## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hlm. (14-25) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index
Tinjauan Hukum Investasi Dampak Judicial Review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Devi Andani Fakultas Hukum Universitas Janabadra Jl. Tentara Rakyat Mataram No.58, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, 55231 E-mail: devi_andani@janabadra.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8431
Info Artikel
|Submitted : 27 Juni 2020 |Revised : 15 Agustus 2020 |Accepted : 15 Agustus 2020
How to cite: Devi Andani, “Tinjauan Hukum Investasi Dampak Judicial Review Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, (Desember, 2019)”, hlm. 14-25.

## ABSTRACT
This  study  emphasizes  the  impact  of  the  judicial  review  of  Law  Number  25  of  2007  concerning investment  toward  the  review  of  the  investment  law(Undang-Undang  Penanaman  Modal  UUPM).  This research is a qualitative research by following the typology of normative legal research, the research data is collected by means of literature and document studies, relevant theory relevant and written descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the State provides facilities for foreign investors regarding  land  rights.  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  is  given  a  maximum  period  of  95  years,  Hak  Guna Bangunan (HGB) is 80 years, and the right to use is given for 70 years and can be extended in advance. This provision certainly has a positive impact on the investment climate in Indonesia to attract foreign investors to invest. However, the provisions of the UUPM are considered to be contradicting Article 33 of the 1945 Constitution, which states that natural wealth relating to the livelihood of many people is controlled by the state. The provisions of the UUPM were deemed to have violated Article 33 of the 1945 Constitution so that through a judicial review the Constitutional Court canceled the provision. This judicial review is considered to  be  a  setback  in  investment  provisions  in  Indonesia.  Land  rights  are  important  for  foreign  investors, therefore  the  cancellation  of  the  UUPM  is  something  that  cannot  attract  foreign  investors  to  invest  in Indonesia. In this way, Indonesia's efforts to develop the economy are deemed unattainable. It also indicates that legal certainty in Indonesia is also difficult to obtain with statutory provisions that are rapidly changing or can be overturned by a decision of the Constitutional Court through a judicial review.
Keywords: invests, investor, judicial review.

## ABSTRAK
Studi  ini  menekankan  pada  tinjauan  hukum  investasi  dampak judicial  review Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif  dengan  mengikuti  tipologi  penelitian  hukum  normatif,  data  penelitian  dikumpulkan dengan  cara  studi  pustaka  dan  dokumen,  direlevansikan  dengan  teori  yang  berkaitan  serta dituliskan  secara  deskriptif  dan  dianalisa  secara  kualitatif.  Hasil  studi  ini  menunjukkan  Negara memberikan  fasilitas  bagi investor  asing,  yaitu  mengenai  hak  atas  tanah.  Untuk  HGU  diberikan maksimal jangka waktu 95 tahun, HGB 80 tahun, dan hak pakai diberikan waktu 70 tahun serta dapat  diperpanjang  dimuka.  Ketentuan  tersebut  tentu  memberikan  dampak  positif  bagi  iklim investasi di Indonesia untuk menarik minat investor asing dalam menanamkan modalnya. Namun di  sisi  lain,  ketetntuan  UUPM  tersebut  dinilai  bertentangan  dengan  Pasal  33  UUD  1945,  yang menyatakan  bahwa  kekayaan  alam  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh negara. Ketentuan UUPM tersebut dinilai melanggar Pasal 33 UUD 1945 sehingga melalui judicial review Mahkamah  Konstitusi  membatalkan  ketentuan  tersebut.  Melalui judicial  review tersebut dinilai  merupakan  sebuah  kemunduran  ketentuan  investasi  di  Indonesia.  Hak  atas  tanah merupakan suatu yang penting bagi investor asing, maka dari itu pembatalan atas UUPM tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan begitu maka uapay Indonesia untuk membangun perekonomian dinilai tidak dapat  tercapai.  Hal itu  juga  mengindikasikan  kepastian  hukum  di  Indonesia  juga  susah  didapat dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  cepat  berubah  atau  dapat  dibatalkan  dengan keputusan Mahkamah Konstitusi melalui judicial review.
Kata Kunci : Investasi, Investor, Judicial Review.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki banyak potensi  sumber  daya  baik  sumber  daya alam  maupun  sumber  daya  manusia. Keterbatasan  modal  membuat  negara tidak  dapat  mengolah  dan  mengelola dengan  baik  sumber  daya  yang  ada sehingga  keterbatasan  ini  menghambat proses penguatan perekonomian negara. Investasi    merupakan  salah  satu penggerak
proses penguatan perekonomian negara, karena  itu dalam rangka  kebijakan  ekonominya  beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan  investasinya.  Salah  satu cara peningkatan investasi yang diharapkan  adalah  melalui  investasi asing. Para investor diundang masuk ke suatu negara diharapkan dapat membawa  langsung  dana  segar  dengan harapan  agar  modal  yang  masuk tersebut  dapat  menggerakkan  roda industri  yang  pada  gilirannya  dapat menggerakkan  perekonomian  suatu negara.
Kebijakan  investasi  di  Indonesia pada  dasamya  merujuk  pada  ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Esensialisasi Pasal 33
UUD 1945 adalah perekonomian Indonesia  berorientasi  pada  ekonomi kerakyatan. Hal itu merupakan penuangan  yuridis  konstitusional  dari amanat  yang  dikandung  di  dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Di  Indonesia kebijakan  investasi  ditegaskan  melalui
Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007 tentang Penanaman Modal yang dinyatakan  berlaku  di  Undangkan  pada tanggal 26 April 2007. 1 Sebelum lahirnya Undang-Undang  ini  telah  ada  Undang- Undang  lain  yang  mengatur  yaitu Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1967 (diubah  dan  ditambah  dengan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1970,  tentang Undang-Undang  Penanaman  Modal
1 Selanjutnya disebut UUPM
Asing  (UUPMA))  dan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1968  (diubah  dan ditambah  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1970  tentang  Undang-Undang Penanaman  Modal  Dalam  Negeri (UUPMDN)). 2 Apabila  dilihat  latar  belakang upaya  modal  asing  masuk  ke  Indonesia jelas  terkait  dengan  kepentingan  dan kebutuhan akan modal untuk pembangunan ekonomi,  khususnya melalui  sektor  industri,  saat  ini  negara belum  mampu  untuk  menyediakan sendiri modal guna melancarkan jalannya  perekonomian  dalam  negeri sehingga memerlukan bantuan dana dari luar.  Menurut  UU  PM  yang  dimaksud Penanam  Modal  Dalam  Negeri  adalah perseorangan  warga  negara  Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia,  atau  daerah  yang  melakukan penanaman  modal  di  wilayah  negara Republik Indonesia. Sedangkan Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang  melakukan  penanaman  modal  di wilayah negara Republik Indonesia. 3 Dalam  menanamkan  modalnya di Indonesia, para penanam modal diberi kemudahan-kemudahan  atau  fasilitas- fasilitas  dari  pemerintah,  antara  lain fasilitas perpajakan dan fasilitas perizinan.  Fasilitas  perizinan  yang diberikan  pemerintah,  yaitu  hak  atas tanah,  pelayanan  keimigrasian,  dan perizinan impor. Fasilitas yang diberikan terutama  ditujukan  untuk  Penanam Modal  Asing.  Fasilitas-fasilitas  yang diberikan  pemerintah  kepada  PMA bertujuan  untuk  menarik  investor  asing
2 Iwan Nurdin, Setelah MK
Membatalkan  Pasal  22  UU  Penanaman  Modal, Suara  Pembaharuan  Agraria,  terdapat  dalam http://adisuara.blogspot.co.id/2008/03/setelah- mk-membatalkan-pasal-22-uu.html,  diakses  pada tanggal 8 Januari 2019 pkl 11.45 WIB
3 Dhaniswara  K.  Harjono, Hukum Penanaman Modal , Ctk Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.
sebanyak-banyaknya agar dapat menggerakkan dan meningkatkan
perekonomian  negara.  Salah  satu  yang menjadi  perhatian  adalah  mengenai fasilitas  yang  diberikan  pemerintah terhadap  penanaman  modal  asing  yaitu hak atas tanah. 4 Kemudahan  pelayanan  dan/atau perizinan  hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a UUPA dapat  diberikan  dan  diperpanjang  di muka  sekaligus  dan  dapat  diperbarui kembali  atas  permohonan  penanam modal, berupa:
1. Hak  Guna  Usaha  dapat  diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima)  tahun  dengan  cara  dapat diberikan  dan  diperpanjang  di muka  sekaligus  selama  60  (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
2. Hak  Guna  Bangunan  dapat diberikan  dengan  jumlah  80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat  diberikan  dan  diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
3. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah  70  (tujuh  puluh)  tahun dengan  cara  dapat  diberikan  dan diperpanjang  di  muka  sekaligus selama  45  (empat  puluh  lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
Namun  kemudian,  Pasal  22 UUPM  telah  mengalami  perubahan melalui uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah  Konstitusi  dalam  perkara No.  21-22/PUU-V/2007.  Setelah  ada putusan  uji  materiil (judicial  review) dari Mahkamah Konstitusi, maka bunyi Pasal 22  ayat  (1)  menjadi  “Kemudahan Pelayanan  dan/atau  perizinan  hak  atas
4 Erman Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia:  Anatomi  Undang-Undang  No.  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Cetakan Pertama,  Fakultas  Hukum  Universitas  Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 14.
tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  21  huruf  a  dapat  diberikan  dan diperpanjang  dan  dapat  diperbarui kembali  atas  permohonan  penanam modal”.  Mahkamah  Konstitusi  juga menghapuskan  semua  kata  “dimuka sekaligus” atau “sekaligus dimuka” yang diatur dalam pasal tersebut.
Lalu  bagaimana  putusan judicial review ini  dikaitkan  dengan  hukum investasi?  Mengingat  negara  tetangga seperti  Malaysia  dan  Thailand  telah menerapkan  ketentuan  perpanjangan dimuka  mengenai  hak  atas  tanah  ini, sehingga  dapat  memberikan  kepastian dan  kenyamanan  bagi  investor  asing akan  hak  atas  tanah  yang  dimilikinya. Tentu  hal  tersebut  akan  memberikan iklim  investasi  yang  baik  bagi  negara yang  bersangkutan,  mengingat  investor akan  tertarik  menanamkan  modalnya pada  negara  yang  telah  memberikan kepastian terhadap investasinya.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan  hukum  utama  dengan  cara menelaah  teori-teori,  konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  penelitian  ini.
Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan  yang  dilakukan  adalah pendekatan perundang-undangan
( statute  approach ),  pendekatan  Analitis ( Analytical  Approach )  dan  pendekatan kasus ( Case approach).
1. Pendekatan  Perundang-Undangan ( statute  approach ),  dilakukan  untuk meneliti aturan-aturan yang penormaannya  justru  kondusif
untuk mengetahui dan menganalisis  pengaturan  yuridis terhadap tinjauan hukum investasi dampak judicial  review Pasal  22 ayat  (1)  huruf  (a),  (b),  dan  (c)
UUPM.
2. Pendekatan  Analitis  ( Analytical
Approach ),  menganalisis  terhadap bahan  hukum  untuk  mengetahui makna  yang  dikandung  oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang- undangan  secara  konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik maupun  dalam  putusan-putusan hukum  yang  berkaitan  dengan tinjauan  hukum  investasi  dampak judicial  review Pasal  22  ayat  (1) huruf (a), (b), dan (c) UUPM. Pada dasarnya  tugas  analisis  hukum adalah  menganalisis  pengertian hukum,  asas  hukum,  kaidah hukum,  sistem  hukum,  dan berbagai konsep yuridis.
3. Pendekatan  kasus  ( Case  approach), untuk  mempelajari  penerapan norma-norma  atau  kaidah-kaidah hukum  yang  dilakukan  dalam praktik hukum.
Jenis  bahan  hukum  yang  di gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
1. Bahan  hukum  primer,  penulis menggunakan  bahan  hukum  yang mempunyai  kekuatan  mengikat secara yuridis, yaitu UUPM. 2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu bahan-bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat  secara  yuridis.  Literatur- literatur,  jurnal  hukum,  hasil penelitian dan artikel-artikel hukum  yang  berkaitan  dengan pokok permasalahan dalam penulisan  ini.  Selain  itu,  penulis juga menggunakan hasil wawancara  dari  nara  sumber  dan
responden  yang  berkaitan  dengan penelitian ini. 3. Bahan  hukum  tersier,  penulis menggunakan bahan hukum seperti kamus dan ensiklopedi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 1. Studi
pustaka, merupakan penelaahan  peraturan  perundang- undangan yang terkait serta buku- buku  atau  literatur  sebagai  bahan bacaan. Menurut Soejono
Soekamto,  studi  kepustakaan  ini menelaah  bahan-bahan  hukum yang  pokok  yaitu  undang-undang dalam  arti  materiil  dan  formal, hukum kebiasaan dan hukum adat yang  tercatat,  yurisprudensi  yang konstan,  traktat,  dan  doktrin. Selain  itu  juga  bahan-bahan  yang dinamakan dokumen seperti otobiografi  yang  komprehensif, surat-surat  pribadi,  buku  harian dan  memori,  surat  kabar  dan majalah, dokumen pemerintah dan cerita-cerita rakyat. 5
2. Studi  dokumen,  yaitu  dengan mengkaji  berbagai  dokumen  resmi institusional yang berupa peraturan  perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan  lain-lain  yang  berhubungan dengan permasalahan penelitian.
3. Wawancara, yaitu dengan mengajukan  pertanyaan  kepada nara  sumber  baik  secara  bebas maupun terpimpin. Penelitian ini menggunakan metode  pengumpulan  data  dengan  cara data  yang  diperoleh  dianalisa  dengan menggunakan  metode  kualitatif  dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh  berdasarkan  norma-norma hukum,  teori-teori  dan  doktrin  yang
5 Soejono Soekamto, Ringkasan Metodologi  Penelitian  Hukum  Empiris ,  Cetakan Pertama, IND-HILL-CO, Jakarta, 1990, hlm. 114.
berlaku  dihubungkan  dengan  pokok permasalahan.
6 Data yang telah
dikumpulkan  akan  diidentifikasi  dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh  dari  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tersier.  Kemudian  seluruh  data yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan tersebut  dituliskan  secara  deskriptif  dan dianalisa secara kualitatif. Hasilnya akan dapat  memberikan  gambaran  mengenai tinjauan  hukum  investasi  dampak judicial review Pasal 22 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) UUPM

## B. PEMBAHASAN
Fasilitas  yang  Diperoleh  Bagi  Penanam Modal Asing
Investor  dalam  menanamkan modalnya  selalu  mempertimbangkan beberapa  faktor  penting.  Faktor-faktor ini  merupakan  faktor  internal  suatu negara  yang  dapat  membuat  para investor  berminat  untuk  menanamkan modalnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal antara lain: 7 1. Faktor Politik Faktor mi merupakan faktor yang
paling menentukan dalam meningkatkan iklim investasi suatu negara, yang dilihat adalah  kestabilan  politik  dalam  negara tersebut. Dari situ akan dilihat bagaimana  kebijakan  pemerintah  dalam menangani masalah-masalah yang timbul,  terutama  kebijakan  untuk permasalahan dibidang ekonomi. Apabila  keadaan  politik  suatu  negara tidak stabil yang menyebabkan perekonomian  sedikit  menjadi  kacau maka  investor  pun  akan  ragu  untuk menanamkan modalnya.
2. Faktor Ekonomi
6 Soejono
Soekamto, Pengantar
Penelitian  Hukum,  Cetakan  Pertama, UI  Press, Jakarta, 1988, hlm.12.
7 Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, Hukum  Penanaman  Modal  Asing ,  CV
INDHILL Co, Jakarta, 2008, hlm. 40.
Faktor  ini  sama  pentingnya dengan faktor politik. Faktor politik dan ekonomi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Artinya, apabila politik negara stabil maka perekonomian akan berjalan dengan  baik.  Disini,  investor  berusaha mencari  tempat  untuk  menanamkan modal  dimana  tempat  tersebut  dapat memberikan keuntungan baginya. Investor  akan  selalu  menghitung  segala sesuatu sebelum menanamkan modalnya. 3. Faktor Hukum Faktor  lain  yang  menentukan penanaman  modal  adalah  kepastian hukum. Investor akan
mempertimbangkan  kepastian  hukum yang  diberikan  pemerintah  apabila menanamkan modalnya. Dengan adanya perubahan  peraturan  terus-menerus akan  membuat  investor  ragu  tentang kepastian  dan  perlindungan  hukum yang  diberikan  negara  tersebut  kepada investor.  Oleh  karena  itu,  kepastian hukum merupakan hal yang menentukan  tinggi  rendahnya  investor yang  masuk  dalam  berinvestasi  di sebuah negara.
Salah  satu  faktor  yang  dapat menjadi  pertimbangan  investor  untuk rnenanamkan modalnya adalah perlindungan  dan  kepastian  hukum yang  diberikan  pemerintah  melalui peraturan  perundang-undangan  yang dikeluarkan. Semakin baik perlindungan dan  kepastian  hukum  yang  diberikan pemerintah  semakin  baik  pula  iklim investasi  di  Indonesia.  Dalam  UUPM mengatur  hak-hak  investor  asing  dalam melakukan  investasi  di  Indonesia.  Hak- hak tersebut terdiri atas: 8
8 Evalina Barbara, Tesis: Pemberian Hak Atas  Tanah  dalam  Rangka  Penanaman  Modal Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,
Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas  Sumatera  Utara,  Medan,  2008,  hlm. 15.
1. Mendapat  perlakuan  yang  sama dari  pemerintah  diantara  dan sesama penanam modal (Pasal 6).
2. Berhak atas kompensasi atau ganti rugi  dalam  halnya  suatu  tindakan nasionalisasi (Pasal 7ayat (2)).
3. Berhak  untuk  mengalihkan  asset (Pasal 8 ayat(1)).
4. Berhak  untuk  melakukan  tranfer dan  repatriasi  dalam  valuta  asing (Pasal 8 ayat (3)).
5. Berhak menggunakan  tenaga kerja ahli  warganegara  asing  (Pasal  10 ayat (2)).
6. Hak  yang  diatur  dalam  Pasal  14, yaitu:
a. Berhak  atas  kepastian  hak, hukum, dan perlindungan;
b. Berhak  atas  informasi  yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. Berhak atas pelayanan.
7. Berhak  atas  berbagai  fasilitas  dan kemudahan (Pasal 18).
8. Berhak atas kemudahan pelayanan dan/atau  perizinan  (Pasal  21,  23, dan 24).
Selain  itu,  pemberian  fasilitas yang  digunakan  untuk  investasi  juga penting  dalam  menarik  minat  investor asing.  Fasilitas-fasilitas  yang  diberikan dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu: 9
1. Fasilitas  Perpajakan dan  Pungutan
Lain Fasilitas perpajakan menurut Pasal 18 ayat (4) UUPM, antara lain: a. Pajak penghasilan melalui pengurangan  penghasilan  netto sampai tingkat tertentu terhadap  jumlah  penanaman modal  yang  dilakukan  dalam waktu tertentu.
b. Pembebasan  atau  keringanan bea  masuk  atas  impor  barang modal,  mesin,  atau  peralatan
9 Harjono,  Dhaniswara  K, Hukum  Penanaman Modal ,  Ctk  Pertama,  RajaGrafindo  Persada,
Jakarta, 2007, hlm. 138-139
untuk keperluan produksi yang belum  dapat  diproduksi  di dalam negeri.
c. Pembebasan  atau  keringanan bea  masuk  bahan  baku  atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka  waktu  tertentu  dan persyaratan tertentu.
d. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai  atas  impor  barang  modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat  diproduksi  di  dalam negeri  selama  jangka  waktu tertentu.
e. Penyusutan  atau  amortisasi yang dipercepat.
f. Keringanan  Pajak  Bumi  dan Bangunan,  khususnya  untuk bidang  usaha  tertentu,  pada wilayah  atau  daerah  atau kawasan tertentu.
2. Fasilitas Perizinan Ada  3  macam  dalam  fasilitas perizinan  yang  diberikan  pemerintah, yaitu:
a. Hak  atas  tanah,  yang  dapat dinikmati  oleh  investor  asing adalah  Hak  Guna  Usaha,  Hak Guna  Bangunan,  Hak  Pakai, dan Hak Sewa. b. Fasilitas Pelayanan Keimigrasian,  yang  diterima oleh investor asing, antara lain: 1) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 tahun; 2) Pemberian  alih  status  izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal  tetap  yang  dapat dilakukan  setelah  tinggal  di Indonesia selama 2 tahun;
3) Pemberian izin masuk
kembali  untuk  beberapa  kali perjalanan  bagi  pemegang izin  tinggal  terbatas  dan dengan masa berlaku 1 tahun yang  diberikan  untuk  jangka
waktu  12  bulan  terhitung sejak izin tinggal diberikan;
4) Pemberian izin masuk kembali  untuk  beberapa  kali perjalanan  bagi  pemegang izin  tinggal  terbatas  dan dengan masa berlaku 2 tahun yang  diberikan  untuk  jangka waktu  paling  lama  24  bulan terhitung  sejak  izin  tinggal terbatas diberikan;
5) Pemberian izin masuk kembali  untuk  beberapa  kali perjalanan  bagi  pemegang izin  tinggal  tetap  yang diberikan untuk jangka waktu  paling  lama  24  bulan terhitung  sejak  izin  tinggal tetap diberikan.
c. Fasilitas perizinan impor, diatur dalam Pasal 24 UUPM.
Tinjauan  Hukum  Investasi  Dampak Judicial  Review  Pasal  22  ayat  (1)  huruf (a), (b), dan (c) UUPM
Keadaan  Faktor  tanah  juga menjadi  penentu  nvestor  asing  dalam menanamkan modalnya, seperti misalnya dalam bidang industri, pertanian,  atau  pertambangan.  Tetapi, tidak  semua  tanah  di  Indonesia  boleh dimiliki  oleh  investor  asing  atau  warga negara  asing.  Menurut  UUPA  dimuat beberapa hak-hak atas tanah: 10
1. Hak Milik, 2. Hak Guna Usaha,
3. Hak Guna Bangunan,
4. Hak Pakai,
5. Hak Sewa,
6. Hak Membuka Tanah,
7. Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-Hak  yang  tidak  termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan  dengan  Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.
Tidak  semua  hak  tersebut  dapat dimiliki  oleh  investor  asing.  Menurut UUPA, investor asing yang
10 Lihat Pasal 16 ayat (1) UUPA
menanamkan  modalnya  di  Indonesia dengan  mendirikan  Perseroan  Terbatas hanya  dapat  menggunakan  HGU,  HGB, dan  Hak  Pakai.  Selain  itu,  ada  satu  hak atas  tanah  yang  dapat  dimiliki  oleh warga  negara  asing  adalah  Hak  Sewa Untuk  Bangunan.  Ini  diatur  pada  Pasal 44  dan  Pasal  45  UUPA.  Hak  ini  dapat digunakan  oleh  pribadi  atau  badan hukum  dengan  memberikan  kepada pemiliknya  sejumlah  uang  sebagai bentuk  uang  sewa.  Dalam  UUPA  tidak diatur  dengan  jelas  jangka  waktu  dari Hak Sewa. Jangka waktunya
berdasarkan  kesepakatan  bersama  oleh pemilik  dan  penyewa,  serta  disesuaikan dengan uang sewa yang diberikan.
Pembayaran  uang  sewa  tersebut, menurut UUPA, dapat dilakukan dalam dua cara yaitu:
1. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
2. sebelum  atau  sesudah  tanahnya dipergunakan.
Akan  tetapi,  hak-hak  tersebut tidak  dapat diperoleh  tanpa  syarat. Ada beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi apabila ingin menggunakan dan memperpanjang  fasilitas  hak  atas  tanah di  Indonesia.  Ini  sesuai  dengan ketentuan  yang  tertulis  dalam  Pasal  22 ayat (2) UUPM antara lain: 11
1. Penanaman modal yang dilakukan dalam  jangka  panjang  dan  terkait dengan perubahan struktur perekonomian  Indonesia  yang lebih berdaya saing;
2. Penanaman  modal  dengan  tingkat risiko  penanaman  modal  yang memerlukan  pengembalian  modal dalam  jangka  panjang  sesuai dengan  jenis  kegiatan  penanaman modal yang dilakukan;
3. Penanaman  modal  yang  tidak memerlukan area yang luas; 4. Penanaman modal dengan menggunakan  hak  atas  tanah negara;
11 Lihat Pasal 22 ayat (1) UUPM
5. Penanaman  modal  yang  tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat  dan  tidak  merugikan kepentingan umum.
Pemerintah  dapat  menghentikan atau  membatalkan  pemberian  atau perpanjangan  hak  atas  tanah  tersebut apabila tanah yang akan digunakan oleh perusahaan penanaman modal ditelantarkan,  merugikan  kepentingan umum, tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya,  dan  bertentangan  dengan Undang-Undang mengenai bidang pertanahan. 12
Pada awalnya, untuk tanah yang di.gunakan  dalam  penanaman  modal diberikan  jangka  waktu  yang  panjang melebihi  jangka  waktu  yang  diatur dalam  UUPA.  Jangka  waktu  yang diberikan tersebut dapat diperpanjang di muka  sekaligus  sehingga  para  investor tidak perlu bingung untuk memperpanjang  atau  memperbarui  hak atas  tanahnya,  seperti  yang  tersebut dalam Pasal 22 ayat (1) UUPM adalah :
”Kemudahan pelayanan dan/atau  perizinan  hak  atas  tanah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang  di  muka  sekaligus  dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa: a. Hak Guna Usaha dapat diberikan  dengan  jumlah  95 (sembilan  puluh  lima)  tahun dengan  cara  dapat  diberikan dan  diperpanjang  di  muka sekaligus  selama  60  (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui  selama  35  (tiga puluh lima) tahun;
b. Hak  Guna  Bangunan  dapat diberikan  dengan  jumlah  80 (delapan  puluh)  tahun  dengan cara  dapat  diberikan  dan diperpanjang di muka sekaligus selama  50  (lima  puluh)  tahun
dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun;dan c. Hak  Pakai  dapat  diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun  dengan  cara  dapat diberikan  dan  diperpanjang  di muka  sekaligus  selama  45 (empat  puluh  lima)  tahun  dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
Kemudian,  Pasal 22  UUPM  telah mengalami  perubahan  melalui  uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi  dalam  perkara  No.  21- 22/PUU-V/2007. Setelah ada putusan uji materiil (judicial  review) dari  Mahkamah Konstitusi, maka bunyi Pasal 22 ayat (1) menjadi “Kemudahan Pelayanan dan/atau  perizinan  hak  atas  tanah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang  dan  dapat  diperbarui kembali  atas  permohonan  penanam modal”.  Mahkamah  Konstitusi  juga menghapuskan  semua  kata  “dimuka sekaligus” atau “sekaligus dimuka” yang diatur dalam pasal tersebut.
Pertimbangan  yang  hakim  berikan adalah  dengan  mengacu  pada  Pasal  33 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 seharusnya  negara  mempunyai  hak penuh  dalam  menguasai  tanah-tanah yang  ada  dan  juga  negara  berhak menghentikan  pemberian  hak  atas tanah. 13 Namun, dengan adanya Pasal 22 ayat  (1)  tersebut,  memperlemah  posisi negara  sebagai  penguasa  tanah  karena negara  tidak  dapat  menghentikan penguasaan tanah ataupun tidak memberikan perpanjangan pada hak atas tanah.
13 Elly Wijaya, Tesis: Perlindungan Investor Asing  Berkaitan  dengan  Penggunaan  Tanah  di Indonesia  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor
5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  dan  Undang-Undang  Nomor  25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 33
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  22 UUPM,  tanah-tanah  yang  ada  di Indonesia  ini  seolah-olah  terlihat  seperti dijual  kepada  pihak  asing  hanya  untuk kepentingan negara dalam
meningkatkan  penanaman  modal  dan menarik  minat  investor.  Dalam  hal  ini pemerintah  tidak  sesuai  dengan  prinsip Most  Favored  Nation karena  pemerintah memberikan  hak  yang  lebih  pada investor asing sedangkan investor dalam negeri  tidak  mendapatkan  hak  yang sama.  Dengan  adanya  uji  materiil  oleh Mahkamah  Konstitusi,  maka  telah mengembalikan  hak-hak  penguasaan negara  atas  tanah-tanah  yang  ada  di Indonesia. Di lain sisi, apabila mengharapkan investasi domestik, maka pemanfaatan tanah dinggap belum dapat tercapai  secara  maksimal  karena  faktor ekonomi  yang  kurang  kuat  dan teknologi  yang  belum  maksimal.  Maka dari  itu,  adanya  investor  asing  yang mempunyai  kemampuan  dalam  hal ekonomi  dan  teknologi  diharapkan mampu  memberikan  dampak  positif bagi perekonomian negara.
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang investasi  maka  dengan  adanya judicial review tersebut  justru  membuat  iklim investasi yang tidak baik. Hal itu karena faktor  kepastian  hukum,  dalam  hal  ini adalah  hak  atas  tanah  tidak  dapat tercapai.  Kepastian  akan  hak  atas  tanah yang dapat diperoleh investor merupakan  hal  yang  penting,  karena untuk  menanamkan  modalnya  di Indonesia dalam bidang industri misalnya, untuk membuat pabrik-pabrik membutuhkan  biaya  yang  tinggi,  maka untuk  mengembalikan  modalnya  juga diperlukan  jangka  waktu  yang  cukup panjang.  Selain  itu  dalam  bidang pertanian  seperti  kelapa  sawit,  waktu yang  dibuthkan  untuk  dapat  dipanen adalah  45  tahun.  Bidang  pertambangan, untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi  dibutuhkan  alat  yang  tidak murah dan waktu yang tidak sedikit.
Jangka waktu maksimal 95 tahun yang  diberikan  UUPM  sebenarnya  jika dilihat  dari  sudut  pandang  investasi maka  akan  memberikan  keuntungan bagi  negara  dalam  hal  penyerapan sumber  daya  manusia  (sdm)  yang  besar dalam bidang ketenagakerjaan, terjadinya alih teknologi yang memerlukan  waktu  cukup  lama,  serta dapat  memperbaiki  iklim  investasi  di Indonesia  dengan  adanya  kepastian tentang  hak  atas  tanah  tersebut. Mengingat  negara  tetangga  seperti
Malaysia dan Thailaind sudah menerapkan  ketentuan  hak  atas  tanah untuk investor asing maksimal 100 tahun dan dapat diperpanjang dimuka.
Adanya judicial  review tersebut dipandang  sebagai  kemunduran  iklim investasi  di  Indonesia.  Para  investor tentu  akan  berpikir  dua  kali  untuk menanamkan  modalnya  di  Indonesia dengan  kepastian  hak  atas  tanah  yang tidak  dapat  diperolehnya.  Para  investor tentu  akan  tertarik  dengan  negara  yang telah  menyediakan  kepastian  hak  atas tanah.  Akibatnya  investor  lebih  tertarik menanamkan  modalnya  di  Malaysia atau  Thailand  yang  telah  memberikan kepastian  hak  atas  tanah.  Untuk berinvestasi  dalam  bidang  industri, pertanian,  atau  pertambangan  seperti yang  dimaksud  diatas,  maka  tentu diperlukan  waktu  yang  panjang  agar investor  mendapatkan  keuntungan  atas modalnya  tersebut.  Dengan  adanya investasi dari investor asing maka tanah di  Indonesia  dapat  dimanfaatkan  untuk kepentingan negara dalam hal ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat terutama. Selain itu infrastruktur yang bangun atau
digunakan  oleh  investor  asing  setelah berakhirnya kontrak maka akan dikuasai dan menjadi milik negara.
Perubahan UUPM dengan judicial review juga  mengindikasikan  bahwa kepastian  hukum  di  Indonesia  tidak cukup baik, hal itu diindikasikan dengan perubahan peraturan perundang-
undangan yang cepat. Kepastian hukum menjadi  penting  jika  tujuan  negara adalah  untuk  menarik  investor  asing. Dalam  menjalankan  roda  bisnisnya, investor  asing  juga  membutuhkan kepastian  hukum,  agar  kontrak-kontrak dan perencanaan jangka pendek, menengah, atau panjang yang dibuatnya tidak  menjadi  sia-sia  karena  terbentur dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berubah  dikemudian  hari.  Selain itu, adanya judicial review mengakibatkan fasilitas  yang  diberikan  UUPM  terkait hak  atas  tanah  tidak  dapat  diterapkan lagi dan menyebabkan kemunduran atas usaha menarik investor asing.

## C. PENUTUP
Berdasarkan Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Fasilitas-fasilitas  yang  diberikan dapat  diterima  oleh  penanam modal  asing  dibagi  menjadi  dua, yaitu: a. Fasilitas Perpajakan dan Pungutan  Lain,  seperti:  Pajak penghasilan melalui pengurangan  penghasilan  netto sampai tingkat tertentu terhadap  jumlah  penanaman modal  yang  dilakukan  dalam waktu  tertentu;  Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor  barang  modal,  mesin, atau  peralatan  untuk  keperluan produksi  yang  belum  dapat diproduksi  di  dalam  negeri; Pembebasan  atau  keringanan bea  masuk  bahan  baku  atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka  waktu  tertentu  dan persyaratan tertentu; Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai  atas  impor  barang  modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat  diproduksi  di  dalam
negeri  selama  jangka  waktu tertentu;
Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan Keringanan  Pajak  Bumi  dan Bangunan,  khususnya  untuk bidang  usaha  tertentu,  pada wilayah  atau  daerah  atau kawasan tertentu.
b. Fasilitas  Perizinan,  meliputi: Hak  atas  tanah,  yang  dapat dinikmati  oleh  investor  asing adalah  Hak  Guna  Usaha,  Hak Guna  Bangunan,  Hak  Pakai,
dan Hak Sewa; Fasilitas Pelayanan  Keimigrasian;  dan Fasilitas Perizinan Impor. 2. Negara  memberikan  fasilitas  bagi investor asing, yaitu mengenai hak atas  tanah.  Untuk  HGU  diberikan maksimal  jangka  waktu  95  tahun, HGB  80  tahun,  dan  hak  pakai diberikan  waktu  70  tahun  serta dapat diperpanjang dimuka. Ketentuan tersebut tentu
memberikan  dampak  positif  bagi iklim  investasi  di  Indonesia  untuk menarik  minat  investor  asing dalam  menanamkan  modalnya. Namun  di  sisi  lain,  ketetntuan
UUPM tersebut dinilai bertentangan  dengan  Pasal  33 UUD  1945,  yang  menyatakan bahwa  kekayaan  alam  yang menyangkut  hajat  hidup  orang banyak  dikuasai  oleh  negara. Ketentuan  UUPM  tersebut  dinilai melanggar  Pasal  33  UUD  1945 sehingga  melalui judicial  review
Mahkamah Konstitusi
membatalkan  ketentuan  tersebut.
Melalui judicial  review tersebut dinilai merupakan
sebuah kemunduran  ketentuan  investasi di  Indonesia.  Hak  atas  tanah merupakan  suatu  yang  penting bagi  investor  asing,  maka  dari  itu pembatalan  atas  UUPM  tersebut merupakan  suatu  hal  yang  tidak dapat  menarik  investor  asing untuk  menanamkan  modalnya  di
Indonesia.  Dengan  begitu  maka upaya Indonesia untuk membangun  perekonomian  dinilai tidak  dapat  tercapai.  Hal  itu  juga mengindikasikan kepastian hukum di  Indonesia  juga  susah  didapat dengan  ketentuan  perundang- undangan yang cepat berubah atau dapat dibatalkan dengan keputusan  Mahkamah  Konstitusi melalui judicial review.

## DAFTAR PUSTAKA
Barbara,  Evalina.  “Pemberian  Hak  Atas
Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal  Setelah  Diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal.”  Universitas  Sumatera Utara, 2008. Harjono, Dhaniswara K. Hukum
Penanaman  Modal .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2007. Hulman  Panjaitan,  Anner  Mangatur SIanipar. Hukum Penanaman Modal Asing . Jakarta: CV INDHILL Co, 2008. Nurdin, Iwan. “Setelah MK Membatalkan  Pasal  22  UU Penanaman Modal.” Suara
Pembaharuan Agraria, 2008. http://adisuara.blogspot.co.id/2 008/03/setelah-mk- membatalkan-pasal-22-uu.html. Rajagukguk,  Erman. Hukum  Investasi  Di Indonesia: Anatomi Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal . Jakarta: Fakultas  Hukum  Universitas  Al- Azhar Indonesia, 2007. Soekanto,  Soejono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1988. ———. Ringkasan  Metodelogi  Penelitian Hukum  Empiris .  Jakarta:  IND- HILL-CO, 1990.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang Penanaman Modal (n.d.). Undang-Undang  Nomor  Nomor  25 Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal (n.d.). Wijaya,  Elly.  “Perlindungan  Investor Asing Berkaitan Dengan Penggunaan  Tanah  Di  Indonesia Ditinjau  Dari  Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  Dan  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal.”  Universitas Indonesia, 2011.