  Sarana  Energi,  Listrik,  Air  dan  Pos  Telekomunikasi.  Dalam  hal  ini  Pemerintah Kabupaten Sorong juga sebaiknya menerapkan kebijakan strategi mengurangi biaya transaksi dan praktik  biaya  tinggi,  memperbaiki  kebijakan  investasi  yang  bersifat  nondiskriminatif  dan merumuskan  sistem  insentif.  Selain  kebijakan  tersebut,  ada  juga  kebijakan  mengenai  strategi dalam menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, memperbaiki sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah terutama dalam pengembangan dan  operasionalisasi  investasi  usaha,  membentuk  dan  memberdayakan  lembaga  fasilitasi  dan promosi  investasi,  dan  menyusun  sistem  dan  prosedur  investasi  yang  jelas.  Selanjutnya  dalam kebijakan strategi investasi pada Pemerintah Kabupaten Sorong sebaiknya mengembangkan pola kemitraan antara UMKM serta koperasi dengan Usaha Skala Besar, juga kebijakan permodalan, kebijakan  pengembangan  manajerial,  kebijakan  pengembangan  kewirausahaan,  lebijakan pengembangan  wadah  kelompok  usaha.  Dengan  demikian,  dilihat  dari  beberapa  kebijakan strategi  investasi  tersebut,  penerapan  yang  cocok  pada  Pemerintah  Kabupaten  Sorong  yaitu dengan  menerapkan  kebijakan  stategi  pembangunan  kawasan  investasi  prioritas  dimana Pemerintah dapat mendorong investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor, terutama sektor-sektor prioritas seperti manufaktur, pariwisata dan industri kreatif.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pada  izin  untuk  investasi  di  Kabupaten  Sorong  masih belum mampu mencapai realisasi investasi di Kabupaten Sorong, hal ini terjadi karena investor kesulitan  untuk  mendapatkan  izin  dari  pemerintah  terkait.  Selanjutnya,  agenda  penelitian mendatang dapat menerapkan strategi promosi investasi daerah yang dimana merupakan hal yang penting  dalam  rangka  peningkatan  investasi  daerah.  Selain  itu  juga  melakukan  monitoring terhadap  implementasi  dan  respon  investor  terhadap  kebijakan  yang  diterapkan  untuk meningkatkan daya tarik investasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andani, Diah. (2022). Implementasi Kebijakan Penanaman Modal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Subang. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol. 9 No. 1 e-ISSN 2614-2945 Harma, U. (2021). Pengantar Manajemen Publik. Khalifah Mediatama. Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.
Marbun,  Eldbert  Christanto  Anaya.  (2021).  Mengkaji  Kepastian  Hukum  dan  Perlindungan Hukum  Terhadap  Investasi  di  Indonesia  Melalui  Lembaga  Perizinan  Online  Single Submission (0SS). Jurnal DHARMASISYA Vol. 1 No. 4 Hal. 1749-1760 e-ISSN: 2808-9456 Maulani,  A.  Magfirah.,  Ansyari,  Muh.  Isa  &  Sudarmi.  (2020).  Strategi  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Dalam  Merencanakan  Pembangunan  di  Kabupaten  Bone.  Jurnal Unismuh. Vol. 1 No. 2
Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta : UI Press.
Peraturan Bupati Sorong Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi  Serta  Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2014  tentang  penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).
Polii,  C.  D.,  Kaawoan,  J.  E.,  &  Rachman,  I.  (2021).  Strategi  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Dalam  Mempromosikan  Potensi  Investasi  di  Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Governance Vol. 1 No. 1 2021. ISSN: 2088-2815
Prikasfais,  Elfayasa  &  Sinardi,  Gideon  Verrel.  (2022).  Studi  Literatur  Terhadap  Kebijakan Investasi Berbasis Lingkungan Hidup pada Pembangunan Kota Surabaya. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol. 5 No. 5. P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN: 2622-2205
Pragmadeanti, Hindi Zahra & Rahmawati, Farida. (2022). Analisis Sektor Unggulan Dan Potensi Pengembangan  Pusat  Pertumbuhan  Perekonomian  Di  Kawasan  Strategis  Malang  Raya. Jurkami: Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 7 No. 1 e-ISSN 2541-0938 p-ISSN 2657-1528
Sa’adah,  Muftahatus.,  Rahmayati,  Gismina.,  &  Prasetiyo,  Yoga  Catur.  (2022).  Strategi  Dalam Menjaga  Keabsahan  Data  Pada  Penelitian  Kualitatif.  Jurnal  Al’Adad:  Jurnal  Tadris Matematika Vol. 1 No. 2 pp. 54-64
Saputra, Erwin Aditya. (2023). Strategi Peningkatan Investasi Melalui Analisis Sektor Unggulan. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Vol. 19 No. 2 Hal. 155-168
Sihombing,  Royandi  Gunawan  &  Pabendon,  Tharsisius.  (2020).  Strategi  Pengembangan Wilayah-Wilayah  Menjadi  Pusat  Pertumbuhan  Berdasarkan  Sektor  Basis  Di  Kabupaten Mimika. Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan  Inovasi) Vo. 14 No. 1 P-ISSN 2579-7875 E- ISSN 2622-0512
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: PT Alfabet. Triana,  Anis  Retno.,  Putri,  Annisa  Amelia.,  Mar’atussholikhah,  Kamala.,  Sukma,  Verga Syaharani  &    Hidayat,  Muhammad  Fajar.  (2024).  Kepastian  Hukum  dalam  Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 3 e-ISSN: 3046-5656; p-ISSN: 3046-6172 Hal. 246-262
Uar,  Aty  &  Madubun,  Hadija.  (2021).  Strategi  Pengembangan  Sektor-Sektor  Unggulan  Dalan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Hipotesa Vol. 15 No. 1 ISSN: 0852-8977
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Vindiana, Afina Putri., Puspita, Mutiara Eka & Widayani, Katri. (2022). Strategi Promosi Untuk Meningkatkan  Investasi di Kabupaten Lebak.  Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif Vol. 8 No. 1 2022. P-ISSN: 2528-0597 E-ISSN: 2580-5428.
Wahyudi, Agus., Anwar, Gresceilla Septiarini., Kamila, Octavia Nuril & Silviana, Danisa Rada. (2024).  Strategi  Pengembangan  Sektor  Industri  Kreatif  Dalam  Mendorong  Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis Vol. 4 No. 3 E-ISSN 2962-4797 P- ISSN 2962-3596 Hal 274-288