http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## HAK ANAK KONFLIK HUKUM DIPERSIDANGAN DALAM HAK ASASI MANUSIA

## Dewi Awaliya Oktafirin
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: dewioktafirin@gmail.com
Pungky Dwiky E
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel:

## Hari Soeskandi
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: soeskandihari@gmail.com

## Abstrak
Anak  merupakan  cita-cita  bangsa,  generasi  penerus  serta  harapan  bangsa  Indonesia  dengan  tujuan  anak mampu menjadi pemimpin bangsa Indonesia oleh karena itu pendidikan wajib diberikan oleh setiap anak. Akan tetapi di Indonesia terus menerus terjadi Kasus Anak konflik hukum penyebab utama kurang adanya pengawasan orangtua secara punuh, media sosial yang mudah diakses menjadikan anak rentang terhadap maraknya kejahatan sosial yang dapat lakukan dengan mudah. Sering kali anak memperhatikan lingkungan sekitar  secara  tidak  langsung  ank  mudah  melakukan  tindak  kejahatan  tanpa  memikirkan  kondisi  serta akibatnya.    Anak  seharusnya  mendapat  pengawasan,  perlindungan  maksimal  oleh  orangtua  masing- masing,  sehingga  anak  tidak  menjadi  ketergangguan  mental    Anak  mempunyai  Hak  yang  melekat  pada setiap  masing-masing  induvidu  Hak  tersebut  diberikan  Negara.  Tujuan  ditulisnya  ini  untuk  mengetahui serta melindungi  Hak-hak yang dapat diperoleh anak apabila Anak melakukan Konflik Hukum dan dapat menjalakan  pendidikan,  mendapatkan  tempat  bermain  secara  bebas  tanpa  ada  yang  membatasi  sehingga anak tidak kehilangan Hak nya meskipun anak melakukan Konflik Hukum. Yang sering terjadi anak yang melakukan  konflik  hukum  pihak  sekolah  tidak  memperbolehkan  anak  tersebut  mendapatkan  pendidikan lagi atau tidak menaikkan kelas padahal hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. Penulis menggunakan Metode yuridis empiris yang dimana penulis memperhatikan kejadian secara langsung dan fakta-fakta yang ada  dilingkungan  sekitar  sehingga  penulis  dapat  menganalisis  serta  memadukan  sesuwai  dengan  aturan- aturan  hukum  yang  berlaku.  Hasil  dan  kesimpula  penulis  dalam  penulisan  ini  banyak  terjadi  fenomena Anak konflik hukum yang terjadi di Indonesia hal ini akan berdampak Negatif bagi bangsa Indonesia untuk kedepanya. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan orang tua yang maksimal mungkin.
Kata Kunci: anak, konflik hukum, orang tua

## Pendahuluan
Setiap x anak x berhakatas x kelangsungan x hidup, x tumbuh x dan x berkembang x serta x berhak atas x perlindungan x dari x kekerasan x dan x diskriminasi.
Dengan x hak x tersebut x maka x negara x akanmenjaga x dan x melindungi x hak bagi x seorang x anak x yang x merupakan x wujud x dari x perlindungan anak x yang x apabila x ada x dan x diketahui x terjadi x penghilangan x hak x tersebut, x maka x negara negara penegak hukum akan bertindak. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum x bagi anak dapat x diartikan sebagai x upaya x perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan x dan hak asasi x anak  (fundamental  rights  and  freedoms  of  children)  serta  berbagai  kepentingan x yang berhubungan dengan kesejahteraan x anak 1
1 Arief, Barda Nawawi, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal.155
Anak x merupakan x anugrah x yang x diberikan x oleh x Tuhan x yang x mempunyai x hak x untuk x hidup, x serta x mendaptakan x fasilitas x yang x layak. x di x Indonesia x Kejahatan x Tindak x Pidana x Anak semakin x meningkat x tinggi x anak x yang x semestinya x lugu x sekarang x menjadi x pelaku x perkara x pid Anak x mudah x terpengaruh x terhadap x lingkungkan x hal x tersebut x disalah gunakan x oleh x orangdewasa x memanfaatkan x anak x sebagai x pelaku x tindak, x Pemerkosaaan, x Nark oba, x Pembunuhan, x hingga x kekerasan x fisik. x Di x Pontianak x kalimantan x barat x banyak x membuat x pihak x kaget x atas x tindakan x yang x dilakukan x secara x berkelompok x pelakunya x merupakan x anak x yang x masih x di x bawah x umur, x dan x masih x menempuh x pendidikan x SMP x dengan x keberanianya x mereka x mengroyok x Temanya x tanpa x memikirkan x perbuatan x tersebut x melanggar x hukum. Semakin banyaknya kasus anak konflik hukum diindonesia dalam istilah pidana dijelaskan dalam  asas  Nullum  Crimen  Sine  Lege  yang  tercantum  dalam  pasal  1  ayat  1  KUHP  “suatu perbuatan  tidak  dapat  dipidana  kecuali  berdasarkan  kekuatan  ketentuan  perundang-undangan yang  telah  ada”  bahwa  apabila  seorang  yang  melakukan  tidak  pidana  tidak  boleh  dijerat hukuman  yang  tidak  sesuwai  dengan  tindakan  tersebut  tetapi  harus  berdasarkan  kepada ketentuan Undang-undang (Pidana) jadi pejawabat yang berwenang tidak bisa sewenang-wenang melakukan  hukuman  terhadap  tersagka  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  harus  menurut  undang- undang  yang  berlaku.  Syarat-syarat  pokok  dari  suatu  tidak  pidana  adalah  semua  unsur-unsur delik terpenuhi serta rumusan delik tersebut dapat  di buktikan dalam rumusan delik serta dapat dipertanggung jawabakan oleh si pelaku atau adanya suatu perbuatanya yang melanggar hukum yang  dilakukan  oleh  seorang  pelaku  tindak  pidana  tidak  perduli  bahwa  perbuatan  tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja apabila sudah melanggar hukum serta terpenuhi syarat penyertaan atau yang telah dijelaskan bahwa perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dirumusan inti delik, pelaku tersebut harus menerima sepenuhnya dan menjalakan aturan  yang  sudah  diatur, 2 Dalam  proses  persidangan  pengadilan  bukan  hanya  orang  dewasa yang  melanggar  hukum akan  tetapi  Anak  memiliki  fikiran yang masih  labil  hal  ini  mudah  bagi anak  untuk  melakukan  tindakan  Negatif  sehingga  membawa  dampak  buruk  dan  dapat  pidana, anak  konflik  hukum  harus  melakukan  proses  pembuktian  di  persidangan  disebut  dengan pengadilan  anak  untuk  pemberikan  sanksi  ringan  terhadap  anak  konflik  hukum  agar  tidak mengulangi  tindakan  yang  dilanggar.  Kinderstraf    yaitu  suatu  pengertian  tentang  pidana  yang diberikan  untuk  anak  disebabkan  anak  tersebut  melanggar  norma-norma  hukum  dalam memidana  anak  juga  harus  berdasarkan  aturan  ketentuan-ketentuan  Undang-Undang  (Pidana) Perlu digaris bawahi bahwa Pengertian tersebut bermakna sama dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP.
Anak mempunyai hak dalam Pasal 38H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen kedua menyebutkan bahwa hak diberikan oleh seluruh orang dan berhak mendapatkan kehidupan sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal yang layak, mendapatkan fasilitas dari Negara seperti fasilitas kesehatan, Pendidikan dll. Diberikannya hak serta dilindungi haknya agar untuk memperoleh kebebasan kemerdekaan oleh negara  Mengapa  anak  perlu  dilindungi  karena  anak  merupakan  mahkluk  sosial  yang  harus dilindungi  kesejahteraan  serta  tumbuh  kembangnya.  Hak  tersebut  harus  didapatkan  oleh  setiap induvidu  anak.  Untuk  menjamin  kesejahteraan  baik  kesejahteraan  dalam  lingkungan  anak
2 Arliman.Lautensius S, 2015, Komnas Ham dan perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Yogyakarta, CV budi Utama, Hal.21
ataupun masyarakat, Negara membentuk Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
Konvensi  Hak  Anak  lahir  pada  Tanggal  2  September 1990    melalui  revolusi  perserikatan bangsa  tanggal 20 Novemeber  1989  sesuwai  dengan ketentuan  Konvensi  Pasal  49  ayat  (1)  Anak dalam kodradnya sebagaian besar harus mendapatakan perhatian yang lebih baik dari orang tua ataupun  negara  karena  anak  masih  sangat  terganggu  fisik,  serta  mentalnya  oleh  sebab  itu  anak harus mendapatakan perlindungan khusus dalam konvensi Hak anak mengatur tentang hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan khusus, anak merupakan pemegang hak-hak kebebasan, kebebasan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, kebebasan memeluk agama kebebasan mendapatkan pendidikan yang layak yang harus di dapatkan oleh setiap induvidu anak konvensi ini  juga mengatur  secara  khusus  hak-hak anak,  seperti kebebasan  di  dalam  persidangan apabila anak  melakukan  tindak  pidana  anak  tidak  boleh  mendapatakan  hukuman  yang  berat  dan  anak harus mendapatkan perlindungan khusus di dalam proses persidangan pengadilan.
Tahun  1990  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak-hak  Anak  tersebut  berdasarkan  keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1998 tanggal 25 Agustus sesuwai dengan ketentuan Konvensi Pasal 49 Ayat (2), Maka Konvensi Hak anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1999, adalah  Pemerintah  harus  mengejar  kinerja  yang  secara  aktif  dalam  melakukan  tindakan pemerintah  harus  mengubah  kondisi  anak  serta  untuk  dalam  upaya  memaksimalkan  hak-hak anak  diindonesia.  Antusias  dalam  pengawasan  anak  tidak  membuat  anak  kekurangan  dalam kondisi baik materi maupun yang lainya.
Hak  Asasi  Manusia  Harus  Harus  melindungi  anak  sejak  Indonesia  merdeka  untuk tercapainya  suatu  tujuan  dari  Pancasila  Negara  Indonesia  mulai  menegakan  Hak  asasi  manusia bagi setiap bangsa indonesia. Hak Asasi Manusia didapatkan oleh setiap manusia dari tuhan sejak manusia  didalam  kandungan  hingga  meninggal  dunia  Hak  Asasi  Manusia  dimiiki  oleh  setiap Induvidu. Sedangkan HAM menurut Undang-Undang RI NO 39 Tahun 1999 Pasal 1 menjelaskan bahwa  “Hak  Asasi  Manusia  tidak  bisa  dihilangkan  didalam  kodrat  manusia  Hak  melekat  pada hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  Manusiaa”  dengan adanya Undang-Undang Hak  Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 Masyarakat diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan kebutuhan mereka sehari-hari dengan begitu bias memperoleh haknya secara  maksimal.  masyarakat  tidak  bertindak  sewenang-wenang  untuk  melakukan  tindak kejahatan pejabat banyak membuat aturan-aturan perlindungan, penegakan ham, dan pemenuhan HAM  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  meskipun  pejabat  sudah  membuat  aturan  tetap  saja masih  banyak  maraknya  Kasus  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  kurangnya  kesadaran  serta kurang  memahami  norma  yang  terkandung  dalam  kesusilaan,  Masih  sering  terjadinya  Kasus pencabulan  anak  dimana  anak  seharusnya  dapat  perlindungan  khusus  dari  orang  tua  tetapi sekarang  anak  menjadi  pelaku  tindak  pidana  akibat  Lingkungan  sekitar  Hak  anak  harus diprioritaskan  karena  Ham  di  Indonesia  tentang  hak  anak  sudah  mulai  melemah  kekuatan hukumnya.
Adanya  dampak  atau  kasus  yang  sering  terjadi  tentang  Hak  Asasi  Manusia  pada  Anak yaitu bayi yang tidak mempunyai salah dibuang seolah-olah orangtua tidak menginginkan Anak lahir didunia, Orang tua yang Tidak memiliki tanggung Jawab pembuangan bayi biasanya pada tempat  sampah,  Pasar,  Masjid,  Sungai,  dan  tempat  umum  lainya,  Anak  gizi  buruk  tidak
mendaptakan  perhatian  yang  kusus  penanganan  yang  baik  akan  tetapi    di  telantarkan  Hingga dengan  mudah  menyebkan  terjadinya  Penularan  penyakit  HIV/Aids,  pernikahan  Dini penyebabnya karena faktor ekonomi di desa pendidikan kurang diprioritaskan hingga lapangan kerja  yang  kurang  sehingga  jaln  yang  dipilih  menikah  diusia  yang  belum  selayaknya  untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak mudah untuk mendaptakan hasil maksimal dalam bekerja seperti  ngamen,  menjual  minuman  dilampu  merah  sehingga  anak  diperdagangkan, Ketergangguan mental orangtua yang sering menganiaaya anak Hal-hal tersebut membuat anak tidak  dapat  menikmati    fasiltas  yang  sudah  diberikan  oleh  Negara  akibatanya  anak  terganggu fisiknya. 3
Untuk  mengatasi  kasus-kasus  anak  yang  semakin  meningakat,  untuk  serta  melindungi Hak  anak,  menjamin  kesejahteraan  tumbuh  kembang  anak  maka  lahir  UU  Perlindungan  Anak dengan  harapaan  tidak ada  lagi  yang membatasi  hak anak  pemerintah  harus  memberikan  saksi kepada  seseorang  yang  melakukan  ancaman  bagi  anak,  mempekerjakan  anak.  Karena  anak merupakan  cita-cita  bangsa  generasi  penerus  bangsa  yang  harus  mendapatakan  perlindungan secara khusus  tumbuh kembanya. Ham harus melindungi anak dijelaskan dalam bentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak yaitu dengan cara :
1. Sosialisasi  dengan  dilakukan  sosialisasi  mengenai  peraturan  perundang-undangan yang membahas tentang perlindungan anak
2. Mencari  Informasi  tentang  penyelenggaraan  perlindungan  anak  liwat  media  sosial maupun berintraksi secara langsung ke masyarakat sekitar, terjun langsung melakukan pemantauan  serta  mendapatkan  data-data  dan  pengawasan  dengan  berseungguh- sungguh agar mendaptkan hasil yang maksimal
3. Melaporakan  kejadian  atau  tindakan  apa  saja  yang  berdampak  negatif  bagi  anak, memberikan  masukan  ataupun  saran  yang  terbaik  kepada  Presiden/Pemerintah memasukan pasal larangan yang masih belum ada terkait dengan perlindungan anak.
Sosialisasi dapat dilakukang dilingkup masyarakat desa maupun masyarakat kota semakin sering  dalam  bersosialisasi  dilingkup  masyarakat  dapat  memperoleh  informasi,  informasi  yang akan didapat semakin banyak dan dapat mengetahui kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita sangka dalam kehidupan masyarakat.

## Rumusan Masalah
Bagaimana x Perlindungan x Hukum x Terhadap x Anak x yang x melakukan x Tindak x Pidana?

## Pembahasan Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana
Timbulnya masalah kejahatan sudah sering terjadi dari zaman penjajajahan hingga sekarang ini dimana masyarakat sudah mengenal hidup di zaman modern, di zaman yang sudah modern seperti  ini  semakin  tidak  mudah  bagi  menusia  untuk  meninggalkan  sejarah  tindak  kriminal kejahatan. Kejahatan tidak dapat diartikan bahwa hanya orang dewasa saja yang dapat melakukan tindakan kejahatan tetapi masalah sekarang ini anak yang masih sering dibilang memiliki kondisi fisik yang lemah juga mampu melakukan tidakan kejahatan melebihi orang dewasa. Gells Richard J  mengemukakan  bahwa  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  dilihat  dari  beberapa  akibat  dari faktor-faktor  pertama  yaitu  karena  pewarisan  kekerasan  antar  generasi  (intergenerational transmission of violence), stress social (social stress), isolasi social dan keterlibatan masyarakat bawah,
3 Jauhri Iman,dkk. 2018. Perlindungan Hak Anak Terhadap AIR Susu Ibu. Jogjakarta. Cv Budi Utama.
struktur keluarga. Penjelasan dari faktor-faktor yang dikemukakan oleh Gelles Richard J tersebut akan diuraikan sebagai berikut.
a. Pewarisan  Kekerasan  Antar  Generasi  (Intergeneration  Transmission  of  Violance)  yaitu perilaku  kejahatan  yang  sering  dilakukan  sudah  menjadi  kebiasaan  keseharian orangtuanya  hingga  anak  mudah  untuk  menagkapnya  menerut  generasi  ke  generasi prilaku diwariskan 30% membuat anak bertindak keras kepala terhadap orang lain karena mereka  menganggapnya  sudah  biasa  terjadi  dan  mereka  menjadi  korban  perilaku kejahatan orangtuanya sendiri.
b. Stres Sosial (social stress)
Akibat  meningatnya  kekerasan  yang  ditimbukan  oleh  berbagai  kondisi  yang  ada  di lingkungan  social  menjadi  anak  nekat  melakukan  hal-hal  negatif  mengenai  tindakan kekerasan 4
Menurut  ahli  kriminologi  yang  memberikan  berbagai  argumen  dan  juga  berbagai pandangan  apa  penyebab  yang  mempengaruhi  anak  sehingga  anak  dapat  melakukan tindak  kejahatanan,  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  jauh  berbeda  dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.
1. Pada Zaman Kuno
a. Plato berpendapat
1) Republiek : Manusia merupakan sumber dari kejahatan pola pikir setiap hari manusia bisa  berubah,  manusia  merupakan  makhluk  yang  egois  dimana  apabila  mengingginkan sesuatu  harus  segera  terpenuhi  sehingga  menyebabkan  hati  nurani  kesusilaan  manusia mati.  Terdapat  banyak  manusia  miskin  dengan  diam-diam  tanpa  disengaja  banyak  yang menjadi    tukang  copet,dan  masih  banyak  lainnya  berbagai  macam  corak  kejahatan  yang timbul.
2) De wetten
Akibat ada hati yang iri sehingga menjadikan banyak kekerasan yang terjadi di masyarakat apabila tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin tentunya setiap orang memiliki kesusilaan yang sangat tinngi, tidak ada iri hati atupun dendam.
b. Aristoteles
Suatu  kejahatan  dan  pemberontakan  (politik)  yang  terjadi  dimasyarakat  timbul  karena masih ada banyak orang miskin. Melakukan kejahatan yang sangat besar dengan maksud tujuan  untuk  dipergunakan  hanya  sebatas  kemewahan  atau  foya-foya  tidak  untuk kehidupan  sehari-harinya.Tidak  bisa  disalahakn  secara  penuh  apabila  anak  melakukan suatu  tindak  kejahatan,  anak  rentan  terpengararuh  dalam  kondisi  lingkungan  bahkan sangat  mudah  melakukan  hal  Negatif  karena  adanya  faktor-faktor  social  yag mempengaruhi  tumbuh  kembang  anak.  Secara  umum  Faktor  anak  melakukan  tindak pidana ada 2 faktor yaitu :
1) Faktor Intern
a. Faktor Orangtua/Keluarga
Anak  harus  mendaptakan  kasih  sayang  diberikan  pada  Keluarga,  Orang  terdekat hingga kedua orangtua, anak melakukan tindak pidana karena dapat diseabkan oleh
4 Arliman.Lautensius S, 2015, Komnas Ham dan perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Yogyakarta, CV budi Utam, Hal. 25-26
keluarga yang kurang menyisakan waktu buat anaknya, ekonomi keluarga tergolong lemah untuk memenuhi kebutuhan saja tidak cukup sehingga tidak dapat membiayai pendidikan anak, orang tua memutuskan untuk bercerai, Anak membuat kesalahan sedikit dan sering memarahi hingga memukul, kereptan mengurus satu sama lainya karena banyak bersaudara.
b. faktor mental
Jiwa dan fisik anak masih sering terganggu mudah dipengaruhi dengan hal negativ faktor usia dan masih harus mendaptakan bimbingan dari orang dewasa, anak yang sudah terjerumus pergaulan bebas dapat melakukan tindak pidana kesusilaan tanpa berfikir secara matang akibat dari perbuatan tersebut.
c. faktor pendidikan
Pendidikan  yang  masih  rendah  misal  di  desa  pendidikan  yang  ditempuh  hanya (SD/SMP),mereka  mengganggap  pendidikan  kurang  penting  untuk  menempuh pendidikan  yang  lebih  tinggi  tidak  di  manfaatkan  semakasimal  mungkin  jika  anak tidak  bersekolah  dimasa  kecilnya  atau  mendapatakn  pendiddikan  hanya  sampai tingkat SMP maka anak tidak mempunyai pengalaman menyebabkan pola pikir anak mudah untuk melakukan perbuatan yang menyimpang / kejahatan
d) faktor agama
Anak  semestinya  sejak  kecil  sudah  mendapatkan  Norma  Agama  agar  kedepanya menjaga moral etika sehingga untuk melaukan tindak kejahatan takut akan adanya tuhan penyebab kurang pengetahuan agama dan tidak diajarkan beribadah sehingga tidak  ada  rasa  takut  melakukan  berbuat  dosa  besar  yang  dapat  mencelakai  orang lain.
2) Faktor Ekstern
a) faktor lingkungan sosial
Lingkungan  sosial  menjadi  ancaman  perekembangan  perilaku  anak  lingkungan menjadikan  anak  dapat  berintraksi  dengan  tetangga  apabila  ingkungan  tempat tinggal  baik  tumbuh  kembang  anak  juga  akan  maksimalsebaliknya  jika  kondisi lingkungan  tidak mewadahi  seperti  diperumahan  yang kumuh  maka  dengan  cepat anak  terbawa  damapk  buruk  hingga  mudah  melakukan  tindak  kejahatan.
b) faktor perkembangan
Faktor  perkembangan  yang  dimaksud  yaitu  IPTEK  media  sosial  mudah  diakses dimanapun  tempat  keberadaan  kita  dengan  sangat  mudah  untuk  mengaksesnya VCD  porno,  bacaan  porno  bahkan  situs  porno  di  Internet  yang  biasanya  muncul dengan  sendirinya    cenderung  berdampak  memberikan  dorongan  dengan  mudah untuk anak melakukan kejahatan liwat media-media
tersebut.
c). faktor kesempatan
faktor  kesempatan  adalah  waktu  perencanan  untuk  melakukan  suatu  kejahatan kesempatan ini sangat penting bagi seorang pelaku tindak kejahatan  karena dengan adanya kesempatan yang pas kejahatan yang akan dilakukan membrikan hasil yang maksimal  jika  tidak  ada  kesempatan  walaupun  ada  niat  maka  tidak  akan  terjadi perbuatan kejahatan yang sudah direncanakan tersebut.

## Tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memfasilitasi Anak yang melakukan tindak pidana
Dalam  kaitanya  dalam  memfasilitasi  anak  tindak  pidana.  Hak  dalam  Teori  Kepentingan (the Insterest Theory) dan Teori Kehendak  (the Will Theory) kedua tersebut menjelaskan kegunaan hak  bagi  para  pemegangnya.  Teori  Kehendak  berkeyakinan  bahwa  sebuah  hak  menjadikan pemegang x hak x menjadi x lebih berdaulat (a small sovereign). Teori ini mengharuskan si pemegang hak  memiliki  kuasa  terhadap  pihak  lain  cara  pandang x terhadap  hak  sebagai  sebuah  kapasitas normatif (normative capacity) yang memungkinkan x pemiliknya untuk memanfaatkan sebagai alat bagi  kemajuan x kepentingan 5 Dalam  memfasilitasi  Anak  pelaku  tindak  pidana    pejabat  yang berwenang  sudah  membuat  aturan-aturan  Hukum  dengan  adanya  aturan  tersebut  Anak  yang berkonflik  hukum  dapat  memperoleh  haknya  untuk  mendapatkan x hukuman  yang  ringan sesewai x dengan  potensi x anak  yang  masih  harus  mendaptakan  kasih  sayang.  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sisitem  peradilan  Pidana  Anak  merupakan  pengganti  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  dengan  tujuan  agar  terwujudnya peradilan  yang  harus  menjamin  kepentingan  perlindungan  terbaik  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Anak  yang  berkonflik  hukum  diberikan  tempat  khusus  dalam menjalani  proses  pengadilan  yaitu  ditempatkan  dilembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) Subtansi  yang  mendasar  dalam  undang-undang  ini  adalah  membedakan  antara  hak  anak  serta orang dewasa pengaturan ini diatur secara tegas Mengenai keadilan Restoratif dan diversi dengan berbagai tujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan  sehingga dapat menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  diharapakan seburuk apapun perilaku anak, anak tersebut dapat kembali kedalam lingkungan social, bertemu keluarga,  mendaptakan  pendidikan,  dengan  demikian  tidak  membuat  anak  kehilangan kemerdekaan. Keadilan Restoratif adalah suatu proses Diversi dimana pihak yang terlibat dalam urusan  suatu  tindak  pidana  harus  mampu  nyelesaikan  masalah,  penyelesaian  masalah diselesaikan  bersama-sama  menghargai  pendapat  serta  masukan  antra  pihak  yang  terlibat  guna untuk  terciptanya  kewajiban  menjadikan  lebih  baik  pihak-pihak  juga  menghormati  masyarakat untuk  mencarikan  solusi  yang  terbaik  agar  anak  dapat  di  kembalikan  kepada  orang  tuanya bagaimana solusi yang tepat agar anak bisa keluar dari jerat hukum bebas dari pengadilan. Dalam menyelesaian  perkara  peradilan  pidana  anak  penegak  hukum  membuat  aturan  tetang  Hak-hak Anak pidana anak Anak Pasal 3 UU SPPA :
a. Anak harus mendapatkan perlakuan manusiawi sesuwai kebutuhan dengan usianya
b. Hak-Hak yang didapatkan harus berbeda dengan orang dewasa
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
d. Melakukan kegiatan Rekreasional
e. Bebas dari penyiksaan Penghukuman atau perlakuan lain yang kejam
f. Anak tidak boleh dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
g. Anak tidak boleh ditangkap atau ditahan atau dipenjara , kecuali sebgai upaya teragir dan dalam waktu yang paling singkat
h. Memperoleh Keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, Tidak memihak, dan siding dilakukan tertutup untuk umum
5 Tom D.Campbell, The Rights of the Minor: As Person, as Chaild, as Juvenille, as Future Adult, dalam Philip Alston, Stephen Parker dan Jhon Seymour(eds), Children, Rights, AND THE LAW, OX ford : Clarendon Press, 19993. Hlm.4.
i. Tidak dipublikasikan Identitasnya
j. Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh anak tersebut
k. Memperoleh Advokasi soasial
l. Memperoleh kehidupan Pribadi
m. Memperoleh aksesibilitasi, terutama bagi Anak cacat.
n. Memperoleh pendidikan.
o. Memperoleh peyanan Kesehatan
p. Mmeperoleh Hak lain sesuwai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal  3UU  SPPA  Penanganan  pidana  anak  dengan    orang  dewasa  harusa  dibedakan, Apabila  anak  dijerat  dengan  hukuman  pidana  Anak  harus  mendapatkan  hak-haknya  tersebut yang  harus  diberikan  oleh  penegak  hukum  supaya  tidak  menjadikan  anak  mengalami ketergangguan  mental,  Penjara  merupak  suatu  hal  yang  sangat  berat  dijalani  oleh  orang  yang melanggar  hukum.  Oleh  sebab  itu  untuk  tidak  menyebabkan  anak  terganggu  mentalnya  harus membedakan hak-hak orang dewasa dengan hak-hak anak. Pasal 4 UU SPPA Menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas
a. Remisi atau pengurangan masa pidana
b. Asimilasi
c. Cuti Pengunjung keluarga
d. Pembebasan bersyarat
e. Cuti menjelang bebas
f. Cuti bersyarat
g. Hak-hak lain sesuwai dengan peraturan perundang-undangan
Pengurangan  masa  pidana  anak  diberikan  supaya  tidak  memperberat  hukuman, memperberat  hukuman  anak  akan  menyebabkan  ketergangguan  aktifitas  pendidikan,  tempat bermain,  dan  hilangnya  kasih  sayang  yang  harrus  didapatkan  sepenuhnya  oleh  anak.Waktu kapanpun Pihak keluarga mau berkunjung diperbolehkan tidak memberikan batas waktu kapan keluarga  harus  berkunjung  jadi  intinya  dibuka  lebar  jam  waktu  berkenjung  keluarga,  Sebelum bebas  anak  wajib  mendapatkan  hak  cuti  Bebas,  Cuti  Bersyarat  sesuwai  Peraturan  Perundang- Undangan  Pasal  32  ayat  2  UU  SPPA  mengatur  tentang  penahanan  terhadap  anak  hanya  dapat dilakukan dengan syrat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau diduga melakukan tindak pidana  dengan  ancaman  pidana  penjara  tujuh  tahun  atau  lebih.  Jika  masa  penahanan sebagaiamana yang disebutkan diatas berakhir anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum, Usia 14 Tahun masih dapat disebuat Anak karena menurut ketentuan batas maksimal usia anak adalah 18 Tahun Sebut saja si A melakukan tindak pidana masih berusia 14 tahun karena kasus yang  dia  lakukan adalah  berat maka  diancam  dengan  penjara  tujuh  tahun akan tetetapi  mereka harus mendapatkan hak-hak nya didalam penjara anak, sudah menjalankan pidana selama tujuh tahun anak harus dikeluarkan.
Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak dapat dikelompokan menjadi 4 Kategori a.  Hak  untuk  kelangsungan  hidup  (The  Right  To  Survival),  yaitu  hak-hak  untuk  bagaimana caranya  berusaha  agar  mempertahankan  hidup,  memenuhi  kebutuhan  demi  kelangsungan hidupnya,  hak  agar  memperoleh    kehdipan  yang  layak    (The  Right  of  Live)  dan  hak  untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya yang diberikan oleh pemerintah.
b. Hak terhadap perlindungan (Protections Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang
meliputi hak untuk melindungi dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi
anak-anak pengungsi. c. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak- Hak  Anak  yang  meliputi  segala  bentuk  pendidikan  (formal  dan  nonformal)  mendapatkan pendidikan  minimal  SmA/SMK  dan  hak  untuk  mencapai  standar  hidup  yang  layak  bagi perkembangan  fisik,  mental,  spiritual,  moral  dan  sosial  anak  (the  rights  of  standart  of  living). d.  Hak  untuk  berpartisipasi  (Participation  Rights)  adalah  Hak-Hak  anak  kebebasan  untuk berpendapat  segala  hal  apapun  yang  mempengaruhi  anak  (the  rights  of  a  child  to  express her/hisviews
freely in all matters affecting the child).
6 Beberapa  bentuk–bentuk  konflik  tindakan  saksi  yang  diberikan  kepada  Anak  yang  Berkonflik Hukum berbagai macam yaitu :
a) Pengembalian kepada orang tua/Wali
b) Penyerahan kepada seseorang
c) Perawatan di rumah sakit jiwa
d) Perawatan di LPKS
e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g) Perbaikan akibat perbuatan pidana.

## Kasus dan putusan pada masalah AKH
Pakar Hukum Peradilan  Anak,  Dr  Ahmad  Sofian  menilai  kasus  pengeroyokan  terhadap AU (14) oleh tiga anak berhadapan dengan hukum yang telah ditetapkan pihak kepolisian harus diselesaikan dengan diversi.
Undang-undang
yang dapat dipakai
dalam menyelesaikan kasus ini
adalah UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian UU 35 tahun 2014 revisi atas UU
Perlindungan Anak. Ketiga adalah UU nomor 11 tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan  bisa  juga  dipakai  UU  nomor  6  tahun  2014  tentang  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Dengan  sudah  ditetepakannya aturan tentang  sistem  peradilan anak,  untuk  menangani  kasus  yang  terjadi  pada  anak  aparat  penegak  hukum  hurus  mengikuti aturan yang sudah diatur, apabila terjadi konflik anatar anak hendakanaya untuk mendamiakan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak sehingga tidak sampai dibawa kepengadilan karena bagaimanapun  juga  anak  merupakan  faktor  yang  mudah  mencontoh  prilaku  sekitar  apabila mereka  ditempatkan  berbeda  dengan  kebiasaan  seharinya  akan  berdampak  tinggi  untuk kehidupan  selanjutnya.  Penyelesaian  secara  diversi  bagi  orang  yang  kurang  memahami  tentang hukum timbul difikiran meraka tidak ada keadilan karena mereka hanya melihat korbannya saja tanpa memikirkan kondisi si pelaku.

## Hak Anak Konflik Hukum
Anak  dalam  hal  ini  adalah  anak  yang  sengaja  ataupun  tidak  sengaja  melakukan  tindak pidana.  Menurut Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (“UU SPPA”) membagi  3  (tiga)  definisi  anak  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana yaitu:
6 M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk DIhukum, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke2, 2013), hal. 34.
-    Anak yang Berkonflik dengan Hukum  Anak adalah anak yang telah masih berusia 12 (dua belas) tahun, sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. -    Anak  yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana yang  selanjutnya  disebut  Anak  Korban  adalah anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
-    Anak  yang  Menjadi  Saksi  Tindak  Pidana   Saksi  anak  adalah  anak  yang  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan yang memang bener-bener terjadi guna untuk memudahkan kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang  suatu  perkara  pidana  yang  dialaminya  sendiri.  Pembentukan  komite  perlindungan bertujuan  untuk  meningkatkan  efektifitas  konvensi,  Komite  mengadakan  sidang dalam dua kali tiap  tahun 7 ,  akan  apabila x anggota x mayoritas  komite  ingin  mengadakan  sidang  khusus  maka dapat dilaksanakan. Komite terdiri dari delapan belas orang ahli yang independen 8 , Tugas jabatan yang  diberikan  selama  empat  tahun.  Pasal  45  memberikan  penekannan  seberpa  pentingnya kerjasama  dengan  badan  hukum x monitoring  internasional  lainya  yang  terikat  dengan  aktifitas perlindungan Hak-hak anak. 9

## Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”)
Mengenai x Penjara x Anak x sering x salah x mendefinisikan x yang x biasanya x disebut x bukan isiltilah x yang x dikenal x dalam UU SPPA. istilah x yang digunakan dalam UU SPPA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) bukan x diartikan sebagai penjara anak. LPKA adalah lembaga tempat  Anak  menjalani  masa  pidananya. Terkait  LPKA  ini,  dalam  UU  SPPA  mengatur  bahwa setiap lembaga pemasyarakatan x anak x harus melakukan x perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan  UU  SPPA  paling  lama  3  (tiga)  tahun.  Kementerian x yang x menyelenggarakan x urusan pemerintahan x di  bidang  hukum  juga  harus  membangun x LPKA  di  provinsi  batas  watu x paling lama 5 tahun setelah berlakunya UU SPPA. Anak yang melakukan kejahatan/perbuatan x kriminal hingga x di  jatuhi  pidana  mendapatkan  perlindungan  kusus  yaitu  di  tempatkan  di  LPKA  tidak ditempatkan  di  penjara  orang  dewasa,  apabila  disuatu  daerah  belum  ada  penempatan LPKA x maka  anak x yang  dijatuhi x tindak  pidana x di  tempatkan x di  lembaga x pemasyarakatan. Sebenarnya pemisahan ini sangat x berpengaruh x besar bagi dampak kehidupan tumbuh kembang anak  selanjutkan,  dengan  adanya  pemisahan  penjara  anak  tidak  trauma.  Apabila  anak ditempatkan  bersama  orang x dewasa  anak  akan  meniru  kebiasaan  buruk  jangan  sampai  anak mendapatkan  pengaruh  yang kurang x baik  hingga  menyebabkan terganggu mental.  tidak  hanya dalam penjara, dalam proses peradilan pidana x anak juga x berhak dipisahkan dari orang dewasa, dengan  begitu  anak  mempunyai  hak-hak  yang  harus  dilindungi  meskipun  dalam  kondisi melanggar  hukum  ,  melakukan  tindakan x kriminal.  Mengenai  penempatan  anak  yang  dihukum pidana yang dipisahkan dari orang dewasa juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU Pemasyarakatan”). Yang mengatur, akan tetapi dalam Pasal  18  ayat  (1)  UU  Pemasyarakatan  penyebutannya  adalah  lembaga  pemasyarakatan  anak, Lembaga  pemasyarakatan  anak  dengan  sengaja  dipisahkan  oleh  konflik  orang  dewasa  dengan berbagai tujuan-tujuan tertentu. Di dalam x LAPAS penaganan anak  bisa dibilang lebih ketat Anak tersebut  akan  digolongkan  berdasarkan  umur,  jenis x kelamin  dibedakan,  lama  pidana
7 Crc/c/4/ Rev.1.Ruleso Procedure, Rule 1.
8 Ibid,. Rule 3 (1)
9 Gerison Lansdown, The Reporting Pocess  under the Covention on the Rights of the Child, dalam Philip Alston dan James Crawford (eds,), THE FUTURE, hlm.118-9,
yang x dijatuhkan,  kejahatan  yang  dilanggar, dan  kriteria  lainnya  sesuai x dengan kebutuhan x atau dalam  rangka x pembinaan,dengan  adanya  pembedaan x tersebut  diharapkan x anak  bisa  menjadi lebih  optimal  dan  mendaptkan  perlindungan  sesuwai  dengan  fisik  mereka,  agar  tidak  terdapat pengaruh  orang  dari  dewasa,  tidak  dipekerjakan  oleh  orang  dewasa  yang  berada  di LAPAS x penegak  hukum  lebih  memantau  secara  penuh x kondisi  yang  dialami x anak  selama  di LAPAS , dan x anak dapat memperoleh pendidikan.

## Kriminalisasi Anak
Masa  penahanan  oleh  polisi  dan  penahanan  dilapas  Tanggeran  selama  29  hari  tidak memperoleh layanan pendidikan dan hak-hak lainya. Ketika proses peradilan telah selesai mereka kembali  kesekolah  namun  pihak  sekolah  tidak  menaikkan  mereka  kekelas  yang  lebih  tinggi dengan alasan mereka banyak tidak masuk sekolah dan tertinggal mata pelajaran. Selama dalam penahanan  itupula  anak-anak  tidak  bias  bertemu  dengan  orang  tua  mereka,  tidak  memperoleh layanan  kesehatan,  tidak  dapat  jaminanmakanan  bergizi,  tidak  ada  kesempatan  bermain  dan sebagainya hal diatas peradilan anak hendaknya memastikan jaminan-jaminan seperti :
1. Hubunganya  anak  dengan  orang  tua  tidak  boleh  terputus  selama  proses  penyelidikan, apparat  penegak  hukum  tidak  diperbolehkan  menahan  anak  tanpa  sepengetahuan orangtuanya.  Selama  proses  penyelidika,  penyidikan  dan  pembuatan  berita  acara pemeriksaan    anak  harus  didampingi  oleh  orangtua/keluarga  terdekat.  Apabila  sangat terpakasa  tidak  ada  solusi  dan  anak  harus  ditahan  Pengegak  hukum  tidak  boleh melakukan  kejahatan  terhadap  anak  seperti  membatasi  akses  komunikasi,  komunikasi anak dengan orangtuanya harus diberikan seluas-luasnya tanpa membatasi waktu ataupun tempat.  Penegak  hukum  yaag  membatasi  akses  anak  dengan  orang  tuanya  harus memperoleh  hukuman x berat.  Agar  Negara  dapat  menjalankan x tugas  dengan  maksimal maka  harus  memperbanyak  polisi  kusus  untuk  melindungi  anak,  jaksa  anak, dan  hakim anak  aparat  penegak  hukum  anak. x tersebut  harus  tersedia  pada  setiap  tingkat  unit terendah : polisi sector (polsek) x untuk polisi anak, jaksa nak dan hakim anak untuk unit dikabupaten/kota
2. Tidak  ada  seorangpun  yang  bisa  melarang x hak  pendidikan  yang  memang  sudah  di dapatkan  oleh  anak,  kebudayaan/kebiasaan  anak  ,  dan  anak  mempunyai  waktu  luang. Pendidikan  adalah  hak  tertinggi  seorang x anak  tidak  boleh  ada  seorangpun  dan  satu lembaga  atau  nama  apapun  yang  berwenang  merampas  hak  pendidikan  anak.  Anak minimal mendapatkan x pendidikan 9 tahun atau sampai anak anak berusia 16 tahun oleh sebab  itu  maka  pemidanaan,  penindakan,  dan  proses  lainya  harus  memberikan kesempatan  belajar  yang  didapat  kesempatan  belajar  baik x secara  fisik  maupun  secara psikis. Aparat hukum harus memberitahukan kepada guru /kepala x sekolah tempat anak belajar atas perseoalan yang sedang dihadapi. Guru dimana tempat anak tersebut belajar harus  ikut  membantu  penuh,  ikut x mencari  penyelesaian  terbaik  mengapa  anak  tersebut sampai  berada  pada  tingkatan  kasus  sehingga  harus  dipidana  yang  menimpa  anak didiknya.  Aparat  hukum  bias  menggali  riwayat  hidup x seorang  anak  melalui  sekolahnya Polisi  tidak  boleh  menangkap  anak di  lingkungan  sekolah  karena akan  mempermalukan anak  didepan  teman-tema x sebayanya.  Bila  sangat  terpaksa  anak  ditahan,  anak  tersebut harus  tetap  diberi  kesempatan x untuk  belajar,  memanfaatkan  waktu  luang,  bermain  dan mengekspresikan kemampuan kreatif yang dimiliki.
3. Kebutuhan  hidup  yang  mewadai  sehingga  anak x mudah  menerapkan  kehidupan  sehat keseharianya  baik  dilingkungan  sekolah,  maupu  lingkungan  masyarakat  dimana  mereka sudah  terbiasa  berkomunikasi  dengan x orangtuanya  hal  positif.  Polisi,  jaksa  dan  hakim harus  menyediakan  ruang  khusus  anak,  sejak  dari x pemeriksaan,  penahanan  dan  proses persidangan. Dalam Proses pengadilan apabila aparat x penegak hukum tidak menyediakan sarana  suntuk  anak  yang  mewadahi  seperti  makan  dan  minum  yang  bergizi,kebutuhan anak, buku-buku, tempat bermain dll. Maka harus x batal demi hukum
4. Anak  memperoleh  layanan  kesehatan  Sebelum  aparat  hukum  menindak  dan memidanakan harus dipastikan x bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat. Selama proses Pradilan  aparat  hukum  harus  menyediakan  layanan x kesehatan  yang  mewadai.  Apabila anak ditahan  aparat  penegak  hukum  harus x menyediakan  fasilitas  kesehatan yang  secara rutin  memeriksa  kesehatan anak. Apabila  anak x sakit  dalam  tahanan  aparat  hukum  yang menahan dan x mempertanggung jawabkan dan anak harus dibebaskan untuk kesempatan pertama .
5. Anak bebeas dari ancaman kekerasan. Aparat penegak hukum adalah teladan bagi anak- anak  oleh  karena  itu,  dia  harus  ramah,  berprilaku  sopan x dan  bertindak  dengan  penuh keadapan  terhadap  anak.  Aparat  penegak  hukum  tidak  boleh  melakukan  tindakan kekerasan  ataupun  ancaman  kekerasan,  sekecil  apapun,  baik  berupa x gerakan,  kata-kata pelecehan  terlebih  lagi  nerupa  tindakan  kekerasan  fisik,  apabila  ada  yang x melanggar ketentuan-ketentuan ini harus memperoleh hukuman x berat.
6. Tidak  menimbulkan  trauma  psikis.  Pemeriksaan  terhadap  saksi,  korban  maupun  pelaku harus dilakukan dengan metode khusus x dan terlatih. Subjek perempuan ditangani aparat penegak hukum perempuan. Aparat penegak hukum tidak x akan melecehkan anak dengan meminta  subjek  anak  memperagakan  kejadian  yang  menyebabkan x berhadapan  dengan hukum  lebih  lebih  kasus  pelecehan  seks.  Untuk  kasus x perkosaan,  polisi  dilarang  keras melihatkan  korban  untuk  kegiatan  rekonstruksi x peristiwa  karena  akan  mempengaruhi trauma psikis korban serta mempermalukanya x di depan umum.
7. Tidak boleh  ada stigmasi dan labeliasi pada anak-anak Peradilam terhada anak adalah bagian dari pendidikan x terhadap warga negara. Oleh sebab itu peradilan anak tidak boleh diletakkan x sebagai ajang pelampiasan dendam melainkan pembinaan generasi muda untuk menjadi manusia x bertanggung jawab jadi asas praduga tak bersalah harus x dikedepankan oleh aparat penegak hukum. Lebelisasi dan strigmasi bahwa di nakal, jahat, vandalis, criminal, narapidana, dan x sebagainya harus dihapus karena apa x pun yang dilakukan sesungguhnya merupakan bagian perjalanan hidu manusia menemukan jati x dirinya
8. Publikasi  pengungkapan x identitas  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  tidak  boleh  di lakukan  untuk  menghindari  labelisasi  dan x stigmasi  di  atas,  seluruh  rangkaian  peradilan bukan untuk konsumsi x publikasi. Pelanggaran ketentuan ini baik sumber berita ataupun media yang memublikasikan harus diberi saksi. 10 Kalaupun ada x publikasi, hanya bersifat pengungkapan kasus dalam rangka control x masyarakat, pembelaan dan advokassi, tetapi bukan sebagai bahan eksploitasi kasus dan x pengungkapan-pengungkapan infontaintment.
10 Supeno,Hadi. 2010. Kriminalisasi Anak. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building. Hal 100
Penanganan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum x tidak  boleh  mengganggu  tumbuh  kembang anak  Itulah  sebabnya  pada  tahun  2002  PBB  mengeluarkan  Deklarasi x Dunia  yang  Layak  Anak, yang antara lain berisi seruan x dari para pimpinan dunia: “kami menegaskan kembali kewajiban untuk  bertindak  guna  meningkatkan  dan  melindungi  hak-hak  setiap  anak  yaitu  setiap  manusia yang  berumur  dibawah  18  tahun  termasuk x para  remaja.  Kami  bertekat  untuk  menghargai martabat  dan  mengamankan  kesejahteraan  semua  anak.  Kami  mengakui x bahwa  Konvensi  Hak Anak, yaitu konvensi yang paling universal cakupanya sepanjang sejarah, serta protokol pilihanya memuat  seperangkat  standar  legal  internasional  yang x komprehensif  bagi  perlindungan kesejahteraan  anak.  Kami  juga x mengakui  pentingnya  instrument-instrumen  internasional  lainya yang relevan bagi anak-anak.
Disebutkan  dalam  deklarasi  tersebut:  “Kami  menekankan  komitmen  kami  untuk menciptkan  sebuah  dunia  yang  layak x untuk  anak  dimana  pengembangan  manusia  yang berkelanjuatan  dengan  mempertimbangkan  kepentingan-kepentingan  terbaik  bagi  anak, dilandasakan pada prinsip-prinsip social, serta sifat x segala hak asasi manusia yang universal tak terceraikan saling tergantung dan bertautan termasuk ha katas perkembangan Pada  Sidang  Umum x perserikatan  Bangsa-bangsa  Khusus  untuk  Anak,  8  Mei  2002 dibacakan pernyataan anak-anak kami adalah para x terbukum yatim piatu HIV/AIDS kami tidak mendapatkan  pendididikan x yang  berkualitas  dan  pelayanan  kesehatan.  Dan  masih  banyak  lagi pernyataan Anak Pada Sidang Umum Perserikatan x Bangsa.

## Kesimpulan :
Sesorang  yang  belum  berusia  18  Tahun  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan bahwa  anak  tersebut  masih  kelompok  rentang  yang  mudah  terpengaruh  dan  harus  dilindungi Haknya  oleh  negara.  Di  Indonesia  semakin  banyak  terjadi  anak  konflik  hukum  alasan  mereka melakukan  tindak  kejahatan  akibat  kurang  adanya  pengawasan  Orang  tua,  ekonomi  keluarga, Pendidikan  dll.  Sehingga  anak  mudah  melakukan  tindak  kekerasan  bahkan  tega  melakukan kekerasan  terhadap  lingkungan  sekitar,  teman  sebayanya.  Mereka  melakukan  tindakan  kriminal tidakan tersebut dilakukan berkelompok dengan sengaja anak melakukanya bahkan direncanakan oleh  sekolompok  Anak  tersebut  dengan  tujuan  supaya  mereka  puas  apa  yang  sudah  mereka lakukan tanpa memikirkan bahaya yang yang akan terjadi selanjutnya akibat perbuatan tersebut. hal  tersebut  anak  menjadi  di  pidana  atas  kenakalan  yang  mereka  perbuat  sendiri.  Akan  tetapi Aparat  penegak  hukum  tidak  bisa  memberikan  hukuman  dengan  mudah  kepada  anak  yang melakukan  tindakan  kejahatan  tersebut.  Penegak  hukum  tidak  boleh  merampas  Hak-hak  anak seperti  Hak  mendapatkan  pendidikan,  Makan  dan  minum,  Bermain  dll  seperti  yang  sudah  di ataur  dalam  Konvensi  Hak  anak.  Permasalahan  yang  diangakat  penulis  adalah  bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tidak pidana. Hak yang dimiliki oleh anak berbeda dengan apa hak yang dimiliki oleh setiap orang dewasa apabila anak melakukan tindak pidana  anak  tidak  boleh  mendapatkan  hukuman  yang  sama  seperti  orang  dewasa  hal  ini disebabkan  karena  anak  masih  rentang  terhadap  kondisi  lingkungan,  Anak  masih  harus mendapatkan pengawasan yang lebih yang harus diberikan setiap hari. Orang tua harus berperan aktif  dalam  menyelesaikan  permasalahan  Anak  konflik  hukum  karena  anak  melakuan  tindakan semacam ini faktor utama yaitu kesalaha dari orangtua yang kurang dekat dengan anak. Orang tua Harus menjadi sarana tempat curhat anak. Bukan hanya orang tua Semakin modern semakin banyak  juga  hal-hal  yang  dilakukan  oleh  anak  Negara  harus  melindungi  setiap  permasalahan- permasalahan serta hak anak salah satunya dengan meratifikasi  instrument-instrumen hak asasi
manusia Internasional Seperti Konvenan Hak Sipil dan Politik , Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi,  sosisial,  dan  budaya  ,  Konvensi  Hak  anak  (KHA).  Selain  itu  Norma-norma  yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan terhadap anak beserta hak-haknya ke dalam  peraturan  perundang-undangan,  seperti  Undang-undang  No  3  tahun    1997  tentang pengadilan anak, Undang-undang No 23 tahun 1997 Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tetang sistem Peradilan Anak.

## Saran
Negara harus benar-benar melaksanakan aturan-aturan, norma-norama yang sudah diatur tidak hanya menyusunya tetapi harus ada tindakan nyata yang diperbuat untuk melindungi hak- hak  anak  yang  melakukan  konflik  hukum.  Orang  tua  seharusnya  mempunyai  kewajiban  yang lebih  untuk  mendidik  dan  membantu  proses  tumbuh  kembang  anak  supaya  menjadikan  anak yang berguna, dengan adanya nasehat orang tua dapat membuat anak menjadi pribadi yang baik. Masyarakat  harusnya  menjadi  contoh  dilingkungan  sekitar  agar  anak  tidak  mudah  terpengaruh oleh lingkungan sekitar.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-undang hukum acara perdata.

## Arliman.Lautensius S, Komnas Ham dan perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, (2015)
Gerison Lansdown, The Reporting Pocess  under the Covention on the Rights of the Child, dalam Philip Alston dan James Crawford (eds,), THE FUTURE
Iskandar, pranoto. Hukum Ham Internasional Sebuah Pengantar Konstekstual. (Jakarta. PO BOX 2010)
Jauhri Iman,dkk. Perlindungan Hak Anak Terhadap AIR Susu Ibu, (2018) M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke2, 2013)
Supeno,Hadi.  Kriminalisasi  Anak.  Jakarta.  PT  Gramedia  Pustaka  Utama  Kompas  Gramedia Building. (2010)
Tom  D.Campbell,  The  Rights  of  the  Minor:  As  Person,  as  Chaild,  as  Juvenille,  as  Future  Adult, dalam Philip Alston, Stephen Parker dan Jhon Seymour(eds), Children, Rights, AND THE LAW, OX ford : Clarendon Press