Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 3 Januari 2021

## METODE IJTIHAD DEWAN SYARI’AH

## PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DAN KARAKTERISTIKNYA
Oleh:
Khusnul Asma
STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur
asmakhusnul4@gmail.com

## ABSTRAK
Dewan  Syari’ah  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  Studi  Analisis  Pemikiran  Hukum Islam  dan  Metode  Ijtihadnya.  Jurnal  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  kepustakaan ( library research ). Fokus penelitian adalah berusaha mencermati bagaimana pemikiran hukum Islam  Dewan  Syari’ah  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  dan  tentang  metode  ijtihad  Dewan Syari’ah PKS dalam memproduk sebuah produk hukum Islam atau sebuah fatwa.
Pemikiran  hukum  Islam  adalah  kegiatan  menginterpretasikan  syariat  yang  pada dasarnya  bertujuan  untuk  merumuskan  doktrin  syariat  yang  transeden  ke  dalam  ketentuan hukum  yang  dapat  diaplikasikan  manusia  dalam  kehidupan  profan.  Ketentuan  hukum  yang digali  dan  dirumuskan  dari  syariat  itu  biasa  dikenal  dengan  hukum  Islam,  atau  fiqh  dalam istilah ulama klasik. Pemikiran hukum  Islam yang merupakan bagian dari kegiatan pemikiran keagamaan yang juga terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, maka pemikiran hukum  Islam  atau  buah  karya  pemikirannya  senantiasa  berubah  seiring  dengan  perubahan waktu dan tempat.
Ijtihad sebagai bagian dari metode istinbat hukum dalam shari’ah Islam adalah sebuah keniscayaan dalam perkembangan dan perjalanan Islam. Keberadaan ijtihad sangat diperlukan di  sepanjang  masa,  lebih-lebih  lagi  dalam  masa  sekarang  dan  yang  akan  datang,  karena problematika  masyarakat  selalu  berkembang  dan  berubah  seiring  dengan  perkembangan  dan perubahan  masyarakat  itu  sendiri.  Dengan  demikian,  hukum  Islam  otomatis  akan  selalu berkembang dan berubah selaras dengan perkembangan dan perubahan waktu dan ruang yang melingkupinya.  Inilah  relevansinya  hukum  Islam  dikatakan  dinamis,  elastis  dan  fleksibel karena selalu cocok untuk semua masyarakat walaupun selalu berubah dan berbeda.
Sebagai partai politik, PKS memiliki tujuan yang hampir sama dengan partai yang lain, yakni  mewujudkan  demokrasi,  memperjuangkan  kejayaan  negara,  membela  kepentingan rakyat, menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi hal lain yang membuat PKS  menjadi  perhatian  khusus  adalah  bahwa  partai  ini  dengan  lantangnya  menyuarakan sebagai partai dakwah, juga giat memperjuangkan formalisasi shari’at Islam, sehingga sebagian kalangan  menengarai  bahwa  PKS  mempunyai  agenda  tersembunyi  untuk  mendirikan  negara Islam di negeri ini.
Kata Kunci: Metode Ijtihad, Dewan Syari’ah PKS

## A. PENDAHULUAN
Virus  Tarbiyah,  demikian  sebutan  yang  terkesan  ekstrem  disandangkan  kepada  sebuah gerakan yang tengah tumbuh subur di bumi Indonesia, ini yang penulis temukan pada sebuah
tulisan  yang  dimuat  jurnal  kampus. 1 Sebutan  itu  sungguh  telah  menggugah  keingintahuan seseorang  untuk  mengenal  lebih  dekat  terhadap  gerakan  Tarbiyah.  Dengan  sebutan  itu  juga banyak  orang  menjadi phobia bahkan  alergi  terhadap  gerakan  Tarbiyah.  Gerakan  Tarbiyah yang dimaksud tidak lain adalah sebutan dari cikal bakal komunitas Partai Keadilan Sejahtera.
Dalam  dunia  politik  sangatlah  sering  dan  menjadi  hal  yang  wajar  ditemukannya  intrik- intrik  yang  kurang  menguntungkan  antar  partai  demi  menghadang  bahkan  menjatuhkan popularitas lawan politiknya. Inilah yang dialami oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan disebut  sebagai  virus  berarti  PKS  adalah  suatu  wadah  dengan  eksistensi  dan  seluruh aktivitasnya  perlu  diwaspadai  oleh  masyarakat  Indonesia.  Tentunya  sebutan  itu  merupakan tamparan pahit bagi Partai Keadilan Sejahtera.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  gerakan  Islam  di  Indonesia  digairahkan  kembali  oleh kehadiran dan kiprah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Islam yang berbasis para aktivis Tarbiyah  ini  telah  menyumbangkan  barbagai  kemajuan  bagi  umat  Islam  dan  memperkaya warna perpolitikan di Indonesia dengan plus-minus-nya. Oleh karena itu, PKS telah semestinya memperoleh apresiasi yang layak diri publik, termasuk dari para peneliti.
PKS  adalah  sebuah  fenomena  yang  menarik  dalam  politik  kontemporer  Indonesia.  Ini tidak  hanya  karena  perkembangan  partai  yang  sangat  pesat  dalam  hal  keanggotaan  dan perolehan  suara  dalam  pemilu,  tetapi  juga  karena  PKS  menawarkan  pendekatan  baru  dan berbeda dalam politik Islam yang hampi tidak ada dalam sejarah Indonesia.
Karakter  utama  dari  partai-partai  Islam  yang  ada  sekarang  adalah  tetap  dipegangnya semangat perjuangan penerapan shari’ah Islam. Karena bagaimanapun partai Islam tanpa cita- cita  ini  akan  kehilangan  esensinya.  Bagi  PKS,  tegaknya  syari’ah  Islam  merupakan  semangat yang  melandasi  eksistensinya,  koridor  yang  menjadi  acuan  geraknya,  serta  tujuan  dari perjuangannya.  Cita-cita  PKS  menggariskan  bahwa  syari’ah  Islam  harus  menjadi  sendi kehidupan,  baik  dalam  ranah  kemasyarakatan  maupun  kenegaraan.  Dalam  hal  ini,  PKS menempuh  dua  strategi  sekaligus: pertama ,  strategi  dakwah  kultural,  yakni  membangun pribadi-pribadi  muslim  yang  baik,  keluarga-keluarga  muslim  yang  baik,  dan  masyarakat muslim  yang  ideal. Kedua ,  strategi  dakwah  struktural,  yakni  berupaya  melakukan  perubahan terhadap tata aturan perundang-undangan ke arah yang lebih Islami. Dengan keikutsertaan PKS dalam  institusi  legislatif  di  berbagai  tingkatan,  partai  ini  memperjuangkan  regulasi-regulasi
1 Lihat tulisan Zuly Qadir yang berjudul “ Gerakan Salafi Radikal dalam Konteks Islam Indonesia ”, dalam jurnal studi keislaman “ISLAMICA”, yang diterbitkan Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 3, Nomor 1, September 2008.
yang sesuai dengan Islam atau setidaknya menguntungkan dakwah Islam. Salah satu kebijakan umum  PKS  dalam  bidang  pengembangan  hukum  adalah  penerapan  syari’ah  Islam  dalam hukum publik. 2
Keberadaan Dewan Syari’ah merupakan salah satu keistimewaan dari PKS. Karena partai ini adalah partai Islam dan sekaligus partai dakwah. Sehingga harus ada lembaga dalam partai yang  berfungsi  memberikan  landasan  syari’ah  dari  setiap  aktivitas  yang  dilakukan  partai  dan kadernya. Dewan Syari’ah pun mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan partai dan kadernya. Dengan  demikian  seluruh  kebijakan,  aktivitas  dan  langkah  PKS  mendapat  pengawalan  dan kontrol dari para ulama yang ada di Dewan Syari’ah, sehingga diharapkan sesuai dengan nilai- nilai  Islam.  Begitu  pun,  citra  PKS  yang  bersih  dan  peduli  harus  terus  dikawal  dan  dikontrol oleh Dewan Syari’ah, sehingga citra tersebut akan terus dapat dipertahankan.
Oleh  karena  agama  Islam  memberikan  kebebasan  kepada  siapa  saja  untuk  melakukan ijtihad dalam ranah hukum Islam, maka wajar jika dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera ada wadah Dewan Syari’ah yang fungsinya melakukan ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang ada keterkaitan dengan hukum Islam atau fikih.
Dewan  Syari’ah  sebagai  lembaga  fatwa  PKS  tidak  mungkin  menutup  diri  dan  melayani kader  PKS  saja.  Akan  tetapi,  ia  pun  melayani  umat  Islam  secara  umum.  Itulah  realitas  yang terjadi.  Dengan  diterbitkannya  sebuah  buku  yang  berisi  tentang  Fatwa-fatwa  Dewan  Syari’ah Partai Keadilan Sejahtera, menjadi bukti sedemikian luasnya kiprah Partai Keadilan Sejahtera di  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Oleh  karenanya,  penulis  merasa  perlu  ada  penelitian khusus tentang Dewan Syari’ah Partai Keadilan Sejahtera, yang konsentrasi kajiannya meneliti metode ijtihad yang digunakan Dewan Syari’ah PKS dalam mengeluarkan fatwa sebagai salah satu  bentuk  dari  produk  hukum  Islam,  dan  juga  meneliti  karakteristik  metode  ijtihad  tersebut sebagai manifestasi pemikiran hukum Islam mereka.
Pada  akhirnya,  setelah  mengadakan  penelitihan  ini,  penulis  berharap  bisa  membuktikan atau menghadirkan fakta-fakta apakah gerakah Tarbiyah atau Partai Keadilan Sejahtera adalah benar-benar  virus  sehingga  perlu  diwaspadai  oleh  masyarakat  Indonesia.  Atau  bahkan  bukan pembawa  virus  yang  seperti  dituduhkan  oleh  sebagian  kalangan,  melainkan  merupakan  obat atau penawar bagi masyarakat Indonesia.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  hanya  berusaha  fokus  meneliti  metode  ijtihad  Dewan Syari’ah  PKS  dalam  mengeluarkan  fatwa,  yang  mana  ia  merupakan  salah  satu  bentuk  dari
2 M.  Imdadun  Rahmat, Ideologi  Politik  PKS  Dari  Masjid  Kampus  ke  Gedung  Parlemen (Yogyakarta:  LKiS Pelangi Aksara, 2008), cet II, 55.
produk  hukum  Islam  yang  dihasilkan,  dan  berusaha  mengenali  karakteristiknya  sebagai manifestasi dari pemikiran hukum Islam Dewan Syari’ah PKS.

## B. RUMUSAN MASALAH
Guna  mendapat  hasil  penelitian  yang  baik,  maka  perlu  adanya  rumusan  masalah  yang menjadi fokus penelitian. Dalam jurnal ini yang akan menjadi fokus penelitihan adalah:
1. Bagaimana  rumusan  metode  ijtihad  Dewan  Syari’ah  Partai  Keadilan  Sejahtera  dalam mengeluarkan suatu fatwa?
2. Bagaimana  karakteristik  metode  ijtihad  Dewan  Syari’ah  PKS  sebagai  manifestasi pemikiran hukum Islam?

## C. METODE DAN DESAIN PENELITIAN
Pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif (cualitative Design )  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dalam  situasi  yang  alami  atau  dalam  latar  alami (natural setting) dengan paparan data yang kualitatif. (Nurul Zuriah, 2007). Jenis penelitian ini adalah peneliatian kualitatif dengan penggalian data data melalui penelitian kepustakaan. Yaitu dengan cara meneliti pedoman dan rumusan metode ijtihad Dewan Syari’ah PKS.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa isi ( content analysis ) agar diperoleh suatu  pemahaman  pemikiran  hukum  Islam  Dewan  Syari’ah  PKS  dan  rumusan  metodologi ijtihad  yang  mereka  buat  dan  keterkaitan  dengan  hasil  rumusan  metodologi  ijtihad  mereka. Juga  menggunakan  anlisis  kritis-historis,  yang  merupakan  metode  analisis  data  dengan berpedoman  pada  pemaparan  sejarah.  Ini  adalah  langkah  analisis  atau  penyelidikan  yang mengaplikasikan  metode  pemecahan  yang  ilmiah  dari  prespetif  historis  suatu  masalah. Biasanya  dalam  setiap  lapangan  ilmiah  senantiasa  terdapat  prespektif  sejauh  yang  perlu diselidiki  untuk  memperoleh  memampuan  melihat  masala-masalah  tertentu  dari  perspektif tersebut.  Juga  bisa  disebut  sebagai  sebuat  proses  yang  meliputi  pengumpulan  data  dan penafsiran gejala, peristiwa, ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk mememukan generalisasi  yang  berguna  dalam  usaha  untuk  memahami  kenyataan-kenyataan  sejarah, malahan  yang  juga  dapat  berguna  untuk  memahami  situasi  sekarang  dan  meramalkan perkembangan yang akan datang.
Adapun  sumber  primer  dari  penelitian  ini  adalah  buku-buku,  tulisan-tulisan  yang membahas tentang sosio-historis Partai Keadilan Sejahtera, dan yang paling utama buku Fatwa-
fatwa  Dewan  Syari’ah  PKS.  Sumber  sekunder  yang  digunakan  antara  lain  buku-buku  fikih yang membahas tentang ijtihad dan metode ijtihad dalam hukum Islam atau fikih.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Metode Ijtihad Dewan Syari’ah Partai Keadilan Sejahtera
Ada istilah Manhaj dalam  Berfatwa  pada Dewan Syari’ah PKS,  yaitu  suatu  cara atau metode yang harus dilakukan dalam mengeluarkan fatwa. Dalam hal ini Dewan Syari’ah PKS selalu menyandarkan pada prinsip musyawarah, sehingga produk fatwa ini adalah fatwa jama’i (kolektif)  dan  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  haruslah  bersandar  pada  sumber-sumber  berikut: pertama , masadir (sumber hukum) shari’at Islam yang disepakati oleh Jumhur Ulama Ahlu al- Sunnah  wa  al-Jama’ah ,  yaitu  al-Qur’an,  Sunah/Hadith, ijma’ dan qiyas , kedua , masadir Shari’at yang  diperselisihkan  seperti istihsan , maslahah  mursalah , sadd  al-dharra’i , istishab , ‘ urf , mazhab sahabat, shar’u man qablana . Hal ini dilakukan dengan syarat-syarat dan dawabit yang ma’ruf di  kalangan  ahli  ilmu,  apalagi  jika  sumber  tadi  mengandung  kemaslahatan  bagi umat. 3
Demikian  juga  dalam  mengeluarkan  fatwa  keagamaan  Dewan  Syari’ah  PKS  juga mengharuskan  para  ulamanya  untuk  selalu  bersandar  pada: pertama, Mazhab  empat  dan lainnya dari mazhab  ahli ilmu  sebagai  kekayaan  fikih yang sangat  besar,  dan mengambil  dari mazhab  tersebut  sesuai  dengan  kesahihan  dalil  dan  kejelasan  maslahat  bagi  umat, kedua, memperhatikan  pemakaian  dalil  yang  benar  dalam  berfatwa,  merujuknya  pada masdar yang tepercaya,  dan  mengenal  realitas  serta  memperhatikan  aspek  kemudahan, ketiga, wajib memperhatikan maqasid  shari’ah (tujuan  shari’ah)  dan  menjauhi  penyimpangan  yang  tidak sesuai  dengan maqas}id , keempat ,  wajib  memperhatikan manhaj moderat (pertengahan antara zahiriyah yang hanya bersandar pada zahir nas dan ahlu ra’yu yang sangat dominan pada ra’yu atau  akal).  Tidak tashaddud dan  tidak  meringan-ringankan. Kelima ,  berpegang  teguh  pada maraji’ yang  kuat  dan  bersandar  pada  dalil  yang  benar, keenam, memanfaatkan  buku-buku mazhab  empat,  seperti Bada’i  al-Sana’i , al-Dur  al-Mukhtar (mazhab  Imam  Abu  Hanifah), Bidayat  al-Mujtahid (mazhab  Imam  Malik), al - Um ,  al- Majmu’ , al-Hawi  al-Kabir , kifayat  al- akhyar (mazhab Imam Syafi’i) al-Mughni , al-Sharh al-Kabir (mazhab Imam Ahmad).
a Memanfaatkan  kitab-kitab  fiqih  modern  seperti  Fiqh  al-Sunnah;  Sayyid  Sabiq,  Fiqh  al-Islam wa  Adillatuh;  Dr.  Wahbah  az-Zuhaili,  al- Mufas s al ;  Abdul  Karim  Zaidan,  Mawsu’ah  Fiqih (Kuwait).
3 Dewan Syariah Pusat, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (Jakarta: Harakatuna, 2006), x.
b Memanfaatkan kitab Qawaid Fiqhiyyah , seperti al-Ashbah wa al-Nazair; Suyuti, al-Ashbah wa al-Nazair; Ibnu Nuzaim, al-Wajiz.
c Memanfaatkan  produk  Fatwa  dan  Penelitian  yang  dikeluarkan  Lembaga  Fiqh,  seperti  fatwa Imam  al-Nawawi,  fatwa-fatwa  Shaykh  al-  Islam  Ibnu  Taimiyah,  Fatwa-fatwa;  Dr.  Yusuf  al- Qaradawi, Fatwa-fatwa MUI, Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. 4
Dalam  ber- istinbat ,  sebagaimana  tersebut  di  atas  Dewan  Syari’ah  PKS  mendasarkan diri  pada  al-Qur’an,  al- Sunnah , ijma’ dan qiyas .  Menurut  PKS,  keempatnya  merupakan masadir (sumber-sumber  hukum)  shari’at  Islam  yang  disepakati  oleh jumhur ulama Ahlu  al- Sunnah wa al-Jama’ah . Akan tetapi selain mendasarkan pada keempat sumber tersebut, Dewan Syari’ah  PKS  juga  mendasarkan  ijtihadnya  pada  sumber-sumber  yang  sebenarnya  masih diperselisihkan,  yakni istihsan , maslahah mursalah , sadd  al-zara’i , ‘urf ,  mazhab  sahabat  dan shar’u  man  qablana .  Mengenai  penggunaan masadir yang  masih  diperselisihkan  oleh  para ulama ini, PKS menetapkan syarat-syarat dan dhawabit yang ma’ruf di kalangan ahli ilmu. 5
Sedangkan tariqah atau  metode  yang  digunakan  oleh  PKS  adalah: pertama ,  mazhab empat    dan  mazhab  lainnya  sebagai  kekayaan  fikih  yang  sangat  besar,  dan  mengambil  dari mazhab  tersebut  sesuai  dengan  kesahihan  dalil  dan  kejelasan  maslahat  bagi  umat. Kedua , memperhatikan  pemakaian  dalil  yang  benar  dalam  berfatwa,  merujuknya masdar (sumber) yang  tepercaya,  dan  mengenal  realitas  serta  memperhatikan  aspek  kemudahan. Ketiga ,  wajib memperhatikan maqasid al-shari’ah (tujuan shari’ah) dan menjauhi penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan shari’ah. Keempat , wajib mempertahankan manhaj moderat (pertengahan) antara zahiriyah yang  hanya  bersandarkan  pada zahir  nass dan ahlu  al-ra’yi yang  sangat mengedepankan  akal  nalar,  serta  tidak tashaddud (memberat-beratkan)  dan  tidak  meringan- ringankan.
Dalam  memproduk  fatwa  keagamaan,  PKS  banyak  merujuk  kepada  kitab  utama  dari berbagai  mazhab  antara  lain: Bada’i  al-s}ana’i dan al-Dur  al-Mukhtar (mazhab  Hanafi), Bidayat al-Mujtahid (mazhab Maliki), al-Um, al-Majmu’, al-hawi al-Kabir, Kifayat al-Akhyar (mazhab  Shafi’i), al-Mughni dan al-Sharh  al-Kabir (mazhab  Hambali).kenyataan  ini menunjukkan  bahwa  meskipun  PKS  mengacu  pada  ide-ide  ijtihad  dari  kalangan  Islam modernis,  Partai  ini  juga  menerima  ijtihad  ulama  salaf,  khususnya  empat  imam  mazhab.
4 Dewan Syari’ah PKS, Ittijah Fiqih Dewan Syari’ah Partai Keadilan Sejahtera , www. dsp-pks.org
5 Dewan Syariah DPP PKS, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera , x.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 3 Januari 2021
Berbeda  dengan  Muhammadiyah  dan  ormas  Islam  puritanis  lainnya,  PKS  menerima  secara terbatas manhaj istinbat , pemikiran, dan qawl-qawl ulama klasik. 6
Dalam membahas berbagai permasalahan, PKS menggunakan forum musyawarah yang mirip  “ bahthul  masa’il ”  dalam  NU  dan  sekaligus  mirip  “Majelis  Tarjih”  dalam Muhammadiyah. PKS  sangat  menghargai  pendapat  ulama terdahulu  namun  dengan tidak ber- taqlid pada  ulama  tertentu.  PKS  cenderung  menerima qawl ulama  salaf,  tidak  seperti Muhammadiyah dan Islam modernis lainnya. Meski demikian, partai ini tidak mengutamakan pendapat  kalangan  Safawi’  (ulama-ulama  bermazhab  Shafi’i),  terutama  Imam  Nawawi  dan Imam  Rafi’i.  PKS  memilih  pendapat  ulama  Sunni  dengan  lebih  leluasa,  apapun  mazhabnya, dan bahkan juga bisa menerima pendapat ulama-ulama mu’assirah (kontemporer). 7
Mengenai pandangan PKS tentang ke-mazhaban, bahwa PKS tidak melihatnya sebagai suatu keharusan. PKS mempersilakan kepada umat Islam untuk memilih mazhabnya sendiri. Di PKS  ada  orang  yang  bermazhab  Maliki,  Shafi’i,  Hambali  dan  Hanafi,  namun  ada  juga  yang sama  sekali  tidak  bermazhab.  Tidak  ada  kebijakan  partai  mengenai  mazhab  mana  yang  harus dianut.  Akan  tetapi,  individu-individunya,  secara  umum  bermazhab  Shafi’i,  walaupun  hampir dapat dipastikan tidak ada yang bermazhab Shafi’i murni.
Dilihat  dari  pandangan  sebagian  tokoh  PKS,  dan  metode istinbat hukum  yang digunakan, partai ini menempuh cara (metode) yang cukup moderat. Akan tetapi, kemoderatan PKS  terbatas  pada  ketetapan  menempatkan  supremasi  wahyu  atas  akal  manusia  pada  semua subyek  hukum.  Oleh  karena  itu,  PKS  masih  pada  ketetapan  mewajibkan  penerapan  hukum- hukum pidana Islam, seperti potong tangan, qisas dan rajam. PKS juga mengharamkan bunga bank konvensional serta menolak gagasan mengenai pembaruan pembagian waris sebagaimana dilansir Munawir Sjadzali.
Dengan  metode  tersebut,  seharusnya  PKS  bisa  bersikap  longgar  dalam  pandangan- pandangan  keagamaannya.  Setidaknya  lebih  longgar  daripada  NU  yang  menerapkan  metode istinbat yang lebih ketat dan hati-hati. Dengan metode yang merangkum semua mazhab Sunni , seharusnya  PKS  tidak  berbenturan  secara  frontal  dengan  kalangan  pesantren  (NU)    maupun kalangan modernis. Jika sikap keberagamaan ini cukup operasional di kalangan kadernya, PKS sebenarnya telah menemukan titik temu yang menjadi  unsur perekat  berbagai  golongan  Islam
6 Ibid., x-xi.
7 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS , 168.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 3 Januari 2021
yang  ada  di  Indonesia.  Bahkan,  dalam  hal  ini  PKS  bisa  menggalang  kedekatan  dengan kalangan Islam yang lebih radikal, seperti HTI, Dakwah Salafi, varian-varian NII dan MMI. 8 Mengenai rumusan fikih yang longgar ini tampaknya searah dengan gagasan fiqh taysir yang  dilangsir  Yusuf  al-Qaradhawi 9 mengemukakan  bahwa  para  ulama  dan  umat  Islam  perlu menerapkan  kelonggaran  dan  kemudahan  dalam  ber-fikih,  dan  harus  bersikap  tegas  terkait dengan akidah dan ideologi  Islam.  Sebab, menurutnya kemudahan dalam ber-fikih akan lebih membantu pada kemungkinan penerapan shari’ah sebagi hukum publik.
Cara  berpikir  Yususf  al-Qaradawi  bisa  memberikan  penjelasan  kepada  kita  mengapa para  tokoh  PKS  bisa  bersikap  sangat  longgar  dan  kontekstual  dalam  ber-fikih,  namun cenderung  literalis  dan  dogmatis  menyangkut  akidah  dan  keharusan  mewujudkan  penerapan shari’at Islam sebagai hukum publik. Pemahaman yang longgar dalam ber-fikih ini merupakan produk  dari  forum  musyawarah  yang  dilakukan  Dewan  Shari’ah  PKS.  Pemahaman  ini diorientasikan  menjadi  acuan  dalam  pengambilan  sikap,  pendapat,  maupun  perilaku  serta tindakan  politik  partai,  menjadi  landasan  bagi  dakwah  PKS,  dan  menjadi  asas  dalam  sistem pengkaderan  PKS.  Pemahaman  ini  telah  mulai  dikembangkan  dan  disosialisasikan  melalui forum-forum  pengkaderan,  baik  yang  formal  maupun  non  formal,  pengajian, nadwah ,  serta produk-produk tertulis PKS.
Akan  tetapi,  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  arus  moderasi  dan  inklusivitas    ini ternyata tidak lantas secara otomatis berjalan dan diamalkan oleh para kader PKS. Di kalangan mereka kecenderungan tatarruf juga masih sangat kuat. Sikap keras terhadap kelompok lain di kalangan kader PKS masih tidak berubah. Penerimaan yang tulus kepada kelompok lain masih sulit  dilakukan.  Demikian  juga  pandangan  keras  dan  kaku  terkait  soal  akidah  (tauhid)  juga masih  sangat  terasa.  Batasan  tentang bid’ah dan  syirik  masih  sangat  ketat.  Demikian  juga pandangan bahwa semua bid’ah itu sesat ( dalalah ) masih luas diyakini. Jadi, pengaruh Wahabi masih  kuat  di  kalangan  kader  PKS.  Mengenai  toleransi  terhadap  perbedaan,  kalangan  PKS sudah  berupaya  melakukan  proses-proses  moderasi,  misalnya  para murabbi dan  ustad-ustad PKS  mulai  mau  mengajarkan  untuk  menerima  dan  menghargai  perbedaan  karena  dengan menonjolkan  sikap  toleransi  maka  Islam  lebih  mudah  diterima.  Ini  perubahan  sikap  dalam berdakwah,  dari  yang  kaku  ke  arah  yang  lebih  lunak  (fleksibel).  Sedangkan  pandangan- pandangan dasar terkait ideologi dan komitmennya pada penerapan shari’at Islam tidak pernah bergeser.
8 Ibid.,169.
9 Yusuf  al-Qaradawi  merupakan  salah  satu  ulama  terkemuka  gerakan  Ikhwan  al-Muslimin,  yang  menjadi  salah satu rujukan Dewan Syari’ah PKS.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 3 Januari 2021
Sebagai  rangkaian dari kemoderatan ber-fikih dalam  menghadapi  tantangan perubahan yang  terjadi  terus  menerus,  PKS  mengakui  pentingnya  kontekstualisasi  hukum-hukum  Islam. Akan tetapi kontekstualisasi di sini dipahami dengan makna yang khas. Kontekstualisasi tidak dimaknai sebagai perubahan atas hukum-hukum agama karena perubahan kondisi dan tempat, tetapi kontekstualisasi dilakukan dalam rangka implementasi hukum-hukum tersebut di tengah masyarakat.  Yang  berubah  karena  konteks  bukanlah  hukumnya,  melainkan  cara menerapkannya.
Bagi PKS, Islam memberikan ruang yang luas bagi akal setiap muslim untuk berijtihad. Ajaran  Islam  yang  tidak  terpengaruh  dengan  perubahan  ruang  dan  waktu,  khususnya  dalam masalah-masalah  akidah,  beberapa  masalah  ibadah  dan  hukum  perdata  (seperti  hukum  waris) pada umumnya telah dijelaskan dengan sangat rinci dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Sementara bagian-bagian dari ajaran Islam yang terpengaruh oleh perubahan ruang dan waktu, khususnya dalam  bidang mu’amalah ,  pada  umumnya  dibahas  dengan  cara  menetapkan  beberapa  kaidah dasar  tentang  masalah  tersebut,  untuk  kemudian  diikuti  proses  ijtihad  dalam  kerangka  kaidah dasar itu, dengan memproses penetapan hukumnya lewat persatuan ruang dan waktu.
Karakteristik Metode Ijtihad Dewan Syari’ah PKS. Dengan mengamati metode ijtihad Dewan Syari’ah PKS di atas penulis mendapati ada dua ciri yang khas, yaitu:

## 1. Moderat Literalistik
Moderat adalah  sikap  pertengahan.  Dikatakan  moderat  karena  Dewan  Syari’ah  PKS dalam rumusan metode ijtihadnya menghimpun seluruh mazhab yang ada dalam hukum Islam, yaitu  mengakui  adanya  kesinambungan  tradisi  baik  dalam  hal  metodologi  maupun  fatwa dengan  tradisi  fikih  klasik.  Dalam  hal  ini  jauh  berbeda  dengan  yang  diinginkan  oleh  kaum liberal  dalam  pemikiran  hukum  Islam  yaitu  diinginkannya  adanya  pembaharuan  pada  level metodologis, interpretasi terhadap teks-teks fikih secara kontekstual .  Namun dalam prakteknya acuan    PKS  terhadap  tradisi  klasik  sering  kali  terlalu  kuat  sehingga  sikap  moderat  kadang tertutup dengan sikap yang literalistik .
Hal  ini  terlihat  jelas  bahwa  kecenderungan  harfiah  (literalis)  dalam  memahami  ajaran Islam sangatlah menonjol. Artinya, kalangan PKS lebih banyak bertumpu pada makna bahasa dari nass al-Qur’an maupun al-Hadith. Kecenderungan skripturalis ini menyebabkan kalangan PKS  mengedepankan  dimensi  luar  (eksterior)  dari nass ,  yakni  ketentuan-ketentuan  hukum juz’iyyah (parsial) dan mengabaikan dimensi  ”kontekstual” dan “dalam” (interior) dari prinsip- prinsip  Islam  yang  berupa  nilai-nilai  etis  universal  agama,  seperti  keadilan,  kedamaian,  cinta
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 3 Januari 2021
kasih,  kesejahteraan,  dan  kemaslahatan  umat  manusia. 10 Oleh  karena  itu,  yang  kemudian mengemuka  di  kalangan  kader  Tarbiah  PKS  adalah  sikap  memusuhi  kemajuan  zaman, intelektualitas,  rasionalitas,  pembaruan  pemikiran  Islam  dan  ijtihad  baru.  Untuk  menyelami lebih  jauh  mengenai  hal  itu,  perlu  diamati  bagaimana  mereka  memosisikan  wahyu  dan  akal dalam memahami ajaran Islam.
Menurut KH. Ahzami Sami’un. 11 PKS memosisikan secara seimbang antara wahyu dan akal. Hal ini tergambar ketika PKS memahami agama serta menetapkan hukum agama ( istinbat hukum). Wahyu merupakan acuan bagi umat Islam sementara akal digunakan untuk memahami wahyu  itu  sendiri,  memahami  realitas,  serta  menerapkan  wahyu  untuk  menjawab  tantangan realitas.  Bagi  PKS,  mengandalkan  wahyu  dengan  menafikan  akal  tidak  akan  mencapai kesempurnaan  Islam.  Demikian  juga  mengutamakan  akal  dengan  meninggalkan  wahyu  akan menyebabkan tercerabutnya Islam.
Hal  sama  diungkapkan  oleh  Abu  Ridlo. 12 Menurutnya,  PKS  menganut  keseimbangan ( tawassutiyyah ) dalam menempatkan akal dan wahyu. Bagi PKS, wahyu adalah sumber utama sedangkan  akal  berfungsi  memperkuatnya.  Mengenai  posisi  wahyu  dan  akal  ini,  Abu  Ridlo menjelaskan  bahwa  dalam  menggali  pemahaman  terhadap  al-Qur’an  sebagai  sumber  utama, PKS  menempuh  prosedur  sebagai  berikut:  pertama,  dalam  menafsirkan  al-Qur’an  harus mempunyai pijakan yang pasti, baik dari al-Qur’an sendiri maupun dari penjelasan Rasulullah. Dalam  memahami  nash-nash  (teks)  tersebut  dicari  terlebih  dahulu  penjelasan  yang  ada,  baik dari  ayat-ayat  al-Qur’an  maupun  hadith  Nabi.  Kedua,  harus  mengikuti  kaidah-kaidah  bahasa Arab  karena  al-Qur’an  berbahasa  Arab.  Ketiga,  mempertimbangkan  aspek  historis,  yaitu konteks saat mana ayat diturunkan ( sabab al-nuzul ), serta pemahaman yang didukung sejarah, seperti apa yang pernah dipraktekkan olah Rasulullah. Ketiga hal ini merupakan prinsip dasar dalam memahami al-Qur’an. Setelah mengacu pada yang fundamental tadi, baru merujuk pada fatwa atau pendapat para ulama, seperti Ibnu Kathir, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan ulama lainnya. Para ulama salaf itulah yang menjadi rujukan PKS. 13
Mengenai posisi rasio dalam penafsiran ini, PKS memandang bahwa dalam menerapkan prosedur-prosedur  baku  tersebut,  seorang  penafsir  harus  menggunakan  akalnya.  Adapun  yang
10 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS , 165.
11 KH. Ahzami Sami’un adalah salah  satu tokoh terkemuka di kalangan PKS sekaligus salah satu pendiri partai, seorang  Doktor  alumni  Timur  Tengah,  yang  pandangannya  cenderung  moderat,  dan  beliau  adalah  seorang  dosen  Pasca Sarjana di UIN Jakarta.
12 Abu Ridlo yang mempunyai nama asli Abdi Sumaiti, merupakan salah satu deklarator PK dan anggota Dewan Syuro DPP PKS.
13 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS , 166.
tidak  dikehendaki  PKS  adalah  penggunaan  rasio  sebagai  satu-satunya  landasan  dalam memahami  Islam,  dengan  mengabaikan  prosedur-prosedur  di  atas.  Hal  lain  yang  perlu  dikaji ketika  memahami  pandangan  keagamaan  PKS  adalah  metode istinbat hukumnya.  Metode  ini terbentuk  melalui  cara  pandang, manhaj ,  dan t}ariqah tertentu.  Dari  metode  tersebut  dapat diketahui  bagaimana  kalangan  PKS  menempatkan  rasionalitas  yang  dianggap  sebagai  piranti menjawab tantangan perubahan dan modernitas.
Secara resmi, sebagaimana dipraktekkan di Dewan Syari’ah, PKS menerapkan metode ijtihad ( istinbat jama’i ( penggalian hukum-hukum agama secara kolektif). Ijtihad ini dilakukan dalam musyawarah dengan melibatkan para ulama PKS. Oleh karena itu, produk-produk ijtihad hukum  mereka,  baik  berupa  fatwa, bayanat (keterangan  shari’ah), tawsiyyah (rekomendasi), irshadat (pesan  shari’ah),  dan tadhkirat (peringatan  shari’ah),  semuanya  merupakan  produk kolektif. 14
Sebagaimana  telah  penulis  kemukakan  pada  bab  sebelumnya,  aliran-aliran  pemikiran hukum Islam yang berkembang di Indonesia pasca reformasi, secara mencolok ada tiga aliran besar  yaitu tekstual , liberal dan moderat .  Nampaknya  pemikiran  Dewan  Syari’ah  PKS  jika melihat produk fatwa yang dikeluarkan, mereka cenderung literalis, ini bisa dilihat bagaimana mereka  mengeluarkan  fatwa  tentang  jabat  tangan  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  bukan muhrim. Mereka mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan dengan alasan yang  sangat  literal  mereka  menyatakan  bahwa  Nabi  Muhammad  SAW  tidak  pernah  jabat tangan  dengan  wanita  yang  bukan  mahramnya  padahal  dalam  situasi  sangat  penting  dan dibutuhkan. Sebagaimana menurut sebagian besar ulama klasik telah mengharamkannya yaitu dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. 15

## 2. Kontekstualitas Terbatas
Sebagai  rangkaian  dari  kemoderatan  metode  ijtihad  dalam  berfikih,  Dewan  Syari’ah PKS mengakui pentingnya kontekstualisasi hukum-hukum Islam dalam menghadapi tantangan perubahan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun, kontekstualisasi di sini dipahami dengan makna yang khas. Kontekstualisasi tidak dinamai sebagai perubahan atas hukum-hukum  agama  karena  perubahan  kondisi  dan  tempat,  tetapi  kontekstualisasi  dilakukan dalam  rangka  implementasi  hukum-hukum  tersebut  di  tengah  masyarakat.  Jadi  yang  berubah karena  konteks  bukanlah  hukumnya,  melainkan  cara  penerapannya. 16 Sebagaimana diungkapkan  tokoh  PKS,  Abu  Ridlo  bahwa  kontekstualisati  ini  terbatas  pada  aplikasi  ajaran
14 Dewan Syariah DPP PKS, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera , ix.
15 Ibid., 91, Dewan Syari’ah PKS, Tadhkirah  Jabat Tangan , www.dsp-pks.org ,
16 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS , 175.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 3 Januari 2021
dan hukum-hukum Islam, bukan sebagai pertimbangan dalam memproduk hukum Islam. 17 Jadi aplikasi  yang  kontekstual  dalam  perspektif  PKS  adalah  memahami  ayat-ayat  al-Qur’an  dan kemudian diaplikasikan sesuai dengan konteks dan persoalan kekinian, bukan dalam pengertian menjadikan  konteks  kekinian  sebagai  acuan  atau  dalil  untuk  melegitimasi  sesuai  yang  telah ada.
Bagi PKS, Islam memberikan ruang yang luas bagi akal setiap muslim untuk berijtihad. Namun, ada sebagian ajaran Islam yang tidak terpengaruh dengan perubahan ruang dan waktu, khususnya  dalam  masalah-masalah  akidah  dan  beberapa  masalah  ibadah  dan  hukum  perdata (seperti  hukum  waris)  yang  pada  umumnya  telah  dijelaskan  secara  rinci  dalam  al-Qur’an  dan al-hadith.  Dalam  hukum  waris  PKS  jelas  menolak  gagasan  mengenai  pembaruan  pembagian waris sebagaimana dilansir Munawir Sjadzali.
Metode  Ijtihad  Dewan  Syari’ah  PKS  Dalam  ber- istinbat ,  Dewan  Syari’ah  PKS mendasarkan  diri  pada  al-Qur’an,  al- Sunnah , ijma’ dan qiyas .  Menurut  PKS,  keempatnya merupakan masadir (sumber-sumber hukum) shari’at Islam yang disepakati oleh jumhur ulama Ahlu  al-Sunnah  wa  al-Jama’ah .  Akan  tetapi  selain  mendasarkan  pada  keempat  sumber tersebut,  Dewan  Syari’ah  PKS  juga  mendasarkan  ijtihadnya  pada  sumber-sumber  yang sebenarnya  masih  diperselisihkan,  yakni istihsan , maslahah mursalah , sadd  al-zara’i , ‘urf , mazhab  sahabat  dan shar’u  man  qablana .  Mengenai  penggunaan masadir yang  masih diperselisihkan oleh para ulama ini, PKS menetapkan syarat-syarat dan dhawabit yang ma’ruf di kalangan ahli ilmu.
Dewan Syari’ah PKS juga mengharuskan kepada para ulamanya, dalam mengeluarkan fatwa  keagamaan  untuk  selalu  bersandar  pada;  mazhab  empat  dan  lainnya  (serta  buku-buku yang  terkait  dengan  mazhab),  dengan  mengutamakan  kesahihan  dalil  dan  kejelasan  maslahat bagi  umat;  wajib  memperhatikan maqasid  shari’ah (tujuan  shari’ah)  dan  menjauhi penyimpangan  yang  tidak  sesuai  dengan maqasid ;  wajib  memperhatikan manhaj moderat (pertengahan antara zahiriyah yang hanya bersandar pada zahir nas dan ahlu ra’yu yang sangat dominan  pada ra’yu atau  akal).  Tidak tashaddud dan  tidak  meringan-ringankan;  berpegang teguh  pada maraji’ yang  kuat  dan  bersandar  pada  dalil  yang  benar,  dan  juga  memanfaatkan kitab-kitab fiqih modern seperti Fiqh al-Sunnah; Sayyid Sabiq, Fiqh al-Islam wa Adillatuh; Dr. Wahbah  az-Zuhaili  serta  memanfaatkan  produk  fatwa  dan  penelitian  yang  dikeluarkan Lembaga  Fikih  seperti  fatwa-fatwa  MUI,  Bahtsul  Masail  NU  dan  Majelis  Tarjih Muhammadiyah.
17 Ibid., 179

## 1. Karakteristik Metode Ijtihad Dewan Syari’ah PKS
Apa  yang  menjadi  acuan  Dewan  Syari’ah  PKS  sebenarnya  sangat  moderat karena dalam rumusan metode ijtihadnya menghimpun seluruh mazhab yang ada dalam hukum Islam, yaitu  mengakui  adanya  kesinambungan  tradisi  baik  dalam  hal  metodologi  maupun  fatwa dengan  tradisi  fikih  klasik.  Dalam  hal  ini  jauh  berbeda  dengan  yang  diinginkan  oleh  kaum liberal  dalam  pemikiran  hukum  Islam  yaitu  diinginkannya  adanya  pembaharuan  pada  level metodologis, interpretasi terhadap teks-teks fikih secara kontekstual .  Namun dalam prakteknya acuan    PKS  terhadap  tradisi  klasik  sering  kali  terlalu  kuat  sehingga  sikap  moderat  kadang tertutup  dengan  sikap  yang literalistik .  Hal  ini  terlihat  jelas  bahwa  kecenderungan  harfiah (literalis)  dalam  memahami  ajaran  Islam  sangatlah  menonjol.  Artinya,  kalangan  PKS  lebih banyak bertumpu pada makna bahasa dari nass al-Qur’an maupun al-Hadith. Kecenderungan skripturalis  ini  menyebabkan  fatwa  hukum  yang  dikeluarkan  Dewan  Syari’ah  PKS  dirasakan terkadang masih sangat kaku.
Dewan Syari’ah PKS  juga mengakui  pentingnya kontekstualisasi  hukum-hukum  Islam dalam  menghadapi  tantangan  perubahan  yang  terus  menerus  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat. Namun, kontekstualisasi di sini dipahami dengan makna yang khas yaitu terbatas. Kontekstualisasi tidak dinamai sebagai perubahan atas hukum-hukum agama karena perubahan kondisi  dan  tempat,  tetapi  kontekstualisasi  dilakukan  dalam  rangka  implementasi  hukum- hukum tersebut di tengah masyarakat. Jadi yang berubah karena konteks bukanlah hukumnya, melainkan cara
E. Kesimpulan

## 1. Metode Ijtihad Dewan Syari’ah PKS
Dalam ber- istinbat , Dewan Syari’ah PKS mendasarkan diri pada al-Qur’an, al- Sunnah , ijma’ dan qiyas .  Menurut  PKS,  keempatnya  merupakan masadir (sumber-sumber  hukum) shari’at Islam yang disepakati oleh jumhur ulama Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah . Akan tetapi selain  mendasarkan  pada  keempat  sumber  tersebut,  Dewan  Syari’ah  PKS  juga  mendasarkan ijtihadnya  pada  sumber-sumber  yang  sebenarnya  masih  diperselisihkan,  yakni istihsan , maslahah mursalah , sadd al-zara’i , ‘urf , mazhab sahabat dan shar’u man qablana . Mengenai penggunaan masadir yang masih diperselisihkan oleh para ulama ini, PKS menetapkan syarat- syarat dan dhawabit yang ma’ruf di kalangan ahli ilmu.
Dewan Syari’ah PKS juga mengharuskan kepada para ulamanya, dalam mengeluarkan fatwa  keagamaan  untuk  selalu  bersandar  pada;  mazhab  empat  dan  lainnya  (serta  buku-buku yang  terkait  dengan  mazhab),  dengan  mengutamakan  kesahihan  dalil  dan  kejelasan  maslahat
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 3 Januari 2021
bagi  umat;  wajib  memperhatikan maqasid  shari’ah (tujuan  shari’ah)  dan  menjauhi penyimpangan  yang  tidak  sesuai  dengan maqasid ;  wajib  memperhatikan manhaj moderat (pertengahan antara zahiriyah yang hanya bersandar pada zahir nas dan ahlu ra’yu yang sangat dominan  pada ra’yu atau  akal).  Tidak tashaddud dan  tidak  meringan-ringankan;  berpegang teguh  pada maraji’ yang  kuat  dan  bersandar  pada  dalil  yang  benar,  dan  juga  memanfaatkan kitab-kitab fiqih modern seperti Fiqh al-Sunnah; Sayyid Sabiq, Fiqh al-Islam wa Adillatuh; Dr. Wahbah  az-Zuhaili  serta  memanfaatkan  produk  fatwa  dan  penelitian  yang  dikeluarkan Lembaga  Fikih  seperti  fatwa-fatwa  MUI,  Bahtsul  Masail  NU  dan  Majelis  Tarjih Muhammadiyah.
2. Karakteristik Metode Ijtihad Dewan Syari’ah PKS
Apa  yang  menjadi  acuan  Dewan  Syari’ah  PKS  sebenarnya  sangat  moderat karena dalam rumusan metode ijtihadnya menghimpun seluruh mazhab yang ada dalam hukum Islam, yaitu  mengakui  adanya  kesinambungan  tradisi  baik  dalam  hal  metodologi  maupun  fatwa dengan  tradisi  fikih  klasik.  Dalam  hal  ini  jauh  berbeda  dengan  yang  diinginkan  oleh  kaum liberal  dalam  pemikiran  hukum  Islam  yaitu  diinginkannya  adanya  pembaharuan  pada  level metodologis, interpretasi terhadap teks-teks fikih secara kontekstual .  Namun dalam prakteknya acuan    PKS  terhadap  tradisi  klasik  sering  kali  terlalu  kuat  sehingga  sikap  moderat  kadang tertutup  dengan  sikap  yang literalistik .  Hal  ini  terlihat  jelas  bahwa  kecenderungan  harfiah (literalis)  dalam  memahami  ajaran  Islam  sangatlah  menonjol.  Artinya,  kalangan  PKS  lebih banyak  bertumpu  pada  makna  bahasa  dari nass al-Qur’an  maupun  al-Hadith.  Kecenderungan skripturalis  ini  menyebabkan  fatwa  hukum  yang  dikeluarkan  Dewan  Syari’ah  PKS  dirasakan terkadang masih sangat kaku.
Dewan Syari’ah PKS juga mengakui pentingnya kontekstualisasi hukum-hukum Islam dalam  menghadapi  tantangan  perubahan  yang  terus  menerus  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat. Namun, kontekstualisasi di sini dipahami dengan makna yang khas yaitu terbatas. Kontekstualisasi tidak dinamai sebagai perubahan atas hukum-hukum agama karena perubahan kondisi  dan  tempat,  tetapi  kontekstualisasi  dilakukan  dalam  rangka  implementasi  hukum- hukum tersebut di tengah masyarakat. Jadi yang berubah karena konteks bukanlah hukumnya, melainkan cara penerapannya.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 3 Januari 2021

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin Amir, Zainal. Peta Islam Poliitik , Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999.
Adnan Amal, Taufik dan Rizal Panggabean, Syamsu, Politik Shari’at Islam: Dari Indonesia hingga Negeria , Jakarta: Inisasi Press, 2005.
Ahmed  An-Na’im,  Abdullah. Dekonstruksi  Shari’at    Wacana  Kebebasan  Sipil,  HAM  dan Hubungan Internasional Dalam Islam , Yogyakarta: LKIS, 1990.
Ali, Zainuddin, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia) , Jakarta: Sinar Grafika, cet. II, 2008.
Azizy,  A.  Qodri et.all.,  Pemikiran  Islam  Kontemporer  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2005 dan STAIN Ternate.
El-Fadl,  Khaled  Abou, Selamatkan  Islam  dari  Muslim  Puritan ,  Jakarta:  Serambi  Ilmu  Semesta, 2006.
Fatah, Rohadi Abdul, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam , Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Malang: Bayumedia Publishig, 2007.
Jasiman, Syarah Rasmul Bayan Tarbiah , Surakarta: Auliya Press Solo, 2005.
Ka’bah,  Rifyal Hukum  Islam  Indonesia:  Perspektif  Muhammadiyah  dan  NU ,  Jakarta:  Universitas Yasri Jakarta, 1999.adir Muhammad, Abdul. Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Machmudi,  Yon, PKS, Wajah  Baru  Islam  Politik  Indonesia ,  Bandung:  Harakatuna  Publishing, 2005.
Moleong,  Lexy  J., Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya  Offset, 2002.
Mubarok, Jaih, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
------------., Modifikasi  Hukum  Islam;  Studi  tentang  Qawl  Qadim  dan  Qawl  Jadid,  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
Muhsin, Hukum Islam: Dalam Perspektif dan Prospektif, Surabaya: Al-Ikhlas , 2003.
Muhaimin,  Yahya. Bisnis  &  Politik:  Kebijaksanaan  Ekonomi  Indonesia  1950-1980, Jakarta: LP3ES, 1990.
Muhammad, Hussein. Islam dan Negara Kebangsaan, Yogyakarta: LKIS, 2000 . Nata, Abuddin. Problematika Politik Islam di Indonesia , Jakarta: Pt. Gramedia, 2002.
Nazir, Moh., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
Noer, Deliar. Islam dan Politik , Jakarta: Yayasan  Risalah, 2003.
------------. Partai  Islam  di  Pentas  Nasional  Kisah  dan  Analisis  Perkembangan  Politik  Indonesia 1945-1965 , Bandung: Mizan, 2000.
------------. Partai-Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 ,  Jakarta: PT. Pustaka , 1989. PK  Sejahtera,  Dewan  Syariah  Pusat, Fatwa-Fatwa  Dewan  Syari’ah  Partai  Keadilan  Sejahtera , Bandung: Harakatuna Publishing, 2006.
Rahmat, M. Imdadun, Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen , Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, cet II, 2008.
Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia , Yogyakarta: Gema Media, 2001.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 3 Januari 2021
Al-Saayis,  Muhammad  Ali, Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Hukum  Fiqh ,  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada,1995.
Saifuddin  Anshari,  Endang. Piagam  Jakarta  22  juli  1945  Sebuah  Konsensus  Nasional    Tentang Dasar Negara RI (1945-1949) Jakarta; Gema Insani Press, 1977.
Shiddiqy, Nouruzzaman. Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Sumitro, Warkum. Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia , Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
Surkhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Tehnik , Bandung: Tarsito, cet VIII, 1998.
Syarifuddin, Amir .  Usul Fiqh, Jakarta: Logos, 1997.
Tim  Departemen  Kaderisasi  DPP  PK  Sejahtera, Profil  Kader  PK  Sejahtera  2009 ,  Bandung: Harakatuna Publishing, Cet. III, 2006.
Ukhrowi AF, Rofi’. Pandangan  Partai  Keadilan  Sejahtra  Terhadap  Penerapan  Shari’at  Islam  di Indonesia , Sipkripsi : IAIN Sunan Ampel Fak. Shari’ah Surabaya, 2004.
Wahid,  Samsul  &  Abdurrahman. Perkembangan  Ringkas  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta: Akademi Pressindo, 1984.
Zahroh,  Ahmad. Tradisi  Intelektual  NU:  Lajnah  Bahtsul  Masa’il  1926-1999 ,  Yogyakarta:  LKIS, 2004.