Volume 18, Nomor 2 (2023), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v18i2.57232
Kajian risiko bencana gempa bumi akibat aktivitas Sesar

## Lembang di Kabupaten Bandung Barat
The assessment of earthquake disaster risk due to Lembang Fault activity in West Bandung Regency
F A Kinasih 1 , N Miladan 1 , dan Kusumastuti 1
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas  Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Corresponding author ’s email : farahachyani@student.uns.ac.id
Abstrak. Kabupaten  Bandung  Barat  merupakan  bagian  dari  Kawasan  Strategis Nasional  Kawasan  Perkotaan  Cekungan  Bandung  serta  memiliki  potensi  di  bidang pariwisata.  Letaknya  yang  berbatasan  langsung  dengan  perkotaan  menjadikan kabupaten ini memiliki angka laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2010- 2020  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Namun,  Kabupaten  Bandung  Barat  dilalui  oleh  Sesar Lembang  yang  terpantau  mengalami  aktivitas  sehingga  dapat  memicu  ancaman gempa bumi dan pada saat ini sudah memasuki fase pelepasan energi. Dengan adanya kondisi  tersebut,  penelitian  ini  mengkaji  risiko  bencana  gempa  bumi  yang  mungkin terjadi akibat aktivitas Sesar Lembang. Komponen risiko bencana meliputi kerawanan dan  kerentanan  baik  kerentanan  fisik,  sosial,  maupun  ekonomi.  Penelitian  ini menggunakan data utama dari studi dokumen dan data pendukung dari wawancara dan  observasi,  kemudian  dianalisis  dengan  teknik  skoring  pada  unit  wilayah kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bandung Barat terbagi dalam empat tingkatan risiko bencana. Risiko bencana tertinggi berada pada ibu  kota  kabupaten  dan  daerah  wisata  potensial  pada  bagian  utara  Kabupaten Bandung  Barat.  Area  ini  termasuk  dalam  kecamatan  yang  dilalui  oleh  jalur  sesar sehingga apabila Sesar Lembang beraktivitas dan memicu gempa bumi, maka daerah ini akan merasakan intensitas guncangan yang paling besar.
Kata Kunci: Kerawanan; Kerentanan; Risiko Bencana; Sesar Lembang; Tata Ruang
Abstract. Kabupaten  Bandung  Barat  as  part  of  the  National  Strategic  Area  of  the Bandung Basin Urban Area has potential tourism sector. Its location which is directly adjacent to urban areas makes the area has the highest population growth rate during 2010-2020 in West Java Province. However, it is traversed by the Lembang Fault which is  currently  in  the  energy  release  phase,  and  have  the  potential  to  trigger  an earthquake.  Given  these  conditions,  this  research  aimed  to  examine  the  risk  of earthquake  disasters  that  may  occur  due  to  the  Lembang  Fault  activity.  The components  in  the  disaster  risk  assessment  include  disaster  hazard  and  the vulnerability which will be divided into physical, social and economic. The main data of  this  research  are  from  related  official  documents,  supported  by  data  from  the interviews and observations and then analyzed using scoring techniques in sub-district units. The results showed that West Bandung Regency has four levels of disaster risk. The  highest  disaster  risk  is  in  the  district  capital  and  potential  tourism  areas  in  the northern part of West Bandung Regency. This area is included in the sub-district which is  traversed  by  the  fault  line  so  that  if  the  Lembang  Fault  is  active  and  triggers  an earthquake, this area will suffer the greatest intensity of shocks.
Keywords: Disaster Risk; Hazard; Lembang Fault; Spatial Planning; Vulnerability

## 1. Pendahuluan
Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat pelepasan energi yang berasal dari dalam bumi dan sulit untuk diprediksi. Patahan aktif erat kaitannya dengan gempa bumi  [1].  Sejalan  menurut  data  BMKG  tahun  2020  bahwa  terdapat  295  sesar  yang teridentifikasi aktif di Indonesia, sebagian besar gempa bumi terjadi akibat sesar aktif tersebut [2]. Sesar Lembang merupakan salah satu sesar yang terpantau mengalami aktivitas. Sesar ini memiliki  panjang  29  km,  membentang  dari  Gunung  Manglayang  hingga  Padalarang. Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan salah satu dari dua kabupaten yang dilintasi oleh Sesar Lembang, dengan garis pengukuran sesar sepanjang 0 km hingga 20 km berada pada kabupaten ini. Berdasarkan hasil penelitian, Sesar Lembang memiliki pergerakan 2-3 mm per tahun  yang  dapat  dikategorikan  memiliki  pergerakan  lamban,  tetapi  akan  mengakumulasi energi yang dapat dilepaskan sehingga menyebabkan gempa besar [3].
Kabupaten  Bandung  Barat  memiliki  laju  pertumbuhan  penduduk  pada  tahun  2010  hingga tahun  2020  tertinggi  pada  Provinsi  Jawa  Barat  menurut  Jawa  Barat  dalam  Angka  2021. Kabupaten ini juga termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan  beberapa kecamatan  didalamnya  termasuk dalam  Kawasan  Strategis Provinsi Kawasan Bandung Utara. Kabupaten Bandung Barat memiliki peranan penting dalam sektor pariwisata [4,5]. Beberapa objek wisata yang ada menawarkan keindahan alam yang dimiliki oleh Sesar Lembang, serta beberapa objek vital seperti Observatorium Bosscha dilintasi oleh Sesar Lembang. Melalui pengamatan citra satelit, diketahui bahwa kecamatan yang dilintasi Sesar  Lembang  termasuk  dalam  kecamatan  yang  memiliki  dominansi  peruntukan  lahan dengan  fungsi  budidaya  seperti  kegiatan  pertanian  dan  merupakan  kawasan  terbangun karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi sehingga
Copyright © 2023, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
diperkirakan  memiliki  risiko  bencana  gempa  bumi  yang  tinggi  apabila  Sesar  Lembang mengalami aktivitas dengan perkiraan besaran gempa 6,8 Magnitudo [6].
Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam lingkup Cekungan Bandung yang memiliki kondisi geologinya  berupa  tanah  endapan  purba  yang  cenderung  lunak  sehingga  dapat  memicu terjadinya local  side  effect apabila  terjadi  gempa  bumi  [7].  Adanya  kondisi  eksisting  yang terancam  oleh  bahaya  bencana  menjadi  latar  belakang  penelitian  ini  untuk  mengkaji  risiko bencana  gempa  bumi  di  Kabupaten  Bandung  Barat  yang  mungkin  terjadi  apabila  Sesar Lembang  mengalami  aktivitas  karena  berdasarkan  perhitungannya,  Sesar  Lembang  sudah 160-170 tahun memasuki fase siklus pelepasan energi [3]. Kajian risiko bencana merupakan suatu kajian yang mengidentifikasi besaran bahaya bencana ( hazard ) yang akan dihadapi oleh suatu  entitas  ( vulnerability ).  Analisis  risiko  bencana  gempa  bumi  akibat  aktivitas  Sesar Lembang dapat dimulai dengan meninjau karakteristik kerawanan seperti lokasi dan intensitas gempa bumi serta melihat kerentanan berdasarkan kondisi saat ini dalam dimensi fisik, sosial dan  ekonomi  [8 – 10].  Kajian  risiko  bencana  diharapkan  mampu  untuk  diaplikasikan  dalam rencana tata ruang sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah yang sistematis dan menyeluruh untuk meminimalisir dampak bencana [11].

## 2. Metode

## 2.1 . Metode pengumpulan data
Penentuan kebutuhan data dilakukan berdasarkan kajian teori untuk melihat fenomena yang terjadi  untuk  diturunkan  menjadi  variabel.  Dalam  hal  ini  kemungkinan  gempa  bumi  yang dipicu  oleh  aktivitas  sesar  aktif  menjadikan  adanya  urgensi  untuk  melakukan  kajian  risiko bencana karena adanya suatu entitas yang mungkin terdampak [1,3,6,8,9]. Pengumpulan data dilakukan dengan survei data primer yang dilakukan dengan wawancara kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat serta Pusat Vulkanologi dan  Mitigasi  Bencana  Geologi  milik  Badan  Geologi  Kementerian  ESDM  untuk  mengetahui informasi kerawanan bencana gempa bumi akibat Sesar Lembang. Selain itu, juga dilakukan survei  data  sekunder  melalui  studi  dokumen  yang  berasal  dari  instansi  terkait  yakni  BPBD Kabupaten Bandung Barat untuk mengetahui peta kerawanan bencana gempa bumi akibat Sesar  Lembang,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Bandung  Barat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat, dan data sekunder milik Kementerian Sosial berupa data terpadu kesejahteraan sosial untuk mengetahui data kerentanan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan dilengkapi dengan data primer.

## 2.2 . Metode analisis data
Dalam  melakukan  kajian  risiko  bencana,  terdapat  dua  teknik  analisis  yakni  skoring  yang digunakan pada variabel kerawanan untuk menentukan tingkat kerawanan dan pada variabel kerentanan  untuk  menentukan  tingkat  kerentanan,  selanjutnya  dilakukan  teknik  analisis spatial overlay untuk menentukan risiko bencana.
2.2.1. Teknik analisis skoring . Variabel kerawanan akan menentukan tingkat kerawanan yang dinilai berdasarkan skala MMI yang dihasilkan oleh skenario permodelan guncangan gempa, semakin  besar  skala  MMI  maka perkiraan  kerusakannya  akan  semakin besar pula  sehingga menghasilkan  nilai  kerawanan  yang  tinggi  [12].  Tabel  1  menunjukkan  klasifikasi  dan  skor kerawanan sebagai pedoman.
Tabel 1. Skor kerawanan. Klasifikasi Kerawanan Skor Rendah 1 Sedang 2 Tinggi 3 Sangat tinggi 4
Dalam  perhitungan  kerentanan  gempa  bumi,  menurut  Perka  BNPB  Nomor  02  Tahun  2012 kerentanan dinilai pada dimensi fisik, sosial, dan ekonomi. Analisis kerentanan akan berdasar pada  unit  administratif  yakni  pada  skala  kecamatan.  Tabel  2  menunjukkan  sub  variabel beserta indikator yang digunakan dalam penelitian. Kemudian, dari ketiga sub variabel dengan masing-masing indikator penilaiannya, Tabel 3-5 menunjukkan pengaruh indikator terhadap kerentanan bencana.
Tabel 2. Sub variabel dan indikator kerentanan [9,13 – 15].
Sub Variabel Indikator Kerentanan fisik Rumah permanen Fasilitas sosial Rasio panjang jalan Kelengkapan prasarana Kerentanan sosial Kepadatan penduduk Penduduk usia rentan 0-14 tahun Penduduk usia rentan >54 tahun Penduduk wanita Penyandang disabilitas Kerentanan ekonomi Lahan produktif Penduduk miskin
Melalui teknik analisis skoring, indikator sub variabel kerentanan akan diklasifikasikan dalam tiga  kategori  yakni  rendah,  sedang,  dan  tinggi  dengan  skor  1  untuk  rendah,  skor  2  untuk sedang, dan skor 3 untuk tinggi. Rentang untuk masing-masing skor didapatkan menggunakan rumus skoring pada persamaan (1).
Tabel 3. Pengaruh indikator kerentanan fisik terhadap kerentanan bencana gempa bumi
[9,13 – 15]. Indikator Keterangan Rumah permanen Rumah permanen merupakan bangunan dengan konstruksi yang bersifat kaku  sehingga  kemungkinan  bertahan  pada  saat  terjadi  gempa  bumi cenderung  rendah,  sehingga  semakin  banyak  jumlah  rumah  permanen pada suatu daerah maka kerentanannya akan semakin tinggi.
Fasilitas sosial Fasilitas  sosial  merupakan  fasilitas  yang  diperuntukan  guna  mendukung kegiatan  sosial  masyarakat,  jika  suatu  daerah  memiliki  jumlah  fasilitas sosial yang banyak maka kerentanan akan tinggi karena berpotensi untuk mengalami  kerusakan  sehingga  mengganggu  fungsi  fasilitas  sosial tersebut untuk masyarakat. Rasio panjang jalan Rasio  panjang  jalan  menggambarkan  tingkat  aksesibilitas  suatu  daerah, sehingga rasio panjang jalan berbanding lurus dengan tingkat aksesibilitas suatu  daerah.  Ketika  terjadi  gempa  bumi  yang  mungkin  merusak  jalur transportasi,  maka  aksesibilitas  juga  akan  terganggu,  sehingga  semakin tinggi rasio panjang jalan maka kerentanan akan semakin tinggi. Kelengkapan prasarana Lengkapnya  prasarana  pada  suatu  daerah  akan  menjadikan  kerentanan semakin tinggi karena apabila terjadi gempa bumi, konstruksi fisik jaringan prasarana berpotensi mengalami kerusakan.
Tabel 4. Pengaruh indikator kerentanan sosial terhadap kerentanan bencana gempa bumi
[9,13 – 15]. Indikator Keterangan Kepadatan penduduk Kepadatan  penduduk  yang  tinggi  berpengaruh  terhadap kerentanan daerah karena akan semakin banyak penduduk yang mungkin terdampak. Kelompok rentan (penduduk usia non produktif, penduduk wanita dan penduduk penyandang disabilitas) Tingginya  angka  kelompok  rentan  berpengaruh  terhadap kerentanan  daerah  karena  kelompok  rentan  cenderung lebih  sulit  untuk  menyelamatkan  diri  pada  saat  terjadi gempa bumi.
Rentang skor = X max_i − X min_i m (1)
Keterangan:
X max_i = skor tertinggi parameter ke- i
X min_i = skor terendah parameter ke- i
m = jumlah kelas parameter yang diinginkan
Tabel 5. Pengaruh indikator kerentanan ekonomi terhadap kerentanan bencana gempa bumi
[9,13 – 15]. Indikator Keterangan Lahan produktif Produktivitas  lahan pada  sektor  agrikultur dimana  wilayah  penelitian memiliki  dominasi  penggunaan  lahan  berupa  agrikultur  sehingga apabila  terjadi  gempa  bumi,  sektor  agrikultur  yang  dominan berpengaruh terhadap kerentanan. Penduduk miskin Tingginya  angka  penduduk  miskin  berpengaruh terhadap  kerentanan daerah  karena  pada  saat  terjadi  gempa  bumi,  penduduk  miskin memiliki kelemahan dalam proses pemulihan.
Setelah  diberikan  skor  pada  indikator  variabel  kerentanan,  skor  tersebut  dikalikan  dengan bobot masing-masing indikator, dan menghasilkan parameter sebagaimana pada Tabel 6-8.
Tabel 6. Bobot dan skor indikator kerentanan fisik. Rumah Permanen Fasilitas Sosial Rasio Panjang Jalan Kelengkapan Prasarana Skor (Bobot: 1) (Bobot: 1) (Bobot: 1) (Bobot: 1) < 4553 < 511 < 1.99 Komponen prasarana berjumlah 0-1 dengan jenis prasarana maksimal 1 1 4553 – 8616 511 – 842 1.99 – 3.02 Komponen prasarana berjumlah 2-4 dengan jenis prasarana maksimal 2 2 > 8616 > 842 > 3.02 Komponen prasarana berjumlah 4-5 dengan semua jenis prasarana 3 Tabel 7. Bobot dan skor indikator kerentanan sosial. Kepadatan Penduduk (Ribu Jiwa/ha) Penduduk Wanita (Ribu Jiwa) Penduduk Usia 0-14 Tahun (Ribu Jiwa) Penduduk Usia >54 Tahun (Ribu Jiwa) Penduduk Penyandang Disabilitas (Jiwa) Skor (Bobot: 0.6) (Bobot: 0.1) (Bobot: 0.1) (Bobot: 0.1) (Bobot: 0.1) < 5 < 47 < 20 < 12 < 29 1 5 – 10 47 – 68 20 – 33 12 – 18 29 – 53 2 > 10 > 68 > 33 > 18 > 53 3
Tabel 8. Bobot dan skor indikator kerentanan ekonomi. Lahan Produktif Penduduk Miskin Skor (Bobot: 0.6) (Bobot: 0.4) < 3.9M < 32000 1 3.9M – 6.5M 32000 – 46000 2 6.5M > 46000 3
Skor  akhir  kerentanan  pada  setiap  kecamatan  didapatkan  melalui  penjumlahan  dari kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi. Masing-masing sub kerentanan akan menghasilkan tiga kelas yakni rendah, sedang, dan tinggi sehingga pada hasil akhir penjumlahan akan dibagi ke dalam kelas yang sama. Tabel 9 menunjukkan rentang skor pada hasil akhir kerentanan.
Tabel 9. Skor kerentanan.
Kelas Kerentanan Fisik Kerentanan Sosial Kerentanan Ekonomi Rendah 4 – 6 1 – 1.6 1 – 1.6 Sedang 7 – 9 1.7 – 2.3 1.7 – 2.3 Tinggi 10 – 12 2.4 – 3 2.4 – 3
2.2.2. Teknik analisis spatial overlay . Spatial overlay merupakan teknik analisis menggunakan geographic  information  system (GIS)  dengan  proses  berupa  integrasi  data  dari  berbagai lapisan  atau layer yang  berbeda. Layer yang  akan  diintegrasikan  adalah  hasil  analisis kerawanan  serta  hasil  analisis  kerentanan  dan  akan  menghasilkan  tingkat  risiko  bencana sebagaimana pada Tabel 10.
Tabel 10. Hasil overlay kerawanan dan kerentanan [16 – 19]. Kerawanan Kerentanan Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Sangat tinggi

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
Kajian risiko bencana gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang pada Kabupaten Bandung Barat menghasilkan empat tingkatan risiko bencana yakni rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Tingkatan risiko bencana mengalami peningkatan seiring dengan minimnya jarak dari jalur lintasan sesar, juga pada kecamatan yang memiliki konsentrasi perkembangan wilayah seperti  daerah  yang  dilewati  jalan  nasional  dan  provinsi,  serta  daerah  yang  berbatasan langsung  dengan  Kota  Cimahi  dan  Kota  Bandung.  Risiko  bencana  tersebut  didapatkan berdasarkan  kerawanan  wilayah  penelitian  yang  diperkirakan  oleh  BMKG  akan  merasakan empat tingkat skala MMI yakni dari rentang skala V hingga VIII MMI. Perkiraan ini dihasilkan dari  permodelan  skenario  guncangan  yang  diasumsikan  memiliki  kekuatan  6.8  Magnitudo dengan  kedalaman  gempa  10  km  dan  berpusat  di  Kecamatan  Lembang.  Pada  Gambar  1 terlihat bahwa  skala  VIII  MMI terletak  pada daerah  yang dilalui  jalur  sesar  dan buffer zone pada  sisi  kanan dan  kiri sesar,  sedangkan  pada  daerah  yang  semakin  menjauhi  lokasi  sesar maka skala MMI akan semakin kecil [20 – 22].
Gambar 1. Kerawanan bencana gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang di Kabupaten Bandung Barat.
Pada analisis kerentanan fisik melalui empat indikator, kerentanan fisik dengan kategori tinggi terdapat  pada  Kecamatan  Lembang,  Kecamatan  Ngamprah,  Kecamatan  Padalarang,  dan Kecamatan Cikalongwetan. Hasil selengkapnya dapat ditinjau pada Tabel 11.
Kecamatan yang memiliki kerentanan fisik tinggi pada kondisi eksisting merupakan kecamatan yang  menjadi  pusat  kegiatan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Seperti  halnya  di  Kecamatan Lembang yang kaya akan potensi pariwisatanya dan memiliki akses jalan provinsi langsung ke Kota  Bandung,  menjadikan  salah  satu  faktor  masyarakat  memilih  untuk  bermukim  dan mendirikan  bangunan.  Serupa  dengan  hal  tersebut,  pada  Kecamatan  Padalarang  dan Kecamatan Ngamprah yang berperan sebagai ibu kota Kabupaten Bandung Barat dan memiliki akses  jalan  nasional  dan  jalan  tol,  menjadikan  kedua  kecamatan  ini  menjadi  daerah  yang sangat berkembang, serta Kecamatan Cikalongwetan yang juga dilalui oleh jalan penghubung antar  provinsi.  Untuk  mendukung  kebutuhan  masyarakat,  pada  data  tertera  bahwa kecamatan-kecamatan  tersebut  memiliki  kelengkapan  prasarana  serta  jenis  sarana  yang lengkap  seperti  sarana  peribadatan,  sarana  kesehatan,  dan  sarana  pendidikan.  Sementara kecamatan  yang  memiliki  kerentanan  fisik  rendah  berada  pada  bagian  selatan  dan  bagian timur wilayah penelitian.
Tabel 11. Tingkat kerentanan fisik.
Kecamatan Rumah Permanen Fasilitas Sosial Rasio Panjang Jalan Kelengkapan Prasarana Skor Tingkat Kerentanan Rongga 489 852 0,98 0 Komponen, 0 Jenis 6 Rendah Gununghalu 596 900 1,28 1 Komponen, 1 Jenis 6 Rendah Sindangkerta 2093 753 0,95 1 Komponen, 1 Jenis 5 Rendah Cililin 6604 695 1,23 4 Komponen, 3 Jenis 8 Sedang Cihampelas 12680 840 1,60 2 Komponen, 2 Jenis 8 Sedang Cipongkor 3527 1175 1,44 1 Komponen, 1 Jenis 6 Rendah Batujajar 8373 408 2,70 4 Komponen, 2 Jenis 7 Sedang Saguling 2857 179 1,30 1 Komponen, 1 Jenis 4 Rendah Cipatat 9763 688 1,85 4 Komponen, 2 Jenis 8 Sedang Padalarang 12401 572 2,71 5 Komponen, 3 Jenis 10 Tinggi Ngamprah 10154 598 4,07 4 Komponen, 3 Jenis 11 Tinggi Parongpong 4565 409 3,65 3 Komponen, 3 Jenis 8 Sedang Lembang 10200 722 3,42 5 Komponen, 3 Jenis 11 Tinggi Cisarua 3065 473 2,49 5 Komponen, 3 Jenis 7 Sedang Cikalongwetan 4980 842 3,20 5 Komponen, 3 Jenis 10 Tinggi Cipeundeuy 3931 366 1,67 2 Komponen, 1 Jenis 4 Rendah
Selanjutnya,  dilakukan  pula  skoring  pada  indikator  kerentanan  sosial.  Hasil  selengkapnya dapat ditinjau pada Tabel 12.  Diketahui bahwa sebagian besar wilayah penelitian termasuk dalam  kelas  kerentanan  sosial  tinggi,  khususnya  pada  kecamatan  yang  dilintasi  oleh  sesar lembang  karena  tingginya  kepadatan  penduduk  dan  jumlah  penduduk  rentan  akan memberikan beban yang lebih besar dalam proses evakuasi bencana.
Tabel 12. Tingkat kerentanan sosial. Kecamatan a b c d e Skor Tingkat Kerentanan Rongga 5,4 27,2 15 8,6 7 1.6 Rendah Gununghalu 4,9 35,9 18,5 11,2 8 1 Rendah Sindangkerta 6,1 34,1 18,7 10,4 5 1.6 Rendah Cililin 12,3 45 25,5 12,5 3 2.4 Tinggi Cihampelas 28,2 62,2 36,9 14,1 21 2.6 Tinggi Cipongkor 12,5 46,1 27,9 12,1 6 2.4 Tinggi Batujajar 33,7 51,3 28,1 12,4 15 2.5 Tinggi Saguling 6,6 52,8 8,9 4,4 4 1.7 Sedang Cipatat 11,1 67,2 37,9 17,9 78 2.8 Tinggi Padalarang 35,3 87,4 46,9 22,6 34 2.9 Tinggi Ngamprah 49,4 84,5 43,3 22,9 42 2.9 Tinggi Parongpong 25 52,9 27,4 14,1 33 2.6 Tinggi Lembang 20,7 92,3 48,8 24,7 21 2.8 Tinggi Cisarua 14,4 37,7 19,7 10,6 50 2.3 Tinggi Cikalongwetan 11,3 58,8 32,6 16,3 11 2.5 Sedang Cipeundeuy 8,7 41,3 22,4 12,7 25 1.8 Sedang
Keterangan:  a  =  kepadatan  penduduk;  b  =  penduduk  usia  rentan  0-14  tahun;  c  =  penduduk  usia  rentan  >54  tahun;  d  = penduduk wanita; e = penyandang disabilitas
Pada penilaian kerentanan ekonomi melalui indikator lahan produktif dan penduduk miskin, diketahui bahwa mayoritas kecamatan memiliki kerentanan ekonomi yang rendah. Sedangkan kerentanan ekonomi tinggi berada pada Kecamatan Cililin dan Kecamatan Ngamprah. Hasil selengkapnya dapat ditinjau pada Tabel 13.
Kabupaten  Bandung  Barat  memiliki  tiga  jenis  lahan  agrikultur  yakni  tanaman  pangan, perkebunan, dan tanaman holtikultura. Nilai produktivitas lahan  pada Tabel 13 merupakan akumulasi  dari  ketiga  lahan  tersebut,  yang  mana  dari  ketiganya  nilai  produktivitas  lahan tertinggi  ditemukan  pada  jenis  lahan  agrikultur  tanaman  hortikultura.  Nilai  produktivitas tanaman hortikultura tertinggi berada pada Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Parongpong, sehingga hal ini menjadi ancaman apabila terjadi gempa bumi karena ketiga kecamatan ini termasuk dalam kecamatan yang dilintasi Sesar Lembang. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin paling banyak berada pada Kecamatan Cihampelas dan Kecamatan Lembang. Apabila dilihat dari letaknya, kedua kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kota Cimahi dan Kota Bandung serta memiliki kerawanan pada tingkat tinggi hingga sangat tinggi. Kondisi  ini  mengindikasikan  adanya  ancaman  kesulitan  dalam  proses  pemulihan  setelah terjadinya bencana karena kemampuan ekonomi yang kurang memadai.
Tabel 13. Tingkat kerentanan ekonomi.
Kecamatan Lahan Produktif Penduduk Miskin Skor Tingkat Kerentanan Rongga 2.567.684.858 28.505 1 Rendah Gununghalu 4.879.391.336 26.156 1.6 Rendah Sindangkerta 1.874.844.283 28.979 1 Rendah Cililin 9.096.036.159 43.101 2.6 Tinggi Cihampelas 2.202.923.069 61.419 1.8 Sedang Cipongkor 3.987.679.050 45.442 2 Sedang Batujajar 3.536.516.491 31.780 1 Rendah Saguling 2.050.439.160 17.884 1 Rendah Cipatat 1.337.340.281 58.685 1.8 Sedang Padalarang 2.669.938.925 49.690 1.8 Sedang Ngamprah 7.991.625.859 40.165 2.6 Tinggi Parongpong 5.597.577.582 17.365 1.6 Rendah Lembang 6.471.291.759 53.072 2.4 Tinggi Cisarua 3.079.038.899 17.365 1 Rendah Cikalongwetan 3.609.440.104 45.384 1.4 Rendah Cipeundeuy 2.280.684.927 33.690 1.4 Rendah
Hasil akhir akumulasi skor kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi dapat ditinjau pada Gambar 2.  Berdasarkan  gambar  tersebut  dapat  diketahui  kerentanan  tinggi  ditemukan  pada  tiga kecamatan  yakni  Kecamatan  Padalarang,  Kecamatan  Ngamprah,  dan  Kecamatan  Lembang. Kecamatan yang memiliki kerentanan tinggi merupakan yang padat penduduk serta sebagai pusat  aktivitas  sosial  ekonomi  masyarakat  [23].  Sementara  itu,  kerentanan  rendah  berada pada  Kecamatan  Rongga,  Kecamatan  Gununghalu,  Kecamatan  Sindangkerta,  Kecamatan Saguling, serta Kecamatan Cipeundeuy yang merupakan kecamatan yang berada pada bagian
selatan  dan  bagian  barat  Kabupaten  Bandung  Barat.  Pembangunan  yang  ada  di  wilayah penelitian  belum  sepenuhnya  merata  melainkan  memiliki  fokus  utama  pada  bagian  utara wilayah.
Gambar 2. Kerentanan bencana gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang di Kabupaten Bandung Barat.
Kemudian,  risiko  bencana  gempa  bumi  pada  Kabupaten  Bandung  Barat  yang  mungkin disebabkan  oleh  aktivitas  Sesar  Lembang  diolah  berdasarkan  analisis  kerawanan  dan kerentanan.  Hasil  pengolahan  tersebut  dapat  ditinjau  pada  Gambar  3  dengan  keterangan lebih lanjut pada Tabel 14.
Tingkat risiko bencana rendah memiliki persentase paling besar pada kawasan penelitian dan terletak  pada  bagian  selatan  dan  bagian  barat  karena  memiliki  tingkat  kerentanan  rendah serta  termasuk  dalam  skala  V  MMI  yang  tergolong  kerawanan  rendah.  Sementara  risiko bencana  sangat  tinggi  memiliki  persentase  paling  rendah  dan  berada  pada  Kecamatan Lembang, Kecamatan Ngamprah, dan Kecamatan Padalarang pada daerah yang dilintasi Sesar Lembang  yakni  pada  perkiraan  skala  VIII  MMI  dan  memiliki  kerentanan  tinggi.  Meskipun demikian,  dua  kecamatan  lain  yang  dilalui  sesar  yakni  Kecamatan  Cisarua  dan  Kecamatan Parongpong memiliki risiko bencana tinggi karena meskipun perkiraan intensitas guncangan pada  skala  VIII  MMI,  namun  kerentanan  pada  kecamatan  tersebut  tergolong  sedang. Persentase  tingkat  risiko  bencana  sangat  tinggi  merupakan  persentase  terkecil  jika dibandingkan dengan risiko bencana dengan tingkatan lainnya, namun berdasarkan analisis
Copyright © 2023, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
kerentanan, risiko sangat tinggi terletak pada kawasan padat penduduk serta kawasan yang menjadi perputaran aktivitas masyarakat.
Gambar 3. Risiko bencana gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang di Kabupaten Bandung Barat.
Tabel 14. Luas dan persentase tingkat risiko bencana.
Tingkat Risiko Bencana Luas (km 2 )  Persentase (%) Rendah 526,13 40,24 Sedang 288,44 22,06 Tinggi 392,16 30 Sangat tinggi 100,66 7,7

## 4. Kesimpulan
Sesar Lembang menjadi salah satu isu ancaman bencana yang berkembang salah satunya di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan salah satu dari dua kabupaten yang dilintasi oleh Sesar Lembang. Kajian risiko bencana gempa bumi di wilayah penelitian dihasilkan dari kajian kerawanan  dan  analisis  kerentanan  fisik,  kerentanan  sosial,  serta  kerentanan  ekonomi. Kerawanan  dihasilkan  berdasarkan  tingkatan  intensitas  yang  mungkin  dirasakan  apabila terjadi gempa bumi yang berpusat di Kecamatan Lembang dengan kedalaman pusat gempa 10  km.  Permodelan  gempa  bumi  tersebut  menghasilkan  skala  V – VIII  MMI,  yang  mana
semakin  besar  skala  MMI,  maka  perkiraan  guncangan  akan  semakin  besar.  Peningkatan intensitas gempa bumi yang dirasakan berbanding lurus dengan jarak dari jalur sesar, semakin jauh jarak suatu daerah dari lintasan jalur sesar maka intensitas gempa bumi akan semakin kecil.
Analisis  kerentanan  fisik  yang  dinilai  melalui  indikator  jumlah  rumah  permanen,  jumlah fasilitas  sosial,  rasio  panjang  jalan,  dan  kelengkapan  prasarana  menghasilkan  tiga  tingkat kerentanan.  Kerentanan  tinggi  berada  pada  kecamatan  yang memiliki  konsentrasi  kegiatan sosial  ekonomi  masyarakat,  yakni  pada  Kecamatan  Padalarang,  Kecamatan  Ngamprah, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Cikalongwetan. Kecamatan ini dilalui jalan nasional dan penghubung  antar  provinsi,  serta  beberapa  diantaranya  dilalui  oleh  jalan  tol.  Adanya konsentrasi kegiatan masyarakat membuat sarana dan prasarana dibangun dengan jenis yang beragam. Adanya potensi wisata sehingga berdampak pada berkembangnya pembangunan juga menjadi salah satu faktor pemilihan bermukim dan mendirikan bangunan.
Analisis  kerentanan  sosial  yang  dinilai  melalui  indikator  kepadatan  penduduk  dan  jumlah penduduk  rentan  menghasilkan  tingkat  kerentanan  sosial  yang  tinggi  pada  mayoritas kecamatan  di  wilayah  penelitian.  Hal  ini  mengindikasikan  proses  evakuasi  membutuhkan upaya yang optimal untuk menyelamatkan penduduk.
Analisis  kerentanan  ekonomi  yang  dinilai  melalui  indikator  lahan  produktif  dan  jumlah penduduk  miskin  menghasilkan  tingkat  kerentanan  tinggi  pada  Kecamatan  Cililin  dan Kecamatan  Ngamprah.  Pada  kedua  kecamatan  ini  nilai  produktivitas  lahan  yang  mungkin terancam  mengalami  kerugian  dapat  dikatakan  tinggi.  Sedangkan  untuk  jumlah  penduduk miskin  terbanyak  ditemukan  pada  Kecamatan  Cihampelas  dan  Kecamatan  Cipatat.  Namun, Kecamatan  Lembang  memiliki  nilai  produktivitas  lahan  yang  tinggi  serta  jumlah  penduduk miskin yang cukup banyak.
Berdasarkan  analisis  kerawanan  dan  kerentanan,  terdapat  empat  tingkatan  risiko  bencana yakni  risiko  bencana  rendah,  sedang,  tinggi,  dan  sangat  tinggi.  Persentase  terbesar  adalah pada  risiko  bencana  rendah  yang  terletak  di  bagian  selatan  dan  barat  wilayah  penelitian. Sementara  risiko  bencana  sangat  tinggi  ditemukan  pada  utara  wilayah  penelitian  yang berbatasan  langsung  dengan  Kota  Cimahi  dan  Kota  Bandung  sehingga  memicu  tingginya kepadatan penduduk dan konsentrasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  adanya  kontradiksi  dari  tingkat  kerawanan  yang  tinggi  pada pusat  kegiatan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  menjadi  salah  satu  alasan  untuk  meninjau kembali rencana tata ruang. Sebagaimana yang diketahui bahwa rencana tata ruang berfungsi sebagai acuan pembangunan wilayah sehingga dapat mencegah adanya pembangunan yang masif pada kawasan risiko bencana tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, dibutuhkan adanya penelitian lanjutan tentang konektivitas komponen evakuasi bencana agar dapat mendukung padatnya  aktivitas  masyarakat  yang  saat  ini  terjadi  di  kawasan  risiko  bencana  tinggi  serta didukung  dengan  tinjauan  kesiapan  masyarakat  dan  lembaga  dalam  menghadapi  aktivitas Sesar Lembang yang dapat memicu gempa bumi.

## Referensi
[1] Rey PF. Introduction to Structural Geology. Patrice Rey; 2016.
[2] Jati  R.  Refleksi  Peristiwa  Sepanjang 2020,  Tetap Waspada  Potensi  Gempa.  Badan Nas Penanggulangan Bencana 2020. https://bnpb.go.id/berita/refleksi-peristiwa- sepanjang-2020-tetap-waspada-potensi-gempa.
[3] Daryono MR, Natawidjaja DH, Sapiie B, Cummins P. Earthquake Geology of the Lembang Fault, West Java, Indonesia. Tectonophysics
2019;751:180 – 91. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2018.12.014.
[4] Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat Nomor  11  Tahun  2013  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 2013.
[5] Lestari JD. Potensi Pengembangan Ekonomi Daerah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
[6] Pusat Studi Gempa Nasional. Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2017.
[7] Ngadmanto  D,  Susilanto  P,  Nurdiyanto  B,  Pakpahan  S,  Masturyono.  Efek  Tapak  Lokal pada  Daerah  Kerusakan  Akibat  Gempabumi  Bogor.  J  Meteorol  Dan  Geofis 2013;14:109 – 16.
[8] Juani  R.  Manajemen  Risiko  Bencana  Untuk  Pembangunan  Infrastruktur.  Kementeri Keuang Republik Indones 2019. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12747/Manajemen-Risiko-
Bencana-Untuk-Pembangunan-Infrastruktur.html.
[9] Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  Nomor  02  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Umum Pengkajian Risiko Bencana 2012.
[10]  United  Nations  International  Strategies  for  Disaster  Reduction.  Terminologi Pengurangan  Risiko  Bencana.  Indonesian.  Asian  Disaster  Reduction  and  Response Network; 2010.
[11]  Miladan  N,  Handayani  KN,  Soedwiwahjono.  An  Integrated  Assessment  of  Spatial Planning towards The Multi-Hazard Risk in Surakarta. IOP Conf Ser Earth Environ Sci 2020;447. https://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012061.
[12]  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Skala MMI (Modified Mercalli Intensity). BMKG n.d. https://www.bmkg.go.id/gempabumi/skala-mmi.bmkg (accessed July 13, 2023).
[13]  Nurjanah,  Sugiharto  R,  Kuswanda  D,  Siswanto,  Koesoemo  A.  Manajemen  Bencana. Bandung: Alfabeta; 2012.
[14]  Desmonda  NI,  Pamungkas  A.  Penentuan  Zona  Kerentanan  Bencana  Gempa  Bumi Tektonik di Kabupaten Malang Wilayah Selatan. J Tek ITS 2014;3:C107 – 12.
[15]  Letari  TW.  Penentuan  Zonasi  Risiko  Bencana  Tsunami  Di  Kabupaten  Banyuwangi – Provinsi Jawa Timur. Institut Teknologi Malang, 2017.
[16]  Jhong BC, Huang J, Tung CP. Spatial Assessment of Climate Risk for Investigating Climate Adaptation  Strategies  by  Evaluating  Spatial-Temporal  Variability  of  Extreme Precipitation. Water Resour Manag 2019;33:3377 – 400. https://doi.org/10.1007/s11269-019-02306-8.
[17]  Agustri MP, Asbi AM. Tingkat Risiko Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung dan Upaya Pengurangannya  Berbasis  Penataan  Ruang.  J  Dialog  Penanggulangan  Bencana 2020;11:23 – 38.
[18]  Faizana  F,  Nugraha  AL,  Yuwono  BD.  Pemetaan  Risiko  Bencana  Tanah  Longsor  Kota Semarang. J Geod Undip 2015;4:223 – 34.
[19]  Naryanto HS. Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Karanganyar. J Dialog Penanggulangan Bencana 2011;2:21 – 32.
[20]  Ibrahim  G,  Subardjo.  Pengetahuan  Seismologi.  Jakarta:  Badan  Meteorologi  dan Geofisika; 2005.
[21]  Katili JA. Geologi Indonesia: Majalah Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Jakarta: Ikatan Ahli Geologi Indonesia; 1989.
[22]  Supartoyo. Gempabumi Yogyakarta Tanggal 27 Mei 2006. Bul Berk Merapi 2006:36 – 55.
[23] Muta’ali L. Perencanaan Pengembangan Wilayah Berbasis Pengurangan Risiko Bencana. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM; 2014.