Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH SIRI DI INDONESIA
Ghufron Maksum 1 dan Nur Isyanto 2

## Abstrak
Nikah siri merupakan penikahan yang tidak dicatat  dan menjadi fenomena yang  berkembang  di  Indonesia  dan  menjadikan  perhatian  tersendiri  sejalan  dengan rencana digulirkannya Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang perkawinan tentang sanksi pidana bagi pelaku nikah siri  hal tersebut karena  perkawinan tidak dianggap selesai dengan hanya terjadinya akad nikah, dengan demikian  sejalan  dengan  perubahan  dan  perkembangan  hukum  Islam  dalam  format perundang-undangan  hukum  keluarga  di  Indonesia  khususnya  dan  di  dunia  muslim pada umumnya maka pencatatan perkawinan merupakan pembaharuan hukum Islam demi tertibnya administrasi keluarga dan kependudukan, hal ini penting karena hukum keluarga dianggap sebagai inti syari’ah dan dipandang sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam.
Kata kunci : Hukum Islam dan Nikah Siri
A. Pendahuluan.
Rancangan  Undang-Undang    (RUU)  tentang  Hukum  Materil
Peradilan Agama Bidang Perkawinan, akan menyebabkan perubahan yang signifikan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  perkawinan, salah  satu  perubahannya  adalah  tentang  sanksi  pidana  bagi  pelaku perkawinan  baik  sanksi  pelanggaran  maupun  sanksi  tindak  kejahatan, ketentuan pidana yang dimaksud tercantum dalam pasal 143 sampai pasal 150 RUU yang terkait dengan:   pelaksanaan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah ( pasal 143 ), Per kawinan mut’ah ( pasal 144 ), Perkawinan  poligami  tanpa  izin  pengadilan  (pasal  145),  Perceraian  istri tidak di depan sidang Pengadilan (pasal 146), Perzinahan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga hamil sementara pelaku laki-laki menolak mengawininya (pasal 147), Pelanggaran kewajiban oleh Pejabat Pencatat Nikah,(pasal 148), Siapapun yang bertidak seolah-olah sebagai Pencatat  Perkawinan  atau  wali  hakim  (pasal  149),  siapapun  yang bertindak sebagai wali nikah, tetapi dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah (pasal 150), sedangkan pada pasal 151 dinyatakan bahwa, pasal 14, pasal 145, pasal 146 dan, pasal 148 merupakan tindak pidana pelanggaran
1 Ghufron  Maksum  lahir  di  Pekalongan,  24  November  1984.  Lulus  S1  dari STAI  Nurul  Iman  dan S2  dari  IIQ  Jakarta.  Saat ini  tercatat  sebagai  dosen  tetap  di STAI Nurul Iman Parung Bogor.
2 Nur Isyanto lahir di Jakarta, 6 Februari 1978. Lulus S1 dari STAI Nurul Iman dan S2 dari Institut PTIQ Jakarta. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di STAI Nurul Iman Parung Bogor.
sedangkan  pasal  144,  pasal  147,  pasal  149  dan  pasal  150  dinyatakan sebagai tindak pidana.
Pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana tersebut ada yang berupa pidana denda, pidana kurungan dan atau pidana penjara, hal tersebut  karena  tindak  pidana  dalam  pasal-pasal  tersebut  dikatagorikan sebagai  tindak  pidana    pelanggaran  dan  tindak  pidana  kejahatan, 3 sedangkan  proses  penindakannya  berdasarkan  pada  laporan  dari masyarakat  atau  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  setelah  melalui penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
Jika melihat Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 26 menyebutkan  bahwa,  “ Undang-Undang  memandang  soal  perkawinan hanya dalam hubungan- hubungan perdata” Artinya , bahwa unsur agama tidak dilibatkan dalam menyatakan  sebuah perkawinan, oleh karenanya perkawinan hanya bisa dilihat dari sisi keperdataan dan bersifat sekuler. Batasan  perkawinan  tersebut  berbeda  dengan  yang  disebutkan  dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, dan pada pasal  2  ayat  (1)  dinyatakan  “ Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaaNya  itu “ Ketentuan  tesebut  menggambarkan  dengan  tegas  bahwa  unsur  agama tidak dapat dipisahkan dari keabsahan suatu perkawinan, dengan kata lain perkawinan di Indonesia merupakan perkawinan yang tidak sekuler.
Benar,  bahwa  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  menyebutkan adanya  sanksi  pidana  bagi  pelanggarnya  padahal  sanksi  tesebut  dapat ditentukan karena undang- undang adalah produk “ wakil rakyat “ sehingga logis jika didalam undang-undang tersebut diatur sanksi pidanya berarti rakyat menghendakinya.
Hal  yang  paling  kontroversi,  yang  muncul  baik  di  media  masa ataupun media elektronik  belakangan ini tentang polemik nikah siri  yang pelakunya dikenakan sanksi tindak pidana pelanggaran sebagaimana yang dimaksud  di  atas,  terlepas  dari  pro  dan  kontra  tentang  hal  tersebut Rancangan  Undang-Undang    itu  dimaksudkan  untuk  melindungi  pihak perempuan  dan  anak-anak  akibat  nikah  siri,  bahkan  menurut  aktifis perempuan Musdah Mulia mengatakan bahwa nikah siri selama ini hanya dijadikan  ajang  wisata  seks  karena  itu  nikah  siri  diangkat  dalam Rancangan  Undang-Undang  dinilai  sebagai  kemajuan.  Tapi  disisi  lain
3 Tindak  pidana  pelanggaran  tercantum  dalam  pasal  143,  145  dan  pasal  146 pelaku dikenakan pidana   penjara enam bulan dan atau  denda sebanyak-banyaknya Rp 6000.000,- .Sedangkan pasal 147 pelaku dikenakan pidana penjara satu tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 12.000.000,- Untuk tindak pidana kejahatan yang tercantum pada pasal 144, 149 dan pasal 150 pelaku dipidana penjara tiga tahun, dan pada  pasal  147  pelaku  dipidana  tiga  bulan.  Lihat  Rancangan  Undang-Undang Perkawinan Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang PerkawinanTahun 2007.
nikah  siri  dipidanakan  merupakan  masalah  sosial.  Hasyim  Muzadi misalnya,  ia  menilai  bahwa  pelaku  nikah  siri  diberikan  sanksi  pidana merupakan  hal  yang  aneh,  menurutnya  cukup  diberikan  sanksi administrative, seharusnya yang dipidanakan  tersebut adalah orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan melakukan hubungan seks  diluar nikah bukan menyalahkan yang nikah. 4
Jika kita berfikir positif maka nikah bukan semata-mata mengikat hubungan antara satu orang laki-laki dan perempuan, tapi menimbulkan konsekwensi  yang  sangat  luas  tidak  hanya  pada  pelaku  pernikahan tersebut  melainkan  juga  anak-anak  akibat  perkawinan,  keluarga, masyarakat  dan  Negara.  Dengan  demikian  pernikahan  tidak  dianggap selesai  dengan  hanya  terjadinya  akad  nikah,  dengan  demikian  sejalan dengan  perubahan  dan  perkembangan  hukum  Islam  dalam  format perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia khususnya dan di dunia muslim  pada  umumnya  maka  pencatatan  perkawinan  merupakan pembaharuan  hukum  Islam  demi  tertibnya  administrasi  keluarga  dan kependudukan, hal ini penting karena hukum keluarga dianggap sebagai inti syari’ah dan dipandang sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jau h ke dalam agama Islam.
B. Pengertian Nikah Siri.
Kawin dalam bahasa Arab dikenal dengan kata nikah atau tazwij dan  kata  ini  di  dalam  al- Qur’an  terdapat  dalam  20  ayat  termasuk  kata derivasinya, sedangkan nakaha dan kata derivasinya terdapat 17 ayat di dalam  al- Qur’an.  Kata nikah  menurut  al-Jaziri  memiliki  beberapa pengertian,  secara  etimologi dikenal  dengan al-wathi, persetubuhan dan al-dhammu,  menyatu.  Kata  ini  yang  kemudian  dikalangan  ulama  fikih terjadi  perbedaan  pendapat,  apakah  nikah  dalam  pengertian  hakekat adalah  akad  atau  bersetubuh. 5 Menurut  al-Karkhi  nikah  adalah  ikatan perkawinan  bukan  persetubuhan,  dengan  demikian  bahwa  sama  sekali tidak  pernah  disebutkan  dalam  al- Qur’an  kata  nikah  dengan  arti wathi karena  didalam al_qur’an  menggunakan kinayah  dan  penggunaan  kata kinayah tersebut gaya bahasa yang halus. 6
Secara istilah syara’ ada beberapa definisi ulama fikih tapi esensi yang  terdapat  dalam  difinisi  tersebut  hampir sama.  Mazdhab  Syafi’i mengatakan  akad  yang  mengandung  kebolehan  melakukan  hubungan
4 . http;//karodalnet.blogspot.Com/2010ruu-nikah-siri.html.
5 . Abdu al-Rahman al-Jaziri, al- Fiqh ‘ala Mazdabib al - Arba’ah ,juz IV, dalam Maktabah  al-Syarmilah  al-Ishdar  al-Stani.Lihat  juga  Al-Syaebany, Ikhtilaf  al- ‘Ammah al - ‘Ulama, jilid II, Dar al -Kutub al-Ilmiyah, Baerut t th. Hal. 120.
6 . Muhammad Ali al-Shabuni, Rawa’i al -Bayan Tafsir ayat Ahkam, jilid I, Dar al Fikr, Baerut,t th. Hal.285.

## Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Siri di Indonesia
suami istri dengan lafal nikah atau yang semakna dengan itu, sedangkan menurut  madzhab  Hanafi  nikah  merupakan  akad  yang  mefaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang suami dan istri selama tidak ada hal angan syara’. 7 Jumhur Ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang digunakan dalam akad nikah tersebut yakni lafal nikah, kawin atau yang selafal dengan itu.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  1 menyebutkan bahwa; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 8 . Pada pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu,  ayat  (2) menyatakan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Jiga  dipahami  secara  gramatikal  maka  antara pasal  1  dan  pasal  2  memiliki  hubungan  yang  saling  berkaitan  artinya bahwa  perkawinan  yang  bertujuan  membentuk  keluarga    bahagia  itu adalah  perkawinan  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  agama  dan kepercayaan dan perkawinan yang di dicatat.
Kata siri berasal dari bahasa Arab yang bermakna diam-diam atau rahasia lawan dari kata ‘alaniyah yaitu terang-terangan. Kata siri dijadikan kata  majemuk  dengan  kata nikah,  sehingga  menjadi  nikah  siri  untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam tersembunyi atau  tidak  tercatat  di  lembaga  Negara.  Nikah  siri  dalam  paradigma sekarang adalah tema yang digunakan untuk menyebut pernikahan yang dilakukan  bukan di  depan  Pegawai Pencatat  Nikah  dalam  hal  ini  KUA, sehingga pernikahan tersebut ridak tercatat di Kantor Urusan Agama.
Istilah  nikah  siri  atau  nikah  yang  dirahasiakan  memang  sudah dikenal  dikalangan ulama  yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau  rukun-rukun    dan  syarat-syarat  pernikahan  menurut  hukum  Islam, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, ada ijab qabul ada wali nikah  dan  ada  dua  orang  saksi,  hanya  saja  saksi  diminta  untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada  khalayak  ramai,  dengan  sendirinya tidak  ada walimatu al- ‘arusy atau dalam bentuk yang lain. 9
Dikalangan  ulama  madzhab nikah  siri  dikenal  ketika membicarakan  tenang  rukun  nikah  yaitu  saksi  nikah,  mereka  sepakat
7 . Abdu al-Rahman al-Jaziri, op cit. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, Al- Akhwal al-Syakhshiyah, Dar al-Fikr al- ‘Araby Tahun 1950, hal.17
8 Anonimous, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dilengkapi Undang-Undang RI NOmor 14 Tahun 1970, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985, Undang-UNdang RI Nomor 1 Tahun 1974 dll. Klaong Klede, hal.266.
9 .  Muhammad  Raf’at  Ustman, ‘Aqd  al -Zawwaj  Ar  kanuhu  wa  Syuruthu shihatihi fi al-Fiqh al-Islami, t tp, t th, hal 299.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
bahwa  keberadaan  saksi  merupakan  salah  satu  yang  harus  ada  dalam perkawinan sehingga perkawinan tidak sah jika tidak ada saksi. 10 Namun keberadaan  saksi  terjadi  perdebatan  dikalangan  ulama  fikih  mengingat hadits yang dijadikan sumber hukum tersebut diperdebatkan validitasnya. Dua hadits riwayat ‘Aisyah yang matannya; “ La nikaha illa bi waliyin wa syahidai ‘adl in, dan labudda fi al- nikah min arba’atin: al -waliyi wa al-zauj wa al- syahidain”. Kemudian hadits dari Ibn ‘Abbas :” Al-baghaya :allati yankihna anfusihinna bi ghaeri bayyinatin” . Kedua hadits tersebut dinilai dha’if  tetapi  satu  sama  lain  saling  menguatkan ,  dari  sini  ulama  fikih berbeda pendapat.
Menurut Hanafiyah, Syafi’iyah dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad ibn Hambal, golongan Ibadiyah Khawarij, Umar, ‘Ali ibn Abi Thalib, Ibn ‘Abbas Sayid ibn Musayyab, Jabir ibn Zaid, al -Hasan, al- Nakha’I,  Qatada h,  al-Tsauri  dan  al- ‘Auza’I  mengatakan  bahwa  nikah tidak sah tanpa kehadiran dua orang saksi. Sedangkan berdasarkan riwayat dari  Imam  Ahmad,  Ibn  Umar  al-Hasan  ibn  Ali,  Ibn  Zubair,  Salim,  Ibn Abdullah  ibn  Umar  dan  sebagian  dari  kalangan  syi’ah  Imamiyah menyatakan  bahwa  nikah  tanpa  saksi  hukumnya  sah  selama  calon mempelai telah baligh dan cerdas ( Rusyd). Sementara menurut Pendapat malikiyah  kesaksian  dalam  pernikahan  aadalah  wajib  sekalipun  ketika akad tidak mesti dihadiri saksi. 11
Pernikahan  siri  sering  juga    diartikan  oleh  masyarakat  umum dengan; Pertama;  pernikahan  tanpa  wali.  Pernikahan  semacam  ini dilakukan  secara  rahasia  (siri)  dikarenakan  pihak  wali  perempuan  tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan  syariat; kedua,  pernikahan  yang  sah  secara  agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Pandangan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ahmad Sabiq ibn Abdu al-Latif Abu Yusuf. 12
Adapun  mengenai  fakta  pertama,  yakni  pernikahan  tanpa  wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan  semacam  ini  didasarkan  pada  sebuah  hadits  yang  dituturkan dari  sahabat  Abu  Musa  ra;  bahwasanya  Ras ulullah  saw  bersabda;  “ La nikaha illa bi waliyyin ” “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy]. 13
10 .  Wahbah  al-Zuhaeli, al-Fiqh  al-Islami  wa  adillatuhu,  jilid  V,  Dar  al-Fikr,
Damaskus Tahun 1985 hal. 70-71.
11 . Ibid, hal. 72.
12 http://www . mail-archive.com/belajar-Islam
@yahoogroup.com/msg00228.html.
13 , lihat, Imam Asy Syaukani, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2648

## Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Siri di Indonesia
Berdasarkan  dalalah al- iqtidla’ ,  kata ”laa” pada  hadits menunjukkan  pengertian  ‘tidak  sah’,  bukan  sekedar  ’tidak  sempurna’ sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih. Makna semacam ini dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda:” Ayyumam roatu nakahat bi ghaeiri izdni waliyuha  fanikakhuha  bathilun,fanikakhuha  bathilun,fanikakhuha bathilun”. “Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil”. [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy]. 14
Berdasarkan  hadits-hadits  di  atas  dapatlah  disimpulkan  bahwa pernikahan  tanpa  wali  adalah  pernikahan  bathil.  Pelakunya  telah melakukan maksiat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus  pernikahan  tanpa  wali  dimasukkan  ke  dalam  bab  ta’zir,  dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada  seorang qadli (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.
1) Faktor-Faktor Terjadinya Nikah Siri.
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  seseorang  tidak mencatatkan  pernikahannya  di  lembaga  pencatatan  sipil  negara. Pertama;  karena  faktor  biaya,  alias  tidak  mampu  membayar administrasi  pencatatan, kedua:  yang  karena  sebab    takut  ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan  lain  sebagainya. Ketiga,  karena  factor  geografis  yang  jauh  dari tempat pencatatan pernikahan sehingga menyulitkan bahkan mungkin biaya menuju ke KUA lebih besar dari biaya pernikahan itu sendiri, dan keempat,  pernikahan  yang  dirahasiakan  karena  pertimbangan- pertimbangan  tertentu;  misalnya  karena  takut  mendapatkan  stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri;  atau  karena  pertimbangan-pertimbangan  rumit  yang  memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya, misalnya karena alasan bagi laki-laki yang ingin berpoligami merasa keberatan dengan syarat- syarat  poligami  yang  diatur  dalam  undang-undang,  karena  secara psykologis  sulit  diharapkan  dari  istri  atau  istri-istri  bermurah  hati memberikan persetujuan kepada suami untuk melakukan poligami. 15
14 Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2649.
15 Lihat Undang-Undang Perkawinan Nonor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan Pasal 5 mengenai izin poligami oleh Pengadilan Agama dan syarat-syarat poligami.
2) Pencatatan Pernikahan.
Untuk  menyelamatkan  keturunan  Islam  mensyari’atkan perkawinan  dan  melarang  perzinahan  maka  untuk  melindungi keturunan  sebagai  tujuan    dari  sebuah  pernikahan  dibutuhkan kelengkapan, misalnya dokumentasi atau bukti tertulis. Tanpa KUA sebagai  pihak  yang  berwenang  sebenarnya  bisa  saja  terjadi  namun demikian kehadiran KUA dengan berbagai perangkat perlengkapannya  justru  akan  lebih  menjamin  para  pihak  khususnya ketika  terjadi  sengketa.  yang  berkaitan  dengan  pernikahan,  maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.
Hal  ini  karena  fungsi  pencatatan  pernikahan  pada  lembaga pencatatan  adalah  agar  seseorang  memiliki  alat  bukti  ( bayyinah) untuk  membuktikan  bahwa  dirinya  benar-benar  telah  melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai  bukti syar’iy ( bayyinah  syar’iyyah )  adalah  dokumen  resmi yang  dikeluarkan  oleh  negara.  Ketika  pernikahan.  Hanya  saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar’iy. Kesaksian dari saksi -saksi pernikahan atau orang- orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebaga i alat bukti syar’iy.
Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (iqrar), dan lain sebagainya.
Jika  kita  tengok  kebelakang  sejarah  membuktikan,  pada awalnya hukum Islam secara konkrit tidak mengaturnya, bahkan pada masa Rosul maupun masa sahabat, dan juga  belum ditemukan dalam pemerintahan  Islam  tentang  pencatatan  pernikahan  apalagi  sampai dianggap  suatu  tindak  pidana  pelanggaran  dan  tindak  pidana kejahatan, padahal tidak dapat dikatakan bahwa lembaga pencatatan belum berkembang bahkan mungkin karena masyarakat saat itu belum sekomplek dengan kondisi masyarakat  sekarang.  Didalam al- Qur’an dan di dalam Hadits tidak ditemukan tentang pencatatan pernikahan, walaupun pencatatan dalam bermuamalah telah disebutkan dalam al- Qur’an surat al - Baqarah Allah berfirman: “ ya ayuha al-ladzina ‘ amanu idza  tadayantum  bi  daenin  ilaa  ajalim  musamma  faktubuuhu walyaktub  bainikum  katibun  bi  al- ‘Adli  ….” Hai  orang-orang  yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  Dan  hendaklah seorang penuli s di antara kamu menuliskannya dengan benar….

## Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Siri di Indonesia
Dalam  suatu  hadits,  Nabi  saw  telah  mendorong  umatnya untuk  menyebarluaskan  pernikahan  dengan  menyelenggarakan walimatul ‘ursy . Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai  berhukum  wajib  akan  tetapi  nabi  sangat  menganjurkan (sunnah muakkadah). Nabi saw bersabda;” Aulim walau bi Syaatin ” 16 . “ Adakan  walimah  walaupun  dengan  seekor  kambing”.[HR.  Imam Bukhari  dan  Muslim].Abu  Bakar  Shiddiq  juga  paernah  berkata:  La yajuzu al-Nikahu al- Sirri  hatta  yu’linu  wa  yasyhadu  ‘alaihi” . Tidak boleh nikah siri sehingga nikah tersebut diumumkan dan disiarkan. Banyak  hal-hal  positif  yang  dapat  diraih  seseorang  dari penyiaran  pernikahan;  di  antaranya  adalah  ;  (1)  untuk  mencegah munculnya  fitnah  di  tengah-tengah  masyarakat;  (2)  memudahkan masyarakat  untuk  memberikan  kesaksiannya,  jika  kelak  ada persoalan-persoalan  yang  menyangkut  kedua  mempelai;  (3) memudahkan  untuk  mengidentifikasi  apakah  seseorang  sudah menikah atau belum.
Hal  semacam  ini  tentunya  berbeda  dengan  pernikahan  yang tidak  disiarkan,  atau  dirahasiakan  (siri).  Selain  akan  menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang dinikahi siri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan siri juga akan menyulitkan pelakunya ketika  dimintai  persaksian  mengenai  pernikahannya.  Jika  ia  tidak memiliki  dokumen  resmi,  maka  dalam  semua  kasus  yang membutuhkan  persaksian,  ia  harus  menghadirkan  saksi-saksi pernikahan  sirinya;  dan  hal  ini  tentunya  akan  sangat  menyulitkan dirinya.  Atas  dasar  itu,  anjuran  untuk  mencatatkan  pernikahan  di lembaga  pencatatan  negara  menjadi  relevan,  demi  mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami isteri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.
Apabila  terjadinya  perselisihan  atau  pertengkaran  telah terjadinya  prekawinan,  pembuktiannya  cukup  dengan  alat  bukti persaksian, akan tetapi perkembangan selanjutnya karena perubahan dan  tuntutan  zaman  dengan  berbagai  pertimbangan  kemashlahatan, dibeberapa Negara muslim termasuk di Indonesia telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Menurut Nasaruddin Amir,  masalah  Pendaftaran  dan  Pencatatan  Perkawinan  merupakan salah  satu  hal  yang  paling  banyak  diatur  dalam  hokum  keluarga Negara-Negara Muslim. Iran, Yaman Selatan, Yordania, Srilanka dan Indonesia  merupakan  Negara  yang  tercatat  sebagai  Negara  yang
16 .Sebagaimana  dikutip  oleh  Muhammad  Abu  Zahrah.  Al-Akhwal  al- Syakhshiyyah, op cit, hal. 52.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 2│ Nomor 1│ Oktober │ 2016
mengatur  tentang  pencatatan  pernikahan  dengan  peraturan perundangan disetai denda dan sanksi pidana. 17
Hal  tersebut  dilakukan  untuk  menciptakan  ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hokum dan  untuk melindungi pihak-pihak  yang  melakukan  perkawinan dan akibat terjadinya  perkawinan,  seperti  nafkah  istri,  hubungan hukum orang  tua  dengan  anak,  kewarisan  dan  lain-lainnya.  Melalui pencatatan  perkawinan  yang  dibuktikan  dengan  akta  nikah  apabila terjadi perselisihan diantara suami dan istri atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka pihak lain dapat melakukan upaya hukum guna  mempertahankan  atau  memperoleh  haknya  masing-masing karena  dengan  akta  nikah  mereka  memiliki  bukti  autentik  atas terjadinya sebuah perkawinan.
Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan  ketertiban  hukum  juga  memiliki  fungsi  preventif  agar tidak  terjadi  penyalah  gunaan  syarat  dan  rukun  nikah  baik  menurut agama  maupun  Negara,  misalnya  tidak  terjadi  hubungan  antara seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang  sebenarnya  dilarang  agama untuk  melakukan  akad,  atau  menghidarkan  pemalsuan  identitas seperti laki-laki mengaku jejaka padahal sebenarnya dia mempunyai istri  dan  anak.  Tindakan  preventif  ini  dilakukan  dalam  peraturan perundang-undangan  direalisasikan  dalam  bentuk  penelitian persyaratan  perkawinan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  seperti  yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Pencatatan Perkawinan dengan seperangkat sanksi bagi yang melakukan  tindak  pidana  pelanggaran  dan  tindak  pidana  kejahatan merupakan  dinamika  sosial  yang  menuntut  adanya  perubahan  baik perubahan system nilai maupun perubahan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa; hukum merupakan refleksi dan solidaritas yang ada dalam masyarakat, senada dengan Maxr Weber dan  Durkheim,  Arnold  M  Rose  mengemukakan  toiri  umum  tentang adanya  perubahan  hukum  hubungannya  dengan  perubahan  social, pertama  ,  adanya  komulasi  progresif  dari  penemuan-penemuan  di bidang  tekhnologi, kadua;  adanya  kontak  atau  konflik  antar masyarakat ;dan ketiga; adanya gerakan social (social Movement). 18 Menurut  teori  diatas  jelas  bahwa  hukum  lebih  merupakan akibat  dari  faktor-faktor  penyabab  terjadinya  perubahan  sosial.
17 .Nasaruddin Umar, Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-Negara Muslim, Makalah  Seminar  Nasional  “ Hukum  Materiil  Peradilan  Agama;Antara  Cita,Realita dan Harapan, Jakarta,19 Februari 2010 hal. 8.
18 .Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 1994 hal.96.

## Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Siri di Indonesia
Penngaruh  unsur  perubahan  diatas  dapat  menimbulkan  perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam termasuk didalamnya perubahan hukum Islam, maka tak elak lagi bahwa pencatatan perkawinan dan sanksi  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  pelanggaran dan kejahatan dalam  perkawinan  yang  diatur  dalam  undang-undang  merupakan kebutuhan  yang  tidak  bisa  dihindarkan.  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah mengatakan  :  “ Fi  taghayyiri  al-Fatwa  wa  ikhtilafiha  bi  hasbi tahgayiru al-azminati wa al-amkinati wa al-akhwali wa niyyati wa al- ‘awaidi. 19 Perubahan  fatwa  dan  perbedaannya  terjadi  menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adapt kebiasaan. Dalam kaedah fiqiyah disebutkan : “ Layunkaru tughayiru al-hkam bi taghyiri alazman” 20 Tidak  diingkari  perubahan  hukum  karena  perubahan zaman.
Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsip dan memiliki adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, maka ijtihad merupakan solusi yang tepat yang harus dilakukan oleh umat Islam  baik melalui penalaran ta’lili maupun istishlahi  karena ijtihad merupakan inner dynamic bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universilitas hukum Islam. Pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengusung perubahan hukum Islam melalui Ijtihad antara lain:
a) Pendekatan Maqashid Syari’ah.
Dalam  rangka  mewujudkan  nilai-nilai ilahiyah  hukum Islam  kedalam  fenomena  masyarakat  tiori maqashd  syari’ah 21
menjadi salah satu yang penting diperhatikan karena tiori ini akan menghantarkan  tujuan-tujuan    hukum  Islam,    karena menyelamatkan  manusia  dari  dunia  sampai  akherat.  Salah  satu aspek maqashid  al- syari’ah membagi  tiga  skala  prioritas  yang saling melengkapi, pertama , dharuriyat, yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia, jika sesuatu itu tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan sampai pada tujuannya. Tujuan dharury  tersebut  adalah,  menyelamatkan  agama,  jiwa, akal,  harta  keturunan  dan  kehormatan. Kedua,  hajjiyat,  yaitu sesuatu yang dibutuhkan demi kelangsungan hidup manusia, jika sesuatu itu tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur tetapi  kesulitan-kesulitan  akan  menghadang,  dan ketiga,
19 .Ibn Qayyim al-Jauziyah , I’lam al - Muwaqi’in , Juz IV dar al-Nafais, yordania, cet II T th. Hal. 259.
20 . Muhammad Usman Syabir, Qawaid al-Kulliyah wa al-Dhawabith Fiqhiyah,
Dar-al-Nafais, yordania, Tahun 2007, cet II hal. 259. mengutip dari majallah al-Ahkam al-adliyyah, pasal 39.
21 .Lihat Al-Syathibi dalam al-Muwafaqat, tentang tiori maqashid al- Syari’ah .
takhsiniyat, yaitu proses dekoratif ornamental, artinya ketiadaan dekoratif ornamental tidak akan menghancurkan tujuan dharury, tetapi  kehadirannya  akan  memperindah  pencapaian  tujuan dharury.
Untuk  menyelamatkan  keturunan,  Islam  mensyari’atkan perkawinan  dan  melarang  perzinahan,  dan  untuk  melindungi keturunan  tersebut  sebagai  tujuan dharury  dari  pernikahan dibutuhkan kelengkapan ( hajjiyat), misalnya dokumentasi sebagai bukti  tertulis    berupa  akta  nikah  yang  lebih  menjamin  hak  dan kewajiban para pihak yang melakukan pernikahan. Dan akta nikah bisa  diperindah  ( tahsini)  sesuai  dengan  minat  dan  model  atau kemampuan dalam suatu masyarakat tertentu, dalam hal ini pihak yang berwenang.
b) Pendekatan Qiyas.
Asumsi dasar dari penalaran ini bahwa nash-nash dalam masalah  hukum  sebagian  diiringi  dengan  penyebutan  ‘ illatnya, dan  dalam  kajian  ushul  fiqh  corak  ini  mewujudkan qiyas  dan istihsan .  Upaya  merumuskan  ‘ illat hukum ini merupakan proses menyampaikan  pesan  moral  nash  dengan  melihat  setting  sosial dan konteks zamannya, sehingga dinamika masyarakat yang selalu berubah diiringi dengan masalah yang kompleks, pendekatan ini akan lebih responsife dan solutif dalam mejawab masalah hukum Islam.
Keharusan  pencatatan  perkawinan  dan  pembuatan  akta dalam hukum Islam bisa saja di qiyaskan dalam mudayyanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya sebagai mana disebutkan dalam Firman Allah yang terdapat dalam surat al- Baqarah ayat 282: “ Ya ayyuha al-lzdina amanuu izda tayantum bi daenin ila ajalin musamma faktubuhu ” Hai orang-orang yang beriman  apabila  kamu  bermu’a malah  tidak  secara  tunai  untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.
Akad nikah bukanlah ber mua’malah biasa tapi merupakan perjanjian  yang  sangat  kuat,  tapi  baik  transaksi mudayyanah maupun munakahat  sama-sama  merupakan ibadah  mu’amalah yang  sama-sama  memerlukan  bukti  autentik  tentang  tejadinya proses  bermu’amalah  tersebut  oleh  karenanya  bukti  tertulis menjadi  sangat  penting  diperlukan.  Apabila  akad  utang  piutang atau  hubungan  bisnis  atau  hubungan  kerja  membutuhkan pencatatan  mestinya  akad  nikah  yang  begitu  luhur,  agung  dan sakral lebih membutuhkan pencatatan agar tidak di salah gunakan oleh  pihak-pihak  tertentu  untuk  menghindari  perjanjian  yang terjadi.

## Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Siri di Indonesia
c) Pendekatan Mashlahah al-Mursalah
Menurut al-Ghazali, 22 setiap mashlahah, kembali kepada maks ud syara’ yang diketahui dari al - Qur’a, Hadits, dan ijma’ tapi jika  dipandang  dari  ketiga  dasar  tadi  tidak  didapati  maka mashlahah  tersebut  dinamakan  mashlahah  al-mursalah,  cara penggalian hukumnya terlepas dari dalil-dalil secara khusus, tetapi melalui petunjuk umum dari beberapa dalil syara’. Artinya bahwa penalaran  melalui  pendekatan  ini  didasarkan  pada  anggapan bahwa  ketentuan-ketentuan  yang  diturunkan  oleh  Allah  untuk mengatur prilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin di  capainya.  Alasan  logis  tersebut  adalah  menciptakan kemashlahatan  dan  menghindarkan  kemadharatan.  Kaedah  fikih yang dijadikan pijakan yuridis tentang masalah ini adalah “ Dar u al-Mafasid  muq addamu  ‘ala  jalbi  al -Mashalih “ Meninggalkan kerusakan harus  didahulukan  dari  pada  menarik  kemashlahatan, kadeah ini disebutkan sebagai salah satu kaedah pokok  menurut ‘Izzuddin  ibn  Abd  al - ‘Aziz  ibn  Abd  al -Salam  dalam  bukunya Qawaid al-Ahkam fi Mashalihu al-anam.
Dalam salah satu kaedah yang lain ia mengemukakan satu pasal  yaitu;  “ Al- histu ‘ala jalbi al -mashalih wa dar i al-masid, 23 (dorongan  untuk  mengambil  kebaikan  dan  meninggalkan kerusakan),  dalam  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  Allah  telah memberi  watak  kepada  hambanya  untuk  cenderung  menyukai kesenangan  dan  kelezatan,  Allah  menciptakan  surga  dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai sementara menjadikan neraka dikelilingi  dengan  hal-hal  yang  disenangi.  Nikah  siri  bisa    jadi hanya dijadikan manusia sebagai ajang untuk mencari kesenangan sesuai  dengan  watak  manusia  tadi, tanpa  memperhatikan  akibat hukum sesudahnya. maka kaedah ini menggambarkan sebaliknya bahwa  manusia  harus  mengambil  kebaikan  dan  menghindari kemadharatan. Dan jika pembuatan akta nikah yang didalamnya memiliki  kemashlahatan  maka  kemaslahatan  tersebut  harus didahulukan karena untuk menjaga status keturunan.
Teori mendahulukan kemashlahatan tersebut dikemukakan juga oleh Al-Thufi  ketika memberi komentar hadits ke  32  dari  urutan  hadits  yang  terdapat  dalam  kitab Syarah  al-
Arba’in  al  Nawawi yang  bunyinya  :  “ Ladharara  wala
22 .Abi Hamid ibn Muhammad al-Ghazali, al-Musstasyfa, dar al-Fikr, tp ,t th. hal .310 23 .Abu Muhammad ‘Izzuddin Abd al - ‘Aziz ibn al_salam, Qawaid al ahkam Fi Mashalih al-Anam, Juz I Al-Istiqamah Kairo, t th, hal. 14
Dhirara ”. jangan  berbuat  madharat  dan  jangan  pula  dibuat madharat. 24 Pencatatan pernikahan dan sanksi hukum  bagi tindak pidana  pelanggaran  dan  kejahatan  dalam  pernikahan  tidak terdapat  nash yang dijadikan  dasar  penetapan  hukumnya  ,tetapi banyak  manfaat  dan  kebaikan  yang  besar  dalam  kehidupan masyarakat,  sebaliknya  jika  perkawinan  tersebut  tidak  diatur melalui  peraturan  perundang-undangan  banyak  kemadharatan yang  diakibatkan  oleh  karena  itu  penetapan  hukum  atas  dasar mashlahat  merupakan  salah  satu  prinsip  hukum  Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaedah, “ Tasharafu al- Imam ‘ala ra’yati  manuthun  bi  al - Mashlahah” . Suatu  tindakan  pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemashlahatan.
d) Pendekatan Saddu al- Dzari’ah. Saddu  al- dzaro’i meupakan  kata  majemuk  yang  terdiri dari  kata sadd-u  dan  al- dzaro’i . Sadd  berarti  menutup  dan  al- dzara’i merupakan bentuk jama’ dari al- Dzari’ah berasal dari kata dzir’un yang berarti memanjang dan bergerak ke depan. 25 Secara literal al- Dzari’ah mempunyai beberapa makna, diantaranya sebab perantara kepada sesuatu. Sehingga secara literal, makna sadd-u adzaria’i adalah  menutup  jalan-jalan  dan  perantara-perantara sehingga tidak menyampaikan kepada tujuan yang dimaksud.
Menurut  al-Syathibi, dzari’ah ialah  perantara  yang mendekatkan  perkara mashlahat  kepada  perkara  mafsadat. Sedangkan  Ibnu  Taimiyah  mengartikan al- dzari’ah dengan perbuatan  yang dhohir-nya  mubah,  tetapi  menjadi  perantara kepada  perbuatan  yang  diharamkan.  Dengan  demikian  dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian al- dzara’i adalah memotong perantara- perantara kerusakan dengan melarang perbuatan yang dibolehkan karena akan menyampaikan kepada yang dilarang.
Permasalahan  nikah  sirri  merupakan  permasalahan  yang belum  menjadi  pembahasan  para  ulama salaf  (ulama  dahulu), sehingga hal  ini  merupakan PR  bagi  ulama kontemporer  (ulama sekarang)  untuk  berusaha  melakukan  pembahasan  dan menemukan hukumnya. Jika diambil sedikit dampak negatif dari pernikahan tersebut, pasti dampaknya kepada pihak si wanita dan tidak  hanya  sampai  disitu,  anak  pun  akan  mendapat  dampak negatif,  terutama  dalam  pembuatan  Surat  Akte  Kelahiran. Melihat dari dampak-dampak negatif yang banyak menimbulkan ke-mudhorot-an atau mafsadat bagi banyak kalangan wanita dan
24 Najmud al-Thufi, Syarh al- Arbai’n al -Nawawi, tp, t th, hal.127.
25 A.Dazuli  dan  I  NUrol  ‘Aen, Ushul  Fikih,  Metodologi  Hukum  Islam,  Raja grafindo Persada, Jakarta, Tahun 200, hal 217.

## Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Siri di Indonesia
anaknya.  Dengan  demikian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa dengan diaturnya pencatatan pernikahan sekaligus diiringi sangsi hokum  bagi  orang-orang  yang  melakukan  tindak  pidana pelanggaran maupun tindak pidana kejahatan dalam perkawinan dapat    memotong  perantara-  perantara  kerusakan  yang  dapat memotifasi  orang  untuk  melakukan  pelanggaran  dan  kejahatan yang akan menimbulkan banyak madharat.
C. Kesimpulan.
Pencatatan Pernikahan dan perangkat hukum pidana pelanggaran dan  kejahatan  bagi  pelaku  perkawinan  yang  tidak  dicatat  merupakan pembaharuan  hukum  Islam  seirama  dengan  perubahan  social  di  era modern,  yang  sebelumnya  belum  pernah  terjadi  bahkan  secata  tekstual nash  baik  al- Qur’an maupun  hadits  tidak  mecantumkan  dengan  jelas tentang  masalah  ini.  Maka  dalam  kontek  ini  pemaknaan  hukum  Islam tidak harus dilihat dari perspektif nilai saja, tetapi perlu dicari keterkaitan secara organic  dan  structural  dalam  kehidupan  sosial.  Disinilah  letak fenomena tranformasi pemikiran hukum Islam, tidak dilihat dari fenomena keagamaan saja.
Tranformasi Pembaharuan hukum Islam di Indonesia merupakan suatu  pergumulan  kreatif  antara  Islam  dengan  masyarakat  Indonesia, antara nilai-nilai hukum  Islam  dengan kenyataan  structural  masyarakat, oleh  karenanya  pembaharuan  di  bidang  perkawinan  tidak  terlepas  dari proses kehidupan masyarakat yang selalu berubah.

## Daftar Pustaka
A. Dazuli dan I Nu rol ‘Aen, Ushul Fikih, Metodologi Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000 Abu Zahrah, Muhammad Abu, Al-Akhwal al-Syakhshiyah, T.k: Dar al-Fikr al-
‘Araby , 1950. Al-Ghazali, Abi Hamid ibn Muhammad, al-Musstasyfa, Dar al-Fikr,t th. Al-Jauziyah,  Ibn  Qayyim ,  I’lam  al - Muwaqi’in ,  Juz  IV,  Yordania:  Dar  al- Nafais, , cet II T.th. Al-Jaziri  Abdu  al-Rahman, al- Fiqh  ‘ala  Mazdabib  al - Arba’ah ,juz  IV,  dalam Maktabah al-Syarmilah al-Ishdar al-Stani. Al-Shabuni,  Muhammad  Ali, Rawa’i al-Bayan  Tafsir  ayat  Ahkam,  jilid  I, Baerut: Dar al Fikr, t. th Al-Syaebany, Ikhtilaf al- ‘Ammah al - ‘Ulama, jilid II, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Baerut t th.
Al-Syathibi, al-Muwafaqat, tk: tp, t.th al-Zuhaeli, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, jilid V, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
http://www.mail-archive.com/belajar-Islam @yahoogroup.com/msg00228.html. http;//karodalnet.blogspot.Com/2010ruu-nikah-siri.html. Ibn al-Salam, Abu Muhammad ‘Izzuddin Abd al - ‘Aziz, Qawaid al ahkam Fi Mashalih al nam, Juz I Al-Istiqamah Kairo, t th. Muhammad Raf’at Ustman, ‘Aqd al -Zawwaj Ar kanuhu wa Syuruthu shihatihi fi al-Fiqh al-Islami, t tp, t th. Najmud al-Thufi, Syarh al- Arbai’n al -Nawawi, tp, t th Nasaruddin Umar, Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-Negara Muslim, Makalah Semi nar Nasional “ Hukum Materiil Peradilan Agama;Antara Cita,Realita dan Harapan, Jakarta, 2010
Rancangan  Undang-Undang  Perkawinan  Hukum  Materiil  Peradilan  Agama Bidang PerkawinanTahun 2007.
Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1994 Syabir, Muhammad Usman, Qawaid al-Kulliyah wa al-Dhawabith Fiqhiyah, Yordania: Dar-al-afais, 2007, cet II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985,