## KEDUDUKAN HUKUM PSBB DAN PPKM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

## AD. Basniwati
Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia adbasniwati81@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: Mei 10, 2023 Accepted: Juni 30, 2023 Purpose  of  this  work  are  to  know  and  to  understand  legal  standing  of determinationlarge-scale  social  restiction  (PSBB)  and  limitation  community actives (PPKM) during the pandemic covid-19 as the implementationof health quaintine law,wich it is said that as a formal and material defects legal product. This research applied normative legal research and conceptualized as what is  written  in  the  law,  and  nature  of  analysis  is  prescriptive  which  means providing argumentation on what is right and wrong or what is should be done according to the law on specific legal event. Research results legal foundation of  PSBB  and  PPKM  determination  have  been  align  with  the  authorized agency according to the law Number 12 of 2011 on the formation of laws.
Keywords:
Legal Standing; PSBB; PPKM

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami  Kedudukan  hukum pembentukan PSBB dan PPKM dalam penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang dikatakan sebagai sebuah produk hukum yang cacat secara formil materil. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau Legal research yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan  sifat  analisis  dan  Preskriptif  yang  berarti memberikan  argumentasi  mengenai  benar  atau  salah  atau  apa  yang  seyogianya  menurut hukum  terhadap  peristiwa  hukum.  Hasil  penelitian  kedudukan  hukum  pembentukan  PSBB dan PPKM ini sudah sesuai dengan lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Kata Kunci: Kedudukan Hukum; PSBB; PPKM

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## I. PENDAHULUAN
Pada  akhir  tahun  2019  dunia  digemparkan  dengan  adanya  virus Corona  Virus Desease  (COVID-19) atau  dikalangan  umum  dikenal  dengan  istilah  virus  corona yang pertama  kali  ditemukan  di  kota  Wuhan,  China.  Virus  ini  menular  dengan  sangat  cepat hampir ke seluruh dunia, hal inilah yang menyebabkan WHO menerbitkan status Public Health  Emergency  Of  Internasional  Concern (PHEIC)  atau  darurat  kesehatan  global, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional dibidang kesehatan ( International Health Regulations) , sehingga pada tanggal 11 maret 2020 WHO menyatakan pandemi di dunia.’’ 1
Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menekan terjadinya penyebaran virus corona ini, adalah dengan melakukan kekarantinaan kesehatan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.  Hal tersebut diwujudkan dengan  menerapkan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dan  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya rekayasa sosial yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan covid-19.
Penyelenggaraan  kekarantinaan  ini  sebagai  upaya  solutif  dalam  mencegah penyebaran  covid-19  dalam  mengantisipasi  terjadinya  penularan  yang  terus  meningkat karena  adanya  virus  corona  ini,  pemerintah  mengambil  kebijakan  yang  berfokus  pada respon penyelesaian masalah, seperti mengeluarkan regulasi terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. 2 Dengan adanya keadaan  seperti  itu,  sesuai  amanat  Pasal  22  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :
(1) Dalam  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.
(2) Peraturan Pemerintah itu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika  tidak  mendapatkan  persetujuan,  maka  Peraturan  Pemerintah  itu  harus dicabut.
Jadi untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan diperlukan persyaratan “keadaan kegentingan yang memaksa”  sehingga dalam Pasal 22 UUD 1945 merupakan implementasi dari hak untuk membentuk peraturan darurat (noodverordeningsrecht) dari presiden. Hal ini dimaksudkan sebagai “ exception” dengan harapan keselamatan rakyat dapat dijamin oleh pemerintah untuk bertindak lekas dan cepat. 3
Dengan keadaan yang seperti itu dikeluarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau  PSBB  ini  diatur  oleh  PP  No.  21  Tahun  2020  Tentang  pembatasan  sosial  berskala besar  yang  merupakan  upaya  kekarantinaan  kesehatan.  Kekarantinaan  didefinisikan sebagai,  pembatasan  kegiatan  tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang  diduga terinfeksi  penyakit  dan/atau  terkontaminasi  sedemikian  rupa  untuk  mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 4
Berdasarkan Pasal 1 PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar menyatakan bahwa :
“Pembatasan Sosial  Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disense 2019 (COVID-19) sedemikian  rupa  untuk  mencegah  kemungkinan  penyebaran Corona  Virus  Disense 2019 (COVID-19).’’
1 Linda Devita, Aspek Hukum Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan COVID-19. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. 2021.hlm 2 2 Op.cit hlm 6
3 Rosjidi Ranggawidjaja, pengantar ilmu perundang-undangan Indonesia, Bandung, Mandar Maju. 1998, hlm 72
4 Pembatasan Sosial Berskala Besar. https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembatasan_sosial_berskala_besar diakses pada 13 November 2021

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Selain PSBB, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM dalam upaya pencegahan covid-19. Presiden Jokowi Widodo mengatakan bahwa: “PPKM tidak jauh berbeda dari pelaksanaan PSBB akan tetapi PPKM membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat dari aturan-aturan sebelumnya.’’ 5 Undang-Undang  yang  merupakan  konstitusi  negara  dan  sebagai  rujukan  dalam menjalankan  sistem  pemerintahan  yang  memiliki  sifat  mengatur  atau  dalam  bahasa hukumnya di kenal dengan istilah regeling. Dikarenakan adanya keadaan darurat sehingga menggunakan  rekayasa  sosial.  Guna  merekayasa  kepatuhan,  teori  pilihan    kebijakan menawarkan banyak jenis regulasi, mulai dari jenis koersif seperti commad and  control (CAC) hingga  yang  terlunak  seperti  instrument  ekonomi  atau  insentif.  Regulasi  CAC menjadi  instrument  yang  paling  banyak  diterapkan  di  Indonesia.  Seperti  pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimana penegakan aturan tersebut melibatkan personil polisi dan militer dengan memberikan sanksi denda hingga penjara bagi warga yang melanggar. 6
Akan tetapi pelaksanaan PSBB maupun PPKM ini, justru menimbulkan kekosongan hukum,  sebagaimana  pendapat  Fajri  Nursyamsi  selaku  Direktur  Jaringan  dan  Advokasi Pusat Studi Hukum Kebijakan atau PSHK mengatakan bahwa : ‘’Secara formal PP PSBB tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai peraturan pelaksana Pasal 60 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.” 7
Pasal  60  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan berbunyi :
“Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kriteria  dan  pelaksanaan  Karantina  Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit dan Pembantasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020  ini  dikatakan  tidak  memenuhi  syarat sebagai peraturan pelaksana dikarena tidak memuat hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2018 diatas yang seharusnya dicantumkan secara jelas dan lebih rinci sebagai peraturan yang melaksanakan perintah dari UU.
Pembentukan  peraturan  pemerintah  adalah  untuk  menjalankan  undang-undang, Dapat  disimpulkan  bahwa  peraturan  pemerintah  harus  “berkapstok”  kepada  undang- undang.  Tidak  boleh  ada  peraturan  pemerintah  tanpa  ada  undang-undangnya  terlebih dahulu. Jenis dan kewenangan presiden membentuk peraturan ini ditetapkan dalam Pasal 5  Ayat  (2)  UUD  1945,  yang  menyatakan  Presiden  menetapkan  Peraturan  Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 8
Didalam  sistem  peraturan  perUndang-Undangan  yang  ada  di  Indonesia  dapat diklasifikasikan  menjadi  peraturan  perUndang-Undangan  yang  memiliki  kewenangan atribusi  dan  kewenangan  delegasi  dari  peraturan  yang  diatasnya. 9 PSBB  sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018  merupakan materi muatan yang  didelegasikan  oleh  peraturan  yang  mendelegasikan,  sehingga  peraturan  ruang lingkup peraturannya sudah secara limitative diatur dalam peraturan yang mendelegasikan
5 Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com.money/read/2021/07/10/092118826/ppkm-adalah- singkatan-dari-pemberlakuan-pembatasan-kegaiatan diakses pada 13 November 2021
6 Beda dengan PPKM, karantina wilayah adalah pilihan cerdas untuk mendorong kepatuhan masyarakat https://pshk.or.id/blog-id/beda-dengan-ppkm-karantina-wilayah-adalah-pilihan-kebijakan-cerdas-untuk- untuk-mendorong-kepatuhan-masyarakat/ diakses pada 13 November 2021
7 Alasan hukum PP PSBB disebut tidak memenuhi syarat https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e85796f160b4/alasan-hukum-pp-psbb-disebut-tak-penuhi- syarat?page=all diakses pada 2 November 2021 8 Rosjidi Ranggawidjaja. Op.cit. hlm 74.
9 Muhammad fakhry. Kedudukan dan fungsi peraturan pelaksana dalam pembentukan perarturan perundang- undangan di Indonesia (kajian terhadap peraturan gubernur nusa tenggara barat) Fakultas Hukum Univeristas Mataram.  2019. hlm 1
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
dan seharusnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan materi pelaksanaan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 10
Sedangkan  pelaksanaan  PPKM  yang  berdasarkan  Intruksi  Menteri  Dalam  Negeri (Inmendagri) No.17 Tahun 2021 tidak termasuk regeling (bersifat mengatur) tetapi hanya bersifat perintah Internal, itu artinya pelaksanaan PPKM yang mengacu pada Inmendagri tidak bisa dipakai sebagai rujukan dalam pelaksanaan PPKM itu sendiri melainkan harus diatur kembali oleh Perda masing-masing daerah. 11 Menurut J.H.A Logeman menyatakan: ‘’Peraturan perUndang-Undangan diartikan sebagai peraturan yang mengikat umum dan berdaya laku keluar ( algemeen bindend en naar buiten werkende voorschriften) artinya  peraturan  ini  harus  ditujukkan  kepada  masyarakat  umum  tidak  ditujukan kepada bagian internal lembaga yang membentuknya agar ia memiliki akibat hukum yang  mengikat  dalam  membatasi  kebebasan  individu  setiap  warga  negara  dan memberikan kepastian hukum.’’ 12
Apabila peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pencegahan penyebaran virus corona ini tidak jelas maka dapat dikategorikan sebagai kekosongan hukum. Kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu ketiadaan peraturan perUndang-Undangan (hukum) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perUndang- Undangan,  atau  sekalipun  telah  diatur  dalam  suatu  peraturan  perUndang-Undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. 13
Akibat  yang  ditimbulkan  dengan  adanya  kekosongan  hukum,  terhadap  hal-hal  atau keadaan  yang  tidak  atau  belum  diatur  itu  dapat  terjadi  ketidakpastian  hukum ( rechtspnzekerheid) atau  ketidakpastian  peraturan  perUndang-Undangan  yang  akan berakibat pada kekacauan hukum. 14
Dengan demikian, mengingat peraturan perundang-undangan merupakan salah satu subsistem  dalam  kehidupan  bernegara  yang  berlandaskan  pada  nilai-nilai  filosofis  yang kemudian diangkat menjadi dasar dan ideologi negara. Dalam konteks prinsip kesisteman ( systemic  principle  and  consequences) apabila  terjadi  ketidak  sesuaian  susbsitem peraturan perUndang-Undangan, baik dalam segi formal (proses pembuatannya) maupun segi  substansial  (materi  muatannya)  dibandingkan  dengan  pradigma-pradigma  yang menjadi  acuannya  akan  mengakibatkan  tidak  tercapainya  hal-hal  yang  diinginkan  pada aturan ideologi maupun pada Pasal UUD, haluan negara dan program dasar legislative nasional. 15

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Normatif ( Legal research). Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  mengatakan  bahwa  hukum  seringkali
10 Asshiddiqie.Jimly dan Safa’at, M.Ali, Jenis,Hirarki,Fungsi Dan Materi Peraturan Pemerintah. MKRI. 2017 hlm. 34
11 Apa sesungguhnya politik hukum PPKM https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=426 diakses pada 2 November 2021
12 Risjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu PerUndang-Undangan Indonesia, Bandung, Mandar Maju 1998, hlm 19
13 Kekosongan hukum solusi dan akibat yang ditimbulkan https://gudangilmu.blogspot.com/2014/11/kekosongan-hukum-solusi-dan-akibat-yang.html?m=1 diakses pada 13 November 2021
14 Ibid.
15 M.Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan PerUndang-Undangan , Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 26-27
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perUndang-Undangan  ( law  in books), sebagai sumber bahan hukumnya. 16

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan hukum terhadap PSBB dan PPKM dalam penerapan UU Kekarantinaan Kesehatan.
Kedudukan PSBB dan PPKM secara hierarki akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai suatu  tatanan  hukum  yang  berlaku  ( legal  order) keseluruhan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  harus  saling  terkait  sebagai  suatu  sistem  yang dibangun  secara  komprehensif,  konsisten  dan  hierarkis  yang  berpangkal  pada  UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan legistimasi akhir dari validasi peraturan perundang-undangan dan keseluruhan tata hukum. 17 Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan  ketangkasan  dalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Bahwa  tidak  diperbolehkan  adanya pertentangan  antara  suatu  norma  dengan  norma  yang  lain,  semata  demi  menjamin kepastian hukum kepada masyarakat. 18 Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ini berdasarkan Pasal 5 Ayat (2)  Undang-Undang Dasar 1945 yang diberikan kewenangan  kepada  Presiden  untuk  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  dalam menjalankan  Undang-Undang.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ini sebagai wujud pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan.  Kemudian,  sebagai  langkah  mitigasi  pencegahan penularan  dikeluarkannya  Intruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  1  Tahun  2021  Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Dikeluarkannya intruksi menteri oleh menteri dalam negeri terkait PPKM yang secara struktural ditujukan kepada kepala daerah merupakan hal yang tepat dikarenakan  menteri dalam negeri memiliki garis koordinasi antara lembaga yang dibawah naungannya seperti gubernur,  walikota/bupati  dan  lembaga  lainnya  sebagai  upaya  memaksimalkan  kinerja hubungan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Menteri  merupakan  pejabat  yang  menjalankan  fungsi  administratif  atau  pejabat administrasi  negara  yang  dalam  ruang  lingkup  kekuasaan  eksekutif,  sebagai  pejabat administrasi  negara  dalam  menjalankan  kekuasaan  pemerintah  dan  sebagai  upaya melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  dibidanginya,  maka  menteri  sebagai  pejabat administrasi diberikan wewenang untuk membentuk beberapa produk hukum perundang- undangan, peraturan kebijakan, termasuk mengeluarkan surat keputusan usaha negara (KTUN). 19
Menteri memiliki fungsi koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam  hal  penyelenggaraan  pemerintahan  serta  memiliki  fungsi  untuk  merumuskan, menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  politik  dan  pemerintahan  umum,  otonomi daerah, pembinaan administrasi wilayah. Sehingga menteri dalam negeri sebagai pejabat pemerintahan  sudah  tepat  memberikan  intruksi  kepada  kepala  daerah  untuk
16 Amiruddin dan zainal asikin, pengantar metode penelitian hukum, Raja Grafindo Persada, Depok. 2016 hlm 118
17 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta :Rajawali Press, 2010) hlm v dalam Lutfi Ansori. Ibid. hlm 33.
18 Dian Agung Wicaksono, Impilkasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan perundang-undangan terhadap jaminan atas kepastian hukum yang adil  di Indonesia . Jurnal konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, Jakarta: Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 152.
19 Ibid
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
memaksimalkan  pencegahan  penularan  covid-19  dengan  memperhatikan  ketentuan peraturan perundang-undangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 20 Berikut  ini  adalah  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  tertentu  yang  berada dibawah  naungan  mendagri  yang  sekaligus  memberikan  intruksi  kepada  lembaga  yang berada  dibawahnya  untuk  mengoptimalkan  upaya  pencegahan  covid-19.  Berikut merupakan  salah  satu  contoh  upaya  mitigasi  yang  dilakukan  diwilayah  Nusa  Tenggara Barat.
Kebijakan PPKM sebagai upaya mitigasi sosial dan mensinergikan antara pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah  yang  memberikan  wewenang  kepada  kepala  daerah untuk membentuk kebijakan atas dasar kewenangan delegasi yang diberikan, hal ini sudah sesuai  dengan  Pasal  8  Ayat  (1)  Undang-Undang    Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :
“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yng setingkat.”
Peraturan  yang  dibuat  oleh  lembaga-lembaga  diatas  memiliki  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  dibentuk  berdasarkan  kewenangan  yang  sesuai  dengan  Undang- Undang  atau  karena  adanya  pelimpahan  kewenangan  seperti  adanya  pendelegasian, atribusi ataupun mandat yang diberikan oleh Undang-Undang.
Surat  Edaran  Gubernur  NTB  bisa  terwujud  dikarenakan  adanya  perintah  dari peraturan  diatasnya  yaitu  perintah  dari  menteri  dalam  negeri.  Hal  ini  juga  disebabkan karena adanya kewenangan pengaturan atau syarat alternative yang dimiliki, yaitu :
1.  Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan  dan  bentuk  peraturan  pelaksana  untuk  menuangkan  materi  pengaturan yang didelegasikan.
2.  Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan.
3.  Adanya  perintah  yang  tegas  mengenai  pendelegasian  kewenangan  dari  Undang- Undang atau lembaga pembentuk Undang-Undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi. 21
Indonesia  sebagai  negara  hukum  dalam  mengatur  produk  legislasi  membentuk kementerian  koordinator  bidang  politik,  hukum  dan  keamanan  yang  mempunyai  tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan  pemerintahan 22 akan  tetapi  hal  ini  tidak  mampu  mengatasi  terjadinya over regulation karena setiap lembaga diberikan kewenangan untuk menciptakan produk hukum. Hal ini, berimplikasi kepada lembaga yang hanya ingin menunjukkan hegemoninya tanpa memperhatikan aspek fomil dan materil yang ingin digapai dengan adanya peraturan tersebut.
Dengan keadaan tersebut kita mengacu pada asas a state governed by the rule of law yang  mempunyai  makna  bahwa  seburuk  apa  pun  Undang-Undang  ketika  peraturan tersebut  sudah  diundangkan,  maka  pemerintah  dan  masyarakat  harus  tunduk  pada
20 Ibid.
21 Ni’matul Huda, Keudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2021.
22 Http://jdih.kemenperin.go.id-peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-24-tahun-2010

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
peraturan  tersebut. 23 Selama  peraturan  tersebut  belum  dicabut  atau  dibatalkan  oleh lembaga pembuat peraturan perundang-undangan maupun dari lembaga yang berwenang seperti PTUN, MA ataupun MK maka peraturan tersebut tetap berlaku.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian dan analisa pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Kedudukan hukum terhadap PSBB dan PPKM dalam penerapan Undang- Undang Kekarantinaan Kesehatan secara hierarkis dan kelembagaan yang berwenang sudah sesuai  dengan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  berdasarkan  kewenangan  pendelegasian  yang  diberikan oleh undang-undang.

## REFERENSI
Amiruddin  dan  zainal  asikin,  pengantar  metode  penelitian  hukum,  Raja  Grafindo  Persada,
Depok. 2016.
Asshiddiqie.Jimly dan Safa’at, M.Ali, Jenis,Hirarki,Fungsi Dan Materi Peraturan Pemerintah.
MKRI. 2017 .
Dian  Agung  Wicaksono,  Impilkasi  Re-Eksistensi  Tap  MPR  dalam  Hierarki  Peraturan perundang-undangan terhadap jaminan atas kepastian hukum yang adil  di Indonesia. Jurnal  konstitusi,  Volume  10,  Nomor  1,  Maret  2013,  Jakarta:  Kepanitraan  dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Gelora Mahardika, “Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomo r 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi,” Justitia Jurnal Hukum 4, no. 1 (2020)
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta :Rajawali Press, 2010) hlm v dalam Lutfi Ansori.
Linda  Devita,  Aspek  Hukum  Penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di  Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan COVID-19. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. 2021.
M.Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan PerUndang-Undangan, Mandar Maju, Bandung, 2009. Muhammad  fakhry.  Kedudukan  dan  fungsi  peraturan  pelaksana  dalam  pembentukan perarturan perundang-undangan di Indonesia (kajian terhadap peraturan gubernur nusa tenggara barat)  Fakultas Hukum Univeristas Mataram.  2019.
Ni’matul  Huda,  Keudukan  dan  Materi  Muatan  Peraturan  Menteri  Dalam  Perspektif  Sistem Presidensial. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2021.
Risjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu PerUndang-Undangan Indonesia, Bandung, Mandar Maju 1998.
Rosjidi  Ranggawidjaja,  pengantar  ilmu  perundang-undangan  Indonesia,  Bandung,  Mandar Maju. 1998.

## Peraturan PerUndang-Undangan
UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan. UU No.6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. PP No. 21 Tahun 2020 Tentang  Pembatasan Sosial Berskala Besar. Keppres No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-
19.
Permenkes 9 Tahun 2020 Tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
23 Gelora Mahardika, “ Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomo r 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi ,” Justitia Jurnal Hukum 4, no. 1 (2020), https://m.liputan6.com/regional/read.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Intruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  1  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Surat Edaran Gubernur NTB.
Internet Alasan hukum PP PSBB
disebut tidak memenuhi syarat https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e85796f160b4/alasan-hukum-pp-psbb- disebut-tak-penuhi-syarat?page=all diakses pada 2 November 2021 Apa sesungguhnya politik hukum PPKM
https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=426  diakses  pada  2  November 2021
Beda dengan PPKM, karantina wilayah adalah pilihan cerdas untuk mendorong kepatuhan masyarakat https://pshk.or.id/blog-id/beda-dengan-ppkm-karantina-wilayah-adalah- pilihan-kebijakan-cerdas-untuk-untuk-mendorong-kepatuhan-masyarakat/ diakses pada 13 November 2021
Http://jdih.kemenperin.go.id-peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-24-tahun-2010 Kekosongan hukum solusi
dan akibat yang ditimbulkan https://gudangilmu.blogspot.com/2014/11/kekosongan-hukum-solusi-dan-akibat- yang.html?m=1 diakses pada 13 November 2021 Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com.money/read/2021/07/10/092118826/ ppkm-adalah-singkatan-dari-pemberlakuan-pembatasan-kegaiatan  diakses  pada  13 November 2021 Pembatasan Sosial Berskala Besar.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembatasan_sosial_berskala_besar    diakses  pada  13 November 2021