## PELATIHAN PENDAFTARAN IZIN USAHA BERBASIS RESIKO BAGI KPM PKH GRADUASI DI KECAMATAN SURUH
Bagus Yunianto Wibowo 1) , Nanang Adie Setyawan 2)
1),2) Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. Soedarto No.1, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah E-mail: bagusyuniantowibowo@polines.ac.id 1) , nanangadie@polines.ac.id 2)

## ABSTRAK
Pelatihan pendaftaran izin usaha berbasis resiko bagi usaha mikro kecil di Kecamatan Suruh melalui Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini, berangkat dari  kurangnya  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  KPM  PKH  (Program  Keluarga  Harapan)  Graduasi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan mendapatkan legalitas usaha mikro kecil dan menengah  kepada  sejumlah  20  Penerima  manfaat  dari  Program  Keluarga  Harapan.  Pengabdian masyarakat  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  pelaku  UMKM  untuk  mengurus legalitas  usahanya  di  tengah  pandemi  covid-19.  Metode  peningkatan  kesadaran  hukum  dengan memberikan  pelatihan.  Adapun  materi  sosialisai  meliputi  UU  No.  20  Tahun  2008  tentang  UMKM  dan Perpres No 98 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS). Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  sebagai  salah  satu  pelaku  pembangunan  ekonomi  di  daerah  perlu  diberdayakan  melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha,  pengembangan  kemitraan,  jaringan  usaha  dan  pemasaran  serta  legalitas  usahanya  melalui Online Single Submission (OSS). Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum UMKM untuk mengurus legalitas usahanya.
Kata Kunci : Pelatihan, Legalitas, NIB (Nomor izin Berusaha), KPM PKH Graduasi, Covid-19

## 1. PENDAHULUAN
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mendefinisikan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah  program  pemberian  bantuan  sosial  bersyarat  kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat  PKH(Soejono et  al. ,  2020).  Sejak  mulai  diimplementasikan  di  tahun  2007,  PKH  terus berinovasi sehingga terus mengalami perkembangan program dari generasi ke generasi. Saat ini PKH memasuki  generasi  keempat  yang  dimulai  pada  tahun  2019.  Arah  kebijakan  PKH  pada  generasi keempat ini tidak lagi tentang bantuan tepat sasaran dan membantu kelancaran penyaluran bantuan sosial, tetapi bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang graduasi, bukan hanya karena tidak memenuhi syarat kepesertaan, namun KPM PKH juga bisa berdaya saing (Sumarjono, Subarkah and Suparnyo, 2019). Graduasi yang dimaksud dalam arah  kebijakan  PKH  tersebut  adalah  terpenuhinya  kriteria  kepesertaan  dan  meningkatnya  suatu kondisi  sosial  ekonomi,  yang  dibuktikan  melalui  kegiatan  pemutakhiran  data.  Graduasi  sendiri memiliki  berbagai  tujuan.  Pertama,  mendukung  upaya  percepatan  pengentasan  kemiskinan  yang sejalan  dengan tujuan  PKH.  Kedua,  memastikan penerima  bantuan sosial  PKH  tepat  sasaran.  Ketiga, meminimalisir  timbulnya  kesenjangan  sosial,  dan  Keempat,  mewujudkan  rasa  keadilan  sosial.  Salah satu  aspek  yang  sangat  penting  untuk  pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  adalah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UKM untuk dapat mepermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
Menurut  (Dewi et  al. ,  2020)  Guna  Menindaklanjuti  legalasi  pada  15  September  2014  Presiden menerbitkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Republik  Indonesia  Nomor  98  Tahun  2014  Tentang Perizinan  untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil  ini  memuat  bahwa  kegiatan  usaha  mikro  dan  kecil  sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  dan  mengembangkan  perekonomian  masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam  proses  perizinan  sebagai  legalitas  hukum  untuk  mendapatkan  kepastian  dan  perlindungan dalam berusaha.
Di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa tengah Kurang lebih terdapat 20 KPM PKH yang memiliki usaha mikro dan kecil diantaranya produksi kripik talas, sate ayam, kerajinan tas, dsb. Namun problematika  yang  ada  di  Kecamatan  Suruh  masih  banyak  dari  para  pelaku  usaha  mikro  belum memiliki  surat  izin  mikro  dan  kecil  (I-UMK).  Hal  ini  mendukung  program  pemerintah  pusat  juga pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi kerakyatan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil yang  menjadi  program  pada  kabinet  kerja.  Pada  tingkat  sosialisasi  kami  memberikan  pemahaman terkait pentingnya memiliki surat izin usaha  mikro dan kecil dan fungsi Surat izin  usaha  mikro  dan kecil itu sendiri, kami juga memberikan suatu solusi pada masyarakat agar bisa mempuyai surat izin untuk  usaha  mikro  dan  kecil  agar  KPM  PKH  Kecamatan  Suruh  yang  memiliki  usaha  bisa  memiliki legalitas dalam usahanya.

## 2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  oleh  tim  mentor  dan  pendamping  dari  Politeknik  Negeri Semarang  yang  bekerjasama  dengan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Semarang  Jawa  Tengah  dalam  rangka pelatihan KPM PKH guna pemecahan permasalahan pendaftaran I-UMK bagi KPM PKH di Kecamatan Suruh  dalam  meningkatkan  pemahaman  pentingnya  legalitas  usaha  dan  bagaimana  tata  cara pengurusannya dilakukan, Pendamping Sosial KPM PKH dapat melakukan sosialisasi graduasi dengan materi penguatan yang mendukung upaya graduasi baik melalui pendekatan secara personal maupun secara  komunal/kolektif,  menurut (Tarina,  2020) ada  beberapa  pendekatan  yang  dilakukan  secara bersama-sama,  yaitu:  1)  Ceramah  dan  tutorial,  metode  ini  dilakukan  pada  kegiatan  pelatihan.  Tim pelaksana pengabdian memberikan materi dengan metode ceramah disertai dengan tanya jawab serta tutorial untuk membantu peserta pengabdian. 2) Berbasis small group discussion , yaitu metode small group discussion adalah suatu cara mengajar yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi  menjadi  tiga  sampai  dengan  lima  orang  (Setyawan,  2021)  .  Mereka  bekerja  sama  dalam memecahkan  masalah  atau  mempersiapkan  syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk memperoleh IUMK.,  setelah  diadakan  observasi  dan  pelatihan.  3)  Komprehensif,  seluruh  kegiatan  pengabdian masyarakat  dilakukan  secara  serentak  terkait  dengan  Sumber  Daya  manusia  (SDM),  proses  belajar, pelatihan dan pelatihan tenaga pengajar dan dibantu pendamping dari dinas perizinan usaha dagang kabupaten  Semarang  yang  professional  (Wahyu et  al. ,  2021).  4)  Learning  by  doing  berbasis  output. Hasil  pengabdian yang dilakukan dengan proses pelatihan diharuskan menghasilkan terbitnya  IUMK untuk masing-masing peserta pelatihan. Selanjutnya, ketiga metode di atas diimplementasikan dalam empat tahapan, yaitu Observasi, Penyuluhan tentang I-UMK berbasis OSS agar mendapatkan NIB dan pelatihan pendaftaran atau pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dalam bulan  November  2021.  Mitra  adalah  KPM  PHK  Kecamatan  Suruh.  Adapun  tahap-tahap  yang  kami lakukan pada pengabdian ini meliputi:

## 2.1 Observasi Kegiatan
(Djukisna, Mandey and Y, 2013) mengatakan bahwa pada tahap awal kegiatan pengabdian kami melakukan  observasi  awal  sebagai  bahan  pengabdian  kami.  Selain  observasi  kami  melakukan wawancara  dan  audensi  kepada  kepala  dusun  masing-masing  desa  Lemahbang.  Dari  hasil  observasi yang  kami  lakukan  diperoleh  data  bahwa  UMK  di  Kecamatan  Suruh  sebagian  besar  masih  belum memiliki  IUMK.  Kemudian  disepakati  untuk  mengadakan  penyuluhan  dan  pelatihan  dengan  peserta perwakilan dari setiap desa yang ada KPM PKHnya.

## 2.2 Penyuluhan Tentang I-UMK dan Pelatihan
Berdasarkan permasalahan yang ada maka pengabdian kami lakukan dengan beberapa kegiatan, salah satunya adalah penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

## 2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
Pada  rangkaian  kegiatan  pengabdian  yang  diadakan  adalah  dalam  rangka  memacu  motivasi pelaku  UMKM  dari  KPM  PKH  untuk  mendaftarkan  izin  usahanya  dan  memperoleh  IUMK.  Dengan demikian,  dari  rangkaian  kegiatan  pengabdian  kami  mengadakan  pelatihan  dan  bimbingan  teknis pendaftaran  yang  dibantu  langsung  oleh  petugas  dari  dinas  perizinan  usaha  dagang  kabupaten Semarang.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi di Kecamatan Suruh ada lebih dari 20 KPM  PKH  yang  belum  memiliki  surat  ijin.  Semuanya  adalah  pemilik  ukm  yang  berniat  untuk mengurus ijin usaha mikro dan kecil (IUMK). Pelatihan pengurusan surat ijin usaha  ini  kami  lakukan sampai dengan terbitnya surat IUMK tersebut.
1. Adapun Syarat-syarat untuk mendapatkan I-UMK adalah:
a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha/
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
c. Fotokopi Kartu keluarga (KK)
d. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar)
e. Mengisi formulir I-UMK yang telah trersedia. (Sumber: Permendagri No. 83 Tahun 2014).
2. Tahapan pengajuan perizinan secara online melalui 3 tahap yaitu:
a. membuat akun OSS Pemohon mengunjungi website
b. https://www.oss.go.id/oss/., klik tombol “Daftar” di kanan atas,
c. mengisi formulir yang ada di layar.
d. Masuk ke akun OSS dan mengisi data.
e. Mengunduh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan IUMK. Sumber: Permendagri No. 83 Tahun 2014 dan https://www.oss.go.id/oss/

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Ceramah dan tutorial
Dalam  metode  ini  tim  pengabdian  memberikan  materi  dan  pemahaman  terkait  pentingnya legalitas usaha mikro kecil dan menengah, Serta tutorial dan persyaratan dalam pendaftaran surat ijin usaha mikro kecil dan menengah, Metode yang kami berikan dengan menggunakan ceramah dan tanya jawab serta tutorial dengan peseta pengabdian, Metode ini dilakukan pada kegiatan pelatihan legalitas usaha mikro kecil dan menengah pada KPM PKH Kecamatan suruh yang memiliki usaha Mikro kecil dan menengah.

## 3.2 Small Group Discussion
Setelah dilakukan ceramah dan tutorial, langkah selanjutnya adalah Metode small group discussion adalah Suatu cara mengajar small group discussion , yaitu metode small group discussion adalah suatu cara mengajar yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi tiga sampai dengan lima orang (Ayuwardani, Yunianto and Adie, 2021). Dalam metode ini tim pengabdian dibagi menjadi  5  kelompok  dan  berpisah  antar  kelompok  untuk  menuju  ke  lokasi  para  KPM  PKH  setiap kelompok terdapat empat sampai lima orang. Dalam pembagian kelompok tersebut setiap kelompok saling  bekerja  sama  dalam  menyelesaikan  dan  mempesiapkan  syarat-syarat  yang  harus  dilengkapi oleh setiap masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah untuk memperoleh surat ijin usaha mikro kecil ( I-UMK).
Gambar. 2 Proses small discussion dengan KPM PKH di Kecamatan Suruh.

## 3.3 Komprehensif
Dalam Komprehensif ini, seluruh kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara serentak di Kecamatan Suruh terkait dengan Sumber Daya manusia (SDM) dari para pelaku usaha yang diambil dari  data  KPM  PKH  Graduasi  Kementerian  Sosial,  proses  belajar,  penyuluhan  terkait  pentingnya legalitas, manfaat dan fungsi I-UMK berbasis resiko melalui OSS dan pelatihan legalitas usaha mikro kecil dan menengah dan dibantu pendamping dari dinas perizinan usaha dagang kabupaten semarang yang professional, Kegiatan yang kami laksanakan ini dengan masyarakat yang mengurusi surat ijin usaha mikro kecil untuk memperoleh surat ijin usaha mikro kecil (I-UMK) dari dinas perizinan dagang Kabupaten Semarang.

## 3.4 Learning by Doing Berbasis Output
Dalam metode learning by doing berbasis output ini dalam  pelatihan legalitas usaha mikro kecil dan  menengah  di  Kecamatan  Suruh  yaitu  dengan  memberikan  pehaman  terkait  dengan  pentingnya legalitas  usaha  mikro  kecil  dam  menengah  juga  fungsi  dan  manfaat  I-  UMK  dari  OSS  yang  nantinya mendapatkan NIB (Nomor Izin Berusaha), dan menghasilkan output yaitu dengan melakukan proses pelatihan  yang  diharuskan  menghasilkan  terbitnya  I-UMK  kepada  masing-masing  masyarakat  yang memiki usaha di Kecamatan Suruh mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh mentor dan pendamping dari dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang.
Gambar. 3 Pembagian Surat ijin usaha mikro kecil (I-UMK) kepada masyarakat yang memiliki usaha.
Dalam  pelatihan  bagi  KPM  PKH  Graduasi  di  Kecamatan  Suruh  Kabupaten  Semarang  oleh  tim pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Semarang yang di mentori oleh dosen dan pendamping dari mahasiswa  dengan  mitra  KPM  PKH  20  orang  dari  berbagai  desa  di  Kecamatan  Suruh  dengan  data sebagai berikut:
Tabel. 1 Data KPM PKH Graduasi Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang NO NAMA ALAMAT BIDANG USAHA JENIS USAHA 1 Suparmi Dusun  Negroto  Rt.02/Rw03 Desa Dadap Ayam Jualan Mie Ayam dan Peyek Dagang 2 Romin Widyawati Dusun  Bulu  Rt.004/Rw.004 Desa Dadap Ayam Produksi Kue Bolu Dagang 3 Widya Harti Dusun Bulu Rt.002 Rw.004 Desa Dadap Ayam Perdagangan Pakaian Dagang 4 Murkini Dusun  Jangglengan  Rt  004/Rw 007 Kel Dadap Ayam Mebel dan Besek Kerajinan 5 Priyati Dusun  Dukuh  Timur  Rt  040/ Rw 010 Kel. Plumbon Membuat Kranjang Pindang Kerajinan 6 Suyanti Dusun Dukuh Timur Rt 041 Rw 10 Kel. Plumbon Jualan sate Dagang 7 Suratni Dusun  Dukuh  Rt  040/Rw 010Kel. Plumbon Membuat Sunduk Sate Papeda Kerajinan
NO NAMA ALAMAT BIDANG USAHA JENIS USAHA 8 Murni Dusun  Dukuh  Timur  Rt  040/ Rw 010 Kel. Plumbon Produksi keranjang ikan Kerajinan 9 Surati Dusun  Dukuh  Timur  Rt  042/ Rw 010 Kel. Plumbon Warung kelontong Dagang 10 Musinem Dusun  Kalegen  Lor  Rt  002/Rw 001 Kel. Dersansari Transportasi Jasa 11 Partiyah Dusun Kalegen Kidul Rt 005/Rw 002, Kel. Dersansari Jualan Buah Dagang 12 Istiqomah Dusun  Kalegen  Lor  Rt  002/Rw 001 Kel. Dersansari Mie Ayam Dagang 13 Surati Dusun Kalegen Kidul Rt 005/Rw 002 Kel. Dersansari Transportasi Jasa 14 Pujiyem Dusun  Gejugan  Rt022/  Rw  005 Kel.Cukilan Produksi keripik pisang Dagang 15 Rikhanah Dusun  Krajan  Rt  003  Rw  001 Kelurahan Sukorejo Jahitan dan Vermax Pakaian Jasa 16 Siti Mujiyati Dusun Randuruncang Rt 017/Rw 006 Kel. Sukorejo Toko Klontong Dagang 17 Supanti Dusun  Jetis  Rt  009/003  Kel. Ketanggi Manen Padi Dagang 18 Marjinem Dusun Krajan Rt.02/Rw 01 Desa Gunung Tumpeng Jualan gorengan dan snack Dagang 19 Riwayati Dusun Tegalrejo Rt 008/Rw 002 Kel. Kebowan Kerajinan Tas Kerajinan 20 Sriyanti Dusun Tegalrejo Rt 007/Rw 002 Kel. Kebowan Karyawati Warung Soto Dagang

## 4. KESIMPULAN
Program pengabdian masyarakat ini tentang  pelatihan pembuatan surat ijin usaha mikro melalui Sistem online  single  submission (OSS)  di  Kecamatan  Suruh  Kabupaten  Semarang,  sebagai pemberdayaan  KPM  PKH  Graduasi  di  Kecamatan  Suruh  yang  belum  memiliki  surat  ijin  usaha. Pelatihan  dan  sosialisasi  surat  ijin  usaha  perlu  dilakukan  untuk  para  pelaku  ukm.  Bahwa  aspek legalitas  usaha  memberikan kepastian hukum, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiyaan ke lembaga keuangan serta mendapatkan perberdayaan dari pemerintah pusat daerah maupun lembaga lainnya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Tim  pengabdian  masyarakat  Kec.  Suruh  yang  terdiri  dari  Mentor  dan  Pendamping  Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang mengucapkan terimakasih kami kepada bapak kepala desa se-kecamatan suruh,  bapak  Camat  dan  para  TKSK  dan  PKH  dari  Kementerian  Sosial  yang  telah  membantu  dan menyukseskan  program  pelatihan  pembuatan  surat  ijin  usaha  mikro  dan  kecil  di  Kecamatan  Suruh Kabupaten  Semarang  juga  kepada  KPM  PKH  Kec.  Suruh  yang  sudah  berkenan  belajar  dan  berusaha dalam memperoleh NIB (Nomor Izin Berusaha) dan menyukseskan program kami.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayuwardani, M., Yunianto, B. and Adie, N. (2021) ‘Analysis of Mie Gacoan Customer Loyalty through Customer Experience and Perceived Quality’, 5, pp. 936–945.
Dewi,  M.  P. et  al. (2020)  ‘Sosialisasi  dan  Pendampingan  Penggunaan  Online  Single  Submission  pada Pelaku  Usaha  Kecil  dan  Menengah  di  Kota  Depok’, Jurnal  Komunitas :  Jurnal  Pengabdian  kepada
Masyarakat , 3(1), pp. 34–39. doi: 10.31334/jks.v3i1.967.
Djukisna,  F.,  Mandey,  J.  and  Y,  V.  L.  (2013)  ‘Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Surat  Izin  Usaha Perdagangan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado’, Jurnal Administrasi Publik , 2(3), pp. 1–13.
Setyawan, N. A. (2021) ‘The Existence of Lasem Batik Entrepreneurs during the Covid-19 Pandemic’,
Admisi dan Bisnis , 22, pp. 61–72. Available at: https://jurnal.polines.ac.id/index.php/admisi/article/view/2490. Soejono, F. et al. (2020) ‘Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha’,
Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat , 4(2), pp. 103–108. doi:
10.30656/jpmwp.v4i2.2214.
Sumarjono,  S.,  Subarkah,  S.  and  Suparnyo,  S.  (2019)  ‘Pelaksanaan  Pelayanan  Perizinan  Usaha Perdagangan  Secara  Online  Oleh  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Dalam  Upaya  Meningkatkan  Investasi  Di  Kabupaten  Kudus’, Jurnal  Suara  Keadilan ,  19(1).  doi: 10.24176/sk.v19i1.3219.
Tarina, A. (2020) ‘Urgensi izin usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik bagi usaha mikro dan kecil’, Jurnal Pelita Ilmu , 14(2), pp. 88–106.
Wahyu, C. et al. (2021) ‘Pengembangan Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Dusun Sawohan Sidoarjo’, 01(02), pp. 1–7.