J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.5, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Efektifitas Praktik Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
Imanuel Jerry Arthur Lawalata 1 , Jessyca Haniel Picauly 2
1,2 Universitas Kristen Indonesia Maluku E-mail: jerrylawalata23@gmail.com 1 , jessycapicauly@gmail.com 2

## Article History:
Received: 19 Juli 2024 Revised: 02 Agustus 2024 Accepted: 04 Agustus 2024
Abstract: The purpose of this writing is to discuss the
Post Constitutional Court Decision Number 25/PUU- XIV/2016 removed the word "may" in the formulation of  Article  2  paragraph  (1)  and  Article  3,  from  the formulation  of  formal  offenses  to  material  offenses, thus  causing  ineffectiveness  for  law  enforcement officials  in  handling  cases  of  criminal  acts  of corruption.  The  formulation  of  the  problem  is  how effective  law  enforcement  practices  are  in  handling alleged cases of criminal acts of corruption Article 2 paragraph  (1)  and  Article  3  of  the  PTPK  Law  After the Constitutional Court Decision No. 25 / PUU-XIV /  2016.  The  research  method  is  empirical  normative with a descriptive type. Primary data were collected by  direct  interviews  while  secondary  data  were obtained  by  literature  studies  which  were  further analyzed using qualitative methods, as well as using a statutory  approach,  a  conceptual  approach.  The discussion  in  this  study  shows  that  through Constitutional Court Decision No. 25/PUU- XIV/2016, in practice Often law enforcement is not in line with the ruling.  Thus,  the Constitutional Court's decision  needs  to  be  made  in  one  law  because  the interpretation  of  the  binding  nature  of  the Constitutional Court's decision is not intended for all parties (erga omnes), but is aimed only at institutions that  are  given  the  authority  to  follow  up  on  the decision  of  the  Constitutional  Court,  namely  the House of  Representatives  (DPR) or  the  President  as stipulated  in  Article  10  paragraph  (1)  letter  d  and paragraph (2) of Law Number 12 of 2011 concerning the  Establishment  of  Laws  and  Regulations  as amended  last  time  by  Law  Number  13  of  2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of  2011  concerning  the  Establishment  of  Laws  and Regulations.

## Keywords: Law Enforcement
Officers, Criminal Acts of Corruption, Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016

## PENDAHULUAN
Penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU  Nomor  31  Tahun  1999  yang kemudian diubah menjadi  UU  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) merupakan favorit aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku korupsi. Dari 735 kasus korupsi yang diperiksa dan diputus ditingkat  kasasi  Mahkamah  Agung  (MA)  pada  2013,  sebanyak  503  perkara  (68,43%) menggunakan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Sedangkan 147 perkara (20%) pelaku dijerat dengan Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor. Keadaan ini menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 adalah primadona dalam UU Tipikor, sehingga tidak mengherankan apabila sering menjadi sasaran uji materi (judicial review). (Rinaldi Silalahi 2018)
Pada awalnya, frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor diartikan sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi  cukup  dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan  yang  sudah  dirumuskan,  tanpa  perlu membuktikan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. (Novella Janis, 2023)
Namun pada tanggal 25 Januari 2017, Pasal 2 dan Pasal 3 Uundang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  UU  PTPK)  kembali  di  uji  materil  di  MK.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 bertanggal 25 Januari 2017 menyatakan sebagai berikut:
“kata  ‘dapat’  dalam  penjelasan  Pasal  2  Ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  134,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
Penelitian ini sudah dilakukan oleh sedikit banyak peneliti-peniliti yang lain salah satunya Rio  Rinaldy  Silalahi,  Rio  sudah  lebih  dulu  membahas  tentang  perspektif  Advokat  dan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tentang penghapusan kata “dapat”; dan bagaimana praktek penegakan hukum yang dilakukan Advokat dan KPK, dalam penelitian  ini,  kami  berbeda  dengan  tulisan  yang  telah  disampaikan  Rio,  kami  fokus  pada  saat adanya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 menjadi acuan untuk dibuat dalam satu bentuk produk undang-undang.
Dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 majelis hakim berpendirian bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) kekhawatiran bahwa adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpotensi menjadikan seseorang atau pejabat pemerintah, termasuk para Pemohon, dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan yang berupa kerugian negara, menurut kami tidaklah beralasan. UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan perlindungan terhadap pejabat pemerintah apabila yang  bersangkutan  diduga  melakukan  penyalahgunaan  wewenang  yang  merugikan  keuangan negara.  Sebab,  menurut  Undang-Undang  a  quo,  terhadap  adanya  dugaan  penyalahgunaan wewenang  dapat  dilakukan  mekanisme  pengujian  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara, sedangkan  ada  atau  tidaknya  penyalahgunaan  wewenang  yang  diduga  menimbulkan  kerugian negara, hal tersebut akan diputuskan berdasarkan hasil pengawasan aparat intern pemerintah (vide Pasal  19  dan  Pasal  20  UU  Administrasi  Pemerintahan).  Ketentuan  demikian  jelas  merupakan penegasan akan adanya bentuk perlindungan terhadap pejabat pemerintah karena dengan adanya mekanisme  tersebut  aparat  penegak  hukum  tidak  serta-merta  dapat  mendalilkan  adanya
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, termasuk ada atau tidaknya kerugian negara. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016)
Dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  Pasca  Putusan  MK  Nomor 25/PUU-XIV/2016,  yang  menghapuskan  frasa  ‘dapat’,  melahirkan  ketidakefektifitas  terhadap praktik penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi. Sebagai contoh penulis dalam melakukan wawancara  di  Rutan  Ambon  bersama  dengan  Tersangka  dan  juga  Jaksa  Penuntut  Umum  pada Kejaksaan Negeri Ambon (Kejari Ambon) dalam dugaan perkara korupsi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA)  Command  Center  pada  Dinas  Komunikasi,  Informatika  &  Persandian  Kota Ambon Tahun 2021 yang dimana penulis menangani perkara tersebut sebagai Kuasa Hukum dari tersangka CT pada perkara a quo. Kronologisnya ialah pada penetapan tersangka saudara CT oleh Kejari Ambon tidak beralasan hukum dan terkesan semena-mena. Karena pada saat pemeriksaan oleh Kejari Ambon, hasil audit investigasi masih dalam proses audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP) dan hasil tersebut belum diumumkan berapa total keseluruhan kerugian negara secara nyata (actual loss) sebagaimana yuridis formal pada UU AP dan  Putusan  MK  No.  25/PUU-XIV/2016,  tetapi  Kejari  Ambon  sudah  menetapkan  saudara  CT sebagai  tersangka.  Padahal  Kejari  Ambon  sebagai  salah  satu  lembaga  penegak  hukum  dalam memberantas perkara  pidana korupsi yang tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang- undangan  sebagaimana  termuat  dalam  UU  AP  dan  Putusan  MK  No.  25/PUU-XIV/2016    yang dimana  kerugian  negara  yang  di  audit  harus  dinyatakan  secara  nyata  atau  riil  dan  benar-benar terjadi (actual loss).
Setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, setiap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi sudah harus memililki perhitungan kerugian negara secara nyata  (actual  loose)  sebelum  dilakukannya  penetapan  tersangka.  Penyidik  dalam  hal  ini  harus terlebih dahulu membuktikan jumlah kerugian yang nyata sebelum perbuatan pidananya. (Nafirdo Ricky Qurniawan & Tri Sulistyowati, 2020).
Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas praktik penegakan hukum dalam menangani dugaan perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe deskriptif.  Data  primer  dikumpulkan  dengan  wawancara  langsung  sedangkan  data  sekunder diperoleh dengan studi literatur yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif, serta menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. (Morris L. Cohen dalam Muh. Aspar, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sudah  dianggap  berada  dalam  lingkaran  setan. Lingkaran  setan  atau  vicious  circle  diartikan  sebagai  perangkap  dimana  negara-negara  selalu terkena dampak negatif dalam berbagai kondisi. Hal ini dapat dilihat bahwa angka korupsi yang tinggi biasanya berkaitan dengan negara yang miskin atau pembangunannya terhambat yang dalam dunia  ekonomi  dikenal  dengan  teori  modernisasi  yang  membahas  hambatan-hambatan pembangunan  ekonomi  negara-negara.  Dimana  penyebab  utama  dari  keterbelakangan  ekonomi tersebut adalah tindak pidana korupsi. (Hiariej 2020).
Di  dalam  UU  PTPK  secara  gamblang  telah  dijelaskan  dalam  13  buah  pasal  dalam  UU PTPK.  Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut,  korupsi  dirumuskan  ke  dalam  30  bentuk/  jenis  tindak
pidana korupsi dan diklasifikasikan ke dalam 7 kategori/ tipologi, yang di dalam penelitian ini salah satu dari 7 kategori yang penulis fokus pada jenis tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. (Morris L. Cohen dalam Muh. Aspar, 2015). Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang berbunyi sebagai berikut:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20  tahun dan denda paling  sedikit  Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Kemudian Pasal 3 UU PTPK yang berbunyi sebagai berikut:
“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,  menyalagunakan  kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau dendan paling banyak sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Yang menarik dari jenis tindak pidana korupsi ini adalah pada mulanya merupakan delik formal ( formeel delict ) yaitu delik yang telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya berorientasi pada perbuatannya dengan mengesampingkan akibat. Tentang keberadaannya sebagai delik formal ( formeel delict ) ini, telah diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Namun pada perkembangannya  Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor  25/PUU-XIV/2016 mengubahnya, sehingga makna konstitusional unsur kerugian keuangan Negara tersebut menjadi delik materil: menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tentu saja hilangnya unsur ( bestandeel ) “dapat” pada kata “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak  Pidana  Korupsi,  maka  pasti  akan  berdampak  signifikan  terhadap  penegakan hukumnya.(Suhendar 2020)
Menurut Mahkamah, pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan daam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan ( nulum crime nulla poena sine lege atau lex scripta ); harus ditafsirkan seperti yang dibaca secara ketat dan larangan analogy ( nullum crimen nulla poena sine lege stricta atau lex stricta ); dan ketentuan pidana harus jelas ( nullum crimen nulla poena sine lege certa atau lex certa ). (Jupri dan Suardi Rais, 2021).
Melalui Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, justru tidak sejalan dengan asumsi publik dan  dinilai  menyulitkan  pemberantasan  korupsi.  Sebagai  contoh  penulis  dalam  melakukan wawancara  di  Rutan  Ambon  bersama  dengan  Tersangka  dan  juga  Jaksa  Penuntut  Umum  pada Kejaksaan Negeri Ambon (Kejari Ambon) dalam dugaan perkara korupsi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA)  Command  Center  pada  Dinas  Komunikasi,  Informatika  &  Persandian  Kota Ambon Tahun 2021 yang dimana penulis menangani perkara tersebut sebagai Kuasa Hukum dari
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
tersangka CT pada perkara a quo. Kronologisnya ialah pada penetapan tersangka saudara CT oleh Kejari Ambon tidak beralasan hukum dan terkesan semena-mena. Karena pada saat pemeriksaan oleh Kejari Ambon, hasil audit investigasi masih dalam proses audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP) dan hasil tersebut belum diumumkan berapa total keseluruhan kerugian negara secara nyata ( actual loss ) sebagaimana yuridis formal pada UU AP dan  Putusan  MK  No.  25/PUU-XIV/2016,  tetapi  Kejari  Ambon  sudah  menetapkan  saudara  CT sebagai  tersangka.  Padahal  Kejari  Ambon  sebagai  salah  satu  lembaga  penegak  hukum  dalam memerantas  perkara  pidana  korupsi  yang  tidak  mengindahkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  sebagaimana  termuat  dalam  UU  AP  dan  Putusan  MK  No.  25/PUU-XIV/2016  yang dimana  kerugian  negara  yang  di  audit  harus  dinyatakan  secara  nyata  atau  riil  dan  benar-benar terjadi ( actual loss ). (Wawancara penulis dengan tersangka Charly Tomasoa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon, Rutan Ambon, 23 Februari 2024).
Ketidakefektifitas praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat mengahancurkan tatanan  ekonomi,  social,  dan budaya,  terlebih  lagi  terhadap  kesewang-wenangnya  pada  hak-hak tersangka. Ini menandakan bahwa sekalipun dengan adanya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, namun dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi belum optimal dan efektif. Agar suatu aturan dapat dijalankan secara efektif jika dikaji dalam prinsip-prinsip hukum yang baik terhadap Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, maka menurut Lon Fuller (Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014) ketika menulis bukunya yang berjudul The Morality of Law yang dalam prinsipnya disebutkan yaitu:
1. Suatu system hukum harus mengandung aturan-aturan standard, dan tidak boleh memuat atau terdiri dari putusan-putusan yang hanya bersifat ad hoc ;
2. Aturan-aturan  yang  telah  dibuat  harus  diumumkan  agar  orang  mengetahui  norma-norma tersebut, serta dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku;
3. Sebuah aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti atau mudah dimengerti;
4. Harus ada kococokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari- hari atau penegakannya dalam kasus nyata.
Dengan  demikian,  efektifitas  putusan  MK  apabila  dikaji  secara  normatif  dengan memperhatikan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka  8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020  merumuskan  bahwa,  “sifat  final  dalam  putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat ( final and binding)”. Maruarar Siahaan(Maulidi 2019) menerangkan “sifat mengikat tidak hanya bagi pihak yang sedang berperkara di MK, namun juga mengikat bagi semua pihak ( erga omnes)”. Menurut hemat penulis, penafsiran sifat mengikat putusan MK tidak ditujukan bagi semua pihak ( erga omnes),  namun  ditujukan  hanya  pada  lembaga  yang  diberikan  kewenangan  untuk menindaklanjuti putusan MK yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden sebagaimana ketentuan  pada  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  d  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  telah  diubah  terkahir  kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur :
1. Pasal 10 ayat (1) huruf d, “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi”.
2. Pasal 10 ayat (2), “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden”.
Soal  kejelasan  aturan  menjadi  sangat  krusial,  karena  dalam  system civil  law yang  juga dianut di Indonesia. Seluruh penyelengaraan hukum berproses pada aturan perundang-undangan
atau  aturan  kodifikasi.  Dalam  sistem  ini,  aparat  penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugasnya dituntut untuk selalu berpedoman pada aturan perundang-undangan, bukan pada norma-norma di luar perundang-undangan sebagaimana dalam system hukum common law . (Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014)
Dengan  kata  lain,  pekerjaan  seorang  penegak  hukum  dalam  system civil  law ,  adalah pertama-tama  menerapkan  aturan  hukum  tertulis.  Polisi,  Jaksa  dan  Hakim  harus  bertindak berdasarkan undang-undang. Dalam menghadapi peristiwa hukum, peraturan perundang-undangan yang  dipakai  untuk  merekonstruksi  sekalian  kasus  yang  dihadapi  menurut  logika  norma-norma tersebut.  Seperti  dikatakan  Erik  Wolf,  bagi  Polisi,  Jaksa,  atau  pun  Hakim  aturan  tertulis  adalah sesuatu  dengan  mana  ia  bekerja  sehari-hari.  ( Ibid ,  Yovita  A.  Mangesti  dan  Bernard  L.  Tanya, 2014).
Oleh  karena  itu,  sulit  diharapkan  terjadinya  penegakan    hukum  yang  efektif  jika  materi hukumnya tidak jelas. Aturan yang tidak jelas justru dapat menjerumuskan seorang aparat penegak hukum dalam kesulitan. Disatu pihak ia harus menerapkan aturan yang tidak jelas/tegas itu dalam kasus-kasus riil. Sementara di pihak lain ia selalu dihantui oleh kemungkinan adanya kekeliruan menafsirkan  aturan  tersebut.  Dalam  kondisi  psikologis  yang  dilematis  seperti  ini,  maka  sulit diharapkan  aparat  penegak  hukum  dapat  menjalankan  tugas  secara  maksimal.  ( Ibid ,  Yovita  A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014).
Dengan  demikian,  Putusan  MK  No.  25/PUU-XIV/2016  masih  belum  dapat  diterapkan secara positif (efektif) karena putusan MK tidak dituangkan secara tertulis sebagai pertimbangan dalam pembuktian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karena itu semestinya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tersebut ditindaklanjuti dan dmuat dalam bentuk produk Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) di atas agar terdapat kepastian hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum yang professional dan akuntabilitas serta menunjunjung tinggi hak asasi tersangka.
Mahfud  MD  juga  menegaskan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menjalankan kewenanganya agar tidak melampaui batas sehingga masuk ke ranah kekuasaan lain dan menjadi politis.  Terdapat  10  (sepuluh)  hal  yang  ditegaskan  sebagian  besar,  yaitu  Mahkamah  Konstitusi dalam mengeluarkan putusan tidak boleh berisi pengaturan, termasuk cara, isi dan lembaga yang mengatur  isi  suatu  undang-undang,  karena  hal  tersebut  menjadi  kewenangan  dari  lembaga legislative, sehingga Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bertentangan atau tidak dengan isi undang-undang  dengan  konstitusi.  Mahkamah  konstitusi  tidak  boleh  membuat  putusan  yang sifatnya ultra petita, karena akan mencampuri kewenangan legislatf. (Maulidi, M. A, 2019).
Dengan adanya amar putusan MK yang menyatakan Pasal atau Ayat bertentangan dengan UUD 1945 dan Pasal atau Ayat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu segera  menindaklanjuti putusan  tersebut  dalam  bentuk  undang-undang. Penulis  menyadari tidak mudah  untuk  segera  menindaklanjuti  putusan  MK  ke  dalam  suatu  undang-undang  karena  akan membutuhkan banyak tahapan, proses, dan waktu yang relative lama. Tetapi untuk melindungi hak asasi seseorang sebelum ditetapkan menjadi tersangka dan juga keefektifan aparat penegak hukum dalam  memberantas  dugaan  tindak  pidana  korupsi  sesuai  dengan  system  hukum civil  law yang dianut oleh negara Indonesia terhadap struktur (aparat penegak hukum) yang berpegang teguh pada undang-undang.

## KESIMPULAN
Sistem  hukum  yang  dianut  di  Indonesia  merupakan  sistem  hukum  civil  law  /  Eropa Kontinental,  oleh  sebab  itu  terhadap  Putusan  MK  No.  25/PUU-XIV/2016,  yang  menghapuskan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
kata “dapat” semula merupakan delik formal (formeel delict) di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yaitu delik yang telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan  hukuman  oleh  undang-undang,  artinya  berorientasi  pada  perbuatannya  dengan mengesampingkan akibat. Tentang keberadaannya sebagai delik formal (formeel delict) ini, telah diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Namun pada perkembangannya  Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor  25/PUU-XIV/2016 mengubahnya, sehingga makna konstitusional unsur kerugian keuangan Negara tersebut menjadi delik materil: menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tentu saja hilangnya unsur (bestandeel) “dapat” pada kata “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, maka pasti akan berdampak signifikan terhadap penegakan hukumnya. Dengan demikian Putusan MK perlu dibuat dalam satu UU yakni UU PTPK atau setidak-tidaknya DPR RI bersama Presiden merevisi kembali UU PTPK, karena penafsiran sifat mengikat putusan MK tidak ditujukan bagi semua pihak (erga  omnes),  namun  ditujukan  hanya  pada  lembaga  yang  diberikan  kewenangan  untuk menindaklanjuti putusan MK yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden sebagaimana ketentuan  pada  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  d  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  telah  diubah  terkahir  kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga kedepan efektifitas dalam praktik penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan baik  di  bawah  suatu  payung  hukum  (UU)  agar  terciptanya  aparat  penegak  hukum  (APH)  yang professional, akuntabel, berintegritas (professional, accountable, integrity).

## DAFTAR REFERENSI
Hiariej, Eddy O. S. 2020. “Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi.”
Masalah-Masalah Hukum 49(4):333–44. doi: 10.14710/mmh.49.4.2020.333-344.
Janis, Novella. 2023. “KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MENJADI DASAR PENYIDIKAN PERKARA  PIDANA  KORUPSI  PASCA  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI NOMOR:  25/PUU-XIV/2016.”  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Sam  Ratulangi  Lex Privatum 12(04):1–9.
Jupri  dan  Suardi  Rais.  2021.  Hukum  Pidana  Korupsi.  Teori,  Praktik  dan  Perkembangannya. Malang: Setara Press.
Maulidi, M. Agus. 2019. “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 16(2):339. doi: 10.31078/jk1627.
Morris  L.  Cohen  dalam  Muh.  Aspar.  2015.  Metode  Penelitian  Hukum.  Kolaka:  Universitas Sembilan Belas November
Rinaldi  Silalahi,  Rio.  2018.  “Penegakan  Hukum  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU-XIV/2016.”  Jurnal  Lex  Renaissance 3(2):304–20. doi: 10.20885/jlr.vol3.iss2.art4.
Suhendar, Kartono. 2020. “Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume  11  Nomor  1  Maret  2020  53.”  Jurnal  Surya  Kencana  Satu :  Dinamika  Masalah Hukum dan Keadilan 11(2):53–70.
Sulistyowati,  Nafirdo  Ricky  Qurniawan  &.  Tri.  2020.  “Cheks  and  Balances.”  ANALISIS
YURIDIS  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI  NOMOR  25/PUU-XIV/2016 MENGENAI PASAL 2  AYAT  (1)  DAN  PASAL  3  UNDANG-  UNDANG NOMOR  31
TAHUN  1999  TENTANG  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  2(2):1– 11.
Yovita  A.  Mangesti  dan  Bernard  L.  Tanya.  2014.  Moralitas  Hukum.    Yogyakarta:  GENTA publishing.
Wawancara  penulis  dengan  tersangka  Charly  Tomasoa  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan Negeri Ambon. 2024. Rutan Ambon. Februari.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan sebagaimana  telah  diubah  terkahir  kali  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.