Abstrak  ---  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan pembaharuan  dari  undang-undang  sebelumnya  yaitu  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dikarenakan  beberapa  hal  yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada saat ini [1]. Beberapa perubahan peraturan dalam hal penentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah yang terkandung dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dari undang-undang sebelumnya yaitu  mengenai  penentuan garis pantai, batas wilayah bagi  hasil kabupaten/kota,  serta  kewenangan  setiap  daerah  baik  provinsi maupun  kabupaten/kota.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  ditetapkan  bahwa  batas  maksimal  wilayah  laut provinsi sejauh 12  mil laut, sedangkan batas bagi hasil  kelautan kabupaten/kota maksimal sejauh 4 mil laut. Apabila wilayah laut antar  provinsi  tidak  mencapai  batas  maksimal  masing-masing, maka batas akan dibagi sama jarak dengan  prinsip garis tengah (median  line).  Penelitian  ini  merupakan  bentuk  pengaplikasian Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  dalam  memperbaharui penentuan  batas  pengelolaan  wilayah  laut  daerah.  Dalam penelitian  ini  akan  dibahas  bagaimana  menentukan  batas pengelolaan wilayah laut daerah serta dilakukan analisa dari hasil penentuan  batas  pengelolaan  wilayah  laut.  Lokasi  Penelitian  ini adalah  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Provinsi  Bali  tepatnya perbatasan  pada  Kabupaten  Banyuwangi  (Jawa  Timur)  dan Kabupaten  Buleleng  (Bali)  sampai  Kabupaten  Jembrana  (Bali). Penentuan  batas  pengelolaan  wilayah  laut  dilakukan  dengan metode kartometrik menggunakan data Citra Satelit SPOT 7 2015 dan  data  Peta  Lingkungan  Pantai  Indonesia  (LPI)  2002.  Dari penelitian  ini  dihasilkan  median  line  sepanjang  40,3  km  yang dibentuk  oleh  41  titik,  serta  diperoleh  luas  wilayah  pengelolaan laut  Provinsi  Jawa  Timur  sebesar  233,37  km 2 dan  Provinsi  Bali sebesar  233,77  km 2 dengan  selisih  sebesar  0,4  km 2 serta  batas wilayah  bagi  hasil  kelautan  untuk  kabupaten/kota.  Dihasilkan juga  peta  batas  pengelolaan  wilayah  laut  daerah  sesuai  lokasi penelitian ini yang sudah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014.

## Kata  Kunci—Batas  Pengelolaan  Laut,  Undang-Undang  No.  23
Tahun 2014, Metode Kartometrik, Median Line.

## I. PENDAHULUAN
NDONESIA  merupakan  negara  kepulauan  yang memiliki  luas  lautan  lebih  besar  dari  luas  daratannya. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Badan  Informasi Geospasial (BIG), Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di  dunia  dengan  jumlah  pulau  13.466,  luas  daratan  1.922.570
km 2 dan  luas  perairan  3.257.483  km 2 [2].  Dengan  kondisi Indonesia  yang  demikian,  tentu  dibutuhkan  perhatian  khusus untuk  mengatur  permasalahan  penentuan  batas  wilayah  antar daerah terlebih batas wilayah laut sehingga dapat mengantisipasi terjadinya sengketa akibat tumpang tindih yang dapat menghambat proses pembangunan.
Batas administrasi suatu wilayah merupakan satu komponen pembagi  kewenangan  dan  urusan  untuk  mewujudkan  tertib administrasi daerah otonomi [1]. Hal tersebut telah dijelaskan dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  18  ayat  (1) bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, dimana tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.  Kurangnya  perhatian  pemerintah  mengenai batas  administrasi  daerah  terlebih  batas  wilayah  laut  dapat dilihat  dari  masih  banyaknya  wilayah  laut  antar  daerah  yang belum ditentukan secara tegas dan jelas dan dapat dilihat pada peta dasar yang ada pada saat ini. Kualitas akurasi sebuah peta dasar menjadi faktor yang sangat penting dalam penggunaannya. Sehingga, penentuan batas wilayah laut dapat diukur  dengan  akurat  sesuai  kondisi  nyata  dilapangan menggunakan  peta  dasar,  baik  itu  peta  digital  maupun  peta analog.  Metode  penarikan  garis  batas  wilayah  melalui  peta dasar  yang  sudah  terikat  dengan  koordinat  referensi  bumi dikenal dengan metode kartometrik.
Munculnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  diharapkan  dapat mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatkan pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam  termasuk sektor kelautan dan perikanan [1]. Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dijelaskan bagaimana ketentuan dalam menetapkan  batas  wilayah  laut  suatu  daerah  serta  ketentuan penetapan  garis  pantai  yang  digunakan  untuk  penarikan  garis batas  wilayah  laut.  Pada  undang-undang  sebelumnya,  yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penentuan garis pantai yang digunakan untuk penarikan  batas  pengelolaan  wilayah  laut  daerah.  Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, garis pantai yang

## Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Rainhard S Simatupang 1) , Khomsin 2)
Jurusan Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS),
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia 1,2) e-mail : khomsin@geodesy.its.ac.id 2)
I
digunakan adalah garis pantai dari pasang tertinggi air laut yaitu high water level (HWL).
Provinsi  Jawa  Timur  dan  Provinsi  Bali  merupakan  daerah yang  wilayah  lautnya  saling  berbatasan  secara  langsung. Wilayah  laut  perbatasan  antara  Provinsi  Jawa  Timur  dan Provinsi  Bali  adalah  kawasan  yang  berpotensi  untuk penghasilan baik dari sumber daya alam kelautan dan perikanan maupun  dari  sektor  pariwisata.  Dengan  kondisi  demikian menjadikan kawasan ini butuh penegasan secara jelas mengenai batas pengelolaan wilayah lautnya.
Dalam  penentuan  batas  pengelolaan  wilayah  laut  daerah tentu  dibutuhkan  sebuah  peta  yang  dapat  dijadikan  sebagai acuan  untuk  penarikan  garis  pantai  serta  penarikan  batas pengelolaan  wilayah  laut daerah. Sementara Peta  Lingkungan Pantai  Indonesia  (LPI)  yang  paling update adalah  Peta  LPI tahun  2002  (BIG).  Dengan  demikian  garis  pantai  yang digunakan  dalam  peta  tersebut  belum  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga butuh pembaharuan.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penentuan  batas  pengelolaan  wilayah  laut  daerah  antara Provinsi  Jawa  Timur  dan  Provinsi  Bali  berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  dengan menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) tahun 2015 yang  sudah  terkoreksi  sebagai  acuan  untuk  penarikan  garis pantai dan garis batas pengelolaan wilayah laut sesuai metode kartometrik.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Data dan Lokasi Penelitian
Data  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1) Data  Citra  Satelit  Resolusi  Tinggi  SPOT  7  tahun  2015 dengan ketelitian 1.5 meter yang diperoleh dari Lembaga Penerbangan  dan  Antariksa  Nasional  (LAPAN)  yang menampilkan perbatasan wilayah laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali.
2) Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) tahun 2002 yang diperoleh  dari  Badan  Informasi  Geospasial  (BIG)  sesuai derah penelitian yaitu perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Bali dalam format shapefile (*.shp ).
3) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2014.
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.
5) Data  dan  informasi  lainnya  yang  mendukung  terkait informasi penentuan batas wilayah pengelolaan laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali.
Lokasi  penelitian  ini  adalah  kawasan  perbatasan  antara Provinsi  Jawa  Timur  dan  Provinsi  Bali.  Dimana,  posisi geografis provinsi Jawa Timur terletak diantara 111° 0’ - 114° 4’ Bujur Timur dan 7° 12’ – 8° 48’ Lintang Selatan tepatnya pada  Kabupaten  Banyuwangi,  sementara  posisi  geografis Provinsi Bali terletak diantara 114° 25’ – 115° 42’ Bujur Timur dan 8° 3’ – 8° 50’ Lintang Selatan, tepatnya pada bagian barat Kabupaten Buleleng sampai Kabupaten Jembrana.
B. Metode Penelitian

## III. HASIL DAN ANALISA

## A. Hasil Digitasi Garis Pantai
Setelah  data  citra  satelit  yang  akan  dijadikan  dasar  acuan sudah memiliki sistem koordinat yang sesuai dengan ketentuan,
Gambar. 1.  Lokasi Penelitian [8]
Gambar. 2.  Diagram Alir Tahap Pengolahan Data
Mulai Penarikan Garis Batas Wilayah pengelolaan Laut Daerah Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dalam format shapefile ( *.shp ) Data Citra Satelit Resolusi Tinggi Spot 7 yang sudah terkoreksi geometrik Penampalan (Overlay) Mempersiapkan Data Peta Penelitian Penarikan Garis Batas Provinsi Bali Penarikan Garis Batas Provinsi Jawa Timur Analisa Hasil Penarikan Garis Batas Pengelolaan Laut Daerah Laporan Hasil Penelitian Selesai Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Mengacu Pada Digitasi Garis Pantai Penyamaan Datum dan Sistem Proyeksi Peta Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Jawa Timur dan Bali Sesuai Pendekatan HWL  ( High Water Level ) Ya Tidak
maka selanjutnya dilakukan digitasi terhadap garis pantai yang akan  digunakan  sebagai  acuan  penarikan  batas  pengelolaan wilayah  laut  daerah.  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  [1],  garis  pantai  yang digunakan  untuk  penarikan  batas  pengelolaan  wilayah  laut daerah adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
Dalam menentukan garis pantai pada saat pasang tertinggi air laut ( High Water Level ) perlu dilakukan survei batimetri serta pengamatan pasang surut air laut agar dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Namun metode tersebut akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang yang lebih besar.   Oleh sebab itu,  untuk  menghemat  waktu  dan  biaya  pengeluaran  dalam pelaksanaan  penelitian  ini,  penentuan  garis  pantai  pada  saat kondisi  pasang  tertinggi  air  laut  seperti  yang  telah  ditetapkan dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  dilakukan dengan sebuah pendekatan. Pendekatan penentuan garis pantai pada  saat  terjadi  pasang  air  laut  tertinggi  tersebut  dilakukan berdasarkan karakteristik
pantai
dan unsur-unsur pembentuknya  [3].  Berikut  adalah  metode  pendekatan  dalam penentuan  garis  pantai  pada  pasang  tertinggi  air  laut berdasarkan karakteristik pantai dan unsur-unsur penyusunnya:
1) Daerah pantai pasir, garis pantai ditentukan dengan melihat jejak atau bekas airlaut di pantai saat pasang tertinggi.
2) Daerah  pantai  lumpur,  garis  pantai  ditentukan  dari pertemuan  antara  daratan  (tanah  keras)  dengan  daratan (lumpur) bekas pasang tertinggi.
3) Daerah pantai pepohonan, garis pantai diwakili oleh batas antara daratan tanah keras, sawah, bangunan, atau tambak terhadap tumbuhan yang berada pada perairan.
4) Daerah  pantai  buatan,  garis  pantai  ditentukan  berdasar garis  batas  terluar  suatu  bangunan  permanen  buatan manusia yang terletak di pinggir pantai.

## B. Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Provinsi dengan Prinsip Median Line
Penarikan  batas  pengelolaan  wilayah  laut  daerah  dengan prinsip median line dikarenakan jarak garis pantai antar kedua provinsi kurang dari 24 mil laut  yaitu hanya sejauh 24.936,98 meter  (13.5  mil  laut).  Sehingga  apabila  dilakukan buffering sejauh  12  mil  laut  dari  masing-masing  garis  pantai,  maka wilayah pengelolaan laut kedua provinsi akan saling tumpang tindih. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 3 ditetapkan bahwa batas pengelolaan  wilayah laut antar daerah provinsi adalah paling jauh 12 mil laut yang diukur dari garis  pantai  ke  arah  laut  lepas  dari  masing-masing  provinsi. Selanjutnya pada ayat 4 dikatakan apabila wilayah laut antara dua daerah provinsi yang saling berbatasan kurang dari 24 mil laut maka pembagian kewenangan pengelolaan lautnya dibagi sama  jarak  atau  diukur  sesuai  dengan  prinsip  garis  tengah ( median line ).
Kondisi perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali  yang  berada  pada  Kabupaten  Banyuwangi  (Jawa  Timur) dan  Kabupaten  Buleleng  bagian  barat  sampai  Kabupaten Jembrana  (Bali)  memiliki  jarak  yang  kurang  dari  24  mil  laut. Oleh karena itu penarikan batas pengelolaan wilayah laut antar
Gambar. 3.  Hasil Digitasi Garis Pantai Pada Daerah Pantai Pasir (a) dan Pantai Lumpur (b)
Gambar. 4.  Hasil Digitasi Garis Pantai Pada Daerah Pantai Pepohonan (a) dan Pantai Buatan (b)
Gambar. 5.  Hasil Digitasi Garis Pantai Keseluruhan pada Citra Satelit SPOT 7
Laut
kedua provinsi ditentukan dengan prinsip garis tengah ( median line ).
Pada penelitian ini, penarikan batas pengelolaan wilayah laut dengan prinsip garis tengah dilakukan menggunakan perangkat lunak AutoCAD  Map  3D  2014 .  Penarikan  garis  batas pengelolaan  wilayah  laut  dengan  prinsip median  line membutuhkan  ketelitian  dan  kecermatan  dalam  menentukan titik-titik  bantuan  yang  digunakan  untuk  membuat  garis-garis konstruksi median  line sehingga median  line yang  terbentuk tidak  berat  sebelah  terhadap  salah  satu  provinsi.  Pada  prinsip garis  tengah  ( median  line ),  setiap  titik  yang  akan  membentuk garis  tengah  merupakan  perpotongan  dari  tiga  garis-garis konstruksi  yang  memiliki  panjang  yang  sama.  Teknik  yang digunakan  dalam  melakukan  penarikan  garis-garis  konstruksi median  line adalah  dengan  menggunakan  garis  bantu  yang menghubungkan  tiga  buah  titik  kartometrik  sehingga membentuk segitiga. Dari dua sisi segitiga yang melintasi batas antar  kedua  daerah,  ditarik  garis  yang  membagi  dua  sisi  dan tegak  lurus  terhadap  masing-masing  sisi,  sehingga  titik perpotongan dari kedua garis tersebut akan menjadi titik yang membentuk garis tengah ( median line ) yang jaraknya sama dari ketiga titik kartometrik.
Menurut  TALOS  1982  [4]  pembentukan  konstruksi equidistance  lines dilakukan  menggunakan  metode Pure Graphical dan perhitungan titik balik yang butuh ketelitian dan keahlian serta cukup memakan waktu. Sehingga pada penelitian ini,  pemilihan  titik-titik  dasar  untuk  pembentukan  konstruksi equidistance  line agar  menghasilkan median  line dilakukan secara  subjektif  pada  data  citra  satelit  Spot  7  menggunakan perangkat lunak AutoCAD Map 3D 2014 . Dari  hasil  penarikan  garis  tengah  ( median  line )  pada  area batasan  penelitian  ini,  dihasilkan  median  line  sepanjang  40,3 km yang dibentuk oleh 41 titik kartometrik. Dan juga diperoleh luas wilayah pengelolaan wilayah laut masing-masing provinsi, yaitu:
Prov. Jawa Timur  : 233.368.122,6988 m 2 Prov. Bali        : 233.769.399,5349 m 2 .

## C. Hasil Penarikan Batas Bagi Hasil Kelautan Kabupaten/Kota
Pada pasal 14 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan  bahwa  untuk  daerah  kabupaten/kota  dapat memperoleh hasil  kelautan  yang berada pada batas  wilayah 4 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan. Berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  76  Tahun  2012  [2]  dimana  pada  Pasal  15  ayat  2b dikatakan bahwa batas antara dua daerah provinsi yang saling berhadapan  dengan  jarak  kurang  dari  24  mil  laut  diukur berdasarkan  prinsip  garis  tengah  dan  kabupaten/kota  yang saling berhadapan mendapat 1/3 bagian dari garis pantai ke arah garis tengah.
Sedangkan  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tidak  dijelaskan  mengenai  batas  wilayah  bagi  hasil  kelautan apabila batas wilayah provinsi antar kabupaten/kota yang saling berbatasan  kurang  dari  24  mil  laut.  Oleh  karena  itu,  untuk penarikan  batas  wilayah  bagi  hasil  kelautan  kabupaten/  kota yang  batas  wilayah  laut  provinsinya  menggunakan  prinsip median  line karena  tidak  mencapai  12  mil  laut  adalah  tetap sejauh 4 mil laut.
Gambar. 6.  Hasil Buffering Sejauh 12 Mil Laut
Gambar. 7.  Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Provinsi dengan Metode Prinsip Median Line

## D. Hasil Penentuan Titik Kartometrik
Pada penentuan batas pengelolaan  wilayah laut, sebelum melakukan penarikan garis secara kartometrik terlebih dahulu dilakukan  penentuan  titik-titik  kartometrik.  Penentuan  titik dasar pada citra satelit SPOT 7 diambil dari garis pantai dengan memilih titik dasar yang paling mencolok, mudah terlihat, dan tidak terlalu banyak memotong daratan [5]. Dalam menentukan titik-titik  kartometrik,  konfigurasi  garis  pantai  sangat mempengaruhi jumlah dan jarak antar titik kertometrik.
Dapat  dilihat  pada  Gambar  9,  dimana  konfigurasi  garis pantai  pada  perbatasan  antar  Kabupaten  Banyuwangi  (Jawa Timur)  dan  Kabupaten  Buleleng  (Bali)  lebih  berliku dibandingkan  pada  perbatasan  antara  Kabupaten  Banyuwangi dan  Kabupaten  Jembrana  (Bali),  sehingga  jumlah  titik kartometrik  yang  ada  diantara  Kabupaten  Banyuwangi  (Jawa Timur) dan Kabupaten Buleleng (Bali) lebih banyak dan juga jarak antar titik lebih rapat dibandingkan dengan  yang berada pada  perbatasan  Kabupaten  Banyuwangi  (Jawa  Timur)  dan Kabupaten Jembrana (Bali). Selain pengaruh konfigurasi garis pantai,  jarak  antar  garis  pantai  wilayah  yang  berbatasan  juga sangat mempengaruhi jumlah dan jarak antar titik kertometrik. Seperti  yang  ditampilkan  pada  Gambar  8,  dimana  jarak  garis pantai  antara  Kabupaten  Banyuwangi  terhadap  Kabupaten Jembrana  lebih  besar  dibandingkan  jarak  antara  Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Buleleng.
E. Analisa Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Wilayah Laut
Daerah dengan Prinsip Median Line
Metode median  line pada  dasarnya  sama  dengan  metode equidistance  line ,  karena  garis  tengah  ( median  line )  yang terbentuk  merupakan  kumpulan  titik-titik  potong  dari  garis- garis  yang  sama  panjang  ( equidistance  lines ).  Namun  dalam penggunaannya, garis tengah ( median line ) biasanya digunakan untuk penentuan batas wilayah laut antar dua wilayah daratan yang  saling  berhadapan  yang  jaraknya  tidak  memenuhi  batas maksimal masing-masing pihak sesuai ketetapan yang berlaku. Sedangkan equidistance  lines biasanya  digunakan  untuk menentukan  batas  wilayah  laut  antar  wilayah  daratan  yang saling  berdampingan,  dimana  akan  ditarik  garis  batas  yang meneruskan batas daratan maupun batas laut yang merupakan median line , dengan menggunakan garis-garis yang sama jarak ( equidistance  lines )  dari  dua  daratan  yang  berdampingan tersebut.
Berdasarkan A Manual on Technical Aspects of The United Nations Conventions on The Law of The Sea (TALOS 1982) [4], equidistance lines merupakan garis yang mewakili setiap titik yang  berdekatan  dan  sama  panjang  yang  berada  pada  dua wilayah yang berbatasan. Oleh karena itu, penentuan titik-titik dasar  untuk equidistance  lines dalam  penarikan  garis  tengah sangat  berpengaruh  terhadap  hasil  akhir median  line yang terbentuk.  Pemilihan  titik  dasar  juga  dilakukan pada baseline (garis  pantai)  yang  lebih  menjorok  ke  arah  laut.  Semakin banyak  pasangan  titik  dasar  yang  digunakan  maka  akan semakin  baik  pula  konfigurasi  penarikan  garis  batasnya. Dengan  demikian  jumlah  titik  dasar  juga  dipengaruhi  oleh konfigurasi garis pantai masing-masih wilayah yang terkait dan jarak  dari  garis  tengah  ke  titik  dasar  ( basepoint )  terdekat, sehingga  semakin  besar  jarak  antara  garis  pantai  ( baseline ) terhadap garis tengah ( median line ) maka semakin sedikit pula pengaruh  jumlah  titik  dasar  ( basepoints )  yang  ada  di  garis pantai  serta  semakin  jauh  jarak  antar  titik  dasar  pada  garis pantai.  Karena  pengaruh  konfigurasi  garis  pantai  dari  kedua wilayah  yang  berbatasan, median  line yang  dihasilkan  belum tentu  membagi dua  wilayah laut sama besar. Oleh  karena itu, akan  terdapat  selisih  luas  wilayah  laut  yang  telah  dibagi  oleh median line .
Dalam  penelitian  ini,  terdapat  selisih  luas  wilayah pengelolaan laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali sebesar 0,4 km 2 . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Gambar.  8.    Hasil Buffering Batas  Bagi  Hasil  Kelautan  Kabupaten/Kota Sejauh 4 Mil
Kerterangan: : Batas bagi hasil sejauh 4 mil
Gambar. 9.  Titik Kartometrik Kab. Banyuwangi dan Kab. Buleleng (a), Kab.
Banyuwangi dan Kab. Jembrana (b)

## F. Analisa Selisih Luas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah dengan Prinsip Median Line
Berdasarkan hasil penarikan batas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali pada area batasan penelitian  ini,  setelah  diperoleh  luas  masing-masing  wilayah pengelolaan lautnya, terdapat selisih luas pengelolaan wilayah laut antar kedua provinsi sebesar 401.127,8361 m 2 .

## IV. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:
1) Dari hasil penarikan batas wilayah pengelolaan laut antara Provinsi Jawa Timur (Kab. Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kab. Buleleng  – Kab. Jembrana) dengan prinsip median line berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
dihasilkan median line sepanjang 40,3 km  yang dibentuk oleh  41  titik  kartometrik  dengan  konfigurasi  yang  lebih halus karena pengaruh perpaduan konfigurasi garis pantai dari kedua provinsi.
2) Jarak  garis  pantai  terpanjang  antara  Provinsi  Jawa  Timur dan  Provinsi  Bali  sesuai  lokasi  penelitian  ini  kurang  dari 24 mil laut, yaitu hanya sejauh 25 km (13.5 mil laut) yang berada  pada  Kabupaten  Banyuwangi  (Jawa  Timur)  dan Kabupaten  Jembrana  (Bali),  sehingga  penentuan  zona batas  pengelolaan  wilayah  lautnya  dilakukan  dengan menggunakan prinsip sama jarak untuk menghasilkan garis tengah.  Dari  hasil  penarikan  garis  tengah  sesuai  lokasi penelitian  ini,  diperoleh  luas  zona  pengelolaan  laut Provinsi Jawa Timur sebesar 233,37 km 2 dan Provinsi Bali sebesar 233.77 km 2 dengan selisih sekitar 0,4 km 2 . Selisih luas  diperoleh  karena  pengaru  konfigurasi  garis  pantai kedua provinsi.
3) Dihasilkan  Peta  batas  wilayah  pengelolaan  laut  daerah Provinsi  Jawa  Timur  (Kabupaten  Banyuwangi)  dan Provinsi  Bali  (Kabupaten  Buleleng  sampai  Kabupaten Jembrana)  dengan  skala  1:  150.000  sebagai  media  yang menyajikan  informasi-informasi  terkait  hasil  penarikan batas wilayah pengelolaan laut daerah kedua provinsi serta batas  wilayah  bagi  hasil  kelautan  kabupaten/kota  yang sudah  disesuaikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014.  Namun  mengenai  tutupan  lahan  masih menggunakan Peta LPI 2002.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis, Rainhard S.S mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing  Jurusan  Teknik  Geomatika  atas  bimbingannya selama  pelaksanaan  penelitian,  dan  juga  kepada  Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan  Antariksa  Nasional,  Pusat  Pemetaan  Kelautan  dan Lingkungan  Pantai  Badan  Informasi  Geospasial  atas kesediaannya  untuk  memberikan  dan  mengizinkan  penulis menggunakan data-data terkait dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  R. Indonesia, "Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretarian Negara.
Jakarta., Indonesia, 2014. [2]  Y. Irwanto, 2013. [Online]. Available:
http://www.bakosurtanal.go.id/berita-. [Accessed 20 Februari 2016].
[3]  D.  E.  ..  Poerbandono,  Survei  Hidrografi,  Bandung,  Indonesia:  Refika Aditama., 2005..
[4]  TALOS,  "A  Manual  on  Technical  Aspect  Of  The  United  Nations Convention On The Law Of The Sea – 1982," Special Publication No. 51 4th – March 2006, International Hydrographic Bureau, Monaco, 2006.
[5]  R.  Widiastuty,  "“Analisa  Penetapan  Batas  Pengelolaan  Laut  Daerah Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  76  Tahun  2012 (Studi  Kasus:  Sengketa  Pulau  Galang  Perbatasan  Antara  Kota  Surabaya dan Kabupaten Geresik)”," Tugas Akhir Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS., Surabaya, 2014.
[6]  .  L.  Hidayatno  and  H.  Fahrul  ,  "Penataan  Btas  Wilayah  Administrasi Secara  Bottom-Up.," Pusat  Pemetaan  Batas  Wilayah  Badan  Informasi Geospasial. Jakarta..
Tabel 1. Selisi Luas Wilayah Laut Wilayah Luas (km 2 ) Pesentase Total Wilayah Penelitian 467.14 100% Wilayah Laut Jawa Timur 233.37 49.95% Luas Total Wilayah Laut Bali 233.77 50.04% Luas Total Selisih Luas 0.40 0.08% Luas Total
Gambar. 10.  Luas Wilayah Pengelolaan Laut
Kerterangan:
: Garis Pantai
: Median Line
: Batasan Wilayah Total Penelitian
[1]  R.  Indonesia,  "Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,"  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2014,  No.  244.
Sekretarian Negara. Jakarta., Indonesia, 2014.
[2]  Y. Irwanto,
2013. [Online].
Available:
http://www.bakosurtanal.go.id/berita-. [Accessed 20 Februari 2016].
[3]  D.  E.  ..  Poerbandono,  Survei  Hidrografi,  Bandung,  Indonesia:  Refika Aditama., 2005..
[4]  TALOS,  "A  Manual  on  Technical  Aspect  Of  The  United  Nations Convention On The Law Of The Sea – 1982," Special Publication No. 51  4th  –  March  2006,  International  Hydrographic  Bureau,  Monaco, 2006.
[5]  R.  Widiastuty,  "“Analisa  Penetapan  Batas  Pengelolaan  Laut  Daerah
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  76  Tahun  2012 (Studi Kasus: Sengketa Pulau Galang Perbatasan Antara Kota Surabaya dan  Kabupaten  Geresik)”,"  Tugas  Akhir  Jurusan  Teknik  Geomatika
[7]  K. D. Negeri, "“Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.
76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah”.," Kementian Dalam Negeri, Jakarta, 2012.
[8]  Anonim, "Map," National Geographic, 2012.