## Merefleksikan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menciptakan Kawasan Tanpa Rokok
Hafizien Sastri Andini, Syakdiah, Retno Kusumawiranti Universitas Widya Mataram syakdiah8@gmail.com

## Abstrak
Tanggung jawab Negara dan daerah dalam melaksanakan amanah kostitusi yang memberikan jaminan terhadap  lingkungan  hidup  yang  sehat  dilaksanakan  oleh  pemerintah  kota  Yogyakarta  melalui Pelaksanaan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, di lingkungan  Balai  Kota  belum  berjalan  dengan  baik,  karena  masih  ada  pelanggaran  yang  dilakukan pengunjung dengan merokok disembarang tempat. Padahal Pemerintah Kota sudah menyediakan tiga area kawasan merokok atau smoking area . Pelaksana sudah memiliki kepatuhan atas pelaksanaan kawasan tanpa rokok dengan menerapkan program ini dengan sebaik-baiknya. Namun tidak dengan masyarakat yang masih belum bisa mengikuti dan menerapkan aturan kawasan tanpa rokok ini. Efektivitas pelaksaan kawasan  tanpa  rokok  masih  belum  berjalan  sebagaiman  mestinya  hal  ini  di  karenakan  berbagai Hambatan  dan  kendala  dalam  pelaksanaan  kawasan  tanpa  rokok  adalah  kepatuhan  dan  partisipasi masyarakat. Himbauan tentang kawasan tanpa rokok ini masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Minimnya  partisipasi  masyarakat  dalam  melaksanakan  kawasan  tanpa  rokok,  membuat  pelaksana memikirkan cara lain agar dapat melaksanakan program ini. Tingkat kepatuhan masyarakat juga sangat rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan kawasan tanpa rokok ini.. Kata kunci : Penerapan, Kawasan Bebas Rokok, Yogyakarta

## Abstrac t
The responsibility of the State and the regions in carrying out the constitutional mandate that guarantees a healthy living environment is carried out by the Yogyakarta city government through the implementation of the Yogyakarta City Regional Regulation No. 2 of 2017 concerning non-smoking areas, the City Hall environment has not gone well, because there are still violations committed by visitors by smoking  in any place. Even though the City Government has provided three smoking areas. The implementer already has compliance with the implementation of a smoke-free area by implementing this program as well as possible. But not with people who still can't follow and apply the rules of this no-smoking area. The effectiveness of implementing a smoke-free area is still not running as it should, this is due to various obstacles and obstacles in implementing a smoke-free area, namely community compliance and participation. The call for a smoke-free area is still underestimated by the public. The lack of community participation in implementing a smoke-free area has made implementers think of other ways to implement this program. The level of community compliance is also very low due to the lack of public awareness of the importance of implementing this smoke-free area.
Key words : Application, Non-Smoking Area, Yogyakarta

## A. Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar kostitusi negara Republik Indonesia. K.C Wheare F.B.A berpendapat bahwa konstitusi  gunakan  untuk  memberikan  gambaran  dan  melukiskan  selurus  sistem pemerintahan  suatu  wilayah  yang  ada  dalam  suatu  negara,  artinya  konstitusi merupakan  dasar  hukum  tertinggi  bangsa  Indonesia  yang  mejadi  dasar pembentukan  peraturan  atau  undang  undang  yang  mengatur  dalam  suatu
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah 1 . Konstitusi yang merupakan pilar bangsa  Indonesia  memberikan  suatu  jaminan  akan  Kesehatan  seperti  halnya  di uraikan dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menguraikan atau mengambarkan kewajiban negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menjamin pemenuhan akan hidup yang  sehat,  menciptakan  lingkungan  hidup  yang  sehat  sampai  pada  memberikan pelayanan  Kesehatan,  konstitusi  ini  merupakan  amanah  yang  kemudian  di  atur secara detail dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan  dimana  dalam  undang  undang  Kesehatan  ini  menguraikan secara jelas bahwa pelaksanaan amanah tersebut sudah sangat sesuai serta mampu memberikan  jaminan  Kesehatan  kepada  seruh  rakya  indonesia. 2 Berdasarkan amanah tersebut pemerintah memiliki kewajiban dalam melaksanakan kesejahteraan khususnya di bidang Kesehatan yang seadil adilnya kepada seruh rakyat Indonesia. 3
Berdasarkan  amanah  konstitusi  tersebut  pemerintah  kota  Yogyakarta mencoba membagun lingkungan hidup yang sehat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah    No.  2  Tahun  2017  tentang  kawasan  bebas  rokok,  pemerintah  daerah menyadari bahwa dengan tidak adanya wilayah khusus untuk pembatasan terhadap rokok  maka  jaminan  tercapainya  amanah  kosntitusi  tersebut  akan  semakin  sulit untuk  tercapai,  menginga  bahwa    Rokok  menjadi  salah  satu  permasalahan  yang seakan tak akan pernah usai bila di bicarakan tentang bagaimana cara penanganan yang  tepat.  Bagi  beberapa  pria  maupun  wanita  di  Indonesia,  rokok  membentuk suatu kebudayaan dan gaya hidup tersendiri bagi penggunanya. Bisa kita lihat biasa mereka  akan  merokok  ketika  sedang  menunggu  maupun  sebelum  dan  setelah makan. Uniknya, rokok menjadi benda yang cukup fenomenal di Indonesia karena rokok seakan dipuja dan bahkan dicerca. Hal ini dibuktikan dengan fakta, bahwa sekalipun banyak orang sadar akan bahaya dalam kandungan rokok bagi kesehatan mereka,  masih  banyak  orang  yang  akan  tetap  bersikeras  meneruskan  kebiasaan merokok mereka. Tidak dapat dipungkiri, bahwa bagi sebagian orang rokok begitu
1 K.C Wheare F.B.A, Modern Constitution , London, Oxford University Pers, 1975, h 1.
2 Irfan Iqbal Muthahhari, Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psikotropika, Narkotika . Jakarta,  Prestasi Pustaka, 2011, Cetakan 1, h 151
3 Roni  Sulistyanto  Luhukay Pemenuhan  Jaminan  Kesehatan  Oleh  Perusahaan  Dalam  Perpektif  Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 ,  Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, h  112
dibutuhkan tetapi pada sisi lain menjadi musuh oleh beberapa orang yang menyadari akan bahaya rokok. Tembakau atau rokok sendiri hampir membunuh separuh dari masa hidup perokok dan separuh perokok mati pada sekitar usia 35-69 tahun. Data epidemi tembakau di dunia menunjukan tembakau sendiri telah membunuh sekitar 5 juta jiwa setiap tahunnya. Jika hal ini terus terjadi berlanjut terus menerus maka diprediksi pada tahun 2020 diperkirakan terjadi sekitar 10 juta kematian dengan 70 persen  terjadi  di  negara  bekembang.  Rokok  juga  telah  menyebabkan  berbagai kanker  dan  beberapa  penyakit  yang  tidak  menular  seperti  penyakit  jantung  dan gangguan pernafasan. Tidak hanya itu rokok juga dapat menyebabkan penurunan kesuburan, peningkatan insiden hamil di luar kandungan, pertumbuhan janin (fisik dan IQ) lambat, kejang pada kehamilan, gangguan imunitas bayi dan peningkatan kematian perinatal. Selain bahaya menghantui para perokok aktif bahaya rokok juga tidak luput dari perokok pasif yang terpapar asap rokok bahkan bahayanya dua kali lipat lebih bahaya dari para perokok aktif.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan tingkat kematian perokok pasif mencapai 600.000 jiwa per tahun, termasuk anak-anak atau sekitar 1 % dari angka  kematian  di  dunia.  WHO  menyebutkan  sekitar  40%  anak-anak  di  dunia terpapar  asap  rokok  dan  lebih  dari  30%  orang  dewasa  menjadi  perokok  pasif 4 . Berdasarkan temuan terbaru Global Adult Tobacco Survey (GATS), 86 persen orang dewasa  di  Indonesia  menyadari  bahaya  merokok  bagi  kesehatan  dan  dapat menyebabkan  penyakit  yang  serius.  Bahkan,  sebanyak  73,7  persen  orang  dewasa menyadari bahwa asap rokok sekunder dapat menyebabkan penyakit serius pada orang-orang yang bukan perokok 5 . Sementara menurut data pada The Global Youth Survey tahun  2016.    6  dari  10  (62,4  persen)  dari  pelajar  terkena  penyakit  yang dipaparkan oleh asap rokok selama mereka berada dirumah. Dan lebih dari sepertiga atau sekitar (30,9 persen) pertama kali merokok pada usia dibawah 10 tahun 6 . Hasil temuan tersebut memberikan fakta lain kepada kita bahwa kesadaran akan  bahaya merokok  tidak cukup kuat membuat para perokok sadar dan benar-benar berhenti
4 World Health Organization (WHO), Asap rokok tewaskan 600 ribu orang pertahun - BBC New Indonesia. Di akses 20 September 2019.
5 Global Adult Tobacco Survey ( GATS ), WHO. Di akses 20 Septrmber 2019.
6 Ibid
merokok.  Faktanya  tingginya  kesadaran  seseorang  akan  bahaya  rokok  ini  tidak diimbangi dengan penurunan pada angka konsumsi rokok di masyarakat.
Tingginya  populasi  dan  konsumsi  rokok  kini  mencapai  angka  darurat dimana  sepertiga  jiwa  atau  sekitar  (36,4  persen)  perokok  yang  ada  di  Indonesia. Perokok pemula yang didominasi oleh para pemuda pada usia belajar yang awalnya tercatat sekita 7,2 persen telah meningkat keangka 8,8 persen pada tahun 2018. Dan Indonesia menduduki peringkat ke- 5 konsumsi tembakau di dunia, mengomsumsi sekitar 220 milyar batang 7 . Konsumsi rokok juga tercatat menjadi salah satu yang dianggap sebagai indikator kemiskinan masyarakat di Indonesia, konsumsi rokok telah terbukti mengurangi pendapatan belanja bulanan keluarga, hingga pada akhir akan berujung pada kematian.
Mirisnya masyarakat Indonesia akan lebih memilih membeli rokok dari pada membeli sesuatu yang lebih baik atau hal-hal yang lebih penting. Masalah tentang rokok  merupakan  sebuah  dilema  bagi  Pemerintah.  Pemerintah  berupaya  untuk meningkatkan  kualitas  kesehatan  masyarakat  dengan  membuat  aturan  yang  ketat tentang  rokok  namun  di  lain  pihak  ada  kelompok  masyarakat  yang  terancam keberlangsungan  hidupnya  apabila  aturan  tersebut  dijalankan,karena  ada  ratusan ribu  orang  yang  menggantungkan  hidupnya  pada  industri  rokok.  Indusri  rokok menyerap begitu banyak tenaga kerja yang mayoritas adalah para wanita yang tidak lain  yaitu  untuk  membantu  perekonomian  keluarga,  selain  itu  juga  ada  petani tembakau  yang  akan  dirugikan  apabila  industri  rokok  ditutup.  Pemerintah mempunyai  tanggung  jawab  untuk  melindungi  dan  meningkatkan  kesehatan masyarakat  namun  juga  harus  memperhatikan  kesejahteraan  para  buruh  pabrik rokok dan petani tambakau.
Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sendiri  termasuk  dalam  15  besar angka perokok aktif di Indonesia dengan jumlah sekitar 31,6 persen. Sedangankan Kota Yogyakarta sendiri tercatat ada sekitar 26,2 persen perokok aktif yang ada 8 . Jumlah ini sangatlah banyak apalagi dari sebagian jumlah perokok aktif masih di usia sekolah,  yang  jelas  akan  merusak  tumbuh  kembang  mereka.  Para  perokok  ini
7 Survey Badan Kesehatan / WHO , 2018. Di akses 20 September 2019.
8 Hasil Riset Kesehatan Dasar  ( Riskesdas ) Badan Penelitian  dan Pengembangan, 2018. Di  akses 20 September 2019.
bahkan tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri tapi juga orang lain yang berada  di  sekitar  mereka  bahkan  di  tempat-tempat  umum.  Maka  dengan  itu Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, ada beberapa tempat yang diatur dalam peraturan.  Peraturan  ini  dibuat  dengan  beberapa  tujuan,  agar  masyarakat  Kota Yogyakarta dapat mengurangi kebiasaan buruk mereka merokok di ruang terbuka umum, melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk rokok yang  dapat  menyebabkan  penyakit  maupun  kematian  serta  menurunkan  kualitas hidup,  meningkatkan  kesadaran  dan  kewaspadaan  masyarakat  terhadap  bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.
Peraturan  Daerah  Kota Yogyakarta  ini  tidak  bermaksud  melarang  orang untuk merokok, hanya saja mengatur supaya orang tidak merokok di sembarangan tempat. Apabila berada ditempat umum atau tempat kerja yang termasuk kawasan tanpa rokok, maka seseorang dapat merokok asalkan di tempat khusus merokok yang  telah  disediakan.  Penyediaan  tempat  khusus  merokok  wajib  dilakukan  oleh pimpinan atau penanggung jawab kawasan tersebut, guna mendapatkan hak yang sama  untuk  kawasan  tanpa  rokok  yang  sehat  dan  setiap  orang  atau  badan melaksanakan kewajiban untuk memelihara, dan menjalankan peraturan yang telah dibuat  guna  menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup.  Namun  dengan  seiring berjalannya  waktu  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  No.  2 Tahun  2017  ini  masih  terdapat  banyak  sekali  pro  dan  kontra  yang  terjadi  di masyarakat seperti para perokok yang merokok menganggap haknya diambil dengan adanya  Peraturan  Kawasan  Tanpa  Rokok,  sedangkan  non  perokok  menganggap perokok juga harus menghargai mereka untuk merasa terbebas dari asap rokok yang mengepul kemana-mana. Dalam peraturan daerah Kota Yogyakarta / Perda Nomor 2  Tahun  2017  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kota  Yogyakarta  telah menetapkan  beberapa  kawasan  yang  harus  terbebas  dari  asap  rokok.  Berikut beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok meliputi, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, tempat  anak  bermain,  tempat  ibadah,  fasilitas  olahraga,  angkutan  umum,  tempat kerja, serta tempat umum. Menurut Perda Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2017 pasal
4  point  f  tempat  kerja    merupakan  salah  satu  dari  tujuh  tempat  yang  menjadi prioritas Kawasan Tanpa Rokok, seperti pada Balai Kota Yogyakarta  yang telah mendukung Kawasan Tanpa Rokok.
Dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja khususnya pada Balai Kota Yogyakarta dapat mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok secara  efektif.  Namun  pada  kenyataannya  berdasarkan  pengamatan  yang  telah dilakukan dan beberapa informasi yang peneliti peroleh masih ada pekerja maupun tamu yang merokok di area Balai Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan tidak semua pengunjung  Balai  Kota  Yogyakarta  mempedulikan  dan  mau  mematuhi  aturan tersebut.  Padahal  Balai  Kota  Yogyakarta  sebagai  tempat  kerja  apalagi  kantor pemerintahan seharusnya bisa menerapkan aturan atau kebijakan yang telah dibuat. Namun  dengan  adanya  fenomena  para  perokok  yang  tidak  mematuhi  aturan Kawasan Tanpa Rokok ini tidak membuat pihak Balai Kota Yogyakarta bertindak tegas dalam mengatasi masalah ini terbukti dengan ditemukannya puntung rokok dan  beberapa  orang  yang  merokok  di  halaman  kantor.  Balai  Kota  Yogyakarta sebenarnya terdapat tiga titik smoking area yang telah disediakan.
Dengan demikian dapat di lihat tidak efektivitasnya regulasi ini memberikan gambarakan akan tidak dapat tercapainya amanah konstitusi pasal 28 H mengenai tugas Negara dalam menjamin lingkungan hidup yang sehat, jika di gali lebih dalam polemic mengenai rokok ini muncul ketikan Negara mengijinkan rokok ini beredar di Indonesia di satu sisi bahaya rokok ini dapat mengganggu tercapainya lingkungan hidup  yang  sehat,  untuk  itulah  perlunya  penegakan  hukum  dalam  terjamainya pemenuhan lingkungan hidp yang sehat.

## B. TELAAH KONSEP
1. Konsep Implementasi kebijakan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penerapan atau Implementasi adalah proses,  cara,  perbuatan  (rancangan,  keputusan,  dan  sebagainya 9 ).  Implementasi secara  etimologis  dapat  disamakan  dengan  kata  “Penerapan”.  Pengertian implementasi secara etimologis menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin
9 Kamus besar Bahasa Indonesia , Edisi Terbaru, Gitamedia Press. Di akses 21 September 2019.
Abdul  Wahab 10 adalah  sebagai  berikut,  bahwa  konsep  implementasi  berasal  dari bahasa  inggris  yaitu to  implement, yang  dalam  kamus  besar Webster,  to  implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk  melaksanakan  sesuatu),  dan to  give  practical  effect  to )  untuk  menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak  atau  akibat  itu  dapat  berupa  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Guntur Setiawan 11 ,
Implementasi  kebijakan  adalah  perluasan  aktivitas  yang  saling  menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan  pelaksana  dan  birokrasi  yang  efektif.Sementara  itu,  menurut  Daniel  A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 12 menjelaskan arti dari implementasi ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi atau dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa.
Majone  dan  Wildavsky  dalam  Purwanto  dan  Sulistyastuti 13 ,  mengemukakan pelaksanaan  sebagai  evaluasi,  sedangkan  menurut  Browne  Wildavsky 14 mengemukakan  bahwa  pelaksanaan  adalah  perluasan  aktivitas  yang  saling menyesuaikan.  Sedangkan  menurut  Gordon  (1986)  dalam  Keban 15 disampaikan bahwa implementasi adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang terarahkan pada  realisasi  program.  Administrator  mengatur  cara  untuk  mengorganisir, menginterprestasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi. Ripley dan
10 Solichin Abdul Wahab, 2004, Analisis Kebijakan . Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara , Jakarta : Bumi Aksara, h. 64.
11 Guntur Setiawan, 2004, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan , Jakarta : Balai Pustaka. h.39.
12 Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier,  1979, Implementation  and  Public  Policy ,  USA  :  Scoot, Foresman and Company, New Jersey.
13 Agus E. Purwanto dan Ratih Sulistyastuti, 2012, Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia , Yogyakarta : Gava Media. h.20.
14 Browne,  Wildavsky,  1983, Implementasi  sebagai  perluasan  aktifitas  yang  saling  menyesuaikan  :  Studi Implementasi (Online),  2  halaman.  Tersedia  : http://www.laporan penelitian.cc.co.html    Di  akses  21 September 2019.
15 Yeremia T. Keban, 2015, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu , Edisi Ketiga, Yogyakarta : Gava Media, h.76-77
Franklin  dalam  Akib 16 bahwa  untuk  mendukung  keberhasilan  implementasi kebijakan  perlu  didasarkan  pada  tiga  aspek,  yaitu:  1)  tingkat  kepatuhan  birokrasi terhadap  birokrasi  di  atasnya  atau  tingkatan  birokrasi,  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang, 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta 3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah. Menurut Grindle dan Quade dalam Akib 17 , untuk mengukur kinerja implementasi suatu  kebijakan  publik  harus  memperhatikan  variabel  kebijakan,  organisasi  dan lingkungan. Sedangkan menurut Goggin et al. dalam Akib 18 .  proses implementasi kebijakan adalah sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi  ke  institusi  yang  lebih  rendah  diukur  keberhasilan  kinerjanya  berdasarkan variabel : (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dann daerah.
Edward III dalam Subarsono 19 , berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :
1. Pertama , komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Menurut pandangan Edward III dalam Budi Winarno 20 , proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu: Pertama , transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2. Kedua ,  sumberdaya. Ketiga ,  disposisi. Keempat ,  struktur  birokrasi,  Struktur Birokrasi menurut Edward III dalam Budi Winarno 21 , terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono 22 , dipengaruhi oleh dua  variabel  besar,  yaitu  isi  kebijakan (content  of  policy )  dan  lingkungan implementasi (context of implementation) . Variabel isi kebijakan ini mencakup : (1)
16 Akib, H., 2010, Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana , Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.1 - ETD UGM, h.3
17 Ibid , h.13 18 Ibid, h.14 19 Subarsono, 2011, Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi , Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
h.90-92.
20 Budi Winarno, 2008, Kebijakan Publik , PT. Buku Kita, h.175-177. 21 Ibid , h.203
22 Subarsono, op.cit ., h.93.
sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan;  (2)  jenis  manfaat  yang  diterima  oleh target  group ;  (3)  sejauh  mana perubahan  yang  diinginkan  dari  sebuah  kebijakan;  (4)  apakah  letak  sebuah program  sudah  tepat;  (5)  apakah  sebuah  kebijakan  telah  menyabutkan implementornya  dengan  rinci;  (6)  apakah  sebuah  program  didukung  oleh sumber  daya  yang  memadai.  Sedangkan  variabel  lingkungan  mencakup  :  (1) seberapa  besar  kekuasaan,  kepentingan,  dan  strategi  yang  dimiliki  oleh  para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.  Menurut  Mazmanian  dan  Sabatier  dalam  Subarsono 23 ,  ada  tiga kelompok  variabel  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi,  yakni karakteristik  dari  masalah (tractability  of  the  problems) ,  karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation) . Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono 24 , ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan  penguatan  aktivitas,  karakteristik  agen  pelaksana  dan  kondisi sosial,ekonomi dan politik.

## 2. Konsep Kawasan Tanpa Rokok
Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk  kegiatan  merokok  atau  kegiatan  memproduksi,  menjual,  mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau 25 . Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan  upaya  perlindungan  untuk  masyarakat  terhadap  resiko  ancaman gangguan  kesehatan  karena  lingkungan  tercemar  asap  rokok.  Kawasan  Tanpa Rokok harus menjadi norma, terdapat empat alasan kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok,  untuk  mengembangkan  opini  bahwa  tidak  merokok  adalah  perilaku  yang
23 Ibid , h.94.
24 Ibid , h.99 25 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok , BAB 1 Pasal 1 ayat 1.
lebih normal, dan kawasan tanpa rokok secara bermakna konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya. Pengendalian para perokok yang menghasilkan  asap  rokok  yang  sangat  berbahaya  bagi  kesehatan  perokok  aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  tentang  Kesehatan  mengamanatkan  dalam upaya  menciptakan  lingkungan  yang  sehat,  maka  setiap  orang  berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi,  maupun  sosial  dan  setiap  orang  berkewajiban  untuk  berperilaku    hidup sehat  dalam  mewujudkan,  mempertahankan,  serta  memajukan  kesehatan  yang setinggi-tingginya.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  pene;itian  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  dala  metode penelitian  yuridis  empiris  yaitu  dengan  mengunakan  pendekatan  penelitian Kualitatif deskriptif. Moh. Nazir 26 . Menurut Faisal 27 , metode penelitian deskripsi dimaksudkan  sebagai  upaya  ekplorasi  dan  klasifikasi  mengenai  suatu  fenomena atau kenyataan social. Metode kualitatif diartikan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong 28 ,  sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

## D. PEMBAHASAN

## 1. Penerapan kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta
Negara  dalam  artian  pemerintah  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap jaminan kesehatan di mana  selain  di  jamin  dalam  konstitusi  juga  di  tungkan  secara  hiraerki  regulasi penerusnya  menunjukan  tanggung  jawab  Negara  dalam  menciptakan  lingkungan hidup yang sehat sudah di laksanakan sebagai upaya yang stategis. Berbagai regulasi
26 Moh. Nazir, 2014, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia.
27 Faisal Sanapiah, 1992, Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi), Malang, Ya3 Malang, h.18
28 Moleong, Lexy, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, h.4
di  terbitkan  dalam  menjamin  lingkungan  hudup  yang  segata  khususnya  di Yogyakarta dengan memetapkan kebijakan kawasan tanpa rokok merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjamin tercapainya lingkungan yang bebas dari zat zat berbahaya. Seperti diketahui bersama rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang  dapat  memyebabkan  ganguan  kesehatan  kepada  setiap  masyarakat  bukan hanya masyarakat yang mengisapnya melaikan setiap orang yang menghidp asapnya. Untuk  itu  lah  mengapa  langkah  kebijakan  ini  sangat  di  butuhkan  untuk  saat  ini. Selain itu  prinsip dasar dari pembentukan suatu negara dengan tujuan menjamin suatu  kesejahteraan  akan  Kesehatan  artinya  secara  sederhana  dari  negara kesejahteraan merupakan Bentuk pemerintahan yang demokratis itu menempatkan Negara sebagai institusi itu bertanggung jawab terhadap pemberian jaminan hukum terhadap  kesejahteraan  akan  jaminana  kesehatan  rakyat,  melalui  serangkaian kebijakan publik 29
Undang Undang  No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan juga melalui peraturan  pemerintah  No.  109  tahun  2012  tentang  pengaman  bahan  yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, telah mewajibkan pemerintah  daerah  atau  kota  untuk  menetapkan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR) diwilayah masing-masing. Pemerintah pusat mengharapkan agar pemerintah daerah dapat mendukung dengan melaksanakan fungsinya melalui instrument yang dimiliki pemerintah  daerah  yaitu  peraturan  daerah  (perda).  Pembuatan  peraturan  tentang kawasan tanpa rokok dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi   kesehatan. Pada bagian enam, pasal 22 hingga pasal 25 menurut PP No. 19 tahun 2003 telah mempertegas pemerintah daerah  untuk  member  kenyamanan  masyarakat  serta  melindungi  masyarakat  dari bahaya asap rokok dengan di terbitkannya peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pada tahun 2015 Wali Kota Yogyakarta mengeluarkan peraturan walikota No  12  tahun  2015  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR).  Lalu  aturan  ini  di perbarui  kembali  melalui  peraturan  daerah  Kota  Yogyakarta  No  2  Tahun  2017
29 Roni Sulistyanto  Luhukay Konsekuensi Hukum Terhadap Vaksinasi Dalam Perpektif Ham , Lex Journal:
Kajian Hukum & Keadilan, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021, h 244
tentang kawasan tanpa rokok.  Dikeluarkannya peraturan daerah Kota Yogyakarta No  2  tahun  2017  diupayakan  agar  mendorong  dan  mempertegas  kembali  agar pemerintah  Kota  Yogyakarta  dapat  melaksanakan  peraturan  tersebut.  Sebagai bentuk pelaksanaan dari peraturan tersebut maka pemerintah mengeluarkan aturan tentang tempat-tempat yang harus bebas dari asap rokok salah satunya yaitu Balai Kota Yogyakarta. Balai Kota Yogyakarta adalah tempat atau instansi pemerintah yang mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok ini.
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2017  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (  KTR)  ,  yang  dimaksud  dengan  kawasan tanpa  rokok  yaitu  tempat  yang  terbebas  dari  kegiatan  merokok,  atau  kegiatan memproduksi,menjual,mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau .  Penyelenggaraan  kawasan  tanpa  rokok  di  selengarakan  dengan  asas  tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan, dan berkeadilan serta manfaat untuk meningkatkan kualitas  kesehatan  masyarakat.  Hasil  observasi  dilapangan  terlihat  masih  ada beberapa  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pegawai  Balai  Kota  Yogyakarta  itu sendiri maupun masyarakat luar yang sedang berkunjung di Balai Kota Yogyakarta. Hal tersebut tanpa sengaja terlihat oleh peneliti yang di mana pegawai Balai Kota Yogyakarta sedang asik merokok pada saat jam istirahat kerja, beliau merokok di luar kawasan merokok, padahal tidak jauh dari tempat ia merokok terdapat fasilitas kawasan  merokok  atau smoking  area yang  telah  disediakan  oleh  pemerintah  kota. Selain  itu  ada  beberapa  pengunjung  yang  sedang  merokok  di  daerah  Balai  Kota Yogyakarta.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  masih  ada  beberapa  masyarakat  yang terkadang  masih  merokok  di  lingkungan  Balai  Kota.  Menurut  Ibu  Ratih  yang merupakan salah satu pegawai Balai Kota Yogyakarta, memang masih ada beberapa pelanggaran yang di lakukan tapi termasuk jarang terjadi. Menurut beliau mungkin memang  pelaksanaan  kawasan  tanpa  rokok  itu  tidak  mungkin  langsung  tertib pelaksanaan hanya mungkin akan ada beberapa pelanggaran yang terjadi.
Dari hasil wawancara dengan Ibu Arumi Wulansari, M.Ph selaku Kepala Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Menurut beliau promosi dan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok sudah  berjalan.  Dan  sudah  disosialisasi  kepada  seluruh  instansi-instansi  yang
termasuk  dalam  tempat  atau  kawasan  tanpa  rokok  yang  sudah  diatur.  Namun memang  dalam  tahap  pelaksanaannya  masih  banyak  kekurangan  dan  kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kawasan tanpa rokok ini.
Sependapat  dengan  ibu  Arumi,  hasil  wawancara  dengan  bapak  B.Bayu Laksmono  selaku  kepala  bidang  linmas  satuan  pamong  praja  kota  Yogyakarta. Dimana  satuan  polisi  pamong  praja  yang  bertanggung  jawab  menjadi  penegak kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta itu sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa pelaksanaan  kawasan  tanpa  rokok  ini  memang  masih  belum  bisa  dikatakan baik. Masih  ada  pelanggaran  yang  tejadi  sehingga  ini  bisa  menjadi  motivasi  lagi  untuk menerapkan kawasan tanpa rokok ini.
Hasil wawancara dengan Bapak Suwarto, pegawai Balai Kota Yogyakarta, memang masih ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kawasan tanpa  rokok  ini,  beliau  juga  terkadang  melihat  sendiri  beberapa  pelanggar  secara langsung.    Namun  beliau  merasa  bukan  karena  pelanggar  tidak  tahu  tentang kebijakan ini tapi menjadi sebuah kebiasaan saja.
Hasil  wawancara  dengan  Denny  Wahyu,  pengunjung  Balai  Kota, menurutnya, pelaksanaan cukup baik, namun harus ada yang perlu di tingkatkan dari segi  fasilitas  ruangan  merokoknya.  Karena  beliau  merasa  ruangan  merokoknya kurang efektif karena masih cukup terbuka dan asap rokok masih bisa keluar dan dihirup oleh orang / masyarakat yang melintas di area kawasan tanpa rokok.
Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto, pegawai Balai Kota, menurutnya pelaksanaan  sudah  baik  dan  sangat  jarang  ditemukan  pelanggar.  Bahkan  sudah hampir 90 % pegawai dan masyarakat yang datang ke Balai Kota mau mengikuti aturan kawasan tanpa rokok ini. Bapak Hafidz, selaku pegawai juga mengemukan hal  yang  serupa.  Beliau  mengatakan  pelaksanaan  kawasan  tanpa  rokok  sudah berjalan  baik,  bahkan  Dinas  Kesehatan  selaku  penanggung  jawab  telah mensosialisasikan kepada seluruh instansi yang ada di Balai Kota. Dan Satpol PP juga telah berindak tegas dalam menegur dan melakukan pegawasan pelaksanaan kawasan tanpa rokok ini. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat maupun pegawai  masih  kurang  baik.  Karena  masih  ada  beberapa  temuan-temuan pelanggaran  yang  didapatkan  dalam  masa  obverasi  dan  didukung  juga  beberapa
wawancara  dengan  beberapa  informan.  Sehingga  kepatuhan  kepada  peraturan dearah ini harus di tingkatkan lagi agar dapat berjalan dengan baik kedepannya .

## 2. Efektifitas pelaksanaan kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta
Menerapkan sebuah kebijakan merupakan sebuah hal yang paling sering ditemukan.  Dalam  menerapkan  sebuah  kebijakan  tidak  semua  pihak  dapat mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan dengan baik. Bahkan penolakan lumrah terjadi di masyarakat apalagi kebijakan yang dibuat pemerintah terkesan memberatkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat juga dalam penerapan kebijakan kawasan  tanpa  rokok,  pada  awalnya  ada  beberapa  penolakan  yang  dilakukan oleh  masyarakat  karena  merasa  hak  nya  diambil,  padahal  maksud  dari diberlakukannya kebijakan ini adalah hanya untuk mengatur para perokok aktif agar tidak merokok disembarang tempat dan membahayakan non perokok yang ada disekitar mereka. Hasil wawancara dengan beberapa nara sumber, hambatan dan kendala yang terjadi dalam menjalankan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok  ini  adalah  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  perda,  kurang patuhnya masyarakat dalam menjalani aturan yang telah dibuat. Serta partisipasi yang  sangat  minim,  bisa  dikatakan  hanya  sedikit  masyarakat  yang  mau berpartisipasi dengan cara mengikuti aturan yang ada dengan tidak merokok di tempat-tempat yang termasuk dalam kategori kawasan tanpa rokok.
Pembuatan  suatu  peraturan  jelas  akan  menimbulkan  suatu  akibat. Dalam  pedoman  pelaksanaan  kawasan  tanpa  rokok  tindakan  yang  dilakukan yaitu membatasi kegiatan merokok akan memberikan akibat, baik itu akibat baik maupun buruk. Namun banyak sekali manfaat yang sebenarnya bisa kita peroleh dari  kebijakan  ini.  Masyarakat  secara  tidak  langsung  akan  mengatur  dirinya sendiri  untuk  tidak  merokok  di  sembarang  tempat  itu  sangat  baik  karena member kesehatan bagi orang lain yang notabenenya bukan seorang perokok. Hasil wawancara dengan beberapa informan, mengatakan bahwa kawasan tanpa rokok ini memang harus benar-benar di laksanakan dengan baik , karena sangat bermanfaat kesehatan orang lain menjaga para perokok pasif dari asap rokok .Walaupun pelaksanaanya di balai kota masih belum maksimal tapi mereka tetap mendukung pemerintah dalam melaksanakan dan menegaskan kawasan tanpa
rokok ini. Manfaat dan dampak dari kawasan tanpa rokok  di area Balai Kota mungkin  sudah  terlihat  mungkin  dari  kualitas  udara  yang  sudah  cukup  baik. Namun  memang  ada  beberapa  tempat  yang  kadar  kualitas  udaranya  masih kurang  baik  mungkin  diarea  kawasan  tanpa  rokok  itu  sendiri  karena  ruang merokok  yang  terbuka  maka  asap  rokok  masih  bisa  dihirup  oleh  masyarakat yang melewati area tersebut. Dan juga bisa dilihat dari ketertiban pegawai Balai Kota itu sendiri sebenarnya masih minim karena masih ada beberapa pegawai yang merokok di luar area merokok bahkan di parkiran Balai Kota.
Penyampaian informasi dari isi suatu kebijakan merupakan bagian yang sangat penting sebab sukses atau tidaknya penyampaian informasi akan sangat mempengaruhi  sikap  masyarakat  dalam  menjalankan  kebijakan  yang  ingin dilaksanakan/implementasikan. Pelaksanaan akan efektif apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan itu semua dapat apabila komunikasi  berjalan  dengan  baik,  sehingga  setiap  keputusan  dan  peraturan pelaksanaan  harus  dikomunikasikan  kepada  bagian  personalia  yang  tepat sehingga  nantinya  dalam  implementasinya  masyarakat  juga  dapat  memahami dengan mudah isi dari kebijakan yang telah dibuat.
Dalam  sebuah  proses  sosialisasi  awal  kawasan  tanpa  rokok  yang  di lakukan  oleh  pihak  Dinas  Kesehatan  Kota  Yogyakarta  dengan mensosialisasikan di dalam Balai Kota .Karena Balai Kota termasuk dalam salah satu tempat yang harus terbebas dari asap rokok, dimana balai kota tempat kerja / instansi pemerintah harus menjadi pelopor dalam menjalankan kebijakan ini. Dinas Kesehatan mensosialisasikan bahayanya asap rokok bila masuk kedalam tubuh  manusia,  sangat  merusak  kesehatan  tubuh  manusia  yang  merokok maupun yang menghirup asap rokok tersebut. Awalnya sosialisasi dalam bentuk peraturan walikota (PERWAL) yang di keluarkan oleh Walikota, namun dengan adanya  pembaruan  aturan  kawasan  rokok  pada  tahun  2017  dikeluarkan  dan disosialkan kembali dalam bentuk peraturan daerah Kota Yogyakarta (PERDA) .  Setelah  melakukan  sosialisasi  di  lingkup  Balai  Kota,  dilanjutkan  di  daerah pelayanan  kesehatan  seperti  puskesmas,  rumah  sakit.  Mulai  mengandeng puskesmas  dan  rumah  sakit  di  daerah  Kota  Yogyakarta  untuk  membantu sosialisasi  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  kepada  masyarakat  baik  itu  secara
lisan maupun dalam bentuk tulisan. Peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta hanya bisa dikatakan sebagai fasilitator dan monitoring saja. Sisanya diserahkan keseluruh  puskesmas,  rumah  sakit  dan  beberapa  penanggung  jawab  tempat- tempat  yang  termasuk  dalam  kawasan  tanpa  rokok  yang sudah  ditetapkan  di Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  (PERDA).  Ada  beberapa  tempat  yang melakukan sosialisasi terbuka dengan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok, seperti beberapa puskesmas, rumah sakit. Ada juga melakukan sosialisasi melalui poster-poster yang di tempel di area kawasan tanpa rokok seperti, rumah makan, angkutan umum dan beberapa tempat umum lainnya.
Penyampaian  informasi  dari  isi  Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta (PERDA)  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  atau Pemerintah  Kota  sudah  cukup  baik.Bentuk  penyampaian  informasi  atau sosialisasi  itu  baik  secara  lisan  dengan  bertemu  langsung  dengan  masyarakat melalui  puskesmas,  rumah  sakit,  sekolah  dan  sebagainya,  serta  pemasangan baliho, stiker dan poster tentang peraturan daerah ini.
Pemahaman masyarakat terhadap perda tentang kawasan tanpa rokok itu  sendiri  berbeda,  masih  banyak  masyarakat  yang  mengira  bahwa  perda  ini dibuat untuk melarang masyarakat merokok,.  edukasi atau pembinaan kepada masyarakat  perlu  di  tingkatkan,  sehingga  kebijakan  ini  tidak  disalah  artikan. Penyampaian informasi isi perda kepada masyarakat sudah cukup baik. Namun pemahaman masyarakat masih kurang baik. Karena dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ada banyak sekali lembaga atau instansi membantu Dinas kesehatan  dalam  mensosialisaikan  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  ini.  Dan hampir seluruh masyarakat/ pengunjung yang datang ke Balai Kota sudah tahu dan namun ada beberapa yang kurang paham maksud dan tujuan kawasan tanpa rokok ini. Serta larangan-larang merokok yang ada di dalam perdanya.
Komitmen  pelaksana  dalam  menjalankan  program  yang  dijalankan sangatlah  di  perlukan.  Sebab  adanya  komitmen  dari  masyarakat  untuk menjalankan  program  tersebut  sangatlag  berpengaruh  dalam  mengsukseskan pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  dibuat  /  dijalankan.  Besarnya  komitmen masyarakat  juga  merupakan  bentuk  penerimaan  masyarakat  akan  program tersebut.
Dalam  melaksanakan  program  kawasan  tanpa  rokok  (KTR), komitmen  masyarakat  masih  perlu  ditingkatkan  lagi.  Karena  masih  banyak ditemukan pelanggaran oleh masyarakat/pengunjung yang datang di Balai Kota. Pelanggaran  ini  disebabkan  bukan  karena  ketidak  tahuan  masyarakat  tentang kawasan tanpa rokok ini tapi tentang kesadaran masyarakat untuk menghargai dan membantu melaksanakan perda ini agar bisa berjalan dengan baik. Namun tidak  sedikit  masyarakat  yang  mengapresiasi  dan  merasa  bahwa  program  ini harus berjalan dengan baik agar mengurangi asap rokok yang tersebar dimana- mana.  Manfaatnya  juga  di  rasakan  masyarakat  dengan  melihat  sisi  baik  dari peraturan daerah ini. Salah satu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari pelaksanaan program kawasan tanpa rokok ini adalah terjaminnya kualitas udara yang bebas dari asap rokok. Dan secara tidak langsung membantu masyarakat menjadi lebih sehat karena terhindar dari asap rokok yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Komitmen masyarakat dalam melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok sangat penting. Apabila komitmen untuk menjalankan kebijakan kawasan tanpa rokok di pegang teguh maka kebijakan ini akan berjalan dengan baik. Dan tujuan dari kebijakan ini akan tercapai sesuai yang telah di targetkan oleh pelaksanakan kebijakan ini.
Konsistensi  pelaksana  dalam  menjalankan  program  kawasan  tanpa rokok  sangatlah  dibutuhkan.  Apabila  para  pelaksana  dapat  menjalankan program ini dengan konsisten maka hasilnya akan sangat berpengaruh dalam kesuksesan program kawasan tanpa rokok ini.  Selain itu besarnya konsistensi yang dilakukan masyarakat dalam menaati peraturan daerah ini juga hal yang sangat  penting.  Namun  dilihat  dari  tingkat  pelanggaran  yang  masih  terlihat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Balai Kota Yogyakarta menunjukan bahwa konsistensi pelaksana sudah cukup baik, namun konsistensi masyarakat dalam  menerapkan  dan  menaati  aturan  ini  belum  baik.  seyogyannya  dengan adanya program kawasan tanpa rokok ini dapat   menyadarkan serta mengurangi jumlah  perokok  aktif  yang  masih  merokok  di  sembarang  tempat  dan  dapat menciptakan udara yang lebih sehat karena tidak tercemar oleh asap rokok yang membahayakan bagi tubuh. Konsistensi masyarakat dalam menaati program ini sangat  minim.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  masih  banyak  masyarakat  atau  para
perokok aktif yang masih enggan merokok di kawasan merokok atau smoking area yang  telah  disediakan.  Pelaksana  sudah  melakukan  banyak  sekali  upaya dalam pelaksanaan serta penertiban yang dilakukan oleh satgas kawasan tanpa rokok. beliau selama ini pelaksanaan kawasan tanpa rokok sudah sangat berjalan konsisten. Baik dari sosialisasi yang dilakukan hingga peraturan-peraturan yang dijalankan.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka  peneliti  dapat  menarik kesimpulan  bahwa  konsistensi  pelaksana  kebijakan  ini  yaitu  Dinas  kesehatan kota  Yogyakarta  sudah sangat  baik. Bisa  di  lihat  dari  upaya-upaya  yang  telah dilakukan oleh pelaksana dalam menerapkan kawasan tanpa rokok di kawasan Balai Kota. Namun kesadaran dari masyarakat yang datang ke Balai Kota dan merokok disembarang tempat membuat kebijakan ini tidak bisa berjalan efektif. Karena  hampir  pelanggaran  yang  terjadi  disebabkan  oleh  pengunjung  yang datang maka dari itu konsistensi masyarakat sangat minim dalam menaati aturan kawasan tanpa rokok.

## E. PENUTUP
1. Tanggung  jawab  Negara  dan  daerah  dalam  melaksanakan  amanah  kostitusi yang memberikan jaminan terhadap lingkungan hidup yang sehat dilaksanakan oleh pemerintah kota Yogyakarta melalui Pelaksanaan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, di lingkungan Balai Kota belum berjalan dengan baik, karena masih ada pelanggaran yang dilakukan  pengunjung  dengan  merokok  disembarang  tempat.  Padahal Pemerintah Kota sudah menyediakan tiga area kawasan merokok atau smoking area .  Pelaksana  sudah  memiliki  kepatuhan  atas  pelaksanaan  kawasan  tanpa rokok dengan menerapkan program ini dengan sebaik-baiknya. Namun tidak dengan masyarakat yang masih belum bisa mengikuti dan menerapkan aturan kawasan tanpa rokok ini.
2. Efektivitas pelaksaan kawasan tanpa rokok masih belum berjalan sebagaiman mestinya  hal  ini  di  karenakan  berbagai  Hambatan  dan  kendala  dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok adalah kepatuhan dan partisipasi masyarakat.
Himbauan tentang kawasan tanpa rokok ini masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat.  Minimnya  partisipasi  masyarakat  dalam  melaksanakan  kawasan tanpa  rokok,  membuat  pelaksana  memikirkan  cara  lain  agar  dapat melaksanakan program ini. Tingkat kepatuhan masyarakat juga sangat rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan kawasan tanpa rokok ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Syukur.  1987. Kumpulan  makalah  “  Study  Implementasi  Latar  Belakang konsep pendekatan dan relevansinya dalam pembangunan, Ujung pandang, Persadi.
Abdul  Wahab,  Solichin.  2004. Analisis  Kebijaksanaan,  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan Negara . Jakarta. Bumi Aksara.
Ahmad Jamaludin. 2015 .“Metode Penelitian Administrasi Publik -Teori dan Aplikasi”, Yogyakarta.
Akib,  H.,  2010,  Implementasi  Kebijakan  :  Apa,  Mengapa  dan  Bagaimana,  Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.1 ETD UGM.
Browne,  Wildavsky,  1983,  Implementasi  sebagai  perluasan  aktifitas  yang  saling menyesuaikan : Studi Implementasi (Online).
Budi Winarno, 2008, Kebijakan Publik, PT. Buku Kita. Edward III, George. 1980. Implementing Public Policy . Conggressional Quarterly Press.
Washington. Faisal, Sanapiah. 1992. Penelitian Kualitatif ( dasar-dasar dan aplikasi ). Malang. Ya3 Malang. Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World . Princeton University Press. Princeton. Guntur  Setiawan.  2004. Implementasi  dalam  Birokrasi  Pembangunan .  Jakarta.  Grasindo. Balai Pustaka.
Jaya M. 2009. Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok , Rizma, Sleman. Kamus besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, Gitamedia Press. Keban, Yeremias, T. 2015. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, teori dan Isu. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gava Media. Mazmanian, Daniel A. dan Sabatier, Paul a. 1979. Implementation and Public    Policy. USA: Scoot. Foresman and Company. New Jersey. Meter,  Donald  S.  Van  Horn,  Carl  E.  Van.  1975. The  Policy  Implementation  Proccess:  a Conceptual Frame Work. di dalam administration and society . Vol 6. No 4. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. M Yunus,2009 . Kitab Rokok , Kutub , Yogyakarta.
Nazir, Mohammad. 2014. Metode Penelitian . Jakarta. Ghalia Indonesia.
Pasolong, Harbani. 2013. Metode Penelitian administrasi Publik . Bandung : Alfabeta.
K.C Wheare F.B.A, Modern Constitution , London, Oxford University Pers, 1975. Irfan  Iqbal  Muthahhari, Kumpulan  Undang-Undang  tentang,  Praktik  Kedokteran,  Rumah Sakit,  Kesehatan,  Psikotropika,  Narkotika .  Jakarta,    Prestasi  Pustaka,  2011,
Cetakan 1.
Roni Sulistyanto Luhukay Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 ,  Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021. Roni Sulistyanto  Luhukay Konsekuensi Hukum Terhadap Vaksinasi Dalam Perpektif Ham , Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021. Purwanto,  E.  Agus  dan  Sulistyastuti  Ratih  Sulistyastuti.  2012. Implementasi  kebijakan public. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media. Solichin Abdul Wahab, 2004, Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara , Jakarta : Bumi Aksara. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Subarsono.  2011. Analisis  Kebijakan  Publik.  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta. Media Pressindo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
Undang-Undang  RI  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Pasal  1  Ayat  (1) Peraturan  Bersama  Menteri  Kesehatan  dan  Menteri  Dalam  Negeri  No 188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Daerah Kota  Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa  Rokok. Global Adult Tobacco Survey ( GATS ) - WHO Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Badan Penelitian dan Pengembangan , 2018. https://media.neliti.com/media/publications/96216-ID-implementasi-kebijakan-kawasan-tanpa-rok.pdf http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap/ https://id.scribd.com/doc/250528453/Definisi-operasional http://digilib.uin-suka.ac.id/30526/1/13370060_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Survey Badan Kesehatan - WHO, 2018.
Tinjauan Pustaka, http://elib unikom.ac.id/download.php?id=112335 World Health Organization ( WHO ), 2010, Asap rokok tewaskan 600 ribu orang per tahun - BBC New Indonesia.