Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. IV, No. 1, 2014, hal. 98 - 115

## MEMBANGUN KOPERASI PERTANIANBERBASIS ANGGOTA DI ERA GLOBALISASI
Susi Widjajani ( susi_wijayani@yahoo.co.id) Siti Noor Hidayati ( datik_ng@yahoo.com) Fakultas Ekonomi Universitas Proklamasi 45
Abstract. The  purpose  of  writing  this  article  is  to  review  the  development  of agricultural  cooperatives  based  members  in  the  globalization.  Given  the  national economic  developmentof  agricultural  development  a  high  priority.  And  in  this agricultural development cooperative strategic role.
Agricultural  cooperatives  is  the  largest  cooperative  in  Indonesia,  but  the contribution  to  the  national  income  is  the  lowest.  Infact,  agricultural  cooperatives (KUD) actually for med from the top (Government/Employers) and not in bottom of the community. Agricultural cooperatives lost their identity due to the impact of the on going globalization.
In such conditions, the need for macro policies conducive to the development of agricultural cooperatives in Indonesia, a complete under standing of the condition of  cooperatives,  the  need  for  strategic  step  simprove  the  internal  conditions  of  the cooperative,  and  the  need  for  network  communication  and  cooperation  with  the stakeholders.
Keywords: Agricultural cooperatives, basedmembers, identity, globalization.

## I.  PENDAHULUAN
Dalam  pembangunan  perekonomian  nasional,    pembangunan  di  sektor pertanian  mendapat  prioritas  utama.  Menurut  konstitusi  dasar  (pasal  33  UUD  45), pembangunan  ekonomi  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  diartikan  sebagai pembangunan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat .  Dengan demikian maka  kekuatan  rakyat  dan  potensi  sumber  daya  di  setiap  daerah  menjadi  tulang punggung  perekonomian  nasional  ke  depan.  Ekonomi  kerakyatan  merupakan  cara menghasilkan  “kue”  ekonomi  atau  strategi  menghasilkan  pendapatan  dalam perekonomian  sekaligus  pembagian  pendapatan  melalui  strategi  menghasilkan
pendapatan  itu  sendiri  (bukan  dibagi-bagikan). Dari  rakyat ,  artinya  “kue”  ekonomi (pendapatan,  pertumbuhan)  ekonomi  diperoleh  dengan  menggunakan  sumber  daya ekonomi yang dimiliki dan atau dikuasai oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Oleh rakyat , artinya dalam membuat “kue” ekonomi haruslah secara langsung dibuat oleh rakyat  Indonesia  baik  secara  Individu  maupun  melalui  organisasi  ekonomi  rakyat seperti  usaha  kecil,  usaha  menengah,  koperasi  (UMKM)  dan  usaha  besar. Untuk rakyat ,  maksudnya  adalah  “kue”  ekonomi  yang  dihasilkan  langsung  dinikmati  atau diterima rakyat (Anon, 1985).
Prinsip  demokrasi  ekonomi  tersebut  sesuai  dengan  teori  ekonomi  yaitu  teori kontribusi  faktor  ( Factor  share )  yang  menjadi  dasar  perhitungan  pendapatan nasional,  yaitu  bahwa  total  nilai  moneter  dari  produksi  (Produk  Domestik  Bruto Nasional/PDB  atau  Produk  Domestik  Regional  Bruto/PDRB)  merupakan penjumlahan dari pembayaran  sumber daya atau faktor-faktor produksi (upah, gaji, bunga  modal,  royalty,  sewa,  dll)  yang  digunakan  dalam  menghasilkan  PDB  atau PDRB tersebut  ditambah dengan keuntungan perusahaan  yang terlibat  di  dalamnya. Hal ini berarti agarpendapatan dalam bentuk upah, gaji, bunga, modal, royalti, sewa dan  keuntungan,  jatuh  ke  tangan  rakyat,  maka  dalam  menghasilkan  PDB/PDRB (proses  produksi  perekonomian)  haruslah  menggunakan    faktor  produksi  (tenaga kerja,  modal,  teknologi  dll)  yang  dimiliki  rakyat  dan  dilaksanakan  oleh  organisasi ekonomi (perusahaan) rakyat. Inilah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi.
Dalam  kerangka  pembangunan  ekonomi  kerakyatan,  sesuai  dengan  amanat konstitusi  bernegara,  pemerintah  harus  menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi tumbuh kembangnya kreativitas ekonomi rakyat melalui: 1) penyediaan infrastruktur pembangunan  yang  diperlukan  ekonomi  rakyat  untuk  berkembang,  2)  mengelola kebijakan makro ekonomi yang kondusif bagi tumbuh kembangnya ekonomi rakyat, dan  3)  menciptakan  keamanan  dan  kenyamanan  berusaha.  Langkah  strategis  bagi implementasi  pemikiran  dasar  di  atas  adalah  dengan  pengembangan  dan pemberdayaan koperasi (Anon,1997).

## II.  MEMBANGUN KOPERASI DARI BAWAH
Di  masa  lalu,  pengembangan  koperasi  di  Indonesia  cenderung  dibentuk  dari atas, baik oleh jajaran pemerintah maupun perusahaan swasta yang pembentukannya ditujukan  untuk  memberhasilkan  program-prgram  pemerintah.  Akibatnya  hampir semua  koperasi  yang  ada  tidak  berakar  kuat  di  masyarakat  dan  tidak memperjuangkan kepentingan anggotanya (rakyat). Koperasi pertanian  dalam hal ini terutama  “Koperasi  Unit  Desa  (KUD)”  merupakan  koperasi  pertanian  terbanyak  di Indonesia,  yang  mencerminkan  sosok  koperasi  di  Indonesia  (Djohan  & Krisnamurthi;2000).  KUD  dalam  prakteknya  dibatasi  pada  kegiatan  yang  tingkat keuntungannya (nilai tambah) terendah  yaitu pada sub-sistem usaha tani. Sementara kegiatan  ekonomi  yang  memiliki  tingkat  keuntungan  relatif  tinggi  yakni  pada  sub- sistem agribisnis hilir (pengolahan dan perdagangan) diserahkan pada pengusaha atau pemerintah.  Posisi  KUD  yang  demikian  jelas  hanya  perpanjangan  tangan  dari penguasa  dan  pengusahasehinggamanfaat  ekonomi  dari economies  of  scale dapat dinikmati  oleh  penguasa  dan  pengusaha  bukan  kepada  petani.  Itulah  sebabnya  , mengapa pembangunan pertanian yang sudah berlangsung lebih 30 tahun,  kehidupan ekonomi petani tidak banyak berubah, bahkan sebagian masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Pandangan  bahwa  kemampuan  rakyat  untuk  mengembangkan  koperasi  sangat rendah sehingga dijadikan alasan untuk mengintervensi dari atas adalah sangat keliru. Secara historis maupun faktual, cukup banyak bukti bahwa rakyat (misalnya petani) sangat  kreatif,  inovatif  dalam  mengembangkan  perekonomiannya.  Kelembagaan lokal seperti kelembagaan gotong royong, kelembagaan lumbung desa, kelembagaan nagari, kelembagaan Subak , kelembagaan bagi hasil dll, merupakan budaya bangsa yang  bila  dimodernisasi  dapat  dijadikan  dasar-dasar    ekonomi  perkoperasian.  Bila rakyat  petani  diberi  kesempatan  dan  ada  insentif  ekonomi,  mereka  akan  mampu mengembangkan  organisasi  ekonomi  yang  mereka  perlukan  seperti  koperasi.  Tugas pemerintah  melalui  kebijakan  ekonomi  adalah  menciptakan  iklim  ekonomi  yang kondusif  bagi  berkembangnya  kreativitas  masyarakat  dan  memandu  dalam pengembangan koperasi  sehingga berkembang menjadi pelaku utama perekonomian nasional. Arah pengembangan koperasi yang perlu difasilitasi dan dipandu kebijakan
ekonomi kehidupan menurut Tatuh (1997) adalah sebagai berikut: 1). Pengembangan ekonomi agribisnis dengan core business satu komoditi, bukan seluruh komoditi, 2). Koperasi yang dikembangkan bukan pada sub-sistem usaha tani, tetapi kegiatan pada sub-sistem  agribisnis  hulu  dan  hilir,  3) Pengurus  koperasi  yang  sekaligus  pelaksana manajemen dan juga anggota koperasi (seperti KUD selama ini) harus diganti dengan manajemen  yang  profesional.  Selain  itu,  juga  perlu  didukung  kebijakan  makro ekonomi    seperti:  1)  kebijakan  perdagangan  luar  negeri,  2)  kebijakan  kurs  rupiah  , dan  3) kebijakan perbankan.

## III. JATI DIRI KOPERASI DALAM ERA GLOBALISASI
Meskipun  banyak  koperasi  berhasil  keluar  dengan  selamat  dari  dampak  krisis ekonomi,  ternyata  masih  ada  tantangan  lain  yang  sifatnya  jangka  panjang,  yaitu globalisasi. Globalisasi adalah suatu kenyataan yang bertumpu pada tiga pilar yaitu: liberalisasi  perdagangan  dan  investasi,  fasilitas  kepada  bisnis  serta  kerjasama ekonomi  dan  teknik.Teknologi  (komunikasi,  transportasi,  komputer  dll),  liberalisasi dan  perusahaan-perusahaan  multinasional  merupakan  kreasi  negara-negara maju/industri,  dan  digunakan  untuk  memaksa  negara-negara  lemah  (berkembang) menerima  kehendak  dan  kepentingan  mereka.  Posisi  negara  lemah  (termasuk Indonesia)  digambarkan  dalam  ungkapan  ”kalau  kita  tidak  ikut,  kita  akan ketinggalan” (Saragih,Tatuh,Fonollera; 1990).
Keikutsertaan  dalam  liberalisasi  ekonomi  yang  berorientasi  pada  pasar  bebas tentu  akan  mengubah  pola  perekonomian  yang  dibayangkan  dan  diharapkan  oleh gerakan  koperasi  pasal  33  UUD  1945,  sehingga  koperasi  tidak  ada  pilihan  kecuali bekerja  dan  berkembang  dalam  situasi  yang  baru  seperti  itu.  Mampu  atau  tidak, berhasil  atau  tidak,  sepenuhnya  tergantung  pada  gerakan  koperasi  itu  sendiri  dan tidak  dapat  mengandalkan  bantuan  yang  datang  dari  luar.  Globalisasi  dan  peran WTO bukannya tanpa perlawanan, yang tidak hanya datang dari negara berkembang saja,  tetapi  juga  negara-negara  maju  karena  kepentingan-kepentingan  ekonomi  dan politik  yang  berbeda.  Dengan  demikian  tidak  ada  alasan  untuk  menunda  program konsolidasi    organisasi  koperasi,  peningkatan  efisiensi  dan  daya  saingnya.  Karena cepat  atau  lambat  Indonesia  akan  tetap  terseret  dalam  arus  utama  liberalisasi
perdagangan  dan  menguatnya  ekonomi  pasar  (Anon,1997).  Dalam  hubungan  ini gerakan koperasi atas dasar kekuatan jati dirinya dan karena berakar pada masyarakat sendiri  serta  tidak  tergantung  dari  kekuatan-kekuatan  luar  seharusnya  dapat  ikut membentengi  masyarakat.  Khususnya  masyarakat  lapisan  bawah  dari  penguasaan ekonomi (dan sosial) yang bersumber dari keserakahan  modal eksternal.
Koperasi  sebagai  organisasi  ekonomi    hanya  dapat  dikenal  dari    jati  dirinya, yang  tidak  muncul  dengan  tiba-tiba,  tetapi  mengalami  proses  panjang  secara berkesinambungan.    Apa  itu  jati  diri  koperasi?  Ciri-ciri,  watak  dan  tingkah  laku koperasi  terbentuk  sejak  kelahirannya  dan  kesemuanyaitumenjelma  menjadi jatidiri.Secara  berkala,  jati  diri  (khususnya  prinsip-prinsip  yang  dijadikan  sebagai pedoman kegiatan) dikaji dan dirumus ulang oleh International Cooperative  Alliance  (ICA) sebagai  organisasi  internasional  puncak  dari  seluruh gerakan  koperasi  dunia.  Untuk  memahami  jati  diri  koperasi  secara  utuh  maka  perlu mengetahui apa koperasi itu, apa nilai-nilai yang dianutnya, dan prinsip-prinsip yang digunakan  sebagai  pedoman  kerja.  Menurut  ICA  dalam  Anon  (1979),  sebagai berikut: 1). Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang berhimpun secara  sukarela  untuk  memenuhi  kebutuhan-kabutuhan  dan  aspirasi-aspirasi ekonomi,  sosial  dan  budaya  bersama  melalui  perusahaan  yang  mereka  miliki.      2). Koperasi  mendasarkan  diri  pada  nilai-nilai  menolong  diri  sendiri,  tanggung  jawab sendiri, demokratis, persamaan, kadilan dan kesetiakawanan. Percaya pada nilai-nilai ethis  dari  kejujuran,  keterbukaan,  tanggung  jawab  sosial  dan  kepedulian  terhadap orang-orang  lain.  3).  Prinsip-prinsip  sebagai  penjabaran  nilai-nilai,  adalah:a). Keanggotaan  sukarela  dan  terbuka,  b).  Pengendalian  oleh  anggota-anggota  secara demokratis,  c)  Partisipasi  Ekonomi  anggota,  d)  Otonomi  dan  Kebebasan,  e). Pendidikan,  Pelatihan  dan  Informasi,  f).  Kerjasama  di  antara  Koperasi,  g). Kepedulian  terhadap  Komunitas.  Sedangkan  yang  disebut  dengan  jati  diri  koperasi adalah  ketiga-tiganya:  definisi,    nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  sebagai  satu  kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

## IV. MEMBANGUN KOPERASI PERTANIAN DAN
KOPERASI

## PERKREDITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT
Eksistensi koperasi menurut Anon (1985) bagi masyarakat ada tiga tingkat: 1). koperasi  dipandang  sebagai  lembaga  yang  menjalankan  suatu  kegiatan  usaha tertentu, seperti: pelayanan kebutuhan keuangan, perkreditan, atau pemasaran produk pertanian, 2) koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha  lain. Masyarakat telah  merasakan  manfaat  dan  peran  koperasi  lebih  baik  dibanding  dengan  lembaga lain. 3). Koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya.  Rasa memiliki sebagai  faktor  utama  yang  menyebabkan  koperasi  mampu  bertahan  pada  berbagai kondisi sulit.
Faktor-faktor yang menjadi dasar eksistensi dan peran koperasi di masyarakat, yang merupakan pembeda antara koperasi  yang  tetap eksis dan berkembang dengan koperasi yang telah tidak berfungsi bahkan telah tutup, yaitu: 1). Koperasi akan eksis jika  terdapat  kebutuhan  kolektif  untuk  memperbaiki  kebutuhan  ekonomi  secara mandiri.  2).  Koperasi  akan  berkembang  jika  terdapat  kebebasan  dan  otonomi berorganisasi,  3).  Keberadaan  koperasi  akan  ditentukan  oleh  proses  pengembangan pemahaman  nilai-nilai  koperasi  (keterbukaan,  demokratis,  partisipasi,  kemandirian, kerjasama,  pendidikan,  dan  kepedulian  terhadap  masyarakat),  yang  tidak  ada  di lembaga  lain.  4).  Koperasi  akan  semakin  dirasakan  peran  dan  manfaatnya  bagi anggota dan masyarakat pada umumnya, jika terdapat kesadaran dan kejelasan dalam hal  keanggotaan  koperasi,  5).  Koperasi  akan  eksis  jika  mampu  mengembangkan kegiatan usaha yang luwes (flexible ) sesuai dengan kepentingan anggota, berorientasi pada pemberian pelayanan bagi anggota, berkembang sejalan dengan perkembangan usaha  anggota,  biaya  transaksi  antara  koperasi  dan  anggota  mampu  ditekan  lebih kecil dari biaya transaksi non koperasi, dan mampu mengembangkan modal yang ada di dalam kegiatan koperasi dan anggota sendiri, 6). Keberadaan koperasiakan sangat ditentukan    oleh  kesesuaian  faktor-faktor  tersebut  di  atas  dengan  karakteristik masyarakat atau anggotanya.
Prospek pengembangan koperasi sangat terkait dengan peningkatan kebutuhan masyarakat  terhadap  kelembagaan  ekonomi  yang  memiliki  ciri  seperti  koperasi.
Faktor-faktor pendorong peningkatan kebutuhan tersebut adalah adanya partumbuhan dan  perkembangan  ekonomi  yang  tidak  lagi  dapat  diakomodasi  oleh  kegiatan ekonomi individual yang berskala kecil dengan berbagai keterbatasan, juga tuntutan mengahadapi  persaingan  yang  semakin  tinggi.  Prospek  tersebut  menghadapi tantangan yang cukup berat: 1). Tantangan untuk memperbaiki dan meluruskan citra koperasi  yang  kurang  apresiatif.  2).  Tantangan  untuk  terus  menyebarluarkan  dan mengembangkan  pemahaman  atas  prinsip  koperasi,  3).  Tantangan  heterogenitas komunitas /masyarakat yang dihadapkan pada tradisi  penerapan prinsip homogenitas kebutuhan dalam pengembangan koperasi, 4) Tantangan kepemimpinan dan inisiatif dalam  proses  pengembangan  koperasi,  5).  Tantangan  untuk  mewujudkan  kondisi yang  memungkinkan  koperasi  dapat  berkembang.  Dengan  demikian  perlu  segera rekonseptualisme  peran  pemerintah  dalam  pembangunan  koperasi  sebagai  bagian dari  seluruh  proses  reformasi  pembangunan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Untuk  itu perlu  syarat  adanya  kebijakan  makro  yang  kondusif  bagi  pengembangan  koperasi, sebagai syarat keharusan (Uguy,1996).
Untuk  penguatan  ekonomi  secara  riil,  juga  perlu  didukung  syarat  kecukupan dengan pemahaman  yang utuh  terhadap kondisi  perkoperasian   Indonesia,  yaitu:  1). Pengembalian  koperasi  sesuai  pada  prinsip-prinsipnya,  sehingga  demokratisasi pembangunan  koperasi  merupakan  strategi  pertama  pengembangan  koperasi  itu sendiri, sekaligus sebagai strategi pemberdayaan usaha kecil, 2). Koperasi perlu lebih ditampilkan  untuk  tidak  sebagai  sekedar  badan  usaha,  tetapi  sebagai  organisasi masyarakat  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  gerakan  koperasi  yang  berkembang,  3). Perlu  langkah-langkah  strategis  untuk  mengatasi  berbagai  kelemahan  internal koperasi (Anon;1997).
Strategi dasar tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai langkah strategis, yaitu: 1). Pendekatan pengembangan kelembagaan secara partisipatif, sebagai faktor kunci adalah proses pendidikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi, 2) Dilakukan pengembangan  koperasi  untuk  memenuhi  satu  kepentingan,  yaitu  kepentingan anggota,  3).  Mengembangkan  kejelasan  aspek  keanggotaan,  terutama  dilihat  dari perbedaan  manfaat  yang  dirasakan  oleh  anggota  dan  non  anggota,  4).  Diperlukan kerangka pengembangan yang memberikan apresiasi terhadap keragaman lokal yang
disertai  oleh  berbagai  dukungan  tidak  langsung  tetapi  jelas  memiliki  semangat kepemihakan pada koperasi dan ekonomi masyarakat (Tatuh;1995).
Sebagai  langkah  operasional  diperlukan  suatu  aksi  segera  dengan memanfaatkan  benih-benih  yang  sudah  ada  dan  mengembangkan  secara  luas. Pengembangan  jaringan  komunikasi  dan  kerjasama  diantara  koperasi  dan  berbagai pihak  yang  berkepentingan  dan  peduli  dengan  pengembangan  koperasi  menjadi  hal yang  dibutuhkan  pada  masa  yang  akan  datang.  Dalam  hal  ini,  pengembangan  kerja sama koperasi pertanian (dengan KUD sebagai embrionya) dan koperasi perkreditan merupakan  langkah  awal  yang  sangat  strategis  dalam  pengembangan  bersama (Tatuh,1996).

## V.  MEMBANGUN  KOPERASI    PERTANIAN  BERDASARKAN  PETA SOSIAL EKONOMI PEDESAAN
Mengingat  dan  menimbang  akan  parahnya  akibat    kebijaksanaan  keliru  masa lalu,  maka  sebelum  menggerakkan  pembangunan  pedesaan  dan  khususnya pembangunan koperasi pertanian, maka peta bumi situasi dan kondisi sosial ekonomi pedesaan  perlu  dipetakan  dengan  tuntas  terlebih  dahulu,  supaya  hambatan  dan permasalahannya nampak jelas. Berdasar peta bumi tersebut, maka pemerintah harus mengadakan  perombakan  mendasar  dalam  kebijaksanaan  ekonomi  supaya kecerobohan-kecerobohan masa lalu bisa segera dihilangkan.
Supaya  gerakan  koperasi  bisa  menjadi  wahana  dalam  memperjuangkan kelompok kiri (petani, pengusaha kecil, PNS, ABRI), maka struktur pembinaan dan pengelolaan perkoperasian harus dirombak, yaitu dengan menyerahkan pembinaannya  kepada  departemen  teknis  terkait  masing-masing.  Departemen- departemen  teknik  meneliti  dan  menyusun  peta  bumi  permasalahan  pembangunan usaha kecil di bidangnya untuk kemudian dicari solusi pembangunannya, khususnya kemungkinan  membangun  koperasi  di  kalangan  pengusaha  kecil.  Dan  lebih  khusus lagi untuk Pulau Jawa, Madura dan Bali perlu diteliti sistem pembangunan pertanian modern  dan  industri  masuk  desa  (IMD)  gaya    Jepang,  dalam  rangka  persaingan global (Anon;1997).

## VI.  RANCANG  BANGUN  POLA  KOPERASI  PERTANIAN  DI  MASA DATANG
Fenomena koperasi pertanian di Indonesia sudah ada sejak waktu pemerintahan jajahan  Belanda.  Pada  tahun  50-an  timbul  jenis-jenis  koperasi  pertanian,  koperasi desa, koperasi kopra, koperasi karet dll, dan tahun 70-an disatukan dalam Koperasi- koperasi  Unit    Desa.  Berdasar  Inpres  No.4/1973,  KUD  adalah  koperasi  pertanian, dengan  Inpres  No.2/1978  KUD  diubah  menjadi  koperasi  pedesaan.  Program  KUD adalah  program  pembangunan  koperasi  yang  dimulai  dari  atas  ( top  down ) dikembangkan  secara  sentral  sehingga  memiliki  potensi  menjadi  alat    pemerintah. Upaya  untuk  mentransformasikan  menjadi  koperasi  dalam  arti  yang  sebenarnya akhirnya  tidak  berhasil  karena  dua  hal:        1).  Sebagai  koperasi  pertanian keanggotaannya  cukup  homogen  sehingga  mempunyai  peluang  untuk  berhasil, namun  semakin tidak pasti setelah menjadi  koperasi  pedesaan. 2). Sebagai  koperasi pedesaan,  keanggotaan  KUD  semakin  heterogen,  yang  mempunyai  kepentingan berbeda,  sedang  manajemen  koperasi  yang  disusun  atas  dasar  kebersamaan  tidak efektif mengatasi konflik kepentingan yang timbul. Tujuan koperasi yang sebenarnya tidak  berhasil  karena  yang  dikejar  hanya  profit.  Dengan  tidak  berperannya    KUD, maka  struktur  vertikal  KUD,  PUSKUD  dan  INKUD  yang  tidak  pernah  solid  akan makin  goyah  dan  akan  runtuh  kalau  KUD  sudah  kehilangan  eksistensinya (Tatuh;1995).
Tuntutan  dan  tantangan  yang  dihadapi  sekarang  adalah  :” Bagaimana membangun koperasi pertanian yang mempunyai basis keanggotaan (member based) yang  nyata,  yang  merupakan  wadah  dan  sarana  efektif  untuk  memberdayakan anggota-anggotanya, meningkatkan kesejahteraan mereka dan berperan aktif dalam usaha  dan  pembangunan  pertanian  secara  optimal? ”  Pada  dasarnya  perkumpulan koperasi  (di  seluruh  dunia)  memiliki  struktur  organisasi  yang  baku  sebagai kosekuensi  dari  jati  diri  yang  dimilikinya.  Pembangunan  koperasi  pertanian versi baru bukan berarti membuat struktur organisasi baru, akan tetapi memanfaatkan apa yang  tersedia  dengan  cara  meluruskan  kesalahan,  melakukan  reorganisasi  dan restrukturisasi  supaya  tercipta  revitalisasi.  Maka  perlu  mengembalikan  jati  diri koperasi, atau “ back to basics ”. Tujuannya adalah memurnikan ideologi koperasi dan
sekaligus  menghapuskan  ketidakpercayaan  terhadapnya.  Termasuk  penilaian  sinis dalam  pergaulan  koperasi  internasional  yang  menilai  banyak  koperasi  di  Indonesia berubah menjadi “ corporative ”, yaitu persilangan antara corporation (korporasi) dan cooperative (koperasi) (Djohan & Krisnamurthi;2000).
Menurut  Anon  (1985),  memulihkan  jati  diri  koperasi  adalah  masalah  paling mendasar:  1)  sebagai member  based  association ,  koperasi  harus  benar-benar memiliki anggota-anggota  yang secara nyata membutuhkan koperasi  sebagai  wadah dan  sarana  untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan  bersama  mereka.  Harus  ada kepastian  bahwa  anggota  masuk  koperasi  secara  sukarela  didorong  oleh  suatu kebutuhan  nyata  dan  tidak  ada  paksaan  dari  manapun.  2)  pengurus  koperasi  harus terdiri  dari  anggota-anggota  sendiri  dan  dipilih  secara  demokratis  oleh  dan  dalam rapat anggota, 3). Untuk tugas pengawasan, rapat anggota memilih di antara anggota beberapa  orang  untuk  duduk  dalam  suatu  badan  pengawas/pemeriksa  guna mengawasi  tugas  pengurus  atau  atas  nama  rapat  anggota,  4).  Bagi  koperasi  yang cukup  besar,  sebaiknya  tugas-tugas  operasional  sehari-hari  diserahkan  kepada pelaksana-pelaksana  yang  digaji  dan  pengurus  membatasi  diri  sebagai  perumus kebijakan.
Selanjutnya, Anon (1985) juga mengatakan bahwa guna mencapai optimalisasi potensi organisasi, ada empat faktor sumber potensi: 1) Keanggotaan adalah sumber potensi  utama  bagi  koperasi  sebagai  perkumpulan  orang.  Faktor  yang  melekat  pada keanggotaan  membuat  koperasi  kuat,  yaitu  potensi  ekonomi  anggota  dan  tingkat kecerdasannya.  2). Permodalan .  merupakan  masalah  yang  paling  mendesak  bagi koperasi.  Karena  lemahnya  potensi  ekonomi  anggota,  maka  prinsip  swadaya  yang dianutnya  tidak  memperoleh  cukup  dukungan  bagi  optimalisasi,  sehingga pembentukan  modal  berjalan  lambat  dan  pelayanan  maupun  investasi  sulit berkembang,  3). Volume  usaha ,  merupakan  alat  pengukur  bagi  kegiatan  usaha koperasi, yang disatu pihak ditentukan oleh produksi dan lain pihak oleh pemasaran. Untuk  mengembangkan  secara  optimal  potensi  produksi,  koperasi  pertanian  mutlak harus  merupakan  bagian  dari  sistem  agrobisnis/agroindustri,  sehingga  nilai tambahnya  sebagian  besar/seluruhnya  jatuh  ke  tangan  koperasi  sendiri.    4). Pelayanan yang lancar dan bermutu memang merupakan modal utama koperasi, dan
dari situlah tingkat hubungan koperasi dengan anggota-anggotanya, stakeholders dan masyarakat dapat dibaca dan diketahui. Di sini manajemen memegang kunci.
Manajemen (koperasi) diartikan sebagai proses untuk optimalisasi peran tenaga manusia, material dan keuangan untuk mencapai tujuan organisasi, maka manajemen harus mampu mengembangkan potensi yang ada dalam koperasi (keanggotan, modal, volume  usaha  dan  pelayanan)  guna  mencapai  tujuan  koperasi  sesuai  dengan definisinya.  Secara  operasional  manajemen  harus  merealisir:  1)  penyediaan  secara langsung  produksi  dan  jasa  bagi  anggotanya  sebagai  tujuan  umum  koperasi,  2). Mempersatukan  dan  memberdayakan  para  petani  (beserta  keluarganya)  agar memperoleh akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi kehidupan dan kesejahteraannya, 3). Menyatukan dan melibatkan anggota-anggota dalam komunitas ekonomi  dan  sosial  agar  koperasi  menguasai  sumber-sumber  produksi  dan  menjadi kekuatan  pasar  penyangga  dalam  ekonomi  pasar,  4).  Membangun  kesadaran  dan pemahamannya  akan  jati  diri  koperasi  di  antara  komunitasnya  dan  mendorong partisipasi anggota bagi realisasinya (Djohan & Krisnamurthi;2000).
Pola  koperasi  pertanian  yang  akan  datang  pada  dasarnya  tidak  berbeda  secara radikal  dari  yang  ada  sekarang,  yaitu  struktur  federatif  yang  terdiri  dari  koperasi- koperasi  primer,  sekunder,  tertier  yang  berintegrasi  secara  horizontal  maupun vertikal. Pembagian kerja dan peran  diikat oleh kesepakatan bersama bahwa secara prosedural pengendalian dilakukan dari bawah, sedang pelayanan mengalir dari atas ke bawah. Dalam konsep agroindustri/agrobisnis pembagian antar tingkat  organisasi sangat penting untuk memperoleh sinergi yang optimal: 1). Koperasi-koperasi tingkat primer mempunyai kedudukan paling strategis sebagai dasar struktur organisasi dan pusat  pelayanan  lokal  kepada  anggota/masyarakat.  2)  koperasi  sekunder, memberikan  pelayanan  pada  koperasi-koperasi  primer    agar  dapat  melaksanakan fungsinya dengan baik, seperti menyelenggarakan pendidikan/latihan, audit dll, yang berarti  arus  dari  atas  ke  bawah.  Sebaliknya  koperasi-koperasi  sekunder  berperan untuk  kepentingan  koperasi  primer  dengan  melakukanadvokasi,  representasi, peningkatan  mutu  dll,  yang  berarti  proses  dari  bawah.  3).  Koperasi  tertier  pada tingkat nasional akan menangani hal-hal yang tidak dapat/tidak efisien jika dilakukan oleh  koperasi  sekunder,  seperti  advokasi  dan  representasi,  audit,  pendidikan  dan
pelatihan, perdagangan tingkat nasional atau internasional. Restrukturisasi organisasi dan revitalisasi peran koperasi pertanian untuk menjadi koperasi pertanian versi baru harus  dilaksanakan  secara  selektif  dan  bertahap,  dimulai  dengan  membangun beberapa koperasi primer sebagai basis dan setelah terkonsolidasikan baru dilengkapi koperasi  sekunder  dengan  prosedur  demokratis  koperasi  yaitu  atas  dasar felt  needs anggota-anggotanya dan bottom up (Tatuh;1997).
Sebagai  sistem  ekonomi  terbuka,  kinerja  koperasi  ditentukan  oleh  interaksi faktor-faktor  intern  dan  ekstern,  seperti  peraturan  perundang-undangan,  kebijakan pemerintah, politik, kekuatan pasar, permodalan, perpajakan dan sikap masyarakat.

## VII. PENGEMBANGAN KOPERASI PERTANIAN DALAM AGROINDUSTRI/AGROBISNIS
Reformasi dalam pembangunan ekonomi semakin mengarah pada pemberdayaan  rakyat  yang  dilandaskan  pada  prinsip  kedaulatan,  kemartabatan  dan kemandirian.    Reformasi  dalam  pembangunan  koperasi  diarahkan  untuk meningkatkan pendapatan riil anggota koperasi semaksimal mungkin secara simultan dan  interaktif.  Peningkatan  peran  koperasi  di  sektor  pertanian  merupakan  prioritas utama  dalam  pembangunan  koperasi,  sebab  bagian  terbesar  dari  anggota  koperasi berusaha  di  sektor  pertanian  dan  juga  disektor-sektor  pendukungnya,  baik  industri, perdagangan,  transportasi  dan  jasa  lainnya.  Untuk  mengidentifikasi  investasi  yang diperlukan  bagi  pengembangan  peran  koperasi  dalam  agroindustri/agrobisnis  perlu dipahami konsepnya dalam bagan berikut (Djohan & Krisnamurthi;2000).

## Gambar 1. Bagan Konseptualisasi Agrobisnis
Dalam  bagan  tersebut  konseptualisasi  agrobisnis  dapat  dipetakan  pada subsistem  hulu  sampai  hilir  ( off-farm )  dan  dapat  diketahui  kegiatan  usaha  yang sebaiknya diselenggarakan sehingga dapat memberikan kesempatan dan kemanfaatan bagi para anggotanya dalam meningkatkan pendapatan riilnya. Peran koperasi dalam agrobisnis  hulu  diutamakan  dalam  pengadaan,  penyediaan  dan  penyaluran  input produksi,  mesin  dan  alat-alat  pertanian,  sedang  untuk  indutrinya,  koperasi  jika memungkinkan dapat ikut berperan sebagai pemilik atau pemegang saham.Peran dan kegiatan usaha agrobisnis hilir merupakan kegiatan yang paling strategis yang dapat ditangani  oleh  koperasi  sebagai  kekuatan  penyeimbang  untuk  menumbuhkan  pasar yang  bersaing,  sehingga  anggota  dapat  menikmati  harga  yang  wajar  dan  adil sebanding  dengan  pengorbanan  dan  harapan  anggota.  Untuk  komoditas  pertanian yang  membutuhkan  penanganan  khusus  dengan  teknologi  pengolahan  modern  dan
Subsistem Agrobisnis Hulu (off-farm)
 Industri,Saprodi, mesin dan alat-alat pertanian  Pengadaan dan penyaluran saprodi,
mesin dan alat-alat pertanian Subsistem Agrobisnis
(off-farm)
 Budidaya dan pemeliharaan alat-alat pertanian
 Panen, pengumpuloan penangkapan dan penanganan pasca panen  Pemasaran hasil pertanian primer Subsistem
Agrobisnis Hilir (off-farm)
 Pengadaan produk panen pertanian
 Pengolahan produk pertanian
 Distribusi dan eceran
 Produk olahan hasil pertanian

## Subsistem Kebijakan dan Dukungan Pelayanan
- Fasilitas kredit dan asuransi                - Infrastruktur lokal dan nasional
- Penyuluhan dan informasi pertanian    - Litbang
- Komunikasi dan transportasi                 - Lingkungan bisnis (kebijakan makro ekonomi dan tata ruang, tata tguna lahan
padat modal, diupayakan koperasi dapat ikut berperan sebagai pemilik modal/saham. Peran  atau  kegiatan  di  subsistem on-farm atau  di  lahan  lokasi  pertanian  umumnya langsung  ditangani  oleh  individu  petani/peternak/pelayan.  Koperasi  dapat  berperan menyediakan  dan  mengatur  pemanfaatan  bersama  mesin-mesin  dan  alat-alat pertanian,  sehingga  koperasi  lebih  cenderung  berfungsi  sebagai  unit  pelayanan, bukan  sebagai  profit  unit.  Unit  dukungan  pelayanan  untuk  menunjang  kegiatan agrobisnis  yang  dilakukan  para  anggotanya,  koperasi  sebaiknya  dapat  menyediakan dengan prinsip “ services at cost ” atau dalam bentuk kerjasama “ sharing operation ”.
Koperasi  dapat  berperan  membuka  akses  anggota  kepada  berbagai  fasilitas,jika mungkin  bertindak sebagai avalis atau penjamin kepentingan anggotanya.
Sebagai  mana  telah  diatur  dalam  UU  No.25/1992,  pada  dasarnya  koperasi  itu dibangun  dan  membangun  dirinya.  “Membangun”  berarti  harus  ada  prakarsa  dan motif koperasi untuk berkembang. Sedang “dibangun” berarti ada dukungan, bantuan dan  keberpihakan  dari  negara  (pemerintah  dan  masyarakat)  agar  koperasi berkembang.  Pengelola  dan  anggota  koperasi  sebaiknya  dapat  diprioritaskan  untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan kebijaksanaan makro yang lebih kondusif  dan  aturan  tata  ruang  dan  tata  guna  lahan  harus  jelas,  transparan  dan berkepastian. Investasi koperasi di berbagai kegiatan tersebut haruslah sesuai dengan kompetensi koperasi, kelayakan usaha dan kepentingan bisnis para anggotanya.

## VIII.  TANTANGAN  MEMBANGUN  KOPERASI  PERTANIAN  BERBASIS ANGGOTA
Selain  karena  memang  sesuai  dengan  konsep  dasar  koperasi  yang  berbasis anggota, pengembangan koperasi pertanian berbasis anggota memiliki relevansi yang sangat  tinggi  dalam  proses  eksperimentasi  perkembangan  masyarakat  menuju demokrasi  dan  pemerataan.  Koperasi  merupakan  badan  usaha  yang  paling  tepat untuk  dikembangkan  guna  mendukung  strategi  pembangunan  yang  memihak  pada pemerataan.  Prinsip  keterbukaan,  demokrasi,  partisipasi,  otonomi  dan  kerjasama yang  dianut  koperasi  merupakan  komponen-komponen  dasar  dalam  mewujudkan pemerataan  pembangunan.  Pemerataan  pembangunan  berarti  kesempatan  kerja, kesempatan usaha dan pendapatan yang tersebar merata, sehingga bagian masyarakat
yang terbesar mendapat  porsi yang terbesar pula dan perwujudannya  berkaitan erat dengan strategi pembangunan ekonomi. Pengembangan  koperasi hanya akan efektif sebagai  strategi  meningkatkan  pemerataan  jika  kebijakan  makro  (kebijakan  nilai tukar rupiah dengan dollar AS/kurs rupiah, kebijakan suku bunga, kebijakan pangan murah) memang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut (Djohan & Krisnamurthi;2000).
Aspek  makro  di  atas  mempengaruhi  keberadaan  dan  kinerja  koperasi.. Koperasi sulit mendapat  tempat dalam tatanan perekonomian nasional,  yang terlihat pada berbagai badan usaha koperasi. Dalam kaitannya dengan koperasi pertanian dan perkebunan,  KUD  dapat  menjadi  contoh  pengalaman  yang  relevan.  Karena  KUD menjadi  satu-satunya bentuk  koperasi  yang dikembangkan di  pedesaan dan menjadi basis  wilayah  usaha  pertanian  dan  perkebunan.  Di  samping  itu  belajar  dari pengalaman  KUD,  terdapat  pula  beberapa  aspek  mikro  yang  perlu  mendapat perhatian  bagi  penyusunan  strategi  pengembangan  koperasi,  yatu:  1)  Hubungan antara KUD dengan anggota, yaitu: a). Anggota KUD umumnya adalah petani yang melakukan  kegiatan  usaha  tani  ( on-farm ),  yang  nilai  tambahnya  dalam  sistem agribisnis terendah (8  –  12%), sehingga KUD tidak banyak memberi insentif usaha kepada  anggota,  b).  Orientasi  pasar  internal.  Sebagian  besar  KUD  menjadikan anggota  sebagai  sasaran  pasarnya  yang  utama  (penyaluran  pupuk,  kredit,  waserda, simpan  pinjam).  Hal  tersebut  membatasi  kegiatan  usaha  KUD,  baik  karena keterbatasan jumlah anggota. Wilayah kerja, kemampuan manajemen dan daya beli, c). Hubungan transaksional. Anggota menjual  kepada KUD atau membeli dari KUD. 2).  Hubungan  antar  KUD,  umumnya  lebih  banyak  bersifat  kompetitif  dari  pada kooperatif, karena kesamaan jenis usaha/program dan persaingan mendapatkan pasar anggota. 3). Perkembangan anggota (petani) dan KUD. Terjadi perkembangan sosial ekonomi  masyarakat  pedesaan,  berkaitan  dengan  perkembangan  petani  anggota koperasi dan kelembagaan koperasi sendiri. 4) Kondisi internal KUD yang dihadapi membuat  ketidakberdayaannya  dalam  lingkungan  persaingan  yang  tinggi. Sumberdaya  manusia  merupakann  kelemahan  utama  koperasi,  yang  mengakibatkan koperasi tidak mampu menarik minat sumber daya yang lebih berkualitas, dan secara riil (bisnis) tidak mampu memberikan insentif yang memadai dibanding pelaku usaha
lain.  Juga  terdapat  masalah  pemasaran,  manajemen,  teknologi  dan  permodalan (Djohan & Krisnamurthi;2000)..
Berdasar  kemampuan  dan  kondisi  usahanya,  petani  dapat  dibedakan  menjadi: 1)  buruh  tani/petani  mikro/petani  gurem,  2).  Petani  menengah,  3).  Petani maju/pengusaha tani. Anggota koperasi lebih diharapkan dari kelompok kedua, yaitu para  petani  atau  masyarakat  pedesaan  yang  telah  memiliki  usaha  produktif  tertentu dan  ingin  mengembangkan  usaha  tersebut,  dan  koperasi  dapat  menjadi  alternatif wahana  ekonomi  yang  paling  sesuai.  Di  lain  pihak,  KUD  juga  memiliki perkembangan  yang  berbeda  satu  dengan  lainnya,  sehingga  perlu  pendekatan  yang berbeda  dalam  pengembangnnya.  Ada  tiga  kelompok  KUD:  1)  KUD  yang  berhasil dalam  kegiatan  bisnis  dan  tetap  berusaha  menerapkan  prinsip-prinsip  koperasi,  2). KUD  yang  berhasil    dalam  kegiatan  bisnis  tetapi  telah  kehilangan  jati  diri  koperasi sehingga beroperasi seperti perusahaan pemilik modal (koperasi semu), 3) KUD yang belum berkembang kegiatan usahanya (Djohan & Krisnamurthi;2000)..
Masalah  ketidakmerataan  berawal  dari  masalah  makro  yang  kemudian berkembang  pula  pada  tingkat  mikro,  sehingga  perlu  diawali  dengan  solusi  makro. Untuk  itu  perlu  reformasi  strategi  dan  kebijakan  industrialisasi,  dengan  ketepatan pemilihan  strategi  yang  bermanfaat  bagi  rakyat  banyak,  dan  bukan  dari  segi kepentingan  bisnis  semata,  yaitu  mengubah  strategi  industrialisasi  dari  kombinasi broad  based dan hi-tech  industry kepada  agroindustri  yang  berbasis  pada  system agribisnis  domestik.  Fokus  pembangunan  agribisnis  dapat  dilakukan  dengan pengembangan  agribisnis  yang  terintegrasi  secara  vertikal,  melalui  percepatan pembangunan  koperasi  agribisnis,yaitu  percepatan  pertumbuhan  vertikal    integratif ( vertical  integrative  growth:  forward  integrative  and    backward  integrative ),  baik secara  individu  maupun  bentuk  usaha  patungan  dengan  usaha  kecil  menengah. Dengan  demikian  petani  padi  tidak  hanya  menguasai  usaha  tani  padi,  tapi  secara tidak langsung juga menguasai industri pembenihan padi, pupuk, penggilingan  padi dan  perdagangan  beras,  petani  kebun  sawit  akan  menguasai  industri  CPO/  minyak goreng melalui koperasinya.
Jika  syarat  keharusan  dalam  bentuk  reformasi  strategi  dan  kebijakan  makro telah  dilakukan,  maka  penguatan  ekonomi  rakyat  melalui  pengembangan  koperasi
perlu  beberapa  syarat  kecukupan  ( sufficient  condition ),  yaitu:  1).  Koperasi  perlu mengembangkan  kembali  prinsip-prinsip  atau  jatidiri  koperasi.  Demokratisasi pembangunan  koperasi  merupakan  strategi  pertama  pengembangan  koperasi    itu sendiri  sekaligus  sebagai  strategi  pemberdayaan  usaha  kecil,  2).  Koperasi  perlu ditampilkan  lebih  dari  sekedar  badan  usaha,  tetapi  juga  sebagai  organisasi masyarakat  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  penguatan  gerakan  koperasi,  3)  sebagai organisasi koperasi perlu dapat mengatasi berbagai kelemahan internal, yaitu sumber daya  manusia,  yang  akan  mempengaruhi  kemampuan  mengatasi  berbagai  masalah seperti  pemasaran,  teknologi,  permodalan  dll,  4)  penerapan  prinsip  koperasi  juga perlu dilakukan tidak hanya intra-koperasi tetapi juga antar koperasi. Oleh karena itu pengembangan jaringan usaha koperasi sebagai faktor penentu  merebut nilai tambah yang  tercipta  pada  setiap  mata  rantai  kegiatan  ekonomi  rakyat,  sekaligus menyeimbangkan  struktur  bisnis  itu  sendiri,  5)  semua  aspek  bagi  pengembangan koperasi  berbasis  anggota  tersebut  memerlukan  suatu  perjuangan  yang  tidak  hanya sekedar  manajerial,  tetapi  juga  fundamental  (Djohan  &  Krisnamurthi;2000).. Keberadaan organisasi koperasi untuk menjamin agar setiap pengambilan keputusan dan  kebijakan  pemerintah  akan  menguntungkan  kepentingan  pengusaha  kecil, menengah dan koperasi.

## IX. KESIMPULAN
Koperasi  pertanian  merupakan  koperasi  yang  terbanyak  di  Indonesia,  namun sumbangan  terhadap  pendapatan  nasional  adalah  yang  paling  rendah.  Dalam kenyataannya  koperasi  pertanian  (Koperasi  Unit  Desa)  justru  dibentuk  dari  atas (Pemerintah/Pengusaha)  dan  tidak  berpihak  pada  masyarakat.  Koperasi  pertanian kehilangan  jati  dirinya  karena  adanya  dampak  globalisasi  yang  terus  berkelanjutan. Dalam  kondisi  yang  demikian,  perlu  adanya  kebijakan  makro  yang  kondusif  bagi pengembangan  koperasi  pertanian  di  Indonesia,  adanya  pemahaman  yang  utuh terhadap kondisi perkoperasian di Indonesia, perlu adanya langkah-langkah strategis memperbaiki  kondisi  internal  koperasi,  dan  perlu  adanya  jaringan  komunikasi  serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait.
Pengembangan  koperasi  pertanian  merupakan  langkah  panjang  yang membutuhkan proses penyadaran dan pembelajaran yang terus menerus. Dari semua usaha yang perlu dilakukan dalam mengembangkan koperasi berbasis pada anggota, kesadaran  anggota  dan  masyarakat  akan  menjadi  faktor  paling  menentukan.  Oleh sebab  itu  pendidikan  koperasi  dalam  kerangka  pendidikan  masyarakat  tentang demokrasi,  keterbukaan,  kebersamaan  dan  penghormatan  terhadap  perbedaan merupakan fondasi yang  menjadi prasyarat keberadaan koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anon,1985, Pengetahuan Perkoperasian . Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Lanjutan,
Departemen Koperasi.
---------,1997, Koperasi Indonesia menghadapi Abad k e-21, Dekopin, Jakarta.
---------,1979, Azas-Azas Koperasi . Laporan Komisi. Terjemahan oleh M.A.S. Imam Choumain dan ED Damanik. Aksara Indonesia.
Djohan,D  &  Krisnamurthi,B;2000, Membangun  Koperasi  Pertanian  Berbasis Anggota , LSP2I bekerja sama dengan INKOPDIT dan YAPPIKA, Jakarta.
Saragih,B;  Tatuh,J;Fonollera,  R;  1990; Technological  Change  In  Indonesia Agriculture. Pasific  Economic  Papers,  Australia-Japan  Research  Center, Canbera.
Tatuh,  Jen,  1997. Menggalang  Sinergi  Agribisnis:  Suatu  Tinjauan  Institusional . Makalah  disajikan  dalam  semiloka  “Pembangunan  Agroindustri”  oleh PERHEPI Sulawesi Utara, 24-25 Pebruari 1997.
---------,  1995.  “ Pengembangan  Institusi  dan  Kontribusi  Teknologi  Dalam  Produksi Padi  Supra  Insus .  Jurnal  Ilmiah  Euginia  Vol.  1  No.  4  tahun  XI,  Oktober 1995, Fakultas Pertanian Unsrat.
---------,dkk,1996, Kaji-Tindak  Pengembangan  KUD-Mandiri  di  Sulawesi  Utara . Kerja sama Kanwil Koperasi & PPK Sulut dengan Fakultas Pertanian Unsret, Manado.
Uguy,  Wempie,1996. Inkubator  Bisnis  Dalam  Pengembangan  Agribisnis .  Makalah pada  Lokakarya  “Inkubator  Bisnis  Dalam  Pengembangan  bisnis  Di Minahasa“, Tondano, 7 Maret 1996.