## MAKNA HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM
Nyoman Gede Remaja 1
Abstrak: Hukum  dan  kepastian  adalah  dua  hal  yang  sangat  sulit  untuk dipisahkan.  Hukum  ada  adalah  untuk  adanya  kepastian,  adanya  kepastian  juga menjadikan hukum itu lebih ditaati.Untuk mewujudkan adanya kepastian maka hukum  itu  harus  diciptakan  terlebih  dahulu  sebelum  perbuatan-perbuatan  yang diatur dalam hukum itu dilakukan, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang boleh  dan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan  serta  mengetahui  konsekuensinya kalau  mereka  berbuat  bertentangan  atau  melawan  hukum.  Kepastian  memiliki arti  “ketentuan;  ketetapan”  sedangkan  jika  kata  “kepastian”  digabungkan dengan  kata  “hukum”  maka  menjadi  kepastian  hukum,  yang  diartikan  sebagai perangkat  hukum  suatu  negara  yang  mampu  menjamin  hak  dan  kewajiban setiap warga negara.
Hukum  mengandung  kepastian  manakala  hukum  itu  dapat  menyebabkan perilaku  manusia,  baik  individu,  kelompok,  maupun  organisasi  terikat  dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum itu sendiri.Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan  rasa  keadilan  dan  menciptakan  ketertiban.Kepastian  merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif  atau  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  tertulis.  Hukum  tanpa nilai  kepastian  akan  kehilangan  makna  karena  tidak  dapat  lagi  digunakan sebagai  pedoman  perilaku  bagi  setiap  orang.  Kepastian  mengandung  beberapa arti,  diantaranya  adanya  kejelasan,  tidak  menimbulkan  multitafsir,  tidak menimbulkan  kontradiktif,  dan  dapat  dilaksanakan.Hukum  harus  berlaku  tegas di  dalam  masyarakat,  mengandung  keterbukaan  sehingga  siapapun  dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.
Kata-kata kunci :  hukum, kepastian, kepastian hukum .

## PENDAHULUAN
Hukum  dan  kepastian  merupakan  suatu  tema  yang  sangat  menarik  untuk  terus kita  lakukan  pengkajian  dan  kita  diskusikan,  hal  ini  dikarenakan  antara  hukum  dan
1 Nyoman Gede Remaja, Staf Edukatif   pada  Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, sedang mengikuti Program Strata 3 Pada Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
kepastian adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan.Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum itu lebih ditaati.
Pada jaman kerajaan  yang dianggap hukum  itu adalah titah raja, jadi apa  yang dikatakan raja itulah hukumnya dan rakyat harus mentaatinya. Dalam keadaan seperti itu,  hukum  terkadang  selalu  berubah-ubah  karena  sesuai  dengan  keinginan  raja, sehingga  rakyat  tidak  tahu  pasti  apakah  yang  menjadi  hukum  hari  ini,  juga  menjadi hukum  pada  hari-hari  berikutnya  atau  akan  berubah.  Hal  ini  menimbulkan ketidakpastian  di  masyarakat  sehingga  siapapun  yang  mau  berbuat  atau  bertindak selalu menunggu titah raja,apa diperbolehkan atau tidak.
Gambaran  sederhara  seperti  tersebut  di  atas,  menunjukkan  bahwa  sangat penting manakala hukum itu mengandung nilai kepastian. Untuk mewujudkan adanya kepastian  maka  hukum  itu  harus  diciptakan  terlebih  dahulu  sebelum  perbuatan- perbuatan yang diatur dalam hukum itu dilakukan, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui konsekuensinya kalau mereka berbuat  bertentangan atau melawan hukum.  Disamping itu, hukum  itu juga dapat dijadikan pedoman untuk bertindak dan berbuat oleh pejabat pemerintahan maupun masyarakat.
Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan  dengan  kata  “hukum”  maka  menjadi  kepastian  hukum,  yang  diartikan sebagai  perangkat  hukum  suatu  negara  yang  mampu  menjamin  hak  dan  kewajiban setiap  warga  negara.  Kepastian  hukum  oleh  Soedikno  Mertokusumo  dianggap sebagai  salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  penegakan  hukum.  Beliau mengatakan:  “perlindungan yustisiabel terhadap  tindakan  sewenang-wenang,  yang berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam keadaan tertentu”  (Fernando M. Manulang, 2007: 91-92).
Nilai  kepastian  hukum  merupakan  nilai  yang  pada  prinsipnya  memberikan perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negara  dari  kekuasaan  yang  bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat  memberikan  jaminan  perlindungan  bagi  setiap  warga  negaranya.  Nilai  itu
mempunyai  relasi  yang  erat  dengan  instrumen  hukum  yang  positif  dan  peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam  hukum  positif  (Fernando M. Manulang, 2007: 95).
Dalam  hal  ini  kepastian  hukum  berkedudukan  sebagai  suatu  nilai  yang  harus ada  dalam  setiap  hukum  yang  dibuat  dan  diterapkan.Sehingga  hukum  itu  dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Secara  filsafati  hukum  diharapkan  dapat  memenuhi  aspek  ontologi  yaitu menciptakan  ketentraman  dan  kebahagian  bagi  hidup  manusia,  sebagai  suatu  tujuan yang  ingin  dicapai  setiap  manusia  dan  merupakan  hakekat  dari  hukum  itu sendiri.Menurut  Theo  Huijbers  hakekat  hukum  juga  menjadi  sarana  bagi  penciptaan suatu  aturan  masyarakat  yang  adil  ( rapport  du  droit,  inbreng  van  recht )  (Theo Huijbers,  1995:  75).  Secara  Epistemologi  hukum  dilahirkan  melalui  suatu  metode tertentu  yang  sistematis  dan  obyektif  serta  selalu  dilakukan  pengkajian-pengkajian, sehingga melahirkan ilmu hukum yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan.Dalam  aspek  Aksiologi,  hukum  memiliki  nilai-nilai  yang  harus  ditaati dan dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nilai dapat  diartikan  “sebagai  sifat  atau kualitas  dari sesuatu  yang bermanfaat bagi  kehidupan  manusia,  baik  lahir  maupun  batin”.  Bagi  manusia,  nilai  dijadikan landasan,  alasan,  atau  motivasi  dalam  bersikap  dan  bertingkah  laku,  baik  disadari maupun tidak disadari  (Theo Huijbers, 1995:  75). Dalam  konteks hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi hukum atau manfaat hukum dalam masyarakat yang dapat berupa: 1) Nilai Teori, 2) Nilai Sosial, 3)  Nilai  Ekonomi,  4)  Nilai  dalam  Pengambilan  Keputusan  dan  nilai-nilai  yang  lain. Nilai-nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1 Nilai  Teori;  bahwa  hukum  melahirkan  teori-teori  yang  terus  tumbuh  dan berkembang  sesuai  dengan  perubahan  dan  perkembangan  manusia  dan perkembangan  ilmu  pengetahuan  lainnya,  termasuk  teknologi  dan  informasi.
Teori-teori  tersebut  akan  selalu  menghilhami  di  dalam  pembentukan  setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat.
2 Nilai Sosial; bahwa hukum memberikan dampak yang luar biasa dalam pergaulan sosial  manusia,  manusia  bisa  saling  menghargai,  manusia  dapat  melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya dengan baik, manusia dapat hidup bersama di tengah-tengah masyarakat.
3 Nilai Ekonomi; bahwa hukum memberikan jaminan kepada manusia untuk hidup dan  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan  baik,  baik  kebutuhan  sandang, pangan,  papan  dan  kebutuhan-kebutuhan  lainnya.  Manusia  dapat  bekerja  dan mengejar  tingkat  ekonomi  kehidupannya  dengan  baik  tanpa  diganggu  oleh manusia lainnya.
4 Nilai  dalam  Pengambilan  Keputusan;  bahwa  hukum  dijadikan  dasar  oleh  para pengambil  keputusan  dalam  mengeluarkan  setiap  keputusan  dan  kebijakan  yang dibuat,  sehingga  terhindarkan  dari  kesewenang-wenangan.  Hukum  dijadikan sebagai  landasan  berpijak  oleh  setiap  pejabat  di  negara  ini.  Nilai  ini  sejalan dengan konsep negara hukum yang dianut di Indonesia.
Di  negara  Indonesia,  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal  ini  menandakan  bahwa  Bangsa  Indonesia  menggunakan  hukum  sebagai  tolak ukur  atau  yang  menjadi  pedoman  dalam  pergaulan  hidup  berbangsa  dan bernegara.Konsekuensinya adalah setiap tindakan, perbuatan dan tingkah laku pejabat negara,  penegak  hukum,  aparat  negara  dan  masyarakat  harus  didasarkan  dan  tidak boleh melanggar hukum yang ada.
Dalam  konteks  tersebut,  hukum  menjadi  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.Ada  suatu  ungkapan  yang  mengatakan bahwa “dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum ( ubi societas ibi ius ), dapat ditafsirkan sebagai suatu keniscayaan bahwa manusia atau masyarakat manusia tidak dapat  bertahan  hidup  tanpa  ada  ketertiban  dan  keteraturan,  dan  hukum  diandalkan untuk menciptakannya” (Satjipto Rahardjo (Penyunting: Rachmad Safa’at: 2009: 61).
Pendapat  diatas  senada  dengan  apa  yang  dinyatakan  Cicero,  bahwa  ada masyarakat ada hukum, maka yang dia bicarakan sebenarnya adalah hukum hidup di tengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan  yang khas  dan  tidak  dapat  dipisahkan.Artinya  tanpa  manusia,  hukum  tidak  dapat  disebut sebagai hukum (H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004: 15).
Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan,  dan  kenegaraan  termasuk  pemerintahan  harus  berdasarkan  atas  hukum yang  berlaku  pada  saat  itu,  yang  sering  disebut  sebagai  hukum  positif.  Hukum tersebut merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling  menunjang  satu  dengan  yang  lain  dalam  kerangka  mengantisipasi  dan mengatasi  permasalahan  yang  timbul  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Dalam  konsep  Negara  hukum,  hukum  menjadi  pilar  utama  dalam menyelenggarakan  negara  dan  menjamin  perlindungan  terhadap  hak-hak  rakyat. Untuk  mencapai  hal  tersebut  maka  diperlukan  sinkronisasi  antara  norma  yang  ada, lembaga  atau  institusi  yang  menjalankan  atau  menegakkan  hukum  dan  sikap masyarakat  dalam  merespon  hukum.  Dalam  pandangan  Lawrence  Meir  Friedman dikatakan sebagai Sistem Hukum yang terdiri dari :
1. Struktur  Hukum;  yang  menyangkut  tentang  kelembagaan  dari  pada  hukum, tubuh institusional dari sistem tersebut.
2. Substansi  Hukum; tersusun  dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.
3. Budaya Hukum; menyangkut tentang elemen sikap dan nilai sosial (Lawrence M. Friedman (Penerjemah M. Khozim), 2009: 15-17).
Hukum  menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk  mengatur  kehidupan  manusia, manusia hidup lebih dari satu orang saja harus diatur dengan hukum, sehingga tidak terjadi hukum rimba ( hommo homini lupus yang diartikan manusia memakan manusia lainnya).Hukum menjadikan terpenuhinya kewajiban dan hak seseorang sebagaimana seharusnya.  Hukum  juga  sebagai  pengekang  segala  keinginan  manusia  yang  tidak
terbatas, kalau tidak ada hukum maka manusia akan cenderung berprilaku mengikuti kesenangan atau keinginan nafsunya.
Dari  uraian  tersebut,  menandakan  bahwa  pentingnya  hukum  untuk  mengatur kehidupan masyarakat, karena itu hukum sebaiknya dibuat dalam norma-norma yang tertulis  sehingga  memberikan  kepastian  di  masyarakat.  Dalam  tulisan  ini,    akan diuraikan pentingnya hukum dan kepastian, yang akan awali dengan uraian mengenai pemahaman  tentang  hukum,  hal  ini  penting  karena  jangan  sampai  kita  tersesat mengartikan  hukum  sehingga  membingungkan  kita  dalam  melakukan  perbuatan hukum.  Kemudian  meletakkan  posisi  hukum  dalam  sistem  hukum  yang  ada,  dalam hal  ini  mengacu  kepada  Sistem  Hukum  menurut  Lawrence  M.  Friedman.Setelah  itu mengkaitkan hubungan antara hukum dan kepastian, sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

## MEMAHAMI HUKUM
Memahami  hukum  sama  sulitnya  dengan  bagaimana  pemahaman  orang-orang buta  dan  tuli  untuk  memahami  seekor  gajah.  Ada  sebuah  cerita  dari  Nonet-Selznik bahwa  ada  sekelompok  orang  buta  dan  sekaligus  tuli  yang  berkerumun  memegang beberapa  bagian  tubuh  dari  seekor  gajah  dan  mencoba  mendefinisikan  gajah  itu binatang seperti apa. Yang kebetulan memegang belalainya mengatakan bahwa gajah itu  adalah  binatang  yang  keras,  bulat  dan  melengkung.  Disisi  yang  lain,  yang kebetulan  memegang  perutnya  mengatakan  bahwa  gajah  itu  adalah  binatang  yang lembut,  halus  dan  datar,  dan  begitu  seterusnya.  Mereka  tidak  dapat  menemukan pengertian  yang  sama  pada  satu  obyek  yaitu  seekor  gajah,  masing-masing menemukan pengertian yang berbeda tetapi semuanya menunjukkan kebenaran, dari sudut pandang yang berbeda (H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004: 7).
Hal  yang  sama  juga  terjadi  ketika  kita  memahami  apa  sebenarnya  hukum  itu? Ini  merupakan  pertanyaan  filsafati  yang  sulit  dicari  titik  temunya  atau  sulit  mencari pengertian yang sama. Diantara para sarjana hukum saja mengartikan hukum dengan berbagai  macam  pengertian  yang  kalau  dilihat  semuanya  menunjukkan  kebenaran,
apalagi  orang-orang  di  luar  sarjana  hukum.Karena  itu,  tidak  perlu  kemudian perbedaan  itu  diperuncing  dan  dicari  mana  yang  benar  dan  mana  yang  salah,  tetapi bagaimana kita bisa memahami hukum itu dari berbagai sudut pandang dan mencoba mengkompromikannya bahwa itulah sebenarnya hukum.
Untuk  lebih  memperjelas  pemahaman  diatas,  diuraikan  beberapa  pendapat sarjana berkaitan dengan pengertian hukum, yaitu:
1. Smith memberikan penjelasan bahwa Hukum seyogyanya dilihat sebagai:
a. Sebuah  Jaringan  ( network )  yang  memiliki  posisi  atau  kedudukan  sederajat dengan  disiplin  lain.  Karena  itu  hukum  harus  memiliki  kemampuan  yang minimal  setara  dengan  disiplin  lain  sehingga  dapat  menyelesaikan  problem baik  kedalam  maupun  keluar.  Hukum  dipandang  berada  dalam  suatu keterikatan dengan ilmu-ilmu yang lain.
b. Wilayah  yang  bersifat  terbuka  dan  peka,  artinya  hukum  bukan  semata-mata wilayah  yang  steril,  namun  sebuah  wilayah  yang  bersifat  multi  dan  inter disipliner.  Sehingga  perubahan  yang  terjadi  dalam  dunia  ilmu  harus  bisa dicerna oleh hukum, demikian pula sebaliknya (H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004: 9-14).
2. Pandangan  kaum  positivis,  hukum  dipandang  sebagai  wujud  konkrit  dari  segala sesuatu, asas, kaidah atau aturan yang hadir dalam pandangan (indra) dan pikiran (logis)  (H.R.  Otje  Salman  dan  Anton  F.  Susanto,  2004:  7).  Apabila  seseorang mencoba  untuk  bertanya  apakah  hukum  itu,  maka  hampir  seluruh  yang  ada dibawah  payung  aliran  ini  akan  menunjuk  kepada  suatu  sistem  tertentu  dari kekuasaan, aturan/kaidah dan sanksi.
3. Ada  juga  yang  mengartikan  hukum  adalah  suatu  norma  yang  di  dalamnya  ada perintah  (sesuatu  yang  harus  dilaksanakan),  ada  larangan  (sesuatu  yang  tidak boleh  dilaksanakan)  dan  ada  sanksi  (hukuman  bagi  yang  melanggar  larangan tersebut) serta diciptakan oleh instansi yang berwenang.
4. Para  penganut  aliran legisme menganggap  bahwa  hukum  adalah  undang-undang dan ada juga yang berpendapat bahwa hukum adalah apa yang diputus oleh hakim dipengadilan.
5. Meuwissen berpendapat bahwa hukum mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:
a. Hukum  itu  untuk  bagian  terbanyak  ditetapkan  oleh  kekuasaan  atau kewibawaan yang berwenang.
b. Hukum  memiliki  suatu  sifat  lugas  dan  obyektif,  itu  berarti  bahwa  ia  secara jelas dapat dikenali dan tidak tergantung pada kehendak bebas yang subyektif.
c. Hukum  itu  berkaitan  dengan  tindakan-tindakan  dan  perilaku  manusia  yang dapat diamati.
d. Hukum  itu  memiliki  suatu  cara  keberadaan  tertentu,  yang  kita  namakan keberlakuan  (berlaku, gelding ).  Keberlakuan  disini  memiliki  3  (tiga)  aspek, yakni aspek moral, aspek sosial dan aspek yuridik.
e. Hukum itu memiliki suatu bentuk tertentu, suatu struktur formal.
f. Hukum  itu  memiliki  pretensi  untuk  mewujudkan  atau  mengabdi  pada  tujuan tertentu.  Sebagai  tujuan  dari  hukum  (idea-hukum/cita-hukum)  yaitu ketertiban,  perdamaian,  harmoni,  prediktabilitas  dan  kepastian  hukum  (B. Arief Sidharta (penerjemah), 2007: 35-37).
6. Leon  Duguit  mendefinisikan  “hukum  adalah  aturan  tingkah  laku  para  anggota masyarakat, aturan  yang daya penggunannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu  masyarakat  sebagai  jaminan  dari  kepentingan  bersama  dan  yang  jika dilanggar  menimbulkan  reaksi  bersama  terhadap  orang  yang  melakukan pelanggaran tersebut” (B. Arief Sidharta (penerjemah), 2007: 35-37).
7. Paul  Bohannon  mengatakan  bahwa  hukum  adalah  sekumpulan  kewajiban mengikat yang telah “diluncurkan” dari institusi-institusi tempat mereka muncul dan  “diluncurkan  ulang”  melalui  institusi-institusi  hukum  (Lawrence  M. Friedman (Penerjemah M. Khozim), 2009: 8).
Dari pendapat para sarjana tersebut kita sulit menemukan pengertian yang sama tentang  hukum,  tetapi  masing-masing  sarjana  mengartikan  hukum  secara  tepat.  Ada
beberapa  alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  begitu  sulitnya  mencari  keseragaman untuk mengartikan hukum itu, diantaranya:
1. Hukum adalah obyek kajian yang masih harus dikontruksi (dibangun), sehingga cara  pandang  seseorang  tentang  hukum  akan  ditentukan  oleh  bagaimana  orang tersebut  mengkonstruksi,  menciptakan  atau  menafsirkan  mengenai  apa  yang disebut hukum. Ini merupakan argumentasi yang masuk akal yang didukung oleh periodesasi perkembangan aliran yang berbeda-beda.
2. Satu  pemikiran  (aliran  tertentu)  akan  memiliki  latar  belakang/sudut  pandang yang  berbeda  dengan  aliran  (pemikiran)  lainnya,  yang  masing-masing mempunyai  kelemahan  dan  kelebihan.  Kondisi  ini  pada  dasarnya  memberikan keleluasaan,  karena  hukum  akan  menjadi  wilayah  terbuka  yang  mungkin  saja hasilnya  lebih  positif,  baik  dilihat  dari  sudut  filosofis,  metodologis  dan  juga kepentingan praktis (B. Arief Sidharta (penerjemah), 2007: 3).
Menurut  Soetandyo,  di  dalam  melakukan  inventarisasi  hukum,  yang  perlu  kita pahami adalah terdapat tiga konsep pokok mengenai hukum, yaitu :
a. Hukum identik dengan norma-norma tertulis  yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang.
b. Hukum  dikonstruksikan  sebagai  pencerminan  dari  kehidupan  masyarakat  itu sendiri (norma tidak tertulis).
c. Hukum identik dengan keputusan hakim.
Secara  garis besar hukum  dapat  dibedakan menjadi  dua kelompok besar,  yaitu Hukum Tertulis dan Hukum yang Tidak Tertulis.
1. Hukum Tertulis /Hukum yang sudah terkodifikasi
Hukum Tertulis atau Hukum Formal adalah hukum yang sudah dikodifikasikan atau  dibukukan  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan,  sering  juga  disebut sebagai  hukum  positif,  yaitu  hukum  yang  berlaku  saat  ini,  ditempat  ini  dan dikeluarkan  oleh  lembaga  berwenang.  Berkaitan  dengan  Hukum  Tertulis  ini  maka pemaknaan  kita  terhadap  hukum  seolah-olah  sama  dengan  penganut  paham  legisme yang  mengatakan  bahwa  hukum  adalah  undang-undang.  Walaupun  kemudian
wujudnya  tidak  mesti  hanya  dalam  bentuk  undang-undang,  tetapi  bisa  juga  dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Untuk  pemaknaan  yang  lebih  tepat  berkaitan  dengan  Hukum  Tertulis  atau Hukum  Formal  ini,  maka  kita  harus  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (yang selanjutnya disebut UU No 12 Tahun 2011), yang dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Propinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Penjabaran  tentang  norma  hukum  yang  ada  dalam  masing-masing  peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Dalam  Pasal  3  ayat  (1)  UU  No  12  Tahun  2011  disebutkan  bahwa  “Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  hukum  dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”. UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal  18  Agustus  1945  berlaku  sampai  dengan  27  Desember  1949  kemudian diganti  dengan  UUDS  1950  dan  setelah  Dekrit  Presiden  tanggal  5  Juli  1959 diberlakukan lagi sampai sekarang dengan beberapa kali amandemen. UUD 1945 ini mengatur tentang tiga hal pokok, yaitu :
- Jaminan  Hak-hak dan Kewajiban Asasi Manusia
- Susunan Ketatanegaraan yang bersifat mendasar
- Pembatasan  dan  pembagian  tugas-tugas  ketatanegaraan  yang  bersifat mendasar
Undang-Undang  Dasar  inilah  yang  menjadi  dasar  dan  rujukan  utama  dalam menjalankan kedaulatan rakyat.Aturan dalam Undang-Undang Dasar  yang mengatur dan  membagi  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  kepada  rakyat  itu  sendiri  dan/atau kepada berbagai lembaga negara.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (disingkat  TAP  MPR)  adalah bentuk  putusan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  berisi  hal-hal  yang  bersifat penetapan ( beschikking ). Dicantumkannya kembali Tap MPR dalam susunan hierarki peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  posisi  di  bawah  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan diatas Undang-Undang  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7  ayat  (1)  UU  No  12  Tahun  2011,  hal  ini  berarti  memulihkan  kembali  keberadaan Tap  MPR  sebagai  peraturan  perundang-undangan  yang  kekuatan  hukumnya  lebih kuat dari Undang-Undang.
Kedudukan  dan  kekuatan  hukum  dari  peraturan  yang  dibentuk  lembaga- lembaga negara tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Undang-Undang  dibuat  untuk  melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 dan bisa juga untuk menjalankan undang-undang lainnya yang memiliki kedudukan sejajar.Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945  bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi Rancangan Undang-undang tersebut dapat berasal dari Anggota DPR (Pasal 21 UUD 1945) dan dapat pula berasal dari Presiden (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945) . Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui  bersama  menjadi  Undang-Undang  itu  disahkan  dalam  persidangan  DPR (Pasal 20 ayat (4) UUD 1945).
Undang-Undang  ini  merupakan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi muatan
yang  harus  diatur  dengan  Undang-Undang  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  10 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 adalah:
a. Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat
Sedangkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  adalah Peraturan  Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  dalam  hal  ihwal kegentingan  yang  memaksa.Kegentingan  yang  memaksa  dapat  diartikan  suatu keadaan dimana memerlukan pengaturan yang cepat  dan tidak memungkinkan untuk menempuh  prosedur  dalam  hal  pembuatan  undang-undang.  Materi  muatannya  sama dengan materi muatan Undang-Undang (Pasal 11 UU No 12 Tahun 2011).
4. Peraturan Pemerintah;
Peraturan  Pemerintah  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  ditetapkan oleh  Presiden  untuk  menjalankan  Undang-Undang  sebagaimana  mestinya.  Materi muatannya  berisi  materi  untuk  menjalankan  Undang-Undang  sebagaimana  mestinya (Pasal 12 UU No 12 Tahun 2011)
5. Peraturan Presiden;
Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden  untuk  menjalankan  perintah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih tinggi  atau  dalam  menyelenggarakan  kekuasaan  pemerintahan.  Materi  muatannya berisi  materi  yang  diperintahkan  oleh  Undang-Undang,  materi  untuk  melaksanakan Peraturan  Pemerintah,  atau  materi  untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  kekuasaan pemerintahan (Pasal 13 UU No 12 Tahun 2011)
6. Peraturan Daerah Propinsi;
Peraturan Daerah Propinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Propinsi  dengan  persetujuan  bersama
Gubernur.  Materi  muatannya  berisi  materi  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah  dan  tugas  pembantuan  serta  menampung  kondisi  khusus  daerah  dan/atau penjabaran  lebih  lanjut  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  (Pasal  14 UU No 12 Tahun 2011)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan  yang dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  /Kota  dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Materi muatannya sama dengan materi muatan dalam Peraturan Daerah Propinsi.
Dalam pembentukan peraturan daerah memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan bersifat umum, yang mana  harus memenuhi syarat negatif, yaitu:
- tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  perundang-undangan yang lebih tinggi
- tidak boleh mengatur suatu hak yang telah diatur dalam perundang-undangan dan peraturan daerah yang lebih tinggi
- tidak  boleh  mengatur  urusan  rumah  tangga  daerah  tingkat  bawahannya (Philipus M. Hadjon dkk, 2005: 61).
2. Hukum Tidak Tertulis/Tidak Terkodifikasi
Hukum  tidak  tertulis  dimaknai  sebagai  hukum  yang  tidak  atau  belum dikodifikasikan  atau  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  sifatnya  juga mengatur  kehidupan  manusia  dan  subyek  hukum  lainnya,  bahkan  dapat  juga dijadikan  sumber  hukum  oleh  hakim  dalam  memutus  perkara-perkaranya,  manakala sumber hukum tertulisnya tidak ada atau belum diatur.
Termasuk  dalam  Hukum  Tidak  Tertulis  adalah  Hukum  Adat.Hukum  adat adalah  hukum  tidak  tertulis  atau  hukum  yang  tidak  dicantumkan  dalam  peraturan perundang-undangan  namun  peraturannya  sudah  tertanam  dan  dipatuhi  oleh  daerah tertentu atau adat tertentu sehingga menjadi sebuah pedoman dalam tata pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.
Hukum  yang  berasal  dari  kebiasaan-kebiasaan  yang  hidup  dalam  masyarakat yang  secara  turun  temurun  dihormati  dan  ditaati  oleh  masyarakat.Sebagai  hukum yang  secara  turun  temurun  diwariskan  nenek  moyang  kepada  generasi  berikutnya memiliki nilai-nilai universal. Menurut Soepomo, nilai-nilai tersebut antara lain:
- Prinsip Gotong royong
- Fungsi sosial manusia dan hak milik dalam kehidupan sosial
- Prinsip persetujuan atau kesepakatan sebagai dasar kekuasaan Negara
- Prinsip perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan (Soerya, Moch., 1993: 60).
Pada  dasarnya  hukum  adat  dipatuhi  karena:  Hukum  adat  berasal  dari masyarakat  itu  sendiri  sehingga  masyarakat  harus  mematuhi  aturan  tersebut,  sesuai dengan jiwa dan rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat. Hukum adat memiliki akibat  hukum,  yang  apabila  tidak  ditaati  akan  menimbulkan  sanksi  bagi  para pelakunya.  Hukum  adat  sebagai  peraturan-peraturan  hukum  tidak  tertulis  yang tumbuh  dan  berkembang  serta  dipertahankan  dengan  kesadaran  hukum masyarakatnya.Karena  peraturan-peraturan  ini  tidak  tertulis,  tumbuh  dan  terus berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

## HUKUM (NORMA HUKUM) DALAM SISTEM HUKUM
Ketika  kita  mengkaji  tentang  sistem  hukum,  maka  kita  harus  memahami terlebih  dahulu  apa  itu  sistem.    Sistem  merupakan  suatu  kompleksitas  elemen  yang terbentuk  dalam  satu  kesatuan  interaksi  (proses);  masing-masing  elemen  terikat dalam  satu  kesatuan  hubungan  yang  satu  sama  lain  saling  bergantung.  Sistem memiliki ciri  yang sangat luas dan bervariasi, menurut Elias M. Award menjelaskan bahwa ciri-ciri sistem dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Sistem  itu  bersifat  terbuka,  atau  pada  umumnya  bersifat  terbuka.  Suatu  sistem dikatakan  terbuka  jika  berinteraksi  dengan  lingkungannya.  Dan  sebaliknya, dikatakan tertutup jika mengisolasikan diri dari pengaruh apapun;
2. Sistem terdiri dari dua atau lebih sub sistem dan setiap sub sistem terdiri lagi dari sub sistem lebih kecil dan begitu seterusnya;
3. Sub sistem itu saling bergantung satu sama lain dan saling memerlukan;
4. Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri ( self regulation );
5. Sistem mempunyai tujuan dan sasaran (H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004: 85).
Dari  ciri-ciri  tersebut  tergambar bahwa sistem terdiri  dari sub-sub sistem  yang di  dalamnya  saling  mempengaruhi  antara  sub-sistem  yang  satu  dengan  sub-sistem yang lain serta memiliki tujuan dan sasaran yang sama, termasuk dalam hal ini adalah sistem hukum. Tidak ada definisi yang pasti tentang sistem hukum, tetapi paling tidak sistem  hukum  juga  memiliki  sub-sub  sistem  yang  saling  mempengaruhi  dan merupakan bagian dari sistem hukum itu sendiri.
1. Struktur Hukum
Struktur  Hukum  sebagai  sub-sistem  dari  sistem  hukum  dapat  digambarkan sebagai  kerangka  badannya  dari  sistem  hukum  itu,  ia  adalah  bentuk  permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya (Lawrence M. Friedman (Penerjemah M. Khozim),  2009:  15-16).  Struktur  Hukum  yang  dimaksudkan  disini  adalah kelembagaan  hukum,  yaitu  lembaga-lembaga  atau  institusi-institusi  hukum  yang melaksanakan  dan  menegakkan  hukum  itu  sendiri,  diantaranya:  Lembaga  Pembuat Undang-Undang,  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  Lembaga  Pemasyarakatan  dan Badan-badan yang berwenang menerapkan hukum.
2. Substansi Hukum
Substansi  Hukum  tersusun  dari  peraturan-peraturan  dan  ketentuan  mengenai bagaimana institusi-institusi tersebut berprilaku (Lawrence M. Friedman (Penerjemah M.  Khozim),  2009:  8).  Dalam  Substansi  Hukum  inilah  terkandung  norma-norma hukum,  baik  hukum  positif  (secara  formal  disebut  peraturan  perundang-undangan) maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Budaya Hukum
Budaya  Hukum  adalah  elemen  sikap  dan  nilai  sosial  (Lawrence  M.  Friedman (Penerjemah  M.  Khozim),  2009:  17).  Orang-orang  dalam  masyarakat  memiliki kebutuhan  dan  membuat  tuntutan-tuntutan  yang  kadang  dapat  menjangkau  dan kadang  tidak  dapat  menjangkau  proses  hukum,  semuanya  bergantung  kepada kulturnya. Hal tersebut disebabkan karena perilaku mereka sangat tergantung kepada penilaian  mereka  mengenai  pilihan  yang  mana  yang  dipandang  berguna,  benar  dan lebih  bermanfaat  bagi  mereka.  Sehingga  budaya  hukum  ini  sangat  dipengaruhi  oleh budaya masyarakat secara umum, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial untuk menuju atau menjauh dari hukum.
Sistem Hukum memiliki beberapa fungsi, diantaranya:
a. Untuk  mendistribusikan  dan  menjaga  alokasi  nilai-nilai  yang  benar  menurut masyarakat.  Nilai-nilai  yang  dituju  oleh  masyarakat  yang  kemudian diinternalisasikan  menjadi  tujuan  hukum  adalah  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan hukum.  Fungsi  yang lain dari sistem hukum  adalah kontrol sosial, yang  pada  dasarnya  berupa  pemberlakuan  peraturan  mengenai  perilaku  yang benar.
b. Sebagai kontrol sosial; sistem hukum sebagai kontrol sosial ini dapat dibedakan menjadi  2  (dua),  yaitu:  1)  Kontrol  Sosial  Primer  berupa  hukuman  atau  sanksi, dan  2)  Kontrol  Sosial  Sekunder  berupa  nasehat,  memberi  pelajaran, merehabilitasi dan lain sebagainya.
c. Menciptakan norma-norma itu sendiri, sebagai bahan-bahan mentah bagi kontrol sosial.  Dalam  fungsinya  ini,  sistem  hukum  dapat  bertindak  sebagai  instrumen perubahan  yang  tertata,  yang  sering  disebut  sebagai  rekayasa  sosial  ( social engineering ) (Lawrence M. Friedman (Penerjemah M. Khozim), 2009: 19-21).
Diantara  sistem  hukum  tersebut  diatas,  dalam  bagian  ini  akan  difokuskan kepada  norma  hukum  yang  merupakan  substansi  hukum  sebagai  bagian  dari  sistem hukum itu sendiri. Norma dalam bahasa latin yang berarti pedoman atau ukuran, yang digabungkan  dengan  kata  “hukum”  menjadilah  norma  hukum.  Dalam  hukum,  kita
memahami  norma  sebagai  patokan  atau  pedoman  sikap  tindak  manusia,  yang mengindikasikan  adanya  keharusan  bagi  kita  untuk  melakukan  suatu  sikap  tindak tertentu.
Untuk  dapat  ditaati  dan  dilaksanakan,  norma  hukum  disertai  dengan  paksaan atau sanksi. Paksaan ( coercion ) ini merupakan elemen penting dari hukum, karenanya norma yang dibentuk dalam tata hukum kita haruslah norma yang menentukan suatu coercive  act ,  yaitu  sanksi  (Jimly  Asshiddiqie  dan  M.  Ali  Safa’at,  2012:  43).  Sanksi tersebut  dibuat  tergantung  pada  kondisi  tertentu,  dimana  ketergantungan  tersebut diekspresikan dengan konsep keharusan ( ought ).
Norma  hukum  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum  haruslah  lahir  melalui  suatu mekanisme  tertentu  dan  dibuat  oleh  lembaga  yang  berwenang  untuk  itu.  Dalam konsep trias politica (pemisahan kekuasaan) yang mana kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) bagian besar, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif,  yang  dalam  perkembangannya  ditambah  lagi  2  (dua)  kekuasaan,  yaitu kekuasaaan moneter (keuangan) dan kekuasaan audit (pengawasan). Dari pembagian kekuasaan  tersebut  yang  diberikan  kewenangan  untuk  menciptakan  norma  hukum adalah  lembaga  legislatif.  Sedangkan  lembaga  eksekutif  sebagai  pelaksana  undang- undang  atau  hukum  dan  lembaga  yudikatif  sebagai  lembaga  yang  menegakkan undang-undang atau hukum tersebut.
Disisi  yang  lain  kadangkala  lembaga  eksekutif  juga  diberikan  kewenangan melahirkan  hukum,  baik  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  (Perpu),  Peraturan  Pemerintah  (PP)  dan  yang  lainnya,  sebagaimana  diatur dalam  konstitusi  negara.  Lembaga  yudikatif  pun  dalam  hal-hal  tertentu,  melalui putusan-putusan  yang  keluarkannya  dapat  menjadi  sumber  hukum  manakala putusannya tersebut diikuti oleh hakim-hakim yang lain, yang sering disebut dengan istilah yurisprudensi.
Sedangkan  mekanisme  penyusunan  norma  hukum,  dalam  hal  ini  yang dicontohkan  adalah  mekanisme  pembentukan  undang-undang  sebagaimana  diatur
dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, dapat diintisarikan sebagai berikut:
a. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR atau Presiden
b. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi  atau alat kelengkapan  DPR  yang  khusus  menangani  bidang  legislasi  atau  Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
c. RUU  yang  diajukan  oleh  Presiden  disiapkan  oleh  menteri  atau  pimpinan lembaga  pemerintah  non-kementerian  sesuai  dengan  lingkup  tugas  dan tanggungjawabnya
d. RUU tersebut kemudian disusun dalam Program Legislasi Nasional (Proglegnas) oleh Badan  Legislasi  DPR untuk  jangka  waktu  5 tahun serta dibuat  pula  dalam jangka  waktu  tahunan  yang  berisi  RUU  yang  telah  diurutkan  prioritas pembahasannya
e. Setiap  RUU  harus  dilengkapi  dengan  Naskah  Akademik  kecuali  untuk  RUU Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  RUU  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  menjadi  Undang-Undang,  serta RUU pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Perpu.
f. Pimpinan  DPR  memberitahukan  adanya  RUU  dan  membagikan  RUU  kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna
g. DPR  dalam  rapat  paripurna  berikutnya  memutuskan  RUU  tersebut  berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan
h. Selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan
i. Pembicaraan  tingkat  I  dilakukan  dalam  rapat  komisi,  rapat  gabungan  komisi, rapat Bdan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus
j. Kegiatan  dalam  pembicaraan  tingkat  I  dilakukan  secara  musyawarah, pembahasan  daftar  inventarisasi  masalah,  dan  penyampaian  pendapat  masing- masing fraksi
k. Pembicaraan  tingkat  II  dilakukan  dalam  rapat  paripurna,  yang  berisi  hal-hal sebagai berikut:
- Penyampaian  laporan  yang  berisi  proses,  pendapat  masing-masing  fraksi, pendapat DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I
- Pernyataan  persetujuan  atau  penolakan  dari  tiap-tiap  fraksi  dan  anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna
- Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya
l. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suatu terbanyak
m. RUU  yang  membahas  tentang  otonomi  daerah;  hubungan  pusat  dan  daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah; pengelolaan sumber daya alam  atau  sumber  daya  lainnya;  dan  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah, dilakukan dengan melibatkan DPD tetapi hanya pada pembicaraan tingkat I saja
n. Dalam  penyiapan  dan  pembahasan  RUU,  termasuk  pembahasan  RUU  tentang APBN,  masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis kepad DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya
o. RUU  yang  telah  mendapat  persetujuan  bersama  DPR  dengan  Presiden diserahkan  kepada  Presiden  untuk  dibubuhkan  tanda  tangan,  ditambahkan kalimat  pengesahan,  serta  diundangkan  dalam  lembaran  Negara  Republik Indonesia.

## HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN KEPASTIAN
Hukum sebagaimana diartikan dalam pembahasan sebelumnya memiliki cakupan yang sangat luas, yang tidak hanya peraturan perundang-undangan atau sering disebut hukum  positif  tetapi  juga  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  ( living law ).Kaitannya  dengan  kepastian,  timbul  suatu  pertanyaan  “apakah  semua  hukum tersebut  memiliki  nilai  kepastian”.  Pertanyaan  ini  akan  terjawab  manakala  kita mengkaji hukum-hukum tersebut secara lebih mendalam.
Dalam mainstream pemikiran  kita  bahwa  hukum  itu  mengandung  kepastian manakala hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun  organisasi  terikat  dan  berada  dalam  koridor  yang  sudah  digariskan  oleh
aturan hukum itu sendiri. Tidak lagi manusia itu menjadi srigala bagi manusia lainnya ( homo  homini  lupus )  sebagaimana  pernah  diungkapkan  oleh  Thomas  Hobbes,  yang mengatakan  bahwa  manusia  adalah  makhluk  yang  beringas  yang  merupakan  suatu ancaman bagi manusia lainnya.
Dari  pemikiran  tersebut  tentu  akan  terlihat  bahwa  setiap  hukum  yang  ditaati masyarakat  mengandung  nilai  kepastian  tidak  terkecuali  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  ( living  law ).  Nilai  kepastian  inilah  yang  harus  ada  dalam  setiap  hukum yang  dibuat  sehingga  dapat  memberikan  rasa  keadilan  dan  menciptakan ketertiban.Hukum  yang hidup dalam masyarakat seperti misalnya hukum adat justru nilai ketaatannya terkadang melebihi hukum positif, masyarakat terkadang lebih takut dengan hukum adat dibandingkan hukum positif. Namun demikian, kepastian hukum yang ada dalam hukum  adat tentunya tidak sama dengan kepastian hukum  yang ada dalam hukum positif, karena hukum adat bersifat lokal dan umumnya berbeda dengan hukum adat-hukum adat di wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
Karena  itu  dalam  penulisan  ini  lebih  banyak  mengkaji  hubungan  kepastian dengan  hukum  yang  tertulis.Kepastian  merupakan  ciri  yang  tidak  dapat  dipisahkan dari  hukum,  terutama  yang  merupakan  hukum  positif  atau  peraturan  perundang- undangan  atau hukum tertulis. Hukum tanpa nilai  kepastian  akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.
Kepastian  mengandung  beberapa  arti,  diantaranya  adanya  kejelasan,  tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.Hukum  harus  berlaku  tegas  di  dalam  masyarakat,  mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum  yang  satu  dengan  yang  lain  tidak  boleh  kontradiktif  sehingga  tidak  menjadi sumber keraguan.
Untuk  tercapainya  nilai  kepastian  di  dalam  hukum,  maka  diperlukan  syarat- syarat sebagai berikut:
1. Tersedia  aturan-aturan  hukum  yang  jelas  atau  jernih,  konsisten  dan  mudah diperoleh ( accesible ), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa  instansi-instansi  negara  penguasa  (pemerintahan)  menerapkan  aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa  mayoritas  warga  pada  prinsipnya  menyetujui  muatan  isi  dan  karena  itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa  hakim-hakim  (peradilan)  yang  mandiri  dan  tidak  berpihak  menerapkan aturan-aturan  hukum  tersebut  secara  konsisten  sewaktu  mereka  menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa putusan peradilan secara konkrit dapat dilaksanakan.
Kelima syarat yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat  dicapai  jika  substansi  hukumnya  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan  budaya  masyarakat.  Kepastian  hukum  yang  seperti  ini  yang  disebut sebagai  kepastian  hukum  yang  sebenarnya  ( realistic  legal  certainly ),  yaitu mensyaratkan  adanya  keharmonisan  antara  negara  dengan  rakyat  dalam  berorientasi dan memahami sistem  hukum.
Menurut  Lon  Fuller  hukum  itu  dapat  memenuhi  nilai-nilai  kepastian  apabila  di dalamnya terdapat 8 (delapan) asas, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Suatu  sistem  hukum  yang  terdiri  dari  peraturan-peraturan,  tidak  berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal  tertentu
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
7. Tidak boleh sering diubah-ubah
8. Harus  ada  kesesuaian  antara  peraturan  dan  pelaksanaan  sehari-hari  (Lon  L. Fuller, 1971: 54-58).
Asas-asas  tersebut  mengandung  makna  bahwa  hukum  dapat  dikatakan  akan memiliki  nilai  kepastian  jika  hukum  itu  ada  atau  dibuat  sebelum  perbuatan  yang
diatur  dalam  hukum  tersebut  ada  (asas  legalitas).  Kepastian  ini  juga  menjadi  tujuan dari hukum disamping tujuan yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan.
Asas  legalitas  merupakan  salah  satu  ciri  pokok  dari  negara  hukum  untuk mencapai  adanya  kepastian  hukum.Asas  legalitas  menjadikan  hukum  digunakan sebagai  landasan  berpijak  bagi  setiap  aktivitas  manusia  dan  subyek  hukum  lainnya dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Salah  satu  ciri  negara  hukum  yang didalamnya  juga  tersurat  asas  legalitas,  sebagaimana  disampaikan  Sri  Soemantri bahwa Negara Hukum mengandung empat unsur penting, yaitu:
1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum/peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara
4. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan) (Mien Rukmini, 2003: 37).
Unsur  yang  pertama  itu  merupakan  prinsip  penerapan  asas  legalitas  yang  dapat diartikan  bahwa  setiap  tindakan  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya  harus  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.Kata “ada” dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah dibuat dan berlaku  sebelum  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  tersebut dilaksanakan.
Asas  legalitas ini juga tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya :
1. Dalam  pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) menyatakan bahwa “Suatu  perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan  ketentuan  perundang-undangan  pidana  yang  telah  ada”.  Ketentuan  ini mensyaratkan  bahwa  harus  ada  peraturan  perundang-undangan  terlebih  dahulu yang  mengatakan  bahwa  perbuatan  itu  dilarang  dan  diancam  pidana,  barulah kemudian  terhadap  pelakunya  bisa  dipidana.  Dalam  Pasal  1  ayat  (2)-nya dinyatakan  bahwa  “Bilamana  ada  perubahan  dalam  perundang-undangan sesudah  perbuatan  dilakukan,  maka  terhadap  terdakwa  diterapkan  ketentuan
yang  paling  menguntungkan”.  Ayat  (2)  ini  berlaku  tatkala  ada  perubahan perundang-undangan  baik  secara  keseluruhan  maupun  sebagian  setelah perbuatan  itu  dilakukan,    maka  sanksi  yang  diberikan  harus  didasarkan  pada perundang-undangan yang lebih menguntungkan bagi pelaku.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman a. Pasal 6, menyatakan bahwa:
(1) Tidak  seorang  pun  dapat  dihadapkan  di  depan  pengadilan,  kecuali undang-undang menentukan lain
(2) Tidak  seorang  pun  dapat  dijatuhi  pidana,  kecuali  apabila  pengadilan karena  alat  pembuktian  yang  sah  menurut  undang-undang,  mendapat keyakinan  bahwa  seseorang  yang  dianggap  dapat  bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
b. Pasal  7,  menyatakan  bahwa:  “Tidak  seorang  pun  dapat  dikenakan penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan,  kecuali  atas perintah tertulis dari kekuasaan  yang sah dalam hal dan menurut cara  yang diatur dalam undang-undang”.
Dalam Hukum Pidana asas legalitas sering dikenal dalam bahasa latin “ Nullum dellictum nulla poena sine praevia lege poenali ” . Menurut Moelyatno, asas legalitas ini mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu:
1. Tidak  ada  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  jika  hal  itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; dan
3. Aturan-aturan  hukum  pidana  tidak  berlaku  surut  ( non-retroaktif )  (Moelyatno, 1978: 25).
Asas  legalitas  sangat  dibutuhkan  untuk  menjamin  terhadap  setiap  tindakan pencegahan atas perbuatan sewenang-wenang yang akan dilakukan oleh penguasa.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  sebagai  salah  satu  ciri  dari good governance ,  bahwa  pemerintahan  harus  didasarkan  pada  “Aturan  hukum  ( rule  of law )”.  Dalam  menjalankan  pemerintahan  harus  ada  kepastian  hukum  yang  adil  dan
dilaksanakan  tanpa  pandang  bulu.Peraturan  perundang-undangan  dan  aturan  lainnya yang  dibuat  harus  dapat  ditaati  dan  dijalankan  oleh  semua  sub-sistem  dalam pemerintahan.Mekanisme pembuatan dan pengeluaran keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat  pemerintahan wajib memiliki dasar hukum  yang kuat  sehingga dapat  dipertanggungjawabkan  baik  secara  moral  maupun  dipertanggungjawabkan secara  yuridis.Pejabat  pemerintah  harus  dapat  menghindarkan  diri  dari  tindakan- tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.
Penerapan asas legalitas juga penting di dalam setiap aspek tindakan pemerintah baik  dalam  lapangan  pengaturan  maupun  dalam  lapangan  pelayanan,  yang  mana harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.Artinya pemerintah tidak dapat melakukan  tindakan  pemerintahan  tanpa  dasar  kewenangan.  Asas  ini  menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang- undangan  yang berlaku,  maka segala macam  aparat  pemerintah tidak akan memiliki wewenang  yang  dapat  mempengaruhi  atau  mengubah  keadaan  atau  posisi  hukum warga masyarakatnya.
Walaupun  tidak  selalu  tindakan  pemerintah  dalam  kerangka  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  harus  didasarkan  kepada  asas  legalitas,  karena  bisa juga dalam hal-hal tertentu tindakan pemerintah didasarkan pada freies Ermessen .Hal tersebut  mengingat  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  umumnya  berjalan lambat, sementara persoalan kemasyarakatan berjalan dengan begitu cepat. Jika setiap tindakan  pemerintah  harus  selalu  berdasarkan  undang-undang,  maka  akan  banyak persoalan  kemasyarakatan  yang  tidak  dapat  terlayani  secara  wajar.  Dalam  kondisi- kondisi  tertentu,  terutama  ketika  pemerintah  harus  bertindak  cepat  untuk menyelesaikan  persoalan  konkret  dalam  masyarakat  dan  peraturan  perundang- undangan  belum  tersedia,  maka  kepada  pemerintah  diberikan  kebebasan  bertindak ( discresionare  power) yaitu  melalui Freies  Ermessen.Freies  Ermessen diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan- badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

## PENUTUP
Hukum  mengandung  kepastian  manakala  hukum  itu  dapat  menyebabkan perilaku  manusia,  baik  individu,  kelompok,  maupun  organisasi  terikat  dan  berada dalam  koridor  yang  sudah  digariskan  oleh  aturan  hukum  itu  sendiri.Nilai  kepastian inilah  yang  harus  ada  dalam  setiap  hukum  yang  dibuat  sehingga  dapat  memberikan rasa  keadilan  dan  menciptakan  ketertiban.Dalam  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat seperti misalnya hukum adat justru nilai ketaatannya terkadang melebihi hukum  positif,  masyarakat  terkadang  lebih  takut  dengan  hukum  adat  dibandingkan hukum  positif.  Namun  demikian,  kepastian  hukum  yang  ada  dalam  hukum  adat tentunya tidak sama dengan kepastian hukum yang ada dalam hukum positif, karena hukum adat bersifat lokal dan umumnya berbeda dengan hukum adat-hukum adat di wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepastian  merupakan  ciri  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum,  terutama yang  merupakan  hukum  positif  atau  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan  sebagai  pedoman  perilaku  bagi  setiap  orang.  Kepastian  mengandung beberapa  arti,  diantaranya  adanya  kejelasan,  tidak  menimbulkan  multitafsir,  tidak menimbulkan  kontradiktif,  dan  dapat  dilaksanakan.Hukum  harus  berlaku  tegas  di dalam  masyarakat,  mengandung  keterbukaan  sehingga  siapapun  dapat  memahami makna atas suatu  ketentuan hukum.  Hukum  yang satu  dengan  yang lain  tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.
Kepastian  hukum  dapat  dicapai  jika  substansi  hukumnya  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.Aturan  hukum  yang  mampu  menciptakan  kepastian  hukum adalah  hukum  yang  lahir  dari  dan  mencerminkan  budaya  masyarakat.  Kepastian hukum  yang  seperti  ini  yang  disebut  sebagai  kepastian  hukum  yang  sebenarnya ( realistic  legal  certainly ),  yaitu  mensyaratkan  adanya  keharmonisan  antara  negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem  hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
B.  Arief  Sidharta  (penerjemah). Meuwissen  tentang  Pengembanan  Hukum,  Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Bandung: PT Refika Aditama, 2007. Darji Darmodiharjo dan Shidarta. Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004. Fernando  M.  Manullang. Menggapai  Hukum  Berkeadilan  (Tinjauan  Hukum  Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Buku Kompas, 2007
H.R.  Otje  Salman  dan  Anton  F.  Susanto. Teori  Hukum  (Mengingat,  Mengumpulkan dan Membuka Kembali). Bandung: PT Refika Aditama,  2004. Jimly  Asshiddiqie  dan  M.  Ali  Safa’at. Teori  Hans  Kelsen  tentang  Hukum .  Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
Lawrence  M.  Friedman  (Penerjemah  M.  Khozim). Sistem  Hukum  (Perspektif  Ilmu Sosial) . Bandung: Nusa Media, 2009 Lon L. Fuller. The Morality of Law . New Haven:Yale University Press, 1971.
Mien  Rukmini. Perlindungan  HAM  melalui  Asas  Praduga  Tidak  Bersalah  dan  Asas Persamaan  Kedudukan  dalam  Hukum  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia . Bandung:  PT. Alumni, 2003
Moelyatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1978 Philipus  M.  Hadjon  dkk.  2005, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
Satjipto  Rahardjo  (Penyunting:  Rachmad  Safa’at).
Lapisan-lapisan Ilmu Hukum. Malang: Bayumedia Publishing, 2009 Soerya, Moch. Pengantar Hukum Adat. Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam Negeri. Untuk kalangan sendiri, 1993.
Theo Huijbers. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius. 1995.