SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business
Journal Homepage: http://jos.unsoed.ac.id/index.php/sar/

## ANALISIS IMPLEMENTASI AUDIT PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Puja Lestari 1 , Dewi Susilowati 2 , Wahyudin 3 1,2,3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto *Email corresponding author: pjalestari03@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the suitability of audit practices in Islamic Banking with existing auditing standards in Indonesia. The unit of analysis in this study is the state-owned Sharia Commercial Bank, namely PT. Bank Syariah Mandiri and privately owned, namely PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. This research uses qualitative methods, using  case  studies.  Data  collection  was  obtained  by  conducting  interviews  and  analyzing  annual  reports  from 2015  to  2017.  The  results  showed  that  the  audit  framework,  audit  scope,  audit  quality,  audit  charter,  audit process,  and  reporting  requirements  conform  to  appropriate  auditing  standards  in  Indonesia.  This  study  found facts  related  to  sharia  auditing  in terms  of  qualified  human  resources  in  terms  of knowledge  of  sharia  auditing and principles.
Keywords:  Sharia  audit,  sharia  audit  framework,  sharia  audit  scope,  sharia  audit  quality,  sharia  audit  process, sharia commercial banks.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik audit di Perbankan Syariah dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah milik pemerintah, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri dan milik swasta, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara dan analisis laporan tahunan tahun 2015 hingga 2017. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerangka audit, ruang lingkup audit, kualitas audit, piagam audit, proses audit, dan persyaratan pelaporan, sesuai dengan standar audit yang  berlaku  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  kendala  sesungguhnya  yang  dihadapi  oleh Perbankan Syariah khususnya dalam hal auditing adalah kurangnya sumber daya manusia  yang mumpuni dalam hal pengetahuan tentang audit dan prinsip syariah.
Kata kunci:  Audit syariah, kerangka audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualitas audit syariah, proses audit syariah, bank umum syariah.

## PENDAHULUAN
Audit  secara  umum  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mengevaluasi proyek, sistem, kinerja dan kepatuhan organisasi terhadap prinsip, aturan dan pedoman yang berlaku.
Audit merupakan roda penggerak yang penting dalam suatu tata kelola perusahaan. Seorang manajer bertanggung  jawab  untuk  melaporkan  hasil  kinerja  perusahaan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan, dimana mereka tidak selalu secara langsung bisa mengawasinya, hal ini sangat rentan terjadinya kecurangan  oleh  manajer. Pada titik inilah dibutuhkan audit atas  laporan  keuangan  untuk menentukan  apakah  laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  manajer  perusahaan  telah  sesuai  dengan aturan  yang  ada,  begitu  pula  dengan  audit  syariah.  Audit  syariah  bukanlah  sesuatu  hal  yang  baru, namun  hingga  kini  masih  sangat  asing  bagi  masyarakat,  khususnya  di  Indonesia.  Audit  syariah  lahir seiring  dengan  berkembangnya  perusahaan-perusahaan,  lembaga-lembaga  ataupun  organisasi  yang dalam kegiatan operasionalnya dilakukan dengan berlandaskan prinsip syariah.
Islamic  Financial  Institution  (IFI) atau  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  merupakan  suatu lembaga yang memberikan layanan di bidang keuangan, seperti melakukan proses distribusi dana dari pemilik  dana  ( lendersaver )  kepada  pihak  yang  membutuhkan  dana  ( borrowerspender )  dengan berlandaskan prinsip syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah mengalami perkembangan  dari  waktu  ke  waktu.  Jumlah  aset,  pembiayaan,  dan  investasi  selalu  mengalami peningkatan.  Namun  perlu  diperhatikan  bahwa  peningkatan  tersebut  tidak  sejalan  dengan peningkatan  pangsa  pasarnya  yang  cenderung  lambat.  Perlu  digarisbawahi  bahwa  salah  satu  faktor yang membuat laju pertumbuhan perbankan syariah masih melambat adalah masih adanya keraguan masyarakat akan  konsistensi penerapan  prinsip  syariah  pada bank syariah. Untuk dapat memastikan bahwa  bank  syariah  telah  konsisten  dalam  hal  penerapan  prinsip  syariah,  maka  pihak  independent diperlukan untuk memeriksa, mengawasi dan menguji kinerja serta kegiatan operasionalnya, sehingga dapat  meminimalisir  keraguan  masyarakat  terhadap  bank  syariah.  Di  sinilah  peran  auditor  sebagai pengawas diperlukan.  Berikut informasi mengenai pangsa pasar  perbankan  syariah  dari tahun  2011- 2017.

## Gambar 1. Pangsa Pasar Bank Syariah (Tahun 2011-2017)
(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah)
Tahun Pangsa Pasar Bank Syariah (%) 2011 3,98 2012 4,57 2013 4,89 2014 4,85 2015 4,86 2016 5,30 2017 5,51
0 2 4 6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P an gsa P asa r (% ) Tahun
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kesesuaian  praktik  audit  yang  diterapkan  di Perbankan Syariah dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah milik pemerintah, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri dan milik swasta, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Ruang lingkup p enelitian difokuskan Bank Umum Syariah (BUS) dan  pihak  yang  terkait  dengan  tugas  pengawasan  yaitu  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS), auditor internal dan auditor eksternal.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN

## Shari’a  Enterprise Theory
Shari’a  enterprise  theory (SET)  merupakan enterprise  theory yang  telah  diinternalisasi  dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan  teori yang transcendental dan  lebih humanis (Purwitasari, 2011). Menurut Mulawarman dalam bukunya Akuntansi Syariah (2009:114), SET memiliki pertanggungjawaban dari sisi ketundukan dan kepatuhan menjalankan syariat Islam yang merupakan perwujudan  akuntanbilitas  manusia  sebagai  hamba  Allah.  Artinya,  teori  ini  mengakui  adanya pertanggungjawaban  tidak  hanya  kepada  pemilik  perusahaan  saja  melainkan  kepada  kelompok stakeholders yang  lebih  luas.  Audit  syariah  sebagai  bagian  dari  sistem  akuntansi  yang  berfungsi melakukan  pengujian  dan  pengawasan  terhadap  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  khususnya  bank syariah, dilandasi oleh  teori ini. Triyuwono  (2003)  mengatakan  bahwa akuntansi syariah  tidak hanya sebagai  bentuk  akuntabilitas  manajemen  terhadap  pemilik  perusahaan,  tetapi  juga  sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan  Tuhan. Kesimpulannya adalah  yang berlaku  dalam SET adalah Allah  sebagai  sumber  amanah  utama,  karena  Allah  adalah  pemilik  tunggal  dan  mutlak.  Sedangkan sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  stakeholders  pada  prinsipnya  adalah  amanah  dari  Allah  yang  di dalamnya  melekat  sebuah  tanggung  jawab  untuk  dikelola  dan  dimanfaatkan  sesuai  petunjuk  yang telah diberikan Sang Pencipta.

## Audit dalam Pandangan Islam dan Audit Syariah
Audit dalam pandangan Islam bukanlah sesuatu yang relatif baru. Pada masa Rasulullah SAR dan Khulafaur Rasyidin, terdapat sebuah lembaga yang fungsinya seperti auditor, yaitu lembaga Al-Hisbah (lembaga pengawas pasar) yang tujuannya membantu manusia dalam beribadah kepada Allah dengan memastikan  bahwa  hak  Allah  dan  hak  asasi  manusia  lainnya  telah  diperhatikan  dan  dilaksanakan dengan benar (Shafeek, 2013).  Dalam penelitian Yacoob (2012) dinyatakan pula bahwa peran auditor syariah menyerupai peran muhtasib (orang yang bertugas mengawasi pasar) dalam lembaga Al-Hisbah tradisional pada masa awal keislaman. Salah satu muhtasib di zaman Rasulullah adalah Khalifah Umar
bin Khattab. Peran muhtasib diantaranya adalah sebagai pengatur keseimbangan pasar, memastikan mekanisme kontrol harga di pasar, mengawasi struktur kredit khususnya yang berkaitan dengan riba dan pembayaran zakat, memastikan permintaan dan kontrol barang di pasar serta memeriksa efisiensi di  sektor  publik  yang  berkaitan  dengan  dana  umat. Al-qur’an  sebagai  pedoman  hidup  umat muslim pun mengatur secara detail mengenai pentingnya fungsi audit ini, diantaranya adalah QS. Al-Hujurart [49] : 6, QS. Al-Isyiqaq [84]: 6-9, QS. Al-Infithar [82]: 10-12, QS. An-Naml [27]: 20-21, dan QS. Al-Baqoroh [2]: 282.
Syed  Alwi Sultan  dalam A  Mini Guide to Shari’ah Audit (2007:9),  menyimpulkan  bahwa dalam standar  AAOIFI  ( Accounting  &  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institutions ),  audit syariah merupakan pengujian atas kepatuhan LKS terhadap syariah, dalam segala aspek kegiatannya, terutama  laporan  keuangan  dan  komponen  operasional  LKS  lainnya  yang  tunduk  pada  risiko kepatuhan tetapi tidak terbatas pada produk, teknologi yang mendukung operasional lembaga, proses operasi, pihak yang berkepentingan, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur lembaga, serta aktivitas lainnya yang memerlukan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Audit Syariah bertujuan untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, dan tepat waktu yang berguna untuk pengambilan keputusan. Begitu juga tujuan utama audit di LKS adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen (peusahaan), dalam semua aspek material telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIFI, dan standar akuntansi nasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, audit dalam LKS tidak hanya terbatas pada peraturan umum audit finansial, tetapi juga pandangan syariah (Haniffa, 2010).

## Standar Audit Syariah di Indonesia
Audit LKS di Indonesia dijalankan sesuai dengan standar audit yang dibuat oleh Institut Akuntan Publik  Indonesia  (IAPI)  dan  disesuaikan  dengan  standar  audit  AAOFI.  Standar  audit  konvesional  dan audit syariah jelas memiliki perbedaan. Bisa dikatakan bahwa standar audit syariah cakupannya lebih luas  dibandingkan  dengan  audit  konvensional  karena  pelaksanaan  audit  syariah  selain  harus  sesuai SPAP, juga harus sesuai dengan hukum dan prinsip  syariah. Standar audit syariah di Indonesia selain mengacu  pada  SPAP,  juga  mengacu  pada  standar  audit  yang  dikeluarkan  oleh  AAOIFI.  AAOIFI merupakan  organisasi  internasional  Islam  non-badan  hukum  nirlaba  yang  merumuskan  standar  dan isu-isu  terkait  akuntansi,  audit,  pemerintahan,  etika,  serta  standar  syariah  Islam  untuk  lembaga keuangan  Islam  (LKS).  Sebagai  organisasi  internasional  yang  independen,  AAOIFI  didukung  oleh kelembagaan  anggota  (200  anggota  dari  40  negara)  termasuk  Bank  Sentral,  Lembaga  Keuangan Syariah, dan anggota lainnya dari industri perbankan syariah di seluruh dunia. Standar audit menurut
AAOIFI dikenal dengan nama Auditing Standard for Islamic Financial Institutions (ASIFIs). Standar Audit AAOIFI untuk audit pada lembaga keuangan syariah mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip ( objective and principles of auditing ), laporan auditor ( auditor’s report ), ketentuan keterlibatan audit ( terms of audit engagement ), uji kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah oleh audit eksternal ( Testing for Compliance with Shari’a Rules and Principles by an External Audit ), dan  tanggung jawab auditor untuk memutuskan  kecurangan  dan  kesalahan  dalam audit laporan  keuangan  ( The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud and Error in an Audit of Financial Statements ).
Kerangka Audit Syariah ( Shari’a Audit Framework )
Kerangka kerja audit ( audit framework ) merupakan aturan, arahan, dan acuan seorang auditor dalam melaksanakan audit sehingga hasil audit berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat dibandingkan dan digunakan oleh para stakeholder dalam pengambilan  keputusan. Apabila kerangka kerja tersebut dikombinasikan  dengan  prinsip  dan  aturan syariah  yang  berlaku,  maka  audit  syariah  dapat  dilaksanakan  sebagiamana  mestinya.  Hal  itu disebabkan karena konsep audit syariah dilaksanakan tidak hanya sekedar untuk memastikan keadilan dan  kebenaran  laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  manajemen  sudah  sesuai  dengan  hukum  positif saja, melainkan juga untuk memastikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan LKS mematuhi aturan dan regulasi dari Allah SWT.
Ruang Lingkup Audit Syariah ( Shari’a Audit Scope )
Ruang  lingkup  audit  syariah  merupakan  cakupan  audit  yang  harus  dilaksanakan  oleh  auditor dalam  melaksanakan  audit  atas  LKS.  Menurut  Othman  &  Ameer  (2015),  peran  dan  tanggung  jawab auditor di LKS jauh lebih luas dari auditor konvensional dalam kaitannya dengan pemeriksaan berbagai kontrak, struktur produk, pelaporan, penyusunan laporan keuangan, laporan, surat edaran pemasaran dan dokumen hukum lainnya. Begitu juga menurut Yaacob & Donglah (2012), cakupan ruang lingkup audit syariah berkaitan dengan “ social behavior ” (perilaku sosial) dan kualitas kinerja organisasi serta hubungannya dengan stakeholder.

## Kualitas Audit Syariah
Kualitas  audit  adalah  proporsional  seorang  akuntan  dalam  menemukan  dan  melaporkan terjadinya  suatu  penyelewengan  yang  terjadi  di  perusahaan  klien  (Handayani,  2009).  Walaupun disadari  bahwa  kualitas  audit  sangat  penting  bagi  kelancaran  sistem  perekonomian  suatu  negara, terutama  bagi  aktivitas  investasi  di  pasar  modal,  namun  terdapat  satu  permasalahan  utama  dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas audit, yaitu menemukan metode yang handal untuk mengukur
kualitas  audit  secara  akurat.  Salah  satu  metode  handal  dengan  proksi  yang  terukur  adalah  dengan menggunakan informasi dari laporan audit dan laporan keuangan, seperti yang dilakukan oleh Carey & Simnett (2006). Indikator  kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan  audit atas laporan keuangan  yang  dilakukan  oleh  Akuntan  Publik  adalah  kompetensi  auditor,  etika  dan  independensi auditor, penggunaan  waktu personil kunci perikatan, pengendalian  mutu perikatan, hasil reviu  mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP, dan kebijakan imbalan jasa.

## Piagam Audit
Piagam  audit  merupakan  dokumen  formal  bagi  auditor  yang  menyatakan  tujuan,  wewenang, dan  tanggung jawab  unit  audit  pada  suatu  organisasi.  Menurut  ISAF,  terdapat  lima  indikator  utama dalam penilaian piagam audit, yaitu sifat audit internal syariah, tujuan audit internal, lingkup tanggung jawab  audit  internal  syariah,  otoritas  auditor  internal  syariah,  dan  independensi  auditor  internal syariah.

## Proses Audit Syariah
Serangkaian tindakan yang dilakukan dalam mengaudit kegiatan operasional perusahaan. Audit pada bank syariah terdiri dari tiga prosedur, yaitu audit internal yang dilakukan oleh auditor internal, audit  eksternal  yang  dilakukan  oleh  auditor  dari  luar  bank  syariah  (KAP),  dan  audit  syariah  yang dilakukan  oleh  auditor  bersertifikasi  Sertifikasi  Akuntansi  Syariah  (SAS).  Penilaian  mengenai  proses audit merujuk pada standar yang berlaku di Indonesia dan ISAF.
Persyaratan Pelaporan ( Reporting Requirement )
Laporan audit syariah memberikan penemuan ketidakpatuhan terhadap syariah di LKS, menilai ketidakpatuhan  yang  berulang,  merekomendasikan  tindakan  korektif,  menyarankan timeline untuk perbaikan dan untuk memantau peningkatan perbaikan. Menurut IAPI, standar pelaporan terdiri dari 4 (empat)  item,  yaitu  laporan  audit  harus  menyatakan  apakah  laporan  keuangan  telah  disusun  sesuai dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum,  hasil  laporan  auditor  harus  menunjukkan kekonsistenan, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan  lain  dalam  laporan  auditor,  dan  laporan  auditor  harus  memuat  pernyataan  pendapat mengenai  laporan  keuangan  secara  keseluruhan  bahwa  pernyataan  yang  demikian  tidak  bisa diberikan.

## Bank Syariah
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi perbankan syariah  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank  syariah  dan  unit  usaha  syariah, mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya. Bank syariah  merupakan  lembaga intermediasi dan  penyedia jasa keuangan  yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), kegiatan spekulatif seperti  perjudian  (maysir),  bebas  dari  hal-hal  yang  tidak  jelas  dan  meragukan  (gharar),  berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Bank Indonesia, 2005).

## Model Penelitian

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran dan Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang  akan  meneliti  tentang bagaimana  implementasi  praktik  audit  di  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Unit  analisis  dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah, dimana satu BUS milik pemerintah, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri dan  satu BUS milik swasta, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kriteria penetapan  unit analisis  pada  penelitian  ini  adalah  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  yang  terdaftar  di  OJK,  menerbitkan
laporan  keuangan  tahunan  yang  telah  diaudit  minimal  tahun  2015,  memiliki  data  mengenai  DPS, Auditor  Internal  dan  Auditor  Eksternal,  BUS  milik  pemerintah  dengan  jumlah  aset  dan  modal  inti terbanyak, BUS milik swasta dengan jumlah aset dan modal inti terbanyak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Implementasi Audit di PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Purwokerto
Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Saudara  AF,  auditor  internal  PT.  Bank  Muamalat  Tbk. yang saat ini berdomisili di cabang Purwokerto. AF menjadi junior auditor di Bank Muamalat selama tiga tahun. Selain  wawancara, peneliti juga melakukan  analisis dokumen  laporan  keuangan  PT. Bank Muamalat Tbk. tahun 2015, 2016 dan 2017 sebagai dokumen pendukung penelitian.

## Variabel Kerangka Audit Syariah
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Saudara  AF,  dikatakan  bahwa  “Bank  Muamalat  secara keseluruhan  telah  memiliki  kerangka  audit  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku”.  Hal  ini tertuang dalam rencana tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dimana audit itu sendiri telah diatur, baik dalam Board Manual Bank Muamalat Indonesia, Piagam Audit (Piagam Audit Internal dan  Piagam  Komite  Audit),  Anggaran  Dasar  Bank  Muamalat,  maupun  peraturan  lainnya  yang berhubungan  dengan  audit.  Hasil  wawancara  juga  didukung  oleh  informasi  yang  diungkapkan  pada annual report PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. tahun 2015, 2016, dan 2017. Berikut komposisi DPS dan KAP Bank Muamalat tahun 2015 hingga tahun 2017.
Tabel 1. Komposisi DPS Bank Muamalat Tahun 2015 - 2017
2015 2016 2017 Ketua DPS Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin Anggota DPS Prof. DR. H. Umar Shihab DR. H. Oni Sahroni MA DR. H. Oni Sahroni MA Anggota DPS Prof. DR. H. Muardi Chatib Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M. Si Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M. Si Sumber: Annual Report PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015-2017
Tabel 2. Komposisi AP dan KAP Bank Muamalat Tahun 2015 - 2017
Tahun Signing Partner KAP KAP Asing 2015 Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA - 2016 Doli Diapary Siregar, CPA Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) BKR Internasional 2017 Doli Diapary Siregar, CPA Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) BKR Internasional
Sumber: Annual Report PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015-2017

## Variabel Ruang Lingkup Audit Syariah
Ditinjau  dari  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  ruang  lingkup  audit  yang  dilakukan  oleh  DPS berfokus pada aspek-aspek operasional bank syariah, sedangkan ruang lingkup audit internal, sebagai lini pengendalian ketiga seperti yang telah diuraikan dalam sub-bab  sebelumnya berfokus pada kinerja internal  bank  yang  dalam  hal  ini  adalah  struktur  organisasi  dan  personil  manajemen  serta  sistem teknologi dan informasi. Untuk audit terhadap sistem teknologi dan informasi, audit internal dibantu oleh  Komite  Pengarah  Teknologi  Informasi  (IT  Steering  Committee)  yang  bertugas mengimplementasikan  manajemen  risiko  dalam  penggunaan  teknologi  informasi  pada  bank  umum, mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan bank serta aktiﬁtas bank.
Berbeda hal dengan DPS dan Audit Internal, KAP atau yang berperan sebagai Auditor Eksternal memiliki  lingkup  audit  yang  berfokus  pada  kualitas  penyajian  laporan  keuangan  Bank  Muamalat. Auditor  Eksternal  mempunyai  tugas  pokok  sebagai  akuntan  publik  yang  melaksanakan  standar auditing  yang  ditetapkan  dan  disahkan  oleh  Institut  Akuntan  Publik  Indonesia  (IAPI)  dalam  Standar Profesional  Akuntan  Publik  (SPAP).  Standar  tersebut  mengharuskan  akuntan  publik  untuk merencanakan  dan  melaksanakan  audit  agar  memperoleh  keyakinan  memadai  bahwa  laporan keuangan  bebas  dari  salah  saji  material.  Audit  yang  dilakukan  meliputi  pemeriksaan  atas  dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah  dan  pengungkapan  dalam laporan  keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh  manajemen,  serta  penilaian  terhadap  penyajian  laporan  keuangan  secara  keseluruhan. Berdasarkan  informasi  tersebut,  untuk  variabel  ruang  lingkup  audit  ini,  Bank  Muamalat  Indoenesia telah memenuhi indikator yang ada.

## Variabel Kualitas Audit Syariah
Secara umum Bank Muamalat telah memiliki kualitas audit yang baik. Hanya saja kekurangannya berada pada indikator kompetensi auditor, dimana sangat dibutuhkan banyak auditor yang memahami konsep dan praktik akad, produk dan pelayanan di perbankan syariah. Kompetensi audit merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan  baik  secara  bersama-sama  dalam  suatu  tim  atau  secara  mandiri  berdasarkan  Standar Profesional  Akuntan  Publik,  kode  etik  dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  AF  mengatakan  bahwa kekurangan  dari  perbankan  syariah  adalah  kurangnya  personil  yang  memiliki  pemahaman  akan ekonomi  syariah  khususnya  dalam  kegiatan  operasional  perbankan,  tidak  hanya  auditornya,  tetapi para  karyawannya  pun  sebagian  besar  tidak  memahami  kegiatan  muamalah  dalam  perbankan  itu sendiri. Mereka bekerja hanya berdasarkan standar prosedur yang ada (SOP).

## Variabel Piagam Audit
Bank  Muamalat  Indonesia  memiliki  infrastuktur  berupa  Kebijakan/Prosedur  sebagai  panduan dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  GCG.  Salah  satunya adalah  Piagam  Audit  Internal  (Internal  Audit  Charter).  Menurut  A nnual  Report PT.  Bank  Muamalat Indonesia  Tbk.  tahun  2017,  dijelaskan  mengenai  tujuan,  lingkup  tanggung  jawab,  otoritas,  dan Independensi  auditor  internal  syariah.  Meskipun  peneliti  tidak  memperoleh  dokumen  piagam  audit internal Bank Muamalat, dalam annual report tersebut dijelaskan bahwa audit  internal bekerja sesuai dengan  Piagam Audit dan  Anggaran  Dasar Bank Muamalat Indonesia. AF, selaku  informan  yang juga berprofesi  sebagai  auditor  internal  Bank  Muamalat  tidak  mengetahui  piagam  audit  internal  ini.  AF mengatakan bahwa Ia baru mendengar istilah Piagam Audit saat sesi wawancara ini.

## Variabel Proses Audit Syariah
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  telaah  annual  report,  Peneliti  menemukan  bahwa  Bank Muamalat  telah  melaksanakan  prosedur  audit  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Hal  ini  bisa dibuktikan dengan adanya unit kerja DPS dan Audit Internal dalam struktur organisasi Bank Muamalat. Selain  itu, KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan  Ali (dbsd&a) sebagai Auditor  Eksternal telah terdaftar  sebagai  KAP  yang  memiliki  izin  untuk  memberikan  jasa  audit  lembaga  keuangan  syariah berdasarkan  publikasi  OJK  mengenai  Daftar  Kantor  Akuntan  Publik/Akuntan  Publik  Yang  Terdaftar Sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan.
Persyaratan Pelaporan ( Reporting Requirement )
Menurut  IAPI,  standar  pelaporan  terdiri  dari  4  (empat)  item,  yaitu  laporan  audit  harus menyatakan  apakah  laporan  keuangan  telah  disusun  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku umum,  hasil  laporan  auditor  harus  menunjukkan  kekonsistenan,  pengungkapan  informatif  dalam laporan  keuangan  harus  dipandang  memadai,  kecuali  dinyatakan  lain  dalam  laporan  auditor,  dan laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bahwa  pernyataan  yang  demikian  tidak  bisa  diberikan.  Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  laporan kuangan  tahunan,  baik  itu  DPS,  auditor  internal,  maupun  KAP  yang  mengaudit  PT.  Bank  Muamalat Indonesia Tbk, telah melaporkan hasil pengujiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Analisis Implementasi Audit di PT. Bank Syariah Mandiri
Penelitian  mengenai  analisis  implementasi  audit  di  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  hanya  dapat dilakukan  dengan  mereduksi  data  dari  Annual  Report  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  tahun  2015  hingga tahun 2017. Hal ini dikarenakan proses pengambilan data di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto menemui kendala dalam hal perizinan. Oleh karena itu, analisis untuk implementasi audit di PT. Bank Syariah  Mandiri diperoleh  melalui data sekunder, yakni laporan  keuangan  tahunan  yang telah dipublikasikan.

## Variabel Kerangka Audit Syariah
Berdasarkan hasil analisis dokumen laporan keuangan, PT. Bank Syariah Mandiri telah memiliki kerangka audit sesuai dengan aturan yang berlaku, baik audit oleh DPS, audit internal, maupun oleh KAP selaku auditor eksternal. Berikut komposisi DPS BSM tahun 2015 hingga tahun 2017.
Tabel 3. Komposisi DPS BSM Tahun 2015 - 2017 2015 2016 2017 Ketua DPS Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin Anggota DPS Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec Anggota DPS Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
Sumber: Annual Report PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2017
Penunjukan  Akuntan  Publik  dan  KAP  telah  mendapat  persetujuan  RUPS.  Sama  halnya  dengan Bank  Muamalat,  penunjukkan  KAP  ini  didasarkan  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 13/POJK.03/2017 Bab 1 Pasal 2. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017, BSM menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Secara garis besar, BSM telah memiliki Kerangka Audit Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Variabel Ruang Lingkup Audit Syariah
Ditinjau  dari  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  ruang  lingkup  audit  yang  dilakukan  oleh  DPS berfokus  pada  pemenuhan  aspek-aspek  syariah/shari’a  compliance.  Sedangkan  ruang  lingkup  audit internal adalah audit terhadap semua area operasional untuk menentukan kecukupan kualitas internal control,  penerapan  risk  management,  dan  governance  process.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  Bank Muamalat, untuk audit terhadap  sistem teknologi dan informasi, audit internal dibantu oleh  Komite Teknologi  Informasi    yang  bertugas  mengimplementasikan  manajemen  risiko  dalam  penggunaan
teknologi informasi pada bank umum, mengenai teknologi dan  informasi yang berhubungan  dengan produk  dan  layanan  bank  serta  aktiﬁtas  bank.  KAP  atau  yang  berperan  sebagai  Auditor  Eksternal memiliki  lingkup  audit  yang  berfokus  pada  Audit  Laporan  Keuangan,  Audit  Kepatuhan  Terhadap Pengendalian  Internal  dan  Undang-undang,  serta  Audit  Kinerja.    Berdasarkan  informasi  tersebut, untuk variabel ruang lingkup audit ini, BSM telah memenuhi indikator yang ada.

## Variabel Kualitas Audit Syariah
Seperti yang telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka, bahwa indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah kompetensi  auditor,  etika  dan  independensi  auditor,  penggunaan  waktu  personil  kunci  perikatan, pengendalian  mutu  perikatan,  hasil  reviu  mutu  atau  inspeksi  pihak  eksternal  dan  internal,  rentang kendali  perikatan,  organisasi  dan  tata  kelola  KAP,  dan  kebijakan  imbalan  jasa.  Indikator  satu  hingga enam, secara umum baik Bank Muamalat maupun Bank Syariah Mandiri memiliki kondisi yang sama dalam  hal  audit.  Berdasarkan  informasi  yang  telah  diuraikan,  dapat  dikatakan  bahwa  BSM  telah memiliki  kualitas  audit  yang  baik.  Kekurangannya  berada  pada  poin  kompetensi  auditor,  dimana sangat dibutuhkan banyak auditor yang memahami konsep dan praktik akad, produk dan pelayanan di perbankan syariah.

## Variabel Piagam Audit
Bank  Syariah  Mandiri  memiliki  Piagam  Audit  Intern  (Internal  Audit  Charter)  sebagai  landasan dan  pedoman  kerja  Audit  Intern  dalam  melaksanakan  fungsi  Audit  Intern  yang  memuat  visi  &  misi, kedudukan,  kewenangan,  dan  ruang  lingkup  aktivitas  audit  intern  untuk  mewujudkan  sistem pengendalian  intern  yang  efektif  di  BSM.  Berdasarkan  hasil  telaah  Peneliti  terhadap  annual  report BSM,  dapat  dikatakan  bahwa  Piagam  Audit  Internal  BSM  telah  memenuhi  lima  indikator,  meskipun dalam annual report tidak semua bagian dalam piagam audit dijabarkan.

## Variabel Proses Audit Syariah
Berdasarkan  hasil  telaah annual  report ,  Peneliti  menemukan  bahwa  BSM  telah  melaksanakan prosedur audit sesuai dengan  aturan  yang berlaku. Hal ini bisa dibuktikan  dengan  adanya unit kerja DPS  dan  Audit  Internal  dalam  struktur  organisasi  BSM.  Selain  itu,  Tanudiredja,  Wibisana,  Rintis  & Rekan sebagai Auditor Eksternal telah terdaftar sebagai KAP yang memiliki izin untuk memberikan jasa audit  lembaga  keuangan  syariah  berdasarkan  publikasi  OJK  mengenai  Daftar  Kantor  Akuntan Publik/Akuntan Publik Yang Terdaftar Sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan.
Persyaratan Pelaporan ( Reporting Requirement )
Menurut  IAPI,  standar  pelaporan  terdiri  dari  4  (empat)  item,  yaitu  laporan  audit  harus menyatakan  apakah  laporan  keuangan  telah  disusun  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku umum,  hasil  laporan  auditor  harus  menunjukkan  kekonsistenan,  pengungkapan  informatif  dalam laporan  keuangan  harus  dipandang  memadai,  kecuali  dinyatakan  lain  dalam  laporan  auditor,  dan laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bahwa  pernyataan  yang  demikian  tidak  bisa  diberikan.  Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  laporan kuangan  tahunan,  baik  itu  DPS,  auditor  internal,  maupun  KAP  yang  mengaudit  PT.  Bank  Syariah Mandiri, telah melaporkan hasil pengujiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan
Berdasarkan  data  yang  telah  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  Annual  Report  PT.  Bank Muamalat Indonesia  Tbk. dan  PT. Bank Syariah Mandiri mengenai implementasi praktik audit, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk.  dan  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  telah  memiliki  Kerangka  Audit Syariah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
2. PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk.  dan  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  mampu  menjelaskan  Ruang Lingkup Audit dengan menetapkan aturan dan pedoman yang berlaku, seperti pada piagam audit maupun menginformasikannya pada annual report, sehingga prosedur yang dilakukan pun sesuai dengan arahan dan aturan yang ada.
3. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri senantiasa meningkatkan Kualitas Audit mereka terutama dalam hal pemahaman akan konsep dan praktik agar sesuai dengan prinsip syariah.  Secara  praktis,  kekurangan  sistem  audit  syariah  di  Indonesia  ini  terletak  pada  variabel Kualitas  Audit  pada  poin  Kompetensi  Auditor.  Indonesia  belum  memiliki  auditor  yang  telah bersertifikasi  SAS  yang  memadai,  sehingga  dalam  hal  pengawasan  sangat  rentan  terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, khususnya terhadap prinsip syariah.
4. PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk.  dan  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  memiliki  Piagam  Audit sebagaimana diungkapkan dalam annual report masing-masing bank.
5. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan Proses Audit sesuai dengan peraturan yang berlaku  dan Persyaratan Pelaporan dalam hal pelaporan hasil audit.
6. Secara konseptual, audit syariah yang telah ada dan diterapkan saat ini cukup ideal untuk dijadikan sebagai  alat  ukur  kegiatan  operasional  bank  umum  syariah  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Bank
Indonesia,  OJK,  IAPI,  IAI  dan  DSN-MUI  selaku  pihak  yang  berperan  dalam  membuat  dan menetapkan  regulasi  di  Indonesia,  khususnya  di  bidang  perbankan,  telah  berusaha  membuat aturan-aturan dan juga standar agar praktik audit dapat dijalankan sesuai dengan aturan syariah

## Implikasi
Implikasi teoritis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian mengenai implementasi praktik audit di  Perbankan  Syariah  ini  diharapkan  dapat  memperkuat  penelitian  sebelumnya  yang  sejenis  dengan menggunakan  metode  yang  berbeda,  menambah  wawasan  mengenai  perbankan  syariah,  sehingga bagi  siapa  saja  yang  masih  memiliki  keraguan  terhadap  bank  syariah  menjadi  percaya  kepada  bank syariah  dan  ikut  serta  dalam  memajukan  Perbankan  Syariah  di  Indonesia.  Penelitian  selanjutnya diharapkan  dapat  melakukan  wawancara  secara  langsung  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan memperbanyak  objek  yang  diteliti  sehingga  dapat  diketahui  secara  rinci  kekurangan  dan  kelebihan dari praktik audit yang diterapkan di masing-masing bank umum syariah. Sedangkan implikasi praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Dewan  Pengawas Syariah  (DPS), sebagai pihak yang melakukan  pengawasan  secara periodik pada LKS, dapat dijadikan sebagai evaluasi atas tugas dan wewenangya dalam mengawasi LKS.
2. Bagi  Auditor  Internal,  memberikan  wacana  akan  perkembangan  profesi  di  lapangan  berkenaan dengan  aktivitas  audit  internal  untuk  LKS  khususnya  bank  syariah.  Bagi  kepala  audit,  mampu melihat  aktivitas  audit  internalnya  dan  mengambil  kebijakan  yang  dibutuhkan  ke  depannya sehingga fungsi audit internal mampu memberikan kontribusi lebih bagi bank syariah.
3. Bagi Auditor  Eksternal, sebagai bahan   evaluasi terutama dalam hal kompetensi yang dimilikinya, khususnya  mengenai  kepemilikan  Sertifikasi  Akuntansi  Syariah  (SAS)  mengingat  selain  harus bersertifikat akuntan publik, auditor eksternal bagi LKS juga harus memiliki pemahaman mengenai hukum dan prinsip syariah yang dibuktikan dengan SAS tersebut.
4. Bagi  Perbankan  Syariah,  sebagai  evaluasi  agar  kegiatan  operasionalnya  sesuai  dengan  kriteria syariah Islam.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  hanya  memperoleh  data  dan  informasi  dari  satu  informan  saja,  yaitu  dari  pihak Audit  Internal  Bank  Muamalat  Indonesia  yang  berdomisili  di  Kantor  Cabang  Purwokerto.  Namun, peneliti  juga  melakukan  triangulasi  terhadap  dokumen  laporan  tahunan  (annual  report)  masing- masing  bank  untuk  memperkuat  hasil  dari  penelitian  ini.  Harapannya,  penelitian  selanjutnya memperoleh data langsung dari pihak DPS, Audit Internal dan Eskternal yang berkedudukan di Kantor Pusat, sehingga lebih banyak informasi yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA
AAOIFI. (2010), Sharia Review (Governance Standard for Islamic Financial Institutions No.2).
American  Accounting  Association.  (2000).  Response  to  the  SEC  Concepts  Release  on  Intemational Accounting  Standards. AAA  Financial  Accounting  Standards  Committee ,  vol:  14,  no:  4,  hal: 489-499.
Annual  Report  PT.  Bank  Aceh  Syariah  tahun  2017.  Diakses  pada  2  Mei  2018  dari http://www.bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2018/04/Laporan-Tahunan-Annual-Report- Bank-Aceh-2017.pdf
Annual  Report  PT.  Bank  BCA  Syariah  tahun  2017.  Diakses  pada  2  Mei  2018  dari http://www.bcasyariah.co.id/media/2018/04/Annual%20Report%202017.pdf
Annual  Report  PT.  Bank  Jabar  Banten  Syariah  tahun  2017.  Diakses  pada  2  Mei  2018  dari http://bjbsyariah.co.id/laporan/
Annual  Report  PT.  Bank  Maybank  Syariah  Indonesia  tahun  2017.  Diakses  pada  2  Mei  2018  dari http://maybanksyariah.co.id/report/20180427144357_
maybanksyariah_annual_report.pdf
Annual  Report  PT.  Bank  Mega  Syariah  tahun  2017.  Diakses  pada  2  Mei  2018  dari http://www.megasyariah.co.id/
Annual  Report  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk.  tahun  2017.  Diakses  pada  2  Mei  2018  dari http://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_
investor/1_laporan-tahunan-2017.pdf
Annual  Report  PT.  Bank  Negara  Indonesia  Syariah  tahun  2017.  Diakses  pada  2  Mei  2018  dari https://www.bnisyariah.co.id/Portals/1/BNISyariah/
Perusahaan/Hubungan%20Investor/Laporan%20Tahunan/PDF/bni-syariah-indo-low.pdf
Annual  Report  PT.  Bank  Panin  Dubai  Syariah  Tbk.  tahun  2017.  Diakses  pada  2  Mei  2018  dari https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentang
kami/laporantahunan
Annual  Report  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  tahun  2017.  Diakses  pada  2  Mei  2018  dari https://www.brisyariah.co.id/files/reports/annual_2017.pdf
Annual  Report  PT.  Bank  Syariah  Bukopin  tahun  2017.  Diakses  pada  2  Mei  2018  dari https://www.syariahbukopin.co.id/public/uploads/report/AR_BSB_
2017-lores.compressed.pdf
Annual  Report  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  tahun  2017.  Diakses  pada  2  Mei  2018  dari https://www.syariahmandiri.co.id/assets/pdf/annual-report/AR-BSM-2017-Lap-Manajemen- Indonesia.pdf
Annual Report PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. tahun 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 dari https://www.btpnsyariah.com/images/documents/
BTPNS_2017AR_IN.pdf
Annual  Report  PT.  Bank  Victoria  Syariah  tahun  2017.  Diakses  pada  2  Mei  2018  dari http://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/tahunan
Antonio, Muhammad Syafi’i. (2001). Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
Arens dan Loebbecke. (2003). Auditing Pendekatan Terpadu . Edisi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Bank Indonesia. (2000). Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank  Syariah di  Pulau Jawa . Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
Bank  Indonesia.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  1/6/PBI/1999 Tentang  Penugasan  Direktur Kepatuhan  (Compliance  Director)  dan  Penerapan  Standar  Pelaksanaan  Fungsi  Audit  Intern Bank Umum.
Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Bank  Indonesia.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/26/Pbi/2012 Tentang  Kegiatan  Usaha  dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank .
Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PbI/2013 Tentang Bank Umum Syariah.
Carey, Peter & Roger Simnett (2006) Audit Partner Tenure and Audit Quality. The Accounting Review , Vol. 81, No. 3, 653-676.
Gravetter, F. J., & Forzano, L.-A. B. (2015). Research Method for the Behavioral Sciences, 5th Editions. Wadsworth Publishing.
Handayani, Dwi. (2009). Kebutuhan  dan  Tantangan  Audit Syariah  dan  Auditor Syariah. Widya Warta No. 02 , 145-151.
Haniffa,  R.  (2010). Auditing  Islamic  Financial  Institutions .  Diakses  pada  3  April  2018,  dari http://www.financepractitioner.com/contentFiles/QF02/
glus0fcl/1p/0/auditing-islamic-financial-institutions.pdf
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2011). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2016). Exposure Draft Panduan Indikator Kualitas Audit.
International  Shari’ah  Research  Academy  (ISRA).  2011a. Exposure  Draft  IV:  Internal  Shari’ah  Audit Framework  for  Islamic  Financial  Institutions .  Kuala  Lumpur:  International  Shari’ah  Research Academy (ISRA).
KBBI. (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [online] Available at: http://kbbi.web.id/dokumen [diakses pada 10 April 2018]
Mulawarman,  A.  D.  (2009). Akuntansi  Syariah  Teori,  Konsep  dan  Laporan  Keuangan. Jakarta:  E- Publishing.
Othman, R., & Ameer, R. (2015). Conceptualizing The Duties and Roles of Auditors in Islamic Financial Institutions What makes them different? Humanomics , 201 - 213.
Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Statistik Perbankan Syariah 2017. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Purwitasari,  F.  2011. Analisis  Pelaporan  Corporate  Social  Responsilbity  Perbankan  Syariah  dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory . Skripsi. FEB. Universitas Diponegoro. Semarang.
Sultan, S. A. (2007). A Mini Guide to Shari'ah Audit to Financial Institutions - A Primer. Malaysia: CERT Publications Sdn. Bhd.
Shafeek,  F.  (2013).  Exploring  Undergraduate  Students’  Understanding  of  Shari’ah  Based  Audit: Implications  for  the  Future  of  Shari’ah  Auditing  Labor  Market  in  Brunei. Asian  Journal  of Finance & Accounting , Vol. 5, No. 2 .
The Institute of Internal Auditors (IIA). (2012). Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar) . Diakses pada 5 April 2018, dari: https://na.theiia.org/standards- guidance/Public%20Documents/IPPF-2013-Indonesian.pdf.
Triyuwono, Iwan. 2003. Sinergi Oposisi Biner : Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangaan Akuntansi Syariah. Iqtisad Journal Of Islamic Economics , Vol 4 No 1.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Undang Undang Republik Indoneisa No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Yacoob,  H.  (2012).  Issues  and  Challenges  of  Shari'a  Audit  in  Islamic  Financial  Institutions:  A Contemporary View. International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER) Proceeding. Indonesia.