## PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA
Meylina Astri, S.Pd. ( Alumni Fakultas Ekonomi UNJ)
Sri Indah Nikensari, SE, M.Si ( Dosen  Fakultas Ekonomi UNJ)
Dr. Harya Kuncara W. SE, M.Si ( Dosen Fakultas Ekonomi UNJ)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel-variabelpengeluaran pemerintah  daerah  pada  sektor  pendidikan  dan  kesehatan  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM).  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  memperhatikan perkembangan  pengeluaran  pemerintah  di  Indonesia  khususnya  jangka  waktu  2007- 2008 dengan metode statistik inferensial (induktif). Jenis data yang digunakan adalah data  time  series,  dengan  data  sekunder  yang  dipublikasi  oleh  Biro  Pusat  Statistik (BPS)  dan  lembaga  lainnya.  Pengolahan  data  dengan  menggunakan  program  SPSS 17.0.  Hasil dari persamaan regresi berganda yang didapat dalam penelitian ini adalah Y  =    42,955  +  0,902LnX 1 +  0,198LnX 2 .  Dari  Uji  F  pengaruh  pengeluaran  pemerintah daerah  pada  sektor  pendidikan  dan  kesehatan  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia, F hitung adalah sebesar 6,074 sedangkan F tabel adalah sebesar 3,171626 maka F hitung > F tabel . Artinya terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor  pendidikan  dan  kesehatan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  secara serempak  Kesimpulan  yang  sama  terjadi  pada  uji  signifikansi  dan  nilai  sig.  Yang didapat adalah 0,004 dari hasil tersebut bahwa sig. lebih kecil dari a maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.  Untuk uji t, dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor  pendidikan  berpengaruh  pada  IPM  (t hitung 3,023  >  t tabel 1,674116),  namun pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh pada IPM ( t hitung 0,412 < t tabel 1,674116). Selain itu, terlihat bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,186,  artinya  seluruh  variabel  bebas  (pengeluaran  pemerintah  daerah  pada  sektor pendidikan  dan  kesehatan) dapat  menjelaskan  variabel  terikat  (Indeks Pembangunan Manusia)  sebesar  18,6%.  Sedangkan  sisanya  sebesar  81,4%  diterangkan  oleh variabel lain.

## PENDAHULUAN
Persaingan adalah tuntutan dan tantangan  zaman.  Memiliki  kualitas unggul  pada  sumber  daya  manusia adalah  tanggung  jawab  moral  yang
harus dijawab bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil Human Development Index  (HDI)  UNDP  pada  tahun  2009, posisi  Indonesia  dalam  peringkat  daya saing  bangsa  di  dunia  Internasional
berada  diperingkat  111  dari  182 negara. Indonesia berada jauh dibawah negara  tetangga  terdekatnya  yaitu Malaysia  yang  menduduki  posisi  ke-66 dari 182 negara.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya,  pada  tahun  2007  indeks pembangunan manusia Indonesiamenempati peringkat 108
pada dari 182 negara, dengan kata lain IPM  Indonesia  mengalami  penurunan pada  tahun  2009.Bahkan  menurut majalah  AS,  Forbes  Policy,  Indonesia termasuk  kedalam  kategori  negara yang  gagal  di  tahun  2007,  karena Negara  Indonesia  berada  di  urutan  55 dengan  skor  84,4  dari  60  negara  yang masuk dalam perhitungan. Fakta angka ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia masih  cukup  tertinggal  dan  kesulitan untuk  bisa  bersaing  dengan  negara- negara  lainnya,  khususnya  dengan negara  tetangga  kita  yang  sudah sedemikian maju perkembangannya.
Adapun peringkat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dapat dilihat pada table berikut: Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun Indeks Pembangunan Manusia 1996 67,7 1999 64,3 2002 65,8 2004 68,7 2005 69,57 2006 70,10 2007 70,59 2008 71,17 Sumber : BPS Data di atas jelas mendeskripsikan perkembangan indeks pembangunan manusia Indonesia mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahunnya. Ini merupakan hal positif bagi bangsa  Indonesia  dalam  membentuk sumber  daya  manusia  yang  unggul, akan tetapi jika dinilai perbandingannya dengan negara-negara di benua Eropa, Amerika,  Australia,  dan  bahkan  Asia, Indonesia  masih  jauh  tertinggal.  Oleh karena  itu,  diperlukan  upaya  khusus yang  menyeluruh  dari  pemerintah  dan juga  setiap  penduduk  di  Indonesia untuk  meningkatkan  kualitas  setiap anak  bangsa.  Hal  tersebut harus  mulai diperbaiki  pada  setiap  daerah  dan provinsi diseluruh Indonesia.
Sejak  tahun  2001  telah  terjadi perubahan  yang  cukup  fundamental
dalam    mekanisme  penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia.  Perubahan tersebut terkait dengan dilaksanakannya otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam
UU  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi  dengan  UU  Nomor  32  Tahun 2004. Undang-Undang di bidang
otonomi daerah tersebut telah menetapkan  pemberian  kewenangan otonomi  dalam  wujud  otonomi  yang luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab kepada  daerah  untuk  menetapkan prioritas  pembangunan  dan  mengelola segala potensi daerah dan pemberdayaan  sumber  daya  setempat sesuai dengan
kepentingan masyarakat.Implikasi  dari  kewenangan otonomi daerah menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang,  terutama  untuk  pembangunan sarana  dan  prasarana  publik  (public service), yang dengan kata lain
mensyaratkan adanya kebijakan
pengeluaran  pemerintah  daerah  yang mandiri dan professional dalam investasi publik.
Dengan  berlakunya  Undang  No. 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah
Daerah, maka daerah otonomi
diberikan  kewenangan  mengatur  dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintahan  Pusat,  untuk  memberi
pelayanan,  peningkatan  peran  serta,
prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Dengan  makna  bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur, mengelola dan
melaksanakan  pembangunan  daerah atas dasar potensi yang dimiliki daerah, yang  mengartikan  secara  langsung maju  mundurnya  suatu  daerah  sangat ditentukan  oleh  komponen  masyarakat daerah  yang  bersangkutan.  Salah  satu instrumen kebijakan yang penting ialah APBD  dengan  pengaturan  distribusi anggarannya.
Besar kuantitas penduduk Indonesia  yang  tercatat  pada  sensus penduduk  Indonesia  pada  tahun  2005 adalah  220  juta  jiwa,  dan  diperkirakan pada  tahun  2009  meningkat  1,29% yakni  menyentuh  angka  231  juta  jiwa. Penambahan  jumlah  penduduk  yang besar tersebut menurut Sumarjati Arjoso mempunyai implikasi yang sangat luas terhadap program
pembangunan manusia. Penduduk yang besar dengan kualitas yang relatif kurang  memadai  sangat  berpotensi memberikan beban
dalam pembangunan  di  Indonesi.  Beban pembangunan  tersebut  antara  lain tercermin melalui beratnya beban pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk menyediakan berbagai pelayanan
publik  seperti  pendidikan,  kesehatan, perumahan, lapangan kerja, lingkungan hidup dan sebagainya. Oleh karena itu,
betapa pentingnya pembangunan manusia di Indonesia untuk
meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia.
Pada kenyataan empiris di lapangan,  pemerintah  daerah  memiliki peluang yang terbatas untuk mengambil keputusan mengenai pengeluaran  untuk  kebutuhan  daerah. Pada  tahun  2007  pemerintah  provinsi hanya mengelola sekitar 15 persen dari pengeluaran publik untuk sektor kesehatan.  Sedikitsekali  ruang  yang tersedia  untuk  realokasi,  dan  sebagai akibatnya,  sedikit  sekali  ruang  lingkup pilihan pembiayaan atau diskresi dalam pengawasan kegiatan kesehatan masyarakat.Meskipun terdapat
peningkatan  cukup  substansial  selama beberapa tahun terakhir, Namun Pemerintah Indonesia masih
mengeluarkan  uang  yang  relatif  sedikit untuk  kesehatan.  Secara  keseluruhan, Indonesia  mengeluarkan  kurang  dari  3 persendari  PDB–nya  untuk  sektor kesehatan (terdiri dari 2 persen pengeluaran swastadan 1 persen pengeluaran pemerintah).
Pengeluaran  pemerintah  propinsi pada  sektor  pendidikan  dan  kesehatan pada  umumnya  mengalami  kenaikan, namun  besarannya  masih  dibawah
pengeluaran  pemerintah  pada  sektor industri, perumahan dan pemukiman, serta  sektor  ekonomi  lainnya.Jelas  ini mesdeskripsikan  bahwa  pemerintah Indonesia  masih  kurang    perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Ranah  pembangunan  manusia melalui sektor pendidikan turut
dipertimbangkan, karena melalui pendidikan manusia mengalami sebuah proses.  Proses  tersebut  dilalui  oleh manusia  untuk  meningkatkan  ilmu, pengetahuan, kemampuan/keahlian, meningkatkan kreativitas ataupun inovasi  yang  keseluruhannya  dapat meningkatkan  harkat  dan  martabat setiap  individu.      Pendidikan  terlihat sebagai investasi sumber daya saat ini untuk  mendapatkan  return  dimasa depan.  Apabila  kualitas  sumber  daya manusia tersebut rendah yang tercermin  adalah  tingkat  pendidikan dan  kesehatan  yang  rendah  pula  yang tentunya berpengaruh juga pada pembangunan manusia.
Senada dengan ranah pemikiran Schultz beragumentasi  bahwa:  pengetahuan dan  skill  adalah  bentuk  dari  capital, yang  akan  menghasilkan  “deliberate investment”. Investasi
dalam pendidikan formal, training, dan
kesehatan akan
meningkatkan kesempatan  dan  pilihan  bagi  individu, yang  akan  mempengaruhi  kemampuan
untuk melakukan pekerjaan yang
produktif.
Pengeluaran  pemerintah  sektor pendidikan  dan  kesehatan  merupakan dua dari beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia. Kedua  faktor  tersebut,  merupakan layanan jasa yang normatifnya disediakan  oleh  pemerintah,  bukan bertumpu pada swasta terlebih pasar.Dalam hal
peningkatan pembangunan  manusia,  pendidikan dan  kesehatan  yang  baik  bagi  setiap manusia  bisa  terwujud  melalui  alokasi pengeluaran  pemerintah  di  sektor pendidikan  dan  kesehatan.  Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah  disektor  tersebut  maka akan meningkatkan prioduktivitas
penduduk  sehingga  bisa  meningkatkan pembangunan manusia. Untuk selanjutnya,  pengeluaran  pemerintah pada  sektor  pendidikan  dan  kesehatan dapat disebut sebagai investasi publik.
Usaha  untuk  meningkatkan  IPM di Indonesia, tidak hanya berhenti pada usaha peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan  di  Indonesia.  Pendapat tersebut  tidaklah  tanpa  alasan,  karena terdapat  permasalahan  lain  yang  juga membutuhkan perhatian, yaitu
permasalahan  rendahnya  produktivitas masyarakat Indonesia. Rendahnya produktivitas
masyarakat secara
akumulatif  pasti  akan  berimbas  pada pencapaian  PDB  (Produk  Domestik Bruto)  atau  memperlambat  akselerasi pertumbuhan  yang  berujung  pada rendahnya  pembangunan  manusia  di Indonesia.Jika  dilihat  pada  tataran masyarakat daerah, tingkat produktivitas  dapat  dilihat  dari  PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).
Strategi  pembangunan  manusia di Indonesia merupakan upaya meningkatkan  kesediaan  akses  bagi setiap  individu  guna  memenuhi  setiap kebutuhan hidupnya. Akses yang dimaksud  adalah,  jangkauan  yang dapat  diperoleh  oleh  setiap  individu guna  melanjutkan  kehidupan  yang berkualitas. Masalah keterbatasan akses yang seringkali menjadi masalah mayoritas  insan,  adalah  keterbatasan dalam  pemenuhan  akses  dari  sisi  fisik dan  non-fisik.  Akses  fisik  berupa pemenuhan konsumsi setiap barang/benda,  sedangkan  akses  non- fisik  berupa  jangkauan  setiap  individu terhadap  telekomunikasi,  pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Perolehan angka rata-rata konsumsi  protein  hewani  masih  dilihat pada  scope  nasional,  jika  angka statistik  tersebut  dapat  lebih  rinci  lagi menggambarkan tingkat konsumsi protein  hewani  disetiap  daerah  di Indonesia,  maka  akan  terlihat  jelas ketimpangan antar provinsi di
Indonesia.  Oleh  karena  itu,  peran pangan asal hewani dan  nabati  sangat besar  dalam  mewujudkan  masyarakat yang  lebih  sehat  dan  lebih  pintar (healthier  and  brighter  society),  yang pada akhirnya akan meningkatkan IPM.
Proses
pendidikan yang
berkesinambungan tanpa memihak satu  golongan  minoritas,  peningkatan layanan dan tingkat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan investasi  publik  melalui  pengeluaran pemerintah, meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia, pemerataan akses,serta  meningkatkan  konsumsi masyarakat, merupakan beberapa cara yang efektif dan efisien guna meningkatkan  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Indonesia  yang  masih berada  pada  posisi  memprihatinkan, jika  dibandingkan  dengan  negara- negara di dunia.
Berdasarkan  permasalahan  ini
maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah Daerah  Pada  Sektor  Pendidikan  dan Kesehatan Terhadap Indeks
Pembangunan  Manusia  (IPM)  setiap Provinsi di Indonesia”.

## KAJIAN TEORI

## Hakikat Pembangunan Manusia
Paradigma pembangunan adalah  suatu  proses  menyeluruh  yang
menyentuh seluruh aspek, baik ekonomi,  sosial,  budaya,  hukum,  dan lainnya. Pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu
persoalan  pembangunan,  dalam  arti pembangunan  baik  sebagai  proses maupun sebagai metode untuk mencapai  peningkatan  kualitas  hidup manusia  dan  kesejahteraan  rakyat. Paradigma  pembangunan  di  Indonesia mengalami perkembangan dari beberapa tahap sebagai berikut: pertama, paradigma pertumbuhan (growth  paradigm);  kedua,  pergeseran dari  paradigma  pertumbuhan  menjadi paradigm kesejahteraan (Welfare paradigm);  dan  ketiga,  paradigma pembangunan  yang  berpusat  ada manusia (people centered development paradigm)
Pendapat  Owens  (1987)  yang dikutip  oleh  Martinus  Nanang:  hal terpenting adalah pembangunan manusia,  bukan  pembangunan  benda (the development of people rather than the development of things), karena nilai balik riil pembangunan manusia memberikan  sumbangan  lebih  besar pada pembangunan dibandingkan pada pembangunan benda (fisik).
Menurut  UNDP  pada  tahun 1990  yang  dikutip  oleh  Suparman, pembangunan manusia adalah:
“Human  development  is  a  process  of enlarging people’s choices. In
principle,these  choice  can  be  infinite and  change  over  timt.  But  at  all  levels of  development,  the  three  assential ones  are  peope  to  lead  a  long  and healthy life, to aquire knowledge and to have access to resourses needed for a decent  standard  of  living.  Additional choicec include political freedom, guaranteed  human  rights  and  personal self  respect.  If  these  essential  choices are ot available, many other opportunities  remain  inaccessible.  The most  critical  of  these  wide  ranging choices  are  to  live  along  and  healthy life,  to  be  educated  and  to  have acces to  resources  needed  for  a  decent standard of living”
IPM (Indeks Pembangunan
Manusia) disusun dari komponen
pembangunan  manusia  yang  dianggap menjadi dasar yaitu:
1.  Ketahanan Hidup/Usia Hidup (Longevity), diukur dengan harapan hidup pada saat lahir 2.  Pendidikan yang
dihitung
berdasarkan tingkat rata-rata melek
huruf dikalangan penduduk dewasa (bobotnya  dua  pertiga)  dan  angka rata-rata  lama  sekolah  (bobotnya sepertiga)
3.  Kualitas  standar  hidup  yang  diukur berdasarkan  pendapatan  perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya  beli  dari  mata  uang  domestic dimasing-masing Negara
Secara
Matematis, rumus penghitungan  IPM  akan  dipaparkan secara  lengkapnya  dari  awal  proses perhitungan per-indeks, yakni: IPM = 1/3 (X(1) + X(2) + X(3)) X (1) =   LE-25
85-25 X (2) = 2x ALI + 1x GER
3             3 ALI= ALR -0 100   - 0 GER= CGER - 0 100     - 0 X (3) = log(GDPpc) - log(100) Log(40.000) - log(100) Dimana;
X(1): Indeks Harapan Hidup
X(2):  Indeks  Pendidikan  =  2/3  (indeks melek  huruf)  +  1/3  (indeks  rata-rata lama sekolah)
X(3): Indeks standar hidup layak LE : Life Expetancy
ALI : Adult Literacy Rate
CGER:  Combined  Gross  Enrollment Ratio
GDPpc: GDP percapita
Indeks
masing-masing komponen  IPM  tersebut  merupakan perbandingan  antara  selisih  suatu  nilai maksimum  dan  nilai  minimum  indicator yang  bersangkutan,  atau  bisa  ditulis sebagai berikut :
Indeks X(i) = X(i) – X(i)min / X(i)maks – X(i)min Dimana :
X(i) : indikator ke-i (i = 1,2,3) X(i)maks: nilai maksimum X(i) X(i)min : nilai minimum X(i) Nilai  maksimum  dan  minimum masing-masing indikator
diatas,
merupakan nilai maksimum dan minimum  yang  menjadi  standar  global yang ditetapkan UNDP. Dengan demikian tinggi rendahnya indeks masing-masing  indikator  yang  bisa dihasilkan  suatu  negara  pada  satu tahun,  menunjukkan  tinggi  rendahnya tingkat keberhasilan pembangunan
manusia  yang  bisa  dicapai  negara tersebut.Indeks tersebut menjadi sesuatu yang penting sebagai alternative dalam pengukuran pembangunan (yang lebih menekankan
pada  manusia  bukan  pertumbuhan semata  yang  diukur  dari  GDP)  yang selama ini.

## Hakikat Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan
Menurut  Baswir  (1999)  yang dikutip  oleh  Budi  D.  Sinulingga,  secara umum  anggaran  pemerintah  dapat diartikan  sebagai  rencana  keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan  untuk  suatu  periode suatu  periode  dimasa  yang  akan datang. Struktur anggaran sendiri menggambarkan pengelompokkan komponen-komponen anggaran
berdasarkan  suatu  kerangka  tertentu.
Berdasarkan  struktur  anggaran  yang dipakai  sekarang,  maka  anggaran pemerintah daerah dinamakan anggaran  terpilih.    Struktur  anggaran pemerintah,  dalam  sistem  anggaran  di Indonesia dikenal dua macam pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran  rutin  dan  pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk operasionalisasi pemerintah seperti halnya untuk pembayaran gaji pegawai dan lainnya. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang dikategorikan sebagai pengeluaran untuk investasi pemerintah, diantaranya investasi disektor  pendidikan  dan  kesehatan (publik). Menurut Halim (2007) pengelolaan  keuangan  daerah  adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban  dan  pengawasan keuangan daerah.
Berdasarkan Undang-Undang  No  33  Tahun  2004 Pasal  66  ayat  1,  keuangan  daerah harus  dikelola  secara  tertib,  taat  pada peraturan perundang-undangan,
efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan  keadilan,  kepatutan dan  manfaat  untuk  masyarakat.  Oleh karena itu pengelolaan keuangan
daerah dilaksanakan
dengan pendekatan  kinerja  yang  berorientasi pada  output  dengan  menggunakan konsep  nilai  uang  (value  for  money) serta  prinsip  tata  pemerintahan  yang baik  (good  governance).  Pengelolaan anggaran adalah suatu tindakan penyeimbangan  berbagai  kebutuhan. Kebutuhan di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah  daerah,  untuk  mencukupi kebutuhan pembiayaan di sektor public tersebut  pemerintah  mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri.  Sehingga  dengan  otonomi daerah pemerintah daerah akan semakin mampu mencukupi kebutuhan pembangunannya.

## Hakikat  Pengeluaran  Pemerintah Daerah Pada Sektor Kesehatan
Dalam  UUD  1945  disebutkan kesehatan merupakan hak dasar (azasi)  manusia,  sehingga  pemerintah bertanggungjawab
memenuhi kebutuhan  perlindungan  dan  fasilitasi kesehatan  kepada  rakyatnya.  Apalagi dalam  tujuan  pembangunan  nasional telah  disebutkan  setiap  penduduk berhak  memperoleh  derajat  kesehatan yang setinggi-tingginya. Maka wajar jika kesehatan dapat disebut sebagai investasi pemerintah pada belanja/pegeluaran
pembangunan
untuk  pengembangan  sumber  daya manusia.
Pengeluaran  pemerintah  pada sektor  kesehatan  merupakan  upaya untuk  memenuhi  salah  satu  hak  dasar rakyat,  yaitu  hak  untuk  memperoleh pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28 H  ayat  (1)  dan  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan. Prioritas  kesehatan  harus  dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia.
Menurut  Lains  dan  Pasay  yang lebih  menekankan  aspek  pendidikan dalam pembangunan manusia,
Tjiptoherijanto  (1989)  melihat  mutu manusia  dari  sisi  lain  yaitu  dari  sisi kesehatan dimana kesehatan
merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi sumberdayamanusia,
dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia.
Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya  derajat  kesehatan  bagi penduduk  akan  menghasilkan  kualitas manusia  yang  rendah  dengan  tingkat mental  yang  terbelakang.  Oleh  karena itu,  diperlukan  anggaran  khusus  untuk meningkatkan  pelayanan  kesehatan bagi  masyarakat  melalui  pengeluaran pemerintah.
Purcal  dan  Cohen  menyatakan bahwa, betapa paradigma kesehatan di
Indonesia  memang  jauh  tertinggal dibanding negara-negara anggota ASEAN  lainnya.  Singapura,  Malaysia, Thailand,  Brunei  Darussalam,  bahkan Vietnam  sejak  beberapa  tahun  lalu mulai melihat dan menempatkan masalah  kesehatan  sebagai  investasi jangka  panjang  (long  term  human investment), sementara
Indonesia
masih saja sulit beranjak dari paradigma  lama,  kesehatan  sekadar sebagai  konsums.  Konsekuensi  dari paradigma  usang  kesehatan  sebagai
konsumsi itu antara lain berupa pengabaian  masalah  kesehatan  dalam prioritas anggaran pembangunan
Berdasarkan teori dan penelitian empiris  yang  telah  dikemukakan  di atas, maka untuk mengetahui pengaruh pengeluaran  pemerintah  pada  sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah  pada  sektor    kesehatan terhadap indekspembangunan manusia Indonesia,  dapat  dikemukakan  pada kerangka  berpikir  yang  dirumuskan seperti dalam gambar 1 berikut ini:
Gambar 3.1 Kerangka Berpikir Akumulasi pengeluaran pemerintah pada belanja
pembangunan,  merupakan  investasi sekaligus  campur  tangan  pemerintah dalam mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia.

## Perumusan Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  berpikir tersebut  maka  hipotesis  yang  akan  di bahwa  adalah  “Tingkat  pengeluaran
pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan akan berpengaruh  positif  terhadap  tingkat indeks  pembangunan  manusia  (IPM) setiap provinsidi Indonesia”.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitianini bertujuan untuk mendapatkan  data  atau  fakta  yang
Indeks Pembangunan
Manusia Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Kesehatan Pengeluaran Pemerintah DaerahPada Sektor
Pendidikan
absolut, benar dan dapat dipercaya dari permasalahan yang diajukan, yaitu:
1.  Mengetahui seberapa besar pengaruh  pengeluaran  pemerintah daerah  pada  sektor  pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia. 2.  Mengetahui seberapa besar pengaruh  pengeluaran  pemerintah daerah  pada  sektor  kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. 3.  Mengetahui seberapa besar pengaruh  pengeluaran  pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah pada sektor  kesehatan  terhadap  indeks pembangunan manusia.
Penelitian ini
dilaksanakan dengan  mengambil  data  pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, beserta data indeks pembangunan  manusia  pada  seluruh propinsi  di  Indonesia  di  Badan  Pusat Statistik.
Data yang digunakan adalah data time  series  (rentang  waktu)  yaitu  data jumlah  pengeluaran  pemerintah  pada sektor pendidikan dan kesehatan setiap provinsi  di  Indonesia,  beserta  data indeks  pembangunan  manusia  setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2007- 2008. Penelitian ini dilaksanakan selama  3  bulan  yakni  dari  bulan  April- Juni  2010.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  statistika induktif (statistika inferensial). statistika inferensial adalah statistika yang mempuyai  tugas  menganalisis  dan mengambil kesimpulan serta membuat keputusan berdasarkan penganalisisan yang  telah  dilakukan,  yang  termasuk ke  dalam  statistika  inferensial  ini antara  lain  melakukan  prediksi  dan pengujian hipotesis. Statistika inferensial berkenaan dengan
permodelan data dan melakukan pengambilan  keputusan  berdasarkan analisis  data,  misalnya  melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi pengamatan masa mendatang  (estimasi  atau  prediksi), membuat
permodelan (korelasi, regresi,  anova,  deret  waktu),  dan sebagainya.  Statistik  inferensialadalah statistik  yang  berkenaan  dengan  cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakterisktik atau ciri dari  suatu  populasi.  Dengan  demikian dalam  statistik  inferensial  dilakukan suatu  generalisasi  (perampatan  atau memperumum)  dan  hal  yang  bersifat khusus  (kecil)  ke  hal  yang  lebih  luas (umum).  Oleh  karena  itu,  statistik inferensial disebut juga statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan.
Teknik  pengambilan  data  dalam
penelitian ini adalah dengan
menggunakan  teknik  panel  data.  Data panel atau panel data adalah gabungan  dari  data  time  series  (antar waktu)  dan  data  cross  section  (antar individu/ruang). Untuk menggambarkan  panel  data  secara singkat,  misalkan  pada  data  cross section,  nilai  dari  satu  variabel  atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu-waktu.
Dalam  panel  data,  unit  cross  section yang  sama  di-survey  dalam  beberapa waktu 3 Regresi dengan menggunakan panel  data,  memberikan  beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan  standar  cross  section  dan time series.
Data  yang  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  cross  section  dari  28 provinsi  yang  ada  di  Indonesia,  dan time  series  selama  2  tahun  yaitu  dari tahun  2007  –  2008.  Dengan  jumlah data secara keseluruhan dengan menggabungkan  cross  section  dan time  series  dalam  bentuk  panel  data menjadi sebanyak 56 data analisis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Persyaratan Analisis Uji Linearitas
Berdasarkan diagram pencar pada  Gambar  IV.4  hal  97  diagram tersebut  tidak  membentuk  suatu  pola
tertentu  (misal:  parabola,  kubik  dan sebagainya),  dimana  untuk  mencapai suatu  pola,  tentu  titik-titik  yang  ada harus  membentuk  garis  melengkung (non-linier).  Jadi  asumsi  linearitas terpenuhi.

## Uji Normalitas
Dari  gambar  IV.5  pada  halaman 97terlihat  titik-titik  distribusi  terletak  di sekitar  garis  lurus  diagonal,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  distribusi Indeks  Pembangunan  Manusia  sesuai dengan distribusi uji. Jadi model regresi berdistribusi normal.

## Persamaan Regresi
Sebelum menginterpretasikan persamaan regresi yang didapat, maka akan dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan model regresi.
Pemeriksaan  model  regresi  umumnya dimulai  dari  tabel  ANOVA,  merupakan hasil  pengujian  terhadap  koefisien regresi secara bersama-sama.
Berdasarkan  tabel  VI.2  pada  halaman 94  terlihat  bahwa  koefisien  intercept adalah  42,955  sedangkan  koefisien slope  untuk  pengeluaran  pemerintah pada  sektor  pendidikan  adalah  0,902 dan  pengeluaran  pemerintah    pada sektor  kesehatan    adalah  0,198.  Dari koefisien  tersebut,  dapat  dituliskan persamaan regresi sebagai berikut:
Y =  42,955 + 0,902LnX 1 + 0,198LnX 2 Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) X 1 = Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan X 2 = Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan Ln = Logaritma Natural

## Koefisien Korelasi Parsial
Pada tabel IV.3pada halaman  94 terlihat  bahwa  nilai  korelasi  variabel secara  parsial  sebesar  0,407  untuk korelasi antara pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dengan pengeluaran  pemerintah  pada  sektor kesehatan.  Korelasi  tersebut  dapat digolongkan  sebagai  korelasi  yang sedang.  Sementara,  koefisien  korelasi parsial  antara  pengeluaran  pemerintah pada sektor kesehatan dengan
pengeluaran  pemerintah  pada  sektor pendidikanadalah 0,056. Korelasi
tersebut  juga  digolongkan  sebagai korelasi yang sangat rendah

## Koefisien Korelasi Simultan
Pada tabel diatas IV.4pada halaman  94nilai  R  adalah  0,432.  Ini
berarti pengaruhpengeluaran
pemerintah  pada  sektor    kesehatan, pengeluran  pemerintah  pada  sektor pendidikan secara
simultan denganIPM  adalah  43,2%.  Korelasi
tersebut  dapat  digolongkan  sebagai korelasi yang sedang.

## Uji Hipotesis

## Uji Keberartian Regresi
Persamaan  regresi  yang  telah terbentuk harus diuji apakah persamaan  regresi  tersebut  signifikan atau  tidak.  Untuk  menguji  keberartian koefisien  regresi  dapat  dilihat  dari  nilai F hitung , bila F hitung > F tabel , dan signifikansi < 0,05 maka persamaan regresi adalah signifikan.
Dari  tabel  VI.5  pada  halaman 95Anova  tersebut,  terlihat  bahwa  nilai F hitung adalah  6,074.  Sementara  itu dalam  tabel  nilai  statistik  F  dengan derajat  bebas  V 1 =2  dan  V 2 =53  pada taraf  signifikan 0,05  F( 0.05,2,53 )  diperoleh nilai  F tabel sebesar  3,171626.  Dengan demikian  F hitung >  F tabel .  Hasil  pengujian pada  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa regresi  signifikan  antara  IPM  dengan pengeluaran  pemerintah  pada  sektor pendidikan,dan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan.

## Uji  Keberartian  Koefisien  Korelasi Parsial
Uji  keberartian  korelasi  secara parsial dapat dilihat dari tabel IV.6pada halaman  95nilai  t hitung pada  tabel.  Nilai t hitung . Jikat hitung> t tabel maka Ho ditolak dan Jika  t hitung< t tabel maka  Hoditerima.  Untuk t hitung pengeluaran pemerintah pada
sektor  pendidikan  adalah  3,023  dan 0,412untuk  pengeluaran  pemerintah pada  sektor  kesehatan.  Sedangkan nilai  t tabel  (0,05;53) adalah2.005746.  Maka dapat  disimpulkan  koefisien  korelasi secara  parsial  antara  pengeluaran pemerintah  pada  sektor  pendidikan dengan  IPM  adalah  signifikan  (Ho ditolak, berarti berpengaruh).
Sedangkan,koefisien  korelasi  secara parsial  antara  pengeluaran  pemerintah pada  sektor  kesehatan  dengan  IPM adalah tidak signifikan.

## Uji  Keberartian  Koefisien  Korelasi Simultan
Uji  keberartian  korelasi  secara simultan dapat dilihat dari tabel VI.7pada  halaman  95  nilai  F hitung yang terdapat  pada  tabel.  Nilai  F hitung adalah 6,074 dengan nilai sig. 0.004. Sedangkan nilai F tabel adalah 3,171626, sehingga  diperolah  nilai  F hitung >  F tabel ,
maka dapat dinyatakan koefisien korelasi serempak (R) adalah
signifikan.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan tabelIV.8 pada
halaman  96  diperoleh  angka  R 2 (R
Square) sebesar 0,186. Hal ini menunjukkan bahwa variasi sumbangan pengaruh variabel independen  (pengeluaran  pemerintah pada
sektor pendidikan,dan
pengeluaran  pemerintah  pada  sektor kesehatan) terhadap variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia) termasuk sangat rendah. Hal ini berarti sebanyak 18,9%
variasi atau perubahan dalam IPM dapat dijelaskan oleh  perubahan  atau  variasi  dari pengeluaran  pemerintah  pada  sektor pendidikan,dan pengeluaran pemerintah  pada  sektor  kesehatan. Sedangkan  sisanya  81,1%  diterangkan oleh faktor-faktor lain.

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian
asumsi klasik merupakan  syarat  utama  untuk  menilai persamaan  regresi  yang  digunakan sudah  memenuhi  syarat  utama  untuk menilai  apakah  persamaan  regresi yang  digunakan  sudah  memenuhi syarat  BLUE  (best  linear  unblased estimator).

## Uji Heterokedastisitas
Untuk  mendeteksi  ada  tidaknya heteroskedastisitas, dapat dengan melihat  pola  titik-titik  pada  scatterplot regresi  lampiran  halaman  96.  Karena titik-titik  menyebar  dengan  pola  yang tidak  jelas di  atas dan  di bawah angka 0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi masalah heterokedasitas.

## Uji Multikolinearitas
Untuk  melihat  apakah  terdapat multikolinieritas  dalam  model  regresi dapat  dilihat  dalam  tabel  VI.9  pada halaman  96yang  menunjukkan  bahwa nilai  tolerance  lebih  dari  0,1  yaitu sebesar 0,847 dan nilai VIF kurang dari sepuluh yaitu sebesar 1,181. Ini berarti
menunjukkan
tidak adanya
multikolinearitas.

## Uji Autokorelasi
Autokorelasi dapat diukur melalui nilai Durbin-Watson (DW). Pada tabel  VI.10pada  halaman  96dapat dilihat  nilai  Durbin-Watson  (DW)  yaitu sebesar  1,997.  Berdasarkan  tabel statistik  d  Durbin-Watson  dengan  k=  2 dan  n=  56,  diperoleh  d L sebesar  1,49 dan  d u sebesar  1,64.  Nilai  tersebut berada pada interval d u <d<4-d u
(1,64<1,997<2,003)  atau  dengan  kata lain Hoditerima, sehingga dapat dinyatakan  tidak  terdapat  autokorelasi dalam model regresi.

## Interpretasi Hasil Penelitian
Model  statistik  fungsi  permintaan yang dispesifikasi sesuai dengan tujuan penelitian  yang  telah  dikemukakan pada bab terdahulu adalah:
Y = b 0 + b 1 LnX 1 + b 2 LnX 2 + e …… (i) Dimana:
Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) X 1 = Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan X 2 = Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan b 1 =  elastisitas  harga  barang  itu sendiri b 2 = elastisitas silang Ln = Logaritma Natural Model  tersebut  diproses  dengan menggunakan program
statistik (software)  yaitu  Statistical  Package  for Social  Science  (SPSS)  Versi  17.0. Model  di  atas  diestimasi  dengan menggunakan metode estimasi kuadrat terkecil (Ordinary Least Square Method -  OLS).  Metode  OLS  digunakan  dalam mengestimasi  model,  karena  metode tersebut menghasilkan “parameter estimates” yang terbaik, linear, unbiased  dan  efisien  (Best,  Linear, Unbiased,  Estimator  –  BLUE)  jika asumsi klasik dipenuhi.
Hasil  estimasi  untuk  persamaan  (i) sebagai berikut:
Y =  42,955 + 0,902LnX 1 + 0,198LnX 2 R 2 = 0,186 Adjusted R 2 = 0,156 F-Statistic = 6,074 D-W = 1,997 Signifikansi  a = 0,004
Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan hasil estimasi fungsi permintaan berdasarkan angka-angka statistik
(hasil  perhitungan)  dan  tinjauan  dari sudut ekonomi. Dari sudut statistik akan
dijelaskan  kecocokan  model  dalam merepresentasikan data empiris, signifikansi  variabel  independen  yang dispesifikasi dalam mempengaruhi dependen,  korelasi  antara  variabel independen  itu  sendiri,  dan  korelasi runtun  (serial  correlation).  Dari  sudut ekonomi  akan  menunjukkan  apakah secara  kualitatif  dan  kuantitatif  ada kecocokan  model  dengan  teori  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dan  arti nilai-nilai  yang  diperoleh  dalam  model tersebut. Output
SPSS untuk persamaan regresi yang pertama dapat dilihat  pada  lampiran  ke  3  pada halaman 100.
Berdasarkan hasil estimasi model di  atas,  maka  dapat  dikemukakan beberapa hal penting yang
berhubungan  dengan  parameter  yang diestimasi, ketepatan regresi (goodness
of fit), multikolinearitas (multicollinearity),  dan  korelasi  runtun (serial  correlation).  Tinjauan  atas  hasil estimasi  secara  statistik  ini  berguna untuk  menentukan  apakah  variabel- variabel  bebas  (independent)  yang dispesifikasi  dalam  model  tersebut secara berarti (significance) mempengaruhi variabel terikat
(dependent)  dan  kesesuaian  model dalam  merepresentasikan  kejadian- kejadian empiris.
Persamaan  (i)  yang  mewakili fungsi  indeks  pembangunan  manusia
permintaan  menunjukkan  hasil  statistik F  hitung  sebesar  6,074..  Nilai  F  hitung ini  lebih  besar  dari  Ftabel  derajat kebebasan  (k-1,  n-k)  atau  (2,53)  pada tingkat  kepercayaan  95%  (Ftabel  = 3,171626),  ini  berarti  bahwa  variabel bebas  (pengeluaran  pemerintah  pada sektor pendidikandan pengeluaran pemerintah  pada  sektor  kesehatan) secara  bersama-sama  berpengaruh terhadap variabel terikat (indeks pembangunan manusia).
Untuk  melihat  variabel  bebas mana  yang  signifikan  secara  statistik mempengaruhi  indeks  pembangunan manusia  dapat  dilihat  dari  besarnya nilai  t  hitung  dengan  membandingkan nilai  t  tabel  pada  hasil  SPSS.  Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 90%  atau  tingkat  signifikansi  sebesar 5% dengan derajat kebebasan sebesar 53  (t  tabel  =2.005746  ),  ternyata pengeluaran  pemerintah  pada  sektor pendidikanberpengaruh signifikan terhadap  variabel  terikat  Y  (indeks pembangunan manusia) karena t hitung pengeluaran  pemerintah  pada  sektor pendidikansebesar3.023.  Sedangkan, pengeluaran  pemerintah  pada  sektor kesehatantidak  berpengaruh  terhadap variabel terikat Y (indeks pembangunan manusia)  karena  t  hitung  pengeluaran pemerintah  pada  sektor  kesehatan sebesar0,412.
Dalam realitanya IPM di Indonesia tidak dipengaruhi oleh pengeluaran  pemerintah  pada  sektor kesehatan.  Hal  tersebut  terjadi,  karena pada periode tahun 2007-2008, anggaran  pemerintah  untuk  sektor kesehatan  masih  sangat  kecil. Secara keseluruhan,  Indonesia  mengeluarkan kurang  dari  3  persendari  PDB–nya untuk  sektor  kesehatan  (terdiri  dari  2 persen pengeluaran swastadan 1 persen pengeluaran pemerintah).
Pembiayaan  kesehatan  di  Indonesia termasuk paling kecil dibanding negara tetangga.  Menurut  data  World  Health Organization (WHO) tahun 2000.
Indonesia  memang  lebih  baik  dari Vietnam yang menduduki urutan 182,Indonesia  menduduki  urutan  154 dari  191  negara.  Sedangkan  negara lain,  India  menduduki  urutan  133, Malayasia menduduki urutan 93,
Thailand  menduduki  urutan  ke  64  dan Pilipina  menduduki  urutan  124  dan Srilangka  138.  Sebagian  besar  dari biaya tersebut berasal dari non pemerintah, yaitu sekitar 70 sampai 75 persen.  Padahal,  WHO  menganjurkan anggaran  kesehatan  minimal  lima persen  dari  total  Gross  National
Product (GNP). Sejak Indonesia merdeka tidak pernah anggaran kesehatan  mencapai  2,5  persen  dari GNP.
Bahkan,  jika  dilihat  dari  alokasi anggaran  pemerintah  disetiap  propinsi di  Indonesia,  anggaran  pengeluaran pemerintah  untuk  kesehatan,  masih jauh dibawah jika dibandingkan dengan alokasi  pengeluaran  ataupun  belanja pemerintah  lainnya.  Hal  inilah  yang menyebabkan  mengapa  di  Indonesia masih belum berpengaruh pengeluaran pemerintah  pada  sektor  kesehatan terhadap IPM. Secara teknis, pengeluaran  pemerintah  pada  sektor kesehatan  ditingkat  propinsi  hanya memiliki  batas  ruang  dan  andil  yang kecil. Karena penggunaan dana kesehatan lebih dominan pada kabupaten. Sedangkan, cakupan dalam penelitian ini adalah propinsi. pemerintah  pusat  dan  pemerintah kabupaten/kota masing-masing diperkirakan  mengelola  sekitar  40-45 persen,  sedangkan  pemerintahprovinsi mengelola  sekitar  15  persen  dari pengeluaran publik untuk sektor kesehatan. Pada tahun 2002, Gion Muhammad Kharismawan meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah  terhadap  IPM  di  daerah Jawa Timur, dan hasilnya membuktikan bahwa  pengeluaran  pemerintah  pada sektor  pendidikan  dan  kesehatan  tidak signifikan  terhadap  IPM.  Pengeluaran pemerintah  pada  sektor  kesehatan belum  signifikan  terhadap  IPM  karena
pada  tahun  tersebut,  pengeluaran pemerintah  pada  sektor  pendidikan belum mencapai 20%. Bila ditinjau dari sudut ketepatan model dalam merepresentasikan indeks pembangunan  manusia,  maka  model tersebut  cocok  (fit)  dengan  kejadian empiris yang ditunjukkan oleh rendahnya  nilai  koefisien  determinasi. R 2 maupun  nilai  Adjusted  R 2 yaitu masing-masing  sebesar  0,186  dan 0,156.  Keadaan  ini  dapat  diartikan bahwa  18,9  persen  variasi  daripada variabel  terikat  dijelaskan  oleh  variabel bebas, sedangkan 81,1 persen
ditentukan  oleh  faktor-faktor  (variabel- variabel) lainnya
yang tidak dimasukkan  ke  dalam  model  IPM  di atas.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti
menggunakan
teknik purposive sampling  dalam  pengambilan  data. Peneliti juga menerapkan Extrem Outlier(Outlier  Data)  pada  beberapa
sample yang dinilai kurang merepresentasikan  sample  dan  data yang lain. Pengambilan data
penghitungannya berbentuk cross section,  maksudnya  adalah data  silang tepat  atau  pada  titik  tertentu  saja dengan observasi atas sejumlah variable (individu, kota, propinsi, negara, atau industri).Teknik pengambilan  data  dalam  penelitian  ini hanya  meliputi  56  propinsi.  Terdapat  5
propinsi  yang  ditiadakan,  sehingga dalam periode tahun 2007-2008 terdapat  10  propinsi  yang  ditiadakan, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa  Timur,  dan  Papua.  Kelima propinsi  tersebut  ditiadakan  dalam proses  penelitian  dengan  tidak  tanpa alasan berarti, adapun penyebab peniadaan  kelima  propinsi  tersebut adalah  Aceh,  DKI  Jakarta,  Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah karena peneliti  melakukan  penilaian  secara komprehensif terhadap semua pengeluaran  pemerintah  daerah  pada sektor  pendidikan  dan  kesehatan,  dan kelima  kota  tersebut  masuk  kedalam pengelolaan  anggaran  yang  masih belum  efektif.  Karena  pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan  pada  lima  kota  tersebut sangat  tinggi,  namun  perolehan  IPM masih  sangat  rendah.  Hal  tersebut merupakan  eksternalitas  negatif  dari kinerja pemda dalam hal efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
ataupun belanja pemerintah. Sedangkan, untuk
Propinsi Papua  anggaran  pemerintah  daerah pada  sektor  pendidikan  dan  kesehatan sudah  tersedia  dalam  jumlah  nominal yang  sangat  besar,  namun  faktor topografi  alam  dan  luasnya  wilayah Papua mengindikasikan belum efektifnya pengelolaan anggaran pemerintah tersebut.Selanjutnya
penilaian terhadap  estimator atau parameter yang diestimasi dapat diinterpretasikan  atau  tidak  sangat bergantung  kepada  apakah  terdapat korelasi  yang  kuat  antara  variabel bebas di dalam model tersebut. Apabila keadaan  ini  terjadi  berarti  terdapat multikolinearitas  antara  variabel  bebas yang dispesifikasi dalam model tersebut.  Terdapatnya  multikolinearitas antara  variabel  bebas  menimbulkan kesulitan  dalam  menginterpretasikan koefisien yang diestimasi atas
pengaruhnya terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil penilaian
terhadap informasi statistik yang diperoleh  dari  model  yang  digunakan dalam  penelitian  menunjukkan  tidak adanya  indikasi  multikolinearitas  yang dicerminkan  dari  tolerance  dan  VIF. Jika  nilai  tolerance  hitung    lebih  besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka  tidak  terjadi  multikolinearitas. Dalam penelitian ini, tidak menunjukkan adanya  multikolinearitas  karena  nilai tolerance  sebesar  0,847  dan  VIF sebesar 1,181.
Di dalam studi
yang menggunakan  data  runtun  waktu  (time series), persoalan yang mungkin muncul  adalah  korelasi  runtun  (serial correlation)  yaitu  adanya  hubungan antara  kesalahan  (error)  observasi sekarang  dengan  kesalahan  observasi sebelumnya. Dengan kata lain
kesalahan  observasi  yang  lalu  dibawa ke  observasi  sekarang.  Adanya  serial correlation tidak berdampak  pada “unbiasedness” dan “consistency” tetapi membawa  dampak  pada  efisiensi.  Ini berarti  bahwa  “standard  error  of parameter  estimates”  yang  diperoleh dengan  menggunakan  metode  OLS lebih kecil daripada seharusnya.
Keadaan  ini  menunjukkan  adanya  bias ke  bawah  (biased  downward)  pada “standard error of parameter estimates”,  sehingga  berakibat  pada penolakan hipotesis nol yang
seharusnya diterima Berdasarkan  nilai  statistik  untuk Durbin-Watson  yang  diperoleh  dari hasil estimasi model indeks pembangunan manusia dengan menggunakan  metode  OLS  adalah sebesar  1,997.  Dengan  menggunakan perhitungan d u <d<4-d u (1,64<1,997<2,003) maka menunjukkan  tidak  terjadi  autokorelasi dalam persamaan regresi. Pada bagian diatas telah dijelaskan bagaimana pengaruh variabel bebas (pengeluaran
pemerintah  pada  sektor  pendidikandan pengeluaran  pemerintah  pada  sektor kesehatan)  terhadap  variabel  terikat (IPM)  secara  statistik.  Juga  telah dibahas  apakah  asumsi-asumsi  klasik yang  diterapkan  pada  model  tersebut telah  dipenuhi.  Pada  bagian  ini  akan
sudut  pandang  (tinjauan)  ekonomi ataupun  realitanya  di  lapangan,  sesuai dengan model IPM yang telah dispesifikasi sebelumnya.
Pengeluaran  pemerintah  daerah pada  sektor  pendidikan  adalah  bagian anggaran dari pemerintah daerah yang dapat diartikan sebagai rencana keuangan  yang  mencerminkan  pilihan kebijaksanaan  untuk  suatu  periode pengeluaran yang dikategorikan sebagai pengeluaran untuk
investasi/belanja pemerintah dalam investasi  pembangunan  pada  sektor pendidikan. Jika dikaitkan dengan IPM, maka  jika  pengeluaran  pemerintah daerah  pada  sektor  pendidikan  naik maka  IPM  akan  naik,  sedangkan  jika pengeluaran  pemerintah  daerah  pada sektor pendidikan turun maka IPM akan turun atau memiliki koefisien positif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya  hubungan  positif antara IPM  denganpengeluaran  pemerintah daerah pada sektor pendidikan.
Keadaan ini dapat dilihat pada persamaan  (i)  di  atas  dimana  tanda koefisien  variabel  i  adalah  positif  yaitu sebesar  0,902.Koefisien  dalam  nilai sebesar  0,902  ini  menunjukkan  bahwa
perkembangan pengeluaran pemerintah  pada  sektor  pendidikan sangatsignifikan atau
sangat berpengaruh  terhadap  perubahanIPM.. Setiap  adanya  kenaikanpengeluaran
pemerintah daerah pada sektor pendidikansebesar  satu  persen  akan menaikkan perkembangan IPM sebesar 90,2. Sebaliknya
jika tingkat pengeluaran  pemerintah  daerah  pada sektor  pendidikanturun  sebesar  satu persen,  maka  IPM  hanya  akan  turun sebesar  90,2.  Hal  ini  dapat  diperkuat dengansecara  statisitik  berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan IPM pada tingkat kepercayaan  95%.  Senada  dengan kebijakan pemerintah untuk  menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, dan harus diikuti oleh pemerintah  daerah  dengan  menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD,  maka  semakin  mempengaruhi pengeluaran  pemerintah  daerah  pada sektor pendidikan terhadap IPM. Meskipun jumlah nominal setiap propinsi  memiliki  angka  yang  berbeda- beda, namun proporsi anggaran pendidikan disetiap propinsi merupakan 20%  dari  total  anggaran  APBD.  Hal tersebutlah  yang  menyebabkan  secara teknis,  pengeluaran  pemerintah  pada sektor  pendidikan  berpengaruh  secara positif  terhadap  indeks  pembangunan manusia di Indonesia.
Pengeluaran  pemerintah  pada sektor kesehatan adalah bagian anggaran  dari  pemerintah  yang  dapat diartikan  sebagai  rencana  keuangan yang mencerminkan
pilihan
kebijaksanaan  untuk  suatu  periode pengeluaran yang dikategorikan sebagai pengeluaran untuk investasi/belanja pemerintah dalam investasi  pembangunan  pada  sektor kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan  koefesien  yang  positif, berarti pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor
kesehatan terhadap IPM adalah positif. Apabila pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan mengalami  kenaikan  maka  secara tingkat  perkembangan  IPM  juga  akan meningkat. Hal ini sesuai sudah sesuai dengan teori yang ada. Perkembangan indeks  pembangunan  manusia  akan semakin  meningkat  jika  pemerintah bersedia  menanamkan  investasi  publik dalam  belanja  ataupun  pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan.
Berbeda dengan kebijakan pemerintah  pada  sektor  kesehatan, belum ada peraturan yang menegaskan ataupun  mewajibkan  bahwa  anggaran kesehatan  setidaknya  mencapai  5% dari  GNP.  Di  tingkat  nasional  pun, peraturan  yang  telah  dicetuskan  oleh WHO belum bisa direalisasikan, terlebih  pada  tingkat  propinsi  yang anggaran  kesehatannya  masih  belum mendapat  prioritas  seperti  anggaran kesehatan. Semestinya, untuk meningkatkan  kualitas  manusia  yang produktif  tidak  hanya  pendidikan  yang
menjadi  fokus  perhatian  dari  kebijakan pemerintah, melainkan pelayanan kesehatanyang
tercermin dari pengeluaran  pemerintah  pada  sektor kesehatan  juga  ikut  mempengaruhi kualitas  manusia  yang  akan  berujung pada peningkatan Indeks Pembangunan  Manusia  pada  setiap propinsi di Indonesia.
Pada  propinsi  Gorontalo  pada tahun  2008,  pengeluaran  pemerintah pada  sektor  pendidikan  mencapai jumlah  nominal  Rp.  50.393.000.000 dan  untuk  sektor  kesehatannyahanya sebesar  Rp.  11.864.000.000.  Jika dianalisis berdasarkan porsinya,
pengeluaran pemerintah Gorontalo pada sektor kesehatan hanya menyentuh  seperempat  dari  anggaran pendidikan  yang  dikeluarkan.  Oleh karena  itu,  dampak  secara  nyatanya mempengaruhi  besaran  tingkat  Indeks Pembangunan  Manusia  yang  dicapai oleh  propinsi  Gorontalo  yakni  69,29. Hal ini sangat berbeda dengan propinsi Sulawesi  Utara,  yang  total  anggaran pengeluaran  pemerintah  pada  sektor pendidikannya
mencapai Rp.
60.704.000.000 dan pada sektor kesehatannya mencapai Rp. 48.212.000.000. Selisih antara besaran nominal  ataupun  jumlahnya  tidaklah berbeda jauh, pengeluaran pada sektor kesehatannya  mencapai  tiga  perempat atau menyentuh porsi 75% dari
pengeluaran pemerintah propinsi Sulawesi Utara pada sektor pendidikan. Hal inilah yang memberikan efek positif terhadap perolehan Indeks Pembangunan Manusia propinsi
Sulawesi  Utara  yang  mencapai  75,16. Dengan  kata  lain,  masih  banyak propinsi  di  Indonesia  yang  harus meningkatkan  pengeluarannya  pada sektor  publik,  terlebih  pada  sektor kesehatan  guna  meningkatkan  kualitas manusia dan berujung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia  pada  setiap  propinsi  di Indonesia Keadaan  ini  dapat  dilihat  dari tanda pada koefisien variabelpengeluaran
pemerintah daerah  pada  sektor  kesehatan  yang mempunyai  tanda  positif  dengan  nilai koefisien  sebesar  0,198,  Angka  ini mempunyai  arti  apabila  pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan  naik  satu  persen,  maka perkembangan  IPM  naik  sebesar  19,8. Sebaliknya, apabila pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatanturun  sebesar  satu  persen, maka perkembangan IPM turun sebesar19,8,namun  besaran  koefesien tersebut menerangkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan terhadap  IPM  masih  rendah.  Hal  ini disebabkan karena, belanja atau
pengeluaran  pemerintah  daerah  masih rendah jika dibandingkan dengan belanja  atau  pengeluaran  pemerintah pada  sektor  lainnya.  Pengeluaran pemerintah  pada  sektor  kesehatan secara  lingkup  nasional  pada  periode 2007-2008 masih kurang dari 3% PDB. Dengan demikian terlihat adanya kesenjangan antara keinginan pemerintah  untuk  menaikkan  indeks pembangunan manusia, sementara dari sisi investasi publik pemerintah disektor kesehatan masih relatif rendah.
Pada  bagian  ini  akan  dibentuk dan  disesuaikan  pembentukkan  model regresi yang baik dan sesuai. Persyaratan  model  regresi  yang  baik, mengharuskan  koefesien  regresi  harus signifikan, yang pengujiannya dilakukan dengan uji T, dengan hasil perhitungan T  hitung  >  T  tabel.  Sedangkan  dari hasil  analisis  regresi  sebelumnya, persamaan  regresi  belum  memenuhi standar  persamaan  regresi  yang  baik dan  sesuai  dengan  teori  yang  ada, bahwa  pengujian  korelasi  pasrsial haruslah signifikan. Hasil telaah perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS, menjelaskan hasil  uji  parsial  antara  variabel  bebas pengeluaran  pemerintah  pada  sektor kesehatan  tidak  signifikan  terhadap variabel  terikat  Indeks  Pembangunan Manusia.  Telah  disebutkan  alasan realitis,  teknis  dan  kejadian  empiris
yang menyebabkan mengapa hal tersebut  terjadi.  Oleh  karena  itu,  untuk membentuk suatu fungsi yang baik dan bisa  menjelaskan  seberapa  besar pengaruh  perubahan  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat,  hanyalah variabel bebas pengeluaran pemerintah pada  sektor  pendidikan  saja  yang  bisa menjelaskan  pengaruh  perubahannya terhadap variabel terikat Indeks
Pembangunan  Manusia.  Sedangkan,
variabel  pengeluaran  pemerintah  pada sektor  kesehatan  di  Indonesia  belum bisa melihat besaran pengaruh perubahan  terhadap  variabel  terikat Indeks  Pembangunan  Manusia.  Pada akhirnya,  akan  diperoleh  suatu  model yang  secara  teoritis  dan  empiris menjelaskan faktor
yang
mempengaruhi  Indeks  Pembangunan Manusia  pada  setiap  propinsi  di
Indonesia  berdasarkan  periode  waktu yang diamati.
Hasil dari
penelitian ini menunjukkan  bahwa  model  sederhana (i)  dalam  bentuk  logaritma  natural dalam  merepresentasikan  IPM  secara statistik  signifikan  dan  mengisyaratkan bahwa keberadaan pengeluaran pemerintah  pada  sektor  kesehatan masih  belum  merupakan  faktor  yang perlu  dipertimbangkan  dalam  melihat IPM,  Karena  variabel  pengeluaran pemerintah  pada  sektor  kesehatan tidak berpengaruh nyata dalam IPM.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengolahan data  pengeluaran  pemerintah  daerah pada  sektor  pendidikan  dan  kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
Tingkat  pengeluaran  pemerintah daerah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh  secara  signifikan  terhadap IPM,  dimana  setiap  terjadi  perubahan pada  pengeluaran  pemerintah  daerah pada  sektor  pendidikan  maka  akan diikuti oleh perubahan IPM.
Pengeluaran  pemerintah  pada sektor  kesehatan  di  Indonesia  hanya berkisar 1 persen dari PDB, sedangkan pengeluaran  swasta  kurang  dari  2 persen.  Padahal,  WHO  memberikan batasan  pengeluaran  kesehatan  setiap negara  minimal  5  persen  dari  PDB. Oleh karena tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan  belum  mencapai  5  persen dari PDRB, maka pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan  tidak    berpengaruh  secara signifikan  terhadap  IPM.  Pengeluaran pemerintah  pada  sektor  kesehatan  di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan
dengan tingkat pengeluaran pemerintah lainnya. Tingkat  pengeluaran  pemerintah daerah  pada  sektor  pendidikan  dan kesehatan secara serempak
memberikan  pengaruh  positif  dengan ditunjukkan koefesien yang positif pada dua  variabel  bebas  tersebut,  sehingga tetap  memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  IPM,  meskipun dengan tingkat pengaruh yang rendah.

## Saran
Atas  dasar  implikasi  dari  hasil pembahasan  diatas,  maka  peneliti memberikan  beberapa  saran  sebagai berikut :
1. Diharapkan  bagi  semua  instansi,
baik  pemerintah  yang  berada  di pusat maupun daerah untuk terus meningkatkan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan  dan    terlebih  pada sektor kesehatan, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. 2. Agar masyarakat pada khususnya  turut  meningkatkan kualitas  diri  dalam  peningkatan pembangunan manusia di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoel,  Jalan  Suparman  dan  Rozy
Munir. 1993. Perkembangan Pembangunan Manusia di Indonesia. Jakarta: Puslit.
Pranata Pembangunan Universitas Indonesia Bastian, ndra. 2006. Sistem Perencanaan  dan  Penganggaran Pemerintah  Daerah  di  Indonesia, Jakarta:Salemba Empat Danim,  Sudarwan.  1995.  Transformasi Sumber Daya Manusia.Jakarta:Bumi Aksara Djalal,  Nachrowi  dan  Hardius  Usman. 2008. Penggunaan Teknik Ekonometri. Jakarta:Rajawali Press
Gozhali,  Imam.  Ekonometrika  Teori,
Konsep  dan  Aplikasi  Dengan SPSS  17,  (Jakarta:  Erlangga, 2009)
Husein  Umar.2001.Riset  Akuntansi,
(Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama)
Michael  P  Todaro,  1995.  Economic Development In The Third World,
Fourth  Edition.  Jakarta:  Erlangga
Dengan Macintosh LSII
Musgrave,  Richard  A  dan  Peggy  B.
Musgrave. 1993. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Erlangga: Jakarta JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS VOL.1 NO. 1 MARET 2013
Rudi Yuwono, Nugroho. 1994. Pelajaran  Statistik  untuk  SMA dan Sederajat .Yogyakarta:BPFE Sitompul, Rudy. 1993. Keuangan
Negara Perekonomian Sektor Publik. Erlangga: Jakarta Soetrisno.  2001.  Dasar-Dasar  Ilmu Keuangan  Negara,  Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Suryana, 2000. Ekonomi Pembangunan  Problematika  dan Pendekatan.  Salemba  Empat: Jakarta Swasono, Sri Edi. 2009. Indonesia dan Doktrin Kesejahteran Sosial. Yayasan Hatta:Jakarta __________, 2008, Ekspose Ekonomika,  Pusat  Studi  Ekonomi Pancasila UGM: Yogyakarta Tjiptoherijanto,Prijono.1989.Untaian Pembangunan Sumberdaya Manusia.Jakarta : FEUI Tjiptoherijanto,  Prijono.  1996.  Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional, Fakultas Ekonomi UI: Jakarta Martinus  Nanang.  1999.  Reformasi Paradigma  Pembangunan.Jurnal Sosial-Politika. Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial. Ulber Silalahi. 2003. Relevansi Kebijakan Human-Centered Development dan Perbaikan kualitas Pendidikan dalam Pengembangan  Kualitas  Sumber Daya  Manusia  Indonesia,  Jurnal
Ekonomi  Pembangunan.  Jakarta: LIPI,
Zahli  Rusli.  2000.  Sumber  Daya Manusia  dalam  Otonomi  Daerah, Jurnal  Kajian  Masalah  Ekonomi
Pembangunan,Jakarta:LIPI
Edy  Suandy  Hamid.  2002.  Indeks
Pembangunan Manusia dan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Study Kasus: Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Pembangunan. Jakarta: LIPI M.L Jhingan. 2007. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta:Raja Grafindo Persada
Aswatini  Raharto,  Peranan  Pendidikan dalam  Pembangunan  Manusia, Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, (Bandung:
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung,2004) Budi  D.  Sinulingga,  Analisis  Pengaruh Distribusi APBD Terhadap Indeks Pembangunan  Manusia,  Jurnal Ilmu Administrasi Negara, (Jakarta:LIPI, 2008), hal.106 www.bps.go.id  di  akses  pada  1  April 2010
http://www.jurnalnet.com/konten.php?n ama=BeritaUtama&topik=12&id=
1060 diakses 1 April 2010
http://els.bappenas.go.id/upload/other/K esehatan%20sebagai%20Investa si%20dan%20Hak%20Asasi%20 Manusia.html
Budiarto  Shambazy,  Si  Gembala  Sapi, Harian  Kompas,  Sabtu,  5  April
2008