Pengaruh Laba Penyertaan Modal pada    Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat
Alisman
Fakultas  Ekonomi  Universitas  Teuku Umar Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, 23681 alisman@utu.ac.id
Zaki Munandar Fakultas  Ekonomi  Universitas  Teuku Umar Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, 23681 zakimunadar@gmail.com
Zulfan Yusuf Fakultas  Ekonomi  Universitas  Serambi Mekkah Jalan Tengku Imum lueng Bata Desa Bathoh Kota Banda Aceh Prov. Aceh - Indonesia. 23249 zulfanyusuf@serambimekkah.ac.id
Zahara
Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Almuslim Jalan Almuslim, Matangglumpangdua, Paya Cut, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh
24261
zahara@almuslim.ac.id
Mira Chairani*
Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Almuslim Jalan Almuslim, Matangglumpangdua, Paya Cut, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261
mirachairani@almuslim.ac.id
*Corresponding Author
Article’s History :
Received;  9  November  2023,  Accepted  in  revised  form;  18  November  2023;  Accepted;  29  November  2023;  Published  1 Desember 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Alisman., Munandar, Z., Yusuf, Z., Zahara., & Chairani, M. (2023). Pengaruh Laba Penyertaan Modal pada    Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (6). 2831-2841. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1735

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  laba  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dilihat dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan Atau Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2007-2019  dari  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD)  Kabupaten  Aceh  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan  model regresi linear sederhana, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)   sebagai Y dan Laba Penyertaan Modal pada BUMD    sebagai X. Hasil pengujian secara individual menunjukkan variabel laba penyertaan modal mempunyai  hubungan positif dan signifikan (0,002  <  0,050)  atau  nilai  t hitung >  t tabel atau  3,479  >  2,201).  Berdasarkan  perhitungan  analisis  koefisien  korelasi  dan determinasi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi Adjusted bernilai 0,790 dan menghasilkan R 2 ( R square ) sebesar 0,766  yang  dapat  diartikan  bahwa  76,6  persen  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  laba  penyertaan  modal  sedangkan  sisanya sebesar 23,4 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian seperti investasipablik dan swasta.
Keywords : Laba Penyertaan Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## Pendahuluan
Indonesia dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam  wilayah  daerah  bersangkutan. Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 79 menyebutkan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  yang  kemudian  diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah  yang  disebut  PAD  yang  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Bayu Pratama Putra, 2015)
Terwujudnya  pelaksanaan  otonomi  daerah,  terjadi  melalui  proses  penyerahan  sejumlah  kekuasaan/ kewenangan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  di  mana  implementasi  kebijakan  desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  kemampuan  daerah  untuk  membiayai  pelaksanaan  kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah (Dwi Sundi Marlianti, 2014).
Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya  penyerahan  sejumlah  kewewenangan  (urusan) ,  d ari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  yang bersangkutan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan  Asli  Daerah)  di  mana  komponen  utamanya  adalah  penerimaan  yang  berasal  dari  komponen  pajak daerah,  retribusi  daerah  dan  p engelolaan  kekayaan  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah (Mohammad, 2013).
Pemerintah daerah juga harus menjamin semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat secara rinci sehingga  dapat  terkelola  dengan  baik.  Dukungan  keuangan  dapat  diperoleh  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  yang merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai  kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang  bersangkutan.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu  indikator  dalam  mengukur  tingkat kemandirian  suatu daerah  otonom  dalam  menyelenggarakan  administrasi  pemerintah  dan  pembangunan  (Bayu Pratama Putra, 2015).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Isyarat bahwa Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah  menunjukan  bahwa  PAD  merupakan  tolak  ukur  terpenting  bagi  kemampuan  daerah  dalam menyelenggarakan dan mewujudkan Otonomi Daerah. Semakin besar kontribusi PAD nya maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Annisya Rahmadani, 2018)
Kabupaten  Aceh  Barat  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  mana  memiliki  potensi  untuk  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  yang  cukup  besar dikarenakan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat mencakup semua kegiatan  pembangunan  daerah  sektoral  yang  dikelola  pemerintah  bersama  masyarakat.  Dengan  berlakunya kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Aceh  Barat  dapat  dikatakan sudah mandiri. Hal ini dikarenakan beberapa tahun terakhir penerimaan PAD memenuhi target  yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Hasanuddin, 2016).
Besarnya pertumbuhan ekonomi daerah merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat selama periode 2007 hingga 2016  dapat dilihat pada Tabel berikut ini:.
Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Aceh Barat  Tahun 2007-2016 No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 1 2007 21,212,667,763 21,710,256,581 2 2008 27,561,889,150 40,423,494,271 3 2009 26,909,471,261 27,874,493,673 4 2010 27,748,148,683 24,272,574,383 5 2011 33,117,259,546 21,042,866,954 6 2012 37,263,716,192 24,727,256,869
7 2013 48,329,547,197 46,928,106,802 8 2014 58,438,119,513 57,034,104,121 9 2015 29,269,645,097 36,794,486,818 10 2016 30,346,628,284 37,829,474,916

## (Sumber : BPKD Aceh Barat)
Pada Tabel 1 dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan  PAD Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2007-2016 mengalami fluktasi dimana pada tahun tersebut target dan realisasi tidak stabil atau berfluktuasi. Pada tahun 2010- 2014 target dan realisasi penerimaan PAD berfluktuasi. Namun, pada tahun 2007-2009 dan  2015-2016 mengalami peningkatan yaitu    melebihi yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah yang  ada  di  Kabupaten  Aceh Barat  hampir tergali  keseluruhan  serta  pengelolaan  penerimaan keuangan daerah  di Kabupaten Aceh Barat hampir mencapai angka optimal.
Besarnya  potensi  PAD  di  kabupaten  Aceh  Barat  terlihat  dari  sudah  mulai  berkembangnya  kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini pula dapat terlihat dari besarnya potensi yang berasal dari  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Yang  Dipisahkan.  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup yaitu, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  Bagian  Laba  Atas  Penyertaan  Modal  Pada  Perusahaan  Milik Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta Atau Kelompok Usaha Masyarakat (Kendy Rama Nuzulistyan, 2015).
Bagian  Laba  Atas  Penyertaan  Modal  pada  Perusahaan  Milik  Daerah/Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) salah satu perusahaan milik daerah yang dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat besar bagi prekonomian masyarakat  di  daerah  karena  BUMD  merupakan  perusahaan  yang  diatur  dengan  suatu  peraturan  daerah  yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat di mana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan,  kecuali  ada  ketentuan  lain.  Tujuan  dibentuknya  BUMD  tersebut  adalah  untuk  melaksanakan pembangunan daerah (Mandala Harefa, 2010).
Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah setelah  dikurangi  dengan  penyusutan  dan  pengurangan  lain  yang  wajar  dalam  BUMD.  Jika  pemerintah  daerah mampu  mengelola  secara  profesional  tidak  tertutup  kemungkinan  BUMD  merupakan  sumber  pendapatan  daerah yang  potensial  (Bayu  Pratama  Putra,  2015).  Di  Kabupaten  Aceh  Barat  peryertaan  modal  pemerintah  pada perusahaan  milik daerah hanya dilakukan pada PT. BPD Aceh Meulaboh.
PT.  BPD  Aceh  Meulaboh  adalah  lembaga  keuangan  perbankan  pertama  yang  berbadan  hukum  perseroan terbatas  yang  melaksanakan  kegiatan  operasional berdasarkan  prinsip  syariah  Islam  (Annual  Report  Bank  Aceh, 2014).  Realisasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  Penyertaan  modal  pemerintah  pada Bank  Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

## Tabel 2. Target dan Realisasi Laba Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2016
No Tahun Target Realisasi Persentase  (%) 1 2007 2,086,686,476 1,287,947,382 61.72 2 2008 2,324,027,562 1,558,645,286 67.07 3 2009 2,335,053,701 1,658,387,037 71.02 4 2010 2,993,230,076 2,993,230,076 100.00 5 2011 2,993,230,076 2,216,828,812 74.06 6 2012 2,522,369,293 2,522,369,293 100.00 7 2013 3,375,202,713 3,375,202,713 100.00 8 2014 3,375,202,713 3,687,870,750 109.26 9 2015 3,459,582,781 4,816,071,999 139.21 10 2016 3,972,964,726 4,927,684,668 124.03 ( Sumber : BPKD Aceh Barat)
Pada Tabel 2 dapat kita lihat bahwa target dan realisasi  laba  pada BUMD  Kabupaten  Aceh  Barat  beberapa tahun  terakhir  ini  mengalami  peningkatan  di  mana  pada  tahun  2007-2016  target  selalu  melebihi  realisasi  atau terealisasi  sepenuhnya.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  potensi  daerah  pada  bagian  laba  atas  penyertaan  modal pada BUMD yang ada di Kabupaten Aceh Barat  hampir tergali keseluruhan serta pengelolaan penerimaan keuangan daerah  di  Kabupaten Aceh Barat  hampir  mencapai  angka  optimal. Namun,  pada tahun  2007-2009  realiasasi  tidak mencapai angka target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dapat  dikatakan  bahwa  dengan  hasil  laba  BUMD  yang  diperoleh  dapat  menjadikan  salah  satu  sumber penerimaan  dan  juga  menjadikan  peran-peran  dasar pemerintah  daerah  dalam  alokasi,  distribusi  dan  redistribusi. Selain itu laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap  pendapatan daerah itu sendiri. Sekaligus sebagai lembaga yang memiliki peran sosial yang juga dituntut memaksimalkan peran sosialnya terhadap dinamika  pembangunan  masyarakat.  Selain  itu,  keberadaan  BUMD  sendiri  juga  bertujuan  untuk  turut  serta melaksanakan  pembangunan  daerah  khususnya  dan  pembangunan  ekonomi  nasional  umumnya  dalam  rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan asas-asas ekonomi yang sehat.

## Tinjauan Pustaka
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Badan  usaha  milik  negara  yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  disebut  badan  usaha  milik  daerah (BUMD).Perusahaan  daerah  adalah  perusahaan  yang  didirikan  oleh  pemerintah  daerah  yang  modalnya  sebagian besar/seluruhnya  adalah  milik  pemerintah  daerah.Tujuan  pendirian  perusahaan  daerah  untuk  pengembangan  dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan Air Minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat panting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi.
Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar /  seluruhnya  adalah  milik  pemerintah  daerah.  bersumber  dari  hasil  badan  usaha  milik  daerah  (BUMD)  yang  telah berjalan sejak lama. BUMD tersebut dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998).
Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. BUMD merupakan salah satu sumber  PAD  yang menduduki  peran  penting  setelah  pajak  daerah  dan  pajak, restribusi. BUMD merupakan badan usaha yang didirikan seluruhnya atau sebagian,dengan modal daerah (Amaruddin, 2012).
Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benarbenar menjadi kekuatan ekonomi yang handal  sehingga  dapat  berperan  aktif, baik  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  maupun  sebagai  kekuatan perekonomian  daerah.Laba  dari  BUMD  diharapkan  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah. Otonomi daerah  memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD )  dalam  menopang  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Sesungguhnya  usaha  dan  kegiatan  ekonomi  daerah  yang bersumber  dari  BUMD  telah  berjalan  sejak  lama  sebelum  UU  tentang  otonomi  daerah  disahkan.  Untuk  mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai  sehingga memiliki  kedudukan yang  sejajar  dengan  kekuatan  sektor  perekonomian  lainnya.  Dasar  hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tetang perusahaan daerah.UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998).
Secara umum peranan BUMD pada kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah dapat dilihat dari  3 aspek, yaitu:
a. Meningkatkan Produksi;
b. Perluasan Kesempatan Kerja, dan
c. Meningkatkan Pendapatan Daerah Disisi lain, BUMD juga mempunyai fungsi dan peranan yang di bebankan padanya, pokoknya adalah:
a. Melaksanakan  kebijakan  pemerintah  di  bidang  ekonomi  dan  pembangunan daerah;
b. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
c. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;
d. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.
Pengelolan BUMD perlu dioptimalkan agar benar-  benar  menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat  berperan  aktif,  baik  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  maupun  sebagai  kekuatan  perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Otonomi daerah  memberikan  konsekuensi  yang  cukup  besar  bagi  peran  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (  BUMD  )  dalam menopang  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Sesungguhnya  usaha  dan  kegiatan  ekonomi  daerah  yang  bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum undang- undang tentang otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.
Tujuan  pendirian  perusahaan  daerah  untuk  pengembangan  dan  pembangunan  potensi  ekonomi  di  daerah yang bersangkutan. Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD)  memiliki  kedudukan  sangat  panting  dan  strategis  dalam menunjang  pelaksanaan  otonomi.  Oleh  karena  itu,  BUMD  perlu  dioptimalkan  pengelolaannya  agar  benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang  handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun  sebagai  kekuatan  perekonomian  daerah.  Laba  dari  BUMD  diharapkan  memberikan  kontribusi  yang  besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah daerah bertujuan mendirikan perusahaan daerah tidak lain adalah untuk mendapatkan pendapatan lain di luar pajak, selain itu didirikannya perusahaan daerah adalah agar dapat membantu pembangunan daerah serta bisa memajukan perekonomian baik sekala daerah dan nasional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan tercipta masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera.
Pada  era  otomoni  daerah,  dimana  daerah  diberikan  kesempatan  yang  selebar-lebarnya  untuk mengembangkan dan mengatur rumah tangganya sendiri agar bisa menjadi daerah yang maju, untuk itulah daerah diperbolehkan  untuk  mencari  sumber  pendapatan  lain  di  luar  pajak,  yakni  dengan  mengembangkan  potensi  yang dimilik  daerah  atau  dengan  mendirikan  perusahaan  daerah  atau  membentuk  badan  usaha  milik  daerah  sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pendirian ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Menurut undang-undang No.13 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari  sumber-sumber  didalam  daerahnya  sendiri yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2008).
Pendapatan adalah jumlah dari seluruh uang yang diterima seorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu  (biasanya  satu  tahun).  Pendapatan  berasal  dari  upah  atau  penerimaan  tenaga  kerja,  pendapatan  dari kekayaan seperti sewa, bunga, dan deviden pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran (Mamesah, 2007).
Pendapatan daerah adalah semua pendapatan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber  penerimaan  daerah  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam  pembangunan.  Pendapatan  asli  daerah merupakan  suatu  pendapatan  yang  menunjukkan  kemampuan  suatu  daerah  dalam  menghimpun  sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang di peroleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah (Wahyu Maizal, 2014) Pendapatan  asli  daerah  merupakan  tulang  punggung  pembiayaan  daerah,  oleh  karenanya  kemampuan melaksanaan ekonomi diukur dari  besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin  besar  kontribusi  yang  dapat  diberikan  oleh  pendapatan  asli  daerah  terhadap  APBD berarti  semakin  kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping lainnya berupa  dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah didaerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah.  Meskipun  PAD  tidak  seluruhnya  dapat  membiayai  APBD, sebagaimana  dikatakan  oleh Mardiasmo bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah (Wahyu Maizal, 2014)
Konsekuensi  dari  otonomi  daerah  yaitu  setiap  daerah  dituntut  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan penerimaan pemerintah daerah adalah menggali dari pendapatan asli daerah (Pratiwi, 2007). Pendapatan asli daerah (PAD)  adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu  kemampuan  daerah  menghimpun  sumber-sumber  dana  untuk  membiayai  kegiatan  rutin  maupun pembangunan.  Jadi  pengertian  dari  pendapatan asli  daerah  dapat  dikatakan sebagai  pendapatan rutin  dari  usaha- usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan  tanggungjawabnya.  Pendapatan  asli  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  yang  harus  selalu ditingkatkan pertumbuhannya, yang tentunya ditindaklanjuti dengan memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat (Mardiasmo, 2007)
Klasifikasi  PAD  yang  terbaru  berdasarkan  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  terdiri  dari  Pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaah  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  Jenis pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dirinci  menurut  objek  pendapatan sesuai  dengan  undang-undang  tentang  pajak daerah dan retribusi daerah (Wahyu Maizal, 2014)

## Pajak daerah
Pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa imbalan  langsung  yang  seimbang  yang  dapat dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan  pokok bagi daerah.

## Retribusi daerah
Retribusi  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  ijin  tertentu  yang  khusus disediakan dan/atau diberikan  oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## Pendapatan daerah yang dipisahkan
Pendapatan  daerah  yang  dipisahkan  merupakan  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  pengelolaan  daerah yang  dipisahkan  Jenis  pendapatan  ini  dirinci menurut  objek  pendapatan  yang  mencakup  :  bagian  laba  atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok penyertaan modal pada perusahaan  milik  swasta  atau  kelompok  usaha  milik  masyarakat  misalnya  antara  lain,  bagian  laba,  deviden,  dan penjualan saham milik daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro).

## Pendapatan lain-lain yang sah
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut : hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugiaan daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari  penjualan, penerimaan daerah atas keterlambatan peleksanan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata  uang  asing,  pendapatan  denda  atas  keterlambatan  pelaksanaan  pekerjaan,  pendapatan  denda  pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

## Penelitian Terdahulu
Nani Sari dkk (2012) meneliti tentang Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten  Morowali  Tahun  2003 – 2012  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  (1)  pengaruh  pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk produktif, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Dearah  (PAD),  (2)  variabel  mana  yang  paling  dominan  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten Morowali. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series periode tahun 2003 sampai tahun 2012. Variabel dalam penelitian ini variabel independen berupa pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk produktif  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  sedangkan  variabel  dependen  berupa  Pendapatan  Asli Daerah (PAD). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran  pembangunan,  jumlah  penduduk  produktif  dan  produk  domestik  regional  bruto  secara  simultan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Variabel  pengeluaran pembangunan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Morowali.
Bayu  Pratama  Putra  (2015)  meneliti  tentang  Analisis  Kontribusi  Laba  Perusahaan  BUMD  Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu
kualitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laba BUMD serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung  Pinang.  Sampel  yang  digunakan pada  penelitian ini  adalah  data  yang  berkaitan dengan  laba  BUMD serta pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang periode 2010-2015.
Umaruddin  Usman Meneliti tentang  Analisis  Pengaruh  Hasil  Laba  BUMD Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah (PAD)  Kabupaten  Aceh  Utara.  Model  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  regresi  linier  sederhana.  Dalam penelitian  ini diperoleh  konstanta  sebesar  19,651  artinya  bilamana  laba  BUMD  dianggap  nol  maka  besar  PAD Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 19,651, dan dari hasil regresi diatas dapat dijelaskan pengaruh laba BUMD terhadap  PAD  Kabupaten  Aceh  utara  adalah  laba  BUMD  berpengaruh  positif  terhadap  PAD  Kabupaten Aceh Utara  dengan  besar  koefisien  0,231,  artinya  jika  terjadi  kenaikan  pada  laba  BUMD  sebesar  1  persen  maka  akan terjadi  peningkatan  terhadap  PAD  sebesar  0,231  persen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PAD  mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi daerah, dimana semakin tinggi  PAD suatu daerah maka makin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut, namun sampai saat ini PAD Kabupaten Aceh Utara belum mampu menunjukkan hasil seperti yang diharapkan, bahkan jauh dari harapan.
Penelitian yang dilakukan oleh Agus Endro Suwarno dan Suhartiningsih (2008) tentang potensi pajak daerah sebagai sumber PAD  di  Kabupaten Sukoharjo  selama  tahun  anggaran  2003-2008.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa:  1)  Pajak  daerah  di  kabupaten  Sukoharjo  berpotensi  untuk  terus  digali  guna  meningkatkan  penerimaan daerah,  Karena  dengan  adanya  pemungutan  pajak daerah  pendapatan  asli  daerah  di  kabupaten  Sukoharjo  terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 semester I mengalami peningkatan 6,28 persen dari semester II di tahun 2007,  dan  pada  semester  II  meningkat  sebesar  3,82  persen  dari  semester  I,  di  tahun  2009  pada  semester  I mengalami peningkatan sebesar 3,68 persen dari semester II tahun 2008, dan pada semester II meningkat sebesar 3,55 persen dari semester I, sedangkan pada tahun 2010 semester I meningkat sebesar 3,42 persen dari semester II tahun 2009, dan semester  ke-II  nya meningkat sebesar 3,31 persen dari semester sebelumnya. 2) Kontribusi untuk masing-masing  pos  pajak  daerah  mempunyai  proporsi  yang  berbeda-beda,  dari  tujuh  pos  pajak  daerah  yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Sukoharjo   pos   pajak   pengambilan   bahan   galian golongan   C dan      pos  pajak  parkir  adalah  pos  pajak  yang  memberikan  kontribusi  paling  kecil  terhadap  pendapatan  asli daerah  di  kabupaten  Sukoharjo  dimana  masing-  masing  pos  memberikan  kontribusi  rata-rata  sebesar  0,07 persen, disusul pos pajak hotel sebesar 0,184 persen, pajak hiburan sebesar 0,186 persen, pajak restoran sebesar 1,112  persen,  pajak  reklame  sebesar  4,966  persen,  dan  pos  pajak  daerah  yang  paling  banyak  memberikan kontribusinya adalah pos pajak penerangan  jalan  yaitu  sebesar 61,808 persen.

## Metode Penelitian

## Ruang Lingkup Penelitian
Adapun  ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  data  pendapatan  asli  daerah dan laba penyertaan modal pada Bidang Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam kurun waktu dari tahun 2007-2019 dan penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Barat.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder berupa data Pendapatan Asli  Daerah  dan  penyertaan  modal  yang  diperoleh  dari  dari  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD) Kabupaten Aceh Barat.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  digunakan  untuk  mendapatkan  data-data  yang  akurat,  sehingga  teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dan  studi  pustaka. Studi  pustaka  dilakukan  untuk  mempelajari  lebih  lanjut  dengan  literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan  judul penelitian dan permasalahan-permasalahan yang telah diteliti sebelumnya

## Model Analisis Data
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana, analisis korelasi, koefisien korelasi,  koefisien determinasi dan uji t yang akan diolah dengan menggunakan program SPSS. Menurut  Syakhruddin  (2008),  regresi  linear  sederhana  ( simple  regression )  ialah  suatu  bentuk  persamaan regresi  linear  yang  menjelaskan  hubungan fungsional  antara  dua  variabel  yaitu  satu  variabel  bebas  ( independen
variable )  dengan  satu  variabel  terikat  ( dependent  variabel ),  dengan  regresi  fungsi  garis lurus  dengan  bentuk persamaannya sebagai berikut:
Y = a + bX + e Di mana: Y= Pendapatan Asli Daerah (PAD) X = Laba Penyertaan Modal pada BUMD a = konstanta ( intercept ) b = Koefisien regresi variabel X e  = faktor pengganggu ( error term )

## Hasil Dan Pembahasan
Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukotanya Meulaboh, sebelum pemekaran mempunyai luas wilayah 10.097.04 Km² atau 1.010.466 Ha dan secara astronomi terletak pada 2° - 5°,16 Lintang Utara dan 95°,10° Bujur Timur dan merupakan bagian  wilayah  pantai  barat  dan  selatan  kepulauan  Sumatra  yang  membentang dari barat ke timur mulai  dari  kaki  gunung  Geurutee  (perbatasan  dengan  Aceh  Besar)  sampai  kesisi  Krueng  Seumayam  (perbatasan Aceh  Selatan)  dengan  panjang  garis  pantai  sejauh  250  Km.  Sesudah  pemekaran  Meulaboh  memiliki  luas  wilayah sebesar  292.795  Ha  atau 2.927,95 Km²  dan  letak  geografis  Kabupaten  Aceh  Barat  secara  agronomi terletak  pada 04°61 - 04°47 Lintang utara dan 95° - 86°30 Bujur Timur dengan luas wilayah 2.442,00Km² bujur sangkar.
Adapun  secara  administratif,  wilayah  Kabupaten  Aceh  Barat  Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Kabupaten Aceh  Jaya  ,  Kabupaten  Pidie  dan  Kabupaten  Aceh  Tengah,  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Samudera Indonesia dan Kabupaten Naga Raya, Sebelah Barat berbatasan denga Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya.

## Jumlah Penerimaan Laba Penyertaan Modal pada BUMD di Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan  data  perkembangan  Laba  Penyertaan  Modal  pada  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
Tabel 4. Target dan Realisasi Laba Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Aceh Barat  Tahun 2007-2019
No Tahun Target Realisasi Pertumbuhan Persentase (%) 1 2007 2,086,686,476 1,287,947,382 61,72 2 2008 2,324,027,562 1,558,645,286 67,07 3 2009 2,335,053,701 1,658,387,037 71,02 4 2010 2,993,230,076 2,993,230,076 100,00 5 2011 2,993,230,076 2,216,828,812 74,06 6 2012 2,522,369,293 2,522,369,293 100,00 7 2013 3,375,202,713 3,375,202,713 100,00 8 2014 3,375,202,713 3,687,870,750 109,26 9 2015 3,459,582,781 4,816,071,999 139,21 10 2016 4,785,619,099 4,785,619,099 100,00 11 2017 4,816,063,499 4,730,000,265 98,21 12 2018 4,928,126,688 4,928,126,688 100,00 13 2019 4,980,199,191 4,980,199,191 100,00 ( Sumber : BPKD Aceh Barat)
Pada Tabel 4 dapat kita lihat bahwa target dan realisasi  laba  pada BUMD Kabupaten Aceh Barat beberapa tahun  terakhir  ini  mengalami  peningkatan  dimana  pada  tahun  2012-2016  target  selalu  melebihi  realisasi  atau terealisasi  sepenuhnya.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  potensi  daerah  pada  bagian  laba  atas  penyertaan  modal pada BUMD yang ada di Kabupaten Aceh Barat  hampir tergali keseluruhan serta pengelolaan penerimaan keuangan daerah di  Kabupaten  Aceh  Barat  hampir  mencapai  angka  optimal.  Namun,  pada  tahun 2007-2009 realiasasi tidak
mencapai angka target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pendapatan  Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan  data  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Aceh Barat tahun 2007-2019 dapat dilihat pada  Tabel 5  di bawah ini :
Tabel 5. Pendapatan  Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007 -2019
No Tahun Target (Rp) Realisasi  (Rp) Pertumbuhan Persentase (%) 1 2007 21,212,667,763 21,710,256,581 102,35 2 2008 27,561,889,150 40,423,494,271 146,66 3 2009 26,909,471,261 27,874,493,673 103,59 4 2010 27,748,148,683 24,272,574,383 87,47 5 2011 33,117,259,546 21,042,866,954 63,54 6 2012 37,263,716,192 24,727,256,869 66,36 7 2013 48,329,547,197 46,928,106,802 97,10 8 2014 58,438,119,513 57,034,104,121 97,60 9 2015 29,269,645,097 36,794,486,818 125,71 10 2016 30,346,628,284 30,346,628,284 100,00 11 2017 35,445,628,384 35,445,628,384 100,00 12 2018 38,244,225,114 38,244,225,114 100,00 13 2019 42,142,327,211 42,142,327,211 100,00 (Sumber : BPKD Aceh Barat)
Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2010 – 2019 berfluktuasi. Pendapatan asli daerah   tahun 2010 sebesar 11,17 persen, lalu naik sebesar 31,18 persen pada tahun  2011  dan  57,08  persen  pada  tahun  2012,  kenaikan  ini  disebabkan  karena  kepatuhan  masyarakat  akan pembayaran  pajak  daerah  baik  pajak  perorangan  maupun  pajak  perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten  Aceh  Barat. Pertumbuhan  PAD  Kabupaten  Aceh  Barat  pada  tahun  2013-2016  mulai  menurun  sebesar  83,13  persen  hal  ini disebabkan gejolak politik pada saat menjelang pemilihan kepala daerah  (PILKADA)  di  Kabupaten  Aceh  Barat  dan disebabkan  oleh  sektor  listrik dan air minum serta terjadi kesejangan pada sektor pertambangan di Kabupaten Aceh Barat .
Selanjutnya peneliti melakukan analisis statistik yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian dalam hal ini digunakan analisis regresi linear berganda, analisis korelasi, dan uji t yang diolah melalui program komputer statistik  atau program  SPSS,  dengan variabel  dependen  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  dan  variabel  independen laba penyertaan modal di Kabupaten Aceh Barat
.
Hasil Penelitian Hasil penelitian pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa adanya pengaruh antar penerimaan laba penyertaan modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat.
Tabel 6. Coefficients Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 16,218 5,443 2,980 0,000
L.P. Modal X 0,369 0,249 0,407 3,479 0,002 2 R Square 0,766 3 Adjusted R Square 0,790

## Sumber : Hasil Regresi (Januari  2020 )
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  maka  diperoleh  persamaan  regresi  linear  sederhana  akhir  estimasi  sebagai berikut :
LnY = a + b LnX + е Persamaan  regresi  linear  sederhana  tersebut  pada  persamaan  (4)  dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Konstanta. Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa nilai konstanta bernilai positif yaitu sebesar 16,218 Nilai  konstanta  ini  menggambarkan  apabila  variabel dependen  sama  dengan  nol  maka  tingkat  PAD  di  Kabupaten Aceh  Barat sebesar 16,218 persen.
b. Koefisien Regresi Laba Penyertaan Modal. Nilai koefisien untuk variabel independen dapat dijelaskan bahwa untuk variabel laba penyertaan modal hasil yang didapatkan bernilai positif yaitu sebesar 0,369. Artinya bahwa setiap kenaikan variabel penerimaan laba penyertaan modal 1 persen,  maka variabel PAD akan meningkat sebesar 0,369 persen.
Koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat diketahui dengan  menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:
Koefisien determinasi = R 2 x 100% Koefisien determinasi = (0,766) x 100% Koefisien determinasi = 76,6 % Berdasarkan perhitungan analisis koefisien korelasi dan determinasi pada tabel 4.4 dapat menjelaskan bahwa nilai  koefisien  determinasi  a djusted bernilai  0,790  dan  menghasilkan  R 2 ( R  square )  sebesar  0,766  yang  dapat diartikan bahwa 76,6 persen dapat dijelaskan oleh variabel laba penyertaan modal sedangkan sisanya sebesar 23,4 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.
Tabel 7. Uji Parsial (Uji t) No Uraian thitung ttabel 1 Laba Penyertaan Modal X 3,479 2,201 Sumber : Hasil Regresi (Januari  2020 )
Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk variabel laba penyertaan modal mempunyai nilai t hitung >  t tabel (3,479  >  2,201),  maka H o ditolak  dan  H a diterima  sehingga  secara  individual  variabel  laba  penyertaan modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah  di Kabupaten  Aceh Barat.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi variabel independen (laba penyertaan modal X) diperoleh  R  Square  secara  positif  menjelaskan terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  variabel  independen  (X) terhadap PAD (Y), karena apabila variabel laba penyertaan modal (X) baik maka PAD akan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila variabel laba penyertaan modal kurang baik maka tingkat tingkat PAD akan menurun. Kemudian berdasarkan  hasil  output  didapatkan  bahwa  variabel  laba  penyertaan  modal  mempunyai  hubungan  positif  secara statistik  dengan  nilai  t hitung >  t tabel atau  3,479>  2,201  ).  Hasil    yang    didapat    dalam    penelitian    ini  sama dengan      hasil penelitian sebelumnya oleh Umaruddin Usman hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 19,651 artinya bilamana laba BUMD dianggap nol maka besar PAD Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 19,651, dan laba BUMD berpengaruh positif terhadap PAD Aceh Utara dengan besar koefisien 0,231 persen, artinya jika terjadi kenaikan pada laba BUMD sebesar 1 persen maka akan terjadi peningkatan terhadap PAD sebesar 0,231 persen,  hal  ini  bahwa  PAD  mampu  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap  ekonomi  daerah,  dimana semakin tinggi PAD suatu daerah maka makin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  dapat  disimpulkan bahwa  hasil pengujian  secara individual variabel berdasarkan hasil penelitian menunjukkan variabel laba penyertaan modal mempunyai hubungan positif dan signifikan (0,002 < 0,050) atau nilai t hitung > t tabel atau 3,479 > 2,201 ) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan perhitungan analisis koefisien korelasi dan determinasi penulis dapat menjelaskan bahwa nilai koefisien determinasi Adjusted bernilai 0,790 dan menghasilkan R 2 ( R square ) sebesar 0,766  yang  dapat diartikan bahwa 76,6 persen  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  laba  penyertaan  modal  sedangkan  sisanya  sebesar  23,4  persen  dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

## Referensi
Alisman, A., & Sufriadi, D. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. Jurnal EMT KITA , 4 (2), 71-79.
Alisman, A., Sufriadi, D., & Fandi, D. Y. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana APBG (Studi Kasus di Gampong Uteun Pulo Kecamatan Seunangan Timur Kabupaten Nagan Raya). Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) , 4 (2), 68-75.
Bayu  Pratama  Putra.  2015. Analisis  Kontribusi  Laba  Perusahaan  Bumd  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kota Tanjungpinang Periode 2010- 2015. Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Hanif,  U.,  &  Sufriadi,  D.  (2022).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah,  Investasi  Publik,  Produk  Domestik  Regional Bruto Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Aceh  Barat. JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  dan Akuntansi) , 8 (2), 116-124.
Mamesah, Marline  Merke  &  Kusmaningtyas,Amiartuti.  2009. Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Transformasional Dan Transaksional  Terhadap  Kepuasan  Kerja  Dan  Dampaknya  Terhadap  Kinerja  Karyawan .  Jurnal  Akuntansi Manajemen Bisnis Dan Sector Public, Vol. 5, No. 3. Mardiasmo, 2007. Perpajakan Indonesia Revisi 2000 , penerbit Andi Yogyakarta. Pratiwi 2007. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi . Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005. Riduansyah  Muhammad,  2007. Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Dan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Guna  Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Vol. 7, No. 2. Makara, Sosial Humaniora.
Rohcmani  siti  Tanti,  Purwaningsih  Yunastiti  dan  Suryantoro  Agustinus,  2016. Analisis  Penyerapan  Tenaga  Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah , JEP Vol.16 No 2. Sari Anita Rini dan Husaini Muhammad, 2015. Analisis Penyerapan  Tenaga Kerja Pada Industri Tempe di Kabupaten Tulang Bawang Periode 2009-2013 . JEP Vol. 4, No 2. Sastrohadiwirjo,  2006. Manejemen  Tenaga  Kerja  Indonesia ,  edisi  2.  PT.  Bumi Aksara, Jakarta. Syahrial dan Sotuyo, 2014. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Lhokseumawe . Vol.3 No.5. Jurnal Kebangsaan. Wandosa  Derek  Hengki,  Arius  Kambu  dan  Agustinus  Numberi,  2013. Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika. Jurnal Kedua Vol. 2 No. 3. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Pendapatan Negara.