## DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA JAYAPURA
Cornelia D. Matani 1 corrymatani@gmail.com Novalia H. Bleskadit 2

## ABSTRACT
The  objective  of  this  study  is  to  analyses  the  determinants  of  the  financial  management accountability of school operational fund (BOS hereafter) in Jayapura municipality, Papua province. The research method used was a survey with questionnaires. Quantitative analysis using the SPSS analysis tool was used to analyze the data collected to test empirically the factors that influence accountability of the  management  of  BOS funds  in  beneficiary  schools in  Jayapura  City. The results  showed that the BOS funds received in Jayapura Municipality in  2019  and 2020 amounted to 24.9 billion which were managed in 14 junior high  schools  and 54 elementary schools. BOS spending consists of personnel spending, goods  and services spending,  and capital  spending. Data collected from  242 respondents showed  that  the  factors  of  Transparency,  HR  Quality,  Organizational  Commitment,  Internal  Control System influenced the Accountability of BOS funds. The results of the research are to provide empirical factors on the  accountable management  of  BOS funds so that  they  become technical knowledge for other districts/cities in Papua Province and others in managing their BOS Fund and other public transfer funds.
Keywords: BOS Funds, Accountability, Management, Papua Province

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  pemerintah  meningkatkan  mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan dengan cara mengalokasikan dan menyalurkan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  ke  seluruh  satuan  pendidikan  di Indonesia.  Dana  BOS  merupakan  dana  yang  digunakan  terutama  untuk  mendanai  belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar  dan  dapat  dimungkinkan  untuk  mendanai  beberapa  kegiatan  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS telah diterima sejak tahun 2005 satuan pendidikan dari pusat sampai daerah. Sekolah-sekolah di Papua juga mendapatkan dana BOS mulai  sekolah  dasar  sampai  sekolah  menengah.  Jumlah  dana  transfer  yang  mengalir kerekening  sekolah  secara  langsung  ini  diharapkan  mampu  berkontribusi  riil  terhadap
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih
peningkatan  pendidikan  dan  peningkatan  angka  partisipasi  sekolah  serta  meningkatkan indeks pembangunan manusia.
Pada  pemerintah  Kota  Jayapura,  Indeks  Pembangunan  Manusia  merupakan  yang tertinggi di antara 29 Kabupaten/Kota di provinsi Papua dan berada pada urutan ke 33 tingkat nasional dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan data pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jayapura Tahun 2020, rata-rata lama sekolah pada tahun 2019, 2018 dan 2017 yaitu 11 tahun. Terdapat 98 sekolah di kota Jayapura yang menerima dan mengelola anggaran dana BOS setiap tahunnya yang terdiri dari 54 Sekolah Dasar dan 14 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Jumlah realisasi pendapatan Dana BOS Kota Jayapura tahun 2020 yaitu Rp 24.879.490.000,-  sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971- 7791  tanggal  28  September  2018.  Dengan  pengelolaan  dana  BOS  yang  besar  dibutuhkan kemampuan pengelolaan dana yang baik dan akuntabel. Pada 29 Kabupaten/Kota di Papua, pengelolaan dana BOS masih menjadi isu sentral. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  BPK  pada  tahun  2019  dan  2020  terdapat  23  dan  18  temuan  berturut-turut  terkait pengelolaan  dana  BOS  di  29  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua.  Ini  menandakan  adanya urgensi atas pengelolaan dana BOS di hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
Penelitian  mengenai  pengelolaan  dana  BOS  telah  banyak  dilakukan  di  Indonesia (Sulfiati et. al., 2010; Damanik, 2018; Hamida, 2019; Ayu et.al 2021; Bajari, 2022; Salatnaya et.  al.,2022).  Pengelolaan  dana  BOS  banyak  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  pada tingkatan  studi  kasus  suatu  sekolah  tertentu.  Aspek  pengelolaan  dana  BOS  yang  diteliti meliputi  aspek  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  pelaporan  dan  pengawasan. Penelitian yang menekankan pada akuntabilitas pengelolaan dana BOS secara komprehensif pada suatu daerah masih terbatas. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengali determinan akuntabilitas dari pengelolaan dana BOS di Kota Jayapura.
Pemerintah Kota Jayapura dapat menjadi model akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan.  Dari  sisi  prestasi  atas  opini  audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Kota
Jayapura  meraih  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  beberapa  tahun  belakangan  ini. Berbanding  terbalik  dengan  opini  WTP,  pengelolaan  dana  BOS  masih  menjadi  temuan  di LKPD Kota Jayapura tahun 2019. Temuan BPK terkait pengelolaan dana BOS yang kurang tertib yaitu bunga tabungan belum dilaporkan di LKPD dan rekening sekolah penerima dana BOS  dipungut  pajak  dan  biaya  administrasi.  Hal  ini  langsung  disikapi  pemerintah  kota sehingga  pada  LKPD  tahun  2020  tidak  lagi  ada  temuan  terkait  pengelolaan  dana  BOS. Pemerintah  Kota  Jayapura  melakukan  respon  cepat  semua  pemangku  kepentingan  dalam pengelolaan  dana  BOS  ini  perlu  ditelaah  dan  menjadi  pengetahuan  teknis  tambahan  bagi daerah-daerah  lain  di  Provinsi  Papua  yang masih  bermasalah  dalam mengelola  dana  BOS didaerahnya. Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  “  apakah  pengaruh  determinan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  BOS?” Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  determinan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana BOS di Kota Jayapura. Manfaat penelitian ini sebagai pengetahuan praktis empiris  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  dana  BOS  di Papua.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori keagenan dinyatakan oleh Jensen dan Mecking (1976) dalam Wahyudi & Gendis (2015) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak manajer (agen) dengan pemegang saham (prinsipal). Kedua belah pihak terkait melakukan kontrak yang menyatakan hak  dan  kewajiban  masing-masing.  Prinsipal  menyediakan  fasilitas  dan  dana  untuk operasional perusahaan, sedangkan agen mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari para pemegang saham. Untuk kepentingan tersebut, prinsipal akan mendapatkan hasil berupa pembagian laba, sedangkan agen mendapatkan gaji, bonus dan berbagai kompensasi lainnya.  Hubungan  keagenan  tersebut  terkadang  mengalami  masalah  antara  manajer  dan pemegang  saham.  Pemegang  saham  menginginkan  pengembalian  yang  lebih  besar  dan cepat  diterima  atas  investasi  yang  telah  ditanamkan,  sedangkan  manajer  menginginkan keperluannya agar diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang besar atas
kinerja  yang  dilakukan  dalam  menjalankan  perusahaan.  Agar  tidak  terjadi  masalah  antara manajer  dan  pemegang  saham,  maka  perlu  adanya  kontrak  kerja  yang  tepat  untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham.
Dalam konteks sektor publik, teori keagenan banyak digunakan dan dipadang relevan dalam menjelaskan hubungan antara manajer dan pemilik. Dalam hal ini manajer adalah pengelola dana BOS dan pemilik adalah masyarakat. Manajer sebagai agen dipercaya mengelola oleh prinsipal yaitu masyarakat. Agen memiliki kewajiban dalam mengelola dana dengan akuntabel yang dapat dipertanggungajawabkan kepada prinsipal.

## 1.  Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS
Ayu  et.al  (2021)  dalam  studi  empirisnya  menemukan  bahwa  tidak  ada  pengaruh transparansi terhadap efisiensi penyaluran dana BOS. Bajari (2022) Menyimpulkan dalam studi  kasusnya  bahwa  transparasi  sebagai  wujud  nyata  tata  kelola  yang  baik  dalam manajemen  dana  BOS  mendukung  adanya  akuntabilitas.  Hamida  (2019)  menemukan pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan dana BOS. Masih belum adanya konsistensi hasil penelitian terdahulu maka diajukan hipotesis penelitian yaitu:
H1 =Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS

## 2.  Pengaruh Partisipasi Stakeholder terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS
Ayu  et.al  (2021)  dalam  studi  empirisnya  menemukan  bahwa  tidak  ada  pengaruh partisipasi  masyarakat  terhadap  efisiensi  penyaluran  dana  BOS.    Bajari  (2022) Menyimpulkan  dalam  studi  kasusnya  bahwa  partisipasi  sebagai  wujud  nyata  tata  kelola yang  baik  dalam  manajemen  dana  BOS  mendukung  tercapainya  akuntabilitas.  Bajari menyatakan  bahwa  akuntabilitas  dengan  partisipasi  melalui  pengungkapan  informasi kepada komite sekolah, komite guru, siswa, dan orang tua melalui media informasi. Sulfiati et. al. (2010) dalam studi kuantitatif akuntabilitas pengelolaan dana BOS menggolongkan akuntabilitas  pengelolaan  dana  BOS  menjadi  akuntabilitas  internal  dan  eksternal. Partisipasi  stakeholder  seperti  tim  manajemen  dana  BOS,  kepala  sekolah,  perwakilan orang tua, komite sekolah berperan penting dalam pengelolaan dana BOS. Hamida (2019)
menemukan  pengaruh  partisipasi  stakeholder  terhadap  akuntabilitas  laporan  keuangan dana BOS. Widagdo et.al.(2019) menemukan bukti pengujian empiris bahwa ada pengaruh dukungan manajemen yaitu kepala sekolah terhadap tingkat reliabilitas laporan keuangan dana BOS.
Masih belum adanya konsistensi hasil penelitian terdahulu maka diajukan hipotesis penelitian yaitu:
H2  =  Partisipasi  stakeholder  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana BOS
3.  Pengaruh Kualitas SDM terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS
Tanpa  kemampuan  individu  yang  baik  maka  akan  sukar  bagi  organisasi  untuk mencapai  tujuan.  Hamida  (2019)  menemukan  adanya  pengaruh  kualitas  SDM  terhadap akuntabilitas laporan keuangan dana BOS. Widagdo et.al.(2019) meneliti pengaruh kualitas SDM  terhadap  reliabilitas  laporan  keuangan  dana  BOS  menyimpulkan  bahwa  hipotesis pengujian  empirisnya  diterima.  Salatnaya  et.  al.(2022)  menyatakan  bahwa  terdapat kendala  dalam  pengelolaan  dana  BOS  secara  khusus  pengelolaan  asset  dari  aspek sumber  daya  manusia  yaitu  peningkatan  pengetahuan  melalui  bimbingan  teknis, pendampingan  dan  merekrut  operator  secara  tetap.    Rosihan  et.al  (2017)  menemukan bahwa  dalam  manajemen  asset  pemerintah  daerah  kualitas  aparatur  pengelola berpengaruh  signifikan  dan  berkorelasi  positif  dengan  baiknya  pengelolaan.  Dengan demikian maka diajukan hipotesis penelitian yaitu:
H3= Pengaruh kualitas SDM terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS

## 4.  Pengaruh Regulasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS
Dalam pengelolaan dana BOS, beberapa peraturan teknis telah diterbitkan setiap tahunnya. Rosihan et. al. (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh faktor regulasi yang positif  dan  signifikan  dalam  pengelolaan  barang  milik  pemerintah  daerah  Papua.  Bajari (2022)  menyimpulkan  bahwa  kejelasan  regulasi  yang  teknis  turut  mendukung  adanya akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Akan tetapi, masih adanya ketidakpatuhan menjadi
isu  yang  lain  dalam  pengelolaan  dana  BOS.  Salatnaya  et.  al.(2022)  menyatakan  bahwa untuk mengatasi ketidakpatuhan dalam pengelolaan asset dana BOS maka terdapat sanksi yang  dikenakan  pada  sekolah  dari  pihak  Dinas  Pendidikan.  Dengan  demikian  maka diajukan hipotesis penelitian yaitu:

## H4= Pengaruh regulasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS

## 5.  Pengaruh Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS
Penggunaan sistem informasi berupa aplikasi pada pengelolaan harusnya mampu meningkatkan  pengelolaan  yang  efisien  dan  akurat.  Akuntabilitas  dalam pelaporan  data- data keuangan dan non keuangan pada pengelolaan dana BOS telah diatur juga dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang mengikuti OPD di pemerintah daerah. Rosihan et. al.  (2017)  menyatakan  bahwa  faktor  sistem  informasi  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  pengelolaan  barang  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian  maka  diajukan hipotesis penelitian yaitu:

## H5 = Pengaruh Sistem Informasi terhadap akuntabiltas dana BOS

## 6.  Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS
Komitmen  dalam  mencapai  tujuan  organisasi  dipengaruhi  dengan  komitmen  baik komitmen  pimpinan  sampai  dengan  keseluruhan  organisasi.  Rosihan  et.al.  (2017) menemukan  adanya  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  dari faktor komitmen  pimpinan terhadap  manajemen  asset  pemerintah  daerah.  Matani  &  Hutadjulu  (2020)  menyatakan bahwa  komitmen  organisasi  terkait  dengan  kepercayaan  pimpinan  kepada  staff  dalam mencapai  tujuan  dengan  loyalitas  kepada  organisasi  sehingga  tujuan  tercapai.  Dengan demikian maka diajukan hipotesis penelitian yaitu:
H6= Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap akuntabilitas dana BOS

## 7.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana BOS
Pelaksanaan  sistem  internal  control  yang  baik  diperlukan  guna  menjamin kepatuhan  kepada  aturan,  efektifitas  dan  efisiensi.  Widagdo  et.al.(2019)  membuktikan
pengaruh empiris sistem pengendalian internal secara mediasi terhadap reliabilitas laporan keuangan  dana  BOS.  Matani  &  Hutadjulu  (2020)  menyimpulkan  bahwa  akuntabilitas pengelolaan  dana  kampung  dipengaruhi  oleh  system  pengendalian  internal  yang  baik. Dengan demikian maka diajukan hipotesis penelitian yaitu:
H7= Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas dana BOS
H8=  Transparansi,  Partisipasi  Stakeholder,  Kualitas  SDM,  Regulasi, Sistem  Informasi  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas dana BOS
Model Penelitian
Gambar 1
Model Penelitian
Sumber: Peneliti, 2022

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Studi kasus menjadi alat dalam menggali  menggali  pemahaman  lebih  dalam  atas  fenomena  entitas  pemerintah  guna peningkatan akuntabilitas. Pendekatan kuantitatif dengan intrumen penelitian kuesioner yang akan disebar kepada 98 Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah penerima dana BOS yaitu 14 SLTP dan 54 SD, Bendahara, Operator Dapodik, Komite Sekolah, Wali Murid/Orang Tua, dan Tim Manajemen Dana BOS di Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Lokasi penelitian adalah pada 14 SLTP dan 54 SD di Kota Jayapura dan Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner sebagai instrumen penelitian di sekolah-sekolah di Kota Jayapura.
Populasi penelitian ini adalah sekolah-sekolah pengelola dana BOS. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu:
1.  Sekolah Penerima Dana BOS
2.  Merupakan tim manajemen dana BOS
3.  Termasuk Stakeholder dana BOS di sekolah
Tabel 1 Operasionalisasi Variabel No Variabel Indikator 1 Akuntabilitas (Y) Keterbukaan  dalam  informasi,  LPJ  sesuai  aturan yang  berlaku,  LPJ  dihasilkan  sesuai  prosedur, Laporan  memuat  informasi  yang  akurat  dan terpercaya serta penyampaian pertanggungjawaban yang tepat waktu 2 Transparansi (X1) Penggunaan dana disampaikan secara luas kepada stakeholder, kemudahan akses informasi, prosedur yang jelas, mekanisme pengaduan masyarakat dan ketersediaan informasi program/kegiatan sekolah. 3 Partisipasi (X2) Keikutsertaan  dalam  proses/tahapan  per  tahapan, kepedulian dan peran serta dalam mengikuti proses.
4 Kualitas SDM (X3) Pengetahuan dan kompetensi aparat pengelola.
5 Regulasi (X4) Kejelasan aturan terkait, interpretasi yang jelas.
6 Sistem Informasi (X5) Penggunaan dan penguasaan IT
7 Komitmen Organisasi (X6) Kepedulian  dalam  melaksanakan  TUSI  demi pencapaian  tujuan  organisasi,  loyalitas  terhadap
No Variabel Indikator organisasi, focus pada pencapaian tujuan organisasi. 8 Sistem Pengendalian Internal (X7) Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian,  pemantauan  dan  monitoring  serta informasi dan komunikasi.

## Sumber: Data Diolah, 2022
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data  yang  dilihat  dari  nilai  rata-rata  (mean),  standar  deviasi,  varian,  maksimum,  minimum, sum,  range,  kurtosis  dan  skewness  (kemencengan  distribusi).  Untuk  memberi  gambaran analisis statistik deskriptif. Uji kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas dan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan SPSS. Sedangkan untuk uji kelayakan model menggunakan uji R 2 merupakan uji yang dilakukan terhadap model yang dibentuk dengan tujuan menjelaskan seberapa besar kontribusi  dari  variabel  bebas  yang  diteliti  terhadap  variabel  terkait.  Uji  staitstik  F  pada dasarnya  menunjukan  apakah  semua  variabel  bebas  dimasukkan  dalam  model  memiliki pengaruh  secara  Bersama-sama  terhadap  variabel  terikat.  Uji  t  dikenal  dengan  uji  parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri- sendiri  terhadap  variabel  terikatnya  dengan tingkat signifikan  yaitu  sebesar 5% (0,05).  Nilai signifikan  t  <  0,05  berarti  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  hal  ini  artinya  bahwa  semua  variabel independent secara individu dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nilai signifikan t < 0,05 berarti H 0 diterima dan H 1 ditolak, hal ini artinya bahwa semua variabel independent secara  individu  dan  signifikan  tidak  mempengaruhi  variabel  dependen.  Alat analisis  regresi berganda  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  dari  variabel  independent  terhadap  variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5 X 5 + b 6 X 6 + b 7 X 7 + e Dimana:
Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS X1 = Transparansi X2 = Partisipasi X3 = Kualitas SDM X4 = Regulasi X5 = Sistem Informasi X6 = Komitmen Organisasi
X7
= Sistem Pengendalian Internal a = Konstanta e
= Eror atau variable Gangguan b 1 , b 2 , b 3 = Koefisien regresi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Distribusi Kuesioner dan Karakteristik Responden
Dana BOS di Kota Jayapura diterima oleh 14 Sekolah Menengah dan 54 Sekolah Dasar untuk sekolah negeri. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 68 sekolah ini masing-masing sekolah 6 kuesioner yang disebarkan kepada Kepala Sekolah, perwakilan Guru, Bendahara, perwakilan Komite Sekolah, Operator Dapodik, dan orang tua wali murid. Kuesioner.
Tabel 2. Sebaran Kuesioner No Keterangan Jumlah Kuesioner (%) 1. Kuesioner yang kembali 246 60.29% 2. Kuesioner yang tidak kembali 162 39,70% 3. Kuesioner yang tidak dapat diolah 4 0.98% 4. Kuesioner yang disebar 408 100% Kuesioner yang diolah 242 59.31% Sumber: Data Diolah, 2022
Tabel 3. Sekolah Negeri Penerima dana BOS menurut Distrik di Kota Jayapura
No Distrik Jumlah Sekolah 1. Jayapura Utara 17 2. Jayapura Selatan 11 3. Abepura 18 4. Heram 10 5. Muara Tami 14 Jumlah Sekolah 69

## Sumber: Data Diolah, 2022
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sekolah penerima dana BOS tersebar di semua distrik yang  ada  di  Kota  Jayapura,  yaitu:  16  sekolah  di  Jayapura  Utara,  11  sekolah  di  Jayapura Selatan, 18 sekolah di Abepura, 10 sekolah di Heram dan 14 sekolah di Muara Tami.
Tabel 4. Karakteristik Data Responden Karakteristik Frekuensi Persentase Jenis Kelamin Laki-Laki 92 39% Perempuan 150 61% Umur 20-30 Tahun 25 11% 31-40 Tahun 84 34% 41-50 Tahun 75 31% 51-60 Tahun 58 24% Tingkat Pendidikan SMA 27 11% Diploma 6 2% S1 179 74% S2 30 13% Jabatan/Posisi Kepala Sekolah 45 19% Guru 42 17% Bendahara 45 19% Komite Sekolah 42 17% Operator 42 17% Orang Tua 26 11%

## Sumber: Data Diolah, 2022
Berdasarkan Tabel 4 mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu 61% dan 39% laki-laki. Kisaran umur responden yaitu umur 31- 40 tahun yang mendominasi dengan 34%  atau  sebanyak  84  orang.  Untuk  tingkat  pendidikan  dari  responden  terbanyak  dari jenjang studi S1 yaitu 179 orang atau 74%. Responden penelitian ini terbagi hampir rata kepada  stakeholder  kunci  di  sekolah  yaitu  Kepala  Sekolah  dan  Bendahara  dana  BOS sebanyak  masing-masing  19%  atau  45  orang,  Guru,  Komite  Sekolah  dan  Operator masing-masing 17% atau sebanyak 42 orang dan orang tua 11% atau sebanyak 26 orang responden.

## Gambaran Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS Kota Jayapura
Dana  BOS  diterima  masing-masing  sekolah  setiap  tahun  dengan  penerimaan pembayaran  setiap  triwulan.  Adapun  jumlan  anggaran  dan  realisasi  penerimaan  dana BOS Kota Jayapura untuk tahun 2019 dan 2020 yaitu sebagai berikut:
Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Dana BOS di Kota Jayapura Tahun
2019-2020 Tahun Penerimaan Dana BOS Anggaran Realisasi % 2019 Rp 25.942.684.899 Rp 24.964.400.000 96.23 2020 Rp 25.036.000.000 Rp 24.879.490.000 99.37 Total 50.978.684.899 49.843.890.000 97.77
Sumber: LKPD Audited Kota Jayapura
Dari tabel 5 terlihat data anggaran dan realisasi penerimaan dana BOS di Kota Jayapura tahun 2019 – 2020. Total realisasi penerimaan dana BOS di dua tahun terakhir ini adalah Rp 49.843.890.000,- atau penyerapan 97.77% dari total anggaran penerimaan dana BOS.
Gambar 2. Jumlah Kas di Bendahara dana BOS tahun 2018 – 2020
Sumber: LKPD Audited Kota Jayapura
Dari  Gambar  2  diatas  terlihat  data  Kas  di  Bendahara  dana  BOS  dari  tahun  2018  – 2020.  Terdapat  nilai  yang  siginifikan  di  tahun  2019  sebesar  Rp  4.133.698.979,-  dan mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi Rp 1.261.176.732,-
2,400,597,343 4,133,698,797 1,261,176,732 2018 2019 2020

## Kas di bendahara BOS

## Gambar 3. Jenis Belanja Sekolah bersumber dari Dana BOS tahun 2019 - 2020 Sumber: LKDP Audited Kota Jayapura
Dari  Gambar  3  diatas  terlihat  perbandingan  pengeluaran  untuk  belanja  pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang bersumber dari dana BOS. Nilai belanja yang siginifikan pada Belanja Modal di tahun 2019 sebesar Rp 23.225.218.546 dengan belanja pegawai  yang  kecil  sebesar  Rp  3.360.833.600,-  Sedangkan  di tahun  2020  pengeluaran belanja relatif seimbang antara Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Gambar 4. Uji Normalitas
3,360,833,600 14,575,210,557 23,225,218,546 9,349,552,040 11,438,728,668 5,953,731,357 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG/JASA BELANJA MODAL

## Belanja Dana BOS
2019 2020
Berdasarkan uji statistik Normal P-Plot pada Gambar 4 di atas, maka data penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi kaidah normalitas karena data mengikuti garis diagonal.
Uji Heterokedastisitas

## Gambar 5. Diagram Scatterplot
Berdasarkan gambar di atas dapat dikatakan bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah  angka  0  pada  sumbu  Y  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  uji tersebut tidak  terjadi problem heterokedastisitas.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 6. Uji Multikolinearitas Variabel Colinearity Statistics Ket Tolerance VIF Transparansi (X 1 ) 0,481 2,081 Bebas Multikolinieritas Partisipasi (X 2 ) 0,545 1,835 Bebas Multikolinieritas Kualitas SDM (X 3 ) 0,523 1,879 Bebas Multikolinieritas Regulasi (X 4 ) 0,461 2,168 Bebas Multikolinieritas Sistem Informasi (X 5 ) 0,415 2,409 Bebas Multikolinieritas Komitmen Organisasi (X 6 ) 0,323 3,096 Bebas Multikolinieritas Sistem Pengendalian Internal (X 7 ) 0,362 2,765 Bebas Multikolinieritas
Sumber: Data Diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas  hasil  pengujian  multikolinieritas  menunjukkan  bahwa  nilai tolerance mendekati  1  dan  nilai  VIF  berada  di  bawah  10  yang  berarti  tidak  terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.
Uji Simultan (uji F)
Tabel 7. Uji F ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 774.736 7 110.677 41.593 .000 a Residual 606.700 228 2.661 Total 1381.436 235
a. Predictors: (Constant), SPI, PRT, KL, RG, TRS, SI, KMT
b. Dependent Variable: AKB
Sumber: Data Diolah, 2022
Dari tabel 7 di atas didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan  taraf  signifikan  5%  atau  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  pengaruh positif  dan  signifikan  antara  Transparansi,  Partisipasi,  Kualitas  SDM,  Regulasi,  Sistem Informasi, Komitmen Organisasi dan Sistem  Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana BOS di Kota Jayapura secara simultan atau bersama-sama.
Koefisien Determinasi (Uji R²)
Tabel 8. Uji R² Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .749 a .561 .547 1.63125 a. Predictors: (Constant), SPI, PRT, KL, RG, TRS, SI, KMT
b. Dependent Variable: AKB Sumber: Data Diolah, 2022
Dari tabel di atas, didapatkan nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,547 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 54,7%.
Uji Regresi Berganda
Tabel 9. Uji Regresi Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 1.333 1.297 1.028 .305 TRS .121 .051 .150 2.365 .019 .481 2.081 PRT -.066 .044 -.089 -1.491 .137 .545 1.835 KL .224 .057 .239 3.964 .000 .532 1.879 RG -.042 .074 -.037 -.567 .571 .461 2.168 SI .080 .052 .105 1.543 .124 .415 2.409 KMT .158 .068 .179 2.322 .021 .323 3.096 SPI .207 .047 .322 4.416 .000 .362 2.765
a. Dependent Variable: AKB
Sumber: Data Diolah, 2022
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan persamaan regresi adalah sebagai berikut:
Y = 1,33 + 0,121 - 0,066 + 0,224 - 0,042 + 0,080 + 0,158 + 0,207 + e
Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa Transparansi, Kualitas SDM, Komitmen  Organisasi  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh  terhadap  terhadap Akuntabilitas  Dana  BOS  di  Kota  Jayapura.  Dan  variabel  Partisipasi,  Regulasi,  Sistem Informasi, tidak berpengaruh.

## Uji Parsial (Uji t)

## Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas
Hasil  tanggapan  responden  taraf  signifikansi  5%  atau  0,05  artinya  ada  pengaruh signifikan  transparansi  terhadap  akuntabilitas.  Hamida  (2019)  menemukan  pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan dana BOS.

## Pengaruh Partisipasi terhadap Akuntabilitas
Hasil tanggapan responden taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya tidak ada pengaruh signifikan  Partisipasi  terhadap  Akuntabilitas.  Ayu  et.al  (2021)  dalam  studi  empirisnya
menemukan bahwa tidak ada pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efisiensi penyaluran dana BOS.

## Pengaruh Kualitas SDM terhadap Akuntabilitas
Hasil  tanggapan  responden  taraf  signifikansi  5%  atau  0,05  artinya  ada  pengaruh signifikan Kualitas SDM terhadap Akuntabilitas. Hamida (2019) menemukan adanya pengaruh kualitas SDM terhadap akuntabilitas laporan keuangan dana BOS.

## Pengaruh Regulasi terhadap Akuntabilitas
Hasil tanggapan responden taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya tidak ada pengaruh signifikan  Regulasi  terhadap  Akuntabilitas.  Hasil  penelitian  ini  tidak  konsisten  terhadap Rosihan et. al. (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh faktor regulasi yang positif dan signifikan dalam pengelolaan barang milik pemerintah daerah Papua.

## Pengaruh Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas
Hasil tanggapan responden taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya tidak ada pengaruh signifikan Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas. Hasil penelitian ini tidak konsisten terhadap Rosihan  et.  al.  (2017)  menyatakan  bahwa  faktor  sistem  informasi  berpengaruh  positif signifikan terhadap pengelolaan barang pemerintah daerah.

## Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas
Hasil  tanggapan  responden  taraf  signifikansi  5%  atau  0,05  artinya  ada  pengaruh signifikan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Matani & Hutadjulu (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi terkait dengan kepercayaan  pimpinan  kepada  staff  dalam  mencapai  tujuan  dengan  loyalitas  kepada organisasi sehingga tujuan tercapai dalam akuntabilitas dana kampung di Kota Jayapura.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas
Hasil  tanggapan  responden  taraf  signifikansi  5%  atau  0,05  artinya  ada  pengaruh signifikan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas. Hasil penelitian ini konsisten
dengan penelitian Matani & Hutadjulu (2020) menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana kampung dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang baik.

## SIMPULAN
Dari uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:
1)  Terdapat 14 Sekolah Menengah Pertama dan 54 Sekolah Dasar penerima dana BOS pada tahun 2019 dan 2020 yang tersebar di 5 distrik di Kota Jayapura.
2)  Penerimaan  dana  BOS  tahun  2019  dan  2020  relatif  sama  yaitu  24,9  Milyar  dari anggaran penerimaan sebesar 25 Milyar.
3)  Jumlah Kas di Bendahara dana BOS pada akhir tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah Rp 2.400.597.343, Rp 4.133.698.797, dan Rp 1.261.176.732.
4)  Jenis Belanja yang bersumber dari dana BOS dikategorikan menjadi 3 yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal. Nilai belanja yang siginifikan pada Belanja Modal di tahun 2019 sebesar Rp 23.225.218.546.
5)  Berdasarkan hasil uji secara parsial, Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Dana BOS yaitu Transparansi, Kualitas SDM, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal  sedangkan  faktor  yang  tidak  berpengaruh  yaitu  Partisipasi,  Regulasi,  dan Sistem Informasi.
6)  Berdasarkan  hasil  uji  simultan,  model  penelitian  ini  dengan  faktor  Transparansi, Partisipasi, Kualitas SDM, Regulasi, Sistem Informasi, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian  Internal  berpengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  Akuntabilitas Dana BOS.
7)  Berdasarkan  nilai Adjusted  R  Square (koefisien  determinasi)  sebesar  0,547  yang artinya  pengaruh  variabel  independen  (X)  terhadap  variabel  dependen  (Y)  sebesar 54,7%.
Saran sebagai berikut:
1.  Penelitian selanjutnya menambah faktor determinan lainnya.
2.  Penelitian dapat dilakukan dengan metode mixed method sehingga lebih mendapatkan uraian penjelasan atas temuan.
3.  Penelitian  selanjutnya  dapat  mengali  dari  pihak  pemerintah  daerah  yaitu  dinas Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu, H.C., Ferdian, T., & Nelvia, R. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintah  dan  Akuntabilitas  Publik  Terhadap  Efisiensi  Penyaluran  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  pada  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  Negeri  di Kecamatan Rimbo Ulu . Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis. Vol.1 No. 1 Edisi Februari 2021. Hal. 132-145
Bajari,  A.  H. (2022). The  Implementation  of  Good  Governance-Based  School  Operational Funding Policy Program (Case Study at Perumnas 4 Public Elementary School Jayapura City Papua) . International Journal of Education and Social Science Research, 5 (1): 135 -153. DOI: http://dx.doi.org/10.37500/IJESSR.2022.5112
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia. (2019). Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 .
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia. (2020). Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester I Tahun 2020.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Kota Jayapura Tahun 2019.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Kota Jayapura Tahun 2020.
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2018). Provinsi Papua Dalam Angka 2018 . Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2019). Provinsi Papua Dalam Angka 2019 . Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2020). Provinsi Papua Dalam Angka 2020 . Damanik,  P. (2018). Analisis  Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  di Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  2  Pakem  Tahun  Ajaran  2017/2018 .  Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Hamida, R. A. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Menegah Pertama  di  Kabupaten  Muara  Enim .  Skripsi  Thesis,  Universitas  Jenderal  Soedirman. http://repository.unsoed.ac.id/7084/
Hariswati,  N. (2015).  Analisa  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Tentang  Implementasi Kebijakan  Pengelolaan  BOS. Journal  of  Innovation  in  Business  and  Economics , 6 (1), 75-88.
Matani, C.D., & Hutadjulu, L. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparat, Komitmen Organisasi, Partisipasi  Masyarakat  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung di Kota Jayapura . Jurnal KEUDA. Milne,  M.  J.,  &  Adler,  R.  W. (1999).  Exploring  the  reliability  of  social  and  environmental disclosures content analysis. Accounting, Auditing & Accountability Journal . Pemerintah  Republik  Indonesia .  (2005). Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005 tentang Dana Perimbangan .
Pemerintah  Republik  Indonesia .  (2008). Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
Pemerintah  Republik  Indonesia .  (2010). Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pemerintah  Republik  Indonesia .  (2018). Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
Pemerintah  Republik  Indonesia .  (2019). Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
Pemerintah  Republik  Indonesia .  (2019). Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
Rakhmawati,  I. (2018). Pengaruh  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Terhadap  Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah , 1 (1), 95-112. Rosihan.,  Bharranti,  B.  E.,  &  Ratang,  W. (2017). Pengaruh  Kualitas  Aparatur  Daerah, Regulasai,  Sistem  Informasi  dan  Komitmen  terhadap  Manajemen  Aset  (Studi  pada Pemerintah Provinsi Papua) . Jurnal KEUDA Vol.2 No. 1 ISSN 2477-7838. Sufiati,  F.,  Alam,  A.  S.,  &  Irwan,  A.L. (2010). Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah (BOS)  dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan  di Kabupaten  Sinjai . Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 2 Juli 2010 (113-122).
Salatnaya,  R.,  Morasa,  J.,&  Budiarso,  N.  S. (2022). Analisis  Pelaporan  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Manado . Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, 13 (1).
Salle, A . (2020). Local Governments Accountability: A Content Analysis of the Financial Audit Reports. Utopía  y  praxis  latinoamericana:  revista  internacional  de  filosofía iberoamericana y teoría social, 25 (1), 184-195. Wahyudi,  D.,  &  Gendis,  N. (2015). Pengaruh  Kompensasi  Manajemen  Dan  Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak . Widagdo, A.K., Payamta, & Nugroho, D.P. (2019). Determinants of Reliability of Financial Statements  of  School  Operational  Grants  in  Indonesian:  The  Mediating  Role  of Contextual Variables . Management dan Accounting Review, Vol. 18 No. 2 August 2019,
p. 99-126.