## KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM ERA DISRUPSI GLOBALISASI
Rahmadi Indra Tektona Universitas Jember Email : rahmadiindra@unej.ac.id
Informasi Artikel: Dikirim: (11 Februari 2021) ; Direvisi: (19 April 2022); Diterima: (25 April 2022)
Publish (26 April 2022)
Abstrak: Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Era Disrupsi Globalisasi. Era yang serba digital dan berkembanganya konstelasi kehidupan menyebabkan adanya perubahan dalam berbagai  sektor,  termasuk  sektor  pendidikan.  Pendidikan  di  era  disrupsi  globalisasi  mengalami perubahan dalam segi materi, aktivitas, dan proses pembelajarannya. Pendidikan kewarganegaraan di  Indonesia  sebagai  bagian  penting  dari  sistem  pendidikan  yang  bertujuan  untuk  membentuk warga  negara  yang  kompeten,  adaptif,  dan  mampu  bersaing  di  era  disrupsi  globalisasi  harus berdasar  pada  nilai-nilai  pancasila.  Metode  Penelitian  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif  dengan  teori  kebijakan  sebagai  pisau  analisisnya.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  dan  menganalisi  kebijakan  pendidikan  kewarganegaraan  dalam  era  disrupsi globalisasi . Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam  upaya  mempersiapkan  warga  negara  yang  baik,  dalam  hal  ini  memiliki  pengetahuan kewarganegaraan  ( Civic Knowledge) ,  keterampilan  kewarganegaraan (Civic  Skills) ,  karakter kewarganegaraan (Civic  Dispositions). Selanjutnya,  perlu  melakukan  pembaharuan  berupa perubahan dan perbaikan secara komprehensif untuk kemajuan dalam dunia pendidikan itu sendiri.
Kata Kunci : Kebijakan, pendidikan kewarganegaraan, disrupsi, globalisasi
Abstract:  The  Civic  Education  Policy  in  the  Globalization  Disruption  Era. Digital  era  and constellations development of life cause changes in various sectors, including the education sector. Education  in  the  globalization  disruption  era  has  experience  changes  in  terms  of  materials, activities, and learning process. Civic education in Indonesia as an important part of the education system intend to forming competent citizens, adaptive citizens, and able to competate in this era by based  on  pancasila’s  values.  The  Research  Methods  in  this  article  use  qualitative  descriptive methods  with  policy  theory  as  the  analysis  tools.  This  research  aims  to  find  out  and  analyze citizenship  education  policies  in  the  era  of  globalization  disruption.  The  results  of  this  study explain that civic education plays an important role in efforts to prepare good citizens, in this case having citizenship knowledge (Civic Knowledge), civic skills (Civic Skills), civic character (Civic Dispositions).  Furthermore,  civic  education  policy  need  a  change  and  improvement comprehensively to be meliorate in the education sector.
Key Word: Policy, civic education, disruption, globalization

## PENDAHULUAN
Penduduk usia produktif di Indonesia mencapai  181,3  juta  jiwa  atau  setara
dengan 68,6 persen dari jumlah keseluruhan  penduduk,  dengan  angka ketergantungan  usia  muda  dan  tua  hanya
mencapai  45,7  persen  yang  terbilang rendah.  Tingginya  jumlah  penduduk produktif dan rendahnya angka ketergantungan  menjadi  faktor  terjadinya perubahan struktur penduduk di Indonesia, sehingga  dapat  membuka  peluang  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan meningkatkan penghasilan
negara Indonesia  menjadi  menengah  ke  atas. Bonus  demografi (demographic  devidend) merupakan  kesempatan  yang  harus  benar- benar  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin. Peningkatan  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas  perlu  dilakukan  dalam  berbagai bidang,  termasuk  yang  paling  mendasar adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).  Sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  berdaya  saing  dapat memberikan  keuntungan  dalam  terjadinya bonus demografi.
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang kompeten,  kreatif,  inovatif,  terampil,  dan adaptif yang belum dapat terpenuhi secara optimal  menjadi  penyebab  rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia. Pekerja berkeahlian  menengah  dan  tinggi  di Indonesia  berdasarkan  data  dari  Survei Angkatan  Kerja  Nasional  bulan  Agustus tahun 2018 terbilang rendah dibandingkan dengan  negara  ASEAN  lainnya,  yaitu hanya  sekitar  39,57  persen.  Pekerja didominasi  oleh  tenaga  kerja  lulusan Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  ke bawah,  yaitu  58,77  persen.  Kurangnya
potensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) dapat  memutarbalikkan  keadaan,  yang mana  Bonus  demografi  malah  dapat menjadi  ancaman  dan  merugikan  negara. Ketidakseimbangan  antara  tersedianya pekerja  yang  berkualitas  dengan  standar kualifikasi  yang  dibutuhkan  perusahaan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran.  Dampak  buruknya  juga akan  meningkatkan  jumlah  kemiskinan, sehingga berpengaruh buruk pada kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.
Era  digital  dan  berkembanganya konstelasi  kehidupan  menuntut  adanya perubahan dalam berbagai aspek, termasuk  aspek  pendidikan.  Ditambah lagi  dengan  kondisi  pandemi  covid-19, pendidikan menjadi salah satu yang paling terdampak  dan  diharuskan  melakukan perubahan  dalam  proses  berlangsungnya. Proses  belajar-mengajar  yang  dulunya dilakukan secara tatap muka langsung kini berubah  dilakukan  secara  tidak  langsung atau online. Pendidikan  sebagai  unsur terpenting suatu negara sangat berpengaruh bagi  tolak  ukur  kemajuan  suatu  negara. Pendidikan kewarganegaraan (civic education/citizenship education/democracy education) merupakan salah satu pendidikan yang diajarkan dan dikembangkan  diseluruh  dunia,  termasuk di Indonesia.
Revolusi  industri  4.0  yang  terjadi  di era  globalisasi  menjadi  pembuka  adanya
perubahan dalam berbagai segi kehidupan. Perubahan  yang  sangat  jelas  terjadi  pada sektor  ekonomi,  terlihat  dari  banyaknya mall  yang  gulung  tikar,  perusahaan  yang dulunya  besar  dan  mendominasi  pasar seperti  nokia  dan  siemen  sekarang  hanya tinggal  cerita.  Profesi  tertentu  yang menghilang  karena  tidak  diperlukan  lagi juga  perlu  diwaspadai.  Perusahaan  yang stagnan tidak bisa mengikuti perkembangan  maupun  perubahan,  maka tidak  akan  mampu  bersaing  dengan perusahaan lain, sehingga
akan terpengaruh  inovasi  distruptif.  Inovasi distruptif  dapat  menjadi  ancaman  bagi pengusaha konvensional dan bagi konsumen yang  terbiasa  dengan  produk  lama  yang sudah ada (Clayton dkk., 2015).
Era  globalisasi  memaksa  adanya inovasi  di  berbagai  sektor  dengan  tujuan untuk  mempertahankan  eksistensinya. Sektor  pendidikan  juga  termasuk  yang perlu  adanya  inovasi.  Generasi  milenial yang  sejak  lahir  terkoneksi  dengan teknologi  menambah  alasan  perlunya inovasi dalam pendidikan. Perubahan dari tradisional ke dunia teknologi menimbulkan pergeseran paradigma
dalam  sektor  pendidikan.  Pendidikan  di masa  lalu  menanamkan akhlak  yang  baik pada  subjek  didiknya  sebagai  upaya pembentukan  karakter.  Kini  beralih menjadi  pendidikan  yang  meningkatkan kecerdasan  dan  prestasi  daya  saing  pada
subjek  didiknya.  Perkembangan  teknologi menuntut  adanya  perubahan  metode  dan pendekatan pembelajaran.
Instansi pendidikan  harus  dinamis  dan  tidak  apatis dengan  adanya  perubahan  dan  inovasi.
Kecenderungan tekanan global mewujudkan  paradigma  baru  dalam pendidikan kewarganegaraan yang
berorientasi  untuk  membentuk  masyarakat demokratis yang diharapkan dapat bertahan  menghadapi  era  globalisasi  dan era disrupsi.
Esensi  pendidikan  kewarganegaraan yang  merupakan  bagian  penting  dari sistem pendidikan dalam suatu negara agar warga  negara  memiliki  pengetahuan (knowledge) , nilai (values) , dan
keterampilan (skills) yang  nantinya  dapat menciptakan warga negara yang kompeten (Ananda,  2005).  Indonesia  sebagai  negara kepulauan yang plural terdiri dari beragam suku,  bangsa,  budaya,  dan  adat  istiadat. Kemajemukan Indonesia merupakan karunia  Tuhan.  Persatuan  dan  kesatuan menjadi  kekuatan  yang  apabila  goyah  dapat menjadi kelemahan. Semua hal tersebut harus dimulai  dari  pendidikan  dasar  yang dilandasi  oleh  jiwa  pancasila  yang  kuat. Pendidikan  kewarganegaraan menjadi salah  satu  solusi  utama  sebagai  sarana untuk  mempersiapkan  warga  negara  yang baik  di  tengah  kompleksitas  keberagaman yang  dimiliki  Indonesia.  Pendidikan kewarganegaraan  secara  filosofis  sebagai
fondasi  kekuatan  ligatur  pembentukan mental  demi  mewujudkan  mewujudkan cita-cita  nasional  dan  modernisasi  tanpa meninggalkan  tradis i  dan  kearifan  lokal yang telah diajarkan o le h  para leluhur.
Pembangunan Indonesia tahun 2020- 2024  bertujuan  untuk  membentuk  sumber daya  manusia  yang  berkualitas  dan berdaya  saing.  Demi  mencapai  tujuan tersebut,  diarahkan suatu  kebijakan pembangunan  manusia  yang  difokuskan pada  pengendalian  dan  penguatan  tata kelola  pendudukan,  pemenuhan  pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas  diri,  pengentasan  kemiskinan, serta  peningkatan  produktivitas  dan  daya saing  angkatan  kerja.  Kebijakan  tersebut dilakukan berdasar pendekatan siklus hidup dan  inklusif,  termasuk  memperhatikan kebutuhan  penduduk  usia  lanjut  dan penduduk penyandang disabilitas.
Hadirnya  era  baru  menggeser paradigma yang sudah mapan (Mukhadis,
2013). Konsep kurikulum dalam
pendidikan  terus  berkembang  sejalan dengan  perkembangan  teori,  praktik,  dan tujuan  pendidikan,  serta  disesuaikan dengan variasi aliran atau teori pendidikan  yang  dianut  oleh  masing-
masing negara. RPJPN 2005-2025
menentukan  sasaran  pembangunan  jangka menengah  2020-2024  adalah  terwujudnya masyarakat Indonesia  yang mandiri, maju, adil,  dan  makmur  melalui  percepatan
pembangunan  di  berbagai  bidang,  dan terwujudnya  struktur  perekonomian  yang kuat  didukung  dengan  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  dan  berdaya saing (Bapennas, 2021).
Dari uraian fakta diatas maka penulis tertarik untuk mebuat artikel dengan judul Kebijakan  Pendidikan  Kewarganegaraan dalam  Era  Disrupsi  Globalisasi .  Pokok pembahasan  yang  menjadi  sasaran  dalam penelitian ini yaitu pendidikan kewarganegaraan,  disrupsi  globalisasi, pendidikan di era disrupsi globalisasi, dan kebijakan pendidikan kewarganegaraan di era disrupsi globalisasi.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Obyek  penelitian  ini  membahas  mengenai kebijakan  pendidikan  kewarganegaraan dalam  era  disrupsi  globalisasi.  Penulis melakukan analisis mengenai kejadian atau keadaan  sosial  dari  data  kualitatif kemudian  dijabarkan  secara  deskriptif. Sumber  data  yang  digunakan  dalam melakukan  pengkajian  adalah  beberapa pustaka yang berupa peraturan perundang- undangan,  buku-buku,  dan  artikel  ilmiah yang  sesuai  dengan  rumusan  masalah kemudian  dianalisis  sesuai  dengan  topik yang  dibahas.  Batasan  penelitian  dalam konteks  ini  lebih dimaknai  agar  penelitian ini  lebih  efektif,  efisien,  dan  terarah berkaitan  dengan  kebijakan  pendidikan
kewarganegaraan di era disrupsi globalisasi  yang  harusnya dirancang oleh pemerintah  untuk  menjawab  tantangan perkembangan jaman guna
mempersiapkan  generasi  penerus  yang unggul sesuai dengan cita-cita bangsa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap warga negara tanpa terkecuali berhak untuk mendapat  pendidikan sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  31 ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara Indonesia  tahun  1945.  Warga  negara  dari latar  belakang  apapun  berhak  mendapat pendidikan  yang  sama  dan  dijamin  oleh negaranya.  Di  Indonesia,  mendapatkan pendidikan  merupakan  hak  bagi  seluruh warganya  dan  merupakan  bagian  dari keadilan sosial dimana tidak ada golongan, lapisan,  kelompok  satuan,  atau  organisasi yang diperlakukan sebagai anak emas atau diberi perlakuan khusus  atau diberlakukan istimewa.  Keadilan  sosial  dalam  hal  ini merujuk pada keadilan penerapan
peraturan  dan  tatanan  kemasyarakatan untuk  memperoleh  pendidikan. Menurut
Ki  Supriyoko,  pendidikan  adalah  strategi untuk  meningkatkan  kualitas  manusia (Pahlevi,  2017).  Era  ini  menuntut  adanya pembangunan,  yang  mana  pembangunan paling mendasar dilakukan melalui pendidikan  untuk  menciptakan  warga negara yang kompeten.
Pendidikan  kewarganegaraan (civic
education/citizenship education/democracy
education) merupakan pendidikan mendasar yang diajarkan diseluruh negara, termasuk di Indonesia. Citizenship Education  is  the  course  of  study  that teachs  students  that  are  necessary  to  live in  a  state  ort  society (USAID,  1994:10).
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  warga negara  yang  baik  tergantung  pada  sistem kenegaraan  atau  kaidah  yang  berlaku dalam suatu negara. Pendidikan kewarganegaraan  di  Indonesia  diajarkan dalam  pendidikan  formal  mulai  dari tingkat  sekolah  dasar  hingga  tingkat perguruan tinggi.
Kebijakan (policy) berasal  dari bahasa  Yunani,  yang  secara  etimologi terdiri  dari  kata  “Polis”  yang  berarti  kota. Kebijakan  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan  pola  formal  yang  dapat diterima  pemerintah  atau  lembaga  untuk mengejar  tujuannya  (Syafaruddin,  2008). Kebijakan  merupakan  keputusan  formal organisasi  yang  dituangkan  dalam  aturan tertulis  yang  sifatnya  mengikat  dan mengatur  perilaku  masyarakat  dengan tujuan  menciptakan  tata  nilai  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  sebagai rujukan  dalam  berprilaku  (Dunn,  2003). Pada umumnya kebijakan bersifat problem solving,  proaktif,  serta  lebih  adaptif  dan interpratatif  dibandingkan  dengan  hukum (law) dan peraturan (regulation) .
Pendidikan
kewarganegaraan merupakan  suatu  ajaran  yang  didalamnya memuat  pola-pola  hubungan  yang  terjadi antara  negara  dengan  warganegara  atau individu  dengan  negara.  Hubungan  yang dimaksud  yaitu  hubungan  yang  bersifat publik,  karena  menjadi  individu  yang  ada dalam  suatu  negara  berarti  dengan sendirinya  menjadi  anggota  dari  satu komunitas  politik (political  community) .
Dalam komunitas politik terdapat berbagai aspek  yang  diatur  oleh  hukum  yang berdasar  pada  suatu  proses  di  negara tertentu,  seperti  ideologi,  sistem  politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  keamanan,  hak kewajiban, dan lain sebagainya. Kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Kebijakannya  dibuat  oleh  negara, yaitu  berkenaan  dengan  lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
2. Kebijakan yang mengatur kehidupan bersama  atau  kehidupan  publik,  dan bukan  mengatur  kehidupan  orang atau  golongan.  Kebijakan  publik mengatur semua yang ada di wilayah lembaga  publik.  Kebijakan  publik mengatur  masalah  bersama  dan/atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh  masyarakat  di  daerah  itu (Nugroho, 2008).
3. Kebijakan  publik  jika  terdapat tingkat  eksternalitas  yang  tinggi, yaitu dimana pemanfaatan atau yang
terpengaruh  bukan  saja  pengguna langsung  tapi  juga  yang  tidak langsung.
Indonesia  sebagai  negara  merdeka menjadikan pancasila sebagai dasar negara dan  pedoman  hidup  dalam  berbangsa  dan bernegara.  Pancasila  sebagai  identitas nasional  dan  kekuatan  pemersatu  bangsa Indonesia  yang  plural  harus  hidup  dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan  di  Indonesia  bertujuan agar terciptanya manusia yang berkualitas, profesional, rasional, demokratis, memiliki jiwa  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air, beradab,  disiplin,  berdaya  saing,  serta berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan  yang  berdasar  pada  nilai Pancasila.  Nilai-nilai  pancasila  telah  ada sejak  jaman  dahulu  dan  terpelihara  dalam kehidupan  masyarakat  yang  dikonkritisasi ke dalam lima silanya. Program pendidikan kewarganegaraan  berintikan  demokrasi politik  yang  kemudian  diperluas  dan diproses dengan sumber-sumber pengetahuan  lain,  pengaruh  positif  dari lingkungan  yaitu  pendidikan  sekolah, masyarakat, dan  orang  tua, yang kesemuanya  itu  tetap  berdasar  pada pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Bangsa Indonesia menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pijakan  dalam  berfikir  dan  bertindak. Pendidikan  kewarganegaraan  berperan
strategis dalam pembentukan warga negara yang  cerdas,  bertanggung  jawab,  dan berkeadilan.  Tujuan  dari  pendidikan kewarganegaran adalah membentuk peserta  didik  agar  menjadi  “warga  negara yang baik” (Muchson, 2004:33). Standarisasi warga negara yang baik harus memenuhi 3 (tiga) poin yaitu: pengetahuan kewarganegaraan ( Civic Knowledge) , keterampilan kewarganegaraan (Civic
Skills) ,  karakter  kewarganegaraan (Civic Dispositions).
Globalisasi  merupakan  suatu  proses sosial, sejarah, alamiah yang nantinya akan membawa  bangsa  dan  negara  di  seluruh dunia  semakin  terikat  satu  sama  lain, sehingga terwujud tatanan kehidupan yang baru  dengan  mengesampingkan  batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat  (Mahfud,  2008).  Terjadinya globalisasi  dapat  ditandai  dengan  ciri-ciri sebagai berikut:
a. Meningkatnya keterkaitan antar negara,  hal  ini  dapat  dilihat  kapal- kapal  pengangkut  barang  antar negara yang hilir mudik;
b. Konstalasi  ruang  dan  waktu  yang berubah.  Perkembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi,  adanya smartphone ,  televisi  satelit,  dan internet  mempercepat  komunikasi global;
c. Produksi  dan  pasar  ekonomi  antar negara  saling  bergantung  karena
adanya  pertumbuhan perdagangan internasional dan pengaruh perusahaan multinasional; d. Meningkatnya interaksi kultur melalui perkembangan media massa,
seperti  televisi,  musik,  film,  dan transmisi berita internasional;
e. Meningkatnya permasalahan bersama, seperti permasalan
pemanasan global, lingkungan hidup, krisis  multinasional,  pandemi  covid- 19, dan lain sebagainya.
Globalisasi  juga  dapat  ditandai dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  khususnya  di  bidang informasi,  komunikasi,  dan  transportasi yang  begitu  pesat,  sehingga  membuat dunia  menjadi  transparan  seolah-olah menjadi  sebuah  satu  kesatuan  tanpa  ada batas  negara  (Darani,  2015).  Kondisi demikian akan memberikan pengaruh pada pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat.
Disrupsi  merupakan  sebuah  era dimana  terjadi  inovasi  dan  perubahan sistem  lama  dengan  cara  yang  baru. Teknologi  lama  yang  serba  fisik  diganti dengan  teknologi  digital  yang  lebih  baru dan  efisien  (Kumparan,  2021).  Disrupsi telah  ada  sejak  lama,  namun  kembali populer  setelah  dibahas  dalam  buku The Innovator  Dilemma karya  Clayton  M.
Chirtensen  yang  merupakan  guru  besar Harvard Business School di Boston. Buku tersebut  membahas  mengenai  perusahaan
baru  dengan  skala yang  masih  kecil  dapat menundukkan  perusahaan  besar  yang memiliki  aset,  sumber  daya,  dan  koneksi yang  banyak.  Disrupsi  menyebabkan perubahan  fundamental  pada  semua tatanan  yang  terjadi  secara  langsung  dan mengarah bagian dasar.
Masyarakat di era disrupsi menggeser aktivitas yang semula
dilakukan di dunia nyata, beralih ke dunia maya. Perubahan dalam era disrupsi terjadi dalam  berbagai  sektor.  Di  Indonesia disrupsi  pada  bisnis  dapat  dilihat  dengan hadirnya marketplace alternatif  yang memudahkan  transaksi  antara  produsen dan  konsumen,  seperti  Gojek,  Grab, Tokopedia,  Shopee,  Lazada,  Bukalapak. Disrupsi  pada  bidang  informasi  dapat dilihat  dengan  hadirnya  local  guides  dan youtube.  Disrupsi  pada  bidang  sosial budaya  dapat  dilihat  dengan  maraknya pembangunan  pariwisata  di  berbagai daerah (Purwowibowo  dkk.,  2017).
Disrupsi  juga  berpengaruh  dalam  dunia pendidikan. Di tahun 2020 dapat dikatakan kita sudah mengalami disrupsi pada segala sektor, yang salah satunya diakibatkan oleh pandemi  covid-19.  Disrupsi  di  sektor pendidikan  dapat  dilihat  dengan  adanya perubahan drastis pada aktivitas dan proses pembelajaran.  Kondisi  ini  memaksa penggunaan  teknologi  dan  internet  untuk proses pembelajaran.
Disrupsi  dapat  membuka  peluang untuk  menciptakan  kemajuan,  namun apabila peluang tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan berbalik menjadi kerugian. Berikut  adalah  cara  menghadapi  disrupsi agar  tidak  tertinggal  dan  berdampak negatif, yaitu:
1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber  daya  manusia  menjadi faktor  penting  dalam  pemanfaatan adanya disrupsi. Sumber daya yang berkualitas dapat mudah beradaptasi  dan  siap  dengan perubahan.  Sumber  daya  manusia yang  menguasai  teknologi  mampu mengejar ketertinggalan dan
mempunyai daya saing. 2) Terus Berinovasi Zaman selalu berkembang,
sehingga  inovasi  adalah  kunci untuk  mampu  bertahan  dalam disrupsi.  Melihat  kilas  balik perkembangan  dari  ponsel  menuju smartphone ,  keterlambatan  Nokia dalam  membuat  inovasi  android membuatnya  tidak  dapat  bertahan dengan  baik.  CEO  Nokia,  Stephen Elop  pada  saat  menyerahkan perusahannya pada Microsoft mengatakan “ we don’t do anything wrong but then we lost ”. Keterlambatan inovasi Nokia
menjadi  contoh  betapa  pentingnya untuk terus berinovasi.
3) Melek Teknologi Dengan  adanya  teknologi  segala pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien.  Contoh  manfaat  teknologi yaitu adanya m-banking, e- commerce,  dan  lain  sebagainya. Kemampuan untuk mengoperasikan  teknologi  sangat dibutuhkan  di  era  disrupsi  yang segala  sesuatunya  menggunakan
teknologi.
4) Siap dengan Perubahan
Perubahan  di  era  disrupsi  terjadi secara masif dan sangat cepat, oelh sebab  itu  masyarakat  harus  selalu siap  dengan  perubahan  yang terjadi. Masyarakat yang tidak siap dengan  perubahan  akan  tertinggal dan  dapat  dikatakan  kalah  dalam persaingan (Devidigital, 2021). Di era disrupsi kita dihadapkan pada dua  pilihan,  menciptakan  yang  baru ( create )  dengan  berani  berinovasi  sesuai dengan  kebutuhan  atau  membentuk  ulang
( reshape )  dengan  melakukan  inovasi  pada apa yang sudah dimiliki.
Pendidikan  sebagai  unsur  penting dalam  suatu  negara  memiliki  pengaruh yang  besar  terhadap  kemajuan  suatu negara.  Tingkat  kebutuhan  pendidikan akan  terus  meningkat  seiring  dengan perkembangan  zaman.  Di  era  disrupsi
globalisasi pendidikan mengalami perubahan  dengan  munculnya  proses pembelajaran  online  melalui  kelas  virtual. Proses  pembelajaran  dilakukan  dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Putranti, 2016). Kondisi  di  masa pandemi  juga berdampak pada  pendidikan  dan  memaksa  penutupan sementara  lembaga  pendidikan  demi menekan  penyebaran  covid-19,  sehingga proses  pembelajaran  dilakukan  secara daring.
Sejalan  dengan  adanya  disrupsi globalisai, kebijakan pendidikan
mengalami  perubahan.  Perubahan  tersebut dapat terjadi atas (Samsuri, 2011):
1) Inisiasi internal (internal initiation) Upaya perubahan kebijakan pendidikan yang datang dari
kalangan  profesi  pendidikan  sebagai internal pendidikan itu sendiri. 2) Transaksi eksternal (external transaction) Transaksi eksternal dilakukan dengan cara negosiasi antara internal pendidik  dan  kelompok  kepentingan eksternal. 3) Manipulasi politik (political manipulation) Manipulasi politik merupakan pengaruh  dari  pemerintah  untuk memberi  dukungan  atau  penolakan terhadap alokasi nilai yang
diperjuangkan  sebagai  kebijakan publik. Kebijakan dalam pendidikan kewarganegaraan  perlu  diperhatikan  lebih seiring  dengan  adanya  disrupsi  globalisasi yang  berpengaruh  dalam  kehidupan masyarakat. Kebijakan pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan pembaharuan  berupa  perubahan  dan perbaikan  secara  komprehensif  untuk kemajuan  dalam  dunia  pendidikan  itu
sendiri.
Great ought pendidikan kewarganegaraan  setiap  negara  adalah dasar  dari  sistem  politik  negara  tersebut. Dasar yang dijadikan pedoman oleh negara Indonesia  adalah  pancasila,  sehingga pendidikan kewarganegaraan
yang merupakan  upaya  untuk  pembentukan warga  negara  juga  harus  berdasar  pada pancasila sebagai dasar negaranya. Pendidikan kewarganegaraan berperan strategis dalam upaya mempersiapkan warga negara yang cerdas,
bertanggung  jawab,  dan  berkeadilan.
Pendidikan
kewarganegaraan juga berperan  penting  untuk  pertumbuhan budaya  masyarakat  ( civic  culture). Proses pembelajaran  di  sekolah  merupakan  alat kebijakan  publik  terbaik  yang  dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat..Oleh sebab itu diajarkan dari tingkat sekolah dasar hingga
perguruan tinggi.
Persoalan  kehidupan  warga  negara yang telah mengalami globalisasi
(globalized) membuka  minat  baru  dunia terhadap  pendidikan  kewarganegaraan (Patrick, 2002). Kajian pendidikan kewarganegaraan pada tingkat global telah memiliki arti penting. Pendidikan kewarganegaraan  di  masa  depan  nantinya akan  terkait  dengan  masalah-masalah perjuangan yang bertujuan untuk mendapatkan redistribusi, pengakuan (recognition), kewarganegaraan versus hak asasi  manusia (citizenship  versus  human rights), dan  kewarganegaraan  global versus  kewarganegaraan  kosmopolitan (global  citizenship  versus  cosmopolitan citizenship).
Disrupsi  globalisasi  menyebabkan adanya  tuntutan  pergeseran  paradigma pada  pendidikan  kewarganegaraan,  yang disebabkan  berubahnya  cara  pandang masyarakat terhadap diri maupun
lingkungannya. Disrupsi globalisasi membawa  perubahan  paradigmatik  pada kajian  dan  pembelajaran  pendidikan kewarganegaraan  di  Indonesia.  Salah satunya berubahnya standarisasi kompetensi  lulusan  dan  tenaga  pengajar yang  semakin  memantapkan  kedudukan kendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pengembangan kepribadian.
Namun  di  sisi  lain  disrupsi  globalisasi menjadi  tantangan  bagi  para  pengembang pendidikan kewarganegaraan agar
berusaha  lebih  keras  untuk  melakukan pengembangan substansi kajian bahan ajar.
Kebijakan pendidikan kewarganegaraan  telah  dilaksanakan  di lembaga  formal,  seperti  di  sekolah  dan institusi pendidikan tinggi, namun permasalahan  krisis  moral  khususnya  di Indonesia  tidak  akan  pernah  berhenti berkembang.  Sehingga  hal  tersebut  yang melatar  belakangi  betapa  pentingnya kebijakan  pendidikan  kewarganegaraan sebagai  fondasi  pembentukan  warga negara  yang  baik  dan  mampu  bertahan  di era disrupsi globalisasi.
Permasalahan utama pendidikan di
Indonesia  menurut  Azra  (2001)  berakar dari adanya krisis moral, yaitu: a) Hilangnya  objektivitas  orientasi pendidikan telah kehilangan objektivitasnya;
b) Kematangan  diri  yang  terjadi secara  tidak  tepat  di  lingkungan sekolah;
c) Terbatasnya  proses  pendidikan  di sekolah,  seperti  terbatasnya  ruang untuk  kreativitas  baik  bagi  siswa ataupun guru;
d) Beban  kurikulum  yang  terlalu memberatkan  dan  lebih  cenderung berorientasi  pada  pengembangan domain kognitif;
e) Belum  diprioritaskannya  materi pembelajaran  seperti  pendidikan
agama,  pendidikan  moral,  atau pendidikan kewarganegaraan;
f) Siswa  dihadapkan  dengan  nilai- nilai yang bertentangan; dan
g) Minimnya  teladan  moral  yang hidup  dalam  kehidupan  sehari-hari para siswa.
Kebijakan pendidikan
kewarganegaraan  penting  bagi  setiap negara  sebagai  upaya  pembangunan karakter  nasional  untuk  mempertahankan eksistensi  dihadapan  negara  lain. The founding  father Indonesia,  Ir.  Soekarno berhasil  membudayakan  benih  karakter nasional yang terbukti dengan keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan
(Pratama,  2020).  Suatu  bangsa  dapat dikatakan  sebagai  bangsa  yang  maju  dan kuat apabila nilai-nilai dasar yang menjadi pedomannya  dapat  tercermin  dalam perilaku masyarakatnya sehari-hari.
Sehingga  tidak  akan  ada  lagi  perilaku penyimpang,  penjajahan,  diskriminasi, maupun perilaku negatif lainnya.
Kebijakan  menanamkan  pendidikan kewarganegaraan melalui pendidikan formal  sudah  sewajarnya  melahirkan warga  yang  mampu  beradaptasi  dan  tidak tertinggal  dalam  menghadapi  era  disrupsi globalisasi  dengan  tetap  berpegang  teguh pada nilai-nilai pancasila.

## PENUTUP
Kebijakan  seharusnya  bersifat umum, problem  solving ,  dan  proaktif tanpa  menghilangkan  jadi  diri  atau  ciri lokal  yang  spesifik,  serta  harus  memberi peluang interpretasi  kondisi spesifik  yang ada. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam upaya mempersiapkan  warga  negara  yang  baik, dalam  hal  ini  memiliki  pengetahuan
kewarganegaraan  ( Civic
Knowledge) , keterampilan  kewarganegaraan (Civic
Skills) ,  karakter  kewarganegaraan (Civic
Dispositions). Masyarakat  sebagai  warga negara  di  era  disrupsi  globalisasi  harus
mampu beradaptasi, tidak mudah
terpengaruh  oleh  dampak-dampak  negatif yang  disebabkan  oleh  arus  globalisas. Proses  pengembangan  karakter  peserta
didik  yang diintegrasikan kedalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus memiliki
fundamental  yang  kuat  sehingga  mampu bertahan  dalam  menghadapi  perubahan dunia  yang  sangat  signifikan.  Globalisasi dapat  berdampak  negatif  menghilangkan identitas  nasional  ataupun  nilai-nilai  jati diri  bangsa  Indonesia.  Dengan  adanya
pendidikan kewarganegaraan yang fundamentalnya kuat akan menghindarkan  kita  dari  dampak  negatif tersebut.  Sehingga  sistem  pendidikan yang  dikelola  dan  dilaksanakan  dengan baik  dan  benar  akan  sangat  bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan
masyarakat  era  disrupsi  globalisasi. Evaluasi,  pembenahan,  dan  penyesuaian kebijakan  pendidikan  kewarganegaraan perlu  dilakukan  secara  berkala  oleh berbagai  pihak  yang  terlibat  untuk menghindari  ketertinggalan  atau  dampak negatif dikemudian hari.

## DAFTAR RUJUKAN

## Buku
Christensen,  C.  M.,  Raynor,  M.  E.,  & McDonald,  R.  2015. What  is disruptive innovation?
Massachusetts:  Harvard  Business Review.
Dunn,  W.  N.  2003. Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik .  Jogjakarta:  Gajah Mada University Press. Mahfud.  2008. Pendidikan  Multikultural . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Nugroho,  R.  2008. Kebijakan  Pendidikan yang  Unggul .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Patrick,  J.  J.  2002. Defining,  Delivering, and Defending a Common Education for  Citizenship  in  a  Democracy . Washington:  Institute  of  Education Science.
Syafaruddin.  2008. Efektivitas  Kebijakan Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta.

## Artikel Jurnal
Ananda,  A.  2005.  Esensi  Pendidikan Kewarganegaraan:  Sebuah  Kilas Balik  Pendidikan  Kewarganegaraan di Indonesia . Jurnal Demokrasi . Vol. 4(1), hlm 37-47.
Mukhadis,  A.  2013.  Sosok  Manusia Indonesia  Unggul  dan  Berkarakter dalam  Bidang  Teknologi  sebagai Tuntutan  Hidup  di  Era  Globalisasi.
Jurnal  Pendidikan  Karakter .  Vol. 2 (2), hlm 115-136.
Pahlevi, F. S. 2017. Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam Memperkokoh karakter
Bangsa  Indonesia. Jurnal  ibriez: Kependidikan  Dasar  Islam  Berbasis Sains . Vol. 2(1), hlm 65-81. Purwowibowo,  P.,  Hariyono,  S.,  & Wahyudi,  D.  2017.  Pekerjaan  Sosial Komunitas  Berbasis  Lingkungan (Community  Social  Work  Based  on Environmental). Share:  Social  Work Journal . Vol. 7(1), hlm 39-45. Putranti,  N.  2016.  Cara  Membuat  Media Pembelajaran  Online  Menggunakan Edmodo. Jurnal Pendidikan Informatika  dan  Sains ,  Vol.  2(2), hlm 139-147.
Samsuri,  S.  2011.  Kebijakan  Pendidikan Kewarganegaraan  Era  Reformasi  di Indonesia. Cakrawala  Pendidikan . Vol. 1(2), hlm 78-213.

## Internet
https://www.bappenas.go.id/files/1814/205 7/0437/RPJP_2005-2025.pdf  diakses  pada 02 Februari 2021 pukul 08.30.
https://divedigital.id/apa-itu-disrupsi/ diakses  pada  02  Februari  2021  pukul 09.30.
https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/fadly- pratama/kebijakan-pendidikan- kewarganegaraan-dalam-mengembangkan- karakter-nasional-di-indonesia/ diakses pada 04 Februari 2021 pukul 14.45
https://www.kompasiana.com/karunadaran i/54f76d8aa33311d6338b495d/pentingnya- pendidikankewarganegaraan-di-perguruan- tinggi-pada-era%20globalisasi diakses pada 01 Februari 2021 pukul 14.00.
https://kumparan.com/temali/memasuki- era-disrupsi-dan-menghadapinya- 1rP1bBzWuG5  diakses  pada  01  Februari 2021 pukul 14.30.