## KOMUNIKASI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2014

## Atmadji Sumarkidjo
Kepala Produksi RCTI e-mail: atmadji.sumarkidjo@gmail.com
Abstract. Jokowi name in early 2013 emerged as a candidate for the "newest" Presiden RI 2014 dramatically changed the political map in Indonesia. From March 2013 until January 2014 the name of Joko Widodo has always topped the surveys or polls were held, despite the PDI-Struggle (PDI-P), which is the bearer party official Jokowi until early February 2014 was never officially announced their names as candidates of their President in Presidential Election come.
This is known as Jokowi Effect. Has five characteristics of, first, the emergence of the name of the former mayor of Solo, who only three months in office as Governor of Jakarta to exchange a Presidential  candidate  in  the  2014  polls.  Second,  the  bandwagon  effect  after  Jokowi  name appeared in the survey on social media and then knowingly disseminated through conventional mass  media  such  as  newspapers  and  television.Third,  the  emergence  of  Jokowi  name  with  the popularity  and  the  highest  elektabilitas  consistently  in  surveys  throughout  the  year  2013  has changed the landscape of national political calculations competition 2014 candidates.

## Keyword :political  communication, election, popularity
Abstrak  . Pemilihan  Umum  (Pemilu)  sudah  didepan  mata.  Pemilihan  untuk  menentukan anggota-anggota  DPR-RI,  DPRD  I  dan  DPRD  II  akan  diselenggarakan  pada  9  April  2014 sementara  pemilihan  Presiden  akan  dilaksanakan  pada  9  Juli  2014.    Tidak  mengherankan  para calon  legislatif  sudah  bersiap  untuk  dikenal,  diketahui  dan  nantinya  dipilih  oleh  para konstituennya,  dan  meskipun  periode  untuk  kampanye  secara  resmi  dimulai  11  Januari  2014. Nama  Jokowi  pada  awal  tahun  2013  muncul  sebagai  kandidat  “terbaru”  Pres  iden  RI  2014 mengubah secara dramatis peta politik di Indonesia. Sejak Maret 2013 hingga Januari 2014 nama Joko Widodo selalu menduduki peringkat teratas berbagai survei atau poll yang diselenggarakan, meskipun PDI-Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai pengusung resmi Jokowi sampai awal Februari 2014 tidak pernah secara resmi mengumumkan namanya sebagai bakal calon Presiden mereka pada Pilpres mendatang.
Kata Kunci : komunikasi politik , Pemilihan umum, popularitas

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  secara  langsung ( direct  election )  dan  demokratis  yang pertama  digunakan  di  Indonesia  pada  tahun 2004.  Sebelumnya  sejak  tahun  1971  hingga tahun  1999  pemilihan  umum  menggunakan sistem  perwakian  berimbang  (proporsional) dengan  sistem  stelsel  daftar.  Ini  artinya
besarnya  kekuatan  perwakilan  organisasi politik  (partai  politik)  di  DPR,  DPRD  I  dan DPRD II parallel dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih (masyarakat)
memberikan suara mereka kepada Organisasi  Peserta  Pemilu  (OPP),  dan bukannya  kepada  individu-individu  dari OPP.
Pada  Pemilu  2004  digunakan  sistem proporsional  dengan  Daftar  Calon  Terbuka untuk  DPR  dan  DPRD  sementara  sistem distrik  Berwakil  Banyak  digunakan  untuk memilih  calon  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD).    Itu  artinya,  masyarakat memilih  nama  si  calon  dan  bukannya  OPP nya. Demikian pula, pemilihan Presiden dan Calon  Presiden  dilakukan  dengan  cara pemilihan langsung oleh rakyat, menggantikan  sistem  pemilihan  oleh  MPR pada beberapa periode sebelumnya.
Sistem  pemilihan Presiden pada tahun 2014  ini  didasarkan  pada  UU  Nomor  42 Tahun  2008  Tentang  Pemilihan  Presiden dan  Wakil  Presiden.  Pasal  8  menyatakan bahwa  calon  Presiden  dan  calon  Wakil Presiden  diusulkan  dalam  satu  pasangan oleh  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai Politik. Pasal 9 menyatakan bahwa Pasangan Calon  diusulkan  oleh  Partai  Politik  atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi paling  sedikit  20%  dari  jumlah  kursi  DPR atau  memperoleh  25%  dari  suara  sah nasional  atau  popular  disebut  sebagai presidential threshold dalam pemilu anggota DPR  sebelum  pelaksanaan  Pemilu  Presiden dan  Wakil  Presiden  (UU  No  42  tahun  2008 tentang  pemilihan  presiden  dan  calon  wakil presiden).
Ini  berarti  Pemilihan  Presiden  akan diselenggarakan  sesudah  dilaksanakannya Pemilihan  Legislatif  karena  dari  hasil  dari Pileg  yang  akan  diselenggarakan  pada  9 April  2014  bisa  memetakan  komposisi partai-partai  yang  memperoleh  kursi  di DPR-RI  dan  apakah  sebuah  partai  maupun gabungan  partai  tersebut  memperoleh  hak untuk mengajukan seorang Capres. Pemilihan  Capres  putaran  pertama  akan diselenggarakan pada 9 Juli 2014.
Pilihan  Masyarakat,  Karena  perintah UUD  1945,  maka  pada  pemilihan  presiden tahun  2014  SBY  tidak  boleh  mencalonkan diri  lagi,  berarti  harus  ada  tokoh  baru  yang
tampil untuk memimpin Republik Indonesia 2014-2019.  Tidak  ada  calon  petahana  yang bersaing  dengan  calon  baru  seperti  di  tahun 2004 atau 2009.
Pada  tahun  2012,  Lembaga  Survei Indonesia  (LSI)  melakukan  sejumlah  survei nasional  dan  menemukan  kenyataan  bahwa belum  ada  tokoh  yang  mendapat  dukungan yang  kuat,  yaitu  individu  yang  akan  dipilih secara  spontan  ( top  of  mind )  sebagai presiden RI berikutnya dengan jumlah suara rata-rata  di  atas  10%.  Ada  lima  nama  yang muncul  dalam  penelitian  awal  oleh  LSI, yaitu Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri,  Aburizal  Bakrie,  Jusuf  Kalla dan  Surya  Paloh.  LSI  menemukan  bahwa yang  mencapai  skor  tertinggi  adalah Prabowo,  tetapi  skornya  hanya  sekitar  9  % saja. Keempat nama lain angkanya bervariasi antara 7% hingga sekitar 1% saja (LSI, 2012).
Untuk dapat menemukan sosok calaon pemimpin  yang  paling  ideal,  maka  LSI melakukan wawancara terhadap 223 opinion leader (para  tokoh  pembentuk  opini)  di Indonesia untuk menentukan atau menemukan nama-nama tokoh yang memenuhi  kriteria  menyangkut  kapablitas atau kompetensi, integritas dan akseptabilitas sebagai pemimpin ideal Indonesia  untuk  pilpres  tahun  2014.  Yang dimaksudkan  dengan  kapabiltas  adalah pintar,  berwawasan  luas,  punya  visi  untuk jabatan  yang  diembannya,  bisa  memimpin, tegas, decisive dan berani mengambil risiko. Yang dimaksudkan dengan integritas adalah bermoral,  satu  dalam  kata  dan  perbuatan, bersih  dari  cacat  moral,  etik  dan  hukum. Sementara yang dimaksudkan dengan akseptabilitas adalah mampu merangkul dan berdiri di atas berbagai kelompok kepentingan.
Menurut  jawaban  dari  para opinion leader yang  diwawancarai  oleh  LSI,  dari sekitar  24  tokoh  yang  diajukan,  maka sebanyak  18  orang  dianggap  “lulus”  dalam
uji kualitas personal untuk menjadi presiden tahun  2014  ini.  Ke  24  orang  tokoh  yang diajukan  tersebut  adalah  (sesuai  abjad)  : Aburizal  Bakrie,  Agus  Martowardojo,  Anas Urbaningrum,  Chaerul  Tanjung,  Dahlan Iskan,  Djoko  Suyanto,  Endriartono  Sutarto, Gita  Wiryawan,  Hatta  Rajasa,  Hidayat Nurwahid,  Kristiani  Herawati,  M.  Jusuf Kalla, Mahfud MD, Megawati Soekarnoputri, Muhaimin Iskandar,
Prabowo Subianto, Pramono Edhie Wibowo, Puan  Maharani,  Sri  Mulyani  Indrawati, Sukarwo,  Suryadharma  Ali,  Suryo  Paloh, Sutiyoso  dan  Wiranto.  Sementara  pada  18 nama  yang  “lulus”  itu  tidak  terdapat  nama- nama  Aburizal  Bakrie,  Anas  Urbaningrum, Muhaimin  Iskandar,  Suryadharma  Ali, Sutiyoso dan Wiranto.
Kita  ketahui  ada  beberapa  nama  di atas sampai makalah ini ditulis masih masuk pada peringkat yang patut/pantas diperhitungkan  pada  pemilihan  presiden tahun  2014  mendatang,  meskipun  sebagian besar  nama-nama  di  atas  “rontok”  yang tidak  pernah  disebut-sebut  lagi  dalam sejumlah polling terbaru.
Nama  Joko  Widodo  tidak  ada  dalam daftar LSI karena ketika survei dilakukan, ia masih menjabat sebagai Walikota Solo yang berusaha bertanding untuk menjadi Gubernur  DKI  Jakarta.  Jadi  wajar  ketika hasil  penelitian  mereka  diumumkan  pada November 2012, belum ada namanya dalam “radar” pihak LSI.
Nama Jokowi baru muncul di permukaan  dalam  hasil  survei  oleh  Pusat Data  Bersatu  (PDB)  pada  Januari  2013. Survei  tersebut  dilakukan  antara  3-18 Januari 2013 (berarti sekitar 100 hari Jokowi menjadi  Gubernur  DKI  Jakarta)  terhadap 1200  responden  di  30  provinsi.  Hasil  nya Jokowi  mendapat  21  %  suara  disusul  oleh Prabowo  Subianto  (17%)  dan  Megawati (11,5%).  Menurut  Ketua  PDB  Dr.  Didik Rachbini  mengatakan  dalam  rilis  survei tersebut  tanggal  6  Februari  2013,  “Temuan
yang  cukup  mengejutkan  karena  Jokowi suaranya  paling  tinggi  di  antara  yang  lain, menyalip  nama-nama  seperti  Megawati, Prabowo,  Aburizal  Bakrie  dan  lainnya.” Secara  hampir  bersamaan  nama  Jokowi muncul  juga  pada  survei  awal  tahun  2013 yang  diselenggarakan  oleh  Pol-Tracking Institute  dan  Lembaga  Survei  Nasional (LSN).
Tetapi  hasil  survei  ketiga  lembaga tersebut belum mendapatkan tanggapan dari para  politisi  atau  partai.  Mungkin  ada anggapan  bahwa  hasil  polling  awal  tahun tersebut  merupakan  “hasil  pesanan”  atau merupakan rekayasa oleh lembaga penelitian abal-abal.  Bila  sikap  tersebut  benar,  tentu cukup mengherankan karena hasil pemilihan gubernur  DKI  Jakarta  pada  Oktober  2012 dimana  Jokowi  dan  Ahok  (Basuki  Cahaya Purnama)  secara  mengejutkan  mampu mengalahkan calon gebernur petahana Fauzi Bowo yang bersama calon Wagub Nachrowi Ramli  serta  didukung  oleh  mayoritas  partai (kecuali  PDI-P  dan  Gerindra).  Pada  waktu itu,  “alarm”  telah  berbunyi  karena  Ketua Umum  DPP  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP)  Suryadharma  Ali  mengatakan  bahwa kemenangan Jokowi-Ahok “adalah kekalahan  kualitas  figur  kepemimpinan. Oleh karena itu Pilkada DKI Jakarta menjadi evaluasi besar bagi PPP untuk melihat lebih jauh kondisi-kondisi serupa yang bisa terjadi pada pemilu 2014...”
Sementara  itu  dalam  masalah  yang sama,  Ketua  Badan  Pemenangan  Pemilu Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  Viva  Yoga Mauladi mengatakan bahwa, ”…keberhasilan  Jokowi  melawan  petahana Fauzi  Bowo,  meyakini  pentingnya  figur dalam  pemilihan  calon  anggota  legislatif ataupun figur calon presiden.”
Tetapi  baru  setelah  secara  konsisten nama  Jokowi  muncul  di  berbagai  lembaga survei yang lain yang dilakukan setiap bulan sejak  Maret  2013,  barulah  muncul  berbagai komentar  atau  pendapat  yang  menganggap
hasil  polling  tersebut  tidak  akurat,  tidak benar  atau  terlalu  mengada-ada  dari  pihak yang bersebrangan dengan nama tersebut.
Mengapa  para  politisi  ramai  berdebat dengan  sah  atau  patut  dipercayainya berbagai hasil polling apabila mereka sendiri banyak yang mengatakan bahwa hasil survei atau  polling  “kebanyakan  tidak  benar”  ? Alasan  satu-satunya  adalah  munculnya ketakutan  para  politisi  partai  atas  apa  yang disebut sebagai bandwagon effect . Penelitian Albert  Mehrabian  pada  pemilu  di  Amerika Serikat  tahun  1976  membenarkan  bahwa hasil  poll  yang  tidak  benar  sekalipun  bisa menimbulkan  efek  pada  persaingan  ketat antar-dua  kontestan.  Jadi  hasil  poll  yang berulang kali dilaporkan atau dipublikasikan ke  masyarakat  akan  menimbulkan  „dampak ikutan”  pada  pemilih  serta  menjadi  bola salju  ( snowballing )  yang  sangat  menolong calon  atau  kandidat  yang  dalam  survei tersebut dinyatakan sebagai favorit (Mehrabian,  1998  :  2128  ;  Henninger, 2012).
Sejalan dengan itu, berbagai pernyataan  politik  untuk  menegasi  hasil- hasil  polling  tersebut  muncul  di  berbagai media  dalam  berbagai  format  pula.  Pada awalnya  lonjatan  dukungan  terbesar  kepada Jokowi  bersumber  dari  para  pemilih  yang memang  belum  memiliki  preferensi  sosok presiden  idaman,  dan  setelah  Jokowi melakukan  gebrakannya  sebagai  Gubernur Jakarta,  mereka  yang  masih  “bingung”  itu langsung  terpikat  dengan  sosok  Jokowi (Harian Kompas , 3 Januari 2014). Dukungan tersebut melipatgandakan kepercayaan kepada  Jokowi  pada  survey  yang  dilakukan pada  Juni  2013  oleh  Litbang Kompas . Ketika  Capres  lain  masih  berkutat  pada karakter  pendukung  yang  bersifat  eksklusif, dukungan  terhadap  Jokowi  justru  bersifat inklusif, telah melampaui sekat-sekat demografi,  social-ekonomi,  ataupun  latar belakang politik si pemilih itu sendiri.
Kenaikan  dukungan  terhadap  Jokowi dari  bulan  ke  bulan  mendekati  akhir  tahun 2013 mulai menggerogoti perolehan dukungan  Capres  yang  lain.  Mereka  yang tadinya  sudah  menjatuhkan  pilihan  kepada salah  satu  sosok,  mulai  terpengaruh.  Yang juga menarik untuk  disimak, termasuk  yang dirugikan  oleh  peralihan  kepada  Jokowi adalah para loyalis Megawati Soekarnoputri, Ketua  Umum  PDI-P  dan  partai  dimana Jokowi  juga  bernaung.  Survei  oleh  Litbang Kompas menunjukkan bahwa separuh responden yang sebelumnya mengaku memilih Megawati, kini mengalihkan dukungannya kepada Jokowi. Dan ini alasan mengapa  tingkat  keterpilihan  Megawati selama tiga bulan terakhir tahun 2013 selalu tergerus.
Dalam  proses  politik  di  Indonesia, salah satu hasil paling nyata dari perjuangan reformasi  1998  adalah  pemilihan  umum secara  langsung  pada  tahun  2004,  berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya,
pemilihan  umum  2004  selain  memilih langsung anggota parlemen (DPR/DPRD/DPD), juga dilakukan
pemilihan  langsung  presiden  dan  wakil presiden oleh rakyat sesuai yang diamanahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003. Menyadari bahwa Indonesia
merupakan  negara  demokrasi  baru  dengan sistem  penyiaran  yang  „bebas‟,  penulis melihat  bahwa  tim  kampanye  Joko  Widodo (Jokowi)  melalui  iklan-iklan  politik  yang ditampilkan  di  televisi  meniru  berbagai model  iklan  politik  di  negara-negara  Barat terutama  Amerika.  Berbagai  iklan  kreatif diciptakan, mulai dari yang paling sederhana berupa  pidato  Joko  Widodo  (Jokowi),  iklan testimonial,  dokumentasi  aktivitas,  hingga berupa  mini  sinetron.  Semua  iklan  diakhiri dengan  ajakan  atau  ungkapan  memilih  Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden Republik Indonesia untuk masa pemerintahan yang ke dua 2014-2019.
Salah  satu  iklan  paling  kontroversial dan  menarik  perhatian  publik  adalah  iklan politik  Jokowi  yang  bertemakan  revolusi mental.  Dari  fenomena-fenomena  yang dikemukakan  dalam  iklan  tersebut  muncul dugaan  bahwa  ada  upaya  dari  Jokowi beserta Tim suksesnya dalam hal memperkuat  citra  ( brand  image) Jokowi kepada  khalayak  dengan  cara  massif  di media, khususnya televisi.
Biaya  yang  Meninggi, Dalam  sistem politik di Indonesia yang menganut pemilihan  langsung  ( direct  election ),  maka biaya  yang  harus  ditanggung  sendiri  oleh calon  anggota  legislatif  atau  calon  presiden untuk  dapat  dipilih  oleh  konstituennya semakin  meningkat.  Menurut  Ketua  DPP Partai  Golkar  Hajriyanto  Tohari,  biaya politik  pada  Pemilu  2009  meningkat  tiga kali  disbanding  pada  Pemilu  2004.  “Bisa dibayangkan  berapa  biaya  pemilu  2014 nanti,” ujarnya.
Diperkirakan  bahwa  pada  pemilihan umum  legislatif  (Pileg)  pada  9  April  2014 mendatang,  seorang  calon  anggota  DPR-RI (Caleg)  paling  tidak  harus  menyediakan uang sebesar Rp 1 Miliar. Tetapi politisi lain mengatakan  bahwa  untuk  kursi  di  DPR-RI, seorang  caleg  yang  belum  banyak  dikenal oleh masyarakat bisa-bisa harus menyediakan dana sebesar Rp 6 Miliar.
Sementara  itu  Dr.  Pramono  Anung dalam  penelitiannya  menemjukan  data bahwa biaya yang dikeluarkan seorang caleg pada  Pemilu  2009  lalu  rata-ratanya  antara Rp  1,5  Miliar  hingga  Rp  2  Miliar. Berdasarkan penelitiannya variasi dari biaya politik para caleg  yang lolos ke DPR antara lain;  caleg  yang  kebetulan  jadi  pengurus partai  atau  aktivis,  biayanya  antara  Rp  500 juta hingga Rp1,2 Miliar, caleg dengan latar belakang  eks  anggota  TNI/Polri  atau birokrat  antara  Rp800  juta  hingga  Rp2 Miliar,  dan  caleg  yang  adalah  pengusaha mengeluarkan  antara  Rp  1,2  Miliar  hingga Rp  6  Miliar.  Tidak  dijelaskan  mengapa
caleg  mantan  anggota  TNI  atau  mantan birokrat tingkat pengeluarannya lebih rendah, Yang pengeluarannya paling ”kecil” menurut  penelitian  Pramono  Anung  adalah selebitas atau public figure yang mengeluarkan antara Rp 200 juta hingga Rp 800  juta  (Anung,  2013).  Ini  sejalan  dengan pendapat Hajriyanto yang mengatakan bawa biaya  kampanye  sangat  bergantung  pada modal sosial ( social capital ) yang dimiliki si calon.  Jika  caleg  tidak  memiliki  modal sosial,  sudah  pasti  akan  menghabiskan modal  besar.  “Makin  tidak  terkenal,  maka makin  membutuhkan  modal  finansial,” ujarnya.  Menurut  dia,  dana  kampanye  yang paling  banyak  digunakan  adalah  untuk pertemuan  dengan  konstituen  ( Detik.com , 2013; Carsey, 2011).
Caleg  yang  baru  pertama  kali  ikut dalam  pemilu  2014  Aryo  Djojohadikusumo dari  Partai  Gerindra  mengakui  bahwa  biaya yang  harus  dikeluarkannya  sebagai  “orang baru”  cukup  besar  (Harian Kompas ,  1 Februari  2014).  “Di  Dapil  saya  ada  sekitar 2,8  juta  orang  pemilih.  Ada  150  orang anggota tim kampanye inti yang sudah digaji sejak April 2013 lalu. Total  gaji mereka Rp 100  juta  setiap  bulan,”  katanya.  Si  caleg tersebut juga harus rajin melakukan sosialisasi  di  sekitar  1000  Rukun  Warga (RW).  Pada  setiap  kunjungan  ke  RW dikeluarkan  anggaran  Rp  500  ribu  untuk logistiknya.  Selain  itu,  ia  harus  mencetak 210.000  kaos,  mencetak  210  ribu  kartu nama, 210 ribu stiket dan 210 ribu selebaran mengenai  visi dan misinya. Angka 210 ribu adalah jumlah suara minimum yang dibutuhkannya  di  Dapilnya  agar  terpilih menjadi anggota DPR-RI.
Total biaya yang dianggarkan mencapai  Rp  6  Miliar,  karena  ia  masih menyediakan  delapan  unit  ambulan  gratis bagi konstituennnya yang tentu saja dipenuhi  oleh  gambarnya.  Biaya  operasi  ke delapan  ambulan  itu  Rp  5  juta  setiap  hari,
belum  masuk  harga  ambulan  Rp  135  juta setiap mobilnya.
Pendapat  lain  mengatakan  bahwa seorang  calon  presiden  membutuhkan  dana hingga  Rp  3  Triliun  untuk  dapat  mengikuti pemilihan  presiden  tahun  2014  ini.  Ini diungkapkan  oleh  Ketua  Balitbang  Partai Golkar Indra J. Piliang. Biaya tersebut untuk perjalanan  sosialisasi  dan  komunikasi, relawan,  logistik  partai,  pertemuan  tatap- mata  dengan  ormas,  survei  dan  iklan  di media lokal ( Kompas, 26 Januari 2014). Anggota  DPR-RI  Bambang  Soesatyo membenarkan bahwa biaya untuk melakukan  pertemuan  atau  tatap  mata dengan  konstituen  cukup  banyak  menguras dana.  Komponen  biaya  yang  besar  adalah untuk:  akomodasi  ke  daerah  pemilihannya (Dapil),  yang  terdiri  dari  transportasi, penginapan  dan  makan.  Seorang  caleg semenjak  dimulainya  persaingan  di  tingkat internal  partai  hingga  penyusunan  Daftar Calon  Sementara  (DCS),  si  caleg  harus minimal  dua  kali  dalam  satu  bulan mengunjungi  dan  bertatap  muka  dengan konstituennya,  Antara  Januari  2014  hingga hari  pemilihan  9  April  2014,  si  caleg  harus lebih intensif berada di Dapilnya, bahkan 2- 3  bulan  terakhir  ia  harus  terus-menerus berada di sana untuk memelihara momentum  politik  yang  sudah  diraihnya ( Kompas.com , 24 Januari 2014).
Komponen  kedua  yang  besar  adalah biaya  kampanye  itu  sendiri,  mulai  dari pembuatan kaos,  spanduk, kalender, umbul- umbul,  baliho,  alat-alat  peraga  dari  kartu nama hingga mensponsori berbagai aktivitas seperti  kesenian  hingga  lomba  olah  raga  di Dapilnya.
Komponen  ketiga  adalah  bantuan sosial  (bansos),  mulai  dari  biaya  perbaikan mesjid,  gereja  atau  perbaikan  jalan  desa  di Dapil  dimana  si  caleg  akan  bertaruh. Termasuk  diantaranya  adalah  pengumpulan pendukungnya  secara  intensif  pada  putaran terakhir masa kampanye. Ini harus dilakukan
agar  mereka  masih  mempunyai  ikatan memori dengan si caleg.
Sebelum  DPR  dan  KPU  mulai membicarakan  pengambilaihan  biaya  saksi di  TPS  dengan  dana  dari  pemerintah,  maka seorang caleg sudah harus menghitung biaya saksi yang berkisar antara Rp 50 ribu hingga Rp100 ribu setiap orang di setiap TPS.Padahal  umumnya  di  setiap  Dapil terdapat  5.000  hingga  10.000  TPS.  Kalau tidak  diberi  honor,  maka  mereka  tidak  mau menjalankan  tugas  sebagai  saksi  di  TPS tersebut,  dan  ini  bisa  berakibat  fatal  karena kemungkinan ditenggarai terjadi kecurangan dalam penghitungan suara.
Apabila  biaya  untuk  menjadi  anggota parlemen  (DPR-RI,  DPRD  I  dan  DPRD  II) menjadi begitu mahal sekarang ini, berapakah  biaya  yang  harus  dikeluarkan oleh  seorang  calon  presiden  (Capres)  untuk Pemilihan  Umum  tahun  2014  ini?  Menurut berita,  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh seorang  Capres  minimal  adalah  Rp  7 Triliun,  tetapi  tidak  dirinci  komponen- komponen  apa  saja  yang  membuat  biaya tersebut begitu mahal.
Menurut  pengamat  politik  dari  Charta Pilitika,  Arya  Fernandes  pada  suatu  acara diskusi  mengatakan  bahwa  biaya  kampanye Capres  menjadi  mahal  karena  setidaknya ada  lima  faktor. Pertama, akibat  perubahan model  kampanye  di  tahun  2014,  dimana sebagai konsekuensinya pihak yang mempunyai  dukungan  dana  yang  besar mendapat  kesempatan  yang  lebih  besar.  Ini kemudian mengapa sekarang banyak pengusaha  masuk  ke  dunia  politik  dan langsung  menduduki  posisi  kunci  di  partai dan  malahan  langsung  menjadi  Capres  atau Cawapres ( Okezone.com , 25 Januari 2014). Kedua , pada tingkatan teknikal, terjadi pergeseran  antara  perencanaan  kampanye yang  sporadic  (hanya  menjelang  Pemilu) menjadi kampanye berkelanjutan ( sustainable campaign ). Pada model sproradis,  hasilnya  hanya  sesaat,  sementara
model  terbaru  hasilnya  lebih  jelas.  Contoh yang  jelas  adalah  yang  dilakukan  sejak terpilih  menjadi  Presiden  tahun  2004  dan berkelanjutan hingga pilpres tahun 2009.
Ketiga, masuknya kalangan professional,  para  konsultan  politik  yang mau  tidak  mau  mempengaruhi  model kampanye  seorang  Capres.  Tentu  saja  ini bukan tanpa biaya yang besar.
Keempat, media  televisi  menjadi medium  yang  paling  efektif  mempengaruhi publik,  meskipun  media  sosial  ( social media )  atau  media  baru  ( new  media )  kini tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja  perannya dalam  menyentuh  pemilih  muda  dan/atau pemilih pemula terutama pada tahun 2014.
Kelima, terjadinya  pergeseran  dimana kampanye politik menjadi semakin personal, sementara  sejalan  dengan  itu,  institusi politik  (parpol)  menjadi  semakin  lemah perannya  dalam  mempengaruhi  pilihan masyarakat.  Ini  menurutnya  membutuhkan orang-orang  yang  melakukan personal branding terhadap dirinya.
Dari contoh yang dikemukakan Fernandes  di  atas,  maka  bisa  dikatakan bahwa yang terjadi di Indonesia adalah self- interest  axiom (aksioma  kepentingan  diri- sendiri)  dimana  partai  tak  lagi  mampu mengikat  para  pemilihnya  dalam  program partai  karena  surut  atau  menghilangnya ideologi  partai.  Akibatnya  partai  beperilaku tidak  stabil  dan  cenderung  ambigu.  artai dengan geneologi partai Islam menggandeng wacana  pluralism,  sementara  partai  sekuler mendekati  ceruk  umat  Islam  (Arya  Budi, Koran Tempo 27 Januari 2014).
Sistem  pemilihan  Presiden  secara langsung oleh masyarakat adalah awal  yang cerah  bagi  peran  televisi  sebagai  media paling  efektif  memperkenalkan  diri,  dan media iklan yang dianggap juga paling tepat, jauh lebih tepat dibanding beriklan di media cetak.  Penetrasi  siaran  televisi  di  Indonesia yang  mencakup  lebih  dari  90  persen
wilayahnya,  adalah  alasan  paling  utama (Sumarkidjo, 2010).
Seperti  dikemukakan  oleh  banyak pihak, antara  lain juga Denny JA, pertama , demokrasi  meletakkan  kekuasaan  di  tangan rakyat,  bukan  pada  segelintir  elitis.  Oleh karena  itu,  untuk  mendapatkan  kekuasaan setiap  politisi  harus  menemui  rakyat. Semakin banyak rakyat yang harus dijangkau  dan  diyakinkan,  akan  semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan. Kedua , media televisi sudah berkembang sedemikian  rupa  dan  menjangkau  hampir setiap  rumah  tangga  warga  negara.  Dengan demikian,  iklan  politik  di  televisi  menjadi sangat efektif sebagai cara untuk menjangkau  rakyat  pemilih.  Bagi  para pengelola  televisi,  iklan-iklan  politik  para kandidat  itu  kemudian  diperlakukan  sama dengan  iklan-iklan  komersial. Ketiga ,  di dalam  demokrasi  hanya  model  persuasif, dan bukan model initmidasi serta pemaksaan kehendak,  yang  diperbolehkan  dilakukan (Danial, 2009 : 3).
Menjelang  Pemilu  2004  sejumlah intelektual  Indonesia  (termasuk  yang  baru pulang  dari  Amerika)  terjun  ke  politik. Mereka  menjadi  bagian  dari  tim  sukses sejumlah  politisi  atau  bertindak  atas  nama partai  tertentu.  Istilah  konsultan  merketing politik  menjadi  kata  yang  umum  dikenal. Tetapi  tidak  itu  saja,  di  tengah  arus globalalisasi  bermacam  produk  dan  gaya hidup;  kampanye  politik  juga  masuk  dalam arus  globalisasi  (baca:    gaya  Amerika)  itu. Ini yang menurut Prof. Dr. Dedy N. Hidayat (2004)  adalah  awal  dari  tumbuhnya  industri kampanye  sebagai  konsekuensi  dari the third  wave  of  democratization ,  gelombang ketiga dari proses demokratisasi.
Menurutnya,  ada  tiga  kecenderungan global  yang  masuk  ke  dunia  politik Indonesia.  Kecenderungan  global pertama, peran  televisi  dalam  kampanye  kian meningkat  dan  aktivitas  berkampanye  kian banyak  direkayasa  dan  dikemas  agar  sesuai
format televisi sejalan dengan itu porsi dana kampanye untuk iklan politik di televisi pun juga terus meningkat.
Kecenderungan  global kedua, kian meningkatnya keterlibatan electioneer profesional dari liuar partai dan itu semakin menggeser  peran  para  “amatir”  dari kalangan kader partai sendiri.
Kecenderungan  global ketiga, kian terfokusnya kampanye pada individu kandidat  atau  tokoh  wakil  partai  dan  bukan partainya sendiri.   Hal  ini,  menurut  Hidayat (mengutip  penelitian  Anthony  Mughan  dan Richard  Gunther,  2000)  membuat  pemilu seolah  (jadi)  kontes  antarindividu,  dan bukan  lagi  kontes  antarpartai.  Pendapat serupa  juga  dikatakan  oleh  penelitian (Diamond  dan  Bates,  1992  :  370)  yang mengatakan  bahwa  setelah  iklan  televisi merajai  kampanye  politik  di  Amerika Serikat  adalah  petanda the  dead  of  the Pa r ties (akhir  dari  partai  politik).  Ujarnya, pada  akhirnya  nama  si  tokoh  itu  lebih penting dari pada partai yang mengusungnya. Lembaga penyedia “jasa demokratisasi”  maupun  donatur  asing  dari Amerika Serikat
seperti National Endowment  for  Democracy  (NED),  Soros Foundation  dan  International  Republican Institute  (IRI)    berperan  besar  dalam  proses “Amerikanisasi”  kampanye  pemilu  yang mengarah  pada  industri  dan  membutuhkan dana  yang  cukup  besar.  Lembaga-lembaga tersebut  mendatangkan  secara  gratis  para konsultan untuk membantu partai tertentu di Indonesia.  Mereka  memberikan  pelatihan teknik,  taktik  dan  strategi  pemenangan pemilu. Pada sisi yang lain, mereka memberi contoh bentuk dan format iklan-iklan politik sampai  menyiapkan  bagaimana  si  kontestan berhadapan  dengan  media,  terutama  media televisi.
Iklan  di  televisi  mempunyai  ideologi yang  khas  (Bungin,  2011:  82)  yaitu  yang paling  utama  adalah  iklan  selalu  berpikir
tentang  pasar.  Pemikiran  tentang  pasar mengharuskan iklan selalu memiliki kemampuan  menjual.  Iklan  (televisi)  selalu mampu  mereproduksi  pasar  menjadi  ruang yang  luas  untuk  menjual  barang-barang yang dipromosikan. Dan iklan politik serupa iklan  komersial  da  hanya  berbeda  pada “produk”  yang  di  jual  yaitu  mengarahkan pemirsa bukan untuk membeli barang tetapi memilih seorang kandidat pada saat pencoblosan.
Kampanye  Pemilu  DPR  dan  terutama sejak  Pemilu  Presiden  2004  mau  tidak  mau sudah mengambil “gaya” Amerika. Akhmad Danial (2009: 13; Martin, 2008) mengatakan bahwa  praktik-praktik  komunikasi  politik kampanye  di  negara-negara  non-Amerika dilihatnya  menjadi  semakin  sama  ( similiar) dengan praktik-praktik komunikasi politik di Amerika  Serikat,  misalnya  dengan  adopsi terhadap  orientasi  perencanaan  komunikasi politik  pada  cara-cara political  marketing atau  adopsi  bentuk  liputan  politik  di Amerika  dan  penggunaan  nilai-nilai  berita mereka.  “Amerikanisasi”  kampanye  politik sering  dituduh  penyebab  lahirnya high-cost democracy ,  demokrasi  yang  berbiaya  tinggi yang  tentu  saja  hanya  bisa  ditanggung ongkosnya  oleh  kandidat/partai  yang  punya dukungan logistik dan keuangan yang besar. Dampak  lain  pada  proses  ini  adalah berlipatnya biaya kampanye pada pemilihan kepala-kepala daerah dan akhirnya menyebabkan  begitu  mereka  menang,  masa pemerintahan  sebagai  gubernur/bupati  atau walikota  digunakan  untuk  membayar  utang atau pinjaman dana kampanye.
Sampai-sampai Ketua
Persatuan
Perusahaan  Periklanan  Indonesia  (PPPI) RTS  Masli  mengatakan  ( Kompas.com ,  25 Maret 2008) bahwa partai-partai yang paling banyak  beriklan  (di  media  massa)  pada pemilu  2004  mendapat  suara  terbanyak dalam  pemilihan  anggota  legislatif.  Golkar, PDI-P,  PKB,  Partai  Demokrat,  PAN  dan
PKS  adalah  yang  paling  banyak  memasang iklan di televisi pada Pemilu 2004.
Setelah  berlangsung  Pemilu  bagi calon-calon  anggota  DPR-RI,  DPRD-I  dan DPRD-II;  maka  kampanye  pemasangan iklan  di  televisi  mulai  giat  kembali  dengan berfokus  pada  pemilihan  langsung  Presiden dan Wakil Presiden.
Tidaklah  mengherankan  bila  stasiun- stasiun  televisi menikmati  panen  iklan  yang luar biasa dari kelima pasangan tersebut. UU Pemilu  Presiden  tidak  memberikan  batasan yang  jelas  mengenai  iklan-iklan  kampanye di  atas,  karena  itu  Asosiasi  Televisi  Swasta Indonesia (ATVSI) juga kemudian mengeluarkan pedoman umum Siaran Kampanye  Pemilu  2004  berdasarkan  atas peraturan dari KPU. Pedoman tersebut tidak banyak  membatasi  masuknya  iklan-iklan partai  politik,  dan  kalaupun  ada,  sangat umum.  Dalam  pedoman  tersebut  dikatakan bahwa stasiun televisi swasta tidak membolehkan  adanya blocking  time atau blocking  segment .  Satu spot iklan  yang tarifnya  diberlakukan  sama  dengan  tarif iklan  komersial  panjang  antara  15  detik sampai 60 detik. Sedangkan intensitas iklan- iklan politik itu tidak dibatasi sama sekali.
Perang iklan menjelang Pemilu Presiden  2004  memang  berbeda  dengan tahun  1999.  Pertama  karena  intensitasnya berlipat kali dibanding lima tahun sebelumnya,  dan  seperti  diungkapkan  di atas,  iklan-iklan  lebih  fokus  pada  tampilan para  Capres  dan  Cawapres  yang  untuk pertama  kalinya  akan  langsung  dipilih  oleh rakyat.
Ini  terlihat  ketika  pada  9  September 2004, ledakan dasyat bom bunuh diri  terjadi di depan kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta.  Gedung  Kedubes  yang  memang dirancang  teliti  sebagai  gedung  antibom tidak  mengalami kerusakan  dan  staf diplomatik  tidak  satu  pun  menderita  cidera; tetapi  sebaliknya  9  orang  Indonesia  yang melintas  di  kawasan  Jalan  HR  Rasuna  Said
tewas dan puluhan warga lainnya luka-luka. Tim  kampanye  pasangan  Susilo  Bambang Yudhoyono  –  Jusuf  Kalla  secara  cerdik menghindar mempergunakan isu bom tersebut sebagai materi penyerangan terhadap pesaing ( negative/black campaign ). Menyerahkan  urusan  iklan  kepada  Hotline Advertising,  mereka  mencoba  menarik simpati justru dengan menggambarkan masa depan yang lebih cerah dihadapan masyarakat.  Dengan  cerdas  biro  iklan tersebut  “menjual”  profil  SBY  yang  tinggi, santun  dan  cerdas  sebagai  pemimpin  masa depan.
Secara  tepat  menurut  Saiful  Mujani ( Tempo ,  2004)  mendeskripsikan,  “...citra personalitas
tampaknya paling
menentukan...media massa, terutama televisi,  sangat  besar  sumbangannya  bagi pembentukan citra personalitas ini. Kuatnya pengaruh  faktor  psikologis  dan  kalkulasi rasional  ini  menunjukkan  telah  terjadinya arah baru perilaku politik masyarakat kita...”
Pemilu  Presiden  tahun  2004  menurut Denny  JA  sangat  penting  karena  dicatat sebagai  Pemilu  pertama  yang  mampu mempertemukan dunia politik dengan dunia pemasaran,  dimana  iklan  dan  media  massa, khususnya televisi, menjadi semacam mesin politik  baru  menggantikan  mesin  politik lama,  yaitu  partai  politik.  Tetapi  pada praktiknya, para konsultan marketing politik tersebut  belum  sepenuhnya  “membenahi” kampanye  politik  para  kandidat.  Mereka justru  banyak  berkiprah  di  stasiun-stasiun televisi menunjukkan kemampuannya memprediksi  hasil  akhir  pemilu  (hitung cepat  atau quick  count )  sebelum hasil resmi diumumkan ( Cakram Komunikasi , November 2004). Pada Pemilu 2009, cengkraman industri  konsultan  politik  sudah  sangat terasa.  Partai  Demokrat  dan  Presiden  SBY melakukan  kontrak  dengan  perusahaan konsultan  politik  Fox  Indonesia  yang dipimpin  oleh  Choel  Malarangeng.  Ia
merancang suatu kampanye yang menyeluruh,  dari  “A”  sampai  “”Z”;  mulai dari seragam yang digunakan Capres hingga umbul-umbul  yang  dipasang  di  setiap  sudut kota di seluruh Indonesia. Prabowo Subianto yang  juga  menyewa  sebuah  perusahaan konsultan  asing  yang  sukses  dengan brand interaction yang  mengangkat  partainya secara  cukup  signifikan  pada  pemilu legislatif (Sumarkidjo, 2010).
Pada  Pemilu  tahun  2009  lalu,  Partai Gerindra  menghabiskan  dana  sebesar  Rp 308,81  Miliar  hanya  untuk  kampanye pemilu  legislatif.  Angka  ini  masih  lebih tinggi  di  atas  Partai  Demokrat  yang menghabiskan Rp 235,17 Miliar untuk biaya kampanye mereka. Golkar menduduki posisi ketiga  dalam  pengeluaran  yaitu  sebesar Rp145,58  Miliar.  Sementara  itu  PDI-P termasuk kelompok menengah dengan biaya kampanye sekitar Rp 38,94  Miliar (Majalah Kontan , 2011).
Khusus  mengenai  iklan  di  televisi, menurut  catatan  yang  dihimpun  oleh  AGB Nielsen  Media  Research,  Partai  Demokrat adalah  yang  paling  banyak  berkampanye  di televisi (Rp 51 Miliar) disusul dengan Partai Golkar  (Rp  48  Miliar),  Gerindra  (Rp  45 Miliar),  PKS  (Rp18  Miliar)  dan  PDI-P (Rp10 Miliar) (Safitri : 2009).
Sementara  itu  survei  yang  dilakukan Mujani  menyebutkan  bahwa  iklan-iklan Partai  Demokrat  di  televisi  adalah  yang paling  banyak  disukai  oleh  masyarakat (34%),  disusul  dengan  iklan-iklan  Partai Gerindra  (25%)  dan  kemudian  iklan-iklan Golkar  (11%).  Ini  menunjukkan  bahwa ketiga partai di atas mampu merancang iklan yang  baik  yang  mampumenarik  perhatian masyarakat.  Tetapi  harus  diingat  bahwa perhatian  masyarakat  ( brand  interaction )  di atas baru pada ada pada tingkatan dibangunnya awareness .    Masih  ada beberapa  tahapan  lagi  yang  harus  dilalui sebelum bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih yaitu consideration
(mempertimbangkan), engagement (mulai terikat)  dan  terakhir  pada  tahapan  memilih atau purchase . Pada Pilpres, tema-tema yang diangkat SBY (terutama mengenai komitmen  memberantas  korupsi)  mampu menerobos  hingga  tingkatan  meyakinkan pemilih,  sementara  Prabowo  berhenti  pada tingkat consideration . Bahwa pada pelaksanaan pemerintahannya antara 2009 – 2014  tema  yang  mampu  menyentuh  pilihan masyarakat  itu kemudian menjadi back fire , itu masalah yang lain lagi.
Bahwa  iklan  Demokrat  dan  Gerindra paling  disenangi  oleh  masyarakat  itu  lebih disebabkan oleh kuatnya figur yang ditonjolkan.  SBY  dan  Prabowo  Subianto mampu  dimunculkan  dalam  iklan  berdurasi pendek  (30  detik)  secara  tepat,  dan menggambarkan  nilai  kepemimpinan  yang kuat  serta  meyakinkan.  Kedua  orang purnawirawan  TNI  tersebut  layak  jual  dan menimbulkan  simpati  kepada  partai  yang diusung  mereka  masing-masing.  Meskipun Wiranto  adalah  seorang  purnawirawan Jenderal  juga,  tetapi key  messages nya dalam  iklan  televisi    kurang  kuat  untuk diingat oleh masyarakat.
Pada  sisi  yang  lain  yang  bersifat negatif,  harus  diingat  bahwa  ruang  publik ( public  sphere )  mempunyai  peran  yang sangat  penting  dalam  proses  demokrasi modern.  Selayaknya  ruang  publik  dimana pun  tidak  boleh  terikat  oleh  kekuatan  pasar (dominasi  oleh  iklan)  atau  oleh  kekuatan politik ( power ) karena semua pihak memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  serupa, baik  itu  adalah  kelompok  elite  maupun masyarakat kebanyakan. Apabila meminjam pendekatan  yang  dilakukan  oleh  pakar sosiologi Jurgen Habermas (1991) iklan atau kampanye  politik  yang  hanya  menjual “kehebatan”  di  politikus  atau  partai  secara langsung  telah  meminggirkan  hak  publik. Dengan  kata  lain,  ruang  publik  tadi  telah direbut  atau  dikuasai  oleh  para  pelaku politik  berkat  pengaruh  dan  kekuatan  uang.
Meskipun  masyarakat  menikmati  siaran- siaran  televisi  secara  gratis  melalui  stasiun televisi  yang  bersifat free-to-air ,  tetapi bukanlah  berarti  pengelola  mempunyai  hak tanpa  batas  untuk  menyiarkan  iklan  politik semau-maunya. Publik secara natural berharap  mendapatkan  lebih  dari  pada sekedar  nama-nama  partai,  simbol-simbol dan  wajah  politikus  yang  kuat  menonjolkan citra ( good image ) semata.
Pasangan SBY – Budiono
memenangkan  pemilu  Presiden  2009  hanya dalam  satu  putaran  saja,  memperoleh  lebih dari  60  persen  suara  (73,8  juta  suara)  dan parallel dengan kemenangan Partai Demokrat dalam Pileg yang diselenggarakan beberapa bulan sebelumnya mendapat 20,85%  kursi  di  DPR-RI  (ekuivalen  dengan 150  kursi).  SBY  kedua  kalinya  mampu mengalahkan pesaingnya pada pilpres tahun 2004  (Megawati  Soekarnoputri)  yang  pada waktu  itu  berlangsung  hingga  dua  putaran. Pada pilpres 2009, Megawati yang berpasangan  dengan  Prabowo  Subianto hanya memperoleh 26,79 % suara atau 32,5 juta.
Para  pengamat  dan  pakar  mengatakan bahwa  kemenangan  SBY  –  Budiono  lebih disebabkan oleh afeksi yang sangat kuat dari ketokohan  SBY  kepada  para  pemilih    yang sebelumnya juga mampu mengangkat pilihan  masyarakat  pada  Pileg  sehingga Partai  Demokrat  memperoleh  20,85%  suara dibanding hanya 7 % pada Pileg tahun 2004 (Mujani, 2012 : 431).
Ditambah  dengan  strategi  kampanye yang jitu  dan kesediaan  dana untuk  iklan di media  massa  yang  praktis  tidak  ada batasnya,  maka  lengkaplah  kemenangan SBY  pada  Pemilu  2009  itu  sebagai kemenangan  “sempurna”  dari  sebuah political marketing modern.
Afeksi  Terhadap  Jokowi, Bila  pada pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta  tahun 2012,  Joko  Widodo  membawa  era  baru dalam marketing politik  bahwa  calon  yang
marketable akan  membawa  pengaruh  yang besar  terhadap  publik,  dan  atribut  apa  saja yang  digunakannya  akan  diburu  dan dikonsumsi  oleh  publik  maka  pada  tahun 2014 ini Jokowi lah yang menjadi icon yang digunakan  oleh  para  calon  legislatif  dan malahan  partai  (dalam  hal  ini  PDI Perjuangan)  untuk  meraih  voters  sebanyak mungkin. Tidak mengherankan  caleg PDI-P Charles  Honoris  mengatakan  bahwa,  “Kita dapat  rezeki  punya  Jokowi.  Dengan  pola blusukan  (Jokowi),  saya  punya  kader  yang dicintai  oleh  masyarakat  Jakarta.”  Afeksi terhadap  Jokowi  semakin  kuat  (Fachrudin, 2012 : 104).
Boleh  dikatakan  bahwa Jokowi  Effect adalah  pengulangan  dalam  kemasan  yang berbeda  dari  cerita  sukses  Capres  Susilo Bambang  Yudhoyono  pada  Pemilu  tahun 2004. Kita ketahui kasus terjadinya keterangan pers dari suami Presiden RI yaitu alm. Taufik Kiemas (TK) yang mengomentari    tindakan  Susilo  Bambang Yudhoyono untuk mengajukan surat pengunduran  diri  dari  jabatannya  sebagai Menko  Polkam.  Ucapannya,  “Jenderal koq kayak  anak  kecil...”  sebagai  titik  penting meningkatnya
popularitas
SBY
(Sumarkidjo, 2010: 4). Para pakar menyebut bahwa  pernyataan  TK  tersebut  membuat citra SBY sebagai orang yang di zolimi oleh kekuasaan dan meningkatkan simpati masyarakat  kepadanya.  Ini  tidak  mungkin terjadi  bila  ucapan  TK  hanya  ada  di  surat kabar  dan  tidak  dikutip  oleh  televisi  dalam bentuk sound  bite  ( rekaman  ucapan ) .  Efek dramatis  dan  daya  jangkau  yang  amat  luas dengan  cepat  masuk  dalam mind-set masyarakat  di  seluruh  Indonesia  dan  ini sepenuhnya bukan rekayasa.
Contoh  kedua  yang  kemudian  juga memberi  keuntungan  “tak  sengaja”  kepada SBY  –  Kalla  adalah  kasus  seorang  pejabat Polri  di  wilayah  Purwokerto.  Pejabat berpangkat  Kombespol  itu  berceramah kepada  para  ibu  dan  isteri  di  lingkungan
kepolisian. Kebetulan ceramahnya itu direkam  secara  penuh  oleh  staf  kepolisian. Ternyata  ceramah  sang  pejabat  kepolisian itu  mirip  kampanye  dan  membela  dan menyanjung  Megawati  dan  sebaliknya meremehkan  SBY  yang  dikatakan  sebagai, “...orangnya  ganteng,  tinggi  besar  dan  jadi favorit  para  ibu”,  Meskipun  ia  tidak menyebut  satu  nama  sekalipun,  tetapi “kampanye  hitam”  tersebut  tersebar  luas  di televisi swasta selama berhari-hari. Tindakannya  mendapat  kecaman  luas  dari berbagai  pihak  karena  aparatur  negara  tidak boleh ikut terjun dalam kampanye politik.
Sayangnya  beberapa  politisi  yang kebetulan  bukan  pendukung  atau  tidak bersimpati  kepada  Jokowi  tidak  belajar  dari sejarah  di  atas.  Baru-baru  ini  ada  ucapan politisi “A” yang dikutip televisi mengatakan,  “Tukang  mebel  mau  jadi Presiden”  atau  politisi  “B”  yang  di  depan televisi nasional berpendapat bahwa, “Blusukan ternyata tidak bisa menyelesaikan banjir  dan  hanya  pencitraan  belaka,”  akan tidak  menyurutkan  simpati  masyarakat kepada  Jokowi  dan  justru  akan back-fire kepada  partai  kedua  orang  politisi  tersebut yang  kebetulan  dalam  berbagai  polling justru sedang merosot tajam.
Di  Indonesia  dimana  pakar  sepakat bahwa  pelembagaan  partai  belum  tertata secara  baik,  tokoh  memiliki  kemungkinan untuk  menjadi  magnet  daya  tarik  massa pemilih  partai  dan  bahkan  pembentuk identitas partai (Mujani, 2012 : 425). Ketika seseorang  tokoh  membentuk  partai  atau menjadi tokoh utama di partai tersebut maka daya  tarik  massa  terhadap  partai  tersebut kemungkinan ditentukan oleh seberapa besar daya  tarik  tokoh  partai  bersangkutan  bagi pemilih. Oleh karena itu tokoh kemungkinan besar  memiliki pengaruh yang  lebih menentukan terhadap perilaku memilih,  dan bahkan terhadap identitas partai.
Dalam kasus SBY dan Partai Demokrat  hal  itu  terbukti  dalam  perolehan
suara  Pileg  tahun  2004  dan  2009  dan  dana kampanye  terbesar  difokuskan  pada  nama SBY  yang  otomatis  mengdongkrak  nama partai. Pada Pemilu 2014 mendatang, hal ini juga  dirasakan  meskipun  karena  PDI-P belum  mengumumkan  nama  Capresnya, kebenaran  tesis  ini  masih  harus  ditunggu. Tetapi berbagai survei sepanjang tahun 2013 menunjukkan  kenaikan  popularitas  dan elektabilitas PDI-P yang signifikan dibanding partai-partai yang lain. Bandwagon  effect identik  dengan low-cost campaign baik  untuk  para  caleg  PDI-P bahkan untuk Jokowi sendiri.
,  tetapi  berbagai  cara  dilakukan  untuk “mencuri  start”    sejak  akhir  tahun  2013 untuk lebih cepat dikenal masyarakat. Mirip juga  adalah  perilaku  para  politisi  yang mempunyai  keinginan  dan  cita-cita  untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Undang-undang menyebutkan pemilihan presiden diselenggarakan setelah selesainya
pemilihan anggota DPR dan juga mensyaratkan  bahwa  calon  presiden  dapat dicalonkan  oleh  partai  atau  gabungan  partai yang memperoleh 20% presidential threshold .  Meskipun  demikian  “curi  start” dilakukan  sebagai  strategi  partai  atau  tokoh untuk  lebih  memperkenalkan  siapa  yang akan  diajukan  sebagai  bakal  calon  Presiden mendatang, tanpa menunggu hasil perolehan partai  mereka  pada  pemilihan  umum anggota legislatif.
Sampai  akhir  tahun  2012  lalu,  nama Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah muncul dalam “radar” pengamat politik, para politisi atau lembaga survei politik. Lembaga Survei Indonesia  (LSI)  dalam  sebuah  presentasi pada  bulan  November  2012  mengumumkan 24  nama-nama  tokoh  atau  orang  terkenal yang  dinilai  berpotensial  untuk  menjadi Presiden  RI  tahun  2014.  Nama-nama tersebut  mulai  dari  Aburizal  Bakrie  hingga Wiranto  digadang-gadang  memenuhi  semua persyaratan untuk jadi Presiden. Tetapi tidak
ada  nama  Jokowi,  Walikota  Surakarta  yang pada  waktu  itu  baru  saja  memenangkan pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta  melawan calon petahana Fauzi Bowo.
Ini yang disebut sebagai Jokowi Effect. Mempunyai  lima  ciri, pertama, munculnya nama  mantan  Walikota  Solo  yang  baru  tiga bulan  menjabat  sebagai  Gubernur  DKI Jakarta  ke  bursa  calon  Presiden  tahun  2014 dalam  polling. Kedua ,  adanya bandwagon effect setelah nama Jokowi muncul di survey di media sosial dan kemudian disebarluaskan  secara  sadar  melalui  media massa  konvensional  seperti  surat  kabar  dan televisi.
Joko  Widodo  atau  lebih  dikenal Jokowi  adalah  sosok  yang  menunjukkan prestasi  kerjanya  ketika  menjabat  jadi walikota Solo dan sampai menjadi Gubernur DKI,  Jokowi  terus  memberikan  perubahan- perubahan dengan hasil kerja dan prestasinya.  Dengan  prestasinya  itu  Jokowi mampu menunjukkan bahwa seorang pemimpin  itu  harus  mengabdi  dan  bekerja untuk  melayani  rakyatnya.  Dan  inilah  yang tak dimiliki oleh capres yang lain.
Ketiga ,  kemunculan  nama  Jokowi dengan  popularitas  maupun  elektabilitas tertinggi  secara  konsisten  pada  berbagai survei sepanjang tahun 2013 telah mengubah kalkulasi politik nasional mengenai  landscape  persaingan  Capres 2014. Keempat ,
karena namanya
popularitasnya begitu merata di masyarakat, maka  parpol  yang  mengusungnya  maupun calon  legislator  dari  parpol  pengusungnya bisa  memperoleh tail  wind (angin  buritan) untuk mendongkrak elektabilitasnya.
Kelima ,  dampak  tidak  langsung    yang cukup  signifikan  adalah  lebih  sedikit  biaya yang  harus  dikeluarkan  oleh  caleg  untuk proses kampanyenya.
Secara  teoretis,  di  negara  demokratis, implementasi  political  communication  ini dapat  dioptimalkan  dengan  menggunakan
strategi  political  public  relations  karena tujuan demokrasi dan tujuan public relations (PR) sesungguhnya sejalan seperti dinyatakan  dalam  buku  Exploring  Public Relations,
” in a very real sense, the purpose of democracy  itself  closely  matches  the purpose of public relations. Succesfull democratic government maintain responsive relationships with constituents, based on mutual understanding
and two-way communication.  Democracy  is  or should  be  a  two-way  process,  giving multiple  opportunities  for  members  of the  public  to  communicate  their  own interest and concerns to government at all  levels,  to  influence  and  sometimes transform  public  policy  (Tenchs  & Yeomans, 2006).
Kutipan ini menjelaskan bahwa suksesnya  sebuah  pemerintahan  demokratik ditentukan  oleh  bagaimana  membangun hubungan  yang  responsif  dengan  seluruh konstituen, yang didasarkan kepada komunikasi dua arah (two-way communication)  dan  saling  pengertian (mutual  understanding).  Kendati  demikian, penulis  paham  untuk  mewujudkan  dua  hal tersebut bukan perkara mudah,

## PENUTUP
Simpulan, P ertama, munculnya nama mantan  Walikota  Solo  yang  baru  tiga  bulan menjabat  sebagai  Gubernur  DKI  Jakarta  ke bursa  calon  Presiden  tahun  2014  dalam polling adalah fenomenal.
Kedua ,  adanya bandwagon  effect setelah  nama  Jokowi  muncul  di  sejumlah survei  dan  polling.  Berbagai  dukungan  di media  sosial  dan  kemudian  disebarluaskan secara sadar melalui media massa konvensional seperti surat kabar dan televisi. Adalah  kebetulan  bahwa  sejak  menjabat
sebagai  Gubernur  DKI  Jakarta,  Jokowi menjadi media darling (kesayangan media/reporter)  sehingga  kemunculan  atau eksposenya dia media sangat banyak.
Ketiga ,  kemunculan  nama  Jokowi dengan  popularitas  maupun  elektabilitas tertinggi  secara  konsisten  pada  berbagai survei sepanjang tahun 2013 telah mengubah kalkulasi politik nasional mengenai landscape persaingan  Capres 2014.
Keempat , karena popularitasnya begitu merata  di  masyarakat,  maka  parpol  yang mengusungnya maupun calon legislator dari parpol  pengusungnya  bisa  memperoleh tail wind (angin  buritan)  untuk  mendongkrak elektabilitasnya.
Kelima ,  dampak  tidak  langsung    yang cukup  signifikan  adalah  lebih  sedikit  biaya yang  harus  dikeluarkan  oleh  caleg  untuk proses  kampanyenya.  Nama  Jokowi  sudah cukup “menjual”.

## DAFTAR REFERENSI
Anung, Pramono.
(2013) Disertasi Komunikasi  Politik  dan  Pemaknaan Anggota Legislatif Menghadapi Konstituen .
Armstrong,  Gary  &  Kotler,  Philip.  (2008)
Principles  of  Marketing ,  New  York  : Pearson/Prentice,
Bara,  Judith  &  Weale,  Albert.  (2006)
Democratic Politics and Party
Competation . New York : Routledge. Baym,  Geoffrey.  (2013)  Political  Media  as Discursive  Modes  :  A  Comparative Analysys  of  Interviews  with  Ron  Paul from  Meet  the  Press,  Tonight,  The Daily Show, and Hannity. International Journal of Communication (7, 3-7). Carsey,  Thomas  M.,  Robert  A.  Jackson Melissa  Stewart  and  James  P.  Nelson (2011)
Strategic
Candidates,
Campaign  Dynamics,  and  Campaign
Advertising  in  Gubernatorial  Races.
State  Politics  &  Policy  Quarterly  (15 (I) , 18-30). from http://spa.sagepub.com/content/11/3/2 69
Clayton, M.Dewey. (2010) The Presidential Campaign  of  Barack  Obama,  A Critical Analysis of a Racially Transcendent  Strategy ,    New  York  : Routledge.
Danial,  Akhmad.  (2009) Iklan  Politik  TV, Modernisasi  Kampanye  Politik  Pasca Orde Baru , Yogyakarta : LkiS.
Fahrudin,  Wawan  &  Nuswantoro,  Ardi.
(2012) Kartu  Sukses  Jokowi  –  Ahok,
Robohnya Berhala Polling dan Bangkitnya Media  Sosial, Yogyakarta : Talentamakara Publishing. Gunther, Richard & Mugban, Anthony (ed.).
(2000) Democracy  and  the  Media,  A Comparitive  Prespective ,  Cambridge, UK:  Press  Syndicate  of  the  University of Cambridge.
Habermas,  Jurgen  (translated  by  Thomas
Burger). (1991). The Structural Transformation  of  the  Public  Sphere ,
Cambridge : MIT Press.
Henninger,  Maureen  (2013)  The  Value  and
Challenges of Public Sector Information. Cosmopolitan Civil Societies  Journal  (  Vol.  5  No.  3,  75- 95)
Louw,  Eric.(2005) The  Media  and  Political Process. London.Sage Publications
Martin  ,  Lanny  W.  (2008)  Coalition Government and Political Communication.  Political  Research Quartely  (Volume  61  Number  3,  502- 516). from
http://prq.sagepub.com/content/15/1/1
8
Miller,  Warrant  &  Edward,  Shanks,  J. Merril.  (1996) The  New  American
Voters . Cambridge : Harvard University Press. McQuail,  Denis.  (2005) News,  Public Opinion  and  Political  Communication dalam McQuail’s Mass Communication Theory (by  McQuail,  Denis),    Los Angeles : SAGE Publications.
Mujani,  Saiful;  Liddle,  R.  William  &
Ambardi,  Kuskridho.  (2012) Kuasa Rakyat,  Analisis  tentang  Perilaku Memilih  dalam  Pemilihan  Legislatif dan  Presiden  Indonesia  Pasca-Orde Baru , Jakarta : Mizan Publika. Plouffe, David. (2009) The Audacity to Win,
The Inside Story and Lessons of Barack
Obama’s Historic Victory, New  York  : Viking Polsby,  Nelson  W.,  Wildavsky,  Aaron  & Hopkins,  David  A.  (2008) Presidential Elections:  Strategies  and  Structures  of American Politics ,
Maryland :
Rowman & Littlefield Publishers Inc.
Ranney, Austin. (1983) Channels of Power: The  Impact  of  Television  on  American Politics , New York : Basic Books Inc. Schechter,  Danny.  (2007) Matinya  Media, Perjuangan Menyelamatkan Demokrasi ,  Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia.