El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Tinjauan Maqasid Al-Syari ’ah Terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Saksi dalam Wasiat
Zaeni Mahmud
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Email: mahmudzaen42@gmail.com

## Abstrak
Kajian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan saksi dalam wasiat pada pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimana tinjauan maqasid al-syari’ah terhadap pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam  wasiat.  Kajian  ini  secara  metodologis  menggunakan  pendekatan yuridis-normatif.  Pendekatan  yuridis digunakan  untuk menelaah  ketentuan pasal  195  Kompilasi  Hukum  Islam.  Sedangkan  pendekatan  normatif digunakan untuk menelaah ketentuan saksi dalam wasiat dalam Kompilasi Hukum  Islam  menggunakan  analisis  maqasid  al-syari’ah.  Penelitian  ini menghasilkan  dua  temuan.  Pertama,  ketentuan  pelaksanaan  wasiat  pada pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengharuskan adanya dua orang saksi  atau  notaris,  baik  wasiat  itu  dilaksanakan  secara  lisan  atau  tertulis. Pasal  ini  merupakan  pembaharuan  dalam  hukum  Islam,  ketentuan  ini belum  menjadi  concern  dalam  kitab-kitab  fikih.  Kedua,  ketentuan persaksian  dalam  wasiat  pasal  195  KHI  adalah  sesuai  dengan  ide  sentral maqasid  al-syari’ah  yaitu  kemaslahatan.  Tujuan  hukum  Islam  terletak bagaimana sebuah  kemaslahatan  bersama tercapai.  Ukuran  kemaslahatan mengacu  pada  doktrin  usul  fiqih  yang  dikenal  dengan  sebutan  al-kulliyat al-khamsah  (lima  pokok  pilar)  atau  dengan  kata  lain  disebut  dengan maqasid al-syari’ah (tujuan-tujuan universal syariah).

## Kata kunci: Saksi Wasiat, Pasal 195 KHI, Maqasid al-syari’ah

## Pendahuluan
Syarat sahnya wasiat adalah mengikuti rukun-rukunnya. Dalam hal ini para ulama  berbeda  pendapat  dalam  memberi  uraian  tentang  rukun  dan  syarat  wasiat. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat hanya satu, yaitu penyerahan dari orang yang berwasiat. Beliau melihat bahwa wasiat sebagai tindakan hukum yang
bisa  sah  dan  berlaku  secara  sepihak,  tanpa  keterlibatan  pihak  yang  menerima.
Lebih-lebih berlakunya isi wasiat adalah setelah si pewasiat meninggal dunia. 1
Sedangkan  Ibnu  Rusd  dan  Al  Juzairy  mengemukakan  pendapat  ulama secara komparatif bahwa ada empat rukun wasiat yaitu: pemberi wasiat (al-mushi) , penerima  wasiat (al-musha  lahu) ,  barang  yang  diwasiatkan (al-musha  bihi), dan redaksi wasiat (shigat ) . 2
Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan keharusan adanya dua saksi atau notaris  dalam  pelaksanaan  wasiat  dijelaskan  dalam  pasal  195  ayat  (1)  KHI  yang berbunyi:
“Wasiat  dilaksanakan  secara  lisan  dihadapan  dua  orang  saksi,  atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris”.
Ketentuan pasal 195 ayat (1) KHI ini belum menjadi concern dalam kitab- kitab  fikih.  Karena  ketentuan  ini  merupakan  pembaharuan  dalam  hukum  Islam. Ulama fikih tidak memasukkan ketentuan adanya dua orang saksi (syahidain) bagi sahnya wasiat, 3 apalagi notaris kedalam rukun wasiat.
Instruksi  Presiden  (Inpres)  No  1  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) tahun  1991  dalam  hal  ini  tentunya  memilki  tujuan  hukum  terhadap  keharusan adanya  dua  orang  saksi  atau  notaris  dalam  pelaksanaan  wasiat  baik  secara  lisan atau  tertulis,  dengan  adanya  peraturan  tersebut  masyarakat  Indonesia  harus mentaatinya,  salah  satunya  yaitu  dengan  cara  memahami  isi  dan  tujuan  dari peraturan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Penulis  berusaha  memahami  tujuan  dari  adanya  pasal  195  Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat dari kacamata filsafat hukum Islam yakni  melalui  metode maqasid  al-syari’ah. Metode  tersebut  memberikan pemaparan  dari  sudut  pandang  filsafat  yang  mempunyai  skala  prioritas  yakni dengan mempertimbangkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

## Saksi dalam Wasiat Menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  adalah  fikih  dalam  bahasa  undang-undang, sehingga  susunannya  seperti  undang-undang  yang  mencakup  pada  bab,  pasal  dan
1 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 361.
2 Ibid., hlm. 361.
3 Edi  Gunawan,  Pembaharuan  Hukum  Islam  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam. Jurnal Hunafa . Vol, 12, No. 1, 2015, hlm. 297-298.
ayat yang berisi persolan-persoalan yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut yakni perkawinan, kewarisan dan perwakafan. 4
Penetapan  dalam  setiap  pasal  juga  melalui  proses  perdebatan  yang  panjang demi  mewujudkan  suatu  ketetapan  yang  tidak  merugikan  terhadap  masyarakat. Berkenaan dengan persaksian dalam wasiat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan dalam pasal 195 ayat (1), Bab V, tentang “Wasiat”.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menjelaskan  aturan  persaksian wasiat dalam pasal 195 berbunyi:
1) Wasiat  dilaksanakan  secara  lisan  dihadapan  dua  orang  saksi,  atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
2) Wasiat  hanya  diperbolehkan  sebanyak-banyakya  sepertiga  dari  harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris
4) Pernyataan  persetujuan  pada  ayat  (2)  dan  (3)  pasal  ini  dibuat  secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dihadapan Notaris.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menetapkan  perlunya  pengaturan  tentang wasiat dengan bukti-bukti yang autentik, yaitu dilaksanakan secara lisan di hadapan dua  orang  saksi,  atau  tertulis  di  hadapan  dua  orang  saksi  atau  di  hadapan  notaris. Hal  ini  penting  karena  implikasi  dari  pelaksanaan  wasiat  ini  sangat  berpengaruh kepada  pelaksanaan  perpindahan  hak  milik  seseorang  kepada  orang  lain  secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaaan wasiat tersebut. 5
Sebaliknya jika tidak demikian, maka wasiat tidak ada bukti yang kuat ketika ada  persengketaan  dalam  harta  wasiat,  khususnya  pada  saat  pembuktian  di Pengadilan, apakah wasiat tersebut benar-benar terjadi atau tidak.
Dengan  demikian  tujuan  dari  pelaksanaan  wasiat  mengaruskan  dihadapan dua  saksi  dan  notaris  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  agar realisasi  wasiat  setelah  pewasiat  meninggal  dunia  dapat  terlaksana,  karena  misi wasiat  ini  sangat  positif  dalam  kehidupan  masyarakat,  terlebih  lagi  jika  wasiat ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan. 6
4 Direktoral  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam,  Pedoman  Penyuluhan Hukum (Jakarta: Departemen Agama RI, 1995), hlm. 79.
5 Sirman  Dahwal,  Beberpa  Masalah  Hukum  tentang  wasiat  dalam  Konteks  Peradilan Agama, hlm. 19.
6 Ibid.
Zaeni  Mahmud,  Tinjauan  Maqasid  Al-Syari  ’ah  Terhadap  Pasal  195  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) Tentang Saksi Dalam Wasiat
Dalam  Islam  kesaksian  adalah  sangat  penting,  maka  para  ulama mengkategorikannya  sebagai fardhu’ain (kewajiban  perseorangan)  bagi  orang- orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenarnya  agar  kebenarannya  terungkap,  sekalipun  tidak  dipanggil  namun  tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran. 7
Seorang  saksi  menempati  posisi  yang  urgen  (sangat  penting)  dalam memvalidasi  suatu  peristiwa  atau  kasus  hukum  di  pengadilan,  keterangan  saksi juga  berfungsi  sebagai  upaya  menetapkan  hak-hak  seorang  manusia.  Karena dengan adanya kesaksian sangat membantu seorang hakim dalam menetapkan hak dan  memutuskan  suatu  perkara.  Pada  umumnya  sebuah  kasus  sulit  dituntaskan tanpa  adanya  kesaksian  dari  lisan  seseorang  saksi. 8 Begitu  juga  kaitannya  dalam pelaksanaan wasiat, apabila tidak ada saksi yang menyaksikannya sulit menetapkan apakah wasiat tersebut benar-benar terjadi atau tidak.
Suatu aturan hukum harus bisa dipahami landasan filosofinya agar mayarakat beranggapan  bahwa  hukum  Islam  sudah  representatif  dalam  menyelesaikan perkara.  Konteks  Indonesia,  landasan  filosofis  dari  hukum  yang  berlaku  adalah pancasila,  sebagai  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia.  Pancasila  sebagai  landasan filosofis  mengandung  tiga  unsur  penting,  yaitu  ketuhanan,  kemanusiaan,  dan keadilan. Ini berarti landasan filosofis ketentuan keharusan adanya dua orang saksi atau notaris  dalam pelaksanaan wasiat  pada Kompilasi  Hukum Islam (KHI) harus dilihat  dari  kebenaran  yang  berdasar  pada  nilai-nilai  ketuhanan,  nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai keadilan.
Dari  sisi  nilai  kemanusiaan,  karena  ketentuan  saksi  dalam  wasiat  terkait dengan  hak-hak  kemanusiaan  maka  harus  jelas  benar-benar  terjadi  atau  tidak wasiatnya  dan  itu  dibuktikan  oleh  adanya  saksi  atau  keterangan  lainnya  jika dibutuhkan. Melihat realitas masyarakat maju menjadikan saksi sebagai suatu yang urgen dalam permasalahan muamalah khususnya dalam pelaksanaan wasiat.
Dari  sisi  nilai  keadilan,  adanya  saksi  dalam  pelaksanaan  wasiat  adalah sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari pada wasiat tersebut, misalnya ialah penyangkalan harta wasiat dan lain sebagainya.
Konteks Indonesia akan lebih baik bila mana selaras dengan konteks hukum Islam, konteks hukum Islam dalam pembahasan kali ini ialah maqashid al-syariah.
7 Arbanur,  Kesaksian  dalam  Prespektif  Hukum  Islam ,  Jurnal  el-Qanuniy .  Vol,  6,  No.  1, 2020, hlm. 31-32.
8 Ibid.
Zaeni  Mahmud,  Tinjauan  Maqasid  Al-Syari  ’ah  Terhadap  Pasal  195  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) Tentang Saksi Dalam Wasiat

## Diskursus  Ketentuan  Saksi  dalam  Wasiat  pada  Pasal  195  Kompilasi  Hukum Islam (KHI)
Pelaksanaan  wasiat  umumnya  bersifat  kultural,  dituturkan  orang  yang  sehat atau  orang  yang  akan  menjelang  meninggal  serta  dilaksanakan  secara kekeluargaan.  Maka  saksi  dalam  wasiat,  ada  bagian  wilayah  ijtihadiyah  karena mengandung kemaslahatan. Mengenai anjuran persaksian dalam wasiat dalam Q.S Al-Maidah ayat 106, Allah SWT berfirman:
َح اَذِا ْمُكِنْيَ ب ُةَداَهَش اْوُ نَمٓا َنْيِذَّلا اَهُّ يَآيٰ
ْوَا ْمُكْنِِّم  ٍلْدَع اَوَذ ِنٓنْ ثا ِةَّيِصَوْلا َْيِْح ُتْوَمْلا ُمُكَدَحَا َرَض ِتْوَمْلا ُةَبْ يِصُّم ْمُكْتَ باَصَاَف ِضْرَْلْا  ِفِ ْمُتْ بَرَض ْمُتْ نَا ْنِا ْمُكِْيَْغ ْنِم ِنٓرَخٓا
“Wahai  orang-orang  yang  beriman,  persaksian  di  antara  kamu,  apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan  dia  akan  berwasiat,  adalah  d)”.ua  orang  yang  adil  di  antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian... . (Q.S Al-Maidah: 106).
Berdasarkan ayat tersebut apabila seseorang merasa sakit, dan merasa bahwa ini  adalah  panggilan  maut  maka  hendaklah  segera  mengadakan  wasiat.  Dan hendaklah  wasiat  tersebut  disaksikan  dua  saksi  yang  adil  diantara  kamu,  artinya ialah  sama-sama  beriman,  dan  beragama  Islam.  Kemudian  sampaikanlah  catatan- catatan  harta  yang  akan  diwasiatkan.  Namun,  apabila  dalam  perjalanan  tidak menemukan saksi yang beragama Islam maka boleh mencari dua saksi yang bukan dari golongan yang bukan beragama Islam. 9
Menurut Edi Gunawan dikutip dari jurnal Hunafa 2015, ketentuan pasal 195 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  merupakan  pembaharuan  dalam  hukum  Islam. Ketentuan  ini  belum  menjadi  concern  dalam  kitab-kitab  fikih.  Ulama  fikih  tidak memasukkan ketentuan adanya dua orang saksi bagi sahnya wasiat apalagi notaris ke  dalam  rukum  wasiat.  Melihat  kondisi  sekarang  berbeda  pada  saat  kitab-kitab fikih klasik itu ditulis. Pada saat itu kemaslahatan hukum dalam wasiat sudah dapat diperoleh meskipun tanpa harus menetapkan ketentuan dua orang saksi atau pejabat hukum seperti notaris sebagai rukun wasiat. 10
9 Hamka. Tafsir Al-Azhar Jilid 3 (Jakara: Gema Insani, 2015), hlm. 62.
10 Edi  Gunawan,  Pembaharuan  Hukum  Islam  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam. Jurnal Hunafa . Vol, 12, No.1, 2015, hlm. 297-298.
Berbeda  dengan  keadaan  masyarakat  modern  saat  ini,  dimana  permasalahan wasiat  sudah  semakin  kompleks,  menuntut  diakukannya  antisipatif  terhadap dampak  yang  ditimbulkan  dari  wasiat,  maka  melalui  ijtihad,  para  ulama  saat  ini termasuk  ulama  Indonesia,  dirumuskanlah  aturan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI),  bahwa  setiap  pelaksanaan  wasiat  mesti  harus  disaksikan  dua  orang  saksi atau notaris baik secara lisan maupun tertulis.
Kondisi sekarang berbeda dengan zaman dahulu saat fikih klasik itu ditulis, bahwa  zaman  dahulu  orangnya  ikhlas,  sekarang  ikhlas  sudah  merupakan  barang langka,  orang-orang  pada  masa  itu  masih  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  tradisi seperti tradisi  menyampaikan wasiat  pada penerimanya. Namun,  kondisi  sekarang sudah berubah kebanyakan orang sekarang kurang dapat dipercaya ketika misalnya mengaku menerima wasiat dari seseorang. 11
Dalam  kitab-kitab  fikih  klasik  ulama  fikih  menetapkan  rukun  wasiat  ada empat  yaitu  pewasiat,  penerima  wasiat,  barang  yang  diwasiatkan,  dan  redaksi wasiat (sighot). Karena ucapan orang yang berwasiat kepada seseorang sudah jelas, penerima  wasiatnya  jelas  dan  barang  wasiatnya  sudah  jelas  maka  tidak  perlu adanya  saksi.  Atau  barangkali  fuqoha  melihat  saksi  adalah  elemen  luar  dalam wasiat, seperti halnya jual beli tanpa adanya saksi maka sah jual beli tersebut, maka saksi  tidak  dimasukkan  dalam  rukun  wasiat.  Berbeda  halnya  dengan  pernikahan dimana  harus  ada  saksi  dan  ulama  fikih  klasik  memasukannya  dalam  rukun pernikahan  dan  menjadikan  sahnya  pernikahan. 12 Maka  di  era  sekarang  ketentuan KHI  dianggap  lebih  solutif  dengan  menambahkan  dua  aspek  syarat  wasiat  yaitu dua orang saksi dan dicatatkan notaris. Dijelaskan pada bab II bahwa di Indonesia aturan  persaksian  dalam  pelaksanaan  wasiat  diatur  dalam  pasal  195  Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) berbunyi:
“Wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris”.
Adapun  wasiat  yang  dilakukan  dibawah  tangan  yakni  dibuat  tanpa sepengetahuan  dua  orang  saksi  atau  notaris,  maka  wasiat  itu  tidak  dapat  diajukan pelaksanaannya di Pengadilan Agama, dan wasiat tersebut batal demi hukum.
11 Ibid,
12 Edi  Gunawan,  Pembaharuan  Hukum  Islam  Dalam  Kompilasi  Hukum Islam.  Jurnal Hunafa. Vol, 12, No.1, 2015, hlm. 297 -298.
Berdasarkan  pasal  195  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  ayat  (1)  tidak  ada kewajiban  membuat  wasiat  dalam  bentuk  tertulis  dan  tidak  diharuskan menggunakan campur tangan Notaris tergantung pilihan si pembuat wasiat. 13
Berbeda  dengan  KUH  Perdata  kaitannya  dengan  bentuk  wasiat  pasal  931 KUH  Perdata  menyebutkan: “Suatu  wasiat  hanya  boleh  dibuat,  dengan  akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahaisa atau akta tertutup.”
Dalam hal ini Notaris berwenang membuat akta autentik dengan ketentuan pasal  15  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  jabatan  Notaris  sebagai  berikut: “ Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan  , perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  perundang-undangan  dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” 14

## Diskursus  Maqasid  al-Syari’ah  Pasal  195  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) Tentang Saksi dalam Wasiat
Menurut  Wahbah  az-Zuhaili  pengetahuan  tentang maqasid  al-syari’ah merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat  istinbat  hukum  dan  bagi  orang  lain  dalam  rangka  mengetahui  rahasia- rahasia  syar’iyyah.  Serta  menurut  Abdul  Wahab  Khallaf  menekankan  akan pentingnya maqasid  al-syari’ah ,  karena  nash-nash  syari‘ah  itu  tidak  dapat dipahami  secara  benar  kecuali  oleh  seseorang  yang  mngetahui  maqasid  al- syari’ah. 15
Al-Syaitibi  berpendapat  bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan tersebut  ada  lima  unsur  pokok  yang  harus  di  pelihara  dan  diwujudkan  yakni memelihara  agama (hifz  al-din), memelihara  jiwa (hifz  al-nafs), memelihara  akal (hifz  al-aql), memelihara  keturunan (hifz  al-nasl), dan  memelihara  harta (hifz  al- mal). Untuk  memelihara  lima  pokok  perkara  inilah  syariat  Islam  diturunkan.
13 Adam Lukmanto, Munsharif Abdul Chalim, Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat  Tanpa  Akta  Notaris  Ditinjau  Dari  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata. Jurnal Akta . Vol 4, No. 1, 2017, hlm. 30-31.
14 Ayat 1 pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
15 Ghofar Shiddiq, “Teori Maqasid al- syari’ah dalam Hukum Islam ”, Jurnal Sultan Agung Semarang , Vol XLIV. No. 118 2009, 117-118. Diakses pada tanggal 09 Januari 2021 pukul 23.36.
Zaeni  Mahmud,  Tinjauan  Maqasid  Al-Syari  ’ah  Terhadap  Pasal  195  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) Tentang Saksi Dalam Wasiat
Seorang mukallaf akan  memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat  memelihara kelima  aspek  pokok  itu,  sebaliknya  ia  akan  merasakan  adanya  kemafsadatan, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik. 16
Kelima  unsur  pokok  tersebut  dalam  pelaksanannya  di  bagi  menjadi  tiga tingkatan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  yakni  tingkatan daruriyat,  hajjiyat,  dan tahsiniyyat. Dan  ketiga  kategori  tingkatan  kebutuhan  ini  saling  melengkapi  satu dan lainnya. 17
Ketentuan  Pasal  195  ayat  1  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menjelaskan tentang  keharusan  dihadapan  dua  orang  saksi  atau  notaris  dalam  pelaksanaan wasiat jika dianalisis menggunakan maqasid al-syari’ah dari segi kategori maupun tujuan maqasid  al-syari’ah ,  dalam  tingkatan  kebutuhan daruriyyat (kebutuhan primer)  merupakan  sesuatu  yang  dibutuhkan  manusia  untuk  keutuhan keberadaannya,  kehidupan  manusia  tidak  akan  sempurna  tanpa  terpenuhinya kebutuhan tersebut. 18
Ketentuan  keharusan  adanya  saksi  dalam  wasiat  pasal  195  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  ayat  (1)  kaitannya  dengan  memelihara  agama (hifz  al-din) adalah  memelihara  nilai  bahwa  maslahat  adalah  pangkal  dari  agama  serta mengawal  bagaimana  proses  pembagian  wasiat  sudah  sesuai  pesan  pewasiat  yang semestinya.
Kemaslahatan  manusia  merupakan  tujuan  dari  pelaksanaan  syariat,  hal  ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Anbiya’ ayat 107
َْيِْمَلٓعْلِِّل ًةَْحَْر  َّلِْا َكٓنْلَسْرَا آَمَو
Kami  tidak  mengutus  engkau  (Nabi  Muhammad),  kecuali  sebagai  rahmat bagi seluruh alam.
Kaitanya dengan memelihara jiwa (hifz  al-nafs) yaitu apabila wasiat itu di distribusikan  tanpa  cara  yang  adil,  pasti  akan  menimbulkan  sengketa  di  antara orang-orang  yang  berhubungan  dengan  wasiat  tersebut.  Sehingga  apabila  terjadi sengketa  dan  tidak  di  minimalisir  atau  bahkan  tidak  dicegah  maka  akan membahayakan jiwa-jiwa yang berkaitan dengan wasiat tersebut. Sebaliknya ketika keadilan (al-adalah) dalam wasiat bisa tercipta maka jiwa- jiwa yang berhubungan dengan  wasiat  ini  bisa  terjaga.  Demikian  menjaga  persaudaraan  sangatlah  urgent dalam  Islam.  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  memerintahkan  untuk  senantiasa
16 Fathurrahman  Djamil ,  Metode  Ijtihad  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  ( Jakarta : Logos , 1995 ), hlm. 39.
17 Asfari  Jaya  Bakri, Konsep  Maqasid  al-Syari’ah  Menurut  al-Syatibi (Jakarta:  PT  Raja Grfindo Persada, 1996), hlm. 63-72.
18 Alaiddin Koto , Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.
124.
Zaeni  Mahmud,  Tinjauan  Maqasid  Al-Syari  ’ah  Terhadap  Pasal  195  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) Tentang Saksi Dalam Wasiat
mewujudkan dan menjaga persaudaraan (ukhwah) serta larangan melakukan segala perbuatan  dan  perkataan  yang  dapat  merusak  persaudaraandan  haram  merusak persaudaraanitu sendiri. Karena merusak persaudaraan berarti pelanggaran syari‟at dan  perbuatan  maksiat.  Menjaga  persaudaraan  sangatlah  penting  dalam  Islam. Dengan  persaudaraan  maka  akan  terwujud  persatuan  umat  Islam  dan  perdamaian dalam  masyarakat  dan  negara.  Sebagaiman  Allah  SWT  menegaskan  bahwa  umat Islam itu bersaudara dengan fiman-Nya Q.S al-Hujurat ayat 10:
َنْوَُحْْرُ ت ْمُكَّلَعَل َِّٓللّا اوُقَّ تاَو ْمُكْيَوَخَا َْيَْب اْوُحِلْصَاَف ٌةَوْخِا َنْوُ نِمْؤُمْلا اََّنَّ ا
Sesungguhnya  orang-orang  mukmin  itu  bersaudara,  karena  itu damaikanlah  kedua  saudaramu  (yang  bertikai)  dan  bertakwalah  kepada Allah agar kamu dirahmati.
Apabila dalam pembagian wasiat disaksikan oleh saksi, maka kemaslahatan yang  akan  terjamin  yaitu  perdamaian  antara  sanak  kerabat  atau  ahli  warisnya (atta’yuz  bainal  aqarib). Sebaliknya  apabila  dalam  pembagian  wasiat  tidak melibatkan saksi maka akan timbul sengketa antara ahli waris (al-waris).
Jadi  maksud  dari  memelihara  keturunan (hifz  al-nasl) adalah  bagaimana keturunan  dari  pewasiat (mushi) itu  bisa  menciptakan  perdamaian  dan  kerukunan diantara  ahli  waris  serta  menjamin  adanya  kerukunan  diantara  pihak-pihak  yang terkait dalam hal ini adalah penerima wasiat (musa lahu)
Dalam aspek hifz  al-aql prihal keberadaan saksi  itu untuk  menjamin sudut pandang  yang  positif (wijhatun  nadhori) bahwa  wasiat  yang  memang  digariskan dalam  syari‟at  tidak  justru  kontraproduktif  menimbulkan  sengketa  di  dalam masyarakat.
Rasulullah SAW memberikan ketentuan batasan wasiat:
“Dari  Saad  bin  Abi  Waqah  RA.  Dia  berkata:  Saya  bertanya,  wahai Rasulullah,  saya  punya  harta  tiada  yang  mewarisi  kecuali  satu  anak perempuan saya. Bolehkah saya menyumbangkan dua pertiga harta saya? Beliau  menjawab:  Tidak.  Saya  bertanya:  Apakah  saya  menyumbangkan separuh?  Beliau  menjawab:  Tidak.  Saya  bertanya:  Apakah  saya menyumbangkan  sepertiga?  Beliau  menjawab:  Sepertiga.  Sepertiga  itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya raya lebih baik  dari  pada  engkau  tinggalkan  mereka  fakir  meminta-minta  orang”. (Muttafaq alaih)
Jadi, keberadaan saksi itu bisa memberikan sudut pandang positif (wijhatun nadhori) bahwa konsepsi persaksian wasiat (syahadah) yang dirumuskan di dalam
pasal  195  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  ayat  (1)  itu  bisa  mendukung  sudut pandang yang positif (wijhatun nadhori) tentang bagaimana pembagian wasiat.
Sebaliknya apabila wasiat tanpa adanya saksi, atau bahkan di distribusikan untuk kemaksiatan, maka hal tersebut tidak akan memberikan sudut pandang yang positif,  dan  saksi  mempunyai  peranan  penting  dalam  menjamin  keadilan  dalam distribusi wasiat tersebut.
Maka  kaitannya  dengan  memelihara  akal (hifz  al-aql) itu  untuk  menjamin sudut  pandang  yang  positif  bahwa  wasiat  ini  adalah  perintah  agama  yang  mana perintah agama itu tidak justru menimbulkan sudut pandang yang negatif. Misalnya akibat  wasiat  ahli  warisnya  tidak  mendapatkannya,  sebaliknya  apabila  ada  saksi maka  dalam  pemberian  wasiat  tidak  melebihi  sepertiga  sebagaimana  ketentuan syara‟.
Aturan mengenai keharusan adanya saksi dalam wasiat pasal 195 Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  tersebut  jika  dilihat  dari maqasid  al-syari’ah termasuk memelihara  harta (hifz  al-mal) yakni  membantu  para  pihak  dalam  menjaga keutuhan harta wasiat.
Ketentuan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam  wasiat  ini  termasuk  upaya  untuk  menghilangkan  kesulitan  ketika  terjadi masalah  penyangkalan  terhadap  wasiat,  karena  adanya  saksi  dan  tertulis (musyahadah fil kitabah) dalam pembuatan wasiat sebagai upaya untuk menjadikan pemeliharaan  terhadap  lima  unsur  pokok  menjadi  lebih  baik  lagi.  Jika  dalam pembuatan wasiat tersebut melibatkan dua saksi dan tertulis maka ada bukti ketika terjadi  persengketaan  harta  wasiat,  hal  ini  tentunya  untuk  memudahkan  dalam urusan wasiat.
Menurut  penulis  keberadaan  undang-undang  yang  mengatur  keharusan dihadapan  dua  orang  saksi  atau  notaris  dalam  pelaksanaan  wasiat  sebagaimana yang  telah  dipaparkan  diatas  adalah  untuk  mewujudkan  ketertiban  umum, memberikan  perlindungan  dan  jaminan  khusus  atas  hak-hak  dan  kewajiban  yang timbul dari hubungan hukum dalam hal seberapa penting keharusan dihadapan dua orang  saksi  atau  notaris  dalam  pelaksanaan  wasiat,  secara  formal,  urgensi  saksi atau  notaris  adalah  agar  terwujud  kepastian  hukum,  ketertiban,  perlindungan,  dan jaminan  hukum  atas  wasiat  itu  sendiri.  Namun  di  sisi  lain  ketentuan  pasal  195 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  menimbulkan  kesulitan  bagi  seseorang  untuk melaksanakan wasiat baik secara lisan dihadapan dua orang saksi atau notaris pada keadaan  tertentu  misalnya  saat  tsunami  atau  gempa  bumi,  sedangkan  wasiat  ini sangat penting karena menimbulkan manfaat bagi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab  itu  dalam  keadaan  darurat  tertentu  wasiat  tidak  hanya  dilakukan  dengan
membuat  surat  akan  tetapi  dengan  menggunakan  yang  pertama  dengan  ucapan. Tidak  ada  perselisihan  diantara  para  ulama  fikih  tentang  bolehnya  wasiat  dengan lafaz yang sharih. 19
Kedua menggunakan isyarat, wasiat dianggap sah dari orang yang bisu atau lisannya  kaku,  apabila  dilaakukan  dengan  isyarat  yang  dapat  dipahami,  dengan syarat, orang yang kaku lisannya tidak ada harapan untuk bisa berbicara.
Hemat  penulis  keadaan  terpaksa  atau  darurat  menurut  pengertian  yang diberikan  oleh  ulama-ulama  usul  ialah  sesuatu  yang  berkenaan  dengan  keharusan dan  kepentingannya  orang  untuk  menjaga  agamanya,  jiwanya,  hak  miliknya, ataupun  keluarganya  dari  pada  kerusakan.  Imam  Ghazali  mengatakan  “semua larangan  dibolehkan  karena  darurat”  dalam  hal  wasiat  ini  juga  sudah  ada  bentuk keringanan. 20
Selanjutnya  ditinjau  dari  segi  konsep  dan  metode  penetapan maqashid  al- syari’ah menurut  penulis  dalam  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal 195  ayat  1  tersebut  sudah  memenuhi  kemaslahatan  dan  sesuai  dengan  tujuan maqasid  al-syariah karena  tujuan  maqasid  al-syariah  yaitu  mendatangkan kemaslahatan  dan  menjauhkan  kemudharatan  sebagaimana  kaidah  fikih  yang berbunyi:
لاصلما بلج يلع مدقم دسافلما ءرد
“ Mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dulu sebelum upaya mendapatkan manfaat (maslahat)”
Kaidah  ini  menegaskan  bahwa  apabila  kita  dihadapkan  kepada  pilihan  itu yang  menolak  kemafsadatan.  Karena  menolak  kemafsadatan  sama  juga  sebagai meraih  kemaslahatan,  dan  tujuan  utama maqasid  al-syari’ah tidak  lain  adalah meraih kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Adapun keharusan dihadapan dua orang  saksi  atau  notaris  dalam  pembuatan  wasiat  termasuk  upaya  menolak kemafsadatan  seperti  penyangkalan  terhadap  wasiat  oleh  ahli  waris.  Kebijakan Pemerintah  melalui  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  195  ayat  (1)  ini  juga sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:
ةحلصلمبا طونم ةيعرلا ىلع ماملْا فرصت
19 Siti  Rojanah,  mahasiswa  Universitas  Islam  Sunan  Ampel  dengan  judul,  “Analisis Maslahah  Terhadap  Pembuatan  Surat  Wasiat  Dalam  Keadaan  Darurat  (Studi  Pasal  205  dan  206 Kompilasi Hukum Islam)”, hlm. 58-59.
20 Ibid
“Tindakan  (peraturan)  pemerintah,  berintikan  terjaminnya  kepentingan kemaslahatan rakyatnya”
Suatu  aturan  hukum  yang  ditetapkan  pemerintah  pasti  mengandung  suatu kemaslahatan.  Dengan  regulasi  aturan  pelaksanaan  wasiat  yang  mengharuskan  di hadapan  dua  orang  saksi  atau  notaris  maka  hak-hak  penerima  wasiat  serta kewajiban  pewasiat  menjadi  terjaga  dan  terjamin  sehingga  pelaksanaan  wasiat dapat  berjalan  semestinya.  Jadi,  menurut  hemat  penulis  aturan  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) tentang persaksian dalam wasiat sebagaimana yang telah  dikemukakan  diatas,  dimaksud  agar  realisasi  wasiat  setelah  pewasiat meninggal  dunia  dapat  dilaksanakan.  Karena  misi  wasiat  ini  sangat  positif  dalam kehidupan  masyarakat,  terlebih  lagi  jika  wasiat  ditujukan  kepada  lembaga  sosial keagamaan, kemasyarakatan dan lain sebagainya.

## Kesimpulan
Ketentuan  pelaksanaan  wasiat  pada  pasal  195  ayat  1  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  mengharuskan  adanya  dua  orang  saksi  atau  notaris,  baik  wasiat  itu dilaksanakan  secara  lisan  atau  tertulis.  Pasal  ini  merupakan  pembaharuan  dalam hukum Islam, ketentuan ini belum menjadi concern dalam kitab-kitab fikih klasik. Ulama  fikih  klasik  menetapkan  bahwa  wasiat  mempunyai  empat  rukun,  yakni pewasiat,  penerima  wasiat,  benda  yang  diwasiatkan,  dan  sighat  ijab  dan  qabul. Ulama  fikih  klasik  tidak  memasukkan  dua  orang  saksi,  apalagi  notaris  kedalam rukun wasiat.
Ketentuan persaksian dalam wasiat pasal 195 KHI adalah sesuai dengan ide sentral  maqasid  al-syari’ah  yaitu  kemaslahatan.  Tujuan  hukum  Islam  terletak bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada  doktrin  usul  fiqih  yang  dikenal  dengan  sebutan al-kulliyat  al-khamsah (lima pokok  pilar)  atau  dengan  kata  lain  disebut  dengan maqasid  al-syari’ah (tujuan- tujuan universal syariah).
Ketentuan  saksi  dalam  wasiat  yang  dirumuskan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  pasal  195  ayat  (1)  sangat  tepat,  dan  sesuai  dengan  tujuan  syariat, sudah  seharusnya  masyarakat  mengikuti  apa  yang  ada  dalam  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) tersebut.

## Referensi
Arbanur, Kesaksian dalam Prespektif Hukum Islam , Jurnal el-Qanuniy . Vol, 6, No. 1, 2020
Ayat  1  pasal  15  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
Direktoral  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama  Islam, Pedoman Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama RI, 1995.
Djamil , Fathurrahman, Metode  Ijtihad  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah, Jakarta:
Logos, 1995.
Gunawan,  Edi,  Pembaharuan  Hukum  Islam  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.
Jurnal Hunafa . Vol, 12, No. 1, 2015.
Jaya,  Asfari  Bakri, Konsep  Maqasid  al-Syari’ah  Menurut  al-Syatibi ,  Jakarta:  PT Raja Grfindo Persada, 1996.
Koto, Alaiddin , Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Lukmanto,  Adam,  Munsharif  Abdul  Chalim,  Tinjauan  Hukum  Dan  Akibatnya Terhadap  Wasiat  Tanpa  Akta  Notaris  Ditinjau  Dari  Kompilasi  Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jurnal Akta . Vol 4, No. 1,
2017.
Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 3, Jakara: Gema Insani, 2015.
Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2013.
Shiddiq, Ghofar, “Teori Maqasid al- syari’ah dalam Hukum Islam ”, Jurnal Sultan Agung Semarang , Vol XLIV. No. 118 2009, 117-118. Diakses pada tanggal 09 Januari 2021 pukul 23.36.
Siti  Rojanah,  Analisis  Maslahah  Terhadap  Pembuatan  Surat  Wasiat  Dalam Keadaan Darurat ( Studi Pasal 205 dan 206 Kompilasi Hukum Islam )