## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 4, No. 1, Juni 2022, pp 80-93 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:
80

## Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara
Alwi Jaya 1 & Elvi Susanti 1
1 Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone Email: alwi.jaya@gmail.com

## Artikel info
Artikel history: Received; 02-01-2022 Revised: 25-01-2022 Accepted: 03-02-2022 Published: 05-02-2022
Keywords: Obedience; Officials; State Administration
Kata Kunci: Kepatuhan; Pejabat; Tata Usaha Negara
Abstract . The research objective to analyze the Compliance of State Administrative Officials to the Decisions of the State Administrative Court.  This  research  is  a  normative  research.  The  results  of  the research  that  permanent  decisions,  in  reality,  are  not  obeyed  by state  administrative  officials.  Therefore,  to  make  the  decisions  of the  State  Administrative  Court  more  effective,  a  way  is  done  by involving  the  superiors  of  the  State  Administrative  Officials  in  a hierarchical  manner,  so  that  the  decisions  of  the  State Administrative Court are obeyed and implemented.
Abstrak. Tujuan  penelitian  menganalisis  Kepatuhan  Pejabat  Tata Usaha  Negara  Terhadap  Keputusan  Badan  Peradilan  Tata  Usaha Negara.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat normatif.  Hasil  penelitian  bahwa  Putusan  yang  tetap,  dalam realitasnya  kurang  dipatuhi  oleh  Pejabat  tata  usaha  Negara. Karena  itu  untuk  mengefektifkan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  ditempuh  cara  dengan  melibatkan  atasan  Pejabat  Tata Usaha  Negara  secara  Khierarki,  agar  dipatuhi  dan  dilaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.
Coresponden author: * Email: alwi.jaya@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
81 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022

## PENDAHULUAN
Dalam Negara Hukum, setiap tindakan  Pemerintah, harus memiliki Dasar Hukum atau Kewenangan. Setiap Aktivitas Pemerintah harus berdasarkan Hukum ini dikenal dengan istilah Asas Legalitas (legalitiets beginsel atau wetmatigheid Van bestuur). Artinya setiap aktivitas pemerintah harus memiliki Dasar pada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku (Srilaksmi, 2020) . Tanpa hal tersebut, maka Aparat Pemerintah tidak memiliki Kewenangan  yang  dapat  mempengaruhi  /mengubah  keadaan  Hukum  Warga masyarakatnya.  Asas  legalitas  menjadi  sendi  utama  dalam  suatu  Negara  Hukum. Meskipun  Asas  Legalitas  menjadi  sendi  utama  dalam  Negara  Hukum,  akan  tetapi keberadaannya  bukan  tanpa  masalah.  Sebab  sering  terjadi  kesenjangan  antara perubahan  masyarakat  yang  cepat  dengan  peraturan  Perundang-undangan  tertentu. Seringkali  pemerintah  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat, sementara  Peraturan  Perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  bagi  tindakan pemerintah tersebut belum ada. Dalam kaitan ini, menurut Bagir manan bahwa sebagai ketentuan  tertulis (written  rule) atau  Hukum  tertulis (written  law), Peraturan Perundang-undangan mempunyai jangkauan terbatas, sekedar "moment opname" dari unsur-unsur Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali AUS (out of date) bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin menyepat atau dipercepat.
Ketika  Asas  Legalitas  itu  dijadikan  dasar  bagi  setiap  tindakan  pemerintah  untuk menjalankan  dimensi Service  Public (bestuurzorg) ,  akan  mengalami  kendala  internal, karena  adanya  perbedaan  antara  pembuatan  undang-undang  dengan  dinamika perubahan  Masyarakat (Simanjuntak,  2019) .  Peraturan  Perundang-undangan  tidak fleksibel  dan  tidak  rinci  memuat  segala  sesuatunya,  sehingga  sulit  menyesuaikan  nya dengan  perkembangan  masyarakat  titik  karena  itu  akan  terjadi  Kontradiksi  internal Pemerintah berupa tuntutan untuk memberikan pelayanan umum kepaada Masyarakat, sebaliknya di sisi lain belum ada Dasar Hukum yang melakukan tindakan.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  belum  sepenuhnya  memenuhi  harapan Masyarakat Pencari Keadilan. Masih ada Putusan PTUN yang tidak dipatuhi oleh Pejabat TUN,  masyarakat  masih  pesimis  terhadap  eksistensi  lembaga  PTUN.  Penyebabnya adalah karena belum ada kaidah hukum positif yang dapat membentuk budaya hukum Aparatur  Negara  untuk  taat  terhadap  putusan  pengadilan (Rumadan,  2012) .  Eksekusi yang  lebih  menyandarkan  pada  kesadaran  Pejabat  TUN  atau  dengan  peneguran berjenjang  secara  Hierarki (flooting  Norm) sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  116 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), ternyata tidak cukup efektif untuk memaksa Pejabat Tun melaksanakan putusan hakim PTUN (Habibi &  Nuryani,  2020) .  Karena  itu,  pemberlakuan  Lembaga  Paksa  berupa  uang  paksa (dwangsom/astreinte) dan  Sanksi  Administrasi  serta  publikasi  Putusan  Hakim,  akan mengurangi Pesimisme masyarakat pencari keadilan terhadap Eksistensi PTUN sebagai lembaga  kontrol  terhadap  pemerintah  sekaligus  sebagai  sarana  Perlindungan  Hukum bagi masyarakat.
Berkaitan  dengan  eksekusi  menurut  UU  PTUN,  apabila  dihubungkan  dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, menurut Undang-undang Nomor.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah  Daerah  dimana  Kedudukan  Daerah  Provinsi  maupun  Kabupaten/  Kota, masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan Hierarki satu sama lain, kemungkinan dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, terutama Apakah Eksekusi
Kepatuhan Pejabat Tata … ( Jaya & Susanti ) | 82
Putusan PTUN tersebut dapat diterapkan secara efektif terhadap Pejabat TUN daerah. Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut,  maka  lembaga  eksekutif  dapat  diterapkan terhadap  pejabat  tun  daerah.  Dalam  ke  kenyataannya  hingga  saat  ini  belum  ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut ketentuan pasal 116 UU PTUN.Pemerintah sebagai pelayan  masyarakat  tidak  hanya  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan  saja,  tetapi juga mengemban tugas-tugas kesejahteraan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI  Tahun  1945.  Dalam  melaksanakan  tugas  pembangunan  timbul  Konsekuensi  bagi Pemerintah  (Pejabat  TUN)  melakukan freies  ermessen ,  yaitu  bertindak  atas  inisiatif sendiri (Putra, 2021) .
Dari  sejumlah  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  tun  ada  kemungkinan menimbulkan  kerugian  di  pihak  yang  dikenakan  Keputusan  yaitu  warga  Masyarakat titik sebagai akibat,karena pemerintah merasa mempunyai kedudukan yang lebih kuat terhadap  Rakyatnya,  Sehingga  dalam  melaksanakan  tugasnya  melampaui  batas wewenang (Detaur-Nement  De  Puvoir) atau  salah  menerapkan  Peraturan  Perundang- undangan (Abus De Droit). Karena itu, Pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusannya harus  tetap  berpedoman  pada  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  dan setidak-tidaknya sesuai dengan asas umum Pemerintahan yang baik (Pratama, Dewi & Suryani, 2020) .
Meskipun  administrasi  negara  memiliki  kebebasan/kemerdekaan  tersebut,  namun dalam  pelaksanaannya  tetap  harus  berdasarkan  kepada  hukum  sebagai  konsekuensi dari negara hukum, segala sikap tindakan atau kebijaksanaan administrasi negara tidak boleh  bertentangan  dengan  hukum.  Sebagai  jaminan  adanya  kepastian  hukum,  dalam setiap  kebijaksanaan  yang  dituangkan  dalam  keputusan  tata  usaha  negara  (KTUN). Namun dalam kenyataannya sering terjadi bahwa ktun dianggap bertentangan dengan hukum  atau  merugikan  kepentingan  warga  negara  atau  badan  hukum  perdata. Akibatnya rakyat sebagai pihak yang merasa dirugikan menggugat badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan di muka pengadilan.
Secara  filosofis  bahwa  dengan  adanya  PTUN  menjadi  salah  satu  tonggak  utama  untuk menghidupkan  fungsi  kontrol  sosial  masyarakat  terhadap  jalannya  pemerintahan. Selanjutnya Realisasi dari upaya pemaksa itu, pada akhirnya juga dilakukan oleh aparat penegak  hukum  (polisi,  dan  sebagainya)  yang  juga  merupakan  bagian  dari  Kekuasaan Eksekutif,  maka  akan  sulit  kiranya  memaksakan  Eksekusi  untuk  dijalankan.  Hal  ini berbeda  dengan  hukum  acara  perdata,  sebab  yang  dilindungi  adalah  kepentingan individu dimana upaya pemaksa berasal dari Aparat Penegak Hukum (polisi).
Hal  demikian  itu  terdapat  juga  di  Negara-negara  yang  mengenal  sistem  peradilan administrasi,  gimana  dalam  prakteknya  upaya  pemaksa  yang  berasal  dari  peradilan administrasi,  ataupun  pihak  eksekutif  itu  tidak  ada.  Sehingga  ditempuhlah  upaya pemaksaan  yang  tidak  langsung,  dan  bukan  merupakan  upaya  yuridis,  tetapi  lebih bersifat Politik. Atau Social Control.
Dalam kaitan ini, Latulong, menyatakan bahwa upaya paksa itu lebih efektif berasal dari atasan  hirarki  pejabat  tun  yang  bersangkutan  yang  dapat  memaksakan  bawahannya untuk  mentaati  dan  melaksanakan  bunyi  putusan  peradilan.  Secara  psikologis  hal tersebut  memang  ada  benarnya,  sebab  seorang  bawahan  pada  dasarnya  mempunyai kecenderungan untuk lebih mentaati atasannya dari pada Instansi luar.
Keputusan pejabat tun yang menimbulkan Kerugian di pihak Rakyat merupakan dasar sengketa  antara  pejabat  dengan  rakyat.  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi
83 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
antara badan/ Pejabat TUN dengan warga masyarakat (rakyat), maka pada Tahun 1986 pemerintah  telah  mengundangkan  undang-undang  Nomor.5  tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (UU  PTUN).  Dalam  UU  ini,  ditetapkan  peradilan  TUN sebagai suatu lembaga yang Berwenang untuk memeriksa dan memutus Sengketa TUN.
Semenjak dibentuknya peradilan tun, salah satu permasalahan yang sering mengemuka adalah mengenai tidak dipatuhinya Putusan Hakim PTUN. Karena itu diperlukan suatu penelitian mendalam mengenai sejauh mana Kepatuhan/Konsistensi pemerintah dalam melaksanakan  Putusan  Tata  Usaha  Negara.  Di  dalam  praktek  mengenai  dipatuhi tidaknya putusan PTUN itu dapat berupa:
1.  Putusan  yang  berkekuatan  Hukum  tetap  dan  mempunyai  nilai  eksekusi  berupa Kewajiban  Tergugat  (Pejabat  TUN)  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum biasanya  mencabut  suatu  Keputusan  atau  menerbitkan  keputusan  baru  sesuai dengan Amar (Perintah) dalam Putusan Pengadilan tersebut.
2.  Mematuhi Perintah Hakim dalam penetapannya, untuk menangguhkan Pelaksanaan tindak  lanjut  Keputusan  yang  sedang  disengketakan  itu,  sebagai  Pengecualian terhadap azas praesumptio iustae causa .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif  (normative  law  research)  menggunakan  studi  kasus normatif  berupa  produk  perilaku  hukum,  misalnya  mengkaji  Undang-Undang.  Pokok kajiannya  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif  berfokus  pada  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum, penemuan  hukum  dalam  perkara  in  concreto,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi, perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penulis memutuskan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  untuk  meneliti  dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

## PEMBAHASAN
Peradilan  tata  usaha  negara  (peraturan)  sebagai  Sarana  Publik  (rakyat),  untuk melakukan Kontrol Yuridis terhadap keputusan Keputusan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) telah menjalankan perannya sebagaimana mestinya seperti terlihat jelas dalam  daftar  Register  perkara  betapa  banyak  sengketa  tun  yang  telah  diputus  dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Muhlizi, 2012) . Begitu pula telah lahir cukup banyak penetapan Skorsing/ penundaan terhadap Keputusan TUN yang sedang disengketakan. Jika kemudian ternyata keputusan/penetapan pengadilan tersebut tidak dilaksanakan,
Apakah  itu  menjadi  kesalahan  PERATUN?  Sesuai  dengan  hukum  acara  yang  ada  dan karakteristik  peraturan  bahwa  PTUN  bukan  sebagai  Eksekutor  (pelaksanaan  putusan) tetapi  hanya  sebagai  pengawas  pelaksanaan  putusan (Bunga,  2018) .  Sedangkan  yang Berkewajiban sebagai eksekutor/ pelaksana penetapan adalah Pejabat Publik itu sendiri (Tergugat). Jadi, kalau ada keputusan PERATUN maupun penetapannya tidak terlaksana, itu  artinya  bahwa  Pejabat  Publik  masih  sangat  memprihatinkan  kesadaran  maupun kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Realitas ini, dapat disebabkan karena kurangnya proses  sosialisasi  atau  berbagai  hal  yang  mempengaruhi  para    pejabat  TUN  sehingga tidak mematuhi putusan PTUN.
Kepatuhan Pejabat Tata … ( Jaya & Susanti ) | 84

## 1.  Kurangnya proses sosialisasi Terhadap UU Nomor 51 Tahun 2009.
Pelaksanaan putusan PTUN masih menimbulkan dilema tersendiri. Hal ini dikarenakan pada  kenyataannya  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  tidak  dapat dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  atau  tidak  dapat  dieksekusi  secara  paksa (rieel eksekuti), salah satu kendalanya adalah pengaturan lembaga eksekutif secara normatif dalam UU PTUN tidak dapat memaksa pejabat untuk mematuhi putusan, Karena bentuk tindak lanjut dari Putusan yang Inkracht Van Gewijsde hanya berupa peneguran secara hierarki  yang  diatur  dalam  Pasal  115,  116  dan  117  UU  PTUN.  Permasalahan  tersebut relatif  telah  diatasi  dengan  dikeluarkannya  undang-undang  Nomor.  51  Tahun  2009 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 dalam ketentuan yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  putusan  Pengadilan  yaitu  pasal  116  dicantumkan ketentuan  mengenai  "upaya  paksa",  berupa  pembayaran  uang  paksa  dan/atau  "Sanksi Administratif" serta "Pengumuman pada media massa "bagi setiap Tergugat yang tidak melaksanakan  Putusan.  Karena  itu,  keberadaan  UU  Nomor.51  Tahun  2009,  perlu disosialisasikan,  agar  Para  Pejabat  mengetahui  bahwa  manakala  Putusan  PTUN  tidak dilaksanakan  akan  membawa  Konsekuensi  terhadap  Institusi  yang  dipimpinnya terutama  citranya  sebagai  Pejabat  TUN  yang  dipandang  kurang  kesadaran  dan kepatuhan hukumnya terhadap Putusan Pengadilan (Utama & Erliyana, 2020) .

## 2.  Prosedur Secara Normatif dan Penangguhan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Dalam  menentukan  berhasil  tidaknya  pelaksanaan  putusan,  pengawasan  merupakan salah  satu  faktor  efektif  untuk  dapat  terlaksananya  putusan  pengadilan.  Pelaksanaan putusan  adalah  ujung  tombak  dari  sistem  pengawasan  peradilan  untuk  mendukung tercapainya  penyelesaian  perkara  secara  tuntas,  yaitu  sengketa  selesai  dan  berakhir. Pengawasan terhadap PTUN diatur dalam pasal 119 UU PTUN bahwa: "ketua pengadilan wajib  mengawasi  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap". Pelaksanaan putusan adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang berkepentingan  untuk  menjalankan  putusan  hakim  apabila  pihak  yang  kalah  tidak bersedia mematuhinya dalam waktu yang ditentukan.
Putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan proses peradilan, memuat  penyelesaian  perkara  yang  sejak  prosesnya  bermula  telah  membebani  pihak- pihak. Fungsi putusan pada peradilan adalah untuk memberikan penyelesaian sengketa bagi  pihak-pihak (Ariyanti,  2019) .  Menurut  pasal  1-15  UU  PTUN  hanya  putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Tidak seperti dalam  proses  hukum  acara  perdata,  maka  dalam  proses  hukum  acara  PTUN  ini  tidak dikenal yang disebut pelaksanaan serta merta (execuitie bij voorrad) dari suatu putusan akhir  pengadilan  titik  adapun  pelaksanaan  putusan  PTUN  dilakukan  berdasarkan prosedur yang diatur dalam pasal 116 UU PTUN, dinyatakan:
1. Salinan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, dikirimkan  kepada  para  pihak  dengan  surat  tercatat  oleh  panitia  pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadili nya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 Hari;
2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat  (9)  huruf  a,  maka  KTN  yang  disengketakan  itu  tidak  mempunyai  kekuatan hukum lagi.
85 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
3. Dalam  hal  tergugat  ditetapkan  harus  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c dan kemudian setelah 3 bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan Nya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
4. Dalam  hal  tergugat  tidak  bersedia  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya  paksa  berupa  pembayaran  sejumlah  uang  paksa  dan/atau  sanksi administratif.
5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat  (4),  diumumkan  pada  media  massa  cetak  setempat  oleh  panitera  sejak  tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Disamping  diumumkan  pada  media  massa  cetak  setempat  sebagaimana  dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan  putusan  pengadilan,  dan  kepada  lembaga  perwakilan  rakyat  untuk menjalankan fungsi pengawasan.
7. Ketentuan  mengenai  besaran  uang  paksa,  jenis  sanksi  administratif,  dan  tata  cara pelaksanaan  pembayaran  uang  paksa  dan  garis  miring  atau  sanksi  administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan  putusan  badan  PTUN  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dibedakan menurut  isi  putusan  pengadilan  yang  dibebankan  kepada  tergugat  sebagaimana  yang tercantum  di  dalam  ketentuan  pasal  97  ayat  (7),  ayat  (9)  ayat  (10)  dan  ayat  (11)  UU PTUN yang diatur sebagai berikut:

## a) Kewajiban mencabut keputusan
Amar  yang  meletakkan  kewajiban  untuk  mencabut  suatu  keputusan  adalah  Amar lanjutan dari pernyataan batal atau tidak sah suatu keputusan administrasi.
b) Kewajiban mencabut dan menerbitkan keputusan
Amar putusan ini adalah kelanjutan dari Amar putusan yang menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan administrasi dan menerbitkan keputusan pengganti dari keputusan  yang  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah,  diatur  dalam  pasal  116  ayat (1),(2),(3),(4),(5), (6) dan (7) UU PTUN.
c) Kewajiban menerbitkan keputusan
Amar ini adalah kelanjutan dari Amar putusan yang menyatakan batal atau tidak sah suatu  keputusan  administrasi  yang  bersifat  fiktif/negatif  dan  disertai  dengan perintah  menerbitkan  keputusan  yang  dimohonkan  kepada  tergugat  yang  diatur dalam  pasal  97  ayat  (9)  c.  Tata  usaha  pelaksana  putusan  ini  adalah  sama  halnya dengan  pelaksanaan  putusan  pencabutan  keputusan  dan  menerbitkan  keputusan baru.
d) Kewajiban membayar ganti rugi
Pengaturan  tata  cara  pelaksanaan  ganti  rugi  diatur  dalam  pasal  120  UU  PTUN kemudian  pemerintah  mengeluarkan  PP  Nomor  43  tahun  1991  tentang  ganti  rugi dan tata cara pelaksanaannya pada PTUN.

## e) Kewajiban melaksanakan rehabilitasi
Prosedur  pelaksanaan  atas  Amar  putusan  badan  peradilan  administrasi  yang mewajibkan melakukan rehabilitasi diatur oleh pasal 117 dan 121 UU PTUN Jo PP Nomor  43  Tahun  1991.  Pada  prinsipnya  suatu  gugatan  tidak  menunda  atau menghalangi  dilaksanakannya  keputusan  atau  tindakan  badan  atau  pejabat  TUN yang  digugat.  Kecuali  apabila  SK  yang  disengketakan  tersebut  ditunda
Kepatuhan Pejabat Tata … ( Jaya & Susanti ) | 86 pelaksanaannya oleh Ketua PTUN atau Majelis Hakim yang mengadili sengketa tun tersebut  (asas  praesumptio  luta  causa,  dan  pengecualiannya  melalui  perintah penundaan oleh hakim).
Schorsing  atau  penundaan  pelaksanaan  keputusan  yang    disengketakan  (pasal  67  UU PTUN)  yang  dikeluarkan  oleh  ketua  pengadilan  atau  majelis  hakim  diartikan  sudah termasuk penundaan tindakan tindakan lebih lanjut badan atau pejabat tun dalam hal masalah  yang  sama,  seperti  larangan  diterbitkannya  SK  yang  baru  mengenai  hal  yang sama.  Dalam  praktek  dilapangan  aparatur  negara  sering  tidak  mengindahkan  adanya suatu  schorsing  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan,  sehingga  berakibat  lahirnya Keputusan-keputusan yang mengandung cacat yuridis secara berkelanjutan.

## 3.  Problematika  Hukum  Dan  Tantangan  Dalam  Upaya  Pemberdayaan  Aparatur Negara
Memasuki awal reformasi, diterima warisan masa lampau suatu kondisi aparatur yang menyedihkan, sebagai akibat adanya penguasaan oleh suatu kekuatan politik di lembaga penyelenggaraan  negara  menimbulkan  permasalahan  adanya  monoloyalitas  pegawai negeri  sipil.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan  penyelenggara  pemerintah  cenderung mendahulukan  kepentingan  partai  atau  kelompok  daripada  kepentingan  bangsa  dan negara, baik dalam pengambilan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaannya.
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  atau  membatasi  agar  aparat  tidak melakukan  penyalahgunaan  kekuasaan,  sama  sekali  tidak  pernah  mendapat  perhatian untuk  diterbitkannya  terfragmentasi  nya  peraturan  perundang-undangan  tersebut berakibat masing-masing instansi mempunyai kekuatan dan mampu melaksanakan UU itu sendiri. Antarinstansi, saling mengklaim bahwa institusinya berada pada posisi yang benar  sesuai  dengan  uu,  setiap  instansi  selanjutnya  mengusulkan  penambahan  atau perluasan organisasi instansi guna melaksanakan perintah undang-undang.
Di  sisi  lain,  hukum  kepegawaian,  belum  sepenuhnya  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan dengan  perilaku  aparat.  UU  Nomor.  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  kepegawaian sebagaimana  diubah  dengan  UU  Nomor.  43  tahun  1994,  mengatur  kewenangan  bagi pemerintah  mengelola  manajemen  kepegawaian  yang  dilaksanakan  oleh  Badan kepegawaian negara demikian pula, UU PTUN, membatasi pada perbuatan aparat yang diwujudkan  dalam  Penetapan  Tertulis,  bersifat  Konkrit  Individual  dan  Final  yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata. Instrumen ini belum sepenuhnya mampu memberikan Rambu bagi upaya pemberdayaan Aparatur.
Asas hukum acara PTUN memiliki karakteristik yang perlu dicermati, yaitu:
a. Peranan  hakim  yang  aktif,  karena  ia  dibebani  tugas  untuk  mencari  kebenaran materiil. Keaktifan hakim dapat ditemukan antara lain dalam pasal 63 ayat (2) butir a, b pasal 80 ayat 1 UU PTUN;
b. Sistem  pembuktian  yang  mengarah  kepada  pembuktian  bebas (Vritjbewijs) yang terbatas. Menurut pasal 107 hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian tetapi pasal 100 menentukan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan;
c. Gugatan  di  pengadilan  tidak  mutlak  bersifat  menunda  pelaksanaan  KTUN  yang digugat (Pasal 67). Hal ini sehubungan dengan presumitio justae causa dalam hukum administrasi  negara,  yang  maksudnya  adalah  bahwa  suatu  KTUN  harus  selalu dianggap  benar  dan  dapat  dilaksanakan  sepanjang  Hakim  belum  membuktikan sebaliknya;
87 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
d. Putusan  hakim  tidak  bersifat  ultra  petita  melebihi  tuntutan  penggugat  tetapi dimungkinkan  adanya Reformatio  In  Peius (membawa  penggugat  dalam  keadaan yang lebih buruk) sepanjang diatur dalam perundang-undangan;
e. Terhadap Putusan Hakim TUN berlaku Asas Erga Omnes artinya bahwa putusan itu tidak  hanya  berlaku  bagi  para  pihak  yang  bersengketa,  tetapi  juga  Pihak-pihak  di luar yang bersengketa;
f. Dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku Asas Audi Alteram Partem yaitu para  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  harus  didengar  penjelasannya  sebelum Hakim membuat Putusan;
g. Dalam  mengajukan  gugatan  harus  ada  Kepentingan  ( Point  d'interet,Point  d'action ) atau bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (no interest, no action).
h. Kebenaran  yang  dicapai  adalah  kebenaran  materiil  dengan  tujuan  menyelaraskan, menyerasikan,  menyeimbangkan  kepentingan  perseorangan  dengan  kepentingan umum.
Dalam hukum acara PTUN dikenal istilah eksekusi otomatis (pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN) dan eksekusi hierarkis (pasal 116 ayat (3) dan ayat (6) UU PTUN), namun Sesuai  dengan  perkembangan  kebutuhan  hukum  dan  kehidupan  ketatanegaraan menurut UUD 1945. Pelaksanaan putusan pasal 116 UU PTUN terjadi perubahan yang diatur dalam pasal 116 UU Nomor 51 tahun 2009. Dalam pasal 116 lama pelaksanaan putusan  lebih  mengandalkan  pada  paksaan  oleh  instansi  hirarkis  sendiri  yang  banyak tergantung  pada  tingkat  kesadaran  hukum  tergugat,  sedangkan  pasal  116  baru mengenal  dua  jenis  upaya  paksa  yang  dapat  diterapkan  apabila  pejabat  tun  tidak mentaati dan melaksanakan secara sukarela putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:
1. Upaya paksa berupa pembayaran uang paksa (dwangsom)
2. Upaya paksa Sanksi Administrasi dan/atau ;
3. Dapat diterapkan adanya sanksi pengumuman (publikasi) dalam media massa cetak.
4.  AUPB sebagai alat penguji keabsahan dan alat untuk membatalkan KTUN
UU  Nomor  5  tahun  1986  tidak  secara  eksplisit  mencantumkan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai norma untuk menguji dan membatalkan KTUN yang  digugat.  Atas  dasar  itu,  maka  di  dalam  penerapannya  mahkamah  agung menerbitkan petunjuk pelaksanaan, yakni juklak nomor 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 untuk pedoman bagi hakim jika memakai aaupb sebagai alat penguji kata yaitu:
Di  dalam  hal  hakim  mempertimbangkan  adanya  AUPB  sebagai  alasan  pembatalan penetapan, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam dictum putusan melainkan cukup  dalam  pertimbangan  putusan  dengan  menyebut  asas  mana  dari  AUPB  yang dilanggar dan akhirnya harus mengacu pada pasal 53 ayat (2).
Berdasarkan  juklak  dimaksud  AUPB  diterapkan  secara  tidak  langsung  untuk  menilai keabsahan  KTUN.  Namun,  demikian  meskipun  AUPB  secara  tidak  langsung  dapat dipakai  sebagai  alat  penguji  KTUN  tetapi  oleh  juklak  tetap  diisyaratkan  di  dalam pertimbangan keputusan harus disebut AUPB mana yang dilanggar dan harus mengacu pada  pasal  53  ayat  (2).  Padahal  dalam  praktek  PTUN  belum  ada  yurisprudensi  yang melahirkan AUPB  dan belum ada ketentuan hukum merinci AUPB.
Kepatuhan Pejabat Tata … ( Jaya & Susanti ) | 88
Di  dalam  praktek  tidak  lagi  dipersoalkan  dan  tidak  pula  menjadi  persoalan,  karena sudah  banyak  putusan  hakim  TUN  menerapkan  AUPB  untuk  membatalkan  KTUN dengan cara itu, dan tidak pernah dipermasalahkan serta menjadi permasalahan.
UU  Nomor  51  tahun  2009  memperbaiki  kekurangan  pasal  53  ayat  (2),  UU  Nomor  5 tahun  1986  tersebut,  dengan  cara  mencantumkan  AUPB  sebagai  norma  untuk  alasan pengajuan  gugatan.  Konsekuensinya  secara  normatif  seharusnya  hakim  TUN  dapat menerapkan  secara  langsung  AUPB  sebagai  alat  untuk  menguji  keabsahan  KTUN maupun  alat  untuk  membatalkan  KTUN  sehingga  tidak  perlu  lagi  mengacu  pada ketentuan juklak Nomor.052/Td.TUN/III/1991. Jadi apabila hakim TUN mempertimbangkan  haub  sebagai  alasan  untuk  membatalkan  KATUN  maka  dapat secara  langsung  memakai  tersebut,  serta  tidak  perlu  lagi  hanya  mencantumkan  pada bagian  pertimbangan  putusan  melainkan  sekaligus  dapat  dicantumkan  pada  bagian dictum putusan untuk membatalkan KTUN yang disengketakan.
AUPB yang dimaksud oleh pasal 53 ayat 2 UU PTUN dalam penjelasannya meliputi asas: Kepastian  hukum;  tertib  penyelenggaraan  negara,  keterbukaan,  proporsionalitas, profesionalitas  akuntabilitas.  Sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  Nomor  28  tahun  1999 tentang  penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN.  Dengan  demikian AUPB  yang  dimaksud  oleh  pasal  53  ayat  (2)  UU  PTUN  adalah  mencangkup  asas-asas secara eksplisit disebut dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tersebut.
Padahal sudah merupakan "opinio comunis doctorum" AUPB diyakini merupakan norma hukum tidak tertulis. Terlepas dari debat yang bersifat Doktriner tersebut, jika dituntut dari  muasalnya,  yaitu  semangat  para  perancang  UU-nya  masuk  nya  asas-asas  umum penyelenggaraan  negara  yang  terdapat  pada  UU  Nomor  28  Tahun  1999  yang dijumbuhkan  pengertiannya  dengan  AUPB  dan  dimasukkan  ke  dalam  ketentuan  UU Nomor  9  Tahun  2004  adalah  didorong  oleh  keinginan  kalangan  legislatif  untuk menambah alat penekan kepada eksekutif agar mewujudkan pemerintahan yang bersih (good  governance) serta  untuk  lebih  menampakan  efektivitas  pelaksanaan  perangkat hukum  positif  yang  telah  dibuatnya  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  negara yang bersih dan bebas KKN (good government and clean government) .
Meskipun  di  dalam  penerapan  UU  hakim  bukanlah  corong  uu,  sudah  tentu  semangat yang  mendasari  masuknya  asas-asas  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  segera dalam  UU  Nomor  9  Tahun  2004  adalah  bermaksud  baik,  Iya  itu  untuk  mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, maka dalam penerapannya sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan wewenang eksekutif hakim harus mengingat filosofi  atau  semangat  para  pembuat  UU  pada  waktu  merumuskan  ketentuan  pada penjelasan pasal 53 ayat (2) tersebut.
Dengan demikian, penjelasan pasal 53 ayat (2) tidak perlu dikesampingkan. Jika hakim tidak menemukan AUPB mana yang dipakai untuk menguji KTUN. Pada penjelasan pasal 53 ayat (2), maka hakim dapat saja memakai ketentuan pasal 28 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun  2004  untuk  menemukan  hukumnya  dalam  kasus  konkret  yang  harus  diputus atau diadili, karena hakim sesuai ketentuan pasal 16 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tidak  diperbolehkan  menolak  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  yang diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas  melainkan  wajib memeriksa dan mengadili.
5.  Lembaga jurusita
89 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
UU  No  9  tahun  2004  tentang  perubahan  atas  UU  no  5  tahun  1986  tentang  PERATUN memasukkan  lembaga  jurusita  (pasal  39  A-39  E)  dan  begitu  pula  perubahan  kedua undang-undang  Nomor  51  tahun  2009  tentang  pasal  39  b  yang  sebelumnya  tidak dikenal dalam sistem peradilan TUN menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986.
Filosofi  yang  melatarbelakangi  dibentuknya  lembaga  jurusita,  karena  selama  ini terdapat  kendala  disebabkan  pengiriman  surat  pemberitahuan  pengadilan  dilakukan melalui  jasa  pos  ternyata  di  dalam  praktek  menghadapi  kesulitan  untuk  melampirkan tanda  bukti  pengirimannya,  sehingga  sulit  pula  untuk  membuktikan  kapan  surat panggilan tersebut senyatanya sampai pada alamat yang dituju titik akibat lanjut adalah sulit  untuk  membuktikan  dan  menentukan  tenggang  waktu  yang  ditetapkan  undang- undang  terhadap  pengiriman  surat-surat  panggilan  pengadilan,  khususnya  yang menyangkut ketentuan berperkara di pengadilan.
Didasari  oleh  kelemahan  tersebut,  dibentuklah  lembaga  jurusita  dalam  UU  peratun sehingga  terhadap  surat  pengadilan  tidak  perlu  lagi  dikirimkan  dengan  surat  tercatat melainkan  dikirim  per  kurir  melalui  jasa  jurusita,  tetapi  masalah  di  lapangan  muncul karena ketentuan pasal 65 UU Nomor 5 tahun 1986 tidak direvisi (panggilan terhadap pihak  yang  bersangkutan  dianggap  sah  apabila  masing-masing  telah  menerima  surat panggilan yang diterima dan dengan surat tercatat). Karena kondisi demikian itu, maka dalam  praktek  jurusita  mengintensifkan  inventarisasi  dan  pembukuan  panggilan  pos tersebut, sehingga dapat dilampirkan dalam berkas perkara.
Disamping itu, dengan dibentuknya lembaga upaya paksa, maka dalam hal-hal tertentu jurusita  dibebani  melaksanakan  tugas  berkaitan  dengan  pelaksanaan  upaya  paksa tersebut titik pasal 65 UU PTUN tidak dihapus oleh UU Nomor 51 tahun 2009. ketentuan pasal tersebut menyatakan: "panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila  masing-masing  telah  menerima  surat  panggilan  yang  dikirimkan  dengan  surat tercatat".  Dengan  tidak  dihapusnya  pasal  tersebut  padahal  oleh  UU  Nomor  51  tahun 2009 telah dibentuk jurusita, maka materi pengaturannya menjadi saling bertentangan dan  secara  logika  hukum  telah  menjadi  kehilangan  daya  berlakunya,  meskipun  tidak dihapus oleh UU Nomor 51 tahun 2009.
Demikian  pula  halnya  ketentuan  pasal  116  ayat  (1)  UU  Nomor  51  tahun  2009  yang berkaitan  dengan  pengiriman  salinan  putusan,  dan  ketentuan  pasal  53  ayat  (1)  UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 yang berkaitan  dengan  permohonan  banding  serta  pasal  131  ayat  (1)  UU  Nomor  5  tahun 1986, sebagaimana perubahan kedua atas UU Nomor 51 tahun 2009 pasal 55 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5  tahun  2004  tentang  mahkamah  agung  yang  berkaitan  dengan  permohonan  kasasi akan  menimbulkan  permasalahan  permasalahan  jika  pasal-pasal  tersebut  tidak dimaknai  dalam  konteks  setelah  dibentuknya  lembaga  juru  sita  pada  PTUN.  Dapat disimak  keluhan  masyarakat  luas  melalui  media  massa  betapa  putusan  PTUN  yang berkekuatan hukum tetap termasuk juga penetapan hakim yang berisi perintah kepada pejabat untuk menangguhkan pelaksanaan surat keputusan yang sedang disengketakan tidak dipatuhi oleh pejabat publik (das sein).
Berdasarkan hasil penelitian mengenai keberadaan peradilan tata usaha negara sebagai lembaga  kontrol  yuridis  terhadap  keputusan  pejabat  publik  menunjukkan  bahwa  dari 23  (54,76%)  responden  menyatakan  masih  kurang  efektif  karena  Putusannya/ penetapannya  tidak  dipatuhi  pejabat  (tergugat),  sedangkan  9  (21,43%)  responden
Kepatuhan Pejabat Tata … ( Jaya & Susanti ) | 90 menyatakan  sudah  efektif  karena  putusannya/penetapannya  dipatuhi  pejabat (tergugat), dan 10 (23,8%) responden yang tidak menjawab.
Putusan PTUN banyak tidak dipatuhi oleh pejabat tun. Dari hasil penelitian terdapat 54, 76%  pejabat/aparatur  negara  yang  tidak  patuh  dalam  melaksanakan  putusan pengadilan tun.
Pejabat  TUN  tidak  proaktif  terhadap  hasil  keputusan  yang  tidak  dilaksanakan  oleh pejabat TUN, walaupun putusan/penetapan tidak dilaksanakan, PTUN hanya diam saja. Putusan PTUN sebagai lembaga kontrol yuridis lebih banyak yang tidak dipatuhi, karena kurang  efektif,  bahkan  pejabat  publiknya  saja  tidak  menghormati  eksistensi  badan peradilan maka harus diaktifkan fungsi menteri pemberdayaan gunaan aparatur negara dan ditingkatkan lagi fungsi pengawasan kepada penguasa eksekutif itu sangat penting.
Selanjutnya aparatur negara yang tidak patuh dalam penegakan putusan PTUN, karena tidak  adanya  Sanksi  bagi  Pejabat  yang  tidak  melaksanakannya.  Selanjutnya  harus  di efektifkan pasal 116 UU PTUN, yaitu dengan dibuatnya peraturan pelaksanaan sebagai wujud  dari  kepastian  hukum  mengenai  sanksi  hukum  bagi  pejabat  yang  tidak  mau melaksanakan putusan tersebut. Ketentuan tun salah ditafsirkan oleh pejabat tun bahwa putusan PTUN hanya dilihat dari aspek "kalah-menang" bukan aspek"pelurusan" suatu KTUN maka follow up Putusan PTUN bisa dikatakan kurang efektif.
Ketentuan eksekusi putusan PTUN dalam pasal 1-15 sampai dengan pasal 119. Pasal 1- 15  UU  PTUN  menentukan  bahwa:  "hanya  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan ". Pada saat itu suatu "pertikaian hukum "harus  berakhir    ( litis  finiri  oportet ).  Apabila  sudah  tidak  ada  upaya  hukum  biasa  lagi yang  dapat  digunakan  berarti  putusan  pengadilan  tun  telah  mempunyai  hukum  tetap (inkracht  Van  gewijsde) dan  memperoleh  kekuatan  mengikat (rejudicate  proveritate kabetur).
Putusan  Pengadilan  dalam  lingkungan  PTUN  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap adalah Putusan Publik, yang berarti Putusan Pengadilan tersebut berlaku juga bagi Pihak-pihak  yang  berada  di  luar  sengketa (Erga  omnes). Putusan  Pengadilan  diambil untuk  memutuskan  perkara  yang  diserahkan  kepadanya  dalam  rangka  apa  yang dinamakan  " jurusdictio  Contentiosa". Dalam  hal  putusan  PTUN  yang  berisi  kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  pasal  97  ayat  9  sub,  maka  ditetapkanlah eksekusi  putusan  menurut  pasal  116  ayat  (2)  UU  PTUN  yaitu  60  (enam  puluh)  hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  116  ayat  (1)  dikirimkan,  tergugat  tidak  melaksanakan kewajibannya,  maka  KTUN  yang  disengketakan  itu  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum lagi.
Selanjutnya  dikaitkan  dengan  prinsip  keabsahan (rechtmitigheid) tindakan pemerintahan,  dalam  hal  ini  KTUN  dimana  prinsip  tersebut  terkait  dengan  batas kepatuhan  kepada  hukum,  maka  keputusan  hukum  yang  tidak  sah  dengan  sendirinya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan Dengan demikian tidak ada kewajiban untuk memenuhi keputusan yang tidak sah dan Dengan demikian tidak perlu adanya eksekusi Putusan,  kecuali  yang  menyangkut  kewajiban  tertentu  yang  harus  dilaksanakan sehubungan dengan dinyatakan tidak sahnya KTUN. Cara eksekusi seperti itu, dapat juga disebut dengan "eksekusi otomatis".
KTUN  yang  disengketakan  itu  lebih  tepat  dinyatakan  tidak  sah  apabila  tergugat  perlu ditetapkan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (9) sub UU PTUN sedangkan
91 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
untuk Amar putusan yang menyatakan batal tidak perlu mencantumkan Kewajiban apa saja  ditindaklanjuti  oleh  tergugat  setelah  putusan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap karena itu, untuk putusan batal tidak perlu ada eksekusi, karena KTUN yang digugat itu telah  berkekuatan  hukum  tetap  maka  saat  itu  juga  baik  tindakan  hukum  tergugat maupun akibat yang ditimbulkan secara Yuridis dianggap tidak pernah ada.
Kewajiban  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  97  ayat  9  Sub  UU  PTUN  implikasinya lebih  tepat  dan  relevan  dicantumkan  pada  Amar  putusan  tidak  sah.  Ini  berarti  hanya Putusan  tidak  sah  yang  memerlukan  Eksekusi  nya  putusan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  116  ayat  (2)  UU  PTUN  mengacu  pada  pasal  116  ayat  (2)  tersebut,  maka  secara Teknis Yuridis Eksekusi Putusan yang batal dan tidak sah, berarti bahwa akibat Hukum yang timbul dari putusan PTUN yang menyatakan batal dan tidak sah adalah sama yaitu dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari KTUN yang dibatalkan dan menyatakan tidak sah itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
Pasal  97  ayat  (9)  sub  a  UU  PTUN,  justru  akan  menimbulkan  hambatan  dalam  praktek eksekusi  putusan  pada  pengadilan  tun  itu  sendiri  maupun  penggugat  selaku  pencari keadilan.  Hambatan  itu  dapat  terjadi  apabila  putusan  tun  telah  berkekuatan  hukum tetap  tetapi  tergugat  tidak  mau  mencabut  KTUN  yang  bersangkutan  dalam  arti  kata bersikap  diam  saja  dalam  merealisasikan  eksekusi  putusan  sehubungan  dengan  Amar putusan menurut ketentuan pasal 97 ayat (9) sub UU PTUN, maka menurut ketentuan pasal  116  ayat  (2)  tersebut  harus  menunggu  60  (enam  puluh)  hari  kerja,  yang disengketakan  itu  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  lagi.  Hal  itu  jelas  tentu  akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, murah  dan  sederhana.  Di  samping  itu  dalam  UU  PTUN  tidak  ada  ketentuan  mengenai kewajiban  penggugat  untuk  melaporkan  kepada  pengadilan  TUN  bilamana  eksekusi putusan menurut ketentuan pasal 116 ayat (2) tidak direalisir atau tidak dilaksanakan oleh  tergugat.  Begitu  juga  sebaliknya  tidak  ada  ketentuan  dalam  UU  PTUN  yang diwajibkan tergugat untuk melaporkan kepada pengadilan tun tentang sudah direalisasi relnya eksekusi putusan menurut ketentuan pasal 116 ayat (2).
Mekanisme eksekusi putusan pengadilan TUN melalui instansi atasan ditetapkan apabila adanya  putusan  yang  berisi  kewajiban  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  pasal  97 ayat  (9)  sub  b  dan  c,  pasal  97  ayat  (10)  dan  pasal  97  ayat  (11)  maka  ditetapkanlah ketentuan pasal 16 ayat (3) sampai ayat 7 UU PTUN yaitu dalam hal badan atau pejabat tun  ditetapkan  harus  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  tersebut  dalam  amar putusan untuk menertibkan KTUN , tetapi ternyata setelah 3 bulan lewat dan kewajiban itu tidak dipenuhi, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang  berwenang  agar  pengadilan  memerintahkan  tergugat  untuk  melaksanakan putusan  pengadilan  tersebut.  Jika  tergugat  masih  tetap  tidak  melaksanakannya,  ketua pengadilan  mengajukan  hal  itu  kepada  instansi  atasannya  menurut  jenjang  jabatan. Instansi  atasan  ini  dalam  waktu  2  bulan  setelah  menerima  pemberitahuan  dari  ketua pengadilan  harus  sudah  memerintahkan  badan/pejabat  TUN  yang  berkewajiban menerbitkan KTUN untuk melaksanakan Putusan Pengadilan. Apabila ternyata instansi atasan  tersebut  tidak  mengindahkan  pemberitahuannya  maka  Ketua  Pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk  memerintahkan  badan/pejabat  tun  tersebut  melaksanakan  putusan  pengadilan yang  bersangkutan  titik  cara  eksekusi  seperti  ini  merupakan  mekanisme  "  Eksekusi Hierarkis".
Kepatuhan Pejabat Tata … ( Jaya & Susanti ) | 92
Campur  tangan  presiden  dalam  eksekusi  putusan  pengadilan  memang  diperlukan mengingat  eksekusi  pada  pengadilan  tersebut  tidaklah  semudah  dalam  eksekusi putusan  badan  peradilan  umum.  Presiden  sebagai  kepala  pemerintah  bertanggung jawab  terhadap  pembinaan  pegawai  negeri/  aparatur  pemerintahan,  tentunya  juga bertanggungjawab agar setiap aparatur pemerintahan dapat mentaati semua peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  termasuk  mentaati  putusan  pengadilan  sesuai dengan negara hukum yang dianut.
Secara psikologis hal itu memang ada benarnya, sebab seorang bawahan pada dasarnya mempunyai kecenderungan, untuk lebih mentaati atasannya daripada instansi dari luar pemerintahan.  Oleh  karena  itu  dengan  kesediaan  pemerintah  untuk  mematuhi  dan mentaati  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  maka  hal  ini  pada dasarnya  tidak  akan  menurunkan  kewibawaan  pemerintah  justru  sebaliknya  akan meningkatkan  Citra  kewibawaan  pemerintah,  sebab  hal  ini  berarti  dihormatinya  dan ditaatinya asas dan prinsip negara hukum.
Ketentuan Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 UU PTUN tersebut kewenangan pengadilan tun yang  berkaitan  dengan  masalah  eksekusi  putusan  hanya  berupa  "memerintahkan tergugat  melaksanakan  Putusan  Pengadilan  tersebut  dan  mengajukan  hal  ini  kepada instansi  atasannya  menurut  jenjang  Jabatan  ",sedangkan  wewenang  Ketua  Pengadilan dalam  kaitannya  dengan  Eksekusi  Putusan  Pengadilan,  terbatas  hanya  mengawasi Pelaksanaan Putusan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap. Pada dasarnya eKsekusi di  pengadilan  TUN  menekankan  pada  rasa self  respect dan  kesadaran  hukum  dari Pejabat  terhadap  isi  putusan  hakim  untuk  melaksanakannya  dengan  Sukarela  tanpa adanya  upaya  Pemaksaan (dwang  middelen) yang  berlangsung  dapat  dirasakan  dan dikenakan  oleh  pihak  pengadilan  terhadap  pejabat  tun  yang  bersangkutan  "dengan demikian, ketiadaan upaya paksa dalam Eksekusi putusan pengadilan tun yang memang tidak  diatur  dalam  ketentuan  undang-undang  PTUN  adalah  merupakan  hambatan yuridis yang akan timbul dalam praktik pada peradilan tun tersebut.
Hambatan  lain  berkaitan  dengan  masalah  eksekusi  putusan  pengadilan  tun  yaitu mentalitas birokrat apalagi yang di daerah adalah talitas yang menganggap jabatan dan kekuasaan sebagai "benda keramat". Seolah-olah tak ada hak bawahan untuk melakukan koreksi kritik atau sanggahan terhadap atasan. Pegawai negeri masih suka memelihara mitos  bahwa  mereka  adalah "priyayi" ,  yang  harus  dihormati,  diistimewakan,  kendati sikap  dan  perilakunya(  termasuk  keputusan-keputusan  yang  diambilnya),  boleh  jadi sudah  melampaui  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku,  juga  sikap  arogansi  pejabat  tun itu sendiri.
Kesulitan  eksekusi  di  satu  pihak  disebabkan  oleh  karena  pejabat  yang  bersangkutan telah melaksanakan KTUN untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi seringkali sulit dilaksanakan, meskipun telah ada upaya melalui jalan hierarki, masalah hubungan hierarki, dan kewenangan serta asas hukum administrasi tidak sepenuhnya mendukung kelancaran eksekusi.

## KESIMPULAN
1.  Dalam  realitasnya  putusan  pengadilan  ternyata  tidak  dipatuhi  oleh  pihak-pihak yang berperkara, keadaan keadaan itu secara yuridis maupun administratif menjadi tanggung  jawab  yang  bersangkutan.  Terhadap  pejabat  yang  tidak  patuh  terhadap putusan  PTUN,  maka  sebagai  institusi  terakhir  presiden  akan  menyurati,  agar pejabat  yang  bersangkutan  segera  mematuhi  putusan  tersebut.  Sebagai  hambatan
93 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
teknis  yuridis  dalam  praktek  eksekusi  putusan  pada  PTUN  sering  terjadi  putusan PTUN  yang  tidak  dilaksanakan/dipatuhi  oleh  pejabat  tun  yang  bersangkutan, sehingga  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam  pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunan  salah  satu  dampak  dari  kondisi  tersebut  adalah menurunnya  kepercayaan  masyarakat  kepada  lembaga  pemerintah  dan  lembaga peradilan pada khususnya serta aparatur negara pada umumnya.
2.  Akibat  ketidakpatuhan  aparatur  negara  terhadap  praktek  putusan  PTUN  maka terjadilah  eksekusi  putusan  melalui  mekanisme  upaya  paksa  berupa  pembayaran uang paksa dan /atau sanksi administrasi, seperti pencabutan KTUN dan penerbitan KTUN baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyanti,  V.  (2019).  Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis , 6 (2), 33-54.
Bunga,  M.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Tanah. Gorontalo  Law  Review , 1 (1),  39- 49.
Habibi,  D.,  &  Nuryani,  W.  (2020).  Problematika  Penerapan  Pasal  116  UU  Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN. TIN: Terapan Informatika Nusantara , 1 (5), 300-304.
Muhlizi,  A.  F.  (2012).  Reformulasi  Diskresi  Dalam  Penataan  Hukum Administrasi. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 1 (1),  93- 111.
Pratama, I. W. D. C., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Upaya Paksa terhadap Pejabat  yang  Tidak  Melakukan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Denpasar. Jurnal Preferensi Hukum , 1 (2), 145-149.
Putra,  F.  S.  (2021).  Problem  Eksekutorial  Putusan  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha Negara. JUSTISI , 7 (1), 66-75.
Rumadan,  I.  (2012).  Problematika  Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara. Jurnal Hukum dan Peradilan , 1 (3), 435-462.
Simanjuntak,  E.  (2019).  Restatement  Tentang  Yuridiksi  Peradilan  Mengadili Perbuatan  Melawan  Hukum  Pemerintah  (Restatement  on  Judicial  Jurisdiction in Administrative Tort). Masalah-Masalah Hukum , 48 , 2019-32.
Srilaksmi, N. K. T. (2020). Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum. PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu , 4 (1), 30-38.
Utama,  N.  H.,  &  Erliyana,  A.  (2020).  Kekuatan  Eksekutorial  Putusan  PTUN  dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya. Pakuan Law Review , 6 (2), 42-66.