## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2534/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020
Joni Firmansyah 1 , Leni Nurul Kariyani 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial
2 Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea
Article Info Abstract Article history: Received 04 November 2021 Publish 12 November 2021 Pendidikan  politik  dan  partisipasi  politik  merupakan  dua  hal  penting  bagi  pemilih pemula  di  dalam  keikutsertaanya  kelak  di  dalam  pemilihan  umum.  Tanpa  adanya pendidikan  politik,  maka  tidak  akan  ada  partisipasi  yang  hadir  atas  kesadaran individu.  Pemilih  pemula  sangat  rentan  untuk  termobilisasi,  apabila  tidak  dididik dengan  baik.  Di  tengah  pandemi  Covid-19  yang  mengkhawatirkan,  justru  diikuti oleh kekhawaatiran baru bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa, karena ruang gerak penyelenggara pemilu dan stakeholder lainnya sangat terbatas. Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Metode  pengumpulan  data melalui diskusi dan wawancara dengan informan tertentu secara mendalam ( indepth interview ).  Data-data  dalam  penelitian  ini  juga  berasal  dari  hasil  diskusi  secara daring  bersama  pemilih  pemula  dengan  rentang  usia  17-21  tahun  yang  belum pernah  ikut  dalam  pemilihan  umum.  Temuan  di  dalam  penellitian  ini  menjelaskan bahwa  menguatnya  pemilih  sosiologis,  berimbas  pada  kecenderungan  pemilih pemula  dalam  berpartisipasi  di  dalam  pemilu.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  efek pandemi  Covid  19  yang  membatasi  ruang  gerak  pemilih  pemula,  sehingga lingkungan  menjadi  faktor yang paling dominan  dalam  memberikan  informasi dan pendidikan  politik.  Akibat  dari  ruang  pengetahuan  yang  terbatas,  media  sosial menjadi sarana yang paling utama dalam memberikan edukasi politik tersebut. Oleh sebab  itu,  pemilih  pemula  harus  tetap  dibekali  dengan  pendidikan  politik  yang berkualitas  dan  selalu  memberikan  ruang  partisipasi  ide  dan  gagasan  sebagai penentu keberlangsungan estafet pemilu yang adil dan berkualitas
Keywords: Pemilu, Pemilih Pemula Sumbawa Covid-19
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Joni Firmansyah
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial E-mail: jonifirmansyah2050@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Adanya kesempatan yang sama, hak yang sama serta peluang yang sama bagi setiap warga negara di dalam politik merupakan bagian penting dari tumbuh- kembangnya demokrasi di  Indonesia. Seluruh warga negara  yang  berlindung  di  bawah  payung  konstitusi,  memiliki  peluang  yang  sama  untuk  mendapatkan kekuasaan,  tanpa  memandang  latar  belakang  dan  budaya,  suku  dan  agama  serta  ras  ataupun  jenis  kelamin. Sehingga tanpa terkecuali, setiap warga negara yang sah, dapat ikut serta di dalam pemilihan umum (pemilu) yang  menjadi  mekanisme  pergantian  kekuasaan.  Hal  ini  merupakan  contoh  bagaimana  suatu  sistem demokrasi  bekerja.  Tetapi,  yang  patut  diperhatikan  lebih  dalam  bahwa  demokrasi  tidak  hanya  berbicara terkait  cara,  alat  dan  proses,  tetapi  demokrasi  harus  menunjukkan  nilai-nilai  atau  norma-norma  yang  harus menjiwai  dan  mencerminkan  keseluruhan  proses  kehidupan  kita  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara (Adnan Buyung Nasution, 2011).
Pemilihan umum merupakan ajang paling massif, bebas ( free ) dan adil untuk menentukan partai atau tokoh  yang  berhak  mewakili  rakyat.  Dalam  pemilu  setiap  orang  dihargai  sama,  dengan  demikian  siapapun
yang  terpilih  paling  banyak,  dianggap  memiliki  sumber  dukungan  yang  juga  lebih  banyak  dibandingkan yang lainnya (Pramono Anung Wibowo, 2013). Melalui pemilu inilah, estafet kepemimpinan pemerintahan dapat dilanjutkan dan melalui pemilu jugalah, asas demokrasi dapat dipertahankan. Pemilu menjadi gerbang utama  pelaksanaan  sistem  politik  yang  demokratis.  Pelaksanaannya  menjadi  ruang  bagi  publik  untuk mempunyai andil dalam pembentukan pemerintahan, dan memastikan kedaulatan sesungguhnya benar-benar berada di tangan rakyat (Alfito Deannova, 2008)
Melalui  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilu,  telah  resmi menerbitkan  surat  keputusan  penundaan  tahapan  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  2020.  Keputusan tersebut  tertuang  dalam  surat  bernomor  179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020  yang  ditandatangani  Ketua  KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020. Langkah ini diambil menyusul perkembangan penyebaran virus corona yang oleh pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional (Kompas, 2020). Sehingga dapat dipastikan, mundurnya jadwal pemilu tersebut memberikan ruang kepada publik untuk dapat mengelaborasi lebih  jauh  tahapan,  persiapan  hingga  kandidat-kandidat  yang  diajukan  oleh  partai  politik,  maupun  yang berasal dari kandidat perseorangan. Hal tersebut juga berlaku bagi pemilih pemula yang berada di Kabupaten Sumbawa, dalam menghadapi perhelatan politik tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini  mencoba  untuk  mengelaborasi  posisi  pemilih  pemula  di Kabuparen  Sumbawa  terkait  pasrtisipasinya  di  dalam  pemilu.  Partisipasi  politik  adalah  kegiatan  seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup  tindakan  seperti  memberikan  suara  dalam  pemilihan  umum,  menghadiri  rapat  umum, mengadakan  hubungan  dengan  pejabat  pemerintah  atau  anggota  perlemen.  Akan  tetapi  seiring berkembangnya demokrasi muncul kelompok-kelompok yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan kebijakan.  Salah  satu  kelompok  partisipan  dalam  pemilu  adalah  kelompok  pemilih  muda.  Batasan  pemuda dimulai dari usia 16 tahun mengikuti penetapan umur anak muda yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa,  sedangkan  batas  umur  anak  muda  sampai  30  tahun  didasari  oleh  UU  Kepemudaan  No.  40  tahun 2009  pasal  1  tentang: Pemuda  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  memasuki  periode  penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun . Pemilih muda ini  dapat  menjadi  kekuatan  tersendiri  dalam  pemilu,  antusias  kelompok  ini  cukup  tinggi  dan  mayoritas kelompok ini ingin memberikan suaranya pada setiap pemilu yang ada (Dwira Kharisma, 2015).

## Rumusan Masalah
Penelitian  ini  mengulas  terkait  rendahnya  pendidikan  politik  yang  seharusnya  diperoleh  oleh masyarakat,  khususnya  pemilih  pemula  menjelang  pemilihan  umum  itu  sendiri.  Sebagaimana  yang dijelaskan  oleh  ketua  KPU  Arief  Budiman,  masifnya  penyebaran  Covid-19  memberikan  keterbatasan  bagi penyelenggara  pemilu  untuk  melakukan  tugas  dan  fungsinya,  termasuk  di  dalamnya  keterbatasan  dalam memberikan pendidikan politik dan sosialisasi politik. Tidak hanya KPU, infrastruktur politik lainnya seperti partai  politik, civil  society dan  lembaga-lembaga  lainnya,  juga  memiliki  keterbatasan  untuk  melakukan pendidikan politik  tersebut.  Sehingga dapat dipastikan jika pemilih-pemilih pemula dalam  rentang  usia 16- 20  tahun  yang  baru  pertama  kali  mengikuti  pemilu,  tidak  memiliki  pengetahuan  dasar  terkait  bagaimana pemilu dapat dijalankan.
Pemilih muda juga sangat rentan di mobilisasi oleh kelompok kepentingan contohnya: partai politik, ormas dan tim sukses untuk meraup suara karna melihat dari karakteristik pemilih muda lebih menyukai hal- hal  yang  sederhana  dan  mudah  dimengerti,  dan  mayoritas  tidak  tertarik  untuk  ikut  serta  dalam  kampanye politik.  Kelompok  kepentingan  adalah  suatu  organisasi  yang  berusaha  untuk  mempengaruhi  kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya (Dwira Kharisma, 2015).
Penelitian ini memiliki beberapa poin yang akan diulas. Pertama, pemilih pemula dihadapkan pada situasi  Pandemi  Covid  19  yang  membatasi  ruang  lingkup  peserta  pemilu  dan  penyelenggara  pemilu  untuk melakukan sosialisasi politik secara masif. Akibatnya, kebutuhan pemilih pemula terhadap informasi pemilu tidak  dapat  terpenuhi  secara  maksimal.  Hal  ini  menjadi  perhatian  yang  serius,  mengingat  pemilih  pemula merupakan  ceruk  suara  yang  menjanjikan. Kedua, menguatnya  pemilih-pemilih  sosiologis  di  Kabupaten Sumbawa  pasca  pemilu-pemilu  sebelumnya.  Adanya  dominasi  faktor  etnisitas  dan  kesukuan,  merupakan entitas  dari  menguatnya  politik  identitas.  Kecenderungan  ini  kemudian  akan  menjalar  ke  beberapa  ceruk suara, di antaranya adalah pemilih pemula. Akan muncul dominasi suara yang termobilisasi lantaran pemilih
pemula  kekurangan  referensi  di  dalam  pemilu.  Akibatnya,  pemilu  akan  menjadi  ranah  penguatan  entitas kesukuan dan etnis yang semakin memperkuat politik identitas.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  sebuah penjelasan  yang  tepat  tentang  bagaimana  pemilih  pemula  memperoleh  pengetahuan  politiknya  di  tengah Pandemi  Covid  19.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  ingin  mengetahui  bagaimana  pemilih  pemula  melihat kontestasi  politik  di  tengah  keterbatasan  mereka  memperoleh  pendidikan  politik.  Penelitian  kualitatif merupakan  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2009).
Data-data di dalam penelitian ini bersifat narasi deskriptif yang dikumpulkan melalui diskusi dalam sebuah seminar online yang dilaksanakan bersama peserta yang berasal dari siswa-siswa Sekolah Menengah Atas  (SMA)  dan  mahasiswa  yang  tersebar  di  Kabupaten  Sumbawa.  Peserta  tersebut  mendapatkan  materi terkait  pendidikan  politik  dan  partisipasi  politik  yang  kemudian  di  diskusikan  dalam  forum  tanya  jawab. Hasil diskusi tersebut menjadi data-data primer yang digunakan untuk menjelaskan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Sumbawa
Pendidikan politik memiliki peran yang begitu penting di dalam meningkatkan kualifikasi pemilih di dalam  pemilu  terhadap  kandidat  yang  akan  mereka  pilih.  Pendidikan  politik  ini  kemudian  menjadi  sebuah tolok ukur yang dapat digunakan oleh pemilih pemula dalam menentukan  keterwakilan politiknya. Dengan adanya  pendidikan  politik  ini  pula,  pemilih  pemula  paling  tidak  memiliki  wawasan  untuk  tidak  terjebak  di dalam  mobilisasi  kepentingan-kepentingan  politik  yang  cenderung  subjektif  dan  menguntungkan  segelintir pihak.
“Selama ini kami hanya memperoleh informasi (terkait pemilu) dari internet maupun televisi. Selain itu, informasi lebih banyak kami peroleh dari obrolan orang tua maupun orang yang lebih dewasa daripada kami” (Wawancara bersama Ruswandi Hatami Ferdiansyah, siswa SMAN 1 Sumbawa Besar)
Apa  yang  dikemukakan  oleh  narasumber  diatas  merupakan  suatu  contoh  bahwa  pendidikan  politik belum  menyentuh  para  pemilih  pemula.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  pendidikan  politik merupakan  sebuah  dialog,  artinya  terdapat  komunikasi  dua  arah  dalam  memberikan  informasi  di  antara kedua belah pihak ( delivery information ). Namun, kebanyakan informasi yang diberikan hanya bersifat satu arah dan cenderung subjektif.
Di dalam penelitian ini, sebagian peserta mengaku bahwa mengikuti pemilu di Kabupaten Sumbawa yang  akan  terselenggara  nanti,  nyatanya  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan,  baik  oleh keluarga, rekan sepermainan, lingkungan pekerjaan hingga kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada umumnya. Melihat hal tersebut, tentunya ada keprihatinan bagi pemilih pemula ini atas minimnya tingkat pengetahuan yang mereka peroleh di dalam memahami partisipasi politik.
Kecenderungan dari dominasi faktor lingkungan terhadap pemilih pemula ini, diperkuat dari adanya dominasi lingkaran-lingkaran sosial yang terbentuk di tengah pemilih yang lebih mengarah kepada asas-asas hubungan kekeluargaan dan kebersamaan (Firmansyah dalam Nusra Media, 2020). Biasanya, kecenderungan ini mengindikasikan adanya dominasi tipologi pemilih sosiologis yang mengedepankan asumsi dasar bahwa manusia  terikat  di  dalam  berbagai  lingkaran  sosial,  seperti  keluarga,  lingkungan  kerja  hingga  lingkungan tempat tinggal. Di Kabupaten Sumbawa, persentase pemilih sosiologis mencapai 78,2% berdasarkan survei yang dilakukan oleh MY Institute periode Januari-Maret 2020. Maka, tidak heran bagi pemilih pemula yang belum  memiliki  pengetahuan  terhadap  pemilu  dan  politik,  akan  terikat  pada  lingkaran-lingkaran  sosiologis tersebut.
“Pemilih sosiologis tentunya sangat berperan penting bagi kecenderungan para pemilih pemula. Hal ini disebabkan lingkungan pemilih pemula yang terbatas di tengah pandemi. Adanya larangan berkerumun yang mengharuskan menjaga jarak, membuat lingkaran para pemilih semakin terbatas. Hal inilah yang membentuk karakter dari pemilih tersebut” (Wawancara bersama Yadi Satriadi, Peneliti MY Institute)
Pandemi  tentunya  berperan  dalam  mempengaruhi  pandangan  politik  pemilih  pemula,  sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Yadi  Satriadi  tersebut.  Pemilih  secara  tidak  langsung  “terisolasi”  dari  pendidikan
politik  yang  seharusnya  ia  peroleh  secara  langsung,  baik  dari  kandidat  maupun  dari  partai  politik  maupun peserta  pemilu.  Pandemi  Covid  19  ini  yang  kemudian  “memaksa”  pemilih  pemula  secara  tidak  langsung membatasi  dirinya  dalam  berinteraksi.  Akibat  dari  interaksi  yang  terbatas  ini,  informasi  maupun pengetahuan  yang  diperoleh  juga  terbatas.  Sehingga,  mobilisasi  terhadap  pemilih  pemula  didominasi  oleh lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan keluarga.
Pendidikan  politik  yang  hadir  di  tengah  pemilih  pemula,  seyogyanya  menjadi  tanggung  jawab seluruh  elemen  warga  negara,  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  dari  penyelenggara  pemilu  dan  peserta pemilu.  Dalam  Permendagri  No.  36  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Fasilitasi  Penyelenggaraan  Pendidikan Politik,  dijelaskan  mengenai  fasilitas  penyelenggaraan  pendidikan  politik  yang  dapat  diberikan  terhadap kegiatan,  antara  lain:  seminar  dan  lokakarya;  sosialisasi  dan  diseminasi  peraturan  perundang-undangan; asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis; pagelaran seni dan budaya; jambore, perkemahan, napak tilas; dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu (Edwin Nurdiansyah, 2015).
Di tengah pandemi Covid-19 tersebut, tentunya ada keterbatasan bagi penyelenggara pemilu dalam membuka  ruang  publik  guna  memberikan  edukasi  politik.  Hanya  saja,  selalu  ada  cara  untuk  tetap memberikan  kebermanfaatan  bagi  orang  lain  di  tengah  keterbatasan-keterbatasan  tersebut.  Sejalan  dengan yang  dikemukakan  oleh  Kartini  Kartono,  Idrus  Affandi  dan  Karim  Suryadi,  pendidikan  politik  ini  akan memberikan  pilihan  kepada  masyarakat  atas  aspek-aspek  yang  dapat  dipilih  dalam  menyalurkan keterwakilannya  kelak.  Hal  ini  adalah  bentuk  peningkatan  demokrasi  di  tengah  masyarakat,  yaitu  adanya ruang  bagi  publik  untuk  menelaah  dan  menetukan  pilihan  berdasarkan  pemahamannya  pada  fenomena- fenomena  politik.  Pendidikan  politik  ini  adalah  sebuah  gambaran  nyata  atas  bentuk  persiapan  partisipasi warga negara dalam rangka keikutsertaannya di dalam menentukan masa depan negara.

## Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Sumbawa
Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang turut andil di dalam setiap agenda-agenda politik.  Di  Kabupaten  Sumbawa,  pemilih  pemula  diberikan  ruang  untuk  mencari  dan  menemukan  ruang- ruang  publik  untuk  mendiskusikan  keikutsertaanya  di  dalam  politik.  Hanya  saja,  bagi  pemilih  pemula, bentuk partisipasi politik yang dilakukan masih bersifat mobilisasi ( Mobilized Participation ) yaitu partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan politik  pemilih  pemula  yang  dipengaruhi  oleh  lingkungan  sekitarnya.  Dengan  tingginya  persentase  pemilih sosiologis  di  Kabupaten  Sumbawa,  tidak  mengherankan  apabila  bentuk  partisipasi  pemilih  pemula cenderung termobilisasi.
“Hasil  Survei  MY  Institute  menjelaskan  dengan  tingginya  angka  persentase  pemilih  sosiologis, mobilisasi  suara  akan  sangat  mungkin  terjadi,  termasuk  juga  terhadap  pemilih  pemula  tersebut.  Oleh sebab itu, pemilih pemula harus dibekali dengan pemahaman politik yang memadai agar tidak mudah terpengaruh  oleh  lingkungannya.  Selain  itu,  media  sosial  juga  berperan  dalam  mempengaruhi partisipasi pemilih pemula tersebut” (Wawancara bersama Yadi Satriadi, Peneliti MY Institute)
Ruang yang terbatas dan  menguatnya pemilih sosiologis, menjadi tantangan tersendiri bagi pemilih pemula. Partai politik yang seharusnya menjadi garda tersepan dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik,  juga memiliki keterbatasan lantaran pandemi tersebut. Sebagaimana  yang dikemukakan Yadi  Satriadi,  jika  ruang  pembelajaran  secara  langsung  bagi  pemilih  pemula  terbatas,  maka  media  sosial menjadi wadah dan sarana dalam memperoleh informasi tersebut. Dalam diskusi yang digelar peneliti untuk menghimpun informasi terkait pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa, sebagian besar menyebutkan bahwa sumber  informasi  yang  berkaitan  dengan  pemilu,  politik  dan  demokrasi  diperoleh  melalui  media  sosial. Padahal, tidak semua berita yang dapat di akses di media sosial dapat diuji kebenarannya.
“Media  sosial  adalah  sarana  yang  paling update untuk  memperoleh  informasi.  Bahkan,  saya  pernah membaca  akan  adanya  regulasi  atau  peraturan  yang  memungkinkan  anggota  DPR  dapat  maju  secara perseorangan” (Komentar Nindi Elma Sanjaya, peserta diskusi online, 14 Mei 2020)
Dari pernyataan salah satu peserta diskusi tersebut, dapat terlihat bahwa beragam informasi beredar di  tengah  pemilih  pemula.  Jika  tidak  dibekali  dengan  pendidikan  politik  yang  baik,  maka  bias  persepsi  ini akan mengakar di tengah masyarakat. Partisipasi pemilih pemula memang tidak dapat dibatasi, namun dapat diatur dan diarahkan. Dengan dilibatkan di dalam proses kampanye, debat visi dan misi,  hingga turut serta memberikan suara pada hari pemilihan umum, maka kualitas pemilih dan yang dipilih tidak perlu diragukan.
Adanya pemilih pemula yang merasa pemilu tidak bermanfaat, lebih dikarenakan adanya pendidikan politik yang keliru.
Sejalan  dengan  Huntington  dan  Nelson,  partisipasi  politik  pemilih  pemula  di  Kabupaten  Sumbawa bersifat  partisipasi  mobilisasi  ( Mobilized  Participation) .  Hal  ini  dikarenakan  kesadaran  pemilih  pemula untuk  berdiri  secara  otonom  ( Autonomous  Participation ),  sangat  sulit  terwujud  lantaran  ruang  lingkup pemilih  pemula  tersebut  sangat  terbatas.  Sumber  informasi  yang  diperoleh  hanya  bersifat  satu  arah  dan nyaris tidak memiliki interaksi langsung kepada penyelenggara maupun peserta pemilu.
“Karena sumber informasi yang terbatas, maka minat kami untuk mengetahui pemilu secara lebih jauh juga tidak terlalu kuat. Pemilu akan tetap terselenggara sebagaimana mestinya” (Komentar Lilis Fitriah, Mahasiswa IISBUD SAREA)
Elaborasi  terhadap  bentuk  partisipasi  pemilih  pemula  di  dalam  pemilu,  tidak  boleh  diabaikan meskipun adanya keterbatasan-keterbatasan di tengah pandemi Covid-19. Baik penyelenggara pemilu, partai politik,  akademisi  maupun civil  society dapat  tetap  memberikan  ruang  partisipasi  bagi  pemilih  pemula tersebut.  Cara-cara  yang  dapat  dilakukan  sangat  beragam,  misalnya  melalui  diskusi  daring,  seminar  daring hingga pemanfaatan media-media sosial sebagai sarana pembelajaran. Pemilih pemula merupakan salah satu elemen yang dapat memberikan sumbangsih pemikirannya berdasarkan perkembangan teknologi dan zaman.
Manakala  penyelenggara  pemilu  dan stakeholder lainnya  tidak  memberikan  pendidikan  politik  dan tidak  membuka  ruang  partisipasi  politik,  maka  akan  sangat  sulit  untuk  menghadirkan  masyarakat  yang memiliki  budaya  politik  yang  tinggi.  Salah  satu  efek  yang  timbul  kedepannya  adalah  munculnya  apatisme politik  di  kalangan  pemilih  pemula.  Pemilih-pemilih  tersebut  akan  tidak  menggunakan  hak  politiknya (golput)  karena  menganggap  pemilu  tidak  memberikan  manfaat  apapun  bagi  mereka.  Pandemi  Covid-19 memang  membatasi  ruang  gerak  bagi  siapa  saja,  namun  tidak  membelenggu  akal  pikiran  untuk  tetap melakukan hal-hal positif, demi kelangsungan demokratisasi di Kabupaten Sumbawa.

## 4. SIMPULAN
Pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa, cenderung akan termobilisasi di dalam pemilu-pemilu yang akan  datang.  Hal  ini  dikarenakan  dominasi  pemilih-pemilih  sosiologis  di  Kabupaten  Sumbawa  yang cenderung  tinggi,  sehingga  menciptakan  lingkungan  pemilih  yang  terikat.  Hal  ini  tentunya  tidak  terlampau baik bagi tumbuh kembangnya pemahaman pemilih pemula dalam menimbang dan memilih kandidat politik yang  dapat  mewakili  aspirasi  mereka.  Bentuk  partisipasi  yang  termobilisasi  ini  akan  memberikan pemahaman  yang  keliru  bagi  peningkatan  demokrasi,  khususnya  di  dalam  agenda  politik  lokal.  Pemilih pemula  akan  merasa  bahwa  pemilu  tidak  memberikan  manfaat  apapun  bagi  mereka  sehingga  banyak  di antara mereka kedepannya yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Oleh  karena  itu,  penting  kiranya  untuk  tetap  memberikan  pendidikan  politik,  walaupun  adanya keterbatasan-keterbatasan  akibat  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  yang  juga  berkembang  di  Kabupaten Sumbawa. Jika pemilih pemula tidak dapat diedukasi secara langsung dan konvensional, masih ada wadah- wadah  lain  yang  dapat  digunakan  oleh  penyelenggara  pemilu  dan stakeholder lainnya  untuk  tetap memberikan pemahaman politik bagi pemilih pemula sebagai bekal dalam menentukan pilihannya. Pemilih pemula ini merupakan estafet keberlangsungan atas pemilu yang demokratis dan berkualitas. Jika pendidikan politik dari mereka tidak diperhatikan, maka output dari pemilu itu sendiri sudah pasti tidak berkualitas.

## 5. DAFTAR RUJUKAN
Affandi,  Idrus  dan  Karim  Suryadi,  Teori  dan  Konsep  dalam  Konteks  Pendidikan  Politik,  dapat  diakses  di http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf
Anung  Wibowo,  Pramono.  2013.  Mahalnya  Demokrasi  Memudarnya  Ideologi,  Potret  Komunikasi  Politik Legislator-Konstituen, Jakarta: Kompas Gramedia
Budiardjo, Miriam. 2008, Dasar Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Buyung Nasution, Adnan. 2011. Demokrasi Konstitusional, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011 Firmansyah, Joni, Perilaku memilih masyarakat Kabupaten Sumbawa. Dapat diakses di https://www.nusramedia.com/sosial-masyarakat/membaca-perilaku-pemilih-masyarakat-sumbawa- 14953.html
Ginting,  Alfito  Deannova,  2008.  Selebriti  Mendadak  Politisi,  Studi  Pragmatisme  Kaum  Selebriti  Dari Panggung Hiburan Menuju Panggung Politik, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran
Harian  Online  Kompas,  KPU  Resmi  Terbitkan  SK  Penundaan  Tahapan  Pilkada,  dapat  diakses  di https://nasional.kompas.com/read/2020/03/22/06253311/kpu-resmi-terbitkan-sk-penundaan-tahapan- pilkada-ini-rinciannya .
Kharisma, Dwira. Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Muda, Jurnal Politico, Vol. 4 No. 2 Tahun 2015
Moleong, Lexy. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Nurdiansyah,  Edwin.  Implementasi  Pendidikan  Politik  Warga  Negara  dalam  Rangka  Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia, E-Journal UNSRI Bhineka Tunggal Ika, Vol. 2 Mei 2015 Wawancara bersama Ruswandi Hatami Ferdiansyah, siswa SMAN 1 Sumbawa, 18 September 2021 Wawancara bersama Yadi Satriadi, Peneliti MY Institute, 21 September 2021