## EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM E-VOTING PEMILIHAN KETUA OSIS SEBAGAI MEDIA PARTISIPASI DEMOKRASI PADA SISWA SMK SWASTA TIK DARUSSALAM MEDAN

## Al Firah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa Medan email : alfirah41@dharmawangsa.ac.id.
RINGKASAN  - Pemilihan  Ketua  OSIS  secara e-voting merupakan  salah  satu proses pembelajaran demokrasi secara langsung bagi seluruh siswa yang bertujuan untuk mewujudan sikap civic responsibility masyarakat  yang sadar akan hak dan kewajiban dalam mencerminkan sikap patrioisme berpolitik dan taat prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. E-voting memanfaatkan teknologi komputerisasi berbasis web yang mampu merekapitulasi data dengan cepat perihal siswa  yang  sudah  atau  belum  memberikan  hak  suaranya,  mampu  meminimalisir biaya dan waktu untuk produksi dan distribusi surat suara serta perhitungan jumlah suara sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Hasil e-voting dapat  cepat  diketahui  karena  keakuratan  data  yang  terpercaya. Kebijakan sistem e-voting sangat bermanfaat dalam penerapan ilmu komputerisasi yang  dipelajari  siswa  sesuai  dengan  program  studi  yang  ada  di  SMKS  TIK Darussalam meliputi Teknik Komputer Jaringan, Multimedia dan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran.
Kata Kunci : Kebijakan Sistem E.Voting dan Media Partisipasi Demokrasi.

## PENDAHULUAN
E-voting sudah dilaksanakan di beberapa negara demokrasi terbesar di dunia, yang pada awalnya dilaksanakan di negara kecil secara historis bebas konflik. E- voting sebagai media demokrasi untuk membangun kepercayaan penyelenggaraan pemilu,  meningkatkan  efisiensi  proses  pemilu  dan  kredibilitas  hasil  pemilu. Perkembangan  teknologi  membutuhkan  pertimbangan  dan  perencanaan  yang cermat  untuk  memperkenalkan e-voting sebagai  peningkatan  tersulit  karena mencakup inti dari seluruh proses pemilu dan penghitungan suara. E-voting dapat mengurangi  pengawasan  manusia  secara  langsung,  memberikan  solusi  beberapa masalah  pemilu  konvensional  tetapi  menimbulkan  banyak  pertentangan dibandingkan aplikasi teknologi informasi (TI) lainnya dalam pemilu.
Penggunaan voting sebagai salah satu metode dalam pengambilan keputusan yang  digunakan  oleh  keluarga,  instansi  dan  negara. Voting digunakan  untuk menghimpun aspirasi hingga menemukan solusi yang dianggap paling baik untuk menyelesaikan  permasalahan.  Pemilu  Indonesia  biasanya  dilakukan  secara
konvensional,  contohnya  dalam  menentukan  tujuan  pengurus  Organisasi  Siswa Intra Sekolah (OSIS), Badan Eksekutif Mahasiswa, atau Kepala Pemerintahan.
Pelaksanaan voting secara  konvensional  sering  mengalami  kesalahan dikarenakan human error atau sistem pendukung yang tidak berjalan dengan baik seperti kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih, pemilih salah memberi tanda pilihnya,  lamanya  proses  pengumpulan  kartu  suara  dan  perhitungan  suara, permasalahan  tersebut  menimbulkan  keabsahan  hasil voting yang  diragukan sehingga mampu memicu konflik.
Terhitung tahun 2017, proses pemilihan ketua OSIS SMKS TIK Darussalam Medan memanfaatkan teknologi komputerisasi ( e-voting ) berbasis web terlaksana dengan  baik  sesuai  dengan  program  yang  direncanakan  pihak  sekolah. E-voting lebih efektif dan efisien sehingga mampu merekapitulasi dengan cepat, siswa yang sudah atau belum memberikan hak suaranya, mampu meminimalisir biaya produksi dan  distribusi  surat  suara,  meminimalisir  waktu  dalam  perhitungan  jumlah  suara sehingga  tidak  mengganggu  proses  belajar  mengajar.  Hasil e-voting dapat  cepat diketahui karena keakuratan data yang terpercaya.
Dalam  penelitian  ini,  SMKS  TIK  Darussalam  telah  melakukan survey dan analisis  di  beberapa  sekolah  yang  telah  menerapkan e-voting sebagai  sampel.
Berdasarkan  hal  tersebut,  SMK  Swasta  TIK  Darussalam  menerapkan  sistem e- voting berbasis website www.sekolah.schlrr.com. Siswa  sebagai agen  of  change harus berperan aktif dalam pesta demokrasi sekolah seperti pemilihan ketua OSIS untuk mewujudan sikap civic responsibility masyarakat  yang sadar akan hak dan kewajiban dalam mencerminkan sikap patrioisme berpolitik dan taat prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.

## KAJIAN TEORI
Menurut KBBI, demokrasi dalah sistem pemerintahan yang mengikutsertakan  seluruh  rakyatnya  dalam  pemerintahan  melalui  perantaraan wakilnya  yang  terpilih.  Menurut  Lincoln  (Gatara,  2008),  demokrasi  adalah “Pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat”.  Awalnya,  proses pemilihan  ketua  OSIS  SMK  TIKS  Darussalam  Medan  dilakukan  secara konvensional. Siswa/i memiliki hak pilih untuk datang ke lokasi pemungutan suara,
lalu mencoblos kertas suara dan dikumpulkan ke kotak suara. Setelah proses pemilu selesai,  panitia  menghitung  surat  suara  secara  manual  sehingga  menghabiskan banyak waktu dan biaya. Hal ini mampu memicu kesalahan atau kecurangan seperti surat  suara  yang  tidak  sah,  perhitungan  yang double (Sulastri  &  Zunita,  2015), bahkan  manipulasi  kertas  suara  oleh  oknum  tertentu  (Rokhman,  2011).  Proses pemilihan ketua OSIS secara konvensional dapat menghabiskan waktu yang lama dan semakin banyaknya anggaran biaya yang dikeluarkan (Arifin & Sajono, 2016) tetapi dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan yang tinggi (Falah, 2007).
1. E-Voting
Electronic  voting sebagai  metode  pemungutan  dan  perhitungan  suara pemilihan  menggunakan  perangkat  elektronik  yang  bertujuan  untuk  menghemat biaya  dan  mempercepat  perhitungan  suara  secara  tersistem  dilakukan  audit (Risnanto,  2017),  pemilih  tidak  harus  ke  tempat  pemilihan  untuk  memilih (Prananda, Anra, & Pratiwi, 2017). E-voting jumemiliki tantangan tersendiri seperti minimnya kepercayaan teknologi dan kekhawatiran manipulasi data (Hutagalung, 2012).  Menurut  Erlina  Vita  Dewi  (2010), voting secara  konvensional  memicu pemborosan kertas sehingga diperlukan prototype aplikasi elektronik yang mampu menciptakan pemilu yang efektif dan efisien.

## 2. Kebijakan E-Voting
Model implementasi kebijakan e-voting yang dikemukakan oleh George C.
Edward III ( Implemeting Public Policy , 1980)  menunjuk 4 variabel yaitu :
a. Komunikasi ,  adanya  komunikasi  yang  efektif  antara  programmer  dengan kelompok sasaran.
b. Sumber  Daya ,  adanya  dukungan  kualitas  sumber  daya  manusia  maupun kuantitas sumber daya finansial.
c. Sikap ,  diperlukan  karakteristik  kejujuran,  komitmen,  dan  demokratis  yang berkaitan erat dengan implementor kebijakan.
d. Struktur  Birokrasi ,  mencakup  mekanisme  dan  struktur  organisasi  pelaksana sendiri  melalui  Standar  Operasional Prosedur (SOP)  yang dicantumkan  dalam pedoman kebijakan.
3. Partisipasi Demokrasi
Partisipasi  masyarakat  dibutuhkan  dalam  rangkaian  penyusunan  program pembangunan hukum secara implisit memiliki makna faktor inisiatif yang berasal dan  berkembang  dari  masyarakat  sendiri,  sedangkan  pemerintah  berperan  untuk mempertimbangkan  keluhan  dari  masyarakat  (Rachmat  Trijono,  2013:72). Berdasarkan  prinsip  persamaan,  demokrasi  adalah  setiap  warga  negara  memiliki kesamaan  hak  dan  kedudukan  di  pemerintahan  karena  kedaulatan  negara  berada ditangan  rakyat.  Kekuasaan  rakyat  inilah  yang  menjadi  sumber  legitimasi  dan legalitas kekuasaan negara (Gaffar, 2013:1).
Menurut  Plumer  (Yulianti,2012:10),  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi demokrasi yaitu :
a. Pengetahuan  dan  keahlian ,  mempengaruhi  lingkungan  masyarakat  untuk memahami/ tidak terhadap tahapan partisipasi yang ada.
b. Pekerjaan masyarakat , warga negara dapat/tidak meluangkan waktunya untuk berpartisipasi,  dengan  alasan  mendasar  adalah  adanya  pertentangan  antara komitmen pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.
c. Jenjang  pendidikan  dan  buta  huruf ,  mempengaruhi  kemampuan berpartisipasi dalam memahami dan melaksanakan tahapan partisipasi yang ada.
d. Jenis kelamin , beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi/ pandangan berbeda terhadap suatu permasalahan.
e. Kepercayaan  terhadap  budaya  tertentu .  heterogenitas  masyarakat  yang tinggi,  terutama  dari  segi  agama  dan  budaya  akan  mempengaruhi  strategi partisipasi dan metodologi yang digunakan.
4. Indikator Keberhasilan Partisipasi Demokrasi
Menurut  Sri  Surhayati  (2008:25),  indikator  keberhasilan  partisipasi demokrasi dalam pendidikan di sekolah yaitu :
a. Meningkatnya kontribusi dan kepercayaan stakeholders dalam hal ide, finansial, moral dan materi, kewibawaan dan kebersihan.
b. Meningkatnya  kepedulian  dan  tanggungjawab stakeholders terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga akan meingkatkan kualitas dan kuantitas masukan untuk peningkatan mutu pendidikan.
c. Keputusan-keputusan  yang  dibuat  oleh  sekolah  benar-benar  mengekspresikan apresiasi/ pendapat stakeholders dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan.
5 . Intelektual Skill
Stephen P. Robbins & Timonthy A. Judge (2009: 57-61) menyatakan bahwa kemampuan seorang individu pada dasarnya terdiri atas, yaitu :
a. Kemampuan  Intelektual ,  kemampuan  melakukan  berbagai  aktifitas  mental (berfikir, menalar dan memecahkan masalah).
b. Kemampuan  Fisik ,  kemampuan  melakukan  tugas-tugas  yang  menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa.
6 . Civic Responsibility
Pada jenjang pendidikan, sekolah berperan sebagai tatanan sosial-pedagogis yang  mampu  memberikan  suasana  tumbuh  kembangnya  kualitas  pribadi  peserta didik.  Hal  ini  sangat  penting  sebagai  dasar  warga  negara  yang  demokratis  dan tanggung jawab yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak  mulia,  kesehatan,  ilmu,  kecakapan,  kreativitas,  dan  kemandirian. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru dilaksanakan melalui 3 hal yaitu :
a. Civic Intelligence , kecerdasan spiritual, rasional, emosional, maupun sosial
b. Civic  Reponsibility , kesadaran  hak  dan  kewajiban  warga  negara  yang bertanggungjawab.
c. Civic  Participation , kemampuan  tanggungjawab  secara  individual,  sosial, pemimpin depan.

## 7. Kerangka Pemikiran
Hipotesis : Menganalisa pelaksanaan evaluasi kebijakan sistem e-voting pemilihan ketua  OSIS  sebagai  media  partisipasi  demokrasi  pada  siswa  SMKS  TIK Darussalam Medan.

## METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Evaluasi Kebijakan Sistem E-Voting
Media Partisipasi Demokrasi
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuatitatif yang mencakup observasi, wawancara dan penyebaran kuisioner ( g.form ).

## 2. Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  siswa/i,  guru  dan  pegawai  SMKS  TIK Darussalan Medan.

## 3. Operasional Variabel
Indikator kebijakan e-voting : komunikasi, sumber daya, sikap Indikator partisipasi demokrasi : informatif, konsulatif, interaktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas (data diolah tahun 2019)
1. Variabel kebijakan e-voting diperoleh 2 pernyatan yang invalid dari 6 pernyataan yang diajukan.
Hal  ini  dikarenakan  nilai  R hitung <  R table (0,312).  Adapun  pernyataan  tersebut adalah :
Pernyataan  2  : Mengadakan  sosialisasi/  kampanye e-voting bagi  pemilih dinyatakan invalid karena memiliki nilai R hitung < R table (0,012 < 0,312). Pihak panitia  dan  sekolah  melakukan  sosialisasi  untuk  pemahaman  pelaksanaan pemilu  melalui  media  sosial  sekolah,  poster  visi  dan  misi  masing-masing kandidat yang ditempel di mading sekolah.
Pernyataan 4 : Meningkatkan aksesibiltas (surat  suara audio) melalui jaringan internet bagi pemilih tuna rungu dinyatakan invalid karena memiliki nilai R hitung < R table (-0,132 < 0,312). Pelaksanaan e-voting di SMKS TIK Darussalam tidak ada pemilih tuna rungu dan semua pemilih standby di sekolah.
2. Variabel  partisipasi  demokrasi,  seluruh  pernyataan  memperoleh  nilai  R hitung > R table (0,312) sehingga dinyatakan valid .

## Uji Reabilitas
Variabel Penelitian α Cronbach’s Alpha Ket Kebijakan E-Voting 0,196 0,50 Reliabilitas Rendah
Partisipasi Demokrasi 0,454 0,50 Reliabilitas Rendah
Sumber : Data (diolah) 2019
Berdasarkan tabel atas dapat dilihat nilai Cronbach’s Alpha untuk kedua variabel < 0,50  sehingga variabel dikatakan reliabilitas rendah.
Hasil pembahasan penelitian :
1. Pelaksanaan  sistem e-voting ketua  OSIS  sebagai  media  partisipasi  demokrasi pada siswa SMKS TIK Darussalam Medan berjalan lancar dan tersistem, hal ini dikarenakan  aplikasi  yang  telah  diuji  coba  sebelum  pemilihan  berlangsung, panitia yang mampu menguasai aplikasi, jumlah pemilih yang hanya mencapai 217  orang  (<1000orang)  dan  jumlah  laptop  yang  memadai.  Pihak  panitia  dan sekolah  melakukan  sosialisasi  untuk  pemahaman  pelaksanaan  pemilu  melalui media  sosial  sekolah,  poster  visi  dan  misi  masing-masing  kandidat  yang ditempel di mading sekolah.
2. Pada  dasaranya e-voting memiliki  kelemahan  sebagai  pertimbangan,  belum adanya  standar  sertifikasi  yang  disepakati  sehingga  kemungkinan  manipulasi hasil  suara  dapat  dilakukan  oleh  orang  dalam  yang  mampu  mengakses  sistem dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-voting . Kegiatan e-voting di  SMKS  TIK  Darussalam  sudah  terlaksana  sebanyak  3x terhitung tahun 2017 – 2019 dan belum ditemukan manipulasi akses oleh pihak tertentu  ( hacker ),  akan  tetapi  pihak  panitia  dan  sekolah  sudah  mengantisipasi risiko tersebut dengan cara mengunci  aplikasi (sistem keamanan web) dengan password oleh  administrastor  sehingga  pemilih  hanya  bisa  melihat  form pemilihannya saja, jika pemilih salah memilih kandidatnya maka pemilih dapat konfirmasi ke administrator untuk mereset aplikasi si pemilih.
3. Pelaksanaan  sistem e-voting pemilihan  ketua  OSIS  sangat  berperan  penting dalam meningkatkan kualitas sekolah, berpotensi menghemat biaya dan waktu jangka panjang dalam memproduksi mendistribusi surat suara.
a. Menghemat biaya
Jika  pemilihan  OSIS  secara  manual,  maka  akan  membutuhkan  dana  untuk pembelian kertas, catridge .dan pendukung lainnya. Misalnya :
Jumlah pemilih TP. 2019/2020 = guru (33) + siswa (184) = 217 orang.
Berarti  dibutuhkan  217  lembar  kertas  suara  (belum  termasuk  poster,  kode verifikasi,  absensi,  surat  menyurat  sebagai  pendukung  informasi,  dan  lain- lain). Sekali e-voting dapat menghabiskan kertas +/- 1 rim (500 lembar kertas dengan  harga  sekitar  Rp  50.000,-/  rim)  dan  kertas  suara  juga  harus  di print warna,  agar  wajah  para  kandidat  terlihat  jelas  (harga catridge black dan colour sekitar Rp 500.000). Kegiatan ini juga mengajarkan go green untuk menghemat  kertas  dan  memanfaatkan  penerapan  ilmu  komputer  jaringan yang dipelajari siswa/i di sekolah.
Jika  pemilihan  OSIS  secara e-voting ,  biaya  yang  dikeluarkan  tidaklah sebanyak  manual.  Kertas  diganti  dengan  laptop/komputer.  Aplikasi  yang digunakan  ada  di google  form dengan  meng input data  pemilih  (pegawai sekolah, guru, siswa). Seluruh info e-voting dapat di akses di web dan sosial media sekolah. Kode verifikasi langsung masuk ke email pemilih yang sudah di data. Absensi pemilih juga langsung terl ink di aplikasi pemilihan.
b. Menghemat waktu, jika jumlah pemilih 217 orang
Pemilihan  OSIS  secara  konvensional  dapat  menghabiskan  waktu  seharian, dimulai  dari  registrasi,  antrian,  pemanggilan  pemilih,  perhitungan  kertas suara, dan lain-lain.
Pemilihan OSIS secara e-voting hanya menghabiskan waktu -/+ 2 jam, hal ini dikarenakan  registrasi  dilakukan  di  laptop  sebagai  bukti  hadir  dan  kode verifikasi  langsung  muncul  dan  dapat  melakukan  pemilihan.  Hasil  rekap pemenangan dapat langsung diketahui juga sesaat pemilih terakhir melakukan pemilihan.
4. Partisipasi  demokrasi  berperan  penting  bagi  siswa/i  dalam  pengambilan keputusan pemilihan ketua OSIS pada SMKS TIK Darussalam Medan. Seluruh pemilih  berperan  aktif  dalam  hasil  keputusan  demokrasi  jika  ia  turut  serta memilih, karena pilihannya menentukan kandidat mana yang akan menang dan amanah menjalankan tanggung jawabnya sesuai visi misi pada saat kampanye. Seiring  dengan  perkembangan  kurikulum  2013  yang  berbasis  pada  penguatan karakter  siswa,  sekolah  memiliki  peranan  dalam  menerapkan  program demokrasi  sekolah  yang  akan  mempengaruhi  kualitas  diri  siswa  dalam merencanakan  dan  membentuk  penguatan  demokrasi,  seperti  musyawarah
mufakat dalam pengambilan keputusan, pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS, menghargai  pendapat  orang  lain,  berteman  dengan  semua  siswa,  menaati peraturan yang berlaku di sekolah, menjaga kebersihan sekolah.

## SIMPULAN
1. Sistem e-voting terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  program  yang direncanakan pihak sekolah.
2. Sistem e-voting dapat langsung merekapitulasi dengan cepat siswa yang sudah atau belum memberikan hak pilihnya.
3. Hasil e-voting dapat cepat diketahui karena keakuratan data yang terpercaya
4. Sistem e-voting mampu  meminimalisir biaya  dan  waktu  untuk  produksi  dan distribusi surat suara serta perhitungan jumlah suara sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar.
5. Kebijakan  sistem e-voting sangat  bermanfaat  dalam  penerapan  ilmu komputerisasi  yang  dipelajari  siswa  sesuai  dengan  program  studi  yang  ada  di SMKS  TIK  Darussalam  meliputi  Teknik  Komputer  Jaringan,  Multimedia  dan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, M., & Sajono, H. H. (2016). Analisa dan Perancangan Sistem E-Voting Di
Universitas Muria Kudus. Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia .
Falah, M. S. (2007). Perancangan Sistem Electronic Voting ( E-Voting ) Berbasis Web  Dengan  Menerapkan  Quick  Response  Code  (QR  CODE)  Sebagai Sistem Keamanan Untuk Pemilihan Kepala Daerah, 1–12.
Gaffar, Affan  (2013). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Gatara,  S.  (2008). Ilmu  Politik  (Memahami  Dan  Menerapkan). Bandung:  CV Pustaka Setia
George C. Edward III. 1980. Implemeting Public Policy
Hutagalung,  M.  Ki.  (2012).  Perancangan  Perangkat  e-Voting  Berbasis  e-KTP.
SAINTIKOM , 11 (1)
Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat.

## Jakarta
Prananda,  R.,  Anra,  H.,  &  Pratiwi,  H.  S.  (2017).  Rancang  Bangun  Aplikasi  E-
Voting  Berbasis  Android  (Studi  Kasus :  Pemilihan  Ketua  Organiasi  di Lingkungan  Fakultas  Teknik  Universitas  Tanjungpura). Jurnal  Sistem  Dan Teknologi Informasi (JUSTIN) , 5 (1), 17–21.
Risnanto,  S.  (2017).  Aplikasi  Pemungutan  Suara  Elektronik/  E-Voting Menggunakan  Teknologi  Short  Message  Service  dan  at  Command. Jurnal Teknik Informatika , 10 (1), 17–26. https://doi.org/10.15408/jti.v10i1.6811 Robbins, P. Stephen and Timothy A. Judge, 2009, Organizational Behavior , 13th Edition, Pearson Education, lnc., Upper Saddle River, New Jersey, pp. 209- 586.
Rokhman,  A.  (2011).  Prospek  dan  Tantangan  Penerapan  e-Voting  di  Indonesia. Seminar  Nasional  Peran  Negara  dan  Masyarakat  dalam  Pembangunan Demokrasi  dan  Masyarakat  Madani  di  Indonesia ,  7  Juli  2011.  Jakarta: Universitas Terbuka.
Sulastri, & Zunita, L. N. (2015). E- Voting Pemilihan Walikota Bengkulu. Jurnal Media Infotama , 11 (2), 181–190.
Trijono,Rachmat,Dasar-dasar  Ilmu  Pengetahuan  Perundang-undangan,  Cetakan Pertama, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013
Yulianti, Yoni. 2012. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyaarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Padang : Universitas Andalas.