Vol 2. No. 1, Januari 2022 P-ISSN : 2774-8030, e-ISSN : 2774-8030

## EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN BUNUT KABUPATEN SANGGAU

## ADE RISNA SARI
Universitas Tanjungpura e-mail: aderisnasari73@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  adalah  tentang  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  kelurahan  Bunut kecamatan Kapuas kabupaten Sanggau provinsi Kalimantan Barat. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini letaknya dekat dengan ibu kota kabupaten Sanggau dimana kelurahan Bunut ini merupakan kelurahan yang letaknya di  bagian  terdepan  dekat  dengan  pintu  gerbang  masuk  kota  Sanggau.  Adapun  permasalahan yang  diteliti  adalah  sejauh  mana  efektivitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang diberikan oleh kelurahan Bunut kepada masyarakat sekitarnya dalam pembuatan administrasi kependudukan dimana yang menjadi fokus penelitian adalah kinerja pegawai kelurahan dengan permasalahan  yang  ada  seperti  permasalahan  tata  cara  pelayanan,  rendahnya  pendidikan pegawai,  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  kurangnya  jumlah  pegawai  dan  disiplin  kerja pegawai di kelurahan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa belum efektifnya pelayanan administrasi  kependudukan  di  kelurahan  Bunut  dikarenakan  faktor  kurangnya  sarana  dan prasarana di kantor kelurahan dan masih kurangnya sumber daya manusia (SDM). Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriftif  dan  teknik  pengumpulan datanya dengan triangulasi data.
Kata Kunci : efektivitas, pelayanan, administrasi kependudukan, kelurahan

## ABSTRACT
This research is about population administration services in Bunut sub-district, Kapuas district, Sanggau regency, West Kalimantan province. The reason why the researchers took this location is  the  consideration  that  the  location  of  this  research  is  close  to  the  capital  city  of  Sanggau district where Bunut is a sub-district that is located at the forefront close to the entrance gate of Sanggau city. The problem under research is the extent to which the effectiveness of population administration services provided by Bunut sub-district to the surrounding community in making population  administration  where  the  focus  of  the  research  is  the  performance  of  sub-district employees with existing problems such as service procedures, low employee education, lack of facilities and infrastructure, lack of number of employees and working discipline of employees in the sub-district. The results of this research illustrated that the ineffectiveness of population administration services in Bunut village is due to the lack of facilities and infrastructure at the village office and the lack of human resources (HR). This research used a qualitative approach with descriptive methods and data collection techniques with data triangulation.
Keywords: effectiveness, service, population administration, sub-district

## PENDAHULUAN
Efektivitas  pelayanan  kepada  masyarakat  menjadi  perhatian  bagi  setiap  lembaga Pemerintah  Daerah.Peran serta aparatur pemerintah daerah menjadi  sorotan bagi  masyarakat dalam memberikan pelayanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  di  daerahnya.  Pemerintah  daerah  yang dimaksud yaitu kelurahan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota  dalam  wilayah  kecamatan.  Pelayanan  yang  ada  di  kelurahan  salah  satunya berupa pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
Vol 2. No. 1, Januari 2022 P-ISSN : 2774-8030, e-ISSN : 2774-8030
Pendaftaran  Penduduk,  Pencatatan  Sipil,  pengelolaan  informasi  Administrasi  kependudukan serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan  pembangunan  sektor  lain sebagaimana hal  ini termaktub dalam pasal  1 ayat  (1) Undang–Undang  No. 23 Tahun 2006. Pelaksanaan administrasi tersebut harus sesuai prosedur dan dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat.  Administrasi  kependudukan  sebagai  suatu  sistem  diharapkan  dapat diselenggarakan  sebagai  bagian  dari  penyelenggaraan  Administrasi  Negara.  Dari  segi kepentingan  penduduk  administrasi  kependudukan  memberikan  pemenuhan  hak-hak administratif,  seperti  pelayanan  publik  serta  perlindungan  yang  berkenaan  dengan  dokumen kependudukan,  tanpa  adanya  perlakuan  yang  diskriminatif  (Undang-Undang  No.  23  Tahun 2006).
Hal  yang  terjadi  dilapangan  masih  ditemukan  hak  pelayanan  yang  diterima  oleh masyarakat  terasa  belum  memenuhi  harapan  dari  kalangan  masyarakat  umum  maupun  dari kalangan pemerintah sendiri. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pihak kelurahan masih cenderung  rumit  baik  dari  tata  cara  pelayanan,  rendahnya  pendidikan  pegawai,  kurangnya sarana  dan  prasarana,  kurangnya  jumlah  pegawai  dan  disiplin  kerja.  Pelayanan  masyarakat dapat  dikatakan  efektif  jika  semua  aspek  tersebut  terpenuhi.  Namun  di  daerah  desa  yang merupakan  entitas  pemerintahan  yang  langsung  berhubungan  dengan  rakyat,  namun  secara geografis  berjarak  cukup  jauh  dari  pusat  kekuasaan  di  tingkat  atasnya.  Masih  sulit  untuk memenuhi  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  keahlian,  keterampilan/  kemampuan  dan pemahaman sesuai bidang dan pekerjaan yang dijalankan serta sulitnya memenuhi sarana dan prasarana  yang  kurang.  Melihat  pemasalahan  yang  ada  di  kelurahan  Bunut  yaitu  minimnya peralatan kantor seperti komputer dan printer, tata kelola pengarsipan yang belum benar, masih kurangnya  pegawai  kelurahan  serta  masih  rendahnya  tingkat  pendidikan pegawai  kelurahan. Hal  ini  mendorong  penulis  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  efektivitas  pelayanan  kelurahan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat keluruhan Bunut yang  memerlukannya.  Disamping  itu  penulis  juga  ingin  mendeskripsikan  bagaimana  kinerja pegawai kelurahan, baik dari kepala lurah, sekretaris lurah dan pegawai bersangkutan dalam pelayanan  administrasi  kependudukan.  Adapun  ruang  lingkup  penelitian  adalah  efektivitas peran kelurahan dalam  pelayanan administrasi  kependudukan yang berkaitan dengan kinerja pegawai  dengan  mengedepankan  permasalahan  yang  ada  seperti  permasalahan  tata  cara pelayanan, rendahnya pendidikan pegawai, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya jumlah pegawai dan disiplin kerja terutama yang berada di kelurahan Bunut. Dari ruang lingkup diatas, maka penulis secara singkat dapat mengajukan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:  “Bagaimanakah  efektivitas  peran  kelurahan  Bunut  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan?”.
Mengacu pada teori Gibson dalam Thoha (2003) mengenai keefektifan, dikatakan bahwa kefektifan adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi.  Pegawai  aparatur  pemerintah  sebagai  seorang  individu  merupakan  pelaku  dalam efektivitas individu. Dalam prespektif kefektifan, dibagi dalam tiga tingkatan dan bagian yang paling mendasar adalah keefektifan individu. Kefektifan suatu kelompok akan ditentukan oleh keefektifan  individu  dan  kefektifan  organisasi  tergantung  pada  keefektifan  kelompok. Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah menjelaskan bahwa kelurahan adalah suatu  wilayah yang ditempati  oleh sejumlah penduduk dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kelurahan berada di wilayah perkotaan. Dalam hubungan ini maka, fungsi pemerintah  sangat  diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  mengenai  fungsi-fungsi pemerintah yang lain yaitu pemerintah kelurahan berfungsi melayani kebutuhan warga negara yang bersangkutan komoditas yang diharapkan dari pemerintah, misalnya keadilan, keamanan dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam bukunya Poltak,dkk (2008) mengatakan bahwa kualitas
Vol 2. No. 1, Januari 2022 P-ISSN : 2774-8030, e-ISSN : 2774-8030
pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang dikenal dengan  konsep  pelayanan  prima  dimana  aparat  pelayanan  semestinya  dapat  memahami variabel-variabel  pelayanan  yaitu  pemerintahan  yang  bertugas  melayani;  masyarakat  yang dilayani pemerintah; kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik; peralatan atau sarana pelayanan yang canggih; resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan;  kualitas  layanan  yang  memuaskan  masyarakat  sesuai  dengan  standar  dan  asas pelayanan masyarakat; manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat; perilaku  pejabat  yang  terlibat  dalam  pelayanan  masyarakat  apakah  masing-masing  sudah menjalankan fungsinya.
Untuk melihat sejauh mana efektivitas kinerja pegawai kelurahan Bunut dalam pelayanan administrasi  kependudukan  dapat  diukur  dengan  melihat  beberapa  indikator  yang  ada.  Ada beberapa  faktor  keberhasilan  efektivitas  yang  dapat  saling  mempengaruhi  dan berkesinambungan  untuk  tercapainya  kinerja  pegawai  kelurahan  Bunut  dalam  pelayanan administrasi  kependudukan.  Faktor  yang  pertama  adalah  masukan  ( input ).  Input  dari  kinerja pelayanan  administrasi  kependudukan  dapat  berupa  fasilitas  sarana  dan  prasarana,  berupa ruangan  dan  alat-alat  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  proses  sampai  menghasilkan  hasil akhir, material (bahan baku) berupa data-data administrasi kependudukan yang diperlukan yang nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi, dan yang terakhir sumber daya manusia harus berkualitas  sebagai  aparatur  penyelenggara  pelayanan.  Faktor  berikutnya  adalah  proses produksi dimana merupakan kegiatan untuk menciptakan kegunaan dari komponen-komponen input yang telah disebutkan diatas, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kegunaan dari input seperti komunikasi, dan pengambilan keputusan. Hasil ( output ) merupakan bentuk  dari  input  kemudian  diolah  menjadi  data  sehingga  memiliki  berbagai  macam  bentuk output -nya.  Hasil  yang  dapat  dilihat  dari  perbandingan  antara  masukan  ( input )  dan  keluaran ( output ), keluaran yang dihasilkan dicapai dari masukan yang melakukan proses kegiatan yang bentuknya secara umum dapat berupa: produk yaitu berupa barang dan berupa jasa atau dalam bentuk pelayanan yang diberikan instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriftif  dengan  pendekatan  penelitian kualitatif,  yaitu  menggambarkan,  menerangkan/menjelaskan  dan  menjawab  secara  rinci permasalahan  yang  diteliti  dengan  mempelajari  semaksimal  mungkin  seorang  individu  atau suatu  kelompok  atau  suatu  kejadian,  dimana  peneliti  merupakan  instrumen  kunci  dan  hasil penelitian  merupakan  rangkaian  kata-kata  atau  pernyataan  yang  sesuai  dengan  keadaan sebenarnya.  Adapun  subyek  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  kelurahan  dan  para  pegawai kelurahan  Bunut  serta  masyarakat  kelurahan  Bunut  yang  mendapat  pelayanan  administrasi kependudukan. Obyek penelitian ini yaitu aktifitas pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh kelurahan bunut kepada masyarakat kelurahan Bunut. Informan penelitian dalam penelitian  ini  responden  dipilih  secara  sengaja  yang  terdiri  dari  beberapa  informan  yang dianggap memiliki pengetahuan yang baik tentang kinerja pegawai kelurahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Bunut kabupaten Sanggau yaitu sekretaris lurah dan kepala seksi pemerintahan.  Selanjutnya  teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  penting  dalam melakukan  penelitian,  karena  data  yang  terkumpul  akan  dijadikan  bahan  analisis  dalam penelitian.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  ini  adalah  dengan  teknik triangulasi  data, yaitu dengan wawancara semi terstruktur, pengamatan (observasi) langsung terhadap  aktifitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  kelurahan  Bunut,  dan  dengan dokumentasi. Dan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dengan dokumentasi berupa foto dan tape recorder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2012) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.
Vol 2. No. 1, Januari 2022 P-ISSN : 2774-8030, e-ISSN : 2774-8030

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hampir  setiap  hari  ada  saja  warga  kelurahan  Bunut  yang  mengurus  surat-surat administrasi  kependudukan  seperti  surat  untuk  melanjutkan  pendidikan,  surat  berkelakukan baik, surat keterangan pindah, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan belum menikah, surat keterangan lahir, dan surat keterangan lainnya. Untuk membuat  surat  adminitrasi  kependudukan  tersebut  masyarakat  harus  melampirkan  beberapa syarat untuk memenuhi surat yang diperlukan. Persyaratan itu harus dilengkapi oleh masyarakat yang bersangkutan, untuk membuat surat administrasi kependudukan yang diperlukan. Proses pembuatan surat menyurat di kantor Lurah Bunut dibuat selama pengamatan peneliti ada yang dilayani dalam hitungan menit dan ada pula yang dilayani dalam hitungan jam bahkan ada yang perlu beberapa hari baru selesai dikerjakan tergantung jenis surat yang dibuat. Dalam hal ini warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan tentunya ingin mendapatkan pelayanan yang cepat  dan  tudak  susah  dalam  pengurusannya  dan  tentu  saja  bebas  biaya  administrasinya. Adapun  data-data  yang  dapat  peneliti  sajikan  dari  penelitian  ini  guna  mendukung  hasil  dan tujuan  penelitian  ini  tentang  efektivitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  kelurahan Bunut dijelaskan dibawah ini.

## Hasil
Jumlah  penduduk  kelurahan  Bunut  kabupaten  Sanggau  berjumlah  7.941  jiwa.  Dengan 4.334  penduduk  laki-laki  dan  3.607  penduduk  perempuan.  Jumlah  Rukun  Tetangga  (RT)  di kelurahan Bunut ada 22 Rukun Tetangga (RT).
Berikut ini akan di jelaskan jumlah penduduk Kelurahan Bunut berdasarkan usia, yaitu :
Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia No. Rentang Usia Jumlah (jiwa) 1. Usia 0 – 15 tahun 764 2. Usia 16 – 55 1.414 3. Usia di atas 55 tahun 319
Adapun jumlah masyarakat yang di lihat dari keragaman dalam beragama. Dari jumlah masyarakat 7.941 jiwa ada beberapa kategori agama yang dipercayai masyarakat, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama No. Agama Jumlah (jiwa) 1. Islam 2040 2. Katolik 351 3. Protestan 80 4. Hindu - 5. Budha 26
Berdasarkan dari kategori usia dan jumlah masyarakat Kelurahan Bunut yang berjumlah 7.941 jiwa, dimana tidak dan belum semua masyarakat yang memiliki pendidikan, mengikuti pendidikan dan memperoleh status identitas pendidikan diberbagai jenjang pendidikan dibawah ini akan dijelaskan dan digambarkan keadaan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang terdapat pada tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan No. Jenjang Pendidikan Jumlah (jiwa) 1. Belum Sekolah 401
Vol 2. No. 1, Januari 2022 P-ISSN : 2774-8030, e-ISSN : 2774-8030
2. Tidak tamat SD 542 3. Tamat SD 998 4. Tamat SMP 326 5. Tamat SMA 197 6. Tamat Perguruan Tinggi 33
Gambaran  data  tentang  jumlah  masyarakat  Kelurahan  Bunut  berdasarkan  angkatan kerja dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja No. Angkatan Kerja Jumlah (jiwa) 1. Penduduk usia 15-55 tahun yang masih sekolah 752 2. Penduduk usia 15-55 tahun yang menjadi ibu rumah tangga 777 3. Penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja penuh 775 4. Penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja tidak penuh 193
Adapun  jumlah  keadaan  masyarakat  yang  dapat  digambarkan  dari  mata  pencaharian, dimana dari jumlah masyarakat kelurahan Bunut 7.941 jiwa tersebar dalam beberapa kategori mata  pencaharian  masing-masing,  di  dalam  data  tabel  5  yang  diperoleh  peneliti  dari  kantor Lurah Bunut digambarkan kurang lebih ada 9 (sembilan) kategori kelompok mata pencaharian, masyarakat  yang  dilakukannya.  Berikut  gambaran  jumlah  masyarakat  berdasarkan  mata pencaharian yaitu :
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian No. Mata Pencaharian Jumlah (jiwa) 1. Buruh tani 79 2. Petani 417 3. Peternak - 4. Pedagang 25 5. Nelayan 8 6. PNS 5 7. Pengrajin - 8. Montir 4 9. Buruh swasta 79
Data tentang prasarana dan sarana pendidikan di kelurahan Bunut peneliti juga peroleh berdasarkan data buku administrasi kelurahan, kelompok prasarana dan sarana pendidikan yang ada di kelurahan Bunut terdapat dalam tabel 6, digambarkan ada 11 (sebelas) jenis prasarana dan sarana pendidikan, secara jelas gambaranya dapat di lihat dalam tabel 6 sebagai berikut:
Tabel 6. Sarana dan Prasarana Pendidikan No. Jenis Jumlah 1. Gedung Kampus PTN - 2. Gedung Kampus PTS 2 3. Gedung SMA/sederajat 4
Vol 2. No. 1, Januari 2022 P-ISSN : 2774-8030, e-ISSN : 2774-8030
4. Gedung SMP/sederajat 3 5. Gedung SD/sederajat 4 6. Gedung TK - 7. Gedung Tempat bermain anak - 8. Jumlah Lembaga Pendidikan Agama - 9. Jumlah perpustakaan keliling - 10.  Perpustakaan desa/kelurahan - 11.  Taman bacaan -
Keberadaan  data  untuk  prasarana  dan  sarana  pemerintahan  desa  dari  hasil  data  yang peneliti  peroleh  juga  memberikan  keberadaan  kondisi  dan  gambaran  yang  heterogen  dan beraneka ragam dalam wujud dan bentuk prasarana dan sarana yang ada dan belum ada, dan bermacam-macam kondisi lainnya. Untuk jelasnya dapat di lihat tentang gambaran prasarana dan sarana pemerintahan desa yaitu dapat dilihat dalam tabel 7 sebagai berikut:
Tabel 7. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa No. Nama Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan 1.  Gedung Kantor Lurah 1 Unit 2.  Kondisi Baik 3.  Jumlah ruang kerja 4 Ruang 4.  Listrik Ada 5.  Air bersih Ada 6.  Telepon tidak ada 7.  Rumah Dinas Kepala Lurah tidak ada 8.  Rumah Dinas Perangkat Desa tidak ada 9.  Inventaris dan Alat Tulis Kantor 10.  Jumlah Mesin Tik 1 Buah 11.  Jumlah meja 8 Buah 12.  Jumlah kursi 16 Buah 13.  Jumlah lemari arsip 6 Buah 14.  Komputer 1 Unit 15.  Mesin fax - 16.  Kendaraan dinas - 17.  Printer 1 Unit 18.  Administrasi Pemerintahan Kelurahan 19.  Buku data peraturan Kelurahan ada/tidak,terisi/tidak 20.  Buku Keputusan Kepala Lurah ada/tidak,terisi/tidak 21.  Buku Administrasi Kependudukan ada/tidak,terisi/tidak 22.  Buku Data Inventaris ada/tidak,terisi/tidak
Potensi  kelembagaan  pemerintahan  kelurahan  Bunut  juga  terbagi  dalam  beberapa katagori  dan  kelompok  seperti  katagori  pemerintah  kelurahan,  tingkat  pendidikan  aparatur kelurahan, keberadaan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), semua ini memberikan keadan  kondisi  masing-masing,  secara  jelas  gambaran  data  realitasnya  tentang  potensi kelembagaan pemerintahan desa dapat kita pahami dalam tabel 8 berikut:
Tabel 8. Potensi Kelembagaan Pemerintahan Desa No. Nama Bagian Jumlah Keterangan 1.  Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah Kelurahan Ada: Perda/Keputusan Bupati/Camat dan Lurah ada dasar hukum
Vol 2. No. 1, Januari 2022 P-ISSN : 2774-8030, e-ISSN : 2774-8030
2.  Jumlah aparatur kelurahan 8 orang 3.  Jumlah Perangkat Kelurahan 14 unit kerja 4.  Kepala Lurah 1 orang 5.  Sekretaris Lurah 1 orang 6.  Kepala Seksi Pemerintahan 1 orang 7.  Kepala Seksi Pembangunan 1 orang 8.  Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1 orang 9.  Kepala Seksi kesejahteraan rakyat 1 orang 10.  Kepala Seksi umum - tidak ada 11.  Kepala Seksi Keuangan 1 orang 12.  Jumlah staf 3 orang
Dibawah ini adalah data tingkat pendidikan pegawai kelurahan Bunut sebagai berikut:
Tabel 6. Tingkat Pendidikan Pegawaian Keluruhan No . Jabatan Tingkat Pendidikan 1. Kepala Lurah S-1 2. Sekretaris Lurah S1 3. Kepala Seksi Pemerintahan SMA 4. Kepala Seksi Pembangunan SMA 5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat SMA 6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat SMA 7. Kepala Seksi Umum - 8. Kepala Seksi Keuangan SMA

## Pembahasan
Merujuk  pada  hasil  penelitian  sebelumnya  antara  lain  penelitian  studi  kasus  oleh Rahmawati, dkk (2021) di kelurahan Samaan kecamatan Klojen kota Malang tentang efektifitas pelayanan  publik  bidang  administrasi  kependudukan  di  masa  pandemi  Covid-19  dikatakan bahwa  faktor  pendukung  efektivitas  pelayanan  publik  bidang  administrasi  kependudukan  di kelurahan Samaan yaitu faktor sumber daya yang cukup memadai; faktor sarana dan prasarana yang ada sudah memadai; faktor petugas pelayanan yang ramah dan berkompeten, sedangkan faktor penghambat dari efektivitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan di kelurahan  Samaan  yaitu  faktor  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  serta  kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri akan kemajuan teknologi. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan  oleh  Mustafa,  dkk  (2020)  di  kelurahan  Merjosari  kecamatan  Lowokwaru  kota Malang  tentang  efektivitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  dalam  meningkatkan  tata Kelola  pemerintahan  yang  baik  (studi  pelayanan  KK,  KTP/e-KTP  dan  akta  kelahiran  di kelurahan  Merjosari  kecamatan  Lowokwaru  kota  Malang)  menjelaskan  bahwa  faktor pendukung  pelayanan  ialah  meliputi  media,  sarana  dan  prasarana  serta  faktor  kemampuan Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang  mumpuni,  sedangkan  faktor  penghambat  pelayanan  ialah faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor kesadaran masyarakat serta faktor kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) pelayanan. Adapun penelitian lain yang  relevan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nuraini  (2021)  tentang  efektivitas pelayanan publik pada kantor kelurahan Leok 1 kecamatan Biau kabupaten Buol menjelaskan bahwa  ketepatan  waktu  dan  tingkat  kedisiplinan  pegawai  kelurahan  merupakan  faktor pendukung  utama  terselenggaranya  pelayanan  publik  yang  efektif  dan  efisien  serta  tingkat responsivitas pegawai kelurahan dalam melakukan proses pelayanan publik.
Vol 2. No. 1, Januari 2022 P-ISSN : 2774-8030, e-ISSN : 2774-8030
Adapun berdasarkan hasil survei dan wawancara serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti  di  kantor  kelurahan  Bunut  maka  efektivitas  peran  kelurahan  dalam  pelayanan administrasi kependudukan dapat di ukur dari indikator berikut  yaitu indikator peralatan dan sarana dan prasarana berkaitan dengan penyediaan peralatan kantor yaitu komputer dan printer, penyediaan loker atau lemari buku untuk menyimpan data-data atau berkas surat administrasi kependudukan, dan penyediaan ruangan kantor Lurah Bunut. Dari hasil survei di kantor Lurah Bunut, gedung kantor masih terlihat terawat, bagus dan tertata cukup rapi, namun pengarsipan yang masih belum tertata. Di kantor Lurah Bunut memiliki 3 ruangan, yaitu ada ruangan Kepala Lurah, ruangan Sekretaris Lurah, dan ruangan Tata Usaha (TU) yang berada di tengah secara terbuka tempatnya tanpa sekat. Tersedia juga meja dan kursi kerja sebanyak 8 unit untuk staf kantor Lurah. Selain itu, tersedia lemari untuk menyimpan berkas dan data-data penting, dan kursi tunggu, kursi tamu dan kipas angin. Adapun peralatan kantor yang tersedia yaitu berupa 1 unit mesin tik, 1 unit komputer dan 1 unit printer yang digunakan untuk membuat, mencetak, dan  menyimpan  file  data  administrasi  kependudukan  Kelurahan  Bunut.  Menurut  Kasi Pemerintah kelurahan Bunut yaitu Ibu Maria Goreti bahwa peralatan dan sarana prasarana di kelurahan Bunut masih belum memadai, seperti peralatan komputer dan printer hanya 1 (satu) unit saja, jika banyak warga yang datang harus sabar mengantri. Dengan adanya komputer dan printer  di  mana  penggunaannya  bisa  lebih  praktis  dibanding  mesin  tik  yang  kami  punya. Pekerjaan dalam melayani pembuatan surat-menyurat yang diperlukan masyarakat juga dapat dibuat dengan waktu yang singkat dengan adanya komputer dan printer sehingga masyarakat Bunut yang datang tidak perlu menunggu lama. Kemudian beliau mengatakan bahwa ruangan di kantor ini ada 4 ruangan, tetapi hanya 3 ruangan yang di fungsikan sebagai ruangan kerja. Sedangkan 1 ruangan lagi memang sengaja di khususkan untuk jabatan tertentu karena ruangan itu difungsikan untuk ruangan PKK dan untuk menyimpan peralatan PKK sedangkan tempat kerja  Kasi  kelurahan  ditempatkan  ditengah  ruangan  kantor  agar  mempermudah  aktivitas pelayanan kepada masyarakat, karena kantor Lurah ini tidak terlalu besar. Di ruangan tersebut juga kami posisikan untuk tempat kursi tunggu masyarakat dan tempat untuk menerima tamu. Selanjutnya  indikator  material,  yang  berkaitan  dengan  penyediaan  data-data  administrasi kependudukan Kelurahan Bunut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Lurah Bunut, bapak Julius Soebolon, S.Sos mengatakan, “di kantor Lurah ini data-data yang berkaitan dengan kependudukan sudah dibuat sesuai hasil pendataan dilapangan yang dilakukan oleh pihak RT kepada  masyarakatnya,  dari  RT  melapor  ke  pihak  kelurahan  Bunut.  Data-data  tersebut  juga kami olah dan simpan di  komputer. Jadi untuk pihak masyarakat yang berkepentingan suatu saat  memerlukan  data  kependudukannya,  kami  pihak  kelurahan  dapat  membantu  dan memenuhi  data  yang  diperlukannya  dengan  segera.  Kemudian  untuk  surat-menyurat  yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan belum dicetak ( printout) , staf kelurahan sudah menyediakan dan sudah membuat blangko dari surat-menyurat itu, jika masyarakat yang bersangkutan datang, kami disini siap dan langsung membuat kan surat yang di perlukan oleh masyarakat tersebut. Jadi, masyarakat tidak perlu menunggu lama. Data yang berkaitan dengan surat-menyurat  yang  bersangkutan  juga  sudah  kami  kumpulkan  dan  simpan  sebagai  data dokumentasi kelurahan. Indikator selanjutnya adalah indikator Sumber Daya Manusia (SDM), yang  berkaitan  dengan  tingkat  pendidikan  dan  jumlah  tenaga  kerja  di  kelurahan  Bunut. Digambarkan susunan struktur organisasi kelurahan Bunut yang terdiri dari Lurah, Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasi Ekonomi Pembangunan (EKBANG), dan Kasi Kesejahteraan Rakyat (KESRA). Masing-masing kasi memiliki satu staf. Lurah dan staf pegawai disini memiliki tugas dan  tanggung  jawab  yang  berbeda.Untuk  menghasilkan  kinerja  yang  baik  diperlukan  staf pegawai dengan kriteria yaitu, lulusan pendidikannya minimal adalah diploma, sesuai bidang pendidikannya, memiliki keahlian komputer dan diperlukan juga kerja sama yang baik antar staf  kelurahan.  Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  ada  beberapa  staf  yang  tingkat pendidikan terakhirnya adalah SMA, dan tidak pandai mengaplikasikan komputer. Pendidikan Lurah hanya tamatan SMA, sekretaris lurah tamatan S1, Kasi Kesra tamatan D3 dan saat ini sedang  melanjutkan  pendidikan  S1,  staf  Ekbang  tamatan  D3  dan  statusnya  masih  honor,
Vol 2. No. 1, Januari 2022 P-ISSN : 2774-8030, e-ISSN : 2774-8030
selebihnya tamatan SMA. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kasi Kesra yaitu Ibu Cirila Sriani, A.Md, “ada beberapa staf kelurahan yang bekerja disini hanya tamatan SMA. Tetapi ada juga  yang  lulusan/  tamatan  Sarjana.  Meskipun  demikian  tugas  dan  pekerjaan  yang  mereka kerjakan  dapat  diselesaikan  dengan  penuh  tanggung  jawab.  Apapun  pekerjaan  di  masing- masing Kasi (Kepala Seksi) juga bisa berjalan dengan efektif. Kami disini saling mendukung dan membantu dalam bekerja. Bahkan staf kami yang kualifikasi pendidikannya sarjana, dan dapat menggunakan serta mengaplikasikan komputer juga bersedia membimbing, mengarahkan dan membantu staf lain apabila mengalami kesulitan dalam bekerja. Kepala Lurah disini juga selalu memberikan motivasi, masukan, arahan dan bimbingan agar semua staf di kantor ini bisa bekerja  dan  memberikan  pelayanan  dengan  lebih  baik  lagi.  Karena  hal  tersebut  dapat mempengaruhi kredibilitas masyarakat kepada kelurahan, dan meningkatkan citra kelurahan di pandangan masyarakat”. Jumlah staf pegawai di kantor Lurah ini berjumlah 6 orang, dimana masing-masing  Kasi  terdiri  dari  1  orang  staf.  Jabatan  lurah  saat  ini  dihandel  oleh  sekretaris lurah dikarenakan baru 4 bulan yang lalu kepala  lurahnya meninggal  dunia.  Pelayanan yang dilakukan  Kasi  Pemerintahan,  Kasi  Ekonomi  Pembangunan  (EKBANG),  dan  Kasi Kesejahteraan  Rakyat  (KESRA)  memiliki  tugas  dan  pelayanan  administrasi  kependudukan yang berbeda. Walaupun jumlah staf terbilang sedikit, pelayanan diberikan secara bergantian kepada masyarakat dan sejauh ini tidak mempengaruhi proses pelayanan di kantor Lurah Bunut. Masyarakat juga mengerti dan bersedia menunggu antrean untuk mendapatkan surat-menyurat yang  di  perlukannya.  Menurut  Kasi  Kesra  bahwa  di  kantor  Lurah  ini  memang  fasilitas  dan jumlah staf sedikit, hal tersebut tidak menjadi kendala, kami selalu bekerja dengan siap siaga dengan tidak bertele-tele pada saat membuat surat-menyurat yang di perlukan oleh masyarakat, kami tidak ingin membuat masyarakat menunggu lama”.
Indikator  selanjutnya  untuk  mengukur  efektivitas  peran  kelurahan  dalam  pelayanan administrasi  kependudukan  yaitu  berkaitan  dengan  proses  komunikasi  dan  pengambilan keputusan  di  kantor  Lurah  Bunut.  Pertama,  komunikasi  yang  terjadi  di  kantor  Lurah  Bunut, sebelum  melakukan  pelayanan  administrasi  kependudukan,  pihak  kelurahan  akan memberitahukan kepada setiap masyarakat yang datang untuk mengurus surat-menyurat nya, ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  mereka.  Selain  itu  pihak  kelurahan  juga  akan menjelaskan prosedur pengurusan surat-menyurat tersebut. Setelah syarat yang dipenuhi oleh masyarakat  sudah  ada  dan  lengkap,  pihak  kelurahan  akan  segera  membuatkan  surat  yang diperlukan  masyarakat  tersebut.  Menurut  Kasi  Pemerintahan,  “setiap  pelayanan  administrasi kependudukan apapun surat yang akan di buat dan di cetak oleh kelurahan, ada beberapa syarat yang  harus  dipenuhi  oleh  masyarakat,  salah  satu  nya  masyarakat  harus  melampirkan  surat pengantar/  keterangan  dari  RT  setempat,  dan  masih  banyak  syarat-syarat  yang  lain.  Hal  ini sudah  kami  sampaikan  secara  langsung  kepada  masyarakat  saat  datang  ke  kantor  untuk mengurus surat menyurat yang diperlukan. Apabila syarat surat yang diminta hilang, kami akan memberitahukan dan mengarahkan kemana seharusnya masyarakat pergi untuk mengurus surat yang hilang itu. Agar syarat tersebut bisa segera dipenuhi dan masyarakat dapat segera memiliki surat yang mereka perlukan”. Kedua, berkaitan dengan pengambilan keputusan, jika peryaratan pembuatan  surat-menyurat  administrasi  kependudukan  sudah  di  lengkapi,  maka  pihak Kelurahan akan segera membuat surat yang bersangkutan. Surat menyurat yang telah selesai dicetak, harus diketahui oleh Kepala Lurah Bunut, dengan di tanda tangani surat tersebut, maka surat yang diminta pun sudah selesai dan boleh dibawa pulang serta digunakan sesuai dengan keperluan  masyarakat  tersebut.  Untuk  semua  kegiatan  administrasi  kependudukan  di  kantor lurah  Bunut,  prosedur  pelayanan  nya  di  mulai  dari  RT  (Rukun  Tetangga)  setempat  sesuai tempat  tinggal  masyarakat  tersebut  dan  langsung  ke  kelurahan  ditangani  oleh  staf  kelurahan untuk memeriksa syarat yang dipenuhi sudah lengkap atau belum, jika berkas-berkas surat yang dilampirkan  sudah  lengkap,  maka  staf  Kasi  bersangkutan  akan  membuat  surat  administrasi kependudukan yang diminta oleh masyarakat tersebut, kemudian surat yang sudah di cetak akan di  serahkan  kepada  Lurah  untuk  di  cek  kembali  apakah  surat  tersebut  sudah  sempurna,  jika sudah  akan  segera  di  tanda  tangani  oleh  Lurah.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pengambilan
Vol 2. No. 1, Januari 2022 P-ISSN : 2774-8030, e-ISSN : 2774-8030
keputusan di kantor Lurah Bunut di tentukan dari masing-masing Kasi kelurahan Bunut, dan disetujui  oleh  Lurah.  Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Efektivitas  Peran Kelurahan  dalam  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di  Kelurahan  Bunut  Kabupaten Sanggau sejauh ini masih dapat dikatakan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh pelayanan di kantor Lurah Bunut didukung oleh tersedianya peralatan sarana dan prasarana, seperti komputer dan  printer  yang  membantu  proses  pembuatan  surat-menyurat  lebih  praktis  dan  cepat dibandingkan  dengan  mesin  tik.  Kemudian  tersedianya  data-data  berupa  surat  menyurat administrasi  kependudukan  yang  diperlukan  oleh  masyarakat.  Selain  itu,  walaupun  staf  di kantor Lurah Bunut sebagian besar kualifikasi pendidikannya adalah tamatan/lulusan SMA dan tidak semua staf yang bisa mengaplikasikan komputer, hal itu tidak menjadikan pelayanan di kantor  Lurah  Bunut  bermasalah,  hal  itu  masih  bisa  diimbangi  dengan attitude dari  staf kelurahan yang baik serta kerjasama antar pegawai yang bisa mengoperasikan komputer dengan pegawai yang tidak pandai.

## KESIMPULAN
Dari  beberapa  indikator  yang  sudah  dijelas  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh  kelurahan Bunut sejauh ini dapat berjalan dengan efektif,namun ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan di mana terdapat kendala dengan peralatan kantor seperti komputer dan printer yang kurang memadai dan masih kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Proses  pelayanan  di  Kantor  Lurah  Bunut  dapat dilaksanakan  dengan  baik  apabila  dalam  pelayanan  yang  dilakukan  didukung  oleh  fasilitas peralatan dan sarana prasarana di kantor, didukung oleh penyediaan berkas dan data-data yang mendukung penyediaan perangkat data di kelurahan, didukung oleh pelayanan yang diberikan oleh  staf  pegawai  kepada  masyarakat  yang  ditunjukkan  dengan  kinerja  dan  keramahan  pada saat melayani masyarakat. Semua aspek itu yang membuat peran kelurahan dalam pelayanan administrasi  kependudukan  di  Bunut  sejauh  ini  dapat  dikatakan  efektif.  Agar  pelayanan administrasi  di  kelurahan  Bunut  dapat  berjalan  dengan  efektif  maka  diharapkan  kepada pemerintahan kelurahan Bunut untuk terus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya dengan meningkatkan tingkat atau jenjang pendidikan pegawai atau staf  yang  ada  di  kantor  Lurah  Bunut.  Pegawai  diberikan  kesempatan  atau  didorong  untuk melanjutkan  pendidikannya  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  lagi.  Selain  itu  pegawai  kelurahan Bunut agar diberikan pelatihan-pelatihan ( workshop ) tentang administrasi kependudukan dan keterampilan keahlian lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di seksi mereka masing- masing.  Di  samping  itu  diharapkan  kepada  pemerintahan  kabupaten  Sanggau  dan  kelurahan Bunut khususnya bisa menyediakan atau menambah peralatan dan sarana prasarana yang ada di kantor Lurah Bunut seperti komputer dan printer agar proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan dapat lebih mempermudah pekerjaan staf baik dalam menyediakan dan menyimpan data-data surat-surat serta meningkatkan kompetensi pegawai kelurahan dengan memberikan pelatihan-pelatihan  terkait  administrasi  kependudukan  serta  memberikan  kesempatan  dan men support para  pegawai  kelurahan  untuk  meningkatkan  jenjang  pendidikan  mereka  ke jenjang yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Mathis, R. L., dan J. H. Jackson. (2006). Human Resource Management : Alih Bahasa. Jakarta: Salemba Empat
Moenir. (2001). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Mustofa, F., Afifuddin., & Hayat (2020). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam  Meningkatkan  Tata  Kelola  Pemerintah  yang  Baik  (Studi  Pelayanan  KK,
KTP/E-KTP dan Akta Kelahiran di Kelurahan Merjosan Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Respon Publik . 14(3), 14-26, from
http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/7920
Vol 2. No. 1, Januari 2022 P-ISSN : 2774-8030, e-ISSN : 2774-8030
Nurani, Andi. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Elok 1 Kecamatan Biau  Kabupaten  Buol. Jurnal  Inovasi  Penelitian .  1(12),  2567-2574,  from DOI: https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.520 Poltak, Lijan Sinambela, dkk. (2008). Reformasi Pelayanan Publik . Jakarta: Bumi Aksara. Rahmawati,  L.,  Umi,  A.N.,  &  Suyeno.  (2021).  Efektivitas  Pelayanan  Publik  Bidang Administrasi Kependudukan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kelurahan Samaan  Kecamatan  Klojen  Kota  Malang). Respon  Publik. 15(9),  14-21,  from http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/12411
Rivai, Veithzal. (2006). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo. Safiie, Inu Kencana, (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Siagian, Bondan P. (1992). Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta: Rineka Cipta. Soekanto,  Soejono.  (1995).  Penilaian  Organisasi  Pelayanan  Publik.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta.
Suharto,  Edi.  (2006).  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat.  Bandung:  Refika Aditama.
Thoha,  Miftah.  (2003). Perilaku  Organisasi:  Konsep  Dasar  Aplikasinya .  Jakarta:  Gramedia Pustaka.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2011). Bandung :
Fokusmedia.