## AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA NGENTRONG KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN NGANJUK)
Village Fund Accountability (Case Study Of Ngentrong Village, Karangan, Nganjuk Regency)
Fauziah Hanum 1
1 FISIP Universitas Kadiri

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis akuntabilitas dana desa dan faktor-faktor kuncinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  melakukanw  awancara  mendalam  pada  informan  pada  setiap  tahapan perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  pembinaan, dan  pengawasan pengelolaan  keuangan  desa.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  keuangan  desa diterapkan  sesuai  dengan  undang-undang  nomor  6  tahun  2014  dengan  faktor  kunci  adanya  efektivitas pemerintah desa mengelola keuangan secara mandiri akan tetapi disertai dengan kurang optimalnya peran badan permusyawaratan desa (BPD).
Kata Kunci: akuntabilitas; keuangan desa; pemerintah desa

## Abstract
This study analyzes the accountability of village funds and the key factors. This study uses  a qualitative approach by conducting in-depth interviews with informants at every  stage of planning, implementing, administering, reporting, accountability, coaching, and supervision of village financial management. The results of this study indicate that village financial accountability is applied by law number 6 of 2014 with the critical factors of the effectiveness of the village government  in  managing  finances  independently  but  is  accompanied  by  a  less  than  the  optimal  role  of  the  village consultative body (BPD).
Keywords : accountability; village funds; village government
A. PENDAHULUAN
Fenomena
yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini  adalah  menguatnya  tuntutan  akuntabilitas oleh  masyarakat,  baik  di  pemerintahan  pusat maupun daerah. Tuntutan akuntanbilitas tersebut memberikan  dorongan  bagi  instansi  terkait  agar senantiasa  melakukan  perbaikan  tata  kelola pemerintahan (good governance).
Dewasa  ini  tuntutan  akuntabilitas  tidak hanya pada pemerintahan pusat maupun daerah, tetapi  pemerintah  desa  memiliki  kewajiban  yang sama  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang accountable. Berdasarkan undang-undang nomor 6  tahun  2014  desa  memiliki  kewenangan  dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan pemberdayaan  desa.  Sehingga  berdasarkan wewenang  tersebut  desa  merupakan  wujud bangsa  yang  paling  kongkrit  sebagai  miniatur suatu  negara.  Akan  tetapi  dalam  melaksanakan kewenangan  tersebut  pemerintah  desa  masih mengalami  kendala,  khususnya  dalam  hal keuangan  seperti  sumber  pendapatan  desa  yang
rendah,  baik  dari  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD) maupun bantuan pemerintah.
Program  pemerintah  untuk  mengatasi permasalahan  tersebut  yaitu  dengan  membuat program  bantuan  dana  berupa  dana  desa  yang disalurkan  ke  setiap  desa  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan  desa,  pemberdayaan  masyarakat desa dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
Dengan  demikian  pemerintah  desa terutama kepala desa harus memiliki kemampuan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan agar tidak terjadi penyelewengan. Tata kelola keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri)  nomor  113  tahun  2014 terdapat  enam  komponen  pengelolaan  keuangan desa, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.
Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan  keuangan  harus  didasari  adanya akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban.  Hal  ini menarik untuk diteliti karena tidak terpenuhinya
prinsip pertanggungjawaban menimbulkan implikasi  yang  luas  di  lingkup  desa  seperti: penyelewengan  pengelolaan  dana  desa  dan terkendalanya  penyaluran  dana  desa  periode selanjutnya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  Untuk  Mewujudkan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi  Kasus  pada Desa Ngentrong Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek)”.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  sebagai berikut:  Bagaimana  pelaksanaan  undang-undang nomor  6  tahun  2014  untuk  mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Ngentrong  Kecamatan  Karangan  Kabupaten Trenggalek?  Apa  saja  faktor  pendukung  dan penghambat  dalam  pelaksanaan  undang-undang nomor  6  tahun  2014  untuk  mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Ngentrong  Kecamatan  Karangan  Kabupaten Trenggalek?

## B. KERANGKA TEORI

## 2.1.1 Desa dan Pemerintahan Desa
Pengertian  desa  menurut  Permendagri nomor 113 tahun 2014 : “desa dan desa adat atau yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”.  Sementara  pemerintahan desa menurut  Permendagri  nomor  113  tahun  2014  : “penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pemerintahan  desa  diselengggarakan oleh  pemerintah  desa,  dimana  pemerintah  desa berdasarkan  Permendagri  nomor  111  tahun  2014 adalah  kepala  desa  atau  yang  disebut  dengan nama  lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur penyelanggaran pemerintahan desa.

## 2.1.2 Undang-Undang Desa
Undang-undang  nomor  6  tahun  2014 tentang desa (selanjutnya disebut undang-undang desa)  disahkan  oleh  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  pada  tanggal  15  Januari  2014. Pengesahan undang-undang tersebut menggantikan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor 72 tahun 2005 tentang desa.
2.1.3 Akuntabilitas
2.1.3.1  Pengertian Akuntabilitas
Pengertian akuntabilitas publik menurut (Mahmudi,  2010:  23)  adalah  “kewajiban pemerintah  (agent)  untuk  mengelola  sumber daya,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal)”.
2.1.3.2  Jenis-Jenis Akuntabilitas
1.
Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran (accuntability for probity and legality) 2. Akuntabilitas manajerial 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan 5. Akuntabilitas keuangan atau finansial

## 2.1.4 Akuntansi  Desa  dan  Pengelolaan Keuangan Desa
Akuntansi  desa  menurut  (Sujarweni,  2015:  17) adalah  :  “pencatatan  dari  proses  transaksi  yang terjadi  di  desa,  dibuktikan  dengan  nota-nota kemudian  dilakukan  pencatatan  dan  pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  desa”. Sedangkan pengelolahan keuangan desa berdasarkan  Permendagri  nomor  113  tahun  2014 meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban, pembinaan  dan  pengawasan  keuangan  desa. Proses  pengelolaan  keuangan  desa  berjalan selama  1  (satu)  tahun  anggaran  mulai  tanggal  1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif.  Menurut  (Sarosa,  2012:  7)  penelitian kualitatif  adalah  “penelitian  yang  mencoba memahami  fenomena  dalam  seting  dan  konteks naturalnya  bukan  di  dalam  laboraturium  dan peneliti  tidak  berusaha  untuk  memanipulasi fenomena  yang  diamati”.  Pada  penelitian  ini peneliti  mendiskripsikan  pengelolaan  keuangan desa  di  Desa  Ngentrong  yang  meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  pertanggugjawaban,  pembinaan  dan pengawasa  pengelolaan  keuangan  desa  serta mengkomparatifkan kesesuaianya dengan undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang desa.
Pada  penelitian  ini  teknik  pengumpulan data menggunakan teknik:
1. Wawancara,  merupakan  salah  satu  alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan  data  penelitian  kualitatif  karena memungkinkan  peneliti  mengumpulkan  data yang beragam dari responden.
2. Dokumentasi,  teknik  pengumpulan  data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang
dapat  memberikan  informasi  terkait  data penelitian.
3. Studi  kepustakaan,  dilakukan  untuk mengumpulkan  data  yang  bersumber  dari literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan topik penelitian.
Penelitian  ini  mengunakan  prosedur analisis  data  kualitatif  model  Miles  dan Huberman  (Emzir:  2012.  129).  Terdapat  tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu: 1. Reduksi  data,  data  yang  diperoleh  dari lokasi  penelitian  (data  lapangan)  dituangkan dalam  uraian  atau  laporan  yang  lengkap  dan terperinci.
2. Penyajian  data,  bertujuan  memudahkan peneliti  untuk  melihat  gambaran  secara keseluruhan  atau  bagian-bagian  tertentu  dari penelitian.
3. Penarikan kesimpulan atau verifkasi data, dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus- menerus  selama  penelitian  berlangsung.  Sejak awal  memasuki  lapangan  dan  selama  proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis  dan  mencari  makna  dari  data  yang dikumpulkan  dengan  mencari  pola,  tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan yang dituangkan dalam kesimpulan.

## D. PEMBAHASAN
4.2.1 Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Untuk  Mewujudkan  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Ngentrong Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek
Tata kelola keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) nomor  113  tahun  2014  terdapat  enam  komponen pengelolaan  keuangan  desa.  Keenam  komponen pengelolaan keuangan tersebut yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  pembinaan  dan pengawasan.

## 4.2.1.1  Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan Desa Ngentrong
RPJM  Desa  Ngentrong  untuk  tahun anggaran  2013-2019  dilaksanakan  pada  tanggal  1 Juni  2016  melalui  musyawarah  desa  dan diundangkan  di  Karangan  tanggal  8  Juni  2016 yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa Ngentrong nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJM Desa)  Desa  Ngentrong  Kecamatan  Karangan. Sementara  RKP  Desa  Ngentrong  untuk  tahun anggaran 2016 dilaksanakan melalui Musrenbang pada tanggal 10 Februari 2016 dengan Keputusan Kepala Desa Ngentrong
nomor
01/KEP/421.630.012/2016 tentang penetapan tim fasilitator  dan  tim  penyelenggara  musyawarah perencanaan  pembangunan  (Musrenbang)  Desa Ngentrong  Kecamatan  Karangan  Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2016

## 4.2.1.2  Pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan Desa Ngentrong
Tahap
pelaksanaan pengelolaan keuangan  desa  sesungguhnya  telah  dimulai  dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan  dengan  proses  realisasi  anggaran unit/pos  kegiatan.  Proses  realisasi  anggaran harus  berdasarkan  Peraturan  Desa  tentang APBDesa,  dalam  hal  ini  adalah  Peraturan  Desa Ngentrong  nomor  04  tahun  2016  tentang perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Desa Ngentrong  nomor  03  tahun  2016  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa Ngentrong  tahun  2016.  Dimana  peraturan  desa tersebut  ditetapkan  melalui  musyawarah  desa yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat.

## 4.2.1.3  Penatausahaan  Pengelolaan  Keuangan Desa Ngentrong
Penatausahaan  keuangan  desa  secara teknis  diatur  dalam  Permendagri  nomor  113 tahun 2014 pasal 35 beserta lampiran format buku penatausahaan keuangan desa. Sementara penatausahaan  keuangan  di  Desa  Ngentrong telah  perpedoman  pada  Permendagri  nomor  113 tahun 2014. Adapun secara teknis penatausahaan keuangan  desa  berdasarkan  Permendagri  nomor 113  tahun  2014  dilakukan  oleh  bendahara  desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan.

## 4.2.1.4  Pelaporan  Pengelolaan  Keuangan  Desa Ngentrong
Pelaporan  keuangan  desa  di  Ngentrong untuk  semester  pertama  telah  disampaikan  pada bulan Juli sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun  2014,  sementara  untuk  pelaporan  untuk semester  akhir  tahun  sampai  pertengahan  bulan Pebruari  belum  dilaksanakan  karena  terdapat berbagai  kendala  seperti  kurang  pemahaman perangkat  desa  terkait  aturan-aturan  baru  yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa,  dan  keterlambatan  pencairan  dana  dari pemerintah ke desa.
4.2.1.5  Pertanggungjawaban
Pengelolaan
Keuangan Desa Ngentrong
Pelaksanan
pertangungjawaban pengelolaan  keuangan  desa  salah  satunya  yaitu dengan menyampaikan laporan
pertangungjawaban realisasi pelaksanaan ABDesa kepada  bupati/walikota  setiap  akhir  tahun anggaran. Sementara pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  Desa  Ngentrong  telah dilaksanakan berdasarkan
Peraturan  Desa Ngentrong nomor 05 tahun 2016 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  tahun anggaran  2016.  Laporan  pertangungjawaban tersebut telah disepakati bersama BPD dan kepala desa  yang  kemudian  ditetapkan  pada  tanggal  31 Desember  2016  dan  diundangkan  oleh  sekretaris desa pada tanggal 31 Desember 2016.

## 4.2.1.6  Pembinaan
dan Pengawasan

## Pengelolaan Keuangan Desa Ngentrong
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bab XIV  pasal  112  menyebutkan  bahwa  pemerintah baik pusat,
provinsi,
kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Hal  tesebut  sudah dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  melalui pengelolaan  keuangan  desa  berbasis  aplikasi Siskeudes  yang  bekerjasama  langsung  dengan BPKP.  Sementara  dari  segi  peningkatan  kualitas pemerintah  dan  masyarakat  desa,  pemerintah daerah  telah  memberikan  pelatihan  kepada kepala desa dan bendahara desa terkait tata kelola keuangan desa.
4 .2.2 Faktor  Pendukung  dan  Penghambat dalam  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Untuk  Mewujudkan  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Ngentrong Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek
4.2.2.1  Faktor Pendukung
Salah satu faktor penting yang mendukung  adalah  fenomena  yang  berkembang di  masyarakat  saat  ini,  yaitu  menguatnya tuntutan  akuntabilitas,  baik  di  pemerintahan pusat maupun daerah. Beberapa faktor lain yang mendukung  dalam  pelaksanaan  undang-undang nomor  6  tahun  2014  untuk  mewujudkan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa di desa ngentrong :
1. Terwujudnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. Mempercepat peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Mempercepat peningkatan
kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola
Pemerintahan Desa; dan
5. Meningkatkan daya saing Desa.

## 4.2.2.2  Faktor Penghambat
Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  di  desa  ngentrong yang sesuai dengan pelaksanaan undang-undang nomor  6  tahun  2014  tentunya  banyak  sekali kendala  atau  hambatan  yang  dihadapi  dalam pelaksanaannya.  Hambatan-hambatan  tersebut antara lain :
1. Kinerja  Badan  Permusyawaratan
Desa (BPD) kurang maksimal.
2. Waktu  Pelaksanaan  Musrenbang tidak sesuai dengan undang-undang. 3. Terlambatnya  pencairan  dana
dari pemerintah ke desa.
4. Terlambatnya pembayaran pajak.
5. Terlambatnya  pelaporan  untuk semester akhir.
6. Belum dipublikasikannya laporan
pertanggungjawaban kepada masyarakat.
7. Pembinaan  dan  pengawasan pengelolaan keuangan desa di Ngentrong kurang maksimal.
.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di  Desa Ngentrong  Kecamatan  Karangan  Kabupaten Trenggalek  pada  dasarnya  sudah  dilaksanakan sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  melalui  Peraturan  turunannya  Permendagri nomor  113  tahun  2014,  yaitu  melalui  tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pembinaan dan  pengawasan.  Maka  dari  semua  tahapan dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Ngentrong Kecamatan  Karangan  Kabupaten  Trenggalek berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 sudah accountable.
Beberapa  faktor  yang  mendukung  dalam pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 untuk  mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan desa di desa ngentrong :
1. Terwujudnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mempercepat  peningkatan  kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan 5. Meningkatkan daya saing Desa. Hambatan-hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Ngentrong antara lain : 1. Kinerja  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) kurang maksimal; 2. Waktu  Pelaksanaan  Musrenbang  tidak sesuai dengan undang-undang; 3. Terlambatnya  pencairan  dana  dari pemerintah ke desa; 4. Terlambatnya pembayaran pajak; 5. Terlambatnya  pelaporan  untuk  semester akhir; 6. Belum dipublikasikannya laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan; 7. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan
keuangan desa di Ngentrong kurang maksimal.
Penelitian ini hanya membahas
pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pada  setiap  komponen  pengelolaan  keuangan desa yaitu: perencanaan, pelaksanan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta responden dari masyarakat  terkait  pelaksanaan  undang-undang tersebut.  Hasil  penelitian  ini  canderung  hanya menyajikan perbandingan antara terkait kesesuaian  undang-undang  dengan  aplikasi  di lapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah  tidak  membahas  secara  mendalam  setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula  membahas  nominal  keuangan  desa. Sehingga  saran  bagi  peneliti  selanjutnya  agar membahas  komponen  pengelolaan  keuangan desa secara detail dan mendalam.

## F. REFERENSI
Abdi,  Muhammad  Wahib  dan  Cahyono, Hendry.2015.  Analisis  Kesiapan  Desa Blawi  Dalam  Rangka  Implementasi Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Yogyakarta:Universitas Cokroaminoto  Sleman.(Diakses  Jumat  19
November 2015, 20:12).
Abu  Sinn,  Ahmad  Ibrahim.  2008.  Manajemen Syariah  :  Sebuah  Kajian  Historis  dan Kontemporer. Jakarta : Rajawali Press.
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. http://www.bpkp.go.id/konten/419/Ak untabilitas-Pelaporan-Keuangan.bpkp.
(Diakses  pada  Kamis  3  Nopember  2016,
18:56).
Alokasi dana desa. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/Aloka si-dana-desa.djpk(Diakses  pada  Kamis  3
Nopember 2016, 19:17)
Alwi,  Hasan.  2012.  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Edisi 4. Jakarta: Balai Pustaka
Amerieska,  Siti.  2015.  Pengembangan  Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset  Desa  Berbasis  Shariate  Enterprose Theory.  Malang:  Politeknik  Negeri Malang.  (Diakses  Kamis  3  Nopember 2016, 10:00).
APBN  tahun  2010,  2011,  2012,  2013,  2014,  dan 2015. http://www.kemenkeu.go.id
(Diakses  pada  Kamis  3  Nopember  2016, 14:17).
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kantor  Wilayah  Jawa
Timur  III.  2015.  Fiesta-Menyetukan  Hati Membangun Negeri : Kewajiban
Perpajakan Bendahara Desa. Edisi IV. Hal 3-4.
Emzir.  2012.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers.
Hafidhuddin,  Didin  dan  Tanjung,  Hendri.  2003.
Manajemen  Syariah  Dalam  Paktik. Jakarta: Gema Insani Press.
Indriantoro  dan  Supomo.  2002.  Metedologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE.
Mahmudi.  2010.  Manajemen  Keuangan  Daerah. Penerbit Erlangga.
Mannan, Abdul. 2000. Membangun Islam Kaffah. Penerbit Madinah Pustaka.
Manopo,  Deiviyanti  Cristin.  2015.  Pelaksanaan
Akuntabilitas  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Warisa,
Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa  Utara).  Manado:  Universitas Sam  Ratulangi.  (Diakses  Jumat  4 Nopember 2016, 21:23).
Mardiasmo.  2009.  Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
Moleong,  Lexy  J.  2014.  Metode  Penelitian Kualitatif.  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya. Cet Ke-32.
Rahmawati,  Hesti  Irna.  2015.  Analisis  Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Surabaya:  Universitas  Negeri  Surabaya. (Diakses Jumat 4 Nopember 2016, 20:21).
Rasul,  Syahrudin.  2003.  Pengintegrasian  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  dan  Anggaran Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara. Jakarta: PNRI.
Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah:  Kerangka,  Standar  dan Metode. Surabaya: Aksara Satu.
Sarosa, Samiaji. 2012. Penelitian Kualitatif: Dasar- Dasar. Jakarta: Indeks Penerbit.
Soleh,  Chabib  dan  Rachmansjah,  Haru.  2015. Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Bandung: Fokusmedia.
Sujarweni,  Wiratna.  2015.  Akuntansi  Desa- Panduan  Tata  Kelola  Keuangan  Desa. Jogyakarta: Pustaka Baru Press.
Supriadi, Edy. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa.Mataram: Jurnal  IUS.  (Diakses  Jumat  19  November 2015, 20:52).

## PERATURAN UNDANG-UNDANG
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 Tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun  2014  Tentang  Pengelolahan  Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114 Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pembangunan Desa.
Peraturan  Bupati  Trenggalek  nomor  19  tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan dana desa.
Peraturan  Bupati  Bupati  Trenggalek  nomor  28 tahun  2015  tentang  tata  cara  pembagian  dan penetapan  rincian  dana  desa  setiap  desa  tahun anggaran
2015.