## TINJAUAN SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA KHALWAT DALAM QANUN NO. 14 TAHUN 2003

## Fadli Ibrahim
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda A ceh E-Mail: Fadliel_Ibra@Yahoo.Com

## Abstract
Seclusion with the opposite sex is an act that violates Islamic law, but this is considered commonplace among young people now. They consider it to be ordinary  and  trendy  behavior  today.  Exaggeration  and  conversations  with the  opposite  sex  are  considered  normal  without  considering  the  effects caused  by  the  behavior,  so  the  rampant  practice  of  khalwat  violations  is rampant everywhere, even the unfortunate thing is that the perpetrators are underage children which gives rise to an assumption of how aspects the law for  handling  khalwat  cases  in  Qanun  number  14  of  2003  which  has  been arranged in such a way and how the provisions of the subject of khalwat law according  to  Qanun  No.  14  of  2003.  After  further  investigation,  it  was obtained,  firstly  the  legal  aspects  contained  in  Qanun  No.  14  of  2003 included  the  definition  of  khalwat  article  1,  the  participation  of  the community in prevention and prevention, namely articles 8, 9, 10, 11 and 12, supervision and guidance, namely articles 13, 14 and 15, investigations and prosecutions,  namely  articles  16,  17,  18,  19,  20  and  21,  the  provisions  of 'uqubat  are  articles  22,  23,  24  and  25,  and  the  implementation  of'  uqubat against  the  perpetrators,  namely  article  26,  27,  28,  29  and  30.  Second,  the subject  of  khalwat  law  in  Qanun  No.  14  of  2003  is  not  specifically  and specifically regulated, if those who do it are adults, it will be processed in accordance with applicable regulations, but if those who do it are underage adolescents, hence there is a legal obscurity here, so that the parties running the field only provide mentoring and mental rehabilitation, this is due to the absence of provisions that  can be used as a basis for  law enforcement. um against  the  perpetrators  of  khalwat  by  underage  adolescents,  and  this  is  a legal imbalance  in  the  implementation  on  the  ground  by  the  Wilayatul Hisbah.  Therefore,  it  is  necessary  to  review  the  qanun,  so  that  deficiencies can be improved.

## Keywords: khalwat, qanun, and legal subject

## A. Pendahuluan
angsa Aceh merupakan salah satu suku yang tergolong ke dalam etnik  atau  ras  melayu,  hal  ini  dapat  dibuktikan  bahwa  suku bangsa  Aceh  mempunyai  kemiripan  dengan  etnik  Melayu  yang hidup  di  Nusantara. Di  samping  itu,  etnik  Aceh  sering  diidentikkan berasal  dari Arab,  China,  Eropa  dan  Hisdustan  atau  India  yang mempunyai kesamaan warna kulit dan bentuk wajah dengan orang India dan Timur Tengah. Ada juga yang mengatakan bahwa penduduk Aceh asli  Aceh  adalah  ureung  Mante  (orang  Mante)  yaitu  suku  mantra  yang hidup  di daerah  Selangor  dan  gunung  Ophir  di  Semenajung  Tanah Melayu.  Namun  sejauh  mana  mungkin  kebenaran  itu  diperlukan pembuktian  lagi,  namun  sejauh  penelusuran  yang  ada  belum  dapat dibuktikan.
Seiring  berkembangnya  masyarakat  Aceh  dan  diberikannya otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, maka hukum yang berlaku di Aceh adalah  hukum  Islam yang  dituang  dalam  qanun  syariat Islam.  Qanun merupakan  sumber  hukum  tertulis  yang  berlaku  di  Aceh.  Jika  suatu perkara hukum belum diatur dalam qanun, maka hukum yang berlaku di Aceh  adalah Hukum Negara  Republik  Indonesia,  sebagaimana disebutkan  dalam Qanun No. 11  tahun  2002  Pasal  25. 1 Selain  itu  masih terdapat juga sejumlah Keputusan, Instruksi dan Surat Edaran Gubernur berkaitan  dengan  support,  dukungan  dan  tatacara  pelaksanaan  Syariat Islam di Aceh di antaranya; Wilayatul Hisbah, Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 tentang petunjuk Pelaksanaan ‘Uqubah Cambuk, Khalwat. Hal  ini  diatur  dalam  Qanun  No. 5  Tahun  2000  tentang  pelaksanaan syariat  Islam  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh,  Qanun No. 33  Tahun 2001  tentang Susunan Organisasi  dan Tata  Kerja  Dinas  Syariat Islam, Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam  Bidang  Aqidah,  Ibadah  dan  Syiar Islam, Intruksi Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam
1 Dinas  Syariat  Islam, Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden, Peraturan  Daerah/Qanun,  Instruksi  Gubernur  Berkaitan  Pelaksanaan  Syari’at  Islam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hal. 123.
B
No.05/INSTR/2002  tentang Tata  Cara  Pergaulan/khalwat  antara  pria dan wanita dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Dengan  dasar  peraturan-peraturan  di  atas,  pelaksanaan  syariat Islam  di  Aceh  dijalankan  dan  peran sertanya  yang  sangat  menentukan dalam  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh,  namun  di  antara  sebagian banyak lembaga  yang mempunyai  peran  serta  terhadap  pengembangan syariat  Islam  di  Aceh  adalah  Dinas  Syariat  Islam  yang  merupakan instansi paling depan dalam rangka implementasi syariat Islam di Aceh. Di sisi lain, pelanggaran syariat Islam yang terbanyak adalah pelanggaran khalwat.
Khalwat  secara lughawiyah bermakna  terasing, 2 seperti  halnya seseorang  yang  menyendiri  dan  memisahkan  diri  dari  keramaian manusia untuk bermunajah kepada Allah Swt.dan orang seperti ini sering dikatakan  orang  yang  sedang  melaksanakan ṭ arīqah khalwatiyah .  Di samping  itu,  khalwat  juga  dapat  diartikan  sebagai  kejadian  yang tersembunyi dan bersifat rahasia dari orang lain. 3 Adapun dalam Qanun No. 14  Tahun  2003 Pasal 1  dijelaskan  tentang  definisi  khalwat  secara umum. Khalwat/ mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang  atau  lebih  yang  berlainan  jenis  yang  bukan  mahram  atau  tanpa ikatan perkawinan. 4 Khalwat merupakan salah satu perkara pelanggaran syariat  yang  kerap  terjadi  dalam  masyarakat  Aceh  khususnya  generasi muda.  Perbuatan  ini  sangat  tabu  bagi  masyarakat  Aceh, karena melanggar  syariat  Islam  dan  dituntut  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam Qanun. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 (1) dan Pasal 19.Apabila dua  orang  muslim  yang  bukan  mahram  berdua-duaan  di  tempat  sunyi secara tidak langsung mereka terindikasi melakukan khalwat. Realitas di lapangan  menunjukkan  banyak  pelaku  khalwat  dilakukan  oleh  para pemuda,  bahkan  sebagian  dari  mereka  justru  berstatus  siswa.Hal  ini tentu harus mendapat perhatian khusus dari berbagai elemen, mengingat
2 Ibn Man ẓ ūr, Lisān al-Arab , jld XIII (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 237.
3 ‘Ali Jarjānī, al-Ta‘rīfāt , (Beirut: Dār al-Kutub, t.t), hal. 33.
4 Dinas Syariat Islam, Himpunan Undang-Undang …, hal. 169.
Aceh  adalah  daerah  otonomi  khusus  untuk  melaksanakan  syariat  Islam secara kaffah.
Peran serta masyarakat sangat mendukung untuk pencegahan dan pemberantasan  terjadinya  khalwat.  Hal  ini  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 8;
1. Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khlwat/mesum.
2. Masyarakat  wajib  melapor  kepada  pejabat  yang  berwenang  baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum.
Kemudian juga diatur dalam Pasal 9; dalam hal pelaku pelanggaran wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 8  dan/atau  orang  yang menyerahkan  pelaku  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 9.  Pasal  10; pejabat  yang  berwenang  wajib  memberikan  perlindungan  dan  jaminan keamanan  kepada  pelapor  sebagaiman  dimaksudkan  dalam Pasal 8 dan/atau  orang  yang  menyerahkan  pelaku  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9.  Kemudian Pasal 11;  warga  masyarkat  dapat  menuntut pejabat  yang  berwenang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 9  apabila lalai  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  keamanan  bagi  pelapor dan/atau  orang  yang  menyerahkan  pelaku.  Pasal  12;  tata  cara penuntutan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 11  dilakukan  sesuai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  diajukan  ke Mahkamah. 5
Pencegahan  dan  pemberantasan  harus  didukung  oleh  pihak  yang berwenang dalam pengawsan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13; 6
1. Gubernur,  Bupati/Walikota,  Camat,  Imum  Mukim  dan  Keuchik berkewajiban  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap penerapan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6.
5 Dinas, Himpunan …,h. 171.
6 Dinas, Himpunan
2. Untuk  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap pelaksanaan  qanun  ini  Gubernur,  Bupati/Walikota  membentuk Wilayatul Hisbah.
3. Susunan dan kedudukan Wilayatul Hisab di atur lebih lanjut dengan surat  keputusan  Gubernur  dan/atau  Bupati/Walikota  setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama.
Oleh karena demikian, bagaimana dengan hukuman khalwat yang diberikan  kepada  para  siswa  sekolah  yang  pada  umumnya  masih  di bawah umur. Jika merujuk kepada Undang-undang Perlindungan Anak, batasan usia yang dikatakan anak-anak adalah 18 tahun ke bawah, seperti yang  dijelaskan  dalam Bab I Pasal 1  ketentuan  umum.  Bahwa,  “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih didalam kandungan.” 7
Setelah melihat pasal demi pasal di dalam qanun tentang khalwat dan Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  maka  terdapat  beberapa masalah  yang  saling  bertentangan.  Antara  lain,  yaitu  tidak  adanya penjelasan  pada  qanun  yang  menyebutkan  tentang  usia  subjek  hukum yang  dapat  dikenakan  hukuman  jika  melanggar  qanun  tersebut. Sedangkan  pada  Undang-Undang Perlindungan  Anak disebutkan dengan jelas bahwa sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun, maka ia masih dikatagorikan sebagai anak.
Undang-Undang  Perlindungan  Anak menjelaskan  bahwa,  jika seorang  anak  berhadapan  dengan  hukum,  maka  upaya  yang  ditempuh adalah  rehabilitasi  dan  upaya  perlindungan  serta  pemberitaan  identitas melalui  media  masa.Sedangkan  penangkapan,  penahanan,  atau  tindak pidana  penjara  hanya  dapat  dilakukan  apabila  sesuai  dengan  hukum yang  berlaku  dan  hanya  dapat  dilakukan  sebagai  upaya
7 Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Departemen  Sosial  RI, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2002  Tentang  PerIindungan Anak, (Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Sosial RI, 2002), hal. 13.
terakhir. 8 Sedangkan  dalam  qanun  tidak  dijelaskan  bagaimana penyelesaian hukum terhadap anak-anak yang menjadi pelaku khalwat.
Jika  merujuk  kepada Undang-Undang  Perlindungan  Anak, seseorang dikatakan mukallaf apabila ia sudah berusia 18 tahun. Dengan demikian, menurut undang-undang ini, seseorang yang belum berumur 18  tahun, tetapi  ia  melakukan  perbuatan  khalwat  ia  terbebas  dari hukuman. Di sisi lain, kurang tepat jika qanun merujuk kepada Undang- Undang  Perlindungan  Anak  mengenai  usia mukallaf karena  realitas sekarang ini, banyak pelaku khalwat adalah anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, baik yang telah tertangkap atau tidak. Bagi yang telah tertangkap  melakukan  khalwat,  namun  belum  ada  aturan  hukum  yang mengatur tentang subjek hukum secara spesifik, sehingga menimbulkan keruwetan dalam penerapannya di lapangan.
Jika  anak-anak  yang  melakukan  khalwat  tidak  dijatuhi  hukuman cambuk,  maka  qanun  khalwat  ini  akan  terabaikan  dengan  banyaknya anak-anak yang akan terus merajalela melakukan khalwat, karena mereka merasa  tidak  akan  dikenakan  hukuman.  Sehingga  dengan  adanya berbagai macam kasus-kasus khalwat yang terjadi, maka membutuhkan suatu  ketetuan  hukum,  mulai  dari  upaya  preventif,  sampai  prosedur penanganan.Berangkat dari problematika  di  atas, ditulis  tulisan  iniagar dicarikan solusi alternatif terhadap kekosongan dan kepincangan aturan hukum dalam Qanun Khalwat dengan judul Penanganan Tindak Pidana Khalwat Menurut Qanun No. 14 Tahun 2003.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Khalwat
Khalwat  berasal  dari  bahasa  Arab  dari  akar  kata  (
لﺎﺧ – ﻮﻠﺨﯾ -
ةاﻮﻠﺧ )
yang berarti terasing dari khalayak ramai. 9 Khalwat dapat diartikan juga dengan  bersunyi-sunyi  antara dua  orang  yang  berlainan  jenis  dengan
8 Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Undang-Undang Republik Indonesia…, hal. 19.
9 Louis Ma‘lūf, al-Munjid fī al-Lughah wa al-‘Alām (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 195.
bersenang-senang,  baik  bersentuhan  maupun  bercium-ciuman  saja. 10 Khalwat  merupakan  suatu  hal  yang  diharamkan  dan  pelakunya  dapat dikenakan sanksi. Keharaman tersebut dikarenakan khalwat bermula dari pandangan  terhadap lawan  jenis  yang  hal  tersebut  juga  diharamkan dalam  Islam.  Hal  ini  dikarenakan  khalwat  dapat  berakibat  manusia melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Swt.yang lainnya.
Allah Swt.telah  memerintahkan  Rasulullah saw.menyampaikan kepada  orang-orang  mukmin,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  untuk senantiasa  menundukkan  pandangannya  dan  menjaga  kemaluan  dari zina sebagaimana disebutkan dalam Alquran:
ﱠﻦُﻬَـﺘَﻨﻳِز َﻦﻳِﺪْﺒُـﻳ  َﻻَو ﱠﻦُﻬَﺟوُﺮُـﻓ َﻦْﻈَﻔَْﳛَو ﱠﻦِﻫِرﺎَﺼْﺑَأ ْﻦِﻣ َﻦْﻀُﻀْﻐَـﻳ  ِتﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻠِﻟ ْﻞُﻗَو َﻻَو ﱠﻦِِﻮُﻴُﺟ ﻰَﻠَﻋ ﱠﻦِﻫِﺮُﻤُِﲞ َﻦْﺑِﺮْﻀَﻴْﻟَو ﺎَﻬْـﻨِﻣ َﺮَﻬَﻇ ﺎَﻣ  ﱠﻻِإ
ِءﺎَﻨْـﺑَأ ْوَأ ﱠﻦِﻬِﺋﺎَﻨْـﺑَأ ْوَأ ﱠﻦِﻬِﺘَﻟﻮُﻌُـﺑ ِءﺎَﺑآ ْوَأ ﱠﻦِﻬِﺋﺎَﺑآ ْوَأ ﱠﻦِﻬِﺘَﻟﻮُﻌُـﺒِﻟ  ﱠﻻِإ ﱠﻦُﻬَـﺘَﻨﻳِز َﻦﻳِﺪْﺒُـﻳ
ْﺧِإ  ِﲏَﺑ ْوَأ ﱠﻦِِاَﻮْﺧِإ ْوَأ ﱠﻦِﻬِﺘَﻟﻮُﻌُـﺑ ْوَأ ﱠﻦِِاَﻮَﺧَأ  ِﲏَﺑ ْوَأ ﱠﻦِِاَﻮ ﱠﻟا ِﻞْﻔﱢﻄﻟا ِوَأ  ِلﺎَﺟﱢﺮﻟا َﻦِﻣ ِﺔَﺑْرِْﻹا  ِﱄوُأ ِْﲑَﻏ َﲔِﻌِﺑﺎﱠﺘﻟا ِوَأ ﱠﻦُﻬُـﻧﺎَْﳝَأ  ْﺖَﻜَﻠَﻣ ﺎَﻣ ْوَأ ﱠﻦِﻬِﺋﺎَﺴِﻧ َﻦْﺑِﺮْﻀَﻳ  َﻻَو ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا  ِتاَرْﻮَﻋ ﻰَﻠَﻋ اوُﺮَﻬْﻈَﻳ َْﱂ َﻦﻳِﺬ ْﻌُـﻴِﻟ ﱠﻦِﻬِﻠُﺟْرَﺄِﺑ َنﻮُﺤِﻠْﻔُـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﻪﱡﻳَأ ﺎًﻌﻴَِﲨ ِﻪﱠﻠﻟا  َﱃِإ اﻮُﺑﻮُﺗَو ﱠﻦِﻬِﺘَﻨﻳِز ْﻦِﻣ َﲔِﻔُْﳜ ﺎَﻣ َﻢَﻠ ﻨﻟا) رﻮ : ٣١ (
Artinya:    katakanlah  kepada  wanita  yang  beriman,  hendaklah  mereka menahan  pandangannya,  memelihara  kemaluannya,  dan janganlah  mereka  menampakkan  perhisaannya  kecuali  yang tampak  darinya.  Dan  hendaklah  mereka  menutupkan  kain kerudung  ke  dadanya  dan  janganlah  menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau  ayah  suami  mereka  atau  putra-putra  mereka  atau  putra- putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan  mereka  atau  wanita-wanita  Islam  atau  budak- budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak  mempunyai  keinginan  atau  anak-anak  yang  belum mengerti  tentang  aurat.  Dan  janganlah  memukulkan  kakinya agar  diketahui  perhiasan  yang  mereka  sembunyikan. Bertaubatlah  kamu  sekalian  kepada  Allah,  hai  orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.
10 A ḥ mad Muqrī, Mi ṣ bā ḥ al-Munīr , jld III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 129.
Ayat  di  atas  merupakan  ayat  yang  memerintahkan  kaum  laki-laki untuk  menahan  pandangan  dari  sesuatu  yang  diharamkan  oleh  Allah Swt.,  namun  demikian  hukum  tersebut  juga  berlaku  bagi  perempuan karena  mereka  dimasukkan  dalam  kata  “ mu’minīn ”  ( ﻦﯿﻨﻣﺆﻣ ).  Kata  “ min ” ( ﻦﻣ )  dirangkaikan  dengan  kata  “ ab ṣ arihim ”  ( ﻢھﺮﺼﺑأ )  mengandung  makna sebagian.  Hal  ini  berarti  Allah Swt.hanya  melarang  pandangan  kepada hal-hal yang  haram  saja  dan  membolehkan  memandang  hal-hal  yang dihalalkan dan tidak menimbulkan suatu kemaksiatan darinya. 11
Kalimat  “menahan  pandangan”  yang  disebutkan  dalam  ayat mengandung makna menundukkan mata ke bumi atau ke arah lain agar tidak melihat  hal-hal  yang  diharamkan  oleh  Allah Swt.dan  Rasulullah saw. Hal  ini  mencakup  larangan  melirik  dan  memandang  sebelah mata terhadap  hal  yang  haram.Adapun  kalimat  “memelihara  kemaluannya” dimaksudkan  agar  seorang  wanita  itu  menutup  auratnya  agar  tidak terlihat  oleh  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Kalimat  “perhiasan  mereka” ditafsirkan  dengan  sesuatu  yang  digunakan  oleh  seorang  perempuan untuk berhias, seperti perhiasan dan pakaian yang bagus, kecuali karena suatu  kepentingan dan  keperluan  yang tidak  mungkin  dapat disembunyikan seperti baju, alis dan cincin. 12
Al-Qur ṭ ubī membedakan  perhiasan  kepada  dua  bentuk:  pertama, khalqiyah ( ﺔﯿﻘﻠﺧ )  yaitu  suatu  kebagusan  atau  kecantikan  yang  diberikan Allah Swt.sejak dilahirkan, seperti kemolekan wajah. Kedua muktasabiyah ( ﺔﯿﺒﺴﺘﻜﻣ )  yaitu  suatu  kebagusan  atau  perhiasan  yang  dicari  untuk mempercantik dan menambah serta untuk memelihara kecantikan yang ada, seperti perhiasan emas, celakdan lain sebagainya. 13 Namun sebagian ulama tafsir yang lain membedakan perhiasan kepada hal yang tertutup
11 Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Mafātīh al-Ghaib , jld XI (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 301.
12 Mu ḥ ammad ‘Alī al- Ṣ abūnī, Tafsīr  Ayat  al-A ḥ kām ,  jld  II  (Jakarta:  Dār  al- Kutub al-Islāmiyah, 2001), hal. 115.
13 Mu ḥ ammad al-Qur ṭ ubī, al-Jāmi‘  li A ḥ kām al-Qur’ān , jld XII (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 229.
seperti  gelang  kaki  dan  perhiasan  yang  nampak  seperti  pakaian  dan cincin. 14
Ayat di atas merupakan perintah dari Allah Swt.bagi kaum wanita dan  merupakan  penghargaan  dari  Allah Swt.bagi  suami  mereka  serta sebagai  perbedaan  antara  mereka  dengan  wanita  jahiliyah  dan  prilaku wanita musyrik. Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana diceritakan oleh  Muqātil  bin Ḥ ayyan.  Dia  berkata  telah  sampai  berita  kepada  kami dan  Allah Swt.Maha  Tahu,  bahwa  Jābir  bin  Abd Allah  al-An ṣ ārī telah menceritakan  bahwa  Asmā’  binti  Murthid  tengah  berada  di  tempatnya, yaitu  di  Banī Ḥ ārithah,  tiba-tiba  banyak  wanita  menemuinya  tanpa menutup  auratnya  dengan  rapi,  sehingga  tampak  gelang-gelang  kaki mereka, dada  dan  kepang  rambutnya.  Asmā’  bergumam:  alangkah buruknya hal ini. Maka Allah Swt.menurunkan ayat ini. Oleh karena itu, sebagian ulama berpandangan wanita tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak. 15
Dengan demikian, ayat di atas memberikan isyarat hukum larangan bagi laki-laki untuk melihat atau melirik lawan jenisnya selain dari pada isteri dan mahramnya. Kemudian dijelaskan batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan yang wajib dipelihara dan ditutupi apabila berhadapan dengan  lainnya.  Adapun  aurat  laki-laki  dengan  sesama  jenisnya  adalah antara  pusat  dan  lutut,  hal  ini  sama  antara  aurat  perempuan  dengan sesamanya.

## 2. Sejarah Penggunaan Istilah Khalwat
Orang  Arab  mempunyai  kebiasaan  bahwa  sebagian  dari  mereka menjauhkan diri dari keramaian manuasia selama beberapa waktu setiap tahun. Mereka melakukan khalwat dan mendekatkan diri kepada tuhan- tuhan mereka dengan bertapa atau berdoa, mengharapkan diberi rezeki. Proses khalwat seperti ini mereka namakan dengan tahannuf yang berarti mencari  kebenaran.  Hal  ini  merupakan  rutinitas  Nabi  Muhammad saw.sebelum diangkat menjadi Rasul. 16
14 Al- Ṭ abarī, Jāmi‘ al-Bayān , jld XIX (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 155.
15 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm , jld IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 44.
16 Muhammad  Husain  Heikal, Sejarah  Hidup  Muhammad (Jakarta:  Ikrar Mandiri, 2006), hal. 75.
Pengalaman-pengalaman  sufistik  Muhammad saw, itu  dapat dipandang  sebagai  implementasi  pelaksanaan  ( tajallī )  yang  dia  alami setelah melalui proses pengosongan dari kesadaran nilai-nilai yang secara sosiologis  melingkupi ( takhallī )  dan  pengisian  ( tahallī ).  Pada  proses takhallī ,  Muhammad saw.selalu berupaya  untuk  kembali  kepada  Allah Swt.melalui khalwat (menyendiri, bersemedi) yang secara terus-menerus dia  lakukan  di  Gua Ḥ irā’  selama  kurang  lebih  tujuh  tahun. 17 Gua Ḥ irā’ merupakan  tempat  yang  paling  baik  mendalami  pikiran  dan  renungan yang  berkecamuk  dalam  dirinya,  di  samping  beliau  mendapat ketenangan  serta  hasrat  hati  yang  ingin  menyendiri.  Beliau  mendatangi Gua Ḥ irā’  pada  bulan  Ramadhan  setiap  tahun  sebelum  beliau  diangkat menjadi Rasul.
Namun  demikian,  pada  saat  sekarang  ini  istilah  khalwat  lebih diarahkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh sepasang muda-mudi yang  bukan  mahramnya.  Hal  ini  dikarenakan  perbuatan  tersebut dilakukan di tempat-tempat yang agak tersembunyi dari khalayak ramai, sehingga  perbuatan  tersebut  diharamkan  dalam  Islam  dan  Peraturan Pemerintah dengan Qanun No. 14 Tahun 2003 sebagai legitimasi hukum yang  berlaku  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  yang  merupakan implementasi syariat Islam secara kaffah di bumi Serambi Mekkah.
Dengan  demikian, Qanun  No. 14  Tahun  2003  telah  mengadopsi istilah yang digunakan Islam, meskipun lebih cendrung diartikan kepada hal  yang  positif  dan  bermanfaat  bagi  pelakunya,  baik  dalam  hal mendekatkan  diri  kepada  Allah Swt.maupun dalam  konteks bermasyarakat.  Mereka  akan  menyikapi  sesuatu  dengan  pertimbangan kacamata  Islam  dan  meyakini  bahwa  segala  yang  terjadi  ada  hikmah tersendiri  yang  hanya  tanpak  bagi  mereka  yang  telah  melakukan khalwatiyah  dengan  sebenarnya,  namun  sebaliknya  arti  khlawat  dalam perspektif Qanun No. 14 Tahun 2003 yang lebih difokuskan kepada hal yang bersifat negatif dan tabu dan diperlukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.
17 Safrodin hi, Spiritualitas  Muhammad  saw (Semarang:  Putra  Mediatama, 2005), hal. 61.
Dalam  penyesaian  kasus  tersebut  terkadang  juga  pihak  WH melibatkan  komisi perlindungan  anak  apabila  mendapat  kendala dalam  penyelesaiannya.  Namun  demikian,  masyarakat  diharapkan dapat  membantu  penegakan  syariat  Islam  dalam  hal  ini  pelanggaran khalwat, baik itu melakukan pencegahan dan pemberantasan praktek khalwat  serta  melaporkan  kepada  pihak  yang  berwenang  apabila menemukan praktek khalwat sebagaimana diatur dalam Qanun No 14 Tahun  2003  Pasal  8  ayat  1  dan  2. 18 Adapun tata  cara  penyelesaian secara adat yang selama ini berlaku di masyarakat adalah:
1. Menikahkan para pelaku khalwat.
2. Membayar  denda,  yang  biasanya  berupa Alquran atau  semen  dan lain-lain.
Memberikan pembinaan kepada para pelaku khalwat.
1. Menyerahkan kepada orang tua.
Namun  demikian,  masyarakat  diwajibkan  melapor  kepada  pihak yang  berwenang  apabila  pelaku  khalwat  tertangkap tangan  oleh masyarakat  dan  petugas  yang  berwenang  wajib  memberikan perlindungan  dan  jaminan  keamanan  kepada  pelapor.Hal  ini sebagaimana disebutkan dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 9 dan 10. Dengan  demikian,  warga  masyarakat  dapat  menuntut  pejabat  yang berwenang  apabila  lalai  dalam  memberikan  perlindungan  dan  jaminan keamanan  bagi  pelapor.Tuntutan  tersebut  diajukan  ke  Mahkamah dengan  prosedur  yang  berlaku.Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 11 dan 12. 19
Apabila  yang  melakukan khalwat adalah anak-anak, maka tentu akan  sangat  merugikan  anak  tersebut  karena  mereka  masih  memiliki masa  depan  yang  sangat  panjang.Oleh  karena  demikian,  mereka  harus diawasi dan dibina dengan meningkatkan moralitas dan pendidikan yang dapat  menjadi  benteng  bagi  para  pelajar  dalam  kehidupannya. Hal tersebut  menjadi  tanggung  jawab  pemimpin  dalam  hal  ini  gubernur,
18 Safrodin h.i, Spiritualitas… , hal. 170.
19 Safrodin h.i, Spiritualitas… ,h. 172.
Bupati, Camat, Imum Mukim, Keuchik, sehingga Gubernur membentuk Wilayatul Hisbah yang diatur dengan Surat Keputusan Gubernur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 13 dan 14. 20
Dewasa  ini,  kasus  khalwat,  zina  (mesum),  pemerkosaan  sudah menjadi berita headline di dalam berbagai media cetak setiap harinya di Aceh.Pelanggaran  syariat  ini  justru  terjadi  di daerah yang  telah diberlakukan syariat Islam.Padahal, qanun tentang  larangan  khalwat telah  diterbitkan  dan  disosialisasikan.Namun,  hampir  setiap  hari kedapatan sepasang insan yang bukan suami-isteri sedang bermesraan di dalam  sebuah  rumah  kost,  gubuk,  salon,  semak-semak,  tepi  pantai dan  lain sebagainya.Tanpa  rasa  malu,  hubungan  insan  berlainan  jenis  inipun dilakukan  layaknya  suami  istri.Tidak  peduli,  baik  pelaku  zina  itu  berstatus suami atau isteri, mahasiswa/i, pejabat, dan bahkan pelajar sekalipun yang masih  di  bawah  umur.Perbuatan  zina  nekad  dilakukan hanya  untuk memuaskan nafsu birahi sesaat belaka.
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  maksiat  ini  tumbuh  subur  di bumi  Serambi  Mekkah.Faktor  yang  utama  adalah  lemahnya  iman masyarakat Aceh saat  ini.Krisis  iman ini  disebabkan  karena  masyarakat Aceh  telah  jauh  dari  pendidikan  dan  pengamalan  nilai-nilai Islam.Penerapan  syariat  Islam  merupakan  solusi  terhadap berbagai problematika moral  dan  penyakit  sosial lainnya  yang  berjamur  di  Aceh sekarang ini. Karena, seandainya syariat Islam di Aceh dapat diterapkan secara  menyeluruh  dalam  segala  aspek  kehidupan  manusia  dengan sungguh-sungguh, maka sudah dapat dipastikan bahwa tingkat maksiat khalwat,  zina,  pemerkosaan,  dan  kriminal  lainnya  akan  berkurang drastis.
Dalam  hal  ini,  peran  orang  tua  sangat  menentukan  dalam pembentukan moral anaknya, dengan cara memberikan pemahaman dan pendidikan  yang  islami terhadap  mereka. Orang  tua  hendaknya  dapat menutup  peluang  dan  ruang  gerak  anak-anaknya  agar  tidak mengundang  maksiat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  menyuruh
20 Safrodin h.i, Spiritualitas.. ., hal. 175.
Tinjauan Subjek Hukum Tindak Pidana Khalwat, Fadli Ibrahim
anaknya, terutama yang gadis agar selalu berpakaian sesuai dengan syar‘i (tidak ketat, tipis, nampak aurat dan menyerupai lawan jenis). Begitu juga dengan memberi pamahaman-pemahaman akan bahayanya pacaran dan pergaulan bebas, karena hal itu dilarang dalam Islam:
َﻋ ْﻦَﻋ ،ُنﺎَﻴْﻔُﺳ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ ،ٍﺪﻴِﻌَﺳ ُﻦْﺑ ُﺔَﺒْﻴَـﺘُـﻗ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ
ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱯﱠﻨﻟا َﻊَِﲰ :ُﻪﱠﻧَأ ،ﺎَﻤُﻬْـﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر  ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ ،ٍﺪَﺒْﻌَﻣ  ِﰊَأ ْﻦَﻋ ،وٍﺮْﻤ
:ُلﻮُﻘَـﻳ ،َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا » ٌمَﺮَْﳏ ﺎَﻬَﻌَﻣَو  ﱠﻻِإ ٌةَأَﺮْﻣا ﱠنَﺮِﻓﺎَﺴُﺗ َﻻَو ،ٍةَأَﺮْﻣﺎِﺑ ٌﻞُﺟَر ﱠنَﻮُﻠَْﳜ َﻻ (ىرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور) 21
Artinya: Qutaibah bin  Sa‘īdberkisah  kepada  kami,  Sufyān  berkisah kepada  kami,dari Amr  dari Abī Ma‘bad  dari  Ibn ‘Abbās  dari Nabi saw.berkata: tidak dibenarkan seorang laki-laki bersunyi- sunyian  dan  berpergian dengan  seorang  perempuan  kecuali bersama mahramnya.
Hadis di atas menyatakan bahwa Islam sangat mencela perbuatan khalwat  dengan  lawan  jenis.  Hal ini  akan  berakibat  ke  arah  yang  lebih keji  lagi  yaitu  zina  yang  dapat  merusak  tatanan  kehidupan  manusia secara  keseluruhan.  Untuk  menghindari  itu,  maka  Islam  memberikan batasan  yang  jelas  pergaulan  antara  lawan  jenis.  Konsekuensi  preventif ini tetap sasaran bagi pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat yang hidup  di zamanpenuh dengan  kecanggihan  teknologi  sekarang  ini, membuka  celah  perbuatan  jahat  melebar  dan  merasuki  semua  elemen masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur.

## 3. Konsekuensi Hukum Khalwat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003
Tindak  pidana  khalwat apabila  tertangkap  basah,  maka  akan dikenakan hukuman yang disebut dengan ‘uqūbah ta‘zir berupa dicambuk paling tinggi sembilan kali dan paling rendah tiga kali dan/atau denda paling  banyak  Rp  10.  000.000  (sepuluh  juta  rupiah)  dan  paling  sedikit 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi apabila pihak lain yang memberikan fasilitas untuk pelaku khalwat, maka akan dikenakan jarimah (hukuman) ta‘zir. Denda yang dimaksudkan di atas merupakan penerimaan  Daerah  dan  disetor  langsung  ke  kas  Baitul  Mal.  Hal  ini
21 Mu ḥ ammad al-Bukhārī, Ṣ a ḥ ī ḥ Bukhārī , jld V (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 2005.
sebagaimana  diatur  dalam  Qanun  No. 14  Tahun  2003  Pasal  22  dan 23. 22 Adapun  pelanggar  khalwat  yang  mengulangi  lagi  perbuatannya, maka  akan  dikenakan ‘uqūbat ditambah  1/3  (sepertiga)  dan ‘uqubat maksimal.  Apabila  yang  melanggar  badan  hukun  atau  badan  usaha, maka ‘uqubat dijatuhkan kepada penanggung jawab.Namun apabila ada hubungannya  dengan  kegiatan  usahanya,  maka  selain  sanksi ‘uqubat dapat  juga dikenakan ‘uqubat administratif dengan  mencabut  dan membatalkan izin usaha yang telah diberikan. 23
Adapun  pelaksanaan  ‘uqubat  cambuk  dilakukan  oleh  seorang petugas  yang  ditunjuk  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.Seorang  Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Qanun No. 14 Tahun 2003.Pelaksanaan ‘uqubat dilakukan setelah segera setelah  putusan  hakim  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.Penundaan pelaksanaan ‘uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dan Kepala  Kejaksaan  apabila  terdapat  hal-hal  yang  membahayakan terhukum setelah keterangan dokter yang berwenang. Hal sebagaimana diatur dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 26 dan 27. 24
Pelaksanaan ‘uqūbat dilakukan  di  tempat  yang  dapat  disaksiskan orang  banyak  dengan  dihadiri  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  dokter  yang ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,7 cm s/d  1,00  meter  dan  tidak  mempunyai  ujung  ganda.  Pencambukan dilakukan  pada  bagian  tubuh  kecuali  kepala,  muka,  leher,  dada  dan kemaluan.  Terhukum  laki-laki  dicambuk  dalam  posisi  berdiri  tanpa penyangga,  tanpa  diikat  dan  memakai  baju  tipis  yang  menutup  aurat, sedangkan  perempuan  dalam  posisi  duduk  duduk  dan  ditutup  kain  di atasnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Qanun No. 14 Tahun 2003. 25 Dengan demikian, aspek hukum yang terdapat dalam Qanun No.
22 Dinas  Syariat  Islam, Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden, Peraturan Daerah/Qanun …, hal. 177.
23 Dinas Syariat Islam, Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden …, hal. 179. 24 Dinas Syariat Islam, Himpunan Undang-Undang …, hal. 180.
25 Dinas Syariat Islam, Himpunan …, hal. 182.
14 Tahun 2003 yang merupakan suatu pijakan untuk menegakkan syariat di  Aceh  mencakup    pengertian  khalwat,  peran  serta  masyarakat  dalam penanganan  khalwat,  pengawasan  dan  pembinaan,  ketentuan  ‘uqubat dan  pelaksanaan  uqubat  terhadap  pelanggaran  Qanun  No. 14  Tahun 2003.

## 4. Subjek  Hukum  Khalwat  Menurut  Qanun No. 14  Tahun 2003
Subjek  hukum  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  pelaku  khalwat yang melanggar  Qanun  No. 14  Tahun  2003.  Adapun  subjek  hukum khalwat  yang  ditetapkan  dalam  Qanun  tersebut  sebagaimana  diatur dalam Pasal 6 adalah setiap orang, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintahan  dan  badan  usaha. 26 Namun  demikian,  dalam  Qanun tersebut tidak  diatur  secara  spesifik  batasan  seseorang  dapat  dikenakan sanksi  hukum,  baik  berupa ‘uqubat cambuk  atau  denda,  sehingga  hal tersebut  merupakan  suatu  kepincangan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan Islam  tidak  membenarkan  pelaksanaan  hukuman  bagi  mereka  yang belum mencapai batasan dewasa atau disebut juga dengan mukallaf .
Dalam  masyarakat,  banyak  dijumpai  penyimpangan  perilaku  di kalangan  anak,  bahkan  lebih  dari  itu  anak  melakukan  perbuatan  yang melanggar hukum dan melakukan tindak pidana. Anak yang melanggar hukum tersebut untuk selanjutnya diproses secara hukum.Dalam hal ini, proses tersebut dimulai dari penangkapan dan penahanan. Dalam setiap proses  peradilan  tersebut  terdapat  perbedaan  antara  pelaku  tindak pidana yang masih berstatus anak dengan mereka yang sudah dewasa.
Undang-undang  No. 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak telah  mencantumkan  tentang  hak  anak,  pelaksanaan  kewajiban  dan tanggung  jawab  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah Aceh  dan pemerintah  kabupaten/  kota  dalam  memberikan  perlindungan  kepada anak  masih  memerlukan  suatu  Qanun  sebagai  landasan  yuridis  bagi
26 Dinas Syariat Islam, Himpunan …, hal. 165.
pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggungjawab  tersebut,  guna  mengurangi jumlah pelanggaran qanun yang dilakukan oleh anak.
Perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak- anak  lebih  mengedepankan  aspek  perlindungan  hak-hak  anak  dalam setiap  tingkat  pemeriksaannya.  Anak  dalam  pengertian  pidana,  lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat anak memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam  sistem  hukum  dipandang  sebagai  subjek  hukum  yang dicangkokkan  dan  bentuk  pertanggung  jawaban,  sebagai  layaknya seorang subjek hukum yang normal.
Hak  tersangka  anak  dalam  proses  penahanan  harus  dilaksanakan secara  maksimal,  ini  berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  jasmani, rohani  dan  sosial  anak,  terutama  berupa  hak  intelektual.  Secara  umum penahanan  anak  tidak  hanya  didasarkan  pada  pertimbangan  subyektif dan  obyektif  saja,  tetapi  ada  pertimbangan  khusus  demi  kepentingan anak.  Adapun  ketentuan  hukum  mengenai  anak-anak,  khususnya  bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun  1997  tentang  pengadilan  anak,  baik  pembedaan  perlakuan  di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya.Pembedaan perlakuan dan  ancaman  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  dimaksudkan untuk  memberi  perlindungan  dan  pengayoman  terhadap  anak  dalam menyongsong  masa  depannya  yang  masih  panjang.  Selain  itu, pembedaan  tersebut  dimaksudkan  untuk  memberikan  kesempatan kepada  anak  agar  setelah  melalui  pembinaan  akan  memperoleh  jati dirinya untuk  menjadi  manusia  yang  lebih  baik,  sehingga  melakukan kejahatan lagi.
Adapun faktor penyebab anak melakukan kejahatan salah satunya adalah  kemajuan  teknologi  informasi  dewasa  ini  yang  telah  melahirkan berbagai  bentuk  perubahan  perilaku  masyarakat  baik orang  dewasa maupun  anak.  Jelasnya,  melalui  media  massa  baik  cetak  maupun elektronik  ditayangkan  informasi  mengenai  penyimpangan  perilaku  di kalangan  anak,  bahkan  lebih  dari  itu  terdapat  anak  yang  melakukan perbuatan  melanggar  hukum,  tanpa  mengenal  status sosial  dan ekonomi.Di  samping  itu,  terdapat  pula  anak  yang  karena  satu  dan  lain
hal  tidak  mempunyai  kesempatan  memperoleh  perhatian  baik  secara fisik,  mental  maupun  sosial.  Karena  keadaannya  yang  tidak  memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak, anak sering melakukan tindak pidana  atau  berperilaku  yang  merugikan  diri  sendiri  atau  masyarakat. Dengan  demikian  dapat  dikatakan,  bahwa  faktor  penyebab  anak melakukan tindak pidana diantaranya adalah faktor pendidikan keluarga yang  kurang  baik,  pengaruh  informasi  melalui  media  yang  kurang mendidik dapat menjerumuskan anak kepada perilaku jahat, serta gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang terlalu memanjakan anaknya.
Berdasarkan hal di atas nampak bahwa kejahatan atau jarimah yang dilakukan  anak,  secara  esensial  tetap  sebagai  perbuatan  yang  melawan hukum dan jika sudah mampu bertanggung jawab atas kejahatannya dia akan  dikenai  hukuman.  Akan  tetapi  anak  yang  masih  di  bawah  umur tidak bisa dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap tindak pidana atau  jarimah  yang  dilakukannya,  sehingga  tidak  bisa  dihukum  secara pidana.Akan tetapi yang dihukum adalah orang tua anak tersebut secara perdata  dengan  membayar  ganti  rugi  kepada  korban.Jika  akibat  tindak pidana  yang  dilakukan  anaknya  itu  menimbulkan  kerugian  materil kepada korban, maka orang tua dibebani kewajiban membayar ganti rugi karena  tindak  pidana  atau  jarimah  yang  dilakukan  anaknya  sebagai akibat dari hasil didikan yang salah kepada anak.
Namun  demikian, jika  anak  di  bawah  umur  melakukan  tindak pidana atau jarimah yang menimbulkan kerugian besar terhadap korban maka tentunya dia harus diberikan pembinaan secara konsisten, sehingga anak  tersebut  tidak  tumbuh  dewasa  menjadi  penjahat.  Sebab  esensi pemberian  hukuman  kepada  pelaku  jarimah  menurut  Islam  adalah pertama, pencegahan  serta  balasan  dan kedua, adalah  perbaikan  dan pengajaran,  agar  pelaku  jarimah  tidak  mengulangi  perbuatan  yang merugikan itu serta merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak  melakukan  hal  yang  sama. Dalam  aplikasinya,  hukuman  dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, antara lain: 27
27 Ahmad  Lonthor, Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Anak , http://mytahkiimwordpress.com,h. 7.
1. Untuk  memelihara/menyelamatkan  masyarakat  dari  akibat perbuatan pelaku jarimah.
2. Sebagai  upaya  pencegahan  atau  prevensi  khusus  bagi  pelaku. Jika seseorang melakukan jarimah dia akan menerima balasan/hukuman sesuai  dengan  perbuatannya.  Dengan  demikian, diharapkan  pelaku menjadi  jera  karena  rasa  sakit  dan  penderitaannya  dan  tidak mengulanginya  lagi.  Orang  lain  juga  tidak  akan  berani  meniru perbuatan  pelaku  jarimah  sebab  akibat  yang  sama  juga  akan dialaminya.
3. Sebagai  upaya  pendidikan  dan  pengajaran  agar  orang  lain  menjadi baik dan anggota masyarakat pun akan baik pula.
4. Hukuman  sebagai  balasan  atas  perbuatan  jarimah  yang dilakukannya. Tegasnya, bahwa tujuan utama penjatuhan hukuman pidana adalah untuk menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat  baik  dan  menjauhi  perbuatan  jelek,  mengetahui  kewajiban dirinya  dan  menghargai  hak  orang  lain,  sehingga  apa  yang dilakukannya  di  kemudian  hari  tidak  selalu  dikaitkan  dengan ancaman  hukuman.  Dengan  kata  lain,  perbuatan  baik  yang dilakukannya  semata-mata  karena  kesadaran  hukumnya  yang meningkat,  bukan  karena  takut  hukuman.  Pemberian  hukuman kepada  anak  di  bawah  umur  semata-mata  harus  diarahkan  sebagai upaya pendidikan dan pengajaran terhadap anak di bawah umur itu, bukan untuk pembalasan atas perbuatannya.
Dalam  penjatuhan  hukuman  terhadap  anak  maka  harus  benar- benar  diperhatikan  tingkat  kesalahan  dan  sebab  anak  melakukan perbuatan  yang  melanggar  hukum, hal  ini  perlu  diperhatikan  demi kepentingan  terbaik  bagi  masa  depan  anak.  Karena  anak  belum  tentu mengetahui efek yang ditimbulkan dan apa yang dilakukannya. Dengan demikian,  akan  terwujud  maksud  pokok  hukuman  yaitu  untuk memelihara  manusia  dan  menjaga  mereka  dari  hal-hal  yang  merusak,
karena  Islam  merupakan  rahmat  bagi  seluruh  alam,  sebagai  pedoman dan pelajaran kepada manusia. 28
Dengan  demikian,  Undang-undang,  ketentuan  KHI,  pendapat pakar  fiqh  tidak  membenarkan  penjatuhan  hukuman  terhadap  remaja yang melakukan pelanggaran syariat Islam, akan tetapi mereka diberikan pembinaan  dan  rehabilatasi  mental  agar  tidak  melakukan  pelanggaran syariat lagi. Hal ini dikarenakan mereka belum dikatakan mukallaf yang merupakan suatu status dimana mereka harus
mempertanggungjawabkan  segala  perbuatan  dan  pelanggaran  yang mereka  perbuat.  Namun  dalam  Qanun  No. 14  Tahun  2003  tidak dijelaskan upaya preventif yang spesifik kepada pelanggar dari kalangan remaja di bawah umur yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam hal  ini  Wilayatul  Hisbah  apabila  menemukan  pelanggaran  yang dilakukan oleh remaja di bawah umur.
Dalam  konteks  kehidupan  masyarakat,  tokoh  masyarakat  dapat memberikan  sanksi  tegas  terhadap  pelaku  zina  sebagai  preventif (pencegahan).Jangan  terlalu  cepat  menempuh  jalur  damai  ‘nikah” sebelum ada sanksi secara adat, seperti menggiring pelaku zina ke seluruh kampung untuk dipertontonkandan sebagainya.Selain itu, majelis taklim dan ceramah  juga  sangat  berperan  dalam mendidik  moral  masyarakat  dan membimbing mereka.
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  sebagai  penggerak  dan  pengawas berjalannya  syariat  Islam  dapat  mengawasi  dan  menertibkan  tempat-tempat yang dijadikan sebagai lokasi melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islama, seperti  warnet-warnet, salon-salon, cafe-cafe  dan pasangan  non-mahram yang  berboncengan.Karena, bisa  memberi  celah  dan  ruang  untuk maksiat.Di  samping  itu,  konsep  pendidikan  Islami  mesti  segera dirumuskan  dan diterapkan  di  Aceh.Sebagai  solusi  atas  kegagalan  dan kelemahan  sistem pendidikan  selama  ini  yang  tidak  mendidik  moral generasi  bangsa.  Tidak  ada pilihan  lain,  pendidikan  yang    Islami  sudah menjadi  pilihan  dan  priotitas  di  Aceh, seperti  yang  diamanatkan  dalam
28 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 225.
Qanun  pendidikan  untuk  segera  diterapkan  dan juga  merupakan  solusi terhadap permasalahan moral generasi bangsa.
Untuk  menghindari  terjadinya  pelanggaran  khalwat  bagi  anak  di bawah  umur  yang  masih  berstatus  anak  sekolah  adalah  dengan melaksanakan  Konsep  preventif  yang  merupakan  suatu  tindakan  yang dapat  mencegah  terjadinya penyimpangan  prilaku  sesuai  dengan  nilai- nilai syariat Islam.  Konsep  ini  dapat  ditempuh  dengan  beberapa  cara, antara lain:
a. Menginstruksikan  kepada  seluruh  pemilik  warung,  restoran,  cafe, warnet  dan  berbagai tempat  umum  yang  sering  digunakan  para remaja  Kota  Lhokseumawe  untuk bekerja  sama  dalam  pencegahan perilaku menyimpang.
b. Menempel  berbagai  stiker,  yang  dapat  mencegah  perilaku menyimpang  pada  tempat-tempat  umum  atau  tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh kelompok-kelompok remaja.
c. Razia,  yaitu  suatu  operasi  penjaringan  terhadap  seseorang atau kolompok  orang  yang  melintas  di  suatu  jalan  umum,  yang terindikasi  perilaku  menyimpang.  Razia  seperti  memantau  perilaku berbusana  para  remaja  dan  kolompok  masyarakat lainnya,  seperti menjaring orang-orang yang tidak memakai jilbab, pakaian ketat, rok pendek,  celana  pendek,  berboncengan  yang  tidak  sopan  dan sebagainya yang tidak dibenarkan menurut ajaran Islam.
d. Sosialisasi syariat Islam  ke  berbagai  sekolah  dalam  wilayah Aceh. Program ini bisa dilakukan dalam berbagai kesempatan, seperti pada upacara bendara senin pagi.
e. Penyebaran  brosur-brosur  dan  calker-sfiker  yang  memuat  anjuran- anjuran dan sanksi-sanksi bagi pelanggar syariat Islam.
f. Memasang  bilbord-bilbord  ditempat-tempat  strategis  dan  tempat- tempat  rekreasi  yang  memuat  anjuran  dan  larangan-larangan  serta sanksi  bagi  pelanggar  syariat,  terutama ditempat-tempat berkumpulnya para remaja seperti sekolah, kampus dan tempat tempat yang terindikasi sebagai tempat mangkalnya para remaja.
Dengan  demikian, Qanun No.  14  Tahun  2003  tidak  menjelaskan secara  terperinci  mengenai  status  hukuman  terhadap  pelanggaran khalwat  dari  kalangan  anak  di  bawah  umur,  sehingga  diperlukan peninjauan  terhadap  hukuman  yang  harus  diberikan  kepada  anak  di bawah umur agar tidak mengulanginya lagi. Hal ini dikarenakan remaja di bawah umur tidak dapat dikenakan sanksi hukum yang berupa ‘uqubat sebagaimana diatur dalam  Qanun No. 14 Tahun 2003. Hal itu disebabkan seorang  anak  yang  belum  cukup  umur  dianggap  belum  cakap  hukum, sehingga  diperlukan  alternatif  lain  untuk  pencegahan  dan  pembinaan terhadap mereka.

## C. Kesimpulan
1. Aspek  hukum  yang  terdapat  dalam  Qanun  No. 14  Tahun  2003 mencakup pengertian khalwat Pasal 1, Peranserta masyarakat dalam pencegahan  dan  penanggulangan  khalwat yaitu  Pasal  8,9,10,11 dan 12, pengawasan dan pembinaan yaitu Pasal 13,14 dan 15, penyidikan dan penuntutan yaitu Pasal 16,17, 18,19,20 dan 21, ketentuan ‘ uqubat yaituPasal  22,23,24 dan 25, serta  pelaksanaan ‘uqubat terhadap pelakunya yaitu Pasal 26,27,28,29 dan 30.
2. Subjek  hukum  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  pelaku  khalwat yang melanggar Qanun No. 14 Tahun 2003. Namun demikian, dalam Qanun tersebut tidak diatur secara spesifik batasan seseorang dapat dikenakan  sanksi  hukum,  baik  berupa ‘uqubat cambuk  atau denda, sehingga akan timbul ketimpangan yang akan dilakukan oleh pihak Wilayatul  Hisbah  kepada  remaja  di  bawah  umur  yang  melakukan pelanggaran syariat Islam.

## D. DAFTAR PUSTAKA
‘Alī Jarjānī, al-Ta‘rīfāt , Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Abd Qadīr ‘Awdah, al-Tasyrī’ al-Jinā’ī  al-Islāmī, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Ahmad  Hanafi, Asas-asas  Hukum  Pidana  Islam, Jakarta:  Bulan  Bintang,
1993.
Ahmad  Lonthor, Penegakan  Hukum  terhadap  Kejahatan  Anak  Perspektf Hukum Islam, http://mytahkiimwordpress.com, 9 oktober 2009.
Ahmad  Sarwat, Kajian  Tafsir  Ayat  Ahkam  Ayat-Ayat  Al-qur  ‘an  yang Mengandung Hukum Syari ‘at, Jakarta: DU Center, 2009.
Darmawan  Prinst, Hukum  Acara  Pidana;  suatu  pengantar ,  Jakarta: Djambatan, 1989.
Daud  Ali  Muhammad, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Dinas  Syariat  Islam, Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden, Peraturan  Daerah/Qanun,  Instruksi  Gubernur  Berkaitan  Pelaksanaan Syari’at Islam, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2008.
-----------------------, Qanun  No  14  Tahun  2003 ,  Banda  Aceh:  Dinas  Syariat Islam, 2008.
Fakhr al-Rāzī, Tafsīr al-Rāzī , Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm , Beirut: Dār al-Fikr, t.t. Ibn Man ẓ ūr, Lisān al-‘Arab , Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Ibn Ḥ ajar al-A ṣ qalanī, Fat ḥ Bārī, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Departemen  Sosial  RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Departemen Sosial RI, 2002.
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Departemen  Sosial  RI, Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 23  Tahun  2002  tentang PerIindungan Anak, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Sosial RI, 2002.
Louis Ma‘lūf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alām , Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Qur ṭ ubī, al-Jāmi‘ lial-A ḥ kām al-Qur’ān , Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Safrodin  h.i, Spiritualitas  Muhammad  saw, Semarang:  Putra  Mediatama,
2005
Sayyid Qu ṭ ub, Fī Ẓ ilāl al-Qur’ān ,Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Syāfi‘ī, al-Umm , Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Syahar Saidus, Asas-asas Hukum Islam , Jakarta: Alumni, 1996.
Ṭ abarī, Jāmi‘ al-Bayān , Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Tim  Fokus  Media, Kompilasi  Hukum  Islam ,  Bandung:  Tim  Fokus  Media,
2005.
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak , Bandung: Refika Aditama, 2006.