## PARTISIPASI POLITIK DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Studi Kasus Interaksi Pattiro dengan Pemerintah Kota Semarang

## A.  Zaini Bisri

## Abstract
Freedom  of  information  enhance  a  new  momentum  to  realize  good  governance  and  to promote  democratic  government  system  in  Indonesia.  By  the  Law  14/2008,  citizen  access  to information has declared as part of freedom of human being. Access to public information get the law guarantee  and  its  mechanism  ruled  explicitly.  Moreover,  in  the  Freedom  of  Information  Act  the political participation is mentioned clearly as one of its goal.
This study try to analyzed freedom of information impact on community political participation through case study of Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) interaction with Semarang Local Government.
Keywords:  Freedom  of  information,  political  participation,  public  institution,  good  governance, democracy.

## A.  PENDAHULUAN
Pasal 28F Amandemen Kedua UUD 1945 menyatakan:
“Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memiliki, menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis saluran yang tersedia.”
Draf Pasal 28F pada saat pembahasan Amandemen Kedua UUD 1945 tidak menimbulkan banyak perdebatan. Semua fraksi di MPR sependapat bahwa hak atas informasi  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  perlu  dirumuskan  dalam  konstitusi. Kalangan  pers  serta  sejumlah  asosiasi  dan  organisasi  memberikan  masukan  ke MPR selama rapat-rapat pada bulan Februari 2000 bahwa kebebasan berbicara dan memperoleh  informasi  adalah  hak  asasi  manusia  atau  hak  warga  negara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008: 171). Menurut Bhatara Ibnu Reza (2010:  24),  Pasal  28  F  tersebut  merupakan  derivasi  dari  Pasal  19  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  Pasal  19  (2)  Kovenan  Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ( International Covenant on Civil and Political Rights ) . Dari  latar  belakang  penyempurnaan  UUD  1945  untuk  mengakomodasi jaminan  konstitusi  atas  hak-hak  asasi  warga  negara  ditambah  dorongan  semangat reformasi dan tuntutan masyarakat, lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (selanjutnya  disingkat  UU  KIP).  Undang- undang  ini  akhirnya  diundangkan  pada  tanggal  30  April  2008  dan  berlaku  mulai  1 Mei 2010, setelah penyusunannya melalui proses yang panjang, sekitar 8 tahun, dan melewati pergumulan kritis yang keras dalam konteks demokrasi  (Mihradi, 2011: 69- 82).  Sebelum  dinamakan  UU  KIP,  dalam  perjalanan  lesgislasinya  ketika  masih berupa  RUU  diberi  judul  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Kebebasan Memperoleh  Informasi  Publik  (RUU  KMIP)  yang  diajukan  oleh  Koalisi  untuk Kebebasan  Memperoleh  Informasi  Publik  (Koalisi  KMIP)  yang  terdiri  atas  sejumlah organisasi  nonpemerintah  (Ornop),  lembaga  pemerintahan  (Komisi  Hukum Nasional), dan Dewan Pers.
Peran  strategis  UU  KIP  dalam  mendorong  demokratisasi  tertuang  dalam Pasal 3 tentang Tujuan, yang terdiri atas:
a.  Menjamin  hak  warga  negara  untuk  mengetahui  rencana  pembuatan kebijakan  publik,  program  kebijakan  publik,  dan  proses  pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
a.  Mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  kebijakan publik;
b.  Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
c.  Mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  baik,  yaitu  yang  transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
d.  Mengetahui  alasan  kebijakan  publik  yang  mempengaruhi  hajat  hidup orang banyak;
e.  Mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa; dan/atau
f.  Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Jika  diperas  lagi,  tujuan  UU  KIP  sejatinya  hanya  ada  tiga  item  (Zaini  Bisri, 2010):
1.  Menjamin,  mendorong,  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam proses pengambilan kebijakan publik;
2.  Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui layanan informasi yang berkualitas.
Dipilihnya  Pattiro  Semarang  sebagai  objek  penelitian  karena  sejumlah alasan  berikut  ini: Pertama ,  berdasarkan  data  sengketa  informasi  yang  masuk  dan telah  diproses  di  Komisi  Informasi  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  periode  20  bulan sejak  Komisi  Informasi  Provinsi  Jawa  Tengah  terbentuk  (Mei  2010 –  Desember 2012),  Pattiro  Semarang  paling  banyak  mengajukan  sengketa  (10  kasus). Kedua , sengketa  tersebut  terkait  permohonan  informasi  ke  badan-badan  publik  di Pemerintah  Kota  Semarang,  yang  berarti  Pattiro  Semarang  intensif  melakukan interaksi dengan pemerintah. Ketiga , Pattiro Semarang sebagai bagian dari jaringan Pattiro  Raya  seluruh  Indonesia,  sejak  awal  aktif  dalam  kegiatan  inisiasi pembentukan  UU  KIP  melalui  Koalisi  untuk  Kebebasan  Memperoleh  Informasi Publik (KMIP) pada tahun 2000.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif analitik.  Data  primer  dikumpulkan  melalui guide  interview,  in-dept  interview ,  dan retrospective dengan para  informan  yang  terdiri  atas  pendiri  Pattiro  Semarang (Iskandar  Saharudin),  mantan  direktur  (Hendrik  Rosdinar),  direktur  (Dini  Inayati), serta para staf pada Divisi Advokasi Keterbukaan Informasi Publik (Agus Yahya, Agi Suprayogi,  Saptriana).  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  parameter  prinsip-prinsip  dasar  keterbukaan  informasi  dan  layanan informasi  oleh badan publik.  Parameter  prinsip-prinsip  dasar  keterbukaan  informasi mengacu pada Sembilan Prinsip Hak Masyarakat untuk Tahu ( The Public’s Right to Know )  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Toby  Mendel  (Mendel,  2004),  yaitu:  (1) Keterbukaan  maksimum,  (2)  Kewajiban  untuk  mengumumkan  informasi,  (3) Memajukan  pemerintahan  yang  terbuka,  (4  Pembatasan  cakupan  kekecualian,  (5) Proses-proses  untuk  mempermudah  akses  informasi,  (6)  Biaya,  (7)  Rapat  yang terbuka,  (8)  Keterbukaan  informasi  adalah  prioritas,  (9)  Perlindungan  untuk pengungkap  kasus  korupsi.  Sedangkan  parameter  layanan  informasi  oleh  badan
publik  mengacu  pada  kewajiban  badan  publik  sesuai  isi  Pasal  4  Peraturan  Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu: (1) Menetapkan  standar  prosedur  operasional  layanan  informasi,  (2)  Membangun sistem informasi dan dokumentasi, (3) Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID),  (4)  Menganggarkan  biaya  bagi  layanan  informasi  publik,  (5) Menyediakan  sarana  dan  prasarana  layanan  informasi  publik,  (6)  Menetapkan standar  biaya  perolehan  salinan  informasi  publik,  (7)  Menetapkan  dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, (8) Menyediakan dan memberikan informasi publik,  (9)  Menanggapi  keberatan  dari  pemohon  informasi  publik,  (10)  Membuat laporan tentang layanan informasi publik, (11) Melakukan evaluasi dan pengawasan atas layanan informasi publik.
Pertanyaan  yang  ingin  dijawab  adalah:  (1)  Sejauh  manakah  prinsip-prinsip keterbukaan  informasi  publik  mampu mendorong  partisipasi  politik masyarakat?  (2) Bagaimanakah  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  badan  publik  dan pengaruhnya  bagi  partisipasi  politik?  (3)  Bagaimana  intensitas  dan  pola-pola partisipasi politik kelompok masyarakat?

## A.1. Ornop, Keterbukaan Informasi, dan Demokrasi
Diakui,  peran  organisasi  nonpemerintah  (Ornop)  cukup    penting  dalam konteks  pengawasan  kinerja  birokrasi.  Akuntabilitas  birokrasi  akan  terjaga  bila dikendalikan  dari  tiga  jurusan  sekaligus,  yaitu  pengendalian  politis,  pengendalian administratif,  dan  pengendalian  secara  informal  baik  oleh  pihak  luar  ( external ) maupun  oleh  aktor/perangkat  alat  dalam  jajaran  birokrasi  sendiri  ( internal ).  Ornop sebagai  organisasi civil  society dapat  melakukan  pengawasan  langsung  maupun tidak  langsung  terhadap  institusi  birokrasi  (Budi  Setiyono,  2004:  108).  Sesuai karakternya,  menurut  Max  Weber,  birokrasi  harus  didukung  oleh  sumber-sumber kekuasaannya,  yaitu  kerahasiaan,  monopoli  informasi,  keahlian  teknis,  dan  status sosial  yang  tinggi.  Para  pengkritik  birokrasi  mengatakan,  unsur-unsur  itulah  yang telah  memberikan  kekuatan  pada  birokrasi  untuk  mengendalikan  masyarakat (Mohtar  Mas’oed,  2003:  71).  Karena  itu,  pengawasan  birokrasi  oleh  Ornop  dinilai penting untuk mengurangi watak birokrasi yang eksesif dan arogan.
Boleh  dikatakan,  tidak  ada  demokrasi  tanpa  kebebasan  atau  keterbukaan informasi  publik,  karena  ciri  suatu  negara  demokratis  di  manapun  sama,  yaitu adanya peran serta atau partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang  dilandasi  persamaan  dan  kemerdekaan  atau  kebebasan.  Keterbukaan informasi  publik  merupakan  pintu  masuk  bagi  peran  serta  dan  kontrol  masyarakat atas  penyelenggaraan  pemerintahan  agar  terwujud  tata  kelola  pemerintahan  yang baik ( good governance ).
Banyak  ahli  yang  telah  mengemukakan  nilai  atau  ciri  demokrasi,  yang semuanya  mensyaratkan  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan  publik.  Lyman  Tower  Sargent  seperti  dikutip  Eep  Saefullah  Fatah mensyaratkan  demokrasi  sebagai  berikut:  (1)  adanya  keterlibatan  rakyat  dalam pengambilan  keputusan;  (2)  adanya  persamaan  hak  di  antara  warga  negara;  (3) adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh  warga  negara;  (4)  adanya  sistem  perwakilan  yang  efektif;  dan  (5)  adanya sistem  pemilihan  yang  menjamin  dihormatinya  prinsip  ketentuan  mayoritas  (Eep Saefullah Fatah, 1994: 6-7).
Pengertian  demokrasi  biasanya  mengacu  pada  demokrasi  liberal.  Model demokrasi  liberal  sudah  dikoreksi  oleh  banyak  ahli,  antara  lain  pemikir  Jerman, Jurgen  Habermas.  Menurut  Habermas,  model  demokrasi  liberal  bersandar  pada
demokrasi  perwakilan  yang  dianggap  tidak  memadai  lagi,  sebab  dengan  adanya arus  globalisasi  maka  masalah  kedaulatan  rakyat  yang  terpresentasikan  pada negara  menjadi  kompleks  dan  problematik.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  berbagai kekuatan seperti bisnis, baik nasional maupun internasional, yang mengurangi peran kedaulatan  negara.  Dalam  hal  ini,  komunikasi  menjadi  penting  dan  strategis  untuk mendamaikan  berbagai  peran  antara  negara,  pasar,  dan  rakyat.  Berangkat  dari kondisi  di  atas  maka  ditawarkan  “demokrasi  deliberatif”  (demokrasi  musyawarah). Dalam  model  demokrasi  ini,  intensitas  partisipasi  rakyat  atau  warga  negara ditingkatkan dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan dan  undang-undang  yang  dihasilkan  oleh  pihak  yang  memerintah  semakin mendekati  harapan  pihak  yang  diperintah.  Intensifikasi  proses  deliberasi  dilakukan lewat diskursus publik yang merupakan jalan untuk mewujudkan konsep demokrasi itu  sendiri,  yaitu  pemerintahan  oleh  yang  diperintah.  Dengan  demikian,  demokrasi tidak semata-mata terjebak oleh prosedur pemilihan umum untuk memilih penguasa, melainkan  bagaimana  setiap  kebijakan  publik  senantiasa  melibatkan  masyarakat dan  partisipasi  masyarakat  merupakan  keniscayaan.  Dalam  konteks  partisipasi  ini pula  akses  informasi  publik  menjadi  prasyarat  agar  proses  demokrasi  deliberatif semakin kuat. (Jurgen Habermas, 2007: 344-345).
Konsep  demokrasi  menurut  Habermas  ini  cocok  dengan  cita-cita  yang  ingin dibangun  oleh  rezim  keterbukaan  informasi  publik,  yaitu  bahwa  kedaulatan  rakyat berada di tangan rakyat. Memang rakyat tidak memimpin dirinya sendiri akan tetapi tetap  mengendalikan  jalannya  pemerintahan.  Karena  itu,  konsep  demokrasi  yang dimaksudkan  dalam  pembahasan  ini  adalah  demokrasi  deliberatif,  yang  sejatinya sudah berakar di bumi Indonesia dengan istilah ”musyawarah untuk mufakat” yang sudah sedemikian akrab di telinga kita.

## A.2. Konsep Partisipasi Politik
Dari tinjauan  arti  katanya,  ” partisipasi ”  berarti  kesertaan,  keikutsertaan, keterlibatan,  kontribusi,  peran  serta,  kerja  sama,  kooperasi.  ” Berpartisipasi ”  berarti berperan/ikut  serta,  mengikuti,  menyerikati,  terlibat,  terjun  (Eko  Endarmoko,  2006: 453).
Partisipasi  merupakan  salah  satu  aspek  penting  demokrasi.  Asumsi  yang mendasari  demokrasi  (dan  partisipasi):  orang  yang  paling  tahu  tentang  apa  yang baik  bagi  dirinya  adalah  orang  itu  sendiri  (Peter  L  Berger,  1976:  60).  Karena keputusan  politik  yang  dibuat  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  menyangkut  dan mempengaruhi  kehidupan  masyarakat,  maka  masyarakat  berhak  ikut  serta menentukan isi keputusan politik.
Dalam  ilmu  politik,  konsep  partisipasi  politik  merupakan  masalah  yang penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral (perilaku) dan post-behavioral (pasca  tingkah  laku).  Kajian-kajian  partisipasi  politik  terutama banyak  dilakukan  di  negara-negara  berkembang  yang  partisipasi  politiknya  masih dalam  tahap  pertumbuhan  (Ramlan  Surbakti,  1992:  140).  Dalam  literatur-literatur pembangunan  politik  yang  berbasiskan  teori  modernisasi,  partisipasi  politik merupakan  bidang  kajian  pembangunan  politik  yang  dilakukan  oleh  ahli-ahli  ilmu politik  seperti  Gabriel  A.  Almond,  Colleman,  Lucyan  W.  Pye,  dan  Samuel  P. Huntington.
Ada sejumlah konsep atau pengertian tentang partisipasi politik. Misalnya dari Kevin R. Hardwick berikut ini:
”Political  participation  concerns  the  manner  in  which  citizens  interact  with  government, citizens  attempt  to  convey  their  needs  to  public  officials  in  the  hope  of  having  these  needs met.” (Frank N. Magill, eds, 1996 : 1016). ”
Sedangkan  menurut  Samuel  Huntington,  partisipasi  politik  adalah  kegiatan warga  negara  preman  ( private  citizen )  yang  bertujuan  mempengaruhi  pengambilan keputusan oleh pemerintah (Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, 1994: 5).
Herbert  McClosky  dalam International  Encyclopedia  of  the  Social  Sciences , Edisi  Kedua,  1972,  hlm  252,  sebagaimana  dikutip  Miriam  Budiardjo  (Budiardjo, 1982: 1) menegaskan:
”The term ’political partisipation’ will refer to those voluntary activities by which members of a society  share  in  the  selection  of  rulers  and,  directly  or  indirectly,  in  the  formation  of  public pulicy.”
(Partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka  mengambil  bagian  dalam  proses  pemilihan  penguasa  dan,  secara  langsung  atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum). ”
Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam Handbook of Political Science (1975) secara  khusus  mengartikan  partisipasi  politik  sebagai  keterlibatan  warga  negara dalam  mempengaruhi  keputusan  pemerintah.  Menurut  keduanya,  partisipasi  politik adalah  ”kegiatan  pribadi  warga  negara  yang  legal  yang  sedikit  banyak  langsung bertujuan  untuk  mempengaruhi  seleksi  pejabat-pejabat  negara  dan/atau  tindakan- tindakan yang diambil oleh mereka.” (Budiarjo, 1982: 1-2). Yang terutama diteropong oleh dua ilmuwan ini adalah ”tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan- keputusan  pemerintah”,  sekalipun  fokus  sebenarnya  lebih  luas  tetapi abstrak, yaitu usaha- usaha untuk mempengaruhi ”alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat” ( the authoritative allocation of values for a society ).
Ramlan  Surbakti  mengartikan  partisipasi  politik  sebagai  keikutsertaan  warga negara  biasa  dalam  menentukan  segala  keputusan  yang  menyangkut  atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1992: 141).
Berdasarkan  definisi  konseptual  tersebut  dan  penjelasannya,  setiap partisipasi  politik  yang  dilakukan  termanifestasikan  dalam  kegiatan-kegiatan sukarela  yang  nyata  dilakukan,  tidak  menekankan  pada  sikap-sikap.  Kegiatan partisipasi  politik  dilakukan  oleh  masyarakat  biasa,  sehingga  seolah-olah  menutup kemungkinan  bagi  tindakan-tindakan  serupa  yang  dilakukan  oleh  bukan  warga negara  biasa.  Institusi  yang  menjadi  objek  politik  dalam  partisipasi  politik  adalah pemerintah sebagai pemegang otoritas. Partisipasi politik juga memiliki tujuan-tujuan yang  berkenaan  dengan  signifikansi  partisipasi  politik  terhadap  aktivitas-aktivitas pemerintahan.  Anggota  masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam  proses  politik terdorong  oleh  keyakinan  bahwa  melalui  kegiatan  itu  kebutuhan  dan  kepentingan mereka  akan  tersalur,  atau  sekurang-kurangnya  diperhatikan,  dan  mereka  sedikit banyak  dapat  mempengaruhi  tindakan-tindakan  pemerintah  untuk  mengambil keputusan-keputusan  yang  mengikat.  Dengan  perkataan  lain,  mereka  percaya bahwa  kegiatan  mereka  mempunyai  dampak,  dan  ini  dinamakan political  efficacy (Budiardjo, 1982: 3).
Untuk membedakan sebuah aktivitas politik tertentu sebagai partisipasi politik atau  bukan,  Huntington  dan  Nelson  serta  Ramlan  Surbakti  memberikan  beberapa batasan atau ”rambu-rambu” dalam penggunaan konsep partisipasi politik.
Menurut  Huntington dan Nelson (Huntington dan Nelson,  1994: 4-8), konsep partisipasi politik memiliki beberapa aspek definisi inti: Pertama , mencakup kegiatan- kegiatan (perilaku politik yang nyata) tetapi bukan sikap-sikap. Kedua , yang menjadi
perhatian  adalah  kegiatan  politik  warga  negara  preman,  atau  lebih  tepat  lagi perseorangan  dalam peranan  mereka  sebagai  warga  negara  preman. Ketiga ,  yang menjadi  pokok  perhatian  hanyalah  kegiatan-kegiatan  yang  dimaksudkan  untuk mempengaruhi  pengambilan  keputusan  pemerintah. Keempat ,  mencakup  semua kegiatan  yang  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  pemerintah,  tak  peduli  apakah kegiatan  itu  benar-benar  mempunyai  efek  tersebut  (tidak  tergantung  dari  berhasil atau  tidaknya  kegiatan  partisipasi  politik). Kelima ,  mencakup  tidak  hanya  kegiatan yang  oleh  pelakunya  sendiri  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  pengambilan keputusan  pemerintah  atau  yang  disebut  sebagai  partisipasi  otonom  ( autonomous participation ),  akan  tetapi  juga  kegiatan  yang  oleh  orang  lain  di  luar  si  pelaku dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  pemerintah  atau partisipasi yang dimobilisasikan ( mobilized participation ). Kebalikan dari partisipasi adalah apati ( apathy ). Di samping mereka yang aktif dalam  satu  atau  lebih  bentuk  partisipasi,  selalu  ada  warga  negara  atau  kelompok masyarakat  yang  sama  sekali  tidak  melibatkan  diri  dalam  kegiatan  politik.  Apati sering dianggap sebagai masalah di sejumlah negara yang menganggap partisipasi politik sebagai indikator perhatian masyarakat terhadap masalah kenegaraan. Akan tetapi  tidak  semua  ilmuwan  menganggap  apati  sebagai  masalah  yang  harus dirisaukan. McClosky dalam tulisan tersebut di atas mengemukakan, sikap acuh tak acuh oleh beberapa ilmuwan malah dilihat sebagai hal yang positif karena memberi fleksibilitas  kepada  sistem  politik,  dibanding  dengan  masyarakat  yang  warganya terlalu  ”aktif”  dan  menjurus  ke  pertikaian  yang  berlebihan,  fragmentasi,  dan ketidakstabilan.

## B.  PEMBAHASAN
Dari deskripsi  yang menampilkan respons dan tindakan dialektik para pegiat Pattiro  Semarang  terhadap  parameter  prinsip-prinsip  keterbukaan  informasi  dan parameter  layanan  informasi  oleh  badan  publik  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Semarang, muncul sejumlah temuan yang menarik.
Pertama ,  terkait  bingkai  ( frame )  tentang  partisipasi  politik.  Dalam  literatur- literatur  utama  dan  hasil-hasil  penelitian  sebelumnya  tentang  partisipasi  politik, hampir  selalu  ditegaskan  bahwa  partisipasi  politik  dilakukan  untuk  mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses  politik  terdorong  oleh  keyakinan  bahwa  melalui  kegiatan  itu  kebutuhan  dan kepentingan  mereka  akan  tersalur,  atau  sekurang-kurangnya  diperhatikan,  dan mereka  sedikit  banyak  dapat  mempengaruhi  tindakan-tindakan  pemerintah  untuk mengambil  keputusan-keputusan  yang  mengikat.  Mereka  percaya  bahwa  kegiatan mereka akan menimbulkan political efficacy.
Akan  tetapi,  sebagaimana  dapat  dilihat  dari  respons  dan  tindakan  Pattiro Semarang  terhadap  prinsip-prinsip  keterbukaan  informasi  publik  maupun  item-item layanan  informasi  (kewajiban  badan  publik),  tujuan  mempengaruhi  keputusan pemerintah  tidak  terlalu  signifikan  dibandingkan  keinginan  untuk  membantu Pemerintah  Kota  Semarang.  Sulit  untuk  dikatakan  bahwa  konsep  standar  layanan informasi publik (SLIP) yang dibuat Pattiro adalah untuk mempengaruhi Pemerintah Kota  Semarang  agar  lebih  memperhatikan  kepentingan  Pattiro.  Dilihat  dari  sisi penyokong  dana  kegiatan,  sebagaimana  dikatakan  Direktur  Pattiro  Semarang  Dini Inayati,  hampir  80  persen  kegiatan  Pattiro  merupakan  bagian  dari  skema  program kerja sama dengan lembaga donor.
Akibat frame tentang  partisipasi  politik  yang  sedikit  berbeda  dari  pengertian partisipasi politik yang selama ini dipahami secara umum, maka terdapat perbedaan
pula  dalam  jenis-jenis  kegiatannya.  Dengan  mengurangi  partisipasi  politik  dalam pemilihan umum, jenis-jenis kegiatan yang lain yang disebutkan oleh Gabriel Almond untuk  kategori  partisipasi  politik  yang  konvensional  adalah  diskusi  politik, membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi dengan pejabat  politik.  Sedangkan  cakupan  kegiatan  partisipasi  politik  menurut  Huntington dan Nelson meliputi lobi, kegiatan organisasi, dan contacting . Dalam frame baru  tentang  partisipasi  politik  ini,  sebagian  dari  kegiatan- kegiatan tersebut juga dilakukan oleh Pattiro Semarang. Bergabung dalam kelompok kepentingan,  komunikasi  dengan  pejabat,  lobi,  kegiatan  organisasi,  dan contacting , semuanya  dilakukan  sebagai  bagian  dari  kegiatan  para  pegiat  Pattiro  Semarang sehari-harinya.  Namun  ketika  mereka  dihadapkan  pada  instrumen  baru  berupa keterbukaan informasi publik, kegiatan-kegiatan partisipasi politik berkembang lebih luas  daripada  yang  selama  ini  dikenali  sebagai  kegiatan-kegiatan  partisipasi  politik konvensional.  Hal  ini  sekaligus  menjawab  pertanyaan  penelitian  ini  yang  ketiga tentang  pola-pola  partisipasi  politik  yang  dilakukan  oleh  Pattiro  Semarang.  Karena motivasi  dan  tujuan  yang  berbeda  dibandingkan  motivasi  dan  tujuan  partisipasi politik  pada  umumnya  selama  ini,  maka  pola-pola  partisipasi  politik  yang  muncul juga sedikit berbeda. Pola-pola baru itu ditentukan oleh motivasi dan tujuan berupa membantu  Pemerintah  Kota  Semarang  untuk  dapat  mengimplementasikan keterbukaan  informasi  publik  secara  lebih  baik.  Maka,  muncullah kegiatan-kegiatan seperti  asistensi,  advokasi,  dan  konseptualisasi  rancangan  aturan  yang  pada hakikatnya  dimaksudkan  untuk  membantu  Pemerintah  Kota  Semarang  dalam melaksanakan UU KIP.
Pola-pola baru itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Huntington dan Nelson sebagai ”cara-cara alternatif” ketika mereka mengatakan bahwa secara teori, kecenderungan  perseorangan  dan  kelompok  untuk  berusaha  mempengaruhi pemerintah ditentukan oleh adanya cara-cara alternatif yang dapat mereka gunakan untuk  mencapai  tujuan-tujuan  mereka.  Apabila  cara-cara    nonpolitik  memberikan harapan  yang  sama  besar,  atau  lebih  besar  dibandingkan  dengan  saluran-saluran politik,  maka  dapat  diperkirakan  orang-orang  akan  menginvestasikan  waktu  dan energi mereka.
Dalam  hal  ini,  perbedaan  tujuan  antara  ”mempengaruhi  pemerintah”  dan ”membantu pemerintah” mungkin agak sedikit kabur. Dalam kegiatan mempengaruhi pemerintah  bisa  pula  orang  membantu  pemerintah,  dan  sebaliknya  dalam  aktivitas membantu  pemerintah  juga  bisa  sekaligus  mempengaruhi  pemerintah.  Perbedaan interpretasi  ini  bisa  saja  sangat debatable ,  akan  tetapi  jika  kita  melihat  lebih  dalam lagi  pada  motivasi  kegiatannya,  maka  akan  tampak  perbedaan  yang  lebih  jelas. Konsep  partisipasi  politik  yang  bertujuan  mempengaruhi  pemerintah  selalu  dengan motivasi  untuk  kepentingan  atau  kebutuhan pelakunya.  Dalam penelitian  ini  sangat tampak bahwa partisipasi politik yang dilakukan para pegiat Pattiro Semarang dalam konteks keterbukaan informasi publik lebih dilandasi oleh motivasi untuk membantu Pemerintah  Kota  Semarang.  Dengan  landasan  motivasi  yang  berbeda  dari pemahaman  tentang  partisipasi  politik,  maka  sangat  beralasan  untuk  mengatakan bahwa kegiatan- kegiatan Pattiro Semarang yang terlalu ”aktif” sekalipun tidak akan menimbulkan akibat-akibat  seperti  yang  pernah dinyatakan  oleh Herbert  McClosky. Menurut  McClosky,  partisipasi  politik  yang  terlalu  ”aktif”  dapat  menjurus  pada pertikaian  dan  fragmentasi.  Hal  itu  terjadi  apabila  tujuan  partisipasi  politik  semata- mata untuk mengartikulasikan kepentingan atau kebutuhan pelakunya.
Kedua ,  gugurnya  asumsi  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini.  Asumsi  semula, prinsip-prinsip  dasar  keterbukaan  informasi  akan  menentukan  intensitas  dan  pola-
pola partisipasi politik masyarakat. Namun hasil penelitian ini menunjukkan, layanan informasi  oleh  badan  publik  ternyata  lebih  menentukan  intensitas  partisipasi  politik. Jawaban-jawaban  yang  diberikan  oleh  Agi  Suprayogi  dari  Divisi  Advokasi Keterbukaan Informasi Publik Pattiro Semarang atas pertanyaan yang mencakup 11 item  layanan  informasi  yang  menjadi  kewajiban  badan  publik,  sangat  kuat menunjukkan  intensitas  partisipasi  politik.  Intensitas  partisipasi  politik  diukur  dari frekuensi kegiatan. Faktor dominan yang memicu intensitas partisipasi politik adalah kelemahan  Pemerintah  Kota  Semarang  dalam  implementasi  keterbukaan  informasi publik. Layanan informasi publik yang masih di bawah standar ternyata menggugah komitmen  pegiat  Pattiro  untuk  berusaha  membantu  Pemerintah  Kota  Semarang dalam memperbaiki layanan informasinya. Hal ini menimbulkan intensitas partisipasi politik  yang  tinggi,  terutama  dalam  bentuk  komunikasi  dan  asistensi  antara  Agi dengan staf humas Pemerintah Kota Semarang.
Melalui  analisis  dan  interpretasi  tersebut  di  atas,  maka  terjawablah  seluruh pertanyaan  penelitian.  Pertanyaan  pertama  tentang  sejauh  mana  prinsip-prinsip keterbukaan  informasi  mendorong  partisipasi  politik  masyarakat,  ternyata  prinsip- prinsip  tersebut  tidak  cukup  mendorong  partisipasi  politik.  Jawaban-jawaban  yang diberikan  oleh  Direktur  Pattiro  Semarang  Dini  Inayati  dan  Agus  Yahya  dari  Divisi Advokasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  terhadap  sembilan  prinsip  keterbukaan informasi, justru menunjukkan indikasi negatif bagi partisipasi politik Pattiro.
Ada empat prinsip dari sembilan prinsip tersebut yang dirasakan menghambat program-program  partisipatif  Pattiro  akibat  tidak  dilaksanakan  atau  belum dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  badan-badan  publik  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Semarang.  Empat  prinsip  itu  meliputi:  (1)  Prinsip  Keterbukaan  Maksimum,  (2) Kewajiban  untuk  Mengumumkan  Informasi,  (3)  Pembatasan  Cakupan  Kekecualian, dan  (4)  Keterbukaan  Informasi  adalah  Prioritas.  Tidak  dilaksanakannya  prinsip- prinsip  itu oleh Pemerintah Kota Semarang membuat program dan kegiatan Pattiro terganggu  atau  terhambat.  Program  atau  kegiatan  itu  mencakup  monitoring anggaran, advokasi perencanaan program dan anggaran, kajian BOS, pengumpulan informasi, serta interaksi dengan sekolah dan Puskesmas.
Hanya  ada  dua  prinsip  yang  menimbulkan  dorongan  atas  partisipasi  politik Pattiro,  yaitu  (1)  Rapat  yang  Terbuka  dan  (2)  Perlindungan  untuk  Pengungkap Kasus  Korupsi.  Rapat  yang  terbuka  memberi  kesempatan  kepada  Pattiro  untuk mendorong  DPRD  melakukan  konsultasi  publik  dan  melahirkan  kebijakan  yang berpihak kepada rakyat. Sedangkan perlindungan untuk pengungkap kasus korupsi mendorong  Pattiro  untuk  meningkatkan  advokasinya  di  bidang  keterbukaan informasi  publik.  Untuk  tiga  prinsip  yang  lain,  yaitu  (1)  Memajukan  Pemerintahan yang  Terbuka,  (2)  Proses-proses  yang  Mempermudah  Akses  Informasi,  dan  (3) Biaya,  tidak  memiliki  kaitan  dengan  kegiatan  Pattiro.  Tiga  prinsip  tersebut merupakan  kewajiban  dari  Pemerintah  Kota  Semarang  dan  Pattiro  tidak  merasa terlibat.
Sementara  untuk  pertanyaan  penelitian  yang  kedua  tentang  pengaruh kepercayaan  terhadap  badan  publik  bagi  partisipasi  politik  masyarakat,  terdapat hubungan timbal balik yang negatif antara Pattiro dan badan-badan publik.  Artinya, ketidakpercayaan  Pattiro  (melalui  kesaksian  Agi  Suprayogi)  kepada  badan-badan publik  akibat  layanan  informasi  yang  buruk  justru  memberi  pengaruh  kuat  untuk meningkatkan partisipasi politik. Jawaban-jawaban Agi menunjukkan ketidakpercayaan  kepada  badan-badan  publik  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Semarang,  terutama  oleh  apa  yang  dialami  Pattiro  sendiri  dalam  mengajukan permohonan  informasi  kepada  45  badan  publik.  Dari  45  badan  publik  tersebut,
sebanyak  28  badan  publik  (62  %)  memberikan  informasi  rata-rata  dalam  55  hari kerja setelah melalui tahapan sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
Untuk  pertanyaan  penelitian  yang  ketiga  tentang  intensitas  dan  pola-pola partisipasi politik sebagaimana telah dipaparkan di atas, terdapat pola-pola kegiatan yang  cenderung  berbeda  dari  apa  yang  dipahami  selama  ini  sebagai  kegiatan- kegiatan partisipasi politik. Akibat motivasi yang berbeda, yakni bukan semata-mata untuk  mempengaruhi  pemerintah  melainkan  juga  membantu  pemerintah,  maka muncul  pola-pola  kegiatan  seperti  asistensi,  advokasi,  dan  konseptualisasi rancangan  peraturan.  Intensitas  partisipasi  politik  ternyata  lebih  cenderung dipengaruhi  oleh  kualitas  layanan  informasi  badan  publik  ketimbang  oleh  prinsip- prinsip dasar keterbukaan informasi.

## C.  PENUTUP
Dari pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Prinsip-prinsip  keterbukaan  informasi  publik  yang  mengacu  pada Sembilan Hak  Masyarakat untuk Tahu ( The Public’s Right to Know ) tidak cukup  kuat  untuk  mendorong  partisipasi  politik  masyarakat  sebagaimana yang dialami para pegiat Pattiro Semarang. Akibat prinsip-prinsip tersebut belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kota  Semarang,  sebanyak  empat  dari  prinsip-prinsip  itu  diketahui menghambat atau mengganggu program atau kegiatan Pattiro, dua prinsip mendorong  partisipasi,  dan  tiga  prinsip  lainnya  tidak  terkait  dengan aktivitas Pattiro.
2.  Layanan informasi oleh badan-badan publik di Pemerintah Kota Semarang justru  lebih  mendorong  partisipasi  politik  masyarakat.  Bukan  karena layanan  tersebut  sudah  baik,  sebaliknya  akibat  ketidakpercayaan  Pattiro kepada  badan-badan  publik  yang  layanannya  belum  standar  itu  malahan mendorong  Pattiro untuk  lebih  intens melakukan  asistensi,  advokasi,  dan kontribusi konsep aturan.
3.  Perbedaan  motivasi  dalam  melaksanakan  partisipasi  politik  menimbulkan intensitas  dan  pola-pola  yang  berbeda  pula.  Partisipasi  politik  yang dilandasi  motivasi  untuk  membantu  pemerintah  memunculkan  bentuk- bentuk  partisipasi  politik  yang  sedikit  berbeda  dibanding  bentuk-bentuk yang  sudah  dikenal  selama  ini.  Bentuk-bentuk  itu  adalah  asistensi, advokasi,  dan  kontribusi  konsep  untuk  memenuhi  aturan  keterbukaan informasi publik.

## DAFTAR RUJUKAN
Berger, Peter L. Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change . New York: Anchor Books, 1976. Budiardjo, Miriam (ed). Partisipasi dan Partai Politik . Jakarta: Gramedia, 1982. Endarmoko, Eko. Tesaurus Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006. Fatah,  Eep  Saefullah. Masalah  dan  Prospek  Demokrasi  di  Indonesia. Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1994.
Habermas,  Jurgen. Ruang  Publik,  Sebuah  Kajian  tentang  Kategori  Masyarakat  Borjuis. Penerjemah Yudi Santoso. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
Huntington,  Samuel  P.  dan  Joan  M.  Nelson. Partisipasi  Politik  di  Negara  Berkembang. Penerjemah Sahat Simamora. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
ICW. Kebebasan Informasi Milik Siapa? Jakarta: 2010. Magill,  Frank  N.  (eds). International  Encyclopedia  of  Government  and  Politics. Singapore:  Toppan Company PTE LTD, 1996.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Naskah Komprehensif Perubahan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.
Mas’oed, Mohtar. Politik, Birokrasi dan Pembangunan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Mendel, Toby. Kebebasan Memperoleh Informasi: Sebuah Survei Perbandingan Hukum (Freedom of Information:  A  Comparative  Legal  Survey) ,  Penerjemah  Tim  Kawantama.  Jakarta:  UNESCO, 2004.
Mihradi,  R  Muhammad. Kebebasan  Informasi  Publik  Versus  Rahasia  Negara, Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2011.
Setiyono,  Budi. Birokrasi  dalam Perspektif  Politik & Administrasi .  Edisi Kedua. Semarang: Puskodak Undip, 2004.
Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

## Undang-Undang
Anotasi  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (Edisi Pertama). Jakarta: Komisi Informasi Pusat dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2009.
“Undang-Undang  RI  No.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik”.  Dalam Himpunan Peraturan  Perundang-undangan  Keterbukaan  Informasi  Publik. Tanpa  tahun.  Semarang: Dinhubkominfo Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

## Memoar / Catatan
Bisri,  A.  Zaini. Kontribusi  UU  No.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  bagi Peningkatan  Pelayanan  Publik  dan  Kesejahteraan  Rakyat .  Konsep  untuk  paparan  Gubernur Jawa  Tengah  dalam talkshow Radio  Smart  FM  di  Hotel  Grand  Candi  Semarang,  27  Juli  2010. Tanggal 22 Juli 2010.
Rosdinar,  Hendrik. Perjalanan  Saya  Selama  di  Pattiro  Semarang  (2003-2011). Tanggal  29  Januari 2012.