## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## SANKSI BAGI PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENDERITA GANGGUAN BIPOLAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## SANCTION FOR MURDERER FROM BIPOLAR DISORDER IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW
Rahmat
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: rahmatar09@stiba.ac.id

## Nuraeni Novira
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: nuraeni@stiba.ac.id

## M. Amirullah
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Barru Email: amirsibali14@gmail.com

## Amelia
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar email: amelia221@gmail.com
Keywords : ABSTRACT bipolar, Islamic law, murder, sanction This  study  aimed  to  review  and  analyze  appropriate  sanction  for murderer  suffering  from  bipolar  disorder  based  on  the  perspective  of Islamic  law.  This  research  was  qualitative  descriptive  research  with library  research  methods  and  approaches  such  as:  (1)  normative theology  (syar'i);  (2)  historical;  and  (3)  religious  psychology.  The results showed that murder is an illegal act in Islam so that the culprit is punished severely. Murder committed by people with bipolar disorder according to the perspective of Islamic law is sanctioned qiṣāṣ if the act of  murder  is  carried  out  when  the  perpetrator  is  in  normal circumstances,  but  if  the  act  of  murder  occurs  when  bipolar  disorder relapses on the perpetrator, then the sanction is a full right on the part of the victim's family to still ask for a fine (diat). Kata kunci : ABSTRAK bipolar, hukum Islam, pembunuhan, sanksi Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  sanksi  yang sesuai  bagi  pelaku  pembunuhan  yang  menderita  gangguan  bipolar berdasarkan  perspektif  hukum  Islam.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  studi  pustaka  ( library research ) dan pendekatan: (1) teologi normatif (syar’i); (2) historis; dan (3) psikologi agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan  tindakan  yang  haram  didalam  Islam  sehingga  pelakunya dijatuhkan  hukuman  yang  berat.  Pembunuhan  yang  dilakukan  oleh penderita  gangguan  bipolar  menurut  perspektif  hukum  Islam  dijatuhi

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sanksi qiṣāṣ jika tindakan pembunuhan tersebut dilakukan ketika pelaku dalam keadaan normal, namun jika tindakan pembunuhan terjadi ketika gangguan  bipolar  kambuh  pada  diri  pelaku,  maka  sanksi  tersebut merupakan hak penuh bagi pihak keluarga korban untuk tetap meminta denda (diat).
Diterima: 4 Agustus 2021; Direvisi : 12 Agustus 2021; Disetujui : 12 Agustus 2021; Tersedia online : 20 Agustus 2021
How to cite: Rahmat, Nuraeni Novira, M. Amirullah & Amelia. “Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, No. 2 (2021): 194-208. doi: 10.36701/bustanul.v2i2.360.

## PENDAHULUAN
Sistem  hukum  Islam  semula  dianut  oleh  masyarakat  Arab  sebagai  awal  dari penyebaran agama Islam, kemudian berkembang ke negara-negara lain di Asia, Afrika, Amerika dan Eropa secara individual atau kelompok. Adapun untuk beberapa negara di Afrika  dan  Asia,  perkembangannya  sesuai  dengan  pembentukan  negara  itu  yang berasaskan ajaran Islam. 1
Di  indonesia  sendiri,  hukum  Islam  tidak  menjadi  sebuah  hukum  tunggal  yang dianut  dalam  sistem  kenegaraan.  Secara  filosofis,  sumber  hukum  nasional  berasal dari tiga hukum yang eksis di Indonesia yaitu  hukum adat, hukum barat dan hukum Islam. 2 Hukum Islam sesungguhnya sudah berlaku sejak masuknya Islam di Indonesia. Hukum Islam  dalam  perkembangan  berikutnya  dijadikan  sebagai  salah  satu  bahan  dasar  dari hukum nasional disamping hukum adat dan hukum barat. 3
Agama  Islam  diturunkan  oleh  Allah  swt.  melalui  malaikat  Jibril  kepada  Nabi Muhammad  saw.  dengan  tujuan  untuk  ketertiban,  keamanan  dan  keselamatan  umat manusia.  Dengan  demikian  hukum  Islam  dengan  sifatnya  yang  dinamis,  bergerak  dari prinsip dan nilai-nilai aqīdah (tauhid) dengan berdasarkan wahyu dan diinterpretasikan dengan ijtihād (akal  sehat  manusia)  menuju  kemaslahatan  dunia  dan  akhirat,  serta keridhaan dari Allah. 4 Hukum dalam agama Islam bersumber dari Al-Qur’an, sunah Nabi Muhammad saw. dan ijmak ulama serta qiyās . Hukum Islam yang lazim disebut hukum fikih memiliki dasar-dasar yang mengatur mengenai aspek-aspek politik, sosial, ekonomi dan  budaya,  disamping  hukum-hukum  pokok  tentang  kepercayaan  dan  ibadah  kepada Allah swt. Oleh karenya, berdasarkan sumber-sumber hukumnya, hukum fikih terdiri dari dua hukum pokok yaitu rohaniah dan duniawi.
Hukum  rohaniah  atau  fikih  ibadah  mencakup  hal-hal  berupa  cara  menjalankan kewajiban  sebagai  wujud  keimanan  terhadap  Allah  swt.  seperti  salat,  puasa,  zakat  dan menjalankan  haji.  Sedangkan  mengenai  hukum  duniawi  terdiri  dari  tiga  aspek  utama,
1 Ahmad Rifai, Sistem Hukum Islam (24 April 2013).https://ahmad-rifai- uin.blogspot.com/2013/04/sistem-hukum-islam.html?m=1 (Diakses 14 Oktober 2019).
2 Ratno Lukito, Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia (Jakarta: INIS, 1998), h. 38.
3 Mardani, Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h.
7.
4 Kasman  Bakry,  (2013).  ”Teori  Keberlakuan  Hukum  Islam  di  Indonesia”, Nukhbatul  ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 1 ,no.1(2013):h.39-54.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yaitu muāmalah , nikah dan jināyāt . Pengertian muāmalah dalam arti luas adalah aturan hukum  Allah  swt.  untuk  mengatur  manusia  dalam  kaitannya  dengan  urusan  duniawi. Sementara  pengertian muāmalah secara  sempit  adalah  aturan-aturan  Allah  swt.  yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan  mengembangkan  harta  benda. 5 Menurut  Undang-Undang  (UU)  RI  Nomor  1  tahun 1974  pasal  1,  nikah  yaitu  perkawinan  dalam  arti  membentuk  sebuah  ikatan lahir  batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dimana keluarga itu  terbentuk  oleh  syarat-syarat  dan  rukun-rukun    serta  hak  dan  kewajiban  yang  telah terpenuhi,  juga  didasari  oleh  sebab-akibat  hukum  perkawinan  monogami. Jināyāt merupakan bentuk jamak dari kata jināyah yang secara bahasa oleh para fuqahā’ (ahli fikih)  didefinisikan  sebagai  penganiayaan  (pelanggaran)  terhadap  badan,  harta  atau kehormatan orang lain. Untuk penganiayaan terhadap badan, para fuqahā’ membahasnya dalam  kitab jināyāt. Sedangkan  pelanggaran  terhadap  harta  dan  kehormatan  mereka membahasnya  dalam  kitab hudūd. 6 Sebagai  suatu  bidang  hukum  pidana  Islam,  fikih jināyah memiliki dua garis besar objek pembahasan, yaitu jarīmah atau tindak pidana dan uqūbah atau hukumannya. Jarīmah ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jarīmah hudūd, jarīmah ta’ziīr, dan jarīmah qiṣāṣ atau diat.
Menurut  syariat,  istilah hudūd adalah  hukuman-hukuman  kejahatan  yang  telah ditetapkan oleh syariat untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama  dan  menghapus  dosa  pelakunya.  Sedangkan ta’zīr menurut  sebagian  ulama diartikan sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah swt. dan hak manusia, dimana hukuman ini tidak ditentukan oleh syariat dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ululamri. Mengenai qiṣāṣ atau diat, keduanya adalah hukuman  yang  telah  ditetapkan  oleh syara’ .  Dalam istilah  hukum  Islam, qiṣāṣ berarti pelaku  kejahatan  ataupun  walinya  dibalas  serupa  apa  yang  diperbuatnya,  apabila membunuh  maka  dibalas  dengan  dibunuh  dan  bila  memotong  anggota  tubuh  maka dipotong juga anggota tubuhnya. Allah swt. telah mewajibkan hukum qiṣāṣ dalam syariat Islam. Dalam Islam dijelaskan pula bahwa korban ataupun walinya apabila melepaskan hak qiṣāṣ dari pelaku maka baginya hal tersebut adalah penebus dosa. Korban ataupun walinya dapat memaafkan pelaku dengan meminta tebusan dalam bentuk diat atau yang lazim disebut ganti rugi materi. Namun demikian, dalam fikih jināyāt dijelaskan bahwa hukuman qiṣāṣ tidak dapat dijatuhkan serta merta kepada pelaku, kecuali terpenuhinya syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  syariat,  beberapa  di  antaranya  yaitu  orang  yang membunuh sudah balig dan berakal, adanya kesengajaan dalam membunuh, bebas dari paksaan,  adanya  bukti  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  kejahatan  yang  membunuh ataupun  menghilangkan  anggota  tubuh  seseorang  adalah  benar-benar  pelaku  pidana tersebut, serta adanya dua orang saksi yang telah balig serta berakal, yang benar-benar menyaksikan kejadian perkara. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus pembunuhan, tidak  semuanya  didasari  oleh  faktor  kesengajaan  maupun  dilakukan  oleh  orang  waras ataupun gila. Ada juga pembunuhan yang dilakukan oleh orang waras namun pada suatu keadaan tertentu timbul gejala peningkatan energi dan aktivitas, perasaan harga diri yang
5 Hendi Suhendi, Fiqh Muāmalah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.
6 Shāleh  bin  Fauzān  bin  abdillāh  al-Fauzān, al-Mulakhkhas  al-Fiqh .  (Cet.  I;  al-Riyadh:  Darul ashimah, 1423 H), h. 461.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
melambung  atau grandiositas ,  peningkatan  gairah  seksual,  serta  perilaku  agresif  dan intrusif  (merusak) 7 sehingga  menyebabkan  pelaku  tidak  dapat  mengontrol  emosi, sehingga terjadilah tindak pembunuhan yang bisa berulang-ulang. Adapula kondisi yang disebabkan oleh depresi dengan gejala psikotik antara lain mood sedih, cemas dan hampa. Merasa putus asa atau pesimis, serta merasa tak berharga, tak bersalah dan tak berdaya 8 sehingga  penderita  dapat  melakukan  tindak  pembunuhan  di  luar  kontrol  dirinya.  Hal inilah yang diderita oleh penderita gangguan bipolar. Kasus yang terjadi dari pelaku yang menderita gangguan ini kerap menyulitkan proses penyelidikan  sebab pelaku seperti ini terkadang  tidak  mengakui  bahwa  perbuatannya  itu  salah  dan  tidak  menyesalinya, sebaliknya ia justeru merasa bangga telah melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, sulit ditemukan jalan keluar untuk penjatuhan hukuman bagi pelakunya.
Berangkat  dari  uraian  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengkaji dan menganalisis sanksi yang sesuai bagi pelaku pembunuhan yang menderita gangguan  bipolar  berdasarkan  perspektif  hukum  Islam.  Permasalahan  penelitian  yang akan dijawab dalam pembahasan yaitu sebagai berikut:
1. bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tindak pidana pembunuhan?
2. bagaimana tinjauan umum mengenai gangguan bipolar?
3. bagaimana  penjatuhan  sanksi  bagi  pelaku  pembunuhan  yang  menderita  gangguan bipolar berdasarkan perspektif hukum Islam?
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  melakukan  pengkajian  terhadap  hukum terhadap tidak pidana pembunuhan. Alfiansyah mengkaji tentang  sanksi hukum terhadap tindak  pidana  pembunuhan  secara  kolektif  dalam  perspektif  hukum  Islam  dan  hukum positif. 9 Sedangkan  penelitian ini  mengkaji  lebih  spesifik lagi  mengenai  tindak  pidana pembunuhan  oleh  pengidap  gangguan  bipolar.  Karya  ilmiah  dengan  pembahasan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan identitas disosiatif juga disusun  oleh  Nur  Naafilah  Nurdin  judul  penelitian  “Tindak  pidana  pembunuhan  oleh penderita  gangguan  kepribadian  disosiatif  (studi  komparatif  antara  hukum  Islam  dan hukum  Pidana) ”. Dalam  penelitian  tersebut  yang  menjadi  masalah  pokok  adalah  pada masalah pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif studi komparatif antara hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Sedangkan penelitian ini membahas tentang gangguan kejiwaan lainnya yaitu gangguan bipolar serta sanksi bagi penderitanya yang melakukan  tindak  kriminal  pembunuhan  perspektif  Hukum  Islam.  Selanjutnya,  karya ilmiah  dengan  pembahasan  mengenai  tindak  kriminal  yang  dilakukan  oleh  penderita gangguan  jiwa  disusun  oleh  Adriesti  Herdaetha  dengan  judul  penelitian “Pertanggungjawaban Kriminal oleh Orang dengan Gangguan Jiwa ”. Dalam pembahasan tersebut yang menjadi masalah pokok adalah pada masalah kriminalitas oleh penderita
7 Paul  P.  Christoper,  dkk.,  “Prevalence  of Involvement  In  The  Criminal  Justice  System  During
Severe and Associated Symptomatology”,
Psychiatric
Service,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22227757/ ( 13 Desember 2019).
8 Nurmiati Amir, Buku ajar Psikiatri (Jakarta: 2010), h. 197.
9 Alfiansyah, “Sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan secara kolektif dalam perspektif hukum islam dan hukum positif”, Skripsi. Makassar: Fak. Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam   (STIBA), 2018.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
gangguan  jiwa  secara  umum. 10 Dari  semua  penelitian  di  atas,  sepanjang  pengetahuan peneliti belum ada penelitian yang membahas mengenai sanksi bagi pelaku pembunuhan oleh penderita gangguan bipolar berdasarkan perspektif hukum Islam.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  studi pustaka ( library research ), yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data  atau  informasi  dengan  bantuan  macam-macam  material  yang  terdapat  di  ruang perpustakaan, misalnya buku, majalah, naskah, dokumen, skripsi dan sebagainya. Dari sisi  pendekatan,  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1) teologi normatif ( syar’i ) , yaitu pendekatan hukum ( syar’i ), yakni menjelaskan hukum- hukum dari sudut pandang Islam yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan dengan  mengutip  dan  mengkaji  dalil-dalil  dari  Al-Qur’an  dan  hadis;  (2)  historis , yaitu pendekatan  yang  meninjau  permasalahan  dari  sudut  sejarahnya.  Pendekatan  ini diperlukan  dalam  penelitian  ini  sebab  salah  satu  objek  penelitian  adalah  sejarah munculnya  gangguan  bipolar;  dan  (3)  psikologi  agama , yaitu  pendekatan  yang mendalami  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  kejiwaan  seseorang  yang tergambar  dalam  perilakunya  yang  dimana  telah  diketahui  bahwa  jiwa  manusia dipengaruhi  pula  dengan  agama  yang  dianutnya.  Pendekatan  ini  diperlukan  dalam penelitian  ini  sebab  objek  utama  penelitian  ini  adalah  mencari  tahu  sanksi  yang  tepat menurut syariat Islam bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita gangguan psikologis yaitu bipolar.

## PEMBAHASAN

## Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam
Amir  Syarifuddin  mendefinisikan  hukum  Islam  dengan  “seperangkat  peraturan berdasarkan wahyu Allah (Al-Qur’an) dan sunah Rasūlullah (hadis) tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.” Menurutnya, hukum Islam mencakup semua syara’ dan juga mencakup hukum fikih,  karena  arti syara’ dan  fikih  terkandung  di  dalamnya. 1 Secara  semantik,  hukum pidana Islam dikenal dengan tiga istilah yaitu jināyah, ma’shiyāt dan jarīmah. Ketiga istilah ini dalam hukum positif memiliki arti yang sama yaitu hukum pidana. 2
Fikih jināyah adalah  salah  satu  bidang  ilmu  fikih  dalam  hukum  Islam yang membahas  mengenai  tindak  Pidana  beserta  hukumnya.  Para fuqahā’ sering  kali menggunakan  kata jināyah dengan  maksud jarīmah . 3 Menurut  Abd  al-Qādir  Awdah, jināyah secara etimologi adalah  perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. 4 Perbuatan yang dilarang tersebut diancam oleh Allah swt. dengan hukuman hudūd , qiṣāṣ, diyāt atau ta’zīr.
10 Herdaetha, Adriesti. “Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan  Jiwa”, Tesis. Surakarta: PPs UNISMUH, 2014.
1 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 1990), h. 18- 19.
2 Abdus  Salam Arief, Fiqh Jinayat - Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Ideal, 1987), h. 2.
3 Zulkarnain  Lubis  dan  Bakti  Ritonga, Dasar-dasar  Hukum  Acara  Jinayah (Cet.  I;  Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 1.
4 Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī , Juz. I, (Berut: Dār al-Kutub, 1963), hlm. 67.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dalam syariat, ada empat jenis tindak kejahatan yang berhak mendapat hukuman, di  antaranya  yaitu: 5 Kejahatan  terhadap  fisik,  jiwa,  anggota  tubuh  yang  dinamakan dengan  pembunuhan  atau  melukai.  Kejahatan  terhadap  kemaluan  (kelamin)  yaitu dinamakan  perzinaan  dan  pelacuran.  Kejahatan  terhadap  harta  benda  yaitu  mengambil harta  dengan  cara  memerangi,  ini  dinamakan  peperangan  ( harābah ),  jika  dilakukan dengan  adanya  alasan  tertentu  maka  dinamakan  pemberontakan  ( bagyun )  atau  harta tersebut diambil dengan cara sembunyi-sembunyi dari penjagaan yang lengah, dinamakan pencurian ( saraqah ) sedangkan harta yang diambil karena menggunakan kedudukan yang tinggi dan kekuasaan maka dinamakan korupsi ( gasban ). Kejahatan terhadap kehormatan dinamakan dengan tuduhan. Kejahatan dengan cara membolehkan apa yang diharamkan syariat berupa makanan dan minuman. Hanya saja dalam hal ini hanya terdapat hukuman berdasarkan syariat yaitu pada khamr (minuman memabukkan) saja. Ini adalah hukuman yang disepakati setelah meninggalnya Rasūlullah saw.
Pada  umumnya, fuqahā’ menggunakan  istilah jināyah tersebut  hanya  untuk perbuatan-perbuatan  yang  mengancam  keselamatan  jiwa,  seperti  pemukulan, pembunuhan  dan  sebagainya. 6 Pengertian  yang  sama  dikemukakan  oleh  Sayyid  Sābiq bahwa kata jināyah menurut syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang oleh syariat, harus dihindari karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda. 7
Perbuatan yang dilarang oleh syar’i oleh sebab hal tersebut dapat membahayakan jiwa ataupun nyawa lazimnya disebut dengan  pembunuhan. Istilah pembunuhan dalam literatur  pidana  Islam  disebut  dengan al-qatl. Kata  tersebut  berasal  dari  kata qatala sinonim dari kata amata yang artinya adalah mematikan. 8 Sedangkan secara terminologi, pembunuhan  adalah  suatu  aktivitas  yang dilakukan  oleh  sesesorang  dan atau  beberapa orang yang mengakibatkan sesesorang dan atau beberapa orang meninggal dunia. 9
Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. swt. karena  menyebabkan  hilangnya  nyawa  manusia. 10 Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Al- Qur’an pada Q.S. al-Nisā’/4: 92-93.
اً ـَطَخ  الَِّإ اًنِمْؤُم َلُتْقَـي نَأ ٍنِمْؤُمِل َناَك اَمَو
ۚ ىَلِإ ٌةَمالَسُّم ٌةَيِدَو ٍةَنِمْؤُّم ٍةَبَـقَر ُريِرْحَتَـف اً ـَطَخ اًنِمْؤُم َلَتَـق نَمَو ۚ ِهِلْهَأ ۦ الَِّإ ۚ اوُقاداصَي نَأ ۚ ۚ ٍةَنِمْؤُّم ٍةَبَـقَر ُريِرْحَتَـف ٌنِمْؤُم َوُهَو ْمُكال ٍ وُدَع ٍمْوَـق نِم َناَك نِإَف ۚ ٍمْوَـق نِم َناَك نِإَو ۚ ُكَنْـيَـب ىَلِإ ٌةَمالَسُّم ٌةَيِدَف ٌقىَثيِ م مُهَـنْـيَـبَو ْم ۚ ِهِلْهَأ ۦ ٍةَنِمْؤُّم ٍةَبَـقَر ُريِرَْتََو ۚ
ًةَبْوَـت ِْيَْعِباَتَـتُم ِنْيَرْهَش ُماَيِصَف ْدَِيَ ْالَّ نَمَف
5 Muḥammad Ibnu Aḥmad Ibnu Muḥammad Ibnu Aḥmad Bnu  Ibnu Rusyd, Bidᾱyah al-Mujtahid wa Nihᾱyah al-Muqtiṣid juz 2 (Cet. I ; Lebanon: Dᾱr al-Ma’rafah, 1997 M/1418 H), h. 395.
6 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.
7 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz. III (Kairo: Maktabah Dār al-Turast, 1970), hlm. 5.
8 Asep  Saepuddin  Jahar, Hukum  Keluarga,  Pidana  dan  Bisnis, (Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2003), h. 148.
9 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24.
10 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 108.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ِاللَّٱ َنِ م ۚ اًميِكَح اًميِلَع ُاللَّٱ َناَكَو ۝ َف اًدِ مَعَـتُم اًنِمْؤُم ْلُتْقَـي ْنَمَو ِهْيَلَع ُاللَّا َبِضَغَو اَهيِف اًدِلاَخ ُمانَهَج ُهُؤاَزَج اًميِظَع ًبًاَذَع ُهَل ادَعَأَو ُهَنَعَلَو ۝
Terjemahnya:
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali  karena  tersalah  (tidak  sengaja),  dan  barangsiapa  membunuh  seorang mukmin  karena  tersalah  (hendaklah)  ia  memerdekakan  seorang  hamba  sahaya yang  beriman  serta  membayar  diat  yang  diserahkan  kepada  keluarganya  (si terbunuh  itu),  kecuali  jika  mereka  (keluarga  terbunuh)  bersedekah.  Jika  ia  (si terbunuh)  dari  kaum  (kafir)  yang  ada  perjanjian  (damai)  antara  mereka  dengan kamu,  maka  (hendaklah  si  pembunuh)  membayar  diat  yang  diserahkan  kepada keluarganya  (si  terbunuh)  serta  memerdekakan  hamba  sahaya  yang  beriman. Barangsiapa  yang  tidak  memperolehnya,  maka  hendaklah  ia  (si  pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (92). Dan barangsiapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal  didalammnya  dan  Allah  murka  kepadanya,  dan  melaknatnya  serta menyediakan adzab yang besar baginya (93). 11
Menurut  hukum  Islam,  tindak  pidana  pembunuhan  dikategorisasikan  ke  dalam tiga  jenis. Pertama ,  pembunuhan  sengaja  ( al-qaṭlu  ‘amdan )  yaitu  pembunuhan  yang dilakukan dengan kesengajaan, dimana seseorang telah memiliki niat dan kehendak untuk sengaja  ingin  membunuh  orang  Muslim. 12 Kesengajaan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini, berupa kesengajaan bertindak, kesengajaan dalam sasaran dan kesengajaan dalam hal alat yang  digunakan. 13 Para  ulama  sepakat  bahwa  pembunuhan  dengan  sengaja  ini mengharuskan  adanya  hukuman qiṣāṣ. 14 Namun  apabila  keluarga  (ahli  waris)  korban memafkan pembunuh, maka ia diharuskan membayar diyāt senilai 100 ekor unta secara tunai. 15
Pembunuhan sengaja diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu: membunuh seseorang  dengan  alat  atau  benda  yang  biasanya  dapat  membunuh,  misalnya  dengan senjata tajam, atau senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya; membunuh dengan  alat/benda  yang  biasanya  tidak  mematikan,  tetapi  ada  indikasi  lain  yang  pada umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tongkat secara  berulang-ulang;  membunuh  seseorang  dengan  cara  memperlakukan  seseorang tersebut  dengan  perbuatan  yang  bisa  menghilangkan  nyawanya.  Contohnya,  menaruh racun di makanan, mencekik leher, membakar dengan api, melempar dari tempat yang
11 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  danTerjemahnya (Cet. I;  Jakarta:  Darma Kursa Utama, 2015), h. 93.
12 Asadullah al-Faruq, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 48
13 Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Rajawali pers, 2008), h. 426.
14 Muḥammad Ibnu Aḥmad Ibnu Muḥammad Ibnu Aḥmad Bnu  Ibnu Rusyd, Bidᾱyah al-Mujtahid wa  Nihᾱyah al-Muqtiṣid juz 2, h. 397.
15 Amran Suadi dan Mardi Candra , Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 325.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tinggi, menabrak dengan mobil, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan minum dan sebagainya.
Kedua , pembunuhan tidak sengaja (khata’) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang  dengan  tidak  ada  unsur  kesengajaan  dan  menggunakan alat  yang  dipandang secara lazim tidak mematikan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 16 Sebagai contoh  dapat  dikemukakan  bahwa  seseorang  melakukan  penebangan  pohon  yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal  dunia. 17 Mengenai  sanksi  bagi  pelaku  pembunuhan  tidak  sengaja,  pihak keluarga  diberikan  pilihan,  yaitu:  pelaku  membayar  diat  atau  pelaku  memerdekakan budak mukmin dan jika kedua hal di atas tidak mampu maka pelaku pembunuhan diberi hukuman moral, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut. 11
Ketiga ,  pembunuhan  semi  sengaja (shibhu  al-amdi) yaitu  perbuatan  yang  tidak ditujukan  kepada  seseorang  tetapi  seseorang  mati  karena  perbuatannya. 19 Sedangkan menurut pendapat lainnya diuraikan bahwa pembunuhan semi sengaja adalah  perbuatan yang  sengaja  dilakukan  oleh  seseorang  kepada  orang  lain  dengan  tujuan  mendidik. Sebagai  contoh,  misalnya  ketika  seorang guru  memukulkan  penggaris  ke  kaki  seorang muridnya,  tiba-tiba  muridnya  yang  dipukul  itu  meninggal  dunia, maka  perbuatan guru tersebut  dikategorikan  sebagai  pembunuhan  semi  sengaja. 12 Sanksi  bagi  tindak pembunuhan ini adalah pelaku membayar diat 100 onta. 13
Dilihat  dari  segi  berat  ringannya  hukuman,  tindak  pidana  atau jarīmah dibagi menjadi tiga, yaitu:
Pertama , jarīmah hudūd . Hudūd secara bahasa adalah jamak dari kata hād yang berarti memisahkan salah satu barang (sesuatu) agar tidak tercampur dengan yang lain, atau  salah  satunya  tidak  melampaui  batas  atas  yang  lainnya. 14 Sedangkan  secara terminology, Muhammad Al-Jurnainy memberi definisi bahwa hudūd adalah hukuman yang tertentu kadarnya yang wajib ditetapkan karena merupakan hak Allah. 15
Kedua , jarīmah  ta’zīr . Ta’zīr secara  bahasa  adalah ta’dīb yaitu  memberi pelajaran. Sedangkan secara terminologi,  Sayyid Sābiq memberi definisi bahwa ta’zīr adalah  hukuman  yang  tidak  ada  ketentuannya  dalam  nash,  ia  merupakan  kebijakan pemerintah. 16 Macam-macam  maupun  bentuk-bentuk jarīmah  ta’zīr dan  sanksinya ditentukan oleh penguasa melalui penetapan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan  demi  menciptakan maṣlaḥah bersama  dan  demi  mencegah  terjadinya muḍarat bagi masyarakat luas.
Menurut perspektif  hukum Islam, sepanjang perbuatan tersebut merugikan atau secara  prediktif  dapat  diperkirakan  akan  mendatangkan  kerugian  dalam  kehidupan manusia,  perbuatan  tersebut  dapat  digolongkan  sebagai jarīmah  ta’zīr, tentu  saja legitimasi suatu perbuatan tersebut harus didasarkan atas penetapan perundang-undangan
16 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Edisi I (Cet. III; Jakarta Sinar Grafika, 2012) , h. 24.
17 Mardani, Hukum Pidana Islam (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 91.
11 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 35.
19 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I, h. 115 12 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 24.
13 Mardani, Hukum Pidana Islam, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 95.
14 Muhammad Bin Mukram bin Manzūr, Lisān al-Arab, Juz II, (Beirut: Dār Sadir, 1409 H), h. 353.
15 Muhammad Al-Jurjany, al-Ta’rifāt, (Jeddah: al-Haramain, t.th), h.83.
16 Sayid Sābiq, Fiqh Sunnah Juz2 , (Mesir: Dār al-Fikr, T.th.), h. 302.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
oleh penguasa melalui ijtihād hakim (yurisprudensi) dalam proses persidangan. 17 Ruang lingkup perbuatan yang dapat digolongkan jarīmah ta’zīr dapat dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu: 18 jarīmah ta’zīr dengan kategori ketentuan mengenai perbuatan tercela atau terlarang cukup  banyak  disebutkan dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis.  Meski  demikian, penjelasan  mengenai  sanksi  pidananya  tidak  disebutkan,  kalaupun  disebutkan  maka penyebutan sanksi pidana tersebut hanya bersifat sanksi akhirat. Di antara contoh dalam kategori  ini  adalah  perbuatan  suap,  judi,  korupsi,  menimbun  barang  yang  menjadi keperluan  orang  banyak  dan  sebagainya. Jarīmah  ta’zīr dengan  kategori  ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan tercela atau terlarang maupun ketentuan mengenai sanksi  pidananya,  keduanya  tidak  disebutkan  sama  sekali  dalam  Al-Qur’an  dan  hadis. Namun  dalam  realita  sosial,  perbuatan  tersebut  menampakkan  fenomena  sebagai perbuatan  yang  merugikan  atau  setidaknya  berpotensi  akan  mendatangkan  kerugian dalam  kehidupan  manusia.  Terhadap  jenis  perbuatan  demikian,  penguasa  dapat menetapkannya  sebagai jarīmah ta’zīr berdasarkan  prinsip  pokok tujuan  syariat  Islam, yakni mencegah semaksimal mungkin timbulnya kerusakan bagi kehidupan manusia.
Ketiga , qiṣāṣ dan diyat . Jarīmah  qiṣāṣ dan  diat  adalah jarīmah yang  diancam dengan hukuman qiṣāṣ dan diyat . Baik qiṣāṣ maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh Syara’ . Perbedaannya dengan hukuman hād adalah bahwa hād merupakan  hak  Allah  sedangkan qiṣāṣ dan  diat  adalah  hak  manusia  (individu). Selanjutnya adalah penjelasan lebih rinci mengenai sanksi hukum atas tindak pidana

## Gangguan Bipolar dan Gejalanya
Dalam  sejarah  Kontemporer,  pada  abad  ke-19  tahun  1854  seorang  Psikiater  asal Perancis  yang  bernama  Jean  Pierre  Falret  mendeskripsikan  gangguan  bipolar  sebagai gangguan  jiwa  yang  disebut Folie  Circulaire (kegilaan  melingkar)  dan  ini  diyakini sebagai diagnosis pertama yang tercatat dari gangguan bipolar. Bipolar adalah gangguan kejiwaan yang mempengaruhi perasaan dengan dua kutub yang bertolak belakang. Dua kutub yang dimaksud adalah depresi dan manik. 19 Gangguan bipolar dibagi menjadi tiga tipe,  yakni  tipe  manik,  depresif  dan  campuran.  Gejala mood yang  meningkat  drastis disebut  dengan  mania.  Mania  didefinisikan  sebagai  keadaan  emosional  dengan kegembiraan yang berlebihan, mudah tersinggung, disertai hiperaktivitas , berbicara lebih banyak  dari  biasanya,  serta  pikiran  dan  perhatian  yang  mudah  teralih.  Sedangkan mengenai gejala mood yang menurun atau disebut depresi, didefinisikan sebagai keadaan emosional yang ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan rasa  bersalah,  menarik  diri  dari  orang  lain  dan  kehilangan  minat  dalam  aktivitas  yang biasanya  dilakukan. 20 Gangguan  bipolar  adalah  gangguan  yang  bersifat  berulang (kambuhan).
17 Amran Suadi dan Mardi Candra , Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, h. 328.
18 Amran Suadi dan Mardi Candra , Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, h. 329.
19 Rani Anggraeni Purba dan Yohanis Franz La Kahija “Pengalaman Terdiagnosis Bipolar : Sebuah Interpretative phenomelogical analysis”, Jurnal Empati 7, no. 3 (2017): h. 323.
20 Rani Anggraeni Purba dan Yohanis Franz La Kahija “Pengalaman Terdiagnosis Bipolar : Sebuah Interpretative phenomelogical analysis”, h. 323.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV- text revised (DSM IV-TR), gangguan bipolar dibagi menjadi empat jenis yaitu gangguan bipolar I dan gangguan  bipolar  II,  serta  siklotimia  dan  gangguan  bipolar  yang  tidak  dapat dispesifikasikan. 21 Ciri yang membedakan gangguan bipolar I dari gangguan bipolar II ialah  adanya  episode  hipomania  yang  terjadi  pada  sebelum  dan  sesudahnya.  Dalam beberapa kejadian, pengidap gangguan bipolar menunjukkan gejala seperti keinginan atau bahkan percobaan bunuh diri dan diantaranya juga ditemukan kasus kriminalitas lainnya yaitu penganiayaan sampai pembunuhan.
Dalam  hal  ini,  peneliti  akan  mencoba  menguraikan  sebuah  kasus  tindak pembunuhan  yang  dilakukan    oleh    pengidap  gangguan  bipolar  yaitu:  tersangka  Joko Damar  Nugroho  (JDN)  melakukan  serangkaian  tidak  kriminal,  yakni  perzinahan, pencurian  sepeda  motor,  pencurian  helm  dan  penganiayaan  yang  menyebabkan meninggalnya korban. Hasil Visum et Repertum Psikiatriuam (VeRP) menyatakan bahwa korban menderita gangguan bipolar episode mania tanpa gejala psikotik. Pada diri JDN terdapat  gejala  peningkatan  energi  dan  aktivitas, mood senang  yang  berlebihan, keyakinan yang tidak realistis akan kemampuannya, perasaan optimis berlebihan, serta perilaku provokatif,  intrusif dan agresif . 22 Gejala  mania  yang  secara  spesifik berhubungan  dengan  perilaku  kejahatan  adalah  harga  diri  yang  melambung  atau grandiositas , peningkatan gairah seksual, serta perilaku agresif dan intrusif (merusak). 23 Semua  hal  tersebut  dijumpai  pada  diri  JDN  sehingga  menyebabkannya  melakukan perbuatan kriminal berulang-ulang. JDN mengaku bahwa perbuatannya itu salah, namun tidak  menyesalinya,  sebaliknya  justeru  ada  kebanggan  yang  dirasakannya  setelah melakukan  perbuatan  itu.  Semua  tindak  kriminalnya  bertujuan.  JDN  optimis  bahwa dirinya tidak akan dipersalahkan dan  juga dihukum, dikarenakan polisi menganggapnya gila  dan  memiliki  kartu  berobat  di  RSJD  Surakarta. 24 Dalam  kesimpulan  VeRP disebutkan  bahwa  tersangka  JDN  mampu  memahami  nilai  tindakannya,  mampu memaksudkan sesuatu, namun kurang mampu mengarahkan tujuan yang sadar. 25
Mengenai gangguan bipolar yang termasuk kedalam gangguan kejiwaan dimana penderitanya  dianggap  oleh  masyarakat  sebagai  orang  yang  kesehatan  mentalnya terganggu  atau  orang  gila  dan  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa gangguan ini bersifat berulang (kambuhan), maka pengidap gangguan bipolar termasuk ke dalam golongan penderita gila berselang. Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak  dapat  berpikir,  tetapi  tidak  terus-menerus.  Apabila  keadaan  tersebut  menimpa seseorang maka penderitanya akan kehilangan pikiran sama sekali dan apabila keadaan tersebut berlalu (hilang) maka kembali dapat berpikir secara normal. Pertanggungjawaban  pidana  telah  jatuh  pada  keadaan  seseorang  yang  menderita  gila
21 Izzatul  Fithriyah  dan  Hendy  M.  Margono,  “Tinjauan  kepustakaan  Gangguan  Afektif  Bipolar Episode Manik dengan Gejala Psikotik”, h. 3.
22 Adriesti  Herdaetha,  “Pertanggungjawaban  Kriminal  Orang  dengan  Gangguan  Jiwa”, Tesis (Surakarta: PPs UNISMUH, 2014), h. 9-10.
23 Paul P. Christopher, Patrick J. McCabe, William H. Fisher, “Prevelance of Involvement In The Criminal Justice System During Savere Mania and Associated Symptomatology”, Psychiatric Service 63, no. 1 (2012): h. 33.
24 Adriesti Herdaetha, “Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa”, h. 10.
25 Adriesti Herdaetha, “Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa”, h. 15.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
terus-menerus,  sedangkan  pada  keadaan  gila  berselang  maka  tetap  dibebani pertanggungjawaban ketika pelaku pidana dalam kondisi sehat. 26

## Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan yang Menderita Gangguan Bipolar Berdasarkan Perspektif Hukum Islam
Dalam  Islam,  kondisi  kesehatan  mental  seseorang  sangatlah  berpengaruh  pada perannya sebagai mukalaf (orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama) karena dengan  mental  atau  akal  yang  sehat  seseorang  akan  mampu  membedakan  antara kebenaran dan keburukan, serta mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam beberapa kondisi,  para  pengidap  gangguan  mental  atau  penyakit  jiwa  dikategorikan  sebagai golongan yang terbebas dari beban hukum sebab golongan ini memiliki akal namun tidak berfungsi dengan baik, mereka akan cenderung menuruti hawa nafsunya dan melakukan tindakan-tindakan  yang  tidak  sesuai  norma  sosial  dan  agama  sehingga  mereka  tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Terdapat beberapa persyaratan bagi seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuataannya. Syarat-syarat itu di antaranya:
a. Hendaknya orang itu mampu memahami dalil taklif atau nas syari’at (teks hukum) yang menunjukkan hukum karena orang yang tidak dapat memahami hukum tidaklah mungkin dapat mentaati apa yang dibebankan terhadapnya itu.
b. Hendaknya  orang  itu  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  dan  dapat dikenakan hukuman atasnya. Perbuatan orang itu disyaratkan pula; 27
1) harus  mungkin;  tidak  ada taklif (beban)  yang  tidak  ada  kemungkinan  untuk dilaksanakan.
2) ada  kemungkinan  bagi  orang  itu  untuk  melakukan  perbuatan  atau  tidak melakukannya;
3) hendaknya  perbuatan  itu  setelah  adanya  kemungkinan  melakukan  perbuatan serta  adanya  kemampuan  orang  itu  dengan  pengetahuannya  yang  sempurna sehingga orang itu dapat mentaati taklif .
c. Mengetahui  hukum-hukum taklif .  Pengetahuan  itu  tidak  akan  ada  kecuali  dengan adanya nas hukum dan disebarluaskan secara umum. Maka barang siapa yang belum mengetahui akan pernah atau larangan tidak mungkin untuk disuruh atau dilarang.
d. Hendaknya  dalam  hukum  itu  terdapat  suatu  tuntutan  untuk  mukalaf  (orang  yang dibebani hukum) agar mentaati dan mencegahnya dari perbuatan maksiat/dosa, hal ini memerlukan pengetahuan orang itu bahwasanya ia akan dipidana jika tidak taat. Penerapan syarat-syarat ini dalam delik-delik pidana dapat berarti bahwa nas tentang delik pidana memerlukan pula nas tentang hukumannya.
Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari ‘Āisyah ra. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda,
26 Abd al-Qādir Audah, al-Tasyrī’ al-islāmy, h. 567.
27 Juhaya S. Praja, Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: Angkasa Bandung, 1982), h. 82

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
نلا ْنَع :ةَثَلاَث ْنَع ُمَلَقْلا َعفُر َقْيفَي ْوَأ َلقْعَـي تىَح نْوُـنْجَمْلا نَع َو َُبُْكَي تىَح  ْيْغصلا نَع َو ظقْيَـتْسَي تىَح مئا 28 }مكاَلحا ُهَححَص َو يذمْترلا لَّإ ةَعَـبْرَْلْا َو دَْحَْأ هاور{
Artinya:
“Telah diangkat pena (beban hukum) dari tiga golongan; dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga dewasa (balig), dan dari orang yang gila hingga berakal (kembali)  atau  sembuh.”  (Diriwayatkan  oleh  Aḥmad  dan  empat  perawi  kecuali  At- Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ḥakim)
Hadis tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa golongan manusia yang terlepas dari beban hukum dalam artian perbuatannya tidak dicatat dosa sebab apa yang diperbuat dalam keadaan tidak sadar. Orang-orang yang mengidap gangguan jiwa termasuk dalam golongan  ini,  sebab  ketidakmampuannya  dalam  memahami  beban-beban  syariat  atau taklif .  Menurut  kitab Mu’jam  al-Wāsiṭ, kata taklif didefinisikan  sebagai  perintah  dan pembebanan  suatu  kewajiban  dalam  batas  kemampuan  seseorang  yang  melaksanakan kewajiban  tersebut. 29 Secara  logika,  memerintah  orang  yang  tidak  berakal  dan  tidak memiliki  pemahaman  sama  halnya  dengan  berkomunikasi  dengan  benda  mati  ataupun binatang, merupakan suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu, orang yang tidak berakal atau orang yang mengidap gangguan kejiwaan tidaklah termasuk mukalaf dan telah gugur baginya  dosa  akibat  kesalahan  yang  diperbuat  dan  penderita  gangguan  bipolar  pada episode yang parah termasuk dalam golongan ini.
Namun demikian, sebelum mengambil keputusan mengenai penjatuhan hukuman yang sesuai bagi pelaku pembunuhan yang menderita gangguan bipolar, seorang penyidik atau hakim harus memastikan kemungkinan pelaku atau tersangka menderita gangguan bipolar.  Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa cara, di antaranya:
a. Adanya keterangan ahli, dalam hal ini psikiater, berupa surat keterangan hasil visum et repertum psikiatrium (VeRP), yaitu pemeriksaan khusus untuk ilmu psikologis.
b. Adanya  pengakuan  keluarga  atau  masyarakat  di  sekitar  tempat  tinggal  tersangka, bahwa tersangka pernah atau sedang mengalami gangguan jiwa.
c. Tersangka bertingkah laku aneh saat menjalani pemeriksaan atau saat dalam tahanan.
d. Penyidik  atau  hakim  berpendapat  bahwa  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  oleh tersangka  adalah  di  luar  penalaran  akal  sehat,  sebagaimana  kasus  yang  telah diuraikan sebelumnya. 30
Berdasarkan  hal  tersebut,  jika  telah  pasti  diketahui  bahwa  pelaku  pembunuhan pernah atau menderita gangguan jiwa yaitu bipolar, maka selanjutnya adalah bagaimana mengklasifikasikan  penjatuhan  hukumannya,  mengingat  bahwa  gangguan  kejiwaan  ini bersifat  kambuhan.  Oleh  karenanya,  peneliti  akan  mengklasifikasi  beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi terhadap pengidap bipolar ketika melakukan tindak kriminalitas yaitu pembunuhan, di antaranya;
28 Aḥmad  bin  ‘Alī  bin  Muḥammad  bin  Aḥmad  bin  Ḥajar  Al-‘Asqalānī, Bulūg  al-marām  min adillati al-ahkām (Cet. I; Kerajaan  Saudi ‘Arabiah : Dār al-Qabasu linnasyri wattauzi’, 1435 H/2014 M), h. 411.
29 Shauqī Ḍāif, Al-Mu’jām Al-Wāsiṭ (Mesir: Maktabah Shūroūq Al-Dauliyyah, 2011), h. 159.
30 Adriesti Herdaetha, “PertanggungjawabanKriminal Orang dengan Gangguan Jiwa”, h. 11.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
a. Situasi  dimana  penyakit  tersebut  kambuh  ketika  tindakan  pembunuhan  terjadi. Ketika pelaku melakukan pembunuhan dikarenakan pengaruh dari penyakit bipolar ini (harus dibuktikan berdasarkan hasil VeRP, peneliti berpendapat bahwa kasus ini masuk  dalam  kategori  pembunuhan tidak  sengaja (khaṭa’) dengan  ini  sanksi qiṣaṣ bagi  pelaku  telah  gugur,  sebab  hal  itu  berarti  bahwa  pembunuhan  terjadi  di  luar kendalinya, sebagaimana halnya membunuh orang di sebelahnya padahal si  pelaku sedang  tidur.  Namun  demikian,  dari  pihak  keluarga  korban  tetap  berhak  memilih salah  satu  dari  beberapa  alternatif  hukuman  yang  telah  ditetapkan  syariat,  di antaranya pembayaran denda (diat) .
b. Situasi  dimana  pelaku  dalam  keadaan  sehat  ketika  pembunuhan terjadi.  Meskipun pelaku  memiliki  riwayat  gangguan  bipolar,  namun  jika  terbukti  bahwa  ketika pembunuhan  terjadi  penyakit  tersebut  sedang  tidak  kambuh  dan  tindakan  ini  atas kesadarannya serta dalam kendalinya, maka peneliti berpendapat bahwa dengan ini sanksi baginya adalah berupa qiṣaṣ (hukuman mati) karena kasus ini masuk dalam kategori  pembunuhan  sengaja (al-qaṭlu  ‘amdan). Namun  demikian,  yang  perlu ditegaskan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa  penjatuhan  sanksi  merupakan wewenang hakim dengan memperhatikan pendapat para ahli dan pihak keluarga tetap memiliki wewenang dalam hal ini. Mengenai kondisi psikis terdakwa, dalam hal ini penderita  gangguan  bipolar,  apabila  didapati  ia  dapat  berkomunikasi  dengan  baik, maka  hakim  berpendapat  bahwa  mereka  berada  dalam  kondisi  sehat  jasmani  dan rohani.  Orang  yang  sehat  jasmani  dan  rohani,  bisa  mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## KESIMPULAN
Pembunuhan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  haram  sebab  hal  ini  sangat dimurkai oleh Allah swt. karena menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Dalam fikih jināyah pembunuhan  dikategorisasikan  kedalam  tiga  jenis  yaitu  pembunuhan  sengaja, pembunuhan  tidak  sengaja  dan  pembunuhan  semi  sengaja.  Sanksi  atas  tindak  pidana pembunuhan telah diklasifikasikan sesuai jenisnya dan ulama bersepakat bahwa tindak pidana pembunuhan harus dijatuhkan hukuman qiṣāṣ bagi pelakunya.
Bipolar adalah gangguan kejiwaan yang pertama kali didefinisikan oleh Aretaius dari  Cappadocia  pada  tahun  ke  30  yaitu  abad  ke-1  Yunani,  dimana  penyakit  ini mempengaruhi  perasaan  penderitanya  sehingga  bagaikan  berada  pada  dua  kutub  yang bertolak  belakang,  dua  kutub  yang  dimaksud  adalah  depresi  dan  manik.  Gangguan  ini bersifat berulang (kambuhan) dan memiliki beberapa episode dengan gejala-gejala yang hampir sama sehingga penyakit ini hanya dapat didiagnosis dengan pemeriksaan khusus sebab  gejala  utamanya  terkadang  tumpang  tindih  dengan  gejala  gangguan  psikiatrik lainnya.  Penyebab  gangguan  ini  pun  multi  faktor  dan  pada  tipe  yang  akut  bisa menyebabkan  penderitanya  melakukan  pelanggaran  norma  sosial,  norma  agama  dan norma hukum, diantaranya tindakan pembunuhan.
Islam mempersyaratkan beberapa hal untuk kemudian menjadi acuan penjatuhan hukuman  bagi  pelaku  pembunuhan,    di  antara  syaratnya  adalah  berakal  atau  waras. Sementara  penderita  gangguan  bipolar  akan  termasuk  golongan  orang-orang  yang kesehatan  mentalnya  terganggu  alias  gila  ketika  penyakit  ini  kambuh  padanya.  Oleh karenya,  menurut  pendapat  peneliti,  hukuman qiṣāṣ akan  tetap  berlaku  bagi  penderita

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
bipolar  jika  ia  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  ketika  dalam  keadaan  normal, namun ketika gangguan ini kambuh sehingga menyebabkannya melakukan tindak pidana pembunuhan  maka  baginya  tidak  akan  dijatuhi  hukuman qiṣāṣ namun  pihak  keluarga korban  tetap  berhak  memilih  salah  satu  dari  beberapa  alternatif  hukuman  yang  telah ditetapkan  syariat,  di  antaranya  adalah  pelaku  pembunuhan  atau  keluarganya  wajib membayar denda ( diyat ) kepada keluarga korban.

## DAFTARPUSTAKA
Al-‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin  Ḥajar. Bulūg al-marām min adillati al-ahkām , Cet. I. Arab Saudi: Dār al-Qabasu linnasyri wattauzi’, 1435
H/2014 M.
Al-Faruq, Asadullah. Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Cet. I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
Al-Fauzān,  Shāleh  bin  Fauzān  bin  Abdillāh. Al-Mulakhkhas  al-Fiqh ,  Cet.  I.  Riyadh: Darul ashimah, 1423 H.
Alfiansyah. “Sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan secara kolektif  dalam perspektif  hukum  islam  dan  hukum  positif”, Skripsi. Makassar:  Fak.  Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam   (STIBA),
2018.
Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam, Edisi I, Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Al-Jurjany, Muhammad . Al-Ta’rifāt. Jeddah: al-Haramain, t.th. Amir, Nurmiati. Buku ajar Psikiatri. Jakarta: 2010. Arief, Abdus  Salam. Fiqh Jinayat-Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Ideal, 1987. Awdah, Abd al-Qadir . At-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī , Juz. I. Berut: Dār al-Kutub, 1963. Bakry,  Kasman.”Teori  Keberlakuan  Hukum  Islam  di  Indonesia”, Nukhbatul  ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 1 , no.1(2013).
Christopher,  Paul  P.,  McCabe,  Patrick  J.,  dan  Fisher,  William  H.  “Prevelance  of Involvement In The Criminal Justice System During Savere Mania and Associated Symptomatology”, Psychiatric Service 63, no. 1 (2012). Ḍāif, Shauqī. Al-Mu’jām Al-Wāsiṭ. Mesir: Maktabah Shūroūq Al-Dauliyyah, 2011. Fithriyah,  Izzatul,  dan  Margono,  Hendy  M.  “Tinjauan  kepustakaan  Gangguan  Afektif Bipolar Episode Manik dengan Gejala Psikotik”, Jurnal Epidemiologi 2,  no. 3 (2013).
Hasan,  Hamzah. Hukum  Pidana  Islam  I, Cet.  I.  Makassar:  Alauddin  University  Press, 2014.
Herdaetha, Adriesti. “Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa”, Tesis. Surakarta: PPs UNISMUH, 2014. Ibnu Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad. Bidᾱyah al-Mujtahid wa Nihᾱyah al-Muqtiṣid, Juz 2, Cet. I. Lebanon: Dᾱr al-Ma’rafah, 1997 M/1418 H. Jahar,  Asep  Saepuddin. Hukum  Keluarga,  Pidana  dan  Bisnis. Jakarta:  Prenada  Media Group, 2003.
Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an danTerjemahnya , Cet. I.   Jakarta:
Darma Kursa Utama, 2015.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Lubis, Zulkarnain,  dan  Ritonga,  Bakti. Dasar-dasar  Hukum  Acara  Jinayah ,  Cet.  I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Lukito, Ratno. Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia . Jakarta: INIS, 1998. Mardani. Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia , Cet. I. Depok: Rajawali Pers, 2018.
Muhammad bin Mukram bin Manzūr. Lisān al-Arab, Juz II. Beirut: Dār Sadir, 1409 H.
Muslich, Ahmad Wardi. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Praja,  Juhaya S. Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Angkasa Bandung, 1982.
Purba,  Rani  Anggraeni,  dan  La  Kahija,  Yohanis  Franz.  “Pengalaman  Terdiagnosis Bipolar : Sebuah Interpretative phenomelogical analysis”, Jurnal Empati 7, no. 3 (2017).
Rifai, Ahmad. Sistem Hukum Islam (24 April 2013).https://ahmad-rifai- uin.blogspot.com/2013/04/sistem-hukum-islam.html?m=1  (Diakses  14  Oktober 2019).
Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, Juz. III. Kairo: Maktabah Dār al-Turast, 1970. Saleh, Hasan. Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Cet. I. Jakarta: Rajawali pers,
2008.
Suadi, Amran, dan Candra , Mardi. Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, Cet. II. Jakarta: Kencana, 2016.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muāmalah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Syarifuddin,  Amir. Pembaharuan  Pemikiran  dalam  Hukum  Islam .  Padang:  Angkasa Raya, 1990.