ILLEGAL FISHING DI KEPULAUAN RIAU: “ASET BERSAMA” NEGARA-NEGARA SEKITAR

## Novi Winarti, M.A
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang

## ABSTRAK
Kasus illegal  fishing yang  terjadi  di  Kepulauan  Riau  selama  ini  merupakan permasalahan  keamanan  yang  masih  berakar,  sumber  daya  perikanan  di Kepulauan Riau masih dijadikan “aset bersama” oleh negara sekitar. Kerugian negara  yang  disebabkan  oleh illegal  fishing yaitu  sebesar  Rp.  30  Triliun  per tahun,  dari  kerugian  tersebut  10  persen  berasal  dari  Kepulauan  Riau.  Poin yang menjadi kajian ini yaitu bagaimana solusi solusi keamanan kelautan yang menyangkut illegal  fishing di  wilayah  perbatasan  Kepulauan  Riau  dengan beberapa Negara disekitar. Kajian yang menggunakan metode wawancara dan data skunder berupa dokumentasi negara serta pemberitaan di media massa ini menemukan bahwa mayoritas illegal fishing yang terjadi di Kepulauan Riau berada di kawasan ZEE dan mulai meluas ke sektor ekonomi dan lingkungan, sehingga illegal  fishing yang  terjadi  di  Kepulauan  Riau  tidak  hanya  mengacu pada  keamanan  tradisional,  melainkan  sudah  meluas  ke  arah  keamanan nontradisional.  Visi  kelautan  bangsa  Indonesia  yang  masih  rendah,  overlap kewenangan  antar  aktor  dan  prasarana  yang  tidak  memadai  sangat berpotensi  untuk  melanggengkan illegal  fishing di  Kepulauan  Riau,  sehingga memerlukan aktor nonnegara yang ikut menangani illegal fishing. Penguatan masyarakat  pesisir  (nelayan)  akan  menjadi  aktor  kunci  dalam  penanganan kasus  illegal  fishing,  bahkan  juga  dibutuhkan  koordinasi  dan  pengerucutan kewenangan aktor negara serta kerjasama multilateral dengan negara sekitar yang terlibat.
Kata Kunci: illegal fishing, aktor negara, aktor nonnegara

## PENDAHULUAN
Wilayah  Indonesia  merupakan  wilayah  yang  terdiri  dari  beribu  pulau  yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain baik berupa perbatasan laut dan  darat.  Konfigurasi  wilayah  nasional  Indonesia  yang  sejak  tanggal  17 Agustus  1945  diproklamasikan  sebagaimana  tertuang  dalam  UUD  1945  ini telah  diperkuat  oleh  pengakuan  masyarakat  internasional  melalui  Konvensi
Hukum Laut Internasional 1982 sebagai satu Negara Kepulauan ( archipelagic state ),  dengan  batas  teritorial  selebar  12  mil  laut  dari  garis  dasar  ditambah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia selebar 200 mil laut yang mengelilingi seluruh  NKRI  .  Sehingga  dengan  kondisi  seperti  ini,  wilayah  Indonesia  yang berada  di  perbatasan  kerap  mengalami  ancaman  keamanan.  Seiring berjalannya  waktu,  ancaman  keamanan  yang  terjadi  bukan  lagi  ancaman kedaulatan Negara seperti pada masa awal kemerdekaan, melainkan melebar kearah ancaman transnasional, misalnya bajak laut, perdagangan wanita dan illegal fishing .
Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  serta  laut  lepas  mengandung  sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan. Perbatasan laut  (maritim)  wilayah  Indonesia  yaitu  dengan  10  negara  di  antaranya  India, Malaysia,  Singapura,  Thailand,  Vietnam,  Filipina,  Republik  Palau,  Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa  pulau-pulau  terluar  yang  berjumlah  92  pulau  dan  termasuk  pulau- pulau  kecil.  Beberapa  diantaranya  masih  perlu  penataan  dan  pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.
Provinsi  Kepulauan  Riau  berada  pada  koordinat 0°40’  Lintang  Selatan hingga 7°19’  Lintang  Utara  serta  antara  103°30’  Bujur  Timur  hingga  110°00’  Bujur Timur.  Dengan  luas  wilayah  251.810  km²,  provinsi  Kepulauan  Riau  lebih didominasi  oleh  lautan  (96%  atau  setara  dengan  ±  241.215  km²),  sedangkan sisanya  oleh  daratan  (4%  atau  setara  dengan  ±  10.594  km²).  Provinsi Kepulauan  Riau  terdiri  dari  2.408  pulau  besar  dan  kecil,  394  pulau  di antaranya  sudah  dihuni,  dan  1.350  pulau  yang  sudah  bernama,  sedangkan 1.058 pulau yang belum bernama.  Wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu titik kepulauan terluar, pada tahun 2010-2011 mencapai kenaikan
rata-rata  tertinggi  sebesar  109.03  dalam  Produksi  Tangkap  Perikanan  per Provinsi.  Namun,  jika  mengamati  kasus illegal  fishing di  Indonesia,  maka jumlah  kasus illegal  fishing di  Kepulauan  Riau  berbanding  lurus  dengan produksi  perikanan  yang  dihasilkan.  Sesuai  dengan  yang  diberitakan  oleh beberapa  media,  berbagai  penangkapan  yang  menyangkut illegal  fishing masih sering terjadi di wilayah perbatasan. Kemudian, 2.408 pulau di Provinsi Kepulauan Riau, 19 pulau di antaranya berupa pulau-pulau kecil terluar yang tersebar dan berbatasan dengan 4 negara, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam.  Sehingga  faktor  keamanan  wilayah  Kepulauan  Riau  dengan  jalinan 19  pulau  terluar  sebagai  “katup  pengaman”  menjadi  penting  untuk diperjuangkan.
Berdasarkan  data  dari  PSDKP  Batam,  menyatakan  bahwa  angka  kasus illegal fishing setiap  tahun  selalu  meningkat.    Tahun  2015  tercatat  21  kasus  Kapal Ikan Asing (KIA) yang ditangkap karena melakukan illegal fishing. Tahun 2016, kapal  asing  yang  melakukan illegal  fishing di  wilayah  Indonesia  meningkat menjadi  28  kasus.  Sementara  itu,  tujuh  bulan  pertama  tahun  2017,  telah terjadi  30  kasus illegal  fishing yang  dilakukan  oleh  KIA.  Bahkan  sejak  tahun 2015,  PSDKP  Batam  telah  menangkap  nelayan  asing  bersama  kapalnya sebanyak  801  orang,  yang  berasal  dari  negara  Vietnam,  Thailand  dan Malaysia.
Melihat kerugian Negara pada tahun 2012, kasus illegal fishing menyebabkan Indonesia  mengalami  kerugian  Negara  sebesar  30  Triliun  Rupiah  per  tahun dengan  jumlah  ikan  yang  hilang  sebangak  1  juta  ton  per  tahun  dari  6,5  juta ton  ikan  yang  dimiliki  oleh  Indonesia.    Hingga  tahun  2015,  kerugian  negara Indonesia  yang  disebabkan  kasus illegal  fishing melebihi  101  Triliun  Rupiah per  tahun.    Sementara  itu,  kerugian  yang  dialami  oleh  Kepulauan  Riau  dari kasus illegal  fishing yaitu  sebesar  Rp.  3  Triliun  per  tahun  ,  atau  dengan  kata
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
lain  kerugian  negara  akibat illegal  fishing sebanyak  10  persen  berasal  dari Kepulauan  Riau.  Jumlah  tersebut  bukan  jumlah  yang  sedikit,  angka  kerugian yang  dialami  oleh  Kepulauan  Riau  sendiri  lebih  besar  dari  APBD  Kepulauan Riau. Sementara angka 10 persen kerugian yang berasal dari Kepulauan Riau merupakan  angka  yang  paling  besar  dibandingkan  dengan  kerugian  yang diakibatkan illegal fishing dibandingkan daerah perbatasan lainnya.
Dibandingkan  dengan  keseluruhan  wilayah  di  Kepulauan  Riau, illegal  fishing yang  kerap  terjadi  yaitu  di  wilayah  utara  provinsi  Kepulauan  Riau,  yaitu  di Kabupaten  Natuna.  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP)  memetakan wilayah  perairan  Natuna  hingga  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEEI)  di Laut  China  Selatan  sebagai  wilayah  yang  paling  rawan  pencurian  ikan  oleh kapal  asing.  Berdasarkan  data  yang  dimiliki  oleh  DKP  pada  tahun  2008,  dari 242 kapal asing yang tertangkap melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia,  separuh  lebih  ditangkap  di  perairan  Natuna  hingga  ZEEI  di  Laut China  Selatan.  Selanjutnya,  pada  enam  bulan  pertama  tahun  2009,  dari  67 kapal asing yang tertangkap saat melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia,  60  persennya  ditangkap  di  perairan  Natuna  hingga  ZEEI  di  Laut China  Selatan.    Kapal-kapal  asing  yang  melakukan illegal  fishing tersebut sudah  dilengkapi  dengan  peralatan  yang  canggih,  sehingga  sangat  mudah untuk  mengeruk  sumber  daya  ikan  yang  ada di wilayah  tersebut.  Sementara kapal-kapal  penduduk  setempat  hanya  dilengkapi  dengan  peralatan sederhana.  Sehingga  ketika  gelombang  laut  di  Natuna  mencapai  ketinggian delapan  meter,  penduduk  setempat  hanya  menjadi  penonton  kapal  asing yang mengeruk sumber daya ikan dengan sesuka hati.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  anggota  Dit  Pol  Air  Polda  Kepulauan Riau juga mengatakan bahwa adanya illegal fishing di Kepulauan Riau selama ini  dilakukan  oleh  warga  negara  Thailand,  Malaysia  dan  Filipina.    Sementara
itu,  di  wilayah  Laut  Natuna,  tindak illegal  fishing merupakan  tindak pelanggaran hukum di laut yang paling menonjol.  Melihat beberapa kasus di atas, dapat dilihat bahwa illegal fishing yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau masih terus berjalan walaupun pemernitah telah mengambil kebijakan untuk menenggelamkan  kapal  asing  yang  melakukan illegal  fishing di  perairan Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut,  tulisan  ini  akan  memabahas  solusi keamanan  kelautan  yang  menyangkut illegal  fishing di  wilayah  perbatasan Kepulauan Riau dengan beberapa Negara disekitar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  menggunakan metode  case  study.  Data  diperoleh  melalui  wawancara  dan  studi  literatur yang  berkaitan  dengan  praktik illegal  fishing di  Kepulauan  Riau.  Data  yang diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  metode  analisis  deskriptif.  Metode analisis  deskriptif  dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan  fakta-fakta  yang kemudian disusul dengan analisis.

## PEMBAHASAN
1. Illegal fishing dalam Perluasan Agenda Keamanan
Wacana  tentang illegal  fishing muncul  bersama-sama  dalam  kerangka  IUU ( Illegal,  Unreporterd  and  Unregulated ) fishing  practices pada  saat diselenggarakannya  forum  CCAMLR  ( Commision  for  Conservation  of  Atlantic Marine Living Resources ) pada 27 Oktober – 7 Nopember 1997.  Pada saat itu dibahas mengenai kerugian akibat praktek penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara bukan anggota CCAMLR.  Dari forum ini kemudian masalah illegal fishing ini dijadikan isu utama di tingkat global oleh FAO dengan alasan kuat, bahwa  saat  ini  cadangan  ikan  dunia  menujukkan  trend  menurun  dan  salah satu faktornya penyebabnya adalah praktek illegal fishing.

## 6
Dalam  mengkaji illegal  fishing akan  merujuk  kepada  pengertian  yang dikeluarkan  oleh International  Plan  of  Action (IPOA)  – Illegal,  Unreported, Unregulated (IUU)  Fishing  dengan  diprakarsai  FAO  dalam  konteks implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) . Illegal fishing yaitu:
1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin  dari  negara  yang  memiliki  yuridiksi  atau  kegiatan  penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.
2. Kegiatan  penangkapan  ikan  yang  dilakukan  oleh  kapal  perikanan berbendera  salah  satu  negara  yang  tergabung  sebagai  anggota organisasi  pengelolaan  perikanan  regional, Regional  Fisheries Management  Organization (RFMO)  tetapi  pengoperasian  kapal- kapalnya  bertentangan  dengan  tindakan-tindakan  konservasi  dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib  mengikuti  aturan  yang  ditetapkan  itu  atau  aturan  lain  yang berkaitan dengan hukum internasional.
3. Kegiatan  penagkapan  ikan  di  perairan  wilayah  atau  ZEE  suatu  negara yang  tidak  dilaporkan  baik  operasionalnya  maupun  data  kapal  dan hasil tangkapannya.
Lebih  jauh  menurut  Dahuri,  di  dalam  prakteknya  keterlibatan  pihak  asing- dalam  pencurian  ikan  dapat  digolongkan  menjadi  dua. Pertama ,    pencurian semi-legal,  yaitu  pencurian  ikan  yang  dilakukan  oleh  kapal  asing  dengan memanfaatkan  surat  izin  penangkapan  legal  yang  dimiliki  oleh  pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek  ini  tetap  dikatagorikan  sebagai  illegal  fishing,  karena  selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku illegal fishing ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses
pendaratan  ikan  di  wilayah  yang  sah.    Praktek  ini  sering  disebut  sebagai praktek  “pinjam  bendera”  ( Flag  of  Convenience ;  FOC).  Kedua,  adalah pencurian  murni  illegal,  yaitu  proses  penangkapan  ikan  yang  dilakukan  oleh nelayan  asing  dan  kapal  asing  tersebut  menggunakan  benderanya  sendiri untuk  menangkap  ikan  di  wilayah  kita.  Kegiatan  ini  jumlahnya  cukup  besar, berdasarkan  perkiraan  FAO  ada  sekitar  1  juta  ton  per  tahun  dengan  jumlah kapal sekitar 3000 kapal. Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia,  RRC, Pilipina, Taiwan, Korea Selatan, dan lainnya.
Selain  hal  di  atas,  praktek illegal  fishing yang  terjadi  di  laut  Indonesia  tidak hanya  merugikan  Negara  dalam  sektor  ekonomi,  tetapi  juga  dalam  sektor lingkungan.  Hal  ini  dikarenakan  sebagian  besar  pelaku illegal  fishing melakukan prakteknya dengan menggunakan bahan peledak, bius dan pukat harimau/ trawl .  Hal  ini  tentu  akan  merusak  ekosistem  laut  yang  ada  di Indonesia.
Beberapa  tahun  yang  lalu,  melalui  kerangka  ASEAN Security  Community , organisasi regional ini menciptakan mekanisme Forum Maritim ASEAN. Forum Maritim  ASEAN  dirancang  sebagai  forum  untuk  membahas  langkah  untuk memberikan  respon  terhadap  ancaman-ancaman  keamanan  maritim. Ancaman  keamanan  maritim  yang  disebut  itu  adalah  (1)  pembajakan,  (2) perampokan bersenjata,  (3)  lingkungan  kelautan,  (4)  penangkapan  ikan yang ilegal, (5) penyeludupan barang, manusia, senjata dan drug trafficking .
Di  luar  kerangka  Forum Maritim  ASEAN  itu,  pembicaraan  tentang  keamanan maritim  juga  telah  diadakan  melalui  mekanisme  kedua  yaitu  melalui  ASEAN Regional  Forum.  Beranggotakan  sekitar  lebih  dari  26  negara,  konsep  paper ARF menekankan adanya 6 poin dalam kerjasama keamanan maritim yaitu (1) kerjasama  multilateral  tentang  pencegahan  kecelakaan  kapal  baik  yang berlaku  untuk  kapal  lokal  maupun  kapal  eksternal  (2)  sistem  pemantauan
iklim  dan  Permukaan  Laut  (3)  pembentukan  ASEAN Relief  and  Assistance Force dan  Unit  Keselamatan  Maritim  (atau  Pengintaian)  untuk  menjaga keselamatan  perairan  di  kawasan  (3)  Konvensi-konvensi  tentang  Lingkungan Laut (pembuangan zat-zat beracun dan sumber-sumber polusi kelautan yang berasal  dari  daratan  (5)  pengintaian  maritim  dan  (6)  menggali  gagasan penelitian ilmiah bersama tentang kelautan.
Beberapa forum di atas memperlihatkan bahwa illegal fishing telah masuk ke dalam  salah  satu  aspek  keamanan  maritim.  Cakupan  keamanan  maritim  ini lebih  luas  dari  dialog-dialog  yang  dilakukan  sebelumnya  dalam  ICP  PBB  yang dilakukan  sejak  tahun  2001.  Dimana  di  dalam  dialog  ICP  PBB  tidak  terdapat konsep illegal  fishing yang  dimasukkan  dalam  keamanan  maritim.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  terjadi  pergeseran  konsep  keamanan  dari  tradisional yang melebar ke arah konsep keamanan non tradisional.
Mengutip  analisis  sektor  keamanan  yang  dikemukakan  oleh  Barry  Buzan, terdapat tiga unit yang dilibatkan  di dalam skuritisasi, yaitu:
1. Referent  object ,  merupakan  hal-hal  yang  terlihat  terancam  sehingga memiliki legitimasi untuk bertahan ataupun dipertahankan.
2. Securitizing actors , merupakan aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi dan mendeklarasikan bahwa sesuatu sedang terancam.
3. Functional  actors ,  merupakan  aktor  yang  memberikan  efek  terhadap suatu  sektor  keamanan.  Aktor  yang  bukan referent  object ataupun securitizing  actors ,  tetapi  justru  menjadi  aktor  yang  memberikan pengaruh sangat signifikan dalam sekuritisasi.
Pada  awalnya,  melemahnya  pertahanan-keamanan  batas  teritorial  Negara ( porous territorial  boundaries ) dan degradasi lingkungan  menjadi dua faktor berikutnya  yang  memicu  aktivitas  global  aktor  non  negara  dan  akhirnya menambah  dimensi  ancaman  dalam  pembentukan  stabilitas  keamanan
global.  Di  lain  pihak,  jejaring  saling  ketergantungan  ekonomi  dan kecenderungan  fragmentasi  wilayah  geografis  dunia  menjadi  blok-blok dominasi  korporasi  membuka  celah  ancaman  baru  yang  berakar  dari  sektor perekonomian global.
Kajian Barry Buzan dkk. dalam Security: A New Framework for Analysis (1998), konsep  keamanan  maritim  berada  di  antara  dua  interaksi  pemikiran  yang berbeda  yaitu  antara  kelompok  yang  menggunakan  kerangka  tradisional tentang  keamanan  dan  kelompok  yang  menggunakan  kerangka  non- tradisional.  Kelompok  tradisional  cenderung  untuk  membatasi  konsep keamanan  ( de-securitization )  sedangkan  kelompok  non-tradisional  memiliki kecenderungan  untuk  memperluasnya  ( securitization ).  Jika  fokus  dari kelompok  tradisional  tentang  referent  object  (tentang  apa  yang  terancam) adalah pada kedaulatan dan identitas negara (kedaulatan negara dan bangsa) ,  maka  kelompok  non-tradisional  cenderung  untuk  memperluasnya.  Jika kelompok non-tradisional cenderung memiliki bentangan keamanan ( security landscape )  yang  sangat  luas  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  masalah- masalah keamanan ( security problems ), maka kelompok tradisional cenderung untuk membatasinya pada konflik kekerasan.
Menurut  Timothy  D.  Hoyt  yang  dikutip  oleh  Keliat,  terdapat  perbedaan tentang dua mazhab keamanan. Mazhab tradisional mendefinisikan masalah- masalah  keamanan  sebagai  kegiatan  pencarian  keamanan  oleh  negara  dan kompetisi  antar  negara  untuk  keamanan.  Pencarian  dan  kompetisi  itu diwujudkan misalnya melalui konfrontasi, perlombaan senjata ( arms race ) dan perang.  Karena  itu  bentangan  keamanan  ( security  landscape) menurut mazhab  ini  pada  dasarnya  adalah  masalah  antarnegara  ( interstate  problem ). Mazhab  yang  kedua,  yang  non-tradisional,  menyatakan  bahwa  bentangan keamanan  semacam  itu  tidak  mencukupi.  Tetapi  bentangan  keamanan  itu
harus  memasukkan  masalah  keamanan  intranegara  ( intrastate  security problem )  dan  masalah  keamanan  lintas-nasional  ( transnational  security problem ).
Selanjutnya, yang dimaksud dengan masalah keamanan intra-negara misalnya dapat muncul dari kekacauan ( disorder ) dalam negara dan masyarakat karena etnik, rasial, agama, linguistik atau strata ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan  masalah  keamanan  lintas-nasional  misalnya  adalah  ancaman- ancaman  keamanan  yang  berasal  dari  isu-isu  kependudukan  seperti  migrasi, lingkungan  hidup dan  sumber daya  yang  ruangnya  tidak dapat dibatasi pada skala  nasional.  Bahkan  ada  yang  menyatakan  bahwa  fokus  kepedulian  harus dialihkan dari unit analisis negara ke arah unit analisis kelompok dan individu dengan berbagai isu yang sifatnya non-militer, misalnya keamanan ekonomi, keamanan  pangan,  keamanan  kesehatan,  keamanan  lingkungan  dan keamanan politik.  Keamanan merupakan suatu fenomena yang berhubungan, oleh  karenanya  seseorang  tidak  bisa  memahami  keamanan  nasional  suatu negara  tanpa  memahami  pola  internasional  yang  melekat  dalam kesalingtergantungan  keamanan  yang  ada.    Artinya,  semakin  lama  kajian mengenai  keamanan  mengalami  perluasan  ke  arah  sektor  lainnya  dengan penambahan aktor keamanan yang berasal dari non negara.
Menurut Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul People State and Fear: An Agenda  for  International  Security  Studies  in  Post  Cold  War  Era ,  bahwa keamanan juga berkaitan dengan lima sektor utama, yaitu keamanan militer, politik,  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  seperti  yang  dipaparkan  sebagai berikut:
1. Keamanan militer, mencakup interaksi antar dua tingkat dan kekuatan yaitu  kemampuan  defensif  dan  persepsi  militer  mengenai  intensi masing-masing pihak.
2. Keamanan politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu  negara  atau  sistem  pemerintahan  serta  ideologi  yang melegitimasi kedua hal tadi.
3. Keamanan  ekonomi,  mencakup  akses  pada  sumber  daya  finansial maupun  pasar  yang  diperlukan  untuk  mempertahankan  tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara.
4. Keamanan sosial, mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan  pola-pola  tradisional  dalam  bidang  bahasa,  kultur, agama, dan identitas nasional.
5. Keamanan  lingkungan,  mencakup  pemeliharaan  lingkungan  lokal sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusianya.
Meskipun  masing-masing  sektor  tersebut  mempunyai  titik-titik  vokal  dalam kerangka  masalah-masalah  keamanan,  dan  merumuskan  cara-cara  sendiri dalam  menentukan  prioritas  kebijakan  utama  suatu  negara  namun  sektor- sektor  itu  sendiri  saling  terkait  dalam  operasinya.    Masalah-masalah keamanan  yang  muncul  salah  satunya  bisa  berupa  tindakan  peningkatan kekuatan  militer  suatu  negara,  dan  pendekatan  yang  demikian  apabila dilakukan secara terus menerus pada gilirannya dapat menimbulkan apa yang disebut  dilema  keamanan.    Dilema  keamanan  ini  dapat  terjadi  apabila peningkatan  kapabilitas  pertahanan  dan  keamanan  dipersepsikan  sebagai ancaman dan petunjuk sikap bermusuhan oleh pihak lain. Hal tersebut tentu saja merupakan persperktif keamanan tradisional, demikian suatu reaksi atas aksi yang dilakukan suatu pihak akan menimbulkan reaksi yang baru dari pihak lain.  Sementara  itu,  di  dalam  kasus illegal  fishing yang  terjadi  di  Kepulauan Riau,  terdapat  juga  dua  sektor  yang  terancam,  yaitu  sektor  ekonomi  dan lingkungan. Kerugian yang dialami oleh Kepulauan Riau yang diakibatkan oleh illegal  fishing yaitu  sebesar  3  Triliun  Rupiah,  sementara  kapal  asing  yang melakukan illegal  fishing tersebut  menggunakan  alat-alat  tangkap  yang
merusak  ekosistem  laut,  misalnya  yaitu  bahan  peledak  dan  pukat harimau/ trawl .
Kasus illegal  fishing yang  melibatkan  negara  tetangga  antara  lain  Malaysia,
Filipina,  Thailand  dan  Vietnam  telah  menjadi  perhatian  nasional  bahkan internasional  dapat terlihat sebagai kasus yang mengalami perluasan agenda di dalam aspek keamanannya. Illegal fishing yang pada awalnya disekuritisasi oleh  aktor  state  dengan  pengerahan  beberapa  personel  keamanan  untuk melakukan  patroli  di  laut  Kepulauan  Riau.  Seiring  dengan  berjalannya  kasus illegal  fishing yang  tidak  pernah  terlepas  sebagai  salah  satu  kasus  maritim, aktor yang mensekuritisasi dari state semakin meluas, tidak hanya melibatkan TNI  AL  saja,tetapi  juga  melibatkan  peran  Polisi  Perairan  dan  Udara,  Dinas Perhubungan Laut, KPLP, Bea Cukai, DKP, P2SDKP serta instansi sipil lainnya. Beberapa stakeholder tersebut kemudian dikoordinasikan dalam satu badan, yaitu Bakorkamla.
Penanganan  kasus illegal  fishing yang  skuritisasi  oleh  state  juga  dilakukan dengan  perjanjian  bilateral  bersama  Malaysia,  pada  tanggal  27  Januari  2012 dilakukan MoU antara Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia mengenai pedoman  umum  tentang  penanganan  terhadap  nelayan  oleh  lembaga penegak  hukum  di  laut  Republik  Indonesia  dan  Malaysia.  Sementara  itu, beberapa aktor non-state yang melakukan skuritisasi atas kasus illegal fishing ini yaitu dari beberapa lembaga kajian, dan organisasi non pemerintah seperti Indonesia Maritime  Institute .  Hal  ini  menjadikan  kasus illegal  fishing mengalami  perluasan  space  keamanan,  dari  keamanan  tradisional  beralih kepada keamanan non tradisional.

## 2. Penanganan Illegal fishing oleh Negara
Beralih sedikit ke arah utara provinsi Kepulauan Riau, maka terdapat sebuah
kabupaten  yang  juga  kaya  dengan  sumber  daya  ikan,  namun  juga  bernasib sama  dengan  daerah-daerah  lainnya  karena  hanya  menjadi  penonton  ketika kapal asing illegal mengeruk sumber daya ikan di daerah tersebut. Satu atau dua  kali  dalam  satu  bulan  kapal-kapal  nelayan  asing  akan  berkumpul  dan berlabuh di tengah laut pada malam hari berpesta dengan lampu yang terang benderang,  bak  sebuah  kota  tengah  malam  di  tengah  laut  di  wilayah kedaulatan  NKRI.  Praktik illegal  fishing yang  dilakukan  oleh  nelayan  asing dengan  menggunakan  bendera  Indonesia  ini  juga  sudah  sangat  melampaui batas,  karena  nelayan  asing  tersebut  menangkap  ikan  di  bawah  jarak  4  mil dan sehingga merusak alat tangkap rawai yang dipasang nelayan Natuna.
Upaya  nyata  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dalam  memberantas illegal  fishing diantaranya  yaitu  dengan  cara  menenggelamkan  kapal  pelaku illegal  fishing melalui  Undag-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan. Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi  melaksanakan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang perikanan  dalam  wilayah  pengelolaan  perikanan  Negara  Republik  Indonesia. Pasal  69  ayat  (4)  menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  fungsi  sebagai mana  ayat  (1)  penyidik  dan  atau  pengawas  perikanan  dapat  melakukan tindakan  khusus  berupa  pembakaran  dan  atau  penenggelaman  kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Selain upaya di atas, proses skuritisasi kasus illegal fishing yang dilakukan oleh Negara  juga  melibatkan  beberapa  aktor.  Badan  koordinir  dibentuk  untuk mengatasi  kasus  illegal  fishing,  yaitu  Bakorkamla  yang  membawahi  12 lembaga  lainnya.  Dari  jumlah  lembaga  yang  begitu  banyak  dalam menskuritisasi  kasus illegal  fishing justru  menjadi  hambatan  dalam pelaksanaannya.  Hal  ini  terjadi  dalam  hal  koordinasi  dan  kerjasama
antarinstansi,  sehingga  pelaksanaan  operasi  tidak  mendapatkan  hasil  yang optimal.  Permasalahan  tidak  terjalinnya  koordinasi  dengan  baik  dalam pelaksanaan operasi pengamanan laut, karena masing-masing instansi merasa lebih berwenang berdasarkan aturan perundangan yang menaunginya. Satuan pelaksana  lapangan  mengacu  pada  induk  organisasi  mereka  masing-masing yang telah menentukan titik berat pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung  jawabnya.  Akibat  dari  ego  sektoral  tersebut,  membawa  dampak pada penyelesaian hukum yang tidak seragam.
Selain  terjadi  permasalahan  koordinasi  yang  menjadi  kendala  yang  serius dalam  pengelolaan  perbatasan  dan  ego  sektoral  dari  para  pemangku kepentingan  ( stakeholders ),  ada  pula  indikasi  terhadap  kekurangtaatan  atas peraturan perundang-undangan yang berlaku justru oleh elemen pemerintah sendiri.    Banyaknya  oknum  petugas  yang  terkait  (sipil  dan  militer)  menjadi backing  para  pelaku illegal  fishing dengan  modus  member  izin  para  pelaku dengan cara membelokkan aturan yang ada, misalnya penangkapan ikan dan ekspor  hasil  laut  tidak  melalui  pelabuhan,  padahal  menurut  Undang-Undang No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan,  setiap  kapal  harus  merapat  dulu  ke pelabuhan  Indonesia  untuk  diolah  ikannya.    Selain  itu,  juga  banyak  terjadi pembiaran  beberapa  kasus illegal  fishing di  Kepulauan  Riau  (wilayah Tambelan,  Natuna)  yang  dilakukan  oleh  pihak  keamanan.  Beberapa  kali nelayan  Tambelan  menangkap  dan  melaporkan  pelaku illegal  fishing kepada pihak keamanan, namun tidak pernah diproses secara hukum dan dilepaskan begitu  saja,  sehingga  masih  banyak  kapal-kapal  asing  yang  berkeliaran  di wilayah Tambelan. Dalam melakukan patroli keamanan laut, kapal-kapal asing tidak  terlihat,  seolah  terjadi  kontak  antara aparat  patroli dengan  kapal  asing (Thailand)  sehingga  diindikasikan  adanya  pemberian  jalan  kapal  asing  agar tidak bertemu dengan kapal patroli.
Di  luar  hal  di  atas,  berkenaan  dengan  kapal  patroli  untuk  mengatasi  kasus illegal fishing, kemampuan kapal patroli yang tidak sebanding antara luas laut dan  kekuatan  yang  ada  di  perairan  Kepulauan  Riau,  menimbulkan  banyak celah-celah bagi pelaku illegal untuk melakukan aktivitasnya, sehingga pelaku bisa  dengan  cepat  lari  menghilang  ke  laut  lepas  yaitu  Laut  China  Selatan sementara  saat  ini  Indonesia  hanya  memiliki  35  kapal  patroli  perikanan  di bawah  pengelolaan  KKP  (Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan).  Padahal, seharusnya untuk mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas (5,8 juta km 2 )  dibutuhkan  90  kapal  patroli  perikanan.    Dari  jumlah  tersebut,  dapat dilihat  bahwa  jumlah  kapal  patroli  yang  ada  hanya  mencapai  30  persen  dari kebutuhan kapal patroli. Masih lemahnya pengawasan terhadap sumber daya laut  di  Kepulauan  Riau  juga  disebabkan  kurangnya  sarana  prasarana  yang dimiliki  sehingga  berdampak  pada  pencurian  ikan  oleh  kapal-kapal  asing dengan  menggunakan  kapal  besar  dan  peralatan  yang  canggih  untuk menangkap hasil laut perairan Kepri.
Pada  tahun  2005,  dibentuk  Ditjen  Pengawasan  dan  Pengendalian  Sumber Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (P2SDKP)  DKP  yang  mempunyai  fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  dengan system monitoring,  control,  dan  surveillance (MCS).  Kemudian,  salah  satu  metode pengawasan  terhadap  operasional  kapal-kapal  perikanan  adalah  dengan melalui  VMS,  yaitu  system  pengawasan  kapal  yang  berbasis  satelit.  Namun, terdapat  kendala  dalam  pengimplementasian  VMS  ini,  yaitu  kurangnya pemahaman  bagi  para  nelayan  mengenai  VMS,  sehingga Transmitter ( instrument dari  VMS)  tersebut  tidak  dipasang  di  kapal  nelayan;  adanya keterbatasan  dalam  penyediaan Transmitter ;  banyaknya  kapal  yangsudah tidak  memiliki  izin  operasi  namun  belum  mengembalikan Transmitter .    Dari kendala-kendala tersebut mengakibatkan VMS tidak berjalan secara optimal.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017

## 3. Pemberdayaan Aktor Non-Negara
Dalam  upaya  menjadikan  wilayah  perbatasan  antar  Negara  sebagai  wilayah yang  aman,  tertib,  menjadi  pintu  gerbang  terdepan  dan  sebagai  pusat pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  sudah  semestinya  dilakukan berbagai  upaya  untuk  menghilangkan  ancaman illegal  fishing di  perbatasan.
Solusi yang dapat dilakukan di antaranya yaitu memfokuskan skuritisasi pada daerah-daerah  perbatasan  yang  rentan  terhadap  kegiatan illegal  fishing . Dalam  hal  penguatan  masyarakat  pesisir,  hal  tersebut  dilakukan  karena sebenarnya  masyarakat  pesisir  yang  bekerja  sebagai  nelayan  itulah  yang mengetahui  konteks  kelautan  wilayahnya,  dalam  hal  ini  Kepulauan  Riau. Penguatan  ini  juga  sebagai  salah  satu  cara  untuk  memperpanjang  jangkauan “patroli” pihak keamanan, atau dengan kata lain, nelayan-nelayan yang diberi pemberdayaan berupa penguatan SDM maupun alat tangkapan dan kapalnya ini dijadikan mata-mata terhadap pelaku illegal fishing .
Berkenaan  dengan  keamanan  ( illegal  fishing ),  maka  akan  menyangkut tindakan aktor negara dan non negara. Kementerian Kelautan dan Perikanan dan  keduabelas  lembaga  lainnya  yang  tergabung  dalam  Bakorkamla  terlibat dalam  keamanan  kelautan.  Aktor-aktor  keamanan  negara  dalam  mengatasi illegal  fishing seperti  yang  dijelaskan  di  dalam  bab  sebelumnya  memang sangat  banyak,  sehingga  ego  sektoral  pun  muncul  diantaranya.  Dari  hal tersebut sangat diperlukan koordinasi yang dilakukan oleh Bakorkamla secara sinergis,  sehingga  tidak  terjadi  kelalaian  yang  dilakuan  oleh  aktor-aktor keamanan  negara  yang  bertugas  dalam  mengatasi  illegal  fishing.  Untuk menghindari  terjadinya overlap kewenangan  antara  aktor-aktor  tersebut, dibutuhkan  pengkerucutan  aktor-aktor  negara  dalam  penanganan illegal fishing ini.
Dalam  menghadapi  dilema  keamanan    yang  menyangkut illegal  fishing di
Kepulauan  Riau,  negara  sebagai  aktor  keamanan  tradisional  juga  hendaknya melakukan  pemberdayaan  masyarakat  sebagai securitizing  actors .  Dimana securitizing  actors yaitu  aktor  yang  melakukan  sekuritisasi  dan mendeklarasikan bahwa sesuatu sedang terancam, Lebih jauh menurut Buzan, aktor  yang  melakukan  sekuritisasi  dapat  dilakukan  secara  perorangan  atau kelompok,  baik  dari  birokrasi,  pemerintah,  kelompok  kepentingan, Non- Governmental  Organization ,  komunitas  epistemik,  individu,  dan  beberapa pelaku non-negara lainnya.  Artinya, aktor yang melakukan sekuritisasi dapat berasal dari negara atau non negara.
Pandangan  di  atas  menjelaskan  bahwa  ada  keterkaitan  erat  antara  aktor Negara dan nonnegara dalam melakukan skuritisasi. Dengan kata lain, dalam memberantas illegal  fishing ,  masyarakat  juga  memiliki  peran  sebagai securitizing  actors yang  mengagendakan  isu illegal  fishing sebagai  ancaman negara.

## PENUTUP
Kasus illegal fishing yang melibatkan sektor ekonomi dan lingkungan ini akan terus berkembang jika aktor yang mensekuritisasi hanya berasal dari negara, sektor  lingkungan  yang  mulai  terancam  karena  penggunaan  bahan  peledak, bius  dan  pukat  harimau/trawl  dalam  melakukan illegal  fishing akan  tetap berkembang  jika  semua  stakeholder  tidak  terlibat  dalam  pelaksanaan penanganan kasus illegal fishing ini. Sehingga pemberdayaan aktor nonnegara seperti  yang  dikatakan  oleh  Barry  Buzan  sebagai securitizing  actors memang benar-benar  harus  ditingkatkan  demi  terjaganya  sumber  daya  laut  provinsi Kepulauan Riau.
Dari  poin  diatas,  akan  lebih  menguntungkan  jika  di  wilayah  perbatasan tersebut  dibentuk securitizing  actors secara  kelembagaan,  sehingga
kebocoran ekonomi wilayah dapat dihindari dan tentunya kasus illegal fishing dapat diminimalisir, bahkan sumber daya ikan di Kepulauan Riau dapat benar- benar didaulat seutuhnya oleh bangsa Indonesia sebagai kepemilikian negara tanpa dijadikan “aset bersama” negara sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Buzan,  Barry  dkk.  1998.“ Security:  a  new  framework  for  analysis ”.  Colorado:
Lynne Rienner Publisher
Buzan,  Barry.  1991.  “ People,  States  and  Fear:  An  Agenda  For  International Security  Studies  in  the  Post-Cold  War  Era ”.  Hertfordshire:  Harvester
Wheatsheaf
Madu,  Ludiro  (Ed.).  2010.  Mengelola  Perbatasan  Indonesia  di  Dunia  Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan

## Jurnal:
Adi,  Suprapto.  “Peran  Komando  Armada  RI  Kawasan  Barat  Dalam  Operasi Keamanan  Mengatasi Illegal  fishing Di  Laut  Natuna.”  Jurnal pertahanan edisi ke III. Di akses tanggal 1 januari 2013, dari Universitas Pertahanan Nasional
Ary  Wahyono,  “Konflik-Konflik  Kenelayanan  di  Kepulauan  Riau”,  tersedia  di www.elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/.../7065.pdf, diakses 1 Januari 2013
Irewati,  Awani.  “Potret  Pulau-Pulau  Kecil  Terdepan.”  Jurnal  Pertahanan
Volume 2 Nomor 3, September 2012. Di akses tanggal 1 Januari 2013,
dari LIPI
Keliat,  Makmur  .“Keamanan  Maritim  dan  Implikasi  Kebijakannya  Bagi
Indonesia.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 13, Nomor 1, Juli 2009 (111-129) ISSN 1410-4946
Artikel dalam Koran:
Rokhmin  Dahuri.  7  Juni  2012.  Anatomi  Permasalahan Illegal  fishing dan Solusinya. Kompas

## Tulisan/Berita dalam Koran:
Antara. 21 April, 2012. Derita Nelayan Natuna di Tengah Limpahan SDA
Jawa  Pos.  29  Juli,  2017.  Perairan  Kepri  Sangat  Rawan Illegal  Fishing ,  Ini Faktanya
KKP  News.  22  September,  2015.  Kerugian  Negara  Akibat  Illegal  Fishing,  101
Triliun Rupiah
Kompas.  24  Juni,  2009.  Perairan  Natuna  Paling  Rawan  Pencurian  Ikan  oleh Kapal Asing
Lingga  Pos.  3  Februari,  2012.  Akibat Illegal  Fishing ,  Kepri  Kehilangan  Rp.  3 Triliun Per Tahun
Riau Pos. 21 Desember, 2012. 4200 Kapal Ikan Asing Masuk Indonesia
Dokumen Resmi:
BPK. 2012. Lampiran Siaran Pers mengenai Audit IUU Fishing . Jakarta
Departemen  Pertahanan  RI.  2007.  “Optimalisasi  Penanganan  Wilayah Perbatasan RI-RDTL dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI”, Jakarta Departemen  Pertahanan  RI.  2007.  “Optimalisasi  Penanganan  Wilayah
Perbatasan RI-RDTL dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI”. Jakarta
Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  Biro  Sumber  Daya  Manusia.  2012.
Rancangan Rencana Kerja Biro Sdm Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2013, Kepulauan Riau

## Skripsi/Tesis:
Pamilih,  Ajeng  Dwi.  2009.  “Upaya  Pemerintah  Indonesia  dalam  Menangani Masalah Illegal  fishing Oleh  Kapal-Kapal  Asing  Di  Perairan  Indonesia (2005-2007)”.  Skripsi  dipublikasikan,  Jurusan  Hubungan  Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Pulu, Jeti. 2011. “ Fishery Development Policy in Boundary Area of Kepulauan Talaud Regency ”. Tesis dipublikasikan, Institut Pertanian Bogor