## PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN  SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Merangin Tahun 2016)
Shylvia Andriani 1) , Junaidi 2) , Sri Rahayu 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi
2&31) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  determine  and  obtains  evidence  empirical  about  the  influence  of  the quality  of  human  resources,  the  implementation  of  the  regional  financial  accounting,  and  utilization  of information  technology  on  the  quality  of  financial  reports  SKPD  with  a  system  of  internal  control  the government  as  variable  intervening.  The  research  on  the  entire  financial  administration  officials  SKPD  of Merangin  regency  on  2016  ,  by  using  the  primary  data  was  obtained  from  questionnaires  distributed  to respondents.  A  method  of  the  sample  collection  by  using  purposive  techniques  of  sampling  ,  as  many  as  30 respondents.  Analysis  of  data    using  smartpls  version  3.0.  through  outer,  inner  model  and  hypothesis  testing. Outer model and inner model showed the results of  all research instrument are valid, realiabel and feasible to be to explain a model variables. The results of testing showing directly that the quality of human resources and the  utilization  of  technology  not  significant  on  the  quality  of  financial  report,  regional  financial  accounting system  significant  on  the  quality  of  financial  report.  Testing  indirectly  shows  that  the  quality  of  human resources, regional financial accounting system, and utilization of information technology not significant on the quality  of  financial  statements  with  internal  control  system  of  government  as  a  variable  no  intervening. Implication from the review is expected to contribute empirically as lessons learned about the quality of human resources  ,the  system  implementation  accounting  regional financial,  utilization  of  information  technology  and system internal control the government in working units. Can also become as a reference for future researches and as information and consideration in the policies on regional financial management to achieve the quality of local government financial statements.
Keywords: the quality of financial report, the quality of human resources, regional financial accounting system, utilization of information technology , internal control system the government.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  bukti  empiris  mengenai  pengaruh  kualitas  sumber  daya manusia,  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas laporan keuangan SKPD dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening. Penelitian ini  dilakukan  terhadap  seluruh  pejabat  penatausahaan  keuangan  SKPD  kabupaten  Merangin  pada  tahun  2016, dengan  menggunakan  data  primer  diperoleh  dari  kuesioner  yang  dibagikan  kepada  responden.  Metode pengambilan  sampel  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling ,  sebanyak  30  responden.  Analisis  data menggunakan smartpls versi 3.0. pengujian inner model, outer model dan pengujian hipotesis. outer model dan inner  model  menunjukkan  instrument  yang  valid,  realiabel  dan  layak  digunakan  untuk  menjelaskan  model variabel. Hasil pengujian secara langsung menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Pengujian  secara  tidak  langsung  menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening. Implikasi dari hasil kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara empiris sebagai  bahan  pembelajaran  tentang  kualitas  sumber  daya  manusia,  pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan daerah,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  pada  SKPD.  Juga  dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutkan serta sebagai  informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah demi tercapainya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata  kunci:  kualitas  laporan  keuangan,  kualitas  sumber  daya  manusia,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Era  reformasi  saat  ini  organisasi  sektor  publik terus  mengalami  perkembangan  yang  cukup  pesat, seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 januari  2001  melalui  Undang-Undang  No.2  Tahun 1999  yang  telah  direvisi  dengan  Undang-Undang  No. 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  reformasi keuangan  Negara  baik  di  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah pun berlaku dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah.  Semangat  reformasi  manajemen keuangan pemerintah dalam rangka mencapai keberhasilan  otonomi  daerah  ditandai  dengan  adanya perubahan atau perbaikan pengelolaan keuangan, dalam rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  ( good government governance ). Dalam mewujudkan pemerintahan  yang  baik , pemerintah  dituntut  untuk terus  melakukan  pembenahan  pada  lembaga-lembaga sektor  publik, t untutan  ini  berkaitan  erat  dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintah.
Upaya  untuk  mewujudkan  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah,  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  adalah dengan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan  suatu  laporan  yang  memberikan  informasi tentang  kondisi  keuangan  suatu  organisasi.  Laporan keuangan  yang  berkualitas  adalah  laporan  keuangan yang  memiliki  karakteristik  relevan,  andal,  dapat dibandingkan  serta  dapat  dipahami  (PP  No.71,  2010), sehingga  laporan  keuangan  tersebut  dapat  memberikan informasi  yang  bermanfaat  bagi  pengguna  laporan keuangan baik itu pihak internal maupun ekternal suatu organisasi.
Penelitian  ini  didorong  oleh  fenomena  yang menunjukkan  bahwa  hasil  pemeriksaan  atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  masih  dibawah  target  yang ingin di capai, dari 504 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diaudit oleh BPK  pada tahun 2014, hanya 251  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang mendapat  opini  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP)  atau sebesar  49,80%  (IHPS,  2015),  hal  ini  masih  dibawah target  mengingat  pemerintah  menargetkan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  memperoleh  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  pada  tahun  2014  mencapai sebesar  60%  seperti  tertuang  dalam indikator keberhasilan  reformasi  birokrasi  (PermenPAN  dan  RB No.  11  Tahun  2011).    Hal  ini  terjadi  disebabkan  oleh beberapa  faktor  antara  lain:  faktor  lemahnya  sumber daya  manusia,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah, pemanfataan teknologi informasi, dan sistem pengendalian  intern  pemerintah.  Untuk  menghasilkan laporan  keuangan  yang  berkualitas  dibutuhkan  sumber daya manusia yang berkualitas.
Sistem  akuntansi  keuangan  juga  menjadi  faktor yang  mempengaruhi  kualitas  suatu  laporan  keuangan. Dalam  penyusunan  laporan  keuangan  diharapkan berpedoman  pada  standar  yang  telah  ditentukan  yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  standar akuntansi  pemerintahan  merupakan  pedoman  di  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan.  Standar akuntansi pemerintahan merupakan syarat mutlak yang harus  dijadikan  pedoman  agar  kualitas  laporan keuangan  di  Indonesia  dapat  ditingkatkan.  Selain  itu dalam  penyusunan  laporan  keuangan  juga  diperlukan sistem akuntansi keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah  merupakan  suatu  prosedur  dari  tahap  awal pengumpulan  data  sampai  pelaporan  keuangan  atas pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  (Permendagri No.  59  Tahun  2007).  Jika  sistem  akuntansi  keuangan belum  dipahami  maka  akan  dapat  menghambat  dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan keuangan pemerintah itu sendiri.
Faktor  yang  juga  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan  yaitu  pemanfaatan  teknologi  informasi. Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2005  tentang sistem  informasi  keuangan  menyatakan  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  berkewajiban  untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi  informasi  dalam    peningkatan    kemampuan mengelola  keuangan,  dan  menyalurkan  informasi keuangan  kepada  pelayanan  publik.  Oleh  sebab  itu pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  berkewajiban untuk  mengembangkan  dan  memanfaatkan  kemajuan teknologi  informasi  dalam  meningkatkan  kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi  keuangan  daerah  kepada  pelayanan  publik. Namun dalam pengimplementasian teknologi informasi tidaklah  murah,  terlebih  jika  teknologi  informasi  yang ada  tidak  atau  belum  mampu  dimanfaatkan  secara maksimal  maka  implementasi  teknologi  akan  menjadi sia-sia.
Pengendalian  intern  juga  sebagai  faktor  penentu kualitas  laporan  keuangan  pemerintah.  Pengendalian intern  pada  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern memiliki fungsi  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai bagi  tercapainya  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  proses akuntansi terutama dalam menciptakan kualitas laporan keuangan.  Sehingga  penerapan  sistem  pengendalian intern  mampu  meningkatkan  reliabilitas,  objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan.
Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  model dari  penelitian  Roviyantie  (2011)  mengenai  pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan  daerah  Kabupaten  Tasikmalaya,  yang dilengkapi oleh Yosefrinaldi (2014) mengenai pemanfaatan  teknologi  dan  sistem  pengendalian  intern
pemerintah  sebagai  variabel  intervening.    Perbedaan dengan penelitian ini adalah  dari tahun penelitian pada penelitian sebelumnya penelitian di lakukan pada tahun 2011,  sedangkan  pada  penelitian  ini  dilakukan  pada tahun  2016.  Tempat  penelitian,  pada  penelitian sebelumnya  peneliti  melakukan  penelitian  pada Pemerintahan  Kabupaten  Tasikmalaya,  penelitian  ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Merangin.
Penelitian  ini  juga  melakukan  penambahan variabel  yaitu  pemanfaatan  teknologi  informasi,  serta perbedaan  juga  terletak  pada  alat  analisis.  Pada penelitian  sebelumnya  menggunakan  regresi  berganda dengan  menggunakan  alat  analisis  SPSS  sedangkan pada  penelitian  ini  menggunakan  Smart Partial  Least Square (SEM-PLS)  Vers.  3.0  sebagai  alat  analisis. Pemilihan  sampel  juga  menjadi  perbedaan  dengan penelitian  sebelumnya,  pada  penelitian  sebelumnya sampel diambil sebanyak 14 dinas dengan pegawai sub- bagian  keuangan/akuntansi,  sedangkan  pada  penelitian ini yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (PPK-SKPD)  sebagai  responden yang dilandasi pemikiran bahwa PPK-SKPD merupakan orang yang berkompeten dalam penyusunan laporan  keuangan  SKPD  sesuai  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  59  Tahun  2007, sehingga  pemahaman  PPK  atas  sistem  akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intern mempengaruhi kualitas  suatu  laporan  keuangan pemerintah daerah.

## 1.2 Rumusan Masalah
Merujuk pada paparan yang dijelaskan pada sub bab latar belakang, masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
2. Apakah  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan SKPD?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan SKPD?
4. Apakah  kualitas  sumber  daya  manusia,  sistem akuntansi  keuangan  daerah  dan  pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan SKPD dengan sistem pengendalian  intern  pemerintah  sebagai  variabel intervening?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menjelaskan secara empiris tentang    menguji pengaruh kualitas  sumber  daya  manusia,  penerapan  sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfataan teknologi informasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  SKPD dengan  sistem  pengendalian  intern  sebagai  variabel intervening

## 1.4 Manfaat Penelitian
Adapun Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan  pengetahuan  mengenai  kualitas  sumber daya  manusia,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan pemanfaatan  teknologi  informasi,  sistem  pengendalian intern  pemerintah  dan  kualitas  laporan  keuangan SKPD.  Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  acuan  dan bahan  referensi  bagi  penelitian  di  bidang  akuntansi sektor publik dimasa-masa mendatang. Serta memberikan  masukan  (input)  kepada  para  aparatur yang  bertangungjawab,  tentang  perlunya  perhatian lebih lanjut tentang sumber daya manusia, pengendalian  intern  serta  sistem  akuntansi  keuangan dan  pemanfataan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah SKPD.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

## 2.1 Kajian Pustaka

## 2.1.1. Kualitas Laporan Keuangan
Karakteristik  kualitatif laporan keuangan  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  adalah  sebagai berikut:
“Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”
Keempat  karakteristik  berikut  ini  merupakan prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan keungan  pemerintah  dapat  memenuhi  kualitas  yang dihendaki:
1. Relevan;
2. Andal;
3. Dapat dibandingkan;
4. Dapat dipahami;
2.1.2 Sumber Daya Manusia
Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber  daya  manusia  untuk  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya  dengan bekal  pendidikan,  pelatihan,  dan  pengalaman  yang cukup memadai (Widodo, 2001 dalam Kharis, 2010).
2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan
Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) sistem  akuntansi  keuangan  daerah  adalah  sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan,  penafsiran,  peringkasan  transaksi  atau kejadian keuangan  serta pelaporan keuangannya dalam rangka  pelaksanaan  APBD,  dilaksanakan  dalam prinsip-prinsip  akuntansi  yang  berterima  umum. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  58  Tahun  2005 tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  diatur  bahwa
pemerintah  daerah  harus  membuat  sistem  akuntansi yang diatur dengan peraturan kepala daerah.
2.1.4 Teknologi Informasi
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem  Informasi  Keuangan  menyatakan  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  berkewajiban  untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi  informasi  dalam    peningkatan    kemampuan mengelola  keuangan,  dan  menyalurkan  informasi keuangan kepada pelayanan publik.
2.1.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem  pengendalian  intern  menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:
Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Unsur  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah yang diadaptasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:
1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

## 2.2 Kerangka Pemikiran
Kerangka  penelitian    dapat  dilihat  pada  gambar berikut ini.

## Gambar. 1
Kerangka Pemikiran

## 2.3 Hipotesis Penelitian
Kualitas laporan keuangan SKPD (Y2) sebagai variabel  dependen  dipengaruhi  oleh  beberapa  variabel independen  (X)  yaitu    sumber  daya  manusia  (X1) sistem  akuntansi  keuangan  (X2)  dan  pemanfaatan
teknologi  informasi  (X3),  serta  sistem  pengendalian intern  pemerintah  (Y1)  sebagai  variabel  intervening. Hubungan  antar  variabel  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
2.3.1  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Terhadap  kualitas  Laporan  Keuangan    SKPD Kabupaten Merangin
Amran dalam Yudianta (2011) menyatakan bahwa sumber  daya  manusia  adalah  salah  satu  faktor  yang menentukan  keberhasilan  suatu  instansi.  Peraturan Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  pasal  3, menyebutkan  bahwa  kompetensi  adalah  kemampuan dan  karakteristik  yang  dimiliki  pegawai  negeri  sipil (PNS),  berupa  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap perilaku  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas jabatannya. Keberhasilan suatu instansi salah satunya di pengaruhi  oleh  faktor  sumber  daya  manusia,  dengan adanya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas    akan mempengaruhi  kualitas  informasi  akuntansi  pada pelaporan  keuangan.  penelitian  Roviyantie  (2011), Yudianta  (2011),  Ihsanti  (2014),  Yensi  (2014)  dan Hertati  (2015)    hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sumber  daya  manusia  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diduga  terdapat hubungan  positif  antara  sumber  daya  manusia  pada kualitas LKPD sehingga peneliti mengajukan hipotesis:
H1:  Sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif terhadap    kualitas  laporan  keuangan  SKPD  Kabupaten Merangin
2.3.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan
SKPD Kabupaten Merangin Penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Di mana berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun 2010  standar  akuntansi  pemerintahan  merupakan pedoman  di  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan.  Standar  akuntansi  pemerintahan  adalah syarat  mutlak  yag  harus  dijadikan  pedoman  agar kualitas  laporan keuangan  di  Indonesia  dapat ditingkatkan.  Selain  itu  dalam  penyusunan  laporan keuangan  juga  diperlukan  sistem  akuntansi  keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu  prosedur  dari  tahap  awal  pengumpulan  data sampai  pelaporan  keuangan  atas  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat  dalam  penyusunan  laporan  keuangan, sehingga dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan keuangan  pemerintah  itu  sendiri.  Penelitian  Yensi (2014) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diduga  terdapat hubungan  positif  antara  sistem  akuntansi  keuangan
Kualitas SDM (X1) SAK Daerah (X2) Teknologi Informasi (X3) SPIP Kualitas Lap. Keuangan
daerah  pada  kualitas  LKPD  sehingga  peneliti mengajukan hipotesis:
H2: sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap  kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Merangin
2.3.3   Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  SKPD Kabupaten Merangin
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem  Informasi  Keuangan  menyatakan  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  berkewajiban  untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kemampuan mengelola  keuangan,  dan  menyalurkan  informasi keuangan  kepada  pelayanan  publik.  Oleh  sebab  itu pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  berkewajiban untuk  mengembangkan  dan  memanfaatkan  kemajuan teknologi  informasi    dalam  meningkatkan  kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi  keuangan  daerah  kepada  pelayanan  publik. Pemanfaatan  teknologi  informasi  akan  meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya  akan  mampu  menyajikan  laporan  keuangan daerah  yang  memenuhi  karakteristik  kualitas  suatu laporan keuangan. Penelitian Yudianta (2011), Yosefrinaldi  (2014)  dan  Hertati  (2015)  menyatakan bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diduga  terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi  pada  kualitas  LKPD  sehingga  peneliti mengajukan hipotesis:
H3: pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif  terhadap    kualitas  laporan  keuangan  SKPD Kabupaten Merangin
2.3.4   Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Terhadap  kualitas  Laporan Keuangan   SKPD Kabupaten Merangin  Dengan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Sebagai Variabel
Pengendalian  intern  pada  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah dirancang  dengan berpedoman pada Peraturan  Pemerintah  nomor  30  Tahun  2008  tentang SPIP.  Menurut  Irwan  dalam  Sudiarianti  (2011) menyatakan  bahwa  SPIP  yang  dijalankan  oleh  SDM yang  memiliki  kompetensi  mampu  memberikan keyakinan  yang  memadai  bahwa  SAP  dilaksanakan sebagaimana  mestinya,  sehingga  dengan  adanya pemahaman  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dapat mewujudkan  kualitas  laporan  keuangan  memenuhi empat  karakteristik  yang  dipersyaratkan  yaitu  relevan, andal,  dapat  diperbandingkan  dan  dapat  dipahami. Pemanfaatan  teknologi  informasi  digunakan  untuk meminimalisasi  berbagai  kesalahan,  karena  semua aktivitas  pengelolaan  keuangan  akan  tercatat  secara
lebih  sistematis  dan  pada  akhirnya  akan  mampu menyajikan  laporan  keuangan  daerah  yang  memenuhi karakteristik kualitas suatu laporan keuangan.
Sehingga  dengan  adanya  kualitas  sumber  daya manusia,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan pemanfataan teknologi informasi serta sistem pengendalian intern pemerintah  yang  memadai sebagai variabel intervening  maka akan  menghasilkan keluaran berupa kualitas laporan keuangan yang baik. Berdasarkan  uraian  tersebut  diduga  terdapat  hubungan positif  antara    kualitas  sumber  daya  manusia,  sistem akuntansi  keuangan  daerah  dan  pemanfaatan  teknologi informasi  pada  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  melalui  sistem  pengendalian  intern  pemerintah sebagai variabel intervening. sehingga peneliti mengajukan hipotesis:
H4:  Kualitas  sumber  daya  manusia,  sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap  kualitas laporan keuangan  SKPD  Kabupaten  Merangin  dengan  sistem pengendalian  intern  pemerintah  sebagai  variabel intervening.

## 3. METODOLOGI

## 3.1 Objek Penelitian
Objek  dalam  penelitian  ini  yang  dipilih  oleh peneliti  adalah  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  akan dibahas  yaitu  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya Manusia,  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah dan Pemanfataan Teknologi Informasi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  SKPD  dengan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Sebagai Variabel  Intervening  Pada  seluruh  SKPD  Kabupaten Merangin sebagai objek penelitian. SKPD di lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Merangin  tersebut terdiri  dari  2  Sekretariat,  14  Dinas,  1  Inspektorat,  10 Badan, 3 Kantor.

## 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unsur pejabat  pengelolaan  keuangan  di  tingkat  SKPD  di lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Merangin  yang terdiri  dari  2  Sekretariat,  14  Dinas,  1  Inspektorat,  10 Badan,  dan  3  Kantor.  Populasi  diwakili  PPK-SKPD yang  berjumlah  30  responden  dengan  asumsi  bahwa mereka memahami semua kegiatan penatausahaan pada SKPD masing-masing (Sudiarianti. dkk, 2015). Dengan mempertimbangkan  sedikitnya  jumlah  populasi,  maka peneliti  berinisiatif  untuk  menjadikan  seluruh  populasi tersebut  sebagai  sampel  yakni  30  (tiga  puluh  dua) responden.  Hal  ini  seperti  yang  dikemukakan  oleh Arikunto (2010) bahwa jika jumlah populasi penelitian kurang  dari  100  orang,  maka  sebaiknya  diambil semuanya sebagai sampel atau responden penelitian.

## 3.3 Teknik Pengolahan Data
Penelitian  ini  menekankan  pada  pengukuran variabel  dengan  angka  dan  melakukan  analisis  data dengan  prosedur  statistik  dengan  menggunakan  Smart Partial  Least  Square (  SEM-PLS).  Menurut  Ghozali (2015) Partial Least Square (PLS)) merupakan  metode analisis yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan  data  harus  dengan    pengukuran  skala tertentu,  jumlah  sampel  kecil.  Tujuan Partial  Least Square (PLS)  adalah  membantu  peneliti  untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

## 3.4 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

## 3.4.1 Variabel Independen
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah variabel    sumber  daya  manusia,  penerapan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  dan  pemanfaatan  teknologi informasi.
1. Kualitas Sumber daya manusia (X1)
Sumber  daya  manusia  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah    PPK-SKPD  di  lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Merangin  dalam melaksanakan  tugas  jabatan  dalam  penatausahaan keuangan  dengan  indikator  kemampuan  imdividu, pengetahuan, perilaku serta organisasi dan kelembagaan. Indikator disimbolkan sebagai berikut: SD1: kemampuan individu SD2: pengetahuan individu SD3: perilaku individu
SD4: organisasi dan kelembagaan
2. Sistem akuntansi keuangan (X2)
Kepmendagri  No.29  Tahun  2002  pasal  70  ayat  (1) sistem  akuntansi  keuangan  daerah  adalah  sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan,  penafsiran,  peringkasan  transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya  dalam  rangka  pelaksanaan  APBD, dilaksanakan  dalam  prinsip-prinsip  akuntansi  yang berterima umum. Indikator yaitu kesesuaian dengan SAP, pengidentifikasian transaksi, analisis transaksi dan pencatatan secara kronologis, yang disimbolkan sebagai berikut:
SA1: Kesesuaian dengan SAP SA2: Pengidentfikasian transaksi SA3: Analisis transaksi SA4: Pencatatan secara kronologis
3. Pemanfaatan Teknologi Infornasi (X3) Teknologi  informasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu teknologi  yang  digunakan  untuk  mengolah  data, termasuk  memproses,  mendapatkan,  menyusun, menyimpan,  memanipulasi  data  dalam  berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas,  yaitu  informasi  yang  relevan,  akurat dan  tepat  waktu,  yang  digunakan  untuk  keperluan pribadi,  bisnis,  dan  pemerintahan  dan  merupakan informasi  yang  strategis  untuk  pengambilan
keputusan.  Indikator  terdiri  dari  ketersediaan computer,  pengolahan  data  transaksi,  keefektifan kerja  dan  pemanfaatan  internet,  yang  disimbolkan sebagai berikut:
TI1: ketersediaan komputer
TI2:  pengolahan data transaksi
TI3: keefektifan kerja
TI4 : pemanfaatan internet
3.4.2 Variabel Intervening
Variabel  intervening  dalam  penelitian  ini  adalah (SPIP)  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (Y1). Indikator  penerapan  SPIP  sesuai  dengan  PP  no.  60 tahun  2008.  Sistem  pengendalian  intern  diukur  dengan 5  (lima)  indikator  yaitu  lingkungan  pengendalian, penilaian  risiko,  aktivitas  pengendalian,  informasi  dan komunikasi  serta  monitoring.  Dengan  simbol  sebagai berikut:
SP1: Lingkungan pengendalian SP2: Penilaian risiko
SP3: Aktivitas pengendalian SP4: Informasi dan komunikasi SP5: Monitoring
3.4.3 Variabel Dependen
Penelitian  ini  menjadikan  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  sebagai  variabel  dependennya, untuk  melihat  bagaimana  keterkaitan  variabel  sumber daya  manusia,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan pemanfaatan  teknologi  informasi  dengan  kualitas laporaan  keuangan  pemerintah.  Variabel  kualitas laporan  keuangan  di  ukur  dengan  4  (empat)  indikator yaitu  relevan,  andal,  dapan  dibandingkan,  dapat dipahami. Dengan simbol sebagai berikut:
KL1 : relevan KL2 : andal KL3 : dapat dibandingkan KL4 : dapat dipahami

## 3.5 Teknik Analisis Data
3.5.1 Uji Partial Least Square (PLS)
Dalam  analisis  dengan  menggunakan  PLS  ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:
a. Menilai outher model atau measurement model
Ada  tiga  kriteria  untuk  menilai  outer  model  yaitu Convergent  Validity , Discriminant  Validity dan Composite Reliability .
b. Menilai Inner Model atau Structural Model
Model struktural dievaluasi  dengan  menggunakan R-square  untuk  konstruk  dependen  dan  uji  t  serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.
c.   Mengkonstruksi diagram jalur
d.   Estimasi
e. Goodness of fit
f.   Pengujian Hipotesis
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Uji Partial Least Squares (PLS)
Ada  dua  pengujian  yang  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan Partial  Least  Squares PLS yaitu  uji outer  model  ( uji  indikator)  dan inner  model (uji struktural).
a. Uji Outer Model (Uji Indikator)
Uji outer  model laten  atau  dengan  kata  lain mengukur seberapa jauh indikator itu dapat menjelaskan variabel latennya. Untuk indikator reflektif seperti  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini, pengujian  dilakukan  dengan  melihat  hasil outer loadings  (convergent  validity , discriminant  validity, dan composite reability.
1) Convergent Validity
Convergent  Validity dari  uji outer  model dapat dilihat  dari  hasil outer  loadings model  penelitian dengan  indikator  refektif  yang  menunjukkan  korelasi antara  nilai  indikator  dengan constructnya. Hasil  outer loadings    dapat  diperoleh  hasil  berupa  gambar outer loadings Berdasarkan  hasil outer  loadings pada gambar  2  dapat  diketahui  bahwa  setiap  indikator  valid karena memiliki nilai loading di atas 0,5.

## Gambar. 2 Full Model Struktural
Dari  gambar  2  dapat  diketahui  bahwa  dapat diketahui  bahwa  semua  indikator  telah  valid  karena memiliki  nilai loading di  atas  0,5.  Maka  didapat indikator-indikator konstruk memenuhi nilai convergent  validity dengan  faktor  loading  >  0.5  yaitu semua  indikator  untuk  variabel  kualitas  sumber  daya manusia,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  teknologi informasi  sistem  pengendalian  intern  dan  kualitas laporan  keuangan  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa seluruh  data  indikator  tersebut  dalam  diagram full model adalah valid dan memiliki konvergen yang baik.

## 2) Discriminant validity
Nilai  AVE  kualitas  sumber  daya  manusia  (X1) sebesar  0,610.  Nilai  AVE construct sistem  akuntansi keuangan  daerah  (X2)  sebesar  0,618.  Nilai  AVE construct pemanfaatan  teknologi  informasi  (X3) sebesar 0,591. Nilai AVE contruct Sistem pengendalian intern  pemerintah  (Y1)  sebesar  0,555.  Nilai  AVE contruct kualitas  laporan  keuangan  (Y2)  sebesar  0,575 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kelima  variabel  tersebut memiliki discriminant  validity yang  cukup  karena memiliki nilai di atas 0,5, dimana dipersyaratkan model yang baik jika nilai AVE lebih besar dari 0,50 (Ghozali, 2015).

## 3)  Composite Reability
Hasil composite reliability semua construct menunjukkan  nilai  di  atas  0,7,  yaitu  0,861  untuk Kualitas  SDM  (X1),  0,866  untuk  SAK  Daerah  (X2), 0,852  untuk  pemanfaatan  teknologi  (X3),  0,860  untuk SPIP  (Y1),  0,842  untuk  kualitas  laporan  keuangan (Y2).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semua construct layak untuk dilakukan uji inner model.
b.   Uji Inner Model (Uji Struktural)
Uji inner  model pada  prinsipnya  adalah  menguji pengaruh antara satu variabel lain dengan variabel laten lainnya  baik  eksogen  maupun  endogen.  Dapat dikatakan  juga  menguji  hipotesis  antara  variabel  laten yang  satu  dengan  variabel  laten  lainnya.  Pengujian dilakukan  dengan  melihat  hasil path  analysis dan goodness of fit. Stabilitas dari estimasi ini diuji dengan menggunakan  uji t-statistic yang  diperoleh  lewat prosedur bootstraping.
Gambar. 3

## Hasil Pengujian Bootstraping
Hasil Goodness  of  fit menunjukkan  variabilitas dari  variabel  laten  dalam  model  penelitian.  Nilai goodness  of  fit diperoleh  dari  koefisien  R 2 (R  square). Hasil R square diketahui  bahwa  Variabilitas    SPIP (Y1)  dapat  dijelaskan  oleh  variabilitas  kualitas  sumber daya  manusia  (X1),  Sistem  akuntansi  keuangan  daerah (X2),  dan  teknologi  informasi  (X3)  sebesar  55,2%, sisanya  sebesar  44,8%  merupakan  variabel  lain  yang tidak  terdapat  dalam  model  penelitian.  Selain  itu, variabilitas  kualitas  laporan  keuangan  (Y2) dapat dijelaskan  oleh  variabilitas  kualitas  sumber  daya manusia (X1), Sistem akuntansi keuangan daerah (X2), dan  teknologi  informasi  (X3)  sebesar  58,8%  sisanya sebesar  41,2  %  merupakan  variabilitas  lain  yang  tidak
terdapat  dalam  model  penelitian  seperti  Standar Akuntansi  Pemerintah.  Dari  nilai R  Square untuk variabel  Sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dan kualitas  laporan  keuangan  masing-masing  sebesar 0.552  dan  0.588  yang  berarti  bahwa  termasuk  dalam kategori moderat.

## 4.2 Pengujian Hipotesis
a) Uji Pengaruh Langsung
Hasil path coefficients, nilai original sample yang bernilai  positif  menunjukkan  pengaruh  yang  searah (positif).  Kualitas  sumber  daya  manusia  memiliki koefisien  positif  sebesar  0,176  yang  menunjukkan pengaruh  yang  searah  (positif).  Nilai p  value 0,374 tingkat kesalahan (α5%), dengan nilai t-statistik sebesar 0,942    t-tabel  sebesar  1,697,  hal  ini  menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  memiliki koefisien  positif  sebesar  0,619  yang  menunjukkan pengaruh  yang  searah  (positif).  Nilai p  value 0,004 dengan  tingkat  signifikansi  (α5%),  dengan  nilai  t- statistik  2,875    t-tabel  1,697,  Gambaran  ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh kualitas laporan keuangan.
Pemanfaatan  teknologi  memiliki  nilai  koefisien atau original  sample positif  sebesar  0,044  ini menunjukkan bahwa pengaruh yang searah atau positif. Nilai p  value 0,833,  dengan  nilai  t-statistik  0,211    t- tabel  1,697,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

## b) Uji Pengaruh Tidak Langsung
Pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia  memiliki pengaruh  tidak  langsung  positif  dengan  nilai  koefisien sebesar  0,002  dengan p-value sebesar  0,961,  nilai  t- statistik  sebesar  0,049    t-tabel  sebesar  1,697.  Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai p value 0,877 dengan tingkat kesalahan (α 5%). Nilai t-statistik 0,154 t-tabel  1,697,  dengan  nilai  koefisien  0,019. Pemanfaatan  teknologi  memiliki  nilai p  value 0,968, dengan tingkat kesalahan (α 5%). Nilai t-statistik 0,040 t-tabel  1,697,    nilai  koefisien  positif  sebesar  0,003. Hasil  penelitian  tidak  langsung  menunjukkan  bahwa kualitas  sumber  daya  manusia,  penerapan  sistem akuntansi,  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dengan  sistem  pengendalian  intern  sebagai  variabel intervening.

## 4.3 Pembahasan
Pengetahuan yang dimiliki oleh penjabat penatausahaan  keuangan  daerah  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  mampu  menghasilkan  suatu  laporan keuangan  yang  andal.  Hutapea    Thoha  (2008), menyatakan bahwa pengetahuan   merupakan informasi
yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan tugas dan  tanggungjawabnya  sesuai  dengan  bidang  yang digelutinya. Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) juga menunjukkan  hasil  bahwa  fungsi  dan  proses  akuntansi yang  dilaksanakan  oleh  pegawai  yang  memiliki pengetahuan  dalam  bidang  akuntansi  sehingga  dapat membantu keandalan pelaporan keuangan pemerintah.
Kualitas  sumber  daya  manusia  pejabat penatausahaan  keuangan  daerah  Kabupaten  Merangin masih perlu di tingkat oleh Pemerintah Daerah, dimana dilihat  dari  data  responden,  masih  banyaknya  pejabat penatausahaan  keuangan  yang  bukan  berlatar  belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, hal tersebut dapat mempengaruhi  kurang  optimalnya  pemahaman  pejabat penatausahaan  keuangan  daerah  dalam  pengelolaan keuangan  daerah.  Pemaparan  tersebut  didukung  oleh (Warisno,  2008),  yang  menyatakan  bahwa  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik,  SKPD  harus memiliki  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  yang didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan  akuntansi, sering  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan,  dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Didukung juga  oleh  Notoatmodjo  (2009),  menyatakan  bahwa elemen  pengembangan  sumber  daya  manusia  yakni pendidikan  dan  pelatihan,  dimana  pendidikan  formal didalam  suatu  organisasi  merupakan  suatu  proses pengembangan  kemampuan  kearah  yang  diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Merangin  untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat  didalam  pengelolaan  keuangan  daerah  supaya dapat  menghasilkan  kualitas  laporan  keuangan  yang memenuhi  karakteristik  kualitas  laporan  keuangan yakni  relevan,  andal,  dapat  dipahami  dan  dapat dibandingkan, dapat dilakukan dengan cara Pemerintah Kabupaten  Merangin  secara  rutin  mengadakan  diklat pengelolaan  keuangan  daerah  dan  sosialisasi  atas peraturan  yang  berkaitan  dengan  keuangan  daerah, mengingat  Pejabat  penatausahaan  keuangan  SKPD memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  beragam  dan sebagian  besar  bukan  dari  latar  belakang  bidang akuntansi,  sebab  pendidikan  dan  pelatihan    sangat dibutuhkan untuk mengatasi kelemahan ketidaksesuaian  latar  belakang  pendidikan  pejabat pengelolaan  keuangan  daerah,  karena  semakin  baik kualitas  sumber  daya  manusia  akan  menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula.
4.3.1   Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakan dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pejabat penatausahaan keuangan, cendrung akan  menghasilkan  kualitas  laporan  keuangan  yang memenuhi  karakteristik  kualitas  laporan  keuangan yakni  relevan,  andal,  dapat  dipahami  dan  dapat dibandingkan.  Dimana  dalam  penyusunan  laporan keuangan  diperlukan  sistem  akuntansi  keuangan
daerah,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  merupakan suatu  prosedur  dari  tahap  awal  pengumpulan  data sampai  pelaporan  keuangan  atas  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007), semakin  baik  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan daerah,  maka  kualitas  laporan  keuangan  yang dihasilkan  akan  semakin  baik,  sehingga  mampu memenuhi  karakteristik  kualitas  laporan  keuangan yakni  relevan,  andal,  dapat  dipahami,  dan  dapat dibandingkan.  Sistem  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  karena  pada  dasarnya sistem  akuntansi  adalah  satu  kesatuan  yang  apabila diterapkan  atau  ada  satu  bagian  sistem  yang  tidak diterapkan  maka  sulit  untuk  memperoleh  karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  daerah  sesuai  SAP  yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan (Yensi, 2014).
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Yensi (2014)  yang  menemukan  bahwa  sistem  akuntansi keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian Ihsanti  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
4.3.2   Pengaruh  Pemanfaatan  teknologi  Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh  pejabat penatausahaan  keuangan  dapat  menghasilkan  kualitas laporan keuangan, dimana pemanfaatan teknologi dapat meminimalisasi  berbagai  kesalahan,  karena  aktivitas pengelolaan  keuangan  akan  tercatat  secara  lebih sistematis  dan  pada  akhirnya  akan  mampu  menyajikan laporan  keuangan  yang  memenuhi  karakateristik kualitas suatu laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi  informasi  untuk  pengolahan  data  dapat memberikan  banyak  keunggulan  baik  dari  sisi keakuratan/ketepatan  dan  keterandalan    laporan keuangan.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  dari Winidyaningrum  dan  Rahmawati  (2010)  memperoleh bukti  empiris  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  keandalan pelaporan keuangan.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh  pejabat penatausahaan keuangan SKPD masih perlu ditingkatkan, mengingat dari hasil penelitian mengindikasikan masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  oleh  pejabat  penatausahaan  keuangan,  belum optimalnya  penggunaan  teknologi  informasi  terkait pengelolaan  keuangan  daerah  dikarenakan  penerapan sistem  teknologi  informasi  masih  mengalami  kendala, seperti  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  ada dalam penerimaan dan pemanfataan teknologi informasi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah,  karena pada dasarnya teknologi informasi hanyalah sebuah alat yang memelukan peran manusia, sehingga optimal atau tidaknya  pemanfaatan  teknologi  informasi  tergantung
pada  manusia  yang  mengoperasikannya.  Kendala pemanfaatan  teknologi  oleh  pejabat  pengelolaan keuangan  juga  terkait  dengan  masih  penyesuaian terhadap  standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual. Menurut  Simanjuntak  (2010)  dan  Bastian  (2006) tantangan  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  di pemerintahan  Indonesia  antara  lain  adalah Information Technology (IT) Based System yakni adanya kompleksitas  implementasi  akuntansi  berbasis  akrual, dapat  dipastikan  bahwa  penerapan  akuntansi  berbasis akrual  di  lingkungan  pemerintahan  memerlukan IT based system yang lebih rumit.
4.3.3   Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia, Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  SKPD  dengan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Sebagai Variabel Intervening
Hasil  penelitian  mengindikasikan  bahwa  sistem pengendalian  intern  pemerintah  Kabupaten  Merangin masih mengalami kelemahan seperti yang disampaikan oleh  BPK  melalui  laporan  hasil  pemeriksaan.  BPK mengungkapkan  adanya  permasalahan-permasalahan terkait  sistem  pengendalian  intern  dan  ketidakpatuhan pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (LHP Kabupaten Merangin, 2015). Menurut BPK permasalahan  SPI  itu  terjadi  karena  para  pejabat  atau pelaksana  yang  bertanggung  jawab  lalai  dan  tidak cermat  dalam  menyajikan  laporan  keuangan,  belum optimal  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya  sesuai  tupoksi  masing-masing,  belum sepenuhnya  memahami  ketentuan  yang  berlaku,  lemah dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian kegiatan, dan kurang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,  serta  adanya  kelemahan  pada  sistem  aplikasi yang digunakan.
Terkait  permasalahan  tersebut,  pemerintah  daerah belum  mampu  mendapatkan  opini  wajar  tanpa pengencualian  atas  laporan  keuangan  pemerintah daerah. Sehingga masih perlunya peningkatan terhadap sistem pengendalian intern, karena semakin baik sistem pengendalian  intern  maka  akan  berdampak  pada peningkatan  kualitas  informasi  laporan  keuangan  yang dihasilkan.  Agar    sejalan  dengan  peraturan  pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian intern yang terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas  keandalan laporan  keuangan  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintah, yang akan menghasilkan laporan keuangan yang  berkualitas.  Bupati  selaku  kepala  daerah  serta seluruh  kepala  SKPD  wajib  melakukan  pengendalian atas  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  (PP  60 tahun  2008),    sehingga  pengelolaan  keuangan  yang efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel  dapat tercapai.

## 5.  SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan SKPD.
2. Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan SKPD.
3. Pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan SKPD.
4. Kualitas  sumber  daya  manusia,  sistem  akuntansi keuangan  daerah  dan  pemanfaatan  teknologi informasi    tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  SKPD  dengan  sistem pengendalian  intern  pemerintah  sebagai  variabel intervening.

## 5.2 Keterbatasan
1. Penelitian  ini  hanya  membahas  tiga  variabel independen  yang  berhubungan  dengan  kualitas laporan  keuangan  SKPD,  variabel  lain  diabaikan dan dianggap tidak  mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
2. Karena  keterbatasan  waktu  dan  tenaga,  penelitian ini  hanya  meneliti  pada  SKPD  sehingga  hasilnya hanya  mencerminkan  kondisi  yanga  ada  pada SKPD tersebut dan tidak digeneralisasi pada semua keadaan.
3. Responden  penelitian  ini  hanya  1  orang  pada masing-masing  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah, yaitu  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK) SKPD,  dikarenakan  keterbatasan  waktu  sehingga belum  dapat  sepenuhnya  mencerminkan  seluruh keadaan di lapangan.
4. Data  yang  diperoleh  dari  jawaban  responden didasarkan  pada  persepsi  respoden  yang  rentan menimbulkan  bias  yaitu  ketidaksesuaian  persepsi responden  dengan keadaan yang sesungguhnya.

## 5.3 Saran
1. Mengingat  pentingnya  kualitas  sumber  daya manusia,  pemerintah  Kabupaten  Merangin  perlu secara  rutin  mengadakan  diklat  dalam  penyusunan laporan  keuangan  dan  melakukan  sosialisasi  yang berkaitan keuangan mengingat PPK-SPKD memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  beragam dan  sebagian  besar  bukan  dari  latar  belakang bidang akuntansi.
2. Pemerintah Kabupaten Merangin hendaknya mengoptimalkan  pemanfaatan  teknologi  informasi dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan mengadakan  pelatihan  atau  diklat  yang  berkaitan dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dibidang akuntansi keuangan.
3. Pemerintah  Kabupaten  Merangin  juga  perlu meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah  mengingat dimana pengendalian intern dapat  memberikan  keyakinan  yang  memadai terhadap jalankan kegiatan pemerintahan.
4. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan menambah variabel-variabel lain yang
berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan SKPD,  mengingat  hasil  R- square sebesar  0,588
mengindikasikan bahwa terdapat 41,2% variabilitas  kualitas  laporan  keuangan  dijelaskan variabel  lain  diluar  model  sehingga  membuka peluang  bagi  peneliti  selanjutnya  untuk  menggali dan mempertimbangkan variabel-variabel lain dan indikator-indikator lain.
5. Memperbesar  jumlah  sampel  yang  terlibat  di dalam  pengelolaan  keuangan  daerah    dan melengkapi  metode  survey  dengan  melakukan wawancara untuk  meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan  yang  diajukan  dan  mengurangi subjektivitas dari responden yang bisa mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.
6. Untuk  penelitian  selanjutnya,  terlebih  dahulu memperbaiki  kuesioner  yang  digunakan  dalam penelitian.

## DAFTAR REFERENSI
Arikunto,  Suharsimi.  2010. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Bastian,  Indra.  2007. Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik .
Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Donal R. Cooper  Pamela S. Schindler. 2006. Metode Riset  Bisnis .  Edisi  9.  Jakarta:  PT  Media  Global Edukasi.
Fikri,  M.  Ali,  dkk.  2015.  Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan,  Kompetensi  Aparatur dan  Peran  Audit  Internal  Terhadap  Kualitas
Informasi  Laporan  Keuangan  dengan  Sistem
Pengendalian Intern Sebagai Variabel
Moderating  (Studi  Empiris  Pada  SKPD-SKPD di  Pemprov.  NTB). Jurnal  SNA  18  Univesitas Sumatera Utara .
Ghozali, Imam, 2015. Partial Least Squares : K onsep, Teknik,  Dan  Aplikasi  Menggunakan  Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris . Edisi 2.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  Abdul.  2010. Akuntansi  Daerah  Sektor  Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Harahap,  Syofyan  Syafri.  2008. Analisis  Kritis  atas Laporan  Keuangan .  Edisi  1.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Hertati,  Lesi.  2015.  Competence  of  Human  Resources,
The  Benefits  of  Information  Technology  on Value  of  Financial  Reporting  in  Indonesia. Research Journal of Financial and Accounting.Vol 6 No. 8, 2015.
Hutapea,  Parulian  dan  Thoha  N.  2008. Kompetensi Plus . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ihsanti,  Emilda.  2014.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  SKPD Kab.  Lima  Puluh  Kota). Artikel  Univesitas Negeri Padang . Keputusan menteri dalam negeri  Nomor 29 tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan  Daerah  serta  Tata  cara  Penyusunan Anggaran    Pendapatan  dan  belanja  daerah, pelaksanaan  tata  usaha  keuangan    Daerah  dan penyusunan  perhitungan  anggaran  pendapatan dan  Belanja daerah
Keputusan  Kepala  BKN  Nomor  46A  Tahun  2007
Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi  Jabatan  Struktural  Pegawai  Negeri Sipil.
Mahsun,  dkk.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta
Mardiasmo. 2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi.
Notoatmodjo,  Soekidjo.  2009.  Pengembangan  Sumber
Daya Manusia. Jakarta : Rineka Cipta Peraturan Pemerintah, 2010. Tentang Standar Akuntansi  Pemerintah  PP  Nomor  71  Tahun 2010. Peraturan Pemerintah, 2008. Tentang Sistem
Pengendalian  Intern  Daerah  PP  Nomor  60 Tahun 2008.
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  11 Tahun  2011  Tentang  Kriteria  dan  Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.
Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 33 Tahun
2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Roviyantie, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Daerah  (Survei  Pada  Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten
Tasikmalaya). Jurnal Universitas Siliwangi .
Sudiarianti, Ni Made, dkk. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Pada  Penerapan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan  Standar Akuntansi  Pemerintah  Serta  Implikasinya  Pada Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah. Jurnal SNA XVIII .
Sutrisno,  Edy.  2009. Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Jakarta: Kencana
Yensi,  Desy  Sefri,  dkk.  2014.  Pengaruh  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah,  dan  Sistem Pengendalian  Intern  (Internal  Audit)  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi  Empiris  Pada  SKPD  Kabupaten  Kuantan Sigingi). Jurnal  Fakultas  Ekonomi  Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia .
Yosefrinaldi.  2013.  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi
Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Pemerintah (Studi Empiris Pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah Se-Sumatera Barat). Jurnal Unniversitas Negeri Padang .
www.bpk.go.id  BPK,  RI,  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester  Tahun 2015 (http://www.bpk.go.id)