This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Local Government Strategy In Optimizing Local Tax Revenue
Through The Use Of Tapping Device
Dwiani Nursasi Aprilia 1 , Eliada Herwiyanti Faculty Of Economics And Business, Jenderal Soedirman University, Indonesia
Abstract:  This  research  aims  to  describe  and  analyze  local  government  strategies  in anticipating potential leaks in hotel tax revenues through the use of Tapping devices as an effort to optimize regional tax revenues in Purbalingga Regency. Tapping device or tapping box  in  taxation  refers  to  a  tool  used  by  tax  authorities  to  collect  tax-related  data  or information from individuals or entities that are obliged to pay tax. Tapping devices can be software  or  hardware  that  allows  tax  authorities  to  record  financial  transactions,  tax payments,  or  other  financial  activities  to  ensure  compliance  with  tax  regulations.  This research uses a qualitative approach method in the form of descriptive analysis. Primary data was obtained from information in the form of narratives or the results of interviews with the Regional Financial Agency, hotel business actors, and officers at the Tapping device management  company.  Secondary  data  in  the  form  of  realized  tax  revenues,  data  on taxpayers and tax objects as well as data related to Tapping devices were obtained from the Regional Finance Agency as the Regional Tax management agency.
The results of this research show something different from several previous studies which found that the use of Tapping devices in taxation can help tax authorities in checking and monitoring tax compliance, identifying violations, and collecting taxes that should be paid. The use of Tapping devices on Hotel Tax Objects in Purbalingga Regency during the two years of implementation has not shown positive results. The use of Tapping devices has not been able to increase hotel tax revenues, in fact the average tax revenues for hotels using  Tapping  devices  have  actually  decreased  compared  to  the  average  tax  revenues before using Tapping devices.
Keywords: Local Tax, Hotel Tax, Regional Income, Tapping Device
Article Info: Received: June 12th, 2023 | Revised: August 12th, 2023 | Accepted: October 31th, 2023 DOI:
1 e-mail: dwianinaprilia@gmail.com (Correspondence Author)

## Strategi Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Penggunaan Tapping Device
Dwiani Nursasi Aprilia, . Eliada Herwiyanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  strategi pemerintah  daerah  dalam  mengantisipasi  kebocoran  potensi  penerimaan  pajak  hotel melalui penggunaan Tapping device sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah di  Kabupaten  Purbalingga. Tapping  device  atau tapping  box dalam  perpajakan  mengacu pada  alat  yang  digunakan  oleh  otoritas  pajak  untuk  mengumpulkan  data  atau  informasi terkait pajak dari individu atau entitas yang wajib membayar pajak. Tapping device dapat berupa  perangkat  lunak  atau  perangkat  keras  yang  memungkinkan  otoritas  pajak  untuk merekam  transaksi  keuangan,  pembayaran  pajak,  atau  aktivitas  keuangan  lainnya  guna memastikan  ketaatan  terhadap  peraturan  pajak.Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan kualitatif dalam bentuk analisis deskriptif. Data primer diperoleh dari informasi berupa  narasi  atau  hasil  wawancara  dengan  dengan  pihak  Badan  Keuangan  Daerah, pelaku  usaha  hotel,  dan  petugas  pada  perusahaan  pengelola Tapping  device .  Data sekunder berupa realisasi pendapatan pajak, data wajib pajak dan objek pajak serta data terkait Tapping  device diperoleh  dari  Badan  Keuangan  Daerah selaku  instansi  pengelola Pajak Daerah.
Hasil penelitian ini menunjukan hal yang berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa Penggunaan Tapping device dalam perpajakan dapat membantu otoritas  pajak  dalam  memeriksa  dan  mengawasi  kepatuhan  pajak,  mengidentifikasi pelanggaran,  dan  mengumpulkan  pajak  yang  seharusnya  dibayar.  Penggunaan Tapping device pada  Objek  Pajak  Hotel  di  Kabupaten  Purbalingga  selama  dua  tahun pengimplementasiannya belum menunjukan hasil yang positif. Penggunaan Tapping device belum mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel, bahkan hasil rata-rata penerimaan pajak hotel yang menggunakan Tapping device justru mengalami penurunan dibandingkan rata-rata penerimaan pajak sebelum menggunakan Tapping device . Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pendapatan Daerah, Tapping Device

## 1.  PENDAHULUAN
Pajak  Daerah  berkaitan  erat  dengan  penerapan  otonomi  dan  desentralisasi fiskal.  Penerapan  otonomi  dan  desentralisasi  fiskal  ditandai  dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah mengalami beberapa kali pergantian hingga yang terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  (UU  HKPD)  sebagai  upaya  untuk  mempertajam  pelaksanaan desentralisasi fiskal. UU HKPD akan akan mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan  optimalisasi  penerimaan  daerah.  Sejalan  dengan  desentralisasi tersebut, aspek pembiayaan juga ikut terdesentralisi. Implikasinya, daerah dituntut untuk  dapat  membiayai  sendiri  biaya  pembangunannya  (Prawoto,  2015).  Oleh karena  itu,  pelimpahan  tugas  kepada  Pemerintah  Daerah  dalam  otonomi  harus disertai dengan pelimpahan keuangan (Hastuti, 2018).
Penerimaan  pajak  daerah  merupakan  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten/Kota. Selain  itu  Penerimaan  pajak  daerah  juga  merupakan  salah  satu  sumber  untuk Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) yang  fungsinya  bagi  pemerintah adalah  sebagai  dana  untuk  merealisasikan  program-program  kerja  yang  telah direncanakan.  Terlebih  pada  era  otonomi  daerah,  di  mana  daerah  memerlukan dana  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  yang tidak  sedikit  sedangkan  sumber-sumber  pendanaan  dari  pusat  sangat  terbatas. Hal  ini  mendasari  Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  meningkatkan  pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah guna menyokong kebutuhan pemerintahan dan pembangunan.
Pemungutan  pajak  daerah  terdiri  dari  dua  sistem  yaitu self  assessment system  dan  official  assessment  system sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam  Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP No. 56 Tahun 2016). Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggungjawab  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan, membayar  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  (Waluyo dan  Ilyas,  2003).  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Bidang  Penagihan, Penerimaan  dan  Pelaporan  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Purbalingga bahwa  pemungutan  Pajak  Daerah  yang  menggunakan  Self  Assesment  System hanya  berdasarkan  laporan  dari  wajib  pajak  itu  sendiri  yang  mana  hal  tersebut memungkinkan terjadinya ketidaksamaan antara jumlah yang dilaporkan dengan pendapatan yang sebenarnya.
Kunjungan  Tim  Koordinasi  Supervisis  Pencegahan  (Korpsugah)  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (  KPK)  RI  di  Kabupaten  Purbalingga  pada  Tahun  2019 dalam  rangka  Rapat  Koordinasi  Monitoring  dan  Evaluasi  Centre  for  Prevention (MCP) menyampaikan bahwa KPK akan memberikan perhatian penuh terhadap pengawasan  dan  pencegahan  korupsi.  Fokus  rapat  koordinasi  monitoring  dan evaluasi  Monitoring  Centre  for  Prevention  (MCP)  ini  diantaranya  Percepatan Penyerahan  Prasarana,  Sarana  dan  Utilitas,  Pensertipikatan  BMD,  Optimalisasi Pajak Daerah serta Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Adapun yang menjadi  penilaian  Tim  Koordinasi  Supervisi  Pencegahan  (Korsupgah)  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mencakup  perencanaan  dan  penganggaran APBD,  pengadaan  barang  dan  jasa,  pelayanan  terpadu  satu  pintu,  penguatan
APIP, managemen ASN, optimalisasi pajak daerah, managemen aset daerah dan tata kelolah dana desa.
Mendasari  pentingnya  pengawasan  terhadap  Pajak  Daerah  yang  dipungut berdasarkan  Self  Assesment  System  sekaligus  menindaklanjuti  Supervisi  dari KPK maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2020 mengeluarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2020 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan  dan  Pembayaran  Pajak  Daerah  secara  On  Line  yang  telah  diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2022. Peraturan tersebut menjadi  dasar  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purbalingga  untuk melaksanakan  pengawasan/pemantauan  Pajak  yang  dipungut  berdasarkan  Self Assesment System secara online melalui penggunaan Tapping Device . Tapping  Device  adalah  sebuah  alat  yang  dapat  menangkap  transaksi  yang tercetak oleh printer point of sales yang digunakan oleh wajib pajak. Menurut Yusuf (Yusuf, 2020), tapping device merupakan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke printer  point  of  sales  dan  kemudian  mengirimkannya  melalui  jaringan Global System For Mobile (GSM) ke server Hotel. Menggunakan tapping device sebagai alat  yang  memproses  data  transaksi  hotel  secara  real  time,  kemudian menyalurkan  tiap  transaksi  yang  terjadi  dan  tercatat  tersebut  ke  server  yang terpasang di smartphone atau komputer petugas yang berwenang.
Jumlah  hotel  yang  terdaftar  sebagai  objek  pajak  di  Kabupaten  Purbalingga mengalami  peningkatan  dari  13  hotel  pada  Tahun  2018  mejadi  17  hotel. Penggunaan Tapping device baru dimulai pada Tahun 2021 dengan memasang sejumlah 8 unit Tapping device pada 8 objek pajak hotel, dan hingga tahun 2022 belum  ada penambahan. Mengutip pernyataan hasil wawancara dengan Kepala Bidang  Pendataan,  Penilaian,  Penetapan  dan  Pelayanan  Badan  Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga menyatakan bahwa Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran  Pajak  Daerah  secara  On  Line  melalui Tapping  device diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Tabel 1. Perkembangan Jumlah Hotel dan Penerimaan Pajak Hotel Periode
2018-2022 di Kabupaten Purbalingga Tahun Jumlah Hotel Jml hotel terpasang tapping device Pajak Hotel (Rp) 2018 13 - 404.108.545 2019 16 - 422.831.757 2020 16 - 433.869.168 2021 16 8 700.718.125 2022 17 8 614.798.920
Data olah: Data objek pajak hotel dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018-2022 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa penerimaan pajak hotel pada Tahun  2022,  dimana Tapping  device sudah  digunakan  dan  jumlah  hotel  juga mengalami  peningkatan  akan  tetapi  realisasi  penerimaan  pajak  hotel  justru mengalami penurunan. Pada tahun 2021 penerimaan pajak dari 16 hotel adalah sebesar Rp700.718.125,- sedangkan penerimaan pajak dari 17 hotel pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp614.798.920,-. Sehingga secara keseluruhan pada Tahun 2022 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp85.919.205 atau 12,3% dari tahun
sebelumnya. Jika dihitung penerimaan pajak rata-rata perhotel pada Tahun 2021 adalah  sebesar  Rp43.794.883  sedangkan  pada  Tahun  2022  adalah  sebesar Rp36.164.642  sehingga  terjadi  penurunan  rata-rata  penerimaan  pajak  sebesar Rp7.630.241 perhotel atau 17,4% dari tahun sebelumnya.
Hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait penggunaan tapping device atau tapping  box diberbagai  wilayah  di  Indonesia  menemukan  bahwa  penggunaan tapping device atau tapping box berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Seperti Krisnanda (2017) yang menemukan bahwa implementasi tapping box di Kota Bogor berhasil meningkatkan penerimaan pajak selama tahun 2012 sampai  dengan  2014.  Mengkonfirmasi  hasil  penelitian  terdahulu,  Ahmad  (2023) penggunaan tapping  box berhasil  meningkatkan  pendapatan  pajak  restoran sampai 91,75% dibandingkan sebelum menggunakan tapping box . Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa penerimaan pajak hotel pada Tahun  2022,  dimana tapping device sudah  digunakan  dan  jumlah  hotel  juga mengalami  peningkatan  akan  tetapi  realisasi  penerimaan  pajak  hotel  justru mengalami penurunan. Pada tahun 2021 penerimaan pajak dari 16 hotel adalah sebesar Rp700.718.125,- sedangkan penerimaan pajak dari 17 hotel pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp614.798.920,-. Sehingga secara keseluruhan pada Tahun 2022 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp85.919.205 atau 12,3% dari tahun sebelumnya. Jika dihitung penerimaan pajak rata-rata perhotel pada Tahun 2021 adalah  sebesar  Rp43.794.883  sedangkan  pada  Tahun  2022  adalah  sebesar Rp36.164.642  sehingga  terjadi  penurunan  rata-rata  penerimaan  pajak  sebesar Rp7.630.241 perhotel atau 17,4% dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  menarik  untuk  diteliti  apakah  pengunaan tapping device pada hotel tidak berdampak pada peningkatan penerimaan pajak hotel di Kabupaten  Purbalingga?  Mengingat  bahwa  belum  semua  hotel  di  Kabupaten Purbalingga  menggunakan tapping device ,  perlu  diteliti  lebih  lanjut  apakah penurunan penerimaan pajak hotel dialami oleh hotel yang belum atau justru yang sudah menggunakan tapping device ?
Dari latar  belakang  di atas,  selanjutnya rumusan masalah yang  akan diteliti adalah  (1)  Bagaimana  strategi  Pemerintah  Daerah  untuk  meminimalisir  perilaku penghindaran  pajak  dari  wajib  pajak  hotel?  (2)  Bagaimana  perbandingan penerimaan pendapatan Pajak Hotel sebelum dan sesudah penggunaan Tapping Device ?  (3)  Bagaimana  kendala  yang  dihadapi  Pemerintah  Daerah  dalam melaksanakan  penggunaan Tapping Device ?  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  strategi  Pemerintah  Daerah  untuk  meminimalisir  perilaku penghindaran  pajak  dari  wajib  pajak  hotel,  membandingan  penerimaan pendapatan Pajak Hotel sebelum dan sesudah penggunaan Tapping Device dan menganalisis  kendala  yang  dihadapi  Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan pemasangan Tapping Device .

## 2.  TINJAUAN LITERATUR

## Pajak Daerah
Menurut  UU  No  28  Tahun  2009  yang  dimaksud  Pajak  Daerah  adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  Daerah  bagi sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pasal  2  UU  tersebut  menyebutkan  bahwa  jenis pajak  daerah  yang  dapat  dipungut  oleh  Kabupaten/kota  terdiri  atas  pajak  hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung  Walet,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  dan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## Pajak Hotel
Objek  Pajak  Hotel  adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh  Hotel  dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan,  termasuk  fasilitas  olahraga  dan hiburan. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% dan dasar pengenaan Pajak Hotel adalah  jumlah  pembayaran  atau  yang  seharusnya  dibayar  kepada  Hotel. (Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2011)

## Tapping Device
Tapping device atau banyak yang menyebut dengan tapping box adalah alat perekam  data  transaksi  penjualan  dan  pajak  yang  dipasang  pada  objek  pajak. Data  tersebut  akan  dikirimkan  ke server milik  Pemerintah  Daerah  secara  online sehingga data-data tersebut dapat dimonitoring secara akurat dan meminimalisir perilaku penghindaran pajak oleh wajib pajak.. Pada Gambar 1 terlihat bahwa cara kerja Tapping Server adalah mengambil data transaksi penjualan dari server wajib pajak melalui koneksi jaringan, kemudian di copy ke Tapping Server untuk di olah datanya dan dikirimkan ke server Badan Keuangan Daerah.
Gambar 1.
Cara Kerja Tapping Server
Untuk memonitoring transaksi di semua wajib pajak, akan ada 5 pilihan Tapping Device s atau  alat yg akan diberikan / dipasang antara lain All In One POS atau Tablet POS, MPOS Smart EDC, Tapping Printer Serial, Tapping Printer Bluetooth,
Tapping Server, dan Web Services menyesuaikan kondisi yang ada di wajib pajak.
Gambar 2.

## Contoh Tampilan Tapping Device
Penggunaan tapping box dalam pemungutan pajak menurut Jotopurnomo dan Mangoting  (2013)  dilakukan  melalui  tahapan  sebagai  berikut  :  a)  Penetapan kebijakan  dan  panduan  penggunaan tapping  box dalam  pemungutan  pajak;  b) Penyediaan  teknologi  dan  perlengkapan  pendukung;  c)  Pengenalan  komponen dan  fungsi tapping  box ;  d)  Penyediaan  sumber  daya  manusia  pengelola;  e) Sosialisasi penggunaan alat kepada wajib pajak, dan cara kerja; f) Pemasangan alat  perekam  data  dan  informasi  kepada  setiap  wajib  pajak  restouran  ;  g) penggunaan tapping box dalam pemungutan pajak ; h) Melakukan monitoring dan pengawasan  atas  pungutan  pajak  secara  berkelanjutan;  i)  Melakukan  evaluasi penggunaan tapping box dalam pemungutan pajak secara periodik, setiap tahun dan atau setiap 6 bulan.
Seddon  (2002)  bahwa system  use adalah  aplikasi  suatu system dalam pekerjaan  yang  mengandalkan  peralatan  kerja  secara  elektronik  dapat memberikan hasil efektif, sepanjang teknologi tersebut berfungsi dengan baik dan dijalankan  secara  konsisten.  Penggunaan  teknologi  dengan  sistem  use  online menurut Goodhuedan Thompson (2013) dapat mengatasi pekerjaan yang rumit, atau dapat memudahkan penyelesaian suatu pekerjaan. Selaras dengan Freeze dkk.  (2015)  bahwa  penggunaan  system  dengan  peralatan  teknologi  dapat memberikan  dampak  positif  bagi  perbaikan  kinerja  individu  maupun  kinerja organisasi secara keseluruhan. Pemahaman yang kuat mengenai fungsi peralatan seperti tapping device menurut  Alfioreta  (2016), dapat  mendukung  wajib pungut pajak  memahami  kewajibannya  dan  menjadikan tapping device sebagai  sarana meningkatkan pendapatan pajak daerah melalui proses pemungutan pajak yang efektif sehingga target target penerimaan pajak daerah termasuk pajak hotel dapat direalisasikan.
Penggunaan tapping device dapat  mengurangi  kebocoran  potensi penerimaan  pajak,  seperti  hasil  penelitian  Deska  (2019)  yang  menyimpulkan penggunaan Tapping device merupakan  bagian  dari  sistem  pengawasan  atau monitoring  dalam  proses  pemungutan  pajak  daerah  secara  elektronik  dengan memanfaatkan teknologi modern yaitu tapping device .

## Theory of Planned Behaviour
Theory of Planned Behavior menerangkan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Umumnya, niat untuk mempraktikkan  perilaku  tertentu  menyiratkan  kemungkinan  lebih  besar  untuk melakukan  perilaku  tersebut.  Sedangkan  timbulnya  niat  untuk  berperilaku ditentukan  oleh  tiga  faktor  (Fishbein,  M  &  Ajzen,I,  1975),  yaitu:  a.  keyakinan perilaku. b. keyakinan normatif. c. mengontrol keyakinan.
Bobek,  Hatfield,  dan  Wentzel (2007)  dan  Ramayah,  Yusoff,  Jamaludin,  dan Ibrahim  (2009)  menerapkan  Theory  of  Planned  Behavior  untuk  studi  kepatuhan pajak, menegaskan bahwa semua komponen Theory of Planned Behavior (sikap, norma subyektif, dan  persepsi kontrol perilaku) berdampak pada niat kepatuhan pajak. Perluasan Theory of Planned Behavior untuk kepatuhan pajak oleh Efebera, Hayes, Hunton, dan O'Neil (2004) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi niat  kepatuhan  pajak  wajib  pajak  orang  pribadi  menunjukkan  bahwa  semua komponen (persepsi ekuitas, harapan normatif, dan sanksi hukum) memiliki efek positif pada niat kepatuhan pajak.

## 3.  METODE PENELITIAN

## Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  informasi  berupa  narasi  atau  hasil wawancara  dengan  respondens.  Data  sekunder  diperoleh  Badan  Keuangan Daerah  selaku  instansi  pengelola  Pajak  Daerah  yang  terdiri  dari  realisasi pendapatan  pajak  daerah  dari  Tahun  2018  hingga  Tahun  2022  yaitu    keadaan sebelum  dan  sesudah  penggunaan tapping device ,  data  diseluruh  objek  pajak hotel  baik  yang  sudah  maupun  belum  menggunakan tapping device ,  dan  data objek pajak yang direncanakan akan dilakukan pemasangan tapping device .

## Informan
Penelitian  kualitatif  mengumpulkan  data  melalui  informan  yang  merupakan orang  yang  memberikan  informasi  mengenai  kondisi  dan  situasi  dari  latar penelitian, dimana informan adalah orang yang pengalaman dan secara sukarela menjadi  anggota  penelitian  yang  bersifat  informan  (Moleong  2013).  Bungin (Bungin  2015)  menjelaskan  informan  dipilih  untuk  mendapatkan  informasi sebanyak-banyaknya dengan cara menggali lebih dalam agar dapat menjadi dasar penulisan. Sehingga pengambilan informan yang peneliti pilih dalam penelitian ini menggunakan  metode  Teknik  Purposive  sampling.  Purposive  sampling  dipilih karena  teknik  ini  dilakukan  melalui  pertimbangan  dengan  tujuan  data  yang diperoleh  menggambarkan  masalah  secara  jelas  atau  representative.  Sehingga Purposive  sampling  diartikan  dengan  penarikan  informan  yang  peneliti  pilih dengan sengaja yang didasari pertimbangan tujuan pengumpulan data.
Narasumber  yang  menjadi  informan  adalah  4  orang  pejabat  pada  kantor Badan Keuangan Daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan monitoring dan  pengawasan    pajak  daerah  secara  online  melalui  penggunaan Tapping device , 5 orang pemilik atau pengelola hotel yang sudah menggunakan Tapping device dan 1 orang petugas dari perusahaan pengelola Tapping device .

## Metode Analis Data
Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  salah  satu  jenis  metode  untuk mendeskripsikan,  mengeksplorasi  dan  memahami  pada  makna  yang  oleh sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial atau  kemanusiaan.  Creswell  (Creswell  &  Creswell,  2018)  menyebutkan  ada  6 tahapan dalam menganalisis data yaitu Preparation and Organization (Persiapan dan  Organisasi, Data  Reduction (Reduksi  Data), Data  Display (Penyajian  Data),
Drawing and Verifying Conclusions (Mengambil dan Memverifikasi
Kesimpulan), Conclusion  Drawing  and  Verification (Penarikan  Kesimpulan  dan Verifikasi), dan Reporting (Pelaporan).

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  Pemerintah  Daerah  untuk  meminimalisir  perilaku  penghindaran pajak.
Pemerintah  kabupaten  atau  provinsi  dapat  menyusun  regulasi  atau menetapkan  strategi  yang  tepat  guna  menambah  pendapatan  asli  daerah, termasuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  untuk  mendukung  pembiayaan kebutuhan dalam APBDnya. Sunarto (2015:15).  Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui Optimalisasi pajak daerah salah satunya dengan meningkatkan pengawasan (M. Sidik, 2002). Pengawasan adalah penilaian yang merupakan proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai realitas aktual mengenai  pelaksanaan  tugas  atau  kegiatan,  apakah  itu  sesuai  atau  tidak (Sujamto, 1990).
Pemerintah  Kabupaten  Purbalingga  pada  Tahun  2020  mengeluarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2020 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan  dan  Pembayaran  Pajak  Daerah  secara  On  Line  yang  telah  diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2022. Peraturan tersebut menjadi  dasar  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purbalingga  untuk melaksanakan  pengawasan/pemantauan  Pajak  yang  dipungut  berdasarkan  Self Assesment  System  secara  online  melalui  penggunaan Tapping Device .  Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut adalah a). memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak daerah; b). mempermudah dan mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran  pajak;  c)  meningkatkan  akurasi  data  perhitungan,  pelaporan  dan pembayaran  pajak  oleh  wajib  pajak  secara  self  assessment  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purbalingga  mewajibkan  setiap  wajib  pajak untuk menerima pemasangan sistem online ( tapping device ). Wajib pajak dilarang merusak  atau  membuat tapping device tidak  berfungsi/beroperasi.  Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis dan penghentian sementara kegiatan usaha.
Teguran  tertulis  diberikan  oleh  Kepala  BAKEUDA  berdasarkan  berita  acara pemerikaan  atau  alat  bukti  lain  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Teguran tertulis diberikan maksimal dua kali, dan apabila teguran tersebut tidak dipenuhi, maka Bupati dapat melakukan penghentian sementara kegiatan usaha. (Peraturan Bupati  Nomor  42  Tahun  2022).  Namun  pada  kenyataannya,  Wajib  Pajak  yang melanggar terhadap peraturan tersebut hanya diberikan teguran secara lisan pada saat pelaksanaan monitoring.
Melalui wawancara dengan sejumlah pejabat yang membidangi pajak daerah pada  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Purbalingga,  diperoleh  informasi mengenai  tahapan  pelaksanaan  implementasi  pengawasan  pajak  secara  online melalui tapping device .  Tahap  pertama  yang  dilakukan  adalah  melakukan Kerjasama  dengan  Bank  Jateng  sebagai  bank  mitra  Pemerintah  Daerah  untuk memfasilitasi biayanya dan PT Globalindo sebagai perusahaan yang menyediakan jasa  pengelolaan tapping device .  Tahap  kedua,  mensosialisasikan  kebijakan pemerintah  daerah  dalam  hal  pemasangan tapping device kepada  wajib  pajak dengan  cara  mengundang  para  wajib  pajak  maupun  mendatangi  wajib  pajak secara langsung. Tahap ketiga, dilakukan survey untuk menentukan jenis tapping device yang  akan  dipasang,  disesuaikan  dengan  cash  register  pada  masing- masing  objek  pajak.  Tahap  keempat,  dilakukan  pemasangan.  Tahap  kelima dilakukan monitoring secara berkala setiap 6 bulan sekali.

## Gambar 3. Tampilan Dashboard Aplikasi PEDATI
Pemerintah daerah dapat memantau secara langsung setiap transaksi yang terekam  pada tapping device melalui  aplikasi  PEDATI  (Perekaman  Data Transaksi).  Data  transaksi  penjualan  dan  pajak  dari  masing-masing  wajib  pajak akan dikirimkan ke server Badan Keuangan Daerah secara online, sehingga data- data  tersebut  dapat  dimonitoring  secara  akurat  dan  meminimalisir  adanya penyimpangan  di  masing-masing  wajib  pajak.(wawancara,  April  2023).  Melalui aplikasi  PEDATI  juga  dapat  untuk  memonitoring  penggunaan tapping device , apakah alat tersebut dalam keadaan diaktifkan atau dinon aktifkan.

## Penerimaan  pendapatan  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran  sebelum  dan sesudah Tapping Device
Penerimaan  Pajak  Hotel  secara  keseluruhan  pada  Tahun  2021  dan  2022 menunjukan  kenaikan  dibandingkan  dengan  tiga  tahun  sebelumnya  pada  saat belum  dilaksanakan  penggunaan tapping device .  (Bakeuda  Purbalingga,  2022). Namun, hasil berbeda ditunjukan pada penerimaan pajak dari delapan objek pajak hotel  yang  telah  dilakukan  pemasangan tapping device yang  justru  mengalami penurunan dalam pembayaran pajak.
Tabel 2. Penerimaan Pajak dari Hotel yang sudah terpasang tapping device kondisi sebelum dan setelah penggunaan Tapping Device Tahun Pajak Hotel (Rp) Tahun Pajak Hotel (Rp) 2018 372.196.400 2021 205.829.829 2019 305.793.520 2022 265.510.165 2020 241.585.683 Total 919.575.603 Total 471.339.994 Rata - Rata 306.525.201 Rata – Rata 235.669.997
Sumber:  Sistem  informasi  dashboard  pajak  daerah  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten Purbalingga.
Pada Tabel 2 terlihat bahwa rata-rata penerimaan pajak hotel setelah dilakukan pemasangan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2022 sebesar Rp 235.669.997 lebih rendah dibandingkan rata-rata penerimaan Tahun 2018 hingga Tahun 2020 pada saat belum dilakukan pemasangan tapping device sebesar Rp 306.525.201.

## Tabel 3. Perbandingan Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel yang menggunakan Tapping Device dan Tidak Menggunakan Tapping Device
Tahun Jumlah Hotel  A Pajak Hotel A (Rp) Rata- Rata Pajak A (Rp) Tahun Jumlah Hotel B Pajak Hotel B (Rp) Rata-Rata Pajak B (Rp) 2018 8 372.196 .400 46.524.5 50 2018 4 82.610.2 05 20.652.551 2019 8 305.793 .520 38.224.1 90 2019 8 70.383.1 84 8.797.898 2020 8 241.585 .683 30.198.2 10 2020 8 168.473. 234 21.059.154 2021 8 205.829 .829 25.728.7 29 2021 8 578.246. 513 72.280.814 2022 8 265.510 .165 33.188.7 71 2022 9 968.854. 429 107.650.49 2
Sumber: Data  olah  sistem  informasi  dashboard  pajak  daerah  Badan  Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
Tabel  3  menunjukan  perbandingan  perkembangan  penerimaan  pajak  hotel yang menggunakan tapping device dan tidak menggunakan tapping device . Untuk memudahkan pemahaman, peneliti mengelompokan Hotel menjadi Kategori A dan Kategori B. Kategori A adalah kelompok hotel yang sudah menggunakan Tapping Device sejak pemasangan pada Tahun 2021.  Kategori B adalah kelompok hotel yang belum pernah menggunakan Tapping Device hingga Tahun 2022. Rata-rata pajak  dihitung  dengan  membagi  penerimaan  pajak  pada  kolom  Pajak  Hotel dengan  jumlah  hotel  sesuai  kategori  masing – masing.  Kolom  rata  – rata pajak menunjukan rata – rata pembayaran per satu objek pajak dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022. Dari informasi pada kolom rata-rata pajak A terlihat perkembangan penerimaan  yang  negative,  penerimaan  pada  Tahun  2021  justru  lebih  rendah dibandingkan  penerimaan  pada  tiga  tahun  pada  saat  sebelum tapping device . Rata  -rata  pajak  A  pada  Tahun  2022  dibandingkan  tiga  tahun  sebelum  taping device hanya lebih tinggi jika dibandingkan Tahun 2020 namun masih lebih rendah dari Tahun 2018 dan 2019. Hasil yang berbeda ditunjukan pada perkembangan rata  -rata  pajak  B  yaitu  kategori  objek  pajak  yang  tidak  menggunakan tapping device , yang menunjukan perkembangan yang positif.  Penerimaan pada Tahun 2021  dan  2022  lebih  tinggi  dibandingkan  penerimaan  pada  Tahun  2018  hingga 2020,  bahkan  penerimaanya  selalu  meningkat  sejak  Tahun  2019  hingga  Tahun 2022.

## Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Penggunaan
Tapping Device.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Sub  Bidang  Pendataan  dan Penilaian  Bakeuda  rendahnya  penerimaan  pajak  hotel  dari  delapan  objek  pajak yang sudah terpasang tapping device pada Tahun 2021 dikarenakan wajib pajak tidak  bersedia  mengaktifkan  alat  tersebut  secara  berkelanjutan  sehingga  hanya sedikit transaksi pajak yang terekam bahkan ada 1 wajib pajak yang sama sekali tidak  mengaktifkan tapping device sepanjang  Tahun  2021.  Pada  Tahun  2022, penggunaan tapping device menunjukan adanya peningkatan. Dari delapan hotel yang  terpasang tapping device semuanya  sudah  mengaktifkan  alat  tersebut
walaupun dari hasil monitoring on  line melalui aplikasi PEDATI masih terpantau adanya  penggunaan tapping device yang  tidak  berkelanjutan.  Beberapa  wajib pajak  secara  sengaja  menonaktifkan tapping device dengan  alasan  adanya kerusakan  pada  alat,  padahal  hal  tersebut  dapat  ditangani  dengan  segera. (Wawancara, April 2023)
Permasalahan lainnya diperoleh dari informasi Kepala Sub Bidang Penagihan yang mengatakan bahwa wajib pajak tidak melaporkan dan membayarkan pajak sesuai data yang terekam melalui Tapping Device . Pembayaran yang dilakukan oleh  Wajib  Pajak  Hotel Tahun  2022  lebih rendah  dibandingkan  data  pajak  yang terekam  pada Tapping Device .  Terhadap  kekurangan  pembayaran  tersebut dilakukan  penagihan terhadap  wajib  pajak  yang kurang  bayar,  namun  tidak  ada kemauan  dari  wajib  pajak  untuk  membayar  kekurangan  tersebut.  (Wawancara, April 2023).

## Tabel 4. Perbandingan Jumlah Pajak yang Terekam melalui Tapping Device dengan Jumlah Pajak yang Dibayarkan oleh Wajib Pajak
Tahun Jumlah Pajak yang Terekam (Rp) Jumlah Pajak yang Dibayarkan (Rp) Selisih (Rp) 2022 291.393.529 265.510.165 25.883.364
Sumber: Dashboard monitoring Tapping Device Aplikasi PEDATI
Pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah pajak yang terekam pada data transaksi tapping device adalah  sebesar  Rp  291.393.529  sedangkan  jumlah  pajak  yang dibayarkan  oleh  wajib  pajak  hanya  sebesar  Rp  265.510.165  lebih  kecil  Rp 25.883.364. Menghimpun informasi dari beberapa wajib pajak hotel mengatakan bahwa  kendala  yang  dihadapi  dalam  penggunaan Tapping Device karena  alat tersebut  sering  tidak  berfungsi  atau  rusak.  Menanggapi  hal  tesebut,  hasil konfirmasi  dari  perusahaan  yang  mengelola tapping device menyatakan  bahwa setiap  kerusakan  akan  ditangani  segera  oleh  petugas,  bahkan  untuk  kerusakan berat  perusahaan  akan  segera  mengganti  dengan  memasang  alat  yang  baru sehingga  tidak  mengganggu  proses  perekaman  transaksi.  Perusahaan  secara khusus  menugaskan  satu  orang  teknisi  untuk  secara  khusus  melayani  keluhan wajib pajak seperti alat yang tidak berfungsi atau rusak.
Hasil  wawancara  pada  salah  satu  informan  yaitu  Pejabat  pada  Kantor Bakeuda mengatakan bahwa pemasangan Tapping device memang dilaksanakan secara bertahap tidak hanya pada hotel tetapi pada objek pajak yang lain karena keterbatasan  anggaran.  Pemerintah  berupaya  untuk  terus  meningkatan  jumlah pemasangan Tapping  device dan  Pada  Tahun  2023,  direncanakan  ada penambahan sebanyak 75 unit untuk hotel dan objek pajak lainnya. Wajib pajak juga mengharapkan adanya pemerataan dalam hal pemasangan Tapping device , tidak hanya sebagian tapi seluruh usaha hotel hendaknya diberlakukan hal yang sama. Pernyataan ini didukung oleh penelitian terdahulu Krisnanda (2017)  yang menemukan  bahwa  implementasi tapping  box di  Kota  Bogor  berhasil meningkatkan  penerimaan  pajak  selama  tahun  2012  sampai  dengan  2014. Mengkonfirmasi hasil penelitian terdahulu, Ahmad (2023) penggunaan tapping box berhasil meningkatkan pendapatan pajak restoran sampai 91,75% dibandingkan sebelum  menggunakan tapping  box  device .  Kemudian  Penelitian  Ferliza
(Fernaliza,  2021)  juga  menjelaskan  dengan  adanya  penggunaan Tapping  Box Device, meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  restoran  di  Badan  Pendapatan Daerah kota Pekanbaru berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran.

## 5.  KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  penggunaan Tapping Device pada  Objek  Pajak  Hotel  untuk meningkatkan  penerimaan  pajak daerah  di  Kabupaten  Purbalingga    selama  dua  tahun  pengimplementasiannya belum menunjukan hasil yang positif. Penggunaan Tapping Device belum mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel, bahkan hasil rata-rata penerimaan pajak hotel  yang  menggunakan tapping device mengalami  penurunan  dibandingkan rata-rata  penerimaan  pajak  sebelum  menggunakan tapping device .  Sedangkan rata-rata  penerimaan  pajak  dari  hotel  yang  tidak  menggunakan tapping device justru mengalami peningkatan.
Penggunaan  peralatan  teknologi  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi perbaikan  kinerja  individu  maupun  kinerja  organisasi  secara  keseluruhan, termasuk  dalam  pencapaian  target  penerimaan pajak  selama teknologi  tersebut dilaksanakan  secara  konsisten.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan tapping device terkendala  oleh  perilaku  wajib  pajak  yang  masih  rendah  kesadarannya untuk  menggunakan tapping device secara  berkelanjutan.  Disarankan  supaya Pemerintah Daerah dapat menegakan aturan dengan memberikan sangsi kepada wajib  pajak  yang  melanggar  aturan  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Pemerintah  Daerah  juga  disarankan  memberikan  reward  atau  insentif kepada  wajib  pajak  yang  taat  dalam  melaksanakan  ketentuan  perpajakan sehingga  dapat  memotivasi  lebih  banyak  wajib  pajak  lain  untuk  lebih  taat  pada peraturan perpajakan.
Penelitian  ini  masih  terbatas  hanya  pada  Pajak  Hotel  sedangkan Tapping Device di Kabupaten Purbalingga juga digunakan pada Pajak Restoran, sehingga belum dapat diketahui apakah penggunaan Tapping Device untuk Pajak Restoran juga  memberikan  hasil  yang  negative  atau  malah  sebaliknya.  Kemungkinan adanya  faktor  lain  yang  mempengaruhi  keberhasilan  pengimplementasian Tapping Device seperti karakteristik hotel, profil wajib pajak, lama usaha dan lain
– lain juga perlu untuk dianalisa.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Purbalingga.  (2023).  Data  Target  dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2022.
Bobek,  D.  D.,  Hatfield,  R.  C.,  &  Wentzel,  K.  (2007).  An  investigation  of  why taxpayer prefer refund : A theory of planned behaviour approach. Journal of  the  american  taxation  association,  29 (1),  93-111.  doi:10.1521/ jata.2007.29.1.93
Deska,  R.  F.  (2019).  Penggunaan tapping  box dalam  upaya  penanggulangan tindak  pidana  korupsi  pajak  daerah. Digital  Repository  UNILA .  From http://digilib.unila.ac.id/60422/
Efebera,  H.,  Hayes,  D.  C.,  Hunton,  J.  E.,  &  O'Neil,  C.  (2004).  Tax  compliance intentions  of  low-income  individual  taxpayers. In Advances  in  accounting behavioral research , 1-25. doi:10.1016/S1475-1488(04)07001-2
Fishbein,  M.,  &  Ajzen,  I.  (1975). Belief,  attitude,  intention,  and  behaviour:  An intoduction to theory and research. Reading, MA: Addispon-Wesley.
Krisnanda, R. F. (2017). Analisis Implementasi Tapping box pada Pajak Restoran di Kota Bogor. From http://lib.ui.ac.id/detail?id=20457298&lokasi=lokal
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2020 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara On Line.
Peraturan  Bupati  Purbalingga  Nomor  42  Tahun  2022 tentang  Perubahan Peraturan  Bupati  Nomor  34  Tahun  2020  tentang  Sistem  Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara On Line.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purbalingga  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Pajak Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Seddon,  P.,  Graeser,  V.,  &  Wilcocks,  L.  P.  (n.d.).  Measuring  Organizational  is Effectiveness:  an  Overview  and  Update  of  Sentor  Management Perspectives. The Database For Advances in Information Systems, 33 (2), 11-28.
Sujamto. (1990). Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab. Jakarta: Sinar Grafika.
Sunarto. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Amus.
Thompson, A., & Arthur, J. (2013). Crafting and Executing Strategy. United States: McGraw-Hill.
Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  2022 tentang  Hubungan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang  -  Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.