## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 5 Nomor 2, April 2021
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian  Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Arista Candra Irawati Fakultas Hukum, Universitas Ngudi Waluyo E-mail: acitujuhsatu@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  legal  construction  governing  the implementation of diversion against child crimes in Indonesia and how the implementation of diversion is being carried out in the Ungaran District Court. This study uses a normative juridical method with an empirical  juridical  approach.  This  study  uses  secondary  data  in  the  form  of  primary,  secondary,  and tertiary legal materials. The research results show that at this time, the implementation of diversion has been regulated in various legal constructs in Indonesia. Both at the level of the Law and at the Supreme Court  Regulations  level,  where  the  provisions  as  intended  have  obliged  the  application  of  diversion  in cases  of  juvenile  crime.  The  implementation  of  diversion  in  the  Ungaran  State  Court  in  practice  has decided two diversion decisions. The first one was carried out successfully following the applicable law, but  the  second  decision,  the  diversion,  could  not  be  carried  out  due  to  the  criminal  threat imposed for more than 7 (seven) years. Even though diversion cannot be carried out, the judge, in his decision, has decided to release the child from punishment. The decision can be considered a decision with restorative justice  nuances  because  it  looks  more  from  the  child's  future  and  his  rights  following  what  has  been mandated in various legal constructs in Indonesia.
Keywords: Diversion; Decision on Child Crime; Juvenile Criminal Justice System.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang konstruksi hukum yang mengatur  mengenai  pelaksanaan  penerapan  diversi  terhadap  tindak  pidana  anak  di  Indonesia  serta bagaimana  implementasi  pelaksanaan  diversi  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Ungaran  saat  ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menggunakan  data  sekunder  yang  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier. Hasil  penelitian menunjukan bahwa pada saat ini pelaksanaan diversi sudah diatur didalam berbagai konstruksi hukum di Indonesia, baik dalam tataran Undang-Undang hingga diatur di tingkat Peraturan Mahkamah Agung, dimana dari ketentuan sebagaimana dimaksud telah mewajibkan penerapan diversi dalam perkara tindak pidana  anak.  Implementasi  diversi  di  Pengadialn  Negeri  Ungaran  dalam  praktek  telah  memutus  dua putusan  diversi,  yang  pertama  diversi dilakukan  secara  berhasil  sesuai Undang-Undang yang  berlaku, namun  putusan  kedua,  diversi  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  dikarenakan,  ancaman  pidana  yang didakwakan lebih dari 7 (tujuh) tahun, walaupun diversi tidak dapat dilakukan, namun hakim didalam putusannya  telah  memutuskan  untuk  membebaskan  Anak  dari  pemidanaan,  putusan  tersebut  dapat dinilai merupakan putusan yang bernuansa keadilan restoratif, karena lebih melihat dari sisi masa depan anak  dan  hak-haknya  sesuai  dengan  yang  telah  diamanatkan  dalam  berbagai  konstruksi  hukum  di Indonesia
Kata Kunci: Diversi; Putusan Tindak Pidana Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak.

## A. Pendahuluan
Anak  merupakan  generasi  muda  yang  perlu  dirawat  keberadaannya 1 ,  mengingat anak dapat dikatakan sebagai salah  satu sumber daya  manusia didalam sebuah  negara, maka  anak  sejatinya  memerlukan  suatu  pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras,  juga  seimbang. 2 Akan  tetapi  fakta  empiris  menunjukan  terdapat  beberapa kasus/kejahatan  yang  melibatkan  anak,  banyak  anak  saat  ini  yang  berperilaku menyimpang,  melanggar  peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku  sehingga membuatnya harus berhadapan dengan hukum. 3
Anak  yang  melakukan  berbagai  tindakan-tindakan  yang  menyimpang  dan akhirnya  harus  berhadapan  dengan  hukum  di  Indonesia,  sering  disebut  dengan  istilah “anak  yang  berkonflik  dengan  hukum”. 4 Di  dalam  Pasal  1  “Undang-Undang  No.  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak”  (selanjutnya  disebut  UU  SPPA) Anak yang Berkonflik dengan Hukum didefinisikan sebagai “anak yang telah berumur 12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana”.
UU  SPPA  yang  berlaku  saat  ini  sudah  memberikan  pengaturan  yang  secara substansial  mencoba  melindungi  berbagai  kepentingan  anak,  salah  satunya  mengatur mengenai keadilan restoratif dan juga diversi 5 . Pengaturan atas hal dimaksud bertujuan untuk  menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan  pidana,  sehingga  anak dapat  terhindar  dari  berbagai  stigma  buruk  dan  dapat  kembali  ke  dalam  lingkungan sosial secara wajar.
Sejak  UU  SPPA  diberlakukan,  berimplikasi  kepada  adanya  peraturan  pelaksana yang  mengatur  mengenai  teknis  pelaksanaan  peradilan  anak,  seperti  “Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  65  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan  Anak  Yang  Belum  Berumur  12  (dua  belas)  Tahun”  dan  “Peraturan Mahkamah  Agung    (Perma)  Nomor  4  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” (yang selanjutnya disebut dengan Perma No  4/2014).  Dua  ketentuan  diatas  pada  prinsipnya  agar  memerintahkan  dengan  wajib bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Pengadilan) 6 agar melakukan/menerapkan
1 Widi Santoso, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan, Lex Crimen Vol. Vol. III No. 4 Ags-Nov Tahun 2014, Hal 46-56
2 Ni  Putu  Noni  Suharyanti  &  Kadek  Endra  Setiawan,  2017, Fenomena  Pekerja  Anak  Ditinjau  Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Advokasi FH Unmas Vol 7 Nomor 2 Tahun 2017, Hal 230-244
3 Wiwik  Afifah,  2014, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Saksi  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak , DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 20, Agustus 2014, Hal. 63 - 75
4 Achmad  Ratomi,  2013, Penyelesaian  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Dalam  Konteks  Sosial Masyarakat  (Penghindaran  Labeling  Terhadap  Anak), de  Jure,  Jurnal  Syariah  dan  Hukum,  Volume  5 Nomor 2, Desember 2013, Hal. 134-145
5 Dalam  Penjelasan  Umum  UU  SPPA  dinyatakan  “ bahwa  diversi  merupakan  pengalihan  penyelesaian perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana .”  Penerapan  diversi terhadap  anak  yang  berhadapan  hukum  dalam  sistem  pengadilan  pidana  anak  adalah  bagian  keadilan restorative  bertujuan  agar  dapat  dilaksanakan/dijalankan  dalam  rangka  penyembuhan,  pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, serta tanggungjawab.
6 Heru  Setiawan,  2019, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tergugat  Ataupun  Termohon  Yang  Tidak Menerima Relaas Pemberitahuan Secara Langsung , Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 4 No. 1, Oktober 2019, Hal 19-24.
Diversi  atas  kasus-kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  dalam  berbagai tahapan peradilan. 7
Terhadap  pelaksanaan  kesepakatan  upaya  diversi  dalam  proses  penegakkan hukum pidana anak didalamnya melibatkan beberapa unsur, keterlibatan beberapa unsur tersebut meliputi antara lain “ Anak dan orang tua/wali atau Pendapingaannya, Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan  Masyarakat,  dan  Pihak-pihak  terkait  lainnya  yang  dipandang  dilibatkan dalam musyawarah Diversi”.
Penerapan  Diversi  berdasarkan  penjelasan  diatas  merupakan  suatu  keniscayaan didalam Sistem Peradilan Pidana Anak, walaupun merupakan sesuatu yang niscaya dan wajib dilaksanakan, pelaksanaan diversi tidak saja selalu membuahkan hasil yang baik, dalam  arti  pelaksanaan  diversi  tersebut  dapat  terwujud,  ada  saja  upaya-upaya  diversi yang  tidak  membuahkan  hasil.  Tercapai  tidaknya  diversi  dalam  proses  penegakkan hukum  pidana  anak  akan  memiliki  implikasi  yang  besar  pada  perlindungan  hak  asasi manusia atas  masa depan anak.  Anak  yang  melakukan tindak pidana  sedapat  mungkin dihindari  dari  pidana  penjara,  karena  seorang  anak  yang  pernah  di  penjara  akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. 8
Untuk  itu  tulisan  ini  akan  mencoba  memberikan  analisis  terhadap  pelaksanaan diversi  di  Pengadilan  Negeri  Ungaran  atas  putusan  yang  berhasil  dilaksanakan  diversi dan  juga  yang  gagal  dilaksanakan  diversi,  yaitu  putusan  yang  tercatat  dalam  register perkara  No.4/Pen.Div/2020/PN.Unr  jo  No.10/Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr  dan  register perkara  No.  6/Pid.Sus-Anak/2020/PN  Unr  tanggal  25  Juni  2020.    Analisis  atas  kedua putusan  tersebut  penting  guna  kita  semua  memahami  tentang  bagaimana  hal-hal  yang dapat mempengaruhi suatu diversi dilaksanakan dengan berhasil atau tidaknya.
B. Permasalahan
1. Bagaimana konstruksi hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan penerapan diversi terhadap tindak pidana anak?
2. Bagaimana  implementasi  pelaksanaan  diversi  yang  dilakukan  di  Pengadilan Negeri Ungaran?
C. Metode Penelitian
Metode    penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normative (legal  research) dengan  pendekatan  yang  digunakan  yaitu    metode pendekatan  yuridis  empiris (field research). 9 Metode pendekatan  yuridis empiris (field research) yaitu  berupa  penerapan  pada  Pengadilan  Negeri  yang  telah  memutus  dalam mengupayakan  kesepakatan  penyelesaian  perkara  melalui  Diversi.  Penetapan  diversi serta  putusan  pengadilan  berhasil  tidaknya  beserta  akibat  hukumnya  (study  kasus)  dan pendekatan  yuridis  normative (legal  research) adalah  untuk  menjawab  masalah bagaimana  tata  cara  dan  ketentuan  perundang-undangan  diterapkan  dalam  upaya Diversi.
Spesifikasi  dalam  penelitian  deskriptif  analistis.  Suatu  penelitian  yang  berusaha menggambarkan  masalah  hukum,  sistim  hukum,  peraturan  perundang-undangan  dan
7 Adi  Hardiyanto  Wicaksono  &  Pujiyono, Kebijakan  Pelaksanaan  Diversi  Sebagai  Perlindungan  Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus , Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, Hal 12-42
8 R Wiyono, Sistem Peradilan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal 45
9 Zaenal Arifin, Adhi Putra Satria, 2020, Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara  Bentuk,  Penyebab  Dan  Solusi, Jurnal  Pro  Hukum:  Jurnal  Penelitian  Bidang  Hukum  Universitas Gresik, Vol 9 Nomor 1 Tahun 2020, Hal 1-10
mengkajinya  atau  menganalisisnya  sesuai  dengan  kenyataan.Peristiwa  hukum  yang berlaku  pada  saat  tertentu  tersebut  sangat  bergantung  pada  situasi  dan  dinamika masyarakat yang berkembang.  Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
a. Bahan hukum sekunder
Yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  study  kepustakaan,  yaitu  literature  tentang Tindak  Pidana  Anak,  putusan  pengadilan  Tindak  Pidana  Anak  dan  peraturan  KUHP, KUHAP,  Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak    (UU SPPA)  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2014  serta  peraturan-peraturan lain yang terkait;
b. Bahan hukum primer
adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan cara observasi, wawancara, kuisioner (kuisioner terbuka atau tertutup, face to face), sample dan  sebagainya.  .  Di  harapkan  data  kuisioner  dapat  diolah  untuk  menjelaskan  sejauh mana sejauh mana implementasi Diversi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
c. Bahan hukum tersier
Yaitu  bahan  hukum  penunjang  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, jurnal, website.  Tehnik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  rangka  memperoleh  data yang akurat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
a) Data Primer
Data  primer  dalam  penelitian  ini  di  peroleh  dengan  cara  observasi/pengamatan langsung dari subyek penelitian.
b) Data Sekunder
Yang  menjadi  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang berasal  dari  Lokasi  Penelitian,  yaitu  Pengadilan  Negeri  Ungaran  Kelas  IBKabupaten Semarang
Selanjutnya,  melalui  penelitian  ini  Penulis  akan  menganalisa  dan  menyimpulkan dengan  menggunakan  metode  analisa  data  kualitatif.  Analisa  data  kualitatif  yaitu  data yang  diperoleh,  kemudian  disusun  secara  sistimatis  untuk  selanjutnya  dianalisa  secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Ialah dilakukan dengan cara  setelah  data  terkumpul  dan  lengkap,  dipilih  dan  disusun  secara  sistimatis  untuk kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut.
D. Pembahasan
1. Konstruksi  Hukum  Yang  Mengatur  Mengenai  Pelaksanaan  Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Di Indonesia
a. Pelaksanaan  Diversi  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Penerapan  peradilan  khusus  anak  telah  memberikan  jaminan  diadakanya  Diversi secara luas dan terbuka. Lahirnya UU SPPA sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal  telah  terdapat  berbagai  perubahan-perubahan  yang  semula  atas  anak  yang bermasalah  dengan  hukum  harus  diproses  di  peradilan  umum  saat  ini  berubah  untuk diproses di peradilan anak  yang dalam prakteknya sangat mengutamakan perlindungan anak  dari  tindakan  pemenjaraan.  Selain  itu  dalam  penerapan  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  yang  didalamnya  mengatur  juga  tentang  diversi,  telah  mengatur  dengan memberikan beberapa pedoman didalam proses pelaksanaannya, seperti pedoman  yang
terdapat  didalam    ketentuan  Pasal  2  UU  SPPA  yang  menyebutkan  pelaksanaan  sistem peradilan anak dilakukan dengan memperhatikan asas-asas yaitu sebagai berikut:
a. “Asas  Perlindungan,  asas  ini  merupakan  suatu  kegiatan  yang  mewajibkan penegak  hukum  untuk  menjauhkan  anak  baik  secara  langsung  ataupun  tidak langsung  dari  berbagai  tindakan  yang  membahayakan  anak  secara  fisik dan/atau psikis”;
b. “Asas  Keadilan,  asas  ini  mengkehendaki  bahwa  setiap  penyelesaian  perkara anak harus dapat mencerminkan rasa keadilan bagi Anak”;
c. “Asas  Non-diskriminasi  adalah  tidak  adanya  perlakuan  yang  berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,  status  hukum  Anak,  urutan  kelahiran  Anak,  serta  kondisi  fisik dan/atau mental”;
d. “Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak”;
e. “Penghargaan  terhadap  pendapat  Anak  adalah  penghormatan  atas  hak  Anak untuk  berpartisipasi  dan  menyatakan  pendapatnya  dalam  pengambilan keputusan,  terutama  jika  menyangkut  hal  yang  memengaruhi  kehidupan Anak”.
f. “Kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  Anak  adalah  hak  asasi  yang paling  mendasar  bagi  Anak  yang  dilindungi  oleh  negara,  pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua”.
g. “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku,  pelatihan keterampilan,  profesional,  serta  kesehatan  jasmani  dan  rohani  Anak  baik  di dalam maupun di luar proses peradilan pidana”;
h. “Pembimbingan  adalah  pemberian  tuntunan  untuk  meningkatkan  kualitas ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan”;
i. “Proporsional  adalah  segala  perlakuan  terhadap  Anak  harus  memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak”;
j. “Perampasan  kemerdekaan  merupakan  upaya  terakhir  adalah  pada  dasarnya Anak  tidak  dapat  dirampas  kemerdekaannya,  kecuali  terpaksaguna kepentingan penyelesaian perkara”;
k. “Penghindaran  pembalasan  adalah  prinsip  menjauhkan  upaya  pembalasan dalam proses peradilan pidana”;
l. “Kebutuhan  sesuai  dengan  umurnya  meliputi  melakukan  ibadah  sesuai dengan  agama  atau  kepercayaannya,  mendapat  kunjungan  dari  keluarga dan/atau  pendamping,  mendapat  perawatan  rohani  dan  jasmani,  mendapat pendidikan  dan  pengajaran,  mendapat  pelayanan  kesehatan  dan  makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa”.
Sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  didalam  pasal  7  ayat  (1)  UU  SPPA  terhadap perkara  anak  dalam  penanganannya  wajib  diupayakan/dilaksanakan  diversi  pada  saat dilaksanakan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  sidang  di  Pengadilan  Negeri yang kriterianya yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Pelaksanaan  diversi  didalam  UU  SPPA  secara  spesifik  telah  mengatur  mengenai pelaksanaan diversi, dimana sesuai pasal 8 ayat (3), suatu diversi perlu memperhatikan beberapa  aspek  seperti  kepentingan  korban,  Kesejahteraan  dan  tanggung  jawab  Anak, Penghindaran  stigma  negative,  Menghindari  pembalasan  Keharmonisan  masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Lebih  lanjut,  sebagai  konsekwensi  atas  adanya  kewajiban  pelaksanaan  diversi, maka sesuai ketentuan Pasal 95 UU SPPA disebutkan bilamana dalam salah satu tingkat pemeriksaan  terdapat  pejabat  atau  petugas  yang  lalai  sehingga  tidak  dilaksanakannya proses diversi maka pejabat atau petugas sebagaimana dimaksud, dapat diberikan sanksi administrative hingga sanksi pidana, yaitu dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
b. Pelaksanaan  diversi  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  4 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak
Perma  No  4/2014  dikeluarkan  dan  ditetapkan  sebagai  suatu  peraturan  yang mengikat terutama dilingkungan peradilan di  bawah Mahkamah  Agung  memiliki dasar yang  ditunjukan  sebagai  respon  dari  UU  SPPA,  mengingat  Perma  No  4/2014  ini dikeluarkan  sebelum  adanya  peraturan  pemerintah,  sebagai  pedoman  petunjuk pelaksanaan  diversi,  sehingga,  demi  terciptanya  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dan para  pejabat/petugas  yang  berkaitan  langsung  dalam  melaksanakan  diversi,  maka, Mahkamah Agung sangat perlu membuat pedoman bagi Hakim di Pengadilan Negeri.
Perma No 4/2014 didalamnya telah mengatur mengenai pelaksanaan diversi yang pada dasarnya selaras dengan ketentuan yang ada didalam UU SPPA dimana atas anak yang berhak untuk mendapatkan diversi perlu ada kriteria khusus, seperti kriteria umur yang disebutkan  bahwa “terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun,  atau  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun meskipun sudah pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana, maka Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh) tahun,  atau  kepada  anak  yang  didakwa  dengan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih  dalam  bentuk  surat  dakwaan  subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).”
Proses  dan  tata  cara  diversi  dalam  Bab  III  Pasal  4  ditentukan  perihal  Persiapan Diversi dengan mensyaratkan:
(1) “Setelah  menerima  Penetapan  Ketua  Pengadilan  untuk  menangani  perkara  yang wajib  diupayakan  Diversi  Hakim  mengeluarkan  Penetapan  Hari  Musyawarah Diversi”;
(2) “Penetapan  Hakim  sebagaimana  dimaksud  dala  ayat  (1)  memuat  perintah  kepada Penuntut Umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan”:
a. “Anak dan orang tua/wali atau Pendapingaannya”;
b. “Korban dan/atau orang tua/Walinya”;
c. “Pembimbing Kemasyarakatan”;
d. “Pekerja Sosial Profesional”;
e. “Perwakilan Masyarakat”; dan
f. “Pihak-pihak  terkait  lainnya  yang  dipandang  dilibatkan  dalam  musyawarah diversi”;
(3) “Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi”;
Perma  No  4/2014  juga  didalamnya  mengatur  mengenai  akibat  hukum  apabila pelaksanaan  diversi  gagal  dilaksanakan,  menurut  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1) menentukan: “Dalam  hal  kesepakatan  Diversi  tidak  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh para  pihak  berdasarkan  hasil  laporan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai Permasyarakatan,  Hakim  melanjutkan  pemeriksaan  perkara  sesuai  dengan  hukum acara peradilan pidana Anak”.
c. Pelaksanaan  diversi  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  65  Tahun 2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  65  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  dan  Penanganan  Anak  Yang  Belum  Berumur  12  (dua  belas)  Tahun  (yang selanjutnya  disebut  PP  65/2015)  memiliki  dasar  hukum  dalam  pembentukannya,  yaitu sebagai pelaksana ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam Pasal 15 dan Pasal 21  ayat  (6)  UU  SPPA  yang  esensinya  memerintahkan  kepada  pemerintah  untuk menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur prihal Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
PP  65/2015,  pada  dasarnya  mengatur  esesnsi  yang  sama  baik  dengan  UU  SPPA dan  Perma  No  4/2014  ,  namun  didalam  PP  65/2015,  mengatur  secara  teknis  tentang pelaksanaan  dan  hasilnya,  Sebagaimana  ketentuan  Pasal  6  ayat  (3)  yang  telah  dengan tegas  menyebutkan  bahwa    terhadap  hasil  kesepakatan  diversi  dapat  berbentuk output/putusan  dengan  kriteria “perdamaian  dengan  atau  tanpa  ganti  kerugian, penyerahan  kembali  kepada  orang  tua/Wali,  keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau pelatihan  di  lembaga  pendidikan  atau  LPKS  paling  lama  3  (tiga)  bulan,  atau, pelayanan masyarakat”.
PP 65/2015, didalamnya juga mengatur mengenai Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai didalam suatu pelaksanaan diversi, dimana kesepakatan diversi dapat dilakukan tanpa  persetujuan  korban  dan/atau  keluarga  Anak  Korban,  apabila  tindak  pidana  yang dilakukan oleh si Anak berupa tindak pidana pelanggaran, dan suatu tindak pidana yang dikategorikan  tindak  pidana  ringan  (tipiring),  tindak  pidana  tanpa  korban  atau  nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Kesepakatan  Diversi  yang  dilaksanakan  tanpa  persetujuan  korban  dan/atau keluarga  Anak  Korban  sebagaimana  dimaksud,  dilaksanakan  oleh  Penyidik  bersama Anak dan/atau keluarganya, dan Pembimbing Kemasyarakatan, yang didalamnya dapat melibatkan  tokoh  masyarakat.  Hasil  diversi  yang  dilakukan  akhirnya  akan  melahirkan kesepakatan  dalam  bentuk  seperti “pengembalian  kerugian  (dalam  hal  tindak pidananya  menimbulkan  adanya  korban),  rehabilitasi  medis  dan  psikososial, penyerahan  kembali  kepada  orang  tua/Wali,  keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan”.
Suatu  diversi  dilaksanakan  maksimal  30  hari  sejak  dilaksanakan  diversi,  dimana apabila  diversi  yang  dilaksanakan  telah  berhasil  maka  kesepakatan  Diversi  harus dituangkan  dalam  bentuk  Surat  Kesepakatan  Diversi.  yang  ditetapkan  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  di  wilayah  tempat  terjadinya  perkara  atau  di  wilayah  tempat kesepakatan Diversi dibuat.
Anak  merupakan  makhluk  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  juga  makhluk sosial, baik itu sejak dalam kandungan hingga pada saat dilahirkan, anak memiliki hak untuk  hidup  secara  merdeka  sekaligus  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan baik  perlindungan  dari  oarang  tua,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  hak
sebagaimana  dimaksud  telah  dijamin  didalam  suatu  konstitusi  negara  sebagai  hukum tertinggi  di  Indonesia.  Mengingat  konstitusi  sudah  mengatur  atas  hak  anak  maka  akan berakibat pada setiap manusia atau pihak lain tidak boleh sewenang-wenang  merampas hak yang dimiliki oleh anak sebagaimana dimaksud. 10
Definisi anak, dapat ditemukan didalam berbagai konstruksi hukum yang berlaku seperti  pasal  1  butir  1  Undang-Undang  No.  23  tahun  2002  yang  menyebutkan  bahwa anak  adalah  “setiap  orang  yang  dibawah  usia  18  tahun”,  termasuk  anak  yang  masih dalam  kandungan.  Selain  itu  definisi  anak  juga  dapat  ditemukan  didalam  Undang- Undang  nomor  4  tahun  1979  tentang    kesejahteraan  anak  yang  menyebutkan  bahwa “ anak  adalah  seorang  yang  belum  mencapai  usia  21  tahun  dan  belum  melakukan kawin”. Definisi  sebagaimana  diatur  didalam  Undang-Undang  ini  ditetapkan  atas berbagai  pertimbangan  seperti  pertimbangan  usaha  kesejahteraan  sosial,  pertimbangan atas  tahap  kematangan  sosial,  pertimbangan  atas  tahap  kematangan  pribadi,  dan pertimbangan atas tahap kematangan mental. 11
Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  terdefinisikan  mengenai  anak  menurut  status  hukum  yang disandangnya diatur dalam ketentuan pasal 1 sebagai berikut :
a. “Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut  anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”.
b. “Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  selanjutnya  disebut  anak korban  adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun yang  mengalami  penderitaan fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
c. “Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan  keterngan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidanayang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.
Setelah mengetahui tentang definisi anak, kemudian didalam bagian ini juga akan dijelaskan  mengenai  apa  itu  “Perlindungan  anak”,  berdasarkan  literatur  yang  ada perlindungan  anak  dapat  dipahami  sebagai  suatu  usaha  yang  dilakukan  dalam menciptakan adanya kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi pertumbuhan  anak  baik  fisik,  mental,  dan  sosial.  Pernyataan  demikian  sesuai  dengan Pasal 1 angka 2 ketentuan yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :
“Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Perlindungan  anak  adalah  perwujudan  keadilan  didalam  suatu  golongan masyarakat, 12 sehingga  perlindungan  anak  perlu  diusahakan  dan  diterapkan  didalam berbagai  bidang  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Arif  Gosita  didalam  bukunya
10 Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak , Restu Agung, Jakarta, 2007, Hal 1
11 Waluyadi , Hukum Perlindungan Anak , Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal 5
12 Nunung Nugroho, 2018, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Dinamika Keadilan Restoratif, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum  Vol. 3 Nomor 1Oktober 2018. Hal 20-34.
mengemukakan  bahwa  jaminan  atas  kepastian  hukum  wajib  dilaksanakan, direalisasikan  serta  diusahakan  dalam  rangka  menjamin  kelangsungan  atas  kegiatan perlindungan anak secara konsisten dan juga mencegah penyelewengan yang membawa akibat  negatif  dalam  pelaksanaannya. 13 Perlindungan  anak  juga  tidak  hanya  dilakukan didalam  kehidupan  sehari-hari  melainkan  juga  perlu  dilakukan  dalam  suatu  proses hukum yang melibatkan anak yang berurusan dengan pidana.
Peradilan pidana umumnya diatur dalam  Kitab Undang  –  Undang Hukum  Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukumnya. Karena sifatnya  yang  menjadi dasar, maka aturan-aturan  yang  termuat  didalamnya  pula  masi  bersifat  dasar.  Untuk  beberapah perkara  yang  khusus,  digunakan  pula  aturan  yang  bersifat  khusus  dalam  penyelesaian perkaranya. Salah satunya adalah perkara pidana yang melibatkan anak.
Dasar  yang  digunakan  dalam  beracara  pidana  anak  tidak  sama  dengan  halnya beracara  biasa  pada  umumnya  yang  ada  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP).  Digunakan  aturan  khusus  untuk  melaksanakan  hukum  formil  bagi anak tersebut. hal tersbut dikarenakan anak dilindungi oleh hukum yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 14
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka  penerapan  perlindungan  anak  dalam  hukum acara  pidana  juga  haruslah  diimplementasikan.  hal  tersebut  diatur  dan  dimuat  dalam Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.Dalam Undang-Undang ini dibahas mengenai aturan teknis pelaksanaan peradilan pidana Anak yang lebih khusus dan berbeda dari peradilan pidana pada umumnya.
Ketentuan mengenai perlindungan anak dalam proses peradilan pidana sebenarnya telah  diatur  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistem, peradilan anak, namun dalam undang- undang tersebut menitik beratkan pada anak yang telibat  dalam  tindak  pidana  atau  anak  pelaku  pidana  dibandingkan  dengan  anak  yang menjadi  korban  dan/atau  saksi  atas  suatu  tindak  pidana.  Dalam  pasal  89  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut  dijelaskan bahwa :Anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang- undangan.
Peraturan  perundang-undangan  lebih  mengedepankan  pengaturan  tentang  anak yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana.  Hanya  sedikit  aturan  atau  regulasi  tentang perlindungan anak yang menjadi korban dan/atau saksi atas suatu tindak pidana. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman para pembuat perundang-undangan terkait dengan viktimologi khususnya bagi anak yang jelas dilindungi oleh undang-undang.
Namun hal ini dikesampingkan karena beranggapan hak-haknya telah terwakilkan oleh  jaksa  penuntut  umu  sebagai  wakil  negara  dalam  melakukan  penuntutan  hak  atas anak  tersebut.  Dalam  hal  peradilan  anak  menganut  asas-asas  yang  mana  tertera  dalam yang tertera dalam pasal-pasal Undang-Undang Pengadilan Anak, diantaranya :
a. “Pembatasan  umur,  artinya  orang  yang  dapat  disidangkan  dalam  acara pengadilan  anak  ditentukan  secara  limitatif,  yaitu  minimum  berumur  8 (delapan)  tahun  dan  maksimum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  dan belum pernah kawin”;
b. “Ruang  lingkup  masalah  dibatasi,  masalah  yang  diperiksa  dalam  sidang pengadilan  anak,  hanyalah  menyangkut  perkara  anak  nakal  saja.  Sidang anak  hanya  berwenang  memeriksa  perkara  pidana,  jadi  masalah  –
13 Muhammad  Fachri  Said,  2018, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia , Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, September 2018, Hal. 141-152.
14 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia , Kencana, Jakarta, 2018, Hal 91
masalah  lain  diluar  pidana  bukan  wewenang  pengadilan  anak.  Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak nakal”;
c. “Ditangani  pejabat  khusus,  perkara  anak  ditangani  pejabat  khusus  yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak;
d. Adanya peran pembimbing kemasyarakatan”;
e. “Suasana  pemeriksaan  dan  kekeluargaan,  pemeriksaan  perkara  di pengadilan  dilakukan  dalam  suasana  kekeluargaan,  karena  itu  hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum tidak memakai toga”;
f. “Keharusan splitsing, anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa, baik berstatus sipil maupun militer”;
g. “Acara pemeriksaan tertutup, acara pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara tertutup, dan putusan diucap dalam sidang terbuka untuk umum”;
h. “Diperiksa  oleh  hakim  tunggal,  hakim  yang  memeriksa  perkara  di pengadilan  anak,  baik  di  tingkat  pertama,  banding  atau  kasasi  dilakukan dengan hakim tunggal.” 15
2. Implementasi  pelaksanaan  diversi  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri Ungaran,  studi  dalam  Perkara  No.4/Pen.Div/2020/PN.Unr  jo  No. 10/Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr dan
Perkara No. 06/ Pid.Sus-
nak/2020/PN.Unr
Pada  dasarnya  di  Pengadilan  Negeri  Ungaran,  terdapat  2  (dua)  pelaksanaan diversi  yang dilakukan dengan hasil  yang berbeda, pertama adalah pelaksanaan diversi yang berhasil dilaksanakan sebagaimana tertuang didalam Perkara No.4/Pen.Div/2020/PN.Unr  jo  No.  10/Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr,  dimana  hakim  dalam pertimbangannya  menyatakan: ……”Menimbang,  bahwa  Kesepakatan  Diversi  tersebut telah memenuhi  dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat,  kesusilaan;  atau  memuat  hal-hal  yang tidak  dapat  dilaksanakan Anak;  atau memuat  itikad  tidak  baik,  sehingga  beralasan  untuk  dikabulkan” dan …….”Memperhatikan  ketentuan  Pasal  12,  Pasal  52  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain yang bersangkutan”.
Selanjutnya  kemudian  hakim  memberikan  putusan  dengan  penetapannya  yang menyatakan sebagai berikut:
a. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
b. Memerintahkan  pengadilan  untuk  bertanggung  jawab  atas  barang  bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
c. Menetapkan  barang  bukti  berupa  berupa  1  (satu)  bilah  senjata  tajam  Jenis Clurit  yg  terbuat  dengan  besi  panjang  75  cm  warna  logam  gagang  dari  besi pipa dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain;
d. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan.
Dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaksanaan diversi sebagaimana dimaksud  telah  berhasil  di  tetapkan  maka  kemudian  konsekuensi  hukum  atas  putusan tersebut  kemudian  membuat  Ketua  Pengadilan  Negeri  menetapkan  menghentikan proses  pemeriksaan  perkara  Anak,  dan  memerintahkan  Anak  tersebut  dikeluarkan  dari
15 Ibid Hal, 141-152.
tahanan  dan  Memerintahkan  Panitera  mengirimkan  salinan  penetapan  ini  kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali. 16
Secara  rinci  berdasarkan  keberhasilan  diversi  sebagaimana  dalam  perkara  No. 4/Pen.Div/2020/PN.Unr  jo  No.  10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Unr.  yang  diikuti  penetapan dari  Ketua  Pengadilan  Negeri,  telah  melaksanakan  ketentuan  sebagaimana  yang  diatur dalam UU SPPA yang mengamanatkan agar menjalankan adanya suatu penerapan yang bersifat khusus didalam sistem peradilan pidana anak  dengan memberikan ruang untuk pelaksaanaan diversi secara luas, yang mengutamakan perlindungan anak dari tindakan pemenjaraan.  Kesepakatan  yang  terwujud  dalam  diversi  sebagaimana  yang  tertera didalam  perkara  No.  4/Pen.Div/2020/PN.Unr  jo  No.  10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Unr telah  dilakukan  dengan  pendekatan keadilan atau dikenal  juga dengan  istilah  peradilan berbasis  musyawarah/keadilan  restoratif.  Proses  pelaksanaan  diversi  yang  demikian dalam  prakteknya  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain yang  terkait  untuk  duduk  bersama-sama  mencari  solusi  dan  penyelesaian  yang  seadil- adilnya  dengan  lebih  menekankan  kepada  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula ( restitutio in integrum ), dan bukan pembalasan. 17
Keberhasilan  diversi  sebagai  implementasi  keadilan  restoratif  ( Restorative Justice )  sebagai  proses  penyelesaian  tindakan  pelanggaran  hukum  yang  terjadi dilakukan  dalam  pertemuan  yang  dipimpin  oleh  seorang  mediator  (hakim  fasilitator) yang  mana  bertugas  untuk  memberikan  gambaran  yang  sejelas-jelasnya  mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Disamping itu hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan  masyarakat.  Wakil  masyarakat  tersebut  memberikan  gambaran  tentang kerugian  yang  diakibatkan  oleh  terjadinya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku, agar  supaya  pelaku  melakukan  suatu  perbuatan  atau  tindakan  untuk  memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya. 18
Kemudian  yang  kedua  adalah  pelaksanaan  diversi  di  pengadilan  negeri  ungaran yang  tidak  berhasil  sebagaimana  tercatat  dalam  register  perkara  No.  06/  Pid.Sus- nak/2020/PN.Unr  tanggal  25  Juni  2020  Dalam  perkara  dimaksud  anak  di  dakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP. Didalam perkara ini hakim didalam pertimbangannya menyatakan bahwa ………Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 jo.  Pasal  193  KUHAP  karena  Anak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  selama  persidangan  dalam  perkara  ini,  Hakim  tidak menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapus  kesalahan  Anak  dan  pertanggungjawaban pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf  sebagai  dimaksud dalam  Pasal  44  s/d  Pasal  51  KUHP,  oleh  karenanya  Hakim  berkesimpulan  bahwa Anak  dapat  mempertanggungjawabkan  atas  perbuatan  yang  dilakukan  dan  karenanya Anak  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana  setimpal  dengan  perbuatannya; ………Menimbang  bahwa  berdasarkan  Laporan  pemeriksaan  dari  Pembimbing Kemasyarakatan  atas  nama  Anak  ANAK  dengan  Nomor  Register  LinmasL 31/LA.PN/.III/2020  yang  dibuat  oleh  Sdr.  Octaria  Putri  Maldini  yang  memberikan rekomendasi  agar  diberikan  Tindakan  kepada  anak  atas  nama  “ANAK”  berupa “Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua atau Wali” sesuai pasal 82 ayat (1) huruf d  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  system  Peradilan  Pidana  Anak;
16 Ani  Purwati  &  Arief  Syahrul  Alam,  2015, Diversi  Sebagai  Wujud  Kebijakan  Pemidanaan  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia, de  Jure,  Jurnal  Syariah  dan  Hukum,  Volume  7  Nomor  2, Desember 2015, Hal. 179-190
17 Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia , P.T. Alumni, Bandung, 2014, Hal 1
18 Marlina , Peradilan Pidana Anak di Indonesia , PT Rrfika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 181
………Menimbang bahawa oleh karena Anak Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi Tindakan,  akan  tetapi  Anak  Pelaku  tidak  memiliki  kemampuan  finansial  dan  masih bergantung  kepada  orangtuanya,  maka  masing-masing  Orang  tua  Anak  Pelaku haruslah  dibebani  pula  untuk  membayar  biaya  perkara; ………Memperhatikan  Pasal 363  ayat  (1)  ke-4  dan  ke-5  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;
Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud maka hakim didalam perkara ini kemudian memutuskan
1) Menyatakan  Anak  tersebut  diatas,  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam keadaan Memberatkan”
2) Menjatuhkan  Pidana  Pengawasan  kepada  ANAK  untuk  ditempatkan  dibawah Pengawasan Penuntut Umum selama 4 Bulan serta memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan bimbingan selama masa pidana Pengawasan tersebut;
Berdasarkan  putusan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  maka  pada  dasarnya Permasalahan  Tidak  dapat  tercapai  kesepakatan  diversi  sangat  beragam.  Kegagalan diversi dikarenakan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya seperti berbenturan dengan  aturan  yang  berlaku  didalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU SPPA  dan  ketidaksepakatan unsur  dalam  musyawarah  beradasrkan  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  65  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Hal demikian  Sejalam dengan apa yang disampaikan oleh Wasis Priyanto, SH.,M.H  yang menyebutkan bahwa hambatan  dalam  penerapan  diversi  di  Pengadilan  yaitu  :  Pertama,  terjadi  perbedaan penafsiran.  Antara  Penyidik,  Penuntut  Umum  dan  Balai  Permasyarakatan.  Misalnya Terdakwa  didakwa  melanggar    Pasal  363  KUHP  jo  Pasal  362  KUHP.  Di  satu  sisi merujuk  kepada  Pasal  363  KUHP  ancaman  pidana  7  (tujuh)  tahun  maka  diversi  tidak dapat  dijalankan.  Di  sisi  lain  merujuk  Pasal  362  KUHP  dengan  ancaman  pidana  di bawah  7  (tujuh)  tahun,  maka  Pengadilan  dalam  hal  ini  dapat  mengambil  alih  karena adanya  salah  satu  Pasal  yang  dapat  dijadikan  dasar  menerapkan  diversi.  Hal  ini berpedoman  pada  ketentuan  PERMA.  Kedua,Munculnya  ketidak  sepahaman  dari seluruh para pihak yang terlibat dalam kesepakatan diversi. Pelaku dan korban sepakat berdamai,  namun tokoh masyarakat menolak. Misalnya perbuatan pelaku  pencurian di tempat ibadah, meresahkan masyarakat luas. 19
Selain  dua  hal  sebagaimana  dimaksud,  hal  yang  melatarbelakangi  tidak tercapainya pelaksanaan diversi juga disebabkan karena lamanya ancaman pidana yang didakwakan.  Ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  a  ditegaskan  bahwa  terhadap  perkara anak  wajib  diupayakan  diversi  pada  waktu  dilakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tidak pidananya: a. diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun.  Selanjutnya  merujuk ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (“PERMA 4/2014”), hakim anak  wajib  mengupayakan  diversi  dalam  hal  anak  didakwa  melakukan  tindak  pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih  dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).
19 Wawancara dengan Wasis Priyanto Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin, tanggal 9 November 2020
Artinya,  berpedoman  kepada  ketentuan  terhadap  perkara  No.  06/  Pid.Sus- nak/2020/PN.Unr  tanggal  25  Juni  2020  merujuk  kepada  syarat  ancaman  pidana  sesuai Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke 5 KUHP tidak dapat diterapkan diversi.
Memperhatikan  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  perkara  No.  06/Pid.Sus- nak/2020/PN.Unr  tanggal  25  Juni  2020  pada  Pengadilan  Negeri  Ungaran.  Peneliti berpendapat  pertimbangan  hakim  mendasarkan  ketentuan  kewajiban  pelaksaanaan diversi. Hal ini bertitik tolak pada lamanya ancaman Pasal yang didakwakan tidak dapat diterapkan  diversi.  Merujuk  pada  Pasal  7  ayat  (1)  bahwa  terhadap  perkara  anak  wajib diupayakan  diversi  pada  waktu  dilakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan sidang  di  Pengadilan  Negeri  adalah  perkara  anak  yang  tidak  pidananya:  a.  diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak  pidana.  Dan  merujuk  ketentuan  Pasal  3  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  (“PERMA  4/2014”),  hakim  anak  wajib  mengupayakan  diversi  dalam  hal  anak didakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7 (tujuh)  tahun  dan  didakwa  pula  dengan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih  dalam  bentuk  surat  dakwaan  subsidaritas,  alternatif, kumulatif.
Walaupun  proses  diversi  tidak  berhasil  dilakukan  didalam  perkara  No.  06/ Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr tanggal 25 Juni 2020, namun hakim didalam putusannya jelas telah  memberikan  putusan  yang  menjunjung  tinggi  hak-hak  anak,  dengan  cara memberikan  putusan  yaitu  Menjatuhkan  Pidana  Pengawasan  kepada  anak  untuk ditempatkan  dibawah  Pengawasan  Penuntut  Umum  selama  4  Bulan  serta memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan bimbingan selama masa pidana  Pengawasan  tersebut,  sehingga  atas  anak  tersebut  tidak  dilakukan  penahanan pemidanaan.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hakim  dalam  perkara  No.  06/  Pid.Sus- nak/2020/PN.Unr  tanggal  25  Juni  2020  sangat  menjunjung  nilai  keadilan  dalam memberikan  putusan  perkara  anak  sebagiamna  disebutkan,  hal  ini  selaras  dengan Declaration  of  the  Right  of  The  Child  dan  SMR-JJ (Beijing  Rules). 20 Menurut  aturan 5.1  Beijing  Rules  menunjukkan  dua  tujuan  atau  sasaran  yang  sangat  penting  dalam proses  penjatuhan  pidana  anak  yaitu  memajukan  anak  dan  prinsip  proposionalitas. 21 Selain itu Menurut Pendapat Plato dan Aristoteles juga mengatakan bahwa “pidana itu dijatuhkan  bukan  karena  telah  berbuat  jahat  melainkan  agar  jangan  berbuat  kejahatan lagi”. 22
Sistem  peradilan  pidana  anak  dalam  penanganan  perkara  pidana  anak  dengan terdakwa anak-anak dalam  harus ditangani dengan seksama. Prioritas dengan prosedur penanganan  didahulukan    jangan  sampai  keluar  dari  ketentuan  hukum.  Menghindari publikasi pers, agar mental dan sosial anak tidak terganggu. Implementasi diversi dalam keadilan restorative melalui dalam proses penegakkan hukum baik tercapai diversi atau sebaliknya,  mendudukan anak  yang  menjadi penyebab  seorang anak berurusan dengan penegak  hukum  antara  lain  disebabkan  kurangnya  perhatian  keluarga,  sehingga  anak secara  fisik  atau  mental  terabaikan,  faktor  pergaulan  dan  lingkungan,  perkembangan globalisasi  di  bidang  komunikasi  dan  informasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  serta  perubahan  gaya  hidup  dalam  keseharian  membawa  pengaruh  yang
20 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Pembaharuan  Hukum  Pidana, PT.Pustka  Rizki  Putra,  Semarang,  2017, Hal 34
21 Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , PT.Alumni, Bandung, 2010, Hal 56
22 WA Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, Hal. 21
mendasar  dalam  perkembangan  sosial  yang  membuat  perubahan  terhadap  nilai  dan perilaku anak. 23

## PENUTUP
Penyelesaian  proses  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  anak  dengan membandingkan  antara  penetapan  perkara  No.  4/Pen.Div/2020/PN.Unr  jo  No. 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Unr  dan  perkara  No.  06/  Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr.maka salah satu unsur dalam menwujudkan keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi menitikberatkan  kepada  tingginya  ancaman  pidana.  Semakin  rendah  ancaman  pidana semakin  tinggi  prioritas  Diversi.  Diversi  tidak  dimaksudkan  untuk  dilaksanakan terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  serius,  misalnya  pembunuhan,  pemerkosaan, pengedar  narkoba,  dan  terorisme,  yang  diancam  pidana  di  atas  7  (tujuh)  tahun. Demikian  halnya  menyangkut  ketentuan  umur  anak.  Umur  anak    menjadi  landasan menentukan prioritas pemberian Diversi dan  semakin  muda umur anak  semakin tinggi prioritas  Diversi.  Pemeriksaan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  tidak  dapat diterapkan  diversi,  berdasarkan  Undang-Undang  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana    Anak  memberikan  perlakuan  khusus  terhadap  Anak, dalam  arti  harus  ada  pemisahan  perlakuan  terhadap  Anak.  Keikutsertaan  program pendidikan,  pembinaan,  dan  pembimbingan  dalam  ketentuan  ini  termasuk  rehabilitasi sosial  dan  rehabilitasi  psikososial.  Hak-hak  anak  harus  tetap  diberikan.  Anak  yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi  pemerintah  maupun  swasta.  Dalam  pelaksanaan  program  pendidikan, pembinaan,  dan  pembimbingan  dapat  melibatkan  dinas  pendidikan,  dinas  sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan LPKS.
Dengan  mengacu  kepada  apa  yang  terjadi  didalam  pelaksanaan  diversi  di pengadilan  negeri  ungaran,  maka  pada  prinsipnya,  pelaksanaan  diversi  wajib  menjadi prioritas,  walau  secara  yuridis  pelaksanaan  diversi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena sesuatu  hal  tertentu,  namun  kiranya  hakim  dapat  melihat  persoalan  masalah  anak  dari sudut  pandang  lain  dengan  memberikan  putusan  yang  berbasis  pada  keadilan  yang bersifat restorative.
23 Yahya Harahap, P embahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta., 2007, Hal 21

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Lilik  Mulyadi,  2014, Wajah  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Indonesia ,  Bandung,  P.T.
Alumni
Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung, PT Rrfika Aditama Muladi,  Barda  Nawawi  Arief,  2010, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Bandung,
PT.Alumni
Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, Pembaharuan Hukum Pidana , Semarang, PT.Pustka Rizki Putra.
R Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Anak , Jakarta, Sinar Grafika
WA Bonger, 1997, Pengantar Tentang Kriminologi , Jakarta, Ghalia Indonesia
Yahya  Harahap,  2007, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidik dan Penuntutan , Jakarta Sinar Grafika.
Jurnal:
Achmad  Ratomi,  2013,  Penyelesaian  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Dalam Konteks  Sosial  Masyarakat  (Penghindaran  Labeling  Terhadap  Anak), de  Jure, Jurnal Syariah dan Hukum , 5 (2), 134-145
Adi Hardiyanto Wicaksono & Pujiyono,  2015, Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan  Bagi  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Pada  Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus, Jurnal Law Reform , 11(1), 12-42 Ani  Purwati  &  Arief  Syahrul  Alam,  2015,  Diversi  Sebagai  Wujud  Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana  Anak Di Indonesia, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum , 7 (2), 179-190
Ni  Putu  Noni  Suharyanti  &  Kadek  Endra  Setiawan,  2017,  Fenomena  Pekerja  Anak Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia, Jurnal  Advokasi  FH  Unmas 7(2), 230-244.
Heru  Setiawan,  2019,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tergugat  Ataupun  Termohon Yang  Tidak  Menerima  Relaas  Pemberitahuan  Secara  Langsung, Jurnal  Ilmiah Dunia Hukum , 4 (1), 19-24.
Widi  Santoso,  2014,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dari  Tindakan  Kekerasan , Lex Crimen Vol. III (4) 46-56.
Wiwik  Afifah,    2014,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Saksi  Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, DIH, Jurnal Ilmu Hukum , 10(20), 63 – 75 Zaenal Arifin, Adhi Putra Satria, 2020, Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di  Indonesia:  Antara  Bentuk,  Penyebab  Dan  Solusi, Jurnal  Pro  Hukum:  Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik , 9 (1) 1-10

## Lainya:
Wawancara dengan  Wasis Priyanto Hakim pada  Pengadilan Negeri Ungaran pada  hari Senin, tanggal 9 November 2020