Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek

## KAJIAN TERHADAP HAK EKSKLUSIF ATAS JINGLE DARI PERSPEKTIF HAK CIPTA DAN MEREK

## ¹Hosiana Daniel Adrian Gultom, ²Ellora Sukardi, ³Serlly Waileruny
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten.
Correspondent email : hosiana.gultom@uph.edu
| Article History
:
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
29 Oktober 2021
13 Desember 2021
20 Desember 2021 21 Desember 2021

## Abstract
As an integral part in the category of creation in the form of songs or music in the copyright law system, jingle is also a sign of trade in the form of sound which is a type of sound mark in the trademark law system. This is a good thing because jingles are protected by copyright and trademark laws. Copyright law protection uses a declarative system while trademark law uses a constitutive system. In the copyright and trademark legal system there are exclusive rights, namely  rights  granted  by  the  state  to  the  rightful  owner.  There  are  two  types  of  exclusive rights  in  copyright,  namely  moral  rights  and  economic  rights,  while  exclusive  rights  in trademarks  are  called  trademark  rights.  With  the  existence  of  moral  rights  and  economic rights  in  the  copyright  law  system  and  trademark  rights  in  the  trademark  legal  system, various  benefits  arise  from  the  ownership  of  jingles.  Through  a  study  of  moral  rights  and economic  rights  in  Law  Number  28  of  2014  concerning  Copyright  and  trademark  rights  in Law  Number  20  of  2016  concerning  Marks  and  Geographical  Indications,  it  is  hoped  that jingle owners can understand copyright law and trademark law related to jingles. as well as the various benefits of the jingle.
Keywords: Copyright; Trademarks; Economic Rights; Moral Rights; Jingle.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 135-150 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek

## A. PENDAHULUAN
Dalam  dunia  periklanan  dikenal  istilah  kata jingle .  Perlu  diketahui  bahwa jingle berbeda  dengan  lagu 1 maupun  musik.  Lagu  (nyanyian)  merupakan  hasil  karya  seni hubungan  dari  seni  suara  dan  seni  bahasa,  sebagai  karya  seni  suara  melibatkan  melodi dan  warna  suara  penyanyi. 2 Musik  adalah  bentuk  suatu  hasil  karya  seni  bunyi  dalam bentuk  lagu  atau  komposisi  musik  yang  mengungkapkan  pikiran  dan  perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu  dan  ekspresi  sebagai  satu  kesatuan. 3 Jingle adalah  alat  yang  membuat  orang terpesona oleh pesan penjualan dan membentuk identitas dengan menyusunnya ke dalam nada  yang menarik perhatian,  yang dapat  dinyanyikan. 4 Jingle adalah slogan iklan  yang dibuat menjadi musik. 5
Dari  pengertian jingle tersebut  diatas  maka  dalam jingle terdapat  nada  yang dirangkai  menjadi  musik  dan  seringkali  musik  tersebut  ditambah  dengan  nyanyian sehingga  menjadi  lagu.    Dengan  adanya  musik  dan  lagu  dalam jingle maka jingle merupakan  seni.  Bagian  menimbang  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta (UU  Hak Cipta) memberikan  penegasan bahwa  hak cipta merupakan kekayaan  intelektual  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra  yang  mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia.
Pasal 40 ayat 1 huruf d UU Hak Cipta mengatur bahwa lagu maupun musik, baik yang  disertai  dengan  teks  atau  tidak  disertai  teks,  dalam  arti  karya  cipta  yang  utuh, merupakan  seni  sebagai  objek  hak  cipta,  sehingga  terhadapnya  diberikan  perlindungan hak  cipta.  Kemudian  Pasal  1  angka  3  UU  Hak  Cipta  memberikan  pengertian  bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan  atas  inspirasi,  kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 huruf d dan Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta maka jingle termasuk  dalam  objek  ciptaan  dalam  bidang  seni  sehingga jingle mendapatkan  pelindungan  hukum  hak  cipta.  Definisi  hak  cipta  diatur  dalam  Pasal  1 angka  1  UU  Hak  Cipta,  yaitu  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1 Mozza  Pratidina,  “Konsepsi  Dan  Implementasi  Perlindungan  Hukum  Bagi  Jingle  Sebagai  Merek Nontradisional Suara” (Universitas Pelita Harapan, 2020).
2 Roma Ayuni A. Loebis, “Lagu, Kaum Muda Dan Budaya Demokrasi,” Pustaka 8, no. 2 (2018): 82.
3 Niswati Khoiriyah and Syahrul Syah Sinaga, “Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta,” Jurlan Seni Musik 6, no. 2 (2017): 82.
4 Moech  Nasir,  “Analisis  Pengaruh  Bintang  Iklan  Dan  Jingle  Iklan  Terhadap  Daya  Ingat  Konsumen  Produk “Vaseline  Men",”  in Prosiding  Seminar  Nasional  Ekonomi  Dan  Bisnis  &  Call  for  Paper  FEB  UMSIDA (Surakarta, 2016).
5 Rajulur Rahman, “Suara Sebagai Merek Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” (Universitas Indonesia, 2018).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 135-150 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek
Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. 6 Hak eksklusif yang      diberikan  kepada  pencipta  merupakan  suatu  bentuk  penghargaan  atas  usaha  si pencipta  dalam  menghasilkan  suatu  karya. 7 Pasal 4 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak  eksklusif  pada  hak  cipta  terdiri  dari  dua  macam  hak,  yaitu  hak  moral  dan  hak ekonomi. Kemudian Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta memberikan definisi pencipta, yaitu seorang  atau  beberapa  orang  yang  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
Sedangkan  prinsip  deklaratif  adalah  suatu  sistem  yang  tidak  mengharuskan adanya  pencatatan  (istilah  pencatatan  sama  dengan  istilah  pendaftaran  pada  undang- undang  hak  cipta  terdahulu). 8 Dengan  kata  lain  walaupun  pencipta  tidak  mencatatkan ciptaannya,  tetapi  pencipta  tetap  memiliki  perlindungan  langsung  ketika  ciptaan  selesai dibuat,  yakni  berupa  hak  untuk  mengontrol  agar  tidak  ada  seorang  pun  yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta. 9
Jingle banyak  dipergunakan  oleh  pemiliknya  untuk  memasarkan  dan mengiklankan  barang  dan/atau  jasa  yang  dikemas  sedemikian  rupa  dan  menggunakan komposisi musik dan lirik, serta seringkali menyebutkan merek  yang diiklankan. Dalam jingle terkadang  terkandung  lirik  mengenai  produk  tersebut  ataupun  hal  yang  berkaitan dengan produk  yang diiklankan. 10 Pada umumnya, jingle merupakan pengulangan nama suatu brand dan slogan dengan ritme tertentu dengan durasi yang cukup singkat. 11
Jingle dipergunakan  dalam  iklan  sebagai  alat  promosi  produk  barang  maupun jasa,  yang  terhadapnya  disematkan  suatu  merek,  dengan  tujuan  agar  produk  dan  merek tersebut dapat diketahui oleh konsumen. Melalui jingle yang dikemas secara singkat dan menarik,  maka  pengiklan  berharap  dapat  memberikan  kesan  terhadap  konsumen, sehingga kemudian konsumen tertarik dan membeli produk maupun jasa yang diiklankan dalam jingle tersebut.  Dari  segi  durasi jingle , walaupun  tidak  ada  aturan  yang  baku, namun jingle iklan  lazimnya  berdurasi  sekitar  beberapa  puluh  detik  sampai  sekitar  tiga menit.
Suara  menjadi  tanda  pembeda  yang  potensial  untuk  didaftarkan,  terutama  pada merek  khusus  yang  memiliki  tanda  khas  suara  yang  bernilai  ekonomi  tinggi. 12 Melihat penggunaan jingle dalam kegiatan pemasaran dan periklanan barang dan/atau jasa, maka jingle dapat diberikan pelindungan hak atas merek sebagai tipe merek suara. Merek suara
6 Inda  Nurdahniar,  “Analisis  Penerapan  Prinsip  Perlindungan  Langsung  Dalam  Penyelenggaraan  Pencatatan Ciptaan,” Veritas Et Justitia 2, no. 1 (2016): 233–234.
7 Kemala  Megahayati,  Muhammad  Amirulloh,  dan  Helitha  Novianty  Muchtar,  “Perlindungan  Hukum Sinematografi  Terhadap  Pengaksesan  Tanpa  Hak  Oleh  Pengguna  Aplikasi  Telegram  Berdasarkan  Undang- Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 5.
8 Nurdahniar Op.Cit. hlm. 234
9 Ibid.
10 Ibid.5
11 Pratidina Op.Cit,. hlm. 234.
12 Ni  Putu  Wanda  Pramesti  Dewi,  “Pendaftaran  Suara  Sebagai  Merek  Non  Tradisional  Berdasarkan  Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek,” Ilmu Hukum 7, no. 10 (2019): 3.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 135-150 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek
merupakan  tipe  merek  baru  yang  masuk  dalam  kategori  merek  nontradisional  dan  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis (UU Merek dan IG). Dalam UU Merek dan IG diberikan pengaturan berbagai tipe merek nontradisional, salah satunya adalah merek suara.
Secara  normatif,  merek  didefinisikan  sebagai  sebuah  tanda  yang  dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. 13 Pasal  1 angka 1 UU Merek dan  IG memberikan definisi merek sebagai  tanda yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka, susunan  warna,  dalam  bentuk  dua  dimensi  dan/atau  tiga  dimensi,  suara,  hologram,  atau kombinasi  dari  dua  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan  barang dan/atau  jasa.  Dari  definisi  tersebut  dapat  diketahui  3  (tiga)  unsur  pokok  dalam  merek yaitu  berupa  tanda,  memiliki  daya  pembeda,  digunakan  dapam  perdagangan  barang dan/atau jasa. 14
Berdasarkan  penggunaannya  merek  dikategorikan  sebagai  merek  dagang  dan merek  jasa.  Pasal  1  angka  2  UU  Merek  dan  IG  memberikan  definisi  merek  dagang sebagai  merek  yang  digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakannya  dengan barang  sejenis  lainnya.  Kemudian  Pasal  1  angka  3  UU  Merek  dan  IG  memberikan definisi  merek  jasa  sebagai  merek  yang  digunakan  pada  jasa  yang  diperdagangkan  oleh seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk membedakannya  dengan  jasa  sejenis  lainnya.  Melihat  penggunaan jingle dalam pemasaran  dan  periklanan  barang  maupun  jasa  dan  definisi  merek  yang  memasukkan suara sebagai merek, maka jingle memenuhi syarat sebagai merek suara.
Supaya  dapat  diberikan  pelindungan  hukum  berupa  hak  atas  merek  maka  suatu merek harus terlebih dahulu terdaftar. Ini adalah prinsip konstitutif dalam sistem hukum merek  dimana  pelindungan  hukum  merek  tidak  otomatis  muncul,  melainkan  perlu  ada upaya  permohonan  pendaftaran  merek  oleh  pemilik  merek  ke  pemerintah  dan  melalui berbagai tahapan sampai merek tersebut terdaftar. Permohonan ini harus diajukan dengan iktikad  baik (good  faith) . 15 Dengan  telah  terdaftarnya  merek  maka  timbul  pelindungan hukum  merek.  Singkat  kata  dapat  dikatakan  bahwa  hak  atas  merek  diperoleh  setelah merek terdaftar di pemerintah.
Berdasarkan  seluruh  uraian  diatas  maka  dapat  dipahami  bahwa jingle memenuhi syarat untuk mendapat pelindungan hukum hak cipta dan merek karena jingle merupakan ciptaan  lagu  atau  musik  dan  dipergunakan  dalam  mengiklankan  barang  dan/atau  jasa. Yang pasti jingle saat ini memperoleh perlindungan ganda  yaitu dapat dilindungi secara otomatis  dan  dicatatkan  sebagai  hak  cipta  dan  sekaligus  dapat  didaftarkan  juga  sebagai
13 Henry Soelistyo, Badfaith Dalam Hukum Merek (Yogyakarta: Maharsa, 2016).
14 Ranti  Fauza;  Santika  Tisni  Mayana, Hukum  Merek  Perkembangan  Aktual  Perlindungan  Merek  Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital (Bandung: Refika Aditama, 2021).
15 Rahmi  Jened, Hukum  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Era  Globalisasi  Dan  Integrasi  Ekonomi ,  Pertama (Jakarta: Kencana, 2015).
Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek
merek. 16 Dengan  adanya  pelindungan  ganda  terhadap jingle ,  maka jingle mendapatkan dua  hak  eksklusif,  yaitu  hak  eksklusif  dalam  bentuk  hak  moral  dan  hak  ekonomi  yang didapat  dari  sistem  pelindungan  hukum  hak  cipta,  dan  hak  eksklusif  berupa  hak  atas merek  yang  didapat  dari  sistem  pelindungan  hukum  merek.  Berdasarkan  hal  tersebut penulis  bermaksud  mengkaji  dua  hak  eksklusif  yang  didapat  oleh jingle dengan mengajukan  dua  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  Pertama,  bagaimana  pengaturan  hak moral  dan  hak  ekonomi  dalam  UU  Hak  Cipta  yang  terkait  dengan jingle. Kedua, bagaimana  pengaturan  hak  atas  merek  dalam  UU  Merek  dan  IG  yang  terkait  dengan jingle .

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  pendekatan  yang  dipergunakan  adalah  metode yuridis normatif. Penulis melakukan kajian terhadap hak eksklusif berupa hak moral dan hak  ekonomi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta  dan  hak  eksklusif  berupa  hak  atas  merek  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian dilakukan secara deskriptif  analisis,  yaitu  penelitian  dengan  menggambarkan  kenyataan  yang  ada  dan kemudian  melakukan  kajian  pengaturannya  dalam  undang-undang  untuk  mencapai pemahaman  yang  utuh  dan  komprehensif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai materi dengan cara membaca peraturan perundang-undangan,  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  dan  sumber  kepustakaan  lainnya. Kemudian berbagai data tersebut penulis kaji secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hak  Moral  dan  Hak  Ekonomi  Dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta Yang Terkait Dengan Jingle
Telah  diuraikan  dalam  bagian  latar  belakang  bahwa  dalam  konteks  hak  cipta, yang  dimaksud  dengan  hak  eksklusif  adalah  hak  yang  diperuntukkan  bagi  pencipta. Hak  eksklusif  dimaknai  sebagai  bentuk  penghargaan  atas  usaha  pencipta  dalam menghasilkan  suatu  karya  dalam  lapangan  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra.  Hak eksklusif  pada  hak  cipta  lahir  pada  saat  suatu  ciptaan  telah  selesai  diciptakan  dan berwujud  nyata.  Hak  moral  dan  hak  ekonomi  merupakan  dua  hal  yang  saling berdampingan. 17
Berbicara mengenai hak moral itu sendiri, hak moral adalah hak  yang melekat pada  diri  pencipta  atau  pelaku  yang  tidak  dapat  dihilangkan  atau  dihapus  dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. 18 Hak moral tidak dapat  dialihkan  selama  pencipta  tersebut  masih  hidup,  tetapi  pelaksanaannya  dapat
16 Ibid., hlm. 124.
17 R. Diah Imaningrum Susanti, Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis , 2017.
18 Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa , 2015.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 135-150 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek
dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah penciptanya meninggal dunia. 19
Hak Moral adalah hak yang bersifat manunggal antara ciptaan dan diri pencipta, atau dapat juga dikatakan integritas dari si pencipta. 20 Mengingat esensi hak moral itu bersifat personal atau pribadi dan melekat pada diri pencipta, maka hak moral tampil mandiri  dan  terpisah  dari  hak  ekonomi  atas  ciptaan. 21 Pasal  5  UU  Hak  Cipta menegaskan  bahwa  hak  moral  merupakan  hak  yang  melekat  secara  abadi  pada  diri pencipta untuk:
a. mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan  sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
b. menggunakan nama alias atau samaran
c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
d. mengubah judul dan anak judul ciptaan
e. mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan, modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau reputasinya.
Penjelasan  Pasal  5  huruf  e  UU  Hak  Cipta  memberikan  pemahaman  bahwa yang  dimaksud  dengan  distorsi  ciptaan  adalah  tindakan  pemutarbalikan  suatu  fakta atau  identitas  ciptaan.  Mutilasi  ciptaan  adalah  proses  atau  tindakan  menghilangkan sebagian  ciptaan.  Kemudian  modifikasi  ciptaan  adalah  pengubahan  ciptaan.  Dengan demikian pencipta memiliki hak untuk melakukan upaya hukum terhadap pihak yang melakukan  perbuatan  terlarang  atas  ciptaan.  Selanjutnya  berbicara  mengenai  hak ekonomi.  Pasal  8  UU  Hak  Cipta  mengartikan  hak  ekonomi  sebagai  hak  eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal  1  angka  4  UU  Hak  Cipta  memberikan  pengertian  bahwa  pemegang  hak  cipta adalah  pencipta  sebagai  pemilik  hak  cipta,  pihak  yang  menerima  hak  tersebut  secara sah  dari  pencipta,  atau  pihak  lain  yang  menerima  lebih  lanjut  hak  dari  pihak  yang menerima hak tersebut secara sah.
Adapun  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  memiliki  hak  ekonomi  yang  diatur dalam  Pasal  9  UU  Hak  Cipta.  Kegiatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemegang  hak ekonomi  ialah:  penerbitan  ciptaan;  penggandaan  ciptaan  dalam  segala  bentuk; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian; pengaransemen atau pentrasformasian ciptaan; pendistribusian  ciptaan  atau  salinannya;  pertunjukkan  ciptaan;  pengumuman  ciptaan; komunikasi  ciptaan;  dan  penyewaan  ciptaan. 22 Jika  ada  pihak  yang  hendak melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud diatas maka pihak tersebut  wajib mendapatkan izin dari pencipta atau izin dari pemegang hak cipta. Jika pihak tersebut
19 Ibid., hlm. 2
20 Ferol  Mailangkay,  “Kajian  Hukum  Tentang  Hak  Moral  Pencipta  Dan  Pengguna  Menurut  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Lex Privatum 5, no. 4 (2017): 138.
21 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
22 Khwarizi  Maulana  Simatupang,  “Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hak  Cipta  Dalam  Ranah  Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector) ,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 1 (2021): 71.
tidak  mendapatkan  izin  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  maka  terjadi pelanggaran  hukum  hak  cipta  dan  dapat  dilakukan  upaya  hukum  perdata  dan  pidana sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  16  ayat  2  UU  Hak  Cipta mengatur bahwa hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya.  Yang dimaksud adalah hanya hak  ekonominya saja  yang dialihkan, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan  dan  tetap  melekat  pada  diri  pencipta.  Pengalihan  hak  ekonomi  dilakukan secara  jelas  dan  tertulis,  serta  dapat  menggunakan  akta  notaris  untuk  kekuatan pembuktian  yang  sempurna.  Pasal  16  ayat  2  UU  Hak  Cipta  juga  mengatur  berbagai cara  pengalihan  hak  ekonomi,  yaitu  melalui  pewarisan,  hibah,  wakaf,  wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal 16  ayat 2 UU Hak Cipta memberikan  contoh  pengalihan hak ekonomi  karena  sebab  lain  yang  dibenarkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  yaitu  antara  lain  pengalihan  karena  disebabkan  oleh  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  merger,  akuisisi,  atau pembubaran  perusahaan  atau  badan  hukum  dimana  terjadi  penggabungan  atau pemisahan  aset  perusahaan.  Selanjutya  terdapat  masa  berlaku  hak  moral  dan  hak ekonomi.  Pasal  57  UU  Hak  Cipta  mengatur  masa  berlaku  pelindungan  hak  moral pencipta  dengan  memisahkannya  dalam  dua  kategori,  yaitu  hak  moral  yang  masa berlakunya  tanpa  batas  waktu  dan  hak  moral  yang  masa  berlakunya  mengikuti  masa waktu  pelindungan  hak  ekonomi.  Masa  berlaku  pelindungan  hak  moral  atas  ciptaan untuk  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan  sehubungan dengan  pemakaian  ciptaannya  untuk  umum,  menggunakan  nama  aliasnya  atau samarannya, dan mempertahankan haknya dalam hal  terjadi distorsi  ciptaan, mutilasi ciptaan,  modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu. Adapun masa berlaku pelindungan hak moral pencipta  atas  ciptaan  untuk  mengubah  ciptaannya  sesuai  dengan  kepatutan  dalam masyarakat  dan  mengubah  judul  dan  anak  judul  ciptaan,  berlaku  mengikuti  jangka waktu hak cipta atas ciptaan.
Pasal  58  ayat  1  huruf  d  UU  Hak  Cipta  menegaskan  bahwa  masa  berlaku  hak ekonomi  terhadap  lagu  atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks  adalah  selama  hidup pencipta dan terus berlangsung selama tujuh puluh  tahun setelah pencipta meninggal dunia,  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  tahun  berikutnya.  Pasal  58  ayat  2  UU  Hak Cipta  menegaskan  bahwa  terhadap  ciptaan  yang  dimiliki  oleh  dua  orang  atau  lebih, maka masa berlaku hak ekonomi adalah selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling  akhir  dan  berlangsung  selama  tujuh  puluh  tahun  sesudahnya,  terhitung  mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Lalu Pasal 58 ayat 3 UU Hak Cipta memberikan kejelasan bahwa terhadap ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum maka masa berlaku hak  ekonomi  adalah  lima  puluh  tahun  terhitung  sejak  pertama  kali  dilakukan pengumuman atas ciptaan. Terkait dengan pengumuman ciptaan, Pasal 1 angka 11 UU Hak  Cipta  memberikan  pengertian  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengumuman ciptaan  adalah  pembacaan,  penyiaran,  pameran  ciptaan  dengan  menggunakan  alat
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 135-150 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek
apapun,  baik  elektronik  atau  non  elektronik  atau  melakukan  dengan  cara  apapun sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
Hak ekonomi dapat  dilisensikan oleh pemegangnya kepada pihak lain. Pasal  1 angka  20  UU  Hak  Cipta  memberikan  pengertian  lisensi  sebagai  izin  tertulis  yang diberikan  oleh  pemegang  hak  cipta  untuk  melaksanakan  hak  ekonomi  atas  ciptaan. Lisensi  hak  ekonomi  atas  ciptaan  diberikan  melalui  perjanjian  tertulis,  wajib dicatatkan ke pemerintah supaya memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga, terdapat royalti  yang  harus  dibayarkan  oleh  penerima  lisensi  kepada  pemberi  lisensi,  dan persyaratan lainnya yang diatur dalam UU Hak Cipta. Dengan adanya hak moral dan hak  ekonomi  atas  ciptaan,  maka  pencipta  dan/atau  pemegang  hak  ekonomi  dapat mempertahankan  hak  atas  ciptaan  yang  dimilikinya  dari  pihak  lain  yang tmenggunakan  ciptaannya  secara  tanpa  hak.  Pasal  99  ayat  1  UU  Hak  Cipta menegaskan  bahwa  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta  berhak  mengajukan  gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta. Kemudian Pasal 95 UU Hak Cipta mengatur bahwa penyelesaian sengketa hak  cipta dapat  dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga. Kemudian selain  pelanggaran  hak  cipta  dalam  bentuk  pembajakan,  sepanjang  para  pihak  yang bersengketa  berada  di  wilayah  Indonesia,  maka  para  pihak  yang  bersengketa  harus menempuh mediasi sebelum menuntut pihak lain secara pidana. Selanjutnya Pasal 96 ayat  1  UU  Hak  Cipta  mengatur  bahwa  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta  atau  ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.
Selain  gugatan  perdata,  UU  Hak  Cipta  juga  mengatur  sanksi  pidana  yang deliknya  adalah  delik  aduan,  artinya  pihak  yang  merasa  hak  moral  dan/atau  hak ekonomi  atas  ciptaannya  dirugikan  oleh  pihak  lain,  dapat  membuat  laporan  kepada pihak  yang  berwajib.  Pengaturan  sanksi  pidana  dalam  UU  Hak  Cipta  terdapat  dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119.
Berbagai  pengaturan  yang  telah  diuraikan  diatas  kemudian  dikaitkan  dengan ciptaan berupa jingle yang dilihat dari aspek hak moral, hak ekonomi, pengalihan hak ekonomi,  masa  berlaku  pelindungan  hak  moral  dan  hak  ekonomi,  serta  lisensi  hak ekonomi.  Mengingat  bahwa  hak  ekonomi  atas jingle dapat  dialihkan  ke  pihak  lain maka terdapat dua kemungkinan kepemilikan atas jingle . Pertama, hak moral dan hak ekonomi  atas jingle dipegang  oleh  pihak  yang  sama.  Kedua,  hak  moral  dan  hak ekonomi  atas jingle dipegang  oleh  pihak  yang  berbeda.  Hal  tersebut  merupakan konsekuensi  logis  dari  diakuinya  konsep  pemisahan  kepemilikan  yang  dalam  sistem hukum hak cipta.
Dari  aspek  hak  moral,  pencipta jingle sebagai  pemegang  hak  moral  dan pemegang hak ekonomi atas jingle dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada jingle sehubungan dengan pemakaiannya untuk umum
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya pada jingle
c. mengubah jingle sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek
d. mengubah judul dan anak judul jingle
e. mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi,  mutilasi,  modifikasi terhadap jingle atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau reputasinya
f. menggandakan jingle dalam segala bentuk, mengadaptasikan, mengaransemen atau mentransformasikan, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, dan menyewakan
Kemudian  pemegang  hak  cipta  selaku  pemegang  hak  ekonomi  atas jingle akibat  pengalihan  hak  ekonomi  atas jingle dapat  menggandakan jingle dalam  segala bentuk, mengadaptasikan, mengaransemen atau mentransformasikan, mendistribusikan,  mempertunjukkan,  mengumumkan,  mengkomunikasikan,  dan menyewakan.  Masa  berlaku  pelindungan  hak  moral  atas jingle dalam  hal mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  nama  pencipta  pada  salinan  sehubungan dengan pemakaian jingle untuk umum, menggunakan nama alias pencipta jingle atau nama  samaran,  dan  mempertahankan  hak  pencipta jingle dalam  hal  distorsi jingle , mutilasi jingle , modifikasi jingle , atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau  reputasi  pencipta jingle adalah  berlaku  terus  tanpa  batas  waktu.  Adapun  masa berlaku pelindungan hak moral pencipta atas jingle dalam hal mengubah jingle sesuai dengan  kepatutan  dalam  masyarakat,  mengubah  judul jingle dan  anak  judul jingle mengikuti jangka waktu pelindungan hak ekonomi jingle .
Masa berlaku hak ekonomi terhadap jingle tergantung dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut:
a. jika jingle dimiliki  oleh  satu  orang  maka  hak  ekonomi  berlaku  seumur  hidup pemegang hak ekonomi dan terus berlangsung untuk tujuh puluh tahun setelah pemegang  hak  ekonomi  meninggal  dunia,  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari tahun berikutnya
b. jika jingle dimiliki  oleh  dua  orang  atau  lebih  maka  hak  ekonomi  berlaku seumur hidup pemegang hak ekonomi  yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung  selama  tujuh  puluh  tahun  sesudahnya,  terhitung  mulai  tanggal  1 Januari tahun berikutnya
c. jika jingle dimiliki oleh badan hukum masa berlaku hak ekonomi adalah lima puluh tahun terhitung sejak pertama kali dilakukan pengumuman jingle Hak  ekonomi  atas jingle dapat  dilisensikan  kepada  pihak  lain  berdasarkan perjanjian  tertulis  dan  terdapat  royalti  yang  harus  dibayarkan  oleh  penerima  lisensi jingle kepada  pemberi  lisensi jingle .  Perjanjian  lisensi jingle wajib  dicatatkan  di pemerintah  supaya  berakibat  hukum  kepada  pihak  ketiga.  Lalu  pencipta  dan/atau pemegang  hak  cipta  atas jingle dapat  mempertahankan  haknya  secara  perdata  dan pidana dalam hal jingle dipergunakan oleh pihak lain yang tidak berhak.
Dalam UU Hak Cipta, tidak terdapat pengaturan yang melarang jingle sebagai objek hak cipta untuk didaftarkan sebagai merek suara maupuan sebaliknya. UU Hak Cipta  pada  Pasal  65  hanya  mengatur  mengenai  pencatatan  ciptaan  tidak  dapat dilakukan  terhadap  seni  lukis  yang  berupa  logo  atau  tanda  pembeda  yang  digunakan
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 135-150 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek
sebagai  merek  dalam  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  atau  digunakan  sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Dengan demikian, jingle sebagai objek  ciptaan,  baik  yang  tidak  tercatat  maupun  yang  telah  tercatat,  dapat  didaftarkan sebagai merek suara. Pada praktiknya di Indonesia saat ini sudah ada jingle yang lebih dulu  dicatatkan  hak  ciptanya  dan  kemudian  didaftarkan  sebagai  merek  suara. Jingle tersebut adalah adalah jingle milik PT. Matahari Departement Store, Tbk., pencatatan hak cipta nomor 000104733 23 dan merek suara terdaftar nomor IDM000763062. 24
Namun penting untuk diperhatikan bahwa terhadap jingle yang pemegang hak moralnya  dan  pemegang  hak  ekonominya  dipegang  oleh  pihak  yang  berbeda,  maka dalam  mendaftarkan jingle sebagai  merek  suara  tidak  boleh  merugikan  serta  tidak boleh meniadakan keberadaan pemegang hak moral. Pemegang hak moral harus tetap dihormati dan diakomodasi. Hal ini penting untuk dicermati dan diingat karena dalam sistem hukum merek tidak mengenal pemisahan hak moral dan hak ekonomi.
Manfaat jingle sebagai  ciptaan  tentu  mendatangkan  manfaat  ekonomi  melalui komersialisasi  lagu  atau  musik jingle dalam  berbagai  kegiatan.  Kepemilikan  hak ekonomi atas jingle juga dapat diperjualbelikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain.  Dalam  hal jingle telah  dicatatkan  di  DJKI  maka  juga  mendapat  manfaat  ekstra dari sisi administratif, dimana data pencatatan jingle dapat digunakan oleh pemegang hak  moral  dan  pemegang  hak  ekonomi  jika jingle digunakan  secara  tanpa  hak  oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Pengaturan  Hak  Atas  Merek  Dalam  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi Geografis Yang Terkait Dengan Jingle
Telah  diuraikan  dalam  bagian  latar  belakang  bahwa jingle masuk  dalam kategori  merek  suara.  Kemudian  dalam  Pasal  2  ayat  2  UU  Merek  dan  IG  terdapat kategori  merek,  yaitu  merek  dagang  dan  merek  jasa.  Adapun  sistem  hukum  merek menganut  prinsip  konstitutif  dimana  untuk  mendapatkan  pelindungan  hukum  merek maka  sebuah  merek  haruslah  terdaftar  terlebih  dahulu.  Hal  pendaftaran  merek  diatur dengan jelas pada Pasal 3 UU Merek dan IG yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh  setelah  merek  tersebut  terdaftar.  Dengan  terdaftarnya  merek  maka  timbul hak  eksklusif  yang  disebut  dengan  hak  atas  merek.  Tujuan  pemberian  hak  eksklusif atas  merek  agar  mempermudahkan  pemberian  jaminan  perlindungan  hukum  kepada pemilik merek tersebut. 25
23 Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI, “Hak
Cipta - Matahari Jingle
End Tune,”
2017, https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/EC00201808361?type=copyright&keyword=jingle+ matahari+department+store.
24 Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI, “Merek - Jingle Matahari + Logo,”
2018, https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/J002018009556?type=trademark&keyword=jingle+matahari.
25 Nanda  Salsabilla  Latukau,  “Perlindungan  Hukum  Merek  Produk  Jus  Pala  Di  Negeri  Morella  Kecamatan Leihitu,” Jurnal Ilmu Hukum Tatohi 1, no. 5 (2021): 418.
Hak  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  atas  merek  disebut  sebagai  hak  atas merek.  Pasal  1  angka  5  UU  Merek  dan  IG  mengartikan  hak  atas  merek  sebagai  hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar  untuk jangka  waktu  tertentu  dengan  menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau  memberikan izin  kepada pihak lain untuk  menggunakannya.  Berdasarkan ketentuan pasal  tersebut maka hak eksklusif atas merek menimbulkan dua macam hak, yaitu hak bagi pemilik merek  untuk  menggunakan  merek  yang  dimilikinya  sendiri  dalam  kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa dan hak bagi pemilik merek untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek dalam waktu tertentu dan dengan biaya tertentu.
Pasal  2  ayat  3  UU  Merek  dan  IG  memberikan  penegasan  bahwa  merek  yang diberikan  pelindungan  hukum  adalah  merek  yang  terdiri  atas  tanda  berupa  gambar, logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  dua  dimensi  dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa.  Dengan  demikian jingle sebagai tipe merek suara merupakan merek yang dapat didaftarkan.
Hak atas merek terdaftar memiliki jangka waktu pelindungan hukum. Pasal 35 ayat  1  UU  Merek  dan  IG  mengatur  bahwa  merek  terdaftar  mendapat  pelindungan hukum  selama  sepuluh  tahun  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan  permohonan pendaftaran  merek.  Kemudian  Pasal  35  ayat  2  UU  Merek  dan  IG  mengatur  bahwa jangka  waktu  pelindungan  hukum  terhadap  hak  atas  merek  terdaftar  dapat diperpanjang setiap kelipatan sepuluh tahun. Perpanjangan jangka waktu pelindungan hukum  hak  atas  merek  terdaftar  tidak  secara  otomatis  melainkan  berdasarkan permohonan dari pemilik hak atas merek tersebut.
Sebagai  benda  bergerak  dan  tidak  berwujud,  hak  atas  merek  terdaftar  dapat dialihkan  kepemilikannya  kepada  pihak  lain.  Pasal  41  ayat  1  UU  Merek  dan  IG mengatur bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar dapat dilakukan melalui berbagai cara,  yaitu  warisan,  wasiat,  wakaf,  hibah,  perjanjian,  atau  oleh  sebab  lain  yang dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Penjelasan  Pasal  41  ayat  1  huruf  f UU Merek dan IG memberikan pembatasan bahwa yang dimaksud dengan sebab lain yang  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  adalah  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  misalnya  perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan  hukum,  restrukturisasi,  penggabungan, atau  akuisisi.  Pengalihan  hak  atas  merek  terdaftar  dari  satu  pihak  ke  pihak  lainnya wajib dicatatkan ke pemerintah  melalui  supaya  memiliki akibat hukum  kepada pihak ketiga.
Seperti  yang  telah  diuraikan  bahwa  pemilik  hak  atas  merek  terdaftar  dapat memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk  menggunakan  mereknya.  Hal  tersebut disebut  dengan  lisensi.  Pasal  1  angka  18  UU  Merek  dan  IG  memberikan  definisi lisensi  sebagai  izin  yang  diberikan  pemilik  merek  terdaftar  kepada  pihak  lain berdasarkan  perjanjian  secara  tertulis  sesuai  peraturan  perundang-undangan  untuk
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 135-150 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
rnenggunakan merek terdaftar. Pasal 42 ayat 6 UU Merek dan IG menegaskan bahwa isi  perjanjian  lisensi  merek  dilarang  memuat  ketentuan  baik  yang  langsung  maupun tidak  langsung  yang  menimbulkan  akibat  yang  merugikan  perekonomian  Indonesia atau  memuat  pembatasan  yang  menghambat  kemampuan  bangsa  Indonesia  dalam menguasai  dan  mengembangkan  teknologi.  Perjanjian  lisensi  wajib  dicatatkan  agar memiliki kekuatan hukum bagi pihak ketiga.
Kemudian  pemilik  merek  terdaftar  dan/atau  pemegang  lisensi  merek  terdaftar dapat  mempertahankan  hak  atas  merek  terhadap  pihak  lain  yang  secara  tanpa  hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Pasal 83 ayat 1 UU Merek dan IG mengatur cara  mempertahankan  hak  atas  merek  terdaftar  dengan  cara  melayangkan  gugatan ganti  rugi  kepada  pihak  yang  secara  tanpa  hak  menggunakan  mereknya  dan/atau penghentian  semua  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  merek.  Gugatan dilayangkan melalui pengadilan niaga.
Pasal l84 ayat 1 UU Merek dan IG juga memberikan pengaturan bahwa selama gugatan pelanggaran merek masih dalam pemeriksaan maka untuk mencegah kerugian yang  lebih  besar,  pemilik  merek  terdaftar  dan/atau  penerima  lisensi  merek,  maka pemilik  merek  terdaftar  selaku  penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  kepada hakim  pengadilan  niaga  untuk  memerintahkan  kepada  tergugat  agar  menghentikan kegiatan  produksi,  peredaran,  dan/atau  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  yang menggunakan merek tersebut.  Adapun Pasal  184 ayat  2 UU Merek dan  IG mengatur bahwa  dalam  hal  tergugat  dituntut  untuk  menyerahkan  barang  yang  diperdagangkan dengan  menggunakan  merek  penggugat,  maka  hakim  dapat  memerintahkan  tergugat untuk menyerahkan fisik barang atau sejumlah nilai tertentu berdasarkan nilai barang, namun  hal  dilaksanakan  oleh  tergugat  setelah  putusan  pengadilan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Selanjutnya  terdapat  ancaman  sanksi  pidana  terhadap  subjek hukum  yang  terbukti  menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan merek terdaftar milik pihak lain. Sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Kemudian penting untuk diperhatikan bahwa delik pidana dalam  sistem  hukum  merek  adalah  adalah  delik  aduan,  artinya  pihak  yang  merasa dirugikan harus berinisiatif melapor kepada pihak yang berwenang.
Pasal  100  ayat  1  UU  Merek  dan  IG  menegaskan  bahwa  setiap  orang  (subjek hukum) yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang diproduksi  dan/atau  diperdagangkan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  dua  miliar  rupiah.  Pasal  100  ayat  2  UU Merek  dan  IG,  setiap  orang  (subjek  hukum)  yang  dengan  tanpa  hak  rnenggunakan merek  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  terdaftar  milik pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah.  Lalu  Pasal  102 UU Merek dan  IG mengatur bahwa
setiap  orang  (subjek  hukum)  yang  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  dan/atau produk  yang  diketahui  atau  patut  diduga  sudah  mengetahui  bahwa  barang  dan/atau jasa  dan/atau  produk  tersebut  merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  100  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  tahun  atau  denda paling banyak dua ratus juta rupiah.
Selain upaya hukum melalui pengadilan niaga, UU Merek dan IG memberikan pilihan melalu jalur lain. Pasal 93 UU Merek dan IG menegaskan bahwa penyelesaian sengketa merek  dapat  melalui lembaga arbitrase  atau  lembaga alternatif penyelesaian sengketa.  Namun  hal  tersebut  harus  disepakati  oleh  seluruh  pihak  yang  bersengketa. Berbagai  pengaturan  mengenai  hak  eksklusif  berupa  hak  atas  merek  terdaftar  yang diuraikan  diatas  kemudian  dikaitkan  dengan jingle sebagai  merek  suara  yang  telah terdaftar.  Pemilik  merek  suara  terdaftar  berbentuk jingle dapat  menggunakan jingle secara  langsung  atau  melisensikannya  kepada  pihak  lain.  Adapun  jangka  waktu pelindungan  hukum  merek  suara  berbentuk jingle adalah  sepuluh  tahun  dan  dapat diperpanjang berdasarkan permohonan perpanjangan dari pemiliknya.
Kemudian  hak  atas  merek  suara  berbentuk jingle dapat  dialihkan  oleh pemiliknya  melalui  warisan,  wasiat,  wakaf,  hibah,  perjanjian,  atau  oleh  sebab  lain yang  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  seperti  pembubaran  badan hukum, restrukturisasi, penggabungan , atau akuisisi. Pengalihan hak atas merek suara berbentuk jingle wajib  dicatatkan  ke  pemerintah  supaya  memiliki  akibat  hukum kepada  pihak  ketiga.  Pemilik  hak  atas  merek  berbentuk jingle dapat  melisensikan jingle yang dimilikinya kepada pihak lain dengan menggunakan perjanjian tertulis dan dicatatkan di pemerintah supaya mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga. Lalu pemilik jingle yang  telah  terdaftar  sebagai  merek  suara  dan  pemegang  lisensi jingle dapat mempertahankan haknya jika jingle digunakan oleh pihak lain secara tanpa hak. Pemilik  merek  dapat  melayangkan  gugatan  ke  pengadilan  niaga  atau  ke  lembaga arbitrase  atau  ke  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Di  samping  itu  juga terdapat  sanksi  pidana  terhadap  pihak  lain  yang  terbukti  secara  tanpa  hak menggunakan jingle yang  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya terhadap jingle yang telah terdaftar sebagai merek.
Dalam UU Merek dan IG tidak terdapat pengaturan yang melarang jingle yang sudah  terdaftar  sebagai  merek  suara  di  DJKI  kemudian  dicatatkan  sebagai  hak  cipta ataupun  sebaliknya.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  tidak  terdapat  pembatasan terhadap jingle yang  telah terdaftar  sebagai  merek  suara,  kemudian  mendapatkan pelindungan  hak  cipta  serta  mencatatkan  hak  cipta  atas jingle .  Terhadap jingle yang telah terdaftar sebagai merek suara, manfaat  yang didapatkan oleh pemiliknya adalah terdapatnya pelindungan hukum atas merek sehingga dapat menggunakan jingle dalam kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa,  baik  melalui  periklanan  maupun diperdengarkan  di  berbagai  tempat  dengan  aman.  Jika  ada  pihak  lain  yang menggunakan jingle tersebut  secara  tanpa  hak,  maka  pemilik  hak  atas  merek  suara jingle dapat mempertahankan haknya dengan cara memberikan teguran tertulis sampai dengan melakukan gugatan hukum perdata maupun pidana.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 135-150 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek

## D. KESIMPULAN
Dari sisi hukum hak cipta, hak eksklusif atas jingle timbul otomatis setelah jingle selesai  dibuat.  Hak  eksklusif  atas jingle terdiri  dari  2  bentuk,  yaitu  hak  moral  dan  hak ekonomi.  Hak  moral  atas jingle tidak  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain,  namun  hak ekonomi atas jingle dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian pencipta jingle dapat sebagai pemegang hak moral dan pemegang hak ekonomi atau pencipta jingle dan pemegang hak ekonomi atas jingle merupakan pihak yang berbeda. Pemegang hak moral atas jingle memiliki hak untuk mengawasi penggunaannya dengan maksud supaya jingle digunakan  sesuai  dengan  bentuknya  sebagai  ciptaan  yang  berbentuk  musik  atau  lagu. Pemegang  hak  cipta  memiliki  hak  untuk  menikmati  manfaat  ekonomi  atas  penggunaan jingle melalui berbagai cara yang diatur dalam UU Hak Cipta.
Dari  sisi  merek,  hak  eksklusif  berupa  hak  atas  merek  suara  berupa jingle timbul berdasarkan  permohonan  pendaftaran  merek . Jika  permohonan  pendaftaran jingle dikabulkan dan jingle menjadi merek terdaftar, maka jingle terproteksi sebagai merek dan memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan dalam kegiatan pemasaran dan periklanan  atas  barang  dan/atau  jasa  dan  melarang  pihak  lain  yang  tidak  berhak menggunakan jingle yang  dimilikinya.  Perlindungan  hukum  hak  atas  merek  diberikan untuk 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kelipatan 10 tahun berikutnya berdasarkan permohonan. Pemilik merek suara berupa jingle dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain  melalui  berbagai  cara  yang  diatur  dalam  UU  Merek  dan  IG.  Pemegang  hak  merek terdaftar jingle juga berhak untuk mempertahakan haknya dalam hal jingle dipergunakan oleh  pihak  lain  yang  tidak  berhak,  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  adalah  secara perdata dan/atau pidana.
Akibat  yang  ditimbulkan  dari  pelindungan  ganda  hak  cipta  dan  merek  terhadap jingle adalah  pemegang  hak  moral  atas jingle ,  pemegang  hak  ekonomi  atas jingle ,  dan pemegang  hak  atas  merek  suara  berbentuk jingle dapat  mengeksploitasi jingle yang dimilikinya  dan  mempertahankan  haknya  terhadap  pihak  lain  yang  menggunakan jingle secara tanpa hak. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai manfaat ganda dari jingle . Dalam sistem  hukum  merek  perlu  mengakomodasi jingle yang  pemegang  hak  moral  dan pemegang hak  ekonominya pihak  yang berbeda.  Hal  tersebut  diperlukan  supaya dengan adanya  pelindungan  hukum  ganda  dalam  bentuk  hak  cipta  dan  merek  terhadap jingle jangan sampai menimbulkan masalah dari aspek kepemilikannya.
Pemerintah,  akademisi,  dan  praktisi  hak  kekayaan  intelektual  perlu  melakukan kajian ilmiah secara menyeluruh dan mendalam terhadap UU Hak Cipta dan UU Merek dan  IG  yang  memiliki  keterkaitan  terhadap jingle, utamanya  terhadap jingle sebagai merek  suara  yang  pencipta  (pemegang  hak  moral)  dan  pemegang  hak  cipta  (pemegang hak  ekonomi)  adalah  pihak  yang  berbeda.  Para  pihak  tersebut  juga  perlu  meneliti implementasi pelindungan ganda jingle di masyarakat saat ini. Penghargaan atas pembuat jingle tentunya  harus  diakui  karena  pembuat jingle mempunyai  peran  penting  dalam eksistensi  merek  dagang  atau  jasa.  Selain  itu  seluruh  pemangku  kepentingan  perlu bekerjasama  mengadakan  sosialisasi  berkala  kepada  masyarakat  mengenai  adanya
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 135-150 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek
pelindungan hukum hak cipta dan merek terhadap jingle , hal tersebut diperlukan supaya pihak-pihak  yang  memiliki jingle namun  belum  mengetahui  adanya  pelindungan  ganda terhadap jingle dapat  mengetahuinya  dan  dapat  mencatatkan  hak  cipta  atas jingle dan mendaftarkan merek suara atas jingle .  Sosialisasi berkala tersebut dapat dilakukan secara daring maupun luring.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Jened,  Rahmi. Hukum  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Era  Globalisasi  Dan  Integrasi Ekonomi . Pertama. Jakarta: Kencana, 2015.
Mayana,  Ranti  Fauza;  Santika  Tisni. Hukum  Merek  Perkembangan  Aktual  Perlindungan Merek  Dalam  Konteks  Ekonomi  Kreatif  Di  Era  Disrupsi  Digital .  Bandung:  Refika Aditama, 2021.
Soelistyo, Henry. Badfaith Dalam Hukum Merek . Yogyakarta: Maharsa, 2016. ———. Hak Cipta Tanpa Hak Moral . Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Susanti, R. Diah Imaningrum. Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis , 2017.
Tim  Visi  Yustisia. Panduan  Resmi  Hak  Cipta  Dari  Mendaftar,  Melindungi,  Hingga Menyelesaikan Sengketa , 2015.

## Jurnal
Dewi,  Ni  Putu  Wanda  Pramesti.  “Pendaftaran  Suara  Sebagai  Merek  Non  Tradisional Berdasarkan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  Tentang  Merek.” Ilmu  Hukum 7,  no. 10 (2019): 3.
Latukau, Nanda Salsabilla. “Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu.” Jurnal Ilmu Hukum Tatohi 1, no. 5 (2021): 418. Loebis,  Roma  Ayuni  A.  “Lagu,  Kaum  Muda  Dan  Budaya  Demokrasi.” Pustaka 8,  no.  2 (2018): 82.
Khoiriyah,  Niswati  dan  Sinaga,  Syahrul  Syah.  “Pemanfaatan  Pemutaran  Musik  Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta.” Jurlan Seni Musik 6, no. 2 (2017): 82.
Megahayati, Kemala. Amirulloh, Muhammad. dan Muchtar, Helitha Novianty. “Perlindungan Hukum  Sinematografi  Terhadap  Pengaksesan  Tanpa  Hak  Oleh  Pengguna  Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia.” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 5. Mailangkay,  Ferol.  “Kajian  Hukum  Tentang  Hak  Moral  Pencipta  Dan  Pengguna  Menurut Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.” Lex  Privatum 5,  no.  4 (2017): 138.
Nurdahniar,  Inda.  “Analisis  Penerapan  Prinsip  Perlindungan  Langsung  Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan.” Veritas Et Justitia 2, no. 1 (2016): 233–34
Simatupang,  Khwarizi  Maulana.  “Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hak  Cipta  Dalam  Ranah
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 135-150 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek
Digital  (Juridical  Review  of  Copyright  Protection  in  Digital  Sector).” Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 1 (2021): 71.

## Makalah Seminar
Nasir,  Moech.  “Analisis  Pengaruh  Bintang  Iklan  Dan  Jingle  Iklan  Terhadap  Daya  Ingat Konsumen  Produk  “Vaseline  Men".”  In Prosiding  Seminar  Nasional  Ekonomi  Dan Bisnis & Call for Paper FEB UMSIDA . Surakarta, 2016

## Tesis
Pratidina,  Mozza.  “Konsepsi  Dan  Implementasi  Perlindungan  Hukum  Bagi  Jingle  Sebagai Merek Nontradisional Suara.” Universitas Pelita Harapan, 2020.
Rahman,  Rajulur.  “Suara  Sebagai  Merek  Yang  Dilindungi  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” Universitas Indonesia, 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## Internet
Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum  &  HAM  RI.  “Hak  Cipta  -  Matahari  Jingle  End  Tune,”  2017.  https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/EC00201808361?type=copyright&keyword=jingle+ matahari+department+store.
———. “Merek - Jingle Matahari +
Logo,” 2018. https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/J002018009556?type=trademark&keyword=jingle+matahari.