Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i2. 886

## TINJAUAN BUKU POLITIK SEKSUALITAS DAN DINAMIKA HUMANISASI SERTA HIPERVISIBILITAS: TINJAUAN BARAT
Hardi Alunaza
Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura, Indonesia hardi.asd@fisip.untan.ac.id
Anggi Putri
Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura, Indonesia anggiputri@student.untan.ac.id
Mentari Universitas Tanjungpura mentari@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  merupakan  kajian  literatur  mengenai  politik  seksualitas  dan  dinamika  humanisasi dalam  terminologi  seks  yang  merupakan  bentuk  penegasan  terkait  keberadaan  seksualitas  yang beragam tetapi juga membutuhkan pengaturan dari berbagai perspektif. Hal  ini didasarkan pada politik seksualitas yang sering kali digunakan sebagai analisis utama dan pengaruhnya terhadap rezim di dunia selatan yang dipengaruhi oleh ideologi liberal. Tulisan ini secara rinci terbagi ke dalam beberapa bagian dalam melihat dinamika politik seksualitas. Perspektif sosio-politik yakni menjelaskan  mengenai  gerakan  yang  berhasil  menembus  politik  arus  utama  dengan  kehadiran Queer  yang  cukup  solid.  Kedua,  penyesuaian  dan  penggunaan  kata  Queer  ke  dalam  praktek Kyrgyztani  mengenai  gender  dan  pembangkangan  seksual.  Serta  pembahasan  mengenai seksualitas pribumi atau masyarakat adat yang menolak penaklukan dan terjemahan. Seksualitas pribumi  menentang  kerangka  kerja  LGBT  dan  Queer  kontemporer.  Tulisan  ini  diakhiri  dengan pandangan  terkait  kekerasan  dan  diskriminasi  berdasarkan  identitas  gender  dan  juga  orientasi seksual  seseorang.  Politik  seksualitas  mengalami  perkembangan  yang  cukup  pesat  dan  menjadi semakin  global  sejak  pergantian  abad  ke  dua  puluh  satu.  Perluasan  seksualitas  global  adalah upaya rumit yang dapat memberikan kebebasan dan mendatangkan penindasan. Namun didukung oleh proyek asing dan komunitas pendonor dengan dalih atas alasan kemanusiaan. Kata Kunci: Politik Seksualitas, Sosio-Politik, Kekerasan dan Diskriminasi Gender.

## PENDAHULUAN
Persoalan mengenai kelompok minoritas dan etnis tertentu termasuk diskriminasi di Indonesia dan juga dunia tidak akan pernah selesai.  Sebab, tidak hanya di dunia tetapi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
juga  di  Indonesia  banyak  kelompok  yang  merasa  menjadi  kelompok  berbeda  yang mengakui keberadaan mereka sebagai kaum minoritas 1 . Kelompok yang dulu terlihat tabu bagi  sebagian  masyarakat  Indonesia  bahkan  tidak  diketahui,  kini  seolah  menjadi  biasa dan  dipandang  sebagai lifestyle di  tengah  masyarakat.  Tentu  ada  pandangan  berbeda dalam  perspektif  Barat  dan  Islam  memandang  hal  ini.  Seperti  diskursus  yang  berbeda ketika menjelaskan fenomena ini di tengah masyarakat Indonesia yang sejatinya sebagian besar dan mayoritas beragama Islam.
Tulisan ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang melintasi batas politik, metodologis  dan  linguistik  untuk  mengeksplorasi  kemustahilan  terhadap  penerjemahan seksualitas  serta  mengartikulasikan  seksualitas  ke  dalam  kata-kata.  Fokus  utama  yang penulis  kaji  dalam  buku  ini  adalah  menerjemahkan  seks  dan  lidah  dalam  Hubungan Internasional,  dimana  hal  ini  berkaitan  dengan  seksualitas  global  ataupun  politik seksualitas lintas batas.  Buku ini tersusun dari 10 bab dengan perincian  yang membahas permasalahan  tentang  pembebasan  seksual  dengan  tujuan  melihat  narasi  global  terhadap penegasan  keberadaan  seksualitas  yang  beragam  akan  tetapi  juga  memaksakan pengaturan  eksternal.  Pada  awal  pembahasan  penulis  memaparkan  pembahasan  tentang kehidupan  tanpa  nama  dengan  mengkontemplasikan  gagasan  tanpa  nama  sebagai emansipatoris.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  analisis  dari  “LGBT  Boom”  Jepang  serta melihat posisinya dalam wacana Queer nasional dan global.
Penulis  juga  menyinggung  pembahasan  tentang  seksualitas  adat  dengan mendahului  kerangka  LGBT  global,  penulis  mengambil  pendekatan  linguistik  untuk membuktikan  bahwa  keberagaman  seksual  telah  menjadi  norma  secara  historis.  Pada pembahasan  selanjutnya  terdapat  bahasan  tentang  bahasa  hak-hak  dan  alternatif  untuk gender  dan  seksualitas  di  Nepal  kemudian  dilanjutkan  dengan  pembahasan  tentang perjuangan  untuk  mendapat  pengakuan  seksualitas  dengan  gagasan  yang  membuat  para ahli  Queer  terpaksa  untuk  memeriksa  kembali  gagasannya.  Di  dalam  pembahasan  pada buku  ini  juga  terdapat  bab  yang  paparannya  berupa  wawancara  dengan  sutradara  film dokumenter  yang  membahas  tentang    homoseksualitas  di  Kurdisian  Irak.  Pembahasan dilanjutkan dengan paparan penulis yang menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pendekatan  LGBT  neoliberal  di  Bangladesh  dan  dilanjutkan  dengan  pembahasan
1 Intan  Kurnia,  et  al.  2020.  Politik  Seskualitas  dan  Keberadaan  LGBT  di  Indonesia Terhadap Kebijakan Negara. Journal of Public Policy and Administration Silampari vol 2 (1). Hal: 1-10
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
mengenai  Tajikistan  yang  menjadi  medan  dalam  memperjuangkan  hak-hak  LGBT. Pembahasan  ditutup  dengan  paparan  yang  mempertanyakan  tentang  kumodifikasi  dari politik  identitas  seksual  untuk  memperlihatkan  bagaimana  gender  dan  seksualitas normatif dan non-normatif dapat menopang kekuasaan internasional.

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan dengan jenis penelitian berupa analisis buku. Proses pengumpulan data dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan  buku  Sexuality  and  Translation  in  World  Politics  tulisan  Caroline  Cottet dan  Manuella  Lavinas  Picq  yang  dianalisis  dengan  menggunakan  teknis  analisis  dalam menemukan  dan  menjelaskan  mengenai  politik  seksualitas  dan  dinamika  humanisasi dalam perspektif Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Makna Dalam Politik Seksualitas
Amar  di  dalam    menggagas  politik  seksualitas  sebagai  analisis  utama  dan terobosannya  tentang  politik  keamanan  di  bagian  Selatan,  sebab  hal  ini  berpengaruh terhadap  rezim  di  belahan  dunia  Selatan  yang  dipengaruhi  oleh  ideologi  neoliberal, bentuk  pemerintahan  yang  baru  mulai  berkembang  dan  mengarah  kepada humanitarianisme  militer 2 .    Maka  dapat  dikatakan  bahwa  politik  seksualitas  yang dimaksud adalah serangkaian dinamika humanisasi dan proses hipervisibilisasi dan bukan mempermasalahkan  politik  seksual  yang  secara  konvensional  dikonseptualisasikan melalui identitas minoritas, orientasi seksual, kesehatan reproduksi ataupun kerangka hak pribadi lainnya.
Saat  ini  telah  banyak  didapati  istilah  yang  memperkenalkan  jenis-jenis  orientasi seksualitas  seperti  Queer,  LGBT,  Biseksual,  Aseksual,  Penseksual  dan  lain  sebagainya 3 . LGBT  adalah  salah  satu  bentuk  orientasi  seksualitas  yang  banyak ditemui  dalam  politik Jepang. Jika seksualitas diterjemahkan dalam dunia politik, maka hal ini akan berkenaan
2 Langlois,  A.  J.  (2016)  ‘International  Relations  Theory  and  Global  Sexuality  Politics’, Politics . SAGE Publications Inc., 36(4), pp. 385–399 3 Kompas  (2020) Berkenalan  dengan  Definisi  Orientasi  Seksual  dan  Jenis-jenisnya . Available at: https://lifestyle.kompas.com/read/2020/01/08/104459120/berkenalan-dengan- definisi-orientasi-seksual-dan-jenis-jenisnya?page=all (Accessed: 13 February 2021).
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
dengan  masalah  emansipasi,  kolonisasi  dan  kedaulatan  serta  tindakan  ini  juga  akan berhubungan dengan politik kekuasaan, imperialisme dan intervensi asing. Sebagaimana terjemahan  yang  merupakan  proses  pembangunan  makna,  politik  seksualitas  dalam penerjemahannya  terus  mengalami  perubahan  secara  radikal.  Maka  dapat  dikatakan bahwa  terjemahan  adalah  suatu  tindakan  politik  yang  berupa  pelanggaran,  sebversi  dan juga perampasan.
Bab  pertama  dalam  buku  ini  diawali  dengan  pemahaman  akan  suatu  puisi  yang dipaparkan  pada  baris  pertama  bab  ini.  Secara  umum  puisi  ini  dipahami  oleh  penulis sebagai  penamaan  non-normatif  dan  realitas  dari  keberadaan  seseorang.  Kehidupan dengan  penamaan  terkadang  membuat  seseorang  merasa  putus  asa,  dimana  penamaan dapat dijadikan cara untuk menciptakan kelas, hierarki, menyalahkan dan lain sebagainya seperti  pertanyaan  seberapa  gay,  lesbian  ataupun  transgenderkah  Anda?  Penamaan membuat  seseorang  berada  dalam  beban  stigma  sebab  mengharapkan  suatu  posisi  dan pengakuan  dalam  politik,  namun  tanpa  adanya  penamaan  dalam  kehidupan  juga  belum menjamin  kondisi  seseorang  dapat  lebih  baik.  Penamaan  gender  dapat  dikatakan  telah diberikan  kepada  manusia  sebelum  mereka  lahir.  Terdapat  banyak  ketentuan  yang  telah diatur  melalui  gender  tersebut,  seperti  anak  perempuan  lembut  sedangkan  anak  laki-laki pemberani dan lain sebagainya. Tentu di dalam diri seseorang penamaan yang didapatkan tidak akan selalu cocok dengan jati dirinya sehingga banyak timbul orientasi gender yang beragam,  namun  dunia  sosio-politik  akan  mengambil  tindakan  untuk  menstigmatisasi seseorang akan hal tersebut.
Dari perspektif sosio-politik, identitas dapat bertahan melalui kinerja publik dengan mengklaim  kembali  nama-nama  yang  dapat  menggambarkan  diri  seseorang  secara fundamental.  Seseorang  harus  menjadi  terbuka  dan  bangga  terhadap  seksualitas  dan identitas  gender  sebagai  keharusan  pribadi  dan  politik. Seperti  halnya  menjadi  LGBTQI secara  terbuka  berarti  ada  dan  dikenal.  Nama  merupakan  klaim  yang  dapat menggambarkan  seseorang  secara  individu dan  bagaimana  mereka  di  dunia. Nama  yang didapat dari keanehan seseorang merupakan bentrokan tektonik dari norma-norma sosial dan  keegoisan  individu.  Pada  kenyataannya  perubahan  nama  dan  bahkan  kata  gantinya acap  kali  bertentangan  langsung  dengan  suatu  keharusan.  Penulis  juga  menyatakan pendapat  bahwa  dibutuhkan  pengerahan  tenaga  khusus  agar  nama-nama  jenis  kelamin tertentu  tersebut  dapat  disingkirkan,  sebab  lembaga  yang  dimiliki  penulis  lebih  memilih untuk melakukan patologi atau menghukum setiap orang yang merasa tidak puas dengan
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
ketetapan  gender  yang  telah  mereka  dapatkan  sejak  lahir.  Penulis  menegaskan  bahwa bukanlah  kita  harus  hidup  tanpa  nama  akan  tetapi  seseorang  harus  mampu  melakukan praktek  tanpa  nama  dalam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  seksualitas  dan  gender  yang mengakui ketidaksempurnaan, tidak cocok dan berbagai alasan lainnya.
Bab selanjutnya dalam buku  ini merupakan tinjauan singkat dari wacana Queer di Jepang  serta  bagaimana  keadaan  dan  terminologi  LGBT  Boom  diikuti  posisinya  dalam wacana Queer tersebut baik di tingkat nasional ataupun global. Pada tahun 1970-an telah terdapat  upaya  yang  dilakukan  untuk  memolitisasi  wacana  baru  budaya  Queer  Jepang serta  membentuk  komunitas  alternatif.  Kemudian  pada  tahun  1990-an  wacana  politik LBGT  yang  lebih  luas  mulai  terbentuk  dan  dikenal  dengan  sebutan  “Boom  Gay”  yang secara  langsung  menunjukkan  keberhasilan  dari  para  pembela  ataupun  pendukung transgender  di  Jepang.  Pada  tahun  2003  mulai  didapati  politisi  LGBT  pertama  yang terpilih  di  Jepang.  Hingga  pada  tahun  2018  Jepang  dapat  dikatakan  telah  berhasil menembus  politik  arus  utama  dengan  kehadiran  Queer  yang  cukup  solid.  Pembahasan dalam bab ini kemudian membahas tentang terjemahan,  penggunaan kata ataupun istilah LGBT  yang  cukup  diperdebatkan  di  Jepang  sebab  adanya  asumsi  bahwa  orang  yang mengklaim  dirinya  LGBT  dapat  berisiko  diasingkan  dan  gagal  untuk  menjangkau khalayak yang lebih luas.

## Praktek Politik Seksualitas dan Kaum Minoritas di Barat
Pada  bab  ketiga  penulis  berfokus  akan  pembahasan  tentang  penerjemahan, penyesuaian dan penggunaan kata Queer ke dalam praktek Kyrgyztani mengenai gender dan  pembangkangan  seksual.  Penulis  membagi  bab  ini  menjadi  tiga  bagian. Pertama,dengan fokus permasalahan LGBT penulis memberikan penjelasan tentang latar belakang  yang  cukup  penting  untuk  politik  ataupun  masyarakat  Kyrgyzstan  mengenai LGBT  tersebut.  Bagian  kedua  terdapat  pembahasan  mengenai  beberapa  artian  dari  kata Queer  diikuti  perdebatan-perdebatan  yang  muncul  terkait  penggunaan  kata  tersebut  di ruang  pasca-Soviet.  Bagian  ketiga  menjelaskan  perbandingan  dari  dua  terjemahan  kata Queer  untuk  memperlihatkan  bagaimana  persaingan  yang  terjadi  dalam  pendekatan- pendekatan  yang  berusaha  menerjemahkan  kata  Queer  di  ruang  pasca-Soviet. Penggunaan kata Queer pada dasarnya memiliki kemiripan yang cukup signifikan dalam seluruh  bahasa,  perbedaannya  terdapat  dalam  hubungan  antara  suatu  korespondensi dengan  korespondensi  lainnya  tentang  kesetaraan  dan  identitas.  Maka  dapat  dikatakan
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
bahwa  penerjemahan  kata  Queer  ke  dalam  bahasa  Rusia  Kyrgyzstan  ada  dan  akan  terus diterjemahkan serta penulis mengatakan bahwa tidak ada terjemahan yang “benar”.
Berikutnya  terdapat  pembahasan  mengenai  seksualitas  pribumi  atau  masyarakat adat yang menolak penaklukan dan terjemahan. Seksualitas pribumi menentang kerangka kerja  LGBT  dan  Queer  kontemporer.  Masyarakat  Zapotec  menyebutnya  sebagai  Muxe yaitu  gender  ketiga,  dimana  Muxe  ini  menolak  untuk  diartikan  sebagai  waria  sehingga tidak dapat direduksi ke dalam kategori LGBT. Secara tradisional Muxe diyakini sebagai berkah  dari  para  dewa,  bahkan  dalam  masyarakat  adat  di  Andes  terdapat  dewa  gunung Jaguar  yang  menjadi  pelindung  orang-orang  dengan  dua  jenis  kelamin.  Di  lembah Mississippi  terdapat  istilah  Ikoueta  yang  diartikan  sebagai  laki-laki  yang  mengadopsi peran  gender  dan  diyakini  bahwa  mereka  suci  dan  segala  keputusan  yang  akan  diambil terlebih  dahulu  diputuskan  melalui  nasihat  mereka.  Bagi  banyak  masyarakat  di  seluruh dunia keberagaman  seksualitas  dan  berbagai  gender  adalah  hal  yang  sudah  ada  sebelum pengenalan  Barat  yang  kemudian  dihapus  oleh  kolonial  dengan  kekerasan,  akan  tetapi masyarakat  adat  yang  cukup  gigih  melakukan  penolakan  sehingga  seksualitas  pribumi dapat  bangkit  kembali.  Seksualitas  pribumi  dianggap  penting  di  luar  seksualitas  politik sebab  mereka  dapat  memperbesar  imajinasi  politik  dan  tidak  sebatas  kosa  kata  seksual saja. Bagi masyarakat adat seksualitas adalah suatu proyek teoritis yang dapat melampaui kategorisasi dan batas-batas politik.
Bab  kelima  memuat  pembahasan  tentang  perjuangan  minoritas  seksual  di  Nepal. Nepal memiliki kemajuan akan tindakannya terhadap transgender, dimana telah terdapat hukum  yang  mengatur  hak-hak  yang  dapat  diterima  oleh  transgender  ataupun  orang- orang dengan seksualitas alternatif. “Bahasa hak” yang telah didapat oleh kaum ini dapat diasosiasikan dan diidentifikasi sehingga mereka dapat bersatu sebagai kelompok dengan kebutuhan  dan  tuntutan  untuk  diperjuangkan.  Akan  tetapi  dalam  adat  istiadat  di  Nepal golongan ini tetap dianggap merugikan dan sering terasingkan yang kemudian membuat nasib  dari  minoritas  seksual  ini  terombang  ambing  dan  hidup  dengan  kecanggungan terhadap satu sisi dan sisi lainnya.
Bab  keenam  dalam  buku  ini,  secara  umum  memaparkan  pembahasan  yang berfokus kepada  Aseksualitas  dan  bagaimana  internet  dapat  digunakan  untuk  membantu komunitas  seksual  dapat  menolak  definisi  atau  terjemahan  yang  dipaksakan  terhadap mereka  diikuti  dengan  konsekuensi  materialnya.  Aseksualitas  diartikan  sebagai  individu yang  tidak  memiliki  ketertarikan  akan  hasrat  seksual  dan  tidak  akan  pernah
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
merasakannya.  Individu  ini  dapat  membentuk  narasi  akan  identitasnya  dengan  melawan narasi terkini melalui narasi baru yang dibentuknya. Komunitas ini memiliki tujuan bukan untuk  disembuhkan  melainkan  untuk  mendapat  pengakuan  yang  sah  sebagai  salah  satu orientasi seksualitas seperti bentuk-bentuk orientasi seksualitas lainnya.
Selanjutnya pada bab ketujuh, pembahasan merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan  dengan  Diako  Yazdani  yang  merupakan  seorang  sutradara  dengan  salah  satu filmnya  yang  dilaporkan  berisi  tentang  politik  homoseksualitas.  Film  ini  membahas tentang  seksualitas  yang  merupakan  subjek  tabu  meskipun  harus  menjadi  sentral  dalam politik  pembebasan.  Bab  ini  secara  keseluruhan  membahas  tentang  interaksi,  tindakan ataupun perlakuan dari orang-orang Kurdisian terhadap komunitas LGBT serta gambaran dari kehidupan mereka masing-masing di Kurdi sebagaimana yang juga terdapat di dalam film yang digarap oleh Diako Yazdani tersebut.
Pembahasan  dilanjutkan  dengan  paparan  mengenai  segala  kejadian  yang bersinggungan  dengan  seksualitas  di  Bangladesh  termasuk  instrumen  hukum  yang mengatur  identitas,  pengakuan,  hak,  norma-norma  dan  segala  hal  yang  berhubungan dengan  seksualitas  tersebut.  Pembahasan  meninjau  kebutuhan  yang  jelas  untuk dekolonisasi dalam konteks khusus Bangladesh dan secara lebih luas di Asia Selatan. Hal ini dilakukan untuk memajukan hak-hak Queer di negara ini secara aman dan sah. Penulis meyakini  bahwa  terdapat  keanehan  dalam  sejarah  tentang  penindasan  melalui kolonialisme dan kritik terhadap model neoliberal Barat mengenai pembebasan LGBTQ+ hanyalah sebagai implementasi dari neo-kolonialisme.

## Proyek Asing dan Komunitas Pendonor atas Alasan Kemanusiaan
Kemudian  pada  bab  sembilan  pembahasan  terbagi  ke  dalam  tiga  bagian  dengan mempertanyakan  niat  baik  yang  dilakukan  oleh  komunitas  donor,  proyek-proyek  asing dengan tujuan emansipasi kaum LGBT, promosi toleransi dan bahkan pengakuan publik atas  hak-hak  sipil  kaum  LGBT  di  Tajikistan  yang  memiliki  efek  berbanding  terbalik  di negara  ini.  Bagian  awal  dalam  bab  ini  merupakan  pembahasan  singkat  dari  kerangka historis  dan  hukum  menyangkut  permasalahan  LGBT  di  Tajikistan  kontemporer, kemudian  dilanjutkan  dengan  penjelasan  tentang  kedatangan  Soviet  yang  memberi pengaruh  dan  paralel  dengan  Rusia  paska-Soviet  di  Tajikistan,  lalu  diakhiri  dengan paparan mengenai asumsi umum terhadap seksualitas sesuai dengan kepercayaan populer dan  tatanan  sosial  dengan  memanfaatkan  wawancara  yang  dilakukan  bersama  para pemimpin  sosial  di  Tajikistan.  Terlihat  bahwa  bab  ini  menyentuh  suatu  hubungan  yang
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
bermasalah  dengan  norma-norma  Internasional  dan  praktek  lokal,  serta  penempatan secara  langsung  norma-norma  yang  dipromosikan  oleh  donor  Internasional  dengan kepercayaan  yang  populer  di  Tajikistan.  Penulis  meyakini  bahwa  donor  mengambil pendekatan  yang  salah  dalam  mempromosikan  hak  LGBT,  diikuti  dengan  reaksi  publik yang cukup merugikan terkait dengan permasalahan tersebut.
Pembahasan  ditutup  dengan  paparan  yang  mempertanyakan  kumodifikasi  politik identitas  seksual dengan menekankan tanggapan dari pencerita, pendapat, ataupun kesan akan  peristiwa  ataupun  kejadian  yang  dialami  oleh  kaum  Quuer.  Di  dalam  bab  ini terdapat  paparan  tentang  Queer  sublim  yang  dikomodifikasi  oleh  Amerika  sehingga selamat  dari  penjara  politik  Iran.  Pembahasan  mengenai  LGBTQIA  di  Iran  dan  negara- negara  berkembang  lainnya  dapat  dikatakan  telah  menjadi  pusat  perkembangan maskulinitas  berorientasi  pasar  baru  kemudian  menyebar  ke  laki-laki  heteroseksual sehingga berkontribusi dalam pembentukan neo-imperialisme di wilayah tersebut. Queer dipertanyakan setelah adanya teori akan kata ini, sekiranya Queer tersebut dapat merebut seksualitas  dari  jalan  buntu  politik  seksualitas  sehingga  tidak  bisa  diremehkan  seperti proyek  neo-imperialisme  yang  sedang  diimplementasikan  di  Timur  Tengah,  dimana mereka  tidak  memasukkan  Queer  ke  dalam  konteks  anti  normativitas  queer  yang ditangkap  sendiri  atas  nama  pemerintahan  institusi  sosial,  budaya,  politik  ataupun ekonomi.
Maraknya  tuntutan  yang  dilakukan  oleh  kaum  LGBT  terhadap  hak-haknya  tidak terlepas  dari  pencetusan  Resolusi  oleh  PBB  yang  merilis  laporan  pertamanya  mengenai hak-hak  LGBT  pada  tahun  2011,  dimana  PBB  menuntut  diakhirinya  pengabaian  yang dilakukan  oleh  pemerintahan  dan  jajarannya  terhadap  kekerasan  dan  diskriminasi berdasarkan identitas gender dan juga orientasi seksual seseorang. Dari resolusi ini maka dapat  dikatakan  bahwa  PBB  memaksa  dan  mendesak  setiap  negara  untuk  melakukan perlindungan  dan  hukum  terhadap  hak-hak  dari  kaum  LGBT  di  negaranya  sehingga timbullah  isu  akan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang  dilanggar  berdasarkan  gender ataupun  orientasi  seksual.  Di  Indonesia  populasi  LGBT  dapat  dikatakan  berada  pada urutan  atas  yaitu  di  peringkat  kelima  setelah  Amerika,  China,  Eropa  dan  India  dengan jumlah populasi yang mencapai angka 7,5 juta jiwa 4 .
4 SANTOSO, M. B. (2016) ‘LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, Share : Social Work Journal . Universitas Padjadjaran, 6(2), p. 220
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
Tidak hanya di Tajikistan, Irak, Bangladesh dan negara lainnya seperti pembahasan dalam  buku  ini,  di  Indonesia  juga  banyak  terdapat  kejadian  ataupun  peristiwa  mengenai seksualitas.  Di  antaranya  adalah  gerakan  kampanye  yang  secara  langsung  juga mendapatkan  dukungan  dari  pegiat  feminisme  dan  akademis  dalam  menuntut  dan memperjuangkan  legalitas  LGBT  di  Indonesia.  LGBT  telah  bergerak  dari  ranah  politik hingga ke bidang teologi di Indonesia, dapat dilihat dalam ranah politik komunitas LGBT serta pendukungnya berusaha untuk mewujudkan undang-undang agar pernikahan sesama jenis  dapat  di  legalkan  di  Indonesia,  kemudian    di  bidang  teologi  dapat  dilihat  dari kampanye ataupun tindakan yang membongkar tempat keagamaan  dengan alasan adanya pemaksaan  secara  tidak  langsung  dengan  pilihan  terhadap  heteroseksual  sebagai  satu- satunya  orientasi  seksualitas  yang  dapat  dipilih  serta  telah  berlangsung  cukup  lama  di Indonesia 5 .

## SIMPULAN
Seksualitas ataupun politik seksualitas mengalami perkembangan yang cukup pesat dan  menjadi  semakin  global  sejak  pergantian  abad  ke  dua  puluh  satu.  Perluasan seksualitas  global  ini  adalah  upaya  rumit  yang  dapat  memberikan  kebebasan  dan mendatangkan  penindasan.  Keberlangsungan  politik  LGBT  dalam  mengategorikan seksualitas ke dalam istilah positivis dengan tujuan untuk mengadvokasi hak-hak hukum memiliki  perbedaan  yang  cukup  signifikan  dengan  Quuer,  dimana  Queer  mengambil suatu  pendekatan  yang  membuka  kemungkinan  besar  untuk  mengundurkan  diri  dari seksualitas  dan  bahkan  LGBT  monolik.  Secara  inheren  kaum  Queer  dapat  dikatakan bersifat  transgresif,  menentang  determinisme  politik  identitas  LGBT  dan  memberikan ruang yang cukup istimewa untuk terjemahan.
Buku  ini  memiliki  keunikan  struktur  tersendiri,  dimana  dalam  setiap  bab  terdapat pendahuluan,  isi,  kesimpulan  serta  daftar  pustaka  masing-masing.  Buku  ini  dapat memberikan  wawasan  baru  dan  transformatif  dalam  suatu  disiplin  ilmu.  Paparan  dalam
5 Saleh,  G.  and  Arif,  M.  (2017) Rekayasa  Sosial  dalam  Fenomena  Save  LGBT , Jurnal Komunikasi  Global . Available at: http://jurnal.unsyiah.ac.id/JKG/article/view/9319  (Accessed:  13 February 2021).
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2 Maret - April 2022
buku ini banyak memuat kisah yang diambil dari pengalaman seseorang ataupun penulis serta narasi-narasi lain yang membuat pembahasan di buku ini tidak terlalu dalam bentuk formal ataupun berbasa akademis. Menilik pembahasan tentang politik seksualitas, hal ini mungkin  dapat  lebih  diintegrasikan  lagi  dengan  teori-teori  HI  oleh  para  peneliti  dengan menggunakan  ide,  pendekatan  dan  instrumen  lainnya  dalam  kajian  Hubungan Internasional.  Terlihat  bahwa  dalam  buku  ini  penjelasan  antara  bab  tidak  memiliki korelasi yang cukup erat, pembahasan masing-masing bab berdiri sendiri dengan bahasan yang cukup berbeda-beda namun masih dalam satu kontekstual. Kekurangan dalam buku ini  adalah  bahwa  cukup  minim  ditemui  pembahasan  yang  menjelaskan  korelasi  antara seksualitas  yang  dibahas  dalam  setiap  bab  dengan  politik  sebagaimana  judul  dan  tujuan yang  disebutkan  penulis  di  pembukaan  buku  ini.  Pembahasan  dalam  buku  ini  terlalu mengambang sehingga pembaca sedikit kesulitan untuk menemukan fokus yang dibahas dan memahami maksud dari tulisan yang dipaparkan oleh penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Kompas  (2020) Berkenalan  dengan  Definisi  Orientasi  Seksual  dan  Jenis-jenisnya .
Available at: https://lifestyle.kompas.com/read/2020/01/08/104459120/berkenalan-dengan- definisi-orientasi-seksual-dan-jenis-jenisnya?page=all  (Accessed:  13  February 2021).
Langlois,  A.  J.  (2016)  ‘International  Relations  Theory  and  Global  Sexuality  Politics’,
Politics .  SAGE  Publications  Inc.,  36(4),  pp.  385–399.  doi:  10.1111/1467- 9256.12108.
Saleh,  G.  and  Arif,  M.  (2017) Rekayasa  Sosial  dalam  Fenomena  Save  LGBT , Jurnal Komunikasi Global . Available at: http://jurnal.unsyiah.ac.id/JKG/article/view/9319 (Accessed: 13 February 2021). SANTOSO, M. B. (2016) ‘LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, Share : Social Work Journal . Universitas Padjadjaran, 6(2), p. 220. doi: 10.24198/share.v6i2.13206.
Saputri,  Intan  Kurnia  et  al.  (2020).  Politik  Seksualitas  dan  Keberadaan  LGBT  di Indonesia  Terhadap  Kebijakan  Negara.  Journal  of  Public  Policy  and Administration Vol 2 (1). P: 1-10.