## KONSEP PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENURUT KETENTUAN THE INTERNASIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS

## Endah Rantau Itasari
Universitas Tanjungpura Pontianak e-mail : itasari@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi hukum menganai hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak ekosob seperti yang diatur dalam the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Di samping itu juga, membahas relasi antara ketentuan hukum nasional dan internasional ( das sollen ) yang dapat  meminimalisir  atau  mengatasi  permasalahan  ( das  sein )  pemenuhan  hak  anak  atas pendidikan di Indonesia. Secara lebih khusus, fokus atau relevansinya adalah kontekstualitas hukum  bahwa  Indonesia  telah  meratifikasi  ICESCR  dengan  Undang-undang  Nomor  11 tahun  2005  pada  tanggal  30  September  2005.  Ratifikasi  ini  memperkuat  struktur  hukum pemajuan,  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  anak  atas  pendidikan  di  Indonesia  yang terdapat dalam the Convention on the Rights of the Child (CRC), yang telah diratifikasi pula oleh  Indonesia.  Dari  kedua  ratifikasi  instrumen  hukum  hak  asasi  manusia  tersebut  diatas, kewajiban-kewajiban  internasional  yang  ditentukan  dalam  kedua  aturan  tersebut  berlaku mengikat bagi Indonesia.
Kata Kunci : Pendidikan, Hak asasi manusia, ICESCR

## ABSTRACT
This study aims to determine the legal substance regarding the right to education as part of human rights, especially the eco-social rights as regulated in the International Covenant on Economic,  Social  and  Cultural  Rights  (ICESCR).  In  addition,  it  also  discusses  the relationship  between  national  and  international  legal  provisions  (das  sollen)  that  can minimize  or  overcome  problems  (das  sein)  fulfilling  children's  rights  to  education  in Indonesia. More specifically, the focus or relevance is the legal contextuality that Indonesia has ratified the ICESCR with Law No. 11 of 2005 on September 30, 2005. This ratification strengthens  the  legal  structure  for  the  promotion,  protection  and  fulfillment  of  children's rights  to  education  in  Indonesia  contained  in  the  Convention  on  the  Rights  of  the  Child (CRC), which has also been ratified by Indonesia. From the two ratifications of the human rights legal instruments mentioned above, the international obligations stipulated in the two rules are binding on Indonesia.
Keywords : Education, Human rights, ICESCR

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  definisi  legal  walaupun  secara  umum  diterima  bahwa  yang  namanya  anak adalah mereka yang masuk dalam kategori belum mampu bertanggungjawab dengan pembatasan pada umur tertentu 1 Hak asasi adalah sesuatu yang penting dan merupakan suatu komoditas yang
1 Amnesty International, 2014, Human Rights for Human Dignity, AI Publications, Second Edition, hlm. 65-66
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
berharga bagi anak. Dalam konteks hukum internasional, pendidikan merupakan suatu istilah legal karena melibatkan pertanyaan dasar  yaitu siapa  yang mungkin  mengajukan klaim  atau tuntutan akan  hak  atas  pendidikan:  siapa  yang  menyediakan,  siapa  yang  menerima  dan  siapa  yang bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  pendidikan? 2 Kontekstualitas  hak anak atas pendidikan dasar sebagai pendekatan legal dengan argumen utama sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah adanya tuntutan (moral dan legal) kepada pemerintah dari mereka yang gagal  dalam  Ujian  Akhir  Nasional  (UAN),  penyediaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, biaya pendidikan gratis pada pendidikan dasar, dan penguatan kultur masyarakat dalam menyekolahkan anaknya dari tahun 2005 sampai saat ini.
Dengan demikian, pengakuan legal akan hak anak atas pendidikan yang terkandung dalam Kovenan  dan  Konvensi  mengubah  anak  dari  obyek  kebijaksanaan  yang  ditujukan  kepadanya sebagai manusia, obyek pembangunan dan obyek perlindungan menjadi anak yang aktif (subjek) dalam proses pencapaian tujuan tersebut. 3 Perubahan ini disebabkan karena dalam pengertian legal hak  asasi  merupakan  suatu  klaim  atas  statusnya  sebagai  manusia  yang  dapat  dipaksakan  daya berlakunya kepada pihak lain (orang lain dan kepada negara). Dengan demikian, semangat  dan filosofi dasar Indonesia dengan meratifikasi Kovenan dan Konvensi adalah Indonesia mengikatkan diri  secara  sukarela  terhadap  obyek  dan  tujuan  dasar  dari  Konvensi  dimana  hak  anak  atas pendidikan harus diakui, dilaksanakan dan dilindungi serta diterapkan dalam yurisdiksinya serta menciptakan  suatu  iklim  yang  kondusif  bagi  perlindungan  hak  anak.  Dengan  demikian,  secara internasional Indonesia

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  empiris  untuk  memperoleh  keunggulan dan  kebenaran  akademik  terhadap  pemenuhan  kewajiban  internasional  HAM  yang  diterima Indonesia,  khususnya  di  bidang  pendidikan  berdasarkan  ketentuan  ICESCR.  Penelitian  ini bertujuan  n  mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis,  metodologis,  dan  konsisten  terhadap pemenuhan hak pendidikan oleh negara Indonesia pasca meratifikasi ketentuan internasional sejak tahun 2005 sampai dengan 2018. Analisis dan konstruksi terhadap data primer dan bahan hukum sekunder  menentukan  jenis  normatif  empiris.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang- undang  (statute  approach),  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan data primer dan data sekunder.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara  untuk  memperoleh  data primer  serta  studi  dokumen  untuk  memperoleh  data  sekunder.28  Sebagai  penelitian  hukum normatif empiris, maka pengumpulan data dalam penelitian ini telah dilakukan melalui penelitian lapangan  dan  studi  dokumen.  Penelitian  lapangan  dilakukan  terhadap  responden  pemangku kepentingan  di  kelima  kabupaten  di  kawasan  perbatasan  yaitu:  (1).  guru  dan  kepala  sekolah  di Kecamantan  Entikong  dan  Aruk;  dan  (2).  LSM  pendidikan  di  Kecamantan  Entikong  dan  Aruk yaitu Dompet Dhuafa dan Wahana Visi Indonesia (WVI) di Sambas. Wawancara terstruktur juga telah  dilakukan  terhadap  Kepala  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kalimantan  Barat,  Wakil  Deputi  5 Kantor Staf Presiden bidang Perbatasan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemdiknas dalam kurun waktu Desember 2017 sampai dengan Februari 2018.
Analisis  data  adalah  uraian  mengenai  cara-cara  analisis  yaitu  bagaimana  memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Data primer dan
2 Manfred Nowak, 1995, “The Right to Education” dalam Asbjorn Eide, et al, op. cit., hlm.196.
3 Kathleen Funder, 1996, “Children’s Rights: Setting the Scene”, dalam Kathleen Funder (ed), Citizen Child: Australian Law and Children’s Rights, hlm. 2
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  lapangan  dan  kepustakaan  dianalisis  dan  dikaji relevansi  hukumnya  dan  digunakan  untuk  menguraikan  konsepsi-konsepsi  maupun  teori  yang digunakan dalam Disertasi ini. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang artinya analisis ini hendak mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh  yaitu kesesuaian indikator pemenuhan hak atas pendidikan di  kawasan perbatasan negara di  Provinsi Kalimantan  Barat.  Untuk  melakukan  analisis  secara  kualitatif  ini,  peneliti  melakukan  analisis melalui tahapan-tahapan  sebagai  berikut,  yaitu:  (1). Mengumpulkan data dengan dikelompokan sesuai dengan obyek atau variabel dalam penelitian; (2). Memilah dan mengolah data mengenai hukum, kebijakan, program, kegiatan serta pendanaan pendidikan dasar dan menegah di kawasan perbatasan; (3). Mengevaluasi data dengan kuantifikasi dan preskripsi sesuai dengan relevansinya, (4).  Menetapkan  kesimpulan  dan  rekomendasi  jika  diperlukan  dalam  kurun  waktu  antara  tahun 2005 sampai dengan 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pendidikan Dasar dan Menengah Menurut Ketentuan ICESCR
Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu hak asasi manusia.  Khusus  hak  atas  pendidikan  dasar  dan  menengah,  ICESCR  menempatkannya sebagai  hak  yang  bersifat  dasar  dan  fundamental.157  Penegasan  mengenai  hak  tersebut tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),  yaitu Pasal 26 ayat 1 yang  merupakan  dasar  pengaturan  ha  katas  pendidikan  di  ICESCR.  Pasal  tersebut menentukan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma,  setidak-tidaknya  dalam  tingkatan  rendah  dan  tingkatan  dasar.  Pendidikan sekolah dasar harus diwajibkan. Pendidikan dalam tingkat dasar dan pendidikan kekhususan harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dinikmati dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.”
Hak atas pendidikan tersebut diterima oleh masyarakat internasional dalam salah satu instrumen hukum hak asasi manusia internasional yaitu dalam Pasal 13 ICESCR. Ketentuan Pasal tersebut didasarkan pada pendekatan bahwa pendidikan harus dilaksanakan berpusat pada  anak  didik  dan  berorientasi  pada  anak  didik.  Kovenan  ini  mewajibkan  bagi  setiap negara peserta kovenan  untuk  memenuhi  hak pendidikan bagi  warga negaranya. Hak  atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam ketentuan Pasal tersebut di atas mencakup tiga elemen utama bagi  eksistensi  manusia baik  sebagai  mahkluk individu  dan mahkluk sosial yaitu integritas manusia (human integrity), kebebasan (freedom) dan kesamaan (equality). 158  Ketiga  elemen  tersebut  dikonseptualisasikan  kedalam  pengertian-pengertian  dan pemahaman tentang apa itu HAM di bidang pendidikan yang merupakan pengabungan dari sistem ideologi dan kebudayaan masyarakat. 4
HAM  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  manusia  yang  diperoleh  dan  dibawanya bersamaan  dengan  kelahiran  atau  kehadirannya  di  dalam  kehidupan  masyarakat  karena  ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Dengan pengertian yang lebih sederhana, HAM adalah hak seseorang yang jika hak tersebut diambil dari dirinya akan mengakibatkan orang tersebut menjadi bukan manusia lagi. Pemahaman atas pengertian ini menjadi jelas ketika pengakuan atas  hak  tersebut  diberikan  dan  dipandang  sebagai  proses  humanisasi  manusia  oleh  pihak lain  dalam  konteks  vertikal  (individu  dengan  negara)  dan  horisontal  (antar  individu)  baik secara de facto maupun de jure.
4 Fuad Al-Darawesh and Dale T Sinuwert, 2015, Human Rights Education Beyond Universalism and Relativism, A Relational Hermeneutics for Global Justice, Palgrave McMillan, hlm. xi.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dengan demikian, pengertian dan pemahaman akan arti hak atas pendidikan menurut ketentuan Kovenan harus dikembalikan pada konsep dasar kenapa HAM itu ada. Hak atas pendidikan  itu  ada  dan  muncul  karena  hak  tersebut  sifatnya  sangat  mendasar  atau  asasi (fundamental)  dalam  pengertian  bahwa  pelaksanaannya  mutlak  diperlukan  agar  manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang menyebabkan diskriminasi berdasarkan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip pemahaman HAM harus dijadikan pijakan utama sehingga pengertian dan pemahaman HAM dari segi  substantif menjadi  aplikatif. Prinsip- prinsip tersebut adalah aplikasi dari konsep the indivisibility dan the interdependence dari nilai-nilai HAM itu sendiri 5 .
Pengertian  hak  atas  pendidikan  dalam  dimensi  yuridis  harus  dikembalikan  pada pengertian dan pemahaman dasar seperti di atas. Hillary Rodham menyatakan bahwa konsep dasar  dari  substansi  hak-hak  anak  sebagai  HAM  merupakan  suatu  slogan  dalam  proses pencapaian suatu penegertian dan pemahaman hakiki dari hak-hak anak itu sendiri 6 . Sebagai suatu proses, pengertian dan pemahaman hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menegah mengalami perubahan substantif berdasarkan evolusi dan revolusi waktu dari konsep  perlindungan  (protection)  ke  otonomi  (outonomy),  dari  konsep  ketidakmatangan mental  dan  fisik  (nurturance)  menjadi  kematangan  pribadi  dalam  penentuan  sikap  dan nasibnya sendiri (self determination), serta dari konsep kesejahteraan (welfare) ke keadilan (justice). 168 Perubahan ini sangat menentukan corak pengakuan, pemenuhan, perlindungan serta penegakan hukum dari hak-hak anak atas pendidikan di setiap negara, tak terkecuali di kawasan perbatasan negara.
Sejalan  dengan  pengertian  HAM,  pendidikan  merupakan  syarat  bagi  pengakuan, pelaksanaan,  pemenuhan,  perlindungan  serta  pemajuan  dari  HAM 7 .  Di  samping  itu, Deklarasi Universal HAM serta Konvensi Hak Anak menegaskan kembali akan arti penting dari  substansi  pendidikan  itu  sendiri  yaitu  pendidikan  membantu  anak  untuk  mengenali dirinya  sendiri,  bakat  serta  kemampuannya  dalam  interaksi  sosial  dimana  mereka  berada. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  dari  pendekatan  substansi  bahwa  hak  anak  atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental sehingga keberadaannya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan manfaat dan arti penting pendidikan bagi anak dalam korelasinya sebagai mahkluk individu dan sosial.
Pada  intinya  asas  pencapaian  hasil  (obligation  of  result)  dan  asas  pelaksanaan Kovenan  ( obligation  of  conduct )  menurut Committee  on  Economic,  Social  and  Cultural Rights (CESCR) mewajibkan dalam pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan pada asas ketersediaan  (availibility),  kesempatan  memperoleh  ( accessability ),  asas  penerimaan ( acceptability ) dan asas penyesuaian (adaptability) berdasarkan kondisi negara senyatanya. Mengenai  konsep  dasar  hak  atas  pendidikan  khususnya  pendidikan  dasar  dan menengah sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya, Saafroedin Bahar berpendapat bahwa konsep  dasar  hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  bukanlah  pada  masalah  pelanggaran  atau tekanan,  tetapi  justru  memobilisasi  sumber  daya  negara  untuk  memenuhi  hak  ekonomi, sosial,  budaya  tersebut.  Menurutnya,  sifat  dari  hak  ini  lebih  bersifat  koordinatif  dan akomodatif  dengan  instansi-instansi  pemerintah  yang  bersangkutan,  perhatiannya  adalah dinamika pemenuhan secara terencana dan berlanjut dari hak ekonomi, sosial, dan budaya tersebut  ( progressive realization). Pendapat  ini justru berkebalikan dengan pendapat  yang
5 UNICEF, 1998, A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women: What It is, And Some Changes It Will Bring, 17 April 1998 dan bandingkan dengan The World Conference on Human Rights: Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, Part I, para 5
6 Hillary Rodham, 1973, “Children Under the Law”,43 Harvard Educational Review, hlm. 487-514.
7 The Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, part II, para 79.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dikemukakan oleh Ifdhal Kasim. Ifdal Kasim menyatakan bahwa walaupun dalam ICESCR terkandung bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya cara pemenuhannya atau pencapaiannya secara bertahap, tetapi memiliki efek kesegeraan (immediate effect) dalam pencapaiannya. Jadi  memang  harus  ada  itikad  baik  dan  kemauan  yang  kuat  dari  negara  untuk  melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya ini. Karena jika hak ekonomi,  sosial,  dan  budaya  ini  dipahami  bahwa  pemenuhannya  bersifat  bertahap (progressive realization), maka akan terjadi pengenyampingan dari negara akan hak-hak ini.
Sebagai salah satu jenis hak generasi kedua HAM, hak atas pendidikan tidak terlepas dari  ciri-ciri  yang  melekat  pada  hak  ekonomi  sosial  dan  budaya.  Secara  klasik,  generasi kedua dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: mencapai atau meraihnya dilakukan secara bertahap; campur tangan atau keaktifan negara sangat dituntut dalam pelaksanaannya; pelanggaran  terhadapnya  tidak  bisa  diajukan  ke  pengadilan;  ketergantungan  pada  sumber daya yang ada; dan bersifat ideologis. Namun ciri-ciri di atas hanya berupa generalisasi saja. Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa ciri-ciri tersebut tidak selalu sahih. Berdasarkan pada kajian-kajian mutakhir hak-hak ekosob, ternyata diungkapkan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu tidak sepenuhnya merupakan hak-hak positif. Sebab cukup banyak hak- hak  yang  diakui  di  dalamnya  menuntut  negara  agar  tidak  mengambil  tindakan  (state obligation  not  to  do  something)  guna  melindungi  hak  tersebut.  Bukannya  melulu mengharuskan negara aktif mengambil tindakan.
Hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  klausul-klausul  seperti  hak  berserikat,  hak  mogok, kebebasan memilih sekolah, kebebasan melakukan riset, larangan menggunakan anakanak untuk  pekerjaan  berbahaya,  dan  seterusnya,  yang  terdapat  di  dalam  ICESCR.  Ketentuan- ketentuan itu menunjukkan dengan gamblang, bahwa yang diatur di dalam ICESCR bukan hanya hak-hak dalam jenis “rights to”, tetapi juga hak-hak dalam jenis “freedom from”. Jadi mengatakan  bahwa  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  sematamata  merupakan  hak-hak positif  jelas  menyesatkan.  Selain  itu,  meskipun  hak-hak  generasi  kedua  HAM  mengakui pencapaian secara bertahap dan realitas keterbatasan sumber daya pada satu sisi, namun pada sisi  yang lain ia menghendaki adanya efek segera, dan sama dengan hak sipil  dan politik, pelanggaran terhadap ini dapat diajukan ke pengadilan.
Dalam Deklarasi  yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia Pendidikan Untuk Semua menyatakan  dengan  jelas  dan  tegas  bahwa  pendidikan  harus  dapat  memenuhi  kebutuhan belajar  dari  semua  orang,  terutama  anak-anak  pada  tingkat  Pendidikan  dasar.  Dalam deklarasi tersebut tersirat bahwa setiap orang akan dapat menikmati kesempatan pendidikan yang  dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka 8 .  Kebutuhan  tersebut  meliputi:  alat belajar yang hakiki, isi atau bahan belajar dasar (pengetahuan, sikap dan keterampilan) yang diperlukan  manusia  untuk  dapat  hidup  (survival),  mengembangkan  secara  optimal  akan kemampuannya,  hidup  dan  bekerja  secara  baik,  berperan  serta  sepenuhnya  dalam pembangunan, memperbaiki kualitas hidupnya, mengambil keputusan yang tepat, dan terus menerus  belajar  (life  long  learning).  Berpedoman  pada  apa  yang  telah  dicanangkan  oleh UNESCO,  proses  pendidikan  pada  pendidikan  dasar  setidaknya  harus  bertumpu  pada  4 (empat)  pilar,  yaitu  learning  to  know  (belajar  untuk  mengetahui),  learning  to  do  (belajar untuk melakukan sesuatu), learning to be (belajar untuk menjadi seseorang), dan learning to live together (belajar untuk menjalani kehidupan bersama) 9 .
Ditinjau  dari  HAM,  pendidikan  harus  dilihat  dari  segi  kesempatan  memperoleh pendidikan. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan hak
8 Susan Roberta Katz and Andra Mceaov Spero, 2015, Bringing Education to Classroom, Palgrave McMillan, hlm. 47.
9 UNESCO & The World Bank, 2004, “Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization, Indonesia Education Sector Review”, Volume 2, hlm. 1-164.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
atas pendidikan dapat ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah keterbatasan ekonomi dan sisi yang kedua adalah ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Ketidakmampuan karena  keterbatasan  ekonomi  terjadi  karena  pendidikan  tidak  lagi  menjadi  milik  publik secara umum, tetapi sudah menjadi milik pribadi (privat). Ketika pendidikan menjadi milik publik,  maka  menjadi  tanggung  jawab  masyarakat  dalam  hal  ini  diwakili  oleh negara/pemerintah,  untuk  menyediakan  pendidikan  bagi  seluruh  masyarakat,  sementara ketika  pendidikan  sudah  menjadi  milik  pribadi  (privat),  maka  pendidikan  sudah  menjadi tanggung  jawab  masing-masing  individu.  Apabila  pendidikan  menjadi  milik  privat,  maka pendidikan hanya  akan terbuka kepada individu  yang mampu  mengakses pendidikan, dan dalam hal ini kemampuan ekonomi menjadi faktor utama dalam mengakses 10 .
Sementara  bila  pendidikan  masih  menjadi  milik  publik,  maka  negara/pemerintah wajib  menyediakan  pendidikan  bagi  semua  anak  tanpa  pandang  bulu,  dan  kemampuan ekonomi tidak menjadi ukuran untuk mengakses pendidikan. Sisi kedua dalam kesempatan memperoleh  pendidikan  adalah  ketersediaan  prasarana  dan  sarana  pendidikan.  Ketika prasarana  dan  sarana  pendidikan  tidak  tersedia,  maka  akses  terhadap  pendidikan  akan terhambat. Akibatnya, anak tidak akan bisa mendapatkan pendidikan sama seperti anak di tempat lain yang memiliki prasarana dan sarana pendidikan. Bila ditinjau lebih jauh lagi dari kualitas  prasarana  dan  sarana  pendidikan,  maka  perbedaan  kualitas  prasarana  dan  sarana akan membuat hasil pendidikan juga menjadi berbeda.

## PENUTUP SIMPULAN
Arti penting pendidikan tersebut diadopsi oleh Undang-Undang Nasional Indonesia tentang Pendidikan. Pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Dengan  demikian,  pendidikan  dapat diartikan baik sebagai proses maupun sebagai tahap khusus dalam proses tersebut.

## Saran
Pendidikan  merupakan  kebutuhan  sepanjang  hayat.  Setiap  manusia  membutuhkan pendidikan, sampai kapanpun dan di manapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab  tanpa  pendidikan  manusia  akan  sulit  berkembang  dan  bahkan  akan  terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing serta memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  H  Azhari,  Peranan  DPRD  dalam  Mewujudkan  Pendidikan  yang  Berkeadilan, Makalah  disampaikan  dalam  Temu  Konsultasi  Diseminasi  RAN  HAM  Bidang Pendidikan, Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, di Medan tanggal 22-25 Oktober 2002
10 Ahmad H Azhari, Peranan DPRD dalam Mewujudkan Pendidikan yang Berkeadilan, Makalah disampaikan dalam Temu Konsultasi Diseminasi RAN HAM Bidang Pendidikan, Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, di Medan tanggal 22-25 Oktober 2002
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## Amnesty  International,  2014, Human Rights  for Human Dignity, AI Publications, Second Edition
Anggreni,  I.  A.  K.  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Analisis  Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 81-90.
Anggreni,  I.  A.  K.  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Analisis  Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 81-90.
Ariani, N. M.  I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan  Oleh  Anak  di  Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (1), 93-111.
Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (1), 93-111.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak  Pistole Terhadap  Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak  Pistole Terhadap  Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata,  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas  Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
Brata,  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas  Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. Ganesha Law Review , 2 (2), 109-120.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. Ganesha Law Review , 2 (2), 109-120.
Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam  Sengketa  Bersenjata  Ditinjau  Dari  Hukum  Humaniter  Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 283-294.
Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam  Sengketa  Bersenjata  Ditinjau  Dari  Hukum  Humaniter  Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 283-294.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak  Dalam  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang Lain Di Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak  Dalam  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang Lain Di Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Febriana,  N.  E.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Upaya  Perlawanan  (Verzet) Terhadap  Putusan  Verztek  Dalam  Perkara  No.  604/PDT.  G/2016/PN.  SGR  Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 144-154.
Febriana,  N.  E.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Upaya  Perlawanan  (Verzet) Terhadap  Putusan  Verztek  Dalam  Perkara  No.  604/PDT.  G/2016/PN.  SGR  Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 144-154.

## Fuad  Al-Darawesh  and  Dale  T  Sinuwert,  2015,  Human  Rights  Education  Beyond
Universalism  and  Relativism,  A  Relational  Hermeneutics  for  Global  Justice,

## Palgrave McMillan
GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (1), 96- 106.
GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (1), 96- 106.
Hati,  A.  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Terkait Permohonan  Suntik  Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Hati,  A.  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Terkait Permohonan  Suntik  Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.

## Hillary Rodham, 1973, “Children Under the Law”,43 Harvard Educational Review
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976  (TAC)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  di  ASEAN. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976  (TAC)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  di  ASEAN. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari,  E.  R.  (2020).  Border  Management  Between  Indonesia  And  Malaysia  In  Increasing  The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Itasari,  E.  R.  (2020).  Border  Management  Between  Indonesia  And  Malaysia  In  Increasing  The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean  Dalam  Memelihara  Stabilitas  Kawasan  Di  Laut  Cina  Selatan  Secara Kolektif. Harmony , 5 (2), 143-154.
Kathleen Funder, 1996, “Children’s Rights: Setting the Scene”, dalam Kathleen Funder (ed), Citizen Child: Australian Law and Children’s Rights,
Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung  Perwakilan  Diplomatik  Ditinjau  Dari  Perspektif  Konvensi  Wina  1961  (Studi Kasus:  Bom  Bunuh  Diri  Di  Kabul  Afghanistan  Dekat  Kedutaan  Besar  Amerika Serikat). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 29-41.
Malik,  F.,  Abduladjid,  S.,  Mangku,  D.  G.  S.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  Wirawan,  I.  G.  M.  A.  S.,  & Mahendra,  P.  R.  A.  (2021).  Legal  Protection  for  People  with  Disabilities  in  the Perspective of Human Rights in  Indonesia. International Journal of Criminology and Sociology , 10 , 538-547.

## Manfred Nowak, 1995, “The Right to Education” dalam Asbjorn Eide
Mangku,  D.  G.  S.  (2010).  Pelanggaran  terhadap  Hak  Kekebalan  Diplomatik  (Studi  Kasus Penyadapan  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  (KBRI)  di  Yangon  Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). Perspektif , 15 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum  tentang  Penyelesaian  Sengketa  Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum  tentang  Penyelesaian  Sengketa  Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus  Pelanggaran  Ham  Etnis  Rohingya:  Dalam  Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2).
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus  Pelanggaran  Ham  Etnis  Rohingya:  Dalam  Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2)
Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). Jurnal Advokasi , 7 (2), 135-148.
Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. Perspektif , 22 (2), 99-114.
Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in  maintaining  and  creating the stability of  security in  Southeast  Asia. Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law , 13 (4), 18-24.
Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  Kepemilikan  Wilayah  Enclave  Oecussi  Berdasarkan  Prinsip  Uti Possidetis Juris. Jurnal Advokasi , 8 (2), 150-164.
Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And  Papua  New  Guinea  According  to  Stephen  B.  Jones  Theory. Veteran  Law Review , 1 (1), 72-86.
Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 8 (3), 405-419.
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa  Perbatasan  Darat  di  Segmen  Bidjael  Sunan– Oben  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan , 5 (2), 252-260.
Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  kepada  Etnis  Rohingya  di Myanmar. Perspektif Hukum , 21 (1), 1-15.
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning  Wound  and  Sick  Or  Dead  During  War  or  After  War  Under  The  Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning  Wound  and  Sick  Or  Dead  During  War  or  After  War  Under  The  Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Itasari,  E.  R.  (2015).  Travel  Warning  in  International  Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law , 6 (4).
Mangku, D.  G. S.,  &  Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa  Terkait  Urgensi  Pencatatan  Perkawinan  Untuk  Memperoleh  Akta Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1), 138-155.
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan  Tindak  Pidana  Hate  Speech  Pada  Mahasiswa  Jurusan  Hukum  Dan Kewarganegaaan  Fakultas  Hukum  Dan  Ilmu  Sosial  Universitas  Pendidikan Ganesha. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS , 1 (1), 57-62.
Mangku, D. G. S., &  Yuliartini, N. P. R. (2021). Fulfillment of  Labor Rights  for Persons with Disabilities in Indonesia. International Journal of Criminology and Sociology , 10 , 272- 280.
Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia  Dan  Timor  Leste  Di  Wilayah  Enclave  Oecussi (Doctoral  dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan,  I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. Journal of Southwest Jiaotong University , 56 (1).
Nasip,  N.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Pasal  14  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemsyarakatan  Terkait  Hak Narapidana  Mendapatkan  Remisi  Di  Lembaga  Pemasyasrakatan  Kelas  II  B Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.
Nasip,  N.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Pasal  14  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemsyarakatan  Terkait  Hak Narapidana  Mendapatkan  Remisi  Di  Lembaga  Pemasyasrakatan  Kelas  II  B Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.
Parwati,  N.  P.  E.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Kajian  Yuridis  Tentang Kewenangan  Tembak  Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Parwati,  N.  P.  E.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Kajian  Yuridis  Tentang Kewenangan  Tembak  Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Pratiwi,  L.  P.  P.  I.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Pengaturan  Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Pratiwi,  L.  P.  P.  I.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Pengaturan  Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Prawiradana,  I.  B.  A.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Windari,  R.  A.  (2020).  Peran  Kepolisian  Dalam Penegakan  Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (3), 250-259.
Prawiradana,  I.  B.  A.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Windari,  R.  A.  (2020).  Peran  Kepolisian  Dalam Penegakan  Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (3), 250-259.
Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management  Using  the  Perspective  of  Archipelagic  State. International  Journal  of Business, Economics and Law , 11 (4).
Purwanto, K. A. T., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 113-123.
Purwanto, K. A. T., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 113-123.
Purwendah,  E.  K.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  The  Implementation  Of  Agreement  On Transboundary  Haze  Pollution  In  The  Southeast  Asia  Region  For  Asean  Member Countries. International Journal of Business, Economics and Law , 17 (4).
Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea  Towards  Sea  Environment  Pollution.  In First  International  Conference  on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press.
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 69- 78.
Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 69- 78.
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa  Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 155-166.
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa  Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 155-166.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan  Singapura  Menurut  Hukum  Laut  Internasional. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (3), 131-140.
Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan  Singapura  Menurut  Hukum  Laut  Internasional. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (3), 131-140.
Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung  Perwakilan  Diplomatik  Dalam  Perspektif  Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33.
Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung  Perwakilan  Diplomatik  Dalam  Perspektif  Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Santosa, I. K. D., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 70-80.
Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250.
Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250.
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Susan  Roberta  Katz  and  Andra  Mceaov  Spero,  2015,  Bringing  Education  to  Classroom, Palgrave McMillan
The Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, part II, para
79
UNESCO & The World Bank, 2004, “Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization, Indonesia Education Sector Review”, Volume 2,
UNICEF,  1998,  A  Human  Rights  Approach  to  UNICEF  Programming  for  Children  and Women: What It is, And Some Changes It Will Bring, 17 April 1998 dan bandingkan dengan  The  World  Conference  on  Human  Rights:  Vienna  Declaration  and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, Part I, para 5
Utama,  I.  G.  A.  A.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021).  Yurisdiksi  International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 208-219.
Utama,  I.  G.  A.  A.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021).  Yurisdiksi  International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 208-219.
Utama,  I.  G.  A.  A.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021).  Yurisdiksi  International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 208-219.
Wahyudi, G. D. T., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja  Indonesia  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Internasional  (Studi  Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 55-65.
Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam  Konflik  Bersenjata  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Humaniter  Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 124- 133.
Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam  Konflik  Bersenjata  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Humaniter  Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 124- 133.
Wijayanthi, I. G. A. A. T., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap  Pungutan  Liar  Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum  Organisasi  Masyarakat  Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 155-163.
Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 60-69.
Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1),
60-69.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum  Polres  Buleleng. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law Journal) , 3 (3).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2010).  Anak  Tidak  Sah  Dalam  Perkawinan  Yang  Sah  (Studi  Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2010).  Anak  Tidak  Sah  Dalam  Perkawinan  Yang  Sah  (Studi  Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana  Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana  Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak  dalam  Fenomena  Balapan  Liar  di  Kota  Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak  dalam  Fenomena  Balapan  Liar  di  Kota  Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). Veteran Law Review , 2 (2), 30-41.
Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). Veteran Law Review , 2 (2), 30-41.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021).  Legal  Protection  of  Women  And  Children  From  Violence  In  The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 89-96.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021).  Legal  Protection  of  Women  And  Children  From  Violence  In  The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 89-96.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2019).  Tindakan  Genosida  terhadap  Etnis  Rohingya dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Internasional. Majalah  Ilmiah  Cakrawala Hukum , 21 (1), 41-49.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penyidikan  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 145-154.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penyidikan  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 145-154.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi Kabupaten  Buleleng Dalam  Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum  Tenaga
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 22-40.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi Kabupaten  Buleleng Dalam  Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum  Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 22-40.