## PROBLEMATIKA PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Edi Susilo
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Email: edi_susilo13@yahoo.com
A.Kumedi Ja’far Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Email: khumeidi.ja’far@radenintan.ac.id
Aulia Azhar Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Email: auliaazhar8888@gmail.com

## Abstract
This  article  discusses  the  problems  of  handling  domestic  violence  according  to Islamic  law  and  positive  law,  the  occurrence  of  domestic  violence  because  many parties  do  not  understand  the  handling  of  domestic  violence  both  according  to Islamic law and positive law. The purpose of this paper is to provide insight into the handling of domestic violence from the perspective of Islamic law and positive law,  considering  that  previous  articles  have  not  comprehensively  discussed  the handling  of  domestic  violence.  The  method  in  this  research  is  library  research, collecting  data  from  books,  journals  and  other  library  materials  that  discuss domestic  violence.  The  results  of  this  study  are  that  in  positive  law  there  are differences  between  the  Criminal  Procedure  Code  and  Law  23  of  2004.  The Criminal  Procedure  Code  prioritizes  the  perpetrators  to  be  investigated immediately,  while  Law  23  of  2004  emphasizes  victim  services  first  to  get protection as victims of violence. Meanwhile, according to Islamic law, sanctions or punishments are given, according to the type of crime committed. However, if the victim forgives and tends to make peace, it is permissible under Islamic law.
Keywords: Handling, Domestic Violence, Islamic Law, Positive Law.

## A. Pendahuluan
Pembentukan sebuah ikatan perkawinan, selain dalam rangka untuk ibadah  kepada  Allah  SWT  tetapi  juga  dalam  perkawinan  berimplikasi hukum  keperdataan  antara  suami  dan  isteri.  Tujuan  perkawinan  yang mulia  untuk  membina  rumah  tangga  yang  kekal,  abadi,  berdasarkan ketaatan  kepada  Allah  SWT  haruslah  didasari  dengan  kesadaran  akan masing-masing  hak  dan  kewajiban  antara  suami  dan  istri.  Apabila  hak dan kewajiban suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan rumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan terwujud. 155
155 Nur  Rofiah,  “Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalam  Perspektif  Islam,” Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, No. 1 (June 30, 2017), h. 31.
Pada prinsipnya Islam melalui kitab suci al-Qur’an dan Hadis  Nabi memerintahkan  agar  pergaulan  antara  suami  dan  istri  dilakukan  secara baik  dan  penuh  kasih  sayang.  Dalam  konteks  ini  relasi  suami  dan  istri adalah  relasi  dua  hati  dan  dua  jiwa  untuk  mewujudkan  kebahagiaan rumah  tangga.  Setiap  orang  yang  berkeluarga  pasti  mendambakan terciptanya  kebahagiaan,  keharmonisan,  dan  kerukunan  dalam  rumah tangganya.  Sehingga,  setiap  orang  dalam  mewujudkan  rumah  tangga yang idel harus melaksanakan hak dan kewajiban antara suami dan isteri secara baik agar terhindar dari konflik. 156
Namun  kenyataannya  tidak  selalu  sejalan  dengan  keinginan  awal. Ketegangan  dan  konflik  yang  terjadi  di  dalam  rumah  tangga  kerap  kali muncul secara berkepanjangan bahkan konflik suami istri sering berakibat pada  kekerasan  fisik.  Fakta  di  lapangan  banyak  istri  yang  mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri. 157 Dari  informasi  media  massa,  baik  media  cetak  maupun  media elektronik, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga sampai pada taraf  memprihatinkan.  Kekerasan  yang  dilakukan  beragam  bentuknya, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan lainnya. Seperti kasus yang terjadi pada Elda seorang isteri yang disiram air  keras  oleh  suaminya  sat  tidur  nyenyak,  karena  isterinya  dianggap selalu bermain HP, padahal menurut keterangan Elda saat diintrogasi di
Polres Padang dengan registrasi laporan Nomor
STTLP/595/B1/XI/2020/Resta  SKP  Unit  II,  Elda  selalu  buka  HP  karena kepentingan  jualan  online,  tetapi  suaminya  selalu  salah  faham  dan beranggapan lain, sampailah terjadi KDRT. 158
Belum lagi kasus KDRT lain yang belum terungkap, ketidakberanian korban  KDRT  melaporkan  kasus  yang  dialami  bermacam-macam  alasan diantaranya  adalah  privasi  rumah  tangga  dan  tidak  ada  wawasan terhadap  penanganan  ketika  terjadi  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Maka,  implikasi  tulisan  ini  adalah  untuk  memberi  pemahaman  kepada masyarakat  terhadap  bagaimana  penanganan  kekerasan  dalam  rumah tangga baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif.

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  telah  dilakukan  diawali  dengan  penelitian  studi pustaka  ( libraryresearch). Studi  pustaka  atau kepustakaan  dapat  diartikan sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode
156 Noor  Fatimah  Azzahra,  “Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Perspektif  Hak Asasi Manusia,” Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya 2, No. 1 (July 29, 2017), h. 80.
157 Maisah  Maisah  and  Yenti  Ss,  “Dampak  Psikologis  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi,” ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 17, No. 2 (October 1, 2016), h. 77.
158 https://www.suara.com/news/2020/11/05/181942/suami-siram-istri-pakai- air-keras-karena-cemburu-sering-main-tiktok?page=2.
pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah bahan  penelitian.  Peneliti  melakukan  pengumpulan  data  dengan menelaah dan/atau mengekplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen- dokumen  (baik  yang  berbentuk  cetak  maupun  elektronik)  serta  sumber- sumber  data  dan  atau  informasi  lainnya  yang  dianggap  relevan  dengan penelitian atau kajian yakni tentang kekerasan dalam rumah tangga, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun dari hukum Positif. 159

## B. Pembahasan Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
Istilah  kekerasan dipakai dalam mendeskripsikan prilaku,  baik terbuka  maupun  tertutup,  atau  bersifat  ofensif  dan  difensif, kemudian disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. A pabila orang keputusan bahwa  segala  tindakan dapat mengganggu  fisik  atau  psikologis seorang merupakan satu bentuk kekerasan. Kekerasan difahami pada konteks ini merupakan setiap  tindakan  berujung dalam pelanggaran  hak  asasi insan pada pemaknaan  luas  atau  pelanggaran dapat menghalangi seseorang memenuhi  kebutuhan  dasarnya.  Oleh  sebab  itu,  maka  aksi  kekerasan dapat meliputi kekerasan  aksidental & kekerasan  struktural . 160 Secara gampang difahami bahwa kekerasan merupakan konduite atau perbuatan terjadi pada rekanan antar seseorang , baik individu juga kelompok, dirasa seseorang menjadi satu  situasi dapat membebani, memberatkan , menyakitkan, dan menekan. 161 Adapun  kekerasan pada rumah tangga merupakan bentuk penganiayaan sang suami kepada istri atau kebalikannya baik pada fisik (seperti  patah  tulang,  bengkak, kulit  tersayat) juga emosional/psikologis (rasa gelisah, cemas, depresi & rendah diri). Dalam pemahaman yang lain, kekerasan pada rumah tangga  dideskripsikan  setiap  kegiatan  yang dilakukan personal secara  indvidual atau  bersama-sama  kepada seorang wanita atau kepada pihak lainnya pada lingkungan tempat tinggal dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan tekanan  secara  fisik,  seksual, ekonomi,  ancaman  psikologi  termasuk  perampasan  kemerdekaan  secara sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, KDRT terjadi bukan hanya terjadi  antara  suami dan istrinya  saja, namun jua dapat terjadi  antara orang  tua terhadap anak  (kekerasan  terhadap  anak)  atau  antara  majikan terhadap pembantunya yang dilakukan pada lingkup keluarga 162
159 Dr Faisal Ananda Arfa M.A and Dr Watni Marpaung M.A, Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi (Prenada Media, 2018). h. 68.
160 Ridwan, Kekerasan  Berbasis  Gender  (Rekonstruksi  Teologis,Yuridis,  Dan  Sosiologis)
(Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2016). h. 57
161 A.  Nunuk.  P  Murniati, Getar  Gender:  Buku  Pertama (Magelang:  Yayasan Indonesia Tera, 2004). h. 222-223.
162 Didi  Sukardi,  “Kajian  Kekerasan  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Hukum Islam dan Hukum Positif,” Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 9, No. 1 (June 1, 2015), h. 15.
Kekerasan  di  sini  menimbulakan  sakit  baik  secara  fisik  maupun psikis  seperti  rohani.  Individu  yang  sakit  sulit  memas  atau  merdeka. Kekerasan merupakan suatu Tindakan yang dikerjakan oleh individu atau beberapa  orang terhadap seorang atau  banyak  orang, menggunakan fasilitas kekuatannya, secara fisik juga non-fisik secara sengaja dikerjakan yang menyebabkan penderitaan. Tindak kekerasan gender diperbuat oleh person kepada  jenis  kelamin yang  tidak  sama misalnya pria berbuat tindak kekerasan kepada wanita atau sebaliknya, tetapi umumnya wanita lebih sering sebagai korban  dibanding sebagai pelaku.  Adapun,  faktor melatarbelkangi wanita  lebih  banyak  mendominasi sebagai korban diantaranya ditimbulkan terjadinya subordinat gender . 163
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  difahami  bahwa  tindak  kekerasan dalam  hal  ini  KDRT  adalah  semua  bentuk  prilaku  kekerasan  yang dilakukan kepada istri, anak, pembantu, ataupun suami, namun biasanya perempuan  dan  anak-anak  lebih  banyak  menjadi  korban  daripada menjadi  pelaku.  Tindakan  KDRT  yang  berdampak  pada  kesengsaraan, kesakitan,  baik  kejiwaan  ataupun  psikologis,  seksual,  pembiaran  yang terjadi di lingkungan rumah tangga.
Kekerasan yang tergolong KDRT merupakan kenyataan sosial yang mengakar  dan  susah  dihapuskan  dan  susah  untuk  dibuktikan,  lantaran para  korban  lebih  memilih  menutup  perkara  tersebut  dari  keluarganya lantaran  mereka  merasa  problem  famili  sangatlah  intim  dan  justru menganggap  bahwa  di  luar  dirinya  tidak  mampu  menangani.  Adapun yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi anggota keluarga inti,  kerabat  lainnya,  anak  asuh,  pembantu  rumah  tangga,  dan  semua yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. 164
Diantara  faktor  yang  menyebabkan  tindakan  KDRT  sebagaimana kasus masyarakat, sebagai berikut:
1. Adat  patriarki  yang  meletakkan  posisi  orang  yang  mempunyai kekuasaan  beranggapan  lebih  baik.  Selain  itu  pria  dipercaya  lebih tinggi  dari  pada  seorang  wanita  dan  diangap  sebagai  sifat kodrati.Pengunggulan  pria  atas  wanita  ini  berakibat  wanita  berada pada tempat yang rentan sebagai korban kekerasan.
2. Pemahaman  dan  pelabelan buruk (stereotype)  yang  dapat  merugikan, seperti seorang pria kasar, kekar, perkasa dan wanita lemah, gampang menyerah bila menerima perlakuan kekerasan. Pemahaman ini dipakai sebagai alibi yang dipercaya lumrah bila wanita sebagai sasaran tindak kekerasan atau KDRT.
163 Maisah and Ss, “Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi.”
164 Irwan Niza and Abdul Sakban, “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (Kdrt)  di  Luar  Pengadilan,” Civicus :  Pendidikan-Penelitian-Pengabdian  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5, No. 1 (March 30, 2017), h. 21.
3. Penafsiran  kepercayaan  yang  tidak  sinkron  menggunakan  nilai-nilai universal  kepercayaan.  Agama  tak  jarang  dipakai  menjadi  legitimasi prilaku  KDRT  apalagi  dalam  lingkungan  keluarga,  padahal kepercayaan  mengklaim  hak-hak  dasar  individu,  misalnya  cara mendeskripsikan  nusyuz,  yaitu  seorang  laki-laki  boleh  memukul  istri atas  dasar  alasan  untuk  mendidik  dapat  juga  saat  istri  tidak  bersedia melayani kebutuhan biologis suami, sehingga laki-laki tersebut berhak memberi  pukulan  dan  ancaman  terhadap  istri  yang  akan  dilaknat malaikat.
4. KDRT  yang  terjadi  justru  diperkuat  dengan  adanya  legitimasi  dari orang-orang  dan  seolah-olah  menjadi  bagian  dan  sesuai  dengan budaya,  keluarga,  pemerintah.  Sebagai  akibatnya  adalah  sulit untukdirubah, meskipun jelas terbukti merugikan seluruh pihak.
5. Baik  suami  dan  istri  tidak  bisa  saling  memahami.  Sehingga  apabila terjadi  problem  rumah  tangga,  komunikasi  tidak  terbentuk  dengan baik. 165

## Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif
Kata kekerasan dalam prinsipnya tidak ada pada Kitab UU Hukum Pidana  ( kitab  undang-undang  hukum  pidana )  secara  jelas,  bahasa yg dipakai pada kitab  undang-undang  hukum  pidana merupakan tindak kejahatan  walaupun  secara  substansi bisa dideskripsikan  sebagai kekerasan  fisik yangg terjadi lantaran perbuatan  kekerasan.  Sedangkan kekerasan  fisik pada perbuatan  penganiayaan yangg tercantum pada pasal-pasal kitab  undang-undang  hukum  pidana berisikan  perbuatan bertujuan  dapat  merugikan  seorang  sebagai  korban  baik  fisik & non fisik. 166
Sedangkan  makna  penganiayaan dari yurisprudensi merupakan sebuah tujuan yang pantas dan tidak terpaksa yang dapat mengakibatkan rasa  sakit,  memar  maupun  luka.  Namun,dalam  kajian  hukum penganiayaan  dapat  didefiniskan menjadi perbuatan yang terjadi  secara sengaja yang bisa mengakibatkan rasa  sakit  maupun  luka dalam tubuh bukan dirinya. A pabila melihat pengertian tadi maka bisa difahami unsur- unsur dari penganiayaan adalah adanya kesengajaan, kemudian tindakan, dan memiliki dampak tindakan yg dituju . 167
165 Mufidah Cholil, Psikologi keluarga Islam berwawasan gender , ed. Kawakib Ahmad Nurul  (Malang,  Jawa  Timur:  UIN-Maliki  Press,  2014),  http://repository.uin- malang.ac.id/1893/.
166 Maya  Jannah,  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Studi Putusan No. 616 / PID.B / 2010 / PN-RAP ),” JURNAL ILMIAH ADVOKASI 5, No. 2 (September 15, 2017), h. 42.
167 Ahmad  Yunus  and  Supianto  Supianto,  “Pemahaman  Masyarakat  Terhadap UUPKDRT  Serta  Dampaknya  Terhadap  Terjadinya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,” Jurnal Rechtens 8, No. 2 (December 31, 2019), h. 52.
1. Adanya  unsur  kesengajaan  bisa  dimaknai  dalam  unsur subjektif. Sedangkan kesengajaan ditujukan pada perbuatan tersebut.
2. Sebuah  tindakan,  dalam  hal  ini  dapat  dimaknai unsur  objektif.  Unsur ini masih abstrak, karena dengan ucapan atau istilah tindakan saja, dan untuk bentuk  nyata dan tidak  terbatas.  Perbuatan  mengandung  sifat kekerasan  fisik  kemudian harus  ada rasa  sakit  maupun luka  yang  ada di tubuh  yang  sering  terjadi,  dengan  interpretsi lain  bahwa  yang dapat dipidana yaitu mereka melakukan tindakan melawan hukum.
3. Terdapat dampak perbuatan,  yaitu  rasa  sakit  dan  memar  atau luka  di tubuh.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang larangan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  maka  sebagai  berikut:  “Setiap individu  tidak  diperbolehkan  bertindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap orang-orang dalam keluarganya, dengan cara: 1) Kekerasan fisik,
2)  Tindak  kekerasan  psikologis,  3)  Kekerasan  yang  menyangkut  seksual dan 4) Kekerasan dalam bidang ekonomi (pembiaran).
Kekerasan  fisik  dilarang  dalam  pasal  ini,  diikuti  dengan  kekerasan yang  bersifat  psikologis,  kekerasan  yeng  mengandung  seksual,  dan pembiaran ekonomi dalam keluarga. Selanjutnya pasal 6 dijelaskan bahwa dari  sisi  fisik  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yakni  tindakan kekerasan  fisik  seperti  difahami  dalam  pasal  5  bagian  a  yakni  tindakan yang dapat menimbulkan rasa sakit, memar, atau luka yang tidak ringan. Menurut definisi kekerasan fisik dalam Pasal 5, ada dua aspek kekerasan fisik dalam undang-undang KDRT: perbuatan itu sendiri dan akibat dari perbuatan itu.. 168
Kekerasan dalam keluarga tidak secara langsung diatur dalam Kitab UU  Hukum  Pidana  atau  disebut  dengan  KUHP;  justru  penganiayaan malah  diatur.  Istilah "penganiayaan"  mengacu  pada  tindakan kekejaman seperti  penyiksaan  dan  tirani.  Penyalahgunaan  dalam  rangka  sebagai menyakiti  atau  menyiksa  orang lain.  Penganiayaan didefinisikan  sebagai tindakan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  menyebabkan  rasa  sakit  atau cedera  pada  orang  lain,  sebagaimana  didefinisikan  dalam  Pasal  351-358 Kitab  UU  Hukum  Pidana.  Meskipun  ada  hukuman  untuk  segala  bentuk pelecehan, tidak disebutkan sanksi kekerasan dalam keluarga atau KDRT. Kekerasan  dalam  keluarga  atau  KDRT  kini  dianggap  sebagai kejahatan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  yang masuk  dalam  bagian  dari  peraturan  hukum  positif  negara  Indonesia. Akibatnya,  semua  tindakan  kekerasan  dalam  keluarga    terhadap  wanita harus dianggap sebagai kejahatan kepada  kemanusiaan dan pelanggaran HAM  menurut  hukum.  Statuta  kekerasan  dalamkeluarga  memperluas definisi  kekerasan  untuk  mencakup  tidak  sekedar    tindakan  yang menyebabkan  kerugian  fisik,  tetapi  juga  tindakan  yang  menyebabkan
168 Muhammad  Tahmid  Nur, Menggapai  Hukum  Pidana  Ideal  Kemaslahatan  Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Deepublish, 2018).
kerugian  psikologis.  Dalam  konteks  ini,  kekerasan  diartikan  sebagai pelanggaran  terhadap  penelantaran  yang  layak  secara  psikologis/psikis, seksual, dan domestik. 169
Kekerasan  dalam  lingkungan  keluarga    oleh  suami    kepada    istri telah  mendapatkan  daya  tarik  dalam  beberapa  tahun  terakhir  sehingga telah  menjadi  problem    sosial  yang  membutuhkan  perhatian  mendesak dari  berbagai  pemangku  kepentingan.  Kekerasan  dalam  lingkungan keluarga  semakin  sering  terjadi  di  Indonesia,  dan  menuntut  perhatian khusus  dari  berbagai  kalangan,  terutama  dari  atau  kepada  pemerintah. Karena  efek  dari  kekerasan  dalam  lingkungan  keluarga  bisa  menjadi bencana bagi keharmonisan keluarga seseorang.
Adapun tindakan-tindakan jika terjadi kekerasan dalam lingkungan keluarga yang dialamai oleh seorang wanita adalah sebagai dibawah ini :
1. Sampaikan  kepada  seseorang  yang  dianggap  dapat  dipercaya  sebab perkara ini berhubungan dengan air keluarga.
2. Renungkan  Saran  dan  Nasihat  dari  orang  tempat  bercerita  mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut.
3. Mintalah  suami  untuk  ikut  melakukan  konseling  melalui  terapi  atau pakar psikologi.
4. Apabila didapati seorang suami melakukan tindakan jahat dan melukai dalam  lingkungan  keluarga  maka  harus  berani  untuk  menentukan sebuah sikap tegas
Perbuatan-perbuatan  yang  diuraikan  di  atas  pada  hakikatnya merupakan  usaha  seorang  perempuan  untuk  mengungkap  kebenaran tentang  suatu  tindak  pidana  yang  diperbuat  oleh  suaminya  kepada keluarganya  atau  istrinya  demi  tercapainya  perlindungan  maupun keadilan.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  upaya  untuk  mengurangi kasus  kekerasan  dalam  lingkungan  keluarga  sejak  dini  sebagai  upaya pencegahan.  Tidaklah  cukup  mengadopsi  pendekatan  terpadu  untuk mengatasi dan mencegah pelaku kekerasan dalam lingkuangan keluarga; Pendekatan  jalur  pidana  dan  non-penal  juga  harus  diperkuat  dengan peningkatan  pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum.  Selanjutnya, sebagai  bagian  dalam    budaya  hukum,  masyarakat  harus  sadar  akan kewajiban  hukumnya.  Upaya  pemberantasan  kejahatan  melalui  sistem peradilan  pidana  menekankan  pada  sifat  sistem  yang  represif  setelah kejadian  tindak  kejahatan,  sedangkan  sistem  peradilan  non  pidana  lebih menekankan    pada  sifat  sistem  yang  bersifat  preventif  pada  umumnya sebelum kejahatan terjadi.
Dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan dalam lingkungan keluarga,  beberapa  langkah  penanggulangan  kekerasan  yang  terjadi dalam lingkungan keluarga, yakni:
169 Khoiruddin  Nasution,  “Menghapus Kekerasan Dalam  Rumah Tangga Dengan Kajian Normatif-Yuridis: Analisis Interdisipliner Dengan Pembedaan Nash Objektif Dan Temporal,” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 17, no. 1 (June 30, 2018), h. 35–46.
1. Memperkuat  keimanan  dan  ketaqwaan  memperbaiki  akhlak  sehingga selalu  taat  dan  patuh  pada  aturan  agamanya  dengan  demikian  segala tindakan kejahatan dalam rumah dapat dihindarkan.
2. Agar  anatara  anggota  keluarga  dapat  saling  mengharagai  dan mencintai dengan rasa kasih dan sayang  baik kepada anak, maupunn kepada  orang  tua  maka  harus  tetap  menjaga  kerukunan  sebab  dalam agama pun diajarkan tentang kerukunan dan kasih sayang.
3. Seringkali  terjadinya  perpecahan  dalam  kelurga  seseorang  yang berujung  pada  tindakan  penganiayaan  dan  kejahatan  kekerasan  baik antara  istri  dan  suami  maupun  kepada  anggota  keluarga  lainnya disebabkan  karena  komunikasi  yang  tidak  lancar,sehingga  terjadi kesalah pahaman.
4. Kepercayaan  dalam  lingkungan  keluarga  menjadi  penting,  sebab  jika antara  anggota  keluarga  sudah  tidak  memiliki  saling  kepercayaan maka  yang  ada  hanyalah  kecurigaan  secara  terus  menerus.  Memiliki rasa  cemburu  itu  bagus  jika  dalam  batas  wajar  dan  tidak  berlebihan atau secara proporsional, tetapi jika berlebihan maka dapat menjadikan problem tersendiri dalam lingkungan keluarga.
5. Problem  masalah  ekonomi  harus  terus dikomunikasikan  antara  suami dan  istri  jangan  sampai  saling  menutup  nutupi  atau  tidak  ada keterbukaan  dalam  masalah  ekonomi,  sebab  permasalahan  ekonomi harus  dipecahkan  secara  bersama-sama  supaya  saling  memiliki tanggung jawab terhadap perokonomian dalam sebuah keluarga. 170
Menindak  lanjuti  penanganan  kekerasan  yang  terjadi  dalam lingkungan  rumah  tangga,  setidaknya  terdapat  dua  pendekatan  yang dapat dilakukan yakni dengan kuratif maupun pendekatan preventif:
1. Deskripsi  pendekatan  kuratif  adalah  memberikan  edukasi  kepada orang  tua  agar  bisa  melakukan  pendidikan  dan  juga  bersikap  dan berprilaku terhadap anak-anaknya dengan manusiawi.
a. Mengajarkan skill dan tanggap terhadap setiap tindakan kekerasan sehingga  bisa  segera  mengadukan  kepada  orang  yang  dianggap mampu memberikan perlindungan .
b. Memberi  edukasi  kepada  keluarga  agar  terhindar  dari  perbuatan kejahatan,  kekerasan  yang  termasuk  dalam  kekerasan  dalam keluarga.
c. Agar  setiap  keluarga  jera  dan  perhatian  terhadap  konsekuwensi dampak yang ditimbulkan dari perbuatan kekerasa dalam keluarga
d. Memberi  pembekalan  bagi  keluarga  baik  anak,  istri,dan  anggota keluarga  yang  lain  untuk  dapat  saling  memahami  karakter  satu dengan yang lain supaya jauh dari tindakan KDRT.
e. Segala  informasi  baik  melalui  media  sosial  dan  juga  media  cetak yang meyiarkan tindak kekerasan.
170 Niza and Sakban, “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)
Di Luar Pengadilan.”
f. Memberi  edukasi  dan  arahan  terhadap  segala  tindakan  dengan lawan jenis yang berimlikasi buruk.
g. Dampak dari kekerasan dalam keluarga adalah kesengsaraan, sakit, dan sebagainya. Sehingga, dengan menamkan rasa empati dengan tujuan tidak terjadi KDRT di kemudian hari.
h. Memberi  pemahaman  agar  peka  dan  tanggap  teradap tindakkekerasan  yang  terjadidi  masyarakat,  sehinggadengan menanamkan  kepedulian  sesama  masyarakat  diharapkan  mampu saling tolong menolong. 171
2. Pendekatan  preventif.  Pendekatan  ini  lebih  menekankan  pada pencegahan  terhadap  kekerasan  dalam  rumah  tangga  bahkan pendekatan  ini  bukan  hanya  dilakukan  sebelum  namun  bagi  korban atau  pelaku  yang  sudah  terjadi  pun  tetap  diberikan  pendekatan sehingga  tidak  terulangi  lagi  dan  dapat  mengurangi  trauma  bagi korban. Berikut langkah-langkah pencegahannya:
a. Memberikan  hukuman  pelaku  KDRT  berdasarkan  jenis  dan beratnya  pelanggaran,  maka  tidak  hanya  signifikan  bagi  pelaku KDRT,  tetapi  juga  kepada  korban  dan  anggota  masyarakat  yang lain.
b. Berikan  insentif  kepada  setiap  person  yang  telah  memberikan kontribusi  besar  untuk  menurunkan,  menghilangkan,  atau mengurangi salah satu jenis kekerasan dalam lingkungan keluarga, sehingga  menghasilkan  proses  kehidupan  yang  tenang  dan menyenangkan.
c. Menentukan  model  penanganan  KDRT  yang  terbaik  berdasarkan keadaan  korban  dan  nilai-nilai  yang  dianut  dalam  keluarga, sehingga penyelesaiannya sangat efektif.
d. Mengobatkan  korban  kekerasan  dalam  lingkungan  keluarga  ke tenagamedis  atau  konselor  sesegera  mungkin  agar  cedera  dan trauma psikologis yang berat dapat dihindari.
e. Menyelesaikan  kasus  kekerasan  dalam  lingkungan  keluarga berdasarkan  cinta  dan  keselamatan  masa  depan  korban,  daripada menciptakan rasa dendam bagi pelaku.
f. Mendesak para pelaku KDRT agar segera bertaubat kepada Tuhan atas  kesalahan  dan  kesalahannya  dalam  melakukan  KDRT  demi menjamin keselamatan seluruh anggota keluarga.
g. Untuk  menghindari  pengaruh  yang  merugikan  bagi  kehidupan masyarakat,  pemerintah  harus  terus  bertindak  tegas  dan  cepat terhadap segala praktik kekerasan dalamkeluarga dengan merujuk pada  Undang  U  KDRT.  Kemampuan  dan  kemauan  anggota keluarga untuk meninggalkan praktik KDRT, kepedulian terhadap
171 Kasmanita  Kasmanita,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 6, No. 2 (December 30, 2019), h. 47.
masyarakat  sekitar,  dan  ketegasan  pemerintah  dalam  menindak praktik  KDRT  yang  terjadi  di  masyarakat  semuanya  berperan dalam menentukan tindakan preventif dan kuratif yang terbaik. 172

## Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam
Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah konsep atau definisi yang diakui  Islam.  Kekerasan  dalam  keluarga  sangat  dilarang  dalam  ajaran Islam.  Perbuatan  fisik  meliputi  perbuatan  pidana  dan  kejahatan  pidana selain pengilangan nyawa, maka kata tindak pidana kekerasan fisik tidak muncul  dalam  hukum  Islam. 173 Menurut  Abdul  Kadir  Audah,  setiap perbuatan  merugikan  orang  lain  yang  berdampak  pada  tubuh,  tetapi tidak  sampai  melenyapkan  nyawa  seseorang,  adalah  perbuatan  pidana. Wahbah  Zuhaili  berpendapat  bahwa  setiap  perbuatan  melawan  hukum kepada  tubuh  manusia,  seperti  menghilangkan  anggota  tubuh  sesorang, melukai, atau memukul, tetapi tidak pada tataran menghilangkan nyawa atau jiwa, adalah tindak pidana selain jiwa. 174
Tindak  pidana  terhadap  non-jiwa  atau  tindakan  kekerasan, sebagaimana  didefinisikan  di  atas,  adalah  tindakan  melukai,  yang meliputi  segala  bentuk  pelanggaran  yang  dapat  melukai  atau  melukai tubuh  manusia,  seperti  luka,  pemukulan,  pencekikan,  pemotongan,  dan pemukulan.  Jika  ditinjau  dari  kacamata  hukum  Islam,  hal  itu  dikenal sebagai  Fiqih  Jinayah.  Jinayah  adalah  sebutan  untuk  sesuatu  yang dilakukan  oleh  seseorang  yang  berhubungan  dengan  kejahatan, berdasarkan dari sisi bahasa. 175
Menurut  pendapat  Dr.  Abdul  Kadir  Audah  dalam  kitab  yang dikarangnya  yakni  at-Tasyri’  al-Jinna’i  al-Islamy  menyebutkan  bahwa kata Jinayah menurut etimologi adalah nama bagi suatu perbuatan yang dilarang  oleh  Syar’i,  yang  meliputi  benda,  harta,  jiwa,  ataupun  selain harta dan jiwa. Sedangkan ahli hukum islam justru kerap memakai Jinayah yakni dalam istilah Jarimah . Jika dikaji lebih lanjut, secara bahasa Jinayah adalah  tindakan  tidak  baik  yang  dikerjakan oleh  seseorang  dengan  hasil buruk.  Adapun Jarimah merupakan  sesuatu  yang  dilarang  oleh  hukum Islam  ketika  perbuatan  tersebut  dilakukan  maka  ancaman  Tuhan melaluihukuman  had  maupun  ta’zir”.  Adanya  larangan  yang  dimaksud terkadang dalam bentuk menjalankan tindakan yang tidak diperbolehkan atau  tidakmenjalankan  hal  yang  disuruh.  Sedangkan  kata  syara’  yang
172 Badriyah Khaleed S.H, Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya (Media Pressindo, 2018). h. 33.
173 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafindo, 2016).
174 Abdul  Aziz,  “Islam  Dan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,” Kordinat:  Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16, No. 1 (April 8, 2017), h. 177. 175 Amrullah  Amrullah  and  Dahliana Dahliana,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Suami  Sebagai  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Pandangan  Hukum Positif Dan Hukum Islam,” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 8, No. 1 (2019), h. 60.
dimaksud  adalah  perbuatan  yang  kemudian  dianggap  sebagai  jarimah jika dilarang oleh Syara’. 176
Pembagian  tindak  pidana  kepada  manusia  para  ulama  membagi sebagai berikut:
1. Tindakan  pada  jiwa  seseorang  secara  mutlak,  yang  tergolong  pada bagian  ini  adalah  perbuatan  yang  dapat  merusak  jiwa  seperti pembunuhan dengan berbagai macamnya.
2. Perbuatan  atas  selain  jiwa  secara  mutlak,  yang  termasuk  pada  bagian ini  adalah  tindakan  yang  sampai  pada  menyentuh  anggota  tubuh seseorang  akan  tetapi  tidak  sampai  pada  perbuatan  yang  dapat menghilangkan nyawa, seperti halnya pemukulan atau penganiayaan.
3. Tindakan atas janin, jika dikaji secara mendalam bahwa janin dianggap makhluk  yang  bernyawa,  namun  ada  kalannya  janin  dianggap  bukan makhluk  yang  bernyawa  apabila  belum  ada  ruh  di  dalamnya,  ketika dianggap jiwa karena memang janin merupakan anak manusia, adapun jika  difahami  bukan  mahluk  bernyawa  sebab  memang  janin  tersebut masih tidak pisah dari bayi tersebut.
Sedangkan sebagian ulama menjabarkan tindakan kejahata (pidana) pada selain nyawa, ketika perbuatan tersebut dikerjakan secara sadar atau tidak  sadar  menjadi  5  pembagian:  1)  Memisahkan  anggota  tubuh  atau yang  sejenisnya,  2)  Menghilangkan  fungsi  anggota  tubuh,  hanya  saja anggota tubuh masih ada, 3) Melukai bagiak muka dan kepala, 4) Melukai selain muka dan kepala dan 5) Melukai yang tidak tergolong pada empat bagian sebelumnya.
Akibat hukum bagi bagi seseorang yang melakukan tindak kejahatan (pidana) terhadap selain jiwa adalah: hukumannya adalah qisas. Menurut bahasa Qisas adalah “tattabi’  al-atsar” yang  bermakna  menelusuri  jejak. Menurut  ulama’  Malikiyyah,  seseorang  yang  melakukan  tindakan penganiayaan  tetap  harus  diterapkan  hukuman qisas ,  lebih-lebih penganiayaan yang dilakukan secara sengaja. Hukuman lain adalah ta’zir , menurut  imam  Malik    bahwa  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana secara  sengaja  maka  harus  di- takzir .  Ketika  hukuman qisas tidak  dapat diterapkan,  maka  kwajiban  membayar  diyat  merupakan  bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana  pengganti  asas  ajaran  pemaaf  yang  sangat  dianjurkan  atu ditekankan dalam Islam. 177

## Penanganan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dalam  Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif
Islam  sebagai  agama  kasih  sayang  sudah  barang  tentu  melarang keras  adanya  kekerasan  dalam  lingkungan  keluarga.  Sedangkan
176 Mu ḥ ammad Abū Zahrah, Al-Jarīmah Wa Al-‘Uqūbah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī (Kairo:
Dar al-Fikr al-Arabi, 1998),  h. 301.
177 Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Badā’i al-Tafsīr (Beirut: Dar Ibn Jauzi, 2006), h. 165.
kekerasan dalam lingkungan keluarga menurut perspektif Islam tergolong pada  bagian  dari  kejahatan  (kriminalitas)  secara  luas.  Meskipun  hukum Islam secara sepesifik tidak ada istilah KDRT atau atau deskripsi tentang KDRT.  Inti  dari  tindakan  kejahatan  terhadap  seseorang  seperti  tindak penganiayaan  yang  termasuk  di  dalamnya  merupakan  tindakan menyakitkan,  dimana  pada  tiap-tiap  kejahatan  sifatnya  dapat  membuat sakit  maupun  pelanggaran  yang  dapat  mengakibatkan  kerusakan  pada tubuh  manusia,  seperti  pelukaan,  pemukulan,  pencekikan,  pemotongan, dan penempelengan, baik dilakukan dalam lingkungan keluarga maupun tidak di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, cara penanganan kekerasan di lingkungan keluarga dalam perspektif fiqh yakni dengan memberikan hukuman  kepada  pelaku  tindak  kejahata  sesuai  dengan  porsi  dari kejahatan  tersebut,  hal  ini  dilakukan  supaya  ada  perhatian  bagi  suami atau  istri  yang  akan  berbuat  tindakan  kekerasan,  dan  tentu  supaya  jera. Sedangkan,  upaya  dalam  melindungi  seorang  wanita  sebagai  korban dalam  tindak  kejahatan  kekerasan  dalam  lingkungan  keluarga  dapat dilakukan  dengan  perjanjian  sebelum  pernikahan  berlangsung  seperti ta’liq talaq, sehingga ketika terjadi pelanggaran seorang perempuan dapat melakukan gugatan. 178
Kehidupan  keluarga  adalah  salah  satu  ajaran  Islam  yang  paling signifikan. Keluarga adalah suatu kesatuan kecil atau pondasi konstruksi masyarakat yang berasal dari keluarga yang tertata rapi dalam kehidupan sehari-hari  dan  pada  akhirnya  akan  terbentuk  dalam  masyarakat  yang tertib.
Akibatnya,  selain  mengatur  hubungan  vertikal  sepertinya  hamba dengan Allah, Islam juga mengatur interaksi horizontal antara hamba dan hambanya  dalam  rangka  membina  keluarga.  Dari  mengatur  dan membangun rumah tangga hingga pembangunannya, Islam memberikan pedoman. Islam juga menempatkan kewajiban pada suami istri, termasuk hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak,  agar tercipta keluarga yang sakinah mawddah wa rahmah. 179
Kekerasan dalam lingkungan keluarga adalah sesuatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena Islam mengajarkan perilaku lembut dan kasih sayang antara lain, kekerasan dalam lingkungan keluarga bisa dilakukan pada siapapun dan dalam bentuk yang bermacam-macam.
Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  yang membahas  Penghapusan  KDRT,  penyelesaian  KDRT  terdapat  ada  empat point:  Kewajiban  Pemerintah  dan  Masyarakat;  Hak  Korban  KDRT; Pemulihan  Korban;  dan  Penyelesaian  KDRT  melalui  Penerapan  Sanksi Hukum.  Maka,  dari  sini  dapat  dilihat  ada  sebuah  perbedaan  dalam
178 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 76.
179 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 41.
penanganan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  antara  KUHP  dengan  UU Nomor 23 Tahun 2004, dimana apabila KUHAP terlihat memperioritaskan penyidikian  bagi  pelaku  tindakkejahatan  yang  kemudian  berlanjut  pada persidangan  dan  hukuman,  namun  dalaa  UU  Nomor  23  tahun  2004 terlihat  lebih  memprioritaskan  pada  perlakuan  terhadap  korban kekerasan sehingga memiliki perlindungan dan merasa diayomi.
Menurut  hemat  penulis  jika  dalam  rumah  tangga  telah  terjadi konflik  atau  keributan  yang  berujung  pada  tindakan  kekerasan  dalam rumah  tangga,  korban  harus  berani  untuk  meyuarakan  apa  yang dirasakan,  yang  kemudian  supaya  ada  tindak  lanjut,  seperti  adanya perdamaian  dengan  memberikan  banyak  nasihat  dengan  melibatkan pihak  ketiga,  atau  dengan  kata  lain  dapat  dilakukan  mediasi.  Mediasi merupakan  usaha  penyelesaian  konflik,  melalui  orang  ke  tiga  yang dianggap  netral  tidak  memihak  karena  sejatinya  sebagi  mediator  tidak memiliki  hak  untuk  memutuskan,  dalam  rangka  untuk  memberi pertolongan bagi pihak yang sedang berperkara, dengan catatan seorang mediator dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara. Al-Qur'an  dan  Hadits  memuat  anjuran  penyelesaian  sengketa pengadilan dengan dua cara, yaitu melalui pembuktian (adjudikatif) atau melalui  perdamaian  (sulh).  Sulh  adalah  metode  penyelesaian  masalah di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai,  tanpa  melalui  pengadilan.  Selain  itu,  sulh  memberikan kesempatan  bagi  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  mengambil tindakan yang tepat dalam situasi di mana mereka berada. 180
Proses  pembuktian  tidak  mempersulit  penyelesaian  kasus  mereka. Selain  itu,  Sulh  adalah  usulan  dari  firman  Allah  dalam  Surah  an-Nisa yang  artinya:  “ Dan  jika  seorang  wanita  khawatir  akan  nusyuz  atau  sikap tidak  acuh  dari suaminya,  maka  tidak  mengapa  bagi  keduanya  mengadakan perdamaian  yang  sebenar-benarnya,  dan  perdamaian  itu  lebih  baik  (bagi mereka)...” (QS  an-Nisa’: 128)
Allah  mengungkapkan  dalam  ayat  sebelumnya  bahwa  mesti  ada perselisihan  di  dalam  rumah  tangga,  dan  perselisihan  ini  tidak  harus diselesaikan  di  pengadilan.  Allah  memerintahkan  sulh  (damai)  untuk menyelesaikan  berbagai  perselisihan  sebelum  memasuki  ranah pengadilan.  Dengan  demikian,  menjadi  pelajaran  bagi  umat  manusia untuk senantiasa menangani konflik secara damai dalam situasi apapun yang dihadapi.
Tujuan utama hukum Islam adalah menegakkan semua aturan yang berlaku bagi umat manusia dan untuk menghasilkan manfaat yang tidak berakhir  pada  titik  itu,  tetapi  berlanjut  tanpa  batas.  Dengan  demikian, jika mediasi berhasil, hubungan baik dapat dipulihkan,  perceraian dapat
180 Muhammad Zainuddin Sunarto, “Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi  Tentang  Perceraian  di  Pengadilan  Agama,” AT-TURAS:  Jurnal  Studi  Keislaman 6, No. 1 (August 19, 2019), h. 97.
dihindarkan,  dan  keluarga  serta  keturunannya  terlindungi.  Hifd  al-nasl (memelihara  keturunan)  merupakan  salah  satu  maqashid  syariah,  yang artinya  tujuan  pernikahan  adalah  untuk  menciptakan  keturunan;  jika terjadi perceraian, maka tujuan perkawinan tersebut menjadi batal.
Hukum  Islam  melarang  kekerasan  terhadap  perempuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34, pemukulan terhadap istri  yang  melakukan  nusyuz  harus  dipandang  sebagai  tindakan  untuk memberi  pelajaran,  bukan  untuk  melukai  atau  bahkan  melakukan kekerasan.  Umumnya,  pemukulan  yang  dilakukan  dalam  kasus  nusyuz tidak  boleh  menyebabkan  cedera.  Sementara  itu,  perbuatan  suami  yang memukul  istrinya  sampai  dia  dirugikan  atau  kekerasannya  terhadap istrinya  dapat  dinyatakan  sebagai  nusyuz  terhadap  istrinya.  Konsep nusyuz  seorang  istri  terhadap  suaminya,  yang  dahulu  diartikan  sebagai ketidaktaatan  seorang  istri  terhadap  suaminya,  yang  meliputi  keluar rumah  tanpa  izin  dan  lain-lain,  perlu  direvisi.  Karena  ini  juga  memiliki konsekuensi  hukum.  Bahkan  tanpa  hadits  yang  membolehkan  suami memukul  istrinya  yang  berzina,  serta  ayat  Al-Qur'an  surat  al-Baqarah ayat  229  yang  membolehkan  suami  mempersulit  istrinya,  dapat dirumuskan  bahwa  Perbuatan  nusyuz  istri  terhadap  suaminya  yang membolehkan suami memukulnya terjadi ketika istri melakukan fahisyah mubayyinah  (terbukti  melakukan  perbuatan  keji),  yaitu  zina  sehingga norma  dan  nilai  syariat  Islam  dalam  lingkup  empiris  (apalagi  bila digabungkan  dengan  UU  Nomor  23  Tahun  2004  mengatur  tentang PKDRT)  dapat  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  seperti kebebasan berekspresi.

## C. Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelesaian  KDRT mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  terkait Penghapusan  KDRT  terbagi  menjadi  empat  bagian,  yaitu  Kewajiban Pemerintah  dan  Kewajiban  Masyarakat;  Hak-Hak  Korban  KDRT; Pemulihan  Korban;  dan  Penyelesaian  KDRT  Melalui  Penerapan  Sanksi Hukum.  Sedangkan  KUHAP  mengutamakan  pelaku  untuk  segera diselidiki,  dilanjutkan  dengan  persidangan  dan  hukuman.  Kekerasan dalam rumah tangga tidak diakui sebagai kata atau definisi dalam hukum Islam.  Akan  tetapi,  inti  dari  tindak  pidana  terhadap  seseorang,  seperti penganiayaan,  termasuk  tindakan  menyakiti,  yang  meliputi  segala  jenis pelanggaran  yang  dapat  melukai  atau  menyebabkan  kerusakan  pada tubuh  manusia,  seperti  luka,  pemukulan,  pencekikan,  pemotongan,  atau pemukulan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar rumah tangga. Dengan demikian, menurut hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga diatasi  melalui  pengenaan  sanksi/hukuman  yang  proporsional  dengan jenis  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku;  Hal  ini  dilakukan  untuk menarik  perhatian  suami  atau  istri  yang  melakukan  tindak  kekerasan,
serta  untuk  memberikan  efek  jera.  Sementara  itu,  hukum  Islam melindungi  perempuan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan mewajibkan suami untuk menyepakati istri saat akad nikah (Sighat Taliq Talaq) dan hak perempuan untuk menceraikan suaminya (Khulu').

## Referensi
Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. Badā’i al-Tafsīr . Beirut: Dar Ibn Jauzi, 2006.
Amrullah,  Amrullah,  and  Dahliana  Dahliana.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Suami  Sebagai  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam.” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 8, No. 1 (2019).
Aziz,  Abdul.  “Islam  Dan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.” Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16, No. 1 (April 8, 2017).
Azzahra,  Noor  Fatimah.  “Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Perspektif Hak Asasi Manusia.” Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya 2, No. 1 (July 29, 2017).
Cholil,  Mufidah. Psikologi  keluarga  Islam  berwawasan  gender .  Edited  by Kawakib  Ahmad  Nurul.  Malang,  Jawa  Timur:  UIN-Maliki  Press, 2014.
Jannah,  Maya.  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (  Studi  Putusan  No.  616  /  Pid.B  /  2010  /  Pn-Rap  ).” Jurnal  Ilmiah Advokasi 5, No. 2 (September 15, 2017).
Kasmanita,  Kasmanita.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 6, No. 2 (December 30, 2019).
M.A,  Dr  Faisal  Ananda  Arfa,  and  Dr  Watni  Marpaung  M.A. Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi . Prenada Media, 2018.
Maisah,  Maisah,  and  Yenti  Ss.  “Dampak  Psikologis  Korban  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kota  Jambi.” ESENSIA:  Jurnal  Ilmu-Ilmu Ushuluddin 17, No. 2 (October 1, 2016).
Murniati,  A.  Nunuk.  P. Getar  Gender:  Buku  Pertama .  Magelang:  Yayasan Indonesia Tera, 2004.
Muslich,  Ahmad  Wardi. Hukum  Pidana  Islam .  Jakarta:  Sinar  Grafindo,
2016.
Nasution,  Khoiruddin.  “Menghapus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Dengan  Kajian  Normatif-Yuridis:  Analisis  Interdisipliner  Dengan Pembedaan  Nash  Objektif  dan  Temporal.” JURIS  (Jurnal  Ilmiah Syariah) 17, no. 1 (June 30, 2018).
Niza,  Irwan,  and  Abdul  Sakban.  “Penyelesaian  Kasus  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (Kdrt)  Di  Luar  Pengadilan.” Civicus :  Pendidikan- Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5, No. 1 (March 30, 2017).
Nur,  Muhammad  Tahmid. Menggapai  Hukum  Pidana  Ideal  Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional . Deepublish, 2018.
Ridwan. Kekerasan  Berbasis  Gender  (Rekonstruksi  Teologis,Yuridis,  Dan Sosiologis) . Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2016.
Rofiah, Nur. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam.” Wawasan:  Jurnal  Ilmiah  Agama  dan  Sosial  Budaya 2,  No.  1  (June  30, 2017).
S.H, Badriyah Khaleed. Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya . Media Pressindo, 2018.
Soeroso,  Moerti  Hadiati. Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif Yuridis Viktimologis . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Sukardi,  Didi.  “Kajian  Kekerasan  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 9, No. 1 (June 1, 2015).
Sunarto,  Muhammad  Zainuddin.  “Mediasi  Dalam  Perspektif  Maqashid Syariah:  Studi  Tentang  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama.” AT- TURAS: Jurnal Studi Keislaman 6, No. 1 (August 19, 2019).
Yunus,  Ahmad,  and  Supianto  Supianto.  “Pemahaman  Masyarakat Terhadap  UUPKDRT  Serta  Dampaknya  Terhadap  Terjadinya Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.” JURNAL  RECHTENS 8,  No.  2 (December 31, 2019).
Zahrah,  Mu ḥ ammad  Abū. Al-Jarīmah  Wa  Al-‘Uqūbah  Fī  Al-Fiqh  Al-Islāmī . Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998.