Jurnal Komunikasi  Pembangunan  Vol. 22 (01) 2024 | 23-36 https://doi.org/10.46937/22202452266 E-ISSN: 2442-4102 | P-ISSN: 1693-3699

## Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Jamblang Sebagai Destinasi Unggulan Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Teori Sistem Talcott Parsons
The Concept of Development for The Jamblang Tourism Area as Cirebon First Destination in Talcott Parsons Theory System Perspective
Nurul Chamidah 1* , Andri Azis Putra 2 , Subhan 1
1 Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jalan Watubelah nomor 40 Sumber Cirebon. Kode Pos 45153, Indonesia
2 Institute Agama Islam Negeri Syech Nurjati Cirebon, Jalan Perjuangan No 32 Kota Cirebon, Kode Pos 45132, Indonesia
*) E-mail korespondensi: nurul.chamidah@umc.ac.id
Diterima: 13 Desember 2023 | Direvisi: 26 Juni 2024 | Disetujui: 07 Juli 2024 | Publikasi online: 12 Juli 2024

## ABSTRACT
This research aims to make the concept of developing the Jamblang area into an integrated tourist destination by  analyzing  local  potential  in  the  form  of  historical,  social,  and  cultural.    This  research  uses  exploratory descriptive methods by conducting potential and social mapping. Data collection in the form of documentation studies from the Draft Regulation of the Cirebon Regency Tourism Development Master Plan and Spatial and Regional  Planning,  observations  and focus  group  discussions  from  across  stakeholders.  The  results  showed that the development of the Jamblang tourist area can be in the form of a combination of tourist attractions such as tourist villages, art and culture, culinary tourism and three religions. The power of narrative is built to package Jamblang Old Town which has a link between cultural history, and community creativity in the form of a creative economy. Tourism development strategy is based on the system theory of Talcott Parsons, namely. (1)  Socio-economic  adaptation  of  the  community  as  a  tourist  village  including  attractions,  amenities  and readiness of people who were initially blind to tourism. (2) The achievement of the goal of area-based tourism development  is  to  focus  on  the  direction  of  the  vision  and  mission  of  the  development  of  Cirebon  Regency, namely  the  realization  of  Cirebon  Regency  as  a  Religious,  Cultured,  Competitive  and  Sustainable  Tourism Destination for Community Welfare. (3) Integration between sectors is the sharing of roles with stakeholders and  the  role  of  visionary  regional  leaders  determines  the  success  of  each  element  of  working  together.  (4) Management of latent patterns of area-based tourism development efforts in the form of community values and norms as well as applicable laws in Cirebon Regency.
Keywords : key tourism area, tourism, development communication

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan membuat konsep pengembangan kawasan Jamblang menjadi destinasi wisata terpadu dengan menganalisis  potensi  lokal  berupa  sejarah,  sosial,  dan  budaya.    Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif eksploratif  dengan  melakukan  pemetaan  potensi  dan  sosial.  Pengumpulan  data  berupa  studi  dokumentasi  dari Rancangan Peraturan Rencana Induk Pengembangan Wisata Kabupaten Cirebon dan Tata Ruang dan Tata Wilayah, observasi dan focus group discussion dari lintas stakeholder . Hasil penelitian menunjukan pengembangan kawasan wisata Jamblang dapat berupa gabungan atraksi wisata seperti desa wisata, seni dan budaya, wisata kuliner dan wisata tiga agama. Kekuatan narasi dibangun untuk mengemas Kota Tua Jamblang yang memiliki kaitan sejarah budaya, serta  kreatifitas  masyarakat  dalam  bentuk  ekonomi  kreatif.  Strategi  pembangunan  pariwisata  didasari  pada  teori sistem  dari  Talcott  Parsons  yaitu: (1)  adaptasi  sosial  ekonomi  masyarakat  sebagai  desa  wisata  meliputi  atraksi, amenitas  serta  kesiapan  masyarakat  yang  awalnya  buta  wisata;  (2)  Pencapaian  tujuan  pengembangan  pariwisata berbasis  kawasan  adalah  fokus  pada  arah  visi  dan  misi  pembangunan  Kabupaten  Cirebon  yakni terwujudnya kabupaten  cirebon  sebagai  destinasi  pariwisata  yang  agamis,  berbudaya,  berdaya  saing  dan  berkelanjutan  untuk kesejahteraan masyarakat. (3) Integrasi antar sektor adalah berbagi peran pada para stakeholder serta peran pemimpin daerah yang visioner menjadi penentu keberhasilan setiap unsur bekerja bersama. (4) Pengelolaan pola laten upaya pembangunan pariwisata berbasis kawasan berupa nilai dan norma masyarakat serta undang-undang yang berlaku di Kabupaten Cirebon.
Kata kunci : key tourism area, pariwisata, komunikasi pembangunan

## PENDAHULUAN
Tren wisata mengalami perubahan besar dari mulai berkonsep wisata massal menjadi wisata individual yang menekankan pada wisata kebijaksanaan, pembelajaran kebudayaan baru, dan pengalaman berperan serta.  Budaya  saat  ini  telah  menjadi  komoditas  dan  pembangunan  negara  (Yakup,  2019;Fadli  et  al., 2023).  Kecenderungan  wisata  ketimuran  telah  menjadi  kecenderungan  dunia  saat  ini  (Yildirim  & Erkilic, 2019). Indonesia menjadi salah satu negara yang diuntungkan dengan peninggalan budaya khas pengaruh  dari  geografis  dan  demografis.  Semenjak  tahun  2016  pariwisata  menjadi  harapan  devisa negara ketiga dan membuka peluang pembukaan lapangan kerja yang murah dan mudah (Chamidah et al., 2021). Salah satu program pariwisata Indonesia adalah desa wisata dan homestay yang menampilkan keunikan dan kekhasan daerah sehingga berpotensi menjadi homestay terbanyak dan tervariatif di dunia (Rahma, 2020; Sabon et al., 2018).
Dalam kajian pariwisata kondisi ini merujuk pada kondisi masa lalu yang berfokus pada wisata massal seperti 3S yaitu sun (matahari) , sand (pasir)  dan sea (laut). Para sarjana  eropa mengkritik kondisi ini yang kemudian melahirkan konsep baru yang lebih berpihak pada masyarakat yakni pariwisata berbasis masyarakat ( community based tourism). Era baru dan pasca covid-19 kecenderungan wisatawan mulai berubah  dengan  memilih  wisata  3L  yaitu lore (kebijakan), leisure (ketenangan)  dan land (pemandangan). Wisata saat ini juga lebih menitikberatkan pada wisata individual dan belajar mengenai pengetahuan lokal.
Pariwisata  berbasis  masyarakat  ( communiry  based  tourism )  masuk  dalam  kajian  pembangunan pariwisata berkelanjutan ( sustainable development tourism ) menekankan pada masyarakat sebagai aktor pembangunan  dan  kegiatan  pariwisata  harus  memperhatikan  lingkungan,  menjaga  keberlangsungan sosial budaya masyarakat, dan berdampak secara ekonomi yang langsung dinikmati oleh masyarakat itu sendiri (Kurniawan, 2020;Yanes et al., 2019). Salah satu contoh pembangunan pariwisata diatas adalah desa  wisata  (Swesti  et  al.,  2020;Yudistira,  2021).  Desa  wisata  juga  telah  menjadi  bagian  program nasional  lintas  kementerian  seperti  kementerian  pariwisata  dan  kementerian  lingkungan  hidup  yakni program desa wisata sekaligus program kampung iklim mulai dikembangkan di berbagai desa atas dasar binaan dari Kementerian Lingkungan Hidup (Fatkhullah et al., 2023;Puspitaningtyas et al., 2023).
Program pengembangan pariwisata Indonesia juga berdampak pada program pemerintah Provinsi Jawa Barat  yang  mengusung  tema  Jabar  Juara  dengan  menampilkan  potensi  pariwisata  (Muhaemin,  2021; Susilowati & Kussanti, 2023). Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun  2015  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2016- 2025  yang  mengatur  pembagian  wilayah  atau  kawasan  destinasi  pariwisata  Provinsi  Jawa  Barat  ke dalam 5 (lima) kawasan yang disebut dengan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) salah satunya adalah destinasi  Pariwisata  Cirebon  Raya  dan  sekitarnya  (Aribowo  et  al.,  2018).  Peraturan  ini  mensasarkan pembangunan  dengan  modal  potensi  budaya  ini  menjadikan  Cirebon  Metropolitan  Raya  sebagai kawasan wisata budaya pesisir Cirebon yang meliputi tiga kabupaten dan satu kota yakni, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan. Cirebon memiliki kekhasan dan keunikan berbeda dengan budaya Sunda yang mendominasi Provinsi Jawa Barat.
Grand desain pembangunan pariwisata provinsi Jawa Barat tetapi tidak serta merta pemerintah daerah mempercepat langkah dan menyesuaikan program kerja sesuai dengan arah pembangunan pemerintah provinsi.  Modal  budaya  Cirebon  yang  khas  dan  aksesibilitas  menuju  Cirebon  berupa  Bandara Internasional  Kertajati  Majalengka,  Tol  Trans  Jawa  dan  Tol  Cileunyi,  Sumedang  dan  Dawuan (Ciwumdawu) serta kereta api double track , tidak serta merta pemerintah Kabupaten Cirebon mampu mengambil peluang tersebut guna menjadikan pariwisata sebagai program unggulan daerah. Pariwisata masih  menjadi  bidang  pelengkap  dengan  lokasi  pembagian  porsi  anggaran  kecil  (Chamidah,  2021). Cirebon  masih  mengunggulkan  pariwisata mainstream yakni  makam  Sunan  Gunung  Jati,  Keraton Kasepuhan, situs Gua Sunyaragi dan kawasan belanja Batik Trusmi. Cirebon juga mulai dikenal dengan kuliner  khas  seperti  empal  gentong  di  rumah-rumah  makan  sepanjang  jalan  Panembahan  Kabupaten Cirebon  dan  Nasi  Jamblang  yang  berada  di  Kota  Cirebon  seperti  Mang  Dul  dan  Ibu  Nur.  Potensi pariwisata tersebut menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cirebon ketiga terbesar.
Saat ini pembangunan pariwisata di Cirebon adalah sektor pariwisata masih dikuasai oleh sektor privat dengan modal besar. Pemerintah belum mampu membuat dobrakan program kerja dengan menampilkan pariwisata  sebagai  program  unggulan  daerah  dengan  menampilkan  jati  diri  daerah.  Perlu  inovasi pembangunan  pariwisata  yang  dapat  menambah  lama  tinggal  wisatawan  di  Cirebon.  Inovasi
Gambar 1. Kawasan Wisata Unggulan Provinsi Jawa Barat.
Sumber: Rancangan Ripparda Kabupaten Cirebon
pembangunan pariwisata juga harus memperhatikan pembangunan partisipatif masyarakat yaitu dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaksana dan bukan hanya sebagai penonton semata.
Salah  satu  inovasi  pembangunan  pariwisata  yang  menyertakan  masyarakat  adalah  desa  wisata.  Desa wisata  di  Cirebon  mulai  tumbuh  pada  tahun  2016  melalui  project  Forum  Bisnis  Cirebon  yang menginisiasi desa wisata Sitiwinangun.  Desa wisata di Kabupaten Cirebon mengalami perkembangan pesat dari mulai 2019 atas program Desa Sejahtera Astra (DSA) di Jamblang Cirebon. Dukungan penuh dari  pemerintah  daerah  Kabupaten  Cirebon  menjadikan  pertumbuhan  desa  wisata  mulai  tersebar  di Kabupaten Cirebon hingga lahir 22 desa wisata pada tahun 2022. Pertumbuhan desa wisata ini menjadi harapan sebagai alternatif wisata dari destinasi wisata yang sudah kuat.
Persoalan  pengembangan  desa  wisata  di  Kabupaten  Cirebon  juga  disebabkan  banyak  faktor  seperti peraturan pemerintah yang belum memasukan program desa wisata dalam struktur pembangunan lima tahunan.  Hal  ini  menjadikan  bantuan  atau  program  binaan  masih  dilakukan  belum  massif  dan berkelanjutan. Selain itu atraksi, amenitas dan aksesibilitas masih butuh perbaikan. Persoalan lain adalah jarak antar desa wisata dengan fasilitas umum seperti hotel, stasiun kereta api dan wisata besar lainnya memakan waktu perjalanan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi pembangunan pariwisata yang mampu  menghubungkan  atraksi  desa  wisata  dengan  desa  wisata  lainnya  sehingga  waktu  perjalanan wisatawan dapat dimaksimalkan.
Pariwisata merupakan program pembangunan yang paling banyak melibatkan stakeholder. Kementerian pariwisata  membentuk pentahelix  stakeholder dalam  upaya  optimalisasi  pengembangan  pariwisata untuk mendatangkan wisatawan (Chamidah et al., 2020). Pelibatan unsur pentahelix stakeholder yang terdiri atas lima unsur yakni Akademisi, Bisnis, Masyarakat, Pemerintah dan Media memerlukan pola komunikasi  guna  mencapai  persamaan  tujuan.  Pengintegrasian  antar stakeholder ini  memerlukan kesadaran melakukan peran antar stakeholder dalam mewujudkan pembangunan pariwisata (Chamidah et  al.,  2021).  Bentuk  implementasi  keterlibatan pentahelix  stakeholder adalah  menguatkan  identitas daerah yang menjadi dasar pembangunan pariwisata di Semarang (Febriyani & Aliya, 2020). Salah satu stakeholder utama  juga  sekaligus  aktor  pembangunan  adalah  masyarakat.  Masyarakat  dalam  hal  ini adalah  kelompok  sadar  wisata  (pokdarwis)  yang  mengelola  desa  wisata  sehingga  butuh  berbagai keterampilan seperti keterampilan  dalam berkomunikasi serta penguasaan teknologi digital (Hamdani et al., 2023).
Peran penting sektor pemerintah sebagai salah satu stakeholder menjadi key player yakni stakeholder yang  memiliki  derajat  pengaruh  dan  derajat  kepentingan  yang  paling  tinggi.  Beberapa  penelitian menunjukan  bahwa  peran  pemerintah  provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  menjadi  stakeholder  yang memiliki  peranan  penting  dalam  pengembangan  Taman  Nasional  Komodo  (TNK)  sebagai  penentu
kebijakan  atas  pengelolaan  serta  tanggung  jawab  dalam  bidang  sosial,  ekonomi,  lingkungan  dan peningkatan  partisipasi  masyarakat  sekitar  (Sarwoprasodjo  &  Satria,  2021).  Peran stakeholder pemerintah juga dapat dipengaruhi oleh tokoh pemimpin yang mampu merancang, melaksanakan,dan mengawal program pemerintah hingga tercapai visi pembangunan yang selaras dengan program Nawa Cita Presiden (Ramadhani, 2020). Selain  keterlibatan stakeholder pemerintah, peran serta swasta dan keterlibatan masyarakat juga menjadi hal penting sebagaimana dalam proses pembangunan pariwisata di pulau Madura (Arifin et al., 2022).
Dalam  tinjauan  komunikasi  pembangunan  partisipatif  memposisikan  peranan  komunikasi  dalam pembangunan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diposisikan sebagai subjek aktif dalam seluruh proses yang disebut partisipatif. Sudut pandang komunikasi pembangunan partisipatif  mensyaratkan  kerelaaan  dari  pihak  pemerintah,  lembaga  donor,  pihak-pihak  lain  dalam kegiatan  pembangunan.  Inovasi  pariwisata  berbasis  kawasan  ini  berusaha  menjawab  persoalan Masyarakat  yang  secara  mandiri  membangunan  potensi  desa  serta  bekerjasama  dengan stakeholder pembangunan  lainnya.  Keberhasilan  pembangunan  pariwisata  ini  juga  didasari  atas  keterlibatan stakeholder. Keterlibatan lintas sektor dan stakeholder membutuhkan keseimbangan agar sistem dapat terus berjalan. Sebagaimana dalam konsep teori sistem dimana struktur dan fungsi masyarakat bergerak menuju keseimbangan/ equilibrium . Penelitian dengan objek pariwisata yang menggunakan perspektif teori  sistem  dari  Talcott  Parsons  dengan  penerapan Adaptation,  Goal  Attainment,  Integration dan Latency (AGIL) pasca terjadinya COVID-19 sehingga membutuhkan strategi khusus untuk pemulihan kembali (Irvan et al., 2023; Umam et al., 2022).
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diungkapkan  beberapa  rumusan  masalah  yang  terangkum  dalam pertanyaan  bagaimana  strategi  pemerintah  Kabupaten  Cirebon  dalam  mengembangkan  pariwisata berbasis  kawasan  yang  melibatkan  peran  aktif  masyarakat  dan  stakeholder  lainnya?  Apa  saja  faktor penghambat  pengembangan  desa  wisata  di  Kabupaten  Cirebon  yang  relevan  dengan  solusi  tertentu? Bagaimana  konsep  pembangunan  pariwisata  berbasis  kawasan  dapat  meningkatkan  lama  tinggal wisatawan di Cirebon? dan bagaimana implementasi teori sistem Talcott Parsons dalam pengembangan pariwisata berbasis kawasan di Kabupaten Cirebon? Rumusan masalah ini sekaligus akan mengarahkan penelitian  untuk  menganalisis  konsep  pembangunan  pariwisata  berbasis  kawasan  sebagai  inovasi pembangunan pariwisata daerah dengan keterlibatan aktif dari masyarakat serta strategi pembangunan dengan menerapkan teori sistem dari Talcott Parsons.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  eksploratif  kualitatif  dengan  tujuan  memperdalam  pengetahuan  dan menggali  ide-ide  baru  mengenai  suatu  gejala  tertentu  dan  merumuskan  masalah  lebih  terperinci (Permana, 2021). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini mengembangkan rancangan peraturan daerah atas Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Raperripparda)  dan  merujuk  pada  dokumen  pembangunan  berdasarkan  Tata  Ruang  dan  Wilayah Kabupaten  Cirebon.  Hasil  raperriparda  menghasilkan  61  titik  destinasi  dengan  klasifikasi  wisata rintisan, pembangunan dan pengembangan. Destinasi meliputi situs, wisata alam, buatan dan kreativitas manusia. Raperriparda juga membuat kawasan wisata dengan tema khusus. Salah satu kawasan wisata adalah  Kawasan  Weru,  Jamblang  dan  Klangenan  yang  merupakan  kawasan  kerajinan,  budaya  dan kuliner. Atas dasar rancangan tersebut penelitian  ini mencoba mendalami konsep kawasan baru yang memfokuskan pada satu kawasan yakni Kecamatan Jamblang, Depok dan Klangenan dengan tema Kota Tua  Jamblang.  Tahap  pengumpulan  data  lainnya  adalah  dengan  melakukan  wawancara  kepada  enam narasumber yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan serta ahli cagar budaya. Tahap  pengumpulan  data  diakhiri  dengan focus  group  discussion dengan  para  narasumber  dari  para stakeholder yaitu pemerintah seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) (Afiyanti, 2008), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Cipta Karya (DCK), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), Camat Jamblang, Klangenan dan Weru; Akademisi seperti ahli  cagar  budaya  Kabupaten  Cirebon,  dan  tokoh  masyarakat.  Para  narasumber  tersebut  diambil  dari kepakaran yang sesuai dengan destinasi utama di Jamblang, para stakeholder dari pemerintah berkaitan dengan  kebijakan  serta  program  kerja  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  dalam  pelaksanaan pembangunan  serta  akademisi  yang  mampu  mengawal  ketercapaian  implementasi  konsep  melalui program pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan FGD bertempat di kantor Badan Perencanaan dan Penelitian  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Cirebon.  Pelaksanaan  dilakukan  selama  rentang  waktu
enam bulan terhitung mulai bulan April hingga Agustus 2022. Analisis data menggunakan Miles dan Huberman  (1994)  dengan  cara  pemadatan  data,  penampilan  data,  dan  diakhiri  dengan  penarikan kesimpulan (Sarosa, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah dan potensi budaya Jamblang, Cirebon
Cirebon berada dalam wilayah administratif Kabupaten dan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Cirebon merupakan  wilayah  paling  timur  yang  berbatasan  langsung  dengan  Provinsi  Jawa  Tengah.  Cirebon menjadi  wilayah  strategis  sebagai  pintu  gerbang  menuju  Ibu  Kota  Negara  bagi  masyarakat  di  bagian tengah dan timur pulau Jawa. Kestrategisan wilayah ini sudah ada semenjak abad ke 14 saat Cirebon menjadi pelabuhan internasional saat Cirebon masih menjadi pedukuhan dibawah kekuasaan Kerajaan Padjadjaran. Cirebon menjadi tempat terjadinya akulturasi budaya yang kuat antara budaya Tionghoa, India,  Persia,  Kolonial,  Jawa  dan  Sunda  hingga  membentuk  satu  kesatuan  sendiri  bernama  Cirebon. Akulturasi tersebut membuat produk budaya berupa benda dan tak benda seperti berupa tarian, kesenian, kuliner  dan  bangunan  yang  terjaga  hingga  saat  ini.  Hal  inilah  yang  menjadi  potensi  bahkan  bisa dikatakan kekayaan tak ternilai bagi sebuah daerah.
Secara  historis  Jamblang  merupakan  sebuah  kawasan  sosial  budaya  yang  awalnya  sebagai  benteng pertahanan, pusat perekonomian dan penyebaran agama  Islam di wilayah barat Keraton Cirebon oleh oleh  Sunan  Gunung  Jati.  Sebaran  perekonomian  ini  merambah  jauh  hingga  20  kilometer  sampai berbatasan dengan Indramayu dan Majalengka. Jamblang menjadi wilayah yang mempertemukan semua etnis  masyarakat.  Saat  pemerintahan  Belanda  berkuasa  dengan  dibangunnya  jalan  pos  dan  pendirian pabrik  sepiritus  dan  arak  di  Palimanan,  para  keturunan  Belanda  membuat  perumahan  yang  tersebar mulai  dari  wilayah  Plumbon  hingga  Klangenan.  Hal  ini  terbukti  banyaknya  peninggalan  rumah  tua bergaya  Kolonial,  Tionghoa  dan  Jawa  yang  masih  terawat  hingga  saat  ini.  Kini  Jamblang  secara administratif menjadi kecamatan dengan 8 desa terpisah dari Kecamatan Klangenan pada tahun 1980. Pedaran  wilayah  Jamblang  sendiri  berada  di  tiga  kecamatan  yaitu  Depok,  Jamblang  dan  Klangenan. Landasan  historikal  tersebut  menjadi  awal  pengembangan  konsep  kawasan  wisata  dan  tema  khusus wisata  Jamblang  tentang  keragaman  budaya,  etnis,  peninggalan  arsitektur  dan  produk  kreatif masyarakat.

## Konsep Pengembangan Kawasan Jamblang
Pembangunan pariwisata di Cirebon dapat dimulai dengan menggunakan pendekatan model pariwisata yang paling sederhana yaitu sistem pariwisata dengan pelibatan empat unsur yaitu wisatawan ( tourist ), daerah asal wisatawan ( tourist generating region) , destinasi pariwisata (tourist destination region) , dan wilayah antara (transit route) (Rahmawati & Sungkono, 2016) . Rute merupakan komponen transportasi yang  paling  utama  dalam  industri  pariwisata  (Leiper,  1979).  Kemudian  dalam  rangka  pembangunan ekonomi,  rute  yang  juga  berfungsi  untuk  meningkatkan  persebaran  wisatawan  ke  destinasi-destinasi
marjinal  dapat  menawarkan  sejumlah  peluang  diantaranya:  1)  pengembangan  usaha;  2)  kesempatan kerja  dan  penghasilan;  3)  penghasilan  kolektif;  4)  konservasi  alam  dan  budaya;  5)  pembangunan kapasitas; dan 6) pembangunan infrastruktur.
Merujuk pada Rancangan Peraturan RIPPARDA bahwa destinasi wisata di Kecamatan Jamblang hanya ada  dua  yaitu  Kota  Tua  Jamblang  dan  Masjid  Kuno  Kebagusan.  Sementara  jika  dianalisis  dari  jarak spasial, destinasi  wisata terdekat adalah Masjid Kuno Depok di Kecamatan Depok dan petilasan Nyi Endang  Geulis  di  Kecamatan  Klangenan.  Penjelasan  mengenai  keempat  destinasi  tersebut  diuraikan dalam Gambar 2 (halaman 27).
Gambar 2 menguraikan empat destinasi yang masih dalam satu kawasan imajiner Jamblang. Dari empat destinasi tersebut menjadi titik utama kemudian terpilih Kota Tua Jamblang sebagai key tourism area dan destinasi lainnya sebagai wisata pendukung. Pengembangan destinasi tersebut dihasilkan beberapa destinasi pendukung berupa desa wisata, sentra belanja, sanggar seni, area terbuka dan beberapa situs. Kumpulan potensi wisata inilah yang menjadi kawasan wisata Jamblang.
Dengan adanya kawasan wisata maka akan terbentuk pola dan rute sebagai penghubung antara daerah asal  dan  destinasi  wisata  selama  melakukan  perjalanan  wisata.  Pariwisata  berbasis  kawasan mengumpulkan desa wisata, wisata belanja, wisata kuliner situs dan bangunan sejarah dalam kemasan wisata terintegrasi berbasis masyarakat sehingga menjadi destinasi wisata yang menjadikan wisatawan habis waktu dalam satu lokasi. Dalam pandangan (Leiper, 1979) perjalanan yang dilakukan wisatawan tidak hanya berupa perjalanan langsung dari daerah asal menuju daerah tujuan wisata, melainkan ada rute dan titik-titik lain sebagai tempat transit atau pemberhentian sementara (Ardiyansari et al., 2019). Pemikiran ini telah menempatkan perjalanan wisata sebagai bentuk perjalanan yang dinamis.
Gambar 3. Konsep pengembangan pariwisata berbasis kawasan. Sumber: desain peneliti
Hasil observasi yang dilakukan terhadap destinasi wilayah empat destinasi yang tercantum Raperriparda tersebut  diperoleh  data  potensi  atraksi  yang  dapat  dikembangkan  menjadi  destinasi  wisata  baru  guna mendukung atraksi utama berdasarkan spasial wilayah.
Dari  pemetaan  potensi  wisata  diatas  maka  dapat  digambarkan  sebaran  potensi  destinasi  wisata  yang menjadi  modal  atraksi  kawasan  wisata  Jamblang.  Potensi  tersebut  perlu  pengemasan  dan  edukasi hospitality  kepada  masyarakat  setempat.  Potensi  tersebut  juga  perlu  dilengkapi  dengan  amenitas pendukung  wisata  seperti  lahan  parkir,  toilet  dan  tempat  sholat,  serta  titik  kumpul  bagi  pengunjung. Atraksi wisata juga dapat berupa spot selfie untuk dapat diunggah dan dibagikan oleh wisatawan di akun media sosial mereka. Spot selfie dengan konsep instagramable menjadi keharusan bagi generasi milenial serta menjadi ajang promosi wisata secara cepat, mudah dan murah (Alifah, 2022; Fitriani et al., 2019; Putri & Sugiarti, 2021; Sahabudin et al., 2020).
Aspek aspek lain yang diperlukan dalam menghubungkan antar atraksi adalah kemampuan mengemas paket wisata. Kombinasi atraksi diperlukan agar variasi wisata tidak membuat jenuh wisatawan dengan atraksi  yang  monoton.  Alternatif  atraksi  kawasan  wisata  dapat  berupa  edukasi  Sejarah,  kuliner  dan sanggar  seni.  Konsep  ini  sebagaimana  yang  dilakukan  di  kawasan  wisata  Jeep  Kaliurang,  Sleman
Tabel 1. Potensi Pengembangan Kawasan Wisata Jamblang
No Atraksi Karakteristik pengembangan Uraian 1. Vihara Dharma Rakhita Bangunan religi Berlokasi di Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang. Bangunan ini sebagai salah satu cagar budaya di Cirebon. 2. Desa wisata gerabah Sitiwinangun Desa Wisata Desa  wisata  gerabah  Sitiwinangun  yang  memiliki  indikasi geografis  pembuatan  gerabah  dari  800  tahun  yang  lalu.  Desa wisata  Sitiwinangun  merupakan  desa  wisata  pertama  di Kabupaten Cirebon berlokasi di Kecamatan Jamblang. 3. Desa wisata Kesugengan Lor Desa Wisata Desa  Kasugengan  Lor  Kecamatan  Depok  berlokasi  di  sebarang sungai  Jamblang  dan  menjadi  dapur  nasi  Jamblang  dari  dulu hingga  saat  ini.  Secara  spasial  masih  dalam  kesatuan  kawasan Jamblang. Desa Kasugengan lor dapat menjadi desa wisata dengan potensi kuliner Nasi Jamblang sajian khas Cirebon. 4. Desa Budaya Slangit Desa Budaya Desa  Slangit  berada  di  wilayah  administratif  Kecamatan Klangenan.  Daerah  ini  sebagai  sentra  kerajinan  kesenian  berupa topeng dan lukisan kaca. Selain itu memiliki banyak sanggar seni dan maestro penari topeng. Desa Slangit dapat berpotensi menjadi desa budaya. 5. Oemah Lawas Bangunan
Bangunan  bergaya  kolonial  yang  terawat  dengan  baik  oleh pemiliknya. Halaman depan oemah lawas ini terdapat  kafe  yang difungsikan  sebagai  Sanggar  Seni  Klabang  yang  merupakan akronim  dari  Klangenan-Jamblang.  Sanggar  ini  menjadi  ajang kesenian khas Cirebon seperti seni tari topeng, gamelan dan seni pentas lainnya. 6. Sanggar Seni Cipta Bagus Winangun Sanggar seni Sanggar seni yang dikelola oleh para pemuda Desa Sitiwinangun yang menampilkan kesenian Cirebon seperti sintren, tari topeng, berokan dan lainnya. 7. Sanggar seni pokdarwis Sanggar seni Berlokasi di Desa Bakung Kidul yang melestarikan kesenian Brai di  Cirebon.  Masyarakat  ini  juga  masih  melakukan  aneka  ritual budaya mulai dari kelahiran hingga kematian. 8. Sanggar seni Nyi Mayang Sari Desa Bojong Sanggar seni Sanggar seni tari klasik Cirebon dan modifikasi berlokasi di Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang. 9. Sanggar Seni Brai Wangunharja Sanggar seni Salah satu kesenian khas Cirebon yaitu Brai. Seni sholawat dengan kearifan  lokal  khas  Cirebon  yang  hampir  punah  namun  masih terus dijaga oleh sanggar seni Wangunharja ini. 10. Sentra produk olahan tape ketan Bakung UMKM Tape  ketan  khas  Cirebon  yang  menjadi  oleh  oleh  diproduksi  di Desa Bakung Lor dan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang. Beberapa  modifikasi  berasal  dari  tape  ini  sudah  mulai  bisa dinikmati sebagai pilihan oleh-oleh dari produk tape. 11. Sentra Pengrajin mainan anak- anak dari limbah bekas UMKM Kreativitas  masyarakat  Desa  Jamblang  adalah  salah  satunya kerajinan  limbah  bekas untuk mainan anak-anak. Seperti perahu otok-otok, peralatan dapur mini, terompet kertas dan lainnya. 12. Goes tour the Jamblang Alam Potensi wisata berupa rute goes sepeda ontel untuk mengunjungi desa-desa di Jamblang dengan pemandangan hamparan sawah dan Gunung Ciremai. 13. Susur Sungai Alam Potensi wisata Susur sungai Jamblang yang merupakan napak tilas Laksamana Cheng Ho dari Jamblang hingga muara sungai Bondet.
Yogyakarta,  yang  melakukan  pembagian  paket  wisata  ke  sejumlah  atraksi  dengan  menekankan  pada sirkulasi wisatawan dan rute wisata (Asri Aprianti Sangadji & Basuki, 2021; Sangadji & Basuki, 2021).
Kawasan  wisata  merupakan  upaya  pengintegrasian  potensi  lokal  menjadi  atraksi  wisata  sebagai pendukung key tourism area . Konsep ini menjadi kekuatan wisata guna memenuhi kebutuhan wisatawan dalam satu lokasi yang memiliki kedekatan spasial dan fungsi. Dengan adanya konsep kawasan wisata menjadikan  wisatawan  yang  datang  memiliki  alternatif  wisata  pendukung  lainnya  dalam  satu  rute destinasi. Konsep kawasan wisata tersebut terdiri dari tiga kecamatan meliputi 12 desa. Sebaran potensi kawasan wisata Jamblang ditampilkan pada Gambar 4 (halaman 30).
Gambar 4. Konsep Sebaran Atraksi di Kawasan Wisata Jamblang. Sumber: google map dan diolah oleh peneliti 2022

## Program Pengembangan Kawasan Kota Tua Jamblang
Hasil analisis menunjukan potensi kawasan wisata Jamblang dapat dikemas dalam bentuk-bentuk wisata sebagai berikut.
Wisata Tiga Agama. Jamblang memiliki potensi berupa peninggalan rumah ibadah yang terawat hingga saat ini dalam satu kawasan. Hal ini menjadi nilai berharga dan modal pengembangan wisata religi tiga agama  yaitu  Islam,  Konghucu  dan  Kristen.  Tiga  agama  tersebut  ditampilkan  dalam  bangunan  rumah ibadah yang bernilai cagar budaya yang dilindungi dan terjaga. Hubungan sosial kemasyarakatan antar umat beragama yang rukun hidup berdampingan. Ritual agama masih dilakukan hingga saat ini. Selain itu wisata ziarah Agama Islam juga dapat dilakukan di Masjid Kuno Kebagusan, Masjid Kuno Depok dan petilasan Nyi Mas Endang Geulis Klangenan. Upaya pengembangan wisata religi ini dapat dikemas dalam bentuk wisata edukasi dengan dipandu oleh pemandu wisata profesional.
Wisata Kota Tua Jamblang. Jamblang memiliki kawasan pecinan yang menjadi pusat ekonomi etnis Tionghoa.  Desain  bangunan  memiliki  tiga  gaya  seperti  pecinan,  kolonial  dan  Jawa.  Bangunan  yang masih utuh dan menjadi rumah tinggal perseorangan.  Beberapa bangunan sudah dialihfungsikan sebagai gudang, rumah sarang burung walet dan kelelawar serta ada pula yang rusak tidak terawat. Bangunan ini  dapat  difungsikan  sebagai  rumah  show  atau  destinasi  jelajah  rumah  Tionghoa  yang  menjadi  daya tarik wisatawan untuk mempelajari desain tata ruang gaya Tionghoa yang masih terpelihara atau gaya kolonial  dengan  aksen  bangunan  yang  terawat.  Bangunan  ini  juga  dapat  menjadi  kafe  dengan  pentas seni indoor . Bangunan kawasan pecinan dapat menjadi spot selfie dan pedestrian yang bersih dan indah. Desa Wisata dan Homestay. Jamblang dapat berpotensi sebagai desa wisata yang menampilkan keaslian keseharian  masyarakat  petani  Cirebon.  Desa  wisata  ini  menampilkan  atraksi  kehidupan  masyarakat petani  pantai  utara  Cirebon.  Beberapa  desa  wisata  yang  dapat  dikembangkan  adalah  desa  wisata Jamblang, Desa Wisata Sitiwinangun, Orimalang, Bojong Lor, Bakung Lor, Bakung Kidul, Kasugengan Lor.  Di  masa  mendatang  Desa  Wisata  menjadi  harapan homestay sebagai  bentuk  amenitas  bagi wisatawan yang berkunjung dan menginap di Kota Tua Jamblang.
Wisata  Seni  dan  Budaya. Jamblang  masih  kuat  dalam  pengembangan  seni  dan  budaya.  Beberapa diantaranya adalah keberadaan sanggar-sanggar seni yang menampilkan tarian, seni musik, pertunjukan
khas  Cirebon.  Ritual  budaya  seperti ngunjung  buyut , mider  desa ,  upacara  kelahiran  dan  kematian, sedekah bumi dan lainnya masih terus dilakukan hingga saat ini. Desa Slangit Kecamatan Klangenan juga  dapat  diproyeksikan  sebagai  desa  budaya.  Desa  ini  dikenal  sebagai  desa  yang  memiliki  sanggar seni yang aktif melestarikan kesenian Cirebon seperti tari topeng dan lukisan kaca.
Wisata  Belanja  dan  Kuliner. Data  menunjukan  Kawasan  Jamblang  memiliki  usaha  mikro  kecil  dan menengah atau industri rumahan yang berasal dari tangan tangan kreatif. Kerajinan seperti mainan anak anak  dari  barang  bekas,  kerajinan  limbah  ban  bekas,  gerabah  Sitiwinangun,  kuliner  nasi  Jamblang, olahan ikan Wangunharja, kue ketan, tape beras ketan, kue khas pecinan dan lainnya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sentra belanja oleh-oleh khas Jamblang sebagai cinderamata.

## Pengembangan Kawasan Wisata Kota Tua Jamblang dalam perspektif Teori Sistem
Teori sistem ini membahas bagaimana masyarakat sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi ke  dalam  suatu  bentuk equilibrium /keseimbangan.  Kehidupan  sosial  masyarakat  sebagai  sistem  yang harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dari bagian atau unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling tergantung, dan saling  memengaruhi dalam satu kesatuan (Bakhri & Fibrianto, 2018; Pace & Faules, 2010). Sistem cenderung memelihara  dirinya yang meliputi pemeliharaan batas dan  hubungan  bagian-bagian  dengan  keseluruhan,  kontrol  variasi  lingkungan,  dan  kontrol kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam (Wirawan, 2012). Hal pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut (Ritzer,  2003),  terdapat  4  (empat)  kebutuhan  fungsional  dasar  yang  dijalankan  sistem  sosial  di masyarakat  agar  terus  berjalan,  antara  lain  yang  disingkat  dalam  AGIL  yaitu  Adaptasi  ( adaptation ), Pencapaian  tujuan  ( goal attainment ),  Integrasi  ( integration )  Pemeliharaan  pola  laten  ( latency  pattern maintenance ).
Sistem cenderung memelihara dirinya yang meliputi pemeliharaan batas dan hubungan bagian-bagian dengan  keseluruhan,  kontrol  variasi  lingkungan,  dan  kontrol  kecenderungan  untuk  mengubah  sistem dari  dalam.  Hal  pokok  yang  harus  dipenuhi  adalah  kebutuhan  pencapaian  sasaran  atau  tujuan  serta sarana untuk mencapai tujuan  tersebut. Menurut terdapat 4 (empat)  kebutuhan fungsional  dasar  yang dijalankan sistem sosial di masyarakat agar terus berjalan (Parsons, 2013). Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengembangan pariwisata berbasis  kawasan Kota Tua Jamblang berdasarkan Teori Sistem, yaitu:
Pertama , Adaptasi (adaptation) . Sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Parson menjelaskan fungsi adaptasi sebagai sistem tindakan  yang bertujuan untuk menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang menjadikan sektor pariwisata hanya sebagai  pelengkap  dan  belum  menjadikan  pariwisata  sebagai  program  unggulan.  Perlunya  merubah mindset pemerintahan  dan  masyarakat  untuk  sadar  wisata.  Begitu  pun  dengan  masyarakat,  adaptasi perubahan  dari  masyarakat  petani,  pekerja  dan  pengusaha  UMKM  beradaptasi  menjadi  masyarakat pariwisata. Pengelolaan dan manajemen wisata perlu upaya keras untuk dipelajari, baik oleh para aktor masyarakat, para penggerak dan pelaku usaha wisata hingga pada masyarakat kawasan wisata Cirebon itu sendiri, khususnya internalisasi pemahaman sapta pesona yang perlu dikuatkan.
Selain  adaptasi  pada  tataran  masyarakat,  adaptasi  pembangunan  fisik  juga  perlu  ditingkatkan  seperti aksesibilitas  dan  amenitas  kawasan  wisata.  Perubahan  amenitas  wisata  tidak  bisa  disamakan  dengan amenitas  umumnya,  sebagai  contoh  lampu  penerangan  jalan  harus  disesuaikan  dengan  aksen  khas wilayah  Cirebon.  Adaptasi  lainnya  yang  dianggap  perlu  adalah  adaptasi  peraturan  daerah  yang  pro terhadap pengembangan pariwisata. Sebagai contoh alokasi anggaran dinas terkait untuk pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan dan juga visi misi pembangunan daerah pengarah pada peningkatan sektor pariwisata (Syahrudin et al., 2023).
Kedua, Pencapaian tujuan ( goal attainment) . Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya.  Sistem  kepribadian  menjalankan  fungsi  pencapaian  tujuan  dengan  mendefinisikan  tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Strategi dan arah kebijakan merupakan  komponen  utama  dalam  merumuskan  perencanaan  yang  komprehensif.  Kaitannya  dalam pengembangan pariwisata  adalah  untuk menjaga langkah-langkah  yang diambil oleh pemerintah bisa tepat mencapai tujuan perencanaan itu sendiri. Upaya menyusun strategi dan arah kebijakan juga akan mengoptimalkan kinerja pemerintah, khususnya dalam melakukan transformasi dan reformasi birokrasi. Selain itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan juga akan membantu perbaikan kinerja dan kapasitas pemerintah daerah (Lestari & Suharyanti, 2020). Oleh karena itu, asumsi akan disesuaikan dengan visi,
misi, tujuan, sasaran  yang telah diusulkan dalam rancangan pariwisata Kabupaten Cirebon, yaitu visi pembangunan  kepariwisataan  kabupaten  adalah  “Terwujudnya  Kabupaten  Cirebon  sebagai  Destinasi Pariwisata  yang  Agamis,  Berbudaya,  Berdaya  Saing  dan  Berkelanjutan  untuk  Kesejahteraan Masyarakat”.
Ketiga,  Integrasi  ( integration). Sistem  harus  mengatur  hubungan  antara  ketiga  imperatif  fungsional tersebut  ( adaptation,  goal  attainment ,  dan latency );  sistem  sosial  menangani  fungsi  integrasi  dengan mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya. Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kawasan  berfungsi  untuk  menetapkan  fokus  pengembangan  dengan  basis  kawasan  yang  ada.  Arah kebijakan  pariwisata  Kabupaten  Cirebon  ini  dirumuskan  untuk  menjadi  pedoman  dalam mengimplementasikan  pembangunan  daerah  yang  sinergis  dan  berkesinambungan.  Secara  ideal,  arah kebijakan  harus  sesuai  dengan  fokus  pembangunan  khususnya  berkaitan  dengan  tema  pembangunan tahunan daerah (Luongo et al., 2023).
Arah  kebijakan  pariwisata  Kabupaten  Cirebon  adalah  sebagai  berikut:  (1)  peningkatan  pengawasan pariwisata  berwawasan  lingkungan;  (2)  penguatan  nilai  tambah  sektor  pendukung  pariwisata;  (3) penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pariwisata; (4) optimalisasi  kinerja pelayanan berbasis  digital;  (5)  peningkatan  kapasitas  pegawai  pemerintahan  di  bidang  pariwisata;  dan  (6) peningkatan kualitas para pendidik di bidang budaya
Strategi  dan  arah  kebijakan  yang  telah  dirumuskan  di  atas  didasarkan  kepada  visi,  misi,  tujuan,  dan sasaran yang ada di Rancangan Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Cirebon. Strategi dan Arah kebijakan pariwisata di atas, akan diselaraskan dengan urusan-urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib pelayanan, urusan wajib non pelayanan, dan urusan pilihan.
Hal  ini  juga  dilakukan  agar  dapat  memberikan  rekomendasi  terhadap  dokumen  perencanaan pembangunan daerah sebagai basis pengeluaran anggaran pariwisata. Tabel 2 menampilkan keselarasan antara  sasaran,  strategi,  dan  arah  kebijakan  pariwisata  Kabupaten  Cirebon  dengan  basis  Rancangan Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Cirebon.
Tabel 2. Penyelarasan Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara. Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mencapai manajemen kepariwisataan yang baik. Optimalisasi kinerja pelayanan berbasis digital. Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan tata kelola keuangan. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan di bidang pariwisata. Peningkatan kapasitas pegawai pemerintahan di bidang pariwisata. Meningkatnya jumlah pembangunan daya tarik wisata kabupaten. Peningkatan ketangguhan budaya masyarakat dalam daya saing pariwisata. Peningkatan kualitas para pendidik di bidang budaya. Meningkatnya jumlah pembangunan kawasan strategis pariwisata kabupaten. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar kawasan pariwisata. Peningkatan aksesibiltas dan konektivitas antar kawasan pariwisata. Meningkatnya jumlah pembangunan destinasi pariwisata kabupaten. Peningkatan pengawasan pariwisata berwawasan lingkungan. Meningkatnya jumlah lama tinggal wisatawan. Pengembangan ekonomi kreatif. Penguatan nilai tambah sektor pendukung pariwisata. Meningkatnya pengeluaran wisatawan Meningkatnya jumlah penerimaan PAD dari sektor pariwisata. Pengembangan ekonomi kawasan berbasis sektor pariwisata unggulan. Optimalisasi kemudahan investasi.
Keempat,  Pemeliharaan  pola  laten  ( latency  pattern  maintenance) .  Sistem  harus  melengkapi, memelihara,  dan  memperbaharui  motivasi  individu  dan  pola-pola  budaya  yang  menciptakan  dan mempertahankan motivasi tersebut (Ritzer, 2003),. Sistem kultural menjalankan fungsi latensi dengan membekali  aktor  dengan  norma  dan  nilai-nilai  yang  memotivasi  mereka  untuk  bertindak.  Motivasi utama  pemerintahan  Gubernur  Jawa  Barat  yang  menjadikan  ‘Jabar  Juara’  dan  mendesain  kawasan
Cirebon Metropolitan Raya sebagai kawasan wisata dan budaya.  Komponen tersebut harapannya bisa disandarkan  dengan  program  pemerintah  daerah  Kabupaten  Cirebon  untuk  mensukseskan  program pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, sosial dan budaya masyarakat setempat (Khalid et al., 2019).

## KESIMPULAN
Menjawab  persoalan  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pengembangan  pariwisata  berbasis kawasan  merupakan  bentuk  inovasi  yang  menggabungkan  konsep  spasial  dan  fungsi  dari  wilayah. Penggabungan antara key attraction area dengan wilayah sekitar menjadikan kawasan wisata bertema khusus.  Kawasan  wisata  menjadi  program  unggulan  pemerintah  yang  mengedepankan  pada pengembangan  usaha;  kesempatan  kerja  dan  penghasilan;  penghasilan  kolektif;  konservasi  alam  dan budaya;  pembangunan  kapasitas;  dan  pembangunan  infrastruktur.  Perwujudan  pariwisata  berbasis kawasan yang mengutamakan masyarakat sebagai aktor pembangunan didasari dengan teori sistem dari Talcott  Parson  formulasi  AGIL  yakni  Adaptasi  ( adaptation), Pencapaian  tujuan (goal  attainment) , Integrasi ( integration) dan Pengelolaan pola laten ( latent pattern maintenance). (1) Adaptasi terdiri atas adaptasi  masyarakat  menuju  masyarakat  wisata,  adaptasi  terhadap  amenitas  pembangunan  pariwisata serta adaptasi aturan pemerintah yang menjadikan pariwisata sebagai program unggulan pembangunan daerah.  (2)  Pencapaian  tujuan  pengembangan  pariwisata  berbasis  kawasan  dibutuhkan  visi  dan  misi pariwisata  Kabupaten  Cirebon  yakni Terwujudnya  Kabupaten  Cirebon  sebagai  Destinasi  Pariwisata yang Agamis, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan inilah  yang  menjadi  fokus  arah  pembangunan  Kabupaten  Cirebon.  (3)  Integrasi  antar  sektor  pelaku pembangunan pariwisata berupaya untuk siapa melakukan apa disesuaikan dengan tugas dan fungsi para pemangku terkait. Pemimpin daerah yang visioner menjadi penentu keberhasilan setiap unsur bekerja bersama sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. (4) Pengelolaan pola laten adalah upaya pembangunan pariwisata  berbasis  kawasan  melalui  nilai,  norma  dan  undang-undang  yang  berlaku  di  Kabupaten Cirebon.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini merupakan hasil penelitian dari dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Badan Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapelitbangda) Kabupaten Cirebon dengan judul penelitian Pengembangan Pariwisata Berbasis Kawasan di Kabupaten Cirebon. Terima kasih kami ucapkan kepada Devisi Environment and Social Responsibility (ESR) PT. Astra Internasional sebagai dasar  gagasan  dari  pengembangan  pariwisata  berbasis  kawasan  di  Jamblang  dalam  program  Desa Sejahtera Astra (DSA) dari tahun 2019-2022. Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada  Masyarakat  (LPPM)  dan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  (FISIP)  Universitas Muhammadiyah  Cirebon.  Kami  ucapkan  terima  kasih  kepada Non-Government  Organization (NGO) Grow Up Institute sebagai fasilitator dalam pengembangan desa di Cirebon serta Forum Bisnis Cirebon yaitu  wadah  para sosio-enterpeuner di  Cirebon  yang  telah  mendampingi  pengembangan  Jamblang sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiyanti,  Y.  (2008).  Focus  Group  Discussion  (Diskusi  Kelompok  Terfokus)  sebagai  Metode Pengumpulan  Data  Penelitian  Kualitatif. Jurnal  Keperawatan  Indonesia , 12 (1),  58–62. https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.201
Alifah, N. (2022). Tren Foto di Era Milenial di Bangunan Peninggalan Sejarah Indonesia. JSI: Jurnal Sejarah Islam , 1 (01), 1–6.
Ardiyansari,  N.,  Saryani,  &  Muhamad.  (2019).  Peran  organisasi  pemuda  dalam  pengembangan ekowisata  kawasan  mangrove  guna  mewujudkan  ketahanan  lingkungan  (Studi  pada  keluarga pemuda  pemudi  Baros  (KP2B)  di  dusun  Baros,  desa  tirtohargo,  kecamatan  Kretek,  kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Ketahanan N , 25 (2), 226–252.
Aribowo, H., Wirapraja, A., & Dian Putra, Y. (2018). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam
Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis) , 3 . https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21
Arifin,  S.,  Andiriyanto,  A.,  &  Fathurrohman.  (2022).  Strategi  Komunikasi  Pembangunan  Pariwisata Madura Development Communication Strategy of Madura Tourism. Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja , 17 (2), 111–126.
Asri Aprianti Sangadji, G., & Basuki, I. (2021). Perencanaan Trayek Angkutan Menuju Kawasan Wisata Kaliurang-Merapi di Kabupaten Sleman. Jurnal Transportasi , 21 (2), 73–80. https://doi.org/10.26593/jtrans.v21i2.5155.73-80
Bakhri,  S.,  &  Fibrianto,  A.  S.  (2018).  Hubungan  Kegiatan  Ekstrakurikuler  Pramuka  dengan  Tingkat Religiusitas Siswa SMA Negeri 1 Tangen (Perspektif Teori Sistem Sosial Talcott Parsons). Jurnal Sosiologi Agama , 12 (1), 67–84.
Chamidah,  N.  (2021). Komunikasi  Aktor  Pembangunan  Dalam  Pengembangan  Desa  Wisata Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon . Universitas Gadjah Mada.
Chamidah, N., Guntoro, B., & Sulastri, E. (2020). Marketing communication and synergy of pentahelix strategy  on  satisfaction  and  sustainable  tourism. The  Journal of  Asian  Finance, Economics  and Business , 7 (3), 177–190.
Chamidah, N., Putra, A. H. P. K., Mansur, D. M., & Guntoro, B. (2021). Penta helix element synergy as an effort to develop villages tourism in Indonesia. Jurnal Manajemen Bisnis , 8 (1), 1–22.
Fadli, M., Hadiyantina, S., Cahyandari, D., Liemanto, A., & Sholehudin, M. (2023). Inquiring into the Sustainable  Tourism  Village  Development  Through  the  Social  Complexity  of  Adat  Peoples  in Digital Era. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 31 (2), 181–201. https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.26438
Fatkhullah, M., Mulyani, I., Dewi, A. S., Habib, M. A. F., & Reihan, A. (2023). Strategi Komunikasi dalam  Mengatasi  Perubahan  Iklim  melalui  Pelibatan  Masyarakat. Jurnal  Komunikasi Pembangunan , 21 (01), 17–33.
Febriyani,  R.  A.,  &  Aliya,  F.  N.  (2020).  Komunikasi  Pembangunan  untuk  Identitas  tempat:  budaya kampung di Kota Semarang. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 18 (01), 11–29.
Fitriani, D. R., Wulandari, C., & Ohorella, N. R. (2019). The Power Of “Instagramable” In Destination Branding: Jakarta Millenial Tourist Case Study. Conference On Communication and News Media Studies , 1 , 328.
Hamdani,  A.  T.,  Octavanny,  V.,  &  Aruman,  A.  E.  (2023).  Komunikasi  Pokdarwis  dalam Pengimplementasian Program Pengembangan Pariwisata pada Masyarakat Cirendeu Cimahi Jawa Barat. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 21 (02), 93–107.
Irvan,  I., Kpalet, P., & Natsir, R. A. (2023). The Role of the Village Government in Management of Tourism  Objects  in  Gunung  Sari  Village,  Alok  District,  Sikka  Regency. Jurnal  Riset  Ilmu Pendidikan , 3 (1), 1–5.
Khalid, S., Ahmad, M. S., Ramayah, T., Hwang, J., & Kim, I. (2019). Community Empowerment and Sustainable Tourism Development: The Mediating Role of Community Support for Tourism. In Sustainability, 11 (22), 6248. https://doi.org/10.3390/su11226248
Kurniawan, A. R. (2020). Tantangan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pada era digital di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Pangalengan). Tornare: Journal of Sustainable and Research , 2 (2), 10.
Leiper, N. (1979). The framework of tourism: Towards a definition of tourism, tourist, and the tourist industry. Annals of Tourism Research , 6 (4), 390–407.
Lestari,  A.  A.  A.,  &  Suharyanti,  N.  putu  N.  (2020).  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  Dalam Pengembangan Pariwisata. Jurnal Hukum Saraswati (JHS) , 2 (2).
Luongo, S., Sepe, F., & Del Gaudio, G. (2023). Regional innovation systems in tourism:  The role of collaboration and competition. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity , 9 (4), 100148. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100148
Muhaemin, N. M. (2021). Bonus Demografi Jawa Barat Dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah  Jawa  Barat? Academia  Praja:  Jurnal  Ilmu  Politik,  Pemerintahan,  Dan  Administrasi Publik , 4 (1), 201–222.
Pace, R. W., & Faules, D. F. (2010). Komunikasi Organisasi . Remaja Rosadakarya.
Permana, I. P. H. (2021). Analisis Rasio Pada Akun Youtube Untuk Penelitian Kualitatif Menggunakan Metode Ekploratif. Jurnal Ilmiah Media Sisfo , 15 (1), 40–48.
Puspitaningtyas, I. H., Mutahir, A., Primadata, A. P., & Kurniawan, A. (2023). Keterhubungan Program Kampung  Iklim  (Proklim)  Dengan  Proyek  Desa  Wisata  Pandak  Kecamatan  Baturraden, Kabupaten Banyumas. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara , 4 (3), 2494–2500.
Putri, D. S., & Sugiarti, D. P. (2021). Pengaruh Instagram Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan Milenial Di Pantai Pandawa, Bali. Mouth (E-WoM) , 9 (1).
Rahma, A. A. (2020). Potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia.
Jurnal Nasional Pariwisata , 12 (1), 1–8.
Rahmawati, & Sungkono. (2016). Pengembangan Desa Wisata berbasis Partisipasi Masyarakat dengan Pendekatan Creative Share Value – CSV untuk Menunjang Ketahanan Ekonomi Nasional .
Ramadhani,  R.  W.  (2020).  Strategi  Komunikasi  Pembangunan  Pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro dalam  Menerapkan  Nawacita  dan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan. Jurnal  Komunikasi Pembangunan , 18 (02), 117–129.
Ritzer, G. (2003). Teori Sosiologi Modern (Edisi ke 6). Kencana.
Sabon,  V.  L.,  Perdana,  M.  T.  P.,  Koropit,  P.  C.  S.,  &  Pierre,  W.  C.  D.  (2018).  Strategi  peningkatan kinerja sektor pariwisata Indonesia pada Asean economic community. Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 8 (2), 163–176.
Sahabudin, A., Tahir, R., Hadian, M. S. D., Endyana, C., & Rachmat, H. (2020). Tantangan milenial di desa wisata. Tornare , 2 (1), 1.
Sangadji,  G.  A.  A.,  &  Basuki,  I.  (2021).  Perencanaan  Trayek  Angkutan  Menuju  Kawasan  Wisata Kaliurang-Merapi Di Kabupaten Sleman. Jurnal Transportasi , 21 (2), 73–80.
Sarosa, S. (2021). Analisis data penelitian kualitatif . Pt Kanisius.
Sarwoprasodjo, S., & Satria,  A. (2021). Strategi Komunikasi dalam Gerakan Penolakan  Isu Relokasi dan Penutupan Pulau Komodo. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 19 (02), 111–124.
Susilowati,  S.,  &  Kussanti,  D.  P.  (2023).  Implementasi  Slogan  “Jabar  Juara”  Dalam  City  Branding Sektor Pariwisata Berbagai Kota di Jawa Barat. Jurnal Trias Politika , 7 (1), 1–15.
Swesti, W., Soeprihanto, J., & Widiyastuti, D. (2020). Model Pengembangan Pariwisata Kreatif untuk Mencapai Keberlanjutan di Desa Wisata Kasongan. Jurnal Kawistara , 10 (3), 295–309.
Syahrudin,  E.,  Apriliani,  A.,  Hernawan,  D.,  &  Ramdani,  F.  T.  (2023). Jejaring  Kebijakan  Dalam Pengembangan Desa Wisata . 2 , 2184–2192.
Umam, K., Kurniawati, E., & Widianto, A. A. (2022). The Dynamics of “Pokdarwis Capung Alas” in the  Development  of  Community-based  Tourism  in  Pujon  Kidul  Village  during  the  COVID-19 Pandemic. Geo Journal of Tourism and Geosites , 43 (3), 850–857.
Wirawan,  D.  I.  (2012). Teori-teori  Sosial  dalam  Tiga  Paradigma:  fakta  sosial,  definisi  sosial,  dan perilaku sosial . Kencana.
Yakup,  A.  P.  (2019). Pengaruh  Sektor  Pariwisata  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia . Universitas Airlangga.
Yanes, A., Zielinski, S., Diaz Cano, M., & Kim, S. (2019). Community-Based Tourism in Developing Countries:  A  Framework  for  Policy  Evaluation.  In Sustainability (Vol.  11,  Issue  9). https://doi.org/10.3390/su11092506
Yildirim, G., & Erkilic, E. (2019). An overview of glamping tourism within the context of the Middle East tourism: The case of Turkey. Journal of Recreation and Tourism Research , 6 (4), 475–489.
Yudistira,  S.  (2021).  Sustainable  Development  Planning  of  Eco-Park  Koto  Katik  Area  in  Padang Panjang City. Jurnal Kawistara , 11 (3), 296–313.