## ANALISIS PERBANDINGAN ATAS MODEL REVALUASI ASET TETAP SESUAI PSAK NO. 16 (REVISI 2007) DAN DAMPAK PERPAJAKANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK

## Chandra Pribadi
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan

## Nurmiati

## Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  dampak  revaluasi  aset  tetap  terhadap perpajakan  perusahaan.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif non statistik (Descriptive non Statistic). Hasil penelitian bahwa revaluasi aset tetap  memiliiki dampak terhadap pajak penghasilan final  dimana  dampak  yang  ditimbulkan  dari  kegiatan  revaluasi  aset  tetap  adalah  adanya  selisih  lebih penilaian  kembali    aset  tetap  yang  dikenakan  pajak  penghasilan  final  sebesar  10%.  Perusahaan  dapat menghemat  pajak  sebesar  7%  (asumsi  permohonan  diajukan  sejak  31  Oktober  2015  sampai  dengan  31 Desember  2015  dan  dikenakan  tarif  3%).  Perusahaan  dapat  menghemat  pajak  sebesar  6%  (asumsi permohonan diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dan dikenakan tarif 4%) atau menghemat 4% (asumsi permohonan diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016  dan  dikenakan  tarif  6%).  Diskon  tarif  yang  disediakan  pemerintah  pada  tahun  2015  tidak  pernah dimanfaatkan  oleh  perusahaan,  padahal  diskon  tarif  tersebut  merupakan  peluang  bagi  perusahaan  untuk melakukan  penilaian  kembali  (Revaluasi)  aset  tetap.  Perusahaan  sebaiknya  mempertimbangkan  untuk melakukan penilaian kembali (Revaluasi) atas aset tetapnya kembali dengan mempertimbangkan dampak positif bagi perusahaan yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut.
Kata kunci : PSAK No.16, Revaluasi Aset Tetap, Dampak Revaluasi Aset Tetap.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  how  the  impact  of  revaluation  of  fixed  assets  to corporate taxation. This research was conducted in PDAM Tirta Jaya Mandiri Sukabumi. The method of analysis in this research is descriptive qualitative non-statistical (non Descriptive Statistics). The results of the research that revaluation memiliiki impact on the final income tax where the impact of the activities of revaluation of fixed assets is the excess of the revaluation of fixed assets subject to final tax of 10%. Companies can save on taxes by 7% (assuming the petition filed since October 31, 2015 until December 31,  2015  and  charged  at  3%).  Companies  can  save  on  taxes  by  6%  (assuming  the  petition  filed  since January 1, 2016 until the date of June 30, 2016 and charged at 4%) or save 4% (assuming the petition filed  since  July  1,  2016  until  December  31,  2016  and  charged  at  6%).  Discount  rate  provided  by  the government in 2015 was never used by the company, whereas the discount rate is the opportunity for the company to undertake the revaluation (revaluation) of fixed assets. Companies should consider doing a reassessment  (revaluation)  on  fixed  assets  in  return  taking  into  account  the  positive  impact  for  the company arising from such activities.
Keywords: PSAK No.16, Revaluation of Fixed Assets, Fixed Asset Revaluation Impact.

## I. Pendahuluan
Aset  tetap  merupakan  salah  satu dari  beberapa  akun  perusahaan  yang memiliki  nilai  yang  cukup  besar  dan juga salah satu akun yang sangat penting
bagi  suatu  entitas  usaha.  Sebagian perusahaan  menginvestasikan  sebagian besar  modalnya  dalam  bentuk  aset  yang bersifat  tahan  lama  yang  digunakan untuk  operasional  perusahaan  dalam
mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Hal inilah yang membuat para pemimpin perusahaan  harus  lebih  berhati-hati ketika  menerapkan  kebijakan  khususnya pada  perlakuan  akuntansi  untuk  aset tetap  agar  laporan  keuangan  perusahaan tetap  mencerminkan  posisi  keuangan perusahaan  yang  wajar.  Nilai  aset  tetap perusahaan akan mengalami peningkatan seiring  dengan  kondisi  perekonomian  di Indonesia.  Meningkatnya  harga-harga  di pasaran  menyebabkan  nilai  dari  suatu aset  tetap  yang  dimiliki  oleh  entitas usaha  menjadi  tidak  wajar.  Nilai sekarang suatu aset tetap yang diperoleh beberapa  tahun  lalu  tidak  sama  dengan harga  perolehan  aset  tersebut  yang tercatat  pada  laporan  posisi  keuangan. Hal  ini  bisa  terjadi  karena  akuntansi menganut prinsip harga perolehan ( Historical  Cost ),  di  mana  nilai  suatu aset  dicatat  sebesar  harga  perolehannya (Hery  2013  ;  42).  Faktor  ini  mendorong beberapa  perusahaan  untuk  melakukan revaluasi  pada  aset  tetapnya  agar  sesuai dengan nilai yang wajar.
Kewajaran  penilaian  aset  tetap suatu  perusahaan  dapat  disesuaikan dengan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (Revisi 2007). Dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  No.16  (Revisi  2007) ini  dinyatakan  bahwa  aset  tetap  adalah aset  berwujud  yang  dimiliki  untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan  barang  atau  jasa,  untuk direntalkan  kepada  pihak  lain,  atau tujuan  administratif  dan  diharapkan untuk  digunakan  selama  lebih  dari  satu periode.  Semua  jenis  aset  tetap  kecuali tanah akan semakin berkurang kemampuannya  untuk  memberikan  jasa bersamaan  dengan  berlalunya  waktu. Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi menurunnya  kemampuan  ini  adalah pemakaian,  keausan,  ketidakseimbangan kapasitas  yang  tersedia  dengan  yang diminta  dan  keterbelakangan  teknologi.
Berkurangnya kapasitas
berarti berkurangnya  nilai  aset  tetap  yang bersangkutan.  Hal  ini  perlu  dicatat  dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan  nilai  aset  tetap  berwujud disebut penyusutan ( Depreciation ).
Berdasarkan  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.16 (Revisi 2007) suatu aset  tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat  pada  jumlah  revaluasian,  yaitu nilai  wajar  pada  tanggal  revaluasi dikurangi  akumulasi  penyusutan  dan akumulasi  rugi  penurunan  nilai  yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi atas aset tetap harus dilakukan dengan  keteraturan  yang  cukup  reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang  ditentukan  dengan  menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  (PSAK)  No.16  (revisi  2007) mengakui  adanya  2  (dua)  model  dalam pengukuran  setelah  pengakuan  awal untuk aset tetap yaitu model biaya ( Cost
3 Model ) atau model revaluasi
( Revaluation Model ). Dari sisi perpajakan menyatakan bahwa perusahaan  dapat  menggunakan  model revaluasi untuk tujuan perpajakan. Revaluasi  aset  tetap  dapat  dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aset tetap berwujud  yang  terletak  atau  berada  di Indonesia,  dimiliki,  dan  dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
merupakan  Objek  Pajak.Revaluasi  aset tetap  dilakukan  berdasarkan  nilai  pasar wajar  yang  ditentukan  oleh  jasa  penilai atau  ahli  penilai,  namun  jika  hasil  dari jasa  penilai  belum  dapat  mencerminkan keadaan  sebenarnya,  maka  nilai  wajar akan  ditentukan  oleh  Dirjen  Pajak.  Hal ini tentunya menambah daftar perbedaan perlakuan  aset  tetap  antara  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK) No.16  (Revisi  2007)  dengan  peraturan
perpajakan Indonesia. Perbedaan perlakuan  tersebut  mencakup  perbedaan metode  penyusutan,  umur  manfaat  aset tetap dan kapan aset tetap disusutkan dan model revaluasi.
PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi merupakan perusahaan  penyedia  air  minum  untuk masyarakat  di  Kabupaten Sukabumi dan wilayah  sekitarnya.  Dalam  kegiatan operasionalnya, PDAM Tirta Jaya Mandiri  membutuhkan  aset  tetap  untuk mendukung jalannya operasional perusahaan. Perusahaan harus
melakukan  pencatatan  secara  tepat  atas semua aset yang dimilikinya.
Di  dalam  Laporan  Keuangan PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten Sukabumi  diuraikan  bahwa  perusahaan mengalami  kerugian  yang  berulang  kali dari  tahun  1998  sampai  dengan  tahun 2004 dalam usahanya sehingga kerugian kumulatif  termasuk  tahun  buku  2004 mencapai  sejumlah  Rp.8.140.717.763. Dalam  tahun  buku  2004  perusahaan telah  melakukan  revaluasi  aset  tetap tanah  dan  sebagian  bangunan.  Langkah- langkah  yang  telah  diambil  perusahaan tersebut  mengakibatkan  nilai  aset  yang disajikan  dalam  Neraca  periode  31 Desember  2004  bertambah  sebesar
Rp.6.140.948.140
yang setelah dikompensasikan  dengan  rugi  kumulatif sebesar Rp.8.140.717.763 masih terdapat saldo  rugi  kumulatif  Rp.1.999.769.623. PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten Sukabumi  terakhir  melakukan  revaluasi atas aset tetapnya pada tahun 2004 untuk jenis  aset  tetap  tanah  dan  bangunan. Sampai  dengan  saat  ini  perusahaan belum lagi melakukan revaluasi kembali.
Sejak  tahun  2005  sampai  dengan saat  ini  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri
Kabupaten Sukabumi belum melakukanrevaluasi  atas  aset  tetap  lagi. Jika  ditinjau  dari  sisi  akuntansi,  dimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (Revisi 2007)
menjelaskan  bahwa  revaluasi  atas  aset tetap harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler yang dinilai menggunakan  nilai  wajar  pada  tanggal neraca.
Adapun  tujuan  dari  penelitian dalam penelitian pada PDAM Tirta Jaya Mandiri  Kabupaten  Sukabumi  adalah sebagai  berikut:  1)  Untuk  mengetahui kecukupan  atas  keteraturan  melakukan revaluasi  aset  tetap  sesuai  ketentuan PSAK No.16 (Revisi 2007) Pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi;  2) Untuk mengetahui  apakah perusahaan  perlu  melakukan  revaluasi atas  aset  tetap  yang  belum  dilakukan revaluasi  pada  periode  sebelumnya;  dan 3) Untuk mengetahui bagaimana dampak revaluasi  aset  tetap  terhadap  perpajakan Pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi. II. Landasan Teori 2.1. Revaluasi Aset Tetap Dalam Pernyataan Standar Akuntansi  Keuangan  No.16  (2007) setelah  pengakuan  sebagai  aset,  aset tetap  yang  nilai  wajarnya  dapat  diukur secara  andal  dicatat  pada  jumlah revaluasian,  yaitu  nilai  wajar  pada tanggal  revaluasi  dikurangi  akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai  aset  yang terjadi  setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan  dengan  keteraturan  yang cukup  reguler  untuk  memastikan  bahwa jumlah  tercatat  tidak  berbeda  secara material  dari  jumlah  yang  ditentukan dengan  menggunakan  nilai  wajar  pada tanggal neraca.
Nilai  wajar  tanah  dan  bangunan biasanya  ditentukan  melalui  penilaian yang  dilakukan  oleh  penilai  yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan  bukti  pasar.  Nilai  wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai.
Jika  tidak  ada  data  pasar  yang dapat  dijadikan  pasar  penentuan  nilai wajar  karena  sifat  dari  aset  tetap  yang khusus  dan  jarang  diperjual-belikan, kecuali  sebagai  bagian  dari  bisnis  yang berkelanjutan,  entitas  mungkin  perlu mengestimasi  nilai  wajar  menggunakan pendekatan  penghasilan  atau  biaya pengganti yang telah disusutkan ( Depreciated Replacement Cost Approach ). Frekuensi revaluasi tergantung perubahan  nilai  wajar  dari  suatu  aset tetap  yang  direvaluasi.  Jika  nilai  wajar dari  aset  yang  direvaluasiberbeda  secara material  dari  jumlah  tercatatnya,  maka revaluasi lanjutan  perlu  dilakukan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan  nilai  wajar  secara  signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan seperti  itu  tidak  perlu  dilakukan  apabila perubahan  nilai  wajar  tidak  signifikan. Namun  demikian, aset  tersebut  mungkin perlu  direvaluasi  setiap  tiga  atau  lima tahun sekali.
Apabila suatu aset tetap direvaluasi,  akumulasi  penyusutan  pada tanggal  revaluasi  diperlakukan  dengan salah satu cara berikut ini : 1. Disajikan kembali secara proposional dengan perubahan dalam  jumlah  tercatat  bruto  dari aset  sehingga  jumlah  tercatat  aset setelah  revaluasi  sama  dengan jumlah  revaluasian.  Metode  ini sering  digunakan  apabila  aset direvaluasi  dengan  cara  memberi indeks  untuk  menentukan  biaya pengganti yang telah disusutkan.
2. Dieliminasi terhadap jumlah
tercatat  bruto  dari  aset  dan  jumlah tercatat  neto  setelah  eliminasi disajikan  kembali  sebesar  jumlah revaluasian  dari  aset  tersebut. Metode ini sering digunakan untuk bangunan.
Jumlah  penyesuaian  yang  timbul dari  penyajian  kembali  atau  eliminasi akumulasi penyusutan membentuk
bagian  dari  kenaikan  atau  penurunan dalam  jumlah  tercatat  yang  ditentukan. Jika suatu aset direvaluasi, maka seluruh aset  tetap  dalam  kelompok  yang  sama harus  direvaluasi.  Suatu  kelompok  aset tetap  adalah  pengelompokkan  aset  yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas.
Aset-aset  dalam  suatu  kelompok aset  tetap  harus  direvaluasi  secara bersamaan  untuk  menghindari  revaluasi secara  selektif  dan  bercampurnya  biaya perolehan  dan  nilai  lainnya  pada  saat yang berbeda-beda. Namun, suatu kelompok  aset  dapat  direvaluasi  secara bergantian  ( Rolling  basis )  sepanjang revaluasi  dari  kelompok  aset  tersebut dapat  diselesaikan secara lengkap dalam waktu  yang  singkat  dan  sepanjang revaluasi dimutakhirkan.
Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat  revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus  revaluasi.  Namun,  kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi  hingga sebesar penurunan nilai  aset akibat  revaluasi  yang  pernah  diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi.
Jika  jumlah  tercatat  aset  turun akibat  revaluasi,  penurunan  tersebut diakui  dalam  laporan  laba  rugi.  Namun, penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung  didebit  ke  ekuitas  pada  bagian surplus  revaluasi  selama  penurunan tersebut  tidak  melibihi  saldo  kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.
Surplus  revaluasi  aset  tetap  yang telah  disajikan  dalam  ekuitas  dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut
dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan  sekaligus  surplus  revaluasi pada  saat  penghentian  atau  pelepasan aset  tersebut.  Namun,  sebagian  surplus revaluasi  tersebut  dapat  dipindahkan
sejalan  dengan  penggunaan  aset  oleh entitas.  Dalam  hal  ini,  surplus  revaluasi yang  dipindahkan  ke  saldo  laba  adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut.  Pemindahan  surplus  revaluasi ke  saldo  laba  tidak  dilakukan  melalui laporan laba rugi.
Hal-Hal  yang  Perlu  Diperhatikan Dalam Melakukan Revaluasi
Erly Suandy (2013, 45) menjelaskan  mengenai  jenis  revaluasi aset  tetap.  Terdapat  2  (dua)  jenis revaluasi  aset  tetap  yaitu  revaluasi parsial dan revaluasi menyeluruh. Revaluasi  parsial  berarti  perusahaan hanya melakukan revaluasi atas sebagaian  aset  tetap  yang  ada  sesuai pertimbangan perusahaan. Objek revaluasi  adalah  aset  berwujud  dalam bentuk  tanah,  kelompok  bangunan,  dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual atau bukan barang dagangan. 2.2. Aspek  Perpajakan  Pada  Aset Tetap Pembayaran Pajak Penghasilan Sebesar Sepuluh Persen yang Bersifat Final Erly Suandy (2013; 45) menjelaskan  pertimbangan  tarif  pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen).  Bagi  perusahaan  yang  akan melakukan  revaluasi  aset  atas  tetapnya perlu  melakukan  pertimbangan  apakah membayar  pajak  penghasilan  sebesar 10%  (sepuluh  persen)  akan  lebih menguntungkan  dibandingkan  dengan tarif  pajak  penghasilan  30%  (sepuluh persen)  yang  merupakan  tarif  pajak penghasilan  tertinggi.  Aset  tetap  yang sudah direvaluasi akan disusutkan berdasarkan nilai revaluasi. Biaya penyusutan akan mengurangi
Penghasilan  Kena  Pajak.  Jangka  waktu penyusutan  aset  tetap  dilakukan  sesuai dengan  kelompok  aset  tetap  yang bersangkutan,  walalupun  aset  yang direvaluasi  tadinya  sudah  digunakan lebih  dari  separuh  umur.  Selisih  akibat revaluasi aset tetap setelah dikompensasikan dengan kerugian fiskal dan atau sisa kerugian fiskal pada tahun- tahun yang lalu (Pasal 6 ayat 2 UU PPh) dikenakan  PPh  Final  sebesar  10% (sepuluh persen).
Persyaratan Administrasi Setelah Revaluasi Aset Tetap
Erly  Suandy  (2013;  43)    setelah melakukan  revaluasi  aset  tetap  maka Wajib  Pajak  memberitahukan  hasil penilaian  dengan  mengisi  formulir  yang telah  disediakan  kepada  Dirjen  Pajak, tempat  Wajib  Pajak  terdaftar  dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:
1. Laporan  penilaian  dari  perusahaan penilai  atau  penilai  profesional yang diakui oleh pemerintah.
2. Neraca  penyesuaian  yang  telah diaudit  oleh  akuntan  publik  secara jelas terlihat nilai aset sebelum dan sesudah  dilakukannya  revaluasi aset tetap. 3. Perhitungan selisih akibat revaluasi aset tetap dan perhitungan besarnya Pajak Penghasilan terutang. 4. Surat Setoran Pajak (SSP)

## Penyusutan dan Amortisasi
Perolehan  harta  berwujud  dan  hak atau  biaya  lain,  misal  pengeluaran  yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di  muka seperti sewa untuk beberapa tahun yang dibayarkan sekaligus  yang  memiliki  masa  manfaat lebih  dari  1  (satu)  tahun  tidak  boleh dibiayakan  sekaligus  melainkan  melalui penyusutan  atau  amortisasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU  PPh.  Penyusutan  atas  pengeluaran
untuk  memperoleh  harta  berwujud  dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh  hak  dan  atas  biaya  lain yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih dari  1  (satu)  tahun  dapat  dibiayakan. Menurut  Pasal  6  Ayat  1  huruf  b, penyusutan  (depresiasi)  dan  amortisasi merupakan  biaya  untuk  mendapatkan, menagih,  dan  memelihara  penghasilan sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan  bruto.  Penyusutan  adalah pengalokasian  harga  perolehan  untuk harta tetap berwujud, sedangkan amortisasi  merupakan  konsep  alokasi harga  perolehan  untuk  harta  tetap  tidak berwujud  dan  hak  pengelolaan  sumber daya alam (deplesi).
Penyusutan diterapkan
atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan,  perbaikan,  atau  perubahan harta  berwujud,  kecuali  tanah  yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak  guna  usaha,  dan  hak  pakai,  yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara penghasilan  yang  mempunyai  masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan cara
mengalokasikan
pengeluaran
tersebut  selama  masa  manfaat  harta tersebut melalui metode penyusutan.
Dalam pengaturan tersebut, persyaratan  aset  yang  dapat  disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi :
1. Harta yang dapat disusutkan
adalah harta berwujud 2. Harta  tersebut  mempunyai  masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
3. Harta  tersebut  digunakan  untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
Jumlah  yang dapat  disusutkan dari suatu  aset  dialokasikan secara sistematis sepanjang  umur  manfaatnya.  Jumlah yang  dapat  disusutkan  dari  suatu  aset tetap  adalah  jumlah  tercatatnya  (baik mengikuti  model  biaya  maupun  model revaluasi)  dikurangi  dengan  nilai  residu aset yang bersangkutan.
Manfaat  ekonomis  masa  depan melekat pada aset  yang dikonsumsi oleh entitas,  terutama  melalui  penggunaan aset  itu  sendiri.  Namun,  beberapa  faktor lain seperti keusangan teknis, keusangan komersil,  dan  keausan  selama  aset tersebut tidak terpakai, sering mengakibatkan  menurunnya  manfaat ekonomis yang dapat diperoleh dari aset tersebut.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, seluruh faktor berikut ini diperhitungkan dalam  menentukan  umur  manfaat  dari setiap aset :
1. Prakiraan daya pakai sari aset yang bersangkutan.  Daya  pakai  atau daya  guna  tersebut  dinilai  dengan merujuk  pada  prakiraan  kapasitas atau kemampuan fisik aset tersebut untuk menghasilkan sesuatu;
2. Prakiraan  tingkat  keausan  fisik, yang tergantung pada faktor pengoperasian aset tersebut, seperti jumlah  penggiliran  penggunaan aset  dan  program  pemeliharaan aset dan perawatannya serta perawatan  dan  pemeliharaan  aset pada  saat  aset  tersebut  tidak digunakan;
3. Keusangan  teknis  dan  keusangan komersil  yang  diakibatkan  oleh perubahan atau peningkatan
produksi,  atau  karena  perubahan permintaan  pasar  atas  produk  atau jasa  yang  dihasilkan  oleh  aset tersebut; dan
4. Pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum atau peraturan tertentu  seperti  berakhirnya  waktu penggunaan  sehubungan  dengan sewa. Umur manfaat aset tetap ditentukan  berdasarkan  kegunaan  yang diharapkan  oleh  entitas.  Estimasi  umur manfaat  suatu  aset  merupakan  hal  yang membutuhkan pertimbangan berdasarkan pengalaman entitas terhadap aset yang serupa.
Metode  Penyusutan  Atas  Aset  Tetap Menurut Perpajakan Wirawan dan Diaz Priantara (2015; 230) menjelaskan metode penyusutan menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan
sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal 11A Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
1. Metode  garis  lurus  ( Straight  Line
Method ),  yaitu  metode  dengan bagian-bagian  yang  sama  besar selama masa manfaat yang ditetapkan untuk harta tersebut. 2. Metode  saldo  menurun (Declining Balance  Method ),  yaitu  metode dengan bagian-bagian yang menurun  dengan  cara  menetapkan tarif  penyusutan  atas  nilai  sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus.

## III. Metodologi Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif yang  bersifat  kualitatif  non  statistik.
Penelitian ini menguraikan secara deskriptif  dengan  mengumpulkan  fakta dan  identifikasi  data  yang  membahas revaluasi aset tetap dan dampak perpajakannya  menurut  undang-undang pajak pada lokasi penelitian PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi.
Metode  pengumpulan  data  yang dilakukan  oleh  penulis  dalam  penelitian ini  adalah  dengan  menggunakan  metode pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara yang
dilakukan  di  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri Kabupaten Sukabumi.
Metode  analisis  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif  non  statistik (Descriptive  non Statistic) .  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menggambarkan  revaluasi  atas aset tetap yang menjadi perhatian khusus dan  memberikan  perlakuan  khusus
terhadap  revaluasi  aset  tetap  tersebut. Secara teknis proses analisis data sebagai berikut : 1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan aset tetap perusahaan.
2. Melihat besaran kenaikan nilai aset tetap  setelah  melakukan  penilaian kembali (revaluasi) aset tetap.
3. Melihat  besaran  kerugian  fiskal yang dapat dikompensasikan dengan selisih lebih akibat revaluasi (jika ada). 4. Menghitung besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebagai dampak perpajakan  atas  penilaian  kembali (revaluasi) aset tetap. 5. Membandingan pelaksanaan revaluasi aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keungan  (PSAK)  No.  16  (Revisi 2007) dan Menurut Aturan
Perpajakan.
6. Melihat  dampak  revaluasi  aset tetap.
IV. Hasil dan Pembahasan 4.1. Pelaksanaan Penilaian (Revaluasi)  Aset  Tetap  Pada PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri Kabupaten Sukabumi
4.1.1. Kebijakan Aset Tetap
Aset  tetap  PDAM  Tirta  Jaya Mandiri  Kabupaten  Sukabumi  adalah aset  berwujud  yang  dimiliki  untuk digunakan dalam produksi dan distribusi air  atau  penyediaan  barang  atau  jasa, untuk  disewakan  ke  pihak  lain,  atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan  akan  digunakan  lebih  dari satu  periode.  Pada  saat  pengakuan  awal aset tetap diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi :
1. Harga  beli  termasuk  biaya  hukum dan  broker,  bea  impor  dan  pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan.
2. Biaya  yang  dapat  diatribusikan langsung  untuk  membawa  aset  ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar  aset  tetap  siap  digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Aset  tetap  yang  dibangun  sendiri dicatat  sebesar  seluruh  nilai  bahan peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan saat biaya-biaya lainnya yang terkait  dengan  pembangunan  aset  tetap tersebut.  Khusus  tanah  dan  bangunan dicatat secara terpisah meskipun diperoleh secara bersamaan. Pengeluaran harus  ditambahkan  pada  jumlah  tercatat aset  tetap  hanya  jika  memperpanjang umur  manfaat  atau  yang  kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan  kapasitas,  mutu  produksi, atau peningkatan standar kinerja.
Beban  penyusutan  diakui  dalam laporan  laba  rugi  dan  dialokasikan selama umur manfaat aset tetap. Penyusutan  dimulai  pada  saat  aset  tetap tersedia untuk digunakan, dan dihentikan pada saat aset tetap dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan  ketika  aset  tetap  tidak digunakan  atau  dihentikan  penggunaan aktifnya, kecuali aset tetap tersebut telah disusutkan secara penuh. Metode penyusutan,  penentuan  masa  manfaat ekonomi, dan tarif penyusutan aset tetap PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten Sukabumi  mengacu  pada  peraturan perpajakan  yang  berlaku  pada  periode yang bersangkutan.
Jika  terdapat  indikasi  penurunan nilai  aset  tetap,  maka  akan  dilakukan estimasi  nilai  wajar  dikurangi  dengan biaya  untuk  menjual  aset  tersebut,  dan selisih  dengan  nilai  tercatat  aset  tetap diakui  sebagai  kerugian  penurunan  nilai aset tetap.
Penilaian  kembali  atau  revaluasi aset  tetap  dilakukan  hanya  jika  terdapat ketentuan
pemerintah yang
mengharuskan hal tersebut dilaksanakan.
Pelaksanaan  dan  dampak  penilaian kembali  aset  tetap  akan  diungkapkan dalam  laporan  keuangan,  dan  selisih antara  nilai  revaluasi  dengan  nilai tercatat  aset  tetap  diakui  dalam  ekuitas dengan  nama  “Surplus  Revaluasi  Aset Tetap”.

## 4.2.2.   Nilai Perolehan Aset Tetap
Suatu  aset  tetap  yang  memenuhi kualifikasi  untuk  diakui  sebagai  aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan.  Harga  perolehan  aset  tetap meliputi  jumlah  uang  yang  dikeluarkan untuk  memperoleh  aset  tetap  tersebut ditambahkan  dengan  biaya-biaya  yang dapat  diatribusikan  secara  langsung untuk  membawa  aset  tetap  ke  lokasi sampai  aset  tetap  siap  digunakan  sesuai dengan maksud manajemen.
Masing-masing  jenis  aset  tetap memiliki  komponen  biaya  perolehan yang  berbeda  dengan  jenis  aset  tetap yang lainnya. Sebagai contoh komponen biaya  perolehan  untuk  jenis  aset  tetap tanah  berbeda  dengan  komponen  biaya perolehan untuk jenis aset tetap bangunan.  Komponen  biaya  perolehan adalah  biaya  yang  dapat  diatribusikan secara  langsung  ke  dalam  aset  tetap, tetapi  ada  juga  yang  bukan  merupakan komponen  biaya  perolehan  sehingga biaya  tersebut  tidak  dapat  diatribusikan ke dalam aset tetap. Dalam penelitian ini penulis mengelompokan
biaya berdasarkan  wujudnya  menjadi  biaya fisik  dan  biaya  non  fisik  yang  telah dikapitalisasi  oleh  PDAM  Tirta  Jaya Mandiri  Kabupaten  Sukabumi  ke  dalam aset tetapnya. Biaya fisik yang dimaksudkan  adalah  biaya-biaya  yang yang  terdapat  komponen  bahan  material di  dalamnya,  dan  biaya  non  fisik  yang dimaksudkan  adalah  biaya  biaya-biaya yang  sifatnya  pekerjaan  dan  tidak memerlukan kompnen bahan material  di dalamnya.
Dari  ......  dapat  diketahui  total biaya  fisik  dan  biaya  non  fisik  masing- masing  sebesar  Rp.1.788.545.903  dan Rp.642.059.846.  Dari  jumlah  tersebut dapat  diketahui  perbedaan  biaya  fisik dan  non  fisik  sebesar  Rp.1.146.486.057. Terdapat  kesalahan  pencatatan  pihak manajemen  perusahaan  dalam  aset  tetap instalasi  perpompaan  yaitu  pembayaran hutang  sebesar  Rp.98.175.000  yang dikapitalisasi  ke  dalam  akun  aset  tetap perusahaan.  Pembayaran  hutang  ini sebenarnya  adalah  pembelian  aset  tetap perusahaan yang salah dicatat oleh pihak manajemen perusahaan.Jika pembayaran hutang tersebut dikeluarkan dari komponen  biaya-biaya  maka  jumlah biaya non fisik pada instalasi perpompaan  menjadi  0  (nol)  dan  total biaya  non  fisik  secara  keseluruhan menjadi sebesar Rp.543.884.846.
Perbedaan  biaya  fisik  dan  non  fisik menjadi sebesar Rp.1.244.661.057.
Pada  dasarnya,  biaya-biaya  yang dikeluarkan  atas aset  tetap  dapat diklasifikasi  menjadi  empat  tahap,  yaitu tahap  pendahuluan,  sebelum  perolehan, perolehan atau konstruksi, dan pemakaian.  Dalam  empat  tahap  tersebut terdapat biaya-biaya yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap dan ada juga  biaya-biaya  yang  tidak  dapat dikapitalisasi  ke  dalam  aset  tetap. Kapitalisasi merupakan pengeluaran yang diakui sebagai penambah nilai aset di  Neraca  yang  terjadi  pada  saat perolehan awal aset dan setelah perolehan awal aset.
Tahap pendahuluan terjadi sebelum  pihak  perusahaan  yakin  atas kemungkinan  dilakukannya  pembelian aset  tetap.  Selama  tahap  ini,  perusahaan biasanya akan melakukan studi kelayakan  dan  analisis  keuangan  untuk menentukan  kemungkinan  diperolehnya aset tetap. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam  tahap  pendahuluan  ini  tidaklah dapat  dikaitkan  dengan  aset  tetap
tertentu,  sehingga  harus  diperlakukan sebagai pengeluaran pendapatan.
Pada tahap pra perolehan, keputusan untuk membeli aset tetap telah menjadi  mungkin,  namun  belum  terjadi. Biaya-biaya  yang  dikeluarkan  dalam tahap  ini,  seperti  biaya  survei,  sudah dapat  dikaitkan  dengan  aset  tetap tertentu yang akan dibeli sehingga harus diperlakukan sebagai pengeluaran modal.
Dalam  tahap  perolehan  atau konstruksi,  pembelian  aset  tetap  terjadi atau  konstruksi  telah  dimulai,  namun aset  tetap  tersebut  belum  siap  untuk digunakan.  Biaya-biaya  yang  terkait langsung  dengan  aset  tetap  yang  dibeli ini  harus  dikapitalisasi  dalam  akun  aset tetap  tersebut.  Contohnya  adalah  harga beli  mesin,  pajak,  ongkos  angkut,  biaya asuransi selama dalam perjalanan, ongkos  pemasangan  dan  biaya  uji  coba sampai mesin tersebut benar-benar dapat dioperasikan  akan  dicatat  dalam  akun mesin.  Demikian  juga,  untuk  bangunan yang dibangun sendiri, biaya-biaya yang terkait  langsung  dengan  pembangunan gedung  baru  tersebut  akan  dikapitalisasi sebagai akun pekerjaan dalam penyelesaian.  Ketika  bangunan  tersebut telah  selesai  dibangun  dan  siap  untuk dimanfaatkan,  maka  biaya  yang  telah dikapitalisasi  sebagai  akun  pekerjaan dalam  penyelesaian  akan  ditransfer  ke dalam akun aset tetap terkait, yaitu akun bangunan.  Contohnya  adalah  biaya arsitek,  biaya  untuk  membeli  bahan- bahan  bangunan,  biaya  upah  pekerja, biaya sewa peralatan untuk membangun, bahkan  termasuk  bunga  atas  dana  yang dipinjam untuk membiayai
pembangunan gedung baru  tersebut.
Dalam  tahap  pemakaian,  aset tetap  telah  siap  digunakan.  Sepanjang tahap ini, aset tetap seharusnya disusutkan.  Selama  tahap  ini,  segala aktivitas  perbaikan  dan  pemeliharaan atas aset tetap yang sifatnya normal serta
berulang  harus  dicatat  langsung  ke dalam  akun  beban  untuk  periode bersangkutan.  Sedangkan  biaya  yang terjadi  untuk  memperoleh  tambahan komponen  aset  tetap  atau  mengganti komponen  yang  sudah  ada  haruslah dikapitalisasi,  sepanjang  biaya-biaya  ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan  kapasitas  produktif  aset  tetap  atau memperpanjang masa manfaat  aset tetap bersangkutan.
Perlakuan  akuntansi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan  dengan  perolehan  dan penggunaan  aset  tetap  dapat  dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Pengeluaran modal Merupakan pengeluaran- pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat  yang  akan  dirasakan lebih dari satu periode akuntansi dan akan  dicatat  dalam rekening  aset (dikapitalisasi).
2. Pengeluaran pendapatan Merupakan pengeluaran- pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat  yang hanya  dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening biaya. Dalam  praktiknya  di  PDAM  Tirta Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi pengeluaran  yang  terkait  dengan  aset tetap perusahaan dicatat sebagai pengeluaran barang modal dan dikapitalisasikan ke dalan akun aset tetap perusahaan  apabila  mempunyai  nilai minimal sebesar Rp.1.000.000, dan tidak dimaksudkan  untuk  dijual  kembali. Tetapi  ada  beberapa  pengeluaran  yang nominalnya dibawah Rp.1.000.000 tetapi oleh  manajemen  pengeluaran  tersebut dikapitaliasasi ke dalam aset tetap hanya jika  memperpanjang  umur  manfaat  atau yang kemungkinan besar memberi manfaat  ekonomi  di  masa  yang  akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan  standar  kinerja.Contohnya seperti accessories . Pengeluaran tersebut akan  menambahkan  harga  perolehan atau  masa  manfaat  dari  aset  tersebut. Pengeluaran  seperti  ini  terjadi  apabila aset tetap diperbaharui dengan melakukan penambahan komponen tertentu  yang  dapat  meningkatkan  nilai tercatat dan memperpanjang masa manfaat aset tersebut. Perusahaan mengkapitalisasi semua  biaya  yang  dikeluarkan  oleh perusahaan  ke  dalam  akun  aset  tetap perusahaan,  meskipun  ada  beberapa biaya  yang  seharusnya  tidak  boleh dikapitalisasi  ke  dalam  akun  aset  tetap perusahaan,  namun  oleh  manajemen perusahaan, biaya-biaya tersebut dikapitalisasi  ke  dalam  akun  aset  tetap perusahaan.  Biaya-biaya  tersebut  adalah biaya  perbaikan  jembatan  pipa  sebesar Rp.49.531.400,  biaya  pembenahan  jalur sebesar  Rp.6.905.000,  biaya  pengelasan sebesar  Rp.3.500.000,  biaya  normalisasi sebesar Rp.9.390.000, biaya penggantian pipa  sebesar  Rp.6.020.000,  dan  biaya perbaikan kebocoran pipa sebesar Rp.431.000. Biaya-biaya tersebut sifatnya normal dikeluarkan oleh perusahaan  serta  dilakukannya  secara berulang.Menurut PSAK No.16, perusahaan seharusnya mencatat pengeluaran  tersebut  sebagai  pengeluran beban,  karena  pengeluaran  tersebut termasuk ke dalam salah satu pengeluaran  rutin  yang  sering  dilakukan dalam  rangka  memelihara  aset  tetap untuk  dapat  beroperasi  sebagaimana mestinya.
Ada juga biaya perencanaan sebesar    Rp.62.657.200  tidak  dapat dikapitalisasi  namun  oleh  manajemen perusahaan  dikapitalisasi  ke  dalan  akun aset tetap perusahaan. Biaya perencanaan ini termasuk ke dalam tahap pendahuluan. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tahap pendahuluan ini tidaklah  dapat  dikaitkan  dengan  aset
tetap tertentu, sehingga harus diperlakukan sebagai pengeluaran pendapatan dan dicatat sebagai  rekening biaya. 4.2.3.   Penilaian  Kembali  (Revaluasi)

## Aset Tetap
Berdasarkan laporan auditor, diketahui  bahwa  perusahaan  mengalami kerugian  yang  berulang  kali  dari  tahun 1998  sampai  dengan  tahun  2004  dalam usahanya  sehingga  kerugian  kumulatif termasuk  tahun  buku  2004  mencapai Rp8.140.717.763,00. Untuk menanggulangi  hal  tersebut,  perusahaan melakukan upaya-upaya untuk
menyehatkan keuangan perusahaan salah satunya  dengan  melaksanakan  penilaian kembali  (revaluasi)  aset  tetap  yang dilakukan oleh PT. Tetra Hedra Ekatama (Appraisal  and  Property  Consultant).
Penilaian  kembali  (Revaluasi)  aset  tetap dilakukan  sesuai  dengan  Surat  Perintah Kerja Direktur Utama PDAM Kabupaten Sukabumidengan Nomor 104/SPK/THE/VII/2004  tanggal  21  Juni 2004. Hasil penilaian kembali (Revaluasi)  yang  dilakukan  oleh  PT. Tetra  Hedra  Ekatama  (Appraisal  and
Property  Consultant)  disajikan  pada tabel 1.

## Tabel 1
PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Daftar Nilai Aset Tetap Sebelum dan Sesudah Revaluasi
Tahun 2004 (Dalam Rupiah) No Jenis Aset Tetap Sebelum Revaluasi Sesudah Revaluasi 1 Tanah dan Penyempurnaannya 482.424.260 5.980.411.000 4 Instalasi Pengolahan Air 214.369.805 355.131.305 6 Gedung dan Bangunan 528.071.675 1.030.271.575 Jumlah 1.224.865.740 7.365.813.880
Sumber  data  :  Laporan  Keuangan  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi Tahun 2004
Dari  tabel  1  menunjukan  besaran  nilai  aset  tetap  perusahaan  sebelum  dan sesudah  perusahaan  melakukan  penilaian  kembali  (Revaluasi)  aset  tetap  tahun  2004. Langkah-langkah yang diambil perusahaan tersebut mengakibatkan adanya selisih lebih penilaian kembali (Revaluasi) aset tetap sebesar Rp.6.140.948.140 hasil ini di dapat dari (Rp.7.365.813.880 – Rp.1.224.865.740)  dengan kondisi tersebut aset tetap perusahaan mengalami peningkatan nilai  yang cukup besar. Dapat diketahui bahwa nilai aset tetap dari  tanah  dan  penyempurnaannya  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  dari Rp.482.424.260  menjadi  Rp.5.980.411.000.  Sedangkan  nilai  aset  tetap  dari  instalasi pengolahan  air  mengalami  peningkatan  dari  Rp.214.369.805  menjadi  Rp.355.131.305 dan peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi pada nilai aset tetap dari gedung dan bangunan  dimana  nilai  aset  tetap  sebelum  penilaian  kembali  (Revaluasi)  sebesar Rp.528.071.675  menjadi  Rp.1.030.271.575.  Penilaian  kembali  (Revaluasi)  sesuai dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002.
Dari hasil penilaian kembali (Revaluasi) aset tetap yang dilakukan PDAM Tirta Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi  menghasilkan  selisih  lebih  penilaian  kembali  aset tetap  yang  dikompensasikan  terhadap  kerugian  kumulatif  perusahaan.  Perhitungan
kompensasi kerugian terhadap selisih lebih penilaian kembali  aset tetap disajikan pada tabel 2.

## Tabel 2
PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Perhitungan Kompensasi Kerugian Terhadap Selisih Lebih Penilaian Kembali Aset Tetap Sampai Dengan
Tahun 2004 (Dalam Rupiah) Tahun Rugi Komersial Rugi Fiskal 1998 sampai dengan 2003 6.918.716.565,85   5.148.027.845,79 2004 1.215.199.197,00 924.095.402,00 Sampai dengan 2004 8.133.835.765,85 6.072.123.247,79 Perhitungan : Selisih Lebih Revaluasi 6.140.948.140,00   6.140.948.140,00 Rugi Komersial ( 1.992.887.622,85) Selisih Lebih / Laba Fiskal 68.824.892,22 PPh 10% (Final) 6.882.489,22 Beban PPh Revaluasi (6.882.000,00) Rugi Komersial ( 1.999.769.622,85)
Rugi komersial kumulatif sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp.1.999.769.622,85 terdiri dari : Rugi tahun sebelumnya yang belum dikonpensasikan :
Rp.6.918.716.565,85 –Rp.6.140.948.140,00  = Rp.777.768.425,85
Rugi tahun berjalan setelah PPh Revaluasi :
Rp.1.215.199.197,00 + Rp.6.882.000,00=Rp.1.222.001.197,00 Rugi Komersial Rp.1.999.769.622,85 Kebijakan penilaian kembali (Revaluasi)  aset  tetap  yang  dilakukan
PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten Sukabumi  mengakibatkan  adanya  pajak penghasilan final  yang harus dibayarkan oleh perusahaan dari adanya selisih lebih akibat penilaian kembali (Revaluasi) aset tetap  yang  dilakukan  oleh  perusahaan. Berdasarkan  ketentuan  perpajakan,  telah diatur  bahwa  setiap  selisih  lebih  akibat penilaian  kembali  (Revaluasi)  aset  tetap dikenakan  pajak  final  sebesar  10% setelah  dikompensasikan  ke  kerugian fiskal. Sesuai dengan kebijakan penilaian kembali  (Revaluasi)  aset  tetap  yang dilakukan  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri Kabupaten  Sukabumi  terhadap  aset tetapnya,  maka  dapat  diketahui  pajak final  yang  harus  dibayarkan  adalah sebesar Rp.6.882.489,22.
4.2.4.   Perubahan Kebijakan Penilaian  Kembali  (Revaluasi) Menjadi Model Biaya Sejak  tahun  2004  PDAM  Tirta Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi melakukan penilaian kembali
(Revaluasi) secara parsial  atas aset  tetap berupa  tanah  dan  sebagian  bangunan, sampai  dengan  tahun  2014  PDAM  Tirta Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi belum lagi melakukan penilaian kembali (Revaluasi) aset tetapnya lagi.
Perusahaan tidak lagi melakukan penilaian  kembali  (Revaluasi)  aset  tetap dikarenakan  belum  diterbitkannya  Surat Perintah  Kerja  Direktur  Utama  PDAM Kabupaten  Sukabumi  yang  berisikan bahwa perusahaan diharuskan melakukan penilaian kembali
(Revaluasi) atas aset tetapnya. Selain itu, penilaian  kembali  (Revaluasi)  aset  tetap tergolong  hal  yang  rumit  dilaksanakan dan  membutuhkan  biaya  yang  cukup besar.  Hal  itulah  yang  menyebabkan PDAM  Kabupaten  Sukabumi  tidak  lagi penggunakan  model  revaluasi  sebagai model  penilaian  atas  aset  tetapnya. Perusahaan  mencatat  aset  tetap  sebesar harga  perolehan  yang  meliputi  harga beli, biaya hukum dan broket, bea impor dan  pajak  pembelian  yang  tidak  dapat dikreditkan, serta biaya-biaya yang dapat dibebankan  langsung  untuk  membawa aset  ke  lokasi  dan  kondisi  siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Sejak perubahan kebijakan penialian aset tetap, perusahaan mencatat aset tetap menggunakan biaya perolehan.
Jumlah masing-masing aset tetap PDAM Kabupaten Sukabumi adalah nilai perolehan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap sehingga  dapatlah  nilai  buku  dari
masing-masing aset tetap tersebut.
Sedangkan penyusutan aset tetap
dilakukan  sesuai  dengan  Pasal  11 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 tentang  Pajak  Penghasilan.  Dimana berdasarkan  Pasal  11  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan, penyusutan dihitung berdasarkan  kelompok  aset  dengan  cara menerapkan  tarif  atas  nilai  sisa  buku, dan  pada  akhir  masa  manfaat  nilai  sisa buku  disusutkan  sekaligus.  Pada  setiap tanggal  pelaporan  terhadap  aset  tetap dilakukan penilaian kemungkinan terjadi penurunan  nilai  aset.  Penurunan  nilai aset  diakui  sebagai  beban  dan  dicatat dalam pos beban penurunan nilai aset. Perkembangan aset tetap
perusahaan  terhitung  sejak  tahun  2005 sampai  dengan  tahun  2014  mengalami peningkatan yang cukup baik. Tidak ada penurunan  dalam  jumlah  aset  tetap bersih  perusahaan.  Hal  tersebut  dapat dilihat pada gambar 2.

## PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi
Perkembangan Aset Perusahaan Tahun 2005 – Tahun 2014
Gambar 2
Sumber data : Laporan Keuangan PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 – 2014 (diolah penulis)
Dari  Gambar  2  di  atas,  terlihat  jelas  peningkatan  aset  tetap  PDAM  Tirta  Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tetapi nilai-nilai
0 20,000,000,000 40,000,000,000 60,000,000,000 80,000,000,000 100,000,000,000 120,000,000,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 103.370.536.865
55.473.163.804 54.262.663.640,49 53.222.146.791,77 33.702.812.801,21 31.474.777.875,93 30.607.337.908 24.200.164.774 23.315.766.088 21.382.884.061
tersebut  tidak  menggambarkan  nilai  aset  tetap  yang  wajar  berdasarkan  nilai  aset  tetap saat  ini  dikarenakan  perusahaan  belum  lagi  melakukan  penilaian  kembali  (Revaluasi) aset  tetap  sejak  tahun  2005  dan  perusahaan  menggunakan  harga  perolehan  untuk mencatat aset tetapnya. Jika ditinjau dari sisi perpajakan, penilaian kembali (Revaluasi) aset  tetap  dapat  menghemat  pajak  sebesar  7%  (asumsi  perusahaan  mengajukan permohonan  sejak  31  Oktober  2015    sampai  dengan  tanggal  31  Desember  2015  dan dikenakan  tarif  3%).  Menghemat  pajak  sebesar  6%  (asumsi  perusahaan  mengajukan permohonan sejak  1 Januari 2016 sampai  dengan tanggal  30 Juni  2016 dan dikenakan tarif 4%) atau menghemat 4% (asumsi perusahaan mengajukan permohonan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan dikenakan tarif 6%). Selain itu, jika perusahaan  melakukan  penilaian  kembali  (Revaluasi)  aset  tetap,  maka  nilai  aset  tetap yang  tercatat  pada  laporan  keuangan  perusahaan  merupakan  nilai  aset  tetap  yang menggambarkan nilai sebenarnya.
Penilaian kembali (Revaluasi) aset tetap dapat dilakukan atas seluruh aset tetap yang  dimiliki  oleh  perusahaan  dengan  status  hak  milik  yang  memiliki  nilai  yang material,  dimana  harga  aset  tersebut  cukup  signifikan  contohnya  tanah,  bangunan, mesin  dan  kendaraan.  Menurut  perpajakan  revaluasi  aset  tetap  tidak  dapat  dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak revaluasi terakhir kalinya. Sedangkan  di  dalam  akuntansi  menyebutkan  bahwa  frekuensi  revaluasi  tergantung perubahan  nilai  wajar  dari  suatu  aset  tetap  yang  direvaluasi.  Jika  nilai  wajar  dari  aset yang  direvaluasi  berbeda  secara  material  dari  jumlah  tercatatnya,  maka  revaluasi lanjutan  perlu  dilakukan.  Beberapa  aset  tetap  mengalami  perubahan  nilai  wajar  secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan seperti itu tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.
4.3. Analisis  Perbandingan  Revaluasi  Aset  Tetap  Sesuai  PSAK  No.  16  (revisi 2007) dan Dampak Perpajakannya Menurut Undang-Undang Pajak
4.3.1. Analisis Revaluasi Aset Tetap Sesuai PSAK No. 16 (Revisi 2007)
Dalam  PSAK  No.16  (Revisi  2007)  dijelaskan  mengenai  peraturan  pelaksanaan jika perusahaan melakukan penilaian kembali (Revaluasi) aset tetap. Dalam standar ini dijelaskan  bagaimana  penilaian  kembali  (Revaluasi)  aset  tetap  seharusnya  dilakukan. Adapun analisis perbandingan penilaian kembali (Revaluasi) aset tetap  yang  dilakukan oleh  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi  dapat  dilihat  pada  tabel  11. Berdasarkan tabel 11 peneliti menganalisis dengan membandingkan Keputusan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  486/KMK.03/2002  tanggal  28  November  2002 yang  dianut  oleh  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi  dengan  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  PSAK  No.  16  (Revisi  2007).  Dari  tabel  10  terdapat perbedaan  aspek  yaitu  aset  yang  direvaluasi.  Di  dalam    perpajakan  mengizinkan revaluasi  sebagian,  sedangkan  komersial  melarang  revaluasi  secara  selektif.  Secara komersial, revaluasi harus dilakukan minimal per kelompok aset, dimana kelompok aset adalah  aset  yang  kegunaan yang  serupa,  misalnya  tanah,  peralatan  pabrik,  kendaraan dan  seterusnya.  Misalnya  terdapat  8  tanah  dalam  klasifikasi  aset  tanah  dalam  sebuah perusahaan,  maka  secara  fiskal,  diizinkan  hanya  merevaluasi  3  tanah  saja,  sedangkan komersial harus seluruhnya.
Tabel 11 PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Penyesuaian Pelaksanaan Revaluasi Aset Tetap terhadapPSAK No.16
(Revisi 2007) No Aspek Revaluasi Aset Tetap Yang Dilaksanakan PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi KMK No. 486 Tahun 2002 PSAK No. 16 (Revisi 2007) 1 Penilai Revaluasi aset tetap dilakukan oleh ahli penilaian yang memiliki kualifikasi profesional yang dinilai berdasarkan nilai pasar Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kulaifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Paragraf 32 2 Penyusutan Dasar penyusutan fiskal aset tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal baru. Apabila suatu aset tetap direvaluasi, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dilakukan. Paragraf 35 3 Aset yang direvaluasi Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian aset tetap perusahaan Harus dilakukan atas kelompok aset yang sama. Paragraf 36
Sumber  data:  Laporan  Keuangan  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi (diolah penulis)

## 4.3.2. Analisis  Revaluasi  Aset  Tetap  Sesuai  PSAK  No.  16  dan  Undang-Undang Perpajakan
Berbeda  halnya  dengan  PSAK,  dalam  Undang-Undang  Perpajakan  juga dijelaskan  mengenai  bagaimana  pelaksanaan  penilaian  kembali  (Revaluasi)  aset  tetap yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk  tujuan  perpajakan.  Analisis  perbandingan penilaian kembali (Revaluasi) aset tetap yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel 12.
Tabel 12 PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi
Analisis Perbandingan Revaluasi Aset Tetap Sesuai PSAK No.16 dan Undang-Undang Perpajakan No Aspek PMK 191/2015 PSAK No.16 (Revisi 2007) 1 Aset yang direvaluasi dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aset tetap. (Pasal 3) Harus dilakukan atas kelompok aset yang sama. (Paragraf 36) 2 Frekuensi revaluasi Dapat dilakukan kembali setelah 5 tahun sejak penilaian sebelumnya. (pasal 3) Jika nilai wajar aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka perlu dilakukan revaluasi lanjutan. (Paragraf 34) 3 Hasil penilaian oleh appraisal Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Menggunakan pendekatan pendapatan atau biaya pengganti
tidak mencerminkan kedaan yang sebenarnya kembali nilai pasar atas aset yang bersangkutan. (Pasal 4) yang telah disusutkan (Depreciated Replacement Cost Approach) (Paragraf 33) 4 Nama akun atas surplus revaluasi dalam neraca Disajikan sebagai “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Wajib Pajak Tanggal ................” (Pasal 9) Tidak diatur secara khusus, namun secara tersirat disebutkan surplus revaluasi. (Paragraf 39-41)
Di  dalam  perpajakan  mengizinkan  revaluasi  sebagian,  sedangkan  komersial melarang revaluasi secara selektif. Secara komersial, revaluasi harus dilakukan minimal per  kelompok  aset,  dimana  kelompok  aset  adalah  aset  yang  kegunaan yang  serupa, misalnya tanah, peralatan pabrik, kendaraan dan seterusnya. Misalnya terdapat 8 tanah dalam  klasifikasi  aset  tanah  dalam  sebuah  perusahaan,  maka  secara  fiskal,  diizinkan hanya  merevaluasi  3  tanah  saja,  sedangkan  komersial  harus  seluruhnya.  Di  dalam komersial aset-aset dalam suatu kelompok aset tetap harus direvaluasi secara bersamaan untuk  menghindari  revaluasi  aset  tetap  secara  selektif  dan  bercampurnya  biaya perolehan dan nilai lainnya pada saat yang berbeda. Di dalam perpajakan revaluasi aset tetap  dapat  dilakukan  kembali  setelah  5  tahun  sejak  penilaian  kembali  sebelumnya. Sedangkan di dalam akuntansi frekuensi revaluasi aset tetap tergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi dan dapat dilakukan setiap 1 tahun sekali.
Di  dalam  perpajakan  jika  hasil  penilaian  oleh  jasa  penilai  tidak  mencerminkan keadaan yang sebenarnya, wewenang yang berhak menetapkan kembali nilia pasar atas aset  yang  direvaluasi  adalah  Direktur  Jenderal  Pajak.  Sedangkan  di  dalam  akuntansi terdapat  pendekatan  yang dapat  digunakan untuk menilai aset  tetap jika tidak ada data pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi.
Perbedaan  terakhir  pada  aspek  nama  akun  atas  surplus  revaluasi  dalam  neraca, menurut  perpajakan  telah  jelas  nama  akun  atas  surplus  tersebut,  sedangkan  dalam akuntansi tidak dijelaskan mengenai nama akun tersebut.

## 4.3.3. Analisis Penyesuaian Pelaksanaan Revaluasi Aset Tetap
Dalam  penelitian  ini  penulis  telah  merekap  pelaksanaan  penilaian  kembali (revaluasi)  aset  tetap  yang  dilakukan  oleh  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten Sukabumi  dan  disesuaikan  dengan  PMK  No  191/PMK.010/2015  yang  disajikan  pada tabel 13.
Tabel 13 PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Penyesuaian Pelaksanaan Revaluasi Aset Tetap Menurut Undang-Undang Perpajakan No Undang-Undang yang Dianut PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Dalam Melaksanakan Revaluasi Aset Tetap Undang-Undang Perpajakan yang Berlaku Saat Ini 1 Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang Pasal 1 Ayat 3
ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui atau memperoleh izin Pemerintah. 2 Aset tetap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Pasal 3 Ayat 1 3 Ketentuan penyusutan fiskal aset tetap Pasal 7 Ayat 2 4 Atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku, dikenakan
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).
Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:
3% (tiga persen), untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
4% (empat persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau 6% (enam persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. (Pasal 1)
Sumber  data  :  Laporan  Keuangan  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi (diolah penulis)
Pada  tabel  13  terdapat  perbedaan  yang  cukup  menarik  dimana  perbedaan tersebut  terjadi  pada  tarif  pajak  penghasilan  yang  bersifat  final.  Pada  tahun  2015 pemerintah menetapkan diskon tarif jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetapnya pada masa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## 4.3.4. Analisis Dampak Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap
Seperti  yang  dapat  kita  ketahui,  penilaian  kembali  (Revaluasi)  aset  tetap mempunyai  dampak  bagi  perusahaan.  Tanah  merupakan  jenis  aset  tetap  yang  tidak dapat  disusutkan,  sehingga  penilaian  kembali  (Revaluasi)  aset  tetap  yang  dilakukan pada  aset  tetap  tanah  tidak  akan  memberikan  kontribusi  pada  penghematan  pajak  bagi perusahaan  karena  tidak  menghasilkan  beban  penyusutan.  Padahal  aset  tetap  berupa tanah  memiliki  nilai  penilaian  kembali  (Revaluasi)  yang  cukup  besar  dan  tentu  akan menghasilkan pajak final atas selisih lebih penilaian kembali (Revaluasi). Selisih lebih tersebut  dapat  dikompensasikan  ke  kerugian  fiskal  bila  perusahaan  memiliki  kerugian fiskal  yang  belum  dikompensasikan.  Aset  tetap  perusahaan  berupa  bangunan  dan peralatan merupakan aset tetap yang dapat disusutkan, sehingga hasil revaluasi terhadap bangunan  dan  peralatan  mampu  memberikan  kontribusi  penghematan  pajak  melalui
peningkatan  beban  penyusutan  akibat  bertambahnya  nilai  buku  dari  kedua  aset  tetap tersebut.
Adanya  penilaian  kembali  aset  tetap  (Revaluasi)  membantu  Pemerintah  atau badan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang diperoleh dari  Pajak  Penghasilan  Badan.  Adanya  revaluasi  juga  membantu  wajib  pajak  atau pemilik  perusahaan  untuk  membuat  perencanaan  perpajakan  yang  bertujuan  untuk menghemat  pembayaran  pajak.  Dengan  adanya  penilaian  aset  tetap  akan  memberikan dampak bagi perusahaan:
1. Posisi kekayaan di dalam neraca menunjukkan kewajaran, ini akan mempermudah pemakai laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
2. Selisih lebih penilaian kembali akan menyebabkan struktur modal meningkat.
3. Naiknya  nilai  aset  tetap  menyebabkan  beban  penyusutan  aset  tetap  menjadi  naik yang di bebankan dala laba/ rugi.
4. Dari  segi  perpajakan  bahwa  selisih  lebih  yang  disebabkan  revaluasi  aset  tetap adalah  objek  pajak  yang  dikenai  pajak  penghasilan  final  10%.  Menurut  PMK 191/2015, penilaian kembali (Revaluasi) aset tetap dapat menghemat pajak sebesar 7%  (asumsi  perusahaan  mengajukan  permohonan  sejak  31  Oktober  2015  sampai dengan 31 Desember 2015 dan dikenakan tarif 3%). Menghemat pajak sebesar 6% (asumsi perusahaan mengajukan permohonan sejak  1 Januari 2016 sampai dengan tanggal  30  Juni  2016  dan  dikenakan  tarif  4%)  atau  menghemat  4%  (asumsi perusahaan  mengajukan  permohonan  sejak  1  Juli  2016  sampai  dengan  tanggal  31 Desember 2016 dan dikenakan tarif 6%).
4.4. Evaluasi  Terhadap  Analisis  Perbandingan  Atas  Model  Revaluasi  Aset Tetap  Sesuai  PSAK  No.16  (Revisi  2007)  dan  Dampak  Perpajakannya Menurut  Undang-Undang  Pajak  Pada  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri Kabupaten Sukabumi Periode 2014
Ada  tiga  tujuan  penelitian  skripsi  ini,  tujuan  penelitian  yang  pertama  yaitu “Untuk  mengetahui  kecukupan  atas  keteraturan  melakukan  revaluasi  aset  tetap  sesuai ketentuan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.16  (Revisi  2007) PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi”.  Setelah  penulis  analisa  mengenai pelaksanaan penilaian kembali (Revaluasi) aset tetap yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi,  bahwa  kecukupan  atas  keteraturan  melakukan revaluasi  aset  tetap  sesuai  PSAK  No.  16  (Revisi  2007)  belum  terpenuhi.  Di  dalam perpajakan  mengizinkan  revaluasi  sebagian,  sedangkan  komersial  melarang  revaluasi secara selektif. Secara komersial, revaluasi harus dilakukan minimal per kelompok aset, dimana  kelompok  aset  adalah  aset  yang  kegunaan yang  serupa,  misalnya  tanah, peralatan pabrik, kendaraan dan seterusnya. Misalnya terdapat 8 tanah dalam klasifikasi aset tanah dalam sebuah perusahaan, maka secara fiskal, diizinkan hanya merevaluasi 3 tanah saja, sedangkan komersial harus seluruhnya.
Tujuan  penelitian  yang  kedua  “Untuk  mengetahui  apakah  perusahaan  perlu melakukan  revaluasi  atas  aset  tetap  yang  belum  dilakukan  revaluasi  pada  periode sebelumnya  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi”.  Penulis  menganalisa frekuensi  revaluasi  tergantung  perubahan  nilai  wajar  dari  suatu  aset  tetap  yang direvaluasi.  Jika  nilai  wajar  dari  aset  yang  direvaluasi  berbeda  secara  material  dari jumlah  tercatatnya,  maka  revaluasi  lanjutan  perlu  dilakukan.  Beberapa  aset  tetap mengalami  perubahan  nilai  wajar  secara  signifikan  dan  fluktuatif,  sehingga  perlu direvaluasi  secara tahunan. Revaluasi tahunan seperti itu tidak perlu dilakukan apabila
perubahan  nilai  wajar  tidak  signifikan.  Namun  demikian,  aset  tersebut  mungkin  perlu direvaluasi  setiap  tiga  atau  lima  tahun  sekali.  Tidak  ada  keharusan  untuk  perusahaan melakukan  atau  tidak  melakukan  revaluasi  atas  aset  tetap  yang  belum  direvaluasi, karena  melakukan  atau  tidaknya  merupakan  kebijakan  internal  perusahaan.  Aturan perpajakan  hanya  memfasilitasi  jika  perusahaan  ingin  melakukan  revaluasi  atas  aset tetapnya.
Tujuan penelitian yang ketiga “Untuk mengetahui bagaimana dampak revaluasi aset  tetap  terhadap  perpajakan  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi”. Setelah  penulis  menganalisa  dampak  yang  ditimbulkan  jika  perusahaan  melakukan revaluasi akan menghasilkan pajak penghasilan final atas selisih lebih penilaian kembali (Revaluasi).  Selisih  lebih  tersebut  dapat  dikompensasikan  ke  kerugian  fiskal  bila perusahaan  memiliki  kerugian  fiskal  yang  belum  dikompensasikan.  Jika  ditinjau  dari sisi perpajakan, penilaian kembali (Revaluasi) aset tetap dapat menghemat pajak sebesar 7% (asumsi perusahaan mengajukan permohonan sejak 31 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan dikenakan tarif 3%). Menghemat pajak 6% (asumsi perusahaan mengajukan permohonan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dan dikenakan tarif 4%) atau menghemat 4% (asumsi perusahaan mengajukan permohonan sejak  1  Juli  2016  sampai  dengan  tanggal  31  Desember  2016  dan  dikenakan  tarif  6%). Diskon  tarif  yang  diberlakukan  pada  tahun  2015  sebenarnya  peluang  bagi  perusahaan yang  baik  untuk  dimanfaatkan  oleh  perusahaan.  Pemberian  insentif  perpajakan  ini dimaksudkan  sebagai  pendorong  wajib  pajak  agar  semakin  taat  terhadap  ketentuan peraturan  perpajakan. Jika  wajib  pajak  memanfaatkan  kesempatan  ini  itu  berarti  wajib pajak  memberikan  dukungan  positif  dalam  pencapaian  target  penerimaan  negara  dari pajak. Dalam  praktiknya  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi  tidak memanfaatkan adanya diskon tarif yang disediakan oleh pemerintah.

## V. Penutup

## 5.1. Simpulan
Kesimpulan  yang  diperoleh  penulis  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan Perbandingan Model Revaluasi Aset Tetap Pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Periode 2014 adalah sebagai berikut :
1. Kecukupan  atas  keteraturan  melakukan  revaluasi  aset  tetap  yang  dilakukan  oleh PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri  Kabupaten  Sukabumi  belum  terpenuhi  dan  belum sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2007).
2. Frekuensi  revaluasi  tergantung  perubahan  nilai  wajar  dari  suatu  aset  tetap  yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah  tercatatnya,  maka  revaluasi  lanjutan  perlu  dilakukan.  Beberapa  aset  tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi  secara  tahunan.  Revaluasi  tahunan  seperti  itu  tidak  perlu  dilakukan apabila  perubahan  nilai  wajar  tidak  signifikan.  Namun  demikian,  aset  tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali. Tidak ada keharusan untuk perusahaan melakukan atau tidak melakukan revaluasi atas aset tetap yang belum direvaluasi, karena melakukan atau tidaknya merupakan kebijakan internal perusahaan.  Aturan  perpajakan  hanya  memfasilitasi  jika  perusahaan  ingin melakukan revaluasi atas aset tetapnya.
3. Dampak  yang  ditimbulkan  jika  perusahaan  melakukan  revaluasi  akan menghasilkan  pajak  penghasilan  final  atas  selisih  lebih  penilaian  kembali (Revaluasi). Selisih  lebih tersebut  dapat  dikompensasikan ke kerugian fiskal  bila
perusahaan  memiliki  kerugian  fiskal  yang  belum  dikompensasikan.  Jika  ditinjau dari  sisi  perpajakan,  penilaian  kembali  (Revaluasi)  aset  tetap  dapat  menghemat pajak sebesar 7% (asumsi perusahaan mengajukan permohonan sejak 31 Oktober 2015  sampai  dengan  31  Desember  2015  dan  dikenakan  tarif  3%).  Menghemat pajak  6%  (asumsi  perusahaan  mengajukan  permohonan  sejak  1  Januari  2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dan dikenakan tarif 4%) atau menghemat 4% (asumsi  perusahaan  mengajukan  permohonan  sejak  1  Juli  2016  sampai  dengan tanggal  31  Desember  2016  dan  dikenakan  tarif  6%).  Diskon  tarif  yang diberlakukan  pada  tahun  2015  sebenarnya  peluang  bagi  perusahaan  yang  baik untuk  dimanfaatkan  oleh  perusahaan.  Pemberian  insentif  perpajakan  ini dimaksudkan  sebagai  pendorong  wajib  pajak  agar  semakin  taat  terhadap ketentuan  peraturan  perpajakan. Jika  wajib  pajak  memanfaatkan  kesempatan  ini itu  berarti  wajib  pajak  memberikan  dukungan  positif  dalam  pencapaian  target penerimaan  negara  dari  pajak. Dalam  praktiknya  PDAM  Tirta  Jaya  Mandiri Kabupaten  Sukabumi  tidak  memanfaatkan  adanya  diskon  tarif  yang  disediakan oleh pemerintah.

## 5.2. Saran
Dalam  penelitian  ini  penulis  berharap  dapat  memberikan  kontribusi  dalam pengembangan  ilmu  pengetahuan  di  bidang  ekonomi  akuntansi  khususnya  akuntansi perpajakan. Berikut ini adalah saran penulis bagi perusahaan yaitu :
1. Perusahaan  dapat  melakukan  pembenahan  ulang  dalam  pencatatan  biaya  yang terkait dengan aset tetap agar sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Perusahaan  seharusnya  lebih  teliti  dalam  mengelompokan  biaya  yang  dapat dikapitalisasi  ke  dalam  aset  tetap  dan  biaya  yang  tidak  dapat  dikapitalisasi  ke dalam aset tetap.
3. Pengeluaran-pengeluaran  setelah  perolehan  aset  tetap  yang  bersifat  menambah manfaat  umur  aset,  dapat  dibebankan  langsung  terhadap  pengeluaran  modal, dalam hal ini perusahaan harus lebih menekankan apakah kebijakan yang di ambil dalam  pengeluaran  yang  terjadi  selama  masa  manfaat  penggunaan  aset  tetap tersebut.  Apakah  pengeluaran  modal  atau  pengeluaran  pendapatan,  yang  dapat digolongkan sesuai dengan besarnya pengeluaran tersebut.
4. Sebaiknya perusahaan melakukan revaluasi aset tetapnya dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut bagi perusahaan.

## VI. Daftar Pustaka
Erly Suandy. 2013. Perencanaan Pajak . Jakarta: Salemba Empat. IAI. 2007. PSAK No 16 Aset Tetap. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Wirawan dan Diaz Priantara. 2015. Perpajakan . Jakarta: Mitra Wacana Media.