JKPI: Jurnal Konseling Pendidikan Islam P–ISSN: 2655-9692 E-ISSN: 2746-5977 Vol.3, No. 1, Januari 2022
EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
Rian Mangapul Sirait 1 , Chris Dayanti Br. Ginting S 2 1,2 Universitas Audi Indonesia
1,2 rhiandsiraid@gmail.com
Abstrak Persaingan  usaha   yang   sehat   dan   adil   adalah   elemen   krusial   dalam menciptakan  lingkungan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  berdaya  saing. Monopoli  dan  oligopoli  di  pasar  dapat  menyebabkan  distorsi  ekonomi, merugikan  konsumen,  dan menghambat  inovasi.  Oleh  karena  itu,  lembaga pengawas  persaingan  usaha,  seperti  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU), memainkan peran penting dalam mencegah praktik persaingan usaha yang  tidak  sehat.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana eksistensi peran KPPU dalam pencegahan monopoli dan oligopoli pasar di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU telah berperan aktif dalam mengatasi monopoli dan oligopoli, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menerapkan aturan anti monopoli dengan efektif. Dalam menghadapi tantangan tersebut, peningkatan kerjasama dengan pihak terkait, perluasan wewenang,  dan  penerapan  teknologi  informasi  dapat  menjadi  langkah strategis  untuk  memperkuat  eksistensi  dan  efektivitas  peran  KPPU  dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.
Kata  kunci:  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Praktik  Monopoli, Persaingan Usaha

## Abstract
Healthy  and  fair  business  competition  is  a  crucial  element  in  creating  a sustainable and competitive economic environment. Monopoly and oligopoly in the  markets  can  lead  to  economic  distortions,  harm  consumers,  and  hinder innovation. Therefore, enterprise competition regulatory agencies, such as the Enterprise Competition Supervisory Commission (KPPU), play an important role in preventing unhealthy business competition practices. The aim of this journal is to find out how the role of KPPU in the prevention of monopoly and oligopoly market in Indonesia exists. The method used in writing this script is the  normative  yuridic  method,  using  a  statute  approach  and  a  conceptual
approach.  The  results  of  the  research  show  that  the  KPPU  has  played  an active  role  in  dealing  with  monopolies  and  oligopolies,  but  still  faces  the challenge of effectively implementing anti-monopoly rules. In the face of these challenges, enhanced cooperation with stakeholders, expansion of authority, and  the  application  of information  technology  can  be  strategic  steps  to strengthen the existence and effectiveness of the role of KPPU inining healthy competition.
Keywords: Indonesia Competition Commission, Monopoly Practice, Business Competition

## INTRODUCTION
Dunia usaha adalah sebuah lingkungan yang secara tegas bergantung pada keterkaitan  dengan  berbagai  sektor  dan  bidang  lain.  Keterlibatan  ini  bisa bersifat  langsung  atau  tidak  langsung,  dan  sering  kali  tidak  memberikan prioritas eksklusif pada dunia usaha. Akibatnya, dunia usaha harus patuh pada regulasi yang berlaku, bahkan kadang-kadang mengorbankan aturan yang ada demi mengutamakan  kepentingan bisnis. Hukum menjadi sangat penting dalam mengatur kehidupan berkomunitas dalam semua aspeknya, termasuk  dalam  kehidupan  sosial,  politik,  budaya,  dan  juga  dalam pembangunan  ekonomi.  Dalam  konteks  kegiatan  ekonomi,  peran  hukum menjadi sangat krusial karena terdapat keterbatasan sumber daya ekonomi dari  satu  pihak  dan  permintaan  atau  kebutuhan  yang  tidak  terbatas  dari pihak  lain.  Dengan  adanya  hukum,  konflik  antara  anggota  masyarakat dalam  memperebutkan  sumber  daya  ekonomi  dapat  dicegah.  Oleh  karena itu,  jelas  bahwa  hukum  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial. Secara prinsip, setiap individu memiliki hak untuk menjual atau membeli barang atau  jasa,  dengan  menentukan  “apa”  yang  akan  diperdagangkan, “dengan  siapa”  akan  bertransaksi,  "berapa  banyak"  jumlahnya,  dan "bagaimana cara" produksinya. Konsep ini disebut sebagai ekonomi pasar. Namun,  sebagai  konsekuensi  dari  sifat  yang  tidak  dapat  diprediksi  dari perilaku  dan  struktur  pasar,  seringkali  terjadi  tindakan  tidak  jujur  dan pembatasan  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  beberapa  pihak.  Menurut Mustafa Kamal Rokan, dalam skala yang lebih besar, banyak negara saat ini menganut prinsip pasar bebas, di mana pelaku usaha memiliki kebebasan untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumen  dengan  produk  yang  beragam  dan efisien.  Namun,  kebebasan  pasar  ini  sering kali  menyebabkan  perilaku pelaku  usaha  yang  membentuk  struktur  pasar  yang  bersifat  monopolistik dan  oligopolistik.  Terbentuknya  struktur  pasar  seperti  ini  menunjukkan adanya ketidaksehatan dalam persaingan usaha.
Dengan  demikian,  prinsip  ekonomi  pasar  harus  dikelola  secara  bijaksana untuk  mencegah  terbentuknya  monopoli  atau  oligopoli  yang  dapat merugikan  konsumen  dan  pesaing.  Upaya  untuk  menciptakan  lingkungan bisnis  yang  sehat  dan  adil  harus  menjadi  perhatian  utama  dalam menerapkan  prinsip  pasar  bebas  agar  kebebasan  tersebut  tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung  jawab. Monopoli adalah  suatu  kondisi  dimana  sebagian  atau  seluruh  pangsa  pasar  hanya
dikuasai oleh satu produsen atau perusahaan untuk suatu jenis barang atau jasa  tertentu.  Dalam  monopoli,  tidak  ada  pesaing  yang  signifikan  atau memiliki  kekuatan  untuk  bersaing  dengan  perusahaan  yang  dominan tersebut.  Dalam  kondisi  monopoli,  perusahaan  yang  menguasai  pasar memiliki kontrol yang kuat atas harga, produksi, dan distribusi produk atau jasa  yang  mereka  tawarkan.  Karena  tidak  ada  pesaing  yang  sebanding, konsumen  memiliki  pilihan  yang  sangat  terbatas,  dan  produsen  dapat menetapkan harga yang tinggi  tanpa  adanya  tekanan  persaingan.  Sebagai hasilnya,  konsumen  seringkali  harus  membayar  harga  yang  lebih  tinggi untuk barang atau jasa tersebut. Berbeda halnya dengan oligopoli, oligopoli adalah  kondisi  pasar  di  mana  hanya  beberapa  perusahaan  atau  produsen besar yang mendominasi dan menguasai sebagian besar pangsa pasar untuk suatu  jenis  barang  atau  jasa  tertentu.  Dalam  oligopoli,  terdapat  sedikit perusahaan besar yang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pangsa pasar, dan mereka memiliki kekuatan pasar yang signifikan.
Dalam  oligopoli,  setiap  perusahaan  besar  memiliki  pengaruh  besar  atas harga dan  keputusan  lainnya  di  pasar.  Mereka  sering  berusaha  untuk mempertahankan  pangsa  pasar  dan  menghindari  persaingan  harga  yang keras  dengan  pesaing,  sehingga  seringkali harga  tetap  relatif  stabil  dalam jangka waktu tertentu. Karena jumlah perusahaan besar yang mendominasi pasar terbatas, oligopoli bisa mengurangi tingkat persaingan dibandingkan dengan kondisi pasar lainnya, seperti persaingan sempurna atau persaingan monopolistik.  Akibatnya,  konsumen  mungkin  memiliki  pilihan  yang  lebih terbatas dan harga produk atau jasa cenderung lebih tinggi daripada jika ada lebih banyak pesaing.
Dalam  tataran  konsep  persaingan  usaha,  monopolistik  dan  oligopolistik merupakan  bentuk  dari  struktur  pasar  yang  menunjukkan  adanya ketidaksehatan  dalam  persaingan  usaha.  Hal  ini  dikarenakan  keduanya memiliki  ciri-ciri  yang  membatasi  persaingan  dan  dapat  merugikan konsumen serta pesaing yang lebih kecil.
Terdapat  beberapa  aspek  yang  menjadikan  monopolistik  dan  oligopolistik merupakan  bagian  dari  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Pertama,  dari  segi keterbatasan pilihan konsumen. Kedua bentuk struktur pasar ini, konsumen memiliki pilihan yang terbatas karena hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Akibatnya, konsumen mungkin harus membayar harga yang lebih tinggi dan tidak memiliki banyak alternatif produk atau jasa yang sesuai  dengan  kebutuhan  mereka.  Kedua,  dari  segi  kemungkinan  adanya harga tinggi. Perusahaan yang berada dalam monopolistik dan oligopolistik memiliki  kekuatan  pasar  yang  kuat,  sehingga  mereka  dapat  menaikkan harga produk atau jasa mereka tanpa risiko kehilangan banyak pelanggan. Hal  ini  dapat  menyebabkan  terjadinya  harga  yang  tidak  wajar  dan merugikan konsumen. Ketiga, dari segi kurangnya insentif untuk inovasi. Dalam  pasar  yang  didominasi  oleh  beberapa  perusahaan  besar,  mungkin kurangnya  dorongan  untuk  melakukan  inovasi  produk  atau  layanan. Perusahaan  cenderung  lebih  fokus  pada  menjaga  pangsa  pasar  daripada berinovasi  untuk meningkatkan  kualitas  atau  efisiensi  produk.  Keempat, dari segi kesulitan bagi pesaing kecil untuk masuk ke pasar. Kondisi pasar yang  didominasi  oleh  beberapa  perusahaan  besar  dapat  menciptakan
hambatan bagi pesaing kecil untuk masuk ke pasar. Biaya masuk yang tinggi atau  hambatan  lainnya  dapat  menghalangi  pesaing  baru  untuk  bersaing secara efektif. Kelima, dari segi potensi kolusi.
Dalam oligopoli, ada kemungkinan adanya kolusi informal antara beberapa perusahaan  besar  untuk  mengendalikan  harga  atau  alokasi  pasar.  Kolusi semacam  ini  merugikan  konsumen  karena  harga  diatur  secara  tidak  adil. Keenam,  dari  segi  kurangnya  responsif  terhadap  kebutuhan  konsumen. Dalam struktur pasar monopolistik dan oligopolistik, perusahaan cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen karena tidak ada  tekanan  persaingan  yang  cukup  kuat  untuk  mengharuskan  mereka beradaptasi.
Oleh  karena  itu,  melalui  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  sebagai  sebuah  instrumen  hukum  yang  memberikan pengaturan  tentang  larangan  prakte monopoli dan persaingan usaha tidak sehat  di  Indonesia.  Lahirnya  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut dijelaskan bahwa demokrasi dalam  bidang  ekonomi  menghendaki  adanya  kesempatan  yang  sama  bagi setiap  warga  negara  untuk  berpartisipasi  di  dalam  proses  produksi  dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien  sehingga  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  bekerjanya ekonomi  pasar  yang  wajar.  Hal  ini  berarti  setiap  orang  yang  berusaha  di Indonesia  harus  berada  dalam  situasi  persaingan  yang  sehat  dan  wajar, sehingga  tidak  menimbulkan  adanya  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan  oleh  negara  Republik  Indonesia  terhadap  perjanjian- perjanjian internasional.
Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk melakukan  pencegahan  terhadap  praktik  monopoli,  praktik  oligopoli, melindungi  kepentingan  konsumen,  mendorong  efisiensi  ekonomi  dan peningkatan kualitas produk atau layanan, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Salah satu upaya untuk mewujudkan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diamanatkan oleh undang- undang  tersebut  adalah  adanya  dibentuknya  Komisi  Persaingan  Usaha. Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  adalah  komisi  yang dibentuk  untuk  mengawasi  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Oleh  karena  itu,  KPPU  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  yang  besar dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat. Sehingga melalui penulisan jurnal ini penting untuk mengetahui bagaimana larangan mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan bagaimana eksistensi Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  dalam  melakukan  pencegahan  praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

## METHOD
Metode penelitian ini berjenis yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan  (library  research).  Penelitian  ini  berkaitan  dengan  telaah peraturan perundang-undangan serta kajian teori, konsep dan asas hukum yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan  pendekatan  konsep (conceptual  approach).  10  Dalam  melakukan penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sebagai bahan utama yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Bahan  hukum primer  meliputi  peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  sekunder meliputi literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji seperti buku-buku hukum, pendapat ahli hukum, jurnal, skripsi dan artikel internet.  Bahan  hukum  tersier  mencakup  bahan  yang  memberi  petunjuk- petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder seperti  kamus  hukum,  jurnal  ilmiah  dan  bahan  lain  yang  relevan.  Dalam pengumpulan  data  penelitian  menggunakan  teknik  studi  kepustakaan (library  research)  dengan  mempelajari  buku,  peraturan  perundang- undangan dan dokumen lain guna menganalisis data dari sumber yang valid. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan dalam menganalisis data- data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, langsung maupun  tidak  langsung.  Selanjutnya,  data  yang  diperoleh  akan  disajikan secara deskriptif analitis.

## RESULT AND DISCUSSIONS
1. Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  di Indonesia
Penerapan aturan persaingan usaha adalah wajib bagi semua negara yang menganut  sistem  perekonomian  modern.  Hampir  semua  negara  dengan ekonomi  modern  di  dunia  telah  menerapkan  aturan  persaingan  usaha, meskipun  tidak selalu dalam bentuk legislasi yang khusus. Perubahan besar dalam  pembentukan  dan  penerapan  hukum  persaingan  usaha  terjadi  di banyak negara maju pada tahun 1980-an, seiring dengan proses liberalisasi perekonomian  global.Keterlibatan  negara  dalam  ranah hukum,  terutama masalah yang bersifat perdata, dilakukan sebagai upaya untuk melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi oleh pihak yang lebih kuat. Istilah yang digunakan  dalam  bidang  hukum  ini  meliputi  hukum  persaingan  usaha (competition law),  hukum  anti  monopoli  (anti  monopoly  law),  dan  hukum antitrust.  Di  antara  ketiga  istilah  tersebut,  hukum  persaingan  usaha dianggap  sebagai  yang  paling  tepat  karena  mencerminkan  substansi  dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Undang-undang  ini  mencakup  regulasi terhadap tindakan anti monopoli dan persaingan usaha dalam semua aspek yang terkait.
Dalam lingkungan bisnis, persaingan perlu dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan.  Dalam  Ilmu  Ekonomi,  persaingan  yang  optimal  adalah keadaan pasar yang ideal. Terdapat setidaknya empat asumsi yang menjadi dasar bagi terwujudnya persaingan yang sempurna di pasar tertentu:
1. Pelaku usaha  tidak dapat  menentukan secara  sepihak harga
atas produk atau jasa;
2. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar;
3. Pelaku  usaha  mempunyai  kebebasan  untuk  masuk  ataupun keluar  dari pasar; dan
4. Konsumen dan  pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal.
Kegiatan penguasaan pasar erat kaitannya dengan memiliki posisi dominan dan  kekuatan  pasar  yang  signifikan  di  pasar  tersebut.  Penguasaan  pasar menjadi  sulit  dicapai jika  pelaku  usaha,  baik  individu  maupun  kelompok, tidak  memiliki  posisi  yang  kuat  di  pasar  tersebut.  Dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  situasi  ini  disebut  monopoli,  yaitu  kondisi  di  mana pengadaan barang dagangan tertentu (di pasar lokal atau nasional) dikuasai setidaknya sepertiga oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga mereka dapat mengendalikan harga barang tersebut.
Adapun faktor-faktor yang menimbulkan monopoli antara lain:
1. Memiliki sumber daya yang unik;
2. Terdapat skala ekonomis;
3. Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah;
4. Peraturan paten dan hak cipta; dan
5. Hak usaha eksklusif.
Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari sejumlah kecil produsen. Terkadang, pasar oligopoli hanya terdiri dari  dua perusahaan, yang dikenal sebagai pasar duopoli. Pasar oligopoli dapat diidentifikasi dengan beberapa indikasi, seperti produksi barang standar atau barang dengan variasi corak. Kekuasaan dalam menentukan harga bisa bervariasi, ada yang lemah dan ada yang sangat kuat.
Dalam  hal ini,  diatur  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  melakukan  perjanjian dengan  pelaku  usaha  lain  untuk  bersama-sama  menguasai  produksi  atau pemasaran barang dan jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Jika dua  atau tiga usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar untuk suatu jenis barang atau jasa tertentu, maka pelaku usaha  patut  diduga  atau  dianggap  melakukan  penguasaan  produksi  atau pemasaran barang dan jasa secara bersama-sama. Persaingan akan menjadi tidak sempurna jika terdapat perjanjian, baik tertulis maupun  tidak tertulis, di  antara  beberapa  pihak  dengan  tujuan  membatasi  output  dan mengeliminasi  persaingan  melalui  cara-cara  tertentu.  Beberapa  bentuk perjanjian  semacam itu  antara  lain  penetapan  harga  bersama,  pembagian wilayah,  manipulasi  tender,  boikot,  menetapkan  harga  jual  kembali,  dan tindakan lainnya seperti monopoli dan oligopoli.
Persaingan  dianggap  tidak  sehat  menurut  definisi  dalam  Pasal  1  angka  6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu persaingan antara pelaku usaha dalam  kegiatan  produksi  dan/atau  pemasaran  barang  dan/atau  jasa  yang dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur,  melanggar  hukum,  atau  menghambat
persaingan usaha.
Persaingan yang tidak sehat dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindakan  anti  persaingan  dan  tindakan  persaingan  curang.  Tindakan  anti persaingan  adalah  perjanjian  yang  mencakup  kesepakatan  antara perusahaan  atau  kelompok  perusahaan  untuk  membatasi  persaingan, membagi  pasar,  atau  mengatur  harga  secara  bersama-sama.  Contohnya termasuk  penetapan  harga  bersama,  pembagian  wilayah  pemasaran, penentuan pemenang tender, dan boikot terhadap pesaing. Praktik semacam ini  dapat  menghambat  persaingan  yang  sehat,  mengurangi  inovasi,  dan merugikan konsumen karena harga dapat diatur secara buatan dan pilihan produk  menjadi  terbatas.  Sedangkan  tindakan  persaingan  curang  terjadi ketika  satu  perusahaan  atau  sekelompok  perusahaan  menguasai  pasar secara  dominan  tanpa  adanya  pesaing  yang  signifikan.  Praktik  ini  dapat mengakibatkan penurunan persaingan di pasar dan memberikan kekuasaan yang besar kepada perusahaan dominan untuk mengontrol harga, produksi, dan  distribusi  barang  atau  jasa.  Akibatnya,  konsumen  dapat  mengalami kerugian  karena  harga  cenderung  lebih  tinggi  dan  pilihan  produk  atau layanan terbatas.Undang-undang persaingan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, melarang praktik monopoli untuk memastikan persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Persaingan usaha yang tidak sehat  adalah  perilaku  yang  bertujuan  menghalangi  atau  menghambat persaingan. Praktik semacam ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin mencapai  posisi  monopoli  dengan  cara  mencegah  calon  pesaing  atau menyingkirkan pesaing secara tidak adil.
Beberapa  pelaku  usaha  mungkin menganggap  persaingan  sebagai  sesuatu yang negatif dan kurang menguntungkan, karena dalam persaingan, mereka harus  bersaing  untuk  merebut  dan  mempertahankan  pangsa  pasar, konsumen, harga, dan sebagainya. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat dalam  persaingan,  maka  keuntungan  bagi  setiap  pelaku  usaha  dapat berkurang.  Praktik  persaingan  tidak  sehat  ini  dilakukan  oleh  sebagian pelaku usaha untuk mencapai keunggulan dan dominasi di pasar, namun, hal  ini  merugikan  konsumen  dan  pesaing  lainnya.  Persaingan  yang  sehat sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, kompetitif, dan memberikan manfaat bagi konsumen. Oleh karena itu, undang-undang persaingan  usaha  ditetapkan  untuk  melarang  dan  menindak  tindakan tindakan tersebut dan memastikan persaingan yang sehat dan berkeadilan di  pasar.  Adanya  persaingan  tidak  sehat  di  Indonesia  ini  memaksa Pemerintah Indonesia untuk memiliki suatu instrumen hukum yang dapat memberikan
kepastian  hukum  apabila  terjadinya  suatu  persaingan  usaha  tidak  sehat. Pada tanggal 5 Maret 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Melalui  Undang-Undang  ini  juga  diatur  bentuk-bentuk  larangan  praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  diantaranya:  Perjanjian  yang Dilarang  Pasal  1  Ayat  (7)  UU  No.  5  Tahun  1999  menyatakan  perjanjian sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, perjanjian  yang  dilarang  adalah  perjanjian  antara  perusahaan  atau kelompok  perusahaan  yang  bertujuan  untuk  menghambat  persaingan, membatasi output, atau mengatur harga secara bersama-sama.
Berikut merupakan unsur-unsur dari perjanjian yang dilarang diantaranya:
1. Adanya perjanjian tertulis atau lisan
2. Dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  dilakukan  pada  bidang usaha  yang sama, sejenis, atau subtitusinya
3. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama
4. Menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) bagi pelaku usaha lain
5. Memiliki market power atau menjadi price maker
6. Menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Beberapa jenis perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan  usaha di Indonesia antara lain:
a. Penetapan  harga  bersama,  yaitu  perusahaan  atau  kelompok perusahaan sepakat untuk menetapkan harga jual produk atau layanan mereka secara bersama-sama. Hal ini mengakibatkan harga menjadi lebih tinggi dari harga yang akan terjadi dalam kondisi persaingan yang sehat.
b. Pembagian  wilayah  atau  pasar,  yaitu  perusahaan  atau kelompok  perusahaan  membagi  wilayah  atau  pasar  di  antara mereka,  sehingga  masing-masing  memiliki  monopoli  atau kendali atas wilayah tertentu. Hal ini mengurangi persaingan di pasar dan dapat menyebabkan harga lebih tinggi dan pilihan produk lebih terbatas bagi konsumen.
c. Perjanjian  tender,  yaitu  perusahaan  atau  kelompok perusahaan bersepakat  untuk  menentukan  pemenang  tender tanpa persaingan yang sehat. Hal ini menyebabkan harga yang tidak wajar dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah atau lembaga lainnya.
d. Boikot,  yaitu  perusahaan  atau  kelompok  perusahaan  sepakat untuk tidak bertransaksi atau bekerja sama dengan pihak lain, biasanya pesaing, sehingga menghambat persaingan di pasar.
e. Penggunaan  hak  kekayaan  intelektual  tidak  wajar,  yaitu perusahaan  atau  kelompok  perusahaan  menggunakan  hak kekayaan  intelektual,  seperti paten  atau  hak  cipta,  untuk
mencegah  pesaing  lain  memasuki  pasar  atau  menghambat inovasi.
Jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga diatur mengenai perjanjian yang dilarang pada Bab III dari Pasal 4 s/d 16. Adapun bentuk perjanjian yang dilarang yang telah  diatur dalam undang- undang ini sebagai berikut:
1. Oligopoli  diatur  dalam  Pasal  4  dan  5,  yaitu  pelaku  usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara  bersama-sama  melakukan  penguasaan  produksi  dan atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang  dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga  atau  dianggap  secara  bersama  sama  melakukan pengawasan  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau jasa,  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1),  apabila  2  (dua)  atau  3 (tiga)  pelaku  usaha  atau  kelompok  pelaku  usaha  menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
2. Penetapan Harga diatur dalam Pasal 5-8, yaitu pelaku usaha dilarang  diantaranya:  a)  Membuat  perjanjian  dengan  pelaku usaha  pesaingnya untuk  menetapkan  harga  atas  mutu  suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan  pada  pasar  bersangkutan  yang  sama;  b)  Membuat perjanjian  yang  mengakibatkan  pembeli  yang  satu  harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar  oleh  pembeli  lain  untuk  barang  dan  atau  jasa  yang sama; c) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk  menetapkan  harga  di  bawah  harga  pasar,  yang  dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; dan d) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual  atau  memasok  kembali  barang  dan  atau  jasa  yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah  daripada harga yang  telah  diperjanjikan  sehingga  dapat  mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
3. Pembagian Wilayah diatur dalam Pasal 9, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar  terhadap  barang  dan  atau  jasa  sehingga  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Pemboikotan  diatur  dalam  Pasal  10,  yaitu  pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian,  dengan  pelaku  usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri  maupun  pasar  luar  negeri  dan  membuat  perjanjian dengan  pelaku  usaha  pesaingnya,  untuk  menolak  menjual
setiap  barang  dan  atau  jasa  dari  pelaku  usaha  lain  sehingga perbuatan  tersebut  merugikan  atau  dapat  diduga  akan merugikan  pelaku  usaha  lain  atau  membatasi  pelaku  usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.
5. Kartel  diatur  dalam  Pasal  11,  yaitu  pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian,  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya,  yang bermaksud  untuk  mempengaruhi  harga  dengan  mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Trust  diatur  dalam  Pasal  12,  yaitu  pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  untuk melakukan  kerja  sama  dengan  membentuk  gabungan perusahaan  atau  perseroan  yang  lebih  besar,  dengan  tetap menjaga  dan  mempertahankan  kelangsungan  hidup  masing- masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau  pemasaran atas barang dan  atau  jasa,  sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek monopoli  dan atau persaingan usaha tidak sehat.
7. Oligopsoni diatur dalam Pasal 13, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk  secara  bersama-sama  menguasai  pembelian  atau penerimaan  pasokan  agar  dapat mengendalikan  harga  atas barang dan atau jasa dalam  pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat.
8. Integrasi  Vertikal  diatur  dalam  Pasal  14,  yaitu Pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau  proses  lanjutan,  baik  dalam  satu  rangkaian  langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
9. Perjanjian Tertutup diatur dalam Pasal 15, yaitu Pelaku usaha dilarang: a) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau  jasa  hanya  akan  memasok  atau  tidak memasok  kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu; b) Membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa  lain  dari  pelaku  usaha  pemasok;  dan  c)  Membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan  bahwa  pelaku usaha  yang  menerima  barang  dan  atau jasa dari pelaku usaha
pemasok.
10. Perjanjian  dengan  Pihak  Lain  diatur  dalam  Pasal  16,  yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di  luar  negeri  yang  memuat  ketentuan  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat.

## 2.  Eksistensi  KPPU  dalam  Pencegahan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  merupakan  lembaga  Negara yang  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  75  Tahun  1999 tentang  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha.  Sebagai  lembaga  yang  diberi mandat  oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU berperan sebagai salah satu  lembaga  penegak  hukum  yang  memiliki  tugas  kompleks  untuk mengawasi  praktik  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  oleh  para  pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang  dengan  strategi  modifikasi  untuk  bersaing  dengan  kompetitor.30 KPPU memiliki  kewenangan  dari  proses  pemeriksaan  hingga  pemberian putusan. Secara prinsip, KPPU sebenarnya adalah lembaga pengawas yang bertugas  mengawasi  pelaksanaan  undang-undang,  dan  bukan  merupakan lembaga penegak hukum dalam ranah pidana seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki wewenang paksa untuk membawa tersangka ke persidangan. Akan  tetapi,  Pasal  36  UU  Nomor  5  Tahun  1999  memberikan  kewenangan kepada KPPU sebagai penyidik dan penyelidik dalam wilayah hukum pidana. Hal  ini  sering  menjadi  dasar  bagi  KPPU  dalam  mencari  dan  menemukan kebenaran  materiil  untuk  menentukan  apakah  pelaku  usaha  melanggar UU  Nomor  5 Tahun  1999 atau tidak. Penegakan hukum persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU.
Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara semacam itu. PN memiliki wewenang untuk menangani keberatan terhadap  putusan  KPPU  dan  menangani  pelanggaran  hukum  persaingan yang merupakan perkara pidana karena tidak dijalankannya putusan KPPU yang  sudah  berlaku.  Sementara  itu,  MA  diberi  kewenangan  untuk menyelesaikan  perkara  pelanggaran  hukum  persaingan  jika ada  kasasi terhadap putusan PN terkait. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah  lembaga  yang  dibentuk  secara  khusus  berdasarkan  undang-undang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. KPPU merupakan lembaga independen yang tidak terpengaruh oleh pemerintah atau pihak lain. KPPU bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden  sebagai  kepala  negara. Anggota  KPPU  terdiri  dari  seorang  Ketua  yang  juga  berperan  sebagai anggota,  seorang  Wakil  Ketua  yang  juga  berperan  sebagai  anggota,  serta setidaknya 7 anggota lainnya. Ketua dan Wakil Ketua KPPU dipilih dari dan oleh  anggota  komisi.  Pengangkatan  dan  pemberhentian  anggota  KPPU dilakukan  oleh  Presiden  setelah  mendapatkan  persetujuan  dari  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Masa  jabatan  anggota  KPPU  berlangsung  selama  2
periode, dengan masing masing periode berlangsung selama 5 tahun. Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  memiliki  tugas  yang  telah tertera dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:
1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. melakukan  penilaian  terhadap  kegiatan  usaha  dan  atau  tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan  atau  persaingan usaha  tidak  sehat  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. melakukan  penilaian  terhadap  ada  atau  tidaknya  penyalahgunaan posisi  dominan  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. mengambil  tindakan  sesuai  dengan  wewenang  Komisi  sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. menyusun  pedoman  dan  atau  publikasi  yang  berkaitan  dengan Undang-undang ini;
7. memberikan  laporan  secara  berkala  atas  hasil  kerja  Komisi  kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sedangkan  wewenang  dari  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU) dalam Pasal 36 adalah:
1. menerima  laporan  dari  masyarakat  dan  atau  dari  pelaku  usaha tentang  dugaan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan  penelitian  tentang  dugaan  adanya  kegiatan  usaha  dan atau  tindakan  pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat yang  dilaporkan  oleh masyarakat  atau  oleh  pelaku  usaha  atau  yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap  mengetahui  pelanggaran  terhadap  ketentuan  undang- undang ini;
7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi  ahli,  atau  setiap  orang  sebagaimana  dimaksud  huruf  c,  dan huruf f, yang  tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. meminta  keterangan  dari  instansi  Pemerintah  dalam  kaitannya
dengan  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap  pelaku  usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
9. mendapatkan, meneliti, dan atau  menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif  kepada  pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  memiliki  peran  penting  dan urgensi  yang  tinggi  dalam  mengawasi  dan  memastikan  persaingan  usaha yang sehat dan adil di Indonesia. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis,  keberadaan  KPPU  sangat  dibutuhkan  untuk  mencegah  dan menindak  praktik  monopoli,  oligopoli,  dan  praktik  persaingan  usaha  tidak sehat  lainnya  yang  dapat  merugikan  konsumen  dan  pesaing.  Inilah pentingnya keberadaan KPPU. KPPU berfungsi sebagai lembaga pengawas yang  independen,  terlepas  dari  pengaruh  pemerintah  dan  pihak  lainnya, dalam menegakkan  hukum  persaingan  usaha.  Tugas  utama  KPPU  adalah melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap  praktik-praktik  yang mencurigakan  melanggar  hukum  persaingan  usaha.  Dengan  mengawasi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran hukum persaingan, KPPU bertujuan untuk mewujudkan persaingan yang sehat dan adil di pasar.
Keberadaan  KPPU  juga  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pelaku  usaha. Dengan adanya KPPU, para pelaku usaha mengetahui bahwa ada lembaga independen  yang  dapat  mengawasi  dan  menegakkan  hukum  persaingan usaha.  Hal  ini  menjadi insentif  bagi  perusahaan  untuk  mematuhi  hukum persaingan dan menjalankan bisnis secara jujur dan transparan. Selain itu, eksistensi  KPPU  juga  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  lebih  menarik bagi investor. Investor cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi di negara yang  memiliki  lembaga  pengawas  yang  efektif  dan  independen  untuk mencegah  praktik-praktik  yang  merugikan  persaingan  usaha.  KPPU  juga berperan  dalam  menciptakan  keadilan  dan  keseimbangan  antara  pelaku usaha  besar  dan  kecil.  Dalam  persaingan  yang  sehat,  pelaku  usaha  kecil memiliki  kesempatan  yang  sama untuk  berkompetisi  dengan  pelaku  usaha besar.  Dengan  adanya  KPPU,  pelaku  usaha  kecil  dilindungi  dari  praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha besar.
Selain  mengawasi  dan  menindak  praktik-praktik  yang  melanggar  hukum persaingan, KPPU juga memiliki peran edukatif. KPPU dapat memberikan informasi  dan  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya persaingan  usaha  yang  sehat  dan  manfaatnya  bagi  konsumen  dan perekonomian  secara  keseluruhan.  Edukasi  ini  dapat  meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  hak-haknya  sebagai  konsumen  dan memberikan dorongan bagi mereka untuk memilih produk yang berkualitas dengan  harga  yang  kompetitif.  Dalam  kesimpulannya,  keberadaan  dan eksistensi  KPPU  sangatlah penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia. KPPU memiliki peran strategis dalam mencegah
dan  menindak  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  lainnya yang merugikan konsumen dan pesaing. Dengan mengawasi dan menegakkan hukum  persaingan  usaha,  KPPU  berkontribusi  dalam  menciptakan lingkungan  bisnis  yang  kompetitif,  transparan,  dan  menarik  bagi  investor, serta memberikan manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat juga  menjadi  salah  satu  peran  penting  KPPU  dalam  mencapai  tujuan tersebut.
CONCLUSION Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran yang sangat  penting  dalam  pencegahan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak  sehat  di  Indonesia.  Sebagai  lembaga  independen  yang  dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  KPPU  berperan sebagai penegak hukum persaingan yang bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang adil, sehat, dan berdaya saing. Salah satu peran krusial KPPU adalah mengawasi dan menindak praktik monopoli dan oligopoli yang dapat merugikan  persaingan  usaha.  Praktik  monopoli  yang  dilakukan  oleh  satu atau beberapa pelaku usaha dapat menyebabkan harga tinggi, pilihan produk terbatas,  dan  merugikan  konsumen.  Dengan  mengawasi  praktek  monopoli dan oligopoli, KPPU dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pasar  yang  merugikan  konsumen  dan  pesaing.  Selain  itu,  KPPU  juga berperan  dalam  mencegah  praktik  persaingan  usaha  tidak  sehat  lainnya, seperti  kartel,  penentuan  harga  bersama,  dan  diskriminasi  harga.  Praktik- praktik ini  dapat  menyebabkan  ketidakadilan  dalam  persaingan  usaha  dan menghambat  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  mengawasi  dan  menindak praktik-praktik  tersebut,  KPPU  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang transparan, kompetitif, dan berintegritas.
Eksistensi KPPU juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dengan adanya lembaga pengawas yang independen dan berwenang untuk menegakkan hukum  persaingan  usaha,  para  pelaku  usaha  menjadi  lebih berhati-hati  dalam  menjalankan  bisnisnya  dan  mematuhi  aturan  yang berlaku. Hal ini menciptakan iklim bisnis yang lebih stabil dan menarik bagi investor.  Selain  sebagai  lembaga  pengawas,  KPPU  juga  memiliki  peran edukatif  dalam  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya persaingan  usaha  yang  sehat.  Melalui  kampanye  dan  informasi  yang disampaikan  kepada  masyarakat,  KPPU  menciptakan  pemahaman  yang lebih  baik  tentang  hak-hak  konsumen,  pentingnya  mematuhi  hukum persaingan,  dan  manfaat  persaingan  usaha  yang  sehat  bagi  perekonomian negara.  KPPU  juga  berperan  dalam  menciptakan  keadilan  antara  pelaku usaha  besar  dan  kecil.  Dalam  persaingan  yang  sehat,  pelaku  usaha  kecil memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  berkompetisi  dengan  pelaku  usaha besar. Dengan mencegah praktik monopoli dan  penyalahgunaan kekuasaan pasar,  KPPU  melindungi  kepentingan  pelaku  usaha  kecil  dan  mendorong pertumbuhan  sektor  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah.  Dalam kesimpulannya,  eksistensi  KPPU  sangatlah  penting  dalam  pencegahan praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  di  Indonesia.  Sebagai
lembaga independen yang berwenang mengawasi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran hukum persaingan usaha, KPPU menciptakan lingkungan bisnis yang  kompetitif,  adil,  dan  berdaya  saing.  Melalui  perannya  yang  beragam, KPPU berkontribusi dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, melindungi kepentingan  konsumen,  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan di Indonesia.
BIBLIOGRAPHY Ali,  Zainudin.  (2021).  Metode  penelitian  hukum.  Sinar  Grafika:  Jakarta.
Dhaniswara,
K.  H.  (2006).  Pemahaman  Hukum  Bisnis  Bagi  Pengusaha.  Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Dinda,  K,  A.  (2019).  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Terhadap  Pelaku  Usaha  di  Pasar  Tradisional,  Jurnal  Ilmiah  Dunia Hukum, Vol, 3(2), 58. http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v3i2.1360 Effendi, Basri. (2020). Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam  Praktek  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  Syiah  Kuala  Law Journal, 4(1), 28. http://dx.doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16228 Erliana, K. (2023). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam  Menangani  Perkara  Pelanggaran  Praktek  Monopoli,  Jurnal Kertha Semaya, 11(6), 1444.
Fadhillah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam  Kerangka Eksteritorial, Jurnal Wawasan Yuridika, 3(1), Hal. 56. http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i1
Ikhwansyah, I. (2010). Hukum Persaingan Usaha Dalam Implementasi Teori dan Praktik. Bandung: UNPAD PRESS.
Jonathan,  R.,  Anis,  H.,  &  Sepang,  R.  (2020).  Peranan  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Usaha Perdagangan  Menurut  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Lex Privatum, 8(4). 126. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/3097
5
Kamal Rokan, M. (2012). Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia.
Jakarta: RajaGrafindo Persada. Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika Penegakan Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia  dalam  Rangka  Menciptakan Kepastian Hukum, PJIH:  Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 117. https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7 Marzuki,  P,  M.  (2007).  Penelitian Hukum.  Mulyadi,  D.,  &  Rusyadi,  I.  (2017).  Efektivitas  Peran  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam  Penanganan  Kasus Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi,  5(1),  12. http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i1.235
Muttaqin, & Ratnawati, E. (2023). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Untuk Mencegah  Praktik  Monopoli  di  Indonesia,  Jurnal  Al-Manhaj, 5(2),  1143.
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2820 Namira, S. (2022). Pengawasan Kemitraan UMKM di Masa Pandemi Covid-
19 oleh KPPU. Jurnal Persaingan Usaha, 2(1), 60. https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.52 Nugroho,  S.A.  (2012).  Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Edisi Pertama. Kencana: Jakarta.
Nusantara,  A,  H,  G.  (2010).  Litigasi  Persaingan  Usaha.  Telaga  Ilmu Indonesia:  Tangerang.  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, LN.No. 33 Tahun 1999, TLN. No. 3817
Suhasril, & Makarao, M. T. (2010). Hukum Larangan Praktik Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Bogor: Ghalia Indoneia.
Yani, Ahmad Yani, & Widjaja, G. (2000). Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, Cetakan Kedua. RajaGrafindo Persada: Jakarta.