Volume 4. No. 1 /Juni 2020

## FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
Fitrah Malik 1 , Abdul Wahid 2 , Diana Fitriana 3 1 2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon Jalan Tuparev Nomor 70 Cirebon, Jawa Barat 45153, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Jakarta Jalan Perjuangan No. 81 - Kel. Marga Mulya, Bekasi Utara. 17121, Indonesia Email@: abdul.wahid@umc.ac.id , diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstract
One of the functions of the DPRD is a regional people's representative institution, namely the legislative function. This function is even often referred to as the core of a representative institution, namely as a law-making body within the scope of the region, in other words having the authority to form regional regulations (PERDA). In implementing the policy of making local regulations. The role of DPRD is very large in local government because it is a regional legislative body that functions as one of the institutions that channel people's aspirations in the city of Cirebon. The problem in this study is related to the legislative function of the Regional People's Representative Council (DPRD) in forming Regional Regulations (Perda). This research method is library research (field research) which is descriptive-analytical. The results of this study are the function of the Regional People's Representative Council (DPRD) in line with the People's Representative Council (DPR) in the central government which has an important function in the implementation and administration of government in the regions. Furthermore, the revitalization of the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) can be observed in Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, where the Regional People's Representative Council (DPRD) has the authority to make  regional  regulations  (PERDA),  budget  preparation  and  supervision,  as  mandated  in  Article  41:  “Regency/City DPRD has the functions: 1) legislation, 2) budget, and 3) supervision.” Paragraph (2) explains that the three functions as referred to in paragraph (1) are carried out within the framework of people's representation in districts/cities.
Keywords: Functions, Legislation, The Regional People's Representative Board (DPRD)

## Abstrak
Salah satu fungsi DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yakni fungsi legislasi. Fungsi ini bahkan seringkali disebut sebagai inti dari lembaga perwakilan yakni sebagai badan pembentuk Undang-undang dalam lingkup daerah, dengan kata lain mempunyai wewenang membentuk peraturan daerah (perda). Dalam melaksanakan  kebijakan  pembuatan  peraturan  daerah.  Peran  DPRD  sangat  besar  dalam  pemerintahan daerah  karena  merupakan  lembaga  legislatif  daerah  yang  berfungsi  sebagai  salah  satu  lembaga  penyalur aspirasi  masyarakat  di  Kota  Cirebon.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  terkait  fungsi  legislasi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda). Metode penelitian ini adalah library research (field research) yang bersifat deskritif-analisis. Hasil penelitian ini adalah Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejalan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di pemerintahan pusat yang memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Lebih lanjut, revitalisasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dicermati dari Undang-undang Nomor 32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  di  mana  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) mendapatkan  kewenangan  untuk  membuat  peraturan  daerah  (perda),  penyusunan  anggaran  dan pengawasan,  sebagaimana  yang  diamanahkan  dalam  Pasal  41:  “DPRD  Kabupaten/  Kota  mempunyai fungsi:  1)  legislasi,  2)  anggaran,  dan  3)  pengawasan.”  Ayat  (2)  menjelaskan,  ketiga  fungsi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/ kota.
Kata Kunci: Fungsi, Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## A. Pendahuluan
Lembaga  legislatif  adalah  lembaga  yang penting dalam sebuah sistem politik di sebuah negara, khususnya di negara yang menjalankan sistem  politik  demokrasi,  karena  salah  satu fungsi  dari  lembaga  legislatif  adalah  fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif. Selain itu, lembaga legislatif juga merupakan lembaga yang memiliki fungsi yang lebih prinsipil, yaitu to legislate alias membuat undang-undang. 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan  kekuasaan  baik  secara  politik maupun  secara  administratif  kepada  daerah untuk  menyelenggarakan  kewenangan  sesuai dengan  prakarsa  dan  inisiatif  masyarakat  di daerah  kecuali  6  (enam)  kewenangan  yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat antara  lain  politik  luar  negeri,  moneter  dan fiscal nasional, agama, pertahanan, keamanan, dan  yudisial.  Pelimpahan  kewenangan  itulah yang  disebut  dengan  otonomi  daerah. Pelimpahan  kewenangan  itu  sekaligus  juga memindahkan  fokus  politik  ke  daerah  karena pusat kekuasaan tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah  pusat  seperti  di  era  Orde  Baru (Sentralisasi),  namun  telah  terdistribusi  ke daerah  dan  disertai  pula  dengan  pemberian kekuasaan  yang  lebih  besar  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi  Legislasi,  Budgeting  dan  Controling. Karena diharapkan dengan “Otonomi Daerah” Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  mampu meningkatkan  peran  pembuatan  peraturan daerah  yang  sesuai  dengan  dinamika perkembangan  serta  tuntutan  dan  kebutuhan hukum masyarakat di daerah. 2 Fungsi  legislasi  diwujudkan  dalam membentuk  peraturan  daerah.  Hal  itu
1 Ikhsan  Darmawan, Analisis  Sistem  Politik Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 73. 2 Baharuddin Andang, Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Sidenreng Rappang, Prosiding  Konferensi  Nasional  Ke-  6, KNAPPPTMA KE-6, Sulawesi Selatan, 8-9 September 2017, ISBN: 978-602-50710-1-0, h. 8-9.
dipertegas  dalam  Pasal  42  ayat  (1)  huruf  a Undang-undang  RI  Nomor  32  Tahun  2004 dan  pasal  239  ayat  (1)  Undang-Undang  RI Nomor  27  Tahun  2009,  bahwa  DPRD mempunyai  tugas  dan  kewenangan  untuk membentuk  Peraturan  Daerah  yang  dibahas dengan  kepala  daerah  untuk  mendapat persetujuan  bersama.  Sebagai  lembaga representasi  kepentingan  rakyat  untuk menghasilkan  penyelenggaraan  pemerintahan demokratis dan pembangunan yang berkualitas di  tingkat  lokal,  fungsi  legislasi  merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD yang vital dan strategis. Karena terkait dengan pembentukan peraturan  daerah,  anggota  DPRD  diberikan hak  inisiatif  dalam  mengusulkan  rancangan peraturan  daerah.  Dengan  hak  inisiatif  ini memungkinkan DPRD dapat menjadi lembaga yang  aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan  masyarakat  konstituennya  secara kreatif  dan  proaktif  dalam  bentuk  kebijakan- kebijakan  legislasi  di  tingkat  daerah.  Bukan sebaliknya hanya bersifat pasif dan cenderung menunggu  sehingga  usulan  peraturan  daerah hanya didominasi oleh eksekutif daerah. 3 Hak  inisiatif  dalam  mengusulkan Rancangan  Peraturan  Daerah  itu  diformulasi dalam  Pasal  44  ayat  (1)  huruf  a,  Undang- Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 yang secara sinkronistik  juga  terdapat  dalam  Undang- undang  RI  Nomor  27  Tahun  2009  pasal  299 huruf a untuk DPRD Provinsi dan 350 huruf a untuk  DPRD  kabupaten/kota  serta  dalam pasal  10  huruf  a,  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor 16 Tahun 2010. 4
Kewenangan pembentukan Perda merupakan  salah  satu  wujud  kemandirian daerah  dalam  mengatur  urusan  rumah  tangga daerah  atau  urusan  pemerintahan  daerah.
3 Dayanto, Pendayagunaan  Hak  Inisiatif  Anggota Dprd  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Studi  Yuridis Sosiologis Di Dprd Sulawesi Selatan) , Jurnal Tahkim, Vol. X No. 2, Desember 2014, h. 145.
4 Ibid.
Perda  merupakan  instrumen  yang  strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam  konteks  otonomi  daerah,  keberadaan Perda  pada  prinsipnya  berperan  mendorong desentralisasi secara maksimal. 5 Dari  sudut  pandang  pemberdayaan politik,  tujuan  desentralisasi  dapat  dilihat  dari dua  sisi,  yaitu  pemerintah  daerah  dan pemerintah  pusat.  Tujuan  desentralisasi  dari sisi  pemerintahan  daerah  adalah  untuk mewujudkan political  equality,  local  accountability dan  local  responsiveness. Sementara  itu,  tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah untuk  mewujudkan political  education,  provide training  in  politica  leadership  dan  create  political stability. 6 Pembentukan  peraturan  daerah  (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada  pemerintahan  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah  dan/atau  penjabaran  lebih  lanjut peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi. 7 Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam  melakukan  transformasi  sosial  dan demokrasi  sebagai  perwujudan  masyarakat daerah  yang  mampu  menjawab  perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi  saat  ini  serta  terciptanya  good local governance sebagai  bagian  dari  pembangunan yang berkesinambungan di daerah. 8 Atas  dasar  itu  pembentukan  peraturan daerah  harus  dilakukan  secara  taat  asas.  Agar
5 Reny  Rawasita,  et.al., Menilai  Tanggung  Jawab Sosial Peraturan Daerah, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2009), h. 60.
6 Syarif Hidayat, Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah ,  Jentera:  Peraturan  Daerah  edisi  14  Tahun  IV, Oktober-Desember 2006.
7 Pasal  13  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan  bahwa:  “ Materi  muatan  Peraturan  Daerah Provinsi dan Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota berisi  materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau
pembentukan  perda  lebih  terarah  dan terkoordinasi,  secara  formal  telah  ditetapkan serangkaian  proses  yang  harus  dilalui  yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan,  proses  pembahasan,  proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus  mendapatkan  perhatian  khusus  oleh organ  pembentuk  perda  adalah  proses perencanaan,  pada  proses  ini  sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan  permasalahan  di  daerah  harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk  hokum  daerah  lainnya.  Dalam  proses perencanaan  ini  pula  dapat  diketahui bagaimana  landasan  keberlakuan  suatu  perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang  biasanya  dituangkan  dalam  suatu penjelasan  atau  keterangan  atau  Naskah akademik 9 . Peraturan  daerah  (Perda)  merupakan instrument dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk  menentukan  arah  dan  kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya. Namun, dalam perkembangan praktik  persoalan  demi  persoalan  muncul berkenaan dengan penetapan dan pelaksanaan Perda ini, sampai kemudian Pemerintah (Pusat) kewalahan  untuk  melaksanakan  pengawasan sampai  pembatalannya.  Perda  adalah  produk daerah yang unik, karena dihasilkan dari sebuah proses  yang  didominasi  kepentingan  politik lokal. 10 Peraturan Daerah merupakan perwujudan  dari  fungsi  legislasi  yakni
penjabaran  lebih  lanjut  Peraturan  Perundang-undangan  yang lebih tinggi . 8 Siti Masitah, Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah, (Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 No. 4 Desember 2014), h. 427.
9 Lebih  lanjut  dapat  dilihat  dalam  Pasal  56 dan Pasal  63  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
10 Muhammad  Suharjono, Pembentukan  Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, DIH,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  10,  No.  19,  Pebruari 2014, h. 21-37.
merupakan  fungsi  dari  parlemen  untuk membentuk  produk  hukum  yang  bersifat mengatur  ( regelende  functie ),  hal  ini  berkenaan dengan  kewenangan  untuk  menentukan peraturan yang mengikat warga negara.Peraturan  daerah  adalah  kebijakan publik  tertinggi  yang  dapat  dirumuskan  oleh pemerintah  di  daerah.  Oleh  karenanya  perda harus  jadi  acuan  bagi  DPRD,  pemda  dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan- kebijakan publik dan privat. Seluruh pelaku tata pemerintahan  di  daerah  perlu  mendasarkan perumusan  kebijakan  dan  program  mereka pada perda. 11

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku dan  mempelajari  literatur-literatur  yang selanjutnya  diolah  dan  dirumuskan  secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya. Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal  ini  mengkaji  secara  mendalam  bahan hukum  yang  ada  kemudian  digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan  teori-teori  yang  mendukung  dan selanjutnya ditarik kesimpulan.
C. Pembahasan 1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Esensi Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia  1945  beserta  penjelasan  pasal berikut,  di  amanatkan  bahwa  daearah-daerah yang  bersifat  otonom  diadakan  badan perwakilan rakyat daerah, karena didaerah pun pemerintahan  akan  bersendi  atas  dasar permusyawaratan.  Arti  penting  dari  badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi  penyelenggaraan  pemerintahan
11 Soenobo  Wirjosoegito. Proses  &  Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), h. 128.
daerah.  Atas  dasar  prinsip  normatif  demikian dalam  praktik  kehidupan  demokrasi  sebagai Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  memiliki posisi  sentral  yang  biasanya  tercermin  dalam doktrin  kedaulatan  rakyat.  Hal  ini  didasarkan pada  suatu  pandangan  bahwa  Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang dapat mewakili rakyat  dan  memiliki  kompetensi  untuk memenuhi kehendak rakyat. 12 Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) undang-undang Nomor  5 Tahun 1974, Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah  salah  satu alat daerah di samping kepala daerah. Di dalam penjelasan  Umum  Undang-undang  tersebut diterangkan bahwa: 13
“Kontruksi yang demikian ini menjamin kerja sama  yang  serasi  antara  Kepala  Daerah  dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai tertib  pemerintahan  di  daerah.  Dengan  demikian maka  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang  sama  tinggi  antara  Kepala  Derah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  yaitu  Kepala  Daerah memimpin  di  bidang  Eksekutif  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  bergerak  dalam  bidang Legislatif”.
Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan  bahwa  pengertian  Dewan PerwakilanRakyat  Daerah  yang  selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilanrakyat  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintah  daerah.  DPRD adalah  lembaga  legislate  atau  membuat peraturan,  peraturan  perundang-undangan yang  di  buatnya  mencerminkan  kebijakan- kebijakan  itu.  DPRD  dapat  di  katakan merupakan  badan  yang  membuat  keputusan yang menyangkut kepentingan umum. DPRD adalah  institusi  yang  menjadi  tumpuan  untuk memperjuangkan  kepentingan  masyarakat
12 Siswanto Sunarno, Hukum Pemetintah Daerah Di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 65.
13 Josef  Riwu  Kaho, Otonomi  Daerah  Di  Negara Republic Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 77.
daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan  rakyat  yang  berada  di  daerah  dan sebagai  salah  satu  unsur  penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan  daerah  dan  menampung  aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya  disebut  DPRD  adalah  lembaga perwakilan  rakyat  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintah  daerah, 14 yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan  peraturan  daerah  dan  peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah,  Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja Daerah (APBD), kebijakan pemerintah daerah dalam  melaksanakan  program  pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. 15

## 2. Dasar  Hukum  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah,  di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. 16 Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah kabupaten,  dan  kota  memiliki  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  yang  anggota-anggotanya  dipilih melalui pemilihan umum.”
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang,  terakhir  pada  BAB  VI Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014 tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,
14 Pasal  40  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
15 Pasal  42  ayat  (1)  poin  c  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
16 Pasal  40  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004.

## Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah,  dan  Dewan  perwakilan  Rakyat Daerah. 17 Pada  BAB  VI  Undang-undang  Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara jelas mengatur  tentang  susunan  dan  kedudukan, fungsi, wewenang dan tugas, keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, fraksi, alat kelengkapan,  pelaksanaan  hak  DPRD, pelaksanaan  hak  anggota,  persidangan  dan pengambilan  keputusan,  tata  tertib  dan  kode etik,  larangan  dan  sanksi,  pemberhentian antarwaktu,  penggantian  antarwaktu  dan pemberhentian sementara. 18
3. Kedudukan Dewan Perwakilan

## Rakyat Daerah (DPR)
Lembaga  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  mengalami  peningkatan  posisi  yang strategis sebagai lembaga penampung, penyalur sekaligus  representasi  aspirasi  masyarakat  di daerah.  Sedangkan  dalam  kedudukan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai unsur  penyelenggara  pemerintahan  di  daerah kabupaten/kota dapat ditemukan dalam pasal 342  Undang-undang  Nomor  27  Tahun  2009 tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD  yang menyebutkan bahwa:
“DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.”
Masuknya  DPRD  dalam  komposisi penyelengara pemerintahan di daerah
17 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014 tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
18 Ibid.
memberikan penjelasan bahwa dikotomi yang mengarah  oposisi  peran  antara  kepala  daerah dan DPRD mulai dihindari. 19

## 4. Otoritas  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang  meliputi:  a.  Membentuk  perda  yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan  bersama,  b.  Membahas  dan menyetujui rancangan perda tentang Anggaran dan  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) bersama dengan kepala daerah, c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan  perda  dan  peraturan  perundang- undangan  lainnya,  peraturan  kepala  daerah, APBD,  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. 20 Selain  itu,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  juga  memiliki  tugas  dan wewenang  dalam  bidang  lain,  seperti:  a) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian  kepala  daerah/wakil  kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri  bagi  DPRD  Provinsi  dan  kepada menteri  dalam  negeri  melalui  gubernur  bagi DPRD  Kabupaten/  Kota,  b)  Memilih  wakil kepala  daerah  dalam  hal  kekosongan  jabatan wakil kepala daerah, c) Memberikan pendapat dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  daerah terhadap  rencana  perjanjian  internasional  di daerah,  d)  Memberikan  persetujuan  terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah  daerah,  e)  Meminta  laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, f)  Membentuk  panitia  pengawas  pemilihan kepala daerah, g) Melakukan pengawasan dan
19 Khairil  Anwar,  et  al., “Fungsi  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  Pengawasan Pelayanan  Publik  di  Kabupaten  Situbondo”,
Reformasi, No. 2, Vol. 5 (2015), 4.
20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
21 Ibid .
meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan h)  Memberikan  persetujuan  terhadap  rencana kerjasama  antar  daerah  dan  dengan  pihak ketiga  yang  membebani  masyarakat  dan daerah. 21
Sedangkan  dari  segi  fungsi,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sejalan dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  di pemerintahan  pusat  yang  memiliki  fungsi penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah. Lebih  lanjut,  revitalisasi  peran  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dapat dicermati  dari  Undang-undang  Nomor  32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  di mana  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  mendapatkan  kewenangan  untuk membuat peraturan daerah (perda), penyusunan  anggaran  dan  pengawasan, sebagaimana  yang  diamanahkan  dalam  Pasal 41:  “DPRD  Kabupaten/  Kota  mempunyai fungsi:  1)  legislasi,  2)  anggaran,  dan  3) pengawasan.”  Ayat  (2)  menjelaskan,  ketiga fungsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/ kota. 22
Adapun  fungsi  lain  dari  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengisian lowongan, pemotivasian  dan  pemimpinan  dalam  rangka memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  yang diwakilinya. 23 Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  dengan  kepala  daerah  mempunyai suatu hubungan linear di antara keduamya yaitu hubungan  pengawasan  yang  dimiliki  baik sebagai  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat
22 Khairil Anwar, et al., Op.Cit, h. 4.
23 Hidayat, “Peran DPRD dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Undang-undang Otonomi  Daerah”, Jurnal  Ilmiah  Magister  Ilmu Administrasi (JIMIA), No. 2 (2010), 9.
Daerah  (DPRD)  maupun  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai kelembagaan sebagai  pencerminan  dari  pemerintahan  yang demokratis,  dengan  maksud  agar  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  tidak menyimpang dari norma-norma dan peraturan perundang-undangan  serta  pedoman  lainnya yang ditetapkan bersama atau yang digariskan oleh pemerintah yang lebih tinggi. 24 Kemudian  dari  hubungan  pengawasan tersebut  melahirkan  beberapa  hak,  yaitu meminta  keterangan  kepada  kepala  daerah, melakukan  rapat  kerja  dengan  kepala  daerah atau  perangkat  daerah,  mengadakan  rapat dengar  pendapat  dengan  kepala  daerah, mengajukan  pertanyaan  dan  hak  menyelidiki serta  melakukan  kunjungan  ke  lapangan,  dan lain  sebagainya.  Sebagai  tindak  lanjut  dari hubungan  pengawasan  itu  adalah  hubungan pertanggungjawaban.  Hal  tersebut  tercermin dalam  pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  yang  menyatakan  bahwa  Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD)
mempunyai hak: a) Interpelasi, b) Angket dan c) Menyatakan pendapat. 25 Pengawasan  berarti  mengontrol  proses, cara,  perbuatan  mengontrol.  Pengawasan diartikan  sebagai  kegiatan  mengawasi  dalam arti melihat sesuatu dengan saksama, sehingga tidak  ada  kegiatan  lain  di  luar  itu.  Hubungan antara  pengawasan  dengan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  pada  dasarnya  adalah segala  usaha  atau  kegiatan  untuk  mengetahui dan  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya mengenai  pelaksanaan  tugas  atau  kegiatan, apakah  sesuai  dengan  semestinya  atau  tidak. Dengan  demikian,  manifestasi  dari  kinerja pengawasan  adalah  kegiatan  untuk  menilai
24 M.  Agus  Santoso,  “ Peran Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  Menjalankan Fungsi Pengawasan” , Jurnal Hukum, No. 4 (Oktober, 2011), 612.
25 Ibid, h. 611. 26 Ibid, h. 613.
suatu  pelaksanaan  tugas  secara  de  facto, sedangkan  tujuan  pengawasan  itu  untuk melakukan  cross  check  apakah  kegiatan  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  tolak  ukur  yang telah  ditentukan  sebelumnya  atau  tidak, demikian  pula  dengan  tindak  lanjut  dari pengawasan tersebut. 26
Mengenai  fungsi  pengawasan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih lanjut termuat  dalam  pasal  2  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  16  tahun  2010  tentang Pedoman  Penyusunan  Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang menyatakan bahwa: DPRD mempunyai fungsi: a) Legislasi, b) Anggaran, dan c) Pengawasan. Kemudian  dalam  ayat  (4)  nya  menyebutkan bahwa  fungsi  pengawasan  diwujudkan  dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. 27 Fungsi pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai penyeimbang  dari  kekuasaan  kepala  daerah yang diberikan kewenangan dalam menjalankan  pemerintahan  oleh  undang- undang, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan  dalam  menjalankan tugasnya dalam rangka menyejahterakan rakyat seperti  yang  diamanatkan  dalam  Pembukaan Undang-undang  Dasar  1945,  karena  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tentu  saja  dalam  menjalankan  tugasnya  harus berorientasi  pada  kesejahteraan  rakyat,  di samping itu juga menjalankan kontrol terhadap penggunaan  kewenangan  agar  tidak  terjadi abuse of power yang pada akhirnya berimplikasi pada kerugian negara. 28
27 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang  Pedoman  Penyusunan  Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28 M. Agus Santoso, Op.Cit, h. 614.
5. Proses Pembentukan Peraturan
Daerah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan,  dinyatakan bahwa Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau penetapan dan pengundangan. Dalam mempersiapkan  pembahasan  dan  pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah  harus  berpedoman  kepada  ketentuan peraturan perundang-udangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan  daerah  akan  lebih  operasional  jika dalam  pembentukannya  tidak  hanya  terikat pada  asas  legalitas,  atan  tetapi  perlu  juga dilengkapi  dengan  hasil  penelitian  yang mendalam  terhadap  subjek  dan  objek  hukum yang  hendak  diaturnya,  serta  diawali  dengan pembentukan  naskah  akademik  terlebih dahulu. 29 Beberapa pengaturan baru yang terpenng  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  di antaranya  adalah: pertama, terkait  dengan urusan  pemerintahan  yang  dibagi  ke  dalam urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan  umum.  Materi  terbaru  terkait dengan urusan pemerintahan ini adalah adanya urusan pemerintahan umum dengan kewenangan  utama  ada  di  tangan  presiden sebagai  kepala  pemerintahan.  Adapun  dasar pembagian  urusan  ini  selain  kriteriakriteria eksternalitas,  akuntabilitas,  dan efisiensi  seper halnya diatur dalam UU Pemda 2004, di dalam Beberapa  pengaturan  baru  yang  terpenng dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintah  Daerah  ini  ditambah
29 Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
dengan  kriteria  kepenngan  strategis  nasional. Kedua, terkait pengaturan kewenangan provinsi di  laut  yang  secara  eksplisit  diatur  dalam undang-undang  ini  sebagai  kewenangan desentralisasinya.Selain  kewenangan  yang desentralisk,  pengaturan  untuk  provinsi  yang bercirikan  kepulauan  juga  ditugaskan  oleh pemerintah  pusat  berdasarkan  asas  tugas pembantuan. Ketiga, terkait  materi  penataan daerah  yang  mengatur  secara  lebih  detail tentang  pembentukan  dan  penyesuaian daerah.Pengaturan  terbaru  yang  strategis adalah terkait dengan adanya tahapan persiapan selama  ga  tahun  untuk  dapat  memperoleh status  penuh  sebagai  derah  otonom. Keempat, terkait materi perangkat daerah yang mengatur secara  lebih  rinci  perangkat  daerah  yang membantu  tugas  kepala  daerah  dan  DPRD. Termasuk  di  dalamnya  mengatur  tentang pembentukan  dan  tugas  serta  rekrutmen stafnya secara rinci. Kelima, terkait materi Perda yang  memuat  dengan  rinci  proses  tahapan pembentukannya,  mulai  dari  perencanaan, penyusunan,  pembahasan,  penetapan,  dan pengundangan. 30
Tata  cara  penyusunan  Perda  di  daerah merupakan  prosedur  atau  rangkaian  kegiatan penyusunan Peraturan yang ada di daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.  Secara  umum  tidak  terdapat perbedaan  mengenai  tata  cara  menyusun Peraturan  yang  ada  di  daearah  di  seluruh Indonesia.  Akan  tetapi  antara  daerah  yang lainnya,  bisa  saja  terjadi  perbedaan  cara menyusun  Peraturan  di  Daearah.  Namun perbedaan ini bukan perbedaan yang prinsipil dan tidak mengurangi makna atau hakekat dari Peraturan di Daerah itu sendiri. Perbedaan ini bisa  terjadi  karena  masing-masing  daerah mempunyai  Peraturan  Tata  Tertib  DPRD
30 Mudiyati  Rahmatunnisa, “Jalan  Terjal Kebijakan  Desentralisasi  di  Indonesia  Pada  Era Reformasi”, Hukum,  Vol.  2  Nomor  3,  November- 2015, h. 513.
sendirisendiri  untuk  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya. 31 Proses  pembentukan  Peraturan  Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu: 32 a. Proses  penyiapan  rancangan  Peraturan Daerahyang merupakan proses penyusunan  dan  perancangan  di lingkungan  DPRD  atau  di  lingkungan Pemda  (dalam  hal  ini  Raperda  usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan  naskah  inisiatif (initiatives draft), naskah  akademik  ( academic  draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).
b. Proses  mendapatkan  persetujuan,  yang merupakan pembahasan di DPRD.
c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan  pengundangan  oleh  Sekretaris Daerah.

## D. Kesimpulan
Fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  sejalan  dengan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  di  pemerintahan pusat  yang  memiliki  fungsi  penting  dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah.  Lebih  lanjut, revitalisasi  peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) dapat dicermati dari Undang- undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  di  mana  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan  kewenangan  untuk  membuat peraturan daerah (perda), penyusunan anggaran  dan  pengawasan,  sebagaimana  yang diamanahkan  dalam  Pasal  41:  “DPRD Kabupaten/  Kota  mempunyai  fungsi:  1) legislasi, 2) anggaran, dan 3) pengawasan.” Ayat (2)  menjelaskan,  ketiga  fungsi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dijalankan  dalam
31 Rachmat  Trijono, Dasar-Dasar  Ilmu Pengetahuan  Perundang-Undangan ,  (Jakarta:  Papas Sinar Sinanti, 2013), h. 88.
32 Budiman N.P.D. Sinanga, Ilmu Perundang- Undangan , (Yogyakarta: UII Pres. 2005), h. 113.
kerangka  representasi  rakyat  di  kabupaten/ kota. 33 Adapun  fungsi  lain  dari  Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengisian lowongan, pemotivasian  dan  pemimpinan  dalam  rangka memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  yang diwakilinya. 34

## Daftar Pustaka
Budiman  N.P.D.  Sinanga,  2005, Ilmu Perundang-Undangan , Yogyakarta: UII Pres.
Darmawan Ikhsan, 2003, Analisis Sistem Politik Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kaho Josef Riwu, 2010, Otonomi Daerah Di  Negara  Republic  Indonesia ,  Jakarta:  Rajawali Pers. Rawasita  Reny,  et.al.,  2009, Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Sunarno  Siswanto,  2006, Hukum Pemetintah  Daerah  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Trijono Rachmat, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan  Perundang-Undangan ,  Jakarta:  Papas Sinar Sinanti.
Wirjosoegito  Soenobo,  2004, Proses  & Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan Jakarta: Ghalia Indonesia.
Andang  Baharuddin, Pelaksanaan  Fungsi Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Prosiding
33 Khairil Anwar, et al., Op.Cit, h. 4.
34 Hidayat, “Peran DPRD dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Undang-undang Otonomi  Daerah”, Jurnal  Ilmiah  Magister  Ilmu Administrasi (JIMIA), No. 2 (2010), 9.
Konferensi  Nasional  Ke-  6,  KNAPPPTMA KE-6,  Sulawesi  Selatan,  8-9  September  2017, ISBN: 978-602-50710-1-0.
Anwar  Khairil,  et  al., “Fungsi  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  Pengawasan Pelayanan  Publik  di  Kabupaten  Situbondo”, Reformasi, No. 2, Vol. 5, 2015.
Dayanto, Pendayagunaan  Hak  Inisiatif  Anggota Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Yuridis Sosiologis Di Dprd Sulawesi Selatan) , Jurnal Tahkim, Vol. X No. 2, Desember 2014.
Hidayat  Syarif, Desentralisasi  untuk Pembangunan Daerah , Jentera: Peraturan Daerah edisi 14 Tahun IV, Oktober-Desember 2006.
Hidayat, “Peran DPRD dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Undang-undang Otonomi  Daerah”, Jurnal  Ilmiah  Magister  Ilmu Administrasi (JIMIA), No. 2. 2010. Hidayat, “Peran  DPRD  dalam  Pelaksanaan Tugasdan  Fungsinya  sesuai  dengan  Undang-undang Otonomi  Daerah”, Jurnal  Ilmiah  Magister  Ilmu Administrasi (JIMIA), No. 2, 2010.
M.  Agus  Santoso,  “ Peran  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  Menjalankan Fungsi  Pengawasan” ,  Jurnal  Hukum,  No.  4, Oktober, 2011.
Masitah  Siti, Urgensi  Prolegda  dalam Pembentukan  Peraturan  Daerah, Jurnal  Legislasi Indonesia Volume 11 No. 4 Desember 2014.
Mudiyati  Rahmatunnisa, “Jalan  Terjal Kebijakan  Desentralisasi  di  Indonesia  Pada  Era Reformasi”, Hukum,  Vol.  2  Nomor  3, November-2015.
Suharjono  Muhammad, Pembentukan Peraturan  Daerah  Yang  Responsif  Dalam Mendukung  Otonomi  Daerah, DIH,  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, Pebruari 2014.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  perwakilan  Rakyat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.