## Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia
Razananda Skandiva, Beniharmoni Harefa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
askandiva@gmail.com, beniharefa@upnvj.ac.id

## Abstract
Indonesia  has  ratified  UNCAC  through  Law  Number  7  of  2006.  However,  not  all  corruption crimes in UNCAC were adopted into regulations related to corruption in Indonesia. One of the several corruption crimes is foreign bribery. This research will use theoretical and conceptual approach related to foreign bribery which is actually Indonesia's obligation to prevent legal vacuum. The purpose of this study is to show the urgency of criminalizing foreign bribery into regulations  related  to  corruption  in  Indonesia.  Researchers  found  that  without  the criminalization  of  foreign  bribery,  it  will  be  difficult  for  Indonesian  jurisdictions  to  protect Indonesian corporations doing business abroad.
Keywords: UNCAC, Foreign Bribery¸ Corruption, Criminalization, Regulations.

## Abstrak
Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun tidak semua tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UNCAC diadopsi ke dalam aturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu dari beberapa tindak pidana korupsi tersebut adalah foreign  bribery .  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  teoritis  dan  konseptual mengenai permasalahan terkait foreign bribery yang tak kunjung dikriminaliasi dan diadopsi ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menunjukan urgensi terhadap kriminalisasi foreign bribery ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa korporasi Indonesia beresiko tinggi untuk melakukan foreign bribery saat melakukan bisnis dan investasi di luar negeri. Tanpa adanya kriminalisasi foreign bribery akan sulit bagi yurisdiksi Indonesia untuk melindungi korporasi Indonesia yang melakukan bisnis di luar negeri.
Kata Kunci: UNCAC, Foreign Bribery, Korupsi, Kriminalisasi , Urgensi.

## Pendahuluan
Korupsi  telah  menjalar  dalam  kehi- dupan  bangsa  Indonesia  dan  dapat dikatakan  bahwa  korupsi  bukan  hanya telah  menjadi  budaya  dalam  kehidupan bangsa  namun  juga  telah  melembaga (Jurdi,  2016).  Korupsi  di  Indonesia  terus menunjukkan  peningkatan  dari  tahun  ke tahun.  Dalam  laporan  KPK  tahun  2019, Transparency  International  Indonesia merilis  statistik  Indeks  Persepsi  Korupsi (IPK)  Indonesia  dari  tahun  2015  hingga 2019  yang  mengalami  kenaikan  dari peringkat  ke-88  dengan  nilai  36  (tiga puluh  enam)  ke  peringkat  ke-86  dengan nilai  40  (empat  puluh).  Kemudian  pada tahun 2020, Indonesia berada diposisi 102 dari  180  negara  dengan  CPI  ( Corruption Perception  Index )  bernilai  37  dari  100. Penilaian  tersebut  didasarkan  pada  pan- dangan  dari  para  eksekutif  yang  pernah berhubungan  bisnis  dengan  perusahaan- perusahaan dari Negara yang bersangkut- an. Berdasarkan hasil dari penilaian Trans- parency  International ¸  tercatat  bahwa korporasi  Indonesia  merupakan  entitas yang  memiliki  resiko  tinggi  melakukan perbuatan  penyuapan  terhadap  pejabat publik  asing  saat  melakukan  bisnis  dan investasi di luar negeri. ( https://www.transparency.org/en/countr ies/indonesia )
Salah  satu  penyebab  peningkatan korupsi di Indonesia adalah faktor kemu- dahan berbisnis di Indonesia. World Bank melaporkan peringkat kemudahan berbis- nis  atau Ease  of  Doing  Business (EODB) Indonesia  berada  pada  peringkat  ke-73 dengan skor kemudahan berbisnis 69,6 di tahun  2020.  Skor  tersebut  dapat  dilihat secara nyata dengan banyaknya perusaha- an  atau  investor  dari  mancanegara  yang melakukan bisnis dengan perusahaan-per- usahaan yang ada di Indonesia. Timbullah kegiatan bisnis antara perusahaan Indone- sia dengan perusahaan asing yang meng-
akibatkan  adanya  transaksi  lintas  batas atau cross  border  transaction Namun, banyak  perusahaan  asing  ataupun  per- usahaan  Indonesia  yang  melakukan tindakan illegal untuk  kepentingan  dan mencapai  keuntungan  bisnisnya  di  Indo- nesia,  salah  satunya  adalah  penyuapan yang merupakan salah satu tindak pidana korupsi.
Penyuapan  yang  dilakukan  oleh pelaku berbeda Negara dan dalam wilayah yurisdiksi  yang  berbeda  Negara  juga mudah  terjadi  pada  saat  transaksi  bisnis lintas batas. Hal ini menjadi latar belakang beberapa  konvensi  internasional  untuk mengatur regulasi yang melarang korupsi, termasuk  terkait  penyuapan  terhadap pejabat  publik  asing  atau  yang  dikenal dengan foreign  bribery .  Umumnya  pem- beri  suap  ( active  bribery )  merupakan perusahaan  atau  entitas  yang  melakukan investasi  transaksi  bisnis  di  Negara  lain ( home  country ),  dan  penerima  suap ( passive  bribery )  adalah  pejabat  publik Negara tempat perusahaan tersebut mela- kukan bisnis ( host country ). Sebagaimana sudah tertera dalam Article 16 yang tertera dalam United  Nations  Convention  against Corruption .
United  Nations  Convention  against Corruption (UNCAC) atau yang biasa dise- but Konvensi PBB Antikorupsi merupakan satu-satunya  instrumen  antikorupsi  uni- versal  yang  mengikat  secara  hukum. Konvensi  ini  mencakup  berbagai  bentuk korupsi,  seperti  suap  ( bribery ),  perda- gangan  pengaruh  ( trading  in  influence ), penyalahgunaan fungsi ( abuse of functions/abuse  of  power ),  dan  berbagai tindak  pidana  korupsi  di  sektor  swasta. UNCAC  diadopsi  oleh  Majelis  Umum  PBB pada  tanggal  31  Oktober  2003  berdasar- kan Resolusi 58/4 dan mulai berlaku pada 14 Desember 2005, sesuai dengan pasal 68 (1).  UNCAC  ditandatangani  oleh  140  ne- gara  termasuk  Indonesia  yang  menanda- tangani  pada  18  Desember  2003  yang
kemudian  meratifikasi  konvensi  tersebut pada 19 September 2006 melalui Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2006  Tentang Pengesahan United  Nations  Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perse- rikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi, 2003).
Walaupun  Indonesia  sudah  meratifi- kasi  UNCAC  ke  dalam  undang-undang terkait korupsi di Indonesia, namun tidak semua ketentuan yang ada dalam UNCAC diterapkan. Salah satunya adalah kriminal- isasi  penyuapan  terhadap  pejabat  publik asing atau pejabat organisasi internasional ( foreign bribery ) yang diatur dalam pasal
16  UNCAC.  Tindak  pidana  korupsi penyuapan terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional ada- lah perbuatan pemberian atau janji kepada pejabat  publik  asing  atau  pejabat  publik organisasi internasional, baik secara lang- sung  atau  tidak  langsung,  dengan  segala bentuk  keuntungan,  untuk  dirinya  atau entitas  lain  agar  pejabat  publik  tersebut melakukan/tidak melakukan sesuatu yang ada dalam kewenangannya, dengan tujuan untuk  mendapatkan  atau  menjaga  tran- saksi bisnis atau bentuk keuntungan lain- nya terkait hubungan transaksi internasional.
Dalam UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan  Atas  UU  No  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  belum  mengatur  bagaimana menghukum pejabat publik Indonesia atau perusahaan  swasta  tertentu  yang  mem- beri/menerima  suap  pejabat  Negara  di Negara  lain.  Tanpa  mengadopsi foreign bribery ke dalam UU PTPK hukum positif Indonesia tidak dapat menjangkau penyu- apan  terhadap  pejabat  publik  asing dan/atau pejabat organisasi internasional publik.  Selain  itu,  sukar  untuk  dapat menjangkau  penyuap  (WNA)  di  luar wilayah  NKRI,  serta  kepentingan  dalam melindungi WNI dan Korporasi Indonesia
yang melakukan penyuapan pejabat Nega- ra lain untuk dapat diadili di Indonesia.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut,  dapat  dirumuskan  beberapa rumusan  masalah  yaitu:  (1)  Bagaimana penerapan hukum terhadap Warga Negara Indonesia  yang  memberi  atau  menerima suap  diluar  wilayah  Indonesia?;  (2)  Apa urgensi  mengadopsi foreign  bribery ke dalam  aturan  terkait  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  meneliti  bagaimana  penerapan hukum  terhadap foreign  bribery di  Indo- nesia  dengan  meneliti  kajian  teori  yang berhubungan dengan hukum pidana inter- nasional  serta  kasus  penyuapan  pejabat asing  yang  ternyata  sebelumnya  pernah terjadi  terhadap  beberapa  Korporasi Indonesia.  Penelitian  ini  juga  ditujukan untuk  menunjukan  mengapa  menjadi sebuah  urgensi  bagi  Indonesia  untuk segera  mengadopsi foreign  bribery ke dalam  undang-undang  yang  berkaitan dengan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.

## Penelitian Terdahulu
Sebelumnya  tidak  banyak  penelitian terdahulu yang membahas secara spesifik mengenai urgensi dari penerapan foreign bribery ini, contohnya penelitian (Valerian, 2019) yang melakukan penelitian kompa- ratif terhadap penerapan hukuman foreign bribery di  negara  Amerika,  Inggris,  dan Belanda,  tetapi  lebih  memfokuskan  ke arah  pidana  denda.  Kemudian  penelitian (Surbakti, et  al ,  2019)  yang  menganalisis pengaruh  budaya  hukum  terhadap  kebi- jakan  kriminal  suap  di  Indonesia.  Selain itu,  penelitian  (Sirait,  2016)  yang  meng- analisis  perbandingan  yurisdiksi  Indone- sia dan yurisdiksi Amerika Serikat ketika terjadi  penyuapan  (gratifikasi)  di  negara
masing-masing.  Namun  sudah  banyak penelitian  yang  mengkaji  UNCAC,  G20 Anti-Corruption  Working  Group (ACWG), Forum  Corruption  Practices  Act (FCPA), Bribery  Act  2010,  Organization  for Economic  Co-operation  and  Development (OECD), yang memiliki kaitan erat dengan tindak  pidana  korupsi  penyuapan  terha- dap pejabat publik asing ( foreign bribery ). Berdasarkan  penelitian  dari  (Cahyani, 2018)  yang  membahas  mengenai  latar belakang  belum  diratifikasinya  Konvensi OECD yang kemudian menimbulkan keti- dakpatuhan  Indonesia  pada Action  Plan G20 yang  merupakan  strategi  dari  20 negara dengan ekonomi terbesar didunia untuk  memerangi  korupsi transnational . Negara  dianggap  belum  memiliki  kapasi- tas  untuk  memenuhi  prasyarat  konvensi, kepentingan  nasional  di  bawah  pemerin- tahan Presiden Joko Widodo yang bersifat inward  looking berdasarkan  penelitian (Andika,  2016),  selain  itu  Negara  lebih fokus  pada  UNCAC  terutama  sebagai anggota PBB. Namun studi (Suhariyanto et al , 2021) menyatakan meskipun pemerin- tah telah meratiikasi UNCAC berdasarkan UU No 7 Tahun 2006, pada kenyataannya tidak semua pelanggaran serta mekanisme yang ada dalam UNCAC diakomodasi atau ditindaklanjuti melalui reformasi UU Tipi- kor. Penelitian ini menunjukan ruang ling- kup UU PTPK yang lebih sempit daripada UNCAC, sehingga diperlukannya memper- luas  jaringan  konvensi  internasional termasuk ratifikasi OECD.
Studi  (Hiariej,  2019)  menunjukkan bahwa UU No 20 Tahun 2001 jo UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tin- dak  Pidana  Korupsi  sudah  tertinggal  dan tidak  sesuai  dengan United  Nations Convention against Corruption yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas pene- gakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana  korupsi  di  Indonesia  sehingga diperlukannya penyesuaian ranah hukum materiil  maupun  formil  untuk  memper-
baiki sistem peradilan pidana. Begitu juga dengan penelitian (Gunawan & Kris, 2018) yang  sebelumnya  juga  meneliti  berbagai bentuk urgensi serta argumentasi menga- pa pemberantasan tindak pidana korupsi pascaratifikasi UNCAC tidak efektif dikare- nakan  belum  sesuai  dengan  peraturan terkait tindak pidana korupsi di indonesia dengan  UNCAC,  sehingga  menjadi  kebu- tuhan  mendesak  ( urgent  needs )  untuk disesuaikan kembali.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam pene- litian  ini  yaitu  metode  penelitian yuridis normatif dengan  meneliti  bahan  pustaka ( library  research )  atau  data  sekunder  se- bagai bahan dasar untuk diteliti. Beberapa pendekatan penelitian normatif yang akan digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah: Pendekatan Kasus ( Case Approach ) terha- dap  kasus  penyuapan  antara  Mantan Direktur  PT  Garuda  Indonesia  dengan perusahaan  asal  Inggris Rolls-Royce yang melibatkan pejabat dari Indonesia; Pende- katan perundang-undangan ( Statute
Approach )  terhadap  Undang-Undang  No 20 Tahun 2001 jo Undang Undang No 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi, United  Nations Convention  against  Corruption (UNCAC), Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan  UNCAC, Forum  Corruption Practices Act (FCPA), Bribery Act 2010 , dan Organization  for  Economic  Co-operation and  Development (OECD);  Pendekatan Konseptual  ( Conceptual  Approach )  terha- dap komitmen Indonesia pada UNCAC dan G20 Anti-Corruption  Working  Group (ACWG)  pada  tahun  2012  hingga  2020 untuk mendapatkan relasi atau simpul fak- tor  antara  penerapan  yang  sudah  dilaku- kan Indonesia setelah mengadopsi UNCAC, serta  kedudukan Mutual  Legal  Assistance (MLA)  dalam  memberantas foreign  bri- bery ;  Pendekatan  Perbandingan  ( Compa- rative  Approach )  terhadap  penerapan
UNCAC  di  Negara  Amerika  yang  mene- rapkan Forum  Corruption  Practices  Act (FCPA) dan Inggris yang menerapkan The Bribery  Act  2010 terkait  kriminalisasi penyuapan  pejabat  publik  asing  atau pejabat  organisasi  internasional  dengan penerapan UNCAC di Indonesia.

## Pembahasan

## Kasus Foreign Bribery Mantan Direktur Garuda Terkait Pengadaan Mesin
Pesawat
Kasus ini  terjadi  pada  saat  Emirsyah Satar  memimpin  Garuda  Indonesia  seba- gai Direktur Utama pada tahun 2004 hing- ga 2015. Pada tahun Emir mengundurkan diri, Garuda membukukan kerugian $373 juta atau setara Rp 4,8 Triliun yang dise- babkan  oleh  pembelian  34  unit  pesawat baru pada 2014 yang ternyata merupakan hasil  dari  penyuapan.  Berdasarkan  KPK, selama  masa  jabatannya  Emirsyah  Satar diduga  menerima  suap  sebesar  Rp  46 miliar serta berupa barang senilai $2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari  perusahaan  manufaktur  terkemuka Inggris yaitu Rolls-Royce dalam pengadaan 50  pesawat  Airbus  melalui  Soetikno Soedarjo yang merupakan beneficial owner dari Connaught  International  Pte.Ltd dan pemilik  perusahaan  PT  Ardyaparamita Ayuprakarsa.  Menurut  Jaksa  pada  KPK, Soetikno memberikan suap tersebut kare- na Emirsyah Satar yang menjabat sebagai Direktur Utama pada waktu tersebut telah membantu  merealisasikan  pengadaan pesawat  dan  mesin  pesawat  PT  Garuda Indonesia. Soetikno membantu Rolls Royce dengan  mengadakan  pertemuan  dengan Emirsyah  Satar  di  Bali  agar  mendapat proyek di PT Garuda Indonesia. Setelah itu komunikasi  berlanjut  ketika  Emirsyah Satar  bertemu  Jim  Sheard  yang  merupa- kan Senior Vice President of Rolls-Royce di Osaka  hingga  tercapainya  suatu  kesepa- katan  dan  ditandatanganinya  kontrak antara PT Garuda Indonesia dengan Rolls-
Royce terkait  pengadaan  pesawat  Airbus dan  mesin  pesawat.  Selain  di  Indonesia, Rolls-Royce juga  telah  melakukan  penyu- apan dalam skala besar dengan beberapa pemerinta  luar  negeri  di  tiga  benua. Berdasarkan  investigasi Serious  Fraud Office (SFO)  menemukan  bahwa Rolls- Royce telah  melakukan  suap  di  beberapa Negara,  termasuk  Indonesia,  Thailand, India,  Nigeria,  Malaysia,  Cina,  dan  Rusia antara tahun 1989 hingga 2013. Berdasar- kan investigasi oleh The Guardian dan BBC pada  tahun  2016, Rolls-Royce setidaknya telah menandatangani kontrak bisnis di 12 negara  yang  berbeda.  Dalam  kasus  ini Indonesia  memiliki  yurisdiksi  penuh  da- lam  melakukan  penyidikan,  penuntutan, hingga penjatuhan hukuman berdasarkan asas  territorial  karena  kasus  tersebut terjadi  di  Bali  yang  merupakan  wilayah Indonesia.  Namun  pihak  Inggris  juga memiliki wewenang untuk memberi ban- tuan  kepada  Indonesia  dalam  melakukan penyidikan  dan  penuntutan  berdasarkan asas aut dedere aut judicare dimana setiap Negara memiliki kewajiban untuk menun- tut  dan  mengadili  perilaku  kejahatan internasional serta berkewajiban melaku- kan  kerja sama  dengan  ngeara  laindalam rangka  menahan,  menuntut,  hingga mengadili pelaku kejahatan internasional. (Putri, 2021)
Emirsyah Satar dinyatakan melanggar Pasal  12  huruf  b  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP  dan  Pasal  3  UU  No  8  Tahun  2010 Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat  (1)  ke-1  terkait  penyalahgunaan kekuasaan  dan  Pasal  65  ayat  (1)  KUHP terkait  penggabungan  tindak  pidana. Emirsyah  Satar  divonis  8  tahun  penjara dan  denda  sebesar  Rp  1  Miliar  subside kurungan selama 3 bulan pada tanggal 11
Mei  2020  melalui  Putusan  Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI  tanggal  17 Juli  2020.  Selain  pidana  penjara,  hakim juga  memvonis  Emirsyah  untuk  memba- yar  uang  pengganti  sebesar  SGD  $  2  Juta subsider  dua  tahun  kurungan  penjara. Selain  itu,  Soetikno  Soedarjo  divonis  6 tahun  penjara  melalui  Putusan  Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PT-DKI  tanggal  23 Juli  2020  oleh  Pengadilan  Tinggi  DKI Jakarta.
Bagi  Airbus  SE  sebagai  produsen pembuat  pesawat  terbang  asal  Eropa tersebut dikenai hukuman denda sebesar £991  juta.  Denda  tersebut  akan  dibayar- kan  kepada  otoritas  Inggris  setelah ditandatanganinya  perjanjian Deferred Prosecution Agreement (DPA). DPA adalah kesepakatan antara jaksa dari Inggris dan Airbus SE serta dilakukan di bawah peng- awasan  hakim.  Kesepakatan  DPA  menye- butkan  hasil  penyidikan  yang  dilakukan SFO bahwa Airbus SE melakukan pelang- garan  atas United  Kingdom  Bribery  Act 2010 terhadap anak perusahaan Airbus di Inggris.  Selain  itu Rolls-Royce sebagai produsen mesin pesawat akan membayar denda dan biaya sebesar £497 juta kepada kantor  SFO,  dan  sudah  menyatakan  akan membayar denda sebesar £671 juta untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan  otoritas  Inggris  dan  Amerika Serikat, termasuk dengan pihak Indonesia.
Kasus  korupsi  antara  PT  Garuda Indonesia  dan Rolls-Royce merupakan bagian dari konsep korupsi/suap di sektor swasta.  Selain  itu,  kasus  ini  juga  sangat relevan dengan penyuapan terhadap peja- bat  publik  asing.  Penyuapan  perusahaan transnasional yang dilakukan antara Rolls- Royce dan banyak pihak, termasuk pejabat publik dan pengusaha dapat didefinisikan sebagai  keterlibatan  langsung  baik  yang biasa disebut active bribery (memberikan,
menjanjikan, menguntungkan) atau passive bribery (menerima, meminta) yang melibatkan korporasi untuk menciptakan
keuntungan  dalam  berbisnis.  Terutama bagi  perusahaan  multinasional  yang mengejar  transaksi  bisnis  internasional. Berdasarkan  penelitian  (Prakarsa,  2019) Kesepakatan  Konvensi  OECD  tentang Pemberantasan Penyuapan Pejabat Pubik dalam Transaksi Bisnis Internasional ber- tujuan  untuk  menetapkan  standar  global untuk menindak pelaku korupsi transnasional. Dalam  konteks  ini,  praktik  korupsi yang  dilakukan  oleh Rolls-Royce dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terha- dap UNCAC, sehingga tindakan pencegah- an yang tidak dilakukan oleh perusahaan Rolls-Royce dalam memberikan suap kepa- da Emirsyah Satar melalui Soetikno dapat digolongkan  sebagai  kejahatan  korupsi transnasional. Oleh karena itu, Rolls-Royce bertanggung  jawab  secara  hukum  atas penyuapan. UNCAC memberikan hak bagi Negara-negara  yang  dirugikan  oleh  ko- rupsi  transnasional  untuk  menggunakan yurisdiksi  hukum  domestik.  Yurisdiksi hukum  Indonesia  berlaku  dalam  kasus korupsi Rolls-Royce ,  karena  Indonesia dirugikan oleh Rolls-Royce . Sebagai bagian dari yurisdiksi pidana korupsi di Indone- sia,  interpretasi  hukum  dapat  dibentuk Pengadilan  dan  Hakim  yang  menangani kasus  Emirsyah  Satar.  Dikarenakan Indonesia sudah meratifikasi UNCAC ber- dasarkan  Undang-Undang  No  7  Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention  against  Corruption (UNCAC). Namun,  Indonesia  perlu  mengadopsi foreign bribery sebagai bagian dari temuan hakim ( rechtsvinding ) sehingga perusaha- an  multinasional  dapat  mematuhi  dan menghormati supremasi hukum dan upa- ya  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. (Prakarsa, 2019)
Konvensi OECD mendefinisikan pemahaman mengenai jerat kriminal bagi korporasi  yang  melakukan  korupsi  lintas batas  Negara:  praktik  kejahatan  dengan memberi, menjanjikan, menerima apa pun
yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Peraturan hukum yang dibuat oleh OECD menjadi pedoman bagi semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi dalam kegiatan  bisnis  yang  dilakukan  oleh  per- usahaan  multinasional.  Konvensi  OECD belum  disepakati  secara  luas,  padahal pengakuan  atas  perjanjian  internasional ini sangat penting sebagai dasar kepatuh- an hukum dalam praktik bisnis internasio- nal.  Berdasarkan  kesepakatan  OECD, komitmen  hukum  domestik  diperlukan agar  perjanjian  tersebut  bersidat  otori- tatif, termasuk menyiapkan peraturan dan komponen penegakan hukum untuk mem- berantas korupsi dalam bisnis internasional.

## Urgensi Kriminalisasi Foreign Bribery di Indonesia
Upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia  harus  didukung  dengan  pene- gakan hukum yang kuat dan professional. Selain itu performa dan kinerja penegakan hukum  mutlak  diberdayakan  dan  terber- dayakan supaya tidak terjadi pengulangan kegagalan  memberantas  korupsi  seperti pada  masa  sebelumnya.  Kerjasama  inter- nasional  merupakan  perwujudan  kondisi masyarakat  yang  saling  tergantung  satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan  suatu  wadah  yang  dapat memperlancar  kegiatan  tersebut.  Kerja- sama  internasional  dapat  terbentuk karena  kebutuhan  internasional  yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial,  lingkungan  hidup,  kebudayaan, pertahanan  dan  keamanan.  Menurut (Greico,  2018)  kerjasama  internasional hanya  berlangsung  jika  ada  kepentingan objektif  dan  oleh  karena  itu  kerjasama akan  berakhir  jika  kepentingan  objektif berubah.  UNCAC  merupakan  sebuah terobosan  dalam  upaya  pemberantasan korupsi yang mempunyai 8 Bab dengan 71 pasal  yang  ditandatangani  140  negara. Berdasarkan  asas pacta  sun  servanda perjanjian  tersebut  dibuat  dan  memiliki
kekuatan  mengikat  layaknya  undang- undang.
Tujuan  dibentuknya  UNCAC  berda- sarkan  pasal  1  UNCAC,  yaitu:  untuk  me- ningkatkan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korup- si  secara  lebih  efisien  dan  efektif;  untuk meningkatkan, memfasilitasi  dan  mendu- kung kerja sama internasional dan bantu- an  teknis  dalam  pencegahan  dan  pem- berantasan  korupsi,  termasuk  dalam pengembalian aset; dan untuk meningkat- kan integritas, akuntabilitas, dan pengelo- laan yang baik urusan-urusan publik dan kekayaan publik. UNCAC merupakan pro- duk  Pengesahan  (Ratifikasi)  Perjanjian Internasional.  Menurut  UU  No  24  Tahun 2000  tentang  Perjanjian  Internasional, dijelaskan bahwa Perjanjian Internasional yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik,  diatur  oleh  hukum  internasional, atau  subjek  internasional  lainnya.  Pene- rapan  UNCAC  yang  sudah  diratifikasi dengan  UU  No  7  Tahun  2006  ternyata belum  menerapkan  sejumlah  ketentuan dalam  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Menurut  Andi  Hamzah  (2007), tindak pidana korupsi yang belum dikrimi- nalisasi  ke  dalam  UU  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: penyuapan dalam kalangan swasta ( Bribery in Private Sectors ); perdagangan pengaruh ( Trading in  Influence );  penyuapan  pejabat  publik asing ( Foreign Bribery ); dan mendapatkan kekayaan  secara  tidak  sah  ( Illicit Enrichment ).
Berdasarkan  (Hiariej,  2019)  Keja- hatan-kejahatan yang diatur dalam UNCAC na-mun belum ada pada UU Pemberantas- an Tindak Pidana Korupsi bersifat sebagai pelengkap terhadap sistem pemberantas- an korupsi secara keseluruhan, khususnya menyangkut substansi korupsi itu sendiri. Namun dari kejahatan-kejahatan tersebut ada yang sifatnya mandatory offences dan ada yang bersifat non-mandatory offences .
Kedua  sifat  tersebut  terikat  dengan  Ne- gara-negara peserta dalam konvensi terse- but.  Ketika  suatu  tindakan  yang  dikrimi- nalisasikan  bersifat mandatory maka sebelumnya  telah  ada  kesepakatan  selu- ruh  peserta  konvensi  untuk  mengatur tindakan  tersebut  dalam  undang-undang nasionalnya sehingga menimbulkan kewa- jiban dari state party . Tetapi ketika suatu tindakan  bersifat non-mandatory maka artinya  belum  ada  kesepakatan  antara para peserta konvensi untuk menyatakan tindakan  tersebut  sebagai  kewajiban  un- tuk  dikriminalisasi.  Ada  5  tindakan  yang dikriminalisasikan  serta  bersifat manda- tory dalam  UNCAC,  yaitu:  penyuapan terhadap pejabat publik nasional ( bribery of  national  public  officials );  Penyuapan terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional ( foreign bribery ); Penggelapan  ( embezzlement );  Penyalah- gunaan  terkait  pengalihan  properti  oleh pejabat publik ( misappropriation or other diversion  of  property  by  a  public  official ); Pencucian  uang  hasil  kejahatan  ( launder- ing of proceeds of crime ); dan Menghalangi keadilan ( obstruction of justice ).
Terkait foreign bribery yang diatur da- lam  Pasal  16  UNCAC,  perbuatan  tersebut adalah menyuap pejabat publik asing atau pejabat  organisasi  internasional  publik apabila  memenuhi  unsur-unsur:  dengan sengaja; memberikan janji;  tawaran  atau pemberian  manfaat  yang  tidak  semesti- nya;  secara  langsung  ataupun  tidak  lang- sung;  kepada  pejabat  publik  asing  atau pejabat  organisasi  internasional  publik atau orang lain atau badan lain; agar peja- bat  yang  bersangkutan  tidak  bertindak sesuai  tugas  resminya.  Namun  ketentuan dari  Pasal  16  UNCAC  terkait foreign bribery yang  seharusnya  diadopsi  ke dalam  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  karena  sifatnya  yang mandatory offences ,  justru  belum  diadopsi  ke  dalam peraturan perundang-undangan
Indonesia (Gunawan & Kris, 2018).
Indonesia  memerlukan  pembaruan undang-undang  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  dan  mengadopsi  aturan yang  secara mandatory  offences perlu diadopsi  untuk  meningkatkan  kapasitas Negara  pihak  untuk  mengendalikan  dan mencegah  korupsi.  Tanpa  diadopsinya foreign  bribery ke  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  maka akan sulit bagi penegak hukum Indonesia untuk melakukan investigasi, penuntutan, hingga mengadili apabila ada perusahaan Indonesia  yang  melakukan  tindak  pidana korupsi foreign  bribery diluar  wilayah Indonesia.
Berdasarkan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (2016)  Sejak  2015,  Indonesia sebagai  anggota  ASEAN  sudah  memasuki ekonomi ASEAN yang memungkinkan per- pindahan  barang,  jasa,  investasi,  modal dan  tenaga  kerja  antara  Negara-negara anggota. Corruption Perception Index (CPI) Negara indonesia berada di posisi 102 dari 180 negara dengan nilai 37/100, selain itu juga  berdasarkan  laporan World  Bank pada  tahun  2020  Indonesia  berada  pada peringkat  ke-73  dengan  skor  69,6  yang artinya  banyak  perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang tertarik untuk mela- kukan kegiatan bisnis dengan perusahaan- perusahaan  Indonesia.  Kedua  data  terse- but  menunjukan  Indonesia  memiliki resiko tinggi dalam melakukan penyuapan terhadap pejabat publik asing yang berada di  luar  negeri.  Sementara  itu  dari  sisi legislasi  terkait  larangan foreign  bribery , hingga kini baru dimiliki oleh Malaysia dan Singapura.
Hal  ini  tentu  menimbulkan  sebuah konsekuensi,  dimana  jika  perusahaan Indonesia  melakukan  penyuapan  kepada pejabat publik di Malaysia atau Singapura, maka  aparat  penegak  hukum  Indonesia tidak dapat melakukan investigasi, penun- tutan,  ataupun  mengadili  kasus  tersebut. Sebaliknya,  apabila  terdapat  perusahaan Malaysia atau Singapura yang melakukan
foreign  bribery ,  maka  penegak  hukum Malaysia atau Singapura tetap dapat mela- kukan  investigasi,  penuntutan,  hingga mengadili meskipun Indonesia juga mela- kukan  hal  yang  sama  terhadap  pejabat Indonesia tersebut. Hal ini tentu akan ber- dampak  terutama  dalam  pengenaaan sanksi  pidana  berupa  denda  atau  peng- ganti  yang  seharusnya  dikembalikan  ke Negara Indonesia.
Menyimak  pernyataan  ahli  hukum Amerika terdahulu Oliver Wendel Holmes “ law  is  not  what  have  been  written  beau- tifully  within  regulation,  but  what  have been  conducted  by  law  enforces ”  (hukum bukanlah  apa  yang tertulis dengan  indah dalam  undang-undang,  melainkan  apa yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hu- kum)  dalam  penelitian  (Sosiawan,  2020) yang  menyatakan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  baik  melalui  tindakan represif  maupun  upaya  preventif,  yang sudah dilakukan institusi penegak hukum hingga kini masih adanya berbagai halang- an sehingga tidak optimal. Hal yang dapat disebut sebagai urgensi yaitu revisi terha- dap  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  yang  sudah  menjadi  salah  satu misi  Strategi  Nasional  dan  Rencana  Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas dan RAN PK). Selain itu, penerapan terhadap foreign bribery dalam

## Lemahnya Komitmen Indonesia pada UNCAC dan G20 Anti-Corruption
Working Group
Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa- bangsa  ( UN  General Assembly Special
Session/UNGASS ) menggelar sidang
khusus  yang  berfokus  pada  isu  korupsi atau disebut “ Special Session of the General Assembly against corruption ” pada tanggal 2  hingga  4  Juni  2021  lalu  di  New  York Amerika  Serikat.  Negara  Anggota  PBB diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, termasuk Pemerintah Indone- sia  yang  diwakili  oleh  Deputi  Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, H.E.
Mohammad  Kurniadi  Koba.  Perwakilan Pemerintah  Indonesia  dalam  forum  PBB ini  menyatakan  bahwa  perlunya  upaya yang  lebih  sistematis  dalam  mencegah korupsi  lintas  yurisdiksi,  Salah  satunya kerja sama antar Negara dalam pemulihan asset  yang  dimana  bertentangan  dengan kondisi hukum di Indonesia saat ini yang tidak  menunjukkan  komitmen  pemuihan asset  yang  kuat.  Berdasarkan  Laporan Indonesia  Corruption  Watch (ICW),  total kerugian  Negara  akibat  tindak  pidana korupsi  selama  2020  mencapai  Rp  56,7 triliun  dan  kerugian  atas  kasus  suap sebesar Rp 322 Miliar,  sementara pidana pengganti  yang  dijatuhkan  keapda  para terpidana korupsi hanya sebesar Rp 19,6 triliun, dengan total nilai denda sebesar Rp 156 Miliar. Selain itu penggunaan hukum- an badan atau kurungan penjara pada para koruptor  juga  dapat  dikatakan  rendah, dari  1.298  terdakwa  kasus  korupsi  di tahun 2020, ICW mencatat rata-rata vonis yang  diberikan  majelis  hakim  hanya  3 tahun dan 1 bulan.
Sebagai  Negara  Pihak  pada  UNCAC sejak 19 September 2006, Indonesia telah berkomitmen pada UNCAC dengan merati- fikasinya  ke  dalam  hukum  domestic melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Dengan kata  lain,  Indonesia  memiliki  kewajiban untuk  mengimplementasikan  pasal-pasal yang  bersifat mandatory  offences dalam UNCAC.  Untuk memastikan  implementasi UNCAC di setiap Negara Pihak, dilaksana- kan  mekanisme  reviu  dalam  2  putaran yang  masing-masing  berdurasi  5  tahun proses reviu. Dalam proses reviu terhadap pelaksanaan  UNCAC  ini  dapat  dijadikan momentum  strategis  untuk  menunjukan serta mengapresiasi  praktik-praktik  yang telah  dilaksanakan  oleh  Indonesia,  serta rekomendasi  yang  masih  membutuhkan perhatian khusus dan harus segera disele- saikan. Namun jika dilihat dari pemenuhan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih gagal dalam meme-
nuhi  32  rekomendasi  dari  hasil  review UNCAC  putaran  pertama  dengan  hanya menyelesaikan 8 rekomendasi. Sedangkan pada  hasil  review  putaran  kedua  yang berjumah 21 rekomendasi, Indonesia baru menyelesaikan  sekitar  13  rekomendasi. Padahal  sebelumnya  KPK  sudah  meng- ingatkan  Pemerintah  dan  DPR  RI  untuk mengutamakan 6 isu prioritas yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, yaitu: Revisi UU  Tindak  Pidana  Korupsi;  Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Swas- ta;  Penyelesaian  Revisi  Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masa- lah Pidana (MLA); Penguatan Independen- si dan Kelembagaan Lembaga Anti Korup- si;  dan  Penyelesaian  Rancangan  Undang- Undang  Perampasan  Aset  berdasarkan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020).
Adapun  ketentuan  dalam Identifi- cation of Group Between Laws/Regulations of  The  Republic  Indonesia  and  The  United Nations  Convention  against  Corruption atau disebut Gap Analysis yang memberi- kan  rekomendasi  bahwa  penerapan fo- reign bribery perlu dibuat secara eksplisit dalam  UU  terkait  Korupsi  dikarenakan dapat  mengubah  subjek  dari  undang- undang tersebut, sehingga dapat memper-
luas lingkupan
pengundangan
( selicitation ) suap yang dilakukan pejabat publik  asing  di  Indonesia,  serta  pejabat Indonesia yang melakukan foreign bribery di Negara asing. Selanjutnya, Gap Analysis juga  menafsirkan  bahwa  dalam  Pasal  2 KUHP  yang  dimana  menjelaskan  bahwa penerapan asas territorial memungkinkan pemidanaan  terhadap  seorang  pejabat publik  asing  yang  melakukan  tindak pidana  korupsi foreign  bribery di
Indonesia. Selain UNCAC, Indonesia  juga merupakan  anggota G20  Anti-Corruption
Working  Group yang  terbentuk  pada G20 Toronto  Summit pada  Juni  2010  sebagai bentuk komitmen dalam mempromosikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam instrumen
nasional maupun internasional. G20 ACWG terfokus pada integritas dan transparansi sektor  publik  dan  swasta,  penyuapan, kerja sama internasional, pemulihan asset, transparansi beneficial owner , sektor ren- tan, dan pengembangan kapasitas. Berda- sarkan United  Nations  on  Combatting Drugs and Crime (2021) pada tahun 2013 lalu telah diselenggarakannya Pertemuan G20  ACWG  di  Moskow  yang  membahas mengenai:  Prinsip  Panduan  G20  dalam Memerangi  Permintaan  Suap;  G20  HLP tentang Bantuan Hukum Timbal Balik; G20 Pemulihan  Aset,  Prinsip/Unsur  Utama bagi  Kerangka  Kelembagaan;  dan  G20 Prinsip  Panduan  tentang  Penegakan Hukum  atas  Tindak  Pidana  Suap  Pejabat Publik Asing.
Dalam  Prinsip  Panduan  G20  tentang Penegakan  Hukum  atas  Tindak  Pidana Suap  Pejabat  Publik  Asing  ini  bertujuan untuk memberikan gambaran bagi setiap Negara untuk meningkatkan upaya penin- dakan terhadap foreign bribery . Beberapa contoh dalam upaya tersebut yaitu dengan membentuk  kerangka  hukum  yang  kuat, pendeteksian  dan  koordinasi  di  dalam negeri  yang  aktif,  serta  penyidikan  dan penuntutan  yang  efektif.  Namun  hingga kini kriminalisasi terhadap foreign bribery masih  belum diadopsi. Indonesia menun- jukan inkonsistensi dalam komitmen dan implementasi kebijakan baik sebagai ang- gota G20  ACWG maupun  Negara  Anggota UNCAC  dan  menunjukan  ketidakseriusan pemerintah  dalam  memenuhi  komitmen antikorupsi global.

## Kedudukan Mutual Legal Assistance dalam Memberantas Foreign Bribery
Berdasarkan Pasal 43 UNCAC, Negara anggota  diwajibkan  untuk  bekerjasama dalam  menyelesaikan  masalah-masalah pidana  jika  diperlukan  dan  konsisten dengan  sistem  hukum  masing-masing Negara.  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia RI Yasonna Laoly pada 4 Februari 2019 menandatangani  Perjanjian tentang
Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masa- lah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi  Swiss  dengan  Menteri  Keha- kiman  Swiss,  Karin  Keller  Sutter.  Tidak hanya  Negara  Swiss,  sebelumnya  Indo- nesia  juga  sudah  membentuk  perjanjian MLA dengan ASEAN, Australia, Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran. Keten- tuan Mutual Legal Assistance di Indonesia diatur dalam UU No 1 Tahun 2006 Tentang Perjanjian  Timbal  Balik  Dalam  Masalah Pidana.  Pada  dasarnya  MLA  merupakan suatu  bentuk  perjanjian  timbal  balik dalam masalah pidana berdasarkan sebu- ah dasar hukum formal, contohnya dalam pengumpulan dan penyerahan bukti yang dilakukan  oleh  satu  otoritas  (penegak hukum) dari satu Negara ke otoritas (pe- negak  hukum)  di  negara  lain  (Adiwijaya, 2019). MLA dilatarbelakangi dengan ada- nya  kondisi  faktual  perbedaan  sistem hukum  pidana  dari  beberapa  Negara  se- hingga  menimbulkan  kelambanan  dalam pemeriksaan  kejahatan.  MLA  dibentuk  di antara Negara-negara dalam upaya mem- berantas kejahatan transnasional. Namun tidak setiap kejahatan memerlukan penye- lesaian melalui MLA, hanya kejahatan yang berdimensi  internasional  serta  kejahatan yang  memenuhi  asas  kejahatan  ganda ( double criminality ) saja yang memerlukan penanganan melalui MLA.
Asas  kejahatan  ganda  ( double criminality )  merupakan  kejahatan  yang dijadikan  sebagai  dasar  dalam  upaya ekstradisi.  Dengan  kata  lain,  kejahatan tersebut  dianggap  sebagai  tindak  pidana menurut  sistem  hukum  kedua  Negara (Negara  yang  meminta  dan  diminta ekstradisi)  (Starke,  2004).  Ekstradisi adalah  bentuk  kerja  sama  inernasional untuk  menangkap  dan  menyerahkan  se- orang tersangka, terdakwa, ataupun terpi- dana yang berada pada yurisdiksi Negara lain  dari  Negara  asalnya  yang  berhak mengadilinya. Dalam penanganan kejahat-
an yang sifatnya double criminality sangat penting  untuk  diselesaikan  melalui  MLA karena  tindak  pidana  korupsi  seperti foreign  bribery memberi  pengaruh  tidak hanya kepada satu Negara saja.  (Andries, Nainggolan, & Lengkong, 2021)
Selain  itu,  perlu  diperhatikan  bahwa tidak  setiap  Negara  memiliki  perjanjian MLA.  Contohnya  Indonesia  hanya  memi- liki  perjanjian  MLA  dengan  beberapa Negara  saja.  Ketiadaan  perjanjian  MLA akan mempersulit upaya ekstradisi suatu Negara dalam mengadili pelaku kejahatan yang  berada  di  Negara  lain.  Tanpa memiliki  MLA,  konvensi Transnational Organized  Crime  Conventions serta  asas resiprokal  dapat  dianggap  sebagai  dasar dalam upaya ekstradisi sepanjang kejahat- an yang diatur termasuk dalam konvensi. Namun  yang  menjadi  masalah  adalah Negara Indonesia belum melakukan krimi- nalisasi  terhadap  tindak  pidana  korupsi foreign  bribery ,  sehingga  apabila  terjadi kasus  penyuapan  pejabat  publik  asing  di Negara  asing,  sehingga  yurisdiksi  Indo- nesia  akan  mengalami  kesulitan  dalam upaya  melakukan  upaya  ekstradisi  baik menggunakan  MLA  maupun  Konvensi Transnational  Organized  Crime dari Negara  lain  karena  tidak  ada  pengaturan foreign  bribery sebagai  kejahatan  dalam UU terkait korupsi di Indonesia.

## Studi Komparatif Kriminalisasi Foreign Bribery di Amerika Serikat
Dalam  hal  kriminalisasi  kejahatan korupsi  transnasional  seperti foreign bribery ¸Indonesia  belum  memiliki  pera- turan  khusus  yang  mengatur  kejahatan tersebut, bahkan dalam UU Pemberantas- an  Tindak  Pidana  Korupsi  juga  belum tercantumkan.  Berbeda  dengan  Amerika Serikat yang sudah mengadopsi dan mene- rapkan foreign  bribery ke  dalam  undang- undangnya yang disebut Foreign Corrupt- ion Practices Act (FCPA). FCPA merupakan undang-undang  federal  yang  sangat  luas dan  berfokus  pada  pencegahan  korupsi
pada aktivitas bisnis yang dapat berdam- pak pada setiap perusahaan yang melaku- kan bisnis diluar negeri Kongres AS mulai memberlakukan  FCPA  pada  1977,  yang merupakan sebuah tanggapan atas penye- lidikan U.S.  Securities  and  Exchange Commision (SEC)  yang  mengungkapkan bahwa ratusan perusahaan AS telah mem- bayar  ratusan  juta  dolar  kepada  pejabat asing dan partai politik untuk mendapat- kan  kontrak  pemerintah,  mendapatkan akses ke pasar yang menguntungkan, dan memengaruhi  pemilihan  umum  pada waktu itu. Secara umum, adalah kejahatan menurut FCPA bagi orang atau perusahaan AS, dan orang asing di AS yang melakukan penyuapan  baik  secara  langsung  atau tidak langsung kepada pejabat pemerintah asing  untuk  tujuan  memperoleh  atau mempertahankan  bisnis.  Hal-hal  yang dilarang  dalam  FCPA  terkait foreign bribery ialah: memberi atau menawarkan sesuatu  yang  berharga  (uang  tunai, hadiah,  kontribusi  politik,  biaya  perja- lanan,  dan  sebagainya)  merupakan  keja- hatan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan  bisnis,  dan  tetap  dianggap kejahatan  meskipun  suap  tidak  berhasil; Suatu  pembayaran  berapapun  jumlahnya akan  dianggap  korupsi  jika  terdapat  niat untuk mempengaruhi pengambilan kepu- tusan  suatu  pejabat  asing  atau  badan pemerintah, membujuk untuk melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang melanggar  tugasya,  atau  mendapatkan keuntungan dari perusahaan lain.
Selama  tiga  puluh  tahun  terakhir, sejumlah  perjanjian  internasional  telah dinegosiasikan dan mulai berlaku. Hal ini telah menyebabkan sebagian besar Negara maju untuk mengadopsi dan menerapkan undang-undang  domestik  yang  melarang penyuapan terhadap pejabat asing. Selain itu  Negara-negara  yang  kurang  berkem- bang juga inisiatif melakukan pencegahan dikarenakan cakupan penerapannya yang mendunia. Bahkan, inisiatif ini tidak hanya
terbatas  pada  pemerintah  tetapi  juga meluas  ke  lembaga  internasional,  Lem- baga Swadaya Masyarakat, dan teknik tata kelola perusahaan. FCPA menggambarkan rezim hukum yang mengontrol penyuapan transnasional  yang  merupakan  masalah utama  yang  memerlukan  tanggapan hukum  yang  tegas,  terutama  mengingat kerumitan  dalam  mengidentifikasi  kasus foreign bribery .
FCPA  membahas  berbagai  definisi suap  sebagai  transaksi  dimana  seorang pejabat  menyalahgunakan  jabatannya sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi  yang  tidak  harus  berupa  uang.
Undang-undang  Amerika  Serikat  sendiri mendefinisikan penyuapan sebagai pemberian (apapun yang berharga kepada pejabat  publik  dengan  maksud  untk mempengaruhi tindakan pejabat apapun) atau  menyebabkan  pejabat  (melakukan tindakan apapun yang melanggar kewajib- an  sah  pejabat  atau  orang  tersebut) berdasarkan  Deming dalam Arafa  (2021; 2). Undang-undang tersebut hanya berla- ku untuk warga Negara atau penduduknya (baik agen, pejabat, atau karyawan) serta pemberian  keuntungan  kepada  pejabat asing yang menyebabkan pejabat tersebut menyalahgunakan  jabatannya.  Dalam FCPA masih terdapat beberapa ambiguitas dalam  mendefinisikan  pejabat  publik asing.  Seorang  pejabat  atau  pegawai  dari suatu perusahaan asing sudah pasti dapat didefinisikan  sebagai  “pejabat  publik asing”, namun dalam ketentuan lain FCPA juga  melarang foreign  bribery kepada pejabat  dan  karyawan  “berinstrumen” pemerintah asing, dan Kongres tidak men- definisikan  istilah  tersebut  dalam  FCPA. Hukum  Amerika  sudah  memberikan ketentuan  dalam  jenis  gratifikasi  atau pembayaran  antar  perusahaan  yang diizinkan  dalam Payment  Systems  in  the United  States .  Dalam  memberi  gratifikasi harus  dilakukan  sewajarnya,  contohnya: memberikan hadiah dengan harga terjang-
kau  sebagai  hadiah  pernikahan  kepada pejabat  asing  dalam  melakukan  bisnis dengan  perusahaannya  tidak  akan  me- langgar FCPA, namun hadiah yang sangat mahal dan tidak wajar dapat menunjukan niat untuk suap.
Pada  akhir  tahun  1977,  OECD  mem- bentuk  sebuah  perjanjian  yang  mengha- ruskan  para  Negara  anggota  untuk mengambil  tindakan  khusus  terkait  suap transnasional.  Perjanjian  tersebut  men- syaratkan:  penandatangan  untuk  meng- kriminalisasi penyuapan pejabat pemerin- tah  asing;  hukuman  untuk  untuk foreign bribery harus sebanding dengan hukuman suap domestik serta bantuan antar Negara yang  bersangkutan  dalam  melakukan penyelidikan; dan mengizinkan ekstradisi. Organisation  for  Economic  Co-operation and Development (1977). Sebelum adanya peraturan  lain  mengenai foreign  bribery ¸ FCPA  merupakan  satu-satunya  undang- undang di dunia yang secara efisien mela- rang  mengenai  hal  tersebut.  Sebagai  un- dang-undang yang dapat memberlakukan larangan  terhadap foreign  bribery ,  selain kriminalisasi  diperlukan  penegakkan hukum terhadap suap transnasional yang efektif  seperti  pengambilan  keputusan yang  transparan  di  Negara  tuan  rumah hingga  kode  etik  perusahaan  secara sukarela.

## Studi Komparatif Kriminalisasi Foreign Bribery di Inggris
Terkait  kriminalisasi foreign  bribery bagi Negara anggota UNCAC  seperti yang sudah  disebutkan  sebelumnya,  baik mengenai  penerapan  UU  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  dan FCPA di Amerika Serikat, Inggris merupa- kan salah  satu  Negara yang sudah meng- adopsi foreign bribery ke dalam undang- undangnya  yaitu The  United  Kingdom Bribery Act 2010 (UKBA). UKBA menerima Royal  Assent pada  8  April  2010,  dan penggunannya meluas dari Inggris, Wales, Skotlandia,  dan  Irlandia  Utara.  UKBA  di-
berlakukan karena meningkatnya tekanan global  pada  Inggris  untuk  mengatasi kurangnya komitmen terhadap penegakan hukum  anti-penyuapan  dan  untuk  me- ningkatkan koordinasi di antara berbagai badan  investigasi  yang  ditugaskan  untuk menangani foreign  bribery .  UKBA  mem- bagi pelanggaran suap dalam empat kate- gori, yaitu: menawarkan, menjanjikan atau memberikan suap kepada orang lain; me- minta,  menyetujui  untuk  menerima  atau menrima  suap  dari  orang  lain;  menyuap pejabat  publik  asing;  pelanggaran  korpo- rasi karena gagal mencegah penyuapan.
Ministry  of  Justice  (2010)  Namun, menyuap  seorang  pejabat  publik  asing menjadi  subjek  yang  berbeda.  Tidak  se- perti suap pada umumnya, delik ini hanya mencakup  penawaran,  janji  atau  pem- berian suap dan harus ada unsur kesenga- jaan dair pihak pemberi suap untuk mem- pengaruhi pejabat asing dalam melaksana- kan  tugasnya  sebagai  pejabat  publik  dan untuk  memperoleh  keuntungan  bisnis. Definisi pejabat publik dalam UKBA sangat luas  hingga  mencakup  individu  yang bukan bagian dari pemerintah dan mereka yang memegang posisi legislatif, adminis- tratif,  atau  yudikatif  dalam  bentuk  apa pun,  menjalankan  fungsi  publik,  atau pejabat  organisasi  internasional  publik. Sedangkan pejabat publik asing termasuk pejabat, baik yang dipiih atau ditunjuk dan atau  memegang  posisi  jabatan  (legislatif, administrative, atau yudisial) di luar wila- yah  Inggris  UKBA  juga  mencakup  setiap orang  yang  menjalankan  fungsi  publik  di cabang  pemerintah  nasional,  local  atau kotamadya di Negara atau  wilayah  terse- but  atau  yang  menjalankan  fungsi  publik untuk  badan  publik  atau  perusahaan publik  di  Negara  atau  wilayah  tersebut, baik profesional yang bekerja bagi badan dan  pejabat  kesehatan  masyarakat  ynag menjalankan fungsi publik di badan usaha milik  Negara.  Pejabat  atau  agen  dari organisasi  internasional  publik,  seperti
PBB atau World Bank juga dapat dikatakan sebagai pejabat publik asing.
Selain  itu  kegagalan  mencegah penyuapan  menimbulkan  pertanggungja- waban yang ketat bagi organisasi/perusa- haan.  Pada  dasarnya,  perusahaan  diang- gap  melaku kan  pelanggaran  jika  “orang terkait”  yang  melakukan  layanan  atas namanya menyuap orang lain untuk men- dapatkan  atau  mempertahankan  bisnis atau  keuntungan  bisnis.  Definisi  “orang terkait”  itu  luas  cakupannya,  antara  lain: hubungan  bisnis;  mitra  usaha  patungan; pengantar; dan perantara lainnya. Diban- dingkan  FCPA,  UKBA  tidak  memuat “pembukuan  dan  catatan”  yang  berlaku untuk perusahaan publik. Selain itu UKBA menjadikannya  suatu  pelanggaran  jika menerima,  serta  memberi  suap,  baik perorangan  maupun  perusahaan,  serta pejabat  asing  tanpa  perlu  membuktikan niat korupsi.
Penyuapan  merusak  demokrasi  dan supremasi  hukum  serta  menimbulkan ancaman  yang  sangat  serius  terhadap kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di Negara-negara berkembang terhadap ope- rasi  pasar  bebas  yang  lebih  baik  secara umum.  UKBA  dimaksudkan  untuk  me- nanggapi ancaman-ancaman dari berbagai cara penyuapan dilakukan. UKBA menang- gapi  dengan  memberikan  pelanggaran yang  kuat,  meningkatkan  kekuatan hukuman  dalam  pengadilan  (menaikkan hukuman  maksimum  untuk  penyuapan yang dilakukan seseorang dari 7 menjadi 10  tahun  penjara)  serta  kekuatan  yuris- diksi  yang  luas.  Pasal  12  dalam  UKBA menetapkan  bahwa  pengadilan  akan  me- miliki  yurisdiksi  atas  pelanggaran  tekait bentuk penyuapan baik di dalam maupun luar negeri sebagaimana ditentukan pada pasal 1,2, atau 6 yang dilakukan di Inggris, serta memiliki yurisdiksi atas pelanggaran yang  dilakukan  di  luar  Inggris  apabila orang  yang  melakukannya  memiliki hubungan  dekat  dengan  Inggris  baik
sebagai Warga Negara Inggris, bertempat tinggal  di  Inggris,  atau  perusahaan  yang didirikan  di  Inggris  atau  Kemitraan Skotlandia. Ministry of Justice (2011).

## Penutup
Indonesia sudah meratifikasi UNCAC, tetapi tidak semua tindak pidana korupsi yang ada dalam UNCAC diadopsi ke dalam aturan  terkait  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia.  Salah  satunya  kriminalisasi terhadap foreign  bribery yang  bersifat mandatory dalam UNCAC  ternyata  belum diterapkan ke dalam aturan terkait tindak pidana  korupsi  di  Indonesia.  Sehingga tidak  ada  dasar  hukum  yang  spesifik mengatur mengenai foreign bribery dalam UU terkait korupsi di Indonesia, dan ada- nya  kekosongan  hukum. Berbeda  dengan Negara  Amerika  dan  Inggris  yang  sudah mengadopsi foreign  bribery dan  memiliki undang-undang  khusus  dalam  Negara masing-masing.
Dikarenakan Indonesia belum meng- adopsi foreign  bribery ,  akibatnya  hukum positif Indonesia tidak dapat menjangkau penyuapan terhadap pejabat publik asing dan/atau pejabat organisasi internasiona. Yurisdiksi Indonesia akan kesulitan dalam melindungi Warga Negara Indonesia/Kor- porasi Indonesia yang melakukan foreign bribery di  luar  wilayah  Indonesia  untuk diadili  di  Indonesia  jika  terjadi  kasus foreign bribery . Selain itu, Indonesia akan kesulitan  dalam  menjerta  Warga  Negara Asing  yang  menyuap  pejabat  Republik Indonesia  di  luar  wilayah  Indonesia, karena tidak adanya aturan foreign bribery guna memenuhi prinsip double criminality . Sebagai  Negara  yang  menandatangani UNCAC  dan  negara  anggota  dalam G20 ACWG , sudah menjadi kewajiban bagi ne- gara Indonesia untuk memerangi korupsi baik secara nasional dan internasional Upaya yang dapat dilakukan pemerin- tah Indonesia jika tidak dapat mengadopsi foreign  bribery secepat  mungkin  yaitu
dengan membuat perjanjian MLA dengan Negara-negara  yang  sudah  mengadopsi foreign bribery ke dalam hukum nasional- nya,  seperti  Amerika,  Inggris,  dan  Singa- pura sebagai contoh. Sehingga dapat mem- permudah  proses  ekstradisi  apabila  ter- jadi  kasus foreign  bribery oleh  pejabat Indonesia  di  Negara-negara  tersebut. Namun  dengan  melihat  posisi  Indonesia yang tercatat dalam Transparency Interna- tional sebagai Negara yang memiliki risiko cukup tinggi untuk melakukan korupsi di luar negeri untuk memperlancar hubung- an bisnis, maka dapat memberi hambatan antara  Indonesia  dengan  Negara  lain  da- lam membentuk perjanjian MLA tersebut. Sehingga upaya yang efektif ialah dengan mengadopsi foreign  bribery ke  dalam  UU terkait korupsi di Indonesia.

## Referensi
Adiwijaya,  L.  (2019).  Ekstradisi  sebagai sarana  pemberantasan  kejahatan internasional  ditinjau  dari  Undang- Undang  No  1  Tahun  1979. Lex  et Societais 7 (5) :127-138.
Andika,  M.  (2016).  An  analysis  of indonesia  foreign  policy  under jokowi's  pro-people  diplomacy. Indonesian Perspective : 1-13.
Andries, T., Nainggolan, M., & Lengkong, N.
(2021).  Kajian  hukum  terhadap perjanjian  mutual  legal  assistance RI-Konfederasi Swiss dalam pemberantasan  korupsi  di  tinjau dari  UU  No  1  Tahun  2006  tentang perjanjian  timbal  balik  dalam masalah  pidana. Lex  Crimen  10  (6) : 24-33.
Azizah, N. (2020). Menanti ganti rugi atas suap  Airbus  terhadap  Garuda. https://www.alinea.id/bisnis/menan ti-ganti-rugi-suap-airbus-terhadap-
garuda-indonesia-b1ZYw9zln,
2 September 2021 (18:10) BBC  News  Indonesia.  (2017). Mantan Dirut Garuda  Indonesia  tersangka kasus dugaan korupsi.
https://www.bbc.com/indonesia/du nia-38674859, 2  September  2021
(18:20)
Budhiman, I. (2019). Suap Garuda: Ini cara Soetikno muluskan pengadaan Rolls-Royce. https://kabar24.bisnis.com/read/20
191226/16/1184674/suap-garuda- ini-cara-soetikno-muluskan- pengadaan-rolls-royce, 2 September 2021 (17:01)
Cahyani,  F.  (2018).  Kebijakan  Indonesia belum  meratifikasi  konvensi  OECD on combating transnational bribery periode  2014-2017. Journal  of International  Relations  4  (4) :  878- 886.
Evans, R., & Pegg, D. (2019). Campaigners condemn  closure  of  Rolls-Royce bribery inquiry. https://www.theguardian.com/busi ness/2019/feb/22/campaigners- condemn-closure-of-rolls-royce- bribery-inquiry, 2  September  2021
(17:29)
Finlan,  P.,  &  Wadsworth,  M.  (2011).  The U.K.  Bribery  Act  2010:  an Introduction. https://www.lexology.com/library/d etail.aspx?g=2274bda6-27ef-47d7- b982-3529bffacd06, 2  September 2021 (19:12) Foreign Corruption Practices Act. Disclosure act securities exchange act of  1934  amendment  unlawful corporate payments act. 19
Desember  1977.  The  United  States Department of Justice
Greico,  J.  (2018).  The  schools  of  thought problem  in  international  relations. International Studies Review 20 (3) :
545.
Gunawan,  Y.,  &  Kris,  K.  (2018).
Pemberantasan tindak pidana korupsi  pascaratifikasi  the  United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal  Hukum  Positum 3(1) : 37-70.
Hiariej,  E.  (2019).  United  Nations Convention against corruption dalam  sistem  hukum  Indonesia.
Mimbar Hukum 31 (1) : 113-124.
Indonesia  Corruption  Watch.  (2020). Catatan akhir tahun pemberantasan korupsi  tahun  2020:  Pandemi, kemunduran demokrasi, dan redupnya  spirit  pemberantasan Korupsi. https://antikorupsi.org/id/article/c atatan-akhir-tahun-pemberantasan- korupsi-tahun-2020-pandemi-
kemunduran-demokrasi-dan,
10 September 2021 (23:29) Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2020). Komitmen  Indonesia  pada  United Nations Convention against Corruption  (UNCAC)  dan  G20  Anti- Corruption  Working  Group  (ACWG) Tahun 2012-2020. Jakarta: KPK. Prakarsa,  S.  (2019).  Garuda  Indonesia Rolls-Royce corruption transnational crime and eradication measures. Lentera  Hukum  6  (3) : 413-430. Putri,  N.  (2021).  Penerapan  prinsip  aut dedere aut judicare dalam penegakan hukum pidana internasional. De  Lega  Leta  Jurnal Ilmu Hukum 6 (1) : 139-154. Sirait, T. (2016). Urgensi Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai manifestasi pengejawantahan  konstitusi. Jurnal Konstitusi 13 (3) : 576-596. Sosiawan, U. (2020). Penanganan pengembalian  aset  negara  hasil tindak pidana korupsi dan penerpan konvensi  PBB  Anti  Korupsi  di
Indonesia. Jurnal  Penelitian  Hukum
De Jure 20 (4) : 588-604. Suhariyanto, B., Mustafa, C., & Santoso, T. (2021). Liability incorporate between  transnational  corruption cases  indonesia  and  the  United States  of  America. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure 20 (4) : 1-10.
Surbakti,  A.,  Ediwarman,  Ablisar,  M.,  & Hamdan,  M.  (2019).  The  effect  of
legal  culture  toward  criminal policies  of  bribery  in  Indonesia. Atlantic Press 413 : 41-43.
The G20 Summit Toronto Declaration. 26- 27 Juni 2010. United Nations Office on Drugs and Crime.
The United Kingdom Bribery Act. An act to make  provision  about  offences relating to bribery; an dfor Connected Purpose. 8 April 2010. Parliament of The United Kingdom. The  World  Bank.  (2020).  Ease  of  doing business in Indonesia. https://www.doingbusiness.org/en/ data/exploreeconomies/indonesia, 1 September 2021 (15:49) Transparency International. (2021). Countries: Transparency international. https://www.transparency.org/en/c ountries/indonesia, 1  September 2021 (15:18) Transparency  International  Indonesia. (2021). Pemerintah Indonesia gagal menunjukkan komitmen
antikorupsi  di  forum  internasional.
https://ti.or.id/pemerintah- indonesia-gagal-menunjukkan- komitmen-antikorupsi-di-forum- internasional/, 14  September  2021
(21:19) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006. Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003) . 18 April 2006.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2006  Nomor  32. Jakarta.
United  Nations  Convention  against Corruption.  31  Oktober  2003. United Nations Office on Drugs and Crime.
United Nations General Assembly. (2021). Special  session  of  the  general aassembly against corruption 2021. https://ungass2021.unodc.org/unga ss2021/index.html, 10  September 2021 (23:18)
Valerian, D. (2019). Meretas konsep baru pidana  denda  terhadap  tindak pidana  korupsi. Integritas:  Jurnal Antikorupsi 5(2) : 87-116.
Zahra,  W.  (2017).  Kasus  suap  yang menodai  10  tahun  karier  Emirsyah Satar. https://tirto.id/kasus-suap- yang-menodai-10-tahun-karier- emirsyah-satar-chlK, 2  September
2021 (16:11)
Zunita, P. (2020). Terbukti terima suap Rp 46 M Emirsyah Satar divonis 8 tahun penjara. https://news.detik.com/berita/d-
5007189/terbukti-terima-suap-rp- 46-m-emirsyah-satar-divonis-8- tahun-penjara, 2  September  2021
(17:55)