10.36418/syntax-literate.v7i9.13414 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## ANALISIS  PROGRAM  DESA  TANGGUH  BENCANA  SEBAGAI  UPAYA PENGURANGAN  RISIKO  BENCANA  TSUNAMI  DI  NAGARI  TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

## Resti Fajria, Roni Ekha Putera, Ria Ariany
Department  of  Public  Administration/Faculty  Social  Science  and  Political  Science, Andalas University, Indonesia E-mail: restiifajria@gmail.com, roniekhaputera@soc.unand.ac.id, riaariany@soc.unand.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  upaya  pengurangan  risiko  bencana  di  Nagari  Tapakih melalui program Desa Tangguh Bencana. Pelaksanaan program ini telah mengikuti pedoman  yang  ditetapkan  oleh  Peraturan  Kepala  BNPB  Nomor  1  Tahun  2012 tentang  Pedoman  Desa  Tangguh  Bencana.  Salah  satu  langkah  signifikan  dalam upaya  ini  adalah  pembentukan  Kelompok  Siaga  Bencana  Nagari  Tapakih  yang melibatkan berbagai elemen seperti perangkat Nagari, perangkat kesehatan nagari, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, alim ulama, dan karang taruna. Kolaborasi antara BPBD  Padang  Pariaman  dan  KSB  Nagari  dalam  edukasi  serta  penyebarluasan informasi mitigasi bencana telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat  dalam  menghadapi  bencana.  Meskipun  demikian,  penelitian  ini mengidentifikasi  kebutuhan  untuk  meningkatkan  aspek  legislasi  dalam pengembangan  program  Desa  Tangguh  Bencana  di  Nagari  Tapakih.  Diharapkan adanya  pengembangan  Peraturan  Nagari  yang  khusus  mencakup  aspek penanggulangan bencana, sehingga dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk setiap kegiatan di Nagari. Langkah ini akan semakin mengokohkan kerangka kerja  penanggulangan  bencana  di  tingkat  lokal  dan  membantu  melindungi komunitas dari dampak bencana yang potensial terjadi.
Kata Kunci: Pengurangan Risiko Bencana, Desa Tangguh Bencana, Mitigasi Bencana

## Abstract
This study discusses disaster risk reduction efforts in Nagari Tapakih through the Disaster  Resilient  Village  program.  The  implementation  of  this  program  has followed  the  guidelines  set  by  BNPB  Head  Regulation  Number  1  of  2012 concerning Guidelines for Disaster Resilient Villages. One of the significant steps
in this effort is the establishment of the Nagari Tapakih Disaster Alert Group which involves various elements such as Nagari devices, nagari health devices, Babinsa and  Bhabinkamtibmas,  alim  ulama,  and  cadet  reefs.  The  collaboration  between BPBD  Padang  Pariaman  and  KSB  Nagari  in  education  and  dissemination  of disaster mitigation information has succeeded in increasing public understanding and awareness in dealing with disasters. Nevertheless, this study identifies the need to improve the legislative aspect in the development of the Disaster Resilient Village program in Nagari Tapakih. It is hoped that the development of Nagari Regulations specifically covers aspects of disaster management, so as to provide a strong legal foundation  for  every  activity  in  Nagari.  This  will  further  strengthen  the  local disaster  management  framework  and  help  protect  communities  from  potential disaster impacts.

## Keywords: Disaster Risk Reduction, Disaster Resilient Village, Disaster Mitigation

## Pendahuluan
Salah satu daerah yang memiliki potensi bencana  yang patut diwaspadai adalah Provinsi  Sumatera  Barat.  Dibalik  keindahan,  kekayaan  alam  dan  nilai  historis  yang dimiliki oleh daerah ini, Provinsi Sumatera Barat yang terletak di sepanjang pesisir pantai Sumatera  dengan  luas  wilayah  4.229.730  Ha  ini  memiliki  potensi  bencana  dengan ancaman bencana gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem,  gelombang ekstrem dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan (IRBI, 2021).  Gempa  besar  yang  pernah  melanda  Sumatera  Barat  pada  30  September  2009 dengan kekuatan 7,6 SR dan kemudian disusul keesokan harinya dengan kekuatan 6.8 SR merupakan  tragedi  memilukan  bagi  seluruh  masyarakat  Sumatera  Barat,  tidak  hanya kehilangan  seluruh  harta  benda  melainkan  kehilangan  nyawa  orang-orang  tersayang adalah  dampak  yang  sangat  memilukan  dari  kejadian  bencana  gempa  bumi  tersebut. Berdasarkan  hasil  pengukuran  Indeks  Risiko  Bencana  Indonesia  (IRBI)  2021  Provinsi Sumatera Barat memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 144,39 yang merupakan kelas tinggi ancaman bencana.
Dengan berbagai kejadian dan dampak dari bencana yang terjadi maka masyarakat Indonesia  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  terhadap  kehidupan  dan penghidupan  termasuk  perlindungan  atas  bencana  dari  pemerintah  Indonesia, sebagaimana  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  bertanggung  jawab  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Bentuk  perlindungan  dari  pemerintah  atas  kejadian  bencana  dapat  dilakukan melalui  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  dengan  serangkaian  upaya  yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan  bencana,  tanggap  darurat  dan  rehabilitasi.  Hal  ini  merupakan  bentuk pelayanan  dasar  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  kepada  masyarakat. Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi bencana di Provinsi Sumatera Barat. Padang Pariaman memiliki 11 ancaman bencana, yaitu gempa
bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, longsor, angin puting beliung, abrasi, kekeringan, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, serta likuifaksi. Tsunami menjadi salah satu bencana yang sangat di khawatirkan sebab Kabupaten Padang Pariaman berhadapan langsung  dengan  Zona  Megathrust  dan  Samudera  Hindia,  maka  potensi  terjadinya gempabumi kuat yang mampu membangkitkan tsunami adalah hal yang tidak mustahil.

## Tabel 1

## Potensi Bahaya di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019
No.  Jenis Bencana Bahaya Luas (Ha) Kelas 1 Banjir Bandang 11.481,48 Tinggi 2 Banjir 33.733,40 Tinggi 3 Cuaca Ekstrim 66.513,43 Sedang 4 Gelombang Ekstrim Dan Abrasi 828,81 Tinggi 5 Gempa bumi 133.224,00 Tinggi 6 Kebakaran  Hutan  Dan Lahan 73.427,45 Sedang 7 Kekeringan 133.224,00 Sedang 8 Letusan Gunung api Tandikek 4.321,05 Sedang 9 Tanah Longsor 43.851,97 Tinggi 10 Tsunami 6.199,08 Tinggi Sumber: Dokumen KRB BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2020
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  kelas  bahaya  seluruh  potensi  bencana  di Kabupaten  Padang  Pariaman  bervariasi  yaitu  ada  yang  berada  pada  kelas  tinggi  dan sedang.  Tsunami  adalah  salah  satu  bencana  yang  berada  pada  potensi  kelas  tinggi. Berdasarkan analisis dan prediksi para ahli dan peneliti bahwa wilayah sepanjang pantai barat pulau Sumatera terancam akan bencana tsunami, mengingat pantai Barat Sumatera merupakan jalur penujaman ( Subduction Zone ) sebagai penyebab terjadinya gempa. Jika terjadi  dislokasi  atau  pematahan  di  bawah  samudera,  maka  akan  mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami tersebut (Andi Syukri, 2016).
Program  Desa  Tangguh  Bencana  menjadi  salah  satu  jawaban  dalam  upaya pengurangan  risiko  bencana  dalam  skala  lokal  dan  pada  situasi  pra  bencana.  Program Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat  agar  memiliki  kemampuan  untuk  mengenali  ancaman  diwilayahnya  dan mampu  mengorganisir  sumber  daya  masyarakat  untuk  mengurangi  kerentanan  dan meningkatkan  kapasitas  demi  mengurangi  risiko  bencana.  Program  Desa  Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan sejak tahun 2015, hingga saat ini telah terbentuk 16 Nagari Tangguh dan salah satunya di Nagari Tapakih sejak tahun 2020.
Nagari  tapakih  secara  geologis  terletak  di  sepanjang  jalur  pesisir  pantai  barat Kabupaten Padang Pariaman yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Dari hasil  digitasi  diketahui  bahwa  panjang  garis  pantai  Padang  Pariaman  mencapai  43.1 kilometer  (Nagari  Tapakih,  2022),  artinya  warga  yang  bermukim  dan  beraktivitas  di sepanjang  garis  pantai  tersebut  rentan  terhadap  bahaya  tsunami.  Dilaksanakannya pembentukan  Program  Desa  Tangguh  Bencana  di  Nagari  Tapakih  tidak  terlepas  dari bagaimana kondisi wilayah yang rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, tsunami, abrasi, banjir, cuaca ekstrim dan pohon tumbang. Salah satunya bencana tsunami, sebagai wilayah yang berada pada pesisir pantai di Kecamatan Ulakan Tapaki, dan nagari Tapakih berada pada daerah yang memiliki risiko bencana tsunami tersebut.
Tentu  dengan  dibentuknya  program  Desa  Tangguh  Bencana  ini  dapat mewujudkan  upaya  pengurangan  risiko  bencana  dengan  melibatkan  partisipasi  dan keterlibatan  masyarakat  di  dalamnya  dan  menjadikan  nagari  mandiri  dalam  upaya penanggulangan bencana pada tingkat lokal. Hal ini karena tujuan dari pelaksanaan dan pengembangan  dari  Desa  Tangguh  Bencana  melindungi  masyarakat  yang  berada  pada wilayah  rawan  bencana  yang  dapat  merugikan  khususnya  pada  kelompok  rentan, kemudian  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  meningkatkan  kapasitas kelembagaan  guna  pengurangan  risiko  bencana  bersama  dengan  pemerintah  daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok-kelompok lainnya.
Dalam  Peraturan  Kepala  BNPB  Nomor  1  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Desa Tangguh  Bencana  dijelaskan  bahwa  komponen-komponen  dalam  kegiatan  untuk mengembangkan Desa Tangguh Bencana yaitu: (1) Legislasi yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa. (2) Perencanaan  yaitu  penyusunan  rencana  Penanggulangan  Bencana  Desa;  Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana  Komunitas  (Pengurangan  risiko  bencana  menjadi  bagian  terpadu  dari pembangunan).  (3)  Kelembagaan  yaitu  pembentukan  Forum  Penanggulangan  Bencana Desa/Kelurahan  yang  berasal  dari  unsur  pemerintah  dan  masyarakat,  kelompok/tim relawan  penanggulangan  bencana  di  dusun,  RW/RT,  serta  pengembangan  kerja  sama antar  sektor  dan  pemangku  kepentingan  dalam  mendorong  upaya  pengurangan  risiko bencana.  (4)  Pendanaan  yaitu  rencana  mobilisasi  dana  dan  sumber  daya  (dari  APBD Kabupaten/Kota,  APB  Desa/ADD,  dana  mandiri  masyarakat  dan  sektor  swasta  atau pihak-pihak  lain  bila  dibutuhkan).  (5)  Pengembangan  kapasitas  yaitu  pelatihan, Pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan- kegiatan  pengurangan  risiko  bencana.  (6)  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana yaitu  kegiatan-kegiatan  mitigasi  fisik  struktural  dan  non-fisik;  sistem  peringatan  dini; kesiapsiagaan  untuk  tanggap  darurat  dan  segala  upaya  pengurangan  risiko  melalui intervensi  pembangunan  dan  program  pemulihan,  baik  yang  bersifat  struktural-fisik maupun non-struktural.
Berhasilnya  program  ini  tidak  terlepas  dari  partisipasi  masyarakat  dalam melaksanakan program. Pengurangan resiko bencana juga dapat diartikan sebagai upaya terpadu yang dilaksanakan oleh masayarakat dan stakeholder setempat untuk mengurangi kerentanan yang ada di masyarakat dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk dapat menanggulangi  dampak  dari  bencana.  Bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  pada  program Desa Tangguh Bencana juga termasuk dalam langkah-langkah mitigasi bencana secara struktural  dan  non  struktural  yaitu  sebagai  bentuk  upaya  pengurangan  risiko  bencana. Dengan  tujuan  untuk  melakukan  pengurangan  dampak  risiko  yang  ditimbulkan  oleh bencana. Namun dalam penelitian ini akan fokus membahas pada mitigasi non struktural.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dimana instrumen (peneliti) turun langsung ke lapangan (lokasi penelitian) untuk mengumpulkan data terkait masalah atau isu yang akan diteliti dan  berusaha  mendeskripsikan  fenomena  yang  terjadi  dengan  kata-kata.  Sedangkan metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  metode  deskriptif,  dengan mendeskripsikan  gambaran  tentang  keadaan  sebenarnya  secara  menyeluruh,  luas,  dan mendalam oleh peneliti. Tujuan metode deskriptif adalah melakukan pemecahan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat terkait sifat-sifat, fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki.
Creswell  menjelaskan  bahwa  teknik  pengumpulan  data  sebagai  usaha mempermudah  dan  membatasi  penelitian  yang  di  dalamnya  terdapat  informasi  yang diperoleh  melalui  observasi  dan  wawancara  baik  secara  terstruktur  ataupun  tidak terstruktur,  selain  itu  juga  terdapat  dokumentasi,  materi-materi  visual,  hingga  protokol dalam  merekam  atau  mencatat  informasi  (Creswell,  2013:64).  Peranan  peneliti  sendiri dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai instrumen atau alat penelitian, peneliti berfungsi melakukan  pengumpulan  data,  memilih  informasi  sebagai  sumber  data,  analisis  data, menilai  kualitas  data,  menafsirkan  data,  dan  membuat  kesimpulan.  Pada  penelitian  ini dilakukan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi dengan mengunjungi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara  langsung  dan  mencatat  fenomena  yang  diperoleh  untuk  menjadi  pembanding dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang didapatkan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Legislasi
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana merupakan  acuan  dalam  kegiatan  penanggulangan  bencana  di  Indonesia,  yang kemudian  didukung  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2020  tentang Rencana  Induk  Penanggulangan  Bencana  Tahun  2020-2044,  dalam  Perpres  ini dijelaskan bahwa perlunya penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang untuk mencapai ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana yang komprehensif  serta  terintegrasi  untuk  menuju  Indonesia  emas  2045.  Dalam
pelaksanaan  program  Desa  Tangguh  Bencana  yang  menjadi  pedoman  bagi  Nagari Tapakih selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 yaitu Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Kelurahan/Desa  Tangguh  Bencana.  Nagari  Tapakih  dalam  pelaksanaan  upaya pengurangan risiko bencana telah melakukan upaya awal denga menyusun kebijakan pengurangan  risiko  bencana  nagari  dengan  menyelaraskan  dengan  pembangunan  di Nagari.  Upaya  tersebut  dilakukan  pada  setiap  Musyawarah  Rapat  Pembangunan Nagari  (Musrembang).  Secara  legalitas  memang  belum  dibakukan  dalam  bentuk Peraturan  Nagari,  namun  berdasarkan  dengan  wawancara  yang  telah  dilakukan bersama  Wali  Nagari  Tapakih  bahwa  Aparatur  Pemerintah  Nagari  Tapakih berkomitmen dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana melalui program Desa Tangguh Bencana.

## B. Perencanaan
Perencanaan  yang  dimaksud  dalam  program  Desa  Tangguh  Bencana  adalah penyusunan  rencana  Penanggulangan  Bencana  Desa;  Rencana  Kontinjensi  bila menghadapi  ancaman  tertentu;  dan  Rencana  Aksi  Pengurangan  Risiko  Bencana Komunitas (Pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan). Dalam menghadapi bencana gempabumi dan tsunami, KSB Nagari Tapakih bersama masyarakat  dan  pemerintah  Nagari  serta  didampingi  oleh  BMKG  dan  BPBD kabupaten Padang Pariaman membuat rencana operasi darurat tsunami khusus Nagari Tapakih.  Salah  satu  rencana  operasi  darurat  tsunami  ada  pada  SOP  peringatan  dini tsunami,  tertera  dalam  rancangan  kontingensi  gempabumi  dan  tsunami  Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020. Dokumen RenKon tersebut telah ada di Nagari Tapakih untuk menjadi pedoman pada saat terjadi bencana.

## Gambar 1

## SOP Peringatan Dini Tsunami
Sumber: Nagari Tapakih, Tahun 2023
Masyarakat  rawan  terpapar  bencana  tsunami  di  Nagari  Tapakih  yang bersumber  dari  data  Prisma  Dukcapil  Padang  Pariaman.  Terdapat  4  Korong  yang beresiko  terpapar  bencana  tsunami  di  Nagari  Tapakih,  yaitu  Korong  Kasai,  Korong
Batang Gadang, Korong Rimbo Karambie dan Korong Tiram. Total penduduk yang diperkirakan pada wilayah terdampak tsunami dari 4 korong tersebut per tahun 2021 adalah  2.674  jiwa  dengan  rincian  laki-laki  sejumlah  1.341  jiwa  dan  perempuan sejumlah 1.333 jiwa (Pemerintah Nagari Tapakih, 2022). Dalam perencanaan evakuasi diperlukan  sumber  daya  peralatan  dan  personil  yang  dapat  digunakan  pada  saat kejadian, berikut tabel sumber daya yang dapat digunakan ketika akan dilaksanakan evakuasi.  Organisasi  (Komando)  penanganan  darurat  bencana  Kabupaten  Padang Pariaman  melaksanakan  operasi  penanganan  darurat  bencana  selama  30  hari  di Kabupaten yang dibagi dalam 2 Fase yaitu Fase Tanggap Darurat dan Transisi Darurat.
Rencana tindakan yang akan dilakukan pada tanggap darurat:
1. Melakukan kaji cepat
2. Koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait
3. Mendirikan Posko Penangangan Darurat Bencana (PDB)
4. Pendataan dan pelaporan korban serta perkembangan kegiatan
5. Melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban
6. Melakukan triase (pemilahan korban), dan Memberikan pertolongan medis
7. Melakukan pelayanan kebutuhan dasar bagi pengungsi:
8. Memberikan perawatan bagi korban yang sakit
9. Memberikan layanan psikososial dasar bagi penyintas (anak-anak dan dewasa)
10. Membuka akses jalan dan jembatan
11. Pemulihan sarana dan prasarana vital
12. Semua tindakan operasi Penanggulangan Bencana Darurat diatas, dilaksanakan dengan menerapkan standard protokol kesehatan COVID-19
Rencana Tindakan yang akan dilakukan pada transisi darurat:
1. Lanjutan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  (pangan,  huntara,  air  bersih,  sanitasi darurat), pengembalian fungsi sosial ekonomi dan kesehatan, layanan dukungan psikososial, perlindungan pengungsi, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan keamanan operasi.
2. Penanganan lanjutan warga negara asing terdampak bencana
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang
4. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi
5. Demobilisasi seluruh personel penanganan darurat bencana jika operasi diakhiri atau perpanjangan tugas personil jika operasi diperpanjang
6. Semua tindakan operasi Penanggulangan Bencana Darurat diatas, dilaksanakan dengan menerapkan standard protokol kesehatan COVID-19
Konsep operasi (rencana tindakan) di tingkat kabupaten ini telah diturunkan ke tingkat nagari, setiap pemangku kebijakan di tingkat nagari terlibat di dalam rencana operasi.  Pihak  yang  terlibat  meliputi  Koramil,  Polsek,  Puskesmas,  Sekolah,  serta pemerintahan Nagari dan jajaran. Pihak pihak terlibat diatas tergabung dalam Forum Pengurangan  Resiko  Bencana  (FPRB)  di  tingkat  kabupaten.  Kondisi  saat  ini  FPRB
masih  menggunakan  nomor  pribadi  dari  anggota  yang  tergabung  dalam  Whatsapp Group FPRB
C. Kelembagaan
Lembaga  sebagai  wadah  penanggulangan  bencana  yang  memainkan  peran kunci dalam mengatasi masalah kebencanaan. Penting untuk memiliki lembaga atau kelompok  yang  memiliki  tanggung  jawab  yang  ditetapkan  dengan  jelas  untuk melaksanakan  operasi  atau  prosedur  penanggulangan  kebencanaan.  Dalam  program Desa Tangguh Bencana di Nagari Tapakih telah membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB).

## Gambar 2
Struktur Pengurus Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Tapakih

## Sumber: Nagari Tapakih, 2019
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa KSB di Nagari Tapakih telah memiliki struktur yang jelas, yaitu pembina, penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara  dan  terdapat  empat  seksi  seperti  seksi  dapur  umum,  seksis  logistik  dan perlengkapan, seksi tenda posko bencana, seksi komunikasi pencatatan, pendataan dan pelaporan.  Kelompok  Siaga  Bencana  (KSB)  ini  terdiri  berbagai  lapisan  masyarakat dan  membangun  sinergi  dengan  seluruh  elemen  pemangku  kepentingan  di  Nagari. Seperti perangkat Nagari, perangkat kesehatan nagari, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, alim  ulama,  dan  karang  taruna.  Kelompok  tersebut  juga  telah  memiliki  landasan hukum  eksistensinya  dari  Surat  Keputusan  Wali  Nagari  Tapakih  nomor 05/KEP/WNT/2019.
Selain  itu,  Nagari  Tapakih  juga  memberdayakan  kelompok  ibu-ibu  dengan dinamakan SISIGAB (Srikandi Siaga dan Tanggap Bencana). Adapun yang menjadi sasaran  dari  Sisigab  ini  adalah  para  ibu/Srikandi  yang  siap  dan  tanggap  terhadap bencana. Hal ini mengartikan bahwa untuk membentuk sebuah nagari yang tangguh tentu  harus  melibatkan  seluruh  elemen,  salah  satunya  kelompok  terkecil  dalam
masyarakat yaitu keluarga. SI SIGAB juga diharapkan mampu menjadikan nigari lebih mandiri dan mampu mengelola bencana di wilayah mereka masing-masing. Para Ibu Rumah  Tangga  diharapkan  mampu  menjadikan  keluarga  mandiri  dalam  mengelola bencana  dalam  lingkup  keluarga.  Indikator  penentuan  Ibu/Srikandi  dan  anak-anak sebagai sasaran SI SIGAB menilai pada kemampuan fisik kelompok perempuan dan anak-anak lebih lemah daripada kelompok pria. Ketika terjadi bencana pada umumnya bapak-bapak sedang berada di luar rumah karena kesibukan mencari nafkah dengan bekerja di berbagai tempat. Maka dari itu kelompok perempuan dan anak-anak perlu diprioritaskan  untuk  diberikan  pelatihan  kesiapsiagaan  bencana.  Peran  ibu-ibu  juga dibantu  oleh  majelis  ta’lim  (komunitas  jamaah  masjid)  sebagai  bagian  dari  klaster logistik untuk penciptaan dapur umum disaat rencana operasi dilaksanakan.

## Gambar 3 Sosialisasi SI SIGAB

## Sumber: Nagari Tapakih, Tahun 2022

## D. Pendanaan
Dalam sebuah program jika tidak ada anggaran maka program tersebut belum dapat terlaksana dengan efektif, karena anggaran merupakan salah satu sumber daya penyangga dalam terlaksananya program. Nagari Tapakih mendapatkan alokasi dana darurat  untuk  kebencanaan,  hal  ini  dianggarkan  per  tahun  dengan  tujuan  untuk membantu masyarakat dalam menghadapi bencana.

## Gambar 4 Rincian Total

## Sumber: Nagari Tapakih, Tahun 2022
Gambar di atas merincikan jumlah total Rp.395.800.000 (tiga ratus sembilan puluh  lima  juta  depalan  ratus  ribu  rupiah)  sebagai  rencana  anggaran  biaya  untuk penanggulangan  bencana  pada  Nagari  Tapakih  per  tahun  2022.  Selain  itu  Nagari Tapakih  juga  merealisasikan  sejumlah  dana  anggaran  kebencanaan  sebesar Rp.12.200.000, yang digunakan dalam peningkatan sarana dari segi respons informasi yaitu pembuatan dan pemasangan rambu. Rambu yang diapasang menggunakan dana tersebut yaitu 10 unit rambu jalur evakuasi, 3 unit rambu koordinat, dan 4 unit papan informasi  bahaya  tsunami.  Dana  kebencanaan  di  tahun  2022  juga  digunakan  dalam pengadaan smart TV untuk MHEWS, terletak di Kantor Wali Nagari Tapakih dengan total anggaran yang terpakai sebesar Rp.4.377.195.
Pendanaan  ini  dibutuhkan  sebagai  penunjang  bergeraknya  proses  mitigasi bencana sebagai bentuk  bantuan dan hibah dana dari pemerintah dalam tahapan pra bencana.  W.N  Carter  menjelaskan  bahwa  langkah-langkah  mitigasi  aktif  yang mengandalkan  insentif  lebih  efektif  daripada  langkah-langkah  pasif  berdasarkan undang-undang dan kontrol yang membatasi.

## E. Pengembangan Kapasitas
Pengembangan  kapasitas  yaitu  pelatihan,  Pendidikan  dan  penyebaran informasi  kepada  masyarakat,  khususnya  kelompok  relawan  dan  para  pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama  dalam  melakukan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.
Pemerintah Nagari Tapakih telah melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada sekolah-sekolah sebagai bentuk menciptakan sekolah yang cerdas terhadap bencana.

## Gambar 5 Pelatihan Mitigasi Bencana di SMP N 3 Ulakan Tapakis
Sumber: Dokumentasi peneliti, Tahun 2021
Berdasarkan gambar diatas pelaksanaan Sekolah Cerdas Bencana ini dilakukan di SMP N 3 Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman yang berada pada wilayah Nagari  Tapakih.  Kegiatan  ini  dilakukan  pada  Tahun  2021  yang  difasilitatori  oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman, dengan melibatkan Kepala Sekolah, Guru Kelas dan seluruh siswa kelas  tiga. Materi  yang disampaikan terkait dengan konsep dasar sekolah  yang tangguh bencana, pengantar kajian risiko bencana dan pembentuk tim sekolah tangguh bencana.
Pembuktian  dari  keaktifan  KSB  Tapakih  dalam  peningkatan  kesiapsiagaan bencana  juga  dapat  dilihat  pada  kegiatan  Peningkatan  Kapasitas  F-PRB  dan  KSB Destana  di  Padang  Pariaman  Tahun  2021  di  bulan  Desember.  Kegiatan  tersebut difasilitasi  oleh  BPBD  Padang  Pariaman  dan  diikiti  oleh  15  Nagari  yang  sudah memiliki KSB termasuk Nagari Tapakih.
KSB pada Kabupaten Padang Pariaman juga pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan  oleh  BPBD  Provinsi  Sumatra  Barat  pada  tahun  2022.  Tujuan  dari kegiatan  ini  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  tentang  impelementasi  peranan KSB dalam penanggulangan bencana.

## Gambar 6
Pelatihan KSB se-Kabupaten Padang Pariaman

## Sumber: Nagari Tapakih, 2023
Dengan keterlibatan publik maka implementasi dari program mitigasi bencana akan  menjadi  efektif,  sebab  ini  merupakan  bagian  penting  dari  kesiapsiagaan  dan
mitigasi bencana. Dalam meningkatkan kesadaran publik terkait potensi bencana maka perlu pemberian pengetahuan dan pemahaman publik yang baik tentang bahaya dan kerentanan  potensi  bencana  di  wilayahnya.  Guna  meningkatkan  kesadaran  dan pemahaman masyarakat di Nagari Tapakih sebagai upaya pengurangan risiko bencana,
Selain  dari  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan,  pemerintah  Nagari  Tapakih bersama dengan Kelompok Siaga Bencana (KSB)  juga memanfaatkan media massa dalam  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  upaya  pengurangan  risiko bencana. Dalam menghadapi bencana gempabumi dan tsunami Nagari Tapakih juga telah  membuat  SOP  evakuasi  kepada  Ibu  Rumah  Tangga  melalui  pamflet  yang kemudian  di  tempel  di  madding  kantor  Wali  Nagari  Tapkih,  sekolah-sekolah  dan tempat publik lainnya, seperti berikut:

## Gambar 7 Pamflet Informasi Evakuasi Bencana

## Sumber: Nagari Tapakih, Tahun 2023
Tingkat kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana juga harus di dukung dengan pemahaman dan menerapkan langkah-langkah mitigasi bencana. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, masyarakat wilayah Nagari Tapakih telah memahami dan  menerapkan  langka-langkah  mitigasi  pra  bencana  secara  optimal.  masyarakat telah  memahami  langkah-langkah  mitigasi  dalam  hal  jalur  evakuasi,  tanda-tanda peringatan  dini  seperti  memahami  fungsi  Sirine  dari  EWS  ( Early  Warning  System ) yang berbunyi menandakan bahwa masyarakat sudah harus menjauh dari bibir pantai dan mengevakuasi diri ke tempat aman. Dalam peningkatan kapasitas Nagari Tapakih juga melakukan kerjasama dengan Yayasan Gajah Sumatra (Yagasu) untuk menanam Mangrove di bibir Pantai Tiram sebagai bentuk dukungan pembangunan desa tangguh bencana.  Mangrove dapat  berfungsi  sebagai  pemecah  gelombang  tsunami  yang menghantam  pantai  sehingga  kegiatan  tersebut  berkontribusi  dalam  pengurangan resiko bencana, berikut perjanjian kerjasama dari Yagasu.

## F. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  yaitu  kegiatan-kegiatan  mitigasi fisik  struktural  dan  non-fisik;  sistem  peringatan  dini;  kesiapsiagaan  untuk  tanggap
darurat  dan  segala  upaya  pengurangan  risiko  melalui  intervensi  pembangunan  dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.
Dalam  langkah  mitigasi  bencana  untuk  pengurangan  risiko  bencana,  sistem peringatan  dini  menjadi  salah  satu  kunci  karena  akan  memengaruhi  dalam  upaya pengurangan  risiko  bencana  karena  sistem  peringatan  dini  akan  menjadi  sistem informasi  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Efektivitas  sistem  peringatan  adalah salah  satu  yang  paling  kritis  oleh  karena  itu  perlu  dicakup  secara  memadai  dalam semua sistem organisasi  di semua tingkatan.  W.N Carter menjelaskan bahwa dalam peringatan dini memiliki beberapa hal yang perlu diketahui yaitu kemampuan untuk menerima peringatan internasional, kemampuan untuk memulai peringatan di dalam negara, kemampuan untuk mengirimkan peringatan dari tingkat nasional dan lainnya, kemampuan  untuk  menyebarkan  peringatan  di  tingkat  komunitas  lokal,  dan kemampuan untuk menerima peringatan dan menindaklanjutinya.
Nagari  Tapakih  memiliki  kemampuan  menerima  informasi  gempa  bumi  dan peringatan dini tsunami 24/7 dengan dibantu menggunakan media seperti WRS yang berada di BPBD Kabupaten Padang Pariaman, aplikasi info BMKG, group whatsapp bersama  dengan  KSB  dan  HT.  Selain  itu  Kantor  Wali  Nagari  Tapakih  juga  telah dilengkapi  MHEWS  ( Multi  Hazard Early  Warning System) yang  dapat  dilihat pada gambar dibawah ini .
Gambar 8
TV Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) di Kantor Wali Nagari

## Tapakih
Sumber: Dokumentasi Nagari Tapakih, Tahun 2022
Kemudian  BPBD  Kabupaten  Padang  Pariaman  telah  melengkapi  fasilitas peringatan dini di Nagari Tapakih berupa alat EWS (Early Warning System) . EWS ini merupakan sistem peringatan dini yang akan memberikan informasi ancaman bencana tsunami kepada masyarakat. EWS ini menjadi alat yang strategis sebagai peringatan
dini bencana gempa bumi dan tsunami. Sebab alat ini akan memberikan informasi dan membunyikan sirene bahaya tsunami ke masyarakat sehingga ketika memang terdapat ancaman  potensi  tsunami  masyarakat  dapat  langsung  mengevakuasi  diri.  Dalam kearifan lokal, Nagari Tapakih dalam peringatan dini juga menggunakan moda speaker masjid  dan  memukul  bedug/ Tabuah secara  terus  menerus  untuk  menyebarluaskan informasi.

## Gambar 9

## Bedug Masjid dan Alat EWS sebagai sistem peringatan dini
Sumber: Nagari Tapakih, Tahun 2023
Selain itu Nagari Tapakih juga telah memasang rambu-rambu jalur evakuasi agar  masyarakat  dapat  memahami  jalur  apa  yang  harus  ditempuh  ketika  terdapat situasi bencana, sebagai berikut:

## Gambar 10

## Rambu-Rambu Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul
Sumber: Nagari Tapakih, Tahun 2022
Papan  informasi  wilayah  rawan  gempa  bumi  dan  tsunami  telah  dipasang  di dekat  pantai  dengan  kondisinya  yang  masih  bagus  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat Nagari Tapakih bahwasanya mereka tinggal di daerah yang rawan bencana gempa  bumi  dan  tsunami.  Rambu-rambu  penunjuk  arah  menuju  TEA  (Tempat Evakuasi Akhir) dan TES (Tempat Evakuasi Sementara) telah terpasang pada banyak
jalur yang dilewati masyarakat, pada gambar diatas dapat terlihat beberapa rambu yang telah  usang  namun  hal  tersebut  dapat  dijadikan  rekomendasi  pembangunan kedepannya dikarenakan Tapakih memiliki Dana Desa terkait kebencanaan. Layaknya pada tahun 2022 masyarakat Tapakih memasang rambu baru dengan desain yang telah terstandar dengan fokus penambahan rambu sehingga kedepannya dapat berfokus pada penyempurnaan rambu-rambu. Kemudian untuk rambu titik kumpul di lokasi Tempat Evakuasi  Akhir  (TEA)  berada  pada  titik  kumpul  akhir  yaitu  Masjid  Raya  Nagari Tapakih, Surau Batang Kambaru, dan SDN 07 Ulakan Tapakih, TEA tersebut berada sejauh  5  Km  dari  bibir  pantai  Tiram  dan  memiliki  kawasan  yang  cukup  luas  untuk dijjadikan tempat pengungsian pasca bencana.

## Kesimpulan
Program  Desa  Tangguh  Bencana  di  Nagari  Tapakih  telah  dibentuk  sejak  tahun 2020 oleh BPBD Padang Pariaman.  Dalam upaya pengurangan risiko  bencana, Nagari Tapakih mengupayakan melalui program Desa Tangguh Bencana. Pelaksanaan program telah sesuai berdasarkan  komponen-komponen pengembangan program pada  Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana. Dalam komponen  kelembagaan  telah  dibentuknya  Kelompok  Siaga  Bencana  (KSB)  Nagari Tapakih yang terdiri dari berbagai elemen tokoh masyarakat sebagai pelaksana program di  tingkat  Nagari.  Dengan  gencarnya  edukasi  dan  penyebarluasan  informasi  mitigasi bencana antara BPBD Padang Pariaman bersama KSB Nagari juga telah meningkatkan pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  dalam  penanggulangan  bencana.  Kemudian dalam  rencana  aksinya  BPBD  Kabupaten  Padang  Pariaman  bersama  Pemerintahan Nagari  Tapakih  telah  membuat  SOP  Peringatan  Dini  Tsunami.  Namun  masih  perlu adanya  peningkatan  dalam  legislasi  pengembangan  program  Desa  Tangguh  Bencana Nagari  Tapakih,  yaitu  perlu  adanya  Peraturan  Nagari  yang  mengakomodir  aspek penanggulangan bencana agar bisa menjadi landasan dalam setiap kegiatan yang berjalan di Nagari.

## BIBLIOGRAFI
Anggraini,  Y.  (2015).  Implementasi  Program  Pengembangan  Desa  Pesisir  Tangguh (PDPT)  Dalam  Upaya  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  (Studi  di  Desa  Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik, 3 (11), 1862-1867.
Anam,  Khoirul  et  al.  (2018).  “Kesiapan  Institusi  Lokal  dalam  Menghadapi  Bencana Tsunami:  Studi  Kasus  Kelurahan  Air  Manis  dan  Kelurahan  Purus,  Kota  Padang.”
Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 6 (1), 15.
Audia, N., Putera, R. E., Aromatica, D., & Bisri, M. B. (2021). Capabilities of the city government  in  combating  COVID-19  in  the  city  of  Padang.  In E3S  Web  of Conferences (Vol. 331, p. 01009). EDP Sciences.
Buchari,  A.,  Santoso,  M.  B.,  &  Marlina,  N.  (2017).  Pengembangan  Kapasitas Kelembagaan  Desa  Tangguh  Bencana  Di  Kabupaten  Garut  (Studi  Kasus  Di  Desa Pasawahan  Kecamatan  Tarogong  Kaler). JAKPP  (Jurnal  Analisis  Kebijakan  & Pelayanan Publik) , 49-62.
Carter,  W.N.  (2008). Disaster  Management:  A  Disaster  Manager’s  Handbook . Mandaluyong City, Manila: Asian Development Bank.
Creswell, John W. (2013). Research Design . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik. Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 3 (2), 121-134.
Hijri, Y. S., Kurniawan, W., & Hilman, Y. A. (2020). Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang. Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 1 (1), 1-11.
Ismayadi,  I.,  Tanjung,  D.,  Ariani,  Y.,  &  Harahap,  I.  A.  (2022,  March).  Pemberdayaan Masyarakat  Dalam  Mewujudkan  Desa  Tangguh  Bencana  Berbasis  Masyarakat  Di Desa  Sumbul  Kecamatan  Stm  Hilir  Deli  Serdang.  In Prosiding  COSECANT: Community Service and Engagement Seminar (Vol. 1, No. 2).
Julius, A. M., Widyaningrum, N., Najib, A., Aminullah, A. A., Syarifah, H., Pratikno, H., &  Widana,  I.  D.  K.  K.  (2020).  Implementasi  Program  Desa  Tangguh  Bencana  di Desa Gunung Geulis, Sukaraja, Bogor. Jurnal Swabumi, 8 (1), 1-10. Maarif, S, F. Damayanti, E.D. Suryanti, dan A.P. Wicaksono. (2013). “Initiation of the Desa Tangguh Bencana Through Stimulus-Response Method.” Indonesian Journal of Geography, 44 (2).
Najib, Ainun, Dan Hayatul Khairul Rahmat. (2021). “Analisis Pelaksanaan Program Desa Tangguh  Bencana  Pembangunan  Yang  Mengandung  Upaya  Pencegahan  Dari Potensi Bencana.” 5 , 14–23.
Nugroho,  Rachman  Adhi.  (2016).  “Konsep  Manajemen  Risiko  Bencana  Tsunami Berbasis  Masyarakat  (  Studi  Kasus :  Rw.  08  Kelurahan  Ploso,  Community-Based Tsunami  Risk  Management  Concept  (Case  Study :  Rw  .  08.”  skripsijurusan perencanaan wilayah dan kota fakultas teknik sipil dan perencanaan institut teknologi sepuluh nopember.
Nurhidayani,  N.  (2018).  Membangun  kesiapsiagaan  masyarakat  dalam  mengatasi bencana  banjir  melalui  kelompok  Desa  Tangguh  Bencana  (Destana)  di  Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
Pratiwi,  D.  I.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Program  Desa  Tangguh  Bencana (Destana) di Desa Pilangsari Kabupaten

## Copyright holder:
Resti Fajria, Roni Ekha Putera, Ria Ariany (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: