ASPEK YURIDIS DALAM PERJANJIAN MUSYARAKAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA
Oleh: Mundorin Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang

## Abstrak
Untuk  menjamin  terlaksanannya  akad  Pembiayaan    Musyarakah  pada  Bank Muamalat Indonesia Cabang Banyuwangi, maka dilakukan sebuah kontrak/perjanjian antara  bank  dan  nasabah.  Kontrak  tersebut  dijadikan  payung  hukum  dalam pelaksanaan akad yang memberikan gambaran suatu komitmen pihak, masing-masing wajib  mentaati  apa  yang  telah  dituangkan  dalam  kontrak  (akad)  Perjanjian pembiayaan Musyarakah ini berdasar atas  peraturan perundang-undangan perbankan syari’ah,  terutama  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  perbankan Syari’ah,  sehingga  dapat  disimpulkan  lebih  detail  lagi  bahwa  pelaksanaan pembiayaan  Musyarakah  pada  bank  Muamalat  Indonesia  cabang  Banyuwangi dilaksanakan bersarkan  Hukum Islam dan  Hukum Fositif.
Kata Kunci: bank, perjanjian, yuridis, Islam

## Abstract
To  guarantee  the  implementation  of  the  Musyarakah  Financing  contract  at  Bank Muamalat Indonesia Banyuwangi Branch, a contract / agreement is held between the bank  and  the  customer.  The  contract  is  used  as  a  legal  umbrella  in  the implementation of the contract that gives a description of a party's commitment, each must  obey  what  has  been  stated  in  the  contract  (contract).  in  2008  concerning Syari'ah banking, so that it can be concluded in more detail that the implementation of Musyarakah financing at the Muamalat Indonesia bank in the Banyuwangi branch was carried out based on Islamic Law and Phositive Law.
Keywords: bank, agreement, juridical, Islam

## PENDAHULUAN
Kehidupan modern sekarang ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang  semakin  banyak  dan  kompleks,  sedangkan  kemampuan  untuk  memenuhi kebutuhan  tersebut  sangat  terbatas,  sehingga  jasa  pelayanan  perbankan  adalah sebagai  alternatif  untuk  mengatasi  keterbatasan  tersebut.  Hampir  setiap  orang memerlukan  jasa  layanan  bank,  baik  sebagai  upaya  untuk  memperoleh  dana  dari
bank,  tambahan  dana  atas  jasa  tabungan  maupun  untuk  pengamanan  dana  yang ada.
Di Indonesia pada saat ini dikenal dengan dua sistem perbankan yaitu sistem perbankan  konvensional  dan  perbankan  syariah  sebagaimana  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikenal ada dua bentuk  bank, yaitu 1) Bank Umum, dan 2) Bank  Perkreditan  Rakyat.  Selanjutnya  dalam  Pasal  1  angka  3  undang-undang tersebut,  diartikan,  bahwa  Bank  Umum  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan usaha  secara  konvensional  dan/atau  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran. 1 Sedangkan  Bank Perkreditan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam lalu lintas pembayaran. 2
Sistem  bank  konvesional  dengan  menerapkan  sistem  bunga  ( interest  fee) , sementara bagi masyarakat muslim  Indonesia keberadaan bank dengan sistem bunga masih menjadi perdebatan tentang kebolehannya ditinjau dari syariat Islam. Sebagian masyarakat  beranggapan  bahwa  bunga  tidak  termasuk  dalam  kategori  riba  yang diharamkan  karena  keadaan  yang  memaksa  harus  demikian  (darurat),  namun sebagian lagi beranggapan bahwa bunga adalah termasuk riba yang diharamkan oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah (2) ayat 275: Artinya  :  ... Dan  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba ... (QS.2 : 275).
Dan firman Allah dalam surah Ali Imran  (3) ayat 130 :
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat  ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu mendapat keberuntungan. (QS. 3 : 130)
Berkenaan  dengan  masalah  riba  maka  peranan  cendekiawan  Muslim  sangat dituntut  untuk  menggali  konsepsi  dasar    tentang  sistem  perbankan  yang  sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. 3 Setelah melalui berbagai pengkajian sehingga pada  tahun  1992  didirikanlah  Bank  Mualamat  Indonesia  (BMI)  sebagai  bank  yang beroperasi berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan  visinya “Menjadi bank syariah utama di Indonesia dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar nasional.”
Pada  saat  ini  Perbankan  Syari’ah  (Islam)    berkembang  cukup  pesat  yang dibuktikan  dengan  semakin  banyaknya  hadir  dan  beroperasinya  lembaga Keuangan  Syari’ah  (LKS)  dan  Bisnis  Syari’ah  bahkan  Bank  Konvensional  juga telah  banyak  yang  membuka  Unit  Usaha  perbankan  Syari’ah,  baik  Bank  milik pemerintah maupun swasta, baik bank milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
1 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 9
2 Ibid. hal. 9 3 Warkum  Sumitro, Asas-Asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-Lembaga  Terkait, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 8
Daerah,  baik  Bank  Nasional  maupun  Bank  asing,    seperti  halnya  BRI  Syariah, BNI  Syariah,  Bank  Mandiri  Syariah,  Bank  Danamon  Syariah,  BCA  Syariah,  BII Syariah,  Bank  DKI  Syariah,  Bank  Kalbar  Syariah,  HSBC  Syariah  dan  lain sebagainya.
Dengan  bermunculannya  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  maka  perlu mendapatkan  perhatian  serius  dari  para  praktisi  Hukum  terutama  praktisi  Hukum Islam terhadap kemurnian pelaksanaan sistem ekonomi Syari’ah.
Perbankan Islam yang merupakan aplikasi dari sebuah sistem perekonomian, salah  satu  sistem  yang  sedang  berkembang  adalah  sistem  musyarakah. Perkembangan  bank  Islam  semakin  menunjukkan  angka  yang  membahagiakan, baik  ditanah  air  maupun  di  manca  negara,  perbankan  Islam  seringkali  disebut sebagai bank  bagi hasil. Hal ini dilakukan  untuk memberikan  perbedaan definisi antara  bank  Islam  dengan  bank  konvensional  yang  sangat  akrab  dengan operasional sistem bunga 4 .
Dengan  menggunakan  prinsip  Syari’ah,  maka  Bank  Syari’ah  harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Syari’ah atau Hukum Islam. Setiap kegiatan usaha  yang  dilakukan  harus  mempertimbangkan  halal  haramnya  menurut  Hukum Islam.  Prinsip  Syariah,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  13  Undang- Undang Nomor : 10 Tahun 1998 adalah :
Aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank  dan  pihak  lain  untuk penyimpanan  dan/atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang dinyatakan sesuai dengan Syari’ah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah) , prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) , atau  pembiayaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa  murni  tanpa  pilihan (ijarah) ,  atau  dengan  adanya  pilihan  pemindahan  kepemilikan  atas  barang  yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa ishtisna). 5
Salah  satu  prinsip  yang  harus  dilaksanakan  oleh  bank  yang    menganut prinsip syariah adalah bagi hasil ( profit sharing). Menurut Syafi’i Antonio penerapan prinsip syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu : al-musyarakah, al- mudharabah, al-muzara’ah dan al-musaqah. 6
Al-Muzara’ah  adalah  kerjasama  dalam  bidang  pertanian  dan  perkebunan antara pemilik lahan dengan petani. Al-Muzara’ah terbagi dua, yaitu :
a. Muzara’ah :  kerjasama  pengolahan  dimana  benih-benih  berasal daripemilik lahan.
4 Adiwarman A.  Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 203
5 Redaksi Sinar Grafika, Op. It, hal.7 .
6 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syari’ah  Dari  Teori  ke  Praktek, (Jakarta:  Gema Insani Press, 2001), hal. 90.
b. Mukhabarah : kerjasama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap. 7
Al-Musaqah  adalah  bentuk  sederhana  dari    dari  Muzara’ah,  dimana  si penggarap  hanya  bertanggung  jawab  atas  penyiraman  dan  pemeliharaan.  Sebagai imbalan si penggarap berhak atas bagian tertentu dari hasil panen. 8
Diantara  keempat  akad  utama  tersebut,  prinsip  yang  paling  banyak  dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara’ah dan al-musaqah dipergunakan  khusus  untuk plantation  financing atau  pembiayaan  pertanian  oleh beberapa bank Islam. 9
Bank  umum  yang  menggunakan  prinsip  syariah  dalam  kegiatan operasionalnya  sama  halnya  dengan  bank  konvensional  yaitu  selain  melakukan kegiatan penghimpunan dana juga menyalurkan dana kepada masyarakat.
Kegiatan  usaha  bank  umum  berdasarkan  prinsip  syariah  diatur  dalam  Surat Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor  :  31/34/KEP/DIR  tentang  Bank  Umum Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam Pasal 38 Surat Keputusan tersebut disebutkan , bahwa :
Bank  wajib  menerapkan  Prinsip  Syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya, meliputi :
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
1. giro berdasarkan prinsip wadi’ah;
2. tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah;
3. deposito berjangka berdasarkan prinsip syariah mudharabah; atau
4. bentuk  lain berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah.
b. melakukan penyaluran dana melalui :
1. transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
a) murabahah;
b) istishna;
c) ijarah;
d) salam;
e) jual beli lainnya.
2. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
a) mudharabah;
b) musyarakah;
c) bagi hasil lainnya.
3. pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
a) hiwalah;
b) rahn;
7 Habib Nazir, et. all, Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah, (Bandung: Kafa Publishing, Cetakan II, 2008), hal. 473
8 Ibid, hal. 465 9 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit., hal.90
c) qardh. 10
Untuk  menghindari  kekeliruan  dalam  memahami  beberapa  peristilahan  yang dipergunakan  dalam  perbankan  syari’ah,  penulis  akan  mengemukakan  beberapa pengertian dari istilah-istilah tersebut, sebagai berikut :
Mudharabah  ( Trust  Financing,  Trust  Invesment), disebut  juga Muqaradhah, berarti  bepergian  untuk  urusan  dagang.  Dalam  kontek  fikih  mudharabah  berarti pemilik  modal  ( shahibul  maal) menyerahkan  modalnya  kepada  pekerja/pedagang ( mudharib) untuk  diusahakan.  Sedangkan  keuntungannya  dibagi  menurut kesepakatan bersama. 11
Wadi’ah  ( Trustee  Depository) berasal  dari  kata wada’a yang  berarti meninggalkan atau berpisah, atau sesuatu yang diletakkan pada yang bukan miliknya untuk dijaga. Dalam bahasa Indonesia wadi’ah diterjemahkan dengan “titipan”. 12
Murabahah ( Defered Payment Sale), menurut definisi Ulama Fiqh adalah akad jual  beli  atas  barang  tertentu.  Dalam  transaksi  penjualan  tersebut  penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil. 13
Istishna ( Purchase by Order or Manufacture) adalah suatu transaksi jual beli antar mustashni’  ( pemesan)  dengan shani’ (produsen),  dimana  barang  yang  akan diperjualbelikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. 14
Secara etimologi ijarah disebut juga al ajru (upah) atau al ‘iwadh (ganti). Atau ijarah disebut juga upah, sewa, hasa, atau imbalan. Sedangkan menurut istilah syara’ adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa dan mengontrak atau menjual jasa. Ulama fiqh mendefinisikan ijarah sebagai akad  yang  dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. 15
Salam ( Infront of Payment Sale) secara etimologi berarti salaf (pendahuluan) yang  bermakna  akad  atau  penjualan/pembuatan  sesuatu  yang  disepakati  dengan kriteria tertentu dalam tempo (tanggungan), sedang pembayaran disegerakan. 16
Hiwalah  adalah  pemindahan  hak  atau  kewajiban  yang  dilakukan  seseorang (pihak  pertama)  yang  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  membayarnya  kepada  pihak kedua  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mengambil  alih  atau  untuk  menuntut pembayaran uang dari/atau membayar utang kepada pihak ketiga. 17
10 Warkum  Sumitro, Asas-Asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-Lembaga  Terkait, Edisi Revisi, (JakartaL Raja Grafindo Persada, 1996), hal.  224
11 H. Habib Nazir, et. all, Op. Cit., hal. 448
12 Ibid, hal. 668 13 Ibid, hal. 459 14 Ibid, hal. 332
15 Ibid, hal. 279
16 Ibid, hal. 582
17 Ibid, hal. 266
Sedangkan  pengertian  rahn    menurut  syara’  adalah  menahan  sesuatu  dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Maksudnya adalah menahan  barang  yang  mempunyai  nilai  harta  menurut  pandangan  syara’  yang dijadikan  jaminan  utang,  kemudian  sipembeli  harta  tersebut  diperbolehkan mengambil utang  seharga nilai barangnya atau sebagian. 18
Selain  kegiatan  di  atas,  menurut  Pasal  29  Surat  Keputusan  Direksi  Bank Indonesia  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  Bank  dapat  pula  melakukan  kegiatan antara lain :
a. melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf,
b. melakukan  kegiatan  penyertaan  modal  berdasarkan  prinsip  musyarakah  dan/atau mudharabah  pada  Bank  atau  perusahaan    lain  yang  melakukan  Kegiatan  Usaha berdasarkan prinsip Syari’ah. 19
Prinsif sharf  adalah suatu akad jual beli mata uang ( valuta) dengan mata uang lainnya.  Sharf  menurut  definisi  para  ulama  adalah  memperjualbelikan  uang  dengan uang sejenis maupun yang tidak sejenis. 20
Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) menyebutkan :
(1)  Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
a. menghimpun    dana    dalam    bentuk    Simpanan    berupa  Giro,  tabungan  atau bentuk  lainnya  yang  dipersamakan    dengan    itu   berdasarkan    Akad wadi’ah atau  Akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  Prinsip Syariah;
b. menghimpun    dana    dalam    bentuk    Investasi  berupa  Deposito,  Tabungan,  atau bentuk    lainnya    yang    dipersamakan    dengan    itu  berdasarkan  Akad mudharabah atau  Akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah;
c. menyalurkan    Pembiayaan    bagi  hasil  berdasarkan    Akad mudharabah ,  Akad musyarakah ,  atau  Akad  lain  yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. menyalurkan  Pembiayaan  berdasarkan  Akad murabahah ,  Akad salam ,    Akad istishna’, atau  Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
e. menyalurkan  Pembiayaan  berdasarkan  Akad qardh atau  Akad    lain    yang    tidak bertentangan  dengan  Prinsip Syariah;
f. menyalurkan Pembiayaan    penyewaan    barang    bergerak  atau    tidak bergerak  kepada  Nasabah  berdasarkan  Akad ijarah  dan/atau  sewa  beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau    Akad    lain    yang    tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
g. melakukan    pengambilalihan    utang    berdasarkan    Akad hawalah atau  Akad  lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
h. melakukan  usaha   kartu   debit   dan/atau  kartu  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Syariah;
i. membeli,  menjual,  atau    menjamin    atas    risiko    sendiri  surat    berharga    pihak
18 Ibid, hal. 547 19 Warkum Sumitro, Op. Cit., hala.225.
20 H. Habib Nazir, et. all, Op. Cit., hal. 587
ketiga  yang  diterbitkan  atas  dasar transaksi nyata  berdasarkan  Prinsip  Syariah, antara  lain,  seperti  Akad    ijarah, musyarakah , mudharabah , murabahah , kafalah , atau hawalah ;
j. membeli  surat    berharga    berdasarkan    Prinsip    Syariah  yang    diterbitkan    oleh pemerintah  dan/atau  Bank Indonesia;
k. menerima    pembayaran    dari  tagihan    atas    surat    berharga  dan    melakukan perhitungan    dengan    pihak    ketiga    atau    antar  pihak  ketiga  berdasarkan  Prinsip Syariah;
l. melakukan   Penitipan    untuk    kepentingan    pihak   lain  berdasarkan    suatu   Akad yang  berdasarkan  Prinsip Syariah;
m. menyediakan  tempat  untuk  menyimpan  barang  dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
n. memindahkan    uang,  baik    untuk    kepentingan    sendiri  maupun    untuk kepentingan  Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
o. melakukan  fungsi sebagai Wali Amanat  berdasarkan Akad wakalah ;
p. memberikan    fasilitas letter    of    credit atau    bank    garansi  berdasarkan  Prinsip Syariah; dan
q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan  dan  di bidang sosial    sepanjang    tidak  bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah  dan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Dalam  istilah  perekonomian  Islam,  ijarah    (disebut  juga  dengan leasing) dikenal  dengan  dua  macam  yaitu  ijarah  yang  didasarkan  atas  periode/masa  sewa. Kedua  ijarah muntahiyyah bittamlik, dibeberapa Negara Islam menyebutnya dengan istilah ijarah wa iqtina yang berarti menyewa dan setelah itu diakui oleh penyewa. 21
Selain itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) juga menyebutkan  :
(1)  Selain  melakukan  kegiatan  usaha  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:
a. melakukan  kegiatan  valuta  asing  berdasarkan  Prinsip Syariah;
b. melakukan  kegiatan  penyertaan  modal pada  Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
c. melakukan  kegiatan  penyertaan  modal  sementara  untuk  mengatasi  akibat kegagalan    Pembiayaan    berdasarkan    Prinsip    Syariah,  dengan    syarat    harus menarik  kembali penyertaannya ;
d. bertindak    sebagai  pendiri  dan    pengurus    dana    pensiun  berdasarkan  Prinsip Syariah;
e. melakukan  kegiatan  dalam  pasar  modal  sepanjang  tidak  bertentangan    dengan Prinsip  Syariah  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
f. menyelenggarakan    kegiatan    atau    produk    bank    yang  berdasarkan    Prinsip Syariah  dengan  menggunakan sarana elektronik;
21 Ibid, hal. 284
g. menerbitkan, menawarkan,  dan  memperdagangkan surat  berharga  jangka pendek    berdasarkan    Prinsip  Syariah,  baik    secara    langsung    maupun    tidak langsung melalui pasar uang;
h. menerbitkan, menawarkan,  dan  memperdagangkan surat  berharga  jangka panjang    berdasarkan    Prinsip  Syariah,  baik    secara    langsung    maupun    tidak langsung melalui pasar modal; dan
i. menyediakan  produk  atau  melakukan  kegiatan  usaha Bank  Umum  Syariah lainnya  yang  berdasarkan  Prinsip Syariah.
Dalam  setiap  kegiatan  menyalurkan  dana  pembiayaan  kepada  nasabah dilakukan  dengan  membuat  suatu  perjanjian  yang  isinya  dan  formulasinya  selalu sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak bank. Dalam setiap isi dan formulasi atau konstruksi  perjanjian  pembiayaan  kepada  bank,  dicantumkan  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak, bank dan nasabah.
Berdasarkan  ketentuan  hukum  Islam,  perjanjian  ( aqad )  memiliki  rukun  dan syarat  serta  asas-asas  yang  harus  dipenuhi  agar  perjanjian  tersebut  menjadi  sah, apabila  rukun  dan  syarat  serta  asas-asas  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  ( aqad) tersebut menjadi batal (tidak sah).
Menurut  Amin  Summa    bahwa  asas-asas  yang  harus  dipenuhi  oleh  sebuah perjanjian ( aqad) yang menganut prinsip  syariah adalah Asas Ridha’iyah (rela sama rela), Asas Manfaat, Asas Keadilan, dan Asas Saling Menguntungkan. 22
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  ( aqad) pihak  perbankan  telah  menyediakan perjanjian ( aqad) jadi (s tandard contract) , sehingga nasabah seringkali tidak berdaya untuk  dapat  menyampaikan  inisiatif    melakukan  asas  kebebasan  untuk  membuat perjanjian ( aqad) sehingga masing-masing pihak dapat memenuhi hak dan kewajiban dan  mendapatkan  keadilan,  oleh  pihak  bank    yang  terjadi    hanya  pembacaan  isi perjanjian  ( aqad) yang  disiapkan  materai  untuk  ditanda  tangani,  keterpaksaan nasabah menerima beberapa klausula yang seharusnya tidak  diinginkan oleh nasabah ada  dalam  perjanjian  ( aqad) ,  tetapi  karena    kepentingan    bisnis  dan  finansial  yang mendesak, maka nasabah dengan terpaksa menerima  perjanjian ( aqad) jadi ( standard contract) yang pada umumnya telah disediakan oleh pihak  bank, baik itu perbankan konvensional maupun  perbankan berbasis  syari’ah.
Permasalahan  tersebut  di  atas  tentu  saja  akan  berdampak  kepada  timbulnya pandangan  negatif  dari  pihak-pihak    yang  kurang  bahkan  tidak  menginginkan syari’ah (hukum Islam) dijalankan oleh umat Islam itu sendiri.
Untuk menjamin agar setiap bank yang mengklaim sebagai bank syariah, tetap berada  pada  jalur  syariah  dalam  melaksanakan  aktifitasnya,  berdasarkan    Surat Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor  :  31/34/KEP/DIR  tentang  Bank  Umum Berdasarkan  Prinsip  Syariah  tanggal  12  Mei  1999  Pasal  19  ayat  (2),  bank  dalam menjalankan  kegiatannya  akan  diawasi  oleh  sebuah  badan  yang  disebut  dengan
22 Amin  Summa, Ekonomi  Syariah  Sebagai  alternatif  Sistem  Ekonomi  Konvensional, Jurnal Hukum Bisnis (Agustus 2002), hal. 16
Dewan  Pengawas  Syari’ah  (DPS)  yang  berkedudukan  di  Kantor  Pusat,  sehingga kegiatan bank tersebut tidak menyimpang dari prinsip syariah yang sebenarnya.
Penyimpangan  dimaksud  bukan  hanya  dalam  penyaluran  dan  pemanfaatan dana  oleh  dan  dari  bank,  juga  tentang  berbagai  perjanjian  ( aqad) yang  dibuat  oleh bank dan nasabah. DPS harus memberikan pengawasan terhadap semua aktifitas bank syariah sehingga tidak menyimpang dari Syariah (Hukum Islam).
Selanjutnya Pasal 20 ayat (1) Surat Keputusan tersebut menyebutkan tentang fungsi Dewan Pengawas  Syari’ah  adalah mengawasi kegiatan atau usaha bank agar sesuai dengan prinsip Syariah. Dari Pasal tersebut maka kedudukan Dewan Pengawas Syari’ah  sangatlah  penting  peranannya  dalam  mengawasi  kegiatan  atau  usaha  bank dari segi hukum Syariah.
Pelaksanaan  perjanjian  ( aqad) yang  dilakukan  antara  bank  Syariah  dengan nasabah  maka  penggunaan  dana  oleh  nasabah  perlu  mendapatkan  pengawasan  dari pihak bank Syariah karena kegiatan usaha pembiayaan mudharabah dan musyarakah mempunyai  potensi  risiko  yang  relatif  tinggi,  sebagaimana  disebutkan  oleh  Syafi’i Antonio, yaitu :
1. side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti disebut dalam kontrak ;
2. lalai dan kesalahan yang disengaja;
3. penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. 23
Penyimpangan  dari  isi  perjanjian  ( aqad) tentu  saja  menjadi  sengketa  antara bank dengan nasabah, hal ini telah diantisipasi oleh pihak bank, maka dalam setiap isi perjanjian  selalu  dicantumkan  klausula  yang  menyebutkan  bahwa  jika  antara  bank dengan  nasabah  terjadi  sengketa  akan  diselesaikan  melalui  Badan  Arbitrase Mu’amalat Indonesia (BAMUI) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Oktober 1993.
Di  samping  itu  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada Pasal 49 telah menyebutkan  bahwa  Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang    memeriksa, memutus,  dan menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama antara  orang-orang yang beragama Islam di bidang :
a. Perkawinan;
b. Kewarisan;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah dan
i. Ekonomi Syariah.
Dalam  ketentuan  Pasal  49  dijumpai  ketentuan  yang  menyebutkan  kata-kata “ menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang
23 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit. , hal. 94 dan 98.
beragama  Islam”. Kemudian  dalam  penjelasan  Pasal  demi  Pasal,  Pasal  49  di  atas disebutkan  ruang  lingkup  atau  cakupan  yang  termasuk  dalam  “ antara  orang-orang yang  beragama  Islam”, yaitu  “ yang  dimaksud  dengan  antara orang-orang  yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan  diri  dengan  suka-rela  kepada  hukum  Islam  mengenai  hal-hal  yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.
Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/46/PBI/2005  menyebutkan  bahwa  dalam perjanjian  antara  bank  Syariah  dengan  nasabah  harus  mencantumkan  klausula penyelesaian  sengketa  dalam  perbankan  syariah  melalui  musyawarah  dan  Badan Arbitrase Syariah Nasional. Peraturan tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia.
Kemudian pada tahun 2007 Bank Indonesia kembali mengeluarkan Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa  Bank Syariah.  Pasal  8  menyebutkan  bahwa  sejak  berlakunya  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, maka Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/46/PBI/2005  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi, sehingga  sengketa  dalam  perbankan  syariah  yang  muncul  akibat  perjanjian  yang terjadi sejak tanggal 17 Desember 2007 dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase atau  lembaga  peradilan  apabila  dalam  akta  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  di dalamnya tidak terdapat klausula arbitrase.
Ketentuan tersebut tentu saja sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam  Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  yang  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  sengketa  dalam  Perbankan  Syariah adalah kewenangan Peradilan Agama, meskipun dalam ayat (2) tetap  dibuka peluang penyelesaian selain dalam lembaga Peradilan Agama. Dengan demikian bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka penyelesaian  sengketa  perbankan  Syariah  adalah  menjadi  kewenangan  Peradilan Agama  sepanjang  tidak  ada  klausula  dalam  akadnya  akan  diselesaikan  melalui lembaga lain.
Bank  Muamalat  Indonesia  adalah  bank  pertama  dan  terdepan  dalam menjalankan  aktifitasnya  berdasarkan  prinsip-prinsip  Syariah  yang  tentu  saja  dalam membuat  perjanjian  ( aqad) masih  menggunakan  perjanjian  ( aqad) jadi (standar contract) ,  namun  rukun,  syarat,  dan  asas-asas  perjanjian  ( aqad) sesuai  syariah (Hukum Islam) adalah sesuatu yang muklat terpenuhi, maka DPS juga harus berperan aktif dalam menjalankan pengawasannya dan penyelesaiannya harus dilaksanakan.

## PENUTUP
Pengaturan  Akad  Musyarakah    yang  dilaksanakan  di  Bank  Muamalat Indonesia  Cabang  Banyuwangi,  ditinjau  dari  segi  hukum  Islam  dan  peraturan perundang-undangan  perbankan  Syariah    sudah  memenuhi    syarat-syarat  sahnya
akad,  telah    berpedoman  kepada  al-Qur’an,  hadits,  Ijma’  dan  qiyas  serta  Fatwa Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  :  7/DSN/MUI/IV/2000, tentang  pembiayaan  Musyarakah  sebagaimana  telah  diterangkan    dasar  hukum,  dan apabila  realisasinya  tidak  sesuai  dengan    fatwa    Dewan  Syari’ah  Nasional,  maka Dewan  pengawas  Syari’ah  sebagai  perpanjangan  tangan  dari    Dewan  Syari’ah Nasional   akan melakukan  teguran.   Terhadap  pelaksanaan akad ini memang  terjadi perkembangan  yang  sangat  kontemporer  dari  asli  pelaksanaan  yang  dilankan  pada jaman  Nabi  dan  umat  sesudahnya.  Modal  kepercayaan  saja  masih  sangat mendominasi,  tetapi  untuk  kondisi  sekarang  yang  sebagaimana  dikelola  oleh  bank syari’ah    tidak  cukup  dengan  modal  kepercayaan  kepada  debitur/nasabah,  sehingga diperlukan pula jaminan  dalam pembiyaan musyarakah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abul  A’la  Al-Maududi  &  Fazl  Ahmed, Pedoman  Perkawinan  dalam  Islam, Dilengkapi dengan Studi Kasus tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian , (Terjemahan Alwijah), Darul Ulum Press, Jakarta, 1987.
Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Bambang  Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, jakarta,
1997.
Johannes  Ibrahim  dan  Lindawati  Sewu, Hukum  Bisnis  dalam  Persepsi  Manusia Modern , Refika Aditama, Bandung,  2004
Kompilasi Hukum Islam.
Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam,  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia , Pustaka Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998. Muhammad  Luqman  hakiem, Deklarasi  Islamtentang  Hak  Asasi  manusia ,  Risalah Gusti, Surabaya, 1993.
M.  Quraish  Shihab, Membumikan  Al-Qur’an,  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  dalam Kehidupan Masyarakat , Mizan, Bandung, 1992 Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius , Yayasan Paramadina, Jakarta, 1997. Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan  (Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan ,  Liberty,  Yogyakarta, 1986.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat , Pustaka raja Grafindo, Jakarta, 1995.
Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam , At-Tahiriyah, Jakarta, 1976.

## UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## Internet
http://syamsuri149.wordpress.com/2008/02/06/membangun-keluarga-sakinah/, diakses tanggal 3 Desember 2011.
http://lathifa98.blogspot.com/2010/01/hak-perempuan-dalam-memilih-jodoh.html, diakses tanggal 5  Desember 2011)
http://rikirikiapriadi.blogspot.com/2011/03/pengertian-sejarah-ham.html, diakses
Tanggal 16 Desember 2011