Vera Wheni Setijawati Soermawi, Merri Lutfiyah Amelia (2023) Pengabaian Penerapan Pasal 1245 KUH Perdata, Force Majeure Pada Masa Pandemi Covid-19, (7) 10 http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10 Oktober 2022

## PENGABAIAN PENERAPAN PASAL 1245 KUH PERDATA, FORCE MAJEURE PADA MASA PANDEMI COVID-19

## Vera Wheni Setijawati Soermawi, Merri Lutfiyah Amelia
Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: veras@fh.untar.ad.id, merrilutfiyaha30@gmail.com

## Abstrak
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan,  termasuk  dalam  hubungan  kontrak  antara  pihak-pihak  yang  terlibat. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah Pasal 1245 KUH Perdata yang mengatur  pembebasan  kewajiban  kontrak  karena  keadaan  memaksa  atau  force majeure  dapat  diterapkan  dalam  konteks  pandemi  ini.  Dalam  penelitian  ini, mengeksplorasi isu ini dengan melihat Pasal 1245 KUH Perdata dan konsep force majeure  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Kami  juga  menyelidiki  bagaimana penerapan Pasal 1245 KUH Perdata dan force majeure diabaikan atau diterapkan dalam beberapa kasus yang muncul selama pandemi ini. kesimpulan yang ditarik dalam kasus-kasus spesifik akan bervariasi tergantung pada klausul kontrak yang ada, hukum yang berlaku di yurisdiksi yang relevan, dan interpretasi pengadilan. Beberapa pengadilan mungkin mengakui pandemi Covid-19 sebagai force majeure yang  membebaskan  pihak-pihak  dari  kewajiban  kontrak  tertentu,  sementara  yang lain mungkin tidak. Selain Pasal 1245 KUH Perdata, ada juga prinsip-prinsip hukum lain  seperti  perubahan  keadaan  yang  tidak  adil  atau  doktrin  tidak  mungkin  yang dapat  digunakan  sebagai  dasar  hukum  alternatif  untuk  melindungi  kepentingan pihak-pihak yang terdampak oleh pandemi ini.
Kata  kunci: Pasal  1245  KUH  Perdata;  Force  Majeure;  Pandemi  Covid-19;  Hubungan Kontrak; Interpretasi Pengadilan.

## Abstract
The  Covid-19  pandemic  has  had  a  significant  impact  on  various  aspects  of  life, including in  the  contractual  relationship between the  parties  involved.  One  of  the questions that arises is whether Article 1245 of the Civil Code which regulates the release of contractual obligations due to force majeure can be applied in the context of this pandemic. In this study, exploring this issue by looking at Article 1245 of the Civil Code and the concept of force majeure during the Covid-19 pandemic. We also investigated how the application of Article 1245 of the Civil Code and force majeure was  ignored  or  applied  in  some  cases  that  arose  during  this  pandemic.  The conclusions  drawn  in  specific  cases  will  vary  depending  on  existing  contractual clauses,  applicable  law  in  the  relevant jurisdiction,  and  the  court's interpretation.
Some courts may recognize the Covid-19 pandemic as a force majeure that exempts parties  from  certain  contractual  obligations,  while  others  may  not.  In  addition  to Article 1245 of the Civil Code, there are also other legal principles such as unfair changes  in  circumstances  or  impossible  doctrines  that  can  be  used  as  alternative legal bases to protect the interests of parties affected by this pandemic.
Keywords: Article 1245 of the Civil Code; Force Majeure; Covid-19 pandemic;

## contractual relationship; Court Interpretation

## Pendahuluan
Tata kelola kehidupan masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari kerjasama antar individu sebagai anggota masyarakat. Sebagai satu kesatuan yang menjalankan peran dan fungsinya, setiap anggota masyarakat memiliki tujuan dalam menjalankan suatu aktivitas, termasuk  di  dalamnya  ketika  terlibat  dengan  hubungan  antar  individu  yang mengakibatkan  terbentuknya  suatu  hubungan  baik  itu  kerjasama  atau  hubungan  yang lebih  sederhana.  Kehidupan  ditengah  masyarakat  tentunya  juga  mengandung  nilai  dan norma yang harus dijalankan untuk dapat menciptakan kehidupan yang damai, tentram dan juga sesuai dengan tujuan dibentuknya masyarakat.
Nilai  dan  norma  yang tumbuh  di tengah masyarakat merupakan  representasi  dari bagaimana  kehidupan  dijalankan  dan  aturan  yang  ditetapkan  sebagai  nilai  dan  norma bersama  yang  harus  dilaksanakan.  Dalam  hubungan  antar  individu  tentunya  memiliki motif  dan  tujuan  sendiri  yang  mendorong  setiap  individu  menjalani  hubungan  atau kerjasama dengan individu lain. Hal ini menimbulkan suatu hubungan yang harus diatur baik dalam norma sosial maupun ketentuan hukum formal.
Salah satunya adalah hubungan yang mengikat setiap individu dalam tali perjanjian yang  mengakibatkan  adanya  tanggung  jawab  bagi  masing-masing  pihak  yang  terlibat didalamnya.  Hubungan  yang mengakibatkan  adanya  perikatan  umumnya  terjadi  dalam taraf hubungan yang cukup penting, seperti kerjasama komersial atau hubungan formal yang mengharuskan setiap individu untuk membuat suatu perjanjian tertulis yang menjadi dasar dari dilakukannya suatu hubungan perjanjian. Oleh karena itu tidak heran apabila perjanjian merupakan suatu hubungan paling mengikat yang berhak diatur berdasarkan hukum positif yang berlaku dalam konteks negara Indonesia.
Perjanjian hadir sebagai sebuah sarana dalam memberikan suatu gagasan mengenai [batasan hak dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.  Sebagai  suatu  sarana,  tentunya  perjanjian  harus  dapat  mengatur  secara proporsional  dan  adil  dari  apa  yang  telah  disepakati  oleh  pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian tersebut. Sehingga dalam menjalankan suatu perjanjian terdapat hal-hal yang harus  disepakati  terlebih  dahulu  untuk  menimbulkan  adanya  hak  dan  kewajiban  dari setiap pihak yang terlibat di dalamnya.
Oleh karena itu perjanjian dapat tercipta ketika terdapat unsur-unsur seperti, pihak- pihak yang melakukan perjanjian, adanyanya prestasi yang harus dilakukan, adanya suatu bentuk  lisan  atau  tulisan  yang  merepresentasikan  bentuk  perjanjian,  syarat  tertentu sebagai syarat terjadinya perjanjian serta tujuan yang akan dicapai dalam menjalankan
perjanjian  tersebut.  Sehingga  perjanjian  dapat  dilaksanakan  dengan  suatu  proses  yang melibatkan pihak alamnya untuk menetapkan nilai dan jug aturan dalam perjanjian yang mampu menciptakan hubungan antara pihak-pihak tersebut, baik itu berupa hak maupun kewajiban yang harus dijalankan.
Terbentuknya  suatu  perjanjian,  mendorong  adanya  perikatan  yang  menimbulkan hak dan kewajiban. Perikatan ini diatur dalam kesepakatan perjanjian, yang menjadi dasar dilaksanakannya  perikatan,  dan  menjadi  dasar  hukum  dalam  hubungan  perjanjian tersebut. Kekuatan hukum dari suatu perjanjian telah diterapkan dalam KUHPerdata pasal 1338  ayat  1  yang  menjelaskan  bahwa  kesepakatan  atau  perjanjian  memiliki  kekuatan mengikat,  sebagai  dasar  bagi  para  pihak  yang  membuatnya.  Sehingga  dasar  dari pelaksanaan perjanjian harus berlaku dan sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal, kecuali telah terjadi suatu tindakan yang didalamnya tidak diatur dalam kesepakatan dan perlu mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku mengenai perjanjian dan perikatan yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat perjanjian.
Dalam  suatu  perjanjian  umumnya  setiap  pihak  harus  menjalankan  kewajibannya dengan  tetap  mempertimbangkan  hal-hal  dari  pihak  lain  sesuai  dengan  kesepakatan. Tetapi tidak jarang juga terjadi suatu pengingkaran dari kewajiban akibat berbagai faktor yang menyebabkannya. istilah wanprestasi dalam suatu perjanjian memang umum terjadi, terutama  ketika  perjanjian tersebut  bersifat  komersial.  Wanprestasi merupakan  kondisi dimana  pemenuhan  prestasi  tidak  dapat  dilaksanakan  sesuai  perjanjian  dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
Dalam  suatu  perjanjian  komersial,  dikenal  istilah  kreditur  yakni  pihak  yang memberikan  hak  kepada  pihak  debitur,  yang  merupakan  pihak  yang  wajib  untuk memenuhi prestasi usaid dengan kesepakatan. Istilah wanprestasi ini merupakan kondisi ikana  debitur  tidak  mampu  memenuhi  prestasi  atau  kewajiban  kepada  kreditur  dan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
Menurut Simanjuntak (2009) wanprestasi diartikan sebagai kondisi seseorang atau pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan  dalam  perjanjian,  dimana  kondisi  tersebut  ditetapkan  berdasarkan  hukum mengenai  perjanjian.  Wanprestasi  ini  dapat  diartikan  sebagai  kondisi  dimana  debitur dinilai  tidak  mampu  memenuhi  tanggung  jawabnya  terhadap  kewajiban  yang  harus dipenuhi yakni berupa prestasi, yang didasarkan atas hukum yang ditetapkan mengenai perjanjian.  Sehingga  pengertian  ini  menjelaskan  mengenai  unsur  kondisi  wanprestasi yakni  ditetapkan  oleh  hukum  sebagaimana  diatur  pada  suatu  undang-undang  atau peraturan  mengenai  perjanjian.  Oleh  karena  itu  wanprestasi  merupakan  kondisi  yang berkenaan  dengan  suatu  ketentuan  mengenai  perjanjian  dan  kesepakatan  yang  telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
Wanprestasi menurut Satrio (2012) diartikan sebagai suatu pelanggaran yang terjadi pada  ketentuan  hukum  mengenai  perjanjian.  Pengertian  ini  diartikan  lebih  kompleks sebagai suatu kondisi ketika prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh debitur tidak dapat dilunakkan,d dengan berbagai faktor yang mengakibatkannya, dan faktor tersebut dinilai menjadi  salah  satu  penyebab  pelanggaran  ketentuan  hukum  mengenai  perjanjian.
Sehingga pengertian ini menempatkan wanprestasi sebagai kondisi pelanggaran terhadap ketentuan hukum mengenai perjanjian, sehingga kondisi wanprestasi juga harus mengacu pada hukum mengenai perjanjian itu sendiri. Sehingga pengertian ini menjelaskan secara abstrak bahwa kondisi wanprestasi merupakan kondisi yang melanggar hukum mengenai perjanjian, yang artinya kondisi ini dilarang dalam hukum perjanjian, dan dinilai sebagai kondisi yang tidak sesuai dengan hukum tentang perjanjian.
Wanprestasi  sebagai  kondisi  yang  dinilai  melanggar  ketentuan  hukum  mengenai perjanjian, dan diatur berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan perjanjian.  Namun ketentuan mengenai wanprestasi ini juga harus menyasar pada kaidah hukum yang tepat untuk menentukan suatu pihak mengalami kondisi wanprestasi. Hal ini karena adanya berbagai bentuk faktor yang menjadi akibat terjadinya wanprestasi di luar kendali pihak yang terlibat.
Oleh karena itu dalam ketentuan mengenai wanpretsasis endiri dikenal istilh force majure. istilah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menjelaskan mengenai kondisi  wanprestasi  yang  dialami  pihak  kreditur  terhadap  prestasi  yang  harus  dijalani dengan kondisi yang kurang menguntungkan dan kondisi yang dinilai di luar kehendak pihak kreditur. Kondisi yang diluar kendali inilah yang juga diatur dalam kaidah hukum mengenai perjanjian, yang dikenal dengan istilah force majeure.
Force majeure merupakan suatu konsep yang dimulai dari vis motor cui resisti non potest yakni ketentuan hukum Roma, yang diadaptasi oleh banyak sistem hukum yang berlaku di banyak negara Eropa dan menyebar di Asia. Dalam paradigma common law force majeure diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian, berdasarkan suatu kondisi yang identik dan secara khusus (Isradjuningtias, 2015).
Fiorece  majure  menjadi  konisi  dimana  keadaan  tidak  memungkinakan  pihak kerdiotur untuk memberikan pemenuhan pertasi akibat dari kondisi yang diluar kendali kreditur. Sehingga dalam hukum perjanjian force majeure terjadi ketika ada kondisi atau keadaan  yang  memaksa  dan  tidak  dapat  dikendalikan,  yang  dapat  berdampak  pada pembatalan kontrak berdasarkan kondisi yang terjadi dan demi hukum yang berlaku yang mengatur force majeure tersebut (Khairandy, 2011).
Pendapat Mochtar Kusumaatmadja (2002) memberikan penjelasan mengenai force majeure sebagai suatu prinsip yang ditemukan sebagai alasan untuk menjelaskan tindakan memenuhinya  pelaksanaan  kewajibannya  karena  suatu  kondisi  sepi  lenyapnya  atau hilangnya obatan serta tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Kondisi ini dilaksanakan secara  hukuman  fisik,  tidak  disebabkan  oleh  adanya  kesulitan  dalam  penanganan kewajiban.  Sedangkan  Mike  Komat  memberikan  pandangan  tentang  force  majeure sebagai  suatu  keadaan  yang  berubah  serta  belum  disinggung  dalam  perjanjian  yang mengakibatkan keadaan fundamental dalam perjanjian.
Perubahan  yang  dimaksudkan  belum  diperikdisi,  mengakibatkan  perubahan  terus berdampak  secara  kmpek  sk  dan  meluaskan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  serta penggunaan asas dalam perjanjian yang tidak dapat diterapkan dalam kondisi yang tidak tepat tersebut.
Kondisi force majeure dapat terjadi ketika kondisi tertentu tidak dapat dikendalikan dan hal tersebut diluar kemampuan pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sehingga hal ini memungkinakan untuk terjadinya pembatalan perjanjin berdasarkan kondisi yang terjadi. Namun  meskipun  force  majeure  dapat  terjadi  dalam  suatu  perjanjian,  prinsip  ini  juga dijabarkan lagi secara lebih rinci mengenai bagaimana kondisi force majeure yang terjadi dan  kondisi  mana  yang  mengharuskan  pembatalan  perjanjian  sebagaimana  dinyatakan sebagai kondisi diluar kendali pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
Pertama  terdapat  istilah  force  majeure  absolute.  Kata  absolute  sendiri  telah memberikan gambaran bahwa kondisi yang belum disinggung dalam perjanjian tersebut memang  benar-benar  diluar  kendali  pihak-pihak  yang  terlibat.  Secara  konseptual force majeure  absolute  dapat  dinyatakan  sebagai  kondisi  yang  sangat  memasan  dan  diluar kendali  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  yang  mengakibatkan  pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan sama sekali.
Kedua adalah istilah force majeure relatif, istilah ini juga menyasar pada kondisi di luar  dugaan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian.  Sebagai  kondisi  yang  mampu mengakibatkan  wanprestasi,  force  majeure  relatif  didefinisikan  sebagai  kondisi  yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya prestasi secara tepat waktu akibat kondisi yang tidak diprediksi sebelumnya.
Klausula  Baku  merupakan  istilah  yang  ditetapkan  dalam  suatu  perjanjian  atau kesepakatan yang sifatnya memaksa dan mengikat (Assegaf, 2014). Dalam hukum yang berlaku  klausula  baku  menjadi  suatu  hal  yang  umum  dilakukan  dan  dijalankan  untuk memberikan  batasan-batasan  secara  normatif  terhadap  perikatan  dan  kesepakatan  yang telah disepakati. Klausula baku sebagai ketentuan yang kerap kali juga menjadi prinsip yang  cukup  dilematis,  karena  sifatnya  yang  memaksa  pihak  lain  untuk  mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh satu pihak.
Namun  menurut  Undang-Undang  perlindungan  Konsumen  klausula  baku dijelaskan dalam Pasal 1 nomor 10 sebagai aturan atau ketentuan yang memiliki syarat- syarat  tertentu  yang  sebelumnya  telah  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
Secara konseptual terdapat berbagai pengertian klausula baku dari banyak ahli dan praktisi sebagai berikut:
Mariam  Darus  Badrulzaman,  mendefinisikan  klausula  baku  sebagai  perjanjian baku,  yang  memaksa  dan  mengikat  setiap  pihak  didalam  perjanjian  yang  telah disepakati 1 .
Stein menggambarkan mengenai klausula baku sebagai perjanjian yang didasarkan pada pandangan bahwa pihak yang menerima perjanjian terikat dalam perjanjian tersebut acra sukarela 2 .
Menurut  Sudaryatmo  Klausula  Baku  sebagai  suatu  perjanjian  yang  dibuat  secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif kuat, dan umumnya terjadi oleh produsen pada konsumen 3 .
Dalam  hukum  di  Indonesia,  setiap  perjanjian  yang  dibuat  harus  didasarkan  pada prinsip  keadilan  bagi  setiap  pihak  (Muaziz  &  Busro,  2015).  Penerapan  klausula  baku memang kerap kali cukup dilematis, mengingat penerapan kalsel-kasual dilakukan oleh salah  satu  pihak  kepada  pihak  lainnya.  Dalam  penerapan  klausula  baku  terdapat  pihak yang  dinilai  berkedudukan  lebih  tinggi  dan  pihak  yang  dinilai  berkedudukan  untuk menerima klausul yang telah ditetapkan. hal ini mampu menimbulkan suatu kondisi yang tidak  adil  apabila  klausula  yang  diterapkan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan. Klausula  baku  dipergunakan  diberbagai  bentuk  kerjasama  seperti  perdagangan, kerjasama hutang piutang dan pinjaman. Hal ini menimbulkan suatu ketentuan mengenai klausula baku juga harus diperhatikan.

## Metode Penelitian

## Hasil dan Pembahasan Force Majeure
Force  majeure  sebagai  salah  satu  prinsip  hukum  yang  kerap  kali  dijadikan pertimbangan dalam menganalisis kondisi wanprestasi. osnap ini apa dasarnya juga harus dimaknai  secara  mendalam  tentang  bagaimana  suatu  keadaan  dapat  dinyatakan  force majeure, dan dasar hukum penyelenggaraan. Di Indonesia sendiri delik mengenai force majeure  belum  disematkan  secara  tertulis  dalam  dasar  hukum  yang  ada  mengenai perjanjian atau perikatan. hal inilah yang menjadikan force majeure menjadi suatu konsep yang  masih  belum  dapat  direlevansikan  car  tepat  untuk  mengatasi  persoalan  hukum mengenai perikatan atau perjanjian di Indonesia.
Sebagai  contoh  yang  paling  relevan  dalam  hukum  mengenai  perjanjian  adalah perikatan  yang  mengaibata  ha  da  ketahuan  oleh  kreditur  dan  debitur  dalam  perjanjian utang  piutang.  Bahkan  kondisi  yang  paling  relevan  terjadi  ketika  dua  tahun  terakhir Indonesia harus menghadapi krisis akibat kondisi pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan  suatu  kondisi  yang  ditandai  dengan  penurunan  aktivitas  masyarakat  akibat dari penyebaran sars-Cov-2 pada tahun 2020 lalu.
Diawali  Dengan  penyebaran  wabah,  hingga  menjadi  pandemi  global,  kondisi tersebut mengharuskan banyak negara menjalankan kebijakan pembatasan interaksi demi memutus  rantai  penyebaran  pandemi.  Pada  akhirnya  banyak  negara  harus  mengurangi aktivitas  yang  berkaitan  dengan  interaksi  langsung,  dan  mobilitas,  untuk  melakukan percepatan penanganan pandemi. Kondisi tersebut mampu menci[tan dampak buruk bagi stabilitas  perekonomian,dan  juga  merubah  sistem  usaha  konvensional.  Banyak  usaha yang  akhirnya  macet  ditandai  dengan  penurunan  angka  pendapatan,  dan  juga berkurangnya  kesempatan  dalam  menjalankan  bisnis.  Hal  ini  menimbulkan  berbagai bentuk bisnis tidak berjalan normal, dan berakhir dengan tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan.

## Pertimbangan Mahkamah Hakim
Salah  satu  dari  sekian  banyak  munculnya  kasus,  salah  satu  yang  cukup  banyak terjadi  adalah  kasus  macetnya  pembayaran  utang  akibat  kondisi  pandemi  yang melumpuhkan  aktivitas  perekonomian.  Seperti  yang  terdapat  ala  Putusan  kasus Pengadilan  Negeri  Airmadidi  Nomor  11//Pdt.G.S/2021/PN  Arm.  Putusan  tersebut menjelasan mengenai putusan hakim tentang persoalan utang piutang antara PT. Hasjrat Multifinance sebagai Penggugat dan Maia Mike Anthony sebagai tergugat. Perkara yang dijelaskan dalam putusan tersebut merupakan suatu kasus berkaitan dengan wanprestasi yang dilatarbelakangi oleh konteks kondisi pandemi Covid-19.
Latar  belakang  kondisi  yang  mengakibatkan  tergugat  harus  mengalami  gugatan sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  putusan,  tentunya  mendorong  tergugat  untuk menjelaskan  berbagai  bentuk  alasan  dari  tidak  terpenuhinya  prestasi  yang  telah disepakati. Termasuk ketika tergugat menjelaskan mengenai kondisi pandemi Covid-19 yang  menghambat  aktivitas  tergugat.  Dalam  putusan  yang  menjadi  studi  kasus  pada uraian  penjelasan  mengenai  force  majeure  dan  juga  wanprestasi  ini,  diketahui  bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang dinilai telah wanprestasi dengan berbagai  dalil  yang  telah  disampaikan.  bahkan  untuk  menjawab  seluruh  dalil  dari penggugat,  tergugat  telah  menjelaskan alasan  tidak terpenuhinya  prestasi  dalam  waktu yang tepat akibat kondisi pandemi Covid-19 yang telah terjadi dan mengganggu aktivitas usaha tergugat.
Dalam  pertimbangan  Force  majeure  yang  dilakukan  oleh  hakim  menjelaskan bahwa:“Dalam menilai ketidakmampuan pembayaran karena adanya keadaan memaksa, pada  dasarnya  adalah  tentang  kendala  yang  terjadi  diluar  kemampuan  Tergugat  untuk memenuhi prestasinya misalnya masalah terkait teknis dan cara pembayaran. Salah satu contoh  mengenai  masalah  teknis  pembayaran  misalnya  karena  pandemi  layanan perbankan menjadi lumpuh sementara (force majeure relatif) atau cara-cara pembayaran yang diatur dalam perjanjian tidak mungkin lagi untuk dilakukan karena nilai mata uang rupiah tidak lagi berlaku (force majeure absolut).
Adapun  dalam  perkara  a  quo,  Tergugat  masih  dapat  melakukan  pembayaran menggunakan  jasa  perbankan  secara  daring  dan  metode-metode  lain terlebih lagi pada saat  pandemi  layanan  perbankan  masih  tetap  tersedia  dan  dapat  diakses  oleh Tergugat…”Hakim  menilai  bahwa  kondisi  pandem  Covid-19  yang  menjadi  alasan tergugat bukanlah kondisi yang dapat serta-merta menjadikan kewajiban tergugat dapat dialihkan  atau  dihapuskan.  mengingat  alam  kondisi  pandemi  sekalipun  tergugat  bagi debitur juga dapat melakukan pembayaran melalui sistem daring yang di sediakan oleh ajsa perbangan yang ada di Indonesia.

## Kronologi Kasus
Kronologi  kasus  ini  diawali  dengan  laporan  penggugat  yakni  PT.  Hasjrat Multifinance, yang mengajukan gugatan terhadap Maya Mike Anthony yang dinilai telah cidera janji berdasarkan Perjanjian Multiguna Nomor 20105.18.01.024223 tertanggal 21 September  2018.Bahwa  dalam  perjanjian  tersebut  tergugat  mengajukan  objek  jaminan fidusia berupa mobil Toyota Avanza berwarna  coklat tua dengan nomor polisi DB 1596 FL.
Pada mulanya pembayaran utang yang dilakukan oleh tergugat lancar, namun pada angsuran  ke  sembilan  yakni  di  tanggal  23  agustus  2019  tergugat  tidak  membayar angsuran, hingga penggugat memberikan surat peringatan namun tidak ada respon dari pihak  tergugat.  Akibat  perbuatan  yang  dilakukan  tergugat,  penggugat  sebagai  kreditur harus  mengalami  kolektibilitas  yang  macet  dengan  kewajiban  tergugat  yang  harus dipenuhi  sebesar  Rp  202.144.665,11.  Maka  dari  itu  kreditur  mengajukan  gugatan terhadap  debitur  sebagai  tergugat,  atas  tidak  terpenuhinya  prestasi  yang  seharusnya dibayarkan  dan  menyatakan  tergugat  wanprestasi  untuk  mengambil  hak  jaminan disepakatii yang telah disepakati.

## Analisa Hukum
Atas  dasar  uraian  diatas  maka  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  mengenai  force majeure,  dapat  dijelaskan  bahwa  kondisi  pandemi  Covid-19 sebagai  kondisi  yang  memang  tidak  dapat  diprediksi  sebelumnya.  Oleh  karena  itu Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk menanggulangi dampak dari pandemi dengan melindungi seluruh warga negara melalui kebijakan yang ditetapkan, termasuk kebijakan mengenai bisnis dan kerjasama yang ada di dalamnya. Berdasarkan Keppres No. 12 tahun 2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non  Alam  Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019 (COVID-19) sebagai suatu bencana nasional non alam yang menyebabkan jumlah korban dan kerugian harta benda yang besar (Habeahan, Juli 2021 ).
Sehingga  hal  ini  menjadikan  pandemi  sebagai  suatu  kondisi  yang  diluar  kendali manusia. Pemerintah Indonesia juga menetapkan bahwa ketentuan atribut menjadi dasar dalam penyelenggaraan panduan pembayaran utang dengan dasar prinsip force majeure pada  suatu  perjanjian  yang  didasarkan  pada  KUHPerdata  pasal  1244  dan  pasal  1255. Akan  tetapi  perlu  dipahami  bahwa  force  majeure  yang  dimaksud  tersebut  ditetapkan berdasarkan  arahan  ketetapan  presiden  yang  memutuskan  bahwa  pandemi  tersebut merupakan  bencana  non  alam  yang  berlaku  dengan  Keppres  Nomor  12  tahun  2020. Sedangkan  sebelum  itu,  belum  ada  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  force  majeure akibat pandemi Covid-19.
Sehingga  dalam  susu  yang  terjadi  cidera  janji  yang  dilakukan  tergugat  terhitung belum  masuk  pada  masa  pandemi,  sehingga  tidak  dapat  dikategorikan  dalam  kondisi force majeure. Sehingga apapun alasannya dengan mengatansakana kondisi yang dinilai force majeure tanpa adanya landasan yuridis yang berlaku, maka setiap ketentuan atribut tidak dapat dibenarakan dalams ebuah perjanjian. Sehingga hal ini menjadikan tergugat tidak  dapat  menggunakan  alasan  kondisi  pandemi  yang  melelahkan  perekonomian, karena  cidera  janji  yang  sebelumnya  dilakukan  bahkan  terjadi  sebelum  pandemi ditetapkan sebagai bencana non alam oleh pemerintah Indonesia.

## Pengabaian Penerapan Klausula Baku
Ketentuan mengenai klausula baku dalam suatu perjanjian merupakan unsur penting yang  juga  harus  dipertimbangkan.  Dalam  banyak  kerjasama  finansial,  klausula  baku memang  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  sebagai  ketentuan  yang  mengatur mengenai berbagai konsep perjanjian yang akan dilakukan. Pihak yang membuat klausula baku umumnya merupakan mereka yang memiliki kedudukan penting dalam kerjasama finansial, dan umumnya merupakan pihak yang memberikan piutang kepada debitur.
Sebagai  sebuah  usaha  yang  memang  diterapkan  untuk  membantu  pertumbuhan ekonomi  nasional,  bensin  finansial  dilegalkan  oleh  otoritas  jasa  keuangan  didasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengacu pada undang-undang mengenai keuangan dan jasa pembiayaan. Sehingga dalam menjalankan sistem pemberian pembiayaan juga harus mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

## Pertimbangan Mahkamah Hakim
Sebagaimana  ketentuan  klausula  baku  yang  dilegalkan  di  indonesia,  setiap perusahaan pembiayaan memberikan klausula baku untuk para nasabahnya yang harus dipatuhi  dan  juga  menjadi  perikatan  etika  perjanjian  disepakati.  hal  ini  tentunya  juga menjadi  bagian  penting  yang  menjelaskan  mengenai  klausula  baku  dalam  putusan Pengadilan negeri Airmadidi Nomor 11//Pdt.G.S/2021/PN Arm, yang juga menyinggung mengenai klausula baku yang ditetapkan oleh penggugat untuk tergugat.
Dalam  klausula  baku  yang  ada  ternyata  pertimbangan  mahkamah  hakim menyatakan  bahwa:  “Menimbang,  bahwa  meskipun  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  perjanjian sebagaimana bukti P-1/bukti T-1 telah mencantumkan adanya pengecualian alasan force majeure,  Hakim  berpendapat  bahwa  ketentuan  yang  demikian  sangat  tidak  adil  bagi Tergugat,  terlebih  lagi  dalam  perjanjian  tersebut  kedudukan  antara  Penggugat  yang merupakan perusahaan besar dengan Tergugat yang  hanya perorangan pada prinsipnya tidak  seimbang  dimana  Tergugat  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  menentukan  isi perjanjian  dan  hanya  dapat  tunduk  dan  mengikuti  isi  perjanjian  yang  disodorkan  oleh Penggugat.
Berdasarkan hal itu, maka Hakim berkesimpulan bahwa pengecualian tersebut pada dasarnya bertentangan dengan norma kepatutan serta asas keseimbangan yang melekat pada  suatu  perjanjian  sehingga  dengan  demikian  terhadap  klausul  tersebut  dinyatakan tidak mengikat dan batal demi hukum”
Dalam pertimbangan tersebut hakim menyatakan mengabaikan klausula baku yang telah ditetapkan oleh penggugat sebagai pihak penyedia jasa pembiayaan. Hakim menilai bahwa klausul tersebut tidak tepat dan tidak adil bagi tergugat dan, tergugat merupakan individu yang seorang diri. Hal ini menggambarkan mengenai suatu klausula baku yang ditetapk  juga  harsu  mempertimbangkan  nilai  keadilan  bagi  pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian.  terlebih  lagi  penggugat  merupakan  perusahaan  besar  yang  harus mmeprtimbangkan posisi nasbahnya.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang mengenai perlindungan konsumen sekalipun juga dijelaskan mengenai posisi konsumen dan klausula baku yang harus ditetapkan berdasarkan nilai keadilan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian.

## Posisi Kasus
Kasus mengenai klausula baku ini pada dasarnya merupakan sebuah kondisi dimana terjadi  suatu  pengingkaran  terhadap  ketentuan  aturan  kerjasama  yang  seharusnya  adil bagi  setiap  pihak.  Oleh  karena  itu  dalam  ketentuan  mengenai  klausula  baku  harus memenuhi  peraturan  yang  berlaku  mengenai  klausula  baku  sebagaimana  diterapkan berdasarkan pasal 18 ayat (1) sampai dengan (4) undang-undang perlindungan konsumen,
bahwa klausula baku harus ditetapkan dengan mempertimbangkan kejelasan informasi, keadilan  bagi  pihak  yang  terlibat  dalam  kerjasama  serta  tidak  bertentangan  dengan undang-undang  yang  berlaku.  Dalam  kasus  yang  terjadi  klausula  yang  dimaksud pengecualian untuk kondisi force majeure, dinilai tidak adil bagi tergugat. hal ini tentunya menjadikan  duduk  perkara  harus  dipahami  cara  lebih  detail  mengenai  perjanjian  yang melibatkan kedua belah pihak.
Force majeure sebagai kondisi yang tidak dapat diprediksi dan dikecualikan untuk debitur  dinilai  cukup  memberatkan  karena  debitur  berstatus  seorang  nasabah  yang menghadapi perusahaan dalam menjalin kerja sama pada sektor finansial.
Maka  berdasarkan  penjelasan  mengenai  posisi  kasus,  perjanjian  multiguna  yang telah disepakati oleh pihak tergugat dan penggugat memang mengandung klausula baku yang  tidak  relevan  dengan  hukum  mengenai  perlindungan  konsumen.  Posisi  ini  dapat dinilai bahwa force majeure seharusnya merupakan pinisi yang ada past aja menjadikan suatu  perjanjian  batas  apabila  kondisinya  memang  benar-benar  tidak  memungkinkan untuk  dilakukan  pemenuhan  prestasi.  Dalam  kondisi  tertentu  klausula  baku  tentang penolakan  force  majeure  memang  dapat  dinyatakan,  tetapi  dengan  kesepakatan  antara pihak  yang  sama-sama  memiliki  keitana seimbang.Sedangkan  alam  kasus  yang  terjadi melibatkan suatu perusahaan besar dengan seorang individu yang berakibat pada kondisi tidak adil bagi tergugat.

## Analisa Hukum
Pengabaian klausula baku yang telah ditetapkan oleh penggugat merupakan suatu pertimbangan  yang  harsu  dilakukan  lebih  mendalam.  Dalam  suatu  perjanjian  ketika seluruh  klausula  diterima  oleh  debitur,  maka  perjanjian  tersebut  dapat  dinyatakan mengikat menjadi dasar ditetapkannya suatu ketentuan hukum bagi pihak yang terlibat di dalamnya.  namun  perlu  disadari  pula  apabila  klausula  tersebut  bertentangan  dengan hukum yang berlaku, maka klausula dapat dibatalkan demi ketentuan hukum.
Dalam  penerapan  klausula  baku  dalam  kerjasama  kontrak  atau  sesuai  perjanjian, berdasarkan  KUHPerdata  menjelaskan  mengenai  suatu  kondisi  dimana  pihak  debitur melakukan  pelanggaran  terhadap  suatu  perjanjian,  maka  ketentuan  hukum  kalula akan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
Dalam pasal 1245 KUHPerdata menjelaskan bahwa biaya ganti rugi serta bungai harus  diganti  landasan  kondisi  emaksann  atau  kejadian  yang  sengaja  dilakukan  oleh debitur  yang  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  atau  gala-gala  yang  dilarang.  Sehingga ketentuan ini jelas memberikan pengertian bahwa klausula baku juga harus diatur untuk memberikan batasan hal hal yang diwajibkan dan diperbolehkan dalam suatu perjanjian.
Mengingat  kasus  yang  terjadi  justru  penggambaran  kelalaian  pembayaran  oleh tergugat  bahan  sebelum  ditetapkannya  anemi.  maka  seharusnya  klausula  baku  tetap memiliki kekuatan hukum tetap, karena force majeure baru ditetapkan di tengah pandemi berdasarkan Keppres No. 12 tahun 2020.

## Kesimpulan
Kesimpulan mengenai pengabaian penerapan Pasal 1245 KUH Perdata atau force majeure pada masa pandemi Covid-19 akan bervariasi tergantung pada kasus-kasus yang spesifik  dan  bagaimana  hukum  diterapkan  di  yurisdiksi  yang  relevan.  Beberapa pengadilan  atau  otoritas  hukum  mungkin  mengakui  pandemi  Covid-19  sebagai  force majeure yang membebaskan pihak-pihak dari kewajiban kontrak tertentu, sementara yang lain mungkin tidak.
Penting untuk mencatat bahwa pengabaian penerapan Pasal 1245 KUH Perdata atau force majeure tidak berarti bahwa pihak yang terkena dampak tidak memiliki opsi hukum lain  yang  tersedia.  Dalam  banyak  kasus,  ada  prinsip  hukum  lain,  seperti  perubahan keadaan  yang  tidak  adil  (imbalance  of  hardship)  atau  doktrin  tidak  mungkin (impossibility  doctrine),  yang  dapat  digunakan  untuk  melindungi  kepentingan  pihak- pihak yang terdampak.

## BIBLIOGRAFI
Abib,  A.  S.  (2015).  Penerapan  Klausula  Baku  Dalam  Melindungi  Konsumen  Pada Perjanjian Jual Beli MelaluiE-Commerce. Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 1 , 122-136.
Assegaf, A. F. (2014). Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku. Jakarta: Pusta Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Habeahan, B. (Juli 2021 ). Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa(Force Majeure) Dalam Pelaksanaan  Kontrak  Bisnis  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Magister  Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Volume02 Nomor 02 , 168-180.
Iskandar,  M.  R.  (Juli  2017).  Pengaturan  Klausula  Baku  Dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  Dan  Hukum  Perjanjian  Syariah. Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 , 200-216.
Isradjuningtias,  A.  C.  (2015).  Force  Majeure  (Overmacht)  Dalam  Hukum  Kontrak (Perjanjian) Indonesia . Jurnal Veritas et Justitia Vol. 1 No. 1 , 136-158.
Khairandy,  R.  (2011).  Landasan  Filosofis  Kekuatan  Mengikatnya  Kontrak. Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus Vol, 18 , 36 - 55.
Kusumaatmadja,  M.  (2002). Konsep-Kosnep  Hukum  Dalam  Pembangunan. Bandung: Alumni.
Muaziz  &  Busro.  (2015).  Pengaturan  Klausula  Baku  Dalam  Hukum  Perjanjian  Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak. Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1 , 74-84.
Muhammad, A. K. (1992). Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Munggarana,  Sudjana  &  Nugroho.  (Juni  2019).  Perlindungan  Konsumen  Terhadap Pencantuman  Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian. Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Volume 2, Nomor 2 , 188-199.
Oktaviarni, F. (Oktober 2015). Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2 , 106-118.
Priyono,  E. A.  (2016).  Penerapan Asas  Itikad  Baik  Dan  Kepatutan  Dalam  Perjanjian Waralaba . Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 6, No 3 , 73-90.
Rasuh,  D.  J.  (Februari  2016).  Kajian  Hukum  Keadaan  Memaksa  (Force  Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Lex Privatum, Vol. IV No. 2 , 173-180.
Rohaya,  N.  (Maret  2018).  Pelarangan  Penggunaan  Klausula  Baku Yang  Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Replik Volume 6 No. 1 , 23-42.
Satrio,  J.  (2012). Wanprestasi  Menurut  KUHPerdata,  Doktrin,  dan  Yurispridensi. Bandung: Aditya Bakti.
Simanjuntak, P. (2009). PokokPokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Sinaga, N. A. (2015). Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen Vol 7, No 2 , 43-57.

## Copyright holder:
Vera Wheni Setijawati Soermawi, Merri Lutfiyah Amelia (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: