## Equity: Jurnal Ekonomi

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERHADAP PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2007-2017

## Muhammad Ismayadie
Universitas Bangka Belitung
Email: mismayadie@gmail.com
ABSTRAK: Jurnal  ini  menganalisis  efektivitas  dan  kontribusi  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan  dan  pajak  penghasilan  terhadap  pendapatan  negara.  Adapun  beberapa  variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan pendapatan negara.  Dengan menggunakan metode analisis efektivitas dan kontribusi, jurnal ini  menemukan  bahwa  rata  -  rata  efektivitas  pajak  bumi  dan  bangunan  adalah  98  persen dengan kategori efektif dan rata-rata kontribusi pajak  bumi dan  bangunan adalah sebesar  2 persen yang  menurut  kriteria  berarti  sangat kurang  atau  rendah dikarenakan pajak bumi dan bangunan memiliki jumlah yang relatif kecil sebagai penerimaan negara sedangkan rata- rata  efektivitas  pajak  penghasilan  sebesar  95  persen  dengan  kategori  efektif  dan  rata-rata kontribusi pajak penghasilan adalah sebesar 37 persen yang  menurut  kriteria  berarti  cukup baik  sebab  pajak  penghasilan  merupakan  pajak  dengan  nilai  terbesar  untuk  penerimaan negara. Rata-rata pajak yang nilai diatas 90 persen menujukkan kecilnya tunggakan pajak dan penghindaran  pajak  oleh  si  wajib  pajak,  dimana  rata-rata  wajib  pajak  dapat  memenuhi kewajiban pajak.
Kata  kunci :  Efektivitas;  Kontribusi;  Pajak  Bumi  dan  Bangunan;  Pajak  Penghasilan; Pendapatan Negara

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pendapatan negara adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan  untuk  memperoduksi  barang  dan  jasa  dalam  suatu  tahun  tertentu.  Pendapatan nasional  dapat  juga  diartikan  sebagai  nilai  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  dalam  suatu negara  (Sukirno,  2008).  Dalam  struktur  pendapatan  negara,  Indonesia  mempunyai  banyak penerimaan  dari  berbagai  sektor  diantaranya  adalah  sektor  Minyak  dan  Gas  serta  Non Minyak dan Gas (contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak, retribusi, hibah, dan  lain- lain).  Berikut adalah gambar pendapatan negara di Indonesia.
Equity: Jurnal Ekonomi, Vol. 7(2): halaman 12-24, Desember 2019
Gambar 1.1 Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2007-2017 (Miliyar Rupiah)
Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)
Berdasarkan  gambar  1.1  menunjukkan  bahwa  pendapatan  negara  hampir  setiap  tahunnya mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dimana pendapatan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 1.732.952,00 (Miliyar rupiah) dan terendah pada tahun 2007 sebesar 706.108,00 (Miliyar rupiah).
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang  sangat  penting  artinya  bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Mokamat, 2009).
Pengertian  PBB  menurut  Undang-undang  PBB  adalah  iuran  yang  dikenakan  terhadap pemilik,  pemegang  kekuasaan,  penyewa  dan  yang  memperoleh  manfaat  dari  bumi  dan  atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.  Bangunan  adalah  konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau  diletakkan  secara  tetap pada  tanah  dan  atau  perairan  dan  digunakan  sebagai  tempat  tinggal  atau  tempat  berusaha. Dasar  hukumnya  adalah  UndangUndang  Nomor  12  Tahun  1985  yang  telah  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994.  Berikut  adalah  gambar  realisasi  dan  target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Indonesia.
Gambar 1.2 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia Tahun 2007-2017 (Miliyar Rupiah) Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)
Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan PBB mengalami fluktuasi dimana penerimaan PBB tertinggi pada tahun 2015 sebesar 29.250,05 (Miliyar rupiah) dan terendah pada tahun 2017 sebesar 15.412,10 (Miliyar rupiah).
Menurut  Rimsky  K.  Judisseno  (1997)  pajak  penghasilan  adalah  suatu  pungutan  resmi  yang ditujukan  kepada  masyarakat  yang  berpenghasilan  atau  atas  penghasilan  yang  diterima  atau di  perolehnya  dalam  tahun  pajak  untuk  kepentingan  negara  dan  masyarakat  dalam  hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewjiban yang harus dilaksanakannya .
0.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 realisasi penerimaan PBB target penerimaan PBB
Gambar 1.3 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia Tahun 2007  – 2017            (Milyar rupiah)

## Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)
Berdasarkan  gambar  1.3  menunjukkan  bahwa  penerimaan  pajak  penghasilan  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya    dimana  penerimaan  pajak  penghasilan  tertinggi  pada  tahun 2017 sebesar 783.970,30 (Miliyar rupiah) dan terendah pada tahun 2007 sebesar 238.431,00 (Miliyar rupiah).
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  perbandingan  antara  penerimaan  pajak  penghasilan yang  peroleh  dari  wajib  pajak  yang  berpenghasilan  dan  pajak  bumi  dan  bangunan  yang diperoleh  dari  wajib  pajak  yang  memliki  hak  dan  memperoleh  keuntungan  atas  tanah  dan bangunan  tersebut  yang  digunakan  sebagai  penerimaan  negara.  Penerimaan  dari  pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat  seperti  menyediakan  fasilitas  kesehatan,  pendidikan,  infrastruktur,  pelayanan publik  lainnya.  Penerimaan  pajak  penghasilan  dan  pajak  bumi  dan  bangunan  dapat  di  ukur melalui tingkat efektivitas dan kontribusi, yang dapat menujukkan besaran tunggakan pajak, penghindaran  pajak  oleh  si  wajib  pajak    dan  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  pemerintah yang akan menjadi acuan pemerintah untuk membuat kebijakan yang akan datang.

## 1.2. Rumusan Masalah
Bagaimana  perbedaan  dan  tingkat  dari  nilai  efektivitas  dan  kontribusi  penerimaan pajak  bumi  dan  bangunan  dan  penerimaan  pajak  penghasilan  pada  pemerintah  dari  tahun 2007 sampai dengan 2017?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perbedaan  dan    tingkat  dari nilai efektivitas  dan kontribusi penerimaan pajak  bumi dan bangunan dan penerimaan pajak penghasilan pada pemerintah dari tahun 2007 sampai dengan 2017.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Landasan Teori

## 2.1.1. Pengertian Pajak
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang  sangat  penting  artinya bagi  pelaksanaan  dan  peningkatan  pembangunan  nasional,  yang  merupakan  pengamalan Pancasila  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat. Dengan  demikian  sistem  perpajakan  terus  disempurnakan,  pemungutan  pajak  diintensifkan, dan  aparat  perpajakan/pengelola  juga  harus  makin  mampu  dan  bersih  sehingga  dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional (Mokamat, 2009).
0.00 500,000.00 1,000,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 realisasi penerimaan PPh target penerimaan PPh
Equity: Jurnal Ekonomi, Vol. 7(2): halaman 12-24, Desember 2019

## 2.1.2. Pajak Bumi dan Bangunan
Berdasarkan  Undang-Undang  no  12  tahun  1994  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB) adalah pajak  negara  yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan. PBB adalah pajak  yang bersifat  kebendaan  dalam  arti  besarnya  pajak  terutang  ditentukan  oleh  keadaan  objek  yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  merupakan  jenis  pajak  yang  sepenuhnya  diatur  oleh pemerintah  dalam  menentukan  besar  pajaknya  (menganut  sistem  pemungutan official assessment  system ).  Pajak  ini  bersifat  kebendaan  dalam  arti  besarnya  pajak  terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Di sini keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
1. Subjek / Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Yang  menjadi  subjek  pajak  PBB  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  secara  nyata mempunyai  suatu  hak  atas  bumi  dan  /bangunan.  Jangkauan  subjek  dalam  Undang-Undang Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sangat  luas,  karena  meliputi  orang  atau  badan  yang  memiliki, menguasai dan /atau memperoleh manfaat atas bumi dan / atau bangunan.Ini berarti meliputi antara  lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa atas bumi dan /bangunan.  Oleh  karena  sangat  luasnya  maksud  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  yang  menjadi  subjek  pajak  belum  tentu  menjadi  wajib  pajak. Sebab  subjek  pajak  akan  /baru  menjadi  wajib  pajak  apabila  sudah  memenuhi  syarat-syarat objektif atau sudah mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak. Yang berarti subjek pajak mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak (memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dari  objek  kena  pajak).  Jika  suatu  objek  pajak  belum  diketahui  secara  pasti  siapa  wajib pajaknya,  maka  Dirjen  Pajak  oleh  undang-undang  diberi  wewenang  untuk  menunjuk  dan menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Beberapa ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam hal ini adalah:
Jika  subjek  pajak  memanfaatkan  dan  menggunakan  bumi  dan  /bangunan  milik  orang  lain bukan karena suatu hak atau perjanjian, maka subjek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
Jika objek pajak masih dalam sengketa, maka orang /badan yang memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
Apabila  subjek pajak sudah  memberi kuasa kepada orang/badan untuk  merawat (mengurus) bumi  dan  bangunannya  disebabkan  suatu  hal,  maka  orang/badan  yang  telah  diberi  kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.
2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Dalam  undang-undang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tahun  1985  menyebutkan  bahwa  yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan /bangunan. Keduanya (bumi dan bangunan) dapat berdiri sendiri (bumi saja atau bangunan saja) maupun secara bersamasama sebagai objek yang dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengertian bumi dijelaskan meliputi permukaan bumi dan juga tubuh bumi yang ada di bawahnya.
Apa  yang disebut “permukaan  bumi” di  sini tak  lain adalah tanah  itu sendiri  yang  meliputi perairan.  Sedangkan  “tubuh  bumi”  adalah  apa-apa  yang  berada  di  dalam  bumi  dan  yang berada  di  bawah  air.  Apa  yang  disebut  dengan  air  (perairan)  disini  mencakup  perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa) serta laut wilayah Indonesia.
Jadi yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan itu adalah tanah, air (perairan) dan tubuh bumi.  Contoh  :  sawah,  ladang,  kebun,  pekarangan,  tambang,  dll.  Bangunan  sebagai  objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap  pada  tanah  dan/atau  perairan  di  wilayah  Republik  Indonesia  yang  diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Yang termasuk dalam pengertian bangunan dalam penjelasan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah:
1.  Jalan lingkungan yang teletak dalam suatu kompleks bangunan.
2.  Kolam renang.
3.  Galangan kapal, dan dermaga.
4.  Jalan tol.
5.  Pagar mewah.
6.  Taman mewah.
7.  Tempat penampungan / kilang minyak.
8.  Tempat olah raga, dan lain-lain.
Apabila  seseorang  atau  badan  memiliki  rumah  (bangunan)  yang  berada  di  atas  tanah  orang lain  sehingga  pemilik  bangunan  terpisah  dari  pemilik  tanah.  Undang-undang  Pajak  Bumi Bangunan memungkinkan pemilik bangunan dikenakan pajak sendiri terlepas dari pajak yang dikenakan pada pemilik tanah.

## 2.1.3. Pajak Penghasilan
menurut Rimsky K. Judisseno (1997) pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa  dan  bernegara  sebagai  suatu  kewjiban  yang  harus  dilaksanakannya . .  Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal  dari  dalam  negeri  maupun  dari  luar  negeri  yang  dikelompokkan  dalam  empat kelompok, yaitu :
a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan  bebas. Contohnya : gaji, honorarium,  penghasilan  dari  praktik  dokter,  notaris,        akuntan,  pengacara  dan sebagainya.
b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
c. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak maupun harta tidak bergerak, contohnya : bunga,  dividen,  sewa,  keuntungan,  penjualan  harta  atau  hak  yang  tidak  digunakan  untuk usaha dan sebagainya.
d. Penghasilan lain-lain. Contohnya : pembebasan utang, hadiah dan sebagainya.

## 2.1.4 Pendapatan Negara
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa  pendapatan  negara  adalah  semua  penerimaan  yang  berasal  dari  penerimaan perpajakan,  penerimaan  negara  bukan  pajak  serta  penerimaan  hibah  dari  dalam  dan  luar negeri.  Dalam  struktur  pendapatan  negara,  Indonesia  mempunyai  banyak  penerimaan  dari berbagai  sektor  diantaranya  adalah  sektor  Minyak  dan  Gas  serta  Non  Minyak  dan  Gas (contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak, retribusi, hibah, dan lain-lain).

## 2.1.5. Pengertian Efektivitas
Efektivitas  digunakan  untuk  mengukur  hubungan  antara  hasil  pungutan  suatu  pajak dengan  tujuan  atau  target  yang  telah  ditetapkan.  Efektivitas  merupakan  hubungan  antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai (Mahmudi, 2010). Dikatakan efektif apabila  proses  kegiatan  mencapai  tujuan  dan  sasaran  akhir.  Semakin  besar  ouput  yang dihasilkan  terhadap  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  ditentukan,  maka  semakin  efektif proses kerja suatu unit organisasi. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam  merealisasikan  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  dan  pajak  penghasilan    yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapakan berdasarkan potensi riil negara.

## 2.1.6. Pengertian Kontribusi
Menurut  kamus  ekonomi  Guritno  (1992)  kontribusi  adalah  sesuatu  yang  diberikan bersama-sama  dengan  pihak  lain  untuk  tujuan  biaya  atau  kerugian  tertentu  atau  bersama. Sehingga kontribusi  yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan terhadap besarnya pendapatan negara.
Jika  potensi  penerimaan  pajak  pumi  dan  pangunan  dan  pajak  penghasilan  semakin besar dan pemerintah  dapat  mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan  meningkatkan target  dan  realisasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan  Pajak  Penghasilan  yang  berlandaskan potensi sesungguhnya.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian  ini  menganalisa  efektivitas  dan  kontribusi  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan  (PBB)  dan  pajak  penghasilan  (PPh)  terhadap  pendapatan  negara.  Variabel independen adalah penerimaan pajak  bumi dan  bangunan dan pajak penghasilan, sedangkan variabel dependen adalah jumlah pendapatan negara di Indonesia.
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  meliputi  data  Tahun  2007-2017.  Data  yang digunakan  adalah  data  tahunan  dengan  jenis  data  sekunder  yaitu  data  yang  didapatkan  dari pihak  lain  yang  bersangkutan  dalam  penelitian  ini.  Sedangkan,  data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  adalah  data  realisasi  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  dan  pajak penghasilan, targer penerimaan pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan pendapatan negara di Indonesia.

## 3.2. Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di dapatkan dari pihak-pihak atau  instansi  yang  bersangkutan,  informasi dan publikasi  yang di dapatkan dari badan pusat statistik, internet, buku, jurnal pada periode 2007 sampai dengan 2017.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  cara  observasi  dan wawancara pada pihak pegawai pajak.

## 3.3. Metode Analisis Data
Teknik  analisa  data  merupakan  salah  satu  tahap  kegiatan  penelitian  berupa  proses penyusunan  dan  pengolahan  data,  guna  menafsirkan  data  yang  telah  diperoleh  melalui metode statistik.
Untuk  mengetahui  efektivitas  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  dan  kontribusinya terhadap pendapatan negara maka digunakan teknik dalam analisis data sebagai berikut:
1. Membuat tabel penerimaan pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan dan realisasi pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan.
2. Menyusun tabel analisis efektifitas pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan yaitu perbandingan antara penerimaan dan potensi PBB dan PPh.
Rumus  yang  digunakan  dalam  menghitung  tingkat  efektivitas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB) adalah:
(1)

## Sumber: Abdul Halim (2001)
Untuk menilai efektif tidaknya maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Equity: Jurnal Ekonomi, Vol. 7(2): halaman 12-24, Desember 2019
Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Efektivitas
Persentase Kriteria >100% 90-100% 80-90% 60-80%
<60%
Sangat efektif
Efektif
Cukup efektif Kurang efektif
Tidak efektif
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996)
3. Menyusun  tabel  analisis  kontribusi  realisasi  pajak  bumi  dan  bangunan  dan pajak penghasilan terhadap pendapatan negara.
Untuk  mengetahui  bagaimana  dan  seberapa  besar  kontribusi  PBB  dan  PPh,  maka  untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi PBB dan PPh terhadap Pendapatan Daerah digunakan rumus sebagai berikut:
.....  (2)

## Sumber: Abdul Halim ( 2001)
Untuk  menilai  klasifikasi kriteria kontribusi dapat dilihat pada tabel  dibawah ini:

## Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi
Persentase Kriteria
0,00%-10%
10,10%-20%
20,10%-30%
30,10%-40% 40,10%-50% Diatas 50% Sangat Kurang
Kurang Sedang Cukup baik Baik Sangat baik
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan
Perhitungan  efektivitas  berdasarkan  target  penerimaan  dilakukan  dengan  cara membandingkan  realisasi  pemungutan  bajak  bumi  dan  bangunan  dengan  target pemungutan pajak bumi dan bangunan.  Pertumbuhan  pajak  bumi  dan  bangunan  di Indonesia mengalami fluktuasi.
Equity: Jurnal Ekonomi, Vol. 7(2): halaman 12-24, Desember 2019
Gambar 4.1 Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Negara IndonesiaTahun 2007-2017 (Miliyar rupiah)
Sumber: Data diolah (2018)
Berdasarkan  gambar  4.1  pada  tahun  2007,  2008,  2010,  2011,  2015  menunjukkan  angka yang sangat efektif  yakni  melebihi 100  persen. Pada tahun 2013, 2014, 2016 menunjukkan angka efektif yakni antara 90 persen - 100 persen. Pada tahun 2009, 2012, 2017 menunjukkan angka cukup efektif yakni antara 80 persen  - 90 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian keefektifan tertinggi pada tahun 2007 sebesar 112 persen dengan kategori sangat efektif. Sedangkan keefektifan terendah pada tahun 2012 sebesar 81 persen dengan kategori cukup  efektif.  Rata  -  rata  efektivitas  pajak  bumi  dan  bangunan  adalah  98  persen  dengan kategori efektif menujukkan kecilnya tunggakan pajak dan penghindaran pajak oleh si wajib pajak, dimana rata-rata wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak. Terjadinya penurunan pajak tahun 2009 dan kenaikan tahun 2010 akibat adanya perubahan tarif PBB perdesaan dan perkotaan itu ditetapkan dari 0,5 persen terhadap nilai jual obyek pajak menjadi paling tinggi 0,3 persen dari NJOP agar dapat memperluas basis pemungutan PBB dalam Undang-undang Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (PDRD)  yang  selesai diamandemen  pada  15  September  2009  (Kompas.com,  2009).    Penurunan  pada  tahun  2012 terjadi  akibat  penarikan  pajak  bumi  dan  bangunan  menjadi  kewenangan  langsung  daerah, Karena  diserahkan  kepada  daerah,  maka  penurunan  tarif  PBB  ini  berbeda-beda  di  setiap daerah  (Kompasiana.com,  2013).  Penurunan  pada  tahun  2016  dan  2017  terjadi  akibat pemerintah  tengah  merencanakan  penghapusan  PBB  untuk  bangunan  non  komersil,  alias rumah hunian (Kompas.com, 2015).
Perhitungan  kontribusi  berdasarkan  realisasi  penerimaan  dilakukan  dengan  cara membandingkan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan realisasi penerimaan pendapatan negara.
Gambar 4.2 Konstribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2007-2017 (Miliyar rupiah) Sumber: Data Diolah (2018)
Berdasarkan gambar 4.2 kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan negara menunjukkan  angka  yang  sangat  kurang  yaitu  kurang  dari  10  persen.  Sehingga  dapat
0.00 20,000.00 40,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 realisasi penerimaan PBB target penerimaan PBB 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 realisasi penerimaan PBB realisasi Penerimaan negara
Equity: Jurnal Ekonomi, Vol. 7(2): halaman 12-24, Desember 2019
disimpulkan  bahwa  kontribusi  terendah  pada  tahun  2016  dan  2017  yaitu  sebesar  1  persen. Dari    hasil    perhitungan    ini    dapat  diketahui  bahwa  kontribusi  terbesar  terjadi  pada  tahun 2007,2008, 2009 dan 2010 yakni sebesar 3 persen. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan adalah sebesar  2 persen yang  menurut  kriteria  berarti  sangat kurang  atau rendah.  Hal   ini  dikarenakan pajak bumi dan  bangunan  memiliki  jumlah  yang relatif kecil sebagai penerimaan negara.
Perhitungan  efektivitas  berdasarkan  target  penerimaan  dilakukan  dengan  cara membandingkan  realisasi  pemungutan  pajak  penghasilan  dengan  target  pemungutan  pajak penghasilan. Pertumbuhan pajak penghasilan di Indonesia hampir mengalami peningkatan di setiap   tahunnya.
Gambar  4.3 Efektivitas  Pajak  Penghasilan  Negara  Indonesia  Tahun  2007-2017  (Miliyar rupiah)
Sumber: Data Diolah (2018)
Berdasarkan  gambar  4.3  pada  tahun  2008,  2010,  2011  menunjukkan  angka  yang  sangat efektif  yakni  lebih  dari  100  persen.  Pada  tahun  2007,  2014,  2015,  2017  menujukkan  angka yang  efektif  yakni  antara  90  persen  -  100  persen.  Pada  tahun  2009,  2012,  2013,  2016 menujukkan  angka  yang  cukup  efektif  yakni  80  persen  -  90  persen.  Sehingga  dapat disimpulkan efektivitas tertinggi pada tahun 2008 sebesar 107 persen dengan kategori sangat efektif. Sedangkan efektivitas terendah pada tahun 2013 dan 2016 sebesar 87 persen dengan kriteria  cukup  efektif.  Rata  –  rata  efektivitas  pajak  penghasilan  sebesar  95  persen  dengan kategori efektif menujukkan kecilnya tunggakan pajak dan penghindaran pajak oleh si wajib pajak, dimana rata -rata wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak. Naiknya penerimaan pajak  pada  tahun  2008  karena  didukung  oleh  pergerakan  ekonomi  selama  semester  1 (realisasi pertumbuhan ekonomi 6,2 persen ditambah realisasi inflasi, yakni 11,03 persen) dan adanya  upaya  pemerintah  melalui  ekstensifikasi  maupun  intensifikasi  pajak  sebasar  20,5 persen (Kompas.com, 2008). Turunnya penerimaan pajak 2009 diakibatkan oleh  imbas krisis global dan pelaksanaan stimulus fiskal PPh ditanggung pemerintah yang rendah (Viva.co.id, 2010).  Turunnya  penerimaan  pajak  sepanjang  2012  adalah  karena  pengaruh  krisis  global terhadap perusahaan di dalam negeri. Krisis global menyebabkan turunnya kinerja penjualan yang  berakibat  pada  anjloknya  setoran  pajak  (Kompas.com,  2012).  Naiknya  penerimaan pajak  tahun  2017  diakibatkan  adanya  kebijakan  tax  amnesty  yang  berpengaruh  terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak membayar pajak (Kompas.com, 2017)
Perhitungan  kontribusi  berdasarkan  realisasi  penerimaan  dilakukan  dengan  cara membandingkan realisasi pemungutan pajak penghasilan   dengan realisasi penerimaan pendapatan negara.
0.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 realisasi penerimaan PPh target penerimaan PPh
Gambar  4.4 Konstribusi  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Pendapatan  Negara  Tahun  2007- 2017 (Miliyar rupiah)
Sumber: Data Diolah (2018)
Berdasarkan  gambar  4.4  kontribusi  pajak  penghasilan  terhadap  pendapatan  negara menunjukkan angka yang cukup baik yaitu lebih dari 30 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi terendah pada tahun 2008 yaitu sebesar 33 persen.  Dari  hasil  perhitungan ini    dapat  diketahui  bahwa  kontribusi  terbesar  terjadi  pada  tahun  2017  yakni  sebesar  45 persen.  Sedangkan  rata-rata  kontribusi  pajak  penghasilan  adalah  sebesar  37  persen  yang menurut  kriteria  berarti  cukup baik.  Hal  ini  dikarenakan  pajak penghasilan merupakan pajak dengan nilai terbesar untuk penerimaan negara.

## 4.2. Perbedaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan
Perbedaan  antara  pajak  bumi  dan  bangunan  dan  pajak  penghasilan  dapat  dilihat melalui tingkat efektivitas, tingkat kontribusinya dan trend pertumbuhan  dari  kedua jenis pajak tersebut.
Gambar 4.5 Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan di Indonesia Tahun 2007-2017 (Persen) Sumber: Data Diolah (2018)
Berdasarkan  gambar  4.5  menunjukkan  bahwa  tingkat  efektivitas  antara  pajak  bumi  dan bangunan  dan  pajak  penghasilan  dari  tahun  2008  sampai  2014  menunjukkan  hasil  yang hampir sama, namun pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami perbedaan, yakni pada tahun 2015  dan  2016  tingkat  efektivitas  pajak  penghasilan  mengalami  penurunan  dibawah  90-an persen sementara pajak bumi dan bangunan diatas 100 persen, tetapi pada tahun 2017 pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan dibawah 100 persen sementara pajak penghasilan di angka 100 persen.
0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 realisasi Penerimaan negara realisasi penerimaan PPh 0% 50% 100% 150% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 persentase efektivitas PBB persentase efektifitas PPh
Equity: Jurnal Ekonomi, Vol. 7(2): halaman 12-24, Desember 2019
Gambar 4.6 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan di Indonesia Tahun 2007-2017 (Persen)
Sumber: Data Diolah (2018)
Berdasarkan  gambar  4.6  menunjukkan  bahwa  tingkat  kontribusi  antara  pajak  bumi  dan bangunan  dan  pajak  penghasilan  memiliki  perbedaan  dimana  nilai  kontribusi  pajak penghasilan  dari  tahun  2007  sampai  dengan  2017  berada  diatas  30-an  persen  dan  disetiap tahunnya  mengalami  kenaikan  sementara  nilai  kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan  relatif kecil, yakni dibawah 5 persen dan disetiap tahunnya mengalami penurunan.
Gambar 4.7 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan di Indonesia Tahun 2007-2017 (Persen)
Sumber: Data Diolah (2018)
Berdasarkan  Gambar  4.8  menunjukkan  bahwa  dari  tahun  2007-2008  pajak  bumi  dan bangunan  dan  pajak  penghasilan  pertumbuhannya  mengalami  peningkatan  yakni  masing- masing  7  persen  dan  37  persen.  Pada  tahun  2009  keduanya  turun  sebesar  3  persen.  Pada tahun  2010  dan  2011  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2012  sampai  dengan  2017  pajak penghasilan  terus  mengalami  peningkatan  yang  cukup  stabil  sementara  pajak  bumi  dan bangunan  didominasi  terjadinya  penurunan,  tetapi  hanya  pada  tahun  2015  yang  terjadi peningkatan, yakni sebesar 25 persen.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai tingkat efektivitas  dan  kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan  Pajak  Penghasilan  terhadap Pendapatan Negara dapat disimpulkan bahwa :
1.a)  Tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan 2017 dikatakan efektif dengan rata-rata persentase sebesar 98 persen. Hal-hal  yang  mempengaruhinya  antara  lain  kebijakan  pemerintah  (tarif  pajak, peraturan  pemerintah,  dan  lain-lain),  bencana  alam,  jumlah  objek  dan  subjek  pajak seperti  pada  tahun  2009  dan  2012  terjadinya  penurunan  yang  diakibatkan  adanya kebijakan  penurunan  tarif  pajak  bumi  dan  bangunan,  kemudian  terjadi  juga  pada
0% 20% 40% 60% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 kontribusi PBB kontribusi PPh -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pertumbuhan realisasi penerimaan PBB Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh
tahun  2016  dan  2017,  yakni  adanya  rencanakan  penghapusan  PBB  untuk  bangunan non  komersil,  alias  rumah  hunian.  Namun,  dari  segi  kontribusinya  masih  sangat kurang dikarenakan jumlahnya relatif kecil sebagai penerimaan negara, yakni rata-rata sebesar 2 persen.
b)  Tingkat  efektivitas  penerimaan  Pajak  Penghasilan  tahun  2007  sampai  dengan  2017 dikatakan  efektif  dengan  rata-rata  95  persen.  Hal-hal  yang  mempengaruhinya  antara lain  kebijakan  pemerintah  (tarif  pajak,  peraturan  pemerintah,  dan  lain-lain), perekonomian global, kepatuhan wajib pajak yang berpenghasilan seperti pada tahun 2009  dan  2008  terjadinya  penurunan  karena  adanya  krisis  global,  pada  tahun  2017 terjadinya  kenaikan  karena  adanya  kebijakan  pemerintah,  yaitu  tax  amnesty.  Jika dilihat  dari  besaran  kontribusinya  termasuk  kriteria  yang  cukup  baik,  yakni  rata-rata sebesar  37  persen.  Hal  ini  dikarenakan  pajak  penghasilan  merupakan  pajak  dengan nilai terbesar untuk penerimaan negara.
2. Perbedaan antara pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan dari segi efektivitas keduanya  mengalami  fluktuasi,  tetapi  masih  dapat  dikatakan  efektif  karena  rata-rata keduanya  berada  di  atas  90  persen.  Pada  kontribusinya  memiliki  banyak  perbedaan dimana  pajak  penghasilan  hampir  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan  dan  nilai kontribusi cukup baik, yakni rata-rata 37 persen sementara pajak bumi dan bangunan hampir setiap tahunnya mengalami penurunan dan nilai kontribusinya sangat kurang, yakni rata-rata dibawah 3 persen. Pada tingkat pertumbuhannya kedua pajak tersebut mengalami  fluktuasi  dimana  pajak  penghasilan  didominasi  terjadinya  peningkatan hampir disetiap tahunnya  sementara pajak bumi dan  bangunan didominasi terjadinya penurunan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  bapak  M.  Faisal Akbar,  S.E.,  M.S.E  selaku  dosen  pembimbing  dalam  penyusunan  jurnal  ini  sehingga  dapat selesai dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, 2018. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2017. Badan Pusat Statistik, 2017. Anggaran Pendapatan Negara (miliar rupiah), 2007-2017. https://www.liputan6.com/bisnis/read/2212865/jumlah-wajib-pajak-yang-melaporkan-spt- pph-2015-naik-17. Di akses 31 Oktober 2018 https://ekonomi.kompas.com/read/2015/04/07/034900926/Penghapusan.Pajak.Bumi.dan.Ban gunan.Tahun.2016. Diakses 27 Oktober 2018 https://www.kajianpustaka.com/2012/10/pajak-penghasilan.html.  Tahun  2012.  Diakses  8 November 2018 https://www.academia.edu/31892316/Pendapatan  Nasional  Pertumbuhan  Dan  Struktur Ekonomi Indonesia. Diakses 8 November 2018 https://nasional.kompas.com/read/2009/10/12/07133582/tarif pbb turun jadi 03 persen. Tahun 2009. Diakses 9 November 2018
https://www.kompasiana.com/ryanmintaraga/552b92bf6ea834b51c8b458c/tarif-pbb-turun- 90-kenapa. Tahun 2013. Diakses 10 November 2018 https://tekno.kompas.com/read/2008/07/09/2022252/penerimaan.pajak.semester.1.2008.naik. 50.persen. Tahun 2008. Diakses 12 November 2018 https://www.viva.co.id/arsip/118316-2009-penerimaan-pajak-tak-capai-target.  Tahun  2010. Diakses 12 November 2018
https://nasional.kompas.com/read/2013/01/14/20281320/ini.penyebab.penerimaan.pajak.2012 .tidak.capai.target. Tahun 2013. Diakses 15 November 2018 https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/05/230616826/penerimaan pajak  melonjak Tahun 2017. Diakses 17 November 2018
Kamus Besar Bahasa Indonesia 2017, Pengertian Kontribusi, Diakses 4 September 2017, dari www.kbbi.web.id
Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen. Yogyakarta
Mokamat. 2009. Analisis faktor yang mempengaruhi  Efektivitas Penarikan  Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan . Universitas Diponegoro Semarang. Sari, Yulia Anggara. 2011 . Analisis Efektivitas dan Kontribusi  Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  terhadap  Pendapatan  Daerah  Di  Kota  Bandung. Universitas  Pendidikan Indonesia.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang no 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan