Warta Pengabdian , Volume 14, Issue 1 (2020), pp.1-8 doi: 10.19184/wrtp.v14i1.12140 © University of Jember, 2020 Published online 15 March 2020

## Pendampingan Kelompok Sadar Hukum Dalam Menjalankan Advokasi Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember
Astutik, Amira Paripurna, Sarwirini, M. Zaidun, Toetik Rahayu, Bambang Suheryadi, Riza Alifianto, Sapta Aprilianto, Prilian Cahyani, Iqbal Felisiano Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga amira@fh.unair.ac.id

## Abstrak
Kelompok  sadar  hukum  dan  desa  sadar  hukum  telah  dijadikan  sebagai  salah  satu  indikator kesadaran hukum masyarakat yang ditetapkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI yang tertuang dalam RENSTRA Kementrian Hukum dan HAM RI. Target dalam program pendampingan kepada masyarakat di Desa Seputih Kecamatan Mayang Jember ini adalah: a. membentuk kelompok sadar hukum; b. kelompok-kelompok sadar yang dibentuk dapat memenuhi kriteria untuk menjadi desa atau  kelurahan  sadar  hukum;  c.  Kelompok  sadar  hukum  yang  dibentuk  melakukan  advokasi terhadap  permasalahan hukum (terutama kasus  kekerasan perempuan anak dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang,  korupsi) yang terjadi  di  lingkungannya. Metode dan tahapan pelaksanaan kegiatan  adalah  melalui:  a.  kegiatan  temu  sadar  hukum  (ceramah,  simulasi);  b.  diseminasi  buku panduan (buku saku) ‘melek hukum’; c. pendampingan pembentukan kelompok sadar hukum;  d. Pendampingan  aktivitas  advokasi  oleh  kelompok  sadar  hukum.  Luaran  kegiatan  ini  adalah terbentuknya dan berdirinya  1 (satu) kelompok sadar hukum dan kelompok advokasi di kecamatan Mayang; Pendampingan aktivitas advokasi yang dilakukan oleh kelompok sadar hukum
Kata kunci : advokasi, desa, hukum,kekerasan, perempuan.

## Abstract
The establishment of  law  community in the village level is one of indicator of  legal awareness in society.  This  indicator  has  been  set  up  through  national  strategic  planning  of  the  Indonesian Ministry of Legal affairs and Human Rights. The community service conducted by Criminal Law Department aims to encourage and advocate the community in Seputih Village to establish a law community. Through the establishment of law community in Seputih Village, the community will be able to independently resolve  and conduct advocacy to  the community issues, in particularly the issue of violence against women and children.
Keywords: advocacy, children, law, violence, village, women.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  saat  ini  memang  telah  membuat  masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan berita terkait dengan tindakan perbuatan pelanggaran hukum  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  misalnya  terkait  dengan  tindakan  pencurian,
narkoba,  asusila,  kekerasan,  tawuran  pelajar,  bentrokan antar warga  di  beberapa daerah, perebutan lahan pertanian, tambang, judi, korupsi dll. Hal ini membutuhkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Masyarakat membutuhkan pengetahuan lebih cepat terhadap perkembangan hukum dan penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam lingkungan kehidupan sosialnya.
Karena  itu,  dalam  rangka  mewujudkan  visi  pemerintahan  yang  digariskan  dalam dokumen Nawacita, pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM dengan Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  melakukan  sinergi terkait program terhadap desa, untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, membina dan  membentuk  kelompok/keluarga  dan  desa  sadar  hukum  dan  memberi  akses  bantuan hukum  kepada  orang  miskin  atau  kelompok  miskin. 1 Pembangunan  kesadaran  hukum masyarakat merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan abstraksi mengenai peranan hukum dari subyek hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai konsepsi dalam diri manusia mengenai keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. 2
Desa  atau  kelurahan  sebagai  organisasi pemerintah  paling  rendah,  memiliki  makna strategis  untuk  menjadi  sasaran  pembinaan.  Hal  ini  disebabkan  Desa/Kelurahan berhubungan langsung dengan rakyat sekaligus dapat menjadi ruang bersama untuk hidup dengan  aturan  hukum  maupun  sebagai  Lembaga  administrasi  yang  memberi  pelayanan publik,  merupakan  lingkungan  sosial  pertama  dimana  rakyat  saling  berinteraksi  dengan adat  maupun  hukum  formal.  Menjadikan  desa/kelurahan  sebagai  sasaran  dan  sarana pembinaan yang utama memberikan efek berlipat. Kelompok sadar hukum dan desa sadar hukum  ini  dijadikan  indikator  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  ditetapkan  oleh Kementrian Hukum dan HAM RI yang tertuang dalam RENSTRA Kementrian Hukum dan HAM  RI.  Sampai  pada  triwulan  pertama  tahun  2011,  Indonesia  baru  memiliki  2838 kelompok sadar hukum dan 969 desa sadar hukum, atau baru sekitar 1 persen dari jumlah desa di seluruh Indonesia (BPHN 2011).  Tentu angka ini akan terus bertambah mengingat program  pembinaan  kelompok  kadarkum  dan  desa  sadar  hukum  terus  digalakkan  oleh Pusat  Penyuluhan  Hukum  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  melalui  kantor  wilayah- kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.
Indikator kesadaran hukum terdiri dari beberapa aspek, diantaranya:  pengetahuan tentang  peraturan  hukum,  sikap  terhadap  peraturan  hukum  dan  pola  perilaku  hukum. Sementara itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan dengan meningkatkan
1 Pada  awal  tahun  2016  telah  diterbitkan  Nota  Kesepakatan  antara  Menteri  Hukum  dan  HAM  dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: M.HH-05.HM.05.02 Tahun 2016 dan NomoroL 01/M-DPDTT/KB/I/2016 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dalam rangka Mewujudkan Desa  Sadar  Hukum dan Akses Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang Miskin atau Kelompok Miskin.
2 Berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.5  Tahun  2010  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah, pemerintah  telah  menetapkan  arah  kebijakan  untuk  memperbaiki  substansi  (materi)  hukum,  struktur (kelembagaan) hukum, dan culture (budaya hukum) melalui berbagai upaya.
akses  terhadap  segala  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  untuk  terlibat  dalam berbagai proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tersebut harus didukung dengan pelayanan  yang  baik,  dengan  biaya  yang  terjangkau,  proses  yang  tidak  berbelit  dan mencerminkan rasa keadilan.
Mencermati  fenomena  yang  berkembang  selama  beberapa  tahun  terakhir  dan berdasarkan hasil penelitian untuk menetapkan Kelompok Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum,  minimum  diperlukan  7  (Tujuh)  kriteria  sebagai  berikut  (Badan  Penelitian  dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2016):
1.  Angka  kriminalitas  rendah  termasuk  semua  jenis  kejahatan  yang  diatur  dalam KUHP
2. Rendahnya kasus narkoba;
3. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
4. Kekerasan dalam rumah tangga;
5. Korupsi;
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat Minimal SMA;
7. Kriteria lain yang ditetapkan daerah.
Selain  itu  masih  lemahnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  peraturan  dan  produk hukum  daerah,  salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  akses  terhadap  sumber-sumber hukum yang ada selama ini masih sangat terbatas. Hal ini terutama dialami oleh masyarakat yang berada di daerah pinggiran. Akibat dari ketidaktahuan terhadap hukum, masyarakat menjadi  ladang  bagi  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  mengeruk keuntungan pribadi. Maka dari itu sangat penting untuk turut berpartisipasi aktif untuk mendorong  terciptanya  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  melek  dan  sadar  hukum. Selain itu, partisipasi aktif ini merupakan salah satu upaya percepatan menuju desa mandiri dan berdaulat, yakni membangun sumber daya manusia yang berbudaya hukum.

## II. METODE
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan tentang metode-metode penyuluhan hukum bagi warga masyarakat.  Metode-metode  tersebut  terdiri  dari  penyuluhan  hukum  langsung  dan penyuluhan  hukum  tidak  langsung.  Penyuluhan  hukum  langsung  dilakukan  dengan  cara bertatap  muka  secara  langsung  antara  penyuluh  dan  yang  disuluh,  sementara  penyuluhan hukum tidak langsung dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Mengacu kepada peraturan  tersebut,  pengabdian  masyarakat  ini  dilakukan  dengan  cara  penyuluhan  hukum langsung.  Adapun  metode  pelaksanaan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  dalam  kegiatan pengabdian ini akan terbagi menjadi 4 tahapan :
a. Kegiatan temu sadar hukum melalui ceramah/temu dan dialog hukum. Kegiatan ini berupa pertemuan berkala antara para anggota dalam satu Kadarkum atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan  kelompok  lain  yang  ada  dalam  masyarakat,  dengan  melakukan  kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka;
b. D iseminasi buku panduan (buku saku) ‘melek hukum’;
d. Pendampingan pembentukan kelompok sadar hukum
e. Pendampingan advokasi mandiri,
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadarkum dibentuk oleh anggota masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkat kesadaran dan pengetahuan hukum bagi dirinya. Tujuan dari pembinaan Kadarkum  adalah  terwujudnya  kesadaran  hukum  masyarakat.  Kesadaran  hukum merupakan  keluaran  (out-put)  dari  proses  kegiatan  penyuluhan  dan  pembinaan  yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum. Dengan dipahaminya hukum, kesadaran hukum masyarakat diharapkan meningkat menjadi menghargai hukum. Tahap memahami hukum menjadi menghargai hukum dapat terjadi  apabila  dalam  proses  memahami  tersebut  warga  masyarakat  menghayati  tentang adanya manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat bersangkutan, dan hal ini bila warga masyarakat tersebut mengetahui tujuan dan tugas hukum yang sesungguhnya diperlukan. Selain itu penyalahgunaan Narkoba dan KDRT dapat terjadi pada siapa saja, tanpa melihat perbedaan status sosial, ekonomi dan usia.
Berdasarkan  survei Kementerian  Desa  Tertinggal  di Kabupaten    Jember  terdapat   1 desa yang sangat tertinggal, 46 desa tertinggal, 114 desa berkembang, dan 60 desa maju.  Hal ini  menunjukan  bahwa  Kabupaten  Jember  memiliki  potensi  yang  tinggi  untuk  terus melakukan  percepatan  untuk  meningkatkan  kualitas  pembangunan  sumber  daya manusianya  melalui  pendampingan-pendampingan  terhadap  desa-desa  yang  sangat tertinggal,  tertinggal  dan  berkembang,  sehingga  diharapkan  secara  keseluruhan nantinya dapat masuk dalam kriteria desa maju.
Kegiatan  awal  pengabdian  maasyarakat  di  kecamatan  Mayang,  desa  Seputih dilakukan pada bulan Juli 2018. Kegiatan dihadiri oleh sebanyak 67 warga masyarakat yang ditempatkan di balai desa ‘Desa Seputih’. Adapun warga masyarakat yang hadir merupakan representatif dari Kelompok Karang Taruna, Perangkat Desa, Kelompok kader ibu-ibu PKK dan Pengajian. Kegiatan lanjutan dilakukan pada  temu hukum sebanyak 6 (Juli-Desember
2018)  dikelompok pengajian perempuan dengan jumlah peserta 60 orang di Desa Seputih, Kecamatan Mayang.
Gambar 1: Tim Pengmas Departemen Hukum Pidana, mengawali kegiatan pengabdian untuk membentuk Kelompok Sadar Hukum di Desa Seputih, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, pada Bulan Juli 2018.
Dalam kegiatan awal tersebut, disampaikan sejumlah materi dasar pembuka wawasan bagi warga yang hadir. Sejumlah materi dasar tersebut diantaranya mengenai Pencegahan dan  penyalahgunaan  Narkoba,  Korupsi,  lingkungan  dan  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga,  merupakan  isu  hukum  yang  menyentuh  secara  langsung  kepada kepentingan masyarakat, dan diharapkan agar Kader Kadarkum menyebarluaskan kembali materi pembuka wawasan tersebut kepada masyarakat.
Hasil dari sinergi tim Pengmas Departemen Hukum Pidana dan Warga Desa Seputih, Kecamatan  Mayang,  kini  telah  berhasil  mewujudkan  terbentuknya  satu  kelompok  sadar hukum yang terbentuk pada Desember 2018. Anggota kelompok sadar hukum Desa Mayang ini sebagian besar adalah berasal dari kelompok pengajian Jum’at -Malam yang terdiri dari sekitar  50  orang.  Dari  50  orang  tersebut  terdapat  15  orang  yang  berpotensi  dan bersedia untuk  menjadi  kader  dan  anggota  kelompok  sadar  hukum.  Sebagian  besar  adalah perempuan dan berprofesi sebagai guru, ibu rumah tangga, petani dan buruh. Sedangkan tingkat pendidikan bervariasi dari level D3, SMA hingga SMP.
Gambar 2: Kelompok Sadar Hukum Desa Mayang
Pada saat diadakan serangkaian “temu hukum” antara Tim Pengabdian Masyarakat Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, hampir kesuluruhan anggota  yang  hadir  antusias  dalam  melakukan sharing terkait  permasalahan  hukum dilingkungannya  terutama  terkait  dengan  isu  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak. Dalam temu hukum yang dilakukan oleh Tim Pengmas Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, para kader telah dibekali pengetahuan-pengetahuan terkait dengan perundang-undangan  tentang  perlindungan  hukum  bagi  perempuan  dan  anak  korban kekerasan. Bahkan, dalam kurun waktu satu minggu paska pembentukan kelompok sadar hukum Desa Mayang ini, telah menerima sejumlah pengaduan dari warga mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh warga sekitar yang berada di Desa Mayang.
Dalam  kegiatan  pengabdian  Masyarakat  ini  selanjutnya  tim  departemen  hukum pidana  bekerja  sama  dengan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  (PPT)  dan  Pusat  Studi  Hak  Anak (PSHA) Kabupaten Jember. Serangkaian ‘temu dan dialog hukum’ dengan sejum lah tema, yaitu Pemetaan masalah isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelompok sasaran, “Forum  Diskusi”  terhadap  hasil  pemetaan  masalah,  Alur  pelayanan  terhadap  korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta Aspek hukum dan sosial masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak
Gambar 3: Temu dan Dialog Hukum bersama Tim dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Studi Hak Anak (PSIHA) Kabupaten Jember dengan tema Alur Layanan dan Penanganan

## Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Dari hasil ‘temu hukum’ tergali sejumlah peluang dan kesempatan mengembangkan kelompok sadar hukum dilihat dari antusiasme para anggota/kader- kader yang masih baru menjadi anggota kelompok sadar hukum Desa Seputih. Namun kendala dan  permasalahan yang dihadapi para kader adalah kurangnya kapasitas dan ketrampilan para anggota dalam memberikan  konseling  dasar  bagi  perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan. Selain itu juga para kader memiliki pengetahuan yang minim dalam melakukan advokasi kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Teknik konseling bersprektif korban dan berkeadilan gender serta teknik dasar-dasar advokasi menjadi kebutuhan dasar bagi para kader di kelompok sadar hukum untuk dapat melaksanakan  advokasi  hukum  secara  berkelanjutan  dan  berkesinambungan.  Dengan kegiatan  peningkatan  kapasitas  terhadap  kader  kelompok  sadar  hukum  ini  diharapkan dapat  melakukan  advokasi  secara  tepat,  efisien  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang berpresprektif korban serta berkeadilan gender.

## IV. KESIMPULAN
Pembentukan kelompok sadar hukum di Desa Mayang merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan masyarakat  desa  menuju  masyarakat  Madani  dan berdaya  dan mandiri. Mandiri  terutama  dalam  kemampuan  berkehendak  menjalankan  inisiatif  lokal  dalam mengahadapi  permasalahan  hukum  dilingkungan  sekitarnya,  terutama  terkait  dengan permasalahan-permasalahan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Pembentukan
kelompok  sadar  hukum  ini  telah  memberikan  kontribusi  terhadap  upaya  pemenuhan kesetaraan  dan  keadilan  gender  melalui  ketersediaan  wadah  kegiatan ‘pos’ pelayanan pengaduan dan bantuan advokasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didesa.
Diperlukan kegiatan penguatan kapasitas bagi anggota kelompok sadar hukum untuk dapat  melaksanakan  advokasi  hukum  secara  berkelanjutan  dan  berkesinambungan. Kegiatan  penguatan  kapasitas  yang  dapat  dilakukan  misalnya  berupa  teknik  konseling bersprektif  korban  dan  berkeadilan  gender  serta  teknik  dasar-dasar  advokasi  menjadi kebutuhan dasar bagi para kader di kelompok sadar hukum. Dengan kegiatan peningkatan kapasitas terhadap kader kelompok sadar hukum ini diharapkan  dapat melakukan advokasi secara  tepat,  efisien  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  berpresprektif  korban  serta berkeadilan gender.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  HAM.  2016.  Penentuan  Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Jakarta: KemenhumHAM RI
Soerjono Soekanto. 1997. Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum. Jakarta. Pradnya Paramita.
Nugroho Riant. 2010. Public Policy: Teori dan Metode. Jakarta: Gramedia Ahmad  Suhendi,  Model  Desa  Berketahanan  Sosial  dalam  Pembangunan  Kesejahteraan Sosial. Informasi Vol 16 No. 1 (2011).
Nevey Varida Ariani. Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, (2017).