## PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Muhammad Hanafi Zuardi, Dosen FEBI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro E-mail: emhazets80@yahoo.com
Zumaroh
Dosen FEBI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
E-mail: Zumaroh@yahoo.com Diterima: Maret 2018 Direvisi : Mei 2018 Diterbitkan: Juni 2018

## ABSTRAK
Perbankan  syariah  sebagai  bank  yang  mengedepankan  prinsip  syariah,  selain menghimpun  dana  juga  menyalurkan  pembiayaan.  Tentunya  juga  mengedepankan prinsip kehati-hatian akgar terhindar dari kredit macet. Namun bagaimanapun, tetap saja ditemukan beberapa nasabah yang kemudian tidak melaksanakan kewajibannya mengangsur/  melunasi  pembayarannya  sehingga  dikatakan  kepada  golongan  kredit macet  alias  tidak  lancar.  Jika  hal  ini  dibiarkan,  jelas  sangat  membahayakan permodalan  bank  serta  kaitannya  dengan  sirkulasi  keuangan  yang  akan  dibagikan kepada  nasabah  lainnya.  Dalam makalah  ini,  akan  dibicarakan  tentang  bagaimana cara  penyelesaian  sengketa  baik  yang  telah  biasa  dilakukan  pada  masa  awal  Islam maupun tentang bagaimana dilakukanna arbitrase baik itu melalui lembaga formilnya maupun lembaga non formil yang ditunjuk langsung oleh kedua belah pihak (ad hoc).
Jika  ternyata  masih  belum  juga  menemukan  titik  temu  dalam  penyelesaian,  maka dilakukanlah penyelesaian secara hukum melalui lembaga peradilan yaitu pada lembaga yang  berwenang  yaitu  lembaga  pengadilan  agama    sebagai  pemilik  wewenang  absolut yang diatur dalam hukum formil Indonesia.
Kata kunci: Sengketa Pembiayaan, Arbitrase dan Peradilan Agama

## A. Pendahuluan
Maraknya perbankan syariah saat ini benar-benar mengundang perhatian  masyarakat  Indonesia.  Animo  masyarakat  muslim  yang menginginkan  keberadaan  bank  tanpa  bunga  yang  diiringi  dengan fatwa  MUI  tentang  pengharaman  bunga  bank  benar-benar  memiliki efek  positif  dikalangan  masyarakat  muslim  Indonesia. 1 Kemunculan
1 Desakan  beberapa  kelompok  pendiri  bank  syariah  di  Indonesia  yang akhirnya dikeluarkannya fatwa MUI No.1 Tahun 2004 tentang pengharaman bunga
FINANSIA , Volume 01, Nomor 01,  Juni 2018 | 30
bank  syariah  sebagai  lembaga  intermediasi  antara shahibul  mal dan mudharib benar-benar  dituntut  dengan  eksistensinya  dalam melaksanakan  berbagai  transaksi  keuangannya  sesuai  dengan shar’i . Secara  yuridis,  keberadaan  bank  syariah  di  Indonesia  telah  memiliki payung  hukum  yang  jelas,  sehingga  segala  kegiatannya  dapat dipertanggung jawabkan baik itu secara kekeluargaan maupun hukum sesuai dengan model negara Indonesia sebagai negara hukum. 2
Salah  satu  kegiatan  utama  bank  syariah  adalah  melaksanakan pembiayaan/  pemberian  kredit. 3 Kegiatan  tersebut,  tentunya  benar- benar  dituntut  keprofesionalitasannya.  Mulai  dari  kecukupan  modal yang  dimiliki  bank  sampai  dengan  bebrapa  persyaratan  utama  dalam pengajuan kredit pun tetap menjadi pegangan.Namun bagaimanapun, bukan  tidak  mungkin  memang  dikemudian  hari  terdapat  beberapa nasabah  bank  syariah  yang  tidak  mampu  menyelesaikan  pembiayaan yang  telah  diperolehnya  sebagaimana  dengan  apa  yang  telah  janjinya diawal  akad.  Tentunya  hal  ini  akan  menjadi  sengketa  antara  bank syariah dengan nasabah.
Pada  makalah  ini  penulis  akan  mengajak  pembaca,  tentang bagaimana  prosedur  penyelesaian  sengketaperjanjian  syariah  di lembaga  keuangan  syariah  yang  dalam  hal  ini  adalah  bank  syariah dalam usahanya untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan tetap memegang teguh asas kemitraan bersama nasabahnya. Termasuk juga jika  memungkinkan  diambilnya  langkah-langkah  hukum  dalam penyelesaian  sengketa  tersebut,bagaimanakah  prosedur  maupun tahapan-tahapan yang akan dilaksanakannya.
bank tepatnya pada tanggal 24 Januari 2004. Ditanda tangani oleh ketua MUI yaitu K.H Ma’ruf Amin dan sekretarisnya Drs. Hasanudin, M.Ag.
2 UU  terbaru  Perbankan  Syariah  adalah  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  (selanjutnya  disebut  Undang-undang  Perbankan  Syariah  atau UUPS).  Untuk  lebih  lanjutnya,  lihat  Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Syariah , Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
Edisi Pertama, Juni 2014), h. 94-97.
3 Beberapa  pembiayaan  yang  dilakukan  dapat  berasaskan  bagi  hasil, ijarah , qardl , murabahah , mudarabah .  Untuk  lebih  lanjutnya,  lihat  Sutan  Remy  Sjahdeini,
Perbankan  Syariah , Produk-produk  dan  Aspek-aspek  Hukumnya ,  (Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group, Edisi Pertama, Juni 2014), h. 104-107.

## B. Konsep Dasar Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
1.  Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah/ Macet Yaitu  Jenis  Pelunasan  Pembiayaan  dengan  kategori golongan V, adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembayaran  debitur  dengan  kategori  macet,  terutama  yang sudah  jatuh  tempo  atau  bahkan  sudah  memenuhi  syarat pelunasan. 4
Pembiayaan  macet  (golongan  V)  merupakan  salah  satu pembiayaan  bermasalah  yang  perlu  diadakan  penyelesaian apabila  upaya  restrukturisasi  tidak  dapat  dilakukan  atau restrukturisasi  tidak  berhasil  dan  pembiayaan  bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet. Dalam rangka penyelesaian  pembiayaan  macet  tersebut,  bank  melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/ kuratif. 5
2.  Strategi Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet a.  Penyelesaian Sesuai Tradisi Islam
1) Al-Sulh (perdamaian)
Secara  bahasa, sulh berarti  meredam  pertikaian. Sedangkan  secara  istilah  berarti  suatu  jenis  akad  atau perjanjian  untuk  mengakhiri  perselisihan/  pertengkaran antara  dua  pihak  yang  bersengketa  secara  damai. 6 Penyelesaian sengketa secara berdamai merupakan sebuah anjuran  yang  diridhai  oleh  Allah  Swt,  sebagaimana tersebut  dalam  surat  An-Nisa’  ayat  128  yang  artinya “ perdamaian itu adalah hal yang baik .” Sulh juga  mempunyai  bentuk  lain  yaitu Al-  Islah yang  memiliki  arti  memperbaiki,  mendamaikan  dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Islah merupakan kewajiban  umat  Islam,  baik  personal  maupun  sosial. Penekanan Islah ini lebih terfokus pada hubungan antara
4 Faturrahman  Djamil, Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di  Bank  Syariah ,
(Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014), h. 94
5 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan.. .h. 94
6 AW  Munawir, Kamus  al-Munawir ,  (Yogyakarta:  Pondok  Pesantren  al- Munawir, 1984), h. 843
sesama  umat  manusia  dalam  rangka  pemenuhan kewajiban kepada Allah Swt. 7
Dalam  rangka  pelaksanaaan sulh ini,  ada  3  (tiga) rukun  yang  harus  dipenuhi  oleh  orang  yang  akan melakukannya, yaitu: ijab , qabul dan lafadz dari  perjanjian tersebut.  Jika  ketiganya  telah  dipenuhi,  maka  perjanjian telah  berlangsung  sebagaimana  yang  diharapkan. Kemudian  dari  perjanjian  damai  itulah  lahir  suatu  ikatan hukum,  yang  masing-masing  pihak  berkewajiban  untuk melaksanakannya.
Perlu  diingat  bahwa,  perjanjian  damai  yang  sudah disepakati  ini  tidak  dapat  dibatalkan  secara  sepihak. Sehingga,  jika  ada  pihak  yang  tidak  menyetujui  isi perjanjian  itu,  maka  pembatalan  perjanjian  yang  dibuat harus  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Beberapa  syarat sahnya  suatu  perjanjian  damai  dapat  diklasifikasikan dalam beberapa hal berikut ini:
a). Beberapa  hal  yang  menyangkut  subyek;  orang  yang melakukan  perdamaian  harus  cakap  dan  bertindak menurut hukum, memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian. b). Hal  yang  menyangkut  objek;  harus  memenuhi ketentuan  yakni:  berbentuk  harta,  baik  berwujud maupun  tidak  berwujud  seperti  hak  milik  intelektual yang  dapat  dinilai  atau  dihargai,  dapat  diserah terimakan  dan  bermanfaat.  Kemudian  yang  kedua adalah  dapat  diketahui  secara  jelas  sehingga  tidak melahirkan  kesamaran  dan  ketidak  jelasan,  yang  pada akhirnya  dapat  melahirkan  pertikaian  baru  terhadap obyek yang sama.
c). Persoalan  yang  boleh  didamaikan  (di sulh kan).  Para ahli  hukum  Islam  sepakat  bahwa  hal-hal  yang  dapat dan  boleh  didamaikan  hanya  dalam  bentuk  pertikaian harta  benda  yang  dapat  dinilai  dan  sebatas  hanya kepada  hak-hak  manusia  yang  dapat  diganti.  Dengan kata  lain,  persoalan  perdamaian  hanya  dibolehkan
7 Hasballah  Thaib  dan  Zamakhsyari  Hasballah, Tafsir  Tematik  Al-Qur’an  V , (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), h. 147-148
dalam  bidang  muamalah  saja,  sedangkan  hal-hal  yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.
d). Pelaksana Perdamaian, dapat dilaksanakan dengan dua cara,  yakni  di  luar  sidang  pengadilan  atau  melalui sidang  pengadilan.  Diluar  sidang  pengadilan, penyelesaian  sengketa  dapat  dilaksanakan  baik  oleh mereka  sendiri  (yang  melakukan  perdamaian)  tanpa melibatkan  pihak  lain,  atau  meminta  bantuan  orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah kemudian yang  disebut  dengan  arbitrase,  atau  dalam  syariah Islam disebut dengan hakam .
Pelaksanaan  perjanjian  damai  melalui  sidang pengadilan  dilakukan  pada  saat  perkara  sedang  proses dalam sidang pengadilan. Didalam ketentuan perundang- undangan  ditentukan  bahwa  sebelum  perkara  diproses, atau  dapat  juga  selama  diproses  bahkan  sudah  diputus oleh  pengadilan  tetapi  belum  mempunyai  kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan  pihak-pihak  yang  bersengketa,  maka dibuatlah  putusan  perdamaian,  kedua  belah  pihak  yang melakukan  perdamaian  itu  dihukum  untuk  mematuhi perdamaian yang telah disepakatinya.
Adapun perjanjian damai ( s}ulh ) yang dilaksanakan sendiri  oleh  kedua  belah  pihak  yang  berselisih  atau bersengketa  dalam  praktek  di  beberapa  negara  Islam, terutama  dalam  hal  perbankan  syariah  disebut  dengan “ tafawud ”  dan  “ taufiq ”  (perundingan  dan  penyesuaian). Kedua  hal  terakhir  ini  biasanya  dipakai  dalam  mengatasi persengketaan  antara  intern  bank,  khususnya  bank  dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah. 8
2) Arbitrase (Tahkim);
8 Asyur Abdul Jawad Abdul Hamid, al-Nidam Li al Bunuk al Islami , Al Ma’had al-‘Alamy li al-Fikr al-Islami, (Cairo: Mesir, 1996), h. 230
Berasal  dari  kata  kerja hakkama, yang  secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu  sengketa. 9 Secara  umum,  tahkim  memiliki pengertian  yang  sama  dengan  arbitrase  saat  ini  yaitu, pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang  yang  berselisih  atau  lebih,  guna  menyelesaikan perselisihan  mereka  secara  damai.  Orang  yang menyelesaikannya disebut arbiter. 10
Dalam kajian fiqih, sebagaimana yang didefinisikan oleh  Abu  al-Ainain  Abdul  Fatah  Muhammad, tahkim diartikan sebagai bersandarnya 2 (dua) orang yang bertikai kepada  seseorang  yang  mereka  ridhai/  sepakati keputusannya  untuk  menyelesaikan  pertikaian  para pihak. 11 Pemahaman lain dari pakar hukum Islam, kalangan mazhab  Hanafi  dan  Syafi’i  dalam  mengartikan tahkim yaitu  pemisahan  persengketaan  atau  memutuskan pertikaian atau penetapan hukum antara manusia dengan yang hak dan atau ucapan yang mengikat yang keluar dari yang  mempunyai  kekuasaan  secara  umum.  Sedangkan kelompok  Syafi’i  mengartikan  hakam  sebagai  pemisahan pertikaian  antara  pihak  yang  bertikai  atau  lebih  dengan hukum  Allah  Swt.  Atau  menyatakan  hukum  syara’ terhadap suatu peristiwa wajib pelaksanaanya. 12
Dasar Hukum Arbitrase  dalam Islam yaitu Al-Qur an,  hadis  dan  ijma’  sahabat.  Untuk  ayat  al-Qur  a>n terdapatd  alam  surat  al-Nisa  (4)  ayat  35.  Adapun  hadis yang  membicarakan  arbitrase  adalah  sebagaimana  sabda Rasulullah  Saw,  riwayat  Ahmad,  Abu  Daud  dan  al- Nasa>i,  bahwa  Rasul  bersabda:  “ apabila  berselisih  kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti diantara
9 Luwis Ma’luf, Al-Munjid fi Al-Lughah wa al-A’lam , (Beirut: Da>r al-Mashriq, t.th.),  h.  146,  Lihat  juga  Faturrahman  Djamil, Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di Bank Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014), h. 112
10 Bernard Lewis, Encyclopedia of Islam , (Leiden: t.p., t.th.,), Vol.VIII, h. 72
11 Abu al-‘Ainain Abdul Fattah Muhammad, Al-Qadla wa al-Itsbat fi al-Fiqh al- Islami , (Mesir: Dar al-Fikr, 1976), h. 84 12 Said Agil Husin al-Munawwar, Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam Dalam Arbitrase Islam di Indonesia , (Jakarta: BAMUI dan BMI, 1994), h. 48-49
keduanya, maka perkataan yang diterima ialah yang kemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan sumpah .” 13
Ruang  lingkupa  arbitrase  terkait  erat  dengan persoalan  yang  menyangkut huququl  ‘ibad (hak-hak perorangan)  secara  penuh,  yaitu  aturan-aturan  hukum yang  mengatur  hak-hak  perorangan  (individu)  yang berkaitan  dengan  harta  bendanya.  Seumpama,  kewajiban mengganti  rugi  atas  diri  seseorang  yang  telah  merusak harta  orang  lain,  hak  seorang  pemegang  gadai  untuk menahan  harta  gadai  dalam  peliharaannya,  hak menyangkut  utang  piutang,  seperti  jual  beli  dan  sewa menyewa. 14
Sengketa-sengketa  yang  bisa  diselesaikan  dengan hakam adalah  sengketa-sengketa  yang  berkaitan  dengan hak  perorangan  (privat)  yang  menyangkut  harta  benda muamalah, sedangkan tahkim dalam kaitan dengan huddud , qisas dan qodzaf tidak diperbolehkan. 15 Kekuatan  dan  Eksekusi  Putusan Hakam .  Menurut para  ahli  hukum  Islam  dari  kalangan  pengikut  Abu Hanifah,  Ibnu  Hambal  dan  Imam  Malik  menyimpulkan bahwa  jikalai  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  telah menunjuk hakam nya, maka apapun yang menjadi putusan hakam langsung  mengikat  tanpa  meminta  persetujuan kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Pendapat  ini  juga dianut oleh mayoritas pengikut Imam Syafi’i berdasarkan hadis Rasulullah Saw.yang tidak tunduk kepada keputusan itu  dimurkai  Allah  Swt.,  dan  barang  siapa  yang  diangkat diperbolehkan  syariat  memutuskan  perkara,  maka putusannya adalah sah dan mengikat serta setara dengan hakim di Pengadilan yang telah diangkat penguasa. 16
Dapat  dikatakan  bahwa  penyelesaian  dengan melalui  arbitrase  ini  didasarkan  atas  tujuan  damai  ( sulh )
13 Jamaluddin al-Suyuthi, Syarh al-Hafiz Sunan al-Nasai , (Beirut: al-Maktabah al-Imrah, t.th.), Juz VII, h. 226-227.
14 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu: al-Fiqh al-‘Am , (Kairo: Dar al-Fikr, 1985), Juz VII, h. 752.
15 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan..., h. 115-116
16 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan..., h. 116-117
dengan  mengedepankan  kerelaan  dan  kesepakatan  para pihak yang bersengketa.
3) Wilayat al-Qadla (Kekuasaan Kehakiman) a). Al-Hisbah ;  lembaga  resmi  negara  yang  diberi kewenangan  menyelesaikan  masalah-masalah  atau pelanggaran  yang  sifatnya  tidak  memerlukan  proses peradilan untuk menyelesaikannya.
b). Al-Madzalin ;  Badan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah khusus  untuk  membela  orang-orang  yang madzlum
(teraniaya)  akibat  sikap  semena-mena  dari  pembesar negara  atau  keluarganya  yang  biasanya  sulit  untuk diselesaikan  oleh  pengadilan  biasa  ( al-Qadla )  dan kekuasaan al-Hisbah .
c). Al-Qadha ;  orang  yang  diberi  kewenangan  untuk memutuskan  perkara  yang  seadil-adilnya  dan keputusannya bersifat memgikat.

## b.  Penyelesaian Sengketa Perjanjian Secara Arbitrase
1). Pengertian dan Bentuk Arbitrase
Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar  peradilan  umum  dan  peradilan  agama  yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa. 17 Ada  dua bentuk arbitrase yang dilakukan selama ini, yaitu: a). Arbitrse Ad Hoc / arbitrasevolunter ; yang dibentuk khusus untuk  menyelesaikan  atau  memutuskan  perselisihan tertentu. Dipilih sendiri oleh orang perorang satu atau lebih  dengan  tujuan  penyelesaian  sengketa.  Ini  tidak permanen/ melembaga.
b). Arbitrase  institusional ;  Badan  yang  dipilih  oleh  pihak yang bersengketa dan lembaganya bersifat permanen/ tetap.  Di  Indonesia,  lembaga  arbitrase  Institusional, sebagaimana  dimaksud  oleh  UU  No.  30  Tahun  199, ialah  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas), Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI),  Badan
17 Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, Lihat juga Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah , (Jakarta, Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014), h. 140
Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia  (BAPMI).  Untuk Basyarnas  sendiri  adalah  badan  arbitrase  yang  telah memilih  hukum  Islam  (syariah)  sebagai  dasar  hukum untuk menyelesaikan sengketa para pihak. 18
2). Klausul  Arbitrase;  yaitu  kesepakatan  untuk  memilih penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  yang  dibuat  oleh para pihak secara tertulis sebelum sengketa. Klausul dapat dibuat secara terpisah sebagai adendum yang merupakan satu  kesatuan  yang  tidak  terpisah  dari  perjanjian pokoknya. Ada 2 (dua) model klausul arbitrase, yaitu: a).  Sebelum sengketa: Pactum de Compromittendo
b). Setelah sengketa: Acta Compromis 3). Dasar Hukum
a).  Al-Qur’an  Surat  al-Hujurat  ayat  9  dan  surat  al-Nisa> ayat  35,  Al-Sunnah  (hadis  riwayat  al-Nasa>  i  tentang dialog  Rasul  dengan  Abu  Syureih  ‘Abu  al  Hakam), Ijma’ dan Qiyas.
b). UU. No.48 Tahun 2009
c). UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
d).  SK  MUI  No.  Kep-09/MUI/XII/  2003  tanggal  24
Desember  2003  tentang  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional.
e).  Fatwa  DSN  MUI  perihal  muamalah  yang  senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara  kedua  belah  pihak,  maka  penyelesaiannya dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 19
4). Arbiter:  Seorang  atau  lebih  yang  dipilih  oleh  para  pihak yang  bersengketa  atau  yang  ditunjuk  oleh  ketua pengadilan  Negeri  atau  yang  ditetapkan  oleh  ketua lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa  tertentu  yang  diserahkan  penyelesaiaannya
18 Faturrahman  Djamil, Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di  Bank  Syariah ,
(Jakarta, Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014), h. 134.
19 Lihat Fatwa No.05 Tentang Jual Beli salam, Fatwa No.06 tentang Jual beli Istishna’ ,  Fatwa  No.  07  tentang  pembiayaan Mudharabah ,  Fatwa  No.  08  tentang pembiayaan Musyarakah
melalui  arbitrase  (Pasal  1  angka  7  UU  No.  30  Tahun 1999).  Syarat-syaratnya:  Cakap  dalam  tindakan  hukum, umur  paling  rendah  35  tahun,  tidak  mempunyai hubungan  keluarga  dengan  salah  satu  pihak,  tidak  ada kepentingan  atas  putusan  arbitrase  dan  memiliki pengalaman  dalam  bidangnya  paling  sedikit  15  tahun. Untuk  hakim,  jaksa,  panitera  dan  pejabat  peradilan  lain tidak dapat dtunjuk sebagai arbiter. 5). Wewenang; berdasarkan UU No. 30 tahun 1999;
a). Menyelesaikan  secara  adil  dan  cepat  segala  sengketa muamalah.
b). Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para  pihak  tanpa  adanya  suatu  sengketa  tentang persoalan yang berkenaan dengan perjanjian.
6). Penanganan perkara di Basyarnas.
a). Pendaftaran
b). Penetapan arbiter dan proses beracara.
c). Proses beracara.
d). Eksekusi putusan Basyarnas
e). Pembatalan putusan Basyarnas.

## c.  Penyelesaian Sengketa Melalui Tata Hukum Indonesia Yang Berlaku
Dalam  perspektif  hukum  Indonesia,  atau  biasa menggunakan keteraturan perundang-undangan di Indonesia,  penyelesaian  sengketa  dalam  perjanjian  memiliki kesamaan dengan sebagaimana yang dilakukan dalam sejarah
Islam.  Hanya  saja  variasinya  yang  memang  jauh  lebih berbeda.  Ada  dua  dasar  hukum  yang  digunakan  dalam penyelesaian  sengketa,  yaitu:  UU  No.30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa (UU No.30 Tahun 1999) dan UU No.48 Tahun 2009. 20
Kemudian  berdasarkan  pasal  18  Undang-undang Nomor  48  tentang  kekuasaan  kehakiman,  pada  dasarnya kewenangan untuk mengadili perkara berada pada empat (4) badan  peradilan  yaitu  Umum,  Agama,  Militer  dan  Tata Usaha  Usaha  Negara.  Namun  berdasarkan  penjelasan  pasal 60  ayat  (1)  UU  No.  48  Tahun  2009  tersebut,  ada  peluang
20 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan... , h. 132
penyelesaian  perkara  diluar  peradilan  yaitu  melalui perdamaian/  alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS)  dan arbitrase sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. 21
Sehingga berdasarkan kedua UU ini dapat disimpulkan terdapat  2  (dua)  lembaga  penyelesaian  sengketa  yaitu:  1) Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dibentuk pemerintah  (biasa  disebut  litigasi);  2)  Penyelesaian  melalui mekanisme  perdamaian/  APS  dan  arbitrase  yang  dibentuk bukan  dari  pemerintah  melainkan  masyarakat,  khususnya arbitrase internasional. 22
1.  Penyelesaian  sengketa  melalui  Arbitrase  dan  alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Biasa disebut dengan istilah perdamaian ( sulh ), atau dalam  bahasa  Ingrisnya  disebut Alternative  Dipsute Resolution (ADR).  Bentuk-bentuk  penyelesaian  diluar pengadilan  melalui  lembaga  APS  dilakukan  dengan  cara konsultasi, negosiasi, mediasi,konsiliasi atau penilaian ahli (pasal  1  angka  10  UU  No.30  Tahun  1999). 23 Dapat dipahami  disini  bahwa  arbitrase  (tahkim)  adalah  cara penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  diluar  peradilan umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa (Pasal 1 Angka 1 UU No.30 Tahun 1999). 24
Sehingga  dengan  adanya  suatu  perjanjian  arbitrase tertulis, akan meniadakan hak para pihak untuk pengajuan penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  yang  termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri (Pasal 1 ayat (1) UU  No.  30  Tahun  1999).  Dengan  demikian,  pengadilan tidak  berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para  pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase  (Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999), dan pengadilan negeri wajib menolak serta  tidak  melakukan  campur  tangan  dalam  suatu penyelesaian  sengketa  yang  telah  ditetapkan  melalui
21 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan...
22 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan... , h. 133.
23 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan...
24 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan...
arbitrase,  kecuali  dalam  hal-hal  tertentu  yang  ditetapkan dalam Undang-undang ini (Pasal 11 ayat (2) UU  No. 30 Tahun 1999). 25
2.  Penyelesaian sengketa melalui peradilan;
Hal  ini  berdasarkan  kepada  pasal  18  Undang- undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan kehakiman,  dimana  kewenangan  untuk  mengadili perkara/  sengketa  berada  pada  peradilan  negara  yaitu peradilan  Umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer  dan tata  Usaha  Negara.  Untuk  kewenangan  yang  paling absolut  dalam  mengatasi  sengketanya  adalah  pada kewenangan peradilan Agama. 26
Berdasarkan pasal 49 huruf i UU Peradilan Agama diperluas  dari  sebelumnya  (UU  Nomor  7  Tahun1989 tentang  Peradilan  Agama),  kewenangan  peradilan  agama hanya  berwenang  menyelesaikan  perkara  perkawinan, waris,  wasiat  hibah,  wakaf  dan  sadaqah,  maka  sekarang diperluas kepada yang termasuk zakat, infak dan ekonomi syariah.  Ini  merupakan  dampak  daripada  disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut. 27
Berdasarkan  penjelasan  pasal  49  huruf  i  Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: 28
a.  Bank Syariah b.  Lembaga Keuangan Mikro Syariah c.  Asuransi Syariah d.  Reasuransi Syariah
e.  Reksadana Syariah
25 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan... 26 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan... , h. 135.
27 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengalami dua kali perubahan, perubahan pertama yaitu UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua yaitu UU No.50 Tahun 2009, lihat pada Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah , (Jakarta, Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014), 135 28 Menurut pasal 11 UU Peradilan Agama, undang-undang ini mulai berlaku pada  tanggal  diundangkan  yaitu  pada  tanggal  20  Maret  2006.  Lihat  Juga Faturrahman  Djamil, Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di  Bank  Syariah ,  (Jakarta, Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014), 135.
f.   Obligasi  Syariah  dan  surat  berharga  berjangka menengah Syariah
g.  Sekuritas Syariah
h.  Pembiayaan Syariah i.   Pegadaian syariah j.   Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah k.  Bisnis Syariah.
Khusus  untuk  Bank  Syariah,  berdasarkan  pasal  55 UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  dan penjelasannya,  penyelesaian  sengketa  bank  syariah  selain dilakukan  oleh  pengadilan  agama,  juga  diberikan  pilhan lain  yaitu  melalui  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan umum,  disamping  penyelesaian  sengketa  melalui  non litigasi  (musyawarah,  mediasi  perbankan  dan  Badan Arbitrase  Nasional  Syariah),  dalam  hal  para  pihak  telah memperjanjikan  penyelesaian  sengketanya  dalam  akad/ perjanjian yang dibuatnya. Oleh karenanya, khusus untuk bank  syariah  penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  di peradilan  agama,  peradilan  umum  dan  Badan  Arbitrase Syariah. 29
d.  Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah.
1). Dilakukan secara damai, jika nasabah kooperatif.
2). Secara paksa, jika nasabah sudah tidal lagi kooperatif
Adapun beberapa sumber penyelesaian permbiayaan 1). Barang jaminan ( rahn ) 2). Jaminan  perorangan  ( borgtocht ),  baik  dari  perorangan maupun badan hukum ( kafalah )
3). Seluruh  harta  kekayaan  debitur  dan  pemberi  jaminan (Pasal  1131  KUH  Perdata),  termasuk  dalam  bentuk piutang kepada bank sendiri.
4). Pembayaran  dari  pihak  ketiga  yang  bersedia  melunasi hutang debitur. ( hawalah dan kafalah ).
Dari  beberapa  sumber  diatas,  strategi  penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan bank adalah:
29 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan... , h. 135.
a.  Penyelesaian  Oleh  Bank  Sendiri,  dilakukan  secara bertahap dan persuasif dengan kemungkinan- kemungkinan:
-   Nasabah melunasi pinjamannya;
-   Nasabah/ pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri agunannya secara sukarela;
-   Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi);
-   Dilaksanakan pengalihan hutang (pembaruan hutang/ novasi subjektif)
-  Penjualan  dibawah  tangan  berdasarkan  kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.
Jika  upaya  pertama  tidak  berhasil,  dilakukan  upaya kedua  ( secondary  enforcement  system )  dengan  melakukan penekanan  kepada  debitur  berupa  peringatan  tertulis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan tersebut akan diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika  masih  belum  berhasil  juga,  lakukan  upaya ketiga  yaitu  penjualan  barang  jaminan  dibawah  tangan atas dasar kuasa dari debitur/ pemilik agunan.
b.  Penyelesaian  melalui  debt  Collector,  upaya  penagihan dengan tidak melanggar hukum dan syar’i
c.  Penyelesaian melalui kantor lelang
-   Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan  berdasarkan  janji  bahwa  pemegang  hak tanggungan  pertama  memounyai  hak  untuk  menjual atas  kekuasaan  sendiri  objek  hak  tanggungan  apabila debitur cedera janji/ beding van eigenmatige verkoop (Pasal 11  ayat  (2)  huruf  e  jis.  Pasal  20  ayat  (1)  huruf  a  dan pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan.
-   Penjualan  agunan  melalui  eksekusi  gadai  atas  dasar parate eksekusi (pasal 1155 KUH Perdata)
-  penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia atas  kekuasaan  penerima  fidusia  sendiri  melalui pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 Tahun 1999)
d.  Penyelesaian melalui badan peradilan ( Al-Qadha ) -  Gugat perdata melalui pengadilan agama
-   Eksekusi  agunan  melalui  pengadilan  agama/ pengadilan negeri.
-  Permohonan pailit melalui pengadilan niaga.
e.  Penyelesaian melalui badan arbitrase (Tahkim) f. Penyelesaian melalui direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)
g.  Penyelesaian melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN
h.  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah
Konstitusi No. 93/ PUU-X/ 2012 Perjanjian  antara  nasabah  dan  bank  syariah  ada yang  kemudian  menimbulkan  persengketaan.  Yang kemudian  berakhir  dimeja  peradilan.  Jika  menganut kepada  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah Bab IX perihal penyelesaian sengketa, disebutkan bahwa  semua  perihal  sengketa  harus  diselesaikan  dalam lingkungan  pengadilan  agama. 30 Hal  ini  mengindikasikan bahwa  secara  absolut 31 ,  lembaga  pengadilan  agama sebagai  satu-satunya  lembaga  yang  hanya  menangani semua  persengketaan  syariah.  Tentunya  ini  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  pengadilan  agama  dalam menindak  lanjuti  kewenangan  tersebut.  Mulai  dari kecakapan para hakimnya maupun tata cara dan prosedur berperkaranya  harus  disesuaikan  dengan  kaidah  hukum terbaru. 32 Sehingga  jika  dikaitkan  dengan  apa  yang menjadi  putusan  dalam  mahkamah  konstitusi  tentang sengketa  syariah  akhirnya  pun  akan  bermuara  pada sebuah  lembaga  peradilan  yang  bernama  pengadilan agama.
C. Kesimpulan
30 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3).
31 Kewenangan  absolut  merupakan  sesuatu  yang  mutlak  dan  sudah menjadikan  keharusan  bagi  lembaga  tersebut  untuk  dijadikan  tempat  yang  paling utama  dalam  melaksanakan  semua  kegiatan  peradilan.  Hal  ini  merupakan  sebagai dampak  dari  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  4  Tahun  2004  Tanggal  15 Januari 2004.
32 Untuk  saat  ini,  kaidah  hukum  yang  digunakan  terbarunya  yaitu  UU Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Penyelesaian  pembiayaan  macet  pada  bank  syariah  jika menganut  kajian  lama/  tradisi  ke-Islaman  maunpun  perundang- undangan  yang  berlaku  baik  hukum  positif  maupun  hukum ekonomi  syariah  dilakukan  melalui  tiga  mekanisme  yaitu perdamaian  ( sulh ),  arbitrase  ( tahkim )  melalui  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  dan  litigasi  (membawanya  ke  meja  peradilan) dimana Pengadilan agama memilki kewenangan yang paling mutlak untuk melaksanakan proses peradilan tersebut.
Secara hukum , jika kemudian tidak dapat dilakukan secara damai  maupun  mediasi  yang  ada,  dan  harus  diserahkan  kepada lembaga peradilan, maka secara kelembagaan peradilan, yang paling berhak untuk menanganinya adalah lembaga peradilan agama seuai dengan  kewenangan  absolutnya,  dimana  sebelumnya  terlebih dahulu  diarahkan  kepada  lembaga  peradilan  umum  (khususnya sengketa  hak  milik)  karena  sudah  sesuai  dengan  UU  Republik Indonesia  No.  7  Tahun  1989.  Tahapan  peradilan  agama  ini merupakan  tahapan  yang  paling  terakhir  dilakukan,  jika  ternyata dalam  tahapan  perdamaian  ( sulh )  maupun  arbitrase  baik  secara kekeluargaan ( ad hoc ) maupun melalui arbitrase resminya telah gagal menghasilkan  keputusan  yang  menguntungkan  bagi  pihak  yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Munawwar,  Said  Agil  Husin, Pelaksanaan  Arbitrase  di  Dunia  Islam Dalam Arbitrase Islam di Indonesia , Jakarta: BAMUI dan BMI, 1994 al-Suyuthi,  Jamaluddin, Syarh  al-Hafiz  Sunan  al-Nasa  i ,  Beirut:  al- Maktabah al-Imrah, t.th., Juz VII
al-Zuhaily,  Wahbah, al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuhu:  al-Fiqh  al-‘Am , Kairo: Dar al-Fikr, 1985, Juz VII
Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata , Mimbar Hukum, Vol.21, Nomor 2, Juni 2009
Djamil,  Faturrahman, Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di  Bank Syariah , Jakarta, Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014
Djauhari,  Achmad, Peran  Arbitrase  Dalam  Sistem  Ekonomi  Syariah , Makalah Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan  Legislasi  Nasional  BPHN  Departemen  Hukum  dan  HAM RI, Semarang 6-8 Juni 2006
Hamid, Asyur Abdul Jawad Abdul, al-Nid}am Li al Bunu>k al Islami , Al Ma’had al-‘Alamy li al-Fikr al-Islami}, Cairo, Mesir, 1996
Lewis, Bernard, Encyclopedia of Islam , Leiden: t.p., t.th., Vol.VIII
Junaidi,  Heri, Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Syari’ah  Pada  Lembaga
Keuangan Syari’ah , diakses dari http://heriju- naidi.blogspot.com/2011/02/penyelesaian-sengketa- perjanjian.html pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 21.06 WIB
Katz, Avery W., Review: Contract Theory- Who Needs It?, The University of Chicago Law Review, Vol.81, No.4, (Fall 2014), diakses pada 24 Mei 2015 Pukul 15.11 WIB.
Lubis, Gala Perdana Putra Lubis, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.  93/  PUU-X/2012  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Syariah di Indonesia , tp.th., tp.pnrbit.
Mardani, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Syariah , Hukum  Acara  Perdata Peradilan  Agama  dan  Mahkamah  Syar’iyah ,  Jakarta,  Sinar  Grafika, 2009
Ma’luf,  Luwis, Al-Munjid  fi  Al-Lughah  wa  al-A’lam ,  Beirut:  Da>r  al- Mashriq, t.th.
Muhammad,  Abu  al-‘Ainain  Abdul  Fattah, Al-Qadla  wa  al-Itsbat  fi al- Fiqh al-Islami , Mesir: Dar al-Fikr, 1976
Munawir,  AW, Kamus  al-Munawir ,  Yogyakarta,  Pondok  Pesantren  al- Munawir, 1984
Sjahdeini,  Sutan  Remy, Perbankan  Syariah  Produk-produk  dan  Aspek- aspek Hukumnya , Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Cet.ke-
1, Juni 2014
Subekti,  R., Hukum  Acara  Perdata ,  Bandung,  BPHN,  Bina  Cipta,
Cet.Pertama, 1977.
Syafi’i  Antonio,  Muhammad, Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik , Jakarta, Gema Insani Press, Cet.ke-1, 2001
Thaib, Hasballah dan Zamakhsyari Hasballah, Tafsir Tematik Al-Qur’an V , Medan, Pustaka Bangsa, 2008
Wahyudi,  M.  Isna, Harmonisai  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah  Melalui  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) , tnp. Thun, dan tnp.penerbit.
Yulianti, Rahmani Timorita, Asas-asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol.II, No.1 Juli 2008
UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
UU  Republik  Indonesia  No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah