Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i5.2654

## UPAYA OPTIMALISASI RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA

## Dimas Verdy Firmansyah
Universitas Indonesia dim.verdy.f@gmail.com

## Abstrak
Dinamika  penegakan  hukum  di  Indonesia  telah  mengambil  suatu  konsep  baru  yang  disebut  sebagai restorative justice. Restorative justice ini dapat dipahami sebagai upaya penyelesaian tindak pidana secara alternatif yang tidak melibatkan aspek penal atau penghukuman. Mekanisme ini diterapkan kepada pelaku tindak  pidana  yang  baru  melakukan  tindak  pidana  pertama  kali  karena  “terpaksa”  oleh  keadaan  yang dihadapinya.  Maka,  restorative  justice  ini  tidak  berlaku  terhadap  tindak  pidana  lain  yang  berpotensi merugikan warga masyarakat dan negara. Hal ini telah diuraikan dalam dua peraturan yang sampai saat ini  digunakan  sebagai  landasan  hukum  dalam  implementasi  restorative  justice  yaitu:  (1)  Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan  Keadilan  Restoratif;  dan  (2)  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Implementasi  restorative  justice  ini  diyakini dapat menurunkan laju kriminalitas di masyarakat seiring pelaku mendapatkan kesempatan kedua setelah menyadari  kesalahan  yang  dilakukan  dan  melakukan  ganti  rugi  terhadap  korban  dalam  proses  mediasi yang  dilakukan.  Namun,  implementasi  restorative  justice  ini  masih  memerlukan  pendekatan  dan optimalisasi  agar  mekanisme  penyelesaian  tindak  pidana  secara  alternatif  dapat  memberikan  hasil  yang efektif dan efisien. Maka, dalam artikel ini pendekatan dan optimalisasi mekanisme restorative justice akan dibahas.
Kata Kunci : Restorative Justice, Crime Control Model, Tindak Pidana, Laju Kriminalitas

## Abstract
The  dynamics  of  law  enforcement  in  Indonesia  have  adopted  a  new  concept  called  restorative  justice. Restorative justice can be understood as an effort to resolve criminal acts alternatively that does not involve aspects of punishment or punishment. This mechanism is applied to criminals who have committed a crime for  the  first  time  because  they  are  "forced"  by  the  circumstances  they  are  facing.  Therefore,  restorative justice does not apply to other criminal acts that have the potential to harm citizens and the state. This has been described in  two regulations  which are currently used as a legal basis for implementing restorative justice,  namely:  (1)  Republic  of  Indonesia  National  Police  Regulation  Number  8  of  2021  concerning Handling  of  Criminal  Acts  Based  on  Restorative  Justice;  and  (2)  Prosecutor's  Regulation  Number  15  of 2020  concerning  Termination  of  Prosecution  Based  on  Restorative  Justice.  It  is  believed  that  the implementation  of restorative justice can reduce the rate of crime in  society as perpetrators get  a  second chance after realizing the mistakes they have made and providing compensation to victims in the mediation process  carried  out.  However,  the  implementation  of  restorative  justice  still  requires  an  approach  and optimization so that alternative mechanisms for resolving criminal acts can provide effective and efficient results.  So,  in  this  article  the  approach  and  optimization  of  restorative  justice  mechanisms  will  be discussed.
Keywords: Restorative Justice, Crime Control Model, Crime, Crime Rate

## PENDAHULUAN
Sistem penegakan hukum di Indonesia belakangan ini telah mengambil suatu pendekatan baru  yang  disebut  sebagai  restorative  justice.  Restorative  justice  dapat  dipahami  sebagai  upaya
pergeseran sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  melalui  hukuman  alternatif  seperti  kerja  sosial  atau hukuman  serupa. 1 Secara  lebih  spesifik,  ada  dua  definisi  yang  dapat  dijadikan  acuan  yaitu:  (1) restorative  justice  adalah  sistem  peradilan  yang  terdiri  dari  tiga  aspek  yang  saling  berhubungan yaitu  pelaku  yang  harus  mempertanggungjawabkan  tindak  pidananya,  keadaan  korban  yang sebisa mungkin harus dipulihkan, dan pernyataan rekonsiliasi antara korban dan pelaku; 2 dan (2) restorative  justice  adalah  sistem  peradilan  yang  menekankan  pengembalian  kerugian  yang ditimbulkan oleh tindak kriminal terhadap orang, hubungan, atau sistem yang lebih besar dengan cara yang tepat, jujur, dan adil. 3
Esensi  restorative  justice  mencakup  sejumlah  prinsip  sebagai  berikut:  (1)  membentuk partisipasi komunal antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk mencapai solusi bagi tindak  pidana;  (2)  memposisikan  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  sebagai  „stakeholders‟  dalam suatu  kerangka  kerjasama;  dan  (3)  mengupayakan  solusi  yang  adil  bagi  semua  pihak  (win-win solutions). 4 Bertolak  dari  pemahaman  tersebut,  aparat  penegak  hukum  mulai  mengadopsi semangat  baru  dalam  upaya  penegak  hukum  berupa  implementasi  restorative  justice.  Semangat ini tampak dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Melalui  peraturan  ini,  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat  akan  pentingnya  upaya menyelesaikan tindak pidana secara alternatif dengan penekanan pada pemulihan keadaan korban dan  perhatian  terhadap  keseimbangan  antara  perlindungan  dan  kepentingan  korban  tanpa pelibatan  hukuman  pidana  terhadap  pelaku. 5 Melalui  pendekatan  ini,  keadilan  restorative  atau restorative  justice  dapat  menjadi  sarana  yang  efektif  dalam  mengendalikan  laju  tindak kriminalitas  karena  tindak  pidana  diselesaikan  di  antara  kedua  belah  pihak  secara  kekeluargaan dan pelaku tindak pidana dapat dikembalikan ke lingkungan masyarakat.
Meskipun  tujuan  utama  dari  penyelesaian  tindak  pidana  alternatif  ini  adalah  pemulihan hubungan antara korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan  dengan  mekanisme  keadilan  restoratif  sebab:  (1)  ada  tindak  pidana  yang  termasuk
1 A.  M.  Abdillah,  “Restorative  Justice:  Solusi  Over  Kapasitas  Lapas  Rutan,”  Kantor  Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia, 2019, https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas- lapas-rutan.
2 T. Gavrielides dan N. E. Courakis, Beyond Restorative Justice: Social Justice as a New Objective for  Criminal  Justice.  In  T.  Gavrielides,  Routledge  International  Handbook  of  Restorative  Justice (New York: Routledge, 2019).
3 G. D. Paul dan I. M. Borton, Creating Restorative Justice (London: Lexington Books, 2021). 4 I. P. Darwin, Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia (Cepalo, 2019).
5 Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  PIdana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif (Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 2021).
kategori  residivisme;  dan  (2)  ada  kemungkinan  terjadinya  kegiatan  transaksional  di  kalangan penegak  hukum  mengingat  penentuan  keputusan  keadilan  restoratif  berada  pada  diskresi kepolisian.  Maka,  guna  memaksimalkan  implementasi  mekanisme  penyelesaian  tindak  pidana secara  alternatif  tersebut,  Peraturan  Kepolisian  Nomor  8  Tahun  2021  menguraikan  sejumlah persyaratan  materiil  untuk  menentukan  bahwa  tindak  pidana  dapat  diselesaikan  dengan mekanisme keadilan restoratif dan persyaratan ini adalah: (1) tidak memicu terjadinya kerusakan atau  tidak  mendapatkan  penolakan  dari  masyarakat;  (2)  tidak  menimbulkan  dampak  berupa konflik  sosial;  (3)  tidak  memuat  potensi  disintegritas  nasional;  (4)  tidak  memiliki  potensi radikalisme  dan  separatisme;  (5)  tidak  berhubungan  dengan  residivisme;  dan  (6)  bukan merupakan tindak pidana yang tergolong terorisme, makar, korupsi, dan penghilangan nyawa. 6
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa selama tahun 2021 Polri telah menyelesaikan  11.811  perkara  melalui  pendekatan  restorative  justice  dan  angka  ini  mengalami peningkatan sebesar 28.30% dibandingkan tahun 2020 di mana jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 9.199 perkara. 7 Secara keseluruhan, sejak diterbitkannya Perpol Nomor 8 Tahun 2021, sampai  dengan  tahun  2022  jumlah  tindak  kriminal  yang  diselesaikan  oleh  Polri  melalui mekanisme  restorative  justice  mencapai  15.811  kasus. 8 Terlepas  dari  jumlah  kasus  yang  telah diselesaikan  melalui  mekanisme  restorative  justice  tersebut,  masih  terdapat  upaya  perdamaian yang  belum  berhasil  diwujudkan  antara  pelaku  dan  korban  di  tingkat  kepolisian.  Hal  ini ditemukan  pada  keputusan  korban  untuk  melanjutkan  perkara  ke  tingkat  kejaksaan. 9 Keputusan ini  lazimnya  diambil  karena  korban  tidak  merasa  puas  dengan  proses  perdamaian  yang diupayakan di tingkat kepolisian.
6 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7 Y. Winarto, “Sepanjang 2021, Polri Menyelesaikan 11.811 Perkara Melalui Restorative Justice,” kontan.co.id,  2022,  https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2021-polri-menyelesaikan-11811-perkara- melalui-restorative-justice.
8 Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  “Polri  Selesaikan  15.811  Perkara  lewat  Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas,” POLRI, 2022, https://polri.go.id/berita-polri/239.
9 R.  Hidayat,  “Menilik  3  Peraturan  Kejaksaan  dalam  Penerapan  Restorative  Justice,” hukumonline.com,  2022,  https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam- penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e.
Gambar 1 Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mekanisme Restorative Justice oleh Bareskrim Polri Selama Periode 2020 dan 2021. 10
Menariknya, kasus hukum di tingkat kejaksaan ini justru diselesaikan melalui mekanisme restorative  justice.  Mekanisme  penyelesaian  tindak  pidana  alternatif  di  tingkat  kejaksaan  diatur oleh  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tercatat sejak tahun 2020 sampai dengan awal bulan Maret tahun 2022 lebih dari  823  kasus  telah  diselesaikan  oleh  pihak  Kejaksaan  Agung  melalui  mekanisme  restorative justice  atau  keadilan  restoratif. 11 Per  17  November  2022,  kejaksaan  telah  menyelesaikan  total 1.866 kasus melalui mekanisme restorative justice.
10 Rowassidik  Bareskrim Polri, Jumlah Kasus yang Diselesaikan Melalui  Mekanisme Restorative Justice Periode 2021-2022 (DKI Jakarta, 2023).
11 R. N. Catherine dan S. Asril, “Mengenal „Restorative Justice‟ dan Deretan Implementasinya di Indonesia,” kompas.com, 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/09265691/mengenal- restorative-justice-dan-deretan-implementasinya-di-indonesia.
Gambar 2 Jumlah Kasus yang telah Diselesaikan oleh Pihak Kejaksaan Melalui Mekanisme Restorative Justice Per 17 November 2022. 12
Adapun  dinamika  restorative  justice  antara  kepolisian  dan  kejaksaan  sebagaimana diuraikan di atas dapat dideskripsikan dalam Gambar 1.3 sebagai berikut :
Gambar 3 Dinamika Penyelesaian Tindak Pidana melalui Mekanisme Alternatif Restorative Justice antara Kepolisian dan Kejaksaan
Bertolak  dari  dinamika  restorative  justice  di  atas,  peneliti  melihat  adanya  potensi penyelesaian  tindak  pidana  secara  alternatif  yang  dapat  dimaksimalkan.  Upaya  memaksimalkan
12 Kejaksaan  Agung Republik Indonesia, Jumlah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Sejak Diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 (Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2022).
potensi ini tentunya akan sesuai dengan konstruksi hukum di Indonesia yang belakangan ini lebih mengedepankan  sisi  humanis  dengan  memberikan  semacam  “kesempatan  kedua”  bagi  pelaku tindak pidana yang masih “hijau.” Melalui implementasi restorative justice ini, diharapkan bahwa pelaku  tindak  pidana  memiliki  keinsafan  akan  konsekuensi  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan supaya  dapat  melakukan  introspeksi  diri  guna  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  dan  bermanfaat bagi masyarakat. Di saat yang sama, pemaksimalan potensi ini dapat membantu pihak kejaksaan mengingat tindak pidana diselesaikan secara  alternatif sebelum masuk  ke tahapan proses  hukum berikutnya  yaitu  penyidikan.  Dengan  demikian,  angka  tindak  kriminal  akan  dapat  diturunkan secara  signifikan  dengan  fokus  kepada  aspek  pemulihan  hubungan  di  antara  tiga  pihak  yaitu pelaku,  korban,  dan  masyarakat.  Adapun  fokus  penelitian  ini  upaya  memaksimalkan  restorative justice  sebagai  mekanisme  penyelesaian  tindak  pidana  secara  alternatif  di  tangan  pertama,  yaitu kepolisian, guna mempersingkat  waktu penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme alternatif ini.  Secara  lebih  spesifik,  dalam  penelitian  ini  ada  dua  rumusan  masalah  yang  hendak  diangkat yaitu:
1. Pendekatan  apakah  yang  dapat  digunakan  untuk  memaksimalkan  restorative  justice  di kalangan penegak hukum?
2. Bagaimanakah  restorative  justice  nantinya  dapat  dioptimalkan  di  kalangan  penegak hukum?

## KERANGKA TEORI

## Restorative Justice
Restorative  justice  atau  keadilan  restoratif  pada  dasarnya  merupakan  upaya  mediasi antara  pelaku  kejahatan  dan  korban  yang  bertujuan  untuk  memulihkan  hubungan  keduanya  dan mengembalikan  hak  yang telah hilang atau dihilangkan dari pihak korban. Secara lebih spesifik, ada dua definisi pakar yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk memahami keadilan restoratif atau  restorative  justice.  Pertama,  keadilan  restoratif  adalah  sistem  peradilan  yang  memiliki  tiga aspek  yang  saling  berhubungan  yaitu:  (1)  pelaku  yang  harus  mempertanggungjawabkan  tindak pidananya;  (2)  keadaan  korban  yang  sebisa  mungkin  harus  dipulihkan;  (3)  dan  pernyataan rekonsiliasi  antara  korban  dan  pelaku. 13 Kedua,  keadilan  restoratif  adalah  sistem  peradilan  yang menekankan  pengembalian  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  kriminal  terhadap  orang, hubungan, atau sistem yang lebih besar dengan cara yang tepat, jujur, dan adil. 14
Bertolak  dari  kedua  definisi  tersebut,  esensi  utama  keadilan  restoratif  terletak  pada  dua aspek  yaitu  pemulihan  hubungan  di  antara  pelaku  dan  korban  serta  pengembalian  hak-hak  yang
13 Gavrielides  dan  Courakis, Beyond  Restorative  Justice:  Social  Justice  as  a  New  Objective  for Criminal Justice. In T. Gavrielides, Routledge International Handbook of Restorative Justice .
14 Paul dan Borton, Creating Restorative Justice .
hilang  dari  pihak  korban.  Implementasi  keadilan  restoratif  pun  menjadi  suatu  paradigma  baru dalam  pencegahan  tindak  kejahatan  sebab  dalam  beberapa  kasus  kejahatan  terjadi  bukan  karena keinginan pelaku melainkan karena desakan  situasi di sekitar lingkungan pelaku seperti desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa disertai dengan pekerjaan yang memadai. Implementasi restorative  justice  memiliki  peran  yang  signifikan  sebab  politik  pemidanaan  di  Indonesia  sangat mudah  menjatuhkan  vonis  dan  mengirim  terdakwa  ke  dalam  penjara  untuk  menjalani  masa hukuman  bahkan  untuk  tindak  pidana  yang  sebenarnya  dapat  diselesaikan  secara  alternatif. 15,16
Dalam  hubungannya  dengan  konteks  penelitian  ini,  aspek  yang  diperhatikan  bukan  saja kehilangan yang dialami korban dan kebutuhan yang sebenarnya dipenuhi oleh pelaku melainkan juga  terciptanya  rasa  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak.  Implementasi  restorative  justice  ini  juga dapat  membantu  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  demi  rasa  keadilan mengingat  pelaku  tindak  pidana  juga  memiliki  hak  asasi  yang  sama  dan  setara  dalam  hal mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, teori ini akan digunakan untuk mendeskripsikan kapasitas  Polri  dalam  melaksanakan  restorative  justice  terhadap  tidak  pidana  atau  kejahatan secara optimal.

## Crime Control Model
Seiring  dengan  diimplementasikannya  restorative  justice  atau  keadilan  restoratif  sebagai mekanisme alternatif untuk menyelesaikan tindak pidana, suatu model baru yang dikenal sebagai crime control model juga mulai diadopsi. Crime control model dapat didefinisikan sebagai model penegakan hukum yang menekankan efisiensi waktu. 17 Konsekuensi dari implementasi model ini adalah asas praduga bersalah. 18 Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, crime control model ini memiliki sejumlah prinsip yang menopang efektivitas penegakan hukum yang dapat diuraikan sebagai  berikut:  (1)  tindakan  represif  atas  tindakan  kriminal  adalah  fungsi  terpenting  dalam proses peradilan pidana; (2) prioritas utama penegakan hukum adalah efisiensi waktu; (3) proses penegakan  hukum  dilaksakanan  berdasarkan  pada  prinsip  cepat  (speedy)  dan  tuntas  (final) sehingga  model  manajerial  menjadi  prasyarat  utama  dalam  mendukung  penegakan  hukum;  (4) asas  praduga  bersalah  (presumption  of  guilt)  merupakan  aspek  utama  yang  menopang  efisiensi waktu  penegakan  hukum;  dan  (5)  proses  penegakan  hukum  memberikan  penekanan  pada  fakta administratif  yang  nantinya  akan  menentukan  apakah:  (a)  tersangka  dibebaskan;  atau  (b)
15 Angkasa Angkasa, “Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi  Negatif,  Serta  Solusi  Dalam  Upaya  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana,” Jurnal  Dinamika Hukum 10, no. 3 (15 Oktober 2010), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.46. 16 Darwin, Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia .
17 Michael Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan,” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 8 (2016).
18 A.  M.  Pangaribuan,  A.  Mufti,  dan  I.  Zikry, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2017).
tersangka  dinyatakan  bersalah. 19 Efisiensi  waktu  dalam  penegakan  hukum  ini  menjadi  penting mengingat  tujuan  dari  penyelenggaraan  peradilan  pidana  adalah  memberikan  perlindungan  bagi masyarakat  dari  berbagai  gangguan,  terutama  gangguan  keamanan  dan  keselamatan  jiwa,  harta, dan juga kehormatan. 20
Terkait  konsep  crime  control  model  sebagai  upaya  penegakan  hukum,  pemerintahan memiliki  dua  elemen  yang  telah  ditunjuk  untuk  melaksanakan  tugas  tersebut.  Kedua  elemen  ini adalah  kepolisian  dan  kejaksaan.  Namun,  kepolisian  dan  kejaksaan  memiliki  tugas  dan  peran masing-masing dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan tersebut meskipun pada prakteknya kedua  institusi  ini  dapat  berkolaborasi  satu  sama  lain. 21 Secara  lebih  rinci,  kepolisian  memiliki tugas dan kewenangan untuk menangkap pelaku tindak kejahatan sedangkan kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan untuk memproses hukum pelaku tindak kejahatan sesuai dengan perbuatan yang  telah  dilakukan.  Melihat  konstruksi  ini,  seyogyanya  tindak  kejahatan  yang  terjadi  di lingkungan  masyarakat  dapat  diselesaikan  secara  alternatif  di  tingkat  kepolisian  mengingat kepolisian merupakan institusi  yang memiliki kewenangan  untuk melakukan penangkapan. Jadi, jauh sebelum pelaku tindak kejahatan dijatuhi vonis pengadilan pihak kepolisian memiliki waktu untuk menyelesaikan tindak pidana secara alternatif dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat di mana kedua belah pihak berada.
Pada  konteks  penyelesaian  tindak  pidana  secara  alternatif,  kunci  bagi  pelaksanaan  tugas masing-masing  institusi  ini  adalah  moralitas  sebab  moralitas  yang  baik  di  antara  para  aparat penegak  hukum  (APH)  –  termasuk  kepolisian  dan  kejaksaan  –  akan  membuat  masyarakat  sadar akan  hukum. 22 Dengan  tingkat  kesadaran  yang  tinggi  terhadap  hukum,  masyarakat  dengan sendirinya tidak akan melakukan tindak pidana dan angka tindak pidana dapat diturunkan dengan signifikan.  Namun,  kendala  utama  yang  dihadapi  oleh  kepolisian  sebagai  lapisan  pertama penegakan  hukum  justru  ada  pada  fungsinya  sebagai  penjaga  keamanan,  penjaga  ketertiban, pengayom masyarakat, dan pelindung masyarakat. Peran polisi dalam penegakan hukum menjadi tidak maksimal karena tugas ini bertentangan dengan fungsi kepolisian  yang  lain. 23,24 Situasi  ini
19 Rusli Muhammad, “Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang: Model-Model dan Faktor- Faktor  yang  Berperan  dalam  Peradilan  Pidana),” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 19,  no.  20  (20  Juni 2002), https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art4.
20 Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan.” 21 T. Santoso, Studi tentang Hubungan Polisi dan Jaksa dalam Penyelidikan Tindak Pidana pada Periode  Sebelum  dan  Sesudah  Berlakunya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (Depok: Universitas Indonesia, 1999).
22 Ali Imron,  “Peran Dan  Kedudukan Empat Pilar  Dalam  Penegakan Hukum Hakim  Jaksa Polisi Serta  Advocat  Dihubungkan  Dengan  Penegakan  Hukum  Pada  Kasus  Korupsi,” Jurnal  Surya  Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 6, no. 1 (1 Maret 2016), https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.340.
23 F.  Latukau, Kajian  Progres  Peranan  Kepolisian  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana (Tahkim, 2019).
24 Pujiyono,  “Rekonstruksi  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  dalam  Perspektif  Kemandirian
pun  membuat  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  kepolisian  sebagai  penyidik  tindak  pidana bertentangan dengan aparat penegak hukum yang lain. Sebagai contoh, dalam penyelidikan kasus korupsi  kepolisian  dan  kejaksaan  sama-sama  memiliki  kewenangan;  namun,  kewenangan kejaksaan  terbatas  pada  Undang-Undang  tentang  Pengusutan  Penuntutan  dan  Peradilan  Tindak Pidana  Ekonomi  (UU  No.  7  Tahun  1955)  dan  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (UU  Nomor  31  Tahun  1999)  sedangkan  kepolisian  terletak  pada  aturan  yang lebih besar yaitu KUHAP dan UU Polri. 25

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  diadopsi  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif penelitian di mana beragam metode diimplementasikan untuk mengeksplorasi dan juga memahami arti dari masalah sosial atau kemanusiaan menurut sejumlah individu atau sekelompok orang. 26 Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena memiliki kesesuaian dengan sifatnya yang mendasar dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena berupa implementasi  keadilan  restoratif  di  masyarakat  sebagai  bentuk  pemidanaan  alternatif.  Maka, paradigma  yang  sesuai  dengan  sifat  penelitian  kualitatif  ini  adalah  paradigma  konstruktivisme sosial,  yaitu  paradigma  yang  meneguhkan  asumsi  bahwa  individu  selalu  berusaha  memahami dunia di mana dirinya tinggal dan bekerja sebab individu mengembangkan makna subyektif atas pengalaman  mereka  yang  diarahkan  terhadap  obyek  atau  benda  tertentu. 27 Terkait  dengan pernyataan ini, seorang peneliti dituntut untuk mampu mencari kompleksitas pandangan yang ada ketimbang  mempersempitnya  menjadi  beberapa  kategori  supaya  peneliti  dapat  memperoleh gambaran yang utuh mengenai topik yang ditelitinya.
Dalam  penelitian  ini,  data  yang  akan  digunakan  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang dikumpulkan  oleh  peneliti  melalui  informasi  yang  sudah  disajikan  sebelumnya  yang  dapat ditemukan  di  berita,  jurnal,  buku  teks,  dan  lain-lain. 28 Dalam  kegiatan  mengumpulkan  data sekunder, teknik  yang digunakan peneliti adalah  studi literatur. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan informasi dengan menggunakan sumber-sumber yang sudah tersedia seperti berita, publikasi  pemerintah,  jurnal,  artikel,  majalah,  dan  lain-lain. 29 Data  atau  informasi  yang  telah dikumpulkan  melalui  studi  literatur  dapat  digunakan  sebagai  pembanding  dan  juga  konfirmasi
Kekuasaan Kehakiman,” MMH , 2012. 25 Armunanto  Hutahaean,  “Lembaga  Penyidik  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 1 (22 April 2019), https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453. 26 J.  R.  Creswell, Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
27 Creswell.
28 A.  I.  Prabandari,  “Perbedaan  Data  Primer  dan  Sekunder  dalam  Penelitian,  Ketahui Karakteristiknya,”  merdeka.com,  2020,  https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan- sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-kln.html?page=2.
29 Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed .
terhadap  data  yang  telah  diungkap  atau  ditemukan  dari  kegiatan  wawancara  semi-terstruktur. Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  penguatan  atau  reinforcement  mengenai  implementasi restorative  justice  di  Indonesia  sehingga  peneliti  dapat  mengajukan  langkah-langkah  yang diperlukan untuk mengoptimalisasikan restorative justice di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendekatan yang Dapat Digunakan untuk Memaksimalkan Restorative Justice
Sebagai  mekanisme  penyelesaian  tindak  pidana  secara  alternatif,  restorative  justice diberlakukan  terhadap  para  pelaku  tindak  pidana  yang  baru  pertama  kali  melakukan  kejahatan. Hal ini mengandung pemahaman bahwa para pelaku tindak pidana ini terpaksa melakukan tindak kejahatan  karena  kondisi  tertentu  seperti,  misalnya,  tekanan  ekonomi.  Sebagai  gambaran, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian global menjadi lesu dan situasi ini berujung kepada  pemutusan  hubungan  kerja  karena  banyak  perusahaan  yang  mengalami  kebangkrutan. Dampaknya adalah para karyawan yang terkena PHK secara mendadak harus mencari cara untuk bertahan  hidup  dan  ketika  terdesak  mereka  tidak  memiliki  pilihan  lain  selain  melakukan  tindak kriminal  seperti  pencurian,  pencurian  dengan  pemberatan,  atau  perampokan. 30 Di  masa  awal pandemi  Covid-19,  perekonomian  Indonesia  sendiri  sempat  terkoreksi  minus  dan  hal  ini  pun memicu kekhawatiran akan meningkatnya tindak kriminal akibat banyak warga masyarakat yang mengalami PHK dan kehilangan sumber pendapatan utama.
Di saat  yang sama, terdapat proyeksi bahwa  tren kriminalitas selama pandemi Covid-19 dikhawatirkan  memicu  terjadinya  permasalahan  sosial  baru  dalam  pola  pembinaan  masyarakat seperti  overcapacity  pada  institusi  lembaga  pemasyarakatan.  Overcapacity  di  lembaga pemasyarakatan  telah  menjadi  isu  tersendiri  dan  isu  ini  disebabkan  oleh  sejumlah  faktor  seperti persentase  input  narapidana  tidak  sebanding  dengan  output  narapidana  serta  adanya  politik pemidanaan yang memudahkan setiap orang diputus bersalah dan harus menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan. 31,32 Dengan kata lain, jumlah narapidana baru yang menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah narapidana  yang  telah menyelesaikan masa  hukuman mereka. Mudahnya orang diputus bersalah dan  harus  menjalani  masa  hukuman  dalam  lembaga  pemasyarakatan  juga  menegaskan  bahwa sistem  pemidanaan  menjadi  tidak  efektif  sebab  angka  pelaku  tindak  kriminal  terus  mengalami kenaikan  yang  signifikan.  Bertolak  dari  dinamika  ini,  kemunculan  pandemi  Covid-19  yang
30 SMERU Research Institute, “Studi Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi COVID-19 di Indonesia,” SMERU Research Institute, 2023, https://smeru.or.id/id/research-id/studi-dampak-sosial-ekonomi-pandemi- covid-19-di-indonesia.
31 Angkasa, “Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana.”
32 Darwin, Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia .
menyebabkan banyak orang kehilangan sumber pendapatan diperkirakan dapat meningkatkan laju overcapacity lembaga pemasyarakatan sehingga sistem kendali tindak kriminal menjadi semakin tidak efisien.
Bertolak  dari  dinamika  yang  terjadi  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  kemunculan mekanisme penyelesaian tindak pidana alternatif berupa restorative justice ini menjadi semangat baru dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini pun diharapkan dapat menjadi sarana baru dalam menekan laju tindak kriminal di Indonesia secara khusus selama masa pandemi Covid-19 sebagaimana telah diproyeksikan bahwa tindak kejahatan akan mengalami peningkatan akibat  sumber  pendapatan  yang  hilang  secara  mendadak.  Adopsi  restorative  justice  ini  pun memiliki  dua  manfaat  bagi  penegak  hukum  yang  secara  umum  dapat  diuraikan  sebagai  berikut: (1) membantu menekan laju kriminalitas di masyarakat seiring pelaku tindak pidana mendapatkan kesempatan kedua dengan menyadari kesalahan yang dilakukan dan berupaya untuk memperbaiki diri;  dan  (2)  memunculkan  sisi  humanis  aparat  penegak  hukum  di  mata  masyarakat.  Laju kriminalitas  yang  dapat  ditekan  pada  gilirannya  dapat  berkontribusi  terhadap  pengurangan overcapacity yang telah dan sedang terjadi di masyarakat. Di saat yang sama, dengan adanya sisi humanis  penegak  hukum  di  masyarakat,  diharapkan  bahwa  masyarakat  semakin  mempercayai upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  mengingat  kepercayaan  publik  merupakan  salah  satu elemen utama yang diperlukan dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.
Keefektifan implementasi restorative justice ini telah ditunjukkan oleh jumlah kasus yang dapat  diselesaikan  aparat  penegak  hukum,  baik  kepolisian  maupun  kejaksaan,  secara  bersama- sama.  Hal  ini  pun  menunjukkan  adanya  semangat  bersama  dalam  bentuk  kolaborasi  terpisah untuk  mengimplementasikan  restorative  justice  guna  menekan  laju  tindak  kriminal  secara  lebih efektif.  Kolaborasi  ini  dikatakan  sebagai  kolaborasi  terpisah  sebab  kepolisian  maupun kejaksanaan  sama-sama  memiliki  dan  mengimplementasikan  peraturan  hukum  masing-masing terkait  restorative  justice  namun  masih  berada  dalam  koridor  yang  sama  yaitu  menggunakan mekanisme  penyelesaian  tindak  pidana  alternatif  tanpa  penggunaan  hukum  pidana.  Meminjam data  dari  pihak  kejaksaan  saja  telah  tampak  bahwa  restorative  justice  dapat  menjadi  sarana penegakan  hukum  yang  efektif  karena  memuat  unsur  edukasi  agar  pelaku  tindak  pidana  tidak mengulangi  kesalahan  yang  sama  terutama  setelah  ia  menyadari  konsekuensi  yang  dapat ditimbulkan  (Tabel  3.2).  Unsur  edukasi  ini  muncul  utamanya  karena  pelaku  baru  pertama  kali melakukan  tindak  pidana  dan  tindakan  kriminal  ini  pun  lebih  disebabkan  oleh  keadaan “terpaksa.”  Selain  itu,  sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  unsur  edukasi  ini  dapat ditemukan  dalam  pelaku  yang  menyadari  kesalahan  yang  dilakukan  sehingga  ada  niatan  untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika dimediasi dengan korban dan proses mediasi berjalan dengan lancar,  maka  pelaku  pun  dapat  menebus  kesalahannya  dengan:  (1)  memberikan  ganti  rugi  yang
sesuai  kepada  korban;  dan  (2)  berjanji  tidak  akan  mengulangi  tindak  pidana  yang  dilakukan. Hubungan  yang  dipulihkan  dengan  korban,  dan  dengan  masyarakat  sebagai  saksinya,  diyakini dapat  mencegah  pelaku  mengulangi  tindak  pidana  serupa  di  kemudian  hari  dan  dalam  jangka panjang tindakan semacam ini diyakini dapat mengurangi laju kriminalitas di masyarakat.
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 5 September - Oktober 2023
3531

## Tabel 1. Contoh Kasus yang Diselesaikan oleh Kejaksaan Melalui Mekanisme Restorative Justice
No Nama Pelaku Tindak Pidana / Kejahatan Pasal yang Dilanggar Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose) Yurisdiksi Alasan Pelaksanaan Restorative Justice 1 Ahmad Syahrurojiqi Bin (Alm) H. Subkhi Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 335 Ayat (1) KUHP 22 Maret 2021 Kejaksaan Negeri Serang Kejaksaan Tinggi Banten 1. Tersangka  baru  pertama  kali  melakukan  tindak pidana.
2. Tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana denda  atau  diancam  dengan  pidana  penjara  tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
3. Tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang bukti atau nilai kerugian  yang ditimbulkan  akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Telah  ada  kesepakatan  perdamaian  antara  korban dan tersangka.
5. Tersangka  dapat  melaksanakan  kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 14 hari semenjak pelimpahan berkas perkara tahap 2.
6. Telah  ada  pemulihan  kembali  pada  keadaan semua yang dilakukan oleh tersangka.
7. Masyarakat merespon positif.
2 Muhammad AK Sesung 22 Juni 2021 Kejaksaan Negeri Sumbawa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat 1. Telah  ada  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula yang dilakukan tersangka dengan cara:
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 5 September - Oktober 2023
3532 No Nama Pelaku Tindak Pidana / Kejahatan Pasal yang Dilanggar Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose) Yurisdiksi Alasan Pelaksanaan Restorative Justice a. Tersangka  telah  melakukan  perdamaian  pada korban.
b. Korban setuju untuk melakukan perdamaian.
c. Tersangka  telah  mengganti  kerugian  kepada korban sesuai dengan yang disepakati.
d. Terdakwa  sudah  membayarkan  kerugian kepada korban
2. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
3. Masyarakat  merespon  positif  dan  mengapresiasi
restorative justice tersebut. 3 Abdul Riad Bin (Alm) Moh. Aziz 27 September 2021 Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 1. Tersangka  baru  pertama  kali  melakukan  tindak pidana ( vide Pasal 5 ayat (1) huruf (a)).
2. Tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara tidak  lebih  dari  5  tahun  ( vide Pasal  5  ayat  (1)
huruf (b)).
3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka ( vide Pasal 5 ayat (6) huruf (b)).
4. Masyarakat  merespon  positif  ( vide Pasal  5  ayat (6) huruf (c)).
5. Bahwa  dengan  mempertimbangkan  ketentuan dalam  Bab  III  Peraturan  Kejaksaan  Republik
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 5 September - Oktober 2023
3533 No Nama Pelaku Tindak Pidana / Kejahatan Pasal yang Dilanggar Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose) Yurisdiksi Alasan Pelaksanaan Restorative Justice Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang
Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif, khususnya terhadap: a. Sitgma  penghindaran  pembalasan  antara tersangka  dengan  korban  I  yang  merupakan saudara  kandung,  dan  dengan  korban  II  yang merupakan keponakan dari tersangka,
b. Respon dan keharmonisan masyarakat,
c. Subjek  dan  objek  pelaku  tindak  pidana  yang merupakan  kakak  dan  adik  kandung  serta keponakan,
d. Ancaman  tindak  pidana  yang  didakwakan yakin paling lama 1 (satu) tahun,
e. Latar  belakang  terjadinya  /  dilakukannya tindak  pidana  karena  terdakwa  sedang memiliki  masalah  ekonomi  dan  dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar diri / mabuk,
f. Tidak ditemukan adanya kerugian / kerusakan /  akibat  lain  yang  ditimbulkan  dari  tindak pidana yang dilakukan tersangka,
g. Adanya surat pernyataan kesepakatan perdamaian antara para korban dan tersangka.
Tersangka dan korban sepakat untuk berdamai
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 5 September - Oktober 2023
3534 No Nama Pelaku Tindak Pidana / Kejahatan Pasal yang Dilanggar Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose) Yurisdiksi Alasan Pelaksanaan Restorative Justice dan tidak terdapat syarat untuk melakukan perdamaian tersebut. 4 Muhammad ALS
Mamad Bin Awi
Penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP 11 Mei 2021 Kejaksaan Belitung Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung 1. Tersangka  baru  pertama  kali  melakukan  tindak pidana. 2. Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  tersangka hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari  5  (lima)  tahun  yaitu  Pasal  351  ayat  (1) KUHP.
3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan  tersangka  sehingga  tercipta  kondisi  dan harmonisasi di dalam masyarakat.
4. Masyarakat  merespon  positif  sehingga  dapat membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap institusi Kejaksaan. 5 Warnika Duha Alias Wari 26 Oktober 2021 Kejaksaan Negeri Nias Selatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 1. Tersangka  WARNIKA  DUHA  alias  WARI  baru pertama  kali  melakukan  tindak  pidana  (belum pernah dihukum).
2. Tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  8  (delapan) bulan.
3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
4. Proses perdamaian difasilitasi oleh Jaksa Penuntut
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 5 September - Oktober 2023
3535 No Nama Pelaku Tindak Pidana / Kejahatan Pasal yang Dilanggar Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose) Yurisdiksi Alasan Pelaksanaan Restorative Justice Umum  telah  dilakukan  secara  sukarela  dengan musyawarah  untuk  mufakat  tanpa  tekanan, paksaan, dan intimidasi.
5. Telah dilaksanakannya pemenuhan dari
kesepakatan  perdamaian  dari  tersangka  kepada saksi korban untuk pemulihan ke keadaan korban semula.
6. Bahwa  luka  yang  dialami  saksi  korban  akibat perbuatan  tersangka  termasuk  ke  dalam  luka ringan  dan  tidak  mengganggu  aktivitas  korban sehari-hari. 6 Salmia 01 Desember 2021 Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah 1. Tersangka SALMIA baru pertama kali melakukan tindak pidana (belum pernah dihukum).
2. Tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
4. Proses perdamaian difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum  telah  dilakukan  secara  sukarela  dengan musyawarah  untuk  mufakat  tanpa  tekanan, paksaan, dan intimidasi.
5. Telah dilaksanakannya pemenuhan dan
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 5 September - Oktober 2023
3536 No Nama Pelaku Tindak Pidana / Kejahatan Pasal yang Dilanggar Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose) Yurisdiksi Alasan Pelaksanaan Restorative Justice kesepakatan  perdamaian  dari  tersangka  kepada saksi korban.
6. Bahwa  tersangka  dan  saksi  korban  sudah  saling berdamai dan memaafkan.
7. Bahwa  luka  yang  diderita  saksi  korban  termasuk luka ringan dan tidak menghalangi pekerjaan atau aktivitas sehari-hari.
8. Dengan pemberian RJ diharapkan dapat mengembalikan  kembali  harmonisasi  hubungan antara  tersangka  dengan  korban,  keluarga,  dan masyarakat. 7 Ardiansyah Pgl Ardi Bin Zainuddin Pencurian Pasal 362 KUHP 29 Oktober 2021 Kejaksaan Pasaman Barat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat 1. Tersangka  ARDIANSYAH  Pgl  ARDI    baru pertama  kali  melakukan  tindak  pidana  (belum pernah dihukum).
2. Tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
4. Proses perdamaian difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum  telah  dilakukan  secara  sukarela,  dengan musyawarah  untuk  mufakat  tanpa  tekanan, paksaan, dan intimidasi.
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 5 September - Oktober 2023
3537 No Nama Pelaku Tindak Pidana / Kejahatan Pasal yang Dilanggar Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose) Yurisdiksi Alasan Pelaksanaan Restorative Justice 5. Tersangka  merupakan  tuna  wisma  dan  sudah tidak  diakui  anak  lagi  dari  ibu  (orang  tuanya)  / tidak bertempat tinggal.
6. Bahwa  barang  milik  saksi  korban  sudah  kembali dan  tersangka  belum  sempat  menikmati  hasil perbuatannya. 8 Yogi Prasetyo Alias Yogi 09 November 2021 Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 1. Tersangka  YOGI  PRASETYO  alias  YOGI  baru pertama  kali  melakukan  tindak  pidana  (belum pernah dihukum).
2. Tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
4. Proses perdamaian difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum  telah  dilakukan  secara  sukarela  dengan musyawarah  untuk  mufakat  tanpa  tekanan, paksaan, dan intimidasi.
5. Telah dilaksanakannya pemenuhan dari
kesepakatan  perdamaian  dari  tersangka  kepada saksi korban untuk pemulihan ke keadaan korban semula  (telah  dilakukan  pengembalian  barang bukti).
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 5 September - Oktober 2023
3538 No Nama Pelaku Tindak Pidana / Kejahatan Pasal yang Dilanggar Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose) Yurisdiksi Alasan Pelaksanaan Restorative Justice 9 Rizal C Alias Rizal Bin Cikimid 13 Januari 2022 Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung 1. Tersangka  RIZAL  C  ALIAS  RIZAL  BIN CIKIMID  baru  pertama  kali  melakukan  tindak pidana (belum pernah dihukum).
2. Tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun.
3. Bahwa  berdasarka  Pasal  5  Ayat  (2)  Peraturan Kejaksaan  RI  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif  adanya  pengecualian  yang  dilihat  dari kasuistik  tindak  pidana.  Dan  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  tersangka  yang  dapat  dijadikan pertimbangan  diberikan  persetujuan  permohonan RJ. 4. Proses perdamaian difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum  telah  dilakukan  secara  sukarela  dengan musyawarah  untuk  mufakat  tanpa  tekanan, paksaan, dan intimidasi.
5. Telah  adanya  perdamaian  dan  korban  sudah memaafkan  perbuatan  dari  tersangka  sehingga dengan  disetujuinya  permohonan  RJ  diharapkan dapat  kembali  mengembalikan  keharmonisan dalam  masyarakat  dan  menjadi  efek  jera  bagi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 5 September - Oktober 2023
3539 No Nama Pelaku Tindak Pidana / Kejahatan Pasal yang Dilanggar Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose) Yurisdiksi Alasan Pelaksanaan Restorative Justice tersangka  untuk  tidak  mengulangi  ataupun melakukan tindak pidana lagi.
Guna memaksimalkan dampak restorative justice dalam menekan laju tindak kriminal di masyarakat,  terdapat  satu  pendekatan  yang  dapat  diadopsi  dalam  implementasi  mekanisme penyelesaian  tindak  pidana  secara  alternatif  ini  yaitu  crime  control  model.  Crime  control  model adalah  model  penegakan  hukum  yang  menekankan  efisiensi  waktu. 33 Crime  control  model memiliki  benang  merah  atau  pertalian  dengan  restorative  justice  sebab  model  ini  memuat  lima proses  yang  menopang  efektivitas  penegakan  hukum.  Secara  khusus,  salah  dua  dari  lima  proses ini  beririsan  dengan  semangat  dalam  restorative  justice  yaitu:  (1)  proses  penegakan  hukum dilaksakanan  berdasarkan  pada  prinsip  cepat  (speedy)  dan  tuntas  (final)  sehingga  model manajerial  menjadi  prasyarat  utama  dalam  mendukung  penegakan  hukum;  dan  (2)  asas  praduga bersalah  (presumption  of  guilt)  merupakan  aspek  utama  yang  menopang  efisiensi  waktu penegakan hukum. 34
Implementasi crime control model tersebut diyakini dapat memaksimalkan implementasi restorative  justice  di  masyarakat  terutama  dalam  kaitannya  dengan  asas  praduga  tak  bersalah. Asas praduga tak bersalah ini dapat menjadi ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengetahui motif dan dorongan pada pihak pelaku. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh data-data restorative justice  dari  pihak  kejaksaan,  motif  dan  ini  pelaku  lebih  berkaitan  dengan  desakan  yang  dialami oleh  pelaku  sehingga  tindak  kriminal  yang  dilakukan  sama  sekali  tidak  terencana.  Dengan  kata lain, asas praduga tak bersalah ini membantu aparat penegak hukum untuk menangani kasus yang dihadapi  dengan  lebih  obyektif  seiring  penanganan  kasus  ini  didasari  dengan  adanya  keyakinan bahwa pelaku “terpaksa” melakukan kejahatan terutama ketika pelaku diketahui baru melakukan tindak  pidana  terkait  dalam  kesempatan  pertama.  Namun  demikian,  obyektivitas  dalam  asas praduga  tak  bersalah  ini  tidak  boleh  mengesampingkan  adanya  kriteria  bagi  implementasi restorative  justice  yang  terdiri  dari:  (1)  tidak  memicu  terjadinya  kerusakan  atau  tidak mendapatkan  penolakan  dari  masyarakat;  (2)  tidak  menimbulkan  dampak  berupa  konflik  sosial; (3)  tidak  memuat  potensi  disintegritas  nasional;  (4)  tidak  memiliki  potensi  radikalisme  dan separatisme; (5) tidak berhubungan dengan residivisme; dan (6) bukan merupakan tindak pidana yang tergolong terorisme, makar,  korupsi, dan penghilangan  nyawa. 35 Ketaatan terhadap kriteria ini  penting  untuk  ditekankan  guna  menghindari  adanya  semacam  kegiatan  transasional  dalam penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice yang mana akan merongrong  kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Tanpa kepercayaan publik yang memadai, niscaya aparat penegak hukum tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Adanya  crime  control  model  dalam  implementasi  restorative  justice  ini  telah  membawa
33 Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan.”
34 Muhammad, “Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang.”
35 Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak PIdana Berdasarkan Keadilan Restoratif .
sejumlah  dampak  positif  dalam  upaya  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Pernyataan  ini  telah dikonfirmasi  oleh  beberapa  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terkait  keefektifan  implementasi restorative  justice  di  Indonesia.  Pertama,  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Prayitno menunjukkan  bahwa  keadilan  restoratif  dapat  dilakukan  dalam  penegakan  hukum  pidana  in concerto  dengan  menggunakan:  (1)  kewenangan  LPSK,  Jaksa,  atau  Hakim  di  pengadilan berdasarkan  ketentuan  UU  Nomor  13  Tahun  2006  dan  PP  Nomor  44  Tahun  2008;  dan  (2) secondary  rules  yang  diberikan  kepada  aparat  hukum  (polisi,  jaksa,  dan  hakim)  melalui  prinsip creation, extinction, and alteration of primary rules. 36 Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sompie  menunjukkan  bahwa  (1)  pihak  kepolisian  mengambil  lebih  demokratis  terhadap  pelaku tindak pidana berdasarkan pada keadilan restoratif sebagai wujud dari reformasi paradigma yang dilakukan;  (2)  pihak  kepolisian  mengimplementasikan  keadilan  restoratif  dengan  menggunakan keputusannya  sendiri  sebagai  suatu  diskresi  mengingat  keadilan  restoratif  belum  memiliki landasan  hukum  yang kuat; dan  (3) pihak kepolisian menggunakan prinsip pemulihan  hubungan antara korban dan pelaku ketimbang pemidanaan dengan berdasarkan pada keadilan restorative. 37 Ketiga, hasil penelitian  yang dilakukan oleh  Weaver &  Swank menunjukkan bahwa bahwa para pemangku  kepentingan  yang  mewakili  berbagai  macam  kelompok  –  termasuk  administrasi,  staf instruksional, dan siswa – melaporkan kesuksesan implementasi pendekatan keadilan restoratif di jenjang  sekolah  menengah.  Dengan  demikian,  praktek  keadilan  restoratif  dapat  menjadi  praktek yang  menjanjikan  bagi  sekolah  yang  mencari  cara  untuk  mengimplementasikan  pendekatan disipliner  alternative. 38 Secara  bersama-sama,  dapat  dikonfirmasi  bahwa  crime  control  model dapat  menjadi  pendekatan  yang  memaksimalkan  implementasi  restorative  justice  di  lingkungan masyarakat  sehingga  proses  penegakan  hukum  menjadi  lebih  humanis,  terutama  dengan mengedepankan  unsur  edukasi,  sehingga  pada  gilirannya  laju  kriminalitas  dapat  ditekan.  Pada gilirannya,  meskipun  tidak  dicakup  dalam  konteks  penelitian  ini,  isu  lain  yang  terkait  tindak kriminal, seperti isu overcapacity misalnya, dapat dimitigasi dengan lebih baik.

## Optimalisasi Restorative Justice di Kalangan Penegak Hukum
Implementasi restorative justice merupakan salah satu sarana yang efektif dan signifikan dalam  mengendalikan  laju  tindak  kriminal  di  masyarakat.  Secara  lebih  spesifik,  implementasi restorative  justice ini  sangat penting  untuk dilakukan  guna memulihkan hubungan antara  pelaku
36 KuatPuji  Prayitno,  “Restorative  Justice  Untuk  Peradilan  Di  Indonesia  (Perspektif  Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concerto),” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (15 September 2012), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116.
37 Ronny  F.  Sompie,  “Diskresi  Polri  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Restorative Justice,” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2015), https://doi.org/10.46839/lljih.v1i2.85. 38 Jo  Lauren  Weaver  dan  Jacqueline  M.  Swank,  “A  Case  Study  of  the  Implementation  of Restorative  Justice  in  a  Middle  School,” RMLE  Online 43,  no.  4  (20  April  2020), https://doi.org/10.1080/19404476.2020.1733912.
dan  korban  di  masyarakat  dan  juga  guna  mengurangi  isu  sosial  seperti  overcapacity  di  lembaga pemasyarakatan  dalam  jangka  panjang.  Selain  itu,  implementasi  restorative  justice  juga berpotensi  memberikan  jaminan  hukum  bagi  pelaku  terkait  dengan  Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia  yang  mengharuskan  adanya  kepastian  hukum  bagi  setiap  pelaku  tindak  pidana. Secara  keseluruhan,  signifikansi  ini  muncul  seiring  restorative  justice  telah  terbukti  mampu mengendalikan  permasalahan  tindak  pidana  di  masyarakat  sebagaimana  dibukti  oleh  jumlah kasus  yang  diselesaikan  baik  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  maupun  oleh  Kejaksaan Agung. 39,40 Tidak dapat dipungkiri bahwa baik  kepolisian maupun kejaksaan memiliki semangat atau  passion  yang  sama  dalam  mengadopsi  restorative  justice  guna  menekan  laju  kriminalitas secara  efektif  dan  efisien.  Dalam  kesempatan  yang  sama,  restorative  justice  juga  diadopsi  oleh kedua  institusi  penegak  hukum  ini  karena  dapat  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  terkait konsekuensi  dari  tindakan  kriminal  sehingga  diharapkan  bahwa  kesadaran  akan  bahaya  tindak kriminal  muncul  di  masyarakat  sehingga  memicu  terjadinya  semacam  efek  jera  atau  deterrence effect.  Adanya  efek  ini  diyakini  dapat  membuat  warga  masyarakat  berpikir  dua  kali  sebelum melakukan tindak pidana meskipun mereka dalam keadaan terdesak.
Terlepas  dari  adanya  semangat  bersama  dalam  mengadopsi  restorative  justice  tersebut, implementasi  restorative  justice  oleh  kepolisian  dan  juga  kejaksaan  dalam  beberapa  kesempatan justru  menimbulkan  semacam  ketumpangtindihan.  Ketumpangtindihan  ini  pun  berpotensi menimbulkan  kebingungan  di  tengah-tengah  masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat mempertanyakan  lembaga  penegak  hukum  manakah  yang  seharusnya  dapat  lebih memaksimalkan  penyelesaian  tindak  pidana  secara  alternatif  melalui  pendekatan  restorative justice  ini.  Ketumpangtindihan  ini  semestinya  dapat  dihindari  supaya  pelaksanaan  restorative justice  dapat  menjadi  lebih  optimal  sehingga  memberikan  hasil  yang  lebih  maksimal. Optimalisasi  ini  perlu  dikejar  sebagai  bentuk  pelayanan  bagi  masyarakat  terkait  penegakan hukum  terutama  pada  pihak  pelaku  yang  memerlukan  kepastian  hukum  mengingat  para  pelaku tindak  pidana  seringkali  harus  menunggu  waktu  yang  lama  sampai  dengan  kasus  mereka disidangkan di pengadilan. Dengan kata  lain, restorative justice memiliki  andil dalam menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat yaitu, pelaku, korban, dan masyarakat.  Adapun penekanan  non-penal  yang  dimiliki  restorative  justice  tentunya  akan  membawa  dampak signifikan bagi  kesejahteraan  ketiga pihak tersebut  sebab: (1) pelaku tidak perlu menjalani masa pidana atau proses hukum selama mampu mengembalikan kerugian yang ditimbulkan pada pihak korban;  (2)  korban  mendapatkan  ganti  rugi  sehingga  kesejahteraannya  tidak  hilang;  dan  (3) masyarakat  tidak  mengalami  kerugian  akibat  tindak  kriminal  yang  dilakukan  seiring  pelaku
39 Catherine  dan  Asril,  “Mengenal  „Restorative  Justice‟  dan  Deretan  Implementasinya  di Indonesia.”
40 Winarto, “Sepanjang 2021, Polri Menyelesaikan 11.811 Perkara Melalui Restorative Justice.”
menebus kesalahannya.
Supaya  implementasi  restorative  justice  menjadi  optimal,  diperlukan  satu  langkah  yang dapat  mengakomodasi  implementasi  penyelesaian  tindak  pidana  alternatif  ini  secara  efektif  dan efisien.  Solusi  bagi  pernyataan  ini  dapat  ditelusuri  kembali  ke  dalam  sistem  peradilan  pidana (SPP)  yang  berlaku  di  Indonesia.  Sistem  peradilan  pidana  dapat  didefinisikan  sebagai konsekuensi logis dari implementasi pendekatan kebijakan pemidanaan dengan mengaplikasikan sarana pidana atau penal dalam metode penanggulangan kejahatan. 41 Di sisi lain, sistem peradilan pidana  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  sistem  yang  memuat  sub-sistem  yang  saling  terkait satu  sama  lain,  yaitu  sub-sistem  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan,  dan  juga  sub-sistem pendukung  lainnya  seperti  sub-sistem  Lembaga  Pemasyarakatan,  Imigrasi,  dan  instansi-instansi lain yang terkait. 42 Secara bersamaan, kedua definisi ini menunjukkan adanya pihak yang terlibat dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan  perlu  saling  mendukung  satu  sama  lain  melalui sinkronisasi  dan  koordinasi  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang.  Bertolak  dari  keberadaan pihak-pihak  ini,  restorative  justice  pun  berpotensi  dimaksimalkan  dengan  membuat pelaksanaannya pada satu pintu supaya restorative justice menjadi lebih terkoordinasi dan dalam jangka  waktu yang panjang menjadi lebih  efektif dan efisien. Tindakan ini perlu dilakukan agar restorative  justice  menjadi  maksimal  di  awal  sebelum  adanya  proses  pidana  sehingga  laju kriminalitas  dapat  ditekan  sedini  mungkin.  Dengan  laju  kriminalitas  yang  menurun  di  awal,  di ujung  dari  proses  pidana,  yaitu  masa  penahanan,  juga  dapat  mengalami  penurunan  yang signifikan  dan  dalam  jangka  panjang  isu  lain  seperti  overcapacity  dan  isu  terkait  lainnya  dapat mengalami penurunan yang signifikan pula.
Di saat yang sama, tindak pidana  yang terjadi di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh  lingkungan  masyarakat  itu  sendiri  sehingga  aspek  sosiologis  tindak  pidana  menjadi perlu  diperhatikan  sebab  tindak  pidana  mencerminkan  mode  konsensus  antara  pelaku  dan lingkungan  yang  mempengaruhinya  dan  pada  gilirannya  dapat  menjadi  bagian  dari  upaya  untuk melacak  tindak  pidana  dalam  jangka  panjang. 43 Maka,  aspek  sosiologis  dalam  peradilan  pidana ini  pun  dapat  dipahami  sebagai  implementasi  aspek  sosial  pada  sistem  peradilan  pidana  dengan tujuan  mengakomodasi  kebutuhan  pelaku  tindak  pidana  dan  kebutuhan  masyarakat  guna memberikan  rasa  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak.  Implementasi  aspek  sosial  ini  dapat berkontribusi  terhadap  upaya  menurunkan  tren  pidana  di  masyarakat  mengingat  menghukum
41 W.  Gunakaya,  “Solusi  Problematika  Penyidikan  dalam  Kerangka  Efektivitas  Sistem  Peradilan Pidana  dan  Rekomendasi  Pembentukan  Lembaga  „Penyidikan  Lanjutan‟  dalam  Pembaharuan  KUHAP,” Wawasan Hukum , 2011.
42 Shinta  Agustina,  “Implementasi  Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali  dalam  Sistem Peradilan Pidana,” Masalah-Masalah Hukum
44,
no. 4 (28 Oktober 2015), https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510.
43 F.  E.  Hagan, Pengantar  Kriminologi:  Teori,  Metode,  dan  Perilaku  Kriminal (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).
pelaku lebih mudah dibandingkan dengan membuat pelaku jera melakukan tindak pidana serupa. Terkait  tujuan  ini,  ada  empat  asas  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  implementasi aspek sosiologis pada peradilan pidana dan keempat asas ini dapat diuraikan  sebagai berikut: (1) adanya regulasi yang jelas tentang hak dan kewajiban warga negara; (2) adanya sosialisasi secara terus-menerus  terkait  regulasi  tersebut;  (3)  adanya  fasilitasi  bagi  warga  negara  untuk melaksanakan  regulasi  tersebut;  dan  (4)  adanya  penerapan  kebijakan  berupa  sanksi  terhadap kejadian  pelanggaran  sebagai  upaya  terakhir  dalam  perbaikan  hubungan  dengan  lingkungan. 44 Berbekal keempat prinsip ini, implementasi restorative justice secara satu pintu dapat dilengkapi dengan pemenuhan aspek sosiologis tersebut sehingga kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dan pada gilirannya menurunkan laju kriminalitas.
Dari  pendekatan  satu  pintu  dan  penggunaan  aspek  sosiologis,  maka  upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  mengoptimalisasikan  restorative  justice  adalah  menarik  restorative  justice  ke bagian  hulu  atau  sebelum  proses  pemidanaan  dilaksanakan  dengan  berpedoman  pada  keempat aspek sosiologis dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan pada sistem peradilan pidana, dapat dilihat  bahwa  pihak  pertama  yang  menangani  kasus  sebelum  proses  pemidanaan  dilaksanakan adalah pihak kepolisian. Maka, implementasi restorative justice secara pintu pun dapat diserahkan kepada  pihak  kepolisian.  Tindakan  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  mengesampingkan  proses restorative  justice  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  lainnya,  seperti  kejaksanaan, melainkan  lebih  kepada  upaya  untuk  membuat  restorative  justice  menjadi  lebih  efektif  dan efisien.  Hal  ini  perlu  dilakukan  karena,  selain  menghindari  ketumpangtindihan  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  untuk  membantu  kinerja  aparat  penegak  hukum  lainnya  mengingat masing-masing  aparat  penegak  hukum  telah  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  (tupoksi)  yang perlu  dijalankan.  Di  saat  yang  sama,  implementasi  restorative  justice  secara  satu  pintu  akan membuat  upaya  penegakan  hukum  melalui  mekanisme  penyelesaian  tindak  pidana  secara alternatif  ini  menjadi  lebih  fokus  karena  kepolisian  merupakan  hulu  dari  seluruh  proses  hukum sehingga  penyelesaian  tindak  pidana  secara  alternatif  di  kepolisian  tentunya  akan  menjadi  jauh lebih  efektif  dan  efisien.  Implementasi  restorative  justice  secara  satu  pintu  ini  juga  bermanfaat untuk menyelesaikan diskrepansi antara Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif  di  mana  diskrepansi  ini  sebenarnya  dapat  dipandang  sebagai  sumber ketumpangtindihan yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudian, implementasi restorative justice secara satu pintu ini dapat dimaksimalkan dengan memperhatikan aspek sosiosologis pada sistem
44 M. Mustofa, Kriminologi: Kajian Sosiologi  terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum (Jakarta: Kencana, 2021).
peradilan  pidana  supaya  kebutuhan  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  semuanya  dapat terakomodasi dengan baik. Dengan berpedoman kepada keempat prinsip dalam  aspek sosiologis pada peradilan pidana, dapat diyakini bahwa  restorative justice akan menghasilkan penyelesaian kasus  yang  lebih  maksimal  sehingga  restorative  justice  dapat  dilakukan  sedini  mungkin.  Pada gilirannya,  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  akan  merasa  puas  dengan  mediasi  yang  dilakukan sehingga proses pemidanaan tidak akan dilanjutkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  secara  umum  ada  dua  kesimpulan utama yang dapat diambil sehubungan dengan upaya optimalisasi restorative justice di Indonesia. Pertama,  crime  control  model  dapat  digunakan  sebagai  pendekatan  dalam  implementasi restorative  justice  di  Indonesia.  Esensi  crime  control  model,  yaitu  penegakan  hukum  yang berdasarkan  pada  prinsip  cepat  dan  tuntas  dengan  adanya  asas  praduga  tak  bersalah,  akan mendorong  implementasi  restorative  justice  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  sebab  aparat penegak  hukum  memiliki  ruang  gerak  yang  leluasa  untuk  menilai  kasus  yang  dihadapi  sebelum menjatuhkan keputusan. Ruang gerak ini pada gilirannya membuka ruang dialog yang diperlukan guna  memahami  kasus  yang  dihadapi  dengan  lebih  obyektif.  Kedua,  implementasi  restorative justice  ini  dapat  dioptimalisasikan  dengan  menggeser  restorative  justice  pada  satu  pintu,  yaitu pihak  kepolisian  sebagai  pihak  yang  berada  pada  hulu  proses  pemidanaan,  dan  menekankan empat  aspek  sosiologis  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Dengan  demikian,  proses  mediasi  dalam kerangka  restorative  justice  yang  dilakukan  dapat  memberikan  kepuasan  dan  juga  kepastian hukum  bagi  pelaku,  korban,  dan  masyarakat.  Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  Pada  gilirannya, kedua  inisiatif  ini  akan  menjadi  solusi  bagi  diskrepansi  antara  Peraturan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Keadilan  Restoratif  dan  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  yang  telah  menimbulkan  ketumpangtindihan  dalam implementasi  restorative  justice  di  antara  aparat  penegak  hukum  terutama  antara  kepolisian  dan kejaksaan.  Dengan  semangat  yang  sama  dalam  upaya  menurunkan  angka  kriminalitas  melalui penyelesaian  tindak  pidana  secara  alternatif,  posisi  pelaku  sebagai  korban  dari  situasi  di lingkungan  sekitarnya  dapat  diminimalisir  seiring  pelaku  menyadari  kesalahan  yang  dilakukan dan konsekuensi yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukannya.
Berdasarkan  pada  kesimpulan  yang  telah  diambil,  ada  dua  rekomendasi  yang  dapat diajukan terkait dengan optimalisasi restorative justice di  Indonesia. Rekomendasi  yang pertama adalah  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sama  dan  setara  bagi  seluruh aparat  penegak  hukum  terkait  dengan  implementasi  restorative  justice.  Peraturan  perundang-
undangn  ini  nantinya  dapat  memuat  definisi,  ketentuan,  pendekatan,  dan  juga  aspek  penal  dan non-penal  yang  dapat  mengoptimalkan  implementasi  restorative  justice  oleh  semua  aparat penegak hukum di Indonesia. Kemudian, rekomendasi yang kedua adalah penyediaan kesempatan bagi  kerjasama  lintas  disiplin  ilmu  guna  mencakup  kebutuhan  yang  perlu  diakomodasi  dari pelaku, korban, dan masyarakat. Akomodasi terhadap kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat secara  maksimal  diyakini  akan  memberikan  kepastian  hukum  dan  kepuasan  bagi  ketiga  pihak tersebut sehingga proses pemidanaan dapat diselesaikan sedari awal. Maka, dengan mengadakan kerjasama  lintas  disiplin  ilmu,  para  aparat  penegak  hukum  dapat  mengetahui  dengan  pasti kebutuhan yang perlu diakomodasi dari pelaku, korban, dan masyarakat sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan maksimal. Dengan demikian, proses restorative justice di  Indonesia dapat dilaksanakan  dengan  lebih  maksimal  sehingga  dalam  jangka  panjang  angka  kriminalitas  dapat diturunkan secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  A.  M.  “Restorative  Justice:  Solusi  Over  Kapasitas  Lapas  Rutan.”  Kantor  Wilayah Sulawesi  Selatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  2019. https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi- over-kapasitas-lapas-rutan.
Agustina,  Shinta.  “Implementasi  Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali  dalam  Sistem Peradilan  Pidana.” Masalah-Masalah  Hukum 44,  no.  4  (28  Oktober  2015). https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510.
Angkasa,  Angkasa. “Over Capacity Narapidana Di  Lembaga Pemasyarakatan,  Faktor Penyebab, Implikasi  Negatif,  Serta  Solusi  Dalam  Upaya  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana.”
Jurnal Dinamika Hukum 10,
no. 3 (15 Oktober 2010).
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.46.
Barama, Michael. “Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan.” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 8 (2016).
Catherine, R. N., dan S. Asril. “Mengenal „Restorative Justice‟ dan Deretan Implementasinya di
Indonesia.”
kompas.com,
2022.
https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/09265691/mengenal-restorative-justice- dan-deretan-implementasinya-di-indonesia.
Creswell,  J.  R. Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Darwin,  I.  P. Implikasi  Overcapacity  terhadap  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia .  Cepalo, 2019.
Gavrielides,  T.,  dan  N.  E.  Courakis. Beyond  Restorative  Justice:  Social  Justice  as  a  New Objective  for  Criminal  Justice.  In  T.  Gavrielides,  Routledge  International  Handbook  of Restorative Justice . New York: Routledge, 2019.
Gunakaya,  W.  “Solusi  Problematika  Penyidikan  dalam  Kerangka  Efektivitas  Sistem  Peradilan Pidana  dan  Rekomendasi  Pembentukan  Lembaga  „Penyidikan  Lanjutan‟  dalam Pembaharuan KUHAP.” Wawasan Hukum , 2011.
Hagan,  F.  E. Pengantar  Kriminologi:  Teori,  Metode,  dan  Perilaku  Kriminal .  Jakarta:
Prenadamedia Group, 2013.
Hidayat,  R.  “Menilik  3  Peraturan  Kejaksaan  dalam  Penerapan  Restorative  Justice.” hukumonline.com,  2022.  https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan- kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e.
Hutahaean,  Armunanto.  “Lembaga  Penyidik  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 1 (22 April 2019). https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453.
Imron,  Ali.  “Peran  Dan  Kedudukan  Empat  Pilar  Dalam  Penegakan  Hukum  Hakim  Jaksa  Polisi Serta  Advocat  Dihubungkan  Dengan  Penegakan  Hukum  Pada  Kasus  Korupsi.” Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 6, no. 1 (1 Maret 2016). https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.340.
Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia. Jumlah  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif Sejak Diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 . Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2022.
Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  PIdana  Berdasarkan Keadilan Restoratif . Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 2021.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  “Polri  Selesaikan  15.811  Perkara  lewat  Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas.” POLRI, 2022. https://polri.go.id/berita-polri/239.
Latukau, F. Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana . Tahkim, 2019. Muhammad, Rusli. “Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang: Model-Model dan Faktor- Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana).” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 19, no. 20 (20 Juni 2002). https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art4.
Mustofa,  M. Kriminologi:  Kajian  Sosiologi  terhadap  Kriminalitas,  Perilaku  Menyimpang,  dan Pelanggaran Hukum . Jakarta: Kencana, 2021.
Pangaribuan,  A.  M.,  A.  Mufti,  dan  I.  Zikry. Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia . Depok: Rajawali Pers, 2017.
Paul, G. D., dan I. M. Borton. Creating Restorative Justice . London: Lexington Books, 2021.
Prabandari,  A.  I.  “Perbedaan  Data  Primer  dan  Sekunder  dalam  Penelitian,  Ketahui Karakteristiknya.” merdeka.com, 2020. https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data- primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-kln.html?page=2.
Prayitno,  KuatPuji.  “Restorative  Justice  Untuk  Peradilan  Di  Indonesia  (Perspektif  Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concerto).” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (15 September 2012). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116.
Pujiyono.  “Rekonstruksi  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  dalam  Perspektif  Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.” MMH , 2012.
Rowassidik  Bareskrim  Polri. Jumlah  Kasus  yang  Diselesaikan  Melalui  Mekanisme  Restorative Justice Periode 2021-2022 . DKI Jakarta, 2023.
Santoso,  T. Studi  tentang  Hubungan  Polisi  dan  Jaksa  dalam  Penyelidikan  Tindak  Pidana  pada Periode Sebelum dan Sesudah Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Depok: Universitas Indonesia, 1999.
SMERU Research  Institute. “Studi Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi COVID-19 di Indonesia.” SMERU  Research  Institute,  2023.  https://smeru.or.id/id/research-id/studi-dampak-sosial- ekonomi-pandemi-covid-19-di-indonesia.
Sompie,  Ronny  F.  “Diskresi  Polri  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Restorative
Justice.” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2015). https://doi.org/10.46839/lljih.v1i2.85.
Weaver,  Jo  Lauren,  dan  Jacqueline  M.  Swank.  “A  Case  Study  of  the  Implementation  of Restorative  Justice  in  a  Middle  School.” RMLE  Online 43,  no.  4  (20  April  2020). https://doi.org/10.1080/19404476.2020.1733912.
Winarto, Y. “Sepanjang 2021, Polri Menyelesaikan 11.811 Perkara Melalui Restorative Justice.” kontan.co.id, 2022. https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2021-polri- menyelesaikan-11811-perkara-melalui-restorative-justice.