Volume 6 No. 1, Maret 2018 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094
Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
(Studi Kasus Pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan Sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat)

## APPOINTMENT OF ACTING REGIONAL HEAD FROM MEMBERS OF INDONESIAN NATIONAL ARMY AND MEMBERS
OF STATE POLICE

## OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN INDONESIAN LEGAL SYSTEM
(Case Study of the Appointment of Commissioner General Mochammad Iriawan As Acting  Governor of West Java)

## Tohadi
Fakultas Hukum Universitas Pamulang e-mail: moh_tohadi@yahoo.com

## Abstrak
Pengaturan  pengangkatan  penjabat  kepala  daerah  yang  berasal  dari anggota TNI dan anggota Polri menimbulkan interpretasi yang berbeda.
Dalam  penelitian  ini  telah  dihasilkan,  pertama,  bahwa  pengaturan pengangkatan  penjabat  kepala  daerah  yang  berasal  dari  anggota  TNI  dan  anggota Polri selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UU Pilkada dan UU  ASN,    juga  harus  memenuhi  persyaratan yang  ditentukan  sebagai  anggota  TNI dan  anggota  Polri,  sebagaimana  diatur  dalam  UU  TNI  dan  UU  Polri  yang merupakan  hukum  khusus  (lex  specialis)  bagi  anggota  TNI  dan  anggota  Polri tersebut.  Kedua,  pengangkatan  penjabat  kepala  daerah  yang  berasal  dari  anggota TNI  dan  anggota  Polri tanpa  terlebih  dahulu  mengundurkan  diri  atau  pensiun  dari dinas  keprajuritan  dan  dinas  kepolisian  tidak  dapat  dibenarkan  menurut  peraturan
perundang-undangan.  Dan  ketiga,  pengangkatan Komjen  Pol  Mochammad  Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat yang masih aktif sebagai anggota Polri dan tanpa  terlebih  dahulu  mengundurkan  diri  atau  pensiun  dari  dinas  kepolisian  tidak tepat,  jika  dilihat  dari  hukum  positif.  Khususnya  yaitu  UU  Polri,  PP  No.  15/  2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI Menjadi PNS  untuk  Menduduki  Jabatan  Struktural  sebagaimana  telah  diubah  dengan  PP  4/ 2002  dan  terakhir  diubah  dengan  PP  21/  2002;  dan  PP  1/2003  tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI
Kata  Kunci:  Penjabat Kepala  Daerah,  Penjabat  Gubernur,  Hukum Khusus  (Lex  Specialis),  Hukum  Umum  (Lex  Generali),  Peraturan  Perundang- undangan

## Abstract
Arrangements  for  the  appointment  of  regional  heads  from  the  TNI  and  Polri members lead to different interpretations.
In  this  research,  it  was  produced,  first,  that  the  arrangement  of  the appointment  of  regional  heads  from  TNI  members  and  police  officers  in  addition  to fulfilling  the  requirements  determined  by  the  Election  Law  and  the  ASN  Law,  must also fulfill the requirements determined as TNI members and members of State Police of the Republic of Indonesia, as regulated in the TNI Law and the Polri Law which is a special law (lex specialis) for members of the TNI and members of the State Police of the Republic of Indonesia. Second, the appointment of regional heads from the TNI and  Polri  members  without  first  resigning  or  retiring  from  the  military  service  and police services cannot be justified according to the law. And third, the appointment of Commissioner General Mochammad Iriawan as Acting Governor of West Java who is still active as a member of the National Police and without first resigning or retiring from the police service is inappropriate, if seen from positive law. Especially the Polri Law,  PP.  15/2001  concerning  the  Transfer  of  Status  of  Members  of  the  TNI  and Members of the State Police of the Republic of Indonesia to Become Civil Servants to Occupy Structural Position as amended by Government Regulation 4/2002 and finally amended  by  PP  21/2002;  and  PP  1/2003  concerning  Dismissal  of  Members  of  the State Police of the Republic of Indonesia.
Keywords: Acting  Regional  Head,  Acting  Governor,  Special  Law  (Lex Specialis),
General Law (Lex Generali), Legislation.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pelantikan  Komjen  Pol  Mochammad Iriawan  sebagai  Penjabat  (Pj) Gubernur Jawa Barat pada Senin, 18 Juni 2018 lalu oleh Mendagri Tjahjo Kumolo atas nama Presiden sesuai Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018 menuai perdebatan hukum.
Sebelumnya, Komjen Pol Mochammad  I riawan  yang sering disebut “Iwan Bule”  ini  menjabat  sebagai  Sekretaris  Utama  Lembaga  Ketahanan  Nasional terhitung sejak 8 Maret 2018. 1
Mendagri baik  secara  langsung  maupun  melalui  Kepala  Pusat  Penerangan Kemendagri  Bahtiar  pada  Senin,  18  Juni  2018  di  Gedung  Mereka,  Bandung menyebut  penunjukkan  Iriawan  itu  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Secara  prinsip, sudah  sesuai  aturan.  Yaitu  UU  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pilkada  dan  UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara).
Kepala  Pusat  Penerangan  Kemendagri  Bahtiar  menyebut  penunjukkan  itu sesuai  aturan yang berlaku.  "Secara  prinsip,  sudah  sesuai  aturan.  UU  Nomor  10 Tahun  2016  tentang  Pilkada  dan  UU  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  ASN,"  kata Bahtiar di Gedung Merdeka, Bandung, Senin, 18 Juni 2018.
Dalam  Pasal 201  di  UU Pilkada,  disebutkan  untuk  mengisi  kekosongan jabatan Gubernur,  diangkat  Penjabat  (Pj)  Gubernur  yang  berasal  dari  jabatan pimpinan  tinggi  madya  sampai  dengan  pelantikan  Gubernur.  Sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bahtiar juga menyadur penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf b dalam UU No. 5  Tahun  2014 Tentang ASN  yang  mengatur  ruang  lingkup  nomenklatur  jabatan pimpinan tinggi madya.
Pasal  19  Ayat  (1)  huruf  b  menyebutkan  yang  dimaksud  pimpinan  tinggi madya  adalah sekretaris kementerian,  sekretaris  utama,  sekretaris  jenderal kesekretariatan  lembaga  negara,  sekretaris  jenderal  lembaga  non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli
1 “Mochammad  Iriawan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Mochamad_Iriawan diakses  pada  5 September 2018.
menteri,  kepala  sekretariat  presiden,  kepala  sekretariat  wakil  presiden,  sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara. 2
Di  sisi  lain, beberapa kalangan  menanggapi  sebaliknya,  bahwa pengangkatan Iwan tidak  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi  Anggraini berpendapat bahwa  pemerintah  masih  mempunyai  ruang  untuk meninjau kembali penunjukan  Komjen  (Pol)  Iriawan  sebagai  Penjabat  Gubernur Jawa  Barat.  Hal  ini  demi  menghindari  polemik  di  publik  yang  semakin meruncing. 3 Titi mempertanyakan alasan pengangkatan Komjen Polisi Mochamad Iriawan  sebagai  Pj  Gubernur  Jawa  Barat  (Jabar),  yang  menurutnya,  tidak seharusnya birokrasi daerah ditangani oleh unsur kepolisian. 4
Komite  Independen  Pemantau  Pemilu  (KIPP)  menyayangkan  kebijakan Menteri  Dalam Negeri (Mendagri)  yang  melakukan  pengangkatan  anggota  Polri aktif  sebagai  Penjabat  (Pj)  Gubernur  Jawa  Barat.  Karena  hal  tersebut,  dinilai bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Sekretaris  Jenderal  KIPP  Indonesia  Kaka  Suminta  menjelaskan,  sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, serta UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, pengangkatan Komjen Pol Iriawan Aktif Sebagai Pj Gubernur Jabar tidak dapat dibenarkan. Karena menurut dia, definisi, tugas, fungsi dan  wewenang  kepolisian  dan  ASN  berbeda,  sehingga  pengangkatan  tersebut bertentangan dengan UU. 5
Sementara  itu  Persekutuan  Gereja-Gereja  di  Indonesia  (PGI)  menilai, pengangkatan  itu  bisa  menimbulkan  kegaduhan.  Kepala  Humas  PGI  Jeirry
2 “Komjen Iriawan Resmi Menjabat Sebagai Pj Gubernur Jabar”, http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/zNP0XJAN-komjen-iriawan-resmi-menjabat-sebagai-pj- gubernur-jabar diakses pada 5 September 2018.
3 "Perludem  Minta  Pengangkatan  Iriawan  sebagai  Pj  Gubernur  Jabar  Ditinjau  Ulang", https://nasional.kompas.com/read/2018/06/21/20443471/perludem-minta-pengangkatan-iriawan- sebagai-pj-gubernur-jabar-ditinjau-ulang diakses pada 5 September 2018.
4 “Perludem  Pertanyakan  Alasan  Pengangkatan  PJ  Gubernur  Jabar  Iriawan”, https://tirto.id/perludem-pertanyakan-alasan-pengangkatan-pj-gubernur-jabar-iriawan-cMHG diakses pada 5 September 2018.
5 “KIPP: Pelantikan Iriawan
Bertentangan dengan UU”, https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/06/19/pajp5y354-kipp-pelantikan-iriawan- bertentangan-dengan-uu diakses pada 5 September 2018.
Sumampouw  menilai,  penunjukan  M Iriawan tidak  tepat  waktu  karena  bisa ditafsirkan macam-macam. 6
Bahkan tak kurang politisi Nasdem sebagai partai pendukung pemerintahan Presiden  Jokowi menyatakan pengangkatan  ini  tidak  sesuai  ketentuan  Undang- undang.
Sekretaris Jenderal Partai  Nasdem  Johnny  G Plate  menyayangkan kebijakan  Menteri  Dalam  Negeri  Tjahjo  Kumolo  yang  menunjuk  Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Nasdem mendukung  wacana  pengajuan  hak  angket  atas  penunjukan  petinggi  Polri  dalam jabatan  publik  itu.  Plate  menjelaskan,  hak  angket  adalah  tindakan  koreksi  jika terdapat penyimpangan prosedural administratif. 7
Pada  masa  pemerintahan  Soesilo  Bambang  Yudhoyono  pernah  terjadi pengangkatan anggota TNI  menduduki  penjabat  kepala  daerah.  Misalnya pengangkatan Mayjen TNI Setia Purwaka menjadi Penjabat Gubernur Jawa Timur dengan  Keppres  (Keputusan  Presiden)  Nomor  73/P  Tahun  2008  tertanggal  15 Agustus  2008.  Ketika  itu,  sebelumnya  telah  menjabat  inspektur  jenderal  di Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (irjen  Kemkominfo).  Setia  Purwaka menjadi  pejabat  sipil  di  Kemkominfo  sesudah  dialihstatuskan  dengan  Keppres Nomor 34/K Tahun 2006 tanggal 12 Mei 2006. Ketika diangkat sebagai Penjabat Gubernur Jatim sudah bukan anggota TNI  aktif, tapi sudah alih status  (dari dinas TNI  ke  sipil). 8 Sementara  itu,  Komjen  Pol  Mochammad  Iriawan  ketika  diangkat sebagai  Penjabat    Gubernur  Jawa  Barat  masih  berstatus  anggota  aktif  Polri  dan tidak dialihtugaskan.
Dari  paparan  di  atas  bahwa  landasan  hukum  pengangkatan  anggota  aktif Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  anggota  aktif  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (Polri)  untuk  menduduki  penjabat  kepala  daerah  termasuk  kasus pengangkatan Komjen Pol  Mochammad  Iriawan  sebagai  Penjabat  (Pj)  Gubernur
6 “PGI:  Penunjukan  Iriawan  Jadi  Penjabat  Gubernur  Jabar  Kurang  Tepat”, https://www.liputan6.com/news/read/3565337/pgi-penunjukan-iriawan-jadi-penjabat-gubernur-jabar- kurang-tepat diakses pada 5 September 2018.
7 “Nasdem Dukung Angket Penunjukan Iriawan Pj Gubernur Jabar”, https://www.viva.co.id/berita/politik/1046455-nasdem-dukung-angket-penunjukan-iriawan-pj- gubernur-jabar diakses pada 5 September 2018.
8 “Membedah  Polemik  TNI/Polri  Jadi  Pj  Gubernur  di  Era  Jokowi  dan  SBY”, https://www.inews.id/news/read/156913/membedah-polemik-tni-polri-jadi-pj-gubernur-di-era-jokowi- dan-sby?sub_slug=nasional diakses pada 5 September 2018.
Jawa  Barat  menimbulkan  pemahaman  yang  berbeda.  Perbedaan  pemahaman  ini muncul sebagai akibat perbedaan penafsiran atau interpretasi hukum yang berbeda dalam membaca ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengulas, “Pengangkatan Penjabat Kepala  Daerah  yang  Berasal  dari  Anggota  Tentara Nasional  Indonesia  dan Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam Sistem  Hukum  Indonesia  (Studi  Kasus  Pengangkatan  Komjen  Pol  Mochammad Iriawan Sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat).”

## B. Perumusan Masalah
Peneliti merumuskan masalah-masalah yang diteliti yaitu:
1. Bagaimanakah pengaturan pengangkatan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menurut peraturan perundang-undangan?
2. Apakah  pengangkatan  penjabat  kepala  daerah  yang  berasal  dari  yang  berasal dari anggota TNI dan anggota Polri tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau  pensiun  dari  dinas  keprajuritan  dan  dinas  kepolisian  dapat  dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimanakah  pengangkatan  Komjen  Pol  Mochammad Iriawan  sebagai Penjabat  Gubernur Jawa Barat dilihat dari peraturan perundang-undangan?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan atau data  sekunder. 9 Sifat  penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  yang  bertujuan  menggambarkan  secara  lengkap  ciri-ciri  dari  suatu keadaan,  perilaku  pribadi  dan  perilaku  kelompok,  serta  untuk  menentukan frekuensi suatu gejala. 10
Penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  pengaturan pengangkatan  penjabat  kepala  daerah  yang  berasal  dari  anggota  TNI  dan  anggota
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.
10 Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 49, 53, dan 96.
Polri  serta  pengangkatan Komjen  Pol  Mochammad  Iriawan  sebagai  Penjabat  (Pj) Gubernur Jawa Barat.
Dalam  penelitian  ini  utamanya  digunakan  pendekatan  konsep (conceptual approach), pendekatan peraturan  perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach).
Sebagai penelitian normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 11 Oleh karena data yang akan dikumpulkan adalah data-data sekunder, maka alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. 12
Penelitian ini menggunakan analisis data atau hasil secara kualitatif. Data- data  awal  terlebih  dahulu  akan  diedit  sehingga  kesalahan-kesalahan  dapat diperbaiki  dan  tidak  ada keragu-raguan.  Data-data  kualitatif  yang  terkumpul dipisah-pisahkan  menurut  kategori  masing-masing  untuk  kemudian  ditafsirkan dalam usaha menjawab masalah penelitian. 13
Sumber data sekunder yang utama dan akan dianalisis dalam penelitian ini adalah UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perpu  No.  1/2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang; UU  5/2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  UU  3/2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  UU  34/2004  tentang  Tentara  Nasional Indonesia, PP No. 15/ 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian  Negara  RI  Menjadi  PNS  untuk  Menduduki  Jabatan  Struktural sebagaimana  telah  diubah  dengan  PP  4/  2002  dan  terakhir  diubah  dengan  PP  21/ 2002; dan PP 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI.

## D. Landasan Teoritis
Dalam  mengulas  masalah  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini,  penulis  akan menggunakan  pisau  analisis  yaitu  metode  interpretasi  hukum  dan  asas-asas peraturan perundang-undangan.
11 Lihat  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Op.Cit., hlm. 13-14; Soerjono Soekanto,  1982, Op.Cit., hlm. 52; dan Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, Hukum, Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, hlm. 69-70.
12 Soerjono Soekanto, 1982, Loc.Cit.
13 Maria S.W. Sumardjono, 1989, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, t.p., Yogyakarta, hlm. 24.

## 1. Metode Interpretasi Hukum
Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang  memberi  penjelasan  yang  gamblang  mengenai  teks  undang-undang  agar ruang  lingkup  kaedah  dapat  ditetapkan  sehubungan  dengan  peristiwa  tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang- undang. 14 Interpretasi  hukum  pada  dasarnya  menerangkan,  menjelaskan,  dan menegaskan  baik  dalam  arti  memperluas  ataupun  membatasi/mempersempit hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. 15
Metode interpretasi hukum terdiri dari beberapa macam,  yaitu: interpretasi otentik,  interpretasi  bahasa  (gramatikal),  interpretasi  sistematis,  interpretasi sosiologis,  interpretasi teleologis,  interpretasi historis, interpretasi restriktif dan ekstensif, interpretasi komparatif, dan interpretasi futuristis . 16
a. Interpretasi Otentik 17
Interpretasi  otentik  adalah  suatu  penafsiran  resmi  yang  diberikan  oleh pembuat undang-undang. Maksud memuat tafsiran istilah yang otentik atau resmi adalah  supaya  tafsiran    itu  mengikat.  Contoh:  dalam  pasal  98  KUHP,  yang dimaksud  waktu  malam,  yaitu  waktu  antara  matahari  terbenam  dan  matahari terbit.

## b. Interpretasi Bahasa (Gramatikal)
Interpretasi bahasa  atau  gramatikal  (taalkundige atau grammatikale interpretatie)  merupakan  cara  penafsiran  undang-undang  menurut  arti  perkataan (istilah)  yang  terdapat  dalam  undang-undang  yang  bertitik  tolak  pada  arti perkataan-perkataan  dalam  hubungannya  satu  sama  lain  dalam  kalimat-kalimat
14 Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 144.
15 A.  Ridwan  Halim,  2000, Pengantar  Hukum  dan  Pengetahuan  Ilmu  Hukum  Indonesia, Angy Pelita Studyways,  Jakarta, hlm. 5-6.
16 Penulis  menguraikan  metode  interpretasi  hukum  ini  berdasarkan  pada  Mochtar Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta,  1999, Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu  Pengenalan  Pertama Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum, Buku  1, Edisi  Pertama,  Cetakan  ke-1,  Alumni,    Bandung, hlm. 99-111;  Sudikno Mertokusumo, 1999, Op. Cit., hal. 145-150; A. Ridwan Halim, 2000, Op. Cit., hal. 6-12;  Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 9-12; dan Chainur Arrasjid, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 88- 94.
17 Mochtar  Kusumaatmadja,  Chainur  Arrasjid,  dan  Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra memasukkan  interpretasi  otentik  atau  interpretasi  resmi  ke  dalam    ajaran  tentang  interpretasi. Sementara Sudikno Mertokusumo tidak memasukkan hal ini dalam ajaran tentang interpretasi.
yang  dipakai  dalam  bahasa  sehari-hari  yang  umum.  Interpretasi  gramatikal  ini disebut juga metode interpretasi obyektif.
Contoh:  mengenai  istilah  “dipercayakan”  seperti  tercantukm  dalam  pasal 432  KUHP.  Sebuah  paket  yang diserahkan kepada  dinas  perkerataapian  (PT KAI),  sedangkan  yang  berhubungan  dengan  pengiriman  tidak  lain  kecuali  dinas itu, berarti dipercayakan.

## c. Interpretasi Sistematis
Interpretasi  sistematis  merupakan  penafsiran  yang  didasarkan  atas sistematika pengaturan  hukum  dalam  hubungan  antar  pasal  atau  antar  ayat  dari peraturan  hukum  itu  sendiri  dalam  mengatur  masalahnya  masing-masing. Contoh:  Penafsiran  pengertian  “makar”  menurut  pasal  87  KUHP  sebagai  dasar secara sistematis bagi pasal-pasal 104-108 KUHP serta Pasal 130 dan 140 KUHP. Atau  misalnya, asas  monogami yang  terdapat  dalam  pasal  27  KUHPer/BW menjadi dasar bagi beberapa pasal lainnya, yaitu pasal 34, 60, 64, 86 KUHPer.

## d. Interpretasi Sosiologis
Interpretasi sosiologis adalah penafsiran yang dilakukan dengan meyelidiki sebab-sebab  atau  faktor    apa  dalam  masyarakat  atau  perkembangan  masyarakat yang bisa memberi penjelasan mengapa pengundang-undang  (penmerintah) atau pengambil  inisiatif  undang-undang  (DPR)  bergerak  atau  tergerak  mengajukan RUU itu. 18
Contoh: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UU tentang Perkawinan), bisa ditangkap  sebagai  salah  satu  yang  mendorong  masyarakat  Indonesia  waktu  itu, terutama  golongan  wanitanya  untuk  menghentikan  atau  mengurangi  praktek kawin  cerai  di  kalangan  penduduk  golongan  Islam  yang  mereka  anggap merendahkan  martabat  wanita  Indonesia  dan  menjalankan suatu  praktek  yang tidak  sesuai  lagi  dengan  Indonesia  yang  mempunyai  aspirasi  menjadi  bangsa yang modern.
18 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 1999, Op. Cit., hal. 106.

## e. Interpretasi Teleologis
Interpretasi  teleologis  merupakan  interpretasi  yang  mengemukakan  tujuan dari  usaha  membentuk  perundang-undangan  baru.  Interpretasi  teleologis digunakan untuk membantu/menunjang argumentasi sosiologis di atas. 19
Contoh:  Waktu  pembicaraan  UU  No.  1  Tahun  1974,  terutama  Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaannya, salah satu argumen yang dikemukakan adalah  bahwa  UU  No.  1  Tahun  1974  dibutuhkan  untuk  mensukseskan pembangunan Nasional, utamanya dalam Program Keluarga Berencana.

## f. Interpretasi Historis
Interpretasi  historis  merupakan  penjelasan  menurut  terjadinya  undang- undang.  Ada  2  (dua)  macam  interpretasi  historis,  yaitu  interpretasi  menurut sejarah  undang-undang  (wets  historische  interpretatie)  dan  interpretasi  menurut sejarah hukum (rechtshistorische interpretatie).
Interpretasi menurut sejarah undang-undang (wets historische interpretatie) hendak  dicari  maksud  ketentuan  undang-undang  seperti  yang  dilihat  oleh pembentuk  undang-undang.  Interpretasi  menurut  sejarah  undang-undang merupakan  penafsiran  yang  sempit  disebut  juga  interpretasi  subyektif,  karena penafsir  menmapatkan  diri  pada  pandangan  subyektif  pembuat  undang-undang. Interpretasi  menurut  sejarah  undang-undang  mengambil  sumbernya  dari  surat menyurat  dan  pembicaraan  di  DPR,  yang  kesemuanya  memberi  gambaran tentang apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
Sedangkan  interpretasi  menurut  sejarah  hukum  (rechtshistorische interpretatie)  adalah  cara  penafsiran  hukum  dengan  jalan  menyelidiki  dan mempelajari  sejarah  perkembangan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan hukum seluruhnya.

## g. Interpretasi Restriktif dan Ekstensif
Interpretasi restriktif ialah suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan  cara  membatasi  atau  mempersempit  arti  kata-kata  yang  terdapat  dalam
19 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 1999, Ibid. Mochtar Kusumaatmadja dan B.  Arief  Sidharta  membedakan  antara  interpretasi  sosiologis  dengan  teleologis.  Sedangkan  Sudikno Mertokusumo,  Chainur  Arrasjid,  dan  Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra  menyamakan  antara  interpretasi sosiologis dengan interpretasi teleologis.
peraturan  undang-undang.  Misalnya  kerugian  hanya  terbatas  kepada  kerugian materiil saja.
Sedangkan  interpretasi  ekstensif  adalah  suatu  penafsiran  yang dilakukan dengan  cara  memperluas  arti  kata-kata  yang  terdapat  dalam  peraturan  undang- undang  sehingga  suatu  peristiwa  dapat  dimasukkan  ke  dalam,  misalnya  “aliran listrik” termasuk juga atau disamakan dengan “benda”.

## h. Interpretasi Komparatif
Interpretasi  komparatif  atau  interpretasi  dengan  jalan  memperbandingkan adalah  penjelasan  berdasarkan  perbandingan  hukum.  Maksud  interpretasi komparatif ini hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, maka metode ini penting  karena  dengan  pelaksanaan  yang  seragam  direalisasi  kesatuan  hukum yang  melahirkan  perjanjian  internasional  sebagai  hukum  obyektif  atau  kaedah hukum beberapa negara. Di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas . 20

## i. Interpretasi Futuristis
Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yaitu penjelasan  ketentuan  undang-undang  dengan  berpedoman  pada  undang- undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

## 2. Asas-Asas Peraturan Perundang-undangan
Asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  adalah  suatu pedoman  atau  suatu  rambu-rambu  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang baik. 21
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 22 memperkenalkan 6 (enam) asas  perundang-undangan, yaitu:
a. Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 3 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) yang terjemahannya
20 Sudikno Mertokusumo, 1999, Op. Cit., hal. 149.
21 Maria  Farida  Indrati  S.,  2011, Ilmu  Perundang-undangan  (1)  (Jenis,  Fungsi,  Materi Muatan), Cetakan ke-5, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 252. Lihat juga Maria Farida Indrati S., 2011, Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, Cetakan ke-5, hlm. 226.
22 Purnadi  Purbacaraka    dan    Soerjono  Soekanto,  1993, Perihal    Kaedah    Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7-11.
sebagai berbunyi sebagai berikut: “ UU hanya mengikat untuk masa yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.” Pasal 1 Ayat (1)  KUHPidana yang berbunyi seabagai berikut: “ Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang telah ada   sebelumnya. ”   A rti dari asas ini adalah bahwa   UU hanya boleh  dipergunakan terhadap peristiwa yang  disebut dalam UU tersebut, dan terjadi setelah UU itu dinyatakan berlaku.
b. UU yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (lex superior derogat  legi inferiori).
c. UU yang bersifat khusus mengenyampingkan UU yang bersifat umum, jika pembuatnya sama (lex specialis derogat lex generalis). Maksud dari asas ini adalah terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan UU yang menyebut  peristiwa  tersebut, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan UU yang menyebut peristiwa yang lebh luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.
d. UU yang berlaku belakangan membatalkan UU yang berlaku terdahulu (lex  posteriori derogat lex priori). Yang  dimaksudkan oleh asas ini adalah bahwa UU lain (yang lebih dahulu berlaku) yang mengatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada UU baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tersebut, akan tetapi makna atu tujuannya berlainan atau berlawanan dengan UU lama tersebut (pencabutan UU secara diam-diam).
e. UU tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini sebagai berikut: 1) adanya kemungkinan bahwa isi UU menyimpang dari UUD dan 2) hakim atau siapa  pun juga  tidak mempunyai hak uji materiil terhadap UU  tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh pembuat UU tersebut.
f. UU sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas welvaarstaat).
Amiroeddin Syarif 23 menetapkan adanya 5 (lima) asas perundang- undangan, yaitu:
a. Asas tingkatan hierarki;
23 Amiroeddin  Syarif, 1987, Perundang-undangan, Dasar, Jenis  dan Teknik Membuatnya, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 78-84.
b. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (Lex specialis derogat lex generalis);
d. Undang-Undang tidak berlaku surut; dan
e. Undang-Undang yang baru menyampingkan Undang-Undang yang lama (Lex posteriori derogat lex priori).
Sudikno  Mertokusumo  maupun    Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief Sidharta,  menjabarkan  asas-asas  peraturan  perundang-undangan  yang  utama, yaitu peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  mengalahkan  yang  lebih rendah (lex  superior  derogat  legi  inferiori); peraturan  yang  khusus  akan melumpuhkan  peraturan  yang  umum (lex  specialis  derogat  legi  generali),  dan peraturan  yang  baru  mengalahkan  atau  melumpuhkan  peraturan  yang  lama: lex posteriori derogat legi priori. 24
Asas lex superior derogat legi inferiori memberikan arti bahwa perundang- undangan  suatu negara  merupakan  suatu  sistem  yang  tidak  menghendaki  atau membenarkan  atau  membiarkan  adanya  pertentangan  atau  konflik  di  dalamnya. Peraturan  perundang-undangan  yang  tingkatnya  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan  dengan  yang  lebih  tinggi  yang  mengatur  hal  yang  sama.  Kalau sampai terjadi konflik, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggilah yang akan didahulukan. 25
Konflik mungkin  terjadi  juga  antara  peraturan  peraturan  perundang- undangan    yang  sifatnya  umum  dengan  yang  sifatnya  khusus,  sedang  kedua- duanya mengatur materi yang sama. Kalau terjadi demikian, maka peraturan yang khusus  akan  melumpuhkan  peraturan  yang  umum  sifatnya  atau  peraturan  yang khususlah yang harus didahulukan. Ini merupakan asas lex specialis derogat legi generalis. 26
Demikian halnya,  konflik  dapat  terjadi  antara  peraturan  perundang- undangan  yang  lama  dengan  yang  baru,  yang  mengatur  hal  yang  sama.  Jika diundangkan  peraturan  baru  yang  tidak  mencabut  peraturan  yang  lama  yang
24 Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Op. Cit., hlm. 72-74. Lihat  juga  Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta,  1999, Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Op. Cit., hlm. 63.
25 Sudikno Mertokusumo, 1999, Op. Cit., hlm. 72.
26 Ibid., hlm. 74.
mengatur  materi  yang  sama,  sedangkan  kedua-duanya  saling bertentangan  satu sama lain, maka peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Asas demikian dinamakan asas lex posteriori derogat legi priori. 27

## II. PEMBAHASAN
A. Pengaturan Pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah  yang  Berasal  dari Anggota TNI dan anggota Polri
Ketentuan  mengenai  penjabat  kepala  daerah  diatur  dalam  UU  10/2016 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  1/2015  tentang  Penetapan  Perpu  No.  1/2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang (selanjutnya disebut: UU Pilkada).
Dalam  UU  Pilkada a  quo pengaturan  terkait  penjabat  kepala  daerah meliputi hal-hal berikut:
1. Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan 1 (satu) pasangan  calon,  Pemerintah  menugaskan  penjabat  Gubernur,  penjabat  Bupati, atau penjabat Walikota (Pasal 54D Ayat (4));
2. Dalam  hal  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta Walikota  dan  Wakil  Walikota  secara  bersama-sama  tidak  dapat  menjalankan tugas karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan; sedangkan  sisa  masa  jabatan  kurang  dari  18  (delapan  belas)  bulan,  Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota (Pasal 174 Ayat (7));
3. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  yang  berakhir  masa jabatannya  tahun  2022  dan  yang  berakhir  masa  jabatannya  pada  tahun  2023, diangkat  penjabat  Gubernur,  penjabat  Bupati,  dan  penjabat  Walikota  sampai dengan  terpilihnya  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  melalui  Pemilihan  serentak  nasional  pada tahun 2024 (Pasal 201 Ayat (9)).
Penjabat  Gubernur,  penjabat  Bupati,  dan  penjabat  Walikota  masa jabatannya  1  (satu)  tahun  dan  dapat  diperpanjang  1  (satu)  tahun  berikut
27 Ibid. Lihat juga Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 1999, Op.Cit., hlm. 63.
dengan orang yang sama/berbeda (Penjelasan Pasal 201 Ayat (9));
4. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 201 Ayat (10)); dan
5. Untuk  mengisi  kekosongan  jabatan  Bupati/Walikota,  diangkat  penjabat Bupati/Walikota  yang  berasal  dari  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  sampai dengan  pelantikan  Bupati,  dan  Walikota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan (Pasal 201 Ayat (11)).
Penjelasan  Pasal  19  Ayat  (1)  huruf  b    UU  5/2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara (selanjutnya disebut: UU ASN) menyatakan bahwa:
Yang  dimaksud  dengan  ”jabatan  pimpinan  tinggi  madya”  meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur  jenderal,  deputi,  inspektur  jenderal,  inspektur  utama,  kepala  badan,  staf ahli  menteri,  Kepala  Sekretariat  Presiden,  Kepala  Sekretariat  Wakil  Presiden, Sekretaris  Militer  Presiden,  Kepala  Sekretariat  Dewan  Pertimbangan  Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.
Dalam  Penjelasan  Pasal  114  Ayat  (1)  UU  ASN  disebutkan ,  “Yang dimaksud  dengan  ”jabatan  pimpinan  tinggi  madya  di  tingkat  provinsi”  adalah sekretaris daerah provinsi.”
Sedangkan  Penjelasan  Pasal  19  Ayat  (1)  huruf  c    UU  ASN  menyatakan bahwa:
Yang  dimaksud  dengan  ”jabatan  pimpinan  tinggi  pratama”  meliputi direktur,  kepala  biro,  asisten  deputi,  sekretaris  direktorat  jenderal,  sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala  badan  provinsi,  sekretaris  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan jabatan lain yang setara.
Dan Penjelasan Pasal 115 Ayat (1) UU ASN menyatakan, “Yang dimaksud dengan ”jabatan pimpinan tinggi pratama” adalah sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas p rovinsi, dan kepala dinas kabupaten/kota.”
Pertanyaannya  adalah  bagimana  jika  penjabat  kepala  daerah  tersebut berasal  dari  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)? Apakah pengaturan pengisian penjabat kepala daerah hanya tunduk pada ketentuan UU Pilkada dan UU ASN?
Penulis  berpandangan  bahwa  oleh  karena  sebagai  anggota  TNI,  maka dalam  proses  pengangkatan  anggota  TNI  menjadi  penjabat  kepala  daerah  tetap berlaku  ketentuan  UU  34/2004  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia  (selanjutnya disebut: UU TNI). Demikian halnya, bagi anggota Polri, maka berlaku UU 3/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut: UU Polri).
Dilihat  dari  asas  peraturan  perundang-undangan,  UU  TNI,  dalam  hemat penulis, merupakan hukum khusus (lex specialis) yang diberlakukan bagi anggota TNI termasuk dalam pengangkatannya sebagai kepala daerah. Hal yang sama UU Polri  adalah  hukum  khusus (lex  specialis) bagi  anggota  Polri  termasuk  dalam pengangkatan  sebagai  penjabat kepala  daerah.  Ketentuan  pengangkatan  menjadi penjabat  kepala  daerah  yang  ada  tidak  dapat  mengesampingkan  atau menghilangkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UU TNI dan UU Polri bagi anggota TNI dan anggota Polri tersebut.
UU TNI telah mengatur perihal anggota TNI yang akan menduduki jabatan di luar sipil atau jabatan di luar TNI. Pasal 47 Ayat (1) UU TNI mengatur bahwa, “ Prajurit  hanya  dapat  menduduki  jabatan  sipil  setelah  mengundurkan  diri  atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”
Kemudian Pasal  47  Ayat  (2)  UU  TNI  menyatakan,  “Prajurit  aktif  dapat menduduki  jabatan  pada  kantor  yang  membidangi  koordinator  bidang  Politik  dan Keamanan  Negara,  Pertahanan  Negara,  Sekretaris  Militer  Presiden,  Intelijen Negara,  Sandi  Negara,  Lembaga  Ketahanan  Nasional,  Dewan  Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.”
Penjelasan  Pasal  47  Ayat  (2)  UU  TNI  menyatakan,  “Yang  dimaksud dengan  jabatan  adalah  jabatan  yang  dapat  diduduki  oleh  prajurit  aktif  tidak termasuk jabatan Menteri Pertahanan atau jabatan politis lainnya.”
Selanjutnya  Pasal  55  Ayat  (1)  huruf  f  dan  g  UU  TNI  menentukan  bahwa prajurit  diberhentikan  dengan  hormat  dari  dinas  keprajuritan  karena:  f.  alih  status
menjadi  pegawai  negeri  sipil;    g.  menduduki  jabatan  yang  menurut  peraturan perundang-undangan, tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit aktif.
Adapun  mengenai  pengaturan  anggota  Polri  ditentukan  berdasarkan ketentuan  UU  Polri.  Pasal  28  Ayat  (3)  UU  Polri    menggariskan,  “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”
Penjelasan  Pasal  28  Ayat  (3)  UU  Polri  menyebutkan,  “Yang  dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.”
Pasal  1  angka  2  Peraturan  Pemerintah  1/2003  tentang  Pemberhentian Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut: PP  1/2003) menyebutkan,  "Pemberhentian  dari  dinas  Kepolisian  adalah  pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara RI untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota." Lalu, Pasal 1  angka  3  PP  1/2003    menyatakan,  "Dinas  Kepolisian  adalah  segala  aktivitas kedinasan yang dilakukan anggota dalam lembaga Kepolisian Negara RI."
Selain  itu,  anggota  TNI  dan  anggota  Polri  yang  beralih  status  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  untuk  menduduki  jabatan  struktural  diatur  melalui Peraturan  Pemerintah No.  15  tahun  2001  tentang  Pengalihan  Status  Anggota Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  Menduduki  Jabatan  Struktural  (selanjutnya disebut: PP  15/2001)  jo.  Peraturan  Pemerintah  No. 4  Tahun  2002  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  No.  15  tahun  2001  tentang  Pengalihan Status  Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  Menduduki  Jabatan Struktural  (selanjutnya  disebut: PP  4/2002 tentang  Perubahan  PP  15/2001)  jo. Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2002  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  No.  15  Tahun  2001  tentang  Pengalihan  Status  Anggota  Tentara Nasional  Indonesia  dan  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Menjadi Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  Menduduki  Jabatan  Struktural  Sebagaimana  Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2002 (selanjutnya disebut: PP 21/2002 tentang Perubahan Kedua PP 15/2001).
Pasal 1 angka 1 PP 15/2001 jo. PP 4/2002 tentang Perubahan PP 15/2001 jo.  PP  21/2002 tentang  Perubahan  Kedua  PP  15/2001  menyatakan,  “Instansi  sipil adalah  organisasi  pemerintahan  di  luar  instansi  Tentara  Nasional  Indonesia  dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
Pasal  1  angka  4  PP  15/2001  t ersebut  menyatakan,  “Jabatan  struktural adalah  jabatan  struktural  Eselon  I  dan  Eselon  II  sebagaimana  dimaksud  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  100  Tahun  2000  tentang  Pengangkatan  Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.”
Kemudian, Pasal 2 PP 15/2001 a quo juga menyatakan:
Pasal 2
1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang akan menduduki jabatan struktural dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil.
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang  telah  dialihkan  statusnya  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Selanjutnya,  Pasal  9  PP  21/2002  tentang  Perubahan  Kedua  PP  15/2001, menyatakan:
Selain  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil,  jabatan  struktural  tertentu  pada  instansi sipil :
1. Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Departemen Pertahanan;
3. Sekretariat Militer Presiden;
4. Badan Intelijen Negara;
5. Lembaga Sandi Negara;
6. Lembaga Ketahanan Nasional;
7. Dewan Ketahanan Nasional;
8. Badan S.A.R Nasional;
9. Badan  Narkotika  Nasional,  dapat  diduduki  oleh  Anggota  Tentara  Nasional Indonesia  dan  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tanpa  dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan  Pasal  9  PP  21/2002  tersebut  menjelaskan bahwa,  “Yang dimaksud  dengan  Jabatan  Struktural  tertentu  instansi  sipil  dalam  Pasal  ini  adalah jabatan-jabatan struktural yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
Dari pemaparan di atas pengaturan terhadap anggota TNI dan anggota Polri untuk  menduduki  jabatan  sipil  atau  jabatan  di  luar  TNI  dan  Polri  dapat digambarkan dalam tabel berikut:
NO. ANGGOTA TNI

## NO. ANGGOTA POLRI
1 untuk  dapat  menduduki  jabatan sipil  harus  mengundurkan  diri atau  pensiun  dari  dinas  aktif keprajuritan;
(Pasal 47 Ayat (1) UU TNI)
1 untuk dapat menduduki jabatan di luar  kepolisian,  anggota  Polri terlebih dahulu harus mengundurkan  diri  atau  pensiun dari dinas kepolisian; (Pasal 28 Ayat (3) UU Polri) 2 untuk    menduduki  jabatan  pada kantor yang membidangi koordinator  bidang  Politik  dan Keamanan  Negara,  Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara,  Lembaga  Ketahanan Nasional,  Dewan  Pertahanan Nasional,  Search  and  Rescue (SAR) Nasional, Narkotika
Nasional, dan Mahkamah Agung
dapat tetap sebagai prajurit aktif.
Dengan  kata  lain,  tidak  harus
2
Anggota  anggota  Polri  yang  akan menduduki jabatan struktural dialihkan statusnya menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS);
(Pasal 2 Ayat (1) PP 15/2001)
mengundurkan  diri  atau  pensiun dari dinas aktif keprajuritan;
(Pasal 47 Ayat (2) UU TNI)
3 untuk menduduki jabatan
Menteri  Pertahanan  atau  jabatan politis lainnya tidak dapat diduduki  oleh  prajurit  aktif.
Dengan kata lain harus mengundurkan  diri  atau  pensiun dari dinas aktif keprajuritan; (Pasal 47 Ayat (2) UU TNI) 3 Anggota
Polri yang telah dialihkan  statusnya  menjadi  PNS diberhentikan dengan hormat sebagai anggota;
(Pasal 2 Ayat (2) PP 15/2001) 4 untuk  menjadi  pegawai  negeri sipil, maka harus terlebih dahulu diberhentikan  dengan  hormat dari dinas keprajuritan; (Pasal  55  Ayat  (1)  huruf  f  UU
TNI)
4 Anggota  Polri  tanpa  dialihkan statusnya  menjadi  PNS  dapat menduduki jabatan struktural tertentu pada instansi sipil :
a.  Kantor  Menteri  Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
b. Departemen Pertahanan;
c. Sekretariat Militer Presiden;
d. Badan Intelijen Negara;
e. Lembaga Sandi Negara;
f. Lembaga Ketahanan Nasional;
g. Dewan Ketahanan Nasional;
h. Badan S.A.R Nasional;
i. Badan Narkotika Nasional.
Dengan kata lain, untuk
menduduki jabatan struktural tersebut  di  atas,  anggota  Polri tidak  harus  diberhentikan  dengan hormat sebagai anggota.
(Pasal 9 PP 21/2002)
5 untuk  menduduki  jabatan  yang menurut  peraturan  perundang- undangan,  tidak  dapat  diduduki oleh seorang prajurit aktif, maka harus
terlebih
dahulu diberhentikan  dengan  hormat
dari dinas keprajuritan;
(Pasal  55  Ayat  (1)  huruf  g  UU TNI) 6 Anggota TNI yang akan menduduki  jabatan  struktural dialihkan statusnya menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS);
(Pasal 2 Ayat (1) PP 15/2001) 7 Anggota TNI yang telah
dialihkan statusnya menjadi PNS diberhentikan  dengan  hormat
sebagai anggota;
(Pasal 2 Ayat (2) PP 15/2001)
8 Anggota  TNI  tanpa  dialihkan statusnya  menjadi  PNS  dapat
menduduki  jabatan  struktural
tertentu pada instansi sipil :
a.  Kantor  Menteri  Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
b. Departemen Pertahanan;
c. Sekretariat Militer Presiden;
d. Badan Intelijen Negara;
e. Lembaga Sandi Negara;
f. Lembaga Ketahanan Nasional;
g. Dewan Ketahanan Nasional;
h. Badan S.A.R Nasional;
i. Badan Narkotika Nasional.
Dengan kata lain, untuk menduduki  jabatan  struktural tersebut  di  atas,  anggota  TNI tidak harus diberhentikan dengan hormat sebagai anggota.
(Pasal 9 PP 21/2002)
Penjabat  kepala  daerah  yang  berasal  dari  anggota  TNI  dan  anggota  Polri, selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UU Pilkada dan UU ASN.  Yaitu  penjabat  Gubernur  berasal  dari  jabatan  pimpinan  tinggi  madya  dan penjabat Bupati/Walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Juga harus memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  sebagai  anggota  TNI  dan  anggota  Polri, sebagaimana telah digambarkan di atas.
Mengapa  demikian?  Sebagaimana  telah  dikemukakan,  anggota  TNI  dan anggota Polri selama masih berstatus sebagai anggota TNI dan anggota Polri, maka mutatis mutandis tunduk dan terikat pada UU TNI dan UU Polri. UU TNI dan UU
Polri bagi anggota TNI dan anggota Polri merupakan hukum khusus (lex specialis) dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  terkait  penjabat  kepala daerah dalam hal ini UU Pilkada dan UU ASN. UU Pilkada dan UU ASN, dengan demikian  berarti  sebagai  hukum  umum (lex  generali) bagi  anggota  TNI  dan anggota Polri.
Maka,  membaca  dan  memahami  bagaimana  pengaturan  penjabat  kepala daerah  yang  berasal  dari  anggota  TNI  dan  anggota  Polri  harus  menggunakan metode  interpretasi  sistematis,  tidak  cukup  hanya  menggunakan  metode interpretasi  otentik  dan  interpretasi  bahasa  (gramatikal).  Kecuali  membaca  dan memahami arti yang dimaksudkan pembentuk undang-undang (metode interpretasi otentik) serta membaca dan memahami istilah yang ada pada UU Pilkada dan UU ASN (metode interpretasi bahasa atau gramatikal), juga harus menghubungkannya dengan  membaca  dan  memahami  ketentuan-ketentuan  khusus  bagi  anggota  TNI dan  anggota  Polri  khususnya  UU  TNI,  UU  Polri,  PP  No.  15/  2001  tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI Menjadi PNS untuk Menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP 4/ 2002 dan  terakhir  diubah  dengan  PP  21/  2002;  dan  PP  1/2003  tentang  Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI (metode interpretasi sistematis).
B. Pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah  yang  Berasal  dari  Anggota  TNI dan  anggota  Polri  Tanpa  Terlebih  Dahulu  Mengundurkan  Diri  Atau Pensiun  Dari  Dinas  Keprajuritan  dan  Dinas  Kepolisian  Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Penjabat kepala daerah merupakan jabatan sipil dan jabatan di luar TNI dan Polri.  Penjabat  kepala  daerah  juga  merupakan  jabatan  politis,  yang  pengisiannya ditentukan  pemimpin  negara  yang  dipilih  rakyat  melalui hasil  pemilihan  umum. Akan tetapi, penjabat kepala daerah bukan merupakan jabatan struktural PNS yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi TNI dan Polri.
Jika anggota TNI hendak menduduki jabatan sipil maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Begitupun  jika  anggota  Polri  akan  menduduki  jabatan  di  luar  kepolisian,  harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Bila  anggota  TNI  menduduki  jabatan  yang menurut  peraturan  perundang- undangan,  tidak  dapat  diduduki  oleh  seorang  prajurit  aktif,  maka  harus diberhentikan  dengan  hormat  dari  dinas  keprajuritan.  Misalnya  menjadi  pegawai negeri  sipil  (PNS).  Anggota  Polri  pun  jika  menjadi  PNS,  maka  diberhentikan dengan hormat sebagai anggota Polri.
Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan secara detail di atas, maka sudah dapat  ditarik  kesimpulan  dengan  jelas  bahwa  jika  anggota  TNI  dan  anggota  Polri menduduki  jabatan  penjabat  kepala  daerah  harus  terlebih  dahulu  mengundurkan diri  atau  pensiun  dari  dinas  keprajuritan  dan  dinas  kepolisian.  Karena  penjabat kepala daerah sebagaimana telah diutarakan merupakan jabatan sipil dan jabatan di luar  TNI  dan  Polri,  sekaligus  merupakan  jabatan  politis,  yang  pengisiannya ditentukan pemimpin  negara  yang  dipilih  rakyat  melalui  hasil  pemilihan  umum, yang ditentukan oleh kebijakan dan keputusan politik.

## C. Pengangkatan  Komjen  Pol  Mochammad  Iriawan  Sebagai  Penjabat Gubernur Jawa Barat Dilihat Dari Peraturan Perundang-Undangan
Sebagaimana  telah  disinggung  di  depan  bahwa  Komjen  Pol  Mochammad Iriawan dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat pada 18 Juni 2018 berstatus masih  aktif  sebagai  anggota  Polri.  Sebelumnya,  ia  menjabat  sebagai  Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhanas) terhitung sejak 8 Maret 2018. 28
Penulis  berpendapat  bahwa  dalam  kasus  pengangkatan Komjen  Pol Mochammad  Iriawan  menjadi  Penjabat  Gubernur  Jawa  Barat,  Mendagri  kurang cermat dalam memahami UU yang berlaku. 29
Pasal  201  Ayat  (10)  UU  10/2016  (UU  Pilkada) menentukan  bawa  untuk mengisi  kekosongan jabatan Gubernur,  diangkat  penjabat  Gubernur  yang  berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.
Sedangkan  merujuk  pada  Penjelasan  Pasal  19  Ayat  (1)  UU  5/  2014  (UU ASN)  disebutkan  ”jabatan  pimpinan  tinggi  madya”  melip uti  sekretaris  jenderal
28 “Mochammad  Iriawan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Mochamad_Iriawan diakses  pada  5 September 2018.
29 “Pj Gubernur Jabar, Mendagri Dinilai Kurang Cermat”, http://wikiparlemen.com/polhukam/pj-gubernur-jabar-mendagri-dinilai-kurang-cermat/ diakses  pada  7 September 2018.
kementerian,  sekretaris  kementerian,  sekretaris  utama,  sekretaris  jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal,  deputi,  inspektur  jenderal,  inspektur  utama,  kepala  badan,  staf ahli menteri,  Kepala  Sekretariat  Presiden,  Kepala  Sekretariat  Wakil  Presiden, Sekretaris  Militer  Presiden,  Kepala  Sekretariat  Dewan  Pertimbangan  Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.
Persoalan hukumnya,  hemat  penulis,  tidaklah  sesederhana  bahwa  oleh karena Komjen  Pol  Mochammad  Iriawan  sebagai  Sekretaris  Utama  Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhanas), maka dengan demikian telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Menurut penulis,  harus  dibedakan  3  (tiga)  hal  dalam  pengisian  penjabat gubernur  menurut  hukum  positif  yang  ada.  Pertama,  dibolehkannya  anggota Kepolisian (Polri) yang masih aktif diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi madya. Akan  tetapi  yang  kedua,  tidak  semua  jabatan  pimpinan  tinggi  madya  dapat  diisi oleh  anggota  Polri  yang  masih  aktif.    Dan  ketiga,  tidak  semua  orang  yang memegang jabatan pimpinan tinggi madya secara otomatis dapat diangkat menjadi Penjabat Gubernur.
Sekretaris jenderal kementerian,  sekretaris  utama    Lemhanas,  dan sekretaris  daerah  provinsi  semuanya  merupakan  jabatan  pimpinan  tinggi  madya. Tapi  tidak  semuanya  dapat  diisi  oleh  anggota  Kepolisian  yang  masih  aktif.  Dan tidak semuanya secara otomatis bisa diangkat menjadi penjabat Gubenur.
Hukum positif Indonesia, mengatur jabatan sekretaris jenderal kementerian dan sekretaris daerah provinsi tidak dapat diisi oleh anggota Kepolisian yang masih aktif.  Sebaliknya,  untuk  jabatan  sekretaris  utama    Lemhanas  boleh  diisi  oleh anggota Polri yang masih aktif. 30
Dalam  kasus Komjen  Pol  Mochammad  Iriawan  menduduki  jabatan Sekretaris  Utama  Lembaga  Ketahanan  Nasional  (Sestama  Lemhanas),  sesuai ketentuan Pasal 9 PP 21/2002 tentang Perubahan Kedua PP 15/2001, dapat dijabat oleh  anggota  aktif  Polri.  Sebab,  sesuai  Penjelasan  Pasal  9  PP  21/2002  bahwa jabatan  Sekretaris  Utama  Lembaga  Ketahanan  Nasional  (Sestama  Lemhanas)
30 “Pengangkatan Pj Gubernur Jabar Menabrak Ketentuan Hukum”, http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2018/06/21/98981/0/25/Pengangkatan-Pj-Gubernur- Jabar-Menabrak-Ketentuan-Hukum- diakses pada 7 September 2018.
merupakan jabatan struktural tertentu pada instansi sipil yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi Polri.
Masalahnya  kemudian,  ketika  Komjen  Pol  Mochammad  Iriawan  yang memenuhi jabatan pimpinan tinggi madya tetapi masih aktif sebagai anggota Polri apakah  dapat  menduduki  penjabat  gubernur  tanpa  harus  mengundurkan  diri  atau pensiun?
Penulis berpandangan bahwa oleh karena Komjen Pol Mochammad Iriawan masih aktif sebagai anggota Polri, maka tunduk dan terikat pada UU Polri sebagai hukum  khusus (lex  specialis). Dan  sesuai  ketentuan  UU  Polri,  jika  anggota  Polri akan  menduduki  jabatan  di  luar  kepolisian,  harus  terlebih  dahulu  mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian (Pasal 28 Ayat (3) UU Polri).
Dengan  demikian,  ketentuan  hukum  yang  harus  digunakan  dalam  melihat kasus  pengangkatan  Komjen  Pol  Mochammad  Iriawan  ini  tidak  cukup  hanya melakukan interpretasi otentik dan interpretasi bahasa (gramatikal) atas ketentuan Pasal 201 Ayat (10) UU Pilkada dan Pasal 19 Ayat (1) UU ASN. Melainkan harus menggunakan  interpretasi  sistematis  dengan  menghubungkannya  dengan  hukum khusus (lex specialis) dalam hal ini UU Polri. Dan  merujuk pada ketentuan Pasal 28  Ayat  (3)  UU  Polri  ini,  maka  Komjen  Pol  Mochammad  Iriawan  harus  terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian jika hendak diangkat menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  dan  pembahasan  penelitian  di  atas,  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
A. Pengaturan pengangkatan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan anggota Polri selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UU  Pilkada  dan  UU  ASN,    juga  harus  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan sebagai anggota TNI dan anggota Polri, sebagaimana diatur dalam UU  TNI dan UU  Polri  yang  merupakan  hukum  khusus (lex  specialis) bagi  anggota  TNI  dan anggota Polri tersebut;
B. Pengangkatan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan anggota Polri tanpa  terlebih  dahulu  mengundurkan  diri  atau  pensiun  dari  dinas
keprajuritan  dan  dinas  kepolisian  tidak  dapat  dibenarkan  menurut  peraturan perundang-undangan;
C. Pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat  yang  masih  aktif  sebagai  anggota  Polri  dan  tanpa  terlebih  dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian tidak tepat, jika dilihat dari hukum  positif.  Khususnya  yaitu  UU  Polri,  PP  No.  15/  2001  tentang  Pengalihan Status  Anggota  TNI  dan  Anggota  Kepolisian  Negara  RI  Menjadi  PNS  untuk Menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP 4/ 2002 dan terakhir  diubah  dengan  PP  21/  2002;  dan  PP  1/2003  tentang  Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI.
Merujuk  pada  hasil  dan  pembahasan  penelitian  serta  kesimpulan  yang  telah diuraikan di atas, peneliti perlu memberikan saran-saran, yaitu:
A. Untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  dan  menghindari  perbedaan interpretasi  hukum,  maka  Pembentuk  UU  dalam  hal  ini  Presiden  bersama  DPR perlu  melakukan  perubahan  dan/atau  penyempurnaan  terhadap  ketentuan  terkait pengangkatan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan anggota Polri  terutama  ketentuan  yang  ada  dalam  UU  Pilkada,  UU  ASN,  UU  TNI,  dan UU Polri;
B. Untuk  mengatasi  keadaan  sampai  adanya  perubahan  dan/atau  penyempurnaan UU  tersebut  di  atas,  Pemerintah  harus  segera  melakukan  konsultasi  dan koordinasi dengan DPR untuk kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait pengangkatan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan anggota Polri.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
A. Ridwan Halim. 2000. Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia.
Angy Pelita Studyways,  Jakarta.
Amiroeddin    Syarif.  1987. Perundang-undangan,  Dasar,  Jenis    dan  Teknik
Membuatnya. Bina Aksara, Jakarta.
Chainur Arrasjid. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
Maria  Farida  Indrati  S.  2011. Ilmu  Perundang-undangan  (1)  (Jenis,  Fungsi,  Materi Muatan). Kanisius, Yogyakarta.

## Maria  Farida  Indrati  S.  2011. Ilmu  Perundang-undangan  Proses  dan  Teknik
Pembentukannya. Kanisius, Yogyakarta.
Maria  S.W.  Sumardjono.  1989. Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian. t.p., Yogyakarta.
Mochtar  Kusumaatmadja,  Prof.,  Dr.,  S.H.,  LL.M.  dan  Dr.  B.  Arief  Sidharta,  S.H. 1999. Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu  Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku 1. Alumni, Bandung.
Purnadi Purbacaraka  dan  Soerjono Soekanto. 1993. Perihal  Kaedah  Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soerjono Soekanto. 1982. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers, Jakarta.
Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. Hukum, Konsep dan Metode. Setara Press, Malang.
Sudikno  Mertokusumo,  Prof.,  Dr.,  SH.  1999. Mengenal  Hukum  (suatu  pengantar).
Liberty, Yogyakarta.
Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra.  2000. Penafsiran  dan  Konstruksi  Hukum. Alumni, Bandung.
Internet :
https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/06/19/pajp5y354-kipp- pelantikan-iriawan-bertentangan-dengan-uu
http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/zNP0XJAN-komjen-iriawan-resmi-menjabat- sebagai-pj-gubernur-jabar
https://www.inews.id/news/read/156913/membedah-polemik-tni-polri-jadi-pj- gubernur-di-era-jokowi-dan-sby?sub_slug=nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Mochamad_Iriawan
https://www.viva.co.id/berita/politik/1046455-nasdem-dukung-angket-penunjukan- iriawan-pj-gubernur-jabar.
http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2018/06/21/98981/0/25/Pengangkatan- Pj-Gubernur-Jabar-Menabrak-Ketentuan-Hukum-
https://nasional.kompas.com/read/2018/06/21/20443471/perludem-minta- pengangkatan-iriawan-sebagai-pj-gubernur-jabar-ditinjau-ulang
https://tirto.id/perludem-pertanyakan-alasan-pengangkatan-pj-gubernur-jabar-iriawan- cMHG
https://www.liputan6.com/news/read/3565337/pgi-penunjukan-iriawan-jadi-penjabat- gubernur-jabar-kurang-tepat
http://wikiparlemen.com/polhukam/pj-gubernur-jabar-mendagri-dinilai-kurang- cermat/