http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## Penolakan Pendirian Pura Di Bekasi Oleh Masyarakat Muslim
P.Aditya Kevin B 1
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: adityakevin141@gmail.com
Jennifer Sumendep
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: jenifersumedapp@gmail.com
Hr Adianto Mardijono
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: adianto@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Negara  menjamin  kemerdekaan  bagi  setiap  penduduk  untuk  memeluk  agama  dan  menjalankann ibadahnya. Meski demikian, persoalan yang muncul dalam kehidupan antar umat beragama selalu saja ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah di Desa  Sukahurip  dan  dampak  yang  diakibatkan  oleh  konflik  serta  apa  saja  usaha  penyelesaian  yang  telah dilakukan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  mengambil  beberapa sumber dari media. Penelitian ini melihat bahwa manusia selalu mempunyai berbagai kebutuhan sehingga konflik sering terjadi diantara masyarakat dan konflik juga terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan tujuan  antara  kelompok  kepentingan  dan  kelompok  semu,  inilah  yang  terjadi  pada  masyarakat  desa Sukahurip.inlah yang terjadi pada masyarakat dusun sukahurip, dimana konflik sosial dalam pembangunan rumah  ibadah  belum  terselesaikan  sepenuhnya  karena  masih  adanya  perbedaan  pendapat,  kepentingan serta  penolakan-penolakan  dari  masyarakat  dusun  sukahurip.  inlah  yang  terjadi  pada  masyarakat  dusun seranggeh  pabrik,  dimana  konflik  sosial  dalam  pembangunan  rumah  ibadah  belum  terselesaikan sepenuhnya  karena  masih  adanya  perbedaan  pendapat,  kepentingan  serta  penolakan-penolakan  dari masyarakat dusun seranggeh pabrik.
Kata Kunci : kebebasan beribadah, hak asasi manusia

## Abstract
The  states  guarentees  independence  for  every  resident  to  embrace  religion  and  carry  out  his  worship.  However,  the problem that arise in interfaith life are always there. Purpose of this study is to solve this problem. Based on the results of the research in Sukahurip Village, the issue of building a house of worship for minority groups often leads to conflict in the majority. This conflict occurred because of procedural, legal and humanitarian issues. The issue of procedures relates to the requirements that must be met, while legal issues arise when what has been regulated in the regulations for the establishment of places of worship is violated, both by minority and majority citizens. Humanitarian issues arise as a result of less harmonious relations, caused by religious sentiments. Law often fails in solving problems. Therefore it needs to be solved with a neutral approach, free from the values (religion) that are held by the people in conflict. Local wisdom is a logical choice, because it contains values that are extracted from virtues and in them also contains wisdom in solving problems.
Keywords : freedom of religion, human rights

## Pendahuluan Latar Belakang
Hak  Asasi  Manusia  (Human  Rights)  merupakan  hak  manusia  yang  melekat  pada minoritas,  di  mana  manusia  juga  dikaruniai  akal  pikiran  dan  hati  nurani.  Hak  Asasi  Manusia  ( HAM  )  Bersifat  Universal,  yang  berarti  melampaui  batas  negri,  kebangsaan,  dan  di  tunjukan kepada setiap orang baik Kaum menengah keatas maupun Kaum Mengengah Kebawah, laki-laki
1 Tambahan informasi tentang pengarang, jika ada, dicetak dengan font Times New Roman 10
maupung  perempuan,  baik  penyandang  cacat  maupun  sebaliknya.  Dikatakan  Universal  karena hal ini dinyatakan sebagai bagian kemanusiaan setiap sosok manusia. Tak peduli apapun warna kulitnya,  jenis  kelaminnya,  usianya,  latar  belakang  cultural  dan  agama  atau  kepercayaan spiritualnya. Sebagai mahkluk bermartabat. Manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib di lindungi.  Seperti  hak  hidup,  hak  beropini,  hak-hak  berkumpul,  seta  hak  beragama  dan  hak kepercayaan. Nilai-nila HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut di lindungi dan dimuliakan.  Hak  Asasi  Manusia  mengajarkan  prinsip  persamaan  dan  kebebasan  manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan kepada manusia dalam bentuk apapun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apapun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak keberagaman, terlihat jelas bahwa  Negara yang mempunyai banyak sekali kepulauan, dan banyak sekali kebudayaan di setiap pulaunya , bahkan dalam satu pulau pulau mempunyai lebih dari satu kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945.
Sekelompok  orang  menolak  pendirian  pura  di  Desa  Sukahurip,  Kabupaten  Bekasi. Penolaknya  merupakan  warga  desa  tetangga,  meski  ada  pula  warga  desa  yang  mendukung. Sekelompok  orang  di  duga  tiba-tiba  memenuhi  ruas  Jalan  Sasak  Bali  yang  melintang  di  Desa Sukahurip,  Kecamatan  Sukatani,  Kabupaten  Bekasi,  Sabtu  (4/5/2019)  sore.  Mereka  menolak pembangunan  pura  yang  terletak  di  wilayah  RT  01/RW  01  Desa  Sukahurip.  "Ada  sekitar  tiga mobil.  Mereka  pasang  spanduk  penolakan  [pura],".  Saat  itu  menurut  sumber  yang  terkait  telah mewawancarai salah satu saksi yang berada di lokasi. Menurut saksi ia sedang menjaga warung nasinya  yang  terletak  50  meter  dari  lokasi  pura  ketika  demonstrasi  berlangsung.  Saksi  tersebut mngungkapkan  sebelum  magrib  para  demonstran  telah  membubarkan  diri.  Calon  lokasi  pura terletak  dua  kilometer  dari  Jalan  Raya  Cikarang-Sukatani.  Posisinya  jauh  dari  ingar-bingar, dikelilingi pohon karet, dan hanya bisa ditempuh via Jalan Sasak Bali. Letak persisnya berada di belakang  perumahan  Green  Sasak  Bali  yang  sedang  dalam  tahap  pembangunan.  Belum  ada fondasi sama sekali di area seluas satu hektare itu
Dalam  kasus  seperti  ini,  dimana  para  minoritas  menjadi  perhatian  pusat  perhatian  dari setiap kaum mayoritas, yang dimana nantinya  setiap langkahnya menjadi sorotan yang perlu di awasi,  oleh  sebab  itu  seharusnya  di  negri  yang  menjujung  tinggi  tiap  sila  dalam  pancasila,  tak patut untuk melakuakan sebuah aksi yang dimana nantinya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan  NKRI.  Tidak  sedikit  yang  menghargai  sila  persatuan,  namun  tidak  sedikit  pula  yang hanya sekedar mengetahui sila persatuan tersebut tanpa memahami, ataupun mengamalkannya ( baik  dalam  segi  kepercayaan  maupun  suku,  ras,  dan  budaya  ).  Masih  cukup  banyak  juga  yang dapat di jumpai, manakala saat ada seorang yang berbeda ( minoritas ) dari pada yang lainnya, yang nantinya dijadikan sebuah bahan cemoohan.
Menurut saksi, kalau yang menolak itu bukan warga setempat, tapi dari Banjarsari, desa yang terletak persis di timur Sukahurip. Menurut salah saksi warga Sukahurip . Salah satu saksi lainnya mengungkapkan,. Lokasinya dekat dengan makam Syeikh Komaruddin, yang merupakan salah satu leluhur di desa tersebut. Keberatan dari pendirian pura tersebut melainkan banyaknya warga di desa sukahurip yang mayoritas muslim. Cuma satu keluarga yang Hindu [Pak Wayan]. 2 Dalam SKB, selain harus memenuhi syarat administrasi dan teknis bangunan, izin warga sekitar  juga  mesti  dikantongi  pendiri  rumah  ibadah.  Pasal  14  ayat  2  menyebutkan,  pendirian
2 Suryadi Radjab, Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia, PBHI, Jakarta, 2002, hlm 7 Soetandyo Wingnjosoebronto, Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa ke Masa, ELSAM, Jakarta, 2007, hlm. 1.
rumah  ibadah  harus  mendapat  dukungan  masyarakat  setempat  paling  sedikit  60  orang  yang disahkan lurah atau kepala desa. Pendiri rumah ibadah juga harus menyertakan daftar nama dan Kartu  Tanda  Penduduk  pengguna  rumah  ibadah  paling  sedikit  90  orang.  Daftar  tersebut  harus disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayahnya.
Dalam  hal  ini  pihak  berkait  di  haruskan  untuk  mengajukan  rekomendasi  tertulis  dari Kepala Kantor Departemen Agama dan Forum Keruknan Umat Beragama (FKUB) kabupaten atau kota.  Setelah  semua  perizinan  selesai,  panitia  pembangunan rumah  ibadah kembali  di  haruskan mengajukan permohonan kepada bupati atau uwalikota untuk memperoleh IMB. Tak Ada Pura di Kabupaten Bekasi Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bekasi sekaligus ketua panitia pembangunan pura di Sukahurip, dari pihak berkait ( I Made Pande Cakra), mengatakan lokasi tersebut dipilih lantaran sepi. Harapannya umat bisa khusyuk beribadah. Lokasi tersebut dipilih karena  dianggap  punya  nilai  historis.  Menurut  Pihak  terkait,  di  sanalah  dulu  pernah  berdiri Kerajaan  Salakanagara  dan  Tarumanegara.  Tarumanegara  berdiri  pada  abad  ke-4,  sementara Salakanagara bahkan disebut-sebut sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Yang merupakan tempat ibadah yang strategis," ucap salah satu pihak terkait (Pande). Lokasi itu ditemukan karena Wayan, satu-satunya  pemeluk  Hindu  di  desa,  adalah  anggota  PHDI  Bekasi.  Keputusan  itu  diperoleh setelah mereka mengadakan rapat di rumah Wayan pada 2017.
"Pemilik  tanah,  mendiang  Bapak  Agung  Oka  Darmawan,  juga  menginginkan  didirikan tempat  ibadah  sejak dulu.  Kami  hanya menjalankan amanat  saja,"  tambahnya.  Selain  itu,  alasan pendirian  pura  jga  karena  faktor  kemendesakan:  di  Kabupaten  Bekasi  tak  ada  satu  pun  pura, padahal  di  sana  ada  7.000  penganut  Hindu.  Untuk  bisa  beribadah,  mereka  harus  menempuh perjalanan kurang lebih satu sampai dua jam menuju pura yang berada di Kota Bekasi (misalnya Pura Agung Tirta Bhuana). Apabila pura tersebut  berdiri, diperkirakan sanggup mengakomodir 5.000 orang, bahkan lebih. Pande sudah mengajukan surat permohonan pada Maret 2019 kepada FKUB dan Kementerian Agama sesuai dengan amanat SKB dua menteri.
Pihak berkait mengklaim sudah mengumpulkan 60 tanda tangan bukti persetujuan warga lokal  dan  90  bukti  tanda  tangan  calon  jemaah.  Saat  ini  data-data  itu  tinggal  diverifikasi. "Korlapnya demonstran dari desa Banjarsari,yang merupakan desa sebelah dari desa Sukahurip. Yang  mengatasnamakan  warga  Sukahurip  dan  Banjarsari,  salah  satu  demonstran  Athoillah Mursjid,  mengatakan  pihaknya  belum  bisa  melakukan  verifikasi  60  warga  lokal  yang  disebut Pande  telah  menyetujui  pembangunan  pura.  Warga  masih  sibuk  bekerja.  "Selasa  kemarin  kami sudah coba datangi. Namun warga banyak masih yang bekerja, ada yang turun ke sawah," ujarnya kepada  reporter  Tirto,  Rabu.  Verifikasi  perlu,  katanya,  untuk  mengetahui  "apakah  benar  atau tidak warga-warga itu tanda tangan; apakah mereka tahu itu untuk pembangunan pura," ujarnya. Terkait  penolakan,  katanya  itu  karena  panitia  pembangunan  tidak  melibatkan  tokoh  agama setempat. "Yang diminta itu mereka-mereka yang SDM rendah, bukan kategori tokoh. 60 orang itu bukan  tokoh,"  ujarnya.  Direktur  Urusan  Agama  Hindu  Kemenag,  Ida  Bagus  Gede  Subawa, menyayangkan adanya penolakan ini. Menurutnya yang perlu dilakukan sekarang adalah duduk bersama.  "Membangun  kehidupan  beragama  di  tengah  kemajemukan  sangat  dibutuhkan toleransi,  kerukunan,  dan  ketenteraman,"  seperti  halnya  banyaknya  pulau  yang  bertempat  di Indonesia sendiri cukup banyak alangkah baiknya bercermin pada banyaknya pulau dalam negeri ini yang di satukan di dalam UUD Negara Republik Indonesia.
Cukup  banyak  nya  kasus  diskriminasi  yang  melatar  belakangi  ialah  kaum  mayorita, sehingga banyak sekali pula yang bisa kita lihat dalam paparan berita mengenai kerusuhan umat
beragama yang di latar belakangi ketidak pahaman mengenai norma norma dari idiologi Bangsa. Sebuah  institusi  meyatakan  bahwa  keberadaan  rumah  ibadah  yang  yang  berada  /  berlokasi  di daerah sekitaran yang menganut agama ataupun kepercayaan berbeda, dapat mempengaruhi para masyarakat di sekitarnya.

## Rumusan Masalah
Bagaimana upaya penegakan ham dalam menangani penolakan pembuatan pura di bekasi ?

## Pembahasan
Hak-hak  beragama  dan  aturan-aturan  menurut  konvensi  dan  hak  kebebasannya    (dalam  segi kepercayaan atau keyakinan ) dalam universal hak asasi manusia Langkah-langkah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai
Upaya  penghapusan  tindakan  diskriminasi  yang  berkaitan  dengan  upaya  perlindungan HAM  yaitu  Indonesia  telah  meratifikasi  Kovenan  Internasional  di  bidang  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya  melalui  UU  No.  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  International  Covenant  Economic, Social and Cultural Rights/Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tanggal 28 Oktober 2005.
Setelah amandemen UUD NRI 45, selain tetap mempertahankan ketentuan pasal 29 ayat 2 tersebut, Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama (The right to Freedom of religion) Juga diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.  Pasal 28E ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:
Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadah  menurut  agamanya,  memilih pendidikandan  Pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya.
Terkait ketentuan pasal 28E ayat 1 danayat 2 UUD NRI Tahun 1945 Tersebut, Agung Ali Fahmi menyatakan bahwa hak atas kebebasan beragama tidak dapat dipisahkan dari kebebasan untuk  meyakini  kepercayaannya,  menyatakan  pikiran  dan  sikap  sesuai  dengan  hati  nuraninya. 3 Lebih dari itu, UUD NRI 1945 Menegas kan bahwa hak atas kebebasan beragama merupakan hak yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun  (non  derogable  rights)  Dan  tidak  ada diskriminasi terhadap pelaksanaan hak tersebut. Dalam hal ini, pasal  281 ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak  untuk  tidak  dituntut  Atas  dasar  hukum yang  berlaku  surut adalah  hak  asasi  manusia  yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun Setiap orang berhak bebas dari Perlakuan yang Diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
Pengaturan  tentang  jaminan  hak  warga  Negara  untuk  memeluk  dan  beribadah  menurut agama dan kepercayaannya (hak atas kebebasan beragama) Tersebut menunjuk kan bahwa UUD NRI  1945  merupakan  undang-undang  Dasar  atau  konstitusi  yang  tercipta  oleh  resultante (Kesepakatan)  Bangsa  yang  religius.  Artinya  UUD  NRI  1945  dibangun  berdasarkan  falsafah
3 Agung  Ali  Fahmi,  implementasijaminanhukum  Ham  ataskebebasanberagama  di  Indonesia,  inter  Vena,  Yogyakarta, 2011, hlm.  9.
Ketentuan tersebut secara tegas tersurat dalam Indonesia. Falsafah ketentuan tersebut secara tegas tersurat  dalam  pembukaan  undang-undang  NRI  1945  Yang  menyatakan  bahwa  kemerdekaan rakyat Indonesia tercapai "Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh  keinginan  luhur".  Dalam  konteks  ini  terlihat  bahwa  Penormaan  Hak  atas  kebebasan beragama  dalam  undang  undang  Negara  republik  Indonesia  tahun  1945  berdimensi  teologis, Teologikonstitusi. 4
Hukum  Indonesia  mempunyai  beragam  agama  dalam.  Saat  ini,  Islam,  Budha,  Hindu, Katolik, Protestan dan, sejak Januari 2006, Konfusianisme, diakui sebagai agama oleh Kementerian Dalam  Negeri.  Ini  memberi  mereka  hak  untuk  mendirikan  rumah  ibadah,  memperoleh  kartu identitas  yang  menyebutkan  agama  mereka,  dan  mendaftarkan  pernikahan  dan  kelahiran. Menurut  tradisi,  pada  umumnya  agama  yang  percaya  kepada  Tuhan,  memiliki  pelihat,  nabi, tokoh  suci,  pesan,    kitab  suci,  ritual  atau  liturgi  yang  mapan,  dan  diakui  secara  internasional, dapat secara resmi diakui sebagai agama. Namun, beberapa agama lain yang memenuhi kriteria ini,  seperti,  misalnya,  Yudaisme  dan  Sikhisme,  belum  diakui,  meskipun  masih  diizinkan  secara hukum untuk beroperasi dan pemerintah bahkan mungkin memberi mereka bantuan. 5

## Kebebasan untuk berhimpun
Pasal 16 (Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia)
1.  Setiap  orang  berhak  untuk  berhimpun  dengan  bebas  untuk  tujuan-tujuan  ideologi,  agama, politik,
ekonomi, buruh, sosial, budaya, olahraga atau lainnya. Hak atas perlindungan yang sama Pasal 24
Semua warga negara Indonesia sama di hadapan hukum dan di beri hak yang sepenuhnya kepada mereka  tanpa  melihat  etnis,  ras,  budaya,  agama,  dan  tanpa  diskriminasi  untuk  mendapat perlindungan hukum yang sama Pasal 26 Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.
Pasal 27 Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.
Pasal 29
1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan menurut kepercayaannya itu. Untuk Hak  Asasi  Manusia  Itu  sendiri  Dalam  UUD  1945  diatur  dalam  pasal  27  sampai  dengan
4 Agung Ali Fahmi, implementasijaminanhukum Ham ataskebebasanberagama di Indonesia, inter Vena, Yogyakarta, 2011, hlm.  9.
5 Paul Marshall, The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15570274.2018.1433588 , diakses pada tanggal 06 Mar 2018
Pasal 31, Tetapi Yang berintikan Hak untuk beragama Terdapat Dalam 2 pasal diatas yaitu Pasal 28 E dan Pasal 29. Upaya pemerintah dalam menangani masalah hak asasi manusia dalam  hal  ini  kekerasan  dan  diskriminasi    antar  umat  beragama  di  indonesia  belum memuaskan. Upaya pemerintah dalam menjalankan Ideology sebagai tolak ukur dan UUD 1945  sebagai dasar  negara masih  tidak memiliki kekuatan  untuk mendapatkan perhatian masyarakat  untuk  menciptakan  kesadaran  kerukunan  umat  beragama  di  indonesia. Adapun  upaya  sanksi  dari  pemerintah  dengan  menggunakan  UU  No.  26  tahun  2000 tentang  Pengadilan  HAM  dan  juga  lembaga  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  yang masih tidak mendapatkan hasil yang baik.
Dengan  terjadi  pelanggaran  hak  asasi  manusia  melalui  kekerasan  dan  diskriminasi  antar  umat beragama. Pemerintah sepertinya tidak mampu mengatasi problema yang terjadi ini, hal ini juga membuat  UU  No.  39  tahun  1999  mengenai  Hak  Asasi  Manusia  tentang  kebebasan  beragama diatur dalam pasal 22 yang memaknai :
 Setiap  individu  bebas  memeluk  agama  dan  memepercayai  kepercayaan  yang  mereka percayai
 Negara menjamin atas kemerdekaan setiap individu yang memeluk agama dan melakukan ibadah di rumah ibadah
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Pasca  dicetuskannya  deklarasi  bersejarah.  Tiap  negara  berusaha  mencanangkan  HAM Masing-masing. Mereka dilindungi secara hukum pada sebuah negara.
Dalam deklarasi tersebut setidaknya ada 30 HAM yang tertulis dan di sepakati, berikut ini kami sangkut pautkan dengan pasal atau point terkait dalam pembahasan berikut.
Berikut ulasannya ;

## Point Ke-2
Hak  tanpa  ada  diskriminasi,  Setiap  orang  berhak  atas  semua  hak  dan  kebebasan  tanpa pembedaan  apapun,  seperti  Ras,  Warna  Kulit,Bahasa,  Agama,  Opini  Politik,  Atau  lainnya,  asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya.

## Point Ke-18
Kebebasan Beragama dan Berpikir, Setaip orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan memilih  agama.  Hak  ini  termasuk  bebas  untuk  mengubah  agama  atau  keyakinannya,  dan kebebasan, baik sendiriatau dalam komunitas dengan orang lain dan depam umum  atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau keyakinan dalam mengajar, berlatih, beribadah dan bertakwa. Point Ke-22
Hak Jaminan sosial,  setiap orang sebagai anggota masyarakat, memiliki hak atas jaminan sosial dan berhak atas realisasi, melalui upaya nasional dan kerjasama internasional dan sesuai dengan organisasi dan sumber daya masing-masing.
Point Ke-30

## Kebebasan dari berbagai gangguan Langkah yang di tempuh pasca penolakan
Dalam  tahap  langkah  yang  di  tempuh  pasca  penolakan  masih  belum  diketahui  secara  jelas mengenai sampai mana tahapan atau langkah yang telah di lakukan oleh pihak terkait, hanya saja yang  sudah  di  ketahui  hanya  sebagian  .  Menurut  pihak  yang  berkait,  telah  mngumpulkan sedikitnya 60 data dari warga sekitar dan 90 bukti tanda tangan calon jemaah yang nantinya akan di  ajukan  sebagai  syarat  administrasi  dalam  pendirian rumah  ibadah dan  telah di  ajukannya ke
pada  kantor  desa  dan  nantinya  akan  di  serahkan  ke  kelurahan.  Pihak  berkait  juga  baru  akan melayangkan  surat  pengajuan  pendirian  rumah  ibadah  ke  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama (FKUB). Kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut

## Penutup Kesimpulan
Persoalan pendirian rumah ibadat merupakan persolan yang rumit, bukan persoalan hukum semata.  Kerumitan  ini  disebabkan  adanya  faktor  non  hukum  yang  seringkali  memperuncing konflik berupa sentiment keagamaan. Setiap peraturan yang dibuat atau dikeluarkan, akan segera tampak  kekurangan  dari  peraturan  itu,  demikian  juga  dengan  PBM.  Seiring  dengan  perjalanan waktu,  muncul  kekurangan  atau  kelemahan,  di  mana  seringkali  kelemahan  ini  menjadi  senjata untuk  menyerang  pemerintah  atau  pihak  terkait  lain.  Seburuk  apapun  peraturan,  apabila dijalankan oleh aparat yang baik, maka akan baik pula hasilnya, demikian pemeo yang ada dalam dunia  hukum.  Oleh karena  itu,  mencari dan mengkambinghitamkan  peraturan  dalam  persoalan konflik  pembangunan  rumah  ibadah  tidak  akan  menyelesaikan  persoalan.  Hal  yang  perlu dilakukan  adalah  dengan  meningkatkan  toleransi  dan  dialog  intern  atau  antar  umat  beragama, peningkatan  kesadaran  hukum  warga  masyarakat,  fungsionalisasi  kearifan  lokal,  dan pemberdayaan FKUB yang di beberapa daerah dapat bekerja secara efektif

## Saran
Dalam  mekanisme  pendirian  Rumah  ibadah  sudah  di  jelaskan,  bahwa  dalam  pendirian rumah ibadah sedikit tidaknya diharuskan mengantongi ijin dari 60 orang yang nantinya disahkan lurah atau kepala desa. Dan sebelum itu bagi pihak berkait sebaiknya untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu di kantor desa di hadapan para warga dan mensosialisasikan mengenai pendirian Pura  tersebut.  Sehingga  jikalau  ada  yang  kurang  setuju  dalam  sosialisasi  tersebut  bisa  langsung diadakannya musyawarah bersama sehingga meminimalisir terjadinya kesalah pahaman. Dengan tujuan mencari titik temut.
Dalam  hal  ini  perlu  di  adakannya  musyawarah  bersama  di  desa  terkait  dengan  menghadirkan langsung  para  warga  sekitar  bersama  kepala  desa  dalam  memusyawarahkan  prihal  pendirian pura di desa terkait. Sehingga akan dapat di mudahkan dalam segi mekanisme persyaratan dalam pembangunan  rumah  ibadah.  Dan  setelah  melakukan  musyawarah  di  anjurkan  untuk mensosialisasikannya sekali lagi dan menyampaikan prihal tujuan utama dan alasan didirikannya pura di desa sukahurip Daftar Pustaka http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-48215796 Adam Muhshi. 2015. Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia. Yogyakarta: Pelangi Askara.
Suryadi Radjab, Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia, PBHI, Jakarta, 2002,
Soetandyo  Wingnjosoebronto,  Hak  Asasi  Manusia  Konsep  Dasar  dan  Perkembangan Pengertiannya Dari Masa ke Masa, ELSAM, Jakarta, 2007,
Agung  Ali Fahmi,  implementasijaminanhukum  Ham ataskebebasanberagama  di Indonesia,  inter Vena, Yogyakarta, 2011,
Paul Marshall. 2018. The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia. Francis Hak Asasi Manusia Menurut Deklarasi Universal HAM