Volume 17, Nomor 1 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i1.51580
Tipologi wilayah berdasarkan tingkat kerentanan di wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur
Regional typology based on vulnerability levels in East Kutai Regency urban areas
A Ghozali 1 and E Kautsar 1
1 Urban and Regional Planning, Department of Civil Engineering and Planning, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan, Indonesia
Corresponding author’s email: ghozali@lecturer.itk.ac.id
Abstrak. Tingkat kejadian bencana kebakaran di wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2012 – 2019 mengalami peningkatan jumlah kejadian yang signifikan, terutama  pada  Kawasan  Perkotaan  Kabupaten  Kutai  Timur.  Di  sisi  lain,  pemerintah daerah  setempat  hingga  saat  ini  belum  memiliki  instrumen  pengendalian  kejadian kebakaran.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  pemetaan kerentanan  kebakaran  di  wilayah  perkotaan  Kabupaten  Kutai  Timur.  Untuk menghasilkan  tipologi,  analisis  overlay  pada  software  ArcGIS  digunakan  dengan mempertimbangkan faktor fisik, sosial, sarana permukiman, dan kebijakan. Selain itu, pembobotan faktor dengan AHP yang melibatkan tujuh stakeholder kunci digunakan untuk  mengetahui  faktor  prioritas  sesuai  dengan  kondisi  kawasan.  Hasil  analisis diperoleh  bahwa  kerentanan  fisik  memiliki  bobot  0,45,  kerentanan  sosial  memiliki bobot  0,33,  dan  kerentanan  ekonomi  memiliki  bobot  0,22.  Dari  prioritas  faktor  ini diperoleh  bahwa  Kawasan  Perkotaan  Kutai  Timur  terdapat  tiga  tipologi  kerentanan kebakaran.  Desa  Swarga  Bara,  Desa  Singa  Gembara,  dan  Desa  Sangatta  Selatan memiliki  tingkat  kerentanan  rendah,  sedangkan  Kelurahan  Teluk  Lingga  memiliki kerentanan sedang, serta Kelurahan Singa Geweh dan Desa Sangatta Utara memiliki tingkat kerentanan tinggi.
Kata Kunci : AHP; Kebakaran; Kerentanan
Abstract. The rate of fire disasters in the East Kutai Regency Urban Area from 2012 - 2019 experienced a significant increase in the number of incidents, especially in the
East Kutai Regency urban area. On the other hand, the local government does not yet have an instrument for controlling fire incidents. Therefore, this study aims to map the vulnerability  of  fires  in  the  urban  area  of  the  East  Kutai  Regency.  To  produce  a typology, overlay analysis in ArcGIS software is used by considering physical, social, residential facilities, and policy factors. In addition, factor weighting with AHP involving seven  key  stakeholders  is  used  to  determine  priority  factors  according  to  the conditions  of  the  area.  The  results  of  the  analysis  show  that  physical  vulnerability weights 0.45, social vulnerability has a weight of 0.33, economic vulnerability has a weight of 0.22. From the priority of these factors, it is found that the East Kutai urban area  has  three  typologies  of  fire  susceptibility.  Swarga  Bara  Village,  Singa  Gembara Village, and South Sangatta Village have a low level of vulnerability, while Teluk Lingga Village  has  a  moderate  vulnerability,  and  Singa  Geweh  Village  and  North  Sangatta Village have a high level of vulnerability.
Keywords : AHP; Fire; Vulnerability

## 1. Pendahuluan
Dengan luas wilayah perkotaan sebesar 2.923,44 km² membuat wilayah perkotaan Kabupaten Kutai  Timur  mengalami  peningkatan  kepadatan  penduduk  dari  40,85  jiwa/km 2 pada  tahun 2015,  menjadi  45,6  jiwa/km 2 pada  tahun  2019.  Chainey  &  Ratcliffe  [1]  menuliskan  bahwa wilayah perkotaan yang berpenduduk padat, berkontribusi terhadap peningkatan kerentanan kebakaran perkotaan. Konsentrasi orang dan bangunan yang tinggi pada suatu permukiman akan  menyulitkan  operasi  pemadaman  dan  evakuasi  saat  terjadi  kebakaran  [2].  Potensi tertinggi bahaya ikutan di Indonesia berada pada wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, kompleksitas penggunaan lahan, pemusatan aktivitas penduduk perkotaan, material bangunan, dan adanya daerah-daerah permukiman kumuh perkotaan [3].
Berdasarkan Laporan Bencana 2012-2019 BPBD Kabupaten Kutai Timur, kebakaran dibedakan menjadi dua, yaitu kebakaran permukiman dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada tahun 2012 hingga 2019 telah terjadi 592 kejadian kebakaran. Sebesar 30,24% diantaranya merupakan  kejadian  kebakaran  permukiman.  Pemerintah  telah  memberikan  peningkatan anggaran  pada  program  terkait  pencegahan  kebakaran  pada  beberapa  perangkat  daerah terkait,  tetapi  tidak  efektif  karena  belum  berbasis  pada  sebaran  risiko  kebakaran  secara keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  upaya  lain  agar  pengurangan  dampak bencana kebakaran lebih maksimal. Selain itu, hingga saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Kutai Timur  hanya menyediakan peta  lokasi  serta  histori  lokasi  kejadian  kebakaran  di  Kabupaten Kutai Timur.
Mitigasi bencana merupakan kegiatan penting dalam penanggulangan bencana. Kegiatan ini dilakukan sebelum terjadinya bencana sehingga dapat mengurangi dampak akibat bencana baik mengantisipasi korban jiwa serta mengurangi kerugian materil yang dapat ditimbulkan. Pada  mitigasi  bencana,  tindakan  antisipatif  dilakukan  agar  dapat  mengurangi  dampak  dari bencana  yang  terjadi.  Adapun  tindakan  antisipatif  tersebut  dapat  berupa  pengaturan  tata guna  lahan,  perencanaan  tata  ruang,  penyusunan  data,  penyusunan  peta  kerentanan
bencana,  serta  pemantauan  dan  pengembangan  [4].  Untuk  mengurangi  dampak  yang diakibatkan  dari  kebakaran,  maka  diperlukan  pemetaan  zona  risiko  bencana  karena  dapat mengantisipasi  faktor  yang  mempengaruhi  kejadian  kebakaran  dan  memahami  perilaku dinamis  penanganan  kebakaran  [5].  Upaya  untuk  mengantisipasi  dampak  dari  bencana kebakaran di wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan  pemetaan  kerentanan  bencana  kebakaran.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dalam penanggulangan bencana kebakaran di wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur diperlukan adanya pemetaan tingkat kerentanan kebakaran berdasarkan pembobotan faktor prioritas.
Penelitian  terkait  kerentanan  kebakaran  memang  sering  dilakukan  dengan  menggunakan sistem  informasi  geografis.  Meskipun  demikian,  kerentanan  kebakaran  permukiman  selalu identik  dengan  kondisi  atau  kualitas  permukiman  dan  ketersedian  fasilitas  penanganan kebakaran [2]. Setiap kawasan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dalam penentuan kerentanan  perlu  memperhatikan  faktor  yang  menjadi  kekhasan  di  kawasan  tersebut. Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Somantri  [6]  dan  Anwar  [7]  yang  berfokus  pada kondisi  fisik  permukiman  tanpa  memperhatikan  lebih  lanjut  faktor  prioritas  kerentanan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Granda dan Ferreira [8] dan Permana, Susanti, dan Wijaya [9]  menggunakan  sistem  informasi  geografis  dalam  melakukan  pemetaan  kerentanan kebakaran pada sebuah kawasan padat bangunan  dengan perhitungan fire risk indeks atau perhitungan dengan harkat yang telah terstandar.

## 2. Metode

## 2.1. Lokasi penelitian
Penelitian ini memiliki ruang lingkup wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur  yang  terdiri  dari  2  Kecamatan  yaitu  Sangatta  Utara  dan  Sangatta  Selatan  serta  6 kelurahan/desa.  Wilayah  studi  terletak  pada  115°56'26"  -  118°58'19"  BT  dan  1°17'1"  LS  - 1°52'39"  LU  serta  memiliki  luas  sebesar  35.747,50  km 2 .  Batas-batas  wilayah  perkotaan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:
a. Utara
: Kecamatan Bengalon & Kecamatan Rantau Pulung
b. Selatan : Kecamatan Teluk Pandan & Desa Teluk Sangkima
c. Barat : Kecamatan Batu Ampar & Kab. Kutai Kartanegara
d. Timur : Selat Makassar

## 2.2. Teknik pengumpulan data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif.  Dalam  prosesnya  terdapat  dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikoleksi dengan menggunakan kuesioner.  Kuesioner  diberikan  dalam  rangka  penilaian  prioritas  faktor-faktor  kerentanan bencana kebakaran. Penilaian faktor menjadi isu penting dalam penilaian risiko yang secara alami  bersifat  subjektif  [10].  Oleh  karena  itu,  keterlibatan  pemangku  kepentingan (stakeholder) melalui  penilaian  yang  terstruktur  akan  meningkatkan  hasil  penilaian  faktor prioritas  [11].  Dalam  penelitian  ini  ada  7  (tujuh) stakeholder yang  terlibat  yaitu  Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan dan
Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, dan akademisi.
Selain  itu,  data  penelitian  lain  terkait  karakteristik  fisik,  sosial,  dan  ekonomi  kawasan  juga dihimpun dari data sekunder yang tersedia di dinas-dinas terkait/ wali data. Data ini digunakan untuk  melakukan  analisis  tipologi  kerentanan  bencana  kebakaran.  Beberapa  data  yang dihimpun dengan survei sekunder ini dapat disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Data kebutuhan studi dan sumber data.
No Data Sumber 1 Peta batas administrasi Bagian  tata  pemerintahan  dan  Bappeda  Kabupaten Kutai Timur 2 Peta penggunaan lahan Bagian  tata  pemerintahan  dan  Bappeda  Kabupaten Kutai Timur 3 Jumlah penduduk Buku Profil Kelurahan dan BPS Kabupaten Kutai Timur
4 Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah
Buku Profil Kelurahan dan BPS Kabupaten Kutai Timur 5 Jumlah penduduk kelompok umur rentan
Buku Profil Kelurahan dan BPS Kabupaten Kutai Timur
6 Jumlah orang cacat/disabilitas Buku Profil Kelurahan dan BPS Kabupaten Kutai Timur 7 Sebaran hidran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Timur 8 Jenis bangunan Observasi wilayah studi 9 Kepadatan bangunan Interpretasi citra satelit Google 10  Lebar jalan Observasi  wilayah studi dan  interpretasi  citra satelit Google

## 2.3. Metode analisis data
2.3.1.  Analisis  faktor  prioritas  kerentanan  kebakaran  wilayah  perkotaan  Kabupaten  Kutai Timur. Metode  yang  digunakan  untuk  menentukan  faktor  prioritas  kerentanan  kebakaran permukiman  adalah  analisis  AHP  ( Analytical  Hierarchy  Process )  dengan  software super decisions .  AHP  bertujuan  untuk  menghasilkan  nilai  bobot  masing-masing  faktor  melalui struktur penilaian berjenjang dan perbandingan pairwise sehingga ukuran seberapa penting faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan risiko dapat dianalisis secara efisien [12]. Dalam  analisis  ini  responden  akan  memberikan  penilaian  perbandingan  antara  faktor  satu dengan faktor lainnya berdasarkan skala angka dari yang tidak penting hingga sangat penting. Dengan AHP, pengetahuan para ahli dapat dirangkum dalam sebuah ukuran bobot kategori dan faktor dari setiap penilaian individu [13]. Bobot yang merepresentasikan tingkat prioritas atau kepentingan faktor terhadap faktor lain berguna sebagai input untuk perhitungan tingkat kerentanan bencana kebakaran di wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur nantinya. Dalam prosesnya analisis ini dilakukan dengan beberapa tahapan:
a. Mendefinisikan hierarki faktor. Faktor diperoleh dari studi literatur yang berkaitan dengan manajemen  risiko  bencana  kebakaran.  Dari  studi  literatur  didapatkan  3  kategori  dan  10 faktor  yang  dapat  dipertimbangkan  dalam  penentuan  tingkat  kerentanan  seperti  pada Tabel  2.  Hierarki  didefinisikan  sebagai  turunan  kategori  digambarkan  secara  horizontal sejumlah kategori dan jumlah faktor dalam setiap kategori.
Tabel 2. Variabel penelitian.
Kategori Faktor Definisi Operasional Fisik (a) Persentase jenis bangunan (permanen) Jumlah  jenis  bahan  bangunan  permanen  /  total bangunan per kelurahan (%) (b) Kepadatan bangunan netto Persentase  perbandingan  jumlah  total  luas bangunan  dibandingkan  dengan  luas  wilayah permukiman per kelurahan (%) (c) Lebar jalan Ukuran  rata  –  rata  lebar  jalan  masuk  lingkungan permukiman pada Kelurahan di wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur (m) (d) Ketersediaan hidran Lokasi hidran umum di setiap kelurahan Sosial (a)  Persentase  penduduk  kelompok umur 0-5 tahun dan 65 tahun keatas Persentase  penduduk  kelompok  umur  0-5  tahun dan 65 tahun keatas per kelurahan (%) (b) Kepadatan penduduk netto Perbandingan  jumlah  bangunan  dengan  luas wilayah permukiman (jiwa/km 2 ) (c) Persentase orang cacat Persentase  penduduk  penyandang  cacat  (cacat tuna rungu, tuna netra, tuna daksa, ataupun cacat mental) terhadap jumlah penduduk seluruhnya di setiap kelurahan (%) (d) Presentasi jenis kelamin Persentase jenis kelamin perempuan dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  pada kelurahan (%) Ekonomi (a) Persentase rumah tangga miskin Persentase  jumlah  rumah  tangga  berpenghasilan rendah terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya di setiap kelurahan (%) (b) Persentase rumah tangga bekerja di sektor berlokasi rentan Persentase rumah tangga yang bekerja di daerah yang rentan akan kebakaran seperti pegawai toko, pedagang kaki lima, dan pegawai kantoran (%)
b. Penilaian stakeholder. Penilaian yang dimaksudkan adalah untuk membandingkan nilai tiap faktor  satu  per  satu  secara  berpasangan.  Adapun  penilaian  ini  dilakukan  oleh  seluruh responden terpilih dengan skala penilaian 1 (jika kedua faktor yang dibandingkan memiliki tingkat kepentingan yang sama) sampai dengan 9 (jika satu faktor mutlak lebih penting dari faktor  lain)  [14].  Hasil  penilaian  pada  masing-masing  preferensi  responden  yang  ada  di dalam  kuesioner  kemudian  dihitung  rata-rata  penilaiannya  ( geometric  mean )  yang kemudian dimasukkan ke dalam matriks berpasangan pada software super decisions .
c. Perhitungan  bobot  faktor  dan  penarikan  kesimpulan.  Setelah  selesai  memasukkan  nilai geometric mean pada matriks perbandingan berpasangan, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan tingkat prioritas dan nilai bobot masing-masing faktor. Hasil perhitungan dapat diterima atau valid jika nilai rasio konsistensi (CR) ≤ 0,1 [15]. Apabila nilai konsistensi CR > 0.1, maka dikatakan tidak valid atau tidak konsisten sehingga responden harus mengulangi pengisian pada kuesioner penilaian.
2.3.2. Analisis  tipologi  wilayah  berdasarkan  tingkat  kerentanan  kebakaran  di  wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur. Dalam menyelesaikan analisis ini dilakukan dengan analisis spasial/GIS  dengan  bantuan  aplikasi ArcGIS 10.6 .  Metode  yang  digunakan  adalah weighted sum  overlay .  Tipologi  wilayah  yang  dihasilkan  didasarkan  dari  bobot  faktor  yang  telah didapatkan pada analisis sebelumnya. Beberapa tahapan analisis yang dilakukan antara lain: a. Reclassify faktor  kerentanan.  Setelah  mengetahui  kondisi  eksisting  pada  tiap  faktor, selanjutnya  dilakukan  proses  klasifikasi  untuk  menyamakan  nilai  pada  tiap  faktor.  Pada proses  klasifikasi,  data  dikelaskan  ulang  harus  dalam  bentuk  raster.  Pengkelasan  pada masing-masing faktor menggunakan tools reclassify sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor  02  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Umum  Pengkajian  Risiko  Bencana  [16]  yang mengeluarkan  panduan  untuk  nilai  dari  masing-masing  variabel  kerentanan  dan dikombinasikan dengan penelitian [2,17]. Kelas yang dipakai pada penelitian ini terdiri dari kelas  rendah,  sedang,  dan  tinggi.  Dimana  memiliki  bobot  nilai  sendiri  secara  berurutan yaitu 1, 2, dan 3. Tabel 3 menunjukkan parameter kelas faktor yang digunakan.
Tabel 3 . Kelas faktor kerentanan kebakaran.
Faktor Kelas (Skor) Sumber Rendah (1) Sedang (2) Tinggi (3)  Jenis bangunan (permanen) > 75% 40%-75% < 40% [2]  Kepadatan bangunan netto 5% - 20% 20% - 60% 20% - 60% [17]  Lebar jalan Lebar 6 m Lebar 3-6 m Lebar < 3 m [17]  Ketersediaan hidran >75% Berjarak kurang dari 500 m 40%-75% Berjarak kurang dari 500 m dan > 75% Berjarak antara 500 m- 1.000 m < 75% Berjarak antara 500 m- 1.000 m [2]  Persentase penduduk kelompok umur 0-5 tahun dan 65 tahun keatas (rentan) < 20% 20% - 40% > 40% [16]  Presentasi jenis kelamin < 20% 20% - 40% > 40% [16]  Kepadatan penduduk netto < 5 jiwa/ha 5-10 jiwa/ha >10 jiwa/ha [16]  Persentase orang cacat < 20% 20% - 40% > 40% [16]  Persentase rumah tangga miskin < 20% 20% - 40% > 40% [16]  Persentase rumah tangga yang bekerja di sektor rentan < 20% 20% - 40% > 40% [16]
b. Overlay faktor per kategori kerentanan. Pada tahap ini dilakukan overlay untuk faktor pada setiap  kategori.  Dengan  demikian  pada  prosesnya  akan  dihasilkan  3  (tiga)  kategori  peta kerentanan sesuai dengan kelompok faktor. Contoh untuk menghasilkan peta kerentanan fisik yang merupakan hasil overlay dari peta persentase jenis bangunan (permanen), peta kepadatan  bangunan  netto,  peta  lebar  jalan,  dan  peta  ketersediaan  hidran.  Tahapan  ini menggunakan tools  overlay  weighted  sum dengan  bobot  yang  diberikan  sesuai  dengan hasil  yang  didapatkan  pada  analisis  sebelumnya.  Berikut  ilustrasi overlay pada  masing- masing kerentanan kekeringan pada penelitian ini (lihat Gambar 1).
( a) (b)
Gambar 1. Ilustrasi overlay (a) per faktor dalam satu kategori dan (b) antar kategori.
c. Overlay tipologi  dari  3  komponen  kerentanan.  Dari  tahapan  analisis  sebelumnya didapatkan peta kerentanan fisik, peta kerentanan sosial, dan peta kerentanan ekonomi. Selanjutnya adalah melakukan proses overlay yang sama pada ketiga peta tersebut dengan bobot yang diberikan sehingga dihasilkan peta tingkat kerentanan kebakaran total. Berikut ilustrasi analisis overlay weighted sum.
d. Reclassify peta  tingkat  kerentanan  kebakaran . Hasil  analisis overlay  weighted  sum yang telah  didapatkan  dari  peta  kerentanan  fisik,  sosial,  dan  ekonomi  menghasilkan  nilai kerentanan  total  yang  terdapat  di  wilayah  perkotaan  Kabupaten  Kutai  Timur.  Untuk mempermudah  interpretasi  hasil  dilakukan  klasifikasi  kelas  dengan  Teknik  proporsi  nilai dari  total  nilai  hasil  analisis  overlay.  Pada  penelitian  ini,  tingkat  kerentanan  kebakaran dibagi ke dalam 3 kelas yaitu kelas rendah, kelas sedang, dan kelas tinggi. Proses proporsi interval kelas menggunakan persamaan sebagai berikut.
𝐼𝐾 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 (3) Keterangan:
IK adalah Interval Kelas

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1. Gambaran kondisi wilayah studi
3.1.1. Kondisi  bangunan  dan  lahan  terbangun. Sebagai  wilayah  perkotaan  dan  ibukota Kabupaten Kutai Timur. Wilayah studi memiliki jumlah bangunan pada tiap kelurahan/desa. Desa Sangatta Utara memiliki jumlah bangunan terbanyak di  wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah sebanyak 22843 unit, adapun Desa Sangatta Selatan merupakan
desa dengan jumlah bangunan paling sedikit dengan jumlah 2103 unit. Dengan jumlah total bangunan  49402  unit,  sebagian  besar  bahan  bangunan  menggunakan  bahan  kayu  sebagai bahan  utamanya  dan  hanya  sebagian  menggunakan  perkerasan  semen  atau  bangunan permanen. Luas lahan terbangun memiliki kondisi yang sama atau berbanding lurus dengan jumlah  bangunan.  Desa  Sangatta  Utara  memiliki  total  luas  bangunan  terbesar  wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur dengan total luas 5,2 km 2 , hal ini berbanding lurus dengan jumlah total bangunan yang ada di Desa Sangatta Utara. Sedangkan Kelurahan Singa Geweh memiliki  total  luas  bangunan  terkecil  yaitu  sebesar  0,6  km 2 .  Tabel  4  menunjukkan  kondisi keseluruhan bangunan di wilayah studi.
Tabel 4 . Kondisi bangunan dan lahan terbangun per kelurahan.
Kelurahan/Desa Total Jumlah Bangunan (unit) Jumlah Jenis Bangunan Permanen Total Luas Bangunan (km 2 ) Desa Sangatta Selatan 2103 231 1,2 Desa Sangatta Utara 22843 3139 5,2 Desa Singa Gembara 7802 1,528 2,8 Desa Swarga Bara 5941 2454 2,8 Kelurahan Singa Geweh 2383 217 0,6 Kelurahan Teluk Lingga 8331 1381 3,3
3.1.2. Kondisi  sarana  dan  prasarana. Saat  ini  jalan  di  wilayah  perkotaan  Kabupaten  Kutai Timur  sudah  merata  dan  tidak  hanya  memusat  di  permukiman.  Berdasarkan  fungsinya,  di wilayah studi terdapat 1 ruas jalan arteri, 9 ruas jalan kolektor, dan 4 ruas jalan lokal. Selain itu,  pada  wilayah  perkotaan  Kabupaten  Kutai  Timur  banyak  jalan  lingkungan  yang  memiliki lebar variatif. Rata–rata lebar jalan lingkungan pada tiap kelurahan/desa di wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur memiliki lebar antara 3,7 m hingga 5,9 m (lihat Tabel 5). Rata – rata lebar  jalan  terbesar  ada  di  Desa  Swarga  Bara.  Ketersediaan  jalan  yang  lebar  memudahkan penanganan kebakaran. Namun, pada kondisi eksistingnya di  wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur tidak ditemukannya adanya hidran.
Tabel 5 . Kondisi lebar jalan per kelurahan.
Kelurahan/Desa Rata – Rata Lebar Jalan Masuk (m) Desa Sangatta Selatan 3,8 Desa Sangatta Utara 4,0 Desa Singa Gembara 4,5 Desa Swarga Bara 5,9 Kelurahan Singa Geweh 3,7 Kelurahan Teluk Lingga 3,9
3.1.3. Kondisi  sosial. Jumlah  penduduk  wilayah  perkotaan  Kabupaten  Kutai  Timur  memiliki jumlah  yang  berbeda–beda  pada  tiap  kelurahan/desanya.  jumlah  penduduk  terbanyak terdapat pada Desa Sangatta Selatan dengan jumlah 66174 jiwa, sedangkan Kelurahan Singa Geweh  memiliki  jumlah  penduduk  dengan  jumlah  paling  sedikit  dengan  jumlah  6958  jiwa. Kejadian  kebakaran  sangat  dirasakan  oleh  kelompok  penduduk  rentan  sehingga  dalam penanganannya kelompok ini perlu diprioritaskan. Kelompok umur rentan adalah penduduk
dengan rentang umur 0 – 5 tahun dan 60 tahun ke atas. Wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur,  Desa  Sangatta  Utara  memiliki  jumlah  penduduk  kelompok  umur  rentan  terbanyak dengan jumlah 8346 jiwa, sedangkan Kelurahan Singa Geweh memiliki jumlah kelompok umur terendah  yaitu  sebanyak  855  jiwa.  Selain  kelompok  umur  rentan  juga  terdapat  kelompok disabilitas  yang  juga  perlu  diperhatikan.  Desa  Swarga  Bara  memiliki  jumlah  orang  cacat terendah di wilayah studi dengan jumlah 70 jiwa, sementara Desa Sangatta Utara memiliki jumlah orang cacat terbesar dengan jumlah 443 jiwa. Secara lengkap, kondisi sosial wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau pada Tabel 6.
Tabel 6 . Kondisi sosial per kelurahan. Kelurahan/Desa Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Kelompok Umur Rentan (Jiwa) Jumlah Orang Cacat (Jiwa) Jumlah Jenis Kelamin Perempuan (Jiwa) Desa Sangatta Selatan 7099 931 104 3941 Desa Sangatta Utara 66174 8436 443 29192 Desa Singa Gembara 20497 2570 166 9078 Desa Swarga Bara 16555 2192 70 7651 Kelurahan Singa Geweh 6958 855 83 3294 Kelurahan Teluk Lingga 23922 3764 172 12014
3.1.4. Kondisi ekonomi. Tabel 7 di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga miskin di wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur paling banyak terdapat di Desa Sangatta Utara dengan jumlah 1447 jiwa, sedangkan paling sedikit terdapat pada Desa Swarga Bara dengan jumlah 283 jiwa. Selain itu, jumlah rumah tangga sektor rentan pada tiap kelurahan/desa di wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur memiliki jumlah yang berbeda-beda. Rumah tangga sektor rentan adalah yang beraktifitas pada pemanfaatan bangunan.
Tabel 7 . Kondisi ekonomi per kelurahan. Kelurahan/Desa Jumlah Rumah Tangga Miskin Jumlah Rumah Tangga Bekerja di sektor rentan (Jiwa) Desa Sangatta Selatan 340 176 Desa Sangatta Utara 1447 1472 Desa Singa Gembara 644 420 Desa Swarga Bara 283 219 Kelurahan Singa Geweh 274 194 Kelurahan Teluk Lingga 595 752

## 3.2. Hasil analisis faktor prioritas
Hierarki  faktor  dibentuk  dari  kategori (cluster) dan  faktor (node) yang  dihubungkan. Kemudian, penilaian perbandingan secara berpasangan pada hal yang bersifat homogen, yaitu antar  faktor  dan  antar  kategori  dilakukan  oleh  7  (tujuh)  responden  sesuai  dengan  bidang ahlinya masing-masing.
Hasil  perbandingan  antar  faktor  dalam  satu  kategori  dapat  disajikan  pada  Tabel  8.  Pada kategori fisik terlihat bahwa faktor kondisi bangunan 2,29 kali lebih penting daripada faktor lebar jalan menurut agregasi perbandingan berpasangan seluruh stakeholder . Nilai ini menjadi
perbandingan  terbesar  pada  kategori  fisik.  Dalam  menjawab  perbandingan  kategori  fisik, seluruh stakeholder konsisten yang terlihat dari nilai inconsistency sebesar 19 x 10 -15 .
Tabel 8. Perbandingan pairwise agregat stakeholder pada setiap kategori.
Perbandingan Pairwise Pada Kategori Faktor Sosial Faktor Fisik Ketersediaan hidran Kepadatan bangunan Kondisi bangunan Lebar jalan Ketersediaan hidran 1,00 1,27 0,71 1,63 Kepadatan bangunan 0,79 1,00 0,56 1,29 Kondisi bangunan 1,40 1,78 1,00 2,29 Lebar jalan 0,61 0,78 0,44 1,00 Perbandingan Pairwise Kategori Faktor Sosial Faktor Sosial Kepadatan penduduk Penduduk umur rentan Persentase jenis kelamin Persentase orang cacat Kepadatan penduduk 1,00 2,23 3,33 2,49 Penduduk umur rentan 0,45 1,00 1,49 1,11 Persentase jenis kelamin 0,30 0,67 1,00 0,75 Persentase orang cacat 0,40 0,90 1,34 1,00 Perbandingan Pairwise Kategori Faktor Ekonomi Faktor Ekonomi Persentase rumah tangga miskin Persentase rumah tangga sektor rentan Persentase rumah tangga miskin 1,00 0,81 Persentase rumah tangga sektor rentan 1,23 1,00 Tabel 9. Bobot faktor dan kategori prioritas kerentanan kebakaran. Aspek Bobot Kriteria Bobot Kerentanan fisik 0,45 Hidran 0,26 Kepadatan bangunan 0,21 Kondisi bangunan 0,37 Lebar jalan 0,16 Kerentanan sosial 0,33 Kepadatan penduduk 0,47 Penduduk umur rentan 0,21 Persentase jenis kelamin 0,14 Persentase orang cacat 0,19 Kerentanan ekonomi  0,22 Persentase rumah tangga miskin 0,45 Persentase rumah tangga sektor rentan  0,56
Pada  kategori  sosial  juga  diketahui  bahwa  persentase  kepadatan  penduduk  menjadi  faktor yang  sangat  diperhatikan  oleh  para stakeholder .  Hal  ini  terlihat  dari  nilai  perbandingan berpasangan  terhadap  faktor  lain  selalu  di  atas  2.  Selain  itu,  pada  perbandingan  kategori ekonomi,  persentase  rumah  tangga  sektor  rentan  menjadi  faktor  kunci  yang  menjadi
perhatian responden. Tidak jauh berbeda pada kategori fisik, nilai inkonsistensi agregat dari seluruh  stakeholder  pada  kategori  sosial  dan  ekonomi  sangat  kecil  yaitu  berturut-turut sebesar 3 x 10 -14 dan 4 x 10 -16 .
Setelah  itu  dari  matriks  perbandingan  yang  dihasilkan,  disimpulkan  nilai  bobot  dan  tingkat prioritas masing-masing faktor dan kategori. Melalui judgment pada software super decision didapatkan  nilai  perbandingan  akhir  seperti  pada  Tabel  9.  Nilai  ini  sebagai  bobot  faktor ( weight ) yang digunakan dalam analisis overlay data untuk menghasilkan tipologi.

## 3.3. Hasil analisis tipologi kerentanan kebakaran
3.3.1. Tingkat  kerentanan  pada  kategori  fisik. Berdasarkan  data  kondisi  fisik,  sosial,  dan ekonomi  yang  telah  diuraikan  pada  bagian  sebelumnya,  data  kemudian  diklasifikasikan berdasarkan  parameter  pada  Tabel  9  dan  ditampilkan  pada  Gambar  2.  Seluruh  wilayah perkotaan  ini  tidak  memiliki  hidran  sehingga  memiliki  tingkat  kerentanan  yang  tinggi. Berbanding  terbalik  dengan  kondisi  hidran,  pada  faktor  kepadatan  bangunan  justru  masih termasuk dalam tingkat rendah meskipun di beberapa kelurahan memiliki jumlah bangunan yang banyak. Selain itu, dengan lebar jalan lingkungan antara 3-5 meter, maka seluruh wilayah berisiko sedang. Tingkatan yang sedikit beragam terjadi pada faktor kondisi bangunan dimana hanya Desa Swarga Bara memiliki kerentanan sedang. Hal ini karena masih banyak bangunan non permanen.
Gambar 2. Peta tingkat kerentanan fisik berdasarkan (a) ketersediaan hidran, (b) kepadatan bangunan netto, (c) kondisi bangunan, dan (d) lebar jalan.
(a) (b) (c) (d)
Setelah data pada setiap faktor dikelaskan maka selanjutnya dilakukan proses weighted sum overlay dengan bobot sesuai dengan hasil analisis AHP. Hasil analisis ini disajikan pada Gambar 3. Berdasarkan peta tersebut dapat diketahui bahwa pada Desa Swarga Bara memiliki tingkat kerentanan  terkecil  pada  aspek fisik  yaitu  sebesar  0,93,  sedangkan  kelurahan/desa  lainnya memiliki tingkat kerentanan sebesar 1.1.
Gambar 3. Peta hasil overlay kerentanan kategori fisik.
Pada kategori fisik ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bangunan karena hamper seluruh faktor di setiap kelurahan sama, maka yang membedakan hanyalah faktor kondisi bangunan. Desa Swarga Bara yang memiliki tingkat bangunan permanen lebih besar memiliki kerentanan yang lebih rendah dari kelurahan lain.
3.3.2. Tingkat kerentanan pada kategori sosial. Pada kategori sosial, seluruh wilayah memiliki tingkat  kerentanan  yang  sama  pada  faktor  kelompok  umur  rentan,  penduduk  cacat,  dan persentase  jenis  kelamin.  Meskipun  secara  jumlah  ketiga  faktor  tersebut  beragam  tetapi persentase pada setiap kelurahan/desa memiliki nilai yang tidak jauh berbeda. Seperti pada Gambar 3, kondisi berbeda justru terjadi pada klasifikasi faktor kepadatan penduduk bersih (berbanding dengan kawasan terbangun) yang beragam. Kelurahan Sangatta Utara memiliki tingkat  kerentanan  tinggi  karena  menjadi  konsentrasi  penduduk  tertinggi  di  wilayah  ini. Sebaliknya,  Kelurahan  Sangatta  Selatan  dan  Sungai  Geweh  memiliki  kerentanan  rendah dengan penduduk di  bawah  10  ribu  jiwa  atau  dengan  kepadatan < 5  jiwa/ha.  Hasil  analisis weighted sum overlay pada kategori sosial dapat disajikan pada Gambar 4.  Karena hampir seluruh  kelurahan/desa  memiliki  kesamaan  kondisi  pada  hampir  seluruh  faktor,  maka kerentanan sosial hanya dibedakan dari faktor kepadatan penduduk. Dari peta tersebut dapat diketahui,  bahwa  Desa  Sangatta  Selatan,  Desa  Swarga  Bara,  dan  Kelurahan  Teluk  Lingga memiliki tingkat kerentanan pada aspek sosial sebesar 0,43. Sedangkan Desa Sangatta Utara,
Desa  Singa  Gembara, dan  Kelurahan Singa  Geweh  memiliki  tingkat  kerentanan  pada  aspek sosial yang lebih besar yaitu sebesar 0,88. Hasil analisis ini disajikan pada Gambar 5.
Gambar 4. Peta tingkat kerentanan sosial berdasarkan (a) kepadatan penduduk, (b) kelompok umur rentan , (c) penduduk cacat, dan (d) persentase jenis kelamin.
Gambar 5. Peta hasil overlay kerentanan kategori sosial.
(a) (b) (c) (d)
3.3.3. Tingkat  kerentanan  pada  kategori  ekonomi. Gambar  6  menunjukkan  bahwa  setiap kelurahan di wilayah studi memiliki karakteristik yang sama di seluruh faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan  bahwa  pada  aspek  ekonomi  tidak  terjadi  heterogenitas  tingkat  kerentanan kebakaran  sehingga  seluruh  faktor  dianggap  sama.  Dengan  demikian  pembobotan  pada analisis weighted sum overlay menghasilkan nilai yang seragam juga seperti pada Gambar 6. seluruh  kelurahan/desa  pada  wilayah  perkotaan  Kabupaten  Kutai  Timur  memiliki  tingkat kerentanan pada aspek ekonomi sebesar 0,22.
Gambar 6. Peta tingkat kerentanan ekonomi berdasarkan (a) rumah tangga miskin dan (b) rumah tangga sektor rentan.
Gambar 7. Peta hasil overlay kerentanan kategori ekonomi.
3.3.4. Tipologi  kerentanan  kebakaran  dari  keseluruhan  kategori. Setelah  didapatkan  tingkat kerentanan dengan  menggunakan  metode weighted  sum overlay pada  setiap faktor dalam kategori yang sama, kemudian dilakukan analisis weighted sum kembali setiap kategori yaitu kerentanan fisik, kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi. Proses weighted sum overlay antar  kategori  ini  akan  menghasilkan  tipologi  akhir.  Pada  prosesnya,  peta  per  kategori ditumpang-susunkan  dengan  diberikan  bobot  dari  tingkat  kepentingannya  berdasarkan
(a) (b)
analisis AHP seperti pada Gambar 8. Nilai kerentanan akhir pada setiap kategori dari analisis sebelumnya untuk setiap kelurahan/desa dapat disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10. Nilai kerentanan tiap kategori di setiap kelurahan/desa.
Kelurahan/Desa Nilai Kerentanan Nilai Akhir Fisik Sosial Ekonomi Desa Sangatta Selatan 0,50 0,14 0,05 0,69 Desa Sangatta Utara 0,50 0,24 0,05 0,78 Desa Singa Gembara 0,50 0,14 0,05 0,69 Desa Swarga Bara 0,42 0,19 0,05 0,66 Kelurahan Singa Geweh 0,50 0,24 0,05 0,78 Kelurahan Teluk Lingga 0,50 0,19 0,05 0,73
Gambar 8. Proses weighted sum pada tiap aspek kerentanan kebakaran.
Gambar 9. Peta hasil overlay pembobotan seluruh kategori.
Setelah  mendapatkan  nilai  total  kerentanan,  Gambar  9  merupakan  hasil  peta  pembobotan total  seluruh  kategori  kerentanan  kebakaran  di  wilayah  perkotaan  Kabupaten  Kutai  Timur. Hasil ini menunjukkan bahwa di setiap kelurahan/desa memiliki nilai akhir yang tidak berbeda jauh. Hal ini dikarenakan nilai aspek sosial saja yang cenderung variatif dan membedakan.
Selanjutnya peta hasil overlay pembobotan seluruh kategori tersebut dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu  rendah,  sedang  dan  tinggi.  Adapun  pembagian  kelas  menggunakan  metode equal interval yang  terdapat  dalam tools classify. Setelah  mendapatkan  jarak  kelas  dengan tools classify ,  maka  didapatkan  peta  hasil  klasifikasi.  Gambar  10  menunjukkan  peta  yang  telah diklasifikasi.
Gambar 10. Peta tipologi kerentanan kebakaran di wilayah perkotaan Kabupaten Kutai Timur.
Dari peta di atas dapat diketahui bahwa Desa Swarga Bara, Desa Singa Gembara, dan  Desa Sangatta  Selatan  termasuk  dalam  klasifikasi  kerentanan  rendah.  Hal  ini  dikarenakan  pada ketiga desa memiliki tingkat kerentanan sosial sebesar 0,14 hingga 0,19, tingkat kerentanan fisik sebesar 0,42 hingga 0,50, dan tingkat kerentanan ekonomi sebesar 0,05. Kelurahan Teluk Lingga termasuk dalam klasifikasi kerentanan sedang, dimana tingkat kerentanan fisik pada kelurahan  ini  adalah  sebesar  0,50,  tingkat  kerentanan  sosial  sebesar  0,19,  dan  tingkat kerentanan  ekonomi  sebesar  0,05.  Adapun  variabel  yang  paling  berpengaruh  diantaranya adalah variabel kondisi bangunan dengan bobot 0,51, ketersediaan hidran dengan bobot 0,36, dan variabel kepadatan penduduk dengan bobot 0,30.
Desa  Sangatta  Sangatta  Utara  dan  Kelurahan  Singa  Geweh  termasuk  dalam  klasifikasi kerentanan dengan kelas tinggi dikarenakan Desa Sangatta Utara dan Kelurahan Singa Geweh memiliki tingkat kerentanan fisik dan kerentanan sosial tertinggi dari kelurahan/desa lainnya yaitu secara berurut adalah 0,50 dan 0,24, serta tingkat kerentanan ekonomi sebesar 0,05. Adapun  variabel  yang  paling  berpengaruh  diantaranya  adalah  variabel  kondisi  bangunan
dengan bobot 0,51, kepadatan penduduk dengan bobot 0,45, dan ketersediaan hidran dengan bobot 0,36. Secara umum, kelurahan/desa yang memiliki tingkat kerentanan tinggi memiliki kepadatan  penduduk  yang  lebih  banyak  serta  kondisi  bangunan  yang  mayoritas  adalah bangunan non permanen.
Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kerentanan  kebakaran  di  wilayah  perkotaan Kabupaten Kutai Timur masih identik di setiap kelurahan/desa meskipun dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis. Hal ini dikarenakan karakteristik data di setiap kelurahan masih identik dan  homogen.  Pada  kelas  data,  kategori  sosial  terutama  faktor  kepadatan  penduduk  dan kategori  fisik  pada  faktor  kepadatan  bangunan  menjadi  faktor  kunci  dalam  heterogenitas tingkat kerentanan. Dengan demikian, pemerintah daerah dan masyarakat perlu menjadikan 2  faktor  tersebut  sebagai  dasar  dalam  manajemen  risiko  kebakaran  di  wilayah  perkotaan Kabupaten Kutai Timur.

## 4. Kesimpulan
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan beberapa teknik analisis, salah satunya  adalah  analisis  AHP  untuk  pembobotan  faktor  prioritas  kerentanan  kebakaran  di wilayah  perkotaan  Kabupaten  Kutai  Timur.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa  kategori fisik dinilai  memiliki  tingkat  kepentingan  yang  tinggi  dibandingkan  dengan  kategori  sosial  dan ekonomi.  Selain  itu,  analisis  penelitian  juga  didapatkan  bahwa  pada  wilayah  perkotaan Kabupaten  Kutai  Timur,  tepatnya  pada  Desa  Swarga  Bara,  Desa  Singa  Gembara,  dan  Desa Sangatta Selatan memiliki tingkat kerentanan rendah dengan rentang skor antara 0,66 hingga 0,69, Kelurahan Teluk Lingga memiliki kerentanan sedang dengan skor 0,73, serta Kelurahan Singa Geweh dan Desa Sangatta Utara memiliki tingkat kerentanan tinggi dengan 0,78.

## Referensi
[1] Ratcliffe J, Chainey S. GIS And Crime Mapping. Chichester: John Wiley and Sons; 2005.
[2] Masoumi Z, Genderen J van L, Maleki J. Fire Risk Assessment in Dense Urban Areas Using Information  Fusion  Techniques.  ISPRS  Int  J  Geo-Information  2019;8. https://doi.org/10.3390/ijgi8120579.
[3] Twigg J, Christie N, Haworth J, Osuteye E, Skarlatidou A. Improved Methods for Fire Risk Assessment in Low-Income and Informal Settlements. Int J Environ Res Public Health 2017;14. https://doi.org/10.3390/ijerph14020139.
[4] Noor D. Pengantar Mitigasi Bencana Geologi. Yogyakarta: DeePublish; 2014.
[5] Abdalla R, Esmail M. WebGIS for Disaster Management and Emergency Response. Cham: Springer Nature Switzerland AG; 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03828-1.
[6] Somantri L. Pemanfaatan Citra Quickbird Dan Sistem Informasi Geografis Untuk Zonasi Kerentanan Kebakaran Permukiman Kasus di Kota Bandung Bagian Barat. J Geogr Gea 2011;11:86–101. https://doi.org/10.17509/gea.v11i1.1656.
[7] Anwar  LY.  Kerentanan  Kebakaran  Permukiman  Padat  di  Kelurahan  Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. J Azimut 2019;2:121–32.
[8] Granda  S,  Ferreira  TM.  Assessing  Vulnerability  and  Fire  Risk  in  Old  Urban  Areas: Application  to  the  Historical  Centre  of  Guimarães.  Fire  Technol  2019;55:105–27.
https://doi.org/10.1007/s10694-018-0778-z.
[9] Permana AY, Susanti I, Wijaya K. Kerentanan Bahaya Kebakaran di Kawasan Kampung Kota.  Kasus:  Kawasan  Balubur  Tamansari  Kota  Bandung.  J  Arsit  Zo  2019;2:32–45. https://doi.org/10.17509/jaz.v2i1.15208.
[10]  Moran A. Project Risk Management. Agil. Risk Manag., Cham: Springer; 2014, p. 17–32. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05008-9_2.
[11]  Knezevcic D,  Krsmanovic  M,  Zivkovic  N,  Dukanac  M. Assessment of  the  Stakeholders’ Importance  Using  AHP  Method  –  Modeling  and  Application.  Manag  J  Sustain  Bus
Manag Solut Emerg Econ 2015;20:13–24. https://doi.org/10.7595/management.fon.2015.0008.
[12]  Shi  L,  Zhang  R, Xie  Q, Fu  L.  Improving  Analytic  Hierarchy Process  Applied  to  Fire  Risk Analysis of Public Building. Chinese Sci Bull 2009;54:1442–50. https://doi.org/10.1007/s11434-009-0056-z.
[13]  Wang Y, Hou L, Li M, Zheng R. A Novel Fire Risk Assessment Approach for Large-Scale Commercial  and  High-Rise  Buildings  Based  on  Fuzzy  Analytic  Hierarchy  Process (FAHP)  and  Coupling  Revision.  Int  J  Environ  Res  Public  Health  2021;18:7187. https://doi.org/10.3390/ijerph18137187.
[14]  Saaty TL. Deriving the AHP 1-9 Scale form First Principles. 6th ISAHP 2001, Berne: ISAHP; 2001, p. 397–402. https://doi.org/10.13033/isahp.y2001.030.
[15]  Saaty TL. Decision making — the Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP). J Syst Sci Syst Eng 2004;13:1–35. https://doi.org/10.1007/s11518-006-0151-5.
[16]  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Pedoman Umum Penanggulangan Risiko Bencana.
[17]  Sulasmi.  Analisis  Kerentanan  Kebakaran  Permukiman  Menggunakan  Sistem  Informasi Geografis  di  Kecamatan  Depok  Kabupaten  Sleman.  Universitas  Negeri  Yogyakarta, 2014.