## PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM Sukawati Lanang P Perbawa
Universitas Mahasaraswati Denpasar sukawatilanang@gmail.com

## ABSTRAK
Ukuran  keberhasilan  Negara  demokratis  salah  satunya  dilihat  dari  kesuksesannya menyelenggarakan  pemilu  dan  penegakan  hukumnya.  Perjalanan  penegakan  hokum dibidang  pemilu  mengalami  perubahan  dalam  setiap  pemilu  baik  pemilu  legeslatif, pilpres  dan  pilkada.  Untuk  pemilu  saat  ini,  dalam  menindaklanjuti  tindak  pidana pemilu,  ternyata    dan  tidak  hanya  cara  kerja  yang  berbeda,  namun  terdapat  wadah koordinasi yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur bahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan  perkara  tindak  pidana  pemilu  yakni  Panitia  Pengawas  Pemilu (Panwaslu),Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran pemilu yang menyangkut pidana maka Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
Kata Kunci: Pemilu dan Penegakan Hukum

## ABSTRACT
One measure of the success of democratic countries is seen from their success in holding elections and law enforcement. The course of law enforcement in the electoral field has undergone changes in every election both legislative elections, presidential elections and regional elections. For the current election, in following up on criminal offenses, it turns out that and not only are there different ways of working, but there is a different place of coordination than general crime. In UU No 7 Tahun 2017 it has been stipulated that there are 4 (four) institutions involved in handling cases of electoral crimes namely the Election Supervisory Committee (Panwaslu), Police, the Attorney General's, and Courts. To streamline the handling of cases of electoral violations involving criminal matters,  the  Election  Supervisory  Committee,  the  Police,  and  the  Attorney  General's Office form an Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu).
Keyword : Elections and Law enforcement

## I . Pendahuluan
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  hukum  dengan  ciri-ciri  sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat (Huda,  2010:225).  Pemilihan  Umum  merupakan  wujud  partisipasi  politik rakyat  dalam  sebuah  negara  demokrasi.Pelaksanaan  pemilu  yang  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  akan  menjadi  cerminan  kualitas demokrasi.  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  secara  langsung  untuk  memilih Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, merupakan salah satu agenda utama Reformasi di bidang politik.
Reformasi  konstitusi  dilakukan  utuk  menguatkan  sistem  politik demokratis.Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  menyatakan  bahwa  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.Makna dari “kedaulatan berada ditangan rakyat (Fahmi, 2010:124)” dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan,  tanggung  jawab  hak  dan  kewajiban  untuk  secara  demokratis memilih  pemimpinyang  akanmembentuk  pemerintahan.  Pemerintah  hasil pilihan rakyat inilah yang akan berguna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat  (Rizkiyansyah,  2017:22)  .Tindak  Pidana  Pemilu  diatur  pada Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  diatur  dalam  buku  kelima.  Pada prinsipnya Undang-Undang ini mengatur : untuk menyamakan pemahaman dan pola  penanganan  tindak  pidana  Pemilu,  dimana  Bawaslu,  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  dan  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  membentuk suatu  wadah  yang  disebut  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Sentra Gakkumdu).Hal  tersebut  diatur  oleh  Undang-undang  tujuannya  adalah menjamin pelaksanaan Pemilu dapat berlangsung secara LUBERJURDIL.
Penyelenggara  Pemilu  dansemua  pihak  yang  terlibat  dalam  proses pelaksanan pemilu, wajibbersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan
perundang-udangan.Demikian  pula  halnya,  setiap  pemilih  dan  peserta pemiluberhak  mendapat  perlakuan  yang  sama,  serta  bebas  dari  kecurangan pihak  manapun.  Dalam  kenyataan  terjadi  hal  yang  berbeda,  masih  terdapat upaya-upaya  untuk  mengganggu  penyelenggaraan  Pemilu  secara  langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Tidak jarang di dalamnya terjadi tindak pidana yaitu pidana pemilu (Rizkiyansyah, 2017:38).
Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannyamengalami banyak  perubahan  baik  berupa  peningkatan  jenis  tindakpidana  sampai perbedaan  tentang  penambahan  sanksi  pidana  (Santoso,  2006:70).  Hal inidisebabkan  karena  semakin  hari  tindak  pidana  pemilu  semakinmenjadi perhatian  yang  serius.  Ukuran  keberhasilan  Negarademokratis  dilihat  dari kesuksesannyamenyelenggarakan pemilu.
Penanganantindak pidana pemilu diatur spesifik dalam Undang-undang yang  mengatur  tentang  pemilu.Untuk  mengatur  operasional  penangan  tindak pidana  pemilu  lebih  lanjut  diatur  dalam  Nota  Kesepakatan  BersamaBadan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Kejaksaan Republik IndonesiaNomor:
01/NKB/BAWASLU/I/2013NOMOR:  B/    2/1/2013NOMOR:  KEP- 005/A/JA/01/  2013TentangSentra  Penegakan  Hukum  Terpadu.Setiap  kasus kejadian tindak pidana pemilu harus diproses dengan rentang waktu yang jelas.
Terdapat  rentang  waktu  maksimum  pada  setiap  proses  hukum  tindak pidana  pemilu.  Batasan  waktu  maksimum  berlaku  pada  proses  penyelidikan, penyidikan, penyerahan berkas, perbaikan berkas, pelimpahan kepada penuntut umum,  pelimpahan  ke  pengadilan  negeri,  proses  sidang  hingga  putusan  di pengadilan negeri, dan banding dengan tenggang waktu paling lama hanya 51 hari (Fahmi, 2010:124). Hal ini sangat berbeda dengan tidak pidana umum yang tidak jelas waktu penyelesaiannya. Dengan adanya keterbatasan waktu proses penyelesaian  tindak  pindana  pemilu  ini  tentu  membutuhkan  cara  kerja  yang berbeda pula (Wijayanto, 2014:3).
Dalam menindaklanjuti tindak pidana pemilu, ternyata tidak hanya cara kerja  yang  berbeda,  namun  terdapat  wadah  koordinasi  yang  berbeda dibandingkan  tindak  pidana  umum.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 telah diaturbahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan perkaratindak pidana pemilu yakni Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu),Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan.Untuk  mengefektifkan penanganan  perkara  pelanggaran  pemilu  yang  menyangkut  pidana  maka Panwaslu,  Kepolisian,  dan  Kejaksaan  membentuk  Sentra  Penegakan  Hukum Terpadu  (Sentra  Gakkumdu)  (Santoso,  2006:106).  Berdasarkan  artikel  yang penulis baca, banyak pelanggaran pemilu yang akhirnya tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum yang dilaksanakan, dan yang menjadi penyebab tidak  efektifnya  adalah  lemahnya  Undang-Undang  yang  mengatur  proses penegakan hukum serta singkatnya waktu penanganan perkara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk melaksanakan tugasnya.

## Rumusan Masalah
Oleh karena itu dalam penulisan ini terdapat dua pertanyaan yang akan dibahas, yaitu :
a. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap penanganan tindak pidana pemilu?
b. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap penanganantindak pidana pemilu?

## Pembahasan

## 1. Mekanisme Penegakan Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu a. Tindak Pidana Pemilu
Mengkhusus dari pembahasan diatas maka penulis akan
http://journal.undiknas.ac.id
masuk pada salah satu jenis tindak pidana yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu tindak pidana pemilu. Seperti kita ketahui Pemilihan Umum berlangsung setiap 5 (lima) tahun sekali dan hal itu berakibat pada  aturan  terkait  penyelenggaraan  pemilu  juga  berubah  setiap perhelatan. Pengertian tindak pidana pemilu dalam menurut pasal 260 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012,  tindak  pidana  pemilu didefenisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap  ketentuan  tindak  pidana  pemilu  sebagaimana  diatur  dalam UU  Pemilu.  Selain  itu  dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah (Pemilukada)  tahun  2018  sebagaimana  dalam  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2015  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati  dan  Walikota,  juga  didapati  pengertian  yang  sama  yaitu “Tindak  Pidana  Pemilihan  Umum  merupakan  pelanggaran  atau kejahatan  terhadap  ketentuan  pemilihan  sebagai  mana  diatur  dalam Undang-Undang  ini”.  Sedangkan  dalam  Pasal  147  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak memberikan definisi  tentang  tindak  pidana  pemilu,  hanya  dalam  undang-undang tersebut  menjabarkan  tentang  penanganan  tindak  pidana  pemilu secara menyeluruh.
Berdasarkan defenisi tersebut, perbuatan/tindakan yang dapat dinilai  sebagai  tindak  pidana  pemilu  adalah  perbuatan  yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Sesuai defenisi itu,  juga  dapat  dipahami  bahwa  tindak  pidana  pemilu  adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam UU Pemilu (Santoso, 2006:89). Dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Pemilu  Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak mendefenisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan “Tindak Pidana” dalam bentuk pelanggaran
maupun  kejahatan.  Undang-Undang  ini  hanya  mengatur  bentuk- bentuk  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  dan  juga kejahatan.  Terkait  dengan  Tindak  pidana  pelanggaran  diatur  dalam Pasal  273  sampai  Pasal  291  UU  Nomor  8  Tahun  2012,  yang  mana terhadap Pelanggaran tindak pidana Pemilu diancam dengan pidana kurungan  paling  lama  1  (satu)  Tahun  dan  dikenakan  Denda  paling banyak  Rp.  12.000.000,-  (dua  belas  juta  rupiah),  sedangkan  untuk tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 292 – Pasal 321 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan terhadap Kejahatan tindak pidana Pemilu  diancam  dengan  pidana  penjara  rata-rata  antara  2    (tahun  ) Tahun sampai dengan 4 (empat) Tahun dan dikenakan Denda rata-rata Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah rupiah).

## 2. Tata cara penanganan tindak pidana pemilu menurut Nota Kesepahaman antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan RI
Penyelenggaraan  Pemilu  yang  berlangsung  tahap  demi  tahap,  setiap tahapannya  berpotensi  terjadi  tindak  pidana.  Tindak  pidana  dapat  saja dilakukan  oleh  peserta  Pemilu,  anggota  masyarakat  pemilih  bahkan  oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri.  Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Pemilu dijelaskan tentang Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang  bertugas  mengawasi,  memediasi  perselisihan  dan  mengadili  dalam proses  ajudikasi  penyelenggaraan  Pemilu  di  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  Bawaslu membentuk  Badan  Pengawas  Pemilu  (Pawaslu)  Provinsi  yang  bertugas mengawasi  memediasi  perselisihan  dan  mengadili  dalam  proses  ajudikasi penyelenggaraan  Pemilu  di  provinsi.  Selanjutnya  Badan  Pengawas  Pemilu Provinsi membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi memediasi perselisihan dan mengadili dalam
proses  ajudikasi  penyelenggaraan  Pemilu  di  kabupaten/kota.  Demikian seterusnya secara berjenjang dibentuk panitia pengawas yang bersifat adhoc sampai ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).  Lembaga pengawasan adhoc
Salah satu langkah strategis sinergisitas antar lembaga penegak hukum agar  tidak  ada  lagi  perbedaan  persepsi  dalam  melakukan  penanganan pelanggaran pidana Pemilu maka dibentuklah wadah Sentra
Gakkumdumelalui  penandatanganan  Nota  Kesepakatan  Bersama  (MOU) antara  Badan  Pengawas  Pemilu  RI,  Kepolisian  Negara  RI  dan  Kejaksaan RI.Maksud dari nota kesepahaman antara tiga lembaga tersebut tidak sekedar untuk  menyamakan  pemahaman  (menyamakan  persepsi),tetapi  juga  untuk menyamakanpola  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  secara  terpadu  dan terkoordinasi  antara  Bawaslu,  Polri  dan  Kejaksaan.  Gakkumdu    juga merupakan mekanisme untuk mewujudkan kerjasama dan sinergisme dalam rangka  Penegakan  Hukum  Terpadu,  serta  tercapainya  penegakan  hukum Tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana, serta tidak memihak.
Proses penanganan dan penyelesaian tindak pidana Pemilu mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Sentra Gakumdu seperti diuraikan di bawah ini.
1) Proses Penerimaan Laporan
a. Laporan  yang  diduga  mengandung  unsur  dugaan  tindak  pidana
Pemilu  diterima  oleh  Panwas  Pemilu  dengan  menggunakan Formulir yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Tata Cara
Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran;
b. Temuan hasil Pengawas Pemilu yang diduga mengandung unsur dugaan tindak pidana pemilu diteruskan kepada bidang penindakan Pelanggaran  dengan  menggunakan  Formulir  yang  diatur  dalam
Peraturan  Bawaslu  Tentang  Tata  Cara  Penerimaan  Laporan  dan Penanganan Pelanggaran;
c. Pengawas Pemilu menyampaikan temuannya atau laporan sebagai dimaksud huruf a dan dan huruf b kepada Sentra Gakumdu pada hari yang sama saat menerima laporan atau penerusan tersebut :
- Pengawas Pemilu menyampaikan temuan atau laporan kepada
Ketua Sentra Gakumdu dengan menggunakan Formulir SG-1 yang dilampiri dengan Formulir Laporan atau Temuan dugaan
Tindak Pidana Pemilu;
- Formulir  SG-1  memuat  penyampaian  adanya  laporan  atau temuan  sekaligus  sebagai  undangan  kepada  Ketua  dan Anggota  Sentra  Gakkumdu  untuk  membahas  laporan  atau temuan tersebut; - Dalam  rangka  efisiensi  dan  evektivitas  setelah  menerima laporan atau temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu, disamping melakukan  kegiatan  sebagaimana  tersebut  diatas,  Pengawas
Pemilu  segera  berkoordinasi  dengan  Anggota  Sentra Gakkumdu  dengan  cara  berkomunikasi  melalui  media komunikasi yang ada (misalnya telepon/SMS dll);
2) Pembahasan Sentra Gakumdu;
a. Dalam setiap pembahasan Sentra Gakkumdu, Pengawas Pemilu bertugas sebagai pimpinan di Sentra Gakkumdu;
b. Pimpinan  membuka  pembahasan  dan  menyampaikan  materi laporan atau temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu;
c. Hasil  pembahasanSentra  Gakkumdu  dituangkan  dalam  Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu;
d. Kesimpulan Sentra Gakkumdu dapat berupa :
- Laporan  atau  temuan  bukan  merupakan  Tindak  Pidana
Pemilu;
- Laporan atau temuan merupakan Tindak Pidana Pemilu;
- Laporan atau temuan merupakan Tindak Pidana Pemilu, akan tetapi masih perlu untuk dilengkapi pemenuhan syarat formil dan/atau materiil;

## 3.  Alur  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu  Menurut  Undang-undang  No Undang-Undang No 7 Tahun 2017.
Penanganan tindak pidana pemilu mengikuti sistem peradilan pidana secara  umum.  Sistem  penegakan  hukum  yang  terdiri  dari  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan  terlibat  dalam  satu jaringan  kerja  yang  saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Dalam  hukum  pidana pemilu, sistem kerja demikian juga berlaku. Hanya saja, terdapat sejumlah aturan khusus yang terdapat dalam hukum pidana pemilu.
Pertama,  dari  segi  hukum  materil  yang  digunakan,  tindak  pidana pemilu diatur secara khusus dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut  sesuai  UU  Pemilu,  bukan  ketentuan  pidana  umum.  Hal  ini  sesuai dengan  penerapan  asas lex  specialis  derogat  legi  gerali .  Menurut  asas  ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain.
Kedua, dari aspek hukum formil, hukum pidana pemilu juga tunduk pada  ketentuan  yang  berlaku  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu. Salah satu kekhususan dalam penanganan tindak  pidana  pemilu  adalah  sangat  terbatasnya  waktu  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  oleh  pengadilan.  Pembatasan  waktu  dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar
dalam penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilu  juga  terlihat  pada  keterbatasan  upaya  hukum  bagi  orang  yang dinyatakan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  pemilu.  Di  mana,  terhadap putusan pengadilan hanya dapat dilakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) memiliki sifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu.
Ketiga,  penegakan  hukum  pidana  pemilu  juga  melibatkan  institusi penyelenggara  pemilu,  dalam  hal  ini  Bawaslu  dan  jajarannya.  Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/  rekomendasi  dari  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/kota. Sentra  Gakumdu  ini  berkedudukan  sebagai  tempat  untuk  menyamakan pandangan  antar  institusi  yang  terlibat  dalam  menangani  tindak  pidana pemilu.  Dalam  pengaturan  teknis  dan  praktiknya,  Gakkumdu  justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak  pidana  pemilu  secara  terpadu.  Pada  saat  yang  sama,  juga  memberi penilaian apakah bukti-bukti dugaan tindak pidana Pemilu yang diserahkan Bawaslu beserta jajaran telah terpenuhi atau setidak.
Keempat,  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  ditangani  oleh  majelis khusus  yang  dibentuk  pada  pengadilan  negeri  maupun  pengadilan  tinggi. Hakim khusus perkara pidana pemilu mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu  yang  pengangkatannya  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kelima,  pelaporan terhadap kejadian tindak pidana pemilu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diketahui terjadinya tindak pidana Pemilu (Pasal 454 ayat 6).
Lima hal itulah yang menunjukan kekhususan sistem peradilan pidana pemilu yang diatur dalam UU Pemilihan Umum.Penulis akan menguraikan satu  persatu  prosedur  penanganan  perkara  daritemuan  maupun  laporan diterima hingga eksekusi.
Alur penanganan dan penyelesaian tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, seperti penulis tampilkan dalam bentuk skema di bawah ini.
Skema 1.
Alur Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017. 7 hari 5 hari 14 hari P21
3hari 5 hari Perbaikan
3hari 7 hari 7 hari                                     3 hari
Penulis akan menjabarkan bagaimana ketentuan dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017, terkait penanganan perkaranya secara umum sama, yaitu :
a.1  Penyidikan dan Prapenuntutan : sebagaimana ketentuan Pasal 480 Laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu (maksimum 7 hari sejak kejadian) Pengawas pemilu + Gakumdu Kepolisian Jaksa
Penuntut Umum
PN Putusan PN Banding Putusan banding bersifat terakhir dan mengikat Harus dilaksanakan oleh JPU dalam waktu 3 hari
Undang-undang  No.7  Tahun  2017,  maka  saat  proses  penyidikan Penyidik menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada  penuntut  umum  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  sejak diterimanya  laporan.  Dalam  hal  hasil  penyidikan  belum  lengkap, dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  penuntut  umum mengembalikan  berkas  perkara  kepada  Penyidik  disertai  petunjuk tentang  hal  yang  harus  dilakukan  untuk  dilengkapi.  Selanjutnya Penyidik  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  tanggal penerimaan  berkas  harus  sudah  menyampaikan  kembali  berkas perkara  tersebut  kepada  penuntut  umum.  Penuntut  umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.
a.2  Penuntutan  :  Pengadilan  negeri  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara  tindak  pidana  Pemilu  yang  diulakukan  oleh Majelis Khusus menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  UUNo.  7  Tahun  2017, diantaranya  pada  pasal  481  dan  Pasal  482,  Undang-Undang  No.7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan:
(1) Pengadilan  negeri  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus perkara  tindak  pidana  Pemilu  paling  lama  7  (tujuh)  hari setelah pelimpahan berkas perkara;
(2) Jika  ada  upaya  banding,  permohonan  banding  diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
(3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
(4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  permohonan  banding diterima.
(5) Putusan  pengadilan  tinggi  merupakan  putusan  terakhir  dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Putusan yang terkait dengan angka (1) dan angka (4) di atas, yang mempengaruhi  hasil  pemilu  secara  nasional,    tidak  boleh melampaui  ketentuan  Undang-Undang  7  Tahun  2017  Pasal  484 ayat (1) yang berbunyi : Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana  Pemilu  yang  menurut  Undang-Undang  ini  dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling  lama  5  (lima)  hari  sebelum  KPU  menetapkan  hasil Pemilusecara nasional.
a.3  Eksekusi : Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan  akhir)    harus  sudah  disampaikan  kepada  penuntut  umum paling  lambat  3  (tiga)  hari  setelah  putusan  dibacakan.Putusan pengadilan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

## 4.  Faktor  Penghambat  Penegakan  Hukum  Terhadap  Penanganan  Tindak Pidana Pemilu
a. Faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana pemilu
Penegakan hukum tidak serta merta dapat dilakukan dengan lancar tanpa hambatan atau halangan, Penegakan hukum adalah sebuah proses yang  melibatkan  banyak  pihak  sehingga  untuk  menyamakan  persepsi para  pihak  serta  masyarakat  sebagai  pihak  yang  menerima  penerapan hukum  itu  pasti  ada  hambatan  yang  akan  dihadapi.  Hambatan penegakan  hukum  pidana  pemilu  setidaknya  dapat  dinilai  dengan melihat  masing-masing  komponen  dalam  sistem  hukum  yang  secara langsung  berpengaruh  terhadap  penegakan  hukum.  Lawrence  M. Friedman menilai, berhasil atau tidaknya hukum ditegakkan tergantung pada tiga komponen sistem hukum,yaitu (Ali, 2005:1):
1) Pertama, substansi hukum ( legal substance ). Substansi hukum adalah aturan,  norma,  dan  pola  prilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam sistem itu.
2) Kedua,  struktur  hukum  ( legal  structure )  atau  struktur  sistem  hukum. Friedman menyebutnya sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang tetap bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap  keseluruhan.Keberadaan  struktur  hukum  sangat  penting, karena betapapun bagusnya norma hukum, namun jika tidak ditopang aparat  penegak  hukum  yang  baik,  penegakan  hukum  dan  keadilan hanya sia-sia.
3) Ketiga,  budaya  hukum( legal  culture ).  Kultur  hukum  adalah  opini- opini,  kepercayaan-kepercayaan  (keyakinan-keyakinan),  kebiasaan- kebisaaan,  cara  berfikir,  dan  cara  bertindak,  baik  dari  para  penegak hukum  maupun  dari  warga  masyarakat  tentang  hukum  dan  berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.
Berangkat  dari  tiga  indikator  tersebut,  belum  efektifnya  penegakan  hukum pidana pemilu juga tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terdapat dalam peraturan  perundang-undangan  pemilu,  khususnya  terkait  tindak  pidana pemilu  (Fahmi,  2015).  Masalah  profesionalisme  aparat  penegakan  Hukum Yang  Terdiri  Dari  Pengawas  Pemilu,  Kepolisian,  Kejaksanaan  dan  Hakim pada  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi,  dan  budaya  hukum penyelenggaraan pemilu yang masih belum berjalan dengan baik.

## 1. Faktor Substansi
Pada  taraf  norma,  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana diuraikan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum,  dengan  substansi  aturan  yang  sama  sudah  cukup  jelas  dan mengatur hukum materil maupun hukum formil. Sementara pada bagian struktur, penegak hukum dihadapkan pada persoalan masih belum
memadainya pemahaman aparatur terhadap jenis tindak pidana pemilu, belum profesional dan masih terjadinya “tolakmenolak” yang berujung pada  kebuntuan  dalam  menangani  perkara  pidana  pemilu.  Sedangkan pada ranah budaya hukum, pihak-pihak berkepentingan, terutama peserta pemilu  masih  berkecenderungan  untuk  memanipulasi  aturan  yang  ada sehingga  dapat  berkelit  dari  tuntutan  hukum.  Masyarakat  bukannya membangun  kesadaran  akan  perlunya  mengikuti  pemilu  sesuai  aturan- aturan yang ada, melainkan justru membangun sikap kurang empati atas aturan yang ada.
Persoalan  penegakan  hukum  pidana  pemilu  tersebut  terjadi sedemikian  rupa  sehingga  penegakan  hukum  pemilu  tidak  dapat  berjalan secara  efektif  dan  maksimal.Akibatnya,  perkara-perkara  dugaan  tindak pidana  pemilu  pun  tidak  dapat  ditangani.  Disisi  penyidikan,  total  waktu selama 20 (dua puluh) hari (termasuk perpanjangan/perbaikan berkas) sangat susah untuk mendapatkan bukti-bukti yang diharapkan untuk diajukan dalam persidangan. Selain itu dapat dibayangkan dengan volume/ kuantitas jumlah perkara  yang  masuk  sangat  banyak  juga  mempengaruhi  proses  penyidikan karena jumlah perkara yang banyak tetap saja diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari penyidikan. Sedangkan disisi Penuntutan juga dihadapkan dengan  waktu  pelimpahan  yang  hanya  5  (lima)  hari  untuk  mempersiapkan segala  bukti-bukti  yang  akan  dihadirkan  dalam  persidangan.  Begitu  juga disisi  persidangan  diharuskan  7  (tujuh)  hari  harus  sudah  diputus  dengan dinamika banyaknya saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

## 2. Faktor Penegak Hukum Tindak Pidana Pemilu.
Memang dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu, telah ada Sentra gakkumdu sebagai wadah komunikasi antara pihak Panwaslu selaku pengawas  pemilu,  Polri  selaku  penyelidik  dan  penyidik  sertaJaksa  selaku Jaksa Penuntut Umum guna memaksimalkan upaya
penegakan  hukum.Keberadaan  Sentra  gakkumdu  belum  mampu  memberi bahwa  jaminan  proses  penegakan  hukum  berjalan  dengan  baik  tanpa hambatan.
3. Faktor Budaya Hukum.
Faktor  budaya  hukum  disini  bisa  penulis  jabarkan  yaitu  faktor budaya  hukum  masyarakat  dan  tersangka.  Kendala-kendala  lain  yang dihadapi  oleh  penegak  hukum  yaitu  rendahnya  kesadaran  hukum masyarakat.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  hukum untuk  ditaati,  dan  lebih  mementingkan  kepentingan  pribadi  dari  pada kepentingan  umum.  Perilaku  serta  kesadaran  warga  masih  rendah  dalam mentaati  aturan  dalam  Pemilihan  Umum.  Masyarakat  sendiri  merasa perilaku  melanggar  peraturan  perundang-undangan  Pemilu  yang  dapat dikategorikan  tindak  pidana  Pemilu  adalah  perilaku  yang  tidak  begitu meresahkan, padahal perbuatan mereka dapat mempengaruhi perhitungan perolehan  suara  peserta  Pemilu  serta  mencedrai  demokrasi.  Masyarakat yang  acuh  takacuh  dalam  penegakan  hukum  pelanggaran  tindak  pidana Pemilu, juga melihat peluang untuk menghindar dari jeratan hukum dimana mereka bermain dengan batasan waktu penanganan perkara. Permaina ini mengakibatkan penangan perkara tidak dapat dilanjutkan dikarenakan telah habis masa penanganannya secara formil.

## 5.  Upaya  Menanggulangi  Faktor  Penghambat  didalam  melaksanakan penegakan hukum terkait penanganan dugaan tindak pidana pemilu
Proses  penegakan  hukum  selalu  akan  menghadapi  berbagai dinamika, dari sekian banyak penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu sebagaimana ketentuan dalam UU No 7 Thaun 2017 Tentang Pemilu, maka penulis telah mendapatkan beberapa gambaran terkait cara- cara yang dapat dilakukan guna menanggulangi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, diantaranya :
Pertama,  dengan  kekhususan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan waktu penanganan perkara yang sangat  singkat  maka  secara  nasional  penegak  hukum  dalam  hal  ini Panwaslu, Polri,  dan Kejaksaan RI, membentuk suatu wadah yaitu Sentra Penegakan  Hukum  Terpadu  (Sentra  Gakkumdu)  yang  merupakan  forum bersama yang berdasarkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Bawaslu RI, POLRI,  dan  Kejaksaan  RI  No.  Kep/005/A/Ja/01/2013  juga  diatur  Sentra Penegakan  Hukum  Terpadu  tentang  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden.Dengan  adanya  sentra  gakkumdu  ini  merupakan  langkah  awal untuk mencegah faktor-faktor yang dapat menghambat penegakan hukum pidana  pemilu,  karena  Sentra  Gakkumdu  sifatnya  merupakan  forum bersama yang bersifat komunikatif semenjak adanya indikasi pelanggaran pidana pemilu.Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Sentra Gakkumdu itu sendiri adalah (Kejaksaan Republik Indonesia, 2019:143):
Maksud :
1) Memastikan penanganan Tindak Pidana Pemilu terlaksana secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis;
2) Adanya  sinergisme  antara  Pengawas  pemilu,  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  dan  Kejaksaan  Republik Indonesia dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu; Tujuan :
1) Tercapainya sinergisme penanganan tindak pidana pemilu antara  Pengawas  pemilu,  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia; 2) Sebagai  pedoman  bagi  Pengawas  pemilu,  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  dan  Kejaksaan  Republik
Indonesia dalam rangka penyamaan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu; 3) Terlaksananya  penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu  secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis.
Kedua, dari dalam Panwaslu sendiri telah melakukan beberapa hal guna  menanggulangi hambatan dalam praktek pelaksanaan. Seperti halnya ketika ada laporan terkait pelanggaran pemilu, maka Pengawas Pemilu  akan  sesegera  mungkin  melaksanakan  kajian.  Berdasarkan kajian tersebut akan diputuskan suatu tindakan tersebut masuk tindak pidana  atau  bukan.  Tindak  yang  mememuhi  unsur  tindak  pidana Pemilu selanjutnya dibuatkan laporan kepada Kepolisian.
Penyidik dalam menganggulangi hambatan yaitu dengan sesegera mungkin melaksanakan tugas-tugasnya setelah masuknya laporan dari bawaslu/panwaslu seperti penyitaan, penggeledahan, serta mengamankan  saksi-saksi  yang  terkait  untuk  mendapatkan  bukti sebanyak-banyaknya.  Kini  untuk  menyongsong  Pilkada  2018  dan Pemilu  2019,  pihak  Kepolisan  telah  bersiap  dengan  melakukan penataan  dan  peningkatan  kinerja  Polri  secara  profesional  dengan mendasarkan  pada  kultur  maupun  tata  kehidupan  masyarakat Indonesia serta sistem hukum nasional. Seperti yang ditegaskan oleh Kapolri  Jend.  Titio  Karnavian  “Sikap  Netralitas  Polri  Menyambut Pilkada 2018 dan Pemilu 2019” bahwa (Sacipto, 2018:374):
1.   Anggota  Polri  dilarang  mendeklarasikan  diri  sebagai  bakal calon;
2.   Dilarang menerima atau meminta hadiah;
3.   Dilarang  menghadiri  atau  menjadi  pembicara,  dan narasumber kegiatan politik;
4.   Dilarang  mempromosikan  dan  menyebarluaskan  atribut partai atau calon;
5.  Dilarang  memberikan  dukungan  politik  dalam  bentuk apapun;
6.   Dilarang  jadi  pengurus  atau  anggota  tim  sukses  pasangan calon;
7.   Dilarang  menggunakan  kewenangan  atau  membuat keputusan politik;
8.   Dilarang  memberikan  fasilitas  dinas  maupun  pribadi  dan melakukan black campaign;
9.   Dilarang memberikan informasi kepada siapapun.
Keempat,Upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum adalah selalu melaksanakan  koordinasi  dengan  Panwaslu  dan  Kepolisian  guna lancarnya jalan persidangan sejak pertama kali laporan atau temuan diterima  pihak  Panwas.  Kegunaan  koordinasi  itu  membantu  pihak panwaslu  dan  Polisi  Penyidik  untuk  mencari  bukti-bukti  yang  akan digunakan dalam persidangan sehingga diharapkan dengan telibatnya Jaksa  dari  awal  Temuan  atau  Laporan  maka  hal  tersebut  dapat mencegah  bolak  baliknya  perkara  di  tingkat  Prapenuntutan. Sedangkan  di  tingkat  Penuntutan  atau  persidangan,  pihak  Penuntut Umum  tetap  berkoordinasi  dengan  Panwas  dan  Penyidik  guna melancarkan  jalannya  persidangan.  Sistem  kerja  antara  Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu sekarang ini telah baik  dalam  satu  atap.  Karena  Sentra  Gakkumdu  merupakan  satu kesatuan,  sehingga  berhasil  tidaknya  penangan  perkara  adalah dibawah  komando  Sentra  Gakkumdu  yang  mana  diharapkan penyelesaian perkara Pemilu dapat berlangsung cepat, sederhana dan biaya murah.

## Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diambil simpulan atas rumusan masalah yaitu sebagai berikut :
1. Mekanisme  penegakan  hukum  terhadap  penanganan  dugaan  tindak pidana Pemilu memiliki beberapa kekhususan ditinjau dari sisi lembaga,
waktu,  dan  mekanisme.  Kekhususan  ditinjau  dari  sisi  waktu  yang dipergunakan  untuk  menangani  tindak  pidana  pemilu  adalah  sebagai berikut :  (a) Dimulai dari adanya laporan dari masyarakat atau temuan oleh  Pengawas  Pemilu  yang  kemudian  dikaji  keterpenuhannya  atas unsur tindak pidana Pemilu, Jika memenuhi unsur, maka berkas tindak pidana  akan  diserahkan  pada  kepolisian  dengan  waktu  paling  lama  5 hari  untuk  selanjutnya  dilakukan  penyidikan;  (b)  Kepolisian menyerahkan  berkas  hasil  penyidikan  selama  paling  lama  14  hari kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  terhitung  dari  diserahkannya  berkas tindak  pidana  guna  melaksanakan  penyidikan,  mengumpulkan  bukti- bukti  dan  membuat  berkas  perkara;  (c)  Berkas  perkara  yang  sudah rampung  kemudian  dilimpahkan  pada  Jaksa  Penuntut  Umum  yang merupakan dasar bagi penuntut umum untuk membuat surat dakwaan; (d)  Sebelum  membuat  surat  dakwaan,  penuntut  umum  melaksanakan pra  penuntutan  terlebih  dahulu  dengan  tujuan  mengkaji  kelengkapan berkas  perkara;  (e)  surat  dakwaan  yang  sudah  rampung  akan  segera dilimpahkan pada Pengadilan Negeri paling lama 5 hari; (f) Pengadilan Negeri  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  pidana pemilu  berpedoman  kepada  UU  Pemilu  paling  lama  7  hari  dengan sidang yang dilaksanakan terbuka untuk umum.
2. Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  proses  penegakan  hukum didalam penyelenggaraan pemilu adalah
a. Faktor Substansi (UU/Aturan)
Penyidik  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  sendiri  mengakui  dengan batasan  waktu  penanganan  perkara  yang  singkat,  sangat mempengaruhi kualitas pembuktian dalam persidangan. Kelemahan Undang-undang  adalah  dari  segi  ancaman  hukumannya,  yang berakibat tidak dapat dilakukan penahanan kepada para pelaku,
http://journal.undiknas.ac.id
karena  rata-rata  diancam  dibawah  5  (lima)  Tahun,  sehingga mempersulit proses penyidikan.
b. Faktor penegak hukum
Terjadi  perbedaan  pandangan  antara  pihak  Pengawas  Pemilu Kabupaten  Badung  dengan  penyidik.Terkadang  pihak  panwas merasa perkara sudah layak dijadikan atau ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan, namun Penyidik dan Jaksa menganggap peristiwa yang  terjadi  tidak  termasuk  dalam  ranah  Tindak  Pidana Pemilu.Perbedaan  pemahaman  tentang  pembuktian  antara  Panwas dengan Penyidik maupun Penuntut.Kurangnya pemahaman terkait alat  bukti  yang  dibutuhkan  didalam  melakukan  kajian mengakibatkan  beberapa  tindakan  yang  diduga  merupakan  tindak pidana  Pemilu  hanya  berakhir  di  Panwaslu,  tidak  sampai  ke kepolisian.
c. Faktor Budaya Hukum
Pertama,  rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat.  Kurangnya kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  hukum  untuk  ditaati,  dan lebih  mementingkan  kepentingan  pribadi  dari  pada  kepentingan umum.  Perilaku  serta  kesadaran  warga  sangat  rendah  dalam mentaati aturan dalam Pemilihan Umum.Masyarakat sendiri merasa melakukan tindak pidana Pemilu tidak begitu meresahkan, padahal perbuatan mereka dapat mempengaruhi perhitungan perolehan suara dan kualitas demokrasi.

## Daftar Pustaka
Buku :
Ali, Achmad. Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya .Bogor: Ghalia Indonesia.
Arief, Barda Namawi. 2005 .  Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Bandung : Kencana Prenada.
Huda,  Ni  Matul.  2010. Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  PT.Raja  Grafido  Persada, Jakarta, Cetakan ke-5.
Jurdi, Fajlurahman. 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum . Jakarta : Prenada Media Group.
Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana pemilihan Umum Tahun 2019 , Jakarta.
Rahardjo,  Satjipto.2002. Sosiologi  Hukum  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan Masalah .penyunting Khudzaifah  Dimyati, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
Raharjo,  Satjipto.  2009. Penegakan  Hukum  Sebagai  Tinjauan  Sosiologis . Yogyakarta : Genta Publishing.
Rizkiyansyah, Ferry Kurnia. 2014. Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi , Catatan Penyelenggaraan  Pemilu. Jakarta  :  PT.  Epicentrum  Mahadaya Komunika.
Santoso,  Topo  .  2006. Tindak  Pidana  Pemilu .  Jakarta  :Sinar  Grafika,  Cetakan Pertama.
Santoso, Topo dkk.2006. Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014 , Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi.

## Jurnal :
Khairul  Fahmi.  2010. Prinsip  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Penentuan  Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif , Jurnal Konstitusi, volume 7, nomor 3, Juni.
Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 12, No. 2 Juni 2015.
Rian  Sucipto, Eksistensi  Polri  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pemilu Menyongsong  Pesta  Demokrasi  Indonesia  2019 ,  Seminar  Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.

## Undang-Undang :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  Tentang  “Penyelenggaraan  Pemilihan Umum