## PENGATURAN PRAKTIK PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DI INDONESIA

## Herlina Astri
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
Naskah diterima: 26 Agustus 2013 Naskah direvisi: 4 Oktober 2013 Naskah diterbitkan: 14 Desember 2013
Abstract: Professional Social Workers (Social Workers) in Indonesia is not widely demonstrated its role yet. Besides not widely recognized as a professional profession who has specific standards, the institutional existence of Social Workers also have not much seen. Social Workers in Indonesia have not received assurance of legal protection in practice. This study uses literature study to examine further clarity on the legal protection of Social Workers professional practice. It is very important to ensure the professionalism, effectiveness, and accountability of social services provided.
Keywords: Social worker, legal basis, professional practice.
Abstrak: Profesi Pekerja Sosial (Peksos) profesional di Indonesia memang belum banyak menunjukkan perannya. Selain belum dikenal secara luas sebagai profesi profesional yang memiliki standar khusus, eksistensi Peksos secara kelembagaan juga belum banyak terlihat. Peksos di Indonesia belum mendapatkan jaminan pelindungan hukum dalam praktiknya. Kajian ini menggunakan studi literatur untuk menelaah lebih jauh kejelasan pelindungan hukum pada praktik Pekerja Sosial profesional. Hal ini sangat penting untuk menjamin profesionalisme, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan sosial yang diberikan.
Kata kunci: Pekerja sosial, landasan hukum, praktik profesional.
Pendahuluan Saat ini begitu banyak fenomena yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah fenomena permasalahan sosial, seperti konflik di masyarakat, tawuran pelajar, demo yang berujung anarkis, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan tingkat kesejahteraan buruh yang minim. Permasalahan sosial yang semakin dinamis dan kompleks tersebut, menuntut tangan-tangan terampil, baik melalui pendekatan individu, kelompok, keluarga maupun komunitas. Ini harus dilakukan oleh para profesional yang memiliki basis pendidikan dan latar belakang pengetahuan terhadap permasalahan sosial tersebut. Tujuannya untuk memudahkan semua orang dengan hak yang sama untuk mengakses pelayanan sosial dasar, terutama dalam pemerataan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang memadai.
Terkait dengan uraian di atas, Pekerja Sosial (Peksos) merupakan salah satu profesi yang dapat dilibatkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan semua keahlian yang dimiliki. Keahlian ini bukan dari sisi objeknya saja, tetapi juga melingkupi semua sisi bagaimana permasalahan tersebut terjadi, faktor apa saja yang menyebabkannya, dan lain- lain. Keahlian seorang pekerja sosial sangat luas untuk melakukan penelaahan masalah baik dari sisi
manusianya maupun lingkungan sosialnya.
Di Indonesia profesi Peksos memang belum banyak menunjukkan perannya. Selain belum dikenal secara luas sebagai profesi profesional yang memiliki standar khusus, eksistensi Peksos secara kelembagaan juga belum banyak terlihat. Selama ini banyak orang yang bekerja mengaku berprofesi Peksos, namun ternyata tidak memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Sebab salah satu standar sebuah pekerjaan dapat disebut profesi ada pendidikan yang melatarbelakanginya. Umumnya yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial tapi memberikan banyak kontribusi dalam pelayanan sosial akan disebut Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS).
Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri mengatakan bahwa Indonesia masih memerlukan tambahan 155 ribu Peksos. 1 Saat ini memang hanya tersedia 15 ribu orang  yang bertugas untuk menangani masalah sosial dan bencana. 2 Sementara itu di tahun 2012 jumlah Peksos yang tersertifikasi diperkirakan hanya ratusan orang saja. 3 Para Peksos yang sudah 1  Derizon Yazid, Indonesia kekurangan 155 ribu pekerja sosial, Senin, 29 April 2013 04:05 WIB, http://www. antaranews.com/berita/371827/indonesia-kekurangan-155- ribu-pekerja-sosial, diakses tanggal 13 Juli 2013.
2 Ibid.
mendedikasikan waktu, pikiran, dan tenaga, patut mendapat apresiasi dan peningkatan kesejahteraan hidup yang layak. Selama ini, Peksos di Indonesia belum mendapatkan jaminan untuk keamanan dan kesejahteraannya. Bahkan keberadaan dan peran Peksos sering dianggap rendah akibat tidak adanya landasan hukum yang memayungi kegiatan mereka di masyarakat.
Untuk mengatur para Peksos dalam berpraktik baik di dalam ruangan maupun di lapangan, diperlukan adanya payung hukum yang dapat mengatur kewajiban dan hak seorang Peksos dalam bersikap dan bertindak. Termasuk di dalamnya terdapat kejelasan pelindungan yang diberikan dan sanksi yang diperolehnya, saat melakukan praktik pertolongan dalam masyarakat. Para Peksos di Indonesia sangat membutuhkan legalitas dan pengakuan dari pemerintah akan keberadaannya. Hal ini sangat penting untuk menjamin profesionalisme, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan sosial yang diberikan.
Berdasarkan uraian tersebut, muncul sebuah pertanyaan “Bagaimana mengembangkan dan menguatkan profesi Peksos Profesional di Indonesia”. Sebab dengan mengembangkan dan menguatkan profesi ini, diharapkan praktik Peksos Profesional di Indonesia akan memiliki aturan dan payung hukum yang jelas dalam implementasinya.
Konstruksi Disiplin Ilmu Pekerjaan Sosial Disiplin ilmu pekerjaan sosial mengandung bagian dari ilmu sosiologi dan psikologi. Secara sosiologi, Peksos lebih banyak diarahkan untuk mengkaji interaksi antarindividu, kelompok, dan masyarakat. Ilmu sosiologi yang digunakan Peksos dibatasi untuk melakukan penelitian dengan menunjukkan masalah-masalah sosial dan melakukan observasi ke masyarakat. Sedangkan secara psikologi, Peksos dibatasi untuk terlibat dengan diri klien dalam mempelajari faktor-faktor biologis dan faktor-faktor sosial yang berhubungan dengan pola perilaku klien sebagai seorang individu. Dengan demikian, sebenarnya menjadi seorang Peksos yang profesional harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas tentang klien, lingkungan sosial, dan pengetahuan tentang profesi Peksos itu sendiri.
Menurut O.Connor, et.al (2003:1): Social work practice seeks to promote human well-being and to redress human suffering and injustice. Practitioners aim to mobilize the force of the individual, community and state to address the process by which individual and groups are marginalized or diminished in thei capacity to participate as citizen.
Sebagai  sebuah aktivitas profesional, Zastrow (1999:24) mengemukakan bahwa pekerjaan sosial didasari oleh kerangka pengetahuan ( body of knowledge) , kerangka nilai ( body of value) , dan kerangka keahlian ( body of skill ). Ketiga komponen tersebut dibentuk dan dikembangkan secara eklektik dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, politik, dan ekonomi. Ketiganya hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman profesional. Pengetahuan-pengetahuan dalam praktik pekerjaan sosial sangat dipengaruhi oleh nilai pribadi pekerja sosial, nilai profesi pekerjaan sosial, nilai klien, dan nilai masyarakat.
Pekerja sosial sebagai pemberi bantuan pelayanan sosial tentunya sudah harus paham tentang prosedur dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial, metode-metode yang harus digunakan dan yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah- masalah yang dihadapi oleh klien.
Tan dan Envall (2000:5) mendefinisikan pekerjaan sosial, sebagai berikut:
Pekerjaan sosial merupakan cara untuk mendorong pemecahan masalah terkait dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik (atau situasi) di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial.
Dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial, yaitu seorang Peksos harus berpegang teguh pada prinsip dan kode etik yang menjadi landasan dalam memberikan bantuan pelayanan kepada klien. Beberapa prinsip pekerjaan sosial, yaitu: 1. Acceptance artinya seorang peksos harus menerima klien apa adanya, memahami jalan pikiran klien, nilai-nilai klien, berbagai kebutuhan klien dan perasaan klien;
2. Non-judgemental, artinya seorang peksos tidak boleh berprasangka negatif terhadap klien, tidak boleh menilai klien dari sisi negatifnya, tapi melihat klien dari sisi strength based- nya; 3. Individualization, artinya seorang pekerja sosial harus menyikapi dan mengapresiasi sifat dan tingkah laku klien yang unik. Karena setiap klien yang memiliki karakter sifat yang berbeda antara klien yang satu dengan klien yang lainnya;
4. Self Determination , adalah memberikan kebebasan mengambil keputusan oleh klien. Penting bagi klien untuk memilih keputusan yang tepat menurut dirinya sendiri. Jadi peran pekerja sosial di sini memberikan pandangan,
pendapat serta solusi yang terbaik. Namun klienlah yang memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya;
5. Genuine/congruence , artinya dalam hal ini seorang peksos harus menjadi dirinya sendiri, tidak menjadi pribadi yang dibuat-buat serta tidak mementingkan diri pribadi saat melakukan praktik pekerjaan sosial;
6. Mengontrol keterlibatan emosional , berarti peksos mampu bersikap objektif dan netral. Jadi seorang peksos dalam hal ini harus mengedepankan sikap empati dari sikap simpatinya, harus mampu mengontrol diri dalam merespons klien, memahami keadaan klien serta memandang respons klien sebagai hal yang wajar dengan melihat situasi dan kondisi yang dihadapi klien; dan
7. Kerahasiaan  (confidentiality) , Peksos harus menjaga kerahasiaan informasi seputar identitas, isi pembicaraan dengan klien, pendapat profesional lain atau catatan-catatan kasus mengenai diri klien.
Ketujuh prinsip tersebut merupakan landasan sekaligus batasan pekerjaan sosial dalam melakukan intervensi dengan kliennya sesuai dengan setting yang ditemukan. Terkait dengan hal ini, Suharto (2008:114) menyebutkan bahwa ada beberapa setting pekerjaan sosial yang dapat diperhatikan dalam memberikan proses pertolongan kepada klien, yaitu:
1. Keluarga dan pelayanan anak. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa: penguatan keluarga, konseling keluarga, pemeliharaan anak dan adopsi, perawatan harian, pencegahan penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kesehatan dan rehabilitasi. Kegiatan yang dilakukan berupa: pendampingan pasien di rumah sakit, pengembangan kesehatan masyarakat, kesehatan mental, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi pecandu obat dan alkohol, pendampingan ODHA, Harm Reduction Programmes .
3. Pengembangan  masyarakat. Kegiatan yang dilakukan berupa: perencanaan sosial, pengorganisasian masyarakat, revitalisasi ketetanggaan, perawatan lingkungan hidup, ketahanan sosial, penguatan modal sosial dan ekonomi kecil.
4. Pelindungan sosial. Kegiatan yang dilakukan berupa: skema asuransi sosial, bantuan sosial, social fund, jaring pengaman sosial.
5. Pelayanan  kedaruratan. Kegiatan yang dilakukan berupa: pengorganisasian bantuan,
manajemen krisis, informasi dan rujukan, integrasi pengungsi, pengembangan peringatan dini masyarakat.
6. Pekerjaan sosial sekolah. Kegiatan yang dilakukan berupa: konseling penyesuaian sekolah, manajemen perilaku pelajar, manajemen tunjangan biaya pendidikan, pengorganisasian makan siang murid, peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan.
7. Pekerjaan sosial industri. Kegiatan yang dilakukan berupa: program bantuan pegawai, penanganan stres dan burn-out, penempatan dan relokasi kerja, perencanaan pensiun, tanggung jawab sosial perusahaan.
Profesi Pekerja Sosial Profesional Sebelum mengenal lebih jauh tentang profesi Peksos, perlu dibedakan terlebih dahulu pemahaman tentang ‘kesejahteraan sosial’ dan ‘pekerjaan sosial’. Dolgoof dan Feldstein (2007:4) menyatakan bahwa, “ Social welfare is all social interventions intended to enhance or maintain the social functioning of human beings. Social work is a professional occupation that delivers social welfare services”. Dari pendapat ini terlihat jelas bahwa kesejahteraan sosial merupakan ilmu yang membidangi suatu pekerjaan, sedangkan pekerjaan sosial lebih terkait dengan profesi pekerjaan yang dilakukan.
Peksos merupakan profesi yang memberikan bantuan dan pelayanan kepada individu maupun kelompok yang memiliki permasalahan. Fokus utamanya adalah semua aspek yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial dan memberikan solusi yang kongkret untuk penyelesainnya. Peksos memiliki kode etik saat berpraktik baik dalam pelayanan sosial kepada individu kelompok, komunitas, maupun masyarakat. Praktik Peksos meliputi micro (pekerja sosial melakukan praktik untuk menyelesaikan masalah individu atau perorangan), mezzo (praktik pekerja sosial menyelesaikan masalah keluarga dan kelompok kecil lainnya), macro (pekerja sosial melakukan praktik untuk menyelesaikan masalah kelompok yang lebih besar dan bekerja sama dengan organisasi atau komunitas untuk membuat perubahan sosial dan kebijakan sosial).
Peksos profesional mendapat tantangan yang sangat besar, yaitu bagaimana menangani dan menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat dengan segenap keahlian, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki tentang pekerjaan sosial. Salah satu lembaga pendidikan tinggi yang telah menyelenggarakan pendidikan untuk calon- calon Peksos profesional adalah Sekolah Tinggi
Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. Peksos di Indonesia juga mempunyai lembaga-lembaga yang menaungi serta melindunginya, seperti Ikatan Pendidikan Pekerja Sosial Indonesia (IPPSI), Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial (LSPS), Forum Komunikasi Mahasiswa Pekerjaan Sosial Indonesia (FORKOMKASI), Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS), Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), Ikatan Relawan Indonesia dan Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia (KPSI).
Peranan Pekerja Sosial Profesional Peranan adalah sekumpulan kegiatan altruistis yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dilakukan bersama antara penyedia dan penerima pelayanan (J.Marbun, 2011:154). Peranan merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menggunakan kemampuannya dalam situasi tertentu. Dalam profesi Peksos profesional, peranan ini tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan peranan yang dilakukan oleh profesi lain sebagai mitra kerja.
Selanjutnya J. Marbun (2011:154) menguraikan beberapa variabel yang menentukan peranan Peksos profesional, yaitu:
1.  Pendekatan dualistis dalam pekerjan sosial: perubahan dan pengembangan personal, serta perubahan dan pengembangan sebagai satu kesatuan.
2.  Fungsi-fungsi praktik pekerjaan sosial yang saling berkaitan: pencegahan dengan mengembangkan penelitian, analisis, penyusunan dan pengembangan kebijakan, program dan pelayanan kesejahteraan sosial.
Peranan yang dilakukan oleh Peksos profesional dalam masyarakat/badan/lembaga/panti sosial akan sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada permasalahan sosial yang sedang ditangani. Situasi yang dialami para Peksos profesional tersebut, dipertegas oleh pernyataan Bradford W. Sheafor dan Charles R. Horejsi (2003:55) bahwa peranan yang akan dilakukan seorang Peksos profesional sangat beragam, antara lain: 1.  Sebagai perantara ( broker ) Peksos bertindak di antara klien atau penerima pelayanan dengan sistem sumber (bantuan materi dan non materi tentang pelayanan) yang ada di badan/lembaga/panti sosial. Selain sebagai perantara Peksos juga berupaya membentuk jaringan kerja dengan organisasi pelayanan sosial untuk mengontrol kualitas pelayanan sosial tersebut.
2.  Sebagai pemungkin ( enabler ) Peranan ini sering digunakan dalam profesi Peksos sebab merupakan konsep awal dari pemberdayaan. Peksos  memfokuskan pada kemampuan, kapasitas, dan kompeten si klien atau penerima pelayanan untuk menolong dirinya sendiri. Peksos akan mengidentifikasi tujuan, memfasilitasi untuk berkomunikasi, mengkohesifkan dan mensinergikan suatu hubungan, serta memberikan peluang untuk pemecahan masalah/menyelesaikan konflik. 3.  Sebagai penengah (mediator) Peksos bertindak untuk mencari kesepakatan, meningkatkan rekonsiliasi berbagai perbedaan, untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan, dan untuk berintervensi pada bagian-bagian yang sedang konflik, termasuk di dalamnya membicarakan segala persoalan dengan cara kompromi dan persuasif. Peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah membantu menyelesaikan konflik di antara dua sistem atau lebih, menyelesaikan pertikaian antara keluarga dan klien/ penerima pelayanan, dan memperoleh hak-hak korban.
4.  Sebagai pembela ( advocator )
Istilah advokat (pembela) memang berasal dari profesi hukum. Tetapi, peranan advokat dalam pekerjaan sosial berbeda dengan advokat dalam ranah hukum. Advokat pada ranah pekerjaan sosial dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari klien atau penerima pelayanan. Peksos akan menjadi juru bicara, memaparkan dan berargumentasi tentang masalah klien atau penerima pelayanan apabila diperlukan, membela kepentingan korban untuk menjamin sistem sumber, memberikan pelayanan yang dibutuhkan, atau merubah kebijakan sistem yang tidak responsif terhadap kepentingan korban. 5.  Sebagai perunding ( conferee )
Peranan ini termasuk di dalamnya eksplorasi dan pengertian yang jelas tentang masalah, menghubungkan dan menekankan asesmen yang merupakan satu kesatuan masalah, merancang tujuan untuk mengurangi tekanan, membuat strategi alternatif yang umum, evaluasi hasil, implementasi strategi dan terminasi atau pengakhiran pelayanan. Keterampilan yang diperlukan pada peranan perunding adalah keterampilan umum yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial seperti keterampilan mendengarkan, probing, penguatan/refleksi, dan lain-lain.
6.  Sebagai pelindung ( guardian ) Profesi Peksos dapat melindungi klien atau penerima pelayanan, dan orang yang berisiko tinggi terhadap kehidupan sosial. Dengan demikian klien atau penerima pelayanan akan merasa nyaman untuk mengutarakan masalahnya, melepaskan beban pikirannya, dan sebagainya. 7.  Sebagai fasilitator ( facilitator ) Fasilitator bertugas untuk membantu klien atau penerima pelayanan untuk berpartisipasi, berkontribusi, terlibat dalam keahlian baru, dan merumuskan kesepatakan yang telah dicapai bersama (Parson, et al. 1994:12). Peksos memberikan pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi klien atau penerima pelayanan. Hal ini bertujuan agar klien atau penerima pelayanan dapat berpikir dengan baik mengenai apa yang dibutuhkan selama proses intervensi dilakukan. 8.  Sebagai inisiator ( initiator ) Menurut Zastrow, inisiator merupakan peranan yang memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi untuk menjadi masalah (2000:75). Oleh karena itu Peksos yang berperan sebagai inisiator harus berupaya memberikan perhatian pada isu-isu yang dialami klien atau penerima pelayanan. Peksos harus mampu menyadarkan badan/lembaga/ panti sosial dan masyarakat setempat akan masalah dan kebutuhan-kebutuhan klien atau penerima pelayanan. 9.  Sebagai negosiator ( negotiator ) Peranan ini banyak dilakukan pada klien atau penerima pelayanan yang mengalami konflik dan membutuhkan penyelesaian masalah dengan cara kompromi. Tujuannya agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan antarkedua belah pihak sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien atau penerima pelayanan. Namun demikian, posisi inisiator hanya berada di salah satu pihak yang berkonflik, berbeda dengan posisi mediator yang harus netral antarkedua belah pihak.
Pekerja Sosial Profesional Awalnya pekerjaan sosial merupakan kegiatan philantropis dan charity work (pekerjaan tanpa pamrih dengan pola atas belas kasihan). Dalam perkembangannya, para penggiat Peksos profesional di Inggris berupaya mengembangkan eksistensi peksos dengan menyusun metode yang sistematis dan terukur. Hal ini berdampak positif pada pelaksanaan praktik peksos profesional karena proses pemberian bantuan dapat dilakukan secara terorganisir, terkoordinir,
memiliki misi dan visi, baik untuk kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok atau masyarakat.
Menjadi seorang Peksos profesional harus memahami seluruh subsistem dalam sistem kesejahteraan sosial secara menyeluruh, agar dapat melaksanakan peran sesuai dengan tanggung jawabnya. Peksos profesional harus memiliki suatu kerangka kerja yang dapat diaplikasikan untuk membimbing pemahaman maupun aksi responsif terhadap keanekaragaman masalah-masalah sosial. Kemampuan untuk memiliki respons positif ini merupakan tuntutan logis yang harus dipenuhi oleh seorang Peksos profesional. Kemampuan untuk memiliki respons positif inilah yang disebut dengan kompetensi pokok bagi Peksos profesional dalam menjalankan praktik pertolongannya.
Namun demikian, ternyata sampai saat ini Indonesia memang belum mempunyai undang- undang yang menjadi payung hukum bagi praktik Peksos profesional tersebut. Undang-undang ini sangat dibutuhkan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi Peksos profesional. Termasuk di dalamnya mengatur kewajiban lembaga-lembaga pelayanan sosial, baik milik pemerintah maupun swasta untuk mempekerjakan Peksos profesional sesuai dengan besarnya beban kasus yang dihadapi. Peksos profesional membutuhkan undang-undang untuk melindunginya dalam berpraktik melaksanakan peranan-peranan pada setting pekerjaan sosial yang berbeda-beda.
Akibatnya, selama ini Peksos profesional di Indonesia mayoritas belum mendapatkan pengakuan akan posisinya, baik di masyarakat maupun lembaga- lembaga pelayanan sosial pemerintah dan swasta. Holil Soelaiman (2011:32) mengungkapkan bahwa: Yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berperan sebagai penyuluh sosial di masyarakat atau sebagai pejabat fungsional pekerja sosial di lembaga- lembaga pelayanan sosial, yang menjalankan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
Kondisi tersebut semakin membuat masyarakat tidak mengenal sosok, peran, dan kinerja Peksos profesional, sebagai suatu hal yang mudah dibedakan domain profesionalnya dari domain profesi lainnya.
Secara awam masyarakat di Indonesia memahami Peksos sebagai profesi yang melakukan pekerjaan amal atau pekerjaan kemanusiaan. Sebab selama ini, kebijakan dan orientasi pendidikan peksos di Indonesia memang tidak berupaya untuk mengenalkan eksistensi Peksos kepada masyarakat. Status Peksos hanya diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tenaga kontrak yang bekerja di panti-panti sosial, yang berada di bawah
naungan Kementerian Sosial. Dengan demikian pola pikir masyarakat tidak berubah mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia Peksos. Hal ini juga semakin diperparah dengan kondisi dimana para Peksos yang berstatus PNS justru mengerjakan pekerjaan administrasi pemerintahan saja.
Orientasi pendidikan di Indonesia juga lebih banyak diarahkan pada pemberian pengetahuan untuk mengejar kualifikasi dan ijazah, bukan untuk meningkatkan penguasaan keahlian mengerjakan tugas dan fungsi profesinya. Ini pun menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mengenal dan mengetahui perkembangan Peksos di Indonesia. Selain itu Indonesia juga belum memiliki undang- undang yang mengatur praktik Peksos profesional dalam masyarakat.
Secara yuridis, sosok Peksos profesional telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Disebutkan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) bahwa:
Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
Namun demikian, kriteria Peksos profesional yang disebutkan dalam UU tersebut masih menimbulkan banyak kontroversi tersendiri. Di satu sisi tersirat bahwa semua orang yang memiliki perhatian dan memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah sosial dapat diakui sebagai Peksos profesional, meskipun tidak berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Sedangkan di sisi lainnya, harus diakui bahwa negara mulai memberikan perhatian dan mengakui eksistensi Peksos profesional.
Sesungguhnya untuk dapat diakui sebagai Peksos profesional, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial dan memperoleh sertifikat dari badan penguji kompetensi keahlian pekerjaan sosial.  Kompetensi ini akan membedakan Peksos profesional dengan tenaga sosial atau Peksos lain yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Salah satu pencapaian yang diharapkan tentunya untuk mendorong Peksos profesional agar memiliki standar praktik dalam keahliannya di lapangan.
Peksos profesional dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pekerjaan sosial, lulus sertifikasi Peksos sosial yang diselenggarakan oleh
Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial (LSPS), dan memiliki surat izin untuk melakukan praktik dan menjalankan tugasnya. Peksos profesional harus memiliki fokus kerja terhadap interaksi manusia dan memiliki etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada semua pihak. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar menguatkan dan meningkatkan peran pentingnya dalam mewujudkan komitmen kesejahteraan sosial.
Dalam melaksanakan proses pertolongan kepada klien atau penerima pelayanan, banyak peran Peksos profesional yang harus dilakukan. Beberapa peran tersebut tidak dapat berdiri sendiri, terkadang untuk satu kasus pertolongan seorang Peksos profesional harus menggabungkan beberapa peranan. Fokus utamanya adalah meningkatkan keberfungsian sosial ( social functioning ) melalui intervensi yang berkesinambungan. Keberfungsian sosial merupakan resultan dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial dan seterusnya.

## Kebutuhan akan Kebijakan Pengaturan Praktik Pekerja Sosial Profesional
Meninjau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ternyata belum ada pasal yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Peksos profesional. Pada Pasal 33 hanya menerangkan mengenai jenis Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial dan Pasal 34 hanya mencantumkan tentang pendidikan, pelatihan promosi, tunjangan dan penghargaan. Holil Soelaiman (2011:30) menyebutkan bahwa inilah yang menjadi acuan utama perlu dibuatnya undang-undang khusus terkait profesi Peksos profesional, yang akan mengatur tentang: a.  Siapa yang disebut sebagai Peksos profesional; b.  Bagaimana persyaratan rekrutmen dilakukan; c.  Bagaimana kualifikasi dan jenjang pendidikannya; d.  Bagaimana kedudukan, tugas dan fungsinya;
e.  Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban seorang Peksos profesional; serta
f.  Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban lembaga-lembaga pelayanan sosial yang menggunakan Peksos profesional sesuai dengan beban kerjanya (jenis dan jumlah klien atau penerima pelayanan), dan sebagainya.
Beberapa poin tersebut merupakan garis besar pekerjaan sosial, yang menunjukkan bahwa memang diperlukan aturan yang tegas untuk menjamin secara optimal pelaksanaan praktik pekerjaan sosial. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial
Indonesia (LSPSI) dan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) ditempuh untuk menjadi pengendali praktik Peksos profesional di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendukung perkembangan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial untuk menjalankan fungsinya secara baik.
Reorganisasi Sistem Pendidikan Pekerjaan Sosial Pendidikan pekerjaan sosial juga menghadapi tantangan yang sangat besar, khususnya terkait dengan standar kurikulum pendidikannya. Hal ini menyebabkan beberapa lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial tidak seragam. Jika dilihat dari animo peserta didik, ternyata tidak terlalu banyak yang mendaftarkan diri di lembaga-lembaga pendidikan pekerjaan sosial. Barangkali penyebabnya adalah sosialisasi yang kurang sehingga informasi mengenai pekerjaan sosial memang sedikit sekali diterima oleh masyarakat.
Selain itu kesiapan SDM, sarana dan prasarana pendidikannya, juga masih sangat minim. Menurut Holil Soelaiman (2011:22) lembaga pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia umumnya kurang memiliki tenaga pendidik dan pembimbing praktik lapangan, yang memiliki kemampuan akademik dan keahlian praktik yang andal. Padahal kesiapan SDM memegang peranan yang sangat penting untuk menghasilkan para Peksos profesional. Sarana dan prasana pendukung pendidikan pekerjaan sosial juga banyak yang belum terpenuhi. Untuk lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial umumnya hanya menyediakan ruang kelas saja, tanpa didukung oleh laboratorium lapangan. Padahal laboratorium lapangan sangat dibutuhkan untuk mempraktikkan teknik-teknik dalam proses pertolongan klien atau penerima pelayanan. Hal ini juga masih menjadi salah satu kendala dalam pengembangan kerangka kerja praktik Peksos profesional.
Saat ini baru terdapat 37 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta yang diikat dalam Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial (IPPSI). Untuk ke depannya program pendidikan pekerjaan sosial agar dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga pada program S2 dan S3-nya dapat menerima calon peserta didik dari S1 yang bukan hanya berasal dari lulusan pekerjaan sosial, tetapi bidang ilmu lainnya yang masih dalam satu rumpun ilmu sosial. Selain itu program pendidikan Peksos profesional juga harus meningkatkan porsi praktik lapangan sampai dengan 30% dari jumlah SKS untuk masing-masing program pendidikan (Holil Soelaiman, 2011:34).
Ini  diarahkan untuk mengembangkan standar yang khas dari profesi Peksos profesional.
Pengembangan dan Penerbitan Literatur Pekerjaan Sosial Dalam mengembangkan dan menerbitkan literatur-literatur pekerjaan sosial di Indonesia, tidak jarang mengalami benturan-benturan dengan nilai dan norma sosial-budaya masing-masing daerah. Oleh karena itu, Thomson (2005:72) menyarankan tiga cara untuk menyelaraskan teori atau bagian dari teori yang cocok untuk kepentingan praktik pekerjaan sosial. Ketiga cara tersebut, yaitu: a. Select; pengetahuan tidak dapat digunakan seluruhnya, sehingga harus dipilah, dipilih, dan ditentukan, aspek-aspek pengetahuan dasar yang diperlukan sesuai dengan situasi yang dihadapi. b. Integrate ; cara ini digunakan pada dua level, yaitu: pertama, adanya perbedaan untaian pengetahuan yang dibutuhkan untuk diintegrasikan (misalnya: psikologi, sosiologi, dan filsafat ilmu), sehingga terkait satu sama lain. Kedua, adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan antara teori dan praktik, untuk menjamin bahwa pengetahuan formal diadaptasi untuk disesuaikan dengan situasi khusus yang sedang dilakukan. Di sini teori perlu disesuaikan untuk langkah atau tindakan yang akan dilakukan.
c. Reflect ; penggunaan pengetahuan tidak cukup sederhana sehingga membutuhkan untuk dibayangkan pada tindakan dan akibat-akibatnya. Hal ini akan sangat baik untuk belajar menyesuaikan rencana proses pertolongan pada klien atau penerima pelayanan secara selaras dan serasi.
Melalui ketiga cara tersebut diharapkan profesi Peksos profesional di Indonesia mampu mengembangkan dan memperbanyak literatur pekerjaan sosial diperuntukkan khusus bagi proses pertolongan di Indonesia. Beberapa literatur pekerjaan sosial juga masih berasal dari penulis luar, yang belum disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya Indonesia. Padahal, dalam memberikan pelayanan sosial harus disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat. Ini sangat penting agar tidak melanggar nilai dan norma yang dianut oleh klien atau penerima pelayanan. Dengan memahami kondisi sosial-budaya setempat akan memudahkan Peksos profesional diterima dan diakui oleh masyarakat. Praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh Peksos profesional di Indonesia tentu harus menggunakan dan mengembangkan teori dalam kerangka nilai, etik, dan budaya Indonesia.

## Kompetisi dengan Pekerja Sosial Asing
Tidak ada yang salah dengan sebuah kompetisi di dalam dunia kerja, salah satu contoh adalah kompetisi yang dihadapi Peksos Indonesia dengan datangnya Peksos Asing. Persaingan dalam era globalisasi sebaiknya tidak menyingkirkan Peksos Indonesia dan menggantinya dengan Peksos Asing. Namun kenyataan yang terjadi saat ini memang lebih banyak Peksos Asing yang bekerja di Indonesia, dibandingkan dengan Peksos Indonesia sendiri. Banyak hal yang tertinggal baik dari segi kompetensi, kualifikasi, maupun pelindungan hukum yang jelas. Semestinya mulai dipikirkan untuk mencari solusi yang tepat dalam menjawab persoalan ini.
Sekali lagi dimunculkan bahwa memang praktik Peksos di Indonesia tidak memiliki aturan main yang jelas. Kualifikasi dan kompetensinya pun masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Peksos Asing. Dengan demikian tuntutan untuk mengembangkan dan menguatkan Peksos di Indonesia harus terus dilakukan. Baik itu dalam penegasan peraturan hukumnya, maupun tahapan- tahapan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Peksos itu sendiri.
Simpulan Banyak pilar penting yang telah dibangun untuk mengembangkan praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjadi panduan utama dalam penciptaan kerangka sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Sistem kesejahteraan sosial, sebagaimana terkandung dalam UU No. 11 Tahun 2009 ini merupakan arah sistematis dalam mencapai kondisi yang akan dituju.
Dikaitkan dengan praktik Peksos profesional sebagai profesi terdepan dalam pelayanan dan pertolongan sosial, maka Undang-Undang berfungsi untuk mengatur para Peksos profesional dalam melaksanakan praktik pelayanannya sehingga tercapai keseimbangan sesuai dengan asas dan prinsip bernegara. Sebagai ujung tombak dan profesi terdepan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial,  Peksos di Indonesia belum memenuhi tujuan yang diharapkan. Selain masih mengalami kendala dalam mengatur kualifikasi dan meningkatkan kompetensinya, Peksos di Indonesia juga belum memiliki payung hukum yang kuat untuk mengimplementasikan praktik pertolongan. Hal ini bukan ditujukan sebagai eksklusivitas profesi tertentu, namun lebih kepada upaya untuk memajukan profesi Peksos profesional agar sejajar atau bahkan lebih maju dari profesi lainnya.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sangat diperlukan pedoman formal
(legalitas) bagi profesi Peksos profesional dalam melaksanakan praktiknya, serta meningkatkan kinerja dan standar pelayanan Pekerjaan Sosial dalam menangani permasalahan sosial di Indonesia. Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang praktik Peksos, aktivitas praktik Pekerjaan Sosial dapat lebih memaksimalkan keberhasilan program Pembangunanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana yang dimanatkan pada pembukaan UUD 1945.
Saran Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan mengenai kebutuhan legalitas praktik Peksos professional di Indonesia, maka ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk segera merumuskan Undang-Undang tersebut, yaitu pertama, sebagian besar Peksos profesional tergabung dalam IPSPI, yang bekerja baik di di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasional maupun Internasional, di instansi pemerintah, di lembaga pelayanan sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat (swasta). Kondisi ini menunjukkan perlunya diseragamkan aturan praktik Peksos profesional, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan klien atau penerima layanan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, pengaturan praktik Peksos profesional dapat memberikan kejelasan hak, kewajiban, dan sanksi, untuk Peksos, klien atau penerima pelayanan, dan lembaga-lembaga pelayanan sosial. Undang- undang tersebut sangat diperlukan sebagai legal substance dalam melakukan aktivitas praktik pekerjaan sosial di Indonesia Kedua, permasalahan sosial yang makin kompleks dan meningkat jumlahnya, menuntut tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten untuk meningkatkan keberdayaan dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dalam implementasinya, proses tersebut memerlukan standar praktik sebagai payung hukum bagi para Peksos profesional dalam mempraktikan proses pertolongannya. Dengan demikian, hal itu akan mampu meminimalisir malpraktik Peksos profesional dan melindungi hak- hak klien atau penerima pelayanan.
Ketiga, penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, belum mengatur standar praktik Peksos profesional di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan Undang-Undang yang dapat mengakomodir kebutuhan terhadap standar registrasi, akreditasi, dan sertifikasi, praktik Peksos profesional di Indonesia.
Keempat, makin banyaknya jumlah Pekerja Sosial Asing (dari luar Indonesia) yang melakukan praktik di Indonesia berdampak pada perlunya menetapkan peraturan perundang-undangan praktik profesi Peksos profesional di Indonesia. Aturan dibutuhkan agar dapat mengatur standar praktik, hak, kewajiban, dan kompetensi Peksos agar Peksos di Indonesia mendapatkan hak dan kewenangan maksimal, serta tidak ‘tersingkir’ oleh kehadiran Pekerja Sosial Asing. Hal ini tentu saja sekaligus akan melindungi para Peksos yang lahir dari negeri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Dolgoff, Ralph & Feldstein, Donal. 2007. Understanding Social Welfare: A Search for Social Justice . Boston: Pearson.
Marbun, J. 2011. Strategi Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Masalah Kontemporer . Bagian dari buku “Pekerjaan Sosial di Indonesia: Sejarah dan Dinamika Perkembangannya.” Yogyakarta: Samudra Biru.
O’Connor, Ian, et.al. 2003. Social Work and Social Care Practice. London: Sage Publication.
Parsons,  J. Ruth., Jorgensen James D., Hernandez, Santos H. 1994. The Integration of Social Work Practice. Pacific Grove: Broke/Cole.
Sheafor, Bradford W., & Horejsi, Charles R. 2003. Techniques and Guideline for Social Work Practice .
Boston: Allyn & Bacon.
Soelaiman, Holil. 2011. Praktik dan Pendidikan Pekerjaan Sosial (Sejarah dan Masa Depan). Bagian dari buku “Pekerjaan Sosial di Indonesia: Sejarah dan Dinamika Perkembangannya.” Yogyakarta: Samudra Biru.
Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial sebagai  Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia . Bandung: CV. Alfabeta.
Tan, Ngoh-Tiong & Envall, Ellis. 2000. Sosial Work: Challenges in the New Millenium. Switzerland: IFSW Press.
Zastrow, Charles H. 1999. The Practice of Social Work. Pacific Grove: Brooks/Cole.

## Internet
Derizon Yazid. Indonesia Kekurangan 155 Ribu Pekerja Sosial http://www.antaranews.com/berita/371827/
indonesia-kekurangan-155-ribu-pekerja-sosial, diakses tanggal 13 Juli 2013.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial