Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
Indriana Dwi Mutiara Sari 1 , Handias Gitalistya 2 , Anggita Doramia Lumbanraja 3* 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2,3 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro anggitalumbanraja@live.undip.ac.id

## ABSTRACT
Objectionable  Acts  stipulated  in  the  Indonesian  Criminal  Code  (KUHP)  contains  elements  of  coercion  and violence.  It  is  increasingly  used  as  a  legal  basis  for  prosecution  in  cases  of  humiliation  or  defamation. However, the implementation of the law from this article is often regarded as haatzaai artiekelen, because to explain  the  notion  of  objectionable  acts  is  highly  subjective  depending  on  each  of  individual.  This  article discusses criminal law policy regarding current offenses (ius constitutum) and in the future (ius constituendum) by  using  a  normative  juridical  approach  and  descriptive  research  specifications.  The  Constitutional  Court Decision has reduced the criminal law policy regarding the offense of objectionable acts currently stipulated in KUHP, the phrase on its content because it cannot be measured definitely which actions are included in the criminal  act  so  that  it  can create  opportunities  for  arbitrariness  both  from  prosecutor  and law  enforcement authorities. The objectionable act has not been explicitly regulated in the Criminal Code Bill (RUU KUHP). So for the sake of legal certainty, it is necessary to improve the criminal law policy regarding the objectionable acts that need to be accommodated in RUU KUHP.
Keywords: Objectionable Acts; The Constitutional Court Decision.

## ABSTRAK
Delik  Perbuatan  Tidak  Menyenangkan diatur  dalam KUHP, mengandung  unsur  adanya  paksaan  dan kekerasan. Pasal  KUHP  mengenai delik ini sering  dijadikan  sebagai dasar  hukum  penuntutan pada kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun seiring waktu dalam penerapan hukum dari pasal ini sering dianggap sebagai  pasal  karet, karena  untuk  menjelaskan  pengertian  perbuatan  tidak  menyenangkan sangatlah subjektif tergantung dari masing-masing individunya. Artikel ini membahas tentang kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan saat ini (ius constitutum) dan dimasa mendatang (ius constituendum) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis. Kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan yang saat ini telah diatur dalam KUHP telah mengalami pengurangan frasa pada isi pasalnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi karena  tidak  bisa  diukur  secara  pasti  perbuatan  apa  saja  yang  masuk  dalam  delik  tersebut, sehingga  dapat  menimbulkan  peluang  kesewenang-wenangan  baik  dari  pelapor  maupun  pihak  penegak hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak serta merta membuat perubahan besar pada kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini terlihat dari belum diaturnya delik ini secara khusus  dalam  RUU  KUHP. Maka  demi  kepastian  hukum,  perlu  adanya  perbaikan  pada  kebijakan  hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan yang perlu diakomodir di dalam RUU KUHP.
Kata Kunci: Perbuatan Tidak Menyenangkan; Putusan Mahkamah Konstitusi.
* Corresponding Author
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Tindak  kejahatan  yang  terjadi  saat  ini menunjukkan  semakin  tidak  berperikemanusiaan. Kejahatan  sebagai  masalah  fenomena  sosial  tetap dipengaruhi  oleh  berbagai  aspek  kehidupan  dalam masyarakat,  seperti  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya serta  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  upaya pertahanan  dan  keamanan  negara. Perkembangan kejahatan  sesuai  dengan  berkembangnya  ilmu pengetahuan  dan  teknologi. Perbuatan  tidak menyenangkan  melalui  internet  sering  kali  terjadi seperti mengirimkan pesan atau komen-komen yang mengandung  kebencian  melalui blog, email atau yahoo  messenger, mengirimkan  sms  menyeramkan ke ponsel seseorang, membuat postingan dalam blog ditujukan  untuk  melecehkan  atau  menghina seseorang, meretas email seseorang dan mengirimkan email kepada  orang  lain  dengan menggunakan identitas email tersebut, mengunggah foto  atau  video  pribadi  seseorang tanpa sepengetahuan pemilik.
Tindak  pidana di  atas  selain  dituntut berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  Transaksi Elektronik (ITE), juga menyelipkan Pasal 335 dalam sangkaannya. Delik Pasal 335 ini merupakan tindak pidana umum dan menjadi multi tafsir karena semua hal  dapat  dimasukkan  dalam  perbuatan  tidak menyenangkan. Seperti yang kita ketahui, tidak ada tindak  pidana  yang  menyenangkan,  namun  tidak semua  perbuatan  yang  tidak  menyenangkan termasuk sebagai tindak pidana. Penghapusan frasa "Perbuatan  Tidak  Menyenangkan"  dalam  Pasal  335
KUHP  diajukan  Oei  Alimin  Sukamto  Wijaya yang merasa  telah  dirugikan  oleh  delik  tersebut. Putusannya  telah  dibacakan  Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan  Zoelva  bersama  hakim Mahkamah Konstitusi lainnya dalam sidang PPU, 15 Januari  2015. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menghapus  frasa  tersebut  karena perbuatan  tidak  menyenangkan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  335  KUHP  tidak  mengikat  hukum. Perbuatan  tidak  menyenangkan  tidak  bisa  diukur, sehingga dapat menimbulkan peluang kesewenang- wenangan  yang  dilakukan  pelapor,  penyidik,  dan jaksa  penuntut  umum (Natamenggala, Raharjo, & Gustiniati, 2018).
Perbuatan  tidak  menyenangkan  tersebut dimaksud  Pasal  335  ayat  (1)  KUHP  dalam implementasinya  dianggap  sebagai  pasal  karet, karena  untuk  menjelaskan  pengertian  perbuatan tidak  menyenangkan  sangatlah  subjektif  tergantung dari  masing-masing  individunya  sehingga  oleh Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  Putusan Nomor:1/Puu-Xi/2013  tentang frasa  perbuatan  tidak menyenangkan, sehingga dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP frasa perbuatan tidak menyenangkan dihapus dan  Pasal  335  ayat  (1)  butir  1  KUHP  dapat diterapkan ketika memenuhi unsur dengan ancaman atau  kekerasan  saja (Natamenggala, Raharjo, & Gustiniati, 2018).
Perbuatan  tidak  menyenangkan  telah  diteliti dan  dibahas  dalam  beberapa  hasil  penelitian sebelumnya.  Dimas  Indra  Swadana (Swadana, Triyoso,  &  Istiqomah,  2014) membahas  mengenai
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
implikasi  yuridis dari  penghapusan  frasa  “sesuatu perbuatan  lain  maupun  perlakuan  yang  tak menyenangkan” pada pasal 355 KUHP ayat (1) butir ke-1  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, dikarenakan  rumusan  tersebut  tidak  dapat  diukur secara  objektif  dan  menimbulkan  ketidakpastian hukum  serta  ketidakadilan. Muhammad  Alriezki Natamenggala (Natamenggala,  2018) memperkuat penelitian dari Swadana. Natamenggala menyatakan bahwa  penghapusan  frasa  “perbuatan  tidak menyenangkan”  merupakan  tindakan  yang  sangat efektif  karena  membatasi  penggunaan  Pasal  335 ayat (1) KUHP sehingga tidak bisa disalahgunakan. Kajian yang hampir serupa juga diteliti oleh Harry A Tuhumury (Tuhumury,  2015), namun  dari  sisi  yang berbeda. Tuhumury menemukan bahwa dampak dari penghapusan frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dari  Pasal  335  ayat  (1)  KUHP  mengakibatkan seseorang  yang  merasa  dirugikan  dengan  adanya delik perbuatan tidak menyenangkan tidak dapat lagi diproses  karena  tidak  ada  dasar  hukumnya (berdasarkan asas legalitas).
Perbuatan Tidak menyenangkan telah banyak diulas  oleh para  pakar  dari  dunia  internasional, diantaranya Donald  P.  Haider-Markel (Haider- Markel,  1998) yang  membahas  tentang  kebijakan pidana  mengenai  perbuatan  tidak  menyenangkan dan bagaimana upaya implementasinya. Pada kajian penelitiannya ditemukan bahwa hal ini masih sangat dipengaruhi  oleh  faktor  politik  dari  negara  bagian (Amerika  Serikat).  Sedangkan  Jeanne  C.  Cogan (Cogan,  2002) membahas  mengenai  sejarah
kebijakan pidana perbuatan tidak menyenangkan, di mana kebijakan ini ditujukan untuk upaya preventif.
Artikel  ini membahas bagaimana  kebijakan hukum  pidana  mengenai  delik  perbuatan  tidak menyenangkan saat ini dan dimasa datang.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan Pidana mengenai Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP Saat Ini
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dikenal dengan istilah straftbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delict yang  berasal  dari  bahasa  latin delictum (Hamzah, 2008). Perbuatan  pidana  atau  delik  ialah perbuatan  yang  dilarang  oleh  aturan  hukum  dan barangsiapa  yang melanggar  larangan  tersebut dikenakan sanksi pidana (Soeharto, 1991).
Unsur-unsur tindak pidana menurut (Moeljatno,  1987) terdiri  dari  perbuatan  (manusia), yang memenuhi  rumusan  dalam  undang-undang (syarat  formil),  bersifat  melawan  hukum  (syarat materiil). Adapun  macam – macam  delik terdiri  dari delik  Kejahatan  dan  Pelanggaran,  delik Dolus dan Culpa, delik Commissionis dan  delik Ommisionis, delik Formil dan delik Materiil, delik Biasa dan delik Berkualifikasi, delik Murni dan delik Aduan serta delik Selesai dan delik Berlanjut.
Rumusan Pasal 335  ayat  (1)  KUHP mensyaratkan  adanya  pemenuhan  atas  dua  unsur yakni  “memakai  kekerasan”  atau  “ancaman kekerasan. Melihat rumusan bagian inti delik (delicts
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
bestanddelen), maka kita dapat melihat bahwa tindak pidana  tersebut  berupa pelaku (barang  siapa), bentuk  perbuatannya adalah memaksa, menyuruh orang  untuk  melakukan / tidak  melakukan  sesuatu, sehingga orang itu melakukan/atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan  dengan  kehendaknya, objeknya  adalah orang,  dilakukan secara  melawan hukum.
Perbuatan  tidak  menyenangkan  ini  diatur dalam  Bab  XVIII  tentang  Kejahatan  Terhadap Kemerdekaan Orang, dan Pasal 335 KUHP ini lebih merincikan  tentang  perbuatan  tidak  menyenangkan. Dalam  peristiwa  ini  biasanya  delik  tidak menyenangkan ini  baru  dapat di  adili  atau  diproses ketika  adanya  pengaduan  dari  seseorang  yang merasa dirugikan.
Kebijakan  hukum  pidana tidak  dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Marc Ancel bahwa tiap  masyarakat yang  terorganisir  memiliki  system hukum  pidana  yang  terdiri  dari peraturan-peraturan hukum  pidana dan  sanksinya,  suatu  aturan  hukum pidana  dan  suatu  tata  cara pelaksanaan  pidana (Arief, 2005).
Implikasi  yuridis  dari  perubahan  pasal  335 KUHP  ayat  (1)  butir  ke-1  tentang  perbuatan  tidak menyenangkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi berdasarkan putusan Nomor: 1/PUUXI/ 2013 tentang Penghapusan  Frase  Perbuatan  yang  Tidak Menyenangkan  dilatar  belakangi  karena  di  dalam Pasal  335  KUHP  ada  unsur  “perbuatan  tidak menyenangkan”. Unsur perbuatan tidak
menyenangkan  inilah  yang  membuat  pasal  ini fleksibel  sehingga  bisa  digunakan  untuk  menjerat semua  tindak  pidana. Pembuatnya  dapat  ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) butir b Kitab Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Pasal  335 KUH  Pidana  dapat  dipergunakan  untuk  menuntut hampir  semua  perbuatan,  sehingga  praktisi  hukum ada  yang  menyebut  dengan  istilah  pasal karet  ini rumusannya  berbunyi: Diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  satu  tahun  atau  denda  paling banyak tiga ratus rupiah:
“Ke-1:barangsiapa  secara  melawan  hukum memaksa  orang  lain  supaya  melakukan  atau membiarkan  sesuatu,  dengan  memakai kekerasan,  sesuatu  perbuatan  lain  maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain. Ke-2:barangsiapa  memaksa  orang  lain  supaya melakukan,  tidak  melakukan  atau  membiarkan sesuatu  dengan  ancaman  pencemaran  atau pencemaran tertulis”.
Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. (KUHP, 1981)
Pasal  335  ayat  (1)  KUHP  mensyaratkan adanya pemenuhan atas dua unsur yakni “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”.
Sebagaimana  telah  disebutkan  diatas, mengapa  masalah  perbuatan  yang  tidak menyenangkan  tersebut  dimasukkan  dalam  KUHP yaitu  menyangkut  kemerdekaan  orang,  juga  dapat dilihat  dari  nilai  filsafat  hukum  yang  terkandung didalamnya  dapat  di  tafsirkan  ialah  agar  jangan terjadi  perbuatan  yang  balas  membalas  atau
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
perbuatan  main  hakim  sendiri  5  (eigenrechting) antara  pelaku  dengan  korban,  hukum  positif menciptakan  cara  membuat  keseimbangan  yaitu untuk  menetralisir  perasaan  yang  tidak  enak tersebut,  perlu  campur  tangan  institusi  penengah yaitu  peradilan  agar  pihak  yang  lemah  terlindungi, dan pihak yang kuat disadarkan ( Kantjai, 2016).
Apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia  yang  paling  dekat  mendefinisikan persekusi  adalah  Pasal  335  ayat  (1)  butir  1  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang menyatakan  bahwa:  46  "Barangsiapa  secara melawan  hukum  memaksa  orang  lain  supaya melakukan,  tidak  melakukan  atau  membiarkan sesuatu  dengan  memakai  kekerasan  atau  dengan memakai  ancaman  kekerasan  baik  terhadap  orang itu  sendiri  maupun  orang  lain”.  Berdasarkan pernyataan  diatas  bahwa  Pasal  335  KUHP  sangat berkaitan  dengan  definisi  persekusi  yang  terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa persekusi merupakan tindakan sewenang- wenang/menganiaya  dan  perbuatan  tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 335  KUHP  terdapat  unsur  secara  melawan  hukum, memaksa, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan  sesuatu, dan  dengan  memakai kekerasan (Aulia, 2018).
Pasal  335  ayat  (1)  ke  1  KUHPidana, sepanjang  menyangkut  unsur  “perbuatan  lain”  dan unsur “perbuatan  yang  tidak  menyenangkan” merupakan  unsur-unsur  yang  tidak  memberikan kepastian hukum. Unsur “perbuatan lain” merupakan
unsur  yang  tidak  pasti  sebab  unsur  ini  hanya menunjuk  bahwa  perbuatan  itu  bukan  merupakan perbuatan  kekerasan,  tetapi  tidak  menyebut  rincian perbuatan  apa  yang  sebenarnya  dilarang.  Terlebih lagi  unsur  “perlakuan  yang  tidak  menyenangkan” yang oleh para disebut memiliki cakupan yang agak kabur  dan  amat  luas,  sehingga  menjadi  ketentuan penampung  untuk  banyak  perbuatan  yang  tidak dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal penggunaan kekerasan  lainnya.  Rumusan  yang  agak  kabur  dan amat luas seperti ini, jelas tidak bersesuaian dengan aspek lex certa dari asas legalitas, dengan kata lain unsur  “perlakuan  yang  tidak  menyenangkan”  itu bertentangan  dengan  aspek  lex  certa  dari  asas legalitas.  Pasal  KUHPidana  Belanda  yang  menjadi pedoman  penyusunan  Pasal  335  KUHPidana, sebagaimana  dikatakan  oleh Wirjono  Prodjodikoro (Prodjodikoro, 1981) tidak memiliki unsur “perlakuan yang  tidak  menyenangkan”.  Unsur  ini  hanya  ada dalam  KUHPidana  Indonesia  (dahulu Wetboek  van Strafrecht voor Nederlands Indie). Dengan demikian, baik unsur “perbuatan lain” maupun unsur “perlakuan yang  tidak  menyenangkan”  merupakan  unsur-unsur yang  tidak  bersesuaian  atau  bertentangan  dengan aspek lex  certa dari  asas  legalitas.  Dua  unsur tersebut seharusnya dihapuskan dari Pasal 335 ayat (1)  ke  1  KUHPidana,  ataupun  dari  pasal  sejenis dalam  penyusunan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Nasional yang akan datang ( Kantjai, 2016).
Pada  kasus  yang  terjadi  oleh Oei  Alimin Sukamto Wijaya, dimana Oei Alimin Sukamto Wijaya terlibat perkelahian di Hotel Meritus, pada 5 Agustus
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
2012  lalu.  Alimin  menantang  pemilik  Hotel  Meritus yang  memukulinya  untuk  duel  di  Jembatan Suramadu.  Merasa  dianiaya,  Alimin  melapor  ke Polisi.  Alimin  dilaporkan  balik.  Alimin  pun  ditahan dengan  tuduhan  melakukan  perbuatan  tidak menyenangkan  karena  melontarkan  pernyataan menantang  berkelahi. Oei  Alimin  Sukamto  dituntut Pasal  335  ayat  (1)  KUHP,  Pasal  406  KUHP mengenai  penganiayaan  dan Pasal  406  KUHP tentang penggerusakan barang yang sebagain bukan miliknya.
Dalam Pasal 21 KUHAP menjelaskan tentang kapan  Tersangka  atau  Terdakwa  dapat  dilakukan penahanan termasuk  delik  pada  Pasal  335  KUHP. Praktek  ini  menimbulkan  kesan bahwa penahanan tujuannya tidak jelas dan sebagai ajang pemerasan oleh penegak hukum.
Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman  (judiciary) yaitu mengadili  pada  tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapuskan unsur yang kontroversial dalam pasal karet  yang  menyebabkan  ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pasal 335  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, melalui  Putusan No.  1/PUU-XI/2013, menghapus frasa yang menjadi  alasan  untuk  memperkarakan seseorang.  Dalam  pertimbangannya,  Mahkamah Konstitusi  menyatakan  bahwa  frasa “Sesuatu perbuatan  lain  maupun  perlakuan  yang  tak
menyenangkan”  dalam  Pasal  335  ayat  (1) tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dasar  pertimbangan  hakim  yang  menyatakan pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHP merupakan pasal alternatife  kurang  tepat,  karena  setelah dikeluarkannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  telah terjadi  sebuah  pergeseran  makna  dalam  pasal tersebut,  sehingga  terhadap  putusan  hakim  yang masih  menggunakan  frasa  “perbuatan  lain  maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dapat dilakukan upaya hukum (Anggraeni, 2019).
Pasal  335  ayat  (1)  butir  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana  atau  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana menjadi berbunyi :
“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau  membiarkan  sesuatu,  dengan  memakai kekerasan,  atau  dengan  memakai  ancaman kekerasan,  baik  terhadap  orang  itu  sendiri maupun orang lain”.
Frasa dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan  penyidik  dan  penuntut umum. Frasa  kata  “sesuatu  perbuatan  lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” pada tahun 2013 diuji  materi  oleh  Mahkamah  Konstitusi (MK).  MK menyatakan  bahwa  frasa  perbuatan tidak menyenangkan memiliki makna kabur sehingga tidak memberikan  kepastian  hukum kepada  masyarakat.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Akibatnya  pasal  tersebut dapat  melahirkan kesewenang-wenangan  dari penegak  hukum  atau seseorang  dapat  dengan mudah  menuntut seseorang  dengan  dasar  pasal 335  tersebut. Sehingga  bertentangan  dengan  prinsip  konstitusi yang  menjamin  perlindungan  atas  hak  untuk mendapatkan  kepastian  hukum  yang  adil  dalam proses penegakan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)
Kasus  Oei  Alimin  yang  terjadi  pada  tahun 2012,  saat ini  masih  dalam  proses  persidangan. Persidangan perdana dilaksanakan pada tanggal 27 Mei  2015. Penerapan  hukum  pada  putusan Mahkamah  Konstitusi  pada  dasarnya  bersifat Prospektif  atau  berlaku  kedepan,  bukan  bersifat Retroaktif  atau  berlaku  surut  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan delik lagi.
Putusan Mahkamah  Konstitusi telah  memiliki kekuatan  hukum  tetap  sejak  dibacakan  oleh  Hakim Konstitusi  dalam  persidangan.  Sedangkan  putusan pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap, memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  untuk dilaksanakan. Tidak ada alasan bagi petugas hukum untuk berdalih jika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XI/2013  tentang  Pasal  335  ayat  (1) bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena kewenangan dan  hak  Mahkamah  Konstitusi  selain  diatur  dalam Peraturan  Perundang – undangan  tentang Mahkamah Konstitusi  juga  telah diatur  dalam Pasal 24c ayat (1) UUD 1945.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013  tentang  Penghapusan  Frasa Perbuatan  Tidak  Menyenangkan  pada  Pasal  335 KUHP,  dalam  hal  Pendapat  Mahkamah  point  [3.15] dan [3.16] menyatakan bahwa :
“[3.15]Menimbang  bahwa  terhadap  isu konstitusional  tersebut,  menurut Mahkamah sebagai  suatu  rumusan  delik,  kualifikasi, tidak dapat diukur  secara objektif.  Seandainya  pun dapat  diukur  maka  ukuran  tersebut  sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban,  para  penyidik,  dan penuntut  umum semata.  Selain  itu,  hal  tidak  menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak  menyenangkan  dan  tidak  ada  dampak tindak  pidana  yang menyenangkan.  Dengan demikian,  hal  tersebut  bukan  merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (distinctive) dari tindak pidana yang lain;
[3.16]  Menimbang  bahwa  sebagai  akibat  dari adanya  rumusan  delik  yang demikian  tersebut, dapat  juga  menjadi  peluang  bagi  penyidik  dan penuntut umum  untuk  berbuat  sewenang- wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan.  Meskipun  harus  diakui  bahwa  pada akhirnya  hal  demikian  harus dibuktikan  di pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti,  maka hal  tersebut  menjadi  wajar  dan tidak  ada  kesewenang-wenangan.  Sebaliknya, apabila  tidak  terbukti  maka  pihak  yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum  dan terlebih  lagi  apabila  yang bersangkutan  ditahan  [vide Pasal  21  ayat  (4) huruf  b KUHAP].  Dengan  demikian  berarti seseorang  telah  kehilangan  kemerdekaan sebagai  hak  asasinya,  padahal  hukum  pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain  itu,  yang  bersangkutan  secara moral  dan  sosial  telah  dirugikan  karena telah mengalami  stigmatisasi  sebagai  orang  yang tercela sebagai akibat laporan tersebut.”
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Jadi  dasar  utama  dari  putusan  MK  untuk merubah pasal 335 KUHP lewat Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor:  1/PUU-XI/2013  adalah  karena rumusan delik,  kualifikasi, maupun  perlakuan  yang tak di ukur secara objektif. Seandainya dapat diukur, maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan  atas  penilaian korban,  para  penyidik, dan  penuntut  umum  semata.  Selain  itu,  rumusan delik pada pasal 335 KUHP sepanjang frase maupun perlakuan, dapat  menjadi  celah  dan peluang  bagi penyidik  serta penuntut  umum  untuk  berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan (Swadana, 2014).

## 2. Delik  Perbuatan  Tidak  Menyenangkan  dalam KUHP Dimasa yang Akan Datang
Melihat  kembali  perjalanan  penyusunan RKUHP  dan  RKUHAP,  telah  dimulai  sejak  lama. RKUHP mengatur sejumlah perubahan fundamental mengenai  arah  pembaruan  hukum  pidana  di Indonesia,  yang  berbeda  dengan  KUHP  saat  ini. RKUHP  tidak  memberikan  pembedaan  antara kejahatan dan pelanggaran. RKUHP memperkenalkan  beberapa  konsep  baru  dan  juga bentuk-bentuk  pemidanaan  lain  yang  sebelumnya tidak  ada  di  KUHP,  yakni  kerja  sosial.  RKUHP mempertahankan  hukuman  mati  sebagai  hukuman pokok yang bersifat alternatif.
Delik  Perbuatan  tidak  menyenangkan  belum diatur  secara  khusus dalam  RKUHP  ini.  Perbuatan Tidak  Menyenangkan  yang  di  dalamnya  terdapat beberapa perbuatan yang mengganggu ketentraman
orang  lain  atau  ketentraman  umum. Beberapa perbuatan  yang  termasuk  dalam  delik  Perbuatan Tidak  Menyenangkan,  antara  lain : Bab  V  Tindak Pidana  Terhadap  Ketertiban  Umum  Bagian  Kelima Buku  II  yaitu  Gangguan  terhadap  Ketertiban  dan Ketenteraman Umum Paragraf 1 (Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain) Pasal 299. Dalam pasal ini  menunjukkan  seseorang  yang  memasuki  rumah, ruangan,  atau  pekarangan  tertutup  yang dipergunakan  oleh  orang  lain  atau  yang  sudah berada  di  dalamnya  dengan  memaksa  dan  tidak pergi ketika sudah disuruh pergi termasuk perbuatan tidak menyenangkan karena menggangu ketentraman orang lain, paragraf 6 (Penyiaran Berita Bohong dan Berita yang Tidak Pasti) Pasal 307, bab XIX  Tindak  Pidana  Penghinaan,  Bagian  Kesatu (Pencemaran)  Pasal  537,  bagian  Kedua  (Fitnah) Pasal 538, bagian Ketiga Penghinaan Ringan Pasal 540,  bab  XXVI  tentang  Tindak  Pidana  Pemerasan dan Pengancaman. Pasal 609 (Pemerasan) dan bab XXVI  mengenai  Tindak  Pidana  Pemerasan  dan Pengancaman, Pasal 610 (Pengancaman).
Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik  di  muka  umum  dengan  lisan  atau  tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan  atau  dengan  perbuatan  atau  dengan  tulisan yang  dikirimkan  atau  diterimakan  kepadanya, dipidana  karena  penghinaan  ringan.  Sebelum putusan  Mahkamah  Agung, Pasal  335  KUHP mengenai  Perbuatan  Tidak  Menyenangkan  juga digunakan  dalam  tuntutan  pencemaran  nama  baik
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
dan  penghinaan  sebagai  suatu  perbuatan  yang merugikan  dan  menganggu  kehidupan  korban penghinaan  dan  pencemaran.  Pelaku  penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti (Pasal 307 RKUHP)  jelas  sangat  merugikan  pihak  yang bersangkutan  dengan  kabar  tersebut.  Dalam RKUHP,  pencemaran,  penghinaan,  maupun penghinaan  ringan  diatur  tersendiri  pada  Bab  XIX Tindak  Pidana  Penghinaan,  Bagian  Kesatu  sampai dengan  Bagian  Ketiga.  Ketentuan  pidana  sudah diatur  dalam  masing – masing  pasal.  Sebagai tambahan ketentuan pidana pada Pasal 537 sampai dengan Pasal 540, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per  tiga),  jika  yang  dihina  atau  difitnah  adalah seorang  pegawai  negeri  yang  sedang  menjalankan tugasnya yang sah.
Tidak  adanya  delik  Perbuatan  Tidak Menyenangkan  dalam  RKUHP  di  masa  mendatang dimaksutkan agar tidak terjadi lagi kerancuan dalam penjatuhan  pidana.  Sebagai  gantinya,  RKUHP mengatur  tentang  delik – delik  yang  dapat  menjadi kerancuan delik.
Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbuatan Tidak
Menyenangkan Sebelum Penghapusan Frasa
“Perbuatan Tidak Menyenangkan”  Dalam  Pasal  335  Kitab  Undang Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Oleh  Mahkamah Konstitusi Penegakan Hukum mempunyai hubungan yang  erat  antara  kehidupan  hukum  suatu bangsa dengan  Analisis Penghapusan  Frasa  Perbuatan (Tuhumury, 2015).  Susunan  atau  tingkat perkembangan sosial bangsa itu sendiri, karena tidak
setiap  bangsa  atau  Negara  serta  masyarakat mempunyai kebutuhan yang sama dalam kehidupan hukumnya.  Demikianlah  pada  saat  kita membicarakan  masyarakat  yang  tergolong sederhana  sekali,  terlihat  di  situ  betapa sederhananya  pula  dari  kebutuhan  masyarakat  itu mengenai penyelenggaraan hukumnya.
Penyelenggaraan  yang  sederhana  itu  juga mengakibatkan  bahwa  badan-badan  yang  belum begitu banyak dan rumit tata kerjanya. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu  upaya  untuk  mengatasi  masalah  social termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha  yang  rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat  sebagai  suatu  masalah  yang  termasuk masalah  kebijakan,  maka  penggunaan  (hukum) pidana  sebenarnya  tidak  merupakan  suatu keharusan.
Rumusan Pasal 335  ayat  (1)  KUHP mensyaratkan  adanya  pemenuhan  atas  dua  unsur yakni  “memakai  kekerasan”  atau  “ancaman kekerasan. Melihat rumusan bagian inti delik (delicts bestanddelen), maka kita dapat melihat bahwa tindak pidana  tersebut  berupa  : Pelaku (barang  siapa), bentuk  perbuatannya adalah memaksa, menyuruh orang  untuk  melakukan/ tidak  melakukan  sesuatu, sehingga orang itu melakukan/atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan  dengan  kehendaknya, objeknya  adalah orang,  dilakukan secara  melawan hukum.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan analisis,  dalam  skripsi  ini  dapat  ditarik  beberapa simpulan, sebagai berikut : Kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan saat ini telah diatur dalam Pasal 335 KUHP. Namun, pasal tersebut  oleh Mahkamah  Konstitusi berdasarkan putusan  Nomor  1/PUU-XI/2013, frasa  “sesuatu perbuatan  lain  maupun  perlakuan  yang  tidak menyenangkan” dihilangkan  karena  dianggap  multi tafsir.
Kebijakan  hukum  pidana  terhadap  perbuatan yang tidak menyenangkan di masa mendatang belum diatur  secara  khusus  dalam  RUU  KUHP. Terdapat delik – delik yang mengandung unsur – unsur Pasal 335  KUHP  dalam  rumusan  RKUHP,  antara  lain  : Memasuki  Rumah  dan  Pekarangan  Orang  Lain (Pasal  299),  Penyiaran  Berita  Bohong  dan  Berita yang  Tidak  Pasti  (Pasal  307),  Tindak  Pidana Penghinaan (Pencemaran : Pasal 537,  Fitnah Pasal :  538,  Penghinaan  Ringan  :  Pasal  540),  Tindak Pidana  Pemerasan  (Pasal  609)  dan  Pengancaman (Pasal 610). Isi pasal – pasal RKUHP Buku Kedua ini terdapat  unsur  yang  memenuhi  delik  Perbuatan Tidak  Menyenangkan  yaitu  memaksa,  memakai kekerasan, dan adanya ancaman kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Arief,  Barda  N.  (2005). Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana.Cet  III. Bandung:  PT.  Citra Bakti.
Hamzah,  A.  (2008) Asas -asas  Hukum  Pidana.
Jakarta: Rineka Cipta.
Soeharto.  (1991). Hukum  Pidana  Materiil. Jakarta: Sinar Grafika.
Prodjodikoro,  W.  (1981). Asas-Asas  Hukum  Pidana di Indonesia. Jakarta: Eresco

## TESIS
Aulia,  K.  (2018), Pertanggungjawaban  Pidana
Kepada  Para  Pelaku  Tindakan  Persekusi Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
Swadana,  Dimas I.  (2014). Implikasi  Yuridis  Dari Perubahan Pasal 335 Kuhp Ayat (1) Butir Ke-1 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah  Konstitusi  Berdasarkan  Putusan Nomor:  1/Puu-Xi/2013  Tentang  Penghapusan Frase  Perbuatan  Yang  Tidak  Menyenangkan. Artikel  Ilmiah, Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya.

## JURNAL
Anggraeni, N. (2019). Analisis Putusan Hakim Nomor 607/Pid.B/2015/Pn.Kag Pasca Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  1/Puu-Xi/2013
Tentang  Perbuatan  Tidak  Menyenangkan Pasal  335  Ayat  (1)  Angka  1  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana. Jurnal Hukum, Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019. Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya.
Cogan,  Jeanne C.  (2002).  Hate  Crime  as  a  Crime Category Worthy of Policy Attention. American
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Behavioral Scientist, Vol.46,(No.1), pp. 173– 185.
Natamenggala, Muhammad Alriezki., Raharjo, Eko.,
& Gustiniati,  Diah. (2018). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/Puu- Xi/2013  Tentang  Frasa  Perbuatan  Tidak Menyenangkan. Jurnal Poenale, Vol 6, (No 4),
pp.3.
Kantjai, Marcelly M. (2016). Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Dari Aspek  Lex  Certa  Pada  Asas  Legalitas. Lex Crimen, Vol 5, (No 1), pp. 31
Haider-Markel,  Donald P.  (1998).  The  Politics  of Social  Regulatory  Policy:  State  and  Federal
Hate  Crime  Policy  and  Implementation  Effort.
Political  Research  Quarterly, Vol.51,(No.1),
pp.69–88.
Swadana,  Dimas Indra.,  Triyoso,  Paham.,  &
Istiqomah, Milda. (2014). Implikasi Yuridis Dari
Perubahan Pasal 335 Kuhp Ayat (1) Butir Ke-1
Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah  Konstitusi  Berdasarkan  Putusan
Nomor:  1/PUU-XI/2013  Tentang  Penghapusan Frase  Perbuatan  Yang  Tidak  Menyenangkan.
Jurnal  Hukum, Sarjana  Ilmu  Hukum, Agustus
2014.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Tuhumury,  Harry A.  (2015). Analisis  Penghapusan Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Pasal  335  Kitab Undang  Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  Oleh  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal Hukum "Legal Pluralism", Vol 5, (No 2), pp. 1.