## Sosialisasi Mengenai Standarisasi Internasional Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Kota Samarinda
Aji Titin Roswitha Nursanthy 1 *, Maria Ana Liwa 2 , Iva Yulia Munawarah 3
1 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
2 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
3 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia E-mail: ajititin@stih-awanglong.ac.id *1 , mariaana@stih-awanglong.ac.id 2 , iva@stih-awanglong.ac.id 3 Submission   2018-04-10 Review 2018-05-20 Publication 2018-06-27

## ABSTRAK
Negara  Indonesia  sangat  tergantung  pada  angkutan  kapal  lewat  laut,  utamanya perdagangan  keluar  negeri,  oleh  karenanya  keamanan  dan  keselamatan  kapal  serta pelabuhan  dimana  kapal  tersebut  berlabuh,  mutlak  diperlukan.  Oleh  karena  itu pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan  agar  staff  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan  Samarinda  sebagai  target  sasaran  dalam  pengabdian  masyarakat  ini memahami  gambaran  kondisi  pelabuhan  di  Indonesia  dan  keharusan  bagi  pelabuhan yang  telah  berstandara  internasional  untuk  mengikuti  aturan  yang  telah  ada. Pengabdian Masyarakat ini diwujudkan melalui penyelenggaraan sosialisasi mengenai “Standarisasi  Internasional  Pengamanan  Kapal  dan  Fasilitas  Pelabuhan  di  Kota Samarinda”. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi antara peserta sosialisasi. Hasilnya sosialisasi "Standarisasi Internasional Pengamanan Kapal  dan  Fasilitas  Pelabuhan  di  Kota  Samarinda”  telah  berjalan  dengan  baik  dan seluruh peserta sosialisasi antusias dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.
Kata Kunci: Pengamanan Kapal, Fasilitas Pelabuhan, Kota Samarinda .

## Pendahuluan
Pelabuhan  Samarinda  merupakan  pelabuhan  yang  terdapat  di  Kota  Samarinda, Kalimantan Timur yang terletak di tepi sungai Mahakam, 30 mill laut dari Muara Pegah. Pelabuhan  ini  penting  keberadaannya,  karena  dari  sini  kebutuhan  pokok  untuk masyarakat  di  Kota  Samarinda  dan  sekitarnya  disuplai.  Dizaman  era  globalisasi pelabuhan  Kota  Samarinda  dianggap  tidak  bisa  dikembangkan  lagi  sehingga  perlu adanya  fasilitas  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  kapal-kapal  besar  untuk  kegiatan bongkar muat dan juga terminal khusus untuk penampungan kontainer. Hal ini menjadi permasalahan  yang  cukup  krusial  bagi  Pemerintah  Kota  Samarinda,  khususnya kelengkapan  pengamanan  kapal  dan  fasilitas  pelabuhan  yang  tidak  sesuai  dengan standar internasional atau The International Ship anda Port Facility Security (ISPS) Code , terlebih  lagi  keseimbangan  penataan  ruang  dan  adaptibilitas  perubahan  lingkungan hidup  yang  berjalan  lamban,  serta  penegakan  hukum  yang  kurang  optimal,  sehingga menjadikan pelabuhan di Kota Samarinda rawan akan tindak kejahatan.
Alasan lainnya adalah lokasi pelabuhan Kota Samarinda merupakan pelabuhan besar yang menjadi sampel bagi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilengkapi beberapa fasilitas diantaranya:
1. Dermaga sepanjang 876 meter dengan kedalaman air 15 meter
2. Kapal pandu untuk mengantar pandu ke kapal
3. Kapal bantu/assit tug untuk membantu menyandarkan kapal
4. Pandu, yang memandu kapal untuk sandar di dermaga.
5. Pengisian air bersih dari darat.
Oleh karenanya sangat relevan bila melakukan kegiatan pengabdian masyarakat terkait  standarisasi  internasional  pengamanan  kapal  dan  fasilitas  pelabuhan  tersebut ketika  mengacu  pada  titik  strategis  lokasi  pelabuhan  Kota  Samarinda,  serta  beberapa polemik  pelabuhan  Kota  Samarinda.  Tujuan  diadakannya  kegiatan  pengabdian masyarakat ini untuk memahami kesiapan pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang  ada  di  Kota  Samarinda  terhadap  kesesuaian  standar  pengaturan  internasional yang berlaku, karena selama ini fasilitas yang ada di pelabuhan kurang memadai serta tidak sesuai dengan standar internasional atau The International Ship anda Port Facility Security (ISPS) Code. Target sasaran sendiri dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah staff Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda.
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  diharapkan  mampu  menjadi  solusi  bagi permasalahan  yang  ada  pada  pelabuhan  Kota  Samarinda,  melalui  pemberian pemahaman  kepada stakeholder terkait  diantaranya  perusahaan  perkapalan (shipping company) ,  personel  diatas  kapal (shipboar  personel) maupun  personel  pelabuhan  dan fasilitasnya (port/facility  personnel), serta  hasil  akhir  yang  didapat  adalah  target sasaran  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  mampu  mengurus  sertifikasi  ISPS Code, bila memang ada pelabuhan di Samarinda belum bersertifikasi, dan mendorong kapal berbendera Indonesia yang dimiliki masyarakat Samarinda yang berukuran 500 GT keatas agar dapat lebih mengusahakan memperoleh sertifikasi ISPS Code, sehingga aturan  terkait  standarisasi  internasional  terhadap  pengamana  kapal  dan  fasilitas pelabuhan di Kota Samarinda dapat terealisasi dengan baik.

## Metode
Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  analisis  dan  pengkajian  data  mengguanakn  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Informasi  dan  data  diperoleh  dengan melakukan  pengamatan  langsung  melalui  pemberian  ceramah,  dan  sesi  diskusi,  serta wawancara  dengan  target  sasaran  yang  di  selenggarakan  melalui  pelaksanaan
sosialisasi  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Pelabuhan  Kota  Samarinda,  dengan  tema “Standarisasi  Internasional  Pengamanan  Kapal  dan  Fasilitas  Pelabuhan  di  Kota Samarinda”.  Target  sasaran  dalam  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  staff  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Samarinda  sebagai  peserta  dalam  kegiatan pengabdian  masyarakat  ini,  dengan  luaran  peserta  yang  mendukung  kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  yaitu  masyarakat  sekitar,  Pemerintah  Daerah  Kota Samarinda,  perusahaan  perkapalan  (shipping  company),  personel  diatas  kapal (shipboar  personel)  maupun  personel  pelabuhan  dan  fasilitasnya  (port/facility personnel).
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap luaran  peserta  yang  mendukung  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  melalui  metode ceramah,  dan  diskusi  interaktif  kepada  masing-masing  peserta  terkait  pemahaman peserta  terhadap  “Sosialisasi  Standarisasi  Internasional  Pengamanan  Kapal  dan Fasilitas  Pelabuhan  di  Kota  Samarinda”  yang  diberikan  oleh  pihak  Tim  Pengabdi  dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

## Hasil dan Pembahasan
The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) Keberadaan The  International  Ship  and  Port  Facility  Security  Code  (ISPS  Code) sangat dibutuhkan  bagi  kemaritiman  Indonesia. The  International  Ship  and  Port  Facility Security  Code  (ISPS  Code) merupakan  aturan  yang  menyeluruh  mengenai  langkah- langkah yang meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, aturan internasional ini dikembangkan sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dapat  terjadi  pada  kapal  dan  fasilitas  pelabuhan  pasca  serangan  11  September  di Amerika  Serikat.  Peristiwa  serangan  teroris  pada  tanggal  11  September  2001  di Amerika  Serikat  memicu  kesadaran  masyarakat  maritim  internasional  akan  bahaya serangan  teroris  yang  dapat  diarahkan  kepada  maritime  secara  meluas.  Pembajakan kapal  dagang  di  Columbia  Eagle  perairan  Thailand  tahun  1970,  serta  serentetan peristiwa  lainnya  terkait  perairan  menjadikan  kalangan  internasional  khususnya negara-negara  anggota  Organisasi  Maritime  Internasional  (IMO)  menjadi  waspada terhadap segala ancaman keamanan pelayaran yang harus segera diantisipasi, sehingga IMO  melalui  konferensi  Desember  2002  menetapkan  amandemen  SOLAS  1974, mengenai SOLAS yang pada hakekatnya adalah keselamtan jiwa di laut, tetapi dengan amandemen ini maka SOLAS juga mencakup keamanan kapal dan pelabuhan darat.  Hal ini  berarti  keamanan  kapal  dan  pelabuhan  menjadi  bagian  integral  dari  keselamatan laut.
The  International  Ship  and  Port  Facility  Security  Code  (ISPS  Code) terdiri  dari  dua bagian. Bab A berisi segala ketentuan wajib dilaksanakan (mandatory) oleh pemerintah, kapal  atau  perusahaan  dan  fasilitas  pelabuhan,  menyangkut  aturan-aturan  yang tercantum  dalam  Bab  XI-2  seperti  telah  diubah  dalam  Annex  Solas  1974,  sedangkan bagian  B  berisi  petunjuk  atau  pedoman  ( guidance) tentang  pelaksanaan  dari  Bab  A. Tujuan The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) sendiri salah satunya  untuk  menetapkan  peranan  dan  tanggungjawab  masing-masing  Negara anggota,  instansi  pemerintah,  pemerintah  lokal,  serta  industry  kapal,  dan  pelabuhan, pada  tingkat  nasional,  dan  internasional,  untuk  menjamin  keamanan  maritim. Mengingat  pentingnya  aturan  ini  menjadi  bahan  pertama  untuk  pengantar  ceramah
sosialisasi  sebagai  bentuk  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  yang  disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.

## Tanggung Jawab Negara Peserta
Salah  satu  tanggung  jawab  negara  peserta  yaitu  menetapkan  tingkat  keamanan  dan menyiapkan  petunjuk-petunjuk  dalam  rangka  upaya  perlindungan  terhadap kemungkinan  terjadinya  insiden  keamanan,  sehingga  diperlukan  pula  menetapkan kapan  suatu  pernyataan  keamanan (Declaration  of  Security) diperlukan,  setelah melakukan penilaian terhadap resiko yang mungkin dapat timbul pada kegiatan kapal, dengan  pelabuhan,  antara  kapal  dengan  kapal,  orang,  harta  benda  serta  lingkungan kerja.  Surat  pernyataan  keamanan  dapat  diajukan  oleh  kapal  kepada  Negara  peserta ketika  memasuki  suatu  pelabuhan  apabila  ada  ancaman  keamanan  nyata  atau  telah terjadi  insiden  keamanan  terhadap  kapal  atau  fasilitas  pelabuhan.  Kewajiban perusahaan  pemilik  kapal  sendiri  salah  satunya  adalah  berkewajiban  memberikan dukungan yang memadai kepada nahkoda, perwira kapal, agar dapat menjalankan tugas dengan  baik,  serta  keamanan  kapal  juga  wajib  diperhatikan  dengan  bertindak  sesuai dengan tingkat keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Penilaian  terhadap  keamanan  kapal (ship  security  assessment) juga  diperlukan  untuk mengetahui  seberapa  aman  kapal  tersebut,  sehingga  penilaian  terhadap  keamanan menjadi  bagian  integral  sangat  penting  dari  proses  pengembangan  dan  pemutakhiran dari  rencana  keamanan  kapal.  Oleh  karenanya  penilaian  keamanan  kapal  perlu  di dokumentasikan, tinjau ulang, dan disimpan oleh pemilik kapal atau perusahaan kapal. Rencana keamanan fasilitas pelabuhan juga menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Rencana keamanan sendiri dibuat dan dikembangkan berdasarkan penilaian keamanan bagi  pelabuhan  yang  memadai  untuk  kegiatan  antar  kapal-pelabuhan,  dan  harus mencakup ketiga tingkat keamanan.
Selain  itu  keamanan  fasilitas  pelabuhan  perlu  diharuskan  untuk  bertindak  sesuai dengan  tingkat  keamanan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  yang  mencakup wilayah pelabuhan itu terletak. Setelah itu penilaian keamanan fasilitas pelabuhan juga sangat  penting  karena  itu  penilaian  atau  pengukuran  keamanan  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  setempat  dimana  fasilitas  pelabuhan  itu  terletak.  Tujuan  adanya penilaian  keamanan  ini  adalah  merupakan  suatu  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari proses  pengembangan  dan  pemutakhiran  rencana  keamanan  fasilitas  pelabuhan. Selanjutnya,  adanya  pemeriksaan  yang  bertujuan  untuk  memastikan  keamanan termasuk  peralatan  yang  sesuai  dengan  aturan  tersebut.  Terakhir,  penerbitan  dan pengesahan  sertifikat  yang  akan  dikeluarkan  dan  disahkan  oleh  pejabat  pemerintah terkait,  sesudah  dilakukan  verifikasi  awal  ataupun  pembaharuan  sesuai  dengan ketentuan. Sertifikat Internasional Keamanan Kapal berlaku paling lama 5 (lima) tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka materi ini juga telah disampaikan kepada para peserta sosialisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.

## Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Implementasi di Indonesia Indonesia  disebut  sebagai  salah  satu Contracting  Government karena  telah menandatangani  dan  meratifikasi  aturan  tersebut,  yang  tertuang  pada  Keputusan Presiden  Nomor  65  Tahun  1980  tentang  Ratifikasi  SOLAS  1974,  Keputusan  Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 mengenai  Pengamanan  Kapal  dan  Fasilitas  Pelabuhan  di  Wilayah  Indonesia.  Oleh karena itu Indonesia seharusnya tunduk dan patuh pada aturan The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) secara konsisten. Ada tiga elemen yang perlu dilakukan  peninjauan  Pemerintah  Negara  Anggota,  Pelabuhan  Laut,  dan  Fasilitas Pelabuhannya.  Tanggung  jawab  tersebut  diberikan  kepada  Kementerian  Perhubungan yaitu  menyangkut  wilayah  pelabuhan  aparatnya  adalah  Administratur  Pelabuhan (ADPEL),  yang  menjadi  satu-satunya  pejabat  yang  bertanggung  jawab  atas  keamanan dan  keselamatan  dalam  pelabuhan  sesuai The  International  Ship  and  Port  Facility Security  Code  (ISPS  Code). PT  Pelindo  telah  membagi  pelabuhan  di  Indonesia  menjadi beberapa  wilayah,  namun  perusahaan  ini  juga  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  hal manajemen  keamanan,  sehingga  hanya  terbatas  pada  kegiatan  perekonomian. Akibatnya menimbulkan dualisme kepemimpinan terhadap perusahaan PT Pelindo dan Administratur Pelabuhan (ADPEL) sehingga sulit untuk menerapkan The International Ship  and  Port  Facility  Security  Code  (ISPS  Code) secara  menyeluruh.  Misalnya  belum adanya  kesediaan  perwira  keamanan  fasilitas  pelabuhan  yang  ditunjuk,  keberadaan KP3 yang juga sebagai anggota POLRI dalam melaksanakan fungsi keamanan sehingga menimbulkan  kerancuan  wewenang,  serta  antara  perwira  keamanan  pelabuhan, perwira  keamanan  perusahaan,  dan  perwira  keamanan  kapal  apakah  sudah  memiliki sinergitas yang baik terjalin antar sesamanya. Belum lagi  kurangnya tenaga ahli dalam keamanan maritim. Pelabuhan lautpun juga mengalami polemik berkepanjangan karena sulit  membedakan  mana  pelabuhan  dosmetik,  dan  pelabuhan  internasional  karena pelabuhan  di  Indonesia  dapat  melayani  keduanya  dan  berada  dalam  satu  wilayah dosmetik nasional dan internasional, yang memisahkan hanya daerah sandar dermaga. Demikian  pula  dengan  pelabuhan  khusus  dan  umum,  hanya  da  beberapa  pelabuhan khusus  sehingga  menyulitkan  penerapan  ketentuan The  International  Ship  and  Port Facility Security Code (ISPS Code) secara terintegritas, serta banyaknya kejahatan yang terjadi  di  maritim  Indonesia,  menuntut  untuk  lebih  waspada  dan  memperbaiki pengelolaan  manajemen  keamanan  yang  lebih  baik  lagi.    Gambaran  serupa  tersebut dipaparkan oleh tim pengabdian masyarakat kepada para peserta sosialisasi tersebut. Berdasarkan pemaparan materi tersebut tanggapan dari target sasaran utama sebagai peserta serta luaran target pendukung sangat antusias dalam mempelajari pengetahuan
terkait  pemaparan  sosialisasi “Standarisasi  Internasional  Pengamanan  Kapal  dan Fasilitas Pelabuhan di Kota Samarinda”. Harapan kedepannya agar ada pendampingan terkait pengurusan sertifikasi kapal dan dilakukannya kembali sosialisasi serupa seperti ini yang lebih difokuskan kepada perusahaan kapal.

## Kesimpulan
Ancaman  terhadap  keamanan  kapal  sering  terjadi  yang  sudah  tentu  mengalami kerugian besar bagi kapal maupun perusahaan, sehingga harus diakui bahwa penerapan ketentuan The  International  Ship  and  Port  Facility  Security  Code  (ISPS  Code) harus dilakukan  secara  menyeluruh  dan  terintegritas  dengan  baik  khususnya  pada pengamanan  kapal  dan  fasilitas  pelabuhan  di  Kota  Samarinda  sebagai  salah  satu wilayah yang ikut menyokong Indonesia sebagai negara maritim dimata dunia. Kondisi fisik, letak, dan keadaan lingkungan umumnya pelabuhan di Indonesia khususnya Kota Samarinda ikut memberi andil dalam hambatan penerapan ketentuan The International Ship  and  Port  Facility  Security  Code  (ISPS  Code), oleh  karenanya  sosialisasi  seperti  ini perlu  dilakukan  kembali  sehingga  ada  aturan  yang  dapat  tercipta  khususnya  terkait pengawasan dalam penerapan aturan ketentuan The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) baik dipelabuhan maupun dikapal.

## Pengakuan
Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda  merupakan  implementasi  dan  sinergitas lembaga  perguruan  tinggi  bersama  masyarakat.  Diharapkan  hasil  dari  kegiatan  ini mampu  memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  untuk  menjadi  acuan  bagi  para pihak yang berkepentingan terkait “Sosialisasi Standarisasi Internasional Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan di Kota Samarinda”. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada  Ketua  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda  yang  telah memfasilitasi  dan  memberikan  dukungan  pada  kegiatan  pengabdian  ini,  serta stakeholder terlibat didalamnya baik akademisi, aparatur pemerintah daerah setempat, serta  mahasiswa/i  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda,  dan  semua pihak  yang  telah  banyak  membantu  dan  memberi  kontribusi  dalam  kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## Daftar Referensi
Churchill, E. B. (1989). The UN Convention on The Law of The Sea: Impact and Implementation, Hawai: Honohulu, The Law of The Sea Institute. American Journal of International Law , Volume 83 , Issue 1 , 211-214.
Dina Sunyowati, E. N. (2013). Buku Ajar Hukum Laut. Surabaya: Airlangga University Press.
Hendrapati, M. (2013). Bunga Rampai Hukum Laut Internasional. Makassar: Makassar:
Pustaka Pena Press.
Ray, D. (2008). Reformasi Sektor Pelabuhan Indonesia dan UU Pelayaran Tahun 2008. Jakarta: US AID.
Sodik, D. M. (2014). Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.