## Non-State Actors’ Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes
at the Un-Surveyed Segment Point: A

## Constructivism Perspective
Upaya Aktor Non-Negara Menyelesaikan Sengketa Batas Indonesia-Timor Leste di titik Un-Surveyed Segment : Perspektif Konstruktivisme

## Elpius Kalembang & Yosef Serano Korbaffo
Universitas Timor

## ABSTRAK
Hasil diplomasi antara Indonesia dan Timor Leste yang menyatakan bahwa lahan di titik un-surveyed segment merupakan wilayah milik Timor Leste, sebagaimana tertuang dalam Provisional Agreement tahun 2005, pada kenyataannya tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat. Hal ini kemudian berdampak pada adanya dualisme klaim masyarakat lintas negara. Masyarakat subdistrik Passabe di Timor Leste mengklaim lahan tersebut berdasarkan Provicional Agreement tahun 2005, sedangkan masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat di Indonesia mengklaim lahan yang sama berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dan Kerajaan Ambenu sebagai bagian dari anggota suku Atoni Meto. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, penulis berpendapat bahwa perbatasan di titik un- surveyed segment telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dengan Kerajaan Ambenu. Oleh karena itu, masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menghendaki adanya peninjauan kembali terhadap hasil Provisional Agreement tahun 2005 tersebut.
Kata kunci: kesepakatan adat, titik un-surveyed segment, konstruktivisme, aktor non-negara, Indonesia-Timor Leste
The results of diplomacy between Indonesia and Timor Leste which stated that the land at the point of the un-surveyed segment was Timor Leste’s territory, as stated in the 2005 Provisional Agreement, had in fact never been socialized to the people of Bikomi Nilulat Subdistrict. This then has an impact on the dualism of cross-country community claims. The people of the Passabe sub-district in Timor Leste claimed the land based on the 2005 Provincial Agreement, while the people of the Bikomi Nilulat sub-district in Indonesia claimed the same land based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom as members of the Atoni Meto tribe. Using a constructivist perspective, the author argues that the border at the point of the un-surveyed segment has been determined based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom. Therefore, the people of the Bikomi Nilulat sub-district want a review of the results of the 2005 Provisional Agreement.
Keywords: customary agreement, un-surveyed segment, constructivism, non- state actors, Indonesia-Timor Leste
Non-State Actors’ Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border
Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective
Global Strategis, Th. 16, No. 1
52
Sejak terpisah dari Indonesia dan menjadi sebuah negara merdeka, Timor Leste telah banyak melakukan perundingan dengan Indonesia terkait penetapan batas wilayah negara. Perundingan tahun 2002 adalah salah satu yang terawal yang kemudian menandai penggunaan prinsip uti possidetis juris dalam kesepakatan Indonesia dan Timor Leste, seperti pada Traktat 1904 yang ditandatangani Belanda dan Portugis dan hasil keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) 1914 (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara). Selanjutnya di tahun 2005, menteri luar negeri kedua negara berhasil menyepakati 907 atau sekitar 96% titik koordinat batas di sepanjang garis perbatasan Indonesia dan Timor Leste, baik itu di sektor timur maupun sektor barat. Hasil kesepakatan tersebut kemudian tertuang dalam dokumen berjudul Provisional Agreement between the Goverment of the Republic Indonesia and the Goverment of the Democratic of Timor Leste on the Land Boundary.
Pada pertemuan lanjutan tahun 2008 hingga 2009 di tingkat TCR/BDR, Indonesia dan Timor Leste berhasil menyepakati dan menetapkan lahan di titik un-surveyed segment sebagai wilayah Timor Leste (Tni.mil.id 2021). Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 2013, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial, dan  Direktorat  Topografi  Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan Darat (TNI AD) lantas menerbitkan Peta Annex B1 dengan tidak menyertakan lahan di titik un-surveyed segment sebagai bagian dari wilayah teritorial Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa lahan di titik tersebut sudah bukan lagi merupakan objek yang disengketakan karena telah ada keputusan formal kedua belah pihak yang memenangkan pihak Timor Leste. Namun, keputusan formal tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat yang mendiami wilayah sekitar titik un-surveyed segment .
Pelbagai kesepakatan formal yang dibuat Indonesia dan Timor Leste, khususnya di titik un-surveyed segment, yang menjadi batas antara Kecamatan Bikomi Nilulat di Indonesia dan subdistrik Passabe di Timor Leste kemudian menimbulkan satu persoalan baru. Masyarakat subdistrik Passabe mengklaim lahan tersebut berdasarkan Provicional Agreement  2005 dengan mengacu pada Traktat 1904 dan hasil PCA 1914. Kontras dengan tindakan
masyarakat Passabe, masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat mengklaim lahan tersebut berdasarkan pelbagai kesepakatan adat yang telah dilakukan para raja Kerajaan Bikomi dan Ambenu pada masa lampau sebagai bagian dari komunitas suku Atoni Meto. Oposisi biner ini kemudian mengakibatkan tumpang tindih klaim kedua belah pihak hingga menimbulkan konflik masyarakat lintas negara.
Tulisan ini bertujuan untuk menelaah upaya aktor non-negara dalam menyelesaikan sengketa batas Indonesia dan Timor Leste di titik un-surveyed segment . Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, penulis berpendapat bahwa perbatasan di titik un-surveyed segment sejatinya ditetapkan berdasarkan konstruksi bersama berupa kesepakatan-kesepakatan adat pihak Kerajaan Bikomi dan Ambenu. Oleh karena itu, dalam upaya penyelesaian sengketa batas di titik tersebut, masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat mengharapkan agar hasil keputusan kedua negara yang tertuang dalam Provicional Agreement 2005 ditinjau kembali dengan merujuk pada kesepakatan adat yang ada.
Adapun artikel ini akan dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama akan menjelaskan tentang konstruktivisme sebagai salah satu perspektif alternatif dalam Hubungan Internasional. Bagian  kedua  akan  menguraikan  intensitas  konflik  masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat dan subdistrik Passabe. Di bagian ketiga akan dijelaskan tentang dinamika konstruksi perbatasan di titik un-surveyed segment oleh masyarakat suku Atoni Meto. Pada bagian keempat akan dijelaskan tentang upaya para tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa batas di titik un-surveyed segment . Sedangkan bagian kelima dan terakhir tulisan ini akan memuat simpulan dari keseluruhan pembahasan yang ada.

## Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional
Konstruktivisme merupakan salah satu perspektif alternatif dalam studi Hubungan Internasional yang relevan untuk menganalisis sengketa batas antara Indonesia dan Timor Leste di titik un- surveyed segment . Menurut pandangan kaum konstruktivis, pelaku hubungan internasional tidak semata-mata hanya
Non-State Actors’ Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective
Global Strategis, Th. 16, No. 1 54
didominasi oleh aktor negara. Melalui tindakan dan interaksinya, aktor non-negara dapat memiliki kontribusi yang juga signifikan dalam membentuk realitas internasional (Rosyidin 2020 ,81-83; Bakry 2017, 111). Aktor non-negara sendiri adalah setiap entitas yang berpartisipasi atau bertindak tanpa mewakili negara atau pemerintah dan dapat berperan melobi negara untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan kepentingannya (Bakry 2017, 184; Ashari 2015, 322).
Perspektif konstruktivis juga meyakini bahwa realitas hubungan internasional merupakan sesuatu yang bersifat intersubjektif. Artinya, realitas tersebut dikonstruksi secara sosial sesuai dengan pemahaman bersama para aktor pada suatu kurun waktu dan tempat tertentu, alias secara kontekstual. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa realitas hubungan internasional bukan merupakan sesuatu yang ada secara alami atau given (Rosyidin 2020, 81-83; Bakry 2017, 111). Selain itu, perspektif konstruktivis juga menaruh perhatian besar pada struktur internasional. Menurut mereka, struktur internasional lebih ditentukan oleh elemen-elemen non- material atau ideasional seperti gagasan, budaya, norma, identitas dan lain sebagainya. Hal ini berbeda dengan pendapat kaum rasionalis yang menyatakan bahwa elemen material adalah yang membentuk struktur internasional. Kaum konstruktivis meyakini bahwa elemen material hanya memiliki makna sejauh disematkan oleh para aktor berdasarkan hasil konstruksinya (Rosyidin 2020, 81-83; Bakry 2017; 111).

## Intensitas Konflik Masyarakat di Perbatasan Indonesia- Timor Leste
Konflik  antara  masyarakat  Kecamatan  Bikomi  Nilulat  dan subdistrik Passabe di titik un-surveyed segment sudah berlangsung lama dan tersebar di beberapa titik antara lain: titik Tububanat di Desa Tubu dan Nilulat, titik Nefonumpo di Desa Haumeni Ana, titik Pistana di Desa Sunkaen dan Nainaban, dan titik Subina di Desa Inbate (Kolne 2017, 47). Meski berlangsung secara sporadis dan musiman, konflik kedua masyarakat tercatat pernah memakan korban jiwa. Korban dari pihak subdistrik Passabe bernama Puin Toaf, sedangkan dari pihak Kecamatan Bikomi Nilulat bernama Laurens Lake yang kemudian dianugerahi
gelar Pahlawan Nasional Indonesia (Palbeno 2021). Ketika Timor Portugis bergabung dengan Indonesia sebagai provinsi termuda, masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat tetap mengolah dan menghijaukan lahan di titik tersebut, meski patok batas provinsi mengikuti ketentuan Traktat 1904. Bahkan, menurut Martinus Nale  (2021)  saat  diwawancarai,  telah  ada  sertifikat  tanah  atas nama warga Kecamatan Bikomi Nilulat di titik-titik tersebut. Intensitas konflik antara keduanya semakin tinggi ketika Timor- Timur resmi berdiri sebagai sebuah negara. Hal ini diperparah dengan proses penyelesaian batas antara Indonesia dan Timur Leste yang tidak melibatkan masyarakat lokal dan hanya mengacu pada Traktat 1904 dan hasil PCA 1914.
Peristiwa konflik antara masyarakat Bikomi Nilulat dan Passabe yang terjadi pasca keputusan formal Indonesia dan Timor Leste dimulai pada tanggal 31 Juli tahun 2012, ketika ada aksi saling ejek disusul bentrok antara masyarakat Desa Haumeni Ana dengan masyarakat subdistrik Pasabbe. Aksi ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Timor Leste yang dianggap telah memasuki wilayah Indonesia sejauh 20 meter (Tempo 2012). Konflik yang melibatkan kedua masyarakat tersebut nyaris kembali terjadi pada Januari tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas pertanian seperti menanam umbi dan jagung oleh masyarakat subdistrik Passabe pada titik Nefonunpo. Masyarakat Desa Haumeni Ana mengklaim aktivitas tersebut telah melanggar perjanjian adat untuk menjadikan titik tersebut sebagai zona bebas. Aktivitas ini mengundang amarah masyarakat Desa Haumeni Ana untuk membabat habis tanaman tersebut hingga hampir memicu bentrokan (Beritasatu 2013).
Konflik  antara  masyarakat  Desa  Inbate  dengan  masyarakat subdistrik Passabe juga sempat hampir kembali terjadi di bulan April tahun 2013 akibat pembangunan gedung pos satuan pengamanan Timor Leste di titik Subina. Masyarakat Desa Inbate menganggap pembangunan tersebut melanggar perjanjian adat berupa pemberlakuan zona netral pada lahan itu (Kompas 2013). Pada bulan Oktober 2014, terjadi pula bentrokan antara masyarakat Desa Sunkaen dengan masyarakat subdistrik Passabe di titik Pistana. Bentrokan itu disinyalir terjadi akibat aktivitas pertanian yang dilakukan masyarakat Passabe hingga menerobos
Non-State Actors’ Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective
Global Strategis, Th. 16, No. 1 56
ke wilayah desa Sunkaen sejauh 200 meter (Tempo 2013). Bahkan di tahun 2017, konflik masih saja terjadi di beberapa titik. Ketika penulis wawancarai, Karolus Lake (2021) menjelaskan telah terjadi  konflik  di  titik  Tububanat  yang  melibatkan  masyarakat Desa Nilulat dengan masyarakat subdistrik Passabe pada bulan Juni. Selain itu, pada bulan Agustus terjadi lagi ketegangan antara masyarakat Desa Sunkaen dengan masyarakat dari subdistrik Passabe di titik Pistana. Puluhan warga subdistrik Passabe dilaporkan membuka lahan garapan secara sepihak seluas 3000 meter persegi di titik Pistana (Samaleleway et al. 2018, 151).

## Dinamika Konstruksi Perbatasan oleh Masyarakat Suku Atoni Meto
Perspektif konstruktivisme menempatkan aktor non-negara sebagai salah satu aktor penting dalam hubungan internasional. Dalam konteks sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste, aktor non-negara dimaksud adalah kelompok etnik, khususnya komunitas masyarakat suku Atoni Meto sebagai suku terbesar di pedalaman Pulau Timor (Bakry 2017; Ashari 2015). Menurut Maria et al. (2006), suku Atoni Meto merupakan suatu kelompok etnis yang berasal dari arah matahari terbit ( man sesaen ) yang memiliki kesamaan rumah adat, bahasa, cara berpakaian, ritual adat dan tata pergaulan sosial. Kesamaan-kesamaan tersebut kemudian terangkum  dalam  suatu  filosofi  masyarakat  suku  Atoni  Meto, yaitu “tah hun naka mese, tiun oe mata mese” 1 (Kolne 2017, 48). Identitas ini adalah yang dalam kacamata konstruktivis dianggap sebagai atribut yang melekat dalam diri setiap masyarakat suku Atoni Meto, baik itu di pedalaman Pulau Timor maupun daerah kantong Oekusi, yang kemudian mempengaruhi setiap tindakan dan aktivitasnya.
Gambaran identitas suku Atoni Meto sebelumnya kemudian mewarnai setiap tindakan suku tersebut. Misalnya, suku Atoni Meto secara bersama-sama mengembara dari arah timur untuk menaklukkan wilayah Timor pedalaman dan membagi wilayah kerajaan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam beberapa
¹ Ta hun naka mese, tiun oe mata mese artinya makan dari satu kebun/lahan yang sama, minum dari satu sumber air yang sama.
literatur tentang suku Atoni Meto, dijelaskan bahwa pada abad XV, Maromak Oan 2 memerintahkan Sonbai Sila, Afo Sila, Benu Sila untuk menaklukkan gunung Mutis dan sekitarnya yang terletak di bagian barat pulau Timor. Gunung Mutis merupakan gunung tertinggi di pulau Timor dan dipercaya menyimpan banyak misteri. Siapa yang menguasai Mutis, konon dianggap menguasai keseluruhan Pulau Timor bagian barat (Sanak 2020, 38). Di puncak Gunung Mutis tersebut, tepatnya di titik Bijaele Sunan, mereka melakukan ritual penyembelihan seekor kerbau jantan sebagai langkah awal sebelum membagi wilayah kerajaan. Ritual tersebut dilakukan sebagai suatu bentuk kelaziman masyarakat suku Atoni Meto yang punya intensi khusus dan mengharapkan restu para leluhur. Selanjutnya kepala kerbau itu dikuburkan dan di atasnya dibangun sebuah mezbah persembahan (baki) . Mezbah ini kemudian dijadikan rujukan bersama dalam menentukan batas wilayah antar kerajaan (Sanak 2019, 83).
Sanak (2020, 48) dan Lake (2020, 262) merincikan proses pembagian wilayah menurut adat suku Atoni Meto adalah sebagai berikut. Kepala kerbau yang mengarah ke timur, merujuk ke asal usul mereka (Wewiku-Wehali), di mana Maromak Oan tinggal. Sedangkan tanduk kiri merujuk pada wilayah kekuasaan Benu Sila. Wilayah itu yang kemudian dikenal dengan nama Ambenu atau kini Oekusi. Tanduk bagian kanan merujuk pada wilayah kekuasaan Sonbai Sila yang kemudian dikenal dengan sebutan Kerajaan Oenam, dekat dengan Gunung Mutis. Kemudian tengkorak belakang kerbau merujuk pada wilayah kekuasaan Afo Sila dan dikenal dengan nama Kerajaan Amfoan. Pada bagian tulang dahi hingga moncong kerbau menunjuk ke arah wilayah Kerajaan Liurai Wehali yang kemudian diserahkan kepada Kerajaan Bikomi (Lake-Sanak).
Dari titik Bijaele Sunan kemudian disepakati batas antara Kerajaan Ambenu, Oenam, Amfoan dan Bikomi sebagai berikut:
² Maromak Oan dalam bahasa Tetun berarti anak tuhan, yang diyakini sebagai anak dewa atau anak manusia yang turun dari langit. Menurut kepercayaan orang Timor, ia merupakan pemegang kendali kekuatan spiritual tertinggi ker- ajaan Wewiku Wehali dan membawahi beberapa liurai (pengendali kekuasaan politik) di beberapa wilayah pulau Timor seperti Liurai Likusaen di bagian timur, Liurai Fatuariun di bagian tengah dan Liurai Sonbai (Sonbai Sila) di bagian barat (Sanak, 2020, 20).
Non-State Actors’ Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border
Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective
Global Strategis, Th. 16, No. 1
58
Citrana – Panamtasa – Ijao us kono – Noel Kol Unu- Noel Bilomi – Taemnasi – Bah Ob – Wini (Lake 2020, 262). Secara lebih terperinci, menurut Sanak (2012, 37) dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Timor Tengah Utara (2021), batas Kerajaan Ambenu dengan kerajaan di sekitarnya adalah mengikuti alur Sungai Noel Besi dan Noel Kol Unu, Bukit Nainaban, Sungai Noel Ekat lalu menyusuri kali kering di Napan dan Noel Banain, kemudian mengikuti deretan Pegunungan Manamas, menyusuri kali kering di Wini dan bermuara ke laut pantai utara. Penentuan batas ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan ritus non pah 3 secara periodik. Selain melakukan ritus tersebut, penjagaan batas kerajaan agar tetap lestari dan aman makin diperteguh oleh sebuah ikatan perkawinan antar kerajaan sehingga tercipta hubungan olif-tata (kakak-adik) dan feto-mone (saudara-saudari) (Sanak 2012, 39).
Dalam kacamata konstruktivisme, aktor non-negara, seperti Sonbai Sila, Liurai Sila, Afo Sila dan Beun Sila, memainkan peran yang penting dalam menetapkan perbatasan antar kerajaan. Identifikasi  identitas  para  tokoh  sebagai  bagian  dari  komunitas suku Atoni Meto ini menunjukkan bahwa setiap kepentingan dan tindakan mereka dalam menetapkan batas antar kerajaan ditentukan oleh relasi identitas tersebut. Di dalamnya, komunitas suku Atoni Meto meyakini bahwa batas di titik un-surveyed segment bukanlah sesuatu yang ada secara alami atau given , melainkan hasil konstruksi kelompok masyarakat suku Atoni Meto sesuai dengan pemahaman bersama mereka dalam suatu kurun waktu dan tempat tertentu. Kesepakatan bersama ini kemudian ditindaklanjuti dengan pelbagai ritual adat sebagai bukti dan sumpah untuk tetap mempertahankan dan menjaga keamanan perbatasan tersebut.

## Konstruksi Batas oleh Raja Bikomi dan Raja Ambenu
Dalam perkembangan selanjutnya, titik batas yang telah disepakati di Bijaele Sunan mengalami pergeseran. Sebagaimana dalam tradisi suku Atoni Meto yang sering melakukan sistem perkawinan
³ Non Pah merupakan sebuah ritual adat suku Atoni Meto yang dilakukan oleh setiap kerajaan untuk memastikan batas kerajaannya dalam keadaan aman (Sanak 2012, 37).
lintas kerajaan, maka pada tahun 1743 raja Ambenu, Tua Amu, mempersunting Sani Kono yang merupakan anak perempuan raja Miomaffo,  Us  Kono,  salah  satu  raja  bawahan  dari  Sonbai  Sila. Perkawinan itu kemudian ditindaklanjuti dengan menyerahkan sebidang lahan garapan oleh raja Miomaffo kepada raja Ambenu dan Sani Kono dan disaksikan oleh Sonbai Sila, Afo Sila, dan Lake- Sanak. Adanya kesepakatan itu mengakibatkan batas yang semula berada di titik Noel Kol Un bergeser ke titik Ni Kome (Lake, 2020, 263).
Pada kesempatan yang lain, terjadi lagi kesepakatan antara raja  Miomaffo,  Usi  Kono,  dan  raja  Ambenu,  Tua  Amu,  untuk menyerahkan kuasa mengawasi perbatasan di titik Ni Kome kepada raja Bikomi, Lake-Sanak. Sebagai tanda pengikat kesepakatan tersebut, Tua Amu menyerahkan sebuah senapan berujung laras besar bernama Kenat Bokmalit. Sebagai balasannya, raja Lake kemudian memberikan sekeping uang perak 2,5 gulden (Lake 2020, 263).  Pada tanggal 12 September 1966, terjadi kesepakatan  antara  tim  dari  Dinas  Topografi  TNI  AD  bersama Tua Amu yang merupakan raja Ambenu, Administrador Oekusi, dan Kepala Polisi Portugis tentang batas antara Indonesia dengan daerah kantong Oekusi milik Portugis yang dimulai dari titik Subina hingga ke titik Bijaele Sunan. Namun, sebulan kemudian Portugis merusak tapal batas hingga memicu konflik dan berujung wafatnya Laurensius Lake dari pihak Indonesia. Beberapa hari setelah peristiwa tersebut, Tua Amu yang merupakan raja Ambenu, Tuan Postu Mota yang merupakan Administrador dari Oekusi, dan Cefe Passabe bernama Sufa Atolan bertemu dengan raja Lake untuk meminta permohonan maaf atas kematian warga Bikomi. Selanjutnya keduanya pun bersepakat secara adat untuk menetapkan batas Kerajaan Bikomi dan Ambenu dengan titik- titik sebagai berikut: Subina - Nuaf Binaof - Nefo Puti - Faen Es - Fatu Nipu - Ni Toan Nakan (Usapi Tolas) - Oel Fain - Nono Punuf - Nono Fatukbiti - Snaetnana - Nono Boni - Bnoko Faotben - Bnoko Su’ap - Niuf Molo - Oelkita - Oele’u - Etu Fane - Bnoko Feub - Teut Neno - Oebaki - Nono Oela’lali - Nunu’tapi (Lake 2020, 267).
Setelah Timor-Timur bergabung dengan Indonesia pada tahun 1980-an, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ben Mboi, dan Gubernur Timor Timur, Mario Vegas Carrascalao, masyarakat Bikomi, serta
Non-State Actors’ Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism
Perspective
60
masyarakat Passabe memutuskan untuk menghijaukan wilayah di sepanjang garis perbatasan titik un-surveyed segment . Saat itu, kedua warga bersepakat untuk menaati tapal batas yang telah disepakati oleh raja Lake dan Tua Amu pada tahun 1966. Kesepakatan tersebut dipertegas dengan membuat tumpukan batu pada tapal batas yang telah rusak dan ditindaklanjuti dengan saling menukarkan uang perak (Lake 2020, 268). Selanjutnya pada tahun 1988 ketika TNI AD, kepolisian, dan Badan Pertanahan Nasional hendak melakukan penanaman pilar batas provinsi, terdapat beberapa titik yang digeser masuk ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejauh kira-kira 400 meter. Bahkan di Desa Haumeni Ana, pilar batas provinsi tersebut ditancapkan di pinggir jalan umum (Sanak 2012; 50). Saat penanaman pilar, masyarakat Bikomi sempat menyatakan penolakannya terhadap pilar batas tersebut, namun pemerintah Indonesia memaksa untuk menanam di titik-titik tersebut. Dalam wawancaranya di tahun 2021, Martinus Nale mengatakan:
“ Pada waktu itu kami tidak ingin pilar batas provinsi di tanam di wilayah ini. Namun jawaban dari pemerintah bahwa pilar ini hanyalah sebagai batas administrasi wilayah provinsi. Masyarakat tetap boleh mengolah lahan di tempat itu .”
Dalam perkembangan selanjutnya, ketika provinsi Timor-Timur merdeka dan menjadi negara berdaulat Timor Leste, pilar yang ditanam sebagai batas provinsi tersebut kemudian menjadi acuan dalam menetapkan batas negara Indonesia dan Timor Leste tanpa melibatkan para tokoh adat Bikomi Nilulat.
Menurut perspektif kaum konstruktivis, tindakan penetapan batas di titik un-surveyed segment bukan ditentukan oleh faktor- faktor material seperti dokumen-dokumen kesepakatan antar aktor negara koloni Belanda dan Portugis dan atau Indonesia dan Timor Leste. Meskipun dalam kenyataannya terdapat kesepakatan oleh para aktor negara koloni melalui Traktat 1904 dan PCA 1914 serta kesepakatan oleh Indonesia dan Timor Leste melalui Provicional Agreement 2005, bagi masyarakat suku Atoni Meto, pelbagai kesepakatan tersebut dilakukan oleh pihak eksternal yang sama sekali tidak mengetahui secara jelas karakteristik dan dinamika yang ada di wilayah perbatasan. Hal ini menegaskan
bahwa identifikasi perbatasan di titik un-surveyed segment bukan merupakan sesuatu yang ada secara alami atau given . Penetapan batas di titik un-surveyed segment , menurut keyakinan masyarakat suku Atoni Meto, mesti merujuk pada hasil kesepakatan bersama kelompok masyarakat setempat yang mengacu pada identitas dan norma adatnya dan bukannya mengacu pada keputusan aktor eksternal seperti pemerintah negara.
Dengan kata lain, masyarakat suku Atoni Meto sejatinya memiliki konsep garis batas sendiri berdasarkan konstruksi bersama antara Sonbai, Ama Benu, Ama Sila. Meski dilakukan secara lisan, namun kesepakatan tersebut dianggap memiliki kekuatan yang mengikat karena disertai dengan ritual adat yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Dalam perjalanan selanjutnya, konsensus tersebut kemudian dinegosiasikan ulang melalui mekanisme kesepakatan yang sama sebagaimana yang lazim dipraktikkan oleh masyarakat suku Atoni Meto. Namun, ketika Belanda dan Portugis menjajah Pulau Timor, terjadi pergeseran dominasi aktor kekuasaan terhadap batas di titik un-surveyed segment . Kedua aktor negara ini membagi Pulau Timor berdasarkan kepentingannya semata dan mengabaikan eksistensi adat masyarakat suku Atoni Meto. Demikian pula ketika perubahan kontestasi politik di Pulau Timor yang mengakibatkan integrasi Timor Portugis ke Indonesia dan kemudian lepasnya provinsi Timor-Timor menjadi sebuah negara berdaulat, aktor kekuasaan yang selama ini didominasi oleh para koloni bergeser kepada Indonesia dan Timor Leste. Hal ini kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan di titik un-surveyed segment .
Adapun penentuan batas oleh para aktor negara berdasarkan elemen material sangat bertolak belakang dengan keyakinan serta premis-premis konstruktivis yang hirau terhadap aktor non-negara dan lebih mengutamakan elemen ideasional. Alhasil, pelbagai keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan aktor negara yang cenderung materialistis tersebut, sebagaimana keyakinan kaum realis. Pada akhirnya pengambilan keputusan yang negara-sentris tersebut tidak sesuai dengan realitas sosial yang ada dan menyebabkan konflik dalam masyarakat antarnegara yang tidak kunjung terselesaikan.
Non-State Actors’ Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border
Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism
Perspective
Global Strategis, Th. 16, No. 1 62

## Gambar 1
Perbedaan garis batas di titik un-surveyed segment
Batas sesuai traktat 1904:              Batas sesuai kesepakatan adat 1966: -------
Sumber: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Timor Tengah Utara (2021)
Penyelesaian Batas oleh Masyarakat Suku Atoni Meto:

## Sebuah Tawaran
Pendekatan realis meyakini bahwa setiap proses pengambilan keputusan suatu negara merupakan kapasitas aktor negara. Hal ini selaras dengan asumsi bahwa negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional dan setiap pengambilan keputusannya selalu mempertimbangkan kepentingan nasional (Antunes et al. 2020, 13). Lebih lanjut, pendekatan realis memandang bahwa salah satu wewenang aktor negara adalah mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Keberadaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara di Indonesia adalah salah satu contoh wujud dari wewenang sebelumnya.
Dalam konteks perbatasan Indonesia dan Timor Leste, kedua negara telah beberapa kali melakukan diplomasi terkait penyelesaian sengketa perbatasan. Pada tahun 2002, keduanya sepakat membentuk Joint Ministerial Commission (JMC)
sebagai forum tingkat bilateral. Selanjutnya, di tingkat bawah dibentuk Joint Border Committee (JBC) sebagai forum khusus yang bertujuan menyelesaikan permasalahan delimitasi dan demarkasi batas darat. Pada tahap selanjutnya, guna membahas hal-hal yang lebih teknis dan spesifik, dibentuk juga tim Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC- BDR) yang kemudian berhasil menyepakati 907 titik batas. Puncaknya pada 8 April 2005, menteri luar negeri kedua negara menandatangani Provisional Agreement 2005 mengenai perbatasan darat yang salah satunya berisikan penguasaan lahan titik un-surveyed segment oleh Timor Leste (Anggita 2014).
Berbeda dengan pendekatan kaum realis, kaum konstruktivis meyakini bahwa pelaku hubungan internasional tidak hanya didominasi oleh aktor negara. Aktor non-negara juga dipandang memiliki kontribusi yang signifikan. Dalam konteks sengketa batas Indonesia dan Timor Leste, peran masyarakat adat suku Atoni Meto dalam menyelesaikan sengketa batas di titik un-surveyed segment menjadi penting sebagaimana tertuang dalam artikel 6b Provisional Agreement 2005 yang berbunyi:
“ Setiap pihak akan memperhatikan pertimbangan masyarakat setempat yang tinggal di wilayah yang langsung terpengaruh dengan adanya segmen yang belum diselesaikan dalam proses perundingan segmen dimaksud dan menyampaikan kepada masyarakat tersebut mengenai aspek-aspek hukum dan teknis dari proses delineasi ” (Mangku 2018, 208; Lake 2020, 274)
Hal ini pun sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga dan Mempertahankan Kawasan Perbatasan. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, dokumen Rekomendasi Rapat Konsolidasi Border Liaison Committee (BLC) RI-RDT (2017) yang rapatnya dihadiri oleh utusan pusat, daerah, dan para tokoh adat menyatakan: pemerintah pusat perlu melibatkan pemerintah daerah dan tokoh adat dalam proses penyelesaian sengketa batas wilayah negara RI-RDTL dan pemerintah diharapkan memperjuangkan aspirasi daerah, pertimbangan-pertimbangan masyarakat adat, hak-hak ulayat masyarakat dengan tidak
Non-State Actors’ Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective
Global Strategis, Th. 16, No. 1 64
mengesampingkan aspek hukum yang berlaku.
Hasil dari Rekomendasi Rapat Konsolidasi Border Liaison Committee (BLC) RI-RDT (2017) kemudian ditindaklanjuti pada pertemuan yang melibatkan para tokoh adat, camat dan kepala desa perbatasan Indonesia-Timor Leste bulan Agustus 2017. Salah satu poin dari hasil pertemuan tersebut yang tertuang dalam dokumen Pernyataan Bersama Para Tokoh Adat Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila dan Afo Sila dalam Rangka Meningkatkan Perdamaian dan Persaudaraan Sesama Atoni Meto (2017) mendorong bahwa kearifan lokal yang hidup dan tumbuh dalam komunitas suku Atoni Meto perlu untuk dijadikan pola penyelesaian masalah batas wilayah negara Indonesia dan Timor Leste. Dengan kata lain, dalam proses penentuan dan penetapan titik-titik batas yang disengketakan dan yang belum disepakati, pelbagai kearifan lokal yang mengandung nilai kebijaksanaan lintas batas dan lintas suku mesti dijadikan bahan pertimbangan para pengambil kebijakan.
Pertemuan senada juga terjadi pada pertengahan November 2017 yang dihadiri oleh para tokoh adat dan bahkan keturunan dari para raja besar pulau Timor. Dalam pertemuan tersebut terjalin kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh raja Liurai, raja Sonbai, raja Amfoang, dan raja Ambenu. Butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam dokumen Permasalahan Batas Negara RI-RDTL (2021) menegaskan kepada kedua negara untuk: (1) memperkokoh tali persaudaraan dalam rangka melestarikan nilai- nilai adat istiadat yang telah ditanamkan oleh para leluhur dalam filosofi Nekaf Mese Ansaof Mese Atoni Pah Meto ; (2) mendukung tegaknya perdamaian di tapal batas sebagaimana telah ditetapkan dalam sumpah adat oleh para leluhur dan diharapkan kedua negara; (3) menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di bidang sosial, budaya, dan ekonomi; (4) mengakui dan memperteguh batas-batas adat antar Kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila, dan Afo Sila sesuai dengan sumpah mereka; (5) garis batas antar negara tidak menjadi titik sengketa sebagaimana terjadi selama ini, melainkan menjadi titik sosial dan titik persaudaraan; (6) hasil pertemuan perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kedua negara; (7) mendorong pemerintah kedua negara agar memfasilitasi pertemuan serupa pada tahun 2018 di Ambenu, hal-hal teknis
terkait kehadiran peserta agar tidak dipersulit; (8) mendorong dan mendesak pemerintah kedua negara agar segera menyelesaikan titik-titik batas yang belum diselesaikan.
Pelbagai pertemuan para tokoh adat menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa batas di titik un-surveyed segment tersebut tidak semata-mata merupakan tanggung jawab aktor negara, sebagaimana keyakinan kaum realis. Peran aktor non- negara, khususnya para tokoh adat Kecamatan Bikomi Nilulat, menjadi sangat penting, sebab mereka adalah yang memahami karakteristik dan konteks perbatasan di titik tersebut. Bahkan, mereka juga yang mengetahui secara pasti kesepakatan adat para leluhur mengenai batas antar kerajaan. Sayangnya dalam realisasinya, pelbagai pertemuan para tokoh adat Indonesia dan Timor Leste yang difasilitasi oleh kedua negara hanya mengizinkan para tokoh terkait untuk mendiskusikan tentang hal-hal yang bersifat normatif. Artinya, para tokoh tersebut hanya membahas upaya meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Dengan kata lain, para tokoh adat tidak dilibatkan sama sekali dalam pembahasan mengenai penentuan tapal batas negara. Padahal, jika mereka diizinkan untuk secara terbuka membicarakan masalah batas negara di titik un-surveyed segment , perbedaan pemahaman yang merujuk pada saling klaim lahan oleh masyarakat kedua negara dapat terselesaikan (Lake 2020, 274; Lake 2021).
Dibatasinya  peran  tokoh  adat  dalam  penyelesaian  konflik perbatasan Indonesia dan Timor Leste kemudian memicu perdebatan antara para tokoh adat dengan pemerintah Indonesia. Beberapa tokoh adat Bikomi Nilulat bahkan pernah menanyakan tentang tindaklanjut dari penyelesaian di titik un-surveyed segment . Dalam wawancara dengan tokoh adat Bikomi Nilulat, Yoseph Lake (2021) dan Benediktus Lake (2021) mengatakan:
“Kami waktu itu mempertanyakan hasil keputusan di titik un-surveyed segment oleh kedua negara. Kalau sudah ada keputusan resmi, mengapa sampai dengan saat ini belum dilakukan sosialisasi kepada kami masyarakat lokal di perbatasan? Atau kalau pun belum ada keputusannya, sudah sejauh mana proses penyelesaian antara negara Indonesia dan Timor
Non-State Actors’ Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border
Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective Global Strategis, Th. 16, No. 1 66
Leste? Lalu, jika belum pun mengapa masyarakat Passabe berani berkebun dan bahkan membangun gedung di lahan yang disengketakan tersebut?”
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah Timor Tengah Utara (BPPD TTU) hanya menjelaskan dengan bahasa diplomatis. Menurutnya, meski sudah ada keputusan bilateral terkait lahan di titik un-surveyed segment , tahapan sosialisasi kepada masyarakat setempat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan bukan menjadi kewenangan BPPD TTU. BPPD TTU sejauh ini hanya sebatas melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelbagai pertemuan antara pemerintah pusat dengan para tokoh adat (Pandie 2021).
Kepala Bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa terdapat perbedaan pemahaman antara masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat dengan masyarakat subdistrik Passabe. Pada satu sisi, jika mengacu pada hukum adat suku Atoni Meto, masyarakat subdistrik Passabe mengakui klaim lahan di titik un-surveyed segment sebagai lahan milik masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat sesuai dengan kesepakatan adat yang telah dilakukan oleh para leluhur kedua belah pihak. Namun di sisi yang lain, jika rujukannya adalah hukum positif, masyarakat subdistrik Passabe adalah yang berhak mengklaim lahan tersebut sebagai milik mereka berdasarkan keputusan negara Indonesia dan Timor Leste. Hal ini pun dipertegas oleh Martinus Nale (2021) saat diwawancarai penulis. Menurutnya, pada saat pertemuan awal guna membahas penyelesaian batas, pihak tokoh adat Timor Leste membenarkan lahan tersebut sebagai milik Indonesia.
“Pernah kami para tua adat kedua belah pihak bertemu secara informal untuk melakukan dialog. Sebelum dialog, kami awali dengan menyembelih seekor ayam untuk meminta restu para leluhur agar berbicara sesuai dengan fakta yang ada. Tidak sebatas itu, kami bahkan melakukan sumpah adat ( tiun menu ) demi menjaga komitmen kebenaran sejarah. Siapa yang berbohong akan menanggung akibatnya dan mempertanggungjawabkan kebohongannya pada tuan tanah ( usi pah ) dan Tuhan ( Uis Neno ). Dalam dialog tersebut, para tokoh adat Oekusi membenarkan klaim kami karena memang
realitasnya demikian (Nale, 2021)”.
Dalam perjalanan waktu, ketika ada pertemuan lanjutan para tokoh adat untuk membahas penyelesaian sengketa batas, masyarakat Oekusi sering kali mengutus pihak lain yang berbeda dari yang sebelumnya dan sama sekali tidak paham soal perbatasan untuk menjadi wakil tokoh adat Timor Leste. Akibatnya, ketika diminta untuk melakukan sumpah adat ( tiun menu ), perwakilan Timor Leste tersebut hanya berargumen bahwa sengketa di titik un-surveyed segment merupakan kewenangan pemerintah Timor Leste. Oleh karena itu, tokoh adat dari Bikomi Nilulat dipersilakan untuk bertanya langsung ke pihak pemerintah Timor Leste terkait kejelasan titik batas di lahan tersebut (Lake 2021). Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, mekanisme yang sama pun kembali dipraktikkan oleh pihak Timor Leste dengan maksud untuk menghambat proses penyelesaian sengketa tersebut.
Akibat dari adanya hambatan dalam proses penyelesaian secara adat tersebut, masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat mendesak kepada pemerintah Indonesia agar sosialisasi terkait penyelesaian batas di titik un-surveyed segment segera dilakukan dengan maksud agar masyarakat setempat mengetahui sejauh mana proses penyelesaian sengketa lahan di titik tersebut dijalankan. Namun sampai saat ini, pemerintah pusat enggan melakukan sosialisasi tersebut. Pihak BPPD TTU juga telah berkirim surat sekaligus melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat agar secepatnya melakukan  sosialisasi  demi  menghindari  konflik  lanjutan antar masyarakat, mengingat perbedaan klaim masyarakat dapat mengakibatkan pengolahan lahan secara bersama-sama yang  berpotensi  menimbulkan  konflik  masyarakat.  Dalam wawancaranya, Jibrael Pandie (2021) menegaskan demikian:
“Pada tahun 2019, BPPD TTU telah bersurat dan melakukan konsultasi dengan Kemendagri, Kemenpolhumkam, Kemenhan dan Kemenlu. Dalam konsultasi tersebut kita menawarkan beberapa opsi. Segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bikomi Nilulat, dengan opsi adanya penggantian kerugian bagi masyarakat yang lahannya terkena imbas dari keputusan tersebut. Ataupun opsi lain yakni meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan ulang terhadap keputusan di
Non-State Actors’ Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border
Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective
68
titik un-surveyed segment tersebut. Namun setelah itu belum ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah pusat akibat pandemi Covid-19.”
Dalam penyelesaian titik batas un-surveyed segment , para tokoh adat Kecamatan Bikomi Nilulat sebenarnya hanya meminta keterbukaan dari pihak pemerintah Indonesia untuk menjelaskan apa yang menjadi hasil keputusan Indonesia dan Timor Leste. Jika keputusannya sudah ada, pemerintah pusat diminta untuk tidak mendiamkannya, melainkan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Lebih lanjut, menurut wawancara penulis dengan Martinus Nale (2021), Yoseph Lake (2021), Benediktus Lake (2021), dan Gaspar Palbeno (2021), ada satu hal lagi yang diminta para tokoh adat Kecamatan Bikomi Nilulat kepada pemerintah Indonesia. Permintaan tersebut adalah agar pemerintah Indonesia melakukan peninjauan kembali terhadap hasil keputusan tersebut dan melakukan diplomasi ulang dengan melibatkan para tokoh adat untuk memutuskan batas di titik un-surveyed segment seturut kearifan lokal masyarakat setempat sebagai bagian dari suku Atoni Meto.

## Simpulan
Keputusan formal Indonesia dan Timor Leste di titik un-surveyed segment mengakibatkan perbedaan klaim masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat dari Indonesia dan subdistrik Passabe dari Timor Leste. Masyarakat subdistrik Passabe mengklaim lahan di titik tersebut berdasarkan Provicional Agreement 2005 antara Indonesia dan Timor Leste, sedangkan masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat tetap berpedoman pada hasil kesepakatan adat masyarakat kedua negara. Ditinjau dari aspek identitas, sebenarnya masyarakat kedua negara merupakan bagian dari suku Atoni Meto yang berasal dari garis keturunan yang sama. Identitas ini tampak jelas dalam kesamaan rumah adat, bahasa, cara berpakaian, ritual adat dan tata pergaulan sosial. Faktor identitas ini kemudian menentukan tindakan mereka untuk membagi wilayah pulau Timor bagian barat berdasarkan konstruksi sosial atas dasar pemahaman bersama. Sebagai tanda pengikat, kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan upacara ritual adat demi menjaga
dan melestarikannya. Kemudian konstruksi tentang batas di titik un-surveyed segment ini dijadikan acuan dan norma bersama.
Dalam perkembangan selanjutnya, pergantian rezim kekuasaan di pulau Timor menyebabkan otoritas yang berkuasa secara sepihak menentukan batas seturut kepentingannya. Belanda dan Portugis, sebagai negara koloni, menentukan batas secara sepihak demi memuluskan ambisinya menguasai tanaman cendana. Demikian juga ketika wilayah Oekusi Portugis bergabung dengan Indonesia, perbatasan di titik tersebut ditentukan berdasarkan kepentingan pemerintah Indonesia dan Timor Leste tanpa melibatkan masyarakat lokal. Hal yang sama juga berlaku dalam penentuan batas Indonesia dan Timor Leste pasca lepasnya provinsi Timor- Timur. Pemerintah kedua negara menyepakati perbatasan di titik un-surveyed segment dengan mengikuti kesepakatan antara Belanda dan Portugis berdasarkan Traktat 1904 dan PCA 1914. Pelbagai dinamika politik yang terjadi di Pulau Timor ini tidak mengubah cara pandang masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat terhadap perbatasan di titik un-surveyed segment . Dengan tetap berpedoman pada kesepakatan bersama masyarakat kedua pihak sebagai bagian dari suku Atoni Meto, warga Bikomi Nilulat berupaya mendesak pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan kembali terhadap hasil keputusan Indonesia dan Timor Leste.

## Ucapan Terima Kasih
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Timor yang telah mendanai penelitian ini melalui kerja sama LPPM dengan Pusat Studi ASEAN dan Kawasan Perbatasan.

## Tentang Penulis
Elpius Kalembang adalah dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Indonesia. Kalembang menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Pepabri Makassar pada tahun 1988, pendidikan magister di Universitas Gajah Mada pada tahun 2005, dan pendidikan doktor di Universitas Diponegoro pada tahun 2018. Kalembang dapat dihubungi melalui surel elpiuskalembang@gmail.com
Non-State Actors’ Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective
Global Strategis, Th. 16, No. 1
70
Yosef  Serano  Korbaffo adalah dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Indonesia.  Korbaffo  menyelesaikan  pendidikan  sarjana  di  Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada tahun 2010, dan pendidikan magister  di  Universitas  Airlangga  pada  tahun  2018.  Korbaffo  dapat dihubungi melalui surel korbaffoserano@gmail.com

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Antunes, Sandrina dan Isabel Camiso, 2020. “Realisme”, dalam Mukti, Takdir Ali (ed.), 2020. Dasar-Dasar Teori Hubun- gan Internasional . Yogyakarta: Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ashari, Khasan, 2015. Kamus Hubungan Internasional . Band- ung: Nuansa Cendekia.
Bakry, Umar Suryadi, 2017. Dasar-Dasar Hubungan Internasi- onal . Depok: Kencana
Lake, Primus, 2020. “Aspirasi Masyarakat Adat Indonesia da- lam Proses Negosiasi Penyelesaian Masalah Perbatasan RI- RDTL”, dalam Elcid Li, Dominggus, dan Supia Yuliana (ed.), 2020. Memikirkan Ulang Pembangunan Yang Berkeadilan Sosial dan Berperikemanusiaan . Jakarta: ISJN.
Maria, Siti, et al., 2006. Kepercayaan Komunitas Adat Suku Dawan Pada Siklus Ritus Tani Lahan Kering di Kampung Maslete, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur . Jakarta: Departe- men Kebudayaan dan Pariwisata
Rosyidin, Mohamad, 2020. Teori Hubungan Internasional dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat . Depok: Rajawali Press.
Sanak, Yohanes, 2012. Human Security dan Politik Perbatasan . Yogyakarta: JPP dan PolGov.
Sanak, Yohanes, 2019. Sedarah Beda Bendera Sejarah Politik Perbatasan Indonesia-Timor Leste Sektor Barat . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sanak, Yohanes, 2020. Kerajaan Bikomi dan Budaya Puah Manus dalam Relasi Kuasa Usif-Amaf . Jakarta: Seven Books.

## Artikel Jurnal
Anggita, Mutia, 2014. “Kesepakatan Batas Darat RI-Timor Leste: Sebuah Kajian Diplomasi Perbatasan RI”, Jurnal Penelitian Politik , 11 (1):21-38.
Kolne,  Yakobus,  2017.  “Penyelesaian  konflik  Perbatasan  Un-Re - solved dan Un-Surveyed Segment Bijaelesunan-Subi- na-Oben Melalui Pendekatan Budaya”, Jurnal Ilmu Politik ,
8 (2):42-51.
Mangku, Dewa Gede Sudika, 2018. “Peran Tokoh Adat dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia dan Timor Leste di Wilayah Enclave Oecussi”, Journal of Indonesia Adat Law , 2 (1):83-112.
Rosyidin, Mohamad, 2012. “Kebijakan Cina dalam Krisis Se- menanjung Korea: Perspektif Konstruktivis”, Jurnal Global & Strategis, 6 (1):103-114.
Samaleleway, Vrido Marchel, et al., 2018. “Mekanisme Penyelesa- ian Sengketa Secara Damai Wilayah Darat Antara Indonesia dan Timor Leste Menurut Hukum Internasional”, Jurnal Lex et Societatis , 6 (2): 150-1158.

## Dokumen Resmi
Kesimpulan Rapat Fasilitasi Tokoh Adat di Batas Wilayah Neg- ara dan Kawasan Perbatasan RI-RDTL Tahun 2017, 2017. Kefamenanu: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Timor Tengah Utara.
Pernyataan Bersama Para Tokoh Adat Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila Dan Afo Sila Dalam Rangka Meningkatkan Perda-
Non-State Actors’ Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border
Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective
Global Strategis, Th. 16, No. 1
72
maian dan Persaudaraan Sesama Atoni Meto, 2017. Kupang:
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Nusa Tenggara Timur.
Permasalahan Batas Negara RI-RDTL, 2021. Kefamenanu: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Timor Tengah Utara.
Rekomendasi Rapat Konsolidasi Border Liaison Committee (BLC) RI-RDTL Tahun 2017, 2017. Kefamenanu: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Timor Tengah Utara.
Peta Annex B1 of Addendum No 1 to the Provisional Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste ta- hun 2013, 2013. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Repub- lik Indonesia, Badan Informasi Geospasial, dan Direktorat Topografi TNI AD.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 ten- tang Wilayah Negara, 2008. Jakarta: DPR RI

## Wawancara
Lake, Benediktus, 2021. “Tokoh Adat Kecamatan Bikomi Nilulat”, diwawancarai  oleh  Yosef  Serano  Korbaffo  di  kediamannya Desa Nilulat, 22 Agustus 2021.
Lake, Karolus, 2021. “Tokoh Masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat”,  diwawancarai  oleh  Yosef  Serano  Korbaffo  di kediamannya Desa Nilulat, 09 Agustus 2021.
Lake, Yoseph, 2021. “Tokoh Adat Kecamatan Bikomi Nilulat”.

## Diwawancarai oleh Yosef Serano Korbaffo di kediamannya
Desa Sunkaen, 07 Agustus 2021.
Nale, Martinus, 2021. “Tokoh Adat Kecamatan Bikomi Nilulat”, diwawancarai  oleh  Yosef  Serano  Korbaffo  di  kediamannya Desa Haumeni Ana, 14 Agustus 2021.

## Palbeno, Gaspar, 2021. “Tokoh Adat Kecamatan Bikomi Nilulat”,
diwawancarai  oleh  Yosef  Serano  Korbaffo  di  kediamannya Desa Sunkaen, 02 Agustus 2021.
Pandie, Jibrael, 2021. “Kepala Bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara”, diwawancarai oleh Elpius Kalembang dan Yosef Serano Korbaffo di Kefamenanu, 25 Juli 2021.

## Artikel Daring
Beritasatu,  2013.  “Konflik  Ancam  Warga  Perbatasan  Indonesia- Timor Leste” [daring]. dalam https://www.beritasatu. com/nasional/94209/konflik-ancam-warga-perbatasan- indonesia-timor-leste [diakses 16 Juni 2021].
Kompas, 2013. “Timor Leste Caplok Tanah Indonesia, Warga TTU Mengadu Ke Kodim” [daring]. dalam    https://money.kom- pas.com/read/2013/04/05/15384940/timor.leste.caplok. tanah.indonesia.warga.ttu.mengadu.ke.kodim [diakses 16 Juni 2021]
Tni.mil.id, 2015. “Unsurveyed segment Haumeni Ana di Per- batasan RI-Timor Leste” [daring]. dalam https://www.tni. mil.id/view-88452-iunsurveyed-segment-haumenianai-di- perbatasan-ri-timor-leste.html?fbclid=IwAR0z9bNddX- 1iVofugBNzNLYHf_VFsM1HIlOGhSKT55dEzO7l-CojzKH- cXmA [diakses 7 Juli 2021].
Tempo, 2013. “Situasi Perbatasan Indonesia dan Timor Leste Memanas” [daring]. dalam https://nasional.tempo.co/ read/457641/situasi-perbatasan-indonesia-timor-leste- memanas/full&view=ok [diakses 15 Juni 2021]
Tempo, 2012. “Lima Titik Batas Indonesia-Timor Leste Rawan
Konflik”  [daring].  dalam https://nasional.tempo.co/ read/421874/5-titik-batas-indonesia-timor-leste-rawan- konflik/full&view=ok [diakses 16 Juni 2021].
Non-State Actors’ Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism

## Perspective
Global Strategis, Th. 16, No. 1
74