## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN TENAGA KERJA DISABILITAS TUNANETRA DI BUMD DKI JAKARTA
Fajri Hidayatullah 1 , Khaerul Umam Noer 2
1 Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta
2 Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta Fajrihd1@gmail.com
Naskah Diterima: 05-09-2021 Direvisi: 15-09-2021 Disetujui: 19-09-2021 Diterbitkan: 20-09-2021 DOI: 10.30596/delegalata.v%vi%i.7887
How to cite:
Fajri Hidayatullah, Khaerul Umam Noer (2021). “Penerapan Kuota Pekerja Bagi Penyandang Disabilitas Pada Bumn Dan Bumd Di Dki Jakarta, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, volume 6 (2):

## ABSTRACT
This  study  discusses  "Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  70  of 2019 concerning Planning, Implementation, and  Implemantation of the Respect, Protection, and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities." Legal protection for persons with disabilities in obtaining decent work is a fundamental right of every Indonesian citizen, this is regulated  in  the  1945  Constitution  Article  27  point  (2)  and  Law  No.  8  of  2016  concerning persons with disabilities. Policies and regulations related to legal protection for persons with disabilities in Indonesia are adequate, but overall they have not been implemented optimally. The  results  of  the  research  at  FHCI  as  a  partner  invited  by  BUMN  and  BUMD,  have  not employed  persons  with  disabilities  in  accordance  with  existing  regulatory  provisions  and have  not  carried  out  their  obligations  by  providing  fulfillment  of  the  rights  of  disabled workers as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The purpose of this study  is  to  knowing  and  analisys  for  implementation  regarding  the  policy  of  recruiting disabled  workers  in  BUMN  and  BUMD,  while  the  research  method  used  is  descriptive qualitative, which is a data analysis method that is carried out by processing and analyzing systematically,  the  results  of  the  study  show  that  the  implementor  has  not  implemented  the regulatory provisions. that already exists, so that the reality that occurs in the recruitment of disabled workers has not run optimally, in terms of recruitment and placement, as well as not fulfilling  the  quota  that  has  been  determined  for  disability  in  BUMN  and  BUMD.  FHCI, BUMN  and  BUMD  have  not  fulfilled  the  rights  of  persons  with  disabilities  in  terms  of providing  job  opportunities,  providing  skills  training  and  getting  decent  jobs  without discrimination.  Based  on  the  background  described,  this  research  focuses  on “Implementation of work quotas for persons with disabilities”.
Keywords: Regulatory Provisions, Persons with Disabilities, Manpower.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  mengenai  “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  70 Tahun  2019  Tentang  Perencanaan,  Penyelenggaraan,  dan  Implementasi  Terhadap Penghormatan,  Perlindungan,  dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas.”  Perlindungan

## Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Tahun 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Licensed under a CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/)
hukum bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan hak mendasar setiap warga negara Indonesia, hal ini diatur dalam Undang – undang Dasar 1945 pasal  27  angka  (2)  dan  Undang-undang  No  8  tahun  2016  tentang  penyandang  disabilitas. Kebijakan  dan  regulasi  terkait  perlindungan  hukum  terhadap penyandang  disabilitas  di Indonesia  sudah  cukup  memadai,  namun  jika  dilihat  secara  keseluruhan  belum berjalan optimal  pada  pelaksanaannya.  Hasil  penelitian  di  FHCI  selaku  mitra  yang  diajak  oleh Kementrian  BUMN  dan  BUMD,  belum  mempekerjakan  penyandang  disabilitas  sesuai dengan  ketentuan  regulasi  yang  ada  dan  belum  melaksanakan kewajibannya  dengan memberikan  pemenuhan  hak  –  hak  pekerja  disabilitas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang  – undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah Untuk  memberikan  informasi  untuk  mengetahui  dan  menanalisis  mengenai  kebijakan perekrutan  pekerja  disabilitas  di  BUMN  dan  BUMD,  adapun  metode  penelitianya menggunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  yaitu  suatu  metode  analisis  data  yang  dilakukan dengan  mengolah  dan  menganalisis  secara  sistematis,  hasil  dari  penelitian  menunjukan bahwa  implementor  belum  menjalankan  ketentuan  regulasi  yang  telah  ada,  sehingga  realita yang  terjadi  dalam  perekrutan  tenaga  kerja  disabilitas  belum  berjalan  dengan  maksimal, secara perekrutan dan penempatan, serta tidak terpenuhinya kuota yang telah di tentukan bagi disabilitas  di  BUMN  dan  BUMD.  FHCI  dan  BUMN  dan  BUMD  belum  melaksanakan pemenuhan  hak  –  hak  penyandang disabilitas  dalam  hal  memberikan peluang  kerja, memberikan  pelatihan keterampilan  dan  mendapatkan pekerjaan  yang  layak  tanpa  adanya diskriminasi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan  Penelitian ini  berfokus pada “Implementasi kuota kerja bagi penyandang disabilitas”.

## Kata Kunci: Ketentuan Regulasi, Penyandang Disabilitas, Tenaga Kerja.

## PENDAHULUAN
Setiap  orang  berpotensi  menjadi  disabilitas.  Seseorang  dapat  menjadi  disabilitas bukan  hanya  karena  kelainan  dalam  kandungan,  namun  disabilitas  juga  dapat  terjadi  pada anak-anak,  remaja,  dewasa,  hingga  orang  tua.  Setiap  orang  dapat  mengalami  kecelakaan  di jalan  raya,  kecelakaan  kerja,  maupun  menjadi  korban  bencana  alam.  Hal  tersebut  dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas.
Disabilitas  adalah  mereka  yang  memiliki  keterbatasan  fisik,  mental,  intelektual,  atau sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  dimana  interaksi  dengan  berbagai  hambatan  dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang  lainnya.  Sebagai  warga  negara  Indonesia,  kedudukan,  hak,  kewajiban,  dan  peran penyandang  disabilitas  adalah  sama  dengan  warga  negara  lainnya.  Hal  itu  sesuai  dengan Pancasila yang terdapat pada sila ke – 2 yang berisi Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke – 5 yang berisi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu juga terdapat pada Undang – undang Dasar 1945, pasal 27 angka (2) yang menyatakan  “Tiap  -  tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi  kemanusiaan”.  Kemudian  ada  penegasan  kembali  pada  amandemen  Undang  –  undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 28 ini menandakan bahwa “Negara  kita  telah  memberikan  perhatian  yang  sungguh  –  sungguh  kepada  harkat  dan
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
martabat  manusia  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara”.  Adapun  Pasal  53  ayat  satu Undang-undang Penyandang Disabilitas menyebutkan “Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN,  dan  BUMD  wajib  mempekerjakan  paling  sedikit  2  persen  disabilitas  dari  jumlah pegawai"  atau  pekerja”.  Ayat  kedua  berbunyi,  “Perusahaan  swasta  wajib  mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”.
Sementara  Pasal  145  Undang-undang  Penyandang  Disabilitas memuat  sanksi  pidana dan  denda  bagi  mereka  yang  menghalangi  dan/atau  melarang  penyandang  disabilitas  untuk mendapatkan hak untuk bekerja. Ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling  banyak  Rp  200  juta.  Kedua  pasal  itu  terdapat  di  Undang-undang  No  8  tahun  2016 tentang penyandang disabilitas.
Oleh  karena  itu  peningkatan  peran  para  penyandang  disabilitas  dalam  pembangunan nasional  sangat  penting  untuk  mendapatkan  perhatian  dan  didayagunakan  sebagaimana mestinya.  Di  Indonesia,  jaminan  Hak  Asasi  Manusia  tercantum  dalam  Pasal  28A  –  28J Undang  –undang  Dasar  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945).  Pencantuman  Hak  Asasi Manusia dalam Undang – undang Dasar 1945 secara resmi telah menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga negara atau “constitutional right.”
Dengan  adanya  hak  konstitusional,  setiap  warga  negara  memiliki  jaminan konstitusional  atas  setiap  hak  –  haknya  yang  termuat  dalam  Undang  –  undang  Dasar  1945. Pasal – pasal tersebut mengandung arti jelas bahwa, jika ada warga negara tidak mendapatkan haknya  atas  pekerjaan  yang  layak,  maka  warga  negara  itu  bisa  menuntut  haknya  kepada negara. Sebaliknya, jika ada warga Negara tidak melaksanakan kewajibannya, Negara berhak mengenakan  sanksi  kepada  yang  bersangkutan,  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa negara  menjamin  kepada  semua  warga  negaranya  tanpa  terkecuali  untuk  memperoleh pekerjaan  yang  layak.  Namun  pada  kenyataannya  penyandang  disabilitas  masih  mengalami berbagai  tindakan  diskriminasi,  terutama  kendala  dalam  persyaratan  “sehat  jasmani  dan rohani”  yang  selalu  menjadi  salah  satu  syarat  umum  yang  mutlak  dimiliki  setiap  orang. Sebagai contoh, dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas, syarat ini (sehat jasmani dan  rohani)  akan  selalu  muncul  sebagai  salah  satu  syarat  umum  yang  harus  dimiliki  oleh calon mahasiswa.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  dalam  penerimaan  calon  pekerja  baik  di  instansi pemerintah maupun di perusahaan – perusahaan swasta/ BUMN, syarat umum yang lazim dipersyaratkan dalam penerimaan calon pekerja juga “sehat jasmani dan rohani.” Paradigma masyarakat terhadap  penyandang  disabilitas  seringkali  diibaratkan  sebagai  ketidakmampuan seseorang  secara  medis,  sehingga  disabilitas  dianggap  sebagai  orang  sakit  yang  selalu membutuhkan  pertolongan  dan  tidak  dapat  mengenyam  pendidikan  apalagi  bekerja  seperti manusia pada umumnya.
Penyandang  disabilitas  seringkali  disebut  sebagai  orang  yang  kurang  beruntung, namun  seharusnya  kita  sebagai  manusia  turut  berpartisipasi  dalam  upaya  melindungi penyandang  disabilitas  tersebut,  dan  tentu  saja  pendekatan  sosial  merupakan  jalan  utama yang dapat ditempuh. Penyandang disabilitas juga merupakan bagian dalam masyarakat yang berhak  mendapatkan  pekerjaan  sesuai  dengan  tingkat  kedisabilitasannya,  pada  pasal  67 Undang  –  undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menegaskan  bahwa pengusaha  yang  mempekerjakan  penyandang  disabilitas  wajib  memberikan  perlindungan
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
yang  sesuai  dengan  tingkat  kedisabilitasannya.  Meskipun  sudah  diatur  dalam  Undang  – undang no 8 tahun 2016 pasal 53, 11 dan 145, hak penyandang disabilitas sampai sekarang masih  sering  mendapatkan  perlakuan  diskriminasi  oleh  perusahaan/BUMN  dan  instansi pemerintah saat merekrut dan bahkan di tempat kerja.
Penyandang  disabilitas  kondisinya  beragam,  ada  yang  mengalami  disabilitas  fisik, disabilitas mental dan gabungan disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas berdampak  pada  kemampuan  untuk  berpartisipasi  di  tengah  masyarakat,  sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non-disabilitas seperti dalam mengakses layanan  umum,  pendidikan,  kesehatan,  serta  dalam  hal  ketenagakerjaan.  Kedisabilitasan seharusnya  tidak  menjadi  halangan  penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh  hak konstitusionalnya. Dalam hal ini, yaitu pekerjaan.
Pada  pasal  53  ayat  (1)  Undang  –  undang  nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas, mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha  milik  daerah  untuk  mempekerjakan  paling  sedikit  2%  (dua  persen)  penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pada pasal 53 ayat (2) mewajibkan perusahaan swasta  untuk  mempekerjakan  paling  sedikit  1%  (satu  persen)  penyandang  disabilitas  dari jumlah pegawai atau pekerjanya. Namun dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak berjalan lancar,  penyandang  disabilitas  sering  terpinggirkan  karena  kondisi  fisik  dan  mental  yang memiliki  kebutuhan  berbeda  dan  harus  mendapatkan  perhatian  dari  semua  institusi pemerintah sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.
Hingga  saat  ini,  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  masih  dilingkupi  oleh  stigma negatif baik dalam keluarga, masyarakat maupun negara. Begitu lahir penyandang disabilitas langsung  mengalami  diskriminasi,  stigma  dan  berbagai  label  negatif  yang  menempel. Keluarga dan masyarakat mengatakan bahwa orang tua penyandang disabilitas berbuat dosa, kutukan,  karma,  dan  sebagainya.  Penyandang  disabilitas  juga  dianggap  sebagai  beban, merepotkan,  memalukan,  tidak  berguna.  Selain  itu  terjadi  pula  penolakan,  isolasi,  bahkan dibuang. Penyandang disabilitas sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara hak-hak nya diabaikan seperti hak untuk mendapatkan kasih saying, hak untuk mendapatkan pendidikan,  hak  untuk  mendapatkan  akses  kesehata,  ha  katas  informasi,  hak  untuk transportasi dan lain-lain.

## METODE PENELITIAN
Suatu  penelitian  tidak  dapat  dikatakan  penelitian  apabila  tidak  memiliki  metode  penelitian karena  tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  mengungkapkan  suatu  kebenaran  secara  sistematis, metodologis  dan  konsisten  (Lubis  dan  Koto,  2020). Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan makalah ini adalah metode yuridis-empiris dengan pendekatan fakta (the fact approach ) dan pendekatan  perundang-undangan (the  statue  approach )  artinya  suatu  masalah  dilihat  dari keadaan  nyata  di  wilayah  penelitian  dan  dengan  kajian  terhadap  yang  dikaitkan  dengan permasalahan yang ada di lapangan. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93).
Sumber  Bahan  Hukum  Dalam  penelitian  hukum  empiris  ini,  data  yang  diperlukan adalah  data  primer  sebagai  sumber  data utama  disamping  data  sekunder  yang  berupa  bahan hukum sebagai sumber data pendukung.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….

## Implementasi  Kebijakan  Publik  Model  Van  Meter  Van  Horn: The  Policy Implementation Process
Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiekyang  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  prinsip-prinsip  umum  yang  berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola,  mengatur,  atau  menyelesaikan  urusan-urusan  publik,  masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian  hukum/peraturan,  dengan  tujuan  (umum)  yang  mengarah  pada  upaya mewujudkan  kesejahteraan  atau  kemakmuran  masyarakat  (warga  negara)  (Koto,  2021). Model  pendekatan  implementasi  kebijakan  yang  dirumuskan  Van  Meter  dan  Van  Horn disebut  dengan A  Model  of  the  Policy  Implementation (1975).  Proses  implementasi  ini merupakan  sebuah  abstraksi  atau  performansi  suatu  pengejewantahan  kebijakan  yang  pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang  berlangsung  dalam  hubungan  berbagai  variabel.  Model  ini  mengandaikan  bahwa implementasi  kebijakan  berjalan  secara  linear  dari  keputusan  politik,  pelaksana  dan  kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:
a) Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan  kebijakan  yang  bersifat  realistis  dengan  sosio-kultur  yang  ada  di  level  pelaksana kebijakan.  Ketika  ukuran  dan  dan  sasaran  kebijakan  terlalu  ideal  (utopis),  maka  akan  sulit direalisasikan  (Agustino,  2006).  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Sulaeman,  1998) mengemukakan  untuk  mengukur  kinerja  implementasi  kebijakan  tentunya  menegaskan standar  dan  sasaran  tertentu  yang  harus  dicapai  oleh  para  pelaksana  kebijakan,  kinerja kebijakan  pada  dasarnya  merupakan  penilaian atas  tingkat  ketercapaian  standar  dan  sasaran tersebut.
Pemahaman  tentang  maksud  umum  dari  suatu  standar  dan  tujuan  kebijakan  adalah penting.  Implementasi  kebijakan  yang  berhasil,  bisa  jadi  gagal  (frustated)  ketika  para pelaksana  (officials),  tidak  sepenuhnya  menyadari  terhadap  standar  dan  tujuan  kebijakan. Standar  dan  tujuan  kebijakan  memiliki  hubungan  erat  dengan  disposisi  para  pelaksana (implementors).  Arah  disposisi  para  pelaksana  (implementors)  terhadap  standar  dan  tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).
Standar  kebijakan  seringkali  terkaburkan  dari  pemahaman  implementor,  sehingga tidak bisa tercapai secara baik dan benar di tingkat pelaksanaan. Ukuran-ukuran regulasi yang sudah  tertulis  secara  baik  dan  benar,  tidak  dapat  dimaknai  secara  baik  dan  benar  untuk dilaksanakan  yang  kemudian  menimbukan  suatu  diskriminasi  bagi  penyandang  disabilitas untuk  mendapatkan  haknya,  dalam  hal  ini  pekerjaan.  Pemaknaan  dari  regulasi  seperti undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  sebagai  turunannya,  tidak  diketahui  secara  penuh oleh  implementor  dan  pihak-pihak  terkait  yang  menjadi  partner  penerimaan  tenaga  kerja disabilitas di instansi pemerintah dan swasta. Hal ini dari pusat sampai ke daerah tidak bisa tersampaikan secara baik dan benar standar kebijakannya.

## b) Sumber daya
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  dari  kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam  menentukan  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan.  Setiap  tahap  implementasi menuntut  adanya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  sesuai  dengan  pekerjaan  yang diisyaratkan  oleh  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  secara  apolitik.  Selain  sumber  daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan  Van  Horn,  1974)  bahwa:  ” New  town  study  suggest  that  the  limited  supply  of  federal incentives was a major contributor to the failure of the program ”. Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:
”Sumber  daya  kebijakan  ( policy  resources )  tidak  kalah  pentingnya  dengan komunikasi.  Sumber  daya  kebijakan  ini  harus  juga  tersedia  dalam  rangka  untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana  atau  insentif  lain  yang  dapat  memperlancar  pelaksanaan  (implementasi)  suatu kebijakan.  Kurangnya  atau  terbatasnya  dana  atau  insentif  lain  dalam  implementasi kebijakan,  adalah  merupakan  sumbangan  besar  terhadap  gagalnya  implementasi kebijakan.”
Dalam  hal  ini  sumber  daya  yang  terlibat  dalam  rekrutmen  tenaga  kerja  disabilitas, ditempatkan  orang-orang  yang  kurang  memiliki  pengetahuan  terhadap  disabilitas.  Sehingga mempengaruhi  bagaimana  implementasi regulasi  kebijakan  yang  telah  ditentukan.  Sehingga kuota  yang  telah  ditentukan  tidak  bisa  tercapai  dengan  baik.  Ini  terjadi  sampai  saat  ini  di instansi pemerintah di pusat dan di daerah serta perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang ditempatkan orang-orang atau kondisi finansial yang menjadi alasan untuk menerima pekerja disabilitas, apabila menerima pekerja disabilitas maka perusahaan akan mengeluarkan biaya besar untuk memberikan fasilitas khusus, padahal perusahaan hanya perlu membuat panduan dan  pemahaman  terhadap  lingkungan  sumber  daya  manusia  yang  bisa  menjadi  lingkungan inklusi di perusahaan.
c) Karakteristik organisasi pelaksana
Pusat  perhatian  pada  agen  pelaksana  meliputi  organisasi  formal  dan  organisasi informal  yang  akan  terlibat  dalam  pengimplementasian  kebijakan.  Hal  ini  penting  karena kinerja  implementasi  kebijakan  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  ciri  yang  tepat  serta  cocok dengan  para  agen  pelaksananya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  konteks  kebijakan  yang  akan dilaksanakan  pada  beberapa  kebijakan  dituntut  pelaksana  kebijakan  yang  ketat  dan  displin. Pada  konteks  lain  diperlukan  agen  pelaksana  yang  demokratis  dan  persuasif.  Selaian  itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.
Seringkali sistem suprastruktur memiliki regulasi yang tumpang-tindih, sehingga agen pelaksana  sulit  untuk  menentukan  pijakan  pelaksanaan  kebijakan.  Kemudian  berdampak kepada  sasaran  tujuan  yang  akan  dicapai,  dengan  adanya  lempar  sana-lempar  sini  dalam pemenuhan  persyaratan.  Hal  ini  dirasakan  oleh  penyandang  disabilitas  dalam  pemenuhan persyaratan  untuk  melamar  pekerjaan  di  instansi  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.
d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan  Van Mater  (dalam  Widodo  1974)  apa  yang  menjadi  standar  tujuan  harus  dipahami  oleh  para individu  (implementors).  Yang  bertanggung  jawab  atas  pencapaian  standar  dan  tujuan kebijakan,  karena  itu  standar  dan  tujuan  harus  dikomunikasikan  kepada  para  pelaksana. Komunikasi  dalam  kerangka  penyampaian  informasi  kepada  para  pelaksana  kebijakan tentang  apa  menjadi  standar  dan  tujuan  harus  konsisten  dan  seragam  ( consistency  and uniformity ) dari berbagai sumber informasi.
Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan  kebijakan,  maka  yang  menjadi  standar  dan  tujuan  kebijakan  sulit  untuk  bisa  dicapai. Dengan  kejelasan  itu,  para  pelaksana  kebijakan  dapat  mengetahui  apa  yang  diharapkan darinya  dan  tahu  apa  yang  harus  dilakukan.  Dalam  suatu  organisasi  publik,  pemerintah daerah  misalnya,  komunikasi  sering  merupakan  proses  yang  sulit  dan  komplek.  Proses pentransferan  berita  kebawah  di  dalam  organisasi  atau  dari  suatu  organisasi  ke  organisasi lain,  dan  ke  komunikator  lain,  sering  mengalami  ganguan  ( distortion )  baik  yang  disengaja maupun  tidak.  Jika  sumber  komunikasi  berbeda  memberikan  interprestasi  yang  tidak  sama ( inconsistent )  terhadap  suatu  standar  dan  tujuan,  atau  sumber  informasi  sama  memberikan interprestasi  yang  penuh  dengan  pertentangan  ( conflicting ),  maka  pada  suatu  saat pelaksana kebijakan  akan  menemukan  suatu  kejadian  yang  lebih  sulit  untuk  melaksanakan  suatu kebijakan secara intensif.
Dengan  demikian,  prospek  implementasi  kebijakan  yang  efektif,  sangat  ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency)  (Van  Mater  dan  Varn  Horn,  dalam  Widodo  1974).  Disamping  itu,  koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi  di  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan,  maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.
Standar  kebijakan  seringkali  terkaburkan  dari  pemahaman  implementor,  sehingga tidak bisa tercapai secara baik dan benar di tingkat pelaksanaan. Ukuran-ukuran regulasi yang sudah  tertulis  secara  baik  dan  benar,  tidak  dapat  dimaknai  secara  baik  dan  benar  untuk dilaksanakan  yang  kemudian  menimbukan  suatu  diskriminasi  bagi  penyandang  disabilitas untuk  mendapatkan  haknya,  dalam  hal  ini  pekerjaan.  Pemaknaan  dari  regulasi  seperti undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  sebagai  turunannya,  tidak  diketahui  secara  penuh oleh  implementor  dan  pihak-pihak  terkait  yang  menjadi  partner  penerimaan  tenaga  kerja disabilitas di instansi pemerintah dan swasta. Hal ini dari pusat sampai ke daerah tidak bisa tersampaikan secara baik dan benar standar kebijakannya.
e) Disposisi atau sikap para pelaksana
Menurut  pendapat  Van  Metter  dan  Van  Horn  dalam  Agustinus  (2006):  ”Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau  kegagalan  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top  down yang  sangat  mungkin  para  pengambil  keputusan  tidak  mengetahui  bahkan  tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
Sikap  mereka  itu  dipengaruhi  oleh  pandangannya  terhadap  suatu  kebijakan  dan  cara melihat  pengaruh  kebijakan  itu  terhadap  kepentingan  -  kepentingan  organisasinya  dan kepentingan  -  kepentingan  pribadinya.  Van  Mater  dan  Van  Horn  (1974)  menjelaskan disposisi  bahwa  implementasi  kebijakan  diawali  penyaringan  ( befiltered )  lebih  dahulu melalui persepsi dari pelaksana ( implementors ) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan,  antara  lain  terdiri  dari:  pertama,  pengetahuan ( cognition ),  pemahaman  dan  pendalaman  ( comprehension  and  understanding )  terhadap kebijakan,  kedua,  arah  respon  mereka  apakah  menerima,  netral  atau  menolak  ( acceptance, neutrality, and rej e ction ), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.
Pemahaman  tentang  maksud  umum  dari  suatu  standar  dan  tujuan  kebijakan  adalah penting.  Karena,  bagaimanapun  juga  implementasi  kebijakan  yang  berhasil,  bisa  jadi  gagal ( frustated )  ketika  para  pelaksana  ( officials ),  tidak  sepenuhnya  menyadari  terhadap  standar dan  tujuan  kebijakan.  Arah  disposisi  para  pelaksana  ( implementors )  terhadap  standar  dan tujuan  kebijakan.  Arah  disposisi  para  pelaksana  ( implementors )  terhadap  standar  dan  tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “ crucial ”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan  kebijakan,  dikarenakan  mereka  menolak  apa  yang  menjadi  tujuan  suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).
Sebaliknya,  penerimaan  yang  menyebar  dan  mendalam  terhadap  standar  dan  tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah  merupakan  suatu  potensi  yang  besar  terhadap  keberhasilan  implementasi  kebijakan (Kaufman  dalam  Van  Mater  dan  Van  Horn,  1974).  Pada  akhirnya,  intesitas  disposisi  para pelaksana  ( implementors )  dapat  mempengaruhi  pelaksana  ( performance )  kebijakan. Kurangnya  atau  terbatasnya  intensitas  disposisi  ini,  akan  bisa  menyebabkan  gagalnya implementasi kebijakan.
Pada  elemen  pertama,  seringkali  terjadi  disposisi  atau  sikap  para  pelaksana  merasa sudah paling benar dan paling mengetahui, yang kemudian tidak mau melibatkan unsur dari penyandang  disabilitas  untuk  memberikan  masukan  bahwa  rekrutmen  tenaga  kerja  yang inklusi di instansi pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.
Elemen  yang  kedua,  disposisi  atau  sikap  para  pelaksana  ini  memiliki  karakter  yang cenderung  mengabaikan  dari  keadaan-keadaan  yang  terjadi  atau  gambaran-gambaran  yang bisa  menjadi  suatu  perbaikan  dalam  mengimplementasikan  suatu  regulasi  yang  telah ditentukan arah kebijakan rekrutmen tenaga kerja disabilitas.
Pada  elemen  ketiga,  disposisi  atau  sikap  pelaksana  kebijakan  pelaksanaan  tidak disertai intensitas  yang  sering  dilaksanakan  sebagai  alternatif-alternatif  apabila  terjadi  suatu kekeliruan  dalam  penentuan  persyaratan  rekrutmen,  penerimaan  sampai  penempatan disabilitas.
f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
Hal  terakhir  yang  perlu  diperhatikan  guna  menilai  kinerja  implementasi  kebijakan adalah  sejauh  mana  lingkungan  eksternal  turut  mendorong  keberhasilan  kebijakan  publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari  kegagalan  kinerja  implementasi  kebijakan.  Karena  itu,  upaya  implementasi  kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
Di  faktor  lingkungan  sosial,  seringkali  paradigma  sosial  dijadikan  alasan,  tidak pantasnya  penyandang  disabilitas  bekerja,  seperti  paradigma  ketika  menjadi  disabilitas  itu tidak memiliki daya guna apapun sehingga dinilai tidak memiliki kemampuan untuk bekerja.
Faktor  ekonomi  dapat  mempengaruhi  bagaimana  penerimaan,  penempatan  pekerja disabilitas  di  instansi  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  perusahaan  swasta,  BUMN  dan BUMD.  Apabila  menerma  pekerja  disabilitas  maka  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk pekerja  disabilitas  dinilai  besar,  yang  kemudia  perusahaan  menghitung  untung  rugi  yang berujung enggannya menerima penyandang disabilitas untuk bekerja.
Dalam  faktor  politik,  disabilitas  hanya  menjadi  objek  terus-terusan  yang  didekati apabila  mendakti  pemilu  dan  pilkada,  yang  menggunakan  pendekatan  kasihan  tanpa mengangkat  unsur  kemanusiaan  yang  diberdayakan,  di  dunia  politik,  disabilitas  masih tergolong  kaum  marjinal  yang  dperhitungkan,  sehingga  belum  memberikan  suatu  tekanan atau  efek  terhadap  pemangku  kebijakan  dan  pemilik  modal  untuk  memberdayakan  teman- teman disabilitas untuk dipekerjakan sebagai disabilitas yang memiliki kemampuan.
Sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia khususnya terhadap hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi disabilitas, Indonesia harus memiliki seperangkat peraturan hukum yang adil dan tegas dalam mengatur, aparat  negara  yang  sigap  dan  pro  disabilitas,  dan  masyarakat  yang  inklusif  terhadap  isu disabilitas.  Dengan  mengupayakan  adanya  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  untuk mencapai  kesamaan  kesempatan  dalam  memperoleh  kesamaan  kedudukan,  hak,  dan kewajiban  maka  diharapkan penyandang  disabilitas  dapat  berintegrasi  secara  total  dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan social penyandang disabilitas pada khususnya.
Hak  untuk  memperoleh  pekerjaan  termasuk  bagi  pekerja  disabilitas  telah  diatur  di dalam  konstitusi  negara  Indonesia,  hak  –  hak  tersebut  mendapatkan  perlindungan  dan  telah dijamin  oleh  hukum  sehingga  perusahaan  maupun  pemerintah  yang  mempekerjakan penyandang  disabilitas  pada  khususnya  harus  memenuhi  hak  –  hak  penyandang  disabilitas. Penyandang disabilitas ketika dilihat dalam bidang ketenagakerjaan maka akan sedikit lebih rumit.
Oleh  karena  itu  sangat  diperlukan  adanya  perjanjian  kerja/persyaratan  kesepakatan bersama  antara  calon  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  dengan  pengusaha  dan  instansi pemerintah  sehingga  terjalin  hubungan  yang  saling  pengertian  dalam  menjalankan  roda perusahaan dan birokrasi. Dengan terjalinnya kerjasama, baik yang tertuang dalam perjanjian kerja atau kesepakatan bersama maka pergerakan perusahaan dan instansi pemerintahan tentu akan  berjalan  dengan  baik.  Dalam  rangka  memenuhi  amanat  Undang  -  undang  nomor  8 Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas,  penting  untuk  diketahui  bahwa  penempatan tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  adalah  hak  penyandang  disabilitas  sekaligus  menjadi kewajiban  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara  (  BUMN  )  dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta perusahaan swasta yang perlu diimplementasikan dengan baik.
Pembangunan  ketenagakerjaan  berlandaskan  atas  Pancasila  dan  Undang  –  undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  berdasarkan  penjelasan  pasal  3  Undang  –  undang Nomor  13  Tahun  2003  menyatakan  bahwa  pembangunan  ketenagakerjaan  diselenggarakan
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas  pembangunan  ketenagakerjaan  pada  dasarnya  sesuai  dengan  asas  pembangunan nasional,  khususnya  asas  demokrasi  Pancasila  serta  adil  dan  merata.  Dalam  pembangunan ketenagakerjaan  banyak  dimensi  yang  saling  terkait  satu  sama  lain  dengan  berbagai  pihak yaitu  antara  pemerintah,  pengusaha  dan  pekerja.  Pembangunan  berkelanjutan  tidak  hanya tertuju pada aspek ekonomi saja, tetapi baiknya dapat menyeluruh ke semua aspek kehidupan yang terdiri dari aspek pendidikan, aspek sosial, aspek politik, dan aspek budaya, yang pada hal ini khususnya bagi penyandang disabilitas.
Negara  yang  dalam  hal  ini  Pemerintah  baik  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah pusat sebaiknya tidak melakukan diskriminasi dengan hanya menerima atau  mempekerjakan masyarakat  yang  non-disabilitas  saja  melainkan  juga  harus  menjalankan  peranannya  untuk membina  dan  memanusiakan  penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan  hak  yang  sama seperti  masyarakat  lainnya  melalui  penyediaan  pendidikan,  pelatihan  ketenagakerjaan  bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara yang berhak atas kehidupan yang layak.
Terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam  implementasi  pemenuhan  hak penyandang disabilitas, antara lain:
a. Faktor  sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  penyandang disabilitas,
b. Faktor perspektif perusahaan terhadap penyandang disabilitas,
c. Faktor dari penyandang disabilitas itu sendiri.
Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang  –  undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang Pengesahan Convention  On  The Rights  Of  Persons  With  Disabilities (Konvensi  Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada pokok – pokok konvensi angka (3) dan (5) bahwa:
(3)  Kewajiban  Negara  merealisasikan  hak  yang  termuat  dalam  konvensi,  melalui penyesuaian  peraturan  perundang  -  undangan,  hukum  dan  administrasi  dari  setiap  negara, termasuk mengubah peraturan perundang  – undangan, kebiasaan dan praktik  – praktik yang diskriminatif  terhadap  penyandang  disabilitas  baik  perempuan  maupun  anak,  menjamin partisipasi  penyandang  disabilitas  dalam  segala  aspek  kehidupan  seperti  pendidikan, kesehatan,  pekerjaan,  politik,  olahraga,  seni  dan  budaya,  serta  pemanfaatan  teknologi, informasi dan komunikasi.
(5)  Implementasi  dan  Pengawasan  Nasional  Negara  Pihak  harus  menunjuk  lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas  yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan  konvensi  ini,  dan  membangun  mekanisme  koordinasi  di  tingkat  pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.
Pemerintah  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  pemenuhan  hak-hak penyandang  disabilitas  karena  masih  banyak  yang  memandang  lemah  para  penyandang disabilitas  terutama  dalam  hal  pekerjaan.  Upaya  pemerintah  dalam  mengatasi  diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah dengan cara memberikan perlindungan secara  penuh dan  setara.  Maksud  dengan  setara  disini adalah  menempatkan  penyandang  disabilitas  setara atau  sejajar  dengan  orang  non  –  disabilitas  atau  dengan  istilah  memanusiakan  manusia (memanusiakan penyandang disabilitas).
Oleh karena itu pemerintah pusat maupun daerah bersama – sama dengan perusahaan swasta  dan  masyarakat  bersatu  untuk  melaksanakan  pemberdayaan  penyandang  disabilitas
untuk  pembangunan  yang  inklusif,  berkeadilan,  dan  berkelanjutan  ( Empowering  Persons With
Disabilities  and  ensuring  inclusiveness  and  equality )  sebagai  bagian  dari  Agenda Pembangunan  Berkelanjutan.  Dengan begitu  akan  tercipta  pemerataan  dan kesetaraan diantara semua pihak dalam hal pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
Hak asasi merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan  dengan  kelahiran  atau  kehadirannya  di  dalam  masyarakat.  Hak  asasi  manusia merupakan  suatu  bentuk  kebebasan  seseorang  untuk  bertindak  berdasarkan  dengan  hati nurani  yang  berkenaan  pada  hal  -  hal  yang  asasi  yaitu  hal  terkait  untuk  hidup  layak. Perlindungan  hukum  berlaku  terhadap  kelompok  penyandang  disabilitas  karena  mereka memiliki  kedudukan,  hak,  dan  kewajiban  yang  samadengan  masyarakat  non  disabilitas. Penyandang  disabilitas  sebagai  bagian  dari  Warga  Negara  Indonesia,  sudah  sepantasnya mendapatkan  perlakuan  yang  manusiawi  selayaknya  manusia  pada  umumnya.  Yang dimaksudkan upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran haknya.
Dalam undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberi pengaturan  yang lebih rinci mengenai perlindungan hak asasi manusia dan kemajuan harkat martabat.  Dengan  berlandaskan  asas-asas  dasar  hak  asasi  manusia  yang  universal  seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  memberikan  jaminan  perlindungan  dan  pelaksanaan  hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Asas-asas tersebut di antaranya:
Pertama,  Undang-Undang  ini  menegaskan  komitmen  bangsa  Indonesia  untuk menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  manusia  (Pasal  2).  Dinyatakan  bahwa Negara  Republik  Indonesia  mengakui  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan kewajiban  manusia  sebagai  hak  kodrati  yang  melekat  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari manusia.  Hak  ini  harus  dilindungi,  dihormati  dan  ditingkatkan  demi  peningkatan  martabat kemanusiaan,  kesejahteraan,  kebahagiaan  dan  kecerdasan  serta  keadilan.  Untuk  itu  negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
Kedua,  menegaskan  prinsip  non  -  diskriminasi  (Pasal  3  dan  Pasal  5).  Setiap  orang dilahirkan  dengan  harkat  dan  martabat  yang  sama  dan  sederajat,  sehingga  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Ketiga,  jaminan  perlindungan  atas  hak-hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  situasi apapun  (Pasal  4).  Hak  yang  termasuk  ke  dalam  kategori  ini  adalah  hak  untuk  hidup,  hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi,  persamaan  hukum  dan  hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ( retroactive ).
Perlindungan  kerja  dapat  dilakukan  baik  dengan  jalan  memberikan  tuntunan, santunan,  maupun  dengan  jalan  meningkatkan  pengakuan  hak-hak  asasi  manusia, perlindungan  fisik  dan  sosial  ekonomi melalui  norma  yang  berlaku  dalam  lingkungan  kerja itu.  Objek  perlindungan  tenaga  kerja  menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang ketenagakerjaan meliputi:
a. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja;
b. Perlindungan  atas  hak-hak  dasar  pekerja/buruh  untuk  berunding  dengan  pengusaha dan mogok kerja;
c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
d. Perlindungan  khusus  bagi  pekerja/buruh  perempuan,  anak,  dan  penyandang disabilitas;
e. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
f. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.
Pentingnya  penekanan  perlindungan  hak  bagi  penyandang  disabilitas  disebabkan penyandang disabilitas merupakan orang-orang  yang berkemampuan khusus, sehingga perlu adanya perhatian yang khusus dari pemerintah untuk memenuhi hak  - hak yang diatur dalam Undang – undang Dasar 1945 Bab XA mengenai hak asasi manusia. Selain itu tanpa adanya perhatian  dan  perlindungan  dari  pemerintah,  penyandang  disabilitas  rentan  terhadap perlakuan  diskriminasi,  dalam  hal  ini  untuk  mendapatkan  pekerjaan  layak  serta  pemenuhan hak – hak sebagai tenaga kerja.
Secara  khusus  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  juga telah  diatur  dalam  undang  –  undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas. Dengan  demikian,  secara  teoritis  dikenal  ada  tiga  jenis  perlindungan  kerja,  yaitu  sebagai berikut:
1. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan,  yang  tujuannya  untuk  memungkinkan  pekerja/buruh  mengenyam dan  mengembangkan  perikehidupannya  sebagaimana  manusia  pada  umumnya,  dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan  teknis,  yaitu  suatu  jenis  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha  - usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan  oleh  alat-alat  kerja  atau  bahan  yang  dikerjakan.  Perlindungan  ini  lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.
3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha - usaha  untuk  memberikan  kepada  pekerja/buruh  suatu  penghasilan  yang  cukup  guna memenuhi  keperluan  sehari  -  hari  baginya  dan  keluarganya,  termasuk  dalam  hal pekerja/  buruh  tidak  mampu  bekerja  karena  sesuatu  di  luar  kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.
Jaminan  atas  hak  pekerja  pada  akhirnya  berpengaruh  langsung  secara  positif  atas sikap,  komitmen,  loyalitas,  produktivitas  dan  akhirnya  kinerja  setiap  pekerja.  Pengakuan, penghargaan dan jaminan atas hak pekerja merupakan faktor yang menentukan kelangsungan dan  keberhasilan  suatu  kegiatan  usaha  atau  perusahaan,  sebaliknya  pelanggaran  atas  hak pekerja  secara  tidak  langsung  menimbulkan  dampak  negatif  bahwa  pekerja  tersebut  tidak maksimal dalam bekerja, mengurangi sikap disiplin, serta berkurangnya rasa loyalitas pekerja kepada perusahaan.

## Data Pekerja Disabilitas di Amerika
Asosiasi  Penyandang  Disabilitas  Amerika  dan  organisasi  non  profit  Disability:IN baru-baru  ini  menerbitkan  indeks  kesetaraan  inklusi.  Dari  situ  terdapat  205  perusahaan,
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
baik  di  dalam  atau  luar  Amerika,  yang  mempekerjakan  difabel  dan  telah  menjalankan konsep inklusivitas di tempat kerja.
Mengetahui  kemajuan  yang  dilakukan  perusahaan-perusahaan  tersebut,  kami berharap  konsep  inklusi  ini  dapat  terus  diterapkan  di  masa  mendatang  untuk  mendukung penyandang  disabilitas,  menurut  indeks  tersebut,  terdapat  100  perusahaan  besar  dan terkenal  di  Amerika  yang  sudah  membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  difabel.  Beberapa  di antaranya American Airlines, Chevron, Coca Cola, T Mobile, hingga Lucky Martin.
Salah  satu  cara  yang  tepat  untuk  mengembangkan  talenta  penyandang  disabilitas adalah dengan membuat sebuah lingkup kerja yang terakses dan inklusif, menurut Presiden and CEO,  Disability:IN.  "Tahun ini  perusahaan besar  telah menunjukkan komitmen  untuk semakin  inklusif."  Dalam  indeks  kesetaraan  itu  mencantumkan  jumlah  perusahaan  yang menerapkan prinsip inklusi naik empat kali lipat dari 2015. Pada indeks sebelumnya hanya 47  perusahaan,  kini  menjadi  205  perusahaan.  Indeks  kesetaraan  juga  menunjukkan inklusivitas dalam perusahaan memberikan pendapatan lebih.
Dalam  survei  Asosiasi  Penyandang  Disabilitas  Amerika  menunjukkan  perusahaan yang  memberlakukan  prinsip  inklusivitas  dan  mempekerjakan  penyandang  disabilitas memiliki  rata-rata  pencapaian pendapatan  28 persen lebih tinggi dan  keuntungan  ekonomi 30  persen  lebih  besar.  Dalam  indeks  tahun  2020,  sebanyak  205  perusahaan  di  Amerika Serikat telah mempekerjakan 11 juta penyandang disabilitas.
Dari situ, budaya perusahaan pun berubah menjadi lebih inklusif dan membuka diri terhadap  penyandang  disabilitas.  Terdapat  5,5  persen  peningkatan  kesadaran  karyawan mengenai  kondisi  disabilitas  yang  ada  di  dalam  dirinya.  Sebanyak  75  persen  perusahaan multinasional  yang  beroperasi  di  luar  Amerika  Serikat  juga  sudah  menerapkan  kebijakan non-diskriminasi.

## Data Disabilitas 2015-2018 di Indonesia
Sebanyak  21,84  juta  atau  sekitar  8,56  persen  penduduk  Indonesia  adalah penyandang  disabilitas.  Data ini  diambil  dari  Survei  Penduduk  Antar  Sensus atau  SUPAS 2015.
Hampir  setengah  dari  penyandang  disbailitas  di  Indonesia  adalah  penyandang disabilitas  ganda.  Masih  merujuk  pada  data  SUPAS  2015  terdapat  rincian  kondisi penyandang disabilitas berdasarkan usia. Berikut detailnya.
1. Kelompok usia 2 - 6 tahun sebanyak 24.063.555 jiwa
a. Penyandang disabilitas sedang 1.047.703 jiwa
b. Penyandang disabilitas berat 305.918 jiwa
2. Kelompok usia 7 - 18 tahun sebanyak 38.230.392 jiwa
a. Penyandang disabilitas sedang 622.106 jiwa
b. Penyandang disabilitas berat 173.217 jiwa
3. Kelompok usia 19 - 59 tahun sebanyak 162.732.512 jiwa
a. Penyandang disabilitas sedang 9.549.485 jiwa
b. Penyandang disabilitas berat 1.449.725 jiwa
4. Kelompok usia > 60 tahun sebanyak 21.609.716 jiwa
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
a. Penyandang disabilitas sedang 9.888.281 jiwa
b. Penyandang disabilitas berat 2.683.278 jiwa
Selain data  dari  SUPAS  2015, ada  pula data penyandang  disabilitas dari  Survei Sosial Ekonomi  Nasional  atau  Susenas.  Berikut  data  penyandang  disabilitas  menurut  Susenas 2018.
1. Kelompok usia 2 - 6 tahun sebanyak 33.320.357 jiwa a. Penyandang disabilitas sedang 1.150.173 jiwa
b. Penyandang disabilitas berat 309.784 jiwa
2. Kelompok usia 7 - 18 tahun sebanyak 55.708.205 jiwa
a. Penyandang disabilitas sedang 1.327.688 jiwa
b. Penyandang disabilitas berat 433.297 jiwa
3. Kelompok usia 19 - 59 tahun sebanyak 150.704.645 jiwa
a. Penyandang disabilitas sedang 15.834.339 jiwa
b. Penyandang disabilitas berat 2.627.531 jiwa
4. Kelompok usia > 60 tahun sebanyak 24.493.684
a. Penyandang disabilitas berat 3.381.134 jiwa
b. Penyandang disabilitas sedang 12.073.572 jiwa
Kondisi  umum  penyandang  disabilitas  yang  dihadapi  di  masyarakat  adalah  masih rendahnya  tingkat  partisipasi  dalam  berbagai  sektor,  semisal  pendidikan,  pelatihan, pekerjaan,  dan  lainnya.  Penyandang  disabilitas  juga  dianggap  masih  terinklusi  dari lingkungan sosial dan akses terhadap fasilitas dan layanan publik terbatas.

## Penerimaan Pekerja dan Pegawai Disabilitas di BUMN dan BUMD di DKI Jakarta
Dari  data  tahun  2018,  baru  terserap  1%  orang  dengan  disabilitas  bekerja  di  sektor formal dari 440 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 237 ribu orang, tenaga kerja disabilitas yang terserap hanya 2.851 orang. Banyak orang disabilitas tidak dapat menemukan pekerjaan. Data mencatat bahwa hanya 24% dari orang-orang penyandang disabilitas berusia antara  18  hingga  64  tahun  yang  direkrut  pada  tahun  2015.  Sedangkan  tingkat  perekrutan untuk orang non-disabilitas dalam kelompok usia  yang  sama  yakni 42,8%.  Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas tercatat sebesar 20,9 juta jiwa dan angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta jiwa.
Sementara jumlah penyandang disabilitas  yang bekerja hanya 9,91 juta jiwa. Jumlah pengangguran terbuka dari penyandang disabilitas sebanyak 289 ribu orang. Dari perekrutan pekerja  disabilitas  di  BUMN,  dari  tahun  2019  hingga  tahun  2020,  diterima  sebanyak  178 tenaga  kerja  disabilitas.  Hal  ini  masih  jauh  dari  kuota  yang  semestinya  di  berikan  yaitu sebanyak 2%.
Peraturan  daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  nampaknya  belum direalisasikan  sesuai  perda  yang  telah  disahkan.  Hal  ini  dibuktikan  bahwa  dalam  jajaran pegawai  atau  pekerja  belum  ditemukan  disabilitas  yang  bekerja  di  perusahaan  tersebut khususnya  disabilitas  netra.  Hal  ini  dibuktikan  bahwa  dalam  jajaran  pegawai  atau  pekerja
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
belum ditemukan disabilitas yang bekerja di perusahaan tersebut khususnya disabilitas netra. BUMD Jakarta berdasarkan data sebagai berikut:
Tabel 1 Daftar BUMD DKI Jakarta No BUMD Bidang 1. PD Dharma Jaya Jasa dan Perdagangan 2. PDAM Jaya Jasa pelayanan air bersih 3. PD Pasar Jaya Jasa Pengelola Pasar 4. Perumda Pembangunan Sarana Jaya Properti dan developer 5. PD PAL Jaya Jasa Pelayanan dan perpipaan 6. PT. Food Station Tjipinang Jaya Jasa, Perdagangan dan Penyewaan Gudang 7. PT. Pembangunan Jaya Ancol Bidang Usaha Real Estate 8. PT. Jakarta Propertindo Bidang Usaha Properti 9. PT. Bank DKI Bidang Perbankan 10.  PT. Jakarta Tourisindo Industri Pariwisata dan Perhotelan 11.  PT. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta  Pengelolaan transportasi bawah Tanah 12.  PT Transportasi Jakarta Jasa Transportasi

## Sumber: Ayojakarta.com
Meskipun hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan telah diatur dalam  Undang  –  undang  Dasar  1945,  Undang  –  undang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang Penyandang cacat, Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – undang Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Undang  –  undang  Nomor  19  Tahun  2011 tentang  Konvensi  Mengenai  Hak  –  hak  Penyandang  Disabilitas,  dan  peraturan  pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang No 8 tahun 2016, tetapi masih seringkali mendapatkan perlakuan  diskriminatif  dalam  pemenuhan  hak  –  haknya  terutama  diskriminasi  dalam  hak untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak.  Padahal  banyak  penyandang  disabilitas  yang memiliki kemampuan dan intelegensi dan kompetensi yang baik.

## KESIMPULAN
FHCI,  BUMN  dan  BUMD  belum  melaksanakan pemenuhan  hak  –  hak  penyandang disabilitas  dalam  hal  memberikan peluang  kerja,  memberikan  pelatihan keterampilan  dan mendapatkan pekerjaan  yang  layak  tanpa  adanya diskriminasi.  FHCI,  BUMN  dan  BUMD belum  mempekerjakan penyandang  disabilitas  dan  belum melaksanakan  kewajiban  selaku penyelenggara  dan  pemberi  kesempatan  kerja  dalam  pemenuhan  jaminan sosial  terhadap tenaga  kerja  di  perusahaannya  berdasarkan  undang  -  undang  yang  berlaku  di  Indonesia. FHCI,  BUMN  dan  BUMD  sejak  awal  perekrutan  hingga  saat  ini  belum  melaksanakan perlindungan kerja bagi tenaga kerja di perusahaannya  yaitu berupa perlindungan kesehatan kerja, keselamatan kerja dan jaminan social sesuai Undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Bonaccio, S. (2020). The Participation of People with Disabilities in the Workplace. Journal of Business and Psychology .
Chen,  J.  (2017).  How  can  we  enable  vulnerable  consumers  to  have  equal  participation  in digital government? Breaking Down Barriers to Digital Government .
Cheta  Nilawaty  P.,  R.  K.  (2020,  Juli  17).  Perusahaan  di  Amerika  yang  Pekerjakan  Difabel Naik 4 Kali Lipat.
Cortis,  A.  P.  (2017).  Working  Time  in  Public,  Private,  and  Nonprofit  Organizations:  What Influences  Prospects  for  Employee  Control? Human  Service  Organisations: Management, Leadership & Governance .
Danielle Thornton, D. B. (2020). Safety net to poverty trap? The twentieth-century origins of Australia’s uneven social security system.
Dyck, D. (2019). Integrated Disability Management Program: A Business Case.
Fazeelat  Naz,  D.  H.  (2020).  Difficulties Faced  by  the  Persons  with  Disabilities  for  Getting.
Pakistan Social Sciences Review .
Gurmit  Kaur,  T.  P.  (n.d.).  Acceptance  of  Disability:  A  perspective  from  people  with disability. Faculty of Business Management, .
Hamidi,  J.  (2016).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Disabilitas  dalam  Memenuhi  Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 23 , Nomor 4.
I  Wayan  Tika  Tambunan,  I.  N.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Penyandang Disabilitas Pada Pt. Sumber Alfaria Trijaya. Jurnal Interpretasi Hukum .
Istifarroh,  W.  C.  (2019).  Perlindungan  Hak  Disabillitas  Mendapatkan  Pekerjaan  Di Perusahaan  Swasta  Dan  Perusahaan  Milik  Negara. Mimbar  Keadilan,  Volume  12 Nomor 1 .
Koto,  I.  (2021).  Kewenangan  Jaksa  Dalam  Melakukan  Penggabungan  Perkara  Korupsi  Dan Money  Laundering  (Studi  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Utara). IURIS  STUDIA , Volume 2 Nomor2.
Lubis, T.H dan Ismail, K. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers  Dan  Kode  Etik  Jurnalistik. De  Lega  Lata Volume 5 Nomor 2.
Kooy, D. B. (2016). Inclusive work and economic security: a framework. Brotherhood of St Laurence .
Marc  Corbiere,  S.  Z.-T.  (2018).  Work  productivity  of  people  with  a  psychiatric  disability working in social firms.
Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2021, ….
Mary  Ann  McColl,  L.  R.  (!2015).  Policy  Governing  Support  For  Mobility  Aids  For  People With Disabilities In Canada. Canadian Disability Policy Alliance .
Masrudi Muchtar, U. L. (2019). Evaluasi Penerimaan Cpns Bagi Penyandang Disabilitas Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Kebijakan Pembangunan .
Monica Kristiani Widhawati, M. B. (2019). Ruang Kerja Inklusif Bagi Tenaga Kerja Dengan Disabilitas Fisik. Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial .
Mupanemunda, M. (2020). How hiring and procurement decisions can create employment for people with disability. Councils as employers of choice .
Nanette  J.  Goodman,  D.  C.  (2007).  The  Health  Care  Financing  Maze  for  Working-Age People with Disabilities. Cornell University Institute for Policy Research .
Nilda  Mutia,  Y.  R.  (2017).  Pelaksanaan  Pelayanan  Publik  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa .
Putri, A. (2019). Disabilitas Dan Partisipasi Di Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Analisis Data Sakernas 2018. Jurnal Ketenagakerjaan .
Ridlwan,  Z.  (2013).  Perlindungan  Hak-Hak  Konstitusional  Penyandang  Disabilitas  (Rights Of Persons With Disabilities). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2 .
Rupert  Harwood.  (2015).  The  impact  of  the  coalition  government  on  disabled  workers: Workplace experiences and job quality. Public Interest Research Unit .
Sudharma, K. J. (2017). Implementasi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Kerja Bagi Tenaga Kerja  Penyandang  Disabilitas  Yang  Diterapkan  Oleh  Yayasan  Nirlaba  Di  Provinsi Bali. Panorama Hukum, Volume 2 , Nomor 2.
Sudharma, K. J. (2017). Implementasi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Kerja Bagi Tenaga Kerja  Penyandang  Disabilitas  Yang  Diterapkan  Oleh  Yayasan  Nirlaba  Di  Provinsi Bali. Jurnal Panorama Hukum .
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Undang  -  Undang  No.  21  Tahun  2003  tentang  Pengesahan ILO  Convention No  81 Concerning  Labour  Inspection  In  Industry  And  Commerce Konvensi  ILO  Nomor  81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan). Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. www.gerakinklusi.co.id www.ayojakarta.com