## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI (Optimization of The Community Economy in Facing The Threat of Recession Through Legal Arrangements for SMEs and Cooperatives)

## Wahyu Hidayat
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191 e mail: 2207055008@webmail .uad.ac.id

## Abstrak
Ancaman resesi ekonomi global akan memiliki dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat, antara lain jumlah pengangguran semakin meningkat, Pemutusan Hubungan Kerja, penerimaan negara  menurun.  Sehingga  dibutuhkan  pengaturan  yang  mapan  untuk  mengoptimalkan  sektor UMKM dan koperasi yang berperan sebagai penyelamat di tengah kesulitan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan dalam menghadapi resesi dilakukan oleh pemerintah dengan 2 pendekatan yaitu: (1) analisa dampak regulasi dan analisa biaya dan manfaat; (2) Dengan membentuk 1 regulasi baru dengan mencabut 2 aturan yang mengatur hal yang sama. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tidak hanya memberikan  kepastian  hukum  dalam  hal  pemberdayaan  tetapi  juga  melindungi  UMKM  dan koperasi dalam hal bantuan pembiayaan. Kemudian melalui POJK No. 57/POJK.04/2020, skema pembiayaan  untuk  UMKM  dengan  menggunakan Securities  Crowdfunding . Sehingga dari segi permodalan UMKM dan Koperasi dapat survive , dan pemerintah dapat memanfaatkan pendanaan di bidang lain. Kedua, pemerintah harus mencabut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 karena tidak secara  detail dan teknis  tata  letak  atau zonasi  pasar  modern. Sehingga 2 peraturan tersebut haruslah dicabut dan menerbitkan Perpres yang  terbaru,  atau  setidaknya  merevisi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  terhadap zonasi pasar modern agar Daerah memiliki rujukan berdasarkan hierarki peraturan perundang- undangan.
Kata kunci: Ekonomi Kerakyatan, Resesi Ekonomi, Pengaturan Hukum.

## Abstract
The threat of a global economic recession will have a negative impact on governments and societies, including rising unemployment, termination of employment relations, declining state acceptance. So we need a well-established arrangement to optimize the SMEs sector and cooperatives that act as saviors in the midst of economic difficulties. This research is a normative legal study with a legal approach. Based on the results of research can be concluded, optimization of economic development of citizens in the face of recession is pursued by the government with two approaches, namely: (1) analysis of the impact of regulation and analysis of costs and benefits; (2) forming a new regulation by abolishing two rules that regulate the same thing. Firstly, Government Regulation No. 7 of 2021 not only provides legal certainty in terms of empowerment but also protects SMEs

## Majalah Hukum Nasional
Volume 53 Nomor 2 Tahun 2023 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v53i2.230 https://mhn.bphn.go.id

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
and cooperatives with regard to financing assistance. Then through POJK No. 57/POJK.04/2020, the financing scheme for SMEs using Securities Crowdfunding. So that in terms of funding, SMEs and the Cooperation can survive, and the government can use funding in other areas. Secondly, the government must revoke President’s Regulation No. 112 of the Ministry of Commerce No. 18 of the Year 2022 because it is not technically detailed and the modern market layout or zoning. Thus the two regulations must be revoked and published the latest Perpres, or at least revise Government Regulation No. 7 of 2021 on modern market zoning, so that the district has a reference based on the hierarchy of legislative regulations.
Keywords: People’s Economy, Economic Recession, Legal Regulations.

## A.   Pendahuluan
Prediksi terjadinya resesi pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga, dan konflik Rusia-Ukraina. Guncangan ekonomi yang tiba-tiba dapat memicu resesi karena kurangnya persiapan di berbagai negara. 1 Menurut data siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, krisis keuangan, pangan, dan energi global saat ini ditambah dengan tekanan inflasi telah membayangi dunia dengan ancaman resesi. 2
Pada dasarnya, resesi ekonomi adalah suatu kondisi ketika ekonomi negara sedang memburuk dan berdampak pada masyarakat. Resesi terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif, Indonesia pernah mengalami penurunan PDB pada saat Covid-19 pada 2020 sebesar Rp 56,9 juta. Angka ini turun 3,7% dibandingkan PDB per kapita 2019 yang sebesar Rp 59,1 juta. Kemudian, pengangguran yang meningkat, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 7,99 juta orang pada Februari 2023, 3 hingga pertumbuhan ekonomi riil yang negatif selama dua kuartal berturut- turut, yaitu minus 0,2 persen qoq pada kuartal II-2022 dan minus 0,4 persen pada kuartal I-2022 qoq. 4 Dampak yang dirasakan Indonesia dari gelombang resesi ekonomi antara lain jurang antara si kaya dan si miskin akan semakin terasa. Jumlah pengangguran semakin meningkat, sehingga pemerintah dituntut untuk mencari solusi agar lapangan kerja dapat kembali menyerap tenaga kerja. Bagi perusahaan, untuk menekan biaya barang dan jasa, maka dampaknya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan. 5
1 Yobel Rayfinando Tua Hutagaol, Ronaldo Putra Pratama Sinurat, dan Sulthan Muhammad Shalahuddin, “Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy,” Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) 4, no. 15 (2022): 383, https://doi.org/10.31092/ jpkn.v4i1S.1911.
2 Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia,  “Tingkatkan  Resiliensi  Hadapi Ancaman Resesi Global,” https://www.ekon.go.id/ (diakses 9 Mei 2023).
3 Cindy  Mutia  Annur,  “Tingkat  Pengangguran  Indonesia  Tertinggi  ke-2  di  ASEAN,”  https://databoks. katadata.co.id/datapublish/2023/09/06/tingkat-pengangguran-indonesia-tertinggi-ke-2-di- asean#:~:text=BPS%20juga%20mencatat%2C%20jumlah%20pengangguran,ribu%20orang%20 dibanding%20Februari%20202/ (diakses 1 November 2023).
4 Anton  Hendranata,  “Benarkah  Perekonomian  Amerika  Sudah  Resesi,”  https://www.kompas.id/baca/ opini/2022/08/16/benarkah-perekonomian-amerika-sudah-resesi-1/ (diakses 1 November 2023).
5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul, https://ekonomi.esaunggul.ac.id/ (diakses 9 Mei 2023).

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
Resesi ekonomi juga berdampak pada negara, karena mengurangi penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak. 6 Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar -2,07%. Penurunan penerimaan pajak di Indonesia dibuktikan melalui perhitungan dari data pendapatan Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan data PDB yang dirilis BPS , Tax Ratio Indonesia dalam artian luas turun dari 10,47% menjadi 8,94% . 7 Di saat penerimaan negara menurun, pemerintah tetap dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya karena jumlah pengangguran yang semakin banyak. Dampaknya, utang akan terus naik. Di sisi lain, pembangunan di berbagai sektor masih diperlukan, terutama dalam membangun kesejahteraan rakyat. Hal itu berakibat defisit anggaran serta utang pemerintah yang tinggi. 8
Berdasarkan potret dampak resesi ekonomi tersebut, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator  sangat  dibutuhkan  dalam  menghadapi  ancaman  tersebut.  Karena  peran  pemerintah sebagai  pembuat  kebijakan  perundang-undangan  yang  utama  adalah  untuk  menjalankan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  sebagai  Konstitusi tertulis, dimana di dalamnya terdapat cita-cita luhur demi mensejahterakan rakyat Indonesia dan membangun negara menuju welfare state . 9
Pemerintah harus melakukan optimalisasi pembangunan ekonomi, di mana pada dasarnya memiliki  poin  penting  yaitu  pembangunan  nasional  yang  disingkatkan  menjadi  pembangunan masyarakat Indonesia yang makmur dengan mengutamakan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan  UUD  1945.  Karena  itu  dalam  pembangunan  nasional  ini  penekanannya  diberikan  pada pembangunan ekonomi. 10
Merujuk pada visi dan misi pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  Tahun  2020-2024  bahwa,  pembangunan  ekonomi  dilakukan  melalui  dua  pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan  tersebut  menjadi  dasar  sinergi  dan  integrasi  kebijakan  lintas  sektor  yang  meliputi sektor pangan dan pertanian, kelautan, perikanan dan kelautan, manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. 11
Pembangunan  ekonomi  sektor-sektor  di  atas  merupakan  peluang  untuk  menghadapi resesi  ekonomi  di  Indonesia  namun  memang  harus  diberikan  pengaturan  yang  mapan  untuk mengoptimalkan  sektor-sektor  ini,  terutama  dalam  sektor  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah
6 Kumparan.com, “Resesi Ekonomi Berdampak Bagi Negara,” https://kumparan.com/ (diakses 9 Mei 2023).
7 Erma  Wulan  Sari,  Mareta  Putri  Hapsari,  Nadiva  Arti  Salsabila,  Pengaruh  Resesi  Ekonomi  Global  2023 Perpajakan di Indonesia , Jurnal Ekuitas, 4, no 3 (2023): 1025, https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.3145
8 Journal University of Surabaya, “Homepage Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya,” https://journal.ubaya. ac.id/ (diakses 9 Mei 2023).
9 Wahyu Hidayat, Norma Sari, dan Jawade Hafidz, “Kebijakan Pembatasan Retail Modern di Daerah Dalam Perspektif  Utilitarianisme,” DIVERSI : Jurnal Hukum 8,  no.  2  (2023):  274,  https://doi.org/10.32503/ diversi.v8i2.3375.
10 Mardjono Reksodiputro, Perenungan perjalanan reformasi hukum (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan, 2013), 200.
11 Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
(UMKM) dan koperasi. 12 Kemudian dalam kaitannya dengan peranan hukum itu maka pemerintah harus melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesejahteraan melalui pembentukan hukum yang dapat melindungi segenap bangsa dari ancaman resesi. Sejalan juga dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo bahwa fungsi hukum itu juga sebagai sarana penggerak pembangunan ekonomi. 13 Maka pengaturan hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan untuk menjadi pionir dalam optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan.
Pada titik ini, perekonomian rakyat dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi memerlukan pengaturan  berupa  aturan  yang  erat  kaitannya  terhadap  upaya  pemerintah  untuk  memajukan pembangunan ekonomi khususnya di sektor UMKM dan Koperasi yang saat ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Eksistensi UMKM dan Koperasi sebagai badan usaha yang berbasis perorangan dan berbeda dengan usaha yang berbasis modal dapat menjadi penyelamat di tengah kesulitan  ekonomi.  Konsep  pembangunan  ekonomi  kerakyatan  menuju  sistem  ekonomi  yang lebih adil dan berwawasan kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, coba dilakukan oleh koperasi. 14
Ancaman resesi akan dihadapi oleh Indonesia, entah kapan namun resesi adalah keadaan yang pasti dilalui oleh setiap Negara, sehingga Indonesia harus selalu mempersiapkan diri. Terdapat beberapa penelitian yang pernah melakukan pengkajian terhadap resesi ekonomi ini, antara lain: Pertama,  penelitian  yang  berjudul  Upaya  Pengembangan  Kewirausahaan  Koperasi  Dan  UMKM Pasca  Covid-19. 15 Penelitian  ini  membahas  mengenai  pengembangan  kewirausahaan  nasional dalam koperasi dan UMKM, bahwa peraturan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah membutuhkan tahapan dan proses panjang selama hingga pasca pandemi dalam menjaga stabilitas perekonomian  di  Indonesia,  sehingga  memerlukan  kolaborasi  yang  sinergis  antar  pihak  yang terkait. Kedua, penelitian yang berjudul Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 melalui Green Economy. 16 Penelitian ini membahas Ekonomi Hijau dengan menerapkan kebijakan, digitalisasi UMKM, Ketahanan Pangan, Penguatan Arsitektur Kesehatan  Global  dan  juga  Transisi  Energi  Berkelanjutan.  Digitalisasi  UMKM  dan  pemberian insentif pajak terus dilakukan. Ketiga, penelitian berjudul Determinasi Ekonomi Pancasila Pasca Resesi Pada Konsep Welfare State . 17 Kajian ini membahas, konsep negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab negara atas kesejahteraan warganya (jaminan sosial). Indonesia sebagai negara yang menganut paham ini diwujudkan melalui optimalisasi sistem ekonomi pancasila. Ekonomi pancasila atau ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan, dengan melaksanakan Koperasi
12 Kompasiana.com, https://www.kompasiana.com/ (diakses 9 Mei 2023).
13 Fence M. Wantu, Pengantar Ilmu Hukum (Gorontalo: Reviva Cendikia, 2015), 6.
14 Koperasi Mahasiswa  UGM, “Maju  Bersama Kopma UGM Bangkit  Dari Resesi Akibat  Pandemi Bersama Koperasi,” https://kopma.ugm.ac.id/ (diakses 9 Mei 2023).
15 Maria Mu’ti Wulandari dan Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, “Upaya Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Covid-19,” Jurnal Soedirman Law 5, no. 1 (2023): 120–36.
16 Hutagaol, Sinurat, dan Shalahuddin, Op.Cit ., 378-385.
17 Efendi  Simanjuntak,  Litya  Surisdani  Anggraeniko,  dan  Marlia  Hafny  Afrilies,  “Determinasi  Ekonomi Pancasila Pasca Resesi Pada Konsep Welfare State,” Jurnal Hukum In Concreto 1, no. 1 (2022): 11–28.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
Unit Desa menghidupkan kembali perputaran ekonomi mikro serta langkah strategis lainnya yang menempatkan masyarakat sebagai faktor utama pemulihan.
Berdasarkan penjabaran hasil riset terdahulu, terdapat perbedaan dalam memandang optimalisasi ekonomi kerakyatan dalam menghadapi resesi yang akan dikaji dalam penelitian ini. Yaitu belum terdapat bahasan mengenai strategi pemerintah melalui pengaturan hukum UMKM dan Koperasi terkait penguatan ekonomi kerakyatan dalam memberikan permodalan UMKM dan Koperasi oleh Pemerintah dalam sudut pandang welfare state dan alternatif permodalan melalui securities crowdfunding , meskipun dalam penelitian terdahulu telah sedikit membahas mengenai sektor tersebut, namun belum membahas upaya pemerintah memajukan UMKM dan Koperasi melalui  pengaturan-pengaturan  hukum  yang  pernah  diterbitkan  terutama  di  dalam  alternatif permodalan securities  crowdfunding untuk UMKM dan Koperasi. Maka dalam pembahasan ini akan  difokuskan  terkait  bagaimana  upaya  pemerintah  dalam  mengoptimalkan  pembangunan ekonomi  kerakyatan  melalui  pengaturan  hukum  bagi  UMKM  dan  Koperasi  dalam  menghadapi ancaman resesi.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan penelitian  kepustakaan,  yaitu  penelitian  hukum  yang  menempatkan  hukum  sebagai  bangunan sistem  norma.    Penelitian  ini  juga  didukung  dengan  informasi  dan  keterangan  dari  ahli/pakar, akademisi, praktisi, pejabat negara yang diperoleh melalui Jurnal ilmiah, media massa , seminar, opini, press release sebagai bahan pendukung penelitian. 18 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan  menganalisis  semua  peraturan  perundang-undangan  atau  peraturan  berkaitan  dengan masalah hukum yang sedang ditangani . 19 Metode pendekatan ini juga dapat disebut pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 20 Oleh karena itu pada penelitian normatif lebih memanfaatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. 21 Metode analisis data ini bersumber dari temuan-temuan dalam penelitian yang akan dibahas kemudian, apabila setelah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan, kemudian dikategorisasikan,  diklasifikasikan,  ditabulasikan  dan  diinterpretasikan,  kemudian  data  tersebut dianalisis  dengan  melakukan  analisis  bahan  hukum  (untuk  penelitian  hukum  normatif). 22 Maka penelitian ini akan mendeskripsikan data yang diperoleh berupa penjelasan baik dari peraturan 18 Mukti  Fajar  N.D  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2013), 34.
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama, 2016), 137.
20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 56.
21 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.
22 Nanang Martono, Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010. 63).

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
perundang-undangan maupun teori negara kesejahteraan ( welfare state ).

## C.   Pembahasan
1. Kebijakan Pengaturan Hukum dalam Bidang UMKM dan Koperasi Sebagai Upaya Menghadapi Resesi
a.   Dimensi Ekonomi Kerakyatan di dalam Konstitusi
UUD 1945 selain sebagai hukum dasar di bidang politik, juga merupakan hukum dasar bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Jimly Asshidiqie dalam makalahnya, “UUD 1945 tidak hanya dapat disebut sebagai konstitusi publik, tetapi juga merupakan konstitusi ekonomi dan bahkan konstitusi sosial.” 23 Sehingga memberikan peran dan tanggung jawab negara di bidang sosial dan ekonomi, demikian diterima sebagai konsep yang disebut Bung Hatta sebagai ‘negara yang mengatur’, yang tidak lain adalah konsep Negara Kesejahteraan. Itulah sebabnya UUD 1945 dirumuskan satu bab tersendiri tentang Kesejahteraan Sosial yang berisi dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Dalam Pasal 33, jaminan keberhasilan Negara Kesejahteraan didasarkan pada sistem ekonomi Indonesia yang mengakomodasi peran Negara, swasta dan juga peran koperasi. 24
Paham  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  Nomor  002/PUU-I/2003  pengujian  undang-undang  yang  berkaitan dengan sumber daya alam ( natural resources ) memiliki kesatuan pandangan terhadap negara welfare  state .  Bahwa  MK  memberikan  pengertian  frasa  “dikuasai  oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu MK menolak pandangan bahwa penguasaan oleh  negara  berarti  kepemilikan  dalam  konsep  hukum  perdata  atau  hanya  sebatas pengaturan. Penguasaan oleh negara haruslah diartikan sebagai tindakan untuk “(1) merumuskan kebijakan ( beleid ), (2) melakukan tindakan pengurusan ( bestuursdaad ),
(3) melakukan pengaturan ( regelendaad ), (4) melakukan pengelolaan ( beheersdaad ), dan (5) melakukan pengawasan ( toezicht houden daad )”. Kewenangan negara untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut adalah kumulatif dan tidak boleh direduksi. 25
Ekonomi kerakyatan pada dasarnya berbicara tentang semua hak atas kebijakan yang diprioritaskan untuk berpihak pada rakyat. Ekonomi kerakyatan juga tercermin dalam solidaritas sosial ekonomi yang berarti “pengarusutamaan negara dalam UMKM dan koperasi di era globalisasi”. Sehingga perlu adanya paradigma muara persepsi yang setara  antara  masyarakat  dan  pemerintah.  Perjalanan  roda  pemerintahan  tentunya
23 Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Dan Peranan Hukum Tata Negara Dalam Pembangunan,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 2, no. 2 (1995): 135–52.
24 Djauhari,  “Politik  Hukum  Negara  Kesejahteraan  Indonesia  (Studi  Tentang  Kebijakan  Regulasi  Dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Jawa Tengah),” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 14, no. 4 (2007): 132–35, https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss4.art1.
25 Bisariyadi, “Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State)  dalam  Perkara  Konstitusional,” Jurnal Ius Quia Iustum ,  23,  no.  4  (2016):  540,  https://doi. org/10.20885/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
harus berlandaskan pada kesejahteraan rakyat dengan semangat nasionalisme. 26
Pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, negara dituntut untuk berperan  aktif  dalam  menciptakan  kesejahteraan  pada  awalnya  peran  pemerintah sebatas pada penyediaan infrastruktur untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi, namun  pada  perkembangannya  pemerintah  memiliki  peran  yang  semakin  luas berkaitan  dengan  berbagai  permasalahan  dalam  dinamika  masyarakat,  terutama mendorong bagaimana sebagian besar rakyat harus bisa hidup sejahtera. 27
Oleh sebab itu welfare state tidak hanya terkait dengan kebijakan menyangkut kesejahteraan  warga  negara  yang  ditujukan  untuk  memperbaiki  dampak  eksternal ekonomi  pasar  global.  Namun  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  harus  menjadi landasan  kedudukan  dan  fungsi  pemerintah  ( bestuursfunctie ). 28 Jika merujuk pada konsep  ekonomi  kerakyatan  yang  telah  disusun  oleh  pemerintah  melalui  Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian,  terdapat  tantangan  yaitu  dalam  menerapkan berbagai  program  ekonomi  untuk  masyarakat  yang  terintegrasi,  mengembangkan sistem perdagangan, support pembiayaan,  kemudahan  promosi  melalui  sistem e-commerce . 29
Tantangan tersebut didasarkan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global karena UMKM telah berkontribusi besar terhadap PDB, Penyerapan tenaga kerja banyak dilakukan oleh UMKM. 30 Menghadapi ketidakpastian ekonomi  yang  terus  meningkat,  UMKM  dipandang  bisa  menjadi  solusi  tepat  dalam menghadapi resesi jika keberadaannya dapat dimaksimalkan. 31
Hal ini karena didasarkan kekhawatiran Indonesia terhadap turunnya suku bunga Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Pada akhir tahun 2022 Bank sentral Amerika Serikat dan Eropa telah mengumumkan kenaikan suku bunga kebijakannya. Tingginya suku bunga bank sentral, menandakan risiko kontraksi ekonomi akan terjadi sebentar lagi. Bank Sentral di Amerika Serikat mengumumkan kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,25% - 4,5%, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Proyeksi masuknya AS ke jurang resesi ekonomi semakin tak terelakan. European Central Bank (ECB) juga
26 Universitas Harapan Bangsa, Op.Cit .
27 Kamal  Fahmi  Kurnia,  “Pengaturan  Penyelenggaraan  Kepariwisataan  Dalam  Perspektif  Negara Kesejahteraan,” Jurnal Doctrinal, 4, no. 1 (2019): 906.
28 Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia,” Jurnal Mimbar Hukum , 31, no. 2 (2019): 259,https://doi. org/10.22146/jmh.32986.
29 Kominfo,  Pemerintah  susun  program  ekonomi  kerakyatan,  https://www.kominfo.go.id/content/ detail/6957/pemerintah-susun-program-ekonomi-kerakyatan/0/sorotan_media/ (diakses 2 November 2023).
30 Sulastri, “Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM- dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html (diakses 7 Mei 2023)
31 Smesco, “Peran UMKM Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi 2023,” https://smesco.go.id/berita/ peran-umkm-dalam-resesi-2023 (diakses 2 November 2023).

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
menaikkan suku bunga 50 basis poin kemarin, menjadi 2%. 32
Adanya  kenaikan  suku  bunga  yang  terjadi  secara  global  akan  berdampak pada negara-negara lain dan menyebabkan inflasi dunia yang memanas dan terjadi menyebar pada seluruh dunia dan beberapa negara. Potensi terjadinya resesi di negara Indonesia karena pengaruh dari keadaan ekonomi global dari negara Amerika Serikat, dan negara-negara yang memiliki kerja sama dengan Indonesia yang memburuk. 33
Poin tambahan bagi UMKM adalah ketergantungannya terhadap nilai dolar yang kecil. Sehingga, naik turunnya nilai dolar di dunia tidak akan berpengaruh besar terhadap pergerakan UMKM di Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan utama UMKM menjadi solusi dalam berbagai keadaan ekonomi. 34 Maka untuk mencapainya, seluruh aspek kehidupan bernegara harus ikut serta dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Hukum juga harus ikut serta membantu tercapainya tujuan negara untuk kesejahteraan  rakyatnya.  Hukum  melalui  peraturan-peraturannya  dapat  membantu mensejahterakan  rakyat.  Hukum  harus  mampu  mengakomodir  segala  kebutuhan masyarakatnya di segala bidang. Ini juga termasuk sektor ekonomi, sehingga tidak ada kesenjangan yang besar dalam masyarakat. 35
Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi sangat diperlukan dan semakin penting, paling tidak dapat dijadikan momentum untuk dapat menghadirkan hukum dengan perannya yang korektif, mengoreksi dan memperbaiki perilaku penyelenggara negara, berbagai kebijakan dan aturan yang melandasi berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Peran korektif hukum dimaksudkan untuk kembali pada basis atau landasan ekonomi  yang  digariskan  dalam  UUD  1945  dan  peraturan  perundang-undangan ekonomi lainnya. 36
b.   Kebijakan Terkini Pemerintah dalam Sektor UMKM dan Koperasi
Pengaturan dalam sektor Koperasi dan UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Kemudahan,  Pelindungan, Dan  Pemberdayaan  Koperasi  Dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  (PP  7/2021) yang memberikan Pelindungan terhadap Koperasi. Bahwa dalam rangka pemberian
32 Cantika Adinda Putri, “Sebentar Lagi Resesi di Amerika & Eropa, Begini Proyeksinya!,” CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/market/20221218074415-17-397818/sebentar-lagi-resesi-di- amerika-eropa-begini-proyeksinya/ (diakses 2 November 2023).
33 Ramila Pitaloka, “Ancaman Resesi Ekonomi Global 2023,” https://osf.io/myehn , 12 (2017): 1, https://doi. org/10.31219/osf.io/myehn
34 Lathifah Sahda, “Ancaman Resesi 2023, UMKM Bisa jadi Solusi Jitu,”Institute Teknologi Sepuluh November, https://www.its.ac.id/news/2022/11/05/ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/  (diakses  2 November 2023).
35 Zusana Cicilia Kemala Humau, “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Melalui Penetapan Upah Minimumdi Provinsi Nusa Tenggara Timur” (Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), 2.
36 M.  Irsan  Nasution,  “Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Perspektif  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Melalui Peradilan Niaga,” ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 10, no. 1 (2016): 81, https:// doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5147.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
a. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
b. Menetapkan  bidang  dan  sektor  usaha  di  suatu  wilayah  yang  telah  berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. 37
Selain perlindungan terhadap Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui: a. Restrukturisasi kredit; b. Rekonstruksi usaha; c. Bantuan modal; dan/atau d. Bantuan bentuk lain. Selanjutnya mengenai pemberdayaan Koperasi dilakukan melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam 5 aspek paling sedikit: Kelembagaan; Produksi; Pemasaran; Keuangan; dan Inovasi dan teknologi. 38
Melihat upaya perlindungan dan pemberdayaan di atas, merujuk pada ajaran welfare state, merupakan bentuk konkret dari peralihan yang dulunya terdapat batasan pada  peran  negara  untuk  mencampuri  kehidupan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat ( staatsonthouding )  menjadi staats  bemoeienis yang  menghendaki  negara  dan pemerintah  terlibat  aktif  dalam  kehidupan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. 39
Dapat dikatakan bahwa implementasi teori welfare state juga dapat diartikan sebagai sistem kesejahteraan sosial yang membuat peranan yang luar biasa kepada negara  (pemerintah)  guna  mengalokasikan  pendanaan  negara  demi  menjamin warganya dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. 40 Dalam hal ini juga termasuk alokasi dana bagi UMKM dan Koperasi baik di pusat maupun di daerah-daerah.
Selain aturan di atas, terdapat Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2021  Tentang  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Kemudahan,  Pelindungan, Dan  Pemberdayaan  Koperasi  Dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  (Permen UMKM  3/2021)  memberikan  klasifikasi  dan  tingkat  perkembangan  UMKM  dalam 4  tujuan  yaitu:  Mengelompokkan  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil  dan  Usaha  Menengah; Menjadi  landasan  untuk  mengembangkan  usaha  yang  lebih  tinggi  dari  tingkatan
37 Pasal  19,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Perlindungan,  dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
38 Pasal 20 dan Pasal 21, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah memberikan Pelindungan terhadap Koperasi.
39 Imam  Sukadi,  Gatot  Sapto  Heriyawanto,  Mila  Rahayu  Ningsih,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan,” Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming , 14, no. 2 (2020): 30, https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876.
40 Tareq  Jati  Pamungkas,  Achmad  Hariri,  “Tanggung  Jawab  Negara  dalam  Pemenuhan  Jaminan  Sosial Perspektif Welfare State,” Media of Law And Sharia, 3, no. 3 (2022): 273, https://doi.org/10.18196/mls. v3i4.15198.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
sebelumnya;  Menyediakan  informasi  secara  berkelanjutan  yang  sangat  diperlukan untuk pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah  secara  berkala;  dan  Merencanakan  fasilitasi  dan  jangka  waktu  fasilitasi. Bentuk  fasilitasi  yang  dimaksud  berupa: 41 a)  Pendanaan;  b)  Sarana  prasarana;  c) Informasi usaha; d) Kemitraan; e) Perizinan usaha; f) Teknologi; g) Promosi; dan h) Dukungan kelembagaan. 42
Pada hakikatnya di dalam teori welfare state memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) agar berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dana dan menyelenggarakan  jaringan  pelayanan  yang  dapat  memelihara  dan  meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Seperti halnya kebijakan (peraturan)  di  negara  maju  seperti  Amerika,  berpandangan  bahwa  kesejahteraan ( welfare )  menunjuk  ke  aspek  keuangan  yang  dibayarkan  oleh  pemerintah  kepada UMKM yang membutuhkan bantuan finansial. 43
Kebijakan  pengaturan  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Pemerintahan,  Menteri- Menterinya maupun Pemerintah Daerah, dapat dilihat bahwa pada perkembangan ilmu tentang negara hukum maka negara hukum materiil inilah yang disebut negara negara kesejahteraan ( welfare state ). 44 Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan ( welfare ). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh perlindungan dan kepastian hukum sebagai haknya. 45
Berdasarkan  hal  di  atas,  pemerintah  dalam  upaya  memberikan  regulasi  yang longgar  tetapi  dengan  sistem  yang  ketat  itu  telah  memberikan  kemudahan  terkait pendirian  perseroan.  Saat  ini  pendirian  tidak  hanya  bisa  dilakukan  oleh  Perseroan Terbatas (PT) dengan pendirian 2 (dua) orang atau lebih, justru pendirian saat ini dapat dilakukan  oleh  1  (satu)  orang.  Bercermin  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Modal  Dasar  Perseroan  Serta  Pendaftaran Pendirian,  Perubahan,  Dan  Pembubaran  Perseroan  Yang  Memenuhi  Kriteria  Untuk Usaha  Mikro  Dan  Kecil,  perseroan  yang  memenuhi  kriteria  untuk  usaha  mikro  dan
41 Pasal 11, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
42 Pasal 11, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
43 Roza, Darmini, Parlindungan S, Gokma Toni, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang- Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan,” Jurnal Cendekia Hukum, 5, no. 1, (2019): 136, http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185.
44 Riskanita, Dinda.,  Widowaty, Yeni. “Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih  Fungsi  Lahan  Berdasarkan  Konsep  Negara  Kesejahteraan,” Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, 28, no. 2 (2019): 126, https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135.
45 Sholahuddin  Al-Fatih,”Rekonstruksi  Tujuan  Welfare  State  Dan  Gejala  Privatisasi  Di  Indonesia,” Journal Komunikasi Yustisia , 5, no. 1 (2022): 370 , https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46468.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
kecil terdiri atas: Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. 46
Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendirikan  perseroan  perorangan yang wajib terpenuhi berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil adalah:
(1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia;
(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
b. Cakap hukum.
(3) Perseroan  perorangan  memperoleh  status  badan  hukum  setelah  didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik;
(4) Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum. 47
Kewajiban status badan hukum di dalam peraturan di atas, pada dasarnya sama dengan ketentuan pendirian pada Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT),  menjelaskan  bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
Mengenai pengaturan di atas, memiliki hubungan dengan konsep kesejahteraan ( welfare ), di mana di dalam negara kesejahteraan itu dijalankan oleh masyarakat pada umumnya  yang  berusaha  untuk  mengangkat  perekonomiannya  yang  secara  tidak langsung berdampak pada pemasukan negara. Maka hukum dan ekonomi memiliki hubungan erat, karena merupakan suatu integrasi fakta ekonomi dan gagasan umum tentang hukum (keadilan), termasuk keberadaan dan fungsi hukum dalam berbagai aspek  kehidupan  sehingga  hukum  menjadi  bukti  yang  selalu  terkait  dengan  negara kesejahteraan di mana keadilan menjadi tujuan utama dari negara kesejahteraan itu
46 Pasal 2 ayat (1), “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
47 Pasal 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  Dan  Pembubaran  Perseroan  Yang  Memenuhi  Kriteria  Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI

## sendiri. 48
Negara kesejahteraan itu dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Dengan demikian, hukum dan ekonomi digambarkan memiliki keterkaitan yang erat, terutama yang menyangkut bidang ekonomi. Jika disederhanakan maka hukum akan memberikan pedoman dan membuat aturan hukum bagi kegiatan ekonomi.
Dalam  konteks  pembangunan  negara  yang  berlandaskan  supremasi  hukum, hukum pertama-tama berdiri paling depan sebagai pedoman, dan pengontrol menuju tujuan dan sasaran pembangunan. Artinya, hukum berperan sebagai pedoman dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan dari  pembangunan  itu  sendiri.  Di  tengah-tengah,  hukum  tampil  dengan  perannya sebagai panduan atau pedoman bagi proses pengambilan keputusan berupa berbagai kebijakan untuk menggerakkan roda pembangunan. Pada akhirnya, hukum berperan sebagai penjaga hasil pembangunan dan sekaligus sebagai penjaga keseimbangan (harmonisasi) dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 49

## 2. Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global Melalui penguatan Koperasi dan UMKM
Negara-negara  yang  sekarang  disebut  negara  maju  telah  melalui  tiga  tingkat pembangunan;  unifikasi, industrialisasi,  dan  negara kesejahteraan.  Pada tingkat pertama, persoalan  seriusnya  adalah  bagaimana  mencapai  integrasi  politik  untuk  menciptakan persatuan  dan  persamaan  bangsa.  Pada  tingkat  kedua,  perjuangan  modernisasi  ekonomi dan politik. Terakhir, pada tingkat ketiga, tugas utama negara adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Level-level tersebut dilalui secara berurutan ( consecutive ) dan memakan waktu yang relatif lama. 50
Berdasarkan hal diatas, berkaca pada Uni Eropa (UE) yang memperkuat Usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menghindari resesi di negara-negara eropa karena memprioritaskan UKM sebagai tulang punggung perekonomian Eropa dan memberikan nilai tambah di setiap sektor. Mereka mewakili 99% dari seluruh dunia usaha di UE, mempekerjakan lebih dari  80  juta  orang  dan  menyumbang  lebih  dari  setengah  produk  domestik  bruto  Eropa. Sejak  Oktober  2021,  Komisi  Eropa  telah  menerbitkan  seperangkat  langkah-langkah  yang dapat digunakan oleh negara-negara UE untuk membantu dunia usaha, seperti dukungan pendapatan, voucher energi, potongan tagihan, atau dukungan keuangan. Program-program
48 L.  Lismanto,  Yos  Johan  Utama,  “Membumikan  Instrumen  Hukum  Administrasi  Negara  Sebagai  Alat Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  dalam  Perspektif  Negara  Demokrasi,”  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, 2, no.3 (2020): 420, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433
49 Humas Sunan Gunung Djati, “eJournal of Sunan Gunung Djati State Islamic University,” https://journal. uinsgd.ac.id/ (diakses 9 Mei 2023).
50 Erman  Rajagukguk,  “Peranan  hukum  dalam  pembangunan  pada  era  globalisasi :  Implikasinya  bagi pendidikan hukum di Indonesia,” https://core.ac.uk/ (diakses 9 Mei 2023).

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
seperti Innovation Fund, InvestEU Fund – SME window dan Cohesion fund juga mendukung UKM dengan solusi yang disesuaikan dan berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing mereka, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja di dalamnya. 51
Uni Eropa dalam menghadapi resesi juga menerapkan strategi kelas menengah, UKM  dan  perusahaan  menengah  umumnya  memiliki  kapasitas  administratif  yang  kecil. Menghadapi resesi, UE harus mengkaji secara lebih aktif bagaimana ekosistem peraturan yang ada saat ini berdampak pada bisnis-bisnis di Eropa dan lebih khusus lagi, perusahaan- perusahaan kelas menengah (UKM). Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk penilaian dampak atau ‘ mid-cap test’ , sesuai dengan agenda Better Regulation UE, mengenai undang-undang yang berlaku saat ini dan inisiatif peraturan baru. Fokus yang lebih kuat pada kebutuhan dan tantangan UMKM dapat membantu memperkuat agenda UE dengan memberikan peraturan yang lebih pro-inovasi. 52
Melihat strategi UE di atas, memang secara historis UE dan negara-negara maju lainnya sudah lebih dulu merasakan resesi ekonomi, namun hal tersebut menjadi pengalaman terhadap  perubahan  sosial  yang  lambat  laun  menjadi  kebiasaan  sebagai  sumber  utama hukum. Hukum dapat menanggapi perubahan sosial setelah beberapa dekade atau abad.
Bahkan pada masa-masa awal revolusi industri. 53
Pilihan  kebijakan  politik  hukum  dalam  upaya  pemulihan  ekonomi  dapat  menjadi problem solving dalam optik konstitusi ekonomi. Kajian yang komprehensif sangat diperlukan sebagai dasar untuk merumuskan dan menentukan kebijakan hukum yang akan dilaksanakan agar  lebih  efektif.  Urgensi  respon  pemerintah  terhadap  resesi  ini  salah  satunya  dengan mengoptimalkan  kebijakan  produk  hukum  dalam  rangka  pemulihan  ekonomi  nasional. Upaya pemerintah tersebut dijabarkan ke dalam produk hukum yang strategis dan aplikatif dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional. 54
a. Penguatan Ekonomi Kerakyatan Sebagai Upaya Menghadapi Resesi Global
Berdasarkan Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam catatannya, bahwa penerapan sistem ekonomi  kerakyatan  melalui  strategi  ekonomi  yang  diterapkan  dalam  melindungi pasar dalam negeri untuk kepentingan produksi dalam negeri dengan meningkatkan
51 European    Commission,  International  Energy  Agency, https://www.iea.org/reports/coping-with- the-crisis-increasing-resilience-in-small-businesses-in-europe-through-energy-efficiency/ (diakses  2 November 2023).
52 Francesco De Angelis and Georg E. Riekeles, Facing a recession, Europe should focus on its mid-caps, https:// www.epc.eu/en/publications/Facing-a-recession-Europe-should-focus-on-its-mid-caps~4ab118/ (diakses 2 November 2023).
53 Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia, Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013), 51-52.
54 Mustafa  Lutfi  dan  Aditya  Prastian  Supriyadi,  “Politik  Hukum  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Akibat Pandemi  Covid-19  Perspektif  Konstitusi  Ekonomi,” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 13,  no.  2  (31 Desember 2021): 207, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
produktivitas  dan  kualitas  produk  agar  dapat  bersaing  secara  kompetitif  dengan produk negara lain, bukan dengan cara perlindungan yang mematikan. Perwujudannya harus dimulai dengan memperhatikan sebagian besar pelaku usaha, yaitu UMKM dan koperasi. 55
Salah satu permasalahan yang dapat berdampak negatif pada masa resesi ekonomi global adalah kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia, sehingga reformasi regulasi menjadi  sangat  mendesak.  Wicipto  Setiadi  menyatakan  bahwa  “kondisi  peraturan saat ini banyak yang tidak up to date bahkan berpotensi tumpang tindih, disharmoni, menimbulkan konflik, dan sangat ego sektoral dan ego daerah.” 56 Sehingga pentingnya menjaga keseimbangan antara negara dan kepentingan daerah agar tercipta tatanan keadilan dan pemerataan yang lebih substansi. 57
Berkaca pada RPJM 2020-2024, pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun, pemerintah menggunakan 2 analisa dari regulasi yang akan diterbitkan, pertama analisa dampak regulasi ( regulatory impact analysis ) dan analisa biaya dan manfaat ( cost and benefit  analysis ).  Kemudian  pemerintah  akan  mengurangi  tumpang  tindih  regulasi, yaitu membentuk 1 regulasi baru dengan mencabut 2 aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama. Kemudian regulasi yang berorientasi tujuan dan regulasi yang mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. 58
Terkait  regulasi  yang  kurang up  to  date ,  sebetulnya  dapat  dilihat  Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang dinilai  sudah  tidak  mampu mewadahi perubahan  zaman  saat  ini,  salah satu masalahnya adalah Perpres  tersebut  tidak secara  detail  mengatur  tata  letak  atau  zonasi  pasar  modern  dan  justru penilaian tersebut  dikembalikan  atas  penilaian Pemerintah  Daerah  yang bisa  saja  memiliki keterbatasan dalam hal tersebut. Begitupun dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat  Perbelanjaan  Dan  Toko  Swalayan,  hanya  memberikan  konsep  dan  teknis penetapan jarak dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga dalam hal ini peraturan tersebut  tidak  memberikan  teknis  penilaian  baik  secara  keilmuan  terhadap  jarak zonasi. Sehingga kerancuan ini harus segera diperbaiki dengan menerbitkan Perpres
55 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  “Laporan  Akhir  Tim  Kompendium  Bidang  Hukum  Ekonomi Kerakyatan,” https://www.bphn.go.id/images/seo-cover.png (diakses 9 Mei 2023).
56 Handoyo  Prasetyo,  “Reformasi  Regulasi  Melalui  UU  Cipta  Kerja  Sebagai  Landasan  Sinergitas  Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global,” Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (2023): 41, https://doi. org/10.54629/jli.v20i1.1034.
57 Muhamad Fauzi, Agus Gunawan, “Filantropi Global Membentuk Negara Kesejahteraan: Perspektif Islam dan  Yahudi,” Jurnal Sains Sosial dan Humaniora ,  6,  no.  2  (2022):  146,  https//doi.org/10.30595/jssh. v6i2.13608
58 Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Nasional  2020-2024,”,  https://www.
bphn.go.id/ (diakses 9 Mei 2023).

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
yang terbaru, agar Pemerintah Daerah memiliki rujukan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. 59
Pengaturan  mengenai  tata  letak  dan  zonasi  menurut  penulis  sangat  penting, alasannya  karena  apabila  pemerintah  ingin  mengangkat  UMKM  di  seluruh  wilayah Indonesia, maka yang perlu dilakukan adalah membatasi jumlah retail modern dan mengatur zonasi dengan UMKM dan toko tradisional. Alasan subyektif ini dilandasi oleh banyaknya retail modern yang secara tidak langsung akan mematikan UMKM. Dari segi tempat dan produk, masyarakat akan lebih banyak memilih retail modern ketimbang UMKM dan pasar tradisional. Namun pemerintah juga harus memberikan keadilan yang merata di antara UMKM dan retail dan perlindungan dari konflik yang berasal dari kebijakannya sendiri.
Sebab dalam teori welfare state mengakui bahwa, negara juga memiliki tugas untuk  melindungi  anggota  masyarakat  melawan  ketidakadilan  dari  setiap  anggota masyarakat lainnya. Keadilan, karenanya selalu menghendaki keterlibatan pemerintah untuk membantu masyarakat melalui welfare program . Pemerintah juga terlibat dalam penyusunan undang-undang dan peraturan lainnya 60 agar tidak terjadi konflik pasar antara UMKM dan retail modern.
Menurut  pandangan  Yafet  Yosafet,  diperlukan  pendekatan coexist yang memungkinkan keduanya bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara aturan hukum dan ekonomi. 61 Implementasi ekonomi kerakyatan dapat berjalan secara efisien apabila  diatur  penyeragaman  persepsi  mengenai  batasan  dan  kriteria  Usaha  Kecil, Usaha  Menengah  dan  Usaha  Besar,  untuk  kemudian  diformulasikan  dan  disepakati oleh  lembaga-lembaga  yang  terkait  sehingga  tidak  menimbulkan  kerancuan  dalam mengeluarkan kebijakan bagi pengembangan Usaha Kecil. Dari sisi hukum, pembenahan regulasi yang menentukan hak dan kewajiban serta peluang usaha kecil menengah yang pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari obyek hukum ekonomi nasional agar menjadi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat sesuai hukum dasar (UUD 1945). 62
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan BPS, bahwa setiap tahun jumlah UMKM makin besar. Pada 2010, jumlah UMKM yang  tersebar  di  tanah  air  mencapai  52,8  juta  usaha.  Lima  tahun  kemudian  naik menjadi 59,3 juta. Dan pada 2018 total jumlah UMKM sebesar 64,2 juta usaha. Dengan jumlah tersebut, UMKM berkontribusi 60,34% dari total PDB atau sekitar Rp. 8.400 Triliun. Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja 97,02% dari total tenaga kerja
59 Hidayat, Op.Cit., 294.
60 Herinto Sidik Iriansyah, “Krisis Asia, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan (Tinjauan Analisis Kapitalisme Korea Selatan),” Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara ,  12, no.  1  (2020): 59, https://doi. org/10.37640/jip.v12i1.277.
61 Yafet Yosafet Wilben Rissy, “Pendekatan Negara Hukum Krisis Ekonomi: Sebuah Jalan Tengah,” Masalah- Masalah Hukum 51, no. 1 (2022): 16, https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.10-19.
62 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Op.Cit .

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
dan 99% dari total lapangan pekerjaan, bahkan dari investasi UMKM memberikan nilai investasi sebesar 58,18% dari total investasi. 63
Selain data di atas, catatan KUKM sepanjang tahun 2022 menunjukkan data yang menyebutkan,  Jawa  Barat  menduduki  peringkat  pertama  dengan  16  ribu  koperasi. Setelah itu ada Jawa Timur dengan capaian 14 ribu koperasi. Sedangkan urutan ketiga adalah Jawa Tengah dengan total 12 ribu koperasi. Di bawah trio Jawa adalah Riau dengan total 8,3 ribu koperasi dan Bali mencapai 8 ribu koperasi. Daerah lain seperti Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua masih kosong. 64
Namun  cukup  disayangkan  karena  di  dalam  RPJM  2020-2024,  pemerintah tidak memfokuskan rencananya pada sektor koperasi. Padahal Gerakan Koperasi dan Rakyat Indonesia yang selama ini dikenal dengan semangat gotong royong dan anti individualisme sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan sebenarnya berlandaskan demokrasi ekonomi melalui koperasi. 65
Strategi  yang  perlu  dilakukan,  baik  bagi  pemerintah  khususnya  Menteri Koperasi dan UMKM, anggota serta pengurus koperasi di seluruh Indonesia dan para owner UMKM di seluruh Indonesia untuk agar memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan  perekonomian  Indonesia  melalui  cara-cara  berikut,  diantaranya:  1) Penyediaan modal dan akses ke sumber dan lembaga keuangan. Ditambah lagi dengan pemberian kemudahan dalam mengurus administrasi untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan. Bisa juga melalui efektivitas dan efisiensi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diberikan pemerintah sebelumnya; 2) Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Melalui pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh koperasi atau UMKM itu sendiri. Selain itu,  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  perlu  “disadarkan”  kembali kenapa di koperasi, masyarakat yang masih konsisten berusaha mengembalikan pola pikir masyarakat yang sudah tidak aktif agar mau berorganisasi khususnya koperasi berdasarkan  asas  dan  prinsip  yang  telah  ditetapkan.  Meningkatkan  kemampuan pemasaran UMKM. Pemberian pendidikan mengenai pemasaran atau dengan membuka/merekrut  tenaga  profesional  yang  ahli  dalam  bidang  pemasaran;  3) Peningkatan  akses  informasi  bisnis  bagi  UMKM,  Menjalin  kemitraan  yang  saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKM, Usaha Besar dan BUMN); 4) Membuat program goes  to  goal, yaitu  langsung  pada  tujuan  atau  sasaran.  Hal  itu  dilakukan dengan memberikan bantuan permodalan, konsep, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh
63 Univeristas  Pelita  Harapan,  “Open  Journal  Systems  UPH  Medan,”  https://ejournal-medan.uph.edu/ (diakses 9 Mei 2023).
64 Erlina  F.  Santika,  “Timpangnya  Jumlah  Koperasi  di  Indonesia,  Jawa  Mendominasi,”  Databoks,  https:// databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/06/timpangnya-jumlah-koperasi-di-indonesia-jawa- mendominasi (diakses 7 Mei 2023).
65 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Op.Cit .

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
koperasi  dan  UMKM  atau  dengan  menyasar  individu  yang  memiliki  jiwa  wirausaha dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. 66
Pemerintah dalam hal ini menjadi penentu arah kebijakan skala nasional yang menjadi  nahkoda  untuk  tujuan  tertentu.  Tentu  Pemerintah  Negara  Indonesia  tidak dapat menitikberatkan kepada titik manapun dalam menentukan kebijakan, seluruh kebijakan sudah pasti berlandaskan asas welfare state yang memiliki arti negara yang sejahtera, adil dan makmur. 67 Hal ini diperlukan untuk menjaga dan memungkinkan, agar  seluruh  lapisan  masyarakat,  termasuk  penyelenggara  negara  yang  melakukan kegiatan ekonomi, merasakan keadilan dalam berusaha, dan mematuhi ketentuan hukum guna mencapai kemakmuran secara merata. Payung hukum yang mengandung kepastian bagi penyelenggaraan UMKM dimasukkan dalam sistem hukum Indonesia pada tingkat undang-undang atau peraturan pelaksana agar pemberdayaan berjalan efektif, dalam hal jaminan bagi UMKM agar dapat berjalan lebih efisien dan memiliki motor  penggerak  yang  kuat  bagi  lembaga  keuangan  pemberi  pinjaman  lainnya  di daerah. Mengingat saat ini keberadaan Lembaga Penjaminan Kredit hanya terdapat di beberapa kota besar dalam jumlah yang sangat sedikit. 68
Menurut Riset Tatakelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesajahteraan Masyarakat Pusat Riset Koperasi, dan Ekonomi Kerakyatan. Sebenarnya peran UMKM tidak bisa dinafikan sangat penting karena disamping merupakan mayoritas usaha rakyat (99,99 persen),  kenyataannya  juga  menampung  mayoritas  tenaga  kerja  (97  persen).  Jadi, tidak  salah  jika  dikatakan  UMKM  merupakan  representasi  dari  ekonomi  mayoritas kerakyatan. Maka dari itu, jelas UMKM memiliki hak asasi untuk memperoleh perhatian dan dukungan segenap stakeholder. Jika ditelusuri lebih dalam, kondisi UMKM sungguh memprihatinkan, ternyata 98,7 persen dari total UMKM adalah usaha skala mikro yang mempekerjakan mayoritas tenaga kerja, yakni 91,8 persen. Populasi tenaga kerja pada UMKM sebanyak 117 juta. 69 Artinya ini dapat menghindari resesi ekonomi Global di Indonesia atau meminimalisir efek besar dari resesi tersebut karena dapat melindungi pekerja  dari  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  dan  bahkan  terus  membuka  lebar lapangan pekerjaan baru.
Selain  itu,  berdasarkan  RPJM  2020-2024  mencatat  daya  saing  UMKM  perlu terus ditingkatkan melalui kebijakan yang mendorong UMKM untuk naik kelas. Hal ini mengingat UMKM menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sekitar 97 persen. Peningkatan 66 Shohibul Itmam, “Resesi Ekonomi dan Implikasinya dari Perspektif Hukum Bisnis,” EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah 9, no. 1 (2021): 187–188, https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.10012.
67 Rianda  Dirkareshza,  Dinda  Maurizka  Azura,  Roni  Pradana,”Kebijakan  Pemerintah  di  Masa  Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat,” Jurnal Mercatoria , 14, no. 1 (2021): 52, https://doi. org/10.31289/mercatoria.v13i1.5020.
68 Buku dan Majalah Hukum, Scribd, https://id.scribd.com/ (diakses 9 Mei 2023).
69 Tim  Riset  PRKKEK-BRIN,  “Definisi  Dan  Model  Umkm  Naik  Kelas  (Scaling  Up),”  Badan  Riset dan Inovasi Nasional, https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/beritakajian/file/1672296348_ studireferensimodelumkmnaikkelasbrinbkfpdf.pdf, (diakses 7 Mei 2023).

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
kapasitas dan nilai tambah UMKM dilakukan melalui kemudahan berusaha, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi lintas sektor. 70
Apabila dikaitkan dengan teori kesejahteraan, maka tujuan utama pemerintah adalah menekankan pada keberhasilan ( success theory of welfare ). 71 Maka diperlukan kerjasama  dengan  seluruh  masyarakat  untuk  menciptakan  kesejahteraan  dan pengelolaan  kualitas  hidup  masyarakat. 72 Utamanya  dalam  pembangunan  ekonomi UMKM.  Posisi  UMKM  dalam  perekonomian  nasional  memiliki  peran  yang  penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. 73
Dapat disimak bahwa UMKM di Indonesia merupakan salah satu kontributor yang  memiliki  peran  penting  dalam  mengamankan  perekonomian  rakyat  dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan di masa krisis, UMKM tetap menunjukkan kinerjanya dengan menyediakan lapangan kerja yang sangat beragam bagi banyak orang, sehingga perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam penyerapan tenaga kerja untuk mengatasi masalah pengangguran dan mengurangi kemiskinan di Indonesia terutama di tengah ancaman resesi ekonomi, salah satunya melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM. 74

## b. Upaya Pemerintah Membuka Bursa Saham UMKM dan Koperasi Sebagai Solusi Ancaman Resesi
Pemerintah  tentunya  membutuhkan  kebijakan  untuk  mensejahterakan rakyatnya.  Dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  mempercepat  kinerja perekonomian agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, melaksanakan program atau rencana pemerintah secara efektif, efisien dan tepat guna. 75
Tanggung  jawab  negara  dalam  memajukan  kesejahteraan  warganya  bukan sekadar  bermakna  sebagai  hak  politik  dan  ekonomi,  tetapi  lebih  merupakan  aspek
70 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, https://bappeda.bondowosokab.go.id/ (diakses 9 Mei 2023).
71 Petrus  CKL  Bello,  “Teori  Kesetaraan  Sumber  Daya  Dworkin  Dalam  Kerangka  Keadilan  Distributif  Dan Implikasinya Terhadap Konstitusi Negara Kesejahteraan,” Jurnal Hukum & Pembangunan , 52, no. 2 (2022): 445, https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3347.
72 Rochani Urip Salami, “Hukum Pasar Modal Dan Tanggung Jawab Sosial,” Jurnal Dinamika Hukum , 11, no. 3 (2021): 448, http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.172
73 Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa,” Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 4, no. 2 (2019): 138, http://dx.doi.org/10.31002/rep. v4i2.1952
74 Dyah Ochtorina Susanti, “Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Berdasarkan Syirkah Mudharabah,” Batulis Civil Law Review 3, no. 1 (2022): 63, https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.719.
75 Ina Heliany, “Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Di Indonesia,” Prosiding Seminar STIAMI 8, no. 1 (2021): 18.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
hukum.  Secara  khusus,  Lawrence  M  Friedman  menyatakan  bahwa Welfare  State sebagai suatu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya dalam lingkup yang luas sampai menjangkau intervensi pasar. Dengan ruang lingkup yang luas ini, tanggung  jawab  negara  meliputi  sarana  hukum  dan  institusi  untuk  mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya menjadi kewajiban negara. 76
Kebijakan pemerintah untuk mengangkat Koperasi dan UMKM dari segi penanaman modal asing, dapat dilihat di dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021  Tentang  Bidang  Usaha  Penanaman  Modal  Pasal  3  menjelaskan,  bidang  usaha terbuka terdiri atas: Bidang Usaha prioritas dan Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM.
Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan penanaman  modal  untuk  penanam  Modal  dalam  negeri;  Persyaratan  Penanaman Modal  dengan  pembatasan  kepemilikan  modal  asing;  atau  Persyaratan  Penanaman Modal dengan perizinan khusus.
Dalam pandangan negara kesejahteraan, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan  teknologi  nasional,  mendorong  pembangunan  ekonomi  kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. 77
Selain aturan di atas, terdapat dua aturan yang menjadi payung hukum UMKM dalam menawarkan saham kepada publik yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK/04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum  dan  Penambahan  Modal  dengan  Memberikan  Hak  Memesan  Efek  Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah (POJK 52/2017) dan POJK No. 54 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  Oleh  Emiten  Dengan  Aset  Skala  Kecil  Atau  Emiten Dengan Aset Skala Menengah (POJK 54/2017). 78
76 Djauhari,  Politik  Hukum  Negara  Kesejahteraan  Indonesia  (Studi  Tentang  Kebijakan  Regulasi  dan Institusionalisasi  Gagasan  Kesejahteraan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Nelayan  di  Jawa  Tengah). Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 14, no. 4 (2009): 54, https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss4.art1.
77 Acep Rohendi, “Politik Hukum Penanaman Modal Asing Pada Perbankan Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan,” Jurnal SSRN, 11, no. 1, (2014): 15, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2746406
78 Mochamad Januar Rizki, “Siapa Bilang UMKM Tak Bisa Masuk Pasar Modal? Simak Penjelasan Hukumnya,” Hukum  Online,  https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-bilang-umkm-tak-bisa-masuk-pasar- modal-simak-penjelasan-hukumnya-lt5db03f38e465d?page=1 (diakses 7 Mei 2023).

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
POJK 52/2017 pada Pasal 3 Emiten Skala Kecil yang melakukan Penawaran Umum dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan lebih dari Rp. 50. Miliar dan tidak lebih dari Rp. 250. Miliar, tidak termasuk Efek lain yang menyertai Efek yang ditawarkan, wajib  mengikuti  ketentuan  Penawaran  Umum  oleh  Emiten  Skala  Menengah.  POJK 54/2017 di dalam Pasal 1 ayat 3 menjelaskan, Emiten dengan Aset Skala Kecil yang selanjutnya disebut Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
a. Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp. 50. Miliar berdasarkan  laporan  keuangan  yang  digunakan  dalam  dokumen  pernyataan pendaftaran; dan
b. Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
1)  Pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan/atau
2)  Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 250. Miliar.
Emiten  dengan  Aset  Skala  Menengah  yang  selanjutnya  disebut  Emiten  Skala
Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
a. Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp. 50. Miliar sampai dengan  Rp.  250.  Miliar  berdasarkan  laporan  keuangan  yang  digunakan  dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
b. Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
1)  Pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau
2)  Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 250. Miliar.
Indonesia  harus  secepatnya  membuka  bursa  saham  khusus  UMKM,  karena perkembangan globalisasi ekonomi semakin mengkhawatirkan. Sebagai contoh, pada tahun 2017 lalu, China telah melakukan terobosan dengan membuka bursa saham yang menampung UMKM, bahwa bursa Beijing akan melengkapi bursa saham Shanghai dan Shenzhen dan fokus untuk melayani usaha kecil dan menengah yang inovatif. Sistem initial public offering (IPO) berbasis pendaftaran yang diujicobakan China di Shanghai 2 tahun lalu akan diterapkan pada perusahaan yang ingin mendaftar di bursa baru. 79
Selain China, Korea Selatan telah menggerakkan UMKM-nya di sektor industri di Korea Selatan. Hal ini membuat UMKM Korea Selatan sangat maju dalam hal teknologi sehingga dapat menghasilkan produk-produk dengan teknologi tinggi. 80
Berkaca  pada  negara-negara  Asia  di  atas,  konsep  Negara  Kesejahteraan  pada dasarnya  dikembangkan  dalam  konteks  ekonomi  pasar  ( market  economy ).  Peranan
79 CNN Indonesia, “China Bakal Dirikan Bursa Saham UMKM di Beijing,” https://www.cnnindonesia.com/ (diakses 9 Mei 2023).
80 ANTARA News Nusa Tenggara Timur, “Berita Terkini Nusa Tenggara Timur,” https://kupang.antaranews. com/ (diakses 9 Mei 2023).

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
negara dalam konsep negara kesejahteraan menurut Briggs adalah: “ to modify the play of markets forces ” (memodifikasi berbagai kekuatan). Negara kesejahteraan mengacu pada  peran  pemerintah  yang    responsif  dalam  mengelola  dan  mengorganisasikan perekonomian  sehingga  mampu  menjalankan  tanggung  jawabnya  untuk  menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. 81
Peluang Indonesia untuk mengikuti China dan Korea Selatan juga dapat dilihat dari ketertarikan masyarakat untuk mendirikan PT Perorangan. Di dalam PP 7/2021 menjelaskan  mengenai  Kriteria  UMKM  Pasal  35  ayat  (1)  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan terdiri atas:
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1. Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1 Miliar sampai dengan paling banyak Rp. 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5 Miliar sampai dengan paling banyak Rp. 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Namun  yang  menjadi  kritik  di  dalam  PP  7/2021,  menyebut  dua  kriteria finansial untuk membedakan lapisan UMKM, yaitu modal dan omzet. Kriteria modal menggantikan  kriteria  sebelumnya  yaitu  aset.  Praktik  di  beberapa  Negara  yang menggunakan kriteria neraca perusahaan ( balance sheet ) yang mengkonfirmasi aset, kewajiban, dan ekuitas. Kriteria aset sangat penting untuk menilai peningkatan kapasitas usaha. Aset juga disandingkan dengan pendapatan atau laba di income statement untuk mengetahui produktivitas usaha baik dari sisi aset maupun modal yang sangat penting diketahui oleh pemilik modal atau investor. Mengapa kriteria aset dihilangkan dalam mendefinisikan UMKM, belum ada penjelasannya. Selain itu, dari sisi ukuran ( size ), parameter yang diatur dalam PP 7/2021 memiliki rentang size yang sangat lebar. Hal ini akan menyulitkan perbankan dalam memetakan risiko kredit dengan tepat. Pemerintah juga akan sulit menetapkan target UMKM yang perlu diberikan dukungan atau insentif fiskal, misalnya kelompok mana yang diperbolehkan untuk mengakses pembiayaan, dan mana yang dibantu dengan subsidi bunga dan penjaminan risiko seperti dalam program KUR. Kriteria dan ukuran yang demikian berpotensi menimbulkan terjadinya adverse selection dan moral hazard . 82
Pada  pengaturan  lain,  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  juga  telah  memberlakukan peraturan pencatatan baru perusahaan kecil dan menengah yang ingin masuk pasar modal lewat papan akselerasi. Aturan baru tersebut tercantum dalam Peraturan
81 Deviana Yuanitasari, Susilowati Suparto, “Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila  Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial,” Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad , 4, no. 1 (2020): 41, https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327.
82 Tim Riset PRKKEK-BRIN, Op.Cit., 28.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
Nomor  I-V  tentang  Ketentuan  Khusus  Pencatatan  Saham  dan  Efek  Bersifat  Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Peraturan Nomor  I-V)  per  22  Juli  2019.  Berdasarkan  aturan  tersebut  perusahaan  yang  dapat mencatatkan saham di papan akselerasi adalah perusahaan skala kecil dengan aset kurang Rp. 50. Miliar dan perusahaan skala menengah dengan rentang aset Rp. 50. Miliar sampai Rp. 250 Miliar. Selain aset, BEI juga mengatur perusahaan tersebut tidak boleh  dikendalikan  langsung  dan  tidak  langsung  oleh  pengendali  dari  emiten  atau perusahaan publik. Hal ini diatur agar perusahaan besar yang memiliki perusahaan kecil tidak dapat memanfaatkan pencatatan ini untuk mencari modal. 83
Emiten  dan  Perusahaan  Publik  dalam  laman  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok terorganisasi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa UMKM dapat menjadi emiten. UMKM bisa memanfaatkan akses pembiayaan melalui pasar modal sebagai opsi pendanaan. Sedangkan untuk Koperasi sendiri juga bisa melakukan IPO. Maka, baik UMKM dan Koperasi, keduanya dapat melakukan IPO sepanjang telah menyampaikan Pernyataan  Pendaftaran  untuk  menawarkan  atau  menjual  efek  kepada  masyarakat, sebagaimana diatur Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 84
Kemudian POJK No. 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (POJK 57/2020) di dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa Badan hukum Penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia berbentuk: Perseroan terbatas; atau Koperasi. Berdasarkan hal tersebut, penyelenggara urun dana diharuskan  berbadan  hukum.  Kemudian  di  dalam  ketentuan  Pasal  1  POJK  57/2020 dijelaskan  bahwa  terdapat  3  pihak  yaitu  Penyelenggara  Layanan  Urun  Dana  yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana, Penerbit adalah badan usaha Indonesia  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  badan  usaha  lainnya  yang menerbitkan  Efek  melalui  Layanan  Urun  Dana  dan  Pemodal  adalah  pihak  yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan Urun Dana.
Terkait modal bagi perseroan terbatas dan koperasi, dijelaskan di dalam Pasal 11 POJK 57/2020 adalah: Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a  harus  memiliki  modal  disetor  paling  sedikit  Rp.  2,5  Miliar  pada  saat  mengajukan permohonan perizinan dan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b  harus  memiliki  modal  sendiri  paling  sedikit  Rp.  2,5  Miliar  pada  saat  mengajukan
83 Mochamad Januar Rizki, Op.Cit .
84 Syifaa Faradilla, “UKM dan Koperasi Bisa Go Public, Ini Langkahnya,” https://www.hukumonline.com/ (diakses 9 Mei 2023).

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI

## permohonan perizinan. 85
Sebetulnya,  urun  dana  di  Indonesia  mengadopsi  dari  Undang-undang  JOBS ( Jumpstart Our Business Startup ) di Amerika, yaitu hukum yang dimaksudkan untuk mendorong pendanaan dari usaha kecil di Amerika Serikat yang diawasi oleh United States Securities and Exchange Commission , atau jika di Indonesia sama seperti POJK 57/2020  memberikan  kesempatan  bagi  semua  warga  negara  untuk  berinvestasi  di perusahaan pemula. 86
Dalam  POJK  57/2020  terdapat  4  (empat)  pokok  pengaturan,  yaitu  mengenai Penyelenggara, Layanan Urun Dana, Penerbit, dan Pemodal dengan pokok pengaturan antara lain: 87
1. Kriteria Penyelenggara antara lain:
a. Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
b. Penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi;
c. Kepemilikan  saham  Penyelenggara  oleh  warga  negara  asing  dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 49%; dan
d. Penyelenggara  harus  memiliki  modal  disetor  atau  modal  sendiri  paling sedikit Rp. 2,5 Miliar pada saat mengajukan permohonan izin.
2. Ketentuan terkait Layanan Urun Dana, antara lain:
a. Efek  yang  dapat  ditawarkan  melalui  Layanan  Urun  Dana  meliputi  Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, atau Sukuk;
b. Batas  maksimum  penghimpunan  dana  melalui  Layanan  Urun  Dana  oleh setiap Penerbit dalam jangka waktu 12 bulan paling banyak sebesar Rp. 10 Miliar;
c. Masa penawaran Efek paling lama 45 hari; dan
d. Pengaturan  mengenai  pembelian  Efek,  penyerahan  dana  dan  Efek,  dan perdagangan Efek.
3. Penerbit  adalah  badan  usaha  Indonesia  baik  yang  berbentuk  badan  hukum maupun  badan  usaha  lainnya  yang  menerbitkan  Efek  melalui  Layanan  Urun Dana. Namun demikian, Penerbit dilarang merupakan:
85 Pasal 11, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
86 Rino Prasetyo, “Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berdasarkan Prinsip Syariah” (Tesis, Sriwijaya University, 2021), 4.
87 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Ringkasan  Penawaran  Efek  Melalui  Layanan  Urun  Dana  Berbasis  Teknologi Informasi,” Peraturan Jasa Otoritas Keuangan,” Peraturan Jasa Otoritas Keuangan, https://www.ojk.go.id/ id/Default.aspx (diakses 9 Mei 2023).

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
a. Badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi;
b. Perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan
c. Badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 10 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Pemodal yang dapat membeli Efek melalui Layanan Urun Dana wajib:
a. Memiliki rekening Efek pada Bank Kustodian yang khusus untuk menyimpan Efek dan/atau dana melalui Layanan Urun Dana;
b. Memiliki kemampuan untuk membeli Efek Penerbit; dan
c. Memenuhi kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek.
Namun demikian dengan batasan sebagai berikut:
a. Penghasilan sampai dengan Rp. 500 juta, maksimum investasi 5% dari penghasilan per tahun;
a. Penghasilan  lebih  dari  Rp.  500  juta,  maksimum  investasi  10%  dari penghasilan per tahun; dan Jika:
1)  Pemodal merupakan badan hukum;
2)  Pemodal memiliki pengalaman investasi di pasar modal; atau
3)  Efek bersifat utang atau Sukuk dijamin atau ditanggung dengan nilai
penjaminan atau nilai penanggungan paling sedikit 125% dari nilai penghimpunan dana, maka jumlah investasi tidak dibatasi. 88
Peraturan OJK di atas termuat beberapa kesamaan yang didasarkan pada Pasal UUPT yang menyebutkan: 1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia; 2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan; 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  berlaku  dalam  rangka  Peleburan;  4)  Perseroan memperoleh  status  badan  hukum  pada  tanggal  diterbitkannya  keputusan  menteri mengenai  pengesahan  badan  hukum  Perseroan;  5)  Setelah  Perseroan  memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 89
Selain  itu,  pemerintah  saat  ini  telah  menggunakan  skema  pembiayaan  untuk UMKM dengan menggunakan Securities Crowdfunding (SCF). SCF merupakan metode pengumpulan  dana  dengan  skema  patungan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  bisnis atau  usaha  untuk  memulai  atau  mengembangkan  bisnisnya.  Nantinya  investor  bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui Saham, surat bukti kepemilikan utang
88 Ibid .
89 Pasal  7  ayat  1  sampai  ayat  5.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
(Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk). Dengan adanya SCF, investor dan pihak yang membutuhkan dana dapat dengan mudah dipertemukan melalui suatu platform secara online. SCF dikatakan sebagai versi baru dari equity crowdfunding , yang bertujuan untuk memudahkan UMKM yang masih kesulitan masuk ke pasar modal, karena badan usahanya yang belum memenuhi syarat pendanaan. Di samping itu, SCF diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pendanaan modal UMKM. 90
Berdasarkan literatur sebelumnya, konsep negara kesejahteraan adalah upaya yang  dilakukan  negara  sebagai  bukti  pemerintahan  yang  sah  ( legitimated )  untuk melindungi segenap warga. Konsep negara kesejahteraan dalam bentuk crowdfunding dapat menjadi jembatan antara kelas menengah, atas dan bawah dalam bentuk penyaluran  dana  bersama  yang  dikoordinasi  oleh  pemerintah. 91 Secara kerangka teoritis, menjadi sangat jelas bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan membangun kesejahteraan tidak akan lepas dari penggunaan berbagai tingkat peraturan hukum. Hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  dapat  berlangsung  dengan  baik  dan tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud. 92
Mekanisme dari layanan Urun Dana secara sederhana dapat digambarkan sebuah perusahaan  penggalang  dana  hanya  perlu  menawarkan  Efek  terbitan  perusahaan UMKM  sebagai  kompensasi  atas  investasi  yang  diberikan.  Perusahaan  penggalang dana fungsinya hampir sama dengan perusahaan efek di pasar perdana. Dengan begitu para investor akan mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan UMKM tersebut, dan akan menerima hasil keuntungan ( return ) berupa deviden dari perusahaan UMKM sesuai besaran Efek yang mereka miliki. Jadi pada dasarnya prinsip dari urun dana sama halnya dengan instrumen pasar modal lainnya di mana terdapat pihak yang menjadi pusat pengoperasian Urun Dana serta penghubung para pihak, pihak yang menerima modal untuk meningkatkan usahanya, serta pihak yang menginvestasikan modalnya, hanya  saja  yang  membedakan  yaitu  mengenai  aturan  serta  objek  pendanaan  yang diperuntukan untuk pembiayaan perusahaan UMKM. 93
Berdasarkan  penjabaran  alternatif  permodalan  di  atas,  maka  tantangan pemerintah dalam menerapkan konsep ekonomi kerakyatan di tengah ancaman resesi
90 OJK  Institute,  “Strategi  dan  Upaya  Penguatan  Securities  Crowdfunding  Guna  Mendukung  Pembiayaan UMKM  di  Indonesia,”  Otoritas  Jasa  Keuangan,  https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx  (diakses  9  Mei 2023).
91 `Nur  Muhammaditya  Priatmaja  Husnanto,  Bunga  Pertiwi  Tontowi  Puteri,  Rahmalia  Rifandini, “Crowdfunding  Dalam  Pandangan  Negara  Kesejahteraan:  Dampak  Revolusi  Industri  4.0  Dan  Covid-19 Terhadap Program Perlindungan Sosial, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 5, no. 1, (2021): 50, https://doi. org/10.38043/jids.v5i1.2933.
92 Djauhari, Op.Cit., 276. 93 Rino Prasetyo, Op.Cit., 5.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
adalah  dengan  terus    berkomitmen  memperluas  akses  keuangan,  khususnya  bagi masyarakat unbankable dan pelaku UMKM, melalui pembentukan ekosistem berbasis digital. Dalam hal ini, OJK memfasilitasi: Penyediaan alternatif pembiayaan yang cepat dan terjangkau dengan persyaratan lebih mudah bagi pelaku UMKM melalui Fintech P2P Lending yang terdaftar (Konvensional dan Syariah) dan Securities Crowdfunding; Penyediaan platform  social  e-commerce UMKM secara digital melalui platform UMKMMU serta pendampingan UMKM melalui Kampus UMKM bersama startup/e- commerce untuk mendorong UMKM berorientasi ekspor. 94
Implikasi  ekonomi  dari  konsep  kesejahteraan  komprehensif,  negara  dapat melakukan regulasi dan kebijakan-kebijakan, khususnya terkait dengan ekonomi secara komprehensif  dalam frame kesejahteraan. 95 Penguatan ekonomi Indonesia melalui upaya-upaya  pemerintah  merupakan  gambaran  bahwa  Indonesia  telah  memiliki kesiapan untuk menghadapi resesi global, baik dalam masa resesi maupun pasca resesi.  Pada  dimensi  ini,  UMKM  memiliki  peran  penting,  hal  ini  karena  dilihat  dari tiga peranan UMKM terhadap perekonomian indonesia meliputi sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan dan sarana pemasukan devisa bagi negara. 96 Sama halnya dengan koperasi, mengingat bahwa koperasi tidak menjadikan profit atau keuntungan sebagai hal yang utama, melainkan lebih mengejar manfaat. Benefit oriented bagi seluruh stakeholder -nya, mulai dari pekerja, anggota, konsumen, pemasok dan juga pemerintah. 97
Crowdfunding dalam pandangan negara kesejahteraan ( welfare state ) memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin, melepas ketergantungan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melibatkan masyarakat kelas menengah dan atas dengan meningkatkan solidaritas sosial. 98 Oleh karena itu, sebagai solusi dalam menghadapi resesi global yang akan datang, pemerintah menjadi pionir  untuk  memberlakukan  hukum  dalam  mengangkat  ekonomi  kerakyatan  yang nyatanya  dapat  efektif  menghadapi  segala  problematika  ekonomi  global,  terutama dalam masa resesi dan pasca resesi. Kekuatan ekonomi Indonesia menjadi kian kuat dengan pemberlakuan kebijakan pada UMKM dan Koperasi, namun perlu juga disempurnakan dalam pengaplikasiannya dengan sistem bursa saham dan urun dana yang  dapat  mempermudah  masyarakat  memahami  dan  mengimplementasikannya, baik pelaku UMKM dan Koperasi maupun masyarakat pada umumnya.
94 Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi COVID-19: Pandangan Pengambil Kebijakan di Tingkat Pusat dan Daerah (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2022), 126.
95 Elfira  Maya  Adiba,  Hanifiyah  Yuliatul  Hijriah,  “Fungsi  Pemerintah  (Alokasi,  Distribusi,  Dan  Stabilisasi) Islam  Pada  Pemenuhan  Maqashid  Syariah  Untuk  Mewujudkan  Negara  Kesejahteraan,” Proceedings ICIEF’15, Mataram , 25, no. 27 (2015): 994.
96 Sulastri, Op.Cit .
97 Koperasi Mahasiswa UGM, Op.Cit .
98 Nur Muhammaditya Priatmaja Husnanto, Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, Rahmalia Rifandini, Op.Cit., 50.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI

## D.   Penutup
Optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan terutama dalam menghadapi resesi global, dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang berkualitas dengan menggunakan 2 pendekatan yang akan terus dilakukan oleh pemerintah yaitu: (1) analisa dampak regulasi dan analisa biaya dan manfaat; (2) Dengan membentuk 1 peraturan baru dengan mencabut 2 peraturan yang sudah ada dengan substansi mengatur hal yang sama. Pertama, mengenai dampak regulasi, PP 7/2021 tidak  hanya  memberikan  kepastian  hukum  dalam  hal  pemberdayaan  kelembagaan,  produksi, pemasaran, keuangan, inovasi, dan teknologi, tetapi juga melindungi UMKM dan koperasi dalam hal  restrukturisasi  kredit,  rekonstruksi  usaha,  bantuan  modal,  dan  bantuan  lainnya.  Kemudian tentang analisis biaya dan keuntungan, terdapat POJK No. 57/POJK.04/2020, Pemerintah saat ini telah menggunakan skema pembiayaan untuk UMKM dengan menggunakan SCF, yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendanaan modal UMKM. Sehingga dari segi permodalan UMKM dan Koperasi dapat survive , dan pemerintah dapat memanfaatkan pendanaan di bidang lain, misalnya sektor kesehatan dan pendidikan. Kedua, pemerintah harus mencabut PP 112/2007 yang tidak secara  detail  mengatur  tata  letak  atau  zonasi  pasar  modern. Begitupun dengan Permen 18/2022, hanya memberikan konsep dan teknis penetapan jarak dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga dalam hal ini peraturan tersebut tidak memberikan teknis penilaian baik secara keilmuan terhadap jarak zonasi. Sehingga 2 peraturan tersebut haruslah dicabut dan menerbitkan Perpres yang terbaru, atau setidak-tidaknya merevisi PP 7/2021 terhadap zonasi pasar modern  agar  Pemerintah  Daerah  memiliki  rujukan  berdasarkan  hierarki  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
Pengaturan terhadap ekonomi kerakyatan dinilai sebagai langkah progresif, karena saat ini pemerintah membuka peluang yang cukup luas untuk dapat membuka Perseroan Terbatas (PT) Perorangan atau dapat didirikan oleh 1 orang dengan modal yang tidak terlalu besar. UMKM dan Koperasi yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan UUPT dapat melakukan akses pembiayaan melalui pasar modal dan opsi pendanaan, sedangkan koperasi dapat melakukan IPO, maka UMKM dan Koperasi dapat melakukan IPO dengan catatan bahwa keduanya memenuhi syarat berdasarkan POJK  Nomor  57  /  POJK.04  /2020  yaitu  penyelenggara  merupakan  badan  hukum  Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, penyelenggara harus memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp. 2,5 Miliar pada saat mengajukan permohonan izin. POJK tersebut juga memberikan pengaturan yang sama berdasarkan Pasal 7 UU PT, bahwa badan usaha yang berbentuk  badan  hukum  memberikan  peluang  yang  besar  untuk  keluar  dari  ancaman  resesi global. Sehingga melalui pengaturan-pengaturan ekonomi kerakyatan yang baik, Indonesia dapat bertahan dan melindungi perekonomian dalam negeri yang tentu saja berdampak bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pascapandemi COVID-19: Pandangan Pengambil Kebijakan di Tingkat Pusat dan Daerah. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2022.
Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia. Bunga  Rampai  Dialektika  Pembaruan  Sistem  Hukum Indonesia . Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013. Martono,  Nanang. Metode  penelitian  kuantitatif:  Analisis  Isi  dan  Analisis  Data  Sekunder (sampel halaman gratis) . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama, 2016.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum . Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020. N.D,  Mukti  Fajar.,  Achmad,  Yulianto. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris . Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2013.
Reksodiputro, Mardjono. Perenungan perjalanan reformasi hukum . Jakarta: Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan, 2013.
Wantu, Fence M. Pengantar Ilmu Hukum . Gorontalo: Reviva Cendikia, 2015.
B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Adiba, Elfira Maya., Hijriah, Hanifiyah Yuliatul. “Fungsi Pemerintah (Alokasi, Distribusi, Dan Stabilisasi)  Islam  Pada  Pemenuhan  Maqashid  Syariah  Untuk  Mewujudkan  Negara Kesejahteraan,” Proceedings ICIEF’15, Mataram , 25, no. 27 (2015): 994.
Al-Fatih, Sholahuddin. “Rekonstruksi Tujuan Welfare State Dan Gejala Privatisasi Di Indonesia,” Journal  Komunikasi  Yustisia,  5,  no.  1  (2022):  370  ,  https://doi.org/10.23887/jatayu. v5i1.46468.
Asshiddiqie,  Jimly.  “Kedudukan  Dan  Peranan  Hukum  Tata  Negara  Dalam  Pembangunan.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 2, no. 2 (1995): 135–52.
Bisariyadi, “Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan ( Welfare State ) dan Negara Regulasi ( Regulatory  State )  dalam  Perkara  Konstitusional,”  Jurnal  Ius  Quia  Iustum,  23,  no.  4 (2016): 540, https://doi.org/10.20885/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1
Bello,  Petrus  CKL.  “Teori  Kesetaraan  Sumber  Daya  Dworkin  Dalam  Kerangka  Keadilan Distributif Dan Implikasinya Terhadap Konstitusi Negara Kesejahteraan,” Jurnal Hukum & Pembangunan , 52, no. 2 (2022): 445, https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3347. Dirkareshza., Rianda, Azura., Dinda Maurizka., Pradana, Roni. “Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat,” Jurnal Mercatoria , 14, no. 1 (2021): 52, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.5020.
Djauhari. “Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi Tentang Kebijakan Regulasi Dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Jawa Tengah).” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 14, no. 4 (2007): 132–35. https://doi. org/10.20885/iustum.vol14.iss4.art1.
Rohendi, Acep, “Politik Hukum Penanaman Modal Asing Pada Perbankan Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan,” Jurnal SSRN, 11, no. 1, (2014): 15, http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.2746406

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi  Welfare  State  Negara  Hukum  Kesejahteraan  Indonesia,”  Jurnal  Mimbar Hukum, 31, no. 2 (2019): 259,https://doi.org/10.22146/jmh.32986
Erma  Wulan  Sari,  Mareta  Putri  Hapsari,  Nadiva  Arti  Salsabila,  Pengaruh  Resesi  Ekonomi Global 2023 bagi Perpajakan di Indonesia, Jurnal Ekuitas, 4, no 3 (2023): 1025, https:// doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.3145
Fauzi,  Muhamad.,  Gunawan,  Agus.  “Filantropi  Global  Membentuk  Negara  Kesejahteraan: Perspektif Islam dan Yahudi,” Jurnal SAins Sosial dan Humaniora, 6, no. 2 (2022): 146, https//doi.org/10.30595/jssh.v6i2.13608
Heliany,  Ina.  “Peran  Kebijakan  Fiskal  Dalam  Mengatasi  Resesi  Ekonomi  Di  Indonesia.” Prosiding Seminar STIAMI 8, no. 1 (2021): 18.
Hidayat, Wahyu, Norma Sari, dan Jawade Hafidz. “Kebijakan Pembatasan Retail Modern di Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme.” DIVERSI : Jurnal Hukum 8, no. 2 (2023): 274. https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3375.
Humau, Zusana Cicilia Kemala. “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja/ Buruh  Melalui  Penetapan  Upah  Minimumdi  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.”  Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015. http://e-journal.uajy.ac.id/8636/.
Hutagaol, Yobel Rayfinando Tua, Ronaldo Putra Pratama Sinurat, dan Sulthan Muhammad Shalahuddin.  “Strategi  Penguatan  Keuangan  Negara  Dalam  Menghadapi  Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy.” Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) 4, no. 15 (2022): 383. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1911.
Iriansyah, Herinto Sidik. “Krisis Asia, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan (Tinjauan Analisis Kapitalisme Korea Selatan),” Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara , 12, no. 1 (2020): 59, https://doi.org/10.37640/jip.v12i1.277.
Itmam,  Shohibul.  “Resesi  Ekonomi  dan  Implikasinya  dari  Perspektif  Hukum  Bisnis.” EQUILIBRIUM:  Jurnal  Ekonomi  Syariah 9,  no.  1  (2021):  187–88.  https://doi. org/10.21043/equilibrium.v9i1.10012.
Kurnia, Kamal Fahmi. “Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisataan Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan,” Jurnal Doctrinal, 4, no. 1 (2019): 906.
Lutfi, Mustafa, dan Aditya Prastian Supriyadi. “Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat  Pandemi  Covid-19  Perspektif  Konstitusi  Ekonomi.” De  Jure:  Jurnal  Hukum Dan  Syar’iah 13,  no.  2  (31  Desember  2021):  207.  https://doi.org/10.18860/j-fsh. v13i2.10384.
Muhammaditya,  Nur.,  Puteri,  Bunga  Pertiwi  Tontowi.,  Rifandini,  Rahmalia,”Crowdfunding Dalam Pandangan Negara Kesejahteraan: Dampak Revolusi Industri 4.0 Dan Covid-19 Terhadap Program Perlindungan Sosial, J urnal Ilmiah Dinamika Sosial, 5, no. 1, (2021): 50, https://doi.org/10.38043/jids.v5i1.2933.
Nasution, M. Irsan. “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Melalui Peradilan Niaga.” ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 10, no. 1 (2016): 81. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5147.
Tareq Jati Pamungkas, Achmad Hariri, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State,” Media of Law And Sharia, 3, no. 3 (2022): 273, https:// doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198.
Rissy,  Yafet  Yosafet  Wilben.  “Pendekatan  Negara  Hukum  Krisis  Ekonomi:  Sebuah  Jalan Tengah.” Masalah-Masalah  Hukum 51,  no.  1  (2022):  16.  https://doi.org/10.14710/ mmh.51.1.2022.10-19.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
Riskanita,  Dinda.,    Widowaty,  Yeni.  “Upaya  Pemerintah  Daerah  Mengatasi  Kerusakan Lingkungan  Akibat  Alih  Fungsi  Lahan  Berdasarkan  Konsep  Negara  Kesejahteraan,” Supremasi  Hukum  :  Jurnal  Penelitian  Hukum, 28,  no.  2  (2019):  126,  https://doi. org/10.33369/jsh.28.2.123-135.
Salami, Rochani Urip. “Hukum Pasar Modal Dan Tanggung Jawab Sosial,” Jurnal Dinamika Hukum, 11, no. 3 (2021): 448, http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.172
Sarfiah, Sudati Nur., Atmaja., Hanung Eka, Verawati., Dian Marlina. “UMKM Sebagai Pilar Membangun  Ekonomi  Bangsa,” Jurnal  REP  (Riset  Ekonomi  Pembangunan), 4,  no.  2 (2019): 138, http://dx.doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952
Sukadi,  Imam.,  Sapto  Heriyawanto,  Gatot.,  Ningsih,  Mila  Rahayu.  “Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan,” Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, 14, no. 2 (2020): 30, https://doi.org/10.20414/qawwam. v14i2.2876.
Pitaloka, Ramila. “Ancaman Resesi Ekonomi Global 2023,” https://osf.io/myehn, 12 (2017): 1, https://doi.org/10.31219/osf.io/myehn
Prasetyo, Handoyo. “Reformasi Regulasi Melalui UU Cipta Kerja Sebagai Landasan Sinergitas Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global.” Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (2023): 41. https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1034.
Simanjuntak, Efendi, Litya Surisdani Anggraeniko, dan Marlia Hafny Afrilies. “Determinasi Ekonomi Pancasila Pasca Resesi Pada Konsep Welfare State.” Jurnal Hukum In Concreto 1, no. 1 (2022): 11–28.
Susanti, Dyah Ochtorina. “Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah  di  Tengah  Ancaman  Resesi  Ekonomi  Berdasarkan  Syirkah  Mudharabah.” Batulis Civil Law Review 3, no. 1 (2022): 63. https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.719. Tim Riset PRKKEK-BRIN. “Definisi Dan Model Umkm Naik Kelas (Scaling Up).” Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022.
Wulandari,  Maria  Mu’ti,  dan  Anggitariani  Rayi  Larasati  Siswanta.  “Upaya  Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Covid-19.” Jurnal Soedirman Law 5, no. 1 (2023): 120–36.
Yuanitasari, Deviana., Suparto, Susilowati. “Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial,” Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, 4, no. 1 (2020): 41, https://doi.org/10.23920/ acta.v4i1.327.
C. Internet
ANTARA News Nusa Tenggara Timur. “Berita Terkini Nusa Tenggara Timur.” Diakses 9 Mei 2023. https://kupang.antaranews.com/.
Angelis, Francesco De., Riekeles, Georg E. “Facing a recession, Europe should focus on its mid-caps,” Diakses 2 November 2023. https://www.epc.eu/en/publications/Facing-a- recession-Europe-should-focus-on-its-mid-caps~4ab118/.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  “Laporan  Akhir  Tim  Kompendium  Bidang  Hukum Ekonomi Kerakyatan.” Diakses 9 Mei 2023. https://www.bphn.go.id/images/seo-cover. png.
Cantika  Adinda  Putri,  “Sebentar  Lagi  Resesi  di  Amerika  &  Eropa,  Begini  Proyeksinya!,” CNBC  Indonesia,  Diakses  2  November  2023.  https://www.cnbcindonesia.com/ market/20221218074415-17-397818/sebentar-lagi-resesi-di-amerika-eropa-begini- proyeksinya/.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI
Cindy  Mutia  Annur,  “Tingkat  Pengangguran  Indonesia  Tertinggi  ke-2  di  ASEAN,”  Diakses 2  November  2023.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/06/ tingkat-pengangguran-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asean#:~:text=BPS%20juga%20 mencatat%2C%20jumlah%20pengangguran,ribu%20orang%20dibanding%20Februa- ri%20202/.
CNN Indonesia. “China Bakal Dirikan Bursa Saham UMKM di Beijing.” Diakses 9 Mei 2023. https://www.cnnindonesia.com/.
European    Commission,  International  Energy  Agency,  Diakses  2  November  2023.  https:// www.iea.org/reports/coping-with-the-crisis-increasing-resilience-in-small-businesses- in-europe-through-energy-efficiency/,
Faradilla, Syifaa. “UKM dan Koperasi Bisa Go Public, Ini Langkahnya.” Diakses 9 Mei 2023. https://www.hukumonline.com/.
Hendranata, Anton. “Benarkah Perekonomian Amerika Sudah Resesi,” Diakses 2 November 2023. https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/16/benarkah-perekonomian- amerika-sudah-resesi-1/.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Tingkatkan Resiliensi Hadapi Ancaman Resesi Global.” Diakses 9 Mei 2023. https://www.ekon.go.id/.
Koperasi Mahasiswa UGM. “Maju Bersama Kopma UGM Bangkit Dari Resesi Akibat Pandemi Bersama Koperasi.” Diakses 9 Mei 2023. https://kopma.ugm.ac.id/.
Sahda, Lathifah. “Ancaman Resesi 2023, UMKM Bisa jadi Solusi Jitu,”Institute Teknologi Sepuluh November,  Diakses  2  November  2023.  https://www.its.ac.id/news/2022/11/05/ ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/.
Kumparan.com.  “Resesi  Ekonomi  Berdampak  Bagi  Negara.”  Diakses  9  Mei  2023.  https:// kumparan.com/.
Market Data. “CNBC Indonesia - Berita Ekonomi & Bisnis Terkini Hari Ini.” Diakses 9 Mei 2023. https://www.cnbcindonesia.com/.
Smesco,  “Peran  UMKM  Dalam  Menghadapi  Ancaman  Resesi  Ekonomi  2023.”  Diakses  2 November 2023. https://smesco.go.id/berita/peran-umkm-dalam-resesi-2023/.
Sulastri. “Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses 7 Mei 2023. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/ baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html.
Rajagukguk, Erman. “Peranan hukum dalam pembangunan pada era globalisasi : Implikasinya bagi pendidikan hukum di Indonesia.” Diakses 9 Mei 2023. https://core.ac.uk/.
Rizki, Mochamad Januar. “Siapa Bilang UMKM Tak Bisa Masuk Pasar Modal? Simak Penjelasan Hukumnya.”  Hukum  Online.  Diakses  7  Mei  2023.  https://www.hukumonline. com/berita/a/siapa-bilang-umkm-tak-bisa-masuk-pasar-modal-simak-penjelasan- hukumnya-lt5db03f38e465d?page=1.
Santika, Erlina F. “Timpangnya Jumlah Koperasi di Indonesia, Jawa Mendominasi.” Databoks. Diakses  7  Mei  2023.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/06/ timpangnya-jumlah-koperasi-di-indonesia-jawa-mendominasi.
OJK  Institute.  “Strategi  dan  Upaya  Penguatan  Securities  Crowdfunding  Guna  Mendukung Pembiayaan UMKM di Indonesia.” Otoritas Jasa Keuangan. Diakses 9 Mei 2023. https:// www.ojk.go.id/id/Default.aspx.

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Perlindungan,  dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Modal  Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil,
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam  Negeri  dan  Produk  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Koperasi  Dalam  Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,  Perubahan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  nomor  16/POJK  04/2021  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/Pojk.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK/04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  54  /POJK.04/2017  Tentang  Bentuk  Dan  Isi  Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  Oleh  Emiten  Dengan  Aset  Skala  Kecil  Atau  Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

## OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANC AMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI

## BIODATA PENULIS
Wahyu Hidayat, saat ini penulis sedang menempuh Magister Ilmu Hukum di Universitas Ahmad Dahlan 2022. Sebelumnya penulis telah meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2017 dengan  bidang  khusus  Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum  Administrasi  Negara.  Artikel  penelitian yang  telah  terbit  adalah  Kebijakan  Pembatasan  Retail  Modern  di  Daerah  Dalam  Perspektif Utilitarianisme pada Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (Maret 2022). Pengakuan Hak Masyarakat Di Bidang Pelayanan Perizinan Dalam Perspektif Pengawasan Publik pada Jurnal Juris Humanity Vol. 2 No. 1 (2023). Social Engineering to Overcome Conflict Between People’s Markets and Supermarkets in Kulon Progo Regency (Review of Regional Regulation No. 16 of 2021) pada Jurnal Pandecta  Vol 18, No 1 (2023). Karya ilmiah  yang telah memenangkan lomba juara 2 adalah Rekayasa Sosial Lembaga Peradilan Untuk Mewujudkan Keadaban Publik yang diadakan oleh IKAHI pada tahun 2023 dengan melibatkan mahasiswa, praktisi, dosen dan hakim di seluruh Indonesia. Kemudian artikel opini yang terbit di media Internasional berjudul G20 New Delhi: World Economy Issues and Evaluation of Investment Regulations in Indonesia diterbitkan oleh Big News Network. Saat ini penulis bekerja sebagai freelancer marketing Digital Advertising di perusahaan Singapura dan sekaligus bekerja di Pusat Kajian Sejarah dan Pembangunan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, sebagai Koordinator Bidang Media dan Teknologi. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: 2207055008@webmail.uad.ac.id