INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2852-2868 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Eksistensi Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia
Emiel Salim Siregar 1 ✉ , Aan Dwi Pangestu 2 , M. Bryantara Ramadhan 3 , Dwi Silviani 4 , Putri Aulia Rahma 6 , Melati Anjelika Putri Sinaga 6
Universitas Asahan
Email: emielsalimsrg1988@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  meneliti  peran  hukum  internasional  dalam  sistem  perundang-undangan  nasional Indonesia. Latar belakangnya adalah adanya perbedaan pandangan mengenai hubungan antara hukum internasional  dan  hukum  nasional,  yang  mempengaruhi  penerapan  hukum  internasional  di  tingkat nasional.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan  analisis  terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan  pendekatan  campuran  antara  monisme  dan  dualisme  dalam  memahami  hubungan antara  hukum  internasional  dan  hukum  nasional.  Ini  terlihat  dari  mekanisme  ratifikasi  perjanjian internasional, yang dapat dilakukan melalui undang-undang atau Keputusan Presiden, tergantung pada isi  perjanjian  tersebut.  Kesimpulannya,  hukum  internasional  dalam  sistem  perundang-undangan Indonesia  dianggap  sebagai  salah  satu  sumber  hukum,  dengan  penerapannya  melalui  metode inkorporasi, transformasi, dan adopsi. Pilihan pendekatan ini mengacu pada tujuan nasional Indonesia dalam hubungan internasional.
Kata Kunci: Hukum Internasional, Perjanjian Internasional, Sistem Perundang-Undangan Nasional

## Abstract
This research investigates the role of international law within Indonesia's national legislative system. The background highlights differing perspectives on the relationship between international and national law, influencing the application of international law at the national level. The study employs normative legal research, analyzing laws, regulations, and relevant literature. Findings indicate that Indonesia adopts a mixed approach of monism and dualism to comprehend the relationship between international and national  law.  This  is  evident  in  the  ratification  mechanism  for  international  agreements,  which  may involve either legislation or a Presidential Decree, depending on the agreement's content. In conclusion, international law is regarded as a source of law within Indonesia's legislative system, applied through incorporation, transformation, and adoption methods. This approach aligns with Indonesia's national objectives in international relations.
Keywords: International Law, International Treaties, National Legislative System

## PENDAHULUAN
Hukum nasional dan hukum internasional adalah dua domain hukum yang pada satu sisi  terkadang  dipahami  sebagai  satu  kesatuan  sistem  hukum  dan  pada  sisi  lainnya terkadang pula diposisikan dalam dua entitas sistem hukum yang berbeda serta terpisah antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Kedua  sudut  pandang  tersebut  dalam  prakteknya memetakan hubungan antara hukum nasional pada satu sisi dan hukum internasional pada sisi  lainnya.  Terutama  soal  eksistensi  dan  daya  laku  hukum  internasional  dalam  sistem hukum  nasional  suatu  negara.  Pandangan  yang  menyakini  bahwa  hukum  nasional merupakan  sub  dan  bagian  dari  hukum  internasional  dengan  sendirinya  menundukan hukum nasional pada hukum internasional. Sebaliknya pandangan yang menyakini bahwa eksistensi dan daya laku hukum internasional tergantung pada penerimaan hukum nasional, dengan  sendirinya  memaknai  keberadaan  hukum  internasional  interdependensi  atas pengakuan  dan  penerimaan  suatu  negara.  Memaknai  hukum  internasional  sebagai  satu domain  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  negara-negara  nasional  secara  tidak langsung memberi satu sudut pandang bahwa eksistensi hukum internasional terkait erat dengan keberadaan negara-negara nasional. Hadirnya negara nasional di seluruh belahan bumi  tidak  lain  karena  latar  belakang  sejarah,  sosial,  politik,  hukum,  dan  budaya  yang berbeda  hinggamembentuk  suatu  identitas  yang  menjadi  perekat  sebagai  satu  bangsa sekaligus pembeda dengan negara bangsa lainnya.
Terbentuknya  negara  dengan  satu  pemerintahan  nasional  tidak  sekedar  karena sedimentasi identitas yang bersifat historis di antara komunitas masyarakat yang tergabung di dalamnya tetapi lebih dari itu terdapat cita- cita bersama yang hendak diwujudkan seperti memajukan  kesejahteraan  bersama  serta  melindungi  seluruh  warganya.  Terbentuknya
suatu  negara  secara  otomatis  membentuk  sistem  hukum  sendiri  sebagai  dasar menyelenggarakan  segara  urusan  pemerintahan  negara.  Melalui  sistem  hukum,  suatu negara  meneguhkan  kedaulatannya  ke  dalam  maupun  ke  luar.  Kedaulatan  ke  dalam dimanifestasikan  melalui  berbagai  produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  baik  lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Produk hukum yang dihasilkan memiliki kekuatan yang bersifat memaksa kepada seluruh subjek hukum yang terdapat dalam yurisdiksi wilayah suatu negara.
Kedudukan produk-produk hukum secara formal tidak merupakan subordinasi dari kekuatan eksternal di luar negara tetapi validitasnya senantiasa mengacu pada konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi pada masing-masing negara. Sedangkan kedaulatan ke luar termanifestasikan  melalui  kemandirian  dan  kebebasannya  menyelenggarakan pemerintahan. serta bekerjasama secara bebas dan setara dengan negara lainnya dalam memenuhi berbagai kepentingan masing-masing negara.
Serangkaian uraian ini, merupakan suatu kenyataan bahwa terbentuknya suatu negara berdaulat, suka atau tidak suka dengan sendirinya menjadi bagian dari masyarakat dunia internasional. Bahkan dalam prakteknya, kelahiran suatu negara, tidak jarang tanpa bantuan negara lain, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara fisik maupun melalui proses diplomasi. Selain itu, pengakuan negara lain, merupakan salah satu syarat akan lahirnya suatu negara.
Melalui  pengakuan negara lain, menjadi  pintu bagi  satu negara  baru  berdiri untuk dapat melakukan kerjasama dengan negara lain. Sebab pengakuan tersebut merupakan bentuk peneguhan status hukum suatu negara sebagai subjek hukum internasional yang kepadanya melekat hak dan kewajiban untuk melakukan hubungan hukum dengan negara- negara lainnya. Artinya suatu negara dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dalam kehidupan pergaulan internasional. Dalam konteks tersebut posisi negara dalam pergaulan internasional adalah badan hukum publik  ( public  rechtsperson)  yang  diasumsikan  memenuhi  kecakapan  untuk  bertindak sebagai  subjek  hukum.  Sebab  sejatinya  subjek  hukum  secara  alamiah  sesungguhnya hanyalah manusia ( natuurlijke person).
Negara  nasional  pada  satu  sisi  dan  internasional  pada  sisi  lainnya  adalah  dua kenyataan dunia yang hanya mampu dipilah tetapi tidak dapat dipisahkan. Satu sisi diakui bahwa landasan bagi terbentuknya komunitas internasional tidak lain karena keberadaan negara-negara nasional dengan identitas serta hak kedaulatan masing-masing tetapi pada sisi lainnya kelahiran suatu negara hingga pemenuhan kebutuhan domestik tidak jarang membutuhkan  bantuan  bahkan  memaksa  suatu  negara  bekerjasama  dengan  negara
lainnya.  Bahwa  dalam  hubungan  internasional  tidak  jarang  menimbulkan  perselisihan kepentingan yang sangat sulit dihindari dalam lalu lintas hak dan kewajiban antara satu negara dengan negara lainnya.
Dalam  konteks  tersebut  berbagai  konvensi  internasional  baik  multilateral  maupun bilateral untuk mengatasi  persoalan yang timbul  dalam hubungan internasional. Bahkan pada tingkat yang lebih mapan telah terbentuk berbagai organisasi-organisasi supranegara yang  menjadi  forum-forum  internasional  dalam  menangani  berbagai  persoalan  antar negara. Lantas seketika suatu negara tunduk dan terikat terhadap berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh konvensi-konvensi internasional. Jika demikian di mana letak hukum internasional dalam tata hukum nasional dan di mana dimensi kedaulatan negara sebagai prinsip dasar untuk menempatkan negara sebagai subjek hukum internasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian hukum  normatif  adalah  salah  satu  jenis  penelitian  yang  paling  umum  dilakukan  oleh mahasiswa hukum. Hal ini karena penelitian ini dapat dilakukan di dalam ruang kerja tanpa perlu  mengumpulkan  data  dari  masyarakat.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau prinsip-prinsip hukum. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai sekumpulan aturan yang berasal dari perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pandangan para ahli hukum terkemuka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Berbagai Perspektif Soal Relasi Hukum Internasional dan Hukum Nasional Memaknai negara tidak ada ubahnya dengan memaknai seorang individu manusia.
manusia pada satu sisi merupakan mahluk pribadi yang memiliki kebebasan dan kesetaraan dengan manusia lainnya. Pada sisi lainnya individu manusia dalam memenuhi kebutuhan dan melanjutkan hidupnya di dunia tidak bisa tanpa bantuan manusia lain yang memaksa seorang manusia mau-tidak mau bekerjasama dengan manusia lainnya. Manusia sebagai individu  memiliki  wilayah  pribadi  dalam  meneguhkan  hak-  haknya.  Dalam  batas-batas tertentu tidak dapat intervensi oleh manusia lainnya sepanjang tidak memiliki efek merusak kepada manusia lain di lingkungannya. Atas kemampuanya seorang manusia berhak untuk berhubungan  dengan  manusia  lainnya,  membentuk  asosiasi  dan  perkumpulan  serta mengambil peran dalam komunitasnya guna pemenuhan urusan dan kepentingannya baik secara pribadi maupun bersamakelompoknya.
Dalam  logika  sederhana  bergabungnya  seorang  individu  manusia  dalam  suatu
komunitas  perkumpulan,  asosiasi  atau  organisasi  membuat  seseorang  individu  tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku yang di sepakati dalam suatu perkumpulan yang diikuti. Sehingga baik  berdasarkan aturan perkumpulan maupun secara etis  moral yang berkembang  dalam  tradisi  organisasi  membuat  seseorang  secara  suka  rela  tunduk  jika hendak eksis dalam perkumpulan yang diikuti. Jika seorang individu tidak setuju dengan berbagai ketentuan serta etika moral yang berkembang dalam suatu perkumpulan maka konsekuensinya ada dua yakni dikeluarkan atau keluar sendiri dari perkumpulan tersebut. Namun  dalam  konteks  tersebut  tampak  cukup  jelas  bahwa  manusialah  sebagai  pelaku utama dalam hubungan- hubungan sosial. Meski kemudian bahwa terdapat aturan, norma etika moral yang mengikat satu komunitas tetapi sedimentasi akan hal itu tetap berakar pada manusia sebagai aktor utama.
Satu  kenyataan  yang  dihadapi  oleh  seorang  individu  manusia  adalah  bahwa kelahirannya di muka bumi tidak begitu saja dengan sendirinya, melainkan dari proses dan dalam lingkungan sosial. Sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangannya senantiasa dalam  tradisi  dan  normalingkungannya,  hingga  pada  tahap  tertentu  dianggap  cakap bertindak secara hukum dan kepadanya diberi kemandirian bertindak dengan segala hak dan  kewajiban  serta  mempertanggungjawabkan  segala  pilihan-pilihan  tindakan  dalam pergaulan sosialnya. Menarik pandangan tersebut sebagai pendekatan dalam memahami pola  hubungan  negara  nasional  dalam  konteks  internasional  maka  keberadaan  hukum internasional berdiri di atas negara- negara nasional, tetapi tidak dipungkiri bahwa lahirnya beberapa negara atas jasa dan dukungan negara-negara lain dalam pergaulan masyarakat internasional. Dukungan negara-negara bagi lahir dan terbentuknya suatu negara merdeka dan berdaulat tidak berarti bahwa negara-negara lain bebas mengatur dan mengintervensi negara  baru  tersebut.  Sebab  merdeka  dan  berdaulat  berarti  adanya  kebebasan  dan kesetaraan  yang  dimiliki  suatu  negara  utuk  mengatur  dan  menyelenggarakan pemerintahan  sendiri  serta  menentukan  pilihan-pilihan  secara  bebas  dan  setara  untuk bekerjasama  dengan  negara  lainnya  dan  bergabung  dalam  masyarakat  internasional. Tunduknya suatu negara dan bekerjasama dalam konteks internasional tidak berarti hilang atau tercederainya kedaulatan suatu negara tetapi hal itu tidak lain dari pilihan bebas dalam perwujudan  kedaulatan  suatu  negara  dalam  menentukan  preferensi  negara  dalam pergaulan internasional.
Mengelaborasi  logika  praktis  tersebut  di  atas  dalam  analisis  teoritik,  setidaknya terdapat  dua  sudut  pandang  yang  lazim  digunakan  dalam  melihat  relasi  hukum internasional  dan  hukumnasional.  Pandangan  pertama  adalah  aliran  monisme  yang memahami kedudukan hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan
yang tidak terpisahkan. Seperti dikatakan oleh Hans Kelsen:
“ Since the international legal order not only requires the national legal orders as a necessary complementation, but also determines their sphere of validity in all respects, international and national law form one inseparable whole ”
Pendapat  tersebut  meneguhkan  pandangan  Kelsen  akan  kesatuan  sebagai keseluruhan antara hukum nasional dan hukum internasional. Bahkan dalam pandangan tersebut dinyatakan bahwa tata hukum internasional tidak hanya menyaratkan tata hukum nasional sebagai kebutuhan pendukung tetapi juga menentukan lingkup validitas dalam seluruh kepatuhan. Sebab itu hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  sebagai  keseluruhan.  Sebagai  bentuk  penjelasan  lebih lanjut, Kelsen dalam pandangannya dinyatakan “… the fact that the state as acting persons are organ international law, or the community constituted by it.  Sikap yang cukup jelas bahwa  negara  adalah  organ  internasional  dan  komunitas  internasional  didirikan  oleh negara. Sebab itu menurut Kelsen,
“ the  creation  and  execution  of  an  order  are  the  functions  of  its  organ  and  the international legal order is created and executed by state 7 . Teranglah bahwa pangkal hukum  internasional  bagi  Kelsen  adalah  negara  dan “ it  is  from  standpoint  of international law that its connection with national law and hence with a universal legal order is seen. ”
Pandangan yang kurang lebih sama dinyatakan Charles G. Fenwick sebagai berikut:
“ International law is, in its formal aspects, a law governing the relations of states. Its precepts,  whether  in  the  form  customary  law  or  of  treaties  and  convention,  are addressed directly to states. But the international community possesses no executive organ competent to act by its own agents for the enforcement the rules; it has not judicial organ with authority in its own name to apply the rules of law to specific cases. Hence if the rules of international law are to be put into effect they must be put into effect through the governmental organs of the separate states. Each separate state, however  has  its  own  national  constitutions,  and  its  own  international  system  of legislative,  executive  and  judicial  powers  which  function  in  according  with  the provisions of the constitutions. ”
Meskipun  Fenwick  tidak  menggunakan  istilah  validitas  sebagaimana  Kelsen  dalam memposisikan hukum nasional, tetapi  dari uraian di atas  setidaknya menunjukkan sikap intelektualnya  akan  posisi  hukum  nasional  sebagai  tempat  hukum  internasional memperoleh  kesempurnaanya.  Sedangkan  Kelsen  secara  langsung  menunjukan  posisi hukum nasional sebagai landasan validitas dalam hirarki norma bagi hukum internasional.
Penempatan  hukum  nasional  sebagai  pokok  utama  hukum  internasional  tampak dipengaruhi  oleh  cara  berpikir  positivisme  Kelsen  sendiri  yang  memahami  keberadaan negara sebagai organisasi hukum berdaulat, penyelenggara kekuasaan, dan melalui organ- oraganya  mengurus  pemerintahan  berdasarkan  hukum.  Atas  dasar  hukum-hukum nasional,  suatu  negara  melakukan  hubungan  dengan  negara  lain  dan  begitu  pula sebaliknya. Oleh sebab itu norma hukum internasional menurut Kelsen merupakan norma yang  tidak  lengkap  (incomplete  norm)  dan  menjadi  sempurna  setelah  mendapat pengesahan  oleh  norma  hukum  nasional.  Rangkaian  uraian  tersebut  menunjukkan  jika Kelsen termasuk dalam aliran monisme dengan primat hukum nasional.
Disamping  aliran  monisme  dengan  primat  hukum  nasional,  terdapat  pula  aliran monisme  dengan  primat  hukum  internasional.  Aliran  tersebut  dipandang  oleh  Kelsen sebagai  doktrin  tradisional  dengan  pendekatan  dari  sisi  hukum  internasional  dalam memahami  hubungan  antara  hukum  internasional  dan  hukum  nasional.  Pandangan tersebut membawa negara dalam hubungan intrinsik terhadap hukum internasional dan oleh sebab itu, all the “ element ” of the state are determined by international law 11 . Benarkah bahwa seluruh elemen  negara ditentukan oleh  hukum internasional  dan dengan begitu dapat dinyatakan bahwa hukum internasional lebih superior atas hukum nasional mungkin ada  benarnya  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  cakupannya  bahwa  hukum  internasional mengatur  lalu  lintas  hubungan  hukum  antar  negara-negara  dan  dengan  demikian membawahi hukum nasional negara-negara yang tergabung di dalamnya. Seketika hukum nasional suatu negara terkait dengan materi hukum perjanjian internasional tunduk kepada hukum  internasional.  Masalahnya  kemudian,  hadirnya  negara  dalam  sebuah  konvensi internasional tidak lepas dari kedaulatan hukum nasionalnya yang memungkinkan untuk itu.  Sehingga  dasar  terbentuknya  perjanjian  internasional  tidak  lain  karena  kedaulatan hukum nasional masing-masing negara, sehingga sekalipun suatu negara tunduk dalam perjanjian tersebut hal tersebut tidak terlepas dari hukum nasional masing- masing negara yang menjadi dasar validitasnya dalam membentuk hukum internasional. Namun demikian tidak dapat pula dihindari bahwa pasca ditetapkannya suatu perjanjian dengan sendirinya berlaku  pula  primat  hukum  internasional.  Oleh  karena  keterlibatan  suatu  negara  dalam perjanjian yang kemudian menjadi hukum internasional bagi negara-negara yang terlibat di  dalamnya  menimbulkan  implikasi  hukum  yang  tidak  dapat  dihindari.  Salah  satu implikasinya  adalah  bahwa  ketentuan-ketentuan  hukum  nasional  terkait  dengan  objek perjanjian internasional secara otomatis harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah disepakati..Meskipun demikian validitas suatu perjanjian internasional tetap kembali kedaulatan negara sebagai subjek hukum internasional. Sebab
tidak mungkin suatu negara dapat melakukan perjanjian internasional jika tidak memiliki kedudukan  dan  kemampuan  hukum  untuk  bertindak  tanpa  kedaulatan  hukum  masing- masing negara yang diatur dalam konstitusinya. Untuk itu aliran monisme dengan primat hukum internasional hanya bersifat quasi (semu) atas hukum nasional.
Jika aliran monisme memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem di bawah satu prinsip fundamental dengan sudut pandang primat hukum baik nasional maupun internasional, maka aliran dualisme memetakan hubungan hukum  internasional  dan  hukum  nasional  pada  ruang  yang  terpisah  dan  berbeda  serta masing-masing berdiri sendiri sebagai satu  sistem hukum. Terdapa dua alasan manusia aliran  dualisme  menganggap  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  berada  pada tempat yang terpisah, hal ini disebabkan oleh baik materi maupun sumbernya berbeda. Heinrich Triepel. seorang ahli hukum Jerman yang pertama kali memetakan hal itu dengan menyatakan, “ international law and domestic (or municipal) law existed on separate planes,
…” .  Hukum  internasional  mengatur  soal  hubungan  antara  negara,  sedangkan  hukum nasional  mengatur  hubungan  individu  dengan  individu  dan  individu  dengan  negara. Selanjutnya  hukum  internasional  berdasarkan  atas  persetujuan  antar  negara  termasuk persetujuan  menurut  Triepel  adalah  perjanjian  dan  kebiasaan  internasional.  Kedua  hal tersebut merupakan pernyataan kehendak bersama negara dan oleh karena itu tidak dapat diubah secara sepihak. Lantas apakah perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara- negara  terpisah  dari  sistem  hukum  nasionalnya?  Pertanyaan  tersebut  setidaknya membingungkan bagi aliran dualisme sekaligus menunjukan adanya problem validitas yang terdapat di dalamnya yang tidakdapat terselesaikan secara tuntas.
Di antara problem validitas tersebut adalah apakah penempatan hukum internasional dan  hukum  nasional  dalam  ruang  yang  terpisah  serta  masing-masing  berdiri  sendiri menunjukan bahwa kedua hukum tersebut juga memiliki validitas yang berbeda baik secara materil  maupun  secara  formal?  Problem  validitas  sesungguhnya  lebih  pada  dasar keabsahan yang menyebabkan suatu norma memiliki otoritas dan kekuatan mengikat. Jika hukum internasional ditempatkan sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari hukum nasional lantas di mana dasar validitasnya? Lain halnya dengan validitas hukum nasional yang mengacu pada konstitusi baik dalam arti formal maupun dalam arti materil. Problem  validitas  sesungguhnya  juga  terjadi  pada  aliran  monisme  tetapi  tidak  separah dalam  aliran  dualisme.  Ketika  kembali  ke  makna  validitas  sebagai  dasar  keabsahan  dan kekuatan mengikat dalam struktur hirarki norma yang bernilai tunggal, lalu menempatkan sistem  hukum  nasional  sebagai  dasar  validitas  hukum  internasional  dalam  arti  harafiah berarti  telah  berlansung  pluralitas  validitas  bagi  hukum  internasional  di  antara  hukum
nasional negara-negara. Sistem hukum nasional sebagai simbol kedaulatan masing-masing negara  adalah  dasar  validitasnya  yang  dimanifestasi  dalam  bentuk  kehendak  bersama negara-negara ( common will of states) dan menjadi hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara yang tergabung di dalamnya.
2. Eksistensi Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undanganan Nasional
a. Antara Inkorpirasi dan Transformasi
Ada dua teori yang membahas mengenai keberadaan hukum internasional dalam hukum  nasional  suatu  negara  yakni  teori  inkorporasi  dan  teori  transformasi.  Teori inkorporasi  merupakan  rangkaian  lanjut  dari  paham  monisme  yang  memandang antara hukum nasional dan internasional sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu teori inkorporasi  memandang  hukum  internasional  sebagai  bagian  dari  hukum  nasional dan  berlakunya  hukum  internasional  dalam  sistem  hukum  nasional  tidak membutuhkan persetujuan legislasi terlebih dahulu tetapi dengan sendirinya berlaku ketika  suatu  perjanjian  internasional  disetujui  oleh  Pemerintah  suatu  negara. Sebaliknya produk-produk hukum yang dihasilkan oleh negara semaksimal mungkin dilakukan  tidak  bertentangan  dengan  dan  sesuai  dengan  hukum  internasional. Negara-negara  yang  pemanut  doktrin  inkorporasi  adalah  AmerikaSerikat,  namun terdapat  pengecualian  terutama  jika  suatu  produk  hukum  nasional  bertentangan dengan  hukum  internasional  maka  hukum  nasional  lebih  diutamakan.  Ketentuan hukum internasional yang tidak bertentangan dengan hukum internasional seketika berlaku  dengan  sendirinya  disebut self  executing  sedangkan  yang  dianggap bertentangan dan membutuhkan persetujuan legislatif disebut non-self executing. Hal tersebut menunjukan bahwa ketertundukan hukum nasional Amerika Serikat terhadap hukum internasional tergantung pada tingkat kepentingan negaranya dan oleh sebab itu  Amerika  Serikat  termasuk  penganut  monisme  dengan  primat  hukum  nasional. Praktek yang sama juga berlangsung di Inggris.
Seperti  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  aliran  dualisme  atau  pluralisme memandang  hukum  internasional  dan  hukum    nasional  beradapada  ruang  yang berbeda  dengan  materi  pokok  yang  diaturnya  berbeda.  Hukum  internasional mengatur hubungan antar negara berdaulat, sedangkan hukum nasional mengatur hubungan  antar  warganegara  serta  warganegara  dengan  negara.  Pemikiran  yang memandang  bahwa  sistem  hukum  internasional  dan  sistem  hukum  nasional merupakan dua  sistem hukum yang berbeda  dan berdiri sendiri menjadi titik awal lahirnya  teori  transformasi.  Teori  transformasi  mengkonsepsi  berlakunya  hukum
internasional dalam hukum nasional harus terlebih dahulu dengan persetujuan badan legislatif  negara.  Konsepsi  transformasi  sungguh  merupakan  proses  harmonisasi hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional  dengan  mengingat  bahwa  kedua sistem  hukum  tersebut  berbeda  dan  terpisah  antara  satu  dengan  yang  lainnya. Sehingga suatu ketentuan hukum internasional sebelum diberlakukan dalam hukum nasional perlu diubah bentuknya dan disesuaikan dengan bentuk dalam sistem hukum nasional.  Konsepsi  demikian  tampak  memposisikan  kedaulatan  hukum  nasional sebagai pokok utama berlakunya hukum internasional sekaligus mengabsahkan teori voluntarisme  yang  menyatakan  berlakunya  hukum  internasional  pada  kemauan negara. Selain kedua teori tersebut ada teori adopsi, di mana suatu negara secara diam-diam  mengakui  keberadaan  prinsip-prinsip  hukum  internasional  dan mengadopsi  prinsip-prinsip  hukum  internasional  melalui  peraturan  perundang- undangan dalam sistem hukum nasional suatu negara.
Memperhatikan praktek yang berlangsung pada negara-negara dalam menyikapi mengenai hubungan hukum internasionaldan hukum internasional tampak tidak ada yang secara strict berdiri pada satu aliran apakah monisme atau dualisme. Hal tersebut terlihat pada perangkat konsep operasional kedua aliran tersebut, yakni inkorporasi dan transformasi digunakan secara bersamaan oleh hampir seluruh negara-negara di dunia.  Amerika  dan  Inggris  yang  secara  umum  diketahui  sebagai  negara  yang menganut  aliran  monisme  dan  inkorporasi  tetapi  dalam  prakteknya  ketika  dalam kondisi tertentu terjadi pertentangan hukum internasional dan hukum nasional maka suatu  ketentuan  hukum  internasional  baru  dapat  berlaku  dan  mengikat  setelah mendapat persetujuan  Kongres  sebagai undang-undang  dan jika  pertentangan itu belum diselesaikan melalui proses legislasi, maka hukum nasional lebih diutamakan daripada  hukum  internasional  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  mengambil keputusan. Persetujuan lembaga legislatif terhadap berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional ( implementing legislation). menunjukan bahwa Amerika Serikat pada kondisi tertentu juga menganut dualisme dalam memahami hubungan hukum internasional  dan  hukum  nasional.  Sebab  itu  pada  kondisi  tertentu  pulapenerapan hukum  internasional  dalam  hukum  nasional  juga  dilakukan  melalui  pendekatan transformasi.
b. Konteks Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undanganan Indonesia Proliferasi  rasa kebangsaan Indonesia  mulai menggejala  ketika kebijakan politik etis  mulai  dijalankan  Pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda  pada  sekitar  1901. 22 Rasa
kebangsaan  Indonesia  tersebut  mencapai  wujudnya  sebagai  negara  merdeka  dan berdaulat  pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Mencapai  Indonesia  merdeka  bukanlah pergulatan mudah  dan  singkat tetapi  melalui proses yang sangat  panjang dengan mengorbankan jiwa raga para pendahulu bangsa baik secara fisik maupun melalui diplomasi. Perjuangan secara fisik terlebih dengan proses diplomasi dalam mencapai kemerdekaan menunjukan sikap dan kesadaran bangsa Indonesia akan eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional. Pernyataan kemerdekaan pada 17  Agustus  1945,  tidak  hanya  sebagai  pernyataan  politik  akan  kedaulatan  Negara Indonesia baik ke dalam maupun ke luar, tetapi juga merupakan pernyataan hukum kepada  negara-negara  di  seluruh  dunia  bahwa  negara  Indonesia  sejak  17  Agustus 1945 adalah subjek hukum internasional yang mampu dan cakap melakukan tindakan hukum  dalam  pergaulan  dunia  internasional.  Sehingga  pernyataan  kemerdekaan ditinjau  dari prespektif hukum internasional merupakan  pernyataan sebagai subjek hukum  internasional  sekaligus  bersedia  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  hukum internasional terutama ketika menjadi pihak dalam perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional. Para pemimpim Bangsa Indonesia sangat menyadari bahwa menyatakan kemerdekaan tanpa disertai dengan pengakuan negara lain, berimplikasi hukum  terhadap  pemenuhan  syarat  sebagai  subjek  hukum  internasional.  Sebab pengakuan  negara  lain  juga  merupakan  pengakuan  status  hukum  sebagai  subjek hukum (pemangku hak dan kewajiban) yang dianggap cakap dan mampu melakukan tindakan  hukum  berupa  melakukan  perjanjian  dengan  negara-negara  lain.  Para pendiri negara berhasil memperoleh dukungan internasional dan Mesir adalah negara yang pertama kali memberikan dukungan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia pada  sekitar  Juni  1947.  Tidak  saja  sampai  di  situ  tetapi  Pemerintah  Mesir  bersama rakyatnya menggalang dukungan ke beberapa negara Timur Tengah, Liga Arab, dan Asia. Sebagai wujud pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia, ditindaklajuti dengan  Perjanjian  Persahabatan  Indonesia-Mesir,  disusul  Suria,  Libanon,  dan  Irak. Perjanjian tersebut secara tidak langsung meneguhkan eksistensi Indonesia sebagai negara  berdaulat  dan  merupakan  subjek  hukum  internasional  yang  setara  dengan negara-negara lainnya.
Dari  realitas  diatas  dan  kemudian  ditarik  dalam  sistem  perundang-  undangan nasional,  memperlihatkan  sikap  bangsa  mengenai  pola  hubungan  dan  eksistensi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama berbunyi:
“ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan ”
Rangkaian  ide  dasar  alinea  pertama  dilanjutkan  dalam  alinea  keempat  yang berbunyi,
“ … ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial … kemanusiaan yang adil dan beradab …” .
Makna  di  balik  alinea  pertama  menegaskan  sikap  bangsa  Indonesia  yang menentang penjajahan di atas dunia karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan  perikeadilan.  Bahwa  kemerdekaan  bangsa  dan  keadilan  sosial  adalah  dimensi fundamental  dalam  menjaga  ketertiban  dunia  dan  perdamaian  abadi.  Pernyataan kesediaan Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi  yang  tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  1945  menunjukan  komitmen  negara untuk tunduk pada hukumInternasional. Tetapi syarat terhadap untuk tunduk pada hukum internasional adalah kemerdekaan. Sebab kemerdekaan selain sebagai syarat fundamental untuk menjadi subjek hukum internasional juga merupakan manifestasi perikemanusiaan  dan  perikeadilan.  Perwujudan  ketertiban  dunia  dan  perdamaian abadi hanya mungkin terwujud jika perikemanusiaan dan perikeadilan tegak. Untuk itu  validitas stand  point  yang  menjadikan  negara  Indonesia  tunduk  pada  hukum internasional adalah Konstitusi (UUD 1945) baik dalam arti formal maupun dalam arti materil.
Validitas dalam arti formal mengacu pada kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dan merupakan simbol kedaulatan negara baik ke dalam maupun ke luar. Sedangkan validitas dalam arti materil mengacu pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang apabila ditelaah dari sudut bertindak dan bertanggungjawab secara hukum atas segala bentuk tindakan yang dilakukan dalam perjanjian dengan negara lain.
pandang  filsafat  hukum  merupakan  perpaduan  filsafat  hukum  ketuhanan  ( Lex Aeternal) seperti terlihat dalam sila pertama, filsafat hukum alam (lex Natura) seperti terlihat  dalam  sila  kedua  dan  sila  kelima,  filsafat  sejarah  hukum  (mazhab historis) seperti  terlihat  dalam  sila  ketiga,  filsafat  hukum  positif  ( lex  positiva),  dan  hukum manusia  ( lex  humana)  seperti  tercantum  dalam  sila  ketiga  dan  sila  keempat. Memahami  kedudukan  hukum  Internasional  dalam  sistem  perundang-undangan Indonesia  dilihat  dari  sudut  pandang  filsafat  hukum  dengan  meletakan  Pancasila sebagai landasan filsafatnya maka Indonesia termasuk negara yang menganut baik aliran monisme maupun aliran dualisme atau pluralisme. Landasan aliran monisme
terletak pada sila pertama dan kedua, sedangkan aliran pluralisme terletak pada sila ketiga, keempat, dan kelima. Dikatakan sila pertama sebagai dasar monisme dalam memahami  hubungan  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  oleh  karena  sila pertama menyangkut dasar keyakinan bangsa bahwa negara Indonesia dan seluruh jagad beserta hukumnya merupakan ciptaan Tuhan yang bersifat universal. Asumsi yang sama juga terjadi dalam struktur berpikir hukum alam. Sedangkan mahzab histori menunjukan bahwa kebangsaan (nasionalitas) adalah realitas sejarah suatu komunitas umat manusia yang terbentuk dalam ikatan emosional yang kuat oleh suku, agama, ras,  budaya, hukum, politik, social,  dan daerah. Masing-masing  komunitas tumbuh dengan  proses  sejarah  yang  berbeda  yang  menjadi  identitas  dan  karakter.  Oleh karena itu masing-masing memiliki sistem hukum yang bersifat berdiri sendiri serta terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pada konteks tersebut, Indonesia mengakui bahwa di samping ada hukum yang berdimensi universal dalam satu kesatuan sistem (monisme) juga terdapat sistem-sistem hukum nasional yang berdiri sendiri, berbeda serta terpisah antara satu dengan yang lainnya (pluralisme).
Memperhatikan  lebih  lanjut  keberadaan  hukum  internasional  dalam  sistem perundang-undangan Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:
1. Presiden  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyatakan  perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
2. Presiden  dalam  membuat  perjanjian  internasional  lainnya  yang  menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan  negara,  dan/atau  mengharuskan  perubahan  atau  pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
3. Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  perjanjian  internasional  diatur  dengan  undang- undang.***)
Ketentuan Pasal 11 UUD 1945 masih sangat umum dan karena itu melalui ayat (3), pengaturannya  lebih  lanjut  didelegasikan  pada  undang-  undang.  Atas  dasar  itu dikeluarkanlah  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian Internasional.  Beberapa  hal  yang  menjadi  dasar  dalam  menilai  keberadaan  hukum internasional  dalam  sistem  perundang-  undangan  Indonesia  sebagaimana  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian  Internasional antara lain: pertama, dasar menimbang huruf a secara garis besar menentukan dasar melakukan kerjasama internasional yang diwujudkan melalui perjanjian internasional adalah  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara  sebagaimana  dalam  Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa  serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial,  Pemerintah  Negara  Republik  Indonesia, sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional;  dan kedua,  terkait  Pasal  9  ayat  (1) menyatakakan  Pengesahan  perjanjian  internasional  oleh  Pemerintah  RI  dilakukan sepanjang  dipersyaratkan  oleh  perjanjian  internasional  tersebut  dan  ayat  (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau Keputusan Presiden.
Berdasarkan  Pasal  9  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang Perjanjian Internasional maka secara formal kedudukan hukum internasional dalam sistem  perundang-undangan  Indonesia  berada  pada  level  Undang-Undang  dan Keputusan Presiden. Selanjutnya Pasal 10 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menentukan materi muatan Perjanjian Internasional yang harus diatur dengan undang- undang antara lain: a. masalah politik, perdamaian, pertahanan,  dan  keamanan  negara;  b.  perubahan  wilayah  atau  penetapan  batas wilayah negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau hak berdaulat negara; d. hak asasi  manusia  dan  lingkungan  hidup;  e.  pembentukan  kaidah  hukum  baru;  dan  f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Di luar materi sebagaimana tersebut dalam Pasal 10  pengesahannya  dilakukan  melalui  Keputusan  Presiden.  Pengesahan  perjanjian internasional melalui undang-undang dan Keputusan Presiden semakin mempertegas bahwa Indonesia termasuk negara yang menganut baik monisme maupun dualisme atau  pluralisme  dalam  memahami  hubungan  hukum  internasional  dan  hukum nasional.  Dualisme  atau  pluralisme  tampak  dalam  ketentuan  sebagaimana  dalam Pasal  10  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian  Internasional. Pengesahan  perjanjian  internasional  dalam  bentuk  undang-undang  sebagaimana dikehendaki Pasal 10 merupakan proses transformasi (perubahan bentuk dari hukum internasional  ke  dalam  hukum  nasional  Indonesia  dalam  bentuk  undang-undang). Rangkaian penjelasan tersebut dapat dilihat secara sederhana dalam diagram sebagai berikut:
Transformasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat  dua  sistem  hukum  yang berbeda dan ketika hendak diberlakukan dalam hukum nasional, maka sebelumnya harus  diubah  sesuai  dengan  bentuk  peraturan  perundang-  undangan  nasional. Transformasi  itu,  tidak  sekadar  dalam  pengertian  formal  belaka  tetapi  juga berlangsung  proses  harmonisasi  antara  kepentingan  hukum  internasional  dan kepentingan hukum nasional yang dibahas dan dengan persetujuan bersama antara Presiden  dan  DPR.  Praktek  yang  sama  di  Amerika  Serikat  disebut  dengan nonself executing.  Penentuan  materi  perjanjian  internasional  yang  harus  disahkan  dengan undang-undang menunjukan bahwa terdapat kepentingan negara dan rakyat yang harus dijaga dan dilindungi dengan disahkannya suatu perjanjian internasional. Oleh sebab  itu  aliran  dualisme  sesungguhnya  lebih  dekat  pada  aliran  monisme  dengan primat  hukum  nasional.  Pengesahan  perjanjian  internasional  melalui  Keputusan Presiden berarti pengesahan tanpa persetujuan DPR. Artinya bahwa ketika perjanjian internasional disepakati oleh Presiden dan disahkan melalui Keputusan Presiden, maka suatu  perjanjian  internasional  seketika  berlaku.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan tanpa ada pertentangan  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Praktek  pengesahan  perjanjian internasional demikian, di Amerika Serikat disebut dengan self executing. Beberapa contoh pengesahan perjanjian internasional melalui Keputusan Presiden antara lain:
1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 88 Concerning the Organization of the Imployment Service (Konvensi ILO No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pengesahan Amendment of the  Agreement  Relating  to  the  Internasional  Telecommunication  Satellite Organization “ INTELSAT ” (Perubahan  terhadap  Perjanjian  Berkaitan  dengan
Organisasi satelit Telekomunikasi Internasional “ INTELSAT ” );
3. Keputusan  Presiden  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang  pengesahan Internasional Coffe Agreement 2001 (Pengesahan Kopi Internasional 2001);
4. Keputusan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2002  tentang  Pengesahan Instrumen Amending  the  Constution  and  the  Convention  of  the  Internasional Telecommunication union Minneapolis ,1998 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional Minneapolis 1998); dan
5. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Convension on Nuclear Safety (Konvensi tentang Keselamatan Nuklir).

## SIMPULAN
Kedudukan  hukum  internasional  dalam  sistem  perundang-undangan  nasional merupakan salah satu sumber hukum  yang pengesahan  dan  pemberlakuannya dalam hukum  nasional  dilakukan  baik  melalui  undang-  undang  maupun  melalui  Keputusan Presiden. Penentuan materi hukum internasional yang disahkan melalui undang-undang dan atau melalui Keputusan Presiden tergantung pada derajat materi yang diatur oleh suatu hasil perjanjian  internasional. Baik undang-undang maupun Keputusan Presiden adalah  dua  bentuk  hukum  yang  menjadi  pintu  dan  dasar  pengesahan  hukum internasional  dalam  hukum  nasional.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  Indonesia  dari sudut pandang teoritik menggunakan  aliran monisme  dengan primat hukum nasional dan aliran dualisme. Sehingga secara praktekal pemberlakuan hukum internasional dalam sistem hukum nasional dilakukan baik melalui inkorporasi, transformasi, dan adopsi. Pada akhirnya,  bahwa  pilihan-pilihan  aliran  dalam  menyikapi  hubungan  antara  hukum internasional dan hukum nasional serta berbagai konsep dan metode pemberlakuannya dalam  sistem  perundang-undangan  nasional  mengacu  kembali  pada  tujuan  nasional masing-masing negara dalam pergaulan internasional.
DAFTAR PUSTAKA
Brownlie, Ian, 1998. Principles of Public International Law, Clarendon: Oxford University Press.
Fenwick, Charles G., 1962. International Law, Third Edition, New York: Appleton Century Crofts Inc.
Guzman,  Andrew  T.,  2008. How  International  Law  Work;  A  Rational  Choices  Theory, Oxford: Oxford University Press.
Hayes,  Carlton J.H.,  1961. The  Historical
Evolution of Modern
Internationalism, New York: The Macmillan Company.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 2001. Philosophy of Right, Translated by
Kelsen, Hans, 2006. General Theory of Law and State, New Brunswick USA: Transaction Publishers.
Kusumaatmadja,  Mochtar,  dan  Arief  Sidharta,  2000 .  Pengantar  Ilmu  Hukum;  Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya llmu Hukum, Bandung: Alumni.
Kusumaatmadja,  Mochtar,  dan  Etty  R.  Agoes,  2003. Pengantar  Hukum  Internasional, Bandung: Alumni.
Martha, Ahmaddani G, Cristianto Wibisono, Yozar Anwar, 1984. Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa, Jakarta: Sinar Bahagia.
Nasution,  Emmi  Rahmiwita, Mendesain  Penulisan  Ilmiah  dalam  Penelitian  Hukum, Purbalingga: Eureka Media Aksara
Priyatno, Dwidja, 2004. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Bandung: CV Utomo.
Salman, Otje, dan Anton F. Susanto, 2004. Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung: Refika Aditama.
Shaw,  Malcolm  N.,  2003. International  Law,  Fifth  Edition,  Cambridge:  Cambridge University Press.