Bantuan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia
Adinda Khairun Nisa 1 , Nicka Tri Mulyasari 2
1 Fakultas Hukum, Univesitas Negeri Semarang Email : nisaadinda03@students.unnes.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Email : sarinicka12345678@students.unnes.ac.id

## Abstrack
Sexual violence against children and women is a problem that is rife lately. The number of children who become victims of sexual violence cases is due to the mindset that these children are considered helpless. The  government  and  also  related  institutions  to  prevent  cases  of  sexual  violence  against  children  and women  have  made  various  efforts,  for  example,  in  terms  of  policies  and  also  firm  regulations.    This research uses descriptive research with the type of research is normative juridical. In providing protection for child victims of sexual violence and providing legal assistance for child victims of sexual violence, many obstacles  are  still  encountered.  These  constraints  are  both  constraints  from  internal  factors  and  also constraints  from  external  factors.  The  implementation  of  legal  protection  for  child  victims  of  sexual violence,  in  reality,  still  cannot  be  implemented  optimally  following  the  policies  of  existing  laws  and regulations in Indonesia. Enforcing the law in the criminal act of sexual violence against children, it can fulfill  a  sense  of  justice  for  the  victim,  the  victim's  family,  and  the  community  by  imposing  maximum punishment and strict sanctions for perpetrators of sexual violence against children.
Keywords: child; sexual violence; protection; legal aid

## Abstrak
Kekerasan  seksual  terhadap  anak  dan  juga  perempuan  merupakan  suatu  permasalahan  yang  marak terjadi akhir-akhir ini. banyaknya anak yang menjadi korban dari kasus kekerasan seksual ini diakibatkan karena terdapat pola pikir bahwa anak-anak ini dianggap tidak berdaya. pemerintah dan juga lembaga- lembaga terkait dalam upaya mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan ini telah  melakukan  berbagai  upaya  misalnya  saja  dalam  hal  kebijakan  dan  juga  peraturan  yang  tegas. Penelitian ini mengguankan penelitian yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitiannya adalah yuridis normatif. Dalam pemberian perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual serta pemberian bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual ini masih banyak kendala yang dijumpai. kendala tersebut baik kendala dari faktor internal dan juga kendala dari faktor eksternal. Pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual  pada  kenyataannya  masih  belum  dapat  dilaksanakan  secara maksimal sesuai dengan kebijakan peraturan perundangan yang ada  di Indonesia. Dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban, keluarga korban serta masyarakat. Dalam upaya penjatuhan hukuman diberikan secara maksimal serta pemberian sanksi yang tegas bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual bagi anak.
Kata Kunci: anak; kekerasan seksual; perlindungan; bantuan hukum

## PENDAHULUAN
Negara hukum adalah istilah yang digunakan sejak zaman dahulu. Karena negara yang menganut hukum yang ketat biasanya selalu berpegang teguh pada aturan yang sangat ketat. Karena pada negara hukum segala aspek kehidupan diatir dalam konstitusi dan berbagai macam peraturan. Konsep dari negara hukum yakni mengarah pada hal yang
jelas menjadi sasaran untuk diaturnya. Konsep tersebut sejak lama telah diterapkan agar semua  komponen  dalam  negara  itu  memiliki  tatanan  yang  bagus  dan  teratur. Perkembangan  saat  ini  sudah  banyak  negara  yang  menganut  hukum  yang  ketat.  Di negara yang menganut konsep hukum mempunyai prinsip yang kuat terhadap berbagai perlindungan kepada HAM, hal itu menjadi pokok dalam menjadi negara hukum. Peran dari birokrasi pemerintah yang berpegang teguh pada aturan. Sehingga siapapun yang melangggar  akan  mendapatkan  ganjaran  yang  pantas  untuk  diberikan.  Hukum  yang diterapkan  akan  memberikan  ketaatan  kepada  masyarakat  pada  negara  tersebut. Konsep  dari  negara  hukum  terus  mengalami  perubahan  menuju  yang  lebih  baik  dan kompleks.
Hal  itu  ditunjukkan  adanya  konsep  yang  menganut civil  law dan common  law sebagaimana Tidak ada aturan khusus untuk menjadi salah satu diantara kedua konsep tersebut.  Karena  menurut  penulis,  konsep  tersebut  disesuaikan  saja  dengan  bentuk negara  dan  sistem  negaranya  itu  bagaimana.  Karena  negara  yang  akan  menjamin kehidupan  warga  negaranya.  Yang  terpenting  dalam  negara  itu  dapat  menjalankan kewajibannya  dan  tidak  merugikan  warga  masyarakatnya.  Sehingga  masyarakat  yang mendiami negara tersebut tidak akan kehilangan hak asasinya sebagai manusia. Negara mempunyai  peran  yang  penting  dalam  kehidupan  setiap  orang  yang  ada  di  negara tersebut,  negara  yang  memberikan  jaminan  akan  kebebasan  terhadap  beragama, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan dalam melayani warga negara, karena  hal  itu  tidak  sesuai  dengan  tujuan  HAM,  salah  satunya  adalah  tentang diskriminasi.
Karakteristik dari negara hukum dapat dilihat dalam negara tersebut masalah mengenai HAM di perioritaskan atau tidak. Karena negara hukum itu mengenai HAM sangat begitu sensitif, yang mana sudah menyangkut kehidupan masyarakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan di dalam negara tersebut banyak aturan yang mengatur mengenai HAM. Konstitusi  dalam  negara  tersebut  memberikan  pengaturan  mengenai  pentingnya penegakan  HAM.  Dalam  HAM  tentunya  salah  satu  hal  yang  diusung  adalah  sebuah perlindungan  hukum.  Perlindungan hukum  adalah bentuk  dari  pelayanan dari  negara yang secara wajib diberikan kepada masyarakat, yang mana hal itu tokoh utama yang memberikan perlindungan hukum adalah pemerintah. Pemerintah wajib memberikan rasa yang aman dan nyaman untuk setiap warganya. Di Indonesia dengan tegas telah mempunyai pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu dalam UUD 1945 pada  Pasal  28B  Ayat  (2).  Serta  negara  Indonesia  memiliki  tanggung  jawab  untuk diberikan kepada warganya mengenai perlindungan HAM yang diatur dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945.
Pada dewasa ini pada masyarakat Indonesia tengah mengalami degradasi moral yang luar biasa, hal ini utamanya mengani kesusilaan. Bahkan hingga saat ini Indonesia masih banyak  hal-hal  yang  perlu  untuk  diatasi,  salah  satunya  adalah  persoalan  tindak kesusilaan tersebut. Sudah banyak mengenai pemberitaan mengenai hal tersebut, mulai dari siaran televisi, berita online, ataupun yang lainnya. Persoalan tersebut merupakan persoalan  yang  sangat  memprihatinkan,  sebab  banyak  dari  warga  Inonesia  yang

## Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 45-60
mengeskpliotasi seksual dari anak-anak yang  tentunya belum  mengerti  mengenai  hal tersebut,  salah  satu  bentuk  dari  kekerasan  seksual  adalah  pencabulan.    Sehingga menyebabkan  banyaknya  korban  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  anak-anak  di Indonesia.  Hal  tersbeut  dikarenakan  masih  lemahnya  dari  hukum  yang  memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. 1
Salah satu bentuk dari karunia Tuhan Yang Maha Esa dan yang merupakan amanah yaitu anak. Anak yaitu aset yang wajib untuk diberikan perlinudngan, dengan demikian haka nak dari lahir secara hukum harus dipenuhi hak-haknya. Untuk melindungi anak bukan hanya kewajibandari orangtua kandungnya saja, melainkan kita sebagai manusia juga saling memberikan perlinudungan terhadap anak-anak. Karena anak adalah titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan dilinudngi, baik itu dari keluarga, manusia sekitarnya, dan hingga  pemerintah  dalam  suatu  negara.  Saat  ini  banyak  kasus  yang  diberitakan  di berbagai media cetak bahwa anak dijadikan ekploitasi seksual bahkan terjadi kekerasan. Hal ini sangat miris apabila terjadi di Indonesia, pasalnya Indonesia sudah mempunyai aturan-aturan dari setiap daerah untuk melindungi masyarakatnya. Banyak dari media televisi  yang  menayangkan  bahwasannya  terjadi  kekerasan  seksual  terhadap  anak, kasus  pemerkosaan  terhadap  anak,  bahkan  hingga  terjadi  pembunuhan.  Yang  mana seharusnya  anak  disayangi,  dikasihi,  dan  diberikan  perlindungan,  tetapi  malah  anak- anak  tersebut  mendapatkan  perlakuan  yang  sangat  keji.  Eksploitasi  seksual  terhadap anak  adalah  istilah  yag  digunakan  untuk  merujuk  pada  penggunaan  seksualitas  anak (oleh orang dewasa) dan mempertukarkan dengan imbalan baik berupa uang maupun balas jasa. Imbalan ini dapat diterima langsung oleh anak atau orang lain yang mendapat keuntungan  komersial  dari  seksualitas  anak.  Ketidakdewasaan  anak  mengakibatkan dirinya tereksploitasi dan disalah gunakan sehingga hak-hak anak semakin terabaikan. 2 Berbagai tindak kekerasan seksual, pelecehan seksual, hingga eksploitasi seksual yang terjadi  pada  anak  dapat  terjadi  dimanapun.  Mulai  dari  lingkup  terkecil  anak-anak  ini dapat menjadi tempat tindakan tersebut, serta lingkungan pertemanan ataupun pada tempat-tempat  tertentu.  Di  Indonesia  pada  tahun  2020  Komnas  Perempuan  telah tercatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan yang menimpa perempuan, baik itu sudah dewasa  ataupun  anak  dibawah  umur.  Kasus  tersebut  bisa  meningkat  seiring  tahun berganti  apabila  tidak  ada  gerakan  untuk  melindungi  perempuan  dan  anak  dibawah umur ini. Perempuan dan anak-anak yang sangat rentan mendapatkan tindakan yang berbau  kesusilaan  menyebabkan  ketidaknyamanan  ketika  harus  berhadapan  dengan banyak  orang.  Perempuan  dan  anak-anak  juga  merupakan  bagian  dari  warga  negara Indonesia yang selayaknya mendapatkan hak-haknya untuk terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dan kejahatan.
Kejahatan  terhadap  kesusilaan  adalah  kejahatan  yang  sangat  kompleks  dan meresahkan,  sehingga  tidak  tidak  dapat  dipandang  dengan  satu  sisi  saja.    kekerasan seksual  adalah  istilah  yang  perilakunya menunjuk  pada perilaku  seksual  yang deviatif atau istilahnya adalah perilaku dengan melakukan hubungan seksual yang menyimpang,
1 Ahmad Jamaludin, “Perlindungan Hukum Anak  Korban Kekerasan Seksual,” JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial , 3.2 (2021), 1 – 10.
2 Triastuti Andayani, Ruben Achmad, and Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual,” Lex Lata , 3.1 (2022).
yang  mana  perilaku  tersebut  dapat  merugikan  pihak  korbannya  hingga  merusak kedamaian  dari  korban  yang berada  di  tengah-tengah masyarakat.  Adanya  kekerasan seksual  ini  korbannya  akan  mengalami  penderitaan  yang  sangat  serius  hingga membutuhkan perhatian yang lebih. Kekerasan adalah bentuk dari tindak penistaan dari harkat  dan  martabat  kemanusiaan.  Namun  banyak  dari  masyarakat  Indonesia  yang menganggap  bahwa  adanya  kekerasan  seksual  ini  merupakan  hal  yang  pantas didapatkan pada  kebanyakan perempuan  yang  telah  menjadi  korbannya,  banyak  dari masyarakat yang menganggap bahwa itu merupakan hal yang pantas dan logis untuk didapatkan  sebagai  bentuk  dari  kepuasaan  kepentingan  dari  laki-laki  dan  bahkan memperbolehkan  kekerasan  tersebut.  Pada  kenyataannya  kekerasan  seksual  yang dapat  menjadi  korbannya  baik  itu  laki-laki  ataupun  perempuan,  dari  usia  dewasa ataupun  masih  anak-anak.  Dengan  semakian  meningkatnya  perkembangan  zaman, kekerasan  seksual  dapat  terjadi  kepada  siapapun.  Seiring  perkembangan  zaman tersebut, kejahatan juga meningkat yang terjadi di lingkungan masyarakat, contohnya seperti pencurian, pemerkosaan, penggelapan, penculikan, bahkan pembunuhan.
Maraknya kasus kejahatan seksual yang ada di Indonesia yaitu salah satunya berkaitan dengan penyimpangan seksual, seperti seks bebas, seks dibawah umur, serta seks pra- nikah. Saat ini dikalangan anak muda untuk melakukan seks bebas adalah hal yang sudah dianggap lumrah bahkan telah menjadi budaya bagi kalangan muda-mudi yang ada di masyarakat. Dalamhukum pidana islam menerangkan bahwa seks bebas adalah hal yang sangat  tercela.  Setiap  agama  tidak  ada  yang  tidak  melarang  untuk  melakukan  seks bebas.  Karena  hal  itu  merupakan  perbuatan  yang  sangat  tidak  pantas  dan  dibenci. Sedangkan kekerasan seksual yang menimpa anak dibawah umur menurut agama Islam disebut dengan pedofilia. Pedofilia adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa terhadap anak yang masih dibawah umur.
Korban  dari  tindak  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  anak  akan  menimbulkan kerugian, baik itu dari segi materil hingga immaterial. Kekerasan seksual adalah segala macam dari perbuatan yang orientasinya mengarah pada seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tidak ada persetujuan dari orang tersebut, hingga menyebabkan  rasa  malu,  trauma,  marah  dan  lain  sebagainya.  Apalagi  anak  yang notabene masih dibawah umur yang emosinya belum stabil menjadi merasakan trauma yang  sulit  untuk  disembuhkan,  dan  menyebabkan  bahaya  bagi  pertumbuhan  dan perkembangan dari anak tersebut. Kasus kekerasan seksual yang dialami anak ternyata banyak  menimbulkan  suatu  kesulitan  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan pembuktiannya. Misalnya pada kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan ataupun pencabulan yang pada umumnya tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya kehadiran dari orang lain, yang ada hanya pelaku dan korban. 3
Tentunya  hal  tersebut  maka  diperlukan  adanya  kebijakan  serta  perlindungan  hukum ataupun pengayoman yang ditujukan kepada korba tindak kekerasan seksual, dan yang menjadi subjek hukumnya adalah manusia. Karena setiap orang yang hidup mempunyai hak  dan  kewajiban  untuk  dapat  melakukan  suatu  tindakan  hukum.  Selama  ini  dalam pengaturan perlindungan korban kekerasan seksual menurut Sistem Peradilan Pidana di
3 Ni  Putu  Rai  Yuliartini  and  Dewa  Gede  Sudika Mangku,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Kekerasan Seksual,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 6.2 (2021), 342 – 49.

## Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 45-60
Indonesia belum terlalu menampakkan pola yang begitu jelas. Dalam UU yang mengatur mengenai perlindungan untuk korban tindak pidana kejahatan hingga saat ini sifatnya masih  parsial  serta  hanya  tersebar  didalam  berbagai  perundang-undangan.  Menurut ahli yag Bernama Barda Nawawi Arief, bahwa dalam hukum pidana positif yang berlaku hingga saat ini pada perlindungan korban yang lebih banyak yaitu perlindungan abstrak atau  dengan  kata  lain  perlindungan  yang  tidak  langsung.  Artinya  dalam  berbagai rumusan pada tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan selama ini yang hakikatnya sudah ada perlindungan in abstracto yang secara langsung menghadap pada kepentingan hukum dan HAM dari korban. 4
Bantuan hukum sangat diperlukan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, karena baik secara fisik dan mental anak-anak ini memerlukan perhatian yang sangat khusus untuk dapat kembali dapat berinteraksi dengan normal terhadap orang- orang yang ada disekitarnya. Menurut salah satu lembaga bantuan hukum, yaitu LBH Apik yang mengungkapkan bahwa korban kekerasan seksual yang pernah didampingi ini ternyata  faktanya  tidak  mendapatkan  perlindungan  apapun  dari  negara  didalam berbagai  proses  untuk  menyelesaiakn  perkara.  Negara  masih  sibuk  dengan  efek  jera yang ditujukan kepada pelaku tanpa melihat dan memperhatikan fisik dan/atau psikis dari  korban.  Padahal  korban  ini  mengalami  trauma  berat  pada  fisiknya,  psikisnya, bahkan  secara  finansial.  Yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  ini  dalam  proses pelaporan  yang  juga  membutuhkan visum  repertum ,  bahkan  mengobati  traumanya dengan  mengharuskan  melakukan  konseling  ke  psikolog  itu  semua  dengan mengeluarkan  biaya  sendiri,  bahkan  sulit  sekali  korban  kekerasan  seksual  ini mendapatkan bantuan hukum dari negara.
Sangat ironis ketika mengetahui bahwa keberadaan dari aturan tentang perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih belum bisa untuk dijadikan landasan hukum  yang  komprehensif  untuk  melindungi  korban  dari  kekerasan  seksual,  yang khususnya adalah anak perempuan, yang semakin kesini beragam perlakuan yang tidak manusiawi  dialami  oleh  anak  perempuan.  Sehingga  perlu  adanya  perlindungan  yang komprehensif agar di Indonesia tidak ada lagi korban kekerasan seksual, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Masalah yang telah dipaparkan diatas mendorong penulis untuk dapat melakukan penelitian yang berfokus pada pemberian bantuan hukum terhadap anak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  Indonesia  dan  bagaimana  kendala- kendala  dalam  memberikan  bantuan  hukum  terhadap  anak  korban  tindak  pidana kekerasan seksual.di Indonesia.

## METODE
Pada  penelitian  ini  mengguankan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  dengan  jenis penelitiannya adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang ada hubungannya dengan bantuan hukum terhadap anak akibat dari kekerasan seksual di Indonesia. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini
4 Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Huku m Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember , 2.3 (2021), 342 – 55.
adalah  perundnag-undangan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi kepustakaan lalu data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia
Kekerasan terhadap anak dan permepuan adalah masalah yang sangat krusial sehingga menjadi  tantangan  pada  saat  ini.  Banyaknya  kasus  anak  yang  menjadi  korban disebabkan anak-anak ini dianggap memiliki ketidakberdayaan. Bahkan anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan ini dapat timbul dari lingkungan keluarga, masyarakat, serta  lingkungan  yang  ada  di  sekolah.  Pada  tahun  2018  telah  tercatat  sebanyak  1750 kasus  yang  telah  dilaporkan  ke  instansi  pemerintah  bahwa  kasus  tersebut  dominan terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami anak remaja yang masih dibawah umur akibat  dari  berpacaran.  Dalam  KUHAP  Indonesia,  hak  dari  korban  kekerasan  seksual belum secara diakomodir secara seimbang. Sebab, dalam KUHAP Indonesia lebih banyak mengatur  mengenai  tersangka,  sedangkan  dari  korban  kedudukannya  belum sepenuhnya optimal.
Berkaca  dari  hal  itu,  maka  dari  Undang-undang  nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak adalah  peraturan  yang  menjadi  harapan  bagi  masyarakat  Indonesia  khususnya  anak- anak  yang  telah  menjadi  korban  kekerasan  seksual  dapat  mempunyai  alat  pelindung yang  berupa  hukum  atas  apa  yang  telah  dialaminya.  Perlindungan  terhadap  korban kekerasan  seksual  menjadi  pokok  utama  yang  menjadi  perhatian  didalam  peradilan pidana.  Karena  negara  melalui  pemerintah  yang  menciptakan  produk  hukum  dapat memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan seksual.Terhadap kasus eksploitasi seksual anak komesial melalui media sosial, dimana anak dijadikan sebagai pemeran video porno yang bertujuan untuk keuntungan materi maka  berdasarkan  asas  lex  sistematic  spesialis  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  adalah  Undang-undang  Perlindungan  Anak.  Dimana  undang- undang tersebut memiliki kekhususan yang lebih khusus dibandingan dengan undang- undang lain, kekhususan tersebut  yaitu pertama adalah undang-undang perlindungan anak memang ditujukan secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana. 5
Negara Indonesia telah memberikan bantuan hukum melaku Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat menjadi P2TP2A yaitu bentuk dari usaha  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  dan  perempuan  terhadap kekerasan  seksual.  Lembaga  pelayanan  ini  merupakan  pusat  pelayanan  yang mempunyai  integrasi  didalam  memberikan  upaya  pemberdayaan  perempuan  di berbagai  macam  bidang  pembangunan,  selain  itu  perlindungan  ini  juga  ditujukan kepada perempuan dan anak dari banyak jenis diskriminasi  bahkan tindak kekerasan, serta mengenai perdagangan orang. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia,
5 Mutiara  Nastya  Rizky  and  others,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Eksploitasi  Seksual Komersial Melalui Media Sosial, ” Media Iuris , 2.2 (2019), 197 – 216.

## Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 45-60
untuk dapat dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan membentuk berbagai jenis bantuan  hukum  yang  akan  diberikan  kepada  korban  kekerasan  seksual.  Lembaga  ini mempunyai  berbagai  jenis  pelayanan,  seperti  layanan  konsultasi  hukum,  konsultasi Kesehatan  reproduksi,  pusat  dari  rujukan,  pusat  dari  penanganan  krisis  perempuan, pusat pemulihan dari trauma, dan lain sebagainya. 6
Bantuan hukum yang diberikan dari pemerintah dan/atau masyarakat ini memberikan dampak  yang  baik  bagi  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Tak  dapat  dipungkiri  kasus yang  banyak  dijumpai  di  Indonesia  salah  satunya  adalah  kekerasan  seksual  dan  yang menjadi korban kebanyakan yaitu seorang perempuan dan anak. Yang mana perempuan dan anak mempunyai ketidakberdayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Bantuan hukum yang dapat diterima dari P2TP2A untuk perempuan dan anak yaitu salah satunya adalah konsultasi hukum. Konsultasi hukum ini dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pencerahan terhadap orang-orang awam yang masih belum  mengerti  mengenai  hak-hal  yang  nantinya  yang  berkaitan  dengan  hukum  di Indonesia. Konsultasi hukum ini dapat ditemui nantinya dengan para ahli hukum yang telah menekuni dalam dunia hukum Indonesia. Sehingga apabila dalam melakukan atau bahkan  menemukan  hal-hal  yang  perlu  untuk  dikonsultasikan  maka  dapat  memilih bantuan berupa konsultasi hukum untuk mendapatkan penjelasan yang jelas dari para konsultan hukum.
Lembaga P2TP2A merupakan peraturan yang menyatakan bahwa dalam suatu daerah itu  mempunyai  otonominya  sendiri-sendiri  untuk  dapat  membentuk  kewajibannya dalam membentuk lembaga dengan fungsi utamanya adalah mendampingi korban dari kekerasan  yang  berperspektif  gender.  Dalam  memberikan  bantuan  berupa pendampingan  terhadap  perempuan  dan  anak,  P2TP2A  ini  tidak  melihat  status  dari perempuan dan anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, baik itu dari status suku,  budaya,  agama,  golongan,  ataupun  dari  status  sosialnya.  Dalam  memberikan layanan perlinduangan hukum dan edukasi terhadap perempuan dan anak, lembaga ini mempunyai bentuk layanan yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu antara lain layanan yang berupa  litigasi  yakni  layanan  yang  berupa  pemberian  pelrindungan  terhadap  anak korban  akibat  perkosaan,  pencabulan  atau  pelecehan  seksual,  serta  mendapatkan kekerasan dalam rumah, sedangkan layanan yang berupa non-litigasi yaitu layanan yang berupa mediasi dan konsultasi antara anak dan orang tua. Apabila dalam memberikan layanan tersebut dibutuhkan untuk diberikan sebuah pendampingan hukum, maka yang perlu dilakukan yaitu dengan mendampingi secara langsung dalam proses persidangan, apabila pendampingan tidak dilakukan secara langsung, maka korban dapat diberikan layanan yang berupa kosnultasi untuk membuat konsep gugatan sampai proses  untuk menghadapi kasusnya saat ini di persidangan nanti. 7
Tujuan umum dari lembaga P2TP2A adalah untuk dapat mewujudkan dari kesetaraan dan  keadilan  gender.  Hal  itu  dicapai  untuk  memberikan  sebuah  pelayanan  serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Selain itu, ketersedian dari informasi mengenai
6 Nopiana Mozin and Maisara Sunge, “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan,” Jurnal Ius Constituendum , 6.1 (2021), 166 – 81.
7 Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, “Perlindungan Hukum Terhadap  Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” PAMPAS: Journal of Criminal Law , 2.1 (2021), 30 – 44.
hal-hal  yang  ada  kaitannya  dengan  perlindungan  dan  keadilan  gender  yang  nantinya dapat  terbangun  suatu  hubungan  yang  baik  diantara  mitra  masyarakat  dengan pemerintah Indonesia. Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, lembaga ini sama  sekali  tidak  memungut  biaya  sepeserpun  atau  dengan  kata  lain  pelayanan  ini murni  ditujukan  kepada  masyarakat  Indonesia  yang  mengalami  masalah  terkait perlindungan dan keadilan gender, sehingga diberikan secara gratis. Serta pelayanan ini dalam memberikan bantuan hukum dapat dilakukan secara langsung ataupun dengan telepon  ( hotline )  yang  telah  tersedia,  bahkan  dapat  membawa  surat  rujukan  dari lembaga  lain  mengenai  hal  yang  sama.  Sehingga  sangat  mudah  untuk  diakses  oleh masyarakat  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum.  Setiap  daerah  di  Indonesia  melalui pemerintah daerah dapat mewujudkan tujuan dari P2TP2A dalam memberikan edukasi dan bantuan hukum terhadap korban dari kekerasan seksual antara lain dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Layanan  P2TP2A  bersama  dengan  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat mengenai perlindungan anak korban dari  kekerasan,  sehingga  P2TP2A  dapat  melakukan  kegiatan  seperti  sosialisasi kepada masyarakat serta mengkampanyekan pentingnya saling melindungi hak dan kewajiban dari perempuan dan anak yang sering dijadikan objek kekerasan seksual.
b. P2TP2A  dalam  hal  membeirkan  edukasi  dan  bantuan  hukum  terhadap masyarakat untuk menghargai Hak Anak. Edukais ini memiliki fungsi agar dapat mewujudkan  langkah  preventif  terhadap  hal-hal  buruk  yang  mungkin  dapat terjadi, seperti tindak pidana terhadap perempuan dan anak.
c. P2TP2A  dapat  membentuk  gugus  tugas  yang  tersebar  di  berbagai  wilayah dengan  tujuan  untuk  memberikan  perlindungan  dan/atau  pelayanan  secara menyeluruh tanpa harus membeda-bedakan .
d. P2TP2A  memberikan  pendampingan  atau  advokasi  terhadap  anak-anak  yang memang sangat perlu untuk diberikan sebuah perlindungan dari masalah yang tengah dihadapi.
e. Pemberian  rehabilitasi  terhadap  korban  yang  membutuhkan  dengan  cara P2TP2A  melakukan  kerja  sama  dengan  rumah  sakit  setempat.  Tujuan  dari  hal tersebut  adalah  agar  perempuan  atau  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan seksual dapat  sembuh  mentalnya dengan  bantuan psikologi  dan dokter untuk dapat membantu korban kekerasan seksual agar fisiknya dapat pulih.
f. P2TP2A dalam memberi pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan memberikan ruang untuk dapat dijadikan sebagai tempat tinggal sementara bagi korban, dengan tujuan agar  korban  dapat  lebih  menenangkan  diri  untuk  dapat  kembali  beraktivitas seperti kemarin-kemarin.
P2TP2A  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak  serta  merta  tidak  ada  faktor penghambatnya, namun ternyata pelaksanaan dari P2TP2A dalam memberikan bantuan

## Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 45-60
hukum  dan  edukasi  kepada  masyarakat  dan  korban  kekerasan  seksual,  faktor penghambar tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Faktor  trauma  yang  dialami  oleh  perempuan  dan  anak  ketika  mendapatkan kekerasan  seksual  yang  berupa  pelecehana  seksual.  Trauma  seringkali menghambat  ketika si  korban  ini  akan  diberikan bantuan  hukum  dan  edukasi. Karena  kebanyakan  dari  mereka  yang  sudah  merasa  trauma,  maka  mereka cenderung  akan  bungkam,  terkadang  juga  hingga  sampai  histeris.  Sehingga petugas  dari  P2TP2A  hingga  merasa  kesulitan  apabila  ingin  mendapatkan informasi  yang  akurat  dari  korban,  sehingga  petugas  harus  lebih  teliti  dan  jeli dalam  menyaring  informasi  dari  korban  untuk  dapat  memberikan  bantuan hukum berupa solusi serta jalan keluar yang dapat diambil.
b. Faktor geografis dari korban, yakni letak lokasi tempat tinggal korban yang jauh dari  sehingga  petugas  merasakan  kesulitan  dalam  menuju  lokasi  untuk memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual.
c. Faktor jarangnya ada transportasi untuk menuju lokasi yang juah dari jangkauan. Faktor ini berkaitan dengan kurangnya akses jalan dan transportasi yang dimiliki oleh  setiap  daerah  di  Indonesia,  banyaknya  kendaraan  yang  memenuhi  jalan- jalan kota, namun didaerah lumayan pelosok kurang mendapatkan fasilitas jalan yang  memadai  untuk  di  lewati  dengan  kendaraan.  Sehingga  menyebabkan banyak dari petugas yang akan melakukan survei di suatu daerah mengharuskan untuk jalan kaki yang lumayan jauh untuk bisa sampai ke tempat yang dituju.
d. Faktor mindset seseorang.  Tidak  semua  masyarkat  Indonesia  ini  dapat menggunakan fasilitas P2TP2A dengan sebaik-baiknya. Karena menurut sebagian orang  apabila  melakukan  konsultasi  dengan  misalnya  seperti  ke  psikologi, sebagian  orang  mengira  orang  tersebut  sedang  tidak  waras,  karena  untuk sharing mengenai  apa  yang  dirasakan  harus  ke  psikolog.  Padahal  pergi  ke psikolog bukan karena gila, namun ada hal yang memang harus diselesaikan dari dalam diri dengan perantara psikolog untuk membantunya.

## Kendala - Kendala dalam Memberikan Perlindungan terkait dengan Bantuan Hukum terhadap Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pertanggungjawban  dari  negara  mengenai  kesejahteraan  bagi  warga  negaranya merupakan  sautu  prinsip  dasar  terkai  dengan  pembentukan  dari  suatu  negara  yang memiliki suatu tujuan untuk dapat memberikan jaminan atas suatu kesejahteraan. Hal tersebut  dapat  diartikan  secara  gampang  dari  negara  yang  memberikan  suatu kesejahteraan  atau  ketentraman  bagi  warga  negara  nya  dengan  bentuk  pemerintah yang  berbntuk  demokrasi  dimana    menempatkan  bahwa  negara  merupakan  suatu lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemberian jaminan mengenai hukum guna menimbulkan  kesejahteraan  bagi  rakyat.  Dimana  hal  tersebut  dapat  dicapai  dengan melalui berbagai macam ketetapan publik mengenai faktor ekonomi serta juga factor sosial  guna  mencapai  suatu  kesejahteraan  serta  juga  keadilan  sosial.  Dalam  upaya pemberian  bantuan  hukum  peranan  dari  pemeritah  agar  dapat  tercipta  suatu
kesejahteraan didalam negara secara luas perlu adnaya suatu mekanisme yang dapat memberikan  control  atau  memberikan  pengaturan  untuk    memberikan  batasan  atas Tindakan dari pemerintah supaya tidak meluas dari suatu lingkup tujuan yang dicapai oleh negara dalam suatu ketteapan. Adanya prinsip terkait dengan kesejahteraan dalam negara sendiri lebih dimengerti sebagai suatu dampak terhadap sumber kesejahteraan individu dari warga negara sebagai sautu bagian terhadap modal sosial. 8
Pemberian mengenai bantuan hukum ini adalah suatu alasan yang kuat untuk memberi suatu perlindungan mengnai hukum dan bisa memberi bantuan bagi seseorang dimana dirinya  ini  merasa  kepentingan  pribadinya  telah  dirugikan  karena  adanya  suatu perbuatan.  Dimana  perbuatan  tersebut  dianggap  telah  melanggar  hukum.  Mengenai bentuk  dari  perlindungan  hukum  sendiri  dapat  berupa  bagian  dari  tergapainya  suatu keadilan. Dimana tergapainya keadilan ini merupakan hal yang penting, maka dari itu peranan  dari  pemerintah  didalam  mengupayakan  bantuan  hukum  selayaknnya  telah disesuaikan dengan kepentingan dari masyarakat maka dari itu kebijakan terkai  dengan upaya  perilndungan  hukum  melewati  usaha  pemberian  mengenai  bantuan  hukum dimana  akan  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  bisa  untuk  memberi  jaminan  hukum dengan  adanya  hal  tersebut  dilakukan  dengan  memiliki  maksud  atau  tujuan  supaya fungsi  dari  hukum  bukan  hanya  mengenai  upaya  melakukan  perwujudan  akan  suatu kepastian  hukum  sahaja,  akan  tetapi  dimaksudakan  pula  agar  dapat  tercapai  suatu jaminan serta keseimbangan dimana dengan bersifat tidak hanya adaptif ataupun lentur serta fleksibel, namun juga memiliki suatu ungsi untuk dapat menciptakan adanya suatu keseimbangan antara pihak pemerintah dengan pihak rakyat.
Kemanjuran  dari  sistem  pengawasan  dimana  berhubungan  dengan  pengelolaan mengenai suatu perlindungan terhadap hukum bagi anak penting untuk diperlukan oleh Lembaga  yang  bersifat  independent  atau  mandiri.  Dengan  adanya  hal  tersebut  di harapkan supaya dapat untuk melakukan pemberian dukungan bagi pihak pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam upaya pelaksanakan dalam penyelenggaraan mengenai dengan perlindungan bagi anak. Guna  memberikan suatu penegasan terkait dengan  adanya suatu sanksi  serta  juga  hukuman  yang  diberikan  kepada   para pelaku pidana,  diperlukan  adanya  suatu  kebijakan  atau  aturan  yang  bisa  memberikan  suatu pemberatan  mengenai  sanksi  pemidanaan  serta  pula  denda  untuk  para  pelaku kejahatan  tindak  pidana  terhadap  anak  yang  khususnya  mengenai  tindak  pidana kekerasan seksual. Dimana adanya pengaturan atau kbijakan dibuat dengan sanksi tegas dapat  untuk  dipergunakan  guna  menimbulkan  adanya  suatu  efek  jera  terhadap  para pelaku kejahatan supaya tidak kembali melakukan pengulangan terkait dengan tindak pidana  tersebut serta  juga  memberikan suatu dorongan  terkait dengan  adanya  suatu Langkah atau upaya yang konkret berguna untuk memberikan sautu pemulihan kembali terkait dengan fisik, psikis dan juga sosial terhadap anak korban dari adanya tindakan kekerasan seksual.
Berdasarkan atas sautu asas mengenai kesamaan yang ada di depan hukum dimana itu adalah  salah  satu  terkait  dengan  ciri  atau  karakteristik  dari  suatu  negara  hukum. Kesamaan  tersebut  diberikan  baik  itu  bagi  saksi  ataupun  bagi  korban  dalam  hal  ini
8 Belli Jenawi, “Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Sek sual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014),” Lex Crimen , 6.8 (2017).

## Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 45-60
berkaitan dengan upaya pelaksanaan atas suatu proses yang ada dalam peradilan pidana sendiri wajib untuk dilakukan pemberian atas suatu jaminan mengenai hukum. Terkait dengan permasalahan tersebut sendiri sudah terdapat kebijakannya yaitu berada dalam peraturan  perundangan  yang  berkaitan  mengenai  perlindungan  bagi  saksi  serta  juga bagi  korban.  Mengenai    perlindungan  bagi  saksi  dan  korban  ini  mengenai  hal  terkait dengan perlindungan serta hak dari saksi dan korban, selain itu juga mengenai Lembaga perlindungan saksi serta korban, yang terakhir ialah mengenai suatu ketentuan terkait dengan pidana. Terkait dengan Lembaga perlindungan saksi dan korban sendiri dalam mendampingi  para  saksi  dan  juga  korban  ikut  andil dalam  memberikan perlindungan terhadap keamanan dari pribadi, keluarga, serta harta bendanya bagi saksi dan korban. Saksi dan korban ini bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang telah diberikan.  Selain  itu  Lembaga  perlindungan  saksi  serta  korban  ini  juga  mendampingi pada saat memilih serta menentukan jenis dari perlindungan dan juga dukungan atas keamanan, 9
Adanya suatu perlindungan yang menjadi hak dari korban ini bisa dimulai dari tingkat pertama yaitu pada penyidikan. Hak ini  pada maksudnya ialah membawa suatu dampak yang cukup positif bagi proses yang ada dalam peradilan pidana selain itu juga dapat menciptakan suatu rasa keadilan yang tercipta bagi warga masyarakat terkhusus bagi para  korban  kejahatan.  Dalam  upaya  pemberian  mengenai  perlindungan  hukum mengenai  anak  sebagai  pihak  korban,    diperlukan  adanya  suatu  perhatian.  Terkait dengan dasar-dasar mengenai perlindungan bagi anak ialah bahwa seorang anak tidak dapat  berjuang  sendiri.  Salah  satu  prinsip  yang  digunakan  dalam  perlindungan  anak adalah anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Selain itu ialah terkait dengan kepentingan yang terbaik bagi seorang  anak. Dalam hal ini,  kepentingan  terbaik  maka  harus  dipandang  sebagai  prioritas  yang  tertinggi.  Yang terakhit ialah mengenai ancaman dari kehidupan.
Pendampingan  sendiri  merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  oemberian  pelayanan, dimana  pelayananan  ini  diberikan  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  dari  tindak pidana kekerasan seksual dimana tujuan adri adanya pendampingan yang dilaksanakan oleh  Dinas  Sosial  ialah  untuk  memberikan  penguatan  terhadap  mental  anak  agar sanggup melaksanakan segala prosedur serta juga proses dalam pemulihan psikis yang dialaminya dikarenakan adanya tindak kekerasan yang telah diterimanya. Dinas sosial sendiri juga memiliki upaya atau usaha  untuk dapat memberikan pemulihan dari trauma yang  tengah  dialami  oleh  anak  yang  menjadi seorang  korban  atas  kekerasan seksual. Tiap  anak  yang  pernah  mengalami  tindak  pidna  terkait  dengan  kekerasan  seksual biasanya memiliki rasa trauma, baik itu secara fisiknya ataupun trauma secara psikisnya. Mengenai  upaya  pemulihan  dari  trauma  ini  ialah  upaya  yang  dilaksanakan  guna menjauhkan  anak  mengenai  pikiran  serta  perasaan  yang  secara  terus-menerus membayanginya.  Upaya  ataupun  usaha  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  Dinas  sosial merupakan  upaya  untuk  mengajak  anak-anak  korban  kekerasan  seksual  ini  untuk
9 Ni  Kadek  Citra  Purnama  Dewi  and  I  Nyoman  Gede  Remaja,  “Efektivitas  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Anak  Kabupaten  Buleleng  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Di  Kabupaten Buleleng,” Kertha Widya , 8.1 (2021), 156 – 75.
bernyanyi  bersama,  bermain,  membuat  suatu  kerajinan  tangan  hal  ini  diberikan  agar anak korban kekerasan seksual ini tidak lagi terbayang-bayang akan kejadian yang telah mereka  alami.  Kemudian  upaya  yang  terakhir  yang  dapat  dilaksanakan  yaitu memberikan  suatu  pelayanan  mengenai  konseling  atau  penyuluhan.  Pelayanan mengenai penyuluhan ini sendriri memiliki suatu tujuan untuk dapat memberi bantuan terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual  yang  tengah  mengalami  stress  serta  rasa trauma.  Pemberian  pelayanan  mengenai  penyuluhan  ini  dilaksanakan  dalam  waktu tertentu yaitu mulai dari  tiga puluh menit sampai dengan satu jam. Hal ini disesuaikan dengan    kondisi  psikologis  dari  anak  korban  atas  kekerasan  seksual.  Suatu  cara  yang dilaksanakan untuk melaksanakan konseling ataupun penyuluhan kepada anak korban dari  kekerasan  seksual  ialah  dengan  metode  melaksanakan  suatu  pendekatan  secara emosional. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan  hak  asasi  anak.  Perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  menjadi  korban kekerasan seksual dalam kaitannya proses yang ada didalam peradilan  sendiri dimulai sejak  penyelidikan,  penyidikan,  peuntutan,  pemeriksaan  hingga  sampai  dengan pelaksanaan atas putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Dalam kaitannya proses  peradilan  ini  hak-dak  dari  anak  selaku  korban  ini  wajib  untuk  wajib  dilakukan perlindungan oleh hukum yang berlaku. Maka dari itu terkait perlindungan hukum bagi anak  ini  perlu  untuk  dilaksanakan  secara  bertanggungjawab  oleh  para  pihak  yang berhubungan dengan proses penyelesaian suatu perkara.
Dalam  memberikan  perlindungan  kepada  anak  korban  kekerasan  pemerintah membentuk sebuah lembaga yaitu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan  anak.  Dimana  mengenai  Lembaga  ini  tiap-tiap  daerah  diberkan  kewajiabnuntuk membentuk  Lembaga  pelayanan  terpadu  sesuai  daerah  otonominya  sendiri-sendiri. Lembaga  ini  dibentuk  secara  khusus  untuk  melakukan  pendampingan  bagi  koban kekerasan  baik  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dialami  istri  atau  anak, korban  pelecehan  seksual  serta  juga  korban  pemerkosaan.  Dalam  memberikan pelayanan  Lembaga  ini  terbagi  atas  dua  jenis  pelayanan.  Pelayanan  pertama  ialah pelayanan  litigasi    yaitu  pemberian  layanan  mengenai  perlindungan  hukum  serta pemberian  edukasi  kepada  anak  koraban,  pencabulan  atau  pelecehan  seksual, perkosaan, serta kekerasan diadalam rumah tangga.
Tujuan didirikannya Lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak  ini  ialah  memiliki  maksud  untuk  dapat  memberikan  perwujudan  atas  kesetraan serta  juga  keadilan  berdasar  gender  yang  ingin  untuk  dicapai  setaip  melakukan pemberian  pelayananserta  kesejahteraan  dan  perlindungan  bagi  anak.  Dalam mewujudkan tujuan yang dicita-citakan dair Lembaga ini perlu adanya hubungan baik yang terjalin dalam ketersidaan dari para korban untuk memberikan informasi-informasi penting yang diperlukan guna memberikan suatu perlindungan hukum. Sehingga adanya hal tersebut akan dapat tercipta suatu hubungan yang baik antara masyarakat dan juga pemerintah terkait dengan upaya pemberian bantuan hukum.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  merupakan  upaya  memberikan  kebebasan  hak asasi  anak  (fundamental  rights  and  freedom  of  children),  serta  kepentingan  yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam memberikan perlindungan bagi anak baik  secara  rohaniah  dan  juga  jasmaniah  merupakan  suatu  kewajiban,  karena  hal

## Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 45-60
teersebut  merupakan sautu  hak  yang  dimiliki oleh anak  supaya  tidak  menjadi  korban dari  suatu  tindak  pidana.  Mengenai  perlindungan  anak  krbna  kekerasan  seksual memerlukan  suatu  atensi  yang  serius  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  guna  pemberian penaganan bagi anak korban kekerasan seksual. Akan tetapi para pihak dalam upayanya memberikan edukasi serta bantuan hukum terkadang mengalami hambatan.
Faktor-faktor  tersebut ialah  adanya  rasa trauma bagi  anak  korban perkosaan  dimana adanya  rasa  trauma  ini  mempengaruhi  korban  sehingga  terkesan  hanya  diam  dan bahkan  juga  hungga  histeris  jika  para  pihak  pemberi  bantuan  menanyakan  terkait dengan  krnologi  kejadian  yang  dialami  oleh  anka  tersebut.  Adnaya  hal  tersebut  pun memerlukan suatu kesabaran serta juga kejelian guna mendapatkan informasi sehingga dapat  segera  ditemukan  solusi  yang    dapat  diambil  dari  kejadian  tersebut.  Selain  itu factor  penghambat  yang  lainnya  ialah  pihak  pemberi  bantuan  mengalami  kesulitan untuk  bertemu  dengan  korban  tindak  kekerasan  seksual  hal  ini  karena  lokasi  korban tindak pidana ini jauh dan juga akses untuk menuju ketempat atau ke lokasi si korban ini susah untuk dijangkau kendaraan. 10
Dalam  upaya  nya  melaksanakan  pemberian  perlindungan  terhadap  para  korban  dari tindak  pidana  mengenai  kekerasan  seksual  pihak-pihak  yang  memberikan  bantuan hukum  sendiri  mengalami  berbagai  kendala  yaitu  ialah  kesulitan  dalam  melakukan pencarian  mengenai  alat  bukti  bahwasannya  memang  benar  kejadian  terdapat  suatu Tindakan  pidana  yaitu    kekerasan  seksual.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  di  karena  kan kurang  nya  sumber  informasi    telah  yang  diberikan  oleh  korban.selain  itu  juga  pihak korban  maupun  keluarga  dari  korban  sendiri  justru  memiliki  anggapan  bahwa  suatu kejadian yang dialami oleh korban sendiri merupakan suatu aib yang dimana dianggap bisa  membuat  nama  baik  dari  pihak  keluarganya  menjadi  tercemar  karena  adanya tindak pidana tersebut jika para masyarakat mengetahuinya. Selanjunya para anak yang menjadi seorang korban menganggap dirinya ini tidak memiliki daya sehingga mereka justru  memilih  untuk  bersikap  pasrah,  diam  maupun  ketakutan  untuk  menceritakan teraik  dengan  apa  yang  telah  mereka  alami.  Sehingga  mereka akan  cenderung  untuk menarik dirinya untuk jauh dari pergaulannya serta mereka  menganggap bahwa dirinya telah melakukan dosa. Yang terakhir ialah terdapat suatu ancaman yang diberikan oelh pihak  pelaku,  dimana  ancaman  ini  membuat  korban  menjadi  tidak  berani  dan  juga ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.
Selain itu kendala lain nya yang sering kali dirasakan dan juga ditemui ialah mengenai kendala dalam bidang pemberian fasilitas terkait dengan bantuan hukum. Dimana pada beberapa  daerah  yang  terdapat  di  Indonesia  sendiri  berkaitan  dengan  upaya  dalam pemberian fasilitas terhadap perlindungan serta juga melaksanakan pengawasan bagi para  korban  dari  tindak  pidana  terkait  dnegan  kekerasan  seksual  seperti  fasilitas mengenai  rumah  aman  justru  masih  kekuranagan  tempat.  Hal  tersebut  di  karenakan kurangnya anggaran biaya untuk menyediakan rumah aman serta termasuk juga dengan biaya  operasional  dari  pemberian  bantuan  tersebut.  Belum  tersedianya  rumah  aman bagi anak korban kekerasan seksual menjadi kendala dalam memberikan pengawasan dan  pendampingan  konseling  untuk  memulihkan  trauma  psikologis  korban  sehingga
10 Hamka  Pradana  and  Sulung  Najmawati,  “Efektivitas  Peran  DP2PA  Dalam  Memberikan  Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” Mitsaq: Islamic Family Law Journal , 1.1 (2023), 57 – 70.
untuk  sementara  waktu  peran  serta  dari  keluarga  korban  untuk  mendampingi  dan menjadi  garda  terdepan  dalam pemulihan  psikis  terhadap  anak  yang  menjadi  korban kekerasan  seksual  kemudian  pihak  Dinas  P2KBP3A  juga  ikut  rutin  untuk  melakukan pendampingan  terhadap  korban  agar  kondisi  psikis  dari  korban  cepat  membaik  agar dapat menatap masa depannya lagi.
Kendala yang dapat muncul dalam kaitannya pemberian perlindungan dalam kaitannya menegakkan  hukum  dalam  kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual  ialah  dapat  pula bersumber  pada  diri  dari  korban.  Maksudnya  ialah  korban sendiri  yang  menghendaki agar tidak dilindungi oleh para penegak hukum sehingga hak korban sendiri tidak dapat terlaksana.  Misalnya  saja  mengenai  keamanan  diri  bagi  korban  agar  terhindar  dari pelaku  jika  pelaku  belum  dapat  tertangkap,  korban  memiliki  hak  untuk  dapat disembunyikan  di  rumah  aman  akan  tetapi  pihak  korban  enggan  atau  bahakan  tidak bersedia untuk ditempatkan di rumah aman yag telah disediakan. Hal ini sendiri dapat saja terjadi dikarenakan kurang adanya rasa percaya pada penegak hukum itu sendiri.
Kendala  lain  yang  sering  timbul  adalah  suatu  kendala  yang  bersumber  dari  aparat penegakkan  hukum.  Kendala  tersebut  dapat  berupa  adanya  seorang  oknum  dari penyidik yang seringkali melaksanakan sautu penyimpangan yang dalam hal ini terkait dengan  kepentingan  atas  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  korban  kejahatan.  Tidak  dapat menutup  kemungkinan  berkaitan  dengan  adanya  penyimpangan  ini  dapat  pula menimbulkan  suatu  akibat  yaitu  mengenai  mental  yang  buruk  dimana  hal  tersebut dipertunjukkan  oleh  para  oknum-oknum  dari  pihak  kepolisian  sebagai  pihak  penegak hukum itu sendiri.  karena ada beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus  memberikan  sejumlah  uang  guna  mendapatkan  perlindungan  dari  pihak kepolisian  dan  banyaknya  jumlah  anak  yang  menjadi  korban  perkosaan  yang  harus mendapatkan penanganan khususnya perlindungan. Perbedaan jumlah memang kerap menjadi kendala dalam segala hal, tidak terkecuali dalam pelaksanaan hak-hak korban, seiring meningkatnya tindak pidana maka semakin banyak pula korban kejahatan yang muncul sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menanganinya.
Bantuan Hukum merupakan bantuan yang di berikan kepada penerima bantuan hukum yang  menghadapi  masalah  hukum  keperdataan,  pidana,  dan  tata  usaha  negara  baik dalam  menanggani  secara  litigasi  maupun  non-litigasi.  Pemberi  bantuan  hukum memberikan  bantuan  hukum  yang  meliputi  menjalankan  kuasa,  mendampingi, mewakili,  membela,  dan/atau  melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan hukum penerima bantuan hukum tersebu sebagai bahagian dari pelaksanaan jaminan kepstian  hukum.  dalam  menjalankan  bantuan  hukum  ini  sering  kali  menemukan berbagai kendala yang di hadapi khususnya tidak efektifnya implementasi pelaksanaan regulasi  yang  sering  tidak  berajan  tidak  sesuai  sebagaimana  mestinya,  permasalahan dari  pemberian  bantuain  hukum  ini  adalah  mengenai  belum  adanya  bantuan  hukum yang merata.

## SIMPULAN
Kejahatan  terhadap  kesusilaan  adalah  kejahatan  yang  sangat  kompleks  dan meresahkan,  sehingga  tidak  tidak  dapat  dipandang  dengan  satu  sisi  saja.    kekerasan seksual  adalah  istilah  yang  perilakunya menunjuk  pada perilaku  seksual  yang deviatif

## Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 45-60
atau istilahnya adalah perilaku dengan melakukan hubungan seksual yang menyimpang, yang  mana  perilaku  tersebut  dapat  merugikan  pihak  korbannya  hingga  merusak kedamaian  dari  korban  yang  berada  di  tengah-tengah  masyarakat.  Banyaknya  kasus anak  yang  menjadi  korban  disebabkan  anak-anak  ini  dianggap  memiliki ketidakberdayaan.  Kekerasan  adalah  bentuk  dari  tindak  penistaan  dari  harkat  dan martabat  kemanusiaan.  Negara  Indonesia  telah  memberikan  bantuan  hukum  melaku Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat menjadi P2TP2A  yaitu  bentuk  dari  usaha  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  dan perempuan  terhadap  kekerasan  seksual.  Lembaga  pelayanan  ini  merupakan  pusat pelayanan  yang  mempunyai  integrasi  didalam  memberikan  upaya  pemberdayaan perempuan di berbagai macam bidang pembangunan, selain itu perlindungan ini juga ditujukan  kepada  perempuan  dan  anak  dari  banyak  jenis  diskriminasi    bahkan  tindak kekerasan, serta mengenai perdagangan orang. Lembaga P2TP2A merupakan peraturan yang  menyatakan  bahwa  dalam  suatu  daerah  itu  mempunyai  otonominya  sendiri- sendiri  untuk  dapat  membentuk  kewajibannya  dalam  membentuk  lembaga  dengan fungsi  utamanya  adalah  mendampingi  korban  dari  kekerasan  yang  berperspektif gender. Beberapa faktor atau kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap  tindak  pidana  korban  seksual  antara  lain  ialah  faktor  dari  para  aparat penegakan hukum, masih kurangnya fasilitas-fasilitas guna memberikan perlindungan serta pengrehabilitasian bagi korban tindak pidana. Selain itu juga terdapat kurangnya suatu  pemahaman  mengenai  dengan  aturan  hukum  yang  mengatur  perlindungan hukum  terhadap  anak  korban  tindak  pidana  kesusilaan.  Faktor  sarana  atau  fasilitas, minimnya dana dan tempat khusus yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kesusilaan  di  wilayah  Lampung  Tengah  sangat  terbatas.  Faktor  masyarakat,  kurang pedulinyamasyarakat  terhadap  korban  tindak  pidana  kesusilaan.  Faktor  kebudayaan, budaya  malu  untuk  melaporkan  tindak  pidana  kesusilaan  yang  terjadi  terhadap  anak menjadi penghambat dalam proses memberikan perlindungan hukum.

## REFRENSI
Agustini,  Ika,  Rofiqur  Rachman,  and  Ruly  Haryandra,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember , 2.3 (2021), 342 – 55
Andayani,  Triastuti,  Ruben  Achmad,  and  Suci  Flambonita,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual,” Lex Lata , 3.1 (2022)
Dewi, Ni Kadek Citra Purnama, and I Nyoman Gede Remaja, “Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Anak  Kabupaten  Buleleng  Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng,” Kertha Widya , 8.1 (2021), 156 – 75
Jamaludin, Ahmad, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual,” JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial , 3.2 (2021), 1 – 10
Jenawi, Belli, “Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35
Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( Adinda Khairun Nisa )
Tahun 2014),” Lex Crimen , 6.8 (2017)
Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge, “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan,” Jurnal Ius Constituendum , 6.1 (2021), 166 – 81
Pradana, Hamka, and Sulung Najmawati, “Efektivitas Peran DP2PA Dalam Memberikan Perlindungan  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual,” Mitsaq:  Islamic  Family Law Journal , 1.1 (2023), 57 – 70
Probilla, Syuha Maisytho, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, “Perlin dungan Hukum Terhadap  Anak  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,” PAMPAS:  Journal  of Criminal Law , 2.1 (2021), 30 – 44
Rizky,  Mutiara  Nastya,  Risma  Intan  Fitriani,  Muhammad  Wahyu  Sudibyo,  Fatma  Ayu Husnasari, and Firmansyah Maulana, “Perlindungan Hukum Ter hadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial,” Media Iuris , 2.2 (2019), 197 – 216
Yuliartini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Korban  Kekerasan  Seksual,” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan , 6.2 (2021), 342 – 49