## PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE SECARA
CASH ON DELIVERY (COD)
Dendy Satiyawan Iskandar Sugeng Rahardja Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Kasus persengketaan transaksi jual beli online dengan sistem COD menjadi perhatian  publik  saat  ini  dimana  ada  banyak  kasus  yang  terjadi  yang  merugikan Pelaku  Usaha.  Dalam  kasus-kasus  tersebut  pelaku  usaha  telah  melakukan kewajibannya  yaitu  mengirimkan  paket  berisi  barang  yang  telah  dipesan  oleh konsumen,  namun  konsumen  tidak  melakukan  kewajibannya  yaitu  menolak melakukan  pembayaran  meskipun  paket  tersebut  telah  dibuka  olehnya  dengan alasan  yang rata-rata hampir sama  yaitu barang  yang datang tidak sesuai  dengan ekspektasinya  atau  tidak  memiliki  uang  untuk  melakukan  pembayaran  pada  saat paket datang.
Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah “Yuridis Normatif”, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa apapun alasannya perilaku konsumen yang menolak untuk melakukan pembayaran dalam transaksi jual beli online secara COD  tersebut  tidak  dibenarkan  karena  merugikan  pelaku  usaha.  Pasal  1365 KUHPerdata  menyatakan  bahwa  tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut.  Beberapa marketplace dalam praktiknya memiliki kebijakan tersendiri terkait permasalahan dalam metode pembayaran COD, yaitu dengan cara pemblokiran dan pembekuan akun konsumen di marketplace tersebut.  Upaya  untuk  menghindari  kerugian  bagi  pelaku  usaha antara lain: memastikan telah menjelaskan rincian dan spesifikasi produk di toko online nya  agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman  dengan  konsumen,  melakukan konfirmasi ulang pesanan kepada konsumen untuk memastikan kelanjutan transaksi jual beli online , dan sebaiknya mengasuransikan barang  yang menjadi  objek jual beli online agar  dapat  di  klaim  apabila  barang  tersebut  rusak  atau  tidak dikembalikan.
Kata Kunci: Jual Beli Online , Pelaku Usaha, Cash On Delivery (COD).

## PENDAHULUAN
Transaksi  jual  beli online dapat  dilakukan  melalui  dua  cara  pembayaran yaitu: pembayaran di awal pada saat pemesanan barang di suatu marketplace dan pembayaran  saat  barang  diterima  oleh  pembeli  di  tempat  pembeli  tersebut. Pembayaran di tempat ( cash on delivery atau selanjutnya disebut COD) merupakan fasilitas  transaksi  jual  beli online dengan  pilihan  pembayaran  dilakukan  setelah orderan atau pesanan sampai di tangan pihak pembeli. Penjual/pelaku usaha wajib menyerahkan  barang  yang  diperjualbelikan  dan  pembeli/konsumen  wajib membayar sebesar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Pembeli harus membayar di tempat pada waktu penyerahan barang dilakukan, jika tidak ditetapkan, atau yang lebih dikenal dengan sistem cash on delivery (COD). 1
Kasus persengketaan transaksi jual beli online dengan sistem COD menjadi perhatian  publik  saat  ini  dimana  ada  banyak  kasus  yang  terjadi  yang  merugikan pelaku  usaha,  salah  satunya  yang  terjadi  di  Muara  Tembesi,  Batang  Hari  Jambi. Konsumen yang memilih melakukan transaksi jual beli online secara COD kurang teliti membaca deskripsi pada katalog di suatu toko online , sehingga ketika kurir ekspedisi  mengantarkan  barang  pesanannya  dan  ternyata  tidak  sesuai  dengan ekspektasinya,  konsumen  tersebut  naik  pitam  memarahi  sang  kurir  dan memutuskan untuk tidak membayar. 2 Kejadian lain di Kabupaten Bengkalis Riau dimana di dalam video yang dibagikan oleh akun instagram @undercover.id terlihat ada seorang pria yang mengendarai sepeda motor hendak kabur dan mengabaikan kurir yang mengantarkan paket, pria tersebut ngotot tidak mau membayar atas paket yang telah dia buka dengan alasan karena barang yang datang tidak sesuai seperti yang ia lihat di toko online . 3
Dalam  kasus-kasus  tersebut  diatas  penjual/pelaku  usaha  telah  melakukan kewajibannya yaitu mengantarkan barang pesanan yang telah di pesan oleh pembeli dan pembeli/ costumer berkewajiban untuk membayar barang  yang telah di pesan tersebut  ketika  menerima  barang  pesanannya  sebelum  membuka  paket  tersebut tetapi pihak pembeli tidak melakukan kewajibannya tersebut atau tidak melakukan prestasinya  sehingga  pembeli  dalam  hal  ini  adalah  wanprestasi  dan  merugikan pihak pelaku usaha.
Asas-asas  hukum  perdata  seperti pacta  sunt  servanda (perjanjian  yang diadakan  harus  ditaati)  atau bona  fides (itikad  baik)  dan  asas-asas  lain  maupun konsep hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak (perjanjian yang diadakan antara dua pihak mengikat mereka seperti undang-undang) sudah cukup dikenal dan dipergunakan. Begitu juga asas-asas bahwa perjanjian harus diadakan atas kemauan
1 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60b07121520b/yuk—pahami-sistem-codbelanja- online-yang-tepat/
2 https://www.jambi.tribunnews.com/2021/02/13/setelah-video-cod-di-muara-tembesi-viralamzi- bilang-jangan-terlalu-menghujat
3 https://www.suara.com/news/2021/07/02/113037/viral-pria-ngotot-tak-mau-bayar-usai- bukapaket-cod-ngacir-saat-ditagih-kurir?page=all
yang bebas dan dengan itikad baik, juga bahwa perjanjian atau kontrak perdata tidak boleh bertentangan dengan hukum dan undang-undang serta ketertiban umum. 4
Adapun permasalahan sebagai berikut:” Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata konsumen terhadap pelaku usaha jual beli online di marketplace secara cash on delivery (COD) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata?

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan  dan  sebagainya). 5 Pada  dasarnya  tanggung  jawab  pada  taraf  yang paling rendah adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan kewajiban karena dorongan dalam dirinya, atau bisa disebut dengan panggilan jiwa. Ia mengerjakan sesuatu  bukan  karena  adanya  aturan  yang  menyuruh  untuk  mengerjakan  hal  itu, tetapi ia merasa kalau tidak menunaikan pekerjaan tersebut dengan baik, ia merasa sesungguhnya ia tidak pantas untuk menerima apa yang selama ini menjadi haknya. 6 Pertanggungjawaban  yang  tertuang  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  dan Pasal  1366  KUHPerdata  mewajibkan  adanya  unsur  kesalahan  artinya  seseorang tersebut harus bersalah ( liability based on fault ). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan  ( fault )  didasarkan  pada  prinsip  bahwa  tidak  ada  pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut Tortious Liability atau Liability Based on Fault .
Pasal  1367  KUHPerdata  menjelaskan  adanya  tanggung  jawab  atas  perbuatan melawan hukum secara tidak langsung sebagai berikut:
1. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,
2. Orangtua  dan  wali  bertanggung  jawab  tentang  kerugian,  yang  disebabkan oleh anak-anak belum dewasa,
3. Majikan-majikan  dan  mereka  yang  mengangkat  orang-orang  lain  untuk mewakili urusan-urusan mereka,.
4. Guru-guru  sekolah  dan  kepala-kepala  tukang  bertanggung  jawab  tentang kerugian  yang  diterbitkan  oleh  murid-murid  dan  tukang-tukang  mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.
5. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua-orang tua, wali-wali,  guru-guru  sekolah  dan  kepala-kepala  tukang  itu  membuktikan bahwa  mereka  tidak  dapat  mencegah  perbuatan  untuk  mana  mereka seharusnya bertanggung jawab itu.
Adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan  suatu contractual  liability yang  termaktub  dalam  Pasal  1243 KUHPerdata yaitu sebagai berikut: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah
4 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan , PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm.193
5 https://www.kbbi.web.id/tanggung%20jawab diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 21.05
6 Abdullah Munir, Pendidikan Karakter , PT. Bintang Pustaka Abadi, Yogyakarta, 2010, hlm.90
dinyatakan  lalai  memenuhi  perikatannya,  tetap  melalaikannya,  atau  jika  sesuatu yang  harus  diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”
Wanprestasi  memiliki  arti  sebagai  suatu  tindakan  yang  berupa  kelalaian, kealpaan,  cidera  janji,  tidak  menepati  kewajibannya  dalam  perjanjian. 7 Seseorang dianggap wanprestasi apabila 8 :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.
Asas-asas  dalam  berkontrak  yang  sangat  jelas  terkandung  dalam  bunyi  pasal tersebut adalah sebagai berikut 9 :
1. Konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.
2. Kebebasan  berkontrak,  artinya  seseorang  bebas  untuk  mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.
3. Pacta  Sunt  Servanda ,  artinya  kontrak  itu  merupakan  undang-undang  bagi para pihak yang membuatnya (mengikat).

## PERJANJIAN
Pasal  1313  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang  lain  atau  lebih.  Kontrak  atau contracts (dalam  bahasa  Inggris)  dan overeenkomst (dalam  bahasa  Belanda)  dalam  pengertian  yang  lebih  luas  sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian, adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih  saling  berjanji  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu  perbuatan tertentu. 10
Asas  konsensualisme  yang  merupakan  pegangan  dalam  sektor  perjanjian mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup  dengan  dicapainya  sepakat  yang  mengenai  hal-hal  yang  pokok  dari perjanjian  tersebut  dan  bahwa  perjanjian  itu  (dan  perikatan  yang  ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. 11
Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pada setiap  transaksi  jual  beli  terdapat  sekurangkurangnya  2  (dua)  pihak  yaitu  pihak penjual/pelaku usaha yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli/konsumen yang berkewajiban membayar harga pembelian.
7 R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm.110
8 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.48
9 Abdul R. Saliman, ibid , hlm.46
10 Abdul R. Saliman, op.cit. , hlm.45 11 R. Subekti, op.cit. , hlm.5
Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.
Salah  satu  ketentuan  penting  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan Konsumen) adalah diaturnya mengenai pencantuman klausula baku. Pasal 1 angka 10  UU  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  klausula  baku  adalah  setiap aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu dokumen dan/atau perjanjian  yang  mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku dimaksud kemungkinan besar terdapat dalam aktivitas dunia maya pada  umumnya,  pada  khususnya  dalam ecommerce .  Pelaku  usaha  yang menawarkan barang/jasanya kemungkinan mencantumkan klausula-klausula baku yang  dapat  dilihat  dalam  layar  elektronik  yang  bersangkutan.  Apabila  konsumen akan  membeli  barang  atau  jasa  tersebut  dan  menyetujui  klausula-klausula  baku yang  tercantum,  pelaku  usaha  sudah  terikat  dengan  isi  perjanjian  yang bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  barangkali  berlakunya  Pasal  1338  Ayat  (1) KUHPerdata  dalam  perjanjian  demikian  didasarkan  kepada  suatu  fiksi,  yaitu dengan  menekan  tombol  “ agreed ”  dalam e-commerce difiksikan  menyetujui kondisi yang disampaikan pelaku usaha. 12

## PERLINDUNGAN KONSUMEN
Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  dan  tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. AZ Nasution menambahkan bahwa berdasarkan penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. 13
Pelaku usaha juga dapat disebut sebagai produsen bahan mentah atau komponen suatu  produk,  atau  dapat  disebut  siapa  saja  yang  membubuhkan  nama,  merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai pelaku usaha dalam  suatu  barang  tersebut. 14 Dengan  diaturnya  hak-hak  dan  kewajiban  dari produsen  dan  konsumen  maka  pelaku  usaha  dan  konsumen  dapat  menciptakan
12 Man S. Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang , PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm.183-184
13 AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm.17
14 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen , Penadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm.22
perdagangan  yang  baik  dan  sehat,  serta  dapat  mengetahui  proporsi  hak  dan kewajiban untuk menghindari dan mempersempit terjadinya sengketa perdagangan.
Cash  On  Delivery (COD)  merupakan  sistem  dimana  penjual  dan  pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar menawar dan memeriksa kondisi  barang baru kemudian transaksi. Jenis transaksi ini secara teori akan mengeliminasi esensi dari  transaksi online yaitu  kemudahan.  Sistem  ini  sangat  menguntungkan  bagi pembeli karena menjamin barangnya sampai di tempat dengan aman. 15
Bentuk  Pertanggungjawaban  Perdata  Konsumen  Terhadap  Pelaku  Usaha Jual Beli Online Di Marketplace Secara Cash On Delivery (Cod) Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kasus-kasus yang cukup viral dalam pemberitaan di media sosial akhirakhir ini terkait transaksi jual beli online di salah satu marketplace secara COD seperti yang penulis  paparkan  di  bab  sebelumnya  memenuhi  unsur-unsur  tersebut  diatas.  Jual beli  itu  sendiri  dinyatakan  dalam  Pasal  1457  KUHPerdata  yaitu  sebagai  suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
Pernyataan tersebut dinilai cukup jelas, sehingga dalam transaksi jual beli online di salah  satu marketplace seperti  yang  dipaparkan  diatas  dimana seller telah menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli tersebut, maka konsumen wajib membayar sesuai dengan harga yang telah dijanjikan.
Jual  beli online itu  sendiri  merupakan  aktivitas  jual  beli  berupa  transaksi penawaran barang oleh pelaku usaha/ seller dan permintaan barang oleh konsumen secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Hal yang ditawarkan dalam jual beli online adalah efisien dan efektif. Semua pihak yang menjalankan jual beli online akan  leluasa  untuk  mencari  tahu  barang  yang  diinginkan  tanpa  harus kesusahan datang langsung ke toko  dan membolak-balik barang diinginkan, atau dengan kata lain cukup dengan diam di rumah tapi tetap dapat berbelanja.
Kesepakatan  jual  beli online di  era  digital  ini  yaitu  ketika  konsumen/pembeli meng-klik  “buat  pesanan”,  dan  dapat  langsung  membayarnya  seketika  apabila memilih cara pembayaran sejenis transfer bank atau saldo marketplace itu sendiri, atau membayarnya dengan metode bayar di tempat (COD) setelah barang sampai di tempat pembeli. Sifat konsensuil dari jual beli online dapat dilihat dari Pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum di bayar.
Penulis  akan  mencoba  mengupas  beberapa  contoh  kasus  transaksi  jual  beli online secara COD yang cukup viral di media sosial seperti yang diberitakan oleh suara.com.  Oknum-oknum  konsumen,  seperti  diberitakan,  menolak  untuk melakukan  pembayaran  atas  pesanannya  kepada  kurir  jasa  ekspedisi  meskipun hampir  semua  oknum  konsumen  tersebut  melakukan  pembukaan  paket  sebelum melakukan  pembayaran.  Konsumen  salah  satu marketplace di  Muara  Bulian,
15 Adi  Sulistiyo  Nugroho, E-commerce  Teori  dan  Implementasi ,  Ekuilibria,  Yogyakarta,  2016, hlm.107
contohnya,  menolak  melakukan  pembayaran  dan  terlihat  acuh  bahkan  memarahi kurir  jasa  ekspedisi.  Kurir  jasa  ekspedisi  tersebut  mengingatkan  konsumen  agar membayar  sejumlah  uang  atas  pesanannya  yang  diantarkan  pada  hari  itu  baru kemudian  dapat  membuka  paket,  namun  konsumen  bersikeras  untuk  membuka paket dengan dalih ada kesalahan ukuran pada barang yang dipesannya.
Kasus viral lainnya seperti yang diunggah pada salah satu media sosial, dimana terdapat  oknum  konsumen  sepasang  suami  istri  yang  menolak  melakukan pembayaran, belum diketahui secara pasti dimana lokasi kejadian tersebut namun dari video yang beredar nampak kedua pasang oknum konsumen tersebut berbicara dengan bahasa sunda. Awalnya oknum konsumen yang berjenis kelamin laki-laki (diduga  suami)  itu  mengaku  bahwa  dirinya  tidak  dapat  melakukan  pembayaran meskipun  telah  membuka  paket  tersebut  dikarenakan  tidak  merasa  melakukan pemesanan,  kemudian  setelah  kurir  menjelaskan  mengenai  tata  cara  melakukan transaksi  jual  beli online dengan  sistem  COD  oknum  konsumen  itu  menyatakan bahwa isi paket yang datang tak sesuai dengan pesanannya. Oknum konsumen yang berjenis  kelamin  perempuan  itu  kemudian  mengatakan  kalau  dirinya  enggan membayar dengan  alasan sedang tidak  ada uang. Kurir tetap menjelaskan bahwa pihaknya  hanya  bertanggung  jawab  mengantarkan  paket,  mengenai  kesalahan barang merupakan urusan seller atau toko.  Kurir bahkan membantu  menjelaskan sistem pengembalian barang. Oknum konsumen yang berjenis kelamin laki-laki itu nampak  terlihat  mulai  geram  dan  beranjak  dari  kursi  kemudian  membawa  golok untuk  mengusir  kurir  tersebut  sembari  melemparkan  paket  yang  telah  dibukanya itu.
Oknum-oknum  konsumen  di  beberapa  kota  di  Indonesia  yang  menolak membayar  ketika  paket  berisi  barang  pesanannya  datang  diantar  oleh  kurir  salah satu  ekspedisi tentulah  merupakan suatu  kesalahan. Kesalahan dikarenakan tidak memahami  dan/atau  tidak  mau  memahami  mengenai  ketentuan  COD  itu  sendiri. Salah satu marketplace dalam sebuah iklan yang ditayangkan di televisi berskala nasional telah menginformasikan terkait bagaimana seharusnya transaksi COD itu.
Tagline dari  iklan  terkait  COD  itu  sendiri  pun  telah  cukup  jelas,  yaitu  bayar langsung di tempat. Konsumen seharusnya melakukan pembayaran di tempat yang telah ditentukan ketika sang kurir datang menyerahkan paketnya.  Alasan  lainnya yakni tidak adanya dana, dalam hal ini uang, untuk membayar pun dirasa kurang masuk akal.
Konsumen  yang  telah  melakukan  transaksi  jual  beli online di  salah  satu marketplace ,  khususnya  yang  memilih  menggunakan  sistem  pembayaran  COD, seharusnya  telah  mempersiapkan  sejumlah  uang  untuk  pembayaran  tersebut manakala paketan tersebut tiba di rumah atau tempat lainnya yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap asas hukum perdata, dalam hal ini asas dalam berkontrak yakni pacta  sunt  servanda (perjanjian  yang  diadakan  harus  ditaati),  nampaknya juga terjadi. Tindakan konsumen yang telah sepakat untuk melakukan pembayaran secara COD atas transaksi jual beli online di salah satu marketplace namun tidak melakukannya  ketika  barang  datang  dikediamannya  merupakan  suatu  bentuk pelanggaran karena dianggap tidak menaati aturan dari COD itu sendiri.
Unsur adanya kerugian yang di derita jelaslah ada, pelaku usaha atau seller lah yang  mengalami  kerugian  tersebut.  Kerugian  yang  diderita seller dalam  hal  ini adalah telah melakukan pengemasan atas paket yang dikirimkannya ke konsumen, artinya  ada  biaya  pembungkusan  yang  terjadi.  Apabila  konsumen  menolak membayar,  artinya  kerugian  yang  nampak  yaitu  kerugian  biaya  pengemasan. Kerugian lainnya adalah, apabila barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang rawan rusak, tindakan konsumen yang diberitakan hampir rata-rata membuka paksa  paket  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada  barang  dimaksud.  Hal  tersebut termasuk  kedalam  unsur  adanya  hubungan  kausalitas  antara  kesalahan  dan kerugian.
Tindakan oknum-oknum konsumen seperti yang diberitakan pun banyak yang kasar  dari  mulai  memaki  kurir  yang  mengantarkan  paket  sampai  mengacungkan senjata tajam untuk mengusir kurir, padahal kurir hanya menjalankan tugasnya saja untuk mengantarkan paket dan menagih pembayaran atas paket tersebut. Konsumen seharusnya  berfikir  terlebih  dahulu  sebelum  bertindak,  apabila  kurir  merasa terancam  dan  melaporkan  ke  pihak  yang  berwajib  dengan  pasal  perbuatan  yang tidak  menyenangkan,  hal  itu  tentunya  bisa  merugikan  masa  depan  konsumen  itu sendiri.
Seorang  pelaku  usaha/ seller jual  beli online di  salah  satu marketplace menceritakan nasib yang menimpanya di media sosial, terkait adanya pemesanan atas mainan  yang dijualnya di marketplace tersebut dengan menggunakan sistem pembayaran  COD,  namun  konsumen  tersebut  tidak  melakukan  pembayaran meskipun barang yang dipesannya telah dibuka dengan alasan tidak memiliki uang. Pelaku usaha tersebut kemudian mencoba menghubungi konsumen melalui nomor ponsel  yang dicantumkan pada saat  transaksi,  namun  konsumen mengaku bahwa dirinya  masih  berstatus  sebagai  siswa  sekolah  dasar.  Pelaku  usaha  tersebut mengaku  bahwa  dirinya  sering  sekali  mendapatkan  konsumen  yang  seperti  itu, bahkan ketika berhasil berkomunikasi dengan orang yang mengaku orang tua dari si anak yang melakukan pemesanan pada toko online nya, orang tua tersebut pun tidak mau melakukan pembayaran dengan alasan tidak melakukan pemesanan dan tidak mengetahui bahwa anaknya melakukan pemesanan tersebut.
Alasan  orang  tua  yang  menolak  untuk  melakukan  pembayaran  atas  transaksi jual beli online di salah satu marketplace dengan cara COD tidak dapat dibenarkan, apalagi  dengan  alasan  tidak  mengetahui  ketika  anaknya  melakukan  transaksi dimaksud.  Orang  tua  dapat  dikatakan  lalai  dalam  mengawasi  tindakan  anaknya, yang besar kemungkinan melakukan transaksi tersebut dengan menggunakan akun orang tuanya. Orang tua tersebut seharusnya beritikad baik dengan tetap melakukan pembayaran agar tidak merugikan seller yang telah mengirimkan paket yang berisi objek jual beli (mainan).
Kerugian dalam transaksi jual beli online di salah satu marketplace secara COD seperti  yang  telah  dipaparkan  diatas,  jelaslah  diderita  oleh seller sebagai  pelaku usaha.  Kerugian  materiil  yang  ditimbulkan  atas  tindakan  dari  oknumoknum konsumen  tersebut  sangat  beragam  nominalnya,  seperti  untuk  jual  beli  mainan misalnya, kerugian secara materiil mungkin hanya sedikit. Hal itu  yang akhirnya menyebabkan  pelaku  usaha  malas  untuk  melanjutkan  permasalahan  tersebut  ke
ranah  hukum,  karena  pastinya  akan  cukup  menyita  waktu  dan  ada  biaya-biaya lainnya  yang  akan  dikeluarkan.  Hal-hal  seperti  inilah  yang  akhirnya  hanya  bisa dikeluhkan oleh pelaku usaha di media sosial, agar menjadi warning bagi pelaku usaha  lain  yang  juga  menggunakan  opsi  COD  dalam  transaksinya,  serta  agar konsumen sedikit memahami keluhan dari pelaku usaha dan tidak akan menirunya. Tindakan oknum-oknum konsumen seperti yang diberitakan dan telah penulis paparkan  di  bab  sebelumnya  termasuk  ke  dalam  kategori  wanprestasi,  karena oknum  konsumen  tersebut  tidak  melakukan  apa  yang  telah  disanggupi  akan dilaksanakannya,  dalam  hal  ini  tidak  melakukan  pembayaran  padahal  telah menyetujui untuk melakukan pembayaran dengan COD.
Kesepakatan dalam transaksi jual beli online di salah satu marketplace terjadi ketika konsumen meng-klik tombol “buat pesanan” yang artinya bahwa konsumen telah menyetujui untuk membeli barang yang dijual oleh pelaku usaha/ seller dengan harga yang dicantumkan beserta jumlah ongkos kirim atas barang pesanannya itu. Konsumen  dianggap  telah  membaca  deskripsi  akan  barang  tersebut  yang dicantumkan  oleh  pelaku  usaha/ seller .  Konsumen  seharusnya  membaca  dengan teliti  dan  mendetail  mengenai  spesifikasi  produk,  sehingga  tidak  ada  lagi  alasan menolak melakukan pembayaran karena barang  yang datang tidak sesuai  dengan ekspektasinya.
Kewajiban  kemudian  timbul  dari  masing-masing  pihak  yang  bertransaksi  jual beli online di salah satu marketplace seketika setelah konsumen mengklik tombol “buat pesanan” tersebut, karena artinya jual beli telah terjadi. Pelaku usaha/ seller berkewajiban  untuk  menyerahkan  barang,  dalam  hal  ini  mengemas  barang dimaksud  kemudian  dikirimkan  melalui  jasa  ekspedisi,  dan  konsumen berkewajiban  untuk  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan  sistem  pembayaran yang telah dipilihnya.
Tindakan  konsumen  yang  menolak  membayar  barang  yang  telah  diterimanya dapat  dikategorikan  sebagai  wanprestasi,  dan  atas  perbuatannya  itu,  pelaku usaha/ seller dapat  menuntut  ganti  rugi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata,  namun  konsumen  tidak  perlu  khawatir  apabila  barang  yang dikirimkan  oleh  pelaku  usaha/ seller memang  tidak  sesuai  dengan  yang diperjanjikan  maka  konsumen  pun  berhak  atas  kompensasi  ganti  rugi  dan/atau penggantian dan pelaku usaha/ seller wajib memberikannya.
Pasal 38 Ayat (1) UUITE menyebutkan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan  terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan  Sistem  Elektronik  dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Gugatan Perdata menurut  Pasal  39  Ayat  (1)  UUITE  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangundangan.
Penulis menekankan kembali bahwa konsumen seharusnya memahami terlebih dahulu  mengenai  sistem  pembayaran  COD,  bagaimana  aturan  yang  seharusnya. Konsumen diwajibkan untuk membayar terlebih  dahulu atas pesanannya tersebut sebelum  membukanya,  kemudian  membuat  video  atas  pembukaan  paket  yang datang untuk  dijadikan alat bukti apabila ada keluhan dimaksud, akan lebih  baik
lagi  apabila  disaksikan  oleh  kurir  sebagai  saksi  apabila  memang  ternyata  ada kesalahan dari pihak pelaku usaha/ seller . Keluhan atau komplain dapat dilakukan di  aplikasi marketplace tempat  konsumen  melakukan  transaksi  jual  beli online dengan  menyertakan  video unboxing sebagai  buktinya,  sehingga  cara-cara kekerasan, pengadilan atau litigasi dapat dihindari.
Pengembalian dengan alasan berubah pikiran atau tidak tertarik lagi tidak dapat diterima  di marketplace manapun,  kecuali  ada  kesepakatan  dengan  Pelaku Usaha/ seller . Konsumen perlu mengetahui bahwa permintaan pengembalian barang dapat  ditolak  oleh marketplace apabila  pelaku  usaha/ seller memiliki  alasan penolakan yang kuat.
Setiap marketplace dalam praktiknya memiliki kebijakan tersendiri mengenai metode pembayaran COD, baik berupa cara menerima barang COD, konsekuensi jika  pembeli  menolak  menerima  pesanan,  maupun  opsi  pengembalian  barang  ke penjual jika barang yang dibeli tidak sesuai pesanan.
Shopee sebagai marketplace yang cukup sering wara wiri di televisi nasional di Indonesia menyatakan bahwa pembeli  yang melakukan pembelian dengan sistem COD  harus  melakukan  pembayaran  secara  tunai  ke  kurir  sebelum menerima/membuka  paket,  dan  bagi  pembeli  yang  melakukan  penolakan pembayaran atau tidak ada di tempat saat kurir mengirim paket sebanyak 2 kali akan diblokir  dari  sistem  pembayaran  COD  selama  60  hari  ke  depan.  Penjual  yang mengaktifkan metode pembayaran COD (bayar di tempat) harus menjaga performa pada  tingkat  penolakan  pesanan  COD  (bayar  di  tempat),  jika  tingkat  penolakan pesanan COD  tinggi dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir, penjual akan mendapatkan notifikasi  peringatan  di  aplikasi  Shopee,  dan  apabila  performa  pada  penolakan pesanan COD (bayar di  tempat) nya tidak mengalami perbaikan dalam waktu 30 (tiga  puluh)  hari  ke  depan  setelah  mendapatkan  notifikasi  peringatan,  pilihan metode  pembayaran  COD  (bayar  di  tempat)  pada  toko  Penjual  akan  otomatis dinonaktifkan.
Upaya Untuk Menghindari Kerugian Bagi Pelaku Usaha Jual Beli Online Di Marketplace Secara Cash On Delivery (Cod) Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata
Cash  On  Delivery (COD)  adalah  salah  satu  metode  pembayaran  secara  tunai melalui  jual  beli online dengan  cara  bertemu  di  titik  yang  sudah  disepakati. Teknologi  saat  ini  untuk  belanja  sangat  dimudahkan,  apalagi  ditambah  dengan adanya sistem COD di beberapa marketplace . COD merupakan singkatan dari Cash On Delivery yang berarti  metode pembayaran secara langsung jika barang sudah sampai  di  rumah  atau  tujuan.  Pembayaran  atas  barang/paket  tersebut  diserahkan kepada kurir yang mengantarkan barang.
Keuntungan  dari  sistem  COD,  khususnya  bagi  pembeli  yaitu  pembeli  tidak perlu repot pergi ke ATM untuk melakukan pembayaran, dengan memilih sistem COD pembeli cukup menunggu kedatangan kurir ekspedisi mengantarkan barang pesanannya di rumah, sedangkan bagi pelaku usaha keuntungan dari sistem COD ini yaitu memperoleh lebih banyak pesanan dari pembeli dikarenakan kemudahan transaksi.
Kerugian dari sistem COD ini yaitu pembeli dapat menolak barang yang dikirim dengan alasan apapun,  yang mana hal  tersebut  tidak dapat  dipungkiri dan terjadi beberapa  waktu  belakangan  ini  yang  kemudian  menjadi  viral  di  media  sosial. Alasan barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau rusak itu wajar apabila harus dikirim balik, akan tetapi jika alasannya tidak jadi karena tidak punya uang untuk membayar, malas menerima barang atau pembeli iseng-iseng pesan tapi tidak jadi itu pun dapat dilakukan oleh pihak pembeli, hal ini yang dapat disebut dengan seenaknya membatalkan pesanan.
Ekspektasi  konsumen  pada  umumnya  terbagi  menjadi  tiga  yaitu  harga,  mutu atau kualitas, kuantitas/jumlah/ukuran, dan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan  ekspektasinya  itu  konsumen  seharusnya  membaca  deskripsi  yang dicantumkan  oleh  pelaku  usaha/ seller dalam  setiap  postingan  barang  yang dijualnya.
Kerugian sistem COD bagi pelaku usaha/ seller antara lain:
1. Rugi packing dan  kirim  produk,  dalam  mengirimkan  barang  pesanan konsumen,  pelaku  usaha/ seller tentunya  harus  melakukan  pengemasan terhadap  barang  tersebut,  dan  ketika  ternyata  konsumen  menolak  untuk membayar  seperti  yang  penulis  sebutkan  diatas,  maka  tentulah  pelaku usaha/ seller mengalami kerugian biaya pengemasan.
2. Jika  barang  yang  menjadi  objek  jual  beli online rawan  rusak,  sejak  saat pembukaan  paket  sebelum  membayar  dengan  paksa/kasar  seperti  yang diceritakan  sebelumnya  dapat  meyebabkan  barang  rusak,  atau  meskipun konsumen beritikad baik untuk mengembalikan barang ke pelaku usaha, ada kemungkinan barang menjadi rusak pada saat pengiriman kembali.
3. Pencatatan stock barang  yang  tidak  jelas,  misalkan stock barang  yang diperjualbelikan  hanya  ada  satu  dan  sudah  dikirim  menggunakan  sistem COD tetapi  tidak jadi, sedangkan  ada potential  buyer yang ingin  membeli dan  sudah  dijawab  kosong  atau  habis  oleh  pelaku  usaha/penjual,  itu  pun menjadi kerugian bagi pelaku usaha.
4. Barang terlalu lama di pengiriman bolak balik.
Sebagian  perusahaan e-commerce sebelumnya  masih  mengandalkan  COD dalam  metode  pembayaran,  namun  risiko  pembeli  tidak  jadi  membeli  barangnya dikarenakan  berbagai  alasan  seperti  contoh  kasus-kasus  yang  cukup  viral belakangan ini membuat pelaku usaha harus mempersiapkan diri atas kerugian yang mungkin  akan  menimpanya  apabila  mendapati  oknum  konsumen  nakal  dan sebaiknya pelaku usaha tidak terlalu mengandalkan sistem COD.
COD  memang  menjadi  salah  satu  jembatan  untuk  memberikan  rasa kepercayaan kepada masyarakat pada saat pertama kali mengenal sistem jual beli secara online . Penjualan secara cash on delivery dapat menaikkan volume penjualan karena dapat menarik minat konsumen, namun ternyata kerugian sistem COD juga banyak  yang  tidak  sanggup  ditanggung  oleh  pelaku  usaha/ seller .  Pelaku usaha/ seller harus mengeluarkan waktu dan tenaga ekstra, dengan kata lain penjual harus  siap  dengan  pembatalan  produk  dan  juga  kerugian  dalam  packing  produk, serta  adanya  risiko  kerusakan  produk.  Produk  yang  dibatalkan  berpotensi  lebih
sering  terjadi  kerusakan,  karena  jarak  tempuhnya  semakin  panjang,  paling  tidak kemasannya ada yang rusak/penyok sehingga mengurangi nilai jual produk.
Penulis merangkum beberapa kerugian sistem COD di salah satu marketplace untuk pelaku usaha antara lain sebagai berikut:
1. Konsumen menolak membayar pesanan.
2. Konsumen tidak di rumah saat barang diantar kurir.
3. Pesanan palsu.
4. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli menjadi rusak.
5. Pencatatan Stock barang berkurang.
Stock barang berkurang karena COD namun ditolak oleh konsumen. Barang yang seharusnya dapat terjual ke orang lain, namun gara-gara COD dan stock menjadi kosong tetapi barang tersebut tidak jadi terjual, merugikan pelaku usaha.
COD memiliki kelebihan bagi pelaku usaha/ seller yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatkan Omzet Penjualan Dengan  menggunakan  metode  pembayaran  via  COD,  maka  segmentasi konsumen  bertambah  atau  meningkat,  karena  alternatif  pembayaran bertambah diharapkan dapat menggaet calon konsumen baru yang memang telah nyaman dengan metode pembayaran COD. Pelaku usaha/ seller dituntut harus ‘memahami’ keinginan konsumen yang memilih sistem pembayaran COD untuk menghindari pesanan dikembalikan (retur). Salah satu caranya adalah dengan menjelaskan detail spesifikasi produk.
2. Menggaet konsumen yang tidak memiliki rekening bank Masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak memiliki rekening di bank, apalagi  untuk  ibu-ibu  yang  tidak  bekerja,  namun  memiliki  akun  di marketplace dan menikmati belanja online di marketplace tersebut, dengan adanya COD memberikan kemudahan bagi konsumen yang tidak memiliki rekening bank sehingga tidak perlu datang ke minimarket yang bekerja sama dengan marketplace atau ikut transfer melalui orang lain.
3. Toko lebih dikenal
Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak konsumen yang menggemari sistem pembayaran  COD  ini  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas.  Hal  ini  dapat membuat banyak konsumen yang mengunjungi toko online di marketplace yang menyediakan sistem COD, sehingga toko akan lebih dikenal.
4. Biaya pengembalian pesanan gratis Konsumen  masih  banyak  yang  tidak  mengetahui  bahwa  sebenarnya  biaya pengembalian  pesanan  itu  gratis  atau  konsumen  tidak  dikenakan  biaya apabila mengajukan pengembalian di marketplace tersebut tentunya dengan menyertai alasan dan buktinya.
Pelaku  usaha/ seller mempunyai  hak  untuk  menerima  pembayaran  yang sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan Pasal 6 UU Perlindungan
Konsumen, yang mana dalam kasus-kasus viral belakangan ini, akibat dari beberapa oknum konsumen yang menolak melakukan pembayaran meskipun telah membuka paket mengakibatkan pelaku usaha/ seller tidak mendapatkan hak nya.
UU Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak dan kewajiban baik konsumen  maupun  pelaku  usaha/ seller ,  yang  mana  hal  itu  idealnya  dapat menciptakan perdagangan yang baik dan sehat, baik itu perdagangan konvensional maupun  perdagangan  secara online ,  serta  dapat  mengetahui  proporsi  hak  dan kewajiban untuk menghindari dan mempersempit terjadinya sengketa perdagangan. Pada praktiknya masih ada saja pihak-pihak, baik itu konsumen maupun pelaku usaha/ seller yang  belum  memahami  mengenai  hak  dan  kewajibannya,  sehingga permasalahan terkait sengketa perdagangan masih ada terbukti dengan banyaknya kasus  viral  khususnya  terkait  transaksi  jual  beli online di  salah  satu marketplace secara COD.
Pelaku usaha dalam transaksi jual beli online di salah satu marketplace secara COD yang mengalami kerugian besar mungkin dapat membawa permasalahnnya ke  ranah  hukum,  namun  apabila  kerugiannya  sedikit  atau  tidak  terlalu  besar biasanya  pelaku  usaha/ seller segan  membawa  permasalahannya  lebih  lanjut  ke ranah  hukum,  karena  memerlukan  waktu  dan  biaya  yang  lebih  besar  daripada kerugiannya,  pada  akhirnya  pelaku  usaha/ seller hanya  dapat  mengeluhkan permasalahan kerugiannya melalui media sosialnya.
Beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  menghindari  kerugian  bagi pelaku usaha jual beli online di marketplace secara cash on delivery (COD) adalah sebagai berikut:
1. Pelaku  usaha/ seller harus  memastikan  sudah  menjelaskan  rincian  dan spesifikasi produk kepada pembeli agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika pesanan  telah  diterima  oleh  pembeli  karena  pentingnya  menyampaikan informasi yang benar terhadap konsumen mengenai produk yang dijual.
2. Pelaku  usaha  perlu  melakukan  konfirmasi  ulang  pesanan  kepada  pembeli untuk memastikan kelanjutan transaksi jual beli online .
3. Pelaku  usaha/penjual  sebaiknya  mengasuransikan  produk  yang  menjadi objek  jual  beli online di marketplace tersebut  agar  dapat  di  klaim  apabila barang  yang  diperjualbelikan  rusak  atau  tidak  dikembalikan. Marketplace menyediakan  opsi  asuransi  bagi  pelaku  usaha  sekiranya  barang  yang diperjualbelikan memiliki nilai jual cukup tinggi, agar apabila terjadi sesuatu dapat di klaim kerugiannya dan marketplace akan menggantinya.
Salah  satu  kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh marketplace di  Indonesia  yaitu apabila  konsumen  telah  melakukan  pembatalan  transaksi  jual  beli online secara COD sebanyak 2 (dua) kali maka akun konsumen di marketplace tersebut akan di block dalam kurun waktu tertentu sehingga tidak dapat melakukan transaksi dengan sistem COD.
Shopee  sebagai  salah  satu marketplace yang  cukup  terkenal  di  Indonesia menyediakan  asuransi  COD  yang  dapat  dipilih  oleh  konsumen  dan/atau  pelaku usaha  dalam  bertransaksi  jual  beli online .  Pengiriman  dengan  jasa  kirim  J&T Express, J&T Economy, Shopee Express Standard, Shopee Express Hemat, dan ID Express  akan  dilindungi  asuransi  yang  dibayar  oleh  Shopee.  Seluruh  jasa  kirim menyediakan  garansi  100%  tanpa  biaya  tambahan  dimana  nominal  penggantian senilai dengan harga barang. Jika terdapat kasus  barang COD (Bayar di Tempat)
yang  hilang  atau  rusak  pada  saat  pengiriman  (baik  dalam  perjalanan  ke  Pembeli atau  ke  Penjual  saat  barang  dikembalikan),  penjual  dan/atau  pembeli  dapat melakukan  pelaporan  dengan  mengisi  Formulir  Barang  Rusak  Saat Diterima/Barang Pengembalian Tidak Diterima.
Mekanisme klaim asuransi untuk transaksi jual beli online secara COD (Bayar di Tempat) adalah sebagai berikut:
1. Penjual mengisi formulir klaim untuk proses pelaporan klaim (maksimal 6 hari kalender dari pengembalian barang), dengan data yang dibutuhkan yaitu nomor  pesanan,  nomor  resi  pengiriman,  bukti  foto/video  untuk  barang rusak.
2. Pihak  Shopee  akan  memutuskan  apakah  klaim  bisa  diproses  atau  ditolak (maksimal 2 hari kalender).
3. Jika  proses  klaim  ditolak,  pihak  Shopee  akan  menginformasikan  Penjual mengenai alasan mengapa pengajuan klaim ditolak.
4. Jika  pengajuan  klaim  diterima,  pihak  Shopee  akan  menginformasikan Penjual mengenai proses pengiriman dana ke Saldo Penjual.
5. Klaim dikirimkan ke Saldo Penjual maksimal 5 hari kalender.

## PENUTUP
1. Bentuk pertanggungjawaban perdata konsumen terhadap pelaku usaha jual beli online di marketplace secara cash on delivery (COD) berdasarkan Pasal 1365 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yaitu  sesuai  dengan  bunyi  dari  pasal tersebut  bahwa  tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  yang  membawa kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Banyaknya situs yang menyajikan tempat berdagang atau untuk melakukan transaksi jual beli online yang efisien dan efektif, tidak membuat bisnis e-commerce ini selalu berjalan lancar  tanpa  hambatan.  Salah  satu  masalah  yang  kerap  dihadapi  oleh  Pelaku Usaha  dan  menjadi  viral  di  media  sosial  akhir-akhir  ini  adalah  adanya oknumoknum  konsumen  yang  bertransaksi  di marketplace dengan menggunakan  sistem  pembayaran  COD,  namun  menolak  untuk  melakukan pembayaran atas transaksi jual beli online yang telah disepakatinya meskipun telah membuka paket  yang datang dengan alasan  yang rata-rata hampir sama yaitu  ketidaksesuaian  barang  yang  datang  dengan  ekspektasi  konsumen  atau tidak memiliki uang ketika barang tersebut datang. Apapun alasannya, perilaku konsumen tersebut tidak dibenarkan, konsumen seharusnya memahami terlebih dahulu  mengenai  sistem  pembayaran  COD,  dimana  konsumen  diwajibkan untuk  membayar  terlebih  dahulu  atas  pesanannya  tersebut  sebelum membukanya,  kemudian  membuat  video  atas  pembukaan  paket  yang  datang untuk dijadikan alat bukti apabila ada keluhan dimaksud, lebih baik lagi apabila dilakukan dihadapan kurir agar dapat menjadi saksi. Keluhan dapat dilakukan di aplikasi marketplace tempat konsumen melakukan transaksi jual beli online dengan  menyertakan  video unboxing sebagai  buktinya,  sehingga  cara-cara kekerasan,  pengadilan  atau  litigasi  dapat  dihindari.  Beberapa marketplace
dalam  praktiknya  memiliki  kebijakan  tersendiri  terkait  permasalahan  dalam metode pembayaran COD, yaitu dengan cara pemblokiran dan pembekuan akun oknum konsumen di marketplace tersebut.
2. Upaya  untuk  menghindari  kerugian  bagi  pelaku  usaha  jual  beli online di marketplace secara cash on delivery (COD) adalah sebagai berikut:
a. Pelaku  usaha/penjual  harus  memastikan  sudah  menjelaskan  rincian  dan spesifikasi produk kepada pembeli agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika pesanan telah diterima oleh pembeli.
b. Pelaku  usaha  perlu  melakukan  konfirmasi  ulang  pesanan  kepada  pembeli untuk memastikan kelanjutan transaksi jual beli online .
c. Pelaku  usaha/penjual  sebaiknya  mengasuransikan  produk  yang  menjadi objek  jual  beli online agar  dapat  di  klaim  apabila  barang  yang diperjualbelikan rusak atau tidak dikembalikan.

## D AFTAR PUSTAKA
Abdul  R.  Saliman, Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan:  Teori  dan  Contoh  Kasus , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
Abdullah  Munir, Pendidikan  Karakter ,  PT.  Bintang  Pustaka  Abadi,  Yogyakarta, 2010.
Adi  Sulistiyo  Nugroho, E-commerce  Teori  dan  Implementasi ,  Ekuilibria, Yogyakarta, 2016.
AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta, 2001.
Man S. Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang , PT. Alumni, Bandung, 2005. Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , PT. Alumni, Bandung, 2005.
Munir Fuady, op.cit.
R. Subekti, Hukum Perjanjian , Pembimbing Masa, Jakarta, 1970. Zulham, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Penadamedia  Group,  Jakarta,  2013 https://www.kbbi.web.id/tanggung%20jawab