## ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI RUTAN KELAS II B BALIGE)
Oleh:
Nanci Yosepin Simbolon 1)
Alex Obryan Simamora 2)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2)
E-mail:
nancisimbolon123@gmail.com 1)
alexobryans@gmail.com 2)

## ABSTRACT
The State of Indonesia is a State of Law. As a Law Country based on Pancasila and the 1945 Constitution, law is one of the institutions needed to predict rapid development in human life. Not  only  that,  the  law  is  also  needed  to  estimate  the  deviations  that  occur.  One  form  of deviation  attempted  by  citizens,  for  example,  is  the  emergence  of  a  crime  that  disturbs comfort  and  order  in  the  lives  of  citizens  in  particular  and  the  life  of  the  state  in  general. Basically all the various  criminal  acts  are mostly detrimental to  the wider community. This research  aims  to  find  out  how  the  form  of  coaching  for  prisoners  in  the  Class  II  B  Balige Detention Center and to find out whether there are factors hindering this development in Law Number.  12  of  1995  Concerning  Correctional  Services,  so  the  research  title  was  chosen "Juridical Analysis Of The Form Of Development Of Deceptors In Correctional Institutions According To Act Of The Republic Of Indonesia Number 12 Of 1995 Regarding Correction (Case Study In Balige Class Ii B Rent)".

## Keywords: Correctional Institutions, Convict Development

## ABSTRAK
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  Hukum.  Selaku  Negeri  Hukum  yang  bersumber  pada Pancasila  serta  UUD  1945,  Hukum  ialah  salah  satu  pranata  yang  diperlukan  buat mengestimasi  perkembangan  yang  cepat  dalam  kehidupan manusia.  Tidak hanya itu hukum pula  dibutuhkan  buat  mengestimasi  penyimpangan-  penyimpangan  yang  terjalin.  Salah  satu wujud  penyimpangan  yang  dicoba  oleh  warga  misalnya  timbulnya  sesuatu  tindak  pidana yang menimbulkan terganggunya kenyamanan serta ketertiban dalam kehidupan warga pada khususnya serta kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya seluruh berbagai tindak pidana mayoritas akibatnya merugikan masyarakat luas. Riset ini bermaksud buat mengenali tentang  gimana  wujud  pembinaan  narapidana  di  Rumah  Tahanan  Kelas  II  B  Balige  serta mengenali apakah ada faktor- faktor penghalang pembinaan itu dalam UU Nomor. 12 Tahun 1995  Mengenai  Pemasyarakatan,  sehingga  pemilihan  judul  riset    “ ANALISIS  YURIDIS Terhadap  Bentuk  Pembinaan  Narapidana  Dilembaga  Pemasyarakatan  Menurut  Undang- Undang Ri Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Rutan Kelas Ii B Balige)”.
Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana

## 1. PENDAHULUAN
Kejahatan  ialah  pertanda  sosial yang  lazim  dalam  tiap  warga.  Kesalahan itu  berasal  di  warga,  warga  yang  berikan peluang  buat  melaksanakan  serta  warga yang menanggung akhirnya dari kesalahan itu  meski  tidak  dengan  cara  langsung. Kesalahan  itu  bertumbuh  bersamaan  era serta  perkembangan  teknologi.  Bermacam berbagai  kesalahan  dikala  ini  menggila dalam warga apalagi dalam keadaan diluar benak kita. Berbarengan dengan bertumbuhnya  kesalahan,  warga  mulai mempertimbangkan gimana metode mengatasi  kesalahan  itu,  sebab  banyak kehilangan  apalagi  korban  jiwa  dampak kesalahan itu.
Pemberantasan kesalahan oleh warga  bisa  kita  amati  pada  usaha-  usaha warga  dalam  melawan  kesalahan  dengan bermacam metode sesuai kemajuan zaman. Timbulnya  bermacam  peraturan  yang  di gunakan  buat  mengestimasi  tampaknya peristiwa  yang  lebih  besar.  Di  Indonesia, penjatuan  kejahatan  merupakan  salah  satu metode buat memperkecil tingkatan kesalahan.
Pidana  Penjara  diketahui  dengan gelar  pembatalan  kebebasan  ataupun kejahatan  lenyap  kebebasan,  dimana  bui era kemudian jadi tempat tahanan dikurung  yang  setelah  itu  dihukum  bengis berbentuk  penganiayaan,  perebutan  hak
asas  orang,  dieksekusi  gantung  ataupun terbakar.  Sistem  bui  di  Indonesia  pada awal mulanya tidak jauh berlainan dengan negara-  negara  lain,  ialah  menekankan faktor menanggapi marah dengan mengurung tahanan di rumah penjara.
Dalam  hukum  kejahatan  diketahui sebutan  tiga  R  serta  satu  D  selaku  tujuan kejahatan ialah:
- Retribution , yaitu: pembalasan terhadap  pelanggar  kerena  telah melakukan kejahatan;
- Restrain , yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- Reformasi, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi  orang  baik  yang  berguna bagi masyarakat;
- Deterrence ,  yaitu:  menjera  atau mencegah sehinggah baik terdakwa sebagai  individual  maupun  orang lain yang potensial menjadi penjahat  akan  jerah  atau  takut untuk melakukan kejahatan.
Permasalahan  pemberian  sistem kejahatan  penjara  mulai  diketahui  di Indonesia  semenjak  berlakunya  Kitab Undang-  undang  Hukum  pidana  (KUHP) ataupun  berikutnya  dalam  Pasal  10 mengenai kejahatan yang berkata,
kejahatan terdiri atas:
- Pidana pokok : Pidana mati, pidana penjara,  pidana  kurungan,  pidana denda, pidana tutupan.
- Pidana tambahan : Pencabutan hak-
hak  tertentu,  perampasan  barang- barang tertentu, pengumuman keputussan hakim.
Bersumber  pada  perihal  itu  bisa dibilang  kalau  tujuan  pemberian  hukuman kejahatan  yang  tercantum  dalam  pasal  10 KUHP,  sekedar  sebagai  respon  atas pelanggaran yang dicoba oleh seorang. Ini berarti  pengakuan  kepada  Hak  Asasi Manusia  sang  pelaku  kesalahan  belumlah jadi prioritas. Sebaliknya tujuan pemidanaan merupakan resosialisasi,  yang diartikan  dengan  ini  merupakan  upaya denan  tujuan  kalau  tahanan  hendak  balik kedalam  warga  dengan  daya  tahan,  dalam maksud  kalau  ia  bisa  hidup  dalam  warga tanpa melaksanakan lagi kejahatan- kejahatan. Dalam hukum kejahatan Indonesia,  tujuan  pemberiaan  ganjaran kejahatan  ataupun  kurungan  bui  haruslah berperan  buat  membina,  membuat  yang melanggar  hukum  jadi  insaf  serta  bukan berperan sebagai pembalasan.
Lembaga  Pemasyarakatan  ialah institusi dari sub sistem peradilan kejahatan  yang  memiliki  guna  penting selaku  penerapan  kejahatan  bui  serta sekalian  selaku  tempat  pembinaan  untuk tahanan. Sedemikian itu pula tiap penjatuhan kejahatan pada pelakon kesalahan  haruslah  berjaga-  jaga  sebab permasalahan pemberian kejahatan apapun
wujudnya  berhubungan  akrab  dengan kepribadian  serta  watak  orang  yang dijatuhkan  ganjaran  kejahatan.  Ganjaran kejahatan  bukan  sekedar  selaku  bayaran namun kejahatan wajib bertabiat menjanjikan serta mengarah kedepan. Oleh sebab  itu,  antara  pemberian  ganjaran kejahatan dengan pelakon perbuatan kejahatan  wajib  ada  kesesuaian,  alhasil( antara) tujuan diberikannya dalam menjatuhkan  ganjaran  kejahatan  wajib mencermati sifat- sifat ataupun kepribadian  dari  watak  pelaku  perbuatan kejahatan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Bagi  Pasal  2  Undang-  Undang  RI Nomor  12  Tahun  1995  tujuan  pembinaan masyarakat  arahan  merupakan  membuat masyarakat  arahan  Sosialisasi  supaya  jadi orang selengkapnya, mengetahui kesalahannya,  membenarkan  diri  serta tidak  mengulangi  perbuatan  kejahatan alhasil  bisa  diperoleh  balik  oleh  area warga, bisa aktif berfungsi dalam pembangunan serta bisa hidup dengan cara alami  selaku  masyarakat  yang  bagus  serta bertanggung jawab. Tidak hanya itu dalam individu  masyarakat  arahan  diharapkan sanggup  mendekatkan  diri  pada  Tuhan alhasil bisa mendapatkan keamanan bagus didunia ataupun akhirat.
Pembinaan masyarakat arahan
dicoba  dengan  cara  lalu  menembus
semenjak masyarakat arahan masuk dalam Badan  Sosialisasi.  Sistem  sosialisasi  ialah
sesuatu cara pembinaan masyarakat arahan selaku  insan  Tuhan,  orang  serta  selaku warga.  Dalam  pembinaan  masyarakat arahan  dibesarkan  kondisi  badan,  rohani dan  kemasyarakatannya  serta  diperlukan pula  elemen-  bagian  yang  berhubungan buat mensupport kesuksesan dalam pembinaan. Elemen- elemen itu merupakan lembaga- lembaga yang berhubungan dengan pengembangan seluruh  bidang  kehidupan  masyarakat arahan  serta  tenaga-  tenaga  Pengajar  yang lumayan  cakap  serta  penuh  dengan  rasa pengabdian(  Dwidja  Priyatno,  2006:  105- 106).
Konsepsi  sistem terkini  pembinaan tahanan menginginkan terdapatnya penggatian  dalam  hukum,  jadi  hukum sosialisasi. Hukum ini melenyapkan liberal kolonial. Tahanan pula tidak dibina namun didiamkan,  kewajiban  bui  pada  durasi  itu tidak lebih dari memantau tahanan supaya tidak  membuat  ketegangan  serta  tidak melarikan diri dari bui. Pembelajaran serta profesi  cuma  diserahkan  buat  memuat durasi  senggang,  tetapi  digunakan  dengan cara murah, membiarkan seorang dipidana, mejalani  kejahatan,  tanpa  membagikan pembinaan  buat  mengubah  sikap  tahanan. Bagiamanapun  pula  tahanan  merupakan orang  yang  mempunyai  kemampuan  yang
bisa  dibesarkan  ke  arah  kemajuan  yang positif,  yang  sanggup  mengubah  seorang jadi produktif.
Begitu  juga  yang  diucap  dalam pasal  1  angka  7  dalam  Undang-  Undang No 12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakat, Tahanan merupakan tahanan  yang menempuh kejahatan lenyap kebebasan dilapas. Tujuan tahanan dimasukkan ke badan sosialisasi disamping  membagikan  perasaan  lapang kepada korban pula membagikan perasaan lapang  kepada  warga,  dengan  metode membagikan  mereka  pembinaan  badan serta rohani. Sepanjang kehabisan kebebasan  tahanan  wajib  dikenalkan  pada warga serta tidak bisa diasingkan. Tahanan diayomi  dengan  membagikan  bekal  hidup selaku masyarakat  yang bermanfaat dalam warga.  Tahanan  bukan  saja  subjek melainkan  pula  poin  yang  tidak  berlainan dari orang  yang lain  yang kadang- kadang bisa  melaksanakan  kekeliruan  ataupun gaflat  yang  bisa  dikenakan  kejahatan, alhasil  tidak  wajib  diberantas  merupakan faktor-  faktor  yang  bisa  dikenakan kejahatan.  Pemidanaan  merupakan  usaha buat  menyadarkan  tahanan  ataupun  anak kejahatan supaya menangisi perbuatannya, serta mengembalikkannya jadi masyarakat warga  yang  bagus,  patuh  pada  hukum, menjunjung  besar  nilai-  nilai  akhlak, social,  serta  keimanan,  alhasil  berhasil kehidupan  warga  yang  nyaman,  teratur,
serta rukun.
Bersumber pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 31
Tahun  1999  mengenai  Pembinaan  serta
Pembimbingan Masyarakat Binaan
Sosialisasi,  ruang  lingkup  pembinaan tahanan ada pada Pasal 2 yang menyatakan kalau:
1) Program pembinaan serta pembimbingan  mencakup  aktivitas pembinaan  serta  pembimbingan karakter serta independensi.
2) Program  pembinaan  diperuntukkan untuk  Tahanan  serta  Anak  Didik Pemasyarakatan.
3) Program
Pembimbingan diperuntukkan untuk Konsumen. Berikutnya dalam pasal 3 didetetapkan  kalau:  Pembinaan  serta penimbangan  karakter  serta  independensi begitu  juga  diartikan  dalam  Pasal  2 mencakup  keadaan  yang  berhubungan dengan:
a. Ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa;
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
c. Intelektual;
d. Sikap dan perilaku;
e. Kesehatan jasmani dan rohani;
f. Kesadaran hukum;
g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
h. Keterampilan kerja; dan;
i. Latihan kerja dan produksi .
Pembinaan  tahanan  diatur  dalam Ketetapan  Menteri  Peradilan  Republik Indonesia  No:  M.  02.-  PK.  04.  10  Tahun 1990  Mengenai  Pola  Pembinaan  Tahanan atau Narapidana Menteri Peradilan
Republik  Indonesia  Berikutnya  dalam pembinaan dibagi jadi 2 aspek ialah:
1) Pembinaan kepribadian yang
meliputi: a. Pembinaan pemahaman berkeyakinan. Upaya ini
dibutuhkan supaya bisa  diteguhkan imannya  paling  utama  berikan penafsiran supaya masyarakat arahan  sosialisasi  bisa  mengetahui akibat-  akibat  dari  perbuatan- perbuatan yang betul serta perbutan- perbutan yang salah.
b. Pembinaan  pemahaman  berbangsa serta bernegara. Upaya ini dilaksanakan melalui P4, tercantum menyadarkan  mereka  supaya  bisa jadi  masyarakat  negeri  yang  bagus yang  bisa  mengabdi  untuk  bangsa serta  negaranya.  Butuh  disadarkan kalau  mengabdi  buat  bangsa  serta negeri  merupakan  sebahagian  dari kepercayaan( taqwa).
c. Pembinaan  keahlian  intelektual( kecerdasan).  Upaya  ini  dibutuhkan supaya  wawasan  dan  keahlian
berfikir masyarakat arahan sosialisasi terus menjadi bertambah alhasil  bisa  menuniang  kegiatan- kegiatan  positif  yang  dibutuhkan
sepanjang era
pembinaan.
Pembinaan intelektual( kecerdasan) bisa dicoba bagus lewat
pembelajaran  resmi  ataupun  lewat pembelajaran non- formal. Pembelajaran resmi,
diselenggarakan cocok dengan ketentuan-  ketentuan  yang  sudah terdapat  yang  diresmikan  oleh penguasa  supaya  bisa  ditingkatkan seluruh masyarakat arahan sosialisasi. Pembelajaran non- formal, diselenggarakan cocok dengan  keinginan  serta  keahlian lewat  kursus-  kursus,  bimbingan keahlian  serta  serupanya.  Wujud pembelajaran nonsformal yang sangat gampang serta sangat ekonomis  yakni  kegiatan-  kegiatan khotbah  biasa  serta  membuka peluang  yang  seluas-  luasnya  buat mendapatkan data dari luar, misalnya membaca surat kabar atau majalah,  menyaksikan  Televisi, mengikuti  radio  serta  serupanya. Buat  mengejar  tertinggal  di  aspek pembelajaran  bagus  resmi  ataupun non  resmi  supaya  diupayakan metode  berlatih  lewat  Program
Buru Paket A serta Buru Upaya
2) Pembinaan Kemandirian. Pembinaan  Kemandirian  diberikan melalui program-program:
 Keahlian buat mensupport usaha- usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, perusahaan, rumah tangga, reparasi  mesin  serta  alat-  alat elektronika serta serupanya.
 Buat  mensupport  usaha-  usaha pabrik kecil, misalnya pengurusan  materi  anom  dari zona  pertanian  serta  materi alam  jadi  materi  separuh  jadi serta  jadi(  ilustrasi  mengolah rotan  jadi  perabotan  rumah tangga,  pengerjaan  santapan enteng selanjutnya pengawetannya serta pembuatan  batu  bata,  genteng, batako).
 Keahlian yang dibesarkan cocok  dengan  bakatnya  tiap- tiap.  Dalam  perihal  ini  untuk mereka yang mempunyai
kemampuan khusus diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya mempunyai  keahlian  di  aspek seni,  hingga  diusahakan  buat disalurkan  ke  perkumpulan-
perkumpulan  artis  buat  bisa mengem-  bangkan  bakatnya sekalian memperoleh nafkah.
 Keahlian buat mensupport
usaha-  usaha  pabrik  ataupun
aktivitas pertanian( perkebunan)  dengan  memakai teknologi madya ataupun
teknologi besar, misalnya perusahaan kulit, pabrik
pembuatan sepatu mutu ekspor, pabrik garmen,
perusahaan  minyak  atsiri  serta upaya tambak udang.
Dalam penerapan pembinaan tahanan, diharapkan pengajar bisa membina  tahanan  dengan  sebaik-  baiknya supaya tujuan pembinaan ialah menghindari tahanan mengulangi perbuatan  kejahatan  bisa  berhasil.  Dengan tercapainya  tujuan  pembinaan,  diharapkan tahanan  bisa  diperoleh  balik  jadi  bagian dari  angggota  warga.  Dasar  Pembinaan tahanan diatur dalam Undang- Undang No 12 tahun 1995 mengenai Sosialisasi.
Buat itu pengarang mau mempelajari  hal  penerapan  pembinaan Tahanan di Lapas dalam bagan menghindari  klise  perbuatan  kejahatan( recidive)  dan  hambatan-  hambatan  yang dialami  dalam  pembinaan  itu.  Periset memilah  posisi  pembinaan  di  Rumah Narapidana Kategori II B Balige

## 3. METODE PENELITIAN
Pembinaan  Tahanan  di  Rumah Narapidana  Kategori  II  B  Balige  pada dasarnya senantiasa merujuk pada pembinaan  Tahanan  pada  biasanya  serta bersumber  pada  Undang-  Undang  RI  No 12  Tahun  1995  mengenai  sosialisasi  yang dimana  tujuan  dari  pembinaan  merupakan buat membuat Masyarakat Arahan Sosialisasi supaya jadi orang selengkapnya,  mengetahui  kesalahannya, membenarkan  diri,  serta  tidak  mengulangi perihal  yang  serupa  yang  sudah  mereka perbuat  serta  menemukan  suatu  hukuman sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan warga. Buat  menggapai tujuan itu  Masyarakat  Arahan  diharuskan  buat menjajaki semua susunan aktivitas pembinaan  yang  sudah  diaplikasikan  di Rutan Kategori II B Balige.
Bersumber  pada  hasil  riset  yang pengarang  jalani  di  Rutan  Kategori  II  B Balige, pembelajaran bawah yang diserahkan merupakan salasatunya pembelajaran  keimanan  ialah  berbentuk ceramah- ceramah agama, pelajaran bawah agama serta buat aktivitas keimanan pihak RUTAN  bertugas  serupa  dengan  pihak Unit  Agama  Kab.  Toba  Samosir  dalam perihal  membagikan  wawasan  hal  agama. Sehabis pembinaan psikologis serta keimanan  berjalan  dengan  bagus  serta diperoleh  bagus  pula  oleh  tahanan  hingga
mereka  diserahkan  keahlian  yang  dikira butuh dengan kemajuan lingkungan esoknya sehabis menempuh masa hukuman.
Wujud pembinaan keahlian
kegiatan,  dari  hasil  riset  yang  pengarang miliki, terdapat bermacam berbagai keahlian  yang  diserahkan  oleh  Pengajar kepada tahanan ada pula wujud pembinaan keahlian  kegiatan  yang  sudah  dicoba  di Rutan Kategori II B Balige semacam:
- Kegiatan  perkebunan,  di  halaman belakang  Rutan  Kelas  II  B  Balige terdapat lahan yang digunakan oleh narapidana  untuk  berkebun,  yang dimana  hasil  kebun  berupa  sayur mayur yang hasilnya untuk narapidana sendiri.
- Anyaman  atau  kerajinan  tangan, sesuai pengamatan dilapangan telah banyak hasil kerajinan tangan,  yang  telah  dibuat  oleh narapidana.
- Tukang  kayu,  narapidana  dapat mengembangkan potensi diri
dibidang pertukangan, dimana diharapkan  narapidana  memiliki kemampuan  untuk  menciptakan lapangan  kerja  baru,  kegiatan pertukangan yang diberikan kepada narapidana  ialah  salah  satunya lemari  ada  yang  telah  terjuan sehingga dapat menghasilkan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kendala Pelaksanaan  Pembinaan
Narapidana  di  Rumah  Tahanan (RUTAN) Kelas II B Balige
Rumah Tahanan Negara Kelas II B Balige sebagai tempat penelitian merupakan salah satu Rutan yang mengalami  over  capacity  hingga  saat  ini dan  mengalami  beberapa  faktor  yang menghambat proses pembinaan bagi narapidana.  Permasalahan  over  capacity merupakan  salah  satu  masalah  yang  sulit dihadapi  memngingat  tingginya  tingkat kriminalitas.  Rutan  merupakan  instansi yang berperan penting dalam memasyarakatkan para narapidana sebagai bagian  akhir  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian yang dilakukan di  Rumah Tahanan Negara Kelas  II  B  Balige  tentang  pelaksanaan Pembinaan  Narapidana  terdapat  beberapa faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat dalam  pelaksanaan  pembinaan  tersebut antara lain:
- Anggaran
Anggaran  merupakan  salah  satu faktor penting untuk pembinaan narapidana.  Besar  atau  kecilnya  anggaran yang  dialokasikan  pemerintah  kepada Rutan Kelas II B Balige menjadi salah satu acuan pembinaan narapidana.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  dengan  Bapak  Lisben  Manalu S.H., selaku  kepala  subsi  pelayanan  tahan bahwa:
“Kita  terkendala  pada  masalah  anggaran, karna  untuk  memfasilitasi  pembinaan
narapidana  tentu  butuh  anggaran,  namun anggran  yang diterima  belum  cukup  untuk memenuhi kebutuhan tersebut”
- Minimnya pegawai/petugas Rutan
Jumlah Pegawai/petugas merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat mempengaruhi  pelaksanaan  pembinaan narapidana,  mengingat  bahwa  jumalah tahanan/narapidana  di  Rutan  Kelas  II  B Balige  saat  ini  mengalami  over  capacity. Petugas/pegawai  sangat  berperan  penting dalam  mengatur  dan mengawasi  jalannya pembinaan  seperti  yang  diungkapkan  oleh Bapak  Edoward  Nikelini  Bangun,  S.E., selaku kepala Subsi Pengelolaan bahwa: “Saat  ini  Rutan  Kelas  II  B  Balige kekurangan  pegawai/petugas,  dilihat  dari banyaknya tahanan/narapidana maka jumlah  pegawai  yang  hanya  32  masih kurang untuk menghadapi tahanan/narapidana  yang  jumlahnya  263 orang”.
- Sarana dan Prasarana
Alat serta infrastruktur ialah sesuatu perihal yang mendukung berhasilnya  pembinaan  yang  dicoba.  Alat serta infrastruktur yang kurang mencukupi
bisa  jadi  penghalang  pembinaan  tahanan, dalam  perihal  ini  alat  yang  diartikan  juga hendaknya  merujuk  pada  standar  minimal rules(  peraturan  standar  minimal  buat perlakuan napi yang menempuh kejahatan), bagus itu kamar yang berventilasi,  situasi  air  serta  perkakas kamar  kecil,  santapan  bersih  serta  segar, sarana berolahraga serta agunan kesehatan. Rutan Kategori II B Balige cuma memiliki 1  daya  kedokteran  yang  berkedudukan Juru  rawat,  ialah  Ibu  Kartika  Sitorus, Amk.,  yang  menanggulangi  perihal  yang berhubungan  dengan  situasi  kesehatan para napi.
- Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas
Pembinaan  keahlian  untuk  tahanan tidak hanya buat memperlengkapi narapidan  dengan  keahlian  yang  terdapat di  Rutan  pula  buat  mata  pencaharian mereka  sepanjang  di  Rutan,  karena  dari hasil  ciptaannya  hendak  mendapatkan imbalan  selaku  balasan  kerjanya.  Tetapi seluruh  itu  menemukan  halangan  kala pemasarana  hasil  buatan  mereka  yang amat  tidak  sering.  Buat  hasil  pemasarana keahlian  di  Rutan  Kategori  IIB  Balige belum  terdapat  kegiatan  serupa  dengan pihak luar.
- Kepribadian Narapidana Dalam cara pembinaan, pemahaman  diri  sendiri  amatlah  berarti. Cara  pembinaan  tidak  hendak  dapat
berjalan  sempurna  bila  tidak  terdapat pemahaman  serta  kemauan  yang  kokoh dari  dalam  diri  tahanan  itu  sendiri. Realitasya, tahanan di RUTAN ini banyak yang kurang mempunyai pemahaman serta kemauan  buat  menjajaki  pembinaan  yang diadakan.  Bisa  diamati  dari  jumlah
tahanan yang umumnya menjajaki pembinaan  kerohanian  yang  tidak  cocok dengan  jumlah  tahanan  yang  terdapat  di dalam  RUTAN.  Diamati  pula  banyak tahanan  yang  sedang  belum  paham maksud  serta  tujuan  dari  pembinaan  yang dicoba  di  dalam  RUTAN.  Perihal  ini membuat  pembinaan  yang  dicoba  juga susah buat bisa mengganti diri serta watak dari  tahanan  itu.  Sebab  pada  dasarnya pembinaan  amat  tergantung  besar  pada pemahaman,  kemauan,  serta  niat  yang besar dari sang tahanan itu.

## B. Keefektifan  Upaya  Pembinaan  Yang
Dilakukan  di  Rumah  Tahanan  Kelas

## II B Balige
Efektivitas hukum ialah kesesuaian antara  apa  yang  diatur  dalam  hukum penerapannya.  Hukum  terbuat  oleh  daulat berhak  terdapat  kalanya  bukan  abstraksi angka  dalam  warga.  Bila  begitu,  hingga terjadilah hukum tidak efisien, tidak dapat dijalani,  ataupun  apalagi  atas  perihal khusus  keluar  pembangkangan  awam.
Dalam kenyataan kehidupan warga,
kerapkali  aplikasi  hukum  tidak  efisien, alhasil  artikel  ini  jadi  pembicaraan menarik buat diulas dalam perspektif daya guna hukum.
Soerjono Soekanto mengemukakan kalau  daya  guna  hukum  berhubungan akrab  dengan  faktor-  faktor  selaku selanjutnya:
1. Upaya  menancapkan  hukum  di dalam  warga,  ialah  pemakaian tenaga  orang,  alat-  alat,  organisasi, membenarkan, serta mematuhi hukum.
2. Respon  warga  yang  didasarkan pada sistem nilai yang legal.
periode waktu penanaman hukum,  ialah  jauh  ataupun  pendek waktu  durasi  dimana  usaha-  usaha menancapkan itu dicoba serta diharapkan membagikan hasil Soerjono  Soekanto  pula  menarangkan gimana  tolak  ukur  daya  guna  dalam penguatan hukum, selaku selanjutnya:
- Faktor Hukum Hukum berperan buat
kesamarataan, kejelasan, serta kemanfaatan.  Dalam  aplikasi  penajaan hukum  di  lapangan  terdapat  kalanya terjalin  pertentangan  antara  kejelasan hukum  serta  kesamarataan.  Kejelasan
hukum karakternya aktual berbentuk jelas, sebaliknya kesamarataan bersifat abstrak.
- Faktor Penegakan Hukum
Berfungsinya  hukum,  mentalitas, ataupun  karakter  aparat  penegak  hukum memainkan  andil  berarti.  Bila  peraturan
telah  bagus,  namun  mutu  aparat  kurang bagus,  hingga  ada  sesuatu  permasalahan didalamnya.
- Faktor Sarana dan Fasilitas
Pendukung
Aspek  alat  serta  sarana  pendukung melingkupi  fitur  lunak  serta  fitur  keras. Bagi  Soerjono  Soekanto  kalau  penegak hukum  tidak  bisa  bertugas  dengan  bagus, bila tidak dilengkapi dengan alat transportasi  serta  alat-  alat  profesional. Hingga,  alat  ataupun  sarana  pendukung memiliki andil yang amat berarti di dalam penguatan hukum.

## - Faktor Masyarakat
Penegak  hukum  berawal  dari warga  serta  bermaksud  buat  menggapai ketenangan di dalam warga. Tiap masyarakat  warga  ataupun  golongan, sedikit  banyaknya  memiliki  pemahaman hukum.  Perkara  yang  mencuat  merupakan derajat disiplin kepada hukum.
Terdapatnya  bagian  disiplin  hukum  warga kepada  hukum,  ialah  salah  satu  penanda berfungsinya hukum yang berhubungan.
- Faktor Kebudayaan
Kebudayaan pada dasarnya melingkupi  nilai-  nilai  yang  melandasi hukum  yang  legal,  nilai-  nilai  mana  yang ialah  konsepsi-  konsepsi  yang  abstrak  hal apa yang dikira bagus alhasil diiringi serta apa  yang  dikira  kurang  baik  hingga dijauhi.
Bila  diamati  dari  aspek  hukum yang  dibangun  oleh  penguasa  yang berbentuk  Undang-  Undang  Republik Indonesia  No  12  Tahun  1995  mengenai Sosialisasi,  Peraturan  Penguasa  Republik Indonesia  No  31  Tahun  1999  mengenai Pembinaan serta Pembimbingan Masyarakat  Arahan  Sosialisasi,  serta Peraturan  Penguasa  Republik  Indonesia No  32  Tahun  1999  mengenai  Ketentuan serta  Aturan  Metode  Penerapan  Hak Masyarakat  Arahan  Sosialisasi,  hingga bisa  ditaksir  kalau  diamati  dari  peraturan hukum  yang  telah  terbuat  oleh  penguasa kepada  pembinaan  tahanan  telah  lumayan nyata  serta  telah  lumayan  efisien  sebab dengan cara nyata telah diterangkanbagaimana  metode  pembinaan dan  jenjang  durasi  pembinaan  kepada tahanan  serta  hak-  hak  dan  peranan tahanan yang telah dipaparkan dengan cara komplit  di  dalam  ketentuan  perundang- undangan.  Hendak  namun,  bila  diamati dari  kenyataan  gimana  pengaturan  hukum kepada pembinaan tahanan yang
ditempatkan  di  Rumah  Tahanan  Negara( RUTAN),  hingga  peraturan  perundang- undangan  ini  tidak  lumayan  efisien ataupun  tidak  lumayan  nyata,  mengenang kalau dalam tiap alasannya cuma menarangkan  gimana  cara  pembinaan
tahanan  yang  dicoba  di  Badan  Sosialisasi, namun  tidak  menarangkan  gimana  cara pembinaan  tahanan  yang  ditempatkan  di Rumah Narapidana Negeri.
Dengan  mengenang  balik  guna bawah  Rumah  Narapidana  Negeri  bukan selaku tempat pembinaan tahanan, melainkan  selaku  tempat  narapidana  atau tersangka  sedangkan.  Serta  yang  pada faktanya, banyak tahanan yang ditempatkan  di  dalam  RUTAN,  termasuk RUTAN  Kategori  II  B  Balige  yang menampung  sebesar  204  orang  tahanan. Hingga dikala ini belum terdapat ketentuan hukum  yang  menata  hal  pembinaan tahanan  yang  ditempatkan  di  RUTAN. ditaksir  dari  aspek  penguatan  hukum, hingga  bisa  ditaksir  dari  kenyataan  yang terjalin  di  Rumah  Narapidana  Negeri Kategori  II  B  Balige  tidak  berjalan sempurna  ataupun  tidak  berjalan  dengan efisien.  Perihal  ini  disebabkan  minimnya daya  pengajar  yang  didatangkan  dalam cara  pembinaan  tahanan.  Pengajar  yang didatangkan di dalam RUTAN ini cumalah pengajar  rohani,  serta  pengajar  kesehatan badan.  Kenyataan  penguatan  ketentuan
hukum  di  Rumah  Narapidana  Negeri  ini amat jauh penuhi standarisasi dari peraturan hukum yang menata hal pembinaan  tahanan.  Banyak  perihal  yang jadi  faktor  dari  tidak  sempurnanya penguatan  hukum  di  dalam  RUTAN  ini. Yang  mendasarinya  merupakan  minimnya penataran  pembibitan  pembinaan  kepada petugas RUTAN serta guna dasar RUTAN itu  sendiri  selaku  tempat  narapidana ataupun tersangka sedangkan bukan selaku tempat  pembinaan  tahanan.  Alhasil,  para penegak hukum atau aparat RUTAN cuma berpusat  pada  peraturan  bawah  RUTAN serta profesi administrasi RUTAN saja.
Jadi,  diamati  dari  hasil  riset pembinaan  Tahanan  yang  dicoba  di Rumah  Narapidana  Negara  Kategori  II  B Balige  bisa  disimpulkan  kalau  pembinaan kepada  Tahanan  yang  ditempatkan  di dalam RUTAN itu berjalan kurang efisien bila  diamati  dari  ketentuan  yang  telah diresmikan di dalam peraturan perundang- undangan  yang antara lain diatur di dalam Hukum  Republik  Indonesia  No  12  Tahun 1995  mengenai  Sosialisasi,  Peraturan Penguasa  Republik  Indonesia  No  31 Tahun  1999  mengenai  Pembinaan  serta Pembimbingan
Masyarakat Arahan Sosialisasi,  serta  Peraturan  Penguasa  No 32  Tahun  1999  mengenai  Ketentuan  serta Aturan
Metode Penerapan Hak Masyarakat  Arahan  Sosialisasi.  Perihal kurang  efektifnya  pembinaan  ini  bisa
diamati dari usaha pembinaan yang dicoba di  dalam  RUTAN  ini  tidak  mempunyai tahapan-  tahapan  pembinaan  semacam yang  diatur  di  dalam  UU  Sosialisasi  serta PP Pembinaan serta Pembimbingan Masyarakat Arahan Sosialisasi.
Usaha  pembinaan  yang  dicoba
amat  sedikit  serta  cuma  dicoba  dengan cara  biasa  saja.  Tidak  terdapat  pembinaan spesial yang berhubungan dengan keahlian serta  independensi.  Perihal  ini  pula disebabkan banyaknya hambatan- hambatan  yang  diperoleh  oleh  RUTAN. Halangan  yang  terdapat  lebih  banyak dibandingkan  usaha  yang  dicoba.  Perihal ini  pula  terjalin  mengenang  guna  bawah RUTAN  yang  dipaparkan  di  dalam peraturan  perundang-  undangan,  kalau RUTAN ialah tempat kediaman sedangkan untuk terdakwa ataupun tersangka sepanjang  cara  investigasi,  pelacakan, serta  sepanjang  cara  sidang  di  pengadilan. Alhasil,  RUTAN  sejatinya  bukan  ialah tempat untuk pembinaan Tahanan berlangsung.

## 5. SIMPULAN
1. Pembinaan yang dilakukan di
Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B Balige  dilaksanakan  dengan  sistem Pemasyarakatan berdasrkan UU No.12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan,  dan  pelaksanaan
pembinaan  narapidana  di  Rumah Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Balige dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999
Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Berdasrkan Protap Pembinaan
Narapidana  di  Rutan  Kelas  II  B Balige bahwa  pembinaan  terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.  Pembinaan yang  telah  diterapkan  oleh  Rutan Kelas II B Balige dapat memberikan kesadaran  dan  keuntungan  bagi tahanan/narapidana,  selain  itu  para tahanan/narapidana dapat mengembangkan bakat. Tujuan Pembinaan  ini  dimkasudkan  agar kiranya  tahanan/narapidana  nantinya akan  menyadari  kesalahan  dari tindakan-tindakan  yang  salah,  dapat diterima di masyarakat apabila sudah lepas dari masa pidananya.
2. Penerapan Pembinaan kepada
Masyarakat  Arahan  Sosialisasi  di Lembaga  Sosialisasi  Kategori  II  B Balige  bisa  dibilang  tidak  berjalan dengan maksimum. Karna Perihal ini dibuktikan  dengan  keterbatasan  alat serta  infrastruktur  cagak  program Pembinaan,  kondisi  Lapas  yang hadapi  Berlebihan  Kapasitas,  Tetapi Penindakannya Sudah Sesuai dengan Undang-  undang  No 12  Tahun 1995
Mengenai  Sosialisasi,  yang  mana Penerapannya diatur dengan Peraturan  Penguasa  No  31  Tahun 1999  Mengenai  Pembinaan  serta Pembimbingan  Masyarakat  Arahan Sosialisasi.
3. Ada  pula  hambatan  yang  dirasakan oleh Lembaga Sosialisasi Kategori II
B Balige dalam melakukan pembinaan  kepada  tahanan  ialah jumlah aparat yang minimun,
anggaran  ataupun  perhitungan  yang tidak memenuhi, minimnya alat serta infrastruktur, penerapan yang menumpang bertumpukan serta kurang teratur nya tahanan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Aisyah,  Dahlan “Dekadensi  Moral  dan Penanggulangannya” , Jakarta:
Yayasan Ulumuddin,1989.
Widiada Gunakaya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan , (Bandung: Amrico, 1995)
B, Suryobroto. 1972, ”Pelaksanaan
Sistem Pemasyarakatan” , Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
Hidayat, S., “Pembinaan  Generasi Muda”, Surabaya:  Studi  Group,
1978.
Hamzah,  Andi.  2011. “ Hukum  Acara Pidana Indonesia”, Sinar Grafika : Jakarta
Kansil,  C.S.T.  dan  Christine.  2007 . “Pokok-Pokok  Hukum  Pidana untuk  Tiap  Orang”, Pradnya Pratama : Jakarta
Kartono, Kartini. 2005. “Patologi
Sosial” , Raja Grafindo Persada : Jakarta
Lamintang,  P.A.F.  dan  Lamintang  Theo.
2012. Hukum Penitensier
Indonesia . Sinar Grafika,Jakarta.
Marlang, Abdullah, dkk., 2009. Pengantar Hukum Indonesia. Makassar:

## Aspublishing
Muhammad, Marie. 2014.
Pemenuhan  Hak  Pengurangan  Masa Pidana Terhadap
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas  IIA  Sungguminasa , Hukum
UNHAS,  Makassar.  Pandjaitan, Petrus Irwan dan Sri Widiarty Wiwik, “ Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Pemasyarakatan  Narapidana” ,
Indhill CO, Jakarta.
Poernomo, Bambang. 1986. “Pelaksanaan
Pidana  Penjara  Dengan  Sistem
Pemasyarakatan”. Yogyakarta:
Liberty Poernomo,  Bambang, Kapitang  Selekta
Hukum Pidana , ;
Liberty,
Yogyakarta.
Prodjodikoro,  Wirjono.  2003, Asas  asas Hukum  Pidana  Di  Indonesia ,
Bandung: Reflika Adiatma
Reksodiputro, Mardjono. 1994. “ Kriminologi dan Sistem
Peradilan Pidana” , LKUI : Jakarta
Renggong,  Ruslan,  2014, “ Hukum  Acara
PIDANA, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia” ,
Prenamedia Group, Jakarta.
Sholehuddin,  M,  2007, “Sistem  Sanksi dalam  Hukum  Pidana  Ide  Dasar
Double Track System dan
Implementasinya” ,  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada
Sahardjo, “Dr.  Saharjo,  Menolak  Dewi Keadilan  Demi  Pohon  Beringin” yang  dapat  diakses  pada  situs http://hukumonline.com/berita/baca /hol23198/dr-saharjomenolak- dewi-keadilan-demi-pohon- beringin .
Saleh, Roeslan, 1983, “Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana” , Jakarta.
Simon.R.  A.Joasis  –  Suryano  Thomas,
Study Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia ,
Lubuk Agung: Bandung.
Sudarto,  2007, “ Hukum  dan  Hukum Pidana” , PT.Alumni, Bandung.
Tanzeh, Ahmad.  2009, Pengantar Metode Penelitian , Yogyakarta: Teras Tolib  Setiabudy,  2010, Pokok-
pokok Hukum Penitensier
Indonesia , Bandung: Alfabeta

## B. Peraturan Perundang-Undangan
UUD RI 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.

## KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.
KUHAP  Nomor  8  Tahun  1981    Undang-
Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang  RI  Nomor  2  Tahun  1986
tentang Peradilan Umum
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 2006 tentang Syarat  dan Tata Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  31  tahun  1999  tentang Pembinaan  dan  Bimbingan  Warga
Binaan  Pemasyarakatan  Peraturan Pemerintah Nomor 57  Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaandan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012  tentang  perubahan  terhadap
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28
Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999
Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan
Pemasyarakatan
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia No.  174  Tahun  1999  Pasal  1 tentang Remisi
Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan

## Pemasyarakatan
C. Jurnal,  Makalah,  Kamus  dan
Lain Lain
Angkasa, “Over  Capacity  Narapidana  di
Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana” ,  Dinamika  Hukum,
Vol. 10, No. 3 , September 2010.
Debrilianawati,  Dessy et  al ., “Peran  dan Koordinasi  antar  Instansi  dalam Pemberdayaan  /Warga  Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan” , Jurnal
Administrasi  Publik, Vol. 1,  No.  2, April 2013.
Suwarto, “Ide  Individualisasi  Pidana dalam  Pembinaan  Narapidana dengan  Sistem  Pemasyarakatan” , Jurnal  Equality ,  Vol.  12,  No.  2, Agustus 2007.