## STUDI KOMPARATIF PERCERAIAN AKIBAT PINDAH AGAMA MENURUT FIKIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg)
Imanda Putri Andini Rangkuti
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan E-mail: rangkutimanda@gmail.com

## Abstrak
According to Islamic law, if one party of couple converts, the marriage of both  becomes  void,  but  in  Laws  Number  1/1974,  there  is  no  specified  that  the conversion  of  religion  as  the  reason  for  the  breaking  of  marriage,  so  that  in Decision Number 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg, which examines the divorce suing for reasons of conversion, decided for reasons there is no harmony in the household . It is certainly interesting to analyze, and based on the analysis it can be seen that the  judges  postulate  convert  only  as  one  of  the  triggers  of  the  existence  of unreliability in the household.

## Kata Kunci: Fikih Islam, Perceraian, Perkawinan, Pindah Agama

## A. Latar Belakang
Perkawinan  merupakan  bagian  dari  ajaran  Islam.  Barang  siapa  meng- hindari perkawinan, berarti ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Yanggo  (2005:  134),  mengatakan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk keluarga  Islam  dalam  keterpaduan  antara  ketenteraman  ( sakinah ),  penuh  rasa cinta  ( mawaddah ),  dan  kasih  sayang  ( rahmah )  Banyak  dimensi  ibadah  dalam menjalankan  rumah  tangga  sesungguhnya  menunjukkan  bahwa  pernikahan  jika dilaksanakan dengan niat yang baik dan ikhlas. Nilai ibadah dalam perkawinan itu tercermin  dari  melatih  tanggung  jawab  melaksanakan  hak-hak  keluarga, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal (Subki, 2012: 30).
Tujuan  mulia  dalam  melestarikan  dan  menjaga  kesinambungan  hidup rumah  tangga,  ternyata  bukanlah  suatu  perkara  yang  mudah  untuk  dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat  diwujudkan secara baik.  Faktor-faktor  yang  memengaruhi,  antara  lain  faktor  psikologis,  biologis,
ekonomi,  pandangan  hidup,  perbedaan  kecenderungan  dan  lain  sebagainya  (Nur, 1993: 130).
Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri terkadang terdapat perbedaan  keyakinan,  suami  memiliki  keyakinan  yang  berbeda  dengan  isteri. Kenyataan  seperti  itu  terdapat  di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia,  walaupun jika  melihat  kepada  pengaturan  di  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (UU  No.  1  Tahun  1974),  sama  sekali  tidak  mengatur perkawinan  antar  agama.  Permasalahan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  juga dapat  dilihat  ketika  terjadi  perceraian  atau  perpisahan  di  antara  suami  isteri. Perceraian  yang  dilakukan  oleh  pasangan  suami  isteri  yang  menikah  dengan memiliki  keyakinan  agama  yang  sama  diatur  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974. Perceraian  yang  terjadi  oleh  pasangan  suami  isteri,  dimana  salah  seorang  baik suami atau pun isteri di dalam perkawinannya berpindah keyakinan (murtad) sama sekali tidak diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 secara jelas.
Perceraian  di  antara  pasangan  suami  isteri  yang  teradi  karena  salah seorang  berpindah  agama,  maka  secara  otomatis  disadari  atau  tidak,  perjalanan hidup rumah tangga tersebut tidak akan terasa harmonis lagi seperti dulu saat cinta dan  kasih  sayang  masih  tersimpan  di  dalam  hati  masing-masing.  Perbedaan keyakinan tersebut tentu saja menyulitkan keduanya untuk memiliki visi dan misi yang  sama  dalam  mengarungi  mahligai  rumah  tangga.  Perceraian  itu  walaupun diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan  yang  kuat  dan  merupakan  jalan  terakhir  (darurat)  yang  ditempuh  suami isteri,  yaitu  apabila  terjadi  sengketa  antara  keduanya  dan  telah  diusahakan  jalan perdamaian,  tetapi  tetap  tidak  dapat  mengembalikan  keutuhan  kehidupan  rumah tangga tersebut.
Salah  satu  alasan  perceraian  yang  sering  terjadi  dalam  pasangan  suami isteri  yang  beragama  Islam  adalah  karena  salah  satu  pihak  (suami  atau  isteri) berpindah agama, tetapi dalam putusan pengadilan alasan pindah agama ini tidak dijadikan  dasar  putusan  oleh  pengadilan,  melainkan  karena  adanya  ketidak- harmonisan atau ketidakcocokan dalam rumah tangga. Sebagai contoh yang dapat diambil  adalah  Putusan  Pengadilan  Agama  Padang  Nomor  0879/Pdt.G/2013/PA,
yang memutuskan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat bukan karena tergugat murtad, tetapi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara tergugat dan penggugat. Alasan yang paling krusial dalam gugatan ini jelas menyatakan  bahwa  gugatan  diajukan  karena  tergugat  murtad.  Perselisihan  dan pertengkaran  hanya  imbas  dari  perbuatan  murtad  tergugat,  karena  tergugat mengajak penggugat untuk mengikuti agama tergugat,  yang jelas ajakan tersebut ditolak  mentah-mentah  oleh  penggugat.  Hakim  memutuskan  bahwa  murtad bukanlah alasan utama  gugatan perceraian tersebut,  tetapi  yang menjadi  pemicu- nya adalah pertengkaran terus menerus. Dalam hal ini tentu saja putusan tersebut merugikan  penggugat  karena  berbagai  konsekuensi  hukum  yang  timbul  karena berubahnya alasan gugatan, dan hal ini menarik untuk diteliti dan dianalisis.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Padang  Nomor  0879/Pdt.G/2013/PA.  Sifat penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  objek  dan menjelaskan  sebuah  peristiwa  dengan  maksud  untuk  mengetahui  keadaan  objek yang  diteliti.  Penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya  (Soekanto, 2007:  10).  Data  yang  dikumpulkan  adalah  berupa  kata-kata,  gambar  dan  bukan angka-angka. Laporan penelitian deskriptif akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2012: 11).
Data penelitian berupa data sekunder dan teknik pengumpulan data dilaku- kan dengan metode studi dokumen ( library research ) atau penelusuran literatur di perpustakaan  terhadap  bahan-bahan  hukum  tertulis  yang  relevan.  Literatur diperoleh  melalu  membaca  referensi,  melihat,  mendengar  seminar,  pertemuan- pertemuan  ilmiah,  serta  men- download melalui  internet.  Data  yang  terhimpun dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif, yang didasarkan pada  teori-teori  yang  telah  ada,  sehingga  dari  teori-teori  tersebut  dapat  ditarik beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan  konklusi.  Analisis  kualitatif  yaitu  analis  ber- dasarkan kualitasnya bukan didasarkan pada kuantitasnya.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Hukum  perceraian  karena  pindah  agama  menurut  fikih  Islam  dan  UU No. 1 Tahun 1974
Fondasi  bangunan  rumah  tangga  menurut  Islam  harus  dibangun  dengan keyakinan yang sama, ketika seorang suami atau isteri berpindah keyakinan, maka tidaklah ada kesesuaian keyakinan lagi untuk menjalankan rumah tangga, hingga putuslah  perkawinan  di  antara  suami  isteri  tersebut.  Menurut  hukum  Islam, perkawinan  yang  dibangun  haruslah  berdasarkan  atas  hukum  Islam  sebagaimana diperintahkan  oleh  Allah  SWT  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis  Rasulullah  SAW. Artinya  dalam  hal  perkawinan  umat  Islam  harus  berdasarkan  syarat  dan  rukun perkawinan  yang  ada  dalam  Islam.  Apabila  setelah  melakukan  perkawinan  salah satu  diantara  suami  atau  isteri  atau  keduanya  keluar  dari  ajaran  Islam,  maka perkawinan tersebut batal ( fasakh ).
Salah  satu  dasar  hukum  paling  penting  dari  adanya  larangan  perkawinan dengan orang yang beda agama dalam Islam adalah surat al-Mumtahanah ayat 10, yang  artinya:  “Dan  janganlah  kamu  tetap  berpegang  pada  tali  (perkawinan) dengan  perempuan-perempuan  kafir.”  Berdasarkan  ayat  tersebut,  maka  semua jumhur ulama sepakat bahwa perbuatan murtad atau menikah dengan orang kafir menyebabkan perkawinan menjadi putus.
Ketentuan fikih Islam terkait dengan murtadnya salah seorang suami isteri dalam  sebuah  perkawinan  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  umat Islam.  Hal  itu  didasarkan  fakta  bahwa  banyak  mudharat  yang  muncul  jika  salah satu  suami  isteri  murtad,  misalnya  saja  dari  sisi  psikologis,  pertumbuhan  anak, dari segi sosiologis, dan juga makanan yang dapat saja sudah memakan makanan yang haram. Faktor paling penting adalah bagaimana Islam menjaga penganutnya dari  akidah  yang  dianggap  sesat  dan  menyimpang  dari  Al-Qur’an  dan  Hadis Rasul.
Islam  menjaga  hak  dan  kebebasan,  dan  kebebasan  pertama  adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan  mazhabnya,  ia  tidak  boleh  dipaksa  untuk  meninggalkannya  menuju  agama atau  mazhab  lain,  juga  tidak  boleh  ditekan  untuk  berpindah  dari  keyakinannya
untuk  masuk  Islam  (Jauhar,  2009:  1),  demikian  pula  sebaliknya.  Banyak  kasus terjadi walaupun belum ada data yang valid menunjukkan bahwa adanya sebagian laki-laki  non-muslim  menikah  dengan  wanita  muslimah  kemudian  masuk  Islam, tetapi setelah perkawinan berlangsung beberapa lama, si laki-laki tadi kembali ke agama lamanya, lalu mengajak isterinya untuk masuk agama asal si suami, dengan ancaman akan diceraikan jika tidak mengikuti permintaan si suami tersebut.
Pelarangan  nikah  dengan  non-muslim  mengindikasikan  wujud  aplikasi Islam  untuk  menjaga  hal-hal  yang  sifatnya  tidak  hanya  dunia  semata  tapi  juga berkaitan  dengan  hidup  di  akhirat  kelak.  Perkawinan  dengan  non-muslim  sekali lagi memberikan sebuah maslahat  yang jauh lebih besar dari sekadar kesenangan duniawi semata, tetapi melupakan kehidupan akhirat. Seharusnya negara menjaga kemaslahatan umat Islam dalam hal menikah beda agama.
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) mengatur  alasan-alasan  perceraian  yang  dibenarkan  oleh  hukum  di  Indonesia. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut karena: (1) salah satu pihak berbuat zina atau  pemabuk,  pemadat,  penjudi,  dan  lain  sebagainya  yang  sukar  disembuhkan; (2)  salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  dalam  2  (dua)  tahun  berturut-turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuan; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan  berlangsung;  (4)  salah  satu  pihak melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan  pihak  lain; (5)  salah  satu  pihak  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat-akibat  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami/isteri;  dan  (6)  antara  suami  dan  isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 ini, alasan perceraian karena peralihan agama belum disebut secara jelas.
Peralihan  agama  dapat  mendalilkan  adanya  percekcokkan  dalam  rumah tangga dan tidak dapat terselesaikan, maka dengan ini hakim mempertimbangkan dan  memutuskan  dengan  putusan  cerai,  sebab  rumah  tangga  tersebut  tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan. Pada dasarnya perceraian akibat kurang
harmonisnya  pasangan  suami  isteri  yang  disebabkan  banyak  faktor-faktor  yang memicu percekcokkan , termasuk perceraian terjadi dikarenakan cekcok yang ber- kepanjangan atas dasar peralihan agama dan tidak terselesaikan.
Peralihan  agama  tersebut  dapat  menimbulkan  keretakan  dalam  rumah tangga  hingga  berakhir  dengan  perceraian.  Selain  peralihan  agama  membawa akibat pada status anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan tentang harta bersama  antara  suami  isteri.  Akibat  dari  peralihan  agama  tersebut  bukan  saja dirasakan oleh suami isteri, lebih dari itu akan dirasakan dan berpengaruh kepada perkembangan anak. Anak menjadi bingung, bimbang dalam menentukan agama- nya dan dapat menimbulkan depresi pada anak (Pangoliu, 2015: 47).
Ada  berbagai  faktor  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  perceraian.  Hal ini  sebagaimana  yang  diatur  dalam  KHI  dan  PP  No.  9  Tahun  1975.  Perceraian merupakan  salah  satu  sebab  putusnya  perkawinan.  UU  No.  1  Tahun  1974 menyebutkan  adanya  16  hal  penyebab  perceraian.  Penyebab  perceraian  tersebut lebih  dipertegas  dalam  rujukan  Pengadilan  Agama,  yaitu:  KHI,  dimana  yang pertama  adalah  melanggar  hak  dan  kewajiban.  Alasan-alasan  perceraian  yang disebutkan oleh UU No. 1 Tahun 1974  yang pertama tentunya apabila salah satu pihak  berbuat  yang  tidak  sesuai  dengan  syariat  atau  dalam  undang-undang dikatakan,  bahwa  salah  satu  pihak  berbuat  zina,  mabuk,  berjudi,  terus  kemudian salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  yang  lain  selama  dua  tahun  berturut-turut. Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, tetapi tetap tidak ada kabar dalam jangka  waktu  yang  lama,  maka  isteri  tetap  dapat  mengajukan  permohonan  cerai melalui putusan verstek. Selain itu, alasan cerai lainnya adalah apabila salah satu pihak  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya,  misalnya  karena frigid atau impoten. Alasan lain adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan kekejaman.  KHI  menambahkan  satu  alasan  lagi,  yaitu  apabila  salah  satu  pihak meninggalkan  agama  atau  murtad.  Dalam  hal  salah  satu  pihak  murtad,  maka perkawinan  tersebut  tidak  langsung  putus.  Dengan  kata  lain  dalam  KHI  disebut- kan  bahwa  salah  satu  alasan  perceraian  adalah  karena  perpindahan  agama  atau murtad,  sedangkan  dalam  PP  No.  9  Tahun  1975  tidak  disebutkan  bahwa perindahan agama atau murtad dapat dijadikan dalam perceraian.
Fadjar  (1994:  18)  mengatakan  bahwa  keyakinan  beragama  adalah  hak asasi  manusia  yang  paling  mendasar,  perlu  dihormati  oleh  siapa  pun  (Pasal  29 UUD  1945).  Dari  sudut  pandang  demikian  sangat  logis  jika  murtad merupakan salah satu alasan perceraian. Dengan bercerai, masing-masing pihak dapat meng- amalkan  ajaran  agamanya  dengan  baik,  begitupun  selanjutnya  mencari  pasangan yang  seakidah.  Dari  sudut  kepentingan  pendidikan,  perkembangan  jiwa  dan agama anak-anak, akan lebih mashlahat berada di bawah bimbingan single parent ketimbang  sehari-hari  bernaung  di  bawah  dua  akidah  yang  berseberangan. Relevan  sekali  kalau  RUU  Hukum  Terapan  Pengadilan  Agama  dalam  Pasal  116 huruf “h” disebutkan bahwa menjadikan murtad sebagai  alasan perceraian, tanpa dikaitkan  dengan  “timbulnya  perselisihan  dan  pertengkaran”  (Ranitabika,  2015:
8).  Mengacu  kepada  logika  hukum  di  atas,  tentulah  suami  yang murtad dapat diizinkan  mengikrarkan  talaknya  di  hadapan  sidang  Pengadilan  Agama.  Ikrar talak  dari  suami  yang murtad semata-mata  merupakan  formulasi  yuridis  dari nikah yang sudah batal demi hukum.
Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa  perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaanya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa tidak ada perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaanya  itu, sesuai  dengan  UUD  Dasar  1945.  Maksud  dengan  hukum  masing-masing  agama dan  kepercayaanya  itu  termasuk  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku bagi  golongan  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak  bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.  1  Tahun  1974  serta  penjelasannya  itu,  perkawinan  mutlak  harus  dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu, jika perkawinan dilakukan menyimpang dari  hukum  agama  dan  kepercayaannya  itu  maka  perkawinan  tersebut  tidak  sah. Menurut  para  pakar  hukum,  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  hanya  mengandung  satu gagasan  yang  tidak  dapat  ditafsirkan  lain,  yaitu  perkawinan  harus  dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan para pihak agar perkawinan tersebut sah di mata hukum nasional (Hutari, 2006: 229). Berdasarkan berbagai aturan  yang ada tersebut  ternyata  Nomor  1  Tahun  1974  tidak  menyebutkan  adanya  perceraian
karena murtad, tetapi menyebutkan bahwa sahnya kawin jika menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Hal itu mengindikasikan bahwa murtad salah satu  suami  isteri  bukanlah  alasan  terjadinya  perceraian.  UU  No.  1  Tahun  1974, sebenarnya telah memberikan penegasan bahwa tidak ada perkawinan beda agama di Indonesia, tetapi tidak mengatur apabila di tengah perjalanan perkawinan salah satu suami isteri beralih agama atau murtad.
Murtad  atau  berpindah  agama  memang  tidak  dapat  dijadikan  alasan perceraian yang ditetapkan UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, karena Negara Indonesia menganut prinsip kebebasan beragama. Tidak diaturnya murtad  sebagai  salah  satu  alasan  terjadinya  perceraian,  sesungguhnya  membuat hukum menjadi tidak melindungi masyarakat, karena bertentangan dengan hukum Islam, yang mayoritas dianut di negara ini. Hukum Islam jelas menentukan bahwa jika  murtadnya  salah  seorang  suami  isteri,  membuat  pasangan  tersebut  harus berpisah secara mutlak. Seharusnya undang-undang memutuskan bahwa jika salah satu pasangan suami isteri murtad, maka putuslah perkawinan mereka seketika itu juga, tanpa perlu adanya persidangan. Artinya undang-undang dalam hal ini harus memerintahkan  pengadilan  untuk  segera  mengeluarkan  penetapan  ( itsbat )  per- ceraian dengan alasan murtad.
Dalam Pasal 116 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  ditentukan  bahwa  perceraian dapat  terjadi  karena  alasan  peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan terjadinya  perselisihan  atau  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga.  Berkaitan dengan perkara murtad, Pasal 116 itu memberikan pemahaman, bahwa perceraian hanya  dapat  dilakukan  apabila peralihan  agama  atau  murtad  itu  menyebabkan terjadinya  ketidakrukunan  dalam  rumah tangga.  Dengan  kata  lain,  bila  perkara murtad  itu  tidak  menyebabkan  terjadinya ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga, maka perceraian  tidak  dapat  dilakukan.  Berkaitan  dengan  perkara  murtad,  Pasal 116 ini memberikan dua syarat bagi perceraian dengan alasan murtad, yaitu: telah murtadnya  salah  seorang  suami  atau  isteri,  dan  murtad  itu  menyebabkan  terjadi- nya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, apabila salah seorang suami atau isteri murtad, dan perbuatan murtad itu menyebabkan ketidakrukunan
dalam  rumah  tangga,  barulah  perbuatan  murtad  itu  dapat  menjadi  alasan perceraian.
2. Akibat hukum perceraian karena pindah agama menurut fikih Islam dan UU No. 1 Tahun 1974
Menurut  konsepsi  fikih  Islam,  seorang  suami  atau  isteri  yang  murtad, menurut  kesepakatan  ulama,  perkawinannya  telah fasakh (Hafidz,  2013:  44), bahkan  dinyatakan  dengan  mutlak  bahwa  kemurtadan  membatalkan  akad  nikah yang  telah  terjadi  di  antara  keduanya.  Kemurtadan  menjadi  salah  satu  penyebab perceraian.  Para  ulama  mazhab  terjadi ikhtilaf (perbedaan  pendapat)  mengenai waktu terjadinya perceraian dan ter- fasakh -nya akad nikah karena murtad.
Apabila  dalam  suatu  perkawinan,  salah  satu  pihak  suami  atau  isteri berpindah  agama/murtad,  yaitu  keluar  dari  agama  Islam  kepada  agama  selain Islam,  maka  perkawinannya  menjadi fasakh (batal)  dan  keduanya  harus  segera dipisahkan. Perpindahan agama/murtadnya salah satu pihak dari suami atau isteri merupakan  suatu  kejadian  yang  dapat  mengakibatkan  batalnya/putusnya  per- kawinan  demi  hukum,  yaitu  hukum  Islam.  Menurut  Sayyid  Sabiq  (1980:  133), bahwa  suatu  perkawinan  menjadi fasakh karena  ada  2  (dua)  hal  yang  menjadi penyebabnya, yaitu:
a. Apabila  salah  seorang  suami  isteri  murtad  dari  Islam  dan  tidak  mau  kembali sama  sekali,  maka  akadnya  menjadi fasakh /batal,  disebabkan  murtad  yang terjadi belakangan ini.
b. Apabila  suami  yang  tadinya  kafir  masuk  Islam,  tetapi  isterinya  tetap  dalam kekafiran, maka akadnya menjadi fasakh .
Abd.  al-Rahman  al-Jaziri,  sebagaimana  dikutip  Abdullah  dan  Saebani, (2013:  129),  mengemukakan  pendapat  ulama  Hanabilah  bahwa  suami  murtad bersama-sama  setelah dukhul (bersetubuh)  atau  sebelum dukhul ,  nikahnya  batal dan  harus  diceraikan,  tidak  putus  nikahnya  sebelum  masa  iddahnya  habis, sehingga  di  antara  keduanya  masih  ada  waktu  untuk  bertobat.  Perceraian  yang telah  terjadi  karena  suaminya  murtad,  menurut  Imam  Malik  telah  dipandang sebagai  talak/cerai  yang  disebut  dengan fasakh .  Hal  itu  disamakan  dengan perceraian  yang  disebabkan  suaminya  impoten,  karena  impoten  dan  murtad
disebabkan oleh suami. Fasakh karena suaminya murtad sama dengan suami yang menetapkan hak talak atas isterinya (Abdullah dan Saebani, 2013: 129).
UU  No.  1  Tahun  1974  sama  sekali  tidak  membicarakan  murtad  sebagai alasan  perceraian,  dengan  demikian  tidak  diperoleh  perlindungan  hukum  bagi pasangan yang ingin bercerai karena alasan murtad. Murtad tidak dikenal sebagai lembaga  penyebab  perceraian,  maka  perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang bercerai karena murtad pun tidak ada. Merujuk kepada teori perlindungan hukum, maka terkait dengan perceraian karena salah satu suami atau isteri pindah agama, penting  sekali  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  salah  satu  di antaranya  keduanya,  mengingat  pindah  agamanya  salah  satu  dari  suami  isteri dapat  mengakibatkan  goncangan  kejiwaan,  terkait  pilihan  agama  yang  mungkin diminta oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.
Negara  harus  memberikan  perlindungan  yang  maksimal  bagi  pihak-pihak yang  dirugikan  karena  terjadinya  perceraian  karena  pindah  agama.  Hal  yang paling  krusial  untuk  diperhatikan  adalah  efek  psikologis  yang  dapat  meng- akibatkan  goncangan  jiwa,  sehingga  menimbulkan  depresi,  terkait  adanya perbedaan  akidah  yang  dianggap  sebagian  orang  sebagai  sesuatu  yang  sifatnya sangat  prinsipil.  Sebagian  orang  meyakini  perpindahan  agama  akan  membawa dampak  yang  signifikan  dalam  kehidupan  berumah  tangga.  Misalnya  cara  ber- ibadah  yang berbeda, makanan  yang dimakan juga berbeda cara penyembelihan- nya dan jenis  makanannya. Belum lagi  bagi  psikologis  anak,  yang menimbulkan beban batin untuk menetapkan agama apa yang akan mereka anut, apakah agama ayahnya  atau  ibunya.  Hal-hal  seperti  itu  merupakan  bibit-bibit  perpecahan  yang dapat  muncul  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Artinya,  peralihan  agama  atau pindah agama sudah dapat dijadikan alasan untuk putusnya perkawinan (Pangoliu, 2015: 55).
3. Putusan  Nomor  0879/Pdt.  G/2013/PA  terkait  perceraian  karena  alasan pindah agama
Ada  beberapa  pertimbangan  yang  diberikan  oleh  hakim  yang  menangani kasus perceraian karena pindah agama yang ada dalam Putusan Nomor 0879/Pdt. G/2013/PA, yaitu:
a. bahwa  terhadap  alat  bukti  tertulis  yang  diajukan  Penggugat,  Majelis  Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di- nazegellen , serta oleh Ketua Majelis  Hakim  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  dan  ternyata  cocok,  dengan demikian  alat  bukti  tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  formil.  Selain  itu, alat  bukti  tersebut  memuat  keterangan  yang  menguatkan  dan  relevan  dengan gugatan penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti harus dinyatakan dapat diterima.
b. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat terbukti bahwa penggugat dan  tergugat  telah  dan  masih  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah  sehingga secara  formil  penggugat  adalah  pihak  yang  berkepentingan  dalam  perkara tersebut.
c. Bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam  hal  ini  secara  pribadi  ( in  person ),  di  depan  persidangan  dan  telah memberikan keterangan  di  bawah sumpahnya,  serta tidak berhalangan secara hukum untuk di dengar kesaksiannya.
d. Bahwa kedua saksi penggugat juga telah memberikan keterangan, keterangan mana  saling  bersesuaian  dan  saling  menguatkan,  serta  relevan  dengan  dalil- dalil  gugatan penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal  171-176 R.Bg. jo Pasal  308-309  R.Bg.,  secara  formil  dan  materil  alat  bukti  saksi  yang diajukan penggugat dapat diterima.
Murtadnya suami atau isteri menyebabkan perkawinan batal demi hukum. Kondisi  demikian  dianggap  sama  atau  diberlakukan  hukum  yang  sama  dengan kondisi  perkawinan  yang  berbeda  agama  (muslim  dengan  non  muslim),  hanya perbedaanya,  perkawinan  antara  muslim  dengan  non  muslim  hukumnya  haram, sedangkan  perkawinan  yang  dilakukan  secara  Islam,  sah,  kemudian  pihak  suami atau  isteri  berpindah  agama  atau  murtad,  maka  perkawinannya  batal  pada  saat murtadnya  suami  atau  isteri.  Dalam  perkawinan  beda  agama  tersebut,  apabila suami  isteri  melakukan  hubungan  badan,  maka  hal  itu  adalah  zina.  Dalam
perkawinan  yang  kemudian  pihak  suami  atau  isteri  murtad,  zina  baru  terjadi manakala  suami  isteri  tersebut  melakukan  hubungan  badan  setelah  salah  satu pihak, baik itu suami atau isteri berpindah agama atau murtad.
Perihal  pembatalan  perkawinan  dalam  Bab  IV,  pada  Pasal  22  sampai dengan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974, dan termuat dalam Bab VI, Pasal 37 dan 38 PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melang- sungkan perkawinan, dan berdasarka kedua ketentuan ini, maka murtadnya suami atau isteri, tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, selain juga tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai.
Mukthie  Fadjar  (1994:  19)  berpendapat  bahwa  jika  dikaitkan  dengan  UU No.  1  Tahun  1974  di  mana  perpindahan  agama  atau  murtad  tidak  termasuk sebagai  alasan  untuk  pembubaran  perkawinan,  maka  hal  tersebut  dapat dikatagorikan  ke  dalam  alasan  percekcokkan,  sebagaimana  disebutkan  dalam penjelasan Pasal 39 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 jo . Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun  1975  yang  menyebutkan  bahwa;  “antara  suami  dan  isteri  terus  menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Berdasarkan ketentuan ini, maka  yang harus didalilkan di pengadilan untuk gugat cerai ialah alasan cekcok terus menerus yang diakibatkan murtadnya  suami.  Hakim  menjadikan  penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  UU  No.  1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian.
Martiman  Projohamidjojo  (2004:  65)  tidak  sejalan  dengan  pendapat  di atas,  beliau  mengatakan  bahwa  perselisihan  suami  isteri  yang  beragama  Islam adalah  perselisihan  yang  tidak  termasuk  perkara-perkara  tentang  nikah,  talaq, rujuk, perceraian, taliq, maskawin, keperluan hidup  isteri dan lain-lain. Misalnya perselisihan  tidak  kumpul  serumah  meskipun  belum  bercerai,  soal  anak  mereka yang  harus  dipelihara  oleh  siapa,  taat  atau  tidak  seorang  isteri,  sehingga perselisihan  yang  di  antara  suami  isteri  (yang  beragama  Islam)  yang  disebabkan murtad  atau  berpindah  agama  salah  satu  pihak,  tidak  termasuk  dalam  katagori perselisihan suami isteri yang beragama Islam.
Pemanfaatan  pertengkaran  hebat  antara  suami  isteri  atau syiqaq sebagai alasan  atau  jalan  untuk  dapat  bercerai  karena  salah  satu  pihak  murtad  atau berpindah  agama  itu  tidak  tepat. Syiqaq dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  sebagai penyelundupan  hukum  untuk  tujuan  tertentu,  yaitu  karena  murtadnya  suami  atau isteri  menurut  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  peraturan  plaksanaannya  tidak  dapat dijadikan  alasan  untuk  bercerai,  maka syiqaq -lah  yang  dijadikan  alasan  untuk bercerai,  dengan  argumentasi  bahwa  akibat  murtadnya  suami  atau  isteri menyebabkan terjadinya percekcokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Berdasarkan Pasal 116 huruf h KHI, yang menentukan bahwa  perceraian  dapat  terjadi  karena  alasan  peralihan  agama  atau  murtad  yang menyebabkan  terjadinya  perselisihan  atau  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga, maka  walaupun  murtad  itu  tidak  menyebabkan  ketidakrukunan  dalam  rumah tangga, tetapi perkawinan tetap batal atau fasakh .
Hakim Pengadilan Agama Padang dalam hal ini lebih melihat bahwa yang menjadi  pemicu  perceraian  adalah  pertengkaran  terus  menerus  ( syqaq )  daripada alasan  murtad.  Padahal  dalam  gugatan  penggugat  jelas  terlihat  bahwa  dasar gugatan adalah bahwa tergugat pindah agama (murtad). Paling tidak ada beberapa alasan yang membuat Hakim memutuskan untuk melihat kasus ini bukan masalah murtad tapi pertengkaran terus menerus.
Suatu  hal  yang  belum  tersosialisasi  dengan  baik  di  tengah  masyarakat adalah bahwa larangan perkawinan menurut agama juga merupakan larangan UU No. 1 Tahun 1974, artinya undang-undang a quo mengadopsi seutuhnya ketentuan hukum  agama  yang  mengatur  substansi  perkawinan.  Itulah  sebabnya  sewaktu bicara  tentang  larangan  kawin,  Pasal  8  huruf  “f'”  menyatakan:  “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Islam melarang perkawinan beda agama, maka undang-undang pun pada hakikat- nya  melarang  orang  yang  beragama  Islam  kawin  dengan  non  muslim.  Apabila perbedaan  agama  terjadi  pasca  perkawinan,  tentunya  logis  menjadi  alasan perceraian. Dengan logika berfikir demikian, maka adanya klausula “murtad yang menimbulkan  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah  tangga”,  sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf h KHI menjadi tidak relevan.
Mengaitkan  murtad  dengan  perselisihan  dan  pertengkaran  sebagai  alasan perceraian, kurang proporsional, karena perselisihan dan pertengkaran merupakan alasan  tersendiri  (Pasal  116  huruf  f  KHI  jo  Pasal  19  huruf  f  PP  No.  9  Tahun 1975),  tanpa  merinci  apakah  perselisihan  dan  pertengkaran  itu  disebabkan perbedaan  bakat,  watak,  kepribadian  maupun  agama,  yang  penting  perselisihan dan pertengkaran tersebut sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak ada harapan akan  dapat  hidup  rukun  dalam  rumah  tangga.  Ketika  perbuatan  murtad  yang dilakukan  suami  atau  isteri  menjadi  alasan  terjadinya  perceraian,  hakim  akan memutuskan hubungan perkawinan itu dengan jalan fasakh , bukan talak. Pada sisi lain  terjadi  kerancuan  karena  adanya  dua  pasal  yang  telah  memberikan  putusan berbeda dalam masalah murtadnya suami atau isteri ini, yaitu: Pasal 75 dan Pasal 116  tersebut.  Pasal  75  memberikan  putusan fasakh ,  sedangkan  Pasal  116 memberikan  putusan  talak  atau  cerai.  Hal  ini  jelas  merupakan  suatu  kerancuan yang harus dibenahi.
Dalam KHI, terdapat dua pasal  yang menyebut perbuatan murtad sebagai salah  satu  sebab  putusnya  perkawinan,  yaitu  Pasal  75  dan  Pasal  116.  Pasal  75 mengisyaratkan  bahwa  murtad  merupakan  salah  sebab  batalnya  perkawinan ( fasakh ). Ironisnya Pasal 70 yang menyebutkan sebab-sebab batalnya perkawinan tidak  menyebutkan  hal  ini.  Adapun  Pasal  116  huruf  h  menyebutkan  peralihan agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan  dalam  rumah tangga sebagai salah satu alasan perceraian (Alfianto, 2015: 139).
Putusan  hukum  yang  disodorkan  KHI  tersebut  amat  rancu.  Pertama, adanya  dua  pasal  yang  memberikan  putusan  berbeda,  yaitu  antara fasakh dan talak. Kedua, KHI tidak menyebutkan perbuatan murtad sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan dalam  Pasal  70.  Ketiga,  adanya klausul  yang menyebabkan terjadinya  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga  dalam  Pasal  116  huruf  h.  Untuk membenahi  kerancuan  di  atas,  seharusnya  KHI  memberikan  putusan  yang  tegas. Bila  sudah  disebutkan  bahwa  perbuatan  murtad  itu  menyebabkan  putusnya perkawinan dengan jalan fasakh , maka hal itu tidak perlu disebutkan lagi sebagai salah  satu  alasan  perceraian.  Selanjutnya  dalam  Pasal  70  disebutkan  perbuatan murtad sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan.
Terdapat keganjilan pada Putusan Hakim PA Padang tersebut jika merujuk pada  ketentuan  hukum  Islam.  Murtadnya  salah  seorang  suami  atau  isteri  dalam perkawinan  seharusnya  bukan  talak,  tetapi fasakh . Fasakh secara  umum  yaitu rusak  atau  tidak  sahnya  salah  satu  rukunnya,  atau  sebab  lain  yang  dilarang  atau diharamkan  oleh  agama.  Pemutusan  ikatan  perkawinan  dengan  cara fasakh melibatkan tidak sahnya dua pihak pengakad, suami dan isteri saja tetapi termasuk pihak ketiga, sehingga fasakh itu terjadi karena  kehendak suami, kehendak isteri dan kehendak orang ketiga yang berhak (Khuzairi, 1995: 141). Apabila salah satu dari suami isteri murtad maka pernikahan keduanya secara otomatis fasakh , tanpa membutuhkan  putusan  majelis  hakim  untuk  memisahkan  keduanya,  jika  yang murtad kembali  Islam,  maka mereka tetap dalam  pernikahan sebelumnya, begitu pula sebaliknya.
Murtadnya salah satu pihak ini baik suami atau isteri harus dapat dibukti- kan  di  depan  pengadilan.  Suatu  perkara  perceraian  karena  murtadnya  salah  satu pihak  baik  isteri  maupun  suami  tentunya  berakibat  pada  jatuhnya  putusan pengadilan terhadap adanya tuntutan baik gugatan cerai dari pihak isteri terhadap suami  yang murtad ataupun permohonan talak dari suami akibat murtad si  isteri. Putusan  Hakim  Pengadilan  ( dictum )  tentunya  berdasarkan  apa  yang  di  tuntut, namu putusan tersebut kadang tidak seluruhnya dapat dikabulkan, karena kadang putusan  tersebut  hanya  mengabulkan  sebagian.  Inti  dari  suatu dictum adalah apakah hakim dapat memutuskan suatu perkawinan itu karena adanya perceraian atau  talak  serta  memutuskan  perkawinan  karena  dibatalkan  dan  masalah pemeliharaan anak ataupun masalah pembagian harta, perwalian ataupun masalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.
Murtad bila dikaitkan dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian, kurang proporsional, karena perselisihan dan pertengkaran merupakan alasan tersendiri, tanpa merinci apakah perselisihan dan pertengkaran itu disebab- kan  perbedaan  bakat,  watak,  kepribadian  atau  agama,  yang  penting  perselisihan dan pertengkaran tersebut sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak ada harapan akan  dapat  hidup  rukun  dalam  rumah  tangga,  sedangkan  murtad  belum  tentu menyebabkan perselisihan antara pasangan suami isteri.
UU No. 1 Tahun 1974 memang tidak membahas murtad secara jelas. Hal itu menandakan bahwa undang-undang sama sekali tidak melihat murtad sebagai isu sentral yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Padahal dalam hukum Islam, isu kemurtadan seseorang terkait dengan hubungan seseorang dengan Allah SWT  sebagai  Tuhannya.  Indonesia  bukan  negara  Islam  walaupun  mengakui agama  Islam  sebagai  salah  satu  agama  yang  diakui,  sehingga  murtad  bukanlah sesuatu  yang  esensi  yang  perlu  dimasukkan  dalam  undang-undang.  Akibatnya adalah bila ada suatu perceraian didasari oleh murtad, maka hakim biasanya tidak memunculkan murtad itu sebagai sebab utama. Alasan yang diajukan selalu syqaq atau  pertengkaran  terus  menerus.  Apabila  pengadilan  memutuskan  perceraian karena  murtad  itu  tidak  menjadi fasakh ,  maka  itu  sama  artinya  pengadilan  tidak memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun  KHI  sama-sama  tidak  maksimal  memberikan  perlindungan  terhadap warga  yang  mencari  keadilan.  Mensyaratkan  perceraian  dengan  alasan  murtad dengan  adanya  percekcokkan,  sesungguhnya  merupakan  perlawanan  terhadap hukum Tuhan, sementara pada sisi lain pihak-pihak yang dirugikan akibat murtad tersebut,  berdasarkan keyakinannya ingin  bercerai  dari pasangannya karena telah berbeda agama dengannya.
Merujuk pada teori perlindungan hukum, maka negara dalam hal ini diwakili oleh  pengadilan,  jika  ada  perkara  perceraian  karena  murtad,  sebaiknya  tidak dialihkan  dengan  perceraian  murni,  tetapi  pembatalan  perkawinan,  karena  jika perceraian alasan murtad diajukan harus ada syarat lain yang mengikutinya yaitu ada  percekcokkan  dan  pertengkaran  terus  menerus,  agar  dapat  dilakukan perceraian,  bukan  pembatalan  perkawinan.  Masalah  krusialnya  bukan  terletak pada  pertengkaran  terus  menerus/percekcokkan  itu,  tetapi  harus  tetap  pada gugatan  semula,  yaitu  karena  murtad.  Apabila  murtad  salah  satu  pasangan  tanpa diiringi  pertengkaran/percekcokkan,  maka  tidak  akan  terjadi  perceraian.  Padahal murtad salah seorang suami isteri mengakibatkan batalnya perkawinan. Imbas dari adanya  persyaratan  tambahan  tersebut,  maka  apabila  pasangan  suami  isteri tersebut  melakukan  hubungan  badan,  maka  telah  terjadi  zina  dalam  perspektif hukum  Islam,  tetapi  sebaliknya  dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  tidak  terjadi
zina, karena persyaratannya belumlah lengkap, dengan kata lain bahwa walaupun pasangan suami isteri berbeda agama, tetapi tidak bercerai, maka hubungan suami isteri yang dilakukan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan zina.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
a. Pengaturan hukum  karena  pindah  agama  menurut  fikih  Islam  terdapat dalam QS. al-Baqarah: 221, kemudian surat al-Mumtahanah ayat 10 serta beberapa  hadis  Nabi  Muhammad  SAW  yang  berkaitan  dengan  celaan, hukuman,  serta  hak  asuh  anak  yang  salah  satu  orang  tuanya  murtad. Pengaturan  hukum  karena  pindah  agama  menurut  UU  No.  1  Tahun  1974 maupun  aturan  pelaksanaanya,  yaitu  PP  No.  9  Tahun  1975,  secara  jelas tidak  dinyatakan.  UU  No.  1  Tahun  1974  sebenarnya  telah  memberikan penegasan  bahwa  tidak  ada  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia,  tetapi tidak mengatur  apabila di  tengah perjalanan perkawinan salah satu suami isteri beralih agama atau murtad.
b. Akibat hukum perceraian karena pindah agama menurut fikih Islam adalah terjadinya fasakh (pembatalan)  perkawinan.  Akibat  hukum  lain fasakh adalah:  1)  hubungan  perkawinan  jika  suami  dan  isteri  murtad,  maka putuslah hubungan perkawinan mereka, karena riddahnya salah satu pihak merupakan  suatu  hal  yang  mengharuskan  suami  isteri  berpisah.  Apabila salah  satu  yang  murtad  itu  bertaubat  dan  kembali  lagi  ke  Islam,  maka untuk  mengadakan  hubungan  perkawinan  seperti  semula,  mereka  harus memperbaharui  lagi  akad  nikah  dan  mahar;  2)  terkait  hak  waris,  maka murtad  tidak  boleh  mewarisi  harta  peninggalan  kerabat-kerabat  muslim- nya, karena orang murtad itu adalah orang  yang tidak beragama, dan jika tidak  beragama,  maka  tentu  saja  tidak  boleh  mewarisi  harta  peninggalan kerabat-kerabat  muslimnya,  dan  bila  mati  atau  dibunuh,  maka  harta peninggalannya  diambil  alih  oleh  para  pewarisnya  yang  beragama  Islam; 3)  terkait  dengan  perwalian,  maka  orang  yang  murtad  tidak  mempunyai hak  kewalian  terhadap  orang  lain,  tidak  boleh  menjadi  wali  dalam  akad
nikah anak perempuannya. Akibat hukum perceraian karena pindah agama menurut  UU  No.  1  Tahun  1974,  yang  secara  eksplisit  termasuk  sebagai pembatalan  perkawinan  karena fasakh dapat  dikembalikan  kepada  ajaran agama  (dalam  hal  ini  Islam)  sesuai  dengan  Pasal  8  huruf  f  yang menjelaskan  bahwa  dilarang  kawin  apabila  mempunyai  hubungan  yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin.
c. Perceraian  pindah  agama  dalam  Putusan  Nomor  0879/Pdt.  G/2013/PA. Pdg,  ternyata  hakim  mendalilkan  bahwa  murtad  hanyalah  salah  satu pemicu  dari  adanya  pertengkaran  tersebut.  Dalil  yang  digunakan  oleh hakim  dalam  hal  ini  tidak  memberikan  maslahat  bagi  penggugat  serta perlindungan  hukum  bagi  penggugat.  Hakim  mengabaikan  bahwa  dalam KHI murtad dapat  dijadikan alasan perceraian dan telah memenuhi unsur bahwa  murtad  tersebut  menjadikan  rumah  tangga  antara  tergugat  dengan penggugat  telah  terjadi syqaq (pertengkaran  terusmenerus)  dan  tidak  ada harapan untuk damai serta hidup rukun lagi.
2. Saran
a. Sebaiknya  pengaturan  hukum  terkait  perceraian  karena  peralihan  agama/ murtad  diatur  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974,  karena  akibat  tidak  diatur dalam  UU  No.  1  Tahun  1974,  maka  hakim  yang  harusnya  memutuskan dengan fasakh menjadi talak, yang akibat hukumnya tentu saja berbeda.
b. Sebaiknya  hakim  pengadilan  agama  jika  menghadapi  kasus  peralihan agama  dalam  perkawinan,  lebih  mempertimbangkan  aspek  keadilan, perlindungan  hukum,  serta  maslahat  bagi  pihak  tergugat  atau  termohon, apabila  pasangannya  murtad,  dan  pertimbangan  ini  didasarkan  pada terjaganya akidah dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.
c. Sebaiknya  dibuat  peraturan  yang  mewajibkan  adanya  perjanjian  sebelum perkawinan,  jika  yang  akan  kawin  salah  satunya  berlainan  agama  dan masuk  Islam.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar  pada  perjalanan  perkawinan, tidak  muncul  peralihan  agama  kepada  agama  semula.  Perjanjian  ini penting  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang akan tercederai, jika terjadi peralihan agama dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ahmad  Al-Mursi  Husain  Jauhar.  2009. Maqashid  Syariah .  Penterjemah Khikmawati. Jakarta: AMZAH.
Ahmad  Khuzairi.  1995. Nikah  sebagai  Perikatan .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
Ahsin W. Alhafidz,. 2013. Kamus Fiqh . Jakarta: AMZAH.
Ali  Yusuf  As-Subki.  2012. Fiqh  Keluarga  Pedoman  Berkeluarga  dalam  Islam . Jakarta: AMZAH.
Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani.  2013. Perkawinan  &  Perceraian Keluarga Muslim . Bandung: Pustaka Setia.
Djamaan Nur. 1993. Fikih Munakahat . Semarang: Dina Utama Semarang.
Huzaimah  Tahido  Yanggo.  2005. Masail  Fiqhiyah  Kajian  Hukum  Islam Kontemporer . Bandung: Penerbit Angkasa.
Lexy  J.  Moleong.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Cetakan  Ke-30. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Martiman Projohamidjojo. 2004. Tanya Jawab Hukum Perkawinan . Cetakan Ke- 3. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
Mukhtie Fadjar, A. 1994. Tentang  dan Sekitar Hukum Perkawinan di  Indonesia . Cetakan Ke-1. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Ronny  Hanitijo  Soemitro.  1990. Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri . Cetakan Keempat.Jakarta: Ghalia Indonesia,
Sabiq,  Sayyid.  1980. Fikih  Sunnah .  Jilid  8.  Cetakan  Kesatu.  Bandung:  PT Alma’arif.
Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press.

## Jurnal/Tesis:
Ahda  Bian  Alfianto.  2015.  “Status  Perkawinan  Ketika  Suami  atau  Isteri  Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal Humanity . Vol. 9. No. 1.
Hamid Pongoliu. 2015. “Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus tentang Putusan  Hakim  Pengadilan  Gorontalo”. Jurnal  Al-Mizan Vol.  11.  No.  1.
Juni.
Hutari  H.W.P.  2006.  “Legalitas  Perkawinan  Antar  Pemeluk  Beda  Agama  di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan. Tahun  Ke-36.  No.  2. April-Juni.
Mirna Citra Ranitabika. 2015.  “Kajian Yuridis Alasan Perceraian Akibat  Murtad Menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum Islam  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Agama  Pekanbaru  Nomor: 354/Pdt.G/2013/PA.PBR”. Tesis . Malang: Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.

## Peraturan perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
Republik  Indonesia,  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebar- luasan Kompilasi Hukum Islam.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Imanda Putri Andini Rangkuti, S.H., M.Kn Pekerjaan :  Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan Jabatan :  - Nomor HP :  082165566862 E-mail :  rangkutimanda@gmail.com
Alamat Kantor  :  Kantor BPN Kabupaten Asahan, Jl. W.R. Supratman