## HAK KESEJAHTERAAN PROGRESIF UNTUK BURUH
Anik Malikah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang (UNISMA) E-mail: Amapf24@yahoo.com

## Abstract
The  development  of  human  rights  (HAM)  from  labor  is  already  experiencing  an increase  in  some  aspects,  such  as  wage  labor  rights,  but  this  improvement  or development  is  still  not  balanced  if  associated  with  rapidly  growing  labor  daily needs, especially the needs of the tree, so labor still get to enjoy the rights and well- being progresifitasnya compared with general operators can get more than enough profit.
Keywords: rights, labor, welfare, operators
PENDAHULUAN
Peringatan  hari  buruh  pada  awalnya  dilatarbelakagi  oleh  pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah dan buruknya kondisi kerja di  tingkat  pabrik  sehingga  melahirkan  perjuangan  buruh  untuk  meraih  kendali ekonomi, hak politik, dan hak industrial. Hingga saat ini, tanggal 1 Mei ditetapkan menjadi  hari  buruh  dan  dikenal  dengan  istilah  May  Day  dan  diperingati  kaum buruh di berbagai Negara (Oksidelfa Yanto, 2013)
Di Indonesia, May Day atau Labour Day pertama kali diperingati pada tahun 1920. Sejak peristiwa G-30 S PKI hal itu tidak diperingati lagi, karena pergerakan buruh  dihubung-hubungkan  dengan  paham  komunis.  Baru  pada  1999,  setelah berakhirnya  masa  pemerintahan  Orde  Baru,  hari  buruh  kembali  diperingati. Berbagai macam organisasi buruh lahir sebagai kekuatan yang relatif independen. Namun,  gerakan  buruh  era  reformasi  menghadapi  tantangan  yang  kian  berat.  Ia harus  menghadapi  kepentingan  negara  dan  pengusaha  (Oksidelfa  Yanto,  2013, Abdul Haris, 2013).
Kini,  sebuah  terobosan  telah  dilakukan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjanjikan peringatan 1 Mei menjadi hari libur nasional mulai  2014.  Bagaimanapun  Hari  Buruh  Sedunia  pada  intinya  bermakna  sebagai momentum  untuk  memperjuangkan  kondisi  kerja  yang  lebih  baik  dengan  cara- cara damai. Dari jam kerja yang semula 16 jam per hari menjadi 8 jam, dari kondisi kerja paksa atau perbudakan menjadi kerja yang manusiawi. (Abdul Haris, 2013).
Meskipun  begitu,  buruh  tetap  saja  melakukan  aksi-aksi  dan  tuntutan- tuntutan melalui demonstrasi. Aksi damai dan tuntutan buruh pada dasarnya tidak terlepas dari masalah kesejahteraan kaum buruh terutama dalam aspek ekonomi. Tuntutan itu ditujukan kepada pemerintah dan perusahaan tempat buruh bekerja. Ketidakpuasan  akan  kesejahteraan  yang  mereka  dapatkan  sebagai  buruh,

## Anik Malikah
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 49
mendorong  para  buruh  untuk  mendapatkan  hak-hak  mereka  lewat  demonstrasi pada  setiap  1  Mei.  Tuntutan  akan  kesejahteraan  yang  lebih  baik  adalah  hal  yang wajar  mengingat  beratnya  biaya  hidup  dengan  upah  yang  masih  rendah.  Betapa tidak,  di  saat  harga-harga  kebutuhan  pokok  terus  saja  melambung  tinggi,  tetapi upah  yang  mereka  terima  sangat  minim  dan  kecil  sekali.  Bagi  buruh,  kenaikan harga kebutuhan pokok sudah pasti akan memberatkan (Oksidelfa Yanto, 2013).

## PEMBAHASAN Logika Progresivitas
Sejak masa Soeharto hingga pemerintahan Yudhoyono saat ini, politik upah murah terus saja dijalankan. Di masa Soeharto, politik upah murah dijadikan daya tarik untuk menarik investasi asing. Begitu pula saat ini, bahkan ditambah "embel- embel",  apabila  upah  buruh  tinggi,  pengangguran  akan  semakin  meningkat.  Jadi upah  buruh  murah  harus  dijalankan  untuk  mengatasi  pengangguran  dan menciptakan  lapangan  kerja.  Penciptaan  lapangan  kerja  dianggap  lebih  penting daripada meningkatkan kesejahteraan pekerja. (Oksidelfa Yanto, 2013)
Jika  berbicara  mengenai  upah,  untuk  ukuran  provinsi,  Jakarta  merupakan provinsi dengan upah tertinggi. Pada 2006, UMP Jakarta Rp819.100 bulan. Dewan Pengupahan  DKI  menaikkan  UMP  Jakarta  menjadi  Rp  900.560  per  bulan  untuk 2007. Namun, para aktivis buruh menilai kenaikan upah 9,95% itu terlalu rendah. Anwar Ma'ruf, Koordinator Aliansi Buruh Menggugat, mengatakan upah Rp900-an ribu  per  bulan  belumlah  layak  karena  UU  Ketenagakerjaan  mengatur  agar  upah ditentukan berdasarkan  kebutuhan hidup layak. Dengan demikian,  untuk ukuran Kota Jakarta, upah yang RP900-an ribu per bulan belum layak untuk tercapainya kesejahteraan hidup (Oksidelfa Yanto, 2013). Upah yang di tentukan berdasarkan kebutuhan  hidup  ini  mengandung  konsekuensi  yang  berujung  pada  pemenuhan hak  yang  bersifat  progresif.  Artinya  dari  upah  yang  bersifat  rendah  pada  buruh, dituntut  selalu  secepatnya  bisa  disesuaikan  dengan  perkembangan  kebutuhan (Ahsan Abdullah, 2013)
Meski seharusnya ada keseimbangan antara upah dengan kebutuhan buruh, akan  tetapi  yang  terjadi  berbeda.  Dari  jumlah  upah  yang  diterima  kaum  buruh pada umumnya menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang  berprofesi  sebagai  buruh  masih  relatif  rendah  Kondisi  ini  semakin mempersulit kaum buruh untu meningkatkan Kesejahteraan yang secara progresif memang haru menjadi miliknya buruh, justru beralih menja miliknua perusahaan. (Oksidelfa Yanto, 2013, Ahsa taraf kesejahteraannya Abdullah, 2013)
Perkembangan  hak  pengupahan  buruh  di  Jakarta  misalnya  sekurang- kurangnya  dimulai  tahun  2010  sudah  mengalami  peningkatan,  akan  tetapi peningkatan  atau  perkembangan  ini  masih  tetap  belum  seimbang  jika  dikaitkan dengan  perkemmbangan  kebutuhan  sehari-hari  buruh  terutama  kebutuhan pokoknya,  sehingga  buruh  masih  belum  mendapatkan  dan  menikmati  hak

## Anik Malikah
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 50
kesejahteraan  progresifitasnya,  padahal  pada  hak  progresifitsnya  inilah kesejahterannya menjadi lebih berarti.

## Membaca Fakta dan Komitmen Pemerintah
Selama  ini  perusahaan  masih  menganggap  buruh  sebagai  mesin  produksi penghasil  uang  dan  cenderung  mengabaikan  aspek  kemanusiaan.  Kaum  buruh sering  dijadikan  bahan  eksploitasi  untuk  kepentingan  bisnis  semata  (Oksidelfa Yanto,  2013).  Buruh  ditempatkan  sebagai  mesin  utama  perusahaan  dari  sisi mendatangkan  dan  mengembangkan  keuntungan,  namun  di  sisi  kemanusiaan, buruh tidak ubahnya diperlakukan seperti budak (Munir Ramadan, 2011)
Kondisi buruh di banyak perusahaan di Indonesia masih jauh dari standar sejahtera.  Apalagi  dengan  munculnya  budaya  populer  di  berbagai  perusahaan akhir-akhir ini yang hanya menjadikan buruh sebagai tenaga-tenaga  kontrak dan setiap  saat  bisa  diputuskan  hak  ekonominya  tanpa  perlindungan  yang menguntungkan dari negara. Kondisi ini semakin meneguhkan kepada kita bahwa buruh tidak mendapatkan penghargaan atas kerja keras dan jerih payahnya dalam memajukan  sebuah  perusahaan.  Buruh  lebih  sering  dilihat  sebagai  anatomi perusahaan  dan  bukan  anatomi  kemansuiaan.  (Oksidelfa  Yanto,  2013,  Munir Ramadan, 2011))
Kiranya perlulah disadari bahwa, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memberikan kesejahteraan kepada buruhnya. Perusahaan harus menghargai buruh sebagai investasi. Hal ini menuntut konsekuensi, bahwa, hendaknya semua pihak mendukung peningkatan kesejahteraan buruh. (Oksidelfa Yanto, 2013) Persoalan  ini  harus  menjadi  komitmen  pemerintah  dan  pelaku  usaha. Hanya  dengan  memberikan  kesejahteraan  yang  layak  kepada  buruh,  maka  suatu perusahaan  akan  maju  dan  berkembang.  Tanpa  buruh,  perusahaan  akan  mati. Tanpa  buruh,  perusahaan  tidak  akan  berjalan.  Sekali  lagi  ini  harus  disadari  oleh semua pihak. (Oksidelfa Yanto, 2013). Sayangnya, perusahaan masih banyak yang belum  berfikir  demikian.  Terbukti  upah  buruh  di  Indonesia  yang  terendah dibanding  negara  tetangga  di  ASEAN.  Fadli  Zon  menyatakan,  Thailand  memiliki upah  minimum  ekuivalen  Rp  2,1  juta  -  Rp  2,8  juta,  Malaysia  Rp  2,4  juta,  dan Filipina Rp 3 juta. Sementara Indonesia, upah buruh rata- rata masih di bawah Rp 2  juta.  Hanya  Jakarta  saja  yang  sudah  di  atas  Rp  2  juta,  itupun  belum  dilakukan semua perusahaan (Fajar-Online, 1 Mei 2013)
Jika  para  buruh  sejahtera,  tentu  saja  buruh  tidak  memiliki  beban  dalam menjalani  hidupnya.  Pada  akhirnya  tidak  akan  ada  demo-demo  para  buruh  yang sebenarnya akan menghentikan kegiatan produksi di perusahaan-perusahaan. Ini akan merugikan perekonomian secara nasional.
Perusahan  harus  berkomitmen  untuk  menyejahterakan  buruhnya. Perusahaan  hendaknya  memberikan  upah  yang  layak  untuk  buruh  dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Yang  tidak  kalah  pentingnya,  sudah  saatnya perusahan menyediakan atau memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak huni

## Anik Malikah
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 51
untuk buruh dan keluarganya. Tempat tinggal yang layak tersebut bisa disediakan di  lokasi  terdekat  di  mana  buruh  bekerja,  sehingga  akan  lebih  dekat  dan  tidak memerlukan ongkos atau biaya transportasi. Kondisi ini seringkali terabaikan oleh korporasi  atau  perusahaan.  Perusahaan  tidak  mau  berfikir  yang  berujung memberatkan dirinya. (Oksidelfa Yanto, 2013, Ahsan Abdullah, 2013)
Di  samping  itu,  sudah  seharusnya  perusahaan  memberikan  fasilitas pendidikan kepada anak-anak buruh, memberikan jaminan sosial berupa asuransi kesehatan  dan  asuransi  jiwa  serta  memberikan  tunjangan  hari  tua  untuk  buruh. Jaminan  sosial  jangan  hanya  diberikan  kepada  mereka  yang  bekerja  di  sektor formal saja, tetapi juga hendaknya diberikan kepada mereka yang bekerja di sektor informal (Oksidelfa Yanto 2013)
Semua poin di atas harus menjadi perhatian an pihak yang berkepentingan, sebab  buruh  merupakan  tulang  punggung  dalam  setiap  perusahaan,  karena merekalah  yang  akan  menjalankan  perusahaan  secara  teknis  dan  operasional. (Oksidelfa Yanto, 2013)
Pendekatan  Islam  Indonesia  adalah  negara  besar  dengan  dua  juta  lebih jumlah  penduduk  dan  lebih  dari  85  %  penduduk  adalah  penganut  agama  Islam. Dari sejumlah 85 % angkat tersebut, lebih dari 50 % adalah buruh yang terdiri dari buruh  pabrik,  buruh  lepas,  buruh  tani,  buruh  pasar,  buruh  nelayan  dan  lain-lain. Sehingga  artinya,  ketika  kita  bicara  soal  hak  buruh  di  Indonesia  maka  secara otomatis  kita  sedang  membicarakan  hak-hak  kaum  muslimin  di  Indonesia  (Eko Riyadi, 2012)
Syed Abdul Hamid Junaid menulis mengenai faktor produksi dengan judul factors  of  production  and  factor  pricing  from  an  Islamic  perpective. Ia mengungkapkan empat faktor produksi yang penting dalam melakukan produksi. Empat fakta produksi tersebut adalah tenaga kerja/buruh (labour), tanah (natural resources),  modal  (capital)  dan  entrepreneur.  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan Afzalur  Rahman  dalam  Doktrin  Ekonomi  Islam,  Syed  Abdul  Hamid  Junaid mengungkapkan  buruh  atau  manusia  mempunyai  peranan  yang  lebih  penting dibanding  faktor  produksi  yang  lain;  tanah,  modal,  dan  entrepreneur  Manusia mempunyai kekuasan untuk menyusun faktor produksi yang lain dalam berbagai bentuk guna memenuhi kepentingan manusia, walaupun ia sebagai buruh. Modal, tanah, dan enterpreneur dianggap given, dimana fungsinya tergantung bagaimana manusia mengunakannya. Oleh karena dalam Islam menganjurkan agar pengusaha untuk  mefungsikan  buruh  secara  proporsional,  dimana  manfaat  dari  faktor produksi tidak sekedar dinilai dari besarnya hasil yang dicapai dari manfaat faktor produksi  dalam  setiap  produksi.  KarenanyaI  kebanyakan  pengusaha  lebih mempertimbangkan  hasil  yang  dicapai  dari  pemanfaatan  modal,  tanah  dan organisasi dibanding dengan pemanfaatan buruh. (Sudarsono, 2007)
Tujuan yang diharapkan buruh adalah upah yang sesuai dan kesejahteraan yang  memadai,  sedangkan  bagi  pemilik  modal  berkembangnya  usaha  dan mendapatkan  keuntungan  yang  diinginkan.  Kesimpulannya  kedua  belah  pihak

## Anik Malikah
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 52
dalam kedudukan yang sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian. ( Fadly Rahman, 2009)
Beberapa  pengusaha  memahami  buruh  bukan  sebagai  unsur  yang  harus pelihara sebagai "aset" usaha. Dimana ia harus dididik dan dihargai sebagai faktor yang  mempunyai  kontribusi  besar  bagi  produksi.  Tetapi  buruh  dianggap  sebagai bagian  alat  yang  mempunyai  fungsi  untuk  dapat  menghasilkan  output  dengan ketentuan-ketentuan  yang  telah  diatur  oleh  target  produksi.  Sehingga penghargaan  terhadap  buruh  lebih  didasarkan  atas  aturan-aturan  tersebut daripada penghargaan ia sebagai manusia yang mempunyai hak kebebasan untuk melakukan "improvisasi" (Sudarsono, 2007)
Dalam  sebuah  hadis  qudsi  yang  diriwaya  oleh  Imam  Bukhari,  Allah  SWT mengingat siapapun, khususnya pengusaha yang berhubun dengan buruh, bahwa "di antara 3 kelompok yang dibenci oleh-Nya di hari kiamat adalah (majikan) yang mempekerjakan  buruh,  lalu  buruh  tersebut  bekerja  dengan  penuh  kesungguhan, namun  orang  (majikan)  tersebut  tidak  memberinya  upah  (atau  memberi  upah namun tidak layak dan tidak sesuai dengan kontribusinya)". (Hafiduddin, 2006) Dalam  Hadis  itu  juga  dapat  dipahami,  bahwa  buruh  atau  pekerja,  wajib hukumnya untuk diperlakukan secara manusiawi atau dipenuhi hak haknya. Mulai dari  sandang,  pangan,  dan  kebutuhan  buruh  lainnya,  majikan  atau  tuan (perusahaan)  terikat  secara  moral  keagamaan  untuk  memenuhinya.  Memenuhi hak-hak  buruh  bukan  hanya  menjalankan  kewajiban  dalam  hubunganny  dengan manusia (buruh), tetapi juga meneguhkan hubungan dengan Allah SWT.
Perlakuan  yang  menjauhkan  buruh  dari  tindak  kekerasan  secara  fisik maupun  psikologis.  Perlakuan  yang  bercorak  menyakiti  atau  kebiadaban  layak disebut sebagai perlakuan yang tidak  memanusiakan buruh atau merampas  hak- hak  buruh,  sehingga  bisa  digolongkan  bentuk  perbuatan  melanggar  hak  buruh sebagai manusia.
Islam menetapkan hak-hak yang menjamin kehidupan yang baik dan mulia bagi buruh. Sebagian hak-hak buruh menurut Islam: 1) Perjanjian yang jelas secara lisan  maupun  tulisan,  jelas  dan  transparan,  dan  berkeadilan.  Buruh  juga  harus mengetahui  tugas  dan  tanggung  jawab,  juga  hak  dan  kewajiban.  2)  Persamaan martabat pekerjaan terhadap Buruh, tidak ada pekerjaan halal yang merendahkan ai  n  at  martabat  Buruh.  3)  Buruh  tidak  diperbolehkan  bekerja  yang  tidak  sesuai dan  diluar  batas  kemampuan.  Khusus  buruh  wanita  diberikan  pekerjaan  yang layak dan cocok bagi Buruh wanita. 4) Biaya pengobatan yang layak apabila terjadi kecelakaan kerja 5) Mempunyai waktu bekerja dan waktu luang untuk diri sendiri serta keluarga. 6) Upah yang layak dan tepat waktu dalam pembayaran 7) Buruh berhak dalan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapatnya. Serikat buruh  bertujuan  membantu  buruh  dalam  mencari  keadilan  dan  mensosialisasi pekerjaan sesuai kesepakatan bersama ( Fadly Rahman, 2009)
Selain  itu,  Islam  juga  menyebutkan  tentang  kewajiban  Buruh  terhadap pemilik modal 1) Tanggung jawab buruh terhadap upah yang diminta dari pemilik

## Anik Malikah
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 53
modal dan upah tersebut sesuai dengan pekerjaan dan kemampuan Buruh ..Jangan sampai  pemberian  upah  mengakibatkan  pemilik  modal  mengalami  kerugian. Apabila  hal  itu  terjadi  Buruh  juga  harus  ikut  mempertanggung  jawabkan.  Dalam Islam  besar  kecilnya  upah  berdasarkan  perbedaan  jenis  pekerjaan,  kemampuan, keahlian  dan  pendidikan.  2)  Kesungguhan  Buruh  dalam  melaksanakan pekerjaanya,  yakni  melaksanakan  pekerjaan  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan kesepakatan  bersama  antar  buruh  dan  pemilik  Modal.  3)  Buruh  wajib melaksanakan  perintah  pemilik  modal  serta  yang  mewakilinya  sesuai  dengan pekerjaan  yang  telah  disepakti.  Apabila  menyimpang,  Buruh  tidak  wajib mengikutinya:  kecuali  terdapat  dalam  perjanjian  bersama.  4)  Menjaga  dan memelihara  perlengkapan  dan  peralatan  pekerjaan.  Menjaga  seluruh  rahasia perusahaan dan pemilik modal sampai Buruh tidak lagi bekerja atau memutuskan hubungan kerja. (Fadly Rahman, 2009)
Dalam Islam tersebut sudah jelas digariskan, bahwa buruh bukanlah obyek perilaku  biadab  majikan  atau  korporasi,  tetapi  pilar  kehidupan  yang  wajib dimanusiakannya  yang  mempunyai  kedudukan  sederajat  dengan  majikan  dalam pandangan  Allah,  meskipun  dalam  realitas  kehidupan  kemasyarakat,  khususnya dalam status perekonomian, ada perbedaan.
Terma mustadh  'afiin adalah  terma  yang  terdapat  dalam  Al-Qur'an  untuk menggambarkan  sekelompok  masyarakat  yang  lemah  dan  dilemahkan.  Lemah dalam  arti  dia  tidak  memiliki  kedaulatan  yang  penuh  atas  dirinya  sendiri. Kehidupannya  tergantung  pada  orang  lain.  Ketergantungan  itu  bisa  dalam  hal ekonomi, terdzalimi oleh kekuasaan, dan lemah secara pribadi. Secara legal, orang yang digolongkan sebagai kaum lemah antara lain fakir, miskin dan muallaf, maka bagi mereka berhak untuk mendapatkan pembagian zakat. Dalam tulisan ini, para buruh diklasifikasi sebagai kelompok lemah karena kondisi mereka yang fakir dan miskin. (Eko Riyadi, 2012)
Buruh atau pekerja dikategorikan sebagai mustadh'afiin menurut konsepsi Al-Qur'an minimal karena dua alasan, pertama, posisi mereka sangat lemah secara ekonomi.  Kehidupan  mereka  tergantung  pada  sang  majikan  (pemilik  modal). Majikan  bisa  memecat  atau  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  atau para  buruh  kapan  saja  dengan  alasan  bangkrut  dan  berbagai  alasan  lain. Kedua , para  buruh  tidak  mendapatkan  perlindungan  vang  cukup  dari  negara  atas perlindungan ketimpangan dan ketidakadilan yang mereka dapatkan dari majikan. Alih-alih  memberikan  perlindungan,  negara  (pemerintah  Indonesia),  justru melakukan penindasan dengan membuat regulasi yang berpihak kepada majikan. Kedua alasan di atas merupakan alasan substantif yang menjadi pekerjaan rumah bagi  umat  muslin  di  Indonesia  untuk  memperhatikan  nasib  kaum  buruh.  (Eko  h Riyadi, 2012)
Islam menempatkan kaum lemah (mustadh'afiin) sebagai pihak yang harus dilindungi  dan  diberikan  akses  terhadap  ekonomi  yang  memadai.  Kaum  lemah selalu  diberi  porsi  oleh  Allah  sebagai  orang  yang  berhak  mendapatkan  rizki  dari

## Anik Malikah
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 54
orang  lain.  Mereka  ditempatkan  sebagai  orang  yang  berhak  mendapatkan pembagian  zakat  (baik  zakat  fitrah  maupun  zakat  maal),  mereka  berhak mendapatkan  makanan  sebagai  hukuman  bagi  orang  yang  melakukan  dhihar kepada  istrinya  dan  orang  yang  melakukan  hubungan  seksual  dengan  istrinya pada  siang  hari  di  bulan  ramadhan.  Masyarakat  yang  dalam  kondisi  lemah  atau untuk  mendapatkan  dilemahkan  berhak  perlindungan,  baik  perlindungan  dari penyiksaana maupun perlindungan dalam hal ekonomi. (Eko Riyadi, 2012) Dengan  status  kesederajatan  dan  egalitarianisme  tersebut,  perlakuan terhadap  buruh  merupakan  perlakuan  yan  bercorak  memanusiakannya. Memanusiakan  buruh  berarti  menghormati  hak-haknya  sebagai  manusia. Pemenuhan  terhadap  hak-hak  buruh  yang  dilakukan  status  kesederajatan  dan perlakuan  yang  bercorak  oleh  majikan  atau  perusahaan  merupakan  kewajiban yang tidak hanya bermanfaat bagi buruh, tetapi juga bermanfaat bagi majikan atau perusahaan. Dalam doktrin Islam universal sudah dijelaskan, bahwa yang disebut manusia  terbaik  adalah  manusia  yang  bisa  memberikan  manfaat  bagi  manusia lainnya,  yang  kemanfaatan  ini  bisa  berkembang  atau  dikembangkan,  yang  salas satunya  dalam  bentuk  kesejahteran  progresif  (kesejahteraan  yang  tidak  bersifat instan, tapi terus menerus berkembang).

## KESIMPULAN
Perkembangan  hak-hak  asasi  manusia  (HAM)  buruh  memang  sudah mengalami  peningkatan  di  beberapa  aspek,  seperti  hak  upah  buruh,  akan  tetapi peningkatan  atau  perkembangan  ini  masih  tetap  belum  seimbang  jika  dikaitkan dengar berkembang pesatnya kebutuhan sehari-hari buruh.
Kebutuhan  sehari-hari  buruh,  terutama  kebutuhan  pokoknya  merupakan kebutuhan.  menjadi  beban  utamanya,  sehingga  mereka  (buruh)  masih  belum mendapatkan  dan  menikmati  hak  kesejahteraan  progresifitasnya  dibandingkan dengan  pengusaha  yang  secara  umum  bisa  mendapatkan  keuntungan  lebih  dari cukup, bilamana yang dipikirkan oleh pengusaha hanya bagaimana mendapatkan keuntungan berlipat ganda.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul Haris, Berjuang Demi Nasib Buruh , Suara Karva, 1 Mei 2013, diakses 1 Mei 2013
Ahsan Abdullah, 2013, Islam dan Hak-hak Buruh, Pressindo-Press, Jakarta. Eko Riyadi, 2012, Perspektif Islam terhadap Hak Buruh, makalah , UII, Yogyakarta. Fadly Rahman, 2009, Buruh dalam Islam , hhttp://fadlyrahman.wordpress.com/2009/11/09/ buruh-dalam-islam/ Fajar-Online,  1  Mei  2013,  akses  15  Mei  2013.  Kabul.  Imam.  2007.  Agama  dalam Semesta Pergulatan Manusia. Jakarta: Nirmana Media.

## Anik Malikah
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 55
Oksidelfa Yanto , Buruh dan Hak yang Masih Terabaikan , http://www.unisosdem.org/  article  detailphpaid-10040&coid-2&cai 36&gid-2 Sudarsono. 2007. "Hubungan Pengusaha danBuruh".http://herisudarsono07.multiply.com/journal/item/30/Hub ungan_Pengusaha_dan Buruh