## PERILAKU  ELIT POLITIK  ALA SELEBRITI
Ahmad Al Yakin*

## ABSTRACT
Selebritisasi political phenomenon is rampant in Indonesia formulate study on the behavior of the  political elite  and the social meaning of waking up celebrity -style political  behavior  .  Therefore,  it  is  necessary  to  study  to  be  formulated  why  political elites  tend  to  use  celebrity  -style  political  maneuvering  ,  which  can  contribute  both theoretical  and  practical  science  .  Political  elite  celebrity  -style  behavior  is  a phenomenon of the post-reform political pragmatism , is a product of socialization that comes as one of the factors that influence the behavior of the public and political choice . Society will impose their political choices based on information he received , which also turned  out  to  be  a  political  choice  correlated  with  environmental  conditions  in  which people lived . This makes the political choice of each person is different . Voters turn out to vote based on the information and knowledge gained about the party 's profile , figure candidates , as well as the vision and mission , but also there are voters turn out to vote despite the very minimal knowledge about the parties , candidates and also the vision and mission .
Keywords : Behavior , Elite , Politics , Celebrity
PENDAHULUAN
Fenomena  perilaku  politik  ala  selebritis  sudah  terasa  marak  di  kalangan para  politisi,  baik  eksekutif  maupun  legislatif.  Manuver  politik  ini  merupakan rangkaian  politik  pencitraan  SBY  pada mementum  kampanye  pemilu  2004  lalu. Lagu  “pelangi  di  matamu”  menjadi  media  pencitraan  politik  yang  dibawakan dalam  irama  dangdut.  Sepak  terjang  politik  tersebut  tampaknya  banyak  diikuti oleh  elite  politik  baik  di  tingkat  provinsi  maupun  tingkat  kabupaten.  Mereka sibuk  “menjual  diri”  lewat  media  televisi,  seakan tidak  mau  kalah  dengan  artis. Para elite berusaha menjejali mata masyarakat tentang keberadaan mereka yang sebagian kurang dikenal oleh publik. Salah satunya lewat media album lagu baik lagu  populer  maupun  lagu  daerah.  Tayangan  Video  Klip  melalui  media  massa diibaratkan  sebagai  obat  yang  disuntikkan  dalam  pembuluh  darah  audiens, sehingga audiens akan bereaksi seperti yang diharapkan (Rogers dan Shoemaker, 1973).  Dengan  demikian selebritisasi  politik  dinilai  sebagai sarana  paling  ampuh untuk  membentuk  citra  diri.  Karena dengan menjadi selebritis (instan), politisi
*) Staf Pengajar FKIP Universitas Al Asyariah Mandar
akan  mendapat  sorotan  masyarakat.  Visualisasi  lagu  akan  menjadi  konsumsi publik, sehingga publik “terhipnotis” untuk memahami popularitas figur.
Ketidakajegan  antara  realita  dengan  harapan  yang  terbentang  dalam Pemilu  maupun  Pemilukada,  tergambar  pada  kecenderungan  masyarakat  dalam menjatuhkan pilihan berdasarkan popularitas, adalah bentuk irasionalitas pemilih dalam menentukan kriteria pemimpin. Visi, misi, program kerja atau rekam jejak pemimpin  tidak  masuk  dalam  imajinasi  politik  mereka.  Ini  merupakan  cermin kegagalan  aktor  politik  dalam  mencerdaskan  pemilih  melakukan  kerja-kerja pendidikan politik di masyarakat. Selama ini elite politik masih memperlakukan rakyat  sebagai  suporter  ketimbang  pemilih  yang  sesungguhnya.  Akibatnya, banyak  masyarakat  yang  asal  mencoblos,  terseret  arus  pencitraan,  atau  bahkan terjebak pada money politics. Karena itu, untuk melahirkan pemimpin yang ideal, cerdas,  kapabel,  dan  bisa  membawa  perbaikan  dan  perubahan,  demokratisasi harus  terus  dikawal  sehingga  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  dicita-citakan. Salah  satunya  dengan  memberikan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  agar lebih cerdas dan rasional dalam menjatuhkan pilihan dan menentukan masa depan mereka.  Diamond  dan  Juan  Linz,  Leipset  (2007)  mengemukakan  derajat demokrasi  dari  sebuah  sistem  politik  bisa  diukur  menurut  kondisi  kebebasan, partisipasi, dan kompetisi.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  menunjukkan  bahwa  proses  pendidikan politik  secara  ideal  dapat  memengaruhi  pengetahuan  politik  dari  masyarakat. Output dari pengetahuan itu akan tampak dari tingkat partisipasi politik, bukan dari  mobilisasi  politik.  Mobilisasi  politik  itu  merupakan  akibat  dari  kegagalan komunikasi dan pendidikan politik. Sederhananya, kampanye pemilu dibutuhkan untuk  memberikan  informasi  kepada  pemilih.  Dengan  harapan,  pemilih  akan mengetahui  program  sang  kandidat  atau  partai  atas  dasar  pengetahuan  itu, pemilih  akan  tertarik  untuk  menentukan pilihan  pada  saat  pencoblosan. Hal  ini yang sesungguhnya diharapkan dari suatu kampanye yang mencerdaskan pemilih. Maka dari itu, pendidikan politik menjadi penting agar pemilih memiliki tanggung jawab  terhadap  pilihannya.  Disisi  lain,  perilaku  politik  dalam  tataran  praktik mengalami akselerasi, salah satunya selebritisasi politik, dalam konteks ini, para elite  politik  di  Indonesia  dengan  gencar  mencitrakan  diri  sebagai  figur  yang nasionalis,  empati,  dan  visioner  melalui  sebuah  media  visual  album  lagu. Pencitraan  dilakukan  sebagai  upaya  melegitimasi  eksistensi,  dan  yang  paling penting  adalah  meningkatkan  popularitas,  elektabilitas,  dan  akseptabilitas  dari pemilih.
Fenomena selebritisasi politik yang marak di Indonesia memformulasikan kajian pada perilaku politik  elit  dan makna sosial yang terbangun atas perilaku politik ala selebriti. Olehnya perlu dikaji untuk dirumuskan mengapa elite politik cenderung  menggunakan  manuver  politik  ala  selebriti,  sehingga  dapat  memberi kontribusi ilmiah baik teoretis maupun praktis.

## PEMBAHASAN

## A. Selebritasi Politik Sebagai Tindakan Sosial
Manuver  politik  sebagai  tindakan  sosial  merupakan  suatu  proses  dimana aktor secara subjektif terlibat dalam segmen dalam sistem politik. Tindakan sosial yang  dimaksud  meliputi  setiap  jenis  tindakan  manusia  yang  dengan  penuh  arti diorientasikan kepada tindakan orang lain. Menurut Weber bahwa tindakan sosial ( social  action )  adalah  tindakan  yang  memiliki  makna  subjektif  ( a  subjective meaning ) bagi dan dari aktor pelakunya (Johnson, 1986). Tindakan sosial adalah seluruh  perilaku  manusia  yang  memiliki  arti  subjektif  dari  yang  melakukannya, baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun secara  diam-diam,  yang  oleh  pelakunya  diarahkan  kepada  tujuannya.  Sehingga, tindakan  sosial  itu  bukanlah  perilaku  yang  kebetulan,  tetapi  yang  terstruktur atau memiliki pola tertentu dan makna-makna tertentu.
Tindakan  sosial  itu  adalah  seluruh  perilaku  manusia  yang  memiliki  arti subjektif  dari  yang  melakukannya,  baik  yang  terbuka  maupun  yang  tertutup, yang  diutarakan  secara  lahir  maupun  secara  diam-diam,  yang  oleh  pelakunya diarahkan  kepada  tujuannya.  Sehingga,  tindakan  sosial  itu  bukanlah  perilaku yang kebetulan, tetapi yang terstruktur atau memiliki pola tertentu dan makna- makna  tertentu.  Weber  secara  khusus  mengklasifikasikan  tindakan  sosial  yang memiliki  arti-arti  subjektif  itu  ke  dalam  empat  tipe.  Pertama  instrumentally rational  (Zweckrational)  yaitu  tindakan  yang  ditentukan  oleh  harapan-harapan yang  memiliki  tujuan  untuk  dicapai  itu  telah  dirasionalisasikan  dan dikalkulasikan  sedemikaian  rupa  untuk  dapat  dikejar  atau  diraih  oleh  yang melakukannya. Kedua value rational (wertrational) yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama  dan  lain-lainnya  yang  mempengaruhi  tingkah  laku  manusia  dalam kehidupannya.  Ketiga,  affectual  (especially  emmotional)  yaitu  tindakan  yang ditentukan  oleh  kondisi  kejiwaan  dan  perasaan  yang  melakukannya.  Dan keempat,  traditional  yaitu  tindakan  yang  ditentukan  kebiasaan-kebiasaan  yang telah mendarah daging.

## B. Selebritas sebagai Komodifikasi Politik
Guna  memasarkan  citra  yang  merujuk  pada  sosok,  sebelumnya  harus memiliki citra yang ingin dimunculkan, lalu mengidentifikasi sasaran yang dituju, merumuskan positioning yang  tepat  untuk  mencerminkan  citra  serta  merancang pesan dan media kampanye yang tepat. Hal ini meneguhkan bahwa citra personal mempunyai arti sangat penting dalam Pemilu. Berikut ini peringkat citra personal dalam  Pemilu  yang  berlangsung  di  Eropa  dan  Amerika.  Secara  konseptual penelitian  ini  berusaha  merumuskan  definisi  selebriti.  Selebriti  dalam Understanding Celebrity mengarah pada pemahaman orang yang banyak dikenal. Graeme  Turner  (2004  :  20-21)  menyebutkan,  selebriti  adalah  orang  asing  yang
akrab  dan  menembus dalam  kehidupan pribadi  orang-orang  lainnya.  Kehidupan sehari-hari  selebriti  biasanya  lebih  banyak  sisi  menarik  dan  kontroversinya dibandingkan  kemampuan  profesional  dan  pencapaian  prestasinya.  Selebriti merupakan produk dalam sejumlah budaya, dimana sejumlah unsur berinteraksi di dalamnya meliputi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Pertarungan relasi peran  ini,  menyebabkan  seringkali  selebriti  dijadikan  komoditas  melalui  proses komodifikasi dan menjadi bagian dari objek konsumsi.
Dalam situasi seperti ini apabila ada pejabat kita yang "menang gaya" dan diliput luas media massa maka dengan mudah beliau ini mendapat simpati rakyat serta dengan sangat mudahnya sang pejabat ini akan didukung oleh publik untuk dijadikan  calon  pemimpin  berikutnya.  Situasi  seperti  ini  sungguh  "berbahaya" bagi bangsa ini dalam memperoleh calon pemimpin bangsa yang berkualitas. Kita menyaksikan  sendiri  betapa  mudahnya  rakyat  tertambat  hatinya  pada  pejabat yang  "beraksi"  hanya  dengan  verbalistis  penuh  gaya,  lantas  serta  merta  yang bersangkutan dianggap sebagian warga (dengan bantuan media massa tentunya) di gadang-gadang sebagai calon Pemimpin. Padahal, sosok pemimpin bangsa itu mesti  tokoh  yang  dapat  dijadikan  panutan,  tidak  hanya  berkualitas  dalam menunjukkan hasil kerjanya yang mewujud ( the what ) dan proses meraihnya ( the how ) tetapi lebih penting dari itu adalah kualitas pribadi sang tokoh.

## C. Pendekatan Perilaku Politik
Menurut  Asfar  (2006),  bahwa  dalam  menganalisis  perilaku  pemilih  dapat digunakan  tiga  pendekatan,  yaitu  pendekatan  sosiologis,  pendekatan  psikologis, dan  pendekatan  rasional.  Pendekatan  sosiologis  yang  dipelopori  oleh  Columbia’s University Bureau of Applied Science. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan pilihan pemilih. Pendekatan sosiologis  dilandasi  oleh  pemikiran  bahwa  determinan  pemilih  dalam  respon politiknya  adalah  status  sosio-ekonomi,  afiliasi  religius.  Dengan  kata  lain, pendekatan ini didasarkan pada ikatan sosial pemilih dari segi etnik, ras, agama, keluarga, dan pertemanan yang dialami oleh agen pemilih secara historis. Pengelompokan  sosial  seperti  umur  (tua-muda),  jenis  kelamin  (laki- perempuan)  agama  dan  semacamnya  dianggap  mempunyai  peranan  yang  cukup menentukan dalam membentuk pengelompokkan sosial baik secara formal seperti keanggotaan  seseorang  dalam  organisasi-organisasi  keagamaan,  organisasi- organisasi  profesi, dan sebagainya,  maupun  kelompok-kelompok  informal seperti keluarga,  pertemuan,  ataupun  kelompok-kelompok  kecil  lainnya,  merupakan sesuatu  yang  sangat  vital  dalam  memahami  perilaku  politik  seseorang,  karena kelompok-kelompok  inilah  yang  mempunyai  peranan  yang  besar  dalam menentukan sikap, persepsi dan orientasi seseorang.
Pendekatan  psikologis  yang  dikembangkan  oleh  University  of  Michigan’s Survey  Centre.  Pendekatan  ini  pada  dasarnya  melihat  sosialisasi  sebagai
determinasi  dalam  menentukan  perilaku  politik  pemilih,  bukan  karakteristik sosiologis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian seseorang yang menjadi variabel yang cukup menentukan dalam memengaruhi    perilaku  politik  seseorang.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  psikologi menekankan  pada  tiga  aspek  psikologis  sebagai  kajian  utama,  yaitu  ikatan emosional  pada  suatu  partai  politik,  orientasi  terhadap  isu-isu  dan  orientasi terhadap kandidat.
Dalam  konteks  pendekatan  rasional,  pemilih  akan  memilih  jika  ia  merasa ada  timbal  balik  yang  akan  diterimanya.  Ketika  pemilih  merasa  tidak mendapatkan faedah dengan memilih kandidat yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi dan hitung ekonomi. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon kandidat dan akan melakukan berbagai promosi dan kampanye yang bertujuan  untuk  menarik  simpati  dan  keinginian  masyarakat  untuk  memilih dirinya pada pemilu dan pemilukada.

## D. Partisipasi Politik
Di  negara  yang  menganut  paham  demokrasi,  pemikiran  yang  mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang pelaksanaannya  dapat  dilakukan  oleh  rakyat  secara  langsung  maupun  melalui lembaga perwakilan. Partisipasi politik merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan  ciri  khas  adanya  modernisasi  politik.  Di  negara  yang  kehidupan masyarakatnya  masih  tergolong  tradisional  dan  sifat  kepemimpinan  politiknya ditentukan  oleh  segolongan  elit  penguasa,  maka  partisipasi  warganegara  dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan  keputusan dan  mempengaruhi kehidupan berbangsa  dan  bernegara  relatif  sangat  rendah.  Sementara  itu  di  negara  yang proses modernisasi politiknya telah berjalan baik, maka tingkat partisipasi politik warganegara cenderung meningkat.
Partisipasi pada dasarnya merupakan kegiatan warga negara dalam rangka ikut  serta  menentukan  berbagai  macam  kepentingan  hidupnya  dalam  ruang lingkup dan konteks masyarakat atau negara itu sendiri. Karena itu partisipasi itu sendiri bisa beragam bentuk kegiatannya. Bagaimana pun, ekspresi orang dalam mengemukakan  atau  dalam  merespon  berbagai  macam  permasalahan  dan kepentingan  politiknya,  satu  sama  lain  akan  berbeda-beda.  Uraian  di  atas memperlihatkan  bahwa  partisipasi  politik  sebagai  suatu  bentuk  kegiatan  atau aktivitas dapat dilihat dari beberapa sisi. Ia bisa dilihat sebagai bentuk kegiatan yang secara sadar maupun tidak sadar atau dimobilisasi. Ia bisa dilakukan secara bersama-sama  ataupun  sendiri.  Kemudian  dapat  pula  dilakukan  langsung ataupun  tidak  langsung,  melembaga  ataupun  tidak  melembaga  sifatnya,  dan seterusnya.
Partisipasi  politik  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dan  merupakan ciri  khas  adanya  modernisasi  politik.  Di  negara  yang  kehidupan  masyarakatnya
masih  tergolong  tradisional  dan  sifat  kepemimpinan  politiknya  ditentukan  oleh segolongan  elit  penguasa,  maka  partisipasi  warganegara  dalam  ikut  serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan  bernegara  relatif  sangat  rendah.  Sementara  itu  di  negara  yang  proses modernisasi  politiknya  telah  berjalan  baik,  maka  tingkat  partisipasi  politik warganegara  cenderung  meningkat.  Mengacu  pendapat  Budiardjo  (2003), Huntington  dan  Nelson  (1994),  pengertian  partisipasi  politik  mencakup:  (a) kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan  tindakan  politik,  (b)  dilakukan  oleh warganegara  biasa  dan  bukan  oleh  pejabat  pemerintah,  (c)  dimaksudkan  untuk mempengaruhi  pengambilan  keputusan  pemerintah,  (d)  semua  kegiatan  untuk mempengaruhi  pemerintah  terlepas  tindakan  itu  efektif  atau  tidak,  dan  berhasil atau  gagal,  (e) dilakukan secara  langsung  oleh  pelakunya sendiri  maupun secara tidak langsung melalui perantara.

## E. Orientasi Perilaku Pemilih
Menyoal  kecenderungan  perilaku  pemilih,  Kleden  (Thaha,  2004) menyimpulkan bahwa pemilih lebih cenderung pada identifikasi partai jika partai bernafaskan  keagamaan  karena  dorongan  partai.  Berkenaan  arah  pilihan  politik pemilih, rasionalitas politik pemilih terimplementasi dalam pola memilih dan pola Golput.  Kedua  pola  ini  merupakan  perilaku  yang  dapat  berubah-ubah  sewaktu- waktu.  Domain  pertimbangan  utamanya  sangat  ditentukan  oleh  tujuan  atas tindakan para pemilih. Perilaku politik yang didasarkan pada waktu pencapaian tujuan  inilah  yang  disebut  dengan  rasionalitas  diakhronik,  yang  meliputi rasionalitas  retrospektif,  pragmatis-adaptif,  dan  rasionalitas  prospektif  (Upe, 2008). Rasionalitas ini didasarkan pada stimulus politik yang berupa identifikasi figur, identifikasi partai politik, isu kampanye, juru kampanye, hibah politik, dan pressure groups .
Realitas  kerasionalan  perilaku  politik  pemilih  sepenuhnya  ditentukan  oleh kesadaran peribadi. Hal ini oleh Etzioni disebut sebagai masyarakat aktif ( active society ),  masyarakat  yang  mampu  mengendalikan  dan  menguasai  dunia  sosial mereka.  Menurutnya,  dalam  masyarakat  aktif  orang  dapat  merubah  hukum- hukum  sosial  (Poloma,  2000).  Dalam  konteks  demikian,  pemilih  dipandang sebagai  orang  yang  sangat  kreatif.  Ia  mampu  menciptakan  sesuatu,  mengubah keadaan,  dan  pada  gilirannya  dapat  membentuk  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhannya.  Individu  demikian  itu  memiliki  kesadaran  pribadi,  pengetahuan dan  komitmen  pada  tujuan  tertentu  yang  harus  dicapai,  dan  memiliki  fasilitas kekuasaan untuk mengubah suatu tatanan sosial.
Keputusan untuk memberikan dukungan suara dan tidak memberika suara terjadi  apabila  tidak  terdapat  kepercayaan  tinggi  dari  pemilih  kepada  calon tersebut.  sebaliknya  pemilih  tidak  akan  memberikan  suaranya  kalau  mereka menganggap  bahwa  partai  dan  calon  tersebut  tidak  loyal  serta  tidak  konstiten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan.
Perilaku  pemilih juga sarat  dengan  ideologi  antara  pemilih  dengan  calon ataupun  partai  politik.  Melwit  menyebutkan  bahwa  perilaku  politik  merupakan pengambilan yang bersifat instan, tergantung pada situasi sosial politik tertentu dan  tidak  berbeda  dengan  keputusan  lainnya.  Tidak  tertutup  kemungkinan adanya  pengaruh  dari  faktor  tertentu  dalam  mempengaruhi  keputusan  pemilih seperti faktor partai yang mendukung pasangan calon, citra atupun figur kandidat tersebut.
Perilaku  pemilih  dalam  menentukan  pilihan  politiknya  banyak dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Untuk  memahami  faktor  pemilih  dalam menentukan  pilihannya  pertama  kita  haru  memahami  bagaimana  konteks  latar belakang  historisnya.  Sikap  dan  perilaku  pemilih  dalam  menentukan  pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. Ini dikarenakan budaya  politik  di  indonesia  masih  kental  akan  sejarah  dan  kebudayaan  masa lampau.
Faktor  kedua  ialah  kondisi  geografis  dan  wilayah.  Hal  ini  sangat berpengaruh  kepada  masyarakat  dalam  menentukan  pilihan  politiknya  dalam pemilu,  secara  tidak  langsung  perilaku  pemilih  banyak  ditentukan  oleh  faktor wilayah.  Oleh  karena  itu  kondisi  dan  faktor  geografis/wilayah  menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya saja  dalam  pengambilan  keputusan,  peraturan  dan  kebijakan  sampai  dalam pemilihan  umum.  Hal  ini  menuntut  agar  si  calon  pandai-pandai  membuat strateginya dalam kampanye agar perilaku pemilih cenderung memilih si kandidat tersebut.
Faktor  ketiga  ialah  agama/keyakinan  dan  budaya.  Dalam  hal  ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan agama dan budaya masyarakat baik itu  kesukuan,  etnisitas  sampai  ras.  Masyarakat  Indonesia  dikenal  sebagai masyarakat yang majemuk dan pluralitas ataupun beraneka ragam. Agama telah memberikan  nilai  moral  politik  yang  memberikan  pengaruh  bagi  masyarakat dalam menentukan pilihannya. Keyakinan dan agama merupakan pedoman acuan yang  penuh  dengan  norma-norma  dan  kaidah  yang  dapat  mendorong  dan mengarahkan  perilaku  politik  sesuai  dengan  agama  dan  keyakinannya  dalam proses  politik.  Hal  ini  membenarkan  bahwa  agama  dan  keyakinan  dapat mempengaruhi  pilihan  politik  seseorang  dalam  aktivitas  politik.  Begitu  pula halnya  dengan  Suku  ataupun  Etnisitas.  Konsep  etnisitas  akan  dijelaskan  pada bagian  selanjutnya.  Dalam  kajian  ini  kita  ketahui  bahwa  perilaku  politik seseorang  bisa  saja  dipengaruhi  oleh  ikatan-ikatan  tertentu  seperti  rasa keterikatan dalam etnisitas.
Faktor  keempat  ialah  pendidikan  dan  komunikasi  yang  sangat berpengaruh  kepada  perilaku  konstituen.  Pendidikan  dan  komunikasi  yang  baik dari  si  calon  maupun  kandidat  akan  memberikan  dan  mempengaruhi  simpatik konstituen.  Semakin  tinggi  pendidikan masyarakat  maka  semakin tinggi  tingkat kesadaran  politiknya,  dan  begitu  pula  sebaliknya  semakin  rendah  tingkat
pendidikan  masyarakat  maupun  seseorang  maka  semakin  rendah  tingkat kesadaran  politiknya.  Selain  itu,  komunikasi  politik  yang  intens  akan mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam aktivitas politiknya dan perilaku politiknya dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum.

## F. Determinan Perilaku Politik
Dalam  wacana  psikologi  dikenal  istilah people’s  social  behaviour sebagai perwujudan  kepribadian  individu  yang  melakukan  political  action  dalam kehidupan sosial politiknya yang kemudian lebih dikenal dengan istilah political behaviour (perilaku  politik).  Dalam konsep  psikologi  tentang kepribadian, selalu digambarkan  bahwa  perilaku  sosial  (social  behaviour)  merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari  kepribadian  seseorang.  Bahkan,  tidak  sedikit  konsep  teori psikologi  yang  menganggap  bahwa  kepribadian  seseorang  hanya  akan  terukur melalui perwujudannya dalam berperilaku sosial.
Masa  kampanye  merupakan  masa-masa  strategis  bagi  para  elite  politik untuk  mensosialisasikan  diri  serta  program-program  kerjanya.   Segala  trik dilakukan masing-masing kandidat dan tim sukses (timses) untuk menarik simpati pemilih.  Kampanye  adalah  sebuah  tindakan  yang  bertujuan  mendapatkan pencapaian dukungan. Kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir.
Kampanye  umumnya  dilakukan  dengan  slogan,  pembicaraan,  barang cetakan,  penyiaran  barang  rekaman  berbentuk  gambar,  suara,  atau  simbol- simbol.
Kampanye  dapat  juga  dilakukan  melalui  internet.  Untuk  sebuah  rekayasa pencitraan  kemudian  berkembang  menjadi  upaya persamaan  pengenalan sebuah gagasan atau isu kepada suatu kelompok tertentu yang diharapkan mendapatkan timbal balik atau tanggapan.
Kampanye  elite  politik  sebisa  mungkin  menjadi  media  pembelajaran politik  bagi  rakyat  Indonesia,  bagaimana  kita  sebagai  warga  negara  Indonesia sekaligus  insan  politik  untuk  mempergunakan  hak  memilih  dan  dipilih  dengan bijaksana.  Yakni  mengedepankan  kepentingan  bangsa  dan  negara  di  atas kepentingan pribadi dan golongan.
Belajar  memilih  dengan  menggunakan  setiap  anugrah  yang  Allah  SWT berikan pada masing-masing kita; otak, fisik dan hati. Harapannya kampanye di Propinsi Indonesia dapat pula mencerdaskan dan dapat disikapi juga secara cerdas baik oleh para elite politik maupun bagi masyarakat luas. Tak jarang masyarakat terjebak pada pola cara pandang yang pendek tentang kampanye, maupun pemilu itu sendiri.
Walaupun  perkembangan  demokrasi  di  Indonesia  sekarang  ini  sudah menunjukkan kemajuan, proses kampanye pemilukada masih saja identik dengan cara-cara klasik. Kampanye penuh dengan simbol atau tokoh populis, konvoi, dan pengibaran  bendera  parpol.  Kampanye  yang  marak  dengan  hiburan  musik  ala
selebriti dan cara lain yang jauh dari pembelajaran politik cerdas. Kampanye yang berselimut money politic, sembako dan atribut partai.
Semua  praktik  itu  selama  ini  memang  cukup  efektif  dalam  merebut  hati pemilih  yang  sangat  pragmatis.  Kandidat  yang  bertarung  dalam  setiap pemilukada  juga  hanya  cukup  mempersiapkan  akting  yang  populer  dengan menyesuaikan selera pemilihnya.
Metode  kampanye  di  Indonesia  juga  sangat  menonjolkan  figur  dari kandidat, sehingga terkadang pemilih tidak begitu mengetahui visi yang dibawa oleh  kandidat.  Bagaimana  mungkin  masyarakat  tidak  memilih  seseorang berdasarkan  figurnya  kalau  kampanye  yang  dilakukan  adalah  untuk  menjual sosok  sang  calon  bukannya  pemikirannya.  Hal  tersebut  berbanding  terbalik dengan kampanye di Amerika yang menekankan pada konten yang dibawa oleh kandidat.
Secara ideal, kampanye pemilu merupakan proses komunikasi politik yang dapat  memengaruhi  pengetahuan  politik  dari  masyarakat.  Output  dari pengetahuan  itu  akan  tampak  dari  tingkat  partisipasi  politik,  bukan  dari mobilisasi  politik.  Jadi  bisa  dikatakan  bahwa  mobilisasi  politik  itu  merupakan akibat  dari  kegagalan  komunikasi  dan  pendidikan  politik.  Sederhananya, kampanye  pemilu  dibutuhkan  untuk  memberikan  informasi  kepada  pemilih. Dengan  harapan,  pemilih  akan  mengetahui  program  sang  kandidat  atau  partai dan atas dasar pengetahuan itu, pemilih akan tertarik untuk menentukan pilihan pada saat pencoblosan.
Hal  ini  yang  sesungguhnya  diharapkan  dari  suatu  kampanye  yang mencerdaskan  pemilih.  Maka  dari  itu,  pendidikan  politik  menjadi  penting  agar pemilih memiliki tanggung jawab terhadap pilihannya. Sebab, orang yang dipilih itu  menentukan  nasib  pemilihnya.  Mereka  akan  menentukan  bagaimana kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.
Penegasan  tentang  urgensi  pendidikan  politik  ‘ political  education ’  antara lain  disampaikan  oleh  (Gutmann,  1999:287)  “…  kita  dapat  menarik  kesimpulan bahwa  pendidikan  politik  merupakan  penanaman  dari  berbagai  nilai-nilai kebaikan,  pengetahuan  dan  ketrampilan  yang  merupakan  keniscayaan  untuk dapat  melakukan  partisipasi  politik  –  menjadi  kewajiban  moral  utama  dari berbagai  tujuan  pendidikan  publik  dalam  masyarakat  demokratis.  Pendidikan politik menyiapkan warga Negara untuk terlibat dalam menghasilkan kesadaran masyarakat  mereka  dan  kesadaran  untuk  reproduksi  sosial  yang  ideal  bukan hanya sekedar pendidikan demokrasi tetapi juga demokrasi politik”.
Esensi  terpenting  dari  pendidikan  politik  ( political  education )  adalah pendidikan  kewarganegaraan  ( civic  education )  untuk  mengetahui  tugas  dan tanggung  jawab  sebagai  warga  negara  atau  lebih  tepat  lagi  disebut  pendidikan politik  adalah  pendidikan  demokrasi  ( democracy   education ),  pendidikan  yang mewujudkan  masyarakat  demokratis,  yaitu  masyarakat  yang  bebas  ( free  society )
yang  hanya  dibatasi  oleh  kebebasan  itu  sendiri,  bukan  masyarakat kolektivisme yang “terpasung” oleh atribut-atribut agama atau norma-norma budaya. Dalam kontek  inilah  diharapkan  pendidikan  politik  mampu  melahirkan  budaya  politik yang  sehat,  yang  hingga  pada  akhirnya  berhasil  mewujudkan  masyarakat demokratis yang bebas dari bias apapun.
Politik  yang  sehat  tentu  menjadi  syarat  utama  dalam  menghasilkan masyarakat  demokratis  tersebut.  Sebab,  tanpa  berjalannya  politik  yang  sehat maka  tentu  masyarakat  demokratis  atau  demokrasi  itu  sendiri  kehilangan arahnya  sehingga  muncullah  kebebasan  yang  tidak  terkontrol,  yang  pada akhirnya  mencederai  demokrasi  itu  sendiri.  Di  sini  lah  sebenarnya  relevansinya pendidikan politik sebagai upaya penguatan terwujudnya masyarakat demokratis, tentu melihat ini dalam konteks demokrasi kita Yang berjalan merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya mereorientasi pendidikan politik yang telah atau sedang berlangsung.
Pendidikan  politik  memiliki  peran  yang  vital  dan  strategis  bagi kelangsungan  hidup  serta  regenerasi  suatu  organisasi  politik.  Melalui  proses pendidikan  politik  anggota  suatu  organisasi  dan  warga  negara  pada  umumnya kemungkinan memiliki sikap yang idealis di satu sisi bersikap mendukung negara- pemerintah yang sesuai dengan aspirasi rakyat serta pada waktu yang sama juga memungkinkan  memiliki  sikap  kritis  kepada  kebijakan  pemerintah  yang  tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.
Penegasan  tentang  urgensi  pendidikan  politik  (political  education)  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  pendidikan  politik  merupakan  penanaman  nilai-nilai kebaikan,  pengetahuan  dan  ketrampilan  yang  merupakan  keniscayaan  untuk dapat melakukan partisipasi politik menjadi kewajiban moral utama dari berbagai tujuan  pendidikan  publik  dalam  masyarakat  demokratis.  Pendidikan  politik menyiapkan  warga  negara  untuk  terlibat  menghasilkan  kesadaran  masyarakat mereka  dan  kesadaran  untuk  reproduksi  sosial  yang  ideal  bukan  hanya  sekedar pendidikan demokrasi tetapi juga demokrasi politik.
Demokrasi  yang  di  dalamnya  ada  pemilu,  memerlukan  pemilih  yang cerdas  dan  bertanggungjawab.  Bung  Hatta  pernah  mengingatkan,  demokrasi memerlukan tingkat pendidikan rakyat, agar mampu memiliki kesetaraan untuk memilih. Dalam demokrasi tentu saja yang penting tidak hanya siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan  wakil bupati serta legislative akan  tetapi  bagaimana  cara  memilihnya  merupakan  hal  yang  lebih  penting.
Demokrasi  yang  membawa  perubahan,  hanya  dihasilkan  oleh  pemilukada  yang berkualitas.
Pemilu  dan  Pemilukada  yang  berkualitas  hanya  dapat  terjadi  bila pemilihnya cerdas dan bertanggungjawab pada pilihannya. Kita sangat berharap Pemilu dan Pemilukada di Indonesia  bisa terselenggara secara lebih baik, sebagai sarana melakukan perubahan.

## SIMPULAN
1. Perilaku politik ala selebriti merupakan fenomena pragmatisme politik pasca reformasi, merupakan produk sosialisasi yang  hadir  sebagai salah satu faktor yang  mempengaruh  perilaku  dan  pilihan  politik  masyarakat.  Masyarakat akan menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan informasi yang dia terima, dimana  pilihan  politik  ini  juga  ternyata  berkorelasi  dengan  kondisi lingkungan dimana masyarakat itu tinggal. Hal ini membuat pilihan politik tiap  orang  berbeda-beda.  Pemilih  yang  menggunakan  hak  pilihnya berdasarkan informasi dan pengetahuan yang diperoleh tentang profil partai, figur  caleg,  serta  visi  dan  misinya,  akan  tetapi  juga  terdapat  pemilih  yang menggunakan  hak  pilihnya  meski  dengan  pengetahuan  yang  sangat  minim tentang partai, caleg dan juga visi dan misinya.
2. Kedaulatan  atas  negara  pada  dasarnya  ada  pada  rakyatnya,  bukan  pada segelintir  orang  yang  hanya  mengatasnamakan  rakyat.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  harus  bisa  menjadi  subyek  pemberi  informasi  bagi  masyarakat dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak  publik  seperti  hak  untuk  tahu  ( right  to know ),  hak  untuk  diberi  informasi  ( right  to  be  informed ),  dan  hak  untuk didengar aspirasinya ( right to be heard and to be listened to ).
3. Pentingnya  penguasaan  EQ  oleh  seseorang  dalam  kehidupan  apapun termasuk  di  dunia  politik.  Empat  elemen  utama  EQ  (Goleman;  1995)   yang dimaksud adalah kesadaran tentang diri sendiri ( self awareness ), pengelolaan diri  sendiri  ( self  management ),  kesadaran  sosial  ( social  awareness )  dan kecakapan  sosial  atau   bermasyarakat  ( social  skills ).  Contoh  EQ  adalah kemampuan berpikir positif terhadap orang lain,  empati, bertanggung jawab, berinteraksi  sosial,  mudah  menahan  emosi  marah  dan  kebencian  atau pengendalian  diri,  kerjasama,  kecakapan  sosial,  semangat  dan  motivasi,
dan   menghargai  orang  lain.   Kemampuan  politikus  atau  pemimpin  bangsa dalam  penguasaan  EQ  akan  semakin  lengkap  lagi  kalau  dia  memiliki  SQ. Dengan  SQ  seseorang  dapat  mengefektifkan  IQ  dan  EQ  yang  dimilikinya dengan  rambu-rambu  sistem  nilai  agama  dan  kemanusiaan.  Karena  itu  dia mampu  memaknai  hidup  dan  kehidupan  dalam  konteks  yang  lebih  luas. Misalnya  keseimbangan  hidup  untuk  dunia  dan  untuk  akhirat.  Menghargai sesama rekan kekuatan politik lainnya sebagai mahluk Tuhan. Dengan kata lain  tidak  berperilaku  sombong  dan  sebaliknya  selalu  rendah  hati.  Orang seperti ini juga pandai bersyukur atas karunia Tuhan. Dan takut kepada-Nya kalau akan berbuat buruk.

## DAFTAR PUSTAKA
Affan  Gaffar,  1992. Politik  Indonesia:    Transisi  Menuju  Demokrasi ,  Jogyakarta: Pustaka Pelajar
Asfar,  Muhammad.  2006. Pemilu  dan  Perilaku  Memilih  1955-2004. Surabaya: Pustaka Eureka.
Asfar,  Muhammad.  Beberapa  Pendekatan  Dalam  Memahami  Perilaku  Pemilih , Jurnal  Ilmu  Politik ,  Volume  16,  Tahun  1996,  Penerbit  Kerja  Sama Asosiasi  Ilmu  Politik  Indonesia   (AIPI)  Dengan  PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
Goleman,  Daniel.  1995. Emotional  Intelligence .  Jakarta  :  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Gutmann,  Amy.  1999. Democratic  Education ,  Princeton  University  Press, Princeton New Jersy.
Huntington,  Samuel  P  dan  Joan  Nelson.  1994. Partisipasi  Politik  di  Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
Johnson, D.P.  1986. Teori Sosiologi Klasik. Jakarta: Gramedia
Poloma,  Margaret  M.  2000. Sosiologi  Kontemporer. Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada
Rogers,  Everett,  M,  Floyd  G  Shoemaker  tahun,  1973. Communications  of Innovation. London:  The Free Press Collier Macmillan Publisher.
Thaha,  Idris  (ed).  2004. Pergulatan  Partai  Politik  Di  Indonesia. Jakarta:  Raja Grafindo
Turner, Graeme, 2004, Understanding Celebrity , Sage, London.
Upe, Ambo. 2008. Sosiologi Politik Kontemporer. Jakarta: Prestasi Pustaka.