KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Rio Febriannur Rachman Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia Email  : rio.febriannur.rachman-2018@fisip.unair.ac.id

## Abstract
Artikel  ini  membahas  tentang  program  pendidikan  dasar  anak-anak berkebutuhan  khusus  yang  ada  di  Surabaya.  Program  tersebut dijalankan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kota  Surabaya  melalui  pengadaan Pusat Layanan Disabilitas atau PLD yang lokasinya tersebar di bagian Barat, Timur, Utara, Selatan, dan pusat kota Surabaya. Pada 2009, anak- anak  yang  menyandang  kebutuhan  khusus  diberi  fasilitas  belajar bersama  dengan  mereka  yang  tidak  berkebutuhan  khusus  melalui sekolah  inklusi.  Di  sekolah  inklusi  itu  terdapat  Guru  Pembimbing Khusus  (GPK)  yang  berlatar  belakang  sarjana  pendidikan  luar  biasa dan sarjana psikologi. Pada 2016, program sekolah inklusi yang sudah berjalan  itu  dikuatkan  dengan  keberadaan  PLD.  Program  ini merupakan  salah  satu  bukti  kalau  Surabaya  serius  memberi pengayoman  dan  pelayanan  bagi  masyarakat  dari  berbagai  latar belakang atrau lapisan masyarakat. Sebagai upaya mengimplementasikan  semangat  Undang-Undang  Dasar  1945  yang berazas  keadilan  sosial,  termasuk  di  bidang  pendidikan.  Teori  yang dipakai  dalam  artikel  ini  berhubungan  dengan  pendidikan  dasar, konseling  (karena  anak-anak  berkebutuhan  khusus  memerlukan intervensi  ini),  dan  kebijakan  publik.  Metode  yang  digunakan  adalah kualitatif  dengan  pendekatan  kajian  pustaka.  Artikel  ini  membahas bagaimana  kebijakan  publik  PLD  dihubungankan  dengan  konsep pembangunan  berkelanjutan  yang  digariskan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  dan  konsep  kemaslahatan  umat  yang  ditekankan  oleh  ajaran Islam.  Hasil  dari  studi  ini  menunjukkan,  program  PLD  memiliki kesesuaian  dengan  pembangunan  sosial  berkelanjutan  dan  semangat menumbuhkan  kemaslahatan  umat.  Dengan  demikian,  program  ini layak  untuk  terus  dilanjutkan,  tentu  saja  dengan  keterbukaan  untuk melakukan pembenahan di kemudian hari, dan cocok untuk direplikasi di daerah-daerah lain.
Kata  Kunci  : Pendidikan,  Anak  Berkebutuhan  Khusus,  Kebijakan Publik, Kemaslahatan Umat.

## Pendahuluan
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan bahwa pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia 1 . Bangsa dan SDM itu tidak menyasar kelompok tertentu. Secara lebih luas, pendidikan nasional  mesti  menyentuh  semua  lapisan  masyarakat.  Dalam  sejumlah literatur  disebutkan,  pendidikan  merupakan  proses  pengubahan  cara bertingkah laku, sikap, dan bertutur seseorang atau sekelompok orang 2 . Dengan  maksud  mendewasakan  manusia  sehingga  bisa  menjadi pribadi  yang  lebih  baik.  Dalam  kitab  Ta’lim  Muta’allim,  konsep pendidikan dijelaskansecara gamblang dengan menghubungkannya pada seluk-beluk  adab  seseorang  baik  tatkala  belajar  maupun  mengajar 3 .  Bila mengacu  pada  kaidah  bahasa  Arab,  pendidikan  kerap  disebut  dengan istilah  tarbiyah  yang  berasal  dari  kata  robba.  Abul  A’la  al-Maududi menuturkan,  kata  rabbun terdiri  dari  “ro” dan  “ba”,  yang  tidak  sekadar bermakna  pendidikan  tetapi  juga  mencakup  arti  “kekuasaan, penyempurnaan, dan pertanggung jawaban” 4 . Konsep makna pendidikan lain adalah Ta’lim, sebagai masdar dari kata ’allama. Artinya, pengajaran yang sifatnya adalah penyampaian atau pemberian 5 .
Bertolak  dari  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  dan betapa pentingnya makna pendidikan bagi bangsa dan SDM di negara ini, Pemerintah  Kota  ingin  terus  memberikan  pelayanan  maksimal  bagi pendidikan warga. Tak terkecuali pada anak-anak dan remaja yang telah diberikan  ruang  konseling  demi  menuntaskan  problematika  mereka 6 .
1 Moh. Soardi dkk, 2017, Dasar-dasar pendidikan , Yogyakarta:PT. Parama Ilmu, 50.
2 Nur Kholis, 2013 ,” Pendidikan dalam upaya memajukan teknologi ”, Jurnal kependidikan, Vol 11, No. 1, November, 24.
3 Mahsun, Moch & Danish Wulydavie Maulidina. 2019. “Konsep Pendidikan Dalam
Kitab Ta’limul Muta’allim Karya Syekh Al-Zarnuji Dan Kitab Washoya Al-Aba’ Lil- Abna’ Karya Syekh Muhammad Syakir”. Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah , 2 (2), halaman 44-77
4 Sudandi, 2015, Pengantar studi Islam , Yogyakarta:Media Tera, 154.
5 Moh.Roqib, 2005, Ilmu pendidikan Islam , Yogyakarta:Lkis, 14.
6 Rio Febriannur Rachman. 2019. “Implementasi Kebijakan Pusat Konseling Anak Dan Remaja Di Surabaya”. Al-Tazkiah  :  Jurnal  Bimbingan  Dan Konseling Islam , 8(2), 77-91
Termasuk pula, warga yang tergolong anak-anak berkebutuhan khusus 7 . Pada  tahun  2009,  Surabaya  sejatinya  sudah  mendirikan  sekolah-sekolah inklusi.  Mereka  yang  memiliki  kebutuhan  khusus  bisa  belajar  dengan siswa-siswi  tidak  memiliki  kebutuhan  khusus.  Sekolah  itu  memunyai Guru  Pembimbing  Khusus  (GPK)  yang  merupakan  lulusan  sarjana pendidikan luar biasa dan sarjana psikologi.
Demi  mengoptimalkan  layanan  pendidikan  bagi  anak-anak berkebutuhan  khusus,  pada  2016,  Pemerintah  Kota  Surabaya  melalui Dinas  Pendidikan  meluncurkan  program  Pusat  Layanan  Disabilitas  atau PLD.  Program  ini  menguatkan  program  untuk  warga  berkebutuhan khusus  lain,  misalnya,  yang  terkait  dengan  magang  kerja 8 .  PLD  secara spesifik menargetkan pendidikan dasar anak-anak berkebutuhan khusus. PLD  tersebar  di  wilayah  Surabaya  Pusat,  Selatan,  Utara,  Timur,  dan Barat 9 .  Menurut  data  hingga  April  2019,  terdapat  419  klien  anak berkebutuhan khusus yang telah diberi intervensi secara intensif. Jumlah itu  belum  termasuk  warga  Surabaya  yang  dilayani  secara  tentatif  atau jadwal  pertemuannya  dengan  petugas  pendidik/pembina  PLD  tidak serinci  mereka  yang  mendapat  intervensi  intensif.  Bila  dihitung  jumlah kegiatan  intervensi  petugas  sejak  PLD  berdiri  hingga  April  2019,  tak kurang sudah 2.128 aktifitas yang dilakukan.
Masing-masing  PLD  di  tiap  wilayah,  memiliki  sejumlah  petugas. Mereka  melakukan  pendidikan  dan  pembinaan  pada  anak-anak berkebutuhan  khusus  (ABK).  Mereka  juga  melakukan  pendekatan  pada keluarga  ABK  dan  memberikan  mereka  pemahaman  tentang  persoalan
7 Bagian Organisasi Pemerintah Kota Surabaya. 2019. “Pulau Emas”. Dapat diakses di https://organisasi.surabaya.go.id/home/file/pelayanan%20publik/masuk%20web/pr oposal%20pulau%20emas.pdf
8 Zainil Ghulam. 2020. “Implementasi Kebijakan Magang Dan Konseling Warga Berkebutuhan Khusus Di Surabaya”. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi
Islam , 6, (1), halaman 75-87,
9 Surabaya.go.id. 2018. “PLD Lima Wilayah untuk Tingkatkan Layanan Pendidikan Inklusi”. Dapat diakses di https://surabaya.go.id/id/berita/46197/pld-lima-wilayah- upaya-tingkatk
yang  dihadapi  ABK.  Fokus  utamanya,  adalah  ABK  dan  keluarga  yang berasal dari ekonomi  lemah. Logikanya, mereka yang memiliki ekonomi kuat, telah menyekolahkan ABK  ke tempat-tempat khusus. Nah, mereka yang dari ekonomi lemah ini yang menjadi konsentrasi PLD.
Ada  banyak  layanan  di  PLD,  antara  lain,  anak  yang  awalnya kesulitan  belajar  karena  sukar  fokus  dalam  berpikir,  diberi  arahan  dan intervensi konseling agar mudah menyerap pelajaran. Misal lainnya, ABK yang  memiliki  keterbatasan  gerak  fisik,  bahkan  sukar  untuk menggerakkan jemari atau mengangkat kepala,  diberi terapi 10 . Sehingga, gerak  mereka  bisa  lebih  luwes.  Pada  gilirannya,  mereka  bisa  melakukan kegiatan-kegiatan untuk keperluan mereka secara mandiri.
PLD juga memiliki program untuk melacak ABK, khususnya yang bukan  termasuk  siswa/siswi  sekolah  inklusi.  Karena  diperkirakan,  di lingkungan  Surabaya,  masih  ada  ABK  yang  belum  mendapat  layanan pendidikan maupun pembinaan. Setidaknya, petugas di tiap  PLD terdiri dari tiga pakar. Mereka adalah dua sarjana dari latar belakang pendidikan luar biasa dan satu orang sarjana dari ilmu psikologi. Mereka merupakan orang-orang  berpengalaman  yang  sebelumnya  tercatat  sebagai  GPK  di sekolah-sekolah inklusi maupun Sekolah Luar Biasa(SLB).
PLD  didirikan  agar  dapat  memecahkan  persoalan-persoalan  yang menimpa  ABK,  misalnya,  tentang  ABK  yang  belajar  di  sekolah  non- inklusi,  tapi  kebutuhan  khususnya  belum  didapatkan.  Bagaimanapun juga,  masih  banyak  ditemui  guru  ataupun  orangtua  tidak  paham  secara detail  poin  kebutuhan-kebutuhan  khusus  ABK.  Yang  menarik,  PLD berkoordinasi  dengan  kelurahan-kelurahan  untuk  melakukan  “jemput bola”  pada  ABK  di  kampung-kampung  Surabaya.  PLD  memiliki  SDM maupun fasilitas pendukung. Ada pun tahapan intervensi yang dilakukan adalah konsultasi, identifikasi, assessement, dan intervensi.
10 Jawa Pos. 2017. “Bentuk Pelayanan Khusus Buat Penyandang Disabilitas”. Dapat diakses di https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/07/02/2017/bentuk- pelayanan-khusus-buat-penyandang-disabilitas/
Dilaksanakannya  program  di  PLD  ini  memberikan  peluang  bagi mereka yang berkebutuhan khusus untuk mengembangkan diri. Terlebih, dalam  pelaksanaannya,  Dinas  Pendidikan  Surabaya  bersinergi  dengan pihak-pihak lain, seperti asosiasi atau perkumpulan para pakar konseling dan  psikologi  khusus  ABK.  Program  yang  mengandalkan  sinergitas  ini memang  sudah  kerap dijalankan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya,  dalam banyak bidang sasaran. Sebagai contoh, di program ekonomi kerakyatan Pahlawan Ekonomi 11 . Pada program ini, kerjasama erat dikerjakan dengan menggandeng  banyak  pihak,  antara  lain  perusahaan-perusahaan  dan industri  kreatif.    Segala  tahapan  dilaksanakan  dengan  membawa semangat  Undang-Undang  dan  kultur  masyarakat  Surabaya  yang  sarat azas  kekeluargaan 12 .  Sebab,  orang-orang  Surabaya  umumnyamemiliki rasa kepedulian yang tinggi.
Tulisan  ini  mengupas  bagaimana  kebijakan  publik  di  bidang pendidikan  dasar  ABK  diimplementasikan  secara  komprehensif  di Surabaya  melalui  PLD.  Konteks  yang  dipakai  adalah  kebijakan pemerintah  Surabaya.  Maka  itu,  teori  kebijakan  publik  yang  dipakai untuk  menganalisis  fenomena  tersebut.  Kebijakan  publik  merupakan struktur  tatanan  yang  bisa  berupa  sistem,  regulasi,  atau  mekanisme kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah melalui segenap potensi, demi mencurahkan  manfaat  bagi  masyarakat 13 .  Dalam  penelaahan  tersebut, dihubungkan  pula  dengan  konsep  tujuan  pembangunan  berkelanjutan yang  dicanangkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  poin-poin kemaslahatan umat di lingkup ajaran Islam.

## Metode Penelitian
11 Rio  Febriannur Rachman.  2019.  “Optimalisasi  Media  Digital  Berbasis Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya”.Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 8 (2), 273-292
12 Soedarso,  Soedarso,  et  al. Dinamika  Multikultural  Masyarakat  Kota  Surabaya. Jurnal Sosial Humaniora 6.1 (2013): 62-75.
13 Anderson, James E. 1984. Public Policy Making . New York: Holt, Rinehart and Winston.
Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka.  Artinya,  telaah  yang  dilakukan  berdasarkan  sumber perpustakaan  untuk  memperoleh  dan  mengolah  data 14 .  Materi  diskusi dalam  artikel  ini  adalah  kebijakan  publik  di  Surabaya  berupa  PLD  yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya. Data utama atau keterangan mengenai program ini didapatkan dari Bagian Organisasi Pemerintah  Kota  Surabaya.  Kegiatan  di  PLD  itu  kemudian  didiskusikan melalui  sejumlah  teori  mengenai  pendidikan,  konseling,  dan  kebijakan publik.  Setelah  itu,  dihubungkan  dengan  konsep  Pembangunan  Sosial Berkelanjutan  yang  digariskan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan konsep Kemaslahatan Umat yang disampaikan oleh ajaran Islam. Sumber- sumber literatur lain juga digunakan demi memerkaya artikel ini. Semua bahan  kepustakaan  diolah  untuk  menggambarkan  dengan  jelas  tentang bagaimana program PLD ini berjalan di Kota Surabaya.

## Kebijakan Publik Bersemangat Maqasid Syariah
Ada  sejumlah  penjelasan  tentang  konsep  kebijakan  publik.  Secara umum  para  pakar  menjelaskan  tentang  apa  pun  yang  dijalankan  atau tidak dijalankan pemerintah demi memenuhi hajat hidup orang banyak 15 . Kebijakan  publik  diimplementasikan  oleh  elemen-elemen  yang  ada  di pemerintahan,  bisa  di  level  paling  bawah  hingga  level  paling  atas 16 . Maksud  paling  utama  dari  berjalannya  kebijakan  publik  adalah menyuguhkan manfaat pada masyarakat di semua lapisan.  Di Surabaya, ada  banyak  kebijakan  yang  sudah  diimplementasikan  dan  terbukti bersumbangsih bagi masyarakat di bidang apa pun. Termasuk, di bidang
14 Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
15 Thomas R. Dye. 1972. Understanding Public Policy . New Jersey : Prentice Hall.
16 Anderson, James E. 1984. Public Policy Making . New York: Holt, Rinehart and Winston.
teknologi  komunikasi  yang  dikembangkan  bagi  kesejahteraan  tenaga sosial 17 .
Sementara  itu,  PLD  berfokus  pada  pendidikan  ABK.  Selain pendidikan,  di  dalamnya  tentu  ada  konseling,  baik  bagi  ABK  maupun keluarga  ABK  yang  merupakan  pendamping  di  setiap  tahap  intervensi pemerintah  pada  program  tersebut.  Konseling  merupakan  bentuk komunikasi  antar  pribadi  secara  intensif 18 .  Harapannya,  klien  mendapat pencerahan  sekaligus  arahan  yang  objektif  dari  persoalan  yang  tengah didiskusikan 19 . Dalam konteks program PLD yang dijalankan ini, ada dua yang  dikonseling,  yakni,  ABK  dan  keluarga.  Utamanya,  ABK  yang kekhususannya masih memungkinkan baginya  untuk berdiskusi dengan konselor.  Kalau  ABK  dianggap  memiliki  kekhususan  yang  tidak memungkinkan  untuk  berbincang  secara  mendalam,  konseling  langsung dilakukan pada keluarga saja. Sebagai catatan, ABK memiliki tingkat dan jenis  kekhususan.  Konseling  dilaksanakan  untuk  memastikan  intervensi seperti apa yang perlu dijalankan.
Terdapat sejumlah tujuan dari implementasi kebijakan publik PLD. Antara  lain,  mewujudkan  keadilan  kesejahteraan  dan  kesehatan  sosial serta  pendidikan,  kelompok  sasarannya,  ABK.  PLD  bisa  menjadi  pusat pembelajaran  bagi  keluarga  ABK  untuk  memahami  seluk-beluk kekhususan  ABK  yang  hidup  bersama  mereka.  Sehingga,  penanganan ABK  yang  dilakukan  keluarga  dapat  lebih  menyeluruh.  Bagi  ABK,  PLD dapat  menjadi  ruang  pendidikan  maupun  pembinaan  fisik  dan  mental mereka. Masing-masing ABK yang diintervensi memiliki pola intervensi, pendidikan,  pembinaan,  terapi,  bahkan  terapi  yang  berbeda-beda  sesuai kebutuhan.
17 Rio  Febriannur Rachman. 2019. “Optimalisasi  Teknologi  Komunikasi Informasi Command   Center   Bagi   Efektifitas   Tenaga   Kesejahteraan Sosial  Kecamatan”. Dakwatuna:   Jurnal   Dakwah   dan   Komunikasi Islam , 5 (2), 72-81 18 Arintoko, Wawancara Konseling Di Sekolah, (Yogyakarta: ANDI, 2011),1
Bertolak dari perspektif yang dipaparkan Bromley dalam Tachjan 20 , kebijakan publik memunyai tiga tingkat struktural. Antara lain, policy level, organizational level, dan operational level . Di negera demokrasi, termasuk di Indonesia, policy  level umumnya  diperankan  oleh  yudikatif  dan  legislatif.
Sementara  itu, organizational  level diperankan  oleh  eksekutif.  Sedangkan operational level dijalankan oleh perangkat-perangkat yang merupakan alat eksekutif. Misalnya, di level Pemerintah Pusat, perangkat yang dimaksud adalah kementerian, di level Pemerintah Provinsi, perangkat itu berwujud Biro,  Dinas,  dan  sebagainya.  Sementara  pada  ruang  lingkup  Pemerintah tingkat  II  atau  Kabupaten/Kota,  perangkat  pemerintah  biasanya  berupa dinas, bagian, badan, dan lain sebagainya.
Semua  kebijakan  didasari  maupun  dilindungi,  serta  diwujudkan melalui  regulasi  mengikat  atau institutional  arrangement .  Sejumlah  pakar kebijakan  publik,  menyebutkan  soal pattern  interaction dalam pelaksanakan kebijakan. Yakni,  pola  interaksi  antara pelaksana lapangan ( street level bureaucrat ) atau perangkat pemerintah, dengan kelompok yang menjadi target atau sasaran kebijakan. Dampak atau kebermanfaatan dari kebijakan  publik,  salah  satunya,  dapat  dilihat  dari  bagaimana  pola  ini diimplementasikan.  Program  PLDdijalankan  pemerintah  di  tingkat  Kota Surabaya. Dengan kata lain, masing-masing pihak pelaksana berasal dari yudikatif, legislatif, maupun eksekutif dan perangkat, di level kota.
Seperti  yang  sempat  disinggung,  PLD  dijalankan  dengan  sistem “jemput  bola”.  Perangkat  Pemerintah  Kota  Surabaya,  baik  Dinas Pendidikan  maupun  Kelurahan-kelurahan,  turun  ke  lapangan  guna menjalankan  sosialisasi  program.  Termasuk,  melakukan  pelacakan  soal ABK  mana  yang  perlu  diintervensi.  Dalam  pelaksanaannya,  Wali  Kota Surabaya tidak sekadar berposisi sebagai inisiator program. Lebih dari itu, Wali  Kota  terus  melihat  perkembangan  PLD  dari  waktu  ke  waktu. Evaluasi  dilaksanakan  secara  berjenjang.  Yang  pada  ujung  teratas  level
20 Tachjan. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI, 2006.
hirearkis, Wali Kota Surabaya aktif memantau. Tentu saja, dibantu secara sinergis  oleh  pihak  DPRD  Surabaya  selaku  perwakilan  masyarakat. Selama  ini,  layanan  bagi  mereka  yang  berkebutuhan  khusus  memang menjadi  salah  satu  prioritas  yang  terus  dievaluasi  dan  diperbaiki  oleh Pemerintah Kota Surabaya 21 .
PLD  sendiri  mengalami  pemantauan  harian  oleh  Kasi,  Kabid, maupun  Kepala  Dinas  Pendidikan  Surabaya.  Terdapat  pula  laporan bulanan  yang  masuk  ke  meja  Wali  Kota,  dan  tentu  saja  penyampaian program  tahunan  secara  terbuka  di  gedung  DPRD.  Indikator  yang digunakan dalam evaluasi, antara lain, jumlah layanan atau kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga, diketahui apa saja program yang perlu dibenahi atas saran atau aspirasi warga. Dilihat pula animo atau jumlah klien. Para klien,  dalam  hal  ini  ABK  dan  keluarga,  juga  diminta  saran  dan masukannya.  Evaluasi  biasanya  berkaitan  erat  dengan  pengembangan kualitas maupun kuantitas layanan di masa yang akan datang.
Kebijakan  ini  juga  berangkat  dari  keinginan  menciptakan lingkungandengan  nilai  kesetaraan,  kebersamaan,  dan  kekeluargaan. Terdapat upaya menggerus diskriminasi atau menembus disparitas sosial antara  mereka  yang  berkebutuhan  khusus  dan  tidak  berkebutuhan khusus. Pola semacam ini selaras dengan prinsip dalam ajaran Islam yang humanis  secara  alamiah,  tanpaperasaan  individualitas  maupun  merasa lebih  mulia  atau  lebih  sempurna  dibandingkan  yang  lain.  PLD  menjadi lebih kuat posisinya dan dapat dijalankan pada waktu-waktu yang akan datang,  sehingga  terwujud  kontinuitas,  karena  sejak  2016  telah  ada  slot pendanaan di APBD. Artinya, ada kekompakan antara pihak Pemerintah Kota  Surabay  dan  DPRD  Surabaya  untuk  menjaga  keberlangsungan program.  Tentu  saja,  apresiasi  positif  dari  masyarakat,  termasu  berupa kritik  dan  saran  konstruktif,  serta  dorongan  dari  elemen-elemen  yang
21 Republika.co.id. 2019. “ Pemkot Surabaya Siap Benahi Fasilitas Disabilitas” . Dapat diakses di https://republika.co.id/berita/q1xqdp366/pemkot-surabaya-siap-benahi-fasilitas- disabilitas
paham  dengan  pendidikan  maupun  ABK,  terus  diharapkan.  Sehingga PLD  dapat  menjadi  lebih  baik  dair  hari  ke  hari.  Kepuasaan  masyarakat target sasaran, baik ABK maupun keluarga, yang disampaikan pada pihak PLD, menjadi motivasi tersendiri bagi Pemerintah Kota Surabaya.
Sejumlah  intelektual  Islam,  baik  klasik  maupun  kontemporer, kerap mengemukakankonsep maqâsid al-syarî’ah , yang membahas tentang agama sebagai ajaran yang menggariskan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini juga erat kaitannya dengan pendidikan yang  humanis 22 .  Islam  memastikan  bahwa  pendidikan  yang  baik  dan berkualitas,  serta  merata  bagi  semua  elemen  masyarakat  merupakan bentuk  perwujudan  religiusitas  dan  hubungan  vertikal  manusia  dengan Tuhan Yang Mahaesa 23 .
Bila  dirinci,  PLD  melindungi  jiwa  dan  akal  para  ABK.  Melalui, program  ini  mereka  diposisikan  setara  dengan  anak  lain  yang  tidak berkebutuhan khusus. Tidak ada diskriminasi. Keluarga mereka juga bisa lebih  percaya  diri  untuk  terus  memberi  dukungan  pada  para  ABK. Apabila  problem  psikologis  yang  selama  ini  menggelayut  mendapat solusi  dari  PLD,  artinya  program  ini  turut  menjaga  sarana  tumbuhnya keyakinan  manusia  terhadap  kasih  sayang  Tuhan  Yang  Mahaesa  yang terus  memberi  jalan  keluar  bagi  segala  kesukaran.    Sementara  itu,  bila ditelaah  secara  objektif  di  unsur  kebermanfaatannya,PLD  tergolong sukses.
PLD  berhasil  memupuk  kepedulian  antar  sesama,  karena  uang pajak dari masyarakat Surabaya, disalurkan untuk kebutuhan pendidikan yang  tidak  diskriminatif.  Sehingga,  melalui  atensi  besar  masyarakat  dan inovasi  Pemerintah  Kota  Surabaya,  ABK  memeroleh  hidup  yang  lebih berkualitas.  Pada  bagian  lain,  terdapat  pula  pembelajaran  tentang  sikap
22 Wasehudin, W., 2018. “Menggagas Nilai-Nilai Pendidikan Humanis Dalam Maqasid Al-Syari’ah”. Tazkiya , 19 (02), halaman 68-79.
23 Rasyid, M.H., 2015. “Konsep Pendidikan Islam Dalam Maqasid Al-Syari’ah”. Ash- Shahabah , 1 (2), halaman 1-9.
saling  menghargai  satu  sama  lain.  Ada  pemahaman  tentang  potensi- potensi  terpendam  yang  dimiliki  semua  manusia,  bagaimana  pun kondisinya. Mereka yang berkebutuhan khusus, bila ditangani secara pas, bisa  jadi  minat  dan  bakat  dapat  disalurkan.  PLD  juga  hadir  untuk menggali kemungkinan-kemungkinan itu melalui tahapan konseling dan assement berkelanjutan. Pembelajaran sehubungan dengan sinergitas juga hadir  melalui  PLD.  Sebab,  program  ini  hanya  dapat  terwujud  dengan kolaborasi  apik  antara  petugas  PLD,  ABK,  keluarga  ABK,  serta  asosiasi- asosiasi atau para pakar yang tak bosan diajak mendiskusikan persoalan ABK kekinian.

## MewujudkanPembangunan Sosial Demi Kemaslahatan Umat
Pada  2015  lalu,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  menggariskan  tujuh belas  poin  tujuan  pembangunan  sosial  berkelanjutan 24 .  Apa  yang ditetapkan itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik di masa datang.Semua pemimpin pemerintahan di dunia diarahkan agar membuat  program-program  yang  selaras  dengan  tujuan  belas  poin tersebut.  Poin  pertama, No  Poverty atau  menggerus  kemiskinan.  Jadi, program  yang  dilakukan  pemerintah  mesti  memiliki  tujuan menghilangkan kemiskinan.
Poin kedua, Zero Hunger atau mewujudkan dunia tanpa kelaparan dan mencapai ketahanan di bidang pangan. Yang ketiga, Good Health and Well-Being atau  berupaya  menciptakan  kehidupan  sehat  di  segala  lini, serta  mendukung  kesejahteraan  bagi  masyarakat  luas.  Keempat, Quality Education atau  memberikan  pendidikan  bermutu.  Kebijakan  publik    di bidang pendidikan yang dijalankan  pemerintah seharusnya punya mutu terbaik agar masyarakat bisa bersaing di ranah global.
24 Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  2015. About the  Sustainable  Development  Goals .  Tersedia di https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. Diakses pada 11 September 2018
Kelima,  adanya  semangat Gender  Equality atau  kebijakan berorientasi  kesetaraan  gender.  Tidak  boleh  ada  diskriminasi  berbasis gender.  Keenam,  mewujudkan Clean  Water  and  Sanitation atau ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik demi menciptakan Sumber Daya  Manusia  berkualitas.  Ketujuh,  memastikan  keterjangkauan  akses pada energi yang dibutuhkan kehidupan, atau Affordable and Clean Energy . Kedelapan, Decent Work and Economic Growth, dengan kata lain, kebijakan publik  perlu  berazaskan  cita-cita  akan  pertumbuhan  ekonomi berkelanjutan.  Yang  sudah  barang  tentu  punya  hubungan  dengan terwujudnya lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.
Kesembilan,  merealisasikan Industry,  Inovation  and  Infrastructure yang  sehat.  Dengan  cara  ini,  diharapkan,  kesejahteraan  masyarakat  bisa merata.  Kesepuluh,  mereduksi  ketidaksetaraan  atau Reduced  Inequalities . Kesenjangan  sosial  harus  terus  dipangkas.  Kesebelas,  atau  menciptakan kota  dan  komunitas  yang  hidup  berkelanjutan  dengan  layak,  atau Suistanable Cities and Communities .
Kedua  belas,  membentuk  pola  konsumsi  dan  produksi  yang  baik dan  berkesinambungan  atau Responsible  Consumption  and  Production.
Ketiga  belas,  berorientasi  pada  perubahan  iklim  atau Climate  Action . Kebijakan  publik  sepantasnya  mengambil  peran  pada  upaya membendung dampak buruk perubahan iklim. Karena, memiliki korelasi dengan  keselamatan  dunia.  Keempat  belas,  memerhatikan  kehidupan  di perairan atau Life Below Water . Pengelolaan perairan atau sumber daya air, baik danau, sungai, laut, samudra dan segala sektor kemaritiman. Kelima belas, memanfaatkan dan mengelola sumber daya di daratan atau Life on Land .
Keenam belas, menguatkan institusi, khususnya pemerintah, demi Peace,  Justice,  and  Strong  Institutions .  Yang  pada  gilirannya,  akan berdampak  positif  pada  keadilan  di  masyarakat.  Ketujuh  belas,  adanya Partnership  for  The  Goals atau  kemitraan  baik  antar  institusi  dalam  satu
negara,  maupun  antar  institusi  global.  Tujuannya,  merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan yang merata.
Program  PLD  selaras  dengan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan yang  digariskan  PBB  tersebut.  Perlu  dipahami,  konsep  ini  tidak  berarti bahwa  satu  kebijakan  mesti  sesuai  dengan  tujuh  belas  poin.  Melainkan, paling tidak satu poin PBB tersebut ada dalam satu kebijakan pemerintah yang  diimplementasikan.  Lebih  banyak  poin  yang  diperhatikan,  tentu jauh lebih baik.
Program PLD ini senada dengan cita-cita Good Health and Well-Being atau  keterjaminan  kesehatan  dan  hidup  yang  baik.  Dengan  pendidikan dan  pembinaan  yang  baik  bagi  anak-anak  berkebutuhan  khusus, kesehatan dan kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Kesehatan dan kehidupan  sehari-hari  mereka  pun  akan  terus  terpantau.  Baik  yang sifatnya jasmani, maupun ruhani yang berhubungan dengan mental.
Keberadaan  program  PLD  ini  selaras  juga  dengan  poin Quality Education .  Yang  titik  beratnya  adalah  memberikan  pendidikan  bermutu bagi  semua  lapisan  masyarakat,  dari  semua  latar  belakang.  PLD memberikan jaminan pendidikan bermutu dan pembinaan berkelanjutan bagi  anak-anak  berkebutuhan  khusus.  PLD  juga  hadir  sebagai  bentuk program  mengurangi  kesenjangan,  yang  berkesesuaian  dengan  poin Reduce  Inequality .  Dalam  kasus  ini,  di  antara  anak-anak  yang  tidak berkebutuhan  khusus  dan  anak-anak  berkebutuhan  khusus,  sama-sama diberi  atensi  maksimal  oleh  pemerintah.  Tidak  ada  perbedaan  dalam memberikan layanan pendidikan bagi mereka yang berkebutuhan khusus.
Melalui cara ini pula, PLD ikut menjaga keberlangsungan kota dan komunitas  yang  ada  di  dalamnya.  Dengan  kata  lain,program  ini  selaras dengan semangat Sustainable Cities and Communities yang digariskan PBB. PLD ingin memastikan kelompok anak-anak berkebutuhan khusus dapat menikmati  pendidikan,  kehidupan,  dan  lingkungan  yang  sejahtera,  dan
berbahagia.  Mereka  diberi  akses  untuk  menikmati  fasilitas  pendidikan dasar di kota Surabaya.
PLD  juga  merupakan  bentuk  dari  poin Peace,  Justice,  and  Strong Institutions .  Gamblangnya,  Pemerintah  Kota  Surabaya  ingin  menebar kedamaian,  keadilan  sosial,  melalui  kebijakan  yang  kuat  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Realisasi  kedamaian  dan  keadilan  akan membuat  pemerintah  daerah  cenderung  lebih  mudah  dipatuhi regulasinya oleh masyarakat setempat.
Pemerintah  Kota  Surabaya  tidak  menjalankan  program  ini sendirian,  melainkan  terdapat  bangunan  kerjasama  dengan  pihak  lain. Misalnya,  dengan  asosiasi  yang  mengkoordinasikan  para  terapis  bagi anak-anak  berkebutuhan  khusus.  Asosiasi  ini  berpusat  di  RSUD  dr Soetomo Surabaya. Sejatinya, para petugas PLD memiliki keahlian dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus. Meski demikian, tetap saja mereka  butuh  untuk  terus  belajar  dengan  pakar-pakar  lain.  Termasuk, dari  asosiasi  ini.  Guna  menambah  wawasan  dan  pengetahuan,  apalagi, persoalan  anak-anak  berkebutuhan  khusus  sering  berkembang  dan variatif.
Terdapat  pula  sinergi  dengan  pihak  DPRD  yang  merupakan pengawas  program.  Inovasi  PLD  terselenggara  dengan  gelontoran  dana APBD  Surabaya  atau  uang  rakyat,  yang  tentu  saja  mesti  disetujui  dulu oleh  DPRD.  Wakil  rakyat  pasti  memantau  dan  memberi  masukan  pada program ini. Pihak lain yang juga punya andil adalah media massa atau pers sebagai kontrol sosial
Perjuangan  untuk  memberikan  pendidikan  dasar  berkualitas  dan pembinaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus harus dilakukan secara sinergis.  Apalagi,  tujuan  utama  PLD  adalah  mewujudkan  kemaslahatan umat  atau  kesejahteraan  masyarakat  luas  di  segala  lapisan  masyarakat. Meskipun  memang,  kelompok  sasarannya  adalah  mereka  yang berkebutuhan  khusus.  Namun,  program  ini  merupakan  faktor  penting
untuk  keadilan  pendidikan  yang  lingkupnya  luas.  Tanpa  program  ini, keadilan pendidikan di Surabaya perlu dipertanyakan.
Pelaksanaan program dilakukan dengan saling bergandeng tangan, dan  hal  ini  senada  dengan  makna  kebersamaan  yang  terdapat  pada sejumlah  dalil  Al  Quran.  Sebagai  contoh,  di  Surat  Ash-shof  ayat  4: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berjuang di Jalan-Nya dalam barisan  yang  teratur  seakan-akan  mereka  seperti  suatu  bangunan  yang tersusun kokoh.
Konsep berjuang dalam ayat ini tidak sebatas soal peperangan dan barisan  yang  dimaksud  tidak  melulu  barisan  angkatan  bersenjata.  Lebih luas dari itu, perjuangan yang dimaksud merupakan usaha mewujudkan kemaslahatan  umat  dan  memberikan  manfaat  bagi  sebanyak-banyaknya manusia.  Senafas  dengan  salah  satu  riwayat  yang  menyebutkan:  Wajib atas  kaum  muslimin  bersama  dalam  Al-Jamaah  dan  berhati-hati  pada perpecahan (HR At-Tirmidzi).  Bila dipandang dari konteks kekinian, Al- Jamaah  bisa  dipersepsikan  sebagai  kebersamaan  dalam  sebuah  gerakan yang  bercita-cita  mewujudkan  kemaslahatan  umat.  Kebijakan  yang berlangsung karena adanya sinergi telah menjadi kekhasan dari kegiatan di  Pemerintah  Kota  Surabaya,  dalam  segala  bidang.  Sebagai  contoh,  di bidang  pengembangan  industri  kreatif  dan  optimalisasi  media  digital yang  dijalankan  dalam  program Co-Working  Space di  Koridor  Jalan Tunjungan 25 .

## Kesimpulan
Keberhasilan  berjalannya  kebijakan  publik  umumnya  bisa  dilihat dari  tiga  aspek 26 .  Pertama,  adanya  kepatuhan  (compliance)  dari  objek implementasi kebijakan. Kedua, konsistensi program dan komplain yang minimal  terhadap  kebijakan.  Ketiga,  hasil  dari  program  yang  bisa
25 Rio Febriannur Rachman. 2019. “Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam”. Komunitas . 10(2), 157-176.
26 Randall B. Ripley & Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy . Chicago: The Dorsey Press.
dipertanggungjawabkan dan memuaskan semua pemangku kepentingan. Terutama,  pihak  yang  menerima  manfaat  dari  program  kebijakan tersebut.
Bila  mengacu  pada  teori  di  atas,  program  PLD  yang  dijalankan Dinas  Pendidikan  Pemerintah  Kota  Surabaya  tergolong  berjalan  dengan lancar. Ada sejumlah fakta yang menguatkan persepsi tersebut. Pertama, ada  kepatuhan  masyarakat  penerima  manfaat  terhadap  program  PLD. Tidak  ada  keluhan  dari  masyarakat,  sehingga  program  yang  digariskan Pemerintah  Kota  Surabaya  bisa  dijalankan  dengan  optimal,  dan disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Dinas  Pendidikan  sebagai pelaksanakan  kegiatan  di  lapangan,  otomatis  pula  patuh  pada  inisiator kebijakan  atau  Wali  Kota.  Kedua,  terdapat  konsistensi  program  dan komplain  yang  minimal.  Artinya,  Dinas  Pendidikan  konsisten  sebagai pelaksana  program,  salah  satunya  karena  sudah  melihat  kalau  program ini telah bisa bertahan dan didukung masyarakat.
Ketiga,  program  di  PLD  bisa  dipertanggungjawabkan,  dan  telah berjalan  sejak  2016  tanpa  kendala  berarti.  Meski  memang,  pembenahan program  demi  makin  memberikan  pelayanan  prima  terus  dilaksanakan pula.  DPRD  selaku  pengawas  program  juga  tidak  mengusulkan  untuk menghentikan  PLD.  Artinya,  PLD  dapat  diterima  masyarakat.  Terlebih, program  ini  juga  terbukti  selaras  dengan  tujuan  pembangunan  sosial berkelanjutan  yang  dicanangkan  PBB  dan  nilai-nilai  kemaslahatan  umat yang digariskan oleh ajaran Islam.
Yang jelas, PLD dapat berjalan dengan konsisten dan baik  selama ini,  karena Surabaya memiliki modal di aspek keuangan, sosial,  budaya, serta  regulasi  kelembagaan  yang  mengikat.  Di  aspek  keuangan,  APBD kota  ini  kuat  untuk  menopang  semua  kegiatan  PLD.  Di  aspek  sosial, masyarakat  jelas  mendukung  program  yang  merupakan  bentuk kepedulian  terhadap  sesama.  Di  aspek  budaya,  masyarakat  Surabaya kompatimbel  dengan  program  yang  menunjukkan  kerukunan  antara
semua  lapisan  masyarakat  dari  berbagai  latar  belakang.  Termasuk  di dalamnya,  mendukung  program-program  yang  berbasis  kepedulian sosial.  Karena  program  semacam  ini  pas  dengan  kultur  dan  lingkungan masyarakat Surabaya.
PLD juga ditopang oleh sejumlah regulasi, baik Peraturan Daerah maupun  Peraturan  Wali  Kota  dan  SK  Wali  Kota.  Tentu  saja,  Peraturan Daerah  tentang  APBD  tahunan.  Ada  pula  Perda,  Perwali,  dan  SK  Wali Kota  yang  menjadi  penguat  berjalannya  PLD.  Di  antaranya,  Peraturan Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Upaya  Kesehatan yang  di  dalamnya  disampaikan  pula  soal  atensi  pada  anak-anak berkebutuhan  khusus.  Semua  fakta  tadi  memerlihatkan  keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan program pendidikan dasar dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus.
Yang  menarik,  PLD  dapat  dijalankan  atau  direplikasi  oleh Pemerintah  Daerah  lain.  Syaratnya,  ada  keinginan  yang  kuat  dan konsistensi  dari  pemerintah  daerah  maupun  masyarakat  sebagai pendukung  kebijakan,  di  antaranya  dari  elemen  DPRD  Surabaya.  Yang tak  kalah  penting,  ketersediaan  dana  APBD  untuk  operasional  kegiatan. Terlebih,  PLD  merupakan  implementasi  Undang-Undang  di  aspek pendidikan dasar. Selama ini, terdapat pemerintah daerah maupun DPRD dari  wilayah  lain  yang  datang  ke  Dinas  Pendidikan  Surabaya 27 .  Dalam kesempatan  itu,  dijelaskan  pula  soal  kebijakan  PLD  pada  mereka.  Ini merupakan  bentuk  keterbukaan  Dinas  Pendidikan  Surabaya  demi mewujjudkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  dalam  lingkup  yang  lebih luas.

## Daftar Pustaka
Anderson, James E. 1984. Public Policy Making . New York: Holt, Rinehart and Winston.
27 Liputan6.com. 2019. “Pemkot Surabaya Gelar Pameran Pendidikan Sekolah Berprestasi”. Dapat diakses di https://surabaya.liputan6.com/read/4100954/pemkot- surabaya-gelar-pameran-pendidikan-sekolah-berprestasi
Arintoko. 2011. Wawancara Konseling Di Sekolah . Yogyakarta: ANDI,1
Bagian Organisasi Pemerintah Kota Surabaya. 2019. “Pulau Emas”. Dapat diakses
di
https://organisasi.surabaya.go.id/home/file/pelayanan%20publik/ masuk%20web/proposal%20pulau%20emas.pdf
Dye, Thomas R. 1972. Understanding  Public Policy . New Jersey : Prentice Hall.
Ghulam,  Zainil.  2020.  “Implementasi  Kebijakan  Magang  Dan  Konseling Warga  Berkebutuhan  Khusus  Di  Surabaya”. Dakwatuna:  Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam , 6, (1), halaman 75-87,
Jawa Pos. 2017. “Bentuk Pelayanan Khusus Buat Penyandang Disabilitas”.
Dapat diakses di
https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/07/02/2017/bent uk-pelayanan-khusus-buat-penyandang-disabilitas/
Kholis,  Nur.  2013.  ” Pendidikan  dalam  upaya  memajukan  teknologi ”,  Jurnal kependidikan, Vol 11, No. 1, November, 24.
Liputan6.com.  2019.  “Pemkot  Surabaya  Gelar  Pameran  Pendidikan
Sekolah Berprestasi”. Dapat diakses di https://surabaya.liputan6.com/read/4100954/pemkot-surabaya- gelar-pameran-pendidikan-sekolah-berprestasi
Mahsun,  Moch  &  Danish  Wulydavie  Maulidina.  2019.  “Konsep Pendidikan  Dalam  Kitab  Ta’limul  Muta’allim  Karya  Syekh  Al- Zarnuji  Dan  Kitab  Washoya  Al-Aba’  Lil-Abna’  Karya  Syekh Muhammad  Syakir”. Bidayatuna:  Jurnal  Pendidikan  Guru Mandrasah Ibtidaiyah , 2 (2), halaman 44-77
Mashudi, Farid. 2012. Psikologi Konseling , Yogyakarta: IRCiSoD, 19
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2015. About the Sustainable Development Goals .
Tersedia di https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/. Diakses pada 11 September 2018
Rachman,  Rio    Febriannur.  2019.  “Optimalisasi    Teknologi    Komunikasi Informasi      Command      Center      Bagi      Efektifitas      Tenaga Kesejahteraan Sosial  Kecamatan”. Dakwatuna:   Jurnal   Dakwah   dan Komunikasi Islam , 5 (2), 72-81
Rachman, Rio Febriannur.  2019. “Optimalisasi  Media  Digital  Berbasis Kemaslahatan  Umat  dalam  Program  Pahlawan  Ekonomi Surabaya”.Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 8 (2), 273-292
Rachman, Rio Febriannur. 2019. “Implementasi Kebijakan Pusat Konseling Anak Dan Remaja Di Surabaya”. Al-Tazkiah : Jurnal  Bimbingan  Dan Konseling Islam , 8(2), 77-91
Rachman, Rio Febriannur. 2019. “Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam”. Komunitas ,10(2), 157-176.
Rasyid,  M.H.,  2015.  “Konsep  Pendidikan  Islam  Dalam  Maqasid  Al- Syari’ah”. Ash-Shahabah , 1 (2), halaman 1-9.
Republika.co.id.  2019.  “Pemkot  Surabaya  Siap  Benahi  Fasilitas
Disabilitas”. Dapat diakses di https://republika.co.id/berita/q1xqdp366/pemkot-surabaya-siap- benahi-fasilitas-disabilitas
Ripley,  Randall  B.  &  Grace  A.  Franklin.  1986. Policy  Implementation  and Bureaucracy . Chicago: The Dorsey Press.
Roqib, Moh. 2005. Ilmu pendidikan Islam , Yogyakarta: Lkis, 14.
Soardi,  Moh.  dkk,  2017, Dasar-dasar  pendidikan ,  Yogyakarta:PT.  Parama Ilmu, 50.
Soedarso,  et  al. Dinamika  Multikultural  Masyarakat  Kota  Surabaya. Jurnal Sosial Humaniora 6.1 (2013): 62-75.
Sudandi, 2015, Pengantar studi Islam , Yogyakarta:Media Tera, 154.
Surabaya.go.id.  2018.  “PLD  Lima  Wilayah  untuk  Tingkatkan  Layanan
Pendidikan Inklusi”. Dapat diakses di
https://surabaya.go.id/id/berita/46197/pld-lima-wilayah-upaya- tingkatk
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: AIPI
Wasehudin,  W.,  2018.  “Menggagas  Nilai-Nilai  Pendidikan  Humanis Dalam Maqasid Al-Syari’ah”. Tazkiya , 19 (02), halaman 68-79.
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.