## OPEN ACCESS

## Maqasid Al-Syariah dan Reformulasi Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam

## A.Gazali
*  Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,   Banjarmasin, Indonesia
*  Email; ahmadgazalihb@gmail.com
KEYWORDS As-Syari’ah; Al-maqasid al-syari’at; al-maslahah; fiqh; the source of Islamic law
KATA KUNCI As-Syari’ah; Al-maqasid al-syari’at; al-maslahah; fiqh; sumber hukum Islam

## Pendahuluan
Hukum  Islam  merupakan  suatu  fenomena  yang  berkaitan  erat  sekali dengan  perkembangan  yang  terjadi  pada  masa yang  silam.(AA.  Fyzee, 1955:1) menyatakan bahwa hukum Islam: adalah hasil suatu proses perkembangan yang terus menerus selama tersiarnya Islam dalam masa empat belas abad”.
Tahap  permulaan  dari  perkembangan  hokum  islam  adalah  di  zaman Rasul SAW. Dan khulafa ar-Rasyidin suatu fase dimana hokum Islam dilaksanakan

## ABSTRACT
Islamic law in the study of usul al-fiqh places Alquran, the Sunnah of Rasul, ijma and qiyas as a standard source. But in the application and development found a variety of sources in the concept and formulation. This diversity is not only due to the factor of the existence of fiqh schools, but it is also a necessity of the wrong manifestation of the al-Shari'at maqasid.

## ABSTRAK
Hukum Islam dalam wacana kajian usul al-fiqh menempatkan Alquran, sunnah rasul, ijma dan qiyas sebagai sumber standar. Namun dalam aplikasi dan perkembangannya ditemukan  aneka  ragam  sumber  dalam  konsep  maupun  formulasinya.  Keragaman tersebut  bukan  hanya  dipengaruhi  oleh  faktor  adanya  mazhab-mazhab  fikih,  tetapi juga  merupakan  suatu  keniscayaan  dari  perwujudan  salah maqasid al-Syari’at. Guna merespon  keragaman  itulah  diperlukan  sumber  hukum  “eksternal”  sebagai metodologi alternative dalam menghadapi perkembangan global.
dalam  rangka  mengawali  terbinanya  suatu “Islamic  Community” sebagaimana yang dihendaki oleh Allah SWT.Dalam Alquran secara benar.
Perkembangan  politik  pada  masa  perkembangan  sesudahnya  telah membuka  perdebatan  wacana  intelektual  tentang  prinsip-prinsip  kebenaran hukum  Islam. Walaupun  demikian masih  ada  pendapat yang  mengatakan  dan menanggap bahwa masa itu sebenarnya belum ada apa yang dinamakan ”hokum Islam”.
Menurut  para  ahli,  hukum  Islam  itu  baru  lahir  menjelang  akhir  abad pertama atau awal abad kedua hijrah bersamaan dengan munculnya aliran atau mazhab  fiqh  dalam  dunia  Islam.  Pendapat  yang  demikian  muncul  karena  ada yang  memisahkan  antara  syariat  (hukum-hukum  yang  langsung  ada  dalam Alquran) dengan hukum fiqh, dan melihat kaidah-kaidah fiqh adalah ditemukan dalam karya-karya fuqaha masa silam.
Adanya  pandangan  yang  memisahkan  antara  syariat  dengan  hukum fiqh, telah melahirkan pandangan yang keliru tentang hukum Islam.  Salah satu pandangan  yang  menyesatkan  dikemukakan  oleh  Snouck  Hurgronje  yang menyatakan  bahwa:  “…  bukannya  Alquran  yang  memberikan  pengertian tantang Islam kepada kita, akan tetapi kitab-kitab hukum  (fiqh) dan teologi yang ada  semenjak  abad  III  H.(H.M,  Rasyidi:  1968:15)  Pandangan  seperti  ini  banyak mempengaruhi intelektual muslim yang mempelajari hukum Islam dari sumber Barat.
Fase kedua dari perkembangan hukum Islam merupakan studi intensif tentang  fiqh  dengan  lahirnya  para  fuqaha  dan  mujahid  yang  telah memperkembangkan  prinsip-prinsip  hukum  yang  termuat  dalam  Alquran  dan sunnah melalui ijtihad, sehingga terbentuklah aliran pemikiran hukum Islam yang mengelompokkan  diri  dalam  berbagai  mazhab  fiqh  maupun  secara  individual yang pemikirannya banyak mempengaruhi perbincangan  dan diskursus tentang hukum Islam dan menyentuh kerangka filosofis hukum seperti hakikat dan tujuan hukum (Islam). Tulisan ini bermaksud mengetangahkan kedua hal tersebut, yakni Maqasid  al-Syariat dan  elaborasi  pemahaman ijtihad, dan  penulis  berharap bahasan  ini  dapat  membuka  lebih  luas  perdebatan  tentang  dinamika  hukum Islam.

## Pembahasan
Syariat dan Maqasid Al-Syariat 1. Hakikat Syariat
Para  fuqaha  dan  terutama  Al-Syatibiy  dalam Al-Muwafaqat  fi  Usulil Ahkam menengahkan  konsep  bahwa  pada  hakekatnya  syariat  itu  ajaran hukum  yang diuraikan dengan wahyu. Dalam tataran epistimologi istilah akal dan hawa dipakai sebagai istilah yang kontras dengan syariat. Baginya bahwa:
a. Hukum itu tidak boleh didasarkan atas kesenangan pribadi,
b. Nilai-nilai yang mendasari syariat tidak ditentukan oleh akal manusia,
c. Syariat bersifat absolut dan universal
Dengan penelitian ini istilah lain yang digunakan terhadap hukum Islam adalah fiqh yang di sebut Al-Syatibiy sebagai ekspresi dari kehendak kreatif Tuhan, sedangkan syariat merupukan ekspresi aspek legislatif Tuhan. Karena itu, keduanya tidak dapat dipisahkan.
Dengan demikian, hukum Islam (fiqh) digunakan untuk arti harfiah dan arti pokok dari makna teknis kehendak syariat atau pemahaman kontekstual terhadap syariat. Secara ontology tidak ada tempat bagi perbedaan pendapat dalam syariat dan prinsip “ mura’at  al  khilaf “ bukan pada syariat tetapi pada fiqh.  Oleh  sebeb  itu,  semua  ketentuan  hukum  berasal  dari  satu  akar  yaitu (Allah dan Rasul).
Kerangka  pemikiran  ini  bertolak  dari  hal-hal  yang  secara  keseluruhan ayat  Alquran  menekankan  konstruksi  kestauan  original  syariat.  Nuansa perbedaan  dalam    nas  lebih  diartikan  sebagai  pemberian  tempat  bagi masalah nasakh (teori alternatif bukan teori penghapusan).  Ini akan berarti mengimplikasikan  posisi  dari  suatu  kewajibann  yang  tidak  mungkin dilaksanakan pada masanya kepada pilihan alternative dari kewajiban yang lain.  Karena  memerintahkan  seseorang  untuk  melaksanakan  dua  perintah yang  kontrakdiksi  dalam  waktu  yang  bersamaan  berarti  memposisikannya pada kewajiban yang tidak mungkin ditunaikan.
Akan menjadi suatu yang tidak mungkin dipertahankan  bahwa kedua perintah  yang  dianggap  bertentangan  secara  simultan  dilaksanakan, dikehendaki  oleh  pembuat  hukum  karena  berarti  yang  satu  akan “menegaskan yang lain”. Syariat tidak mempunyai jenjang normal, ia hanya mempunyai  kesastuan  asal  muasal syariat yakni  al  Hakim  (Allah  SWT).
Karenanya ijtihad diperlukan  sebagai  metode  ( legal  reasoning) dalam kerangka  penerapan  syariat  kepada  hal-hal  rinci  dari  aspek  kehidupan manusia.
2. Maqasid al-Syariat
Seluruh  aturan  hukum  Islam  pada  prinsipnya  didedikasikan  untuk mewujudkan tujuan ( muqasid) yang dikehendaki  oleh pembuat hukum (Al Hakim) yaitu manusia serta terpeliharanya kesejahteraan ( maslahah ) agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Apabila  suatu  ketentuan  hukum  sudah  tidak  lagi  sesuai  dan  tidak mampu  mewujudkan  tujuan  tersebut, maka  ia dipandang  tidak  efektif  dan karena itu perlu ijtihad untuk mereformasi bentuk baru dari hukum yang lebih dapat menjamin terwujudnya tujuan syariat yakni “ maslahah ”. Kemaslahaian umat  manusia.  Asy-Syatiby  menyebutkan maslahah sebagai Maqasid  al- Syariat dalam arti “kebaikan dan kesejahteraan”.
Al Gazaly (w. 505 H.) menjelaskan bahwa maslahah sebagai maqasid al- Syariat secra etimologi berarti mendatangkan kemanfaatan dan menghindari hal-hal  yang  membawa  kerugian  (mudharat)  yang  dalam  makna  lain  ia disebutkan  dengan  arti  mempertahankan  tujuan-tujuan  yang  dikehendaki oleh syariat ( law giver ), yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.(Gazali:1937:286)
Al Tafi (tokoh Mazhab Hambali) menjelaskan bahwa: maslahah sebagai maqasid al-syariah adalah menjadikan tujuan yang dikehendaki oleh pmbuat syari’at,  karena  menjadi  hak-Nya  dan  tujuan  yang  dikehendaki-Nya  untuk kesejahteraan  dan  keteraturan  kehidupan  makhluk-Nya.(Husein  Hamid Hasan:1971:9)
Bila al-maslahah dimaknai  dengan  kemanfaatan,  kebaikan  dan kesejahteraan umat, sesungguhnya penelitian ini menyentuh aspek teologis dengan premis bahwa Tuhan (Al Hakim) melembagakan hukum-hukum demi kebaikan  dan  kesejahteraan  kehidupan  makhluk-Nya,  disinilah  ruang  gerak ijtihat sangat dibutuhkan memformulasi sumber hukum Islam.
Premis ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan Maqasid al-Syari’at tersebut  senantiasa  berkaitan  dengan  etika  (moralitas).Karena  persoalan
kebaikan  dan  kesejahteraan  tidak  semata-mata  persoalan  material,  tetapi lebih kepada aspek motivasi dan jiwa untuk menciptakan al-maslahah.
Hanya kemudian bila kedua aspek tersebut terkait dengan Maqasid al- Syari’at, akan  muncul  problematika  relativitas  “kebaikan  dn  kesejahteraan”. Hubungan kebaikan dan kesejahteraan dengan beban dan kesenangan jiwa manusia. Oleh sebab itu Implikasi determinan teologis dan dilemma relativitas kebaikan  dan  kesejahteraan  ini  akan  menyeret  seseorang  untuk mendiskusikannya  ke  dalam  dua  level,  pertama  wacana  tentang  tujuan hukum dan kedua wacana tentang subjek hukum.
Dalam  syariat  norma  etika  (moralitas)  terintegrasi  kedalam  norma hukum  oleh  nilai al-maslahah .  Dengan  bingkai  norma  inilah  penerapan hukum  dilaksanakan  yang  akan  bermuara  pada  kasih  sayang.  Kasih  sayang inilah  yang  menghilangkan  “sifat  pembalasan”  dalam  fungsi  hukum  dan membedakannya  dengan  system  hukum  lain.  Kasih  sayang  adalah  cahaya petunjuk, yang berfungsi membimbing manusia lemah berjalan di jalan yang lurus.
Ibnu al Qayyim mengulas Maqasid al-Syaria’at ini dengan mengatakan: “Syariat  dasarnya  adalah  hikmah  dan  kemaslahatan  manusia  dalam kehidupan  dunia dan ukhrawi. Di dalamnya ada unsur keadilan, kerohanian, dan  hikmah seluruhnya.  Setiap masalah  yang  keluar  menyimpang  keadilan adalah  keonaran  dan  kekacauan,  menyimpang  dari  rahmat  kepada sebalikanya,  menyimpang  dari  kemalahatan  kepada  kerusakan  dan menyimpang  dari  hikmah  kepada  kekejian,  semua  itu  bukan    dari  syari’at. Walau dengan tafsiran bagaimanapun syari’at adalah keadilan Allah kepada hamba-Nya,  rahmat  Allah  diantara  makhluk-Nya,  dalam  rangka  menjamin hidup  dan  kebahagiaan,  obat  dan  kewarasan,  cahaya  dan  perlindungan dengan  syari’at,  dan  setiap  kekurangan  dalam  wujud,  sebabnya  tidak  lain karena melalaikan syari’at. Maka syari’at yang dibawa Rasul SAW, itulah tiang alam ini, dan pangkal dasarnya kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan di akherat.(Ibnu al-Qoyyim)
Sumber dan Perkembangan Hukum Islam
Tradisi kajian hukum Islam selalu beranjak dari instrument tekstual dan melalui penelusuran  “perkiraan” normative. Karena itu persoalan yang muncul ditengah realita kehidupan umat dikontrol ke dalam bingkai makna harfiah dari nas (Alquran dan hadist) yang seringkali berakibat terjadinya distorsi pemaknaan nas  menjadi  sempit  dan  terbelenggu  dalam  penafsiran  yang  otoritatif. Kelemahan  ini  harus  disadari,  karena  sumber  hukum  yang  diyakini  dengan komitmen keagamaan hanya Alquran, sunnah, ijma dan qiyas. (Subhi Mahmasani,
1981:101)
Dua yang terakhir itu biasannya diterjemahkan dengan consensus yang ketat  melalui kesepakatan  orang-orang  yang punya  otoritas  dalam  bidangnya, dan  penalaran  melalui  analogi.  Walaupun ijma’ dan qiyas tidak  secara  jelas disebutkan  dalam  Alquran  dan  sunnah  sebagai  sumber  syari’at,  namun perkembangkan kedua sumber tersebut sebagai sumber syari’at adalah produk metode  yang  disepakati  para  mujtahid  yakni ijtihad sebagai  akibat perkembangan  hukum  Islam  pada  abad  II  dan  III  H.(Abdullah  A.  An-Na’im, 1994:38)
Perluasan  daerah  Islam  berimbas  dengan  terbukanya  wacana  hukum Islam dan hukum Islam mau tidak mau harus bertemu dengan berbagai system hukum yang telah berkembang selama itu seperti hukum Romawi dan peradaban Barat lainnya.
Dalam  fase  perkembangan  ini  banyak  ditulis  tentang  interprestasi hukum yang tetap dipergunakan  sampai kini. Hukum Islam meskipun bersumber pada  Alquran  dan  sunnah  rasul,  ternyata  menampakkan  aneka  ragam  dalam konsep  maupun  formulasi.  Setiap  fuqaha  memiliki  metode  yang  tidak  sama dalam  memahami  setiap  pernyataan  Alquran  maupun  sunnah  yang  tercermin dalam konfigurasi aliran atau mazhab fiqh.
Perkembangan mazhab ternyata menimbulkan pemikiran yang bersifat ekslusif tentang hukum Islam.Kebanyakan para ahli hanya mengikuti saja kepada hasil-hasil  pemikirannya  pendahuluan  yang  melahirkan  sikap  taklid  yang membekukan dinamika  hukum  Islam  pada  abad  pertengahan.  Masa kebekuan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam mulai mencair kembali semenjak munculnya  gerakan  pembaharu  ( tajdid) yang  dipelopori  oleh  gerakan Jamaluddin al Afghaniy (1830-1837), Muhammad Abduh (1845-1899), dan Sayyid
Rida  (1703-1787).  Pemikiran  mereka  bukanlah  suatu  pemikiran  yang  muncul secara  spontan  akan  tetapi  akar-akarnya  sudah  diletakkan  oleh  Ibnu  Taimiyah (1263-1328), Ibnu al-Qayyim (1292-1350) dan Ibnu Abdul Wahab (1703-1787).
Pada  dasarnya  mereka  bertujuan  menegakkan  “kemurnian”  hukum Islam  yakni prinsip-prinsip yan tetap didasarkan pada Alquran dan Hadist dengan melakukan pengembangan sendiri melalui ijtiad serta menolak prinsip taklid dan karenanya  juga  melepaskan  diri  dari  keterkaitan  dengan  kitab-kitab  hukum mazhab yang tertulis pada masa lampau.
Perkembangan pemikiran semacam ini sangat membantu pertumbuhan hukum  Islam  ketika  berhadapan  dengan  komitmen  umat  Islam  yang  beragam dan dunia modern yang berkembang pesat.
Realitas  yang dihadapi  umat  Islam   menyadarkan dan  harus dipahami bahwa nash atau sumber hukum Islam tidak memberikan formulasi hukum yang mempunyai  aktualisasi  yang  sepadan  dengan  seluruh  dan  keanekaragaman kebutuhan riil hukum. Karenanya pula disamping kaidah-kaidah “qat’iyah” yang memiliki daya ikat yang kuat, masih ada peluang analisis dan elaborasi maknawi terhadap  kaidah-kaidah “zanniyah”. Peluang  semacam  ini  telah  diberikan  oleh pengalaman sejarah bahwa banyak sekali peranan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat Islam, yang disebut dengan ijtihad.
Oleh  karena  itu,  kajian  hukum  Islam  masa  kini  harus  menggunakan permasalahan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  (dalam  berbagai  sektor) sebagai penuntut kajian tekstual dan kajian ini cenderung mempermudah proses aktualisasinya.  Berbeda  dengan  kajian  tradisional,  kajian  ini  menawarkan pendekatan tematis nash (Alquran dan Hadits) ke dalam persoalan hukum yang hidup dalam masyarakat.(Abdul Gani Abdullah, 1997:14)
Kajian  tematis  dalam  hukum  juga  akan  menempatkan  hukum  Islam dalam  posisi  yang  strategis  dan  signifikan  dalam  memecahkan  persoalan- persoalan  yang  timbul  dalam  masyarakat  modern.  Karena  kajian  tematis cenderung terkait dengan konsentrasi kajian syariat dengan aspek sosial, politik, ekonomi,  reproduksi  manusia,  tranplantasi  organ  tubuh,  kawin  beda  agama, asuransi, jasa dan investasi.
Konfigurasi hukum Islam dengan kajian tematisyang demikian sekaligus memformulasikan  sember  hukum;  Alquran,  as  sunnah,  dan ijtihad ( ijma’ dan
qiyas ) sebagai sumber hukum internal. Suatu keniscayaan menjadikan hal ihwal kemanusiaan, adat dan kebudayaan, system hukum internasional, teori-teori ilmu pengetahuan  modern  sebagai  sumber  eksternal  melalui  metodologi  Islam alternatif yang dapat mencapai keseimbangan antara modernitas dan keabsahan Islam.
Ibnu Khaldun telah membuka diskursus seperti ini dengan mengatakan: “Hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada satu gerak  dan  khittah  yang  tetap,  melainkan  berubah  dan  berbeda-beda  sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Adalah bagaimana halnya manusia itu sendiri,  waktu  dan  tempat,  maka  keadaan  itu  terjadi  pula  pada  dunia  dan Negara.Sungguh bahwa Sunnatullah berlaku pada hamba-hamba-Nya.
Diskursus  ini  mengajarkan  bahwa  formulasi  hukum  Islam  (fiqh)  tidak bersifat tetap dan abadi.Ia merubah sesuai dengan tuntutan yang timbul dalam kondisi  tempat  dan  waktu  tertentu.  Ajaran  yang  seperti  ini  dikalangan  fuqaha belum  bisa  diterima  sebagai  aksioma  dan  masih  dipertanyakan  lagi kebenarannya.  Meskipun  demikian,  Ibnu  al-Qoyyim  (w.751  H)  pernah  berkata: “Fatwa berubah dan berbeda-beda menurut perubahan waktu, tempat, keadaan dan kebiasaan”.(Sobhi Mahmasani)
Oleh  sebab  itu,  setelah  satu  postulat,  yang  mengawali  pembahasan wacana hukum Islam masa kini adalah adanya asas perubahan hukum, dan asas perubahan  ini merupakan  perwujudan  dari  salah satu Maqasid  al-Syari’at, agar hakekat  dan  prinsip  syariat  tidak  mengalami  goncangan  ketik  berhadapan dengan perkembangan masyarakat modern. Aktualisasi atas asas-asas inilah yang menempatkan ijtihad dalam posisi yang sentral strategis dalam upaya mencapai maqasid al-syaria’at, al-maslahah.
Upaya Mencapai Ma ṣ a ḥ ah melalui Ijtih ă d
Ijtih ă d dalam  arti  bahasa  telah  menunjukkan  makna  kerja  keras  atau bersungguh-sungguh.  Kalimat  ini  menunjukkan  kepada  pekerjaan  yang dilakukan lebih dari biasa dan memerlukan ketekunan, meskipun oleh sebagian orang kurang disenangi. (Musa Towana,1972)
Menurut  Sobhi  Mahmasani  secara  istilah Ijtih ă d adalah  meluangkan kesempatan dan usaha untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum dari dalil
syariat.  Bila Ijtih ă d secara  harfiah-normatif  berarti usaha  keras dan  gigih,  secara teknis berarti  penggunaan  penalaran  makna  hukum  secara  independen  untuk memberikan jawaban atas suatu masalah ketika Alquran dan sunah “diam“ tak memberikan jawaban.
Oleh  sebab  itu,  ketika Ijtihad diizinkan  oleh  Rasul  Allah  SAW,  kepada Mu`azd ibn Jabal, fenomena itu bukan saja menunjukkan adanya kemungkinan suatu persoalan tidak dijelaskan secara gamblang oleh Alquran dan sunah.Tetapi juga itu berarti bahwa Ijtih ă d adalah sumber hukum Islam.
Dalam konteks ini jelaslah bahwa Ijtih ă d adalah konsep yang mendasar dan  sangat  efektif  dalam  usaha  pembentukan  hukum  Islam  dan  upaya pencapaian Maq ă ṣ id al-Syari`at .
`Umar  ibn  khattab  ra.  Tidak  memberikan  bagian  muallaf  dari  zakat, melarang penjualan “ummah ă tu al-awl ă d“, menganggap talak 3 yang diucapkan sekaligus  dalam  satu  majelis  tetap  sah  (jatuh  talak  3), Ijtih ă d-Ijtih ă d  ` Umar tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai maq ă ṣ idu al- syari`at, al-ma ṣ la ḥ ah sangat  hubungan  dengan  penggunaan  ijtihad  baik  sebagai  sumber  hukum mempunyai sebagai metode ( istinb ă t a ḥ k ă m ). Hal inilah yang melatar belakangi munculnya konsep al-ma ṣ la ḥ ah bukan konsep-normatif, tetapi suatu aplikasi dan implikasi  bahwa  tujuan  hukum  Islam  dapat  dirasakan  secara  realitis  dalam kehidupan manusia.Hakiki Islam adalah rahmat untuk seluruh alam semesta.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  diperlukan  elaborasi  pemaknaan Ijtih ă d, pertama  perlunya  dikembangkan  penafsiran  ( Ijtih ă d) sosial-struktural lebih  daripada  sekedar Ijtih ă d individual  ketika  kita  memahami  ketentuan- ketentuan nash Al-quran. Kedua mengubah cara berpikir yang subjektifbertujuan untuk  “pembersihan  “  atau“pensucian”  harta  dan  jiwa.  secara  objektif  tujuan zakat    adalah  harus  tercapainya  kesejahteraan  dan  kebaikan  ( Ma ṣ la ḥ ah ) kehidupan  sosial.  Ketiga,  mengubah  cara  pandang  dari  Islam  normatif  (halal- haram atau hitam-putih) menjadi teoris.
Dengan pendekatan teoritis kita dapat memahami konsep tentang kaum dan  miskin  pada  konteks  yang  lebih  riil,  aktual  sesuai  dengan  kondisi  sosial, ekonomi,  kultural  maupun  politik.Kalau  kita  dapat  mereformulasikan  hukum secara  teoritis  akan  lebih  banyak  kemaslahatan  yang  dapat  mengayomi kehidupan  umat.  Keempat,  mengubah  pemahaman  ahistoris  menjadi
historis.Cerita  yang  termuat  dalam  Alquran  merupakan  isyarat  pendekatan historis ketika kita memahami makna yang mungkin dikehendaki oleh Alquran. Kelima,  merumuskan  formulasi-formulasi  wahyu  yang  versifat  spesifik  dan empiris.  Pernyataan  tentang  larangan  kekayaan  tidak  boleh  beredar  hanya  di kalangan  kaum  kaya  misalnya  adalah  persyaratan  yang  general.  Dalam  realitas empiris  saat  ini  dapat  saja  diartikan  dengan  formulasi  larangan  monopoli  dan oligopoli dalam aspek ekonomi.(Kuntowijoyo, 1991:283)
Aplikasi Ijtih ă d seharusnya  tidak  lagi  berada  dalam  kerangka  prinsip- prinsip mazhab fiqh yang membatasi hanya pada masalah-masalah yang belum ada  dalam  teks  Alquran  dan  sunnah  dan  aspek-aspek  furuiyah,  tetapi  lebih kepada  pemecahan  yang  fundamental  dari  hukum  publik  syari`ah  dan  untuk kepentingan umat manusia guna mencapai esensi  tujuan hukum Islam. (Fazlur Rahman, 1965:180)
Persepsi seperti inilah yang mungkin mendasari Ijtih ă d `Umar ibn Khattab ra. Dengan demikian Ijtih ă d dapat dimaknai sebagai metode penetapan hukum Islam yang tidak berdasarkan rash (teks).Tetapi berdasarkan maq ă ṣ id al- Syari`at; almaslahah masyarakat (umat) atau petimbangan evolusi zaman dan perubahan tempat.(M. Faruq An-Nabban:1981:117)

## Simpulan
Faktor kesadaran hukum Islam di kalangan umat sangat penting dalam kehidupan  dan  perkembangan  hukum,  dan  akan  ikut  menentukan  apakah hukum  Islam  dapat  terlaksana,  baik  secara  formal  maupun  substansial, dikalangan  umat  atau  tidak.  Kesadaran  itu  akan  muncul  bila  hukum  Islam cakrawala  yang  luas  diperlukan.  Filsafat  hukum  Islam  memegang  kunci pemecahan  masalah-masalah  hukum  Islam  yang  akan  diterapkan  dalam masyarakat.
Hukum  Islam  tidak  akan  muncul  tanpa  diperjuangkan,  tetapi  setiap perjuangan memerlukan seni, jika tiidak mewujudkan formalitas sebuah hukum Islam,  paling  tidak  materi  dan  substansi  Islam  dapat  terlaksana.  Islam  adalah agama rahmat bagi alam semesta.Hukum Islampun harus mencerminkan kasih sayang  Allah  SWT.kepada  alam  dan  seisinya.  Oleh  karena  itu,  penyampaian hukum Islam haruslah menggunakan cara yang ramah tamah.

## Referensi
Abdullah,  Abdul  Gani.  1997. “Hukum  Islam  dalam  Sistem  Masyarakat  Indonesia“ dalam mimbar hukum. Jakarta: DITBINBAPERA Fyzee, AA. 1955. Outline of Muhammadan Law . London: Oxford University Press Gazali, al-. 1937. al-mustasyf ă min ‘ Ilmi al-Usul. al-Matba’ah al-Amiriyah: Mesir Hasan, Husein Hamid. 1971. Nazariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy. Mesir: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah
Khaldun, Ibnu. Al-Muqaddimah, Al-Baiyah. Mesir, t.th. Kuntowijoyo. 1991. Paradigma Islam Interprestasi Untuk Aksi . Bandung: Mizan
Mahmasani, Subhi. 1981. Falsafah al-Tasyri’ fi al-Islamiy, Dar al-Kasyafi li al-Nasyri, Mesir, t.th, terj. Al-Maarif, Bandung Naim,  Abdullah  Ahmed  An-.  1994. Toward  an  Islamic  Reformation, Yogyakarta: Terj.Pustaka Pelajar Nabban, Muh. Faruq Al. 1981. Al-Madkhal li al-Tasyri’ al-Islam, Dar al-Qalam, Beirut Qoyyim, Ibnu al-. I’lamu al-Muwaqi’in ‘an Rabbi al-‘alamiin, Dar al-Fikr. Beirut, IV. Rahman,  Fazlur. 1965. Islamic  Methodology in  History,  Central  Institute  os  Islamic Research, Karachi
Rasyidi, H.M. 1968. Islam dan Indonesia di Zaman Modern. Jakarta: Bulan Bintang Syatibiy, Asy-. Al-Muwafaqatu fi al-Usuli al-Ahkam. Dar al-Fikr. Kairo, t.th. Musa  Towana.  1972. Ijtihad:  Maza  Hayatina  Ilahi  fi  Haza  al’Asr, Dar  al-Kutub  al- Hadisah, Kairo, Mesir