## PENGARUH SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR BARAT
Andi Patiware Azaab (1) dan Andi Arif Hidayatullah (2)
(STIEM Bongaya Makassar)

## ABSTRAK
Upaya-upaya  penagihan  pajak  yang  dilakukan  Direktorat  Jenderal  Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah dengan cara memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak membayar hutang pajak  sampai  dengan  jatuh  tempo  pembayaran  dan  penerbitan  surat  paksa terhadap  wajib  pajak  yang  tetap  tidak  melunasi  hutang  pajaknya  setelah diberikan  surat  teguran.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa  berpengaruh  terhadap  Pembayaran Tunggakan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Makassar Barat. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Populasinya adalah jumlah  surat  teguran  dan  surat  paksa  yang  diterbitkan  serta  jumlah pembayaran  atas  tunggakan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama  Makassar  Barat  selama  36  bulan  terhitung  sejak  Januari  2015 hingga  Desember  2017,  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan  sampel jenuh  dimana  seluruh  populasi    dijadikan  sampel.  Uji  asumsi  klasik  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  uji  normalitas,  uji  multikolonieritas,  dan uji  heteroskedastisitas.  Metode  analisis  data  menggunakan    analisis  regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Surat Teguran dan  Surat  Paksa  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap Pembayaran Tunggakan pajak.
Kata kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Pembayaran Tunggakan Pajak

## I.  PENDAHULUAN
Pemungutan  pajak  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem  yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan terdapat 3 (tiga) sistem yang  dapat  diterapkan  di  Indonesia  yaitu Self  Assessment  System , Official Assessment  System ,  dan Witholding  Tax ,  hanya  saja  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2007  berupaya  meningkatkan  penerapan  prinsip Self Assessment System secara akuntabel dan efisien. Sistem pemungutan pajak dengan  metode Self  Assessment  System merupakan  metode  pemungutan pajak  yang  dilakukan  dengan  cara  wajib  pajak  harus  menghitung,
melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya, namun dalam hal  ini  petugas  pajak  tetap  memeriksa  kebenaran  dari  laporan  yang disampaikan wajib pajak (Mardiasmo, 2009:10). Kepercayaan yang diberikan oleh  pemerintah  kepada  wajib  pajak  diharapkan  wajib  pajak  mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan tepat tanpa adanya kelalaian, tidak disiplin dalam membayar pajak, ataupun pelanggaran hukum lainnya yang disengaja atas kewajiban perpajakannya tersebut. Upaya untuk mengatasi  adanya  tindakan  tersebut  maka  perlu  adanya  penegakan  hukum ( law  encorcement ),  agar  wajib  pajak  membayar  sesuai  dengan  peraturan yang telah ditetapkan.
Upaya  penagihan  pajak  yang  dilakukan  Direktorat  Jenderal  Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah dengan cara memberikan Surat Teguran kepada wajib pajak yang tidak membayar hutang pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan penerbitan Surat Paksa terhadap  wajib  pajak  yang  tidak  melunasi  hutang  pajak,  serta  memberikan Sanksi  kepada  wajib  pajak  yang  terlambat  menyetor  dan  melaporkan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  kemudian  wajib  pajak  yang  dilakukan  pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga mengakibatkan kurang bayar.
Pada  tahun  2017,  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan (DJP Kemenkeu) melakukan penyanderaan (gijzeling) dalam upaya menagih pajak salah satu wajib pajak dengan  tunggakan Rp66,37  miliar. Wajib pajak berinisial KJM (60 tahun) itu merupakan pengusaha PTPA yang bergerak di sektor  usaha  kayu  asal  Sorong,  Papua.  Direktur  Penyuluhan,  Pelayanan, dan  Humas  (P2  Humas)  DJP  Kemenkeu  Hestu  Yoga  Saksama mengungkapkan,  penyanderaan  dilakukan  lantaran  dalam  kurun  waktu  10 tahun,  KJM  tak  juga  menunaikan  kewajiban  pajaknya  untuk  tahun  periode 2002-2004  dari  hasil  pemeriksaan  DJP  2007  silam  yang  diteruskan  dengan Surat Ketetapan Pajak. Padahal, sejak 10 Agustus 2007, DJP melalui Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Sorong,  tempat  wajib  pajak  terdaftar  dan Kantor  Wilayah  (Kanwil)  DJP  Maluku  dan  Papua,  telah  memberikan  surat teguran.  Lalu,  pada  25  September  2007  turut  menyampaikan  surat  paksa pembayaran  pajak  kepada  KJM.  Namun,  tak  juga  diindahkan.  Kisah  KJM
rupanya menambah panjang daftar tunggakan pajak yang berhasil diperiksa DJP  pada  tahun  2017.  Dalam  catatannya  per  20  Juni  2017,  DJP menyebutkan,  total  tunggakan  pajak  di  tahun  2017  telah  mencapai  Rp1,93 Triliun  yang  berasal  dari  berbagai  Kanwil  DJP  di  seluruh  Indonesia. (cnnindonesia.com).
Surat Paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000  adalah  surat  perintah  membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahputra,  dkk  (2015)  menunjukkan  bahwa  Surat  Paksa  berpengaruh signifikan  terhadap  Pembayaran  Tunggakan  Pajak.  Namun  penelitian  yang dilakukan Pertiwi (2014) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu Surat Paksa tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Efektifitas  Pencairan Tunggakan Pajak.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah:
1.  Apakah  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa  secara  simultan  berpengaruh terhadap  Pembayaran  Tunggakan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat?
2.  Apakah  Surat  Teguran  berpengaruh  terhadap  Pembayaran  Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat?
3.  Apakah  Surat  Paksa  berpengaruh  terhadap  Pembayaran  Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat?

## II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori yang  Mendukung Pemungutan Pajak
Dalam  Mardiasmo (2011:3) terdapat beberapa teori yang mendukung hak  negara  untuk  memungut  pajak  dari  rakyatnya,  antara  lain  sebagai berikut:
a. Teori Asuransi
Negara  melindungi  keselamatan  jiwa,  harta  benda,  dan  hak-hak
rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. b.  Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya  perlindungan)  masing-masing  orang.  Semakin  besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
c.  Teori Daya Pikul
Beban  pajak  untuk  semua  orang  harus  sama  beratnya,  artinya  pajak harus  dibayar  sesuai  dengan daya  pikul masing-masing  orang.  Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
1) Unsur  objektif ,  dengan  melihat  besarnya  penghasilan  atau  kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
2) Unsur  subjektif ,  dengan  memperhatikan  besarnya  kebutuhan  materiil yang harus dipenuhi.
d.  Teori Bakti
Dasar  keadilan  pemungutan  pajak  terletak  pada  hubungan  rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti , rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
e.  Teori Asas Daya Beli
Dasar  keadilan  terletak  pada  akibat  pemungutan  pajak.  Maksudnya memungut  pajak  berarti  menarik daya  beli dari  rumah  tangga  masyarakat untuk  rumah  tangga  negara.  Selanjutnya  negara  akan  menyalurkannya kembali  ke  masyarakat  dalam  bentuk  pemeliharaan  kesejahteraan masyarakat.  Dengan  demikian  kepentingan  seluruh  masyarakat  lebih diutamakan.

## Hambatan Pemungutan Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2011:8-9),  hambatan  terhadap  pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:
a.  Perlawanan Pasif
Masyarakat  enggan  (pasif)  membayar  pajak,  yang  dapat  disebabkan antara lain:
1)  Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2)  Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3)  Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
b.  Perlawanan Aktif
Perlawanan  aktif  meliputi  semua  usaha  dan  perbuatan  yang  secara langsung  ditujukan  kepada  fiskus  dengan  tujuan  untuk  menghindari pajak.
Bentuknya antara lain:
1) Tax  avoidance ,  usaha  meringankan  beban  pajak  dengan  tidak melanggar undang-undang.
2) Tax  evasion ,  usaha  meringankan  beban  pajak  dengan  cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## Penagihan Pajak
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, serta Pasal 1 Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  24/PMK.03/2008  (sebagaimana  telah diubah  menjadi  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  85/PMK.03/2010), disebutkan  bahwa  Penagihan  Pajak  adalah  serangkaian  tindakan  agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur  atau  memperingatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika  dan sekaligus,  memberitahukan  Surat  Paksa,  mengusulkan  pencegahan, melaksanakan  penyitaan,  melaksanakan  penyanderaan,  menjual  barang yang  telah  disita.  Ilyas  dan  Suhartono  (2012:331)  menjelaskan  bahwa penjualan  barang  yang  telah  disita  biasanya  dilakukan  melalui  pelelangan, kecuali  untuk  aset-aset  tertentu  seperti  surat  berharga,  piutang,  dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
a.  Dasar Penagihan Pajak
Menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  sebagaimana  telah diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2017, Surat Tagihan Pajak, Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar,  serta  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang  Bayar  Tambahan,  dan  Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat Keputusan  Keberatan,  Putusan  Banding,  serta  Putusan  Peninjauan Kembali,  yang  menyebabkan  jumlah  pajak  yang  masih  harus  dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.
1)  Surat  Tagihan  Pajak  adalah  surat  untuk  melakukan  tagihan  pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2)  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  adalah  surat  ketetapan  pajak yang  menentukan  besarnya  jumlah  pokok  pajak,  jumlah  kredit  pajak, jumlah  kekurangan  pembayaran  pokok  pajak,  besarnya  sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
3)  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  adalah  surat ketetapan pajak yang  menentukan tambahan atas jumlah  pajak yang telah ditetapkan.
4)  Surat  Keputusan  Pembetulan  adalah  surat  keputusan  yang membetulkan  kesalahan  tulis,  kesalahan  hitung,  dan/atau  kekeliruan penerapan  ketentuan  tertentu  dalam  peraturan  perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak,  Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan  Sanksi  Administrasi,  Surat  Keputusan  Pengurangan Ketetapan  Pajak,  Surat  Keputusan  Pembatalan  Ketetapan  Pajak, Surat  Keputusan  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pajak,  atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
5)  Surat  Keputusan  Keberatan  adalah  surat  keputusan  atas  keberatan terhadap  surat  ketetapan  pajak  atau  terhadap  pemotongan  atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6)  Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
1.  Surat Teguran
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000 serta  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  24/PMK.03/2008 (sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010), Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain  yang  sejenis  adalah  surat  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  untuk
menegur  atau  memperingatkan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  melunasi utang pajaknya.
Priantara  (2016:121)  menjelaskan  bahwa  Penagihan  Pajak dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  menerbitkan  Surat  Teguran  oleh Pejabat. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan  apabila  penanggung  pajak  tidak  melunasi  utang  pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Utang pajak dalam hal  ini  adalah  pajak  yang  masih  harus  dibayar  termasuk  sanksi administrasi  berupa  bunga,  denda  atau  kenaikan  yang  tercantum dalam SKP atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perpajakan. Surat  Teguran  diterbitkan  oleh  Pejabat  untuk  menegur  atau memperingatkan  WP  untuk  melunasi  utang  pajaknya.  Surat  Teguran tidak  diterbitkan  terhadap  Penanggung  Pajak  yang  telah  disetujui untuk  mengangsur  atau  menunda  pembayaran  pajak.  Penyampaian Surat  Teguran  dapat  dilakukan  dengan  cara  langsung  kepada  WP, melalui  pos,  atau  melalui  perusahaan  jasa  ekspedisi  atau  jasa  kurir dengan bukti pengiriman surat.
2.  Surat Paksa
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000  serta Pasal  1  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  24/PMK.03/2008 (sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  85/PMK.03/2010),  Surat  Paksa  adalah  surat  perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
a.  Ciri-ciri Surat Paksa
Dalam  Priantara  (2016:123),  terdapat  beberapa  ciri-ciri  Surat Paksa, antara lain:
1)  Formulir  Surat  Paksa  harus  memuat  kepala  surat  dengan keterangan  “DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
2)  Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
a)  nama WP, atau nama WP dan Penanggung Pajak;
b)  dasar penagihan;
c)  besarnya utang pajak; dan
d)  perintah untuk membayar.
3)  Surat  paksa  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  seperti grosse dari keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
4)  Yang  dapat  ditagih  dengan  Surat  Paksa,  adalah  semua  jenis pajak  pusat  dan  pajak  daerah  yang  terdiri  dari  pokok  pajak yang kurang dibayar dan sanksi perpajakan  berupa: kenaikan, denda  (bukan  denda  pidana),  bunga,  biaya  termasuk  biaya penagihan.
5)  Penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa  tersebut  dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Pusat dan Jurusita Pajak Daerah.
Berdasarkan  rumusan  masalah,  landasan  teori  dan  kerangka konseptual maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: H 1 :  Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak.
H 2 :  Surat Teguran berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak.
H 3 :  Surat Paksa berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak.

## III.  METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif  dengan penekanan pada pengujian  teori melalui variabel-variabel penelitian dengan angka  (numerik)  sehingga  akan  diketahui  hubungan  antar  variabel  yang diteliti  dan  menghasilkan  kesimpulan  yang  akan  memperjelas  gambaran objek  yang  diteliti.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  Pratama  Makassar  Barat  yang  beralamat  di  Jl.  Balaikota  No.  15 Makassar.
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  objek/subjek yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono, 2013:115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Surat Teguran  dan  Surat  Paksa  yang  diterbitkan,  serta  jumlah  pembayaran  atas pajak  yang  tertunggak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Makassar  Barat  selama  36  bulan  (Januari  2015  -  Desember  2017).  Dalam penentuan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan  sampel  jenuh  dimana seluruh  populasi    dijadikan  sampel  yang  jumlah  pengamatannya  selama  36 bulan (Januari 2015 - Desember 2017).

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:
a.  Surat Teguran (X 1 )
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1997  Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Teguran, Surat Peringatan atau  surat  lain  yang  sejenis  adalah  surat  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang  pajaknya.  Variabel  Surat  Teguran  diukur  dengan  menggunakan indikator banyaknya Surat Teguran yang diterbitkan (Nainggolan, 2015). b.  Surat Paksa (X 2 )
Menurut  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1997  Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000,  Surat  Paksa  adalah  surat perintah  membayar  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak.  Variabel Surat  Paksa  diukur  dengan  menggunakan  indikator  jumlah  Surat  Paksa yang diterbitkan (Nainggolan, 2015).
Variabel  dependen  yang  digunakan  adalah  Pembayaran  Tunggakan Pajak.  Menurut  Zuraida  (2009:34)  dalam  Syahputra,  dkk  (2015), Pembayaran  Tunggakan  Pajak  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Wajib Pajak  untuk  melunasi  hutang  pajaknya.  Pembayaran  Tunggakan  Pajak
diukur  dengan  menggunakan  indikator  jumlah  pembayaran  atas  pajak  yang terutang (Nainggolan, 2015).

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Asumsi Klasik
Tabel 1.  Hasil uji normalitas one-sample kolmogorov-smirnov test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Predicted Value N 36 Normal Parameters a,b Mean 42651.3309581 Std. Deviation 4052.01681428 Most Extreme Differences Absolute .119 Positive .077 Negative -.119 Test Statistic .119 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Sumber: Output SPSS V.23, 2018

## Hasil Uji Multikolonieritas
Tabel 2.   Hasil uji multikolonieritas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 49048.591 10685.081 4.590 .000 Surat Teguran -311.091 827.200 -.071 -.376 .709 .831 1.203 Surat Paksa -308.281 772.190 -.076 -.399 .692 .831 1.203
a.  Dependent Variable: Pembayaran Tunggakan Pajak
Sumber: Output SPSS V.23, 2018

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Tabel 3.  Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 32837.168 6037.194 5.439 .000 Surat Teguran -761.611 467.377 -.299 -1.630 .113 Surat Paksa 163.866 436.296 .069 .376 .710

## Hasil Pengujian Hipotesis
Tabel 4.  Hasil uji hipotesis simultan (uji f)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 574659409.213 2 287329704.607 .255 .776 b Residual 37167232306.021 33 1126279766.849 Total 37741891715.234 35 a.  Dependent Variable: Pembayaran Tunggakan Pajak
b.  Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran Sumber: Output SPSS V.23, 2018

## Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji T)
Tabel 4.8  Hasil uji hipotesis parsial (uji t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 49048.591 10685.081 4.590 .000 Surat Teguran -311.091 827.200 -.071 -.376 .709 Surat Paksa -308.281 772.190 -.076 -.399 .692
a. Dependent Variable: Pembayaran Tunggakan Pajak Sumber: Output SPSS V.23, 2018
Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 5.  Hasil uji koefisien determinasi (R 2 )
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .123 a .015 -.044 33560.09188
a.  Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran Sumber: Output SPSS V.23, 2018

## Interpretasi Hasil Penelitian
a. Pengaruh  surat  teguran  dan  surat  paksa  terhadap  pembayaran tunggakan pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  surat  teguran  dan surat  paksa  secara  simultan  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap pembayaran  tunggakan  pajak.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  nilai  F hit yang didapatkan  lebih  kecil  dari  F tab (0,255  <  3,285)  dan  nilai  signifikan  yang didapatkan  sebesar  0,776  dimana  nilai  tersebut  lebih  besar  dari  0,05. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Surat  Teguran  dan Surat  Paksa  secara  bersama-sama  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak. Artinya bahwa penerbitan surat teguran dan surat  paksa  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  jumlah  pembayaran tunggakan  pajak,  akan  tetapi  pengaruh  tersebut  tidak  memberikan  makna atau tidak memberikan arti apa-apa terhadap pembayaran tunggakan pajak. b. Pengaruh surat teguran terhadap pembayaran tunggakan pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  surat  teguran berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  pembayaran  tunggakan pajak.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  nilai  t hit yang  didapatkan  sebesar  -0,376 dimana nilai tersebut lebih kecil dari t tab (0,376 < 2,032) dan nilai signifikan yang didapatkan sebesar 0,709 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Surat  Teguran berpengaruh  negatif  tidak  signifikan  terhadap  Pembayaran  Tunggakan Pajak.  Artinya  bahwa  penerbitan  surat  teguran  tidak  terlalu  memberikan pengaruh  atas  perubahan  jumlah  pembayaran  tunggakan  pajak,  karena jumlah perubahan tersebut tergolong kecil yaitu setiap penambahan/penurunan 1 satuan surat teguran maka akan menurunkan/meningkatkan  jumlah  pembayaran  tunggakan  pajak  sebesar 311,091 satuan.
c. Pengaruh surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  surat  paksa berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  pembayaran  tunggakan pajak.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  nilai  t hit yang  didapatkan  sebesar  -0,399 dimana nilai tersebut lebih kecil dari t tab (0,399 < 2,032) dan nilai signifikan yang didapatkan sebesar 0,692 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Surat  Paksa
berpengaruh  negatif  tidak  signifikan  terhadap  Pembayaran  Tunggakan Pajak.  Artinya  bahwa  penerbitan  surat  paksa  tidak  terlalu  memberikan pengaruh  atas  jumlah  pembayaran  tunggakan  pajak,  karena  jumlah perubahan  tersebut  tergolong  kecil  yaitu  setiap  penambahan/penurunan  1 satuan  surat  paksa  maka  akan  menurunkan/meningkatkan  jumlah pembayaran tunggakan pajak sebesar 308,281 satuan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  latar  belakang,  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  dan hasil  analisis  serta  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1.  Surat  teguran  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap pembayaran  tunggakan  pajak,  artinya  bahwa  penerbitan  surat  teguran tidak  terlalu  memberikan  pengaruh  atas  perubahan  jumlah  pembayaran tunggakan pajak.
2.  Surat  paksa  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap pembayaran  tunggakan  pajak,  artinya  bahwa  penerbitan  surat  paksa tidak  terlalu  memberikan  pengaruh  atas  perubahan  jumlah  pembayaran tunggakan pajak.
3.  Nilai R Square dalam penelitian ini tergolong sangat rendah karena kedua variabel  bebas  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap pembayaran tunggakan pajak dan kemungkinan adanya variabel-variabel lain  diluar  penelitian  ini  yang  mempengaruhi  pembayaran  tunggakan pajak.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi  peneliti  selanjutnya  sebaiknya  menambah  variabel  independen dengan  faktor-faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  pembayaran
tunggakan  pajak,  seperti  penyitaan,  pelelangan,  kepatuhan  Wajib  Pajak dan lain-lain, karena dalam penelitian ini variabel surat teguran dan surat paksa  tidak  memberikan  pengaruh  yang  kuat  terhadap  pembayaran tunggakan pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan  memperbanyak  jumlah  sampel,  karena  dalam  penelitian  ini peneliti  hanya  menggunakan  sampel  sebanyak  36  bulan  atau  3  tahun terhitung dari Januari 2015 hingga Desember 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
Alumu,  dkk.  (2017). Analisis  Pengaruh  Pelaksanaan  Sistem  Penagihan  Aktif Terhadap  Tingkat  Pencairan  Tunggakan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Manado . Jurnal Riset Akuntansi Going Concern . 12(2) : 345-356.
Chandraningtyas, Linda. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan  Surat  Paksa  Terhadap  Penerimaan  Tunggakan  Pajak  di  KPP  Pratama Kediri . Ekonomi – Akuntansi. 14.1.02.01.0128.
CNN  Indonesia.  (2017). Ditjen  Pajak  Sandera  Pengusaha  Sorong  yang  Tunggak Pajak .  Melalui  <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170621091516-78- 223178/ditjen-pajak-sandera-pengusaha-sorong-yang-tunggak-pajak>  (tanggal akses:  4 Maret 2018)
Ghozali,  Imam.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariat  Dengan  Program  SPSS .
Semarang : BP Undip
Ilyas,  Wirawan  dan  Suhartono,  Rudy.  (2012). Perpajakan  :  Pembahasan  Lengkap Berdasarkan Perundang-undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nainggolan,  Yohanes  Diaken.  (2015). Pengaruh  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak . Jom FEKON. 2(2).
Ningsih,  Widhya.  (2008). Analisis  Pengaruh  Surat  Teguran,  Surat  Paksa,  dan Penyitaan  Monetary  Asset  di  Bank  Terhadap  Pencairan  Tunggakan  Pajak . Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  24/PMK.03/2008  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Penagihan  dengan  Surat  Paksa  dan  Pelaksanaan  Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  85/PMK.03/2010  Tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  24/PMK.03/2008  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Penagihan  dengan  Surat  Paksa  dan  Pelaksanaan  Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Pertiwi, Diah Putri. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat  Paksa Terhadap  Efektifitas  Pencairan  Tunggakan  Pajak .  Bina  Ekonomi. 18(2).
Priantara, Diaz. (2016). Perpajakan Indonesia . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Resmi, Siti. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat.
Rochmawati,  Meilia.  (2015). Pengaruh  Kualitas  Penetapan  Pajak,  Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak . Jom FEKON. 2(2).
Soleh,  dkk.  (2018). Pengaruh  Surat  Teguran,  Surat  Paksa,  dan  Surat  Perintah Melakukan  Penyitaan  (SPMP)  Terhadap  Pencairan  Tunggakan  Pajak  (Studi Pada KPP Pratama Banjarmasin) . AKRUAL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 1(1) : 46-63.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B . Bandung: Alfabeta.
Syahputra,  dkk.  (2015). Pengaruh  Surat  Teguran,  Surat  Paksa,  dan  Sanksi Administrasi  Terhadap  Pembayaran  Tunggakan  Pajak .  Jurnal  Administrasi Bisnis – Perpajakan. 5(1).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    11  Tahun  2016  Tentang Pengampunan Pajak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2000  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1997  Tentang  Penagihan  Pajak Dengan Surat Paksa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2017  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2017 Tentang  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan  Menjadi Undang-Undang.