## ANALYSIS OF LEGAL AWARENESS COMMUNITY OF BANKING ACTIVITIES WITHOUT PERMISSION FORM AS A CORPORATE CRIME

## ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PERBANKAN TANPA IZIN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN KORPORASI
Dwi Iman Muthaqin
Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI Email : kings_freeland@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The Corporation is a form of organization that are important in people's lives. the Corporation developed  as  a  form  of  public  and  private  organizations  that  needed  the  form  of  corporate community, one of which is the bank. The Bank is an existing Corporation and interact directly with  the  community.  The  society  performs  the  interaction  with  the  bank  through  the  banking activities. The current banking activities is a common activity performed by the community, the needs  of  society  against  the  banking  activities  can  not  be  inseparable,  the  bank  is  a  business entity that funds from the public in the form of savings and channel it to the community in the form of loans with the purpose of improving the livelihood of the public, but in reality there are community  members  who  become  victims  of  banking  activity,  in  this  case  banking  activities without permission. members of the community  who are victims of the customer of the bank is where they invest their money. This article will discuss about the legal awareness of the victim in  the  case  of  the  PT.  Interbanking  Bisnis  Terencana  (PT.  IBIST),  PT.  IBIST  is  doing corporations  gather  funds  from  communities  without  permission  from  Bank  Indonesia,  where clients ' money vanished and there is no resolution change to lose over the matter.

## Keywords: Legal Awareness, The Law of Banking, and Corporate Crime

## ABSTRAK
Korporasi  merupakan  bentuk  organisasi  yang  penting  dalam  kehidupan  masyarakat.  korporasi berkembang sebagai bentuk organisasi publik dan swasta yang dibutuhkan masyarakat, bentuk korporasi  tersebut  salah  satunya  ialah  bank.  Bank  merupakan  suatu  korporasi  yang  ada  dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Masyarakat melakukan interaksi dengan bank melalui kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan saat ini merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat,  kebutuhan  masyarakat  terhadap  kegiatan  perbankan  tidak  dapat  terlepaskan,  bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan tujuan meningkatkan taraf hidup  masyarakat,  akan  tetapi  dalam  kenyataannya  terdapat  anggota  masyarakat  yang  menjadi korban  dari  kegiatan  perbankan,  dalam  hal  ini  kegiatan  perbankan  tanpa  izin.  anggota masyarakat  yang  menjadi  korban  merupakan  nasabah  dari  bank  tempat  mereka menginvestasikan uangnya. Artikel ini akan membahas mengenai kesadaran hukum dari korban pada kasus PT.Interbanking Bisnis Terencana (PT.IBIST), PT.IBIST merupakan korporasi yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia, dimana uang para nasabah raib dan tidak terdapat penyelesaian ganti ruginya atas  perkara tersebut.
Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Hukum Perbankan, dan Kejahatan Korporasi
Pada  dasarnya  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,
seorang  warga  negara  dalam  menjalani kehidupannya, dituntut untuk harus
senantiasa melandasi dirinya dengan hakikat pancasila,  antara  lain  dalam  kehidupan ekonomi,  hukum,  politik,  sosial,  budaya, pertahanan  dan  keamanan,  serta  dalam kehidupan  keagamaan,  semua  ini  haruslah dijalani  dengan  sifat  yang  dilandasi  oleh moral  kemanusiaan  sehingga  seorang  warga negara  dapat  saling  menjaga  keharmonisan dengan  warga  lainnya.  Keharmonisan  dapat terselenggara  apabila  seorang  warga  negara mempunyai  kesadaran  akan  hukum  yang berlaku dan hidup di negaranya, hal tersebut dibutuhkan  untuk  menegakkan  keadilan  dan kebenaran  serta  memajukan  kesejahteraan umum. Keadilan akan hukum ialah merupakan  salah  satu  unsur  dari  falsafah
Indonesia yaitu Pancasila, khususnya sila ke lima  yaitu  “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh Rakyat Indonesia”.
Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung  dalam  sila  kelima  Pancasila, maka  terciptalah  keadilan  komulatif,  yaitu suatu  hubungan  antara  warga  satu  dengan yang  lainnya  secara  timbal  balik  (Kaelan, 2003,  hlm.  83).  Dalam  menciptakan  suatu hubungan  timbal  balik  yang  harmonis  di antara warga negara, maka negara berkewajiban  untuk  melindungi  seluruh warganya.  Perlindungan  itu  salah  satunya dapat  berupa  perlindungan  bagi  para  warga negara  di  hadapan  hukum,  hal  tersebut tercantum dalam  Pasal  27 ayat (1) Undang- Undang  Dasar  1945.  Adapun  isi  dari  Pasal 27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945 ialah sebagai berikut :
“Segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya”
Melihat  dari  pasal  tersebut  maka dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  negara melindungi  seluruh  warga  negaranya  tanpa terkecuali,  semuanya  berkedudukan  sama  di hadapan hukum, akan tetapi dalam kehidupan  nyata  masih  ada  pihak-pihak yang  kurang  terlindungi  oleh  hukum, mereka  ialah  korban  kejahatan,  korban ( victims )  disini  ialah  para  korban  tindak pidana  dalam  arti  sempit  atau  dalam  artian hukum  pidana  (Mansur  &  Elisatris,  2004, hlm. 25).
Pengertian  korban  menurut  Muladi, sebagai  berikut  ;  “Korban  ( victims )  adalah orang-orang  yang  baik  secara  individual maupun  kolektif  telah  menderita  kerugian, termasuk  kerugian  fisik  dan  atau  mental, emosional, kerugian ekonomi, atau gangguan  substansial  terhadap  hak-haknya yang  fundamental,  melalui  perbuatan  atau komisi  yang  melanggar  hukum  pidana  di masing-masing negara,
termasuk penyalahgunaan  kekuasaan”  (Mansur  & Elisatris, 2004: 47).
Seorang  korban  di  dalam  hukum pidana bisa merupakan manusia ( natuurlijke persoon )  dalam  artian  individu  maupun kelompok  dan  bisa  juga  merupakan  suatu badan hukum ( rechtspersoon ). Dalam perkembangan  hukum  pidana,  di  samping manusia  sebagai  pembawa  hak,  terdapat pula badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh  hukum  diberi  status  “ Persoon ”  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  seperti manusia, yang disebut badan hokum (Kansil, 1989, hlm. 118).
Disaat  situasi  perekonomian  bangsa ini    yang  semakin  terpuruk  dan  persaingan ekonomi  semakin  ketat,  sebagian  anggota masyarakat berusaha untuk mencari pendapatan lebih untuk memenuhi
kebutuhan  hidupnya,  dan  di  waktu  yang bersamaan  bermunculan  pihak-pihak  yang yang memberikan mimpi kepada masyarakat untuk  memajukan  kehidupan  ekonomi mereka,  pihak-pihak  itu  salah  satunya  ialah para  pelaku-pelaku  usaha  yang  mencari pendapatan  dengan  cara  membangun  suatu perusahaan yang usahanya ialah menghimpun  dana  investasi  atau  modal berupa  uang  dari  para  nasabahnya,  kegiatan ini hampir sama dengan kegiatan penyimpanan  modal  yang  dilakukan  oleh bank  konvensional,  semakin  hari  semakin marak  didengar  tentang  perusahaan  yang bergerak dalam kegiatan ini dan peminatnya pun  semakin  bertambah,  hal  tersebut disebabkan karena masyarakat telah terbujuk akan  keuntungan  yang  akan  diberikan perusahaan,  para  nasabah  ini  telah  terbujuk dengan  cara  akan  diberikan  bunga  yang lebih besar dari pada bunga   yang diberikan oleh bank konvensional lainnya.
Perusahaan  seperti  ini  dikatakan sebagai  bank  gelap,  hal  tersebut  karena pemilik/pendirinya  tidak  memiliki  izin, apalagi izin dari bank Indonesia. Perusahaan seperti  ini  sudah  jelas  melanggar  peraturan perundang-undangan,    yaitu  Pasal  16  ayat (1)  Undang-undang  No  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan,  mengenai  izin  kegiatan penghimpunan dana sebagai berikut: “Setiap pihak yang melakukan kegiatan
menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  wajib  terlebih  dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank  Indonesia,  kecuali  apabila  kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud  diatur  dengan  Undang-undang tersendiri” Dalam  kenyataan  terdapat  badan usaha yang ternyata melakukan
penghimpunan  dana  di  masyarakat,  PT Interbanking  Bisnis  Terencana  (PT.  IBIST) salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  di bidang  bisnis  investasi  modal,  perusahaan ini  berhasil  meraih  nasabah  sebanyak  5.042 (lima  ribu  empat  puluh  dua)  orang  yang tersebar  di  kota-kota  besar  di  Indonesia  dan terdiri  dari  warga  sipil  dan  mayoritas nasabahnya  ialah  anggota  TNI  dan  POLRI. Pada  akhir  tahun  2006,  PT.  IBIST  diduga telah  melakukan  penipuan  pada  para nasabahnya dan melarikan,
serta menggelapkan  uang  para  nasabah  sebesar
Rp.  224.578.810.000,-  (dua  ratus  dua  puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
Para nasabah
yang tadinya menginginkan  keuntungan  dari  investasi yang  mereka  berikan  kepada  PT.  IBIST, sekarang  harus  menelan  pil  pahit  akan  hasil dari  usaha  mereka  itu,  dan  hingga  kini pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh PT.  IBIST  tidak  menunjukkan  suatu  titik terang. Terkait dengan masalah di atas maka peneliti  merasa  tertarik  untuk  melakukan penelitian  terhadap  permasalahan  tersebut agar terwujudnya masyarakat yang terlindungi  oleh  hukum  dan  kepastian hukum  dengan  judul  “Analisis  Kesadaran Hukum  Masyarakat  Terhadap  Kegiatan Perbankan  Tanpa  Izin  Sebagai  Bentuk Kejahatan Korporasi”.

## METODE
Penelitian ini mengunakan pendekatan  yang  dilakukan  dengan  metode yurisdis  kualitatif,  yaitu  dengan  cara penyusunan  data  secara  kualitatif  dan sistematis untuk mencapai kejelasan masalah  yang  dibahas,  kemudian  data  yang telah disusun dianalisis untuk dicari kesimpulan. Spesifikasi penelitian bersifat pendekatan Deskriptif Analitis, yaitu: “Mengambarkan peraturan-perundang-
undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan teori-teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalah yang akan dibahas”.
Suatu pendekatan deskriptif dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang seteliti mungkin tentang masyarakat, sehingga  mampu  menjelaskan  seperti  apa tindak pidana korporasi yang berkembang di masyarakat  dan  bagaimana  keadaan  korban PT.  Interbanking  Bisnis  Terencana  (PT. IBIST)  serta  ganti  kerugian  yang  diberikan oleh  pelaku  untuk  mengembalikan  hak-hak para korban.
Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
1. Penelitian Keperpustakaan ( Library Research ) Penelitian kepustakaan yaitu: “Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan  penggumpulan  dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan  dalam  bentuk  layanan  yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif  kepada  masyarakat”.  Studi kepustakaan  ini    untuk  mempelajari  dan meneliti  literatur  tentang  hal-hal  yang berhubungan  dengan  tindak  pidana korporasi  pada  PT  Interbanking  Bisnis Terencana  (PT.  IBIST)  dan  bagaimana penanganan mengenai korbannya, sehingga  data  yang  diperoleh  ialah sebagai berikut:
a. Data  Primer,  yaitu  bahan-bahan hukum  yang  mengikat  seperti, Undang-undang  Dasar  1945,  Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang  No.10  Tahun  1998 tentang Perbankan, surat kabar yang memuat mengenai kasus PT. IBIST,
seperti Koran Pikiran Rakyat, Kompas,Tempo, serta website antara http://www.hukumonline.com dan http://www.Detik.com.
b. Data  Sekunder,  yaitu  bahan-bahan yang  erat  hubungannya  dengan hukum  primer  dan  dapat  membantu menganalisis  dan  memahami  bahan hukum primer antara lain: 1) Rancangan peraturan perundang-undangan 2) Hasil karya ilmiah para sarjana
3) Hasil-hasil penelitian
c. Data  Tertier,  yaitu  bahan-bahan hukum  yang  memberikan  informasi maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.
2. Penelitian Lapangan ( Field Research )
Penelitian  Lapangan  yaitu  :  “suatu  cara memperoleh  data  yang  bersifat  primer.” Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data primer, dengan  cara  melakukan  pencarian  data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan Korban terhadap viktimisasi dalam kasus PT.IBIST
Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena  adanya  interaksi  antara  fenomena yang  ada  dan  saling  mempengaruhi.  Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan  sebagai partisipan,  yang  terlibat  secara  aktif  atau pasif  dalam  suatu  kejahatan,  masing-masing memainkan  peranan  yang  penting  dan menentukan.  Korban  membentuk  pelaku kejahatan dengan sengaja  atau tidak  sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing- masing  (relatif).  Antara  korban  dan  pelaku kejahatan  ada  hubungan  fungsional  (Gosita, 2004, hlm. 115).
Ada  korban  ada  kejahatan,  dari  kata- kata  tersebut  dapat  kita  lihat  bahwa kejahatan dan korban tidak akan terpisahakan.  Kejahatan  adalah  suatu  hasil interaksi  karena  adanya  interaksi  antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi  (Sahetapy,  1995,  hlm.  12). Yang  dimaksud  kejahatan  di  sini,  adalah kejahatan  dalam  arti  luas.  Tidak  hanya dirumuskan  dalam  undang-undang  hukum
pidana  saja,  tetapi  juga  tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan yang tindakannya  tidak  dapat  dibenarkan  serta dianggap jahat.
Apakah  korban    berperan  untuk terjadinya  kejahatan?  Pada  dasarnya  korban dapat  berperan  baik  secara  sadar  dan  secara tidak  sadar,    maupun  langsung  atau  tidak langsung  untuk  terjadinya  kejahatan,  bila dijabarkan  “peranan  korban”  terhadap kejahatan  berkolerasi  dengan  seputar  apa yang  dilakukan,  kapan  korban  melakukan sesuatu  dan  tempat  dimana  perbuatan dilakukan.  Selain  itu,  adanya  derajat hubungan korban dengan si pelaku dan juga sebagai  pelaku  kejahatan  (Mulyadi,  2007, hlm.  132).
Jika  dibuat  skema,  maka  peranan korban  terhadap  kejahatan  mempunyai dimensi menurut Mulyadi  (2007, hlm.  132). sebagai berikut:

## (1)                                                   (2)

## Skema 1. Peranan Korban Terhadap Kejahatan
Dari  skema  angka  (1)  tersebut  dapat dikaji  dari  dua  perspektif,  yaitu; Pertama, adannya peranan korban terhadap terjadinya kejahatan. Kedua, adanya  derajat  hubungan saling mengenal ataukah tidak antara korban dan  pelaku.  Kemudian  dari  skema  (2)  dapat dikaji bahwa dengan perannya maka korban dapat menjadi si pelaku kejahatan (Mulyadi, 2007, hlm. 133).
Peranan  korban  kejahatan  ini  antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu,  di  mana  hal  tersebut  dilakukan.
Korban
Kejahatan
kejahatan Pelaku Pelaku
Peranan  korban  ini  memiliki  akibat  dan pengaruh  bagi  diri  korban  dan  pihaknya, pihak  lain  dan  lingkungannya.  Antara  pihak korban  dan  pihak  pelaku  terdapat  hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kegiatan  tertentu  pihak  korban  dikatakan ikut  bertanggungjawab  (Gosita,  2004,  hlm. 114).
Selain  kejahatan  yang  ditimbulkan bersama-sama,  setiap  partisipan  (pihak- pihak)  dapat  pula  menimbulkan  kejahatan bentuk  lain  sebagai  reaksi  dan  respon terhadap kejahatan.
Pihak korban mempunyai  status  partisipan  aktif  maupun pasif  dalam  suatu  kejahatan,    memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi bebagaimana terjadinya kejahatan  tersebut.  Pelaksana  peran  pihak korban  dipengaruhi  oleh  situasi  dan  kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pihak korban  dapat  berperan  dalam  keadaan  sadar maupun  tidak  sadar,  secara  langsung maupun  tidak  langsung,  secara  bersama- sama maupun sendiri.
Korban dapat berperan sebagai korban yang  bersifat  semu  yang  berkerjasama dengan  pelaku  dalam  melakukan  suatu kejahatan.  Di  sini  misalnya,  pihak  yang mengasuransikan  harta  benda  miliknya.  Ia berharap  akan  mendapat  premi  apabila terjadi suatu musibah dengan harta miliknya yang diasuransikan itu. Agar cepat mendapatkan premi, ia menyuruh orang lain untuk  menghancurkan  harta  milik  yang diasuransikan  tinggi  itu  dengan  maksud untuk  mendapatkan  keuntungan.  Apabila korban semu ini berhasil dilancarakan pihak pelaku,  pihak  korban  akan  menerima preminya (Gosita, 2004, hlm. 118).
Kemajuan  perekonomian  Indonesia, khususnya kemajuan dalam bidang perbankan berkembang dengan sangat pesat,
selain  berdampak  positif,    tentu  ada  pula dampak negatifnya berupa timbulnya masalah-masalah  baru  yang  belum  pernah terjadi sebelumnya. Dampak negatif tersebut timbul sebagai perkembangan dunia perbankan  itu  sendiri,  maupun  karena  ada oknum-oknum  yang  memanfaatkan  celah- celah atas industri perbankan.
Korban  kejahatan  perbankan  tidak dapat dilepaskan dari bentuk-bentuk kejahatan  tindak  pidana  yang  ada  dan
seringkali  para  korban  tersebut  adalah  para pihak  yang  mempunyai  interaksi  langsung dengan  produk-produk  perbankan  yang  ada. Para  pihak  yang  menjadi  korban  ialah  para masyarakat  pengguna  jasa  produk-produk bank,  seperti  nasabah  deposan,  penabung, maupun  pihak  bank  itu  sendiri  sebagai penyelenggara  perbankan  dan  juga  bahkan pemerintah ataupun negara. Dengan pertumbuhan  dan  perkembangan  perbankan itu  sendiri,  dimana  semakin  cepat  dan semaraknya  dunia  perbankan  maka  secara bersamaan  itu  pula  kejahatan  di  bidang perbankan  juga  meningkat,  yang  berarti semakin banyak dan beraneka ragam modus operandi  kejahatan  tersendiri,  sehingga  para korban semakin luas dan bersifat abstrak dan sulit ditelusuri.
Dalam kasus PT.IBIST, korban
mempunyai peranan tersendiri dalam kejahatan  yang  terjadi.  Dalam  kasus-kasus tertentu  kejahatan  bidang  perbankan  seperti kasus  bank  gelap  atau  bank  tanpa  ijin. Peranan korban sangat besar. Pada umumnya  korban  mengharapkan reward (bunga, deviden , pembagian hasil
keuntungan)  yang  sebenarnya  tidak  masuk akal  sehat.  Namun  karena  adanya  keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari korban, dan  terlena  oleh  penampilan  sesaat  para mengelola  perusahaan,  secara  sadar  mereka menjadi  nasabah  untuk  selanjutnya  menjadi korban kejahatan  tersebut, para nasabah dan calon  nasabah  PT.IBIST  sudah  sangat percaya kepada PT.IBIST
untuk menginvestasikan  uang  mereka,  karena  para korban  menyakini  bahwa  tempat  mereka menyimpan  uang  adalah  tempat  yang  legal disebabkan  karena  mereka  melihat  para perjabat  anggota  TNI  dan  POLRI  yang menyimpan  uangnya  di  PT.IBIST,  karena hal tersebutlah para nasabah yang terdiri dari TNI,  POLRI  dan  masyarakat  sipil  percaya pada  PT.IBIST  dan    menginvestsikan  uang mereka.
Kasus tindak pidana perbankan seperti PT.IBIST seorang korban mempunyai alasan tersendiri untuk menjadikan dirinya menjadi nasabah dari suatu bank, hal tersebut ditinjau dari  peranan  korban  itu  sendiri,  mengingat sifat  yang  khas  dari  hubungan  antara nasabah  dan  bank  menurut  Sahetapy  (1995:
25)  yaitu sebagai berikut:
1. Bank  adalah  lembaga  kepercayaan  yang sudah  diakui  secara  umum.  Orang digiring  dan  bahkan  dipaksa  untuk percaya kepada bank sebagai produknya,  sehingga  secara  sukarela menyerahkan permasalahan keuangannya  kepada  bank.  Calon-calon korban tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai bank yag sehat atau tidak  sehat.  Penilaian  mereka  hanya mengandalkan penilaian otoritas moneter  dan  institusi  pengawasan  yang ada. 2. ketidaktahuan korban (nasabah) terhadap setiap bentuk produk perusahaan  umum  bukan  bank  yang menawarkan produk-produk yang sepintas  memberikan  keuntungan  yang menarik  dalam  waktu  singkat.  Bentuk produk  tersebut  merupakan  bank  tanpa ijin atau bank gelap seperti PT.IBIST.yang produknya dalam bentuk kerjasama modal dengan janji keuntungan  (deviden)  yang  rata-rata  3 sampai  10  persen  perbulan.  Korban dalam kejahatan tersebut di atas bersifat luas dan abstrak untu ditelusuri.
Untuk  kasus  PT.Interbanking  Bisnis Terencana  (PT.IBIST),  peranan  para  korban dalam  viktimisasi  yang  terjadi  ialah  para korban yang menjadi nasabah dari PT.IBIST tergiur  untuk  menjadi  nasabah  karena ketidaktahuan korban terhadap bentuk perusahaan  PT.IBIST  yang  ternyata  bukan merupakan bank. Dengan yang menawarkan keuntungan  yang  menarik  dalam  waktu singkat  para  calon  nasabah  tergiur  untuk menjadi  nasabah  PT.IBIST.  bentuk  kerja dari  PT.IBIST  berupa  kerjasama  modal (investasi) dengan janji keuntungan (deviden)  yang  rata-rata  4  persen  perbulan, selain  itu  para  nasabah  PT.IBIST  sangat percaya terhadap perusahaan ini karena para nasabah  yang  menginvestasikan  uangnya mayoritas  para  anggota  TNI  dan  POLRI, para korban berfikir bahwa apabila maoritas nasabah  PT.IBIST  ialah  anggota  TNI  dan
POLRI maka perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dapat dipercaya.. Maka dapat disimpulkan bahwa peranan korban PT.IBIST ialah Participating  victims ,  adalah  mereka  yang
bersikap tidak peduli atau perilaku lain yang menyebabkan  mereka  menjadi  korban  atau mereka yang dengan perilakunya memudahkan  dirinya  menjadi  korban.  Para nasabah  tidak  perduli  akan  resiko  yang mereka akan terima pada saat menginvestasikan uangnya kepada PT.IBIST,  yang  para  nasabah  perhatikan hanyalah  mendapatkan  keuntungan  dari investsi  yang  mereka  berikan  kepada PT.IBIST. Melihat dari modus operandi PT.IBIST terhadap korbannya, kasus
PT.IBIST  ini  merupakan  suatu  penipuan gaya  baru  yang  memanfaatkan  situasi  dari pemikiran  masyarakat  untuk  mendapatkan keuntungan  besar  dengan  cara  jalan  pintas. kehidupan  masyarakat  saat  ini  yang  serba kompleks, hal tersebut cenderung membawa masyarakat  terhadap  perubahan  sosial  yang mengarah  ke  gejala  patologi  sosial  karena masyarakat sudah  tidak  menghiraukan norma-norma  dan  kaidah  yang  hidup  dan seharusnya mereka terapkan dalam kehidupan.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Tindak Pidana Dalam Kasus PT IBIST
Perlunya diberikan perlindungan hukum  terhadap  para  korban  kejahatan secara  memadai  tidak  saja  merupakan  isu nasional,  tetapi  juga  internasional.  Oleh karena  itu,  masalah  ini  perlu  memperoleh masalah yang serius. Pentingnya
perlindungan  korban  kejahatan  memperoleh perhatian  yang  serius,  dapat  dilihat  dari dibentuknya Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of Crime and Abuse of Power oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa, dalam  salah-satu  rekomendasinya  menurut Mansur  (2007:  23)  disebutkan: “Offenders or  third  parties  responsible  for  their behaviour  should,  appropriate,  make    fair restitution  to  victims,  their  families  or dependents,  such  restitution  should  include teh  returns  of  property  or  payment  for  the harm  or  loss  suffered,  reimbursement  of expenses  incurred  as  a  result  of  the victimization,  the  provision  of  service  and the restoration of rigth”
Deklarasi Milan 1985 tersebut menjelaskan  bentuk  perlindungan  yang diberikan  mengalami  perluasan  tidak  hanya
ditujukan  kepada  korban  kejahatan  ( victims of  crime ),  tetapi  juga  perlindungan  terhadap korban  akibat  penyalahgunaan  kekuasaan ( abuse of power ).
Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan  pihak  yang  paling  menderita dalam  suatu  tindak  pidana,  justru  tidak memperoleh  perlindungan  sebanyak  yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku  kejahatan.  Akibatnya,  pada  saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh  pengadilan,  kondisi  korban  kejahatan seperti  tidak  diperdulikan  sama  sekali, padahal masalah keadilan dan penghormatan hak  asasi  manusia  tidak  hanya  berlaku terhadap  pelaku  kejahatan  saja  tetapi terhadap  korban  kejahatan  (Mansur,  2007, hlm.  24).
Perlindungan  hukum  terhadap  para korban kejahatan merupakan hal yang  harus ditegakan dalam pembaharuan hukum
pidana nasional, perlindungan hukum
terhadap  korban  kejahatan  diatur  dalam undang-undang  No  13  tahun  2006,  setelah sekian  lama  banyak  pihak  yang  menunggu lahirnya  undang-undang yang secara  khusus mengatur  mengenai  perlindungan  saksi  dan korban,  akhirnya  pada  tanggal  16  agustus 2006,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban, disahkan dan diberlakukan.
Maksud  dari  “perlindungan”  dalam Undang-undang No 13 Tahun 2006 terdapat dalam  pasal  1  ke-6,  yaitu  sebagai  berikut: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi dan/atau  korban  yang  wajib  dilaksanakan oleh  LPSK  atau  lembaga  lainya  sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”
Pemenuhan  hak  atas  korban  diatur dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang  No 13  Tahun  2006  tentang  perlindungan  saksi dan korban, yaitu sebagai berikut : “Seorang saksi dan korban berhak :
a. Memperoleh  perlindungan  atas keamanan  pribadi,  keluarga,  dan harta  bendanya,  serta  bebas  dari ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau telah diberikan.
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih dan menentukan bentuk
perlindungan dan dukungan keamanan. c. Memberikan keterangan tanpa keterangan. d. Mendapat penerjemah. e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
f. Mendapatkan  informasi  mengenai perkembangan kasus.
g. Mendapatkan  informasi  mengenai putusan pengadilan.
h. Mengetahui  dalam  hal  terpidana dibebaskan.
i. Mendapatkan identitas baru.
j. Mendapatkan  tempat  kediaman baru. k. Memperoleh  penggantian  biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. l. Mendapatkan nasehat hukum.
m. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir.”
Secara  teoritis,  bentuk  perlindungan terhadap  korban  kejahatan  dapat  diberikan dalam  berbagai  cara,  tergantung  pada penderitaan/  kerugian  yang  diderita  oleh korban.  Sebagai  contoh,  untuk  kerugian yang  sifatnya  mental/psikis  tentunya  bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. sebaliknya apabila  korban  hanya  menderita  secara materil  (seperti  hilangnya  harta  benda) pelayanan  yang  bersifat  psikis  terkesan terlalu  berlebihan.  Oleh  karena  itu  dengan mengacu  kepada  beberapa  kasus  kejahatan yang  terjadi,  ada  beberapa  perlindungan terhadap  koran  kejahatan  yang  lazim diberikan  menurut  (Mansur,  2007:  166) antara lain sebagai berikut:
1. Pemberian Restitusi dan  Kompensasi.
Pengertian kompensasi yaitu ganti kerugian  yang  diberikan  oleh  negara karena  pelaku  tidak  dapat  memberikan ganti  kerugian  sepenuhnya  yang  menjadi tanggungjawabnya,  sedangkan  restitusi, yaitu  ganti  kerugian  yang  diberikan kepada  korban  atau  keluarganya  oleh pelaku  atau  pihak  ketiga.  Restitusi  dapat berupa :
a. pengembalian harta milik.
b. Pembayaran  ganti  kerugian  untuk kehilangan atau penderitaan; atau
c. Penggantian  biaya  untuk  tindakan tertentu. 2. Konseling
Pada umumnya perlindungan ini diberikan  kepada  korban  sebagai  akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana.
Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat  cocok diberikan kepada korban  kejahatan  yang  menyisakan trauma  berkepanjangan,  seperti  pada kasus-kasus  yang  menyangkut  masalah kesusialaan.
3. Pelayanan/Bantuan Medis Diberikan  terhadap  yang  menderita secara  medis  akibat  suatu  tidnak  pidana. Pelayanan  medis  yang  dimaksud  dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan  tertulis  ( Visum  at  repertum atau surat  keterangan  medis  yang  memiliki kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  alat bukti).
4. Bantuan Hukum. Bantuan  hukum  merupakan  suatu  bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan.  Pemberian  bantuan  hukum terhadap  korban  kejahatan  haruslah diberikan baik diminta atau tidak diminta oleh  korban  hal  ini  penting  mengingat masih  rendahnya  tingkat  kesadaran hukum  dari  sebagian  besar  korban  yang menderita.  Sikap  membiarkan  korban kejahatan  tidak  memperoleh  bantuan hukum  yang  layak  dapat  berakibat    pada semakin  terpuruknya  kondisi  korban kejahatan.
5. Pemberian informasi Pemberian  informasi  kepada  korban  atau keluarganya  berkaitan  dengan  proses penyidikan  dan  pemeriksaan  tindak pidana  yang  dialami  oleh  korban. Pemberian  informasi  ini  memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan  masyarakat  sebagai  mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol  masyarakat  terhadap  kinerja kepolisian dapat berjalan lebih efektif. Akan tetapi kenyataan selalu berbanding  terbalik  dengan  teori  yang
ada.  Dari  fakta  dan  kenyataan  yang  ada dalam  masyarakat,  dalam  tindak  pidana tertentu  khususnya  dalam  tindak  pidana perbankan, perlindungan hukum terhadap para  korban  kejahatan  perbankan  kurang didapatkan,  apabila  kita  melihat  bahwa ada  kolerasi  yang  kuat  antara  korban kejahatan  perbankan  dengan  pelaku kejahatan. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perbankan sulit terlaksanakan karena ada beberapa faktor, sehingga  perlindungan  tersebut  tidak sampai  kepada  para  korban.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  para  korban  kejahatan itu sendiri, perlindungan terhadap korban tindak pidana perbankan tidak terlaksanakan  menurut  Sahetapy  (1995, hlm. 27) sebagai berikut: 1. korban mengetahui bahwa ia
menjadi  korban,  tetapi  ia  tidak  mau untuk melaporkan, karena: a. Menganggap  polisi  tidak  efisien atau  tidak  akan  memperdulikan laporannya. b. Menganggap bahwa urusan tersebut merupakan urusan pribadi karena : 1) Akan menyelesaikan langsung di  luar  pengadilan  dengan  si pelaku ( extra judical ).
2) Merasa malu dan tidak bersedia  menjadi  saksi  di hadapan polisi maupun pengadilan,  hal  ini  karena adanya  kekhawatiran  harga dirinya ( prestise ) tercemar.
2.  Korban  tidak  mengetahui  bahwa  dia telah  menjadi  korban  suatu  peristiwa kejahatan.  Hal  ini  terjadi  pada  tindak pidana penipuan atau penggelapan uang para  nasabah  oleh  suatu  badan  hukum dengan  modus  operandi  kerjasama investasinya  atau  tindak  pidana  usaha tanpa  izin,  dimana  para  investor  tidak menyadari  bahwa  sebenarnya  yang bersangkutan tertipu.
Bentuk  pemberian  ganti  rugi  pada korban adalah salah satu bentuk perlindungan  hukum.  Sehubungan  dengan hal  tersebut,  Amrullah  berpendapat,  korban dapat  dikatagorikan  sebagai  korban  abstrak (abstract  victim) ,  yang  dapat  ditemukan
pada  kejahatan  dalam  bentuk  penipuan konsumen.  Pemikiran  tersebut  dikuatkan oleh Quinney, bahwa, semua kejahatan pasti menimbulkan  korban,  suatu  perbuatan tertentu  dikatakan  jahat,  karena  seseorang dianggap  telah  menjadi  korban,  termasuk tentunya  korban  kejahatan  korporasi,  yang meliputi  orang-perorangan,  kelompok  orang atau  badan (entities) yang  telah  menderita atau korban akibat dari kegiatan illegal.
Dalam  kasus  PT.IBIST,  ganti  rugi dari  pihak  pelaku  tidak  pernah  terwujud hingga  saat  ini,  walaupun  pada  saat persidangan Direktur PT.IBIST, WS berjanji akan memberikan kembali seluruh uang dari nasabah.  Salah  satu  perlindungan  hukum terhadap  korban  ialah  dengan  diberikannya hak  kepada  korban  untuk  melakukan  upaya hukum,  yang  dimaksud  dengan  upaya hukum ialah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap  orang  atau  kelompok  orang  untuk membela dan memulihkan hak-haknya  yang disediakan oleh hukum Indonesia.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  AS  selaku  mediator  perwakilan  dari SESKO  TNI  bahwa  para  korban  PT.IBIST melakukan upaya hukum berupa :
1. Melakukan pelaksanaan Pasal 98 KUHAP  dengan  cara  menggabungkan tuntutan  perkara  pidana  dan  perkara perdata  secara  konsekuen  melalui sistem  peradilan  cepat,  murah,  efektif, dan efisien.
Pasal 98 KUHAP ayat (1) ialah sebagai berikut:  “Jika  suatu  pebuatan  yang menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam  suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian  bagi  orang  lain,  maka  hakim ketua  sidang  atas  permintaan  orang  itu dapat menetapkan untuk menggabungkan  perkara  gugatan  ganti kerugian  kepada  perkara  pidana  itu.” Pasal  ini  menentukan  bahwa  apabila perbuatan  yang menjadi dasar dakwaan dalam  suatu  tuntutan  perkara  yang diajukan  oleh  penuntut  umum  di pengadilan negeri menimbulkan kerugian  bagi  orang  lain,  maka  orang ini  dapat  mengajukan  permintaan  ganti kerugian dan hakim ketua sidanga dapat menetapkan untuk menggabungkan
perkara  gugatan  ganti  kerugian  itu kepada perkara pidananya. 2. Menunjuk  kurator  untuk  memantau seluruh kegiatan peradilan dalam perkara PT.IBIST. Para  korban  menunjuk  kurator  sebagai upaya hukum guna mendapatkan kembali  hak-hak  mereka,  yaitu  uang para korban yang diinvestasikan kepada PT.IBIST,    dalam  hal  ini  para  korban menunjuk  Denny  Azani  and  Partners sebagai kurator. Yang dimaksud dengan kurator  di  sini  ialah  Balai  Harta Peninggalan  atau  orang  perseorangan yang  diangkat  oleh  pengadilan  untuk mengurus  dan  membereskan  harta debitor  pailit  di  bawah  pengawasan hakim pengawas.
Perlindungan  hukum  untuk  para korban dari PT.IBIST masih kurang dirasakan  khususnya  dalam  hal  ganti kerugian,  karena  hingga  saat  ini  ganti kerugian  terhadap  para  korban  tidak  pernah terjadi.  Ganti  kerugian  merupakan  hal  yang harus  dilakukan  serta  diberikan  kepada korban kejahatan oleh pihak pelaku.

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  dari  seluruh  bab yang  sebelumnya,  maka  penulis  mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem  pertanggungjawaban  pidana  yang dijatuhkan terhadap PT.IBIST ialah:
a. Sistem  pertanggungjawaban  pidana terhadap  PT.IBIST  menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)  yaitu  Pasal  372  KUHP mengenai penggelapan, dan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan
b. Sistem  pertanggungjawaban  pidana terhadap  PT.IBIST  menurut  Undang- Undang  No  10  Tahun  1998  tentang Perbankan  yaitu  :  Pasal  46  ayat  (1) Undang-Undang  No  7  tahun  1992 tentang  Perbankan  yaitu  tentang pelanggar izin menghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan tanpa  izin  usaha  dari  Pimpinan  Bank Indonesia.
2. Mengenai  peranan  Korban  terhadap viktimisasi  tindak  pidana  korporasi dalam kasus PT.IBIST, korban
mempunyai  peranan  tersendiri  dalam kejahatan  yang  terjadi,  dalam  kasus- kasus tertentu kejahatan bidang perbankan  seperti  kasus  bank  gelap  atau bank  tanpa  izin.  Pada  umumnya  korban mengharapkan reward (bunga, deviden ,
pembagian hasil keuntungan) yang sebenarnya tidak masuk akal. Maka dapat disimpulkan  bahwa  peranan  korban PT.IBIST  ialah Participating  victims , adalah mereka yang bersikap tidak peduli atau  perilaku  lain  yang  menyebabkan mereka menjadi korban atau mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi  korban  karena  keinginan  korban untuk  mendapatkan  keuntungan.  Para nasabah  tidak  perduli  akan  risiko  yang mereka akan terima pada saat menginvestasikan uangnya kepada PT.IBIST,  yang  para  nasabah  perhatikan hanyalah  mendapatkan  keuntungan  dari investsi  yang  mereka  berikan  kepada
PT.IBIST.
3. Perlindungan  hukum  terhadap  korban tindak  pidana  dalam  kasus  PT.IBIST. Mengenai  perlindungan  hukum  terhadap korban  ialah  dengan  diberikannya  hak kepada  korban  untuk  melakukan  upaya hukum,  untuk  itu  maka  para  korban PT.IBIST  melakukan  upaya  hukum berupa :
a. Melakukan  pelaksanaan  Pasal  98 KUHAP dengan cara menggabungkan tuntutan  perkara  pidana  dan  perkara perdata  secara  konsekuen  melalui sistem peradilan cepat, murah, efektif, dan efisien.
b. Menunjuk  kurator  untuk  memantau seluruh  kegiatan  peradilan  dalam perkara PT.IBIST.

## DAFTAR RUJUKAN
Amrullah,  M.  Arief.  2006. Kejahatan Korporasi . Jawa Timur: Bayumedia.
Alvin  S.  Jonhson.  2004. Sosiologi  Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Barda  Nawawi  Arief.  2007. Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan . Semarang: Kencana. B. Simanjuntak. 1981. Pengantar Kriminologi  dan  Patologi  Sosial . Bandung: Penerbit Tarsito.
CST  Kansil.  1989. Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta:
Balai Pustaka.
Didik  M.  Arief  Mansur  &  Elisatris  Gultom. 2007. Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan  Antara  Norma  &  Realita . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Djedje  Wachyudin  ( et.al). 2002. Dasar- dasar  Viktimologi  Dalam  Kajian
Kepustakaan . Bandung: Penerbit Pusaka Empat Tiga.
E.  Utrech.  1965. Rangkaian  Sari  Hukum
Pidana  II .  Bandung:  PT  Penerbitan
Universitas.
Fuady  M.  2004. Bisnis  Kotor,Anatomi Kejahatan  Kerah  Putih .  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada. Gosita,  Arief.  2004. Masalah  korban kejahatan (kumpulan karangan) . Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. ___________, 1995. Viktimologi dan KUHAP yang mengatur Ganti kerugian Pihak Korban . Jakarta Huda,  Chairul.  2006. Dari  ‘Tiada  Pidana Tanpa  Kesalahan’  menuju  kepada ‘Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa  Kesalahan. Jakarta: Kencana
Media Group.
Kartini  Kartono.  1988. Patologi  Sosial  Jilid Satu . Jakarta: CV. Rajawali. Kaelan. 2003. Pendidikan Pancasila . Yogyakarta: Paradigma.
L.  Moeljatno.  1986.  Kriminologi,  Bina
Aksara, Jakarta,
Lamintang  dan  Djisman  Samosir.  1990. Delik-Delik Khusus . Bandung: Penerbit Tarsito. Leden  Marpaung.  2003. Tindak  Pidana Terhadap Perbankan. Jakarta: Djambatan. Loebby  Loqman.  2005. Kejahatan  Bisnis ,
KIK  UI.  Journal  Studi  Kepolisian,
Edisi 065.
Mulyadi, Lilik. 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana  Kriminologi  &  Viktimologi .
Jakarta: Penerbit Djambatan. Nyoman Serikat Putera Jaya. 2008. Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana . Bandung:  PT Citra Aditya Bakti.
Sholehuddin. 1997. Tindak Pidana Perbankan . Jakarta: Rajawali Pers. Soedarto. 1977. Hukum dan Hukum Pidana . Bandung: Alumni. Sudjono.  1974. Kriminologi  Ruang  Lingkup dan Cara Penelitian . Bandung: Penerbit Tarsito. Sutan Remy Sjahdeini. 2006. Pertanggungjwaban Pidana Korporasi . Jakarta: Grafiti,
Rido,  Ali.  1986. Badan  Hukum  dan kedudukan  Badan  Hukum  Perseroan, Perkumpulan,  Koperasi,  Yayasan,
Wakaf . Bandung: Alumni.
Riduan  Syahrani.  2004. Seluk-Beluk  dan Asas-Asas  Hukum  Perdata .  Bandung:
Alumni.
Romli Atmasasmita. 1992. Penulisan Karya Ilmiah  tentang  masalah  santunan terhadap korban tindak  pidana.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Republik Indonesia.
Sahetapy,  J.E  (et.al).  1995. Bunga  rampai
Viktimisasi. Bandung:  Penerbit  PT
Aresco.
Tb.  Irman  S.,  2006. Anatomi  Kejahatan Perbankan . Jakarta: MQS Publilishing & AYYCCS Group. Wahyuni  Bahar  (Et.Al).  2007. Tindak Kejahatan  Di  Bidang  Perbankan . Jakarta : Centre For Finance, Invesment, and securities Law
(CFISEL).
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007
Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  RI  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  &
Peraturan  Bank  Indonesia  Tahun 2007.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.