Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap  Penyerapan Anggaran  Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel  Moderating  Pada  Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Rudi Junjungan Sirait 1 , Eka Nurmala Sari 2 , Widia Astuty 3 – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  examine  and  analyze  the  effect  of  budget participation and clarity of budget targets on budget absorption moderated by direct or moderate  organizational  commitment.  The  approach  used  in  this  research  is  an explanatory approach. The population in this study is the entire Regency/Municipal General Elections Supervisory  Agency  of North Sumatra Province that conducts the 2020 regional elections, totaling 23 regencies/cities. The sample in this study was taken by 4 people from the General Election Oversight Board of the Regency / City of North Sumatra  Province  consisting  of  23  korsek  and  81  BAWASLU  members  so  that  the number of respondents was 104 people. Data collection techniques in this study used documentation studies, and questionnaires. The data analysis technique in this study uses  a  quantitative  approach  using  statistical  analysis  by  using  the  Auter  Model Analysis test, Inner Model Analysis, and Hypothesis Testing. Data processing in this study using the PLS (Partial Least Square) software program. The results of this study prove  that  1)  Budget  participation  have  a  effect  on  budget  absorption,  2)  Clarity  of budget  targets  have  a  significant  effect  on  budget  absorption,  3)  Organizational commitment  is  not  able  to  moderate  the  effect  of  budget  participation  on  budget absorption, 4) Organizational commitment is not able to moderate the effect of clarity of budget  targets  on  budget  absorption  of  the  General  Elections  Supervisory  Agency  of North Sumatra Province .
Keywords:  Budget  Participation,  Clarity  of  Budget  Goals,  Organizational Commitment, Budget Absorption.

## PENDAHULUAN
Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata–mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Wulandari & Alamanda, 2012). Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijaksanaan  dalam  mewujudkan  sasaran,

## JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 8 NO 2
JULI 2022
jrak@plb.ac.id
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8   N o . 2 ,   2 0 2 2 | 198
tujuan,  visi  dan  misi  organisasi  yang  tertuang  dalam  perumusan  skema  strategis  ( strategic planning ) suatu organisasi (Zahra & Hidayat, 2017). Kinerja organisasi sektor publik adalah hasil akhir ( output ) organisasi sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien,  sesuai  dengan  kehendak  pengguna  jasa  informasi,  visi  dan  misi,  berkualitas,  adil  serta diselenggarakan  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  (Kumorotomo  &  Erwan,  2005). Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual yaitu serapan dengan yang  dianggarkan.  Semakin  tinggi  penyerapan  anggaran,  maka  semakin  baik  kinerja  manajer publik tersebut (Mardiasmo, 2018). Oleh karena yang di amati adalah organisasi sector public atau estimasi  pemerintah,  maka  penyerapan  anggaran  disini  dapat  diartikan  sebagai  pencairan  atau realisasi anggaran sesuai yang tercantumdalam laporan relisasi anggaran (LRA) pada saat tertentu (Halim  &  Syam,  2013).  Penjelasan  tersebut  memuat  hal-hal  yang  mempengaruhi  pelaksanaan anggaran seperti  kebijakan fiskal  dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan  yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan (F. Saragih & Desy, 2017).
Penyerapan  Anggaran  merupakan  tahap  penyusunan  dan  penetapan  anggaran  sampai dengan  tahap  pertanggung  jawaban  anggaran,  pelaksanaan  anggaran  yang  berkaitan  dengan kegiatan  pengelolaan  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh  para  pejabat  instansi  Kementerian Negara /lembaga selaku pengguna anggaran / kuasa anggaran, dan menurut ketentuan perundang -undangan  yang  berlaku  (Jumarny,  2019).  Disini  partisipasi  merupakan  salah  satu  unsur  yang sangat  penting  yang  menekankan  pada  proses  kerjasama  dari  berbagai  pihak,  baik  bawahan maupun pimpinan level atas (Bawono & Nugraheni, 2015). Hal ini terjadi karena dalam kenyataan pelaksanaan  penyusunan  anggaran  yang  terlalu  banyak  melibatkan  partisipan  mempengaruhi dalam  penyerapan  anggaran  (Pradana,  2002).  Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  yang dilakukan oleh (Handayani & Arianty, 2010), (Kewo, 2014), (Kamilah, Taufik, & Darlis, 2013) yang  menemukan  hubungan  signifikan  antara  partisipasi  anggaran  dengan  kinerja  manajerial. Kejelasan  sasaran  anggaran  menggambarkan  luasnya  sasaran  anggaran  yang  dinyatakan  secara jelas  dan  spesifik  dan  dimengerti  oleh  pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pencapaiannya (Jumarny,  2019).  Dalam  melaksanakan  program  kerja  belum  dianggap  memihak  kepada masyarakat  (Wiprastini,  Sinarwati,  &  Herawati,  2014).  Kemudian,  target-target  anggaran  yang disusun akan disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai pemerintah daerah  (Wiprastini et al., 2014).  Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Jumarny,  2019) menyimpulkan bahwa kejelasan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
Komitmen  merupakan  seluruh  upaya  yang  sinergi  dari  seluruh  anggota  organisasi  itu sendiri dalam mewujudkan tujuan organisasinya sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati (Robbins, Stephen P & Judge, 2013). Yang dimaksud organisasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  sedangkan  anggotanya  merupakan  Aparat  Sipil  Negara  di  daerah (Maharani & Noermijati, 2013). Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Komitmen  organisasi  yang  tinggi  akan  meningkatkan  kinerja  yang  tinggi  pula.  Hal  ini  adalah merencanakan  berbagai  program  dan  kegiatan  sesuai  dengan  dokumen  perencanaan  sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai (Dewi, Dwirandra, & Wirakusuma, 2017). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putri, Yuniarta, & Prayudi, 2017) menyimpulkan bahwa  komitmen  organisasi  mempengaruhi  penyerapan  anggaran.  Dengan  sumber  daya  yang terbatas, Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara harus dapat mengalokasikan penerimaan  yang  diperoleh  untuk  belanja  yang  bersifat  produktif.  Menurut(Abimanyu,  2010)
apabila  belanja  daerah  meningkat  maka  akan  berdampak  pada  produktivitas  masyarakat  yang semakin  meningkat  dan  bertambahnya  jumlah  investor  yang  melakukan  investasi  akan meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Pengalokasian  sumber  daya  ke  dalam  anggaran  belanja modal  sebenarnya  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik  akan  sarana  dan  prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah, namun adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif  yang  terlibat  dalam  penyusunan  proses  anggaran  menyebabkan  alokasi  belanja  modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Sasongko, 2010)
Menurut (Pradana, 2002) partisipasi penyusunan anggaran merupakan keterlibatan seluruh manajer  dalam  suatu  lembaga  untuk  melakukan  kegiatan  dalam  pencapaian  sasaran  yang  telah ditetapkan  dalam  anggaran.  Hal  ini  terjadi  karena  dalam  kenyataan  pelaksanaan  penyusunan anggaran yang terlalu banyak melibatkan partisipan mempengaruhi dalam penyerapan anggaran. Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (David,  2016)  menyimpulkan  bahwa perencanaan  anggaran  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  tidak  baik  perencanaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  aparat pemerintahan  maka  semakin  rendah  tingkat  penyerapan  anggaran.  (Saragih,  2003)  menyatakan bahwa  pemanfaatan  belanja  hendaknya  dialokasikan  untuk  hal-hal  produktif,  misal  untuk melakukan aktivitas pembangunan.Sejalan dengan pendapat tersebut,  (Stine, 2005) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Sebaliknya,  pegawai  dengan  komitmen  organisasi  yang  rendah  akan  memiliki  perhatian  yang rendah  untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  bahkan  cenderung  mencoba  memenuhi  kepentingan pribadi (Sirin, Indarto, & Saddewisasi, 2020) .

## LANDASAN TEORI

## Penyerapan Anggaran
Menurut  (Indra,  2010)  berdasarkan national  committee  on  governmental  accounting standardsboard (GASB),  defenisi  anggaran  adalah  “rencana  operasikeuangan  yang  mencakup estimasi  penngeluaran  yang  diusulkan  dan  sumber  pendapatan  yang  diharapkan  untuk membiayainya dalam perioda waktu tertantu”.Pengertian anggaran menurut (Rahayu & Rachman, 2013)  anggaran  adalah  “Anggaran  merupakan  alat  perencanaan  dan  pengendalian”.  Kondisi penyerapan anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia mempunyai kondisi yang hamper sama, diistilahkan menurut Bank Dunia yaitu lambat dari awal tahun namun penumpukan di akhir tahun (slow and back-loaded expenditure). Penyerapan dan penumpukan di akhirr  tahun  biasanya  belanja nonreccurent, seperti  belanjamodal  dan  belanja  bantuan  sosial. Menurut (Halim & Syam, 2013) penyerapan anggaran adalah pencapain dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah orang awam menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang di amati adalah organisasi sector public atau estimasi  pemerintah,  maka  penyerapan  anggaran  disini  dapat  diartikan  sebagai  pencairan  atau realisasi anggaran sesuai yang tercantumdalam laporan relisasi anggaran (LRA) pada saat tertentu. Senada  dengan  hal  itu  menurut  (Kuncoro,  2013)  penyerapan  anggran  merupakan  salah  satu tahapan dai siklus anggran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran  oleh  Sekretariat  DPRD  Prov-SU,  penyerapan  anggaran,  pengawasan  anggaran  dan pertanggunjawaban  penyerapan  anggaran.  “Kinerja  manajer  public  akan  dinilai  berdasarkan pencapain target anggaran, berapa besar yang berhasil dicapai. Penilain kinerja dilakukan dengan menganalisis  simpangan  kinerja  actual  dengan  yanga  dianggarkan”(Mardiasmo,  2018)  .
Sedangkan menurut (Endang, 1997), kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila prestasi realisasi penyeran adalah sesuai dengan prestasi actual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan anggapan bahwa pretasi fisik aktual pekerjaan tersebut adalah relative sama dengan  target  prestasi  penyelesaian  pekerjaan  yang  direncanakan.  Penyerapan  anggaran merupakan  ukuran  capaian  dari  suatu  estimasi  target  selama  periode  waktu  tertentu  yang dipandang  pada  suatu  saat  tertentu.  Menurut  (Zarinah,  2015)  indikator  dalam  mengukur penyerapan anggaran adalah Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran, Realisasi  pertriwulan,  Konsistensi  dalam  pelaksanaan  program/kegiatan  dan  ketepatan waktu/jadwal penyerapan setiap bulan

## Partisipasi Anggaran
Menurut  (Ikhsan  &  Ishak,  2008),  mendefinisikan  partisipasi  anggaran  adalah  Proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki  dampak  masa  depan  terhadap  mereka  yang  membuatnya.Partisipasi  secara  luas  pada dasarnya  merupakan  proses  organisasional,  dimana  para  individual  terlibat  dan  mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap peran individu tersebut (Saraswati & Aisyah, 2015). Menurut (Mulyadi, 2014) mengemukakan bahwa partisipasi anggaran berarti keikutsertaan operating managers dalam memutuskan bersama dengan komite  anggaran  mengenai  rangkaian  kegiatan  di  masa  yang  akan  di  tempuh  oleh  operating managers tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran. Sedangkan menurut (Hansen & Maryanne, 2007)  partisipasi  anggaran  ( budgeting  participation )  adalah  pendekatan  penganggaran  yang memungkinkan  para  manajer  yang  akan  bertanggungjawab  atas  kinerja  anggaran,  untuk berpartisipasi  dalam  pengembangan  anggaran,  partisipasi  anggaran  mengkomunikasikan  rasa tanggung jawab pada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreatifitas.
Tujuan  adalah  arah  untuk  mencapai  sebuah  hasil  akhir  dalam  suatu  kegiatan.  Menurut (Nafarin,  2012)  menyatkan  bahwa  terdapat  enam  anggaran,  antara  lain  1)  Digunakan  untuk landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. 2) Memberikan batasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 3) Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat memudahkan pengawasan. 4) Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat  dicapai  hasil  yang  maksimal.  5)  Menyempurnakan  rencana  yang  telah  disusun,  karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terikat. 6) Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Berdasarkan dengan teori yang di dapat mengenai partisipasi anggaran, maka dapat ditentukan indikator partisipasi anggaran Menurut : (Anfujatin, 2016) ada beberapa indikator dari Partisipasi anggaran, yaitu 1) Keterlibatan, 2) Pengaruh dan 3) Komitmen. Sedangkan indikator partisipasi anggaran menurut (Sinaga, 2013), yaitu Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran , Kepuasan yang dirasakan dalam penyusunan anggaran , Kebutuhan memberikan  pendapat , Kerelaan  dalam  memberikan  pendapat , Besarnya  pengaruh  terhadap penetapan anggaran final dan seringnya atasan meminta pendapat saat anggaran sedang disusun.

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut (Halim & Kusufi, 2013) mengatakan bahwa anggaran memiliki  peranan  penting  dalam  organisasi  sektor  publik,  terutama  organisasi  pemerintahan. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun  lebih  dari  itu  anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8   N o . 2 ,   2 0 2 2 | 201
dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2018). Anggaran  merupakan  pedoman  rencana  akuntansidi  masa  yang  akan  datang  yang  mempunyai beberapa manfaat. Menurut  (Yusfaningrum & Ghozali, 2005) anggaran memberi manfaat antara lain  1)  Anggaran  merupakan  hasil  dari  proses  perencanaan,  yang  berarti  anggaran  mewakili kesepakatan dari negosiasi di antara partisipasi dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan pada masa yang akan datang. 2) Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber  daya  yang  dimiliki  karena  dapat  bertindak  sebagai  blue  print  aktivitas  perusahaan.  3) Sebagai alat komunikasi antar divisi, di mana anggaran sangat membantu melakukan komunikasi internal antar divisi dalam organisasi maupun dalam akuntansipuncak. Menurut (Yusfaningrum & Ghozali, 2005) disamping memiliki manfaat, anggaran juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang dimaksud  adalah  anggaran  dapat  menimbulkan  perasaan  tertekan  bagi  pegawai.  Hal  ini  terjadi apabila  anggaran  disusun  terlalu  kaku  atau  target  yang  ditetapkan  dalam  anggaran  sulit  untuk dicapai.  Menurut (Ginting, 2010), indikator kejelasan sasaran anggaran adalah jelas, spesifik dan Dapat di Pahami.

## Komitmen Orgaisasi
Menurut (Samsudin, 2006) pengertian mengenai komitmen organisasi yakni adalah janji (perjanjian/kontrak)  untuk  melakukan  sesuatu.  Janji  pada  diri  kita  sendiri  atau  pada  orang  lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. (Utaminingsih, 2014)  definisi  komitmen  organisasi  adalah  sebagai  kekuatan  relatif  dari  identifikasi  individu terkait  dengan  keterlibatannya  sebagai  anggota  organisasi,  maka  hal  ini  menunjukkan  sebagai konstruk  yang  mempengaruhi  perilaku  individu  dalam  organisasi,  yang  menarik  untuk  dikaji sebagaimana konsep kepuasan kerja, keterlibatan kerja, perkembangan karier, komitmen saat ini, dan  intensitas  keluar  masuknya  karyawan  dalam  suatu  organisasi.  (Priansa,  2017)  menyatakan bahwa  Komitmen  organisasi  merupakan  identifikasi  pegawai  terhadap  persetujuan  untuk mencapai  misi  unit  atau  misi  organisasi.  Dapat  disimpulkan  bahwa  komitmen  organisasi  yakni sikap atau keaslian watak seorang karyawan atau sikap kesungguhan seorang karyawan terhadap sebuah  organisasi,  dan  bertujuan  agar  bisa  dipertahankan  di  organisasi  tersebut.  Menurut (Darmadi, 2018) mengemukakan faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi yaitu 1) Faktor Personal,  misalnya Usia, jenis  kelamin,  tingkat  pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, dll. Komitmen  organisasi  juga  berpengaruh  terhadap  penyusunan  anggaran  (Manik,  Sari,  &  Irfan, 2022). Termasuk faktor kepribadian antara lain etos kerja, kesediaan untuk memberi keuntungan pada  organisasi  dari  apa  yang  dikerjakan  dan  keinginan  untuk  mengaktualisasikan  diri  dan pengembangan karir. 2) Faktor Organisasional, meliputi kepekaan terhadap loyalitas organisasi, keamanan  kerja  dan  insentif  ekonomi.  3)  Faktor  Relasional,  meliputi  kepercayaan  dari  atasan, komunikasi  dengan  atasan  dan  rekan  kerja  serta  umpan  balik  positif  dari  pimpinan  atau  klien. Selanjutnya  (Priansa,  2017)  menyatakan  faktor  yang  mempengaruhi  komitmen  organisasional yakni  1)  Keadilan  dan  Kepuasan  Kerja,  2)  Keamanan  Kerja,  3)  Pemahaman  organisasi,  4) Keterlibatan  pegawai, 5) Kepercayaan  pegawai.  Menurut  (Nurandini,  2014)  mengemukakan komitmen  organisasional  memiliki  tiga  indikator  yaitu  1)  Kemauan  karyawan,  2)  Kesetiaan karyawan, 3) Kebanggaan karyawan dalam organisasi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan kuantitatif yang bersifat asosiatif dengan menggunakan data  primer  yaitu  wawancara  dan  data  sekunder  yaitu  data  realisasi  anggaran  Badan  pengawas Pemilihan  Umum  Sekabupaten/kota  provinsi  Sumatera  Utara.  Instrumen  penelitian  dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan tersebut ditentukan dan ditetapkan berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informasi sesuai fokus masalah penelitian. Sehingga yang menjadi informan dalam penelitian yaitu terdiri dari 81 orang anggota Bawaslu dan 23 orang Korsek dengan total 104 orang. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SEM – PLS.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran
Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran yang dinilai dengan koefisien jalur sebesar 0,272. Nilai probabilitas yang didapatkan adalah sebesar 0,001 < 0,05, dengan nilai t hitung sebesar 3.370, dan nilai t tabel 1.96, dengan demikian t hitung lebih besar dari t tabel (3.370>1.96) sehingga H 0 ditolak (H a diterima).  Hal  ini  berarti  partisipasi  anggaran  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan anggaran pada Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
Dalam penelitian ini pertisipasi anggaran diukur dengan tiga indikator yaitu keikut sertaan, pengaruh  dan  komitmen.  Berdasarkan  hasil  auter  loading  masing-masing  indikator  diketahui bahwa auter loading indikator pengaruh menghasilkan nilai terendah yaitu sebesar 0.807 dan outer loading  tertinggi  terdapat  pada  indikator  keikutsertaan  sebesar  0.899.  dari  hasil  penelitian deskriptif atas tanggapan responden mengenai indikator keikut sertaan diketahui masih terdapat responden yang memberikan jawaban kurang baik atas pernyataan mengenai proses penyusunan anggaran  membutuhkan  keikutsertaan.  Dari  hasil  deskripsi  responden  ditemukan  jumlah responden memiliki pendidikan S1 sebanyak 73 responden (84,88%) sedangkan pendidikan S2 10 responden (11,63%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di Badan Pengawas Pemilihan  Umum  sekabupaten/kota  Provinsi  Sumatera  Utara  memiliki  pendidikan  yang  minim yaitu  S1.  Sehingga  partisipasi  anggaran  dalam  menghasilkan  penyerapan  anggaran  yang  belum maksimal.
Outer  loading pada  indikator  komitmen  menunjukkan  nilai  tertinggi  pada  variabel pertisipasi  anggaran  yaitu  sebesar  0.899.  Dari  hasil  penelitian  deskriptif  atas  tanggapanm responden  terdapat  12  responden  yang  memberikan  jawaban  kurang  baik  atas  pernyataan kontribusi  semua  pihak  terhadap  partisipasi  anggaran  sangat  besar  dan  18  responden  yang memberkan  jawaban  kurang  baik  atas  butir  pernyataan  kebutuhan  saya  untuk  mendiskusikan masalah terkait anggaran kepada atasan sangat besar. Hal ini dikarenakan masih banyak responden yang memiliki tingkat pendidikan S3 sehingg masih banyak reponden yang kurang paham dalam proses penyusunan anggaran sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh oleh (Handayani & Arianty, 2010), (Kewo, 2014) dan (Kamilah et al., 2013) yang menemukan hubungan signifikan antara partisipasi anggaran dengan penyerapan anggaran.

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran
Dari  hasil  analisis  pengujian  hipotesis  diketahui  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran yang dinilai dengan koefisien jalur sebesar 0,487. Nilai probabilitas yang didapatkan adalah sebesar 0,000 < 0,05, dengan nilai t hitung sebesar 5.597, dan nilai t tabel 1.96, dengan demikian t hitung lebih besar dari t tabel (5.597>1.96) sehingga H 0 ditolak  (H a diterima).  Hal  ini  berarti  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
Dalam penelitian ini kejelasan sasaran anggaran diukur dengan tiga indikator yaitu jelas, spesifik dan dapat dipahami. Berdasarkan hasil auter loading masing-masing indikator diketahui bahwa  auter  loading  indikator  jelas  menghasilkan  nilai  terendah  yaitu  sebesar  0.636  dan  outer loading  tertinggi  terdapat  pada  indikator  dapat  dipahami  sebesar  0.844.  Dari  hasil  penelitian deskriptif atas tanggapan responden mengenai indikator jelas diketahui masih terdapat responden yang  memberikan  jawaban  kurang  baik  atas  pernyataan  mengenai  merasa  sasaran-sasaran anggaran terdapat  dalam  Badan pengawas Pemilihan Umum, tidak membingungkan. Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki pendidikan S1 sebanyak 73 responden (84,88%)  sedangkan  pendidikan  S2  10  responden  (11,63%).  Hal  ini  berarti  sebagian  besar responden  yang  bekerja  di  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  sekabupaten/kota  Provinsi Sumatera Utara memiliki pendidikan yang minim yaitu S1, Sehingga kejelasan sasaran anggaran dalam menghasilkan penyerapan anggaran yang belum maksimal.
Outer  loading pada  indikator  dapat  dipahami  menunjukkan  nilai  tertinggi  pada  variabel kejelasan  sasaran  anggaran  anggaran  yaitu  sebesar  0.844.  Dari  hasil  penelitian  deskriptif  atas tanggapanm  responden  terdapat  10  responden  yang  memberikan  jawaban  kurang  baik  atas pernyataan saya dapat mengetahui tingkat kepentingan sasaran anggaran pada setiap program dan 13 responden yang memberkan jawaban kurang baik atas butir pernyataan saya dapat mengetahui secara jelas outcame yang harus dicapai pada setiap program dan kegiatan. Hal ini dikarenakan masih banyak responden yang memiliki tingkat pendidikan D3 sehingga masih banyak reponden yang  kurang  paham  dalam  sasaran  anggaran  sehingga  penyerapan  anggaran  kurang  maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jumarny, 2019) menyimpulkan bahwa kejelasan anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran.

## Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran
Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa komitmen organisasi memoderasi pengaruh  partisipasi  anggaran  dan  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap  penyerapan  anggaran. Nilai probabilitas yang didapatkan adalah sebesar 0,470 > 0,05, dengan nilai t hitung sebesar 0.723, dan  nilai  t tabel 1.96,  dengan  demikian t hitung lebih  kecil  dari t tabel (0.723<1.96)  sehingga  H 0 diterima (H a ditolak). Hal ini berarti komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh partisipasi anggaran  terhadap  penyerapan  anggaran  pada  Badan  pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi Sumatera Utara.
Nilai  outer  loading  partisipasi  anggaran  tertinggi  terdapat  pada  indikator  keikut  sertaan dalam penentuan jumlah anggaran final dengan nilai 0.899 dengan deskripsi jawaban responden ikut dan terlibat dalam penyusunan anggaran dengan 44.2% responden menjawab pernyataan baik. Nilai outer loading komitmen organisasi tertinggi terdapat pada indikator kebanggana dengan nilai
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8   N o . 2 ,   2 0 2 2
| 204
0.913  dengan  deskripsi  jawaban  responden  yang  menyatakan  bahwa  saya  berkeinginan menghabiskkan  sepanjang  hidup  di  Badan  pengawas  Pemilihan  Umum  ini dengan  47.7% responden  menjawab  baik.  Hasil  penelitian  ini  hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh (Biduri, 2011) yang dalam penelitiannya membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak mampu menjadi variabel moderasi.

## Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran
Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa komitmen organisasi memoderasi pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap  penyerapan  anggaran.  Nilai  probabilitas  yang didapatkan  adalah  sebesar  0,579  >  0,05,  dengan  nilai  t hitung sebesar  0.555,  dan  nilai  t tabel 1.96, dengan demikian t hitung lebih kecil dari t tabel (0.555<1.96) sehingga H 0 diterima (H a ditolak). Hal ini berarti komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
Nilai  outer  loading  kejelasan  sasaran  anggaran  tertinggi  terdapat  pada  indikator  dapat dipahami dengan nilai 0.844 dengan deskripsi jawaban responden saya dapat mengetahui secara jelas  outcame  yang  harus  dicapai  pada  setiap  program  dan  kegiatan.  dengan  41.9%  responden menjawab  pernyataan  baik.  Nilai  outer  loading  komitmen  organisasi  tertinggi  terdapat  pada indikator kebanggana dengan nilai 0.913 dengan deskripsi jawaban responden yang menyatakan bahwa saya berkeinginan menghabiskkan sepanjang hidup di Badan pengawas Pemilihan Umum ini dengan 47.7% responden menjawab baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Darma,  2004)  yang  menyatakan  bahwa  variabel  komitmen organisasi  tidak  dapat  berperan  sebagai  pemoderasi  pada  hubungan  antara  kejelasan  sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada kabupaten dan kota se-provinsi DIY.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Badan  pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi  Sumatera  Utara.  Kejelasan  sasaran  anggaran berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaranpada  Badan  pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi Sumatera Utara.  Komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap penyerapan  anggaran  pada  Badan  pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi  Sumatera  Utara. Komitmen  organisasi  tidak  memoderasi  pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap penyerpaan anggaran pada Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Pimpinan agar lebih mampu memanfaatkan anggaran yang tersedia serta pimpinan disetiap Badan pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara komitmen dalam realisasikan anggaran yang tersedia sehingga anggaran yang telah disusun dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Badan  pengawas  Pemilihan  Umum  kabupaten/kota  Provinsi  Sumatera  Utara  sehingga  tidak terjadinya kendala dalam melakukan pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu. (2010). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8   N o . 2 ,   2 0 2 2 | 205
Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY. JAAI , 8 (2), 416–424.
Bawono, D. C., & Nugraheni, R. (2015). Analisis Pengaruh Pemberian Intensif, Kepemimpinan dan  Beban  Kerja  Terhadap  Kinerja  Perawat  (Studi  Pada  Perawat  Ruang  Rsud  Kota Semarang). Diponegoro Journal Of Management , 4 (3), 30–44.
Biduri,  S.  (2011).  Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial Dengan  Variabel  Moderasi  Gaya  Kepemimpinan  dan  Komitmen  Organisasi  Pada  Pemkab Lamongan. JAMBSp , 8 (1), 1–17.
Darma, E. S. (2004). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah. SNA VII Denpasar , 1 (1), 1–8.
Darmadi. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: CV. Budi Utama.
David,  S.  (2016).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Terhadap  Penyerapan  Anggaran. Jurnal  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Padang , 1 (1), 1–16.
Dewi, N. L. P. L., Dwirandra, A. A. N. B., & Wirakusuma, M. G. (2017). Kemampuan Komitmen Oragnisasi  Memoderasi  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  dan  Kompetensi  SDM  Pada Penyerapan  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Tabana. E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Udayana , 6 (4), 1609–1638.
Endang, L. (1997). Hubungan Antara Kemampuan Penyerapan Anggaran Dengan Pengendalian Waktu  Pelaksanaan  Proses  Pembayaran  Pada  Proyek  Konstruksi  Bank  BNI .  Universitas Indonesia.
Ginting.  (2010). Reformasi  dan  Manajemen  Sektor  Publik  di  Indonesia .  Semarang:  Salemba Empat.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat. Halim, A., & Syam, M. K. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat. Handayani, S., & Arianty, N. (2010). Pengaruh Anggaran Partisiatif Melalui Budaya Organisasi, Gaya  Manajemen  dan  Motivasi  Kerja  Terhadap  Kinerja  Manajerial  dan  Kepuasan  Kerja. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis , 10 (1), 105–117. Hansen, D. R., & Maryanne, M. W. (2007). Management Accounting . United States of America: Thomson Learning.
Ikhsan, A., & Ishak, M. (2008). Akuntansi Keperilakuan . Jakarta: Salemba Empat.
Indra, B. (2010). Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Erlangga.
Jumarny, J. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Kejelasan Anggaran Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Sosoq , 7 (2), 57–69. Kamilah,  F.,  Taufik,  T.,  &  Darlis,  E.  (2013).  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  Terhadap  Kinerja Manajerial  Dengan  Komitmen  Organisasi  dan  Gaya  Kepemimpinan  Sebagai  Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Di Pekanbaru). Jurnal Sorot: Jurnal Imu Ilmu Sosial , 8 (2), 105–119.
Kewo,  C.  L.  (2014).  The  Effect  of  Participative  Budgeting,  Budget  Goal  Clarity  and  Internal Control  Implementation  On  Managerial  Performance. Research  Journal  of  Finance  and Accounting , 5 (12), 81–86.
Kumorotomo,  W.,  &  Erwan,  A.  (2005). Anggaran  Berbasis  Kinerja,  Konsep  dan  Aplikasinya . Yogyakarta: UGM.
Kuncoro, M. (2013). Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi . Yogyakarta: UPP
STIM YKPN.
Maharani, V., & Noermijati. (2013). Organizational Citizenship Behavior Role in Mediating the Effect of Transformational Leadership, Job Satisfaction on Employee Performance: Studies in  PT  Bank  Syariah  Mandiri  Malang  East  Java. International  Journal  of  Business  and Management , 8 (17), 35–49.
Manik,  L.  F.,  Sari,  E.  N.,  &  Irfan.  (2022).  Pengaruh  Kompetensi,  Akuntabilitas  Terhadap Penyusunan  Anggaran  Dengan  Komitmen  Organiasasi  Sebagai  Variabel  Moderating  Pada Sma Swasta Bagian Medan Utara. JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 8(2) , 19-29. Mardiasmo. (2018). Perpajakan Indonesia . Yogyakarta: BPEE.
Milani, K. W. (1975). The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: a Field Study. The Accounting Review , 50 (2), 274–284.
Mulyadi. (2014). Akuntansi Biaya . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Nafarin, M. (2012). Penganggaran Perusahaan . Jakarta: Salemba Empat. Nurandini,  A.  (2014). Analisis  Pengaruh  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Karyawan (Studi Pada Pegawai Perum Perumnas Jakarta) . Universitas Diponegoro. Pradana,  A.  I.  M.  (2002). Pengaruh  Motivasi  dan  Pelimpahan  Wewenang  sebagai  Variabel Moderating  Terhadap  Hubungan  Antara  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  dan  Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Hotel Bintang di Bali) . Universitas Diponegoro. Priansa, D. J. (2017). Perilaku Konsumen Dalam Bisnis Kontemporer . Bandung: Alfabeta.
Putri,  K.  M.  R.,  Yuniarta,  G.  A.,  &  Prayudi,  M.  A.  (2017).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei  Pada  SKPD  di  Wilayah  Pemerintahaan  Daerah  Provinsi  Bali). e-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2), 1–12. Rahayu, S., & Rachman, A. A. (2013). Penyusunan Anggaran Perusahaan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Robbins,  Stephen  P  &  Judge,  T.  A.  (2013). Organizational  Behavior  Edition  15 .  New  Jersey: Pearson Education.
Samsudin, S. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: Pustaka Sejati. Saragih,  F.,  &  Desy,  S.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pemahaman  Peraturan Perpajakan  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Pada  KPP Pratama Medan Kota). Jurnal Manajemen Perpajakan , 6 (1), 1–10.
Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otomi . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Saraswati, G. P., & Aisyah, M. N. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggraan Terhadap Kinerja  Manajerial  Dengan  Job  Relevant  Information  Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi Pada Dinas Pemerintahan Kota Yogyakarta). Jurnal Nominal , 4 (2), 136–147.
Sasongko, C. (2010). Anggaran . Jakarta: Salemba Empat.
Sirin,  A.,  Indarto,  I.,  &  Saddewisasi,  W.  (2020).  Determinan  Penyerapan  Anggaran  Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis , 13 (2), 147–163.
Stine, W. F. (2005). Is Local Goverment Revenue Response it Federal Aid Symetrical? Evidence From Pennsylvania Country Goverment in an Era Of Retrenchment. National Tax Journal , 47 (4), 799–816. Utaminingsih,  A.  (2014). Perilaku  Organisasi  Kajian  Teoritik  &  Empirik  Terhadap  Budaya Organisasi,  Gaya  Kepemimpinan,  Kepercayaan  Dan  Komitmen  Organisasi .  Malang:  UB
Press.
Wiprastini, I. G. A. K. Y., Sinarwati, N. K., & Herawati, N. T. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Dengan  Desentralisasi  dan  Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Pemoderasi ( Studi Empiris Pada 15 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Buleleng). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 2 (1), 1–11.
Wulandari,  A.,  &  Alamanda,  D.  T.  (2012).  Pengaruh  Pelatihan  dan  Disiplin  Kerja  Terhadap Kinerja  Karyawan  Pada  YayasanPendidikan  Telkom. Jurnal  Banking  dan  Manajemen Review Ekuitas , 1 (1), 1–17.
Yusfaningrum, K., & Ghozali, I. (2005). Analisis Pengaruh Partisipasi anggaran Terhadap Kinerja Manajerial melalui Komitmen Tujuan Anggaran dan Job Relevant Information (JRI) Sebagai Variabel Intervening. Simposium Nasional Akuntansi VIII , 1 (1), 1–17.
Zahra,  R.  N.,  &  Hidayat,  H.  (2017).  Pengaruh  Kepuasan  Kerja  dan  Disiplin  Kerja  Terhadap Kinerja Karyawan Bank di Kota Batam. Journal Of Applied Managerial Accounting , 1 (2), 1–13.
Zarinah,  M.  (2015). Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  dan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran SKPD Kabupaten Aceh Utara . Universitas Syiah Kuala.