## PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENYAJIAN DAN AKSEBILITAS LAPORAN KEUANGAN
Carolus Askikarno Palalangan 1 , Maria Yessica Halik 2 , Frischa Faradilla Arwinda Mongan 3

## Universitas Kristen Indonesia Paulus
carolus@ukipaulus.ac.id
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menjelaskan pengaruh  penyajian  laporan  keuangan  daerah  terhadap  penggunaan informasi  keuangan  daerah  dan  untuk  mengkaji  dan  menjelaskan pengaruh  aksesbilitas  keuangan  daerah  terhadap  upaya  penggunaan informasi  keuangan  daerah  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  survei. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah  sampel  sebanyak  75  orang.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  kuesioner  yang  telah  diuji  validitas  dan  reliabilitasnya. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  regresi  berganda.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  Penyajian  laporan  keuangan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah lingkungan pemerintahan Kota Makassar dan variabel Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  daerah  (X2)  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Penggunaan  Informasi  Keuangan  Daerah  (Y)  di lingkungan pemerintahan Kota Makassar.
e-ISSN 2715-7474 p-ISSN 2715-9892
Informasi Artikel Tanggal masuk 08 April 2021 Tanggal revisi 12 Mei 2021 Tanggal diterima 30 Juni 2021
Kata Kunci: Keuangan Daerah 1
Penyajian 2
Aksebilitas 3
Laporan Keuangan 4

## PENDAHULUAN
Di zaman reformasi yang berlangsung saat ini di Indonesia masyarakat menuntut agar pemerintahan mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Otonomi Daerah adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  Urusan  Pemerintahaan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut  Abdullah  (2010)  menyatakan  bahwa  pemberian  otonomi  daerah  dapat diharapkan  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  transparansi  dan  akuntabilitas  sektor publik  di  Indonesia.  Dan  menurut  Sanjaya  (2004)  menyatakan  bahwa  adanya
perkembangan  sektor  publik  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  saat  ini  menimbulkan beberapa tuntutan mengenai penggunaan informasi keuangan kepada pemerintah pusat maupun  pemerintah  daerah.  Tuntutan  tersebut  perlu  dilakukannya  sebuah  transparasi kepada  publik  serta  pemerintah  juga  perlu  melakukan  pemberiaan  informasi  kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik seperti memberikan kemudahan kepada  masyarakat  untuk  mengakses  informasi  keuangan  pemerintah  daerah  berupa laporan keuangan.
Dengan  pemberian  otonomi  kepada  daerah  kabupaten  dan  kota,  pengelolahaan keuangan  sepenuhnya  berada  ditangan  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu,  diperlukan sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  dalam  rangka mengelola  desentralisasi secara  transparan,  ekonomi,  efesien  dan  akuntabel.  Beberapa  perbaikan  dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan yang memerlukan prioritas utama, agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintahaan daerah.
Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel tentunya ada  suatu  jaminan  bahwa  segala  informasi  atau  peristiwa  penting  yang  menyangkut kegiatan pemerintah harus terekam dengan baik dalam suatu ukuranukuran yang jelas dan dapat diiktisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Laporan  keuangan  adalah  suatu  informasi  yang  menggambarakan  kondisi  suatu perusahaan, yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan.
Penelitan ini dilatar belakangi karena adanya perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh  penyajian  laporan  keuangan  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan  terhadap penggunaan  informasi  keuangan  daerah  dari  beberapa  peneliti  sebelumnya.  Adapun penelitian tersebut yaitu : dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2009) yang bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.  Penyajian  laporan  keuangan  yang  lengkap  dan  secara  langsung  tersedia  dan aksesibilitas  bagi  pengguna  informasi  menentukan  sejauh  mana  transparansi  dan akuntabilitas pengelolan keuangan daerah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini  adalah  penyajian laporan  keuangan  daerah tidak  berpengaruh  terhadap  penggunaan informasi keuangan daerah sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
Bandariy  (2012)  telah  melakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menguji pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Adapun  hasil  yang  dari  penelitian  tersebut  yaitu  penyajian  laporan  keuangan  daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Ramadhani,dkk.(2014)  juga  melakukan  penelitian  untuk  menguji  pengaruh  penyajian laporan  keuangan  daerah  dan  aksesibilitas  terhadap  penggunaan  laporan  keuangan daerah,  dan  hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  tersebut  adalah  penyajian  laporan keuangan  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan  berpengaruh  secara  simultan  terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh
Saputra  (2012)  memberikan  hasil  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  daerah  secara parsial berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Keagenan (Agency Theory)
Teory keagenan (Agency theory) merupakan basis yang mendasari praktik bisnis perusahaan  yang  dipakai  selama  ini.  Teori  tersebut  berakar  dari  sinergi  teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Menurut Anthony dan Vijay (2005) teori agensi  adalah  hubungan  atau  kontrak  antara principal dan agent. Teori  prinsipal-agen menganalisis  susunan  kontraktual  di  antara  dua  atau  lebih  individu,  kelompok  atau organisasi.  Salah  satu  pihak principal membuat  suatu  kontrak,  baik  secara  impilisit maupun ekspilisit, dengan pihak lain agent dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau  melakukan  pekerjaan  seperti  yang  diinginkan  oleh  prinsipal  dalam  hal  ini  terjadi pendelegasian  wewenang.  Lupia  dan  McCubbnis  (2002)  menyatakan  pendelegasian terjadi  ketika  seseorang  atau  satu  kelompok  orang  atau  prinsipal  memilih  orang  atau kelompok lain agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

## Penyajian Laporan Keuangan Daerah
Laporan  keuangan  sektor  publik  merupakan  representasi  tersruktur  posisi keuangan akibat transaksi yang dialakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan  komponen  yang  menciptakan  akuntabilitas  sektor  publik.  Adanya  tuntutan yang  semakin  besar  terhadap  pelaksanaan  akuntabilitas  publik  menimbulkan  impilkasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah  informasi  akuntansi  berupa  laporan  keuangan  (Mardiasmo,  2002).  Menurut Wahidah  (2015)  penyajian  lapaoran  keuangan  daerah  merupakan  informasi  keuangan pemerintah  daerah  yang  memenuhi  karakterisrik  kualitatif  laporan  keuangan  yang berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 . Terdapat 5 indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat  dipahami.  Keempat  karakteristik  tersebut  merupakan  prasyarat  normatif  yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki oleh pihak pengguna laporan keuangan.

## Aksesibilitas Laporan Keuangan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  aksesibilitas  (accessibility)  hal  yang dapat  dijadikan  akses  atau  hal  yang  dapat  dikaitkan.  Pentingnya  penerapan  akuntansi keuangan yang baik dan mudah agar masyarakat dapat mendapatkan informasi keuangan tersebut  sangat  menentukan  tingkat  transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  daerah. Aksesibilitas apabila dilihat dari perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk  bergerkak  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lainnya,  dengan  aman,  nyaman,  serta kecepatan  yang  wajar.  Aksesibilitas  laporan  keuangan  merupakan  kemudahan  bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan ( Mulyana, 2006).
Laporan  keuangan  harus  dapat  di  mengerti  dan  tersedia  bagi  mereka  yang tertarik dan mau  berusaha  untuk  memahaminya  (Henly  et  at,  1992,  dalam  Rohman,  2009).  Dari beberapa  pengertian  di  atas  maka  dapat  di  simpulkan  bahwa  aksesibilitas  terkait  erat dengan kemudahaan dan ketersediaan.

## Penggunaan Informasi Keuangan
Penggunaan informasi keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan  kegagalan  maupun  keberhasilannya  sebagai  bahan  evaluasi  untuk  tahun berikutnya Untuk memuaskan pengguna informasi, sangat perlu dilakukan upaya untuk menggali apa saja informasi- informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan daerah.  Menurut  Saputra  (2012)  penggunaan  informasi  keuangan  daerah  berkaitan dengan  penilaian  para  pengguna  laporan  keuangan  daerah  terhadap  akuntabilitas  dan transparansi  setiap  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  pemerintah  dearah. Akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa laporan keuangan yang dapat di akses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik  berhak  mengetahui  informasi  tersebut  Aliyah  dan  Aida  (2012).  Penggunaan informasi  keuangan  daerah  sangat  penting  dilakukan  karena  para  pengguna  dapat mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan berbagai analisis.

## Pengembangan Hipotesis
Beberapa  penelitian  terdahulu  menyebutkan  bahwa  perwujudan  akuntanbiltas publik  belum  tercapai  sesuai  harapan  pengguna  informasi.  Hal  ini  terbukti  dari  masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mampu untuk menyajikan laporan pengelolaan keuangan daerah yang belum mampu untuk menyajikan laporan keuangan daerah secara terbuka kepada publik. Fator utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas adalah dengan penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  Bagaimana  penilaian  tanggungjawab  itu  selanjutnya  kita kembalikan lagi ke pihak-pihak pengguna laporan keuangan.
Fungsi  laporan  keuangan  daerah  yaitu  untuk  menyajikan  informasi  posisi keuangan, realisasi anggaran, arus khas, dan informasi-informasi yang terkait sebagai alat ukur  kinerja  manajemen  dipemerintah  daerah  yang  kemudian  dinilai  oleh  pengguna informasi laporan  keuangan.  Pertanggungjawaban  perlu  dilakukan melalui  media  yang selanjutnya  dapat  dikomunikasikan  kepada  pihak  internal  maupun  eksternal  (publik) sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan secara sukarela. Hasil feedback dari pengguna informasi  atas  penyajian  laporan  keuangan  inilah  yang  menjadi  bahan  koreksi  bagi pemerintah daerah atas kinerja mereka selama tahun anggaran berlangsung.
H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
Aksesibilitas  menurut  perspektif  tata  ruang  adalah  keadaan  atau  ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahaan seseorang atau keadaan
untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahaan seseorang untuk memperoleh informasi keuangan (Mulyana, 2006). Penyajiaan  adalah  aspek  yang  penting  dari  aksesibilitas.  Dengan  kata  lain  laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henly et al.,, 1990, dalam Rohman, 2009).
Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahh dan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap akhir tahun periode anggaran Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyajikan Laporan Keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Cacatan  atas  Laporan  Keuangan BUMD.  Tuntutan  pemerintah  pusat  yang  mengharuskan  setiap  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  harus  terdapat  Penyajian  Laporan  Daerah  hal  ini  diharapkan  dapat berpengaruh  positif  terhadap  penggunaan  informasi  keuangan  daerah.  Aksesibilitas laporan  keuangan  merupakan  sarana  penunjang  dalam  rangka  perwujudan  lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar pengguna informasi keuangan daerah.
H2:  Aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap penggunaan informasi keuangan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian kuantitatif berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan  yang  ada  dalam  kuesioner.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota Makassar di SKPD tepatnya di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Lokasi ini dipilih karena  sesuai  dengan  pertimbangan  bahwa  sangat  relevan  dengan  permasalahan  yang akan diteliti.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pengguna  internal  dan  eksternal  laporan keuangan daerah Kota Makassar, yang dalam hal ini yang menjadi populasi yang dituju oleh peneliti adalah OPD yang tepatnya Badan Pengelolaan Keuagan Daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Makassar dengan responden kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, dan pengawai yang di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Penyampelan atas responden (penggunalaporan  keuangan)  menggunakan  teknik proporsionate  stratified  random sampling; yakni, suatu teknik pemilihan sampel yang apabila populasinya tidak seragam (heterogen) yang terdiri dari beberapa kelompok dengan kategori yang berbeda.
Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  variabel  dependen (terkait) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggunaan informasi keuangan daerah (Y). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan  (X2).  Pengukuran  variabel  menggunakan  skala  Likert  yaitu  responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, objek, atau kejadian
(Kuncoro, 2003:157). Jawaban akan diberi skor: Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2= tidak setuju, Skor 3 = ragu-ragu, Skor 4= setuju, Skor 5 = sangat setuju.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi karakteristik responden  dan  hasil  jawaban  dari  setiap  responden  pada  setiap  pernyataan  dalam kuisioner atau alat ukur yang digunakan. Total kuisioner yang ditujukan pada ODP kota Makassar berjumlah 100 eksampler sedangkan yang kembali dan dapat diolah hanya 75 eksampler. Adapun rinciannya adalah seperti pada tabel berikut
Perhitungan  statistik  deskriptif  untuk  variabel  penyajian  laporan  k  euangan  (X1) meggunakan bantuan IBM SPSS 25 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Perhitungan  statistik  deskriptif  untuk  variabel  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  daerah (X2) mengunakan bantuan IBM SPSS 25 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Perhitungan statistik deskriptif untuk variabel Penggunaan Informasi Keuangan Daerah  (Y)  mengunakan  bantuan IBM  SPSS  25 yang  hasilnya  dapat  dilihat  pada tabel berikut:
Hasil uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Y = 2.315+ 0,433X1 + 0.515X2 + e Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2,87 lebih besar dibanding nilai t tabel 1,984 (df = 73; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,005 lebih rendah dari 0,05.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  variabel  Penyajian  laporan  keuangan  (X1) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penggunaan  Informasi  Keuangan  Daerah lingkungan pemerintahan Kota Makassar, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.
Pemerintah  daerah  memiliki  kewajiban  untuk  menyajikan  laporan  keuangan daerah karena itu merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang diberikan pemerintah  kepada  publik.  Sehingga  pablik  bisa  menggunakan  informasi  keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi, social,  dan politik Mardiasmo (2014: 30). Oleh karena itu pihak pemerintah harus senantiasa memberikan informasi yang baik dan  benar  kepada  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  keagenan  dan  teori  sinyal. Dalam  teori  keagenan  dibahas  tentang  masalah  keseimbangan  informasi  atau  dikenal dengan assimetri information. Dalam hal ini keterkaitan antara keseimbangan informasi dapat  dilihat  pada  pihak  penyaji  dan  pihak  pengguna  dimana  kedua  pihak  ini  harus memiliki  keseimbangan  informasi.  Pihak  penyaji  harus  memberikan  informasi  yang sebenarnya kepada pihak pengguna tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sedangkan dalam teori sinyal  juga  dibahas  tentang  pemberian  sinyal  berupa  informasi-informasi  yang  berasal dari  pemerintah  kepada  para  pengguna  laporan  keuangan.  Dengan  demikian  hasil  ini menunjukkan adanya kecocokan antara kenyataan dengan teori yang ada.
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  yaitu  penyajian  laporan  keuangan  daerah berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penggunaan  informasi  keuangan  daerah, maka  hasil  yang  diperoleh  adalah  hipotesis  pertama  diterima.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah maka akan berimplikasi  terhadap  peningkatan  penggunaan  informasi  keuangan  daerah  oleh  para pengguna  laporan  keuangan.  Dalam  penelitian  ini  dikatakan  bahwa  ketika  entitas pemerintah menyajikan laporan keuangan dengan baik maka hal tersebut dapat dinikmati atau dipergunakan oleh para pengguna informasi keuangan. Ketika informasi keuangan pemerintah  telah  dipergunakan  oleh  para  pengguna  laporan  keuangan  maka  laporan keuangan  tersebut  bisa  dinilai  transparansi  dan  akuntabilitasnya  oleh  para  pengguna laporan keuangan. Berarti laporan keuangan pemerintah telah mampu dipertanggungjawabkan kepada para pengguna laporan keuangan.
Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2,87 lebih besar dibanding nilai t tabel 1,984 (df = 73; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,005 lebih rendah dari 0,05.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  variabel  Penyajian  laporan  keuangan  (X2) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penggunaan  Informasi  Keuangan  Daerah lingkungan pemerintahan Kota Makassar, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.
Penggunaan informasi keuangan yang baik tergantung kepada bagaimana akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan  dipahami  oleh  para  pengguna  laporan  tersebut.  Dalam  hal  ini  akses  yang  biasa diberikan untuk mempermudah para pengguna laporan keuangan salah satunya website. Hal  ini  sejalan  dengan  teori  sinyal  yang  diungkapkan  oleh  Tjandrakirana  dan  Meva (2014)  yang  menyatakan  bahwa  teori  sinyal  menjelaskan  mengenai  alasan  perusahaan memberi  informasi  laporan  keuangan  kepada  pihak  luar  dan  bagaimana  seharusnya perusahaan  memberikan  sinyal  kepada  pihak  pengguna  laporan  keuangan.  Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan atau informasi mengenai perusahaan. Ini berarti bahwa  pemerintah  daerah  harus  membuka  akses  kepada  stakeholder  secara  luas  atas laporan  keuangan  yang  dihasilkannya,  misalnya  dengan  mempublikasikan  laporan keuangan daerah bahwa ada korelasi serta distribusi yang signifikan antara aksesibilitas laporan  keuangan  terhadap  penggunaan  informasi  keuangan  daerah,  semakin  tinggi aksesibilitas  laporan  keuangan  semakin  tinggi  pula  penggunaan  informasi  keuangan daerah,  begitu  juga  sebaliknya.  Dengan  demikian  hasil  ini  menunjukkan  adanya kecocokan antara kenyataan dengan teori yang ada.
Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, maka hasil yang diperoleh  adalah  hipotesis  kedua  diterima.  Ini  berarti  makin  baik  aksesibilitas  laporan keuangan,  makin  baik  penggunaan  informasi  keuangan  daerah  tersebut.  Temuan  ini mengindikasikan  bahwa  aksesibilitas  laporan  keuangan  mempunyai  peranan  penting dalam meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah. Dalam hipotesis kedua ini, pengaruh  akasesibilitas  laporan  keuangan  terhadap  penggunaan  informasi  keuangan daerah  maka  dapat  dikatakan  bahwa  semakin  baik  akses  yang  diberikan  oleh  pihak
pemerintah  kepada  pihak  pengguna  informasi  keuangan  maka  akan  semakin  baik pula informasi tersebut dapat digunakan.
Hal ini menunjukan bahwa ketika pemerintah memberikan akses kepada publik  maka  pemerintah  memilki  tanggung  jawab  kepada  publik  untuk  memberikan kumudahan dalam hal pengaksesan laporan keuangan melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.
Dari hasil uji signifikansi F menunjukkan bahwa nilai f sebesar 12,289 lebih besar dibanding nilai f table 3,090 (df = 73; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,00 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa Penyajian laporan keuangan (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  Penggunaan  Informasi  Keuangan  Daerah  (Y)  di  lingkungan pemerintahan Kota Makassar.

## SIMPULAN
Variabel  Penyajian  laporan  keuangan  (X1)  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan daerah  (X2)  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  variabel  Penggunaan  Informasi Keuangan Daerah lingkungan Makassar (Y). Variabel Penyajian laporan keuangan (X1) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penggunaan  Informasi  Keuangan  Daerah lingkungan pemerintahan Kota Makassar. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Syukriy.  2015.  Otonomi  Daerah  Sebagai  Upaya  Memperkokoh  Basis
perekonomian Daerah Blog Syukriy Abdullah. https://syukriy.wordpress.com/otonomi-daerah-sebagai-upaya-memperkokoh- basisperekonomian-daerah/ .
Diamond Jack. 2002. “ Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?”. IMF

## Working Paper. Fiscal Affairs Departement.
Edy, Sujana dkk. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan  Aksesibilitas  terhadap  Transparansi  Laporan  Kauangan  Pemerintah  Daerah (Studi  Empiris  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Klungkung). Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha.
Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 8. BP: Universitas Diponegoro, Semarang.
Hehanussa,  Salomi  J.  2015.  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  daerah  dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Ambon). Jurnal, UNISSULA.
Laura,  Manuel  Pedro,  Andres  Navarro.  2015.  Governance,  transparency  and accountability: An international comparison. Paper
N, Wahida . 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksestabilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntanbilitas Keuangan Daerah Konawe Utara . Universitas Hasanuddin Makassar.
Nursiam, Dian. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Boyolali). Jurnal, FEB UMS.
Peggy, Sande. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Provinsi Sumatera Barat. Jurnal, Universitas Negeri Padang.
Putri, F. E. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). Journal of Chemical Information and Modeling , 4 (1), 483–497.
Saragih,  Charli  Andreas.  2015.  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintahan  Kabupaten  Simalungun). Jurnal, Universitas Sebelas Maret.
Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu. JOM Fekon , 4 (1), 571–586.
Steccolini, Ileana. Local Govemment Annual Report: an Accountability Medium? EIASM Conference  on  Accounting  and  Auditing  in  Pablik  Sector  Reforms,  Dublin. (September 2002).
Superdi.  (2017).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan,  Aksesibilitas  Dan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Sijunjung) . JOM Fekom , Vol.4 No.1 , 2015–2029.