## Analisis Perilaku Organisasi terhadap Implementasi Clinical Pathway Pasien dengan ST-Elevasi Miokard Infark di RSUP dr. Kariadi Semarang
Muh. Mukhlis Sujudi * , Sutopo Patria Jati ** , Farid Agushybana **
* RSUP dr. Kariadi Semarang
** Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro *email: m_mukhlis1974@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Implementation  of  CP  (clinical  pathway)  as the  main  requirement  for  quality  control  and hospital  costs  is  important  in  providing services.  CP  implementation  is  influenced  by many factors. As many as 90% of filling in CP was  not  policies  and  SOPs  based.  This  study aims  to  determine  organizational  behavior towards the implementation of CP in patients with  STEMI  at  dr.  Kariadi  Semarang.  This research  was  a  qualitative  descriptive  study. Collecting  data  through  in-depth  interviews and  observations.  Interviews  were  conducted to  6  informants  who  were  selected  using purposive  sampling  technique.  Data  were analyzed  descriptively  and  presented  in narrative  form.  The  results  showed  that  the implementation of CP in dr. Kariadi Semarang has  been  carried  out  since  2012  and  has undergone adjustments to the KARS standard in  the  Guidelines  for  the  Preparation  of Clinical  Practice  Guidelines  and  Clinical Pathways in Integrated Care according to the 2012 Hospital Accreditation Standard Edition I. The hospital director assigned the Director's Decree  No.  HK.00.01/I.IV/600/2016,  No. KP.08.02/I.IV/434/2016, No.
HK.00.01/I.IV/432/2016 and SOPs to support
CP  implementation.  The  adequacy  of  the workforce needs to be reconsidered. Compliance  with  CP  implementation  has  not been maximized. Barriers to the implementation  of  CP  was  limited  human resources,  CP  has  not  been  integrated  with RME  in  real  time,  recapitulation  of  CP  was
retrospective,  evaluation  of  compliance  by yanmed  has  not  been  audited  by  the  Medical Committee  on  a  regular  basis,  PPA compliance,  consistency  of  medical  record writing,  and  patient  condition.  Monitoring, evaluation  and  communication  need  to  be developed  to  optimize  the  implementation  of CP.
Keywords : Implementation, Clinical Pathway, Patients with STEMI, Barrier

## PENDAHULUAN
Rumah sakit merupakan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan  secara  paripurna  dan  dituntut mampu  memberikan  pelayanan  yang  aman, bermutu dan terjangkau. 1 CP (c linical pathway ) merupakan  syarat  utama  kendali  mutu  dan biaya  rumah  sakit  dalam  memberikan penanganan  terhadap  kasus  yang  berpotensi membutuhkan  biaya  pelayanan  besar. 2 CP menjadi  dokumen  wajib  sebagai  standar akreditasi rumah sakit versi Komisi Akreditasi Rumah  Sakit  (KARS)  2012. 3 CP  disusun berdasarkan  standar  pelayanan  dari  masing- masing profesi yang disesuaikan dengan strata sarana  pelayanan  rumah  sakit. 4 Pengisian  CP dilakukan  oleh  dokter  umum  dari  bidang pelayanan  medik  dan  perawat  MPP  (Manajer Pengelolaan  Pasien).  Pengisian  CP  mengacu pada isi rekam medik pasien yang dikelola oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) dan PPJA (Perawat Penanggung Jawab Asuhan). 5

## Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia
Berdasarkan  hasil  studi  pendahuan diperoleh  informasi  bahwa  penyakit  jantung koroner  merupakan  jenis  penyakit  peringkat pertama  yang  mendapatkan  perawatan  di Rumah  Sakit  dr. Kariadi  Semarang.  Penyakit jantung  koroner  dibedakan  menjadi  STEMI ( ST-Elevasi  Miokard  Infark ),  NSTEMI  ( Non ST-Elevasi Miokard Infark )  dan UAP ( Unstable  Angina  pectoris ). 6 Tatalaksana pasien dengan STEMI mengacu pada CP PCI
( Percutaneous Coronary
Intervention ), fibrinolitik dan medika mentosa. 7,8 Hasil studi pendahuluan  menunjukkan  bahwa  sebanyak 90% pengisian CP pasien dengan STEMI pada bulan  Oktober  2019  tidak  sesuai  dengan  CP. Pengisian  CP  hanya  dilakukan  pada  hari pertama  saat  dilakukan  tindakan  PPCI ( Primary  Percutaneus  Coronary  Intervenci ). Hasil  wawancara  dengan  dokter  umum  dari bidang  pelayanan  medik  dan  perawat  MPP menyatakan bahwa kondisi tersebut dikarenakan  kurangnya  pemahaman  SDM (Sumber Daya Manusia) terkait pengisian CP melalui  elektronik  rekam  medik,  kurangnya sarana  prasarana  (komputer  dan  ruangan), serta kolom rekam medik elektronik yang tidak bisa diakses oleh petugas pengisi CP.
Penerapan  CP  sangat  memerlukan dukungan dari pihak rumah sakit dalam bentuk kebijakan  yang  lebih  efektif  dan  efisien. Kebijakan  rumah  sakit  merupakan  dasar hukum  untuk  pelaksanaan  suatu  program. 9 Jumlah  tenaga  kerja,  pengetahuan,  sikap  dan kepatuhan  tenaga  kesehatan  berhubungan dengan  keberhasilan  penerapan  CP  di  rumah sakit. 10 Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui  perilaku  organisasi  terhadap implementasi CP pada pasien dengan STEMI di RSUP dr. Kariadi Semarang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui wawancara mendalam ( indepth interview ) dan  observasi  di  RSUP  dr.  Kariadi Semarang.  Wawancara  dilakukan  kepada  6 orang  informan yaitu  satu  dokter  DPJP,  tiga perawat PPJA, dan dua staf bagian manajemen.  Informan  dipilih  menggunakan teknik purposive sampling . Observasi dilakukan untuk
memperkuat hasil
wawancara. Observasi dilakukan dengan  cara pengamatan dan pencatatan mengenai implementasi  CP.  Analisis  data  dilakukan secara  deskriptif  dan  disajikan  dalam  bentuk narasi  yang  lengkap  dan  sistematis.  Analisis data  dilakukan  selama  proses  pengumpulan data hingga proses pengumpulan data selesai. Interpretasi  data  dan  penarikan  kesimpulan dilakukan secara ideografis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan CP (Clinical Pathway) RSUP dr. Kariadi
telah mengimplementasikan  CP  sejak  tahun  2012. CP  dengan  format baru, mulai diterapkan pada tahun  2018  dan  berjalan  dengan  baik. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan 6 informan didapatkan informasi bahwa pelaksanaan  CP  di  RSUP  dr.  Kariadi  sudah sesuai dengan harapan rumah sakit. Rekapitulasi  CP  dilakukan  tiap  bulan  dengan periode  waktu  yang  bervariasi.  SP  selaku dokter DPJP menyampaikan penuturan sebagai berikut:
“ Pelaksanaan  tersebut  diterapkan  di  rumah sakit  sejak  tahun  2018.  Pelaksanaan  clinical pathwaydi  RSUP  d r.  Kariadi  Semarang berjalan  pada  arah  yang  benar.  Tim  yang terlibat dengan  pelaksanaan  clinical  pathway di  RSUP  dr.  Kariadi  Semarang  adalah  MPP, dokter  Adminkes,  perawat,  DPJP,  komite medik, seluruh instalasi, dan bagian penunjang.  Bagian  penunjang  itu  ya  ada instalasi  radiologi,laborat,  PA,  mikrobiologi, perawat, instalasi gizi, dan farmasi ”
Pelaksanaan CP sudah terintegrasi antara PPA  (Profesional  Pemberi  Asuhan)  dengan DPJP,  PPJA,  MPP,  komite  medik,  seluruh instalasi,  dan  bagian  penunjang  (instalasi radiologi, laborat,  PA,  mikrobiologi,  perawat, instalasi  gizi,  dan  farmasi).  TA  sebagai  salah satu informan dari 3 perawat PPJA menyatakan hal  yang  sama  bahwa  pelaksanaan  CP  sudah berjalan dengan baik. Berikut penuturan TA:
“Pelaksanaan CP di rumah sakit kariadi sudah berjalan  baik,  sudah  sesuai  karena  sudah terintegrasi antara profesional pemberi asuhan  (PPA).  Sebagai  Perawat  (MPP)  juga
melaksanakan clinical pathway di rumah sakit yang berperan melakukan ”.
Pelaksanaan  CP  di  RSUP  dr.  Kariadi Semarang telah diimplementasikan sejak tahun 2012  dan  telah  mengalami  pembaruan  format di  tahun  2018  yang  telah  terlaksana  dengan baik hingga saat ini. Keputusan membuat CP ke dalam format baru sebagai bentuk penyesuaian terhadap  standar  KARS  di  dalam  Pedoman Penyusunan  Panduan  Praktik  Klinis  dan Clinical  Pathway dalam  Asuhan  Terintegrasi sesuai  Standar  Akreditasi  RS  2012  Edisi  I. Pengisian CP ke dalam format baru dilakukan secara  manual  dengan  melihat  RME  yang dilakukan oleh dokter umum untuk medis dan MPP  untuk  keperawatan.  Monitoring  dan Evaluasi  terhadap  kepatuhan  DPJP  terhadap CP  dilakukan  setiap  bulannya  dan  dilaporkan kepada  Komite Medik setiap triwulan. Komite Medik  menyampaikan  hasil  monitoring  dan evaluasi kepada DPJP dan Ka.KSM.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa setiap rumah  sakit  wajib  melakukan  pencatatan  dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan  rumah  sakit  dalam  bentuk SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit). 1 Pengisian  CP  medis  dilakukan  oleh dokter  umum  yang  ditugaskan  oleh  Yanmed. Pelaksanaan CP tahun 2021 sudah terintegrasi antara  tim  yang  terlibat,  yaitu  PPA,  DPJP, PPJA, MPP,  komite  medik,  seluruh  instalasi, dan  bagian  penunjang  (instalasi  radiologi, laborat,  PA,  mikrobiologi,  perawat,  instalasi gizi, dan farmasi).
Sistem  yang  terintegrasi  bermanfaat dalam  meningkatkan  kinerja  rumah  sakit terhadap  kecepatan  pengambilan  keputusan dalam menyusun strategi. 11 Pernyataan tersebut juga  sejalan dengan  hasil  temuan  Pujihastuti (2021)  bahwa  kualitas  SIMRS  mempunyai pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Person-Organization  Fit pada  RSI  Jemursari Surabaya. 12 Pelaksanaan  CP  yang  sudah terintegrasi  diharapkan  mampu  meningkatkan kinerja RSUP dr. Kariadi Semarang.

## B. Kebijakan Rumah Sakit
Penetapan  CP  di  RSUP  dr.  Kariadi Semarang bertujuan untuk memberikan rincian tata laksana dari PPA kepada pasien. Penetapan
pedoman  CP  berdasarkan  SK  Direktur  No. HK.00.01/I.IV/600/2016. Penetapan tim implementasi CP berdasarkan SK Direktur No. KP.08.02/I.IV/434/2016 tanggal 20 Juni 2016. Implementasi CP berlandaskan pada kebijakan rumah sakit, yaitu SK Direktur No. HK.00.01/I.IV/432/2016 tanggal 20 Juni 2016. Berikut  penuturan  YA  selaku  staf  bagian manajemen:
“ Kebijakan  sudah  mendukung.  Kendala  saat ini  terhambatnya  pengintegrasian  CP  online dengan RME. RS Kariadi memiliki kebijakan- kebijakan tertentu dalam pelaksanaan clinical pathway yaitu SK Direktur nomor HK.00.01/I.IV/432/2016 tanggal 20 Juni 2016, Penetapan Pedoman Clinical Pathway berdasarkan SK Direktur nomor HK.
00.01/I.IV/600/2016  dan  Penetapan  Tim Implementasi  Clinical  Pathway  berdasarkan SK  Direktur  nomor  KP.  08.02/I.IV/434/2016 tanggal 20 Juni 2016”
SOP ( Standard Operating Procedure ) merupakan  bentuk  kebijakan  lainnya  yang dikeluarkan  oleh  rumah  sakit  sesuai  dengan keterangan dari HS berikut:
“ Dalam pelaksanaannya ada kebijakan direktuk, SK itu dan SOP juga tentang CP ”
Berdasarkan  wawancara  dengan  YA didapatkan  informasi  bahwa  integrasi  CP online dengan RME (Rekam Medik
Elektronik)  mengalami  hambatan  walaupun sudah ada kebijakan-  kebijakan yang diterapkan  pihak  RSUD  dr.  Kariadi.  Hal  ini terjadi  karena  rendahnya  pemahaman  petugas terkait pengisian CP. Hasil wawancara kepada BH  menyatakan  bahwa  tidak  ada  sosialisasi sebagai tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan yang  dibuat  sehingga  menghambat  integrasi CP online. Berikut penuturan BH:
“ Kebijakan  rumah  sakit  terkait  dengan pelaksanaan  clinical  pathway  di  RS  Kariadi seharusnya dilakukan publikasi terhadap hasil rekapan  CP  secara  rutin,  sehingga  kita  tahu progres  dari  keterisian  CP  tersebut.  RS Kariadi memiliki kebijakan-kebijakan tertentu dalam  pelaksanaan  clinical  pathway  seperti dari direktur tetapi perlu soaialisasi
berkesinambunagan di ruangan masing masing, sehingga tenaga yang mengisi CP ini dapat memahami kebijakan tersebut. ”
Kebijakan  adalah  keputusan  formal organisasi  yang  bersifat  mengikat  untuk menciptakan  pelayanan  yang  sesuai  dengan standar. 13 Pelayanan  yang memenuhi  standar akan  memberikan  hasil  yang  terbaik  dan mewujudkan  tingkat  kepuasan  yang tinggi. 14 Keberhasilan  implementasi  kebijakan  suatu pelayanan  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal, seperti  komunikasi,  sumber  daya,  sikap  dan struktur  birokrasi. 15 Sejalan  dengan  hasil penelitian  ini  yang  menunjukkan  bahwa integrasi  CP  online  dengan  RME  mengalami hambatan  karena  tidak  adanya  komunikasi berupa sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan  CP  yang  telah  ditetapkan  oleh direktur  RSUP  dr.  Kariadi  kepada  staf pelaksana.

## C. Kecukupan Tenaga Kerja
SDM  untuk  penanganan  implementasi CP  di  RSUP  dr.  Kariadi  sudah  tercukupi. Kerjasama  antara  dokter,  perawat  dan  tenaga pendokumentasi  CP  sudah  sangat  baik.  Hal tersebut  diungkapkan  oleh  5  dari  6  informan. Satu informan yaitu YA sebagai salah satu staf bagian  manajemen  mengatakan  bahwa  SDM untuk  penanganan  implementasi  CP  belum terpenuhi  karena  pengisian  dilakukan  secara manual dan membutuhkan banyak tenaga. YA juga berpendapat bahwa kebutuhan SDM akan berkurang  dan  dapat  terpenuhi  apabila integrasi CP online sudah berhasil diterapkan. Berikut penuturan YA:
“ Kondisi saat ini yang masih dilakukan secara manual  maka  membutuhkan  sumber  daya manusia  yang  banyak  namun  jika  sudah terintegrasi maka tidak dibutuhkan SDM yang berlebih. Sumber daya manusia di RS Kariadi belum mencukupi untuk penanganan implementasi clinical pathway terkendala pada pegisian CP medis yang sebelumnya dilakukan oleh dokter umum karena saat ini terbatasnya tenaga dokter umum ”
Kecukupan  tenaga  kerja  berhubungan dengan beban kerja yang akan ditanggung oleh seorang  tenaga  kesehatan.  Kalimat  tersebut
didukung  dengan  temuan  Rizky  (2018)  yang membuktikan  bahwa  jumlah  tenaga  perawat memiliki  hubungan  signifikan  dengan  beban kerja perawat  pelaksana  di  ruang  rawat  inap kelas  III  RSUD  Wates. 16 Beban  kerja  tinggi diartikan  sebagai  beban  kerja  di  luar  beban maksimal  yang  sebenarnya  ditanggung  oleh seseorang. 17 Tenaga  kesehatan  dengan  beban kerja  tinggi  memiliki  risiko  3,2  kali  memiliki kinerja yang lebih buruk dibandingkan tenaga kesehatan  yang  menjalankan  beban  kerja normal. 18 Hal  tersebut  yang  wajib  dijadikan pertimbangan  pihak  rumah  sakit  supaya memantau pemenuhan kebutuhan tenaga kerja guna menjaga kualitas kinerja yang menentukan kualitas pelayanan rumah sakit.

## D. Kepatuhan Tenaga Kerja
Sebanyak 5 dari 6 informan menyatakan bahwa  masih  ditemukan  pihak  yang  tidak mematuhi  implementasi  CP.  Hal  ini  berbeda dengan  yang  disampaikan  DW  selaku  staf bagian  manajemen  yang  menilai  bahwa dokumen  pendukung  pelaksanaan  CP  sudah terdokumentasi dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat  dalam  pengelolaan  CP  patuh  dalam pengisin.  Evaluasi  saat  ini  baru  dilaksanakan untuk  DPJP,  PPA  lain  belum  dilakukan evaluasi kepatuhan. Berikut penuturan DW:
“ Pihak-pihak yang terlibat sudah patuh dalam pengisianya.  Evaluasi  baru  dilaksanakan untuk  DPJP,  PPA  lain  belum.  Selain  itu, dokumen pendukung pelaksanaan CP terdokumentasi dengan baik ”
Evaluasi kepatuhan pengisian CP stroke iskemik dan CP STEMI di 20 rumah sakit yang tersebar  di  11  provinsi  dalam  5  regional  di Indonesia  menunjukkan  hasil  kepatuhan  yang sangat rendah.  Evaluasi  diukur  dari  5  jenis asuhan pelayanan  yaitu  asuhan medis,  asuhan keperawatan,  asuhan penunjang, asuhan farmasi, dan asuhan nutrisi. 19 Tingkat kepatuhan  pengisian  CP  dipengaruhi  oleh tingkat pengetahuan petugas, kualitas pelayanan,  tingkat  komunikasi,  pemenuhan sumber daya manusia dan logistik farmasi serta tingkat  kepuasan  terhadap  mangemen. 20 Evaluasi implementasi CP pada pasien dengan STEMI  perlu  dilakukan  untuk  mengetahui penyebab  ketidakpatuhan  petugas  sehingga
dapat diambil langkah strategis untuk meningkatkan  kepatuhan  implementasi  CP tersebut.

## E. Hambatan
Pengimplementasian  CP  pada  pasien dengan  STEMI  di  RSUP  dr.  Kariadi  berjalan lancar,  tetapi  ada  beberapa  hal  yang  dinilai sebagai penghambat.
“ CP  belum  secara  real  time  terintegrasi dengan  rekam  medic  elektronik,  sehingga awareness DPJP  dan  terutama  asisten  DPJP terkait  asesmen  pasien  sesuai  CP  bisa  jadi tidak  selalu terpantau . Rekapitulasi  CP  masih retrospektif,  evaluasi  kepatuhan  oleh  yanmed belum diaudit oleh Komite Medik secara rutin ” –  tutur  DW  selaku  staf  bidang  manajemen. “ Hambatan dan kendalanya lebih karena yang pegang CP tidak banyak, terbatas SDMnya di pelayanan  medis ”  (YA  selaku  staf  bagian manajemen)
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan bahwa  hambatan  yang  ditemukan  yaitu keterbatasan  SDM  di  pelayanan  medis,  CP belum  terintegrasi  dengan  RME  secara real time , rekapitulasi  CP masih  retrospektif, serta evaluasi kepatuhan oleh yanmed belum diaudit oleh  Komite  Medik  secara  rutin.  Sebanyak  3 informan  dari  yang  merupakan  perawat  MPP menyebutkan  bahwa  hambatan  implementasi CP  ada  pada  kepatuhan  PPA,  konsistensi penulisan rekam medis, dan kondisi pasien.
“ Kepatuhan  Dokter,  PPJA,  Gizi  dan  Farmasi belum  sesuai  CP  atau  CP  tidak  sesuai  pada kasus  tersebut.  Kepatuhan  PPA,  dan  belum konsisten  dalam  penulisan  di  rekam  medik ” (BH)
“ Kendalanya adalah kepatuhan dari profesional  pemberi  asuhan  (PPA)  dan kondisi pasiennya ” (HS)
“ Kendalanya adalah kepatuhan dari profesional pemberi asuhan (PPA) dan kondisi pasiennya ” (TA)
Hambatan  menjadi  salah  satu  hal  yang tidak  terpisahkan  dalam  kegiatan  manajemen.
Monitoring  dan  evaluasi  secara  periodik disarankan  untuk  memantau  keberjalanan, mengidentifikasi adanya hambatan dan menentukan langkah penyelesaian. 21

## KESIMPULAN
Pelaksanaan clinical  pathway di  RSUP dr. Kariadi Semarang telah dimulai sejak tahun 2012  dan  format baru  diterapkan  pada  tahun 2018.  Direktur  rumah  sakit  telah  menetapkan SK Direktur No. HK.00.01/I.IV/600/2016, SK Direktur  No.  KP.08.02/I.IV/434/2016,  SK Direktur  No.  HK.00.01/I.IV/432/2016  dan SOP  dalam  rangka  mendukung  implementasi CP. Keberadaan kebijakan rumah sakit tersebut belum  dapat  mengantarkan  implementasi  CP yang bebas dari hambatan. Hambatan implementasi CP yang masih ditemukan yaitu keterbatasan  SDM,  CP  belum  terintegrasi dengan RME secara real time , rekapitulasi CP masih  retrospektif,  evaluasi  kepatuhan  oleh yanmed  belum  diaudit  oleh  Komite  Medik secara  rutin,  kepatuhan  PPA,  konsistensi penulisan  rekam  medis,  dan  kondisi  pasien. Monitoring  dan  evaluasi  perlu  dikembangkan untuk  mengoptimalkan  implementasi  CP. Sosialisasi  kebijakan  juga  diperlukan  untuk membentuk persepsi yang sama antar PPA.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti  mengucapkan  terimakasih  yang sebesar-besarnya kepada responden, RSUP dr. Kariadi  Semarang,  Universitas  Diponegoro, Fakultas  Kesehatan  Masyarakat,  Program Studi  Magister  Kesehatan  Masyarakat,  Bapak Ibu  Dosen,  dan  semua  pihak  yang  telah mendukung keberlangsungan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Presiden  Republik  Indonesia.  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang Rumah  Sakit.  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta; 2009.
2.   Nurfarida  I,  Yoga  BHY,  Agusno  M. Efektivitas  Pelayanan  Selama  Penerapan Clinical  Pathway Skizofrenia Rawat  Inap di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta. J Manaj Pelayanan Kesehat. 2014;17(1):9–13.
3.   Firmansyah Y,  Widjaja  G. Pemberlakuan clinical pathway dalam pemberian layanan kesehatan  dan  akibat  hukumnya  (the
application  of  clinical  pathway  in  health care  and  its  legal  consequences).  J  Med Hutama. 2022;3(2):1913–46.
4.   Rivany  R.  Indonesia  Diagnosis  Related Groups.  Kesmas  Natl  Public  Heal  J. 2009;4(1):3.
5.   RSUP  dr.  Kariadi.  Laporan  akuntabilitas kinerja  tahun  2021  RSUP  dr.  Kariadi
Semarang.  RSUP  dr.  Kariadi.  Semarang; 2022. 6.   Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Pedoman
Tatalaksana  Sindrom  Koroner  Akut.  3rd ed.  Jakarta:  Centra  Communications;
2015.
7.   Bambari  HA,  Panda  AL,  Joseph  VFF.
Terapi  Reperfusi  pada  Infark  Miokard dengan ST-Elevasi.
e-CliniC. 2021;9(2):287–98.
8.   Vogel B, Claessen BE, Arnold S V., Chan D,  Cohen  DJ,  Giannitsis  E,  et  al.  ST- segment  elevation  myocardial  infarction. Nat Rev Dis Prim. 2019;5(39):1–20.
9.   Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  No.  4  Tahun  2018  tentang Kewajiban  Rumah  Sakit  dan  Kewajiban Pasien.  Kementerian  Kesehatan  Republik
Indonesia,  Permenkes  No.  4  Tahun  2018 Jakarta; 2018.
10.  Anggara  C,  Arini  M,  Jennie  IM, Administrasi M, Sakit R, Yogyakarta UM, et  al.  Evaluasi  Implementasi  Clinical Pathway  DHF  Anak  Pada  RS  Tipe  D  Di Yogyakarta.  Jambura  J  Heal  Sci  Res. 2021;3(2):226–40.
11.  Pujihastuti  A,  Hastuti  NM,  Yuliani  N.
Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen
Rumah Sakit dalam Mendukung Pengambilan  Keputusan  Manajemen.  J Manaj Inf Kesehat Indones. 2021;9(2):191–200.
12.  Muntari  M,  Djawoto  D,  Suwitho  S, Oetomo  HW.  Pengaruh  Kualitas  SIMRS dan Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Kinerja Pegawai dan Person-Organization Fit (Studi Kasus pada Rumah Sakit Islam
Jemursari  Surabaya).  J  Ilmu  Manaj. 2020;8(3):658–74.
13.  Taalongonan E, Lengkong FD, Laloma A.
Implementasi Kebijakan Pelayanan
Kesehatan  Masyarakat  Miskin  di  Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Bitung. J Adm Publik. 2016;3(38):1–11.
14.  Rahmaddian  T,  Semiarty  R,  Lita  RP.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Unit Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Rasidin Padang. J Kesehat Andalas. 2019;8(3):583–9.
15.  Mulyadi  D.  Studi  Kebijakan  Publik  dan Pelayanan  Publik  konsep  dan  Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti  untuk  Pelayanan  Publik.  Revisi. Bandung: CV. Alfabeta; 2018.
16.  Rizky W, Darmaningtyas N, Yulitasari BI. Hubungan Jumlah Tenaga Perawat dengan Beban Kerja Perawat Pelaksana di Ruang Rawat  Inap  Kelas  III  RSUD  Wates. Indones J Hosp Adm. 2018;1(1):38–42.
17.  Ananta PG, Dirdjo MM. Hubungan Antara Beban  Kerja  Dengan  Kinerja  Perawat  Di Rumah  Sakit:  Suatu  Literature  Review. Borneo student Res. 2021;2(2):928–33.
18.  Febrina  T,  Edward  Z,  Nasution  N. Hubungan  Beban  Kerja  Dengan  Kinerja Perawat  Di  Instalasi  Rawat  Inap  Rumah
Sakit  Harapan  Bunda  Kota  Batam.  J Kesehat Saelmakers PERDANA.
2020;3(2):1–11.
19.  Agus TP, Suratri MAL, Fajarwati T. Studi Kasus di Indonesia: Kepatuhan Pengisian Clinical  Pathway  Stroke  Iskemik  dan STEMI  di  Beberapa  Rumah  Sakit  Tahun 2019.  Media  Penelit  dan  Pengemb Kesehat. 2021;31(4):319–26.
20.  Sari  DR.  Audit  Implementasi  Clinical Pathway Diare Akut di Rumah Sakit Anak dan  Bunda  Harapan  Kita  Tahun  2016.  J Adm Rumah Sakit. 2017;3(2):115–26.
21.  Alfajri  N.,  Nurmastuti  H.  Implementasi Case  Management  System  Di  Rumah Sakit. Yogyakarta: UGM Press; 2017.