## PERGESERAN PARADIGMA DALAM DISABILITAS
Meilanny Budiarti Santoso 1 , Nurliana Cipta Apsari 2
1 Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran;
e-mail: meilannybudiarti13@gmail.com
2 Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran;
e-mail: nurliana.apsari@gmail.com

## Abstract
A  paradigm  shift  in  understanding  disabilities  needs  to  be  delivered  in  line  with  the spirit  of  reformation  and  democratization  lies  in  strengthening  fundamental  pillars  of human rights. This article is using literature and documentation study. The paradigm in addressing  or  providing services  to  people  with  disabilities  have  shifted,  starting with The  Traditional  model,  which  was  charity  in  nature,  shifted  toward  The  Individual Model  –  Medical  Model,  emphasizing  rehabilitation  for  disability  population.  The second model was felt insufficient to eliminate the obstacles dealt with the disabilities, thus the professionals developed the third paradigm, which is The Social Model, where focus  of  services  are  meant  to  create  social  change  –  community  change.  Currently, services for disability population are based on the  Inclusion Model, which is inclusive development  –  inclusive  society.  The  inclusive  approach  is  utilized  to  present  the disability population in the lives of the community, thus accommodating more of human rights of the disability population .
Keywords :  disabilities,  human  rights,  paradigm  shifts,  services  for  people  with disabilities

## Abstrak
Pergeseran paradigma dalam memaknai disabilitas perlu terus digulirkan seiring dengan semangat reformasi dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar hak  asasi  manusia.  Penulisan  artikel  ini  menggunakan  studi  literatur  dan  dokumen. Paradigma  dalam  menangani  ataupun  memberikan  pelayanan  bagi  penyandang disabilitas  mengalami  pergeseran,  dimulai  dengan Traditional  Model, yang  bersifat kesukarelaan  atau charity, kemudian  berubah  menjadi Individual  Model  –  Medical Model ,  dengan  titik  berat  bantuan  yang  diberikan  berupa  rehabilitasi  kepada  orang- orang dengan disabilitas. Model kedua ini dirasa tidak cukup menghilangkan hambatan yang dialami oleh orang dengan disabilitas, sehingga para profesional mengembangkan paradigma  ketiga,  yaitu Social  Model ,  dengan  fokus  pelayanan  lebih  ditujukan  pada terjadinya perubahan sosial  – perubahan  masyarakat. Hingga saat ini, yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada orang dengan disabilitas adalah model Inclusion Model ,  yaitu inclusive development  –  inclusive society . Pendekatan inklusif  digunakan dengan  maksud  untuk  menghadirkan  orang-orang  dengan  disabilitas  dalam  kehidupan bermasyarakat,  sehingga  dirasakan  lebih  mengakomodir  hak  asasi  manusia  orang dengan disabilitas.
Kata  Kunci :  disabilitas,  hak  asasi  manusia,  pergeseran  paradigma,  pelayanan  bagi penyandang disabilitas

## Pendahuluan
Dengan  bergulirnya  semangat  reformasi  dan  demokratisasi  yang  bertumpu  pada penguatan  sendi-sendi  dasar  hak  asasi  manusia  (HAM),  orang  dengan  disabilitas  pada hakekatnya  adalah  makhluk  sosial  yang  memiliki  potensi,  sehingga  berpeluang  untuk berkontribusi  dan  berperan  secara  optimal  dalam  segala  aspek  kehidupan  berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.  Pernyataan tersebut terungkap dalam  Naskah Akademik Rancangan  Undang-undang  Penyandang  Disabilitas yang  diterbitkan  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI,  2015).  Hal  ini  menunjukkan  adanya perhatian  dan good  will terhadap  penyandang  disabilitas  untuk  melibatkan  mereka dalam berbagai sektor dan bidang kehidupan.
Sejalan dengan hal tersebut, istilah yang digunakan untuk menyebut orang dengan disabilitas  pun  mengalami  perubahan  dan  pergeseran  dari  masa  ke  masa  seiring perkembangan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap  isu  persamaan  dalam hak  asasi  manusia  (HAM)  bagi  orang  dengan  disabilitas.  Istilah  cacat  menjadi  dirasa kurang pantas ketika menyebutkan orang dengan disabilitas pada saat digunakan istilah orang  dengan  ketunaan.  Orang  dengan  ketunaan  pun  kemudian  dirasakan  menjadi kurang  sopan  ketika  sebagian  orang  lainnya  menggunakan  istilah  orang  dengan disabilitas.
Penyandang  disabilitas  merupakan  salah  satu  kelompok  minoritas  terbesar  di dunia,  yaitu  meliputi  600  juta  orang,  yang  dua-per-tiga  dari  keseluruhannya  berada  di negara  berkembang.  Dalam  sejarah,  para  penyandang  disabilitas  diindikasikan  telah diabaikan selama tiga dekade awal keberadaan PBB. Para perancang International Bill of  Human  Rights tidak  memasukan  penyandang  disabilitas  sebagai  kelompok  yang rentan terhadap pelanggaran HAM (Degener, 2000: 187).
Berdasarkan  berbagai  situasi  dan  kondisi  yang  dialami  oleh  orang  dengan disabilitas  tersebut,  maka  kajian  literatur  terkait  perkembangan  sejarah  keberadaan, perkembangan paradigma dan penanganan serta berbagai bentuk pelayanan bagi orang dengan  disabilitas  menjadi  menarik  untuk  dikaji.  Adapun  artikel  ini  disusun  dengan menggunakan kajian literatur dan dokumen, yaitu literatur barupa buku-buku, makalah ataupun jenis  tulisan lainnya dan juga kajian terhadap berbagai  macam  dokumen  yang terkait  dengan  topik  pergeseran  paradigma  dalam  disabilitas  yang  diangkat  dalam artikel ini.

## Paradigma Disabilitas
Tak  satu  pun  klausul  kesetaraan  dari  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (1948), Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  (1966),  dan  Kovenan Internasional  tentang  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (1966),  yang  secara  eksplisit menyebutkan disabilitas sebagai kategori yang dilindungi. Adapun kata disabilitas yang dirujuk  sebagai  isu  HAM  dalam  berbagai  dokumen,  hanya  berkaitan  dengan  jaminan sosial  dan  kebijakan  kesehatan  preventif.  Baru  pada  tahun  1970-an,  dengan diundangkannya Deklarasi Orang dengan Keterbelakangan Mental (1971) dan Deklarasi Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  (1975),  membuat  penyandang  disabilitas  menjadi subyek  dari  deklarasi  HAM.  Namun  begitu,  instrumen  awal  itu  masih  mencerminkan gagasan  disabilitas  sebagai  model  medis.  Model  tersebut  memandang  penyandang disabilitas sebagai orang dengan masalah medis, yang penanganannya bergantung pada jaminan sosial dan kesejahteraan yang disediakan pada setiap negara (Degener, 2000).
Berbeda  halnya  dengan  model  disabilitas  yang  dikemukakan  oleh International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH) (WHO, 1980) yang mengemukakan  bahwa  unsur-unsur  dari  disabilitas  dapat  dibedakan  dalam  beberapa bagian,  yaitu  adanya  (1). Impairment pada  organ  atau body  dimension ;  (2). Disability yaitu terganggunya fungsi untuk aktivitas – individual dimension ; (3). Handicap dalam lingkungan  – social  dimension .  Konsep  disabilitas  yang  dikemukakan  oleh  ICIDH  ini memiliki  cakupan  dimensi  yang  lebih  luas  dengan  memandang  tidak  hanya  pada  diri individu saja, melainkan juga adanya faktor handicap dari lingkungan sebagai dimensi sosialnya.
Dalam  perkembangannya,  pada  tahun  2011,  pandangan The  International Classification  of  Functioning,  Disability  and  Health (ICF)  (WHO,  2011)  mengenai disabilitas  meliputi impairment ,  keterbatasan  aktivitas  ( activity  limitations ),  dan hambatan partisipasi ( participation restriction ). Dalam konteks ini, impairment meliputi masalah pada fungsi atau struktur tubuh; keterbatasan aktivitas ditujukan pada kesulitan dalam melaksanakan tugas atau melakukan aksi; dan hambatan partisipasi yaitu bahwa orang  dengan  disabilitas  mengalami  masalah  dalam  keterlibatan  di  masyarakat  atau situasi kehidupannya. Dengan demikian, orang dengan disabilitas tidak lagi di pandang sebagai orang yang bermasalah, akan tetapi lingkungannya lah yang bermasalah dalam
menyediakan kesamaan akses dan menjadi inklusif bagi setiap orang di masyarakatnya (Rioux & Carbert, 2003).
Rioux  &  Carbert  (2003)  menyebutkan  seiring  dengan  semakin  banyaknya perhatian dunia internasional bagi para penyandang disabilitas ini, semakin banyak pula komitmen  yang  dicurahkan  oleh  berbagai  pihak  internasional  berkaitan  dengan  hak asasi manusia para penyandang disabilitas. Komitmen-komitmen tersebut didorong oleh perubahan paradigma di dunia internasional. Salah satunya adalah dengan secara formal disebutkan  oleh  Komite  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (ECOSOC)  (1994), mengingat  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menyebutkan:
“… since the Covenant's provisions apply fully to all members of society, persons with disabilities are clearly entitled to the full range of rights recognized in the Covenant. In addition, insofar as special  treatment  is  necessary,  States  parties  are  required  to  take  appropriate  measures,  to  the maximum  extent  of  their  available  resources,  to  enable  such  persons  to  seek  to  overcome  any disadvantages, in terms of the enjoyment of the rights specified in the Covenant, flowing from their disability.  Moreover,  the  requirement  contained  in  article  2  of  the  Covenant  that  the  rights 'enunciated  ¼  will  be  exercised  without  discrimination  of  any  kind'  based  on  certain  specified grounds 'or other status' clearly applies to discrimination on the grounds of disability” (para. 5).
Komitmen-komitmen lain yang telah dilakukan negara-negara di dunia dalam penelitian Quinn  &  Degener  (2002)  menemukan  ada  39  negara  yang  telah  melembagakan  dan menelurkan  kebijakan  non  diskriminatif  atau  kesamaan  kesempatan  dalam  konteks disabilitas.  Rioux  &  Carbert  (2003)  menyebutkan  dalam  penelitiannya  rangkuman beragam  gerakan  di  dunia internasional  yang mendorong terwujudnya kesamaan akses bagi  para  penyandang  disabilitas,  seperti World  Programme  of  Action  Concerning Disabled Person s, 1982; The UN Standard Rules on the Equalization of Opportunities for  Persons with Disabilities , 1994; Resolutions of  the United Nations Commission  on Human Rights ; Regional Agreements and Declarations ; Disabled Persons International (DPI) Sapporo  Declaration ,  2002; International  Norms  and  Standards  Relating  to Disability .
Pemerintah  Indonesia  sendiri  mengatur  dan  melindungi  penyandang  disabilitas dengan  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas  yang  menyatakan  bahwa  Penyandang  Disabilitas  adalah  setiap  orang  yang mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik  dalam  jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  negara  lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Penyandang  disabilitas  adalah  mereka  yang  memiliki  keterbatasan  fisik,  mental, intelektual,  atau  sensorik  dalam  jangka  panjang,  di  mana  karena  mengalami  berbagai hambatan,  hal  ini  dapat  menghalangi  partisipasi  penuh  dan  efektivitas  mereka  dalam masyarakat  ( Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities ,  2006).  Selain  itu, fasilitas  berupa  aksesibilitas  fisik  dan  non-fisik  untuk  penyandang  disabilitas  relatif sangat terbatas, sehingga menyulitkan mereka untuk bisa melakukan kegiatannya secara mandiri  (PPUA  Penca,  2015).  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  berbagai  macam  hambatan dialami  oleh  penyandang  disabilitas,  antara  lain  adalah  hambatan-hambatan  sebagai berikut:
1. Inadequate  policies  &  standards :  Kebijakan/aturan  yang  dibuat  sering  tidak memperhatikan  kebutuhan  penyandang  disabilitas,  misal  kebijakan  pendidikan, pekerjaan.
2. Negative  attitudes :  Sikap  negatif  dan prejudice menghambat  bidang  pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan dan partisipasi sosial.
3. Lack of provision of services : Terutama pada layanan kesehatan, rehabilitasi, dan support & assistance.
4. Problems  with  service  delivery :  Karena  kurangnya  koordinasi,  staf  tidak mencukupi, kompetensi kurang.
5. Inadequate funding : Sumber-sumber dana yang dialokasikan untuk mengimplementasikan kebijakan tidak mencukupi.
6. Lack  of  accessibility :  Bangunan  publik,  sistem  transportasi  dan  informasi  tidak aksesibel.
7. Lack  of  consultation  &  involvement :  Penyandang  disabilitas  sering  tidak  ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8. Lack of data & evidence : Kurangnya data tentang disabilitas dan bukti efektivitas program mempengaruhi program aksi selanjutnya.
Dengan berbagai macam hambatan  yang diterima dan dihadapi oleh penyandang disabilitas,  maka  keberadaan  mereka  seringkali  terpinggirkan  dan  berada  pada  posisi tidak  beruntung,  sehingga  kondisi  mereka  semakin  terpinggirkan  dari  interaksi  sosial dan penerimaan dalam masyarakat.
Penyandang  disabilitas  dikenal  dengan  istilah vulnerable  populations . World Health  Survey menemukan  bahwa:  (1)  Prevalensi  disabilitas  lebih  tinggi  pada  negara- negara  dengan  pendapatan  rendah;  (2)  Penduduk  miskin,  wanita  dan  lansia  memiliki prevalensi  disabilitas  lebih  tinggi;  (3)  Individu  dengan low  income ,  tidak  bekerja, tingkat  pendidikan  rendah  memiliki  risiko  disabilitas  lebih  tinggi.  Adapun Multiple Indicator  Cluster  Surveys menyatakan  bahwa  anak  dari  keluarga  miskin  dan  etnis minorits memiliki resiko disabilitas lebih tinggi.
Berdasarkan  situasi  tersebut,  maka  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  orang dengan  disabilitas  pun  mulai  bergeser.  Semula  disabilitas  dipandang  sebagai permasalahan  dalam  konteks  individu  kemudian  bergeser  menjadi  isu  sosial,  sehingga upaya  untuk  mengatasi  permasalahan  orang  dengan  disabilitas  pun  mengalami pergeseran, semula berupaya untuk ditujukan untuk menghilangkan atau meminimalisir malfunction yang dialami oleh individu, kemudian menjadi upaya untuk menghilangkan atau  meminimalisir  hambatan  dalam  masyarakat  yang  mungkin  dihadapi  oleh  orang dengan disabilitas.
Pendekatan layanan yang diberikan bagi orang dengan disabilitas pun mengalami perubahan,  semula  berupa  layanan  langsung,  kuratif  dan  ditujukan  untuk  mengubah disabled ,  kemudian  bergeser  menjadi  upaya  melakukan  perubahan  sosial  dalam masyarakat  agar  lebih  kondusif  bagi  orang  dengan  disabilitas,  upaya  promotif  dan preventif serta dilakukan upaya-upaya untuk mengubah masyarakat, mulai dari persepsi, stigma,  perlakuan  dan  menyiapkan  masyarakat  agar  dapat  lebih  kondusif  dalam penerimaan dan perlakuannya bagi orang dengan disabilitas.
Dalam  hal  pelayanan  yang  diberikan  oleh  para  ahli  pun  ikut  bergeser,  semula bersifat  spesialistik  dan  dilakukan  oleh  professional,  yaitu  sejalan  dengan  perspektif medis  dalam  memandang  permasalahan  orang  dengan  disabilitas,  kemudian  bergeser menjadi  bersifat  umum  dan  spesifik,  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  professional. Begitu  pun  dengan  bentuk  rehabilitasi  yang  diberikan  pada  orang  dengan  disabilitas turut berubah dari perbaikan fungsi menjadi upaya pemecahan hambatan sosial.
Berbagai  macam  pergeseran  dan  perubahan  perspektif  dalam  hal  perlakuan terhadap  orang  dengan  disabilitas  tersebut  menjadi  dasar  pergeseran  paradigma  dalam memandang orang dengan disabilitas, yang dapat dirangkum dalam tabel di bawah ini:

## Tabel 1. Pergeseran Paradigma Dalam Memandang Disabilitas
Paradigma Lama Paradigma Baru Isu Disabilitas Isu individual Malfunction Isu sosial Hambatan dalam masyarakat Pendekatan Layanan langsung Kuratif Mengubah disabled Perubahan sosial Promotif dan preventif Mengubah masyarakat Pelayanan Spesialistik Oleh professional Umum dan spesifik Oleh masyarakat dan professional Rehabilitasi Perbaikan fungsi Pemecahan hambatan sosial
Sumber: Dewi, 2017 dari berbagai sumber
Seiring  dengan  pergeseran  paradigma  dalam  memandang  disabilitas  dan  terus bergulirnya  isu  disabilitas  di  tengah  masyarakat,  hal  ini  telah  memicu  dan  mendorong perkembangan  sudut  pandang  para stakeholders yang  memiliki  perhatian  terhadap  isu disabilitas  dalam  memandang  paradigma  disabilitas,  hingga  kemudian  mendorong upaya untuk membangun paradigma baru disabilitas.
Berbagai  paradigma  baru  dalam  memandang  disabilitas  tercermin  pada  sudut pandang  yang  memandang  permasalahan  disabilitas:  (1)  Disabilitas  semula  dipandang sebagai  masalah  individu  menjadi  masalah  sosial;  (2)  Upaya  yang  dilakukan  adalah dengan  melakukan  perubahan  pada  individu  disabilitas  menjadi  perubahan  pada perilaku masyarakat; (3) Dalam menangani disabilitas, semula terarah pada pemenuhan kebutuhan  praktis  saja  menjadi  pemenuhan  kebutuhan  praktis  dan  strategis;  (4)  Solusi yang  diberikan  semula  bersifat  partial  solution  menjadi  integrated  solution;  dan  (5) Program  yang  dibuat  untuk  menangani  permasalahan  disabilitas  semula  berupa eksklusif program menjadi inklusif program.
Secara  historis,  perubahan  paradigma  dalam  menangani  ataupun  memberikan pelayanan  bagi  penyandang  disabilitas  dari  masa  ke  masa  sebagaimana  yang diungkapkan  oleh  Dewi  (2017),    dimulai  dengan Traditional  model, dengan  kegiatan utama  yang  dilakukan  bagi  orang  dengan  disabilitas  adalah  bersifat  kesukarelaan  atau charity, kemudian  berubah  menjadi Individual  Model  –  Medical  Model ,  dengan  titik berat bantuan yang diberikan berupa rehabilitasi kepada orang-orang dengan disabilitas. Model kedua ini dirasa tidak cukup menghilangkan hambatan yang dialami oleh  orang dengan  disabilitas,  sehingga  para  profesional  yang  bekerja  dengan  orang  dengan disabilitas  kemudian  mengembangkan  paradigma  ketiga,  yaitu Social  Model ,  dengan
fokus  pelayanan  lebih  ditujukan  kepada  terjadinya  perubahan  sosial  –  perubahan masyarakat.  Hingga  saat  ini,  yang  digunakan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada orang dengan disabilitas adalah model Inclusion  Model ,  yaitu inclusive  development  – inclusive  society ,  di  mana  dengan  menggunakan  model  ini,  digunakan  pendekatan inklusif dengan maksud menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat  yang  dirasakan  lebih  mengakomodir  hak  asasi  manusia  orang  dengan disabilitas.
Dalam  menangani  ataupun  memberikan  pelayanan  bagi  penyandang  disabilitas, dikenal beberapa pendekatan (Dewi, 2017), diantaranya adalah pendekatan Institutional Based ,  yaitu  yang  ditandai  dengan  adanya  institusi-institusi  yang  dibangun  dengan berbagai  fasilitas  rehabilitasi  bagi  penyandang  disabilitas,  kemudian  para  profesional dalam  institusi  tersebut  memberikan  pelayanan  rehabilitasi  kepada  penyandang disabilitas  dengan  program-program  yang  telah  ditetapkan  dan  para  penyandang disabilitas  secara  proaktif  mengunjungi  institusi  untuk  memperoleh  layanan  yang diperlukan. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan community oriented , dimana para profesional  memberikan  pelayanan  rehabilitasi  kepada  penyandang  cacat  bukan  di dalam  institusi,  melainkan  secara  proaktif  mendatangi  masyarakat  sambil  membawa program-program  yang  telah  ditetapkan  seperti  misalnya Mobile  Rehabilitation Unit (MRU),  dan Out  Reach Program .  Pendekatan  lainnya  adalah  pendekatan community based ,  yaitu  para  profesional  berperan  memfasilitasi  penyandang  disabilitas  dan masyarakat  untuk  menganalisa  masalah  dan  kebutuhan  mereka,  menganalisa sumberdaya lokal yang tersedia, menyiapkan rencana tindakan yang terorganisir melalui perencanaan,  implementasi,  monitoring  dan  evaluasi.  Serta  pendekatan community managed , yang mana, pendekatan ini percaya bahwa penyandang cacat dan masyarakat mampu mengorganisir dan melaksanakan program secara mandiri setelah mendapatkan fasilitasi dan pendampingan yang cukup dari para profesional.
Profesi pekerjaan sosial hadir bersama para profesi lain seperti dokter dan terapis untuk  menyediakan  pelayanan  yang  komprehensif  bagi  orang  dengan  disabilitas. Pekerja  sosial  yang  bergerak  di  bidang  pemenuhan  hak,  memastikan  orang  dengan disabilitas mendapatkan akses terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak mereka sebagai seorang individu dan seorang warga negara, seperti misalnya hak untuk hidup, hak  untuk  berpartisipasi  dan  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  (Apsari,  2016).
Salah satu contoh pemenuhan hak yang dapat diadvokasi oleh pekerja sosial adalah hak orang  dengan  disabilitas  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  pendapatan  yang  dapat memenuhi kebutuhannya. Ali, dkk. (2010) dalam penelitiannya mengemukakan alasan- alasan  tantangan  bagi  orang  dengan  disabilitas  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang layak,  diantaranya  adalah  mereka  mungkin  ingin  pekerjaan  yang  fleksibel  mengingat keadaan  kesehatan  dan  kemampuan  mobilitas  mereka;  merasa  tidak  memiliki  banyak pilihan  karena  telah  terdesak  kebutuhan  yang  semakin  menumpuk  sehingga  memilih pekerjaan  apapun  yang  penting  mendapatkan  penghasilan;  serta  orang  dengan disabilitas  beresiko  mengalami  kehilangan  pekerjaan  karena  tidak  mendapatkan dukungan  dari  orang-orang  disekitarnya,  sehingga  menyebabkan  orang  dengan disabilitas tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya.
Banyak orang dengan disabilitas di Indonesia saat ini hidup masih atas dasar belas kasihan  orang  lain,  dan  memilih  menjadi  peminta-minta,  berwirausaha  dengan  modal yang  terbatas  atau  pemulung.  Ini  terjadi  karena  belum  adanya  akses  yang  sama  bagi para disabilitas. Mereka tidak mendapatkan akses untuk bekerja sesuai dengan keahlian mereka,  karena  para  pemberi  kerja  terlanjur  memandang  orang  dengan  disabilitas sebagai  orang  yang  tidak  berdaya.  Dengan  cara  pandang  seperti  itu  membuat  orang dengan disabilitas berada dalam keadaan terjepit.
Meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah menyebutkan mengenai kesamaan kesempatan (Pasal 1 ayat 2), namun perubahan kebijakan  ketenagakerjaan  masih  belum  dapat  dirasakan  oleh  para  penyandang disabilitas. Dunia kerja masih belum mengakomodir kebutuhan-kebutuhan khusus yang diperlukan oleh orang dengan disabilitas, seperti misalnya ramp , alat teknologi dengan huruf  braille,  alat  bantu  dengar,  dll.  Penyediaan  kebutuhan  khusus  ini  masih  dirasa sebagai biaya tambahan yang mahal yang harus disediakan oleh perusahaan atau dunia kerja,  yang  pada  akhirnya  menghambat  orang-orang  dengan  disabilitas  mewujudkan dan mengembangkan potensi  yang mereka miliki dan membuktikan pada dunia bahwa mereka mampu berkarya seperti orang-orang non disabilitas. Hal tersebut menurut Ali, dkk . (2010) berkaitan dengan persepsi dan kebudayaan dunia kerja, sehingga diperlukan kekuatan  dan  dorongan  memberlakukan  model  inklusif  kepada  dunia  kerja  pada khususnya dan masyarakat  luas pada umumnya.  Sebagaimana tergambar  dalam skema berikut ini:
Skema 1. Community Based Inclusive Development
Sumber: Dewi, 2017 dari berbagai sumber.
Skema ini menjelaskan bagaimana melakukan pendekatan penyelesaian masalah disabilitas  di  bidang  ketenagakerjaan  dengan  pengembangan  masyarakat  melalui kegiatan penyadaran masyarakat mengenai kemampuan orang-orang dengan disabilitas yang ada di lingkungan mereka, melakukan identifikasi dan analisa masalah, penentuan kebutuhan  ketenagakerjaan  orang-orang  dengan  disabilitas,  mengidentifikasi  sumber daya  dan  potensi  penyerapan  orang  dengan  disabilitas  di  bidang  ketenagakerjaan, bersama-sama  menetapkan  prioritas  masalah  kemudian  perencanaan  dan  pelaksanaan penyelesaian masalah ketenagakerjaan bagi orang dengan disabilitas serta yang terakhir adalah  pengawasan  dan  evaluasi  keadaan  ketenagakerjaan  bagi  orang-orang  dengan disabilitas. Kesemua kegiatan tersebut dilakukan dengan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan  yang  memusatkan  perhatian  kepada  masyarakat  untuk  menghilangkan hambatan  yang  dapat  menghilangkan  kesamaan  kesempatan  bagi  orang-orang  dengan disabilitas,  serta  pendekatan  yang  memusatkan  perhatian  pada  orang-orang  dengan disabilitas  untuk  terus  membangun  kapasitas  mereka  dan  mendukung  mereka  untuk turut berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan mereka.
Simpulan

## C B I D
Community Based Inclusive Development Approach Solving Disability Issues Include Person With Disability In All Aspects Community Empowerment :
1. Penyadaran masyarakat
2. Identifikasi & analisis masalah
3. Penentuan kebutuhan
4. Identifikasi sumber daya
5. Penetapan prioritas masalah
6. Perencanaan & pelaksanaan kegiatan
7. Pengawasan & evaluasi
“Twin Track Approach”
1. Focusing on society to remove
barriers that exclude person with
disability
2. Focusing on person with disability to build their capacity and supporting them to promote their inclusion
Berdasarkan berbagai macam kajian literatur dan dokumen yang telah diuraikan di atas, maka  pergeseran  paradigma  dalam  memaknai  disabilitas  perlu  terus  digaungkan  agar cita-cita yang tercantum dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas dapat terwujud, dan  diperlukan  kerjasama  semua  pihak  untuk  mulai  mengaplikasikan  model  inklusif dalam  memandang  disabilitas,  sehingga  hak  asasi  manusia  orang-orang  dengan disabilitas  dapat  terpenuhi  dan  mereka  dipandang  sebagai  manusia  seutuhnya  yang dapat juga berkontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia.

## Daftar Pustaka
Ali,  M.,  &  Schur,  L.,  &  Blanck.  P.    (2010).  What  Types  of  Jobs  Do  People  with Disabilities  Want?. Journal  Occupation  Rehabilitation . No.  21  (2): 199–210. doi: 10.1007/s10926-010-9266-0
Apsari, N. C. (2016). Hak Anak: Perspektif Pekerjaan Sosial . Bandung: Unpad Press.
Degener,  T.  (2000).  International  Disability  Law  –  A  New  Legal  Subject  on  the  Rise. Experts  Meeting  di  Hongkong. Berkeley  Journal  International, No. 18  (1): 180-195.  doi:10.15779/Z383P9C
Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2015). Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas versi Januari 2015. Jakarta: DPR RI. Dewi,  N.  (2017). Disability  Issues  and  Social  Work .  Yayasan  Sayangi  Tunas  Cilik: tidak terpublikasi.
Pusat  Pemilihan  Umum  Akses  Penyandang  Cacat  (PPUA  Penca).  (2015). Sosialisasi Informasi  Pemilu  yang  Aksessibel  dan  Non  Diskriminatif .  Jakarta:  PPUA Penca.
Quinn, G., & Degener, T. (2002). Human Rights and Disability: The Current Use and Future Potential of United Nations Human Rights Instruments in the Context of Disability .  Geneva,  Office  of  the  High  Commission  for  Human  Rights. Diambil dari http://193.194.138.190/disability/study.htm Rioux,  M.,  &  Carbert,  A.  (2003). Human  Rights  and  Disability:  The  International Context. Toronto: Cornell University ILR School.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
United  Nations. (2006). Convention  on  the  Right  of  Persons  with  Disabilities  and Operational Protocol.
World  Health  Organization.  (1980). International  Classification  of  Impairments , Disabilities, and Handicaps (ICIDH). Geneva: WHO Press.
______________________. (2011). World Report on Disability . Geneva: WHO Press.