FORMULASI KEBIJAKAN (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG BISA BACA DAN TULIS AL-QUR’AN BAGI MURID SEKOLAH YANG BERAGAMA ISLAM)

## Abstract
This research is based on the problems of school-age irregularities that occur due to the negative globalization has been followed and affect the life of the community, especially school-aged children in Indragiri Hilir Regency. The regional autonomy system that gives the autonomous regions the authority, authority and obligation to regulate and manage their own governmental   affairs   and   the   interests   of   the   community   both   in   terms   of   regional development   and   regulation   of   community   life,   in   this   case   through   the   right   of   DPRD initiative, Commission IV of DPRD in charge of education His sense of responsibility for making regulations and guidelines for better quality management and education.
By using qualitative research method, that is by explaining, describing result of research to describe an event and process and certain condition from result of collecting research data by using data collecting technique in the form of literature study to conduct study on literatures related   to   research   title,   interview   (   Interview)   to   dig   information   through   question   and answer communication to informants or respondents from this research and by conducting documentation of documentation related to this aspect of research which then the data in the analysis by grouping, describing, researching the data to then be described And presented in descriptive form to complete the scientific work of the title of this study.
The result of this research, the formulation process of policy formulation about can read Al- Qur’an   long   enough   start   from   planning   of   Ranperda,   Discussion   with   Executive   and Legislative through 2 (two) speaking level that is high level I and II to then set And classify the mind Sheet of Indragiri Hilir regency in 2012.
Keywords: Formulation Policy, Local Regulation, Can Read and Write Al-Qur’an
*Heru Andika Kesumagiri dan Raja Muhammad Amin

## *Adalah Mahasiswa dan Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR

## PENDAHULUAN
Bangsa   yang   besar   adalah   bangsa   yang senantiasa   menjaga   nilai-nilai   moral   di   dalam kehidupan   berbangsa   dan   bernegara,   salah   satu unsur penting dalam pembentukan karakter bangsa adalah pendidikan agama. Pemahaman agama yang baik   akan   menentukan   pembentukan   moral seseorang, pendidikan agama harus dilakukan
semata-mata   demi   pembentukan   karakter menjadi lebih baik dan religi.
Kebijakan pemerintah pusat memberikan kewenangan   yang   lebih   luas   kepada   setiap pemerintah   daerah   merupakan   bentuk tanggungjawab   pemerintah   terhadap   pelayanan masyarakat   dalam   membangun   dan   mengatur daerah masing-masing baik dalam segi

## Hasil Penelitian
pembangunan   daerah   maupun   pengaturan tatanan kehidupan masyarakat daerah dalam mengimplementasikan   tuntutan   arus globalisasi yang pada akhirnya kemajuan dan kemunduran   pemerintah   daerah   dalam merespon arus globalisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dari daerah itu sendiri.
Sisi   negatif,   globalisasi   terhadap   budaya mayarakat khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh   masyarakat   dunia   dianggap   sebagai   kiblat. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidak pedulian antar perilaku
sesama   warga.   Dengan   adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa.
Peraturan daerah yang merupakan produk hukum  yang   memiliki   peranan   dalam  mengatur dan   mengendalikan   pola   kehidupan   masyarakat secara   luas   dewasa   ini   mulai   marak mengikutsertakaan   nuansa   agama   atau   dengan kata lain kebijakan syari’ah ke dalam peraturan daerah yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Dari   12   kabupaten   dan   kota   di   Provinsi   Riau, setidaknya   ditemukan   4   (empat)   buah   Perda dan/atau Instruksi kepala daerah yang bertemakan keagamaan (Syari’ah), diantaranya :

## Tabel 1. Daftar Kebijakan Syari’ah di Beberapa Daerah Lain di Provinsi Riau
No Provinsi / Peraturan Daerah / Instruksi Kepala Daerah Kabupaten 1 Provinsi Riau SK; Gubernur Riau No.003.1/UM/08.1 tentang Penggunaan Nama Arab Melayu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 7 Tahun 2012 2 Indragiri Hilir tentang Bisa Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Murid Sekolah Yang Beragama Islam 3 Rokan Hulu Peraturan Bupati Kab. Rokan Hulu No. 20 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji 4 Kampar Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Sumber: Data Olahan Penelitian 2016
Pada studi kasus penelitian ini, aspirasi yang   berkembang   ditengah   masyarakat Kabupaten   Indragiri   Hilir   dapat   dipahami sebagai local   responsive. Artinya   aspirasi tersebut merupakan upaya masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah   yang   harus   disikapi   secara   cerdas   oleh pemerintah dengan harapan bersama ialah untuk mendorong   terwujudnya   masyarakat   agamis guna meminimalisir penyimpangan- penyimpangan terhadap norma-norma yang ada di kehidupan bermasyarakat yang sering disebut dengan penyakit masyarakat dan khususnya bagi kalangan generasi muda.
Dari   data   hasil   penelitian,   di   tahun   2011 hingga   tahun   2012   setidaknya   ada   6   jenis   kasus penyimpangan   sosial   yang   marak   dilakukan   oleh remaja usia sekolah dan anak jalanan di Kabupaten Indragiri Hilir yang didapati oleh Dinas Sosial dan Satuan   Polisi   Pamong   Praja   diantaranya, Perkelahian, Ngerokok, Ngelem, Minum Minuman Keras,   Narkoba,   hingga   Seks   Bebas.   Hal   tersebut diindikasikan   bahwa   penyimpangan-penyimpangan tersebut juga merupakan dampak negatif dari arus globalisai   yang   terjadi   akibat   kesalahpahaman generasi   muda   dalam   menyikapi   globalisasi   yang kemudian   disebut   dengan   “westernisasi”   atau pengadopsian budaya barat

## Hasil Penelitian
dalam   gaya   hidup.   Adapun   penindakan   dari pelanggaran   ini   dilakukan   dengan   memberikan penyuluhan dan peringatan kepada pelanggar dan
orang tua atau dengan dilanjutkan ke tahap rehabilitasi   bagi   anak-anak   jalanan   selain anak   usia   sekolah   yang   masih   dalam pengawasan dan binaan orang tua.

## Tabel 2. Data Jumlah Penerima ManfaatPanti Sosial Bina Remaja Utusan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 – 2013
Panti Sosial Bina Remaja Marsudi Putra “Tengku Yuk” – Pekanbaru Tahun Angkatan Jumlah (orang) 2010 24 2 2011 25 3 26 2 2012 27 3 Panti Sosial Bina Remaja “Rumbai” – Pekanbaru Tahun Angkatan Jumlah (orang) 2010 68 10 69 10 2011 70 3 71 7 2012 72 6 72 6 Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir
Selama   ini,   kegiatan   baca   tulis   al-qur’an hanya   menjadi   suatu   hal   yang   dipandang   sebagai kewajiban personal untuk memenuhi tuntutan agama dan bukan domain pemerintah untuk mengaturnya. Dengan   alasan   untuk   peningkatan   kehidupan beragama dikalangan generasi muda dan guna untuk meminimalisir   penyimpangan-penyimpangan   dari dampak negatif  arus  globalisasi  yang  terjadi,  oleh karena   itu   aspirasi   agar   terbentuknya   Peraturan Daerah   tentang   Bisa   Baca   dan   Tulis   Al-Qur’an dianggap penting ketika melihat aspirasi masyarakat ini dari sisi budaya, sosio-religi
masyarakat   Kabupaten   Indragiri   Hilir   yang mayoritas   didominasioleh   90%   masyarakat pemeluk agama  Islam dan jumlah peserta didik atau   murid   yang   beragama   Islam   yang mendominasi hampir 90% dari total peserta didik se-Kabupaten   Indragiri   Hilir   yang   terbagi   pada 1.150 diantaranya: 769 lembaga
pendidikan/sekolah   dibawah   pengawasan   Dinas Pendidikan dan 385 lembaga pendidikan/sekolah yang   berada   dibawah   pengawasan   Departemen Agama Kabupaten Indragiri Hilir.

## Tabel 3. Daftar Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Menurut AgamaTahun 2010-2012
Jumlah Penduduk Pemeluk Agama Total Tahun Islam Kristen Katholik Hindu Budha Konghucu Lain Penduduk 2010 762.322 11.353 1.367 69 7.132 - 85 782.328 2011 770.305 11.303 1.378 76 7.297 - 79 790.438 2012 720.009 11.393 1.369 62 6.827 7 42 739.799
Sumber: Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

## Hasil Penelitian
Tabel 4. Daftar Jumlah Peserta Didik SD, SMP, SMA, dan SMK Kabupaten Indragiri Hilir Sesuai Agama Tahun 2011-2013
Jumlah Peserta Didik Sesuai Agama Total Jumlah Tahun Islam Kristen Katholik Hindu Budha Konghucu Sekolah SD, SMP, SMA SD 66.421 755 86 3 311 5 511 20 SMP 15.747 199 19 1 123 2 130 SMA 9.155 70 6 1 61 0 40 11 SMK 4.385 18 1 0 29 0 16 Total 95.708 1.042 112 4 524 7 697 SD 74.042 1.014 90 4 458 5 517 20 SMP 17.999 206 22 0 134 2 133 SMA 9.970 75 6 1 68 0 42 12 SMK 3.019 12 3 0 21 0 15 Total 105.030 1.307 121 5 681 7 707 SD 76.334 1.126 90 4 451 2 517 20 SMP 19.489 296 22 1 136 1 133 SMA 11.405 80 9 0 67 0 41 13 SMK 4.011 20 5 0 37 0 15 Total 111.239 1.522 126 5 691 3 706
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir
Tabel 5. Daftar Jumlah Lembaga PendidikanDibawah Pengawasan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2011–2013 SD SD SMP SMP SMA SMA SMK. SMK. MI MI Mts Mts MA MA TOTAL N S Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 471 259 109 189 24 78 8 12 1.150
Sumber: Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Kabupaten Indragiri Hilir
Kegiatan   baca   dan   tulis   Al-Qur’an   di Kabupaten   Indragiri   Hilir   dahulu   merupakan kegiatan   sehari-hari   yang   sangat   mencolok   dari masyarakat terutama remaja yang dapat dilihat dari budaya   masyarakat   yang   gemar   membaca   dan belajar   menulis   Al-Qur’an   yang   ditandai   dengan ramainya   aktifitas   pengajian   bersama   di   mesjid, mushala   saat   menjelang   maghrib   dan   banyaknya jumlah   MDA,   TPA atau   taman   belajar  Al-Qur’an bagi   anak.   Hal   tersebut   mulai   terasa   memudar dengan melihat kurangnya minat belajar anak dan remaja yang dapat dilihat dengan mulai
berkurangnya aktifitas-aktifitas tersebut yang kemudian dapat di buktikan banyaknya calon peserta   didik   yang   gugur   dalam   seleksi masuk   ke   tingkat   sekolah   menengah   yang berbasis islam (Madrasah).
Pengambilan sampel  dilakukan  terhadap salah satu sekolah menengah pertama (Madrasah Tsanawiah)   yang   telah   sejak   dahulu   melakukan test pengujian baca Al-Qur’an yang dimana test tersebut memiliki skor penilaian tertinggi dalam menentukan kelulusan calon peserta didik.

## Hasil Penelitian
Tabel 6. Tabel Hasil Seleksi Peserta Didik Tahun 2009 -2016
Tahun Pelajaran Jumlah Pendaftar Diterima Terseleksi 2009/2010 700 352 348 2010/2011 600 378 222 2011/2012 500 305 195 2012/2013 550 371 179 2013/2014 550 384 166 2014/2015 519 351 168 2015/2016 505 367 138 Sumber:Madrasah Tsanawiyah Negeri Tembilahan
Dengan melihat proses penganggendaan kabijakan   syari’ah   pada   latar   belakang   tersebut diatas,   setidaknya   ada   beberapa   masalah   yang dapat diidentifikasikan diantaranya :
1. Sistem   otonomi   daerah   telah   yang membukakan jalan bagi pemerintah daerah untuk   mengatur   arah   pembangunan daerahnyan sendiri yang tercantum dalam Undang-undang   Nomor   32   Tahun   2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Faktor negatif dari arus globalisasi yang masuk   terlihat   dari   adanya penyimpangan-penyimpangan sosial oleh kalangan   remaja   usia   sekolah   yang selanjutnya disebut dengan westernisasi.
3. Sosio-religi   kehidupan   masyarakat   yang memegang teguh nila-nilai agama terasa mulai memudar pada kalangan generasi muda dewasa ini   yang   terlihat   dari   minimnya   angka kelulusan tes keagamaan anak usia sekolah.

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimana   proses   Formulasi   Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2012 tentang Bisa Baca Dan Tulis Al-Qur’an Bagi Murid Sekolah Yang Beragama Islam?

## KERANGKA TEORITIS

## A. Kebijakan Publik
Thomas R. Dye, “ Whatever Governments choose to do or not to do”. Kebijakan publik
adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak   dikerjakan   oleh   pemerintah   (Agustino. 2008).Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang   dimaksudkan   untuk   tujuan   mengatasi permasalahan   yang   muncul   dalam   suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah   dalam   rangka   penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).
James E Anderson mengemukakan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with   a   problem   or   matter   of   concern” (serangkaian   tindakan   yang   mempunyai   tujuan tertentu   yang   di   ikuti   dan   dilaksanakan   oleh seorang   pelaku   atau   sekelompok   pelaku   guna memecahkan suatu masalah tertentu). Definisi ini menjelaskan aktor kebijakan, yang digambarkan sebagai kelompok yang memiliki otoritas untuk membuat   kebijakan.   Di   Negara   Indonesia, lembaga legislatif adalah aktor yang paling awal untuk menyusun draft kebijakan -kebijakan yang akan dijadikan undang-undang dan peraturan.

## B. Formulasi Kebijakan
Formulasi kebijakan sebagai suatu proses menurut Winarno, dapat dipandang dalam 2 (dua) macam   kegiatan.   Kegiatan   pertama   adalah memutuskan   secara   umum   apa   yang   apa   yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu
keputusan   yang   menyetujui   adalah   hasil   dari proses   seluruhnya.   Sedangkan   kegiatan selanjutnya   diarahkan   pada   bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui,   mengubah   atau   menolak   suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Sejalan dengan pendapat  Winarno,   maka   dalam  (Islamy,  2002). Membagi   proses   formulasi   kebijakan   kedalam tahap perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan.
Menurut  Dunn  (1994) , proses  formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002):
1. Pengkajian   Persoalan.   Tujuannya   adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan   dari   suatu   permasalahan   dan kemudian   merumuskannya   dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui   kebijakan   publik   yang   segera akan diformulasikan.
3. Perumusan   Alternatif.   Alternatif   adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin   diaplikasikan   untuk   mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan   Model.   Model   adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang   dihadapi   yang   diwujudkan   dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik,   model   matematika,   model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
5. Penentuan   kriteria.   Analisis   kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk   menilai   alternatif   kebijakan   yang ditawarkan.   Kriteria   yang   dapat dipergunakan   antara   lain   kriteria   ekonomi, hukum,   politik,   teknis,   administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
6. Penilaian   Alternatif.   Penilaian   alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria
dengan   tujuan   untuk   mendapatkan gambaran   lebih   jauh   mengenai   tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan   Rekomendasi.   Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan   yang   diperkirakan   akan   dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

## C. Model-model Formulasi Kebijakan
1) Model Kelembagaan ( Institusional )
Pada model ini secara sederhana bermakna bahwa   ”tugas   membuat   kebijakan   publik   adalah tugas   pemerintah”.   Jadi   semua   yang   dibuat   oleh pemerintah   dengan   cara   apa   pun   merupakan kebijakan   publik.   Model   ini   pada   dasarnya   lebih mengutamakan   fungsi-fungsi   setiap   kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat dalam memformulasikan   kebijakan.   Menurut   Thomas   R. Dye,   ada   tiga   hal   yang   membenarkan   tentang pendekatan teori ini, yaitu ; pemerintah memang sah dalam   membuat   kebijakan   publik,   formulasi kebijakan   publik   yang   dibuat   oleh   pemeritah bersifat   universal   (umum),   pemerintah memonopoli/menguasai  fungsi   pemaksaan  (koersi) dalam kehidupan bersama.
Model ini sebenarnya merupakan derivasi/ turunan dari ilmu politik tradisional dimana dalam ilmu   tersebut   lebih   menekankan   pada   strukturnya daripada proses atau perilaku politik. Proses yang dilakukan   dalam   model   ini   menunjukan   tugas lembaga-lembaga   pemerintah   dalam   melakukan formulasi   kebijakan   tetapi   dalam   memformulasi kebijakan  tersebut  dilakukan   secara  otonom  tanpa berinteraksi/berkomunikasi   dengan   lingkungan sekitar. Hal tersebut menjadi salah satu kelemahan dari model ini yaitu terabaikannya masalah-masalah lingkungan   di   mana   kebijakan   itu   diterapkan. (Wibawa, 1994)

## Hasil Penelitian
2) Model Proses ( Process )
Pada model ini politik diasumsikan sebagai sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Oleh
karena itu, kebijakan publik juga merupakan suatu   proses   politik   yang   menyertakan rangkaian kegiatan: Identifikasi Permasalahan Mengemukakan tuntutan agar pemeri ntah mengambil tindakan. Menata Agenda Formulasi Memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan Kebijakan apa yang hendak dikemukakan. Perumusan Proposal Kebijakan Mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut. Legitimasi Kebijakan Memimilih satu buah proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum. Implementasi Kebijakan Mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran dan pengumpulan pajak. Evaluasi Kebijakan Melakukan studi program, melaporkan outpput nya, mengevaluasi pengaruh ( impact ) kelompok sasaran dan non -sasaran, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan.

## D. Proses Legislasi
Menurut   Sahya   Anggara   (2014:158). Pada   proses   legislasi   kebijakan,   yang   paling berperan   adalah   aktor   -aktor   dari   badan legislatif   karena   rancangan   program   harus mendapatkan persetujuan aktor-aktor legislatif sebelum dapat dijalankan revisi, reinterprestasi atas   rancangan   yang   diajukan   pemerintah sangat mungkin terjadi ditahap ini. Partai-partai politik (melalui wakil-wakilnya) saling berebut pengaruh,   kompromi,   koalisi,   negosiasi,   dan advokasi juga terjadi dalam proses ini.
Menurut Gary Brewer dan Peter Delcon (dalam Sahya Anggara, 2014:68)
menggambarkan   proses   pengambilan   keputusan dalam kebijakan publik sebagai berikut:
“Pilihan berbagai alternatif kebijakan yang selama ini dimunculkan dan dampak yang mungkin muncul dalam masalah yang diestimasi. Proses ini adalah proses yang bersifat politis ketika berbagai solusi potensial bagi suatu masalah tertentu harus demenangkan dan hanya satu atau beberapa solusi
yang   dipilih  dan  dipakai.  Jelasnya,  pilihan-pilihan yang paling mungkin tidak akan direalisasikan dan memutuskan untuk tidak memasukan alur tindakan tertentu   adalah   suatu   bagian   dan   seleksi   ketika akhirnya sampai pada keputusan yang paling baik”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian   ini   menggunakan   metode penelitian   kualitatif   dengan   jenis   penelitian deskriptif.   Jenis   penelitian   deskriptif   diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian   dengan   memaparkan   keadaan   objek yang diteliti seperti seseorang, lembaga ataupun masyarakat   sebagaimana   adanya,   berdasarkan fakta-fakta   yang   ada.   Metode   ini   memaparkan hasil riset yang akan menghasilkan data kualitatif. Data   kualitatif   tersebut   tidak   dapat   diwujudkan dalam   bentuk   angka-angka,   melainkan   dalam bentuk   suatu   pemaparan   dan   penjelasan   yang menggambarkan suatu pristiwa dan proses serta keadaan tertentu.

## Hasil Penelitian

## PEMBAHASAN
Proses   formulasi   Peraturan   Daerah telah   diatur   secara   jelas   didalam   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang   Pembentukan   Produk   Hukum   Daerah yang   kemudian   diatur   kembali   kedalam Peraturan   Dewan   Perwakilan   Daerah Kabupaten   Indragiri   Hilir   Nomor   06   Tahun 2011   tentang   Perubahan   Tata   Tertib   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir,   dimana   dapat   dijelaskan   bahwa   proses formulasi   Peraturan   Daerah   diawali   dengan Perencanaan,  Pembahasan  (Tingkat I,  Tingkat Pansus, Tingkat II), Pengesahan dan Berakhir pada tahap Pengundangan Peraturan Daerah.

## A. Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Prolegda tentang Bisa Baca Dan Tulis Al- Qur’an ialah Prolegda yang berasal dari lingkungan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, pada prakteknya mekanisme   dalam   penyusunan   Prolegda   tersebut dilakukan   oleh   Balegda   yang   ditetetapkan   dalam jangka   waktu   1   tahun   berdasarkan   skala   prioritas dengan  melakukan  pembahasan  dan  kajian  usulan pokok-pokok   pikiran   dari   masing-masing   komisi sesuai   bidangnya   masing-masing,   yang   pada akhirnya   hasil   dari   penyusunan   Prolegda   antara Pemerintah dan DPRD disepakati menjadi Prolegda melalui   penetapan   DPRD   dalam  Rapat   Paripurna, sesuai Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan   Produk   Hukum   Daerah,   pada   Pasal 12.
B.  Proses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1. Pembicaraan Tingkat I : a) Penjelasan   Pimpinan   Komisi   Dalam Rapat Paripurna Mengenai

## Rancangan Peraturan Daerah
Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai   pemrakarsa   dari   Rancangan   Peraturan Daerah   tentang   Kewajiban   Pandai   Baca  Tulis  Al- Qur’an Bagi Siswa Sekolah Beragama Islam ini,
ialah suatu bentuk rasa tanggung jawab Komisi IV   DPRD   Kabupaten   Indragiri   Hilir   yang membidangi   masalah   pendidikan   untuk menjawab   tantangan   menciptakan   dunia pendidikan   yang   lebih   baik,   berkualitas   dan berkarakter yang menjadi dambaan masyarakat Kabupaten Indragiri hilir khususnya.
Melihat kembali pada UU No. 12/- 2011 Pasal   14,   dijelaskan   bahwa   ruang   lingkup peraturan   daerah   tentang   otonomi   daerah   tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tingggi   dan   mengganggu   kepentingan   umum, untuk itu Rancangan Peraturan yang akan berlaku hanya menekankan pada aspek pendidikan bukan kepada aspek syari’ahnya. Secara umum hal-hal penting   dan   strategis   yang   diatur   dalam Rancangan peraturan Daerah ini diantaranya :
1. Pengwajiban   untuk   mengikuti   tes   baca tulis   Al-Qur’an   dan   menunjukkan sertifikat   kielulusan   pendidikan   di   TPQ bagi   setiap   peserta   didik   yang   ingin masuk SMP maupun SMA.
2. Penambahan   kurikulum   muatan   lokal pada semua jalur dan jenjang pendidika yang   memuat   materi   baca   tulis   Al- Qur’an,   sejarah   kebudayaan   Kabupaten Indragiri   Hilir,   Budi   Pekerti,   sejarah Islam dan keteladanan para Nabi.
3. Untuk   peningkatan   pendidikan   keagamaan, bagi para pelajar yang beragama Islam wajib mengenakan   busana   muslim   dan   muslimah dalam   lingkungan   sekolah   dan   sekolah menyelenggarakan   kegiatan   Imtaq   setiap   hari jum’at   serta   semua   tenaga   pendidik   wajib mengajarkan   praktek   baca   tulis  Al-Quran   15 menit sebelum mata pelajaran pertama dimulai.
4. Pengoptimalan   pendidikan   nonformal melalui   penguatan   dan   institusionalisasi TPQ dan Majelis Taklim.
5. Pendanaan   dan   memfasilitasi   kegiatan TPQ dan Majelis Taklim, TPQ-TPQ yang ada di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir harus memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana pembelajaran yang sama sesuai standar yang ditetapkan.
6. Guna memberikan payung hukum pemberian

## Hasil Penelitian
insentif   bagi   Guru   ngaji   yang   berperan langsung   untuk   menggairahkan   minat baca   tulis   Al-Qur’an   dalam   wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Peran  serta  masyarakat dalam pendidikan semakin   didorong   melalui   ketentuan   bagi setiap warga masyarakat untuk mematikan alat hiburan dan sarana permainan lainnya pada ssat jam belajar mulai pukul 18.00 – 20.00   WIB,   dan   wajib   bagi   orang   tua mendorong putra-putrinya belajar di TPQ, dan mendorong perusahaan untuk berperan serta   delam   penyelenggaraan   pendidikan dengan   mangalokasikan   dana   corporate social responsibility dan dana bantuan dari perusahaan-perusahaan   tersebut   disebut Dana INHIL Pintar dan Berakhlak.

## b) Pendapat Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Pada agenda ini diwakili oleh H. Rosman Malomo   selaku   Wakil   Bupati   Kabupaten Indragiri   Hilir,   dalam   sambutannya   Bupati menyampaikan   sambutan   positifnya   serta mendukung   sepenuhnya   atas   usulan   Rancangan Peraturan   Daerah   yang   diajukan   oleh   DPRD kepada Pemerintah Daerah dengan sedikit catatan harapan   Rancangan   Peraturan   Daerah   tentang Kewajiban   Baca   Tulis   al-Qur’an   Bagi   Siswa Sekolah   Beragama   Islam   yang   dimaksudkan dalam rangka meningkatkan baca tulis Al-Qur’an bagi siswa pelajar islam sebagai upaya strategis membangun   dan   membentuk   kualitas   manusia yang   berakhlak   dan   berwawasan   Qur’ani sehingga peserta didik muslim mampu membaca, menulis,   memahami,   dan   melaksanakan   ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

## c) Tanggapan   dan/atau   Jawaban   Fraksi Terhadap Pendapat Bupati

## 1. Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan
Karya, dengan pandangan Fraksi:
Fraksi Golongan Karya memandang perlu dalam   upaya   membangun   dan   membentuk masyarakat yang berkualitas, berakhlak mulia dan
berwawasan Qur’ani, sehingga  melahirkan peserta didik muslim yang mampu membaca dan menulis, memahami ajaran Al-Qur’an yang terlebih penting menerapkan   dalam   pelaksanaan   hidup   sehari-hari apa yang telah digariskan dalam ajaran Islam.

## 2. Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dengan pandangan Fraksi:
Dengan lahirnya Ranperda ini diharapkan akan   terjadi   optimalisasi   melalui   penguatan kelembagaan   pendidikan   Islam,   khususnya   bagi peserta   didik   yang   ingin   masuk   SMP   maupun SMA   diwajibkan   dan   mempunyai   kemampuan baca   tulis   Al-Qur’an.   Dampak   yang   timbul dengan adanya Ranperda ini akan tumbuh subur kegiatan-kegiatan  Anak-anak   sekolah   mengikuti Pendidikan   baca   tulis   Al-Qur’an,   sebagaimana yang   telah   dikembangkan   dalam   taman pendidikan Al-Qur’an dan Majelis Ta’lim dalam kegiatan keagamaan bagi Masyarakat secara luas.

## 3. Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dengan pandangan Fraksi:
Fraksi   Partai   Kebangkitan   Bangsa   (PKB) berpendapat bahwa secara yuridis, substansi materi dan   teknis   yang   diatur   dalam   4   (empat)   buar Ranperda   Inisiatif   ini   masih   ada   kekurangan   dan kelemahan.   Karena   itu,   pembahasan   Ranperda   ini dapat dilanjutkan dengan diserahkan kepada Pansus untuk   dapat   dilakukan   penyempurnaan   bersama stakeholder jajaran Pemerintah Daerah.

## 4. Pandangan Umum Fraksi Bintang Reformasi Keadilan, dengan pandangan Fraksi:
Fraksi   Bintang   Reformasi   Keadilan menyambut   positif   Ranperda   ini   agar   dilanjutkan ketingkat pembahasan untuk segera disahkan menjadi Peraturan   Daerah.Ranperda   ini   menjadi   penting, mengingat esensinya yang mengarah pada pendidikan karakter   dan homeschooling. Karena  menurut  kami, karakter   adalah   cara   berpikir   dan   berprilaku   yang menjadi   ciri   khas   tiap   individu   untuk   hidup   dan bekerjasama,   baik   dalam   lingkungan   keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu
yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap
mempertanggungjawabkan   tiap   akibat   dari keputusan yang ia buat.

## 5. Pandangan   Umum   Fraksi   Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan pandangan Fraksi:
Fraksi PDI Perjuangan menilai ini merupakan tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam, untuk itu mari kita mulai dari diri sendiri dan kita wujudkan dalam   melaksanakan   Peraturan   Daerah   ini,   bahkan dengan   ini   kita   kembalikan   negeri   yang   kita   cintai menjadi kota ibadah.

## 6. Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, dengan pandangan Fraksi:
Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa bila kita cermati dari aspek kesejarahan, Kabupaten Indragiri   Hilir   dan   kondisi   masyarakat   Indragiri Hilir   yang   mayoritas   beragama   Islam,   maka Ranperda inisiatif komisi empat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Qur’an Dan Mendirikan Sholat Bagi Anak Usia Sekolah   Yang   Beragama   Islam   di   kabupaten Indragiri hilir, merupakan upaya untuk membangun masyarakat   Inhil   yang   madani,   namun   demikian Ranperda   ini   masih   memerlukan   penjelasan   dan aturan   khusus   mengingat   Ranperda   ini   terkesan tidak  memayungi  seluruh   masyarakat   (Inhil)  yang justru   merupakan   keharusan   yang   inheren   dalam sebuah produk hukum. Selain itu Ranperda ini tidak memiliki   regulasi   nasional   yang   mengharuskan adanya derivasi regulasi ke daerah.Termasuk untuk dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun kewenangan daerah dalam urusan pendidikan yang diamanatkan   oleh   UU   No.   20   Tahun   2003   lebih merupakan   upaya   integrasi   budaya   lokal   sebagai bagian   budaya   nasional   sehingga   menyertakan muatan-muatan   lokal   berdasarkan   sejarah,   tradisi dan kondisi mayoritas masyarakat suatu daerah.

## 7. Pandangan Umum Fraksi Amanat Bangsa, dengan pandangan Fraksi:
Fraksi   Amanat   Bangsa   memberikan respon   positif   dan   sangat   mendukung   untuk terwujudnya Ranperda Kewajiban Pandai Baca Tulis   al-Qur’an   Dan   Mendirikan   Sholat   Bagi Anak Usia Sekolah Yang Beragama Islam guna memupuk rohani peserta didik yang memiliki akhlak   terpuji   berlandaskan   Qur’ani   dengan melihat kembali kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang didominasi oleh mayoritas masyarakat yang beragama Islam.
8. Pandangan   Umum   Fraksi   Gerakan   Bintang Nurani Pancasila, dengan pandangan Fraksi:
Fraksi   Gerakan   Bintang   Nurani   Pancasila mengemukakan bahwa Indragiri Hilir yang berjuluk kota   IBADAH   harus   bisa   menjawab   julukan   itu dimana   para   siswa   dan   siswi   baik   SMP   maupun SMA masih banyak yang belum pandai menulis dan membaca Al-Qur’an, dengan diajukannya Ranperda Inisiatif   DPRD   Kabupaten   Indragiri   Hilir   ini hendaknya kedepan tidak ada lagi Siswa dan Siswi yang   beragama   Islam   tidak   bisa   menulis   dan membaca huruf-huruf Al-Qur’an.

## C. Pembahasan Ranperda di Tingkat Panitia Khusus II
Adalah   hal   yang   wajar   ketika   suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas, dalam perjalanannya   terjadi   masukan   -masukan   dan dinamika   tarik   ulur   kepentingan   baik   dari   pihak DPRD   maupun   element   masyarakat.   Pembahasan Ranperda di tingkat Pansus II ini berjalan cukup alot dan   sulit   menemukan   titik   temu   antara   anggota dewan  dengan  stakeholder  yang turut  serta dalam pembahasan ini, bahkan cukup sering diwarnai adu debat  tarik   ulur  kepentingan  dari   para   aktor   yang terlibat. Adapun beberapa point yang menjadi revisi kesimpulan dari Pansus II diantaranya :
1. Mengenai   judul   Ranperda,   pada   mulanya Ranperda   berjudul   “   Kewajiban   Pandai   Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Murid Sekolah”. Adapun yang digaris bawahi dari judul tersebut adalah kata   “Kewajiban   atau   Wajib   dan   Pandai” dimana   masukan   dari   Pansus   II   berpendapat bahwa, kata tersebut dianggap akan

## Hasil Penelitian
memberikan   unsur   paksaan   serta   beban baru yang akan mempersulit siswa untuk melanjutkan sekolah.
2. Hal   yang   sama   terhadap   judul   Ranperda “Bagi Murid Sekolah” yang dirasakan oleh Pansus   II   bahwa   Ranperda   ini   terasa diskriminatif dan melanggar norma toleransi beragama   jika   dilihat   dari   keberagaman siswa yang ada di Indragiri Hilir.
3. Mengenai bagaimana dan siapakah aktor yang memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan tes sertifikasi baca tulis Al- Qur’an ini dilaksanakan.
Pada   point   ke   3   Ranperda   usulan, pemrakarsa   merekomendasikan   bahwa   kegiatan sertifikasi   tes   baca   tulis   Al-Qur’an   ini   harus dilakukan   oleh   Departemen   Agama   Kabupaten Indragiri Hilir secara langsung. Pansus II kembali memberian  pandangannya  dengan  melihat  kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki 20 kecamatan yang terpisah oleh wilayah perairan dan   berada   jauh   dari   pusat   pemerintahan   serta ketersediaan SDM Departemen Agama yang tidak sebanding dengan jumlah peserta didik baru yang akan   masuk   sekolah   disetiap   tahunnya,   pansus berpendapat   bahwa   hal   ini   akan  mempersulit   dan memakan   waktu   yang   sangat   banyak   untuk pelaksanaannya.   Akan   tetapi,   pemrakarsa   dan Departemen   Agama   tetap   ingin   mempertahankan pendapatnya mengenai siapa aktor pelaksana yang memiliki   tanggung   jawab   untuk   melaksanakan penguijian sertifikasi baca tulis Al-Qur’an tersebut.

## 2. Pembicaraan Tingkat II

## a) Penyampaian Laporan Panitia Khusus II
Mengingat masyarakat Indragiri Hilir yang heterogen, fluralistik, multy etnis dan penuh budaya yang beranekaragam perlu pandangan yang arif dan bijaksana   terhadap   Rancangan   Peraturan   daerah tentang   Bisa   Baca   Tulis   al-Qur’an   Bagi   Murid Sekolah   Yang   Beragama   Islam.   Untuk   itu   dalam pembahasannya   pansus   menghadirkan   beberpa Stakeholder   terkait   guna   menerima   dan mempertimbangkan   masukan-masukan   yang   ada untuk mendapatkan hasil Rancangan Peraturan
Daerah   yang   sesuai   dengan   kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.
Dari hasil pembahasan dan konsultasi pansus   dengan   Kementerian   dalam   Negeri, Biro   Hukum   Provinsi   Riau,   Kementerian Pendidikan,   dan   juga   Kementerian   Agama dapat disimpulkan bahwa :
1. Hasil   kesepakatan   pansus   dengan   pengusul merubah judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten   Indragiri   Hilir   tentang   “ Kewajiban Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Anak Sekolah”   menjadi   Rancangan   Peraturan Daerah   Kabupaten   Indragiri   Hilir   tentang “Bisa Baca Dan Tulis Al-Qur’an Bagi Murid Sekolah Yang Beragama Islam “
2. Perubahan   judul   yang   dilakukan   bukan berarti   mengurangi   substansi   bagaimana upaya  Pemerintah Daerah untuk melakukan regulasi   dan   rambu-rambu   pengelolaan   dan penyelenggaraan pendidikan, melaikan hanya untuk memberikan batasan dan memperjelas arah   Peraturan   Daerah   akan   dibuat   untuk tidak   menganggu   kepentingan   umum (toleransi  beragama)  masyarakat   Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## b) Permintaan  persetujuan  dari   anggota secara   lisan   oleh   pimpinan   rapat paripurna
Setelah mendengar hasil laporan Panitia Khusus   II,   selanjutnya   Pimpinan   Rapat Paripurna   melakukan   proses   pengambilan keputusan   dengan   menghimpun   suara, menanyakan   kepada   seluruh   anggota   DPRD Kabupaten   Indragiri   Hilir   yang   hadir   dalam rapat paripurna dengan redaksi kalimat :
“Apakah  saudara- saudara  menerima dan menyetujui   hasil   pembahasan   Panitia Khusus   II   terhadap   6   (enam)   buah Rancangan   Peraturan   Daerah   Kabupaten Indragiri   Hilir   untuk   ditetapkan   menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri

## Hasil Penelitian

## Hilir.Apakah saudara-saudara setuju?”
Selanjutnya dengan serempak seluruh anggota DPRD yang hadir mengatakan:

## “Setuju”.
Yang berarti bahwa seluruh Dewan DPRD Kabupaten   Indragiri   Hilir   mengambil   keputusan untuk   menyetujui   Rancangan   Peraturan   Daerah tersebut   disyahkan   menjadi   Peraturan   Daerah Kabupaten   Indragiri   Hilir,   ntuk   memberikan kekuatan   atau   kepastian   hukum   terhadap persetujuan   DPRD   tersebut   maka   Rancangan Peraturan   Daerah   akan   disertai   dengan   Surat Keputusan   DPRD   Kabupaten   Indragiri   Hilir   yang berbunyi   “Keputusan   Dewan   Perwakilan   Rakyat Daerah   Kabupaten   Indragiri   Hilir   Nomor:   29/ KPTS/DPRD/2012   tanggal   19   Desember   2012 tentang   Penetapan   Terhadap   Rancangan   peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten   Indragiri   Hilir   Tahun   2012   Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”.

## D. Pendapat Akhir Kepala Daerah
Dalam pidatonya, Bupati Indragiri Hilir memberikan tanggapan akhir, antara lain:.
1. Dibutuhkan   kerjasama   semua   pihak   dari seluruh   komponen   baik   pemerintah kabupaten,   DPRD,   maupun   lapisan masyarakat   dalam   upaya   meningkatkan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Memberikan   apresiasi   yang   tinggi   kepada Pimpinan   dan   segenap   anggota   DPRD, seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah   Kabupaten   Indragiri   Hilir,   serta seluruh   komponen   masyarakat   atas
partisipasi   dan   kerjasama   yang   telah dibangun secara  bersama  dan berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunan dan roda pemerintahan di Kabupaten Inrdagiri Hilir.

## E.  Proses Pengesahan dan Pengundangan 1. Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah
Setelah   Rancangan   Peraturan   Daerah tentang   Bisa   Baca   Dan   Tulis   Al-Qur’an   Bagi Murid   Sekolah   Yang   Beragama   Islam   disetujui bersama   oleh   DPRD   dan   Bupati,   kemudian Ranperda   tersebut   disampaikan   oleh   Pimpinan DPRD   kepada   Bupati   untuk   mendapatkan pengesahan   dan   ditetapkan   menjadi   Peraturan Daerah. Sebagaimana tertuang didalam Peraturan Tata Tertib DPRD Pasal 82 ayat (1) Rancangan Peraturan   Daerah   yang   telah   disetujui   bersama oleh   DPRD   dan   Bupati   disampaikan   oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

## 2. Pengundangan Peraturan Daerah
Pengesahan dengan membubuhkan tanda tangan oleh Bupati yang dilakukan paling lambat 30   (tiga   puluh)   hari   sejak   rancangan   Peraturan Daerah   tersebut   disetujui   bersama   dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2011 dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 4 Agustus 2011. Pengesahan   rancangan   peraturan   daerah   yang dimaksud telah dinyatakan syah dengan kalimat pengesahan   yang   berbunyi   :   “Peraturan   Daerah ini dinyatakan syah” yang harus dibubuhkan pada halaman   terakhir   peraturan   daerah   sebelum pengundangan naskah peraturan daerah kedalam lembaran   daerah   yang   kemudian   Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Bisa Baca Dan Tulis Al-Qur’an Bagi Murid Sekolah Yang Beragama   Islam   berlaku   setelah   diundangkan kedalam lembaran daerah.

## Kesimpulan
Proses   pembentukan   peraturan   daerah tentang   Bisa   Baca   Tulis   al-Qur’an   Bagi   Murid Sekolah Yang Beragama Islam diawali dari proses perencanaan yang diajukan oleh Komisi IV melalui hak   Inisiatif   DPRD   pada   tahun   2012,   Rancangan Peraturan Daerah tersebut dimasukkan kedalam

## Hasil Penelitian
Prolegda Tahun 2012 dengan pengubahan judul Rancangan Peraturan Daerah “Kewajiban Pandai Baca Tulis al-Qur’an Bagi Anak Sekolah” yang kemudian dapat dibahas melalui 2 (dua) tingkat pembahasan:   Pembahasan   Tingkat   I   dan Pembahasan  Tingkat   II   Rapat   Paripurna   DPRD dengan   agenda   pembahasan   untuk menyempurnakan   Ranperda   sebelum   Ranperda disetujui   dan   di   undangkan   kedalam   lembaran daerah   Kabupaten   Indragiri   Hilir.   Polemik   tari ulur kepentingan yang sangat alot dalam proses pembahasan   Ranperda   ini   terjadi   pada   saat pembahasan   yang   dilakukan   di   tingkat   pansus, yang   dimana   hal-hal   yang   menjadi   perdebatan adalah   mengenai   judul   Ranperda   yang   dirasa mendiskriminasikan   peserta   didik   lain   yang beragama   Non-Muslim.   Selain   itu,   perdebatan yang   sangat   panjang   juga   terjadi   mengenai pembahasan   siapakah   aktor   yang   memiliki kewajiban penuh atas pelaksanaan tes sertifikasi bisa baca tulis Al-Qur’an ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik .
Bandung: Pustaka Setia
AR.   Mustopadidjaja.   2002. Manajemen Proses Kebijakan   Publik,   Formulasi, Implementasi   dan   Evaluasi   Kinerja. Jakarta: LAN.
Danim, Sudarwan. 2005. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Jakarta: Bumi Aksara.
Eddi Wibowo, Hessel Nogi S. 2004. Kebijakan Publik dan Budaya. Yogyakarta: YPAPI.
Gulo, W. 2005. Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia.
Hidayat, Syarif. 2002. Refleksi Realitas Otonomi Daerah Dan Tantangan Ke Depan. Jakarta: Pustaka Quantum.
Islamy, M. Irfan. 2002. Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Jamli, Edison dkk. 2005. Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.
Kusumanegara,   Solahuddin.   2010. Model dan Aktor   Dalam   Proses   Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Labolo,   Muhadam.   2006. Memahami   Ilmu Pemerintahan, Jakarta:   Raja   Grafindo Persada.
Nugroho. D, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi,   Implementasi,   dan Evaluasi. Jakarta:   PT.   Elek   Media
Komputindo Kelompok Gramedia.
Person,   Wayne.   2005. Publik   Policy:
Pengantar
Teori   &   Praktik   Analisis Kebijakan . Jakarta: Kencana.
Putra, Fadillah.   2001 . Paradigma   Kritis dalam
Studi   Kebijakan   Publik . Surabaya: Pustaka Pelajar
Samodra, Wibawa. 1994. Kebijakan Publik Proses Dan Analisis. Jakarta: Intermedia.
Sarundajang. 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Suyanto, Bagong. 2011. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan .
Jakarta: Kencana.
Winarno, Budi. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

## Hasil Penelitian

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang   Nomor   32   Tahun   2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang   Nomor   12   Tahun   2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang   Nomor   12   Tahun   2011 tentang   Pembentukan   Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun   2011   tentang   Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten   Indragiri   Hilir   Nomor   06 Tahun   2011   tentang   Perubahan   Tata Tertib   Dewan   Perwakilan   Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.