## Faculty of Sains and Technology, Ibrahimy University
S4-Accredited : 85/M/KPT/2020 Journal page is available to : https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/JIMI

## OPTIMALISASI  SISTEM  INFORMASI  UNTUK  EFEKTIFITAS  PROGRAM KERJA  PENGAWASAN  TAHUNAN  (PKPT)  INSPEKTORAT  KABUPATEN BONDOWOSO
Lukman Fakih Lidimilah 1) , Jarot Dwi Prasetyo 2)
1 Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Ibrahimy
2 Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Ibrahimy
email: 1 luky.lukman7@gmail.com, 2 jarot_dwi_prasetyo@yahoo.com

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History: Recieved   :  05 October 2020 Revised   :  - Accepted   :  06 Nopember 2020 Published  :  11 December 2020
The preparation of an annual supervisory work program (PKPT) requires a long process in order to get good and accurate results, because  the  process  is  done  semi-computerized,  which  still involves  a  lot  of  staff  in  the  Inspectorate. This  makes  the  PKPT formulation  process  less  effective  and  efficient.  So  that  the supervisory  work  program  that  should  have  been  able  to  be carried  out  quickly  became  constrained  because  of  the  long process  in  its  preparation.  Therefore,  it  is  deemed  necessary  to design an application that can help facilitate the preparation of an annual  monitoring  work  program  with  the  waterfall  method, making  it  easier  for  the  inspectorate  to  determine  audit  objects and the implementation of supervision of predetermined objects. Based on the tests carried out, it was found that the application feasibility  was  93%.  From  the  results  of  these  tests,  this application can help make it easier for the inspectorate to provide an  assessment  of  the  level  of  risk,  determine  supervision  plans and assignments to be more effective and efficient. So that efforts to  become  Good  Governance  and  Clean  Governance  can  be realized properly.
Keywords: Information System Control
Inspectorate PKPT
IEEE style in citing this article: L.  F.  Lidimilah,  J.  D.  Prasetyo, and  A.  Homaidi,  “Optimalisasi Sistem Informasi Untuk Efektifitas Program Kerja Pengawasan  Tahunan  (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bondowoso”, Jurnal.ilmiah.informatika ,  vol.  5, no. 2, pp. 93-107, Dec. 2020.
Corresponding Author: Ahmad Homaidi Universitas Ibrahimy aidye89@gmail.com
© 2020 Jurnal Ilmiah Informatika (Scientific Informatics Journal) with CC BY NC licence

## 1. PENDAHULUAN
Dalam
rangka mendorong terwujudnya good  governance dan clean government serta mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif,
efisien,  transparan,  akuntabel  dan  bersih
serta  bebas  dari  praktik-praktik  Korupsi Kolusi dan  Nepotisme (KKN), diperlukan pengawasan, utamanya pengawasan internal  yang  dilakukan  oleh  Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah
(APIP).[1][2][3][4]  Inspektorat  Kabupaten Bondowoso  merupakan  unsur  pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur  yang  dalam  melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah.[5] Inspektorat  kabupaten  ini  mempunyai tugas membantu bupati
dalam
melaksanakan pembinaan dan
pengawasan  dalam  pelaksanaan  urusan pemerintah dan tugas pembantuan perangkat daerah.[6]
Dengan penerapan manajemen resiko, inspektorat  ingin  memperoleh  kayakinan bahwa  hambatan  yang  mungkin  timbul dalam  rangka  pencapaian  tujuan  telah dikelola  dengan  baik  pada  level  yang dapat  diterima.[7]  Disisi  lain,  audit konvensional  yang  berbasis  pengendalian ( control based audit ) lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pengendalian
berdasarkan standar auditor. Pengawasan intern berbasis resiko (PIBR)
mengintegrasikan  pengawasan  intern  ke dalam  proses  manajemen  resiko  yang dibangun organisasi, sehingga pengkomunikasian  proses  dan  hasil pengawasan  lebih  mudah  dipahami  dan ditindaklanjuti oleh pimpinan organisasi.[8] Pelaksanaan pengawasan
yang dilakukan  oleh  inspektorat  meliputi seluruh  kegiatan  proses  kegiatan  audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan  pengawasan  lainnya  berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan  keyakinan  yang  memadai bahwa  kegiatan  yang  akan  dan  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  tolok  ukur yang  telah  ditetapkan  secara  efektif  dan
efisien  untuk  kepentingan  pimpinan dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang baik dan bersih.[9]
Dalam  menyusun  Program  Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), inspektorat Bondowoso sudah menerapkan manajemen  audit  berbasis  resiko  dengan maksud  dan  tujuan  agar  resiko  yang dihadapi auditor dapat diminimalisir dan temuan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan.  Selain  itu  dapat mengurangi  resiko  yang  dihadapi  auditi dan dapat memberikan dukungan informasi mengenai resiko dalam menetapkan arah kebijakan.[10] Selama ini manajemen  audit  berbasis  resiko  yang dilaksanakan  di  Inspektorat  Kabupaten Bondowoso  ini  masih  dilakukan  dengan model  konvensional  dengan  melihat informasi  terkait  daftar  objek  audit  dan besaran  anggaran  untuk  menentukan resiko dan dampak yang akan timbul pada objek audit. Selanjutnya dilakukan evaluasi  resiko  yang  merupakan  suatu proses yang digunakan untuk menentukan prioritas  jumlah  objek  audit.  Setelah ditemukan objek-objek yang akan dilakukan audit berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan maka pihak inspektorat akan menyusun kebijakan teknis pengawasan  sebagai  dasar  hukum  dalam melaksanakan  pengawasan,  membentuk tim untuk melakukan pengawasan, melaksanakan  administrasi  inspektorat, dan menyusun laporan  hasil  pengawasan serta  fungsi-fungsi  lain  yang  menjadi wewenang inspektorat.
Proses penyusunan PKPT ini tentunya membutuhkan  proses  yang  panjang  agar mendapatkan  hasil  yang  baik dan  akurat, karena  proses  yang  dilakukan  dikerjakan secara semi terkomputerisasi
(menggunakan microsoft office ) yang masih banyak melibatkan tenaga pegawai inspektorat.  Dengan  hal  ini  tentunya membuat  proses  penyusunan  PKPT menjadi  kurang  efektif  dan  efisien.
Sehingga program kerja pengawasan yang seharusnya dapat cepat dilakukan menjadi terkendala  karena  proses  panjang  dalam penyusunannya.  Oleh  karena  itu,  dirasa perlu untuk dirancang aplikasi yang dapat membantu mempermudah dalam penyusunan  program  kerja  pengawasan tahunan dengan metode waterfall sehingga memudahkan  pihak  inspektorat  dalam menentukan objek-objek  audit serta pelaksanaan  pengawasan  terhadap  objek yang sudah ditentukan. Sehingga  aplikasi ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan  keputusan  sehingga  dapat mempercepat  proses  penyusunan  PKPT dan menindaklanjuti dengan pengawasan untuk  mewujudkan good  gevernance dan clean government .

## 2. METODE PENELITIAN
Perancangan  sistem  ini  menerapkan konsep System  Development  Development Lyfe  Cycle (SDLC)  dengan  menerapkan metode  waterfall.[11]  Tahapan  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  meliputi beberapa  tahapan  sebagaimana  yang berikut;
a. Planning Pada tahapan ini dilakukan
perencanaan  kerangka  konsep  yang dari sistem yang akan dibangun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna,  serta  dilakukan  studi kelayakan  dari  segi  teknis  maupun teknologi,  serta  skedul  pelaksanaan penelitian. Tahapan ini melibatkan tim penelitian  dan  pihak  Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
b. Analysis Tahap  ini  dilakukan  requirement proses  bisnis  yang  dijalankan  dalam perencanaan  PKPT  tahunan  berbasis
resiko yang dilaksanakan di Inspektorat  Bondowoso,  kemudian melakukan  analisa  terhadap  proses bisnis yang dijalankan serta
menganalisis  kebutuhan  sistem  yang akan dibangun.
c. Design
Pada tahapan in idilakukan pemodelan system  untuk  menggambarkan  cara kerja sistem yang akan dibangun serta membuat  rancangan  desain  interface yang  dibutuhkan  untuk  memberikan gambaran  sebelum  diterjemahkan  ke dalam bahasa pemrograman.
d. Implementation
Setalah dilakukan tahapan analisis dan design  yang  di  dalamnya  memuat gambaran sistem yang akan dibangun, selanjutnya  menerjemahkan  ke  dalam bahasa  pemrograman  yang  dalam  hal ini  dipilih  bahasa  pemrograman  web menggunakan
PHP, sehingga dihasilkan  aplikasi  berbasis platform open  source yang  mudah  untuk dikembangkan.
e. Testing
Pada  tahap  ini  dilakukan  pengujian terhadap  aplikasi  yang  sudah  dibuat, untuk  mengetahui  cara  kerja  aplikasi dan mencari kesalahan-kesalahan dalam  pengkodean  sehingga  dapat dipastikan  aplikasi  yang  akan  dirilis sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan dapat dijalankan sesuai dengan harapan.
f. Maintenance
Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang  terjadi  pada  aplikasi  disaat  trial, serta  kemungkinan  perubahan  yang disebabkan  ketidaksesuaian  dengan proses-proses yang seharusnya dilakukan pada Inspektorat Bondowoso.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Identifikasi Proses Bisnis
Sistem  Perencanaan  Program  Kerja Pengawasan Tahunan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso sudah
menerapkan  manajemen  audit  berbasis resiko  untuk  meminimalisir  resiko  yang dihadapi.  Namun  selama  ini  proses tersebut  masih  dilakukan  secara  semi terkomputerisasi yaitu pihak perencanaan menunggu  laporan  rencana  anggaran tahunan dari instansi-instansi yang berada di bawah pengawasan inspektorat kabupaten  Bondowoso,  setelah  berkas- berkas  diterima  barulah  dimasukkan  ke microsoft excel untuk dilakukan perhitungan peta resiko kemudian membuat  ranking  berdasarkan  tingkat resiko  yang  dihasilkan  dari  perhitungan yang dibuat.
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem
Kebutuhan
fungsional yang
dibutuhkan  setelah  dilakukan  analisis terhadap  proses  yang  dijalankan  di Inspektorat Bondowoso secara garis besar dapat ditentukan sebagaimana berikut;
a. Penilaian Resiko Proses  bisnis  penilaian  resiko  ini  cara kerjanya  dimulai  dari  penerimaan rancangan  anggaran  tahunan  dari instansi-instansi yang kemudian dimasukkan  ke  dalam  microsoft  excel kemudian dibuat hitung tingkat resikonya  dan  selanjutnya  di  buat perankingan  dari  resiko  terbesar sampai terkecil. Selanjutnya ditetapkan rencana pengawasan tahunan berdasarkan  hasil  perankingan  yang telah dibuat.
b. Penugasan Proses bisnis penugasan ini
merupakan  proses  penunjukan  tim pengawas yang dibentuk oleh Inspektur  Pembantu  (Irban).  Pihak Irban melakukan penunjukan terhadap tim  pambantu  penanggung  jawab, pengendali,  ketua  serta  anggota  yang akan  melakukan  pengawasan  serta menentukan jadwal tim untuk melakukan pengawasan.
c. Pelaporan Proses pelaporan ini dilakukan setelah tim  pengawasan  telah  melakukan pengawasan terhadap objek audit yang sudah ditentukan berdasarkan penilaian  resiko.  Kemudian  setelah selesai  melaksanakan  tugasnya  tim membuat  laporan  hasil  pengawasan yang  kemudian  dilaporkan  kepada Inspektur.
3.3 Use Case Diagram Use case diagram merupakan diagram yang  digunakan  untuk  memberikan gambaran  perilaku  aktor  serta  kaitannya dengan  objek.[12]  Berdasarkan  use  case diagram  yang  dibuat  ini,  dapat  diketahui siapa saja aktor yang terlibat dalam sistem serta apa hak yang dapat dilakukan  aktor tersebut  dalam  sistem.  Sehingga  ketika diimplementasikan  ke  dalam  bahasa pemrograman sudah memberikan gambaran  batasan  yang  harus  ada  pada setiap aktor yang telah ditentukan.
Gambar 1. Use Case Diagram Perencanaan Penilaian Resiko Penugasan Entri Pegawai Cetak Penugasan <<extend>> Entri Instansi Setting Faktor Resiko Setting Periode <<include>> <<include>> <<include>> <<include>> Evalap Entri Hasil Temuan Rincian Hasil Temuan <<extend>> Rekomendasi <<extend>> Jenis Temuan Kelompok Temuan <<include>> <<include>> Jenis Rekomendasi <<include>>
Dari use case diagram yang digambarkan  pada  gambar  1  tersebut dapat  diketahui  terdapat  2  aktor  utama yang  berperan  dalam  sistem  yang dibangun.  Pertama  bagian  perencanaan, tugas  dari  bagian  ini  adalah  menetukan penilaian resiko serta membuat perangkingan  hasil  penilaian  resiko  dan kemudian  membuat  penugasan  tim. Selanjutnya  aktor  kedua  adalah  bagian Evaluasi  dan  Laporan  (Evalap)  yang bertugas melakukan
pengawasan
kemudian  memasukkan  hasil  temuannya berikut rinciannya serta juga menentukan rekomendasi dari temuan.
3.4 Activity Diagram
Activity  Diagram  disini  digunakan untuk menggambarkan aliran proses yang dilakukan  oleh  aktor,  sehingga  dapat diketahui dimulai dari mana dan berakhir dimana.[5][13]  Activity  diagram  dari program kerja  pengawasan  tahunan yang dibangun dapat digambarkan sebagaimana berikut ini;
Gambar 2. Activity Diagram
Dari  activity  diagram  pada  gambar  2 tersebut  dapat  dipahami  bahwa  dalam proses yang ada di Inspektorat Bondowoso diawali  oleh  bagian  perencanaan  yang membuat periode
kemudian
mengumumkan pelaporan rencana kegiatan  berikut  anggaran  biaya  dalam satu  tahun,  selanjutnya  pihak  instansi membuat  rencana  kegiatan  dan  anggaran yang dibutuhkan kemudian dikirimkan ke Inspektorat.  Setelah  pihak  inspektorat menerima  seluruh  rencana  kegiatan  dari instansi  kemudian  bagian  perencanaan melakukan penilaian resiko serta membuat ranking  dari  resiko  yang  paling  besar
sampai yang terkecil, dan hasil perankingan  inilah  yang  nantinya  dibuat program  pengawasan  dalam  jangka  satu tahun kedepan.
3.5 Perancangan Database
Database merupakan sekumpulan data-data  yang  saling  berkaitan  yang dibentuk  untuk  menghasilkan  informasi yang  dibutuhkan.  Dalam  perancangan sistem program kerja pengawasan tahunan di  Inspektorat  Bondowoso  ini  digunakan untuk  melakukan  penyimpanan  terhadap data-data  penilaian  resiko,  perankingan, penugasan,  pelaporan  hasil  pengawasan serta  rekomendasi  dari  hasil  pengawasan
Perencanaan
Instansi
Irban
Inspektur Menentukan Periode Mengumumkan pelaporan rencana kegiatan Membuat rencana kegiatan Mengirimkan Rencana Kegiatan Menerima Rencana Kegiatan Instansi Merekap rencana kegiatan instansi Melakukan Penilaian Resiko Menetapkan PKPT Berbasis Resiko Membuat Penugasan Tim Menerima PKPT Berbasis Resiko Melakukan Pemeriksaan Membuat Laporan Hasil Menerima Laporan Hasil
yang dilakukan. Dalam merancang database  digunakan  pemodelan  dengan Entity  Relationship  Diagram (ER-Diagram). ER-Diagram merupakan salah satu
pemodelan  sistem  yang  menggambarkan
keterkaitan  (hubungan)  antar  data.[14] Untuk rancangan ER-Diagram dari Sistem Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan  ini dapat  dilihat  sebagaimana  gambar  3 berikut ini;
Gambar 3. ER-Diagram
Dari gambar 3 tersebut dapat diketahui cardinalitas  dari  antar  entity  yang  dibuat dalam  ER-Diagram  tersebut,  sehingga nampak  relasi  antar  entity  yang  telah dibuat.  Entity  yang  dibuat  dalam  ER- Diagram  tersebut  merupakan  calon  tabel yang nantinya dapat digenerate ke dalam database. Ketika perancanagn ER-Diagram Conceptual  Data  Model sudah  dinyatakan sesuai  dengan  kebutuhan  fungsional selanjutnya  dilakukan  generate  menjadi Physical  Data  Model yang  kemudian dilanjutkan mengenerate menjadi Structure Query  Language (SQL)  yang  kemudian dijalankan  untuk  membentuk  database yang dibutuhkan.
3.6 Implementasi Sistem  Program  Kerja  Pengawasan
Tahunan  (PKPT)  yang  dibangun  ini diimplementasikan dengan menggunakan bahasa  pemrograman  web  menggunakan PHP  dan  database  MySQL.  Oleh  karena itu,  untuk  menjalankan  aplikasi  ini  user tinggal  membuka  browser  kemudian membuka  alamat  yang  telah  ditentukan. Untuk  mengakses  fitur  dari  sistem  yang dibangun user harus terlebih dahulu login menggunakan akun yang telah ditentukan sehingga  user  dapat  mengakses  menu sesuai  dengan  hak  yang  telah  ditentukan sebelumnya.
Aplikasi  ini  dapat  dijalankan  dengan mengikuti  tahapan-tahapan  dalam  proses bisnis  sebagaimana  digambarkan  dalam activity diagram pada gambar 2. Tahapan tersebut  dimulai  dari  perencanaan  yan gtelah  menerima  laporan  rancangan
anggaran belanja tahun yang telah dibuat oleh setiap instansi-instansi yang berada di bawah pengawasan
Inspektorat
Bondowoso.  Tahapan  dalam  menentukan faktor  resiko  ini  dapat  digambarkan melalui gambar 4 berikut ini.
Gambar 4. Form Periode
Pada  gambar  4  tersebut  digunakan untuk  menambah  periode  sekaligus menampilkan  daftar  periode.  Periode  ini digunakan untuk melakukan setting masa pembuatan penilaian resiko serta
membuat rencana pemantauan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan. Selanjutnya  menentukan  kriteria  tingkat
resiko  dengan  memberikan  penilaian dengan  interval  1  sampai  5  baik  untuk OPD,  Desa,  dan  Sekolah  yang  berada  di bawah pengawasan Inspektorat Kabupaten  Bondowoso.  Kategori  tingkat resiko sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat  dilihat  sebagaimana  gambar  5. berikut ini:
Gambar 5. Kategori Tingkat Resiko
Selanjutnya adalah menentukan faktor resiko, dalam faktor resiko disini ditentukan  bobot  dari  faktor-faktor  yang
berpengaruh  terhadap  resiko.  Pemberian bobot  disini  dilakukan  untuk  semua  jenis instansi, baik OPD, sekolah maupun desa.
Gambar 6. List Faktor Resiko
Kemudian setelah itu disiapkan terlebih  dahulu  Tingkat  Faktor  Resiko yang  merujuk  kepada  nominal  anggaran yang  telah  ditetapkan.  Tingkat  faktor resiko  ini  juga  diberikan  penilaian  mulai
dari 1 sampai dengan 5 sebagai nilai yang paling  tinggi.  Form  Penentuan  Tingkat Faktor  Resiko  dapat  dilihat  sebagaimana gambar 7 berikut ini;
Gambar 7. Form dan List Tingkat Faktor Resiko
Selanjutnya  dilanjutkan  ke  proses penilaian  resiko.  Penilaian  resiko  disini dilakukan  dengan  memilih  jenis  instansi yang akan dinilai yang meliputi 4 pilihan yaitu OPD, Desa, Sekolah dan Kelurahan. Setelah  dilakukan  pemilihan  nantinya akan ditampilkan data-data instansi sesuai
dengan kriteria pilihan yang telah dipilih. Kemudian  dari  list  data  tersebut  dapat dimunculkan  faktor  resiko,  nilai  faktual, kriteria faktor resiko serta nilai resiko yang kemudian  dapat  disesuaikan  kembali ketika mungkin ada kesalahan pemberian nilai,  dan  selanjutnya  disimpan  untuk
melakukan generate hasil penilaian resiko yang  telah  ditentukan.  Dalam  hal  ini dicontohkan  untuk  pemilihan  instansi
yang dipilih adalah OPD, contoh penilaian dapat  dilihat  sebagaimana  gambar  8 berikut ini;
Gambar 8. Penilaian Resiko
Setelah  dilakukan  penilian  resiko sebagaimana digambarkan pada gambar 8 maka  hasilnya  dapat  dijadikan  dasar untuk  membuat  rencana  Program  Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) di inspektorat. Data-data yang
telah
disimpan tersebut sudah otomatis dirangking  berdasarkan  hasil  akhir  dari kriteria-kriteria  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  dan  hasilnya  dapat  dilihat sebagaimana gambar 9 berikut ini;
Gambar 9. Hasil Penilaian Resiko
Dari  gambar  9  tersebut  sudah  terlihat hasil  penilaian  yang  telah  ditentukan sebelumnya dan skor akhir dari penilaian tersebut  sudah  terlihat  dan  otomatis  juga
sudah  dapat  diurutkan  berdasarkan  nilai paling  tinggi  resikonya.  Sehingga  bagian perencanaan  tidak  perlu  repot-repot merangking kembali hasil dari rekapitulasi
yang  sudah  digenerate  melalui  aplikasi. Namun  dalam  upaya  tidak  memudahkan bagian perencanaan dalam aplikasi ini juga disediakan  export  untuk  merekap  hasil
penilaian  resiko  dalam  bentuk  excel. Contoh  hasil  rekapitulasi  dari  penilaian resiko  yang  telah  digenerate  dari  aplikasi dapat dilihat sebagaimana gambar 10.
Gambar 10. Hasil Rekapitulasi Penilaian Resiko
Kemudian setelah dilakukan perangkingan, maka dapat dilanjutkan ke proses  penugasan  untuk  menunjuk  tim pengawas yang akan melakukan pengawasan  terhadap  instansi  yang
memiliki tingkat resiko dari paling tinggi. Proses  penugasan  dilakukan  dengan memilih  periode  dan  jenis  instansi  yang akan  direncanakan  untuk  dilakukan pengawasan.
Gambar 11. List Penugasan Tim
Dari  list  daftar  instansi  yang  akan dilakukan pengawasan sebagaimana gambar  11,  untuk  penugasan  tim  dapat dilakukan  dengan  memilih  instansi  yang akan  dibuat  penugasannya  kemudian dilanjutkan untuk mengisi form penugasan  yang  di  dalamnya  memuat nomor surat, jenis pemeriksaan,
penanggung  jawab,  pengendali  teknis, ketua  tim,  anggota  tim,  dan  waktu pelaksanaan  pengawasan.  Nantinya  dari pengisian  form  penugasan  sebagaimana yang  digambarkan  pada  gambar  12, bagian perencanaan tidak perlu membuat penugasan  dengan manual  dan membuat suratnya juga sudah otomatis tergenerate.
Gambar 12. Form Penugasan Tim
Dari  hasil  penugasan  yang  dibuat sebagaimana  gambar  12  tersebut,  maka setelah  disimpan  akan  nampak  list  data penugasan yang telah dibuat. Dari list data tersebut  terdapat  aksi  yang  disediakan untuk  mencetak  beberapa  administrasi
dalam  melakukan  pengawasan  meliputi surat  pengantar,  surat  tugas,  SPPD,  serta edit  aspek  yang  dibutuhkan  perubahan. List data yang dihasilkan dapat digambarkan  sebagaimana  gambar  13 berikut ini.

## Gambar 13. List Pelaksanaan PKPT
Dari  gambar  13  tersebut  dapat diketahui  bahwa  segala  administrasi dalam  melaksanakan  pemeriksaan  atau pengawasan  oleh  tim  sudah  disediakan oleh  aplikasi  dan  tim  hanya  tinggal mencetak  dan  meminta  pengesahan  saja. Hal  ini  tentunya  memudahkan  kepada bagian  yang  mengurus  administrasi dikarenakan segala kebutuhan administasi telah  lengkap  dan  tim  hanya  tinggal melaksanakan  tugas  pengawasan  saja. Pada bagian ini juga bagian Evalap dapat melakukan  perubahan  tim  pengawas  jika
sewaktu-waktu diperlukan komposisi tim pengawas,  begitu  juga  untuk  perubahan objek  pemeriksaan,  aspek  pemeriksaan serta  waktu  pelaksanaan,  tidak  lupa  juga dasar  hukum  yang  menjadi  landasan dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan. Sehingga seluruh aspek penunjang dalam pelaksanaan  pemeriksaan  sesuai  dengan aturan  dan  tepat  sasaran.  Dari  sekian administrasi  yang  diperlukan  saat  akan melaksanakan  pengawasan,  gambar  14 berikut  ini  contoh  surat  tugas  yang dihasilkan dari aplikasi.

## Gambar 14. Surat Tugas
Berdasarkan surat tugas yang
dihasilkan  dari  aplikasi,  selanjutnya  tim pelaksana dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap objek sesuai dengan rentang  waktu  yang  terdapat  pada  surat tugas.  Setelah  tim  pelaksana  selesai
melaksanakan  pemeriksaan,  selanjutnya tim  dapat  membuat  laporan  hasil  tindak lanjut temuan dan memasukkan ke dalam aplikasi melalui form yang telah disiapkan memuat  nomor  LHP  dan  sebagainya, sebagaimana gambar 15 berikut ini.
Gambar 15. Form Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan
Dari hasil pemeriksaan yang kemudian dilaporkan melalui form tindak lanjut hasil temuan,  maka  seluruh  data  tersimpan dalam  database  dan  terekap  seluruhnya dengan baik. Sehingga hasil dari
pemeriksanaan  tersebut  dapat  dijadikan laporan  dengan  mudah  dan  sistematis. Selain  itu  hasil  pemeriksaan  dapat dimunculkan dalam bentuk grafik sebagaimana gambar 16 berikut ini.
Gambar 16. Grafik Hasil Pemeriksaan dan Temuan
3.7 Hasil Pengujian Agar  aplikasi  yang  dibangun  sesuai dengan  kebutuhan  pengguna,  maka diperlukan  skenario  pengujian  untuk mengetahui  kelayakan  aplikasi  untuk digunakan  secara  keberlanjutan  atau masih dipelukan perbaikan serta
penambahan  fitur  untuk  melengkapi proses  bisnis.  Pengujian  yang  dilakukan adalah dengan menggunakan Web Quality Evaluation  Method ,  yang  di  dalamnya dilakukan  pengujian  terkait functionally , reliability , usability , dan juga efficiency .[15]
Tabel 1. Hasil Pengujian Aspek Skor Kriteria Aktual Ideal % Functionally 190 200 95 Sangat Baik Reliability 267 300 89 Baik Usability 231 250 92 Sangat Baik Efficiency 142 150 95 Sangat Baik Total 830 900 93 Sangat Baik
Dari  hasil  pengujian  yang  dilakukan dapat diketahui hasil uji kelayakan adalah 93%.  Pengujian  dilakukan  oleh  pihak- pihak  yang  mempunyai  peran  langsung penting dalam perencanaan dan
pelaksanaan pengawasan yang
dilaksanakan  oleh  Inspektorat  Kabupaten Bondowoso. Dari pengujian yang
dilakukan oleh pihak yang memiliki peran tersebut,  dapat  diketahui  kelebihan  dari aplikasi yang dibangun serta kekurangannya, sehingga dengan diketahui  kelebihan  dan  kekurangannya dapat menjadi catatan rekomendasi untuk pengembangan  aplikasi.  Secara  garis besar,  pihak  yang  melakukan  pengujian
menyatakan  kepuasannya,  dan  menjadi rekomendasi  penggunaan  aplikasi  untuk membantu mempercepat proses perencanaan  Program  Kerja  Pengawasan Tahunan  serta  mempermudah  dalam menentukan  objek  pemeriksaan  dan  juga mempercepat  proses  penugasan  dan segala bentuk administrasi yang dibutuhkan.  Selain  itu  data-data  dari perencanaan sampai laporan hasil pemeriksaan berkesinambungan dan saling  mimiliki  keterkaitan.  Sehingga dengan  adanya  aplikasi  ini,  terciptanya Good  Governance dan Clean  Governance dapat dilaksanakan dengan baik.

## 4. UCAPAN TERIMA KASIH
Terlaksana  penelitian  ini  tidak  lepas dari  kontribusi  serta  dukungan  dari beberapa pihak yang ikut dalam mendanai serta  memberikan  informasi  terhadap topik  penelitian  yang  kami  laksanakan. Oleh  karena  itu,  kami  ucapkan  terima kasih  kepada  Kementerian  Riset  dan Teknologi  /  Badan  Riset  dan  Inovasi Nasional  Republik  Indonesia  yang  telah memberikan  pendanaan  penelitian  ini, serta pihak Inspektorat Kabupaten Bondowoso  yang  memberi  ijin  untuk melaksanakan penelitian dan juga proaktif dalam  memberikan  informasi  dan  data terkait topik penelitian yang dilaksanakan.

## 5. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan didapatkan  bahwa  proses  perencanaan program  kerja  pengawasan  tahunan Inspektorat  Bondowoso  menggunakan model  semi  terkomputerisasi  sehingga membutuhkan  ketelitian  dan  waktu  yang cukup lama dalam memprosesnya. Lebih- lebih  dalam  mengindentifikasi  tingkat resiko  dari  masing-masing  instansi  yang berada di bawah pengawasan Inspektorat. Dengan  penelitian  yang  dilakukan  dapat membantu mempercepat proses pembuatan  perencanaan  dengan  menilai
tingkat resiko yang kriterianya dimasukkan sebagai master dan kemudian memberikan  penilaian  tingkat  resiko dengan  menggenerate  langsung  dari aplikasi.  Hal  ini  memudahkan  bagian perencanaan  dan  juga  dalam  membuat penugasan  menjadi  lebih  efektif  dan efisien  karena  segala  administrasi  yang dibutuhkan  untuk  menunjang  proses pemeriksaan sudah tersedia dengan sekali generate  dari  aplikasi.  Sehingga  upaya untuk  menjadi Good  Governance yang dilakukan  oleh  Inspektorat  Kabupaten Bondowoso  dapat  terwujud  serta  dapat menunjang  upaya  untuk  menjadikan pemerintahan yang bersih ( Clean Governace )  dapat  diwujudkan  dengan adanya aplikasi yang dapat dikontrol dari mulai proses perencanaan sampai laporan hasil pemeriksaan.

## 6. REFERENSI
[1]  A. Nasir and A. Gunawan, “Implementasi Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat),” 2019.
[2]  Mujennah  and  B.  Artinah,  “Analisis Sistem Pengendalian Internal Melalui Audit  Berbasis  Risiko  (ABR)  Oleh Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah (APIP)  Dalam  Mencapai  Target
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Studi Kasus pada Inspektorat Kota
Banjarbaru,” J.  Akunt.  Maranatha ,
2018, doi: 10.28932/jam.v10i2.1077.
[3]  R.  Sumanti,  “Upaya  Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern  Pemerintah  (APIP)  di  Aceh Melalui  Internal  Audit  Capability Model (IACM),” J. Borneo Adm. , 2020, doi: 10.24258/jba.v16i2.654.
[4]  A.  Homaidi  and  S.  Ibad,  “Improving
the  Quality  of  Public  Complaints
Services in Realizing Good Governance  in  Bondowoso  District
Inspectorate,” J.  Public  Adm.  Gov. , 2019, doi: 10.5296/jpag.v9i3.15250.
[5]  A.  Homaidi  and  S.  Ibad,  “Analisis Pemodelan  Sistem  Pengaduan  Kasus
Menggunakan Object Oriented Method (Unified Modelling Language),” J.  Ilm.  Inform. ,  2019,  doi: 10.35316/jimi.v4i1.487.
[6]  A.  Homaidi  and  S.  Ibad,  “Aplikasi Pengaduan Kasus Inspektorat Kabupaten Bondowoso,” in Conference on Innovation and Application of Science and Technology , Oct. 2019, pp. 339–346.
[7]  F.  M.  Ahmad,  “Analisis  Manajemen Risiko  Dalam  Mewujudkan  Good Governance Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,” in
Prosiding  Industrial  Research  Workshop and  National  Seminar ,  2019,  pp.  1182–
1192.
[8]  L.  M.  D.  Budiman,  “Penerapan  Risk Based  Audit  Untuk  Meningkatkan Efektifitas  Siklus  Penjualan  Pada  PT. ‘X’  Di  Surabaya,” CALYPTRA ,  2013, doi: 10.24123/jimus.v2i1.100.
[9]  I.  A.  Kumalasari,  “Risk  Based  Audit Atas Penjualan (studi kasus pada PT. United Motors Centre),” J. Imu dan Ris.
Akutansi , 2016.
[10]  M.  Widodo,  “Audit  Berbasis  Resiko Pada  PT.  SP,” JEK  -  J.  Ekon.  dan Kewirausahaan Kreat. , vol. 3, no. 2, pp.
63–73, 2018.
[11]  A. Behori and B. Alamin, “E-Notulen Rapat  di  Pondok  Pesantren  Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo,” J. Ilm. Inform. , vol. 3, no. 1, pp. 199–205, 2018, [Online]. Available:
http://ejournal.amiki.ac.id/index.php/
JIMI/article/view/70.
[12]  I. Yunita and M. A. Ridla,
“Perancangan dan Implementasi
Sistem Informasi  Pelayanan Jam’iyah
Umroh  Hafas,” J.  Ilm.  Inform. ,  2019,
doi: 10.35316/jimi.v4i2.533.
[13]  A. Homaidi and A. Lina,
“Pengembangan  Sistem  Informasi
Manajemen  Berbasis  Web  dalam
Rangka Mendukung Evaluasi Kinerja Akademik  dan  Dosen  di  Akademi Manajemen
Informatika dan Komputer  Ibrahimy,” Appl.  Technol. Comput. Sci. J. , 2019, doi: 10.33086/atcsj.v2i1.1125.
[14]  L.  F.  Lidimilah  and  Hermanto, “Sistem  Informasi  Bank  Sampah Sukorejo  Berbasis  Client  Server,” J. Ilm. Inform. , vol. 3, no. 1, pp. 193–198, 2018.
[15]  A.  Homaidi,  “Perancangan  Dan Implementasi  E-Thesis  Untuk  Tugas
Akhir Mahasiswa Universitas Ibrahimy Situbondo,” NJCA (Nusantara  J.  Comput.  Its  Appl. ,  2019, doi: 10.36564/njca.v4i1.109.