## PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN PERATURAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

## TENTANG HAK CIPTA
Anak Agung Gede Agung Indra Prathama 1 , I Gede Mahatma Yogiswara Winatha 2 , Ni Made Novi Maharani 3 , Ni Wayan Devi Muliyanti 4 1 2 3 4 Fakultas Hukum Univeritas Ngurah Rai Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar E-mail : indra.prathama@unr.ac.id 1, yogiswara.winatha@unr.ac.id 2,
noviimaharani0511@gmail.com 3, Devimuliyanti98@gmail.com 4
Abstract, The purpose of this writing is to examine and explain police efforts to prevent and act against forms of violations of the Law on Copyright Number (28 Year 2014). Due to  lack  of  outreach  and  lack  of  seriousness  on  the  part  of  the  government,  efforts  to prevent  piracy  are  currently  ineffective.  However,  a  number  of  pirates  were  actively socialized, controlled, and eliminated by the police, which also took other forms of action as  needed.  In  accordance  with  Law  Number  (28  of  2014)  concerning  Copyright, investigations  against/the  police  included  complaints  and  there  were  also  many  parties who  felt  they  had  lost/harmed.  What  was  done/performed  by  many  government  parties through the form of law enforcers, namely the police, as stated in Article 120 concerning complaint  offenses.  This  type  of  research  is  empirical  and  uses  sociological  and  legal research methods. This was done directly by collecting data from prevention as well as taking action against the police based on the number "Copyright Law". Number (28 Year 2014). The author uses a qualitative descriptive approach to analyze data, especially in the form of descriptions that are neatly arranged, logically effective, coherent. Keywords: Film Piracy, Copyright Prevention, Action.
Abstrak, Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengkaji  serta  mejelaskan  upaya kepolisian m untuk  upaya  mencegah  serta  menindak  bentuk  dari  pelanggaran  Undang- Undang Tentang Hak l Cipta Nomor (28 Tahun m 2014). Karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya keseriusan dari pihak pemerintah, upaya pencegahan pembajakan saat ini tidak efektif.  Namun,  sejumlah  perompak  secara  aktif  di  sosialisasikann,  dikendalikan,  dan dimusnahkan  oleh  polisi,  yang h juga  mengambil  bentuk  tindakan  dan  juga  diperlukan. Sesuai  adanya  peraturan  Undang-Undang h Nomor  (28  Tahun n 2014)  tentang  Hak l Cipta, penyidikam  terhadap/pihak  pihak  kepolisian  termasuk  dari  pengaduan  serta  banyaknya juga  pihak l yang  merasaq  rugi/dirugikan.  Yang  diperbuat/dilakukan  oleh  banyak  pihak pemerinta l melalui  bentuk  dari  penegak  hukum  yaitu  pihak  kepolisian m ,  sebagaimana tercantum dalam Pasal 120 tentang delik aduan. Jenis penelitian ini bersifat empiris dan menggunakan metode penelitian sosiologis dan hukum. Hal itu dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan data  dari pencegahan dan juga bari penindakan  pihak kepolisian berdasarkan m nomor  “UU  Hak l Cipta”.  Nomor  (28 y Tahun  2014).  Penulis  menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data, khususnya berupa uraian-uraian yang tersusun rapi, efektif logis, runtut.
Kata kunci: Pembajakan Film, Hak Cipta Pencegahan, Penindakan.

## PENDAHULUAN
Adapun dapat dijelaskan mengenai tentang  Hak  Cipta  menurut  Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 berdasarkanPasal  (1)  angka  (1),  yang dimana hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta dengan sendirinya akan timbul/muncul berdasarkan asas-asas deklaratif didalam suatu bentuk ciptaan m yang diwujudkan/diciptakan
didalam  bentuk  yang  secara  nyata.  Yang artinya tanpa adanya mengurangl/membgai
dari sebuah bentuk  pada pembatasan yang sesuai  terhadap  ketentuan  yangh  berlaku dalam sebuah peraturan (perundang- undangan).  UU  tersebut  mendefinisikan “hak cipta” merupakan dari hak ekonomi l beserta  hak  moral.  Hak  eksklusif yang dipunyai/dimiliki pihak pencipta a atau pemegang  hak l cipta  dengan  maksud memperoleh  uang  dari  hasil  karyanya disebut  sebagai  hak  ekonomi.  Pencipta tetap  mempunyai  hak  ekonomi  berupa
Ciptaan  sepanjang  Pemegang  Hak  Cipta tidak  mengalihkan  seluruh  hak  ekonomi kepada pencipta a serta pihak dari
pemegang  Hak  Cipta l kepada  penerima pengalihan  dari  hak  atas  ciptaannya.  hak moral  adalah  hak  yang  bersifat  pribadi, abadi  serta  tidak  dapat  dipisahkan  dari penciptanya  karena  hak  tersebut  adalah miliknya  selamanya.  Ini  berarti  hak  moral tetap  ada  pada  pencipta  bahkan  setelah kematiannya. 1
Kemajuan teknologi dan informasi memudahkan  manusia  atau    masyarakat dalam melakukan sesuatu dan memperoleh informasi di era globalisasi saat ini. Akses internet  akan  digunakan  oleh  semakin banyak  orang  seiring  kemajuan  teknologi dan  informasi.  yang  akan  diakses  dan dimanfaatkan  untuk  hiburan,  pendidikan, dan  jejaring  sosial.  Misalnya  berupa  film, penjualan barang ilegal, atau hasil masyarakat  yang  dulunya  harus  mengantri di  bioskop  hanya  untuk  melihat  rilisan terbaru.  Namun,  belakangan  ini  masih banyak  orang  yang  memutuskan  untuk menunggu sedikit lebih lama dan menontonnya  hanya  di  situs  yang  dapat diakses  secara  online,  mengunduhnya  dari situs tertentu, atau menonton serta menayangkan secara ilegal.
Hak  cipta  digital  sangat  mudah ditiru,  dan  hasilnya  sulit  dibedakan  dari aslinya.  Akibatnya,  orang  kemudian  dapat memodifikasi  atau  mengeditnya  kembali dan  mendistribusikannya j ke  seluruh  dunia yang  dimana  hampir  secara  gratis.  Di  satu sisi  yang  dimana  tidak  diragukan  lagi
1 Wangania,  Nikita  Thessalonica  Virginia. "Tindak  Pidana  Atas  Pembajakan  Film  Menurut Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang Hak Cipta." Lex Privatum 7.7 (2019).
sangat y sederhana  untuk  memaksa  setiap orang  yang  menciptakan  hak  cipta  untuk orang  lain  untuk  melakukannya  dalam skala  besar.  Namun,  pemegang  hak  cipta sering kesulitan mengidentifikasi pelanggaran,  mengenalinya,  atau  bahkan memulai proses hukum. 2 “Film”  dan  sinematografi  adalah contoh karya seni yang dilindungi. Alhasil, film  merupakan  karya  estetik  yang berdimensi  nilai  budaya  dan  hak  asasi manusia sebagai hasil proses kerja kolektif. Film  adalah  kekayaan  intelektual  karena merupakan karya berhak cipta, dan haknya akan menjadi milik pencipta. 3
Hak  cipta  adalah  nama  yang diberikan untuk hak ini. Menurut Undang- Undang Nomor m “28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta”,  pengertian  film  didefinisikan yaitu  berikut  dalam  Pasai  40  ayat  10: Sinematografi adalah seni membuat gambar  bergerak,  khususnya:  dokumenter, film untuk iklan, laporan, serta cerita yang diceritakan melalui skenario dan ilustrasi Pada  seluloid  tape,  videotape, optical  disc,  dan  media  lain  yang ditayangkan  serta  diputar  pada    bioskop, dan  layar  lebar,  lalu  televisi,  atau  media yang  lainnya,  sinematografi i juga  dapat diciptakan  sebagai  seni.  Sinematografi adalah contoh bentuk audiovisual;
Film  yang  juga  dikenal  sebagai film  layar  lebar  dilindungi  oleh  Undang- Undang h Hak  Cipta  (Nomor.  28  Tahun 2014). Karya film memiliki peran strategis sebagai  karya  seni.  Pada  sebuah  pembuat film yang dimana akan memiliki/mempunyai hak eksklusif k , seperti  hak  untuk  memonopoli n bentuk ciptaannya,  untuk  melindungi  sebuah bentuk  karya  ciptanya  dari  pihak  ketiga karena film juga termasuk jenis karya seni dan benda hak l cipta yang  dilindungi  “UU. Seperti  kemampuan  untuk  mengumumkan serta  akan  memperbanyak  bentuk  dari
2 Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hediyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." Jurnal Meta- Yuridis 2.1 (2019).
3 Noor, Nurkhaliq Khussamad. "Perlindungan Hukum  Hak  Cipta  Atas  Film  Layar  Lebar  Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin." Riau Law Journal 3.1 (2019): 124-148.
suatu  karya l ciptaannya  sendiri  atau 1 hak untuk  memberikam  keuntungan  finansial kepada  orang  lain,  yang  keduanya  disebut sebagai hak ekonomi (Yusran, 2010). 4
Siapa pun yang melakukan pelanggaran  akan  dikenakan  sanksi  besrta denda  berdasarkan  menurut  Undang- Undang 1 Nomor 28 Tahun 2014, pelanggaran  pada  hak  cipta  diancam dengan  hukuman  bentuk  pidana n hingga sepuluh tahun di dalam penjara dan denda. “Rp  10.000”  untuk  disetiap  setiap pelanggaran.  4.000.000.000.000.000  (atau 4 milyar rupiah). Oleh karena itu, kerugian materiil  dan  immateriil  Sang  Pencipta merupakan  dampak  negatif  yang  dapat terjadi.  yang  di  satu  sisi  berarti  bahwa dengan tidak dicantumkannya nama pencipta  dalam  suatu  website  yang  yang dimana merupakan syarat dari suatu karya, maka  dari  pihak  pencipta  serta  pihak pemegang  hak  cipta  itu  sendiri  tidak  akan memperoleh (hak moral) selain keuntungan  (ekonomi)  berupa  royalti  atas penggunaan ciptaan tersebut. 5

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  serta uraian dari kesimpulan diatas maka penulis ingin  mengangkat  permasalahan  dari kesimpulan diatas yaitu sebagai berikut: 1). Bagaimana  Upaya  pencegahan  terhadap pembajakan  Film?  dan  2).  Bagaimana Upaya  penindakan  terhadap  pembajakan Film?

## METODE PENELITIAN
Metode pada penelitian ini menggunakanm pendekatan hukum  seperti (penelaahan,  serta  analisis  data  sekunder) yaitu  berkas,  surat,  perkara,  data  materiil dan  juga  data  sekunder  lainnya  yang kemungkinan  merupakan  lanjutan  dari
4 Mufthi,  Fikri  Ali,  DAN  Supianto Supianto. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap  Peredaran  Digital Video  Disk  (Dvd)  Film Bajakan." Negara  Kesejahteraan  Jurnal  Hukum 1.2 (2022): 239-268.
5 Prihantoko, Bayu, and S. H. Inayah.
Perlindungan Hak Cipta Atas Film Dengan Format Video Cam pada Warnet di Surakarta (Studi Kasus Warnet di Wilayah Surakarta). Diss. Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2019.
perbandingan  dengan  hukum  acara  pidana yang  bersangkutan.  Cara  yang  akan dilakukan berdasarkan undang-undang yang akan dapat dilakukan atau dilaksanakan  dengan  meninjau  kembali atau  mengulang  kembali  semua  bentuk dari sebuah peraturan m perundang- undangan 1 yang berlaku/yang terkait terhadap sebuah permasalahan atau masalah  dari  sebuah  bentuk  hukum  yang akan diterapkan ataun diputuskan. Didalam sebuah  pendekatan  “empiris”  hukum  yang digunakan  atau  diterapkan  sebagai  bentuk “realitas  sosial  budaya”.  Pada  data  primer yang  sudah  terkumpul  di  lapangan  atau  di linglikungan  akan  digunakanm  dalam penelitian  ini.  Dalam  penelitianm  ini digunakan  gambaran  secara  “faktual” mengenai  adanya  pelaksanaan  pada  upaya pengungkapan,
penuntutan, dan penyelesaianm  terhadap  pelaku  yang melakukamn  tindak  pidana  pelanggaran hak cipta dalam sistwem peradilan m pidana a berdasarkan l peeraturan perundang-undangan 3 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya Pencegahan Terhadap Pembajakan Film Pelanggaran hak cipta dapat dihukum hingga sepuluh tahun penjara dan denda  berdasarkan  terhadap  UU 8 No.  28 Tahum  2014.  Dalam  metode  penelitian hukum  ini,  surat,  berkas  perkara,  data materi,  dan  data  sekunder  lainnya  dapat digunakan sebagai kelanjutan dari
perbandingan  dengan  hukum  acara  pidana yang  bersangkutan.  Prosedur  yang  akan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum  dapat  dilakukan  jika  semua peraturan  pada  perundang-undangam  yang dimaksud  relevan  dengan  masalah  hukum yang perlu diputuskan diperiksa. menggunakan pendekatan empiris terhadap hukum sebagai realitas sosio-kultural. Pada data  primer  yang  sudah  dikumpul  atau dijadikan  satu  maka  di  lapangan  akan digunakan  terhadap  penelitian  ini l .  Upaya sistem peradilan pidana untuk mengidentifikasi, mengadili, dan
menyelesaikan  pelanggar  hak  cipta  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan
menjadi  pokok  bahasan  deskripsi  faktual dalam penelitian ini. 6
1) Direct infringement (Pelanggaran langsung) Pelanggaran langsung menunjukkan  bahwa  tindakan  tersebut secara  langsung  melanggar  hak  cipta. Pelanggaran  langsung  adalah  ketika  hak "eksklusif" pencipta atas karyanya dimiliki telah  dilanggar.  Dengan  menyewakan  dari jenis  karya tanpa  seizin  pemilik  hakl  cipta serta  hak  yang    terkait,  tujuannya  adalah untukl memperluas, mengumumkan m ,serta memproduksi.  Selain  digunakan  dalam redaksional  Undang-Undang l Hak  Cipta, istilah "secarah implisit" dan "pelanggaran langsung"  mencakup  definisi  berikut dalam tajuk rencana:
a. Tanpa  hak  untuk  mengumumkan dan  mereproduksi  dalam  suatu karya  sastra,  seni,  atau  ilmu pengetahuan
b. tanpa  hak  untuk  menerbitkan dalam bentuk "potret"
c. tanpa  hak  untuk  menyiarkan  dan berkomunikasi dengan pelaku
d. tanpa hak untuk menyalin fonogram  untuk  keperluan  kami dengan cara apapun e. dan tanpa hak untuk melakukannya. Menurut  ayat  (2)  pasal c 113  UU Hak Cipta, sebagai berikut: Akan dikenakan  denda  paling  banyak l yaitu sebesar  "Rp.  500.000.000.00."  bagi  siapa saja  yang  menggunakan  Ciptaan  untuk tujuan  dari  sebuah  lkomersial  tanpa  seizin serts  izin  dari  pihak  pencipta  dan  hak ekonomi pemegang l Hak 1 Cipta itu sendiri. sebagaimana  diatur  dan  dimaksud  pada sebuah  Pasal n (9)  Sembilan  ayat  (1)  satu huruf  c,  d,  dan  f.  500.000.000,00”  (atau 700.000.000 rupiah).
2) (indirect  infringement)  Pelaggaran
Tidak Langsung
Yang  dimana  pelanggaran  tidak
langsung l merupakan konteks hak cipta s secara  keseluruhan,  yang  dimaksud
6 Refangga,  G.  S.  Pencegahan  Dan Penindakan  Peredaran  Cd  Bajakan  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang Hak Cipta.
atau  diartikan  dengan  pelanggaran  (tidak langsung)  yaitu  karya-karya  yang  dimana merupakan  atau  hasil  dari  pelanggaran hak l cipta  dan  bukan  merupakan  ciptaan konvensionai  lainnya.  atau  pelanggaran m hak  cipta  yang  terjadi  secara  tidak langsung  melalui  perdagangan  dan  impor barang  yang  berasal l dari  pelanggaran n hak cipta  itu  sendiri  didefinisikan  dalam  Pasal 72  ayat t (2)  UU  Hak l Cipta  sebagai: mempertunjukkan,  menjual,  menyiarkan, dan  mendistribusikan  suatu  ciptaan  dan akibat  dari  pelanggaran  hak  cipta  atau  hal tersebut  di  atas.  hak  secara  umum menyumbang,  membantu i ,  atau  melanggar suatu  contributory  infringement t ,  dalam proses terhadap penegakan hukum terhadap  hak l cipta  atau  pada  pihak  lain yang h tidak  secara  langsung  melakukan sebuah tindakkan pelanggaran, pihak-pihak tersebut  harus  juga  dapat  dimintai  bentuk dari  sebuah  pertanggung l jawaban  hukum sebagai  bentuk  dari  pelaku  itu  sendiri, khususnya  untuk  memberikan  bantuan, berpartisipasi dalam kejahatan, dan melakukannya sendiri.
Jelas  bahwa  pemerintah  saat  ini menangani  kasus  pelanggaran  hak  cipta dengan  sangat  serius  dengan  maksud mengeluarkan bentuk hukum khusus untuk menangani  kejahatan  ini.  Oleh  karena  itu, polisi  perlu  menjangkau  orang-orang  yang melakukan kejahatan atau masyarakat, dan mereka  juga  perlu  memberikan  banyak pelatihan kepada orang-orang yang melakukan  kejahatan  untuk  mencegah mereka  melakukannya  lagi.  Akibatnya, sangat jelas apa yang dilakukan pemerintah dan polisi untuk menghentikan pelanggaran hak cipta dan pembajakan. 7 Upaya Penindakan Terhadap Pembajakan Film Peraturan penegakan hukum digunakan  antara  lain  untuk  menjalankan atau  menegakkan  fungsi  pemerintah,
kepolisian, hakim, dan kejaksaan. Pelanggaran hak cipta dapat diselidiki oleh
7 Fahreza, Imam Rizky. Upaya Perlindungan Hukum  Hak  Cipta  Kain  Songket  Batu  Bara Bedasarkan  Fatwa  Mui  No  1  Tahun  2003  Tentang Hak  Cipta  (Studi  Kasus  Desa  Padang  Genting  Kec. Talawi  Kabupaten  Batubara).  Diss.  Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
polisi.  Jimly  Asshiddiqie  mengatakan bahwa "penegakan" mengacu pada tindakan  yang  diambil  untuk  mematuhi undang-undang  seperti  Undang-Undang Lalu  Lintas  dan  Kesejahteraan  dan  bentuk hukum negara bagian, yang memberi polisi dua  opsi  untuk  aplikasi  hak  cipta  itu sendiri. 8
Ada dua kategori proses hukum: 1) Tindakan perlindungan preventif Tindakan Pencegagan Perlindungan preventif l negara dalam situasi  ini  dimasukkan  ke  dalam  bentuk peraturan dari undang-undang serta peraturan  untuk  membatasi  kinerja  dan mencegah  pelanggaran.  Dalam  hal z ini, upaya  pencegahan  pelanggaran  hak  cipta telah dilaksanakan/dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk Undang j - Undang 1 Hak  Cipta l No.  28 Tahum  2014, yang melindungi pihak pencipta , Menurut
Pasal 54 hingga 56 Undang-Undang lm Hak Cipta, pihak pemerintah l memiliki wewenang  untuk l memantau  pembuatan dan distribusi konten, bekerja sama dengan berbagai  badan,  mengoordinasikan  dan merekam  kegiatan  pemantauan,  serta mencegah  pelanggaran  teknis  atas  hak cipta dan hak terkait. menggunakan produk berhak cipta dan karya kreatif sehubungan dengan bioskop l dan tempat hiburan lainnya.  Peraturan  Bersama  dari  pihak
Menteri  Hukum  serta  pihak  dari  mentri Hak  Asasi  Manusia  No.  dikeluarkan  oleh pemerintah  untuk  menjamin  perlindungan. 14 Tahun 2015 dan Peraturan tentang Hak Cipta m serta  bentuk  “Hak  Tetangga”. Dalam  bentuk  (Sistem  Elektronik)  yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi serta Informatika.
2) Tindakan perlindungan   represif Tindakan  perlindungan  represif pada  sebuah  perlindungan  akhir  yang berupa dari bentuk denda, lalu
penjara 1 ,dan  aebuah  hukuman  tambahan ketika  pelanggaran  sedang  atau  telah terjadi.  Pihak  pemerintah  telah  memblokir sejumlah  situs  website m sudah  banyak
8 Refangga,  G.  S.  Pencegahan  Dan Penindakan  Peredaran  Cd  Bajakan  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang Hak Cipta.
melanggar l undang-undang m hak cipta sesuai  pada  Pasal  56  hingga  58.  Oleh karena  itu,  halaman  tersebut  tidak  dapat diakses  secara  gratis  oleh  pengguna internet.  Berdasarkan  pengaduan  dan temuan  yang  sama  dari  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika,  pelarangan dilakukan  dengan  dua  cara.  Kementerian
Koordinator menanggapi pengaduan dengan  menghubungi  administrator  situs web pemilik dan mengeluarkan peringatan tertulis.  Kebanyakan  keluhan  disampaikan oleh orang-orang yang  menemukan bahwa website  tersebut  diblokir  oleh  Kominfo. Mayoritas  administrator  situs  menolak untuk  menghapus  konten  ilegal  karena mereka  tidak  menyadari  keberadaannya.
Dalam skenario ini, Kemenkoinfo melakukan  kontak  dengan  pemegang lisensi  atau  pembuat  konten,  dan  jika mereka  tidak  memberikan  persetujuannya, Kemenkoinfo akan memblokir sendiri situs tersebut.  Pihak  pemerintah  berkewajiban serta  bertujuan  untuk  melindungi  bentuk karya l cipta yang memiliki atau mempunyai  bentuk  nilai  ekonomi  serta moral yang baik/ jelas, sehingga l pemblokiran  ini  harus  dilakukan oleh  mereka.  agar  kreator  tidak  takut berkarya  karena  tidak  takut  karyanya dicuri  atau  digunakan  orang  lain  tanpa batas. Pengembang sangat berharap Kemenkominfo  dapat  berperan  lebih  aktif ke depannya. 9

## KESIMPULAN
Terlepas dari upaya terbaik pemerintah untuk memberantas pembajakan,  pembajakan  masih  dikelola oleh  polisi  daripada  pemerintah.  dimana polisi  hadir,  mampu  mensosialisasikan, mengarahkan,  dan  membina  sejumlah orang  yang  melakukan  kejahatan  ini. Kemungkinan penindakan hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Wangania,  Nikita  Thessalonica  Virginia. "Tindak  Pidana  Atas  Pembajakan
9 Ningsih, Ayup Suran, And Balqis Hediyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." Jurnal Meta- Yuridis 2.1 (2019).
Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Lex Privatum 7.7 (2019). Ningsih, Ayup Suran, And Balqis Hediyati
Maharani.  "Penegakan  Hukum  Hak
Cipta  Terhadap  Pembajakan  Film Secara Daring." Jurnal Meta-Yuridis 2.1 (2019). Noor, Nurkhaliq Khussamad. "Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta Atas  Film  Layar  Lebar  Yang Dipublikasi  Melalui  Media  Sosial Tanpa  Izin."  Riau  Law  Journal  3.1 (2019): 124-148. Mufthi,  Fikri  Ali,  And  Supianto  Supianto. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta  Film  Terhadap  Peredaran Digital  Video  Disk  (Dvd)  Film Bajakan."  Welfare  State  Jurnal Hukum 1.2 (2022): 239-268.
Prihantoko,  Bayu,  And  S.  H.  Inayah.
Perlindungan  Hak  Cipta  Atas  Film
Dengan  Format  Video  Cam  Pada Warnet  Di  Surakarta  (Studi  Kasus
Warnet Di Wilayah Surakarta). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019. Refangga, G. S. Pencegahan Dan Penindakan  Peredaran  Cd  Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Fahreza, Imam Rizky. Upaya Perlindungan Hukum  Hak  Cipta  Kain  Songket Batu  Bara  Bedasarkan  Fatwa  Mui
No  1  Tahun  2003  Tentang  Hak
Cipta  (Studi  Kasus  Desa  Padang
Genting  Kec.  Talawi  Kabupaten
Batubara).  Diss.  Universitas  Islam Negeri  Sumatera  Utara  Medan, 2021. Refangga, G. S. Pencegahan Dan Penindakan  Peredaran  Cd  Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ningsih, Ayup Suran, And Balqis Hediyati
Maharani.  "Penegakan  Hukum  Hak Cipta  Terhadap  Pembajakan  Film Secara Daring." Jurnal Meta-Yuridis 2.1 (2019).