Demosi  Jabatan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Daerah  Kabupaten  Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)
Agung Setiawan Universitas Mataram, Indonesia
agungsetiawan@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  berangkat  dari  permasalahan  demosi  atau  penurunan  jabatan  yang  terjadi  di Kabupaten  Lombok  Timur  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB).  Kabupaten  Lombok  Timur  Nusa Tenggara Barat sebagai daerah otonom berhak untuk mengatur sendiri daerahnya termasuk perihal  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Daerah.  Melalui  Kepala  Daerah  atau  Bupati  Lombok  Timur, telah  dikeluarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Mutasi  Pegawai  Negeri  Sipil  atas  nama  Deden Barliahadi,  dalam    SK  Mutasi  tersebut  Deden  diturunkan  jabatan  dari  eselon  III  ke  IVb. Laporan Hasil Kinerja Deden Barliahadi sebagai PNS sejak tahun 2016, 2017, 2018 berturut- turut terus membaik. Sedangkan untuk bisa diturunkan dari jabatannya, PNS telah terbukti melakukan  pelanggaran  Disiplin  PNS.  Permasalahan  ini  tidak  hanya  terjadi  di  Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, melainkan banyak daerah di Indonesia. Laporan Jumlah Pengaduan  atas  dugaan  pelanggaran  nilai  dasar,  kode  etik  dan  kode  perilaku  pegawai Aparatur Sipil Negara, netralitas, serta penerapan sistem merit Tahun 2015-2017 oleh Komisi Aparatus Sipil Negara terus meningkat dari 221 menjadi 382 pengaduan. Berdasarkan hasil penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  wawancara  terhadap informan,  ditemukan  bahwa  demosi  jabatan  pegawai  negeri  sipil  kerap  terjadi  dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian upaya PNS yang terkena demosi jabatan  bisa  melalui  upaya  perubahan,  pencabutan,  penundaan  dan  pembatalan  ke  Pejabat yang  mengeluarkan  SK;  Bisa  melalui  upaya  administratif  yaitu  keberatan  dan  banding; pengaduan melalui Komisi Aparatur Sipil Negara; melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan  melalui  gugatan  ke  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  ;  ataupun  reformasi  birokrasi administrasi digital.
Kata Kunci : Demosi Jabatan PNS, Aturan Displin PNS, PP No 53 Tahun 2010 Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  Hukum  (rechstaat)  hal  itu  secara  tegas  diatur  dalam Konstitusi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Maka  segala  bentuk  tindakan  masyarakat  maupun  Pemerintah  haruslah  sesuai hukum  yang  berlaku.  Pemerintahan  suatu  negara  dapat  berjalan  jika  terdapat  sumber daya manusia yaitu aparat pemerintahan sebagai penyelenggara pelaksanaan pencapaian tujuan  nasional  guna  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  dan berkeseimbangan material dan spiritual. Sumber daya manusia merupakan bagian yang memiliki  peranan  penting  dalam  suatu organisasi  yang  menjadi  perencana  dalam setiap aktivitas – aktivitas organisas (Rahayu; 2019). Diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara,  unsur  Aparatur  Negara,  Abdi  Negara,  dan  Abdi  Masyarakat  yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Pemerintah  serta  yang  bersatu  padu,  bermental  baik,  berwibawa,  berdaya  guna,  bersih, bermutu  tinggi,  dan  sadar  akan  tanggung-jawabnya  untuk  menyelenggarakan  tugas pemerintahan  dan  pembangunan.  Menurut  jurnal  (Indriastuti;  2016)  Aparatur  Sipil Negara  sebagai  elemen  kunci  sumber  daya  manusia  aparatur  negara  memiliki  peran dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggara  pemerintahan  dalam  hal  ini  adalah  pegawai  yang  lebih  dikenal dengan  Pegawai  negeri  sipil  atau  PNS.  (Rahamatin;  2018)  mengungkapkan  bahwa Pegawai Negeri bukan hanya unsur dari aparat negara, lebih dari itu, yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyaralat yang selalu hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pegawai negeri sipil awalnya diatur di dalam Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian.  PNS  terdiri dari  Pegawai  Negeri  Sipil  Pusat;  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah;  dan  Pegawai  Negeri  Sipil lain  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Pada  Undang-undang  Nomor  43 Tahun  1999  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang Pokok-pokok  Kepegawaian  dijelaskan  Pegawai  Negeri  Sipil  terdiri  dari  Pegawai  Negeri Sipil;  Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia;  dan  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Pegawai  Negeri  Sipil  terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  Pusat;  dan  Pegawai Negeri  Sipil  Daerah.  Selain  Pegawai  Negeri,  pejabat  yang  berwenang  dapat  mengangkat pegawai tidak tetap.
Setelah  adanya  tuntutan  Reformasi,  terjadi  suatu  perubahan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  PNS,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1974  telah  diubah  menjadi  Undang-undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1974  Tentang    Pokok-pokok  Kepegawaian. Kemudian lima belas tahun berlalu, dengan mempertimbangkan pelaksanaan manajemen aparatur  sipil  negara  belum  berdasarkan  pada  perbandingan  antara  kompetensi  dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon  dalam  rekrutmen,  pengangkatan,  penempatan,  dan  promosi  pada  jabatan  sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan  tantangan  global  sehingga  perlu  diganti.  Akhirnya  tahun  2014  lahirlah  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Maksud  dan  tujuan  dari  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  atau  disingkat  ASN  ialah  dalam  rangka  pelaksanaan  cita-cita  bangsa  dan mewujudkan  tujuan  negara  sebagaimana  tercantum  dalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki  integritas,  profesional,  netral  dan  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih  dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi  masyarakat  dan  mampu  menjalankan  peran  sebagai  unsur  perekat  persatuan  dan kesatuan  bangsa  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
ASN  sendiri  terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  Pegawai  Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah.  instansi pemerintah sendiri terdiri dari instansi pemerintah pusat dan daerah, ini artinya otomatis terdapat PNS yang bekerja di instansi pusat disebut sebagai PNS Pusat dan juga PNS yang bekerja  di  instansi  daerah  disebut  sebagai  PNS  Daerah. Bila  PNS  pusat  diatur  oleh pemerintah pusat begitu pula dengan PNS daerah diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah diatur pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004  tentang  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  amanat  Undang-undang  Dasar  1945, pemerintah daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi  dan  tugas  pembantuan,  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan,  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip
demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan  suatu  daerah  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara otonomi daerah sebagaimana di  kehendaki  oleh  Undang-undang  nomor  9  Tahun  2015  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah memberikan kewenangan kepada daer ah yaitu “hak, wewena ng, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan” .
Salah  satu  kewenangan  pemerintah  daerah  ialah  melakukan  demosi  atau penurunan  Jabatan  (kbbi.kemdikbud.go.ig;  2019)  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan Daerah, dengan cara-cara Kepala Daerah  atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat  Keputusan  mengenai  pemindahan  maupun  penurunan  jabatan  Pegawai  Negeri tentunya  sesuai  prosedur  Peraturan  Pemerintah  nomor  53  tahun  2010  tentang  Disiplin PNS dan turunannya yaitu Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan dengan menimbang nilai kerja  PNS  terkait  dan  prosedur  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  demi mewujudkan good  governance (Rochman;  1998).  Penegakan  disiplin  biasanya  dikaitkan penerapan  aturan  (rule  enforcement),  Idealnya  dalam  menegakkan  aturan  hendaknya diarahkan  pada  “takut  pada  aturan  bukan  takut  pada  orang”  (Mustamin;  2017). Penekanan  terhadap  disiplin  pegawai  negeri  sipil  di  era  reformasi  dan  otonomi  daerah oleh  pemerintah  merupakan  respon  positif  untuk  mewujudkan  pemerintahan  Indonesia yang berkelas dunia (Rakaygoa; 2014).
Mengutip  (Efendy;  2022)  Disiplin  pegawai  yang  baik  akan  mempercepat pencapaian  tujuan  perusahaan,  sedangkan  disiplin  yang  menurun  akan  menjadi penghalang  dan  memperlambat  pencapaian  tujuan  perusahaan.  Dalam  jurnal  (Densi; 2018)  terkait  disiplin  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil,  pegawai  haruslah  profesional,  handal, bermoral,  maka  diperlukan  peraturan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  pedoman menegakkan disiplin. Tugas kenegaraan dan jabatan yang diemban Pegawai Negeri agar dapat berjalan dengan lancar, dan dapat menunjang kelancaran pembangunan Nasional, maka setiap Pegawai Negeri harus memiliki kemampuan dan kualitas tinggi serta dengan tingkat  disiplin  yang  tinggi  pula  (rafik;  2016)  dan  juga  faktor  kedisiplinan  memegang peranan penting dalam pelaksanaan kerja pegawai (Alou; 2022).
Dalam  praktek  demosi,  sesuai  jurnal  (Rsutandi;  2022)  Implementasi  Kebijakan tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar  hukumnya  belum  terlaksana  secara  optimal.  (Legawa;  2018)  mengatakan penerapan  Disiplin  PNS  pada  praktiknya  tidak  selalu  berjalan  dengan  baik,  hal  ini dikarenakan  adanya  kendala  dalam  pelaksanaannya  yaitu  sumber  daya  manusia  yang kurang memiliki kesadaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Ini dari segi yang memberi  hukuman  maupun  yang  diberi  hukuman.  Contoh  kasus  di  Kabupaten  Lombok Timur,  NTB,  Deden  barliahadi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  mengalami  penurunan  jabatan dari eselon yang lebih tinggi ke eselon yang lebih rendah yaitu eselon IIIb ke eselon IVa. Permasalahannya  adalah  bahwa  demosi  PNS  terkait  dilakukan  secara  tiba-tiba  tanpa pemberitahuan  terlebih  dahulu,  demosi  dilakukan  secara  sepihak,  Deden  merasa  tidak pernah melakukan pelanggaran PNS, ini bisa dilihat dari hasil kinerja Deden sebagai PNS Daerah.  Penurunan  jabatan  bertepatan  saat  Bupati  Lombok  Timur  yang  baru  mulai menjabat (Deden; 2019).
Kejadian seperti ini juga terjadi di daerah lain, seperti diberitakan (Beritasatu.com; 2019) Rahmat Mahmudi PNS di kediri yang menjabat sebagai  Kepala Seksi Ketentraman dan  Ketertiban  (Trantib)  Plemahan  Kediri  menggugat  Bupati  Kediri  saat  itu  Haryanti Sutrisno  ke Pengadilan Tata Usaha Negara.  Gugatan dilakukan karena Rahmat Mahmudi telah dimutasi demosi dari jabatan sebelumnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Informasi Masyarakat  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Kediri  menjadi  Kasi  Trantib  di  Kecamatan
Plemahan.  Penurunan  ini  juga  dilakukan  tanpa  sebab  yang  pasti,  karena  rahmat  tidak melalukan suatu pelanggaran disiplin PNS.
Di Kabupaten Magelang Jawa Tengah sesuai berita (kompas.com; 2019), sembilan Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Magelang  Jawa  Tengah melayangkan surat peringatan atau somasi kepada Bupati Magelang, Zaenal Arifin. Somasi tersebut  menyusul  adanya  demosi  atau  penurunan  jabatan  dan  eselon  yang  dilakukan oleh Zaenal terhadap sembilan PNS itu. Seperti kasus diatas sebelumnya, sembilan PNS ini telah diturunkan jabatannya tanpa alasan yang jelas serta prosedur yang tepat. Sembilan PNS  ini  juga  tidak  ada  melakukan  pelanggaran  berat  maupun  pelanggaran  disiplin  PNS. Menurut Bambang Tjatur kuasa hukum dari para PNS tersebut,  penurunan jabatan para PNS  ke  eselon  yang  lebih  rendah  oleh  Zaenal  Arifin.  Kebijakan  tersebut  diduga  terkait Pilkada  beberapa  waktu  yang  lalu,  dimana  para  PNS  tersebut  tidak  mendukung pencalonan Zaenal Arifin sebagai Bupati magelang periode 2014-2019.
Undang-Undang  nomor  5  tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  Pasal  27 menyebutkan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  merupakan  lembaga  nonstruktural  yang mandiri  dan  bebas  dari  intervensi  politik  untuk  menciptakan  Pegawai  ASN  yang profesional  dan berkinerja,  memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat  dan  pemersatu  bangsa.  Dalam  laporan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  melalui Laporan  Kinerja  KASN  tahun  2017  mengenai  Perbandingan  Jumlah  Pengaduan  Tahun 2015-2017 (LK KASN; 2017). Perbandingan jumlah pengaduan atas dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, netralitas, serta penerapan sistem merit tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Sistem merit tahun 2015 sebanyak 152 pengaduan,  tahun  2016  sebanyak  139  pengaduan,  dan  tahun  2017  sebanyak  230 pengaduan.  Pelanggaran  nilai  dasar,  kode  etik,  kode  perilaku  tahun  2015  sebanyak  40 pengaduan,  tahun  2016  sebanyak  32  pengaduan,  tahun  2017  sebanyak  64  pengaduan  . Pelanggaran  netralitas  tahun  2015  sebanyak  29  pengaduan,  tahun  2016  sebanyak  48 pengaduan,  tahun  2017  sebanyak  55  pengaduan.  Bukan  kewenangan  tahun  2016 sebanyak 35 pengaduan, tahun 2017 sebanyak 33 pengaduan. Jika di total rata-rata tahun 2015  sebanyak  221  pengaduan,  tahun  2016  sebanyak  256  pengaduan  dan  tahun  2017 sebanyak 382 pengaduan. Dari banyaknya pengaduan yang ditujukan kepada Komisi ASN, tidak  semua  sudah  diproses  sampai  selesai,  menurut  laporan,  tahun  2015  dari  221 pengaduan 80 pengaduan diselesaikan, tahun 2016 dari 254 pengaduan 180 pengaduan diselesaikan,  tahun  2017  dari  382  pengaduan  234  diselesaikan  atau  sudah  diproses sampai selesai oleh Komisi ASN. Artinya setiap tahun terjadi peningkatan pengaduan dan penanganan  oleh  Komisi  ASN  belum  bisa  100  persen.  ini  memunculkan  stigma  pesimis terhadap PNS yang ingin mengadukan masalahnya kepada Komisi ASN, kurangnya bukti yang  kuat  juga  menjadi  alasan  PNS  daerah  sulit  untuk  melaporkan  permasalahan  ini  ke Komisi  ASN  dipusat.  Bahwa  implementasi  kebijakan  sendiri  memiliki  model  tertentu terdiri dari berbagai macam model, dimana dengan adanya model ini akan menunjukkan faktor-faktor  yang  saling  berhubungan  dalam  mengukur  keberhasilan  implementasi kebijakan (Anggara; 2018).
Bahwa  Pejabat  atau  Badan  Tata  Usaha  Negara  yang  melakukan  demosi  jabatan PNS  wajib  memerhatikan  aspek-aspek  hukum    dan  norma  yang  berlaku.  Terdapat berbagai  macam  peraturan  perundangan-undangan  terkait  dengan  demosi  jabatan  PNS, diantaranya  Undang-Undang  nomor  5  tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara, Perarturan  Pemerintah  nomor  53  tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS,  Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah nomor 11  tahun  2017  tentang  Manajemen  PNS,  Peraturan  Pemerintah  nomor  30  tahun  2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Mengutip (Hatta; 1966:15) Demosi PNS ini bahkan seperti penyakit lama yang tak kunjung sembuh di Negeri ini mirip seperti korupsi, yaitu :
“  Juga  dalam  hal  menempatk an  pegawai  pada  jabatan  umum  didalam  dan  diluar  negeri orang  lupa  akan  dasar  tanggung  jawab  dan  toleransi  dalam  demokrasi.  Seringkali keanggotaan  partai  menjadi  ukuran  bukan  dasar..  the  right  man  in  the  right  place.. pegawai yang tidak berpartai atau partainya duduk di bangku oposisi merasa kehilangan pegangan  dan  patah  hati.  Ini  merusak  ketentraman  jiwa  bekerja,  mendorong  orang kedalam jurang dan korupsi mental. Aturan memperkuat budi pekerti, karakter pegawai, dengan  politik  kepartaian  itu  orang  menghidupkan  yang  sebaliknya,  mengasuh  orang luntur karakter. Akhirnya orang masuk partai bukan karena keyakinan, melainkan karena ingin memperoleh jaminan.”
Contoh-contoh  permasalahan  diatas  merupakan  beberapa  fenomena  mengenai demosi atau penurunan jabatan pegawai negeri sipil, banyaknya demosi yang tidak sesuai prosedur  berarti  tidak  mengindahkan  prinsip  good  governance,  hal  dapat  merugikan Negara di berbagai sektor. Peraturan disiplin PNS dapat mendorong PNS untuk produktif bertugas dalam lingkup sistem karier dan prestasi sehingga perlu dilakukan pengawasan yang  ketat serta  penegakan  pelanggaran  disiplin  PNS  (Dewi;  2021).  Atas  dasar itu  demi mewujudkan  good  governance  peneliti  merasa  perlu  untuk  meneliti  permasalahan  ini lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul Demosi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lombok Timur NTB.

## METODE
Penulisan  karya  tulis  ini  mengikuti  (soekanto;  2014:51)  disusun  berdasarkan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu dengan menggali peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang ada. Penelitian normatif mencakup penelitian  terhadap  azas-azas  hukum,  sistematika  hukum,  sinkronisasi  hukum,  sejarah hukum  dan  perbadingan  hukum.  Guna  memberikan  argumentasi  tambahan  bagi  pilihan metode  penelitian  yang  normatif,  penelitian  ini  disusun  denga  sejumlah  pilihan  metode pendekatan penelitian, yaitu : Tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum preskriptif, yaitu  suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  saran-saran  untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yang bersifat normatif adalah data sekunder. Jenis Sumber Bahan Hukum Penelitian  ini  juga  mengumpulkan  data-data  atau  bahan  hukum  berupa  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum yang mempunyai otoritas sehingga mengikat, seperti  norma dasar, konstitusi, peraturan perundang-undangan, hukum adat, putusan hakim dan traktat.
Alat  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  melalui  studi  kepustakaan dengan  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Dalam melakukan  studi  dokumen  atau  kepustakaan,  penelitian  ini  mengacu  pada  literatur- literatur  ilmiah,  selain  itu  juga  dilakukan  wawancara  dengan  informan  terkait  dengan masalah demosi jabatan PNS.
Metode analisis data pada penelitian ini sesuai dengan (mamudji; 2001:13) yaitu yuridis  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  interpretasi  atau  penafsiran  terhadap bahan-bahan  hukum,  pasal-pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  bahan hukum diperoleh dalam penelitian normatif, peraturan perundag-undangan, dan literatur diuraikan  dan  dihubungkan  menjadi  sesuatu  yang  sistematis  guna  menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bentuk hasil penelitian ini adalah sebuah laporan penelitian normatif-perskriptif berupa jurnal ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggal 30 april 2019, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahyar selaku kepala  bagian  Humas  dan  Hukum  DPRD  Kabupaten  Lombok  Timur,  NTB.  Ditemui  di kantor  DPRD  Lombok  Timur,  Bapak  Ahyan  membenarkan  bahwa  fenomena  mutasi  dan demosi  PNS  Daerah  Lombok  Timur  tidak  jarang  terjadi,  bahkan  setiap  pergantian
kepemimpinan bupati Lombok Timur selalu ada PNS yang dimutasi demosi PNS tanpa ada alasan yang jelas terang (Ahyar, 2019). Penurunan pangkat atau golongan PNS ini terjadi diduga  karena  permasalahan  politik.  Ahyan  mengatakan  sering  kali  mendengar  isu  isu terkait  Politik  Balas  Budi,  Politik  Balas  Dendam,  dan  juga  Politik  Uang.  Menurut  ahyan, Politik Balas Budi itu memberikan suatu jabatan di pemerintahan kepada orang atau  tim sukses karena sudah membantu Calon Pemimpin Daerah atau Calon Legislatif atau Calon pejabat  lainnya  untuk  duduk  di  pemerintahan.  Kemudian  Politik  Balas  Dendam,  dimana Pejabat  yang  sudah  duduk  di  suatu  Pemerintahan  itu  akan  melakukan  mutasi  demosi terhadap  PNS  yang  tidak  mendudukngnya sewaktu  mencalonkan  diri  sebagai  pemimpin daerah  dan  digantikan  dengan  Tim  Sukses  atau  orang  yang  dianggap  telah  mendukung pencalonan  dirinya  sebagai  pemimpim  daerah.  Kemudian  yang  terakhir  Politik  Uang, dimana para PNS memberikan sejumlah uang kepada Pemimpin Daerah untuk dinaikkan pangkat  PNSnya.  Ini  semua  isu-isu  yang  kerap  terjadi  namun  Ahyar  sendiri  tak  mampu berbuat banyak lantaran tidak adanya bukti yang kuat untuk membuktikannya.
Deden  sebagai  PNS  selalu  menajalankan  kewajiban  sebagai  PNS  dengan  sebaik-baiknya namun tiba-tiba ia mendapat Surat Keputusan dari Bupati yang berisi mengenai Demosi dirinya tanpa sebab atau pertimbangan hukum. Ini tentunya Pejabat Tata Usaha dianggap telah  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Administrasi Pemerintahan,  Kepegawaian  maupun  demosi  PNS.  Bupati  sebagai  Pejabat  Tata  Usaha Negara  dalam  mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  harus  benar-benar memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya terkait Demosi Pegawai  Negeri  Sipil.  Pemerintah  harus  menindak  tegas  Pejabat  atau  Badan  Tata  Usaha Negara  yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tidak  sesuai  prosedur  yang berlaku.  Kurangnya  pengaturan  mengenai  demosi  jabatan  pada  bagian  Mutasi  Pegawai Negeri  Sipil,  membuat  demosi  menjadi  kurang  perhatian,  padahal  demosi  bagian  dari mutasi PNS.
PNS  yang  demosi  jabatan  turun  pangkat  khususnya  di  Pemerintahan  Daerah Lombok Timur NTB atas nama Deden Barliahadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka PNS yang terkena demosi jabatan ingin mendapatkan haknya kembali seadil-adilnya, berikut akan dipaparkan upaya-upaya yang ditempuh terkait PNS yang  ingin  mendapatkan  keadilan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  antara lain  : Upaya  PNS  yang  terkena  Demosi  Jabatan  melalui  Perubahan,  Pencabutan, Penundaan,  dan  Pembatalan  Dalam  hal  ini,  PNS  melakukan  pertemuan  dengan  Kepala Daerah atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Demosi PNS terkait dan meminta Pejabat terkait untuk melakukan perubahan, pencabutan, penundaan, pembatalan  Surat  Keputusan  yang  dikeluarkan  karena  dianggap  tidak  sesuai  dan bertentangan  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  terkait Mutasi  Pegawai  Negeri  Daerah. Dalam  UU  nomor  30  tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan,  pejabat  pemerintahan  dalam  hal  ini  Kepala  Daerah  sendiri  yang  bisa melakukan  Perubahan,  Pencabutan,  Penundaan,  dan  Pembatalan  Keputusan  yang alasannya akan dijabarkan dibawah ini :
Perubahan  Keputusan  dapat  dilakukan  perubahan  apabila  terdapat  :  Kesalahan konsideran;  kesalahan  redaksional;  perubahan  dasar  pembuatan  Keputusan;  dan  fakta baru.  Perubahan  Keputusan  harus  mencantumkan  alasan  objektif  dan  memperhatikan AUPB,  Keputusan  hanya  ditetapkan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  yang  menetapkan  surat keputusan  dan  berlku  sejak  ditetapkannya  Keputusan  perubahan  tersebut.  Keputusan perubahan  dilakukan  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja  sejak  ditemukannya  alasan perubahan dan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan. Pencabutan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan bila terdapat cacat wewenang; prosedur; dan subsantsi. Dalam hal Keputusan dicabut, harus diiterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan  dasar hukum  pencabutan dan  memperhatikan  AUPB.  Keputusan pencabutan dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerntahan yang menetapkan Keputusan; oleh
Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau atas perintah Pengadilan.  Pencabutan keputusan dilakukan 5 (lima) hari sejak ditemukannya dasar pencabutan keputusan dan berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  keputusan,  keputusan  pencabutan  atas  perintah pengadilan  dilakukan  paling  lama  21  (dua  puluh  satu)  hari  kerja  sejak  perintah Pengadilang tersebut dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. Keputusan  yang  sudah  ditetapkan  tidak  dapat  ditunda  pelaksanaannya,  kecuali jika berpotensi menimbulkan : kerugian negara; kerusakan lingkungan hidup; dan konflik sosial.  Penundaan  Keputusan  dapat  dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  yang menetapkan  Keputusan  dan  dapat  dilakukan  berdasarkan  permintaan  Pejabat Pemerintahan terkait atau Putusan Pengadilan.
Keputusan  hanya  dapat  dibatalkan  apabila  terdapat  cacat  wewenang;  prosedur; dan substansi. Keputusan yang dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan  dasar  hukum  pembatalan  dan  memperhatikan  AUPB.  Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan.

## Upaya PNS yang terkena Demosi Jabatan melalui Upaya Administratif
Dalam  Undang-Undang  Administratif  Pemerintahan  juga  dikenal  upaya-upaya konkret dalam menindaklanjuti Keputusan Pejabat Daerah atau Badan Tata Usaha Negara yang  dirasa  dirugikan.  Warga  masyarakat  yang  dirugikan  dan  atau  tindakan  dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
Upaya  Administratif  tersebut  terdiri  atas  :  keberatan;  banding.  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  berwenang  menyelesaikan  keberatan  atas  Keputusan  dan/atau  Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat dalam hal ini PNS  Daerah.  Dalam  hal  PNS  Daerah  tidak  menerima  atas  penyelesaian  keberatan  oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan, PNS dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. Dalam hal PNS tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, PNS dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Upaya PNS yang terkena Demosi Jabatan melalui Komisi Aparatur Sipil Negara PNS  bisa  mengadu  ke  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  mengenai  sistem  merit  atau mekanisme yang tidak sesuai dalam melakukan Mutasi PNS. Komisi Aparatur Sipil Negara berfungsi mengawasi  pelaksanaan  norma  dasar,  kode  etik  dan  kode  perilaku  ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. KASN  berwenang,  (a)  mengawasi  setiap  tahapan  proses  pengisian  Jabatan  Pimpinan Tinggi  mulai  dari  pembentukan  panitia  seleski  instansi,  pengumuman  lowongan,  nama calon,  penetapan,  dan  pelantikan  Pejabat  Pimpinan  Tinggi;  (b)  mengawasi  dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Hasil pengawasan pada ayat (1) huruf (a) dan (b) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian  dan  Pejabat  yang  berwenang  untuk  wajib  ditindaklanjuti.  Berdasar  hasil pengawasan yang tidak ditindak lanjuti sesuai pasal 32, KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang  Berwenang  yang  melanggar  prinsip  Sistem  Merit  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Sanksi  yang  dimaksud  berupa  :  peringatan;  teguran;  perbaikan,  pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan dan atau pengembalian pembayaran; hukuman disiplin untuk Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  sanksi  untuk  Pejabat  Pembina  Kepegawaian,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Sanksi  dilakukan  oleh,  Presiden  selaku  pemegang  kekuasaan tertinggi  pembinaan  ASN,  terhadap  keputusan  yang  ditetapkan  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian;  dan  Menteri  terhadap  keputusan  yang  ditetapkan  oleh  Pejabat  yang Berwenang,  dan  terhadap  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  ditingkat  provinsi  dan kabupaten/kota.

## Upaya PNS yang terkena Demosi Jabatan melalui DPRD Kabupaten/Kota
Fungsi dari DPRD Kabupaten/kota sendiri sesuai Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2018  tentang  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  rakyat  Daerah  Kabupaten  Lombok  Timur antara  lain  legislasi;  anggaran;  dan  pengawasan.  Sedangkan  wewenang  dan  tugas  DPRD salah satunya ialah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati / Walikota dan Wakil Bupati atau wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian. Adapun Hak dari DPRD Kabupaten  ialah  interpelasi,  angket,  dan  menyatakan  pendapat.  Ketiga  hak  ini  bisa digunakan  DPRD  untuk  meminta  keterangan  lebih  lanjut  kepada  Bupati  mengenai permasalahan  mutasi  demosi  PNS  di  daerah.  Hak  interpelasi  adalah  Hak  DPRD  untuk meminta  keterangan  kepada  Pejabat  setempat  mengenai  kebijakan  Pemerntah  Daerah yang  penting  dan  strategis  serta  berdampak  luas  pada  kehidupan  bermasayarakat  dan bernegara.  Hak  interpelasi  diusulkan  paling  sedikit  7  (tujuh)  orang  anggota  DPRD  dan lebih dari 1 (satu) Fraksi. Usul ini diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna. Pengusulan hak interpelasi disertai dengan dokumen dan memuat paling sedikit  materi  kebijakan  dan  atau  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  akan dimintakan keterangan;dan alasan permintaan keterangan.
Rapat  paripurna  mengenai  usul  hak  interpelasi  dilakukan  dengan  tahapan  : pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi; anggota fraksi DPRD memberikan tanggapan atas pandangan para anggota DPRD. Usul sebagaimana dimaksud menajdi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat peripurna DPRD yang  dihadiri  lebih  dari  ½  (satu  perdua)  jumlah  anggota  DPRD  dan  putusan  diambil dengan  persetujuan  lebih  dari  ½  (satu  per  dua)  dari  jumlah  anggota  DPRD  yang  hadir. Dalam rapat paripurna usul hak interpelasi mengenai penjelasan Pejabat terkait : Pejabat hadir  memberikan  penjelasan;  dan  setiap  anggota  DPRD  dapat  mengajukan  pertanyaan. Dalam  hal  Bupati  berhalangan  hadir  untuk  memberikan  penjelasan,  bupati  menugaskan pejabat  terkait  untuk  mewakili.  Pandangan  DPRD  dijadikan  bahan  untuk  DPRD  dalam pelaksanaan  fungsi  pengawasan  dan  untuk  Pejabat  dijadikan  bahan  dalam  penetapan pelaksanaan  kebijakan.  Rapat  paripurna  mengenai  usul  pernyataan  pendapat  dilakukan dengan  tahapan  :  pengusul  menyampaikan  penjelasan  lisan  atas  usul  hak  menyatakan pendapat;  anggota  DPRD  lainnya  memberikan  pandangan  melalui  Fraksi;  Bupati memberikan  pendapat;  dan  pengusul  memberikan  jawaban  atas  pandangan  anggota DPRD  dan  pendapat  Bupati.  Dalam  hal  usul  pernyataan  pendapat  disetujui,  ditetapkan keputusan  DPRD  yang  memuat  :  pernyataan  pendapat;  saran  penyelesaiannya;  dan peringatan.

## Upaya PNS yang terkena Demosi Jabatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara
Sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  Orang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  oleh suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  tertulis  kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan  itu  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah,  dengan  atau  tanpa  disertai  tuntutan ganti  rugi  dan/atau  direhabilitasi.  Alasan-alasan  yang  dapat  digunakan  dalam  gugatan sebagaimana  dimaksud  diatas  adalah  :  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  Keputusan  Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kedudukan  tergugat.  Dalam  hal  ini  PNS  dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Mataram sebagai Pengadilan yang berwenang  dalam  sengeketa  Tata  Usaha  Negara  didaerah NTB.  Gugatan  oleh  PNS  dapat diajukan  hanya  dalam  tenggang  waktu  sembilan  puluh  hari  terhitung  sejak  diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Gugatan  harus  memuat    Nama,  kewarganegaraan,  tempat  tinggal,  dan  pekerjaan penggugat, atau kuasanya; Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; Dasar gugatan dan hal yang diminta diputuskan oleh Pengadilan. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengketakan  oleh  penggugat.  Para  pihak  yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili seorang atau beberapa orang kuasa.  Penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Ketua  Pengadilan  untuk bersengketa  dengan  cuma-cuma.  Permohonan  diajukan  pada  waktu  penggugat mengajukan gugatannya disertai dengan surat keterangan tidak maupun dari kepala desa atau lurah ditempat kediaman pemohon. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha  Negara  sedang  berjalan,  sampai  ada  putusan  Pengadilan  yang  memperoleh kekuatan hukum tetap.

## KESIMPULAN
Demosi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berada pada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PNS  yang  tidak  menaati  ketentuan  kewajiban  dan  larangan  PNS,  dijatuhi  hukuman disiplin.  Dengan  tidak  mengesampingkan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan  pidana,  PNS  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  dijatuhi  hukuman  disiplin. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf  a  terdiri  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  dan  pernyataan  tidak  puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  terdiri  dari,  penundaan  kenaikan  gaji  berkala  selama  1  (satu)  tahun,  penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat (demosi) lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari penurunan pangkat (demosi) setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)  tahun,  pemindahan  dalam  rangka  penurunan  jabatan  setingkat  lebih  rendah, pembebasan  dari  jabatan,  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Upaya  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  terkena  Demosi  Jabatan  yaitu  dengan  cara mediasi dengan Pejabat Tata Usaha Negara terkait untuk meminta Perubahan, Pencabutan dan  Pembatalan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  Melalui  Upaya  Administratif  sesuai Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan,  Pengaduan  melalui  Komisi  Aparatur  Sipil Negara, Pengaduan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Gugatan melalui Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Bahwa  Bupati  sebagai  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tidak mengindahkan  Peraturan  Pemerintah  nomor  30  tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan.  Bupati  melanggar  Peraturan  Pemerintah  nomor  11  tahun  2017  tentang manajamen  PNS.  Peraturan  Bupati  Lombok  Timur  Nomor  40  tahun  2018  tentang Perubahan  atas  peraturan  Bupati  nomor  36  tahun  2017  tentang  disiplin  kerja  pegawai negeri  sipil  di  lingkungan  pemerintah  daerah,  Peraturan  Kepala  BKN  tentang  Mutasi, Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS,  Peraturan  Bupati Lombok Timur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36  Tahun  2017  tentang  Disiplin  Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah Daerah.  Peraturan  Bupati  nomor  40  tahun  2018  perlu  dirubah  karena  cacat  teknis  dan multitafsir.  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ)  dari  DPRD  Lombok  Timur Poin  4  dijelaskan  bahwa,  mengenai  mutasi  jabatan  (demosi)  di  lingkup  Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu menjadi mutasi jabatan (demosi) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu menjadi perhatian bersama.

## REFERENSI
Alfian chrisye alou, Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Ranawulu Kota Bitung,  Civilia  :  Jurnal  Kajian  Hukum  dan  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Vol.1, No.2, 2022
Andi Mustamin, Jurnal Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2017, Volume 3 Nomor 2
Arif  Efendy,  Jurnal  Kajian  Hukuman  Disiplin  Sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Widiya Praja Vol. 2, 2022 Arihun  Rahmatin,  Jurnal  Implementasi  Kebijakan  Disiplin  PNS  Dalam  Meningkatkan Kinerja  Pegawai  Di  Kantor  Camat  Utan,  Kabupaten  Sumbawa  Provinsi  Nusa Tenggara Barat, Jurnal MSDA/Vol.6, No 2, 2018
Askani, Jurnal Analisis Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Jurnal Penelitian Sosial dan Politik Mimbar, Vol 7 No.1, 2018 Gede  Agus  Surya,  Mandala,  Jurnal  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2, 2018
Gusti Lanang Rakayoga, Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Kepegawaian  Di  Indonesia, Jurnal IUS, Vol II, Nomor 5, 2014.
Iyus  Rustandi,  Implementasi  Kebijakan  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bandung,  Responsive  :  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, Volume 5 Nomor 4,
2022
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  PP  Nomor  53 tahun 2010. TLNRI Nomor 5135.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, nomor 30 tahun 2014 Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU nomor 30 tahun 2014. TLNRI Nomor 5601
Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  UU  Nomor  5  Tahun  2014, TLNRI Nomor 5494
Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  nomor  32  tahun  2004, TLNRI Nomor 4437
Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU Nomor 43 tahun 1999. LNRI Nomor 169 Indonesia, Undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  UU  Nomor  9  tahun  2004,  TLN  RI  Nomor 4380, pasal 53
Indonesia,  Undang-Undang  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 9 Tahun 2015 Indonesia, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU nomor 8 tahun 1974, LNRI Nomor 55 Laporan Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2017 hlm.24 Lombok  Timur  NTB,  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Lombok Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah  Kabupaten Lombok Timur, Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2018.
Mentari Berliana Kemala Dewi, Tingkat Kepatuhan Disiplin PNS Oleh Pegawai Negeri Sipil Di  Lingkungan  Kabupaten  Pemalang,  Indonesian  State  Law  Review,  Vol.  4  No.  1, 2021
Mohammad Rafik, Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Kantor Kejaksaan  Negeri  Palu  Sulawesi  Tengah  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 4, 2016. Meuthia  Ganie  Rochman,  Good  Governance  dan  Tiga  Struktur  Komunikasi  Rakyat  dan Pemerintah  (makalah  disampaikan  pada  seminar  tentang  Good  Governance  dan Reformasi Hukum, Jakarta, Agustus, 1998)
Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Pustaka Antara PT, Jakarta, 1966, hlm 15. Soekanto, Pengantar Penelitian
Soerjono Soekanto  &  Sri Mamudji,  Penelitian  Hukum Normatif  :  Suatu Tinjauan  Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 2001
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2014 Sri  Indrastuti,  Pengaruh  Disiplin  Kerja  Terhadap  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 27 No.1, 2016
Sahya  Anggara,  Implementasi  Kebijakan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Balai  Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat, Publica : Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, Vol 10 No. 1, 2018
wawancara  dengan  Deden  Barliahadi  selaku  PNS  Daerah  di  Kabupaten  Lombok  Timur NTB, tanggal 5 maret 2019
wawancara  dengan  Bapak  Ahyar  selaku  anggota  DPRD  Kabupaten  Lombok  Timur  NTB bagian Humas dan Hukum DPRD Kabupaten Lombok Timur, NTB.

## Copyright Holder :
© Agung Setiawan (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: