Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya)
Nila Trisna 1 , Ida Zulbaidah 2
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
1 nilatrisna@utu.ac.id Alumni Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
2 idazulbaidah@gmail.com

## Abstract
In  Law  Number  35  Year  2014  concerning  Child  Protection  Article  1  Paragraph  (1) explains  that a  child  is  someone  who  is  not  yet  18  (eighteen)  years  old.  Forms  of violence against children are classified into physical, psychological, sexual and social violence. The violence can occur due to several factors including family vulnerability, economic  factors,  educational  factors,  socio-cultural  factors,  and  environmental factors.  The  number  of  cases  of  violence  against  children  requires  comprehensive treatment. Handling given not only to victims but also to perpetrators, this study uses normative juridical methods and Empirical Juridical This study uses normative legal research methods, therefore the study is prescriptive The approach used in this study, namely  the  legislative  approach  state  approach,  and  conceptual  approach,  the research material is analyzed with a qualitative approach, with the aim to understand the meaning of the legal material that has been collected, which is then interpreted normatively, logically and systematically using inductive methods.
Keywords: Implementation, Children, Violence

## 1. PENDAHULUAN
Didalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Anak  juga merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi  sebab  anak  masih  belum  mandiri  maka  anak  perlu  perlindungan  dan pemeliharaan dengan penuh kasih sayang agar mereka merasa aman, nyaman, dan sejahtera serta terbebas dari tindak kriminal. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh para orang tua, pengasuh, atau orang lain terhadap  anak  sepanjang  masih  berstatus  anak  secara  hukum.  Bentuk  kekerasan terhadap  anak  diklasifikasikan  menjadi  kekerasan  fisik,  psikis,  seksual  dan  secara sosial. Kekerasan itu dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah faktor kerentanan keluarga, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor lingkungan. Terdapat  beberapa  faktor  penyebab  terjadinya  kekerasan  pada  anak, diantaranya adalah lingkaran kekerasan, kemiskinan atau faktor ekonomi, stress dan kurangnya dukungan dari orang tua atau keluarga, pecandu alkohol, narkoba dan zat adiktif lainnya, menjadi sanksi kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan krisis dan jumlah kekerasan di lingkungan sekitar, gangguan tingkah laku, autism, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak memiliki cacat tubuh dan memiliki temperamental lemah, keluarga yang belum matang secara psikologis, kerentanan keluarga ( broken home ), penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua dan disfungsi keluarga 1 . Menurut WHO tedapat beberapa jenis tindak kekerasan pada anak yaitu:
1. Kekerasan fisik (Physial abuse) . Tindakan yang menyebabkan rasa sakit/potensi menyebabkan sakit yang dilakukan orang lain dan dapat terjadi satu kali atau berulang kali.
2. Kekerasan  seksual (Sexual abuse) .  Keterlibatan  anak  dalam  kegiatan  seksual yang tidak dipahaminya. Kegiatan menjurus pada pornografi, perkataan porno dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.
3. Kekerasan  emosional (Emotional  abuse) .  Segala  sesuatu  yang  dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional (mental) anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti.
4. Tindakan penganiayaan/penelantaran. Ketidak pedulian orang tua atau orang yang  bertangung  jawab  atas  anak  pada  kebutuhan  anak  seperti  mengekang anak.
5. Kekerasan  ekonomi (Economi  abuse) .  Penyalahgunaan  tenaga  anak  untuk bekerja  dan  kegiatan  lainnya  demi  keuntungan  orang  tua  atau  orang  lain  seperti menyuruh  anak  bekerja  secara  seharian  dan  menjuruskan  anak  pada  pekerjaan-
1 Huraerah, Abu. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendikia.
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pekerjaan yang seharusnya belum dijalaninya. 2
Banyaknya  regulasi  yang  dibuat  oleh Pemerintah  Indonesia pada  dasarnya merupakan komitmen dalam melindungi perempuan dan anak, hal ini dapat dilihat pada  sejumlah peraturan  perundang-undangan  yang  disahkan  dalam  rangka mendukung program mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  29  tahun  1999  tentang  Ratifisikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO  Nomor  182  tentang  Pelarangan  dan  Tindakan  Segera  Penghapusan  Bentuk- Bentuk  Pekerjaan  Terpuruk  Untuk  Anak,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.  Kemudian  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak diperbaharui dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. (BPS- Statistik Gender Tematik, 2017) 3 .
Grafik Fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah permasalahan yang paling dasar disoroti oleh banyak pihak. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak ini diperlukan penanganan yang komprehensif. Penanganan yang diberikan tidak hanya  pada  korban  tetapi  juga  kepada  pelaku,  hal  ini  dikarenakan  pelaku masih banyak yang berusia di bawah umur. Awal tahun 2013, Indonesia merupakan tahun darurat kekerasan terhadap anak dalam lima tahun terakhir (2010-2015). Fakta itu terungkap  dari  data  pengaduan  kasus  dan  jumlah  anak  korban  kekerasan  yang diterima  oleh  Komnas  PA  disetiap  tahunnya  cenderung  meningkat.  Laporan kekerasan pada tahun 2011 terdapat 2.462 kasus, tahun 2012 naik menjadi 2.626 kasus, tahun 2013 tercatat 2.676 kasus dan pada tahun 2014 tercatat 2.737 kasus. Laporan kekerasan terhadap anak yang masuk ke Komnas PA di domisili kejahatan seksual yang dari 2010 hingga 2014 angkanya berkisar 42% - 62%. (Hasil Survei Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2015).
Kasus  tentang  maraknya  kekerasan  yang  terjadi  dan  berhasil  terpublikasi dimedia  dapat  menimbulkan  keresahan  bagi  masyarakat  karena  beberapa
2 Gosita, Arief. 2006. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
3 Badan  Pusat  Statistik  Nasional.  2017. Statistik  Gender  Tematik  :  Mengakhiri  Kekerasan  Terhadap Perempuan  dan  Anak  di  Indonesi. Jakarta:  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak.
diantaranya  berujung  pada  kematian.  Menurut  Erlinda,  M.Pd  selaku  Komisioner Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI,  2014)  salah  satu  kasusnya  adalah kekerasan  yang  dialami  Nabila  (9  tahun)  yang  disetrika  oleh  ibu  kandung  dan neneknya pada tahun 2012. Kasus yang sama juga terjadi di Provinsi Aceh, Eskalasi Kasus tindak kekerasan yang banyak terjadi yaitu kekerasan seksual baik pelecehan maupun pemerkosaan. Berdasarkan laporan P2TP2A Aceh (2019) pada tahun 2017 tercatat  1.105  kasus, tahun  2016  sebanyak  937  kasus  dan  tahun  2018  terjadi penurunan menjadi 736 kasus. Sedangkan bentuk tindak kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu tiga tahun tersebut yang paling banyak terjadi adalah kekerasan psikis sebanyak 966 kasus, menyusul pelecehan seksual 620 kasus, kekerasan fisik 562 kasus, penelantaran 329 kasus, KDRT 326 kasus dan pemerkosaan bertengger pada angka  225  kasus.  Angka  ini  diperoleh  berdasarkan  kasus  yang  terjadi  di  23 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh serta yang ditangani oleh Lembaga P2TP2A Aceh, Polda Aceh dan LBH Apik.
Khususnya Kabupaten Nagan Raya adalah bagian integral dari Provinsi Aceh, dengan  jumlah  anak  laki-laki  tercatat  sebanyak  72.129  orang  dan  jumlah  anak perempuan  sebanyak  68.680  orang.  Kabupaten  ini  juga  mengalami  permasalahan yang sama dengan kabupaten lain, dimana masih banyak terdapat anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui karena tidak melaporkan permasalahannya ke jalur hukum. Menurut laporan P2TP2A “Gaseh Hate” Kabupaten Nagan Raya tercatat sebanyak 52 kasus yang terjadi pada tahun 2015-2018, sedangkan menurut laporan Kepolisian Resort Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016-2018 tercatat 34 kasus tindak kekerasan terhadap anak yang telah berhasil ditangani.
Menurut penelitian awal yang telah dilakukan dapat bahwa adanya beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu Kabupaten Nagan Raya terindikasi rentan tindak kekerasan terhadap anak. Salah satu contoh kasusnya yaitu kekerasan yang terjadi di daerah Kuala Pesisir pada bulan Februari 2019, seorang anak yang berusia 9 tahun menjadi korban kekerasan fisik dari ayah kandungnya dengan mencolok mata bagian  kanan  korban  sampai  mengalami  pendarahan.  Kasus  pelecehan  seksual lainnya juga dilakukan seorang pria yang berusia 33 tahun melakukan pemerkosaan ( jarimah )  terhadap  gadis  di  bawah  umur  dan  dijatuhkan hukuman  ( uqubat  ta’zir ) cambuk  170  kali  pada  Maret  2019.  Semua  kasus  tidak  sepenuhnya  mendapatkan penanganan  secara  konkrit  dikarenakan  lemahnya  penegakkan  hukum  dan pemenuhan  hak-hak  anak  belum  terpenuhi  sebagaimana  mestinya  serta perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan masih sangat terbatas.
Kondisi tersebut  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor, salah  satunya  adalah masih  minimnya  pemahaman  terhadap implementasi  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  di  Kabupaten  Nagan  Raya, hal  ini  dapat terlihat  dari mayoritas  masyarakat  dan  korban  kekerasan  tidak  mengetahui  dan
memahami  tentang  Undang-Undang  tersebut,  tidak  adanya  perlindungan  yang didapat korban kekerasan atas permasalahan yang terjadi, masih minimnya respon dari pihak kepolisian  untuk  menangani  kasus  yang  terjadi  sampai  tuntas, serta hukuman/sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku kekerasasan  ada  yang  tidak  sesuai dengan yang diharapkan oleh korban. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum tindak kekerasan terhadap anak khususnya di Kabupaten Nagan Raya belum berjalan maksimal.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  berjudul “Implementasi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  Penanganan Anak  Korban  Tindak Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya)”. Adapun rumusan masalahnya, yaitu:
1. Bagaimanakah pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  terhadap  penanganan  anak  korban  kekerasan  di  Kabupaten Nagan Raya?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Nagan Raya?

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan Yuridis Empiris Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), yaitu . Kajian yang mengacu kepada asas-asas, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum yang terdapat  dalam  peraturan  perundang  undangan 4 .  Oleh  karena  itu,  kajian  bersifat preskriptif, yaitu suatu proses mencari dan menemukan praktik di dalam masyarakat sebagai  implementasi  hukum  berdasarkan  kreativitas  dan  kearifan  masyarakatan guna menjawab persoalan hukum dan adminstrasi pengelolaan keuangan Gampong yang  baik.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  kajian  ini,  yakni  pendekatan perundangan-undangan  ( state  approach), dan  pendekatan  konsepsional (concept approach), dengan mengkaji bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder  dan  tertier. Bahan  penelitian  dianalisis  dengan  pendekatan  kualitatif, dengan  tujuan  untuk  memahami  makna  dari  bahan  hukum  yang telah dikumpulkan,yang kemudian ditafsirkan secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak di Kabupaten Nagan Raya
Pemerintah  Kabupaten  Nagan  Raya  mengadopsi  Undang-Undang  Nomor  35
4 Peter Mahmud Marzuki, 2007Penelitian Hukum. Jakarta,Kencana Prenada Media Group, hlm.22
Tahun  2014  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak sebagai sumber rujukan utama bagi aparat penegak hukum dalam menangani  kasus  anak  korban  tindak  kekerasan.  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah lama diberlakukan di Nagan Raya. Namun, hanya sebagian kecil yang tuntas ditangani oleh pihak Pemerintah, sementara sebagian besar yang lainnya tidak diketahui.
Adapun  instansi  yang Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat,  Gampong, Pengendalian  Penduduk,  dan  Pemberdayaan  Perempuan  (DPMGP4)  Kabupaten Nagan  Raya  sebagai Leading  Sektor (sektor  penggerak)  pelaksanaan  kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DPMGP4 itu terbagi dalam tiga aktivitas  kantor  yaitu  kantor  Pemberdayaan  Masyarakat  Gampong,  kantor Pengendalian Penduduk atau Keluarga Berencana (KB) dan kantor Pemberdayaan Perempuan.  Kantor  Pemberdayaan  Perempuan  di  dalamnya  ada  Bidang Perlindungan Anak, khusus yang membidangi dalam kasus perlindungan anak adalah Lembaga P2TP2A yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Penanganan  korban  kekerasan  pada  anak  sebagai  wujud  dari  perlindungan  anak. Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan  Anak  (P2TP2A)  adalah pusat  kegiatan  terpadu  yang  menyediakan  pelayanan  bagi  masyarakat  terutama perempuan dan anak korban kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan pelaporan, kesehatan, rehabilitas sosial,  pelayanan  bantuan  hukum  dan  penegakan  hukum,  pemulangan  dan reintegrasi  sosial, rujukan,  konsultasi  dan  berbagai  permasalahan lainnya  yang dihadapi perempuan dan anak . Adapun Peran dari P2TP2A adalah :
1. Sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kabupaten  Nagan  Raya  adalah  lembaga  independen  yang  bekerja  sama  dengan pemerintah dalam menangani permasalahan tindak kekerasan  pada perempuan dan anak.  Kabupaten  Nagan  Raya merupakan  Kabupaten yang  rentan terhadap tindak kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Banyaknya  kasus  kekerasan  pada  anak yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya mulai tahun 2015-2018 tetapi hanya sebagian masyarakat atau korban yang melaporkannya kepada pihak kepolisian dan P2TP2A. Untuk gambaran lebih rinci mengenai tindak kekerasan dan jenis tindak kekerasan pada  anak  yang pernah dilaporkan dan  ditangani  oleh pihak P2TP2A  dapat  dilihat pada tabel 1 dan 2 dibawah ini.

## Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Kekerasan pada Anak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2018 No Tahun Anak Sebagai Korban Anak Sebagai Pelaku ABH 1. 2015 9 - 9 2. 2016 5 - 5 3. 2017 22 5 27
4. 2018 11 - 11 Total Kasus 47 5 52 Sumber: Profil P2TP2A Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019
Berdasarkan  tabel 1 menjelaskan  bahwa  pelaporan  kasus  pada  P2TP2A Kabupaten  Nagan  Raya  setiap  tahunnya  tidak  sama.  Pada  tahun  2017  mengalami peningkatan kasus dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 22 kasus. Sementara pada tahun 2018 mengalami penurunan, semakin sedikitnya kasus yang diketahui dan dilaporkan yang diketahui dan dilaporkan oleh publik bukan berarti Kabupaten Nagan Raya telah bebas dari tindak kekerasan dan sebaliknya.

## Tabel 2
Jumlah dan Jenis Tindak Kekerasan pada Anak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2018 No Jenis Kasus Jumlah Kasus 1. Kekerasan Fisik (Penganiayaan dan Pemukulan) 8 2. Pemerkosaan 5 3. Pencurian 1 4. Pelecehan Seksual (Pencabulan dan Persetubuhan) 9 5. Penelantaran 2 6. KDRT 3 Total Kasus 28

## Sumber: Profil P2TP2A Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019
Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa jumlah kekerasan pada anak di Kabupaten Nagan Raya tahun 2016-2018 terdapat beragam kasus tindak kekerasan yang  dialami  anak.  Kasus  pelecehan  seksual  merupakan  kasus  yang  paling  banyak
terjadi di Kabuapten Nagan Raya.
Dalam  melakukan  penanganan  terhadap  anak  korban  tindak  kekerasan P2TP2A  “Gaseh  Hate”  bermitra  dengan  instansi  lainnya,  seperti  pihak  kepolisian dimana saat akan melakukan intrograsi jika kondisi anak terganggu mentalnya dalam artian  histeris  dan  berhalusinasi  maka  pihak  Unit  PPA  Polres  Nagan  Raya berkoordinasi  dan  meminta  bantuan  pada  pihak  P2TP2A  “Gaseh  Hate”  untuk menenangkan  anak  agar  bisa  diintrograsi.Penetapan  Pengurus  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Nagan  Raya. Untuk gambaran lebih rinci mengenai SOP dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini :

## Gambar 1 SOP Pelaksanaan Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan oleh P2TP2A di Kabupaten Nagan Raya
Dalam melakukan penanganan terhadap anak korban tindak kekerasan P2TP2A “Gaseh Hate” bermitra dengan instansi lainnya, seperti pihak kepolisian dimana saat akan  melakukan  intrograsi  jika  kondisi  anak  terganggu  mentalnya  dalam  artian histeris dan berhalusinasi maka pihak Unit PPA Polres Nagan Raya berkoordinasi dan meminta bantuan pada pihak P2TP2A “Gaseh Hate” untuk menenangkan anak agar bisa diintrograsi. Koordinasi lintas sektor yang dibangun di lingkup Kabupaten Nagan Raya  dalam  melakukan  penanganan  sudah  berjalan  dengan  optimal,  instansi  dan lembaga yang fokus kepada anak saling berhubungan dalam melakukan penanganan kerena  pada  dasarnya  penanganan  tidak  bisa  dilakukan  sendiri-sendiri  melainkan harus  bermitra  dengan  instansi  lain  yang  memang  tugas  pokok  dan  fungsinya mencakup hal tersebut.
Terkait  respon  (dukungan/persetujuan)  dari  Pemerintah,  Dinas  PMGP4, P2TP2A,  Kepolisian  dan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Nagan  Raya  sangat  berharap pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak terhadap  penanganan  anak  korban  tindak  kekerasan  di  Kabupaten  Nagan  Raya berjalan  dengan  baik  dan  harapannya  Kabupaten  Nagan  Raya  bersih  dari  tindak kekerasan,  terjamin  dan  terpenuhi  semua  hak-haknya  serta  memberikan  kasih
Pelaporan Hasil Pendampingan Pengawasan dan Evaluasi Penanganan dan Reintegrasi Korban Advokasi Korban Gelar Perkara di Internal P2TP2A MOU P2TP2A dengan Keluarga Korban Assesment (Kunjungan Lapangan) Pencatatan dan Pendataan Pelaporan atau Pengaduan Kasus
sayang dan rasa aman bagi anak sehingga anak-anak di Nagan Raya dapat tumbuh menjadi anak yang berkualitas dan dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungannya sekitarnya.

## 3.2 Kendala dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Nagan Raya
1. Kurangnya Sumber Daya Yang Handal
Dalam pelaksanaan perlindungan anak terhadap anak korban tindak kekerasan peneliti menilai masih kurang efektifnya pelayanan penanganan  yang  diberikan kepada  korban  disebabkan  oleh  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  hadal terutama tenaga ahli psikilog di lingkup Kabupaten Nagan Raya. Selama ini, dalam penanganan kasus jika korban membutuhkan pendampingan dari tenaga psikiolog maka P2TP2A “Gaseh Hate” Kabupaten Nagan Raya akan berkoordinasi dan bermitra dengan tenaga ahli psikilog dari luar daerah regional Nagan Raya. Karena minimnya tenaga ahli yang profesional dapat mengakibatkan terhambatnya proses penanganan yang hendak diberikan pada korban. Selain dari sumber daya manusia, peneliti juga menemukan kendala lainnya yaitu sumber daya dana. Selama pelaksanaan kegiatan P2TP2A belum  ada  plot  anggaran  khusus  dari  Pemerintah  Kabupaten  Nagan  Raya dikarenakan P2TP2A bukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) melainkan lembaga non- PNS di bawah garis koordinasi Dinas DPMGP4 yang secara otomatis sumber daya anggaran terkait pelaksanaan kegiatan dialokasikan melalui Dinas tersebut.
2. Kurangya Sarana dan Prasarana
Minimnya sarana dan prasarana juga merupakan kendala dalam penerapan UU Perlindungan Anak. Dimana P2TP2A “Gaseh Hate” terbentuk pada tahun 2014 dan mulai  aktif  beroperasi  pada tahun  yang  sama,  namun  sangat  disayangkan  sampai dengan detik ini belum ada gedung/kantor sendiri. Dalam operasional kerja selama ini P2TP2A “Gaseh Hate” masih memanfaatkan Ruangan Gedung Bidang PPA pada Dinas PMGP4, Ruangan tersebut tidaklah besar hanya memiliki dua kamar, satu kamar difungsikan untuk ruangan tamu serta sebagai tempat staf PPA dan pengurus P2TP2A bekerja  sedangkan kamar yang  satu  lagi  difungsikan  untuk  ruang  kerja  Kabid PPA. Sementara itu, P2TP2A membutuhkan satu ruangan khusus yang difungsikan untuk ruangan introgasi korban tindak kekerasan karena pada umumnya korban tidak mau bercerita  secara  terbuka  kepada  orang  baru  dikenalkannya,  secara insting korban belum percaya sama orang baru sekalipun orang tersebut berjanji akan merahasiakan permasalahannya. Berkaca dari hal tersebut, P2TP2A memerlukan ruangan khusus. Persoalan  lain  terkait  dengan  minimnya  sarana  dan  prasarana  adalah  belum tersedianya  tempat  pengungsian  bagi  korban.  Dimana korban kekerasan membutuhkan tempat pengungsian sementara selain dari rumah aman yang telah disediakan. Karena selama ini untuk memfasilitasi korban hanya ditempatkan di panti asuhan.dengan tujuan proses penanganan yang dilakukan tidak berjalan ditempat.

## 3. Kurangnya  Sosialisasi  terkait  dengan  Undang-Undang Perlindungan Anak
Maraknya  kasus  tindak  kekerasan  terhadap  anak  salah  satunya  disebabkan masih  minimnya  sosialisasi  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  yang seharusnya dilakukan  oleh pihak  Pemerintah  Kabupaten  Nagan  Raya  khususnya  DPMGP4  dan Lembaga P2TP2A terkait dengan telah adanya payung hukum tentang Perlindungan Anak.  Sehingga  mengakibatkan  masih  banyaknya  masyarakat  tidak mengetahui informasi  dan  kurang  memahami  terhadap  tujuan  dan  sasaran terkait  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut.

## 4. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak terhadap penanganan anak korban tindak kekerasan di Kabupaten Nagan Raya  sudah  dijalankan  oleh  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Nagan  Raya  yaitu Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat,  Gampong,  Pengendalian  Penduduk  dan Pemberdayaan  Perempuan,  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  anak  serta  instansi  pemerintah  lainnya  sesuai  dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal  ini  dibuktikan  dengan  terlaksananya  2  (dua)  indikator  kebijakan,  yaitu berhasilnya  dilakukan  penanganan  pada  korban  dan  sanksi  yang  diberikan kepada pelaku sesuai dengan bunyi pasal yang tercantum di dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Terdapat 3 (tiga) kendala  yang  dihadapi  P2TP2A  “Gaseh  Hate”  dalam pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak, yaitu:
1. Kurangnya Sumber Daya Yang Handal
2. Kurangya Sarana dan Prasarana
3. Kurangnya Sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## 5. REFERENSI Buku:
Badan Pusat Statistik Nasional. 2017. Statistik Gender Tematik : Mengakhiri Kekerasan Terhadap  Perempuan  dan  Anak  di  Indonesi. Jakarta:  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gosita, Arief. 2006. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
Huraerah, Abu. 2006. Kekerasan Terhadap Anak . Bandung: Nuansa Cendikia . Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
Peraturan Perundang-Undangan:
Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Jakarta: Visimedia.
. 2013. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak . Jakarta: Visimedia.
Pemerintah  Aceh.  2009. Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Perlindungan Anak. Banda Aceh: UNICEF
. 2014. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
Pemerintah  Nagan  Raya.  2018. Qanun  Nagan  Raya  Nomor  3  Tahun  2016 Tentang  Pembentukan  Dan  Susunan  Perangkat  Daerah Kabupaten  Nagan Raya .
. 2015. Qanun  Nagan  Raya  Nomor  3  Tahun  2015  Tentang Kawasan  Tanpa Rokok .
. 2018. Peraturan  Bupati  Nagan  Raya  Nomor  27  Tahun  2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan  Masyarakat,  Gampong,  Pengendalian  Penduduk dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya . . 2018. Keputusan  Bupati  Nagan  Raya  Nomor 410/235/Kpts/2018 Tentang Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Nagan Raya . Dokumen  DPMGP4.  2017. Rencana  Strategis  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat,  Gampong,  Pengendalian  Penduduk  dan  Pemberdayaan Perempuan Tahun 2017-2022 Kabupaten Nagan Raya . Arsip Data P2TP2A “Gaseh Hate” Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014- 2019 Arsip Data Polres Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2019