## “ Pengelolaan Dana Desa Bebas Fraud: Pendekatan Efektif Di Kecamatan Tidore Utara ”
Gregorius Jeandry 1 , Amin Dara 2 , dan Zainuddin 3*
1,2,3) Universitas Khairun
1) gjeandry@gmail.com , 2) amindara@unkhair.ac.id , 3) zainudin@unkhair.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 7 Januari 2024 Disetujui
: 13 Januari 2024
Dipublikasi
: 1 April 2024

## ABSTRACT
Fraud occurs in several sectors, including the village sector, such as fraud in the management of village  funds.    Village  funds  that  were  initially  to  improve  independent  villages  were  not appropriately  managed;  the  management  of  village  funds  is  synonymous  with  abuse  in management; this is evidenced by the statement "Village Fund Outlook 2018" issued by Indonesia Corruption  Watch  (ICW)  in  the  village  fund  book  published  by  the  Ministry  of  Finance.  As  a result of ICW monitoring, in 2015–2017, cases of abuse in villages increased.  In 2015, it reached 17  cases  and  increased  to  41  cases  in  2016.  A  more  than  twofold  spike  then  occurred  in  2017 with 96 cases.  A total of 154 fraud cases, such as corruption and misuse of assets, were found. This  study  was  conducted  with  the  aim  of  examining  the  influence  of  village  apparatus competence, internal control system, accountability, and morality on fraud prevention efforts in village  fund  management  in  North  Tidore  District,  Tidore  Islands  City.  The  respondents  used were 56 people consisting of village heads, village secretaries, heads of financial affairs, heads of planning affairs, staff of the head of planning affairs, heads of service sections, staff of the head of  service  sections,  heads  of  government  sections,  staff  of  the  head  of  government  sections, technical  implementers,  heads  of  hamlets,  heads  of  RWs  and  heads  of  RT.  The  data  analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that the competence of village  apparatus  and  internal  control  system  has  a  positive  and  significant  effect  on  fraud prevention.  Conversely,  morality  and  accountability  have  no  impact  on  preventing  fraud  in village funds.
Keywords:  Competence of village apparatus; Morality; internal control system; accountability; Village Fund Fraud

## PENDAHULUAN
Desa merupakan pemerintahan yang berada disuatu wilayah yang dibatasi yang langsung berhubungan  dengan  masyakarat.  Desa  merupakan  peran  penting  dalam  pembangunan  nasional dan  pembangunan  daerah,  sebab  desa  mempunyai  kewenangan,  tugas,  dan  kewajiban  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  warganya  (masyarakat)  sendiri  (Rahimah, et  al., 2018). Alokasi  dana  desa  merupakan  bagian  dari  pengelolaan  keuangan  desa yang  diuraikan lebih  rinci  melalui  APBDes.  Pengelolaan  keuangan  desa  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa. Pemerintah  Desa  merupakan  orang  yang  memiliki  wewenang  dan  tanggungjawab  dalam melaksanakan  penyelenggaraan  di Pemerintahan  Desa,  yaitu  Kepala  Desa  yang  dibantu  oleh Sekertaris  Desa,  Bendahara  dan  Kepala  Seksi.  Pengelolaan  keuangan  desa  harus  berdasarkan pada  prinsip  transparansi,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran  yang  telah  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Dalam  pengelolaan  keuangan  desa  terdapat  hubungan keagenan  yang  terjadi  antara  Pemerintah  Desa  selaku  agent  dan  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah Daerah sebagai principal (Laksmi & Sujana, 2019).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  Pasal  1,  Alokasi  Dana  Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  ditujukan  untuk  desa  yang  dibagikan secara  proposional.  salah  satu  pendapatan  desa  adalah  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  dengan adanya pertanggungjawabannya atau akuntabilitasnya termasuk ke dalam Akuntabilitas Keuangan Publik.  Dan  potensi  penyelewangan  ini  juga  sangat  rentan  terjadi  terhadap  Akuntabilitas Keuangan Publik, maka dari itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kecurangan atau fraud dalam  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)        (Huljanah,  2019).  Pada  tahun  2015  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian terhadap pengelolaan dan alokasi dana desa maka dari itu Akuntabilitas  dalam  implementasi  UU  Desa  sangatlah  penting.  pemerintah  pusat  telah mengucurkan dana desa dengan total anggaran Rp20,7 triliun dengan itu dapat menjadi persoalan yang  membuka  jalan  terjadinya  tindak  kecurangan  atau  fraud.  Setidaknya,  terdapat  persoalan yang terindikasi terjadi dan dibagi dalam empat aspek. Yakni aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia (Huljanah, 2019)
Kajian  yang  dilakukan  KPK  di  tahun  2015  menjelaskan  bahwa  dalam  pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa permasalahan antara lain  pada aspek regulasi dan kelembagaan, aspek  tata  laksana,  aspek  pengawasan  dan  aspek  sumber  daya  manusia.  Hal  tersebut  terjadi karena  adanya  tumpang  tindih  wewenang,  laporan  pertanggungjawaban  desa  yang  belum memenuhi  standar,  dan  rawan  manupulasi,  potensi  fraud  oleh  tenaga  pendamping  akibat kelemahan  aparat  desa,  dan  lain-lain  (Huljanah,  2019).  Menurut Indonesian  Corruption  Watch (ICW),  fenomena  kasus pengelolaan  keuangan  desa  sudah  banyak  terjadi  diIndonesia.  Hasil pemantauan  yang  dilakukan  oleh Indonesian  Corruption  Watch (ICW) menyebutkan  pada tahun 2015  sampai  2017  kasus  tindakan  korupsi  didesa  semakin  meningkat.  Terdapat  127  kasus penyalahgunaan  anggaran  desa  yang  terjadi.  Penyalahgunaan  anggaran  desa  rata-rata  dilakukan oleh Kepala Desa (Laksmi & Sujana, 2019).
Indonesian Corruption Watch menemukan 252 kasus korupsi dana desa yang terjadi dari tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2018  dengan  kerugian  negara  sebesar Rp.  107,7  miliar.  Pada tahun 2015 tercatat 22 kasus korupsi, pada tahun 2016 terjadi  peningkatan kasus korupsi menjadi sebesar 48 kasus. Di tahun 2017 kasus korupsi  meningkat lagi menjadi 98 kasus dan di tahun 2018 tercatat  adanya 96  kasus korupsi yang  menjadikan  dana  desa  sebagai  objek  korupsi  (Laksmi  & Sujana, 2019)
Fenomena yang terjadi beberapa tahun lalu pada tanggal, 03 Oktober 2018 di Kota Tidore Kepulauan tepatnya di desa Bukit Durian kecamatan Oba Utara terjadi aksi pemalangan di kantor desanya  yang  dilakukan  sejumlah  warga  karena  dugaan  penyalahgunaan  anggaran  desa  oleh pemerintah  desa  pada  tahun  2016-2017.  (Malutpost.com,  2018).  Fenomena  lainnya  juga  terjadi pada beberapa bulan lalu pada tanggal 04 Januari 2021 di Kota Tidore Kepulauan kecamatan Oba selatan  mantan  kepala  desa  (Kades)  Desa  Lifofa  ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam  kasus dugaan korupsi sebesar Rp1,2 miliar  (Kumparan.com, 2020).
Berdasarkan  berbagai  kasus  yang  terjadi,  diperlukan  upaya  untuk  meminimalisir penyelewengan dalam penggunaan dana desa, disamping optimalisasi dari partisipasi masyarakat (Widiyarta,  2017),  suatu  langkah  antisipasi  sangat  diperlukan  untuk  mencegah  agar  hal  serupa tidak  terjadi.  Pencegahan  kecurangan  menurut  Karyono  (2013)  merupakan  sebuah  upaya  untuk membatasi ruang gerak, menangkal, serta mengidentifikasi setiap aktivitas yang memiliki risiko terjadinya  kecurangan.  Peningkatan  kompetensi  aparatur  desa  yang  memadai  merupakan  salah satu upaya pemerintah unutk dapat mencegah terjadinya kecurangan. Kompetensi perangkat desa dapat  ditingkatkan  dengan  mencakup  beberapa  aspek  yaitu  kecakapan  atas  pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui belajar, latihan, pengalama serta pendidikan. Peningkatan  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  profesionalitas  dan  kemampuan  pejabat pedesaan  agar  tujuan  ekonomi  dan  sosial  di  pedesaan  dapat  tercapai.  Oleh  karena  itu,  aparatur desa  adalah  faktor  penting  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  tugas-tugas  yang diserahkan kepadanya (Laksmi & Sujana, 2019).
Banyak  penelitian  yang  dilakukan  di  lingkup  pemerintah  yang  terkait  dengan  pengaruh kompetensi  aparatur,  moralitas  dan  sistem  pengendalian  internal  terhadap  pencegahan fraud
dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  misalnya  penelitian  yang  diteliti  oleh  (Atmadja  &  Saputra, 2017),  Eldayanti  dkk.,  2020),  Mahdi  &  Darwis,  (2020),  Widiyarta  dkk.,  (2017),  Saputra  et  al., (2019), Made & Sari, (2020), Agusyani dkk., (2016), Dewi et al., 2017), Gaurina et al., (2017). Dilihat dari fenomena yang terjadi dan juga hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas,  bahwa  adanya  ketidakkonsistenan  hasil  dari  beberapa  penelitian  sebelumnya  di  atas, sehingga  peneliti  termotivasi  untuk  meneliti  kembali  penelitian  dari  Made  &  Sari  (2020)  yang berjudul  ”Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Moralitas, Whistleblowing dan  Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tidore  Utara”  dengan  menambahkan  satu  variabel independen  yaitu  Akuntabilitas.  Tapi dengan mengurangi  satu  variabel  independen  yaitu whistleblowing karena  tidak  dipakai  di  tempat penelitian

## STUDI LITERATUR
Teori Agensi
Teori  keagenan  adalah  sebuah  kontrak  hubungan  antara  manajer (agent) dengan pemegang  saham (principal) di  dalam  suatu  organisasi  (Clariska  Henny  Tanisiwa  et  al.,  2018). Mereka yang terikat kontrak, memiliki hak serta kewajiban masing-masing . Menurut Jensen dan Meckling  (1976)  dalam  teori  keagenan  ( agency  theory ),  hubungan  agensi  muncul  ketika  satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent ) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian  mendelegasikan  wewenang  di  dalam  pengambilan  keputusan  kepada agent tersebut. Hubungan  keagenan  timbul  ketika principal merekrut agent untuk  dapat  memberikan  suatu kontribusi  pada  suatu  organisasi,  dan agent diberikan  wewenang  oleh principal di  dalam pengambilan keputusan serta diharuskan untuk dapat mempertanggungjawabkan segala hal yang telah dilakukan, khususnya tanggung jawab keuangan yang dituangkan dalam laporan keuangan . Dalam  teori  keagenan  terdapat  investor  sebagai  pemegang  saham  dan  menejer  sebagai pengelola dana dari investor. Disini dimungkinakan terjadinya win to win antara menejer dengan para  investor  demi  memuaskan  diri  mereka  masing-masing.  Investor  berkeinginan  memperoleh return  sebanyak-banyaknya  atas  investasi  yang  telah  mereka  lakukan,  sedangkan  menejer menginginkan  reward  yang  nantinya  akan  mereka  peroleh  dari  hasil  pekerjaan  yang  merka lakukan.Hal ini terjadi karena investor memiliki kepentingan utama untuk menerima return yang besar  dari  hasil  investasi  yang  dilakukan  dan  berharap  manajer  mampu  untuk  mewujudkan kepentingan  tersebut,  sehingga  ketika  keinginan  utamanya  terwujud  investor  akan  memberikan reward kepada manajer berupa uang. Menejer adalah pihak yang terpilih oleh pemegang saham, maka  manajer  harus  mempertanggungjawabkan  atas  apa  yang  telah  dipercayakan  kepadanya  di dalam  melaksanakan  pekerjaan,  karena  individu  yang  memiliki  sikap  tidak  menyimpang  yang salah  satunya  yaitu  mematuhi  peraturan-peraturan  yang  ada  dengan  baik  maka  akan  dapat mempertanggungjawabkan  tugas  yang  diberikan  cenderung  akan  berusaha  menghindari terjadinya suatu tindak kecurangan (Dewi & Damayanthi, 2019).

## Kompetensi Aparatur
Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah (Purwanti & Kurniawan, 2013).
Kompetensi  merupakan  khasanah  kekayaan  mental  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung  dapat  memperkaya  kehidupan  manusia.  Dengan  kompetensi  manusia  dapat memecahkan berbagai macam permasalahan yang dihadapinya sehingga kompetensi itu memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini relevan dengan pendapat pakar di atas yang mengatakan bahwa kompetensi sangat penting dalam kehidupan manusia karena kompetensi pada  hakikatnya  merupakan  produk  kegiatan  berpikir,  artinya  kompetensi  yang  diwujudkan dalam  pikiran  manusia  merupakan  hasil  kegiatan  berpikir,  tentang  informasi  yang  diterima (Wirawan, 2010).
Kompetensi adalah sumber perubahan yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perubahan sosial kemasyarakatan. Jika kondisi sosial kemasyarakatan berubah, maka kompetensi
juga  akan  mengalami  perubahan;  demikian  juga  sebaliknya,  jika  kompetensi  masyarakat meningkat,  maka  akan  berdampak  terhadap  perubahan  kondisi  sosial  masyarakat  (Sugianto, 2005).    Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  kompetensi  adalah  suatu kemampuan yang berhubungan dengan kegiatan mental, kegiatan berpikir dan sumber perubahan yang  dilaksanakan  dalam  pemecahan  masalah,  perubahan  sosial  dan  penggerak  untuk  berbuat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kerja.

## Morality
Moral  adalah  istilah  manusia  menyebut  ke  manusia  atau  oranglainnya  dalam  tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut abmoral yang artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainya. Kata moral yang berasal dari  bahasa  Latin  secara  etimologis  serupa  dengan  kata  etika  yang  berasal  dari  bahasa  Yunani yaitu berarti adat kebiasaan.  Moralitas berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar. Sebaliknya, semakin rendah level penalaran moral seseorang maka kemungkinan terjadi perilaku tidak  dan kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin besar pula (Rahimah et. al ., 2018). Budi aningsih dalam Udayani dan Sari (2017) menyatakan bahwa moralitas timbul ketika seseorang melakukan kebaikan atas dasar kesadaran atas kewajiban dan tanggungjawabnya, dan bukan karena ingin memperoleh keuntungan dari sesuatu yang dilakukannya. Pernyataan ini bisa didefinisikan  bahwa  moralitas  setiap  orang  merupakan  perilaku  atau  sikap  baik,  dimana  orang tersebut  bertindak  tanpa  pamrih  atau  tidak  meminta  balasan  (Gaurina  et  al.,  2017).  Moralitas merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  tindakan  dan  perilaku  seseorang.  Seseorang dapat  dikatakan  bermoral  jika  tindakan  dan  perilakunya  mencerminkan  moralitas,  dalam  arti orang tersebut dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk (Kusumastuti, 2012).

## Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Krismiaji  (2005)  mendefinisikan  pengendalian  intern  sebagai  suatu  rencana  organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga dan melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat, memperbaiki efisiensi, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Bimantara et al., 2017).  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  60  tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah,  bahwa  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPIP)  adalah  proses  yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  (Peraturan  Pemerintah  no  60, 2008).
Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP ini dimaksudkan dengan tujuan  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bagi  tercapainya  efektivitas  dan  efisiensi pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  pemerintah  negara,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Unsur pengendalian intern berdasarkan (Peraturan Pemerintah no 60, 2008) yang kelima yaitu  pemantauan  pengendalian  intern.  Pemantauan  SPI  dilaksanakan  melalui  pemantauan berkelanjutan,  evaluasi  terpisah,  dan  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  audit  dan  reviu  lainnya. Pemantauan  berkelanjutan  diselenggarakan  melalui  kegiatan  pengelolaan  rutin,  supervisi, pembandingan,  rekonsiliasi,  dan  tindakan  lain  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  tugas.  Evaluasi terpisah  diselenggarakan  melalui  penilaian  sendiri,  reviu,  dan  pengujian  efektivitas  SPI  yang dapat  dilakukan  oleh  aparat  pengawasan  intern  pemerintah  atau  pihak  eksternal  pemerintah dengan  menggunakan  daftar  uji  pengendalian  intern.  Jadi,  Pengendalian  Intern  dapat  dikatakan sebagai  suatu  proses  yang  telah  dirancang  sedemikian  rupa  dengan  memanfaatkan  teknologi untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintahan. Selain itu, pengendalian intern bermaksud untuk memberikan keyakinan atas pencapaiannya dalam penyelenggaran pemerintahan.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban bagi penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan  atau  kegagalan,  kepada  pemberi  amanah,  sampai  pemberi  amanah  puas  terhadap
kinerja  pelasaksanaan  kegiatan  (Rosjidi,  2001).  Definisi  lain  menyebutkan  akuntabilitas  adalah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik, yang mempunyai beberapa arti yang sering disinonimkan  dengan  konsep  dapat  dipertanggungjawabkan ( responsibility ),  dapat dipertanyakan ( answeability ),  dapat  dipersalahkan  ( blameworthiness ),  dan  yang  mempunyai  ketidakbebesan ( liability ) (Saputra et al ., 2019).
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  mendukung terwujudnya good  governance dalam  penyelenggaraan  negara, pengelolaan  keuangan  negara perlu  diselenggarakan  secara  profesional,  terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Dasar.  Salah  satu  poin  penting  dalam Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  keuangan  negara  adalah  menyatakan  bahwa akuntabilitas  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  mendukung  terwujudnya good governance di Indonesia (Saputra et al., 2019).
Akuntabilitas  keuangan  memiliki  fokus  utama  pelaporan  yang  akurat  dan  tepat  waktu tentang  penggunaan  dana  publik,  yang  biasanya  dilakukan  melalui  laporan  yang  telah  diaudit secara  profesional.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  memastikan  bahwa  dana  publik  telah digunakan  untuk  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  efisien  dan  efektif  (Nuritomo  & Rossieta,  2014).  Akuntabilitas  memiliki  lima  unsur  yang  menjelaskan  dalam  kondisi  apa  dari setiap  dimensi  bagaimana  sebuah  organiasasi  dikatakan  akuntabel.  Kelima  dimensi  tersebut adalah transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas (Saputra et al., 2019).
Menurut  Elwood  (1993)  dalam  Kurnia  (2014)  menjelaskan  terdapat  empat  dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :
1. Akuntabilitas  Kejujuran  dan  Hukum  ( accountability  for  probity  and  legality )  Akuntabilitas kejujuran  dan  hukum  ( accountability  for  probity  and  legality )  terkait  dengan penyalahgunaan  jabatan,  sedangkan  akuntabilitas  hukum  terkait  dengan  jaminan  kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses ( process accountability )
Akuntabilitas  proses  terkait  dengan  apakah  prosedur  yang  digunakan  dalam  melaksanakan tugas  sudah  cukup  baik  dalam  hal  kecukupan  sistem  informasi  akuntansi,  sistem  informasi manajemen dan prosedur akuntansi.
3. Akuntabilitas Program (program accountability) Akuntabilitas  program  terkait  dengan  pertimbangan  apakah  tujuan  yang  ditetapkan  dapat dicapai  atau  tidak,  dan  apakah  telah  mempertimbangkan  alternatif  program  yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah,  atas  kebijakan  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  terhadap  DPR,  DPRD  dan masyarakat luas.
Dalam  pandangan  Mardiasmo  (2006),  ada  tiga  pilar  utama  yang  menjadi  prasyarat terbangunnya  akuntabilitas. Pertama ,  adanya  transparansi  para  penyelenggara  pemerintahan dalam menetapkan  kebijakan  publik  dengan menerima  masukan  dan mengikutsertakan  berbagai institusi. Kedua , adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas,  fungsi,  dan  wewenangnya. Ketiga ,  adanya  partisipasi  untuk  saling  menciptakan  suasana kondusif  dalam  menciptakan  pelayanan  masyarakat  dengan  prosedur  yang  mudah,  biaya  yang murah, dan pelayanan yang cepat (Sari et al., 2019).

## Pencegahan Kecurangan (Fraud)
Semakin tinggi moralitas aparatur yang dimiliki pegawai maka kecendrungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah juga akan semakin menurun. (Aranta, 2013). Valery G. Kumaat  (2011:135)  dalam  bukunya  “Internal  Audit”  mendefinisikan  bahwa  pelaku  tindak kecurangan (fraud )  adalah  “manusia”  dengan  berbagai  alasan  dari  dalam  dirinya  untuk melakukan  tindak  tercela  (Sari  et  al.,  2020).  Adapun  pengertian fraud menurut  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2008)  adalah sebagai berikut:
“Dalam  istilah  sehari-hari, fraud dimaknai  sebagai  ketidakjujuran.  Dalam  terminologi awam fraud lebih  ditekankan  pada  aktivitas  penyimpangan  perilaku  yang  berkaitan
dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, fraud pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain”.
Tunggal  (2012:10)  menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  kondisi  penyebab fraud, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Insentif  atau  tekanan.  Manajemen  atau  pegawai  lain  merasakan  insentif  atau  tekanan untuk melakukan fraud.
b. Kesempatan.  Situasi  yang  membuka  kesempatan  bagi  manajemen  atau  pegawai  untuk melakukan fraud.
c. Sikap  atau  rasionalisasi.  Ada  sikap,  karakter,  atau  serangkaian  nilainilai  etis  yang membolehkan  manajemen  atau  pegawai  untuk  melakukan  tindakan  yang  tidak  jujur, atau  mereka  berada  dalam  lingkungan  yang  cukup  menekan  yang  membuat  mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.
Pernyataan di atas, jelas bahwa kondisi penyebab fraud itu diantaranya disebabkan oleh adanya intensif/tekanan, kesempatan, dan juga sikap atau rasionalisasi. Insentif yang umum bagi perusahaan  untuk  memanipulasi  laporan  keuangan  adalah  menurunnya  prospek  keuangan perusahaan.

## Kerangka Pikir
Berdasarkan  judul  yang  penulis  angkat,  maka  kerangka  pikir  dari  penelitian  dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pikir
Hipotesis

## Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan Fraud
Kompetensi  aparatur  desa  sangat  dibutuhkan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Kurangnya  kompetensi  dalam  menerapkan  logika  akuntansi  desa  akan  menyebabkan  kesalahan dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  berujung  pada  suatu  tindakan fraud .  Aparat  desa  yang telah  memiliki  kompetensi  di  bidang  pengelolaan  keuangan  akan  paham  pula  mengenai pencegahan fraud .  Semakin  kompeten  aparatur  desa  maka  akan  semakin  mencegah  timbulnya fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Wardani  dan  Ika  (2017)  menjelaskan  bahwa  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik,  perangkat  desa  harus  memiliki  sumber  daya  manusia yang  berkualitas,  didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan  dan  pelatihan  serta  mempunyai pengalaman  di  bidang  keuangan.  Kurangnya  kompetensi  dalam  memahami  dan  menerapkan logika akuntansi akan memiliki pengaruh terhadap kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian  laporan  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah,  sehingga informasi  yang  diterima  oleh  pengguna  akan  tidak  tepat  serta  akan  mempengaruhi  keputusan yang akan diambil selanjutnya (Ferina et al., 2016).
Sesuai  dengan  teori  agensi  yang  dikemukakan  Jensen  dan  Meckling  (1976)  didalam mengelola  keuangan  desa  terdapat  hubungan  antara  pemerintah  desa  (agen)  dan  prinsipal
Pencegahan Fraud H1 Kompetensi Aparatur H2 Moralitas Sistem Pengendalian Internal H3 Akuntabilitas H4
(masyarakat).  Pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan  keuangan  desa dengan  baik  sesuai amanah  dari  masyarakat  apabila  berkompeten  dibidangnya  yang  berarti  pemerintah  desa memahami tugas pokok, perencanaan dan penganggaran keuangan desa serta mampu menyusun laporan  keuangan  desa  sesuai  standar  pengelolaan  keuangan  yang  sudah  di  tetapkan,  sehingga kesalahan  yang  dapat  menimbulkan  adanya  suatu fraud dalam  mengelola  keuangan  desa  dapat dicegah dan tujuan keuangan desa yang diperuntukkan desa dapat digunakan untuk pembangunan desa sesuai amanah masyarakat.
Dengan  kompetensi/kemampuan  manusia  dapat  memecahkan  berbagai  macam permasalahan  yang  dihadapinya.  Dengan  adanya  kompetensi  aparatur  yang  memadai  dalam pengelolaan  keuangan  desa,  maka  sangat  diharapkan  tujuan  ekonomi  dan  sosial  pemerintahan desa dapat tercapai. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  seperti  tokoh  desa,  tokoh  agama,  kaum  petani,  pengusaha  desa, serta  perwakilan  masyarakat  lainnya  harus  bersinergi  dan  dilibatkan  dalam  pengelolaan  dana desa.
Dengan aparatur desa yang kompeten maka tugas akan berjalan sesuai dengan harapan sehingga  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  dengan  peraturan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa ini membutuhkan suatu keahlian mutlak dan perilaku  yang  mendorong  pembangunan  desa  yang  optimal.  Maka  dari  itu  diperlukannya kemampuan/kompetensi  dari  setiap  individu  untuk  dapat  menghadapi  potensi  terjadinya  fraud. Semakin  tinggi  kompetensi  yang  dimiliki  aparatur  pemerintah  melalui  peningkatan  penerapan sistem  pengendalian  internal,  berdampak  pada  meningkatnya  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah dan dapat mencegah terjadinya kecurangan ( fraud ).
Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wonar e t. al ., (2018), Atmadja dan Saputra (2017) yang membuktikan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap  pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan  dana  desa,  dimana  semakin  tinggi  kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka akan semakin tinggi juga tingkat pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1 :   Kompetensi  aparatur  berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan dana desa.
Pengaruh  Moralitas  Aparatur  terhadap  Pencegahan  fraud  dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa.
Moralitas  yang  baik  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sangat  dibutuhkan  karena moralitas  yang  biak  dari  pemerintah  desa  akan  mencerminkan  perilaku  yang  baik.  Dengan adanya  moralitas  maka  dapat  membedakan  mana  yang  baik  dan  mana  yang  buruk.  Apabila aparat  pemerintah  desa  memiliki  moralitas  ini  maka  penggunaan  dan  pengelolaaan  keuangan desa  akan  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  diprioritaskan.  Tanpa  moralitas dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  menyebabkan  terjadinya fraud .  Semakin tinggi moralitas yang dimiliki aparat pemerintah desa maka akan semakin mencegah timbulnya fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
Sesuai  dengan  teori  agensi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  terdapat hubungan  antara pemerintah desa (agen) dan masyarakat (prinsipal). Pengelolaan dan penggunaan keuangan desa akan  berjalan  dengan  baik  sesuai  amanah  dari  masyarakat  apabila  pemerintah  desa  memiliki moralitas yang baik, dengan moral yang baik maka pemerintah desa akan memprioritaskan apa yang  menjadi  kebutuhan  dalam  hal  ini  berarti  pemerintah  desa  akan  berpikir  dan  bertindak sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  yaitu  dengan  mementingkan  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat  bukan  bertindak  sendiri  tanpa  mengikuti  aturan  untuk  kepentingan  pribadinya, sehingga dengan moral yang baik tindakan kecurangan yang dapat merugikan masyarakat dapat dicegah.
Dalam  hasil  penelitian  Rahimah  dkk  (2018)  menyatakan  bahwa  moralitas  berpengaruh positif  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaaan  dana  desa,  penelitian  tersebut didukung  dengan  penelitian  dari  Laksmi  dan  Sujana  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  moralitas berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  hal  ini
berarti bahwa semakin tinggi moralitas yang dimiliki aparat pemerintah desa maka akan semakin mencegah  terjadinya fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Berdasarkan  uraian  tentang penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2 :   Moralitas  aparatur  berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan keuangan desa.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud
Adanya  sistem  pengendalian  internal  yang  kuat  maka  penyelenggaraan  pengelolaan keuangan desa dapat terorganisir dengan baik. Dalam pengelolaan keuangan desa, dimana sistem pengendalian  internal  yang  kuat  itu  didukung  oleh  lingkungan  pengendalian,  penilaian  resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal akan dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin  kuat  sistem  pengendalian  internal  yang  diterapkan  maka  akan  semakin  mencegah timbulnya fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Sesuai  dengan  teori fraud  pentagon yang  dikemukakan  oleh  Crowe  (2011) mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya fraud salah satunya yaitu kesempatan ( opportunity ). Faktor kesempatan dapat mengakibatkan pelaku dengan leluasa melakukan  tindakan  kecurangan.  Semakin  besar  kesempatan,  maka  kecurangan  dana  desa  akan lebih  sering  terjadi.  Kecurangan  dana  desa  dapat  diminimalisir  dengan  adanya  pengendalian internal  yang  efektif.  Pengendalian  internal  berfungsi  mengurangi  faktor  kesempatan  yang mendorong  dilakukannya  tindakan  kecurangan  (Hogan  et.  al.,  2008).  Pengendalian  internal diterapkan  untuk  menentukan  strategi  jangka  panjang  dan  meningkatkan  efesiensi  suatu  entitas (Leng  dan  Zhang,  2014).  Semakin  tinggi  tingkat  pengendalian  internal  yang  diterapkan  dalam suatu organisasi, maka kecendrungan kecurangan akuntansi semakin lemah.
Dari  hasil  penelitian  Widiyarta  dkk  (2017),  Atmadja  dan  Saputra  (2017)  menyatakan bahwa  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaan  dana  desa.  Hasil  penelitian  tersebut  didukung  oleh  hasil  penelitian  Laksmi  dan Sujana (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  hal  ini  berarti  semakin  kuat  sistem pengendalian  internal  yang  diterapkan  maka  akan  semakin  mencegah  terjadinya fraud dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Berdasarkan  uraian  tentang  penelitian  terdahulu  diatas, maka  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3:  Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

## Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Akuntabilitas adalah kewajiban bagi penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan  atau  kegagalan,  kepada  pemberi  amanah,  sampai  pemberi  amanah  puas  terhadap kinerja  pelasaksanaan  kegiatan  (Rosjidi,  2001).  Pihak l yang l dikontrak  oleh l pemegang l saham ( principal ).  Karena l dipilih,  maka l pihak l agen  harus l mempertanggungjawabkan l semua pekerjaan l yang l telah l di l limpahkan l oleh l Principal . Penelitian lainnya juga menyatakan bahwa akuntabilitas  beruhubungan  positif  dengan  pengelolaan  anggaran,  dalam  hal  ini  anggaran  dapat diasumsikan  sama  dengan  keuangan  desa  yang  pengelolaannya  berbasis  anggaran  (Muljo  et  al, 2014). Oleh l karena l itu, aparatur l desa l yang l mengurus dana l desa l sudah seharusnya l memiliki l akuntabilitas l yang l tinggi l dan l mempertanggungjawabkan l dana l desa l dengan l baik.
Dalam  pengelolaan  dana  desa  berdasarkan  teori  agensi  yang  dikemukakan  Jensen  dan Meckling (1976) terdapat hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah) dimana pemerintah  harus  bertanggungjawab  untuk  menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan  desa dengan baik dan melaporkan pertanggungjawabannya kepada  masyarakat.  Untuk melaksanakan tanggung  jawab  dalam  menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan  desa  maka  dibutuhkan akuntabilitas  yang  baik  sehingga  pemerintah  desa  dapat  meminimalisir  terjadinya fraud karena penerapan akuntabilitas yang baik tersebut.
Dengan  adanya  akuntabilitas  akan  dapat  meningkatkan  pertanggungjawaban  dalam pengelolaan  dana  desa.  Hal  tersebut  akan  memperkecil  potensi  terjadinya fraud .  Pemerintah
desa  yang  melaksanakan  akuntabilitas  dengan  baik  dapat  memperkecil  peluang  bagi  pelaku fraud ,  sehingga  akan  memberikan  keyakinan  kepada  masyarakat  bahwa  pengelolaan  keuangan desa  telah  tercapai  tujuannya  secara  efektif  dan  efisien  serta  menghasilkan  laporan  keuangan yang handal sesuai aturan yang berlaku.
Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al., (2019), serta  Eldayanti  et  al.,  (2020)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H4 :  Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Tidore  Kepulauan,  khususnya  pada  4  (empat)  desa yang  tersebar  di  Kecamatan  Tidore  Utara  (Kecamatan  Tidore  Utara  Dalam  Angka  :  4).  Alasan penelitian  ini  dilakukan  di  4  (empat)  Desa  di  Kecamatan  Tidore  Utara  Kota  Tidore  Kepulauan karena  ingin  memperoleh  gambaran  dan  bukti  empiris  tentang  Kompetensi  Aparatur  Desa, Moralitas,  Sistem  Pengendalian  Internal  dan  Akuntabilitas  terhadap  Pencegahan Fraud dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh  Aparatur  Desa  yang berada  di  Kecamatan  Tidore  Utara  dengan  jenis  sampel  penelitian  yang  digunakan  adalah sampling  jenuh  atau  sensus  dimana  seluruh  populasi  dijadikan  sebagai  sampel.  Sampel  dalam penelitian ini adalah aparat desa yang ada di lingkungan setiap desa di Kecamatan Tidore Utara, Kota  Tidore  Kepulauan  dengan  jumlah  65  orang  aparatur  yaitu  kepala  desa,  sekretaris  desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, staf kepala urusan perencanaan, kepala seksi pelayanan,  staf  kepala  seksi  pelayanan,  kepala  seksi  pemerintahan,  staf  kepala  seksi pemerintahan, pelaksana teknis, kepala dusun, ketua RW dan ketua RT.
Dalam penelitian ini , model yang digunakan adalah model regresi linear, berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent yaitu kompetensi aparatur, moralitas, sistem  pengendalian  internal  dan  akuntabilitas  terhadap  variabel  dependen  yaitu  pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
Persamaan model regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut: Y = α + β1KA + β2MA + β3SPI + β4A +  e Keterangan :
Y = Pencegahan Fraud α = Konstanta KA = Kompetensi Aparatur MA = Moralitas Aparatur SPI = Sistem Pengendalian Internal A = Akuntabilitas β1, β2, β3, β4  = Koefisien Regresi Berganda  =

## Error
Penelitian  ini  menggunakan  2  jenis  variabel,  yaitu  variabel  dependen  dan  variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pencegahan fraud (kecurangan) dalam pengelolaan keuangan desa. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompetensi aparatur, moralitas, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas.

## Kompetensi Aparatur
Kompetensi  aparatur  adalah  kemampuan  kerja  setiap  aparatur  yang  mencakup  aspek pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  kerja  yang  mutlak  diperlukan  dalam  melaksanakan  tugas- tugas  jabatannya  (Badan  Kepegawaian,  2013).  Kompetensi  aparatur  diukur  dengan  3  indikator, adaptasi  dari  Renggo  (2018)  yaitu,  pengetahuan,  kemampuan  dan  sikap.  Variabel  ini  diukur dengan menggunakan skala Likert interval 5 poin, yaitu dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5).

## Moralitas
Moralitas yang mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat istiadat sosial yang membedakan antara benar dan salah, sehingga moralitas pada seorang aparat sangat berperan penting sebagai pemegang komitmen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai  dengan  konstitusi,  berpihak  kepada  kepentingan  rakyat,  transparan,  akuntabel  dan  tidak korup (Aranta, 2013).
Moralitas diukur dengan 4 indikator, adaptasi dari Rahimah et. al (2018) yaitu, tanggung jawab,  kejujuran  dan  etika,  taat  aturan,  sikap.  Sedangkan  variabel  ini  diukur  dengan menggunakan  skala  Likert  interval  5  poin,  yaitu  dari  sangat  tidak  setuju  (1),  tidak  setuju  (2), netral (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5).

## Sistem Pengendalian Internal
Sistem Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan (Inapty & Martaningsih, 2016).
Sistem  pengendalian  internal  diukur  dengan  3  indikator,  adaptasi  dari  Laksmi  (2019) yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan kegiatan pengendalian. Sedangkan variabel ini  diukur  dengan  menggunakan  skala  Likert  interval  5  poin,  yaitu  dari  sangat  tidak  setuju  (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas l adalah l amanah  untuk l bertanggungjawab l atas l keberhasilan l atau l kegagalan l , kepada l pemberi l amanah puas terhadap l kinerja l pelaksanaan l kegiatan (Eldayanti et al., 2020) l . Akuntabilitas  diukur  dengan  4  indikator,  adaptasi  dari  Utari  (2018)  yaitu,  perumusan  rencana keuangan, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, melakukan evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporan keuangan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala interval 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4) sampai sangat setuju (5).

## HASIL

## Hasil Penelitian

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Pulau  Maitara  adalah  salah  satu  pulau  di  Kecamatan  Tidore  Utara,  Kota  Tidore Kepulauan,  Maluku  Utara,  Indonesia.  Pulau  Maitara  merupakan  bagian  dari  wilayah Administratif  Kota  Tidore  Kepulauan  yang  terletak  di  sebelah  Barat  Laut  Pulau  Tidore,  di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara.  Pulau ini memiliki 4 (empat) desa yaitu Desa Maitara, Desa Maitara Utara, Desa Maitara Tengah dan Desa Maitara Selatan.

## Uji Validitas dan Reliabilitas

## Uji Validitas
Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  apabila  pertanyaan  pada  kuesioner  mampu mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut.  Hasil  uji  validitas  terhadap masing-masing faktor terbukti valid.

## Uji Realibilitas
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan  indikator dari variable atau  konstruk.  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliable jika  jawaban seseorang  terhadap pertanyaan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  kewaktu.  Pengujian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  pengukuran one  shot atau  pengukuran  sekali  saja.  Pengukuran  hanya  sekali  dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan
dengan  teknik Cronbach’s  Alpha . Cronbach’s  Alpha adalah  tolak  ukur  atau  patokan  yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada.
Pengujian  dilakukan  pada  setiap  butir  pernyataan  pada  tiap  butir  pertanyaan  yang variabel.  Suatu  konstruk  atau  variabel  dikatakan  reliabel  jika  nilai Cronbach’s  Alpha >  0,60 (Sugiyono, 2012). Berikut hasil perhitungan uji reliabilitas berdasarkan masing-masing variabel.
Tabel 1. Rekapitulasi Nilai Cronbach’s  Alpha
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Independen Kompetensi Aparatur (X1) 0,818 Reliabel Moralitas (X2) 0,647 Reliabel Sistem Pengendalian Internal (X3) 0,884 Reliabel Akuntabilitas (X4) 0,769 Reliabel Dependen Pencegahan Fraud (Y) 0,790 Reliabel
Sumber: data primer diolah peneliti (2023)
Berdasarkan  hasil  uji  reabilitas  instrumen  pada  Tabel  4.4  dapat  disimpulkan  bahwa instrumen diatas adalah reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha masing-masing instrumen tersebut lebih besar dari r tabel 0,60 sehingga dapat dipakai untuk melaksanakan penelitian atau menguji hipotesis penelitian.

## Pengujian Hipotesis
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Moralitas, Sistem  Pengendalian  Internal  dan  Akuntabilitas  terhadap  Pencegahan Fraud .  Setelah  melalui tahapan uji asumsi klasik, hasil pengujian regresi linier berganda tampak sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda Model Beta t hitung sig Konstanta 2,754 1,028 0,309 Kompetensi Aparatur 0,450 7,380 0,000 Moralitas 0,065 0,697 0,489 Sistem Pengandalian Internal 0,572 4,319 0,000 Akuntabilitas -0.341 -2,651 0,211 R 0,850 R Square 0,723 Adj. R Square 0,701 F hitung 33,291 Sig. F 0,000 Sumber: data primer diolah peneliti (2022)
Berdasarkan Tabel 4.18 dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut: Y = 2,754 + 0,450KA + 0,065M + 0,572SPI - 0,341A + e
Berdasarkan  persamaan  regresi  Tabel  4.5  maka  dapat  diinterpretasikan  beberapa  hal, antara lain:
1. Konstanta  sebesar  2,754,  artinya  jika  kompetensi  aparatur,  moralitas,  sistem  pengendalian internal  dan  akuntabilitas  nilainya  0  (nol),  maka  penecegahan  kecurangan  ( fraud )  dalam pengelolaan dana desa nilainya sebesar 2,754.
2. Variabel  Kompetensi  Aparatur  memiliki  koefisien  regresi  arah  yang  positif  yaitu  sebesar 0,450.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  jika  terjadi  kenaikan  variabel  Kompetensi  Aparatur sebesar 1 Satuan, maka Pencegahan Fraud akan mengalami peningkatan sebesar 0,450 dengan asumsi  variabel  independen  lain  dianggap  konstan.  Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  yang disajikan dalam Tabel 4.5 persamaan 1, diperoleh koefisien regresi untuk variabel Kompetensi Aparatur sebesar 0,450 dan t hitung sebesar 7,380 > t tabel 2,008 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang  nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  (α)=5%  atau  0,05.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  Kompetensi  Aparatur  Desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan ( Fraud ), dengan demikian H 1 diterima .
3. Variabel  Moralitas  memiliki  koefisien  regresi  arah  yang  positif  yaitu  sebesar  0,065.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  jika  terjadi  kenaikan  variabel  Moralitas  sebesar  1  Satuan,  maka Pencegahan Fraud akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,065  dengan  asumsi  variabel independen  lain  dianggap  konstan.  Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  yang  disajikan  dalam Tabel 4.5 persamaan 2, diperoleh koefisien regresi untuk variabel Moralitas sebesar 0,065 dan t hitung sebesar  0,697  < t tabel 2,008  dengan  signifikansi sebesar  0,489  yang  nilai  signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Moralitas berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  Pencegahan  Kecurangan  ( Fraud ),  dengan demikian H 2 ditolak.
4. Variabel  Sistem  Pengendalian  Internal  memiliki  koefisien  regresi  arah  yang  positif  yaitu sebesar  0,572.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  jika  terjadi  kenaikan  variabel  Sistem Pengendalian  Internal  sebesar  1  Satuan,  maka  Pencegahan Fraud akan  mengalami peningkatan  sebesar  0,572  dengan  asumsi  variabel  independen  lain  dianggap  konstan. Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  yang  disajikan  dalam  Tabel  4.5  persamaan  3,  diperoleh koefisien regresi untuk variabel Sistem Pengandalian Internal sebesar 0,572 dan t hitung sebesar 4,319  >  t tabel 2,008    dengan  signifikansi  sebesar  0,000  yang  nilai  signifikansinya  lebih  kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan ( Fraud ), dengan demikian H 3 diterima .
5. Variabel Akuntabilitas memiliki koefisien regresi arah yang negatif yaitu sebesar (-0,341). Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan variabel Akuntabilitas sebesar 1 Satuan, maka Pencegahan Fraud akan  mengalami  penurunan  sebesar  (-0,341)  dengan  asumsi  variabel independen  lain  dianggap  konstan.  Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  yang  disajikan  dalam Tabel  4.5  persamaan  4,  diperoleh  koefisien  regresi  untuk  variabel  Akuntabilitas  sebesar  (- 0,341)  dan  t hitung sebesar  (-2,651)  <  t tabel 2,008  dengan  signifikansi  sebesar  0,211  yang  nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa  Akuntabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  Pencegahan  Kecurangan  ( Fraud ),  dengan demikian H 4 ditolak.

## Uji Statistik F
Berdasarkan  hasil  perhitungan  Tabel  4.5,  diketahui  pada  persamaan  regresi  berganda diperoleh  nilai F -hitung  sebesar  33,291  dengan  probabilitas  sebesar  0,000.  Angka  probabilitas dari  persamaan  tersebut  lebih  kecil  dari  nilai  0,05  (5%),  dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  model  yang  digunakan  untuk  menguji  Kompetensi  Aparatur,  Moralitas,  Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas adalah model yang fit (hipotesis diterima).
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Terlihat dalam Tabel 4.5 bahwa pada persamaan regresi berganda diketahui nilai Adjusted R 2 adalah 0,701, hal tersebut berarti bahwa 70,1% variabel Pencegahan Kecurangan Fraud dapat dijelaskan oleh Kompetensi Aparatur, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Akuntabilitas, sedangkan sisanya yaitu 29,9% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain di luar persamaan.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa  kompetensi aparatur berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka akan semakin tinggi juga tingkat pencegahan fraud .
Hasil  penelitian  ini  mendukung  teori  agensi  yang  dikemukakan  Jensen  dan  Meckling (1976) didalam mengelola keuangan desa terdapat hubungan antara pemerintah desa (agen) dan prinsipal  (masyarakat).  Pemerintah  desa  dapat  melakukan  pengelolaan  keuangan  desa  dengan baik  sesuai  amanah  dari  masyarakat  apabila  berkompeten  dibidangnya  yang  berarti  pemerintah desa  memahami  tugas  pokok,  perencanaan  dan  penganggaran  keuangan  desa  serta  mampu menyusun  laporan  keuangan  desa  sesuai  standar  pengelolaan  keuangan  yang  sudah  di  tetapkan, sehingga kesalahan yang dapat menimbulkan adanya suatu fraud dalam mengelola keuangan desa dapat  dicegah  dan  tujuan  keuangan  desa  yang  diperuntukkan  desa  dapat  digunakan  untuk pembangunan desa sesuai amanah masyarakat.
Dengan  kompetensi/kemampuan  manusia  dapat  memecahkan  berbagai  macam permasalahan  yang  dihadapinya.  Dengan  adanya  kompetensi  aparatur  yang  memadai  dalam pengelolaan  keuangan  desa,  maka  sangat  diharapkan  tujuan  ekonomi  dan  sosial  pemerintahan desa dapat tercapai. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  seperti  tokoh  desa,  tokoh  agama,  kaum  petani,  pengusaha  desa, serta  perwakilan  masyarakat  lainnya  harus  bersinergi  dan  dilibatkan  dalam  pengelolaan  dana desa.  Hasil  penelitian  ini    didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wonar  e t.  al .,  (2018), Atmadja dan Saputra (2017) yang membuktikan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  pencegahan  fraud.  Namun,  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  penelitian i yang i dilakukan  Huda  et  al.,  (2018),  dan  Huljanah  (2019)  juga menyatakan i bahwa i kompetensi i aparatur  tidak i memiliki i pengaruh i terhadap i pencegahan i fraud i .
Pengaruh  Moralitas  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  (Fraud)  Dalam  Pengelolaan Keuangan Desa
Hasil  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  moralitas  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan  kecurangan  ( fraud) .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa tinggi  atau  rendahnya  moralitas  yang  dimiliki  aparatur l desa tidak  mempengaruhi  tingkat pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di desa se-Kecamatan Tidore Utara.
Moralitas  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  tindakan  dan  perilaku seseorang.  Moralitas  berkaitan  dengan  sikap  dan  perilaku  seseorang.  Semakin  tinggi  level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar. Sebaliknya, semakin  rendah  level  penalaran  moral  seseorang  maka  kemungkinan  terjadi  perilaku  tidak  baik dan  kecenderungan  kecurangan  akuntansi  akan  semakin  besar  pula  (Rahimah et.  al .,  2018). Menurut  Kohlberg  (1995),  bahwa  moral  berkembang  melalui  tiga  level,  yaitu  level  pre- conventional, level conventional, dan yang paling tinggi level post-conventional. Pada level yang paling rendah (pre-conventional), individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum atau peraturan yang berlaku. Pada level kedua (conventional), individu akan mendasarkan
tindakannya berdasarkan persetujuan teman teman dan keluarganya dan juga pada norma-norma yang  berlaku  di  masyarakat.  Pada  level  tertinggi  (post-conventional),  individu  mendasari tindakannya  dengan  memperhatikan  kepentingan  orang  lain  dan  berdasarkan  tindakannya  pada hukum-hukum yang umum (Rahmat, 2018).
Pada  level  penalaran  moral  pertama  dinyatakan  bahwa  individu  akan  melakukan  suatu tindakan  karena  takut  terhadap  hukum  atau  peratutan  yang  berlaku.  Hal  ini  sesuai  dengan ditempat  penelitian  bahwa  dalam  regulasi  pengelolaan  dana  desa  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  selalu  diawasi oleh  APIP,  Camat,  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  Masyarakat  Desa  yang  di  atur  dalam Permendagri 73 tahun 2020 (Kemendagri, 2020). Sehingga dengan taat pada hukum dan adanya pengawasan tersebut aparat desa cenderung tidak ada peluang untuk melakukan kecurangan pada dana  desa.  Pada  level  penalaran  moral  kedua  dinyatakan  bahwa  individu  akan  mendasarkan tindakannya berdasarkan persetujuan teman teman dan keluarganya dan juga pada norma-norma yang  berlaku  di  masyarakat.  Hal  ini  berdasarkan  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  Kota Tidore  kepulauan  khususnya  masyarakat  yang  berada  di  Desa  se-pulau  Maitara  moralitas  atau perilaku  telah  menjadi  hukum  perilaku  yang  diterapkan  kepada  setiap  individu  dalam bersosialisasi  dengan  sesama  sehingga  terljalin  rasa  hormat  dan  menghormati  antar  sesama. Sehingga  dengan  moral  akan  memberikan  sanksi  sosial,  sehingga  setiap  individu  akan memikirkan  dan  mempertimbangkan  semua  tindakan  yang  akan  dilakukannya.  Dengan  adanya moral dan takut pada sanksi yang diberikan tersebut aparat desa cenderung tidak akan melakukan kecurangan karena memikirkan sanksi sosial yang akan didapatinya.
Berdasarkan  pengawasan  regulasi  pengelolaan  dana  desa  dan  hukum  moral  tersebut dapat  dijelaskan  bahwa  bertambah  tinggi  atau  semakin  rendahnya  moralitas  yang  dimiliki  oleh aparat desa tidak mempengaruhi tingkat pencegahan kecurangan ( fraud ) pada pengelolaan dana desa  di  desa  yang  berada  di  Kecamatan  Tidore  Utara.  Dalam  hasil  penelitian  Suandewi  (2021) menyatakan  bahwa  moralitas  tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaaan  dana  desa,  penelitian  tersebut  didukung  dengan  penelitian  dari  Ariastuti  (2020) yang menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap  pencegahan fraud . Namun, tidak sejalan dengan penelitian Rahimah dkk (2018) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh  positif terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaaan  dana  desa,  penelitian  tersebut  didukung dengan  penelitian  dari  Laksmi  dan  Sujana  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  moralitas berpengaruh positif  terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal  berpengaruh  terhadap  pencegahan  farud.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  jika  sistem pengendalian  internal  tinggi  maka  pencegahan  kecurangan  ( fraud )  juga  akan  tinggi.  Sesuai dengan  teori fraud  pentagon yang  dikemukakan  oleh  Crowe  (2011)  mengungkapkan  bahwa terdapat  faktor-faktor  yang  dapat  memicu  terjadinya  fraud  salah  satunya  yaitu  kesempatan ( opportunity ).  Faktor  kesempatan  dapat  mengakibatkan  pelaku  dengan  leluasa  melakukan tindakan kecurangan. Semakin besar kesempatan, maka kecurangan dana desa akan lebih sering terjadi.  Kecurangan  dana  desa  dapat  diminimalisir  dengan  adanya  pengendalian  internal  yang efektif.  Pengendalian  internal  berfungsi  mengurangi  faktor  kesempatan  yang  mendorong dilakukannya tindakan kecurangan (Hogan et. al ., 2008). Pengendalian internal diterapkan untuk menentukan strategi jangka panjang dan meningkatkan efesiensi suatu entitas (Leng dan Zhang, 2014).  Semakin  tinggi  tingkat  pengendalian  internal  yang  diterapkan  dalam  suatu  organisasi, maka kecendrungan kecurangan kauntansi semakin lemah.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya Widiyarta dkk (2017), Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud ,  hal  ini  berarti  semakin  kuat  sistem  pengendalian  internal  yang  diterapkan maka akan semakin mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

## Pengaruh  Akuntabilitas  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  (Fraud)  Dalam  Pengelolaan Keuangan Desa
Hasil  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas berpengaruh signifikan  negatif terhadap  pencegahan fraud .  Hal l ini l menunjukan l bahwa  bahwa jika akuntabilitas aparatur l desa tinggi maka pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa akan rendah.
Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  teori  agensi  yang  menyatakan  bahwa  terdapat hubungan  antara  prinsipal  (masyarakat)  dan  agen  (pemerintah)  dimana  pemerintah  harus bertanggungjawab  untuk  menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  baik  dan melaporkan pertanggungjawabannya kepada  masyarakat dan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan  masyarakat.  Namun,  hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  tingginya  akuntabilitas aparatur  desa  dapat  menurunkan  pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini  dapat disebabkan  apabila  seorang  aparatur  desa  yang  mana  sudah  akuntabel  dari  menyusun  laporan keuangan  yakni  sesuai  ketentuan-ketentuan  dan  prinsip  yang  berlaku  namun  tidak  menutup kemungkinan aparatur tersebut berbuat kecurangan ketika ada peluang atau kesempatan dalam hal ini  merekayasa  penyusunan  laporan  keuangan  untung  kepentingan  diri  sendiri,  seperti  yang dijelaskan  dalam  teori  pentagon fraud bahwa  terbukanya  peluang  dikarenakan  para  pelaku kecurangan percaya bahwa tindakan mereka tidak akan terlacak (Aprilia, 2017).
Penelitian l ini l sejalan  dengan l penelitian l yang l dilakukan l oleh l Oktaviani  (2017)  dan Eldayanti et. al (2020) menyatakan l bahwa l akuntabilitas l berpengaruh l negatif l dan l signifikan l terhadap l pencegahan fraud .  Namun  penelitian l ini l tidak  sejalan  dengan l penelitian l yang l dilakukan l Sulthony  (2016)  dan l Santoso  (2008)  yang l menujukan l bahwa l akuntabilitas l berpengaruh l positif dan signifikan l terhadap l pencegahan l fraud l .

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud . Hal ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  aparatur  desa maka akan semakin tinggi juga tingkat pencegahan fraud .
2. Moralitas  tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa tinggi atau rendahnya moralitas yang dimiliki aparatur desa tidak mempengaruhi tingkat pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.
3. Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Pencegahan Fraud .  Artinya,  sistem  pengendalian  internal  yang  baik  akan  berpengaruh  terhadap peningkatan upaya dalam melakukan pencegahan kecurangan ( fraud ).
4. Akuntabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan  farud.  Hal l ini l menunjukan l bahwa bahwa  akuntabilitas aparatur l desa tidak mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.
Saran
Adapun  beberapa  saran  yang  dapat  dipertimbangkan  bagi  peneliti  selanjutnya  dalam peneltian ini:
1. Penelitian  mendatang  sebaiknya  menambah  menambahkan  dimensi  yang  ada  dalam masing-masing  konstruk  kuesioner  sehingga pengujian  terhadap konstruk  tersebut  dapat dilakukan  secara  mendetail.  Hal  tersebut  akan  menambah  jelas  hasil  penelitian selanjutnya.
2. Menggunakan  variabel  lain  atau  menambahkan  variabel  independen  yang  memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud .
3. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  memperluas  wilayah  cakupan  sehingga  diperoleh  hasil penelitian dengan tingkat analisis yang lebih akurat.
4. Untuk  pemerintah  desa  agar  dapat  meningkatkan  partisipasi  dalam  melibatkan  aparat yang memahami dan berpengalaman dalam Pencegahan Fraud .

## Keterbatasan
1. Penelitian  ini  hanya  menggunanakan  variabel  kompetensi  aparatur,  moralitas,  sistem pengendalian  internal  dan  akuntabilitas  kemungkinan  masih  banyak  faktor  lain  yang dijadikan variabel untuk mempengaruhi pencegahan fraud.
2. Sampel  yang  digunakan  hanya  pada  Kecamatan  Tidore  Utara  yang  terdiri  dari  4  desa, sehingga  tidak  mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada desa-desa di Kecamatan lain.
3. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner, sehingga  ada  kemungkinan  bahwa  responden  tidak  bersungguh-sungguh  dalam  mengisi kuesioner penelitian ini.

## REFERENSI
Agusyani,  Sujana,  &  Wahyuni.  (2016). Pengaruh  Whistleblowing  System  dan  Kompetensi Sumber  daya  Manusia  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Pada  Pengelolaan  Keuangan Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Buleleng) . 1 . https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/8801 Aisyah,  N.  (2017).  Sistem  Pengendalian  Internal  Atas  Fungsi  Penerimaan  Kas  dan  Pengeluaran Kas Pada P.T. Sarana Hachery Abadi. Jurnal Economix , 5 (1), 167–175. file:///C:/Users/ACER/Downloads/5370-12902-1-SM  (1).pdf.  Diakses  pada  tanggal  1 Agustus 2020 Aranta,  P.  Z.  (2013). Pengaruh  Moralitas  Aparat  dan  Asimetri  Informasi  Terhadap Kecendrungan Akuntansi . 1–26.
Askikarno,  C.  (2019).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan Penataan  Ruang  Kab.  Mamasa). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Bisnis , 4 (2),  120–138. https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2260
Astuti,  T.  P.,  &  Yulianto,  Y.  (2016).  Good  Governance  Pengelolaan  Keuangan  Desa Menyongsong  Berlakunya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014. Berkala  Akuntansi  Dan Keuangan Indonesia , 1 (1), 1–14. https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694 Atmadja,  A.  T.,  &  Saputra,  K.  A.  K.  (2017).  Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan  Keungan
Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 12 (1), 7–16.
https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i01.p02 Badan  Kepegawain.  (2013). Pedoman  Perumusan  Standar  Kompetensi  Teknis  Pegawai  Negeri Sipil . Badan pemeriksa keuangan RI. (2013). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013 . Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2008). Fraud Auditing (Riri Lestari (ed.)). Bimantara, Z. A., Handayani, S. R., & Dwiamanto. (2017). Analisis Pengendalian Internal Dalam Sistem  Akuntansi  Penerimaan  Kas  Pelayanan  Rawat  Inap  dan  Rawat  Jalan. Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya , 45 (1), 203–209.
Dewi,  Yuniarta,  G.  A.,  &  Wahyuni,  M.  A.  (2017).  Pengaruh  moralitas,  integritas,  komitmen organisasi,  dan  pengendalian  internal  kas  terhadap  pencegahan  kecurangan  (fraud)  dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (studi pada desa di kabupaten buleleng). S1.Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2).
Eldayanti,  N.  K.  R.,  Indraswarawati,  S.  A.  P.  A.,  &  Yunianingsih,  N.  W.  (2020).  Pengaruh Kompetensi  Aparatur  Desa,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Integritas  dan  Akuntabilitas Terhadap  Pencegahan  (Fraud)  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Hita  Akuntansi  Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Juli 2020 , 2016 , 465–494.
Fitri,  C.  I.  W.  (2018).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  Dan  Peran  Auditor  Internal  Terhadap Pencegahan  Fraud. Jurnal  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Negeri Padang .
http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/view/69
Gaurina, N. P. M., Purnamawati, I. G. A., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai  Perilaku  Etis  Dan  Whistleblowing  System  Terhadap  Pencegahan  Fraud. S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2).
Inapty, M. A. F. B. A., & Martaningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,  Kompetensi  Aparatur  dan  Peran  Audit  Internal  Terhadap  Kualitas  Informasi Laporan Keuangan. Akuntabilitas , 9 (1), 27–42. https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3583
Kemendagri.  (2020). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa . kompasiana.com.  (2015). GONE  teori,  obat  untuk  korupsi. Www.Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/inapurmini/550aeb5ba33311b9102e3bcd/gone-teori-obat- untuk-korupsi
Kusumastuti, N. R. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan  Akuntansi  Dengan  Perilaku  Tidak  Etis  Sebagai  Variabel  Intervening.  In Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis  Universitas  Diponegoro  Seamarang .  Diponegoro Semarang.
Laksmi,  P.  S.  P.,  &  Sujana,  I.  K.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  SDM,  Moralitas  dan  Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 26.3.Maret , 2155–2182.
https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18 Made,  A.,  &  Sari,    ati  retna.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Moralitas,  Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi , 8 (1), 1–13. Mahdi,  S.  A.,  &  Darwis,  H.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desan  Dan  Wistleblowing Sustem  Terhadap  Pencegahan  Fraud,  Dengan  Kecerdasan  Spritual  Sebagai  Variabel Moderasi  (Studi  Pada  Aparat  Pemerintah  Desa  Kecamatan  Jailolo  Kabupaten  Halmahera Barat).
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban , 6 (2), 184–198.
https://doi.org/https://doi.org/jiap.v6i1. Nabila,  A.  (2020). Analisis  Pengaruh  Fraud  Pentagon  Terhadap  Kecurangan  Laporan Keuangan . Universitas Islam Iindonesia.
Nita,  &  Supadmi.  (2019).  Pengaruh  Pengendalian  Internal,  Integritas,  Asimetri  Informasi  dan Kapabilitas  Pada  Kecurangan  Akuntansi. E-Jurnal  Akuntansi , 28 (3),  1819–1837. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index
Peraturan Pemerintah no 60. (2008). Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .
Perka-BKN-8-2013.  (2013). Pedoman  Perumusan  Standar  Kompetensi  Teknis  Pegawai  Negeri Sipil .
Permendagri  no  13  tahun  2006.  (2006).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. In .
Purwanti,  M.,  &  Kurniawan,  A.  (2013). Meningkatkan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Koperasi Melalui  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Dan  Kompetensi  (Studi  Pada  Koperasi  Di  Kota Bandung) . X (3), 1–12.
Pusdiklatwas BPKP. (2008). Kode Etik Dan Standar Audit. In Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan . Pusdiklatwas BPKP. (2016). Pengelolaan keuangan desa .
Rahimah,  L.  N.,  Yetty,  M.,  &  Lysandra,  S.  (2018). Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi di Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa . 6 , 139–154.
Rahmat,  A.  (2018).  Moralitas  Dan  Pengendalian  Internal  Dalam  Kecenderungan  Kecurangan Akuntansi. Jurnal Akuntansi , 6 (3), 1–13.
Saputra,  K.  A.  K.,  Pradnyanitasari,  P.  D.,  Priliandani,  N.  M.  I.,  &  Putra.  (2019a).  Praktek Akuntabilitas  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Pencegahan  Fraud  Dalam Pengelolaan  Dana  Desa. Krisna:  Kumpulan  Riset  Akuntansi , 10 (2),  168–176. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176 Abstract
Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019b). Praktek  Akuntabilitas  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Pencegahan  Fraud Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa. Krisna:  Kumpulan  Riset  Akuntansi , 10 (2),  168–176. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Sari,  E.  N.,  Muhyarsyah,  &  Wahyuni,  N.  S.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  Dan  Ketersediaan  Anggaran  Terhadap  Efektifitas  Penerapan  Sistem  Informasi Keuangan  Daerah  Pada  Pemerintah  Provinsi  Dan  Kabupaten/Kota  Se-Sumatera  Utara. Jurnal Akuntansi , 21 (2), 166–197.
Sari, M. E., Indra, A. F., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian  intern  terhadap  potensi  kecurangan  dana  desa. Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi , 1 (3), 1443–1457. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/12 Sugiyono, P. D. (2012). Metode Penelitian Bisnis (Enam Belas). ALFABETA, CV. uu  no  6.  (2014). Undang-undang  Republik  Indonesia  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa . https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
Widiyarta,  K.,  Herawati,  N.  T.,  &  Atmadja,  A.  T.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur, Budaya  Organisasi,  Whistleblowing  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2), 1–12.
Widyatama,  A.,  Novita,  L.,  &  Diarespati,  D.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam  Mengelola  Alokasi Dana  Desa  (Add). Berkala  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 2 (2),  1–20. https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762
www.kumparan.com.  (2021). Mantan  Kades  Lifofa,  Tidore  Kepulauan,  Ditetapkan  Tersangka . https://kumparan.com/ceritamalukuutara/mantan-kades-lifofa-tidore-kepulauan-ditetapkan- tersangka-1v0VkQjUHO8/full