## PERAN KOORDINATOR DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR GOTONG ROYONG KOTA PROBOLINGGO
1 Verto Septiandika, 2 Andhi Nur Rahmadi, 3 Fariz Amir Wahid
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos Sudarso 107 Pabean Dringu Probolinggo
vertoseptiandika@upm.ac.id , andhi.iansyah@gmail.com , farizamir10@gmail.com
Abstrak -  Penelitian  ini  dilakukan  di  UPT  Pasar  Gotong  Royong  Kota Probolinggo,  Jawa  Timur  yang  terkenal  ramai  dan  rawan  terjadi  kemacetan. Tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  Peran  Koordinator  Dalam  Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo dan mengetahui langkah-langkah penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  daerah  melalui  koordinator.  Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan  Teknik  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Hasil  riset memaparkan penataan  pedagang  kaki  lima  di  Pasar  Gotong  Royong  Kota Probolinggo oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui posisi koordinator pasar. Model  yang  digunakan  meliputi;  Peran  koordinator  pasar  Gotong  Royong  Kota Probolinggo  dengan  mensosialisasikan  informasi  dan  konsep  penataan  lapak  di pasar  Gotong  Royong  Kota  Probolinggo  bagi  pedagang  kaki  lima:  Peran koordinator  pasar  Gotong  Royong  Kota  Probolinggo  dengan  mensosialisasikan informasi dan konsep pemberdayaan bagi pedagang di pasar Gotong Royong Kota Probolinggo;  Peran  koordinator  pasar  Gotong  Royong  Kota  Probolinggo  dengan membagikan  informasi  dan  secara  merata  ke  pedagang  di  pasar  Gotong  Royong Kota  Probolinggo  terkait  program  pemerintah.  Jalannya  peran  koordinator berjalan ada nya faktor pendukung dan penghambat.
Kata Kunci: Peran, Koordinator, Penataan PKL
Abstract – This research was conducted UPT Pasar Gotong Royong Probolinggo City, East  Java,  which  is  famous  for  being  crowded  and  prone  to  traffic  jams.prone  to congestion.  The  purpose  of  the  research  is  to  find  out  the  role  of  Coordinator  in  the Arrangement  of  Street  Vendors  in  the  Gotong  Royong  Market,  Probolinggo  City Probolinggo  and  to find  out the  steps  for structuring  and empowering  street vendors  in Pasar Gotong Royong Gotong Royong Market Probolinggo City carried out by the local government  through  the  coordinator.  Type  of  research  using  descriptive  qualitative research  with  data  collection  using  observation,  interview,  and  documentation
techniques.  The  results  of  the  research  explain  the  arrangement  of  street  vendors  in Pasar  Gotong  Royong  Probolinggo  City  by  the  local  government  through  the coordinator.  Royong  Market  of  Probolinggo  City  by  the  Probolinggo  City  Government through  the  position  of  market  coordinator.  position  of  market  coordinator.  The  model used includes; The role of the Gotong Royong market coordinator of Probolinggo City by socializing  the  street  vendors  in  the  market.Probolinggo  by  socializing  information  and the  concept  of  stall  arrangement  at  the  Probolinggo  City  Gotong  Royong  market  for street vendors: The role of the coordinator role of the coordinator of the Gotong Royong market of Probolinggo City by socializing information and the concept of empowerment for traders in the Gotong Royong market of Probolinggo City; The role of the the role of the coordinator of the Gotong Royong market of Probolinggo City by sharing information and  evenly  and  evenly  to  traders  in  the  Gotong  Royong  market  of  Probolinggo  City related  to  government  programs.  The  running  of  the  coordinator's  role  has  supporting and inhibiting factors..
Keywords: Role, the coordinator, arrangement of street vendors

## PENDAHULUAN
Meningkatnya  jumlah  tenaga kerja  yang  tidak  seimbang  dengan sempitnya lapangan pekerjaan formal mengakibatkan  bertambah  besarnya angka pengangguran. Hal ini menyebabkan  banyak  masyarakat yang kemudian bekerja atau berusaha pada sektor informal seperti menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Soedjana mendefinisikan PKL sebagai  sekelompok  orang  yang menawarkan  barang  dan  jasa  untuk dijual  di  atas  trotoar  atau  di  tepi/di pinggir  jalan,  di  sekitar  pusat perbelanjaan/pertokoan,  pasar,  pusat rekreasi/hiburan,  pusat  perkantoran dan  pusat  pendidikan,  baik  secara menetap  atau  setengah  menetap, berstatus  tidak  resmi  atau  setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.
PKL  timbul  sebagai  akibat dari  tidak  tersedianya  lapangan pekerjaan  terutama  bagi  rakyat  kecil yang  tidak  produktif,  bisa  juga sebagai akibat dari kebijakan
ekonomi liberal yang mengutamakan pertumbuhan  ekonomi  makro  dan mengabaikan  ekonomi  mikro.  PKL yang  didominasi  oleh  rakyat  kecil terkesan bahwa PKL banyak diminati  oleh  orang-orang  bodoh, tidak  berpendidikan,  atau  orang- orang terbelakang. Penilaian tersebut karena  banyak  PKL  sering  dijumpai dapat  menimbulkan  kemacetan  arus lalu lintas dan kerawanan keamanan,
kegiatan PKL tersebut memanfaatkan  Damija  dan  tempat Umum. Hal ini menyebabkan kawasan  tersebut  menjadi  semrawut, tidak  bersih,  tidak  indah,  dan  tidak nyaman. Perilaku tersebut menyebabkan  pemerintah  bersikap tegas dalam melaksanakan penertiban atau penataan. Peraturan  Presiden  Nomor 125  Tahun  2012  tentang  Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang  Kaki  Lima  pasal  1  nomor 1 menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima  yang  selanjutnya  disingkat
PKL  adalah  pelaku  usaha  yang melakukan usaha perdagangan dengan  menggunakan  sarana  usaha bergerak  maupun  tidak  bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan  bangunan  milik  pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
Perpres  nomor  125  tahun 2012  dan  Permendagri  nomor  41 tahun  2012  menjelaskan  bahwa Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kota/Kabupaten  wajib  melakukan penataan  dan  pembinaan  PKL  di wilayahnya  masing-masing.  Salah satu amanat yang tercantum di dalam Permendagri  nomor  41  tahun  2012 adalah  Bupati/Walikota  menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan  usaha  PKL.  Penetapan lokasi  atau  kawasan  tempat  kegiatan usaha PKL dilakukan dengan memperhatikan  kepentingan  umum, sosial,  budaya,  estetika,  ekonomi, keamanan,  ketertiban,  kesehatan, kebersihan  lingkungan  dan  sesuai dengan  Peraturan  Daerah  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lokasi  tempat  kegiatan  usaha  PKL merupakan lokasi binaan Bupati/Walikota yang bersifat permanen  atau  sementara  dan  telah dilengkapi  dengan  papan  nama lokasi  dan  rambu  atau  tanda  yang menerangkan  batasan  jumlah  PKL sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan  penjelasan  di
atas, pemerintah daerah harus tanggap  dengan  adanya  PKL  serta mendukung  adanya  PKL  dengan
melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah. Seperti halnya penelitian yang pernah  dilakukan  oleh  Joko  Sarjono, dkk (2014) berkaitan dengan pemberdayaan  PKL  di  Kecamatan Pontianak Timur menjelaskan bahwa Pemberdayaan  PKL  yang  dilakukan pemerintah  belum  optimal  karena peraturan daerah tentang pemberdayaan  PKL  belum  dapat diterapkan secara maksimal akibatnya masih ada kebijakan pemerintah  yang  dinilai  masih  tidak berpihak kepada PKL. Konsep pemberdayaan  yang  akan  diterapkan kepada  PKL  belum  mempunyai “ sense of crisis ”  dan  belum mempunyai bentuk ideal yang diterapkan dilapangan. Pasar gotong royong merupakan salah satu pasar yang ada di  Kota  Probolinggo.  Banyak  yang mengatakan bahwa pasar ini merupakan pasar nomor kedua terbesar  di  Kota  Probolinggo  yang ada  di  jantung  kota  paling  ramai pengunjung.  Hal  ini  dikarenakan barang-barang  yang  dijual  di  pasar gotong royong terkenal murah. Akan tetapi ramainya Pasar tersebut menimbulkan  permasalahan,  seperti kemacetan  lalu  lintas,  terutama  juga yang  disebabkan  oleh  keberadaan pedagang  kaki  lima.  Oleh  karena  itu diperlukan  penataan  pedagang  kaki lima agar permasalahan tersebut bisa diatasi  dan  pasar  gotong  royong dapat  terlihat  indah  dan  tertata  rapi. Hal  tersebut  pastinya  tugas  besar pemerintah  Kota  Probolinggo  yang dalam  hal  ini  Koordinator  pasar gotong royong sebagai pemangkunya.
Dari uraian yang telah diuraikan  dalam  latar  belakang penelitian, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana Peran  Koordinator  Dalam  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  Di  Pasar
Gotong  Royong  Kota  Probolinggo?. 2)  Bagaimana  langkah  penataan  dan pemberdayaan PKL  di  Pasar  Gotong
Royong  Kota  Probolinggo  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  daerah melalui  koordinator?.  Penelitian  ini bertujuan untuk 1) Mengetahui Peran Koordinator Dalam Penataan Pedagang  Kaki  Lima  Di  Pasar Gotong  Royong  Kota  Probolinggo. 2) Mengetahui langkah-langkah penataan  dan  pemberdayaan  PKL  di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo  yang  dilakukan  oleh Pemerintah daerah melalui koordinator.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Peran Maurice Duverger (2010)
berpendapat  bahwa  Istilah  “peran”
( role )  menyatakan  bahwa  setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat  dimana  manusia  hidup, juga  sebagai    aktor    yang  harus memainkan beberapa peranan. Selain itu, Maurice Duverger juga berpendapat  bahwa  peranan  itu sebagai  atribut    dari  status  dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status. Berdasarkan  penjelasan  di atas,  menunjukkan  bahwa  peran  dan peranan memiliki makna yang berbeda. Peran lebih cenderung pada perilaku seseorang dalam bermasyarakat berdasarkan peranannya. Sedangkan peranan yang  dimaksud  cenderung  pada status  yang  melekat  pada  seseorang dari  apa  yang  dimiliki  pribadi seseorang  ataupun  pengaruh  dari masyarakat.
Pemerintah Pada  umumnya  yang  disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.
Wewenang yang sah dan melindungi serta  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat      melalui      perbuatan dan      pelaksanaan      berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor    30    Tahun    2014    tentang Administrasi  Pemerintahan    Pasal  1 (angka    2)    bahwa      fungsi pemerintahan  adalah  melaksanakan administrasi    Pemerintahan  yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Pemerintahan desa yang dimaksud  dalam  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  dijelaskan bahwa  Pemerintahan  Desa  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  dalam  Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

## Penataan PKL
Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.  41  tahun  2012  tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa Penataan pedagang kaki lima  adalah  upaya yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah melalui  penetapan  lokasi  binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan  lokasi  pedagang  kaki lima dengan memperhatikan kepentingan  umum,  sosial,  estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban,  kebersihan  lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penataan  lokasi  binaan  ini bisa saja dimulai dengan berdasarkan suatu  analisa  kegiatan  berdasarkan besaran dan komposisi ruang. Selanjutnya menata bentuk bangunan seperti mengganti kios-kios temporer dari  PKL  yang  lebih  terlihat  sebagai barang-barang  rongsokkan  menjadi kios-kios yang tertata apik mulai dari bentuk,  warna  dan  bahan  ( material ) yang  kuat  dan  tahan  lama  sehingga membentuk  suatu  elemen  penghias.
Bisajuga membedakan produk jualannnya  dengan  warna  kios,
sehingga  memudahkan  konsumen mencari  kebutuhannya.  Cara  ini  pun membantu  memperlancar  sirkulasi pengunjung  sehingga  tidak  terjadi kesemrawutan  ( cross  circulation )  di dalam bangunan PKL.
Pemberdayaan Masyarakat
Teori pemberdayaan masyarakat  searah  dengan  ungkapan Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat  sebagai  upaya  yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola  sumberdaya  lokal  yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga  pada  akhirnya mereka  memiliki  kemampuan  dan kemandirian secara ekonomi, ekologi,  dan  sosial.  Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development bahwa  pemberdayaan  masyarakat merupakan  suatu  prasyarat  utama serta  dapat  di  ibaratkan  sebagai gerbong  yang akan membawa  warga masyarakat menuju suatu keberlanjutan  secara  ekonomi,  sosial dan  ekologi  yang  dinamik  dengan memperhatikan lingkungan yang strategi yang produktif.
Effendy (2002: 314-315) mengemukakan: “pemberdayaan masyarakat mengandung tiga pengertian yaitu enabling , empowering , dan maintaining .
Dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Enabling , diartikan sebagai terciptanya  iklim  yang  mampu mendorong berkembangnya potensi  masyarakat.  Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan.
b. Empowering , mengandung pengertian  bahwa  potensi  yang dimiliki  oleh  masyarakat  lebih diperkuat  lagi.  Pendekatan  yang ditempuh  adalah  dengan  cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial.
c. Maintaining , merupakan kegiatan  pemberdayaan  yang
bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya  perlindungan  secara seimbang  agar  persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat. Pemberdayaan Pedagang Kaki

## Lima (PKL)
Dalam  Pasal  1  Undang-
Undang  Republik  IndonesiaI  Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil,  dan  menengah  mengatakan bahwa  yang  dimaksudkan  dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat  yang  bersekala  kecil  dan memenuhi  kriteria  kekayaan  bersih atau  hasil  penjaualan  tahunan  serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sehubungan  dengan  pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), terdapat 5 (lima) aspek pemberdayaan tersebut  dapat  dilakukan  melalui lima  strategi  pemberdayaan  yang dapat  disingkat  menjadi  5P,  yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan  (Suhartono  1997:87). Permasalahan  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  diantaranya  yaitu  ketertiban lalu  lintas,  keindahan  lingkungan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Usaha pemerintah dalam
pemberdayaan  usaha  kecil  yang didalamnya termasuk Pedagang Kaki Lima  (PKL)  yaitu  (1)  Dalam  bidang
Produksi dan Pengolahan, (2) Bidang Pemasaran, (3) Bidang Sumber Daya Manusia, (4) Bidang Teknologi.

## METODE
Peneliti ini menggunakan
metode  penelitian  kualitatif.  Alasan peneliti  menggunakan  pendekatan kualitatif  diantaranya  adalah  karena tidak  semua  subyek  yang  diteliti dalam rumpun ilmu-ilmu sosial dapat
dikuantifikasi oleh hitungan- hitungan numerikal layaknya rumpun ilmu eksak atau pendekatan
kuantitatif. Sebaliknya, justru dengan metode inilah peneliti dapat menggali fenomena sedalam-
dalamnya  untuk  menguak  hal-hal
yang  belum  terangkat  ke  permukaan (Sugiyono, 2019).
Menurut  Moleong  (2018), fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan  dari  pengalaman  peneliti atau  melalui  pengetahuan  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan ilmiah. Penetapan fokus ini dimaksudkan membatasi obyek  yang
diteliti  sehingga  fokus  dapat  diamati dan dianalisa secara cermat.
Penelitian  ini  berfokus  pada  peran koordinator dalam
penataan pedagang  kaki  lima  di  Pasar  Gotong
Royong  Kota  Probolinggo.  Model yang  digunakan  adalah  Sosialisasi Penataan Pasar Bagi PKL, Sosialisasi Pemberdayaan  dagangan  PKL,  dan
Penawaran Program Pemerintah Daerah.  Disertai dengan  faktor
penghambat dan pendukung.
Sumber  data  pada  penelitian ini  dibagi  menjadi  2,  yaitu  pertama, sumber data Primer adalah informasi yang  bersumber  dari  pengamatan langsung  ke  lokasi  penelitian,  hasil dari  wawancara  dan  diskusi  berasal dari  informan.  Pemilihan  informan ini  didasarkan  atas  subyek  yang menguasai  permasalahan,  memiliki data  dan  dianggap  ahli  pada  bidang yang  akan  peneliti  tanyakan.  Data kedua adalah data sekunder,
Dokumen  sebagai  sumber  data  lain yang  menunjang  data  utama  dengan masalah  dan  fokus  penelitian  antara lain  meliputi  peran  koordinator dalam  penataan  pedagang  kaki  lima
di  pasar  beserta  faktor  pendukung dan penghambat. Khususnya di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo.
Analisis  data  mulai  dari reduksi data yang merupakan
tindakan menuliskan  data  yang lebih detail tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila  diperlukan.  Selanjutnya  adalah penyajian  data  dimaksudkan  untuk memudahkan peneliti dalam mengelola data atau gambaran secara menyuluruh  maupun  bagian  tertentu dari  riset.  Terakhir  adalah  penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan harus diverifikasi selama proses  riset.  Masalah  reduksi  data, penyajian data serta penarikan kesimpulan  dan  verifikasi  menjadi gambaran keberhasilan secara
berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penataan  pedagang  kaki  lima  di
Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo  oleh  Pemerintah  Kota Probolinggo melalui posisi
koordinator  pasar. Model yang digunakan meliputi;
Sosialisasi  Penataan  Pasar  Bagi Pedagang Kaki Lima
Peran  koordinator  pasar  Gotong Royong  Kota  Probolinggo  dengan
mensosialisasikan informasi dan konsep  penataan  lapak  di  pasar Gotong  Royong  Kota  Probolinggo bagi  pedagang  kaki  lima.  Sosialisasi ini  ditujukan  bagi  pedagang  untuk masuk  mengisi  lapak  di  Pasar
Gotong Royong. Tujuannya pengaturan wilayah, keamanan,
ketertiban,  dan  aksesibiltas  di  pasar
Gotong Royong lebih mudah, fleksibel,  aman,  nyaman,  dan  rapi.
Peran  koordinator  yang  mendatangi setiap  pedagang  tanpa  ada  bentuk intimidasi dan penekanan. Sosialisasi lebih  pada  ke  ajakan  dan  anjuran.
Selain  itu  pihak  koordinator  pasar menjelaskan  keuntungan  yang  akan dirasakan  oleh  pedagang.  Jika  masih ada pedagang nakal dam tidak sesuai dengan  tata  kelola  pasar  akan ditertibkan  oleh  pihak  Satuan  Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dan justru merugikan pedagang. Penataan didalam  pasar  sudah  diatur  setiap ruang  lapak  dengan  fasilitas  sekat setaip lapak, meja permanen, saluran pembuangan,  lantai  keramik,  atap, dan  lainnya. Seluruh  lapak  mudah
dilihat  dan  mudah  dijangkau  oleh
pembeli. Para koordinator melakukan sosialisasi secara
bertahap  dan  berkala  secara  intens.
Hal  ini  dilakukan  saat  proses pembangunan, pedagang akan
diinformasika  pengalihan  sementara dan  konsep  pada  pembangunan pasar. Selanjutnya pada proses pendataan pedagang lama. Kemudian proses  pendataan  pada  pedagang baru.  Tujuannya  untuk  mengetahui daya  tampung  pelapak.  Sosialisasi berikutnya dilakukan saat pembangunan  pasar  akan  selesai. Sosialisasi juga dilakukan saat pelapal menempati setiap jatah lapak. Kemudian  pasca  pengoprasian  pasar akan  berdatangan  pedagang  baru yang  menggelar  dagangan  di  area pasar  yang  diluat  konsep  penataan pasar Gotong Royong. Maka
koordinator melakukan sosiali
lanjutan.  Jika  masih  ada  ruang  di pasar,  para  pedagang  akan  diberikan ruang.  Jika  tidak  ada  ruang,  akan dialihkan.  Sosialisasi  juga  terus dilakukan saat berjalannya operasional  pasar,  agar  pedagang
tidak  melakukan  penyalahgunaan
ruang dan sebagainya.
Sosialisasi Pemberdayaan dagangan Pedagang Kaki Lima
Peran  koordinator  pasar  Gotong
Royong  Kota  Probolinggo  dengan mensosialisasikan informasi dan konsep pemberdayaan bagi pedagang di  pasar  Gotong  Royong  Kota Probolinggo. Sosialisasi
pemberdayaan  lebih  pada  penguatan dan  penekanan  untuk  berdagang dengan  baik,  jujur,  profesional,  dan berkelanjutan. Pemberdayaan ini ditujukkan  bagi  pedagang  untuk berinovasi  dan  tetap  ramah  dalam melayani  pembeli.  Harus  berdagang jujur  agar  pembeli  tidak  kecewa  dan pembeli  tidak  dirugikan,  seingga dapat membeli kembali. Pedagang di pasar juga profesional dalam penjualan, yaitu paham akan kondisi, kualitas,  dan  kuantitas  dagangan.
Selain  itu  melakukan  pemberdayaan dan  pemahaman  terkait  modal.  Agar tidak  tergiur  pada  pinjaman  yang berbunga tinggi dan tidak resmi yang
dapat merugikan pedagang.
Pedangang  juga  disosialisasikan  jika ada  arahan  penjualan  terkait  harga
dan  jika  ada  kelangkaan  barang.
Agar  pedagang  tau  update  kondisi secara  umum  dan  tidak  merasa  rugi menjual di bawah harga pasar.

## Penawaran  Program  Pemerintah
Daerah.
Peran  koordinator  pasar  Gotong Royong  Kota  Probolinggo  dengan membagikan  informasi  dan  secara merata ke pedagang di pasar Gotong Royong  Kota  Probolinggo  terkait program pemerintah.
Seperti
program  perlindungan,  penawaran, dan  penataan  serta  program  lain. Peran koordinator di perlukan dikarenakan terkadang program yang diberlakukan  kurang  diperhatikan oleh  pedagang,  diacuhkan,  bahkan tidak  ada  peminat.  Para  koordinator akan  menjelaskan  dan  mendatangi satu  persatu  menjelaskan  seluruh program  pemerintah  dengan  baik, jujur,  dan  mjdah  dipahami  oleh pedagang.

## Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  ketiga  tindakan tersebut  oleh  para  koordinator  pasar Gotong  Royong  Kota  Probolinggo adalah  adanya  kedekatan  dengan pedagang,  paham  akan  kondisi  dan
latar belakang kehidupan masyarakat,  lingkup  yang  tidak
terlalu  besar  seghingga  bisa  fokus,
dan adanya rasa kekeluargaan pedagang  di  Pasar  Gotong  Royong Kota Probolinggo.

## Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  ketiga  tindakan tersebut  adanya  keegoisan  dan  keras
kepala  oknum  pedagang,  enggan terbuka  pada  hal-hal  baru,  hasutan oknum-oknum,  teknik  penyampaian program yang terlalu sukar dipahami, kesalahpahaman  maksud  dan  tujuan serta lainnya.

## KESIMPULAN
Penataan  pedagang  kaki  lima  di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo  oleh  Pemerintah  Kota Probolinggo melalui posisi koordinator  pasar. Model yang digunakan meliputi; Peran koordinator  pasar  Gotong  Royong Kota Probolinggo dengan mensosialisasikan informasi dan
konsep  penataan  lapak  di  pasar Gotong  Royong  Kota  Probolinggo bagi  pedagang  kaki  lima.  Sosialisasi ini  ditujukan  bagi  pedagang  untuk masuk  mengisi  lapak  di  Pasar Gotong  Royong  secara  bertahap  dan berkala.
Tujuannya pengaturan wilayah,  keamanan,  ketertiban,  dan
aksesibiltas  di  pasar Gotong Royong
lebih mudah, fleksibel, aman,
nyaman,  dan  rapi.  Peran  koordinator
pasar Gotong Royong Kota Probolinggo dengan mensosialisasikan informasi dan konsep pemberdayaan bagi pedagang di  pasar  Gotong  Royong  Kota Probolinggo. Sosialisasi pemberdayaan  lebih  pada  penguatan dan  penekanan  untuk  berdagang dengan  baik,  jujur,  profesional,  dan berkelanjutan. Pemberdayaan ini ditujukkan  bagi  pedagang  untuk berinovasi  dan  tetap  ramah  dalam melayani pembeli. Peran koordinator
pasar Gotong Royong Kota
Probolinggo  dengan  membagikan informasi  dan  secara  merata  ke pedagang  di  pasar  Gotong  Royong Kota  Probolinggo  terkait  program pemerintah.
Seperti program
perlindungan, penawaran, dan
penataan  serta  program  lain.  Para
koordinator  akan  menjelaskan  dan mendatangi satu persatu menjelaskan seluruh  program  pemerintah  dengan baik, jujur, dan mjdah dipahami oleh
pedagang. Jalannya peran
koordinator  berjalan  ada  nya  faktor pendukung dan penghambat dari sisi koordinator dan pedagang.

## DAFTAR PUSTAKA
Evita,  E,  dkk.  2013.  “Implementasi Kebijakan  Penataan  Pedagang Kaki  Lima  (Studi  pada  Batu
Tourism Center di Kota Batu)”, Jurnal Administrasi Publik
(JAP) ,  Vol.  1,  No.  5,  Hal.  943-
952.
Palimaja,  F.  2013.  “Penataan  Pedagang
Kaki Lima Pasar Mardika (Kajian  Kebijakan    Penataan
Pemerintah  Kota  Ambon)”,
Populis , Volume 7 No. 2.
Indianti,  W.  2014.  “Perbandingan
Kebijakan dan Upaya Pemerintah  Dalam  Penertiban Pedagang  Kaki  Lima  Antara Kabupaten  Berau  Dengan  Pasar
Tanah Abang Jakarta”, eJournal Ilmu  Pemerintahan ,  Volume  2, Nomor 4.
Joko  Sarjono,  J,  dkk.  2014.  “Peranan
Pemerintah Dalam Pemberdayaan  Pedagang  Kaki Lima  di  Kecamatan  Pontianak Timur”, Jurnal  Tesis PMIS- UNTAN-PSS-2014.
Sulthan Suneth, I dan Ismanto, H. 2014. “Implementasi Kebijakan Publik
Tentang Penataan dan Pemberdayaan  Pedagang  Kaki Lima (PKL) (Studi di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo)”. JKMP (ISSN.  2338- 445X),  Vol.  2,  No.  1,  Maret 2014, 1-102.
Gun, Mochammad. 2017. APKLI tancap gas  revolusi  PKL  di  kawasan wisata Indonesia ,(Online), http://www.aksi.co/2017/05/24/ nasional/apkli-tancap-gas- revolusi-pkl-di-kawasan-wisata- indonesia/ ,  diakses  tanggal  18 Septemebr  2017  pukul  12.30
WIB.