## PENGEMBALIAN ASET DAN PENJATUHAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Adi Kusyandi Universitas Wiralodra Email : ak2633@gmail.com

## ABSTRACT
Although  it  has  the  potential  to  restore  state  losses,  in  its  implementation  there  are  still legal issues regarding the obstacles to the confiscation of assets in corruption cases. Assets are  a  series  of  processes  or  stages  starting  from  collecting  information  or  intelligence, evidence, tracing assets, freezing and confiscation of assets, trial processes, implementing court  decisions  or  decisions,  to  handing  over  assets  to  the  state.  Returning  assets  is  the responsibility  of  all  law  enforcement  agencies  authorized  to  investigate  or  prosecute criminal  acts  of  corruption,  in  this  case,  the  Indonesian  National  Police,  the  Indonesian Attorney  General's  Office,  and  the  Corruption  Eradication  Commission.  This  effort,  said Agustinus,  is  constrained  by  the  difficulty  of  proving  the  relationship  between  assets  and criminal  acts  because  confiscation  and  confiscation  as  regulated  in  the  Criminal Procedure Code and the Criminal Code are still property-based.
"In  terms  of  legal  substance,  there  are  several  weaknesses,  for  example,  the  rules  for confiscation  based  on  the  Criminal  Procedure  Code  are  constructed  to  prove  criminal acts, not to return assets,"
Keywords: criminal acts of corruption, punishment observe, return assets.

## I. PENDAHULUAN
Korupsi  adalah  penyelewengan  atau  penyelewengan  dana  publik  atau  perusahaan sebagai tempat kerja untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain 1 . Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah perilaku yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan mengorbankan orang lain, oleh pejabat yang secara langsung melanggar batas hukum dari perilaku tersebut 2 . Korupsi adalah sebuah perbuatan memperkaya individu atau merupakan suatu  kelompok  yang  dapat  merugikan  orang  lain,  bangsa  dan  negara 3 .  Tindak  Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di Indonesia selama ini tidak saja  merugikan Keuangan Negara  atau  Perekonomian  Negara,  tetapi  juga  telah  melanggar  hak-hak  sosial  serta ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional
1 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 231.
2 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN , Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 168.
3 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi , Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 5.
untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Saat  ini  Tipikor  juga  tidak  lagi digolongkan menjadi kejahatan yang biasa, tetapi telah menjadi kejahatan yang luar biasa. Menurut  angka  yang  diberikan  oleh  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  1.206  orang telah terdaftar karena penyalahgunaan kekuasaan pada tahun 2020 4 .
Korupsi  banyak  terjadi  pada  semua  bidang  tata  pemerintahan,  baik  itu  eksekutif, legislatif,  maupun  yudikatif,  dikenal  dengan  korupsi  birokratis  secara  luas,  yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif,  legislatif  maupun  yudikatif.  Tingginya  kejahatan  korupsi  di  Indonesia menyebabkan  kejahatan  korupsi  tersebut  masuk  dalam  kategori  kejahatan  luar  biasa  atau dikenal  dengan extra  ordinary  crime .  Sebagai  kejahatan  luar  biasa,  tentu  saja penanganannya harus dengan cara yang tidak sama dengan kejahatan lainnya, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana umum. Ditetapkannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mengandung arti bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang  dari  aturan  umum  hukum  pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  maupun  hukum  acaranya  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Perkara  korupsi  merupakan  perbuatan  pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain 5 .

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Bagaimananakah  Pengaturan  Mengenai  Pengembalian  Asset  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif?
2. Bagaimanakah bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi hukuman mati?

## III. METODE
Metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  metode  yang  saya  gunakan  dalam penelitian  ini,  yang  mengkaji  aturan-aturan  hukum  sebagai  suatu  sistem  yang  dapat dikaitkan  dengan  peristiwa  hukum  tertentu.  Data  sekunder  penelitian  ini  menggunakan bahan  hukum  tersier,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yang  berasal  dari sumber buku, literatur, publikasi dan anggaran dasar.
4 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/, Diakses pada tanggal 02 Juli 2022.
5 Monang Siahaan, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia , Jakarta: PT Grasindo, 2016, hal. 40

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Mengenai  Pengembalian  Asset  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam Hukum Positif
Pengembalian  aset  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi  menurut Purwaning  dilandaskan  atas  prinsip-prinsip  keadilan  sosial  sehingga  institusi negara  dan  institusi  hukum  mendapat  tugas  dan  tanggung  jawab  menjamin terwujudnya  kesejahteraan  bagi  setiap  individu  individu  atau  masyarakat.  Atas dasar  itu,  dalam  konteks  f  tindak  pidana  korupsi  yang  menghilangkan kemampuan  negara  untuk  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  maka negara  wajib  menuntut  pemulihan  atas  kekayaan  yang  diambil  secara  melawan hak.
Fleming  dalam  bukunya  Asset  Recovery  and  Its  Impact  on  Criminal Behavior  An  Economic  Taxonomy  Draft  for  Comments,  melihat  pengembalian aset sebagai pertama, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan  kedua,  yang  dicabut,  dirampas,  dihilangkan  adalah  hasil  atau keuntungan dari tindak pidana; ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan penghilangan  adalah  agar  pelaku  tindak  pidana  tidak  dapat  menggunakan  hasil serta  keuntungan  keuntungan  dari  tindak  pidana  sebagai  alat  atau  sarana  untuk melakukan tindak pidana lainnya.
Pengembalian aset menurut Paku Utama adalah sistem penegakan hukum yang  dilakukan  oleh  negara  korban  (victim  state)  tindak  pidana  korupsi  untuk mencabut,  merampas,  menghilangkan  hak  atas  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi.
Melalui  rangkaian  proses  dan  mekanisme  baik  secara  pidana  maupun perdata, aset yang berada di dalam maupun disimpan di luar negeri, yang dilacak, dibekukan, dirampas, disita, dan dikembalikan kepada negara korban hasil tindak pidana  korupsi,  sehingga  dapat  mengembalikan  keuangan  akibat  tindak  pidana korupsi. Juga termasuk untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan atau calon pelaku tindak pidana d korupsi.
Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor:  PER  013/A/JA/06/2014  menggunakan nomenklatur  istilah  Pemulihan  Aset  yang  berarti  yaitu  proses  yang  meliputi
penelusuran,  pengamanan,  pemeliharaan,  perampasan,  pengembalian,  dan pelepasan  aset tindak  pidana  atau  barang  milik  Negara  yang  dikuasai  pihak  lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum Pemulihan aset yang dimaksudkan dalam Peraturan Jaksa Agung ini dilakukan terhadap:
1) Aset  yang  diperoleh  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dari  tindak  pidana termasuk  yang  telah  dihibahkan  atau  dikonversikan  menjadi  harta  kekayaan pribadi,  orang  lain,  atau  korporasi  baik  berupa  modal,  pendapatan  maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut atau aset yang  diduga  kuat  digunakan  atau  telah  digunakan  untuk  melakukan  tindak pidana.
2) Barang temuan.
3) Aset Negara yang dikuasai pihak yang tidak berhak.
4) Aset-Aset lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan termasuk yang pada hakikatnya merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada yang berhak.
Sangat  disadari  bahwa  dalam  strategi  pemberantasan  korupsi,  upaya pemidanaan  bukan  merupakan  satu-satunya  jalan  efektif,  tetapi  perlu  disusun strategi yang lebih progresif Pidana penjara yang merupakan jenis pidana pokok yang  paling  popular  di  antara  pidana  pokok  lainnya  (berdasarkan  Pasal  10 KUHP)  memang  dapat  memberi  pembalasan  kepada  para  terpidana  atas  tindak pidana  korupsi  yang  terbukti  dilakukannya.  Akan  tetapi,  pidana  penjara  tidak selalu  menyelesaikan  masalah,  malah  dapat  menimbulkan  masalah  seperti  over capacity, ketidakjeraan koruptor, dan kerugian negara tidak kunjung terselesaikan. Konsep  tujuan  pemidanaan  yang  berkembang  selama  ini  dianggap  memiliki berbagai  kelemahan  terutama  karena  dianggap  sama  sekali  tidak  memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat.
Pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  telah  menempati  posisi penting  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  Artinya,  keberhasilan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya  diukur  berdasarkan keberhasilan  memidana  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  namun  juga  ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.
Tindakan  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  sebagai  upaya meminimalisasi  kerugian  negara  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana  korupsi merupakan  upaya  yang  tidak  kalah  penting  dibanding  pemberantasan  tindak pidana korupsi dengan vonis seberat-beratnya bagi pelaku.
Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan  sejak  awal  penanganan  perkara  juga  mutlak  dilakukan  melalui  kerja sama dengan berbagai lembaga negara.

## B. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dijatuhi Hukuman Mati
Dalam  hukum  positif  Indonesia  masih  terdapat  beberapa  kejahatan  yang memuat ancaman hukuman mati. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009  tentang  Narkotika,  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  HAM,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Ancaman  pidana  mati  yang  diatur  dalam  pasal-pasal  di  atas  bersumber pada Wetboek  van  Strafrecht yang  disahkan  sebagai  KUHP  oleh  Pemerintah Hindia  Belanda  pada  tanggal  1  Januari  1918.  Pemberlakuan  KUHP  tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang  UUDNRI  1945)  yang  menyatakan  segala  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  masih  tetap  berlaku  selama  belum  diadakan  yang  baru menurut UUDNRI 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  tentang  Pemberlakukan  Wetboek  van  Strafrecht  menjadi  KUHP.  Hukum pidana  yang  mengatur  tindak  pidana  korupsi  bersumber  pada  hukum  pidana khusus,  disamping  memuat  hukum  pidana  materiil  juga  memuat  hukum  pidana formil 6 .
Dari  uraian  diatas,  maka  ancaman  hukuman  mati  dalam  ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.
6 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , Bandung PT Alumni 2006, hlm. 5.
Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  mengatur  tentang  perbuatan memperkaya  diri  dan  orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam  keadaan  tertentu,  pidana  mati  dapat  dijatuhkan.  Keadaan  tertentu  di  sini adalah  sebagai  pemberatan  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  apabila  tindak pidana  tersebut  dilakukan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya.  Misalnya, pada  waktu  terjadi  bencana  alam  nasional,  pengulangan  tindak  pidana  korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Meski telah terdapat Pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang  memberikan  ancaman  hukuman  mati  kepada  pelaku  korupsi,  penerapan hukuman  mati  sampai  saat  ini  masih  merupakan  perdebatan  yang  tidak berkesudahan dikalangan praktisi hukum, LSM, akademisi dan masyarakat umum. Tidak sedikit yang menolak dan menyetujui hukuman mati dijatuhkan. Kalangan yang  menolak  berargumen  bahwa  eksekusi  hukuman  mati  bertentangan  dengan hak  asasi  manusia  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28A,  28I  UUD  NRI  1945, Pasal  4  dan  9  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Dalam  pelaksanaan  pidana  mati  bagi  pelaku  kejahatan,  seharusnya bukanlah  termasuk  pelanggaran  dibidang  hak  asasi  manusia,  mengingat  pada dasarnya  para  koruptor  telah  menyengsarakan  rakyat  secara  perlahan  yaitu dengan  mengambil  hak-hak  rakyat  secara  tidak  sah.  Akhirnya  rakyat  menjadi menderita  akibat  kemiskinan,  kelaparan,  kurangnya  biaya  pendidikan  dan kesehatan. Karena uang rakyat diambil oleh para koruptor.
Dalam  kasus  korupsi,  para  pelaku  dapat  dijatuhi  hukuman  seberat beratnya  karena  pelaku  harus  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya. Dalam  setiap  perbuatan  yang  terkandung  unsur  kesalahan  atau  tindak  pidana, maka  tindak  pidana  atau  kesalahan  itulah  yang  menyebabkan  seseorang  itu dihukum.  Dalam  hal  ini  dikenal  asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  ( Geen  straf
zonder  schuld atau no  punishment  without  guilt )  yang  merupakan  asas  pokok dalam  pertanggungjawaban  pembuat  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut  hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana  tanpa  kesalahan  ini  disimpangi  oleh Strict  Liability  dan  Vicarious liability 7 .

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagaui berikut:
1. Pengembalian  aset  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi  menurut Purwaning  dilandaskan  atas  prinsip-prinsip  keadilan  sosial  sehingga  institusi negara  dan  institusi  hukum  mendapat  tugas  dan  tanggung  jawab  menjamin terwujudnya  kesejahteraan  bagi  setiap  individu  individu  atau  masyarakat. Fleming dalam bukunya Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior An  Economic  Taxonomy  Draft  for  Comments ,  melihat  pengembalian  aset sebagai  pertama,  pengembalian  aset  sebagai  proses  pencabutan,  perampasan, penghilangan  kedua,  yang  dicabut,  dirampas,  dihilangkan  adalah  hasil  atau keuntungan  dari  tindak  pidana;  ketiga,  salah  satu  tujuan  pencabutan, perampasan  penghilangan  adalah  agar  pelaku  tindak  pidana  tidak  dapat menggunakan  hasil  serta  keuntungan  keuntungan  dari  tindak  pidana  sebagai alat  atau  sarana  untuk  melakukan  tindak  pidana  lainnya.  Pengembalian  aset menurut  Paku  Utama  adalah  sistem  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh negara korban ( victim state ) tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan  hak  atas  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  dari  pelaku  tindak pidana  korupsi.  Jaksa  Peraturan  Agung  Nomor:  PER  013/A/JA/06/2014 menggunakan  nomenklatur  istilah  Pemulihan  Aset  yang  berarti  yaitu  proses yang  meliputi  penelusuran,  pengamanan,  pemeliharaan,  perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik Negara yang dikuasai  pihak  lain  kepada  korban  atau  yang  berhak  pada  setiap  tahap penegakan hukum Pemulihan aset.
7 Yeniwidowaty, Criminal Corporate Liability in Favor of The Victims in The Case of Environmental Crime , Jurnal Yudisial, Vol.5 No.2 Agustus 2012, hlm. 157-158.
2. Dalam  hukum  positif  Indonesia  masih  terdapat  beberapa  kejahatan  yang memuat  ancaman  hukuman  mati.  Diantaranya,  Undang-Undang  Nomor  35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan  HAM,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  dan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas  bersumber  pada Wetboek  van  Strafrecht yang  disahkan  sebagai  KUHP oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda  pada  tanggal  1  Januari  1918.  Pemberlakuan KUHP  tersebut  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  I  Aturan  Peralihan  Undang- Undang  Dasar  1945  (sekarang  UUDNRI  1945)  yang  menyatakan  segala peraturan  perundang-undangan  yang  ada  masih  tetap  berlaku  selama  belum diadakan  yang  baru  menurut  UUDNRI  1945  dan  dikuatkan  dengan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakukan Wetboek van Strafrecht menjadi  KUHP.  Dalam  pelaksanaan  pidana  mati  bagi  pelaku  kejahatan, seharusnya  bukanlah  termasuk  pelanggaran  dibidang  hak  asasi  manusia, mengingat  pada  dasarnya  para  koruptor  telah  menyengsarakan  rakyat  secara perlahan yaitu dengan mengambil hak-hak rakyat secara tidak sah.

## B. Saran
1. Perlunya  dibentuk  suatu  lembaga  Pengembalian  kerugian    Negara  yang dapat mengamankan asset-aset negara, sehingga lembaga tersebut memiliki suatu kewenangan dalam menyita Aset /harta harta dari hasil kodupsi yang dilandasi  oleh  undang-undang  lembaga  asset  dibawah  Kejaksaan  Agung sebagai eksekutor.
2. Perlunya  dibentuk  atau  perubahan  dalam  KUHAP  atau  aturan  pelaksanaan eksekusi harta atau asset hasil korupsi

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku & Jurnal
Adami Chazawi , Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , Bandung PT Alumni 2006
Chatrina  Darul  Rosikah  dan  Dessy  Marliani  Listianingsih, Pendidikan  Anti Korupsi , Jakarta: Sinar Grafika, 2016
Jawade  Hafidz  Arsyad, Korupsi  dalam  Perspektif  HAN ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2017
Monang  Siahaan, Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Grasindo, 2016
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  atas
UndangUndang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Mahkamah  Agung.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  2017  Tentang Pedoman  Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan Permohonan  Guna  Mendapatkan  Keputusan  Dan/Atau  Tindakan  Badan Atau Pejabat Pemerintahan.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2016  Tentang  Pemberlakuan Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## 3. Sumber Lainya
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
Yeniwidowaty, Criminal  Corporate  Liability  in  Favor  Of  The  Victims  In  The  Case  Of Environmental Crime , Jurnal Yudisial, Vol.5 No.2 Agustus 2012