## PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT ORGANIK
Abdurrahman 1
1 Universitas Pendidikan Mandalika Mataram (UNDIKMA) Jl. Pemuda 59 A Mataram 83126 email: abdurrahman@ikipmataram.ac.id
Abstrak: Buku  yang  ditulis  oleh  Dr.  Toto  Suharto,  M.Ag. Pendidikan  Berbasis Masyarakat  Organik,  Pengalaman  Pesantren  Persatuan  Islam, Buku  ini  mencoba melihat  pendidikan  berbasis  masyarakat  dari  persepektif  lain,  yaitu  dari  sudut  politik pendidikan, khususnya pendidikan kritis.  Ada empat permasalahan yang dikemukakan dalam  buku  ini.  Pertama,  bagaimana  kebijakan  pendidikan  Islam  yang  diterapkan terhadap lembaga swasta? Kedua, mengapa Pesantren Persatuan Islam menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dan otonom di saat pemerintah Orde Baru menerapkan sistem pendidikan yang sentralistik? Ketiga, bagaimana respons Pesantren Persatuan  Islam  terhadap  kebijakan  pendidikan  yang  dikeluarkan  pemerintah  tersebut? Keempat,  bagaimana  relevansi  pendidikan  berbasis  masyarakat  persatuan  Islam  bagi pendidikan nasional?. Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan edisi revisi dari disertasi Penulis yang sudah dipertahankan dalam Ujian Promosi Doktor pada Program Pascasarjana  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  tanggal  4  Agustus  2011.  Naskah  asli disertasi ini berjudul “Pesantren Persatuan Islam 1983-1997 dalam Perspektif Pendidikan Berbasis  Masyarakat”.  Setelah  mengalami  proses  editing  dan  perbaikan,  akhirnya diputuskan untuk memberinya judul sebagaimana yang tertera di sampul depan sekarang. Kategorisasi  pendidikan  berbasis  masyarakat  inilah  yang  menjadi  sumbangan  ilmiah terpenting dari buku ini.
Kata  Kunci. Pendidikan  Berbasis  Masyarakat  Organik,  Pengalaman  Pesantren, Persatuan Islam.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  di  Indonesia  masa  Orde  Baru  ditengarai  sebagai  pendidikan  yang menerapkan kebijakan sentralistik, yang menjadikan pendidikan sebagai bagian birokrasi pemerintah,  sehingga  peran  serta  masyarakat  terkesan  terabaikan.  Di  tengah  situasi pendidikan seperti ini, Pesantren Persatuan Islam selaku lembaga swasta yang dikelola oleh  organisasi  Persatuan  Islam,  tampil  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  tetap melaksanakan pendidikannya secara mandiri dan otonom.
Pendidikan  dalam  arti  luas,  meliputi  semua  perbuatan  dan  usaha  dari  generasi  tua untuk  mengalihkan  pengetahuannya,  pengalamannya,  kecakapannya  serta  ketram- pilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkan bekal untuk dapat meme- nuhi fungsi  hidupnya  secara  lebih  baik  secara  jasmaniah  maupun  rohaniah.  Dalam  sistem pendidikan di Indonesia, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  dapat mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  ketrampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Tujuan  pendidikan  memberikan  gambaran  tentang  falsafah  atau  pandangan  hidup yang dianut oleh manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Oleh karena itu,  tujuan  pendidikan  menyangkut  sistem  tata  nilai  dan  norma  dalam  ruang  lingkup
budaya  masyarakat  baik  dalam  mitos,  kepercayaan,  agama,  filsafat maupun  ideologi. Dengan  demikian  tujuan  pendidikan  dalam  tiap  negara  atau  masya-  rakat  memiliki perbedaan sesuai dengan falsafah yang dianut.
Kemudian  untuk  fungsi  dan  tujuan  pendidikan  di  Indonesia  menurut  Undang- Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dirumuskan:  pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan  berbangsa.  Tujuannya  yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kre- atif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pendidikan  berbasis  masyarakat  organik  sengaja  dimunculkan  dalam  buku  ini, mengingat  dewasa  ini  konsep  pendidikan  berbasis  masyarakat  sering  dilihatnya  secara sosiologis an sich, yang mengesankan adanya interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat, yang ujung-ujungnya masyarakat tetap berada dalam posisi subordinat vis- a-vis  pemerintah.  Buku  ini  mencoba  melihat  pendidikan  berbasis  masyarakat  dari persepektif lain, yaitu dari sudut politik pendidikan, khususnya pendidikan kritis. Dengan perspektif  ini,  buku  ini  membedah  apa  yang  menjadi  pengalaman  Pesantren  Persatuan Islam  terkait  penyelenggaraan  pendidikannya.  Proses  pembedahan  dilakukan  dengan memanfaatkan pisau bedah analisis dari Antonio Gramsci tentang konsep hegemoni.
Buku  ditulis  oleh  Dr.  Toto  Suharto,  M.Ag  yang  akan  direview  ini, Pendidikan Berbasis  Masyarakat  Organik,  Pengalaman  Pesantren  Persatuan  Islam, pernah  juga ditulis  oleh  Dindin  Solahudin  dengan  judul The  Workshop  For  Morality  The  Islamic Creativity Of Pesantren Daarut Tauhid In Bandung, Java. Ada  kesaman yang di bahas dalam  kedua  buku  ini  yaitu  terkait  pesantren  tradisional  sedangkan  yang  pembahasan yaling lain tidak sama. Buku ini mencoba melihat pendidikan berbasis masyarakat dari persepektif lain, yaitu dari sudut politik pendidikan, khususnya pendidikan kritis. Dengan perspektif  ini,  buku  ini  membedah  apa  yang  menjadi  pengalaman  Pesantren  Persatuan Islam  terkait  penyelenggaraan  pendidikannya.  Proses  pembedahan  dilakukan  dengan memanfaatkan pisau bedah analisis dari Antonio Gramsci tentang konsep hegemoni.

## PENDEKATAN
Buku  ditulis  oleh  Dr.  Toto  Suharto,  M.Ag  yang  akan  direview  ini, Pendidikan Berbasis  Masyarakat  Organik,  Pengalaman  Pesantren  Persatuan  Islam. Buku  ini merupakan rangkaian dari beberapa karya ilmiah yang telah Penulis publikasikan. Sekali lagi. Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan edisi revisi dari disertasi Penulis yang sudah dipertahankan dalam Ujian Promosi Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  tanggal  4  Agustus  2011.  Naskah  asli  disertasi  ini  berjudul “Pesantren  Persatuan  Islam  1983-1997  dalam  Perspektif  Pendidikan  Berbasis Masyarakat”.  Setelah  mengalami  proses  editing  dan  perbaikan,  akhirnya  diputuskan untuk memberinya judul sebagaimana yang tertera di sampul depan sekarang.  Buku ini pada mulanya merupakan karya penelitian disertasi Penulis, untuk meraih gelar Doktor (studi  Islam)  di  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  dengan  judul  “Pesantren  Persatuan Islam 1983-1997 dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat”. Setelah mengalami proses  revisi  dan  penyuntingan,  untuk  kepentingan  penerbitan,  akhirnya  Penulis memberinya  judul  Pendidikan  Berbasis  Masyarakat  Organik:  Pengalaman  Pesantren Persatuan Islam.
Tema pendidikan berbasis masyarakat organik sengaja dimunculkan dalam buku ini, mengingat  dewasa  ini  konsep  pendidikan  berbasis  masyarakat  sering  dilihatnya  secara
sosiologis an sich, yang mengesankan adanya interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat, yang ujung-ujungnya masyarakat tetap berada dalam posisi subordinat vis- a-vis  pemerintah.  Buku  ini  mencoba  melihat  pendidikan  berbasis  masyarakat  dari persepektif lain, yaitu dari sudut politik pendidikan, khususnya pendidikan kritis. Dengan perspektif  ini,  buku  ini  membedah  apa  yang  menjadi  pengalaman  Pesantren  Persatuan Islam  terkait  penyelenggaraan  pendidikannya.  Proses  pembedahan  dilakukan  dengan memanfaatkan pisau bedah analisis dari Antonio Gramsci tentang konsep hegemoni.
Berdasarkan kerangka konseptual Gramscian itu, Penulis memandang apa yang telah dilakukan Pesantren Persatuan Islam, khususnya ketika Persatuan Islam berada di bawah kepemimpinan  A.  Latief  Muchtar,  sebagai  sebuah  lembaga  pendidikan  yang  membuat kebijakan-kebijakan kependidikannya secara mandiri dan otonom. Bentuk kelembagaan pesantren, tujuan pendidikan yang bertumpu pada ideologi Islam, kurikulum pendidikan yang  seimbang  (integralistik  non  dikotomik)  antara  pendidikan  agama  dan  pendidikan umum,  serta  pendanaan  pendidikan  yang  berbasis  swadana  dan  swadaya  masyarakat, telah  menjadikan  Pesantren  Persatuan  Islam  sebagai  lembaga  pendidikan  yang menerapkan  konsep  pendidikan  berbasis  masyarakat  organik.  Berbeda  dengan pendidikan berbasis masyarakat tradisional, di mana kebijakan-kebijakan pendidikannya, baik  sebagian  ataupun  keseluruhan,  merupakan  adopsi  dan  adaptasi  dari  kebijakan pendidikan  pemerintah,  pendidikan  berbasis  masyarakat  organik  mencoba  menerapkan kebijakan pendidikannya secara mandiri dan otonom, melepaskan diri dari ikatan-ikatan kepentingan pendidikan pemerintah. Bagi pendidikan kritis, konsep pendidikan berbasis masyarakat  organik  merupakan  perwujudan  dari  demokratisasi  pendidikan,  di  mana segala kebijakan pendidikan ditentukan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah, karena memang  masyarakat  adalah  “tuan”  dan  “empunya”  bagi  pendidikan  yang diselenggarakannya.  Di  sinilah  letak  penting  perlunya  mengkonseptualisasikan pendidikan  berbasis  masyarakat  organik,  yaitu  agar  masyarakat  menjadi  pemilik  bagi pendidikannya  secara  utuh,  tanpa  ada  intervensi  dan  campur  tangan  pemerintah  di dalamnya.  Pemerintah  cukup  menjadi  fasilitator,  yaitu  melaksanakan  apa  yang  disebut Paulo Freire sebagai promosionalisme, bukan asistensialisme.
Ada  empat  permasalahan  yang  dikemukakan  dalam  buku  ini. Pertama,  bagaimana kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan terhadap lembaga swasta? Kedua, mengapa Pesantren Persatuan Islam menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dan otonom di saat  pemerintah  Orde  Baru  menerapkan  sistem  pendidikan  yang  sentralistik?  Ketiga, bagaimana  respons  Pesantren  Persatuan  Islam  terhadap  kebijakan  pendidikan  yang dikeluarkan  pemerintah  tersebut?  Keempat,  bagaimana  relevansi  pendidikan  berbasis masyarakat persatuan Islam bagi pendidikan nasional? Untuk dapat menjawab keempat permaslahan ini, karya ini menggunakan grand theory Antonio Gramsci tentang konsep hegemoni,  yang  melihat  lembaga-lembaga  sosial-ideologis  seperti  pendidikan,  hukum, mass  media,  agama  dan  lain-lain  adalah  tidak  netral,  dalam  arti  merupakan  perekat hegemoni  dari  kelompok  sosial  yang  berkuasa  dalam  masyarakat.  Dengan  kerangka teoritis  itu, karya ini menemukan: Pertama, berbagai  kebijakan pendidikan  Islam  yang keluarkan  pemerintah  Orde  Baru  dilakukan  dalam  rangka  mengarah  pada  proses hegemoni,  agar  masyarakat  dapat  mengkuti  “pandangan  dunia”nya.  Pemerintah  secara sentralistik-birokratik  telah  menyeragamkan  agar  pendidikan  yang  dilaksanakan  di lembaga madrasah mengikuti kurikulum sekolah umum, yang semuanya dilakukan dalam rangka proses hegemoni. Kedua, pada masa kepemimpinan KH. A. Latief Muchtar, MA. (1983-1997), Pesantren Persatuan Islam telah melaksanakan proses pendidikannya secara mandiri  dan  otonom  yang  tampak  dalam  bentuk  kelembagaan,  tujuan  pendidikan,
kurikulum pendidikan dan pendanaan pendidikan. Satu alasan utamanya adalah masalah ideologi, yaitu bahwa untuk menciptakan manusia Muslim yang tafaqquh fi-al-din sesuai dengan  ideologi  Islam,  tidak  mungkin  terwujud  apabila  pendidikan  yang  dikelolanya mengikuti  sistem  pemerintah.  Ketiga,  dalam  rangka  kontra-hegemoni  terhadap  proses hegemoni Orde Baru, Persatuan Islam melalui pesantrennya telah melakukan perjuangan kultural  dan  ideologis,  dan  perjuangan  praktis  institusional  sebagai  sebuah  bentuk responsnya  terhadap  kebijakan  yang  diterapkan  pemerintah.  Keempat,  melalui penemuanpenemuan ini, karya ini memunculkan konsep pendidikan berbasis masyarakat organik  yang berbeda dengan pendidikan berbasis masyarakat  tradisional. Ketika  yang pertama betul-betul memiliki keberpihakan terhadap masyarakat dengan tidak mengikuti kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah, maka yang kedua adalah menjadi “deputi” bagi pemerintah karena telah mengikuti sebagian kebijakan-kebijakan pemerintah.  Kategorisasi  pendidikan  berbasis  masyarakat  inilah  yang  menjadi sumbangan ilmiah terpenting dari buku ini.

## PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT ORGANIK
SKB  Tiga  Menteri  1975,  SKB  Dua  Menteri  1984,  yang  kemudian  disusul  dengan UUSPN 1989, pemerintah melalui Departemen Agama secara sentralistik-birokratik telah menyeragamkan agar pendidikan yang dilaksanakan di lembaga madrasah (MI, MTs dan MA)  mengikuti  kurikulum  sekolah  umum,  dengan  perbandingan  30:70%  untuk Kurikulum 1984, dan hampir 100% umum untuk Kurikulum 1994. Kebijakan-kebijakan ini dilakukan agar madrasah terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Integrasi ini  dilakukan  tahap  demi  tahap  melalui  berbagai  kebijakan,  yang  intinya  integrasi  ini bukan  dalam  artian  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  pendidikan,  tetapi  lebih  pada pengakuan  yang  lebih  mantap  bahwa  madrasah  adalah  bagian  dari  sistem  pendidikan nasional,  walaupun  pengelolaannya  tetap  dilimpahkan  pada  Departemen  Agama. Terlepas  dari  sisi  positif  upaya  pengintegrasian  ini,  yang  jelas  bagi  kalangan  Islam,  ia merupakan  suatu  proses  hegemoni  yang  menyebabkan  madrasah  selaku  lembaga pendidikan  Islam  semakin  pudar,  jika  tidak  mau  dikatakan  hilang  “ciri  khas keislamannya”, karena dominasi matapelajaran umum dengan porsi yang lebih banyak. Pada  sisi  yang  lain,  kebijakan  hegemoni  ini  juga  menyebabkan  madrasah  kehilangan kebebasannya, terutama kebebasan ilmiahnya, karena dikelola mengikuti arus kurikulum sentralistik  yang  ditentukan  pemerintah.  Keseluruhan  praksis  kebijakan  pendidikan sentralistik yang mengarah pada penyeragaman ini pada gilirannya cenderung mengarah pada kehilangan, bahkan kepunahan identitas madrasah, yang tumbuh dalam masyarakat dengan  potensi  lokal  yang  beragam.  Terhadap  lembaga  swasta,  pemerintah  melalui Departemen  Agama  selaku  kaki  tangan  pemerintah,  telah  mengeluarkan  berbagai kebijakan,  yang  intinya  agar  madrasah-madrasah  ini  dapat  dikontrol  dan  dikuasai keberadaannya.  Kebijakan  tentang  tata  cara  dan  syarat-syarat  pendirian  swasta,  dan kebijakan  akreditasi  madrasah  swasta,  semuanya  dilakukan  dalam  rangka  proses hegemoni. Semua proses hegemoni ini dilakukan Orde  Baru tiada lain kecuali sebagai sebuah  bentuk  dominasi  kekuasaan  yang  dilakukan  secara  persuasif,  dalam  rangka terwujudnya consensus, baik dalam bentuk ideologi maupun kultur. Mengikuti alur pikir Gramscian, persemaian ideologi dan kultur kelompok berkuasa merupakan sesuatu yang penting  untuk  mencapai  hegemoni,  agar  kekuasaannya  mendapat  legitimasi  massa. Kelompok  berkuasa  bahkan  harus  membuat  kelompok  subordinat  menerima  ide-ide, prinsip-prinsip atau norma-norma yang dimilikinya juga sebagai miliknya. “Pandangan dunia” Orde Baru sedemikian rupa dijabarkan melalui berbagai kebijakannya, termasuk
dalam  pendidikan  Islam,  agar  masyarakat  seperti  madrasah-madrasah  swasta menerimanya. Sekali pandangan dunia Orde Baru sudah diterima dan diinternalisasi oleh kalangan  lembaga  swasta,  maka  Orde  Baru  dengan  sendirinya  berhasil  memantapkan hegemoninya,  yang  selanjutnya  kekuasaannya  mendapat  jaminan  legitimasi.  Persatuan Islam selaku organisasi Islam di Indonesia yang bergelut dalam bidang pendidikan dan dakwah  telah  menjalankan  proses  pendidikan  dalam  wadah  yang  disebut  Pesantren Persatuan Islam. Pada masa kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, MA (1983-1997), Pesantren Persatuan Islam telah melaksanakan proses pendidikannya dengan mengikuti pedoman sistem pendidikan yang dibuat oleh Persatuan Islam. Pedoman ini merupakan kebijakan  organisasi  yang  mengikat  bagi  seluruh  kelembagaan  Pesantren  Persatuan Islam,  mulai  tingkat  prasekolah  hingga  perguruan  tinggi.  Dengan  pedoman  ini,  sistem pendidikan yang dilaksanakan Pesantren Persatuan Islam menjadi berbeda, dan dengan sendirinya tidak mengikuti sistem pendidikan yang ditentukan pemerintah, yang tampak dalam empat hal, yaitu bentuk kelembagaan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, dan pendanaan pendidikannya. Semua segi-segi pendidikan ini dilakukan secara mandiri dan  otonom,  yang  karenanya  pelaksanaan  pendidikan  yang  dilakukan  Pesantren Persatuan  Islam  ini  disebut  dengan  pendidikan  berbasis  masyarakat.  Dalam  tinjauan politik  pendidikan,  khususnya  pendidikan  kritis,  pendidikan  berbasis  masyarakat merupakan  pendidikan  yang  kebijakan-kebijakan  kependidikannya  dibuat  oleh masyarakat.  Persatuan  Islam  dengan  pesantrennya  dalam  kaitan  ini  adalah  sebuah masyarakat, yaitu masyarakat yang mengikat para anggotanya berdasarkan kepentingan (community  of  interest)  agama,  yaitu  agama  Islam.  Kemudian  dengan  mengikuti  alur pikir  Gramscian,  pendidikan  berbasis  masyarakat  yang  dilakukan  Pesantren  Persatuan Islam ini merupakan kontra-hegemoni terhadap hegemoni pemerintah. Kontra-hegemoni ini  dilakukan  dengan  beberapa  alasan.  Pertama,  dari  segi  kelembagaan,  Pesantren Persatuan Islam menerapkan bentuk pesantren bagi lembaga formalnya, bukan madrasah atau  sekolah.  Hal  ini  dilakukan  karena,  bagi  Persatuan  Islam,  pesantren  merupakan lembaga  populis  yang  mengajarkan  kemandirian,  sehingga  memiliki  daya  tahan  yang kuat. Berbeda dengan pesantren dalam makna tradisional, pesantren bagi Persatuan Islam dilakukan  secara  classrooms,  terprogram,  dan  terevaluasi.  Kedua,  dari  segi  tujuan pendidikan, tujuan pendidikan  yang diusung Pesantren Persatuan  Islam  adalah bersifat religius-normatif,  yang  karenanya  proses  pendidikannya  bertujuan  untuk  mencetak manusia  Muslim  yang  tafaqquh  fiddin,  tujuan  mana  tidak  dapat  diwujudkan  manakala menerapkan ideologi Pancasila. Ketiga, dari segi kurikulum, Pesantren Persatuan Islam menerapkan kurikulum integralistik non-dikotomik, yang memadukan antara pendidikan agama  dengan  pendidikan  umum,  dengan  perbandingan  45:55  untuk  tingkat  dasar  dan 55:45  untuk  tingkat  menengah,  yang  berbeda  dengan  kurikulum  madrasah  yang ditetapkan  pemerintah.  Keempat,  dari  segi  pendanaan,  biaya  operasional  pendidikan Pesantren  Persatuan  Islam  diperoleh  secara  swadana  dan  swadaya,  yang  karenanya menolak bantuan pemerintah apabila ada unsur intervensi di dalamnya. Kontra-hegemoni Pesantren  Persatuan  Islam  di  masa  kepemimpinan  K.H.  A.  Latief  Muchtar,  MA.  ini merupakan perlawanan budaya yang dilakukannya dengan menggunakan siasat kebijakan “Pesantren Persis mandiri, tapi tidak mengisolir diri”, artinya Pesantren Persatuan Islam berusaha  mempertahankan  kemandiriannya,  meskipun  mendapat  tekanan  dari pemerintah. Dalam konteks kebijakan pendidikan Orde Baru yang sentralistik, Persatuan Islam  telah  melakukan  perjuangan  jangka  panjangnya  yang  bersifat  kultural  dan ideologis,  di  samping  juga  melaksanakan  perjuangan  jangka  pendeknya  secara  praktis institusional  melalui  lembaga  pesantrennya.  Perjuangan  kultural  Persatuan  Islam
dilakukan dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai kultural secara internal bagi para anggotanya, yaitu untuk mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya  dalam  masyarakat,  berdasarkan  ajaran  al-Qur’an  dan  Sunnah.  Adapun perjuangan  ideologisnya  diarahkan  untuk  melestarikan  nilai-nilai  ideologis  yang dianutnya  secara  eksternal,  yaitu  menempatkan  kaum  Muslim  pada  ajaran  akidah  dan syari’ah  yang  berdasarkan  al-Qur’an  dan  Sunnah.  Sementara  itu,  perjuangan  praktis institusional  dimanifestasikan  Persatuan  Islam  melalui  lembaga  pesantrennya.  Bentuk kelembagaan, tujuan dan kurikulum pendidikan Pesantren Persatuan Islam yang berbeda dengan  apa  yang  ditetapkan  Departemen  Agama  bagi  pendidikan  madrasah, mengindikasikan  bahwa  lembaga  pendidikan  ini  telah  melakukan  sistem  Pendidikan secara mandiri dan otonom. Ditambah lagi, apabila dilihat dari tata cara dan syaratsyarat pendirian  madrasah  swasta  sebagaimana  yang  telah  menjadi  kebijakan  Departemen Agama, dapat dikatakan Pesantren Persatuan Islam tidak mengikuti kebijakan-kebijakan ini. Baik strategi perjuangan kultural dan ideologis, maupun strategi perjuangan praktis institusional,  pada  hakikatnya  merupakan  bentuk-bentuk  respons  yang  diberikan Persatuan  Islam  dalam  rangka  meneguhkan  dirinya  sebagai  masyarakat  sipil  yang melakukan transformasi sosial. Dalam kaitan ini, dengan mengikuti alur pikir Gramscian yang membagi intelektual dalam kategori organik dan tradisional, Persatuan Islam dapat dikatakan sebagai intelektual organik, yaitu organisasi sosial yang melakukan pemihakan terhadap kelompok Islam, dan berusaha melakukan kontra-hegemoni terhadap ideologi dominan  Orde  Baru.  Akan  tetapi,  karena  hegemoni  dan  kontra-hegemoni  tidak  pernah sempurna dalam dirinya, maka upaya konsensus antara kedua kepentingan ini merupakan proses yang harus dijalani. Bagi Pesantren Persatuan Islam, konsensus ini bersifat pasif dan samar-samar, karena itu konsensus yang dilakukannya merupakan bagian dari kontra- hegemoni  yang  dijalankan  secara  contradictory  of  consciousness.  Dengan  melihat  apa yang menjadi pengalaman Pesantren Pesantren Persatuan Islam era 1984-1997, penelitian ini  memunculkan  tesis  tentang  adanya  pendidikan  berbasis  masyarakat  organik  yang berbeda  dengan  pendidikan  berbasis  masyarakat  tradisional.  Pendidikan  berbasis masyarakat organik, sebagaimana yang menjadi pengalaman Pesantren Persatuan Islam di  masa  Orde  Baru,  kiranya  memiliki  relevansi  konseptual  bagi  pelaksanaan  konsep pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia. Ketika UU Sisdiknas menyebutkan adanya konsep  pendidikan  berbasis  masyarakat,  maka  seluruh  lembaga  pendidikan  berbasis masyarakat  yang  mengikuti  aturan  sebagaimana  dalam  UU  ini,  secara  otomatis  masuk dalam kategori pendidikan berbasis masyarakat tradisional, karena ia menjadi “deputi” bagi kebijakan pemerintah. Sebaliknya, ketika lembaga pendidikan berbasis masyarakat itu tidak mengikuti standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas, maka  lembaga  pendidikan  ini  masuk  dalam  kategori  pendidikan  berbasis  masyarakat organik, karena betul-betul memiliki keberpihakan terhadap masyarakat pendukungnya.
Perumusan  pendidikan  berbasis  masyarakat  tidak  bisa  dilepaskan  dari  makna  dua kata  utama,  yaitu  kata  “pendidikan”  dan  kata  “masyarakat”.  Penjelasan  tentang pendidikan  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  sedangkan  kata  masyarakat  diambil terjemahan dari kata community dari frase community based aducation.
Penjelasan  dengan  definisi  formal  tentang  pendidikan  berbasis  masyarakat  telah ditegaskan Dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional   Bab XV bagi- an dua pasal  55.  Pendidikan  berbasis  masyarakat  diartikan  sebagai  bentuk  penyeleng-  garaan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. (UU Sisdiknas Tahun 2003)
Dari  beberapa  definisi  tersebut  maka  dapat  diambil  sebuah  pemahaman  bah-  wa pendidikan  berbasis  masyarakat  memiliki  tujuan  utama  untuk  melayani  kekhasan kebutuhan  masyarakat  secara  menyeluruh  dengan  mengunakan  sumber  daya  yang tersedia secara mandiri. Pendidikan berbasis masyarakat memiliki asumsi bahwa se- tiap komponen  dari  masyarakat  memiliki  potensi  yang  dapat  dikembangkan  untuk memecahkan  problem  sosial  masyarakat  dengan  memobilisasi  aksi  bersama.  Masya- rakat dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat adalah agen (pelaksana), tujuan dan sekaligus sebagai fasilitator dalam proses pendidikan.
Implementasi  pendidikan  berbasis  masyarakat  diharapkan  setiap  anggota  ma- syarakat  dapat  belajar  bersama.  Para  guru,  dewan  pendidikan,  pengelola  dan  pelajar adalah semua anggota masyarakat dari semua generasi. Para guru tidaklah harus dari guru sekolah, akan tetapi mereka yang memiliki pengalaman atau keahlian dapat di- jadikan sebagai  guru.  Guru  bertindak  sebagai  pemimpin  yang  mengambil  peran  da- lam mencarikan  jalan  para  siswa  untuk  mencapai  pengetahuannya  secara  terbuka  dan memberikan kebebasan untuk mengkaji dengan cara pandang yang berbeda.
Secara  lebih  sederhana,  formulasi  konsep  pendididikan  berbasis  masyarakat bertumpu  pada  tiga  pilar  utama  yaitu  “dari  masyarakat,  oleh  masyarakat  dan  untuk masyarakat”.  Pendidikan  dari  masyarakat  artinya  pendidikan  merupakan  jawaban  dari apa  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat.  Pendidikan  oleh  masyarakat  artinya  masya- rakat merupakan pelaku atau subjek pendidikan yang aktif, bukan hanya sekedar se- bagai objek pendidikan sehingga masyarakat betul-betul memiliki, bertangungjawab dan peduli terhadap  pendidikan.  Sedangkan  pengertian  pendidikan  untuk  masyarakat  artinya masyarakat secara aktif terlibat dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka.
Untuk  melaksanakan  konsep  pendidikan  berbasis  masyarakat  setidaknya  perlu dipersiapkan lima hal : 1) Teknologi yang digunakan hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata  yang ada di masyarakat. 2)  Adanya lembaga atau wadah yang statusnya jelas  dimiliki,  dipinjam,  dikelola,  dan  dikembangkan  oleh  masyarakat.  Disini  dituntut adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan,  pengadaan,  penggunaan,  dan pemeliharaan pendidikan luar sekolah. 3)  Program  pelajar  yang akan  dilakukan  harus bernilai  sosial  atau  harus  bermakna  bagi  kehidupan  peserta didik atau warga belajar. 4) Program belajar harus milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah. 5) Aparat pendidikan luar sekolah tidak menangani sendiri programnya, tetapi melibatkan  dengan organisasi masyarakat lainnya.
Sihombing  memberikan  ciri-ciri  khusus  yang  memberdakan  pendidikan  berbasis masyarakat  dengan  pendidikan  berbasis  sekolah.  Pendidikan  berbasis  masyarakat menurut  Sihombing  diarahkan  tidak  semata-mata  memintarkan  anak  didik,  tetapi  juga mencerdaskan. Oleh karena  itu  pendidikan  berbasis masyarakat memberikan pelayanan proses  pendidikan  tidak  sebatas  pada  pengetahuan  yang  bersifat  kognitif  akan  tetapi melakukan pembelajaran terhadap masyarakat tentang segala aspek kehidupan.
Pendidikan  berbasis  masyarakat  mengharuskan  pelaksanaan  pendidikan  berbasis masyarakat  tidak  jauh  dari  realitas  yang  dialami  oleh  masyarakat,  sehingga  program pendidikan  disusun  berdasarkan  kondisi  dan  kebutuhan  riil  di  masyarakat  mulai  dari tingkat perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan untuk menampung aspirasi yang menjadi kebutuhan dalam  menyusun tujuan pendidikan yang diinginkan.
Oleh  karena  itu,  inti  sari  dari  pendidikan  berbasis  masyarakat  adalah  proses kesadaran dari hubungan  sosial yang diarahkan untuk pengembangan pendidikan dari,
oleh dan untuk masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial, politik, lingku- ngan, ekonomi,  dan  faktor  lainnya.  Untuk  melaksanakan  program  pendidikan  berba-  sis masyarakat perlu adanya kesadaran, kepercayaan dan keterlibatan penuh anggota dengan pemperhatikan kebebasan, kemampuan dana, dan kesediaan untuk mengambil peranan.
Adaprinsip pendidikan berbasis masyarakat sebagai berikut : (1) Self determination (menentukan sendiri), Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan tangungjawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengenali sumberdaya masyarakat yang  dapat  dipergunakan  untuk  mencukupi  kebutuhan.  (2) Self  help (menolong  diri sendiri), Anggota masyarakat  dilayani  dengan baik  ketika kemampuan mereka un-  tuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari  solusi  dan  membangun  kemandirian  lebih  baik  dari  pada menggantungkan diri, karena mereka beranggapan bahwa kesejahteraan adalah tanggungjawab jawab mereka sendiri.  (3) Leadership  development (pengembangan  kepemimpinan),  Pemimpin  lokal harus mendapat pelatihan keahlian seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan  memandirikan  kelompok  untuk  mengem-  bangkan  masyarakat  secara berkesinambungan.  (4) Localization (lokalitas),  Potensi  terbesar  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat  terjadi  ketika  masyarakat  diberi  kesempatan  dalam  pelayanan, program dan kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan di tempat tinggal. (5) Integrated delivery of service (keterpaduan pemberian pelayanan), Setiap organisasi atau agen yang ada dalam masyarakat secara bersama- sama melayani masyarakat untuk mencapai tujuan yang  diinginkan.  (6) Reduce  duplication  of  service (mengurangi  duplikasi  jasa), Masyarakat  perlu  mengkoordinasikan  secara  menyeluruh  segala  bentuk  pelayanan, keuangan,  dan  sumber  daya  manusia  untuk  menghindari  duplikasi  jasa.  (7) Accept diversity (menerima keanekaragaman), Menghindari pemisahan atau pengasingan orang- orang disebabkan oleh perbedaan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnik, agama,  yang  menyebabkan  terhalangnya  pengembangan  masyarakat  secara  optimal. Termasuk perwakilan warga masyarakat seluas mungkin terlibat dalam pengembangan, perencanaan,  dan  pelaksanaan  program  pelayanan  dan  aktifitas-aktifitas  kemasya- rakatan  lainnya.  (8) Institusional  responsiveness (tanggungjawab  kelembagaan), Pelayanan  terhadap  kebutuhan  masyarakat  yang  berubah  secara  terus-  menerus  adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik, karena mereka ada untuk melayani orang banyak (masyarakat). (9) Lifelong learning (pembelajaran seumur hidup), Peluang untuk belajar secara informal dan formal harus tersedia untuk se- tiap anggota masyarakat dari berbagai jenis latar belakang.

## PENUTUP
Pendidikan di Indonesia masa Orde Baru ditengarai sebagai pendidikan yang menerapkan kebijakan sentralistik, yang menjadikan pendidikan sebagai bagian birokrasi pemerintah, sehingga peran serta masyarakat terkesan terabaikan. Di tengah situasi pendidikan seperti ini,  Pesantren  Persatuan  Islam  selaku  lembaga  swasta  yang  dikelola  oleh  organisasi Persatuan  Islam,  tampil  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  tetap  melaksanakan pendidikannya secara mandiri dan otonom.
Dengan  kerangka  teoritis  itu,  karya  ini  menemukan:  Pertama,  berbagai  kebijakan pendidikan  Islam  yang  keluarkan  pemerintah  Orde  Baru  dilakukan  dalam  rangka mengarah  pada  proses  hegemoni,  agar  masyarakat  dapat  mengkuti  “pandangan dunia”nya.  Pemerintah  secara  sentralistik-birokratik  telah  menyeragamkan  agar pendidikan yang dilaksanakan di lembaga madrasah mengikuti kurikulum sekolah umum, yang  semuanya  dilakukan  dalam  rangka  proses  hegemoni.  Kedua,  pada  masa
kepemimpinan  KH.  A.  Latief  Muchtar,  MA.  (1983-1997),  Pesantren  Persatuan  Islam telah melaksanakan proses pendidikannya secara mandiri dan otonom yang tampak dalam bentuk  kelembagaan,  tujuan  pendidikan,  kurikulum  pendidikan  dan  pendanaan pendidikan.  Satu  alasan  utamanya  adalah  masalah  ideologi,  yaitu  bahwa  untuk menciptakan manusia Muslim yang tafaqquh fi-al-din sesuai dengan ideologi Islam, tidak mungkin  terwujud  apabila  pendidikan  yang  dikelolanya  mengikuti  sistem  pemerintah. Ketiga, dalam rangka kontra-hegemoni terhadap proses hegemoni Orde Baru, Persatuan Islam  melalui  pesantrennya  telah  melakukan  perjuangan  kultural  dan  ideologis,  dan perjuangan  praktis  institusional  sebagai  sebuah  bentuk  responsnya  terhadap  kebijakan yang  diterapkan  pemerintah.  Keempat,  melalui  penemuanpenemuan  ini,  karya  ini memunculkan  konsep  pendidikan  berbasis  masyarakat  organik  yang  berbeda  dengan pendidikan  berbasis  masyarakat  tradisional.  Ketika  yang  pertama  betul-betul  memiliki keberpihakan  terhadap  masyarakat  dengan  tidak  mengikuti  kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah, maka yang kedua adalah menjadi “deputi” bagi pemerintah  karena  telah  mengikuti  sebagian  kebijakan-kebijakan  pemerintah. Kategorisasi  pendidikan  berbasis  masyarakat  inilah  yang  menjadi  sumbangan  ilmiah terpenting dari buku ini.

## DAFTAR FUSTAKA
Abbas,  Hafid. “Menegakkan  Dimensi  HAM  dalam  Mereposisi  Arah  Pendidikan Nasional”,  dalam  Sjafnir  Ronisef  dkk.  (eds.),  Mengurai  Benang  Kusut Pendidikan:  Gagasan  Para  Pakar  Pendidikan. Cet.  I;  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar-Tranformasi UNJ, 2003.
Abdillah,  Masykuri. Responses  of  Indonesian  Mulsim  Intellectuals  to  the  Concept  of Democracy (1966-1993). Hamburg: Abera Verlag Meyer & Co., 1997. Abdullah,  Taufik .  ”Dari  Reputasi  Lama  ke  Tantangan  Mendatang”,  Makalah  Tamu dalam  50  Tahun  Departemen  Agama:  Perjuangan  dan  Pengabdian .  Jakarta: Depag RI, 1996.
Solahudin  Dindin, The  Workshop  For  Morality  The  Islamic  Creativity  Of  Pesantren Daarut  Tauhid  In  Bandung ,  Java,  ANU  E  Press  The  Australian  National University, 2008.
Arifin, Anwar. 2003. Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang  Sisdiknas. Diambil  dari : http://www.samudra- studio.com./html/ paradigma .html. (07 Juni 2022)
Wijanarko,  S.Bambang.  2005. Hubungan  Partispasi  Masyarakat  dan  Kinerja Guru dengan Prestasi Belajar Siswa. Tesis. Semarang : Program Pasca Sarjana Unversitas Negeri Semarang.
Undang-Undang  Nomor  20.  2003, Sistem  Pendidikan  Nasional. Jakarta  : Diperbanyak oleh Harvarindo.
Raharjo, Toto. 2001. Pendidikan Populer : Panduan  Pendidikan Untuk Rakyat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Suka. 2006. Peran Kepemimpinan Kepala SKB Dalam Penerapan Managemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Di SKB Karesidenan Semarang. Tesis. Semarang : Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Semarang.
Zubaedi. 2005. Pendidikan Berbasis Masyarakat, Jakarta : Pustaka Pelajar. Naomi, Omi Intan. 2006. Menggugat Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.