## JALAN SIMPANG PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA
Disusun Oleh: Sri Harjadi, SE, MM
Abstraksi
Penyediaan bahan pangan terutama biji-bijian seperti beras, jagung, dan kacang-kacangan  menjjadi  masalah  serius  dalam  lima  tahun  terakhir  ini. Harga  bahan  pangan  terus  melambung  dan  impor  beras,  kedelai,  bahkan garam  selalu  menjadi  “head  line”  di  surat  kabar.  Indonesia  sebagai  negara agraris  belum  mampu  mencukupi  kabutuhan  pangan,  terutama  beras  bagi penduduknya.
Pembangunan  pertanian  kita  berada  di  persimpangan  jalan. Pembangunan  pertanian  yang  telah  dirintis  di  awal  tahun  1970-an  dengan “Revolusi Hijau” tidak berhasil dilanjutkan dan dikembangkan. Pembangunan ekonomi kita telah salah arah, pembangunan ekonomi kita dalam lima belas tahun terakhir bias ke sektor “urban”, dengan konsep “Tiga Pro”, pro growth, pro  job,  dan  pro  poor.  Pembangunan  tidak  dikembambangkan  ke  sektor pertanian.
Pembangunan  pertanian  “harus”  dikedepankan  untuk  mendorong industri,  bukan  sebaliknya.  Kebijakan  pertanian  dengan  cara  pemberian subsidi pupuk dab bibit hanya untuk meningkatkan produksi pangan (beras) tetapi  tidak  tercapai,  impor  beras  selalu  menjadi  jalan  reasioner.  Akibatnya kesejahteraan petani tidak terangkat.

## Pendahuluan
Lima  tahun  belakangan  ini  Indonesia  menghadapi  masalah  pangan  yang  serius.  Dan diperkirakan  hal  itu  masih  akan  kita  hadapi  beberapa  tahun  ke  depan.  Stok  pangan masih  pas-pasan  dan  sangat  rentan  terhadap  ancaman  kerawanan  pangan,  menyusul kebutuhan yang terus meningkat.
Selama dasa warsa ini pembanguinan pertanian di Indonesia bias ke sektor urban, pada  hal  pertanian  adalah  kuncinya.  Kesenjangan  kesejahteraan  masyarakat  yang stagnan, meskipun perekonomian terus tumbuh, menunjukkan adanya kekeliruan dalam kebijakan  pemerintah  yang  selama  ini  terus  mendahulukan  pertumbuhan  ekonomi. Untuk mengakhiri hal ini, pengembangan sektor pertanian menjadi kuncinya.

## Pembangunan Pertanian Pasca Kemerdekaan
Di  masa  Orde  Baru,  pembangunan  pertanian  diletakkan  pada  skala  prioritas  teratas. Pertanian  telah  dijadikan  dasar  pembangunan  nasional  yang  menyuluruh.  Disadari bahwa perkembangan pertanian merupakan  prasyarat industrialisasi yang akan menjadi tulang  punggung  perekonomian  nasional  yang  tangguh.  Konsep  ini  mengakhiri perdebatan  dan  pemikiran  mengenai  strategi  pembangunan  dan  pemikiran  mengenai strategi pembangunan di negara-negara berkembang.
Negara-negara  berkembang  pada  umumnya  cenderung  untuk  “melompat”  dalam strategi  pembangunannya  ke  industrialisasi.  Pemikiran  seperti  itu  juga  muncul  di Indonesia pada awal tahun 1950-an yang dipelopori oleh DR Sumitro melalui “Sumitro Plan”. Pemikiran ini timbul dari hasil penelitian disertasinya, bahwa sektor pertanian di Indonesia tidak bisa diharapkan sebagai tumpuan pembangunan. Tumpuan harapan itu adalah  sektor  industri.  Industri  merupakan  kunci  kepada  perkembangan  ekonomi, karena  sektor  industri  menjanjikan  pertumbuhan  ekonomi  tinggi,  sedangkan  sektor pertanian  hanya  memberikan marginal  rate  of  return  yang  rendah.  Dengan  perkataan lain,  jika  pendapatan  meningkat,  maka  bagian  pendapatan  untuk  mengkonsumsi barang-barang  industri  meningkat,  sedangkan  untuk  pertanian  menurun.  Pengalaman menunjukkan  bahwa  perkembangan  pertanian  itu lambat  jika tidak  stagnan.  Lagi pula pembangunan  pertanian  itu  tidak  mudah  karena  hambatan    kelembagaan,  seperti misalnya terdapat  pada  sistem  sewa  tanah  yang  menyebabkan    usaha  tani skala  kecil yang tidak mampu menjamin keamanan pada kepentingan petani individual.
Namun pada tahun 1950-an itu timbul reaksi dari Mr Syafruddin Prawiranegara yang membela  sektor  pertanian.  Ia  pada  dasarnya  menganjurkan  agar  pembangunan ekonomi  di  Indonesia  diawali  dan  didasari  dengan  pembangunan  pertanian.  Ia mengajukan beberapa konsep tentang posisi pembangunan pertanian. Pertama, sektor pertanian untuk negara seperti Indonesia dapat dijadikan dan seharusnya menjadi basis industrialisasi. Kedua,  sektor  pertanian  bisa  menghasilkan  bahan  pangan  yang  sangat diperlukan  oleh  penduduk  dan  merupakan  instrumen  kebijakan  stabilisasi  harga  dan penolak  inflasi .  Ketiga,  dalam  perdagangan  dunia,  Indonesia  mempunyai  keunggulan komparatif di sektor perkebunan yang mampu menghasilkan  devisa dalam jumlah besar sehingga mampu memperkuat neraca pembayaran.
Atas dasar tiga alasan tersebut, maka bagi Syafruddin, industrialisasi di Indonesia tak akan berhasil tanpa didahului dengan pembangunan pertanian

## Masa Orde Baru
Pembngunan  pertanian  di  masa  Orde  Baru  telah  membawa  beberapa  hasil. Pertama, adalah peningkatan produksi, khususnya di sektor pangan yang berpuncak pada tahun 1984. Ketersediaan bahan pangan, khususnya beras, dengan harga yang relatif murah, memberikan  kontribusi  terhdadap  proses  industrialisasi  dan  urbanisasi  yang membutuhkan pangan murah. Kedua, sektor pertanian telah meningkatkan pendapatan devisa disatu pihak dan penghematan devisa  di lain pihak sehingga memperbaiki posisi neraca  pembayaran  Indonesia. Ketiga,  pada  tingkat  tertentu  sektor  pertanian  telah mampu  menyediakan    bahan-bahan  baku  industri  sehingga  melahirkan  agroindustri. Keempat,  penciptaan  lapangan  kerja  dan  peningkatan  pendapatan  lapisan  bawah penduduk  ikut  membantu  mengangkat  penduduk  dan  kehidupan  di  bawah  garis kemiskinan.  Kelima,  pendapatan  yang  meningkatdari  lapisan  menengah  ke  atas  telah menciptakan potensi modal yang berasal dari tabungan pedesaan.
Akan  tetapi,  pembangunan  pertanian  itu  telah  pula  mengakibatkan  perusbahan structural sejalan dengan teori Kuznets. Pertama, sumbangan sector pertanian terhadap PDB telah manurun dari 52 persen pada tahun 1961 menjadi 17 persen saja pada tahun 1996  dan  19  persen  pada  tahun  1998,  ketika  telah  terjadi  krisis.  Penyerapan  tenaga kerja pada periode yang sama juga telah turun dari 80 persen menjadi 44 persen dan45 persen  setelah  krisi.  Dengan  tingkat  pendapatan  yang  meningkat  rata-rata  4  persen
pertahun, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan telah menurun dari 40,4 persen pada tahun 1966 menjadi 12,3 persen dari jumlah penduduk tahun 1996. Meskipun demikian,  pembangunan  pertanian  itu mengandung  sejumlah  paradoks. Pertama,  peningkatan  produksi  pertanian  telah  menimbulkan  kecenderungan menurunnya  harga  produk-produk  pertanian  yang  berakibat  negatif  pada  pendapatan petani. Kedua,  kenaikan  produktivitas  dan  produksi  tidak  selalu  dibarengi  atau  diikuti dengan  meningkatnya pendapatan petani, bahkan pendapatan petani menurun. Ketiga, perkembangan  ekonomi  yang  lebih  maju  khususnya  karena  dampak  industrialisasi, menyebabkan menurunnya sumbangan  sektor pertanian dalam pembentukan PDB dan menyusutnya  peranan  relatif  angkatan  kerja  sektor  pertanian  dalam  lapangan  kerja keseluruhan.
Di  masa  Orde  Baru,  ternyata  sector  pertanian  hanya  bisa  berkembang  dalam kebiksanaan  yang  protektif,  memakan  subsidi  dan  mendapat  intervensi  yang  sangat mendalam , sehingga dektor pertanian dianggap sebagai sector “terlalu banyak diatur”. Dalam  kecenderungan  liberalisasi  ekonomi  dewasa  ini,  sector  pertanian  menghadapi sejumlah  sejumlaah  masalah,  menghadapi  tuntutan  pembebasan  dari  subsidi,  proteksi dan intervensi pemerinaj. Mungkin karena kurang berhasilnya pembangunan pertanian, dewasa  ini  dalam  persaingan  global,  ternyata  sektor  pertanian  Indonesia  nampak kurang kompetitif sebagaimana dicerminkan dari masih lebih tingginya harga beras dan gula dari produk yang sama dari negara-negara lain.
Sungguhpun  begitu,  ketika  perekonomian  Indonesia  dilanda  krisis  tahun  197/98, ternyata sektor pertanian justru yang relatif mampu bertahan. Ketika sektor-sektor lain mengalami  pertumbuhan  negatif,  sektor  pertanian  masih  mapu  bertahan  pada pertumbuhan positif, walaupun pada tingkat yang rendah yakni 0,4 pesen. Lebih dari itu sektor  pertanian,  khususnya  yang  berorientasi  pada  pasar  ekspor  justru  mengalami perkembangan (booming),  karena  insentif  nilai  tukar  yang  meningkatkan  penerimaan rupiah dalam nilai dollar hasil ekspor yang sama atau lebih besar.

## Pertanian Sebagai Strategi Pembangunan
Strategi pembangunan ekonomi yang memprioritaskan  sektor pertanian yang dibarengi dengan  kebijaksanaan  industrialisasi  di  awal  Orde  Baru  mengakhiri    debat  itu  di Indonesia.  Penjelasan  dari  selamatnya  sektor  pertanian  dari  krisis  tahun  97/98  dan bahkan berubah menjadi lebih potensial itu adalah karena produk pertanian tidak begitu
tergantung  pada  bahan  baku  impor,  karena  sektor  pertanian  tergolong  ke  dalam kategori resources  based  sector.  Dai  situlah  timbul  gagasan  agar  pembangunan ekopnomi Indonesia “menengok” lagi ke sector pertanian, seolah-olah sector pertanian telah  mulai  diabaikan  karena  sukses  industrialisasi.  Sector  petanian  dilihat  juga merupakan  sector  yang  potensial  di  pasar  internasional.  Lagi  pula  Indonesia  memiliki keuanggulan komparatif   di sektor pertanian. Lagi pula ada sektor-sektor  yang belum dieksplorasi, misalnya sektor kelautan atau agroturisme.
Demikian  pula  sector  pertanian  justru  telah  menimbulkan  harapan-harapan  baru. Banyak  saran  agar  pemerintah  mulai  serus  menangani  agroindustri.  Di  tingkat  swasta telah  timbul  usul-usul  investasi  di  bidang  pertanian  dan  agrobisnis.  Dari  kalangan pemerintah  terdengar  pula  suara-suara  yang  senada.  Namun  kegiatan  pemikiranke aarah  itu  belum  Nampak  juga.  Barangkali  ada  semacam  keraguan  dan  kegamangan untuk kembali ke sector oetanian. Mungkin juga ada sementara kalangan yang kurang yakin terhadap masa depan pertanian. Salah satu buktinya adalah sikap perbankan yang sangat hati-hati untuk mengucurkan kreditnya ke sector pertanian. Sektor itu dianggap masih mengandung risiko tinggi karena banyaknya faktor ketidakpastian.
Dalam  kenyataannya  memang  timbul  ironi,  ketika  harga  gabah  dan  beras  turun drastic di bawah harga dasar yang ditetapkan  oleh pemerintah, sehingga jika terpaksa menjual dengan harga pasar itu mereka akan mengalami kerugian. Sebelumnya karena alas an turunnya harga beras itu banyak petanidi setra prioduksi padi telah mengalihkan usahanya ke bidang lain. Misalnya perkebunan untuk pasar ekspor. Menaggapi masalah petani  itu,  pemerintah  malahan  menyarankan  petani  untuk  melakukan  alih  profesi. Sebenarnya alih  profesi itu sudah  lama  terjadi. Menurut  penelitian  William  Colier  et.al, dewasa ini sudah ada rata-rata seriap orang dalamm satu rumah tangga yang bekerja di luar  sektor  pertanian.  Buruh  tani  juga  semakin  langka  dan  lebih  banyak  yang  telah berumur  karena  buruh  tani  muda  telah  beralih  profesi  di  luar  pertanian  atau  di  luar desa.
Sebenarnya sector pertanian memang menghadapi sejumlah masalah yang cukup krusial. Pertama-tama adalah masalah sempitnya lahan pertanian. Rata-ratapenguasaan lahan  pertanian  per  orang  hanya  sekitar  0,3  hektar.  Sempitnya  lahan  pertanian  ini diperparah dengan kecenderungan konversi lahan pertanian tersubur untuk pemakaian lain,  khususnya  di  Jawa  yang  mengalami  urbanisasi  dan  industrialisasi.  Dengan  lahan sesempit  itu  akan  sulit  ditingkatkan  efisiensi  produksi  dan  pendapatan  total  petani menjadi terbatas. Karena itu maka masalah “kelaparan tanah” ini perlu diatasi sehingga
luas  tanah  yang  dikerjakan  oleh  setiap  petani  meningkat,  katakanlah  minimum  0,5 hektar.  Masalah  ini  tidak  bisa  diatasi  hanya  dengan  reformasi  agraria,  khusunya redistribusi  tanah,  melainkan  dibutuhkan  suatu  proses  transformasi  yang  menyangkut industrialisasi,  urbanisasi,  migrasi,  dan    pembangunan  pedesaan  secara  komprehensif. Kedua,  masalah  permodalan.    Sudah  lama  disadari  bahwa  modernisasi  pertanian membutuhkan biaya produksi yang lebih besar. Petani Indonesia pada umumnya belum memilki  modal  yang  mencukupi yang beredar  di  tingkat  desa.  Pembentukan  modal  itu sendiri  harus  didahului  dengan  peningkatan  pendapatan  dan  perbaikan  nilai  tukar perdagangan (terms of trade) antara produk pertanian dengan produk barang dan jasa nonpertanian.  Dengan  perkataan  lain,  pembangunan  pertanian  itu  sendiri  yang  akan menciptakan peluang pembentukan modal. Namun, pembangunan pertanian itu sendiri membutuhkn  modal.  Pemerintah  Orde  Baru  telah  memecahkan  masalah  ini  dengan pernyediaan  kredit  Bank  Indonesia,  yang  disalurkan    melalui  sisterm  perbankan, khususnya  bank  rakyat,  yaitu  fasilitas  Kredit  Likuiditas  Bank  Indonesia  (KLBI).  Tetapi sekrang,  KLBI  telah  dicabut,  sehinga  pemerintah  harus  menyediaan  anggaran  dari APBN. Di lain pihak pemerintah berkecendrungan   untuk mencabut semua jenis subsidi, sehingga pada akhirnya petani harus bisa mengharapkan dari sektor perbangkan umum untuk  mendapatkan  kredit  dengan  tingkat  bunga  pasar.  Dengan    ketidaksiapan  sector perbankan yang masih tenggelam dalam krisis dan baru dalam proses penyehatan itu, maka modal untuk sektor pertanian sangat langka. Tanpa modal yang memadai petani tidak myngkin beproduksi.
Masalah ketiga adalah teknologi. Di masa Oede Baru, pemerintah telah mempeluas penggunaan  teknologi  modern  lewat  program  Pabca  Usaha  Tani.  Hasilnya  adalah peningkatan  produksi  pada per  hektar.  Namun  ternyata tingkat  produktivitas   itu baru mencapai 4,0 tion  per hektar.  Tingkat ini lebih rendah dari tingkat peroduktivitas yang dicapai oleh negera-negara lain  yang bahkan bisa mencapai di atas 8,0 ton per hektar. Selain  itu,  biaya  produksi  pertanian,  khususnya  padi,  masih  cukupm  tionggi,  sehingga beras  Indonesia  masih  belum  bisa  bersaing    dengan  beras  dari  negara  lain.  Hingga sekarang Indonesia masih mengimpor beras dari Thailand, AS, Vietnam, dan sedikit dari Jepang  yang  berkwalitas  tinggi.  Dari  segi  efisiensi,  terlihat  kecenderungan    rasio penerimaan petani disbanding pupuk yang semakin kecil. Kecenderubfab ibi disebabkan di satu pihak merosotnya harga beras dan di lain pihak meningkatnya harga pupuk dan input  pdoduksi  pertanian  yang  lain.  Menjadi  pertanyaan  mengapa  Indonesia  yang
mempunyai  bahan  baku  pupuk  yang  melimpah  justru  belum  mampu  memproduksi pupuk yang murah dan berkwalitas tinggi.
Keempat  adalah  masalah  pemasaran  dan  harga  hasil-hasil  pertanian  yang cenderung  turun  dan  megalami  fluktuasi  di  pasaran  dunia.  Dua  factor  yang menyebabkan kecenderungan ini. Pertama, hasil pertanian itu tidak tahan lama, bahkan mudah rusak, karena itu tidak bisa bisa disimpan lama tanpa teknologi pengawetan dan sulit  dijual  di  tempat  yang  jauh.  Kedua,  produk  pertanian  bersifat  musiman  dalam waktu-waktu  tertentu  dalam  waktu    serempak,  karena  itu  kalau  terjadi  panen,  pasok melimpah dan harga akan turun sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Sebenarnya dengan teknologi pengolahan hasil pertanin bisa lebih tahan lama dan meningkat  nilai  tambahnya.  Tetapi  industri  pengolahan  itu  menginginkan  harga  yang murah dan dalam jumlah yang besar. Meskipun begitu tetap saja, produk pertanian itu mengalami  masalah  pemasaran.  Dalam  kenyataannya,  pemasaran  produk  pertanian seperti beras, gula atau buah-buahan, membutuhkan tata niaga yang dilaksanakan oleh suatu  lembaga  stabilisator  harga.  Dengan  krisis  penyediaan  beras  sekarang  ini  maka terbukti  bahwa  produksi  dan  pemasaran  produk  pertanian  masih  mengalami  masalah tanpa  intervensi  pemerintah,  padahal  kecenderungan  liberalisasi  pemerintah menginginkan dicabutnya intervensi pemerintah.
Pengembangan  sektor  pertanian  membutuhkan  dukungan  teknologi,  termasuk teknologi biologis dan mekanis untuk mengolah hasil-hasil pertanian. Dewasa ini, dalam riset  pertnian,  Indonesia  boleh  dilatakan  ketinggalan  disbanding  dengan    yang  telah berkembang  di  Taiwan  atau  Thailand.  Penelitian  pertanian  ini  banyak  membutuhkan tenaga  ahli  dan  biaya  yang  besar.  Juga  memakan  tempo  yang  lama,  sehuingga disangsikan  apakah  perkembangan  teknologi  sekarang  ini  mampu  mengejar ketertinggalan teknologi dari negara-negara lain.

## Ekonomi Pangan Indonesia
Ada beberapa catatan yang perlu dita perhatikan terhadap kebijakan pangan, mulai dari perdagangan,  hingga  sistem  logistic. Waktu  harga  cabai  mahal,  pemerintah  buru-buru impor  impor  dari  China.  Pada  saat  harga  jatuh,  pemerintah  diam  saja.  Situasi kontrastersebut  terjadi  pada  hamper  semua  komoditas  pangan.  Indonesia  negara kepaluauan  dengan  garis  pantai  terpanjang  kedua  di  dunia,  tetapi  impor  garam.laut Indonesia sangat kaya,tetapi industri pengolahan ikan kekurangan bahan baku sehingga
ikan  diimpor.  Industri  gula  juga  karut  marut.  Pemerintah  menargetkan    swasembada gula, tetapi produksi gula tebu dalamnegeri diterjang impor gula putih, gula rafinasi, dan gula mentah karena angka konsumsi umum dan industry dalam negeri tidak pernah klop antar kementerian.
Masa  depan  ekonomi  pangan  Indonesia  menghadapi  tantangan  yang  semakin pelik. Respon kebijakan  dan strategi antisipasi terhadap siklus kenaikan harga pangan masih  biasa-biasa  saja.  Upaya  peningkatan  produksi  pangan  juga  masih  terlalu “sederhana”,  terutama  dengan  terjadinya  perubahan  iklim  seperti  sekarang  ini.  Di tingkat global harga pangan biji-bijian masih akan meningkat. Banjir besar di Thailand dan Vietnam dan kawasan Asia Tenggara lain, yang juga menjadi sumber impor beras Indonesia, diperkirakan memengaruhi ekonomi pangan Indonesia.
Setidaknya,  empat  isu  pokok  berikut  memerlukan  langkah  solusi  yang  lebih  tepat, agar  masa  depan  ekonomi Indonesia  kembali  bergairah  dan  membawa  manfaat  besar bagi  kesejahteraan  rakyat. Pertama,  tingginya  konstribusi  harga  pangan  terhadap  laju inflasi. Hingga akhir tahun 2011, kontribusi kenaikan harga pangan telah mencapai 48% terhadap inflasi. Pada tahun 2010, kontribusi harga pangan mencapai 50,3% dan pada 2006 sebesar 42,7%, suatu angka yang tidak dianggap ringan.
Hampir semua kebijakan ekonomi, baik dari sisi fiskal maupun moneter, diarahkan untuk mengendalikan (menekan) laju inflasi, karena begitu strategisnya laju inflasi pada kinerja  pembangunan  ekonomi  Indonesia.  Esensinya,  pengendalian  inflasi  dari  sisi permintaan  melalui  menajemen  suku  bunga  dan  nilai  tukar  oleh  Bank  Indonesia  perlu diintegrasikan   dengan pengendalian  inflasi  dari  sisi penawaran  di  bawah  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

## Tabel 1.
Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok
Tahun 2005 – 2011
Rupih/Kilogram
Komoditas          2005     2006     2007     2008       2009        2010        2011
Beras                   3.304    4.360   5.062    5.444      5.796       7.123       7.707 Kedelai                 4.872    5.088   5.394    8.541      8.428       8.556       8.944 Telur                    9.071    9.370  10.569  14.201    14.921      16.256     18.073
Daging Ayam        13.960  15.181  16.531  21.291    23.357      25.521     24.366 Jagung                  1.000    2.600   4.633   5.125       5.080       5.772       7.470
Cabai                  11.800   12.528  13.976 18.010     17.587      31.035     25.445
Sumber : BPS & Kementerian Pertanian (kompas, 21 Januari 2012)
Kedua,  lambannya  peningkatan  produksi  pangan.  Di  Indonesia  dan  di  hampir semua  negara  berkembang,  laju  peningkatan  produksi  pangan  akhir-akhir  ini  masih sangat rendah untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi pangan ke depan. Hampir 14  tahun  terakhir  (1996-2010), laju  peningkatan  produksi beras di  Indonesia  masih  di bawah 1% per tahun, sedangkan laju pertumbuhan penduduk 10 tahun terakhir tercatat 1,5%  per  tahun.  Keadaan  ini  membawa  kita  kepada  fenomena  Jebakan  Malthus (Malthusian  Trap)  sangat  mungkin  terjadi  apabila  tidak  ada  perubahan  teknologi  yang sangat spektakuler seperti pada periode Revolusi Hijau empat dasawarsa lalu.
Tentang  lambannya  peningkatan  produksi  pangan  itu  bukan  monopoli  Indonesia saja, peneliti NASA yang merintis studi keterkaitan antara perubahan iklim dan pertanian Cynthia Rosenzweig mengungkapkan, sejak 2007 terjadi kecenderungan hasil pertanian tidak  lagi  bisa  mengimbangi  tingginya  permintaan  akan  bahan  pangan.  Konsumsi masyarakat terhadap empat komoditas utama yaitu gandum, beras, jagung, dan kacang kedelai,  telah  melampaui  produksi  bahan-bahan  pangan  tersebut  selama  satu  dekade terakhir.ketidakseimbangan  antara  suplai  dan  kebutuhan  telah  memicu  dua  lonjakan harga  gandum  secara  global  sejak  2007.  Khusus  konsumsi  beras  Indonesia    masih tinggi.  Konsumsi  beras  per  kapita    selama  lima  tahun  terakhir  masih  lebih  dari  150 kilogram,  salah  satu  terbesar  di  dunia.  Konsumsi  beras  yang  besar  karena  belum maksimalnya  diversifikasi  pangan  berbasis  umbi-umbian.  Dalam  Susenas  (Survei
Ekonomi  dan  Sosial  Nasional)  2011,  Kementerian  Pertanian  menargetkan  penurunan konsumsi  beras  masyarakat  menjadi  94,0  kilogram,  dan  konsumsi  umbi-umbian  dapat meningkat mencapai 36,5 kilogram, dari 18,86 kilogram.
Strategi pembangunan pertanian yang digunakan Indonesia  pada masa lalu seperti intensifikasi,  ekstensifikasi  dan  divesifikasi,  kini  menghadapi  arena  yang  semakin terbatas.  Di  sinilah  diperlukan  kearifan  untuk  tidak  hanya  mengejar  target-target produksi, tetapi lebih pada upaya peningkatan kapasitas produksi pangan dan pertanian secara umum. Langkah intensifikasi dengan pengembangan benih hibrida (dan inbrida) pada  padi  dan  komoditas  pangan  lain  memangsudah  dittempuh,  walaupun  masih menghadapi kendala praktis   dan strategis di tingkat lapangan. Solusi pengembangan bioteknologi  atau  rekayasa  genetika  pertanian,  khususnya  tanaman  pangan  ,  masih menuai  kontroversi,  terutama  kekhawatiran  terhadap  hegemoni  bisnis  raksasa  asing, dampak kesehatan dan lingkungan hidup.
Solusi  ekstensifikasi  lahan  dan  pencetakan  sawah-sawah  baru  wajib  mampu melebihi laju  konversi lahan pertanian yang telah mencapai 100.000 hektare per tahun. Variasi  solusi  dengan  langkah  diversifikai  (usaha)  pertanian  dan  diversifikasi  konsumsi pangan mungkin masih cukup besar, terutama melalui peningkatan peran pangan lokal dan  eksotik  yang  akan  mampu  mewarnai  masa  depan  ekonomi  pangan  Indonesia. Selain itu, pemerintah menargetkan produksi beras terus meningkat menjadi 74,13 juta ton pada 2012, atau naik 5,32% dari 2011. Peningkatan produksi ini diupayakan dengan meningkatkan  produktivitas.  Namuin,  pemerintah  juga  menargetkan  konsumsi  beras turun hingga angka 94,0 kg per kapita pada tahun 2014
Tabel 2.

## Produksi Sejumlah Komoditas Pokok
Tahun 2005-2011 (Juta ton)
Komoditas          2005     2006       2007        2008         2009        2020     2011
Padi                    54,15    54,45      57,16       60,33       64,40      66,47     65,39 Jagung                12,53    11,61      13,29       16,32       17,63      18,33     17,23 Cabai                   1,06      1,19        1,13        1,15         1,38        1,33      1,56 Kedelai                 0,81      0,75        0,59        0.78         0,97        0,91      0,82
Sumber : BPS & Kementerian Pertanian (Kompas, 2 Februari 2012)
Keterangan: data produksi padi, jagung, dan kedelai adalah angka ramalan III. Data produksi cabai adalah prediksi

## Di Beberapa Negara
Negara                                               Tahun/Jumlah Konsumsi 2006/07    2008/09    2009/10      2010/11     2011/12 Myanmar                      224,0        226,1        226,2         226,2         227,0 Vietnam                       217,6         218,2       216,7         215,8          215,4 Bangladesh                   203,3         200,4       197,9         198,0          198,0 Indonesia                     152,7         152,4       150,8         150,2          150,0 Thailand                       148,7         147,9       146,8         146,0          145,0
Filipina                         127,7         129,5       126,8         121,8          122,0 Malaysia                        89,3           92,0         91,8           91,4           91,0 China                            87,7           86,6         86,0           84,8           85,0
Sumber : FAO (Bisnis Indonesia 12-Januari-11)
Tabel 3.

## Sasaran Konsumsi Bahan Pangan
Tahun 2011 – 2014
(Kg per Kapita)
Tahun        Beras     Jagung         Kedelai     Gula      Daging Sapi 2011          99,3          2,9           10,1         9,5            2,9 2012          97,5          2,9           10,2         9,5            3,0 2013          95,7          2,8           10,2         9,5            3,1 2014          94,0          2,8           10,2         9,6            3,3 Sumber :Kementerian Pertanian, 2011 (Media Indonesia 26 Januari 2012)
Tabel 4.

## Target Swasembada Pangan
Tahun 2011 & 2012
(Juta Ton)
Tahun       Beras       Jagung        Kedelai       Gula       Daging Sapi
2011         70,60         22,0           1,56        2,70             0,439
2012         74,13         24,0           1,90        2,90             0,471
Sumber : Kementerian Pertanian, 2011 (Media Indonesia 23 Januari 2012)
Ketiga,  rendahnya  inovasi  kelembagaan.  Terobosan  dan  inovasi  kelembagaan spektakuler  seperti  Program  BImas/Inmas  masa  Presiden  Suharto  telah  berkontribusi besar pada  peningkatan  produksi pangan  dan  perbaikan  kesejahteraan  petani.  Inovasi kelembagaan itu adalah paritas penting atau komplemen dari inovasi teknologi pertanian yang  pasti  akan  melibatkan  kelembagaan  masyarakat  (petani)  sebagai  actor  utama dalam  pembangunan pertanian. Masyarakat patut berutang budi kepada para pemimpin bangsa  terdahulu  yang  telah  membawa  perbaikan  atau  minimal  mengantar  kehidupan bangsa Indonesia sampai pada kondisi sekarang ini.
Kini,  inovasi  kelembagaan  seperti  itu  terasa  semakin  langka,  jika  tidak  hendak disebutkan  bahwa  Indonesia  telah  menghadapi  suatu  perubahan  kelembagaan  yang involutif, mengarah pada kondisi yang lebih buruk.
Direktur  Jenderal  lembaga  penelitian  yang  berbasis  di  Meksiko, Internationl  Maize and Wheat Improvement Cernter atau Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo  (CIMMYT),  Thomas  A  Lumpkin  menyatakan  tantangan  terberat  yang  harus dihadapi dalam kondisi sekarang bukanlah mencari cara melipatgandakan hasil petanian, melainkan berbagai inovasi untuk membuat lahan pertanian yang produktif dan sehat. Salah  satunya  adalah  konservasi  pertanian  yang  melibatkan  pengolahan  tanah seminimal mungkin,  pemanfaatan  jerami dan  tunggul jerami  sebagai alas tanah,  serta sejumlah teknik lain untuk menghemat air dan nutrisi lain serta mengedepankan karbon di dalam tanah.
Keempat,  ketidakjelasan  otoritas  pangan  nasional.  Penyebab  mendasar  karena pemerintah  tidak  pernah  menganggap  penting mambangun  ketahanan  pangan.  Sektor pertanian termasuk sktor perikanan  tidak dianggap penting. Semua disikapi pragmatis. Kalau  produksi  dalam  negeri  kurang,  impor  saja.  Indonesia  dengan  jumlah  penduduk 240  juta  jiwa  dan  bertambah  1,49  persen    per  tahun  berkepentingan  membangun ketahanan pangan. Dengan pertumbuhan sekonomi lebih dari 6 persen, kebutuhan pada pangan dan energi akan terus meningkat dan keduanya saling memengaruhi. Organisasi Pangan  dan  Pertanian  PBB (FAO)  mengingatkan  harga  pangan  pokok  biji-bijian, termasuk beras, cenderung terus naik. Hal ini berkaitan dengan bencana alam, gejolak nilai tukar mata uang dan ketidakpastian harga energi.
Situasi global tersebut mengharuskan adanya ketahanan  dan kemandirian  oangan alam  negeri.  Ketidakjelasan  ini  dapat  berdampak  serius  bagi  masa  depan  ekonomi pangan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  membangun  ketahanan  pangan  harus ada  kebijakan holistic  untuk  jangka  pendek,  menengah  dan  panjang,  karena pembangunan  harus  berkesinambungan.  Dalam  hal  ini  pembangunan  pertanian, perikanan,  dan  peternakan  membutuhkan  kebijakan  integral    dengan  sub  system pembangunan  lain.  Di  samping  itu,  ketahanan  pangan  bukan  hanya  dari  sisi  produksi yang  menyangkut  ketersediaan  lahan  dan  sarana  produksi,  melainkan juga imbal hasil pertanian  dan  perikanan  yang  terus  turun,  masalah  keterhubungan  antarwilayah  yang merupakan  bagian  dari  membangun  sistim  logistik  dan  infrastruktur.Setidaknya, terdapat otoritas pemerintah yang seakan-akan bertanggung jawab langsung terhadap kinerja  ketahanan  pangan  dan  ekonomi  pangan  secara  umum.  Tetapi  masyarakat semakin  paham  ketika  setiap  otoritas  tersebut  seakan  tidak  berdaya  dan  terkadang
menghindar  bertanggung  jawab  secara  penuh,  karena  semuanya  akan  membela  diri, hanya  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya,  hal  itu  sudah menunjukkan  bahwa  di  negara  kita  tidak  terdapat  kejelasan  otoritas  pangan  nasional. Meski dibuat matriks pembagian kerja sekalipun, persoalan dasar ketahanan pangan dan ekonomi pangan secara umum sulit untuk tertanggulangi secara tuntas.
Secara politik, DPR sedang menyelesaikan revisi rencana undang-undang pangan, meyempurnakan  Undang-undang  nomor  7/1996  dan  mengusulkan  didirikannya  Badan Otoritas  Pangan  Nasional    atau  dibentuknya  kementerian  baru  yang  mengurusi ketahanan pangan.

## Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Perlunya  pemerintah  untuk  membuat  rencana  pembangunan  ekonomi  jangka menengah  atau  jangka  panjang.  Berdasarkan  rencana  pembangunan  ekonomi tersebut,  pembangunan  pertanian  ditetapkan  sebagai  prioritas  utama.  Berdasarkan prioritas  tersebut,  sub  sektor  tanaman  pangan  (beras,  kacang-kacangan  atau  biji- bijian, umbi-umbian, serta perikanan) ditetapkan sebagai sasaran jangka pendek.
2. Penguatan  produksi  pangan  harus  dilakukan  secara  menyeluruh,  mulai  dari infrastruktur  pendukung  hingga  petani.  Pemerintah  harus  menguatkan  produksi pangan  untuk  mengatasi  dan  mencegah  dampak  luas  melonjaknya  harga  pangan terhadap  kemiskinan.  Ini  harus  dilakukan  Kementerian  Pertanian  didukung  oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian dan instansi lain yang terkait.
3. Penguatan produksi pangan hendaknya dilakukan untuk jangka panjang ketimbang pemerintah    mengeluarkan  program  bantuan  tunai  langsung,  tata  niaga  pangan ataupun  impor  bahan  pangan.  Program  bantuan  tunai  langsung,  tata  niaga  ,  dan impor  beras  hanyalah  program  reaksioner  pemerintah  yang  tidak  mengena  pada akar masalahnya, yakni produksi pangan.

## Sumber Bacaan:
Cyrillus  Harinowo,  Musim  Semi  Perekonomian  Indonesia,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2005.
Faisal H. Basri , Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI, Erlangga, Jakarta, 1995 Faisal  H.  Basri  Perekonomian  Indonesia,  Tantangan  dan  Harapan  bagi  Kebangkitan Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2002.
Marsuki, Analisis Perekonomian Nasional & Internasional, Mitra Wacana Media, Jakarta,
2005.
Tambunan  Tulus T.H,  Transformasi Ekonomi di Indonesia,  Teori &  Penemuan  Empiris,
Salemba Empat, Jakarta, 2001
Todaro  Michael  P  dan  Stephen  C.  Smith,  Economic  Development,  Jilid  1  &  2,  Edisi Kesembilan, Alih Bahasa Andri Yelvi, SE,  Erlangga, Jakarta, 2006.
Zulkarnain Djamin, Perekonomian Indonesia, LP-FEUI, Jakarta, 1993.
- Bisnis Indonesia, Edisi 12-01-12 - Media Indonesia, Edisi 23-01-12 dan 26-01-12. - Kompas, Edisi, 201-12 dan 02-02-12