Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151

## Kepatuhan Membayar Pajak (Perspektif Budaya Jawa)

## Yana Ermawati
Program Doktor Ilmu Akuntansi, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur yana.ermawati-2022@feb.unair.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan
: 13 Desember 2023
Disetujui : 30 Desember 2023 Dipublikasikan  : 1 Januari 2024

## ABSTRACT
This  research  is  qualitative  research  with  an  interpretive  approach.  Research  data  comes  from primary  and  secondary  sources.  Preliminary  data  was  obtained  through  interviews  with informants, namely MSME taxpayers registered at KPP Pratama Surabaya Gubeng. Meanwhile, secondary data was obtained from written media such as books, journals, and internet sites. Data collection  methods  involve  interviews,  documentation,  and  reference  searches.  Research instruments  include  researchers,  stationery,  cellphones,  and  manuscripts  (list  of  interview questions).  Data  processing  and  analysis  were  carried  out  in  three  stages:  data  reduction, presentation, and conclusion. The validity of the data was tested using data collection, source, and theory triangulation. The research results show that Javanese cultural values, including religious values,  caring,  and  cooperation,  can  strengthen  compliance  with  paying  taxes.  However,  the actualization of these values also depends significantly on the efforts of tax officials in the form of outreach and services to the community. Thus, this research provides an understanding that local cultural  values  can  positively  influence  tax  compliance  as  long  as  they  are  implemented  and socialized well by the authorities.
Keywords: Budaya; Religius; Kepedulian; Gotong Royong; Pajak

## PENDAHULUAN
Kearifan  lokal  mencakup  pengetahuan  kolektif,  praktik,  dan  teknik  yang  digunakan  oleh masyarakat  untuk  menghadapi  berbagai  tantangan  dalam  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Budaya dan tradisi yang beragam di dalamnya efektif berkontribusi pada pelestarian lingkungan (Hakim, 2022).  Perbedaan  budaya  menciptakan  kerangka  kerja  dan  pemahaman  tentang  peristiwa  yang dapat  memengaruhi  perspektif  individu  terhadap  penggelapan  pajak  (Basri,  2015).  Tantangan kompleks dalam pengembangan wajib pajak memerlukan pemanfaatan pengetahuan lokal sebagai landasan untuk meningkatkan kepatuhan individu dan, pada gilirannya, meningkatkan penerimaan pajak  yang  menjadi  fondasi  pertumbuhan  ekonomi  nasional  (Lannai  et  al.,  2020).  Wajib  pajak perorangan  di  wilayah  KPP  Pratama  Surabaya  Gubeng  menunjukkan fluktuasi  dalam  kepatuhan mereka,  terutama  dalam  penyampaian  SPT  Tahunan  PPh,  yang  menjadi  indikasi  masalah kepatuhan pajak di Indonesia.
Pendapatan pajak, sebagai kewajiban pembayaran kepada pemerintah, terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat mencakup PPh, PPN, PPn-BM, PBB, bea materai, bea masuk, cukai, dan pajak ekspor. Pajak daerah melibatkan PKB, PHR, pajak reklame, pajak hiburan, pajak bahan bakar. Pendapatan ini mendukung pengeluaran pemerintah dan kemajuan bangsa. Pajak tidak hanya sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengatur dan  menegakkan  kebijakan  sosial  dan  ekonomi.  Di  Indonesia,  tingkat  kepatuhan  pajak  masih rendah  (Pasolo  et  al.,  2023).  Oleh  karena  itu,  Direktorat  Jenderal  Pajak  mengimplementasikan langkah-langkah  dan  inovasi,  termasuk  moderasi  pendekatan  organisasionalnya,  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  (Sejati  et  al.,  2023).  Penerapan  sistem  self-assessment,  di mana  wajib  pajak  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menghitung  dan  melaporkan  sendiri  jumlah
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151
pajak yang terutang, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan. Namun, tantangan muncul  karena  rumitnya  persyaratan  perpajakan  di  Indonesia,  memerlukan  pengetahuan  khusus (Vajarini,  2021).  Kesuksesan  implementasi  kebijakan  ini  bergantung  pada  keterlibatan  proaktif wajib pajak, yang harus memahami peraturan dan praktik perpajakan di Indonesia.
Pentingnya faktor budaya dalam praktik perpajakan tidak bisa diabaikan (Lannai et al., 2020). Sistem perpajakan harus memasukkan dimensi budaya agar tidak terlihat mekanistik. Pendekatan etis terhadap perpajakan memastikan bahwa ketaatan wajib pajak bersifat sukarela dan berasal dari inisiatif  yang  tulus.  Kendala  yang  dihadapi  Indonesia  termasuk  ketidakseimbangan  kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak, yang mencerminkan tingkat ketaatan yang masih rendah (Hakim dan Nangoi, 2015). Faktor budaya, seperti nilai-nilai budaya Jawa, turut memengaruhi kepatuhan pajak.  Meskipun  Indonesia  memiliki  beraneka  suku  bangsa,  semangat  gotong  royong  dan kepedulian  tetap  menjadi  nilai  penting.  Namun,  kondisi  saat  ini  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai tersebut terancam oleh egoisme dan keserakahan, terutama dalam konteks perekonomian. Korupsi, kolusi,  penggelapan,  kecurangan,  dan  nepotisme  mencerminkan  penurunan  moral  dan  etika masyarakat  (Hakim  &  Nangoi,  2015).  Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai  peningkatan  kepatuhan pajak,  diperlukan  pemahaman  komprehensif  wajib  pajak  terhadap  peraturan  dan  praktik perpajakan, serta pendekatan yang transparan dalam pelayanan dan administrasi

## STUDI LITERATUR

## Kearifan Lokal
Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam  kekayaan  budaya  lokal,  seperti  tradisi,  petatah-petitih,  dan  semboyan  hidup.  Konsep  ini mencerminkan pemahaman bijaksana dan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan diwariskan melalui generasi. Kearifan lokal sejalan dengan gagasan "kembali ke alam" yang menekankan  pentingnya  kembali  kepada  nilai-nilai  alamiah.  Dalam  pengertian  bahasa,  kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu "kearifan" yang berarti kebijaksanaan (wisdom) dan "lokal" yang berarti  setempat.  Oleh  karena  itu,  local  wisdom  dapat  diartikan  sebagai  gagasan-gagasan,  nilai- nilai,  dan  pandangan-pandangan  setempat  yang  bersifat  bijaksana,  bernilai  baik,  dan  diakui  dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Fajarini, 2014).
Kearifan  lokal  bukanlah  sesuatu  yang  diterapkan  secara  formal,  melainkan  berasal  dari masyarakat itu sendiri. Hal ini tersebar secara non-formal, dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, dan berkembang selama beberapa generasi. Kearifan lokal mudah diadaptasi dan tertanam dalam cara  hidup  masyarakat  sebagai  alat  untuk  bertahan  hidup.  Keberlanjutan  dan  kekuatan  kearifan lokal  terletak  pada  penggunaan  pengetahuan  dan  praktik-praktiknya  yang  sejalan  dengan  upaya pembangunan  masyarakat  (Priyatna,  2017).  Konsep  kearifan  lokal  bermula  dari  sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Secara esensial, kearifan lokal atau tradisional dapat dijelaskan sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari (Sartini, 2007). Kearifan ini mencakup pandangan masyarakat tentang struktur dan fungsi lingkungan, dampak tindakan manusia terhadap alam, dan hubungan yang diharapkan antara manusia dan lingkungan alamnya (Aulia & Dharmawan, 2010).
Dalam  ilmu  antropologi,  kebudayaan merupakan  keseluruhan sistem  gagasan, tindakan, dan hasil  karya  manusia  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  dipelajari  dan  dimiliki  oleh  individu (Kumala,  2022).  Kebudayaan memiliki  tiga wujud,  yakni  wujud ideal  (ide-ide,  gagasan, norma- norma), sistem sosial (aktivitas dan tindakan manusia dalam masyarakat), dan hasil karya manusia (benda-benda).  Tujuh  unsur  kebudayaan,  seperti  bahasa,  system  pengetahuan,  organisasi  sosial, system peralatan hidup dan teknologi, system mata pencarian hidup, system religi, dan kesenian, menjadi dasar bagi pemahaman kebudayaan secara universal (Fudiyartanto, F. A. (2012).

## Budaya
Budaya  dapat  dipahami  sebagai  kompleks  gabungan  asumsi,  tingkah  laku,  cerita,  mitos, metafora,  dan  ide-ide  lain  yang  membentuk  suatu  kesatuan  untuk  menentukan  makna  menjadi anggota  suatu  masyarakat  tertentu  (Moeljono,  2003).  Budaya  melibatkan  pola  susunan  yang menjadi cara tradisional dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi anggota masyarakat,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151
mencakup  segala  bentuk  cara  yang  terorganisasi,  kepercayaan,  norma,  dan  nilai-nilai  budaya (Setiadi, 2017). Berdasarkan berbagai pengertian tentang budaya, dapat diambil kesimpulan bahwa budaya  merupakan  sekumpulan  nilai-nilai  dan  kebiasaan  yang  diterima  sebagai  acuan  bersama, diakui, dan dihormati dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia selama periode waktu yang panjang. Masyarakat Jawa dikenal sebagai suku bangsa yang sopan dan halus (Bratawidjaja, 2007). Namun, mereka juga terkenal sebagai suku bangsa yang cenderung tertutup dan enggan terus terang  (Wijayanti  &  Nurwianti,  2011).  Sikap  ini  diyakini  berasal  dari  sifat  orang  Jawa  yang menghargai  harmoni,  menghindari  konflik,  dan  cenderung  untuk  menjaga  kehormatan  dengan meresapi keseragaman, bahkan dalam perbedaan pendapat. Masyarakat Jawa sangat menghargai nilai-nilai  dan  norma-norma  kehidupan  untuk  mencari  keseimbangan  dalam  tatanan  kehidupan. Nilai-nilai budaya Jawa, seperti nilai religius, nilai kepedulian, dan nilai gotong royong, menjadi landasan yang sangat dihormati. Religiusitas tercermin dalam sikap yang diterapkan terhadap nilai- nilai  spiritual,  kepedulian  menunjukkan  perhatian  terhadap  sesama,  dan  gotong  royong mencerminkan semangat bekerja sama dan saling membantu dalam komunitas. Semua ini tercermin dalam adat istiadat, tata upacara, dan harapan masyarakat untuk mengikuti dan mematuhi norma- norma tersebut sebagai suatu bentuk kehidupan yang harmonis.

## Nilai Religius (Kepitadosan)
Dalam  pandangan  masyarakat  Jawa,  penanaman  nilai-nilai  spiritual  dalam  setiap  tindakan dianggap sebagai hal yang sangat penting (Qomariyah et al., 2023). Keyakinan ini muncul karena mereka meyakini bahwa segala peristiwa dalam kehidupan manusia tak lepas dari kehendak Tuhan. Pemahaman  ini  pada  dasarnya  menciptakan  landasan  kuat  untuk  suatu  hubungan  yang  saling percaya  dan  harmonis  dalam  masyarakat  Jawa.  Aspek  nilai-nilai  spiritual  ini  mendalam, memengaruhi sikap dan pandangan hidup setiap individu. Pentingnya aspek nilai-nilai spiritual ini mendasari upaya masyarakat Jawa dalam menjaga hubungan kekeluargaan. Dalam mencapai tujuan hidup, mereka meyakini bahwa diperlukan usaha yang melibatkan kerja keras, serta permohonan kepada Tuhan. Permohonan ini dapat diwujudkan melalui beberapa tindakan, seperti doa dan laku. Doa  dianggap  sebagai  sikap  dasar  dalam  memohon  kepada  Sang  Pencipta,  merupakan  usaha pendekatan  diri  terhadap  Tuhan  agar  keinginan  seseorang  dapat  dikabulkan.  Laku,  dalam pemahaman Jawa, merupakan bentuk aplikasi dari doa yang menekankan pada proses pendekatan diri terhadap Tuhan. Dengan kata lain, mencapai keberhasilan tidak hanya bergantung pada kerja keras  dan  tekad,  melainkan  juga  pada  hubungan  spiritual  dan  kepatuhan  terhadap  aturan  yang berlaku.  Dalam  konteks  ini,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  spiritual  menjadi  suatu  rumus  yang dipegang teguh oleh masyarakat Jawa untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan mereka.

## Nilai Kepedulian (Kepradilen)
Nilai  kepradilan  tercermin  dalam  dorongan  untuk  menolong  sesama  warga,  dengan  konsep bahwa  motivasi  manusia  dalam  bertindak  seharusnya  didasarkan  pada  kepentingan  bersama. Keharmonisan dianggap sebagai tujuan utama dari konsep hidup ini (Slamet et al., 2011). Dalam perspektif Jawa, munculnya suatu kesabaran melibatkan sikap-sikap seperti rila, nrima, dan sabar. Rila dianggap sebagai langkah awal untuk mengikhlaskan hati melalui rasa bahagia. Sikap rila ini mengarahkan perhatian pada segala sesuatu yang telah tercapai melalui usaha sendiri. Sikap nrima menekankan  pengakuan  terhadap  "apa  yang  ada"  dalam  faktualitas  kehidupan.  Tindakan  yang dilakukan dengan rela hati dan penerimaan sukacita terhadap segala sesuatu dianggap sebagai sikap sabar.  Kesabaran  diartikan  sebagai  kelapangan  dada  yang  menerima  segala  pertentangan. Kesabaran diibaratkan seperti samudera yang tetap utuh, meskipun banyak sungai (dengan segala isinya)  yang  bermuara  padanya.  Nilai-nilai  seperti  kepradilan,  keharmonisan,  rila,  nrima,  dan kesabaran  menjadi  bagian  integral  dari  konsep  hidup  masyarakat  Jawa,  mencerminkan  cara pandang  yang  mengedepankan  kepentingan  bersama  dan  sikap  positif  dalam  menghadapi kehidupan sehari-hari.

## Nilai Gotong Royong
Istilah "gotong royong" pertama kali muncul dalam bentuk tulisan dalam karangan-karangan mengenai hukum adat dan aspek sosial pertanian, terutama di Jawa. Di berbagai daerah Jawa, istilah ini memiliki variasi dalam menyebutnya. Sebagai contoh, di beberapa desa di Jawa Tengah bagian
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151
selatan  seperti  Kebumen  dan  Karanganyar,  gotong  royong  disebut  sebagai  "sambatan,"  yang berasal dari kata "sambat" yang berarti "minta bantuan." Selain istilah sambatan, ada pula berbagai istilah  gotong  royong  lainnya  dalam  kehidupan  lokal  masyarakat  Jawa,  seperti  gentosan,  kerja bakti, gugur gunung, rodi, kompenian, tetulong layat, dan lain-lain. Nilai gotong royong menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat Indonesia karena menekankan pada rasa kebersamaan. Dalam masyarakat Jawa, muncul pepatah "naliko rekoso dipikol bareng-bareng," yang bukan hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga memiliki makna luas dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pepatah  tersebut  menggambarkan  pentingnya  bekerjasama  dan  berbagi  beban  dalam  kehidupan sosial.  Gotong  royong  dianggap  sebagai  nilai  kolektif  yang  menciptakan  komunitas  terintegrasi (Setyawan,  &  Nuro’in,  2021).  Solidaritas  di antara  anggota  masyarakat tercermin  dalam praktik gotong  royong mereka.  Kebersamaan ini  menjadi  bagian tak terpisahkan  dari  sistem  nilai  hidup bersama dan sistem kepercayaan masyarakat (Colletta, & Kayam, 1987). Dalam konteks ini, fakta sosial  menjadi  aspek  penting  yang  mempengaruhi  baik  individu  maupun  kelompok  masyarakat. Fakta  sosial  tidak  memihak  pada  satu  individu  atau  yang  lain,  melainkan  memengaruhi  semua individu dalam kelompok masyarakat, membentuk nilai bersama yang bersifat umum dan tersebar luas dalam kehidupan masyarakat (Setiadi, 2020). Gotong royong, sebagai salah satu wujud nilai kolektif,  menciptakan  sistem  kepercayaan  dan  solidaritas  yang  memperkuat  keterikatan antarindividu dalam masyarakat.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai kondisi di mana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Sabet et al., 2020). Kepatuhan tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal mencakup  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang,  seperti batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPTPPh) Tahunan pada tanggal 31  Maret.  Meskipun  Wajib  Pajak  dapat  memenuhi  ketentuan  formal  ini  dengan  melaporkan SPTPPh sebelum atau pada tanggal tersebut, hal tersebut tidak menjamin bahwa isi pelaporan sudah memenuhi  ketentuan  material.  Fenomena  penerimaan  pajak  yang  tidak  mencapai  target  APBN dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  salah  satunya  adalah  kendala  yang  dihadapi  oleh  Wajib Pajak,  terutama  dalam  hal  kepatuhan  terhadap  kewajiban  pajak.  Lannai  et  al.,  (2020) mengungkapkan  bahwa  faktor  budaya  pajak  memiliki  peran  penting  dalam  menjelaskan  tingkat kepatuhan  pajak.  Riset  menunjukkan  bahwa  budaya  pajak  memiliki  pengaruh  signifikan  dalam membentuk  kepatuhan  pajak.  Penelitian  Hofstede  mengidentifikasi  perbedaan  signifikan  antara budaya Amerika dan China, yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak masyarakatnya. Dimensi budaya  seperti  kolektivisme  dan  individualisme  memainkan  peran  kunci.  Masyarakat  Amerika, dengan  budaya  individualisme  tinggi,  cenderung  fokus  pada  kepentingan  pribadi  daripada kepentingan  kelompok.  Sebaliknya,  masyarakat  China,  dengan  budaya  kolektivitas  tinggi,  lebih memprioritaskan  kepentingan  kelompok  daripada  diri  sendiri.  Penelitian  lain  oleh  Yesi  (2015) menemukan bahwa dimensi budaya dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Krech mendefinisikan  budaya  sebagai  pola  susunan  tradisional  yang  mencakup  cara-cara  dalam memecahkan masalah, kepercayaan, norma, dan nilai-nilai budaya. Budaya diartikan sebagai nilai- nilai  dan  kebiasaan  bersama  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  memahami  masyarakat  dan kelompok manusia untuk jangka waktu yang panjang.

## METODE
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  untuk  memahami  masalah-masalah  dalam  kehidupan  sosial berdasarkan  kondisi  realitas  yang  kompleks  (Indriantoro,  &  Supomo,  2013).  Tujuannya  adalah membuat  fakta  mudah  dipahami,  memungkinkan  untuk  mendapatkan  penjelasan  mendalam  dan deskriptif  yang  jelas  serta  detail  terkait  fenomena  yang  diteliti.  Fokus  penelitian  adalah  pada dinamika sosial yang membentuk pemahaman pelaku, dengan analisis dari sudut pandang mereka. Pendekatan  penelitian menggunakan  paradigma  interpretatif,  mengarah  pada  interpretasi realitas sosial  lapangan  dan  bagaimana  realitas  tersebut  terbentuk.  Pendekatan  ini  menekankan  peran bahasa,  interpretasi,  dan  pemahaman  dalam  ilmu  sosial,  dengan  fokus  pada  sifat  subjektif. Tujuannya adalah menganalisis realitas sosial dan pembentukannya.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151
Peran peneliti sangat penting, bertindak sebagai perencana, pengumpul data, dan analisis hasil penelitian.  Peneliti  hadir  dan  terjun  langsung  di  lokasi  penelitian  sebagai  pengamat  partisipan, berusaha menghindari pengaruh subyektif dan menjaga lingkungan alamiah. Penelitian dilakukan terhadap pengusaha UMKM suku Jawa di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Data yang digunakan adalah data primer (melalui wawancara dengan informan) dan data sekunder (dokumen dari kantor KPP  Pratama  Surabaya  Gubeng).  Teknik  pengumpulan  data  melibatkan  metode  survei,  dengan instrumen berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap berkesinambungan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengecekan validitas temuan dilakukan melalui triangulasi pengumpulan data, triangulasi sumber data,  dan  pengecekan  anggota.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  keabsahan  data  yang dikumpulkan dan meminimalkan bias serta kesalahan interpretasi.
Tabel 1. Ringkasan Profil Informan No Informan Suku Umur Jenis Usaha 1 Yason Jawa 51 Meubel 2 Isno Jawa 44 Warung Makan 3 Sumartono Jawa 41 Tukang Las

## HASIL

## Hasil wawancara pajak orang pribadi Pengusaha UMKM Jawa Nilai Kepitadosan
Nilai  Kepitadosan  atau  religius  yang  erat  kaitannya  dengan  Ketaqwaan  kepada  Gusti  Allah. Dalam konsep membayar pajak patutnya menyadari bahwa membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban  namun  merupakan  sedekah  sebagai  wujud  syukur  mendapat  rejeki  dari  Allah,  kita patutnya menyisihkan sebagian rejeki kita untuk orang lain yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bersama. Saat wawancara dengan wajib pajak (bapak Yason), menyatakan bahwa membayar pajak telah dilakukan dengan tepat waktu, setelah terdaftar dua tahun yang lalu dan memperoleh NPWP. Berikut wawancara dengan bapak Yason.
“Kalau saya, nilai religius membayar pajak itu merupakan wujud syukur kepada TUHAN Yang Maha Esa, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum sehingga  apa  yang  telah  dilakukan  bernilai  ibadah,  selain  itu  juga  ada  makna berbagi didalam pembayaran pajak”
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan  wajib  pajak  ibu  Isno,  sama  halnya  dengan  wajib  pajak bapak Yason, ibu Isno juga telah tepat waktu dalam membayar pajak dan telah terdaftar 3 tahun yang lalu. Hasil wawancara dengan ibu Isno sebagai berikut:
“Kewajiban  membayar  pajak  merupakan  tanggung  jawab  rakyat  terhadap negara.  Begitupun  pemerintah  bertanggung  jawab  atas  kepercayaan  rakyat. Patuhnya membayar pajak dipahami sebagai kewajiban terhadap Illahi”.
Dalam penuturan Bapak Yason dan Ibu Isno, tergambar dengan jelas bahwa patuh pajak bukan semata-mata  berasal  dari  pemahaman  akan  kewajiban  hukum,  melainkan  juga  dipengaruhi  oleh rasa takut. Keduanya merinci bahwa takut melanggar peraturan hukum adalah pendorong utama dari  patuh  pajak.  Namun,  mereka  mengajukan  pandangan  lebih  dalam  bahwa  rasa  takut  ini sebenarnya memicu ketaatan terhadap pemimpin dan menjadi bentuk sedekah atas sebagian rejeki yang diperoleh. Pentingnya ketaatan terhadap peraturan hukum tercermin dalam pernyataan bahwa rasa takut untuk melanggar peraturan akan berimbas pada kemampuan seseorang untuk mengontrol perbuatannya.  Dengan  kata  lain,  ketaatan  terhadap  hukum  menciptakan  suatu  kontrol  diri  yang mendasari patuh pajak. Selanjutnya, disebutkan bahwa ketaatan terhadap pemimpin juga diartikan sebagai ketaatan terhadap Tuhan, mengisyaratkan hubungan erat antara aspek kepatuhan sosial dan nilai-nilai keagamaan.
Dalam konteks pajak, penuturan tersebut menegaskan bahwa patuh pajak bukan hanya sekadar
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151
memenuhi kewajiban hukum belaka. Patuh pajak, menurut Bapak Yason dan Ibu Isno, seharusnya mencakup rasa  menghargai terhadap  diri  sendiri,  negara,  aturan  undang-undang,  dan  pemimpin. Pemahaman ini merinci bahwa menghargai aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan rasa hormat dan  perasaan  memiliki  terhadap  masyarakat  dan  negara.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  bahwa kesadaran  akan  dampak  sosial  ini  dapat  menciptakan  perasaan  bersalah  jika  seseorang  tidak mematuhi  kewajibannya  untuk  membayar  pajak,  karena  tindakan  tersebut  dianggap  merusak harmoni kehidupan bersama. Penuturan Bapak Yason dan Ibu Isno membentuk suatu narasi yang menunjukkan  bahwa  patuh  pajak  tidak  hanya  bersumber  dari  aspek  hukum  semata,  tetapi  juga melibatkan dimensi-nilai sosial dan spiritual yang lebih luas. Melalui pandangan ini, terbentuklah gambaran  mengenai  pentingnya  ketaatan  terhadap  peraturan  pajak  sebagai  bagian  integral  dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Hasil  wawancara  berbeda  dengan  wajib  pajak  informan  Sumartono,  bapak  Sumartono merupakan  wajib  yang  terdaftar  4  tahun  yang  lalu  dan  memperoleh  NPWP.  Bapak  Sumartono awalnya membayar pajak dengan tepat waktu, tapi sudah tahun ini tidak membayar pajak. Berikut wawancara dengan bapak Sumartono.
“Bagi  orang  jawa,  harta  itu  adalah  titipan  dari  Tuhan  yaitu  Allah  SWT,  jadi penting untuk berbagi, membantu pemerintah yaitu dengan membayar pajak.”
Dalam  penuturan  Bapak  Sumartono,  terlihat  pemahaman  yang  cukup  mendalam  mengenai pentingnya  pajak  dalam  mendukung  pemerintah.  Bapak  Sumartono  meyakini  bahwa  membayar pajak  merupakan  suatu  bentuk  kontribusi  yang  sangat  diperlukan  untuk  membantu  pembiayaan berbagai  program  dan  kebijakan  pemerintah.  Beliau  mengibaratkan  harta  sebagai  titipan  dari Tuhan,  menekankan  bahwa  pengelolaan  harta  ini  melibatkan  tanggung  jawab  moral  terhadap masyarakat dan negara. Meskipun Bapak Sumartono memiliki kesadaran akan pentingnya pajak, namun disampaikan bahwa keterbatasan waktu dan kesibukan membuatnya lupa untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pajak dapat menjadi tantangan praktis bagi  individu  yang  memiliki  rutinitas  padat.  Pernyataan  ini  juga  mencerminkan  bahwa,  dalam kehidupan  sehari-hari,  beberapa  wajib  pajak  mungkin  melupakan  kewajiban  mereka  untuk membayar pajak, bukan karena niat yang buruk, melainkan karena berbagai kendala atau kesibukan yang dapat mempengaruhi kedisiplinan dalam administrasi pajak.
Dalam konteks ini, penekanan diberikan pada pentingnya peran petugas pajak untuk aktif berada di  lapangan.  Bapak  Sumartono  mengungkapkan  bahwa  seringnya  petugas  pajak  mengingatkan wajib pajak dapat membantu mengatasi potensi kelalaian seperti yang dialaminya. Upaya petugas pajak  untuk  memberikan  pengingat  dan  bimbingan  kepada  wajib  pajak  di  lapangan  dapat memainkan peran kunci dalam memastikan kepatuhan pajak, terutama bagi mereka yang mungkin menghadapi  kesulitan  dalam  melaksanakan  kewajiban  pajaknya.  Secara  keseluruhan,  penuturan Bapak  Sumartono  menciptakan  pemahaman  yang  seimbang  antara  kesadaran  akan  pentingnya pajak  dan  realitas  kesibukan  yang  dapat  memengaruhi  kepatuhan  individu  terhadap  kewajiban pajak.  Dengan  memahami  situasi  ini,  dapat  diambil  langkah-langkah  yang  tepat,  seperti peningkatan peran petugas pajak di lapangan, untuk memastikan bahwa kesadaran akan pentingnya pajak juga diikuti dengan pelaksanaan kewajiban yang lebih baik.

## Nilai Kepradilen
Dari  hasil  wawancara  dengan  bapak  Yason  tentang  nilai  kepedulian  dalam  kaitannya  dengan membayar pajak sebagai berikut:
“Tergantung  dari  pegawai  pajak  untuk  mensosialisasikan  bagaimana menimbulkan  rasa  kepedulian  dalam  membayar  pajak,  mungkin  dengan  terus meningkatkan sosialisasi dan menjelaskan bahwa pentingnya pembayaran pajak bagi masyarakat”
Menurut  penuturan  Bapak  Yason,  beliau  menyampaikan  pandangan  bahwa  sosialisasi  yang dilakukan oleh pegawai pajak dapat memiliki dampak positif dalam meningkatkan rasa kepedulian
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151
masyarakat  terhadap  kewajiban  membayar  pajak.  Bapak  Yason  berpendapat  bahwa  melalui sosialisasi,  masyarakat  dapat  lebih  memahami  pentingnya  kontribusi  pajak  dalam  mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pentingnya sosialisasi yang disampaikan oleh pegawai pajak juga  dihubungkan  dengan  terciptanya  sikap  tolong  menolong  di  antara  masyarakat.  Dengan pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  peran  pajak,  masyarakat  dapat  saling  mendukung  dan bekerja  sama  untuk  memenuhi  kewajiban  pajak  mereka.  Sikap  tolong  menolong  ini  diharapkan dapat  menguatkan  solidaritas  sosial  dalam  membangun  kesadaran  bersama  akan  pentingnya kontribusi pajak dalam memajukan negara dan masyarakat. Dengan demikian, pandangan Bapak Yason menciptakan gambaran bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pajak tidak hanya berdampak pada peningkatan pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong terbentuknya sikap  saling  peduli  dan  tolong  menolong.  Hal  ini  dapat  menjadi  landasan  untuk  meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak, menciptakan atmosfer positif dalam  pelaksanaan  administrasi  pajak,  dan  merangsang  partisipasi  aktif  dalam  mendukung pembangunan negara.
Dalam  perpajakan  dengan  sikap  peduli  tersebut  akan  memotivasi  seseorang  untuk  bertindak dengan  mempertimbangan  kepentingan  banyak  orang.  Berdasarkan  penuturan  informan  bapak Yason  dan  ibu  Isno  tentang  nilai  kepedulian  dalam  kepatuhan  membayar  pajak.  Sikap  tolong menolong tersebut merupakan bentuk konkrit sikap peduli dapat menjaga keharmonisan hubungan antara sesama manusia. Dalam perpajakan dengan sikap peduli tersebut akan memotivasi seseorang untuk bertindak dengan mempertimbangan kepentingan banyak orang. Dengan sikap peduli orang dapat menjadi lebih peka terhadap sesuatu yang baik ataupun buruk. Perduli dapat menggerrakkan dan  bisikan  hati  dapat  menggerakkan  pikiran  untuk  memutuskan  hal  tersebut  pantas  atau  tidak untuk  dilakukan.  Sebagai  wajib  pajak  yang  baik  pasti  sadar  akan  membayar  pajak  merupakan tindakan yang baik demi kemajuan pembangunan negara.
Berbeda  dengan  informan  Sumartono  yang  menuturkan  tentang  nilai  kepedulian  dalam membayar pajak. Berikut pernyataan saat wawancara.
“Manusia  sebagai  mahluk  sosial,  mahluk  ciptaan  Tuhan  harus  mempunyai kepedulian  sesama,  salah  satunya  adalah  dengan  patuh  membayar  pajak  untuk pembangunan.
Dalam  penuturan  wajib  pajak  Sumartono,  tergambar  pemahaman  yang  dalam  mengenai pentingnya  membayar  pajak  sebagai  bentuk  kepedulian  atau  tolong  menolong  kepada  sesama. Sumartono  menyadari  bahwa  kontribusi  pajaknya  memiliki  dampak  positif  dalam  mendukung pembangunan  dan  pelayanan  publik  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan. Pemahaman ini mencerminkan nilai gotong royong, di mana masing-masing individu berkontribusi untuk kepentingan bersama. Namun, disampaikan bahwa kendala kesibukan menjadi faktor yang membuat Sumartono lalai dalam membayar pajak. Meskipun memiliki kesadaran akan nilai gotong royong  dan  kepentingan  bersama,  Sumartono  menghadapi  tantangan  dalam  melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dalam konteks ini, terlihat adanya ketidakseimbangan antara pemahaman nilai gotong royong dan kendala praktis yang dihadapi individu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Keadaan ini menyoroti pentingnya pendekatan yang memahami konteks dan kebutuhan individu agar pelaksanaan kewajiban pajak dapat lebih terintegrasi dengan kesibukan mereka.  Perlu  adanya  upaya  yang  lebih  proaktif,  seperti  penyediaan  fasilitas  atau  layanan  yang mempermudah pembayaran pajak bagi individu yang memiliki kesibukan tinggi. Dengan demikian, nilai gotong royong tetap diakui sebagai landasan penting dalam pemahaman Sumartono, namun perlu  diakui  bahwa  tantangan  praktis  dapat  menjadi  penghambat  pelaksanaan  kewajiban  pajak. Upaya  untuk  menyelaraskan  pemahaman  nilai  dengan  dukungan  praktis  akan  membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara efektif.
Dari hasil wawancara dengan wajib pajak dengan informan bapak Yason menyatakan ketaatan membayar pajak dilakukan karena kesadaran diri sendiri sebagai warga negara. Berikut pernyataan saat wawancara:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151
“Gotong  royong  dalam  membayar  pajak  atau  kebersamaan  dalam  membayar pajak  tepat  waktu  dimana  hasil  pembayaran  pajak  ini  nanti  dinikmati  bersama sama,  misalnya  pembangunan  jalan  raya  hasil  dari  pembayaran  pajak,  yang penting  pegawai  pajak  juga  memberikan  contoh  yang  baik  bahwa  pentingnya membayar pajak dan tidak melakukan penyelewengan seperti sebelumnya”
Dalam  wawancara  dengan  wajib  pajak  Ibu  Isno,  terungkap  perbedaan  pendekatan  terhadap kepatuhan  membayar  pajak  jika  dibandingkan  dengan  penuturan  Bapak  Yason.  Ibu  Isno mengemukakan  bahwa  kepatuhan  membayar  pajak  yang  dimilikinya  muncul  setelah  adanya sosialisasi dari pegawai pajak mengenai manfaat membayar pajak. Dari pernyataan Ibu Isno ini, terlihat bahwa informasi yang diterima dari sosialisasi pegawai pajak memiliki peran kunci dalam membentuk  pemahaman  dan  sikapnya  terhadap  kewajiban  membayar  pajak.  Sosialisasi  tersebut dapat mencakup penjelasan mengenai manfaat konkrit yang dihasilkan dari kontribusi pajak, seperti dukungan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan  pajak  masyarakat.  Dengan  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  dampak positif dari membayar pajak, masyarakat menjadi lebih cenderung untuk patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Selain itu, wawasan dari sosialisasi juga membantu membuka mata individu terhadap peran  penting  pajak  dalam  menjaga  stabilitas  keuangan  negara  dan  meningkatkan  kesejahteraan bersama.  Secara  keseluruhan,  penuturan  Ibu  Isno  memberikan  perspektif  yang  menarik, menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi dapat menjadi pendorong yang kuat untuk membentuk sikap  positif  terhadap  pajak  dan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Strategi  ini  menciptakan kesadaran yang lebih baik dalam masyarakat tentang keterkaitan antara kewajiban membayar pajak dan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.. Berikut wawancara dengan ibu Isno:
“ Dengan  membayar  pajak  kita  telah  memberikan  partisipasi  dan  kontribisi  riil kepada  negara  dan  rakyat.  Oleh  karena  itu  membayar  pajak  dapat  dianggap sebagai kinerja gotong-royong untuk membangun bangsa dan negara dengan satu tujuan bersama.”
Berdasarkan  penuturan  wajib  pajak  Bapak  Yason  dan  Ibu  Isno,  dapat  disimpulkan  bahwa keduanya termasuk dalam kategori wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka.  Mereka  memandang  kepatuhan  membayar  pajak  sebagai  bentuk  gotong  royong  yang kontributif terhadap negara dan pembangunan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan bahwa gotong  royong  merupakan  suatu  sistem  nilai  hidup  bermasyarakat  atau  sistem  kepercayaan. Informan  Bapak  Sumartono,  meskipun  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  manfaat  pajak sebagai  kebersamaan,  dihadapkan  pada  tantangan  melaksanakan  kewajiban  pembayaran  pajak. Kendati  menyadari  pentingnya  kontribusi  pajak,  Sumartono  menghadapi  kesulitan  dalam melaksanakan kewajiban tersebut, yang tampaknya lebih disebabkan oleh kesibukan dan kelalaian daripada ketidaktahuan akan pentingnya pajak. Dengan demikian, kesimpulan dapat diambil bahwa adanya  pemahaman  yang  baik  tentang  manfaat  pajak  belum  tentu  selalu  diikuti  oleh  kepatuhan melaksanakan kewajiban pajak. Meskipun Bapak Yason dan Ibu Isno menunjukkan ketaatan dalam membayar pajak sebagai bentuk gotong royong, Sumartono menjadi contoh bahwa faktor praktis, seperti kesibukan, dapat menjadi penghalang pelaksanaan kewajiban tersebut.
Pentingnya  pemahaman  yang  mendalam  tentang  manfaat  pajak  dan  penerapan  nilai  gotong royong  dapat  menjadi  kunci  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  secara  keseluruhan. Seiring dengan itu, upaya untuk memahami dan mengatasi kendala praktis yang mungkin dihadapi oleh  wajib  pajak,  seperti  yang  terlihat  pada  Sumartono,  juga  penting  untuk  memastikan implementasi  yang  efektif  dari  kewajiban  pajak.  Berikut  hasil  wawancara  dengan  bapak Sumartono:
“ Gotong royong merupakan nilai budaya leluhur yang harus dipertahankan salah satunya  adalah  dengan  membayar  pajak.  Tapi  jangan  gotong  royong  untuk korupsi”
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumartono, dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang pentingnya membayar pajak sebagai bentuk gotong royong. Sumartono menyadari bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sebagai mahluk  ciptaan  Tuhan  dan  sebagai  warga  negara  yang  memiliki  peran  dalam  mendukung pembangunan  dan  kepentingan  bersama.  Namun,  ada  nuansa  tambahan  yang  muncul  dari penuturan  Bapak  Sumartono.  Kesibukan  yang  dimilikinya  dan  kurangnya  kepercayaan  terhadap integritas para pejabat yang cenderung korupsi tampak menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi semangat  Sumartono  untuk  membayar  pajak.  Kurangnya  keyakinan  terhadap  integritas  pejabat dapat memunculkan keraguan terhadap penggunaan dana pajak secara efektif dan adil.
Sumartono  memberikan  gambaran  bahwa  aspek  praktis  dan  kepercayaan  kepada  pemerintah memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  sikap  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  membayar pajak. Kendati beliau memiliki pemahaman nilai gotong royong, tantangan praktis dan kepercayaan terhadap  pemerintah  dapat  merongrong  semangat  untuk  patuh  membayar  pajak.  Kesimpulan wawancara dengan Bapak Sumartono membawa pemahaman bahwa kepatuhan membayar pajak tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai seperti gotong royong, tetapi juga oleh faktor-faktor praktis dan  persepsi  terhadap  keadilan  dan  kepercayaan  kepada  pemerintah.  Dengan  memahami  faktor- faktor ini, dapat ditempuh langkah-langkah untuk meningkatkan semangat kepatuhan pajak dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN
Pajak  merupakan  isu  yang  terus  relevan  dalam  konteks  perpajakan  di  Indonesia.  Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dari tahun ke tahun masih stagnan, dengan hanya sedikit WP yang memenuhi  syarat  patuh  jika  dibandingkan  dengan  total  WP  terdaftar.  Pemerintah  merespons tantangan ini dengan menerapkan kebijakan, salah satunya melalui self-assessment system, di mana WP  memiliki  kewenangan  untuk  menghitung  dan  melaporkan  pajak  secara  mandiri.  Sistem  ini dibangun  dengan  prinsip  transparansi  dan  memberikan  kepercayaan  penuh  kepada  WP.  Dalam konteks pengembangan WP, terutama UMKM, terdapat kompleksitas dan tantangan yang semakin berkembang.  Kontribusi  UMKM  pada  penerimaan  pajak  masih  rendah,  sekitar  0.5%  dari  total penerimaan  pajak.  Tantangan  ini  mencerminkan  rendahnya  tingkat  ketaatan  UMKM  terhadap kewajiban perpajakannya, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor budaya.
P  erspektif  budaya  Jawa  mengungkapkan  bahwa  perpajakan  adalah  pilar  utama  dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, masalah moral dan etika, terutama rendahnya kesadaran WP,  khususnya  pengusaha  UMKM,  masih  menjadi  kenyataan  di  Indonesia.  Tingkat  kepatuhan yang rendah ini berkaitan dengan faktor budaya yang memengaruhi keputusan WP untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pengusaha UMKM Jawa menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak, di mana nilai-nilai budaya seperti kepitadosan, kepradilen, dan gotong royong memainkan peran kunci. Nilai-nilai kepitadosan mencakup adaptasi dan empati terhadap sesama, sementara dimensi religiusitas  melibatkan  rasa  takut  kepada  Tuhan  dan  penghargaan  terhadap  aturan  hukum. Kepradilen,  sebagai  sikap  keterhubungan  dengan  kemanusiaan,  menekankan  pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kepedulian sosial.
Gotong  royong  juga  muncul  sebagai  nilai  yang  memotivasi  WP,  termasuk  UMKM,  untuk membayar  pajak  sebagai  kontribusi  mereka  terhadap  pembangunan  bersama.  Pada  akhirnya, penghayatan nilai-nilai budaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara,  dengan  membentuk  kesadaran  individu  untuk  patuh  pajak  dengan  penuh  integritas moral.  Dalam  rangka  mencapai  harmoni  sosial,  para  pelaku  wajib  pajak,  terutama  UMKM, diharapkan  dapat  bersama-sama  bergotong  royong,  mengimplementasikan  nilai-nilai  religius, kepedulian,  dan  gotong  royong,  serta  menghargai  aturan  dan  pemimpin.  Hal  ini  menciptakan pondasi bagi kehidupan sosial yang harmonis dan mendukung pembangunan negara dengan cita- cita persahabatan dan persaudaraan.

## KESIMPULAN
Dalam konteks perpajakan Indonesia, fokus utama adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). Meskipun  kebijakan  self-assessment  system  diperkenalkan  untuk  meningkatkan  transparansi,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151
tantangan tetap ada, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian dengan perspektif budaya Jawa menyoroti peran nilai-nilai budaya dalam membentuk sikap WP terhadap kewajiban perpajakan. Kesimpulan menunjukkan bahwa, meskipun perpajakan dianggap pilar  utama  pembangunan  ekonomi,  masih  ada  masalah  moral  dan  etika  yang  perlu  diatasi. Rendahnya kesadaran WP, terutama UMKM, menjadi kenyataan yang perlu diatasi, dengan faktor budaya  memainkan  peran  kunci.  Solusinya  melibatkan  langkah-langkah  konkret,  seperti  upaya penyadaran  intensif,  kampanye  perpajakan  yang  mencakup  nilai-nilai  budaya,  dan  optimalisasi teknologi  untuk  memudahkan  proses  perpajakan.  Penguatan  kerja  sama  antara  pemerintah, masyarakat,  dan  pelaku  usaha  lokal,  melibatkan  tokoh  masyarakat  dan  pemuka  agama,  dapat memperkuat nilai-nilai budaya. Kebijakan khusus untuk mendukung UMKM, seperti insentif pajak dan pendekatan personal, dapat meningkatkan kepatuhan. Pemantauan dan evaluasi terus-menerus diperlukan  untuk  perbaikan  kebijakan  di  masa  depan.  Integrasi saran-saran ini  diharapkan  dapat meningkatkan  tingkat  kepatuhan  pajak  Indonesia,  khususnya  dari  sektor  UMKM,  untuk memberikan kontribusi lebih besar pada pembangunan ekonomi nasional.

## REFERENSI
Aulia, T. O. S., & Dharmawan, A. H. (2010). Kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya air di Kampung  Kuta. Sodality:  Jurnal  Transdisiplin  Sosiologi,  Komunikasi,  dan  Ekologi Manusia , 4 (3), 345-355.
Basri,  Y.  M.  (2015).  Pengaruh  dimensi  budaya  dan  religiusitas  terhadap  kecurangan pajak. Akuntabilitas , 8 (1), 61-77. Bratawidjaja,  A.  (2007). The  experience  of  being  parents  of  mixed-heritage  children: Phenomenological analysis . Kansas State University.
Colletta, N. J., & Kayam, U. (1987). Kebudayaan dan pembangunan: sebuah pendekatan terhadap antropologi terapan di Indonesia.
Fajarini, U. (2014). Peranan kearifan lokal dalam pendidikan karakter. Sosio didaktika , 1 (2), 123- 130.
Fudiyartanto,  F.  A.  (2012).  Penerjemahan  Butir  Budaya  dari  Bahasa  Inggris  ke  Bahasa Indonesia. ADABIYYAT , 11 (2), 318-342.
Hakim, A. L. (2021). Kearifan Lokal Dan Pelestarian Ekologi: Dimensi Filosofis-Religius Tradisi Merti Code Yogyakarta. Jurnal Borneo Humaniora , 4 (1), 01-10.
Hakim,  F.,  &  Nangoi,  G.  B.  (2015).  Analisis  penerapan  PP.  No.  46  tahun  2013  tentang  pajak penghasilan UMKM terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh pasal 4 ayat  (2)  pada  KPP  pratama  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 3 (1).
Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  (2013).  Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk. Akuntansi  & Manajemen. Yogyakarta: BPFE .
Kumala, D. (2022). Kehidupan Masyarakat, Budaya Lokal Dan Pendidikan Nasional.
Lannai,  D.,  Muslim,  M.,  Afifah,  A.  N.,  &  Ahmad,  H.  (2020).  The  Influence  of  Cultural  and Religious  Dimensions  on  Tax  Fraud. Profita:  Komunikasi  Ilmiah  dan  Perpajakan , 13 (2),
287-296.
Moeljono, D. (2003). Budaya korporat dan keunggulan korporasi . Elex Media Komputindo.
Pasolo,  M.  R.,  Ermawati,  Y.,  Sonjaya,  Y.,  &  Sumartono,  S.  (2023).  Towards  Optimal  Taxes: Impact  of  Tax  Extensification  and  Intensification  on  Individual  Income  Tax Receipts. Advances in Taxation Research , 1 (2). https://doi.org/10.60079/atr.v1i2.104 Priyatna,  M.  (2017).  Pendidikan  karakter  berbasis  kearifan  lokal. Edukasi  Islami:  Jurnal Pendidikan Islam , 5 (10).
Qomariyah, S., Wuryaningsih, E. W., & Kurniyawan, E. H. (2023). Hubungan Religiusitas dengan Penyesuaian  Diri  pada  Santriwati  di  Pondok  Pesantren  Mahasiswi  Al-Husna Jember. Pustaka Kesehatan , 11 (2), 102-107.
Sabet,  E.,  Pattiasina,  V.,  &  Sondjaya,  Y.  Kartim.(2020).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Di  KPP  Pratama Jayapura). Accounting Jurnal Universitas Yapis Papua , 1 (2), 38-47.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151
Sartini, S. (2007). Menggali kearifan lokal Nusantara: Sebuah kajian filsafati. Sejati,  F.  R.,  Sonjaya,  Y.,  Pertiwi,  D.,  &  Wahyuni,  S.  (2023,  January).  Apa  saja  faktor  penentu penggelapan  pajak?  Studi  pada  wajib  pajak  pribadi  di  Kota  Jayapura.  In Proceeding  of National Conference on Accounting & Finance (pp. 243-258). Setiadi, E. M. (2017). Ilmu sosial & budaya dasar . Kencana. Setiadi,  E.  M.  (2020). Penghantar  Ringkas  Sosiologi:  Pemahaman  Fakta  dan  Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya . Prenada Media. Setyawan,  B.  W.,  &  Nuro’in,  A.  S.  (2021).  Tradisi  Jimpitan  sebagai  Upaya  Membangun  Nilai Sosial dan Gotong Royong Masyarakat Jawa. DIWANGKARA: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya Jawa , 1 (1).
Slamet, S., Sucipto, A., Jalaludin, A., & Andriani, S. (2011). Pengukuran Kinerja Berbasis Budaya Spiritual Dalam Rangka Pelayanan Prima: Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.
Suprapto,  Y.,  Winnerko,  F.,  Andrian,  A.,  &  Jessyka,  J.  (2023).  Pengaruh  Lingkungan  Budaya Terhadap Implementasi Bisnis Skala Internasional. Jurnal Mirai Management , 8 (1), 10-23. Vajarini, N. (2021). Persepsi, Minat, Pengetahuan tentang Pajak, dan Pemahaman Trikon Terhadap Pilihan Berkarir dibidang Perpajakan. Jurnal Literasi Akuntansi , 1 (1), 40-53.
Wijayanti, H., & Nurwianti, F. (2011). Kekuatan karakter dan kebahagiaan pada suku jawa. Jurnal Psikologi , 3 (2).