## EDITORIAL :

## Tata Kelola Global Dalam Hubungan Internasional
Pada  penghujung  tahun  2022  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  Kelompok  Dua  Puluh atau  the  Group  of  Twenty  (G20)  diselenggarakan  di  Nusa  Dua,  Pulau  Bali,  Indonesia. Setelah  Italia,  Indonesia  mendapat  giliran  kesempatan  dan  kehormatan  sebagai Presidensi  penyelenggaraan KTT G20.  Tema  yang diusung adalah “ Recover Together, Recover  Stronger “, dan  tiga  agenda  utamanya  yaitu  arisitektur  kesehatan  global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi. Kepresidenan G20 Indonesia  ini  membawa perhatian  dunia  tertuju  tidak  hanya  pada  bagaimana  negara Indonesia sebagai emerging country dapat melakukan perhelatan global akbar di tengah situasi  dunia  yang  tidak  menentu,  namun  juga mengenai  apa  itu  tata  kelola  global, sebagaimana G20 merupakan salah satu manifestasinya.
Tata  kelola  global  ( global  governance) sebagai  terminologi  yang  dikenal  dan mengemuka  pada  saat  ini  bukan  suatu  yang  baru  (Bevir,  2009).  Terdiri  dari  dua  kata yang berbeda, yakni ‘tata kelola ’ ( governance ) dan ‘global’ yang memiliki ragam dan sarat  makna serta  digunakan  bersama  satu  sama  lain .  Istilah  ‘tata  kelola’  berkenaan dengan mekanisme  atau  cara  membuat, mengemudikan,  mengarahkan,  dan  mengatur dalam  kebijakan  dan  tindakan masyarakat  atau  global  (Jentleson,  2017). Sementara ‘ global ’ merujuk  kepada  keseluruhan  jaringan  sistem  internasional,  transnasional  dan multilateralisme  yang  mencakup  kebutuhan  besar  akan  kerja  sama  untuk  mengatasi permasalahan,  terutama  perdamaian  dan  keamanan,  pembangunan,  hak  asasi  manusia,
lingkungan,  dan  kesehatan  (Dingwerth  &  Pattberg,  2006).  Terkait  erat  dan  tak terpisahkan adalah konsep ‘globalisasi’ sebagai bentuk  proses, perluasan,  intensifikasi, dan percepatan keterhubungan serta integrasi ragam aktor di seluruh dunia dalam semua aspek kehidupan (Weiss T. G., 2000) . Namun makna dari penggabungan dua kata kunci tersebut  tidaklah  mudah  dan  pasti. Bersama-sama,  istilah  ‘tata  kelola ’ dan  ‘global’ membentuk model teoretis yang kuat serta alat praktis yang digunakan untuk mendekati politik modern: ‘tata kelola global’.
Penggunaan  awal  istilah  tata  kelola  global  dimulai  pada  tahun  1970-an  dan semakin  digunakan  pada  akhir  1980-an  dan  awal  1990-an  pasca  berakhirnya  Perang Dingin  (Mendlovitz,  1975).  Pemaknaan  istilah  tata  kelola  global  terkait  erat  dengan beberapa perkembangan empiris dan normatif yang memfasilitasi pengembangan aktor dan  jaringan  sistem  global  untuk  menciptakan  “prinsip  perilaku  yang digeneralisasikan.” Perkembangan yang menjadi penciri utama globalisasi kontemporer abad  ke-21  adalah  perkembangan  teknologi, khususnya  di  bidang  teknologi  informasi dan  komunikasi.  Kemajuan  teknologi  yang  sangat  masif  di  bidang  ini  tidak  sekedar sebagai  instrumen  yang  memfasilitasi  globalisasi,  namun  juga  sebagai public  goods internasional yang  berdimensi  politik,  sosial-ekonomi,  dan  ideasional  yang  signifikan yang  berfungsi  untuk  menata  ulang  sistem  global  yang  tertib  dan  berkeadilan. P erkembangan  politik  meliputi  kemunculan  aktor  baru  selain  negara  atau  aktor  non- negara  dan  non-pemerintah,  baik  formal  atau  non-formal,  seperti  organisasi,  institusi, rezim,  perusahaan,  gerakan  sosial,  masyarakat  sipil  maupun  individu  yang  semakin menyebar  ke  seluruh  sistem  global,  dan  mempunyai  kemampuan,  otoritas  dan kekuasaan  pusat  untuk  memengaruhi  persepsi,  niat,  atau  tindakan  aktor    (O’Brien, Goetz,  Scholte,  &  Williams,  2000).  Perkembangan  ekonomi  berdasarkan  liberalisasi ekonomi  meliputi  tumbuh  dan  meningkatnya  saling  ketergantungan  ekonomi, perdagangan,  keuangan,  modal  antarnegara,  dengan  dan  antaraktor  non-negara  atau aktor  transnasional  (Ruggie,  1998).  Terakhir,  tapi  tidak  kecil  artinya,  adalah perkembangan  sosial  dan  ide.  Meliputi  penyebaran  dan  penerapan  global  demokrasi liberal,  neoliberal  dan  kapitalisme  pasca  Perang  Dingin;  homogenisasi  budaya  dan kontra  budaya  Barat;  pergerakan  masif  manusia;  pengembangan  "kota  global";  dan, perluasan  ideologis  arena  sosial  bagi  masyarakat  sipil  dan  gerakan  sosial  (Lennox, 2008).
Secara  interdisipliner,  terdapat  usaha  untuk  memahami  dan  merumuskan  tata kelola  global.  Ungkapan  ‘tata  kelola  global’  dikembangkan  sebagai  istilah  kunci  dari program  politik  untuk  reformasi  internasional  serta  alat  konseptual  dalam  penelitian. Seperti,  tata  kelola  oleh  Acharya  (2018)  dipahami  secara  luas  dalam  pengertian  yang paling  mendasar  sebagai  ‘pemerintahan  tanpa  pemerintah’  ( governance  without government ).  Pemahaman  ini  mengikuti  pendahulunya,  yaitu  Rosenau,  yang mengatakan  bahwa  tata  kelola  sebagai  “pengaturan  hubungan  yang  saling  bergantung tanpa adanya otoritas politik yang menyeluruh, seperti dalam sistem internasional; dan tata kelola global mengacu pada sistem aturan di semua tingkat aktivitas manusia, yakni dari  keluarga  hingga  organisasi  internasional  yang  pengejaran  tujuan  melalui pelaksanaan  kontrol  memiliki  dampak  transnasional  (Rosenau  &  Czempiel.,  1992). Weiss dan Thakur (2015)  menambahkan bahwa tata kelola global adalah upaya kolektif untuk  mengidentifikasi,  memahami,  atau  mengatasi  masalah  di  seluruh  dunia  yang melampaui kapasitas masing-masing negara untuk menyelesaikannya.
Sebagian  besar  analis  setuju  dengan  meningkatnya  kompleksitas  tata  kelola global, mencakup banyak hal. Seperti yang dideskripsikan oleh Finkelstein (1995), tata kelola  mencakup  kategori  tumpang  tindih  fungsi  yang  dilakukan  secara  internasional, publik  dan  privat,  di  antaranya:  penciptaan  dan  pertukaran  informasi;  perumusan  dan penyebaran  prinsip-prinsip  dan  promosi  pengetahuan  konsensual  yang  memengaruhi tatanan  internasional  umum,  tatanan  regional,  isu-isu  khusus  dalam  agenda internasional, dan upaya untuk memengaruhi aturan domestik dan perilaku negara; jasa baik, konsiliasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa secara wajib; rezim pembentukan, pemeliharaan dan pelaksanaan; adopsi aturan, kode, dan peraturan; alokasi sumber daya materi  dan  program;  pemberian  bantuan  teknis  dan  program  pembangunan;  kegiatan bantuan,  kemanusiaan,  kedaruratan,  dan  bencana;  dan  pemeliharaan  ketentraman  dan ketertiban.  Kompleksitas  deskripsi  ini,  seperti  yang  ditanggapi  oleh  Koenig-Archibugi mencerminkan  masalah  konseptualisasi  tata  kelola  dengan  presisi  (Koenig-Archibugi, 2011).
Pada umumnya penggunaan istilah 'tata kelola' menunjukan suatu bentuk kemudi sosial yang tidak selalu bergantung pada hierarki dan komando, seperti yang disiratkan oleh  konsep  ‘pemerintah’,  melainkan  pada  proses  pengorganisasian  diri  dan  negosiasi horizontal. Negosiasi  ini bekerja pada sistem sosial multi-level dengan para pemangku
kepentingan  yang  saling  terkait,  berkolaborasi,  dan  terkadang  bertentangan  satu  sama lain. Namun,  tidak  ada satu  pun entitas kekuasaan yang memimpin  hierarki  tokoh  tata kelola.  Sebaliknya,  semua  entitas  ini  berbagi  beban  dan  kesempatan  untuk  menangani isu-isu global bersama-sama, dengan masing-masing peserta mewakili kepentingan dan sumber  daya  mereka  sendiri  membentuk  suatu  bentuk  “ governance  without government ” (Rosenau & Czempiel., 1992).
Istilah  'tata  kelola’  itu  sendiri  telah  digunakan  dalam  berbagai  konteks,  dan menyediakan  model  yang  diperlukan  bagi  sistem  dunia  yang  sedang  berkembang,  dan bagi  kesadaran  setiap  individu  akan  perannya  sebagai  anggota  komunitas  dunia  yang pengejaran  tujuannya  melalui  pelaksanaan  kontrol  memiliki  dampak  transnasional. Rosenau  mengemukakan  pentingnya  untuk  mengklarifikasi  bahwa  tata  kelola  global lebih  dari  sekadar  lembaga  dan  organisasi  formal.  Organisasi  seperti  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  dan  Dana  Moneter  Internasional  (IMF)  adalah  produk  dari penerapan teori ini ke dunia nyata. Namun, tata kelola global mencakup lebih dari satu organisasi  tertentu.  Teorinya  menyediakan  kerangka  kerja  yang  diandalkan  oleh lembaga-lembaga ini. Tata kelola global itu sendiri adalah “suatu proses, bukan entitas, yang  merangkul  pemangku  kepentingan  mana  pun  yang  berkepentingan  dengan  topik apa pun yang ada (Rosenau & Czempiel., 1992). Jika tata kelola global dipahami hanya melalui  produknya,  maka  para  sarjana,  politisi,  dan  warga  negara  sama-sama  berisiko kehilangan gambaran lengkap, termasuk nuansa teori di balik institusi.
Sebagai  sebuah  wacana  akademik,  tata  kelola  menarik  untuk  dipelajari  dan diperdebatkan  di  kalangan  sarjana  Hubungan  Internasional  (HI)  dalam  rangka pengembangan  teoretis  dan  model  untuk  mencari  jawaban  yang  akurat  bagi  berbagai permasalahan  global  yang  ada. Mereka  menggunakan  perspektifnya  masing-masing untuk  menggambarkan  dan  menginterpretasi  serta  merumuskan  konsep  tata  kelola global. Pendekatan  realis ,  mengikuti  Waltz  (1979),  menganggap  arsitektur  tatanan global  bersifat  anarkis,  berbasis  swadaya  dalam  menghimpuan  kekuatan  dan pertahanan,  serta  berpremis  pada  kedaulatan  negara.  Negara  adalah  aktor  rasional kesatuan  dalam  mempertahankan  hidup  dan  satu-satunya  aktor  yang  paling  penting, berkuasa,  bertanggung  jawab  dan  sah  dalam  politik  dunia.  Oleh  karena  itu  realis menyangkal  peran  aktor  non-negara  apapun,  atau  mereka  dilemahkan  dan  diatur  oleh negara  hegemonik  ke  arah  hubungan  ketergantungan  yang  tidak  setara.  Sementara
kehadiran  tata  kelola  global  dianggap  dan  disamakan  dengan  multilateralisme  yang berpusat  pada  negara,  dibuat  oleh  negara-negara  dalam  upaya  untuk  meningkatkan posisi, prestise dan kekuatan relatif mereka dalam persaingan ekonomi internasional.
Definisi  tata  kelola  global  yang  berlaku  juga  memiliki  nada  liberal. Bersandar pada ajaran liberal, yang mengklaim bahwa aktor politik mungkin memiliki kepentingan bersama yang memerlukan kolaborasi  dan koordinasi. Sebagian besar definisi berkisar pada  koordinasi  aktivitas  masyarakat  dengan  cara-cara  mencapai  hasil  yang  lebih diinginkan  (Baldwin,  1993).  Tata  kelola,  dalam  pandangan  ini,  adalah  masalah penyelesaian konflik, menemukan tujuan bersama, dan/atau mengatasi ketidakefisienan antara  aktor  dalam  situasi  pilihan  yang  saling  bergantung (rational  choice dan game theory ).  Sementara  institusionalisme  neoliberal  atau  neoliberalisme  tentang  tata  kelola global terkait konsepsi  keteraturan yang membatasi  (Keohane R. O., 2002). Perspektif ini  mempertahankan  penekanan  realisme  pada  sentralitas  negara,  tetapi,  sebaliknya percaya  bahwa  lembaga-lembaga  internasional  dapat  memengaruhi  secara  mendalam bagaimana  negara-negara  berperilaku  terhadap  satu  sama  lain,  dan  memungkinkan mereka  untuk  bekerja  sama  dalam  hal-hal  tertentu  saat  hubungan  konfliktual  terjadi. Keohane  dan  Nye  (2011)  menggarisbawahi  bahwa  lembaga  internasional  merupakan respons penting terhadap kondisi saling ketergantungan yang kompleks antarnegara dan aktor  transnasional  yang  memiliki  dampak  besar.  Kehadiran  lembaga  pertemuan  para aktor  dalam  area  isu  internasional  tertentu  yang  berbentuk  rezim  internasional membuktikan “ governance  without  government ” adalah  fitur  nyata  dari  sistem  global (Krasner, 1983).
Sarjana Marxis telah menghindari  istilah 'tata kelola' tetapi  harus terlibat  dengan konsep  tersebut  untuk  memahami  ekonomi  politik  saat  ini.  Menurut  Marxis,  sistem kapitalis yang dilanda krisis adalah arena di mana negara-negara kapitalis maju bersaing memperebutkan pasar dan sumber daya yang mengarah ke hegemoni Amerika Serikat. Gill (1995) berpendapat, misalnya, bahwa wacana dan institusi tata kelola global terlibat dalam  normalisasi  kekuatan  regulasi  AS  secara  global.  Sementara  Hardt  dan  Negri (2000)  mengatakan  bahwa empire ,  berbeda  dengan  imperialisme,  tidak  membangun pusat  kekuasaan  teritorial  dan  tidak  bergantung  pada  batas-batas  tetap  atau  hambatan. Melainkan  aparatus  kekuasaan  yang  terdesentralisasi  dan  deteritorialisasi  yang  secara progresif menggabungkan seluruh wilayah global ke dalam perbatasannya yang terbuka
dan  meluas  (Rai  &  Waylen,  2008).  Panich  dan  Gindin  (2005)  mencatat  bahwa konvergensi  wacana  politik  institusional  tentang  tata  kelola  yang  tertanam  dalam organisasi  global  seperti  PBB,  Bank  Dunia  dan  IMF  mengamankan  posisi  hegemonik Amerika  Serikat  dan  menyediakan  kerangka  kerja  untuk  perluasan  lebih  lanjut  dari proses akumulasi modal di seluruh dunia (Rai & Waylen, 2008).
Tanggapan post-strukturalis  kritis mengenai  tata kelola global dikemukakan oleh Foucault,  seperti  yang  disampaikan  oleh Burchell  dan  Miller  (1991) .  Tentang  yang Foucault  sebut  sebagai governmentality untuk  memahami  bagaimana  bentuk institusional  negara,  mengatur (governing) dan  mentalitas  yang  diciptakan  dan distabilkan  oleh  bentuk  itu  sendiri,  saling  terkait. Governmentality dengan  demikian memungkinkan  siapapun  untuk  merefleksikan  efek  dominasi  yang  dihasilkan  oleh  tata kelola sehari-hari negara. Melalui analitis kritisnya ini, Foucault dengan penekanannya pada  subjektivitas  individu  dan  dominasi  teknologi  menawarkan  pandangan  tentang kekuasaan  di  luar  perspektif  yang  berpusat  pada  konsensus  atau  tentang  kekerasan. Selain  itu,  menurut  Lemke  (2000), governmentality menghubungkan  teknologi  diri dengan teknologi dominasi dan konstitusi subjek untuk pembentukan negara, yang pada akhirnya,  membantu  membedakan  antara  kekuasaan  dan  dominasi.  Namun,  para kritikus  juga  menunjukan  bahwa governmentality melemahkan  tempat  negara  dalam teori tata kelola (Hunt & Wickham, 1994)
Global IR atau Hubungan Internasional Global yang dikembangkan oleh Acharya bercirikan  pandangan global  south dalam  relasinya  dengan global  north terkait  suatu tata  kelola  global.  Acharya  (2018)  mengkonseptualisasikan  “Dunia  Multipleks”  untuk tatanan  dunia  yang  muncul  dan  menggantikan  momen  unipolar  yang  memudar  dan tatanan  hegemonik  liberal  yang  dipimpin  Amerika  Serikat  (AS)  atau  dalam  frasa populernya  adalah  ‘ The-End-American-World-Order ’.  Dengan  menggunakan  metafora teater  atau  bioskop  multipleks,  tatanan  dunia  yang  muncul  akan  lebih  terdesentralisasi dan  pluralistik  dalam  hal  ide-ide  kuncinya  tentang  dan  pendekatan  terhadap  stabilitas, perdamaian  dan  pembangunan,  dibandingkan  dengan  tatanan  dominasi  AS  atau  Barat yang lewat. Dalam tatanan Dunia Multipleks, ide dan pendekatan untuk hal-hal penting tersebut tidak muncul dari satu sumber, betapapun kuatnya (seperti yang akan terjadi di bawah  tatanan  hegemonik  liberal  yang  dipimpin  AS),  dan  kemudian  direfleksikan  ke tempat  lain.  Dunia  Multipleks  memiliki  banyak  titik  asal  yang  tetap  berpotongan  dan
berinteraksi,  mengakomodasi  beberapa  pesan  atau  sinyal  secara  bersamaan.  Dengan kata  lain, Multiplex  World  Order adalah  dunia  yang  terdesentralisasi,  beragam  dan multidimensi  di  mana  para  aktor  negara  dan  aktor  non-negara,  kekuatan  mapan  dan baru,  kelompok  global  dan  regional,  baik  dari  Utara  maupun  Selatan,  berinteraksi dengan  cara  yang  saling  bergantung,  sambil  mencari  landasan  bersama  dalam  sebuah pluralitas ide dan pendekatan (Acharya, 2015).
Sementara  untaian  perspektif-perspektif  utama  HI  tentang  tata  kelola  global  di atas  ini  membawa  banyak  analisis  canggih  untuk  mendukung  perubahan  sifat  negara dan  tata  kelola,  namun  semuanya  sebagian  besar  'buta  gender'  serta  'buta  ras'.  Atau membahasnya  sebatas  dampak  dari  berbagai  pergeseran  ekonomi  politik  pada kehidupan perempuan dan orang kulit berwarna, sementara hubungan relasional antara privat  dan  publik,  kolektif  dan  pribadi,  di  jantung  analisis  feminis  tetap  tidak  dikenal. Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Rai  &  Waylen  (2008),  pendekatan  feminis  yang berbeda  terhadap  tata  kelola  global  telah  mengatasi  kesenjangan  ini.  Pertama,  feminis berfokus  pada  struktur  dan  proses  kelembagaan  tata  kelola  global  bergender  di  mana perempuan  telah  menemukan  atau  mengukir  ceruk  untuk  diri  mereka  sendiri  dan kepentingan  mereka  sebagai  perempuan  dan  karenanya  memperkenalkan  cara-cara membingkai masalah yang berpusat pada perempuan ke dalam tata kelola global (Prügl &  Meyer,  1999).  Kedua,  feminis  mendekati  tata  kelola  global  melalui  politik  gender kritis  dengan  menjelajahi  strategi-strategi  gerakan  sosial  yang  direncanakan  dan berorientasi tujuan untuk memengaruhi PBB dan institusi internasional relavan lainnya. Terakhir,  kaum  feminis  mendekati  politik  gender  dalam  konteks  tata  kelola  global sebagai  kontestasi  aturan  dan  praktik  diskursif  di  bidang  isu  yang  berbeda  (Prügl  & Meyer,  1999).  Kontribusi  analisis  feminis  dapat  memperdalam,  menghistoriskan,  dan melahirkan  perdebatan  tentang  perubahan  peran  negara,  ideologi  tata  kelola,  dan  tata kelola global.
Alih-alih  perspektif-perspektif  dalam  HI  ini  dapat  memberikan  manfaat  bagi pemahaman alternatif dan variatif akan tata kelola global. Namun dengan keistimewaan karakteristik dari setiap perspektif dan kerap saling bertentangan itu telah mempertegas kesenjangan  teori-teori  dalam  HI  dan  berkontrubisi  kepada  keraguan  akan  kapasitas disiplin  untuk  menjelaskan  perubahan  dalam  tatanan  dunia  yang  semakin  kompleks. Keragaman  ini  menunjukan  ketiadaan  satu  pun  perspektif    teoretis  dalam  HI  yang
mampu menangkap kompleksitas  proses tata kelola global secara penuh. Memang tata kelola  global  memiliki  banyak  segi  dan  dimensi  yang  kompleks,  namun  untuk mengembangkan  konseptualisasi  yang  komprehensif,  agregat  dan  eklektik  yang menangkap kompleksitas  penuh dari tata kelola global, unsur-unsur kontribusi tertentu dari setiap perspektif perlu  diekstraksi,  digabungkan dan dikompromikan integritasnya dalam merumuskan konsep tata kelola global yang dapat diandalkan bagi teori HI.
Dalam  Volume  7  Nomor  1  pada  bulan  November  2022, INTERMESTIC: Journal  of  International  Studies terdapat  satu  artikel  pada  urutan  ketujuh  (7)  yang membahas  salah  satu  bentuk  tata  kelola  global,  yaitu  rezim  internasional.  Berjudul “ Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani Conflic-Related Sexual Violence di  Tigaray ”  ditulis  oleh  Venisa  Yunita  Sari  dan  Nurfitri  Nugrahaningsih,  dan  Ully Nuzulian.  Dalam  artikel  ini  mereka  menganalisis  efektivitas  implementasi  rezim internasional  dalam  penggunaan  kekerasan  seksual  sebagai  strategi  perang  dalam konflik  bersenjata  di  Tigaray.  Berlandaskan  teori  efektivitas  rezim  internasional  Arild Underdal  dilengkapi  dengan  konsep  keamanan  manusia  ditemukan  bahwa  rezim internasional  tidak  efektif  dalam  menangani  kekerasan  seksual  terkait  konflik  pada perempuan  di  Tigray;  dan  adanya  ketidakpatuhan  negara  anggotanya  terhadap  aturan rezim  yang  berkaitan  sehingga  pengoperasian  rezim  internasional  dalam  penanganan kasus tidak optimal, dan berdampak pada kegagalan rezim yang tidak mencapai tujuan yang ditetapkan hingga saat ini.
Artikel-artikel  lainnya  membahas  tema  yang  menarik  dan  bermanfaat  bagi pengembangan  kajian  Hubungan  Internasional  dan  Intermestik.  Artikel  1,  “ Komitmen Investasi Uni Emirat Arab (UEA) pada Indonesia Investment Authority INA 2021” oleh Ahmad Mudhofarul Baqi; Artikel 2,  “ INKA (Persero) Indonesia in the Export Activities of Good Carriers for Kiwirail New Zealand in 2021” oleh Mohamad Latief; Artikel 3, “ Competitive Advantage Industri Pariwisata Halal Singapura  dalam Berdaya Saing di Asia  Tenggara ”  oleh  Afni  Regita  Cahyani  Muis,  Rifda  Zulfani  Aisyah;  Artikel  4,
” Rethinking  the  Role  of  Visegrad  Group  in  the  EU  Enlargement  Process ”  oleh Muhammad    Anugrah  Utama,  Allysa  Ramadhani;  Artikel  5,  “ Analisis  Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya” oleh Suryanto 1 dan Poni  Sukaesih  Kurniati;  Artikel  6, Bringing  Environmental  State  Back  In:  Menakar Sentralitas  Peran  Pemerintah  dalam  Kemitraan  Multipihak  untuk  Pembangunan
Pariwisata  Berkelanjutan  Pasca  Covid-19 ( Studi  Kasus  Wakatobi )”  oleh  Marwan, Nurul Isnaeni; Artikel 8, “ Pengantin Pesanan di Dunia Maya sebagai Kejahatan Artikel Transnasional:  Eksploitasi  Seksual  dan  Upaya  Penegakan  Hukum” oleh  Wabilia Husnah;  Arikel  9,  “ Implikasi  Border  Crossing  Agreement  (BCA)  dan  Border  Trade Agreement  (BTA)  di  Wilayah  Perbatasan Indonesia-Filipina” oleh  Burhan  Niode; Artikel  10,  “ Representative  Act  in  Trump’s  Dominance  on  The  United  States Presidential Debate 2020 “Covid-19 Issue ” oleh Misyi Gusthini, Lia Maulia Indrayani,
Rosaria  Mita  Amalia,  Elvi  Citraresmana;  Artikel  11,  “ A  Critical  Discourse  Analysis Russophobia  Rhetoric  in UN Security  Council's  Speech  by  Antony  J.  Blinken ”  oleh Hilman Mahmud Akmal Ma’arif; Artikel 12, “ Indonesian Foreign Policy on Covid-19 Vaccine Procurement ” oleh Deasy Silvya Sari, Mas Halimah, Akim, Ali Zahid; Artikel 13, “ The Importance of Global Effort to Secure Space Sector from Cyberattack” , oleh Antonia Rahayu Rosaria Wibowo; Artikel  14, “ Peran World Food Programme (WFP) terhadap  Kerawanan  Pangan  di  Namibia ”  oleh  Rizky  Anggia  Putri,  Falhan  Hakiki; Artikel  15,  “ Establishing  Maritime  Power  Competitiveness  Index ”  oleh  Tangguh Chairil,  Ganesh  Aji  Wicaksono,  dan  Muthia  Alvi  Nurbaitty;  terakhir  artikel  16,  “ Asia Pasifik Memanas, Ancamankah bagi ASEAN dan Indonesia? ”  oleh Armawi dan Erlan Wijatmoko.
Akhir  kata,  kami  menghaturkan  ucapan  terima  kasih  tak  terhingga  atas kesediaan  para  mitra  bestari  dan  para  penulis  sebagai  kontributor  dalam  mewujudkan penerbitan e-Jurnal INTERMESTIC Volume 7 Nomor 1 pada November 2022 ini.

## Hormat kami,

## Arry Bainus dan Junita Budi Rachman
Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi

## Referensi
Acharya,  A.  (2015,  February  8). The  Meanings  of  “Multiplex”,  and  the  “Multiplex
World Order . Retrieved from The Multuplex World:
https://multiplexworld.com/2015/02/08/the-meaning-of-multiplex-and-the- multiplex-world-order / Acharya, A. (2018). The End of American World Order . Cambridge : Polity Press.
Baldwin,  D.  A.  (1993). Neorealism  and  Neoliberalism:  The  Contemporary  Debate.
New York: Columbia University Press.
Bevir, M. (2009). Key Concepts in Governance. London: Sage.
Burchell,  G.,  Gordon,  C.,  &  Miller.,  P.  (1991). The  Foucault  Effect:  Studies  in Governmentality. Chicago: University of Chicago Press.
Dingwerth,  K.,  &  Pattberg,  P.  (2006).  Global  Governance  as  a  Perspective  on  World Politics. Global Governance, 12 , 185–203.
Finkelstein, L. S. (1995, Sept.–Dec). What Is Global Governance. Global Governance, 1 (3), 367-372.
Gill,  S.  (1995).  Globalization,  Market  Civilization,  and  Disciplinary  Neoliberalism. Millennium: Journal of International Studies , 24 (3), 399–423. Hardt, M., & Negri, A. (2000). Empire. Cambridge: Harvard University Press. Hunt, A., & Wickham,  G. (1994). Foucault and Law: Towards a Sociology of Law as Governance. London: Pluto Press.
Jentleson,  B.  W.  (2017, April-June  ).  Global  Governance,  the  United  Nations,  and  the Challenge  of  Trumping  Trump. Global  Governance:  A  Review  of Multilateralism and International Organizations, 23 (2), 143-149. Keohane,  R.  O.  (2002). Power  and  Governance  in  a  Partially  Globalized  World. London: Routledge.
Keohane, R., & Nye, J. (2011). Power & Interdependence. Boston: Pearson.
Koenig-Archibugi,  M.  (2011).  Global  governance.  In  J.  Michie, The  Handbook  of Globalisation (pp. 393-406). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. Krasner, S. D. (1983). International Regimes . Ithaca, N.Y: Cornell University Pres.
Lemke,  T.  (2000).  Foucault,  Governmentality,  and  Critique.  Retrieved  from  www. thomaslemkeweb.de/publikationen/Foucault,%20Governmentality,%20and  %20 Critique%20IV-2.pdf .
Lennox,  V.  (2008,  October  3). Conceptualising  Global  Governance  in  International Relations . Retrieved  from  E-INTERNATIONAL RELATIONS: https://www.e- ir.info/2008/10/03/conceptualising-global-governance-in-international-relations/
Mendlovitz, S. H. (1975). Introduction. In S. H. Mendlovitz, On the Creation of a Just World order: Preferred Worlds for the 1990’s. New York: The Free Press. O’Brien,  R.,  Goetz,  A.  M.,  Scholte,  J.  A.,  &  Williams,  M.  (2000). Contesting  Global Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements. Cambridge: University Press.
Prügl, E., & Meyer, M. K. (1999). Gender Politics in Global Governance. In E. Prügl, & M.  K.  Meyer, Gender  Politics  in  Global  Governance (pp.  1–15).  Lanham: Rowman & Littlefield.
Rai,  S.  M.,  &  Waylen,  G.  (2008). Global  Governance  Feminist  Perspectives. New York: PALGRAVE MACMILLAN.
Rosenau,  J.  N.,  &  Czempiel.,  E.  O.  (1992). Governance  without  Government:  Order and  Change  in  World  Politics,. Cambridge:  Cambridge:  Cambridge  University Press.
Ruggie, J. G. (1998). Constructing the World Polity, . London: Routledge. Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. . New York: McGrawHill. Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges. Third World Quarterly, 5 (21), 795–814.
Weiss,  T.  G.,  &  Thakur,  R.  (2015).  Framing  Global  Governance,  Five  Gaps.  In  M. Steger, The Global Studies Reader. New York: Oxford University Press. Wendt,  A.  (1995).  Constructing  International  Politics. International  Security, 20 (Summer), 71-81.