## ANALISIS KEGIATAN PENILAIAN UNTUK PENGGALIAN POTENSI PAJAK: STUDI KASUS KANTOR WILAYAH DJP JTD
Deshita Maharani Raharjo 1) dan Arif Nugrahanto 2)
1) deshita.raharjo@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) arifn@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN* *email korespondensi

## Abstract
DGT has implemented various strategies to increase tax revenue. One of these efforts is through optimization the valuation role in analising and identification of tax potential. By using a qualitative approach through library research and field research, in the form of direct field observations and interviews, this research tries to identify the extent to which the optimization of valuation activities as an effort to fulfil tax revenue. Based on the analysis, we  concludes  that  the  optimization  of  the  valuation  activities  at  the  Regional  Office  of  the  DJP  has  only been carried out in any certain stages, thare are supervision activities, audit activities, and tax collection. Meanwhile, in the extensification activities and investigation activities, valuation has not yet involved. Furthermore, we also identifies several challenges faced in optimizing the valuation, there are the limited access to taxpayer data, the limited number of appraisers, and the reluctance in involving appraisers in the strategy.
Keywords : Tax effort, tax potential, valuation, supervision, audit

## Abstrak
Berbagai strategi dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya dalam bentuk strategi penggalian potensi pajak melalui kegiatan penilaian yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Optimalisasi Penilaian (Appraisal) untuk Penggalian Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya. Dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  melalui  studi  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan,  Penelitian  ini  bertujuan mengidentifikasi  sejauh  mana  pelaksanaan  kegiatan  optimalisasi  penilaian  sebagai  upaya  untuk  mengamankan target  penerimaan  pajak  dilaksanakan.  Berdasarkan  analisis,  kesimpulan  yang  diperoleh  antara  lain  bahwa pelaksanaan  optimalisasi penilaian dalam rangka penggalian potensi pajak di Kanwil DJP JTD baru dilaksanakan untuk tahap kegiatan pengawasan, kegiatan pemeriksaan, dan penagihan pajak. Sedangkan kegiatan ekstensifikasi dan  penyidikan  masih  belum  pernah  dilakukan  pelibatan  Penilai  di  dalamnya.  Lebih  lanjut,  Penulis  juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi penilaian, yaitu adanya keterbatasan akses data  wajib  pajak,  adanya  keterbatasan  jumlah  Penilai,  dan  masih  adanya  keengganan  pelibatan  penilai  dalam kegiatan penggalian potensi pajak.
Kata Kunci : penggalian potensi, potensi pajak, penilaian, pengawasan, pemeriksaan

## PENDAHULUAN
Pemungutan  pajak  di  Indonesia  menganut  sistem self  assessment .  Dalam  sistem self assessment kegiatan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan sepenuhnya  oleh  wajib  pajak  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan. berdasarkan sistem ini,  wajib pajak dituntut untuk aktif dalam memenuhi  seluruh kewajiban perpajakannya.  Dalam  beberapa  penelitian  menyebutkan  bahwa  sistem self  assessment yang dijalankan pemerintah hingga saat ini belum maksimal. Keberhasilan sistem self assessment ini tidak  dapat  tercapai  tanpa  kesadaran  dan  kejujuran  dari  masyarakat  khususnya  wajib  pajak untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  (Akbar, Atmanto dan Jauhari, 2015).
Kurangnya kesadaran wajib pajak membuat tax ratio Indonesia bergerak stagnan selama beberapa  tahun  terakhir.  Dalam  laporan Revenue  Statistics  in  Asian  and  Pacific  Economies 2019 yang  dipublikasikan  oleh  Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development (OECD),  tax  ratio  Indonesia  hanya  sebesar  11,5%.  Dengan  angka  tersebut  dapat  dikatakan bahwa tax  ratio Indonesia tertinggal jauh dari rata-rata tax ratio OECD yang mencapai 34,2%. Lebih  lanjut,  data  Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  (LAKIN  DJP)  tahun  2019 menunjukkan pengaruh langsung kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
Berbagai  strategi  dilakukan  oleh  DJP  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Upaya tersebut  salah  satunya  dalam  bentuk  strategi  peningkatan  kepatuhan  pajak  melalui  kegiatan penilaian yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2015 tentang  Optimalisasi  Penilaian  ( Appraisal )  untuk  Penggalian  Potensi  Pajak  dan  Tujuan Perpajakan Lainnya. Surat edaran ini menegaskan bahwa kegiatan penilaian dapat dioptimalkan untuk  mendukung  penggalian  potensi  pajak,  serta  memberikan  pedoman  mengenai  langkah- langkah  untuk  menggali  potensi  pajak,  khususnya  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan tujuan perpajakan lainnya, seperti penagihan pajak.
Berdasarkan  hal-hal  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  sejauh  mana pelaksanaan  kegiatan  optimalisasi  penilaian  sebagai  upaya  untuk  mengamankan  target penerimaan  pajak,  khususnya  pada  Kanwil  DJP  serta  mengidentifikasi  tantangan-tantangan yang muncul dalam kegiatan optimalisasi penilaian tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Penilaian
Definisi  penilaian  menurut  Konsep  dan  Prinsip  Umum  Penilaian  (KPUP)  butir  4.5 dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2018 adalah proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan  opini  tertulis  mengenai  nilai  ekonomi  pada  saat  tertentu.  Kata  "Penilaian" digunakan untuk mengacu kepada proses penyusunan estimasi nilai dan dapat juga mengacu pada kesimpulan penilaian. Sedangkan menurut SE-54/PJ/2016, Penilaian adalah serangkaian kegiatan  untuk  menentukan  besaran  suatu  jenis  nilai  tertentu  pada  suatu  saat  tertentu  yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan definisi di atas, dalam penelitian ini penilaian adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh penilai untuk menentukan besaran suatu jenis nilai pada saat tertentu dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Menurut  Darwin  (2011:11),  penting  bagi  penilai  untuk  mengetahui  tujuan dilaksanakannya suatu penilaian karena hal ini berpengaruh terhadap jenis nilai dan pendekatan yang akan digunakan. Darwin mengemukakan delapan tujuan penilaian secara umum, antara lain penilaian dalam rangka penentuan nilai pasar terbuka (open market value), penilaian untuk tujuan  penjualan  properti  (kepentingan  penjual),  penilaian  untuk  tujuan  pembelian  properti (kepentingan  pembeli),  penilaian  untuk  keperluan  agunan  ke  lembaga  keuangan,  penilaian untuk  keperluan  asuransi  atas  harta  tetap,  Penilaian  untuk  keperluan  penggabungan  usaha, penilaian  untuk  keperluan  go  public  perusahaan,  dan  penilaian  untuk  keperluan  perpajakan. Dalam penelitian ini, penilaian yang dianalisis lebih lanjut adalah penilaian untuk tujuan yang sifatnya spesifik, yaitu tujuan perpajakan.
Lebih  lanjut,  dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-54/PJ/2016 (selanjutnya disebut SE-54/PJ/2016) dijelaskan bahwa penilaian bertujuan untuk menentukan besaran  suatu  jenis  nilai  tertentu  atas  objek  penilaian  berupa  properti,  bisnis,  atau  aset  tak berwujud,  yang dapat  digunakan sebagai  dasar untuk  menghitung  pajak terutang atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, dan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kegiatan  penilaian  sangat  erat  kaitannya  dengan  keberadaan  objek  penilaian. Sehubungan  dengan  hal  itu,  Darwin  (2011:2)  dalam  buku  Teori  Dasar  Penilaian  memberi penjelasan bahwa objek penilaian adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa harta,  baik  harta  berwujud  maupun  tidak  berwujud.  Atas  harta  yang  dimiliki  tersebut selanjutnya disebut sebagai properti. Properti yang merupakan harta kekayaan seseorang yang dapat  diklasifikasikan  sebagai  properti  berwujud  (properti  berwujud  dan  bergerak,  properti
berwujud tidak bergerak dan efek) dan properti tidak berwujud, yaitu properti yang tidak dapat dilihat secara nyata namun keberadaannya diakui, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain.

## Optimalisasi Penilaian untuk Penggalian Potensi Pajak
Dalam  rangka  memenuhi  target  penerimaan  pajak,  Direktorat  Jenderal  Pajak (selanjutnya  disebut  DJP)  melakukan  berbagai  strategi.  Salah  satunya  melalui  optimalisasi penilaian untuk penggalian potensi pajak dan tujuan perpajakan lainnya. Strategi ini dituangkan dalam bentuk surat edaran Direktur Jenderal Pajak. Dalam enam (6) tahun  terakhir, terdapat dua  (2)  surat  edaran  yang  menjadi  pedoman  pelaksanaan  penggalian  potensi  pajak  melalui kegiatan penilaian. Berikut ini ringkasan pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut.
1. Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor  SE-61/PJ/2015  tentang  Optimalisasi  Penilaian (Appraisal)  untuk  Penggalian  Potensi  Pajak  dan  Tujuan  Perpajakan  Lainnya.  Latar belakang munculnya SE ini adalah sebagai salah satu upaya upaya pengamanan target penerimaan  pajak.  Surat  edaran  ini  memberikan  penjelasan  dan  panduan  bahwa penilaian dapat dioptimalkan untuk menunjang kegiatan penggalian potensi pajak yang meliputi  kegiatan  ekstensifikasi,  pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan,  dan  tujuan perpajakan  lainnya  seperti  penagihan.  Optimalisasi  yang  dimaksud  adalah  untuk menggali potensi pajak yaitu tidak hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) namun juga Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  serta    Pajak  Penghasilan  (PPh).  Berdasarkan  SE- 61/PJ/2015, Penilaian dapat dilakukan dalam hal:
a) Terdapat  peristiwa  atau  transaksi  tanpa  pembayaran  yang  mengandung perubahan nilai atas suatu objek dan Wajib Pajak dalam hal ini diwajibkan untuk menggunakan nilai  pasar dalam pelaporannya. Contoh: revaluasi  aktiva tetap, pengalihan  harta  dalam  penyertaan  modal,  pengalihan  harta  dalam  hal  terjadi aksi korporasi, Kegiatan Membangun Sendiri (KMS), transaksi tukar menukar harta, waris, hibah.
b) Terdapat transaksi yang diikuti dengan pembayaran dan harga dalam transaksi tersebut dapat dinilai kewajarannya berdasarkan data pembanding yang tersedia secara  luas.  Contoh:  Transaksi  jual  beli  atau  pengalihan  hak  atas  tanah  dan bangunan, penjualan aktiva bekas yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP), sewa gedung, dan sejenisnya.
c) Terdapat  biaya  yang  terkait  dengan  penggunaan  aktiva  perusahaan.  Contoh: biaya  amortisasi,  biaya  penyusutan  (depresiasi),  atau  cadangan  piutang  tak tertagih.
2. Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor  SE/05/PJ/2020  tentang  Prosedur  Pelaksanaan Penilaian  untuk  Tujuan  Perpajakan.  Ketentuan  mengenai  penilaian  untuk  tujuan perpajakan terus diperbarui dan disempurnakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan  penilaian.  Berlakunya  SE/05/PJ/2020  pada  27  Februari  2020  sekaligus menandai bahwa SE/61/PJ/2020 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Penyempurnaan prosedur penilaian dalam surat edaran ini diantaranya adanya penambahan fitur baru, berupa  penilaian  proaktif  yang  didasarkan  pada  Daftar  Sasaran  Prioritas  Penilaian (DSPPn).  Tujuan  penilaian  proaktif  ini  adalah  untuk  memberikan  lebih  banyak  data (tyang  terkait  dengan  potensi  pajak)  kepada Account  Representative (fungsi pengawasan) dan/atau Pemeriksa Pajak (fungsi pemeriksaan) atau fungsi terkait lainnya dalam rangka penggalian potensi pajak. Sebelumnya, sebagian besar kegiatan penilaian hanya dilakukan setelah adanya Surat Permintaan Bantuan Penilai. Lebih lanjut, berdasarkan SE-05/PJ/2020, Penilaian dapat dilakukan dalam hal:
a) Terdapat  transaksi  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  diharuskan  untuk  menggunakan  Jumlah  yang  seharusnya dikeluarkan atau diterima (dalam hal jual beli harta yang terindikasi hubungan
istimewa), Harga pasar (dalam hal tukar menukar harta, dan/atau perolehan atau pengalihan  harta  dalam  rangka  aksi),  Nilai  pasar  (dalam  hal  pengalihan  harta hibah atau pengalihan harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal), Harga pasar wajar (dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa), Harga limit, atau Nilai hasil penilaian yang dilakukan oleh DJP (dalam hal penghitungan nilai harta  bersih  selain  kas  dalam  rangka  pelaksanaan  Undang-Undang Pengampunan Pajak).
b) Terdapat data lain yang mengindikasikan ketidakwajaran nilai yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, antara lain:
1. Indikasi ketidakwajaran atas harga perolehan atau nilai sisa buku harta berwujud yang mempengaruhi besarnya biaya penyusutan.
2. Indikasi ketidakwajaran atas harga perolehan atau nilai sisa buku harta tidak berwujud yang mempengaruhi besarnya biaya amortisasi.
3. Indikasi ketidakwajaran penghasilan dari transaksi pengalihan harta atas tanah  dan/atau  bangunan,  usaha  jasa  konstruksi, usaha  real  estate,  dan persewaan tanah dan/atau bangunan yang dikenakan PPh final Pasal  4 ayat (2) huruf d UU PPh.
c) Terdapat  objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Sektor  Perhutanan,  Perkebunan, Pertambangan dan sektor lainnya yang memerlukan penilaian lapangan.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif. Penulis  menggunakan  pendekatan  studi  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan,  dalam  bentuk observasi langsung di lapangan dan wawancara, untuk mengakumulasi data penelitian.
Dalam  melakukan  studi  kepustakaan,  penulis  mengumpulkan  seluruh  dokumentasi berupa  ketentuan-ketentuan  perpajakan  yang  terkait  dengan  kegiatan  penilaian  dan  kegiatan optimalisasi  penilaian  dalam  rangka  penggalian  potensi  perpajakan.  Berdasarkan  studi  ini, paling  tidak  terdapat  sembilan  dokumen,  berupa  surat  edaran  Direktur  Jenderal  Pajak,  yang terkait dengan pelaksanaan penilaian dan penggalian potensi perpajakan. Salah satunya yang paling substansial adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2015 tentang Optimalisasi  Penilaian  ( Appraisal )  Dalam  Rangka  Penggalian  Potensi  Pajak  Maupun  untuk Tujuan Perpajakan Lainnya.
Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi langsung di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JTD (selanjutnya disebut Kanwil DJP JTD) pada tanggal 10 Februari 2020 – 3 April 2020. Pemilihan Kanwil DJP JTD sebagai objek penelitian berdasarkan pertimbangan biaya mengingat lokasinya paling dekat dengan domisili Penulis.
Selama  proses  observasi,  Penulis  melakukan  wawancara  dengan  pihak-pihak  yang terkait, antara lain fungsional penilai, yang merupakan pelaku utama dalam kegiatan penilaian, Kepala  Seksi  Bimbingan  Pengenaan,  Pendaftaran,  dan  Penilaian,  dan  Kepala  Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian di Kanwil DJP JTD. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur  dengan  memberikan  gambaran  pertanyaan-pertanyaan  umum  minimal  satu hari sebelum wawancara dilaksanakan, bertempat di kantor narasumber yang bersangkutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kegiatan Penilaian untuk Penggalian Potensi Pajak
Kegiatan optimalisasi penilaian di Kanwil DJP JTD dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan  yang  ada,  yaitu  SE-61/PJ/2015  dan  SE-05/PJ/2020.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Kepala  Bidang  Pendaftaran,  Ekstensifikasi,  dan  Penilaian,  Kepala  Seksi  Bimbingan
Pengenaan,  Pendaftaran,  dan  Penilaian,  serta  Fungsional  Penilai  Pajak  di  Kanwil  DJP  JTD, pelaksanaan optimalisasi penilaian dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Penilaian dalam Kegiatan Ekstensifikasi
Proses  ekstensifikasi  diawali  dengan  analisis  data  internal  ataupun  eksternal yang  dimiliki  dan/atau  diperoleh  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  transaksi  atau peristiwa yang dilakukan oleh wajib pajak. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan bekerja sama  dengan  penilai  untuk  menentukan  ada  atau  tidaknya  indikasi  bahwa  nilai  atau harga  transaksi  tersebut  tidak  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya  yang menyebabkan  tidak  terpenuhinya  syarat  objektif  dan  subjektif  sebagai  wajib  pajak. Apabila terdapat indikasi nilai atau harga transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan yang  sebenarnya,  maka  wajib  pajak  yang  bersangkutan  akan  dimasukkan  ke  dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE).
Pelaksanaan  kegiatan  ekstensifikasi  seringkali  dilakukan  dengan  cara  survei secara langsung di lapangan. Hal tersebut salah satunya bertujuan untuk mendata para pelaku  usaha  yang  belum  memiliki  NPWP.  Setelah  ditemukan  WP  yang  selama  ini belum  terdaftar,  penilai  dilibatkan  untuk  menilai  kewajaran  omset  dari  WP  yang bersangkutan.
Laporan  penilaian  selanjutnya  disampaikan  kepada  Pelaksana/Account Representative Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk menjadi bahan pertimbangan pemberian NPWP sekaligus dilakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan WP dengan mempertimbangkan analisis kewajaran yang disampaikan oleh penilai.
Sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, tidak ada kegiatan penilaian dalam  rangka  ekstensifikasi  yang  dilakukan  oleh  Penilai  Kanwil  DJP  JTD.  Penilaian yang dilakukan lebih banyak mengarah ke kegiatan pengawasan.
2. Penilaian dalam Kegiatan Pengawasan Penilaian dalam kegiatan pengawasan dilaksanakan apabila terdapat permintaan Account  Representative supaya  melakukan  kegiatan  penilaian  atas  wajib  pajak  yang berada  dalam  pengawasannya.  Berdasarkan  data  penilaian  di  Kanwil  DJP  JTD, penilaian dalam rangka pengawasan pada tahun 2018 berhasil mengidentifikasi potensi pajak sebesar Rp2,6 trilyun dengan jumlah kasus sebanyak 13 wajib pajak.
Tahun selanjutnya (2019), potensi pajak yang berhasil diidentifikasi oleh penilai meningkat  menjadi  Rp3,9  trilyun  dengan  jumlah kasus  yang  jauh  lebih  sedikit,  yaitu sembilan kasus. Hal ini berarti terjadi peningkatan kinerja sebesar 50% dibandingkan tahun  sebelumnya.  Situasi  ini  mengindikasikan  bahwa  kegiatan  penilaian  yang dilakukan oleh Penilai di Kanwil DJP JTD menjadi jauh lebih efektif. Selain itu, situasi tersebut  bisa  jadi  juga  disebabkan  banyaknya  WP  yang  tidak  melaporkan  data  nilai objek pada tahun 2019.
3. Penilaian dalam Kegiatan Pemeriksaan
Tenaga  ahli  dapat  dilibatkan  untuk  mendukung  kegiatan  pemeriksaan.  Dalam hal Tim Pemeriksa KPP/Kanwil/ Kantor Pusat membutuhkan bantuan penilaian, Tim Pemeriksa  tersebut  dapat  menerbitkan  Nota  Dinas  Permintaan  Bantuan  Penilai  atau Surat Permintaan Bantuan Penilai. Nota Dinas Permintaan Bantuan Penilai disampaikan apabila  terdapat  Fungsional  Penilai  Pajak  di  unit  kerja  Tim  Pemeriksa  tersebut. Sedangkan Surat Permintaan Bantuan Penilai disampaikan ke unit kerja lain dalam satu wilayah kanwil atau ke unit kerja lain yang lebih tinggi dikarenakan tidak adanya penilai atau kekurangan tenaga penilai di unit kerja Tim Pemeriksa tersebut.
Kegiatan  penilaian  dalam  rangka  pemeriksaan  yang  ditangani  oleh  Penilai Kanwil  DJP  JTD  selama  tahun  2018  terdapat  13  kasus  yang  keseluruhan  objeknya adalah terkait pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang terkait dengan hubungan
istimewa.  Sesuai  dengan  Pasal  18  Ayat  (3)  UU  PPh,  Menteri  Keuangan  berwenang untuk  menentukan  kembali  besarnya  penghasilan  bagi  wajib  pajak  yang  memiliki hubungan istimewa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, penilai membantu tim pemeriksa untuk menentukan kewajaran nilai dari transaksi tersebut dan berhasil mengidentifikasi potensi pajak sebesar Rp1,5 trilyun pada tahun 2018.
Kegiatan  Pemeriksaan  yang  melibatkan  penilai  pada  tahun  2019  mengalami penurunan kuantitas. Terdapat lima kasus yang terdiri dari empat kasus penilaian terkait Pasal 4 Ayat (2) UU PPh dan satu penilaian terkait pengalihan saham yang terindikasi hubungan  istimewa.  Penurunan  jumlah  kasus  penilaian  ternyata  diikuti  dengan menurunnya kontribusi penerimaan pajak, menjadi hanya sekitar Rp15,1 milyar.
4. Penilaian dalam Kegiatan Penyidikan Dalam  praktiknya  di  Kanwil  DJP  JTD,  sepanjang  tahun  2018-2019  tidak terdapat kegiatan penilaian dalam kegiatan penyidikan. Berdasarkan wawancara dnegan Lukman (Fungsional Penilai) bahwa sepanjang tahun 2018-2019, tidak ada permintaan bantuan  dari  penyidik  untuk  membantu  penilaian  dalam  penyidikan.  Hal  ini kemungkinan disebabkan karena jumlah kasus penyidikan di Kanwil DJP JTD masih dapat ditangani dengan sumber daya penyidik yang ada.
5. Penilaian dalam Kegiatan Penagihan Penilai dapat dilibatkan dalam kegiatan penagihan pajak, yaitu untuk keperluan penentuan nilai  objek sita sesuai  dengan Pasal  12 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  dan  penentuan  nilai  limit  lelang  sesuai  dengan  Pasal  36  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Sepanjang  tahun  2018-2019,  tidak  terdapat  kegiatan  penilaian  dalam  rangka penagihan di Kanwil DJP JTD. Namun pada tahun sebelumnya, berdasarkan wawancara dengan Penilai, kegiatan penilaian pernah dilaksanakan dalam rangka penagihan pajak. Penilaian  tersebut  yaitu  bertujuan  untuk  menentukan  nilai  limit  lelang  kendaraan bermotor  roda  empat.  Lelang  dilakukan  terhadap  barang  sitaan  pajak.  Barang  sitaan yang  tidak  dapat  dilelang  adalah  barang  yang  berupa  obligasi,  deposito,  uang  tunai, saham, ataupun surat berharga lainnya.

## Kontribusi Kegiatan Penilaian
Berdasarkan  data  perbandingan  sebagaimana  disajikan  pada  tabel  di  bawah  ini,  pada tahun 2018 dan 2019 kegiatan penilaian memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,29% dan 0,17% dari total penerimaan Kanwil DJP JTD. Realisasi penerimaan pada tahun 2019 dari penilaian  mengalami  penurunan  0,12%  dari  tahun  sebelumnya.  Penurunan  ini  disebabkan karena  menurunnya  jumlah  kegiatan  penilaian  yang  dilibatkan  dalam  kegiatan  penggalian potensi pajak.
Tabel Kontribusi Kegiatan Penilaian Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP JTD
Tahun Realisasi Penerimaan Kanwil Realisasi Penilaian Persentase (%) 2018 Rp11.423.926.918.840 Rp33.621.110.735 0,29 2019 Rp12.663.807.992.406 Rp21.679.872.158 0,17

## Sumber: diolah oleh penulis
Meskipun  nilai  realisasi  penilaian  terhadap  penerimaan  pajak  mengalami  penurunan, namun apabila dilihat dari kontribusi per kasus pemeriksaan, maka nilai realisasi penilaian ini mengalami  kenaikan  dari  sebesar  Rp2,5  trilyun  per  kasus  (2018)  menjadi  Rp4,3  trilyun  per kasus  penilaian  pada  2019.  Adanya  penaikan  ini  mengindikasikan  bahwa  kegiatan  penilaian yang dilaksanakan untuk mendukug kegiatan pemeriksaan makin berjalan dengan efektif.

## EDUCORETAX

## Tantangan Pelaksanaan Optimalisasi Penilaian
Dalam  melaksanakan  Optimalisasi  Penilaian  ( Appraisal )  untuk  Penggalian  Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya (SE-61/PJ/2015 dan SE/05/PJ/2020), terdapat beberapa tantangan  yang  dihadapi  oleh  Kanwil  DJP  JTD.  Berikut  analisis  tantangan-tantangan  yang dihadapi dalam pelaksanaan optimaliasasi penilaian.
Keterbatasan  Akses  Data  Wajib  Pajak.  Dalam  melakukan  penilaian,  penilai membutuhkan data-data wajib pajak terkait objek penilaian. Berdasarkan wawancara dengan Lukman, bahwa seringkali penilai sulit untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sehingga harus mengajukan permohonan permintaan data ke berbagai pihak (Kantor Pusat DJP, Bank, dsb.).  Meskipun  terdapat  beberapa  aplikasi  yang  dimiliki  oleh  DJP,  namun  Penilai  masih menemui  kesulitan  dalam  mengakses  data.  Salah  satunya  adalah  Approweb  (Aplikasi  Profil Berbasis  Web)  yang  hanya  bisa  diakses  oleh  Account  Representative,  Kepala  Seksi,  dan Pemeriksa. Penilai  tidak memiliki akses terhadap data WP dalam aplikasi tersebut,  sehingga apabila  penilai  membutuhkan  data  WP  maka  penilai  harus  meminta  data  ke  pihak  yang memiliki akses terhadap data tersebut.
Keterbatasan SDM Penilai. Jumlah penilai di seluruh unit kerja Kanwil DJP JTD masih belum ideal. Bahkan ada 4 unit kantor pajak yang tidak terdapat penilai. Hal ini mengurangi efisiensi kegiatan penggalian potensi pajak di unit kantor pajak yang bersangkutan. Umumnya, satu kasus penilaian diselesaikan dalam jangka waktu 1-2 bulan, sehingga dalam satu tahunnya rata-rata seorang penilai maksimal dapat menyelesaikan 6-10 kegiatan penilaian. Berdasarkan wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pendaftaran,  Ekstensifikasi,  dan  Penilaian,  bahwa  bahwa idealnya di tiap-tiap unit kantor pajak harus memiliki dua sampai tiga orang penilai agar bisa menghasilkan penilaian yang lebih banyak sehingga mampu mengidentigfikasi potensi pajak yang lebih besar.
Keengganan  Pimpinan  untuk  Melibatkan  Penilai.  Berdasarkan  wawancara  dengan Lukman, bahwa sering ditemui pimpinan di suatu unit kantor pajak merasa tidak perlu untuk melibatkan penilai  dalam  suatu  kegiatan penggalian potensi pajak. Misalnya dalam kegiatan pemeriksaan  terhadap  wajib  pajak  yang  terindikasi  hubungan  istimewa,  pimpinan  enggan melibatkan  penilai  untuk  menentukan  kewajaran  nilainya.  Meskipun  keengganan  tersebut bersifat subjektif, namun nampaknya ketentuan yang memuat pelaksanaan kegiatan penilaian dalam  rangka  penggalian  potensi  pajak  dalam  bentuk  surat  edaran,  tidak  memiliki  daya  ikat yang kuat.

## PENUTUP
Pelaksanaan  optimalisasi penilaian dalam rangka penggalian potensi pajak di Kanwil DJP JTD sebagaimana diatur dalam SE-61/PJ/2015 dan SE-05/PJ/2020 baru dilaksanakan pada tahap  kegiatan  pengawasan,  kegiatan  pemeriksaan,  dan  penagihan  pajak.  Masih  terdapat beberapa  kegiatan  penggalian  potensi  pajak  yang  belum  penilaian,  antara  lain  kegiatan ekstensifikasi  dan  penyidikan.  Meskipun  begitu,  kontribusi  penerimaan  yang  dihasilkan  dari kegiatan penilaian ini cukup signifikan dan mengalami peningkatan dari Rp2,5 trilyun per kasus (2018) menjadi Rp4,3 trilyun per kasus (2019).
Terkait  dengan  tantangan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  ketentuan  tentang optimalisasi  penilaian  dalam  rangka  penggalian  potensi  pajak,  terdapat  tiga  tantangan,  yaitu masih  ditemukannya  keterbatasan  akses  data  wajib  pajak  yang  dialami  oleh  Penilai,  adanya keterbatasan  jumlah  Penilai  pada  unit  kantor  pajak,  dan  masih  adanya  keengganan  untuk menggunakan kegiatan penilaian sebagai salah satu instrument optimalisasi penggalian potensi pajak

## EDUCORETAX

## DAFTAR PUSTAKA
Asmarani, Nora Galuh Candra. 2020. Prosedur Penilaian Objek Pajak di KPP Bagian 1 dan 2. (https://news.ddtc.co.id/ini-perincian-prosedur-penilaian-objek-pajak-di-kpp-bag- 1-19525?page_y=0). Diakses pada tanggal 18 Mei 2020.
Darwin. 2011. Teori Dasar Penilaian. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Diamastuti,  Erlina.  2016.  “Ke(Tidak)Patuhan  Wajib  Pajak:  Potret  Self  Assessment System”. Dalam Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 20 No. 3, September, hlm. 281. Jakarta.
Hidayati, Wahyu dan Budi Harjanto. 2001. Konsep Dasar Penilaian Properti. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Judowinarso,  Endarto.  2011.  Teori  Dasar  Penilaian.  Jakarta:  Sekolah  Tinggi  Akuntansi Negara.
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. 2019. Buku Profil Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2019. Surakarta: Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.
Littleduck.  2015.  Ditjen  Pajak  Keluarkan  Aturan  Menggali  Data  Wajib  Pajak.
(https://pemeriksaanpajak.com/2015/09/28/ditjen-pajak-keluarkan-aturan- menggali-data-wajib-pajak/). Diakses pada tanggal 18 April 2020.
MAPPI.  2018.  Kode  Etik  Penilai  Indonesia  dan  Standar  Penilaian  Indonesia  Edisi  VIII.
2018. Jakarta: MAPPI.
Muliawati,  Nela  Gustina.  2019.  Kompleksitas  Pajak:  Tax  Ratio,  Perekonoman,  dan Kesadaran  Pajak.  (https://www.pajak.go.id/id/artikel/kompleksitas-pajak-tax-ratio- perekonomian-dan-kesadaran-pajak). Diakses pada tanggal 2 April 2020.
Ortax.  2016.  Optimalisasi  Pemanfaatan  Penilaian  (Appraisal)  Dalam  Rangka  Penggalian Potensi Pajak. (https://www.ortax.org/ortax/?mod- nfo&page=show&id=128&list=1). Diakses pada tanggal 14 Mei 2020.
Tim  Pajakku.  2019.  Wajib  Pajak  Non  Efektif.  (https://www.pajakku.com/forum- topic/5e04151ad7a79b73fea95cec/Wajib-Pajak-Non-Efektif-(NE)).  Diakses  pada tanggal 18 Mei 2020.
Tim Penilaian Property Indonesia. 2019. Jenis-jenis
Nilai. (http://penilaianproperty.blogspot.com/2009/04/jenis-jenis-nilai.html). Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
Yonimurwanto Nugroho, Hanik Susilowati. 2018. “Penilaian Dalam Rangka Lelang Barang Sitaan Pajak”. Dalam Jurnal Seminar Nasional I Universitas Pamulang. Banten.
Zulfina, Susi. 2015. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Zulfina, Susi. 2015. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Direktorat Jenderal Pajak. 2019. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP) Tahun 2019. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2016 tentang Tata Cara Penilaian untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2015.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 61/PJ/2015  tentang  Optimalisasi  Penilaian  (Appraisal)  Dalam  Rangka  Penggalian Potensi Pajak Maupun untuk Tujuan Perpajakan Lainnya.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2016.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 54/PJ/2016  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Kegiatan  Penilaian  Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Tak Berwujud untuk Tujuan Perpajakan.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2017.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2020.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 05/PJ/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan. Direktorat  Jenderal  Pajak.  2020.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-
07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan.
Direktorat Jenderal Pajak. 2001. Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi  Wajib  Pajak  dan  Intensifikasi  Pajak.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pajak.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2016.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 03/PJ/2016  tentang  Petunjuk  Kegiatan  Ekstensifikasi,  Pendaftaran,  Pendataan, Penilaian,  dan  Kegiatan  Pendukung  Lainnya  Tahun  2016.  Jakarta:  Direktorat Jenderal Pajak.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2015.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
Kementerian Keuangan. 2019. APBN 2019. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2009.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Republik  Indonesia.  2000.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.