Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 6, No. 2, Desember 2021, pp. 145-160

## POTENSI RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARI’AH: SEBUAH TINJAUAN PADA HUBUNGAN KEAGENAN

## Aswin IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
sulisagustina01@gmail.com
Abstract
Financing  is  the  main  task  of  Islamic  banks,  especially  the  provision of  facilities  for providing  funds  to  solve  community  problems  financially.  One  of  the  financing products  that  is  the  core  product  of  Islamic  banks  is  mudharabah  financing.  In practice, financing using mudharabah contracts is minimal, this is inseparable from the  large  potential  risks  faced  by  Islamic  banking,  one  of  the  risks  arising  from mudharabah financing is a conflict of interest between the shahib maal/principal and mudharib/ agent.
Keywords : Islamic Bank, mudharabah, risk, agency.

## Abstrak
Pembiayaan  merupakan  tugas  pokok  bank  syariah,  khususnya  pemberian fasilitas  pendanaan  untuk  mengatasi  masalah  masyarakat  secara  finansial. Salah  satu  produk  pembiayaan  yang  menjadi  core  product  dari  bank  syariah yaitu  pembiayaan  mudharabah.  Pada  prakteknya  pembiayaan  dengan menggunakan  akad  mudharabah  sangat  minim  dilakukan,  hal  tersebut  tidak terlepas  dari  besarnya  potensi  risiko  terutama  bagi  pihak  bank  syariah, salah . satu  risiko  yang  timbul  dari  pembiayaan  mudharabah  adalah  adanya konflik kepentingan antara shahib maal/principal dan mudharib/agent.
Kata kunci : Bank syariah, mudharabah, risiko, keagenan.

## A. Pendahuluan
Sejak diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan), industri perbankan Indonesia telah  menerapakan  dual  banking  system  yaitu  sistem  perbankan konvensional  dengan  perangkat  suku  bunga  (disebut  sebagai  perbankan konvensional),  dan  sistem  perbankan  yang  tunduk  pada  prinsip-prinsip Syariah Islam (dikenal sebagai perbankan syariah). 1
Seiring berjalannya waktu, bank syari’ah mengalami perkembangan itu  dapat  dilihat  adanya  bank  konvensional  membuka  unit  syari’ah sebagai wujud dual banking system. Diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008  tentang  Bank  Syari’ah menjadi  legal  basis  lembaga .. intermediasi dengan  menggunakan  prinsip  syari’ah.  Selain  itu,  keberadaan  bank syariah  merupakan  jawaban  untuk  memenuhi  kebutuhan  aktual masyarakat, terutama umat Islam, dalam menjalankan kegiatan komersial melalui perantara tanpa perilaku riba 2 .
Kristalisasi  nilai-nilai  religius  yang  terkandung  dalam  undang- undang  tersebut  membawa  konsekuensi  logis  bagi  penerapan  hal-hal yang dilarang agama atau semua hal yang diharamkan untuk dilakukan dalam  kegiatan  usaha  yang  berbentuk  produk-produk  syari’ah.  hal dimaksud  berbeda  dengan  system  perbankan  konvensional  melakukan fungsi  intermediasi  keuangannya  menggunakan  prinsip  bunga  (interest) yang  menurut  pandangan  syari’ah  dipersamakan  dengan  riba.  Bunga (riba)  dipergunakan  oleh  bank-bank  konvensional  sebagai  suatu  cara untuk  mendorong  masyarakat  berinvestasi/menyimpan  uang  dalam bentuk  tabungan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  operasional  system perbankan tidak mungkin berjalan dan berkembang tanpa mengandalkan
1 Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  Pasal  1  Angka  3, Himpunan  Undang-undang  Perbankan Republik Indonesia, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), 65.
2 Evita  Isretno, Pembiayaan  Mudharabah  Dalam  Sistem  Perbankan  Syari’ah ,  (Jakarta:  Cintya Press, 2011). Hal 3
bunga  bank.  Padahal  bunga  dalam  pandangan  pakar  ekonomi  syari’ah, memiliki  efek  inflasi  yang  disebabkan  oleh  suku  bunga  sebagai  biaya uang.
Dalam  kapasitas  bank  sebagai  perantara  antara  investor  dan penerima pinjaman, bank harus  mengumpulkan dana dari investor yang nantinya  akan  disalurkan  kepada  masyarakat.  Alasan  diadakannya penghimpunan a dana  adalah  untuk  memperluas  permodalan,  sehingga nantinya dapat menopang kapasitas bank sebagai media perantara.
Pembiayaan  adalah  salah  satu  usaha  utama  bank,  khususnya menyediakan dana  untuk mengatasi masalah masyarakat secara finansial. Oleh  karenanya,  perbankan  syariah  memberikan  pembiayaan  berpijak pada  standar  pembiayaan  syariah  yang  fundamental.  Pertama,  standar ekuitas, bahwa pembiayaan umumnya menguntungkan  baik pihak yang menggunakan aset maupun pihak yang memberikan aset. Kedua, Prinsip kepercayaan,  adalah  premis  dalam  memutuskan  dukungan  pembiayaan seperti  halnya  dalam  menghitung  pendapatan  bersih  dan  pembagian keuntungan yang menyertai pembiayaan. 3

## B. Pembahasan

## 1. Bank Syari’ah
Bank  Syari’ah  adalah  bank  berbasis  bagi  hasil,  dan  bank  yang prosedur  operasionalnya  berdasarkan  pada  Al-Qur'an  dan  Hadits. Disamping  itu  bank  syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang kegiatan  utamanya  adalah  menghimpun  dana  dan  menyediakan pembiayaan  dan  jasa-jasa  keuangan  lainnya  dengan  prinsip  syari’at Islam.
3 Muhammad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syari’ah (  Yogyakarta:  UPN  AMP  YKPN,  2005), Hlm. 16
Sutan  Remy  Shahdeiny  mendefinisikan  bank  syariah  yaitu lembaga  yang  bertindak  selaku  perantara  dengan  menggalang  dana dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kepada  masyarakat  berdasarkan prinsip hukum Islam.
Sebagai  lembaga  keuangan,  bank  syariah  memiliki  mekanisme dasar,  yaitu  mendapatkan  dana  dari  masyarakat/investor  dam berkewajiban menyalurkan kepada orang lain . dengan . prinsip hukum Islam.
2. Karakteristik Pembiayaan
Dalam kontrak bisnis islam, tingkat kepastian hasil  (return) dari kontrak  bisnis  yang  dilakukan  pada  dasarnya  terbagi  menjadi  dua kelompok besar 4 , yaitu:
a. Natural Certainty Contrak,
Suatu  akad  dalam  suatu  usaha dapat  memberikan  kepastian pembayaran. Contoh dalam akad ini adalah akad jual beli (ba'i) dan akad sewa (ijarah) .
b. Natural Uncertainty Contrak.
Kontrak bisnis atau kontrak dimana pembayaran atau pendapatan tidak  pasti,  baik  jumlah  pembayaran  maupun  waktu pembayarannya.  Tingkat  pengembalian  dari  jenis  kontrak  ini  bisa positif atau bahkan negatif. Contoh akad ini seperti mudharabah dan musyarakah .

## 3. Definisi Pembiayaan Mudharabah
Al-Mudharabah  merupakan  asal  kata  dari  dharb,  artinya memukul.  Dapat  pula  diartikan  seseorang  mengerahkan  tenaga mengelola  usaha.    Dalam  fiqih  mualamah,  beberapa  ulama  Mazhab
4 Adiwarman  A.  Karim Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada Jakarta, 2008, hal. 43.
mendefinisikan  terminology  mudharabah  dengan  berbagai  macam. 5 Diantaranya  adalah  Mazhab  Hanafi  mendifinisikan  mudharabah adalah  kesepakatan  bagi  hasil  dengan  modal  satu  pihak  dan  usaha (usaha)  pihak  lain.  Mazhab  Maliki  menamai  mudharabah . sebagai, penyerahan . uang  di  muka  oleh . pemilik  modal . dalam .. jumlah . yang ditentukan  kepada  orang  lain  untuk  menjalankan  bisnis  dengan imbalan  bagi  hasil.  Mazhab  Syafi’i  mendifinisikan  mudharabah  yaitu investor  menyerahkan  beberapa  dana  kepada  orang  buat  usaha adapun  keuntungannya  dibagi  antara  keduanya.  Mazhab  hambali mendifinisikan mudharabah selaku penyerahan sesuatu benda ataupun sejenisnya dalam jumlah yang jelas kepada orang untuk usaha dengan memperoleh  keuntungan.
Adiwarman  Karim  mendefiniskan  akad  mudharabah  sebagai suatu  bentuk  akad  yang  salah  satu  pihak  bertindak  sebagai  pemilik dana menitipkan sejumlah modal yang dikelola pihak kedua dengan tujuan menghasilkan keuntungan. 6
Peraturan  Bank  Indonesia  (BI)  Nomor:  9/19/PBI/2007  Pasal  3 menyatakan  “mudharabah  ialah  penyediaan  dana  dari  bank  kepada pengelola dana untuk suatu bisnis sesuai prinsip hukum islam, adapun keuntungan    usaha  dibagi  antara  kedua  belah  pihak  bersumber  pada konvensi. 7
Fatwa  DSN  Nomor.  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  ketentuan aplikasi penyaluran dana mudharabah :
a. Ketentuan Penyaluran Dana
5 Berbagai  pendapat  ulama  ini  disarikan  dari  tulisan  Muhammad, Kontruksi  Mudharabah  dalam Bisnis Syari’ah , Yogyakarta: BPEE, 2005, Edisi 1, Hal. 51.
6 Adiwarman  A.  Karim ,  Bank  Islam  –  Analisis  Fikih  dan  Keuangan, Edisi  ketiga,  (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 30.
7 Evita  Isretno,  Pembiayaan  Mudharabah  Dalam  Sistem  Perbankan  Syari’ah,  Jakarta:  Cintya Press, 2011, hlm. 21.
1) Mudharabah  merupakan  penyediaan  dana  oleh  bank  kepada pihak lain buat suatu usaha.
2) Waktu usaha, serta profit ditetapkan bersumber pada konvensi kedua pihak.
3) Pengelola  bisa  melaksanakan  usaha  sesuai  kesepakatan  serta cocok dengan prinsip islam;  serta bank tidak turut dan dalam manajemen industri ataupun proyek namun memiliki hak buat melaksanakan pembinaan serta pengawasan.
4) Banyaknya  dana  harus  dinyatakan,  dan  dalam  bentuk  tunai dan bukan piutang.
5) Standar  usaha,  prosedur  pendanaan,  mekanisme  bagi  hasil diatur oleh bank dengan mempertimbangkan fatwa DSN.
6) Biaya operasional ditanggung mudharib.
7) Jika  pemberi  dana  melanggar  kontrak,  mudharib  berhak  atas segala kompensasi.

## 4. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah
Sumber hukum akad mudharabah  dalam Alquran sebagai berikut 8 .
“…….dan  dari  orang-orang  yang  berjalan  di  muka  bumi  mencari sebagian dari karunia Allah AWT….”( QS al Muzzamil Ayat 20).
8 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  (Jakarta  :  Yayasan  Penyelenggara Penterjemah dan Pentafssir Al-Qur aan, 1979).
“Dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan  (keperluan)nya.  Sesungguhnya  Allah  melaksanakan  urusan yang  (dikehendaki)Nya.  Sesungguhnya  Allah  telah  Mengadakan  ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. (QS At-Thalaaq ayat 3).

## 5. Jenis Pembiayaan Mudharabah
Secara  universal,  mudharabah  dibagi  dalam  dua  tipe,  ialah unrestricted  investment  dan  restricted  investment.  Adapun  unrestricted investment  merupakan  kontrak  berupa  kerjasama  antara  shahibul  maal (penyedia dana) dan mudharib (pengelola dana), tidak dibatasi oleh tipe usaha, waktu dan bidang usaha. 9
Sedangkan restricted investment ialah akad yang batasi jenis usaha, waktu  dan  lokasi  usaha.  Oleh  karena  itu,  pada  awal  akad,  telah ditentukan  jenis  usaha  dan  cakupan  usaha  mudharib  yang  menerima pembiayaan. 10

## 6. Teori Keagenan
Teori  keagenan  memberikan  pedoman  bahwa  ada  dua  pihak dengan kepentingan sendiri-sendiri yaitu principal (pemilik) dan agent (pengelola)  perusahaan.  Investor  memberikan  kewenangan  kepada agen  untuk  mengelola  kekayaan  investor.  Dengan  harapan memperoleh  keuntungan  dan .. dapat  meningkatkan  kekayaan  dan kemakmuran  investor.  Sehingga  terjalin  sebuah  agency  relationship (hubungan keagenan).
Jensen dan Meckling dalam Ahmad Elqorni mengartikan Agency Theory  adalah  hubungan  keagenan  dimana  satu  atau  lebih  prinsipal menggunakan  orang  atau  agen  dalam  bentuk  kontrak  kerja  sama menjalankan  kegiatan  perusahaan.  Pada  teori  ini,  prinsipal  adalah pemegang  saham/pemilik/investor  sedangkan  agen  adalah  manajer
9 Muhammad, Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari’ah, (Mudharabah Dalam Wacana Fiqih Dan Praktik Ekonomi Modern) , Yogyakarta: BPEE, 2005, edisi pertama, hal. 43.
10 Ibid., hal. 43.
yang  menjalankan  perusahaan.  Prinsipal  menyediakan  dana  dan fasilitas  lainnya  untuk  operasional  perusahaan,  sedangkan  agen berkewajiban  menjalankan  perusahaan  untuk  kemakmuran  atau keuntungan pemilik perusahaan. 11
Dalam  teori  keagenan,  manajer  adalah  pemegang  saham  dan agen  adalah  manajemen  yang  menjalankan  perusahaan.  Prinsipal memberi  wewenang  kepada  agen  untuk  melakukan  transaksi  atas nama  prinsipal  dan  diharapkan  membuat  keputusan  terbaik  bagi prinsipal.  Persoalannya,  sering  terjadi  perbedaan  kepentingan  antara kedua  belah  pihak.  Perbedaan  tersebut  menyebabkan  keputusan manajemen yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

## 7. Konflik . Keagenan
Teori  keagenan  dapat  dianggap  sebagai  model  kontrak  antara satu atau lebih orang (pihak), satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut principal. Principal mewakilkan pertanggungjawaban atas pengambilan  keputusan  kepada  agent,  dapat  juga  dikatakan  bahwa principal mendelegasikan kepada agent untuk melaksanakan pekerjaan tertentu  sesuai  dengan  kontrak . kerja . yang  telah  disepakati. Wewenang  agent  dan  principal  diatur  dengan  kesepakatan  bersama dalam kontrak kerja. 12
Pengelola  sebagai  pihak  yang  dipercayakan  oleh  pemilik  atau principal  untuk  mengelola  dana,  harus  bertanggung  jawab  atas  apa yang  dipercayakan  kepadanya.  Masalah  muncul  ketika  kedua  belah pihak  memiliki  pandangan  dan  posisi  yang  berbeda  mengenai pemberian informasi yang akan digunakan oleh prinsipal.
11 Ahmad Elqorni, 2009,  “Mengenal Teori  Keagenan”,  Artikel/ringkasan the  management  lecture resume, http://elqorni.wordpress.com/2009/02/26/. Diakses 05 November 2021.
12 Amanita  Novi  Yushita,  Earnings  Management  Dalam  Hubungan  Keagenan, Jurnal  Pendidikan Akuntansi Indonesia Vol. VIII. No. 1 – Tahun 2010, hal. 57.
Agen yang memiliki informasi yang nyata dan lengkap tentang bisnis  dan  kinerja  perusahaan  tidak  akan  memberikan  semua informasi  yang  mereka  miliki,  sedangkan  principal  akan  meminta agent untuk memberikan informasi yang lengkap. Keinginan principal tersebut  pada  umumnya  sulit  dipenuhi,  sehingga  menimbulkan konflik keagenan. 13

## 8. Penyebab Konflik Keagenan
Konflik  keagenan  khususnya  konflik  antara  principal  dan  agent terjadi karena berbagai sebab. Salah satu aspeknya adalah ketika agent memiliki lebih banyak informasi (full information) daripada  principal, sehingga  menyebabkan  terjadinya  asimetry  information.  Semakin banyak informasi yang dimiliki dapat mendorong manajer bertindak untuk  keuntungan  sendiri.  Dengan  sedikit  informasi  yang  dimiliki prinsipal/pemilik modal, akan .. sulit memonitor perilaku manajemen. Akibatnya,  manajemen  perusahaan  dapat  menerapkan  kebijakan tertentu  tanpa  sepengetahuan  prinsipal/pemilik  modal.  Di  samping itu  manjemen  bertindak  tidak  untuk  kepentingan  principal  namun untuk kepentingan sendiri. 14
Konflik  dapat  juga  muncul  antara  manajemen  dan  pemegang saham, karena kepentingan manajemen dan pemegang saham sering kali  bertentangan.  Hal  ini  dikarenakan  manajemen  mengutamakan kepentingan  pribadi  individu,  sedangkan  pemegang  saham  tidak menyukai  kepentingan  pribadi  manajemen.  Pengeluaran  ini meningkatkan  biaya  perusahaan  dan  menyebabkan  penurunan  laba dan dividen perusahaan.
13 Ibid., hal. 58
14 Ibid.,hal. 60.
Menurut  Jensen  dalam  Afridian  Wirahadi  Ahmad, 15 masalah keagenan  dapat  dilihat  dari  beberapa  kriteria,  seperti  penggunaan arus  kas  bebas  (free  cash  flow)  pada  kegiatan  yang  kurang . profitable, meningkatnya kekuatan manajer untuk berinvestasi secara berlebihan, konsumsi  yang  berlebihan,  atau  perbedaan  pandangan  investor  dan manajer  terhadap  investasi.  Investor  memilih  risiko  tinggi  untuk menghasilkan  imbal  hasil  yang  besar,  Manajer,  di  sisi  lain,  memilih risiko rendah untuk mempertahankan posisinya di perusahaan.
Investor menunjuk manajer untuk mengoperasikan perusahaan, yang akan menimbulkan perbedaan kepentingan antara manajer dan investor.  Perbedaan  dimungkinkan  terjadi  karena  pengambil keputusan tidak menanggung risiko dari kekeliruan dalam keputusan investasi,  atau  manajer  gagal  menambah  nilai  bagi  perusahaan. sehingga manajer/manajemen cenderung mengambil keputusan yang kurang optimal.
9. Hubungan Keagenan Dalam Pembiayaan Mudharabah
Secara  umum  kegiatan  penyaluran  dana  pada  nasabah  yang dikeluarkan oleh bank syariah terbagi menjadi 3 (tiga) prinsip dalam penyalurannya,  antara  lain:  pertama,  pembiayaan  prinsip  jual  beli yaitu murabahah, salam, dan istishna’, kedua, pembiayaan meggunakan prinsip  sewa  yaitu  ijarah,  dan  ketiga,  pembiayaan  menggunakan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. 16
Berdasarkan  ketiga  prinsip  pembiayaan  tersebut  diatas,  yang menjadi  produk  unggulan  bank  syariah  yaitu  produk  pembiayaan
15 Afridian  Wirahadi  Ahmad,  Yossi  Septriani,  Konflik  Keagenan:  Tinjauan  Teoritis  dan  Cara Menguranginya,  dalam Jurnal  Akuntansi  &  Manajemen  Vol  3  No.2  Desember  20081SSN  1858-3687 hal 48.
16 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskripsi  dan  Ilustrasi ,  (Yogyakrta: Ekonsia, 2007), 56.
yang berdasarkan prinsip bagi . hasil, yaitu . pembiayaan  mudharabah. 17
Pembiayaan  mudharabah  merupakan  pembiayaan  seluruh kebutuhan  modal  pada  suatu  usaha  produktif  yang  telah  disepakati bersama  antara  shahib  maal  dan  mudharib.  Hasil  usaha  yang  didapat dari  pengelolaan  usaha  produktif  tersebut  dibagikan  kepada  bank syariah,  sebagai . pemilik  dana  (shahib  maal)  dengan  pengelola  usaha (mudharib) berdasarkan kesepakatan.
Selain  itu,  pembiayaan  mudharabah  juga  dikenal  dengan pembiayaan  yang  berbasis  keuntungan  dan  kerugian.  Dimana terdapat kesepakatan antara pemilik dana (shahib maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk menanggung keuntungan dan kerugian. 18
Pada  kerangka  teoritis  keagenan,  kontrak  mudharabah,  yaitu rabbul maal adalah pemilik perusahaan (principal)  yang menyediakan seluruh dana awal yang dibutuhkan, sementara  mudharib (pengelola) adalah  agent  yang  memiliki  kewenangan  pengambilan  kebijakan, hubungan kerjasama antara rabbul maal dan mudharib tersebut didasari dengan asas kepercayaan. 19
Pada  kontrak  mudharabah  masalah  prinsipal  dan  agen  muncul saat kepentingan mudharib bertentangan dengan kepentingan pemilik dana.  Dimana  mudharib  mengabaikan  kontrak  yang  terjadi  antara kedua belah pihak.
10. Potensi  Risiko  Dalam  Pembiayaan  Mudharabah  Ditinjau  Dari Hubungan Keagenan
Seperti  yang  dijelaskan  di  atas    mudarabah  merupakan  suatu bentuk  perjanjian  kerjasama  principal/shahibul  maal,  dengan
17 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 83.
18 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi dalam Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2005), 122.
19 Asfi  Manzilati,  Kesepakatan  Kelembagaan  Kontrak  Mudharabah  Dalam  Kerangka  Teori Keagenan, dalam Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Vol 15, No. 2, Mei 2001, hal. 284 .
agent/mudharib dan keuntungan dibagi antara keduanya. Pada kontrak mudharabah,  kepemilikan  usaha  merupakan  kepunyaan  bersama antara  pemodal  dengan  pelaksana.  Tetapi  hak  kepemilikan  modal mudharabah  senantiasa  jadi  kepunyaan  principal/shahibul  maal, keuntungan  yang  dihasilkan  oleh  usaha  syarikat  mudharabah kepunyaan  bersama  serta  pembagian  keuntungan  mereka  munurut nisbah untuk hasil yang sudah disepakati bersama.
Kontrak  mudharabah  pada  bank  syari’ah,  suatu  kontrak  yang berpeluang  besar  terjadinya  imperfect  information,  sehingga menyebabkan  asymmetric  information.  Ketidakseimbangan  informasi yang  dimiliki  kedua  belah  pihak  pada  pembiayaan  mudharabah berpotensi  menimbulkan  risiko  terutama  bagi  pihak  principal  dalam hal  ini  pihak  bank  syariah,  yang  menyebabkan  terjadinya  kerugian dan  memberbesar  non  perfoming  financing  (pembiayaan  bermasalah) bagi bank.
Selain  itu,  Algoud  &  Lewis  dalam  Asfi  Manzilati  menyatakan bahwa salah satu potensi risiko dalam kontrak mudharabah disebabkan oleh  masalah  keagenan,  pertama  bersumber  dari  tidak . adanya . syarat koleteral  sehingga  menimbulkan  permasalahan  “adverse  selection”. Kedua,  kontrak  mudharabah  cenderung  menimbulkan  moral  hazard karena  manajer  tidak  mampu  bertindak  sesuai  dengan  kebutuhan bisnis  yang  diharapkan  oleh  bank.  Disamping  itu,  bank  tidak  dapat memberi  batasan  manajer . terkait  kekuatan  usahanya.  Ketiga,  bank membayar  seluruh  biaya  perusahaan,  sehingga  kontrak  ini memberikan  insentif  bagi  manajer  untuk  membayar  lebih  dari  yang diperlukan.
Beberapa hal lain yang berhubungan dengan masalah keagenan dalam  kontrak  mudharabah,  diantaranya  ketidakpastian  yang  besar (great uncertainty) bagi perbankan. Ketidakpastian ini disebabkan oleh
return  bank  yang  sepenuhnya  tergantung  pada  keputusan  investasi agen.  Kemudian  terkait  dengan  kekuasaan  menentukan  arah keputusan  (decision). Kontrak  mudharabah  juga  merepresentasikan suatu diskresi, sejak agen mengambil alih kendali bisnis dan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan investasi. 20

## C. Kesimpulan
Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan seluruh kebutuhan dana untuk  usaha  produktif  yang  disepakati  bersama  antara  shahib  maal  dan mudharib, salah .. satu permasalahan pada pembiayaan .. mudharabah adalah masalah  keagenan  antara  shahib  al  mal/principal  dan  mudharib/agent  yang berpotensi menimbulkan risiko terutama bagi perbankan syari’ah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Wirahadi Afridian, Yossi Septriani, Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis  dan  Cara  Menguranginya,  dalam    Jurnal  Akuntansi  &
Manajemen Vol 3 No.2 Desember 2008.
Berbagai  pendapat  ulama  ini  disarikan  dari  tulisan  Muhammad, Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah, Yogyakarta: BPEE, 2005.
Barnas  Benny,  Teori  Keagenan  Dan  Manajemen  Laba,  Jurnal  Ekonomi,
Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, Vol. 1, No. 1, Mei 2009.
Departemen  Agama  RI,  Al-Qur  aan  dan  Terjemahnya,  Jakarta  :  Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Quraan, 1979
Imaniyati  Sri  Neni,  Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia,  Cetakan Pertama,  Bandung:  Refika  Aditama,  2010,  dalam  Evita  Isretno, Pembiayaan  Mudharabah  Dalam  Sistem  Perbankan  Syari’ah,  Jakarta:
Cintya Press, 2011.
Isretno  Evita,  Pembiayaan  Mudharabah  Dalam  Sistem  Perbankan  Syari’ah, Jakarta: Cintya Press, 2011.
20 Ibid., hal 286.
Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13 No. 3 September 2009, hal 506-517, terakreditasi SK. No. 16/DIKTI/Kep/2007.
Karim,  A. Adiwarman, Ekonomi  Islam  Suatu  Kajian  Kontemporer,  Jakarta: Gema Insani, 2001.
......................................,  Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan,  PT.  Raja Grafindo Persada Jakarta, 2008.
Kurniawan  Ilyas  Oki,  Hubungan  Pelaksanaan  Pembiayaan  (Bagi  Hasil) Mudharabah  Dan  Musyarakah  Beserta  Risikonya  Dengan  Eksistensi  Pt. Bank  Syariah  Mandiri.,  2012.  Skripsi  Universitas  Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
Kusumo  Nur  Azhari,  Strategi  Meningkatkan  Share  Pembiayaan Mudharabah  Pada  Perbankan  Syari’ah  Di  Indonesia  (Supply- Demand-Support  Strategi).  Skripsi  Universitas  Islam  Sunan  Kalijaga Yoyakarta, 2012.
Maemunah  Siti,  Kesiapan  Mudharib  Dalam  Menerima  Risiko  Usaha Pada  Pembiayaan  Mudharabah  (Kasus  Pada  Baituttamwil  Tamzis Kotagede  Yogyakarta).  Skripsi  Universitas  Islam  Sunan  Kalijaga Yogayakarta, 2007.
Maharani  Nur  Satia,  Menyibak  Agency  Problem  Pada  Kontrak Mudharabah  dan  Alternatif  Solusi,  dalam  Jurnal  Keuangan  dan Perbankan, Vol. 12, No. 3 September 2008.
Manzilati Asfi, Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah Dalam Kerangka  Teori  Keagenan,  dalam  Jurnal  Keuangan  Dan  Perbankan, Vol 15, No. 2, Mei 2001.
Muhammad,  Kontruksi  Mudharabah  Dalam  Bisnis  Syari’ah,  (Mudharabah Dalam  Wacana  Fiqih  Dan  Praktik  Ekonomi  Modern),  Yogyakarta: BPEE,  edisi pertama, 2005.
.................., Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, Yogyakarta: UPN AMP YKPN, 2005.
.................,  Atribut  proyek  Dan  Mudharib  Dalam  Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syari’ah Di Indonesia, dalam Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, vol. 21, no. 3, 2006.
...................., Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syari’ah, Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Resiko Pembiayaan Di Bank Syari’ah Sebagai Akibat Masalah Agency, Jakarta: Rajawali, 2008.
Nurhasanah  Ayu,  Pelaksanaan  Perjanjian  Pembiayaan  Dengan  Prinsip Bagi Hasil (al-Mudharabah) Pada Bank Syari’ah Mandiri Pontianak, Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
Nursidik,  Akad  Mudharabah  Pada  Perbankan  Syari’ah,  Hakim  Pada Pengadilan Agama Kajen, Artikel.
Rahmawati  Naili,  Analisis  Pembiayaan  Mudharabah  (  studi  Kasus  di Bank  Muammalat  Indonesia  Cabang  Yogyakarta),  2005,  Tesis Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Rahmawati,  Yacob  Suparno,  Nurul  Qomariyah,  Pengaruh  Asimetri Informasi  Terhadap  Praktik  Manajemen  Laba  Pada  Perusahaan Perbankan  Publik  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Jakarta,  dalam Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 2006.
Rastono,  Penerapan  Prinsip  Bagi  Hasil  Dalam  Pembiayaan  Terhadap Nasabah Bank Syariah, Tesis Universitas DIPonegoro Semarang, 2008.
Salam  Bastian  Adi,  Kedudukan  Perbankan  Islam  dalam  Tata  Hukum Perbankan  Indonesia,  Jurnal  Penelitian  Hukum,  Bengkulu  Edisi  X Januari, 2000.
Sani  Israil,  “Pelaksanaan  Pembiayaan  Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil (Mudharabah)  Pada  Baitul  Mal  Wa  Tamwil  (BMT)  Agam  Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam”, Skripsi Universitas Andalas Padang, 2011.
Sudarsono  Heri,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskripsi  dan Ilustrasi, Yogyakrta: Ekonsia, 2007.
Undang-undang    No.  10  Tahun  1998  Pasal  1  Angka  3,    Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia,  (Jakarta: Asa Mandiri,
2008).
Wirdyaningsih,  Bank  dan  Asuransi  dalam  Islam  di  Indonesia,  Jakarta: Kencana, 2005.
Wiroso, Produk Perbankan Syari’ah, Jakarta: LPEE Usakti, 2009
Yulianti  Timorita  Rahmani,  Manajemen  Risiko  Perbankan  Syari’ah, dalam Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol. III, No. 2, Desember 2009.
Yushita  Novi  Amanita,  Earnings  Management  Dalam  Hubungan Keagenan,  Jurnal  Pendidikan  Akuntansi  Indonesia  Vol.  VIII.  No.  1  – Tahun 2010.
Zharfan Refaat, “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agent  Dalam  Pembiayaan  Mudharabah  Pada  PT.  Bank  Bni Syariah Cabang Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.