## Politea : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN      : 2621-0312 e-ISSN   : 2657-1560 Vol. 4  No.  2  Tahun 2021 Doi : 10.21043/politea.v4i2.11735 http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea
Wacana Poros Partai Islam untuk PILPRES 2024: Politik Identitas atau Penggalangan Suara Kritis?

## Daniel Rusyad Hamdanny, Khoiruddin Mukhtar
Pascasarjana KPI UIN SGD Bandung
danielhamdanny@gmail.com , khoiruddin@uinsgd.ac.id

## Abstract
Amidst  the  increasing  societal    polarization,  after  the  2014  and  2019  Indonesia’s  presidential  elections,  identity politics has been reintroduced by Islamic political parties. The discourse on the Islamic political axis sprang due to the fact that the incumbent was constitutionally unable to run again as a presidential candidate. The level of public trust toward the executive is continously declining, along with the strengthening of critical voices that have been ignored  by  the  Government.  From  the  internal  side,  various  surveys  favoring  some  Islamic  political  figures stimulated the realization of the Islamic political axis  to win the 2024contestation. This study seeks to discuss the attitudes of Islamic party elites towards Islamic political axis for the 2024 election, using content analysis methods toward various literature sources; books, journals, survey reports, conference proceeding as well as news articles on the discourse of the Islamic  Party  Axis Coalition. The study  used the Barth, Haller dan Punsher’s theory of identity  and  Lijphart  and  Riker’s  political  coallition  as  theoretical  basis.  The  Islamic  political  axis    as  identity politics  is  more  appropriate  to  be  seen  as  an  effort  to  build  the  collective  awareness  of  the  ummah  to  rise  up, synergize, and fight for justice through the political system, instead of striving towards the formalization of Islam. The difference in the attitude of the political party  elites towards  the discourse of the Islamic party axis  - in the form  of  support,  rejection  and  skepticism  –  eventually  depends  on  the  perspective  of  the  elite  in  positioning identity  politics  and  political  Islam  against  socio-political  map  of  Indonesia  today.  In  fact,  rejecting  the  idea  of identity politic due to diversity reason is just the same as denying diversity itself. Especially, when the government is perceived to be incapable of making Indonesia to be “a shared home" for its entire citizens, the Islamic Party Axis Coalition can act as solidarity maker for consolidating Indonesia.
Keywords: Islamic Party Axis Coalition; political identity; 2024 presidential election

## Abstrak
Di  tengah  polarisasi  masyarakat  yang  semakin  tajam  pasca  pilpres  2014  dan  2019,  isu  politik  identitas  kembali digulirkan  partai  politik  Islam.  Wacana  poros  Islam  mencuat  diantaranya  disebabkan  petahana  yang  secara konstitusi tidak dapat maju kembali sebagai capres. Tingkat kepercayaan publik terhadap eksekutif yang menurun, seiring  menguatnya  suara  kritis  yang  selama  ini  cenderung  diabaikan.  Dari  internal  ummat,    tokoh-tokoh  politik Islam  yang  diunggulkan  berbagai  survei  semakin  menstimulasi  terwujudnya  wacana  koalisi  poros  Islam  untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Penelitian ini berupaya membahas sikap elit parpol Islam terhadap wacana Poros  Islam  pada  Pilpres  2024  menggunakan  metode  analisis  isi  ( content  analysis )  terhadap  berbagai  sumber literatur;  buku,  jurnal  ilmiah,  rilis  hasil  survei,  artikel  prosiding  konferensi,  serta  karya  jurnalistik  mengenai wacana Koalisi Poros Partai Islam, ditinjau dari teori politik identitas Barth, Haller dan Punsher dan teori koalisi partai politik Lijphart dan Riker. Bahwa poros partai Islam sebagai politik identitas lebih tepat dipahami sebagai upaya membangun kesadaran kolektif ummat untuk bangkit, bersinergi memperjuangkan keadilan melalui sistem politik, alih-alih perjuangan identitas menuju formalisasi Islam. Perbedaan sikap elit terhadap wacana poros partai Islam -berupa dukungan, penolakan dan skeptisisme- merefleksikan perspektif elit terhadap politik identitas, Islam politik dan peta sosial-politik hari ini. Sejatinya menolak gagasan koalisi parpol berbasis identitas dengan alasan
kebhinekaan,  sama  halnya  dengan  mengingkari  kebhinekaan  itu  sendiri.  Terlebih,  ketika  Pemerintah  dipandang tidak cakap merawat Indonesia sebagai “rumah besar” milik bersama, Koalisi Poros Partai Islam sejatinya dapat menjadi pintu masuk untuk merajut kembali persatuan, menghimpun kekuatan menuju Indonesia yang lebih baik.
Kata kunci: Koalisi Poros Partai Islam; Politik identitas; Pilpres 2024

## Pendahuluan (Introduction)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, sebagaimana hasil riset Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 5 Mei 2021, berada pada  kisaran  angka  63,1  persen,  dengan  penilaian  kinerja  presiden  dan  wakil  presiden  mencapai angka  6  dari  skala  1-10.  Angka  tersebut  menurun  cukup  signifikan  dari  tingkat  kepuasan  public periode pertama pemerintahan Jokowi sebesar 77,2 persen (data Alvara Research Center per Januari 2015).  Penilaian  publik  terhadap performance lembaga  pemerintahan  secara  umum  juga  hampir sama. Tingkat kepuasan publik terhadap partai politikberkisar pada 53,3 persen, DPR di angka 55,2 persen, dan DPRD pada angka 59,5 persen.
Angka  kepuasan  publik  hari  ini  bagi  petahana  bukan  segalanya,  mengingat  rezim  Jokowi telah memasuki periode kedua sehingga tidak dapat maju kembali pada pilpres 2024. Terlebih roda pemerintahan  bergulir  di  atas  siklus  pandemi  covid-19,    sehingga  banyak  kebijakan  tidak  populis yang  berorientasi  pada  penyelamatan  jiwa  dan  pemulihan  ekonomi  ditempuh,  seperti  kebijakan PSBB/PPKM,  pembatasan  kegiatan,  pengurangan  hari  libur  nasional,  peniadaan  mudik, penyesuaian  tunjangan  ASN  hingga  wacana  penerapan  pajak  pada  sembako,  persalinan  dan pendidikan.
Bahkan  sebelum  covid  19  mewabah,  kebijakan  pemerintah  yang  banyak  disoroti  publik adalah  penambahan  utang  luar  negeri  yang  meningkat  150%  dalam  kurun  5-6  tahun.Total  utang negara, termasuk BUMN per Juni 2021 mencapai Rp8.504 triliun. Didik J. Rachbini, peneliti senior INDEF memprediksi di akhir periode Jokowi, pemerintahan akan mewariskan lebih dari Rp10.000 triliun kepada presiden berikutnya,” ungkap Rachbini melalui keterangan pers (bisnis.tempo, 2021).

## 10 Negara dengan Utang Luar Negeri Terbesar (per Desember 2019)
No Negara Utang LN* Pendapatan* (APBN) ULN/Revenue 1 RRC 2,100 3,622 58% 2 Brazil 569.39 382.44 149% 3 India 560.03 468.74 119% 4 Rusia 490.72 468.65 105% 5 Meksiko 469.72 254.26 185% 6 Turki 440.78 188.26 234% 7 Indonesia 402.72 128.55 313% 8 Argentina 279.30 126.41 221% 9 Afrika Selatan 188.10 76.30 247% 10 Thailand 180.23 107.05 168% *) dalam miliar USD
Sumber : Debt Statistics 2021, CIA Fact Book dan Kompas.com
Tabel 1. Besaran Utang Luar Negeri Negara Debitur Terbesar berbanding Pendapatan Tahunan
Aspek  lain  yang  banyak  disoroti  adalah  penegakan  hukum  yang  terkesan  tebang  pilih  dan sikap  anti-kritik  pemerintah.  Herlambang  Wiratraman,  pakar  Hukum  Tata  Negara  Universitas Airlangga  memandang  bahwa  kualitas  demokrasi  Indonesia  di  bawah  rezim  Joko  Widodo mengalami  penurunan,  salah  satunya  tampak  pada  minimnya  suara-suara  kritis  dari  kampus. Herlambang  berpendapat  bahwa  kondisi  Indonesia  mengarah  menuju  otoritarianisme  sebagai konsekuensi  dari  apa  yang  disebut  oleh  Edward  Aspinall  sebagai  regresi  demokrasi.  M.  Nasir Djamil, anggota DPR RI dari Fraksi PKS menilai sektor penegakan hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak berjalan dengan baik. Presiden Jokowi telah gagal mewujudkan keamanan dan ketenangan dalam bidang tersebut (Dpr.go.id, 2019).
Aspek  hukum  dan  keamanan  dipersepsi  paling  buruk  berdasarkan  survei  yang  dilakukan Indonesia Political  Opinion (IPO). Penilaian  tersebut  ditengarai kinerja Jokowi-Ma'ruf  Amin  yang dianggap lemah pada upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan survei IPO, 56 persen responden menyatakan kinerja di bidang hukum buruk, 8 persen diantaranya menilai sangat buruk. Hanya 29 persen yang memberi penilaian moderat atau cukup baik. Persepsi buruk masyarakat terhadap potret supremasi  hukum  dipantik  oleh  korupsi  yang  semakin  menguat,  bahkan  tak  jarang  melibatkan oknum aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan aparat Komisi Pemberantasan Korupsi.
Survei  diikuti  oleh  170  tokoh  dan  ahli  yang  terdiri  dari  peneliti  dari  perguruan  tinggi, lembaga  penelitian,  dan  asosiasi  keilmuwan  sosial,  62  persen  menyatakan  ketidakpuasan  dalam pemberantasan  korupsi,  56  persen  responden  tidak  puas  dengan  independensi  penegak  hukum.  52 persen  merasa  tidak  puas  dengan  kebebasan  berpendapat.  Kemudian  48  persen  merasa  tak  puas dengan  kualitas  kebijakan.  Kemudian  36  persen  lainnya  merasa  tidak  puas  dengan  aspek penegakkan hukum lainnya.
Beberapa  catatan  kritis  terhadap  pemerintah  terkait  dengan  penegakan  hukum  misalnya proses pembubaran HTI  dan FPI tanpa didahului  proses pengadilan, kasus pembunuhan ( unlawful killing )  aparat  kepolisian  terhadap  enam  anggota  FPI,  pelemahan  KPK  melalui  mekanisme perundangan,  UU  ITE  yang  menjadi  alas  hukum  penangkapan  tokoh-tokoh  yang  kritis  dan dianggap anti pemerintah, Kasus Harun Masiku yang tak kunjung menemui titik terang,  hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang melibatkan oknum kejaksaan dan kepolisian, Korupsi Tanjung Balai yang melibatkan KPK, Korupsi Bansos yang melibatkan Menteri Sosial serta disinyalir melibatkan para  petinggi  partai  penguasan,  dan  kasus  lainnya  yang  mengkonfirmasi  tesis  Mahfud  MD  bahwa korupsi di Tanah Air semakin meluas setelah reformasi bergulir.Sebelum reformasi tindak korupsi terkonsentrasi  di  lingkaran  penguasa,  berbeda  dengan  fakta  bahwa  saat  ini  tindak  kejahatan koruptor telah  menjalar ke semua lini, horizontal maupun vertikal (Kompas.com, 2021b).
Problematika  ideologi,  politik,  sosial,  budaya,  ekonomi,  hukum  dan  kualitas  demokrasi sebagaimana  diuraikan  tersebut,  memicu  konsolidasioposisi  dalam  menghimpun  kekuatan  menuju pilpres  2024.  Sebagaimana  Jokowi  yang  merupakan  aktor  kunci  kemenangan  PDIP  pada  dua pemilu  sebelummya  pada  2014  dan  2019  secara  konstitusional  tidak  dapat  maju  kembali  sebagai capres pada 2024, maka  semua parpol atau koalisi  parpol memiliki kans untuk  mengusung capres dengan  bekal  20  persen  kursi  DPR  atau  25%  suara  sah.    Jika  ambang  batas  pencalonan  presiden ( presidential  threshold ) tersebut  tidak dibatalkan  MK, maka peta koalisi  dan konfigurasi  elektoral parpol  memungkinkan  munculnya  satu  sampai  tiga  pasang  capres-cawapres.  Diantara  wacana koalisi yang mengemuka adalah usulan poros partai Islam yang mulai menggema pasca pertemuan
presiden  PKS  dan  ketua  umum  PPP  pada  14  April  2021  dilanjutkan  bersama  ketua  umum  PKB pada  28  April  2021.Namun  demikian,  konstituen  parpol  Islam  di  tanah  air  berbeda  sikap  dan pandangan  terhadap  wacana  poros  Islam.  Berkaca  pada  pernyataan  sikap  para  elit,  parpol  Islam terbagi ke dalam tiga suara; mendukung, menolak dan skeptis terhadap perlu atau tidaknya parpol Islam berkoalisi dalam mengusung kandidat capres dan cawapres pada pemilu 2024.
Penelitian  terdahulu  mengenai  wacana  poros  Islam  telah  dilakukan  diantaranya  oleh  Esty Ekawati, peneliti LIPI, pada 2015, paper berjudul “Koalisi Partai Islam di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014” menyimpulkan bahwa koalisi parpol Islam tidak terjadi pada  pilpres  2014  disebabkan  tiga  faktor,  yaitu  perbedaan  sistem  pemilihan  presiden  secara langsung pada 2014 dibandingkan dengan pilpres pada 1999 melalui mekanisme Sidang  Istimewa MPR,  kalkulasi  politik  berbasis  pragmatisme  dan  distribusi  kekuasaan,  serta  tidak  adanya  figur yang  dapat  mempersatukan  ummat.  Penelitian  lainnya  yang  sejenis  dilakukan  M.  Nur  Rofiq Addiansyah dari IAIN Kudus pada tahun 2019. Dalam makalahnya berjudul “Koalisi Partai Politik Islam pada Pilpres 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis” Addiansyah menyimpulkan bahwa aspek ideologis  tidak  menjadi  faktor  penentu  dalam  konfigurasi  koalisi  yang  sangat  sarat  dengan pragmatisme politik.
Berbeda  dari  kedua  penelitian  tersebut,  peneliti  mencoba  untuk  menyoroti  sikap  dan persepsi  elit  parpol  Islam  terhadap  wacana  poros  Islam  sebagai  suatu  politik  identitas,  dan mendiskusikan  kemungkinan  poros  Islam  sebagai  lokomotif  suara  oposisi  menuju  pilpres  2024. Penelitian  ini  berfokus  pada  nalar  ( rationale) politik  para  tokoh  ditinjau  dari  perspektif  politik identitas  dan  teori  koalisi  partai  politik  Lijhpart  dan  Riker  untuk  menjawab  apakah  poros  Islam dapat dilihat sebagai perjuangan politik identitas? apakah politik identitas tersebut berorientasi pada tujuan  ideologis  partai  atau  sebatas  kepentingan  (pragmatisme)  politik?  Di  samping  itu,  apakah poros  Islam  pada  pilpres  2024  merupakan  sebuah  penggalangan  suara  oposisi  yang  memosisikan Islam  sebagai  lokomotif  terhadap  suara-suara  kritis  yang  selama  ini  tidak  didengarkan  oleh pemerintah?
Penelitian  ini  merupakan  studi  dokumentasi  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode  yang digunakan  adalah  analisis  isi  ( content  analysis ).  Objek  kajian  berupa  literatur;  pustaka,  ebook, jurnal  ilmiah,  rilis  hasil  survei,  artikel  prosiding  konferensi,  serta  artikel  jurnalistik  mengenai wacana poros Islam ditinjau dari Teori Politik Identitas Barth, Haller dan Punsher dan Teori Koalisi Partai  Politik  Lijphart  dan  Riker.  Penelaahan  terfokus  pada  nalar  ( rationale) elit  parpol  Islam sebagaimana  tampak  pada  wacana  poros  Islam  yang  berkembang.  Penelitian  ini  mencoba  untuk menjawab  apakah  poros  Islam  dapat  dilihat  sebagai  perjuangan  politik  identitas?  apakah  politik identitas tersebut berorientasi pada tujuan ideologis partai atau sebatas kepentingan (pragmatisme) politik?  Kemudian,  apakah  poros  Islam  pada  pilpres  2024  dapat  juga  dilihat  sebagai  upaya penggalangan  suara  oposisi  dengan  memosisikan  Islam  politik  sebagai  penghimpun  suara-suara kritis yang selama ini terkesan diabaikan?

## Pembahasan (discussion)

## Identitas dan Politik Identitas
Identitas  merupakan  pengakuan  terhadap  seseorang  atau  suatu  kelompok  tertentu  yang menjadi  satu  kesatuan  entitas  yang  ditandai  dengan  keterlibatannya  dalam  satu  kelompok  atau golongan  tertentu  ,  menurut    (Suparlan:  2004  hal.  25).Identitas  sosial  misalnya  memosisikan individu  di  dalam  relasi  atau  interaksi  sosialnya,  sedangkan  identitas  politikmenentukan  posisi individu  di  dalam  suatu  komunitas  melalui  suatu  rasamemilki  ( sense  of  belonging )  sekaligus menandai posisi subjekyang lain di dalam suatu pembedaan ( sense of otherness ) (Harahap, 2014).
Identitas,  menurut  Frederik  Barth,  memiliki  dua  aspek,  yaitu  perbedaan  yang  ditonjolkan yang kemudian menjadi marka antara “kami” dan mereka  –selanjutnya disebut aspek bentuk atau form-  dan  aspek  kognitif,  afektif  dan  dalam  banyak  kasus  aspek  fisik  atau  jasmani  yang dipredikatkan  terhadap  suatu  kelompok  –selanjutnya  disebut  aspek  isi  atau  konten.  Identitas  tidak hanya  dikonstruksi  di  atas  konten  kognitif,  atau  semata-mata  membedakan  antara  “kami”  dari “mereka.Untuk  memahami  identitas  seseorang  dan  suatu  kelompok,  diperlukan  analisis  mengenai saling keterpengaruhan ( mutual influence ) antara aspek bentuk- misalnya pengakuan diri- dan aspek isi yang menjadi batasan-batasan pembeda (Schafer, 2014).
Politik  identitas  sendiri  merupakan  penjabaran  dan  pengorganisasian  dari  identitas  politik warga  negara  berkaitan  dengan  orientasi  politik  yang  dianut.  Politik  identitas,  dalam  perspektif historis  lahir  sebagai  upaya  pemulihan  hak  atau  pencarian  keadilan  dari  sebuah  kelompok  sosial yang  merasa  diintimidasi  dan  didiskriminasi  oleh  dominasi  negara  dan  pemerintah  dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Haller dan Punsher mendefenisikan politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang berfokus pada perbedaan (difference) sebagai arus kategori sosial- politik.  Gerakan  demikian  muncul  sebagai  konsekuensi  atas  kegagalan  narasi  besar,  seperti  ide mengenai kebebasan dan toleransi. Akibatnya politik diferensial menjadi penamaan baru dari politik identitas; rasisme, feminisme hingga konflik berbasis etnis. Termin politik identitas, menurut Syafii Ma’arif  mulai  dikenal  sejak  1960  di  AS  yang  saat  itu  dihadapkan  pada  praktik  penindasan  yang dilakukan  oleh  dominasi  arus  besar  dalam  sebuah  bangsa  atau  negara.  Diskriminasi  rasial, khususnya  terhadap  warga  kulit  hitam  dan  etnis  hispanik,  serta  hegemoni  kapitalis  yang  hanya memihak  para  pemodal  yang  umumnya  dikuasai  golongan  putih  tertentu  (Maarif  &  Dkk,  2010). Berkaca  pada  latar  belakang  eksistensinya,  politik  identitas  merupakan  upaya  membangun kesadaran  golongan  untuk  bangkit  memperjuangkan  hak-hak  yang  dirampas  dan  berjuang memperoleh keadilan. Partai politik, yang menjadi objek pada penelitian ini dapat dipahami sebagai wadah atau sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk mewujudkan keinginan untuk mengisisuatu jabatan politik tertentu (Ekawati, 2015)..

## Partai Politik
Neumann  mendefinisikan  partai  politik  sebagai  organisasi  artikulatif  melibatkan  pelaku- pelaku  politik  yang  berupaya  menguasai  pemerintahan  dan  bersaing  untuk  memperoleh  dukungan rakyat  dengan  beberapakelompok  lain  yang  mempunyai  pandangan  berbeda  (Budiarjo,  2008). Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum guna menempatkan kadernya untuk mengisi suatu jabatan publik (Sartori, 2005). Adapun  partai  politik  Islam,  sebagaimana  diuraikan  Rido  dan  Romli,  dapat  dipahami  dalam  tiga
kategori. Pertama, partai Islam memiliki dasar ideologi atau berasaskan Islam. Kedua, partai Islam merupakan  partai  yang  memiliki  dasar  ideologis  Islam  dan  Pancasila.Ketiga,  partai  Islam merupakan  partai  yang  berasaskan  Pancasila  namun  memiliki  basis  massa  Islam  (Addiansyah, 2019).

## Koalisi Partai Politik
Konsep  ketiga  yang  menjadi  objek  kajian  dalam  penelitian  merupakan  koalisi  politik. koalisi dimaknai sebagai aktivitas politik yang lazim terjadi pada sistem multipartai. Koalisi politik umumnya  terjalin  dikarenakan  tiga  alasan.  Pertama,  tuntutan  suara  elektoral  yang  tak  dapat dipenuhi oleh hanya satu parpol, sebagai pra-syarat kandisasi capres-cawapres. Kedua, ikatan atau persamaan ideologis, orientasi politik atau kesamaan persepsi dalam menyikapi suatu keadaan atau kebijakan.  Ketiga,  pemilu  multipartai  mengisyaratkan  adanya  pola  politik  posisi  kontra  oposisi, sebagai  mekanisme check  and  balance ,  sehingga  koalisi  politik  tidak  bisa  dihindarkan  (Ekawati, 2015).  Terdapat  enam  teori  koalisi,  sebagaimana  dipopulerkan  Lijphart  dan  menjadi  landasan teoretis  pada  analisis  poros  Islam  dalam  penelitian  ini.  Pertama,  teori Minimal  Winning  Coalition (MWC)  yang diperkenalkan oleh William H. Riker dengan asumsi  intinya bahwa berbekal  koalisi yang  ramping,  sekadar  memenuhi  syarat  kemenangan  elektoral,  maka  partai  politik  dapat memaksimalkan kekuasaan pada kursi kabinet. Kedua, teori Minimum Size Coalition (MSC) yang sebangun  dengan  asumsi  MWC  dengan  menggenapi  kesimpulan  logis,  yaitu  jika  parpol  hendak mengesampingkan  mitra  yang  tidak  dibutuhkan  guna  memaksimalkan  kekuasaan  eksekutif, begitupun  penguasaan  kursi  parlemen  cukup  dengan  50+1  kursi  agar  memudahkan  pengambilan suatu  kebijakan.  Ketiga,  koalisi  dengan  partai  yang  lebih  kecil  secara  elektoral  guna memaksimalkan  posisi  tawar  ( bargaining  position ).  Keempat,  teori  Minimal  Range  Coalition (MRC)  dengan  asumsi  dasar  bahwa  akan  lebih  mudah  membentuk  dan  mempertahankan  koalisi dengan  partai-partai  yang  memiliki  kesamaan  pandangan  dan  preferensi  kebijakan  yang  serupa. Kelima,  Minimal  Connected  Winning  Coalition  (MCWC)  yang  salah  satunya  dikembangkan  oleh Robert Axelroid. Asumsi inti dari MCWC bahwa koalisi terjalin atas kedekatan antar partai, bahwa pertama-tama  koalisi  akan  terjadi  dengan  “tetangga”  terdekat  parpol  dan  akan  menjalar  sehingga terbentuk  koalisi  mayoritas.  Keenam,  koalisi  berbasis  kebijakan  (Policy-viable  coalition)  dengan asumsi  dasar  bahwa  parpol  lebih  mengutamakan  program  kebijakan  daripada  memperebutkan kekuasaan eksekutif. Bahwa kekuasaan sesungguhnya berada di ranah legislatif, di mana berbagai kebijakan dibuat untuk kemudian dilaksanakan oleh kabinet . (Lijphart: 1999 hal. 95).

## Pragmatisme Politik
Konsep berikut yang menjadi objek kajian adalah pragmatisme politik yang menjadi benalu dalam  proses  koalisi  dan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Bahwa  seluruh  partai  politik  pada dasarnya  memiliki  kepentingan  yang  sama,  yaitu  memelihara  eksistensi  mereka.  Untuk  mencapai tujuan  tersebut,  salah  satu  jalan  yang  ditempuhsebagaimana  dijelaskan  Katz  dan  Mair  adalah dengan  praktik  politik  kartel,  yakni  partaipolitik  menjadi  agen  negara  dan  menggunakan  sumber daya  milik  negara  untuk  memenuhi  kepentingan  kolektif  partai  dengan  melepaskan  berbagai perbedaan ideologis mereka demi kepentingan tertentu (Katz & Mair, 1995).
Berpijak pada teori identitas, politik identitas, teori koalisi dan pragmatisme politik tersebut, penelitian  ini  mencoba  menganalisis  sikap  elit  parpol  Islam  terhadap  wacana  poros  Islam  sebagai politik  identitas  yang  dimaknai  sebagai  perjuangan  ideologis,  kepentingan  pragmatis  atau  sebagai upaya penggalangan kekuatan oposisi menuju pemilu dan pilpres 2024.

## Sikap dan Pernyataan Elit terhadap Wacana Poros Islam
Wacana  koalisi  poros  partai  Islam  menuju pemilu  2024  mulai  mengemuka  sejak  April  2021.
Pada  Rabu,  14  April  2021,  pengurus  DPP  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  bertandang  ke kantor pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan, guna menjalin slaturahmi  kebangsaan  dan  membahas  berbagai  isu,diantaranya  terkait  kerjasama  parlemen  dan Pemilu/Pilpres  2024.  Sekjen  DPP  PKS,  Aboe  Bakar  Alhabsyi  menuturkan  salah  satu  pembahasan antar  pimpinan  partai  adalah  kesamaan  keduanya  sebagai  partai  Islam.  Aboe  menyinggung kemungkinan terjalinnya koalisi atau poros parpol Islam. “Itu (membentuk poros partai Islam, pen) ide bagus. Jadi, PKS prinsipnya partai yang visinya rahmatan lil alamin”, “Penjajakan ini masih ada 2,5 tahun atau tiga tahun, sangat  memungkinkan (poros  Islam),” jelas Aboe di  Markas DPP PKS (Republika, 2021a).
Senada  dengan  optimisme  Aboe,  Ketua DPP  PPP,  Dony  Ahmad  Munir  melihat  peluang dan  harapan  supaya  partai-partai  Islam  dapat bersinergi  dan  membentuk  poroskoalisi.  PPP berupaya untuk membuka kemungkinan terjalinnya koalisi  tersebut.  Dony  memandang  perlunya ikhtiar, komunikasi dan koordinasi diantara parpol Islam yang ada. "Memang ada harapan umat Islam menginginkan partai-partai Islam bersatu. Harapan ini tentunya harus kami sambut dengan mengikhtiarkan, berkomunikasi, berkoordinasi dengan  partai-partai  Islam  yang  ada,"  tutur  Dony pada  kegiatan  rilis  survei  Puspoll  Indonesia mengenai  wacana  poros  Islam  pada  Minggu,  23 Mei 2021 (tempo.com, 2021).
Foto  2.  Ketua  Umum  PKB  Muhaimin
Iskandar (kiri) berdiskusi bersama Presiden  PKS  Ahmad  Syaikhu  (kanan) saat  melakukan  Silaturahim  Kebangsaan pada  Rabu28  April  2021  di  Kantor  DPP PKB, Jakarta. Sumber: www.kompas.com
Foto.  1.  Presiden  PKS  Ahmad  Syaikhu (kiri)  berdiskusi  dengan  Ketua  Umum  PPP Suharso  Monoarfa  (kanan)  pada  rangkaian Silaturahim  Kebangsaan  di  Kantor  Pusat  DPP PKS  di  Jl  Simatupang,  Pasar  Minggu,  Jakarta Selatan  pada  Rabu  14  April  2021.  Sumber: republika.id
Wacana poros koalisi parpol Islam semakin mengemuka pasca silaturahim kebangsaan PKS dan  PKB  yang  dilakukan  2  pekan  berselang,  pada  Rabu  28  April  2021  di  Kantor  DPP  Jl  Raden Saleh  Raya,  Jakarta  Pusat.  Meski  pertemuan  tersebut  tidak  membahas  secara  eksplisit  mengenai peluang  koalisi  menuju  pilpres  2024,  namun  Ketua  Umum  PKB  banyak  menyinggung  kerjasama produktif antara PKB dan PKS  baik  di  dalam maupun diluar parlemen. "Selain di  parlemen, PKB dan  PKS  bisa  membantu  membangkitkan  semangat  keumatan  di  berbagai  aspek.  PKB  dan  PKS dalam hal ini banyak memiliki titik kesamaan," tutur Cak Imin (Kompas.com, 2021a). Sebelumnya, merespon  wacana  poros  Islam  yang  digagas  PKS  dan  PPP,  Waketum  PKB  Jaziul  Fawaid menyambut  baik  rencana  koalisi  tersebut.  "Kami  menyambut  baik  wacana  itu  untuk  membangun poros  kekuatan  demokrasi  dengan  menawarkan  ide  program  keumatan  yang  segar  dan  tidak berhenti pada sebatas wacana," urai Fawaid pada Kamis 15 April 2021 (Detik.com, 2021b).
Dukungan atas wacana poros Islam bergulir dari parpol Islam non parlemen dan parpol yang baru  terbentuk  yaitu  Partai  Bulan  Bintang  (PBB),  partai  Masyumi  (Reborn)  dan  partai  Ummat. Meskipun  dukungan  dari  partai  Ummat  bersifat  kritis  dan  didasari  skeptisme.  Yusril  Ihza Mahendra,  Ketua  Umum  PBB  menyambut  positif  gagasan  mengenai  poros  atau  kerjasama  koalisi parpol  Islam.  Lebih  jauh, Yusril menyatakan kesiapsediaan PBB untuk  memfasilitasi  terwujudnya ide mengenai penghimpunan kekuatan politik Islam dimaksud. "Saya selalu menyambut baik setiap gagasan  dan  niat  untuk  menyatukan  partai-partai  Islam,  baik  dalam  bentuk  koalisi,  aliansi  bahkan peleburan  partai-partai  Islam  menjadi  satu  kekuatan,"  kata  Yusril  pada  Kamis  15  April  2021 (Suara.com,  2021).    Gagasan  mengenai  penyatuan  partai  Islam,  menurut  Yusril,  kerapkali  bukan terhambat  oleh  masalah  prinsipil  seperti  ideologi  atau  prinsip  perjuangan,  tetapi  oleh  aspek pragmatisme  atau  kepentingan  di  lapangan.  Yusril  termasuk  ke  dalam  jajaran  elit  yang  antusias terhadap  ide  poros  Islam.  ’’Saya  menyambut  baik  pertemuan  PKS  dan  PPP  kemarin  yang  mulai membahas  pembentukan  poros  tengah  partai-partai  Islam.  Pemilu  masih  tiga  tahun  lagi.  Namun lebih cepat membahas hal di atas akan lebih baik, PBB akan ikut aktif dalam pertemuan-pertemuan lanjutan yang nanti akan diadakan,” ungkap Yusril (jawapos, 2021).
Sebangun  dengan  dukungan  PBB,  Ketua  Umum  Partai  Masyumi  (Reborn),  Ahmad  Yani menyatakan perlunya sebuah koalisi untuk menampung aspirasi umat Islam. Kesatuan ummat, yang dimanifestasikan  salah  satunya  dengan  poros  koalisi  parpol  Islam,  maka  ide  dan  gagasan  Islam dapat secara efektif diperjuangkan guna mewujudkan kemaslahatan bukan saja untuk ummat Islam, namun juga sebagai solusi problematika yang mendera bangsa Indonesia (Republika, 2021b). Titik tolak  dukungan  Masyumi  (Reborn)  berpangkal  pada  aspirasi  ummat,  dimana  terjadi  kemacetan saluran  politik  hari  ini  dalam  menyalurkan  harapan  dan  suara  ummat,  ditengah  stigmatisasi radikalisme  dan fundamentalisme salafi-wahabi  yang seringkali dijadikan senjata untuk memecah belah  umat  Islam  di  Indonesia.  Akibatnya  suara  kritis  ulama  seringkali  dipersepsi  sebagai  suatu rongrongan terhadap kekuasaan.
Berpijak pada kondisi faktual parpol Islam yang secara umum kurang menyuarakan aspirasi umat dan cenderung bungkam terhadap berbagai kebijakan Pemerintah yang dipandang merugikan umat  Islam  di  Indonesia,  seperti  kriminalisasi  ulama,  pembungkaman  terhadap  suara  kritis, penggunaan buzzer dalam penggiringan opini publik, penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, pengelolaan dana haji yang dianggap para ahli tidak prudent, pembubaran ormas Islam tanpa proses peradilan, tindakan represif aparat semisal unlawful killing terhadap enam anggota FPI,  stigmatisasi taliban  terhadap  pihak-pihak  tertentu,  dan  lain  sebagainya,  menggiring  pada  kesimpulan  mantan
Waketum  Partai  Ummat,  Agung  Mozin  bahwa  wacana  poros  Islam  pada  pemilu  2024  merupakan bentuk kepanikan dan kekhawatiran elit parpol Islam ditinggalkan massa yang selama ini diabaikan. Meski  mendukung  terbentuknya  poros  Islam,  Mozin  meragukan  komitmen  koalisi  benar-benar diorientasikan  untuk  kemaslahatan  ummat  (tribunnews.com,  2021).  Skeptisime  dan  catatan  kritis Partai  Ummat  perlu  diketengahkan  sebagai  jawaban  apakah  wacana  poros  Islam,  juga  mencakup tawaran  ide  atau  gagasan  alternatif  terhadap  masalah  laten  yang  dihadapi  negeri  ini,  atau  sekadar bentuk office-seeking atau pencapaian kekuasaan semata.
Di  kutub  yang  bersebrangan,  wacana  poros  koalisi  parpol  Islam  ditolak  oleh  dua  parpol Islam  lainnya,  yaitu  PAN  dan  Partai  Gelora  Indonesia.    Penolakan  PAN  terhadap  poros  Islam didasarkan  pada  keterbelahan  (polarisasi)  masyarakat  yang  masih  kentara  pasca  Pilpres  2014, pilkada  DKI  2017  dan  Pilpres  2019  yang  sangat  kental  dengan  benturan  politik  identitas.  Ketua Umum  PAN,  Zulkifli  Hasan  –lebih  populer  disebut  Zulhas-  menilai  bahwa  wacana  poros  Islam bersifat  kontraproduktif  terhadap  upaya  rekonsiliasi  nasional  guna  memperkokoh  persatuan  dan kesatuan  sebagai  bangsa  dan  negara.  Meski  elit  telah  berkonsiliasi,  sebagaimana  Prabowo-Sandi telah  menjadi  bagian  dari  kabinet  Jokowi,  namun  rakyat  masih  terbelah.  Sehingga  Zulhas  lebih mengarus-utamakan politik gagasan  yang bersifat inklusif di atas politik identitas, guna mencegah retaknya kohesivitas sosial di tanah air. Zulhas memimpin upaya PAN untuk memperjuangkan dan memperkuat politik gagasan yang mengedepankan konsep dan program (Jawapos, 2021).
Gagasan  serupa  dilontarkan  oleh  Ketua  Umum  Partai  Gelora,  Anis  Matta,  yang  melihat pembentukan poros Islam berpotensi memperlebar polarisasi politik identitas di tengah masyarakat pasca-Pilpres  2019.  Alih-alih  hadir  sebagai  solusi  untuk  mempersatukan  masyarakat,  poros  Islam berpotensi  menciptakan  kelompok-kelompok  kecil  di  masyarakat.  Poros  Islam  pada  akhirnya memosisikan umat secara vis-a-vis dengan pihak lainnya secara konfrontatif di dalam rumah besar bernama  Indonesia.  Anis  justru  ingin  berkaca  pada  sejarah,  bahwa  diperlukan  sebuah  narasi besaryang dapat meleburkan kotak-kotak identitas, seperti parpol Islam dan non Islam yang dahulu seluruhnya  menyatu  dalam  gagasan  perjuangan  kemerdekaan.  Pendekatan  serupa  dibutuhkan  saat ini,  dibutuhkan  narasi  baru  yang  mampu  membawa  menuju  arah  baru  Indonesia  (mediaindonesia, 2021).
Terkait  dengan  sikap  PAN  dan  Gelora  terhadap  wacana  poros  Islam,  menjadikan  politik identitas  dan  polarisasi  masyarakat  sebagai  dasar  penolakan  kerjasama  koalisi  parpol  Islam  perlu ditinjau ulang  mengingat ketiga realitas tersebut merupakan fakta yang tidak sepenuhnya terhubung secara linear, sebagaimana ketiganya memiliki latar belakang dan ruang objektif yang juga berbeda. Keengganan  mewujudkan  poros  Islam  karena  kekhawatiran  menimbulkan  masalah  dalam kehidupan  berbangsa,  menurut  Azyumardi  Azra  merupakan  sebuah  pandangan  yang  berlebihan. Pengusung poros Islam saat ini, menurut Guru Besar UIN Hidayatullah Jakarta tersebut hanya dua yaitu PKS dan PPP. Ia melihat dua Partai Islam ini, baik PKS maupun PPP sebagai partai yang baik dan  bukan  ancaman  bagi  bangsa.  Koalisi  berbasis  Islam  atau  Pancasila,  menurut  Azrasama-sama berpeluang  untuk  bisa  menang  di  Pemilu,  tergantung  kemampuan  mengkapitalsiasi  berbagai problematika  yang  dihadapi  masyarakat."Banyak  sekali  masalah  ekonomi,  sosial,  disrupsi  tingkat lokal,  nasional  dan  global.  Jadi  tdak  bisa  hanya  bicara  pada  ideologi  saja.  Apakah  Islam  atau Pancasila," ungkapnya.

## Rasional  Dukungan terhadap Wacana Poros Islam
Pertama-tama, wacana poros Islam yang awalnya digulirkan elit PKS dan PPP dilatari fakta politik  bahwa  Jokowi  yang  merupakan  faktor  kunci  kemenangan  PDIP  pada  dua  hajatan  pilpres 2014  dan  2019,  secara  konstitusional  tidak  dapat  maju  kembali  sebagai  capres  pada  pemilu  2024. Disamping  itu,  tingkat  kepuasan  publik  terhadap  kinerja  pemerintahan,  khususnya  Presiden  dan Wakil Presiden sebagaimana dirilis Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 5 Mei 2021, berada pada kisaran angka 63,1 persen, dengan penilaian kinerja presiden dan wakil presiden mencapai angka 6 dari skala 1-10. Angka tersebut turun signifikan dari tingkat  kepuasan  publik  periode  pertama  pemerintahan  Jokowi  sebesar  77,2  persen  (data  Alvara Research Center per Januari 2015). Penurunan tingkat kepuasan secara signifikandiantaranya akibat dari berbagai kebijakan yang tidak populer dan menyulut kontroversi di tengah masyarakat, seperti revisi UU KPK yang berujung pada pelemahan lembaga anti rasuah tersebut, pengesahan UU ITE yang berujung pada pengebirian terhadap suara kritis, peningkatan utang pemerintah yang melonjak tinggi,    tindak  kejahatan  korupsi  yang  melibatkan  banyak  pejabat  publik,  kriminalisasi  ulama, pembubaran  ormas  tanpa  proses  peradilan,  hingga  wacana  pajak  sembako,  pendidikan  dan persalinan.  Berbagai  kebijakan  pemerintah  yang  dianggap  tidak  memihak  terhadap  rakyat  dan ummat tersebut memicu konsolidasi suara oposisi atau pihak yang bersebrangan pandangan dengan pemerintah,  tak  terkecuali  partai-partai  Islam,  untuk  menghimpun  kekuatan  demi  terwujudnya harapan baru dan perubahan ke arah yang lebih baik.
Kedua,  wacana  poros  Islam  mendapatkan  respon  positif  dari  elit  partai-partai  Islam  (PKS, PPP,  PKB,  PBB,  Masyumi  (Reborn)  dan  Partai  Ummat)  yang  tengah  berupaya  memperluas dukungan  elektoral,  mempertahankan  basis  massa  dan  meningkatkan bargaining  position -nya  di tengah  persaingan  parpol  Islam  yang  kian  bertambah  ketat.  Bahwa  raihan  suara  elektoral  partai Islam  sejak  pemilu  2004  hingga  2019  berkisar  pada  angka  30  persen,  dengan  konfigurasi  jumlah parpol  Islam  dan  upaya  peningkatanambang  batas  parlemen  ( Parlementary  Threshold )  di  angka  7 persen sebagaimana usulan Golkar dan Nasdem, gagasan poros Islam dalam bentuk paling ekstrem, yaitu peleburan partai-partai Islam menjadi satu entitas menjadi langkah imperatif yang bukan saja berorientasi pada pemenangan kekuasaan ( office seeking ), tapi sebagai upaya perjuangan ideologis dalam  mewujudkan  Islam  sebagai  rahmat  bagi  semesta.  Secara  konseptual,  gagasan  poros  Islam dalam  berbagai  bentuknya,  merupakan  langkah  ideal  untuk  ditempuh.  Kesamaan  ideologi, sebagaimana  diungkapkan  Abraham  De  Swaan,  merupakan  faktor  kunci  keberhasilan  koalisi. Meraih  kekuasaan  di  pemerintahan  bukanlah  tujuan  akhir  dari  politisi  partai,  namun  merupakan sarana  untuk  menjalankan  program  dan  kebijakan  yang  didasarkan  pada  ideologi.  (Ambardi; Ekawati: 2015 hal.20).
Ketiga,  partai-partai  Islam,  merujuk  pada  teori  Minimal  Range  Coalition  (MRC)  akan mudah  menjalin  koalisi  jika  mampu  meredam  ego  politik  dengan  mengedepankan  kesamaan pandangan dan menunjukkan preferensi politik yang didasari sikap simpatik dan saling pengertian. Meski berbeda posisi dalam pemerintahan dan menajdi rumah bagi basis massa yang berbeda, PKS dan  PKB  misalnya  memiliki  banyak  kesamaan,  diantaranya  sama-sama  mengusung  nilai-nilai moderasi  Islam,  sama-sama produk reformasi,  dan sama-sama bergerak dalam ruang politik  Islam dalam  bingkai  keummatan  dan  keindonesiaan.  “PKB  dan  PKS  bisa  membantu  membangkitkan semangat  keumatan  di  berbagai  aspek.  PKB  dan  PKS  dalam  hal  ini  banyak  memiliki  titik kesamaan” tutur Cak Imin pada silaturahim kebangsaan dengan PKS pada 28 April 2021.
Keempat,  koalisi  partai  politik,berkaca  pada  teori  Minimal  Connected  Winning  Coalition (MCWC)  Axelroid,  akan  mudah  terjadi  diantara  partai  dengan  platform  ideologis,  kedekatan preferensi  politik  dan  kesamaan  pandangan  terhadap  kebijakan.  Koalisi  dimulai  dari  partai “tetangga”  terdekat  dan  akan  menjalar  hingga  tercipta  koalisi  mayoritas.  Wajar  jika  PKS  (8,21 persen suara nasional atau 50 kursi DPR) dan PPP (4,52 persen suara nasional atau 19 kursi DPR) bergerak  sebagai  inisiator  koalisi  dan  mendapat  respons  positif  dari  mayoritas  elit  parpol  Islam lainnya.  Namun  demikian,  ketentuan  ambang  batas  pencalonan  presiden  yang  diatur  oleh  UU Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  Pasal  222  UU  Pemilu  yang  mensyaratkan perolehan kursi minimal 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR atau minimal 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya, mengharuskan penjajakan koalisi dilakukan secara serius. PKB sebagai partai Islam parlementer terbesar (dengan 9,69 persen suara nasional atau 58 kursi DPR) sangat menentukan eksistensi koalisi.  Sehingga PKB sesungguhnya  memiliki  posisi  tawar  ( bargaining  position )  tertinggi  misalnya  dalam  upaya kandidasi capres-cawapres dalam koalisi yang terbangun. Meskipun demikian, idealnya PKB dapat meredam  ego  politiknya  jika  ternyata  kader  dari  parpol  lain,  atau  figur  non  partisan  lebih  unggul dalam survei yang dilakukan secara objektif. Figur calon presiden merupakan faktor dominan dalam perpolitikan  di  Indonesia.  Kekalahan  parpol  Islam  sejak  reformasi  bergulir  salah  satunya disebabkan tidak adanya figur pemersatu umat yang dapat menyaingi popularitas tokoh dari partai- partai  non  agama.  Sehubungan  dengan  realitas  tersebut,  hasil  berbagai  riset  yang  mengunggulkan Anies R Baswedan yang konsisten sebagai satu dari tiga capres pilihan rakyat, dapat dilihat sebagai peluang bagi parpol Islam untuk menghimpun kekuatan guna meng- endorse tokoh yang dipersepsi sebagai personifikasi oposisi pemerintah petahana dan memiliki kedekatan dengan umat tersebut.

## Hasil Survei Capres 2024 Berbagai Lembaga Survei
Lembaga Survei Anies Baswedan Prabowo Subianto Ganjar Pranowo Sandiaga Uno Ridwan Kamil Agus H Yudhoyono Akar Rumput Strategic Consulting 17.01 14.31 11.25 6.87 5.86 5.55 LP3ES 12.80 16.40 9.60 6.20 7.50 8.80 Litbang Kompas 10.00 16.40 7.30 3.70 3.40 3.30 Kedai Kopi 12.50 24.50 16.00 6.60 13.30 1.40 Indonesia Political Opinion 15.80 5.70 12.60 9.50 7.90 7.10

## Sumber: www.tribunnews.com

## Tabel 2. Hasil Survei Capres Pilihan dari Berbagai Lembaga Survei
Kelima,  keengganan  mewujudkan  poros  Islam  karena  kekhawatiran  menimbulkan  suatu permasalahan  merupakan  sebuah  pandangan  yang  keliru  dan  tidak  berdasar.  Justru  politisi  Islam harus  dapat  meyakinkan  publik  Indonesia  yang  plural  bahwa  eksistensi  poros  Islam  mampu menawarkan  solusi  alternatif  atas  berbagap  problematika  yang  dihadapi  masyarakat.  Koalisi berbasis  Islam  atau  Pancasila  sama-sama  memiliki  peluang  untuk  menang,  bergantung  pada kemampuan mengkapitalsiasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pemahaman yang utuh  atas  politik  identitas  sebagai  sebuah  perjuangan  memperoleh  hak  dan  keadilan,  serta perjuangan melawan diskriminasi sosial memberikan pemahaman bahwa poros Islam sebagai suatu politik  identitas  merupakan  manifestasi  nilai-nilai  pancasila  yang  berketuhanan  yang  Maha  Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu sebagai bangsa Indonesia, berdemokrasi atas dasar musyawarah-mufakat, demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adapun terkait dengan fenomena polarisasi masyarakat Indonesia, tidak bijak jika direspon dengan keengganan untuk mengekspresikan politik Islam, termasuk menolak gagasan koalisi parpol
Islam.  Bahwa  dalam  perjalanan  historis,  pemilu  1955  dikenal  sebagai  pemilu  paling  jujur  yang pernah  diselenggarakan  oleh  bangsa  Indonesia.  Hasil  pemilu,  sebagaimana  tampak  pada  tabel  3 telah  menggambarkan  polarisasi  masyarakat  ke  dalam  sekurangnya  lima  golongan;  Nasionalis Sekuler,  Islam,  Komunis-Sosialis,  Kristen-Katolik  dan  komunitas  budaya  serta  agama  lainnya. Realitas sosial tersebut merupakan keniscayaan yang akan terus lestari di bumi Indonesia dan bukan alasan untuk enggan mengekspresikan Islam politik, sebagai bagian dari solusi yang menjadi warna dari kebhinekaan Indonesia.

## Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR RI
No Nama Partai Abreviasi Suara Persen Kursi 1 Partai Nasional Indonesia PNI 8,434,653 22.32 57 2 Majelis Syuro Muslimin Indoensia Masyumi 7,903,886 20.92 57 3 Nahdlatul Ulama NU 6,955,141 18.41 45 4 Partai Komunis Indonesia PKI 6,179,914 16.36 39 5 Partai Syarikat Islam Indonesia PSII 1,091,160 2.89 8 6 Partai Kristen Indonesia Parkindo 1,003,326 2.66 8 7 Partai Katolik PKI 770,740 2.04 6 8 Partai Sosialis Indonesia PSI 753,191 1.99 5 9 Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI 541,306 1.43 4 10 Pergerakan Tarbiyah Islamiyah Perti 483,014 1.28 4 11 Partai Rakyat Nasional PRN 242,125 0.64 2 12 Partai Buruh PB 224,167 0.59 2 13 Gerakan Pembela Panca Sila GPPS 219,985 0.58 2 14 Partai Rakyat Indonesia PRI 206,161 0.55 2 15 Persatuan Pegawai Polisi RI P3RI 200,419 0.53 2 16 Musyawarah Rakyat Banyak Murba 199,588 0.53 2 17 Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia Baperki 178,887 0.47 1 18 Persatuan Indonesia Raya Wongsonegoro PIR Wongsonegoro 178,481 0.47 1 19 Gerakan Rakyat Indonesia Gerinda 154,792 0.41 1 20 Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia Permai 149,287 0.40 1 21 Persatuan Daya PD 146,054 0.39 1 22 Persatuan Indonesia Raya Hazairin PIR Hazairin 114,644 0.30 1 23 Partai Politik Tarikat Islam PPTI 85,131 0.22 1 24 Angkatan Kemenangan Umat Islam AKUI 81,454 0.21 1 25 Persatuan Rakyat Desa PRD 77,919 0.21 1 26 Partai Republik Indonesia Merdeka PRIM 72,523 0.19 1 27 Angkatan Comunis Muda Acoma 64,514 0.17 1 28 R. Soedjono Prawirisoedarso - 53,306 0.14 1 29 Lain-lain - 1,022,433 2.71 - Jumlah 37,788,201 100 257
Sumber: www.kpud-medankota.go.id

## Tabel 3. Hasil Pemilu DPR RI tahun 1955

## Rasional Penolakan terhadap Gagasan Poros Islam
Bagi  sebagian  kalangan,  wacana  koalisi  poros  partai  Islam  terkesan  utopis  dan  tidak menjawab  tantangan  Indonesia  saat  ini.    Penolakan  terhadap  poros  Islam  diantaranya  didasarkan pada  keterbelahan  (polarisasi)  masyarakat  yang  masih  kentara  pasca  Pilpres  2014,  pilkada  DKI
2017  dan  Pilpres  2019  yang  sarat  dengan  benturan  politik  identitas.  Beranjak  dari  fakta  tersebut, PAN misalnya lebih  memilih politik gagasan  yang bersifat  inklusif di  atas politik identitas.  Partai berlambang  matahari  tersebut  memperjuangkan  dan  memperkuat  politik  gagasan  yang mengedepankan konsep dan program.
Kedua,  poros  Islam  dipandang  bukan  sebagai  solusi  untuk  mempersatukan  masyarakat Indonesia yang plural, namun wacana tersebut berpotensi menciptakan kelompok-kelompok kecil di masyarakat.  Poros  Islam  dalam  praktiknya  akan  memosisikan  umat  secara  konfrontatif  dengan pihak lain di dalam rumah besar Indonesia.
Ketiga,  alih-alih  membentuk  poros  Islam,  jika  berkaca  pada  sejarah,  bahwa  diperlukan sebuah  narasi  yang  dapat  mempersatukan,  baik  parpol  Islam  maupun  non  Islam,  seperti  gagasan perjuangan  kemerdekaan  yang  mampu  melebur  segala  sekat  identitas  dan  perbedaan.  Pendekatan serupa  dibutuhkan  hari  ini,  diperlukan  suatu  narasi  baru  yang  mampu  menciptakan  kohesivitas sosial menuju arah baru Indonesia.
Keempat, terdapat perbedaan prinsipil antara politik identitas sebagai dalam tinjauan historis di  Amerika  Seikat  sebagai  perjuangan  kaum  minoritas  memperoleh  kesetaraan,  dengan  praktik politik identitas di  Indonesia hari ini. Bahwa politik  identitas di  Indonesia, sebagaimana diuraikan Musdah Mulia, dilakukan oleh kelompok mayoritas dengan maksud menyingkirkan minoritas yang dianggap menyimpang. Politik identitas Islam, khususnya yang disokong dan ditunjukkan golongan fundamentalis cenderung melahirkan tiga jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik seperti pengrusakan dan sweeping ,  kekerasan  simbolik  seperti  propaganda  lisan  dan  tulisan  yang  menyudutkan komunitas atau keyakinan tertentu. Ketiga kekerasan struktural  yang melibatkan aparat  kekuasaan melalui mekanisme hukum dan sebagainya (Maarif & Dkk, 2010).
Kelima, kajian yang dilakukan oleh Fitri Ramdhani Harahap (2014) yang berjudul  “Politik Identitas  Berbasis  Agama”  menyimpulkan  bahwa  kemajemukan  identitas  di  Indonesia  terancam oleh  politik  identitas  yang  mengarah  kepada  penghancuran  integritas  kehidupan  beragama  yang telah  lama  dipertahankan.  Politik  identitas  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  membentuk dominasi  arus  besar  untuk  sebuah  kepentingan  kelompok  yang  memeras  dan  menyingkirkan kelompok  lawan  atau  kelompok  minoritas.  Politik  identitas  yang  mendominasi  Indonesia  saat  ini adalah  politik  identitas  keagamaan  yang  menghadirkaneksklusivisme  kelompok  mayoritas  muslim di  Indonesia.  Hal  ini  juga  diperkeruh  dengan  dinamika  politik  Indonesia  yang  cenderung menggunakan  isu-isu  agama  untuk  mempertahankan  kekuasaan  politik  dan  cenderung menimbulkan konflik-konflik sosial keagamaan.

## Poros Islam sebagai Penghimpun Aspirasi Kritis
Ditengarai  mandulnya  sikap  kritis  Parlemen  terhadap  Pemerintah,  maka  mekanisme check and  balance dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  Jokowi,  khususnya  di  periode  kedua,  tidak berjalan secara ideal. Fenomena koalisi  yang gemuk, dalam hal ini hampir seluruh parpol menjadi bagian dari pemerintah, menjadikan nyaris seluruh draft Rancangan UU yang disodorkan eksekutif kepada  parlemen,  dengan  mulus  menjadi  UU  tanpa  proses  dialektika  yang  objektif  dan proporsional.  Akibatnya,  banyak  rancangan  perundangan  yang  dirasakan  kurang  memberikan keadilan,  bahkan  diantaranya  menyulut  konflik  sosial,  terhenti  atau  mengalami  perbaikan,  bukan
karena proses dialogis antara posisi dan oposisi, namun karena kontrol sosial atau pengawasan non parlemen melalui gerakan demonstrasi dan pernyataan sikap organisasi masyarakat, para akademisi, cendekiawan  dan  tokoh-tokoh  publik  yang  berpengaruh.  Rancangan  UU  yang  dikoreksi  melalui kontrol  sosial  tersebut  diantaranya  RUU  Pembinaan  Ideologi  Pancasila,  UU  ITE,  UU  KPK,  UU Minerba dan perundangan lainnya yang dianggap jauh dari keadilan.
Salah  satu  fenomena  sosial  yang  muncul  akibat  disfungsi  Parlemen  adalah  munculnya gerakan Koalisi  Aksi Menyelamatkan  Indonesia  (KAMI) di  Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada tanggal  18  Agustus  2020.  Tokoh-tokoh  yang  hadir  dalam  deklarasi  tersebut  antara  lain  mantan ketua  umum  Muhamadiyah  Din  Syamsuddin,  politisi  Islam  Ahmad  Yani,  MS  Kaban,  Rochmad Wahab,  mantan  panglima  TNI  Gatot  Nurmantyo,    pakar  HTN  Refly  Harun,  ekonom  Ichsanuddin Noorsy,  tokoh  komunitas  Tiong  Hoa  Lieus  Sungkharisma,  aktivis  sosial  Jumhur  Hidayat,  mantan ketu KPK Abdullah Hehamahua, pengamat politik Rocky Gerung, putri Bapak Proklamasi Meutia Hatta, pengamat BUMN Said Didu, dan Bapak Reformasi Amien Rais.
Ketua Komite KAMI yang saat ini menjabat Ketum Partai Masyumi (Reborn) Ahmad Yani, menjelaskan  bahwa  KAMI  merupakan  gerakan  moral  dan  sosial  berbagai  elemen  dan  komponen rakyat  Indonesia  yang  berjuang  bagi  kedaulatan  negara,  dan  mencita-citakan  terwujudnya kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dalam  deklarasinya  di  Tugu Proklamasi  pada  18  Agustus  2020,  Kami  mengajukan  delapan  tuntutan  kepada  Pemerintahan Jokowi  yaitu  (1)  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  negara  sesuai  UUD  1945  &  Pancasila  (2) menuntut  keseriusan  penanggulangan  wabah  covid-19  demi  keselamatan  rakyat  (3)  menuntut keberpihakan  pemerintah  kepada  rakyat  daripada  kepentimgan  pengusaha  besar  dan  asing  (4) menuntut  supremasi  hukum  yang berkeadilan dan tidak diskriminatif (5) menuntut  pemberantasan tindak KKN (6) menuntut pemerintah tdk memberi ruang bangkitnya ideologi anti pancasila, serta menghentikan  stigmatisasi  terhadap  kelompok  tertentu  (7)  menuntut  untuk  mengusut  dan memcegah  pihak-pihak  yang  ingin  mengubah  Dasar  Negara  Pancasila  melalui  jalur  konstitusi  (8) menuntut  lembaga-lembaga  negara  melaksanakan  fungsi  dan  kewenangan  konstitusionalnya  demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.
Konstituen KAMI yang mencakup para elit parpol Islam serta tokoh-tokoh dengan beragam latar  belakang  sosial,  budaya  dan  profesi,  menunjukkan  fenomena  bahwa  konfigurasi  kepartaian dalam sistem pemerintahan Jokowi sangat tidak ideal. Suara PKS dan Demokrat yang timpang dari koalisi  partai  penguasa  yang  dominan  menjadikan  proses  dialektika  politik,  khususnya  dalam pembuatan kebijakan menjadi pincang.
Merespon  realitas  tersebut,  KAMI  menunjukkan  potensi  parpol  Islam,  sebagaimana dicerminkan  oleh  eksistensi  elit-elit  parpol  Islam  didalamnya,  untuk  dapat  berfungsi  laiknya lokomotif terhadap suara-suara kritis atau kekuatan oposisi yang sesungguhnya tidak terbatas pada masyarakat muslim saja. Jika saja poros Islam terbentuk, 30 persen suara elektoral dapat digunakan sebagai  saluran  aspirasi  sebagaimana  tergambar  dari  delapan  tuntutan  KAMI.  Poros  Islam  harus dapat  memanfaatkan  momentum  tren  penurunan  kepuasan  publik  terhadap  rezim  Jokowi  dan disfungsi  parlemen  yang  secara  telanjang  dipertontonkan  hari  ini,  guna  meraih  kemenangan  pada pilpres 2024 dan lebih jauh demi pembuatan kebijakan yang sesuai dengan ideologi yang rahmatan lil alamin .

## Tantangan Poros Partai Islam
Mewujudkan wacana poros Islam menjadi sebuah gerakan koalisi parpol Islam dihadapkan kepada beberapa tantangan. Pertama, wacana poros partai Islam belum begitu populer; sebagaimana ditunjukkan  melalui  survei  Puspoll  Indonesia  bahwa  hanya  14,8  persen  responden  pernah mendengar wacana poros Islam, 59,4 persen diantaranya tidak pernah mendengar, dan 25,8 persen lainnya  memberikan  jawaban.  Sehingga,  jika  para  elit  serius  mewujudkan  poros  Islam  harus dilakukan  sekurangnya  2  sampai  1  tahun  sebelum  pemilu  untuk  memberikan  waktu  yang  cukup mengkampanyekan poros koalisi, kebijakan dan program yang ditawarkan.
Kedua,  partai-partai  Islam  masih  terpecah  dalam  menentukan  figur  capres  yang  dapat dianggap mampu menjadi perekat konstituen muslim dan mungkin juga non muslim yang memiliki latar  belakang  yang  beragam.  Preferensi  konstituen  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  Jatim  misalnya mendukung  wacana  poros  Islam  dengan  Cak  Imin  sebagai  capres  yang  diusulkan  (Detik.com, 2021a).
Pemilih  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS),  sebagaimana  rilis  Puspoll  Indonesia,  mayoritas atau  sekitar  40,7  persen  dan  PBB  sekitar  66,7  persen  mendukung  Gubernur  DKI  Jakarta,  Anies Baswedan sebagai  capres.  Jika kedua tokoh  tersebut  dapat  disinergikan dan mendapat  persetujuan dari PPP kemungkinan poros Islam dapat terwujud.
Ketiga,  Islam  politik  yang  salah  satunya  dimanifestasikan  dalam  bentuk  parpol  dan  poros parpol  Islam,  sebagaimana  diungkapkan  Siti  Zuhro,  peneliti  LIPI,  tidak  mudah.  Umat  Islam menuntut  kualifikasi  yang  tinggi  terhadap  bagaimana  partai  menjalankan  nilai-nilai  Islam.  Thesis Cak Nur  Islam  Yes,  Partai  Islam  No! misalnya masih  mendominasi preferensi  publik berkisar 65- 70%  masyarakat  Islam  Indonesia  lebih  memilih  partai  nasionalis  yang  dianggap  Islami  daripada partai-partai  Islam  yang justru diragukan komitmen keislamannya. Salah  satu  penyebab preferensi dimaksud terkait dengan kemampuan mengkapitalisasi problematika sosial, termasuk merumuskan kebijakan dan program di lapangan.
Keempat,  partai-partai  Islam  dituntut  untuk  mampu  menjawab  beragam  problematika melalui  program  kerja  yang  dapat  dirasakan  langsung  oleh grass  root .  Ketidakpuasan  publik terhadap berbagai kinerja pemerintahan pada sektor ekonomi misalnya harus dapat dijawab dengan solusi  bagaimana pemerintah dapat  meningkatkan pendapatan sehingga tidak harus mengandalkan utang  LN  dalam  membiayai  APBN  dan  seterusnya.  Sehingga,  menilai  keefektifan  poros  partai Islam  dapat  juga  dilihat  pada  kemampuan  mereka  untuk  menawarkan  alternatif  kebijakan  sebagai antitesis program kerja yang selama ini dijalankan Pemerintah. Di tengah ketidakmampuan partai- partai  non-agama  dalam  pemenuhan  komitmen  dalam  kampanye,  selain  aspek  ideologi  yang semakin kabur di semua partai politik.
Kelima,  predikat  Islam  dalam  wacana  poros  Islam  mengharuskan  koalisi  yang  terbangun mengutamakan  ideologi  di  atas  kepentingan  politik.  Padahal  dalam  sistem  perpolitikan  tanah  air yang  mahal,  dibandingkan  misalnya  dengan  German  dimana  partai  sepenuhnya  dibiayai  negara, menyebabkan  fenomena  koalisi  terkait  erat  dengan  kepentingan  partai  untuk  mempertahankan eksistensinya.  Katz  dan  Mair  menyimpulkan  bahwa  semua  partai  pada  dasarnya  memiliki kepentingan yang sama, yaitu memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka. Kecenderungan itu kemudian  dilakukan  dengan  praktik  kartel  atau  perburuan  rente,  selanjutnya  disebut  partai  kartel yang memosisikan partai menjadi agen negara dan menggunakan sumber  daya milik negara untuk
memenuhi  kepentingan  kolektif  partai  dengan  menanggalkan  berbagai  perbedaan  ideologis, kebijakan dan program  mereka demi kepentingan tertentu. Kasus  Luthfi  Hasan, Suryadharma  Ali, Romahurmuziy dan Imam Nahrawi menjadi dalih bahwa parpol Islam, sebagaimana parpol lainnya lebih bersifat pragmatis daripada ideologis. Bahkan tindak korupsi parpol Islam lebih dibenci publik karena predikat Islam yang suci melekat pada parpol tersebut. Sehingga poros Islam harus mampu melangitkan nilai politik sesuai dengan ideologi yang diusung bukan malah membumikan nilai-nilai langit demi kepentingan pragmatis.

## Simpulan
Koalisi  parpol  Islam  saat  itu  dinamai  poros  tengah  pernah  berhasil  mengantarkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden, mengalahkan kandidat PDIP yang keluar sebagai pemenang Pemilu tahun 1999. Kesamaan identitas (ideologis) dan kepentingan (pragmatis) menjadi dasar koalisi parpol Islam yang terjalin pada saat itu. Faktanya bahwa di bawah pemerintahan Gus Dur, Indonesia berhasil melalui fase kritis yang rawan konflik sosial. Lebih dari itu, Gus Dur yang didukung  koalisi  parpol  Islam  berhasil  menjadi icon toleransi  dan  pluralisme  beragama  di Indonesia. Karena itu, menyoal politik identitas sebagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan menjadi  tidak  relevan  di  Indonesia  yang  secara  genealogis  ditakdirkan  plural.  Lebih-lebih  seluruh partai  politik  Islam  di  Indonesia  tak  memiliki  agenda  untuk  menambah,  mengurangi  atau  bahkan mengganti  Pancasila  (dan  UUD  1945)  sebagai  Dasar  Negara.  Bahwa  poros  Islam  sebagai  politik identitas  lebih  bijak  untuk  dimaknai  sebagai  upaya  kolektif  ummat  Islam  untuk  berkoalisi,  dan bersinergi memperjuangkan keadilan sosial melalui sistem politik, alih-alih upaya memperjuangkan formalisasi  Islam.  Dukungan,  penolakan  dan  skeptisisme  elit  terhadap  wacana  poros  Islam  pada dasarnya  merefleksikan  perspektif  elit  dalam  memosisikan  politik  identitas  dan  Islam  politik terhadap peta politik dan sosial hari ini. Sejatinya menolak gagasan koalisi parpol berbasis identitas dengan  alasan  kebhinekaan,  sama  halnya  dengan  mengingkari  kebhinekaan  itu  sendiri.  Terlebih, ketika Pemerintah dipandang tidak cukup berhasil merawat Indonesia sebagai “rumah besar” milik bersama,  Koalisi  Poros  Partai  Islam  dapat  menjadi  pintu  masuk,  untuk  merajut  kembali  persatuan Indonesia bersama komponen bangsa lainnya, demi mewujudkan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.

## Daftar Pustaka
Addiansyah, M. (2019). Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: AntaraIdeologis dan Pragmatis. Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam , 2 (2).
bisnis.tempo. (2021, June 24). Indef Prediksi Warisan Utang Jokowi Capai Rp 10 Ribu Triliun, Bisa
Picu Krisis. Www.bisnistempo.co.id . www.bisnis.tempo.co/read/1476163/indef-prediksi-warisan- utang-jokowi-capai-rp-10-ribu-triliun-bisa-picu-krisis/full?view=o
Budiarjo, M. (2008). Dasar - Dasar Ilmu Politik . Gramedia Pustaka Utama.
Detik.com. (2021a, April 15). PKB Jatim Siap Gabung Poros Islam, Usulkan Cak Imin Capres 2024.
Www.news.detik.com . https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5534008/pkb-jatim-siap-gabung- poros-islam-usulkan-cak-imin-capres-2024
Detik.com. (2021b, April 21). PKB Siap Gabung Poros Partai Islam Gagasan PKS-PPP, Harap Tak Cuma Wacana. Www.news.detik.com . https://news.detik.com/berita/d-5533157/pkb-siap-gabung- poros-partai-islam-gagasan-pks-ppp-harap-tak-cuma-wacana
Dpr.go.id. (2019). Penegakan Hukum Era Jokowi Dinilai Gagal . Www.dpr.go.id.
Ekawati, E. (2015). Koalisi Partai Islam Di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Jurnal Penelitian Politik , 12 (1).
Harahap, F. (2014). Politik Identitas Berbasis Agama. Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan Yang Bermakna .
Jawapos. (2021, April 16). Rakyat Masih Terbelah, Zulhas Tolak Keras Poros Islam. Www.jawapos.com . https://www.jawapos.com/nasional/16/04/2021/rakyat-masih-terbelah-zulhas-tolak-keras- poros-islam/.
jawapos. (2021, April 16). Yusril Dukung Pembentukan Poros Koalisi Partai Islam Jelang Pilpres.
Www.jawapos.com . https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/yusril-dukung- pembentukan-poros-koalisi-partai-islam-jelang-pilpres/.
Katz, R., & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party. Sage Publication.
Kompas.com. (2021a, April 28). Ketum PKB dan Presiden PKS Bertemu, Ini yang Dibahas. Www.kompas.com . https://nasional.kompas.com/read/2021/04/28/21330791/ketum-pkb-dan- presiden-pks-bertemu-ini-yang-dibahas.
Kompas.com. (2021b, May 25). Mahfud MD: Setelah Reformasi Korupsi Makin Meluas, dari Segala Lini. Www.kompas.com . https://nasional.kompas.com/read/2021/05/26/15572521/mahfud-md- setelah-reformasi-korupsi-makin-meluas-dari-segala-lini?page=all
Maarif, S., & Dkk. (2010). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita . PUSAD Paramadina. mediaindonesia. (2021, May 7). Poros Islam Berpotensi Perlebar Polarisasi. Www.mediaindonesia.com . https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/403808/poros-islam-berpotensi-perlebar-
polarisasi).
Republika. (2021a, April 15). PKS-PPP Jajaki Poros Islam. Www.republika.id . https://www.republika.id/posts/15849/pks-ppp-jajaki-poros-islam Republika. (2021b, May 24). Masyumi Dukung Poros Islam Terbentuk. Www.republika.c O.id . https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qtlovd396 Sartori, G. (2005). Parties and Party Systems: a Framework for Analysis . ECPR Press.
Schafer, H. (2014). Identity Politics and the Political Field: A Theoretical Approach to Modelling a ‘Field of Identity Politics. Inter-Amerrican Studies , 9 (1).
Suara.com. (2021, April 16). PKS dan PPP Didorong Bentuk Poros Partai Islam, Yusril dan PBB akan Ikut. Www.suara.com . https://www.suara.com/news/2021/04/16/033000/pks-dan-ppp-didorong- bentuk-poros-partai-islam-yusril-dan-pbb-akan-ikut.
tempo.com. (2021, May 23). PPP Melihat Ada Harapan Partai-Partai Islam Bersatu Bentuk Poros
Koalis. Www.tempo.com . https://nasional.tempo.co/read/1465123/ppp-melihat-ada-harapan-partai- partai-islam-bersatu-bentuk-poros-koalisi/full?view=ok)s.
tribunnews.com. (2021, April 16). Isu Poros Partai Islam Menguat, Partai Ummat: Ini Bentuk Kepanikan. Www.tribunnews.com . https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/16/isu-poros- partai-islam-menguat-partai-ummat-ini-bentuk-kepanikan)