Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Yang Dijaminkan Ke Bank Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan
Zainuddin Yasin Daulay Kantor Notaris/PPAT SYARIT TANZIL Email: HolmesJhonHolmes87@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  and  criticize  the  regulation  of  legal protection for creditors in execution of marine mortgage objects in perspective of legislation and regulation of execution of marine mortgage objects guaranteed in banks.  In  this  study,  the  authors  use  normative  juridical  research  methods.  The approach used is a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of this research are that the debtor is based on Article 1178 of the Civil Code which focuses on fiat execution (there must be annmainig 1,2,3), while the creditor focuses on Article 224 of the HIR which contains the title of executorial, so this does not provide a guarantee. legal certainty and legal protection for the creditor in getting the accounts receivable paid off from the debtor. Second,  the arrangements for the execution of ships as objects of collateral, namely: First, Law Number 17 of 2008 concerning Shipping regulates the process of execution to court through an executorial title, that each mortgage deed is issued one mortgage grosse deed  and  Article  224  HIR  Jo.  Article  195  HIR  with  the  lines  contained  in  the mortgage  grosse  deed,  if  it  is  listed  for  the  sake  of  justice  based  on  supreme Godhead,  then  the  mortgage  is  attached  to  the  executorial  power  (executoriale kracht) because the law itself equates it with a judge's decision or justice which has permanent legal force Second, with the Parate Execution process or it can be called auction  sale  by  creditors  based  on  their  own  power  of  attorney  (eigenmachtige verkoopI). In this Mortgage is based on Article 1178 paragraph (2) KUHPerdata. The conditions for executing Parate Execution are that the power of attorney must be set forth as a clause in the Mortgage deed which contains a statement that the debtor  gives  the creditor  the  right  or power  of attorney to  sell  the  object  of  the Mortgage goods himself, if the debtor is default with the procedure of selling must remain  subject  to  Article  1211  KUHPerdata,  namely  the  sale  must  be  made  in public, and the Creditor requests the assistance of the Auction Office to conduct the auction sale. The third process is an underhand sales process.
Keywords: Creditor, Execution, Marine Mortgage

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mengkritisi  pengaturan perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  dalam  eksekusi  objek  Hipotek  kapal  laut dalam  perspektif  peraturan  perundang-undangandan  pengaturan  eksekusi  objek Hipotek  kapal  laut  yang  di  jaminkan  di  bank.Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan
adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  bahwa  Debitur  berpijak  pada  Pasal  1178 KUHperdata yang bertitik berat kepada fiat eksekusi (harus ada anmainig 1, 2, 3), sementara pihak kreditur bertitik berat pada Pasal 224 HIR yang mengandung titel eksekutorial, sehingga hal tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hokum kepada pihak kreditur dalam mendapatkan pelunasan piutang dari pihak debitur. Kedua, Pengaturan eksekusi kapal laut sebagai obyek jaminan yaitu:  Pertama,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran mengatur  proses  eksekusi  ke  pengadilan  melalui  titel eksekutorial,  bahwa  setiap akta Hipotek diterbitkan satu grosse akta Hipotek dan Pasal 224 HIR Jo. Pasal 195 HIR dengan irah-irah yang terdapat dalam grosse akta Hipotek, apabila tercantum Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  maka  pada  Hipotek melekat kekuatan eksekutorial (executoriale kracht) karena undang-undang sendiri mempersamakannya dengan putusan hakim atau keadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, dengan proses Parate Eksekusi atau dapat disebut penjualan lelang oleh kreditur berdasarkan kuasa sendiri ( eigenmachtige verkoopI ). Dalam Hipotek hal ini didasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW. Syarat-syarat untuk melakukan Parate Eksekusi adalah dalam kuasa tersebut harus dituangkan sebagai klausul dalam akta Hipotek  yang  berisi  pernyataan,  bahwa  debitur  memberikan  hak  atau  kuasanya kepada kreditur untuk menjual sendiri objek barang Hipotek, apabila debitur cedera janji  dengan  tata  cara  penjualan  harus  tetap  tunduk  pada  Pasal  1211  BW,  yaitu penjualan harus dilakukan di muka umum, dan Kreditur meminta bantuan Kantor Lelang  untuk  melakukan  penjualan  lelang.  Proses  yang  ketiga  adalah  proses penjualan di bawah tangan.
Kata Kunci: Kreditur, Eksekusi, Hipotek Kapal Laut

## PENDAHULUAN
Ketentuan mengenai perjanjian kredit bank diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  (selanjutnya  ditulis Undang-Undang Perbankan), yang mengatur bahwa:
“Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”
Pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur, diperlukan suatu keyakinan dari  pihak  kreditur  bahwa  kredit  yang  telah  diserahkan  kepada  debitur  dapat dikembalikan  sesuai  dengan batas  waktu  yang  telah  ditentukan dalam  perjanjian kredit.  Maka  sebelum  memberikan  kredit,  kreditur  harus  melakukan  penelitian
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.Penelitian yang dilakukan oleh bank ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya:
1. Bank  tidak  diperkenankan  memberikan  kredit  tanpa  surat  perjanjian tertulis:
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula  telah  diperhitungkan  kurang  sehat  dan  akan  memberikan kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangak kegiatan jual beli saham;
4. Bank  tidak  diperkenankan  memberikan  kredit  melampaui  batas maksimum pemberian kredit ( legal lending limit ). 1
Jaminan  atau  agunan  hanya  merupakan  salah  syarat  untuk  mengajukan pinjaman  di  bank.  Namun  demikian,  dalam  praktik  peran  jaminan  sangat menentukan,  sebab  tanpa  jaminan  bank  tidak  berani  menanggung  risiko  tinggi untuk kehilangan dana yang telah disalurkannya.
Benda  yang  dimaksud  sebagai  jaminan  utang  kepada  kreditur  apabila debitur wanprestasi atas pembayaran utangnya. Hasil dari penjualan objek jaminan tersebut harus terlebih dahulu ( preferens ) dibayar kepada kreditur yang bersangkutan untuk melunasi pembayaran hutangnya, sedangkan jika
1 Djumhana Muhammad, Hukum Perbankan Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 392.
ada  sisanya  baru  dibagi-bagikan  kepada  kreditur  yang  lain  (kreditur kongkuren ). 2
Perbankan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di sektor pengelolaan  keuangan,  diantaranya  pemberian  kredit  modal  kerja  maupun investasi. Kegiatan usaha ini harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang  terkait  dengan  hukum  jaminan  kebendaan  hak  tanggungan  atas  kapal  yang memberikan perlindungan yang adil bagi para pihak, dalam hal ini pihak kreditur maupun  debitur  sehingga  iklim  investasi  dan  pembangunan  sektor  riil  dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh semua pihak. Mengingat pemberian kredit dengan hak tanggungan kapal oleh perbankan mengandung risiko (kegagalan atau kemacetan  pembayaran  angsuran)  seperti  Hak  tanggungan  atas  tanah,  maka kegiatan usaha pemberian kredit atas kapal perlu dikelola dengan baik dan sehat.
Indonesia sebagai negara maritim terbesar, dalam hal ini hak tanggungan atas (hipotek) kapal merupakan hal terpenting sebagai lembaga pengikatan  objek jaminan  utang  kapal.  Jaminan  yang  bertujuan  untuk  pengaman  kredit,  sehingga realisasi  perjanjian  kredit  terlaksana  sesuai  dengan  kesepakatan.  Pemberian jaminan  ini  akan  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pihak  kreditur.  Jaminan yang diberikan kepada pihak kreditur dalam hal ini adalah kapal laut.
Adapun perbandingan antara kapal laut sebagai objek hipotek dengan tanah sebagai objek Hak tanggungan adalah sebagai berikut:
Kapal laut sebagai objek hipotek Tanah sebagai objek Hak tanggungan - Nilai  kapal  laut  cenderung menurun. - Nilai tanah selalu meningkat
2 Ibid.
- Harga jual kapal sulit ditentukan - Kapal  bergerak  sehingga  lebih sulit dalam pelaksanaan eksekusi - Risiko kerusakan dan musnahnya  kapal  laut  lebih besar - Proses  penjualan  kapal  laut lebih  sulit  karena  pembeli terbatas - Harga  jual  tanah  lebih  mudah ditentukan (NJOP-PBB) - Tanah  adalah  benda  tidak bergerak sehingga mudah dieksekusi - Risiko musnahnya tanah sangat kecil - Proses  penjualan  tanah  lebih mudah karena pembeli banyak
Pemberian hipotek pada kapal terdapat pada Pasal 1176 KUHPerdata, harus ada  utang yang  dijamin dengan  pembebanan hipotek  tersebut.  Musnahnya kapal yang menjadi objek hipotek tidak termasuk dalam hal yang menyebabkan hapusnya hipotek. Kemungkinan risiko yang terjadi terhadap kapal yang dijadikan jaminan sangat  besar,  mengingat  sifat  dan  fungsi  dari  kapal  tersebut.  Maka  diperlukan pencegahan dan penanggulangan pengurangan resiko kerugian debitur dan kreditur. Jaminan  tidak  hanya  dalam  bentuk  pelunasan  hutang  saja,  tetapi  perlindungan terhadap  barang  yang  dijadikan  jaminan  juga  merupakan  hal  terpenting Perlindungan  terhadap  objek  yang  dijaminkan  sangat  penting  karena  ada kemungkinan  debitur  tidak  melunasi  hutangnya,  dan  kreditur  dapat  memintakan eksekusi terhadap barang yang dijaminkan.
Telah terdapat konflik norma pada Pasal 1178 KUHPerdata dan Pasal 224 HIR.  Pasal  1178  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  Segala  perjanjian  yang menentukan  bahwa  kreditur  diberi  kuasa  untuk  menjadikan  barang-barang  yang dihipotekkan itu sebagai miliknya adalah batal. Namun kreditur hipotek pertama, pada  waktu  penyerahan  hipotek  boleh  mensyaratkan  dengan  tegas,  bahwa  jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang
tidak dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum,  dan  pelelangan  tersebut  harus  diselenggarakan  dengan  cara  yang diperintahkan dalam Pasal 1178 Ayat (2) junto Pasal 1211 KUHPerdata. Pasal 224 HIR irah-irah terdapat dalam grosse akta hipotek, apabila tercantum Demi Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  maka  pada  Hipotek  melekat  kekuatan eksekutorial (executoriale kracht) karena undang-undang sendiri mempersamakannya dengan putusan hakim atau keadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  penulis merumuskan  masalah penulisan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam eksekusi objek  hipotek  kapal  laut  berdasarkan  perspektif  peraturan  perundang- undangan?
2. Bagaimana pengaturan eksekusi objek hipotek kapal laut yang dijaminkan di bank berdasarkan perspektif perundang-undangan?

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Dalam  Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
Hipotek kapal sebagai jaminan kebendaan, memiliki hak kebendaan yang bersifat droit de suite yakni selalu mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada. Sifat yang demikian dari hak kebendaan hipotek kapal menutup
kemungkinan  pihak  ketiga  untuk  memiliki  kapal  yang  telah  di  bebani  hipotek. Dengan  kata  lain  pihak  debitur  tidak  diperkenankan  mengalihkan  kepemilikan kapal kepada pihak ketiga selama kapal tersebut masih dibebani hipotek, sebab hak kebendaan hipotek kapal yang memberikan jaminan bagi pelunasan utang debitur tetap akan mengikuti di dalam tangan siapapun kapal itu berada. Dengan demikian akan  membawa  kerugian  bagi  pihak  ketiga  jika  membeli  kapal  yang  sedang dijaminkan  oleh  karena  peralihan  kepemilikan  kapal  tidak  akan  menghapuskan berlakunya hipotek kapal.
Berdasarkan Pasal  197 HIR  jika  pada waktu  yang  ditentukan telah  lewat debitur  belum  melaksanakan  kewajibannya,  atau  setelah  dipanggil  debitur  tidak dapat  menghadap  atau  setelah  datang  menghadap  dan  ditegur  debitur  tidak  mau memenuhi kewajibannya maka Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah dengan surat agar barang bergerak milik debitur disita. “Jika barang begerak tidak ada atau tidak cukup, maka barang tetap milik debitur juga dapat disita dan dilelang sehingga dirasa cukup untuk melunasi hutangnya.” 3 Debitur atau pemberi hipotek diwajibkan mengasuransikan  kapal  yang  dibebani  dengan  hipotek.  Dalam  hal  terjadi  suatu keadaan  kapal tersebut musnah  atau  rusak  sehingga  klaim  atas asuransi  tersebut keluar,  maka  pembayarannya  merupakan  hak  kreditur.  Klaim  asuransi  tersebut yang nantinya akan digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur (Pasal 297 KUHD).
3 Eugenia  Liliawati  Muljono, Eksekusi  Grosse  Akta  Hipotek  Oleh  Bank ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 53.
Jaminan  benda  tak  bergerak  pada  hipotek  kapal  mengingat  sifat  dan  ciri benda  jaminan,  kreditur  tidak  dapat  secara  fisik  menguasai  benda  jaminan. Penguasaan secara fisik benda jaminan dalam hipotek kapal tidaklah berarti dalam kaitan  dengan  upaya  pemindahan  hak  milik  atas  kapal  sebab  yang  menentukan untuk itu adalah perbuatan administartif seperti balik nama. Oleh karena itu yang relevan  untuk  diperhatikan  adalah  mencegah  terjadinya  balik  nama  yang  dapat berakibat hukum terjadinya peralihan kepemilikan kapal.
Hak  kebendaan  jaminan  hipotek  kapal  memberikan  kedudukan  yang istimewa bagi kreditur yang bersifat preferen. Dalam kedudukan sebagai kreditur preferen ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan kredit macet, maka kreditur mempunyai hak yang utama atau didahulukan untuk memperoleh  pelunasan  dari  hasil  penjualan  benda  jaminan.  Kedudukan  kreditur preferen  lebih  terjamin  kedudukannya  dibandingkan  kreditur  konkuren  yakni kreditur  yang  tidak  dijamin  dengan  hak  kebendaan  (jaminan  umum).  Namun demikian menurut peneliti sebagai kreditur preferen bisa saja hakdidahulukan atau diutamakan tidak dapat diberlakukan bagi semua kreditur preferen. Hal ini dapat terjadi oleh karena ketika suatu kapal diikat dalam beberapa hipotek sebagaimana telah dibahas dalam bagian c di atas, maka hak kreditur preferen untuk didahulukan akan ditentukan oleh hipotek kapal yang lebih dulu ada atau yang lebih tua.
Kedudukan  Grosse  Akta  Hipotek  sangat  penting  artinya  bagi  pemegang Hipotek  atau  bagi  pihak  pemberi  kredit  dalam  melindungi  kepentingannya.  Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ayat (4) yang menyatakan : ”Grosse Akta Hipotek  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  mempunyai  kekuatan eksekutorial
yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum yang tetap”. Kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh grosse akta Hipotek merujuk pada adanya irah-irah yang tercantum di bagian atas atau kepala dalam akta hipotek yang  bertuliskan  ”Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. Dengan adanya irah-irah ini maka jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, kreditur  tanpa  harus  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  dapat  mengajukan permohonan  eksekusi  kepada  ketua  Pengadilan  Negeri.  Sebelum  permohonan eksekusi diajukan terlebih dahulu debitur akan ditegur dengan patut. Jika debitur tetap tidak mengacuhkan teguran tersebut, maka kreditur mengajukan permohonan eksekusi baik secara lisan maupun secara surat kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Pada dasarnya kedudukan grosse akta dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur terkait dengan perlindungan akan pemenuhan pembayaran utang yang dapat ditempuh kreditur apabila debitur melakukan cedera janji atau wanprestasi. Berdasarkan Pasal 224 HIR grosse akta Hipotek mempunyai kekuatan eksekutorial dengan  adanya  titel  eksekutorial  berupa  irah-irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  yang  dipersamakan  dengan  putusan hakim/pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kreditur pemegang hak jaminan hipotek kapal mendapatkan perlindungan hukum  atas  kredit  yang  diberikan kepada  debitur  sehingga  kreditur  memperoleh jaminan pelunasan atas kredit yang diterima oleh debitur. Jika debitur wanprestasi, maka  hipotek  kapal  sebagai  jaminan  kebendaan  menempatkan  kreditur  sebagai kreditur preferen  yang mempunyai  hak sebagai  kreditur  yang diutamakan  dalam menerima  pelunasan  kredit.  Bentuk  perlindungan  hukum  lainnya  yaitu  kepada
siapapun  objek  Hipotek  kapal  itu  berada  tidak  memutuskan  hubungan  antara kreditur  dengan  objek  Hipotek.  Dengan  kata  lain  hak  kreditur  tetap  mengikuti kedalam  tangan  siapapun  objek  Hipotek  itu  berada.  Demikian  pula  jika  debitur wanprestasi,  kreditur  dapat langsung  mengeksekusi benda jaminan  (kapal)  tanpa mengajukan gugatan ke Pengadilan.
Hak  kreditur  untuk  menjual  kapal  yang  dibebani  dengan  Hipotek  (Pasal 1178 Ayat (2) KUHPerdata) dalam hal debitur wanprestasi (macet), maka kreditur selaku  pemegang  Hipotek  atas  kapal  berhak  untuk  melakukan  penjualan  secara lelang di muka umum atas kapal-kapal yang sudah dibebani dengan Hipotek. Hasil penjualan  kapal  tersebut  digunakan  sebagai  pelunasan kewajiban  debitur  kepada kreditur.  Kewajiban  debitur  untuk  memperoleh persetujuan tertulis dari  kreditur, dalam  hal  kapal  tersebut  akan  disewakan  kepada  pihak  lain  (Pasal  1185 KUHPerdata) Dalam hal kapal tersebut disewa oleh pihak lain, maka krditur berhak untuk  meminta  agar  pihak  penyewa  mengetahui  bahwa  kondisi  kapal  tersebut sedang  dibebani  Hipotek,  dan  yang  bertindak  selaku  pemegang  Hipotek  adalah kreditur bersangkutan.
Oleh karena itu, biasanya pihak penyewa juga harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bersedia setiap saat mengosongkan dengan sukarela dan selanjutnya menyerahkan kapal tersebut dalam keadaan baik kepada kreditur, pada saat debitur melakukan wanprestasi. Pembeli kapal yang dijual melalui lelang berhak meminta agar Hipotek yang terdaftar pada kapal tersebut dihapuskan atau diroya  (Pasal  1210  KUHPerdata).  Pada  waktu pembelian kapal  dilakukan,  maka hasil  penjualan  kapal  tersebut  biasanya  sudah  dapat  digunakan  untuk  melunasi
utang  debitur  kepada  kreditur.  Jika  demikian,  harus  dilakukan  proses  roya sebagaimana halnya dengan proses roya pada Hak tanggungan.
Jaminan Hipotek kapal telah membentuk karakter jaminan Hipotek  kapal sebagai  lembaga  jaminan  yang  bertujuan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi kreditur sebagai pemegang Hipotek kapal. Karakter Hipotek kapal sebagai jaminan kebendaan  memberikan  kepada  kreditur  hak  kebendaan  yang  bersifat  khusus  di antaranya yakni hak absolut atau mutlak yang memberikan kekuasaan langsung dan dapat  dipertahankan  terhadap  setiap  orang  atas  kapal  yang  dijadikan  jaminan walaupun  secara fisik  kapal tidak  dalam  penguasaan  kreditur.  Sebagai  hak  yang bersifat  mutlak  atau  absolut  maka  kreditur  sebagai  pemegang  Hipotek  kapal mempunyai  hubungan  langsung  atas  kapal  yang  dijadikan  jaminan  dan  dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Namun demikian terhadap hak kepemilikan dan  penguasaan  fisik  atas  kapal  masih  tetap  dalam  tangan  debitur  atau  pihak pemberi  Hipotek.  Jika  suatu  kapal  dijadikan  sebagai  jaminan  dalam  pemenuhan kewajiban  pembayaran utang, hal ini berarti ada sebagian kekuasaan  yang harus dilepaskan  oleh  pemilik  kapal  (debitur).  Pada asasnya  yang  harus  dilepaskan  itu adalah  kekuasaan  untuk  mengalihkan  hak  milik  atas  kapal  seperti  misalnya menjual, menukarkan dan menghibahkan.

## 2. Pengaturan  Eksekusi  Objek    Hipotek  Kapal  Laut  Yang  Di  Jaminkan  Di Bank Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Pada umumnya dalam suatu perjanjian diatur mengenai hak dan kewajiban para  pihak.  Masing-masing  pihak  diharuskan  memenuhi  kesepakatan  untuk dilaksanakannya perjanjian tersebut berdasarkan syarat-syarat yang telah tercantum
dalam  perjanjian.  Pemenuhan  dari  perjanjian  tersebut  atau  hal-hal  yang  harus dilaksanakan  oleh  para  pihak  disebut  juga  prestasi.  Kewajiban-kewajiban  para pihak  berakhir  ketika  mereka  melaksanakan  prestasinya.  Apabila  ada  salah  satu pihak  yang  tidak  melaksanakan  prestasinya,  maka  bisa  disebut  bahwa  pihak tersebut  dikatakan  wanprestasi  karena  dianggap  alpa,  lalai  atau  ingkar  janji. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dari seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu :
1. Tidak melakukan apa yang telah diperjanjiakan untuk dilakukannya;
2. Melaksanakan yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. 4
Pernyataan lalai adalah pesan (pemberitahuan) dari kreditur kepada debitur dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan  pemenuhan  prestasi.  Keadaan  ingkar  janji,  manakala  ia  tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itupula debitur harus menanggung akibat-akibat yang  merugikan  yang  disebabkan  tidak  dipenuhinya  prestasi.  Jadi  dalam  hal  ini fungsi penetapan lalai adalah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya ingkar janji. Sedangkan pernyataan wanprestasi (pemberitahuan dari kreditur kepada debitur) bertujuan untuk menetapkan tenggang waktu bagi debitur untuk  melaksanakan  prestasinya  dengan  sanksi  tanggung  gugat  yang  wajar.
4 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan XI , Intermasa, hlm. 45.
Keadaan lalai  timbul apabila tenggang  waktu (yang wajar) yang dicantumkan di dalam pernyataan lalai telah lewat waktunya tanpa adanya pemenuhan. 5
Somasi  yang  tidak  diindahkan  biasanya  akan  diikuti  dengan  somasi berikutnya (kedua) dan bila hal tersebut tetap diabaikan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum seperti pengajuan gugatan ke pengadilan yang berwenang ataupun pengadilan yang ditunjuk / ditentukan dalam  perjanjian. Dalam Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ditegaskan  kembali  pada  Pasal  1244  KUHPerdata  bahwa  debitur  harus  dihukum untuk  mengganti  biaya,  kerugian  dan  bunga,  bila  ia  tidak  dapat  membuktikan bahwa  tidak  dilaksanakannya  perikatan  itu  atau  tidak  tepatnya  waktu  dalam melaksanakan  perikatan  itu  disebabkan  oleh  suatu  hal  yang  tidak  terduga,  yang tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya, walaupun tidak ada  itikad buruk padanya. Jadi bisa diartikan bahwa selama debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia  wanprestasi  karena  oleh  suatu  hal  yang  tidak  terduga,  dan  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya,  maka  debitur  tetap  harus  melakukan penggantian kerugian meskipun tidak ada itikad buruk dari kreditur. Hal ini berbeda bilamana  terjadi force  majeur .  Pada  Pasal  1245  KUHPerdata,  memberikan
5 J.H.  Nieuwenhuis, Pokok-pokok  Hukum  Perikatan ,  terjemahan  Djasidin  Saragih, Surabaya, 1985, hlm. 69.
pengertian bahwasanya dalam hal terjadi force majeur maka pihak yang dianggap wanprestasi tidak perlu melakukan penggantiankerugian.
Hal-hal  yang  dapat  dituntut  kreditur  terhadap  debitur  yang  dinyatakan wanprestasi,  Subekti  mengatakan  bahwa  si  berpiutang  dapat  memilih  antara berbagai kemungkinan sebagai berikut :
1. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian;
2. Ia dapat meminta penggantian kerugiansaja;
3. Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian;
4. Dalam  hal  perjanjian  itu  timbal  balik,  dapat  meminta  kepada  hakim agar dapatdibatalkan. 6
Eksekusi  Hipotek  adalah  pelaksanaan  hak  kreditur  pemegang  Hipotek bilamana  terjadi  wanprestasi  oleh  debitur.  Bila  debitur  tidak  memenuhi kewajibannya  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan,  maka  kreditur  berhak mengambil  pelunasan  dari  nilai  benda  Hipotek  Eksekusi  tersebut.  Mengenai eksekusi jaminan Hipotek kapal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran  menyatakan  bahwa  “Setiap  akta  Hipotek  diterbitkan  satu  grosse  akta Hipotek  yang  diberikan  kepada  penerima  Hipotek.  grosse  akta  Hipotek  tersebut mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap.”  Dengan  memberikan  kekuatan eksekutorial tersebut seharusnya tidak terlalu sulit bagi lembaga keuangan untuk
6 Hartono  Hadi  Soeprapto ,  Pokok  -  Pokok  Hukum  Perikatan  dan  Hukum  Jaminan , Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 44.
melaksanakan  eksekusi.  Pemegang  Hipotek  cukup  meminta  bantuan  kepada pangadilan negeri untuk melaksanakan eksekusi atas objek Hipotek.
Berdasarkan  pengaturan  yang  berlaku  di  Indonesia,  ternyata  pengaturan yang  ada  tidaklah  cukup  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pihak- pihak  terkait  kapal  laut  tersebut.  “Dalam  suatu  perjanjian  hutang  piutang  yang terletak jaminan kebendaan didalamnya, maka eksekusi dapat menjadi salah satu fasilitas bagi kreditur dalam hal pelunasan hutang saat hutang tersebut sudah dapat ditagih  sedangkan  debiturnya  wanprestasi.” 7 Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan oleh  Sri  Soedewi  bahwa:  “Dalam  hubungan  perutangan  dimana  ada  kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya.” 8
Namun dalam hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih (opeisbaar) jika debitur tidak melaksanakan prestasi dengan sukarela, kreditur mempunyai hak untuk  menuntut  pemenuhan  piutangnya  (hak  eksekusi)  terhadap  harta  kekayaan debitur yang dipakai sebagi jaminan. Mengenai cara pelaksanaan eksekusi, dikenal dengan tiga cara, antara lain yaitu:
1) Melalui Titel Eksekutorial:
a. Eksekusi ini wajib melalui pengadilan, eksekusi ini didasarkan pada irah-irah suatu sertifikat atau grosse akta yang bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, di mana irah-
7 Fani Martiawan Kumara Putra, “Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitur Wanprestasi”, Jurnal Perspektif , 21(1), 2016, hlm. 34-47.
8 Sri  Soedewi ,  Hukum  Jaminan  di  Indoneisa,  Pokok-Pokok  Hukum  Jaminan danPerorangan , Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 31.
irah  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
b. Karena  pencantuman  irah  irah  itu  berdasarkan  undang-undang,
maka hak eksekusi ini lahirnya dari undang-undang;
c. Eksekusi ini harus dilakukan melalui penjualan di muka umum atau lelang;
2) Melalui Parate Eksekusi:
a. Eksekusi  ini  tidak  perlu  melalui  pengadilan,  eksekusi  ini  disebut dengan kuasa menjual, maksudnya adalah adanya pencantuman janji dalam  perjanjian  jaminan  antara  debitur  dan  kreditur,  bahwa kreditur  diberikan  kuasa  oleh  debitur  untuk  menjual  benda jaminannya  atas  kuasanya  sendiri.  Sebaliknya,  bilamana  tidak diperjanjikan, maka tidak ada eksekusi melalui parate eksekusi;
b. Eksekusi ini harus dilakukan melalui penjualan dimuka umum atau lelang;
3) Melalui Penjualan di Bawah Tangan:
Eksekusi ini dilakukan dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur dengan cara mencari pembeli yang mau membeli dengan harga tinggi. Eksekusi  ini  dengan  pertimbangan  bahwa  bilamana  melalui  lelang, akan  memakan  biaya  yang  lebih,  dan  dengan  cara  ini  bisa  lebih mendapatkan harga yang tinggi. 9
9 Fani Martiawan Kumara Putra . loc.cit .
Keterangan tersebut di atas sedasar dengan apa yang diungkapkan oleh Sri Soedewi  dalam  bukunya,  yaitu:  “Wewenang  kreditur  untuk  melakukan  eksekusi secara langsung terhadap benda jaminan itu karena adanya dua kemungkinan:
1) karena  grosse  akta  mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  jadi  dapat dilakukan eksekusi dengan dijual di muka umum;
2) karena adanya janji menjual atas kekuasaan sendiri yang tertulis dalam akte,  yang  berarti  kreditur  dapat  menjual  benda jaminan itu  di  muka umum  atas  dasar  parate  eksekusi.  Dalam  praktiknya,  prosedur penjualan umum tidak berjalan dengan lancar dan banyak menimbulkan kerugian baik bagi kreditur atau debitur karena biaya penjualan umum yang cukup  tinggi,  oleh karena itu dalam praktek eksekusi itu sering dilakukan dengan penjualan di bawah tangan. 10
Sebelum dilakukannya eksekusi tersebut hukum memberikan beberapa cara pemenuhan  pembayaran  utang  yang  dapat  ditempuh  kreditur  apabila  debitur melakukan  cidera  janji  atau  wanprestasi.  Diantaranya  terdapat  proses  litigasi, Parate  Eksekusi  (kuasa  menjual),  Titel  Eksekutorial,  dan  Penjualan  di  bawah tangan.  Eksekusi  melalui  proses  Litigasi  membuka  peluang  pemegang  Hipotek kapal laut untuk menempuh pemenuhan hutang melalui jalan sesuai dengan Pasal 118 jo. Pasal 121 HIR jika menghendaki, yaitu:
a) Mengajukan  gugatan  perdata  ( contentious ),  kepada  Pengadilan
Negeri  sesuai  dengan  patokan  kompetensi  relatif  yang  digariskan
10 Sri Soedewi, Op.cit .,Hlm, 35.
Pasal 118 HIR, di mana nantinya akan menarik debitur sebagai pihak tergugat;
b) Melalui  gugatan  itu,  akan  dilakukan  pemerikasaan  persidangan sesuai  dengan  sistem  kontradiktor,  yang  diawali  dengan  tahap jawaban, replik, duplik, pembuktian dan konklusi serta penjatuhan putusan;
c) Setelah  adanya  putusan  dari  Pengadilan  Negeri,  terdapat  upaya hukum banding dan kasasi, dan bukan Peninjauan Kembali. 11
Pengajuan proses eksekusi ke pengadilan melalui titel eksekutorial. Dalam Hipotek,  metode  eksekusi  ini  diatur  dalam  Pasal  224  HIR  Jo.  Pasal  195  HIR. Berdasarkan  Pasal  224  HIR  irah-irah  yang  terdapat  dalam  grosse  akta  Hipotek, apabila tercantum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pada Hipotek melekat kekuatan eksekutorial (executoriale kracht) karena undang- undang  sendiri  mempersamakannya  dengan  putusan  hakim  atau  keadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap. 12 Dengan  demikian apabila  debitur  melakukan  cedera janji,  kreditur  dapat  langsung  meminta  fiat  eksekusi,  baik  secara  lisan  maupun tertulis kepada Ketua Pegadilan berdasarkan Pasal 224 Jo. Pasal 195 dan Pasal 196 HIR.
Sebagai akta autentik maka grosse akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Grosse akta hipotek kapal dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dan untuk grosse akta pengakuan hutang dibuat
11 Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 231.
12 Ibid., hlm. 232.
oleh  Notaris.  Oleh  karena  itu  bagi  akta  yang  dibuat  di  bawah  tangan  tidak  bisa dibuat grossenya. Sebagai salinan atau kutipan maka grosse akta harus sama persis isinya dengan minuta/akta asli dengan tambahan redaksional pada  bagian bawah kalimat yang tertulis “diberikan sebagai grosse pertama” dengan menuliskan nama orang yang atas permintaan grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya. Dengan adanya  irah-irah  Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  maka grosse akta mengandung kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  sehingga  dapat  langsung  meminta  pengadilan melakukan eksekusi tanpa memerlukan fiat eksekusi.
Adapun pendapat sempit dianut oleh Mahkamah Agung yang berpendirian bahwa mengenai grosse akta hanya dapat dibuat dari akta pengakuan utang dan akta Hipotek. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 224 HIR dan Pasal 440 Rv. Dengan berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), telah mempertegas akta apa saja yang dapat dibuatkan grossenya oleh notaris yaitu hanya  berlaku  pada  akta  pengakuan  utang,  sebagaimana  juga  yang  ditentukan dalam  Pasal  224  HIR.  Sedangkan  akta  lainnya  yang  dapat  dibuatkan  grossenya menurut Pasal  224  HIR adalah  akta  hipotek  yang  saat  ini  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang ada hanya berlaku untuk hipotek kapal dengan ukuran tertentu dan hipotek pesawat terbang.
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  224  HIR,  maka  di  samping  grosse  akta pengakuan  utang  terdapat  pula  apa  yang  disebut  dengan  grosse  akta  Hipotek. Dengan  kata  lain  Pasal  224  HIR  secara  limitatif  menentukan  grosse  akta  hanya dapat dibuat dalam bentuk grosse akta hipotek dan grosse akta pengakuan utang.
Baik  grosse  akta  pengakuan  utang  maupun  grosse  akta  hipotek  keduanya mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  seperti  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dengan  adanya  judul  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Berlakunya Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, telah memperjelas status Hipotek yang tidak lagi berlaku atas tanah tetapi berlaku atas Hipotek kapal. Dengan demikian grosse akta Hipotek yang disebutkan dalam Pasal 224 HIR harus diartikan  sebagai  grosse  akta  Hipotek  kapal  dan/atau  pesawat  udara.  Namun demikian  berdasarkan  pendekatan  historis,  dalam  pembahasan  nanti  masih  akan menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan Hipotek atas tanah mengingat dari segi hukum materil masih tetap mengacu pada Buku II KUHPerdata yang berlaku juga bagi Hipotek kapal.
Kedua bentuk grosse akta yang terdapat dalam Pasal 224 HIR yakni grosse akta  Hipotek  (grosse  akta  van  hypotheek)  dan  grosse  akta  pengakuan  utang ( notarieele  schuldbrieven ),  masing-masing  berdirisendiri  tidak  boleh  di  campur aduk atau saling bertindih dalam satu objek utang yang sama, tetapi harus memilih salah  satu.  Kalau  sudah  memilih  grosse  akta  pengakuan  utang,  perjanjian  kredit yang  bersangkutan  tidak  boleh  menggunakan  lagi  bentuk  perjanjian  hipotek. Sebaliknya,  kalau  bentuknya  telah  mereka  pilih  Hipotek,  tidak  dibolehkan menimpalinya dengan grosse akta pengakuan utang.
Melekatnya kekuatan eksekutorial pada hipotek sesuai yang diatur  dalam Pasal 224 HIR, baru terwujud setelah dilakukan pendaftaran Hipotek diikuti dengan
penerbitan sertifikat Hipotek. Pendaftaran Hipotek ini dipandang dari sudut teori hukum  disebut  sebagai  asas  umum  Hipotek  yakni  perlunya  Hipotek  didaftarkan dengan tujuan menjadikan perikatan Hipotek itu terbuka untuk umum. Masyarakat luas  yang  berkepentingan  dapat  memeriksa  dan  mengetahui  bahwa  tanah  yang bersangkutan sedang dibebani dengan perikatan Hipotek.
Yahya Harahap menjabarkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini akan mengambil tindakan, diantaranya:
a) Memanggil  debitur  menghadiri  sidang  insidentil  sesuai  dengan Pasal 196 HIR, dengan tahap memperingatkan ( aanmaning) debitur supaya melunasi pembayaran hutang secara sukarela, yang memiliki masa tenggang sampai dengan 8 (delapan) hari;
b) Apabila  batas  waktu  peringatan  yang  diberikan  sudah  melewati waktu yang telah diberikan, namun debitur tidak juga melaksanakan pemenuhan  secara  sukarela,  selanjutnya  Ketua  Pengadilan  Negeri akan mengeluarkan Sita Eksekusi atas objek Hipoteksesuai dengan Pasal  197  HIR.  Dalam  hal  ini  penyitaan  akan  dilakukan  oleh Panitera  atau  Juru  Sita  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  558-579 Reglement  of  de  Rechtsvordering (selanjutnya  disebut  RV)  yang akan dibantu oleh dua orang saksi yang akan membuat Berita Acara Penyitaan  yang  selanjutnya  akan  diumumkan  dengan  cara didaftarkan di kantor Syahbandar yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 198 HIR;
c) Kewenangan  Ketua  Pengadilan  Negeri  selanjutnya  sesuai  dengan
Pasal 200 HIR akan menerbitkan Penetapan Penjualan Lelang yang akan  dibantu  oleh  Kantor  Lelang  sekaligus  sebagai  perantara penjualan lelang tersebut. 13
Keuntungan dari proses eksekusi ini adalah waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama seperti penyelesaian melalui proses litigasi seperti penjelasan di awal. Memang mungkin saja timbul hambatan pelaksanaan eksekusi berupa perlawanan pihak debitur atau perlawanan pihak ketiga, namun hal itu tidak akan menghalangi atau  menunda  pelaksanaan  eksekusi,  kecuali  dalam  hal  yang  sangat  eksepsional sekali. Metode selanjutnya adalah dengan proses Parate Eksekusi atau dapat disebut penjualan lelang oleh kreditur berdasarkan kuasa sendiri ( eigenmachtige verkoopI ).
Dalam hipotek hal ini didasarkan Pasal 1178 Ayat (2) KUHPerdata. Syarat-syarat untuk melakukan  Parate Eksekusi  adalah dalam kuasa tersebut harus  dituangkan sebagai  klausul  dalam  akta  Hipotek  yang  berisi  pernyataan,  bahwa  debitur memberikan hak atau kuasanya kepada kreditur untuk menjual sendiri objek barang Hipotek,  apabila  debitur  cedera  janji,  selanjutnya  pelaksanaan  penjualan  tanpa adanya campur tangan dari Pengadilan Negeri, tetapi tata cara penjualan harus tetap tunduk  pada  Pasal  1211  KUHPerdata,  yaitu  penjualan  harus  dilakukan  di  muka umum, dan Kreditur meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan penjualan lelang.
Proses yang ketiga adalah proses penjualan di bawah tangan. Sebenarnya dalam  Hipotek,  penjualan  di  bawah  tangan  ini  tidak  ada  pengaturannya,  namun
13 Ibid ,  hlm. 234.
berdasarkan  pendapat  dari  Sri  Soedewi  sebelumnya  mengenai  metode  eksekusi, serta  dengan  pendekatan  analog  melalui  model  eksekusi  dalam  Undang-Undang Hak  Tanggungan,  dalam  Hipotek  yang  penjualan  di  bawah  tangan  initidak  ada pengaturannya  kini  dapat  diambil  jalan  keluarnya.  Yahya  Harahap  dengan  ini menyatakan:  “Melalui  pendekatan  secara  analog  dengan  ketentuan  Pasal  20 Undang-Undang  Hak  Tanggungan,  maka  dari  itu  dapat  dibenarkan  penjulan Hipotek  kapal  laut  di  bawah  tangan.  Cara  pelaksanaan  sepenuhnya  berpedoman pada ketentuan yang digariskan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu:
a) Harus berdasarkan kesepakatan antara debitur dengan kreditur, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) UUHT, kesepakatan penjualan di bawah  tangan  baru  dapat  dilaksanakan  setelah  terjadi  wanprestasi.
Tidak boleh disepakati dalam akta Hipotek;
b) Bentuk  kesepakatan  harus  tertulis (is  writing ),  boleh  berbentuk  akta autentik dan dapat juga akta di bawah tangan;
c) Diperkirakan dapat diperoleh harga yang lebih tinggi;
d) Pelaksanaan  penjualan  di  bawah  tangan  berpedoman  pada  Pasal  20 Ayat (3) UUHT, yaitu setelah lewat waktu 1 (satu) bulan dari tanggal pemberitahuan  secara  tertulis  oleh  pemberi  atau  pemegang  Hipotek, diumumkan  sedikit-sedikitnya  dalam  dua  surat  kabar,  dan  tidak  ada pihak yang merasa keberatan.
Kebolehan penjualan di bawah tangan, bukan hanya diatur dalam Undang- Undang Hak Tanggungan. Dalam jaminan fidusia pun dibenarkan juga penjualan fidusia di bawah tangan (Pasal 29 Ayat (1) huruf c jo. Ayat (2) Undang-Undang
Jaminan Fidusia), tata cara dan penerapannya pun hampir sama dengan Pasal 20 UUHT.  Ditambahkan  oleh  Yahya  Harahap  sebagai  berikut:  “Bertitik  tolak  dari ketentuan  yang  membolehkan  objek  hak  tanggungan  dan  jaminan  fidusia  dapat dijual di bawah tangan, memperkuat alasan kebolehan penjualan di bawah tangan objek Hipotek kapal laut melalui penerapan secara analog dengan Pasal 20 Ayat (2) dan (3) UUHT dan Pasal 29 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) UUJF.”
Berdasarkan uraian di atas, maka kreditur dalam hal hutang piutang yang disertai  dengan  adanya  jaminan,  memiliki  bahkan  hingga  3  (tiga)  cara  dalam melakukan eksekusi yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, semata-mata hanya untuk mendapatkan pelunasan hutangnya. Dalam hal Hipotek, eksekusi  melalui  titel  eksekutorial  ternyata  tidak  selalu  berjalan  dengan  lancar melainkan terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang kerap terjadi yaitu pada tahapan sita eksekusi obyek jaminan kapal laut tersebut.

## KESIMPULAN
1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam eksekusi objek hipotek kapal  laut  dalam  perspektif  perundang-undangan  tidak  memberikan  jaminan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pihak  kreditur  dalam mendapatkan pelunasan piutang dari pihak debitur karena debitur berpijak pada Pasal  1178  KUHperdata  yang  bertitik  berat  kepada  fiat  eksekusi  (harus  ada a nnmaining 1, 2, 3), sementara pihak kreditur bertitik berat pada Pasal 224 HIR yang mengandung titel eksekutorial.
2. Pengaturan eksekusi  objek  hipotek  kapal  laut  yang  dijaminkan  di  bank  yaitu:
Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur
proses  eksekusi  ke  pengadilan  melalui  titel  eksekutorial,  bahwa  setiap  akta Hipotek diterbitkan satu grosse akta Hipotek dan Pasal 224 HIR Jo. Pasal 195 HIR  dengan  irah-irah  yang  terdapat  dalam  grosse  akta  Hipotek,  apabila tercantum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pada Hipotek  melekat  kekuatan  eksekutorial (executoriale  kracht) karena  undang- undang sendiri mempersamakannya dengan putusan hakim atau keadilan yang berkekuatan  hukum  tetap.  Kedua,  dengan  proses  Parate  Eksekusi  atau  dapat disebut penjualan lelang oleh kreditur berdasarkan kuasa sendiri ( eigenmachtige verkoopI ). Dalam Hipotek hal ini didasarkan Pasal 1178 Ayat (2) KUHPerdata.
Syarat-syarat  untuk  melakukan  Parate  Eksekusi  adalah  dalam  kuasa  tersebut harus  dituangkan sebagai klausul  dalam akta  Hipotek  yang  berisi pernyataan, bahwa debitur memberikan hak atau kuasanya kepada kreditur untuk menjual sendiri  objek  barang  Hipotek,  apabila  debitur  cedera  janji  dengan  tata  cara penjualan  harus  tetap  tunduk  pada  Pasal  1211KUHPerdata,  yaitu  penjualan harus dilakukan di muka umum, dan Kreditur meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan penjualan lelang. Proses yang ketiga adalah proses penjualan di bawah tangan.

## Saran
1. Pengaturan  mengenai  Hipotek  kapal  sebaiknya  diatur  secara  unifikasi  dalam suatu  Undang-Undang  sehingga  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  kepada  kreditur  dalam  memberi  kredit  kepada  pemilik kapal.
2. Prosedur  eksekusi  yang  membutuhkan  waktu  yang  lama  apalagi  jika  terjadi perlawanan  dari  debitur  dengan  mengajukan  keberatan  atas  pelaksanaan eksekusi.  Oleh  karena  itu  hendaknya  prosedur  eksekusi  benda  jaminan  lebih dipersingkat sehingga kerugian yang dialami kreditur cepat teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Djumhana  Muhammad.  2000. Hukum  Perbankan  Indonesia .  Bandung.  PT  Citra Aditya Bakti.
Eugenia  Liliawati  Muljono.  1994. Eksekusi  Grosse  Akta  Hipotek  Oleh  Bank . Jakarta. Rineka Cipta.
Hartono  Hadi  Soeprapto . 1984. Pokok  -  Pokok  Hukum  Perikatan  dan  Hukum Jaminan . Yogyakarta.Liberty.
J.H.  Nieuwenhuis.  1985. Pokok-pokok  Hukum  Perikatan .  terjemahan  Djasidin Saragih, Surabaya. Alumni.
R. Subekti. 2000 . Hukum Perjanjian .Cetakan XI. Jakarta. Intermasa.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2003. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok HukumJaminan dan Jaminan Perorangan .Yogyakarta.Liberty Ofsset.
Fani  Martiawan  Kumara  Putra.2016. Karakteristik  Pembebanan  Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitur Wanprestasi.
Jurnal Perspektif . Jakarta.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Herziene Inlandsch Regelement (HIR )
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.