## ETIKA PROFESI HAKIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Submitted : September 2021 Revised : October 2021 Published : November 2021 Rabiatul Hidayah 1 , Lutfi Zarkasi 2 ,
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Menpanwah, 2 Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah
rabiatulhidayah03@gmail.com 1 , lutfizarkasi7@gmail.com 2

## Abstrak
Hakim  merupakan  profesi  yang  khusus,  karena  mempunyai  keahlian  dalam  bidang hukum,  sehingga  mengaplikasikan  kepada  tuntutan-tuntutan  norma  etik  (moralitas). Etika  sendiri  adalah  merupakan  landasan  suatu  profesi  sehingga  menjadi  perhatian bersama  karena  sering  terjadi  gejala-gejala  penyalahgunaan  terhadap  profesi. Munculnya wacana pemikiran tentang kode etik profesi hakim karena berangkat dari realitas  para  penegak  hukum  (khususnya  hakim)  yang  mengabaikan  nilai-nilai moralitas. Meskipun para pelaku professional (hakim) sudah memilki kode etik profesi hakim  sebagai  standar  moral,  ternyata  belum  memberikan  dampak  yang  positif, terutama  belum  bisa  merubah  image  masyarakat  terhadap  wajah  peradilan  untuk menjadi lebih baik. Kode etik yang sudah ada belum memberikan nilai yang berpihak kepada terwujudnya tujuan hukum, sehingga perlu dikaji kembali atau direvisi untuk disesuaikan dengan perubahan situasi. Salah satu jalan untuk menegakkan supremasi hukum adalah dengan cara menegakkan etika, profesionalisme, dan disiplin. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis terhadap nilai-nilai  yang terkandung dalam kode etik profesi hakim dalam sudut pandang etika hukum Islam. Persoalan yang akan dijawab dalam skripsi ini adalah: Pertama, Apa dan Bagaimana nilai-nilai dasar yang  terkandung  dalam  kode  etik  profesi  hakim  Indonesia.  Kedua,  Bagaimana pandangan Islam terhadap kode etik profesi hakim Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini  adalah  untuk  memberikan  penjelasan,  analisa  dan  penilaian  terhadap  kode  etik profesi hakim dari sudut pandang etika Islam. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi dan pengambil kebijakan bagi penegakan kode etik profesi  hukum.  Menurut  jenisnya  penelitian  ini  termasuk  penelitian  pustaka  karena menjadikan bahan pustaka sebagai bahan kajian.
Kata Kunci : Etika, Profesi, Hakim, Hukum Islam

## Abstract
Judges are a special profession, because they have expertise in the field of law, so they apply  ethical  norms  (morality)  to  demands.  Ethics  itself  is  the  foundation  of  a profession so that it becomes a common concern because frequent symptoms of abuse of the profession occur. The emergence of a discourse of thought about the professional code of ethics of judges departs from the reality of law enforcers (especially judges) who ignore moral values. Even though professional actors (judges) already have a code
of  ethics  for  the  profession  of  judges  as  a  moral  standard,  it  has  not  had  a  positive impact, especially not being able to change the image of society towards the face of justice for the better. The existing code of ethics has not provided a value in favor of the realization of legal objectives, so it needs to be reviewed or revised to suit changing circumstances.  One  way  to  uphold  the  rule  of  law  is  by  upholding  ethics, professionalism and discipline. This research was conducted as an attempt to analyze the  values  contained  in  the  professional  code  of  ethics  of  judges  from  the  ethical perspective of Islamic law. The questions to be answered in this thesis are: First, what and how are the basic values contained in the code of ethics for the Indonesian judge profession. Second, what is the Islamic view of the ethical code of the Indonesian judge profession.  The  purpose  of  this  study  is  to  provide  an  explanation,  analysis  and assessment  of  the  ethical  code  of  judges  from  the  perspective  of  Islamic  ethics.  The results  of  this  research  are  expected  to  provide  input  for  practitioners  and  policy makers  for the  enforcement  of  the legal profession's code of  ethics. According to  its type,  this  research  is  library  research  because  it  uses  library  materials  as  study material.
Keywords: Ethics, Profession, Judge, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Perkembangan profesi mengimplikasikan kepada tuntutan-tuntutan norma etik yang melandasi persoalan profesional. 1 Namun hal tersebut tidak bisa sempurna karena sifat profesi yang terbatas, khusus dan unggul, maka bukan tidak mungkin akan terjadi gejala–gejala penyalahgunaan terhadap profesi yang dimiliki, yang seharusnya dengan penguasaan  dan  penerapan  disiplin  ilmu  hukum  dapat  diemban  untuk menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat.
Pada  era  reformasi  sekarang  ini  yang  disertai  krisis  multidimensi  di  segala bidang di antaranya dalam bidang hukum, timbul keprihatinan publik akan kritik tajam sehubungan  dengan  curat  marutnya  penegakan  hukum  di  Indonesia,  dengan  adanya penurunan  kualitas  hakim  dan  pengabaian  terhadap  kode  etik,  serta  tidak  adanya konsistensi, arah dan orientasi dari penegak hukum itu sendiri. Hal ini menyebabkan tidak  adanya  ketidakpastian  dan  ketidakadilan  hukum.  Dan  pihak  yang  sering disalahkan  adalah  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri,  yang  terdiri  dari  Hakim, Jaksa, Pengacara dan Polisi. 2
1 Priyo Utomo, Etika Dan Profesi , cet. ke-1 (Jakarta : Gramedia, 1992), hlm.1.
2 Semua masing-masing mempunyai tugas yang saling tergantung dan saling melengkapi seperti hakim, yang memutuskan perkara. Jaksa, duduk sebagai wakil dari kepentingan umum sebagai penuntut. Pengacara,  sebagai  wakil  rakyat  yang  terkena  tuduhan  dan  polisi  yang  melakukan  pemeriksaan  atau penyilidikan yang akan dicantumkan dalam BAP sebelum kepengadilan.
Hakim 3 sebagai salah satu aparat penegak hukum ( Legal Aparatus ) yang sudah memiliki  kode  etik  sebagai  standar  moral  atau  kaedah  seperangkat  hukum  formal. Namun realitanya para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode  etik  profesi  dalam  melaksanakan  profesinya  sehari-hari,  terlihat  dengan banyaknya  yang  mengabaikan  kode  etik  profesi,  sehingga  profesi  ini  tidak  lepas mendapat  penilaian  negatif  dari  masyarakat.  Khusus  berkenaan  dengan  pemutusan perkara di pengadilan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran maka hakimlah yang kena, dan apabila memenuhi harapan masyarakat maka hakimlah yang mendapat sanjungan. Dengan kata lain masyarakat memandang wajah peradilan sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh sikap atau perilaku hakim. Sebagai contoh atas adanya hakim yang melakukan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dibuktikan dengan data Transparansi Internasional (TI) dan Catatan Political Economi Risk Concultanty Ltd.(PERC) 4 yang membuktikan bahwa korupsi  di  lembaga peradilan sebagai  urutan ketiga  setelah  lembaga  kepolisian  dan  Bea  Cukai  dan  urutan  lima  besar  di  dunia. 5
Berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW). 6
Dan  berbagai  kasus  gugatan  publik  terhadap  profesi  hakim  merupakan  bukti bahwa adanya penurunan kualitas hakim sangat wajar sehingga pergeseran pun terjadi dan sampai muncul istilah mafia peradilan. 7
Indikasi tersebut menunjukan hal yang serius dalam penegakkan standar profesi hukum di Indonesia. Kode etik tampaknya belum bisa dilaksanakan dan nilai-nilai yang terkandung belum bisa diaplikasikan oleh pengembannya sendiri.
3 Hakim  adalah  sebuah  gelar  yang  mempunyai  pengetahuan  tentang  masalah-masalah  yang tinggi  nilainya,  Dalam  literatur  Islam  istilah  hakim  sering  disebut  dan  digunakan  untuk  filosof.    lihat Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta : Gramedia 1983), hlm.1208.
4 Sebuah  lembaga  independent  yang  berkedudukan  di  Hongkong      yang  memantau  tingkat resiko  investasi  di  Negara-negara  Asia.  Lihat,Wasingatu  Zakiyah,dkk, Menyingkap  Tabir  mafia Peradilan , cet. ke-1 (Jakarta : ICW, 2002), hlm.9.
5 Berdasarkan laporan Transparansi Internasional (T I) yang setiap tahunnya menerbitkan hasil survei Corruption Perseption Indek sejak tahun  1998 sampai  sekarang.  lihat  Wasingatu  Zakiyah  dkk, Menyingkap Tabir. , hlm.11.
6 Indonesia Corruption Watch (ICW), lahir pada tanggal 21 Juni 1998di tengah-tengah gerakan reformasi  yang  menghendaki  pemerintahan  i  yang  menghendaki  pemerintahan  ebas  dari  KKN,  lihat Wasingatu Zakiyah dkk, Menyikap Tabir ., hlm.245.
7 Mafia  peradilan  adalah  konspirasi-konspirasi  di  pengadilan  untuk  memenangkan  salah  satu pihak tertentu dan sebutan bagi pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari sistem hukum yang ada di pengadilan.
Dari dasar pemikiran diatas maka sewajarnya bila muncul harapan dan tuntutan terhadap pelaksanaan profesi baik ciri, semangat, maupun cara kerja yang  didasarkan pada nilai moralitas umum ( common morailty ), seperti nilai kemanusiaan ( humanity ), nilai  keadilan  ( Justice )  dan  kepastian  hukum  ( gerechtigheid ).  Nilai-nilai  tersebut diharapkan  dapat  mengarah  kepada  perilaku  anggota  profesi  hakim,  sehingga  perlu adanya  dan  ditegaskan  dalam  bentuk  yang  kongkrit  (Kode  Etik). 8 Sehingga  dengan adanya  nilai-nilai  dalam  kode  etik  tersebut,  pelaksanaan  professional  akan  dapat  di minimalisir dari gejala-gejala penyalahgunaan keahlian dan keterampilan professional dalam masyarakat sebagai klien atau subyek pelayan. Hal ini penting karena nilai-nilai tersebut  tidak  akan  berguna  bagi  professional  saja  melainkan  bagi  kepentingan  dan kesejahteraan masyarakat. 9
Dari peranannya  yang sangat penting dan sebagai profesi terhormat (Offilium nobile) ,  atas  kepribadiannya  yang  dimiliki.  Hakim  mempunyai  tugas  sebagaimana dalam  undang-undang  pokok  kekuasaan  kehakiman  adalah  Hakim  wajib  menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 10 Untuk itu hakim harus  terjun  ke  tengah-tengah  masyarakat  untuk  mengenal,  merasakan  dan  mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Di sini terlihat jelas seorang hakim dalam menjalankan tugasnya selain di batasi norma  hukum  atau  norma  kesusilaan  yang  berlaku  umum  juga  harus  patuh  pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi.
Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim baik di dalam  menjalankan  tugas  profesinya  untuk  mewujudkan  keadilan  dan  kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakaat, yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.
Islampun menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah diucapkan, dalam pandangan Islam adalah kalimat tauhid adalah amalan yang harus diwujudkan dalam
8 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum , (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm.8.
9 E.  Sumaryono, Etika  Profesi  Hukum,:Norma-norma  bagi  Penegak  Hukum cet.  ke-1 (Yogyakarta Kanisius, 1995), hlm.31.
10 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat (1).
bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat lilla>hi ta'alla. 11 Sehingga pada setiap putusannya benar - benar mengandung keadilan dan kebenaran.
Dalam al-Qur'an diperintahkan :
نا لدعلاباومكحت نا سانلا نيب متمكح اذاو اهلها ىلا تنم لآااودؤت نا مكرم أي الله نا عي امعن لله اريصب اعيمس ناك لله نا هب مكظ 12
Melalui  profesi  inilah  hakim  mempunyai  posisi  istimewa.  Hakim  merupakan kongkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.  Karena hakim satu-satunya  penegak  hukum  yang  berani  mengatasnamakan  Tuhan  pada  setiap putusannya. Sehingga  setiap  keputusan  hakim  benar-benar  berorientasi  kepada penegakan  nilai-nilai  kebenaran  dan  keadilan  dari  pada  sekedar  mengejar  kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan dalam kode etik profesi hakim.
Kode  Etik  profesi  hakim  bukanlah  merupakan  sesuatu  yang  datang  dari  luar tetapi  terwujud  justru  berasal  dan  diciptakan  oleh  anggota  profesi  sendiri,  sehingga merupakan  pengaturan  sendiri    self  regulation).  Karena  kalau  di  ciptakan  dari  luar instansi  atau  pemerintah),  maka  tidak  akan  dijiwai  oleh  nilai-nilai  yang  hidup  di kalangan profesi. 13 Kode etik merupakan kesesuaian sikap yang harus di junjung tinggi oleh hakim dengan jiwa-jiwa pancasila. 14 Padahal untuk menegakkan supremasi hukum adalah  menegakkan  etika,  profesionalisme  serta  disiplin. 15 Meskipun  demikian  kode etik  profesi  hakim  sebagai  standar  moral  belum  memberikan  dampak  yang  positif, sehingga  kode  etik  yang  sudah  sekian  lama  perlu  dikaji  kembali  untuk  disesuaikan dengan  perubahan  kondisi,  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Komisi  Hukum Nasional  (KHN)  yang  menilai  bahwa  banyak  para  kalangan  profesi  hukum  belum menghayati  dan  melaksanakan  kode  etik  profesi  dalam  melaksanakan  profesinya
11 Bismar Siregar, Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan , cet. ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm.18.
(4) : 58. > An nisa 12
13 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R I, Analisis Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum, (Jakarta : 1997),hlm 18. Lihat K.Bertens, Etika, cet.ke-2 , (Jakarta : Gramamedia Pustaka Utama, 1994), hlm.148.
14 Kesesuaian sifat dan sikap yang harus dijungjung tinggi oleh hakim sebagaimana tercantum dalam sila, pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kedua : Kemanusiaan  Yang Adil Dan Beradab, dan kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
15 Kompas, Etika Profesi Kunci Pas Penegakan Hukum, 29 Mei 2002.
sehari-hari. Oleh karena itu perlu dibentuk standar kode etik profesi hukum yang akan menjadi  pedoman  untuk  prilaku  profesi.  Dan  sebagai  cara  untuk  memulihkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan khususnya hakim yang sedang kacau. 16
Munculnya  wacana  pemikiran  tentang  kode  etik  profesi  hakim  ini  yang  akan menjadi penelitian yang dititik beratkan pada analisis nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi hakim. Penelitian ini penyusun anggap penting karena didorong oleh realitas profesi hakim yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Dan untuk membangun kembali  kepercayaan  publik  terhadap  lembaga  peradilan  sebagai  benteng  terakhir keadilan  yang  merupakan  cita-cita  dan  tujuan 17 (Khususnya  Profesi  hakim).  Melihat permasalahan  di  atas  penyusun  merasa  tertarik  untuk  membahas  kode  etik  profesi hakim 18 dan  dikaitkan  dengan  nilai-nilai    etika  Islam. 19 Masalah  ini  sangat  menarik untuk dikaji karena etika Islam yang bersumber dari al-Qur'an yang pada hakekatnya merupakan  dokumen  Agama  dan  bertujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang bermoral.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka ( library research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data- data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik 20 metode yang menggunakan pencarian fakta dan data- data yang ada dalam kode kehormatan hakim dan kemudian dianalisa dengan kerangka pemikiran yang telah disusun dengan cermat dan terarah. Pendekatan yang dilakukan adalah  pendekatan Filosofis-Normatif .Secara  philisofis  yaitu  dengan  melakukan penganalisaan makna-makna secara fhilisofis terhadap kode etik profesi hakim secara umum, sedangkan secara normatif yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena
16 K.Bertens, Etika. , hlm.279.
17 Takdir  Ali  Mukti  dkk, Membangun  Moralitas  Bangsa ,  cet.  ke-1  (Yogyakarta  :  Lembaga Penelitian dan Pengamalan Islam Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 1998), hlm.64.
18 Kode  Kehormatan  yang  menjadi  bahasan  disini  adalah  kode  etik  hasil  dari  musyawarah nasional XIII IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) pada tahun 2001.
19 Nilai-nilai  etika Islam  disini  adalah nilai  etika yang  mempunyai  korelasi dengan  nilai-nilai penegakkan  hukum  yang  tidak  hanya  berbicara  sebatas  kesopanan  saja  melainkan  pandangan  hidup tentang baik atau buruk dan perintah atau larangan.
20 Penelitian  ini  adalah  di  tentukan  oleh  tujuan  penelitian  yang  berangkat  dari  fakta  dengan interpretasi atau analisis yang tepat dan akurat yang kemudian dikembangkan dari hasil analisis. Lihat : Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum , cet. ke-3, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm.20- 21.
yang  berdasarkan  aturan  hukum  Islam  ( normatif ).  Analisa  dilakukan  dengan  metode content analisis (analisa isi) 21

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## Pengertian Etika Islam
Pemahaman  terhadap  eksistensi  kode  etik  profesi  hakim  dalam  wacana pemikiran hukum Islam adalah sistem etika Islam yang akan menjadi landasan berfikir untuk melihat nilai-nilai yang ada dalam kode etik profesi hakim. Etika dalam Islam disebut dengan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa arab yang artinya perangai, tabiat, rasa malu dan adat kebiasaan atau dalam pengertian sehari-hari disebut budi pekerti, kesusilaan atau sopan santun. Dengan demikian ahklak merupakan gambaran bentuk lahir manusia. 22
Ahmad Amin memberikan definsi akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada  manusia  lainnya,  menyatakan  apa  yang  harus  dituju  oleh  manusia  dalam  hal perbuatan mereka dan menunjukkan jalan apa yang harus diperbuat. 23
Sedangkan  menurut  A.  Mustofa  akhlak  dalam  Islam  (akhlak  Islam)  adalah merupakan sistem moral atau akhlak yang berdasarkan Islam, yakni bertitik tolak dari akidah yang diwahyukan Allah pada Nabi atau Rasul-Nya yang kemudian disampaikan pada umatnya. 24 Akidah tersebut diwujudkan menjadi tabiat atau sifat seseorang, yakni telah  biasanya  dalam  jiwa  seseorang  yang  benar-benar  telah  melekat  sifat-sifat  yang melahirkan  perbuatan-perbuatan  dengan  mudah  dan  spontan  tanpa  dipikirkan. Perbuatan tersebut terkadang berbentuk baik dan terkadang juga berbentuk buruk.
Dengan  demikian  pada  tahap  pertama  merupakan  hasil  pemikiran  atau pertimbangan  tetapi  lama-lama  menjadi  melekat  dan  tanpa  pertimbangan  dan
21 Content analisis (analisa isi) adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha  menemukan  kerakteristik  pesan  dan  dilakukan  secara  obyektif  dan  sistematis.  lihat.  Lexy J.Meleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  cet.  ke-15  (Bandung  :  Remaja  Rosda  Karya,  2001), hlm.163.
22 Salihun A Nasir, Tinjauan Akhlak, cet. ke-1, (Surabaya : al-Ikhlas, 1991), hlm.14.
23 Ahmad  Amin, Etika  (Ilmu  Akhlak), alih  bahasa  Farid  Ma’ruf,  cet.  ke-8, (Jakarta:  Bulan Bintang, 1995), hlm. 3. lebih jauh pada hlm. 5, beliau menjelaskan bahwa pokok persoalan yang dapat diniali “baik dan buruk” adalah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukan dengan ikhtiar dan sengaja, dan ia mengetahui waktu melakukannya.
24 A. Mustofa, Akhlak Tasauf ,  cet. ke-1, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), hlm.149.
pemikiran. Dan dapat dikatakan akhlak merupakan manifestasi iman, Islam dan ihsan yang merupakan repleksi sifat dan jiwa secara spontan yang terpola pada diri sendiri sendiri sehingga dapat melahirkan perilaku secara konsisten dan tidak tergantung pada pertimbangan interes tertentu. 25
Sehingga  Majid  Fakhry  menyebutkan  etika  atau  akhlak  adalah  gambaran rasional mengenai hakikat dan menjadi dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang. 26 Lebih ditegaskan lagi etika adalah merupakan hal keyakinan religius tertentu (I'tiqadat) untuk diamalkan, dan bukan demi pengetahuan belaka. 27 Dari  pengertian  di  atas  etika  dan  akhlak  kalau  dipahami  adalah  merupakan dua  kata  yang  mempunyai  kesamaan  dan  juga  perbedaan,  persamaanya  adalah  pada obyek  yakni  sama-sama  membahas  tentang  baik  dan  buruk  tingkah  laku  manusia sedangkan perbedaanya adalah pada parameternya yaitu etika terhadap akal, dan akhlak terhadap agama (al-Qur'an dan Hadis}).
Dengan demikian etika mempunyai peranan penting karena lebih menekankan pada  bentuk  bathiniyah  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  hukum  (syari'ah)  yang berbentuk bat}iniyah. Lebih jauh lagi merupakan aspek penting bagi penegak hukum, khususnya  profesi  hakim.  Karena  moralitas  atau  etika  sebagai  dorongan  terhadap keadaan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesinya.

## Landasan Etika Profesi Dalam Islam
Persoalan etika dalam Islam sudah banyak dibicarakan dan termuat dalam al- Qur'an  dan  al-Hadis.  Etika  Islam  adalah  merupakan  sistem  akhlak  yang  berdasarkan kepercayaan  kepada  tuhan,  dan  sudah  tentu  berdasarkan  kepada  agama,  dengan demikian  al-Qur'an  dan  al-Hadis  adalah  merupakan  sumber  utama  yang  dijadikan landasan dalam menentukan batasan-batasan dalam tindakan sehari-hari bagi manusia,
25 Sidiktono, dkk, ed. Ainur Rahim Faqih dan Amir Muallim, Ibadah dan Akhlak Dalam Islam, cet. ke-1, (Yogyakarta : UII Press, 1998), hlm. 89.
26 Majid Fakhry, Etika Dalam Islam, terj. Zakiyuddin Baidhawy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. xv-xvi.
27 M. Abdul Quasem, Etika Al-Ghazali Etika Majemuk Di Dalam Islam, cet. ke-1, (Bandung : Pustaka, 1988), hlm.10.
ada yang menerangkan tentang baik dan buruk, boleh dan dilarang, maka etika profesi hakim di sini merupakan bagian dari perbuatan yang menjadi fokus bahasan.
Namun al-Qur'an yang menerangkan tentang kehidupan moral, keagamaan dan sosial  muslim  tidak  menjelaskan  teori-teori  etika  dalam  arti  yang  khusus  sekalipun menjelaskan  konsep  etika  Islam,  tetapi  hanya  membentuk  dasar  etika  Islam,  bukan teori-teori  etika  dalam  bentuk  baku. 28 Tetapi  masalah  yang  paling  utama  adalah bagaimana mengeluarkan ethik Islam yang bersumber dari al-Qur'an yang melibatkan seluruh  moral,  keagamaan,  dan  sosial  masyarakat  muslim  guna  menjawab  semua permasalahan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar.
Dengan  demikian  perlu  dari  kedua  sumber  tersebut  yang  pada  umumnya memiliki sifat yang umum, karena itu perlu dilakukan upaya-upaya dan kualifikasi agar dipahami sehingga perlu melalui penjelasan dan penafsiran. Permasalahan kehidupan manusia  yang  semakin  kompleks  dengan  dinamika  masyarakat  yang  semakin berkembang.  Maka  akan  dijumpai  berbagai  macam  persoalan  –  persoalan  terutama masalah moralitas masyarakat  muslim, pada masa Nabi  Muhammad   yang terbentuk setelah turunnya wahyu al-Qur'an, sehingga masih bisa dikembalikan kepada  sumber al-Qur'an dan penjelasan dari Nabi sendiri. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan keagamaan ketika itu yang dihadapkan dengan masalah budaya, adat dan pola pikir masyarakat yang berkembang saat itu, maka keadaan moralitas menjadi sangat penting dan komplek.
Al-Qur'an  sendiri  menjelaskan  tentang  etika  dengan  berdasarkan  tiga  terma kunci, utama yang merupakan pandangan dunia al-Qur'an. Ketiga terma kunci tersebut adalah iman , Islam , dan taqwa yang jika direnungkan akan memperlihatkan arti yang identik. Istilah iman berasal dari akar kata ( نّم ا ) yang artinya ”keamanan”, “bebas dari bahaya,  “damai”, Islam yang  akar  katanya  ( ملس )yang  artinya  “aman  dan  integral”, “terlindungi dari disintegrasi dan kehancuran”. Dan taqwa yang sangat mendasar bagi al-Qur'an disamping kedua istilah di atas,  yang memiliki akar kata ( يقو ) juga berarti “melindungi  dari  bahaya”,  “menjaga  kemusnahan,  kesia-siaan,  atau  disintegrasi”. 29
Sehingga  pembahasan  etika  yang  terdapat  dalam  al-Qur'an  mengandung  cakrawala yang luas karena menyagkut nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan manusia baik
28 Majid Fakhry, Etika Dalam Islam., hlm. xv.
29 Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlurrahman, Taufiq Adnan Amal (peny.) (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 66.
secara individu, masyarakat dan Negara secara umum demi mencapai kebahagian baik di dunia dan di akhirat.
Menurut  Madjid  Fakhri,  sistem  etika  Islam  dapat  dikelompokkan  menjadi empat tipe. Pertama, moral skripturalis. Kedua, etika teleologis. Ketiga, teori-teori etika filsafat.  Keempat,  etika  religius. 30 Dari  keempat  tipologi  etika  Islam  tersebut,  etika religius  akan  menjadi  pilihan  sebagai  landasan  teori  yaitu  nilai-nilai  etika  yang didasarkan pada konsep al-Qur'an tentang nilai-nilai etika hukum dalam Islam. Dengan demikian penyusun hanya akan menjelaskan salah satu macam etika yaitu etika religius yang menjadi landasan.
Etika religius adalah etika yang dikembangkan dari akar konsepsi-konsepsi al- Qur'an tentang manusia dan kedudukannya di muka bumi, dan cenderung melepaskan dari  kepelikan  dialektika  dan  memusatkan  pada  usaha  untuk  mengeluarkan  spirit moralitas Islam secara utuh. 31 Bahan-bahan etika religius adalah pandangan-pandangan dunia al-Qur'an, konsep-konsep teologis, kategori-kategori filsafat dan dalam beberapa hal  sufisme.  Karena  itu  sistem  etika  religius  muncul  dalam  berbagai  bentuk  yang kompleks sekaligus memiliki karakteristik yang paling Islami. Diantara eksponennya adalah Hasan al-Basri, al-Mawardi, al-Raghib al-Isfahani, al-Ghazali, dan Fakhruddin ar-Razi.  al-Ghazali  yang  sistem  etikanya  mencakup  moralitas  filosofis,  teologis,  dan sufi, adalah contoh yang paling representatif dari etika religius. 32
Sementara  kajian  epistemologi  terhadap  nilai-nilai  suatu  perbuatan,  oleh  F. Huorani dikelompokkan  menjadi empat aliran, yaitu: Pertama , Obyektifisme; “right” memiliki  arti  yang  obyektif,  yaitu  suatu  perbuatan  itu  disebut  benar  apabila  terdapat kualitas benar pada perbuatan itu. Aliran ini biasanya dimiliki oleh aliran mu’tazilah dan  filsuf  muslim. Kedua ,  Subyektivism;  “right”  tidak  memiliki  arti  yang  obyektif, tetapi sesuai dengan kehendak dan perintah dan ketetapan Allah swt. Tipe ini disebut secara  spesifik  oleh  George  F.  Huorani  dengan theistic  subjectivisme atau divine subjectivisme. Terma ini disepadankan oleh George F. Huorani dengan sebutan ethical voluntarism. Ketiga, Rationalism; ‘right” itu dapat diketahui dengan akal semata atau akal bebas. Artinya, akal manusia dinilai mampu membuat keputusan etika yang benar
30 Madjid Fakhry, Etika Dalam Islam, alih bahasa Zakiyuddin Baidawi, cet. ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. xxi-xxiii
31 Ibid., hlm. 68.
32 Majid Fakhry, Etika dalam Islam., hlm. xxi – xxiii.
berdasarkan  data  pengalaman  tanpa  menunjuk  kepada  wahyu.  Aliran  ini  dengan pendayaannya terhadap akal disepadankan oleh George F. Huorani dengan kelompok intuitionist. Aliran ini dibagi 2 yaitu: pertama, “right” selalu dapat diketahui oleh akal secara bebas. Kedua, “right” dalam beberapa kasus dapat diketahui oleh akal semata, pada kasus lain diketahui oleh wahyu, sunnah, ijma' , dan qiyas, atau dapat diketahui oleh akal dan wahyu dan seterusnya. Aliran ini secara spesifik disebut dengan partial rationalism. Keempat ,Traditionalism; “right” tidak akan pernah dapat diketahui dengan akal semata tetapi hanya dapat diketahui dengan wahyu dan sumber-sumber lain yang merujuk kepada wahyu. Menurut George F. Huorani, aliran ini bukan tidak sama sekali tidak memanfaatkan kemampuan akal, tetapi kemampuan akal dipergunakan pada saat menafsirkan al-Qur'an dan sunnah, menetapkan ijma' atau menarik qiyas . Aliran seperti ini biasanya dianut oleh para fuqoha dan mutakallimun. 33
Sedangkan kata-kata profesi sendiri dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kata- kata 'aml ( لمع ) yang disebut berulang-ulang, belum lagi dengan penyebutan yang lain atau  kiasan  lain.  Namun  ada  sebagian  orang  yang  menyebutkan  bahwa  Islam  tidak progresif  terhadap  budaya  kerja.  Hal  ini  karena  disebabkan  didalam  Islam  adanya takdir, yang sering dipahami secara negatif atas pemahaman bahwa dalam Islam tidak terlalu penting. Ini bias dari teologi jabariyah (aliran aqidah yang berpendapat bahwa manusia tidak punya faktor atau penentu). Sehingga faktor adanya kemiskinan akibat dari faktor dari teologis ini. 34

## Sistem Etika Islam Dalam Penegakan Hukum
Sistem etika Islam yang berkembang terlebih dahulu dalam pemahaman agama, sehingga hubungan antara agama dengan etika mempunyai relasi yang erat. Keduanya memang tidak dapat dipisahkan. Keterbatasan kemampuan manusia untuk mamahami ajaran agama menyebabkan perlunya manusia mencari jalan dan  berfikir yang tepat untuk membantu manusia dalam menafsirkan agama, karena tidak semua orang sepakat dalam suatu pendapat. Begitu juga terhadap peristiwa-peristiwa sekarang yang dulunya
33 Amril M., "Studi Pemikiran Filsafat Moral Raghib Al-Isfahani (w.+ 1108 M) , " disertasi  IAIN Sunan Kalijaga, (2001), hlm. 25-27.
34 Sidik  Tono,  dkk,  ed.  Ainur  Rahim  Faqih  dan  Amir  Muallim, Ibadah  dan  Akhlak  Dalam Islam, cet. ke-1, (Yogyakarta : UII Press, 1998), hlm.133-134.
masih  belum  menjadi  persoalan  agama  dapat  dipecahkan  melalui  etika  dengan memperhatikan ketentuan agama.
Agama  biasanya  dipahami  semata-mata  membicarakan  urusan  spiritual, karenanya  ada  ketegangan  antara  agama  dan  hukum.  Hukum  utuk  memenuhi kebutuhan  sosial  dan  karenanya  mengabdi  kepada  masyarakat  untuk  mengontrolnya dan  tidak  membiarkannya  menyimpang  dari  kaedahnya,  yaitu  norma-norma  yang ditentukan oleh agama. 35 Agama di sini menekankan moralitas, perbedaan antara yang benar dan salah, baik dan buruk, sedangkan hukum duniawi memfokuskan diri kepada kesejahteraan  material  dan  kurang  memperhatikan  etika.  Terlihat  dengan  adanya perbedaan  antara  fungsi  antara  etika  dengan  ilmu  hukum  yaitu  etika  dalam  agama memerintahkan berbuat apa yang berguna dan melarang segala perbuatan yang dilarang dan  madarat  sedangkan  ilmu  hukum  tidak  karena  banyak  perbuatan  yang  baik  dan berguna  yang  tidak  diperintahkan  oleh  ilmu  hukum.  Dari  fungsi  di  atas  menjadikan etika  atau  akhlak  mendalami  gerak  jiwa  manusia  secara  batin  walaupun  tidak menimbulkan  perbuatan  lahir  sedangkan  ilmu  hukum  melihat  segala  perbuatan  yang berakibat kepada lahir.
Hukum agama sebenarnya merupakan hukum moral " farexcellence" , sedangkan menurut  Khan  :  "hukum  moral  adalah  hukum  dalam  arti  sebenarnya.Tidak  ada pemisahan total hukum dari moralitas". Oleh karena itu hukum yang dipisahkan dari keadilan dan moralitas bukanlah hukum. 36
Dengan demikian etika sangat bermanfaat sekali bagi seorang walaupun pada dasarnya manusia itu sudah bermoral. Manfaat etika itu antara lain agar manusia dapat mengadakan  refleksi  kritis  dalam  menghadapi  masyarakat  yang  semakin  pluralistik dimana  kesatuan  normatif  sudah  tidak  ada  lagi.  Perubahan-perubahan  masyarakat karena arus modernisasi mengakibatkan goncangan nilai budaya yang bisa saja berubah dan mana nilai yang tetap dan tidak mungkin berubah. Etika dapat juga membuat kita sanggup menghadapi ideologi  yang menawarkan darinya sebagai penyelamat dengan
35 Muhammad  Muslehuddin,  penerj.  Yudian  Wahyudi  Amin, Filsaafat  Hukum  Islam  dan pemikiran orientalis Studi Perbandingan, cet. ke-3, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997). hlm. 70.
36 Ibid ., hlm. 70.
memecahkanya  secara  kritis  dan  obyektif.  Karena  itu  dengan  etika  kita  akan  dapat memantapkan iman kita. 37
Etika Islam sebagai  landasan yang harus dijunjung oleh seorang profesi dalam hal ini seorang hakim ( Qadi ) dalam menjalankan profesinya adalah memberi keputusan ( Judgement )  bukan  menghadiahkan  keadilan  dan  keputusan  yang  diberikan  harus berdasarkan  hukum.  Hal  ini  dalam  konsep  Islam,  profesi  hakim  harus  benar-benar menegakkan etika, dan bagaimana etika yang harus ditegakkan dalam menjalani profesi dalam Islam, atau yang disebut etika profesi dalam Islam.
Konsep profesi dalam Islam tersebut adalah : 38
1. Meletakkan kerja sebagai sebuah amal shaleh yang dilakukan dalam kontek dan tahapan yang runtut atas iman, ilmu, dan amal. Disini kerja terorientasi kepada dua pandangan : aktifitas yang bernilai ibadah dan sebuah aktifitas untuk memperoleh keuntungan financial.
2. Menunuaikan kerja sebagai suatu penunaian amanah yang harus dilakukan secara professional.
3. Melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan ukhrawi artinya dalam melakukan kerja,  seseorang harus mengingat  kepentingan  akan hari depannya. 39
Dari uraian di atas etika profesi dalam Islam adalah merupakan aktivitas yang bukan  hanya  bersifat  duniawi,  melainkan  juga  sangat  ukhrawi.  Artinya  Islam melibatkan  aspek  transendental  dalam  beribadah,  sehingga  bekerja  tidak  hanya  bisa dilihat sebagai prilaku ekonomi tetapi juga ibadah, sehingga profesi hakim yang dijalani adalah suatu profesi yang profesi yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat.
Dalam hadis di sebutkan :
37 Frans  Magnis  Suseno, Etika  Dasar:  Masalah-masalah Pokok Filsafat  Moral (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 15-16.
38 Sidiktono, dkk, ed. Ainur Rahim Faqih dan Amir Muallim, Ibadah., hlm. 138.
39 Sementara  itu  yang  dimaksud  dengan  bekerja  dengan  wawasan  ukhrawi  adalah  dalam melaksanakan  sebuah  profesi  seorang  muslim  harus  merasakan  semua  akibat    diakhirat  nanti.  Oleh karena  itu  seorang  muslim  tidak  boleh  Melakukan  kecurangan  dan  tindakan  yang  dilarang  atau diharamkan dalam menyelesaikan sebuah kerja inilah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Islam. Ibid. hlm. 139.
هب ىضقف قلحا فرع لجر : ةنلجاىف دحاوورانلاىف نانثا : ةث لاث ةاضقلا ف قلحا فرع لجرو ةنلجاىفوهف مل 40 رانلا فى اوهف لهج ىلع سانللىضقف قلحا فرعي لم لجرو رانلاىف اوهف مكلحاىف راجو هب ضقي
Hadits}  diatas  menjelaskan  pembagian  hakim,  sehingga  apabila  haim  tidak menjalankan  amanahnya  sesuai  dengan  sistem  etika  profesi  dalam  Islam  maka termasuk salah satu golongan hakim yang celaka, karena mengimgkari tujuan dari etika profesi  hakim  yang  ada,  dan  tidak  bisa  mempertanggungjawabkan  akan  tugasnya diakhirat nanti.
Hal  ini  diungkapkan  oleh  al-Ghazali,  bahwa  tujuan  etika  dalam  Islam berpangkal dari pengabdian sepenuhnya pada Tuhan. Pemikiran etika al-Ghazali sangat menekankan pada keselamatan individu baik di dunia sekarang maupun di akhirat nanti. Adanya  kewajiban  bagi  manusia  pada  hakekatnya  dimaksudkan  untuk  keselamatan individu. 41

## Prinsip-prinsip Peradilan Dalam Nilai Etika Islam
Setelah  dijelaskan  landasan  dan  hubungan  etika  agama  dalam  penegakkan hukum, selanjutnya akan dipaparkan suatu konsep dari suatu paradigma etika profesi yang dikontruksi  dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip etika profesi hakim dari lintasan sejarah  secara  normatif.  Seperti  dikatakan  A.  Hanafi,  sistem  etika  Islam  selalu tercermin  dalam  konsep  tauhid. 42 Oleh  karena  itu  bagi  seorang  hakim  dalam melaksanakan  profesinya  harus  taat  pada  prinsip-prinsip  peradilan  yang  telah  yang telah  digariskan  oleh  al-Qur'an,  sebagai  pertimbangan  dalam  menjalani  profesinya, karena  ketaatan  terhadap  prinsip-prinsip  akan  memberikan  jaminan  terhadap terlaksananya tujuan hukum.
Dalam  lintasan  sejarah  peradailan  Islam,  Umar  Bin  Khattab  mengatakan  ada sepuluh macam prinsip peradilan yang harus dijadikan pedoman pelaksanaan peradilan, prinsip tersebut dinamakan Risala>latul Qad}a> Umar, prinsip tersebut adalah :
40 Al-Hafizh  Bin Hajar al-Asqolani, Bulu>bul Ma>ram, Kitab al- Qod}o, Hadis} nomor 1 (Semarang : Toha Putra, tt), hlm.315.
41 M. Amin  Abdullah, Filsafat Etika Islam, alih bahasa Hamzah, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 202-205.
42 A. Hanafi mengemukakan bahwa tauhid adalah percaya tentang wujud Tuhan yang esa, yang tidak ada sekutu  bagiNya, baik zat, zifat maupun  perbuatanNya. Lihat A. Hanafi, Pengantar Theologi Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), hlm. 12.
ميحرلا نحمرلا الله مسب كيلع م لاسلا سيق نب اللهدبعىلا يننمؤلمايرمارمع نم : دعباما هتاكاربو الله ةحمرو .ةعبتم ةنسو ةمكمح ةضيرف ءاضقلا ناف.
.هل ذافنلا قبح ملكت عفنيلا هناف كل ينبت اذا ذفناو كيلا ليدا اذا مهفأف. سأييلاو. كفيخىف فيرش عمطيلاىتح كئاضقو كهجوىفو كسلجمىف سانلا سا.
.كلدع نم فيعض ركنا نم ىلع ينميلاو ىعدلماىلع ةنيبلا. لاو. لالاح مرحواامارح ّلحااحلصّلاا ينملسلما ينبزئاج حلص هزجعا ناو ,هقبح هتيطعا هنيب ناف هيلاىهتني ادما هل برضاف ةنيبواابئاغ اقح ىعدا نمو.
.يمعللىلجاورذعلل غلباوه كلذ ناف ةيضقلا هيلع تللحتسا كلذ كدشرل مويلا هيف تيدهف كيأر هيف تعجارف مويلا هيف تيضق ءاضق كعنيملاو. ا عجارت ن .لطابلاىف ىدامتلا نميرخ قلحا ةعجارمو ءىش هلطبيلا يمدق قلحا ناف ,قلحا هيف سياق ثم ,ةنسىفلاو نأرق فى سيل امم كيلعدروامم كيلاىلدا اميف مهفلا مهفلا ثم.
.قلحابا اههبشاو للهاىلااهبحا لىا ىرتاميف دمعا ثم لاثملأا فرعاو كلذدنعروملأا مهضعب لودع نوملسلماو.
فى انينظوا دحىف ادولمجواروز ةداهش هيلع بارمج لاا ضعب ىلع .نايملااو تانيبلابا لاا دودلحا مهيلع ترسورئارسلا دابعلا نم لىوتىلاعت الله نءاف ةبارقوا ءلاو
ءاضقلا ناف ةموصلخادنع ركنتلاو سانلبا ىذأتلاو رجضلاو قلقلاو بضغلاو كيااو.
رجلاا هب الله بجويامم قلحا نطاومىف قلحا فى هتين تصلخ نمف ,ركذلا هب نسيحو ت الله نإف الله هناش هسفن فى سيلابم نيزت نمو ,سانلا ينبو هنيب ام الله هافك هسفنىلعولو لىاع هتحمر نئازخو هقزر لجاعىف اللهدنع باوثب كنظ امواصلاخ ناكام لاا دابعلا نم لبقيلا . الله ةحمرو كيلع ملاسلاو
43
Disamping prinsip-prinsip diatas, paradigma etika profesi dalam perspektif al- Qur'an tentang profesi  yang dilandasi  aksioma-aksioma  yang menjadi  bahan analisis untuk menkaji kode etik profesi hakim. Aksioma nilai tersebut ialah:
43 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam, cet ke-3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1970),hlm.27-30.

## 1. Keadilan
Keadilan atau keseimbangan (equiblirium) menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan hubungan antara alam semesta. Sifat  keadilan  atau  keseimbangan  bukan  hanya  karakteristik  alami,melainkan merupakan  karakteristik  dinamis  yang  harus  diperjuangkan  oleh  setiap  muslim dalam kehidupannya. 44
Kata  keadilan  dalam  al-Qur'an  menggunakan  kata ‘adl dan qist.  ‘adl mengandung  pengertian  yang  identik  dengan samiyyah berarti  penyamarataan ( equalizing ), dan kesamaan ( leveling ). Penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan zulm dan jaur (kejahatan dan penindasan). 45
Dalam al-Quran dijelaskan :
ايرصب اعيسم ناك لله نا هب مكظعي امعن لله نا لدعلبااومكتح نا سانلا ينب متمكح اذا 46 ...برقلىاذ ئاتياو ناسحلااو ل دعلبا رميأ لله نا 47
Sedangkan  kata Qist mengandung  makna  “distribusi,  angsuran,  jarak  yang  merata”. Juga  berarti  “keadilan,  kejujuran,  dan  kewajaran”. 48 Dalam  Al-Quran  Kata-kata  Al- Qist terdapat dalam surat Al-An'am :
...طسقلبا نازيلماو ليكلااوفواو... 49
وك اونما نيذلااهيا يا ...لله ءادهش طسقلبا ينماوق اون 50
Dengan demikian al-Qura'n memiliki banyak keterangan tentang dalil keadilan yang meliputi perintah penegakkan keadilan baik melalui perkataan, tindakan, sikap; baik  hati  ataupun  pikiran,  disamping  perintah  penegakkan  keadilan  dalam  kode  etik yang mempunyai unsur nilai, obyek dan tujuan dari keadilan sendiri.
Keadilan  yang  ditunjukkan  hukum  Islam  adalah  keadilan  yang  mutlak  dan sempurna bukan keadilan yang relatif dan parsial. Maka keadilan hukum Islam adalah mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya, perbuatan itu ditentukan oleh niat
44 Muhammad  dkk, Visi  al-Qur'an  Tentang  Etika  Dan  Bisnis, cet.  ke-1,  (Jakarta  :  Salemba Diniyah, 2002), hlm.12.
45 Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke- 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 59.
46 An- Nisa > (4) : 58.
47 An-Nahl (16) : 90.
48 Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan., hlm. 60.
49 Al-An'am (6) : 152.
50 An-Nisa > (4) : 135.
dan  kita  berbuat  seolah-olah  di  hadapan  Allah. 51 Dalam    persfektif  Islam  dijelaskan keadilan  sebagai  prinsip  yang  menunjukan  kejujuran,  keseimbangan,  kesederhanaan dan  keterusterangan  yang  merupakan  nilai-nilai  moral  yang  ditekankan  dalam  al- Qur'an. 52 Karena  hukum  Islam  sendiri  mempunyai  standar  keadilan  mutlak  karena dilandaskan pada prinsip-prinsip  hukum  yang fundamental,  sehingga keadilan dalam hukum Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas.
Hukum Islam tidak menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri dan karenanya juga melindungi kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu  diperbolehkan  mengembangkan  hak  pribadinya  dengan  syarat  tidak mengganggu  kepentingan  masyarakat,  karena  manusia  hidup  berada  ditengah perjuangan  dalam  diri  sendiri  dan  orang  lain  dalam  menegakkan  keadilan. 53 Ini mengakhiri  perselisihan  dan  memenuhi  tuntutan  keadilan  karena  itu,  berlaku  adil berarti hidup menurut prinsip-prinsip Islam. 54

## 2. Kebenaran
Kebenaran  selain  mengandung  makna  kebenaran  lawan  kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran  adalah merupakan nilai  yang  dianjurkan  dalam  ajaran  Islam.  Dalam  al-Qur'an  aksioma  kebenaran  yang mengandung  kebajikan  dan  kejujuran  dapat  ditegaskan  atas  keharusan  memenuhi perjanjian dalam melaksanakan profesi. Dalam kontek etika profesi hakim yang harus di  lakukan adalah dalam  hal  sikap dan prilaku  yang benar  yang meliputi  dari proses penerimaan  perkara,  pemeriksaan  perkara  serta  menggali  nilai-nilai  yang  ada  atau hukum-hukum  yang  ada  untuk  menyelesaikan  perkara  yang  masuk  sampai  kepada pemutusan perkara yang benar-benar sesuai hukum yang berlaku.
Kebajikan  adalah  sikap  ihsan,  yang  merupakan  tindakan  yang  memberikan keuntungan  bagi  orang  lain.  Dalam  pandangan  Islam  sikap  ini  sangat  dianjurkan,
51 Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam, dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin (Yogyakarta: Tiara Wacana: 1991), hlm. 81.
52 Abd  A'la, Melampaui  Diaolog  Agama, ed.  Qamaruddin  SF,  cet.  ke-1,  (Jakarta  :  Kompas Media Nusantara, 2002), hlm. 159.
53 Muslim Nurdin, Moral Dan Kognisi Islam , cet. ke-1, (Bandung : Alfa Beta, 1993), hlm.266.
54 Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam ., hlm.  83. Dalam hal ini Qodri Azizy  mengungkapkan bahwa jika ada pertentangan antara maslahah 'ammah (kepentingan publik) dengan maslahah khassah (kemaslahatan  pribadi)  maka  harus  didahulukan  yang  pertama.  Lihat  Qodri  Azizy, Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 122-125.
sedangkan kejujuran dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus miliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia yang berakar. 55 Dalam al- Qur'an  sendiri  bukan  memperlihatkan  tujuan  dari  kebenaran  tetapi  memperlihatkan proses.  al-Qur'an  menekankan  adanya  kebenaran  suatu  profesi  yang  dilandasi  oleh kebaikan dan kejujuran. 56
Al-Quran menjelaskan :
نوحلفت مكلعل يرلخااولعفاو مكبر اودبعاو ودجساو اوعكرا اونما نيذلااهيايا 57
Pengejawantahan  aksioma  kebenaran  dengan  dua  makna  kebajikan  dan kejujuran  secara  jelas  telah  di  teladankan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  yang  juga merupakan  seorang  yang  seiring  memutuskan  perkara  dengan  bijaksana.  Dalam menjalankan  profesinya  nabi  tidak  pernah  sekalipun  melakukan  kebohongan  atau berpihak  kepada  salah  satu  yang  berperkara,  namun  sebaliknya  menganjurkan  agar melakukan profesi dengan kebenaran dan kejujuran.
Dalam al-Qur'an :
.اوعراسيو ركنلما نع نوهنيو فورعلمابا نورميأو رخلأا مويلاو للهبا نونماؤي

## 58
Dengan aksioma-aksioma kebenaran ini maka etika profesi hakim dalam Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan profesi hakim.
3. Kehendak Bebas
Manusia sebagai khalifah dimuka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak  bebas  atau  kebebasan  untuk  mengarahkan  kehidupannya  kepada  tujuan pencapaian  kesucian  diri.  Manusia  dianugrahi  kehendak  bebas  atau  kebebasan  ( free Will )  untuk  membimbing  kehidupannya  sebagai  khalifah. 59 Berdasarkan  aksioma kehendak  bebas  ini  etika  profesi  dalam  Islam  mempunyai  kehendak  bebas  dalam menjalani  profesinya  baik  dari  perjanjian  yang  dibuatnya,  apakah  akan  ditepati  atau
55 Toshihiko Izutsu, Etika Beragama Dalam Islam , cet. ke-1 ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993 ), hlm. 148.
56 Muhammad  dkk, Visi  al-Qur'an  Tentang  Etika  Dan  Bisnis, cet.  ke-1  (Jakarta  :  Salemba Diniyah, 2002), hlm. 20-21.
57 Al-Hajj (22) : 77.
58 Al- Imra>n (3) : 114.
59 Muhammad  dkk, Visi  Al-Qur'an  Tentang  Etika  Dan  Bisnis, cet.  ke-1,  (Jakarta  :  Salemba Diniyah, 2002), hlm.15.
mengingkarinya.  Seorang  muslim  yang  percaya  terhadap  Tuhannya  maka  ia  akan menepati janji atau sumpah dalam melaksanakan profesinya.
Dalam al-Qura'n disebutkan :
...دوقعلبااوفوأاونما نيذلااهيايا 60
Ayat di atas menjelaskan bahwa kebebasan manusia dalam membuat janji itu harus dipenuhi baik  yang dibuat sendiri ataupun dengan masyarakat. Dalam masalah etika profesi yaitu dengan adanya kode etik profesi atau sumpah jabatannya yang harus dilaksanakan. Dengan demikian manusia memiliki kebebasan karena kebebasan adalah kemampuan  manusia  untuk  menentukan  dirinya  sendiri  yang  disebut    kebebasan eksistensial dari unsur rohani manusia (penguasaan manusia terhadap batinnya). Dan kebebasan dari unsur-unsur yang diakibatkan dari orang lain adalah kebebasan sosial.
Namun di satu sisi manusia berada dalam keterpaksaan dan tidak mempunyai kebebasan kehendak yang merdeka bahkan kepastian yang menjalankan menurut apa yang  digambarkan.  Karena  kebebasan  adalah  merupakan  hakikat  kemanusiaan,  dan kebebasan adalah kebebasan  yang  ada. Sehingga Herbet  Spencer mengatakan  " nilai tertinggi yang ia letakkan kepada teori keadilan bukanlah kesamaan tetapi kebebasan " artinya setiap orang bebas asalkan tidak mengganggu orang lain. 61
Dari uraian di atas prinsip kebebasan dalam etika profesi  Islam mutlak untuk dikembangkan dan dijamin pelaksanaanya sehingga akan terjaminnya keutuhan dalam masyarakat yang pluralistik, dan harus sesuai dengan kaidah umum hukum Islam yaitu melaksanakan yang benar dan menghapus ataupun menghindari yang salah.
4. Pertanggungjawaban
Kebebasan  apapun  yang  terjadi  tanpa  batasan,  pasti  menuntut  adanya pertanggungjawaban  dan  akuntabilitas.  Untuk  memenuhi  keadilan,  kebenaran,  dan kehendak  bebas  maka  perlu  adanya  pertanggungjawaban  dalam  tindakannya.  Secara logis  aksioma  terakhir  ini  sangat  berkaitan  erat  dengan  aksioma  kehendak  bebas.  Ia menetapkan  batasan  mengenai  apa  yang  bebas  dilakukan  oleh  manusia  dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya .
Al-Qur'an menegaskan :
60 Al-Maidah (5) : 1.
61 Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam, dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin (Yogyakarta: Tiara Wacana: 1991), hlm. 36.
ىلع الله ناكو اهنم لفك هل نكي ةئيس ةعافش عفشي نمو اهنم بيصن هل نكي ةنسح ةعافش عفشي نم

## اتيقم ئيش لك 62
Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis  yang berhubungan dengan perilaku  manusia.  Bahkan  merupakan  kekuatan  dinamis  individu  untuk mempertahankan  kualitas  kesetimbangan  dalam  masyarakat. 63 Karena  manusia  yang hidup  sebagai  mahkluk  sosial,  tidak  bisa  bebas,  dan  semua  tindakannya  harus dipertanggungjawabkan. Dalam al-Qur'an disebutkan :
ىدس كتري نا ناسنلاا بسيحا 64
Secara  teologis  prinsip  pertanggungjawaban  berhubungan  dengan  tiga paradigma  qur'anik 65 .  Pertama,  Allah  memberikan  karunia  kepada  manusia  (baik melalui Rasul maupun lewat kekuatan akal) yang memungkinkannya mengenali nilai- nilai moral. Dalam jiwa manusia telah ditanamkan pengertian tentang makna baik dan buruk.
Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an :
ةويح هنييحنلف نمؤموهو ىثناوا ركذ نمالحاص لمع نم 66 ديبعلل ملاظب كبر امو اهيلعف ءاسا نمو هسفنلف الحاص لمع نم 67
Kedua, meskipun manusia diberi kemungkinan mengetahui kualitas moral dari semua  perbuatannya,  namun  secara  prinsip  mereka  adalah  bebas  untuk  menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Tidak ada paksaan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pesan-pesan-Nya.
Allah Swt berfirman :
...يغلا نم دشرلا ينبت دق نيدلا فى هاركالا 68
Ketiga,  Allah  swt  senantiasa  mengamati  dan  mencatat  gerak-gerik  tubuh  dan hati manusia sekecil-kecilnya, Dia mengetahui apa saja yang disembunyikan dalam hati dan apa yang ditampakkan.
62 An-Nisa > (4) : 85.
63 R. Lukman Fauroni, "Etika Bisnis dalam al-Qur'an," tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 125.
64 Al- Qiya>mah (75) : 36.
65 Miftahul  Huda,  "Dimensi  Etis  Pesan-pesan  al-Quran:  Sebuah  Telaah  Filsafat , " Tesis  IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996), hlm. 119-121.
66 An- Nah}l (16) : 97
67 As-Sajadah (41) : 46
68 Al- Baqara>h (2) : 256
Allah swt berfirman :
نومتكي اوناكابم ملعا اللهو... 69
هريارش ةرذ لاقثم لمعي نمو ، هري ايرخ ةرذ لاقثم لمعي نمف

## 70
Tiga  paradigma  diatas,  yaitu  kemungkinan  mengetahui  kualitas  moral, kebebasan  berbuat  serta  doktrin  tentang  pencatatan  amal,  secara  bersama-sama merupakan condition  sine  qua  non sekaligus  jaminan  obyektifitas  penilaian  Allah. Namun demikian ukuran kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah adalah kualitas taqwa dan  apabila  berbuat  keburukan  maka  keburukan  tersebut  akan  menyebabkan martabatnya menjadi rendah.
Tidak  seperti  pada  kajian-kajian  tafsir  tradisional  yang  pada  umumnya cenderung  membatasi  pada  sisi  pertanggungjawaban  yang  bersifat  ukhrawi  dan individual,  pada  konteks  kekinian  perlu  ditelaah  lebih  lanjut  adalah  sisi pertanggungjawaban yang bersifat kolektif duniawi. Al-Qur'an hanya menyampaikan pesan-pesan  kepada  umat  manusia  sebagai  individu-individu  mandiri,  tetapi  juga memberikan  bimbingan  tentang  kehidupan  kolektif.  Dalam  Islam  ada  pokok-pokok ajaran  tentang  etika  pergaulan  antar  manusia,  dan  dalam  hubungan  antara  manusia dengan  lingkungan  hidupnya.  Mengabaikan  ajaran-ajaran  moral  tersebut  akan berakibat tidak hanya penderitaan batin dan siksaan (akhirat) secara individual, tetapi secara kolektif (generasi) mereka juga akan menerima hukuman, sekarang di dunia ini juga. 71
4. Penutup
1. Kode  etik  profesi  hakim  mengandung  nilai  nilai  moral  yang  menjadi landasan kepribadian hakim secara professional yaitu: pertama , kebebasan artinya    sebagai  manusia  mempunyai  kebebasan  baik  kemandirian  moral maupun keberanian moral yang dibatasi norma-norma yang berlaku. Kedua , keadilan, yaitu memperlakukan sama terhadap manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Ketiga , kejujuran yaitu dalam penegakan hukum harus dilandasi sifat kejujuran dalam hati nurani dan kebenaran akal (ratio) dari mulai pemeriksaan perkara, pencarian hukum sampai pada pemutusan
69 Al- Ma>'idah (5) : 61.
70 Az- Zalzala>h (99): 7-8.
71 Miftahul Huda, " Dimensi .," hlm. 122.
perkara secara patut  ( equity ) dengan melihat situasi,  apa  yang seharusnya diperbuat  berdasarkan  undang-undang  yang  mengandung  keadilan  dan kebenaran di masyarakat.
2. Etika profesi hakim dan hukum adalah merupakan satu kesatuan yang secara inheren  terdapat  nilai-nilai  etika  Islam  yang  landasannya  merupakan pemahaman dari al-Qur'an, sehingga pada dasarnya Kode etik profesi hakim sejalan  dengan  nilai-nilai  dalam  sistem  etika  Islam.  Etika  hukum  Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu pertama, kebenaran yaitu adanya konsep kebenaran menjadikan manusia percaya untuk berbuat baik karena taat  akan  hubungan  makhluk  dan  khaliq. kedua, keadilan  yaitu  adanya penyemarataan  ( Equalizing) dan  kesamaan  ( leveling )  hak  dalam  bidang hukum yang dibangun dengan konsep keadilan mutlak dan sempurna secara transendental  antara  hukum  dan  moralitas. Ketiga ,  kehendak  bebas  yaitu manusia walaupun dibatasai oleh norma-norma yang ada tetapi mempunyai kehendak  bebas  /  kebebasan  ( free  Will ). Keempat .,  pertanggung  jawaban yaitu sebagai tuntutan dari kehendak bebas yaitu adanya pertangungjawaban sebagai  batasan  dari  apa  yang  diperbuat  manusia  dan  harus dipertanggungjawabkan  baik  didunia  maupun  diakhirat.  Terjadinya penyalahgunaan  dan  pengabaian  terhadap  kode  etik  profesi  hakim diakibatkan  rendahnya  etika  dan  moralitas  hakim.  Sehingga  tidak terlaksananya  nilai-nilai  kebenaran,  keadilan,  kehendak  bebas  dan pertanggungjawaban ssebagai profesi hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung, Lubuk Agung, 1985. Al-Asqolani, Al-Hafizh  Bin Hajar Bulu>qul Ma>ram, Semarang : Toha Putra, tt
Naisaburi, Imam Abi al-Husaini Muslim Bin al-Hujaj Ibn Muslim al-Qusairy an-, al- Jami’ as-Shahih, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
----, Sahih Muslim, Ttp.: al-Qana'ah, t.t.
Sajsatani, Abi Dawud Sulaiman bin al-'asy'as as-, Sunan Abi Dawud, Bairut: Dar al- Fikr, 1414/1994.
Azizy, A. Qodri, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Umum, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2003.
Djamil, Faturrahman, Filsafat Hukum Islam , cet. ke-1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
Musrifah, Atiyah al-Qada> fi al-Isla>m, Ttp : Syarkat al-Ausaq, 1996.
Muslehuddin, Filsafat  Hukum  Islam,  dan  Pemikiran  Orientalis,  Studi  Perbandingan Sistem Hukum Islam, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana: 1991.
Madkur, Muhammad Salam, Al-Qada> Fil Isla>m, Ttp : tt.
Praja, S Juhaya, Filsafat Hukum Islam, Bandung : Universitas Islam Bandung, 1995 Rasjid, Sulaiman, Fiqih Islam, cet. ke-27 , Bandung : Sinar Baru, 1994.
Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, Peradilan dan Hukum Acara Islam, cet. ke-1 , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
Abdullah,  Amin,  “Kajian  Ilmu  Kalam  di  IAIN  Menyongsong  Perguliran  Paradigma Keilmuan  Keislaman  pada  Era  Milenium  Ketiga”,  Jurnal Al-Jamiah, No. 60/VI/2000.
-------, Filsafat Etika Islam, alih bahasa Hamzah, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2002.
Adji, Oemar Seno, Etika Profesional dan Hukum : Profesi Advokat, cet. ke-1, Jakarta: Erlangga, 1991.
Asy'ari,  Musa, Manusia  Pembentuk  Kebudayaan  Dalam  Al-Qur'an (Yogyakarta  : LESFI, 1992.
Ar-ruhaily, Ruway 'I, Fiqih Umar II, Jakarta : Daar-AlGharbi Al Islami, Beirut.
Azizy, Qodri, Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik- Modern, cet. ke-1 Jakart: Teraju, 2003.
Ali, A. Mukti, Etika Agama Islam dalam Pembentukan Kepribadian Nasional dalam Pemberantasan Kemaksiatan dari Segi Agama Islam, Yogyakarta: Nida, 1991. A'la,,  Abd, Melampaui  Diaolog  Agama, Qamaruddin  SF,  (ed.),  cet.  ke-1,  Jakarta  : Kompas Media Nusantara, 2002.
Amin, Ahmad, Etika (Ilmu Ahlak), alih bahasa Farid Ma’ruf, cet. ke-8, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
Amril M., "Studi Pemikiran Filsafat Moral Raghib Al-Isfahani (w.+ 1108 M)," disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
Arif,  Mahmud,  "Konsep  Pendidikan  Moral  al-Mawardi,"  laporan  penelitian,  IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
Abdurrahman,  dan  Soejono, Metode  Penelitian  Hukum, cet.  ke-3,  Jakarta  :
Rineka Cipta, , 2003.
Arifin,  Bustanul, Pelembagaan  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Jakarta  :  Gema  Insani Press, 1996.
A. Mustofa, Akhlak Tasauf ,  cet. ke-1, Bandung : Pustaka Setia, 1997.
Arto,  H.A.  Mukti, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama, cet.  ke-3, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
Bakri, Asafri Jaya Konsep Syari'ah Menurut Syatibi, cet. ke-1, Jakarta : Raja Grapindo Persada, 1996.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  RI, Analisis  Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum, Jakarta: 1997.
Bisri, Cik Hasan, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia , Bandung : Rosda Karya, 1997.
Bagus, Lorens, Kamus Filsafat, Jakarta : Gramedia 1996.
CT.Onions  (ed) The  Shorter  Oxford  English  Dictionary London    :  Clarendon  Press Oxford, 1944.
Engineer, Asghar Ali, Islam dan Teologi Pembebasan, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Ensiklopedia Indonesia, Jakarta : Gramedia 1983.
Fakhry,  Majid, Etika  Dalam  Islam, alih  bahasa  Zakiyuddin  Baidhawi,  cet.  ke-1,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Fauroni,  R.  Lukman, " Etika  Bisnis  dalam  Al-Qur’an,"  tesis  IAIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 2001.
Fauroni, R. Lukman, dan Muhammad, Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis, cet. ke-1, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002.
Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
Huda,  Miftahul,  "Dimensi  Etis  Pesan-pesan  al-Quran:  Sebuah  Telaah  Filsafat,"  tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.
Harahap, M.Yahya, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, cet. ke-1, Jakarta : Pustaka Kartini : 1993.
Hanafi , Ahmad., Pengantar Theologi Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.
Hadi,  Hardono, Jati  Diri  Manusia  Berdasarkan  Filsafat  Organisasi  Whitehead,
Yogyakarta : Kanisius, 1966.
Izutsu, Toshihiko, Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur’an, alih bahasa Agus Fahri Husein dkk, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
----------,Etika Beragama Dalam Islam , cet. ke-1  Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.
Idhamy, Dahlan, Karakteristik Hukum Islam ,cet. ke-1,  Surabaya : al-Ikhlas, 1994. K. Bertens, Etika, cet. ke-2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 278-279.
Kuhn,  Daryl, Landasan  Etika  Profesi, alih  bahasa  Agus  M.  Hardjana,  cet.  ke-4,
Yogyakarta : Kanisius 2002.
Lubis, Suhrowardi K., Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
Mardjono, Hartono, Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan  Nilai-nilai  Islam  dalam  Aspek  Hukum , Politik,  dan  Lembaga Negara, cet. ke-1 Bandung: Mizan, 1997.
Mukti,  Takbir  Ali,  dkk,  Membangun  Moralitas  Bangsa,  Yogyakarta  :  Lembaga Penelitian Dan Pengamalan Islam Universitas Muhamadiyah Yogyakarta,1998.
Mawardi, Imam, Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam , cet. ke-1,  Jakarta : Gema Insani Press,Tahun 2000.
Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia , Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.
--------, Etika Profesi Hukum, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Muhadjir, Noeng, “Postpositifisme Realisme Metafisik” dalam M. Amin Abdullah, dkk (Ed.), Antologi Studi Islam, Teori & Metodolog, cet. ke-1, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
M. Wahyudi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebebasan hakim : Study analisis pasal 1 ayat (1) dan pasal  14 ayat (1) UU. Nomor 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, Skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan kalijaga, 2000.
Mulano,  Martias  gelar  Imam  Radjo, Pembahasan  Hukum:  Penjelasan  Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Muslehuddin,  Muhammad,  , Filsaafat  Hukum  Islam  dan  pemikiran  orientalis  Studi Perbandingan, (penerj.) Yudian Wahyudi Amin, cet. ke-3, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997.
Nurdin , Muslim, Moral Dan Kognisi Islam , cet. ke-1, Bandung : Alfa Beta, 1993.
Nasir, Salihun A, Tinjauan Akhlak, cet. ke-1, Surabaya : al-Ikhlas, 1991.
Quasem,  M.  Abdul, Etika  Al-Ghazali  Etika  Majemuk  Di  Dalam  Islam, cet.  ke-1, Bandung : Pustaka, 1988.
Rafiqoh, "Etika Menurut Fazlur Rahman," skripsi  IAIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta,
1999.
Rasjidi, Lili, dkk, Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum, Cet. ke-9, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
Rodlin, Muhammad, Etika Profesi : Telaah Pendekatan Filsafat Moral, skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998, hlm.61.
Ritonga, A.Rahman, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam, cet. ke-1, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
Rahman,  Fazlur, Islam, Islam,  alih  bahasa  Ahsin  Muhammad,  cet.  ke - 1 , Bandung: 1984 Pustaka, .
---- , Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlurrahman, Taufiq Adnan Amal (peny.), Bandung: Mizan, 1992.
Sidiktono, dkk, Ibadah dan Akhlak Dalam Islam, (ed.) Ainur Rahim Faqih dan Amir Muallim, cet. ke-1, Yogyakarta : UII Press, 1998
Siregar, Bismar, Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan , cet. ke-1 Jakarta : Gema Insani Press, 1995
Setiardja,  A.  Gunawan, Dialektika  Hukum  Dan  Moral  Dalam  Pembangunan Masyarakat Indonesia , Yogyakarta : Kanisius, 1990.
Salam, Burhanuddin, Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia, Cet. ke-1, Jakarta: Aneka Rineka Cipta, 1997.
Shidarta, dan Darji Darmodiharjo dan Pokok-Pokok Filsafat Hukum , cet. ke-4, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.
Suparman  , Etika Religius Abu Hasan Al-mawardi ,(364 atau 974-450atau1058 kajian kitab  Adab  wa  addin, Disertasi  doctor  tidak  diterbitkan,  Yogyakarta  :  IAIN Sunan kalijaga, 2001
Said, H. Muh., Etika Masyarakat Indonesia, Jakarta: Pradya Paramita, 1980.
Sumaryono,  E., Etika  Profesi:  Norma-norma  Bagi  Penegak  Hukum, cet.  ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
Syarifuddin, Amir, (ed.) Abdul Halim, Meretas Kebekuan Ijtihad , cet. ke-1, (Jakarta : Ciputat Press, 2002.
Suseno, Frans Magnis dkk. (peny.), Etika Sosial, Jakarta: APTIK-Gramedia, 1989.
----, Etika  Dasar:  Masalah-masalah  Pokok  Filsafat  Moral, Yogyakarta:  Kanisius, 1990.
Syukur,  Syarifuddin, Aspek  Etika  Dalam  Islam,  Suatu  Kajian  Terhadap  Pemikiran Etika Muhammad Iqbal ," tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1993.
Utomo, Priyo, Etika Dan Profesi , Jakarta : Gramedia, cet. ke-1, 1992.
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004 Tentang  Pokok-pokok  Kekuasaan  Kehakiman beserta penjelasannya , Bandung : Karina, 2004.
Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-undang  No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum .
Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara .
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Azasi Manusia.
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2004 Tentang  Mahkamah  Agung  beserta penjelasannya. Bandung : Karina, 2004.
Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2003 Tentang  Mahkamah  Konstitusi  beserta penjelasannya.
Wisnubroto, Aloysius, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, cet. ke-1, 1997.
Yahya,  Muhtar,  dan  Faturrahman, Dasar-dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqih  Islam, cet. ke-1, Bandung : Ma'arif .
Zakiyah,  Wasingatu,  dkk, Menyikap  Tabir  Mafia  Peradilan, Jakarta  :  Indonesia Corruption Watch, cet. ke-1, 2002.