## Geomedia

## Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian
Geomedia Vol. 19 No. 1 Tahun 2021 | 26 – 34 https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/index

## Valuasi ekonomi jasa ekosistem mangrove di wilayah pesisir kota Pekalongan
Tiara Sarastika a, 1*
a Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
1 tiarasarastika@uny.ac.id *korespondensi penulis
Informasi artikel

## A B S T R A K
Sejarah artikel Diterima Revisi Dipublikasikan : 17 April 2021 : 18 Mei 2021 : 31 Mei 2021 Jasa ekosistem mangrove terbagi menjadi jasa penyedia, jasa pendukung, jasa kebudayaan, dan jasa pengaturan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan.  Jasa  pengaturan  ekosistem  mangrove  berfungsi  sebagai perlindungan  terhadap  ancaman  bahaya  pesisir,  seperti  gelombang pasang,  angin  badai,  dan  erosi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji valuasi ekonomi jasa pengaturan ekosistem mengarove di wilayah pesisir Kota Pekalongan. Metode yang digunakan adalah survei lapangan untuk mengumpulkan  data  kondisi  eksisting  ekosistem  mengrove  dan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi nilai pengganti dari jasa  pengaturan  ekosistem  mangrove.  Data  yang  diperoleh  dianalisis secara  spasial  dan  deskriptif.  Valuasi  ekonomi  jasa  ekosistem  dihitung menggunakan  metode  pengganti.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa peran jasa ekosistem mangrove dalam mengurangi risiko genangan banjir antara lain meredam gelombang laut, memperkuat tanggul di sekeliling tambak,  dan  mengurangi  erosi  pada  tanggul  sungai  supaya  air  tidak menggenangi  permukiman  dan  perikanan  tambak.  Penilaian  jasa ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kota Pekalongan menunjukkan nilai kehilangan  sejumlah  13.664,7  milyar  rupiah  untuk  penggunaan  lahan berupa  permukiman,  sedangkan  untuk  perikanan  tambak  sebesar 24.096,275 milyar rupiah. Penilaian ekonomi secara berkala dan kontinyu akan membantu dalam pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan.
Kata kunci: Jasa ekosistem Mangrove
Valuasi ekonomi

## A B S T R A C T
Keywords: Ecosystem services Mangrove Economic Valuation Mangrove  ecosystem  services  are  divided  into  provisioning  services, supporting services, cultural services and regulating services that beneficial for humans and environment. Regulating services of mangrove ecosystem as protection of coastal hazard, like tidal wave, wind storms, and erosion.
This study aims to assess the economic valuation of regulating services of mangrove  ecosystem  based  on  society’s  perception  in  coastal  area  of Pekalongan City. The method used are field survey to collect data on the condition of existing mangrove ecosystem and indepth interview to get information about replacement value of regulating services of mangrove ecosystem. Economic valuation of ecosystem services is calculated using the replacement method. The results showed that the role of mangrove ecosystem services in reducing the risk of flood inundation, among others drown sea waves, strengthen levees on the edge of the pond, and reducing erosion on the embankment of the river so that water does not get into the  settlements  and  fishponds.  Assessment  of  mangrove  ecosystem services  in  disaster  risk  reduction  in  coastal  areas  of  Pekalongan  City  is 13.664,7  billion  rupiah  for  settlements,  while  for  the  fishing  pond  is
24.096,275 billion rupiah. Periodic and continuous economic assessments will assist in the sustainable management of mangrove ecosystems.
© 2021 (Tiara Sarastika). All Right Reserved

## Pendahuluan
Wilayah  pesisir  memiliki  karakteristik lingkungan  yang  unik,  dinamis,  dan  rentan terhadap perubahan lingkungan. Proses geomorfologi  yang  terjadi  dengan  beragam intensitas  menyebabkan  wilayah  pesisir  rentan terhadap  bahaya  alam.  Berbagai  bencana  di wilayah pesisir dipicu oleh perubahan iklim global sehingga  muncul  fenomena  abrasi,  gelombang pasang, banjir rob, banjir luapan sungai, dan angin badai  ( Marfai  dan  King  2008a , Marfai  dkk  2009 ). Dinamika  wilayah  kepesisiran  juga  dipengaruhi oleh  aktivitas  manusia  dalam  memanfaatkan lahan,  seperti  kegiatan  pertanian,  permukiman, pelabuhan, industri, dan pariwisata.
Wilayah pesisir Kota Pekalongan merupakan bagian dari pesisir utara Pulau Jawa yang rentan terhadap  banjir.  Karakteristik  Kota  Pekalongan yang  memiliki  muara  dan  banyak  saluran  irigasi menyebabkan air laut masuk ke daratan. Kondisi ini  diperparah  pula  ketika  musim  penghujan dengan debit air yang tinggi dapat memicu banjir sungai  di  muara.  Air  rob  ditambah  dengan  air hujan pada penampang sungai menyebabkan air meluap ke kanan kiri sungai dan masuk ke saluran irigasi.  Kondisi  ini  mengakibatkan  kerugian  pada berbagai  ekosistem  baik  secara  fisik,  sosial,  dan ekonomi  yaitu  mangrove,  pertanian,  dan perikanan tambak ( Marfai, 2014a ).
Mangrove  merupakan  salah  satu  potensi ekosistem  di  wilayah  pesisir  Kota  Pekalongan. Arief  (2003) menjelaskan  mangrove  merupakan formasi  hutan  khas  daerah  tropika  dan  sedikit subtropika, terdapat di pantai rendah dan tenang, berlumpur,  sedikit  berpasir,  serta  mendapat pengaruh  pasang  surut  air  laut.  Mangrove  juga merupakan mata rantai penting dalam pemeliharaan  keseimbangan  siklus  biologi  di suatu  perairan.  Berdasarkan Keputusan  Walikota Pekalongan  Nomor  532/02.a  Tahun  2013 menjelaskan  ekosistem  mangrove  di  Kota Pekalongan  mulai  dikembangkan  sebagai  lahan konservasi  melalui  pembebasan  lahan  seluas  5,7 ha di tahun 2011 dan akan diperluas ± 3,8 ha di tahun 2012. Selain itu, dilakukan pengembangan ekowisata  mangrove  melalui  Pusat  Informasi Mangrove
(PIM)
atau Pusat
Restorasi
Pembelajaran Mangrove (PRPM).
Ekosistem  mangrove  memberikan  jasa  yang bermanfaat  bagi  kehidupan  manusia,  yaitu  jasa penyedia, pendukung, pengaturan, dan kebudayaan  ( Millenium  Ecosystem  Assessment 2005,  TEEB  2010 ).  Sehubungan  dengan  kondisi pesisir  Kota  Pekalongan  yang  rawan  terhadap bencana,  baik  banjir  rob,  banjir  luapan  sungai, abrasi,  dan  angin  kencang  membutuhkan perlindungan  alami  melalui  jasa  pengaturan ekosistem mangrove. Jasa pengaturan merupakan jasa yang dihasilkan oleh ekosistem terkait dengan pengaturan  sistem  dan  proses  yang  terjadi  di alam,  baik  pengatur  iklim,  udara,  air,  maupun bencana  alam.  Ekosistem  mangrove  mampu menangkap  sedimen,  menahan  gelombang, memperkuat  tanggul  di  tepi  sungai,  dan menyeimbangkan iklim global.
Harahap (2010) menjelaskan bahwa pendekatan  yang  digunakan  dalam  melakukan penilaian  manfaat  ekosistem  hutan  mangrove didekati dengan menggunakan  konsep penilaian ekonomi  total  ( total  economic  valuation /  TEV). Total valuasi  ekonomi dilakukan untuk menduga total  kontribusi  ekonomi  dari  sebuah  ekosistem tertentu  kepada  masyarakat.  Penghitungan  TEV jasa  pengaturan  ekosistem  mangrove  berfungsi memberikan  gambaran  nilai  ekonomi  ekosistem mangrove  dalam  pengurangan  risiko  bencana, sehingga  masyarakat  mengetahui  berapa  besar nilai  kehilangan  yang  akan  diperoleh  jika  tidak mempertahankan ekosistem yang ada.
Salah  satu  permasalahan  dalam  upaya mengurangi  risiko  bencana  di  wilayah  pesisir adalah belum atau tidak adanya informasi terkait nilai ekonomi mangrove sebagai dasar penentuan program  konservasi  mangrove.  Nilai  TEV ekosistem mangrove perlu diperhitungkan dalam menyusun  kebijakan  pengelolaan  wilayah  pesisir sehingga  alokasi  dan  alternatif  penggunaannya dapat  ditentukan  secara  benar  dan  mengenai sasaran  ( Marre  et  al.,  2015 ).  Penelitian  terkait valuasi  ekonomi  jasa  ekosistem  mangrove  ini penting dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.

## Metode
Penelitian ini berlokasi di wilayah pesisir Kota Pekalongan,  Provinsi  Jawa  Tengah.  Kriteria pemilihan lokasi dilakukan secara non probability sampling dengan teknik purposive sampling , yaitu mempertimbangkan  beberapa  hal  sebagai berikut:
a. Keberadaan  mangrove  berdasarkan  Kawasan Pantai  Berhutan  Bakau  sesuai  Peta  Rencana Pola  Ruang  Kota  Pekalongan  dan  Peta Penetapan  Kawasan  Strategis  Lingkungan ( Perda  Kota  Pekalongan  Nomor  30  Tahun 2011 ).
b. Daerah terdampak abrasi dan genangan banjir berdasarkan  Peta  Kawasan  Rawan  Bencana Kota  Pekalongan  ( Perda  Kota  Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 ).
Secara  administratif,  daerah  penelitian meliputi  kelurahan  yang  berbatasan  langsung dengan  pesisir.  Semua  kelurahan  terpilih  ini berada  di  Kecamatan  Pekalongan  Utara  yang dirinci pada Tabel 1 .
Tabel 1. Kelurahan yang Terpilih sebagai Lokasi Penelitian
Kelurahan (Sampel)  Luas (km 2 )  Luas (%) Degayu 3,37 25,47 Krapyak 3,79 28,65 Panjang Wetan 1,41 10,66 Panjang Baru 0,94 7,11 Kandang Panjang 1,51 11,41 Bandengan 2,21 16,70 Total 13,23 100,00 Sumber: Kecamatan  Pekalongan  Utara  Dalam
Angka 2019
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif.  Tujuan penggunaan metode kualitatif untuk memberikan informasi  kondisi  eksisting  dan  rencana pengembangan  ekosistem  mangrove  di  wilayah pesisir  Kota  Pekalongan.  Penggunaan  metode kuantitatif digunakan untuk memberikan informasi  nilai  jasa  pengaturan  ekosistem mangrove dalam satuan rupiah untuk penggunaan  lahan  permukiman  dan  perikanan tambak.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan kegiatan  survei  lapangan  dan  wawancara mendalam  ( indepth  interview ).  Survei  lapangan digunakan  untuk  mengamati  kondisi  eksisting mangrove,  sedangkan  wawancara  mendalam
untuk  mengetahui  besarnya  nilai  ekonomi  jasa ekosistem mangrove. Narasumber yang digunakan  untuk  wawancara  mendalam  ada  2, yaitu  perwakilan  dari  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kota  Pekalongan  untuk  mengetahui besarnya  produktivitas  pada  lahan  perikanan tambak  dan  harga  jualnya.  Narasumber  yang kedua  adalah  perwakilan  dari  Kantor  Kecamatan Pekalongan  Utara  untuk  mengetahui  besarnya nilai  pengganti  dalam  membangun  rumah  di wilayah setempat.
Penilaian jasa pengaturan ekosistem mangrove  menggunakan  perhitungan  TEV. Pendekatan  yang  digunakan  yaitu contingent valuation yaitu  metode  pendekatan  yang mengandalkan pendapat seseorang dengan cara survei  langsung  di  lapangan.  Jasa  pengaturan ekosistem  mangrove  dalam  pengurangan  risiko bencana berupa perlindungan terhadap permukiman  penduduk  dan  perikanan  tambak dari  bencana  rob  dan  banjir  luapan  sungai  yang tidak  memiliki  ekosistem  mangrove  sebagai penghalangnya. Penghitungan TEV ini didasarkan pada  besarnya  nilai  objek  yang  terlindungi  oleh ekosistem  mangrove  dari  bencana  alam. Seandainya  ekosistem  mangrove  tersebut  hilang maka  objek  tersebut  tidak  terlindungi  lagi sehingga  potensial  terkena  bencana  alam  dan akan  mengalami  kerugian.  Nilai  diperoleh berdasarkan  pendekatan  pasar  dengan  metode pengganti  ( replacement  method )  yaitu  besarnya uang yang dibutuhkan untuk dapat mengembalikan atau mengganti permukiman dan lahan  perikanan  tambak  yang  berpotensi  rusak untuk  kembali  pada  kondisi  semula  sebelum terkena bencana alam ( Satriagasa, 2015 ). Perhitungan nilai pengganti untuk permukiman  (RBg)  merupakan  jumlah  total  dari biaya  membangun  baru  bangunan  tiap kategorinya dengan satuan rupiah. Nilai tiap tipe bangunan  (dalam  rupiah)  dihitung  berdasarkan biaya membangun baru (rupiah). Nilai membangun  baru  merupakan  penjumlahan  dari biaya  langsung  dengan  biaya  tidak  langsung dalam  rupiah/m 2 .  Biaya  langsung  terkait  dengan komponen bangunan yaitu struktur kerangka dan atap (St), penutup atap (A), plafon (Pl), dinding (D), dan lantai (L). Biaya tidak langsung terkait dengan jasa konstruksi dan perijinan yaitu profesional fee seperti  fee  konsultan  perencana  dan  konsultan pengawas  (PF),  biaya  perijinan  mendirikan bangunan  atau  IMB  (I),  dan  keuntungan
kontraktor  (K).  Secara  matematis  biaya  langsung (BL),  biaya  tidak  langsung  (BTL),  dan  nilai pengganti  bangunan  (RBg)  dapat  dituliskan sebagai  berikut  (MAPPI,  2013  dalam Satriagasa, 2015 ).
BL (biaya langsung) = St+A+Pl+D+L ………. (1) BTL (biaya tidak langsung) = PF+I+K ………. (2) RBg=  {(1)+(2)}  x  luas  bangunan  terdampak (m 2 )
Nilai pengganti untuk perikanan tambak (RPt) merupakan  jumlah  total  nilai  perikanan  tambak dari setiap jenis budidaya tambak dengan satuan rupiah.  Nilai  tiap  jenis  budidaya  tambak  (dalam rupiah) dihitung berdasarkan nilai jual komoditas budidaya  tambak  (rupiah/kg)  dikalikan  dengan produktivitas (kg/Ha/th) dikalikan dengan luasan lahan  budidaya  tambak  (Ha).  Secara  matematis nilai pengganti perikanan tambak (RPt) dituliskan sebagai berikut.
RPt  =  luas  terdampak  (ha)  x  produktivitas (kg/ha/th) x harga jual (Rp/kg) RPt = nilai pengganti perikanan tambak (Rp)

## Hasil dan pembahasan
Potensi
ekosistem mangrove
yang berkembang di wilayah pesisir memiliki berbagai jasa  ekosistem,  yaitu  jasa  penyedia,  jasa pendukung, jasa pengaturan, dan jasa kebudayaan. Jasa pengaturan ekosistem mangrove  memiliki  fungsi  ekologi  yang  dapat digunakan  untuk  mengurangi  risiko  bencana. Ancaman  bencana  di  wilayah  pesisir  Kota Pekalongan antara lain rob, banjir luapan sungai, erosi laut, pasang surut, dan angin badai. Respon ekosistem mangrove terhadap ancaman bencana di pesisir antara lain meredam laju gelombang dan erosi  pantai,  menahan  angin  badai,  menangkap sedimen,  menstabilkan  iklim  mikro  dan mengendalikan iklim global.
Hal  yang  berbeda  disampaikan Lugina,  M. dkk  (2019) terkait  manfaat  dari  ekosistem mangove,  yaitu  terdiri  dari  nilai  guna  langsung (hasil  tangkapan  ikan),  nilai  guna  tidak  langsung (sebagai pemecah ombak), dan nilai pilihan (nilai keanekaragaman  hayati).  Nilai  guna  tidak langsung  menyumbang  nilai  tertinggi  pada perhitungan nilai ekonomi total, padahal nilai ini sering  diabaikan  oleh  masyarakat  ataupun pemerintah.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa
penilaian  terhadap  besarnya  jasa  pengaturan ekosistem  yaitu  pengurangan  risiko  bencana penting untuk dilakukan.
Persebaran  ekosistem  mangrove  secara eksisting  yang  terdapat  di  wilayah  pesisir  Kota Pekalongan dijelaskan melalui peta pada Gambar 1 .  Luasan  potensi  ekosistem  mangrove  sebesar 615,8  ha,  dengan  lahan  yang  sudah  ditanami seluas  312  ha  dan  lahan  yang  belum  ditanami seluas 303,8 ha, dijelaskan secara rinci pada Tabel 2 .  Mangrove  tersebar  merata  sepanjang  pantai yang  berfungsi  untuk  meredam  gelombang  laut yang menuju daratan. Mangrove yang berada di kanan kiri sungai berfungsi sebagai tanggul alami dan  mengurangi  aktivitas  erosi.  Mangrove  yang ditanam  disekeliling  tambak  berfungsi  untuk menguatkan tanggul di sekeliling tambak.
Wilayah  pesisir  Kota  Pekalongan  memiliki wilayah  konservasi  mangrove  yang  dikenal dengan  Pusat  Informasi  Mangrove  (PIM).  PIM merupakan kawasan pusat pembelajaran ekosistem  mangrove  yang  digunakan  sebagai kawasan  konservasi,  tempat  edukasi,  dan memberikan  peluang  penelitian  dari  berbagai pihak. Lokasi PIM berada di Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Kandang Panjang dengan luas 9,5 ha. Potensi lahan ekosistem mangrove yang belum ditanami merupakan lahan yang sudah tergenang air  dan  tidak  mampu  dimanfaatkan  untuk penggunaan  lahan  lain.  Kondisi  eksisting tumbuhan  mangrove  di  wilayah  pesisir  Kota Pekalongan dijelaskan dalam Gambar 2 . Keanekaragaman  jenis  mangrove  di  pesisir Kota  Pekalongan  dibedakan  menjadi  mangrove sejati,  mangrove  ikutan,  dan  vegetasi  lain. Mardiatno  dkk  (2012) menjelaskan  bahwa ekosistem mangrove terdapat di sepanjang pantai dengan  kelimpahan  yang  cukup  rendah.  Pantai sebelah  barat  lebih  sedikit  vegetasinya  daripada pantai  sebelah  timur.  Jenis  mangrove  yang terdapat  di  Kecamatan  Pekalongan  Utara  secara rinci  diperlihatkan  pada Tabel  3 .  Perubahan penggunaan  lahan  dari  peruntukan  mangrove menjadi  perikanan  tambak  intensif  terjadi  dalam skala besar di wilayah Asia ( Barbier et al., 2011 ). Hal ini sesuai dengan fenomena di wilayah penelitian, pada  beberapa  lokasi  juga  terlihat  aktivitas manusia  berupa  membuka  daerah  tambak, memasang  pagar  pembatas,  mencari  ikan  dan kepiting, serta sisa-sisa penebangan bakau.
Gambar 1. Peta lokasi penelitian yang menunjukkan distribusi ekosistem mangrove

## Tabel 2. Luasan Kawasan Mangrove di Kota Pekalongan
No Kelurahan Potensi Lahan Lahan yang Telah Ditanami Lahan yang Belum Ditanami ha % ha % ha % 1 Degayu 185,8 30,17 60 19,23 125,8 41,41 2 Krapyak 104,1 16,90 60 19,23 44,1 14,52 3 Panjang Wetan 46,1 7,49 30 9,62 16,1 5,30 4 Panjang Baru 32,4 5,26 30 9,62 2,4 0,78 5 Kandang Panjang 83,5 13,56 60 19,23 23,5 7,74 6 Bandengan 163,9 26,62 72 23,07 91,9 30,25 Total 615,8 100 312 100 303,8 100
Sumber: Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 532/02.a Tahun 2013
Gambar 2. Kondisi ekosistem mangrove di pesisir Kota Pekalongan Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020
Tabel 3. Jenis Mangrove di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan No Nama Jelas Nama Daerah Mangrove Sejati 1 Achrostichum Aureum Paku laut 2 Avicennia Marina Api-Api Putih 3 Nypa Fruticans Nipah 4 Rhizopora Mucranota Bakau Hitam Mangrove Ikutan 5 Ipomoea Pes-Caprae Batata Laut 6 Ricimus Communis Jarak 7 Sesuvium Portulacastrum Seruni Laut 8 Terminalisa Catappa Ketapang Vegetasi Lain 9 Thespesia Populnea Waru Laut
Sumber: Mardiatno dkk., 2012

## Tabel 4. Luasan Tiap Jenis Penggunaan Lahan di
Lokasi Penelitian No Jenis Penggunaan Lahan Luas (ha) Luas (%) 1 Danau 12,34 0,88 2 Industri 24,09 1,71 3 Kantor 5,92 0,42 4 Lapangan 2,71 0,19 5 Makam 3,89 0,28 6 Masjid 1,85 0,13 7 Pantai 9,13 0,65 8 Pariwisata 11,26 0,80 9 Pelabuhan Perikanan 23,94 1,70 10  Permukiman 455,51 32,33 11  Perdagangan dan Jasa 7,22 0,51 12  Pertanian 177,61 12,61 13  Ruang Terbuka 15,27 1,08 14  Taman Kota 0,84 0,06 15  Tambak 602,24 42,75 16  TPA 4,33 0,31 17  Lainnya 50,75 3,60 Total 1408,91 100
Sumber: Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
Luas  penggunaan  lahan  di  lokasi  penelitian sebesar 1408,91 ha, terbagi menjadi 6 kelurahan. Dominasi  penggunaan  lahan  berupa  lahan perikanan  tambak  dan  permukiman  yang  secara rinci  dijelaskan  dalam Tabel  4 .  Lahan  perikanan
tambak  mendominasi  penggunaan  lahan  yang lain sebesar 42,75% kemudian penggunaan lahan permukiman  sebesar  32,33%.  Permukiman  dan lahan  perikanan  tambak  merupakan  jenis penggunaan  lahan  yang  dianggap  paling memberikan  kerugian  ketika  terjadi  banjir genangan  sehingga  penilaian  ekonomi  terhadap besarnya kehilangan penting untuk dilakukan.
Wilayah  pesisir  Kota  Pekalongan  memiliki ancaman  bencana  berupa  banjir  genangan, meliputi banjir yang berasal dari air laut maupun luapan  air  sungai.  Banjir  genangan  yang  kerap terjadi  ini  sangat  mengganggu  aktivitas masyarakat.  Hal  ini  juga  bersesuaian  dengan kejadian  di  wilayah  pesisir  Tamil  Nadu,  India. Penilaian ekonomi terhadap ekosistem mangrove dilakukan  pada  fungsi  ekologi  mangrove  yang berperan dalam meredam gelombang dan banjir. Penilaian ekonomi menunjukkan nilai yang sangat tinggi  terhadap  fungsi  ekologi  mangrove sehingga penting untuk dipertahankan kelestariannya ( DebRoy, 2012 ). Pemanfaatan lahan yang bertambah intensif seiring dengan perkembangan zaman meningkatkan  risiko  bencana.  Hal  yang  paling dirasakan  adalah  permukiman  masyarakat  yang tergenang dan penurunan produktivitas perikanan tambak.  Luasan  tambak  terbesar  berada  pada kelurahan Bandengan, Degayu, dan Krapyak yaitu masing-masing dengan luasan lebih dari 100 ha, sedangkan  luasan  permukiman  terbesar  yaitu Panjang  Wetan  dan  Krapyak.  Secara  terperinci luasan  tambak  dan  permukiman  pada  setiap kelurahan dijelaskan pada Tabel 5 .

## Tabel 5. Luasan tambak dan permukiman setiap Kelurahan di Kota Pekalongan
Kelurahan Tambak Permukiman ha % ha % Degayu 167,87 27,87 57,45  12,61 Krapyak 158,43 26,31  107,17  23,53 Panjang Wetan 0 0 108,34  23,79 Panjang Baru 31,58 5,24 69,92  15,35 Kandang Panjang 75,01 12,45 68,37  15,01 Bandengan  169,35 28,12 44,24 9,71 Total 602,24 100  455,51 100 Sumber: Analisis Data, 2020
Penilaian ekonomi besarnya jasa pengaturan ekosistem  mangrove  didasarkan  pada  nilai kehilangan  untuk  penggunaan  lahan  berupa permukiman dan lahan tambak. Pendekatan yang digunakan  adalah contingen  valuation  method yang berarti menghitung nilai pengganti terhadap jenis  penggunaan  lahan  permukiman  dan  lahan tambak  jika  ekosistem  mangrove  hilang.  Nilai kehilangan  untuk  permukiman  didasarkan  pada besarnya  biaya  untuk  membangun  baru  tiap bangunan dalam rupiah. Karakteristik permukiman dianggap homogen dengan kualitas sedang. Standar biaya bangunan di wilayah pesisir Kota  Pekalongan  berdasarkan  hasil indepth interview dirinci pada Tabel 6 .
Tabel 6. Standar Biaya Bangunan di Kota Pekalongan Elemen Bangunan Biaya Rp/m2) Struktur dan rangka atap 1.300.000 Penutup atap 225.000 Plafon 125.000 Dinding 550.000 Lantai 275.000 Utilitas 200.000 Biaya tidak langsung 325.000 Total 3.000.000 Sumber: Indepth Interview , 2020
Biaya
langsung meliputi komponen bangunan yaitu struktur dan rangka atap, penutup atap,  plafon,  dinding,  lantai,  utilitas,  sedangkan biaya tidak langsung meliputi jasa konstruksi dan perijinan.  Besarnya  nilai  kehilangan  penggunaan lahan  permukiman  pada  setiap  kelurahan dijelaskan pada Tabel 7 . Valuasi  ekonomi  untuk  penggunaan  lahan berupa  tambak  didasarkan  pada  nilai  jual komoditas
dikali
dengan produktivitas. Pendekatan contingen  valuation  method juga digunakan  dalam  penilaian  yang  berarti menghitung  nilai  pengganti  terhadap  jenis penggunaan  lahan  tambak  jika  ekosistem mangrove  di  sekeliling  tambak  hilang.  Luasan lahan tambak sebesar 602,24 ha terdiri dari lahan produktif  tambak  sebesar  350  ha  dan  sisanya merupakan  lahan  idle  (belum  produktif). Pemanfaatan  lahan  sebagai  perikanan  tambak didominasi oleh komoditas bandeng dan udang, dengan  produktivitas  bandeng  sebesar  601.300 kg/tahun  dan  udang  sebesar  123.400  kg/tahun. Harga  bandeng  per  kg  yaitu  Rp  15.000,00  dan harga  jual  udang  per  kg  sebesar  Rp  80.000,00. Penilaian ekonomi untuk perikanan tambak dirinci pada Tabel 8 .
Tabel 7. Nilai Kehilangan Penggunaan Lahan Permukiman di Pesisir Kota Pekalongan
No Kelurahan Permukiman (m2) Biaya Pengganti dalam jutaan rupiah 1 Degayu 574.500 1.723.500 2 Krapyak 1.071.700 3.215.100 3 Panjang Wetan 1.083.400 3.250.200 4 Panjang Baru 699.200 2.097.600 5 Kandang Panjang 683.700 2.051.100 6 Bandengan 442.400 1.327.200 Total 4.555.100 13.664.700 Sumber: Hasil Analisis, 2020
Tabel 8. Nilai Kehilangan Penggunaan Lahan Perikanan Tambak di Pesisir Kota Pekalongan
No Komoditas Produksi (ton/ha/tahun) Harga dalam juta (Rp/ton) Nilai Pengganti dalam jutaan rupiah 1 Bandeng 601,3 15  350 ha x 724,7 ton/ha/tahun x 95 Rp/ton 2 Udang 123,4 80 Total 724,7 95 24.096.275 Sumber: Indepth Interview, 2020
Malik,  dkk (2015) juga  melakukan perhitungan TEV terhadap ekosistem mangrove di Sulawesi  Selatan.  Valuasi  ekonomi  dilakukan dengan  membandingkan  nilai  pada  jasa ekosistem  mangrove  dan  nilai  pada  lahan ekosistem mangrove yang telah berubah menjadi lahan  komersial  berupa  perikanan  tambak. Hasilnya sesuai dengan penelitian ini bahwa nilai tidak  langsung,  salah  satunya  adalah  jasa pangaturan  berupa  pengurangan  risiko  bencana menyumbang  nilai  tertinggi  dalam  perhitungan nilai ekonomi total.

## Simpulan
Wilayah  pesisir  Kota  Pekalongan  memiliki potensi  ekosistem  mangrove  yang  berfungsi sebagai  jasa  penyedia,  jasa  pendukung,  jasa kebudayaan,  dan  jasa  pengaturan.  Distribusi ekosistem  mangrove  di  wilayah  pesisir  Kota Pekalongan  berada  di  sepanjang  pantai,  tepi tambak,  tepi  sungai,  dan  Pusat  Informasi Mangrove.  Peran  jasa  pengaturan  ekosistem mangrove  dalam  mengurangi  risiko  bencana banjir genangan antara lain meredam gelombang air  laut,  menguatkan  tanggul  pada  tepi  tambak, dan  mengurangi  erosi  pada  tanggul  sungai sehingga  air  genangan  tidak  masuk  ke permukiman  dan  perikanan  tambak.  Penilaian ekonomi  jasa  pengaturan  ekosistem  mangrove yaitu  sejumlah  13.664,7  milyar  rupiah  untuk penggunaan lahan berupa permukiman, sedangkan  untuk  perikanan  tambak  sebesar 24.096,275 milyar rupiah.
Valuasi ekonomi mampu memberi gambaran seberapa  besar  nilai  ekonomi  suatu  ekosistem, selain itu juga bisa menggambarkan besarnya nilai kehilangan  yang  akan  dirasakan  masyarakat  jika tidak mempertahankan suatu ekosistem. Penilaian ekonomi jasa ekosistem mangrove ini akan lebih baik  jika  dilakukan  secara  berkala  dan  kontinyu, mengingat perubahan nilai ekonomi (harga) dan produktivitas penggunaan lahan setiap tahunnya berbeda-beda. Perhitungan terkait nilai ekonomi jasa  ekosistem  ini  diharapkan  dapat  membantu dalam  pengelolaan  ekosistem  mangrove  yang berkelanjutan.

## Ucapan terima kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada semua  pihak  yang  telah  berpartisipasi  dalam kegiatan penelitian, baik dalam bentuk pemberian
data  dan  informasi,  maupun  arahan  dan  saran dalam menyusun artikel ini.

## Referensi
Arief,  Arifin.  2003. Hutan  Mangrove  Fungsi  dan Manfaatnya . Yogyakarta: Kanisius.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Pekalongan.  2019.
Kecamatan  Pekalongan  Utara  dalam  Angka 2019 . Kota Pekalongan: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan.
Barbier, E.B., Hacker, S.D., Kennedy, C., Koch, E.W., Stier,  A.C.,  Silliman,  B.R.  2011.  The  value  of estuarine  and  coastal  ecosystem  services. Ecological Monographs., 81 (2011), pp 169- 193.
DebRoy,  P.  &  R.  Jayaraman.  2012.  Economic Valuation  of  Mangroves  for  Assessing  the Livelihood  of  Fisherfolk:  A  Case  Study  in India. In: Visible Possibilities: The Economics of  Sustainable  Fisheries,  Aquaculture  and Seafood Trade: Proceedings of the Sixteenth Biennial  Conference  of  the  International Institute  of  Fisheries  Economics  and  Trade, July 16-20, Dar es Salaam, Tanzania. Edited by Ann  L.  Shriver.  International  Institute  of Fisheries  Economics  and  Trade  (IIFET), Corvallis.
Harahap,  Nuddin.  2010. Penilaian  Ekonomi
Ekosistem Hutan Mangrove dan Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 532/ 02.a Tahun  2013  tentang  Konservasi  Kawasan Mangrove  pada  Pusat  Informasi  Mangrove dan Sekitarnya di Kota Pekalongan
Lugina,  M.,  Indartik,  Pribadi,  M.A.  2019.  Valuasi
Ekonomi Ekosistem
Mangrove dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Rumah Tangga: Studi Kasus Desa Pemogan, Tuban, dan  Kutawaru. Jurnal  Penelitian  Sosial  dan Ekonomi Kehutanan Vol. 16, No. 3, 2019: 197- 210.
https://doi.org/10.20886/jpsek.2019.16.3.197 -210
Malik  A,  Fensholt  R,  Mertz  O.  2015.  Economic Valuation of Mangroves for Comparison with Commercial  Aquaculture  in  South  Sulawesi,
Indonesia. Forests 2015;  6(9):3028-3044 . https://doi.org/10.3390/f6093028
Mardiatno,  D.,  Marfai,  M.A.,  Rahmawati,  K., Tanjung,  R.,  Sinaturi,  R.S.,  dan  Mutiarni,  Y.S. 2012. Penilaian Multirisiko Banjir dan Rob di Kecamatan  Pekalongan  Utara .  Yogyakarta: MPPDAS Fakultas Geografi UGM.
Marfai  MA  and  King  L.  2008a.  Coastal  flood management  in  Semarang,  Indonesia. Environmental Geology. 55: 1507-1518.
Marfai MA, Yulianto F, Hizabron DR, Ward P, Aerts. 2009. Preliminary Assessment and  Modeling the  Effects  of  Climate  Change  on  Potential Coastal    Flood  Damage  in  Jakarta .  Joint Research Report. Vree Univ Amsterdam and Gadjah Mada univ.
Marfai,  M.A.  2014 a .  Impact  of  Sea  Level  Rise  to Coastal  Ecology:  A  Case  Study  on  The Northern  Part  of  Java  Island,  Indonesia. Quaestiones  Geographicae  33  (1),  Bogucki Wydawnictwo  Naukowe,  Poznan,  pp.  107-
114,  5  figs,  3  tables.  DOI  10.2478/quageo- 2014-0008, ISSN 0137-477X
Marre,  J.,  Thebaud,  O.,  Pascoe,  S.,  Jennings,  S., Bonceoeur, J., and Coglan, L. 2015. The Use of Ecosystem  Services  Valuation  in  Australian Coastal Zone Management. Marine Policy 56 page 117-124. Elsevier Ltd 0308-597X 2015.
Millenium Ecosystem Assessment. 2005.
Ecosystem  and  Human  Well-Being:  Current State and Trends . Washington: Islandpress. Peraturan  Daerah  Kota  Pekalongan  Nomor  30 Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
Satriagasa,  M.C.  2015.  Analisis  Jasa  Ekosistem Kawasan  Kepesisiran  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dalam  Pengurangan  Risiko Bencana. Tesis .  Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada.
TEEB.  2010. The  Economics  of  Ecosystems  and Biodiversity:  Ecological  and  Economic Foundation .  Edited  by  Pushpam  Kumar. Earthscan, London and Washington.