Volume 15 | Nomor 2 | Agustus 2021
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Polri Menghadapi Keamanan Pangan di Saat Pandemi COVID 19

## Rangga Abhiyasa1

## Abstrak
Penulisan artikel ini membahas tentang keamanan pangan berdasarkan konsep keamanan dari Barry Buzan. Keamanan pangan merupakan salah satu bagian dari dimensi keamanan. Intelijen pangan akan membantu pemerintah membuat keputusan, enam bidang dalam penelitian intelijen tentang keamanan yaitu pemerintah, proses, struktur, kerja sama, aktor dan pengawasan. Strategi Polri dalam menghadapi krisis pangan yang di depan mata yaitu yaitu preventif, evaluasi pre dan post market, dan Law enforcement.

## Kata kunci: Keamanan Pangan; Intelijen pangan; Strategi Polri

## Abstract
This paper discusses food safety based on the concept of safety from Barry Buzan. Food security is one part of the security dimension. Food intelligence will help the government make decisions, in the field of intelligence intelligence about governance, processes, structures, actors and oversight. Polri’s strategy in dealing with the food crisis that is in sight, namely prevention, pre and post market evaluation, and law enforcement.
Keywords: Food Security; food intelligence;police strategy

## Pendahuluan
Keamanan merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai baik entitas negara maupun individu. Konsep keamanan biasanya merupakan perilaku negara dengan pendekatan militer untuk mengantisipasi ancaman keamanan nasionalnya. Pasca perang dingin, kondisi keamanan dunia mengalami perubahan signifikan yang berimplikasi transformasi isu dan aktor dalam konsepsi keamanan (Sudlar 2019). Konsep keamanan biasanya merupakan kajian tradisional tentang keamanan nasional yang bersifat militeristik. Konsep keamanan dalam perkembangannya mulai memasukan isu-isu non-tradisional seperti HAM, demokrasi, lingkungan.
Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde memasukkan aspek aspek non tradisional kajian keamanan seperti misalnya masalah kerawanan pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, terorisme, bencana alam, dan sebagainya sebagai bagian dari studi keamanan (Hadiwinata, 2007). Pakar-pakar tersebut mencoba memperluas objek isu keamanan tidak hanya berfokus pada keamanan negara tetapi keamanan manusia.
1 Program Studi Magister Ilmu Kepolisian Pasca Sarjana STIK-PTIK Angkatan IX, Jalan Tirtayasa Raya No 6 Jakarta Selatan, email ; Ranggaptik70@gmail.com
United Nations Development Programme (UNDP) dalam Human Development Report 1994 memperkenalkan Keamanan manusia yang didefinisikan secara luas sebagai “kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan” dan ditandai sebagai keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan serta perlindungan dari gangguan mendadak dan berbahaya dalam pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, dalam pekerjaan, atau dalam masyarakat.
Pendekatan yang berpusat pada keamanan individu oleh UNDP kemudian dikembangkan dengan tujuh komponen universal dan saling bergantung satu sama lain, yaitu ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, individu, masyarakat, dan keamanan politik (Tadjbakhsh, S & Chenoy, A. M, 2007).  Keamanan manusia menjadi perhatian yang serius diseluruh dunia, keamanan manusia menjadi bagian penting upaya masyarakat dunia untuk menciptakan perdamaian.
Salah satu sektor keamanan manusia yaitu keamanan pangan yaitu jaminan individu untuk mendapat akses terhadap bahan pangan. Henry Kissinger mengatakan “control oil  and you control nations; control food and you control the people” . Merujuk pada dogma tersebut negara harus dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat karena jika pangan tidak terpenuhi dapat menciptakan ketidakamanan di dalam negeri. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945.
Penerapan lockdown untuk memerangi virus corona bisa membuat dunia krisis pangan. Sinyalemen ini awalnya dilontarkan Kepala Ekonomi dan Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Pembangunan Sosial Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, Maximo Torero Cullen, pertengahan April lalu. Negara produsen pangan memilih kepentingan domestik daripada pasar dunia dan jika kebijakan tersebut diikuti oleh negara eksportir pangan lainnya maka pasokan kepada pasar dunia akan mengalami penurunan. Akibatnya negara importir pangan terkena imbas dan dapat memicu krisis pangan (Khudori, 2020).
Bayangkan jika para negara eksportir produk pertanian ke Indonesia menutup rantai pasoknya maka Indonesia rentan terkena krisis pangan. Indonesia akan sangat terdampak karena tidak bisa memenuhi sendiri kebutuhan pangannya dan masih bertumpu pada impor.  Dengan adanya isu kekurangan stok bahan pokok bisa menyebabkan terjadinya kepanikan masyarakat bahkan kelaparan sehingga terjadi pembelian yang berlebihan oleh konsumen. Tidak menutup kemungkinan banyaknya PHK dan kelangkaan pangan menyebabkan harga melambung sehingga masyarakat kelas bawah tidak bisa membeli dan terjadi kelaparan bahkan pencurian.
7
Bayangkan  jika  para  negara  eksportir  produk  pertanian  ke  Indonesia  menutup  rantai pasoknya  maka  Indonesia  rentan  terkena  krisis  pangan.  Indonesia  akan  sangat  terdampak karena tidak bisa memenuhi sendiri kebutuhan pangannya dan masih bertumpu pada impor.
Dengan  adanya  isu  kekurangan  stok  bahan  pokok  bisa  menyebabkan  terjadinya  kepanikan masyarakat  bahkan  kelaparan  sehingga  terjadi  pembelian  yang  berlebihan  oleh  konsumen.
Tidak menutup kemungkinan banyaknya PHK dan kelangkaan pangan menyebabkan harga melambung sehingga masyarakat kelas bawah tidak bisa membeli dan terjadi kelaparan bahkan pencurian.

## Permasalahan
Presiden  Jokowi  baru  saja  menunjuk  Menteri  Pertahanan  Prabowo  untuk  memimpin pembangunan food estate , proyek lumbung pangan nasional yang seharusnya menjadi salah satu pekerjaan utama dari Kementerian Pertanian. Persoalan pangan kini tengah menghadapi ancaman serius, Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO) memberikan peringatan atas potensi krisis pangan yang mungkin akan dihadapi oleh seluruh umat manusia. Krisis  tersebut  tidak  terlepas  dari  adanya  pandemi  Covid-19  yang  tengah  melanda  seluruh dunia (Prabowo, 2020).
Polri  juga  bersama  sejumlah  kementerian  membentuk  satuan  tugas  (satgas)  pangan. Satgas  tersebut  akan  melakukan  pengawasan  harga-harga  pangan  di  pasar-pasar  dan memastikan  distribusi  bahan  pokok  berjalan  dengan  baik.  Biasanya  masyarakat mempertanyakan  kenapa  Polri  harus  ikut  mengurusi  ketahanan  pangan.  Sehingga  timbul pertanyaan  yaitu  1)  Apa  itu  keamanan  pangan;  2)  Apakah  menjaga  keamanan  pangan merupakan  tugas  Polri;  3)  Bagaimana  strategi  Polri  dalam  menangani  masalah  keamanan pangan

## Permasalahan
Presiden Jokowi baru saja menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo untuk memimpin pembangunan food estate, proyek lumbung pangan nasional yang seharusnya menjadi salah satu pekerjaan utama dari Kementerian Pertanian. Persoalan pangan kini tengah menghadapi ancaman serius, Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO) memberikan peringatan atas potensi krisis pangan yang mungkin akan dihadapi oleh seluruh umat manusia. Krisis tersebut tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang tengah melanda seluruh dunia (Prabowo, 2020).
Polri juga bersama sejumlah kementerian membentuk satuan tugas (satgas) pangan. Satgas tersebut akan melakukan pengawasan harga-harga pangan di pasar-pasar dan memastikan distribusi bahan pokok berjalan dengan baik. Biasanya masyarakat mempertanyakan kenapa Polri harus ikut mengurusi ketahanan pangan. Sehingga timbul pertanyaan yaitu 1) Apa itu keamanan pangan; 2) Apakah menjaga keamanan pangan merupakan tugas Polri; 3) Bagaimana strategi Polri dalam menangani masalah keamanan pangan

## Pembahasan
Dalam perkembangannya terjadi perluasan makna keamanan menuju peran nonmiliter yang disebabkan karena adanya ancaman-ancaman yang aktual dari aktor-aktor politik dan non negara di bidang militer. Sedangkan pandangan tradisional beranggapan bahwa keutamaan keamanan militer yang abadi (Gray, C. S, 1994).  Di zaman sekarang ini perang tidak terjadi secara militer tetapi perang dilakukan pada sektor ekonomi contohnya perang dagang. Dengan menyerang ekonomi suatu negara maka dengan sendirinya negara itu menjadi lemah dan bahkan bangkrut.

## Keamanan Pangan (Food Security)
Keamanan tidak hanya sebagai permasalahan tradisional yaitu mempertahankan negara dari intervensi militer eksternal saja, tetapi sudah berkembang menjadi ancaman keamanan non tradisional (NTS). Ancaman ini muncul dari sumber non militer seperti iklim, penyakit menular, bencana alam, kekurangan makanan, narkoba dan kejahatan transnasional. Masalah keamanan non tradisional bukanlah hal yang baru dan berkembang di era pasca Perang Dingin dimana para pemimpin mulai menyadari kemanan bersifat  multidimensi (Beeson, M & Bisley, N, 2017).
UNDP mengembangkan tujuh komponen universal human security dan saling bergantung satu sama lain yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan masyarakat, dan keamanan politik. Dalam kajian (ilmu) Hubungan Internasional, masalah keamanan dibagi menjadi keamanan tradisional yakni politik dan militer, dan keamanan non-tradisional yakni ekonomi, societal, dan lingkungan.
Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde mengatakan Dimensi keamanan terdiri dari keamanan militer, politik, societal, ekonomi dan lingkungan. Pangan merupakan Kegiatan ekonomi yang cukup mudah memicu masalah bertahan hidup di semua sektor lain. Agenda keamanan ekonomi biasanya dibidang perdagangan, produksi dan keuangan (Beeson, M., & Bisley, N, 2017).
Adanya pasar bebas menyebabkan semua komoditas bahan pangan pokok itu bisa menjadi ancaman non militer yaitu ancaman keamanan pangan. Jika terjadi instabilisasi harga bahan pokok dan ketersediaan yang tidak cukup maka akan menyebabkan keresahan di masyarakat baik itu produsen, konsumen dan distributor. Sehingga dapat menyebabkan demo dimana-mana belum lagi ada aktor politik yang menunggangi isu tersebut sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat terancam.
Elemen-elemen ekonomi internasional merupakan objek keamanan. Variasi dalam sistem ekonomi dapat menimbulkan ancaman bagi negara (Buzan, B, 1983). Salah satu yang dapat mempengaruhi keamanan pangan ialah harga bahan pokok. Cakupan komoditas mengacu pada SK Menko No. Kep-28/M.EKON/05/2010 tentang tim koordinasi stabilisasi pangan pokok serta Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014, komoditi bahan pangan pokok dalam pelaksanaan kebijakan harga pangan Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan mencakup 10 jenis yaitu beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, kedelai, jagung, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabai merah, dan bawang merah.
Adanya perluasan makna keamanan yang tidak hanya melihat dari ancaman luar negeri tetapi ancaman dalam negeri. Perluasan ancaman tersebut membuat luas makna keamanan sehingga polri diberi tugas melakukan pengecekan harga bahan pokok agar tercipta kestabilan dan ketersediaan bahan pokok. Keamanan pangan jika tidak disikapi dengan baik dapat memicu masalah bertahan hidup di semua sektor lain, kadang-kadang berdasarkan kegagalan ekonomi (misalnya, kelaparan, pembangunan negatif) dan kadang-kadang berdasarkan keberhasilan ekonomi (homogenisasi budaya, hilangnya otonomi dalam produksi militer, polusi, isi perut negara). Keamanan pangan sangat erat dengan agenda keamanan ekonomi saat ini yaitu :
1.  Kemampuan negara untuk mempertahankan kemampuan independen untuk mobilisasi dipengaruhi oleh globalisasi produksi
2.  Masalah keamanan pasokan
3.  pasar global akan menghasilkan lebih banyak orang yang kalah daripada pemenang dan akan meningkatkan ketidaksetaraan
4.  Ketakutan akan perdagangan obat bius dan senjata pemusnah massal lebih merupakan masalah keamanan sosial dan militer daripada masalah ekonomi, dan kekhawatiran polusi adalah masalah keamanan lingkungan daripada masalah ekonomi.
5.  Kekhawatiran bahwa ekonomi internasional akan jatuh ke dalam krisis jelas masalah keamanan ekonomi (Buzan, B., Waever, O dan  Wilde, J. d. Op.cit. hlm 98).
Pada saat pandemi yang menjadi fokus dari pemerintah Indonesia yaitu dalam hal produksi dan keamanan pasokan serta krisis ekonomi. Itulah mengapa Polri dilibatkan melalui 34 Polda dan 500 Polres membuat strategi untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
Salah satu dimensi yang  diangkat dalam keamanan manusia adalah keamanan  pangan (FoodSecurity). Ancaman terkait ketersediaan pangan di suatu negara dapat menyebabkan krisis pangan, akibatnya masyarakat terancam kelaparan. Distribusi yang tidak lancar dan kelangkaan makanan tentu akan mempengaruhi kebutuhan dasar manusia sehingga dapat menyebabkan kekerasan yang terjadi dimana mana dan berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Arlyan, R. 2018).
Definisi Food Security oleh Komite PBB tentang World Food Security dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana semua orang dapat setiap saat memiliki akses fisik, sosial danekonomi untuk mengkonsumsi makanan yang cukup aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan mereka agar dapat hidup aktif dan sehat (Ibid hal. 114). Makanan dapat dimanfaatkan sebagai senjata politik oleh negara-negara: dan dalam dunia hubungan internasional, makanan dapat dikarakterisasi sebagai bentuk dan simbol kekuatan politik (Sepherd, B, 2012). Keamanan bukan sekedar berapa jumlah kejahatan lagi tetapi lebih luas keamanan di bidang ekonomi. Polri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat mau tidak mau harus terlibat dalam keamanan ekonomi karena sudah merupakan suatu ancaman non militer atau keamanan non tradisional.

## Polri Menjadi Agen Intelijen Pangan
Tujuan utama intelijen adalah memberikan informasi kepada pembuat kebijakan untuk membantu membuat pilihan keputusan. Sebuah kecerdasan terdepan yang telah menyarankan dengan tujuannya adalah menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian untuk pemerintah dalam membuat keputusan (Clapper, J. J, 1995). Enam bidang penting untuk penelitian intelijen yang merupakan ruang lingkup yang harus anggota Polri dilapangan identifikasi (JOHNSON, L. K, 2010):

## 1. Pemerintahan
Melihat hubungan antara negara, masyarakat dan perusahaan melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang pangan. Negara harus hadir dalam keamanan pangan di Indonesia melalui keseluruhan dan kesatuan berbagai unsur pemerintahan tanpa kecuali.
Intervensi dari pemerintah harus membuat negara memiliki kedaulatan pangan. Bagaimana penerapan impor pangan dan memastikan kebutuhan pangan, serta melindungi produk pertanian dalam negeri.
Sumber : Seminar hasil penelitian Dwi Andreas Santosa “Penanggulangan Kejahatan Produksi dan Distribusi Bahan Pangan dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat Kepada POLRI” Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian,  Jakarta 21 November 2019
11
Sumber  :  Seminar  hasil  penelitian  Dwi  Andreas  Santosa  “Penanggulangan Kejahatan  Produksi  dan  Distribusi  Bahan  Pangan  dan  Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat Kepada POLRI” Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 21 November 2019
2. Proses
Menyajikan data data di lapangan seperti harga bahan pokok di pasaran. Data Pertumbuhan sektor pertanian masih dibawah pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Penyebab pertumbuhan pertanian masih dibawah pertumbuhan ekonomi yaitu :
- Lahan yang semakin sempit
- Produktivitas tanaman rendah karena perubahan iklim, hama dan kurangnya pemanfaatn teknologi
- Pasca panen harga fluktuatif karena banyak tengkulak dan pemodal besar yang menentukan harga
- Petani tidak terorganisir dalam satu kelembagaan yang kuat untuk mendukung usaha tani.

## 2.   Proses
Menyajikan data data di lapangan seperti harga bahan pokok di pasaran. Data Pertumbuhan sektor pertanian masih dibawah pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Penyebab pertumbuhan pertanian masih dibawah pertumbuhan ekonomi yaitu :
-  Lahan yang semakin sempit
-  Produktivitas tanaman rendah karena perubahan iklim, hama dan kurangnya pemanfaatn teknologi
-  Pasca panen harga fluktuatif karena banyak tengkulak dan pemodal besar yang menentukan harga
-  Petani tidak terorganisir dalam satu kelembagaan yang kuat untuk mendukung usaha tani.
Produktivitas padi Indonesia masih kalah dibanding Vietnam ini menunjukkan produktivitas tanaman pangan Indonesia rendah.

## 3. Struktur
Negara masih menjadi penentu kebijakan dalam pangan. Sebagai pelaksana yaitu Kementerian Pertanian. Polri mengawasi dan mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah

## 4.  Kerja sama
Pemerintah Indonesia harus mengantisipasi kelangkaan pasokan akibat ditutupnya jalur pasokan dari negara eksportir dan mulai mencari alternatif kerjasama dengan negara eksportir lain. Polri melakukan pengawasan agar tidak  terjadi korupsi dalam kerjasama kebijakan impor pangan.

## 5. Aktor
Negara masih menjadi aktor utama dari keamanan pangan. Aktor non state dalam keamanan pangan yaitu :
(1)  Beberapa perusahaan dan beberapa anggota DPR mencoba mengintervensi jumlah kebijakan impor pemerintah.
(2)  Petani, yaitu menuntut pemerintah agar menyelesaikan konflik agraria, alih fungsi lahan dan kesejahteraan petani
Sumber  :  Seminar  hasil  penelitian  Dwi  Andreas  Santosa  “Penanggulangan Kejahatan  Produksi  dan  Distribusi  Bahan  Pangan  dan  Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat Kepada POLRI” Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 21 November 2019

## 2. Proses
Menyajikan data data di lapangan seperti harga bahan pokok di pasaran. Data Pertumbuhan sektor pertanian masih dibawah pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Penyebab pertumbuhan pertanian masih dibawah pertumbuhan ekonomi yaitu :
- Lahan yang semakin sempit
- Produktivitas tanaman rendah karena perubahan iklim, hama dan kurangnya pemanfaatn teknologi
- Pasca panen harga fluktuatif karena banyak tengkulak dan pemodal besar yang menentukan harga
- Petani tidak terorganisir dalam satu kelembagaan yang kuat untuk mendukung usaha tani.

## (3)  Spekulan, yaitu mengambil keuntungan dengan menimbun pada saat murah dan menjual pada saat langka dan mahal

## 6. Pengawasan
Penjaminan ketahanan pangan suatu negara tercermin dari terpenuhinya beberapa indikator ketahanan pangan yaitu
1.  faktor ketersediaan.
2.   faktor kemudahan.
3.   faktor kenyamanan.
4.   faktor keamanan (Rahayu, W. P, 2011).
Beberapa lembaga yang mengawasi terkait pangan yaitu : - BPOM
- Polri -  Kementerian pertanian
- Bulog -  Kementerian Perdagangan
Dari identifikasi tersebut Polri sudah memetakan ancaman dalam sektor keamanan pangan yaitu persoalan rantai distribusi seperti spekulan, penimbun dan kartel pangan. Bahkan Polri akan memproses secara hukum bari para pelanggar tersebut dengan tujuan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

## Strategi Polri dalam pengendalian masalah pangan
Pengawasan pangan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu (Ibid., hlm. 15):

## 1.   Preventif
Pengawasan dengan mengedepankan pencegahan yaitu dengan melakukan monitoring :
-  Ketersediaan -  Harga
-  Distribusi Program ketahanan pangan melibatkan peran serta masyarakat. Beberapa program yang sudah dilakukan yaitu memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif dengan menanami padi, sayur- sayuran hingga benih ikan di lahan yang sebelumnya tidak digunakan, menanam sayuran dengan menggunakan cara hidroponik.
2.   Evaluasi pre dan post market Dengan melihat siklus gejolak harga pangan kita bisa melihat apakah ada kecurangan dalam sektor distribusi pangan. Adanya gejolak harga pangan mengindikasikan bahwa ada masalah dalam aspek distribusi, tata niaga dan sistem logistik.

## 3. Law enforcement
Beberapa tindak pidana di bidang produksi dan distribusi pangan yaitu :
1.  Tindak pidana korupsi penyalahgunaan pendistribusian beras rastra/ raskin untuk desa.
2.  Tindak pidana produksi dan peredaran/perdagangan beras yang tidak sesuai dengan standar kualitas pangan yang ditentukan (membuka kemasan beras dalam karung Bulog kemudian digiling untuk dibersihkan selanjutnya dikemas kembali ke dalam karung medium beras slyp super).
3.  Tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan SNI atau standar yang dipersyaratkan UU.
4.  Tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang pangan yang mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya yang bertentangan dengan syariat Islam.
5.  Tindak pidana mengedarkan, menjual atau memperdagangkan pangan yang sudah kadaluarsa/ expired.
6.  Tindak pidana penimbunan bahan pangan (beras).

## Kesimpulan
Dalam perkembangannya terjadi perluasan makna keamanan menuju peran nonmiliter. Keamanan tidak hanya sebagai permasalahan tradisional yaitu mempertahankan negara dari intervensi militer eksternal saja, tetapi sudah berkembang menjadi ancaman keamanan non tradisional (NTS). Keamanan pangan (food security) merupakan bagian ancaman keamanan non tradisional dan Human Security mau tidak mau Polri harus terlibat untuk menjaga keamanan.

## Sumber : Laporan Satgas Pangan

## 3. L aw enforcement
Beberapa tindak pidana di bidang produksi dan distribusi pangan yaitu :
1. Tindak pidana korupsi penyalahgunaan pendistribusian beras rastra/ raskin untuk desa.
2. Tindak  pidana produksi dan  peredaran/perdagangan  beras yang  tidak  sesuai dengan standar kualitas pangan yang ditentukan (membuka kemasan beras dalam karung Bulog kemudian digiling untuk dibersihkan selanjutnya dikemas kembali ke dalam karung medium beras slyp super).
3. Tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan SNI atau standar yang dipersyaratkan UU.
4. Tindak  pidana  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  pangan  yang mengandung  unsur  atau  bahan  haram  atau  dilarang  dikonsumsi  umat  Islam  dan pengolahannya yang bertentangan dengan syariat Islam.
5. Tindak  pidana  mengedarkan,  menjual  atau  memperdagangkan  pangan  yang  sudah kadaluarsa/ expired .
6. Tindak pidana penimbunan bahan pangan (beras).

## Kesimpulan
Dalam perkembangannya terjadi perluasan makna keamanan menuju peran nonmiliter.
Keamanan tidak hanya sebagai permasalahan tradisional yaitu mempertahankan negara dari intervensi  militer eksternal saja, tetapi sudah berkembang menjadi ancaman keamanan non tradisional (NTS). Keamanan pangan ( food security ) merupakan bagian ancaman keamanan
Data tentang pangan atau intelijen pangan sangat penting sekali dalam pemerintah membuat suatu kebijakan sehingga mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam mengambil keputusan. Enam bidang dalam penelitian intelijen tentang keamanan yaitu pemerintah, proses, struktur, kerja sama, aktor dan pengawasan. Strategi Polri dalam pengendalian masalah pangan yaitu preventif, evaluasi pre dan post market, dan Law eforcement

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Beeson, M., & Bisley, N. (2017). World Politics : issues in 21st Century 3rd edn. London: Palgrave. Buzan, B. (1983). People States and Fear second edition . Great Britain: WHEATSHEAF BOOKS LTD.
Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. d. (1998). Security A New Framework For Analysis . United States: Lynne Rienner Publishers, Inc.
Clapper, J. J. (1995). Luncheon Remarks, Association of Former Intelligence Officer. In The Intelligence. AFIO newsletter,Mc Clean Va.
Gray, C. S. (1994). Villains, Victims and Sheriffs : Strategic Studies and Security for an Inter-War Period. Hull: University of Hull Press.
Hadiwinata, B. S. (2007). Transformasi Isu dan Aktor dalam Studi Hubungan Internasional : dar Realisme hingga konstruktivisme.
JOHNSON, L. K. (2010). the oxford handbook of : NATIONAL SECURITY INTELLIGENCE. Oxford: Oxford University Press.
Rahayu, W. P. (2011). Keamanan pangan :Kepedulian Kita Bersam . Bogor: IPB Press.
Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). Human Security : Concepts and Implication . New York: Routledge.

## Jurnal
Arlyan, R. (2018). Hubungan Ketahanan Pangan dan Stabilitas Keamanan Negara (Krisis Pangan di Venezuela). Dinamika Global Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 3 No 1, 108-131.
Sepherd, B. (2012). Thinking Critically about food security. Security Dialogue Vol 43 No 3, 195-212.
Sudlar, S. (2019). Pendekatan Keamanan Manusia Dalam Studi Perbatasan Negara. Jurnal Hubungan Internasional Vol 7 No 2, 153-160.

## Internet
Khudori. (2020, Mei 3). CNN Indonesia. Dipetik September 15, 2020, dari www.cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200503093852-93-499500/perang-lawan- corona-dan-benteng-terakhir-krisis-pangan
Prabowo, D. (2020, Juli 10). Kompas.com. Dipetik September 2, 2020, dari nasional.kompas. com: https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/17323321/saat-jokowi-percayakan- prabowo-urusi-ketahanan-pangan?page=all.
Prabowo, D. (2020, Juli 10). Kompas.com. Dipetik September 2, 2020, dari nasional.kompas.com.