DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp. Received: 22 Februari 2024, Revised: 02 Maret 2024, Publish: 21 Maret 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Analisis  Yuridis  Penerapan  Business  Judgement  Rules  dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi BUMN PT. Asabri
Persero (Studi
Putusan
Nomor 13/Pid.Sus- TPK/2022/PT.DKI)
Muhammad Idris Nasution 1* , Anis Rifai 2 . 1 Universitas Al Azhar, Jakarta, Indonesia, Email: 15idris.nasution@gmail.com
2 Universitas Al Azhar, Jakarta, Indonesia, Email: anizrifai@gmail.com
* Corresponding Author: 15idris.nasution@gmail.com
Abstract: Case from PT. Asabri Persero highlighted the important role of BUMN's direction in maintaining company integrity following the principles of Business Judgment Rules (BJR). In the context of BJR, directives have the authority to make business decisions in good faith and  rationally,  but  the  case  shows  alleged  violations  of  integrity  and  legal  compliance  by directives, highlighting weaknesses in the company's internal oversight. This research aims to apply the application of the Business Judgment Rule (BJR) in making decisions regarding the direction of BUMN Persero, especially in the context of corruption cases. Normative research methods are used by analyzing legal norms related to BJR and the principles contained therein. The results of the analysis show that the application of the Business Judgment Rule (BJR) in the context of BUMN Persero is important to ensure the sustainability and sustainability of the business.  However,  in  cases  of  criminal  acts  of  corruption,  the  application  of  the  Business Judgment  Rule  (BJR)  requires  careful  adjustments  to  the  principles  of  transparency, accountability  and  public  interest.  In  conclusion,  the  application  of  the  Business  Judgment Rule (BJR) in the direction of BUMN Persero's decision-making must be in line with the values of integrity and good governance, taking into account the legal consequences that may arise.
Keywords: BJR (Business Judgment Rules), PT Corruption Case. Asabri Persero, Directors' Responsibilities.
Abstrak: Kasus  PT.  Asabri  Persero  menyoroti  pentingnya  peran  direksi  BUMN  dalam menjaga integritas perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Business Judgement Rules (BJR). Dalam konteks BJR, direksi memiliki kewenangan untuk membuat keputusan bisnis dengan itikad baik dan rasional, namun kasus tersebut menunjukkan dugaan pelanggaran integritas dan kepatuhan hukum oleh direksi, menyoroti kelemahan dalam pengawasan internal perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam pengambilan keputusan direksi BUMN Persero, khususnya dalam konteks kasus tindak pidana korupsi.  Metode  penelitian  normatif  digunakan  dengan  melakukan  analisis  terhadap  norma- norma hukum yang terkait dengan BJR serta prinsip-prinsip yang terkandung dalamnya. Hasil
analisis menunjukkan bahwa penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam konteks BUMN Persero  menjadi  penting  untuk  memastikan  keberlanjutan  dan  keberlangsungan  bisnis  yang berkelanjutan. Namun, dalam kasus tindak pidana korupsi, penerapan Business Judgment Rule (BJR)  memerlukan  penyesuaian  yang  cermat  dengan  prinsip-prinsip  transparansi, akuntabilitas,  dan  kepentingan  publik.  Kesimpulannya,  penerapan Business  Judgment  Rule (BJR) dalam pengambilan keputusan direksi BUMN Persero harus sejalan dengan nilai-nilai integritas dan tata kelola yang baik, dengan memperhatikan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.
Kata Kunci: BJR ( Business Judgement Rules), Kasus Korupsi PT. Asabri Persero , Tanggung Jawab Direksi

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  salah  satu  tantangan  yang  signifikan  yang  dihadapi  oleh  negara- negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun telah diterapkan berbagai peraturan hukum dan lembaga khusus untuk mencegah tindakan korupsi, namun kasus-kasus korupsi masih terus terjadi  dalam  jumlah  yang  signifikan. 1 Bahkan,  tidak  jarang  korupsi  terjadi  di  perusahaan- perusahaan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah.  Salah  satu  contoh  kasus  yang  menonjol  adalah kasus korupsi yang melibatkan PT. Asabri Persero.
PT.  Asabri  Persero  merupakan  BUMN  yang  bergerak  di  sektor  asuransi  sosial  bagi anggota  TNI  dan  veteran.  Kasus  korupsi  yang  melibatkan  PT.  Asabri  Persero  mencuat  ke permukaan  pada  tahun-tahun  belakangan,  menggemparkan  masyarakat  karena  melibatkan jumlah dana yang besar serta melibatkan pejabat tinggi di perusahaan tersebut. Kasus korupsi di PT. Asabri bermula pada tahun 2012 dan berlangsung hingga 2019. Pada periode tersebut, Direktur Utama, Direktur Investasi, Direktur Keuangan, dan Kadiv Investasi Asabri, bersama dengan pihak luar perusahaan, sepakat untuk melakukan transaksi saham yang menguntungkan pihak luar tersebut namun merugikan Asabri. Mereka setuju untuk memperoleh atau bertukar saham dalam kumpulan saham Asabri dengan saham yang dimiliki oleh pihak eksternal dengan harga yang telah disesuaikan agar menjadi lebih tinggi. Setelah menjadi milik Asabri, saham- saham tersebut ditransaksikan oleh pihak luar dengan bantuan direksi Asabri, sehingga terlihat bernilai  tinggi  padahal  transaksi  tersebut  merugikan  Asabri.  Diperkirakan  kerugian  negara akibat kasus ini mencapai Rp 23,7 triliun.
Kasus  ini  menyoroti  pentingnya  peran  direksi  BUMN  dalam  menjaga  integritas  dan kepercayaan publik terhadap perusahaan yang mereka pimpin. Sebagai pejabat tinggi dalam perusahaan, direksi  memiliki  tanggung  jawab yang besar dalam  mengambil keputusan  yang memengaruhi  kinerja  perusahaan  dan  kepentingan  para  pemegang  saham  serta  masyarakat luas.  Dalam  konteks  Business  Judgement  Rules  (BJR),  direksi  BUMN  diberikan  kebebasan untuk membuat keputusan bisnis dengan itikad baik dan berdasarkan penilaian yang rasional. Prinsip  ini  mengakui  bahwa  dalam  mengambil  keputusan  bisnis,  direksi  dapat  menghadapi situasi yang kompleks dan tidak selalu jelas, namun tetap harus bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan.
Salah  satu  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  ini  adalah  dengan mempertimbangkan prinsip BJR. Prinsip ini menekankan bahwa dalam konteks pengambilan keputusan bisnis, direksi BUMN seharusnya menjalankan kewenangannya dengan itikad baik, berdasarkan pertimbangan yang rasional, dan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Namun, penerapan BJR harus diiringi dengan integritas yang tinggi dan kepatuhan hukum yang ketat. Direksi  BUMN  harus  memastikan  bahwa  keputusan  bisnis  yang  diambil  tidak  melanggar
1 Pujileksono, S., & Siregar, M. (2022). Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional Dan Hubungan Prinsipal-Agen. Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2(2).
prinsip-prinsip hukum dan etika, serta tidak merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Dalam  kasus  PT.  Asabri  Persero,  dugaan  keterlibatan  direksi  dalam  praktik  korupsi menggambarkan  kegagalan  dalam  menjalankan  tanggung  jawab  mereka  untuk  mengambil keputusan  dengan  itikad  baik  dan  berdasarkan  kepentingan  perusahaan.  Ini  juga  menyoroti kelemahan  dalam  pengawasan  dan  pengendalian  internal  perusahaan  dalam  mencegah  dan mendeteksi tindakan korupsi.
Oleh karena itu, penting bagi direksi BUMN untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal,  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  perusahaan,  serta memastikan  bahwa  semua  keputusan  bisnis  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  integritas  dan kepatuhan  hukum.  Ini  akan  membantu  membangun  kepercayaan  publik  yang  lebih  besar terhadap  BUMN  dan  mengurangi  risiko  terjadinya  kasus  korupsi  di  masa  depan.  Dengan melakukan  hal  ini,  direksi  BUMN  akan  menjalankan  peran  mereka  dengan  efektif  sebagai penjaga  kepentingan  perusahaan  dan  masyarakat  serta  sebagai  pemegang  teguh  nilai-nilai integritas dan transparansi dalam dunia bisnis.
Sebelumnya  terdapat  penelitian  serupa  yang  dilakukan  oleh  Natalis  Christian,  Jeslyn Fedelia, Jennifer Te, Mellinda Velli, dengan judul “Analisis Kasus Pt. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud”, yang menerangkan bahwa Fraud, tindakan yang disengaja dan melanggar hukum  demi  keuntungan  pribadi  sementara  merugikan  pihak  lain,  terjadi  dalam  kasus  PT. ASABRI  yang  melibatkan  korupsi  dalam  transaksi  saham  dan  reksa  dana  ilegal  serta manipulasi data laporan keuangan, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,78 triliun. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan pengendalian internal yang baik, perbaikan tata kelola, optimalisasi bisnis, dan efisiensi biaya untuk mencegah tindakan fraud di perusahaan. 2 Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Manertiur  Meilina  Lubis1,  Kornelius Simanjuntak,  dengan  judul  “Analisis  Hukum  Penempatan  Investasi  yang  Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT.Asabri (Persero)”, menyatakan bahwa Para petinggi PT. Asabri (Persero), diduga telah melakukan tindakan manipulasi saham antara tahun 2012 hingga  2019.  Mereka  diduga  telah  menyetujui  kesepakatan  dengan  pihak  eksternal  untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio perusahaan dengan harga yang dimanipulasi agar terlihat lebih tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja portofolio Asabri. Setelah saham-saham tersebut menjadi kepemilikan Asabri, kemudian dikontrol oleh pihak eksternal, sehingga  terlihat  memiliki  nilai  dan  likuiditas  yang  tinggi.  Penempatan  investasi  oleh  PT. Asabri  tersebut  dilakukan  tanpa  dilakukan  analisis  fundamental,  yang  bertentangan  dengan kebijakan investasi perusahaan. Fokus dari penelitian ini adalah pada aspek kebijakan investasi, manajemen risiko, transparansi perusahaan, dan pengendalian internal di perusahaan asuransi, serta implikasinya terhadap stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia. 3
Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Willy Andrian, Edi Setiadi, dengan judul “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Asabri  Dihubungkan  dengan  UU No.20/2001  tentang  Perubahan  atas  UU  No.31/1999”,  menerangkan  bahwa  terkait  Tindak Pidana Korupsi Dana Asabri adalah perlunya peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Kurangnya pengawasan dan transparansi telah menciptakan celah bagi praktik korupsi, yang dapat merugikan keuangan negara dan stabilitas keuangan nasional. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan
2 Christian, N., Fedelia, J., Te, J., & Velli, M. (2023). Analisis Kasus Pt. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud. Jurnal Multilingual, 3(3).
3 Lubis,  M.  M.,  &  Simanjuntak,  K.  (2023).  Analisis  Hukum  Penempatan  Investasi  yang  Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero). Binamulia Hukum, 11(1), 33–41.
integritas  Dana  Asabri,  termasuk  peningkatan  mekanisme  pengawasan  internal,  perbaikan regulasi terkait, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran korupsi. 4
Penelitian-penelitian  sebelumnya  menyoroti  praktik  korupsi  di  PT.  Asabri  dan  upaya untuk  mencegahnya  melalui  perbaikan  pengendalian  internal,  tata  kelola  perusahaan, optimalisasi bisnis, dan efisiensi biaya. Namun, fokus penelitian ini berbeda karena mengarah pada analisis yuridis terhadap penerapan Business Judgement Rules dalam kasus tindak pidana korupsi  yang  melibatkan  direksi  BUMN  PT.  Asabri  Persero,  dengan  merujuk  pada  studi putusan pengadilan Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PT.DKI.
Oleh karena itu, fokus penelitian akan mengeksplorasi implementasi Business Judgement Rules dalam konteks kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan direksi BUMN PT. Asabri Persero,  serta  pertimbangan  yang  diberikan  oleh  hakim  dalam  menetapkan  putusan  terkait kasus  tersebut.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  pemahaman  yang  mendalam tentang penerapan prinsip hukum dalam kasus tersebut dan kontribusi terhadap pengembangan kerangka hukum yang lebih efektif dalam penegakan hukum korupsi di sektor BUMN.

## METODE
Metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yang menggunakan  studi  kepustakaan  untuk  mengeksplorasi  isu  yang  menjadi  pokok  perhatian penelitian.  Pendekatan  ini  melibatkan  analisis  yang  mendalam  terhadap  berbagai  peraturan hukum yang berlaku serta sumber-sumber hukum lainnya. Dalam kerangka penelitian hukum normatif,  pendekatan  yang  digunakan  mencakup  pendekatan  perundang-undangan  untuk meninjau ketentuan hukum yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan terkait, serta pendekatan  konseptual  untuk  memeriksa  konsep-konsep  hukum  yang  mendasari  isu  yang dibahas. Sumber utama data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, seperti Undang- Undang  yang  relevan  dengan  subjek  penelitian,  serta  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Selain  itu,  data  sekunder  yang  mendukung  diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Diharapkan bahwa pendekatan dan data hukum  yang  digunakan  akan  memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  analisis  dan  diskusi terhadap isu yang menjadi fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.1. Penerapan Business Judgement Rules oleh Direksi Perusahaan BUMN
Secara  esensial,  Business  Judgement  Rule  merupakan  suatu  prinsip  hukum  yang menyatakan  bahwa  keputusan  yang  diambil  oleh  direksi  dalam  menjalankan  aktivitas perusahaan  tidak  dapat  disengketakan  oleh  pihak  manapun,  bahkan  jika  keputusan  tersebut akhirnya  mengakibatkan  kerugian  bagi  perusahaan  (Akbar,  2016).  Prinsip  ini  mendasarkan dirinya  pada  sifat  bisnis  yang  kompleks  dan  tidak  dapat  diprediksi  serta  ketidakpastian  atas hasilnya,  yang  dipengaruhi  oleh  beragam  faktor  eksternal  (Mulyana,  2018).  Business Judgement  Rule  juga  berkaitan  erat  dengan  kapabilitas  direksi  dalam  mengelola  risiko. Manajemen risiko menjadi sangat penting karena direksi tidak dapat memastikan masa depan dengan  pasti.  Direksi  menghadapi  berbagai  risiko  saat  membuat  keputusan  bisnis,  sehingga memahami risiko yang mungkin muncul menjadi krusial. Oleh karena itu, direksi perlu secara
4 Andrian, W., & Setiadi, E. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Asabri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Prosiding Ilmu Hukum, 7(2).
kontinu  mengevaluasi  setiap  keputusan  bisnis  yang  akan  diambilnya,  termasuk  melakukan analisis terhadap semua kemungkinan yang dapat muncul sebelum mengambil keputusan. 5 UU No.40/2014 tentang Perasuransian menekankan pentingnya menerapkan standar tata kelola  perusahaan  yang  optimal  bagi  perusahaan  asuransi.  Prinsip  ini  tidak  hanya  menjadi kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral perusahaan terhadap  stakeholders-nya.  Dengan  berlandaskan  pada  itikad  baik  (good  faith),  perusahaan asuransi diharapkan  untuk  menjalankan segala  aktivitasnya dengan  integritas  dan  kejujuran, serta  mempertimbangkan  kepentingan  yang  lebih  luas  di  luar  kepentingan  individu  atau kelompok  kecil.  Jika  perusahaan  asuransi  tidak  mematuhi  ketentuan  Pasal  11  ayat  (1)  UU tersebut,  maka  penegakan  konsekuensi  hukum  harus  dilakukan  secara  tegas.  Pasal  tersebut menegaskan bahwa pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan itikad baik, yang berarti bahwa  setiap  tindakan  atau  keputusan  yang  diambil  harus  didasarkan  pada  prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap tata kelola perusahaan yang baik akan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi mendapatkan sanksi.
Dalam konteks penerapan Business Judgement Rule , prinsip itikad baik menjadi faktor kunci  yang  menentukan.  Selain  itu,  aspek  lain  yang  juga  harus  dipertimbangkan  meliputi kewajiban  fidusiari  ( fiduciary  duty ),  dimana  direksi  harus  mempertimbangkan  kepentingan perusahaan  secara  menyeluruh;  pengetahuan  yang  memadai  ( informed  basis ),  dimana keputusan harus didasarkan pada informasi dan data yang akurat dan lengkap; kewajiban untuk berhati-hati ( duty of care ), agar direksi melakukan segala tindakan dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian yang  wajar; serta prinsip kesetiaan ( loyalty ),  dimana Direksi diharuskan untuk mengutamakan  kepentingan  perusahaan  di  atas  kepentingan  pribadi  atau  kelompok  kecil. 6 Penting  juga  untuk  dicatat  bahwa  bagi  perusahaan  yang  berbentuk  perseroan,  mereka  juga tunduk  pada  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perusahaan  Terbatas.  Hal  ini menegaskan  bahwa  penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  tidak  hanya bersifat  opsional,  tetapi  menjadi  landasan  yang  harus  dijunjung  tinggi  dalam  menjalankan aktivitas bisnisnya.
Penjelasan  mengenai  parameter  hukum  terkait  dengan  Business  Judgement  Rule  bisa ditemukan  dalam  Pasal  97  ayat  (5),  yang  menegaskan  bahwa  anggota  Direksi  tidak  akan memikul  tanggung  jawab  atas  kerugian  sebagaimana  diatur  dalam  ayat  (3)  jika  dapat membuktikan beberapa hal. Pertama, bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak Direksi. Kedua, bahwa pengurusan dilakukan dengan itikad baik dan hati-hati,  dengan  memperhatikan  kepentingan  serta  maksud  dan  tujuan  Perseroan.  Ketiga, bahwa tidak ada benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Keempat, bahwa telah diambil langkah- langkah untuk mencegah terjadinya atau kelanjutan dari kerugian tersebut. 7
Pasal  114  ayat  (5)  juga  mengenakan  kriteria  serupa  kepada  Dewan  Komisaris,  yang menyatakan  bahwa  anggota  Dewan  Komisaris  tidak  akan  memikul  tanggung  jawab  atas kerugian sebagaimana diatur dalam ayat (3) jika dapat membuktikan beberapa hal. Pertama, bahwa  telah  melakukan  pengawasan  dengan  itikad  baik  dan  hati-hati,  untuk  kepentingan Perseroan  serta  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan.  Kedua,  bahwa  tidak  memiliki kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam tindakan pengurusan
5 Mas Putra Zenno Januarsyah, D., Priyatno, D., Winata, A. S., & Hidayat, K. (2022). Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan. Jurnal Ius Constituendum, 7(1).
6 Ariyadi, F. (2020). Penerapan Business Judgement Rules Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus Pt Asuransi Jiwasraya. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1(1).
7 Juwana,  H.  (2019).  Business  Judgement  Rule:  Penerapan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Organ Perusahaan dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan [Makalah Workshop]. HukumOnline.
Direksi yang menyebabkan kerugian. Ketiga, bahwa telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya atau kelanjutan dari kerugian tersebut. 8
Dalam  konteks  Perusahaan  Terbuka  (Tbk),  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  juga menerapkan  prinsip  Business  Judgement  Rule  dengan  kebijakan  yang  menjelaskan  kriteria yang  serupa.  Kebijakan  tersebut  mencakup  persyaratan  bahwa  kerugian  yang  terjadi  tidak disebabkan  oleh kesalahan  atau  kelalaian,  bahwa pengelolaan  dilakukan dengan  itikad baik, tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan emiten  atau  perusahaan  publik,  bahwa  tidak  ada  konflik  kepentingan  baik  secara  langsung maupun tidak langsung, dan bahwa langkah-langkah telah diambil untuk mencegah terjadinya atau kelanjutan dari kerugian tersebut. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting bagi para pemangku  kepentingan  dalam  mengambil  keputusan  yang  strategis  dan  berdampak  pada perusahaan  Terbuka,  sehingga  memastikan  bahwa  tindakan  yang  diambil  telah dipertimbangkan secara matang dan sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku. 9 Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  Direksi  memiliki  otoritas  yang signifikan dalam mengelola perusahaan yang mereka pimpin. Selama keputusan yang diambil oleh Direksi dijalankan dengan itikad baik, memperhatikan kepentingan perusahaan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka keputusan tersebut dapat dianggap sah. Konsep ini sejalan dengan  prinsip  bahwa  selama  Direksi  menjalankan  manajemen  perusahaan  dengan  cermat, sungguh-sungguh, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, maka Direksi dapat dijamin perlindungan berdasarkan prinsip Business Judgement Rule. 10

## Prinsip Business Judgment Rule Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Diduga Dilakukan oleh Direksi BUMN Persero
Prinsip Business Judgment Rule (BJR) telah menjadi subjek perdebatan yang menarik, terutama dalam konteks kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero. Pandangan Erman Radjagukguk terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999 mengundang pertanyaan yang mendalam tentang kejelasan dan kepastian hukum.  Pertanyaan  muncul  terkait  kesesuaian  Pasal  tersebut  yang  mengatur  tindak  pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan prinsip negara hukum, yang merupakan salah satu fondasi utama konstitusi Indonesia. Dalam kerangka ini, pemahaman terhadap  konsep  BJR  menjadi  relevan.  BJR,  yang  memungkinkan  pengambilan keputusan bisnis dalam lingkup korporasi, menjadi relevan dalam konteks ini karena kasus ini melibatkan direksi BUMN Persero yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Penerapan BJR dapat menjadi  bahan pertimbangan dalam  menilai keputusan yang diambil oleh direksi tersebut dan apakah keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Penggunaan  BJR  memungkinkan  evaluasi  yang  lebih  holistik  terhadap  keputusan  direksi, mempertimbangkan berbagai faktor termasuk itikad baik, informasi yang tersedia, keahlian dan kecakapan yang dimiliki, serta potensi konflik kepentingan.
Erman  Radjagukguk  menghadirkan  argumen  yang  tajam  dan  meyakinkan  untuk mendukung  pandangannya  terkait  pentingnya  kejelasan  dan  ketelitian  dalam  penyusunan kerangka  hukum.  Dia  menyoroti  bahwa  para  penyusun  undang-undang  memiliki  tanggung jawab  besar  untuk  merumuskan  undang-undang  dengan  jelas,  teliti,  dan  konsisten.  Hal  ini
8 Bewani Octavianisa Masrurah. (2019). Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia Dan Malaysia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 3(3).
9 Listyawan,  Rachel  Lavinia.  (2020).  Urgensi  Penerapan  Good  Corporate  Governance  Bagi  Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus Pt Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk). Indonesian Notary, 2.
10 Dezky Muji Setyo, Madiasa Ablisar, Mahmul Siregar, & Sunarmi. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  Direksi  Yang  Telah  Melaksanakan  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Bumn  Persero  (Studi  Putusan Mahkamah Agung No.417k/Pidsus/2014). USU Law Journal, 7(1).
diperlukan agar masyarakat dapat memiliki kepastian dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari,  serta  untuk  menghindari  adanya  berbagai  penafsiran  yang  bervariasi  terhadap hukum.  Prinsip  Negara  Hukum,  sebagai  fondasi  dari  pemerintahan  yang  bersih  dan  adil, menuntut kejelasan dan ketelitian dalam perumusan undang-undang. Kehadiran hukum yang jelas  dan  dapat  dipahami  oleh  semua  pihak  adalah  esensial  dalam  menegakkan  kedaulatan hukum. Ketelitian dalam proses penyusunan undang-undang juga menjadi kunci, karena setiap kata dan frasa yang digunakan dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap interpretasi hukum. Dalam kerangka ini, kejelasan hukum tidak hanya menjadi isu substansi, tetapi juga masalah proses. Proses penyusunan undang-undang yang teliti dan cermat sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak memberikan ruang bagi penafsiran yang ambigu atau samar. Celah interpretasi yang terbuka dapat mengarah pada kebingungan dan  ketidakpastian  dalam  penerapan  hukum,  yang  pada  gilirannya  dapat  mempengaruhi integritas dan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya untuk menjamin  kejelasan  dan  ketelitian  dalam  kerangka  hukum  bukan  hanya  untuk  menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk memelihara integritas dan kredibilitas sistem hukum secara menyeluruh.  Hal  ini  menegaskan  pentingnya  peran  penyusun  undang-undang  dalam merumuskan  hukum  yang  tidak  hanya  jelas,  tetapi  juga  dapat  diterapkan  dengan  adil  dan konsisten. Kesadaran akan pentingnya kejelasan dan ketelitian dalam proses legislasi menjadi landasan  yang  kuat  untuk  membangun  masyarakat  yang  dipenuhi  dengan  keadilan  dan kedaulatan hukum. 11
Erman Radjagukguk juga menyoroti ketidakpastian dalam terminologi yang digunakan dalam  Pasal  2  ayat  (1),  khususnya  frasa  "yang  dapat  merugikan  keuangan  Negara."  Dia menggarisbawahi  bahwa  ketidakjelasan  dalam  istilah  tersebut  dapat  memberikan  celah  bagi beragam penafsiran, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Bahkan, kebingungan  semacam  itu  berpotensi  memicu  kekacauan  dalam  penegakan  hukum,  karena beragam  interpretasi  dapat  muncul,  memperumit  proses  pengambilan  keputusan  dan menimbulkan  keraguan  dalam  penerapan  hukum.  Poin  yang  disoroti  oleh  Radjagukguk menegaskan perlunya klarifikasi dan pemahaman yang jelas terhadap terminologi hukum, guna memastikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Dengan memperjelas istilah- istilah  yang  digunakan  dalam  undang-undang,  dapat  meminimalkan  ruang  untuk  penafsiran yang bervariasi, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat integritas sistem hukum secara keseluruhan.
Meskipun  Erman  Radjagukguk  mengungkapkan  kekhawatiran  terkait  kejelasan  dan kepastian hukum, argumennya tidak mengurangi relevansi penerapan Business Judgment Rule (BJR)  dalam  kasus  ini.  BJR  telah  terbukti  menjadi  kerangka  kerja  yang  penting  dalam mengevaluasi  keputusan  yang  diambil  oleh  direksi  sebuah  perusahaan,  termasuk  dalam konteks direksi BUMN Persero yang terlibat dalam kasus ini. Prinsip-prinsip yang mendasari BJR, seperti bertindak dengan itikad baik, didukung oleh informasi yang memadai, memiliki keahlian  dan  kecakapan  yang  sesuai,  serta  menghindari  konflik  kepentingan,  tetap  relevan dalam menilai keputusan direksi. Dalam konteks ini, penggunaan BJR memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap keputusan yang diambil oleh direksi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam BJR membantu memastikan bahwa keputusan direksi diambil dengan itikad baik dan dalam kepentingan perusahaan. Selain itu, BJR juga memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menilai apakah keputusan tersebut didasarkan pada informasi yang memadai dan apakah direksi memiliki keahlian yang diperlukan dalam mengambil keputusan yang tepat.
11 Rajagukguk, Erman. (2014, April 30). Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Pengambilan Keputusan Yang  Diambil  Oleh  Direktur  dan  Komisaris  [Paper  presentation].  Panel  Diskusi  “Governance  dan  Risiko Kriminalisasi: Kasus di Industri Telekomunikasi” yang diselenggarakan oleh Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), Jakarta.
Dengan  demikian,  meskipun  ada  kekhawatiran  tentang  kejelasan  dan  kepastian  hukum, penerapan BJR tetap relevan dalam kasus ini. Penggunaan BJR dapat membantu memastikan bahwa keputusan direksi dievaluasi secara adil dan objektif, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kerangka kerja tersebut. Hal ini menegaskan bahwa BJR tetap menjadi alat yang  berharga  dalam  menilai  keputusan  yang  diambil  oleh  direksi  BUMN  Persero  dalam konteks kasus yang melibatkan tuduhan tindak pidana korupsi.
Penerapan Business  Judgment  Rule (BJR),  meskipun  mungkin  tidak  secara  langsung terkait dengan kerugian negara, tetap memberikan kerangka kerja yang sangat berharga dalam menilai keabsahan keputusan yang diambil oleh direksi, terutama dalam konteks kepentingan perusahaan  dan  keadilan  hukum.  BJR  menyediakan  suatu  pedoman  yang  sistematis  untuk mengevaluasi  apakah  keputusan  yang  diambil  oleh  direksi  BUMN  Persero  didasarkan  pada itikad  baik  dan  sesuai  dengan  informasi  yang  ada  serta  kepentingan  perusahaan.  Dengan menggunakan  BJR  sebagai  alat  evaluasi,  proses  pengambilan  keputusan  direksi  dapat dianalisis  dengan  lebih  teliti.  Prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  BJR,  seperti kebijaksanaan dalam penggunaan informasi yang tersedia, kemampuan dalam menilai situasi, serta kesadaran akan konsekuensi dari keputusan yang diambil, memberikan suatu kerangka kerja  yang  obyektif  untuk  menilai  apakah  keputusan  direksi  telah  diambil  dengan mempertimbangkan  kepentingan  perusahaan  secara  keseluruhan.  Selain  itu,  BJR  juga memberikan alat pembelaan bagi direksi BUMN Persero dalam menghadapi  tuduhan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan BJR sebagai dasar, direksi dapat membuktikan bahwa keputusan-keputusan  yang  mereka  ambil  didasarkan  pada  pertimbangan  yang  cermat  dan memenuhi standar yang ditetapkan dalam BJR. Ini memungkinkan direksi untuk menjelaskan bahwa  keputusan  mereka  tidak  hanya  diambil  dengan  itikad  baik,  tetapi  juga  dalam  rangka untuk  menguntungkan  perusahaan  secara  keseluruhan.  Dengan  demikian,  penerapan  BJR memberikan  manfaat  yang  signifikan  dalam  menilai  integritas  keputusan  direksi  BUMN Persero, bahkan dalam konteks tuduhan tindak pidana korupsi. Ini memperkuat argumen bahwa BJR tidak hanya relevan dalam hal-hal yang terkait dengan kerugian negara, tetapi juga dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi sesuai dengan kepentingan perusahaan dan prinsip-prinsip keadilan hukum.
Kesimpulannya,  sementara  terdapat  ketidakpastian  dan  perdebatan  terkait  interpretasi undang-undang, penerapan Business Judgment Rule (BJR) tetap relevan dalam menilai kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan direksi BUMN Persero. Hal ini menyoroti kompleksitas yang ada dalam menilai kasus semacam itu, di mana prinsip-prinsip hukum dan kepentingan bisnis  saling  terkait,  dan  perlu  dipertimbangkan  dengan  seksama  dalam  konteks  penegakan hukum yang adil dan konsisten. Dalam menghadapi kasus tindak pidana korupsi, penggunaan BJR dapat memberikan suatu pendekatan yang lebih holistik dalam mengevaluasi keputusan yang diambil oleh direksi. Dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek bisnis  dan etika, BJR  membantu  memperluas  pandangan yang diambil  dalam  analisis hukum.  Ini  memberikan  kesempatan  bagi  penegak  hukum  untuk  mengevaluasi  keputusan direksi  tidak  hanya  dari  sudut  pandang  kepatuhan  hukum,  tetapi  juga  dari  sudut  pandang kebijakan perusahaan dan integritas institusi. Dengan demikian, upaya untuk mengintegrasikan BJR dalam analisis hukum kasus ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan seimbang terhadap isu-isu yang terlibat. Ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil  oleh  direksi  dievaluasi dengan cermat  dan  dengan memperhitungkan berbagai faktor yang relevan. Dengan demikian, penerapan BJR dapat menjadi alat yang efektif dalam memastikan penegakan hukum  yang adil  dan konsisten  dalam  kasus-kasus  yang  melibatkan direksi BUMN Persero.

## Analisis  Pertimbangan  Hakim  dalam  Memutus  Tindak  Pidana  Korupsi  Direksi  PT. Asabri
Kasus  korupsi  yang  melibatkan  Direksi  PT.  Asabri  telah  menjadi  sorotan  utama  di Indonesia,  mengundang  perhatian  yang  luas  dari  masyarakat  dan  penegak  hukum.  Dalam konteks  ini,  analisis  terhadap  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  tindak  pidana  korupsi menjadi  sangat  penting.  Pertimbangan  ini  tidak  hanya  mencerminkan  tingkat  seriusnya pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  tetapi  juga  memberikan  wawasan mendalam  tentang  bagaimana  prinsip-prinsip  keadilan  dan  akuntabilitas  diterapkan  dalam proses  peradilan. Dengan memahami faktor-faktor  yang dipertimbangkan oleh hakim  dalam memberikan  vonis,  kita  dapat  mengeksplorasi  implikasi  keputusan  tersebut  terhadap  upaya pemberantasan korupsi dan tata kelola perusahaan di Indonesia. 12
Dalam  kasus  yang  melibatkan  Sonny  Widjaja,  Direktur  Utama  PT  Asuransi  Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) periode 2016-2020, terdapat serangkaian tindakan  korupsi  yang  dilakukan  selama  masa  jabatannya.  Vonis  20  tahun  penjara  yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 4 Januari 2022 menunjukkan seriusnya pelanggaran yang dilakukan oleh Sonny Widjaja. Dalam memutuskan hukuman,  hakim  mempertimbangkan  sejumlah  faktor  yang  diatur  dalam  prinsip-prinsip hukum, di antaranya adalah:
Dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Sonny Widjaja, hakim mempertimbangkan beberapa  aspek yang  relevan, dengan memastikan  keadilan  dan kepatuhan  terhadap hukum. Analisis hakim dalam kasus ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan  pertimbangan  moral  dalam  pengambilan  keputusan.  Terdapat  kaitan  yang  kuat  antara pertimbangan  hakim  dalam  kasus  ini  dengan  prinsip Business  Judgment  Rul e  (BJR),  yang merupakan  konsep  hukum  yang  sering  digunakan  dalam  konteks  perusahaan.  Dalam memutuskan hukuman, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang diatur dalam prinsip- prinsip hukum, di antaranya adalah:
1. Kerugian Negara: Majelis hakim dalam kasus ini mengambil serius dampak kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh Sonny Widjaja. Dalam proses persidangan,  bukti-bukti  yang  diajukan  menunjukkan  adanya  kerugian  materiil  yang signifikan bagi keuangan negara. Hal ini mencakup pengalihan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang sah, namun malah dimanfaatkan secara tidak sah oleh terdakwa.  Dampak  negatif  ini  tidak  hanya  terasa  pada  tingkat  keuangan,  tetapi  juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan sistem yang seharusnya melindungi  kepentingan  bersama.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  akan  besarnya  kerugian negara  menjadi  landasan  penting  dalam  menetapkan  hukuman  yang  sepadan  bagi  pelaku korupsi.
2. Tidak Mendukung Program Pemerintah: Dalam konteks upaya pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas pemerintah, tindakan yang dilakukan oleh Sonny Widjaja dinilai sebagai langkah yang bertentangan dengan agenda tersebut. Program pemerintah dalam memerangi korupsi  tidak  hanya  melibatkan  langkah-langkah  legislatif  dan  penegakan  hukum,  tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari semua pihak, termasuk pejabat publik dan pemegang kekuasaan. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Widjaja, sebagai seorang direktur utama perusahaan  milik  negara,  tidak  hanya  mencoreng  reputasi  dirinya  sendiri,  tetapi  juga melemahkan  integritas  lembaga  yang  dipimpinnya  serta  menyusahkan  upaya  bersama dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, ketidakkonsistenan dengan tujuan pemerintah dalam memerangi korupsi menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang layak bagi terdakwa.
12 Mahkamah Agung, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PT.DKI
3. Perencanaan  Terencana,  Terstruktur,  dan  Masif:  Hakim  menyimpulkan  bahwa  tindakan korupsi yang dilakukan oleh Sonny Widjaja tidak hanya terjadi secara sporadis atau tanpa rencana yang jelas, tetapi merupakan hasil dari perencanaan yang terstruktur dan masif. Dari bukti-bukti  yang  diajukan  dalam  persidangan,  terungkap  bahwa  terdakwa  dan  rekan- rekannya telah merancang skema korupsi dengan teliti dan mengaturnya dengan baik agar dapat  terjadi  secara  berkelanjutan  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tindakan  tersebut  bukanlah  sekadar  kesalahan  atau  kekeliruan individu,  melainkan  merupakan  hasil  dari  sebuah  strategi  yang  dipertimbangkan  secara matang  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang  merugikan  kepentingan  publik  dan  negara. Oleh  karena  itu,  aspek  perencanaan  yang  terencana  dan  terstruktur  ini  menjadi  faktor penting  dalam  menimbang  tingkat  kesalahan  dan  tingkat  hukuman  yang  harus  diberikan kepada terdakwa.
4. Faktor-faktor  Tambahan:  Selain  pertimbangan  yang  sudah  diuraikan  di  atas,  hakim  juga memperhitungkan berbagai faktor tambahan yang diajukan dalam persidangan. Ini termasuk laporan investigasi yang mendalam, kesaksian saksi-saksi yang relevan, dan barang bukti yang memperkuat dakwaan yang diajukan oleh pihak penuntut. Faktor-faktor tambahan ini memberikan  gambaran  yang  lebih  lengkap  tentang  sifat  dan  tingkat  kejahatan  yang dilakukan oleh terdakwa,  serta  menguatkan argumen hukum  yang diajukan dalam  proses peradilan.  Dengan  mempertimbangkan  secara  menyeluruh  semua  bukti  dan  fakta  yang tersedia,  hakim  dapat  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  merupakan  hasil  dari proses peradilan yang adil dan berdasarkan bukti yang kuat.
Dalam  konteks  prinsip  Business  Judgment  Rules,  evaluasi  terhadap  tindakan  Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI)  dapat  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  beberapa  elemen  kunci  sebagai berikut:
1. Keputusan Berdasarkan Kepentingan Perusahaan:
Sonny  Widjaja  dianggap  melanggar  prinsip  ini  karena  keputusan  investasi  yang diambilnya,  seperti  pembelian  saham  tanpa  mempertimbangkan  kepentingan  jangka panjang  perusahaan.  Sebagai  seorang  direktur  utama,  tindakan  tersebut  seharusnya didasarkan  pada  analisis  yang  cermat  terhadap  potensi  risiko  dan  keuntungan  bagi perusahaan.  Namun,  keputusan  yang  diambil  oleh  Sonny  Widjaja  terlihat  lebih didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang mengabaikan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan para pemegang saham. Dalam melakukan investasi, seorang direktur utama harus memprioritaskan kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa  setiap  langkah  yang  diambil  akan  memberikan  nilai  tambah  bagi  perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.
2. Kewajiban Mengelola Aset dengan Hati-hati: Salah  satu  tanggung  jawab  seorang  direktur  utama  adalah  mengelola  aset  perusahaan dengan  hati-hati.  Sonny  Widjaja  dianggap  gagal  memenuhi  kewajiban  ini  karena tindakan  investasi  yang  dilakukan  tanpa  pertimbangan  yang  matang.  Pengambilan keputusan  yang  kurang  hati-hati  ini  menunjukkan  kurangnya  kehati-hatian  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  seorang  pemimpin  perusahaan,  yang  berpotensi merugikan  kepentingan  perusahaan  dan  pemegang  saham.  Sebagai  pemimpin perusahaan,  Sonny  Widjaja  seharusnya  melakukan  evaluasi  risiko  yang  teliti  dan mempertimbangkan  dampak  dari  setiap  keputusan  investasi  yang  diambil  untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan memberikan keuntungan yang optimal.
3. Tanggung Jawab kepada Pemegang Saham dan Stakeholder lainnya: Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Sonny Widjaja tidak hanya merugikan pemegang saham PT ASABRI, tetapi juga seluruh stakeholder perusahaan, termasuk nasabah dan
masyarakat  luas.  Sebagai  seorang  pemimpin  perusahaan,  Sonny  Widjaja  memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat, namun  tindakannya  yang  korup  merugikan  banyak  orang  dan  menimbulkan  kerugian yang  signifikan  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan.  Seorang  direktur  utama  harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan perusahaan yang dapat mempengaruhi berbagai  pihak,  dan  harus  memastikan  bahwa  kepentingan  semua  stakeholder dipertimbangkan dengan adil dan transparan.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Terbukti  bahwa tindakan  Sonny  Widjaja  dan rekan-rekannya  dilakukan  secara  rahasia tanpa  transparansi  yang  memadai  kepada  pihak  yang  berkepentingan.  Hal  ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi pijakan utama dalam  pengelolaan  perusahaan  yang  baik.  Seorang  direktur  utama  seharusnya bertanggung  jawab  untuk  menjaga  transparansi  dalam  setiap  tindakan  dan  keputusan yang  diambil,  serta  akuntabilitas  atas  tindakan  tersebut  kepada  semua  pihak  yang berkepentingan.  Dengan  memastikan  transparansi  dalam  semua  aspek  operasional perusahaan, termasuk keputusan investasi dan pengelolaan aset, seorang direktur utama dapat  membangun  kepercayaan  dan  menjaga  hubungan  yang  baik  dengan  stakeholder perusahaan serta masyarakat luas.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  Sonny  Widjaja  sebagai  direktur utama  PT  ASABRI  secara  jelas  melanggar  prinsip-prinsip  Business  Judgment  Rules  dan menyebabkan  dampak  yang  merugikan  bagi  perusahaan,  pemegang  saham,  dan  masyarakat luas. Keseluruhan, ini menunjukkan perlunya penegakan prinsip-prinsip etika bisnis yang ketat dan  perlunya  pemimpin  perusahaan  yang  bertanggung  jawab  dan  berintegritas  untuk memastikan  kelangsungan  dan  pertumbuhan  bisnis  yang  berkelanjutan.  Dengan  demikian, dapat  dikatakan  bahwa  putusan  hakim  sudah  tepat  dan  mencerminkan  upaya  untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas dalam dunia bisnis.

## KESIMPULAN
Dalam  konteks  penerapan  Business  Judgment  Rule  (BJR)  oleh  Direksi  Perusahaan BUMN,  prinsip  tersebut  tidak  hanya  memberikan  kerangka  kerja  yang  penting,  tetapi  juga menjadi landasan kunci dalam mengevaluasi keputusan yang diambil oleh direksi. Meskipun terdapat kekhawatiran terkait interpretasi undang-undang yang mungkin membingungkan, BJR tetap relevan dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh direksi didasarkan pada  itikad  baik,  memperhatikan  kepentingan  perusahaan,  serta  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.  Penerapan  BJR  dalam  konteks  perusahaan  BUMN  sangatlah  krusial  mengingat tanggung  jawab  yang  besar  yang  dipikul  oleh  direksi  dalam  mengelola  aset  publik  dan kepentingan  nasional.  Dalam  kasus-kasus  di  mana  terjadi  penyimpangan  atau  pelanggaran terhadap  prinsip-prinsip  BJR,  dampaknya  bisa  sangat  merugikan  bagi  perusahaan  dan  para stakeholders-nya. Contoh konkret dapat dilihat dari evaluasi terhadap tindakan Direktur Utama PT  ASABRI  yang  dianggap  melanggar  prinsip-prinsip  BJR.  Tindakan  yang  tidak memperhatikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan bertentangan dengan hukum dapat berdampak negatif tidak hanya pada kinerja perusahaan, tetapi juga pada kepercayaan publik dan kestabilan pasar. Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya penerapan BJR dalam memastikan  bahwa  integritas,  keadilan,  dan  keberlanjutan  perusahaan  selalu  dijaga  oleh direksi. Dengan demikian, keseluruhan, penerapan BJR bukan hanya sebuah keharusan tetapi juga merupakan kunci penting dalam memastikan bahwa pengelolaan perusahaan oleh direksi dilakukan  dengan  integritas  dan  keadilan  yang  tinggi,  sehingga  kepentingan  semua  pihak terpenuhi secara optimal.
REFERENSI
Rajagukguk, Erman., “Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Pengambilan Keputusan Yang Diambil Oleh Direktur dan Komisaris”, disampaikan pada Panel Diskusi “Governance dan Risiko Kriminalisasi : Kasus di Industri Telekomunikasi” yang diselenggarakan oleh Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), di Jakarta, 30 April 2014. Mahkamah Agung, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PT.DKI.
Bewani  Octavianisa  Masrurah,  “Konsep  Itikad  Baik  Dalam  Penerapan  Business  Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia Dan Malaysia”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan:
Vol.
3. No. 3 November 2019,
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index .
Listyawan,  Rachel  Lavinia  (2020)  "Urgensi  Penerapan  Good  Corporate  Governance  Bagi Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus Pt Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk)," Indonesian Notary: Vol. 2, https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/27 .
Dezky Muji Setyo, Madiasa Ablisar, Mahmul Siregar, Sunarmi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direksi Yang Telah Melaksanakan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Bumn Persero (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  No.417k/Pidsus/2014)”,  USU  Law  Journal,  Vol.7. No.1 (Maret 2019).
Mas  Putra  Zenno  Januarsyah,  Dwidja  Priyatno,  Agung  Sujati  Winata,  Khairul  Hidayat, “Penerapan  Doktrin  Business  Judgment  Rule  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi Karen  Agustiawan”,  Jurnal  Ius  Constituendum  |  Volume  7  Nomor  1  2022, https://journals.usm.ac.id/index.php/jic
Franky  Ariyadi,  “Penerapan  Business  Judgement  Rules  Dalam  Badan  Usaha  Milik  Negara Studi  Kasus  Pt  Asuransi  Jiwasraya”,  Indonesian  Journal  of  Law  and  Policy  Studies  | Volume 1 No. 1 Mei 2020, Indonesian Journal of Law and Policy Studies (umt.ac.id).
Juwana, H. (2019). Business Judgement Rule: Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Organ Perusahaan dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan Makalah Workshop HukumOnline.
Willy  Andrian,  Edi  Setiadi,  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Asabri Dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Prosiding Ilmu Hukum: Volume
7, No. 2, Tahun 2021,
http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.30430 .
Natalis  Christian,  Jeslyn  Fedelia,  Jennifer  Te,  Mellinda  Velli,  “Analisis  Kasus  Pt.  Asabri (Persero)  Dengan  Teori  Dasar  Fraud”,  Jurnal  Multilingual:  Vol.  3  No.  3  (2023), https://doi.org/10.26499/multilingual.v3i3.366 .
Manertiur  Meilina  Lubis,  &  Kornelius  Simanjuntak.  (2023).  Analisis  Hukum  Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero). Binamulia Hukum, 11(1), 33–41. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.304 . Sugeng Pujileksono, Mangihut Siregar, “Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional Dan Hubungan Prinsipal-Agen”,  Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 2, No 2 (2022), http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2592 .