## HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA ERA OTONOMI DAERAH.
Studi Evaluasi Hubungan Sister Province (Provinsi Kembar) Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland  Australia Periode Tahun 2000 – 2007.

## Reni Windiani

## Abstract
Law  number  32  /  2004  about  Regional  Government  has  open  opportunity  as  an  actor  in foreign  relation.  The  government  of  Central  Java  Province  has  utilized  this  opportunity  conducting cooperation with government other countries such as Australia, Turkey, China, and Cambodia.
Cooperation  between  Government  of  Central  Java  Province  and  government  from  other countries is important to study because this is new phenomenon in foreign relation. An evalution study is required to know the efficiency and effectivisnes of this policy.
This  research  has  focused  on  the  cooperation  among  sister  province  that  is  government  of Central Java Province and government of Queensland State of Australia Province for the years 2000 until 2007.
Key words : Sister Province, Foreign Relation, Foreign Cooperation.

## A. PENDAHULUAN
Pelaksanaan Otonomi Daerah telah membuka peluang keikutsertaan Daerah sebagai  salah  satu  komponen  dalam  penyelenggaraan  Hubungan  dan  Kerjasama Luar  Negeri.  Peluang  Daerah  untuk  ikut  serta  berkiprah  dalam  penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri tertuang jelas pada Undang – undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

## Pasal 42 ayat (1c) :
“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  peraturan  kepala  daerah,  APBD, kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  program  pembangunan  daerah,  dan kerjasama internasional di daerah”;
Pasal 42 ayat (1f) :
“Memberikan  pendapat  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  daerah  terhadap  rencana perjanjian internasional di daerah”;
Pasal 42 ayat (1g) :
“Memberikan  persetujuan  terhadap  rencana  kerjasama  internasional  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah.”
Pasal 169 ayat (1) :
“Untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  pemerintah  daerah  dapat melakukan  pinjaman  yang  bersumber  dari  Pemerintah,  pemerintah  daerah  lain,  lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.”
Pasal 170 ayat (1) :
“Pemerintah  daerah  dapat  melakukan  pinjaman  yang  berasal  dari  penerusan  pinjaman hutang  luar  negeri  dari  Menteri  Keuangan  atas  nama  Pemerintah  setelah  memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.”
Wadah  yang  diberikan  oleh  UU  No.  32/2004  bagi  daerah  untuk  melakukan hubungan  dan  kerjasama  luar  negeri,  sangat  tepat  dan  sesuai  dengan  tuntuan jaman, mengingat perkembangan pesat di tingkat nasional dan internasional dewasa ini  telah  memunculkan  subyek  non  negara (non-state  actor) sebagai  pelaku  baru dalam  hubungan  internasional.  Paradigma  baru  ini  telah  mengubah  pemahaman yang  selama  ini  ada  bahwa  hubungan  luar  negeri  merupakan  monopoli  negara (state actor) .
Pemerintah Daerah sebagai salah satu dari non-state actor dalam hubungan internasional,  dapat  memanfaatkan  kesempatan  ini  untuk  kemajuan  serta peningkatan  kesejahteraaan masyarakat.  Namun  demikian  peluang  kesempatan  ini sudah  semestinya  dimanfaatkan  dengan  sangat  bijaksana  dengan mengingat  pada rambu –  rambu  yang  ada.  Berkaitan  dengan  hal  itu  Pemerintah  Daerah  harus memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, di antaranya UU No. 37/1999 tentang  Hubungan  Luar  Negeri,  UU  No.  24/2000  tentang  Perjanjian  Internasional, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, dan  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah,  telah  memanfaatkan  peluang kerjasama  ini  dengan  antara  lain:  menjalin  hubungan  dengan  Provinsi  Siem  Reap Kamboja berupa  kerjasama menjadikan  Candi  Borobudur  dan Angkor Wat  sebagai sister  temple. (Kompas,  12  Februari  2007);  kerjasama sister  province dengan negara  bagian  Australia  Queensland;  kerjasama sister  school dijalin  antara  dinas pendidikan  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  dinas  pendidikan  Eyub  Turki  ,  meliputi SMPN 2 Semarang dengan SMP Tantani Eyub Turki, SMPN 2 Jepara dengan SMP Tantani Eyub Turki, SMPN 1 Salatiga dengan SMP Silahtaraga Eyub Turki, SMPN 2 Kudus  dengan  SMP  Gumussuyu  Eyub  Turki,  dan  SMPN  3  Pati  dengan  SMP GumussuyuTurki.(http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news. detailNews&id_news=22263);  kerjasama sister  city juga  telah  dilakukan  antara Pemerintah  Kota  Semarang  dengan  kota  Brisbane    Queensland  Australia  pada tahun  1993;  dan  sekarang  ini  sedang  dijajaki  kemungkinan  kerjasama sister  city antara  Pemerintah  Kota  Semarang  dengan  Pemerintah  Kota  Otonom  Beihai  di Provinsi  Guangxi  Cina;  kerjasama sister  city antara  pemerintah  kota  Surakarta dengan
pemerintah
kota
Montana, Bulgaria
( http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=1761 ).
Kerjasama –  kerjasama  yang  telah  dijalin  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan pemerintah  daerah  negara –  negara  lain  sebagaimana  tersebut  di  atas,  sangat menarik untuk dikaji mengingat fenomena ini masih baru sehingga sangat diperlukan studi  evaluasi  terhadap  kebijakan  tersebut,  guna  mengetahui  efektivitas  dari kebijakan  tersebut.  Penelitian  ini  memfokuskan  pada  bentuk  kerjasama Sister Province (Provinsi  Kembar)  antara  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  Negara  Bagian Queensland Australia dengan pertimbangan sebagai berikut : (1) bentuk kerja sama Provinsi  Kembar  merupakan  bentuk  kerja  sama  yang  lebih  luas  dibandingkan dengan  bentuk  kerja  sama  lainnya.  Kerjasama  Provinsi  Kembar  meliputi  meliputi bidang  pertanian,  bidang  ekonomi  ,  bidang  pangan  dan  agribisnis,  investasi, pengembangan  perkotaan,  lingkungan  hidup,  transportasi  dan  pariwisata,  industri, perdagangan,  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  juga  kebudayaan; (2)  Kerjasama  Provinsi  Kembar  Jawa  Tengah  dengan  Negara  Bagian  Queensland Australia  merupakan  kerjasama  yang  paling  lama  dilakukan  oleh  Provinsi  Jawa Tengah yaitu telah dimulai dari bulan September tahun 1991.
Beberapa  hasil  yang  telah  diperoleh  dari  kerjasama  Provinsi  Kembar  Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia adalah : Program Pertukaran Profesional  Kesehatan  antara Order  of  the  Sisters  of  Mercy (Tarekat  Suster  Belas Kasih)  dengan  Dinas  Keshatan  Provinsi  di  Jawa  Tengah,  program  tersebut menghasilkan  pertukaran  dokter  dan  perawat  antara Brisbane  Mater  Hospital dengan Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang; Pertukaran guru dan siswa; Pertukaran staff  dan  perencana  pendidikan; sister  school ; penyelengaraan  kelas  imersi;
kerjasamaUniversitasDiponegorodengan UniversityofQueensland (UQ)( http://www2.k ompas.co/kompascetak/0307/24/jateng/452382.htm ); pada tahun 2006 ketika terjadi gempa  bumi  di  wilayah  Jawa  Tengah,  Program  Queensland  memberikan  bantuan berujud program Livelihood Sustainability Project (Proyek Penyangga Penghidupan) di  empat  desa  sehingga  sebanyak  1000  penduduk  memperoleh  penghidupannya kembali( http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM07_061.html ).
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Apakah  kerjasama  Provinsi  Kembar  antara  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan Negara  Bagian  Queensland  Australia  telah  memberikan  manfaat  positif  bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah?
2.  Adakah  dampak  negatif  dari  kerjasama    Provinsi  Kembar  Jawa  Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia?
3.  Apasajakah  faktor  penghambat  dan  faktor  pendukung  kerjasama  Provinsi Kembar Jawa Tengah dengan  Negara Bagian Queensland Australia?
Dengan perumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk :
1.  Melakukan  evaluasi  terhadap  kebijakan  kerjasama  Provinsi  Kembar  Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia.
2.  Mencari  dampak  positif  dan  dampak  negatif  dari  hubungan  kerjasama Provinsi Kembar Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia.
3.  Untuk  mengetahui  faktor  penghambat  dan  faktor  pendukung  kerjasama Provinsi Kembar Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia.

## B. PEMBAHASAN

## B.1. TINJAUAN PUSTAKA B.1.a. Politik Luar Negeri
Beberapa  pakar  hubungan  internasional  mendefinisikan  konsep  politik  luar negeri  sebagai  berikut  :  menurut  Jack  C.  Plano  dan  Roy  Olton  dalam  Kamus  Ilmu Hubungan  Internasional,    politik  luar  negeri  merupakan “strategi  atau  rencana tindakan  yang  dibentuk  oleh  para  pembuat  keputusan  suatu  negara  dalam menghadapi  negara  lain  atau  unit  politik  internasional  lainnya,  dan  dikendalikan untuk mencapai  tujuan  nasional  khusus  yang  dituangkan  dalam  istilah  kepentingan n asional”  (Sidik  Jatmika,  2001:46);  menurut  Cecil  V.  Crabb,  Jr.  politik  luar  negeri merupakan hasil penggabungan dari dua unsur yaitu tujuan (kepentingan nasional) dan sarana (kemampuan) dari suatu negara. Jadi dalam politik luar negeri terdapat dua  elemen,  yaitu  tujuan-tujuan  nasional (national  objectives) yang  hendak  dicapai dan  sarana-sarana (means) untuk  mencapainya.(Columbis  dan  Wolfe,  1978:87); menurut Modelski politik luar negeri merupakan sistem aktivitas suatu negara untuk mengubah  perilaku  negara  lain,  dan  untuk  mengatur  aktivitas  negara  itu  sendiri dalam lingkungan internasional. (Umar Suryadi Bakry. 1999:125).
Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik luar  negeri  adalah    kebijakan  publik  yang  berupa  aktifitas  suatu  negara  dalam berhubungan dengan negara lain, dalam rangka mencapai kepentingan  nasionalnya di ranah lingkungan internasional.
Menurut  Undang –  undang  Nomor  37  tahun  1999  Pasal  1  ayat  2  tentang hubungan luar negeri pengertian politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut :  Politik  Luar  Negeri  RI  adalah  kebijakan,  sikap,  dan  langkah  Pemerintah  Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional,  dan  subyek  hukum  internasional  lainnya  dalam  rangka  menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Definisi ini menunjuk dengan jelas bahwa kewenangan politik luar negeri ada pada Pemerintah Pusat.

## B.1.b. Hubungan Luar Negeri
Dalam UU Nomor 37/1999 tentang hubungan luar negeri pada pasal 1 ayat 1, disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  hubungan  luar  negeri  adalah  setiap kegiatan  yang  menyangkut  aspek  regional  dan  internasional  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  di  tingkat  pusat  dan  daerah,  atau  lembaga-lembaganya,  lembaga negara,  badan  usaha,  organisasi  politik,  organisasi  masyarakat,  lembaga  swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

## B.1.c. Kepentingan Nasional
Kepentingan  nasional (national  interest) adalah  konsep  yang  khas  dalam studi  hubungan  internasional.  Selama  negara-bangsa  (nation-state)  masih merupakan aktor hubungan internasional yang dominan, maka kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang selalu digunakan oleh para ahli dalam menganalisa hubungan internasional. Semua ahli agaknya setuju bahwa determinan utama yang menggerakkan  negara-negara  menjalankan  hubungan  internasional  (politik  luar negeri) adalah kepentingan nasional. (Umar Suryadi Bakry. 1999:60).
Menurut    K.J.  Holsti,  kepentingan  nasional (national  interest) dari  suatu negara  mengacu  pada  sejumlah  perangkat  ideal  dari  tujuan-tujuan  nasional  suatu bangsa yang harus ditemukan sebagai dasar dari pelaksanaan hubungan luar negeri suatu  negara  tersebut.  Disamping  itu  kepentingan  nasional  mengacu  kepada sejumlah  tujuan  nasional  suatu  bangsa  yang  akan  diraih  dalam  jangka  waktu tertentu.  (K.J.  Holsty,  1989:176).    H.J.  Morgenthau  mencoba  mempersamakan kepentingan  nasional  dengan power yang  ingin  dicapai  suatu  negara  dalam hubungan  internasional.  Dengan  kata  lain,  hakekat  kepentingan  nasional  menurut Morgenthau  adalah power (pengaruh,  kekuasaan,  dan  kekuatan).  (Umar  Suryadi Bakry.  1999:61).  Menurut  J.  Frankel  kepentingan  nasional  tidak  bisa  didefinisikan secara sempit dengan cara mengabaikan kepentingan-kepentingan moral, religi, dan kepentingan  kemanusiaan  yang  lain,  pendapat  ini  disetujui  pula  oleh  Nicholas Spykman  yaitu  bahwa  kepentingan  nasional  mencakup  pula  kepentingan  moral, religi, kebudayaan, dan sebagainya, tetapi untuk mengejar kepentingan-kepentingan itu tetap diperlukan power yang mencukupi. (Umar Suryadi Bakry. 1999:61).
Berdasarkan  definisi –  definisi  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kepentingan  nasional  merupakan  sekumpulan  konsep-konsep  dan  nilai-nilai  yang normatif  dan  ideal  suatu  bangsa  yang  akan  dilaksanakan  oleh  seluruh  komponen bangsa  sebagai  tujuan  nasional  yang  ingin  dicapai  dengan  didukung  oleh keseluruhan kekuatan bangsa yang meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

## B. 1.d. Efektivitas
Stoner  dalam  (Tangkilisan,  2005:138)  menekankan  pentingnya  efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci kesuksesan  dari  suatu  organisasi.  Miller  dalam  (Tangkilisan,  2005:138) mengemukakan  bahwa  :  efektivitas  dimaksud  sebagai  tingkat  seberapa  jauh  suatu sistem  sosial  mencapai  tujuannya.  Efektifitas  harus  dibedakan  dengan  efisiensi. Efisiensi  terutama  mengandung  pengertian  perbandingan  antara  biaya  dan  hasil, sedangkan  efektivitas  secara  langsung  dihubungkan  dengan  pencapaian  suatu tujuan.
Dapat  disimpulakan  bahwa  konsep  tingkat  efektivitas  organisasi  menunjuk pada  tingkat seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi – fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal  alat –  alat  dan  sumber  –  sumber  yang  ada.    Hal  ini  berarti  bahwa pembicaraan  mengenai  efektivitas  organisasi  menyangkut  dua  aspek  yaitu:  (1) tujuan  organisasi;  dan  (2)  pelaksanaan  fungsi  atau  cara  untuk  mencapai  tujuan tersebut.  (Tangkilisan,  2005:140).  Dalam  penelitian  ini  perspektif  efektivitas organisasi  yang  digunakan  adalah  perspektif  pelaksanaan  fungsi    atau  cara  untuk mencapai  tujuan  dari  organisasi  yang  ada  dalam  pemerintahan  di  Provinsi  Jawa Tengah.
Makna  efektivitas  selalu  terkait  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Steers (1977:5)  menjabarkan  efektivitas  sebagai  kapasitas  suatu  organisasi  untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga secara sepandai  mungkin  dalam  usahanya  mengejar  tujuan  operasi  dan  operasionalnya. Steers,(1985:206)  mengemukakan  lima  kriteria  dalam  pengukuran  efektivitas organisasi yaitu :
1.  Produktivitas;
2.  Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas;
3.  Kemampuan kerja;
4.  Kemampuan berlaba;
5.  Pencarian sumber daya.
Sedangkan  The  Liang  Gie  (1986:88)  memaknai  efektivitas  sebagai  keadaan  yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek (akibat) yang dikehendaki. Kalau  seseorang  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  maksud  tertentu  yang memang  dikehendaki,  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dinyatakan  efektif  kalau menimbulkan  akibat  atau  mencapai  maksud  sebagaimana  yang  dikehendaki. Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pengertian efektivitas organisasi, tercakup pengertian kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi  kegiatan,  program,  atau  misi)  suatu  organisasi,  produktivitas  organisasi, dan tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara anggota organisasi.
Penelitian  ini  akan  melihat  efektivitas  hubungan  kerjasama  provinsi  kembar ( sister  province ) antara  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  Negara  Bagian  Queensland Australia periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2007.

## B.2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Adapun  jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  evaluatif  dengan  tipe  penelitian  deskriptif.  Untuk  menilai keberhasilan  suatu  kebijakan,  Dunn  (1994:405)  mengemukakan  lima  indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut :
Indikator Evaluasi Kebijakan No. Kriteria
Penjelasan 1 Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2 Kecukupan Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah? 3 Pemerataan Apakah  biaya  dan  manfaat  didistribusikan  merata  kepada  kelompok masyarakat yang berbeda? 4 Responsivitas Apakah  hasil  kebijakan  memuat  kebutuhan,  preferensi/nilai  kelompok dan dapat memuaskan mereka? 5 Ketepatan
Apakah hasil yang dicapai benar - benar bermanfaat?
Sumber : Dunn (1994:405) dalam Subarsono (2005:126).
Evaluasi  terhadap  suatu  kegiatan  adalah  penting,  karena  suatu  kegiatan dikatakan  berhasil,  efektif  dan  efisien  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  evaluasi, dengan  demikian  evaluasi  haruslah  dikembangkan  secara  melembaga  dan membudaya agar pelaksanaan kegiatan, program atau proyek pembangunan dapat berhasil, bermanfaat dan berdaya guna.

## B.2.a. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini  dilakukan  dengan wawancara secara  mendalam  dengan  informan  yang  berada  di  :        Biro  Hubungan  Luar Negeri,  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jawa  Tengah,  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Provinsi  Jawa  Tengah,  dan  BKPMD  (Badan  Kerjasama  Penanaman Modal  )  Jawa  Tengah.  Pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan  cara dokumentasi  yaitu  mengumpulkan  data  tertulis,  terutama  yang  berupa  arsip – arsip,  dukomen  resmi,  buku –  buku,  maupun  data  –  data  statistik  yang berhubungan dengan penelitian.

## B.2.b. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini meliputi :
1.  Data  Primer,  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  dengan  informan terpilih.
2.  Data Sekunder, diperoleh dari buku – buku, laporan, dokumen – dokumen, jurnal, koran, majalah, dan internet.

## B.2.c. Teknik Pemerikasaan Keabsahan Data
Teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan Triangulasi.

## B.3. Analisis Data
Proses  analisis  data  kualitatif  berlangsung  selama  dan  pasca  pengumpulan data.  Proses  analisis  mengalir  dari  tahap  awal  hingga  tahap  penarikan  kesimpulan hasil studi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan :
1. Reduksi data , yaitu dengan merangkum, memilah-milah data pokok, kemudian memfokuskan dan menyusun data secara sistematik.
2.  Display  data, yaitu  dengan  menyajikan  data  tertentu  dalam  bentuk  matriks, grafik, charts, atau network bila diperlukan.
3. Verivikasi data, yaitu dengan mencari pola, tema hubungan serta persamaan – persamaan, perbandingan dan kemudian membuat kesimpulan.
Meski  demikian,  proses  analisis  tidak  menjadi  kaku  oleh  batasan –  batasan kronologis  tersebut.  Komponen –  komponen  analisis  data  yang  mencakup  reduksi
data, display data, dan verivikasi data serta pembuatan kesimpulan, secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data.

## B.4. Hasil Penelitian

## B.4.a. Sejarah
Sister Province (Provinsi Kembar) : yaitu suatu bentuk hubungan kerjasama antar  provinsi  di  suatu  negara  dengan  provinsi  di  negara  lain.  Kerjasama  Provinsi Kembar antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia, diawali  dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  Australia  pada  Negara  Bagian Australia  untuk  melakukan  kerjasama  dengan  Negara  Dunia  ke  Tiga  pada  tahun 1991.
Negara  Bagian  Queensland  Australia  kemudian  menjajagi  beberapa  provinsi yang  ada  di  Indonesia,  dengan  dukungan  dari  Bappenas  pada  tahun  1992  serta persetujuan  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Jawa  Tengah  ditandatangani kerjasama Sister  Provice (Provinsi  Kembar)  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  Negara Bagian  Queensland  Australia. Memorandum  of  Understanding ditandatangani  oleh H.M Ismail selaku Gubernur Jawa Tengah dan Wayne Goss selaku Premier Negara Bagian Queensland Australia.
Menurut  keterangan  yang  peneliti  peroleh  dari  hasil  wawancara  dengan Kasubin. Kerjasama Luar Negeri Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah  bapak  Ir.  Maruli  Pakpahan,  MSc,  kerjasama  Provinsi  Kembar  anatara Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  Negara  Bagian  Queensland  Australia  tidak didasarkan  pada  kesamaan –  kesamaan  kondisi  geografis  maupun  bentuk pemerintahan,  tetapi  semata-mata  hanya  karena  secara  kebetulan  Provinsi  Jawa Tengah belum memiliki bentuk kerjasama Sister Province dengan negara manapun. (hasil  wawancara  Kamis  20-10-2009  jam  13.00  WIB,  lantai  12,  gedung  A,  jln. Pahlawan, Semarang.)
Setelah  ditandatangani  MoU  Sister  Province  Province,  pada  tahun  1992 dibuka Queenslad Information Centre di Badan Penanaman Modal (BPM), dan pada tahun 1993 dibuka Cetral Java Information Cetre di Milton Street, Brisbane.
Kerjasama  yang  dilakukan  meliputi  bidang  :  pertanian;  pembangunan  kota dan  desa;  perhubungan  dan  pariwisata;  industri;  perdagangan  dan  investasi; pendidikan,  ilmu  pengetahuan,  dan  teknologi;  serta  bidang-bidang  yang  akan disetujui  bersama  oleh  para  pihak.  Jangka  waktu  kerjasama  adalah  5  (lima)  tahun dan secara otomatis berlanjut untuk 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali apabila terjadi pemutusan  secara  tertulis  oleh  salah  satu  Pihak  dalam  waktu  6  (enam)  bulan sebelumnya.
Adapun  sumber  pendanaan  bagi  kegiatan  kerjasama sister  province ini berbeda,  bagi  negara  bagian  Queensland  sumber  dana  berasal  dari  Pemerintah Australia (APBN), sedangkan bagi Provinsi Jawa Tengah pendanaan bersumber dari pemerintah daerah (APBD).

## B.4.b. Perkembangan dan Hasil Kerjasama Periode Tahun  1992 - 2000.
Perkembangan  dan  hasil  kerjasama Sister  Province antara  Provinsi  Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia dapat dilihat sebagai berikut : (sumber :  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2000).

## 1.  Pertanian
a.  1992
Peninjauan  obyek-obyek  pertanian  dan  peternakan  di  Queensland  oleh Gubernur  KDH  Tk.  I  Jawa  Tengah  Bp.  H.M.  Ismail  dan  DPRD  Tk.  I  Jawa Tengah.
b.  1993
Penandatanganan  perjanjian kerjasama teknis pertanian antara Pemda Tk.  I Jawa  Tengah  dengan Department  of  Primary  Industry (Wakil  Gubernur Soesmono / Menteri Primary Industry a.i. the Hon. David Hamill).
c.  1994 Juli
Pembentukan Komisi Peternakan yang terdiri  dari :
1)  Kakanwil Perdagangan Prop. Jawa Tengah
2)  Ka. Dinas Peternakan Prop. Dati I Jawa Tengah
3)  Dirut BPD Jawa Tengah
4)  Ketua BKPMD Jawa Tengah
Dengan Program :
1)  Pengembangan  karantina  ternak  di  Cilacap  sebagai  pelabuhan  ternak  di Jawa Tengah – Indonesia
2)  Mengupayakan  import  bibit  sapi  dari  Queensland  untuk  penggemukan dengan pola PIR di Cilacap
3)  Pendirian rumah potong Hewan di  daerah Cilacap untuk sasaran ekspor ke Timur Tengah dan Asia Tenggara.
4)  Mengusulkan  program  pertukaran  staff  baik  dengan  cara  mengirimkan atau  mendatangkan  tenaga  ahli  dari  Queensland  dengan  sasaran  alih terknologi.
d.  1994 September
1)  Peninjauan  dan  pembicaraan  bersama  antara  Gubernur  KDH  Tk.  I  Jawa Tengah  Soewardi  dan  Komisi  peternakan,  pendidikan,  perhubungan, kerjasama antar daerah pemerintah Queensland di Queensland.
2)  Pengiriman Sdr. Tugiyo dari Wonogiri peternak teladan nasional dari Jawa Tengah ke Queensland.
e.  Nopember
 Pengiriman  Dr.  John  Coulter  oleh  pemerintah  Queensland  ke  Jawa Tengah/Clacap  untuk  mengadakan  penelitian  lapangan  dan  penyusunan bussiness plan di Jawa Tengah.
f.  1995
 Pengiriman 2 (dua) staf dari Dinas Peternakan Sdri. Ir. Rosana Gabor dan drh.  Purwono,  ke  Queensland  untuk  selama  3  (tiga)  bulan  guna mempelajari  masalah  inseminasi  buatan  dan  manajemen  pemasaran  atas beaya pemerintah Queensland terkecuali internasional pulang-pergi.
g.  Maret
 Kunjungan  Menteri  Primary  Industry  of  Queensland  dan  rombongan  ke Jawa Tengah.
h.  1995 September Pemantauan Wakil Gubernur Bidang II Bp. Soesmono bersama-sama dengan DPRD  I  untuk  bidang-bidang  pendidikan,  peternakan,  perdagangan  dan turisme.
 Oleh  pemerintah  Queensland  disampaikan  bahwa  melalui  pemerintah Australia telah disalurkan sumbangan ke Indonesia/Bappenas untuk sektor peternakan sebesar US $ 10 juta per tahun Diharapkan pemerintah Jawa Tengah menghubungi pemerintah pusat.
 Pengiriman ahli peternakan, Mr. Ian Smith ke Jawa Tengah
i.  1996
 Dalam  peninjauan  ke  peternakan  sapi  di  Grabag –  Magelang,  oleh pengimpor  sapi  dari  Queensland  (Bp.  Edy)  diperoleh  keterangan  bahwa sekarang  telah  dinikmati  L/C  yang  dibuka  setelah  3  (tiga)  bulan  sapi  dari Queensland tiba di pelabuhan tujuan. Saat ini impor sapi melalui pelabuhan Cilacap  sebesar  35.000  /  per  tahun,  sebenarnya  kapasitas  ini  dapat meningkat tetapi terbentur quota yang ditetapkan oleh Dirjen Peternakan.
Pengiriman ahli peternakan dari Queensland ke Dinas Peternakan Prop.  Dati I Jawa Tengah selama 3 bulan (Mr. John Daniel).
j.  1997
1)  Quota  impor  sapi  yang  ditetapkan  oleh  Dirjen  Peternakan  tahun  ini sebesar 48.800 ekor.
2)  Sampai  dengan  bulan  April  1992  impor  sapi  dari  Queensland  melalui pelabuhan Cilacap sudah mencapai 22.357 ekor.
3)  Data-data impor sapi melalui Cilacap dari Queensland selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun
Pemasukkan  sapi  di  Pelabuhan  Cilacap  dari  Queensland  ( Feedlotter Jawa Tengah) :
a. Tahun 1991  : 2.243 ekor b. Tahun 1992  :      1.181 ekor
c. Tahun 1993  :        936 ekor
d. Tahun 1994  :      5.501 ekor
e. Tahun 1995  :      9.120 ekor
f.  Tahun 1996  :    35.624 ekor
g. Tahun 1997   :   22.357 ekor (s/d bulan April 1997)
(Sumber : Dinas Peternakan Jateng)

## 2.  Pembangunan Perkotaaan & Desa
1993
 Penandatanganan  M.O.U  sebagai  kota  kembar  antara  Pemda  Kodya  Dati  II Semarang dan kota Brisbane pada tanggal 11 Januari .
 Penjajagan kerjasama antara kota Surakarta dan Kota Cairus.
 Pelaksanaan  selanjutnya  oleh  Kodya  Dati  II  Semarang  dan  Kodya  Dati  II Surakarta
3.  Perdagangan dan industri
a.  1992
1)  Pembukaan Queensland Information Centre di BPKMD Jawa Tengah.
2)  Kunjungan misi dagang ke masing-masing negara.
3)  Kerjasama pembangunan rumah potong hewan modern di Salatiga antara PT. Abilowo Jaya Cattle dan EFIC Australia.
4)  Ekspor Jawa Tengah ke Australia melalui negara bagian Queensland : 1990 - US $       9,361,64 juta
1991 - US $       9,020,67 juta
b.  1993
 Pembukaan Central Java Information Centre, di Milton Street, Brisbane.
 Penandatanganan kerjasama antara Kadin  Jawa Tengah dan Queensland Industry and Chamber of Commerce.
1992 - US $      14,967,79 juta
1993 - US $      16,712,31 juta
1994 - US $      21,212,31 juta 1995 - US $      22,500,00 juta
1996 - US $      25,731,00 juta
(Sumber : Kanwil. Perdagangan Jawa Tengah)
 Pengiriman misi dagang ke masing-masing negara.
 Impor Jawa Tengah dari Queensland : 1991 - US $      1,10 juta
1992 - US $      1,38 juta 1993 - US $      1,70 juta 1994 - US $      3,90 juta 1995 - US $      4,50 juta 1996 - US $      5,70 juta (Sumber : Dept. Of Trade and Economic) c.  1994
 Penandatanganan  kontrak  pembelian  kapas  antara  PT.  Bitratex  dan Queensland Cotton sebesar 3,9 juta
 Kunjungan misi dagang Queensland ke Jawa Tengah (bersamaan dengan Governor of Queensland)
 Pembelian 6 (enam) kontainer mebel ukir Jepara dengan PT. Orionindo. d.  1995
 Konperensi  bersama  antara  I.A.B.C.  dan  A.I.B.C.  (gabungan  pengusaha Indonesia – Australia).
 Perjanjian  kerjasama  peningkatan  fasilitas  telpon  di  Jawa  Tengah  antara Telstra Australia MGTI dan PT. Telkom untuk selama 15 (lima belas) tahun meliputi nilai US $ 150,000,00
 Pembelian Saham PT. Coca-Cola Indonesia oleh modal Australia.
e.  1996
Maret
 Kunjungan Y.M. Duta Besar Australia ke Jawa Tengah.
 Kedatangan  2  orang  tenaga  ahli  bidang  manajemen  untuk  membantu pengusaha menengah untuk tinggal selama 1 (satu) bulan di Jawa Tengah. 28 – 29 Pebruari
f.  1999
10 (sepuluh) orang pengusaha Queensland dikoordinir oleh Mr. John Quayle (investor  yang  sudah  ada  di  Semarang  /  PT.Indoreco  -  Ceramic  Product) melihat-lihat  peluang  di  Jawa  Tengah  a.l.  ke  Jepara,  Magelang,  Solo  dan Semarang.

## 4.  Pendidikan dan Iptek
a.  1992
1.  Penandatanganan  Perjanjian  Pendidikan  -  1  antara  Pemerintah Queensland dan Jawa Tengah.
2.  SMU III Negeri Surakarta dengan Smithfields High School.
3.  SMU IV Negeri Surakarta dengan Brible Island High School. Pengiriman  1  (satu)  set  gamelan  pelog/slendro  “Nyai  Jatidiri”  ke  negara bagian Queensland sebagai sumbangan dari Pemda Tingkat  I  Jawa Tengah untuk  lebih  memperkenalkan  budaya  Jawa/  Indonesia  di  Queensland Australia.
Pameran pendidikan Queensland di Semarang dan Solo
b.  1994
1)  Januari
 Pertukaran  5  (lima)  orang  Guru  Bahasa  Indonesia  /  Inggris  ke  II  ke masing-masing propinsi/negara bagian.
2)  Juni
 Penandatanganan  kerjasama  antara  Universitas  Sebelas  Maret  (UNS) dengan Central Queensland University.
 Penandatanganan kerjasama antara Universitas Kristen Satya Wacana dengan University of Rockhamto.
 Penandatanganan kerjasama antara Universitas Satya Wacana dengan Looraine Martin College, Queensland.
 Kerjasama untuk program belajar jarak jauh.
 UKSW  diminta  menyiapkan  bahan-bahan  pelajaran  bahasa  Indonesia dalam CD untuk sekolah-sekolah di Queensland.
 Pertukaran pelajar tingkat SMU sebanyak 10 (sepuluh) orang selama 6 (enam) minggu di masing-masing negara.
c.  1995
1)  Januari
 Pertukaran  5  (lima)  orang  guru  bahasa  Indonesia  /  Inggris  ke  III  ke masing-masing negara.
2)  Mei
 Penandatanganan  kerjasama  pendidikan  ke  III  antara  Pemda  Tk.  I Jateng dengan negara bagian Queensland.
Pelatihan 25 (dua puluh lima) guru Queensland pengajar bahasa Indonesia di IKIP Semarang selama 1 (satu) bulan.
3)  September
 Tim Evaluasi bidang Pendidikan ke Jawa Tengah terdiri dari : a)  Menteri Pendidikan Queensland.
b)  Ny. Pat Evatt Hamill.
c)  Ms. Ruben Sullivan, Deputy Director General.
d)  Mr. Mal Lane, Coordinator, NALSAS.
e)  Mr. Rob Whiddon.
 Penandatanganan  perjanjian  pendidikan  ke  IV  antara  Pemda  Tk.  I Jateng dan negara bagian Queensland.
d.  1996
1.  Pertukaran 5 (lima) orang guru yang ke III ke masing-masing negara,
2.  Pertukaran pelajar SMU ke masing-masing propinsi / negara bagian. Bantuan  I  (seperangkat)  komputer  dari  Pemda  Tk.  I  Jawa  Tengah  ke Persatuan pelajar Indonesia – Queensland.
1)  Maret
 Adanya Perubahan politik pemerintah di Australia, kekuasaan berpindah dari partai buruh ke partai koalisi (National/Liberal)
 Tim Evaluasi Pendidikan dari Queensland : 1.  Mr. Mal Lane
2.  Mr. Joan de Graaf
 Mengevaluasi  kerjasama  bidang  pemerintahan  di  Australia,  kekuasaan berpindah dari partai buruh ke partai koalisi (National/Liberal)
2)  Juni
 Evaluasi Pendidikan dari Jateng Queensland dan sekaligus menghadiri Joint  Conference  IABC-AIBC,  dipimpin  oleh  Wagub  Bidang  II  dengan anggota-anggota :
a)  Ir. Agus Surjono - BKPMD Jateng.
b)  Dra. Oerip Lestari - BKPMD Jateng. c)  Rektor IKIP Semarang.
d)  Drs. Pudjo Kiswanto - Biro Otonomi Daerah Setwilda Tk. I Jateng. e)  Susilo, SH - DPRD I Jateng.
f)  Haryono, BA - DPRD I Jateng.
3)  1996 Oktober
 Tim Evaluasi Queensland ke Jateng, terdiri dari : a)  Mr. Bruce Stewart, manager Indonesia Sekretariat.
b)  Mr. John Daniels, Director Planning, Dept. Of Primary Industry.
c)  Mr. Allan Langdon, Director of Education, Dept. of Education.
e.  1997
1)  Januari
 Mr.  Malcom  Smith  dari  University  of  Griffith  mengadakan  pembuatan video  mengenai  kehidupan  sekolah-sekolah  di  Jateng  untuk  bahan pengajaran bahasa Indonesia di Queensland.
2)  April
 Pengiriman  10  (sepuluh)  pelajar-pelajar  tingkat  SMU  dari  Queensland untuk  selama  6  (enam)  minggu  berada  di  Jawa  Tengah  guna  lebih memahami bahasa dan budaya Jawa.
 Penandatanganan  perjanjian  pendidikan  ke  V  antara  Pemda  Tk.  I Jateng dan negara bagian Queensland tgl. 7 April 1997.
 Pertukaran 5 (lima) orang guru yang ke V ke masing-masing negara.
 Tim Evaluasi Queensland ke Jateng, terdiri dari :
1. Ms. Ruben Sullivan
2. Mr. Allan Langdon.
3. Mr. Mal Lane Berkunjung ke Jawa Tengah
3)  Juni
a)  13  Juni  1997  Jamuan  Makan  Malam  untuk  menghormati  Premier  of Queensland beserta Rombongan yang berkunjung ke Jawa Tengah.
b)  Peresmian  Pembukaan  Kantor  Perwakilan  Queensland  di  Semarang tanggal  14  Juni  1997  oleh  Premier  of  Queensland,  The  Honourable Robert Borbidge, MLA dan Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah.
c)  Ikut  hadir  The  Honourable  Doug  Slack,  Minister  for  Economic Development  and  Trade  and  Minister  Assisting  Premier  serta  Bapak Widjaja Sugarda, Indonesian Consul General in Sydney.
d)  14  Juni  1997  Penandatanganan  Memorandum  of  Understanding Propinsi  Kembar  antara  Jawa  Tengah  dengan  Queensland  oleh Premier of Queensland dan Gubernur KDH Tk.I Jawa Tengah.
f.  1998
1)  8 -10 Januari 1998
Mr.  Allan  Langdon  dan  Mr.  Col  Sutcliffe  dari  Dept.  of  Education Queensland berkunjung ke Jawa Tengah.
2)  9 Februari 1998
Pengiriman 3 (tiga) orang Guru Jawa Tengah ke Queensland Australia.
3)  16-24 Feb 1998
Penandatanganan Perjanjian ke VI. Tim  Pendidikan  Jawa  Tengah  ke  Queensland  untuk  memperbaharui Perjanjian Pendidikan Tahun 1998 /  1999 diwakili oleh Kanwil Depdikbud Propinsi  Jawa  Tengah  dan  Pemerintah  Queensland  diwakili  oleh  Dirjen Pendidikan Queensland di Brisbane.
4)  16 Mei 1998
Guru-guru Queensland kembali ke Australia.
Sehubungan dengan situasi reformasi politik di Indonesia maka Guru-guru Queensland  ditarik  kembali  lebih  awal  2  bulan  sebelum  waktu  utgasnya selesai oleh Pemerintah Queensland.
5)  Juli 1998
Guru-guru  Jawa  Tengah  yang  berada  di  Queensland  atas  biaya Pemerintah Queensland diperpanjang masa tugasnya selama 1 tahun dan pada bulan Desember tahun 1998 kembali ke Jawa Tengah untuk liburan selama satu bulan dan juga atas biaya Pemerintah Queensland.
6)  Desember 1998
3 orang guru Jawa Tengah : Ibu Hartiti – Bapak Sumadi – Bapak Hasyim berlibur di Jawa Tengah. Biaya tanggungan Pemerintah Queensland.
g.  1999
1)  Januari 1999
3  orang  guru  Jawa  Tengah  kembali  ke  Queensland  untuk  kontrak mengajar Bahasa Indonesia selama 1 (satu) tahun.
2)  23-26 Maret
 Mr. Allan R. Langdon berkunjung ke Jawa Tengah
 MR.  ALLAN  R.  LANGDON,  MANAGER  LOTE,  SOSE,  HPE.  DEPT. EDUCATION  QUEENSLAND  berkunjung  ke  Jawa  Tengah  dalam rangka  menjajagi  kemungkinan  pelaksanaan  Perjanjian  Pendidikan untuk  tahun  1999/2000  antara  Pemda  Jawa  Tengah  dengan  Negara Bagian  Queensland  Australia  serta  peninjauan  ke  SMU  15  Semarang dan SMU Salatiga.
3)  11-15 Mei 1999
Kunjungan Tim Kesehatan dari Brisbane Tamu dari Mater Mother’s Hospital Brisbane.
1. Ms. Jenny Skinner, Director Mate Mother’s Hospital
2.  Ms. Linda Shields, Staf
Menandatangani  kerjasama  di  bidang  Kesehatan  antara  RS.  Mater Mother’s Hospital Brisbane dengan RSU Dr. Kariadi Semarang.
Kunjungan  ke  Kantor  Gubernur  KDH.  Tk.  I  Jawa  Tengah          (diterima Wagub II) - RSU Dr. Kariadi - Akper Semarang.
4)  Juli-Agustus 1999
-  Pengurusan perpanjangan visa, paspor, dan stay permit bagi para guru Jawa  Tengah  maupun  Queensland  yang  akan  melaksanakan  program pertukaran.
-  Pemerintah  Negara  Bagian  Queensland  mengirimkan  5  orang  guru  ke Jawa Tengah yang ditugaskan untuk mengajar Bahasa Inggris di SMU- SMU Jawa Tengah.
Pemerintah  Negara  Bagian  Queensland  menghendaki  perpanjangan masa tugas Guru-guru Jawa Tengah yang mengajar Bahasa Indonesia di Queensland  untuk  jangka  waktu  satu  tahun.  Pemerintah  Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memberikan ijin serta persetujuan bagi Guru-guru
Jawa  Tengah  yang  ditugaskan  di  Queensland  untuk  perpanjangan  masa tugas selama satu tahun dengan persyaratan Pemerintah Negara Bagian Queensland  Australia  bersedia  menanggung  segala  beban  biaya  yang timbul  berkaitan  dengan  perpanjangan  masa  tugas  guru  Jawa  Tengah dimaksud.
5)  Nop-Des 1999
-  Guru-guru  Jawa  Tengah  yang  bertugas  di  Queensland  mendapat liburan  di  Tanah  Air  Indonesia  atas  biaya  dan  tanggungan  Pemerintah Queensland selama satu bulan
h.  2000
1)  Januari
-  Guru Jawa Tengah yang ditugaskan di Queensland kembali ke Autralia setelah menjalani masa liburan selama satu bulan di Jawa Tengah guna melanjutkan  tugas  mengajar  Bahasa  Indonesia  selama  satu  tahun  di Negara Bagian Queensland dengan membawa keluarganya atas biaya pribadi.
2)  Pebruari 2000 Seminar tentang Potensi Unggulan Jawa Tengah – Queensland -  Menyelenggarakan Seminar tentang Potensi Unggulan Jawa Tengah – Queensland yang  dilaksanakan  pada  tanggal  28  Pebruari  2000 bertempat di Hotel Ciputra Semarang.
-  Menggalang  koordinasi  serta  persiapan  dalam  rangka  pelaksanaan kunjungan The Honourable Peter Beattle, MLA, Premier of Queensland beserta Rombongan di Jawa Tengah yang menurut rencana dijadualkan pada bulan April 2000.
-  Mengkoordinasikan  dan  mempersiapkan  bahan  guna  pelaksanaan penandatanganan  M.O.U.  antara  Kanwil  Departemen  Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dengan Yayasan Matter Hospital Queensland
3)  April 2000
-  Kunjungan The Honourable Peter Beattle, MLA, Premier of Queensland beserta rombongan
-  Kunjungan  The  Honourable  Peter  Beattlem  MLA,  Premier  of Queensland  beserta  rombongan  di  Jawa  Tengah  dengan  jadwal  acara sebagai berikut :
4)  6 April 2000
-  Pertemuan  dengan  mantan  Wakil  Gubernur  Jawa  Tengah –  Bapak  Ir. Soesmono  Martosiswojo,  MBA,  MM  dan  unsur  pendidikan  dari  IKIP Negeri / UNES Semarang dilanjutkan makan malam bersama.
5)  7 April 2000
-  Pertemuan  dengan  Gubernur  Jawa  Tengah  yang  diwakilkan  kepada Wakil  Gubernur  Jawa  Tengah  Bidang  Ekonomi  dan  Pembangunan – Bapak  H.  Djoko  Sudantoko,  S.Sos,  MM  dilanjutkan  dengan penandatanganan  M.O.U.  antara  Kanwil  Departemen  Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dengan Yayasan matter Hospital Queensland
Seleksi  acara  penandatanganan  M.O.U.  dilanjutkan  dengan  peninjauan Laboratorium Bahasa Inggris di Srondol, RSU Dr. Kariadi serta peninjauan di wilayah Surakarta.
6)  31 Juli 2000
Pengiriman  seorang  guru  Jawa  Tengah  atas  permintaan  Pemerintah Queensland
-  Guru  Bahasa  Inggris  dari  SMU  I  Surakarta  (Bpk.  Drs.  Muh  Hasyim) ditugaskan  untuk  mengajar  Bahasa  Indonesia  di  Negara  Bagian Queensland  Australia  atas  beban  biaya  ditanggung  sepenuhnya  oleh Pemerintah  Queensland  setelah  melalui  persetujuan  Pemda  Jawa Tengah dan Kakanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah dengan biaya.

## 5.  Perhubungan dan Pariwisata
a.  1993
 Pertukaran staf ahli Conservasi dan Pariwisata.
 Kerjasama pengembangan agro wisata Sodong Semarang.
b.  1994
 Pembicara kerjasama bidang perhubungan dan wisata
 Pembentukan komisi perhubungan dan wisata, terdiri : 1.  Ka. Kanwil Perhubungan.
2.  Ka. Dinas LLAJR Ka. Kanwil Parpostel.
3.  Bupati KDH Cilacap.
4.  Direktur Kawasan Industri Cilacap.
5.  Perumpel II Cab. Semarang dan Cilacap.
c.  1995 Mei
Joint Conference IABC-AIBC di Semarang
Bantuan dari pemerintah Queensland untuk melakukan Pre Feasibility Study mengenai pengembangan pelabuhan Cilacap yang dilaksanakan oleh Cornell and Wagner (DR. Charlie Miller).

## B.5. Pembahasan B.5.a. Periode Tahun 1992 - 2000
Kerjasama Sister  Province (Provinsi  Kembar)  antara  Provinsi  Jawa  Tengah dengan  Negara  Bagian  Queensland  Australia  periode  1992  hingga  tahun  2000 berjalan  dengan  efektif.  Tingkat  efektivitas  kerjasama  ini  diukur  dari  terealisirnya program – program :
1.  Program pertukaran staff baik dengan cara mengirimkan atau mendatangkan tenaga  ahli  dari  Queensland  dengan  sasaran  alih  terknologi.  Program  ini terealisir dengan :
 Pengiriman 2 (dua) staf dari Dinas Peternakan Sdri. Ir. Rosana Gabor dan drh.  Purwono,  ke  Queensland  untuk  selama  3  (tiga)  bulan  guna mempelajari masalah inseminasi buatan dan manajemen pemasaran atas beaya pemerintah Queensland  pulang-pergi
 Pengiriman ahli peternakan Mr. Ian Smith ke Jawa Tengah.
 Pengiriman  ahli  peternakan  dari  Queensland  Mr.  John  Daniel,  ke  Dinas Peternakan Pro. Dati I Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan.
2.  Bidang  perdagangan  dan  industri  terjadi  peningkatan  ekspor  impor  antara Queensland dengan Jawa Tengah sebagaimana data berikut :
 Ekspor Jawa Tengah ke Australia melalui negara bagian Queensland : 1990 - US $       9,361,64 juta 1991 - US $       9,020,67 juta
1992 - US $      14,967,79 juta
1993 - US $      16,712,31 juta 1994 - US $      21,212,31 juta
1995 - US $      22,500,00 juta
1996 - US $      25,731,00 juta (Sumber : Kanwil. Perdagangan Jawa Tengah)
 Ekspor Jawa Tengah ke Australia melalui negara bagian Queensland : 1990 - US $       9,361,64 juta 1991 - US $       9,020,67 juta
1992 - US $      14,967,79 juta
1993 - US $      16,712,31 juta
1994 - US $      21,212,31 juta 1995 - US $      22,500,00 juta 1996 - US $      25,731,00 juta
(Sumber : Kanwil. Perdagangan Jawa Tengah)
 Impor Jawa Tengah dari Queensland : 1991 - US $      1,10 juta
1992 - US $      1,38 juta
1993 - US $      1,70 juta
1994 - US $      3,90 juta
1995 - US $      4,50 juta 1996 - US $      5,70 juta (Sumber : Dept. Of Trade and Economic)
Efektifitas  kerjasama  di  bidang  perdagangan  dan  industri  juga  dapat  dilihat dari
 Penandatanganan  kontrak  pembelian  kapas  antara  PT.  Bitratex  dan Queensland Cotton sebesar 3,9 juta
 Kunjungan  misi  dagang  Queensland  ke  Jawa  Tengah  (bersamaan dengan Governor of Queensland)
 Pembelian 6 (enam) kontainer mebel ukir Jepara dengan PT. Orionindo.
 Perjanjian kerjasama peningkatan fasilitas telpon di Jawa Tengah antara Telstra  Australia  MGTI  dan  PT.  Telkom  untuk  selama  15  (lima  belas) tahun meliputi nilai US $ 150,000,00
 Pembelian Saham PT. Coca-Cola Indonesia oleh modal Australia.
 Konperensi bersama antara  I.A.B.C.  dan  A.I.B.C.  (gabungan pengusaha Indonesia – Australia).
 Kedatangan  2  orang  tenaga  ahli  bidang  manajemen  untuk  membantu pengusaha  menengah  untuk  tinggal  selama  1  (satu)  bulan  di  Jawa Tengah.
 Pendirian rumah potong Hewan di  daerah Cilacap untuk sasaran ekspor ke Timur Tengah dan Asia Tenggara.
 Kerjasama  pembangunan  rumah  potong  hewan  modern  di  Salatiga antara PT. Abilowo Jaya Cattle dan EFIC Australia.
3.  Bidang  Pembangunan  Perkotaan  dan  Desa  dapat  diukur  dari  terealisirnya Penandatanganan  M.O.U  sebagai  kota  kembar  antara  Pemda  Kodya  Dati  II Semarang  dan  kota  Brisbane  pada  tanggal  11  Januari  dan  Penjajagan kerjasama antara kota Surakarta dan Kota Cairus.
4.  Bidang  Pendidikan  dan  Iptek  dapat  diukur  dari  terealisirnya  program – program sebagaimana tercantum dalam  Tabel 1 di atas.
Dilihat  dari  hasil  pencapaian  sebagaimana  tersebut  di  atas,  dapat  dikatakan bahwa  kerjasama sister  province antara  Jawa  Tengah  dengan  negara  bagian Queensland  Australia  periode  tahun  1992 –  2000  berjalan  efektif.  Efektifitas  juga dapat  dilihat  dari  tidak  terhentinya  kerjasama  dalam  bentuk  MoU  saja  tetapi  MoU benar – benar terealisir di lapangan.

## B.5.b. Periode Tahun 2002 – 2007
Kerjasama  Sister  Province  antara  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  Negara Bagian Queensland Australia juga mengalami pasang surut sebagaimana hubungan Indonesia  dengan  Australia.  Peristiwa  lepasnya  Timor  Timur  dari  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdampak  negatif  terhadap  hubungan  Indonesia – Australia.  Keberpihakan  Australia  terhadap  keinginan  Timor  Timur  untuk  lepas  dari RI, membangkitkan ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap Pemerintah Australia. Ketidakpuasan  ini  ditunjukkan  salah  satunya  dengan  maraknya  demonstrasi – demonstrasi yang memprotes campur tangan Australia dalam urusan Timor Timur.
Demonstrasi  juga  kerap  dilakukan  di  depan  gedung  BKPMD  Provinsi  Jawa Tengah  dimana  gedung  tersebut  merupakan  Queensland  Information  Centre. Demostrasi –  demonstrasi  ini  berakibat  pada  ditutupnya  kantor  Queensland Information  Centre  di  Jawa  Tengah  dan  kemudian  kegiatan  dialihkan  ke  Jakarta  di Kedutaan Besar Australia.
Tragedi bom Bali tahun 2003 juga sangat mempengaruhi hubungan Indonesia Australia  yang  berdampak  pula  pada  kerjasama Sister  Province Jawa  Tengah – Queensland. Peristiwa bom Bali mengakibatkan pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan travel warning yaitu kebijakan melarang warga Australia untuk berkunjung ke Indonesia.
Dua  peristiwa  besar  di  atas,  berpengaruh  cukup  signifikan  terhadap hubungan  Indonesia –  Australia,  yang  secara  langsung  berpengaruh  pula  pada kerjasama Sister Province Jawa Tengah – Queensland. Pada masa atau periode ini kerjasama Sister Province Jawa Tengah – Queensland bisa dikatakan dalam kondisi tiarap.
Adapun  kerjasama  Sister  Province  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  Negara Bagian  Queensland  Australia  periode  tahun    2002 –  2007  dapat  dilihat  sebagai berikut :
(sumber  :  Biro  Otonomi  Daerah  dan  Kerjasama,  bagian  Kerjasama  Luar  Negeri Provinsi Jawa Tengah).
1.  Pertanian (dalam arti luas)
Leading sektor : dinas peternakan
Rencana kerjasama : Peningkatan
pengetahuan dan alih teknologi penggemukan sapi  potong dari Australia Realisasi kerjasama : Pembelian  sapi  potong  sebanyak  8  ekor  Tahun  2006 ditempatkan  di  Balai  Inseminasi  Buatan  Sidomulyo Ungaran Permasalahan : Karena  kerjasama  yang  dijalin  bersifat  lepas  dan  tidak mengikat Rencana tindak lanjut  : Kerjasama dengan Queensland masing perlu dilanjutkan karena  Prov.  Jawa  Tengah  masih  perlu mengembangkan teknologi peternakan khususnya sapi 2.  Pembangunan kota dan desa Leading sektor : Badan Pemberdayaan Masyarakat Rencana kerjasama : -
Realisasi kerjasama   : Tidak melaksanakan kegiatan
Permasalahan : Saat  ini  Prioritas  program  adalah  penanganan  bencana alam dan pemberdayaan masyarakat sehingga kerjasama dengan Queensland belum dilaksanakan
Rencana tindak lanjut  : Kerjasama  dengan  Queensland  masih  perlu  dilanjutkan
untuk  mempercepat  proses  alih/transfer  teknologi  bagi masyarakat (Teknologi Tepat Guna) 3.  Perhubungan dan pariwisata Leading sektor : Dinas Pariwisata Rencana kerjasama   : a. Penyelenggaraan  incetive  tour  bagi  karyawan  usaha pariwisata
b. Penyusunan    paket  wisata  dan  tukar  menukar informasi  pariwisata  Jawa  Tengah  untuk  pasar Queensland
c.  Penyelenggaraan  FAM  Tour  untuk  BPW.  Penulis Wisata dan wartawan dan Queensland d. Partisipasi acara pameran, peristiwa dan pasar wisata di Queensland e. Pertukaran pegawai Pemerintah f.  Bidang Perhubungan Realisasi kerjasama   : a. Tidak dilaksanakan b. Tidak dilaksanakan c.  Tidak dilaksanakan d. Road  Show  pelaku  usaha  pariwisata  dalam  rangka promosi  dan  Borobudur  International  Festival  tahun 2002. e. Tidak dilaksanakan f.  Tidak dilaksanakan Permasalahan : a. Adanya  kebijakan  travel  warning  dan  Pemerintah Federal  Australia  (terjadinya  tragedi  bom  Bali)  tahun 2003 yang melarang warga negaranya berkunjung ke Indonesia
b. Tidak  ada,  kegiatan  tersebut  telah  dilaksanakan  dan bukan kegiatan yang kontinyu.
c.  Tidak ada
d. Tidak ada
Rencana tindak lanjut  :
a. Kerjasama  dengan  Queensland  masih  perlu dilanjutkan karena  promosi  pariwisata  harus  terus digalakkan serta perlunya alih pengetahuan pengembangan  keparieisataan  Jawa  Tengah  yang terpadu dengan pemeliharaan kelestarian lingkungan
b. Kerjasama perlu dilanjutkan karena bidang perhubungan  terkait  dengan  kerjasama  sektor lainnya.
4.  Industri
a.  Leading sektor
: Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM
Rencana kerjasama  : Pameran  dan  pemanfaatan  tradecentre  Queensland untuk UKM Jateng
Realisasi kerjasama  : Tidak dilaksanakan
Permasalahan : Tidak ada Rencana tindak lanjut  : Tidak ada b.  Leading sektor : Dinas Perindustrian Rencana kerjasama  : 1. Diklat  Penerapan  teknologi  industri  rumah  tangga bagi UKM 2. Pendampingan usaha kepada UKM Realisasi kerjasama  : Tidak dilaksanakan Permasalahan : Tidak ada Rencana tindak lanjut  : 1. Kerjasama  tidak  dilanjutkan karena  pangsa pasarnya kecil 2. Tidak ada 5.  Perdagangan dan Investasi a.  Leading sektor : Dinas Perdagangan Rencana kerjasama  : Realisasi kerjasama  : Tidak melaksanakan kegiatan Permasalahan : 1. Ekspor  dan  impor  Prov.  Jateng  dan  Queensland tidak  sebanding,  eksport  lebih  kecil  dibandingkan impor 2. Peluang pasar produk Jateng relatif kecil (penduduk Queensland hanya ± 300 ribu)
Rencana tindak lanjut  : Kerjasama  Bidang  perdagangan  tidak  dilanjutkan dikarenakan  neraca  perdagangan  tidak  seimbang (minus) dan peluang pasar relatif kecil b.  Leading sektor : BPM Rencana kerjasama  : Sosialisasi dan pemanfaatan peluang dan investasi di Jawa Tengah Realisasi kerjasama  : Tidak melaksanakan kegiatan Permasalahan : Situasi  kondisi  keamanan  dan  sosial  politik  di Indonesia kurang kondusif Rencana tindak lanjut  : Kerjasama Bidang
investasi dilanjutkan dikarenakan saat ini Investor Australia (26 perusahaan) menempati urutan keenam PMA di Jawa Tengah 6.  Pendidikan dan kebudayaan Leading sektor : Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan Rencana kerjasama : Pertukaran guru dan Pelajar Realisasi kerjasama   :
a.  Tahun 2002
1. Jawa Tengah
Pengiriman 8 siswa dan 2 orang guru
2. Queensland
Pengiriman 8 siswa dan 2 orang guru b.  Tahun 2003
1. Jawa Tengah
 Pengiriman 8 siswa, 2 orang guru dan 2 orang perencana pendidikan
 Rintisan program kelas Imersi yang merupakan adopsi dari Queensland 2. Queensland tidak mengirimkan siswa dan guru
c.  Tahun 2004
1. Jawa Tengah
 Pengiriman 8 siswa, 2 orang guru dan 2 orang perencana pendidikan
 Pelaksanaan kelas Imersi 12 sekolah (6 SMP dan 6 SMA) di 6 Kab./Kota Jawa Tengah
2. Queensland
 Tidak mengirimkan siswa dan guru
 Secara  informal,  1  orang  guru  (Greg  Miller)  mengadakan  kunjungan  ke sekolah Imersi Jawa Tengah.
d.  Tahun 2005
1. Jawa Tengah
 Pengiriman 4 orang guru
 Pengembangan kelas Imersi 24 sekolah di 12 Kab./Kota serta 12 sekolah secara swadharma
2. Queensland
 Tidak mengirimkan siswa dan guru
 Secara  informal,  1  orang  guru  (Greg  Miller)  mengadakan  kunjungan  ke sekolah Imersi Jawa Tengah.
e.  Tahun 2006
1. Jawa Tengah
Pengiriman 4 orang guru
2. Queensland
 Tidak mengirimkan siswa dan guru
 Secara  informal,  1  orang  guru,  7  orang  siswa  dan  1  orang  tua  siswa berkunjung ke Jawa Tengah.
Permasalahan
: Adanya  kebijakan  travel  warning  dari  Pemerintah Federal  Australia  (terjadinya  tragedi  bom  Bali)  tahun 2003  yang  melarang  warga  negaranya  berkunjung  ke Indonesia sehingga rencana kerjasama antar pemerintah tidak dilaksanakan
Rencana tindak lanjut  : Kerjasama Bidang pendidikan dilanjutkan dikarenakan  adanya  manfaat  dari  kerjasama  tersebut, antara lain :
 Peningkatan kualitas guru dan siswa
 Pengembangan program kelas imersi
 Pengembangan sekolah bertaraf Internasional mensyaratkan  adanya  kerjasama  bidang  pendidikan dengan  LN  saat  ini  Jateng  hanya  mempunyai kerjasama dengan Queensland 7.  Bidang-bidang lain a.  Kesehatan Leading sektor : Margono Soekardjo Rencana kerjasama  : -
Realisasi kerjasama  : Tahun  2004  Pengiriman  2  orang  dokter  dan  1  orang
perawat kesehatan 1 bulan
Permasalahan
: Belum menjadi program yang kontinyu
Rencana tindak lanjut : Kerjasama masih perlu dilanjutkan karena berdampak positif bagi peningkatan SDM perawat dan dokter b.  SDM aparatur Leading sektor : Badan Kepegawaian Daerah Rencana kerjasama  : -
Realisasi kerjasama  :
 Pengiriman 3 orang SDM Aparatur untuk melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Queensland di Brisbane th 2003  Pengiriman  8  orang  SDM  Aparatur  untuk  short course di Universitas Queensland di Brisbane tahun 2004 Permasalahan : Belum menjadi program yang kontinyu Rencana tindak lanjut  : Kerjasama masih perlu dilanjutkan karena berdampak meningkatkan pengetahuan dan wawasan
SDM aparatur
Dilihat  keterangan tersebut  diatas,  periode  tahun  2002 –  2007  ini  dapat dikatakan  kerjasama  Sister  Province  antara  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  Negara Bagian  Queensland  Australia  tidak  efektif.  Ketidakefektifan  ini  dapat  dilihat  dari beberapa jenis kerjasama yang tidak dilaksanakan, seperti di bidang Pembangunan Kota dan Desa, Perhubungan dan Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Investasi. Pada periode ini bidang atau jenis kerjasama yang berjalan hanya ada pada bidang pendidikan dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
Bidang  pendidikan  dapat  berjalan  efektif  antara  lain  dikarenakan  adanya program  Rintisan  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (RSBI)  yang  mensyaratkan kerjasama Sister  School .  Dalam  rangka  RSBI  ini  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jawa Tengah  telah  menjalin  kerjasama  Sister  School  dengan  11  (sebelas)  sekolah  di Negara  Bagian  Queensland.  (hasil  wawancara  dengan  bapak  Susilo  Adi  ,  SE.  MSi selaku Pinpro Kerjasama Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kamis 22 Oktober 2009 jam 12.00 WIB, jalan Pemuda Semarang).
Kerjasama  bidang  pendidikan  juga  dilakukan  oleh  Universitas  Diponegoro Semarang  dengan  University  of  Queensland  Australia.  Kerjasama  dilakukan dibidang penelitian, program double degree antara Magister Ilmu Administrasi Undip dengan  The  University  of  Queensland,  dan  juga  kerjasama  berupa  kursus  singkat yang  antara  lain  dilaksanakan  oleh    empat  mahasiswa  jurusan  Ilmu  Kelautan Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu  kelautan  (FPIK)  Undip.  Mahasiswa  FPIK  ini mendapatkan grant mengikuti kursus singkat Marine Tropical Invertebrate di Center for  Marine  Studies,  University  of  Queensland,  Australia  pada  bulan  Juli-Agustus 2007. Selain itu lima mahasiswa mengikuti kursus singkat mengenai Advance Coral Reef  Ecology  dan  International  Conference  tentang  Coral  Reef  Management  di Heron Island Research Station, Center for Marine Studies, University of Queensland Australia pada bulan Agustus 2005.

## B.5.c. Faktor Pendukung
Dari hasil analisis mengenai kerjasama Sister Province antara Provinsi Jawa Tengah  dengan  Negara  Bagian  Queensland Australia  dapat  ditemukan faktor  yang mendukung  kerjasama  tersebut.  Faktor  pendukung  antara  lain  kesempatan  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  pada  Pemerintah  Daerah  yang  dituangkan  dalam
pasal 42 (ayat c), pasal 42 (ayat f), pasal 42 (ayat1g) , pasal 169 (ayat 1) dan pasal 170 (ayat 1) Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Faktor  pendukung  lainnya  ialah  dilaksanakannya  program  RSBI  di  Provinsi Jawa  Tengah  yang  mensyaratkan  adanya  kerjasama Sister  School dengan  negara lain.

## B.5.d. Faktor Penghambat
Ada  beberapa  faktor  penghambat  efektivitas  kerjasama Sister  Province antara  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  Negara  Bagian  Queensland  Australia  yaitu antara lain :
a.    kurangnya  dukungan  dana,  selama  ini  kerjasama Sister  Province untuk Provinsi  Jawa  Tengah  didanai  oleh  APBD  yang  jumlahnya  kurang memadai.  Hal  ini  mengakibatkan  antara  lain  kantor Cetral  Java Information  Centre tidak  dapat  berfungsi  maksimal  akibat  tidak  ada  dana untuk  menggaji  staf,  sehingga Central  Java  Information  Centre hanya kadang- kadang ditunggu oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di  Australia.  Akibatnya  karena  hanya  mengandalkan  kesukarelaan  dari para  mahasiswa,  maka Central  Java  Information  Centre ini  tidak  dapat berfungsi  efektif,  penyebabnya  antara  lain  karena  para  mahasiswa  tidak menguasai secara memadai mengenai seluk beluk serta potensi yang ada pada  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  Jawa  Tengah.  Lain  halnya dengan  Negara  Bagian  Queensland  yang  mendapat  dukungan  dana  dari APBN  Pemerintah  Australia,  mereka  dapat  membayar  staf  professional sehingga Queensland Information Centre dapat berfungsi dengan baik. b.  naik  turunnya  hubungan  Indonesia –  Australia  yang  diakibatkan  kondisi politik dan ekonomi di kedua negara.

## B.5.e. Dampak Negatif
Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  hampir  tidak  ada  dampak  negatif  dari kerjasama sister  province antara  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  negara  bagian Queensland Australia. Bahkan apabila dilihat dari hasil yang telah dicapai selama ini bentuk  kerjasama  tersebut  sedikit  banyak  telah  menyumbang  kemajuan  bagi masyarakat  Jawa  Tengah  baik  secara  kasat  mata  maupun  yang  tidak  kasat  mata ( intangible ). Secara kasat mata dapat dilihat dari hasil kerjasama fisik, adapun yang intangible dapat  dilihat  dari  terbentuknya  image  positif  warga  Australia  terhadap Indonesia.

## C. PENUTUP C.1. Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  penelitian  tentang  kerjasama Sister Province antara Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia adalah :
1.  Kerjasama Sister Province periode tahun 1992 – 2000 berjalan efektif.
2.  Kerjasama Sister Province periode tahun 2000 – 2007 tidak berjalan efektif.
3.  Kendala  atau  hambatan  ada  pada  sumber  pendanaan  dan  fluktuasi  naik turunnya hubungan Indonesia – Australia.
4.  Faktor pendukung adalah kesempatan yang diberikan pemerintah pusat pada daerah melalui UU Nomor 32 tahun 2004.
5.  Tidak  ada  dampak  negatif  dari  kerjasama Sister  Province antara  Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia.

## C.2. Saran
Berikut adalah beberapa saran yang peneliti sampaikan :
1.  Diperlukan  adanya  dukungan  dana  dari  Pemerintah  Daerah  dengan menambah besaran dana pada APBD di pos kerja sama luar negeri .
2.  Perlu  dilakukan  koordinasi  yang  baik  antara  Biro  Kerjasama  Luar  Negeri dengan Dinas – dinas yang menjalin kerjasama dengan Queensland.
3.  Kunjungan  ke  Queensland  sebaiknya  tidak  perlu  dilakukan  dengan  jumlah personil  yang  besar  tetapi  cukup  dilakukan  oleh  orang –  orang  dari  dinas yang berkepentingan dan benar – benar memahami visi dan misi kunjungan.
4.  Dilakukan  evaluasi  setiap  akhir  tahun  perjanjian  oleh  Biro  Kerjasama  Luar Negeri dan oleh masing – masing Dinas terkait.

## DAFTAR RUJUKAN
Buku : Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1998. Bakry, Suryadi Umar. Pengantar Hubungan Internasional , Jakarta: Jayabaya University Press, 1999. Columbis  A.  Theodore  dan  Wolfe  H.  James. Introduction  to  International  Relations,  Power  and Justice, New Jersey :Prestice-Hall, Inc., 1978.
Dunn,  William  N. Pengantar  Analisa  Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Presss, 2003 . Frankel, J.. Hubungan Internasional , Jakarta:Sungguh Bersaudara, 1980. Jatmika, Sidik. Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional , Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2001.
Holsti, K.J. Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis , Jakarta: Erlangga, 1989. Miles & Huberman. Oualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods, Beverly Hills, London: Sage Publications, 1984. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung.: PT. Remaja Rosadakarya, 2007. Nugroho, Riant D. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi , Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004 Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Sumber dari Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah :
Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang – undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor:  09/A/KP/XII/2006/01  tentang  Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3  tahun    2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
Lain  - lain : Kompas, Jakarta, 6 Februari 2001. Kompas, Jakarta, 9 Februari 2007 Kompas, Jakarta, 12 Februari 2007 http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=22263 http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/21/khal.htm http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=1761 http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM07_061.html http://www.kesimpulan.co.cc/2009/03/kajian-mengenai-perjanjian-perjanjian-kerjasama.html http://www2.kompas.co/kompas-cetak/0307/24/jateng/452382.htm http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM07_061.html