## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 1, Juni 2021, pp 33-39 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431

## Konsep Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan
Pidana Indonesia
Sri Hasrina 1 , Muhammad Said Karim 1 , Hijrah Adiyanti Mirzana 1 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia
4 Koresponden Penulis, Email: sriharsina9@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 05-06-2021 Revised: 20-06-2021 Accepted: 10-07-2021 Published: 13-07-2021
Keywords: Public Interest, The Principle Of Opportunity, The Criminal Justice System
Kata Kunci: Kepentingan Umum; Asas Oportunitas; Sistem Peradilan Pidana
Abstract. The objective of this research was aimed to analyze the concept of  public  interest  in  the  principle  of  opportunity  in  Indonesian  criminal justice system. This research applied normative research method through a statutory  approach.  The  researcher  analyzed  data  by  taking  inventory  of regulatory  provisions  related  to  research  and  carried  out  qualitative descriptive  analysis  by  describing  data  and  facts  resulting  from  research results  with  an  interpretation,  evaluation,  and  general  knowledge.  The result  of  the  research  indicated  that  the  public  interest  in  the  principle  of opportunity in the explanation of Article 35 Letter C of Ordinance Number 16  of  2004  concerning  the  Judiciary  of  the  Republic  of  Indonesia  is  the interest of the nation and state and/or the wider community. Nevertheless, it  has  not  provided  concrete  certainty  that  can  lead  to  different interpretations.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kepentingan umum dalam  asas  oportunitas  pada  sistem  peradilan  pidana  Indoneisa.  Metode penelitian  yang  digunkan  adalah  metode  penelitian  normatif  melalui pendekatan  perundang-undangan  analisis  data  dilakukan  dengan  cara menginventarisasi  ketentuan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  penelitian penulisi  dan  dilakukan  secara  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu  dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil  penelitian  dengan  suatu  interpretasi,  evaluasi  dan  pengetahuan umum.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan kepentingan umum dalam asas oportunitas pada penjelasan Pasal 35 Huruf c  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia  adalah  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan/atau  masyarakat luas.  Akan  tetapi  pengertian  tersebut  belum  memberikan  ukuran  atau ketentuan  yang  konkrit  sehingga  dapat  menimbulkan  penafsiran  yang berbeda-beda .
Coresponden author:
* Email: Imronrizki.91@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Konsep Kepentingan Umum … ( Hasrina, Karim & Mirzana) | 34

## PENDAHULUAN
Penegakan hukum merupakan dinamisator  peraturan perundang-undangan (Muntaha, 2017) .  Adapun  Lembaga  Negara  yang  berperan  penting  dalam  penegakan  hukum  di Indonesia  khususnya  dalam  melakukakan  penuntutan  perkara  pidana  ialah  Kejaksaan Republik  Indonesia (Qamar  &  Djanggih,  2017) .  Dalam  melakukan  penuntutan  Jaksa bertindak  atas  nama  negara  dan  bertanggungjawab  menurut  saluran  hirarki  demi keadilan  serta  kebenaran  berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  esa.  Oleh  karena  itu, idealnya  setiap  negara  hukum  termasuk  negara  Indonesia  harus  memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualitas (Effendy, 2004).
Tugas utama Kejaksaan dalam sisitem peradilan di Indonesia adalah penuntutan ( Sofyan & Asis, 2014). Sedangkan dalam asas oportunitas jaksa boleh memutuskan untuk tidak menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika dapat merugikan kepentingan umum  yang  merupakan  kewenangan  jaksa  agung.  Oleh  karena  itu  dengan  alasan kepentingan  umum  seseorang  yang  telah  memenuhi  rumusan  delik  sekalipun  boleh tidak  dituntut  dengan  dasar  asas  oportunitas (Aditiawarman,  2017) .  Beberapa  negara yang menganut asas oportunitas telah berkembang pengertian pengesampingan perkara tidak  hanya  berdasarkan  alasan  kepentingan  umum  namun  dengan  pertimbangan bervariasi dalam rangka diskresi penuntutan (Hamzah Dkk, 2006) . Konsep kepentingan umum  dalam    penjelasan  asas  oportunitas  terbilang  sempit,  berbeda  dengan  konsep belanda dan jepang untung menerapkan asas oportunitas ia menyangkut masalah kecil, usia lanjut dan kerugian yang sudah diganti. Oleh karena itu, konsep kepentingan umum yang dimaksud pada pasal 35 huruf c merupakan konsep yang tidak memiliki batasan dan  bersifat  abstrak  dan  menjadi  sepenuhnya  kewenangan  jaksa  agung  untuk memberikan penafsiran.
Pengesampingan  perkara  pidana  demi  kepentingan  umum  menjadi  yang  menjadi wewenang  Jaksa  Agung  menjadi  salah  satu  contoh  keputusan  yang  sarat  akan kontroversi dari berbagai sudut pandang, hal ini disebabkan secara preseden wewenang Jaksa Agung tersebut acap kali hanya diberikan terhadap kasus-kasus besar yang justru pelakunya  adalah  pejabat  negara  atau  pihak  dalam  lingkup  kekuasaan.  keputusan pengesampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  ini  menjadi  suatu  hal  yang  dinilai sebagai  suatu  tindakan  pilih  kasih,  yang  mencerminkan  sikap  penegakan  hukum  pro- diskriminasi oleh negara dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu (Muladi, 2004) tidak adanya regulasi yang jelas terkait konsep kepentingan umum yang menjadi alasan  pengesampingan  perkara    yang  akan  berdampak  pada  kesewenang-wenangan penegak hukum.
Apabila  menilik  penjelasan  pasal  35  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  dan  cakupan yang  luas  dalam  memaknai  kepentingan  umum  sehingga  pasal  tersebut  dinilai  kabur dan tidak mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaanya perlunya dibahas mengenai  konsep  kepentingan  umum  yang  menjadi  dasar  dikesampingkannya  suatu perkara  dalam  asas  oportunitas  pada  sistem  peradilan  pidana  sehingga  tidak  ada pengertian  kepentingan  umum  sesuai  kebutuhan  golongan  tertentu (Chandra, Baharuddin  &  Djanggih,  2020) .  Hal  inilah  yang  melatarbelakangi  dilaksanakannya penelitian  ini  dengan  maksud  untuk  melakukan  kajian  mendalam  tentang  bagaimana konsep  kepentingan  umum  dalam  asas  oportunitas  pada  sistem  peradilan  pidana Indonesia

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian  yang  bermaksud  memberikan  gambaran  sesuatu  tentang  gejala  sosial  yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akura. Dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang menganalisis norma-norma hukum yang ada secara yuridis  dengan  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  teori- teori  hukum  yang  didukung  dengan  studi  data  kepustakaan (Marzuki,  2011). Adapun penelitian  normatif  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dan  menganalisis  bahan  hukum primer  yaitu  Peraturan  perundang-undangan  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum Acara  Pidana,  Peraturan  perundang-undangan  Nomor  15  Tahun  1961  Tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kejaksaan  ,  Peraturan  perundang-undangan  Nomor  16 Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 Tentang  Pelaksanaan  KUHAP  dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang membantu  menganalisis,  memahami  dan  menjelaskan  bahan  hukum  primer  seperti buku,  jurnal  ilmiah,  artikel,  tesis,  makalah  dan  penelusuran  internet.  Hasil  yang diperoleh melalui studi kepustakaan disusun secara sistematis dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan keseluruhan hasil yang diperoleh dari bahan hukum dihubungkan  dengan  rumusan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  dapat diambil kesimpulan atau jawaban guna menjawab permasalah yang diteliti oleh penulis

## PEMBAHASAN

## Konsep Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Berdasarkan  hasil  analisis  bahan  hukum  yang  dilakukan  penulis  diketahui  bahwa Kepentingan  umum  dalam  Penjelasan  Pasal  35  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  adalah  kepentingan  bangsa  dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Pengertian tersebut belum memberikan penjelasan  dengan  ukuran  atau  ketentuan  yang  konkrit  sehingga  dapat  menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut atau secara khusus mengenai  kepentingan  umum  dimungkinkan  lebih  bijaksana,  hal  ini  berkaitan  dengan adanya  keadaan-keadaan  konkrit  yang  bermacam-macam  yang  terjadi  dalam  praktek, tidak  dapat  disebut  satu  persatu  hal-hal  yang  masuk  dalam  kepentingan  umum  dan sangat sulit mengadakan aturan-aturan umum tentang apa yang dimaksud kepentingan umum dalam asas oportunitas.
Arah  kebijakan  pemidanaan  Indonesia  dalam  penerapan  asas  oportunitas  mulai mendekati  arah  kebijakan  penyampingan  perkara  yang  dilakukan  negara-negara  di Eropa,  khususnya openbaar  ministerie di  Belanda    hal  ini  tercermin  dalam    muatan KUHAP  yang  dijelaskan  oleh  A.  Zainal  Abidin  Farid  di  jelasakan  bahwa  “kepentingan umum” terwujud apabila Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan, Tindak pidana yang  dilakukan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun,  Tindak pidana  yang  dilakukan  hanya  diancam  dengan  pidana  denda,  Umur  tersangka  pada waktu  melakukan  tindak  pidana  di  atas  70  (tujuh  puluh)  tahun;  dan/atau  Kerugian sudah  diganti (Nugraha,  2020). Dalam  hal  ini  memang  perlu  dijabarkan  secara  rinci terkait  konsep  kepentingan  umum  begitupun  dengan  pemaknaan  kepentingan  umum yang  harus  dipedomani  penegak  hukum  harus  dipertegas  dan  dibatasi  sehingga  tidak
Konsep Kepentingan Umum … ( Hasrina, Karim & Mirzana) | 36
melanggar konsepsi atau prinsip legalitas yang menjadi ciri sebuah negara hukum ( rule of law).
Berdasarkan hasil penelitian raja muhammad rozi pada jurnal yang berjudul  “Perluasan Penerapan  Oportunitas  Jaksa  Agung  Pada  Proses  Penyidikan  Korupsi”  terhadap  41 informan yang terdiri atas polisi, jaksa, pengacara dan dosen, peneliti memperoleh data mengenai  batasan  kepentingan  umum.  Sebanyak  28  informan  mendefinisikan kepentingan  umum  secara  luas  sebagai  gejolak  masyarakat,  kepentingan  politik  dan pembangunan,  dan  12  orang  lainnya  mendefinisikannya  sebagai  gejolak  masyarakat saja,  serta  1  orang  kepentingan  politik,  namun  tidak  seorang  pun  menggolongkannya sebagai  kepentingan  pembangunan (Rozi,  2011). Berdasarkan  hal  tersebut  terlihat bahwa  aspirasi  masyarakat  dan  politik  selalu  menempati  posisi  utama  yang  dapat mempengaruhi  penegakan  hukum  oleh  karena  itu  konsep  kepentingan  umum  dalam asas oportunitas memang perlu di wadahi secara legal guna memberikan Batasan yang konkrit  terkait  konsep  kepentingan  umum  yang  menjadi  alasan  dikesampingkannya suatu  perkara  demi  mencapai  tujuan  dari  hukum  yaitu  keadilan  ,  kepastian  dan kemanfaatan.
Pada  prinsipnya  tidak  ditemukan  secara  jelas  mengenai  latar  belakang  yang memberikan  penjelasan  tentang  arah  dan  orientasi  kebijakan  penyampingan  perkara demi  kepentingan  umum  secara  substansial.  Termasuk  juga  tidak  ditemukan  secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, kriteria-kriteria tersebut diharapkan  dapat  digunakan  untuk  membantu  efektivitas  penegakan  hukum  di Indonesia ini disebabkan beberapa hal antara lain praktek ini dianggap telah lama eksis dan  telah  dipraktekkan  dalam  beberapa  kasus  terdahulu  serta  telah  disepakati  sejak awal  dan  disetujiui  oleh  dewan  sedangkan  terkait  konsep  kepentingan  umumnya dikembalikan  kepada  tim  perumus,  pengaturan  pengesampingan  perkara  hanya  fokus membahas  tugas  dan  wewenang  Jaksa  Agung  dan  tidak  ada  dibahas  secara  subtansi mengenai  kriteria  kepentingan  umum  karena  dianggap  cukup  berpegang  pada ketentuan  terkait  kepentingan  umum  yang  telah  diatur  pada  undang-undang sebelumnya (Santoso, 2021).
Selain itu pendapat lain menjelaskan bahwa Hal ini dikarenakan Indonesia dalam hal ini menganut  pandagan  negatif  terhadap  asas  oprtunitas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari penekanan terhadap asas oportunitas di indonesia terletak pada tugas penuntutan yang harus  dilakukan  sedangkan  kepentingan  umum  merupaka  hak  istimewa  jaksa  agung padahal  suatu  penegakan  hukum  tanpa  tolok  ukur  yang  jelas  dan  akan  sulit  untuk menakar  keabsahan  maupun  kepatutan  dari  kebijaksanaan  yang  telah  diambil  oleh seorang  Jaksa  Agung (Nugraha  2020). Berbeda  halnya  dengan  indonesia,  Belanda menganut pandangan positif dimana penuntut umum  harus mempertimbangkan untuk tidak  menuntut  jika  ketertiban  dan  kepentingan  umum  tidak  dirugikan,  apabila  tidak dapat  dilakukan  penyelesaian  lain  selain  dari  penuntutan  ke  pengadilan.  Penggunaan asas  oportunitas  di  Belanda  belandaskan  dan  berpatokan  pada  kepentingan  umum dengan kriteria yang jelas.
Sedangkan  menurut  Andi  Hamzah  kepentingan  umum  dalam  asas  oportunitas  adalah alasan yang melandasi untuk tidak dilakukannya penuntutan seperti kepentingan umum menuntut  eksistensi  dari  hukum  sebagai  dasar  menentukan  isi  hukum  artinya  konsep kepentingan  umum  dalam  asas  oportunitas  harus  merncapai  tujuan  hukum (Hamzah, 2000), sedangkan dalam beberapa praktek pengesampingan perkara demi kepentingan umum  di  indonesia  dalam  beberapa  kasus  yang  melibatkan  pejabat  komisi
pemberantasan  korupsi,  jaksa  agung  menggunakan  hak  progratifnya  terkait mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum  dengan  dasar  asas  oportunitas untuk mengambil keputusan kala itu menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan dikarenakan  langkah  jaksa  agung  mengesampingkan  perkara  tersebut  dinilai  akan membawa  dampak  negatif  bagi  sistem  peradilan  pidana  di  indonesia  dikarenakan keputusan  tersebut  memberikan  kekebalan  hukum  bagi  golongan  tertetu  dengan pertimbangan  kepentingan  umum  yang  berbeda-beda,  seperti  yang  diketahui  bahwa kata kepentingn umum merupakan kata yang multitafsir sehingga jika tidak dirumuskan dalam  sebuah  konsep  yang  jelas  maka  jika  masuk  pada  ranah  pelaksanaanya  akan menjadi  rumit.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia tidak mengatur sama sekali terkait konsep kepentingan umum secara limitatif padahal kepentingan umum merupakan syarat formil untuk dikesampingkannya suatu perkara.
Asas oportunitasyang berlaku dalam yurisdiksi kejaksaan mempunyai kedudukan yang sangat  penting    yaitu  mengesampingkan  suatu  perkara  pidana  yang  sudah  jelas pembuktiannya atau terpenuhinya unsur delik untuk dilakukan penuntutan, mengingat tujuan asas ini adalah kepoentingan negraa maka jaksa harus penuh kehati-hatian dalam menggunakan  wewenangnya    sebab  sangat  dimungkinkan  bahwa  jaksa  bisa  saja memakai alasan kepentingan negara untuk mengesampingkan perkara pidana padahal tindakan  tersebut  dilakukan  tidak  lain  untuk  kepentingan  pribadi    atau  golongan tertentu.  Tindakan  tersebut  bisa  saja  terjadi  diakarenkan  adanya  sogokan  dari terdakwa.
Berdasrkan  hasil  penel;itian  yang  diperkuat  dengan  kajian  karya  ilmiah  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  pengesampingan  perkara  dengan  cara  mencari justifikasi untuk implementasi asas oportunitas tanpa konsesp kepentingan umum yang jelas  akan  membawa  dampak  terhadap  proses  peradilan  yang  tidak  transparan  yang berpotensi  menciptakan  penyalahgunaan  kewenangan    sehingga  dapat  menimbulkan dan  menciptakan  kerancuan  dalam  sistem  hukum  serta  tatanan  hukum  di  negara Indonesia  sedangkan  asas  hukum  adalah  dasar-dasar  atau  petunjuk  arah  dalam pembentukan  hukum  positif (Ali,  2015). Dengan  demikian  publik  mengharapkan munculnya  eksistensi  peran  peradilan  yang  prima,  yang  selalu  menuntut  adanya integritas  moral  yang  tinggi  dari  personilnya.  Kegagalan  demi  kegagalan  yang dipertontonkan  oleh  instansi  penegak  hukum  dalam  mengimplementasikan  program- program  pembaharuan  hukum  dan  peradilan  utamanya  dalam  pelaksanaan  asas oportunitas yang telah membuat banyak orang tidak percaya dengan supremasi hukum harus  diminimalisir  bahkan  dihentikan,  Penegakan  hukum  di  indonesia  seakan  telah mencapai titik nadir dan mendapat sorotan yang luar biasa dari dalam Negeri maupun luar Negeri (Muladi, 2004).

## SIMPULAN
Konsep kepentingan umum dalam asas oportunitas belum jelas karena konsep tersebut belum  memberikan  penjelasan  dengan  ukuran  atau  ketentuan  yang  konkrit  sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam prakteknya sedangkan suatu kewenangan  yang  besar  tanpa  ketentuan  yang  jelas  akan  berdampak  pada  keputusan yang menyebabkan kesewenang-wenangan.

## SARAN
Adapun  yang  menjadi  saran  berdasarkan  hasil  penelitian  ini  yaitu  berdasarkan  kajian perbandingan  dalam  penelitian  ini  hendaknya  diatur  kewenangan  jaksa  agung  dan kewenangan jaksa biasa yang disertai dengan kriteria kepentingan umum yang menjadi syarat formil pelaksanaan asas oportunitas agar asas oportunitas tidak hanya digunakan untuk  kasus  tertentu.  Selain  itu  pemangku  kebijakan  seharusnya  dalam  membuat peraturan  perundang-undangan  tidak  mengandung  frasa  yang  multitafsir  sehingga dapat  menumbulkan  penafsiran  yang  berbeda-beda  seperti  frasa  kepentingan  umum pada pasal 35 huruf c undang-undang kejaksaan. Karena hal tersebut akan berdambak pada keputusan yang tidak mencerminkan tujuan hukum. Perlunya dirumaskan terkait konsep  kepentingan  umum  mengingat  dalam  praktek  tidak  dapat  dihindari  antara kepentingan  umum  dan  kepentingan  individu  sehingga  dapat  mencegah  tidak  ada penafsiran kepentingan umum sesuai kebutuhan golongan tertentu.

## DAFTAR BACAAN
Aditiawarman.  (2017). kedudukan  deponering  sebagai  manifestasi  asas  oportunitas dalam perkara pidana .Jurnal Eskripsi Universitas Andalas.
Ali, M. (2015). Menguak Tabir Hukum . Prenada Media Group, Jakarta.
Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H. (2020). Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Journal of Lex Generalis (JLG) , 1 (1), 88-100.
Effendy, M. (2004). Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum . Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
Hamzah, A. dkk,, (2006) Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Pelaksanaan   Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana . BPHN. Jakarta.
Hamzah, A. (2000) Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika.  Jakarta.
Marzuki, P.M. (2011). Penelitian Hukum .  Kencana Prenada Media. Jakarta.
Muladi, (2004) . Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat . PT Refika Aditama. Bandung.
Muntaha,  M.  (2017).  Pengaturan  Praperadilan  dalam  Sistem  Hukum  Pidana  di Indonesia. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada , 29 (3),  461- 473.
Nugraha,  M.Y.  (2020) Optimalisasi  Asas  Oportunitas  Pada  Kewenangan  Jaksa  Guna Meminimalisir Primum Remedium . Jurnal Vej Volume 6 No 1. 221-222.
Qamar,  N.,  &  Djanggih,  H.  (2017).  Peranan  Bahasa  Hukum  dalam  Perumusan  Norma Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 11 (3), 337-347.
Rozi, R.M. 2(011). Perluasan Penerapan Oportunitas Jaksa Agung Pada Proses Penyidikan Korupsi. Widyariset Vol.14 No.1, 185-186.
Sofyan,  A.  dan  Abd.  Asis,  A.  (2014) Hukum  Acara  Pidana  Suatu  Pengantar. Kencana. Jakarta

## 39 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.3, No. 1, Juni 2021
Santoso, I.K.D. dkk, (2021) Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia .  Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1.