## Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan

## The role of the Satreskrim Polrestabes Surabaya Anti-Bandit team in tackling street crime
Heru Dwi Purnomo
Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: heru.dwi.purnomo-2015@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Kejahatan yang dilakukan oleh kelas bawah (kejahatan jalanan) terjadi karena tekanan ekonomi dari masyarakat kelas bawah, dan karena proses pengasingan yang melonggarkan ikatan sosial di antara komunitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tim Anti Kejahatan di Kepolisian Surabaya untuk pencegahan kejahatan jalanan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  karakteristik kejahatan  jalanan  yang  terjadi  di  Kota  Surabaya  berupa  pencurian  dengan  kekerasan  (curas),  pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian dengan pemberatan (curat). Peran Tim Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes  Surabaya  yaitu:  pertama,  upaya  penal.  Upaya  penal  dengan  cara  melakukan  kerjasama  dengan penyidik  unit  tingkat  Polsek,  kemudian  melakukan  analisis  data  residivis  (orang  yang  melakukan  kejahatan kembali setalah bebas dari hukuman). Kedua, upaya non penal,  upaya non penal dilakukan dengan cara preemtif (dilakukan dengan  bimbingan, pembinaan dan penyuluhan mengenai kejahatan dan cara untuk mewaspadainya atau mencegahnya) dan dan preventif (dilakukan dengan membuat pos-pos penjagaan dan kegiatan patroli rutin di  tempat  rawan  kejahatan).  Peran  Tim  Anti  Kejahatan  Polisi  Surabaya  adalah  upaya  pidana  dan  non  pidana. Hambatan  tim  adalah  kendala  internal  dan  eksternal.  Solusi  untuk  meningkatkan  peran  Tim  Anti-Kejahatan dalam  mengatasi  kejahatan  jalanan  adalah  penambahan  sepeda  motor  untuk  tugas,  penambahan  anggaran operasional dan mengeluarkan Formasi Pesanan Tim Anti Kejahatan.
Kata kunci : kejahatan jalanan; anti bandit; pencurian; polisi; pencegahan.

## Abstract
Crimes  committed  by  the  lower  classes  (street  crimes)  occur  because  of  economic  pressures  from  the  lower classes  of  society,  and  because  of  the  process  of  exile  that  loosens  social  ties  between  the  communities.  This study aims to analyze the role of the Anti-Crime Team in the Surabaya Police for the prevention of street crime. This study uses a qualitative method. The results showed that the characteristics of street crimes that occurred in the  city  of  Surabaya  in  the  form  of  theft  by  violence  (theft),  theft  of  motor  vehicles  (curanmor)  and  theft  by weighting  (curat).  The  role  of  the  Anti-Bandit  Sat  Reskrim  Polrestabes  Team  in  Surabaya,  namely:  first,  the penal effort. Penalty efforts by collaborating with police unit-level investigators, then analyzing recidivist data (the person who commits the crime returns after being free from punishment). Second, non-penal efforts, non- penal  efforts  are  carried  out  by  pre-emptive  measures  (carried  out  with  guidance,  guidance  and  counseling regarding crime and ways to combat them or prevent them) and and preventive (carried out by setting up guard posts and routine patrol activities in crime-prone places) . The role of the Surabaya Police Anti-Crime Team is criminal  and  non-criminal  efforts.  Team  obstacles  are  internal  and  external  constraints.  The  solution  to increasing the role of the Anti-Crime Team in overcoming street crime is the addition of motorbikes to the task, increasing the operational budget and issuing an Order for the Anti-Crime Team.
Keywords : street crime; anti bandit; theft; Police; prevention

## Pendahuluan
Surabaya  adalah  ibu  kota  Provinsi  Jawa  Timur  dan  merupakan  salah  satu  kota  metropolitan  di Indonesia  (Jones  2002;  Fuchs  2019  Katherina  &  Indraprahasta  2019).  Oleh  karena  itu,  Surabaya menjadi  tujuan  favorit  penduduk  Jawa  Timur  untuk  mencari  pekerjaan  dan  mencari  kehidupan  yang lebih layak (Dhartaredjasa 2013; Franck & Fau 2014; Firman 2016). Di sisi lain, predikat sebagai kota metropolitan menjadikan Kota Surabaya terindikasi dengan tindak kejahatan yang tinggi. Berdasarkan
laporan berita resmi dari Polretabes Surabaya memberitakan bahwa aksi kejahatan dan kriminalitas di Surabaya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

## Tabel 1.
Data Kriminalitas di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya
Status Kasus Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 L 1424 1934 1933 2274 1909 S 816 1239 1021 1197 1212 Jumlah 2.240 3.173 2.954 3.471 3.121

## Sumber: Data Kriminalistas Polrestabes Surabaya, 2017
Dari  data  pada  tabel  1,  dapat  dikatakan  bahwa  terjadi  fluktuasi  jumlah  kriminalitas  yang  terjadi  di Kota Surabaya. Salah satu penyebab semakin meningkatnya kriminalitas di Surabaya adalah semakin meningkatnya  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  sedangkan  biaya  tidak  cukup,  selain  itu  juga  dapat disebabkan  karena kesenjangan yang ada di masyarakat (Evers 1975; Setiawan 2017).
Dalam  mengatasi  kejahatan  jalanan  sesungguhnya  tidak  terlepas  dari  peran  dan  tugas  pokok keseharian  yang  menjadi  tanggung-jawab  Polri.  Peran  dan  tugas  pokok  Polri  secara  umum  diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI)  yang  meliputi:  Pertama,  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Kedua, menegakkan  hukum  dan  ketiga,  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  masyarakat. Oleh  karena  itu,  polisi  terus  berupaya  untuk  melakukan  upaya  dalam  menangani  tindak  pidana termasuk kriminalitas.
Tindak  pidana  baik  merupakan  kejahatan  ataupun  pelanggaran  pada  dasarnya  melekat  pada  kondisi dinamik  kehidupan  masyarakat  yang  mempunyai  latar  belakang  yang  sangat  kompleks  yang  antara lain menyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik serta kemampuan dan efektifitas aparat  negara  dan  masyarakat.  Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  kelas  bawah  (kriminalitas  jalanan) terjadi karena tekanan ekonomi dari masyarakat kelas bawah (Drakakis-Smith 2000; Harris 1992) dan karena  proses  alienasi  yang  mengendorkan  ikatan-ikatan  sosial  di  antara  para  anggotanya  (Mappa 2016; Yudogusodo 1991). Hal ini sesuai dengan penelitian empiris yang dilakukan oleh Anjari (2014) yang  menemukan  bahwa  adanya  penyimpangan  perilaku  dari  anggota  masyarakat  karena  adanya perubahan struktur dan nilai serta ketimpangan ekonomi.
Salah satu kejahatan jalan yang kian meresahkan masyarakat Kota Surabaya adalah kejahatan jalanan (Azarine  2019).  Bahkan,  Polrestabes  Surabaya  sudah  menetapkan  daerah  atau  wilayah  yang  rawan kejahatan jalan, yaitu Jl. Merr atau Jl. Ir Soekarno, Jl. Kartini, Jl. Diponegoro, Jl. Majen Sungkono, Jl. Tanjungsari,  Jl.  Dupak,  Jl.  Demak,  Benowo,  Pakal,  Jl  Tambaksari,  Jl.  Bubutan,  Jl.  Genteng,  dan Karangrejo Wonokromo  (Alamy  2017).  Jalan-jalan  di  atas,  telah  ditetapkan  sebagai  wilayah  yang rawan  kejahatan  jalanan  oleh  Polrestabes  Surabaya.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  kejahatan  bahkan sudah tidak memandang tempat lagi.
Soejono Sukanto (2009) mendefinisikan peran (role ) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanaya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan ( role theory) yang lain yaitu “peranan atau peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas ( independent )  tergantung  pada  orang  yang  menjalankan  peran  tersebut,  jadi  setiap  orang  akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi. Dalam penelitian ini, peranan yang dimakusd adalah polisi, dimana peranan tidak berarti sebagai hak  dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas
dan wewenang. Tugas di sini sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan namun dalam hal pengertian peranan  dibatasi  pada  wewenang.  Peran  Polisi  di  Polrestabes  Surabaya  adalah  tugas  dan  wewenang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal  5  ayat  (1),  polisi  merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.  Tugas  pokok Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah:  (a)  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat; (b)  menegakkan  hukum;  dan  (c)  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat  (Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia).  Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  di  atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas salah satunya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai  dengan  hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Definisi tindak pidana, Kartonegoro dalam bukunya Diklat Kuliah Hukum Pidana menjelaskan bahwa pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan  dalam  kepustakaan  tentang  hukum  pidana  sering  mempergunakan  istilah  delik,  sedangkan pembuat undang-undang  merumuskan suatu undang-undang  mempergunakan  istilah peristiwa pidana atau  perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana.  Tindak  pidana  merupakan  suatu  istilah  yang  mengandung suatu  pengertian  dasar  dalam  ilmu  hukum  sebagai  istilah  yang  dibentuk  dengan  kesadaran  dalam memberikan  ciri  tertentu  pada  peristiwa  hukum  pidana.  Tindak  pidana  mempunyai  pengertian  yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah  diberikan  arti  yang  bersifat  ilmiah  dan  ditentukan  dengan  jelas  untuk  dapat  memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
Tindak  pidana  merupakan  suatu  pengertian  dasar  dalam  hukum  pidana,  tindak  pidana  adalah pengertian  yuridis,  lain  halnya  dengan  istilah  perbuatan  atau  kejahatan  yang  diartikan  secara  yuridis atau  secara  kriminologis.  Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  “tindak  pidana  secara  umum  dapat diartikan sebagai perbuatan yang  melawan  hukum baik secara formal  maupun secara materiil.  Unsur subjektif  adalah  unsur-unsur  yang  melekat  pada  diri  si  pelaku  atau  yang  berhubungan  dengan  diri  si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur  objektif  adalah  unsur-unsur  yang  ada  hubungannya  dengan  keadaan-keadaan,  yaitu  di  dalam keadaan-keadaan  mana  tindakan-tindakan  dari  si  pelaku  itu  harus  di  lakukan.  Unsur  subjektif  dari suatu  tindak  pidana  itu  adalah:  Kesengajaan  atau  ketidaksengajaan  ( dolus atau culpa ),  maksud  atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP, macam-macam  maksud  atau  oogmerk  seperti  yang  terdapat  misalnya  di  dalam  kejahatan-kejahatan pencurian,  penipuan,  pemerasan,  pemalsuan  dan  lain-lain,  merencanakan  terlebih  dahulu  atau voorbedachte  raad  seperti  yang  terdapat  di  dalam  kejahatan  pembunuhan  menurut  Pasal  340  KUHP, perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
Definisi kejahatan jalanan, masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang  selalu  menjadi  topik  pembicaraan  karena  senantiasa  melingkupi  kehidupan  bermasyarakat. Kejahatan  merupakan  delik  hukum,  yakni  peristiwa-peristiwa  yang  berlawanan  atau  bertentangan dengan  asas-asas  hukum  yang  hidup  di  dalam  keyakinan  hidup  manusia  dan  terlepas  dari  undang- undang (Iqbal 2012).
Penelitian  Mappa  (2016)  menjelaskan  kejahatan  jalanan  merupakan  masalah  sosial  yang  masih  sulit diatasi  oleh  negara-negara  berkembang,  seperti  halnya  Indonesia.  Persoalan  kemiskinan,  kebodohan, dan  banyaknya  pengangguran  yang  masih  senantiasa  memadati  sudut-sudut  wilayah  tanah  air  turut menjadi penyokong maraknya berbagai tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan jalanan  kebanyakan  dilakukan  oleh  orang-orang  dari  kalangan  kelas  bawah  yang  memiliki  tingkat pendidikan  dan  ekonomi  rendah,  dimana  yang  menjadi  persoalan  utama  dalam  kejahatan  ini  adalah terkait dengan persoalan perut (Sampson 1989; Bullock & Fielding 2017).
Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  kelas  bawah  (kriminalitas  jalanan):  terjadi  karena  tekanan  ekonomi dari  masyarakat  kelas  bawah,  dan  karena  proses  alienasi  yang  mengendorkan  ikatan-ikatan  sosial  di antara  para anggotanya.  Akses  atau  kesempatan  untuk  bertindak  kriminal,  berbeda-beda  berdasarkan kelas  sosialnya,kelompok  masyarakat  bawah  jarang  terlibat  dalam  kejahatan  yang  terorganisir  atau kejahatan  perusahaan;  mereka  lebih  banyak  terlibat  dalam  kejahatan  konvensional/jalanan (perampokan, pembegalan, pencurian, dan lain sebagainya) (Mappa 2016).
Faktor-faktor  pendukung  terjadinya  kejahatan  jalanan,  di  mana  berbagai  kepentingan  dari  masing- masing individu bertemu dan saling membaur. Akan tetapi, karena sebagai arena publik pula tidak ada aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri. Bahkan, aturan lalu lintas  yang  sudah  ada  di  sana  pun  seringkali  dilanggar  oleh  pengguna  jalan.  Selain  itu,  keadaan tersebut juga memberikan peluang yang cukup besar bagi maraknya berbagai tindak kriminalitas.
Kongres  PBB  ke-8  Tahun  1990  di  Havana,  Cuba,  yang  dikutip  oleh  Barda  Nawawi  Arief  (2011), mengidentifikasi  faktor-faktor  kondusif  penyebab  kejahatan,  khususnya  dalam  masalah  “ urban crime ”,  antara  lain:  Kemiskinan,  pengangguran,  kebutahurufan  (kebodohan),  ketiadaan/  kekurangan perumahan  yang  layak  dan  sistem  pendidikan  serta  sistem  latihan  yang  tidak  cocok/serasi, Meningkatnya  jumlah  penduduk  yang  tidak  mempunyai  prospek  (harapan)  karena  proses  integrasi sosial,  juga  karena  memburuknya  ketimpangan-ketimpangan  sosial,  mengendurnya  ikatan  sosial  dan keluarga, keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orangorang yang beremigrasi ke kota-kota atau  ke  negara-negara  lain,  rusaknya  atau  hancurnya  identitas  budaya  asli,  yang  bersamaan  dengan adanya  rasisme  dan  diskriminasi  menyebabkan  kerugian/kelemahan  di  bidang  sosial,  kesejahteraan dan  dalam  lingkungan  pekerjaan,  menurun  atau  mundurnya  (kualitas)  lingkungan  perkotaan  yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas  lingkungan/bertetangga,  kesulitan-kesulitan  bagi  orang-orang  dalam  masyarakat  modern untuk  berintegrasi  sebagaimana  mestinya  di  dalam  lingkungan  masyarakatnya,  di  lingkungan keluarga/familinya,  tempat  pekerjaannya  atau  di  lingkungan  sekolahnya,  penyalahgunaan  alkohol, obat  bius,  dan  lain-lain  yang  pemakaiannya  juga  diperluas  karena  faktor-faktor  yang  disebut  di  atas, meluasnya  aktifitas  kejahatan  yang  terorganisasi,  khususnya  perdagangan  obat  bius  dan  penadahan barang-barang curian, dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh mass media) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.
Definisi  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  menurut  Ismail  (2012)  menjelaskan  bahwa  keamanan yang  asal  katanya  aman  adalah  suatu  kondisi  yang  bebas  dari  segala  macam  bentuk  gangguan  dan hambatan.  Sedangkan  pengertian  Ketertiban  adalah  suatu  keadaan  dimana  segala  kegiatan  dapat berfungsi  dan  berperan  sesuai  ketentuan  yang  ada.  Pemeliharaan  kamtibmas  pada  hakekatnya merupakan  rangkaian  upaya  pemeliharaan  ketertiban  umum  ( maintaining  law  and  order ), penanggulangan  kejahatan  ( fighting  crime )  dan  perlindungan  warga  ( protecting  people )  terhadap kejahatan ( crime ) dan bencana ( disaster ).
Pengertian  Kamtibmas  menurut  Pasal  1  Undang-undang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2002  disebutkan  bahwa  pengertian  Kamtibmas  adalah:  Keamanan  dan  ketertiban masyarakat  adalah  suatu  kondisi  dinamis  masyarakat  sebagai  salah  satu  prasyarat  terselenggaranya proses  pembangunan  nasional  dalam  rangka  tercapainnya  tujuan  nasional  yang  ditandai  oleh terjaminnya  keamanan,  ketertiban,  dan  tegaknya  hukum,  serta  terbinanya  ketentraman  yang mengandung  kemampuan  membina  serta  mengembangkan  potensi  dan  kekuatan  masyarakat  dalam menangkal,  mencegah,  dan  menanggulangi  segala  bentuk  pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk gangguan  lainnya  yang  dapat  meresahkan  masyarakat.  Perkataan  aman  dalam  pemahaman  tersebut mengandung  4  (empat)  pengertian  dasar,  yaitu  (Burhanuddin  2017)  yaitu: Security yaitu  perasaan bebas  dari  gangguan  fisik  dan  psikis, Surety yaitu  perasaan  bebas  dari  kekhawatiran, Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya dan Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  sosiologi  hukum,  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil penelitiannya ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek  yang  diselidiki.  Penelitian  ini  bersifat  empiris,  di  mana  peneliti  ingin  menjelaskan  fenomena- fenomena  yang berkaitan  dengan Peranan Tim  Anti  Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan  tindak  pidana  kejahatan  jalanan.  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  wilayah  hukum Polrestabes  Surabaya.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan  observasi. Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kasat  Reskrim  Polrestabes  Surabaya,  Unit  Tim  Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, Pelaku kejahatan jalan, dan korban kejahatan jalan.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran dan karakteristik kejahatan jalanan di Kota Surabaya
Data  kriminalitas  berdasarkan  sumber  dari  Satrekrim  sendiri  membuktikan  jumlah  kriminal  di  Kota Surabaya  kian  meningkat.  Sebagaimana  tertera  pada  tabel  2.  Dari  tabel  2,  dapat  diketahui  selama kurun  waktu  2014-2017  angka  kriminalitas  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Surabaya  mencapai  angka 14.983  kasus.  Hal  ini  kemudian  perlu  sangat  mendapatkan  perhatian.  Jenis  pencurian  yang  sering terjadi  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Suarabaya  adalah  pencurian  dengan  kekerasan  (curas). Meningkatnya  angka  kejahatan  atau  tindak  pidana  khususnya  Curas  di  wilayah  hukum  Polrestabes Surabaya  disebabkan  dari  faktor-faktor  kondisi  wilayah,  hasil  pendapatan,  angka  kemiskinan  dan pengangguran  ditambah  dengan  wilayah  hukum  Polrestabes  Surabaya  yang  cukup  luas  dengan jangkauan 166 Desa/ Kelurahan, 29 Kecamatan dan 3 Pembantu Walikota.

## Tabel 2.
Data Kriminalistas Sat Reskrim Polrestabes Surabaya Tahun 2014-2017
No. Kesatuan Tahun Jumlah 2014 2015 2016 2017 1 Restabes Surabaya 1201 1197 1212 1160 4770 2 Bubutan 104 90 100 98 392 3 Sukomanunggal 74 229 117 83 503 4 Tandes 87 143 112 84 426 5 Benowo 58 75 100 119 352 6 Pakal 36 36 76 69 217 7 Tegalsari 226 108 145 135 614 8 Sawahan 110 88 114 154 466 9 Genteng 95 257 130 160 642 10 Wonokromo 129 166 188 255 738 11 Wonocolo 74 83 122 154 433 12 Karangpilang 47 68 50 115 280 13 Lakarsantri 101 128 154 167 550 14 Gayungan 62 75 84 104 325 15 Dukuh Pakis 58 97 80 120 355 16 Wiyung 63 97 85 85 330 17 Jambangan 62 163 107 125 457 18 Simokerto 94 68 118 165 445 19 Tambaksari 120 233 127 123 603 20 Gubeng 121 149 263 182 715 21 Sukolilo 84 101 100 75 360 22 Rungkut 62 55 152 114 382 23 Tenggilis Mejoyo 60 70 76 76 282 24 Mulyorejo 88 79 188 170 525 Jumlah 3.036 3.855 4.000 4.092 14.983 Sumber: Data Satreskrim Polrestabes Surabaya 2017
Di  samping  kejahatan  pencurian  dengan  kekerasan,  juga  ditemukan  pencurian  dengan  motor.  Salah satu  jenis  kejahatan  yang  menonjol  adalah  kejahatan  terhadap  harta  benda  yaitu  pencurian.  Bahkan pencurian  kendaraan  bermotor  atau  curanmor  juga  sudah  cukup  meresahkan  warga  Kota  Surabaya. Pencurian  dengan  pemberatan  atau  pencurian  khusus  atau  pencurian  dengan  kualifikasi  diatur  dalam KUHP pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Di Kota Surabaya pencurian dengan pemberatan yang terjadi dijalan rata-rata dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

## Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan

## Upaya Penal
Beberapa upaya penal Polrestabes Surabaya dalam  menanggulangi kejahatan jalanan sebagai berikut: Pertama,  koordinasi  dengan  jajaran  polsek  di  hukum  wilayah  administratif.  Koordinasi  dapat dilakukan dengan cara melakukan hubungan kerjasama yang erat dengan polsek di bawah Polrestabes Surabaya.  Telah  diketahui  sebelumnya,  bahwa  wilayah  hukum  Polrestabes  Surabaya  mencakup  31 Wilayah Yuridis. Oleh karena itu, dengan kerjasama antar polsek dengan meningkatkan kewaspadaan di  tiap-tiap  wilayah  akan  membantu  mengurangi  tingkat  kejahatan  di  wilayah  hukum  Polrestabes Surabaya.  Jika  kerja  sama  antar  polsek  di  wilayah  hukum  yang    mana  sudah  dilakukan  dan  itu merupakan  keharusan  yang  menguntungkan.  Hal  tersebut  dikarenakan  untuk  memantau  dan mengawasi  wilayah  hukum  yang  luas  tanpa  bantuan  Polsek-polsek  di  wilayah  lokal,  maka  akan menghambat upaya keseluruhan kinerja Polrestabes Surabaya.
Kedua, analisis data residivis. Salah satu hal yang merusak sistim masyarakat adalah adanya penja hat kambuhan  atau  yang  biasa  disebut  dengan  residivis  para  penjahat  ini  biasanya  mengulang  kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pencurian dan kembali melakukan pencurian dengan kekerasan. Residivis terjadi dalam hal seseorang yang  melakukan  tindak  pidana  dan  telah  dijatuhi  pidana  dengan  suatu  putusan  hakim  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ),  kemudian  melakukan  tindak  pidana  lagi    sama seperti  dalam  concursus  relais,  dalam  recidive  terjadi  beberapa  tindak  pidana  namun  dalam  recidive taklah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
Peraturan substansial yang ada dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini dijadikan landasan berpijak bagi  warga  binaan  pemasyarakat  dan  pembina  secara terintegrasi  pada  satu  sitem  pemasyarakatan  di Indonesia,  maka  undang-undang  pemasyarakatan  adalah  sebagai  kerangka  berpijak  perilaku  yang pantas  dan  standar  untuk  bertindak.  Pada  umumnya,  tindakan  penal  lebih  mengarah  pada  penerapan hukum  yang  ada  untuk  diterapkan  pada  kejahatan-kejahatan  yang  sudah  terjadi.  Tindakan  ini melibatkan sistem peradilan pidana di mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan penyerahan terpidana ke lapas.
Upaya  paling  kritis  yang  dilakukan  oleh  Polrestabes  Surabaya  dalam  kasus  tindak  pidana  kejahatan jalanan adalah dengan  mengkaji ulang para pelaku yang ternyata berpotensi  melakukan  kejahatannya kembali  setelah  bebas  dari  hukuman.  Secara  prosedural,  Polretabes  Surabaya  akan  langsung melakukan  tindakan  represif  berupa  tindakan  upaya  paksa  dengan  menerapkan  hukum  pidana (penerapan  penal)  jika  telah  terjadi  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  kasus  tindak  pidana curas. Seralah Polrestabes Surabaya menerima laporan, langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan.
Selanjutnya  berdasarkan  informasi-informasi  yang  diterima  dan  hasil  olah  TKP  tersebut  dilakukan upaya  paksa  untuk  menangkap  para  pelaku  yang  kemudian  dilanjutkan  ke  proses  penyidikan  untuk dibuat berkas perkaranya. Berkas perkara yang sudah lengkap dikirim ke JPU dan setelah dinyatakan lengkap  (P-21)  maka  Polretabes  Surabaya  menyerahkan  tersangka  beserta  barang  bukti  dengan demikian  maka  proses  selanjutnya  Jaksa  melakukan  menuntutan  dan  para  tersangka  ditingkatkan statusnya menjadi terdakwa untuk disidangkan di sidang pengadilan.

## Jalur Nonpenal
Upaya  penanggulangan  lewat  jalur  nonpenal  ini  juga  disebut  sebagai  upaya  yang  dilakukan  melalui jalur di  luar hukum pidana. Upaya ini  merupakan upaya penanggulangan  yang  lebih  menitikberatkan pada  sifat  preventif,  yakni  tindakan  yang  berupa  pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan.  Melalui upaya  nonpenal  ini  sasaran  utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab  terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung  dapat  menimbulkan  atau  menumbuh  suburkan  kejahatan.  Adapun  upaya-upaya  yang dimaksud adalah:

## Upaya Preemtif
Sebenarnya  tindakan  preemtif  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  jauh  hari  sebelum  terjadinya kejahatan,  sehingga  lebih  tepatnya  disebut  kegiatan  ini  merupakan  kegiatan  pembinaan  masyarakat. Pada  tingkat  tertentu  kepolisian  telah  memasukkan  kegiatan  penyuluhan  dan  kegiatan  pengamanan swakarsa  sebagai  tindakan  preemtif.  Pihak  kepolisian  juga  menyatakan  tindakan  preemtif  ini merupakan  tindakan  non  penal  (di  luar  hukum  pidana)  yang  pada  intinya  untuk  mencegah  pelaku- pelaku  potensial  untuk  melakukan  kejahatan.  Fungsi  preemtif  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh Polrestabes  Surabaya  dengan  kemudian  meningkatkan  kerja  sama  dengan  Polsek-polsek  di  wilayah hukumnya,  lebih  bersifat  kepada  pemberian  bimbingan,  penyuluhan,  dan  pembinaan  yang  mengarah kepada  pembentukan  masyarakat  yang  patuh  dan  taat  hukum,  serta  mampu  menolak  setiap  bentuk kejahatan.

## Upaya Preventif
Jika  preemtif  dilakukan  jauh  lebih  awal  sebelum  terjadinya  kejahatan  atau  belum  ada  tanda-tanda kejahatan  akan  terjadi,  maka  dalam  hal  tindakan  preventif  dilakukan  sudah  mengarah  pada  akan terjadinya  kejahatan  atau  diduga  kuat  akan  terjadi  kejahatan.  Polrestabes  Surabaya  melakukan tindakan  preventif  untuk  mencegah  terjadinya  suatu  tindak  pidana  di  wilayah  hukum  Polrestabes Surabaya  dengan  menempatkan  personil  kepolisian  di  daerah-daerah  atau  di  tempat-tempat  yang rawan  terjadinya  kejahatan  jalanan,  daerah  yang  rentan  terjadinya  kejahatan  jalanan  di  wilayah Polrestabes  Surabaya,  dengan  demikian  banyak  tempat-tempat  vital  yang  bisa  menjadi  sasaran  para pelaku  kejahatan  seperti  bank-bank,  pusat  perbelanjaan,  perusahaan,  kantor  pos,  serta  tempat pariwisata yang  penting.
Dengan  demikian  maka  Polrestabes  Surabaya  melakukan  kegiatan  antisipasi  (tindakan  preventif) melalui  pengembangan  patroli-patroli  di  daerah-daerah  yang  rawan  kejahatan  dengan  membuat  pos- pos  penjagaan,  membentuk  patroli  roda  dua  serta  melakukan  pengawalan-pengawalan  terhadap perusahaan jasa keuangan serta penempatan personil di objek-objek vital lainnya seperti bank, kantor pos,  pusat-pusat  perbelanjaan,  pegadaian,  dan  lain-lain.  Melalui  upaya-upaya  preventif  ini  sebagai upaya antisipasi terjadinya kejahatan yang dikondisikan dengan keadaan-keadaan tertentu misalnya di mana  kondisi  itu  bersamaan  dengan  pengamanan  situasi  patroli  rutin  terhadap  hari-hari  penting lainnya.

## Kendala  Tim  Anti  Bandit  Satreskrim  Polrestabes  Surabaya  dalam  penanggulangan  tindak pidana kejahatan jalanan

## Kendala internal
Secara  umum  yang  menjadi  kendala  internal  dari  pihak  penyidik  Polretabes  Surabaya  dalam  upaya penanggulangan  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  antara  lain:  pertama,  biaya  operasional yang  tersedia  kurang  memadai.  Dalam  hal  ini,  diketahui  bahwa  masih  adanya  kekurangan  biaya operasional dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan. Karena biaya yang di keluarkan  untuk  proses  penyidikan  cukup  besar.  Sekali  dalam  melakukan  proses  penyidikan  biaya yang  dibutuhkan  adalah  sebesar  RP.  5.000.000  s/d  10.000.000,  sedangkan  anggaran  dasar  yang
diterima oleh  penyidik Unit Reserse di setiap Polsek di wilayah hukum Polrestabes dalam melakukan proses penyidikan yakni sebesar Rp. 3.000.000. s/d Rp. 5.000.000.
Kedua, lemahnya koordinasi dan kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait  Koordinasi adalah proses komunikasi, integrasi, sinkronisasi, dan implikasi kegiatan-kegiatan pada  unit  kerja  program  dengan  mekanisme  kerjasama  tim  (pihak  internal  dan  lintas  sektoral)  guna mencapai  tujuan  lebih  efektif  dan  efesien.  Koordinasi  serta  kerjasama  antar  instansi  atau  lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk memberi ruang yang berakaitan dengan penanganan pencurian dengan kekerasan.  Terlihat  dengan  jelas  hubungan  antara  anggota  satuan  fungsi  lainya  dan  reskrim  kurang baik,  belum  nampak  kegiatan  berjalan  secara  efektif  dalam  penanganan  tindak  pidana,  hubungan satuan reskrim dengan masyarakat terutama terkait dengan perkara pidana masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari keluhan–keluhan masyarakat terhadap pelayanan penyidikan.
Ketiga,  masih  banyaknya  para  penyidik  karena  keterbatasan  ketrampilan.  Penyidik  adalah  unsur penting  dalam  suatu  perkara,  dengan  adanya  penyidik  diharapkan  kasus-kasus  kejahatan  berkurang karena  sindikat  dapat  diketahui.  Namun  sayangnya,  perkara  ini  terhambat  karena  masih  banyaknya para penyidik Polrestabes Surabaya yang terbatas keterampilannya.
Keempat, kurang  maksimalnya Quick Respon anggota penyidik Polrestabes Surabaya. Polri  memiliki tujuan  untuk  merubah  pelayanan  menjadi  cepat  dan  tepat.  Namun,  sayangnya  hal  ini  masih  belum terlaksana dengan baik. Lambatnya pihak kepolisan ditingkat Polsek mendatangi TKP, kurang cekatan dalam  merespon  laporan  dari  masyarakat  terkait  dengan  tindak  pidana  pencurian  disertai  dengan kekerasan masih menjadi kendala.

## Kendala eksternal
Adapun  kendala  dari  luar  dalam  penanganan  pencurian  disertai  dengan  kekerasan  yang  dilakukan penyidik  Polrestabes  Surabaya  adalah  sebagai  berikut:  pertama,  kuranganya  kesadaran  dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus pencurian disertai dengan  kekerasan yang  dilihat lansung  di TKP,  masyarakat  tidak  lansung  melapor  kepada  pihak  kepolisan  setempat,  sehingga  secara  otomatis menghambat  penanganan  tindak  pindak  pidan  pencurian  dengan  kekerasan.  Kedua,  kurangnya  saksi yang  dimintai  keterangan  dalam  kasus  pencurian  disertai  dengan  kekerasan,  dalam  hal  ini  kepolisan kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, setiap tahun jumlah pengaguran  dan  jumlah  pendatang  di  Surabaya  semakin  meningkat,  dan  lapangan  pekerjaaan  juga semakin  sempit,  sehingga  menimbulkan  banyak  pengangguran  yang  terjadi,  mengakibatkan  banyak orang melakukan tindak pidana pencurian, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Solusi Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan
Penambahan motor trail untuk bertugas
Tim  Anti  Bandit  Satreskrim  Polrestabes  Surabaya  mendapat  bantuan  15  unit  motor  trail  baru  dari Kapolda Jatim, Irjen Pl Machfud Arifin, serta Yayasan Bhakti Persatuan, dan MPM Surabaya. Motor 150  cc  ini  secara  simbolis  diserahkan  oleh  Ketua  Yayasan  Bhakti  Perstuan,  Ridwan  dan  Presiden Direktur PT MPM Motor Jawa Timur dan NTT ke Kapolrestabes Surabaya. Motor baru ini diharapkan bisa  menambah  tim  Anti  Bandit  mobil  dan  cepat  dalam  mencegah  dan  menindak  pelaku  kejahatan. Ke-15 unit sepeda motor tersebut akan digunakan dalam kegiatan patroli dijalanan kota Surabaya dan juga patroli malam yang dilakukan oleh Tim Anti Bandit.

## Penambahan anggaran operasional
Agar  pelaksanaan  tugas Tim  Anti  Bandit  Polrestabes  Surabaya  dapat  berjalan  dengan  optimal,  maka harus  didukung  dengan  tersedianya  alokasi  anggaran  yang  memadai.  Adapun  indikator  utamanya adalah sebagai berikut: pertama, proses pendistribusian anggaran yang diperuntukkan langsung kepada
Tim  Anti  Bandit  tanpa  duplikasi  dengan  kegiatan  lainnya.  Kedua,  peningkatan  dukungan  anggaran kegiatan  pembinaan  Pelatihan  dan  Pendidikan.  Ketiga,  perubahan  secara  sederhana  dengan penambahan  dan  tercukupinya  anggaran  yang  bisa  digunakan  baik  melalui  sisi  perubahan  anggaran maupun  bantuan  anggaran  kegiatan  melalui  hibah  atau  bantuan  pihak  lain.  Tercukupinya  uang  saku, dana satuan dan sarana kontak bagi Tim Anti Bandit dengan masuk kedalam program anggaran.

## Mengeluarkan surat perintah pembentukan Tim Anti Bandit
Dalam rangka menghadapi perkembangan situasi kamtibmas di kota Surabaya yang masih  didominasi oleh kejahatan jalanan seperti Curat, Curas dan Curanmor, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah. Adapun surat perintah pembentukan Tim Anti Bandit tersebut, berisi sebagai berikut:
Kepada  :  Perwira dan Brigadir Reskrim Polrestabes Surabaya dan Jajaran. Untuk    :  Perwira  dan  Brigadir  Reskrim  Polrestabes  Surabaya  dan  Jajaran  tersebut  dalam  daftar terlampir,  guna  kepentingan  dinas  ditunjuk  sebagai  Tim  Anti  Bandit  Reskrim  Polrestabes  Surabaya yang bertugas melaksanakan penindakan terhadap jaringan pelaku kejahatan curat, curas dan curanmor yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Surabaya  sesuai  dengan  daftar  sasaran  dalam  lampiran surat  perintah  ini,  menindaklanjuti  hasil  pengungkapan  yang  sudah  dapat  dilakukan  dengan penindakan  terhadap  para  penadah  atau  pihak-pihak  lain  yang  membantu  terjadinya  kejahatan  itu, melengkapi  administrasi  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  tugas tersebut, melaporkan hasil pengungkapan dan kendala dalam pengungkapan serta dinamikanya kepada Kasatreskrim, mengevaluasi kinerja tim secara periodik baik harian maupun mingguan, surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai, melaksanakan perintah ini dengan sebaik- baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

## Simpulan
Karakteristik  kejahatan  jalanan  yang  terjadi  di  Kota  Surabaya  berupa  pencurian  dengan  kekerasan (curas),  pencurian  kendaraan  bermotor  (curanmor)  dan  pencurian  dengan  pemberatan  (curat). Kemudian,  peran  Tim  Anti  Bandit  Sat  Reskrim  Polrestabes  Surabaya  yaitu  pertama,  upaya  Penal: Upaya  penal  dengan  cara  melakukan  kerjasama  dengan  penyidik  unit  tingkat  polsek,  kemudian melakukan  analisis  data  residivis  (orang  yang  melakukan  kejahatan  kembali  setalah  bebas  dari hukuman).  Kedua,  upaya  non  Penal:    upaya  non  penal  dilakukan  dengan  cara  preemtif  (dilakukan dengan  bimbingan,  pembinaan  dan  penyuluhan  mengenai  kejahatan  dan  cara  untuk  mewaspadainya atau  mencegahnya)  dan  dan  preventif  (dilakukan  dengan  membuat  pos-pos  penjagaan  dan  kegiatan patroli rutin di tempat rawan kejahatan).
Kendala Tim Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, adalah pertama, kendala internal terkait dengan  biaya  operasional,  tingkat  keterampilan  personel  dan  kecepatan  respon  personel  unit  reskrim dalam  penanganan  kasus  pencurian  dengan  kekerasan.  Kedua,  kendala  eksternal  yaitu  terkait kurangnya saksi, kurangnya masyarakat yang mau melapor,dan jumlah penagangguran dan pendatang di  Surabaya  kian  meningkat.  Solusi  untuk  meningkatkan  peran  Tim  Anti  Bandit  Sat  Reskrim Polrestabes  Surabaya  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  kejahatan  jalanan  adalah  penambahan motor trail untuk  bertugas,  penambahan  anggaran  operasional  dan  mengeluarkan  Surat  Perintah Pembentukan Tim Anti Bandit.

## Daftar Pustaka
Alamy F (2017) Inilah Jalan di Surabaya yang Rawan Kejahatan Jalanan. Disadur dari http://www.tribunnews.com/regional/2017/02/06/inilah-jalan-di-surabaya-yang-rawan- kejahatan-jalanan. Diakses pada 28 Desember 2017.
Anjari W (2014). Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence). E-Journal Widya Yustisia 1 (1):42-51.
Arief BN (2011) Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Bunga Rampai.
Azarine RY, Satia PR (2019) Faktor-faktor keruangan yang berpengaruh terhadap kriminalitas di Kota Surabaya. Jurnal Penataan Ruang 14 (2):39-43.
Bullock  K,  Fielding  N  (2017)  Community  crime  prevention. Handbook  of  Crime  Prevention  and Community Safety, 87.
Burhanuddin (2017) Efektiftas pelaksanaan patroli terpadu dalam upaya menekan tingkat kriminalitas (Pada Polres Bungo). Jurnal Serambi Hukum 11(1):56-68.
Dhartaredjasa I (2013)  Analisis  citra satelit  multitemporal untuk  kajian perubahan penggunaan lahan di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik. Jurnal Bumi Indonesia 2 (1).
Drakakis-Smith  D  (2000)  Third  World  Cities,  Routledge,  London.  DrakakisSmith,  D.,  2000,  Third World Cities, Routledge, London.
Evers HD (1975) Urbanization and urban conflict in Southeast Asia. Asian Survey 15 (9): 775-785. Firman T (2016) Demographic Patterns of Indonesia’s Urbanization, 2000–2010: Continuity and Change  at  the  Macro  Level.  In:  Guilmoto  C.,  Jones  G.  (eds)  Contemporary  Demographic Transformations  in  China,  India  and  Indonesia.  Demographic  Transformation  and  Socio- Economic Development, vol 5. Springer, Cham
Franck,  Fau  (2014) Intra-Urban  Dynamics  in  Southeast  Asian  Cities:  The  Case  of  Penang  and Surabaya  In  Aveline  etal  Globalization  and  New  Intra-Urban  Dynamics  in  Asian Cities (National Taiwan University Press: Taipei) 155-19.
Fuchs RJ (2019) Urbanization and Urban Policies in Pacific Asia. Routledge. Harris N (1992) Cities in the 1990's: The Challenge for Developing Countries, UCL Press, London. Ismail C (2012) Tantangan Polri dalam pemeliharaan Kamtibmas pada masyarakat demokrasi. Jakarta:
Jurnal Srigunting.
Iqbal  M  (2012)  Pengembangan  masyarakat  sebagai  upaya  pencegahan  kejahatan  di  wilayah pengembangan  Jembatan  Surabaya-Madura  (Aplikasi  community  development  crime prevention). Jurnal Kriminologi Indonesia 7 (2).
Jones  GW  (2002)  Southeast  Asian  urbanization  and  the  growth  of  mega-urban  regions. Journal  of Population Research 19 (2):119-136.
Katherina LK, Indraprahasta GS (2019) Urbanization Pattern in Indonesia’s Secondary Cities: Greater Surabaya and Its Path toward a Megacity. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 338 (1) IOP Publishing.
Kartonegoro (TT) Diklat Kuliah Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
Mappa M (2016) Begal motor sebagai perilaku menyimpang. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi 4(1).
Sampson  RJ,  Groves  WB  (1989)  Community  structure  and  crime:  Testing  social-disorganization theory.  American journal of sociology 94 (4):774-802.
Setiawan  B  (2017)  Towards  the  new  urban  agenda  of  safe  cities:  urban  crimes  in  four  Indonesian cities. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 99 (1) IOP Publishing.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Yudohusodo  S,  Salam  S,  Eds  (1991)  Rumah  untuk  Seluruh  Rakyat,  Inkoppol,  Unit  Percetakan Bharakerta, Jakarta.