……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
PENGERTIAN, RUANG LINGKUP PERBANKAN, TUJUAN, LATAR BELAKANG,

## PRINSIP DAN SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Oleh Anggela Septiani 1 , Heri Sunandar 2 , Nurnasrina 3 1,2,3 Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Suska Riau Email: 1 22190323101@students.uin-suska.ac.id , 2 heririau@gmail.com , 3 nurnasrina@uin-suska.ac.id

## Abstract
In  the  era  of  Law  Number  10  of  1998,  banking  law  policies  in  Indonesia  adhered  to  a  dual banking  system.  Research  using  qualitative  methods  in  the  library  (library  research).  Sharia Banking aims to support the implementation of national development in order to improve justice, togetherness, and equal distribution of people's welfare. The legal basis for bank operations using the sharia system. The history of banking in Indonesia is actually the forerunner of conventional banking. This history began when Indonesia was colonized by the Dutch. At that time, there was already  a  bank  called  Bank  Couranten  Bank  Van  Leening.  The  bank's  aim  was  to  shoot  and manage VOC finances.  The Islamic bank that first appeared or stood in Indonesia was  Bank Muamalat Indonesia. The principles of Islamic banking that are in accordance with Islamic law include the absence of elements of joy, maysir, gharar, and buying and selling of illicit goods. OJK's  role  in  regulating  and  supervising  banks  is  very  broad  in  terms  of  microprudential regulation and supervision.
Keywords ; Economics, Islamic Banking, Finance .

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya,  entitas  bank  syariah  di Indonesia  sudah  dimulai  sejak  tahun  1983 dengan  keluarnya  Paket  Desember  1983 (Pakdes  83)  yang  berisi  sejumlah  regulasi  di bidang  perbankan,  dimana  salah  satunya  ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan  kredit  dengan  bunga  0%  (zero interest).  Perkembagan  dimaksud  diikuti  oleh serangkaian  kebijakan  di  bidang  perbankan oleh  Menteri  Keuangan  Radius  Prawiro  yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto  88  intinya  merupakan  deregulasi perbankan  yang  memberikan  kemudahan  bagi pendirian  bank-bank  baru,  sehingga  industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.
Baru  pada  tahun  1991  berdirilah  Bank Muamalat  Indonesia  (BMI)  sebagai  bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil. Namun,  eksistensi  bank  syariah  di  Indonesia
secara  formal  telah  dimulai  sejak  tahun  1992 dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, harus diakui bahwa UU  tersebut  belum  memberikan  landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan  bank  syariah  karena  masih belum  secara  tegas  mencantumkan  kata-kata “prinsip  syariah”  dalam  kegiatan  usahanya hanya  menggunakan  istilah  bank  bagi  hasil. Pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam  UU  tersebut  belum  sesuai  dengan cakupan  pengertian  bank  syariah  yang  relatif lebih  luas  dari  bank  bagi  hasil.  Dengan  tidak adanya  pasal-pasal  dalam  UU  tersebut  yang mengatur  bank  syariah,  maka  hingga  tahun 1998  belum  terdapat  ketentuan  operasional yang  secara  khusus  mengatur  kegiatan  usaha bank  syariah.  Diamandemennya  UU  No.  7 tahun 1992 yang kemudian melahirkan UU No. 10  tahun  1998  secara  eksplisit  menetapkan bahwa  bank  dapat  beroperasi  berdasarkan prinsip-prinsip  syariah.  Era  Undang-Undang
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Nomor  10  Tahun  1998,  kebijakan  hukum perbankan  di  Indonesia  menganut  sistem perbankan  ganda  (dual  banking  system). Kebijakan ini intinya memberikan kesempatan bagi  bank-  bank  umum  konvensional  untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme  islamic  window  dengan  terlebih dahulu  membentuk  Unit  Usaha  Syariah (UUS).5  Akibatnya  pasca  undang-undang  ini memunculkan banyak bank konvensional yang ikut  andil  dalam  memberikan  layanan  syariah kepada nasabahnya.1

## METODE PENELITIAN
Penelitian
menggunakan metode kualitatif dalam kepustakaan (library research). Library research ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti, kemudian dilakukan pemahaman cara teliti dan careful sehingga mendapatkan sebuah temuan- temuan  penelitian.  Penulis  melakukan  studi literatur  secara  mendalam  untuk  mendukung penelitian ini.
1 Ali Syukron, “Dinamika perkembangan perbankan  syariah  di  Indonesia,”  Economic: Journal of Economic and Islamic Law 3, no. 2 (2013): 28–53.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian  dan  Ruang Lingkup  Perbankan Syariah
Pengertian  bank  syariah  secara  umum adalah  salah  satu  jenis  bank  yang  beroperasi dengan  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariat agama  islam,  jadi  dalam  pelaksanannya  bank syariah  mengikuti  tata  cara  muamalah  agama islam.  Sebagai  negara  dengan  penduduk mayoritas agama islam, bank syariah berkembang  sangat  pesat.  Di  berbagai  tempat banyak  kita  jumpai  kantor  pelayanan  bank syariah.
Menurut Sudarsono Bank Syariah adalah lembaga  keuangan  negara  yang  memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran  dan  juga  peredaran  uang  yang
beroperasi  dengan  menggunakan  prinsip- prinsip  syariah  atau  islam.  Menurut  Siamat Dahlam  Bank  Syariah  adalah  bank  yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah  yang  didasarkan  pada  alquran  dan hadits.
Dalam  undang-undang  nomor  10  tahun 1998  pasal  1  “pengertian  bank  adalah  badan usaha  yang  menghimpun  dana  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkan kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau dengan  bentuk”  lainnya  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Dalam  UU  No.21  tahun  2008  mengenai Perbankan  Syariah  mengemukakan  pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan  Syariah  yaitu  segala  sesuatu  yang menyangkut  bank  syariah  dan  unit  usaha syariah,  mencakup  kelembagaan,  mencakup kegiatan  usaha,  serta  tata  cara  dan  proses  di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah  adalah  bank  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  dengan  didasarkan  pada prisnsip  syariah  dan  menurut  jenisnya  bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS  (Unit  Usaha  Syariah)  dan  BPRS  (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).2

## Tujuan Perbankan Syariah
Perbankan  Syariah  bertujuan  menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam rangka  meningkatkan  keadilan,  kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan  fungsi  dari  perbankan  syariah adalah  :Bank  Syariah  dan  UUS  wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan  dana  masyarakat.  Bank  Syariah dan  UUS  dapat  menjalankan  fungsi  sosial dalam  bentuk  lembaga  baitul  mal,  yaitu menerima dana yang berasal  dari zakat,  infak, sedekah,  hibah,  atau  dana  sosial  lainnya  dan menyalurkannya  kepada  organisasi  pengelola zakat.3 2 “Pengertian Bank Syariah Menurut 4 Ahli dan UU  Indonesia,”  diakses  29  September  2022, https://www.muttaqin.id/2017/08/pengertian- bank-syariah-menurut-ahli-uu.html.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
3  “Tentang  Syariah,”  diakses  29 September 2022, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang - syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx. Latar Belakang didirikannya Bank Syariah di Indonesia
Perbankan  adalah  salah  satu  motor penggerak  ekonomi  nasional.  Indonesia  mulai melakukan  deregulasi  perbankan  pada  1983, saat  itu  Bank  Indonesia  (BI)  memberikan keleluasaan  kepada  bank  untuk  menetapkan suku  bunga.  Berdasarkan  laman  ojk.go.id pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi  akan  tercipta  kondisi  bank  yang efisien dan kuat dalam menopang perekonomian.
Masih  pada  1983,  pemerintah  Indonesia berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan  yang  merupakan  konsep  dari perbankan syariah. Akhirnya 5 tahun kemudian,  pemerintah  mengeluarkan  paket kebijakan  deregulasi  perbankan  1988  (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya untuk  bisnis  perbankan  dalam  menunjang pembangunan.  Namun  lebih  banyak  bank konvensional yang berdiri. Tapi beberapa usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada 1990  membentuk  kelompok  kerja  untuk mendirikan  Bank  Islam  di  Indonesia.  Pada tanggal  18  -  20  Agustus  1990,  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga  bank  dan  perbankan  di  Cisarua,  Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas  lebih  mendalam  pada  Musyawarah Nasional  IV  MUI  di  Jakarta  22  -  25  Agustus 1990,  yang  menghasilkan  amanat  bagi pembentukan  kelompok  kerja  pendirian  bank Islam di  Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut  Tim  Perbankan  MUI  dengan  diberi tugas  untuk  melakukan  pendekatan  dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.
Sebagai  hasil  kerja  Tim  Perbankan  MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di  Indonesia  yaitu  PT  Bank  Muamalat
Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991.  Sejak  tanggal  1  Mei  1992,  BMI  resmi beroperasi  dengan  modal  awal  sebesar  Rp 106.126.382.000,- Pada awal masa operasinya, keberadaan  bank  syariah  belum  mendapatkan perhatian  yang  optimal  dalam  tatanan  sektor perbankan nasional.
Landasan  hukum  operasi  bank  yang menggunakan  sistem  syariah,  saat  itu  hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992;  tanpa  rincian  landasan  hukum  syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.
Pada  tahun  1998,  pemerintah  dan DewanPerwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan  UU  No.  7/1992  tersebut menjadi  UU  No.  10  Tahun  1998,  yang  secara tegas  menjelaskan  bahwa  terdapat  dua  sistem dalam  perbankan  di  tanah  air  (dual  banking system),  yaitu  sistem  perbankan  konvensional dan  sistem  perbankan  syariah.  Peluang  ini disambut  hangat  masyarakat  perbankan,  yang ditandai  dengan  berdirinya  beberapa  Bank Islam  lain,  yakni  Bank  IFI,  Bank  Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.
Pengesahan beberapa produk perundangan  yang  memberikan  kepastian hukum  dan  meningkatkan  aktivitas  pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang  Amandemen  Ketiga  UU  No.8  tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.
Dengan  telah  diberlakukannya  Undang- Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan  industri  perbankan  syariah nasional  semakin  memiliki  landasan  hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.
Dengan  progres  perkembangannya  yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir,  maka  diharapkan  peran  industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.  Lahirnya  UU  Perbankan  Syariah mendorong  peningkatan  jumlah  BUS  dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).
Sejak  mulai  dikembangkannya  sistem perbankan  syariah  di  Indonesia,  dalam  dua dekade  pengembangan  keuangan  syariah nasional,  sudah  banyak  pencapaian  kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang,  perangkat  regulasi  dan  sistem pengawasan,  maupun  awareness  dan  literasi masyarakat  terhadap  layanan  jasa  keuangan syariah.4

## Sejarah Bank Syariah
Di  dalam  sejarah  perekonomian  umat Islam,  kegiatan  muamalah  seperti  menerima titipan  harta,  meminjamkan  uang  untuk keperluan  konsumsi  dan  untuk  keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan  dengan  akad-  akad  yang  sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah
Saw.  Rasulullah  Saw,  yang  dikenal dengan  julukan  Al-amin,  dipercaya  oleh masyarakat  Mekah  menerima  simpanan  harta, sehingga  pada  saat  terakhir  sebelum  hijrah  ke Madinah,  ia  meminta  Ali  bin  abi  Thalib  r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.
Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin  al-Awwam  r.a.,  memilih  tidak  menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan  implikasi  yang  berbeda,  yakni yang  pertama,  dengan  mengambil  uang  itu sebagai  pinjaman,  Ia  memiliki  hak  untuk memanfaatkannya;  kedua,  karena  bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh.
4  Sylke  Febrina  Laucereno,  “Sejarah Berdirinya  Bank  Syariah  di  Indonesia,” detikfinance,  diakses  29  September  2022,
https://finance.detik.com/moneter/d- 3894544/sejarah-berdirinya-bank-syariah-di- indonesia.
Dalam  riwayat  lain  disebutkan,  Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan  pengiriman  uang  dari  Mekkah  ke adiknya Mis’ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.5
Sejarah Bank Konvensional di Indonesia Sejarah perbankan di Indonesia sejatinya merupakan  cikal  bakal  bank  konvensional. Sejarah ini dimulai saat Indonesia dijajah oleh Belanda.  Saat  itu,  sudah  ada  bank  yang bernama  Bank  Couranten  Bank  Van  Leening. Bank  tersebut  bertujuan  untuk  mendanai  dan mengatur keuangan VOC.
Setelah  beberapa  tahun  lamanya,  bank tersebut  mulai  berganti  nama  menjadi  de Javasche  Bank  yang  merupakan  cikal  bakal bank  De  Javasche  bank  ini  kemudian  menjadi bank  sentral.  Peran  bank  sentral  terus mengalami  pergantian.  De  Javasche  bank digantikan dengan bank nasional Indonesia 46. Namun, keberadaan bank ini tidak berlangsung lama.
Sebab,  BNI  46  digantikan  dengan  Bank Indonesia. Bank di Indonesia terus mengalami perkembangan.  Penggabungan  bank  sempat beberapa kali dilakukan termasuk salah satunya bank  BRI.  Setiap  ganti  penjajahan,  pasti  akan terdapat  pergantian  perbankan.  Hal  ini dikarenakan berbeda kebijakan.
Selepas  merdeka,  pemerintah  membuat bank  sendiri  yang  dinamakan  bank  Indonesia. Kemunculan  bank  Indonesia  inilah  yang kemudian  memunculkan  bank-  bank  lain  di Indonesia. Kemunculan bank-bank ini sebagian besar  termasuk  ke  dalam  bank  konvensional seperti BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan lainnya.6

## Sejarah Bank Syariah di Indonesia
Bank  syariah  yang  pertama  kali  muncul atau berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah ini berdiri setelah akta pendiriannya ditandatangani dan disahkan pada 1  November  1991.  Setelah  pendiriannya,
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar.
Kemunculan  Bank  Muamalat  sebagai bank syariah yang pertama di Indonesia bukan berarti  langsung  memunculkan  banyak  bank syariah  lainnya.  Salah  satu  kejadian  penting yaitu krisis moneter tahun 1998 memiliki peran penting  dalam  perkembangan  bank  syariah  di Indonesia.  Krisis  moneter  pada  tahun  1998 membuat  banyak  bank  konvensional  yang bangkrut  dan  dilikuidasi  karena  mengalami kegagalan dalam sistem bunganya.
5  “Sejarah  perbankan  syariah  (zaman Rasulullah  -  modern),”  SahamOK,  diakses  29
September 2022, https://www.sahamok.net/bank/sejarah- perbankan-syariah/. 6 “Bank Konvensional: Pengertian, Dasar Hukum, dan Perbedaan,” DosenEkonomi.com, 27 Januari 2022,
https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/ba nk-konvensional .
Berkebalikan dengan bank konvensional, perbankan  syariah  tetap  berjaya  dan  tidak mengalami masalah berarti ketika krisis terjadi. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan  revisi  mengenai  sistem  perbankan di  Indonesia.  UU  No.  10  tahun  1998 menegaskan  bahwa  terdapat  dua  sistem  (dual banking  system)  dalam  perbankan  Indonesia yaitu sistem perbankan yang konvensional dan sistem perbankan syariah. Setelah dikeluarkannya  peraturan  mengenai  dual banking  system  maka  mulailah  banyak perbankan  syariah  yang  bermunculan.  Pada  5 tahun pertama, sudah ada 10 bank syariah yang berdiri  di  Indonesia  mengikuti  jejak  Bank Muamalat  sebagai  bank  syariah  pertama  di Indonesia.7 Prinsip Bank Syariah
Bank syariah merupakan suatu jenis Bank
yang menjalankan sistem perbankan berdasarkan  prinsi-prinsip  yang  ditetapkan dalam hukuk islam. Prinsip bank syariah yang sesuai  dengan  hukum  islam  diantaranya  tidak adanya unsur ria, maisir, gharar, serta jual beli
barang haram. Prinsip tersebut ditetapkan untuk mencapai  tujuan  sesuai  dengan  jalur  syariah islam.  Secara  umum  terdapat  11  prinsip  bank syariah yang dianut berdasarkan hukum islam, diantaranya :
1. Mudharabah
Adalah  suatu  bentuk  kerjasama  usaha antaa  mudharib  (pengelola  dana)  dengan mudharib  (pengelola  dana)  dengan  nisab  bagi hasil  antara  keduanya  yang  telah  ditetapkan berdasarkan kesepakatan diawal. Biasanya jika terjadi  kesalahan  atau  kebangkrutan,  seluruh kerugian  akan  ditetapkan  kepada  pemilik usaha.
2. Musyarakah
Adalah  akad  atau  kerjasama  atnara  dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha secara  produktif  dan  halal,  dengan  perjanjian jika  semua  keuntungan  akan  ditanggung bersama,  begitupun  jika  nantinya  terjadi kerugian,  maka  resiko  akan  ditanggung bersama menurut porsi kerja masing-masing.
3. Wadiah
Adalah  suatu  bentuk  titipan  murni  dari satu  pihak  ke  pihak  lainnya,  baik  individu maupun  badan  hukum  yang  harus  dijaka  dan dikembalikan kepada pihak penitip kapanpun ia menginginkannya.
4. Al Murabahah
Merupakan  suatu  proses  jual  beli  yang ditambahkan  dnegan  sejumlah  keuntungan yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak, yakni pembeli dan penjual. Prinsip
7 Solaeman Nur Rahman, “Bank Syariah Pertama  Di  Indonesia  Dan  Sejarahnya,”
Bussines.Co.Id (blog), 18 November 2021, https://bussines.co.id/bank-syariah-pertama-di- indonesia/ .
Murabahah memperbolehkan penyerahan  barang  dilakukan  pada  saat transaksi  sementara  pembayaran  secara  tunai, tanggungan, maupun dicicil.
5. Salam
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Merupakan  bentuk  trasaksi  jual  beli barang  tertentu  antara  pihak  penjual  dan pembeli  yang  harga  jualnya  terdiri  dari  harga pokok  barang,  serta  keuntungan  yang  telah ditentukan  dan  disepakati  bersama.  Selain  itu, pada  prinsip  salam  pembayaran  dilakukan dimuka, sementara penyerahan barang dilakukan kemudian hari 6. Istishna’
Adalah  suatu  transaksi  jual  beli  seperti pada  prinsip  Salam,  yakni  penyerahan  barang dilakukan  dikemudian  hari,  namun  hal  yang membedakan adalah pembayaran boleh dilakukan dengan sistem cicilan.
7.
Ijarah
Merupakan  akad  pemindahan  hak  guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
8. Qardh Merupakan  suatu  perjanjian  pinjam- meminjam  berbentuk  uang  ataupun  barang. prinsip  ini  dilakukan  tanpa  adanya  orientasi keuntungan,  namun  pihak  bank  sebagai pemberi  jaminan  boleh  meminta  ganti  biaya yang  nantinya  diperlukan  selama  kerjasama berlangsung.  Jenis  pinjam  meminjam  yang menggunakan  prinsip  qardh  diantaranya, pinjaman  talangan  haji,  pinjaman  tunai, pinjaman  kepada  pengusaha  kecil,  dan pinjaman kepada pengurus bank
9. Rahn/Gadai
Merupakan  kegiatan  kerjasama  antara pihak bank dan peminjam, dimana pihak bank akan  meminta  suatu  satu  harta  pemilik  atau peminjam  untuk  digunakan  sebagai  jaminan atas  pinjaman  yang  diterimanya.  Hal  ini dilakukan untuk memberikan jaminan pembayaran  kepada  bank  atas  pinjaman  yang diberikan. Ketika pinjaman telah dikembalikan secara lunas, pihak bank pun akan mengembalikan barang jaminan kepada peminjam. 10.
Hawalah / Hiwalah
Adalah suatu pengalihan utang dari orang yang  berutang  kepada  orang  lain  yang  wajib
menanggungnya.  Prinsip  ini  dilakukan  untuk membantu supplier mendapatkan bantuan tunai supaya dapat melanjutkan produksinya. Sedangkan pihak bank akan tetap mendapatkan biaya ganti atas jasa pemindahan.
11.
Wakalah
Terakhir,  wakalah  merupakan  transaksi atau  perjanjian  yang  timbul  akibat  salah  satu pihak memberikan suatu obyek perikatan yang berbentuk  jasa.  Wakalah  adalah  penyerahan, pendelegasi,  atau  bisa  dikatakan  pemberian mandat.  Transaksi  wakalah  dapat  dijumpai pada  transaksi  perbankan  pada  umumnya seperti  penagihan,  pembayaran,  agensi,  serta transaksi  lainnya.  Semoga  informasi  diatas mampu membantu anda memahami perbedaan anatar bank konvesional dan bank syariah.8
Peranan dan Fungsi OJK dalam Perbankan Nasional
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merupakan suatu  lembaga  independen  yang  mempunyai tugas,  fungsi  serta  memiliki  wewenang pengaturan  pengawasan  dan  pemeriksaan keuangan dalam negara. Dasar pembentukannya tertera dalam undang- undang nomor  21  tahun  2011  yang  mengatur  tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Peranan  OJK  dalam  pengaturan  dan pengawasan  bank  sangat  luas  menyangkut pengaturan dan pengawasan terhadap mikroprudensial. Peranan OJK dalam perlindungan konsumen memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya yang baik.9
Melansir  dari  laman  ojk.go.id,  OJK memiliki  fungsi  menyelenggarakan  sistem pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  sektor  jasa keuangan.10

## KESIMPULAN
Pengertian  bank  syariah  secara  umum adalah  salah  satu  jenis  bank  yang  beroperasi dengan  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariat agama  islam,  jadi  dalam  pelaksanannya  bank
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
syariah  mengikuti  tata  cara  muamalah  agama islam. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam rangka  meningkatkan  keadilan,  kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah.  Sejarah  perbankan  di  Indonesia sejatinya merupakan cikal bakal bank konvensional. Sejarah ini dimulai saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Saat itu, sudah ada bank yang bernama Bank Couranten Bank Van  Leening.  Bank  tersebut  bertujuan  untuk mendanai dan mengatur keuangan VOC. Bank syariah yang pertama kali muncul atau berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Prinsip bank syariah yang sesuai dengan hukum islam diantaranya tidak 8  “Prinsip-Prinsip  Bank  Syariah,”  diakses  29 September
2022,
https://moneytotem.com/prinsip-prinsip-  bank- syariah/ .
9  M.  Irwansyah  Putra,  Bismar  Nasution,  dan Ramli  Siregar,  “Peranan  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  Melakukan  Pengaturan  dan Pengawasan  terhadap  Bank,”  Transparency Journal  of  Economic  Law  2,  no.  1  (2013): 14659.
10 “Tujuan, Fungsi, dan Tugas OJK | Tagar,”
diakses 29 September 2022,
https://www.tagar.id/tujuan-  fungsi-dan-tugas- ojk.
Adanya  unsur  ria,  maysir,  gharar,  serta jual  beli  barang  haram.  Peranan  OJK  dalam pengaturan  dan  pengawasan  bank  sangat  luas menyangkut  pengaturan  dan  pengawasan terhadap mikroprudensial.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] DosenEkonomi.com. “Bank Konvensional: Pengertian, Dasar Hukum, dan Perbedaan,” 27 Januari 2022.
[2] https://dosenekonomi.com/bisnis/perban kan/bank- konvensional.
[3] Laucereno, Sylke  Febrina.
“Sejarah Berdirinya
Bank   Syariah di
Indonesia.”
[4] detikfinance. Diakses 29 September 2022. https://finance.detik.com/moneter/d- 3894544/sejarah-berdirinya- bank-
syariah-di-indonesia.
[5] “Pengertian Bank Syariah Menurut 4 Ahli dan UU  Indonesia.”  Diakses  29 September 2022. https://www.muttaqin.id/2017/08/pengert ian-bank- syariah- menurut-ahli-uu.html. [6] “Prinsip-Prinsip Bank  Syariah.” Diakses  29 September 2022.
[7] https://moneytotem.com/prinsip-prinsip- bank-syariah/.
[8] Putra,  M.  Irwansyah,  Bismar  Nasution, dan Ramli Siregar. “Peranan Otoritas Jasa Keuangan  dalam  Melakukan  Pengaturan dan  Pengawasan  terhadap  Bank.” Transparency  Journal  of  Economic  Law 2, no. 1 (2013): 14659.
[9] Rahman,  Solaeman  Nur.  “Bank  Syariah Pertama Di Indonesia Dan Sejarahnya.”
[10] Bussines.Co.Id  (blog),  18  November 2021. https://bussines.co.id/bank-syariah- pertama- di-indonesia/.
[11] SahamOK.  “Sejarah  perbankan  syariah (zaman  Rasulullah  -  modern).”  Diakses 29 September 2022. https://www.sahamok.net/bank/sejarah- perbankan-syariah/. [12] Syukron,  Ali.  “Dinamika  perkembangan perbankan syariah di Indonesia.”
Economic:  Journal  of  Economic  and Islamic Law 3, no. 2 (2013): 28–53.
[13] “Tentang Syariah.” Diakses 29 September 2022. [14] https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/te ntang- syariah/Pages/PBS-dan- Kelembagaan.aspx. [15] “Tujuan, Fungsi, dan Tugas      OJK
Tagar.”   Diakses
29      September
2022.
[16] https://www.tagar.id/tujuan-fungsi-dan- tugas-ojk.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN