## Perlindungan Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Sektor Swasta
Trisna Harjuni Liling, Piatur Pangaribuan, Roziqin Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan  Hubungan Industrial,membagai  perselisihan  industrial  menjadi  empat  macam,  yaitu  perselisihan  hak,  perselisihan kepentingan,  perselisihan  PHK,  danperselisihan  antar  serikat  buruh  dalam  satu  perusahaan.  Meski  pada tahap awalpenyelesaian perselisihan diisyaratkan harus menempuh mekanisme bipartit,namun pembagian keempat  macam  perselisihan  ini  membawa  konsekuensi  yang  berbeda  satu  sama  lain  dalam  tahap penyelesaian  berikutnya.  Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  akan  mengambil    permasalahan  bagaimana perlindungan  hukum  dalam  penyelesaian  perselisihan  perburuhan  di  sektor swasta?    Dalam  pelaksanaan penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan  yang  menggunakan  konsep legis  positivis  yang  menyatakan  bahwa  hukum  adalah  identik  dengan  norma-norma  tertulis  yang  dibuat dan  diundangkan  oleh  lembaga-lembaga  atau  pejabat  yang  berwenang.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah  Ketika  terjadi  perselisihan  perburuhan  industrial  maka  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Sosial (Disnakersos)  akan  terlebih  dahulu  mengarahkan  pihak  yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan  melalui Bipartit  sebelum  diselesaikan  melalui  mediasi,  konsiliasi  atau  abritrase.  Setelah  tahap  –  tahap  tersebut dilewati dan tidak mencapai kesepakatan maka akan diarahkan ke peradilan.

## Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perselisihan Buruh, Sektor Swasta

## Abstract
Law  No.  2  of  2004  concerning  the  Settlement  of  Industrial  Relations  Labor  Disputes,  acts  as  industrial disputes  into  four  types,  namely  rights  disputes,  interest  disputes,  layoff  disputes,  and  disputes  between trade unions in one company. Although in the initial stages of dispute resolution it was assumed that the bipartite  mechanism  must  be  followed,  but  the  distribution  of  the  four  types  of  disputes  had  different consequences for each other in the next stage of completion. Based on the description above, the author will  take  up  the  issue  of  how  to  protect  the  law  in  resolving  labor  disputes  in  the  private  sector?  In carrying  out  this  research,  the  normative  juridical  approach  is  an  approach  that  uses  the  concept  of positivist legislation which states that the law is identical with written norms made and promulgated by authorized  institutions  or  officials.  The conclusion  of this  study is that  when  an industrial  labor  dispute occurs,  the  Department  of  Manpower  and  Social  Affairs  (Disnakersos)  will  first  direct  the  disputing parties  to  resolve  through  Bipartite  before  being  resolved  through  mediation,  conciliation  or  abritrase. After these stages are passed and do not reach an agreement it will be directed to the court.
Keywords: Legal Protection, Labor Disputes, Private Sector

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  salah  satu  Negara  hukum  yang  berdasar kepada  Undang  –  Undang  Dasar  (UUD)  1945  amandemen  wajib  memberikan  perlindungan kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia  untuk  mendapatkan  hak  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak bagi  kemanusiaan, sebagaimana  yang  tertuang dalamPasal  27 Ayat (2)  Undang  - Undang 1945 amandemen. Kewajiban tersebut juga dinyatakan melalui keikut – sertaan Indonesia dalam penandatanganan  persetujuan  terhadap  Deklarasi  Umum  PBBtentang  HAM(DUHAM)  pada  10 Desember  1948,  yang  mana  dalam  Pasal  23  ayat  (1)  menyatakan  setiap  orang  berhak  atas pekerjaan,  berhak  dengan  bebas  memilih  pekerjaan,  berhak  atas  syarat-syarat  perburuhan  yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap pengangguran. 1
Hukum  Ketenagakerjaan  adalah  aturan  hukum  yang  mengatur  hubungan  kerja  antara pekerja dan pengusaha dengan segala konsekuensinya. 2 Penjaminan terhadap hak dan kewajiban pekerja  dan  pengusahadijadikan  sebagai  salah  satu  bahan  pertimbangan  dalam  penyusunan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu bahwa perlindungan terhadap tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja  dan  menjamin  kesamaan kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan  kemajuan dunia usaha. 3
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat berhak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini kemudian melahirkan adanya hubungan kerja seperti yang dikatakan oleh Iman soepomo bahwa hubungan kerjaterjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh  dan  majikan  yaitu  suatu  perjanjian  di  mana  pihakkesatu,  buruh,  mengikatkan  diri  untuk
1 https://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf , diakses 14 September 2014 pukul 19:44
2 Salam,Faisal, Penyelesaian perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia ,Bandung:Penerbit Mandar Maju, 2009 hal 45
3 Tim Redaksi Perundang-Undangan Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan 2003 ,Fokusmedia. Bandung, 2003.
bekerja  denganmenerima  upah  pada  pihak  lainnya,  majikan,  yangmengikatkan  diri  untuk mempekerjakan buruh itudengan membayar upah pada pihak lainnya. 4
.Keuntungan  yang  diperoleh  perusahaan  adalah  dambaan  bersama  antara  pekerja  juga pengusaha.  Perselisihan  atau  sengketa  para  pihak  biasanya  terjadi  jika  salah  satu  pihak menghendaki  pihak lain  untuk  berbuat  atau tidak berbuat  sesuatu,  tetapi  pihak lainnya menolak untuk  berbuat  atau  berlaku  demikian.  Perbedaan  pendapat  yang  mengakibatkan  pertentangan antara  pengusaha  atau  gabungan  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  ata  serikat  pekerja/serikat buruh  karena  adanya  perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan  kepentingan,  dan  perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 5 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Perburuhan  Hubungan  Industrial,membagai  perselisihan  industrial  menjadi  empat  macam,  yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, danperselisihan antar serikat buruh dalam  satu  perusahaan.  Meski  pada  tahap  awalpenyelesaian  perselisihan  diisyaratkan  harus menempuh  mekanisme  bipartit,namun  pembagian  keempat  macam  perselisihan  ini  membawa konsekuensi yang berbeda satu sama lain dalam tahap penyelesaian berikutnya. 6
Penyelesaian  perselisihan  pada  dasarnya  dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak  sendiri,  dan kalau para pihak tidak dapat menyelesaikannya baru diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik  yang  disediakan  oleh  negara  atau  para  pihak  sendiri.Dalam  masyarakat  modern  yang diwadahi organisasi kekuatan publik berbentuk negara, forum resmi yang disediakan oleh negara untuk  penyelesaian  sengketa  atau  perselisihan  seperti  Lembaga  Peradilan  dan  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Sosial  (Disnakersos)  sebagai  instansi  pemerintahan  yang  mewadahi  perosalan  – persoalan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
Di  Balikpapan,  kasus  perselisihan  perburuhan  Industrial  yang  melibatkan  instansi pemerintahan  yakni  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Sosial  (Disnakersos)  terbilang  cukup  banyak. Berdasarkan data 5 tahun terakhir terdapat 57 kasus pada tahun 2009, 66 kasus pada tahun 2010, 78  kasus  pada  tahun  2011,  63  kasus  pada  tahun  2012    dan  86  kasus  pada  tahun  2013.  Kasus  – kasus  ini  sebagian  besar  diselesaikan  melalui  mediasi  yang  diwadahi  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja
4 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjia Kerja. PT RajaGrafindo Persad, Jakarta.2008. Hal 63
5 Tim Redaksi Perundang-Undangan Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan 2003 ,Fokusmedia. Bandung, 2003
6 Della Feby dkk, Praktek Pengadilan Hubungan Industrial: Panduan Bagi Serikat Buruh , TURC, Jakarta, 2007, hlm.13.
dan  Sosial  (Disnakersos)  Balikpapan,  namun  ada  beberapa  kasus  yang  kemudian  berlanjut  ke peradilan oleh karena tidak ditemukannya kesepakatan dalam perundingan mediasi. 7 Memang tak dapat dipungkiri bahwa walaupunaturan hukum telah tersedia namun mengetahui dan menghafal ketentuan  yang  terdapat  dalam  undang  -  undang  tidak  serta  merta  memudahkan  HRD, legal officer  atau  praktisi  hukum  dalam  mempersiapkan  dokumen  hukum  perselisihan.Diperlukan pemahaman lebih mendalam mengenaipenyelesaian  perselisihan perburuhan. Selain itu, kendala yang menghambat dalam proses penyelesaian perselisihan adalah persoalan yang harus diketahui sehingga jalan keluarnya dapat ditemukan.
Berbekal  pemikiran  seperti  terurai  diatas,  adalah  sangat  penting  untuk  memahami  lebih mendalam mengenai penyelesaian perselisihan perburuhan industrial. Penulis akan membahasnya dalam  judul  Perlindungan  Hukum  Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan  Industrial  di  Sektor Swasta.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengambil  permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  perlindungan  hukum  dalam  penyelesaian  perselisihan  perburuhan  di  sektor swasta?
C. Tinjauan Putaka
1. Kerangka Teori
a. Teori Negara Hukum
Konsep  Negara  hukum  untuk  pertama  kalinya  dikemukakan  oleh  Plato  kemudian selanjutnya  dikembangkan  dan  dipertegas  kembali  oleh  Aristoteles.  Plato  dalam  bukunya yang  berjudul,  Politea,  diuraikan  betapa  penguasa  di  masa  Plato  hidup  (429  SM-346  SM) sangatlah  tirani,  haus  dan  gila  akan  kekuasaan  serta  sewenang-wenang  dan  sama  sekali tidak memperdulikan kepentingan rakyatnya.
Plato  dengan  gamblang  menyampaikan  pesan  moral,  agar  penguasa  berbuat  adil, menjunjung  tinggi  nilai  kesusilaan  dan  kebijaksanaan  serta  senantiasa  memperhatikan kepentingan  dan  nasib  rakyatnya.Buku  kedua  yang  berjudul  Politicos,  Plato  memaparkan suatu  konsep  agar  suatu  Negara  dikelola  dan  di  jalankan  atas  dasar  hukum (Rule  of  the
7 Data Perselisihan Perburuhan DISNAKERSOS 2009 -2013
game), demi  warga  yang  bersangkutan.  Negara  hukum  adalah  Negara  atau  pemerintahan yang berdasarkan hukum.Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan di bawah kekuasaan hukum. 8
b. Negara Hukum Indonesia
Konsep negara hukum Pancasila merupaka konsep negara hukum yang dikembangkan dan  diterapkan  di  Indonesia.  Dengan  kata  lain  konsep  negara  memiliki  ciri  khas  yang terdapat  pada  falsafah  bangsa  dan  negara  Indonesia,  yaitu  falsafah  Pancasila.  Pancasila sebagai  ideologi  terbuka.Konsekuensi  sebagai  ideologi  terbuka  adalah  untuk  membuka ruang  membentuk  kesepakatan  masyarakat  bagaimana  mencapai  cita-cita  dan  nilai-nilai dasar. 9

## 2. Kerangka Konseptual
a. Perlindungan Hukum
Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah  yang  bersifat  preventifdan  resprensif.Perlindungan  hukum  yang  preventif bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketayang  mengarahkan  tindakan  pemerintah bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.Perlindungan yang resprensif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  termasuk  penanganannya  di lembaga peradilan. 10
b. Pengusaha dan Pekerja
Istilah majikan sangat popular sebelum digantikan dengan istilah pengusaha.Penggunaan  majikan  berganti  menjadi  pengusaha  karena  dianggap  memiliki makna konotasi yang kurang sesuai dengan konsep Pancasila.  Pengusaha lebih tepat karena majikan  berkonotasi  sebagai  pihak  yang  selalu  berada  di  atas,  padahal  antara  buruh  dan majikan secara yuridis adalah mitra kerja sama yang mempunyai kedudukan sama.

## D. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
8 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.33
9 Pangaribuan,Piatur dkk. Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI . Yuma Pressindo,Surakarta, 2012  hln 113
10 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu. 1987
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu pendekatan  yang  menggunakan  konsep  legis  positivis  yang  menyatakan  bahwa  hukum  adalah identik  dengan  norma-norma  tertulis  yang  dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga-lembaga  atau pejabat  yang  berwenang. 11 Pendekatan  ini  digunakan  untuk  mencari  pemecahan  atas  isu  hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan prespektif mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.

## 2. Sumber Data
Sebagai  penelitian  yuridis  normatif,  maka  jenis  data  hukum  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini terutama adalah data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer adalah  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  yang  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  peraturan perundang-undangan.

## 3. Prosedur Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  hukum  melalui  sumber  data  hukum  primer  dan  sekunder  akan diperoleh  dengan  jalan  mempelajari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku literatur, dan dokumen-dokumen lain  yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dikumpulkan berdasarkan  topik  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dan  diklasifikasi  menurut  sumber  dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

## 4. Analisis Data
Analisis  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  kualitatif  non-statistik yaitu  analisis  yang  digunakan  untuk  data-data  hukum  yang  tidakbisa  diangkakan  dan  biasanya diolah  atau  dianalisis  berdasarkan  isinya.  Data  hukum  yang  diperoleh  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  kepustakaan,  ketentuan  peraturan    perundang-undangan  serta  berbagai  data  hukum lainya guna menjawab terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

## II. Pembahasan
1. Perlindungan Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Sektor Swasta
a. Dasar Hukum
Terdapat  beberapa  ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang  hubungan  industrial  di Indonesia dan juga menjadi dasar hukum bagi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Balikpapan untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan di Balikpapan.
11 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.
Pasal  27  ayat  2  Undang  –  Undang  Dasar  1945,  menyatakan  Tiap-tiap  warga  negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layakbagi  kemanusiaan.Pasal  ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan, yang merupakan jelmaan dari gabungan antara  pokok  pikiran  kedua  dan  ketiga,  yaitu  keadilan  sosial  dan  kedaulatan  rakyat.  Ini berarti hak asasi ekonomi warga negara dijamin dan diatur pelaksanaanya.
Mengingat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan sinkronisasi hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara  maka  kita  harus  memahami  tentang  apa  yang seharusnya  kita  dapatkan  sebagai  warga  negara  di  negeri  ini.  Sehingga,  jika  ada  hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika hak- hak  sebagai  warga  negara  telah  kita  terima,  maka  sepatutnya  kita  menjalankan  kewajiban kita sebagai warga negara.
Pengertian  hubungan  industrial  berdasarkan  Pasal  1  Ayat(16)  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  adalah  suatu  sistem  hubungan  yang  berbentuk antara  para  pelaku  dalam  proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  yang  terdiri  dari  unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah  yang  berdasarkan pada nilai-nilai  Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945. Pasal  103  Undang  – Undang  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  mengatur  bentuk-bentuk  sarana hubungan industrial adalah:
a. Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Serikat  pekerja/serikat  buruh  adalah  organisasi  yang  dibentuk  dari,  oleh  dan  untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,  demokratis  dan  bertanggung  jawab  guna  memperjuangkan,  membela  serta melindungi  hak  dan  kepentingan  pekerja/buruh  serta  meningkatkan  kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
b. Organisasi Pengusaha
Sama halnya dengan pekerja, para pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk  atau  menjadi  anggota  organisasi  atau  asosiasi  pengusaha.  Asosiasi  pengusaha dapat dibentuk menurut sektor industri atau jenis usaha, mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat kabupaten, propinsi hingga tingkat pusat atau tingkat nasional.
c. Lembaga Kerja Sama Bipartit
Lembaga kerja sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari
pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  atau  unsur  pekerja/buruh.  Setiap  perusahaan  yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.
d. Lembaga Kerja Sama Tripartit
Lembaga kerja sama Tripartit  adalah forum komunikasi,  konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat  pekerja/serikat  buruh  dan  pemerintah.  Lembaga  Kerja  sama  Tripartit  terdiri  dari: Lembaga  Kerja  sama  Tripartit  Nasional,  Provinsi  dan  Kabupataen/Kota;  dan  Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
e. Peraturan perusahaan;
Peraturan  perusahaan  adalah  peraturan  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  pengusaha yang  memuat  syarat-syarat  kerja  dan  tata  tertib  perusahaan.  Pengusaha  yang mempekerjakan  pekerja/buruh  sekurang-kurangnya  10  (sepuluh)  orang  wajib  membuat peraturan perusahaan  yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat  yang ditunjuk.
f. Perjanjian kerja bersama
Perjanjian  kerja  bersama  adalah  perjanjian  yang  merupakan  hasil  perundingan  antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  dengan  pengusaha,  atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
g. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
Peraturan-perundangan  ketenagakerjaan  pada  dasarnya  mencakup  ketentuan  sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja mencakup ketentuan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industrial dan lain-lain.
h. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
a. Perselisihan  antarserikat  pekerja/  serikat  buruh,  yaitu  perselisihan  antara  serikat pekerja/  serikat  buruh  dengan  serikat  pekerja/  serikat  buruh  lain  hanya    dalam    satu perusahaan,    karena    tidak    adanya    persesuaian    paham    mengenai  keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerja
Dalam  pengaturan  undang  –  undang  yang  sama,  untuk  menyelesaikan  perselisihan perburuhan industrial melalui  2 cara ya:
a. Bipartit
Penyelesaian perselisihan dengan cara Bipartit adalah penyelesaian perselisihan yang  dilakukan  dengan  prinsip  musyawarah  untuk  mufakat  oleh  pekerja  atau  yang mewakili  dengan  pengusaha  atau  yang  mewakili  yang  dilakukan  antara  pengusaha dengan  pekerja  tanpa  melibatkan  pihak  lain.Tujuan  dilakukannya  penyelesaian dengan cara Bipartit adalah agar penyelesaian   perselisihan    terhadap   pekerja  yang telah      melakukanpelanggaran  dapat  di  selesaikan  secara  kekeluargaan  dan  dapat menghasilkan  penyelesaian  yang  saling  menguntungkan.Upaya  dan  langkah  yang dilakukan  pengusaha  dalam  melakukan  upaya  penyelesaian  Perselisihan  secara Bipartit adalah sebagai berikut:
a) Penyelesaian  perselisihan  dilakukan  dengan  upaya  pemanggilan  terhadap  pekerja pada tingkat perusahaan untuk mengadakan musyawarah untuk mufakat (bipartit);
b) Dalam perundingan tersebut, harus dibuat risalah perundingan secara tertulis;
c) Dalam  musyawarah,  perusahaan  dapat  memberikan  beberapa  penawaran  solusi kepada  pekerja  dengan  catatan  penawaran  tersebaut  tidak  bertentangan  dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
d) Hal  yang  paling  mendasar  yang  harus  dilakukan  oleh  pengusaha  adalah penawaran  yang  diberikan  mempunyai  nilai  yang  sepadan  nilai  kerugian perusahaan serta tingkat palanggaran yang dilakukan apalagi penyelesaian ini akan berpotensi  berlanjut  pada  penyelesaian  yang  harus  dilakukan  melalui  institusi Ketenagakerjaan terkait.
e) Dalam hal musyawarah membuahkan hasil yang disepakati, maka para pihak harus menuangkan  hasil  kesepakatan  tersebut  dalam  bentuk  kesepakatan  bersama  yang isinya  memuat  minimal  nama  dan  alamat  pekerja,  nama  dan  alamat  pengusaha atau  yang  mewakili,  tanggal  dan  tempat  perundingan  dilakukan,  efektif  pekerja berhenti  dari    perusahaan,  jumlah  kompensasi  yang  akan  diberikan,  batas  waktu dilakukannya  pelaksanaan  kewajiban  para  pihak,  tanggal  dan  tanda  tangan  para pihak yang melakukan perundingan
f) Dalam  hal  musyawarah  telah  dilakukan  minimal  sebanyak  3  kali  dalam  waktu maksimal  1  bulan  akan  tetapi  para  pihak  belum  menemukan  kesepakatan,  maka
para  pihak  harus  menuangkan  kesimpulan  musyawarah  yang  berisikan  minimal nama dan alamat pekerja, nama dan alamat pengusaha atau yang mewakili, tanggal dan  tempat  perundingan,  alasan  pokok  timbulnya  perselisihan,  pendirian  para pihak,  kesimpulan  perundingan,  tanggal  dan  tanda  tangan  para  pihak  yang melakukan perundingan
Perselisihan  hubungan  industrial  wajib  diupayakan  penyelesaiannya  terlebih dahulu  melalui  perundingan  Bipartit  secara  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat, dan jangka waktu penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  salah  satu  pihak  menolak  untuk  berunding  atau telah  dilakukan  perundingan  tetapi  tidak  mencapai  kesepakatan,  maka  perundingan bipartit dianggap gagal.
Dalam hal perundingan Bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan  perselisihannya  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan  setempat  dengan  melampirkan  bukti  bahwa  upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Apabila bukti-bukti upaya penyelesaian  melalui  perundingan  Bipartit  tidak  dilampirkan,  maka  instansi  yang bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  akan  mengembalikan  berkas-berkas tersebut  untuk  dilengkapi  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  pengembalian  berkas.  Dan  setelah  menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan  setempat  wajib  menawarkan  kepada  para  pihak  untuk  menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi, mediasi atau melalui arbitrase. Dan apabila para pihak tidak menetapkan pilihan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang  bertangung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  melimpahkan  penyelesaian perselisihan secara mediasi kepada mediator.
b. Tripartit
Tripartit  ditempuh  apabila  perundingan  Bipartit  tidak  menghasilkan kesepakatan  diantara  pihak  yag  bertikai.  Perundingan  Tripartit  di  Balikpapan dilakukan  melalui  instansi  pemerintahan  yang  mewadahi  Ketenagakerjaan  yakni Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Sosial  (Disnakersos).    Mekanismenya  adalah  salah  satu pihak  mendaftarkan  kepada  pejabat  Dinas  Tenaga  Kerja  setempat  yang  kemudian
para pihak yang berselisih akan ditawarkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalan mediasi, konsiliasi atau arbitrase:
a. Penyelesaian  melalui  mediasi,  yaitu  penyelesaian  melalui  musyawarah  yang ditengahi  oleh  seorang  atau  lebih  mediator  yang  netral  dari  pihak  Disnakersos, yang  antara  lain  mengenai  perselisihan  hak,  kepentingan,  PHK  dan  perselisihan antar  serikat  buruh  dalam  satu  perusahaan.  Dalam  mediasi  bilamana  para  pihak sepakat maka akan dibuat perjanjian bersama  yang kemudian akan didaftarkan di pengadilan  hubungan  industrial,  namun  bilamana  tidak  ditemukan  kata  sepakat maka  mediator  akan  mengeluarkan  anjuran  secara  tertulis,  bila  anjuran  diterima maka  para  pihak  mendaftarkan  anjuran  tersebut  ke  Pengadilan  Hubungan Industrial,  dan  apabila  para  pihak  atau  salah  satu  pihak  menolak  anjuran  maka pihak  yang  menolak  dapat  mengajukan  tuntutan  kepada  pihak  yang  lain  melalui pengadilan yang sama;
b. Penyelesaian  melalui  konsiliasi,  yaitu  penyelesaian  melalui  musyawarah  yang ditengahi  oleh  seorang  konsiliator  (yang  dalam  ketentuan  undang-undang  PHI adalah  pegawai  perantara  swasta  bukan  dari  Disnakersos  sebagaimana  mediasi) dalam  menyelesaikan  perselisihan  kepentingan,  Pemutusan  Hubungan  Kerja  dan perselisihan  antar  serikat  buruh  dalam  satu  perusahaan.  Dalam  hal  terjadi kesepakatan  maka  akan  dituangkan  kedalam  perjanjian  bersama  dan  akan didaftarkan  ke  pengadilan  terkait,  namun  bila  tidak  ada  kata  sepakat  maka  akan diberi  anjuran  yang  boleh  diterima  ataupun  ditolak,  dan  terhadap  penolakan  dari para  pihak  ataupun  salah  satu  pihak  maka  dapat  diajukan  tuntutan  kepada  pihak lain melalui pengadilan hubungan industrial;
c. Penyelesaian  melalui arbitrase,  yaitu penyelesaian perselisihan di  luar pengadilan hubungan  industrial  atas  perselisihan  kepentingan  dan  perselisihan  antar  serikat buruh  dalam  suatu  perusahaan  yang  dapat  ditempuh  melalui  kesepakatan  tertulis yang berisi bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan kepada para arbiter.  Keputusan  arbitrase  merupakan  keputusan  final  dan  mengikat  para  pihak yang  berselisih,  dan  para  arbiter  tersebut  dipilih  sendiri  oleh  para  pihak  yang berselisih dari daftar yang ditetapkan oleh menteri;
Apabila  penyelesaian  melalui  mediasi  atau  konsiliasi  atau  arbitrase  tidak menghasilkan  keputusan  bersama  maka  akan  diarahka  ke  penyelesaian  melalui
Pengadilan  Hubungan  Industrial  (PHI),  yaitu  penyelesaian  perselisihan  melalui pengadilan  yang  dibentuk  di  lingkungan  pengadilan  negeri  berdasarkan  hukum  acara perdata.  Pengadilan  hubungan  industrial  merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  dan terakhir  terkait  perselisihan  kepentingan  dan  perselisihan  antar  serikat  buruh,  namun tidah  terhadap  perselisihan  hak  dan  pemutusan  hubungan  kerja  karena  masih diperbolehkan  upaya  hukum  ketingkat  kasasi  bagi  para  pihak  yang  tidak  puas  atas keputusan PHI, serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bilamana terdapat bukti- bukti baru yang ditemukan oleh salah satu pihak yang berselisih
Perundingan  Bipartit  adalah  perundingan  antara  pekerja/buruh  atau  serikat pekerja/  serikat  buruh  dengan  pengusaha  untuk  menyelesaikan  perselisihan  hubungan industrial  dalam  satu  perusahaan.    Lebih  lanjut  ditegaskan  dalam  peraturan  ini  bahwa setiap  terjadi  perselisihan  hubungan  industrial  wajib  dilakukan  perundingan penyelesaian  perselisihan  secara  bipartit  sebelum  diselesaikan  melalui  mediasi  atau konsiliasi maupun arbitrase.
Adanya  Peraturan  Menteri  ini  mengharuskan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Sosial (Disnakersos)  Balikpapan  untuk  mengutamakan  penyelesaian  perselisihan  perburuhan melalui  Bipartit  sebelum  menggunakan  penyelesaian  melalui  Tripartit.    Apabila  ada pihak  –  pihak  bertikai  yang  langsung  membawa  perkara  perselisihan  ke  Disnakersos, dalam  hal  ini  adalah  kewajiban  Disnakersos  untuk  memberi  penjelasan  untuk  terlebih dahulu  merundingkan  perselisihan  dengan  pihak  yang  bersengketa  sebelum  masuk  ke ranah Tripartit.

## 3. Kendala Apa yang Dihadapi dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Sektor Swasta
Secara  teoritik  keadilan,  dalam  rangka  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial dapat  diwujudkan  bila  didukung  oleh  sistem  mekanisme  yang  baik, yaitu  bila  kebenaran normatif  dan  kebenaran  empiris  telah  dapat  diwujudkan dalam    istem    hukum  ketenagakerjaan.  Nyatanya    keadilan    dalam    rangka penyelesaian  perselisihan  masih dihadapkan  pada  berbagai  kendala
Menurut  Lawrence  Meir  Friedman  kendala  dalam  penegakan  hukum  ada  3 substansi yaitu: 12

## 1. Substansi Hukum
Dalam  teorihal  ini  disebut  sebagai  sistem  substansial  yang  menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  dalam  sistem  hukum  yang  mencakup keputusan  yang  mereka  keluarkan,  aturan  baru  yang  mereka  susun.  Sebagai negara  yang  menganut  sistem Civil  Law  Sistem atau  sistem  Eropa  Kontinental dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan- peraturan  yang  tidak  tertulis  bukan  dinyatakan  hukum.  Sistem  ini mempengaruhi  sistem  hukum  di  Indonesia.  Salah  satu  pengaruhnya  adalah adanya  asas  Legalitas  dalam  Pasal  1  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum Pidanaditentukan  tidak  ada  suatu  perbuatan  pidana  yang  dapat  di  hukum  jika tidak  ada  aturan  yang  mengaturnya.  Sehingga  bisa  atau  tidaknya  suatu perbuatan  dikenakan  sanksi  hukum  apabila  perbuatan  tersebut  telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.
2. Substansi Stuktural
12 Friedman M Lawrence,Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law:An Introduction), Penerjemah oleh Wishnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001 hlm.7
Dalam  teori  ini  disebut  sebagai  sistem  struktural  yang  menentukan  bisa atau  tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan  dengan  baik.  Insan  struktur  hukum seperti    polisi,  jaksa,  hakim  &  advokat  memegang  peranan  penting  dalam  hal ini. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang  kredibilitas,  kompeten  dan  independen.  Seberapa  bagusnya  suatu peraturan  perundang-undangan  bila  tidak  didukung  dengan  aparat  penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. 13

## 3. Kultur Masyarakat
Kultur  hukum  menurut  Lawrence  Meir  Friedman  adalah  sikap  manusia terhadap  hukum  dan  sistem  hukum  –  kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya  hukum  erat  kaitannya  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.
Ketiga substansi ini kemudian dijabarkan oleh Soerjono Sukanto kedalam 5 efektivitas penegakan hukum yaitu 14 :

## 1. Faktor HukumnyaSendiri
Faktor  hukumnya  sendiri  yang  harus  menjadi  persyaratan  utama  adalah mempunyai  cukup  kejelasan  makna  dan  arti  ketentuan,  tidak  adanya kekosongan  karena  belum  ada  peraturan  pelaksanaanya,  peraturan  tersebut sinkron  secara  vertikal  dan  horizontal  sehingga  mengurangi  luasnya interprestasi  petugas  hukum.  Selain  itu  dalam  rangka  penyusunan  dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar lebih memperhatikan rasa
13 Soekanto, Sarjono,Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Bandung: Rajawali Pers.2008
14 PENEGAKAN HUKUM (PIDANA) MELALUI MEDIASI (Alternatif Solusi Penanganan Kasus-Kasus Tindak Pidana Ringan)  Oleh :Indriati Amarini
keadilan  pada  masyarakat  dan  kepentingan  nasional  sehingga  mendorong adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhinya.

## 2. Faktor Penegak Hukum
Faktor berikutnya yang mempengaruhi penegakan hukum adalah  pihak yang  membentuk  maupun  menerapkanhukum.  Lemahnya  mentalitas  aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya..  Kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi  kualitas  penegak  hukum  rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.
Kewenangan  lembaga  penegak  hukum  dijamin  oleh  undang-undang. Sehingga  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung-jawabnya  terlepas  dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh – pengaruh lain.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Fasilitas  pendukung  secara  sederhana  dapat  dirumuskan  sebagai  sarana untuk  mencapai  tujuan.  Ruang  lingkupnya  terutama  adalah  sarana  fisik  yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak  akan  mungkin  penegak  hukum  menyerasikan  peranan  yang  seharusnya dengan  peranan  yang  aktual,  maka  untuk  sarana  atau  fasilitas  tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan
3. Yang kurang seharusnya di tambah
4. Yang macet harus di lancarkan
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.
Menurut  Soerjono  Soekanto  kalau  sarana  dan  prasarana  itu  tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa
bayangkan  bagaimana  penegakan  peraturan  akan  berjalan  sementara  aparat penegaknya  memiliki  pendidikan  yang  tidak  memadai,  memiliki  tata  kelola organisasi  yang  buruk,  di  tambah  dengan  keuangan  yang  minim.  Akan  tetapi hal  itu  bukanlah  segala-galanya  kalau  aparatnya  sendiri  masih  buruk,  karena sebaik  apapun  sarana  atau  fasilitas  yang  membantu  penegakkan  hukum  tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-si

## 4. FaktorMasyarakat
Yaknilingkungandimanahukumtersebutberlakuatau diterapkanperumusannya.Penegakan hukum bukanlah diruang hampa, penegakan  hukum  dilakukan  di  tengah-tengah  masyarakat,  maka  untuk  itu penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mendukung,  partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan,  partisipasi  itu  dapat dilakukan dengan aktif untuk  mematuhi hukum  dan juga jika ada pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan  pengawasan  terhadap  penegak  hukum  agar  tidak  terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum.
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang  besar  untuk  mengartikan  hukum  dan  bahkan  mengidentifikasikannya dengan  petugas.  Salah  satu  akibatnya  adalah,  bahwabaik  buruknya  hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.

## 5. Faktor kebudayaan
Faktor  kebudayaan  sebernarnya  bersatu  padu  dengan  faktor  masyarakat sengaja  dibedakan,  karena  didalam  pembahasannya  diketengahkan  masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal  ini  dibedakan  sebab  menurut  Lawrence  M.  Friedman  yang  dikutip Soerdjono Soekamto , bahwa sebagai  suatu  sistem  (atau subsistem dari sistem
kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, subtansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga- lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.
Kebudayaan (sistem) hukum  pada dasarnya mencangkup nilai-nilai  yang mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  yangmerupakan  konsepsi-konsepsi abstrak  mengenai  apa  yang  dianggap  baik  (hingga  dianuti)  dan  apa  yang diangap  buruk  (sehingga  dihindari).  Nilai-nilai  tersebut,  lazimnya  merupakan pasangan  nilai-nilai  yang  mencerminkan  dua  keadaan  estrim  yang  harus diserasikan.
Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut :
1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
2. Nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme
Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di  Indonesia,  dengan  demikian  ketentuan  dalam  pasal-pasal  hukum  tertulis dapat  mencerminkan  nilai-nilai  yang  menjadi  dasar  dari  hukum  adat  supaya hukum  perundang-undangan  tersebut  dapat  berlaku  secara  efektif.  Kemudian diharapkan  juga  adanya  keserasian  antar  kedua  nilai  tersebut  akan menempatkan hukum pada tempatnya.
Dari  kelima  faktor  –  faktor  diatas,  yang  paling  mempengaruhi  proses penyelesaian  perselisihan  perburuhan  industrial  melalui  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Sosial  (Disnakersos)  Balikpapan  adalah  faktor  sarana  dan  prasarana.  Kondisi  yang terjadi di lapangan adalah instansi pemerintahan ini masih membutuhkan tenaga ahli yang  khusus  menangani  persilihan  perburuhan.  Sebab  selama  ini  staff  yang ditempatkan disana masih mengerjakan tugas secara “serabutan,” dalam artian bahwa
masih adanya sistem merangkap dua atau lebih pekerjaan yang semestinya ditangani oleh orang  yang berbeda. Oleh karena kurangnya tenaga ahli maka membuat  proses penyelesaian perselisihan di Disnakersos menjadi terkendala. 15
Selain  itu,  fasilitas  yang  masih  diperlukan  oleh  Disnakersos  adalah  ruangan kerja yang lebih luas sehingga suasana kerja terasa nyaman. Dan yang paling penting adalah  fasilitas  sepert  mecin  foto  copy,  printer  dan  hal  –  hal  mendasar  untuk  ATK lebih dipersiapkan. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari anggaran keuangan yang akan bertambah tetapi hal ini perlu dilakuk untuk dapat mendorong tercapainya penegakan hukum.  Jika  fasilitas  pendukung  tidak  terpenuhi  maka  mustahil  penegakan  hukum akan  nencapai  tujuannya.  Kepastian  dan  kecepatan  penyelesaian  perkara  tergantung pada  fasilitas  pendukung  yang  ada  dalam  bidang-bidang  pencegahan  dan pemberantasan kejahatan.

## III. Penutup

## 1. Kesimpulan

## Perlindungan hukum reprensif
Perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.  Hukum  sejatinya  harus  memberikan  perlindungan  terhadap  semua  pihak sesuai  dengan status  hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan  berfungsinya  aturan  hukum,  maka  secara  tidak  langsung  pula  hukum  akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan  masyarakat  yang  diatur  oleh  hukum  itu  sendiri  termasuk  di  dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan di sektor swasta.
15 Tanya jawab dengan staff bidang sosial, Drs Parman 26 September 2014
Dalam  menyelesaikan  perselisihan  perburuhan  di  sektor  swasta,  Dinas  Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) bersandar kepada Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Dasar  1945  amandemen,  Undang  –  Undang  No  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,  Undang  Undang  No  2  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial dan Permenakertrans RI No. PER. 31/MEN/XII/2008  Tentang  Penyelesaian  PHI  Melalui  Perundingan  Bipartit.  Ketika terjadi  perselisihan  perburuhan  industrial  maka  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Sosial (Disnakersos)  akan  terlebih  dahulu  mengarahkan  pihak  yang  bersengketa  untuk menyelesaikan melalui Bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi atau abritrase.  Setelah  tahap  –  tahap  tersebut  dilewati  dan  tidak  mencapai  kesepakatan maka akan diarahkan ke peradilan.

## 2. Saran
1. Perlunya  sosialisasi  yang  lebih  maksimal  kepada  pihak  –  pihak  terkait  dalam perselisihan  mengenai  mekanisme  penyelesaian  perselisihan  perburuhan sehingga apabila ada perselisihan tidak serta merta dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja  dan  Sosial  (Disnakersos)  Balikpapan  tetapi  terlebih  dahulu  melalui perundingan kedua pihak yang bertikai yaitu Bipartit. Selain itu akan membuat para  pekerja  merasa  terlindungi  apabila  memahami  peraturan  –  peraturan mengenai perselisihan perburuhan industrial.
2. Perlu  ditambahkan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  oleh  Dinas  Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Balikpapan sehingga proses penyelesaian dapat berjalan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
AgussalimAndiGadjong,  Pemerintahan  Daerah  KajianPolitikdanHukum,  Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.33
Della Febydkk, PraktekPengadilanHubungan Industrial: PanduanBagiSerikat
Buruh , TURC, Jakarta, 2007
DepartemanPendidikan dan Kebudayaan, KamusBesarBahasaIndonesia edisikedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
Djumadi, HukumPerburuanTenagaKerja ,PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2004
Effendy,Marwan ,PemberantasanKorupsidan Governance , Jakarta;PTTimpani Publising, 2010
Friedman  M  Lawrence,HukumAmerika:  SebuahPengantar  (American  Law:An Introduction), PenerjemaholehWishnuBasuki, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001
HilmanHadikusuma, HukumPerekonomianAdat  Indonesia ,  Citra  AdityaBakti, Bandung, 2001
Johan Geltung, StudiPerdamaian, PerdamaiandanKonflik Pembangunan danPeradaban , Pustaka Eureka, Surabaya, 1996
Jones, Walter S LogikaHubunganInternasional 2, Jakarta: GramediaPustakaUtama,
1993
Kosidin,Koko, PerjanjianKerjaPerjanjianPerburuhandanPeraturan  Perusahaan , CV MandarManju. Bandung, 1999
LaluHusni, PenyelesaianPerselisihanHubungan  Industrial  MelaluiPengadilandan Di LuarPengadilan ,  RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2004
Mariam DarusBadrulzaman, et. al., KompilasiHukumPerikatan , Citra AdityaBakti, Bandung, 2001
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Perusahaan  Indonesia .CetakanKetiga  Revisi.PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2006
Peter Mahmud  Marzuki, 2010, PenelitianHukum, KencanaPresnada Media Group, Jakarta
Pangaribuan,Piaturdkk. Negara  HukumPancasiladalamKerangka  NKRI .  Yuma Pressindo,Surakarta, 2012
Salam,  Faisal. PenyelesaianPerselisihanPerburuhan  Industrial  Di  Indonesia ,  CV MandarMaju.Bandung, 2002
Saliman,  Abdul  Rasyid .  HukumBisnisUntukPerusahaan .KencanaPrenadaMeda Group, Jakarta,2005
Soekanto, Sarjono,Faktor-Faktor yang MempengaruhiPenegakanHukum , Bandung: Rajawali Pers.2008
Sunoto, MengenalFilsafatPancasila, PendekatanMelaluiMetafisika, Logika, Etika , FakultasEkonomi UII, Yogyakarta, 1982
Surbakti, Ramlan, MemahamiIlmuPolitik, Grasindo, 1992
Suroso,R. PerbandinganHukumPerdata. SinarGrafika, Jakarta: 2005
Tim  RedaksiPerundang-UndanganFokusmedia, HimpunanPeraturanPerundang- UndanganKetenagakerjaan 2003 ,Fokusmedia. Bandung, 2003
Wibowo, BenoeSatriyo,
HimpunanPeraturanPerundanganKetenagakerjaan, PenerbitAndi,Yogyakarta, 2003
Vetrihzal Rivai dan Ella JauvaniSagala, ManajemenSumber Daya ManusiaUntukPerusahaan, Rajawali Pers, Jakarta 2008

## B. PeraturanPerundang – undangan

## Undang – UndangDasarTahun 1945amandemen

## Undang – UndangNo 13 Tahun 2003TentangKetenagakerjaan
Undang-UndangNomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaianPerselisihanPerburuhanHubungan Industrial
Permenakertrans  RI  No.  PER.  31/MEN/XII/2008  TentangPenyelesaian  PHI MelaluiPerundinganBipartit
PeraturanMenteriTenagaKerjadanTransmigrasiNomor 12 Tahun 2012 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjangBidangKetenagakerjaandanKetransmigrasianTahun 2010-2025
KitabUndang – UndangHukumPerdata