## ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN

## ZAKAT AS AN INSTRUMENT FOR POVERTY AND INEQUALITY REDUCTION
Firmansyah
Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia firmansyahpeplipi@yahoo.com

## Abstrak
Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Para akademisi berpendapat bahwa pembangunan ekonomi di suatu negara telah menciptakan sebuah pilihan di antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi. Pendekatan distribusi konvensional tampaknya gagal dalam mengatasi kedua masalah. Oleh karena itu, pengenalan mekanisme zakat sangat diperlukan sebagai pendekatan alternatif untuk memecahkan masalah. Tulisan ini bertujuan untuk membahas peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, ada kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia. Kedua, lembaga zakat resmi belum memainkan peran penting dalam penggalangan dana zakat, karena masih banyak pembayar zakat yang menggunakan lembaga zakat tidak resmi. Ketiga, alokasi anggaran untuk mendukung zakat produktif masih terbatas karena beberapa kendala yang dihadapi. Namun, kehadiran program zakat telah mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penerima zakat.
Kata Kunci: Zakat, Kemiskinan, Kesenjangan Pendapatan, Zakat Produktif

## Abstract
Poverty and income inequality are still the major problems faced by Indonesia. Some scholars argue that economic development in the country had created a trade-off between economic growth and distribution. The conventional distribution approach seems to fail in overcoming these two problems. Hence, introduction of zakat mechanism is highly needed as an alternative approach to solve the problems. This paper aims to discuss role of zakat in reducing poverty and income inequality. The result shows that: First, there is a significant gap between potential and realization of zakat in Indonesia. Second, the official zakat institution has not  played the important role in fundraising of zakat, because there are still many zakat payers which use the unofficial zakat institution. Third, the allocation of budget to support the  productive zakat is still limited because of some obstacles faced. However, the presence of zakat programmes has reduced the poverty incidence and income inequality of zakat receivers.
Keywords: Zakat, Poverty, Income Inequality, Productive Zakat.

## PENDAHULUAN
Problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih menjadi musuh utama negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa teori moderen yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan serta menciptakan pemerataan distribusi pendapatan melalui skema trickle  down  effect- nya seolah tidak relevan lagi terutama pada kelompok negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia telah menghadapi paradoks ekonomi antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan (Susilowati et al, 2007).
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi positif selama satu dekade terakhir, namun jumlah penduduk miskin dan ketimpangn pendapatan belum berkurang secara signifikan. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dan data Bank Dunia (World Bank), Indonesia adalah salah satu dari 5 negara Muslim termiskin di dunia. Jika data versi BPS menyebutkan, jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 29,88 juta (11.66 %) dari total penduduk dengan pendapatan Rp 259,520 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik, 2013). Bahkan dengan menggunakan standar kemiskinan Bank Dunia yaitu $2 per
hari, diperkirakan lebih dari 50% atau 100 juta penduduk Indonesia menyandang status ”miskin”.
Sementara itu, berdasarkan rasio Gini, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat ternyata mengalami peningkatan, terutama sejak pasca krisis ekonomi 1998. Rasio Gini pada tahun 1999 mencapai angka 0,311, sedangkan pada tahun 2008 angka tersebut menjadi 0,368. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kue pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kelompok menengah ke bawah. Meski demikian, kisaran angka indeks Gini ini masih berada pada kategori low income gap menurut versi Bank Dunia (Beik, 2010).
Menyadari penting dan eratnya hubungan pemerataan distribusi pendapatan dengan pengentasan kemiskinan, Islam telah memiliki instrumen tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang dianggap mampu menurut kriteria Islam untuk mengeluarkan antara 2,5%-20% dari proporsi hartanya untuk disalurkan kepada yang berkekurangan secara finansial. Umar bin Abdul Aziz dan Harun Al Rasyid merupakan contoh dari pemimpin Islam yang telah berhasil membuktikan betapa efektifnya instrumen ini dalam memeratakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Pada masa kini di Indonesia, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat cenderung meningkat, namun potensi zakat yang begitu besar belum tergali/terealisasi dan terkoordinir secara optimal. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat masih terasa kurang. Seiring dengan realisasi pengumpulan zakat yang masih kecil, pendayagunaan zakat selama ini juga lebih bersifat konsumtif ketimbang produktif, maka dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan belum begitu signifikan. Akibatnya, zakat hanya memberikan ”ikan” kepada kaum miskin, bukan kail dan hanya akan memberikan efek yang bersifat jangka pendek.
Berdasarkan permasalahan yang ada dan telah dipaparkan sebelumnya, tulisan ini bertujuan mendiskusikan:
1.  Perkembangan potensi dan realisasi zakat di Indonesia;
2.  Gambaran tentang pentingnya kelembagaan amil zakat;
3.  Analisis tentang praktik pendayagunaan zakat produktif;
4.  Analisis peran zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan pendapatan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (an-namaa), mensucikan (at- thaharatu) dan berkah (al-barakatu). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002). Dari perspektif sosiologis, bahwa dana zakat akan sangat membantu orang yang menerimanya (mustahik). Zakat akan memperkecil kesenjangan sosial, meminimalisir jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, serta dengan zakat akan tumbuh nilai kekeluargaan dan persaudaraan.
Sementara tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persosalan-persoalan tersebut dan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya (al-Qardhawi, 2005).
Pramanik (1993 dalam Beik 2009) berpendapat bahwa zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam meredistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Dalam studinya, Pramanik menyatakan bahwa dalam konteks makro ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi dan investasi.
Zakat adalah mekanisme transfer terbaik dalam masyarakat. Salah satu analisis tentang fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian telah dilakukan oleh El-Din (1986
dalam Beik 2009). Ia menyatakan bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian.
Ahmed (2004) berpendapat bahwa hasil zakat harus cukup untuk secara efektif mendistribusikan kekayaan dan pendapatan untuk kepentingan orang miskin. Jika tidak, mungkin menciptakan masalah pemerataan intra orang miskin. Tujuan utama zakat adalah pengayaan masyarakat miskin dan mengangkat status mereka dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Pada prinsipnya, zakat harus diberikan sebagai pembayaran transfer langsung kepada orang miskin. Redistribusi pendapatan ini bertujuan selain meningkatkan pendapatan orang miskin dan modal yang tersedia, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab tentang penggunaan dari pendapatan mereka.
Sejumlah studi untuk melihat secara empiris dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan, meskipun masih terbatas.  Jehle (1994) mencoba menganalisis dampak zakat terhadap kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi di Pakistan. Dengan menggunakan Indeks Kesenjangan AKS (Atkinson, Kolm dan Sen), Jehle mampu mengkonstruksi dua jenis pendapatan dengan menggunakan data tahun 1987-1988, yaitu: data pendapatan tanpa mengikutsertakan zakat dan data pendapatan yang mengikutsertakan zakat. Ia menemukan bahwa zakat mampu mengalirkan pendapatan dari kelompok menengah kepada kelompok bawah, meskipun dalam jumlah yang masih sangat sedikit.
Selanjutnya Shirazi (2006) mencoba untuk menganalisis dampak zakat dan ‘ushr terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Pakistan. Dengan menggunakan FGT (Foster, Greer dan
Thorbecke) Index, ia menemukan bahwa pada tahun 1990-1991, 38 persen rumah tangga di Pakistan hidup di bawah garis kemiskinan. Namun angka tersebut akan menjadi 38,7 persen jika mekanisme transfer zakat tidak terjadi. Ia pun menyimpulkan bahwa kesenjangan kemiskinan menurun dari 11,2 persen menjadi 8 persen dengan kehadiran mekanisme transfer zakat secara sukarela.
Patmawati (2006) mencoba menganalisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di negara bagian Selangor, Malaysia. Dengan  menggunakan kurva Lorenz dan Koefisien Gini, ia menemukan bahwa kelompok 10 persen terbawah dari masyarakat menikmati 10 persen kekayaan masyarakat karena zakat. Angka ini meningkat dari 0,4 persen ketika transfer zakat tidak terjadi. Sedangkan 10 persen kelompok teratas masyarakat menikmati kekayaan sebesar 32 persen, atau turun dari 35,97 persen pada posisi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar kelompok dapat dikurangi.  Ia pun menyimpulkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin, mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Selangor.
Oleh karena itu, mendorong pembangunan zakat pada hakekatnya merupakan upaya untuk mendistribusikan kembali aset dan kekayaan, agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi betul- betul dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pembangunan zakat ini, juga upaya untuk mengkoreksi persoalan- persoalan ketidakadilan yang mungkin muncul pada fase pradistribusi maupun pada pasca produksi.

## METODOLOGI
Metode analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara konprehensif mengenai potensi dan realisasi zakat, kelembagaan amil zakat, pendayagunaan zakat produktif dan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, dokumen dan
publikasi ilmiah serta internet yang berkaitan dengan tujuan penulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Potensi dan Realisasi Zakat
Selama ini pentingnya zakat sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan masih dianggap sebelah mata, padahal Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Perkiraan besarnya potensi zakat di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai kalangan, misalnya, Firdaus et al (2012) membagi potensi zakat menjadi tiga kelompok yaitu: potensi zakat individu (rumah tangga), potensi zakat perusahaan/industri, dan potensi zakat dari deposito di bank-bank umum swasta maupun pemerintah dan deposito di BPR serta deposit di bank syariah (Tabel 1).
Tabel 1. Potensi Zakat Nasional Tahun 2012
Variabel Potensi Zakat (trilliun rupiah) Persentase dari GDP Zakat individu/rumah tangga 82,70 1,30 Zakat Industri: - Zakat swasta - Zakat BUMN 117,29 114,89 2,40 1,84 Potensi  zakat  dari deposito  di  bank-bank umum  swasta  maupun pemerintah dan deposito  di  BPR  serta deposit di bank syariah. 17,01 0,26 Total 217 3,40
Sumber: Firmansyah, et al (2012)
Berdasarkan tabel di atas, zakat perusahaan menempati porsi terbesar dari potensi zakat nasional, yakni 1,84 persen dari total GDP, atau setara dengan Rp 117,29 triliun. Adapun potensi zakat individu, nilainya mencapai Rp 82,7 triliun. Kemudian potensi zakat dari dana simpanan di bank mencapai Rp 17 triliun, sehingga total potensi zakat menjadi Rp 217 tiliun
(3,4% dari GDP). Angka tersebut kira-kira dua setengah kali lipat dari anggaran pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di kantor kementrian-kementrian dan lembaga non-kementrian pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 99,2 triliun (Tabel 2). Secara umum, potensi zakat di Indonesia masih berada dalam kisaran potensi zakat yang dihitung oleh Kahf ( 1989). Kahf menyatakan bahwa potensi zakat di negara-negara Islam di seluruh dunia adalah sekitar 1,8-4,34% dari total GDP.
Dalam hal realisasi zakat yang terkumpul, data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pengumpulan zakat hanya sekitar 1% dari potensinya. BAZNAS (2013) mencatat bahwa jumlah zakat yang dapat dihimpun secara nasional pada 2012 mencapai Rp 2,2 triliun. Data ini menggabungkan total zakat yang dikumpulkan dari kedua lembaga pengumpul zakat baik pemerintah maupun swasta. Angka ini menggambarkan peningkatan 27,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya, atau 31 kali lebih besar dibandingkan tahun 2002. Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang substansial dalam hal pengumpulan zakat dalam satu dekade belakangan ini. Namun bila realisasi zakat yang terkumpul dibandingkan dengan anggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan jumlahnya masih kecil, tetapi dengan rasio yang semakin meningkat dari 0,3% pada tahun 2002 menjadi 2,2% pada tahun 2012.
Dari Tabel 2 terlihat adanya indikasi bahwa kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga amil resmi mulai meningkat selama satu dekade terakhir. Namun, jumlah zakat yang diterima oleh lembaga tidak signifikan dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk muslim yang ada. Adapun sebagai penyebab rendahnya realisasi zakat yang terkumpul di lembaga pengumpul zakat antara lain : Pertama , pengetahuan masyarakat terhadap sumber-sumber harta yang menjadi objek zakat masih terbatas pada sumber-sumber konvensional seperti yang dinyatakan dalam Alquran dan hadits. Sementara sumber-sumber objek zakat yang wajib dizakatkan sesuai dengan perkembangan ekonomi moderen saat ini sudah semakin berkembang bjenisnya . Kedua , kegagalan dalam pengelolaan zakat pada masa lalu masih menyisakann ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengumpul
zakat. Akibatnya, banyak diantara masyarakat yang masih mempertahankan pola penyaluran zakat secara tradisional yaitu,  penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki kepada individu yang dianggap berhak menerimanya. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS propinsi/kabupaten/ kota dan semua LAZNAS harus meningkatkan kapasitas organisasi dan transparansinya agar potensi zakat dapat direalisasikan sepenuhnya.
Selain itu, komitmen dan dukungan pemerintah menjadi variabel yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan zakat. Salah satu bentuk kebijakan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan zakat adalah penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Contoh negara yang telah berhasil menerapkannya adalah Malaysia. Sejak Malaysia menerapkan kebijakan tersebut, maka jumlah pendapatan zakat terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang menarik adalah pendapatan pajak tidak mengalami penurunan sama sekali, justru pendapatan pajak dan pendapatan zakat
Tahun Jumlah Zakat (Rp Miliar)1 Pertumbuhan (%) Anggaran Pengentasan Kemiskinan (RpTriliun)2 Potensi Zakat (Rp Triliun) Potensi Zakat thd GDP (%) Realisasi Zakat thd Potensi Zakat (%) 2000 - - 18,0 - - - 2001 - - 25,0 - - - 2002 68 - 21,5 - - - 2003 85 24,70 24,5 - - - 2004 150 76,00 28,0 - - - 2005 296 96,90 23,0 - - - 2006 373 26,28 42,1 - - - 2007 740 98,30 51,2 - - - 2008 920 24,32 60,6 - - - 2009 1.200 30,43 71,0 - - - 2010 1.500 25,00 64,6 - - - 2011 1.729 15,25 50,0 - - - 2012 2.200 27,24 99,2 217 3,40 1,01
Sumber: Laporan tahunan Baznas, 2000-2012; Adam, 2000
Tabel 2. Realisasi, Pertumbuhan Zakat Nasional dan Anggaran Pengentasan Kemiskinan Tahun 2000-2012
meningkat secara bersamaan 1 . Karena itu, gerakan untuk  membangun kesadaran berzakat harus terus menerus dibangun agar potensi zakat yang mencapai angka Rp 217 triliun ini dapat direalisasikan.

## Pentingnya Amil Zakat
Sejak awal Islam, Rasulullah Saw. telah memberi contoh tentang pentingnya amil zakat. Beliau mengangkat orang-orang tertentu dalam pengurusan zakat. Begitu juga pada masa Khulafaurrasyidin dan pemimpim-pemimpin sesudahnya (Hafidhuddin, 2003). Oleh karena itu, keberadaan seorang/lembaga amil zakat adalah sebuah keharusan 2 .
Terkait dengan konsep amil, jika merujuk pada  nash Alquran  dan  hadits,  maka  yang dikatakan amil itu bukanlah orang perorangan
1 Abu Mujahidah al-Ghifari Pengeloaan Zakat di Negara- Negara  Islam http://abumujahidah.blogspot.com/2012/10/ pengeloaan-zakat-di-negara-negara-islam.html  Diakses 17 Desember 2013
2 http://www.zisindosat.com/zakat-menjawab-problem- kemiskinan/ Diakses 17 Des 2013
secara sembarangan, melainkan orang ataupun kelompok orang yang tertata dalam satu manajemen pengelolaan yang terlembagakan dengan baik, serta memiliki legalitas hukum yang kuat. Karena itu, nash tentang pengelolaan zakat (QS 9:60), dikaitkan dengan kata ‘aamilin, dan kata ‘alaihaa, yang menurut para ulama tafsir, amil tersebut memiliki kewenangan dan kekuatan secara yuridis formal. Dengan kata lain, di-back up oleh undang-undang. Dalam sejarah, amil di zaman Rasulullah pun, mendapat back up penuh dari Rasul sebagai kepala negara. Beliau telah menugaskan 25 orang sahabat sebagai petugas amil resmi, seperti Ibnu Luthaibah, Mu’adz bin Jabal, dan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula pada zaman para Khulafaurrasyidin.
Dalam konteks Indonesia, menurut Undang- undang Zakat No. 23 Tahun 2011 yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, dikenal dua macam lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diinisiasi oleh masyarakat sipil atas persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Di tingkat pusat, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS yang dimaksudkan bukan hanya BAZNAS yang dibentuk di tingkat pusat, melainkan juga BAZNAS yang dibentuk di tingkat provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan keputusan Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk.
Dari sisi jumlah lembaga, saat ini terdapat 1 BAZ di tingkat nasional yaitu BAZNAS, 33 BAZNAS provinsi, 240 BAZNAS kabupaten/ kota yang aktif (dari sekitar 502) serta 19 LAZ tingkat nasional yang telah mendapat pengukuhan Menteri Agama. Dengan kondisi seperti ini, wajarlah jika kemudian dunia zakat di tanah air menjadi sangat aktif dan dinamis, dengan dukungan program yang kreatif dan inovatif. Kesetaraan posisi di mata hukum antara lembaga zakat bentukan pemerintah maupun masyarakat sipil juga jelas tertera pada pasal 7 Dan 17 UU no. 23/2011 yang menyamakan tugas pokok kedua lembaga ini, yaitu untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mempertegas asas pengelolaan zakat, salah
satunya ialah asas “terintegrasi”. Hal ini berbeda dengan negara lain yang hanya mengenal single- authority laiknya Saudi Arabia, Pakistan, dan Sudan 3 .
Selanjutnya MUI, sebagai wadah para ulama, kyai, dan ormas Islam di tanah air, telah mengeluarkan Fatwa No 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat. Fatwa tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah, ataupun yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah, untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dengan adanya fatwa ini, maka diharapkan zakat tidak dikelola oleh lembaga-lembaga individu dan swasta yang munculnya hanya setahun sekali ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri saja. Bila hal ini masih terjadi akan mereduksi edukasi publik yang selama ini digencarkan, yaitu amil itu harus profesional dan bekerja penuh waktu. Tidak boleh amil itu bekerja secara asal-asalan, apalagi orientasinya hanya untuk mendapatkan uang 4 .
Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan praktik yang ada di masyarakat? Praktik yang dominan selama ini adalah “direct zakat system”, dimana muzakki menyalurkan zakatnya langsung ke mustahik tanpa melalui institusi amil resmi. Harus diakui, bahwa sebagian muzakki, merasa lebih afdhal kalau menyalurkan langsung kepada mustahik. Dengan pemahaman seperti ini, maka praktik membagi-bagikan uang kepada ribuan mustahik yang mengantri, masih terjadi. Ahmad (2008) mengatakan mengapa zakat belum memiliki manfaat secara “monumental” di masa lalu?. Alasan utamanya adalah bahwa umat Islam pada waktu itu membayar zakat mereka secara tradisional langsung dan pribadi. Mereka belum memahami dan menanamkan nilai-nilai kebutuhan zakat untuk disalurkan melalui lembaga.
Namun, sejalan dengan dinamika aktivitas organisasi pengelola zakat telah berdampak pada perubahan perilaku berzakat masyarakat Indonesia. Jika pada tahun 1997 masyarakat yang membayarkan zakatnya melalui institusi formal
3 Zakat Act and Management of Public Trust http://www. imz.or.id/new/article/1500/zakat-law-and-management-of- public-trust/ Diakses 2 Januari 2014
4 Abu Mujahidah al-Ghifari, Memaknai Amil Zakathttp:// abumujahidah.blogspot.com/2012/10/memaknai-amil- zakat.htmlDiakses 21 Desember 2013
kurang dari 3%, sementara pada akhir tahun 2006 cakupannya sudah hampir mencapai 20 % (Ahmad, 2007). Hasil jajak pendapat muzakki yang dilakukan oleh sebuah BAZ menunjukkan, bahwa 32,2% muzakki menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil resmi (wasta dan daerah) dan 15,4% masih menyalurkan zakatnya secara langsung pada mustahik, sementara sisanya 54,4% dari muzakki menyalukan zakat melalui panitia masjid seperti pada Tabel 3.
No. Pola Persentase 1. Diberikan langsung kepada orangnya 15,4% 2. Di Mesjid 54,4% 3. Di lembaga zakat swasta
14,8%
4. Di Badan Amil Zakat Daerah
15,4%
Tabel 3. Hasil Poling Penyaluran Zakat oleh Muzakki
Sumber: http://baznaskabserang.org/lihat-poling.html
Penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui panitia masjid yang belum memiliki program pemberdayaan ekonomi umat memang tidak dilarang oleh UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Wajib zakat yang tidak membayar zakat saja tidak dikenakan sanksi hukum, apalagi muzakki yang telah menyalurkan zakatnya. Namun, apabila praktik ini terus berlangsung, maka misi zakat untuk mengentaskan kemiskinan akan menjadi sulit. Disinilah perlunya edukasi publik yang benar agar kesadaran berzakat melalui amil zakat resmi terus meningkat dari waktu ke waktu.
Dengan demikian, apabila dapat terbentuk sebuah lembaga yang solid dan dipercaya oleh umat yang mempunyai kesadaran dalam menunaikan kewajiban zakat, maka potensi zakat sebagai sarana pendistribusian kesejahteraan akan dapat diwujudkan dengan mempercayakan pengelolaannya kepada lembaga publik profesional yang didirikan atas sinergi pemerintah bersama dengan swasta dan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.

## Pendayagunaan Zakat Produktif
Pada praktiknya distribusi zakat dapat bersifat konsumtif dan produktif. Dari kedua pola utama ini masing-masing dapat dibedakan lagi menjadi  dua bagian yaitu: pertama , bersifat konsumtif-tradisional , yaitu zakat yang langsung dimanfaatkan oleh mustahik sebagaimana zakat
fitrah. Kedua , bersifat konsumtif-kreatif , yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain seperti beasiswa. Ketiga , bersifat produktif-tradisional , yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang- barang produktif misalnya kambing, sapi, mesin jahit, dan lain-lain. Dan keempat , bersifat produktif-kreatif , yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil,
petani kecil maupun usaha rumah tangga (Edi,2001). Kedua jenis pemanfaatan dana zakat yang terakhir ini adalah langkah inovatif dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan perekonomian umat.
Selama ini harus diakui bahwa bantuan pemerintah maupun penyaluran zakat oleh lembaga amil zakat banyak diberikan dalam wujud karitas atau derma. Penyaluran jenis ini lebih banyak bersifat konsumtif atau pemenuhan kebutuhan makan minum sehari-hari yang akan segera habis, dan kemudian penerima zakat akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh karenanya, upaya-upaya pendayagunaan dana zakat yang lebih produktif dan berdimensi jangka panjang hendaknya lebih banyak dilakukan. Dengan kata lain, paradigma zakat harus dirubah dari pola konsumtif ke zakat produktif. Karitas atau derma untuk tujuan konsumtif tetap dibutuhkan dalam porsi terbatas 30:70%.
Banyak orang yang salah paham mengenai zakat produktif. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah . Apa yang dimaksud dengan zakat pruduktif? Asnaini (2008) mendefinisikan zakat produktif sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langgsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan
dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.
Penyaluran dana zakat produktif ini dapat dilakukan degan bebagai cara. Misalnya, dengan memberikan modal pada penerima untuk membuka usaha yang sesuai dengan bakat dan kemampuan fisiknya. Zakat produktif juga bisa dilakukan dalam bentuk pemberian lahan dalam  luas tertentu untuk digarap oleh penerima dan hasil lahan merupakan hak pengelola atau penerima tersebut. Dengan demikian, zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan cara itu, secara langsung membantu program pemerintah untuk mengurangi  angka kemiskinan.
Penerimaan Jumlah(Rp) Pendayagunaan Jumlah (Rp) Jumlah (%) Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) 7.414.578.503 I. Dana Zakat 7.199.200.705 97,1 1.  Fakir, Miskin 5.045.199.854 68,0 2.  Mualhaf, Ghorimin 63.352.966 0,9 3.  Sabilillah 2.056.091.722 27,7 4.  Ibnu Shabil 34.556.163 0,5 II. Dana Infaq, Sedekah 2 15.377.798 2,9 1.  Bantuan Modal Usaha bagi Eko - nomi Lemah 30.000.000 0,4 2.  Lainnya 185.377.798 Jumlah 7.414.578.503 Jumlah 7.414.578.503 100,0 Sumber: Baznaz Kabupaten Serang, 2013
Tabel 4. Penerimaan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah BAZDA Kabupaten Serang-Banten Tahun 2013
Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, pendayagunaan zakat secara produktif dalam perspektif hukum Islam adalah dapat dibenarkan, sepanjang memperhatikan kebutuhan pokok bagi masing-masing mustahik dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi (Ulfa, 2005). Selain itu pendayagunaan dan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dibolehkan oleh hukum Islam selama harta zakat tersebut cukup banyak (Zain, 2013). Para ulama,
seperti  Imam  Syafi’i, An-Nasa’i,  dan  lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang memungkinkan dia memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki keterampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya (Zain, 2013).
Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyalurkan dana program zakat produktif adalah sebagai berikut:
1.  Melakukan survai untuk melihat kondisi tempat usaha.
2.  Mengikuti kegiatan  pendampingan dan pembinaan rutin setiap bulan.
3.  Pemberian bantuan modal usaha pada saat kegiatan pendampingan dan pembinaan mustahik.
4.  Pengarahan hak dan kewajiban sebagai mitra binaan.
5.  Pelatihan motivasi dan potensi diri.
6.  Survei pasca pemberian bantuan modal usaha dan perlengkapan usaha.
Fakta lapangan menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat lebih bersifat konsumtif ketimbang untuk kegiatan produktif. Hal ini dapat dilihat dari pendayagunaan zakat oleh salah satu lembaga zakat yang sudah cukup besar dengan sistem manajemen yang cukup baik,
yaitu BAZDA Kabupaten Serang-Banten seperti pada Tabel 4.
Dari Tabel 4 tampak bahwa hampir suluruh dana ZIS digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, kecuali hanya Rp30 juta (0,4%) yang dialokasikan untuk tujuan produktif, yaitu pemberian modal usaha bagi ekonomi lemah secara bergulir. Bila diperhatikan lebih jauh, lebih dari dua per tiga (68%) dari dana ZIS dialokasikan untuk asnaf fakir miskin (santunan, kesehatan, beasiswa) kemudian 27,7% untuk Sabilillah (perbaikan prasarana, honor guru madaraah). Satu hal yang cukup menarik dari data pada Tabel 4 adalah sumber modal bergulir untuk usaha produktif tidak berasal dari dana zakat tetapi diambilkan dari dana infaq/sedekah.
Dari hasil wawancara dengan pelaksana BAZDA Kabupaten Serang diperoleh informasi bahwa program zakat produktif (pemberdayaan ekonomi umat) belum terlaksana dengan baik karena beberapa alasan:
1.  Belum terbentuknya bidang yang secara khusus menangani penyaluran dana zakat dalam bentuk modal bergulir dalam rangka menunjang program zakat produktif.
2.  Adanya pandangan yang menganggap bahwa pengalokasian dana bergulir yang berasal dari dana zakat kurang tepat secara syariah, sehingga dana yang dapat digunakan hanya dana infaq atau sedekah yang sifatnya tidak mengikat dalam pe- runtukannya.
3.  Dalam pelaksanaan zakat produktif di- perlukan pendampingan, pembinaan, pe- mantauan dan evaluasi, sementara SDM lembaga zakat masih terbatas.
4.  Penyaluran zakat produktif secara in- tensif hanya dapat dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), BMT atau mendirikan koperasi syariah.
Dari keterangan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kendala-kendala yang memerlukan perhatian dalam pendayagunaan zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan mustahik. Dengan kata lain, bila hal-hal tersebut belum dapat teratasi maka manfaat zakat yang dirasakan oleh mustahik
tidak lebih dari hanya sekedar meringankan beban penderitaan dari himpitan kemiskinan.

## Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan
Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, hasil penelitian zakat di beberapa negara lain menunjukkan bahwa zakat dapat mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan para penerima zakat. Disinilah peran kajian empiris menjadi penting untuk membuktikan peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dalam konteks Indonesia. Beberapa penelitian yang dilakukan seperti Beik (2010), Beik et al (2011), dan Mintarti et al (2012), mengamati dan menganalisis dampak program zakat yang dinikmati oleh mustahik (penerima zakat), apakah zakat berdampak atau tidak berdampak sesuai dengan harapan teoritis?.
Studi Beik (2010) didasarkan pada survai lapangan terhadap 1.195 rumah tangga responden di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, dana zakat yang telah disalurkan ternyata mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik rata-rata sebesar 9,82%. Sedangkan proporsi zakat sendiri terhadap total pendapatan rumah tangga mustahik adalah 8,94%. Kontribusi zakat terhadap pendapatan yang paling besar terjadi di Jakarta Barat (11%) dan Jakarta Selatan (10,16%), sedangkan yang terendah adalah di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu (5,49%). Ini menunjukkan bahwa secara umum, zakat mampu memperbaiki taraf kehidupan mustahik.
Dari sisi kemiskinan, berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa jumlah kemiskinan mustahik dapat dikurangi 16,80%. Ini membuktikan bahwa ketika zakat dikelola dengan baik oleh institusi amil yang amanah dan profesional, maka implikasi terhadap pengurangan jumlah rumah tangga miskin penerima zakat dapat direalisasikan, meskipun angkanya kurang dari seperlimanya.
Sementara itu, tingkat kedalaman kemiskinan mustahik, juga dapat dikurangi. Zakat mampu mengurangi jarak pendapatan rata-rata rumah tangga mustahik terhadap garis kemiskinan dari Rp 475.858,78 menjadi Rp 409.726,40, atau
No Indikator Pra-Zakat Pasca Zakat Perubahan (%) 1. Headcount Index (H) 0,554 0,461 16,80 2. Poverty Gap (P1) (Rp) 475.858,78 409.726,40 13,90 3. Income Gap (I) 0,379 0,327 13,72 4. Sen Index (P2) 0,281 0,206 26,69 5. FGT Index (P3) 0,109 0,069 36,70 6. Proporsi Pendapatan 40% Kelompok Termiskin Masyarakat (%) 18,10 20,0 1,90 7. Proporsi Pendapatan 20% Kelompok Terkaya Masyarakat (%) 42,60 40,40 2,20 8. Koefisien Gini 0,351 0,349 0,57
Sumber: Beik, 2010
Tabel 5. Indikator Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan di DKI Jakarta
sebesar 13,90%. Demikian pula halnya dengan rasio kesenjangan pendapatan  dapat dikurangi sebesar 13,72%.
Hasil yang sama juga diperlihatkan oleh indeks Sen dan indeks FGT pasca distribusi zakat. Tingkat keparahan kemiskinan rumah tangga miskin penerima zakat dapat dikurangi masing-masing sebesar 26,69% dan 36,70%. Ini membuktikan adanya perbaikan pada distribusi pendapatan dikalangan mustahik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka.
Dari sisi kesenjangan pendapatan, kurva Lorenz pasca zakat menunjukkan adanya pergeseran menuju garis ekuilibrium bila dibandingkan dengan kurva Lorenz pra zakat. Ini mencerminkan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Survai membuktikan, share pendapatan 40 persen kelompok masyarakat terbawah terhadap total seluruh pendapatan, dapat ditingkatkan dari 18,10% menjadi 20% karena zakat. Sedangkan share pendapatan 20% kelompok masyarakat terkaya dapat dikurangi dari 42,60% menjadi 40,40%.
Nilai rasio Gini pasca zakat juga dapat dikurangi dari 0,351 menjadi 0,349. Pengurangan sebesar 0,57% ini akibat masih rendahnya angka aktualisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara produktif. Jika angka tersebut dapat ditingkatkan, maka rasio tersebut dapat dikurangi lebih besar lagi. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya yang lebih maksimal di dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara produktif. Sebab Kahf (1999) mengingatkan bahwa distribusi
zakat tidak akan pernah dapat mengentaskan kemiskinan jika ”kue” zakat yang dibagi masih kecil. Diskursus tentang zakat sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan tidak dapat menghindar dari pertanyaan bagaimana memperluas basis zakat sehingga diameter ”kue” zakat yang akan dibagi menjadi lebih besar.
Selanjutnya, Beik et al (2011), berdasarkan penelitian yang terdiri dari 821 responden rumah tangga (RT) miskin dari total 4.646 populasi RT penerima dana zakat di Jabodetabek dari 8 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), ditemukan bahwa dengan dana zakat yang diberikan, jumlah kemiskinan mustahik dapat dikurangi sebesar 10,79%. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keberhasilan dalam program distribusi zakat. Sementara dalam hal kedalaman kemiskinan, penelitian menunjukkan adanya penurunan sebesar 4,69%. Dari sisi tingkat keparahan kemiskinan, studi ini juga menemukan bahwa nilai indeks Sen dan indeks FGT menurun 12,12% dan 15,97%. Ini berarti zakat mampu mengurangi beban sehingga kondisi perekonomian RT miskin menjadi lebih ringan.
Demikian pula, setelah mengamati 1.639 responden dari lima provinsi yang berbeda, Mintarti dkk (2012) menggambarkan bahwa program zakat yang dilakukan oleh berbagai lembaga amil di negara ini memiliki dampak positif pada pengurangan kemiskinan. Jumlah dari mustahik yang menjauh dari garis kemiskinan mencapai 21,11%. Ini merupakan peningkatan 95,64% dibandingkan dengan kinerja lembaga amil tahun sebelumnya. Kehadiran program
zakat juga mampu mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan 2,34% dalam rasio kesenjangan kemiskinan dan 4,84% dalam rasio kesenjangan pendapatan. Akhirnya, tingkat keparahan kemiskinan bisa diminimalisir karena baik indeks Sen dan indeks FGT menunjukkan penurunan 25,22% dan 30,14%.
Hasil penelitian empiris di atas menunjukkan bahwa meskipun dengan dana zakat yang terkumpul oleh lembaga amil zakat relatif terbatas, namun pemberdayaan mustahik melalui program zakat produktif, mampu memberi dampak positif bagi persoalan dasar kemiskinan, yaitu penurunan jumlah kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Mustahik pun menjadi lebih berdaya dan lebih mandiri untuk jangka panjang. Oleh karena itu, zakat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu solusi dalam gerakan nasional pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Sayangnya, tidak diperoleh besaran nilai zakat yang diterima oleh masing-masing mustahik dalam penelitian tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Namun, realisasi zakat yang terkumpul pada lembaga amil zakat pemerintah maupun swasta masih sangat kecil jumlahnya. Bila realisasi zakat yang terkumpul dibandingkan dengan anggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan jumlahnya masih kecil tetapi rasionya semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Sejalan dengan dinamika aktivitas organisasi pengelola zakat telah terjadi perubahan pada perilaku berzakat masyarakat Indonesia. Masyarakat yang membayarkan zakatnya melalui institusi formal terjadi pengingkatan dari tahun ke tahun. Disinilah perlunya edukasi publik yang benar agar kesadaran berzakat melalui amil resmi terus meningkat dari waktu ke waktu.
Alokasi zakat untuk tujuan pengingkatan ekonomi (zakat produktif)  mustahik masih sangat kecil karena belum terbentuknya bidang khusus pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk menyalurkan modal bergulir secara profesional; adanya persepsi bahwa dana bergulir yang berasal dari zakat kurang tepat secara
syariah; terbatasnya SDM untuk pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi ; penyaluran zakat produktif secara intensif hanya dapat dilakukan melalui pembentukan channeling programme dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), BMT atau koperasi syariah.
Dari hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memberi dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Ini membuktikan bahwa zakat yang dikelola dengan baik oleh institusi amil yang amanah dan professional, maka implikasi terhadap pengurangan jumlah rumah tangga miskin dan mengecilnya kesenjangan pendapatan penerima zakat dapat direalisasikan. Rendahnya penurunan nilai rasio Gini pasca zakat dalam penelitian ini akibat masih rendahnya angka aktualisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara produktif. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya yang lebih maksimal di dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara produktif melalui sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban dan harta-harta yang dikenai zakat dan mengupayakan agar para muzakki (wajib zakat) membayarkan zakatnya melalui organisasi pengelola zakat yang sah serta menciptakan program zakat produktif yang inovatif dan kreatif. Sebab Kahf (1999) mengingatkan bahwa distribusi zakat tidak akan pernah dapat mengentaskan kemiskinan jika ”kue” zakat yang dibagi masih kecil. Diskursus tentang zakat sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan tidak dapat menghindar dari pertanyaan bagaimana memperluas basis zakat sehingga diameter ”kue” zakat yang akan dibagi menjadi lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, Latif. 2010. Pertumbuhan  Ekonomi  Dan Kemiskinan. Jakarta: Laporan Penelitian Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Ahmed,  H.  2004.  The  Role  of  Zakah  and  Awqaf in Poverty Alleviation. Islamic Research and Training Institute .  Occasional    paper no.8. Jeddah: Saudi Arabia.
Ahmad, Juwaini, 2007. Menteri  Zakat, wwww Diakses 2 Januari 2014. _______, 2008. Zakat Management In Indonesian And Zakat  Global  Synergy , Paper for International
Zakat Executive Development Programme, in Malaysia, 15–26 December 2008.
Al-Ghifari, Abu Mujahidah. Fungsi  Dan  Hikmah Z a k a t , h t t p : / / a b u m u j a h i d a h . b l o g s p o t . com/2012/09/fungsi-dan-hikmah-zakat.html Diakses 26 Desember 2013 Diakses 17 Desmber 2013.
_______ Pengelolaan  Zakat  di  Negara-negara  Islam http://abumujahidah.blogspot.com/2012/10/ pengeloaan-zakat-di-negara-negara-islam.html Diakses 17 Desmber 2013.
_______ Memaknai Amil Zakat http://abumujahidah. blogspot.com/2012/10/memaknai-amil-zakat. html Diakses 21 Desember 2013.
Al-Qardawi, Y. 2002. Zakat Role in curing Social and Economic Malaises , in Kahf, M (ed), Economics of Zakat. Jeddah: IRTI – IDB.
________ 2005. Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan . Jakarta: Zikrul Hakim. Asnaini, (2008) Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. BAZNAZ, Annual Report BAZNAS berbagai Tahun BPS. 2013. Statistik Indonesia 2013. Jakarta. Beik, Irfan Syauqi. 2009. Analisis Peran Zakat dalam
Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika, Jakarta.
________,2010. Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan (http://irfansb. blogdetik.com/2010/07/31/peran-zakat- mengentaskan-kemiskinan-dan kesenjangan/ Diakses 26 Desember 2013. Republika 29 Juli 2010.
Beik, I. S. et al (2011). Indonesia Zakat and Development Report 2011 . Ciputat: IMZ. Edi, Sarwo. 2001. Pengelolaan  Zakat,  Infak  Dan Shodaqoh Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara. Makalah Diskusi, Semarang.
Firdaus, Muhammad, et al . 2012. Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia, Working  Paper  Series WP# 1433‐140, Jeddah: IRTI-IDB.
Firmansyah. 2007. Zakat  Dalam  Pengurangan Kemiskinan dalam Peran dan Potensi Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan. Jakarta: P2E- LIPI.
________, 2009 (Edt). Potensi dan Peran Zakat dalam  Mengurangi  Kemiskinan : Studi Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur. Jakarta: LIPI Press.
Hafidhuddin,  Didin,  2002. Zakat  Dalam Perekonomian Moderen , Jakarta: Gema Insani.
________,2013. Zakat untuk Modal Usaha .Majalah Zakat Edisi Oktober 2013.
http://www.zisindosat.com/zakat-menjawab- problem-kemiskinan/ Diakses 17 Desember 2013
http://baznaskabserang.org/lihat-poling.html/ Diakses 5 Mei 2014
Jehle,  G.A.  1994.  Zakat  and  Inequality:  Some Evidence from Pakistan. Review of Income and Wealth , Series 40:2, June.
Kahf, Monzer. 1989. Zakat: Unresolved Issues in the  Contemporary  Fiqh. Journal of Islamic Economics, 2 (1), pp. 1-22.
Lembaga Zakat Selangor, Laporan Kutipan Dan Agihan Zakat Di Selangor Bagi Tahun 2012, Info Zakat , Edisi 1/2013 hal. 5.
Mintarti, N. et al. 2012. Indonesia Zakat and Development Report 2012 . Ciputat : IMZ. Patmawati, 2006, , Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor. PhD Dissertation. Selangor: Universiti Putra Malaya.
Shirazi,  Nasim  Shah.  2006.  Providing  for the Resource Shortfall For Poverty Elimination Through the Institution Of Zakat in Low-Income Muslim Countries. IIUM journal of economics and management, 14(1): 1–28.
Susilowati,dkk. 2007. “Dampak Kebijakan Industri Agro Ekonomi terhadap Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan : Analisis Simulasi Menggunakan Pendekatan Sosio-ekonomi Seimbang”. Jurnal Agro Ekonomi , vol. 25, no.1. Ulfa. Ulin, 2005. Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Skripsi, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga.
UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Zain, Ahmad. 2013, Hukum  Zakat  Produktif http:// www.arrisalah.net/2013/08/23/hukum-zakat- produktif/ Diakses 23 Desember 2013.
Zakat Act and Management of Public Trust http:// www.imz.or.id/new/article/1500/zakat-law-and- management-of-public-trust/  Diakses 2 Januari 2014.
Zakat Sarana Kesejahteraan Umat  http://www. zisindosat.com/zakat-sarana-kesejahteraan- umat/ Diakses 18 Desember 2013.