## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 1, Februari 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## TANGGUNG  JAWAB  NOTARIS  ATAS  PEMBUATAN  PERJANJIAN PERKAWINAN  BERDASARKAN  PUTUSAN  MK  NO.  69/PUU- XIII/2015 DI KABUPATEN TABANAN

## Komang Febrinayanti Dantes, I Gusti Ayu Apsari Hadi
Universitas Pendidikan Ganesha E-mail: febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2022
Diterima: 15 Januari 2023 Terbit: 1 Februari 2023 Keywords: Responsibility, Notary, Prenuptial, Postnuptial This study aims to found the responsibility of Notary when  made  prenuptial  or  postnuptial  agreement based on Constitutional Court Decision Nr. 69/PUU- XII/2015.  The  decision  of  Constitutional  Court  has changed competency a Notary in making prenuptial aggrement.  This  study  is  legal  empirical  with  uses qualitative  description  and  sistematic.  The  results showed  there  is  different  prenuptial  agrement  that made by Notary and postnuptial agrement issued by Constitutional Court Decision Nr. 69/PUU-XIII/2015. Constitutional Court Decision N0. 69/PUU-XIII/2015 which contains clauses  that  the  agreement  is  made after the marriage has taken place before a Notary. In  addition,  the  responsibility  of  the  Notary  to  the marriage  agreement  deed  based  on  the Constitutional Court's decision must be ensured that the parties who make the marriage agreement after the  marriage  is  not  committing  an  unlawful  act which then affects the assets of the parties. Abstrak Kata kunci: Tanggung jawab, Notaris, Perjanjian, Kawin Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk tanggung  jawab  Notaris  dalam  pembuatan perkawinan  setelah  keluarnya  Putusan  MK No.69/PUU-XIII/2015  yang  telah  mengubah kewenangan  Notaris  dalam  pembuatan  perjanjian
Corresponding Author: Komang Febrinayanti Dantes,
e-mail : febrinayanti.dantes@undiksha. ac.id perkawinan.  Metode  yang  digunakan  yuridis empiris  dengan  menggunakan  teknik  analisis secara  deskriptif  kualitatif  dan  sistematis.  Hasil penelitian  menunjukkan  terdapat  perbedaan  akta perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  dihadapan Notaris sesudah terbitnya Putusan MK N0. 69/PUU- XIII/2015  yang  mengandung  klausula  perjanjian perkawinan  dibuat  setelah  berlangsungnya perkawinan di hadapan Notaris selain itu tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian perkawinan berdasarkn  Putusan  MK  harus  dipastikan  bahwa para  pihak  yang  membuat  perjanjian  perkawinan setelah  berlangsungnya  perkawinan  tidak  sedang melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang kemudian berdampak pada harta para pihak.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  peristiwa  penting  bagi  kehidupan  manusia,  karena perkawinan  adalah  pintu  bagi  bertemunya  dua  hati  dalam  membangun  sebuah keluarga  yang  bahagia,  harmonis  dan  sejahtera.  Pengertian  perkawinan  menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawi nan) adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Perkembangan  zaman,  situasi,  kondisi  dan  pengaruh  budaya  asing  saat  ini banyak mempengaruhi cara pandang dan pola pikir masyarakat khususnya calon pasangan  pengantin.  Harta  bawaan  atau  harta  masing-masing  pihak  sebelum terjadinya perkawinan menjadi salah satu fokus sorotan masalah sebelum pasangan melakukan pernikahan, hal ini dikarenakan semakin banyak pasangan perkawinan yang masing-masing bisa menghasilkan harta sendiri. Oleh karena itu, kebutuhan untuk  membuat  perjanjian  perkawinan  mengenai  pemisahan  harta  ini  menjadi perlu diatur (Rahmat Safa’at, 2017: 1 40).
Salah  satu  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  perkawinan  adalah  harta benda.  Wahyono  Darmabrata  berpendapat  “Seorang  pria  dengan  seorang  wanita setelah  melakukan  perkawinan  akan  menimbulkan  akibat-akibat  hukum  yaitu antara  lain  mengenai  hubungan  hukum  antara  suami  istri  dan  mengenai  harta benda serta penghasilan mereka” (Wahyono Darmabrata, 2009: 128). Harta benda dalam  perkawinan  adalah  salah  satu  modal  demi  keberlangsungan  kehidupan sebuah keluarga, selain itu harta benda dalam perkawinan juga berfungsi sebagai jaminan bagi pihak ketiga yang terlibat dengan perikatan yang dibuat oleh pasangan suami istri (Moch.Isnaeni, 2016:12).
Persoalan  harta  benda  hanya  salah  satu  bagian  penting  dalam  perkawinan. Persoalan anak hingga perceraian selalu harus diantisipasi oleh pasangan baik yang belum melaksanakan perkawinan maupun yang telah melaksanakan perkawinan.
Oleh  karenanya  diperlukan  suatu  perjanjian perkawinan  yang  isinya  tidak hanya berkaitan  dengan  harta  kekayaan  saja,  jadi  bisa  mencakup  misalnya  larangan terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh  pihak  suami-istri dalam perkawinan.
Dalam  UU    No.  1/1974,  perjanjian  perkawinan  diatur  di  dalam  Bab  V  yang hanya  terdiri  dari  1  (satu)  pasal,  yaitu  Pasal  29.  Adapun  ketentuan  dari  pasal tersebut adalah sebagai berikut:
(1)  Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai  Pencatat  Perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2)  Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batas hukum, agama dan kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut berlangsung semenjak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali  bilamana  dari  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  mengubah  dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Pada  tanggal  27  Oktober 2016,  Mahkamah  Konstitusi  menerbitkan Putusan Nomor  69/PUU-XIII/2015.  Inti  pokok  dari  putusan  tersebut  adalah  seputar pengaturan  mengenai    perjanjian    perkawinan  yang  ada  di  dalam  Pasal  29  UU 1/1974. Putusan tersebut dinilai telah mengubah dan menambah norma dari suatu perjanjian perkawinan yang diatur oleh Pasal 29 UU 1/1974.
Putusan MK terkait pembuatan perjanjian kawin kemudian berdampak pada kewenangan  pejabat  berwenang  seperti  Notaris  dalam  pengesahannya.  Sesudah Putusan  Mahkmah  Konstitusi  pengesahan  perjanjian  perkawinan  dilakukan  oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris. Sementara itu notaris tidak memiliki kewenangan  atas  pencatatan  perjanjian  perkawinan  ke  dalam  akta  perkawinan, karena kewenangan atas pembuatan akta perkawinan merupakan kewenangan dari pegawai pencatatan perkawinan dimana perkawinan tersebut dicatatkan.
Pada  praktiknya  terdapat  pasangan  yang  telah  membuat  perjanjian perkawinan terlebih dahulu kemudian Pejabat Notariat diminta untuk melakukan pengesahan.  Kondisi  demikian  akan  menimbulkan  permasalahan  pada  bentuk pertanggungjawaban  Notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akta  notariil  berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Guna  lebih  jauh  mengetahui  pembuatan  akta perjanjian perkawinan maupun bentuk tanggung jawab oleh Notaris baik sebelum maupun  pada  saat  berlangsungnya  perkawinan  maka  penulis  hendak melakukan penelitian  dengan  judul TANGGUNG  JAWAB  NOTARIS  ATAS  PEMBUATAN PERJANJIAN  PERKAWINAN  BERDASARKAN  PUTUSAN  MK  NO.  69/PUU- XIII/2015 DI KABUPATEN TABANAN.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mengambil lokasi Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Alasan penentuan Kabupaten Tabanan  sebagai  lokasi  penelitian  karena  didasarkan  atas  pertimbangan- pertimbangan penting yaitu berdasarkan pengamatan awal, bahwa Pejabat Notaris di  wilayah  hukum  Tabanan  menerima  pembuatan  perjanjian  perkawinan  yang
dilakukan  oleh  pasangan  suami  isteri  akan  tetapi  tanpa  melalui  pembuatan  akta otentik dan pengesahan oleh Pejabat Notaris yang bersangkutan.
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah : (1) wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung  oleh  peneliti  kepada  responden  dan  jawaban  responden  dicatat  atau direkam  dengan  alat  perekam,  (2)  observasi,  yaitu  pengamatan  dengan menggunakan  indera  pengelihatan  berupa  dokumen-dokumen  berkaitan  dengan perjanjian perkawinan yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris.
Data  yang  telah  tersusun  secara  sistematis,  kemudian  dihubungkan  antara yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Setelah  data-data  terkumpul  akan  dilakukan interpretasi  untuk  memahami  makna  dari  keseluruhan  data.  Proses  analisis tersebut berlangsung terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus  sampai  dengan  tahap  analisis.  Setelah  proses  analisis  secara  kualitatif dilakukan  maka  selanjutnya  data  akan  disajikan  secara  deskriptif  kualitatif  dan secara sistematis (Ibrahim, 2006:34).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk akta atau perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris baik sebelum  perkawinan  maupun  pada  saat  berlangsungnya  perkawinan berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
Pembuatan akta perjanjian perkawinan didasarkan atas kesepakatan bersama sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akta perjanjian perkawinan yang  dibuat  dihadapan  pejabat  Notaris  bertujuan  agar  menimbulkan  kekuatan hukum apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Notaris memiliki peran kuat dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan diantaranya :
a. menjelaskan  hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing  pihak  dan memberikan pertimbangan tentang kebaikan dalam membuat perjanjian perkawinan bagi para pengusaha.
b. Memfasilitasi dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan sehingga isi perjanjian  perkawinan  murni  berasal  dari  pasangan  calon  suami  istri karena adanya tuntutan bagi profesi untuk bersikap netral.
c. Menerangkan kepada para pihak yaitu suami dan istri tentang hal-hal yang bersifat  umum  dalam  perjanjian  perkawinan,  ketentuan  perjanjian perkawinan yang tidak bisa dibuat di bawah tangan dan harus dibuat di hadapan Notaris.
Pada prinsipnya, perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris nantinya agar  tidak  merugikan  kedua  belah  pihak  dan  setelah  disahkan  akan  membawa akibat hukum bagi para pihak.
Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  terikat  pada  ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 UU No.2/2014 tentang Perubahan UUJN yang mengatur Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh oleh yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan tersebut nampak bahwa perjanjian perkawinan masuk ke dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris.
Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1/1974 yang terdiri dari 4 (empat) ayat yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi mengubah norma baru
terkait  pembuatan  hingga  pengesahan  perjanjian  perkawinan.  Adapun  beberapa perubahannya adalah sebagai berikut (Fhauzi Prasetyawan, 2018: 90) :
1. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sesudah Putusan Mahkamah  Konstitusi    perjanjian  perkawinan  dapat  dibuat  sebelum,  pada saat perkawinan dilangsungkan atau dalam masa ikatan perkawinan.
2. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan, sesudah Putusan Mahkmah Konstitusi  pengesahan  perjanjian  perkawinan  dilakukan  oleh  pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris.
3. Sebelum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  perjanjian  perkawinan  mulai berlaku pada saat setelah dilangsungkannya perkawinan, sesudah Putusan Mahkamah  Konstitusi  perjanjian  perkawinan  mulai  berlaku  pada  saat setelah  dilangsungkannya  perkawinan,  atau  sepanjang  ditentukan  lain dalam perjanjian perkawinan.
4. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan bisa diubah atau dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  perjanjian  perkawinan  saat  ini  dapat dilakukan pada waktu sebelum perkawinan atau setelah perkawinan berlangsung atas  persetujuan  bersama  untuk  membuat  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh notaris.
Dari hasil penelitian yang dlakukan terhadap Notaris di Kabupaten Tabanan, para  pihak  yang  membuat  perjanjian  perkawinan  setelah  berlakunya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  adalah  para  pengusahan  serta  Warga  Negara  Indonesia (WNI)  yang  kawin  dengan  Warga  Negara  Asing  (WNA).  Selain  itu,  terdapat  juga klien  yang  membuat  akta  perjanjian  perkawinan  berlatar  belakang pengusaha/swasta.
Pemohon  akta  perjanjian  perkawinan  biasanya  menginginkan  adanya perjanjian-perjanjian  tertentu  sebelum  melangsungkan  perkawinan.  Sebelum adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, pembuatan akta perjanjian perkawinan ini  sebagai  upaya  pencegahan  terjadinya  hal-hal  yang  dapat  merugikan,  seperti tidak ada pihak yang menanggung biaya rumah tangga, adanya pencampuran harta pribadi dan menanggung hutang oleh pihak lain. Hanya ketentuan-ketentuan terkait harta  benda  yang  diatur  dan  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  untuk  kemudian dituangkan dalam akta perjanjian perkawinan.
Kondisi  berbeda  terdapat  dalam  akta  perjanjian  perkawinan  setelah keluarnya  Putusan  MK  No.  69/PUU-XIII/2015,  hasil  wawancara  masih  terkait kepemilikan harta benda para pihak hanya saja perjanjian perkawinan yang dibuat setelah  perkawinan  berlangsung  tidak  dapat  berlaku  surut.  Hal  tersebut  guna mengurangi dampak pada pihak ketiga nantinya, misalnya ada sertipikat tanah yang sebelumnya telah digadaikan ke pihak bank kemudian dengan adanya putusan MK dibuatkan  perjanjian  perkawinan  untuk  mengatur  terkait  kepemilikan  dari  salah satu pihak yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak bank.
Agar  memperjelas  bentuk  akta  autentik  perjanjian  perkawinan  sebelum maupun  sesudah  Putusan  MK  No,  69/PUU-XIII/2015  maka  dijelaskan  sebagai berikut :
Sebelum  Putusan  MK  No.  69/PUU-
XIII/2015 Sesudah  Putusan  MK  No.  69/PUU- XIII/2015 Para pihak : Tuan dan Nona Para pihak : Tuan dan Nyonya Belum berisi Nomor Akta Terdapat Nomor Akta Perkawinan Akta  dibuat  sebelum  perkawinan berlangsung atau pada saat berlangsungnya perkawinan Terdapat klausula dalam akta : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  Nomor  69/PUU-XIII/2015, tertanggal  27-10-2016  (dua  puluh tujuh  Oktober  dua  ribu  enam  belas), maka  para  pihak  dapat  membuat Perjanjian  Perkawinan  selama  dalam ikatan perkawinan Setelah  dibuat  dihadapan  Notaris kemudian  disahkan  dan  diregister  ke Disdukcapil Terdapat  catatan  pinggir  perjanjian perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan Adapun format pencatatan perjanjian perkawinan di kantor Pencatatan
Sipil segera setelah dibuatnya perjanjian perkawinan dihadapan Notaris, berdasarkan surat Edaran Dirjen Dukcapil sebagai berikut :
CATATAN PINGGIR

## PERJANJIAN PERKAWINAN
PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor......tanggal..... bulan... tahun.... yang dibuat  di  hadapan  Notaris...  yang  berkedudukan  di  ....  telah  mengadakan kesepakatan  bersama  atas  perjanjian  perkawinan  sebagai  lampiran  dalam  akta perkawinan
................................,..........20 Pejabat Pencatatan Sipil
_________________________
NIP.
Tanggung jawab Notaris atas perjanjian perkawinan oleh para pihak setelah keluarnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
Dalam  hal  melaksanakan  tugasnya  seorang  Notaris  mempunyai tanggungjawab  terhadap  jabatannya  dan  memiliki  keharusan  untuk
bertanggungjawab  kepada  kliennya  dan  bertanggungjawab  atas  semua tindakannya. Menurut Sudarsono (2012: 84) tanggungjawab yaitu:
“Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya  apa  yang  telah  diwajibkan  kepadanya.  Tanggungjawab  dipikul  oleh pirbadi  yang  mampu  bertindak  secara  moral.  Obyek  tanggungjawab  adalah tindakan  yang  sungguh-sungguh  manusiawi  dari  bagian  manusia  yang  bertindak melalui kehendak bebas”.
Tanggungjawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris  bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada  pihak  penyimpan  Protokol  Notaris.  Notaris  dalam  mengemban  tugasnya baik  dari  segi  kewenangan  maupun  kewajiban,  Notaris  harus  bertanggungjawab, artinya:
a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang  dibuat  itu  memenuhi  kehendak  hukum    dan  permintaan  pihak  yang berkepentingan karena jabatanya.
b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak  yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.
Tanggung jawab Notaris berkaitan erat dengan tugasnya dalam pembuatan akta  autentik.  Berdasarkan  hasil  wawancara  di  Kantor  Notaris  di  Kabupaten Tabanan, salah satu akta autentik yang cukup sering dibuat adalah akta perjanjian perkawinan. Dilanjutkan dari hasil wawancara setelah keluarnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015  masyarakat  khususnya  di  wilayah  Tabanan  yang  kebanyakan terdiri  dari  masyarakat  Hindu  masih  belum  banyak  yang  tertarik  membuat perjanjian  perkawinan.  Bahkan  Putusan  yang  oleh  MK  diperbolehkan  membuat pada  masa  berlangsungnya  perkawinan  terlihat  masyarakat  tidak  mengetahui dengan jelas.
Melihat kembali Putusan MK menunjukkan perubahan norma pada bagian- bagian  tertentu  dalam  ketentuan  pasal  yang  kemudian  berdampak  pada kewenangan  Notaris  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  perkawinan  tersebut. Adapun  penambahan  norma  itu  dapat  dilihat  didalam  amar  putusannya  sebagai berikut:
a.  Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3019)  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 sepanjang  tidak  dimaknai “Pa da  waktu,  sebelum  dilangsungkan  atau  selama dalam  ikatan  perkawinan  kedua  belah  pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
b.    Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai  kekuataan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pa da waktu, sebelum dilangsungkan atau  selama  dalam  ikatan  perkawinan  kedua  belah  pihak  atas  persetujuan bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  atau  notaris,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
Jika  memperhatikan  amar  putusan  di  atas,  Mahkamah  Konstitusi menambahkan  fra sa  “atau  Notaris”  setelah  frasa“…d isahkan  oleh  pegawai pencatatan  perkawin an”.  Hal  itu merupakan  hal  baru terkait  dengan pengesahan perjanjian  perkawinan,  meskipun  sudah  lama  dikenal  dalam  prakteknya  saat  ini bahwa  perjanjian  perkawinan  selalu  dibuat  ke  dalam  bentuk  akta  Notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 147 KUHPerdata, tetapi berdasarkan Pasal 29 ayat  (1)  UU  1/1974,  keharusan  membuat  perjanjian  perkawinan  dengan  akta Notaris tidak lagi mengikat.
Perjanjian  perkawinan  wajib  disahkan  dan  dicatatkan  ke  dalam  akta perkawinan  menjadi  catatan  pinggir  apabila  memang  dibuat  setelah berlangsungnya perkawinan bagi para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 huruf  h  PP  9/1975  dan  Notaris  tidaklah  memiliki  kewenangan  atas  pencatatan perjanjian  perkawinan  ke  dalam  akta  perkawinan,  karena  kewenangan  atas pencatatan perjanjian perkawinan kedalam  akta perkawinan adalah kewenangan dari Kantor Urusan Agama untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam (Pasal 2 PP 9/1975).
Berdasarkan tanggung jawab terhadap profesi, Notaris dalam pembuatan akta khususnya dalam hal ini berkaitan dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan maka berlaku sama terhadap pembuatan perjanjian pada umumnya. Dalam artian kekuatan  pembuktian  akta  autentik  perjanjian  perkawinan  adalah  sama  dengan akta autentik lain.
Akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  meningkat. Sempurna yakni bahwa dengan satu alat bukti akta otentik itu sudah cukup untuk memutus perkara, karena itu sudah cukup untuk alat bukti. Karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat, pejabat yang membuat akta ini telah disumpah. Akta yang dibuat oleh  atau  dihadapan  pejabat  harus  dipercaya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya (Fakhriah, 2009: 40).
Pengkualifikasian  nilai  kekuatan  pembuktian  tersebut  berkaitan  dengan aspek-aspek seperti (Adjie, 2008: 206) :
a. kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap; b. pihak (siapa-orang) yang menghadap notaris; c. tanda tangan yang menghadap;
d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta; e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta, dan;
f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tetapi minuta akta dikeluarkan.
Kualifikasi tersebut jika terbukti dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang  bersangkutan  dapat  dijatuhi  sanksi  perdata  atau  administratif  atau  hal tersebut  merupakan  batasan  yang  jika  dapat  dibuktikan  dapat  dijadikan  dasar
untuk  menjatuhkan  sanksi  administratif  dan  sanksi  perdata  terhadap  notaris. Namun, jika disisi lain batasan tersebut ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau  dijadikan  dasar    untuk  memidanakan  notaris  dengan  dasar  notaris  telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

## SIMPULAN
Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1/1974 yang terdiri dari 4 (empat) ayat yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi mengubah norma baru terkait  pembuatan  hingga  pengesahan  perjanjian  perkawinan.  Akta  autentik sebelum berlakunya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 di dalamnya mengandung klausula  yang  menerangkan  bahwa  para  pihak  dapat  membuat  perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan  memiliki  tanggung  jawab  atas  akta  autentik  terkait  perjanjian perkawinan  yang  dibuat  para  pihak  di  hadapan  Notaris  sekaligus  sebagai  bahan pembuktian di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib. 2008. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Darmabrata,  Wahyono.  2009. Hukum  Perkawinan  Perdata  (Syarat  Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan) . Jakarta: Rizkita.
Fakhriah,  Efa  Laela.  2009. Bukti  Elektroik  dalam  Sistem  Pembuktian Perdata .Bandung: PT. Alumni. Ibrahim, Johnny, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang.
Sudarsono.2012. Kamus Hukum , Jakarta: Rineka Cipta. Isnaeni,  Moch.  2016. Problematika  Perjanjian  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 . Makalah Seminar Nasionar. Himpunan Mahasiswa Kenotariatan Universitas Airlangga. Surabaya. Prasetyawan,  Fhauzi.  2018. Peran  Notaris  Terkait  Pengesahan  Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Justitia Jurnal Hukum, Vol. 2 No.1 April.
Safa’at, Rahmat. 2017. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta  Perjanjian  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU- XII/2015 . JIPPK, Vol.2 No.2.