## J-MAS

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi
Muhammad Syukri*, M. Alhudhori, R. Adisetiawan
Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi *Correspondence email: msukri126@gmail.com, Alhudhori811@gmail.com, r.adisetiawan@yahoo.co.id
Abstract. Local taxes are the obligation of citizens to finance various regional needs to carry out regional development. This is an important  benchmark  for  contributing  to  increasing  local  revenue  in  implementing  regional  autonomy.  This  study  aims  to determine how much the contribution of provincial taxes in increasing local revenue (PAD) in Jambi province.Based on the result of the analysis contribution and Analysis Process Hierarchy (AHP), get the results of the research in the form that of the five (5) province taxes that greatly contribute to  increasing local revenue, namely Motor  Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee Tax and Motor Vehicle Fuel Tax. These three taxes greatly contribute, which for motor vehicle taxes in 2017-2019 or the last 3 years can  contribute  27.91%,  motor  vehicle  transfer  fees  tax  contributes  22.67%  and  motor  vehicle  fuel  taxes  contribute  19.39  %  . Meanwhile, the other two taxes, the surface water tax and the cigarette tax, began to contribute to local revenue (PAD), although their contribution was not very large.
Keywords: Motorized Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee Tax, Motor Vehicle Fuel Tax, Surface Water Tax, Cigarette Tax, Regional Original Income, Contributions.

## Pendahuluan
Pelaksanaan  otonomi  daerah  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  daerah  itu  sendiri  yang  lebih  mengetahui keadaan  dan  kebutuhan  masyarakat  di  daerahnya.  Kebijakan  desentralisasi  yang  diberlakukan  di  Indonesia  saat  ini, ruang  fiskal  daerah  kini  tersedia.  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  kini  sama-sama  mempunyai  kesempatan untuk  memperbaiki  pelayanan  publik  yang  sebelumnya  terabaikan.  Jika  dana  fiskal  dikelola  dengan  hati-hati, ketertinggalan  daerah-daerah  tertentu  dan  perbatasan  dapat  dikurangi.  Sistem  ini  diharapkan  dapat  mewujudkan pengelolaan  keuangan  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, serta manfaat bagi masyarakat. Otonomi daerah diresmikan  yang  diperlukan  per  1  Januari  2001  mengharuskan  masing-masing  daerah  mengelola  dan  mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah berisi hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 28 Tahun 2009).
Tujuan  pemekaran  wilayah  untuk  memiliki  suatu  pemerintahan  daerah  otonom  demi  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat, serta  menciptakan  daerah  yang  mandiri  dan  demokratis  meskipun  dapat  memberikan berbagai  manfaat  yang  dapat  menyentuh  langsung  kepada  masyarakat  lokal.  Sebagai  perwujudan  daerah  pemekaran yang  luas  kepada  pemerintah  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Daerah pemekaran dituntut untuk mampu merintis dan  mengembangkan  kemampuan  untuk  membangun  dengan  melakukan  langkah-langkah  trobosan.  Tantangan  bagi daerah hasil pemekaran adalah untuk mendanai dan mengelolah keuangan sendiri. Untuk itu, dalam waktu dua tahun, kabupaten/kota  baru  harus  mampu  melepaskan  ketergantungan  keuangan  daeri  daerah  induk  dan  provinsi,  sehingga tidak lagi menjadi beban bagi pemerintah daerah induk dan provinsi. Provinsi Jambi merupakan provinsi yang wilayah kabupaten/kota-nya mengalami pemekaran. Secara administrasi, saat ini diprovinsi Jambi terdapat sembilan kabupaten dua  kota.  Salah  satu  yang  menjadi  alasan  pemekaran  kabupaten/kota  tersebut  adalah  karena  pelaksanaan pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  belum  sepenuhnya  terjangkau  oleh  fasilitas  pemerintahan  sehingga diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah pemekaran.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  atas  pelaksanaan kegiatan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimiliki  pemerintah daerah.  PAD  memiliki  peran  yang  cukup  signifikan  dalam  menentukan  kemampuan  setiap  daerah  untuk  melakukan aktivitas  pemerintahan  dan  program-program  pemerintahan.  Namun,  dalam  implementasinya  banyak  daerah  yang memiliki kontribusi PAD relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar  justru  berasal  dari  pendapatan  pemerintahan  atau  instansi  yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  menunjukkan ketergantungan  yang  sangat  besar  dari  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat.  Jika  Pendapatan  Asli  Daerah meningkat  maka  dana  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  akan  lebih  tinggi  dan  tingkat  kemandirian  daerah  akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah terseebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.
Kebijakan  keuangan  daerah  diarahkan  untuk  meningkatkan  pedapatan  asli  daerah  sebagai  sumber  utama pendapatan  daerah  yang  dapat  dipergunakan  oleh  daerah  dalam  melaksanakan  pemerintahan    dan  pembangunan
Muhammad  Syukri  et  al.,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi
daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantuangan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas  (subsidi).  Dengan  demikian  usaha  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  seharusnya  dilihat  dari  perspektif  yang lebih  luas  tidak  hanya  ditinjau  dari  segi  daerah  masing-masing  tetapi  ada  kaitanya  dengan  kesatuan  perekonomian indonesia.  Pendapatan  asli  daerah  itu  sendiri,  dianggap  sebagai  alternatif  untuk  memperoleh  tambahan  dana  yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh daerah tersebut. Alokasi dana  perimbangan  pada  umumnya  lebih  banyak  didasarkan  pada  aspek  belanja  tetapi  kurang  memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan PAD.  Akibatnya, dari  tahun ke  tahun Pemerintah Daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih  optimal.Dana Perimbangan itu  sendiri  antara  lain  yang  digunakan  penulis  sebagai  variabel  adalah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Bagi Hasil (DBH) dan karena sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat ini dan fenomena yang diangkat pada penelitian ini,  yaitu  kurangnya  perhatian  dari  sebagian  besar  provinsi  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonominya,  sebab proporsi  belanja  modal  yang  dianggarkan  masih  redah.  Pada  penelitin  ini  tidak  mencantumkan  dana  alokasi  khusus karena pemanfaatan dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi  prioritas  pada  bidang  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  kelautan  dan  perikanan,  pertanian,  prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.
Salah  satu  dana  perimbangan  dari  pemerintah  ini  adalah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang  pengalokasiannya menekankan  pada  aspek  pemerataan  dan  keadilan  yang  selaras  dengan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  (UU No.32  Tahun  2004).  Dana  Alokasi  umum  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN  dari  pemerintah  pusat  yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Adanya  konsekuensi  penyerahan  kewenangan  pemerintah  pusat  keada  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian,  terjadi tranfer yang cukup signifikan didalam  APBD dari pemerintah daerah yang secara leluasa  dapat mengguanakan dana ini  untuk  memberikan  pelayanan  lebih  baik  kepada  masyarakat.  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  merupakan  dana  yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  berdasarkan  angka  persentase  untuk  mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasilan. (Darise, 2008)
Pengalokasian  belanja  modal  ini  didasarkan  pada  kebutuhan  daerah  akan  sarana  dan  prasarana,  baik  untuk kelancaran  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  maupun  untuk  fasilitas  publik.  Oleh  karena  itu,  dalam  upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja  daerah  lebih  banyak  digunakan  untuk  belanja  rutin  yang  relatif  kurang  produktif.  Rendahnya  belanja  modal dapat  mempengaruhi  kinerja  berbagai  badan  pemerintah.  Belanja  modal  merupakan  faktor  penting  dalam meningkatkan  perekonomian,  sehingga  perlu  intervensi  layanan  pemerintah  mencakup  rendahnya  tingkat  pencairan anggaran. Demikian halnya Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap Belanja Modal di daerah Pemekaran di Provinsi Jambi.

## Landasan Teori Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  bagian  dari  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  potensi  daerah sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Febriana, dkk, 2015)

## Dana Alokasi Umum
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  bertujuan  untuk  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  yang dimaksudkan  untuk  mengurangi  ketimpangan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  melalui  penerapan  formula  yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jadi DAU merupkan sumber penerimaan yang penting bagi suatu daerah,  adanya  kontrol  pemerintah  dalam  mengelolah  segala  sumber  penerimaan  APBN  termasuk  DAU  merupakan respon yang baik dalam mengelolah keuangan daerh sehingga potensi daerah akan terus berkembang. (Farel, 2015)

## Dana Bagi Hasil
Dana  Bagi  Hasil  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah berdasarkan  angka  persentase  untuk  mendanai  kebutuhan  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  (UU Nomor  33  Tahun  2004,  Pasal  1  ayat  20).  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  mengandung pengertian  bahwa  pengalokasian  Dana  Bagi  Hasil  pada  APBN  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  dari  sumber-

## Muhammad  Syukri  et  al.,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja
Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi
sumber  daya  nasional  yang  berada  di  daerah  berupa  pajak  dan  sumber  daya  alam.  Banyak  Negara  menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Sehingga untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka  pembiayaan  pelaksanaan  fungsi  yang  menjadi  kewenangannya  dilakukan  dengan  pola  bagi  hasil  penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah.

## Belanja Modal
Belanja Daerah merupakan semua Pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  dan  tidak  akan  diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh daerah.  Belanja  Modal  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  tahun  2006  tentang  pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Pasal  53  Belanja  Modal  adalah  anggaran  Pengeluaran  APBD  yang  digunakan  untuk  pengeluaran yang  dilakukan  dalam  rangka  pembelian/pengandaan  atau  pembangunan  aset  tetap  berwujud  yang  mempunyai  nilai manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintahan  seperti  dalam  bentuk  tanah, peralatan  dan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  jalan,  irigasi  dan  jaringan  dan  asset  tetap  lainnya.  (Darwanto    Yulia Yustikasari, 2007)

## Metode
Data penelitian ini data yang digunakan adalah data panel dalam bentuk data deret bersekala (time series) dan cross section . Sumber data ini diperoleh dari kantor Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Jambi, laporan, dan  buku  yang  relevan  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Dalam  mengumpulkan  data  yang  akan  diteliti  yakni:  studi kepustakaan, metode elektronik, pengambilan berkas laporan realisasi  Anggaran di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.  Analisis  yang  digunakan  adalah  Regresi  Data  Panel  dan  Deskriptif.  Metode  regresi  data  panel  adalah kombinasi  antaran  data  silang  ( cross  section )  dengan  data  runtut  waktu  ( time  series )  (Kuncoro,  2011).  Regresi  data panel, berikut adalah rumus regresi data panel:
Y it = it + 2 X2 it + 3 X3 it + e it dimana : Y : belanja modal; 0 : konstanta; 1 2 3 : koefisien regresi; X 1 : pendapatan asli daerah; X 2 : dana alokasi umum; X 3 : dana bagi hasil; E it : Error
Hasil Tabel 1 hasil regresi dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:
Y it = 49283,30+ 0,11X1+ 0,35X2 +0,08X3 + e it Persamaann regresi untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan model Random Effect: 1. Persamaan regresi Kabupaten Muaro Jambi; Y it =  8476,079 + 0,11X1 + 0,35X2 + 0,07X3; Nilai konstanta sebesar 8476,079  artinya  apabila  variabel  independen  yaitu  Pedapatan  Asli  Daerah  (X1),  Dana  Alokasi  Umum  (X2)  dan Dana Bagi Hasil (X3).
2. Persamaan regresi Kabupaten Sarolangun; Y it = 2373,568 + 0,11X1 + 0,35X2 + 0,07X3; Nilai konstanta 2373,568 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3).
3. Persamaan  regresi  Kabupaten  Tebo;  Y it =  -15275,40  +  0,11X1  +  0,35X2  +  0,07X3;  Nilai  konstanta  -15275,40 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3).
4. Persamaan  regresi  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur;  Y it =  16284,40  +  0,11X1  +  0,35X2  +  0,07X3;  Nilai konstanta 16284,40 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3).
5. Persamaan regresi Kota Sungai Penuh; Y it =  -11858,64 + 0,11X1 + 0,35X2 + 0,07X3; Nilai konstanta  -11858,64 artinya apabila variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3).
Muhammad  Syukri  et  al.,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi

## Tabel 1
Hasil Regresi dengan Random Effect Model

## Sumber : data olahan
Tabel  1  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai adjuster  R 2 pada  penelitian  ini  sebesar  0,2147  atau  21,47%.  Hal  ini berarti bahwa belanja modal dapat dijelaskan oleh variabelpendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil  sebesar  21,47%  atau  dengan  kata  lain  kontribusi  variabel  bebas  terhadap  variabelterikat  mencapai  21,47% sedangkan  78,53%  merupakan  kontribusi  variabel  lainnya  yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Uji  hipotesis simultan  (uji  F)  didapatkan  nilai  F hitung sebesar  3,643  lebih  besar  dari  F tabel 2,96  sehingga  terdapat  pengaruh, dengandemikianmakasecarasimultanvariabelpendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2) dan dana bagi hasil (X3) berpengaruh terhadap belanja modal (Y). Pengujian secara parsial yang dapat dilihat pada tabel dan output diatas dengan nilai t tabel 2,408 jika t hitung lebih besar dari t tabel maka berpengaruh. Maka didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Secara parsial variabel pendapatan asli daerah (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini dilihat dari t hitung sebesar 0,19 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,847 yang artinya probabilitas  tingkat α (0,05).
2. Secara  parsial  varaiebel  dana  alokasi  umum  (X2)  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal,  hal  ini  dapat dilihat  dari  t  hitung  2,39 dengan  tingkat  probabilitas  (X2)  yang  bernilai  0,024  atau  lebih  kecil  dari  pada    tingkat α(0,05).
3. Secara parsial variabel dana bagi hasil (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, hal ini dapat dilihat dari t hitung sebesar 1,32 dengan tingkat probabilitas (X3) yang bernilai 0,1972 atau lebih besar dari pada tingkat α (0,05).

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  penelitian  Zahari  (2018)  menyatakan  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  berpengaruh  adalah  pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya penerimaan  pajak  daerah  meningkat  maka  alokasi  belanja  modal  akan  meningkat  pula.  Dengan  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  maka  akan  membuat  belanja  modal  pemerintah  semakin  efektif  dalam    produktivitas pemerintah  dalam  meningkatkan  pelayanan  pra  sarana  terhadap  masyarakat.  Dana  Alokasi  Umum  juga  dapat meningkatkan  kemandirian  suatu  daerah.  Pemerintah  daerah  dapat  menggunakan  dana  perimbangan  keuangan  dana alokasi  umum  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  publik  yang  direalisasikan  melalui  belanja  modal.  Untuk meningkatkan penerimaan Dana Bagi Hasil, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen Dana Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam) manakah yang memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan yang dimana akan menjadi suatu bukti kemandirian daerah dalam meningkatkan belanja modal.

## Muhammad  Syukri  et  al.,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi
Secara  parsial  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  tidak  signifikan  dan  positif  terhadap  Belanja  Modal. Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka akan membuat belanja modal pemerintah semakin efektif dalam produktivitas  pemerintah  dalam  meningkatkan  pelayanan  pra  sarana  terhadap  masyarakat.  Dana  alokasi  umum mempunyai  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  Belanja  Modal.  Dana  Alokasi  Umum  juga  dapat meningkatkan  kemandirian  suatu  daerah.  Pemerintah  daerah  dapat  menggunakan  dana  perimbangan  keuangan  dana alokasi  umum  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  publik  yang  direalisasikan  melalui  belanja  modal.  Sedangkan dana  bagi  hasil  mempunyai  berpengaruh  tidak  signifikan  dan  positif  terhadap  Belanja  Modal.  Dana  Bagi  Hasil  yg memberikan  kontribusi  positif  dan  masih  berpotensi  untuk  ditingkatkan  yang  dimana  akan  menjadi  suatu  bukti kemandirian daerah dalam meningkatkan belanja modal.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal, maka dapat disimpulkan :
1. Secara parsial variabel pendapatan asli daerah (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini dilihat dari t-hitung sebesar 0,19 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,847 yang artinya probabilitas  tingkat α (0,05).
2. Secara  parsial  varaibel  dana  alokasi  umum  (X2)  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal,  hal  ini  dapat dilihat dari t hitung 2,39 dengan tingkat probabilitas (X2) yang bernilai 0,024 atau lebih kecil dari pada  tingkat α (0,05).
3. Secara parsial variabel dana bagi hasil (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, hal ini dapat dilihat dari t hitung sebesar 1,32 dengan tingkat probabilitas (X3) yang bernilai 0,1972 atau lebih besar dari pada tingkat α (0,05).

## Daftar Pustaka
Darise, Nurlan. 2008. Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta: PT. Indeks kelompok Gramedia.
Darwanto    Yulia  Yustikasari.  2007.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar . Farel, Rully. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor . Jurnal Ekonomi . 4(2). Febriana,  Sherli  Imas.  Sugeng  Praptoyo.  2015.  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Belanja  Modal  pada Provinsi Jawa Timur . Jurnal Ilmu dan Riset Akuntasni. 4(9). Kuncoro,  Mudrajad.  2004. Otonomi    Pembangunan  Daerah,  Reformasi,  Perencanaan,  dtrategi,  dan  Peluang, Jakarta: Erlangga.
Pemendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negri No. 59 Tahun 2007.
PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah . Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah . Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah.
Zahari., M. 2018. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal , Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari. 18(3).