## PERMASALAHAN DAN SOLUSI PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENGKAYANG
Bella Ghia Dimmera 1) dan Pebria Dheni Purnasari 2)
1,2 Program Studi Manajemen, Institut Shanti Bhuana
1,2 Jln. Bukit Karmel No.1, Bengkayang, Kalimantan Barat, 79211 E-mail: bellaghia@shantibhuana.ac.id 1) , pebria.dheni@shantibhuana.ac.id 2)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  permasalahan  Program  Indonesia  Pintar  di  Kabupaten  Bengkayang  dan alternatif  solusi  penyelesaiannya  yang  diperlukan  dalam  mewujudkan  pemerataan  pendidikan  di  Kabupaten  Bengkayang. Pendekatan  yang  dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif  kualitatif. Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang, Kepala Sekolah, Guru, peserta didik penerima KIP, serta orang tua peserta  didik  penerima  KIP.  Pelaksanaan  PIP  dapat  mendukung  upaya  pemerataan  pendidikan,  hal  ini  ditandai  dengan adanya  PIP  dapat  membantu  keluarga  peserta  didik  yang  kurang  mampu,  sehingga  peserta  didik  yang  terkendala  dengan biaya  sekolah  dapat  tetap  merasakan  pendidikan  yang  layak  dan  merata.  Hasil  yang  dicapai  adalah  terdapat  enam permasalahan  dari  pandangan  pemerintah  daerah,  Kepala  Sekolah,  guru,  peserta  didik,  dan  masyarakat.  Permasalahan tersebut  antara  lain  pendistribusian  KIP  yang  tidak  merata,  pencairan  dana  PIP  tidak  secara  utuh,  peserta  didik  penerima KIP  tidak  tepat  sasaran,  masih  ada  orang  tua  penerima  KIP  yang  tidak  mengelola  dana  bantuan  PIP  dengan  baik, masyarakat  kurang  dilibatkan  dalam  pelaksanaan  PIP,  serta  sebagian  besar  masyarakat  kurang  memahami  kebijakan maupun  mekanisme  penyaluran  dana  bantuan  PIP.  Alternatif  solusi  yang  diberikan  adalah  terus  menerus  mendorong adanya  keterlibatan  semua  pihak  untuk  bekerjasama  saling  memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  PIP  secara menyeluruh dan seimbang.
Kata  kunci : Program  Indonesia  Pintar,  Kartu  Indonesia  Pintar,  Pemerataan  Pendidikan,  Permasalahan  Pendidikan, Alternatif Solusi

## 1. PENDAHULUAN
Pemerataan pendidikan dapat menjadi tolok ukur bagi kemajuan  suatu wilayah dengan  perbaikan  dan penataan pendidikan  yang  baik  secara  terus  menerus  seiring perkembangan  zaman.  Pemerataan  pendidikan  ditandai dengan  adanya  dukungan  dari  pemerintah  dalam memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  pendidikan sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan. Pemerataan  pendidikan  juga  merupakan  cakupan  dari program  desentralisasi,  di  mana  pemerintah  daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  daerah  tersebut  demi mencapai tujuan (Aristo, 2019). Dengan demikian, untuk mencapai  pemerataan  pendidikan  maka  dibutuhkan koordinasi  yang  baik  antara  pemerintah  pusat  dan daerah.  Oleh  karena  itu,  para  pemimpin  bangsa  perlu memikirkan  dengan  matang  kebijakan-kebijakan  yang sasarannya  adalah  untuk  merealisasikan  pemerataan pendidikan.
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan. Pemerintah telah berupaya keras menggalakkan  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  untuk memenuhi  hak  setiap  warga  negara  dalam  memperoleh layanan  pendidikan,  yakni  melalui  Kartu  Indonesia
Pintar (KIP) yang diluncurkan oleh pemerintah di bawah naungan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan  Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  RI  Nomor  9  Tahun  2018  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Petunjuk Teknis  Program  Indonesia  Pintar.  Adapun  tujuan  dari PIP  ini  adalah  untuk  membantu  biaya  sekolah  peserta didik  yang  kurang  mampu  dari  tingkat  Sekolah  Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) (Septiandika,  2017).  Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan oleh  (Rohaeni  &  Saryono,  2018)  bahwa  kebijakan  PIP melalui KIP  yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah wewenang  Kementerian  dan  Kebudayaan  bertujuan untuk  menyediakan  bantuan  terkhusus  untuk  siswa miskin  sehingga  dapat  melanjutkan  sekolahnya,  dengan demikian  sasaran  dari  kebijakan  ini  adalah  untuk mencegah  anak  putus  sekolah.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut,  dibutuhkan  peran  setiap  sekolah  dalam mengimplementasikan kebijakan PIP melalui KIP secara operasional  dengan  baik  agar  PIP  ini  tepat  sasaran  dan sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Namun,  dalam  hal ini  masih  banyak  peserta  didik  yang  putus  sekolah dengan  alasan  kurangnya  biaya  pendidikan  sekolah. Selain  itu,  masih  adanya  peserta  didik  yang  tergolong
tidak  mampu  namun  tidak  terdaftar  sebagai  penerima dana KIP, serta peserta  didik yang  sudah menerima KIP pun  masih  juga  kesulitan  membayar  biaya  sekolah  dan kesulitan memenuhi
perlengkapan kebutuhan sekolahnya.
Dalam  pemerataan  pendidikan,  selain  dilakukan reorientasi  peran  pemerintah,  juga  pentingnya  secara sistematis  dan  konsisten  peran  sekolah  melakukan sosialisasi  untuk  menyadarkan  masyarakat  tujuan  PIP yang  harus  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kepentingan  mereka.  Peluang  untuk  mewujudkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Bengkayang sudah sangat  diperlukan.  Hal  ini  dilandasi  mengingat Kabupaten  Bengkayang  berada  di  daerah  perbatasan Kalimantan  Barat  yang  lokasinya  strategis  berbatasan langsung  dengan  negara  tetangga,  Malaysia,  sehingga dalam  upaya  mengatasi  permasalahan  PIP  secara maksimal,  masyarakat  diharapkan  bisa  mendapatkan pendidikan yang layak dan merata.
Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  yang  diwujudkan melalui  pendistribusian  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP) diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  kemiskinan  dan juga  meningkatkan  mutu  pendidikan  serta  dapat menjamin peserta didik dari keluarga tidak mampu tetap bersekolah  sehingga  mampu  melanjutkan  pendidikan  di jenjang  yang  lebih  tinggi.  Pencapaian  tersebut  telah dibuktikan  oleh  (Rohaeni  &  Saryono,  2018)  melalui penelitiannya  di  mana  kebijakan  PIP  melalui  KIP  telah memberikan  dampak  yang  positif  bagi  siswa  yang menerima  bantuan  tersebut  sehingga  dapat  mewujudkan pemerataan  pendidikan.  Kondisi  serupa  juga  telah dibuktikan  melalui  penelitian  (Yusup,  Ismanto,  & Wasitohadi, 2019) di mana hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan  PIP  telah  berjalan  sesuai  yang  diharapkan, oleh  karena  itu  dapat membantu siswa  dalam  memenuhi kebutuhan pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan  yang  merata  bagi  siswa  kurang  mampu bahkan  dapat  meningkatkan  rasa  antusias  siswa  untuk terus sekolah, meskipun demikian dalam pelaksanaannya PIP  perlu  dievaluasi  secara  berkala  karena  ditemui beberapa  kesenjangan  antara  pelaksanaan  dan  desain nya.  Temuan-temuan  tersebut  pada  kenyataannya berbeda dengan kondisi di wilayah Bengkayang. Melalui hasil  observasi  dan  studi  lapangan  pada  tahap  awal, peneliti  menemukan  bahwa  masih  banyak  siswa  yang nyatanya  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  sekolah meskipun  menerima  PIP,  bahkan  ada  beberapa  siswa yang  putus  sekolah.  Hal  ini  tentunya  menimbulkan kesenjangan antara sasaran kebijakan PIP dengan kondisi nyata  di  lapangan.  Kedua  penelitian  tersebut,  dari  sisi daerah  telah  dilakukan  di  daerah  yang  cukup  maju, sedangkan  wilayah  Bengkayang  merupakan  wilayah perbatasan  yang  hingga  tahun  2019  tergolong  sebagai daerah  3T  (Tertinggal,  Terluar,  Terdepan)  (Purnasari  & Sadewo,  2019).  Kondisi  tersebut  tentunya  membuat upaya  penerapan  kebijakan  PIP  bukan  hal  yang  mudah terutama menyangkut permasalahan penyaluran dana PIP yang  dominan  dirasakan  oleh  penerima  KIP,  Kepala
Sekolah,  guru  dan  pemerintah  daerah.  Hal  pokok  yang harus  dicari  alternatif  solusinya  adalah  bagaimana pelaksanaan PIP dapat mewujudkan pemerataan pendidikan  di  Kabupaten  Bengkayang.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  perlu  dilakukan  karena  dapat  memberikan gambaran  dan  penjelasan  rinci  mengenai  permasalahan Program  Indonesia  Pintar  di  Kabupaten  Bengkayang yang dirasakan oleh pemerintah daerah, Kepala Sekolah, guru,  peserta  didik,  dan  masyarakat,  serta  alternatif solusi penyelesaiannya.

## 2. RUANG LINGKUP
Kondisi  Pendidikan  di  Kabupaten  Bengkayang  saat ini dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Permasalahan yang berkaitan dengan layanan pendidikan masih termasuk kendala yang belum dapat diatasi karena belum  semua  masyarakat  mendapatkan  pendidikan  yang selayaknya.  Kajian  terhadap  permasalahan  Program Indonesia  Pintar  dari  pandangan  pemerintah  daerah, Kepala  Sekolah,  guru,  peserta  didik,  dan  masyarakat dapat  memberikan  alternatif  solusi  sebagai  dasar  untuk mewujudkan  pemerataan  pendidikan.  Memperhatikan kondisi  tersebut,  maka  rumusan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Bagaimana  permasalahan  Program  Indonesia  Pintar di  Kabupaten  Bengkayang  yang  dirasakan  oleh pemerintah  daerah,  Kepala  Sekolah,  guru,  peserta didik, dan masyarakat sebagai stakeholder ?
2. Bagaimana alternatif solusi penyelesaiannya menurut pandangan stakeholder di Kabupaten Bengkayang?

## 3. BAHAN DAN METODE
Kajian  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini adalah  pemerataan  pendidikan  dan  Program  Indonesia Pintar.  Pemerataan  pendidikan  dapat  diartikan  sebagai pemerataan  kesempatan  untuk  memperoleh  pendidikan telah  lama  menjadi  masalah  yang  mendapat  perhatian, terutama  di  negara  sedang  berkembang.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  makin  tumbuhnya  kesadaran  bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan education for all .
Pemerataan  pendidikan  mencakup  dua  aspek  penting yaitu Equality dan Equity . Equality atau  persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh  pendidikan,  sedangkan equity bermakna keadilan  dalam  memperoleh  kesempatan  pendidikan yang  Sama diantara berbagai kelompok  dalam masyarakat.  Akses  terhadap  pendidikan  yang  merata berarti  semua  penduduk  usia  sekolah  telah  memperoleh kesempatan  pendidikan,  sementara  itu  akses  terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan  secara  sama.  Coleman  dalam  bukunya Equality  of  educational  opportunity mengemukakan secara konvensional konsep pemerataan yakni: pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah  pemerataan  yang  lebih  menekankan  pada
kesamaan  memperoleh  kesempatan  untuk  mendaftar  di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan  dalam  memberi  kesempatan  kepada  murid- murid  terdaftar  agar  memperoleh  hasil  belajar  setinggi- tingginya (Mujahidun, 2016). Dalam pemahaman seperti ini  pemerataan pendidikan  mempunyai makna  yang  luas tidak  hanya  persamaan  dalam  memperoleh  kesempatan pendidikan,  tetapi  juga  setelah  menjadi  peserta  didik harus  diperlakukan  sama  guna  memperoleh  pendidikan dan  mengembangkan  potensi  yang  dimilikinya  untuk dapat berwujud secara optimal.
Dengan  demikian  dimensi  pemerataan  pendidikan mencakup  hal-hal  yaitu equality  of  access , equality  of survival , equality  of  output ,  dan equality  of  outcome . Apabila  dimensi-dimensi  tersebut  menjadi  landasan dalam  mendekati  masalah  pemerataan  pendidikan, Nampak  betapa  rumit  dan  sulitnya  menilai  pemerataan pendidikan  yang  dicapai  oleh  suatu  daerah,  apalagi  bagi negara  yang  sedang  membangun  sehingga  kendala pendanaan  Nampak  masih  cukup  dominan  baik  dilihat dari sudut kuantitas maupun efektivitas.
Program  Indonesia  Pintar  adalah  pemberian  bantuan tunai  dari  pemerintah  kepada  anak  usia  sekolah  dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  sebagai  kelanjutan  dari Program  Bantuan  Peserta  didik  Miskin.  Kartu  Indonesia Pintar  kepada  anak  usia  sekolah  dari  keluarga  kurang mampu  yang  memiliki  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia  Pintar  yang  selanjutnya  disebut  PIP  adalah bantuan  berupa  uang  tunai  dari  pemerintah  yang diberikan  kepada  peserta  didik  yang  orang  tuanya  tidak atau  kurang  mampu  membiayai  pendidikannya,  sebagai kelanjutan  dan  perluasan  sasaran  dari  Program  Bantuan Peserta  didik  Miskin  (BSM).  Peserta  didik  adalah anggota  masyarakat  yang  berusaha  mengembangkan potensi  diri  melalui  proses  pembelajaran  yang  tersedia pada  jalur,  jenjang,  jenis  dan  pendidikan  tertentu.  Kartu Indonesia  Pintar,  yang  selanjutnya  disebut  KIP  adalah kartu  yang  diberikan  kepada  anak  dari  keluarga pemegang  Kartu  Perlindungan  Sosial  (KPS)  atau  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda atau Identitas untuk mendapat manfaat PIP.
Pemberian  bantuan  KIP  maupun  bantuan  pendidikan lainnya  guna  mendukung  wajib  belajar  bertujuan  untuk meringankan  beban  biaya  yang  terlalu  berat  bagi  orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan  dapat  meningkatkan  partisipasi  peserta  didik dalam  bersekolah  dan  mencegah  anak  putus  sekolah. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa KIP bagi  anak-anak  yang rawan putus  agar dapat mencukupi kebutuhan  pendidikan  mereka.  Pengalokasian  Dana bantuan  ini  ditujukan  untuk  mencukupi  kebutuhan
pendidikan  peserta  didik  diluar  biaya  operasional sekolah, biaya transportasi, uang saku dan lain-lain.
Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  diberikan  kepada  anak usia  6  sampai  dengan  21  tahun  sebagai  penanda  atau identitas untuk  menjadi prioritas sasaran  penerima  dana/ manfaat  PIP  apabila  anak  telah  terdaftar  sebagai  peserta didik  di  lembaga  pendidikan  formal  atau  lembaga pendidikan nonformal.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian kualitatif-deskriptif. Metode penelitian kualitatif- deskriptif  biasanya  disebut  metode  penelitian  yang memperoleh  data  apa  adanya,  dalam  kondisi  di  mana hasilnya  tidak  dimanipulasi  atau  tanpa  mengubah variabel-variabel  yang  diteliti, namun  lebih  menekankan pada  makna  sesuai  fakta  yang  ada.  Instrumen  yang digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  peneliti  itu sendiri,  oleh  sebab  itu  peneliti  harus  mempunyai wawasan  yang  luas  untuk  dapat  mewawancarai, menganalisis,  dan  konstruksi  situasi  sosial  yang  diteliti agar apa yang diteliti lebih jelas dan mempunyai makna.
Penelitian  kualitatif  sebagai  metode  penelitian  yang berdasarkan  pada  filsafat  positivisme,  digunakan  untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sehingga instrumen kunci  adalah  peneliti  itu  sendiri,  teknik  pengumpulan data  dengan  triangulasi,  analisis  data  dengan  menarik kesimpulan dari khusus ke umum (bersifat induktif), dan hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna  yang terjadi daripada generalisasi, (Sugiyono 2010).
Pendekatan  deskriptif  berusaha  mendeskripsikan keseluruhan gejala atau keadaan apa adanya  yang terjadi di  lapangan  pada  saat  penelitian  dilakukan,  (Mukhtar 2013). Pendekatan  deskriptif  merupakan  penelitian  yang berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan  masalah  yang ada  sekarang  berdasarkan  data  yang  diperoleh  lebih lengkap,  lebih  mendalam,  kredibel,  dan  bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif dengan  metode  kualitatif  karena  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  permasalahan  yang  terjadi  dan menggambarkan  keadaan  yang  tampak  mengenai Program Indonesia Pintar dalam mewujudkan pemerataan  pendidikan  di  Kabupaten  Bengkayang,  serta alternatif  solusinya.  Metode  pengumpulan  data  dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan data primer dan data  sekunder.  Sumber  data  primer  yang  digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  disepakati kepada  para  responden,  yaitu  pihak  pemerintah  daerah Kabupaten  Bengkayang,  Kepala  Sekolah,  Guru,  peserta didik  penerima  KIP,  serta  orang  tua  peserta  didik penerima  KIP.  Sedangkan  sumber  data  sekunder diperoleh  melalui  studi  pustaka  yang  terdiri  dari  jurnal, laporan  ilmiah,  laporan  resmi  pemerintah,  dan  bahan- bahan  lain  yang  relevan  dengan  topik  penelitian. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  salah  satu  SD  di Kabupaten  Bengkayang  yaitu  SDN  11  Kelampe, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
Wawancara  secara  mendalam  dilakukan  sesuai dengan  waktu  yang  telah  disepakati  bersama  para responden, dan dilaksanakan dari tanggal 12 Maret 2020 sampai  dengan  10  September  2020.  Seluruh  responden aktif  berpartisipasi  dalam  penelitian  ini  sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
Adapun  tahapan-tahapan  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif interaktif, sebagai berikut:
1. Melakukan  analisis  permasalahan  dengan  observasi awal dengan  mengunjungi  langsung  pihak  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
2. Melakukan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang Pembinaan SD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Bengkayang,  kepala  sekolah,  guru,  dan masyarakat  di  SDN  11  Kelampe  Kabupaten Bengkayang  berkaitan  dengan  permasalahan  PIP  di Kabupaten Bengkayang dan alternatif solusi penyelesaiannya  sesuai  dengan  pedoman  wawancara yang telah dibuat.
3. Melakukan  wawancara  dengan  peserta  didik  dan orang  tua  peserta  didik  yang  sudah  menerima  KIP untuk  melihat pandangan terhadap permasalahan PIP sesuai  dengan  pedoman  wawancara  yang  telah dibuat.
4. Mencatat  hal-hal  yang  penting  dari  penjabaran  para responden;
5. Mengategorikan  catatan-catatan  dan  memilah-milah data yang akan dianalisis;
6. Melengkapi  data  dengan  cara  mempelajari  isi  data baik berupa hasil observasi dan hasil wawancara serta hasil dokumentasi di lapangan;
7. Menganalisis hasil kajian data dan menyimpulkannya. Peneliti  membuat  kesimpulan berdasarkan data  yang telah diproses melalui reduksi dan  penyajian  data. Kesimpulan  yang  dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan  konsisten  saat  peneliti  kembali  ke  lapangan mengumpulkan  data  permasalahan  dan  solusi  PIP untuk  mewujudkan  pemerataan  pendidikan  di Kabupaten  Bengkayang,  sehingga  kesimpulan  yang dikemukakan  oleh  peneliti  merupakan  kesimpulan yang kredibel.

## 4. PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  Bengkayang  di lingkup pendidikan, sehingga responden dalam penelitian  ini  dipilih  berdasarkan  kebutuhan  peneliti terkait  sumber  data  mengenai  pelaksanaan  Program Indonesia  Pintar.  Berikut  dipaparkan  hasil  dan pembahasan dalam penelitian ini.
4.1 Pelaksanaan Program Indonesia dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di

## Kabupaten Bengkayang
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bengkayang  telah mengimplementasikan  Program  Indonesia  Pintar  (PIP) dengan  skema  dan  tahapan,  antara  lain  menerima  SK
penetapan  peserta  didik  yang  mendapatkan  dana  PIP yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan, dan mengirimkan daftar nama peserta didik yang  menerima  dana  PIP  kepada  sekolah  terkait  agar pihak  sekolah  dapat  memberitahukan  kepada  peserta didik  mengenai  waktu  pengambilan  dana  bantuan  PIP. Setelah melalui beberapa tahapan, peserta didik penerima KIP dapat mengambil dana bantuan di lembaga penyalur yang  telah  ditunjuk.  Dalam  pelaksanaan  PIP  melalui pendistribusian  KIP  dilakukan  dengan  syarat  setiap peserta  didik  yang  diusulkan  mendapatkan  KIP  harus memiliki Surat keterangan miskin (SKM).
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia  Pintar  yang  selanjutnya  disebut  PIP  adalah bantuan  berupa  uang  tunai  dari  pemerintah  yang diberikan  kepada  peserta  didik  yang  orang  tuanya  tidak atau  kurang  mampu  membiayai  pendidikannya,  sebagai kelanjutan  dan  perluasan  sasaran  dari  Program  Bantuan Peserta  didik  Miskin  (BSM).  Pemberian  bantuan  PIP maupun  bantuan  pendidikan  lainnya  guna  mendukung wajib  belajar  bertujuan  untuk  meringankan  beban  biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi  ke  bawah.  Bantuan  ini  diharapkan  dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam bersekolah dan  mencegah  anak  putus  sekolah.  Pemerintah memberikan  bantuan  pendidikan  berupa  KIP  bagi  anak- anak  yang  rawan  putus  sekolah  agar  dapat  mencukupi kebutuhan  pendidikan  mereka.  Pengalokasian  dana bantuan  ini  ditujukan  untuk  mencukupi  kebutuhan pendidikan  peserta  didik  diluar  biaya  operasional sekolah,  biaya  transportasi,  uang  saku  dan  lain-lain. Mekanisme  pelaksanaan  PIP  ialah  sekolah  mengirimkan data  ke  Dinas  Pendidikan  untuk  diteruskan  ke Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Proses selanjutnya,  yaitu  mengundang  peserta  didik  penerima KIP  untuk  diberikan  informasi  mengenai  hal  terkait, (Astuti, 2017).
Dalam  menjalankan  fungsinya,  pemerintah  daerah Kabupaten  Bengkayang  bekerja  sama  dengan  pihak sekolah  untuk  melakukan  sosialisasi  mengenai  PIP. Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  daerah Kabupaten  Bengkayang  dan  pihak  sekolah  dilaksanakan dengan  maksud  memberikan  penjelasan  mengenai sistem, tujuan, sasaran, kebijakan, serta prosedur maupun mekanisme  dalam  penyaluran  dana  PIP.  Pihak-pihak yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  sosialisasi  adalah komite  sekolah,  orang  tua  peserta  didik,  dan  peserta didik.  Lebih  lanjut  ditegaskan  dalam  sosialisasi  bahwa bantuan  dana  PIP  untuk  memenuhi  kebutuhan  sekolah, serta diprioritaskan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga  miskin  dan  menarik  peserta  didik  kurang mampu  untuk  bersekolah  kembali  agar  dapat  mencegah angka putus sekolah. Namun demikian, pelaksanaan PIP belum  sepenuhnya  mampu  menarik  kembali  peserta didik  yang  sudah  putus  sekolah,  karena  dana  bantuan
yang  didapatkan  masih  sangat  terbatas,  selain  itu  dana bantuan  PIP  juga  diterima  langsung  oleh  peserta  didik, sehingga  pemerintah  daerah  tidak  bisa  mengatur  peserta didik  ataupun  orang  tuanya  dalam  mengelola  keuangan bantuan PIP tersebut.
Penyaluran  dana  PIP  di  Kabupaten  Bengkayang sangatlah tepat,  melihat kondisi penduduknya masih ada yang berasal  dari penduduk  miskin. Penduduk  miskin di Kabupaten Bengkayang sebanyak  17.690 penduduk atau sebesar  6,96  persen  dari  total  penduduk  Kabupaten Bengkayang, Meskipun demikian, Kabupaten Bengkayang  menempati  urutan  ketujuh  persentase  yang terendah  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Namun,  harus diakui  dengan  tingkat  ekonomi  yang  rendah,  maka sedikit  peluang  masyarakat  di  Kabupaten  Bengkayang memperoleh  pendidikan  sesuai  keinginannya.  Pada  sisi ini,  sepintas  dapat  dipahami  bahwa  selama  ini  belum semua  masyarakat  Kabupaten  Bengkayang  dapat merasakan  pendidikan  yang  merata.  Jika  hendak dicermati,  maka  salah  satu  persoalan  pemerataan pendidikan  dapat  disebabkan  oleh  perbedaan  tingkat sosial ekonomi masyarakat.
Sekolah-sekolah  di  Kabupaten  Bengkayang  masih banyak berada di pedesaan  yang infrastruktur nya  masih belum  memadai  mengakibatkan  masyarakat  kesulitan untuk  mengakses  informasi  mengenai  penyaluran  dana PIP,  serta  memerlukan  biaya  transportasi  yang  cukup besar  untuk  mengambil  dana  bantuan  PIP  di  Lembaga penyalur  yang telah  ditunjuk. Dalam hal ini, pemerintah daerah  dan  pihak  sekolah  telah  berupaya  mencari  solusi untuk meringankan beban masyarakat setempat, sehingga  mereka  juga  bisa  memperoleh  dana  PIP  tanpa merasa  rugi  telah  mengeluarkan  biaya  transportasi  yang lebih  besar  daripada  dana  PIP  yang  didapatkan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Pemerintah  daerah  Kabupaten Bengkayang  maupun  pihak  sekolah  telah  berperan  aktif untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di daerahnya. Namun,  untuk  mengatasi  masalah-masalah  pemerataan pendidikan tidak hanya dengan satu kebijakan saja, akan tetapi  mengingat  sebaran  sekolah  yang  tidak  merata, maka perlu dibuat kebijakan dengan menurunkan standar khusus  untuk  peserta  didik  dari  keluarga  yang  kurang mampu.

## 4.2 Pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  dalam Mewujudkan  Pemerataan  Pendidikan  di  SDN  11 Kelampe
Pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  di  SDN 11 Kelampe dimulai  pada tahun ajaran 2017/2018. SDN 11  Kelampe  merupakan  salah  satu  SDN  yang  status akreditasi nya Tidak Ter akreditasi. Jumlah guru di SDN 11 Kelampe adalah sebanyak  8 orang  yang terdiri dari 4 guru PNS dan 4 guru honorer. Sedangkan jumlah peserta didik  di  SDN  11  Kelampe  adalah  sebanyak  36  orang, dengan  rincian  sebagai  berikut:  kelas  1  sebanyak  4 orang, kelas 2 hanya 1  orang, kelas  3 sebanyak 9 orang, kelas 4 sebanyak 8 orang, kelas 5 sebanyak 7 orang, dan kelas  6  sebanyak  7  orang.  Jumlah  peserta  didik  yang
mendapatkan  dana  bantuan  PIP  pada  tahun  ajaran 2019/2020  pada  tahap  1  sebanyak  16  orang,  tahap  2 sebanyak 33 orang, serta tahap 3 sebanyak 25 orang.
Implementasi PIP di SDN 11 Kelampe sudah berjalan sesuai dengan kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan, yaitu sosialisasi PIP kepada seluruh orang tua peserta  didik,  prosedur  pelaksanaan  PIP,  tahap pengusulan penerima KIP, penetapan penerima KIP oleh Direktorat  teknis,  penyaluran  dana  oleh  Bank  BRI, pengambilan  dana  oleh  orang  tua  peserta  didik  secara tunai,  serta  berita  acara  pembagian  dana  bantuan  PIP. Kepala  sekolah  SDN  11  Kelampe  berperan  langsung sebagai  penanggung  jawab  dalam  melaksanakan  PIP, dengan membentuk kepanitiaan untuk mengoordinasikan penyaluran  KIP.  Peserta  didik  yang  diusulkan  adalah seluruh  peserta  didik,  karena  sebagian  besar  keluarga peserta  didik  di  SDN  11  Kelampe  memiliki  Kartu Program  Keluarga  Harapan  (PKH)/  Kartu  Perlindungan Sosial  (KPS)  dan  Surat  Keterangan  Miskin  (SKM). Pihak  sekolah  hanya  mengupayakan  seluruh  peserta didik  mendapatkan  dana  bantuan  PIP,  tetapi  pada  tahap penetapan  peserta  didik  penerima  KIP  dan  pencairan dana  ditentukan  dengan  Surat  Keputusan  (SK)  nama peserta  didik  penerima  KIP  yang  ditetapkan  oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kenyataannya,  ternyata  tidak  semua  peserta  didik  yang telah diusulkan oleh pihak sekolah tercantum namanya di dalam SK  yang  diterbitkan. Namun, pihak  sekolah  tidak mudah  putus  asa  untuk  terus  menerus  mengusulkan nama-nama  seluruh  peserta  didik  di  SDN  11  Kelampe karena mereka dirasa pantas untuk mendapatkan bantuan dana PIP.
Dengan adanya KIP diharapkan dapat menyejahterakan  peserta  didik  agar  dapat  berkembang seperti  halnya  dalam  kekurangan  uang  saku  sehingga uang saku  peserta didik  dapat terpenuhi  dan  kekurangan pada  perlengkapan  sekolah  juga  dapat  terpenuhi,  serta dapat  digunakan  peserta  didik  untuk  membeli  peralatan sekolah  termasuk  biaya  transportasi  mereka  ke  sekolah sehingga  pendidikan  mereka  menjadi  layak  dan  juga terjamin  serta  tidak  ada  lagi  peserta  didik  yang  tidak bersekolah  dengan  alasan  minimnya  biaya  pendidikan, (Prasetyono,  2018).  Dana  bantuan  PIP  melalui  KIP  di SDN 11 Kelampe dialokasikan untuk peserta didik  yang kurang  mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan  pendukung biaya  pendidikan  sekolah,  seperti  membeli  buku,  alat tulis  sekolah,  tas,  sepatu,  uang  saku,  dll.  Namun implementasinya,  masih  belum  semua  orang  tua memahami  dan  mampu  melakukannya  dalam  bentuk perilaku.  Yang  terjadi  adalah  sebagian  dari  orang  tua peserta  didik  penerima  KIP  menggunakan  dana  bantuan untuk  memenuhi  kehidupan  sehari-hari  sehingga kebutuhan  anaknya  tidak  terpenuhi.  Perlu  adanya  upaya dari  pihak  sekolah  untuk  memberikan  pemahaman  yang mendalam  kepada  orang  tua  peserta  didik  tentang  PIP agar  tujuan  PIP  dapat  terealisasi  sebagaimana  mestinya. Salah satu sebab dari masalah ini adalah karena keluarga penerima  dana  bantuan  PIP  tersebut  memang  berada
dalam kondisi miskin dan serba berkekurangan, sehingga mereka lebih memilih menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan  pokok  keluarganya.  Meskipun  demikian, adanya  bantuan  PIP  sangat  memberikan  dampak  yang besar  bagi peserta didik  yang menerima KIP  di SDN  11 Kelampe. Pemanfaatan dana PIP dengan baik menjadikan peserta didik lebih antusias untuk menempuh pendidikan  karena  kebutuhan  perlengkapan  sekolah dapat  terpenuhi,  sehingga  mereka  lebih  percaya  diri untuk  bersosialisasi  dengan  teman-temannya.  Selain  itu juga,  dapat  meningkatkan  kemauan  keluarga  yang kurang  mampu  untuk  mendaftarkan  anaknya  sekolah tanpa merasa khawatir dengan biaya pendidikan.
Implementasi  PIP  dirancang  agar  dapat  memenuhi kebutuhan  sekolah  peserta  didik  yang  berasal  dari keluarga  miskin,  sehingga  diharapkan  dana  PIP  yang diterima  oleh  setiap  peserta  didik  dapat  membantu mengurangi  angka  putus  sekolah,  (Yusup,  Ismanto,  and Wasitohadi  2019).  Besaran  dana  yang  seharusnya diterima  oleh  penerima  KIP  di  tingkat  SD  sebesar 450.000,00,  dana  diterima  langsung  oleh  orang  tua peserta  didik  secara  tunai  melalui  Bank  BRI.  Akan tetapi, dari hasil identifikasi ditemukan bahwa masih ada sebagian  peserta  didik  yang  menerima  dana  tersebut tidak  secara  utuh.  Situasi  inilah  yang  seharusnya  tidak terjadi  di  lapangan.  Pada  dasarnya,  pelaksanaan kebijakan  PIP  dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan sekolah  peserta didik  yang  berasal  dari  keluarga miskin, dengan  harapan  bantuan  ini  dapat  meningkatkan partisipasi peserta didik bersekolah, juga mencegah anak putus  sekolah.  Untuk  itu,  hendaklah  dibuat  transparansi pelaksanaan PIP  yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi  pelaporan  PIP,  bahkan  pengecekan  hasil pelaksanaan PIP di lapangan.
Selain  adanya  hukum  yang  berlaku  untuk  mengatur setiap  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  perlu adanya  informasi  yang  tersedia  secara  bebas  dan  dapat diakses langsung oleh pihak sekolah maupun masyarakat yang  berkepentingan,  khususnya  di  daerah  perbatasan yang  tidak  semua  daerah  dapat  mengakses  informasi dengan  mudah  karena  keterbatasan  infrastruktur. Transparansi  tidak  hanya  sekadar  informasi  yang  dapat dibaca masyarakat luas. Melainkan informasi yang dapat diakses  dan  mudah  dipahami  oleh  semua  kalangan adalah  informasi  secara  terperinci  yang  berhubungan dengan kepentingan penerima bantuan PIP. Transparansi dianggap  sangat  penting  dan  utama  oleh  pihak  sekolah dalam manajemen sekolah. Pemahaman akan transparansi  terbatas  pada  pemberi  dana  PIP,  sedangkan transparansi  terhadap  sekolah,  peserta  didik  dan  orang tua  sebagai stakeholder masih  jarang  dilakukan.  Inilah yang  seharusnya  diupayakan  pihak  sekolah  untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dengan memastikan terimplementasi  nya  transparansi  dalam  pengelolaan sekolah. Salah satu proses transparansi dilakukan melalui pertemuan  orang  tua  peserta  didik  penerima  KIP  dan pihak  sekolah,  sehingga  segala  informasi  dan  keluhan dapat disampaikan pada saat pertemuan berlangsung.

## 4.3 Permasalahan  Program  Indonesia  Pintar  dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  hasil  dokumentasi di  lapangan,  terdapat  hal-hal  penting  dari  penjabaran para  responden mengenai  permasalahan  Program Indonesia  Pintar  dalam  mewujudkan pemerataan pendidikan, sebagai berikut.
1. Respond Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Berdasarkan  respond  Kepala  Bidang  Pembinaan  SD di  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Bengkayang,  Kabupaten  Bengkayang  memang  masih tertinggal  dalam  bidang  pendidikan,  sebagaimana permasalahan  mengenai  PIP  yang  terjadi  di  daerah perbatasan, semakin besarnya biaya pendidikan merupakan  penyebab  utama  dari  rendahnya  pemerataan pendidikan di Kabupaten Bengkayang. PIP di Kabupaten Bengkayang yang direncanakan oleh pemerintah ternyata belum  dapat  menjangkau  semua  lapisan  masyarakat daerah perbatasan terutama sekolah-sekolah yang berada di  pedalaman  Kabupaten  Bengkayang.  Meskipun  Data Pokok  Pendidikan  (Dapodik)  digunakan  pemerintah sebagai salah satu  indikator penentuan  sasaran penerima KIP,  namun  masih  terdapat  berbagai  kendala  terkait dengan  pendistribusian  yang  tidak  merata  di  daerah perbatasan.  Pada  sisi  lain,  PIP  ini  sudah  dijalankan beberapa  tahun  di  Kabupaten  Bengkayang  sehingga sudah  banyak manfaatnya  yang dirasakan oleh penerima KIP.
2. Respond Guru
Berdasarkan  respond  guru  di  SDN  11  Kelampe Kabupaten  Bengkayang,  PIP  dapat  menjadi  salah  satu solusi  mengatasi  persoalan  minimnya  biaya  pendidikan dan  peserta  didik  yang  putus  sekolah.  Namun, kenyataannya  harapan  itu  belum  sepenuhnya  terwujud. Sudah  ada  tumbuh  rasa  saling  percaya  antara  pihak sekolah  dengan  peserta  didik  beserta  orang  tua  terhadap penggunaan  dana  KIP,  tetapi  masih  ada  saja  kendala dalam  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dana bantuan PIP. Selain itu juga, kesadaran masyarakat akan arti  pentingnya  pendidikan  masih  sangat  rendah, dikarenakan  sulitnya  memenuhi  biaya  pendidikan. Banyak para  orang tua peserta didik  yang lebih memilih untuk  memperkerjakan  anak-anak  di  usia  sekolah  guna membantu  kehidupan  ekonomi  keluarganya  daripada melanjutkan  pendidikan.  Tingginya angka  putus sekolah dan  rendahnya  partisipasi  pendidikan  di  Kabupaten Bengkayang  tentu  sangat  membutuhkan  sebuah  upaya untuk mewujudkan pemerataan pendidikan.
Permasalahan lain yang terjadi adalah soal dana yang diterima  oleh  peserta  didik  hanya  separuh  dari  jumlah yang  mestinya  mereka  dapatkan.  Belum  lagi  semua peserta  didik  yang  tidak  mampu  sudah  diusulkan  oleh pihak sekolah agar bisa masuk Program Indonesia Pintar (PIP),  tetapi  tidak  mendapatkan  KIP.  Dalam  hal  ini, belum  adanya  keterbukaan  dari  berbagai  pihak,
akibatnya  masih  banyak  orang  tua  peserta  didik  yang kurang  mampu  tidak  berdaya  mengikuti  perkembangan pendidikan serta tidak merasakan dampak positifnya dari PIP  tersebut.  Diharapkan  PIP  ini  benar-benar  dapat melibatkan  semua  peserta  didik  dari  keluarga  miskin agar  masyarakat  di  Kabupaten  Bengkayang  dapat meningkatkan  pemerataan  pendidikan  dan  memperoleh pendidikan yang selayaknya.
3. Respond Peserta didik
Pemahaman  mengenai PIP  masih sangat  kurang bagi peserta  didik  di  SDN  11  Kelampe,  mereka  hanya mengetahui  bahwa  sekolah  memberikan  uang  untuk membeli  keperluan  sekolah.  Tidak  banyak  informasi yang  bisa  didapatkan  dari  peserta  didik  mengenai permasalahan  PIP,  sehingga  fakta  di  lapangan  yang diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan oleh  pihak  sekolah.  Berdasarkan  bukti  berita  acara,  ada peserta  didik  yang  mendapatkan  dana  bantuan  secara tunai  jumlahnya  berbeda  dengan  teman  sekelasnya, dimana  peserta  didik  tersebut  hanya  menerima  Rp. 75.000,00  per  semester,  ada  juga  yang  hanya  menerima Rp.  225.000,00,  per  semester,  dan  Rp.  375.000,00  per semester  serta  ada  juga  yang  langsung  mendapatkan penuh Rp. 450.000,00. Namun, pencairan dana dilakukan bertahap,  jumlah  yang  diterima  sama  besarnya,  hanya saja  waktu  pencairan  dananya  yang  berbeda.  Meskipun demikian,  hal  tersebut  masih  menjadi  pertanyaan  orang tua  peserta  didik  sehingga  menimbulkan  interpretasi yang  salah  karena  mereka  merasa  belum  ada  petunjuk yang disampaikan dengan sangat jelas.
4. Respond Masyarakat Masyarakat di Kabupaten Bengkayang
mengharapkan  anak-anaknya  mendapatkan  bantuan  PIP sejak di bangku SD, bahkan kalau bisa mencapai bangku SMA hingga perguruan tinggi. Mereka mengkhawatirkan jika  anaknya  tidak  bersekolah,  akan  mengalami  nasib yang sama,  yakni  hanya menjadi seorang petani ataupun mengalami  keadaan  ekonomi  yang  tergolong  miskin. Apabila  dengan  adanya  bantuan  PIP  serta  penyaluran dana PIP berjalan dengan lancar setiap semester, mereka bisa  memperbaiki  keadaan  ekonominya  sehingga anaknya juga tidak putus sekolah.
Masyarakat di daerah perbatasan Kabupaten
Bengkayang belum secara maksimal memahami kebijakan  PIP  yang  telah  dilaksanakan.  Masih  banyak masyarakat  yang  merasa  kurang  dilibatkan  dan  kurang memahami  kebijakan  maupun  mekanisme  tentang penyaluran  KIP,  pemerintah  terkesan  bergerak  sendiri tanpa  melibatkan  masyarakat  sehingga  sosialisasi  yang dilakukan  tidak  maksimal.  Keterlibatan  semua  pihak harus  diupayakan  agar  program  yang  dijalankan  dapat tercapai  sesuai  harapan.  PIP  di  Kabupaten  Bengkayang belum  dilakukan secara berkesinambungan karena untuk memenuhi  pemerataan  pendidikan  di  daerah  perbatasan menuntut  pendanaan  yang  cukup  besar,  tidak  hanya berkaitan  dengan  sarana  dan  prasarana  saja,  tetapi  juga hal yang terpenting adalah memelihara peserta didik agar dapat memperoleh Pendidikan.

## 4.4 Solusi dan Harapan
Dalam  menjalankan  tugasnya  pihak  sekolah  belum banyak  memberikan  masukan  yang  nyata  menyangkut implementasi  PIP,  karena  evaluasi  pelaksanaan  PIP ditangani  oleh  pemerintah  pusat.  Pemerintah  harus tanggap dengan masalah-masalah mendasar di masyarakat  serta  harus  mau  bekerja  sama  dengan pemerintah  daerah  mencari  solusi  yang  tepat  untuk mengatasi  permasalahan  PIP  khususnya  di  daerah perbatasan. Permasalahan di daerah perbatasan Kabupaten  Bengkayang  sangat  kompleks,  sehingga memerlukan  metode  pemerataan  pendidikan  yang  lebih terarah,  oleh  sebab  itu  perlu  adanya  keterlibatan  seluruh pemangku  kepentingan.  Diharapkan  pada  periode selanjutnya  semua  pemangku  kepentingan  harus  terlibat dan  saling  mendukung  agar  penyaluran  bantuan  PIP mampu  mewujudkan  pemerataan  pendidikan  secara berkelanjutan.
Berdasarkan  kondisi  masyarakat  di  Kabupaten Bengkayang  bahwa  kendala  yang  lazim  dikeluhkan adalah  mengenai  biaya  sekolah  yang  tidak  dapat terpenuhi karena masalah ekonomi. Adapun bantuan PIP yang  diberikan  belum  tentu  dapat  menutupi  kekurangan ekonomi  mereka.  Oleh  karena  itu,  solusi  yang  dapat ditawarkan  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  adalah pengawasan  yang  menyeluruh  terhadap  implementasi PIP  melalui  pendistribusian  KIP  di  semua  sekolah  dari berbagai  jenjang  di  Kabupaten  Bengkayang.  Pemerintah daerah  maupun  pihak  sekolah  harus  terus  menerus  turut andil  mengevaluasi  pelaksanaan  PIP,  serta  masyarakat juga  harus  terlibat  aktif  dalam  meningkatkan  angka partisipasi  pendidikan  yang  menghasilkan  terwujudnya pemerataan pendidikan di Kabupaten Bengkayang.
Pemerataan  pendidikan  di  Kabupaten  Bengkayang harus dapat  memenuhi aspek  penting  yaitu Equality dan Equity . Equality
berarti masyarakat Kabupaten Bengkayang
mendapatkan kesempatan untuk memperoleh  pendidikan,  sedangkan equity bermakna masyarakat Kabupaten Bengkayang mendapatkan keadilan  dalam  memperoleh  kesempatan  pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.  Akses  terhadap  pendidikan  yang  merata berarti  semua  penduduk  usia  sekolah  mulai  di  bangku SD  hingga  bangku  SMA  telah  memperoleh  kesempatan pendidikan,  sementara  itu  akses  terhadap  pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama terutama masyarakat kelas bawah. Coleman dalam  bukunya Equality  of  educational  opportunity mengemukakan  secara  konvensional  konsep  pemerataan yakni: pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan  pasif  adalah  pemerataan  yang  lebih menekankan  pada  kesamaan  memperoleh  kesempatan untuk  mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada peserta  didik  yang  terdaftar  agar  memperoleh  hasil belajar setinggi-tingginya. Dalam pemahaman seperti ini pemerataan  pendidikan  mempunyai  makna  yang  luas tidak  hanya  persamaan  dalam  memperoleh  kesempatan
pendidikan,  tetapi  juga  setelah  menjadi  peserta  didik harus  dapat  memenuhi  kebutuhan  sekolah  guna memperoleh  pendidikan  sehingga  merasa  percaya  diri untuk  mengembangkan  potensi  yang  dimilikinya  secara optimal.

## 5. KESIMPULAN
Permasalahan  PIP  di  Kabupaten  Bengkayang  adalah pendistribusian  KIP  yang  tidak  merata,  pencairan  dana PIP  tidak  secara  utuh,  peserta  didik  penerima  KIP  tidak tepat  sasaran,  masih  ada  orang  tua  penerima  KIP  yang tidak  mengelola  dana  bantuan  PIP  dengan  baik, masyarakat  kurang  dilibatkan  dalam  pelaksanaan  PIP, serta  sebagian  besar  masyarakat  kurang  memahami kebijakan  maupun  mekanisme  penyaluran  dana  bantuan PIP.  Solusi  yang  dikemukakan  oleh  masyarakat  untuk mewujudkan pemerataan pendidikan adalah dengan terus menerus  mendorong  adanya  keterlibatan  semua  pihak untuk  bekerja  sama  saling  memantau  dan  mengevaluasi pelaksanaan  PIP  di  daerahnya  secara  menyeluruh  dan seimbang.  Apabila  ada  kendala  dalam  implementasinya harus  segera  ditindaklanjuti  oleh  pihak  terkait,  sehingga dalam  jangka  panjang  keberhasilan  PIP  selalu  tercapai dan  dapat  menyelesaikan  persoalan  pendidikan  di Kabupaten  Bengkayang,  khususnya  masalah  peserta didik  yang  tidak  dapat  bersekolah  serta  putus  sekolah karena tidak memiliki biaya.

## 6. SARAN
Keberhasilan  PIP  memerlukan  keterlibatan  banyak pihak,  pemerintah  daerah  hendaknya  dapat  menjamin bahwa dengan adanya PIP dapat membantu peserta didik bebas  dari  segala  bentuk  biaya  keperluan  sekolah  serta dapat  menarik  peserta  didik  yang  putus  sekolah  untuk bersekolah  kembali.  Di  sisi  lain  dibutuhkan  konsistensi dari  pihak  sekolah  dan  komitmen  dalam  mengupayakan peserta  didik  yang  kurang  mampu  untuk  diusulkan mendapatkan  bantuan  PIP  dan  mendorong  seluruh peserta  didik  untuk  mengembangkan  hasil  belajarnya. Koordinasi pihak sekolah dengan pemerintah daerah juga dibutuhkan.  Hal  ini  dapat  diwujudkan  dalam  kegiatan sosialisasi  kepada  peserta  didik  maupun  orang  tua peserta didik agar  lebih paham mengenai kebijakan PIP, sehingga  peserta  didik  yang  menerima  KIP  dapat memanfaatkan  dan  mengelola  dana  PIP  dengan  sebaik- baiknya sesuai keperluan sekolah.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Aristo, T. J. V. 2019. Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Sintang. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 7 (1), 25-34. Astuti,  R.  S.  2017.  “Implementasi  Kebijakan  Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015 / 2016 Di Smp N 1 Semin.” Jurnal  Kebijakan  Publik  Edisi  2 ,  21–27. http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/47597. Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bengkayang.  2020.
Kabupaten  Bengkayang  dalam  Angka  2020 . https://bengkayangkab.bps.go.id/publication/downl oad.html (diakses tanggal 21 Agustus 2020)
Mujahidun,  M.  2016.  Pemerataan  Pendidikan  Anak Bangsa:  Pendidikan  Gratis  Versus  Kapitalisme Pendidikan. Jurnal Tarbiyatuna , 7 (1), 38-52. Mukhtar,  2013, Metode  Penelitian  Deskriftif  Kualitatif . Jakarta: GP Press Group.
Prasetyono,  D.  W.  2018.  Implementasi  Program  Kartu Indonesia  Pintar  (KIP)  Di  SMA  Negeri  2 Dumoga. MAP
(Jurnal Manajemen dan
Administrasi Publik) , 1 (01), 15-30.
Purnasari,  P.  D.,  &  Sadewo,  Y.  D.  2019.  Pendidikan Ketahanan Sosial dan Ekonomi dalam Meningkatkan Karakter Nasionalisme dan
Wawasan Bela Negara. Seminar Nasional dan Call For  Paper  Bela  Negara (pp.  64-70).  Bogor: Universitas Pertahanan.
Rohaeni,  N.  E.,  &  Saryono,  O.  2018.  Implementasi Kebijakan  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  Melalui Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  dalam  Upaya Pemerataan  Pendidikan. Journal  of  Education Management and Administration Review, 2 (1), 193- 204.
Septiandika, V. 2017. Evaluasi Implementasi Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Bagi Siswa Kurang Mampu  (Studi  pada  SDN  Jrebeng  Wetan  Tahun 2016). Pedagogy, 4 (1), 52-56. Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabet
Yusup,  W.  B.,  Ismanto,  B.,  &  Wasitohadi,  W.  (2019).
Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah  Pertama. Kelola:  Jurnal  Manajemen Pendidikan , 6 (1), 44-53 .