## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## MODEL PARAREM DESA ADAT DALAM MENCIPTAKAN TATANAN KEHIDUPAN BARU DI DESA UMEANYAR, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG
Ketut Sudiatmaka, I Gusti Ayu Apsari Hadi
Universitas Pendidikan Ganesha E-mail: sudiatmaka58@gmail.com

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022
Keywords: Pararem,  Traditional,
Villages,  New  Normal,
Umeanyar. This  research  aims  to  analyze  the  systematics  in  a form  legal  construction  of  an  ideal  Pararem  for traditional villages as an effort to create a new life order (new normal) and at the same time integrating and  enforcing  laws  that  apply  in  Umeanyar traditional villages, Seririt District, Buleleng Regency.
The  research  method  used  is  empirical  juridical  by collecting  research  data  in  the  form  of  interviews involving  the  Bendesa  Adat  Umeanyar  Village  as informants and document studies. The results showed Pararem  Nr.  060/DA.Um/PRRM/VI/2020  has construction that is appropriate with the provisions according to Bali Governor Regulation No. 4 of 2020 that pararem is prepared in Balinese and Indonesian and must be socialized to indigenous village society. Furthermore,  in  the  context  of  integrating  and  law enforcement, this pararem also includes sanctions at the level of guidance, warnings, to pamidanda, such as sanctions for akilo beras, dasa kilo beras, and selae kilo  beras. The  Efforts  to  integrate  pararem  should involve  all  parties,  starting  from  the  Bendesa  Adat, Perbekel, the Covid Task Force at the local traditional village wewidangan.
Abstrak Kata kunci: Pararem, Desa, Adat,
Tatanan Baru, Umeanyar.
Corresponding Author: Ketut Sudiatmaka Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis sistematika  dalam  bentuk  konstruksi  hukum pararem yang  ideal  bagi  Desa  Adat  sebagai  upaya menciptakan tatanan kehidupan baru ( new normal ) dan sekaligus pengintegrasian maupun penegakan hukum  yang  berlaku  di  Desa  Adat  Umeanyar, Kecamatan  Seririt,  Kabupaten  Buleleng.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris dengan  mengumpulkan  data  penelitian  berupa wawancara  yang  melibatkan  Bendesa  Adat  Desa Umeanyar  sebagai  informan  dan  studi  dokumen. Hasil  penelitian  menunjukkan Pararem No. 060/DA.Um/PRRM/VI/2020  memiliki  konstruksi yang telah sesuai sebagaimana ketentuan menurut Peraturan Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020 bahwa pararem disusun  dalam  bahasa  Bali  dan  Bahasa Indonesia  serta  harus  disosialisasikan  kepada masyarakat  desa  adat.  Selain  itu  dalam  rangka pengintegrasian dan penegakan hukum pararem ini juga  memuat  sanksi  dengan  tingkat  pembinaan, peringatan, hingga pamidanda seperti  sanksi akilo beras, dasa kilo beras hingga selae kilo beras. Upaya pengintegrasian pararem hendaknya  melibatkan segenap  pihak  mulai  dari  Bendesa  Adat,  Perbekel,
Satgas Covid di wewidangan desa adat setempat.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Pandemi Corona  Virus  Disease (Covid-19)  masih  berlangsung  hingga  tahun 2021 ini. Pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia di awal tahun 2020 pada kenyataannya  sampai  awal  tahun  2021  masih  terus  menunjukkan  peningkatan kasus  ( https://covid19.go.id/peta-sebaran ).  Masyarakat  terus  dihimbau  untuk menerapkan perilaku hidup sehat dengan tetap memakai masker kemanapun dan dimanapun  berada,  menjaga  jarak  apabila  berada  di  keramaian,  rajin  mencuci tangan, menjaga imun tubuh, dan sebagainya.
Penerapan social  distancing atau  pembatasan  kegiatan  masyarakat merupakan  langkah  awal  pemerintah  pusat  dalam  mengatasi  pandemi  Covid-19 yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19).  Selain  itu,  seruan  untuk  bekerja,  belajar,  dan beribadah  dari  rumah  atau  dikenal  dengan work  from  home (wfh)  menjadi himbauan dari Presiden sekaligus kepala pemerintahan.
Dalam rangka mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia, Presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam bentuk Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
No.  7  Tahun  2020.  Adapun  tugas  utama  Gugus  Tugas  di  sini  ialah  untuk mengoptimalisasikan penanganan pandemi dari tingkat pusat hingga daerah. Gugus tugas  secara  teknis  bertugas  untuk  meningkatkan  ketahanan  nasional  di  bidang kesehatan yang susunannya terdiri dari kementerian, non kementerian, TNI, Polri, dan  Kepala  Daerah (Hasibuan,  Anisa, Jurnal  Sosial  dan Budaya  Syar-i , Vol.7  No.  7 2020: 588) .
Selama hampir setahun negara-negara di dunia termasuk Indonesia masih berkutat dan belum lepas dari penyebaran virus Corona . Dapat dilihat di Indonesia hingga bulan Februari 2021 jumlah kasus terkonfirmasi yang dihimpun oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai 1.111.671 jiwa dengan  175.236  kasus  aktif  sementara  905.665  serta  30.770  kematian ( https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19 ).  Data  tersebut  bisa  menunjukkan bahwa berbagai regulasi ataupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi virus ini masih belum efektif.
Dalam  kajian  secara  Sosiologi  hukum  terdapat  pendapat  Lawrence  M. Friedman  (Esmi  Warassih,  2011:  27)  yang  mengemukakan  bahwa  efektif  dan berhasil  tidaknya  suatu  penegakan  hukum  tergantung  dari  adanya  tiga  sistem hukum,  yakni  struktur  hukum  ( structure  of  law ),  substansi  hukum  ( substance  of law ), dan  budaya hukum ( legal culture ).
a. Komponen Struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu  dengan  berbagai  macam  fungsi  dalam  rangka  mendukung  bekerjanya sistem  tersebut.  Komponen  ini  dimungkinkan  untuk  melihat  bagaimana sistem  hukum  itu  memberikan  pelayanan  terhadap  penggarapan  bahan- bahan hukum secara teratur.
b. Komponen  Substantif  yaitu  sebagai  output  dari  sistem  hukum,  berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
c. Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, custom, ways  of  doing,  ways  of  thinking,  opinion yang  mempengaruhi  bekerjanya hukum  oleh  Lawrence  M.  Friedman  disebut  kultur  hukum.  Kultur  hukum inilah  yang  berfungsi  sebagai  jembatan  yang  menghubungkan  antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.
Dalam  melihat  efektifnya  suatu  aturan  haruslah  berdasarkan  ketiga komponen  tersebut  yang  memang  menjadi  tolok  ukur  berhasil  tidaknya  suatu penegakan hukum di masyarakat.
Di  ranah  struktur  kita  bisa  melihat  bahwa  aparat  penegak  hukum  yang memiliki  peran  besar  dalam  pemberlakuan  aturan  hukum  menjadi  serba  salah, apakah akan menindak jikalau masyarakat tetap melaksanakan kegiatan kumpul- kumpul  dengan  tujuan  persembahyangan  ataukah  membiarkan  saja  karena memang itu merupakan bagian dari pelestarian budaya. Apabila melihat Bali dengan berbagai  kultur  dan  kepercayaan  yang  dimiliki  maka  akan  ada  banyak  pihak nantinya  dapat  dikenakan  sanksi  atas  pelanggaran  protokol  kesehatan  ketika melaksanakan ritual keagamaan.
Pada  segi  substansi  yakni  suatu  norma  hukum  yang  terdapat  pada peraturan-peraturan,  keputusan,  maupun  kebijakan  juga  menjadi  sorotan  utama dalam hal efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang berlaku di  masyarakat.
Apabila  melihat  contoh  di  Bali  pemerintah  daerah di  sini juga  telah menerbitkan berbagai  regulasi  yang  sifatnya  mengatur  pelaksanaan  kegiatan  masyarakat utamanya  dalam  menyelenggarakan  upacara  keagamaan.  Salah  satu  regulasi penting yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali bersama dengan Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  (PHDI)  Provinsi  Bali  Dan  Majelis  Desa  Adat (MDA)  Provinsi  Bali  adalah  Keputusan  Bersama  dengan  Nomor  :  020/PHDI- Bali/III/2020  &  Nomor  :  04/SK/MDA-Prov  Bali/III/2020  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan Upacara Panca Yadnya Dan/Atau Kegiatan Adat Dalam Status Pandemi Covid-19 Di Bali. Berdasarkan Keputusan Bersama tersebut diatur bahwa : Semua  Upacara Panca  Yadnya yang  bersifat  ngawangun  (direncanakan), seperti karya melaspas, ngenteg linggih, ngaben, ngaben massal, mamukur, maligia, Rsi Yadnya (Padikshan) , serta karya ngawangun yang lainnya, seperti “ maajar-ajar, nyegara gunung ” dan lain -lain, supaya DITUNDA sampai batas waktu dicabutnya Status Pandemi Covid -19.
Di Kabupaten Buleleng sebagai salah satu wilayah di Provinsi Bali adalah salah satu  daerah  yang  memberlakukan  PKMM  dikarenakan  angka  kasus  positif  yang masih  cukup  tinggi  ( http://infocovid19.bulelengkab.go.id/ ,  akses  22  Pebruari 2021). Adapun untuk menyikapi regulasi dari pusat tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng  menerbitkan  pula  Surat  Edaran  Bupati  Buleleng  Nomor 304/Cvd19/II/2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat Berbasis  Desa/Kelurahan  dan  Desa  Adat  dalam  Tatanan  Kehidupan  Era  Baru  di Kabupaten Buleleng.
Selain  menerbitkan  Edaran  di  atas,  Pemkab  Buleleng  juga  melakukan terobosan lain dalam upaya segera menangani pandemi Covid – 19 di Kabupaten Buleleng.  Melalui  lomba  desa  tangguh  dewata  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng mencoba mencari desa di Kabupaten Buleleng yang patut dijadikan contoh dalam penanganan  dan  pencegahan  pandemi  Covid-19.  Kegiatan  yang  diinisiasi  oleh Kepolisian  Daerah  Bali  ini  dimenangkan  oleh  Desa  Umeanyar,  Kecamatan  Seririt ( https://humas.polri.go.id/2021/02/17/desa-tangguh-dewata-umaanyar- mendapatkan-apresiasi-dari-kapolda-bali/ ,  akses  22  Pebruari  2021).  Desa Umeanyar  dinilai  memiliki  kemandirian  dalam  rangka  menjaga  kesehatan  dan ketahanan  pangan,  ekonomi,  dan  keamanan  mikro  karena  kekompakannya  yang mampu  menggerakkan  masyarakat  secara  sadar  dan  mandiri  dalam  situasi pandemic covid-19 untuk tetap menjaga kesehatan dan keamaman.
Dari keberhasilan desa Umeanyar dalam meraih juara I lomba desa tangguh dewata, perlu menjadi perhatian peraturan yang dibuat dan diberlakukan baik yang sifatnya  mengatur    khususnya  di  Desa  Adat  setempat  untuk  menangani  maupun pencegahan  Covid-19.  Desa  Adat  diketahui  memiliki  hukum  adat  dalam  bentuk awig-awig, pararem, dresta , dan sebagainya yang berlaku di masyarakat dan desa tersebut. Awig-awig diartikan  semacam  undang-undang  yang  berlaku  dalam masyarakat adat Bali, sementara pararem diartikan sebagai peraturan pemerintah dan/atau peraturan pelaksana lainnya.
Melihat  pentingnya  efektifitas  suatu  aturan  yang  berlaku  di  masyarakat, khususnya  desa  adat  di  Bali  dalam  rangka  penanggulangan  pandemi  Covid-19 sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dalam tulisan ini akan menganalisa lebih dalam mengenai  bentuk  regulasi  atau pararem yang  ada  di  Desa  Adat  Umeanyar menuju tatanan kehidupan baru yang diberi judul dalam penelitian ini yaitu “  Model
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Regulasi Pararem Desa Adat Dalam Menciptakan Tatanan Kehidupan Baru di Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis mengangkat dua permasalahan yang meliputi :
1. Bagaimanakah  konstruksi Pararem yang  ideal  yang  berlaku  di  desa  adat Umeanyar dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan baru  ?
2. Bagaimanakah pengintegrasian dan penegakan hukum pararem yang berlaku di masyarakat menuju tatanan kehidupan baru di desa adat Umeanyar, kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ?

## A. Metode
Metode  penelitian  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris yang  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam kenyataannya  dalam  masyarakat  (Suharsimi  Arikunto,  2012:  126).  Penelitian  ini mengambil lokasi di Desa Adat Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Alasan penentuan Desa Umeanyar sebagai lokasi penelitian karena didasarkan atas pengamatan awal, bahwa desa adat Umeanyar sebagai salah satu desa yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebagai desa yang siap menghadapi pandemi covid-19 dengan berbagai macam pencegahan berbasis ptokol kesehatan sehingga  diikutsertakan  dalam  penilaian  lomba  desa  tangguh  dewata.  Dengan demikian menjadi menarik untuk dikaji regulasi hukum adat yang diberlakukan di desa  Umeanyar  dalam  rangka  mewujudkan  tatanan  kehidupan  baru  di  masa pandemi Covid-19. Subyek penelitian terdiri dari elemen masyarakat; Pemerintah Kabupaten  Buleleng,  dan  Perbekel  serta  Bendesa  Adat  Desa  Umeanyar.  Obyek dalam penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi, hukum dan budaya masyarakat desa  adat  Umeanyar;  pemberlakuan  pararem  dan  penegakan  hukum  dalam mewujudkan tatanan kehidupan baru di masa pandemi Covid-19.
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :  (1)  wawancara,  yaitu  dilakukan  dengan  mewawancari  Bendesa  Adat  Desa Umeanyar  sebagai  informan,  dan  (2) studi  dokumentasi  yaitu  pengumpulan  data pada  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  regulasi  hukum  adat  seperti pararem,  penegakan  hukum  dan  internalisasi  regulasi  tersebut  sehingga  dapat mewujudkan tatanan kehidupan baru di Desa adata Umeanyar. Teknik pengolahan dan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  secara  kualitatif, mengkategori  dan  mengklasifikasi  data  secara  menyeluruh  berdasarkan  kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian.

## B. PEMBAHASAN
Konstruksi Pararem yang ideal yang berlaku di desa adat Umeanyar dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan baru era pandemi Covid-19
Konstruksi di dalam KBBI diartikan sebagai model atau tata letak. Berbicara mengenai konstruksi pararem yang ideal maka bisa diartikan sebagai sistematika dan model seperti apa yang tepat guna diberlakukan di suatu desa adat setempat.
Pararem sebagai sebuah hasil keputusan bersama dalam sebuah paruman (rapat) adat  dalam  masyarakat  Bali,  yang  kemudian  disepakati  untuk  dijalankan  sebaik- baiknya.  Dalam  pengertian  khusus,  pararem  diartikan  sebagai  keputusan- keputusan paruman yang mempunyai kekuatan mengikat (Parwata, 2007). Pararem di  sini  kemudian  menjadi  suatu  regulasi  di  desa  adat  setempat  khususnya  dalam mencegah dan mengatasi pandemi Covid-19 di era tatanan kehidupan baru.
Desa Umeanyar merupakan salah satu dari 129 desa di Kabupaten Buleleng memiliki  wilayah  seluas  2.580  km2  yang  secara  administrasi  terdiri  dari  2  (dua) banjar dinas,  yaitu  Banjar Dinas Pawitra  dan Banjar Dinas  Kundalini  (umeanyar- buleleng.desa.id,
Kondisi Umum Desa, URL : http://umeanyar-
buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/3  ).  Potensi  yang  dimiliki  oleh  Desa Umeanyar adalah di bidang Pariwisata, Pertanian,  dan Pangan. Selain hal tersebut keistimewaan yang ada di Desa Umeanyar baru-baru ini memenangkan lomba Desa Tangguh Dewata yang diselenggarakan oleh Polda Bali. Lomba ini bertujuan untuk menjaga ketangguhan atau menciptakan kesehatan bersama khususnya pada masa pandemi  Covid-19.  Desa  Umeanyar  mampu  mandiri  dalam  rangka  menjaga kesehatan dan ketahanan pangan, ekonomi, dan keamanan mikro. Masyarakat desa adat setempat juga dinilai kompak dan mandiri dalam menjaga kesehatan di situasi pandemi  Covid-19  (Media  DPR,  Desa  Umeanayar  Juara  1  Desa  Tangguh  Dewata, Kapolda Bali Dan Bupati Buleleng Apresiasi Serta Beri Reward, Dana, Dan Sembako, URL: https://www.media-dpr.com/2021/02/desa-umeanyar-juara-1-desa- tangguh.html ).
Desa  Umeanyar  dalam  menunjang  pelaksanaan  pencegahan  dan pemberantasan  Covid-19  kemudian  menciptakan  suatu  regulasi  di  wilayah  desa adat setempat. Bentuk regulasi yang dikeluarkan adalah berupa pararem desa adat Umeanyar  Nomor:  060/DA.Um/PRRM/VI/2020  Tentang  Pengaturan  Pencegahan Dan  Pengendalian  Gering  Agung  Covid-19  Di  Wewidangan  Desa  Adat  Umeanyar. Pembuatan pararem ini melibatkan segenap pengrus desa adat seperti Kerta Desa, Bendesa Adat, Prajuru Desa Adat dalam proses Paruman Desa Adat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bendesa  Adat  Desa  Umeanyar, Kecamatan  Seririt,  Kabupaten  Buleleng  I  Made  Nita  menyatakan,  “Urgensi dibuatnya Pararem ini adalah untuk mengatasi wabah Covid-19 yang menurut desa pakraman dikenal dengan Gering Agung sehinngga perangkat desa yang terdiri dari Sabha Desa dan Kerta Desa mengadakan sangkep desa pada anggara kasih “.
Penulisan  suatu  pararem  desa  adat  yang  berlaku  di  wewidangan  desa Umeanyar  selain  sebagai  salah  satu  upaya  mengatasi  penyebaran  Covid-19  juga untuk  melakukan  inventarisasi  terhadap  norma  hukum  adat.  Dari  segi  tata penyuratan pararem memiliki kesamaan sistematika penulisan sama halnya dengan penyuratan  aturan  hukum  adat  lain  seperti  awig-awig.  Awig-awig  bahkan merupakan  aturan  yang  lebih  dulu  ada  sebelum  pararem  dibuat  karena  pararem sifatnya hanya sebagai pelaksana dari awig-awig.
Secara  garis  besar  berdasarkan  Perda  Bali  No.  4  Tahun  2019  Tentang Desa Adat  Di  Bali  diatur  mengenai  tata  cara  penyuratan  awig-awig  maupun  pararem. Awig-awig  harus  berisi  materi  muatan  meliputi  :  a.  Sukreta  tata  Parahyangan,  b. Sukreta  tata  Pawongan;  dan  c.  Sukreta  tata  Palemahan  Desa  Adat  sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Perda Bali No. 4/2019. Begitu pula dalam ketentuan Pasal 18 Perda No. 4/2019  pararem yang terdiri atas :
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
a. Pararem Panyacah , yaitu Pararem yang dibuat untuk melaksanakan Awig- Awig;
b. Pararem Pangele , yaitu Pararem tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig; dan
c. Pararem  Panepas  Wicara ,  yaitu  Pararem  yang  merupakan  putusan penyelesaian perkara adat/wicara.
Demi menciptakan pararem yang ideal agar bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat  desa  adat,  ketentuan  terkait  penyuratan  Pararem  kemudian  diatur dalam Peraturan Gubernur  Bali No. 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Desa  Adat  Di  Bali.  Dalam penyuratan  pararem  yang  ideal  berdasarkan  ketentuan  Pasal  10  Pergub  Bali  No. 4/2020 bahwa pararem disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia dengan menggunakan  aksara  Bali  dan  huruf  Latin.  Sebagaimana  ketentuan  tersebut pararem  desa  adat  Umeanyar  disuratkan  dalam  Bahasa  Indonesia  menggunakan huruf Latin.
Ditegaskan kembali dalam wawancara dengan Bendesa Adat Desa Umeanyar, “Pararem ini diberlakukan melalui sosialisasi kepada warga ata u masyarakat desa adat  khususnya  terkait  sanksi  yang  diatur  apabila  melanggar protokol kesehatan Covid- 19”. Selain itu pararem ini juga mengatur kewajiban semua pihak yakni mulai dari  Krama  Adat,  Krama  Tamiu,  dan  Tamiu  untuk  menerapkan  Perilaku  Hidup Bersih  dan  Sehat  (PHBS)  secara  ketat,  benar  dan  berkelanjutan  (pasal  4).  Tidak kalah penting pararem ini juga mengatur Pembatasan Kegiatan Berbasis Desa Adat yang salah satunya Pembatasan Pelaksanaan Yadnya. Semua Upacara Panca Yadnya yang bersifat Ngawangun (direncanakan) seperti Karya Mlaspas, Ngenteg Linggih, Ngaben  Massal,  Mamukur,  serta  karya  Ngawangun  lainnya  berdasarkan  Pasal  20 agar  ditunda  sampai  dicabutnya  status  pandemi  Covid-19.  Dilanjutkan  upacara Panca  Yadnya  dan  Manusa  Yadnya    dibatasi  hanya  diperbolehkan  melibatkan jumlah  peserta  paling  banyak  25  (dua  puluh  lima)  orang.  Hal  tersebut  juga ditegaskan dalam hasil wawancara, “pelaksanaan upacara Yadnya seperti piodalan, ngenteg linggih selama masa pandemi ditunda dan kalaupun dilaksanakan hanya melibatkan maksimal 25 orang peserta, selebihnya para dadia akan diberikan tirta ke rumah masing- masing.” Berdasarkan  penyuratan pararem yang  dibuat  oleh  desa  adat  Umeanyar terkait dengan Pengaturan Pencegahan Dan Pengendalian Gering Agung Covid-19, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :
1. Pararem dapat dibuat dalam bentuk Bahasa Indonesia maupun aksara Bali;
2. Pararem harus melalui suatu sangkep atau paruman untuk dapat disahkan dan diberlakukan ke masyarakat desa adat;
3. Pararem setelah  disahkan  harus  disosialisasikan  kembali  kepada masyarakat desa adat;
4. Pararem hendaknya didaftarkan kepada Dinas. Dalam  rangka  menerbitkan pararem sekaligus  dapat  memberlakukannya  di tengah-tengah masyarakat desa adat maka Prajuru Desa Adat harus mendaftarkan kepada Dinas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Pergub Bali No. 4/2020 yang kemudian oleh Dinas menerima dan mencatat dokumen pendaftaran pararem desa adat tersebut.
Pengintegrasian dan penegakan hukum pararem yang berlaku di masyarakat menuju tatanan kehidupan baru di desa adat Umeanyar, kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
Masyarakat  Bali  merupakan  salah  satu  masyarakat  adat  dan  sekaligus masyarakat religius yang masih memberlakukan hukum adat secara konsisten dan menyeluruh  baik  dalam  bentuk  aturan  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang menjadi  ciri  hukum  adat  itu  sendiri.  Hukum  adat  dicirikan  dengan  suatu  bentuk hukum yang tidak tertulis. Hal tersebut dikarenakan pada jaman dahulu masyarakat belum  mengenal  tulisan  dan  membaca.  Selanjutnya  kehidupan  masyarakat  terus berkembang yang dalam hal tersebut manusia akan senantiasa berhadapan dengan ketentuan-ketentuan  manusia  lainnya  membentuk  suatu  interaksi.  Interaksi tersebut  dalam  realitanya  memerlukan  norma-norma  dan  aturan-aturan  yang menentukan tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.
Sejatinya  desa  pakraman  atau  desa  adat  di  Bali  sejak  zaman  lampau  sudah memiliki  peraturan-peraturan  hidup  di  lingkungan  desa  pakraman  sekalipun sebagian  besar  bentuknya  tidak  tertulis.  Menyikapi  pekebeh  jagat  atau perkembangan  dunia  yang  semakin  mengglobal  dan  pengaruhnya  ke  segala lapangan kehidupan, termasuk kehidupan desa pakraman maka dirasa sangat perlu adanya  hukum  dasar  tertulis  di  tingkat  desa  pakraman  yang  berupa  awig-awig (Sudiatmaka & Hadi, 2018: 48)
Aturan pelaksana yang lebih rinci dituangkan dalam bentuk keputusan rapat desa (paruman) yang disebut pararem. Pararem memiliki kekuatan mengikat yang secara  substansi  bisa  dikelompokkan  menjadi  tiga,  pararem  penyahcah  awig, pararem  penepas  wicara,  pararem  ngele/lepas.  Pararem  penyahcah  awig  artinya aturan pelaksana dari awig-awig tertulis yang sudah ada. Pararem penepas wicara merupakan  keputusan  paruman  mengenai  suatu  wicara  (perkara)  yang  berupa persoalan  hukum  seperti  sengketa  maupun  pelanggaran  hukum.  Pararem  ngele berupa  keputusan  paruman  yang  merupakan  aturan  hukum  baru  yang  tidak  ada landasannya  dalam  awig-awig.  Hal  ini  biasanya  dipakai  untuk  mengakomodir kebutuhan hukum baru untuk mengikuti perkembangan masyarakat.
Selaras dengan bentuk Pararem  yang juga sebagai aturan tertulis di tingkat desa adat, pararem ngele juga diberlakukan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Adat  Umeanyar,  Kecamatan  Seririt,  Kabupaten  Buleleng.  Pararem  No. 060/DA.Um/PRRM/VI/2020  Tentang  Pengaturan  Pencegahan  Dan  Pengendalian Gering  Agung  Covid-19  Di  Wewidangan  Desa  Adat  Umeanyar  merupakan  tindak lanjut  atas  regulasi  di  tingkat  pusat  terkait  pencegahan  dan  penanggulangan pandemi Covid-19.
Suatu regulasi dalam bentuk apapun harus kembali lagi dilihat indikatornya apakah bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat atau tidak. Bgeitu pula dalam hal  ini  untuk  melihat  efektifitas  pararem  di  desa  adat Umenyar maka  diperlukan berbagai  macam  indikatornya.  Dalam  kajian  secara  Sosiologi  hukum  terdapat pendapat Lawrence M. Friedman (Esmi Warassih, 2011: 27) yang mengemukakan bahwa  efektif  dan  berhasil  tidaknya  suatu  penegakan  hukum  tergantung  dari adanya  tiga  sistem  hukum,  yakni  struktur  hukum  (structure  of  law),  substansi hukum (substance of law), dan  budaya hukum (legal culture).
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
a. Komponen Struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu  dengan  berbagai  macam  fungsi  dalam  rangka  mendukung  bekerjanya  sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. b.  Komponen  Substantif  yaitu  sebagai  output  dari  sistem  hukum,  berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
c. Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, custom, ways of doing, ways of thinking, opinion yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.
Di  ranah  struktur  kita  bisa  melihat  bahwa  aparat  penegak  hukum  yang memiliki  peran  besar  dalam  pemberlakuan  aturan  hukum  menjadi  serba  salah, apakah akan menindak jikalau masyarakat tetap melaksanakan kegiatan kumpul- kumpul  dengan  tujuan  persembahyangan  ataukah  membiarkan  saja  karena memang itu merupakan bagian dari pelestarian budaya. Apabila melihat Bali dengan berbagai  kultur  dan  kepercayaan  yang  dimiliki  maka  akan  ada  banyak  pihak nantinya  dapat  dikenakan  sanksi  atas  pelanggaran  protokol  kesehatan  ketika melaksanakan  ritual  keagamaan.  Peran  dari  aparatur  penegak  hukum  sangat diperlukan  khususnya  dalam  penerapan  regulasi  yang  berlaku  terkait  protokol kesehatan.
Di  desa  adat  Umeanyar  dilihat  dari  segi  struktur  telah  membentuk  Satuan Tugas  (Satgas)  Covid-19  yang  diketuai  oleh  I  Made  Astika..  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Penyarikan / Sekretaris Satgas Covid-19 di Desa Adat Umenyar, Kadek Meihendra :
“Satgas  berperan  men ingkatkan  kesadaran  masyarakat  desa  adat  untuk menerapkan  Protokol  Kesehatan  dan  Perilaku  Hidup  Bersih  dan  Sehat  dengan mensosialisasikan pararem desa yang telah dibuat. Selian itu yang paling penting adalah  juga  menghimbau  masyarakat  untuk  melakukan  pembatasan  kegiatan termasuk  di  dalamnya  untuk  menyelenggarakan  upacara-upacara  adat  yang dibatasi  oleh  maksimal  25  orang.”  Satgas  di  sini  juga  memiliki  tugas  untuk melakukan  penjagaan  di  pos  yang  telah  disediakan  dengan  bekerja  sama  dengan Linmas serta mengikutsertakan Pecalang desa adat.
Pada segi substansi yakni suatu norma hukum yang terdapat pada peraturan- peraturan,  keputusan,  maupun  kebijakan  juga  menjadi  sorotan  utama  dalam  hal efektif  atau  tidaknya  suatu  aturan  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat.  Apabila melihat contoh di Bali pemerintah daerah di sini juga telah menerbitkan berbagai regulasi yang sifatnya mengatur pelaksanaan kegiatan masyarakat utamanya dalam menyelenggarakan upacara keagamaan.
Muatan Pararem No.  060/DA.Um/PRRM/VI/2020  di  desa  adat  Umeanyar selain memuat upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan wabah Covidd-19 di wewidangan desa adat, memuat hak dan kewajiban hingga penegakan sanksi bagi krama desa yang melanggar. Ketentuan penting yang juga dimuat dalam pararem ini adalah pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai bidang seperti kegiatan usaha, kegiatan  pasar  modern  maupun  tradisional,  dan  juga  pembatasan  pembatasan
pelaksanaan yadnya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Penyarikan/Sekretaris  sekaligus  Satgas  Covid-19  di  Adat  Desa  Umeanyar menyatakan bahwa, “pelaksanaan upacara Yadnya seperti piodalan, ngenteg linggih selama  masa  pandemi  ditunda  dan  kalaupun  dilaksanakan  hanya  melibatkan smaksimal 25 orang peserta, selebihnya para dadia akan diberikan tirta ke rumah masing- masing.”  Perny ataan  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  20  ayat  (1) Pararem yang  pada  intinya  menyatakan  kegiatan  yang  bersifat Ngawangun agar ditunda sampai dicabutnya status pandemi Covid-19.
Guna  membuat  masyarakat  patuh,  dalam  penerapannya  apabila  ada  yang melanggar awig-awig atau pararem akan dikenakan sanksi atau pamidanda . Sebagai bagian  dari  penegakan  hukum  pamidanda  yang  dimuat  dalam  Pararem  tersebut mempunyai  tujuan  untuk  mengembalikan  keseimbangan  bila  terjadi  gangguan keseimbangan  hubungan  dalam  aspek-aspek  kewilayahan  (palemahan), kemasyarakatan (pawongan), dan keagamaan (parahyangan). Pamidanda dikenal sebagai sanksi adat yang secara umum terdiri dari tiga golongan, yaitu sanksi yang berkaitan dengan harta benda (uang atau barang) disebut artha danda; sanksi yang berkaitan  dengan  nestapa  jiwa  atau  fisik  disebut  jiwa  danda;  serta  sanksi  yang berkaitan dengan upaya pengembalian keseimbangan alam gaib (niskala) disebut panyangaskara  danda.  Bentuk-bentuk  sanksi  dari  ketiga  golongan  sanksi  di  atas sangat bervariasi dari yang sangat ringan sampai yang paling berat.
Mekanisme  penjatuhan  sanksi  umumnya  dilakukan  oleh  desa  pakraman secara berjenjang melalui prajuru sesuai dengan tingkatannya (mulai dari prajuru banjar  sampai  prajuru  desa)  dan  disesuaikan  dengan  berat  ringannya  kesalahan atau  akibat  yang  ditimbulkan.  Pemberian  sanksi  tersebut  seperti  yang  termuat dalam  Pararem  yang  berlaku  di  desa  Umeanyar  terkait  Pencegahan  Dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 pada ketentuan Pasal 34 yang  mana sanksi dengan tingkatan  Pembinaan,  Peringatan, hingga Pamidanda. Sanksi Pembinaan dilaksanakan dengan pendekatan yang humanis dan kekeluargaan secara langsung pada  saat  kejadian.  Sanksi  peringatan  diberikan  oleh  Satgas  Covid-19  apabila pelanggar melakukan pelanggaran ringan lebih dari sekali, misalnya tidak memakai masker  saat  bepergian.  Sanksi  Pamidanda    dijatuhkan  oleh  Prajuru  Desa  Adat apabila  penggaran  dilakukan  berulang-ulang  atau  termasuk  klasifikasi  berat. Adapun besaran sanksi yang bisa dikenakan menjadi 3 yaitu :
a. Sanksi Ringan yaitu 2x teguran (Rp. 10.000) setara akilo beras.
b. Sanksi Sedang yaitu 3x Teguran (Rp.100.000) setara 10kg beras.
c. Sanksi Berat yaitu Rp. 250.000 setara dengan 25kg beras.
Hal tersebut dipertegas kembali oleh Satgas Covid-19 di Desa Adat Umeanyar saat  melakukan  wawancara  yang  menyatakan  bahwa,  “dalam  upaya  penegakan hukum atau sanksi akan lebih efektif atau krama desa dapat cenderung lebih patuh apabila  melibatkan  petugas  seperti  pecalang,  anggota  Satgas,  bahkan  Bintara Pembina Desa (Ba binsa) setempat. “ Di ranah Kultur kita bisa melihat bahwa ketaatan krama desa adat Umeanyar terhadap  berlakunya  pararem  No.  060/DA.Um/PRRM/VI/2020  Tentang Pengaturan  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Gering  Agung  Covid-19  menunjukkan bahwa hukum adat tersebut mempunyai legitimasi secara sekala dan niskala. Secara sekala (alam nyata) awig-awig dan pararem diterima dan ditaati karena merupakan ksepakatan bersama, dibuat secara demokratis melalui rapat (paruman) desa, pada
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
suatu forum dimana semua krama desa mempunyai hak suara yang sama. Secara niskala,  hukum  adat  tersebut  ditaati  karena  dianggap  mempunyai  tuah  atau kekuatan  gaib  sebab  awig-awig  umumnya  baru  diberlakukan  setelah  diadakan upacara pasupati atau pemelaspasan. Dengan demikian dalam penegakan hukum pararem  tersebut  tidak  selalu  melibatkan  aparat  penegak  hukum  hanya  berupa kesadaran dan ketaatan krama desa sebagai upaya menuju tatanan  kehidupan baru di masa pandemi Covid-19.

## C. SIMPULAN
1. Desa  Adat  Umeanyar, Kecamatan  Seririt,  Kabupaten  Buleleng  menghasilkan Pararem No.  060/DA.Um/PRRM/VI/2020  Tentang  Pengaturan  Pencegahan Dan  Pengendalian Gering  Agung Covid-19  Di  Wewidangan  Desa  Adat Umeanyar  yang  sekaligus  sebagai  tindak  lanjut  atas  regulasi  terkait pencegahan  dan  penanggulangan  Pandemi  Covid-19.  Adapun  unsur-unsur dari Pararem  Pangele tersebut  :  (1)    Pararem  dapat  dibuat  dalam  bentuk Bahasa  Indonesia  maupun  aksara  Bali;  (2)  Pararem  harus  melalui  suatu sangkep atau paruman untuk dapat disahkan dan diberlakukan ke masyarakat desa  adat;  (3)  Pararem  setelah  disahkan  harus  disosialisasikan  kembali kepada  masyarakat  desa  adat;  (4)  Pararem  hendaknya  didaftarkan  kepada Dinas.
2. Upaya  pengintegrasian Pararem No.  060/DA.Um/PRRM/VI/2020  Tentang Pengaturan  Pencegahan  Dan  Pengendalian Gering  Agung Covid-19  Di Wewidangan  Desa  Adat  Umeanyar  selain  melalui  sosialisasi  ke  krama  desa juga  dilakukan  penegakan  sanksi  bagi  krama  desa  yang  melanggar  dengan tingkat  Pembinaan,    Peringatan,  hingga  Pamidanda.  Berdasarkan  hasil wawancara terhadap Penyarikan/Sekretaris sekaligus Satgas Covid-19 di Adat Desa  Umeanyar  menyatakan  bahwa,  “pelaksanaan  upacara  Yadnya  seperti piodalan,  ngenteg  linggih  selama  masa  pandemi  ditunda  dan  kalaupun dilaksanakan hanya melibatkansmaksimal 25 orang peserta, selebihnya para dadia  akan  diberikan  tirta  ke  rumah  masing- masing.”  Pernyataan  tersebut sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  20  ayat  (1)  Pararem  yang  pada  intinya menyatakan  kegiatan  yang  bersifat Ngawangun agar  ditunda  sampai dicabutnya status pandemi Covid-19.

## SARAN
1. Perlu  adanya  suatu  tolok  ukur  ataupun  sistematika  baku  yang  dapat dijadikan oleh desa adat dalam membuat baik awig-awig ataupun pararem yang  digunakan  untuk  menanggulangi  penyebaran  virus  Covid-19 utamanya di wewidangan desa adat masing-masing.
2. Setiap aturan hendaknya dilakukan pengintegrasian ke seluruh pihak yang berkepentingan  terutama  masyarakat,  sehingga  dalam upaya pengintegrasian pararem maka diperlukan tidak hanya sosialisasi namun penerapan sanksi hingga pamidanda sesuai yang diatur dalam pararem DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Ibrahim, Johnny, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia,
Malang.
Warassih, Esmi, 2011,“Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis”, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Sadia,  W,  Suastra,  I.W,  Tika,  K.  (2001). Pengembangan  Model  Belajar  Perubahan Konseptual di SMA . Laporan Penelitian. IKIP Negeri Singaraja.
Parwata, A.A.G.O. (2007). Memahami Awig-Awig Desa Pakraman . Dalam Wicara Lan Pamidanda  :  Pemberdayaan  Desa  Pakraman  Dalam  Penyelesaian  perkara  Di Luar Pengadilan . Upada Sastra. Denpasar. Pide,  Suriyaman  Mustari.  (2014). Hukum  Adat  Dahulu,  Kini  dan  Akan  Datang. Prenadamedia Group.Jakarta.
Sudantra, Ketut. (2003) Identifikasi Pola Penyelsaian Kasus Adat Menurut Awig-Awig Desa Adat di Kabupaten Badung . Udayana University. Denpasar.
Windia P, Wayan. (2013). Hukum Adat Bali dalam Tanya Jawab . Bali Shanti Udayana University Press. Bali.
Nugroho,  Sigit  Sapto.  (2016). Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia .  Pustaka  Iltizam.
Solo.
Jurnal Ketut Sudiatmaka & I Gusti Ayu Apsari Hadi, Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman , Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH),  Vol  4  No.  1,  2018,    DOI  : http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13659
I  Made  Mardika.  (2013). Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam  Menjaga  Keharmonisan Masyarakat  Bali  (Penerapan  Pararem  di  Desa  Pakraman  Jumpai,  Kecamatan Klungkung,  Kabupaten  Klungkung). Jurnal  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Undiksha.
I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa & I Made Wena. (2020). Pararem Desa Adat Sebagai  Instrumen  Hukum  Dalam  Pengelolaan  Usaha  Pariwisata  Berbasis Masyarakat Adat Di Desa Kutuh . Jural Bakti Saraswati. Vol.09 No. 02 September 2020
I  Ketut  Sudantra,  Ni  Nyoman  Sukerti,  A.A  Istri  Ari  Atu  Dewi.  (2015). Identifikasi Lingkup  Isi  Dan  Batas-Batas  Otonomi  Desa  Pakraman  Dalam  Hubungannya Dengan Kekuasaan Negara . Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol. 4, No. 1.
Kadek Ayu Monica Pastika Putri, dkk. (2018). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa DI Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleg Provinsi Bali . Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Vol. 8 No. 1. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan & Anisa Ashan, “Optimalisasi Per an Negara Menghadapi  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  dalam  Perspektif  Hukum Tata Negara Darurat”, Jurnal Sosial & Budaya Syar -i, Vol. 7 No. 7 (2020).
Internet
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
humas.polri.go.id, https://humas.polri.go.id/2021/02/17/desa-tangguh-dewata- umaanyar-mendapatkan-apresiasi-dari-kapolda-bali/ akses  22  Pebruari 2021.
Bali.tribunnews.com, https://bali.tribunnews.com/2020/07/16/fungsi-dan- efektifitas-pararem-desa-adat-di-bali-untuk-tatanan-kehidupan-baru- menurut-praktisi-hukum akses 22 Pebruari 2021 https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19 akses 10 Pebruari 2021 http://infocovid19.bulelengkab.go.id/ akses 10 Pebruari 2021. https://iwbdenpasar.files.wordpress.com/2009/06/desa-pekraman.pdf, akses pada 27 Oktober 2020

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19).
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.
Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Virus Corona (Covid- 19).
Keputusan  Bersama  dengan  Nomor  :  020/PHDI-Bali/III/2020  &  Nomor  : 04/SK/MDA-Prov  Bali/III/2020  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Upacara Panca  Yadnya Dan/Atau  Kegiatan  Adat  Dalam  Status  Pandemi  Covid-19  Di Bali.
Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 304/Cvd19/II/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Desa/Kelurahan  dan  Desa  Adat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng
Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  4  Tahun  2020  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Desa  Adat  Di  Bali.  Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4.