## EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS ELEKTRONIK DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GRESIK
Asroin Widyana asroin@pasca.unair.ac.id

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik
Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245, Kembangan, Gresik

## Abstract
The  village  has  its  original  autonomy  (geruine  autonomy)  emerging  and  its  existence  is  not  due  to  the delegation or the authority of the higher units of government, but is sourced and rooted in the original rights of  the  village  concerned.  The  original  rights  are  sourced  from  the  rights  of  origin,  customs  and  traditional rights  of  the  village  concerned.  Village  autonomy  can  be  said  to  be  an  autonomy  sourced  from  cultural wisdom,  customs  and  common  sense  of  the  village.  According  to  regulation  of  the  Minister  of  Villages, Customs and common sense of the village.
Keywords: Village, Village Authonomy and Village Government.

## Abstrak
Desa    mempunyai    otonomi    asli    ( geruine    autonomy )    yang    muncul    dan  eksistensinya      tidak disebabkan      adanya      pelimpahan      atau      pemberian  kewenangan  dari  satuan  pemerintahan  yang  lebih tinggi, namun bersumber dan  berakar  dari  hak-hak  asli  desa  yang  bersangkutan.  Hak  asli  itu bersumber dari  hak  asal  usul,  hak  adat  istiadat  dan  hak  tradisional  Desa  yang  bersangkutan.  Otonomi  Desa  dapat dikatakan  sebagai  otonomi  yang  bersumber  dari  kearifan  budaya,  adat  istiadat  dan  common  sense  Desa tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, istiadat dan common sense desa tersebut.
Kata Kunci: Desa, Otonomi Desa dan Pemerintahan Desa.

## A. Pendahuluan
Otonomi  desa  memberikan  pedoman  bagi  desa  untuk  menyelenggarakan  desa  berdasarkan prinsip-prinsip kebudayaan  yang telah lama  mengakar dan hidup di tengah-tengah masyarakat desa di seluruh Indonesia.Pemerintahan desa tersebut dilaksanakan  oleh  pemerintah desa  yang dipimpin oleh  Kepala  Desa.  Kepala  Desa  merupakan  pimpinan  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Dengan  demikian,  maka  segala  urusan  pemerintahan  desa  dibawah  kendali  kewenangan  seorang Kepala  Desa.  Kepala  desa adalah  kepala pemerintah  desa  yang  juga dapat dianggup  sebagai  tokoh masyarakat.
Salah  satu  momentum  pembangunan  desa  adalah  pemilihan  kepala  desa  sebagai    hentuk penyelenggaraan    prinsip    demokrasi    dalam    pemerintahan  desa.  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Kepala  Desa  pasal 1  bahwa  Pemilihan  Kepala Desa dilakukan  secara serentak  satu  kali  atau dapat bergelombang.  Pemilihan  Kepala  Desa  yang  dilakukan  secara  serentak  di  seluruh  wilayah
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
Kabupaten/Kota  dengan  prinsip   langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur dan  adil.  Dengan  adanya pemilihan  Kepala  Desa  secara  langsung  tersebut  menunjukkan  bahwa  pimpinan  tertinggi  di  desa harus merupakan kesepakatan terbanyak dari warga desa yang bersangkutan, sehingga akan mampu meningkatkan  keikutsertaan  atau  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa.  Hal  tersebut juga dimaknai sebagai proses pembelajaran politik masyarakat Desa.
Pemilihan  Kepala Desa  secara  langsung tersebut juga bertujuan  mendidik masyarakat desa tidak menjadi  feodal  dan  memungkinkan  adanya  sirkulasi  elit  di  tingkat  desa,  sehingga  akan  tumbuh kearifan  berdemokrasi  di  tengah-  tengah  masyarakat  desa.  Adanya  prinsip  demokrasi  dalam pemilihan  Kepala  Desa    tidaklah    menyebabkan    prinsip    musyawarah    yang    sudah    mengakar dalam  budaya  masyarakat  desa  menjudi  hilang.  Namun,  prinsip  musyawarah  juga    dilakukan melalui   meknnisme    musyawarah    desa    dalam   pemilihan  Kepala  Desa   antar   waktu.   Sehingga dengan  adanya  mekanisme  tersebut, hak-hak masyarakat desa benar-benar diperhatikan yang pada ujungnya  akan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  terus  aktif  berperan  serta  di dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.
Selama  ini,  terkait  dengan  pemilihan  Kepala  Desa  di  Kabupaten  Gresik  didasarkan  dan mengacu  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang  Tata  Cara Pemilihan  Kepala  Desa.  Namun  Peraturan  Daerah  Tersebut  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan  hokum  dan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  terutama  Undang-Undang Nomor  6 Tahun    2014    tentang    Desa,    Peraturan    Pemerintah   Nomor    43    tahun   2014  Tentang Peraturan    Pelaksanaan    Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2014  Tentang  Pemilihan  Kepala Desa.  Melandasi  amanah  Peraturan  Perundang-  Undangan  yang  lebih  tinggi,  Pemerintah  Desa menerbitkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  12  Tahun  2015  Tentang  Pedoman Pencalonan,  Pemilihan,  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa  sebagai  landasan  untuk melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Gresik.
Selama  berlakunya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  12  Tahun  2015  Tentang Pedoman  Pencalonan,  Pemilihan,  pengangkatan,  dan  pemberhentian  Kepala  Desa,  Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyelenggarakan 2 (dua) kali pemilihan Kepala Desa secara serentak pada Tahun 2015 di 49 (empat sembilan) desa dan tahun 2017 di 19 (Sembilan belas)  Desa.  Pada Tahun 2017,  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  melalui  Dinas  Kependudukan  dan  catatan  Sipil  bekerjasama dengan  Panitia  pemilihan  Kepala  Desa  mencetuskan  inovasi  dalam  pemilihan  Kepala  Desa memanfaatkan   data   biometri   penduduk   yang   direkam   dalam   Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  (SIAK),  Data  biometri  penduduk  tersebut  merupakan  rekaman  data  10  (sepuluh) sidik  jari  dan  iris  mata  penduduk serta  berbagai  identitas  kependudukan  yang dapat diakses  secara terbatas dengan menggunakan kunci tunggal yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemindaian data biometri penduduk melalui sidik jari dan/atau iris mata dilaksanakan melalui scanner yang
disediakan oleh Dinas Kependudukan   dan   Catatan   Sipil   (Dispendukcapil)   Gresik.   Pemilihan Kepala  Desa  memanfaatkan  data  biometri  penduduk  disebut  e-  Pilkades  atau  Pemilihan  Kepala Desa Berbasis Elektronik.

## B. Pembahasan
Pada tanggal 29 Oktober 2017  Kabupaten Gresik  melakukan  pemilihan kepala desa serentak yang  dilakukan  di  19  desa  yang  berbeda  dan  kecamatan  yang  berbeda.  Dalam  hal  ini Dispendukcapil Gresik tergerak untuk menciptakan sebuah inovasi baru yakni  inovasi e-Pilkades.E- Pilkades  merupakan  pendataan  daftar  pemilih  tetap  yang  menggunakan  elektronik.  Tujuan  dari adanya  inovasi  ini  yaitu  Tujuan  untuk  mencegah  adanya  calon  pemilih  dengan  surat  suara  ganda dan memastikan bahwa orang  yang mempunyai  hak pilih saja yang  bisa memilih  bukan orang  lain yang menggantikkannya. Pelaksanaan   e-Pilkades  di  Kabupaten  Gresik  dilakukan  pada   tanggal 29  Oktober    2017.Kabupaten    Gresik    merupakan    Kabupaten    pertama    di    Jawa  Timur  yang memakai  elektronik  pada  saat  pendaftaran/  pendataan  pemilih  dalam  pemilihan  kepala  desa. Proses  penerapan  dalam  sistem  e-Pilkades  ini  sebenarnya  hampir  sama  dengan  pemilihan  kepala desa  yang  menggunakan  sistem  manual/konfensional.  Akan  tetapi  letak  perbedaannya  ada dipendaftaran/pendataan  pemilih  yang  menggunakan  elektronik,  selebihnya  seprti    pencoblosan, dan    penghitungan  masih    manual.  Dalam  penggunaan  sistem  e-Pilkades  alat  yang  digunakan untuk menditeksi sidik jari pemilih yaitu  fingerprint.  Mekanisme/tahapan  ePilkades  yaitu  pemilih sebelum  masuk  terlebih  dahulu  didata/didaftarkan  menggunakan  fingerprint,  dan  juga  pada  waktu sebelum  keluar  pemilih  didata/didaftarkan  lagi  menggunakan  fingerprint,    hal    ini    dilakukan dengan  tujuan  untuk  memastikan  bahwa pemilih  tersebut  sudah  benar-benar  memilih  dan  tidak akan  bisa  memilih lagi.  Mekanisme/  tahapan  e-Pilkades  dalam  pemilhan  Kepala  Desa  serentak di 5 Desa bisa dilihat dari gambar berikut ini :
Gambar 1 Alur E-Pilkades di Kabupaten Gresik

## Keterangan :
Pertama,  calon  pemilih  datang  ke balai  desa  untuk  memilih  calon  kepala  desa.Kedua, pemilih  akan  didata  melalui  alat fingerprint .  Ketiga,  setelah    data    terbaca  dan  keluar dikomputer  pemilih  mendapatkan  kartu  suara  untuk  memilih.Keempat,  setelah  dapat  surat suara  pemilih  pergi  kebilik  untuk  mencoblos  calon kepala desa yang akan dipilih. Kelima, setelah  mencoblos  pemilih  memasukkan  surat  suara  dikotak  suara  yang  sudah  disiapkan. Keenam,  setelah  memasukkan  surat  suara ke kotak suara pemilih sebelum keluar didata lagi menggunakan  alat  fingerprint.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  pemilih  sudah  benar- benar memilih dan tidak bisa memilih lagi.
Dari  keterangan  diatas  sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh      Bapak      Sriyanto selaku      Seksi      Kerjasama      dan      Inovasi  Pelayanan  (Dispendukcapil).  “Penggunaan fingerprint yang dibaca adalah sidik jari calon pemilih.  Ketika  sudah  terbaca  data  yang  ada diserver  ini  bisa dikeluarkan,  foto  ini, nama  ini,  alamat ini, ini  chek  in. chek outnya  mereka frigger  lagi  menandakan  dia  chek  out.  Meskipun  dia  masuk  lagi  untuk  memilih  dia  gak bisa.Penggunaan  aplikasinya  seperti  itu.”  (wawancara  20 Februari 2019).
Dalam  proses  pelaksanaan  e-Pilkades  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Sriyanto  ternyata sesuai  dengan  kenyataannya  dilapangan.  Yang  sebagaimana  dikatakan  oleh  mas  anwar selaku Panitia Desa Daun mengatakan : “Awalmulanya pemilih datang  ke tempat pemilihan dengan  membawa  surat  panggilan  setelah  itu  diserahkan  ke  pantia,  setelah  itu  pemilih  di deteksi  menggunakan  alat  bernama fingerprint setelah  data  muncul  pemilih  dikasih  surat suara  untuk  memilih  calon  kepala  desa  yang  akan  dipilih,  setelah  itu  pemilih  diarahkan  ke kotak bilik untuk memilih calon yang    akan    mereka    pilih,    setelah    memilih    mereka mengumpulkan surat suara di kotak yang sudah disiapkan, sebelum keluar pemilih didata lagi menggunakan fringgerprint tujuannya    untuk  memastikan    kalau  pemilih  tersebut  benar- benar sudah memilih dan tidak bisa memilih lagi.” (wawancara 2 Februari 2019).
“pelayanan yang diberikan panitia juga memuaskan dalam memberikan pelayanan agar pencoblosan  berjalan  lancer sehingga  memberikan  bentuk  keramahan  dan  nuansa pemilihan kepala desa yang nyaman, sempat ada antrian panjang karena didalam pelayanan penyerahan KTP  untuk fringgerprint mengalami  hambatan  sehingga panitia  bergerak  cepat tidak  terjadi antrian, karena panitia juga dibatasi waktu pencoblosan sampai dengan penghitungan, artinya pelaksanakan  pilkades  ini  berjalan  lancer  walau  masih  ada  kenala  dilapangan.”  (wawancara khoirul kirom tanggal 2 Februari 2019).
Dalam  penerapan  e-Pilkades  di  beberapa  desa,  ada  beberapa  manfaat  dan  juga tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah (Dispendukcapil). Proses penerapan e-Pilkades
di  beberapa  desa  ada  beberapa  manfaat,  antara  lain: Pertama, validasi  data.  Dalam  hal  ini pemerintah  khususnya  Dispendukcapil  mempunyai  tantangan  yang  pertama  perlu  waktu  lama dalam  menyiapkan  sistem e-Pilkades.  Persiapan  itu termasuk  dalam  menyusun  daftar  pemilih tetap. Mulai dari mendatangi desa yang akan dijadikan sebagai tempat untuk mensosialisasikan e-Pilkades.  Kenyataan  dilapangan  memang  pihak  Dispendukcapil  turun  langsung  ke masyarakat  untuk  mendata  masyarakat,  data  yang  dimaksud  yaitu  warga  masyarakat  yang sudah meninggal akan dicoret dan warga yang ada diluar kota akan dinonaktivkan sementara.
Kedua ,  memberikan  pemahaman  tentang  teknologi  pemerintah masa kini. Tantangannya  pemerintah  harus  lebih  detail dalam  menerapkan proses e-Pilkades.  Dalam  hal ini  juga  diperkuat  dengan  teori  yang  disampaikan  oleh  B.  Boediono  (2003)  Pelayanan  umum atau  pelayanan  publik    yang  prima  berarti  pelayanan    yang  bermutu.  Untuk  meningkatkan mutu,  berarti  meningkatkan  keprimaan.  Meningkatkan  mutu  dan  produktivitas  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  instansi  pemerintah  di  bidang  pelayanan  umum.  Mendorong  upaya mengefektifkan  system  dan  tatalaksana  pelayanan  sehingga  pelayanan  umum  dapat diselenggarakan  secara  lebih  berdayaguna        (efisien        dan        efektif).        Mendorong tumbuhnya  kreativitas,    prakarsa,    dan    peran    serta    masyarakat    dalam  pembangunan  serta meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  luas,  dalam  hal  ini  Dispendukcapil  mempunyai pemikiran  baru  dalam  pendataan    pemilih    pada    saat      pemilihan     kepala    desa.     sebuah pelayanan public bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tapi dalam kenyataannya, pemerintah (Dispendukcapil) kurang mendalam    dalam    memberikan   pengenalan    ataupun dalam   hal menguji coba e-Pilkades.
Ketiga,    mengurangi    kecurangan    dalam    pemilihan    kepala  desa.  Tantangan pemerintah  khususnya  dispendukcapil  yaitu  benar-  benar  mengawasi  ataupun  benar-benar mencocokan data DPT yang  diperoleh  dilapangan  dan  mencocokannya  dengan  data  yang ada di kantor desa, agar bisa meminimalisir angka kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Dalam hal  ini  dispendukcapil  sudah  melakukan  hal  yang  terbaik  yang  mereka  bisa.  Ketika  sebuah program yang  baru pertama kali diterapkan tidak selamanya  berjalan lancar sesuai dengan apa yang  diharapkan.  Dalam  penerapan  e- Pilkades  ada beberapa tantangan  pada saat  penggunaan ataupun  sebelum  penggunaan  e-Pilkades.  Sebelum  diterapkannya  sistem  e-  Pilkades,  mulai awal sudah ada tantangan yang pertama yaitu tidak setujunya antar organisasi/dinas pemerintah antara  BPMD  dan  Dispendukcapil.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Bapak  Muchid  selaku Bidang  Administrasi  Pemerintahan  Desa  (BPMD)  yaitu:  “Saya    kurang    setuju  dengan  e- Pilkades.Karena   e-Pilkades  bagi  saya  yang  melihat  langsung,  itu  kurang  tepat,  saya  gak tau istilah itu muncul dari mana. Dilihat dari sejarahnya, memang   saya   dari   awal   menangani e-Pilkades,    dulu  namanya bukan  e-Pilkades  akan  tetapi e-Voting.  Pemberian nama  e-Voting
itu  tidak  tepat  karena  keseluruhannya  tidak  menggunakan      elektronik      hanya      pada pendataan   calon pemilih saja yang pakek elektronik.” (wawancara 6 Februari 2019)
Hasil  wawancara  dari  Bapak  Muchid  diatas  sesuai  dalam  proses    kegiatan    pelayanan publik    terdapat    beberapa    faktor    atau  unsur  yang  mendukung  jalannya  kegiatan.  Menurut A.S. Moenir (2001), unsur-unsur tersebut antara lain :
a.  Sistem,  Prosedur  dan  Metode  Yaitu  di  dalam  pelayanan  publik  perlu  adanya  sistem informasi,  prosedur  dan  metode  yang  mendukung  kelancaran  dalam  memberikan pelayanan.
b.      Personil,    terutama    ditekankan    pada    perilaku    aparatur;    dalam  pelayanan  publik aparatur  pemerintah  selaku  personil  pelayanan  harus    profesional,    disiplin    dan    terbuka terhadap   kritik   dari pelanggan atau masyarakat.
c.  Sarana   dan   prasarana   Dalam   pelayanan   publik   diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parker yang memadai.
d.  Masyarakat  sebagai  pelanggan  Dalam    pelayanan  publik  masyarakat  sebagai  pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.
Dari      penjelasan      teori      diatas      menjelaskan      bahwasanya  komunikasi  antar organisasi  (Dinas)  dari  pemerintah  sangat  penting.  Karena      dengan      menjaga      komunikasi antar      organisasi      (Dinas)  perintah  merupakan  salah  satu  urat  nadi  dari  sebuah  organisasi pemerintah    agar    e-Pilkades    tersebut    bisa    direalisasikan    dengan  tujuan  serta  sasarannya. Tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Dispendukcapil  yaitu sumberdaya material dan juga sumberdaya  metoda.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Sriyanto  selaku  Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan (Dispendukcapil) :
“Kendalanya  ada  di  kekuatan  server.  Kita  kan  membuat  E-  Pilkades  ini  non  budget. Jadi awalnya kami menggunakan budget semampu kami, kami membeli fringger yang seharga 1,5  juta  yang  ukurannya  kecil.  Tidak  berukuran  besar  yang  biasanya  digunakan untuk  pembuatan  e-Ktp.  Terus  kita  juga  pakek  server  yang  konvensional,  terus  kita  juga menambah ramnya 16 GB”. (wawancara 6 Februari 2019)
Awalnya  ramnya  cuman  sedikit  jadi  kita  modif  sendiri  menambah  ramnya  16  GB. Penjelasan  dari  Bapak  Sriyanto  sesuai  dengan  teori  diatas  yang  mana  sumberdaya  dalam penerapan e- Pilkades memang sangat dibutuhkan untuk mendukung suksesnya e- Pilkades ini.
Dari penjelasan diatas menjelaskan juga tantangan dalam tumbuhnya sebuah E-Pilkades salah satunya yaitu perancangan dan penganggaran jangka pendek. Salah satu penghambat dari e-Pilkades
yaitu  terjangkaunya  sumberdaya  material  dan  juga  sumberdaya  metoda  sehingga  kurang maksimal  dalam  penerapannnya.  Hal  itu juga disampaikan oleh Bapak Panitia Pilkades Desa Panjunan dan juga mas Soni :
“Kelemahan  dari fingerprint ini  rata-rata  pemilih  itukan  ngantri  kepanasan  dan  juga agak  lama  secara  otomatis  kan  jari    mereka    basah    sehingga  susah    untuk  menditeksi.  Dan juga    kelemahan    kemarin    tidak    ada    layar    besar    ataupun  konektor  untuk  menampilkan daftar  calon  pemilih.  Cuman ada monitor kecil saja.” (wawancara 11 Februari 2019).
Dari  hasil  wawancara  diatas  disimpulkan  bahwasanya  kendala  yang  dialami  yaitu lamanya  penggunaan  alat fingerprint dan  juga  kurangya  layar  besar  ataupun  konektor  untuk menampilkan  daftar  calon  pemilih  agar  bisa  dilihat  oleh  masyarakat.  Pelayanan  Publik  erat kaitannya  teknologi  dan  informasi,  khususnya  internet,  memiliki  peranan  penting  dalam meningkatkan  transparansi.  A.S.  Moenir  (2001)  mengelompokkan  manfaat  tekonologi informasi dan komunikasi dalam dua kelompok, yaitu:
1)   Manfaat pada Tingkat Proses
a.  Menghemat    biaya:    mengurangi    biaya    transaksi    bagi masyarakat   untuk   akses ke      informasi      pemerintah      dan  mengirim  informasi  ke  pemerintah,  mengurangi biaya  bagi pemerintah untuk menyediakan inoformasi.
b.    Menghemat waktu: mempercepat proses internal dan prosespertukaran data dengan instansi lain.
c.  Mengurangi  keterbatasan:  dimanapun,  kapanpun  informasi  dan  layanan  pemerintah dapat diakses oleh masyarakat.
d.    Keputusan   yang   lebih   baik:   pimpinan   dapat  mengontrol kinerja stafnya,
mengontrol kegiatan, ataupun mengontrol kebutuhan.
2)   Manfaat pada Tingkat Pengelolaan
a.    Merubah  perilaku  aparatur:  mengurangi  interes  pribadi  dan meningkatkan   interes rasional   atau   nasional.   Misalnya dalam  mengurangi  tindakan  korupsi,  mengurangi pemalsuan, kerja lebih efektif dan efisien dan perlakuan terhadap masyarakat yang lebih setara dalam pelayanan public.
b.      Merubah  perilaku  masyarakat:  partisipasi  yang  lebih  besar  terhadap  proses pemerintahan  dan  memperluas  kesempatan  pemasok  untuk  ambil  bagian  dalam pelayanan  pengadaan barang atau jasa.
c.  Pemberdayaan:  meningkatkan  keseimbangan  kekuatan  antar  kelompok,  melalui kemudahan,  akses  ke  informasi  kepemerintahan.    Pemberdayaan    aparatur    lebih meningkat  melalui  akses  ke  informasi  yang  dibutuhkan  mereka  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya,  pemberdayaan  pemasok  melalui  akses  ke  informasi  tentang
pengadaan  barang  dan  jasa  dan  pemberdayaan  manajer  melalui  akses  ke  informasi mengenai stafnya dan sumberdaya lainnya.
Dari  penjelasan  teori  diatas  tidak  sesuai  dengan kenyataannya dilapangan.Biasanya e-Pilkades  diharapkan  bisa  mengefesiensi    waktu    dalam    pemilihan    kepala    desa    tapi kenyataannya membutuhakan waktu yang sedikit lama daripada manual. Biarpun waktu yang digunakan  dalam  menggunakan  e-  Pilkades  ini  sedikit  lebih  lama  dari  pada  manual,  tapi dalam  proses  penerapannya  di  5  Desa  berhasil  dijalankan  dengan  sukses.  Bahkan masyarakatnya  juga  sangat  antusias  dan  juga  mendukung  terkait  penerapan  e-Pilkades  ini. Begitu juga yang dikatakan oleh mas Soni :
“mayarakat  sangat  mendukung,  karena fingerprint ini  dianggap  bisa  meminimalisir kecurang yang terjadi pada waktu pemilihan kepala desa yang sedang berlangsung.”
Tabel 5.3
Perbandingan e-E-Pilkades dengan Pendataan Manual
Pendataan Manual E-Pilkades Kelebihan : a.  Efesiensi waktu
Kekurangan :
a.  Pendataan daftar pemilih tetap kurang akurat.
Model kecurangan lebih varian
Kelebihan : a. Mengurangi kecurangan pada
saat pendataan daftar pemilih tetap. b. Kecocokan data lebih valid. c. Angka golput lebih pasti.
d. Edukasi tentang
teknologi Pemerintah. Kekurangan :
a. Lama waktu pelaksanaan b. Kurangnya pemahaman masyarakat.
Dari  tabel  diatas  bisa  dilihat  bahwa  e-Pilkades  dengan  pendataan  manual  memiliki kekurangan dan kelibihan masing- masing.Tapi jika diamati e-Pilkades lebih  banyak kelebihannya dibandingkan    dengan    pendataan    manual.    Jadi    implementasi    ini  sudah  cukup  efektif  untuk diterapkan meskipun ada kekurangan di beberapa point.

## C. Conclusion
Proses  penerapan  e-Pilkades  dalam  pemilihan  kepala  desa  antara  lain: Pertama ,  calon pemilih  datang  ke  balai  desa  untuk  memilih  calon  kepala  desa. Kedua ,  pemilih  akan  didata melalui  alat fingerprint . Ketiga ,  setelah data terbaca dan keluar dikomputer pemilih  mendapatkan
kartu  suara  untuk  memilih. Keempat ,  setelah  dapat  surat  suara    pemilih  pergi  kebilik    untuk mencoblos  calon  kepala  desa  yang  akan  dipilih. Kelima ,  setelah  mencoblos  pemilih  memasukkan surat suara dikotak  suara yang sudah disiapkan. Keenam ,  setelah memasukkan surat  suara ke kotak suara  pemilih  sebelum  keluardidata  lagi  menggunakan  alat fingerprint .  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan pemilih sudah benar-benar memilih dan tidak bisa memilih lagi. Dalam   penerapannya dilapangan   memang   sesuai   dengan   apa   yang diharapkan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gresik  Segera  untuk  melaksanakan  e-Pilkades  tahun  2019  ini  dengan  menggunakan  model  e- pilkades yang system pemilihannya e-Voting, Electronic voting adalah suatu pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan  dari electronic  voting  adalah  menyelenggarakan  pemungutan  suara  dengan  biaya  hemat  dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit.  Dengan  e-Voting  penghitungan  suara  akan  lebih  cepat,  bisa  menghemat  biaya  percetakan surat  suara,  pemungutan  suara  lebih  sederhana, dan  peralatan dapat  digunakan  berulang kali  untuk Pemilu dan Pilkada.

## Bibliography
Peraturan    Daerah    Gresik   Nomer   12    Tahun   2015    di   Bab    VII    pasal   110  tentang  pemilihan kepala desa eVoting dan Peraturan BupatiNomer 27 Tahun 2016
Peraturan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  Nomor  2  Tahun      2012 tentang    pedoman    beracara    Kode    Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
Peraturan    Pemerintah    Nomor    72    Tahun    2005    Tentang    Desa.    Peraturan  Daerah  Nomor  112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.  Peraturan  Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015  PedomanPelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Dinamka:  Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik, edisi Agustus 2002
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun  2013  Tentang  KartuTanda Penduduk.