Volume 7 Nomor 2, Maret 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index
STATE VS UMRAH PILGRIMS: BETWEEN JUSTICE OR BENEFIT (JUDGMENT OF THE SUPREME COURT JUDGE AGAINST THE CONFISCATION OF PT. FIRST TRAVEL'S ASSETS)
NEGARA VS JAMAAH UMRAH: ANTARA KEADILAN ATAU KEMASLAHATAN (PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERAMPASAN ASET PT. FIRST TRAVEL)  

Waldi Nopriansyah 1 , Muzalifah 2
1 Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang * e-mail: waldi@stebisigm.ac.id
2 Pascasarjana, IAIN Palangkaraya, Jl. Menteng e-mail: muzalifah@iain-palangkaraya.ac.id

## Abstract
Fraud cases committed by PT. First Anugerah Karya Wisata (PT. First Travel) had shocked the  people  of  Indonesia.  There  are  63,000  Umrah  pilgrims  deceived  by  PT.  First  travel.  The interesting thing about this case, where the judge decided to seize the assets of PT. First Travel. This decision is a pro and contra in the community considering that the assets are sourced from the funds of the Umrah pilgrims. Therefore, this article discusses the judge's decision on the seizure of assets of  PT.  First  Travel.  This  type  of  research  is  qualitative  in  the  form  of  literature  research  with  a normative  juridical  approach.  The  author  concludes  that  the  judge's  decision  on  the  seizure  of assets of PT. First Travel prioritizes the value of benefit but does not ignore the value of justice. The form of benefit value in this decision is where the judge considers the great risk to the victims of the congregation  if  the  assets  are  distributed.  Therefore,  the  judge  decided  to  seize  the  assets  of  PT. First Travel for the public interest or the benefit of the wider community.
Keywords : Assets; PT. First Travel; Benefit; Justice; Judge's Decision.

## Abstrak
Kasus  penipuan yang  dilakukan  oleh  PT.  First  Anugerah  Karya  Wisata  (PT.  First  Travel) sempat  menghebohkan  masyarakat  Indonesia.  Ada  63.000  Jemaah  umrah  yang  tertipu  oleh  PT. First  travel.  Hal  yang  menarik  dari  kasus  ini,  di  mana  hakim  memutuskan  untuk  merampas  asset PT.  First  Travel.  Keputusan  ini  menjadi  pro  dan  kontra  di  masyarakat  mengingat  asset  tersebut bersumber dari dana jemaah umrah. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang putusan hakim atas  perampasan  asset  PT.  First  Travel.  Jenis  penelitian  ini  kualitatif  dalam  bentuk  riset  literatur dengan pendekatan yuridis normatif. Penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim atas perampasan asset PT. First Travel mengutamakan nilai kemaslahatan namun tidak mengabaikan nilai keadilan. Bentuk  nilai  kemaslahatan  dari  putusan  ini  adalah  dimana  hakim  mempertimbangkan  risiko  yang besar bagi korban Jemaah jika asset tersebut dibagikan. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk merampas asset PT. First Travel demi kepentingan umum atau kemaslahatan secara luas.
Kata Kunci : Asset; PT. First Travel; Kemaslahatan; Keadilan; Putusan Hakim.
 Naskah diterima: 21 Februari 2022, direvisi: 24 Mei 2022, disetujui untuk terbit: 26 Juni 2022 Doi: 10.3376/jch.v7i2.460

## PENDAHULUAN
Biro perjalanan wisata ( travel agency )  menjadi  daya  tarik  bagi  para
pelaku  perjalanan  wisata  mengingat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mengunjungi tempat- tempat yang dianggap mampu memberikan nilai warna dalam kehidupannya.
Saat  ini  usaha  biro  perjalanan  wisata tidak  hanya  sebatas  pariwisata  yang memiliki  nilai  hiburan  atau  rekreasi  saja, namun  bisnis  biro perjalanan  wisata telah merambah ke sektor wisata religi (pariwisata  yang  bernilai  ibadah  dalam semangat  spiritualitas  keagamaan)  seperti wisata  ziarah  ke  makam  para  ulama  atau wali Songo yang memiliki nilai religi bagi umat  Islam.  Selain  itu,  ada  perjalanan untuk  kegiatan  ibadah  umrah  dan  haji yang  disertai  dengan  paket  wisata  ke negara-negara  Islam  yang  memiliki  nilai budaya  Islam,  seperti  Istanbul  Turki, Mesir, Masjid al-Aqsa dan lain sebagainya.
Mengingat  banyaknya  minat  dan permintaan  masyarakat  untuk  melakukan perjalanan wisata, baik perjalanan domestik  maupun  internasional,  menjadi peluang  bagi  para  pengusaha  untuk berlomba-lomba mendirikan biro perjalan atau  yang  sering  dikenal  dengan  biro perjalanan Tour  &  Travel. Bisnis  seperti ini tentunya harus memiliki badan hukum yang  kuat  dan  jelas  untuk  menarik perhatian masyarakat, selain badan hukum,  dalam  menarik  minat  pelanggan tentunya pihak agen menawarkan
fasilitas-fasiitas  yang  akan  didapatkan pelanggan.
Memiliki  badan  hukum  yang  kuat dan jelas akan menjadi pertimbangan bagi calon pelanggan untuk menggunakan biro jasa  demi  menghindari  unsur  penipuan yang  dilakukan  oleh  oknum  yang  tidak bertanggung  jawab.  Namun  memiliki badan  hukum  yang  jelas  dan  kuat  tidak serta merta mencegah terjadinya kejahatan, nyatanya kejahatan bisa terjadi di  mana  saja.  Dihimpun  dari  data  Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian  Agama,  pada  tahun  2015 sebanyak  14  biro  perjalanan  umrah menjalankan  usahanya  secara  tidak  sehat atau  “nakal”  dan  beberapa  di  antaranya telah diberikan sanksi, seperti pencabutan Izin  dan  masa  izin  operasionalnya  tidak berlaku lagi (Cahyaningrum 2017: 1-2).
Pada tahun 2019 Kementerian Agama (Kemenag)  kembali  menyelesaikan  15 kasus  biro  perjalanan  umroh  nakal.  Di antaranya,  seperti  peminjaman  legalitas izin  kepada  pihak  lain  (Non  PPIU), penelantaran  jemaah  yang  tidak  memiliki tiket pulang ke Indonesia, dan keberadaan  kantor  cabang  PPIU  yang tidak memiliki izin ( https://haji.kemenag.go.id).  Dari 15 kasus umrah yang terjadi, beberapa rekomendasi  dibuat  dalam  penyelesaian kasus  tersebut.  Rekomendasi  tersebut berupa  pemberian sanksi tertulis  terhadap pencabutan  izin  usaha  biro  perjalanan umrah.
Puncak  kasus  yang  paling  fenomenal dan  mendapat  perhatian  dari  masyarakat hingga  negara  adalah  terjadinya  kasus pihak PT. First Travel yang bergulir sejak
tahun  2017  dan  telah  memakan  banyak korban  sebanyak  63.000  Jemaah  umrah hingga  tingkat  kerugian  mencapai  Rp.
905,33 Miliar (www.kompas.com).
Sebuah  nominal  yang  sangat  fantastis untuk  seorang  agen  travel  umrah  yang melakukan penipuan terhadap jamaahnya. Yang  lebih  menarik  dan  unik  dari  kasus ini  adalah  ketika  saat  hakim  mahkamah Agung  menjatuhkan  dan  memutuskan perkara  kasasinya  dengan  Nomor  3096 K/Pid.Sus/2018.  Dalam  putusan  tersebut, pemiliki  tour  &  travel  dipidana  20  tahun dan 18 tahun penjara. Sedangkan aset PT. First  travel  menjadi  barang  bukti  yang dipegang oleh negara dan tidak
dikembalikan kepada jamaah umrah. Aset tersebut dijadikan barang rampasan negara, artinya tidak dikembalikan kejamaah.
Putusan
MA tersebut tentu menimbulkan  pro  dan  kontra  mengingat aset  yang dimiliki PT. First travel berasal dari  para  jamaah  umrah.  Bagi  para korban,  putusan  ini  dinilai  tidak  adil. Seperti  dikutip  dari  tempo.com,  Bapak Sukardi  yang  merupakan  calon  Jemaah umrah  dari  63.000  orang  yang  gagal berangkat  kecewa  dengan  putusan  kasasi Mahkamah  Agung,  dia  tidak  ikhlas  jika negara  mengambil  aset  PT.  First  travel. Kemudian ada bapak Qomar kerugiannya mencapai Rp. 406 Juta yang merasa kaget dengan putusan Mahkamah Agung merampas  asset  PT.  First  travel  dan mengapa  tidak  mengembalikannya  ke jemaah umrah (www.metrotempo.com).
Kekecewaan  yang  disampaikan  oleh para korban tidak bisa merubah keputusan hakim mengingat jalur hukum selanjutnya
sudah  berakhir  sehingga  tidak  ada  yang bisa dilakukan setelah putusan ini, karena putusan  ini  merupakan  putusan  terakhir (thel  last  resort )  yang  bersifat inkra atau “ final  and  binding” (mengikat).  Suka tidak  suka,  semua  pihak  mematuhi keputusan hukum yang ada.
Mewujudkan  hukum  yang  adil  tentu sangat  sulit  mengingat  standar  keadilan yang berbeda dari sudut pandang manusia.  Hakim  memang  dituntut  untuk mengambil  keputusan  yang  adil,  namun bagi  para  pihak  terkadang  hukum  yang dijatuhkan  belum  tentu  dirasakan  sama adilnya  bagi  pihak  lainnya.  Hal  ini menjadi  problem  yang  berkepanjangan dalam menetapkan suatu putusan.
Ada  beberapa  kajian  literatur  review yang  telah  mengkaji  tentang  persoalan yang  terjadi  pada  PT.  Fist  Travel diantaranya;  penelitian  yang  dilakukan oleh Akbar mengungkapkan bahwa putusan  hakim  Mahkamah  Agung  tidak mencerminkan  rasa  keadilan  (Akbar 2022)  Ketidakadilan  ini  dikarenakan negara  tidak  mengalami  kerugian  akibat tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  PT. Fist  Travel  (Siregar  and  Helvis  2021: 1572).  Hal  ini  juga  dikuatkan  penelitian Irwan  bahwa  negara  bukan  korban kejahatan  dari  PT.  Fist  Travel  (Irwan 2021:  718).  Kemudian  Ririhena dkk menyatakan  bahwa  asset  Fist  Travel dianggap  asset  dan  kekayaan  negara melului putusan hakim (Ririhena,
Berlianty, and Fataruba 2021: 94).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kajian yang  membahas  tentang  persoalan  PT. First  Travel  sudah  banyak  namun  yang membedakan penilitian ini adalah
bagaimana  peneliti  melihat  keputusan hakim dalam perspektif nilai keadilan dan kemaslahatan.  Oleh  karena  itu,  penulis tertarik  untuk  mengkaji  persoalan  Negara VS  Jamaah  Umrah:  antara  Keadilan  atau Kemaslahatan  (Pasca  Putusan  Hakim Mahkamah  Agung  terhadap  Perampasan Aset  PT  First  Travel).  Dengan  rumusan masalah  yaitu:  1).  Bagaimana  Pandangan Hukum  tentang  nilai  kemaslahatan  dan keadilan?,  2).  Bagaimana  perkembangan umrah  dan  perjalanan  kasus  hukum  pada PT.  Fist  Travel?,  3).  Mengapa  hakim Mahkamah  agung  memutuskan  untuk merampas  asset  PT.  Fist  Travel  dan sejauhmana putusan hakim tersebut memberikan  nilai  kemaslahatan  atau keadilan?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif dalam  bentuk  riset  literatur  ( library research ).  Selain  itu,  penelitian  ini  juga bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  aspek- aspek  yang relevan  terkait  putusan hakim agung  terhadap  perampasan  aset  PT  First Travel  baik  dari  nilai  keadilan  dan kemaslahatan.
Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menginterkoneksikan dengan teori keadilan  dan  kemaslahatan.  Sumber  data atau sumber bahan hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah bahan  hukum  primer  yang  berasal  dari putusan  hakim  atas  perampasan  Aset  PT First  Travel.  Dan  bahan  hukum  sekunder berasal  dari  buku,  jurnal,  internet,  dan data pendukung lainnya.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  kritis,  di mana  peneliti  menjelaskan,  menentang dan menyetujui dalam rangka memperoleh  gambaran  putusan  hakim atas perampasan aset PT First Travel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kemaslahatan  dan  Keadilan  dalam Hukum
Kemaslahatan  bisa  juga  disebut dengan  kemanfaatan,  yang  merupakan salah  satu  hukum  yang  ingin  dicapai. Kemaslahatan  dapat  diartikan  kebahagian ( happiness). Kemaslahatan  berasal  dari kata maṣlaḥah yang berarti kebaikan atau bermanfaat.  Kemaslahatan  juga  berarti berfaedah dan berguna. al-Ģazāli
mendefinisikan maṣlaḥah yaitu:
" وأ  ةعفنم  بلج  نع  لصلأا  يف  ةرابع  يه  ةحلصملا
ةرضم " (Al-Ģazāli 1983: 176)
Dari pengertian tersebut dapat dipahami  bahwa maṣlaḥah adalah  segala sesuatu  yang  mendatangkan  manfaat  dan menghindari atau menolak mudarat.
Maṣlaḥah adalah  sesuatu  yang  baik bagi akal, dan maṣlaḥah akan mendatangkan kebaikan serta
menghindari  keburukan  (Rusdi  2017: 164).  Nilai  kemaslahatan  sesuai  dengan tujuan  hukumnya  termasuk  dalam  ruang lingkup syariat.
Ibnu Ashur mengatakan bahwa kemasalahatan dibagi menjadi tiga manfaat,  yaitu Pertama, kemaslahatan individu, Kedua kemaslahatan  sebagian komunitas (kolektif), dan ketiga, kemaslahatan seluruh komunitas (universal)  (Ashur  2013:  277).  Radbruch juga mengungkapkan bahwa dalam mencapai  nilai  kemanfaatan  yang  harus
diperhatikan  adalah  seberapa  besar  nilai kemanfaatan  itu  berguna  bagi  individu, kolektif  dan  universal  (Radbruch  1950: 92).
Ketiga  manfaat  tersebut  terdapat dalam  dua  bentuk  maṣlaḥah  yaitu  (Ashur 2013: 97):
1. Maṣlaḥah ‘āmmah Maṣlaḥah ‘āmmah adalah bermanfaat dan  berguna  untuk  kepentingan umum  (seluruh  atau  sebagian  besar masyarakat), artinya manfaat ini tidak menyangkut individu melainkan keseluruhan secara umum.
2. Maṣlaḥah khāṣṣah Maṣlaḥah khāṣṣah adalah bermanfaat dan  berguna  untuk  kepentingan pribadi yang segala sesuatunya menguntungkan  individu.  Perhatian utama maṣlaḥah  khāṣṣah adalah untuk  kepentingan  individu  daripada kepentingan umum.
Radbruch  mengungkapkan,  dibalik tiga  tujuan  kemanfaatan  hukum  tersebut terdapat  nilai  penting  dalam  menentukan tujuan  kemanfaatan,  seperti  kemanfaatan individu, kemanfaatan kolektif dan kemanfaatan  universal  (Radbruch  1950" 92-102).  Ketiga  tujuan  kemanfaatan  ini dapat  menjadi  rujukan  bagi  hakim  untuk menilai  mana  yang  lebih  penting  atau darurat dalam menetapkan suatu hukum.
Selain kemanfaatan, membangun hukum yang berkeadilan menjadi pondasi dasar  dalam  penegakkan  hukum,  sebab keadilan  termasuk  bagian  dalam  sistem hukum.  Ada  tiga  nilai  yang  harus dipegang oleh para penegak hukum dalam menegakkan  suatu  hukum.  ketiga  nilai
tersebut  yaitu,  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian hukum.
Keadilan diartikan sebagai keseimbangan  atau  memberikan  hak secara secara terus menerus kepada orang lain  (Wijayanta  2014:  221).  Keadilan dapat diartikan sebagai kesetaraan (Radbruch  1950:  74).  Keadilan  berasal dari kata “adil” memberikan sesuatu yang sama  kepada  setiap  orang.  Sedangkan keadilan  memberikan  sesuatu  yang  sama pada  setiap  orang  disetiap  keadaan  atau situasi.  Keadilan  juga  diartikan  tanpa memihak,  tanpa  adanya  diskriminasi, yang  semua  itu  diletakkan  sesuai  dengan porsinya (Purwana 2016: 31).
Merealisasikan  putusan  hukum  yang berkeadilan,  bermanfaat  dan  kepastian hukum  bukan  lah  hal  perkara  yang mudah,  apa  lagi  jika  berbicara  tentang keadilan  hukum.  Adil  dalam  suatu putusan hukum belum tentu dianggap adil bagi  para  pihak.  Konsep  keadilan  pada setiap  putusan  hukum  tidak  mudah mencari  tolak  ukurnya  (Wantu  2012: 481). Keadilan akan selalu bersinggungan dengan  persoalan  “memutuskan  perkara” meskipun penegakan hukum bersinggungan  dengan  kerabat  dekat  atau orang  lain  tanpa  memandang  perbedaan (Dzulhadi 2019: 83).
Keadilan  merupakan  bagian  penting dalam membangun kerangka hukum yang adil. Selain itu, menciptakan hukum  yang berkeadilan  membutuhkan  lembaga  yang dapat  menciptakan  nilai-nilai  keadilan. Kelembagaan  yang  dapat  menciptakan nilai  keadilan  akan  membawa  kesetaraan dan  keseimbangan  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Perkembangan  Umrah  dan  Perjalanan Kasus Hukum PT. Fist Travel
Animo  masyarakat  Indonesia  untuk menunaikan  ibadah  Umrah  ke  tanah  suci semakin  meningkat  setiap  tahunnya. Menurut  informasi  data  Kementrian Agama tahun 2018 jumlah jemaah umrah mencapai  1.050.000  orang,  sedangkan pada  tahun  2019  tepatnya  tanggal  25 April  2019  jemaah  umrah  mencapai 849.000  orang,  data  ini  akan  terus bertambah  hingga  akhir  tahun.(“Website Kementerian  Agama  RI”  n.d.)  melihat animo masyarakat Indonesia yang mayoritas  penduduknya  beragama  Islam menjadi  salah  satu  faktor  pendukung maraknya ibadah umroh. Selain itu, faktor meningkatnya  minat  beribadah  umroh dibarengi dengan peningkatan
perekonomian masyarakat dan juga tingginya  tingkat  religiusitas  umat  Islam (Maggalatung  2017:  173).  Umroh  bisa dilakukan kapan saja, berbeda dengan haji yang hanya dilakukan setahun sekali yang dibatasi  kuota  keberangkatan.  Namun, ibadah  umroh  tidak  terpaku  pada  kuota, yang  terpenting  telah  memiliki  jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan
Keinginan  untuk  menunaikan  umroh dan haji merupakan harapan terbesar bagi mereka  yang  beragama  Islam.  Bagi banyak  orang,  jika  belum  menunaikan ibadah  haji  atau  umroh,  rasanya  hidup belum  lengkap,  padahal  kedua  ibadah tersebut  tidak  termasuk  dalam  hukum wajib.  Umat  Islam  tidak  segan-segan mengumpulkan uangnya untuk melaksanakan ibadah tersebut.
Saat  ini,  pemenuhan  keinginan  umat Islam  dalam  menjalankan  ibadah  seperti
umroh  dapat  diwujudkan  dengan  mudah, karena banyak agen umroh yang menyediakan jasa pemberangkatan umroh.  Masyarakat  hanya  menyediakan uang dan syarat keberangkatan.
Keberadaan agen umroh memberikan banyak keuntungan bagi umat Islam yang ingin  menjalankan  ibadah.  Keunggulan tersebut  antara  lain  kemudahan,  fasilitas atau  layanan,  hingga  pembimbing  atau pemandu  umrah  ( mutawwif) .  Namun dalam  memilih  agen  umroh,  masyarakat harus lebih waspada dan berhati-hati agar tidak  terkena  penipuan  seperti  yang dilakukan oleh PT. First Anugerah Karya Wisata  (PT.  First  Travel).  Menurut Oktora  dan  Achyar,  semakin  besar permintaan umroh dan haji, semakin besar pula  kasus  penipuan  (Oktora  and  Achyar 2014: 30) .
Ada  beberapa  tips  dalam  memilih agen umrah antara lain:
1. Alamat dan Badan hukum yang jelas
2. Mencari  tahu  tentang  agen  umrah melalui teman, kolega, tetangga, atau saat  ini  bisa  kita  telusuri  melalui internet
3. Pastikan  agen  umrah  telah  memiliki tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  dari masyarakat.
4. Tidak tergiur dengan harga murah. Dibalik  tingginya  animo  masyarakat dalam  melaksanakan  umroh,  tips-tips  di atas  merupakan  sebagian  kecil  dari pentingnya  masyarakat  untuk  memilih agen  atau  biro  perjalanan  umroh  yang benar-benar terpercaya dalam menjalankan  usahanya.  Menurut  Oktora dan  Achyar,  nilai  kepercayaan  dari  agen perjalanan  merupakan  sumber  elemen
terpenting bagi masyarakat untuk mempercayai  agen  perjalanan  dan  hal  ini menjadi  pertimbangan  masyarakat  untuk menggunakan  kembali  layanan  agen tersebut  di  masa  yang  akan  datang (Oktora and Achyar 2014: 34).
Untuk menghindari penipuan, masyarakat  juga  harus  berhati-hati  dalam memilih  agen  perjalanan.  Ada  dua  jenis biro  perjalanan  umroh,  yaitu:  Pertama, biro perjalanan umroh yang telah mendapat  izin  dari  Kementerian  Agama (Kemenag).  Artinya  biro  perjalanan seperti  ini  sudah  terdaftar  dan  bisa menjalankan  usahanya  untuk  umroh. Kedua  biro  perjalanan  ilegal  yang  tidak mendapatkan  izin dari  Kementerian Agama, biro perjalanan jenis ini
sebenarnya  tidak  dapat  melaksanakan ibadah  umroh,  tetapi  mereka  dapat menyiasatinya  dengan  bekerja  sama dengan  biro  perjalanan  yang  telah mendapatkan  izin dari  Kementerian Agama  dengan  status  Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU),
sehingga  dapat  memberangkatkan  dan merekrut jemaah umrah di bawah bendera biro  perjalanan  yang  telah  mendapat  izin dari Kementerian Agama.
Saat  ini,  data  pengaduan  yang terkumpul  dari  Kementerian  Agama mencapai  344  pengaduan.  Dari  344 pengaduan tersebut, terdapat permasalahan sebagai berikut (https://simpu.kemenag.go.id):
1. Jamaah  tidak  mendapatkan  Nomor Porsi Umrah (3 aduan)
2. Keberangkatan
Jemaah umrah
melebihi  waktu  6  bulan  setelah pendtaran (2 aduan)
3. Penelantaran Jemaah umrah (5
aduan)
4. Tidak  ada  kesepakatan  antara  kedua belah pihak (5 pengaduan)
5. PPIU tidak menyediakan tanda pengenal  bagi  Jemaah  umrah  (2 aduan)
6. Tidak  mengembalikan  BPIU  setelah pembatalan keberangkatan (6 aduan)
7. Gagal berangkat (23 aduan)
8. Tidak  adanya  bimbingan  manasik  (1 aduan)
9. Tidak  disediakan  asuransi  perjalanan (4 aduan)
10. Pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan Minimal (seperti, transportasi,  akomodasi,  Kesehatan hingga konsumsi) (3 aduan)
11. Jemaah  umrah  tidak  dipulangkan  (4 aduan)
12. Masalah umum (286 aduan) Kementrian Agama (Kemenag) selalu mendapatkan  aduan  dari  para  Jemaah umrah  tiap  tahunnya.  Hal  ini  dapat deketahui  di  mana  Pemerintah  Indonesia yang  bekerjasama  dengan  Arab  Saudi telah  mencatat  setiap  tahunnya  sebanyak 2.000  jemaah  umrah  asal  Indonesia dipulangkan  hal  tersebut  disebabkan adanya  pelanggaran  Izin  tinggal  yang masuk  ke  Saudi  melalui  jalur  umrah (Maggalatung  2017:  174).  Pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan  nota  kesepahaman  antara Kementrian Agama dan Kepolisian
Negara RI No. D/152 tahun 2012 dan No. B/11/III/2013  tentang  Pengawasan  dan
Penegakkan
Hukum terhadap
Penyelenggara  Ibadah  Haji  Khusus  dan Umrah.  Nota  Kesepahaman  ini  ditujukan
bagi  calon  jamaah  umroh  yang  merasa dirugikan atau menyimpang dari kesepakatan  atau  kesepakatan  awal  yang dibuat  dan  disepakati  oleh  kedua  belah pihak. Jemaah dapat melapor ke Kemenag sebagai  pengawas  jika  terbukti  terjadi pelanggaran dan Kemenag dapat menjatuhkan sanksi kepada
Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Umroh (PPIU). Sanksi dapat berupa sanksi ringan seperti  sanksi  tertulis,  pembekuan  izin sementara,  hingga  sanksi  berat  berupa pencabutan  izin  usaha.  Oleh  karena  itu jika  calon  jemaah  merasa  aneh  dengan biro  perjalanan  tersebut,  segera  cari  tahu dan laporkan ke instansi terkait agar tidak terjadi kecurangan seperti yang dilakukan oleh PT. Fist Travel.
Kasus  penipuan  yang  dilakukan  oleh PT.  First  Anugerah  Karya  Wisata  telah menelan  banyak  korban.  First  Travel didirikan  oleh  pasangan  suami  Istri  yaitu
Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan dan sebagai Direktur Keuangan  adalah  Siti  Nuraidah  Hasibuan
(Cahyaningrum  2017:  2).  Dikutip  dari laman kompas.com, awal sebelum terbentuknya  PT.  First  Anugerah  Karya Wisata,  pasangan  suami  istri  memulai dengan  membuat  surat  izin  berupa  CV. First  karya  utama  tahun  2009  dengan modal  Rp.  50  Juta.  Pada  tahun  2012 tepatnya  pada  12  April  2012,  kedua pasangan  ini  kemudian  membuka  biro perjalanan umroh. Meski  belum memiliki pengalaman  perjalanan  umroh,  mereka mampu  memberangkatkan  800  jemaah umrah  hingga  pada  tahun  2013  mencapai 3.800 orang.
Pada  tahun  2016  PT.  First  Travel mendapat  izin  dari  Kementerian  Agama untuk  didaftarkan  sebagai  Penyelenggara Perjalanan  Ibadah  Umrah  (PPIU)  dengan SK  Nomor:  723  TAHUN  2016  pada  12- 06-2016. Sebelumnya First Travel tercatat sebagai  Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah Umrah  (PPIU)  sejak  mengantongi  SK Dirjen  PHU  Nomor:  D/746  Tahun  2013 yang beralamat di Jl. Radar Auri no. 1 Rt 004-005,  Kel.  Cisalak  Pasar,  Kec. Cimanggis, kota Depok, Jawa Barat, telp. (021)  29039517,  faks.  (021)  29039518, email:  info@firsttravel.co.id.  Dan  sudah memiliki akreditasi B.
Kasus  yang  dilakukan  oleh  PT.  First Travel,  ada  tiga  aspek  hukum  yang diberikan  kepada  PT.  First  Travel  antara lain: pertama dari  segi  pidana,  dari  segi ini dapat dilihat beberapa unsur kesalahan seperti  penggelapan  (Pasal  372  KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pencucian uang sebagaimana diatur dalam
UU no. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang). Kedua ,  dari  aspek administrasi, aspek ini memberikan sanksi pencabutan  izin  usaha.  Dan ketiga aspek keperdataan yang dilakukan oleh PT. First Travel  telah  melanggar  atau  secara terang-terangan  melakukan  wanprestasi kepada  jemaah  umrah  dengan  tidak melakukan  umrah.  Jadi  ini  adalah  bagian dari hukum perdata.
Saat  ini PT. First  Travel telah masuk daftar hitam semenjak awal kasus tersebut bergulir  di  ranah  hukum  hingga  sampai sekarang  yang  telah  memiliki  putusan hukum yang kuat ( inkra ). PT. First Travel telah  menyebabkan  kerugian  banyak
pihak  dengan  menipu  63.000  orang  dan merugikan  mencapai  Rp.  905,33  Miliar.
Hakim Mahkamah Agung telah
memutuskan  perkara  dangan  pidana selama 20 tahun dan penjara 18 tahun dan membayar  denda  sebesar  10  Miliar, sedangkan  direktur  keuangan  di  penjara 15  Tahun  dan  denda  15  Miliar  serta menyita aset PT First Travel.
Kasus  yang  melibatkan  PT.  First Travel sangat disayangkan, melalui Dewan  Perwakilan  Rakyat  (Komisi  XI) Republik Indonesia menyayangkan kejadian ini, mereka menilai Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  dinilai  lamban  dalam mengawasi dan lamban dalam
mendeteksinya  (Cahyaningrum  2017:  3). Terjadinya  kasus PT.  First Travel bukanlah  jaminan  bagi  perusahaan  yang berbadan hukum kuat untuk terhindar dari unsur kejahatan. Terjadinya kasus penipuan  sebenarnya  kembali  kepada masing-masing  individu  untuk  menjaga dan  menjalankan  amanah  yang  diberikan oleh calon jemaah umroh.
Perampasan  Aset  PT.  First  Travel: Putusan Hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Tingkat Kasasi Perjalanan kasus hukum yang
menjerat  PT.  First  Travel  terangkum dalam  putusan  hakim  yang  dimulai  dari tingkat  pertama  hingga  tingkat  kasasi. Pada tingkat  pertama, putusan hakim No: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, memutuskan
bahwa  Andika  Surachman,  Anniesa Desvitasari  Hasibuan  dan  Siti  Nuraida bersalah atas tindak pidana yang
dilakukan oleh mereka.
Di  dalam  amar  putusannya,  ada  hal terpenting  dalam  putusan  hakim  tersebut yaitu hakim memutuskan bahwa:
1. Andika  Surachman  dan  Anniesa Desvitasari  Hasibuan  terbukti  secara hukum telah melakukan tindak pidana  "bersama-sama  melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan yang berkelanjutan"
2. Menghukum terdakwa Andika
Surachman  dengan  pidana  penjara selama  20  tahun,  sedangkan  Anniesa Desvitasari  Hasibuan  dengan  pidana penjara selama 18 tahun, dan masing- masing terdakwa didenda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).  Jika  tidak  dibayar,  diganti dengan kurungan selama 8 bulan.
3. Merampas  Asset  PT.  First  Travel untuk Negara.
Sedangkan  barang  bukti  lainnya disita  dan  dikembalikan  ke  penuntut umum  untuk  digunakan  dalam  kasus terdakwa Siti Nuraida Hasibuan.
Pada  tingkat  kedua  atau  tingkat banding,  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat Bandung  menguatkan  putusan  hakim sebelumnya dengan putusan No.
195/PID/2018/PT.  BDG,  adapun  pokok isi putusan tersebut;
1. Menguatkan putusan pengadilan negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk,  pada  tanggal 30 mei 2018.
2. Menetapkan  lamanya  para  terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan  para  terdakwa  untuk tetap berada dalam tahanan
4. Membebankan  para  terdakwa  untuk membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Proses  perjalanan  hukum  PT.  First
Travel tidak berhenti, pihak terdakwa dan jaksa penuntut umum kemudian mengajukan tingkat kasasi. Yang menjadi titik  berat  atas  pengajuan  tingkat  kasasi ini oleh para terdakwa dan jaksa penuntut umum  adalah  di  mana  kedua  belah  pihak menginginkan  Asset  PT.  First  Travel dengan  No  urut  bukti  1  sampai  No  urut bukti  529  untuk  tidak  dirampas  oleh negara.  Asset  tersebut  diharapkan  bisa mengganti kerugian terhadap para korban. Akan tetapi pada kenyataannya, permohonan kasasi penenuntut umum dan para  terdakwa  dinyatakan  ditolak,  dan putusannya  memutuskan  untuk  tetap merampas asset PT. First Travel.
Adapun amar putusan yang diputuskan oleh para hakim tingkat kasasi
No. 3096 K/Pid.Sus/2018 sebagai berikut:
1. Menolak  permohonan  kasasi  dari pemohon  kasasi  yaitu  jaksa  penuntut umum di kejaksaan Depok
2. Menolak  permohonan  kasasi  dari pemohon kasasi para terdakwa
3. Membebankan  kepada  para  terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)
Hak  Negara  vs  Hak  Jamaah:  antara keadilan atau kemaslahatan
Hakim  sebagai  ujung  tombak  hukum diharapkan  mampu  memberikan  putusan hukum  yang  memiliki  nilai  keadilan  dan Kemaslahatan. Hakim dalam menjalankan tugasnya  diharapkan  tidak  memutus perkara  berdasarkan  teks  undang-undang
semata  dan  hakim  diharapkan  mampu mewujudkan  hukum  yang  adil  dan bermanfaat bagi masyarakat karena hukum  hanyalah  sarana  dalam  mencapai tujuan  dari  penegakan  hukum  (Budiman 2014: 3). Sebab setiap perkara para pihak menginginkan  adanya  putusan  yang  adil (Ade Putra 2019: 252).
Berdasarkan  putusan  Hakim  tingkat pertama  hingga  kasasi  memperlihatkan bagaimana Putusan MA ini telah memberikan  corak  hukum  yang  berbeda dalam  memberikan  pertimbangan  hukum terhadap  asset  PT.  First  travel,  baik  itu dengan  ketentuan  hukum  pidana  maupun perdata.
Secara  normatif  hukum,  penyitaan dan perampasan asset dari tindak kejahatan pidana hal yang dibenarkan dan bisa  dilakukan,  hal  ini  telah  diatur  dalam Pasal  1  angka  16  KUHP.  Hakim  melihat kasus  yang  terjadi  pada  PT.  First  travel bisa  dilakukan  perampasan  asset,  akan tetapi  menurut  pridol  dan  Wijaya  bahwa perampasan asset haruslah barang kepunyaan pelaku yang kemudian digunakan untuk melakukan tindak pidana,  jika  barang  tersebut  bukan  milik pelaku  maka  barang  tersebut  tidak  bisa dilakukan perampasan (Pridol and Wijaya 2019: 9).
Dalam ketentuan hukum acara pidana,  tidak  semua  barang  bukti  suatu tindak  pidana  dapat  disita  dan  dirampas oleh  negara,  ada  beberapa  barang  yang tidak dapat dirampas dan harus dikembalikan  kepada  korban..  Hal  ini sesuai  dengan  perintah  Undang-undang hukum acara pidana, sebagaimana termaktub dalam pasal 46 yang berbunyi:
“benda  yang  dikenakan  penyitaan dikembalikan  kepada  orang  atau kepada  mereka  yang  disebut  dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut  putusan  hakim  benda  itu dirampas untuk negara”
Berdasarkan pasal di atas menjelaskan  bahwa  ada  perbedaan  antara barang  sitaan  dan  barang  rampasan. Barang  sitaan  diperlukan  untuk  proses peradilan,  hal  ini  juga  termakub  dalam Pasal  1  angka  3  Permenkumham  No 16/2014,  dan  barang  sitaan  bisa  dua kemungkinan  yaitu  dikembalikan  kepada yang  berhak  atau  dirampas.  Sedangkan barang  rampasan  merupakan  barang sitaan yang dirampas oleh negara berdasarkan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap,  hal  ini  juga termaktub  dalam  Pasal  1  angka  4 Permenkumham No 16/2014
Dalam  perkara  ini,  hakim  MA  telah memutuskan bahwa asset PT. First Travel dirampas  oleh  negara.  Kekuatan  hukum tetap  tersebut  mengakibatkan  asset  PT. First  Travel  tidak  bisa  dilakukan  dalam proses perdata untuk pengembalian kerugian  kepada  para  korban.  Jika seandainya  putusan  hakim  MA  tidak merampas  asset  PT.  First  Travel,  maka perkara  ini  bisa  masuk  keranah  perdata untuk  mengeksekusi  asset  tersebut  dan dibagikan  kepada  para  korban  sesuai dengan kerugian yang dialami.
Putusan  hukum  yang  dibuat  oleh hakim  agung  merupakan  langkah  berani dalam melakukan ijtihad hukum. Menurut Budiman,  hakim  dapat  membuat  putusan hukum  yang  berbeda  dengan  peraturan yang  ada,  putusan  ini  disebut contra
lagem (Budiman 2014: 13) . Pertimbangan hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  dapat dilakukan apabila memiliki alasan hukum yang  kuat.  Pertimbangan  ini  tentunya melihat  beberapa  aspek  hukum  yang menjadi  dasar  pertimbangan  hukum  yang dikeluarkan oleh hakim.
Oleh karena itu, menurut penulis, ada beberapa alasan hakim Mahkamah Agung memutuskan  harta  kekayaan  PT.  First Travel menjadi rampasan negara. Alasannya  adalah: Pertama ,  aset  PT.
Perjalanan Pertama jika dibagikan kepada para korban jemaah umroh tentunya tidak akan  diterima  seluruhnya  kepada  para korban mengingat seberapa besar kerugian  yang  dimiliki  masing-masing, bahkan  jika  dibagi  rata  tentu  akan berdampak  pada  kecemburuan,  terutama bagi  para  korban  yang  memiliki  tingkat kerugian  paling  besar.  Tentu  saja,  bukan ini  yang  dimaksud  dengan  keadilan. Alasan kedua ,  hakim  melihat  adanya dampak risiko negatif yang besar jika aset PT.  First  Travel  dibagikan  kepada  para korban  jemaah  umroh.  Menurut  Pridol dan  Wijaya  perampasan  asset  aset  PT. First Travel karena hakim sulit menentukan  siapa  yang  berhak  menerima pengembalian  harta  tersebut,  dan  jika dikembalikan kepada
korban dikhawatirkan  terjadi  perebutan  asset (Pridol and Wijaya 2019: 4).
Berdasarkan  Alasan  di  atas,  maka menurut  penulis  bahwa  hakim  lebih mengedepankan nilai kemaslahatan dengan  cara  merampas  atau  mengambil asset  PT.  First  Travel  oleh  Negara.
Namun yang sangat disayangkan rampasan asset ini belum jelas digunakan
untuk  apa,  sehingga  ini  menimbulkan tanda  tanya  akan  digunakan  untuk  apa asset tersebut, kemudian timbul
kekecewaan bagi korban yang menganggap  negara  tidak  punya  hati nurani.  Para  korban  mungkin  lebih  bisa menerima jika rampasan asset oleh negara tersebut untuk kepentingan kemasalahatan umat seperti mendirikan masjid, madrasah dan lain sebagainya.
Putusan  hukum  yang  dilakukan hakim  MA  tersebut  lebih  mengutamakan kemaslahatan. Kemaslahatan dari putusan ini menekankan pada sikap universal atau untuk kepentingan umum daripada mengutamakan  individu  atau  kolektif. Radbruch  mengungkapkan  bahwa  tujuan dari kemanfaatan atau kemaslahatan harus bertujuan  kepada  nilai  Individu,  kolektif dan  universal,  kemudian  diambil  mana dari  ketiga  nilai  tersebut  yang  lebih penting (Radbruch 1950: 92). Oleh karena itu,  hakim  MA  dalam  memutuskan perkara mengutamakan kemaslahatan universal.
Nilai keadilan tidak selamanya menjadi  prioritas  utama  dalam  hierarki hukum dan masalah hukum tidak selamanya  harus  dibangun  melalui  nilai keadilan  sebagai  nilai  utama,  karena terkadang masalah hukum bisa dilihat dari sisi  kemaslahatan  jika  itu  menjadi prioritas  utama.  Dengan  putusan  hakim ini,  menurut  penulis,  hierarki  hukum dalam  kasus  PT.  First  Travel  lebih  pada nilai  suatu  kemanfaatan  tetapi  tidak mengabaikan nilai keadilan. Karena nilai- nilai  dasar  hukum,  baik  keadilan  maupun kemaslahatan,  harus  seimbang  satu  sama
lain,  hal  ini  sangat  penting  bagi  gagasan hukum (Alexy 2015: 444-447).
Di  dalam  kaidah  fiqh  terdapat adagium  yang  dapat  dijadikan  dasar dalam  menetapkan  suatu  hukum  selama penetapan tersebut membawa kemaslahatan  yang  luas  bagi  masyarakat. Adapun kaidah tersebut berbunyi:
" ِةَحَلأصَمألاِب ٌط أوُنَم ِةَّيِعاَّرلا ىَلَع مِاَمِ ألأا  ُفُّرَصَت
" “Kebijakan  seorang  pemimpin  harus berorientasi kepada kemaslahatan”
" ةصاخلا ةحلصملا ىلع ةمدقم ةماعلا ةحلصملا
" “Kemaslahatan  umum  lebih  diutamakan daripada kemaslahatan khusus”
Disamping putusan tersebut memberikan kemaslahatan bagi universal, namun  putusan  tersebut  juga  harus  jelas penyitaan asset PT. First Travel digunakan  untuk  apa.  Sebab  jika  hanya penyitaan  akan  memberikan  dampak negatif  bagi  pandangan  masyarakat, sehingga  negara  dianggap  merampas kekayaan hak jamaah umrah. Oleh karena itu  perlunya  timbal  balik  hukum  atas putusan  hukum  tersebut,  sehingga  tujuan utama  dari  hukum  adalah  memberikan rasa kebahagian, keselamatan dan ketertiban  di  masyarakat  (Pridol  and Wijaya 2019: 2).
Semenjak  putusan  hakim  MA  di keluarkan,  perampasan  asset  PT.  First Travel  belum  jelas  digunakan  untuk  apa. Ada  beberpa  hal  yang  terjadi  terhadap asset PT. First Travel yang dirampas oleh negara:  “1).  Dimusnakan.  2).  Dilelang untuk  Negara.  3).  Diserahkan  pada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.  4).  Diserahkan  kepada
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN).”( https://jdih.bpk.go.id)
Di  mata  masyarakat,  putusan  hakim MA  dianggap  tidak  mencerminkan  rasa keadilan  bagi  mereka  yang  dirugikan, uang  yang  seharusnya  dikembalikan kepada mereka justru negara menyita aset PT.  First  Travel.  Putusan  hakim  MA
tersebut memang
menimbulkan kontroversi  di  masyarakat,  walaupun putusan  hakim  lebih  menekankan  pada nilai  kemaslahatan,  bukan  berarti  bahwa nilai  keadilan  secara  mutlak  tidak  ada dalam  putusan  tersebut.  Unsur  nilai keadilan  dalam  putusan  hakim  MA  tetap ada,  nilai  keadilan  secara  tidak  langsung tersirat  dalam  putusan  tersebut,  di  mana hakim  tidak  membagi  asset  tersebut kepada  nasabah  atas  nama  keadilan, karena  asset  tersebut  tidak  cukup  untuk mengganti kerugian masing-masing nasabah. Oleh karena itu putusan tersebut lebih kepada nilai kemaslahatan.
Dengan  adanya  putusan  hakim  MA tersebut memungkinkan para hakim untuk melakukan  pembaruan  hukum.  Melalui putusan  disetiap  persidangan,  putusan hakim  akan  menjadi  rujukan  dalam pembentukan  hukum.  (EM  2016:  384) Putusan  tersebut  juga  memperlihatkan bagaimana
para hakim
menginterpretasikan  makna  dari  undang- undang  yang  dijadikan  sebagai  dasar hukum disetiap putusannya.
Mahkamah  Agung  yang  merupakan lembaga top judiciary (lembaga peradilan tertinggi) menjadi rujukan atas yurisprudensi yang MA lakukan khususnya bagi  para hakim di  pengadilan pada tingkat di bawahnya untuk
memutuskan perkara yang sama (Budiman  2014:  25-26).  Akan  tetapi yurisprudensi  tidak  secara  mutlak  harus diikuti oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara, sebab perkara sama  belum  tentu  risiko  hukum  yang dimiliki  juga  sama,  semua  tergantung seberapa  besar  kasus  perkara  yang dihadapi.

## KESIMPULAN
Putusan  hakim  dalam  menyelesaikan suatu perkara diharapkan dapat membawa nilai-nilai  keadilan  dan  kemaslahatan. Keputusan  hakim  juga  tidak  selalu diterima oleh para pihak. Bagi para pihak, putusan  hakim  boleh  jadi  mendatangkan keadilan  dan  kemaslahatan,  tetapi  bagi pihak  lain  bisa  jadi  putusan  itu  tidak mendatangkan keadilan melainkan mendatangkan kemaslahatan.
Pada  perkara  PT.  First  Travel  ini, hakim telah memutuskan untuk merampas asset PT. First Tarvel. Ada dua pertimbangan  mengapa  putusan  tersebut merampas asset PT. First Travel.
Pertama, jika  asset  tersebut  dibagikan kepada  para  korban,  maka  harta  itu  tidak mencukupi,  mengingat  seberapa  besar kerugian  yang  diderita  oleh  para  korban. Dengan  kedua  alasan  tersebut  penulis menyimpulkan  bahwa  putusan  hakim membawa nilai kemaslahatan yang cukup luas  namun  tidak  mengabaikan  nilai keadilan dalam setiap putusannya. Putusan hakim ini mengutamakan kemaslahatan universal (kepentingan umum) daripada individu dan kolektif.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kami  ucapkan  terimakasih  sebesar- besarnya  kepada  semua  pihak  yang  telah membantu dalam penelitian ini, terkhusus kepada  perguruan  tinggi  kami  tercinta Sekolah  Tinggi  Ekonomi  dan  Bisnis Syariah  (STEBIS)  Indo  Global  Mandiri
Palembang dan Pascasarjana IAIN Palangkaraya.  Harapan  kami,  semoga penelitian ini dapat memberikan
kontribusi dalam penegakkan hukum yang ada di Indonesia khususnya yang menyangkut  tentang  permasalahan  yang terjadi  pada  biro  perjalanan  di  Indonesia, sehingga  menjadi  pertimbangan  hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Putra,  Aulia.  2019.  “Analisis Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali Setelah Pelaksanaan Putusan Sengketa Gadai  Tanah  Ulayat.” JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) 4, no. 2: 243–63. https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.101
Al-Ģazāli.  1983. Al-Mustasfā  Fi  ‘ilm  Al- Uṣūl .  Beirut:  Dār  al-Kutb  al- ‘imiyah.
Alexy,  Robert.  2015.  “Legal  Certainty and  Correctness.” Ratio  Juris 28: 441–51.
“Aset  First  Travel  Diambil  Negara,
KorbanTak  Ikhlas  Tapi  Pasrah  -
Metro  Tempo.Co.”  n.d.  Accessed
July 9, 2020. https://metro.tempo.co/read/127293 5/aset-first-travel-diambil-negara-
korbantak-ikhlas-tapi-pasrah.
Ashur, Muhammad Tahir Ibnu. 2013. Ibn Ashur  Treatise  On  Maqasid  Al-
Shari’ah . London: International
Institute of Islamic Thought.
Budiman, Achmad Arief. 2014. “Penemuan  Hukum  Dalam  Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya  Bagi  Pengembangan Hukum  Islam  Indonesia.” Al- Ahkam:  Jurnal  Pemikiran  Hukum Islam 24, no. 1: 1–30.
Cahyaningrum,  Dian.  2017.  “Tanggung Jawab  Hukum  First  Travel.”
Majalah Info Singkat Hukum , 2017. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/i nfo_singkat/Info  Singkat-IX-16-II- P3DI-Agustus-2017-191.pdf.
Dzulhadi,  Qosim  Nursheha.  2019. Islam Vs  Pluralisme  Agama .  Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
EM,  Moh.  Eka  Kartika.  2016.  “Hukum Yang  Berkeadilan :  Pembentukan Hukum  Oleh  Hakim.” Jurnal  IUS
Kajian Hukum Dan Keadilan 4, no. 3: 383–95. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2 9303/ius.v4i3.410. “First  Travel,  Awal  Berdiri,  Lakukan Penipuan Hingga Akhirnya Tumbang Halaman All - Kompas.Com.”  n.d.  Accessed  July 3, 2020.
https://www.kompas.com/tren/read/ 2019/11/17/060000565/first-travel- awal-berdiri-lakukan-penipuan- hingga-akhirnya-tumbang?page=all.
“Gelar Rapat 15 Kasus Umrah, Kemenag Segera  Terbitkan  Sanksi  |  Website Haji  Dan  Umrah  Kementerian Agama  RI.”  n.d.  Accessed  July  5, 2020. https://haji.kemenag.go.id/v4/gelar- rapat-15-kasus-umrah-kemenag- segera-terbitkan-sanksi.

## Irwan,  T.  2021.  “Implementasi  Upaya
Pemulihan  Aset  Korban  Kejahatan
Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian  Uang  Dalam  Kasus  First
Travel.” JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial
Dan Pendidikan) 5, no. 4: 698–719.
https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2
223/http.
Maggalatung,  Salman.  2017.  “Legal Protection Against Indonesian Umrah  Jemaah.” Jurnal Cita Hukum 5, no. 1: 171–82. https://doi.org/10.15408/jch.v5i1.65
82.
Oktora,  Kiki,  and  Adrian  Achyar.  2014. “The  EffecT  of  PosTPurchased
Perceived-Value Towards The Relationship  QualiTy  of  Hajj  and Umrah Travel Agencies in Indonesia.” The  South  East  Asian Journal  Of  Management 8,  no.  1: 29–46. “Pengelolaan Barang Sitaan.” n.d. Accessed May 3, 2021. https://jdih.bpk.go.id/. Pridol,  Jhon,  and  Firman  Wijaya.  2019. “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan  Aset  Yang  Bukan Milik  Negara.” Jurnal  Hukum Adigama 2, no. 3: 1–20.
Purwana,  Agung  Eko.  2016. Keadilan: Pendekatan  Ekonomi  Islam  Teori, Masalah Dan Kebijakan . Ponorogo: STAIN Po Press.
Radbruch, Gustav. 1950. Legal
Philosophy  (First  Publ.  1932).
Trans.  Kurt  Wilk,  In:  The  Legal Philosophies  of  Lask,  Radbruch, and  Dabin. Cambridge:  Harvard University Press.
Rifki  Attarik  Akbar.  2022.  “Perampasan Aset  First  Travel  Oleh  Negara Ditinjau  Dari  Perspektif  Keadilan Studi  Putusan  Mahkamah  Agung
Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.” Jurnal Fatwa Hukum 5, no. 1. Ririhena, Muhamad Angga, Teng Berlianty, and Sabri Fataruba. 2021. “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018  Terhadap  Jamaah First  Travel.” TATOHI:  Jurnal Ilmiah Hukum 1, no. 2: 88–95.
Rusdi,  Muhammad  Ali.  2017.  “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama  Hukum  Islam.” Jurnal Syari’ah  Dan  Hukum  Diktum 15, no. 2: 151–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.20 12.03.001.
Siregar,  Edward  Fernando,  and  Markoni Helvis.  2021.  “Analisa  Yuridis Eksekusi  Sita  Jaminan  Terhadap Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU) First Travel.” Jurnal Syntax Transformation 2, no. 11: 1561–73. http://www.ejurnal.its.ac.id/index.p hp/sains_seni/article/view/10544%0 Ahttps://scholar.google.com/scholar ?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tawuran +antar+pelajar&btnG=%0Ahttps://d oi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237. “Statistik Data Pengaduan.” n.d. Accessed July 5, 2020. https://simpu.kemenag.go.id/home/s tatistik.
Wantu,  FenceM.  2012.  “Mewujudkan Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di  Peradilan  Perdata.” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3: 479–89.
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012. 12.3.121.
“Website  Kementerian  Agama  RI.”  n.d.
Accessed July 9, 2020. https://kemenag.go.id/berita/read/51 0500. Wijayanta,  Tata.  2014.  “Asas  Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam  Kaitannya  Dengan  Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” Dinamika Hukum 14, no. 2: 216–66.