Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI : https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4535

## BALAI PENERANGAN PEMUDA INDONESIA DALAM NARASI MASA LAMPAU
Zusneli Zubir 1
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 1 zusneli_z@yahoo.co.id 1

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengungkap  pengaruh  dan  aktivitas  di  dalam gedung Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) pada masa Kolonial Belanda, dan kisah heroiknya para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan.  Metode penelitian  menggunakan  metode  sejarah  yang  terdiri  dari  heuristik,  kritik, interpretasi,  dan  historiografi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  masa kolonial  Belanda,  gedung  BPPI  berfungsi  sebagai  ranah  berhimpunnya  para saudagar  Vereeniging  yang  berbisnis  di  Pasar  Gadang,  Pasar  Mudik,  Pasar Batipuh, dan Pasar Malintang. Pada masa awal kemerdekaan, gedung ini berubah menjadi  Balai  Penerangan  Pemuda  Indonesia.  Di  tempat  inilah  kali  pertama dikibarkan bendera merah putih, pelantikan residen pertama, pembentukan BKR, dan  terbentuknya  KNI  Sumatera  Barat.  Simpulan  penelitian  pada  2017, Pemerintah  Kota  Padang  memulai  rencana  merevitalisasi  gedung  yang  akan difungsikan  sebagai  museum  Gedung  Joang  yang  nantinya  akan  dilengkapi dengan  foto-foto,  peta  kota  Padang  tempo  dulu,  peta  pergerakan  para  pemuda revolusioner dalam mempertahankan kemerdekaan.
Kata Kunci: BPPI, Kemerdekaan, Perjuangan, Saudagar

## ABSTRACT
The  purpose  of  the  study  was  to  reveal  the  influence  and  activities  in  the Indonesian Youth Information Center (BPPI) building during the Dutch Colonial period, and the story of the heroic youth in defending independence. The research method  uses  historical  methods  consisting  of  heuristics,  criticism,  interpretation, and historiography. The results showed that during the Dutch colonial period, the BPPI building functioned as a gathering place for Vereeniging merchants who did business  in  the  Gadang  Market,  Mudik  Market,  Batipuh  Market,  and  Malintang Market.  In  the  early  days  of  independence,  this  building  was  turned  into  the Indonesian  Youth  Information  Center.  This  is  where  the  red  and  white  flag  was raised for the first time, the inauguration of the first resident, the formation of the BKR,  and  the  formation  of  the  KNI  of  West  Sumatra.  The  conclusion  of  the research  in  2017,  the  Padang  City  Government  started  a  plan  to  revitalize  the building  which  will  function  as  a  Joang  Building  museum  which  will  later  be equipped with photographs, a map of the old Padang city, a map of the movement of revolutionary youth in defending independence.
Keywords: BPPI, Independence, Merchant, Struggle.

## PENDAHULUAN
Kawasan  di  sepanjang  pantai barat  Sumatera,  terutama  di  Kota Padang  kaya  dengan  narasi  sejarah dan rekam jejaknya, berupa bangunan  tua  yang  telah  dimakan usia. Bangunan tua itu pada umumnya berasal dari masa Kolonial
Belanda,  dengan  ciri  khas  gedung kokoh,  pintu  dan  daun  jendela  yang tinggi.
Beberapa  kawasan  pasar  tua, seperti  Pasar  Gadang,  Pasar  Mudik, Pasar  Batipuh,  dan  Pasar  Malintang sebelum  tahun  2009,  masih  tetap kokoh berdiri, meskipun ada sebagian  yang  mengalami  retak akibat guncangan gempa tahun 2007. Namun, guncangan 30 September  2009,  mengubah  wajah kawasan  yang  kaya  dengan  narasi masa  silam  tersebut.  Satu  demi  satu bangunan  yang  terletak  di  kawasan strategis  dan  pusat  perekonomian  di Kota  Padang  sejak  abad  ke-19 hingga  pertengahan  abad  ke-20  itu, ambruk  satu  persatu.  Hanya  sisa beberapa  yang  masih  bertahan, termasuk “Gedung Balai Penerangan Pemuda  Indonesia  (BPPI)”  yang
menjadi saksi narasi sejarah perjuangan bangsa.
Bangunan  tersebut  berjajar  di Pasar Mudik dan Pasar Gadang yang bernilai sejarah dan sekarang dipakai sebagai  Gedung  Joang  dulunya merupakan  pusat  dari Vereeniging
(Perhimpunan  Saudagar),  kemudian seperti yang telah disebutkan di atas, di awal kemerdekaan menjadi Badan Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI). Tidak  hanya  sebagai  saksi  dari peristiwa disebarkannya berita
proklamasi  oleh  para  saudagar  dan pemuda  revolusioner,  Gedung  BPPI
turut  hadir  menjadi  bagian  dari rekam  jejak  dilantiknya  residen pertama  Sumatra  Barat,  yakni  Moh. Sjafei, serta dilantiknya anggota dari Komite  Nasional  Indonesia  Daerah (KNID)  Sumatra  Barat  (Sufyan, 2021).
Nilai  kesejarahan  gedung  yang berada di  Jalan Pasar Mudik No. 50 Kota  Padang  itu,  tentu  mudah ditemukan dalam literatur, mulai dari terbitan  masa  Kolonial  Belanda, masa  revolusi  kemerdekaan  hingga kini. Fakta ini bisa ditemukan, ketika penulis  sejarah  mengisahkan  situasi perekonomian  dan  pasar  pada  masa kolonial  Belanda,  ataupun  heroiknya para  pemuda  revolusioner  dalam mempertahankan kemerdekaan. Narasi mengenai Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) masih sedikit yang menyentuhnya, dalam perspektif sejarah.  Dan  tulisan  itu,  umumnya hanya  menjadi  bagian  kecil  saja untuk  BPPI.    Handayani  (2021) dalam  “ Hesbollah  Kuranji  at  The Front  Area  Padang (1945-1948) menjelaskan,  perjuangan  Lasykar Hizbullah Kota Padang yang dilandasi  niat  “ Jihad  Fii  Sabillilah ” berjuang  menegakkan  Negara  dan Agama  sematamata  hanya  karena
Allah. Lasykar Hizbullah ini, menurut penulis mempunyai ketegasan  pendirian  bahwa  segala kekacauan  dan  gangguan  terhadap ketertiban masyarakat yang terjadi di Kota Padang adalah tanggung jawab  semua  lapisan  masyarakat yang berada di Kota Padang (Handayani,  2021).  Namun,  dalam artikelnya penulis tidak menyinggung mengenai BPPI.
Maiza  Elvira  (2019)  dalam
“Bandit-bandit  Revolusi:  Kekerasan Terhadap Rakyat Sipil Selama Perang  di  Sumatera  Barat  1945- 1949” menjelaskan, pasca kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tahun 1945, di Sumatera  Barat  ketegangan  mulai terasa  seiring  dengan  munculnya kelompok  pro  dan  kontra  republik. Kelompok pro republik mulai melakukan  operasi sweeping di beberapa  wilayah  basis  Eropa  di
Sumatera  Barat,  seperti  Padang, Sawahlunto,  dan  Bukittinggi.  Aksi teror  oleh  kelompok  liar  bersenjata yang  menamai  dirinya  kelompok republikeun tersebut melakukan penjarahan,  dan  sebelum  mereka membakar  rumahrumah.  Perempuan bahkan diculik; diperkosa dan kemudian  dibunuh.  Aksi  bandit- bandit  tersebut  seolah  dibiarkan, karena  dilakukan  atas  dasar  tujuan Revolusi  (Elvira,  2019).  Namun, dalam  tulisannya,  Maiza  sedikit  saja membahas mengenai BPPI.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  sejarah  yang  meliputi  empat tahapan,  yaitu    heuristik,  kritik sumber, analisis sintesis (interpretasi), dan penulisan. Tahap pertama, adalah heuristik.
Heuristik merupakan tahap pencarian dan  pengumpulan  sumber-sumber sejarah.  Sumber  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  berupa  sumber tertulis,  meliputi:  arsip,  baik  yang diproduksi  oleh  pemerintah  kolonial Belanda maupun pemerintah Indonesia.  Sumber  tersebut  terdapat di  Arsip  Nasional,  Perpustakaan
DHD  45  Sumatra  Barat,  serta  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi
Sumatera  Barat. Data  arsip  yang  di dapat  berupa  data  penduduk,  arsip kolonial  Belanda,  maupun  arsip pribadi  yang  masih  disimpan  oleh perorangan. Sumber  lain yang dapat digunakan  adalah  surat  kabar  yang terbit pada masa pemerintahan kolonial  Belanda,  dan  masa  setelah Indonesia merdeka.
Tahap  kedua,  adalah  kritik sumber, yang dapat dibagi atas kritik ekstern  dan  intern.  Kritik  ekstern dilakukan  untuk  mencari  otentisitas arsip  dan  dokumen  yang  sudah didapatkan.  Kritik  intern  dilakukan terhadap  isi  dokumen  yang  otentik tersebut  untuk  mendapat  kevalidan data  yang  dikandungnya.  Informasi yang  ditemukan,  dilakukan cross check dengan informasi pada sumber lainnya,  sehingga  validitas  informasi yang diberikan dapat teruji.
Tahap ketiga adalah analisis dan sintesis  data  (interpretasi).  Fakta yang  diperoleh,  baik  dari  sumber tertulis maupun sumber lisan dianalisis dengan menggunakan analisis  prosesual  dan  struktural
Analisis  prosesual  digunakan  guna menemukan  kembali  awal  muncul dan  peran  Gedung  BPPI  dalam pusaran  sejarah.  Selain  itu,  dalam analisis  ini  juga  dipakai  melihat kebertahanan  gedung  BPPI  pasca kemerdekaan. Analisis struktural digunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap keberadaan  bangunan  BPPI  di  Kota Padang.
Tahap  keempat  yaitu  tahap penulisan  (historiografi).  Penulisan berbentuk  sejarah  institusi  dengan objek penelitian gedung BPPI. Model yang digunakan adalah penulisan model evolusi untuk
melukiskan  perkembangan  sebuah masyarakat yang kompleks.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Bangunan Balai Penerangan Pemuda  Indonesia  (BPPI)  bermula dari perkumpulan Saudagar (Saudagar Vereeniging) di awal abad ke20.  Bangunan  yang  berlokasi  di Pasar  Mudik  Kota  Padang  itu, menjadi saksi dari peristiwa bersejarah, mulai dari masa pergerakan  kebangsaan  sampai  di tahun 1950an.
Kawasan  Pasar  Gadang  menjadi bagian  utama  dari  beberapa  pasar lain  yang  hadir  sejak  masa  Kolonial Belanda dimana saudagarnya  berasal dari pedalaman Minangkabau, seperti Sumpur, Kumango, Silungkang, Koto Anau, dan lainnya. Pasar  Gadang,  Pasar  Mudik, Pasar  Batipuh,  Pasar  Malintang menjadi kompetitor dari Pasar Tanah Kongsi  yang  dihuni  oleh  etnis Tionghoa. Memasuki masa kemerdekaan, kawasan  ini menjelma menjadi  pelopor  penyebar  berita proklamasi kemerdekaan, dikukuhkannya residen pertama Sumatra  Barat,  dilantiknya  anggota Komite  Nasional  Indonesia  Daerah
(KNID) Sumatra Barat.
PEMBAHASAN Saudagar Vereeniging: Berhimpunnya Saudagar Penggerak  Semangat  Kebangsaan dan Islam Modernis Jauh sebelum kemerdekaan, kawasan  kwartet  pasar  di  Kota Padang,  yakni  Pasar  Gadang,  Pasar Mudik,  Pasar  Batipuh,  dan  Pasar Malintang merupakan sentra perekonomian–yang  secara  langsung
menjadi  rivalitas  dari  keberadaan pasar  Tanah  Kongsi  yang  didiami etnis Tionghoa.
Dari  kawasan  ini,  nanti  muncul para  saudagar  yang  berasal  dari pedalaman Minangkabau, dan pesisir pantai  Barat  Sumatera.  Beberapa nama  saudagar  yang  terukir  dalam catatan  emas  di  masa  itu,  di antaranya:  Abdullah  Basa  Bandaro, Sulaiman,  Oemar  Marah  Alamsyah, Marzuki  Yatim,  Turki  Bagindo Marah,  Mr.  Sutan  Harun  alRasjid, Abdul  Aziz  Latif  H.M  Thaib, Buyung  Tamin,  A.  Fatah  Sutan Malano,  M.  Thaib  Sutan  Mangkuto, A.  Karim  Yusuf,  Dt.  Madjo  Kayo, dan lainnya  (Zubir, 2016).
Bisnis  yang  mereka  geluti  pada umumnya  adalah  ekspor  impor komoditi unggulan, travel perjalanan, biro  haji,  dan  lainnya.    Mudahnya lalu  lintas  perdagangan  dari  Pasar Gadang menuju pesisir Barat, maupun  ke  pedalaman  tidak  saja disebabkan  lancarnya  aksesibilitas jalan darat yang dibangun pemerintah Kolonial Belanda, namun juga  hadirnya  transportasi  massal yang  ikut  mendorong  mobilitas manusia,  dan  barang  dalam  skala yang lebih besar (Furnivall, 1948).
Keberhasilan  para  saudagar  ini membangun  jejaring  bisnis,  juga berelasi  dengan  aktivitas  mereka  di dunia  pergerakan.  Sebut  saja  nama saudagar  Pasar  Gadang  Abdullah Basa  Bandaro,  ayah  angkat  dari Chatib  Sulaiman  yang  aktif  di  dunia pergerakan (Sufyan, 2018). Saudagar kaya yang turut mensponsori lahirnya Sarekat Oesaha, juga disebut-sebut  mendanai  beberapa surat  kabar  yang  berhaluan  Islam,
nasionalis,  bahkan  juga  Komunis (Sufyan, 2021).
Selain  nama  Abdulah  Basa Bandaro, saudagar lainnya yang turut berperan  pada  masa  pergerakan nasional  adalah  Abdul  Aziz  Latif. Selain  berperan  dalam Saudagar Vereeniging, Abdul Latif berpengaruh dalam usaha mendorong nasionalisme modern dan menggerakkan  modernisasi  Islam  di Sumatera Barat. Seperti Muhammad Thaher Marah Sutan yang mendirikan Sarekat  Oesaha, Abdul  Latif  juga berperan  aktif  dalam  membantu Kaum  Muda menyebarkan  paham modernisasi Islam di Sumatera Barat. Familiarnya  nama  Abdul  Latif  di kalangan Kaum Muda sudah dimulai sejak persahabatannya dengan Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi.
Hamka  menulis,  setelah  Abdul Latif  menunaikan  ibadah  haji  tahun 1905,  memberi  bantuan  finansial pada Kaum  Muda (Hamka,  1958) . Beberapa  kegiatan  yang  pernah dibantunya  secara  finansial  antara lain  merilis Al  Munir, membantu pembiayaan Madrasah Adabiah pimpinan  Haji  Abdullah  Ahmad,
Diniyah  School  pimpinan  Zainuddin Labay  El  Yunussi,  Normal  Islam School,  sekolah  Muhammadiyah, dan  beberapa  masjid  di  Sumatera Barat  (Zubir,  2016).  Tidak  hanya sebatas  itu,  melalui  travel  Kongsi Tiganya  Abdul  Latif  menggratiskan biaya  perjalanan  ibadah  haji  ulama- ulama modernis Islam tersebut.
Tidak  hanya  Hamka,  menulis peranan  Abdul  Latif  pada  masa pergerakan, juga Kementerian Penerangan  mencatat  Abdul  Latif dalam  membantu  secara  finansial untuk sekolah (Kementerian Penerangan, 1953). Misalnya, Islamic  College ,  Persatuan  Guru
Agama  Islam  (PGAI),  dan  rumah yatim  Normal  Islam.  Usaha  Abdul Latif  mendorong  pendidikan  dan modernisasi Islam tidak hanya
dilakukan  di  beberapa  kawasan  di Sumatera Barat (Zubir, 2016). Untuk  menjaga  aliansi  dan kekuatan  mereka,  para  saudagar tersebut membentuk sebuah perkumpulan  yang  mereka  namakan Saudagar Vereeniging tahun  1916.
Perkumpulan saudagar yang awalnya diketuai  Nurdin  Saleh  merupakan salah satu dari perkumpulan saudagar di Indonesia yang bertujuan untuk melawan
monopoli perdagangan Cina.
Gambar 1. Pengurus Saudagar Vereeniging: (dari  kiri  ke  kanan):  A.  Fatah  Sutan Malano  (Comissaris),  A.  Karim  Yusuf (Comissaris), Abdul Aziz Latif (Penningmeester/  bendahara),  Marzuki Yatim  (Vice  Voorzitter),  Mr.  Sutan Harun  Al  Rasjid  (Hoofdcomissaris), Turki  Bagindo  Marah  (Voorzitter),
Oemar  Marah  Alamsyah  (Secretaris),
M. Thaib Sutan Mangkuto (Comissaris),  Datuk  Madjo  Kayo (Comissaris), H. M Thaib (Comissaris). ( Sumber: Koleksi Keluarga Zusneli Zubir). Saudagar Vereeniging pada masa  itu  berpusat  di  Pasar  Gadang Padang yang membawahi rantingranting  organisasi  meliputi Pasar  Ilir,  Pasar  Mudik,  Pasar Batipuh, dan Pasar Malintang
(Kementerian  Penerangan,  1953).
Dari pasar-pasar inilah para saudagar pesisir Barat Sumatera itu melaksanakan  aktivitas  bisnis  dan pada periode berikutnya perkumpulan saudagar ini memperjuangkan nama persaudagaran di tingkat Nasional.
Gambar 2. Pengurus Saudagar Vereeniging: (duduk  dari  kiri  ke  kanan):  Oemar Marah Alamsyah, Marzuki Yatim, Turki Bagindo  Marah,  Mr.  Sutan  Harun alRasjid  dan  Abdul  Aziz  Latif  (berdiri dari kiri ke kanan):  H.M Thaib, Buyung Tamin,  A.  Fatah  Sutan  Malano,  M. Thaib Sutan Mangkuto, A. Karim Yusuf, dan  Dt.  Madjo  Kayo.  ( Sumber:  Koleksi keluarga Zusneli Zubir).
Selain itu, Saudagar Vereeniging ikut mensugesti saudagar-saudagar membentuk perusahaan  besar  yang  bergerak  di bidang ekspor impor. Menurut catatan  Kementerian  Penerangan, pada  masa  1920an  hingga  tahun 1953  di  Pasar  Gadang  bermunculan perusahaan  dagang  besar,  seperti Firma Marah Taharuddin (eksportir), Firma  Sjakur  Munaf  (importir), Firma B. Datuk Madjo Kajo (importir),  Firma  Abdul  Fatah  Sutan Melano  (importir),  N.V  Sridharma, dan  N.V  Abdul  Latif  (pabrik  tekstil,
importir).
Pada tahun 1929 perkumpulan Saudagar Vereeniging berganti nama menjadi Himpunan Saudagar Indonesia  diketuai  Taher  Marah Sutan  (Kebudayaan  Minangkabau, 1974). Namun enam tahun kemudian,  tepatnya  tahun  1935 perkumpulan  dagang  ini  kembali dengan nama Saudagar Vereeniging. Pada tahun 1941 dilaksanakan kongres  untuk  memilih  pengurus perkumpulan saudagar periode 1941- 1943.  Pada  masa  itu  terpilih  Mr. Sutan Harun alRasjid (hoofdcomissaris),  Abdul  Aziz  Latif (Penningmeester/ bendahara), Marzuki  Yatim  (Vice  voorzitter), Turki  Bagindo  Marah  (voorzitter), dan Oemar Marah Alamsyah (secretaris). Dari BPPI: Menggelorakan Semangat Revolusi Fisik Sesuai  dengan  namanya,  eks gedung  BPPI  menjadi  saksi  bisu pembentukan organisasi Badan
Penerangan  Pemuda  Indonesia  pada 21  Agustus  1945.  Di  gedung  ini  lah di  awal  kemerdekaan,  Sang  Saka Merah  Putih  untuk  kali  pertama berkibar (Zed, 1982).
Kisah  lahirnya  nama  BPPI bermula dari gagasan Ismael Lengah. Dalam  draft  manuskripnya,  Lengah mengisahkan  ada  tiga  pemikiran, Lengah  dalam  menggagas  badan tersebut di awal kemerdekaan. Ketiga  pemikiran  ini,  diungkap  oleh Lengah di hadapan saudagar
Abdullah Basa Bandaro, Abdul Aziz
Latif,  dan  Chatib  Sulaiman  di  Pasar Mudik (Lengah, 1973). Pertama, perlunya dibentuk sebuah badan sebagai wadah perjuangan.  Ia  mengusulkan  pada Sjafei untuk membentuk Balai
Penerangan Pemuda Indonesia. Badan  ini,  menurutnya  bertugas memberi  penjelasan  kepada  pihak yang  bertanya  mengenai  proklamasi dan  perjuangan  untuk  mendukung penegasan  kemerdekaan  itu.  Lengah menegaskan,  bahwa  badan  ini  harus menjelma menjadi pemerintahan sementara, sambil menunggu terbentuknya pemerintahan permanen. Gambar  3.  Dari  kanan  Kolonel  Dahlan Jambek,  Letnan  Kolonel  Jazid  Abidin dan  Letnan  Kolonel  Ismael  Lengah,
Komandan  Resimen  III  Divisi  III. (Sumber: Repro dari id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Tiga_Perw ira). Kedua,  pembentukan  kekuatan fisik  sebagai tulang  punggung  BPPI.
Lengah kemudian mengusulkan berdirinya  Badan  Keamanan  Rakyat
(BKR).  Bukan  sekadar  untuk  satuan pengamanan,  BKR  juga  diharapkan mampu  menghadapi  kekuatan  luar yang mampu menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia. Ketiga,  sebelum  terbentuknya BPPI  harus  disiapkan  kader-kader perjuangan  yang  memiliki  semangat militer.  Lengah  pun  mengusulkan berdirinya lembaga pendidikan perwira. Karena ia berpikiran, Gyugun  sebagai  warisan  dari  Jepang belum  cukup  mampu  dan  memadai,
ketika  ancaman  dari  luar  kembali hadir di Indonesia.
Ketiga pemikiran dari Lengah tersebut pada dasarnya adalah menjadikan  BPPI  sebagai  wadah untuk  menggerakkan  dan  memimpin perjuangan  dan  didukung  dengan kekuatan  militer.    Setelah  berunding dengan ketiga tokoh tersebut, Lengah pun  segera  menghubungi  pemuka masyarakat  yang  berada  di  sekitar Kota Padang.
Pada  19  Agustus  1945  diadakan rapat  di  gedung  Persatuan  Dagang Indonesia  (PERSDI)  yang  berlokasi di Pasar Mudik. Eks gedung Saudagar Vereeniging ini yang kelak beralih nama menjadi Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) (Haluan, 12 Agustus 1976). Pertemuan yang dihadiri
limapuluh  orang  itu,  dicanangkan kepengurusan  dari  BPPI.  Berikut susunan  struktur  BPPI  (Kementerian
Penerangan, 1953)
Ketua I : Ismail Lengah Ketua II : Soeleiman Setia usaha  : Nasroen AS, Jahja
Djalil Bendahara   : Dahlan J. Sutan Mangkuto Perbekalan   : Iljas Jakoeb Keamanan   : Boerhanoeddin
Kesehatan   : dr. Nazaruddin Penerangan  : Rusdi Koordinator Umum :Kasim Dt. Malilit Alam. Perhubungan :Sjarif Usman, Bgd. Azizchan, Chatib
Sulaiman, Mr. Nazaruddin. Pembantu    : Djamaluddin, Muchtar Taib, Jaziz Abidin, H.Hasan, Sjarif Gani, Bgd. Taha, dan Mahjoeddin Tonex.
Pada  hari  yang  sama  dengan rapat  BPPI,  Ismael  Lengah  cs mengadakan  rapat  di  Padang.  Rapat itu merekomendasikan, sesegera
mungkin  dibentuk  Badan  Keamanan Rakyat  (BKR)  di  daerah-daerah (Zed, 1997). Pada tanggal 5 Oktober 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan  perintah  berdirinya Tentara  Keamanan  Rakyat  yang dulunya  bernama  Badan  keamanan Rakyat. Akhir bulan Oktober 1945, AK.Gani ditunjuk sebagai koordinator TKR di Sumatera. Kemudian  ia  menunjuk  mantan kepala  polisi  Lampung  Suhardjo
Hardjowardojo  sebagai  komandan TKR Sumatera yang tediri dari enam divisi.
Gambar  4.  Gedung  Balai  Penerangan Pemuda  Indonesia  (BPPI)  yang  menjadi saksi  bisu  awal  kemerdekaan  Indonesia di Sumatra Barat. (Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud. go.id/ bpcbsumbar/retakpanjanggedungjo angbppi45padang/)
Setelah  lahirnya  BKR,  tanggal
31 Agustus 1945 terbentuklah Komite  Nasional  Indonesia  (KNI) Sumatra  Barat  di  rumah  A.  Muluk yang berada di Alang Lawas Padang (Husein, 1992). Pembentukan Komite  Nasional  Indonesia  (KNI)
tersebut  dilakukan  dalam  sebuah komisi  yang  dipimpin  oleh  Moh.
Sjafei  dengan  anggota  antara  lain, Mr.  S.M  Rasjid,  Arif  Dt.  Madjo
Urang dan Dr. M. Djamil.
Dalam strukturnya pengurus
KNI  terdiri  dari  beragam  profesi, mulai  dari  elit  politik,  aktivis pemuda,  Giyugun dan Heiho. Dan, Chatib  ditunjuk  untuk  mengurus Badan  Penolong  Keluarga  Korban Perang (Zed, 2002).
Gambar  5.  Moh  Sjafeiresiden  pertama Sumatera  Barat,  juga  selaku  pimpinan dari INS Kayu Tanam. Sebelum terpilih, tanggal  31  Agustus  1945,  Sjafei  terpilih selaku  ketua  KNI  Sumatera  Barat. (Sumber: https://opac.perpusnas.go.id/De tailOpac.aspx?id=567619 )
Berikut  susunan  Pengurus  KNI Sumatera Barat 1945-1946: Ketua              : Moh. Sjafei Ketua Muda I  : Roesad Dt. Perpatih Baringek Ketua Muda II : dr. M. Djamil Setia  usaha  bagian  Persatuan  dan Pendidikan       : Mr. Sutan Moh.
Rasjid Sa’aduddin Djambek
Badan  Penolong  Keluarga  Korban
Perang   : Chatib Sulaiman A.Wahab Amin
Dr. Nazaruddin Burhanuddin Keamanan Rakyat : Ismael Lengah Ahmaddin Dt. Barbangso
Raden Sulaiman
Kesejahteraan Rakyat : Dt. Madjo Urang
Marah Alamsjah Dt. Athos Ausri Kaum Ibu dan Keputrian: Ny. Dt. Tumanggung Sjamsidar Jahja
Zubaedah Munaf Hafifah Landjunin Mr. Nazaruddin
Gambar  6.  Chatib  Sulaiman,  selaku  Wakil Ketua  BPPI.  Pada  tanggal  31  Agustus 1945 terpilih dalam KNI Sumatera Barat dengan  posisi  selaku  Ketua  Badan Penolong  Keluarga  Perang  (Sumber: Direproduksi dari Sufyan, 2018).
Dalam  rapat  BPPI  September 1945,  mereka  memutuskan  Moh. Sjafei  diangkat  sebagai  Residen Sumatra  Barat,  meskipun  nantinya
jabatan  itu  segera  dilepas  dua  bulan kemudian, yakni tanggal 1 Oktober - 15 November 1945.
Sebagai  seorang  pendidik,  dan bukan  politisi,  Moh.  Syafei  tidak sanggup  menghadapi  ketegangan yang  mencabikcabik  Sumatra  Barat. Pada  tanggal  15  November  1945,  ia pun  meletakkan  jabatan  dan  kembali mengajar di INS Kayu Tanam.
Pasca peletakkan jabatan, Syafei meminta kepada KNI Sumatra Barat, agar  memilih  Roesad  Dt.Perpatih Baringek,  namun  permintaan  itu tidak ditolak mengingat Roesad pada masa  pergerakan  pernah  menjadi Wedana  dalam Politische  Indische Dienst (PID).  Namun,  dikalangan sebagian anggota KNI yang berpandangan pragmatis, pengalaman  Roesad  selama  menjadi adminisrator  merupakan  satusatunya hal  yang  mengantar  Roesad  sebagai residen  Sumatra  Barat  kedua  pada akhir November 1945. Namun,  lagilagi  terjadi.  Roesad mengundurkan  diri  pada  Maret  1946 dengan  alasan,  ia  tidak  mampu mempertahankan  masa  jabatannya. Ia  dianggap  gagal  memperbaiki kondisi ekonomi Sumatra Barat yang moratmarit (Amiruddin, 1957). Pada  Maret  1946,  kembali  KNI menggelar  pemilihan  untuk  residen
Sumatra  Barat  yang  ketiga,  dan terpilihlah  Mr.  Sutan  Moh.  Rasjid. Namun  karena  kondisi  kesehatannya yang  tidak  memungkinkan,  Rasjid menyatakan mengundurkan diri.
KNI  Sumatra  Barat  kemudian memilih  dr.Moh  Djamil  sebagai residen  ketiga  Sumatra  Barat  sampai bulan  Juni  1946.  Sampai  akhirnya
Rasjid menggantikan posisinya sebagai  residen  keempat  (Enar,
1987).
Proses penetapan Sjafei pun tergolong  unik.  Jahja  Djalil  pernah meminta kesediaan Chatib menerima jabatan  Residen   tanggal  22  Agustus
1945.  Sjafei  belum  berani  menerima jabatan  itu,  sebelum  ia  meminta pertimbangan  Chatib  Sulaiman  dan Anwar  Sutan  Saidi  di  Bukittinggi (Sufyan, 2018).
Gambar  7.  dr.  Moh.  Djamil  terpilih  sebagai
Residen kedua Sumatera Barat,, menggantikan  Moh.  Sjafei.  (Sumber: https://langgam.id/mohammad-djamil- dokter-pejuang-memimpin-sumatra- tengah-di-masa-sulit/ ).
Setelah  Sjafei  terpilih  sebagai Residen Sumatera Barat, posisi ketua KNI  Sumatera  Barat  digantikan  oleh dr.  Moh.  Djamil  ditambah  jumlah personil  yang  baru.  Berikut  susunan strukturnya.
Ketua              : dr. Moh. Djamil Ketua Muda I  : Mr. Sutan Moh.
Rasjid.
Ketua Muda II : Mr. Nasroen Dewan Harian : Bachtaruddin Sjarif Usman Darwis Thaib
Usman Keadilan
Abdullah Kamil Chatib Suleiman Saalah Jusuf Sutan Mangkuto Anggota  : 97 orang
Gambar  8  Saalah  Jusuf  Sutan  Mangkuto selaku  angota  Dewan  Harian  KNI Sumatera  Barat.  (Sumber:  Direproduksi dari https://padang.tribunnews.com/2019/10/
02/sejarah-saalah-yusuf-sutan- mangkuto-perintis-islam-berkemajuan- dari-sumatera-barat)
Ada  yang  berbeda  dengan  susu- nan  KNI  Sumatera  Barat  pimpinan Djamil  dengan  pendahulunya.  Bila pada  masa  kepemimpinan  Sjafei anggota  KNI  hanya  berjumlah  20 orang,  masa  Djamil  berjumlah  107 orang  yang  terdiri  dari:  golongan pamong  praja,  kepolisian,  pegawai, serikat  sekerja,  badan  koperasi, parpol,  kaum  adat,  golongan  agama, badan  perekonomian,  kaum  ibu, kaum  tani,  guru,  kaum  perempuan, pelaut,  pemuda,  pekerja  Ombilin (baca:  Perusahaan  Negara  Tambang Batubara  Oembilin,  atau  PN.TBO),
dan 40 orang berasal dari utusan tiap kewedanaan (Sufyan, 2018b). Dua  bulan  pasca  terbentuknya BPPI,  tanggal  3  November  1945 Wakil Presiden Moh. Hatta menyerukan pembentukan partai politik. Seruan Hatta, segera disambut pro kontra di kalangan elite politik.  Tan  Malaka  yang  sebulan sebelumnya  bertemu  Bung  Karno dan  Bung  Hatta,  menentang  putusan Hatta  yang  cenderung  terburuburu mengeluarkan  Maklumat  No.  X tahun 1945.
Pada bulan September 1945 Tan Malaka  bertemu  Soekarno  dan  Moh. Hatta  dalam  dua  kali  tatap  muka. Satu  di  antaranya,  Bung  Karno menandatangani  surat  wasiat  politik yang  menyatakan,  “Kepemimpinan revolusi  akan  dilanjutkan  oleh  Tan Malaka,  Sjahrir,  dan  pemimpin  lain seandainya Soekarno dan Hatta tidak menjalankan pemerintahan.” (Anderson, 2008).
Dalam  narasi  selanjutnya,  eks gedung  BPPI  menjadi  lokus  dari Penerangan  Umum–yang  ditujukan untuk menghindari intervensi Sekutu. Menyusul kedatangan  NICA pada  Oktober  1945  di  Kota  Padang,
gedung  BPPI  langsung  digeledah.
Para pemuda revolusioner itu, kemudian ditangkap. Satu di antaranya  menimpa  Wakil  Ketua BPPI, Chatib Sulaiman.
Pada  29  November  1945,  yang ditandai  dengan  screening  tentara Sekutu,  pemudapemuda  revolusioner yang  acapkali  berkumpul  di  Sahir gedung  BPPI,  kembali  berpencar. Mereka merasakan, lebih baik menghindarkan  diri  dan  menyusun strategi  untuk  berkonfrontasi  dengan Sekutu di luar gedung bersejarah itu.

## Kondisi Gedung Joang BPPI
Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatra Barat, telah menetapkan  eks  gedung  BPPI  ini sebagai  bagian  dari  cagar  budaya.
Pada  tahun  2009,  tatkala  Kota Padang  diguncang  gempa  7,8  SR, gedung  mengalami  kerusakan  cukup parah  (Sufyan, 2018).
Dinding  yang  dulunya  kokoh, karena tidak kuat menahan guncangan gempa pun tampak retak- retak  dan  menyisakan  bongkahan besar  di  sebagian  kecil  lantainya. Gedung hampir mengalami kerusakan sekitar 50%. Belum
termasuk  atapnya  juga  mengalami kerusakan,  dan  sebagian  langitlangit ambruk.
Gedung yang kini dihuni Dewan Harian  Cabang  (DHC)  45  Kota Padang  itu,  terdiri  dari  dua  lantai. Atapnya  terbuat  dari  seng  berbentuk pelana  kuda.  Pintu  masuknya  di lantai  satu  ada  dua  buah.  Untuk bagian  dalam,  lantai  ruangan  terbuat dari  ubin  tegel  polos  berwarna abuabu.
Bila  ingin  naik  ke  lantai  dua, terdapat dua tangga di sudut kiri dan kanan.  Tangga  tersebut  berbahan kayu,  berlantai  semen  dan di keramik.  Sementara  di  lantai  dua, terdapat  ruangan  berlantai  papan kayu.  Jauh,  sebelum  bencana  30 September  2009,  lantai  dua  itu difungsikan sebagai aula dan dijadikan sebagai tempat pertemuan.

## SIMPULAN
Gedung  Joang  BPPI  yang terletak  di  kawasan  Pasar  Mudik, tepatnya  merupakan  bagian  dari narasi  sejarah  baik  ditingkat  lokal, maupun  Nasional.  Gedung  tua  yang masih  kokoh  ini  menjadi  saksi  dari
periode  sejarah  mulai  dari  masa Kolonial  Belanda  hingga  memasuki masa reformasi. Pada  2017,  Pemerintah  Kota Padang memulai rencana merevitalisasi gedung. Menurut rencana,  gedung  akan  difungsikan sebagai  museum.  Bila  museum  ini ingin diwujudkan dan menjadi bagian  dari  kunjungan tentu  menjadi PR besar terutama dalam membenahi bangunan  fisik,  termasuk  dalam  hal ini koleksi yang dimilikinya.
Tentunya,  kehadiran  museum Gedung  Joang  ini  nantinya,  tidak saja  dilengkapi  dengan  foto-foto,
peta  kota  Padang  tempo  dulu,  peta pergerakan para pemuda revolusioner  dalam  mempertahankan kemerdekaan,  namun  juga  koleksi literatur  yang  bersumber  dari  hasil riset  perjuangan  di  Kota  Padang, maupun  Gedung  Joang  BPPI  itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin. A. (1957). Sejarah
Perjuangan  Harimau  Kuranji 1945-1950  di  Sumatra  Tengah.
Sri Dharma NV. Anderson,  B.  (2008).  Imagined Communities.  INSIST  PRESS. Yogyakarta Elvira,  M.  (2019).  Bandit-bandit Revolusi:  Kekerasan  Terhadap Rakyat  Sipil  Selama  Perang  di Sumatera  Barat  1945-1949.  AL Qalam: Jurnal Penelitian Agama dan  Sosial  Budaa. 25 (3),  583–
590.
http://dx.doi.org/10.31969/alq.v 25i3.794
Enar, F. (1987). Sumatra Barat 1945-
1949.  Pemuda  Sumatra  Barat. Padang Furnivall,  J.  (1948).  Netherlands Indies:  A  Study  of  Plural Economy. Cambridge University Press. Cambridge Gotschalk,  L.  (1950).  Understanding History. Alfred A. Knopf. Hamka, H. (1958). Ayahku: Riwayat Hidup Dr. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama  di  Sumatera.  Widjaja. Jakarta Handayani,  R.  (2021). Hesbollah Kuranji  at  the  Front  Padang Area (1945-1948). Islam Transformatif: Journal of Islamic  Studies. 5 (1).  85-98.
https://doi.org/http://dx.doi.org/
10.30983/it.v5i1.4275
Husein,  A.  D.  (1992).  Sejarah Perjuangan  Kemerdekaan  RI  di Minangkabau/Riau  19451-950. (2 nd ed).  Badan  Pemurnian Sejarah Indonesia Minangkabau (BPSIM). Jakarta
Kartodirdjo,  S.  (1992).  Pendekatan Ilmu  Sosial  dan  Metodologi Sejarah. Gramedia. Jakarta Kuntowijoyo, K. (2003). Metodologi Sejarah. Tiara Wacana. Yogyakarta Kuntowijoyo,  K.  (2008).  Penjelasan Sejarah (Historical Explanation).  Tiara  Wacana. Yogyakarta Lengah,  I.  (1973).  “Cerita  Untuk Anak Cucu. Keikutsertaan dalam  Perang  Kemerdekaan”, Manuskrip.
Lloyd,  C.  (1993).  The  Structure  of History. Blackwell. Kebudayaan  Minangkabau.  (1974). Minangkabau: Majalah Kebudayaan. Yayasan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta
Kebudayaan  Penerangan.  (1953).
Propinsi Sumatera Tengah. Kementerian Penerangan. Jakarta Sufyan,  F.  H.  (2018).  Hikmah  dan Aksi  Gempa  2009.  Padang: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Padang. Sufyan, F. H. (2018). Sang Republiken.  Biograafi  Chatib Sulaiman. (2 nd ed). Dinas Perpustakaan  dan  Kearsipan Kota Padang. Padang Sufyan, F. H. (2021). Biografi Samik Ibrahim. Jejak Langkah Saudagar, Perintis Muhammadiyah,  dan  Angkatan Laut.  (1 st ed).  UMSB  Press. Padang Sufyan, F. H. (2021). Gejolak Sosial
di Sumatra Barat. Islam Modernis dan Komunis 19151930. Kendi. Yogyakarta Zed,  M.  (1997). Somewhere  in  The Jungle. Pemerintah Darurat Republik  Indonesia:  Sebuah Mata  Rantai  Sejarah  yang Terlupakan. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta Zed,  M.  (2002).  Sejarah  Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949 di Kota  Padang  dan  Sekitarnya. Yayasan Citra Budaya Indonesia. Padang Zubir,  Z.  (2016).  Abdul  Latif: The Forgotten  Merchant  of  The
Western  Coast  of  Sumatra ,".
Proceedings of the 2 nd SULE-IC 2016. 1403–1411. http://conference.unsri.ac.id/ind ex.php/sule/article/view/107/pdf