## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Perlindungan  Hukum  Konsumen:  Efektivitas Pengawasan Produksi Air Minum Isi Ulang
Arfanita, Insarullah * , Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad
Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: incha.ullah@gmail.com

## Abstract:
This study aims to determine the effectiveness of supervision of the production of refilled drinking water and the role of the Consumer Dispute Settlement Agency in providing legal protection to consumers in Palu City. This study uses empirical legal research on the operation of law (law in action) in society. The results show that legal protection for consumers of refilled drinking water is the responsibility of local governments. Supervision of refilled drinking water production in Palu City needs to be more adequate than expected by consumers. The public  does  not  fully  know  the  Consumer  Dispute  Settlement  Agency,  so  since  its  establishment  until  this research, there has never been a consumer dispute over refilled drinking water before being tried at the Palu City Consumer Dispute Settlement Agency. Therefore, it is necessary to provide guidance and outreach to the community regarding the feasibility of refilling drinking water and the institutional existence of the Consumer Dispute Settlement Agency.
Keywords: Consumers; Drinking Water; Dispute; Consumer Protection; Local Government

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan terhadap produksi air minum isi ulang dan mengetahui peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang merupakan kewajiban pemerintah daerah. Pengawasan produksi air minum isi ulang di Kota Palu belum efektif sebagaimana yang diharapkan oleh konsumen. Eksistensi lembaga Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  belum  sepenuhnya  diketahui  oleh  masyarakat,  sehingga  sejak berdirinya sampai penelitian ini dilakukan, belum pernah ada sengketa konsumen air minum isi ulang yang disidangkan di lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palu. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan dan sosialisai kepada masyarakat terkait kelayakan air minum isi ulang dan eksistensi kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Kata Kunci: Konsumen; Air Minum; Sengketa; Perlindungan Konsumen; Pemerintah Daerah

## 1. Pendahuluan
Air  minum  yang  layak  merupakan  salah  satu  unsur  yang  harus  terpenuhi  untuk mendukung  kehidupan  umat  manusia  di  muka  bumi. 1 Pentingnya  penetapan  air minum  yang  layak  dikonsumsi  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  tanggung jawab  pemerintah  sebagai  wakil  negara.  Salah  satunya  dalam  bentuk  penegasan  hak atas  Kesehatan  dan  lingkungan  yang  sehat  sebagai  hak  konstitusional  (constitutional
1 Aziz, Aminudin, Paramita Prananingtyas, dan Irawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 2 (2019): 213-225.
rights). 2 Bentuk perlindungan yang dimaksud, yakni termasuk memberikan kepastian kelayakan dan keamanan untuk dikonsumsi terhadap air minum yang diproduksi oleh pihak  produsen  baik  dalam  bentuk  kemasan  maupun  dalam  bentuk  isi  ulang.  Oleh karena  itu,  pemerintah  bertanggungjawab  terhadap  perlindungan  konsumen, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28I  ayat  (4)  bahwa  “Perlindungan,  pemajuan, penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  negara, terutama pemerintah”.
Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek hukum yang bersegi tiga, yakni menempatkan  konsumen  dan  pelaku  usaha  sebagai  pelaku  utama  dalam  proses transaksional  barang  dan/atau  jasa.  Transaksional  ini  berada  dalam  bidang  hukum privat dengan menempatkan konsumen dan pelaku usaha  pada posisi yang sederajat. Hubungan hukum yang terjadi dilandaskan pada asas kebebasan berkontrak dan asas kesepakatan.  Selain  pihak  konsumen  dan  pelaku  usaha,  terdapat  pihak  ketiga,  yakni pemerintah  yang  bertindak  sebagai  pembuat  kebijakan  dalam  mengatur  pola hubungan  hukum  antar  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Oleh  karena  itu,  kedudukan pemerintah bersifat sub-ordinat terhadap konsumen dan pelaku usaha.
Eksistensi  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  tunduk  pada  hukum  publik, sehingga  dapat  memaksakan  kehendaknya  kepada  para  pihak  demi  mewujudkan kesejahteraan umum. 3 Berdasarkan hal tersebut, pemerintah bersama legislatif melalui kewenangannya membentuk UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pentingnya  pembentukan  undang-undang  tersebut  adalah  untuk  memberikan perlindungan hukum bagi segenap warganegara atau masyarakat yang ada di dalam wilayah hukum negara Indonesia, dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan  makmur  yang  merata,  dan  sekaligus  mendukung  tumbuhkembangnya  dunia usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh konsumen.
Salah  satu  tujuan  pembentukan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) yakni  meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi  dirinya  serta  menghindarkannya  dari  ekses  negatif  pemakaian  barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya, memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha serta  meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan usaha  produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan konsumen. Singkatnya, mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan  kesejahteraan  Bangsa  Indonesia,  baik  materil  maupun  spiritual,  yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan yang layak. 4
Pertimbangan    empiris    bahwa  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen dibutuhkan  peningkatan  kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian,  kemampuan  dan kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  dirinya  serta  menumbuh-kembangkan
2 Aspan, Zulkifli, dan Ahsan Yunus. "The right to a good and healthy environment: Revitalizing green constitution."  In IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science ,  vol.  343,  no.  1,  p.  012067.  IOP Publishing, 2019.
3 Jan,  Tjia  Siauw,  Tri  Handayani,  dan  Memed  Sueb.  "Supervision  and  Registration  of  Traditional Medicine Brand in Indonesia." Nagari Law Review 5, no. 1 (2021): 87-92.
4 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 1.
sikap  pelaku  usaha  yang  bertanggung  jawab.  Walaupun  hukum  materil  telah mengatur  dan  melindungi  hak-hak  konsumen,  namun  dalam  pelaksanaannya  ada tindakan  pelaku  usaha  baik  yang  disengaja  maupun  tidak,  terkadang  merugikan konsumen. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi terjadinya atau banyaknya sengketa konsumen, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang bersifat independen dan mandiri dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketanya.
BPSK  dibentuk  di  DKI  Jakarta  dan  kabupaten/kota  atas  usulan  Gubernur  dengan disertai kesanggupan penyediaan pendanaan. Tugas dan Wewenang BPSK telah diatur dalam  Pasal  52  UUPK  antara  lain:  menyelesaiakn  sengketa  konsumen,  memberikan konsultasi, melakukan pengawasan pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran UUPK, menerima pengaduan, melakukan penelitian  dan  pemeriksaan  sengketa  konsumen,  memanggil  pelaku  usaha  yang diduga melakukan pelanggaran, bekerjasama dengan penyidik untuk memanggil dan menghadirkan  saksi,  saksi  ahli  dan/atau  setiap  orang  yang  dianggap  mengetahui pelanggaran,  meneliti  dan  menilai  alat  bukti,  memutuskan  ada  atau  tidak  adanya kerugian  konsumen,  menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha. Didasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dikaji pada penelitian ini yaitu terkait pelaksanaan pengawasan terhadap produksi air minum isi ulang  di  Kota  Palu  dan  peran  BPSK  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen di Kota Palu.

## 2. Metode
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Palu. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan  masyarakat  yang  mengonsumsi  air  minum  isi  ulang  dan  produsen  air minum isi ulang yang berdomisili di Kota Palu. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan  metode purposive  sampling . 5 Data  yang  diperoleh  dari  kuisioner  diolah dengan  menggunakan  tabel  distribusi  frekuensi  sederhana,  sehingga  diperoleh persentase jawaban responden untuk dapat disimpulkan.

## 3. Aspek Hukum Pengawasan Produksi Air Minum Isi Ulang
Perlindungan  dan  kepastian  hukum  merupakan  dua  hal  yang  sangat  penting  dalam tegaknya hukum pada negara hukum, yang mana penegakan hukum yang dikmaksud berlaku  untuk  kepentingan  administrasi  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Untuk menjalankan  dan  menjamin  terlaksananya  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat maka  pemerintah  harus  melaksankan  pengawasan  terhadap  suatu  kegiatan  yang membutuhkan pengawasan, salah satunya yaitu kegiatan  perlindungan konsumen.
Dalam rangka dilakukannya perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang  di  Kota  Palu,  maka  penting  adanya  dasar  hukum.  Adapu  yang  menjadi  dasar hukum  dilakukannya  pengawasan  terhadap  produksi  air  minum  isi  ulang  yaitu peraturan  perundang-undangan  berikut:  Pasal  28H  UUD  1945  ayat  (1)  yang menegaskan  sebagai  berikut:  “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta
5 Irwansyah. Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel .  Mirra  Buana  Media, Yogyakarta, 2020, hlm 164.
berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”.  Selanjutnya  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4 dan 5 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan dan berhak memperoleh akses atas  sumberdaya di bidang kesehatan”. Air  dan  kesehatan  merupakan  dua  hal  yang  saling  berhubungan  khususnya  air minum.
Pengawasan  terhadap  produksi  air  minum  isi  ulang  merupakan  salah  satu  bentuk pencegahan  terjadinya  kerugian  yang  dapat  dialami  oleh  konsumen  air  minum  isi ulang.  Melalui  pengawasan  diharapkan  dapat  mengurangi  risiko  mengonsumsi  air minum  yang  tidak  layak  minum.  Dalam  melaksanakan  pengawasan,  pemerintah daerah  harus  memiliki  dasar  untuk  bertindak,  yaitu  berdasarkan  peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen.
Ada  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  yakni  pentingnya  dilakukan    pengawasan oleh pemerintah daerah dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi konsumen. Untuk mengetahui  bahwa  tingkat  pemahaman  masyarakat  terhadap perlindungan  hukum  konsumen  produksi  air  minum  isi  ulang  di  Kota  Palu  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dapat  dilihat  dengan menggunakan indikator tingkat kepahaman masyarakat terhadap isi undang-undang perlindungan konsumen yang dijawab oleh responden dalam tabel 1.
Tabel 1. Pernyataan Responden tentang Kepahaman terhadap Isi Undang-undang Perlindungan
Konsumen No. Jawaban Responden Status Responden Total % Konsumen  Pengusaha F F F 1 Paham 20 8 28 45.2 2 Tidak paham 25 9 34 54.8 3 Tidak memberi jawaban 0 0 0 0.0 Total 45 17 62 100
Sumber: Data Primer, 2022 (diolah).
Berdasarkan data tabel 1 dapat diketahui bahwa peringkat jawaban responden, yaitu 54,8%  yang  menjawab  bahwa  tidak  paham  isi  undang-undang  perlindungan konsumen  yang  merupakan  dasar  hukum  dilakukannya  perlindungan  hukum  bagi konsumen  produksi  air  minum  isi  ulang  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Palu.  Dalam melakukan  pengawasan  terhadap  produksi  air  minum  isi  ulang  dalam  rangka menjamin terlindunginya hak konsumen untuk mengonsumsi produksi air minum isi ulang yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Sedangkan responden  yang  menjawab  bahwa  sudah  paham  terhadap  isi  undang-undang perlindungan  konsumen  yaitu  45,2%.  Melalui  persentase  tanggapan  responden  yang menyatakan  tidak  paham  kalau  sudah  ada  undang-undang  perlindungan  konsumen yang menjadi dasar perlindungan konsumen, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  produksi  air  minum  isi ulang. Besarnya jumlah persentase konsumen yang tidak paham, menandakan bahwa mereka juga belum paham kalau mereka berhak untuk dilindungi secara hukum dari kerugian akibat produksi air minum isi ulang yang tidak layak minum.
Pentingnya  kelayakan  produksi  air  minum  isi  ulang  sebagai  kebutuhan  utama masyarakat, khususnya di perkotaan, maka untuk menjamin kelayakan tersebut sangat dibutuhkan  yang  namanya  standarisasi  produksi  air  minum  isi  ulang.  Standarisasi dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  kerugian  pada  aspek  kesehatan  yang  dapat mengancam  konsumen  air  minum  tersebut. 6 Sudah  banyak  bukti  adanya  kerugian yang  diderita  oleh  konsumen  produksi  air  minum  isi  ulang  di  berbagai  daerah, sebagaimana  diungkapkan  oleh  YLKI  Sumatera  Utara  di  Koran  online Republika.Co.Id,  yaitu YLKI  Sumatera  Utara  meminta  petugas  Balai  Besar Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BBPOM)  Medan  meneliti  air galon  isi  ulang yang diduga terkontaminasi kuman Escherichia Coli . Sebelumnya, empat warga Deli Serdang tewas setelah mengonsumsi air minum tersebut. 7
Terkait  standarisasi  kelayakan  produksi  air  minum  isi  ulang  tentunya  merupakan kebutuhan  mutlak  untuk  kepentingan  konsumen  air  minum  isi  ulang,    sehingga dibutuhkan  suatu  standarisasi  yang  baik  dari  pemerintah  daerah,  sebagai  bentuk kewajiban dari pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan hak setiap warganegara terhadap kesehatan yang baik. Standarisasi sebagai bentuk penetapan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan secara berkala untuk menjamin kelayakan produksi air minum isi ulang secara berkelanjutan. 8 Dari data tersebut menunjukkan bahwa ada keseimbangan jumlah responden yang mengetahui dan yang tidak mengetahui adanya standarisasi kelayakan terhadap produksi air minum isi ulang dalam rangka menjamin terlindunginya hak konsumen untuk mengonsumsi produksi air minum isi ulang yang baik dan sehat.
Standarisasi  kelayakan  produksi  air  minum  isi  ulang    merupakan  tanggung  jawab pemerintah daerah. Melalui persentase dari  tanggapan responden yang menyatakan bahwa  terkait  tentang  standarisasi  kelayakan  produksi  air  minum  isi  ulang  di  Kota Palu  ada  kesamaan  jumlah  persentase.  Namun  demikian,  bila  dilihat  jumlah responden  dari  konsumen    Masyarakat  Kota  Palu,  maka  dapat  diasumsikan  bahwa pengetahuan masyarakat Kota Palu tentang standarisasi produksi air minum isi ulang tersebut masih rendah. Berbeda halnya dengan pengusaha depot air minum isi ulang yang ada di Kota Palu umumnya sudah mengetahui tentang standarisasi produksi air minum isi ulang oleh pemerintah daerah.
Terkait  standarisasi  kelayakan  air  minum  isi  ulang  di  Kota  Palu,  menurut  Salman Hadianto,  Ketua  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  Sulawesi  Tengah bahwa sejak tahun 2017 di mana baru 16 produsen air minum isi ulang di Kota Palu dan sampai saat ini belum pernah melakukan survei berapa jumlah depot air minum isi ulang di Kota Palu sampai saat ini. Persoalan yang ada, menurutnya itu belum ada satu pihak pun yang dapat menjamin kelayakan sumber air baku yang mereka kelola itu  betul-betul  layak  untuk  dikonsumsi,  standarisasi  itu  memang  penting  dan dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Namun  tidak  ada  dasar  untuk  mengatakan  bahwa  air minum  isi  ulang  di  Kota  Palu  tidak  layak  sebab  tidak  ada  pengaduan  kepada  kami
6 Murti,  Jerry  Ary,  I.  Made  Udiana,  and  I.  Gusti  Ayu  Putri  Kartika.  "Efektivitas  Pelaksanaan Penindakan  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Terhadap  Peredaran  Air  Minum  Dalam  Kemasan (AMDK) Produk Kangen Water Tanpa Izin Edar Di Wilayah Kota Denpasar." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2018): 1-18.
7 https://www.republika.co.id/berita/nlyofb/empat-orang-tewas-keracunan-galon-isi-ulang.
8 Caniago, Miftah Sa'ad. "The Schorsing in Implementation of Administrative Decision That Endanger the Environment by Administrative Court." Nagari Law Review 1, no. 2 (2018): 179-190.
atau pun data yang kami peroleh dari pihak konsumen. 9 Apa yang dikemukakan oleh narasumber tersebut, sejalan dengan data yang diperoleh dari responden, bahwa tidak adanya  pengaduan  kepada  YLKI  itu  karena  salah  satunya  yaitu  kurangnya  tingkat pemahaman  dari  responden  terkait  standarisasi  kelayakan  produksi  air  minum  isi ulang di Kota Palu.
Selanjutnya  menurut  Sukmawati,  Koordinator  Kesehatan  Lingkungan  dan    Dinas keshatan  Kota  Palu,  menyatakan  bahwa  telah  dilakukan  pengawasan  oleh  Dinas Kesehatan  Kota  Palu  melalui  tiap-tiap  Puskesmas  di  Kota  Palu,  tim  Puskesmas  akan turun  langsung  ke  depot  air  minum  isi  ulang  untuk  mengambil  sampel  kemudian dilakukan uji kelayakan. Uji kelayakan air minum isi ulang dalam hal ini tekait bakteri dilakukan  setiap  3  bulan,  kemudian  tes  uji  kimia  dilakukan  setiap  6  bulan.  Setelah lulus  uji  kelayakan  akan  diberikan  sertifikat,  sertifikat  berlaku  selama  3  tahun. Efektifnya  dilakukan  setiap  3  bulan  sekali  dalam  artian  4  kali  setahun.  Namun demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan air minum isi ulang di Kota Palu belum begitu  efektif,  masih  banyak  depot  air  minum  isi  ulang  di  Kota  Palu  yang  belum melakukan uji layak sehat dan melakukan pengawasan air minum isi ulang.
Banyak pemilik depot yang tidak menerima/menolak ketika pihak puskesmas turun untuk melakukan uji layak sehat. Pihak Puskesmas juga terkadang malas untuk turun lapangan karena sudah sering ditolak oleh pihak pengusaha depot air minum isi ulang yang  tidak  ingin  dilakukan  uji  layak  sehat.  Bahkan  ada  pengusaha  depot  yang mengusir/menyuruh  pergi  pihak  Puskesmas  yg  turun  lapangan.  Oleh  karena  itu, depot  air  minum  isi  ulang  yang  belum  diuji  layak  sehatnya,  akan  diarahkan  untuk mengurus layak sehat air minum isi ulang. Kemudian depot  air minum isi ulang yang belum  memiliki  sertifikat  kelayakan  akan  dilaporkan  ke  Wali  Kota  sehingga masyarakat  bisa  mengetahui  depot  air  minum  isi  ulang  mana  saja  yang  belum memenuhi syarat kelayakan produksi air minum isi ulang.
Pentingnya  pengawasan  atau  uji  kelayakan  produksi  air  minum  isi  ulang    terhadap depot air minum isi ulang dalam pengelolaan produksi air minum isi ulang yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Palu, dalam rangka  untuk  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  air  minum  isi ulang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana  Pengawasan  Kualitas  Air  Minum  di  Pasal  21  yang  menegaskan  bahwa pemerintah  menjamin  terselenggaranya  pengawasan  kualitas  air  minum. 10 Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  maka  dilakukan  pengawasan terhadap kelayakan produksi air minum isi ulang yang dikelola oleh pengusaha depot.
Dalam  pelaksanaan  pengawasan  produksi  air  minum  isi  ulang  tersebut  sebaiknya dilakukan  secara  berkala  oleh  Pemerintah  Kota  Palu  dalam  hal  ini  Dinas  Kesehatan Kota  Palu  terhadap  pengelolaan  produksi  air  minum  isi  ulang  di  depot  yang  ada  di wilayah kerjanya. Untuk mengetahui pernyataan responden tentang sebaiknya berapa kali dilakukan pengawasan atau uji kelayakan air minum isi ulang dalam setahun oleh
9 Wawancara dengan Salman Hadianto, S.H. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sulawesi Tengah, tanggal 13 Agustus 2022.
10 Lebih lanjut secara khusus Pasal 24 mengatur tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengawasan kualitas air minum, yaitu: a. menetapkan laboratorium penguji kualitas air; b. menetapkan parameter tambahan persyaratan kualitas air minum dengan mengacu pada daftar parameter tambahan; c. menyelenggarakan pengawasan kualitas air minum di wilayahnya; dan d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas air minum di wilayahnya.
Pemerintah  Kota  Palu  dalam  hal  ini  Dinas  Kesehatan  Kota  Palu.  Dari  data  tersebut menunjukkan bahwa umumnya responden menginginkan dilakukan pengawasan atau uji  kelayakan  produksi  air  minum  isi  ulang  minimal  2  (dua)  kali  dalam  setahun. Kemudian ada 4 (empat) responden dari pengusaha yang menyatakan belum pernah dilakukan  pengawasan.  Salah  seorang  pengusaha  justru  menginginkan  pengawasan dilakukan setiap bulam agar air minum isi ulang yang ada di pasaran betul-betul layak untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup di dunia ini.
Terkait dengan hal ini, menurut Salman Hadianto, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tengah, mengatakan bahwa sebaiknya pengawasan atau uji kelayakan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Palu  terhadap  produksi  air minum isi ulang di Kota Palu dilakukan secara berkala sebaiknya sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun atau 3 (tiga) bulan sekali agar produksi air minum isi ulang terjaga kelayakannya,  mengingat  bahwa  di  Kota  Palu  sumber  air  baku  itu  banyak mengandung  kapur  dan  kandungan  logam.  Agar  efektif,  sebaiknya  dinas  kesehatan harus  tegas  dan  menyampaikan  ke  publik  misalnya  begini  “wahai  masyarakat (konsumen)  setelah  kami  survai  3  bulan  sekali,  ada  produksi  air  minum  isi  ulang  di Kota Palu yang tidak memenuhi syarat atau tidak layak konsumsi yaitu…. kalau bisa buka dan transparan. Supaya konsumen tahu yang mana produksi air minum isi ulang layak konsumsi dan yang mana tidak layak. 11
Kewajiban  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  produksi  air  minum  isi  ulang sebagaimana  diatur  pada  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen    Pasal  30  (1) bahwa  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  serta penerapan  ketentuan  peraturan  perundang-undangannya  diselenggarakan  oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Seiring  dengan  itu,  menurut  Sukmawati,  Koordinator  Kesehatan  Lingkungan  dan Kesjaor Dinas Kesehatan Kota Palu menyatakan bahwa pengawasan atau uji kelayakan produksi  air  minum  isi  ulang  di  Kota  Palu  belum  efektif,  karena  ada  kendala  yang menghambat yakni masih banyak depot air minum isi ulang di Kota Palu yang belum bersedia melakukan uji layak sehat dan melakukan pengawasan air minum isi ulang. Banyak pemilik depot air minum isi ulang yang tidak menerima atau menolak ketika petugas  Puskesmas  turun  untuk  menguji  kelayakan  air  minum  isi  ulang  di  depot mereka.
Penolakan yang dilakukan oleh pihak pemilik depot air minum isi ulang merupakan salah  satu  kendala  dilaksanakannya  pengawasan  atau  uji  kelayakan  produksi  air minum isi ulang, kendala yang lain yakni karena keseringan ditolak, sehingga petugas puskesmas  juga  terkadang  malas  untuk  turun  ke  lapangan  untuk  melakukan  uji kelayakan karena sudah emosi terhadap pihak pengusaha air minum depot yang tidak ingin  dilakukan  uji  layak  sehat.  Bahkan  ada  pengusaha  depot  yang  mengusir/ menyuruh pergi pihak puskesmas yang turun ke depot-depot air minum isi ulang di wilayah  kerjanya.  Keengganan  pengusaha  untuk  dilakukan  uji  kelayakan  terhadap produksi  air  minum  isi  ulang  mereka  juga  karena  dibebani  pembayaran,  yang menurut  pengusaha  biayanya  mahal.  Sebaiknya  depot  yang  belum  memiliki  izin belum boleh melakukan penjualan air minum isi ulang. 12
11 Wawancara dengan Salman Hadianto, S.H. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sulawesi Tengah, tanggal 13 Agustus 2022.
12 Wawancara  dengan  Sukmawati,  S.Si,  Koordinator  Kesehatan  Lingkungan  dan  Kesjaor  Dinas Kesehatan Kota Palu, tanggal 12 Agustus 2022.
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  produksi  air  minum  isi  ulang  oleh  Pemerintah Daerah  Kota  Palu.  Dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  produksi  air  minum  isi ulang  dalam  rangka  menjamin  terlindunginya  hak  konsumen  untuk  mengonsumsi produksi  air  minum  isi  ulang  yang  baik  dan  sehat  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  daerah. 13 Kewajiban  perlindungan  konsumen  yang  menjadi  pemberi semangat  bagi  terlaksananya  pengawasan  terhadap  produksi  air  minum  isi  ulang. Salah seorang konsumen berharap bahwa pengawasan terhadap produksi air minum isi ulang oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap produksi air  minum  isi  ulang.  Besarnya  jumlah  persentase  konsumen  yang  tidak  paham, menandakan bahwa mereka juga belum paham kalau mereka berhak untuk dilindungi secara  hukum  dari  kerugian  akibat  produksi  air  minum  isi  ulang  yang  tidak  layak minum.

## 4. Aspek Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Telah  ditegaskan  pada  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  bahwa  perlindungan  konsumen  segala  upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya pada angka 2 ditegaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.  Berdasarkan  pasal  tersebut  maka  ada  kewajiban  bagi  pemerintah daerah  untuk  melakukan  segala  upaya  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Terkait dengan eksistensi PBSK, maka dapat  ditemukan  pada  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, Pasal 49 ayat (1) yang menegaskan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian  sengketa  konsumen  di  Daerah  Tingkat  II  untuk  penyelesaian  sengketa konsumen di luar pengadilan.
Adapun tugas dan wewenang BPSK sebagaimana diatur pada Pasal 52 yakni meliputi: a.  melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;  c.  melakukan  pengawasan  terhadap  pencantuman  klausula  baku;  d. melaporkan  kepada  penyidik  umum  apabila  terjadi  pelanggaran  ketentuan  dalam Undang-undang ini; e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen  tentang  terjadinya  pelanggaran  terhadap  perlindungan  konsumen;  f. melakukan  penelitian  dan  pemeriksaan  sengketa  perlindungan  konsumen;  g. memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap perlindungan konsumen; h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu; i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap  orang  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  g  dan  huruf  h,  yang  tidak  bersedia memenuhi  panggilan  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen;  j.  mendapatkan, meneliti  dan/atau  menilai  surat,  dokumen,  atau  alat  bukti  lain  guna  penyelidikan
13 Azheri, Busyra, and Upita Anggunsuri. "The Implementation of Business Judgment Rule Principle in Managing the Company." Nagari Law Review 3, no. 2 (2020): 32-44.
dan/atau  pemeriksaan;  k.  memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya kerugian di pihak konsumen; l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan  pelanggaran  terhadap  perlindungan  konsumen;  m.  menjatuhkan  sanksi administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  undang-undang  ini. Untuk  mengetahui  persepsi  masyarakat  terhadap  eksistensi  lembaga  BPSK,  maka dapat dilihat pada Grafik 1.
Grafik 1. Pemahaman Kelembagaan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen
Sumber: Data Primer, 2022 (diolah).
Dari  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  umumnya  responden  belum  tahu  tentang adanya lembaga BPSK. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap eksistensi BPSK itu  menunjukkan  bahwa  ada  yang  kurang  dalam  hal  sosialisasi  atau  kurangnya penyebaluasan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  hal  tersebut. Keberadaan  lembaga  BPSK  belum  dirasakan  oleh  masyarakat.  Hal  ini  terjadi  karena: pertama,  sosialisasi  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur keberadaan,  wewenang  dan  tugas  lembaga  tersebut  belum  optimal;  dan  kedua, lembaga  BPSK  hanya  berwenang  menyelesaikan  sengketa  yang  diajukan  kepadanya. Hal  itu  sejalan  apang  yang  dikemukakan  oleh  salah  seorang  anggota  BPSK  bahwa BPSK  bukan  menerima  keluhan  atau  informasi  kerugian  yang  diderita  konsumen tetapi  betul-betul  hanya  menerima  sengketa  yang  sudah  terjadi,  artinya  sifatnya menunggu  terjadinya  sengketa,  ketika  belum  terjadi  sengketa  maka  dianggap  belum menjadi kewenangannya. BPSK di Kota Palu dari periode pertama sampai sekarang ini periode kedua, belum ada aduan yang masuk ke BPSK terkait perkara konsumen air minum isi ulang, walaupun tidak ada perkara yang diajukan.

## 5. Simpulan
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  air  minum  isi  ulang  di  Kota  Palu merupakan kewajiban pemerintah daerah. Begitu juga terkait pengetahuan masyarakat terhadap  standarisasi  kelayakan  air  minum  isi  ulang  antara  yang  mengetahui  dan yang  tidak  mengetahui  jumlahnya  seimbang.  Untuk  pengawasan  dan  uji  kelayakan produksi  air  minum  isi  ulang,  umumnya  masyarakat  menginginkan  dilakukan
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 0 5 10 15 20 25 30 35 Tahu Tidak tahu Tidak memberi
jawaban Konsumen Pengusaha %
minimal  dua  kali  dalam  setahun,  artinya  semakin  banyak  dilakukan  uji  kelayakan berarti semakin baik. Terakhir menunjukkan bahwa pengawasan produksi air minum isi  ulang  di  Kota  Palu  belum  efektif  sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  konsumen. Adapun  yang  menjadi  kendala  dalam  pengawasan  produksi  air  minum  isi  ulang  di Kota  Palu,  yakni:  pertama,  pemilik  depot  air  minum  isi  ulang  menolak  untuk  diuji produksi  air  minum  isi  ulang  yang  diproduksinya;  kedua,  kurangnya  dana  yang dialokasikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  pengawasan  produksi  air  minum  isi ulang; ketiga, pengusha merasa terbebani biaya mahal untuk dilakukan uji kelayakan produksi air minum isi ulang. Keberadaan lembaga BPSK umumnya belum diketahui oleh  masyarakat  konsumen  air  minum  isi  ulang  di  Kota  Palu,  sehingga  sejak berdirinya sampai penelitian ini dilakukan belum pernah ada sengketa konsumen air minum isi ulang yang disidangkan di lembaga BPSK Kota Palu. Kemudian masyarakat konsumen  air  minum  isi  ulang  di  Kota  Palu  belum  pernah  ada  yang  mengadukan perkaranya ke BPSK.

## Referensi
Aspan,  Zulkifli,  dan  Ahsan  Yunus.  "The  right  to  a  good  and  healthy  environment: Revitalizing  green  constitution."  In IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science , vol. 343, no. 1, p. 012067. IOP Publishing, 2019.
Azheri,  Busyra,  and  Upita  Anggunsuri.  "The  Implementation  of  Business  Judgment Rule Principle in Managing the Company." Nagari Law Review 3, no. 2 (2020): 32- 44.
Aziz,  Aminudin,  Paramita  Prananingtyas,  dan  Irawati.  "Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 2 (2019): 213-225.
Caniago, Miftah Sa'ad. "The Schorsing in Implementation of Administrative Decision That Endanger the Environment by Administrative Court." Nagari Law Review 1, no. 2 (2018): 179-190.
Irwansyah. Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel . Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
Jan,  Tjia  Siauw,  Tri  Handayani,  dan  Memed  Sueb.  "Supervision  and  Registration  of Traditional Medicine Brand in Indonesia." Nagari Law Review 5, no. 1 (2021): 87- 92.
Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2006.
Murti,  Jerry  Ary,  I.  Made  Udiana,  and  I.  Gusti  Ayu  Putri  Kartika.  "Efektivitas Pelaksanaan  Penindakan  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Terhadap Peredaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Produk Kangen Water Tanpa Izin Edar Di Wilayah Kota Denpasar." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2018): 1-18.