Volume 3 Issue 3, December 2021: pp. 209-222.
Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Peran dan Strategi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat di Indonesia

## The Role and Strategy of Nahdlatul Ulama as a Community Organization in
Indonesia
Oma Irama Kementerian Agama Sulawesi Tenggara E-mail: Iramaoma72@gmail.com
La Sensu Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: lalensu18gmail.com
Guasman Tatawu Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: gtatawu@gmail.com
Abstract: The purpose of this study is to find out and analyze the role and strategy of Nahdlatul Ulama as a community organization in the legal paradigm in Indonesia and to find out and analyze whether Nahdlatul Ulama's policy as an independent organization in a  pluralistic  Indonesian  society.  This  research  method  is  a  method  with  a  normative juridical approach or doctrinal legal research. In normative legal research, only library materials or secondary data are examined, which may include primary, secondary and tertiary  legal  materials.  The  conclusion  of  this  research  is  Nahdlatul  Ulama  led  by Hadhratus Shaykh KH. Hasyim Asy'ari highly upholds national values, nationalism based on Islamic law  in  the style  of  Ahl al-Sunnah  wal- Jamā'ah. The  proof of the  nationalist attitude shown by Nahdlatul Ulama' is the incident where before the independence of the Republic of Indonesia, youths in various regions established regional organizations, such as Jong Cilebes, Betawi Youth, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatra, and so on. Kyai NU instead founded a youth organization that is nationalist.
Keyword: Nahdlatul Ulama; Independent; Legal
Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Apa peran dan strategi  Nahdlatul  Ulama  sebagai  organisasi  masyarakat  dalam  paradigma  hukum  di Indonesia dan Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Kebijakan Nahdlatul Ulama sebagai  organisasi  independen  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  pluralisme.  Metode Penelitian ini adalah metode dengan pendekatan Yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder,  yang  mungkin  mencakup  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tertier. Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  Nahdlatul  Ulama  pimpinan  Hadhratus  Syaikh  KH.
Hasyim  Asy'ari  sangat  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kebangsaan,  nasionalisme  yang berdasar atas syariat Islam ala Ahl al-Sunnah wal- Jamā’ah. Bukti sikap nasionalis yang tunjukkan Nahdlatul Ulama’ adalah peristiwa dimana sebelum negara Republik Indon esia merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti  Jong  Cilebes,  Pemuda  Betawi,  Jong  Java,  Jong  Ambon,  Jong  Sumatera,  dan sebagainya,  akan  tetapi  Kyai-Kyai  NU  justru  mendirikan  organisasi  pemuda  bersifat nasionalis.
Kata kunci: Nahdlatul Ulama; Independen; Hukum

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  artinya  hukum  menjadi  pedoman  atau landasan oleh Pemerintah dalam menjalankan Pemerintahan Negara. Selain itu, UUD RI tahun 1945 juga mengatur bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik, dan dalam kaitan dengan susunan negara, disebut negara kesatuan, sehingga di dalam negara tidak ada kesatuan masyarakat daerah yang boleh merupakan suatu negara 1 .
Makna negara hukum menurut pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah negara hukum dalam  arti  materiil,  yaitu  negara  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  seluruhnya, tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang di susun dalam suatu UUD RI tahun 1945 yang berdasarkan Pancasila 2 .
Negara Indonesia memiliki salah satu prinsip dasar yang ditegaskan dalam perubahan UUD 1945 yaitu prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang  menyatakan  bahwa  ‘Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum' 3 .  Bahkan  secara  historis negara  hukum (rechtsstaat) adalah  negara  yang  diidealkan  oleh  para  pendiri  bangsa sebagaimana  dituangkan  dalam  penjelasan  umum  UUD  1945  sebelum  perubahan  tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) , tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat) .
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017  Tentang  Organisasi  kemasyarakatan  pada  pasal  1  dalam  Undang-Undang  ini  yang
1 Achmad Ruslan, Teori dan panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Yogyakarta: Rangkang Education dan Republik Institute, 2013, hlm, 3.
2 Ibid .
3 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-Undang 1945 Secara Lengkap, cetakan keenam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm, 4.
dimaksud  dengan  Organisasi  kemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  Ormas  adalah organisasi  yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh  masyarakat  secara  sukarela  berdasarkan kesamaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan  dan  tujuan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi  tercapainya  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedudukan sebagai organisasi  masyarakat, Nahdlatul Ulama  tentunya menjadi mitra sebuah bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan sistem ketatanegaraan yang baik dan bersih dan  mengawasi  segala  bentuk  kebijakan  yang  dibuat  dan  dijalankan  oleh  sebuah  lembaga Negara. Organisasi tersebut menjalankan perannya sesuai dengan ajaran Islam dalam hal ini fiqhsiyasah karena sebagai organisasi masyarakat, Nahdlatul Ulama mengajarkan musyawarah sebagai media pengambilan keputusan bersama selain itu ajaran tentang keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial dan latar belakang seseorang.
Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Potensi yang besar ini jika  dimanfaatkan  dengan  maksimal  bisa  memberikan  efek  positif  dalam  pembangunan Indonesia. Peranan yang sangat urgen ini telah dipikul dan laksanakan oleh ormas Nahdlatul Ulama  selama  puluhan  tahun  semenjak  organisasi  ini  didirikan  oleh  Kya i  Hasyim  Asy’ari. Berdirinya Nahdlatul Ulama diprakarsai oleh lima belas kiai terkemuka, mereka berkumpul di rumah K.H. Wahab Hasbullah di Kertopaten Surabaya, sebagian besar mereka datang dari Jawa Timur dan masing-masing adalah tokoh pesantren.
Nahdlatul Ulama didirikan oleh sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur,  pembentukannya  sebagai  reaksi  satu  sisi  terhadap  berbagai  aktivitas  kelompok Reformis, Muhammadiyah dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik, Sarekat  Islam,  sisi  lain  terhadap  perkembangan  politik  dan  paham  keagamaan  tingkat internasional, oleh karenanya ada tiga penyebab lahirnya Nahdlatul Ulama, yaitu (1) gerakan pembaharu di Indonesia (2) kepentingan Politik atau (3) perkembangan timur tengah. 4
Adapun dari segi religius dan spiritualitas, proses berdirinya Nahdlatul Ulama melalui istikharah dan permohonan kepada Allah. K.H. As’ad Syamsul Arifin yang mempunyai peran penting sebagai mediator dari dimensi spiritual dan proses berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau menggambarkan  betapa beratnya mendirikan jamiyyah ulama, hingga K.H Kholil  Bangkalan
4 Sudarno  Shobron, Muhammadiyah  dan  NU  Dalam  Pentas Politik  Nasional. Surakarta  :  Muhammadiyah University Press, 2009, hlm. 37-38,
perlu dua kali mengutus dirinya pergi ke Tebuireng Jombang untuk menyampaikan sesuatu kepada K.H. Hasyim Asy’ari.
Berdirinya  Nahdlatul  Ulama  tidak  melalui  Proses  administratif  melainkan  melalui permohonan  kepada  Allah.  Ketika  itu  K.H.  Wahab  memberikan  usulan  kepada  K.H.  Hasyim untuk membentuk jam’iyah para ulama, K.H. Hasyim As’ari minta petunjuk kepada Allah, namun petunjuk tersebut tak kunjung tiba, akan tetapi petunjuk itu malah datangnya dari sang guru K.H. Kholil Bangkalan. K.H. As’ad berperan sebagai mediator untuk mengantarkan Isyarah dari K.H Kholil kepada K.H. Hasyim Asy’ari.
Adapun dari segi religius dan spiritualitas, proses berdirinya Nahdlatul Ulama melalui istikharah dan permohonan kepada Allah. K.H. As’ad Syamsul Arifin yang mempunyai peran penting sebagai mediator dari dimensi spiritual dan proses berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau menggambarkan  betapa beratnya mendirikan jamiyyah ulama, hingga K.H Kholil  Bangkalan perlu dua kali mengutus dirinya pergi ke Tebuireng Jombang untuk menyampaikan sesuatu kepada K.H. Hasyim Asy’ari.
Berdirinya  Nahdlatul  Ulama  tidak  melalui  Proses  administratif  melainkan  melalui permohonan  kepada  Allah.  Ketika  itu  K.H.  Wahab  memberikan  usulan  kepada  K.H.  Hasyim untuk membentuk jam’iyah para ulama, K.H. Hasyim As’ari minta petunjuk kepada Allah, namun petunjuk tersebut tak kunjung tiba, akan tetapi petunjuk itu malah datangnya dari sang guru K.H. Kholil Bangkalan. K.H. As’ad berperan sebagai mediator untuk mengantarkan Isyarah dari K.H Kholil kepada K.H. Hasyim Asy’ari.
Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “ Peran dan Strategi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat di Indonesia ”  Untuk  itu  latar  belakang  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  secara konkret, Rumusan  masalah  penelitian  ini  dapat  rumuskan  sebagai  berikut:  Apa  peran  dan  strategi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat dalam paradigma hukum di Indonesia? Dan Apa Kebijakan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi independen dalam masyarakat Indonesia yang pluralisme.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  dengan  pendekatan Yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya  bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  yang  mungkin  mencakup  bahan  hukum  primer,
sekunder  dan  tertier. 5 Dalam  penelitian  hukum  yang  normatif  yang  disebut  juga  penelitian hukum  yang  doktrinal  biasanya  hanya  digunakan  sumber-sumber  data  sekunder  saja  yaitu peraturan-peraturan  perundang-undangan,  keputusan-keputusan  pengadilan,  teori-teori hukum  dan  pendapat-pendapat  para  sarjana  hukum  terkemuka,  sedangkan  analisis  yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif. 6
Spesifikasi  penelitian  dalam  tulisan ini  adalah  menggunakan deskriptif  analitis.  Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran mengenai obyek yang akan diteliti. Penggambarannya berdasarkan fakta dan data mengenai kedudukan hukum Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat di Indonesia.
Dalam  penyusunan  tulisan  ini,  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif  yang  berupa  pengkajian  terhadap  beberapa  aturan-aturan  hukum  (peraturan perundang-undangan)  sekaligus  konsep  dan  landasan  teori  yang  terkait  dalam  rangka menjawab isi dari permasalahan dan konsep yang diutarakan dalam hal kajian tentang peran dan strategi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat dalam masyarakat Indonesia.

## ANALISIS DAN PEMBAHANSAN

## Peran dan Strategi Nahdlatul Ulama Sebagai Organisasi Masyarakat Dalam Paradigma Hukum
Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama tetap memiliki keunikan untuk diamati, diteliti dan dibaca dari berbagai optik, optik politik, pemikiran, lebih- lebih masalah pemahaman terhadap sumber hukum positif dan hukum Islam.
Menarik  untuk  dilihat  kembali,  berangkat  dari  keunikan  Nahdlatul  Ulama  yang  dalam memahami  dan  sekaligus  pengambilan  hukum  ( istinbat  al-hukm ) ‘ seakan- akan’  tidak didasarkan pada keorisinalan pemahaman mereka terhadap kedua sumber tersebut. Maka dari itu  muncul  banyak  pernyataan  maupun  kritikan  bahwa  organisasi  yang  konon  terbesar  di Indonesia ini dalam mengambil keputusan dan menjawab persoalan umat tidak bersumber dari al- Qur’an dan al-Hadits minimal tidak langsung bersumber dari al- Qur’an dan hadis sehingga memicu pertentangan di antara sesama umat menyangkut Amaliyah NU.
Sebagai satu jamiyah keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, NU memiliki prinsip- prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan komunikasi vertikal dengan Allah SWT maupun komunikasi horizontal
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 52.
6 R.H Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 9.
dengan  sesama  manusia.  Nahdlatul  Ulama’  mendasarkan  paham  keagamaannya  kepada sumber ajaran Islam, yakni al- Qur’an , al-Sunnah (hadis), al- Ijma’, al -qiyas. Dalam memahami serta menafsirkan Islam dari berbagai sumber tersebut, NU mengikuti paham Ahlussunnah Wa al- Jama’ah, dengan memakai jalan pendekatan (mazhab) sebagai berikut:
a) Di bidang akidah, NU menganut paham ahlussunnah wa al- jama’ah yang dipelopori oleh  oleh  Imam  Abu  Hasan  al- Asy’ari (260-324  H),  dan  Imam  Abu  Mansyur  al- Maturidi (w. 333 H/944 M).
b) Di  bidang  fikih,  NU  mengikuti  jalan  pendekatan  salah  satu  dari  empat  mazhab, keempat mazhab tersebut adalah Abu Hanifah An Num’an (80 -150 H/ 700-767 M), imam Malik bin Anas (93-179 H/713-795 M), Imam Muhammad bin Idris Al- Syafi’ i (150-204 H/767-820 M) serta Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H/780-855 M).
c) Di bidang tasawuf, NU mengikuti tasawuf Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi (w.297 H), dan Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H). 7
Realitas empiris, warga NU walaupun lebih condong kepada al- Asy’ari ketimbang al - Maturidi dalam bidang akidah, namun kenyataannya mereka lebih akrab dengan kitab-kitab karya al-Juwaini, al-Baqillani, al-Sanusi dan lain-lain, dibanding dengan karya-karya al- Asy’ari, apalagi  al-Maturidi.  Demikian  juga  dalam  bidang  fikih,  walaupun  mereka  ( nahdiyyin )  lebih condo ng  mazhab  syafi’i  dibanding  tiga  mazhab  yang  lainnya  namun  mereka  hanya  lebih mengenal kitab-kitab pengikut Syafi’i ketimbang karya Imam syafi’i Sendiri seperti Al-Umm.
Bidang Tasawuf meskipun lebih condong kepada al-Ghazali dan itu pun sebatas kitab Bidayah al- Hidayah dan Ihya’ Ulumuddin namun mereka lebih dekat dengan Syekh Abdul Qodir Jaelani  dengan  Manaqibnya.  Keterikatan  NU  dalam  bidang  akidah,  fikih  dan  tasawuf  dan mazhab-mazhab  di  atas  menjadikan  warga  NU  dikategorikan  sebagai  kaum  Tradisionalis. Paha m keagamaan yang dianut NU tersimpul dalam sebuah “kaidah”
Memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik, dan “Kaidah” ini sebenarnya bukan klaim tunggal NU, dan NU juga tidak pernah mengklaim sebagai satu-satunya kaidah miliknya, yang hanya saja populer di kalangan warga NU ( Nahdliyyin ), 8
Landasan  pijak  “kaidah”  di atas  adalah  universal,  dalam  arti  banyak  hal,  peristiwa maupun  ajaran  yang orientasinya “memelihara  yang sudah  baik dan mengambil  yang  lebih
7 Aswaja  dan  Ke-NU-an ,  Yogyakarta:  Ma'arif  NU  DIY,  2004,  dalam “ Dasar-Dasar  Paham  Keagamaan Nahdlatul Ulama ” , Laduni.id, https://www.laduni.id/post/read/61456/dasar-dasar-paham-keagamaan- nahdlatul-ulama, diakses pada tanggal 12 September 2021.
bai k.”  Ajaran  Islam  sendiri  juga  pada  hakikatnya  demikian.  Nilai -nilai  masa  lalu  yang  baik dipertahankan dengan memperkenalkan syariat (ajaran) baru yang lebih baik, bahkan sekitar dua pertiga al- Qur’an menceritakan umat masa lalu agar umat masa kini dapat memetik hikmah dan pelajaran darinya. 9
Dapat  dipahami  dari  uraian  Nurcholis  Madjid,  salah  seorang  intelektual  muslim pembaru  yang  getol  memperkenalkan  “kaidah”  tersebut  dalam  banyak  tulisannya,  bahwa dalam konteks keindonesiaan seharusnya “kaidah” tersebut seharusnya milik semua organisasi kemasyarakatan  Islam,  baik  yang  tradisionalis  maupun  modernis,  baik  NU,  NW,  Persis, Muhammadiyah, al-Irsyad ataupun lainnya tanpa perlu ada yang diperselisihkan. 10 Yang perlu justru saling memahami karena masing-masing merasa ikut memiliki kaidah tersebut, namun jika  harus  berbagi,  biarlah  yang  tradisionalis  mengurusi  sedang  yang  modernis  agar  tetap memperhatikan namun tetap dalam kesatuan “kaidah” dalam arti berbagi tugas tanpa perlu terjadi pembelahan yang menjurus kepada perpecahan. 11
Bertolak  dari  kaidah  di  atas  NU  dengan  gigih  berusaha  mempertahankan  nilai-nilai terdahulu  yang  diyakini  baik  yang  dibidang  fikih  terwujud  dalam  kesetiaan  Lajnah  Bahtsul Masa’il pada  naskah  kitab-kitab  kuning  sebagai  andalan  utama  guna  menghadapi  berbagai masalah keagamaan yang diajukan masyarakat Nahdliyin sekalipun persoalan tersebut dapat dikategorikan sebagai maslah fikih kontemporer seperti transplantasi organ tubuh, cloning gen , demonstrasi dan sebagainya. 12
Bentuk  lain  dari  kekukuhan  NU  dalam  mempertahankan  nilai-nilai  terdahulu  yang diyakini baik adalah sikap toleran dan kooperatifnya terhadap tradisi keberagaman yang telah berkembang dimasyarakat, seperti membaca barzanji dan diba’an (sejarah dan pujian terhadap bagi Nabi SAW), wiridan kolektif seusai salat berjamaah, puji-pujian antara azan dan iqamat, tahlilan  (membaca  kalimat  “ thayyibah ” la  ilaha  illallah dirangkai  dengan  bacaan-bacaan tertentu), yasinan (membaca surat Yasin dalam waktu-waktu tertentu), yang menurut kaum modernis tidak perlu lagi dilestarikan, bahkan sebagian menganggapnya sebagai bidah yang harus diberantas.
9 Ahmad  Zahro, Tradisi  Intelektual  NU  Lajnah  Bahtsul  Mas‟ail  1926 -1999 ,  Yogyakarta:  LKIS  Yogyakarta 2004, hlm. 20, dalam Fikri Hamdani, “ Wacana Hadis dalam Manhaj Nahdlatul Ulama ’” , Rausyan Fikr, Vol. 13 No.1 Juni 2017, hlm. 32-33.
10 Ibid ., hlm. 21-22.
11 Ibid ., hlm. 22.
12 Ibid .

## Kebijakan  Nahdlatul  Ulama’  Sebagai  Organisasi  Independent Dalam  Masyarakat Indonesia Yang Pluralisme
Peneliti melakukan kajian yang mendasarkan pada konsep Nahdlatul Ulama’ sebagai organisasi masyarakat dan melihat Negara Indonesia sebagai Negara bekas jajahan Belanda. Maka Belanda sebagai  bangsa  yang  paling  lama  menguasai  bangsa  Indonesia  sudah  melakukan  banyak kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia.
Sikap  kolonial  Belanda  telah  menumbuhkan  benih-benih  ketidakpuasan  bangsa Indonesia sehingga  para  pemuka  agama menghimpun kekuatan melalui dunia  pesantren  di antaranya adalah Nahdlatul Ulama (NU). Ditambah adanya beberapa program kristenisasi yang digalakkan oleh penjajah Belanda. Pada masa penjajahan Jepang menguasai Indonesia, arena perjuangan NU justru semakin melebarkan sayapnya. Sikap anti penjajah yang memang sudah pembawaannya, menyebabkan antisipasi terhadap perkembangan keadaan yang menyangkut keselamatan negara semakin ditingkatkan, lebih-lebih lagi ketika kehadiran tentara sekutu dan NICA (Belanda) mendarat di Indonesia dan dimana-mana melakukan teror untuk merobohkan negara Republik Indonesia yang masih sangat mudah pada waktu itu.
Kondisi yang sangat genting seperti ini menjadikan NU di bawah kepemimpinan KH. Hasyim  Asy’ari  (yang  merasa  mempunyai  andil  dalam  proses -proses  perumusan kemerdekaannya)  terdorong  untuk  mengeluarkan  sebuah  fatwa  terkenal  dengan  nama "Resolusi Jihad" pada tanggal 22 Oktober 1945.
Sebuah kebulatan tekad yang isinya mewajibkan kepada seluruh umat Islam baik pria maupun wanita mengangkat senjata melawan kolonialisme dan imperialisme yang mengancam keselamatan  negara  Republik  Indonesia. Peran  NU  dan  keterlibatannya  yang  besar  hampir seluruh  warga  NU  untuk  menjalankan  jihad  mengusir  penjajah  ini,  pada  gilirannya  bisa mendorong kehendak kuat bagi negara dan NU untuk menuntut peranannya yang lebih besar dalam perjuangan selanjutnya yang tentunya berlandaskan pada semangat nilai-nilai Resolusi Jihad dengan bentuk aktualisasi yang lain.
Arti penting lain pembentukan NU sebagai sebuah organisasi adalah berkaitan dengan wawasan  kebangsaan  (nasionalisme)  yang  selalu  dijadikan  sebagai  salah  satu  dasar perjuangannya selama ini. Wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh NU tersebut dapat dilihat pada setiap langkah dan kebijakan NU sejak dulu hingga sekarang yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Perjuangan  Nahdlatul  Ulama’  ini  berkobar  terus  mulai  sejak  penjajahan  Belanda menyerbu  Indonesia  sampai  penjajahan  Jepang.  Oleh  karenanya  tujuan  Nahdlatul  Ulama’
membentuk  sebuah  perkumpulan  adalah  untuk  membentuk  organisasi  perjuangan  yang senantiasa menentang segala bentuk penjajahan untuk merebut kemerdekaan dan sekaligus menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dalam wadah NKRI.
Dari  latar  belakang  ini,  maka  peneliti  ingin  membahas  tentang  kontribusi  Nahdlatul Ulama’ dalam perjuang an kemerdekaan negara Republik Indonesia dan pandangan Nahdlatul Ulama’  dalam  mempertahankan kedaulatan  RI  dalam  bingkai  negara  kesatuan  Republik Indonesia.
Menurut Thomas Stamford Raffles, peran kelompok ulama yang strategis ini bukanlah hasil  dari voting (pemilihan  suara)  atau  dari  pengaruh  karisma  raja,  tetapi  lahir  dari perkembangan Islam itu sendiri yang memandang ulama sebagai kelompok intelektual Islam, dan tampaknya telah menjadi watak dasar bangsa Indonesia yang selalu mengangkat kalangan berilmu sebagai pemimpinnya. 13
Kehadiran ulama dalam masyarakat telah diterima sebagai pelopor pembaharuan, dan pengaruh ulama pun semakin mendalam setelah berhasil membina pesantren. Eksistensi ulama jangan dilihat hanya sekedar sebagai pembina pesantren saja, akan tetapi peranannya dalam sejarah  perjuangan  bangsa  cukup  militan.  Sekalipun  banyak  penulis  sejarah  yang menyingkirkan  peran  para  ulama  dalam karyanya, namun  Raffles menuliskan betapa  besar peranan ulama dalam menunjang para Sultan melawan Belanda. 14
Menurutnya,  “ulama  merupakan  kelompok  intelektual  yang  sangat  kuat  dan membahayakan  di  tangan  penguasa-penguasa  pribumi  dalam  rangka  melawan  penjajahan Belanda  dan  kelompok  ulama  senantiasa  aktif  menggerakkan  perjuangan  dan  memberikan spirit untuk melakuka n pemberontakan pada penjajah Belanda”. 15
Kelanjutan dari pengaruh ulama yang demikian luas tersebut tidak hanya terbatas di bidang  politik  dan  militer  saja,  melainkan  meluas  juga  terhadap  ekonomi  yang  telah meninggalkan  bekas-bekasnya  baik  berupa  aktivitas  perdagangan,  tukar  menukar  barang ekonomi,  kegiatan  perniagaan  lain  yang  produktivitasnya  untuk  menopang  perekonomian keluarga dan perjuangan agama. 16
13 Amin  Farih, “ Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan  Kontribusinya  dalam  Memperjuangkan  Kemerdekaan  dan Mempertahankan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) ”, Walisongo,  Volume  24,  Nomor  2, November 2016, hlm. 263-264.
14 Thomas Stamford Raffles menyatakan: “ and they become the most dangerous instrument in the hands of the native authorities opposed to the Dutch interest” ........ The Mahometan priests have almosth invariably been found most active in every case of insurrection . Lihat: Thomas Stamford Raffles, The History of Jawa , Jakarta: Narasi Press, 1976, hlm. 77, dalam Amin Farih, Ibid ., hlm. 264.
15 Ibid .
16 Ibid .
Pasar tidak hanya merupakan kegiatan jual beli barang dagangan, tetapi juga dijadikan arena  dakwah,  sehingga  kegiatan  pasar  sangat  dipengaruhi  oleh  hari-hari  besar  Islam.  Jadi, Islam sebagai agama yang disebarkan di Indonesia oleh para ulama, memiliki peran yang positif dalam  menunjang  kegiatan-kegiatan  sosial,  politik  dan  kegiatan  perekonomian  dan perdagangan. 17
Kalau  kita  telisik  kembali,  jelaslah  bahwa  kepentingan  Belanda  di  Indonesia mendapatkan  rintangan  dari  ulama,  terutama  di  bidang  perdagangan  dan  kebijakan  politik kolonial. Belanda melihat kegiatan umat Islam yang mempunyai dwi fungsi sebagai dai dan pedagang, mengakibatkan usaha perdagangan Belanda menghadapi ancaman dari umat Islam, maka tidak mengherankan kalau Islam dijadikan sebagai senjata politik dalam melawan para Belanda. Para ulama dan para kiai mempunyai pengaruh yang sangat besar, terlebih karena sifat pendidikan agama di pesantren, pondok yang mengarah pada orientasi vertikal kalangan santri kepada para guru, yang menyebabkan pengaruh kewibawaan para ulama dan kiai sangat besar. Karena itulah, dalam menjangkau perspektif pembangunan politik di Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya,  para  ulama  sangat  berperan  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Peran  ulama  dalam  perjuangan  kemerdekaan  negara  Republik Indonesia tidak hanya sebagai pengobar semangat santri dan masyarakatnya, akan tetapi juga bertujuan mempengaruhi pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. 18
Jauh sebelumnya,  yaitu masa  pendudukan  Jepang, kaum  ulama  dan  santrinya  sudah bersiap-siap menyusun kekuatan. Laskar Ḥ izbullah, dan Sabilillah didirikan menjelang akhir pemerintahan  Jepang,  dan  mendapat  latihan  kemiliteran  di  Cibarusah,  sebuah  desa  di Kabupaten Bekasi, Jawa barat. Laskar Ḥ izbullah berada di bawah komando spiritual, yaitu KH. Hasyim Asyari dan secara militer dipimpin oleh KH. Zaenul Arifin. Sementara, laskar Sabilillah dipimpin oleh KH. Masykur. Peran kiai dan santri dalam perang kemerdekaan ternyata tidak hanya dalam laskar Ḥ izbullah dan Sabilillah saja, tetapi banyak di antara mereka yang menjadi anggota tentara PETA (Pembela Tanah Air).
Resolusi Jihad tidak terlepas dari peran Ḥ izbullah, peran mereka nyata terlihat setelah berkumpulnya para kiai se-Jawa dan Madura di kantor Ansor Nahdlatul Ulama pada tanggal 21
17 Thomas Stamford Raffles, The History of Jawa , Jakarta: Narasi Press, 1976, hlm. 76, dalam Amin Farih, Ibid , 18 Salman  Akif  Faylasuf, “ Peran  Ulama  NU  dalam  Mengusir  Penjajah ”, The  Columnist, https://thecolumnist.id/artikel/peran-ulama-nu-dalam-mengusir-penjajah--1623, diakses pada tanggal 12 September 2021.
Oktober 1945. Setelah rapat darurat sehari semalam, maka pada 22 Oktober dideklarasikan seruan jihad  fi  sabilillah yang  belakangan  dikenal  dengan  istilah  Resolusi  Jihad. 19 Adapun resolusi yang diputuskan dalam rapat para konsul Nahdlatul Ulama’ se -Jawa itu berbunyi:
1) Kemerdekaan  Indonesia  yang  diproklamirkan  pada  17  Agustus  1945  wajib dipertahankan.
2) Republik Indonesia (RI) sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah, wajib dibela dan diselamatkan.
3) Musuh  negara  Republik  Indonesia,  terutama  Belanda  yang  datang  dengan membonceng  tentara  Sekutu  (Inggris)  dalam  masalah  tawanan  perang  bangsa Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia.
4) Umat Islam, terutama NU wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan- kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia.
5) Kewajiban  tersebut  adalah  jihad  yang  menjadi  kewajiban  tiap-tiap  Muslim  yang berada pada jarak radius  94 km (jarak  dimana umat  Islam  diperkenankan  salat jamā’ dan qa ṣ r ). 20
Resolusi jihad tersebut akhirnya mampu membangkitkan semangat arek- arek Surabaya untuk bertempur habis-habisan melawan penjajah. Dengan semangat takbir yang dipekikkan oleh  Bung  Tomo,  maka  terjadilah  perang  rakyat  yang  heroik  pada  10  November  1945  di Surabaya. Dari sejarah ini, warga NU dan para elitenya, tidak menjadi alergi ketika akhir-akhir ini ada upaya untuk mengebiri dan mengaburkan makna jihad. Resolusi Jihad yang diserukan KH. Hasyim Asy’ari, sebaiknya diingat kembali untuk memberikan motivasi kepada generasi muda dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara.

## Nahdlatul Ulama Sebagai Organisasi Yang Pluralisme
Berakhirnya Perang Dingin dan berkembangnya fenomena globalisasi, mendorong per- ubahan terhadap  konsentrasi  keamanan  negara.  Secara  tradisional,  keamanan  didefinisikan  dari perspektif  geo-politik,  dengan  menekankan  pada  aspek-aspek  seperti  strategi  penangkalan ( detterence ), perimbangan kekuatan ( power balancing ), dan strategi militer.
19 Ibid .
20 M. Mas’ud Adnan, Resolusi Jihad dalam Peristiwa 10 November , Surabaya: Jawa Pos, 1999, hlm. 87. Lihat juga dalam: Lathiful Khuluq, Fajar Kebangunan Ulama: Biografi Kiyai Hasyim Asyari , Yogyakarta: LkiS, 2000, hlm. 29, dalam Amin Farih, Op. cit. , hlm. 268.
Dengan segala dampak menguntungkan dan merugikan dari globalisasi, yang terproses dalam dimensi yang beragam pula, menuntut negara untuk lebih memperhatikan keamanan dari  perspektif  non-konvensional.  Dimana  aspek-aspek  ideologi,  ekonomi,  budaya,  sosial- politik, teknologi, militer, pertahanan negara, dan seterusnya, sebagai dimensi yang mampu menciptakan ancaman. 21
Ancaman yang harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Di tengah era globalisasi yang melahirkan ideologi kapitalisme, kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia menghadapi tantangan dari upaya- upaya  pencaplokan  pulau-pulau  terpencil  oleh  negara  lain.  Hal  ini  dikarenakan  wilayah Indonesia  baik  darat  maupun  perairan  memiliki  kekayaan  alam  yang  melimpah  sehingga menjadi sasaran negara lain.
Dampak globalisasi dan euforia demokrasi yang kebablasan ini telah membuka seluas- luasnya pintu kebebasan, bahkan kebebasan yang menjurus pada tindakan makar terhadap negara pun leluasa bergerak. Namun bagi NU, NKRI (Negara Kesatuan  Republik Indonesia) merupakan  upaya  final  dari  perjuangan  seluruh  penduduk  Indonesia.  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  sah  menurut  hukum  Islam,  yang  menjadi  wadah berkiprah melaksanakan dakwah yang akomodatif dan selektif, serta bertakwa sesempurna mungkin, tidak usah mencari atau membuat negara yang baru.
Bahkan merujuk Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, mempertahankan dan menegakkan NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia)  menurut  hukum  agama  Islam  adalah  wajib, termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap muslim, dan jihad fi sabilillah. Karena itu, NU mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, baik dahulu, sekarang, maupun masa mendatang.

## KESIMPULAN
Keberhasilan  Nahdlatul  Ulama’  memberikan  penyelesaian paradigmatis  relasi  agama  dan negara  ini  mengindikasikan  adanya  pergeseran  paradigma  di  kalangan  Nahdlatul  Ulama’ sendiri dalam memandang kenyataan Bangsa dan Negara. Baik pada aspek siyāsah , maupun
21 I Gede Sukahatya, “ Analisis Komponen Pendidikan Militer Indonesia pada Era Globalisasi dengan Metode Importance And Performance Analysis (Studi Akademi Militer Magelang) ” , Universitas Indonesia Library, http://lib.ui.ac.id/detail?id=20410194&lokasi=lokal, diakses pada tanggal 12 September 2021.
aspek  hukum  dan  peradaban,  transformasi  pemikiran  di  kalangan  Nahdlatul  Ulama’  terus menggelinding. Nahdlatul  Ulama’  pimpinan  Hadhratus  Syaikh  KH.  Hasyim  Asy'ari sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme yang berdasar atas syariat Islam ala Ahl al-Sunnah  wal- Jamā’ah .  Bukti  sikap  nasionalis  yang  tunjukkan  Nahdlatul  Ulama’  adalah peristiwa  dimana  sebelum  negara  Republik  Indonesia  merdeka,  para  pemuda  di  berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya, akan tetapi Kyai-Kyai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis.

## Daftar Pustaka

## Buku
Adnan, M. Mas’ud , Resolusi Jihad dalam Peristiwa 10 November , Surabaya, Jawa Pos, 1999.
Khuluq, Lathiful, Fajar Kebangunan Ulama: Biografi Kiyai Hasyim Asyari , Yogyakarta: LkiS, 2000. Raffles, Thomas Stamford, The History of Jawa , Jakarta: Narasi Press, 1976.
Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang- Undang 1945 Secara Lengkap, cetakan keenam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Ruslan, Achmad, Teori dan panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Yogyakarta: Rangkang Education dan Republik Institute, 2013.
Shobron,  Sudarno, Muhammadiyah  dan  NU  Dalam  Pentas  Politik  Nasional. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2009.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1981.
Soemitro. R.H, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Zahro,  Ahmad, Tradisi  Intelektual  NU  Lajnah  Bahtsul  Mas‟ail  1926 -1999 ,  Yogyakarta:  LKIS Yogyakarta 2004.
Aswaja dan Ke-NU-an , Yogyakarta: Ma'arif NU DIY, 2004.

## Jurnal dan Makalah
Farih, Amin, “ Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ”, Walisongo, Volume 24, Nomor 2, November 2016.
Hamdani, Fikri, “ Wacana Hadis dalam Manhaj Nahdlatul Ulama ’” , Rausyan Fikr, Vol. 13 No.1 Juni 2017.

## Situs Web
“ Dasar-Dasar Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama ” , Laduni.id,
https://www.laduni.id/post/read/61456/dasar-dasar-paham-keagamaan-nahdlatul- ulama, diakses pada tanggal 12 September 2021.
Faylasuf,  Salman  Akif, “ Peran  Ulama  NU  dalam  Mengusir  Penjajah ”, The  Columnist, https://thecolumnist.id/artikel/peran-ulama-nu-dalam-mengusir-penjajah--1623, diakses pada tanggal 12 September 2021.
Sukahatya, I Gede, “ Analisis Komponen Pendidikan Militer Indonesia pada Era Globalisasi dengan Metode  Importance  And  Performance  Analysis  (Studi  Akademi  Militer  Magelang) ” , Universitas  Indonesia  Library,  http://lib.ui.ac.id/detail?id=20410194&lokasi=lokal, diakses pada tanggal 12 September 2021.