## HAK ATAS KEBEBASAN
BERAGAMA/BERKEYAKINAN: SEBUAH UPAYA PENDASARAN FILOSOFIS

## Iqbal Hasanuddin

## Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ABSTRACT: This  paper  tries  to  give  a  philosophical  foundation  to  the rights  to  freedom  of  religion/belief.  So  far,  the  rights  to  freedom  of religion/belief  have  been  considered  legitimate  because  it  was  the  result  of General Assembly of the United Nations as mutual consensus of all nations around  the  world.  Although,  the  normativity  of  the  rights  to  freedom  of religion/belief  based  on  that  mutual  consensus  is  not  ethical-philosophical, but political. By the justice argument of John Rawls and the self-ownership argument  of  Robert  Nozick,  this  paper  tries  to  give  a  moral  foundation  for the guarantee of respect and protection of the freedom of religion/belief.
KEYWORDS: freedom  of  religion/belief,  Human  rights  instruments,  forum internum, forum eksternum, justice, self-ownership .
ABSTRAK: Tujuan  makalah  ini  adalah  memberikan  pendasaran  filosofis bagi  hak  atas  kebebasan  beragama/berkeyakinan.  Sejauh  ini,  hak  atas kebebasan  beragama/berkeyakinan  (KBB)  dipandang  sebagai  sesuatu  yang bersifat  normatif,  karena  dihasilkan  dalam  sidang-sidang  Majelis  Umum Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  sehingga  telah  menjadi  konsensus bersama  bangsa-bangsa  di  seluruh  dunia.  Namun  demikian,  normativitas hak  atas  KBB  yang  didasarkan  pada  konsensus  bersama  itu  masih  bersifat politis, belum memiliki dasar etis-filosofis. Melalui argumen keadilan yang didasarkan pada pemikiran John Rawls dan argumen kepemilikan-diri yang didasarkan  pada  pemikiran  Robert  Nozick,  makalah  ini  mencoba memberikan landasan moral bagi jaminan penghormatan dan perlindungan bagi kebebasan beragama/berkeyakinan.
KATA-KATA  KUNCI: kebebasan  beragama/berkeyakinan,  instrumen-instrumen HAM, forum internum, forum eksternum, keadilan, kepemilikan-diri .

## Pengantar
Salah  satu  persoalan  filosofis  paling  penting  terkait  dengan  hak  atas kebebasan  beragama/berkeyakinan  adalah  berkenaan  dengan  pertanyaan landasan  filosofis  apa  yang  bisa  dijadikan  justifikasi  untuk  hak  atas kebebasan  beragama/berkeyakinan  tersebut?  Landasan  filosofis  itu  sangat penting  mengingat  sejauh  ini  normativitas  yang  mendasari  kebebasan beragama/berkeyakinan adalah posisinya sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia  (HAM)  yang  merupakan  hasil  konsensus  internasional  yang bersifat politis. Dengan demikian, alasan di balik keharusan ditegakkannya kebebasan  beragama/berkeyakinan  adalah  karena  ia  bagian  dari  hukum internasional,  dan  bahkan  nasional  yang  mengikat  secara  hukum.  Tapi, pertanyaannya  adalah  mengapa  secara  moral  kebebasan  beragama/ berkeyakinana itu bersifat normatif? 1
Secara  umum,  berbagai  tradisi  filsafat  telah  memberikan  kerangka dasar  untuk  menjustifikasi  prinsip  kebebasan  manusia,  atau  secara  khusus kebebasan berpikir dan kebebasan beragama/berkeyakinan. Di antara tradisi filosofis  itu  adalah  tradisi  filsafat  liberalisme  dan  eksistensialisme.  Kedua tradisi ini  sangat  kuat  mendukung  prinsip  kebebasan,  termasuk  kebebasan beragama/berkeyakinan. Dalam tradisi eksistensialisme, Kierkegaard (1813- 1855) dan Karl Jaspers (1883-1969) telah mengemukakan argumen-argumen filosofis  untuk  memberikan  landasan  bagi  kebebasan  beragama/
1 Menurut Ian Shapiro, untuk memahami konsep hak, kita perlu membedah serangkaian konsep moral dan politik yang bersifat formal dan relasional yang terdiri dari empat pernyataan: subjek hak, substansi hak, tujuan hak, dan landasan hak. Dengan demikian, ketika berbicara tentang apa itu hak, maka kita bisa bertanya: siapa yang berhak? Berhak untuk apa ? Untuk tujuan apa? Atas dasar apa? Sejauh ini, pembahasan tentang landasan terkait hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan belum terlalu banyak dikemukakan secara baik. Lih. Ian Shapiro, Evolusi Hak dalam Teori Liberal , terj. Marsi Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 15.
berkeyakinaan  sebagai  bagian  dari  kebebasan  manusia.  Dalam  tradisi filsafat liberal, John Locke (1632-1704) dan Immanuel Kant (1724-1804) juga telah  banyak  mengemukakan  argumen-argumen  tentang  otonomi  individu untuk mendukung kebebasan beragama/berkeyakinan. 2
Dalam  makalah  ini,  saya  akan  memfokuskan  pembahasan  pada argumentasi-argumentasi filsafat kontemporer yang bisa dijadikan landasan moral bagi normativitas hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). 3
Secara  khusus,  pembahasan  dalam  makalah  ini  diarahkan  pada  dua argumentasi  filsafat  yang  bisa  dipakai  untuk  memberikan  pendasaran terhadap  KBB:  Teori  Keadilan  dari  John  Rawls  dan  Teori  Kepemilikan-Diri dari  Robert  Nozick.  Kedua  argumentasi  filosofis  ini  tidak  saja  bisa mendasari  normativitas  hak  atas  KBB,  melainkan  juga  bisa  menjelaskan mengapa  KBB  kategori forum  internum tidak  bisa  dibatasi  karena  alasan apapun, sementara ketegori forum eksternum bisa dibatasi atau dikurangi.
Makalah  ini  disusun  dengan  sistematika  sebagai  berikut.  Bagian  II “Hak  atas  Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan”  berisi  pembahasan  tentang KBB dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia. Kemudian, bagian III  “Prinsip - prinsip  Implementasi  dan  Kemungkinan  Pembatasannya” menjelaskan  beberapa  interpretasi  praktis  bagi  penerapan  dan  pembatasan h ak  atas  KBB.  Kemudian,  pada  bagian  IV  “Argumen  Keadilan”  dijelaskan pendasaran  bagi  hak  atas  KBB  dengan  menggunakan  landasan  Teori Keadilan  John  Rawls.  Selanjutnya,  Bagian  V  “Argumen  Kepemilikan - Diri” berisi upaya pendasaran bagi hak atas KBB dengan menggunakan landasan Teori Kepemilikan-Diri Robert Nozick. Makalah ini diakhiri dengan sebuah Catatan Penutup.
2 Pembahasan tentang argumen-argumen Locke, Kierkegaard, dan Kant bisa dilihat dalam F. Budi Hardiman, Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche (Jakarta: Gramedia, 2004). Tentang Jaspers, bisa dilihat dalam K. Bertents, Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman (Jakarta: Gramedia, 1990), 127- 40.
3 Untuk selanjutnya, istilah kebebasan beragama/berkeyakinan dalam makalah ini akan disebut KBB saja.

## Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Apa  yang  dimaksud  dengan  hak  atas  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan?  Cara  yang  bagus  untuk  menjawab  pertanyaan  ini,  menurut hemat  saya,  adalah  dengan  melihat  kembali  bagaimana  intstrumen- instrumen  Hak-hak  Asasi  Manusia  (HAM)  menjelaskan  apa  itu  kebebasan beragama/berkeyakinan  (KBB).  Sebab,  instrumen-instrumen  HAM  itu sendiri merupakan hasil konsensus bangsa-bangsa di seluruh dunia melalui berbagai  diskusi  dan  sidang  di  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-bangsa (PBB). Karenanya, definisi dan penjelasan tentang kebebasan beragama/berkeyakinan  sebagaimana  termaktub  di  dalam  instrumen- instrumen  HAM  tersebut  telah  berlaku  umum  dan  disepakati  oleh  banyak pihak.
Pertama ,  KBB  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM).  DUHAM  adalah  wujud  nyata  komitmen  bangsa-bangsa  di dunia untuk penegakan HAM. DUHAM menegaskan bahwa semua hak-hak yang ada di dalam DUHAM tersebut bisa dinikmati oleh semua orang tanpa membeda-bedakan  agama  dan  keyakinan  yang  dianutnya.  Secara  khusus, Pasal  18  DUHAM  menyatakan  perihal  kebebasan  beragama  atau berkeyakinan sebagai berikut:
Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  pikiran,  hati  nurani  dan  agama;  hak  ini mencakup  kebebasan  untuk  mengubah  agama  atau  kepercayaan,  dan kebebasan  untuk  manjalankan  agama  atau  kepercayaannya  dalam pengajaran, praktik, ibadat, dan kekhidmatan, baik sendiri maupun bersama- sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. 4
Kedua , KBB dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pasal 18  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  menyatakan  prihal  KBB sebagai berikut: 5
4 Lih. Frans Ceunfin (ed.), Hak-hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik Jilid 1 (Maumere: Penerbit Ledalero, 2007), 32.
5 Ceunfin (ed.), Hak-hak Asasi Manusia , 47.
1. Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berpikir,  keyakinan  dan  beragama.
Hak  ini  mencakup  kebebasan  untuk  menetapkan  agama  atau kepercayaan  atas  pilihannya  sendiri,  dan  kebebasan,  baik  sendiri maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain,  baik  di  tempat  umum  atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak  seorang  pun  dapat  dipaksa  sehingga  terganggu  kebebasannya untuk  menganut  atau  menetapkan  agama  atau  kepercayaannya  sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan  menjalankan  dan  menentukan  agama  atau  kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang  diperlukan  untuk  melindungi  keamanan,  ketertiban,  kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa  pendidikan  agama  dan  moral  bagi  anak-anak  mereka  sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.
Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  Pasal  20  ayat  2  juga berbicara  soal  KBB.  Pasal  20  ayat  2  tersebut  menyatakan  perihal  larangan untuk perang dan tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar agama sebagai berikut: 6
Segala  tindakan  yang  menganjurkan  kebencian  atas  dasar  kebangsaan,  ras atau  agama  yang  merupakan  hasutan  untuk  melakukan  diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum.
Ketiga ,  KBB  dalam  Deklarasi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Intoleransi dan  Diskriminasi  Berdasarkan  Agama.  Deklarasi  ini  menjelaskan  ihwal cakupan KBB sebagai berikut: 7
6 Ceunfin (ed.), Hak-hak Asasi Manusia , 48.
7 Iqbal Hasanuddin (ed.), Membela Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Jakarta: LSAF, 2013), 66.
1. Beribadah  atau  berkumpul  dalam  hubungannya  dengan  suatu  agama atau kepercayaan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;
2. Mendirikan  dan  mengelola  berbagai  lembaga  amal  atau  kemanusiaan yang sesuai;
3. Membuat, memperoleh dan mempergunakan secukupnya perlengkapan dan  bahan-bahan yang diperlukan  berkaitan dengan  upacara  atau  adat- istiadat suatu agama atau kepercayaan;
4. Menulis,  menerbitkan  dan  menyebarluaskan  berbagai  penerbitan  yang relevan di bidang ini;
5. Mengajarkan  suatu  agama  atau  kepercayaan  di  tempat-tempat  yang sesuai untuk tujuan-tujuan ini;
6. Mengumpulkan  dan  menerima  sumbangan-sumbangan  keuangan  dan sumbangan-sumbangan  lain  secara  sukarela  dari  perseorangan  atau lembaga;
7. Melatih,  menunjuk,  memilih  atau  mencalonkan  melalui  suksesi  para pemimpin  yang  tepat  yang  diperlukan  berdasarkan  persyaratan- persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan apapun;
8. Menghormati  hari-hari  istirahat  dan  merayakan  hari-hari  libur  dan upacara-upacara  menurut  ajaran-ajaran  agama  atau  kepercayaan seseorang;
9. Mendirikan  dan  mengelola  komunikasi-komunikasi  dengan  seseorang dan  masyarakat  dalam  persoalan-persoalan  agama  atau  kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional.

## Prinsip-prinsip  Implementasi  dan  Syarat-syarat  Kemungkinan  bagi Pembatasannya
Berdasarkan  analisis  atas  instrumen-instrumen  HAM  internasional tentang  hak  atas  KBB  di  atas,  pada  bagian  ini  saya  mencoba  menguraikan prinsip-prinsip implementasi dan kemungkinan pembatasan atasnya. Kedua

## HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
hal  ini  merupakan  upaya  untuk  menginterpretasi  instrumen-instrumen tersebut dalam  kerangka  yang  bersifat praktis yang terdiri dari ulasan  atas definisi agama dan keyakinaan dalam KBB serta kategori forum internum dan forum eksternum sebagai dua dimensi KBB.
Pertama ,  definisi  agama  dan  keyakinana  dalam  KBB.  Di  dalam instrumen-instrumen  HAM  tersebut,  agama  atau  keyakinan  tidak didefinisikan secara kaku serta tidak secara khusus mengacu kepada agama- agama  formal  yang  terlembaga.  Bahkan,  istilah  agama  dan  keyakinan  di dalam instrumen-instrumen HAM bisa saling dipertukarkan satu sama lain. Sebab, istilah agama dan kepercayaan di dalam instrumen-instrumen HAM di  atas  meliputi  juga  keyakinan  untuk  tidak  bertuhan  ( atheistic ),  non-tuhan ( non-theistic ), bertuhan ( theistic ). 8
Definisi agama atau keyakinan dalam instrumen-instrumen HAM ini bersifat longgar, karena KBB tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kebebasan  berpikir  dan  kebebasan  suara  hati.  Ini  bisa  dimengerti  mengapa KBB  disatukan  dalam  Pasal  18  DUHAM.  Secara  lebih  umum,  KBB  dalam HAM  adalah  perwujudan  dari  penghargaan  terhadap  martabat  manusia sebagai person moral yang rasional, bebas dan setara. 9
Kedua , hak atas KBB memiliki dua dimensi: forum internum dan forum eksternum .  Di  sini, forum  internum adalah  KBB  yang  berada  dalam  pikiran atau  kesadaran  seseorang,  sementara  forum eksternum adalah  KBB  yang sudah  termanifestasi  keluar,  baik  dalam  sikap  dan  tindakan  seseorang. Dimensi internum dari KBB meliputi kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.  Hak  ini  mencakup  kebebasan  setiap  orang  untuk  memiliki, menganut,  mempertahankan  atau  pindah  agama/keyakinan.  Sementara dimensi eksternum dari  KBB  meliputi  kebebasan  setiap  orang,  baik  sendiri maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain,  di  tempat  umum  atau  wilayah
8 Hasanuddin (ed.), Membela Kebebasan Beragama/Berkeyakinan , 74.
9 Tentang hal ini, lih. Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: Gramedia, 2003), 146-56.
pribadi,  untuk  memanifestasikan  agama  atau  kepercayaannya  di  dalam pengajaran, pengalaman, ibadah dan penataannya. 10
Pembedaan  dimensi internum dan eksternum dari  KBB  ini  sangat penting dalam menentukan apakah implementasi KBB itu bisa dibatasi atau tidak. Karena itu, ulasan tentang mana saja KBB yang masuk ke dalam forum internum dan  mana  yang  masuk forum  eksternum menjadi  sangat  penting. The  Indonesian  Legal  Resource  Center  (ILRC)  membagi  dua  dimensi  KBB tersebut ke dalam bagan sebagai berikut: 11
Forum Internum Forum Eksternum 1. Hak untuk menganut agama atau keyakinan tertentu
berdasarkan pilihannya sendiri;
2. Hak untuk memiliki atau melakukan penafsiran keagamaan;
3. Hak untuk berpindah agama.
1. Hak untuk melakukan kegiatan
ritual seperti ibadah/sembahyang,
atau upacara keagamaan, baik
secara pribadi maupun bersama- sama, baik secara tertutup maupun terbuka;
2. Hak untuk mendirikan tempat ibadah;
3. Hak untuk memungut iuran keagamaan;
10 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 18 menyatakan ruang lingkup KBB sebagai “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau wilayah pribadi , untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran.” Di sini, KBB bisa dijalankan baik secara sendiri -sendiri maupun berkelompok, serta di tempat umum maupun wilayah pribadi. Di sini, KBB bisa dijalankan baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok, serta di tempat umum maupun wilayah pribadi. Tentang hal ini, lih. Ceunfin (ed.), Hak-hak Asasi Manusia , h. 47; lih. juga Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-prinsip dan Praktik (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 19-21.
11 Pultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (Jakarta: The Indonesian Legal Resources Center, 2012), 16.
4. Hak untuk menggunakan benda- benda ritual dan simbol-simbol agama;
5. Hak untuk merayakan hari besar agama; 6. Hak untuk menunjuk atau menetapkan pemuka agama; 7. Hak untuk mengajarkan agama dalam sekolah keagamaan; 8. Hak untuk menyebarkan ajaran agama; 9. Hak untuk mencetak dan mendistribusikan publikasi keagamaan; 10. Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan; 11. Hak untuk membuat pengaturan makanan; 12. Hak untuk berkomunikasi dengan individu atau kelompok di tingkat nasional dan internsional mengenai hal-hal keagamaan;
13. Hak untuk menggunakan bahasa keagamaan; 14. Hak orang tua untuk memastikan pendidikan agama kepada anak- anaknya.
Hak atas KBB yang termasuk ke dalam kategori forum internum di atas bersifat  mutlak  dimiliki  oleh  setiap  manusia  tanpa  terkecuali.  Dengan  kata lain,  setiap  orang  harus  dihormati  haknya  untuk  menganut  agama  atau
keyakinan tertentu berdasarkan pilihannya sendiri, hak untuk memiliki atau melakukan  penafsiran  keagamaan,  dan  hak  untuk  berpindah  agama.  Hak ini  dimiliki  oleh  setiap  orang  tanpa  memandang  perbedaan  suku,  warna kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama/keyakinan,  orientasi  politik  atau perbedaan  pendapat,  kebangsaaan  atau  asal-usulnya,  tingkat  kekayaan, kelahiran atau status-status lainnya. Inilah yang disebut sebagai prinsip non- discrimination (tidak diskriminatif) dalam beragama/berkeyakinan. 12
Selain  itu,  hak  atas  KBB  yang  termasuk  ke  dalam  kategori forum internum ini  juga  tidak  boleh  dikurangi  atau  dibatasi  atas  dasar  alasan apapun.  Dengan  kata  lain,  setiap  orang  harus  dihormati  haknya  untuk menganut  agama  atau  keyakinan  tertentu  berdasarkan  pilihannya  sendiri, hak untuk memiliki atau melakukan penafsiran keagamaan, dan hak untuk berpindah  agama.  Hak-hak  ini  tidak  bisa  dikurangi  atau  dibatasi.  Inilah yang  disebut  sebagai  prinsip non-derogability (tak  dapat  dikurangi)  dalam beragama/berkeyakinan. 13
Selain  itu,  hak  atas  KBB  yang  termasuk  ke  dalam  kategori forum internum ini tidak boleh dipaksa atas dasar alasan apapun. Dengan kata lain, tidak  ada  seorang  pun  yang  dapat  dipaksa  sehingga  terganggu kebebasannya untuk menganut agama atau keyakinan tertentu berdasarkan pilihannya  sendiri,  hak  untuk  memiliki  atau  melakukan  penafsiran keagamaan,  dan  hak  untuk  berpindah  agama.  Inilah  yang  sering  disebut sebagai prinsip non-coercion
(tak
ada paksaan) dalam
beragama/berkeyakinan. 14
Berbeda  dengan  dimensi forum  internum di  atas,  hak  atas  KBB  yang termasuk  ke  dalam  kategori forum  eksternum ini  dapat  dibatasi  dengan syarat-syarat  sebagai  berikut:  (1)  diatur  oleh  undang-undang;  dan  (2)  jika memang  benar-benar  diperlukan  untuk  melindungi  kesehatan  umum,
12 Lindholm, Durham, & Tahzib-Lie (ed), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan , 19-21.
13 Ibid.
keselamatan  umum,  ketertiban  umum,  moral  umum,  atau  hak-hak  dan kebebasan dasar orang lain. 15
Apa  yang  dimaksud  dengan  pernyataan  bahwa  hak  atas  KBB  yang termasuk  ke  dalam  kategori forum  eksternum dapat  dibatasi  dengan  syarat diatur  oleh  undang-undang?  Maksudnya  adalah  bahwa  pembatasan terhadap  hak  atas  KBB  hanya  diperbolehkan  jika  pembatasan  itu  dibuat melalui  proses  legislasi.  Dalam  hal  ini,  presiden,  menteri,  gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa, atau aparat kepolisian tidak bisa mengeluarkan  suatu  peraturan  secara  sepihak  untuk  membatasi  hak  atas KBB.  Proses  legislasi  untuk  membuat  pembatasan  ini  harus  dilakukan dengan  melibatkan  parlemen  dan  pemerintah.  Selain  itu,  proses  dan substansi  dari  legislasi  tersebut  harus  betul-betul  memperhatikan  kaidah- kaidah  dan  semangat  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dan nilai-nilai yang terkandung di dalam HAM secara keseluruhan. 16
Apa  yang  dimaksud  dengan  pernyataan  bahwa  hak  atas  KBB  yang termasuk  ke  dalam  kategori forum  eksternum dapat  dibatasi  jika  memang benar-benar  diperlukan  untuk  melindungi  kesehatan  umum,  keselamatan umum, ketertiban umum, moral umum, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang  lain?  Ini  berarti  bahwa  jika  hak  atas  KBB  yang  termasuk  ke  dalam kategori forum  eksternum mau  dibatasi,  maka  pembatasan  itu  hanya  boleh dilakukan untuk lima alasan berikut. 17
Pertama ,
pembatasan dilakukan jika manifestasi keagamaan/keyakinan  seseorang  atau  sekelompok  orang  berpotensi mengancam  kesehatan  orang  lain. Kedua ,  pembatasan  dilakukan  jika manifestasi  keagamaan/keyakinan  seseorang  atau  sekelompok  orang berpotensi  mengancam  keamanan  (nyawa  dan  fisik)  orang  lain. Ketiga , pembatasan  dilakukan  jika  manifestasi  keagamaan/keyakinan  seseorang atau  sekelompok  orang  berpotensi  misalnya  melanggar  lalu-lintas  jalan  di
15 Pultoni dkk., Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama , 21-2.
16 Ibid., 21.
17 Ibid., 22.
sekitarnya.
Keempat , pembatasan dilakukan jika manifestasi keagamaan/keyakinan  seseorang  atau  sekelompok  orang  mensyaratkan kepada anggotanya untuk misalnya meminum racun, memakan mayat atau membunuh  manusia.  Dan kelima ,  pembatasan  dilakukan  jika  manifestasi keagamaan/keyakinan  seseorang  atau  sekelompok  orang  berpotensi mengancam  hak-hak  dasar  orang  lain  seperti  hak  untuk  hidup  atau  hak untuk tidak disiksa. 18

## Argumen Keadilan
Persoalan-persoalan filosofis yang harus dijawab terkait hak atas KBB sebagaimana  ditampilkan  di  dalam  instrumen-instrumen  HAM  di  atas adalah: Pertama , mengapa KBB setiap orang harus dihargai dan dilindungi? Kedua ,  KBB  dalam  kategori forum  internum tidak  boleh  dikurangi  atau dibatasi karena alasan apapun dan dalam keadaan apapun? Ketiga , mengapa KBB  dalam  kategori forum  eksternum boleh  dibatasi  atau  dikurangi  dengan syarat-syarat  (1)  diatur  oleh  undang-undang;  dan  (2)  jika  memang  benar- benar diperlukan untuk melindungi kesehatan umum, keselamatan umum, ketertiban  umum,  moral  umum,  atau  hak-hak  dan  kebebasan  dasar  orang lain?
Ketiga  persoalan  filosofis  terkait  hak  atas  KBB  tersebut  akan  coba dijawab  dengan  mengemukakan  dua  argumen  dua  orang  filsuf kontemporer:  John  Rawls  dan  Robert  Nozick.  Melalui  Teori  Keadilan  yang dirumuskannya,  Rawls  melihat  penghargaan  dan  perlindungan  terhadap hak atas KBB sebagai perwujudan penghargaan dan perlindungan terhadap martabat manusia sebagai person moral yang rasional, bebas dan setara satu sama lain. Sementara itu, Nozick tidak secara khusus berbicara tentang KBB. Dalam  makalah  ini,  saya  akan  memanfaatkan  Teori Kepemilikan-Diri  yang

## HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
dirumuskan  oleh  Nozick  untuk  dijadikan  landasan  bagi  pembelaan terhadap KBB.

## Keadilan sebagai Fairness
Dalam A  Theory  of  Justice (1971),  John  Rawls  mencoba  manjawab persoalan:  Apa  yang  memungkinkan  anggota-anggota  dari  suatu masyarakat  secara  bersama-sama  menerima  dan  mematuhi  ketentuan- ketentuan  sosial  yang  mengatur  pembagian  hak  dan  kewajiban  di  antara mereka?  Apa  yang  bisa  mendorong  anggota-anggota  masyarakat  tersebut untuk terlibat secara sukarela dalam berbagai kerja sama sosial? 19 Terhadap pertanyaan-pertanyaan  ini,  Rawls  mengemukakan  bahwa  kesukarelaan segenap  anggota  masyarakat  untuk  menerima  dan  mematuhi  ketentuan- ketentuan  sosial yang ada  hanya dimungkinkan jika  masyarakatnya tertata baik  di  mana  keadilan  sebagai fairness menjadi  dasar  bagi  prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya. 20
Sampai  di  sini,  pertanyaan  belum  sepenuhnya  terjawab.  Lantas,  apa yang  Rawls  maksudkan  dengan  keadilan  sebagai fairness ?  Ketika  berbicara tentang  ketentutan-ketentuan  sosial  yang  mengatur  kehidupan  bersama, Rawls  sebenarnya  sedang  menekankan  upaya  untuk  merumuskan  prinsip- prinsip  yang  mengatur  distribusi  hak  dan  kewajiban  di  antara  segenap anggota suatu masyarakat. Agar distribusi hak dan kewajiban bisa terjamin dengan baik, Rawls menekankan pentingnya kesepakatan yang fair di antara semua  anggota  masyarakat,  karena  hanya  kesepakatan fair yang  mampu mendorong kerja sama sosial. 21
Masalahnya,  bagaimana  kesepakatan  yang fair itu  bisa  diperoleh?
Rawls memandang bahwa kesepakatan yang fair hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh  mereka  yang  terlibat  dalam  proses  perumusan  konsep  keadilan
19 John Rawls, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 1971), 4-5.
20 Ibid.
21 Ibid.
hanyalah  suatu  prosedur  yang fair (tidak  memihak)  untuk  menjamin  hasil akhir yang adil pula. 22
Bagi  Rawls,  prosedur  yang fair ini  hanya  bisa  terpenuhi  apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu  menjamin  distribusi  yang fair atas  hak  dan  kewajiban.  Rawls menegaskan  pentingnya  semua  pihak,  yang  terlibat  dalam  proses musyawarah  untuk  memilih  prinsip-prinsip  keadilan,  berada  dalam  suatu kondisi awal yang disebutnya “posisi asali” ( the original position ). 23
Rawls  menegaskan  bahwa  semua  pihak  yang  berada  dalam  posisi asali  harus  juga  berada  dalam  keadaan  “tanpa  pengetahuan.”  Melalui gagasan  ten tang  “keadaan -tanpa- pengetahuan”  tersebut,  Rawls  ingin menegaskan bahwa semua pihak yang ada dalam posisi asali tidak memiliki pengetahuan  mengenai  berbagai  alternatif  yang  dapat  mempengaruhi mereka  dalam  proses  perumusan  dan  pemilihan  prinsip-prinsip  pertama keadilan.  Keadaan  ketidaktahuan  akan  hal-hal  partikular  memang  menjadi syarat penting untuk menjamin fairness . Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan tersebut harus mampu melakukan penilaian atas  prinsip-prinsip  keadilan  yang  senantiasa  dipandu  oleh  pertimbangan- pertimbangan yang umum sifatnya. 24
Dalam  kondisi  awal  ( posisi  asali )  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,
Rawls  percaya  bahwa  semua  pihak  akan  bersikap  rasional;  dan  sebagai person  yang  rasional,  semua  pihak  akan  lebih  suka  memilih  prinsip keadilan yang ditawarkannya sebagai berikut:
Semua  nilai-nilai  sosial — kebebasan  dan  kesempatan,  pendapatan  dan kekayaan,  dan  basis  harga  diri — harus  didistribusikan  secara  sama.  Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan
22 Ibid.
23 Ibid., 120.
24 Ibid., 136-42.
apabila  hal  itu  memang  menguntungkan  orang-orang  yang  paling  tidak beruntung. 25
Bertolak  dari  prinsip  umum  di  atas,  Rawls  merumuskan  kedua prinsip  keadilan  sebagai  berikut:  1.  Setiap  orang  harus  memiliki  hak  yang sama  atas  kebebasan  dasar  yang  paling  luas,  seluas  kebebasan  yang  sama bagi  semua  orang;  2.  Ketidaksamaan  sosial  ekonomi  harus  diatur sedemikian  rupa  sehingga  (a)  diharapkan  memberi  keuntungan  bagi  bagi orang-oang yang paling tidak  beruntung, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang . 26
Dalam  dua  prinsip  keadilannya  ini,  Rawls  menekankan  bahwa  hak- hak  serta  kebebasan-kebebasan  dasar  tidak  bisa  ditukar  dengan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa prinsip keadilan kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan  pertama  telah  terpenuhi.  Dengan  kata  lain,  penerapan  dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip  keadilan  yang  pertama.  Oleh  karena  itu,  hak-hak  dan  kebebasan- kebebasan dasar dalam konsep keadilan khusus ini memiliki prioritas utama atas keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi. 27 Bagi Rawls, pembatasan terhadap hak dan kebebasan hanya diperbolehkan sejauh hal itu dilakukan demi melindungi dan mengamankan pelaksanaan kebebasan itu sendiri. Itu berarti,  perlu  diterima  suatu  pengaturan  secara  kelembagaan  atas  praktek- praktek  kebebasan  agar  pelaksanaan  kebebasan  tidak  membahayakan kebebasan yang memang menjadi hak setiap orang.

## KBB Harus Dihormati dan Dilindungi
Mengapa  KBB  harus  dihormati  dan  dilindungi?  Jika  kita  semua berada di dalam posisi asali sebagaimana dirumuskan oleh Rawls, maka kita tidak  akan  membiarkan  disepakatinya  suatu  prinsip  yang  membolehkan
25 Ibid., 62.
26 Ibid., 60.
27 Ibid., 250.
hak  atas  KBB  untuk  dilanggar.  Sebab,  dalam  posisi  asali,  kita  tidak  tahu tentang  agama/keyakinan  apa  yang  akan  kita  anut.  Kita  juga  tidak  tahu apakah agama/keyakinan yang akan kita anut itu akan berada dalam posisi dominan  atau  marjinal.  Karena  kita  sangat  mungkin  nantinya  menganut suatu agama/keyakinan yang berada dalam posisi marjinal, maka kita tidak akan  membiarkan  diskriminasi  dijadikan  sebagai  prinsip  dasar  penataan masyarakat.
Demikian,  dalam  kerangka  Teori  Keadilan  yang  dirumuskan  oleh Rawls,  kita  dapat  dengan  mudah  menempatkan  KBB  sebagai  salah  satu kebebasan  dasar  dalam  Prinsip  Pertama  dari  Teori  Keadilan.  Dengan demikian,  setiap  manusia  pada  dasarnya  ingin  agar  hak  atas  KBB  dihargai dan dilindungi. Pelanggaran terhadap hak atas KBB seseorang berarti telah mengingkari posisi orang itu sebagai person moral yang rasional, bebas dan setara.  Sebaliknya,  pengakuan  atas  hak  seseorang  atas  KBB  berarti  telah menghargainya  sebagai  person  moral  yang  rasional,  bebas  dan  setara. Dalam  konteks  inilah,  KBB  adalah  bagian  dari  hak-hak  manusia  yang bersifat fundamental.
Dalam hal ini, sebuah negara yang tidak menghargai dan melindungi hak atas KBB, maka negara itu bukanlah sebuah negara yang adil. Salah satu ukuran tegaknya keadilan di dalam suatu negara adalah ada atau tidaknya penghargaan  dan  perlindungan  terhadap  hak  atas  KBB.  Jika  keadilan  di dalam  sebuah  negara  tidak  ditegakkan  karena  tidak  dihargai  dan dilindunginya  hak  atas  KBB  tersebut,  maka  akan  sulit  diharapkan terciptanya kerja sama yang fair di antara segenap warga.

## KBB dalam Kategori Forum Eksternum Boleh Dibatasi
KBB, sebagaimana kebebasan pada umumnya, dapat dibatasi dengan alasan  untuk  kepentingan  umum,  keteraturan,  dan  perlindungan

## HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
masyarakat.  Menurut  John  Rawls,  pembatasan  ini  harus  dibangun berdasarkan beberapa catatan: 28
1. Penerimaan  terhadap  pembatasan  ini  tidak  membuktikan  bahwa kepentingan  publik  lebih  unggul  dibanding  kepentingan  religius  dan moral;
2. Tidak  pula  mengharuskan  bahwa  pemerintah  memandang  persoalan- persoalan  religius  merupakan  perkara  biasa  saja  atau  mengklaim  hak untuk  menindas  keyakinan-keyakinan  filosofis  ketika  semua  itu dipandang berbenturan dengan urusan negara.
Dalam  pandangan  Rawls,  negara  tidak  mengurusi  doktrin  religius dan  filosofis,  tapi  mengatur  usaha  individu-individu  dalam  mengejar kepentingan moral dan spiritual mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang akan  mereka  setujui  dalam  situasi  kesetaraan.  Dalam  hal  ini  pemerintah bertindak  sebagai  agen  warga  negara  dan  memuaskan  tuntutan-tuntutan konsepsi publik mereka tentang keadilan. Pemerintah tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan apa yang ingin dilakukan atau diinginkan oleh  mayoritas  (apapun)  dalam  permasalahan  moral  dan  agama.  Tugas negara  terbatas  pada  menjamin  terciptanya  kondisi-kondisi  kebebasan moral dan religius yang setara. 29
KBB dapat dibatasi hanya ketika ada dugaan yang masuk akal bahwa kalau  tidak  melakukan  pembetasan  maka  hal  itu  akan  menghancurkan keteraturan publik yang harus ditegakan oleh pemerintah. Dugaan ini harus didasarkan  pada  bukti  dan  cara  berpikir  yang  diterima  oleh  semua  orang. Dugaan  harus  didukung  oleh  metode  observasi  dan  cara-cara  pemikiran (termasuk metode-metode penyelidikan ilmiah yang bersifat rasional) yang secara umum diakui sebagai benar. Intinya, pembatasan KBB diperbolehkan hanya  ketika  hal  itu  perlu  bagi  kebebasan  itu  sendiri,  untuk  mencegah terjadinya pelanggaran kebebasan yang akan lebih buruk lagi. 30
28 Ibid., 207-8.
29 Ibid., 202-3.
30 Ibid., 203-4.

## Argumen Kepemilikan-Diri
Dalam Anarchy,  State  and  Utopia ,  Nozick  berupaya  untuk merekonstruksi  prinsip  Kant  yang  menyatakan  bahwa  “kita  harus senantiasa memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sebagai sarana,” menjadi  prinsip  “kepemilikan - diri”.  Bagi  Nozick,  prinsip  “memperlakukan orang  sebagai  tujuan”,  yang  digunakan  oleh  Kant  untuk  menyatakan persamaan  moral  semua  individu,  niscaya  akan  menghasilkan  prinsip “kepemilikan - diri”. 31 Sebab, jika ditanya, mengapa kita harus memperlakukan  setiap  manusia  senantiasa  sebagai  tujuan?  Maka jawabannya adalah, kerena setiap manusia adalah milik dirinya sendiri. Jika kita  menjadikan  seorang  manusia  sebagai  sarana  untuk  tujuan-tujuan  kita, maka  itu  artinya  kita  telah  menjadikan  manusia  itu  sebagai  milik  kita. Bukankah  hanya  harta  benda  yang  bisa  dijadikan  sarana  untuk  tujuan- tujuan  yang  punya  harta  benda  itu?  Jika  kita  memperlakukan  orang  lain sebagai  sarana,  maka  itu  sama  saja  kita  membuat  orang  itu  sama  dengan benda.  Ketika  itu  terjadi,  maka  orang  itu  sudah  tidak  memiliki  dirinya sendiri.

## Kepemilikan-Diri
Kalimat pertama dari buku Anarchy, State and Utopia yang ditulis oleh Nozick  menyatakan  bahwa  ‘Individu  memiliki  hak,  dan  ada  hal -hal  yang tidak  seorang  atau  kelompok  pun  bisa  mencampurinya  (tanpa  melanggar hak-haknya). 32 Menurut  Nozick,  masyarakat  harus  menghormati  hak-hak ini,  karena  penghormatan  atas  hak-hak  ini  merefleksikan  prinsip  Kantian yang  menyatakan  bahwa  setiap  individu  senantiasa  merupakan  tujuan,
31 Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (Oxford: Blackwell, 1974), 30-1.
32 Ibid., ix.
bukan sarana; individu-individu tidak boleh dikorbankan atau dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan lain tanpa persetujuannya. 33
Lantas,  karena  manusia  memiliki  dirinya  sendiri,  maka  segala  hal terkait  dirinya  dan  segala  hal  yang  dihasilkan  dirinya  juga  merupakan miliknya.  Karena  pesepak  bola  asal  Argentina  Lionel  Messi  memiliki dirinya, maka bakat dan kemampuan yang dia miliki dalam mengolah bola di  lapangan  hijau  juga  miliknya.  Karena  bakat  dan  kemampuan  bermain bola  itu  miliknya,  maka  semua  uang  dan  kekayaan  yang  dihasilkan  dari bakat  dan  kemampuan  bermain  bola  itu  juga  miliknya.  Siapa  pun  tidak boleh  mengambil  uang  atau  kekayaan  Messi  dari  hasil  bermain  bola  tanpa persetujuan  dari  Messi.  Jika  ada  orang  yang  mengambilnya  tanpa persetujuan, maka orang itu dikatakan telah merampas hak Messi. 34
Dalam  alur  argumentasi  Nozick,  jika  negara  mengambil  sebagian uang  dan  kekayaan  Messi  tersebut  untuk  tujuan  pengentasan  kemiskinan orang-orang  di  kota  kelahiran  Messi  di  Argentina,  tanpa  persetujuan  dari Messi, maka apa yang dilakukan oleh negara itu telah merampas hak Messi. Bahkan,  berdasarkan  kerangka  kepemilikan-diri  dari  Nozick,  jika  negara memungut  pajak  yang  tidak  fair  dari  kekayaan  Messi  tanpa  persetujuan Messi,  maka  itu  sama  saja  negara  telah  memperbudak  Messi.  Sebab,  jika negara  mengambil  uang  Messi,  itu  artinya  sama  dengan  negara  telah meminta Messi bekerja tanpa bayaran, karena bayaran yang dihasilkan oleh Messi  diambil  oleh  negara.  Jika  negara  meminta  Messi  bekerja  tanpa bayaran,  maka  itu  sama  saja  dengan  meminta  Messi  bekerja  paksa.  Jika negara  meminta  Messi  untuk  bekerja  paksa,  maka  itu  sama  dengan mengingkari  fakta  bahwa  Messi  memiliki  dirinya.  Jika  demikian,  maka  itu artinya  negara  mengklaim  memiliki  diri  Messi.  Lantas,  pada  akhirnya,  itu berarti negara telah memperbudak Messi. 35
33 Ibid., 30-1.
34 Contoh pesepak bola Leonel Messi adalah adaptasi dari tokoh Wilt Chamberlain yang digunakan oleh Nozick sendiri. Lih. Nozick, Anarchy, State, and Utopia , 160-2.
35 Ibid., 160-2.
Dari kepemilikan-diri, Nozick kemudian berupaya untuk melegitimasi  pasar  bebas  tanpa  campur  tangan  negara.  Sebab,  menurut Nozick,  hanya  pasar  besar  yang  bisa  menghargai  dan  melindungi kepemilikan-diri  setiap  orang.  Di  dalam  pasar  bebas,  setiap  orang menggunakan  uang  dan  kekayaan  yang  dihasilkan  oleh  dirinya  untuk memperoleh  apa  yang  dibutuhkannya.  Mereka  menggunakan  uang  dan kekayaaan  di  dalam  pertukaran  sukarela.  Bahkan,  jika  seseorang menggunakan  uang  dan  kekayaan  yang  dihasilkan  oleh  dirinya  untuk membantu  pengentasan  kemiskinan  orang-orang  di  sekitarnya  secara sukarela, maka itu tidak melanggar prinsip kepemilikan-diri. 36
Persoalannya adalah apakah setiap transaksi di dalam pasar bebas itu betul-betul hanya melibatkan uang dan kekayaan yang dihasilkan oleh diri orang  yang  yang  bertransaksi  tersebut?  Kita  ambil  contoh  orang  yang melakukan  jual-beli  rumah.  Apakah  rumah  yang  dijual-belikan  itu  betul- betul secara murni dihasilkan oleh pemiliknya? Si pembuat atau pemilik itu memang  memiliki  dirinya  ketika  akan  membuat  rumah  tersebut.  Namun, apakah  tanah  dan  batu-bata  serta  pasir  itu  dihasilkan  oleh  dirinya?  Atas dasar  apa  ia  merasa  berhak  untuk  memanfaatkan  tanah,  batu-bata  serta pasir  untuk  dijadikan  rumah  yang  nantinya  diakui  sebagi  miliknya  itu? Orang  mungkin  mengatakan  bahwa  ia  memperoleh  tanah,  batu-bata,  pasir melalui  transaksi  jual-beli  secara  sukarela  dari  pemilik  tanah  sebelumnya. Tapi  pertanyaannya  adalah  apakah  pemilik  tanah  sebelumnya  itu  juga betul-betul  berhak  atas  tanah  itu?  Katakan  pemilik  tanah  sebelumnya  itu mendapatkan  tanah  tersebut  sebagai  warisan  sukarela  dari  orang  tuanya. Pertanyaannya  adalah  bagaimana  orang  tuanya  itu  bisa  memiliki  tanah tersebut?
Pertanyaan  seperti  ini  terus  diajukan  sampai  pada  pemilik  tanah pertama.  Ketika  pertama  kalinya  diakui  sebagai  milik  pribadi  seseorang,

## HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
tanah  itu  tentu  diasumsikan  belum  ada  yang  memiliki.  Lantas,  atas  dasar apa  si  orang  pertama  itu  merasa  berhak  memiliki  tanah  sebagai  miliknya pribadi?  Bukankah  klaimnya  atas  tanah  telah  menghilangkan  kesempatan orang  lain  untuk  menggunakan  atau  memiliki  tanah  tersebut?  Mungkin orang  akan  mengatakan  bahwa  siapa  pun  yang  pertama  kali  mengklaim kepemilikan  atas  tanah  yang  tidak  bertuan,  maka  dia  sah  menjadi pemiliknya. Pertanyaannya adalah kepada peraturannya demikian? Kenapa orang  pertama  yang  menemukan  tanah  tak  bertuan  kemudian diperbolehkan menjadi pemiliknya?
Saya  setuju  dengan  Will  Kymlicka  yang  menilai  bahwa  Nozick berhasil  untuk  memberikan  pendasaran  filosofis  atas  kepemilikan-diri, namun  dia  gagal  untuk  melegitimasi  kepemilikan  terhadap  properti  yang melibatkan  dunia  eksternal  di luar  diri.  Dengan  kata  lain,  kepemilikan-diri memiliki keabsahan yang  sulit untuk dibantah. Sementara itu, kepemilikan atas dunia eksternal di luar diri bersifat relatif, tidak seabsolut kepemilikan- diri.  Karena  itu,  jika  kebebasan  individu  yang  terkait  dengan  dirinya  tidak boleh dibatasi karena alasan apapun, maka kebebasan indiviu terkait dunia eksternal tidak pernah benar-benar absolut. 37

## KBB Dihormati dan Dilindungi
Walaupun  Nozick  memaksudkan  argumen  kepemilikan-diri  untuk melegitimasi  kebebasan  individu  secara  umum  dan  pasar  bebas  sebagai wahana  sukarela  untuk  bertransaksi  dari  individu-individu  yang  sama- sama  bebas,  namun  kita  bisa  memanfaatkan  argumen  kepemilikan-diri untuk  menjustifikasi  hak  atas  KBB.  Dalam  kerangka  kepemilikan-diri  yang dirumuskan  oleh  Nozick,  kita  bisa  katakan  bahwa  karena  setiap  orang memiliki  dirinya  sendiri, maka  setiap  orang  juga  berhak  atas  apapun  yang dia  pikirkan,  anut  dan  yakini.  Karenanya,  orang  yang  melanggar  hak seseorang  atas  KBB  berarti  ia  telah  mengingkari  fakta  bahwa  orang  itu
37 Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction , Second Edition (Oxford: Oxford University Press, 2002), 110 & 121.
memiliki  dirinya.  Kemudian,  itu  berarti  si  pelanggar  menganggap  orang yang  haknya  dilanggar  itu  sebagai  budak,  karena  orang  itu  sudah  tidak memiliki hak lagi atas dirinya.
Sebaliknya,  penghargaan  dan  perlindungan  terhadap  hak  atas KBB  sama  dengan  penghargaan  dan  perlindungan  terhadap  hak  setiap orang  atas  dirinya  sendiri.  Ini  sama  dengan  menghargai  dan  melindungi kepemilikan  setiap  orang  atas  dirinya  sendiri.  Ini  sama  dengan memperlakukan orang lain sebagai tujuan, dan tidak memperlakukan orang lain  sebagai  sarana.  Lagi-lagi,  penghargaan  terhadap  hak  atas  KBB  adalah manifestasi  dari  penghargaan  terhadap  semua  manusia  sebagai  person moral yang rasional, bebas dan setara.

## KBB dalam Kategori Forum Eksternum Boleh Dibatasi
Bagaimana pembatasan terhadap KBB dalam kategori forum eksternum bisa  dijelaskan  di  dalam  kerangka  teori  kepemilikan-diri  yang  dirumuskan oleh  Nozick?  Sebagaimana  telah  dikemukakan,  prinsip  kepemilikan-diri bisa  dibenarkan  secara  mutlak.  Namun,  kepemilikan  seseorang  terhadap dunia eksternal tidak bersifat mutlak. Misalnya, kepemilikan seseorang atas tanah dan bangunan tidak pernah benar-benar bersifat mutlak. Kepemilikan seseorang  atas  saluran  udara  dan  atmosfir  di  atas  bumi  juga  tidak  pernah benar-benar mutlak.
Karena  kepemilikan  atas  dunia  eksternal  tidak  bisa  bersifat  mutlak, maka manifestasi keagamaan/keyakinan seseorang juga tidak pernah benar- benar  bersifat  mutlak.  Walaupun  seseorang  menganggap  bahwa  sebidang tanah  tempat  bangunan  ibadah  adalah  miliknya  serta  pengeras  suara  yang ada  di  tempat  itu  juga  miliknya,  itu  tidak  berarti  ia  bisa  sesuka  hati menyiarkan  apa  yang  dianut  atau  diyakininya  dengan  menggunakan pengeras suara yang ada di tempat ibadahnya itu. Sebab, bukankah saluran udara  tempat  dilantunkannya  ceramah-ceramah  keagamaanya  itu  bukan

## HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
miliknya?  Itulah  alasan  mengapa  penyiaran  keagamaan  di  tempat  publik bisa dibatasi.
Pembatasan  atas  manifestasi  keagamaan/keyakinan  seseorang  yang dijalankan  di  tempat-tempat  umum  lebih  bisa  dibatasi  lagi,  karena manifestasi keagamaan/keyakinannya itu berpontensi melanggar hak orang lain  untuk  menggunakan  tempat-tempat  umum  itu.  Misalnya,  meminta sumbangan  untuk  acara-acara  keagamaan  atau  pembangunan  tempat ibadah  yang  dilakukan  di  jalan-jalan  umum  berpotensi  melanggar  hak orang  lain  untuk  bisa  menggunakan  jalan  itu  tanpa  ada  gangguan  dari orang-orang yang tidak dikehendakinya.
Pembatasan  atas  manifestasi  keagamaan/keyakinan  seseorang  jelas- jelas bisa dibatasi jika manifestasi keagamaan/keyakinan tersebut melanggar hak  orang  lain  atas  kepemilikan-dirinya.  Misalnya,  upacara  keagamaan yang  mengancam  keselamatan  fisik  dan  nyawa  jelas  boleh  dikurangi  atau dibatasi.  Atau,  manifestasi  keyakinan  seseorang  yang  menimbulkan kehancuran sebuah kota jelas-jelas harus dibatasi atau dikurangi karena hal itu  mengancam  hak  orang  lain  atas  dirinya  dan  segala  hal  yang  menjadi miliknya.

## Penutup

## Rangkuman
Dalam makalah ini, saya telah menguraikan apa itu KBB berdasarkan rumusan  yang  ada  dalam  instrumen-instrumen  HAM  internasional: Deklarasi  Universal  Hak-hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  Pasal  18,  Kovenan Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  Pasal  18,  dan  Deklarasi  Penghapusan Segala  Bentuk  Intoleransi  dan  Diskriminasi  Berdasarkan  Agama.  Ketiga instrumen HAM tentang KBB ini telah menjadi standar bagi bangsa-bangsa di dunia karena telah diputuskan dalam konsensus bersama dalam sidang- sidang Majelis Umum PBB.
Berdasarkan  ketiga  instrumen  di  atas,  prinsip-prinsip  implementasi KBB  dan  syarat-syarat  kemungkinan  bagi  pembatasannya  juga  telah ditetapkan  bersama.  Di  antaranya  yang  utama  adalah  bahwa  KBB  dalam
kategori forum internum atau penghayatan di dalam diri seseorang tidak bisa dikurangi atau dibatasi dengan alasan apapun. Dimensi forum internum KBB mencakup:  haknya  untuk  menganut  agama  atau  keyakinan  tertentu berdasarkan  pilihannya  sendiri,  hak  untuk  memiliki  atau  melakukan penafsiran  keagamaan,  dan  hak  untuk  berpindah  agama.  Selain  itu,  KBB juga  memiliki  dimensi  lain,  yakni forum  eksternum .  Ini  adalah  dimensi  KBB yang menyangkut manifestasinya keluar diri. Hak atas KBB yang termasuk ke  dalam  kategori forum  eksternum ini  dapat  dibatasi  dengan  syarat-syarat sebagai berikut: (1) diatur oleh undang-undang; dan (2) jika memang benar- benar diperlukan untuk melindungi kesehatan umum, keselamatan umum, ketertiban  umum,  moral  umum,  atau  hak-hak  dan  kebebasan  dasar  orang lain.
Meskipun  KBB  sebagai  instrumen-instrumen  HAM  telah  disepakai sebagai  norma  internasional  dalam  rapat-rapat  Majelis  Umum  PBB, persoalan-persoalan  filosofis  yang  harus  tetap  ada  terkait  hak  atas  KBB sebagaimana  ditampilkan  di  dalam  instrumen-instrumen  HAM  di  atas adalah: Pertama , mengapa KBB setiap orang harus dihargai dan dilindungi? Kedua ,  mengapa  KBB  dalam  kategori forum  internum tidak  boleh  dikurangi atau  dibatasi  karena  alasan  apapun  dan  dalam  keadaan  apapun? Ketiga , mengapa KBB dalam kategori forum eksternum boleh dibatasi atau dikurangi dengan  syarat-syarat  (1)  diatur  oleh  undang-undang;  dan  (2)  jika  memang benar-benar  diperlukan  untuk  melindungi  kesehatan  umum,  keselamatan umum, ketertiban umum, moral umum, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain?
Di  dalam  makalah  ini,  saya  menggunakan  Teori  Keadilan  dari  John Rawls  dan  Teori  Kebebasan  Libertarian  dari  Robert  Nozick  untuk memberikan  pendasaran  filosofis  bagi  hak  atas  KBB.  Rawls  dan  Nozick sama-sama  memanfaatkan  prinsip  yang  dirumuskan  oleh  Kant  yang menyatakan  bahwa  “manusia  harus  senantiasa  dijadikan  tujuan,  tidak pernah  boleh  dijadikan  sarana.”  Mela lui  Teori  Keadilan  yang dirumuskannya,  Rawls  melihat  penghargaan  dan  perlindungan  terhadap

## HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
hak atas KBB sebagai perwujudan penghargaan dan perlindungan terhadap martabat manusia sebagai person moral yang rasional, bebas dan setara satu sama lain. Sementara itu, Nozick tidak secara khusus berbicara tentang KBB. Meskipun  demikian,  argumen  kepemilikan-diri  yang  dirumuskannya merupakan argumen filosofis yang sangat kuat untuk melandasi pembelaan terhadap  KBB.  Teori  Keadilan  Rawls  dan  Teori  Kepemilikan-Diri  Nozick yang  telah  dimodifikasi  terbukti  bisa  dipakai  untuk  menjelaskan  mengapa hak atas KBB yang termasuk kategori forum internum tidak bisa dibatasi atau dikurangi atas dasar alasan apapun, sementara hak atas KBB yang termasuk kategori forum eksternum boleh dan bisa dibatasi.

## Relevansinya untuk Indonesia
Dalam sistem hukum di Indonesia, instrumen-instrumen HAM terkait KBB  telah  diratifikasi  sedemikian  rupa  sehingga  menjadi  bagian  integral dari  hukum  nasional.  Di  antaranya  adalah  Undang-undang  (UU)  Republik Indonesia  No.39  tahun  1999  tentang  Hak-hak  Asasi  Manusia  (HAM), khususnya  pasal  22;  juga  UU  No.12  tahun  2005  tentang  pengesahan Kovenan  Internasional  Hak-hak  Sipil  dan  Politik.  Di  samping  kedua  UU tersebut,  Undang-undang  Dasar  (konstitusi)  Indonesia  juga  sebenarnya telah  memberikan  jaminan  yang  kuat  bagi  hak  atas  KBB  di  Indonesia.  ini bisa  dilihat  dalam  UUD  1945  Pasal  28  (e)  ayat  1  dan  2  yang  menyebutkan bahwa:  1)  Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut agamanya,  memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan, memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di  wilayah  negara  dan meninggalkannya,  serta  berhak  kembali;  2)  Setiap  orang  berhak  atas kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai dengan  hati  nuraninya.  Ini  masih  diperkuat  lagi  oleh  Pasal  29  ayat  2  yang nyatakan:  Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama dan kepercayaannya itu. 38
38 Hasanuddin (ed.), Membela Kebebasan Beragama/Berkeyakinan , 70.
Meskipun jaminan hukum bagi hak atas KBB dalam sistem hukum di Indonesia  sedemikian  kuat,  juga  terdapat  persoalan  yang  sampai  sekarang masing  menjadi  dasar  bagi  praktik-praktik  diskriminasi  hak  atas  KBB. Persoalan  yang  saya  maksudkan  adalah  keberadaan  Undang-undang  (UU) No.1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan,  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan Agama. 39 Undang-undang  inilah  yang  dipakai  untuk  mendiskriminasi kelompok  penghayat  kepercayaan  dan  penganut  agama  lokal  serta kelompok-kelompok  minoritas  lainnya  di  Indonesia.  Undang-undang  ini juga  sering  dipakai  sebagai  alat  untuk  mengkriminalisasi  praktik-praktik keaagamaan  atau  keyakinan  yang  dipandang  berbeda  dari  praktik-praktik keagamaan atau keyakinan kelompok mayoritas.
Pada  titik  ini,  syarat-syarat  kemungkinan  bagi  pembatasan  terhadap KBB sebagaimana dipaparkan dalam makalah ini bisa dipakai untuk menilai secara kritis apakah pembatasan atas KBB yang ada dalam sistem hukum di Indonesia sebagai sesuatu  yang dapat dibenarkan. Dalam hal ini, apa yang
39 UU No.1/PNPS/1965 berbunyi sebagai berikut: (1) Pasal 1: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu; (2) Pasal 2: Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri; (3) Pasal 3: Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi, atau aliran keyakinan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun; dan (4) Pasal 4: Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Lih. Muhammad Isnur (ed.), Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012), 34-47.

## HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
saya  maksudkan  adalah  Undang-undang  (UU)  No.1/PNPS/1965  tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pertanyaan yang layak  diajukan  adalah  apakah  undang-undang  ini  membatasi  KBB  dalam kategori forum  internum ?  Apakah  undang-undang  ini  diputuskan  melalui proses legislasi di parlemen, bukan hanya diputuskan oleh badan eksekutif secara sepihak?
Berdasarkan  prinsip-prinsip  implementasi  KBB  dan  kemungkinan pembatasannya  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  bisa  dikatakan  bahwa  UU No.1/PNPS/1965 tersebut merupakan pembatasan terhadap KBB yang tidak bisa  dibenarkan.  Artinya,  secara  prinsip,  UU  No.1/PNPS/1965  tidak  sesuai dengan  semangat  penghormatan  dan  jaminan  perlindungan  atas  KBB seperti  dikemukakan  dalam  instrumen-instrumen  HAM  dan  ratifikasinya dalam  sistem  hukum  di  Indonesia.  Kesimpulan  ini  terutama  didasarkan pada  alasan  bahwa  UU  No.1/PNPS/1965  telah  melanggar  syarat-syarat kemungkinan bagi pembatasan hak atas KBB sebagaimana termaktub dalam Kovenan  Internasional  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  Pasal  18,  yakni:  (1)  KBB pada  kategori forum  internum tidak  bisa  dibatasi  atau  dikurangi;  dan  (2) pembatasan  terhadap  KBB  pada  ketegori forum  eksternum harus  dibuat melalui  proses  legislasi  di  parlemen  dan  diperlukan  untuk  melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan dan moral masyarakat serta melindungi hak-hak  dan  kebebasan  dasar  orang  lain.  Sementara  itu,  UU No.1/PNPS/1965  dibuat  secara  sepihak  oleh  pemerintah  tanpa  melalui proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, substansi UU No.1/PNPS/1965 lebih banyak ditujukan untuk mendiskriminasi hak warga negara atas KBB daripada untuk melindungi hak-hak atas kebebasan dasar yang lebih besar lagi.