## ASPEK TRANSPARANSI DALAM KUALITAS PELAYANAN PADA PENYEDIAAN AKSESIBILITAS TROTOAR JALAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DI KOTA BANDUNG

## Nia Karniawati dan Widiyana Apriati
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOM Jl. Dipati Ukur No. 112-116, Bandung, 40132 Email: nkarniawati@yahoo.co.id

## Abstract
The  provision  of  accessibility  of  the  street  pavement  in  Bandung  City  for  the blind person are still not in accordance with needs and conditions. According to Sinambela  (2008),  there  are  six  indicator  of  public  service  quality,  namely: transparancy, accountability, condition, participation, sameness of right and the equal  of  right  and  abigation.  And  focus  in  this  research  just  on  transparancy. The method used is a qualitative research method with descriptive analysis. The results  showed  that  in  the  tranparancy  on  quality  service  to  providing  acces pavement  for  the  blind  person  in  Bandung  City  in  term  of  the  openness  in communication  that  Bandung  City  Government  done.  And  in  term  of  the openness in sosialization program for the blind person.
Keyword : Services Quality, the Blind Person, transparancy, openness.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Kota Bandung dalam memenuhi kewajibannya  sebagai  Pemerintah  Daerah dalam  pelaksana  melayani  dan  memberikan perlindungan  bagi  warganya.  Salah  satunya dalam  menyediakan  fasilitas  publik  baik  bagi warga  yang  normal  maupun  penyamdang disabilitas. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam  Perda  Kota  Bandung  Nomor  26  tahun 2009  Tentang  Kesataraan  dan  Pemberdayaan Penyandang  Cacat.  Dalam  pasal  29  dijelaskan bahwa  kesamaan  dan  kesempatan  setiap pengadaan  sarana  dan  prasarana  umum  yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Selanjutnya dalam pasal 30 dijelaskan tentang : Penyedian  aksesibilitas  dimaksudkan  untuk menciptakan  keaadaan  dan  lingkungan  yang lebih  menunjang  bagi  penyandang  disabilitas agar  dapat  sepenuhnya  hidup  bermasyarakat. dan  memiliki  hak-hak  dan  fasilitas  yang  sama seeperti  masyarakat  normal  pada  umumnya, penyediaan  aksesibilitas  dapat  berbentuk  Fisik, dan Non fisik.
Pemerintah  Kota  Bandung,  melalui Dinas  Bina  Marga  dan  Perairan  Kota  Bandung telah  menyediakan  akses  ruang  publik  yang terdiri  dari  transportasi  umum,  trotoar    jalan, halte, penyebrangan jalan, lajur sepedah, taman kota,  tempat  ibadah.  Trotoar  jalan  merupakan salah  satu  akses  publik  yang  akan  dibahas dalam  penelitian  ini.  Trotoar  jalan  berupa  jalur
yang
diperkeras untuk melakukan perjalanannya dengan aman dan nyaman,  yang berada  di  bahu  jalan  yang  memiliki  fungsi penting  bagi  aktifitas  sehari-hari  bagi  para pejalan  kaki.  Bagi  para  penyandang  disabilitas, terutama  penyandang  disabilitas  tunanetra, aksesibilitas  di  trotoar  jalan  ini  memiliki  dua fungsi.    Pertama  sebagai  lajur  pemandu  dan kedua lajur peringatan.
Dalam  peneltian  ini  akan  dibahas tentang  pelayanan  yang  telah  dilakukan Pemerintah  Kota  Bandung  dalam  menyediakan trotoar jalan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku  yang  memenuhi  hak-hak  warga  Kota Bandung baik  yang normal maupun penyadang disabilitas. Penelitian ini dilakukan pada trotoar di jalan utama Kota Bandung, yaitu Jl.Cihampelas,  Jl.R.E.Martadinata,  Jl.Braga, Jl.Ir.H.Juanda, Jl.Dipati Ukur. Wilayah tersebut merupakan  wilayah  perkantoran,  pendidikan dan juga pusat pariwisata.
Fokus  penelitian  ini  dalam  aspek transparansi  dalam  kualitas  pelayanan  yang telah  dilakukan  Pemerintah  Kota  Bandung dalam  penyediaan  akses  trotoar  jalan  bagi penyandang  disabilitas  tuna  netra.  Penyandang disabilitas  tunanetra  merupakan  mereka  yang tidak  memiliki  penglihatan  sama  sekali  atau (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa  penglihatan  tetapi  tidak  cukup  baik  untuk membaca tulisan biasa meskipun sudah dibantu dengan  kaca  mata.  Kesulitan-kesulitan  yang dihadapi  para  penyandang  disabilitas  tunanetra saat  menggunakan  akses  trotar  jalan  dapat
disebabkan oleh beberapa hal yang tidak sesuai dengan  kondisi  dan  kebutuhan.  Diantaranya desain  arsitektural  yang  ada,  tidak  adanya petunjuk arah atau ciri-ciri yang dapat didengar atau  dilihat  dengan  penglihatan  terbatas. Petunjuk  tersebut  berupa  nomor  lantai  pada gedung  -  gedung  bertingkat,  rintangan  - rintangan  kecil  seperti  jendela  yang  membuka ke  luar,  atau  papan  reklame  yang  dipasang  di tempat  pejalan  kaki,  cahaya  yang  menyilaukan atau terlalu redup.

## KAJIAN PUSTAKA

## Aksebilitas.
Aksesibilitas  menurut  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1997  Tentang  Penyandang disabilitas, Pasal  1  ayat  4 :   adalah kemudahan yang  disediakan  bagi  penyandang  disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 10:2 yang  berbunyi  :  Penyediaan  aksesibilitas dimaksudkan  untuk  menciptakan  keadaan  dan lingkungan  yang  lebih  menunjang  penyandang disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.  Sejalan  dengan  itu,  yang dimaksud  dengan  aksesibilitas  fisik  adalah lingkungan  fisik yang  oleh  penyandang disabilitas  dapat  dihampiri,  dimasuki  atau dilewati,  dan  penyandang  disabilitas  itu  dapat menggunakan  wilayah  dan  fasilitas  yang terdapat  didalamnya  tanpa  bantuan.  Dalam pengertian  yang  lebih  luas,  aksesibilitas  fisik mencakup  akses  terhadap  berbagai  bangunan,
alat transportasi dan komunikasi, serta berbagai fasilitas  di  luar  ruangan  termasuk  sarana rekreasi.
Selanjutnya dalam Perda Kota Bandung Nomor  26/2009 tentang  kesetaraan  dan pemberdayaan penyandang cacat dalam Bab IV kesamaan  dan  kesempatan  bagian  kedua  pasal 29  dijelaskan  Setiap  pengadaan  sarana  dan prasarana  umum  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  daerah  dan/atau  masyarakat  wajib menyediakan aksesibilitas bagi kaum disabilitas. Kemudian dalam pasal 30 dijelaskan tentang  Penyedian  aksesibilitas  dimaksudkan untuk  menciptakan  keaadaan  dan  lingkungan yang  lebih  menunjang  penyandang  disabilitas agar  dapat  sepenuhnya  hidup  bermasyarakat, dan  memiliki  hak–hak  dan  fasilitas  yang  sama seperti masyarakat normal pada umumnya.

## Disabilitas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang  diartikan  dengan  orang  yang menyandang  (menderita)  sesuatu.  Sedangkan disabilitas  merupakan  kata  bahasa  Indonesia yang  berasal  dari  kata  serapan  bahasa  Inggris disability (jamak: disabilities )  yang  berarti cacat atau ketidakmampuan. Pengertian disabilitas  Menurut  Undang-Undang  No  4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
disabilitas  atau  Difabel  adalah  setiap  orang yang  mempunyai  kelainan  fisik  dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan  rintangan  dan  hambatan  baginya untuk  melakukan  aktivitas  secara  selayaknya,
yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik, (b) penyandang  cacat  mental,  dan  (c)  penyandang cacat fisik dan mental.
Berdasarkan  hal tersebut di atas penyandang  disabilitas  merupakan  setiap  orang yang  mempunyai  kelainan  fisik  atau  mental yang  dapat  mengganggu  dalam  melakukan fungsi  jasmani  dan  rohaninya,  dan  difabel  juga bukan hanya merupakan orang-orang penyandang  cacat  sejak  lahir  melainkan  juga korban  korban  bencana  alam  atau  perang  yang mendapatkan kecacatan ditengah tengah hidupnya maupun para penderita penyakit yang mengalami  gangguan  melakukan  aktivitas secara  selayaknya  baik  gangguan  fisik  maupun mental.

## Kualitas Pelayanan
Menurut Tjiptono (2004) kualitas pelayanan merupakan kerjasama dari tiap unsur organisasi yang ada baik itu dari atasan maupun bawahan  yang  bekerja  keras  untuk  memenuhi keinginan  dan  kebutuhan  pelanggan,  dalam prosesnya digunakan beberapa perencanaan dan perhitungan untuk terus dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan  terus-menerus  tanpa  henti  agar pelanggan  merasa  puas  akan  pelayanan  yang diberikan.
Sinambela dalam bukunya yang berjudul Reformasi  Pelayanan  Publik (2008) mendefinisikan  kualitas  adalah:  Segala  sesuatu yang  mampu  memenuhi  keinginan  atau kebutuhan  pelanggan  ( meeting  the  needs  of
costumers) . Selanjutnya Sinambela memberikan indikator kualitas pelayanan publik yaitu :
Pertama , Transparansi adalah  bentuk pelayanan  yang  bersifat  terbuka,  yang  dimana secara  keseluruhan  mudah  dan  dapat  diakses oleh semua pihak. Kedua, Akuntabilitas ,  yakni pelayanan yang dapat di pertanggung jawabkan sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan. Penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  baik adalah penyelenggaraan publik yang bertanggung  jawab  kepada  publik  itu  sendiri atas  apa  yang  mereka  lakukan  kepada  publik, khusunya dalam hal ini dalam hal pelayanan itu sendiri.  Pertanggung  jawaban  itu  dilakukan kepada  masyarakat  sebagai  penerima  layanan, dan  kepada  atasannya  sebagai  orang  yang menyuruh.
Ketiga, kondisional adalah  pelayanan yang  sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan pemberi  dan  penerima  pelayanan  dengan  tetap berpegang teguh dengan prisnsip efektifitas dan efesiensi.Pelayanan yang diberikan harus ekonomis  (terjangkau  oleh  masyarakat),  dalam artian  pengenaan  biaya  pelayanan  umum  harus ditetapkan  secara  wajar.  Hal  ini  dilakukan karena  tujuan  dari  pelayanan  publik  adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan  masyarakat  tersebut. Keempat, Partisipatif adalah  peran  serta  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Penyedia  layanan  mesti  mendorong  agar masyarakat  juga  dapat  ikut  serta  dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut baik secara langsung,  maupun  secara  tidak  langsung.
Dikarenakan  ada  ruang  bagi  masyarakat  untuk ikut  bagian  dalam  penyelenggaraan  pelayanan tersebut, maka penyedia layanan harus menyediakan wadah atau peran apa  yang dapat menampung  atau  diperankan  oleh  masyarakat, sehingga  masyarakat  dapat  ikut  ambil  bagian dan  mejadi  jelas  peranannya  di  pelayanan tersebut. Kelima ,  Kesamaaan  Hak  adalah pelayanan  yang  tidak  melakukan  diskriminasi dilihat  dari  aspek  apapun,  seperti  suku,  ras, agama,  golongan,  status  sosial  dan  lain-  lain yang  ditunjukan  dari  ketegasan  dan  keteguhan pemberi  layanan. Penyedia layanan tidak boleh berlaku  diskriminatif  kepada  para  penerima layanan.  Kesamaan  hak  tersebut  dapat  dilihat dari  sikap  prilaku  pemberi  layananan  yang teguh pada prinsip-prinsip dan aturan pelayanan dan  juga  ditunjukan  dengan  prilaku  tegas kepada  penerima  layanan  tersebut  tanpa  ada perbedaan  perlakuan  antara  penerima  layanan satu dengan yang lainnya. Keenam , Keseimbangan  hak  dan  kewajiban  adalah pelayanan  yang  mempertimbangkan  aspek keadilan  dan  kejujuran  antara  pemberi  dan penerima pelayanan publik.
Berdasarkan  uraian  diatas  kualitas pelayanan  yang  baik  dapat  tercermin  dengan adanya  transparansi  atau  keterbukaan  dan mudah  diakses  oleh  semua  masyarakat,  jadi masyarakat  dapat  merasakan  akses  pelayanan yang memadai dan mudah dimengerti. Pelayanan yang baik juga pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, peraturan tersebut dapat
melindungi masyarakat sebagai nilai kepercayaan yang didapat oleh masyarakat
Aspek  transparansi  dalam  Kualitas pelayanan  merupakan  pelayanan  yang  bersifat terbuka,  mudah  dan  keterbukaan  prosedural yang  oleh  semua  pihak  perlu  dimiliki  dan dipunyai  agar  dapat  dimengerti  masyarakat Transparansi,  memiliki  makna  keterbukaan dalam pelayanan. Menurut Herdiansayah
(2011) makna keterbukaan meliputi
Keterbukaan  prosedural/  tata  cara,  persyaratan, satuan kerja/ pejabat penangung jawab pemberi pelayanan  umum,  waktu  penyelesaian  dan rincian  biaya/  tarif  dan  hal-  hal  lain  yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan  secara  terbuka  agar  mudah diketahui  dan  difahami  oleh  masyrakat,  baik diminta  maupun  tidak  diminta.  Pelayanan  akan menjadi  transparan  apabila  pelayanan  tersebut dinformasikan kepada para pelanggan/ konsumen.  Dengan  demikian,  apabila  penyedia ingin pelayanannya menjadi transparansi, maka pelayanan  tersebut  harus  di  informasikan  atau di beritahukan kepada para pelanggan/ konsumen,  baik  itu  dari  segi  waktu,  biaya  dan prosedur pelayanan.
Bentuk  dari  penginfomasian  pelayanan tersebut adalah pemberitahuan pelayanan melalui media informasi, seperti media televisi, koran,  website  dan  media  infromasi  lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa aspek transparansi ini ditinjau dari keterbukaan dalam  komunikasi  dan  keterbukaan  dalam
sosialisasi dari pemberi pelayanan kepada yang menerima layanan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan  studi  lapangan  dan  tehnik  penentuan informan menggunakan teknik purposive.

## HASIL PENELITIAN &  PEMBAHASAN Objek Penelitian
Menurut  data  dari  Dinas  Sosial  Kota Bandung,  Penyandang  disabilitas  di  Kota Bandung  pada  tahun  2015,  sebanyak  2.305  itu dari keseluruhan penyandang disabilitas, sedangkan  penyandang  disabilitas  tunanetra  di Kota  Bandung  lebih  banyak  jumlahnya  sekitar 300  orang  dibanding  penyandang  disabilitas lainnya, penyandang disabilitas tunanetra banyak  melakukan  kegiatannya  diluar  seperti bersekolah,  kuliah,  bekerja  dan  melakukan aktifitas lainnya.
Aksebilitas  ruang  publik  berupa  trotoar jalan  telah  di  sediakan  oleh  Pemerintah  Kota Bandung.  Di  trotoar  jalan  tersebut  ada  yang memiliki  lajur  pemandu  dan  lajur  peringatan bagi  penyandang  disabilitas  tunanetra    dan  ada juga  yang  belum.    Trotoar  jalan  dengan  lajur pemandu  dan  lajur  peringatan  yang  memiliki fungsi berbeda lajur yang ubin bergaris sebagai pengarah  jalan  sedangkan  ubin  blok  kubah sebagai peringatan bila ada belokan, menanjak, dan  turun.  Hal  tersebut  sebagaimana  yang
tercantum  dalam  Perda  Kota  Bandung  Nomor 26  Tahun  2009  menjelaskan  dalam  pasal  30 tentang  penyedian  aksesibilitas  diruang  publik
khususnya  ditoroar  jalan.  Bentuk  trotoar  lajur pemandu dan lajur peringatan dapat dilihat pada gambar berikut ini :
Gambar Lajur pemandu dan Lajur peringatan
Berikut contoh lajur yang ada di Trotoar Kota Bandung:
Gambar Lajur Trotoar di Kota Bandung
Sumber : Hasil Penelitian, 2016
Aksesibilitas  yang  terdapat  ditrotoar jalan  ini  adalah  lajur  pemandu  dan  lajur peringatan  bagi  para  penyandang  disabilitas tunaetra  yang  dimana  fungsi  dan  kegunaanya lajur pemandu dan lajur peringatan ini memiliki kegunaan  yang  sangat  penting  karena  sebagai arah pembantu penyandang disabilitas tunanetra dalam  melewati  jalanan,  lajur  pemandu  dan lajur  peringatan  yang  ada  di  trotoar  jalan mempermudah  para  penyandang  disabilitas tunanetra dalam melakukan kegiatannya.
Penelitian  ini  lebih  membahas  dalam penyediaan  aksesibilitas  ditrotoar  jalan  kota  di
Kota  Bandung  dengan  tersediannya  lajur pemandu dan lajur peringatan yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas tunanetra.  Trotoar  jalan  dengan  lajur  pemandu dan  lajur  peringatan  ini  sangat  penting  karena mempermudah penyandang disabilitas tunanetra  dalam  menjalankan  kegiatannya seperti  bekerja,  sekolah  dan  lain-lainnya.  Lajur pemandu  ini  memiliki  arti  dan  fungsi,  yakni lurus menandakan bahwa jalanan tersebut datar dan  mudah  dilalui  sedangkan  lajur  peringatan bulat  menandakan jalanan tidak rata atau tidak datar serta ada belokan, menanjak dan menurun
dan hambatan-hambatan lainnya. Lajur pemandu  ini  memiliki  warna  yang  sangat mencolok yaitu warna kuning
Jalanan  di  Kota  Bandung  yang  diambil sebagai  objek  penelitian  adalah  jalanan  utama kota  yang  fungsinya  jalan  umum  dalam  sistem jaringan  jalan  sekunder  yang  menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, penghubungkan  pusat  pelayanan  dengan  persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan  antar  pusat  permukiman  yang berada didalam kota yang dimana menghubungkan  jalan  perkantoran  dan  pusat pariwisata.  Yaitu  jalan  Jl.R.E.Martadinata, Jl.Braga,  Jl.Ir.H  Juanda,  Jl.Dipati  Ukur,
Jl.Cihampelas.  Di  jalan  tersebut  telah  tersedia trotoar  jalan  dengan  kualitas  dan  standar  yang sudah baik. Namun ketersediaan jalur pemandu/jalur  peringatan  di  trotoar  sebagai aksebilitas bagi penyandang disabilitas tunanetra  belum  maksimal.  Ada  trotoar  yang dilengkapi  dengan  jalur  pemandu  atau  jalur peringatan dan ada juga yang tidak.
Jalan  RE  Martadinata  merupakan  jalan yang  berada  di  pusat  kota  dan  sebagai  pusat pariwisata belanja di Kota Bandung. Trotoar di jalan RE Martadinata telah telah memiliki jalur pemandu/jalur  peringatan  bagi  penyandang disabilitas  tunanetra.    Berikut  ini  gambar kondisi trotoar di jalan RE Martadinata:

## Gambar Kondisi Trotoar Jalan RE Martadinata

## Sumber : Hasil Penelitian, 2016
Jalan  Braga  berada  di  pusat  kota  dan merupakan  salah  satu  tempat  wisata  sejarah yang  ada  di  Kota  Bandung.  Keberadaannya yang  telah  ada  sejak  jaman  pemerintahan Hindia Belanda merupakan daya Tarik tersendiri sehingga jalan ini banyak di kunjungi
oleh  wisatawan.  Trotoar  di  jalan  Braga  telah tetata  dengan  rapih  an  dilengkapi  dengan fasilitas  publik,  termasuk  fasilitas  untuk penyandang  disabilitas  tunanetra,  yaitu  adanya jalur  pemandu.  Berikut  ini  gambar  konsidi trotoar di jalan Braga:
Gambar Kondisi Trotoar Jalan Braga
Jalan  Ir.H.Djuanda  dikenal  juga  sebagai Jalan  Dago  merupakan  icon  nya  Kota Bandung.  Berada  di  pusat  kota  sebelah Utara dimana terdapat Pusat Perbelanjaan, perkantoran, Bank dan rumah sakit swasta
terkemuka.  sebagai  jalan  yang  merupakan icon-nya  Kota  Bandung,  trotoar    Jalan  Ir. H.Djuanda telah dilengkapi fasilitas publik,  termasuk  lajur  peringatan.  Hal  ini dapat terlihat dalam gambar berikut ini :

## Gambar Kondisi Trotoar Jalan Ir. H.Djuanda
Sumber : Hasil Penelitian, 2016
Saat  ini  sebagian  Trotoar  Jalan  Ir.  H. Djuanda  saat ini  sedang  dilakukan perlebaran  gorong-gorong  dan  perbaikan trotoar.  Dalam  proses  perbaikan  tersebut
telah  dilengkapi  dengan  lajur  pemandu, sebagaimana  dapat  dilihat  dalam  gambar berikut ini :
Gambar Kondisi Trotoar Jalan Ir.H.Djuanda
Jalan Dipati Ukur merupakan Pusat Pendidikan,  dimana  di  jalan  ini  terdapat satu Perguruan Tinggi Negeri dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta.
Namun kondisi trotoar jalan Dipati Ukur  dapat  dikatakan  memprihatinkan. Dimana  trotoarnya  tidak  dilengkapi  oleh
fasilitas  publik  termasuk  lajur  peringatan. Bahkan ada sebagian trotoar yang dipergunakan  sebagai  tempat  usaha.  Hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

## Gambar Kondisi Trotoar Jalan Dipati Ukur
Sumber : Hasil Penelitian, 2016
Meskipun  demikian,  saat  ini  trotoar  jalan Dipati Ukur masih dalam perbaikan. Jalan Cihampelas merupakan pusat wisata belanja di Kota Bandung. Terdapat banyak factory  outlet  yang  menjual  pakaian  dan cendera  mata,  sehingga  jalan  Cihampelas banyak  di  kunjungi  oleh  wisatawan. Kondisi  trotoar  Jalan  Cihampelas  sangat memprihatinkan. Trotoar jalan Cihampelas
telah memiliki fasilitas publik dan dilengkapi  dengan  jalur  pemandu  namun fungsinya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.  Hal  tersebut  dikarenakan  adanya trotoar  yang  dipergunakan  sebagai  tempat usaha.  Sehingga  menutupi  lajur  pemandu. Kondisi  ini  dapat  dilihat  dalam  gambar berikut ini :

## Gambar Kondisi Trotoar Cihampelas
Sumber : Hasil Penelitian, 2016
Namun demikian, saat ini jalan Cihampelas  sedang  dilakukan  perbaikan gorong-gorong  dan  trotoar  dan  juga pembangunan skywalk.

## PEMBAHASAN
Kualitas pelayanan merupakan suatu  kegiatan  pemenuhan  kebutuhan keinginan masyarakat serta tingkat keunggulan  untuk  memenuhi  harapan masyarakat  terhadap  pelayanan  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Bandung  kepada  masyarakat  penyandang disabilitas  tunanetra  dengan  memberikan Kualitas  Pelayanan  yang  baik  dengan menyediakan aksesibilitas trotoar jalan dan mendengarkan  aspirasi  mereka.  Sehingga penyandang  disabilitas  tunanetra  merasa terpenuhi dan terlindungi haknya.
Kualitas  Pelayanan Pemerintah
Daerah  Kota  Bandung  dalam  Penyediaan Aksesibilitas yang dimaksud adalah memberikan  pelayanan  dan  perlindungan serta hak  yang sama terhadap penyandang disabilitas  dalam  menyediakan  sarana  dan prasanana  umum  yang  tertera  dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Bandung  Nomor  26  Tahun  2009  Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang  Cacat  yang  khususnya  dalam Bab  IV  pasal  29  dan  pasal  30  ayat  2. Untuk  mengetahui  Kualitas  Pelayanan Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  dalam
Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabiltas.
Aspek  transparansi  dalam  kualitas pelayanan  pada  penyediaan  akses  trotoar jalan bagi penyendang disabilitas tunanetra di Kota Bandung ini merupakan pelayanan yang  bersifat  terbuka  mudah  dan  dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan  dan  disediakan  secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara  Pemerintah  Kota  Bandung  dan masyarakat melalui pelayanan menyediakan  aksesibilitas  trotoar  jalan bagi  penyandang  disabilitas  tunanetra untuk  memenuhi  kebutuhannya  diruang publik  dan  menjamin  kemudahan  serta memperoleh  hak  yang  sama  seperti masyarakat pada umummnya
Transparasi  dalam  menyediakan aksesibilitas diruang publik yang disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Bandung dinilai peneliti sudah cukup baik mengenai keterbukaan penyediaan aksesibilitas  dan  keterbukaan  informasi. Transparasi  yang dimaksud peneliti dalam penyediaan aksesibilitas yaitu keterbukaan Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  dalam menjalin komunikasi serta mengsosialisasikan
program–program
Pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan  aksesibilitas  diruang  publik.
Khususnya ditrotoar
jalan bagi penyandang disabilitas tunanetra.
Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan Kota  Bandung  melaksanakan  tugas  yang diberikan  oleh  Walikota  sesuai  bidang tugasnya selain melaksanakan tugas teknik operasional  kebinamargaan  dan  sumber daya  air  yang  meliputi  perencanaan, pengendalian  operasional,  pembangunan dan  pemeliharaan  kebinamargaan  dan sumber  daya  air.  Dinas  Bina  Marga  dan Pengairan pun melaksanakan kewenangannya  adalah  Bidang  Pekerjaan Umum  yang  meliputi  jalan  umum  berikut bangunan pelengkapnya; jembatan, saluran drainase jalan  dan  trotoar,  Infrastruktur sungai  termasuk  bangunan  pelengkapnya; bendung, bangunan pembagi, pump house , situ,  kolam  retensi  dan  jalan  inspeksi,  dan penerangan jalan umum.

## Keterbukaan dalam Menjalin Komunikasi
Aksesibilitas  lajur  pemandu  yang ada  ditrotoar  jalan,  dijalanan  kota  di  Kota Bandung  merupakan  program  pemerintah Daerah Kota Bandung dalam mewujudkan kesetaraan  dan  persamaan  hak  dalam menikmati ruang publik bagi para penyandang  disabilitas  tunanetra  Kota Bandung, yang hak-haknya tidak diskriminasi dan adil.
Mengenai  keterbukaan  komunikasi tentang  penyediaan  aksesibilitas  yang  di
lakukan  oleh  Dinas  Bina  Marga  dan Pengairan  dalam  program  pemerintah sudah terlihat baik dan dapat dipahami dan dimengerti oleh para penyandang disabilitas  tunanetra  yang  ada  di  Kota Bandung  dan  itu  sudah  tersampaikan, sesuai  aspirasi  mereka    tetapi  ada  juga yang masih belum menerima dan memahami tentang penyampaian informasinya  mengenai  aksesibilitas  lajur pemandu  dan  lajur  peringatan  ditrotoar jalan.
Keberadaan  aksesibilitas  trotoar jalan ini ternyata belum diketahui penyandang  disabilitas  tunanetra  sehingga mereka belum yang belum merasakan lajur pemandu dan lajur peringatan ini. Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  dan Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota Bandung sebagai pelaksana program harus lebih proaktif lagi dalam menginformasikan  program  terbarunya tentang  penyediaan aksesibilitas  lajur pemandu  dan  lajur  peringatan  yang  ada disemua  trotoar  jalan  di  Kota  Bandung bagi para penyandang disabilitas tunanetra.
Menurut  aparatur  Dinas  Bina Marga dan Pengairan dikantor Dinas Bina Marga  dan  Pengairan  Kota  Bandung meminta  kejelasan  mengenai  penyandang disabilitas yang belum mendapatkan informasi dan belum merasakan aksesibilitas  ditrotoar  jalan,  penyampaian dan keterbukaan informasi sudah menjalin
komunikasi  yang  baik  sudah  dilakukan sesuai  dengan  peraturan  dan  selalu mengajak  langsung  para  penyandang disabilitas  tentang  bagaimana  Pemerintah Daerah Kota Bandung menyediakan aksesibilitas  dihampir  semua  diruang publik. Namun demikian apparat mengakui belum meratanyanya aksesibilitas  trotoar  jalan  ini  karena berbenturan  juga  dengan  aturan-aturan yang ada
Mengenai sikap keterbukaan,
Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  sudah menjalin  komunikasi  sebaik  mungkin dengan  cara  melalui  media  sosial  serta pertemuan dengan perwakilan penyandang disabilitas.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas, aparatur  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan Kota Bandung dalam menjalin komunikasi dengan  melibatkan  para  penyandang disabilitas  dalam  penyediaan  aksesibilitas cukup memahami keinginan para penyandang  disabilitas.  Namun  menurut para  penyandang  disabilitas  tunanetra, tidak  semua  para  penyandang  disabilitas tunanetra terlibat dalam penyediaan program  aksesibilitas  lajur  pemandu  dan lajur  peringatan  ditrotoar  jalan.  Sehingga mereka  merasa  belum  seimbang  dan terlindungi haknya.
Hal  ini  mengindikasikan  terdapat perbedaan  persepsi  antara  antara  aparatur Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  selaku
pelaksana  program  dan  para  penyandang disabilitas tunanetra yang menurut mereka haknya  belum  terlindungi  dan  terpenuhi, karena  menurut  penyandnag  disabilitas tunanetra  dalam  pembuatan  program- program tentang aksesibilitas mereka tidak dilibatkan langsung. Sehingga dapat dikatakan  bahwa  proses  keterbukaan dalam  menjalin  komunikasi  Dinas  Bina Marga  dan  Pengairan  Kota  Bandung dengan  penyandang  disabilitas  tunanetra dalam  penyediaan  aksessibilitas  trotoar jalan  belum  terjalin  komunikasi  dengan baik dan terbuka.

## Keterbukaan dalam Melakukan Sosialisasi
Keterbukaan sosialisasi ini
merupakan
keterbukaan dalam
penyampaian  program  Pemerintah  Daerah Kota Bandung dalam penyediaan aksesibilitas yang ada di ruang publik bagi penyandang  disabiltas  kepada  masyarakat, khususnya penyandang disabilitas tunanetra.
Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung harus mensosialisasikan program- programnya, dengan menjelaskan
memaparkan serta memberikan pengarahan  dengan  cara  menjelaskan secara  terinci.  Fungsi  dan  tujuannya  dari program  tersebut.  Sosialisasi  tentang pelayanan  penyediaan  aksesibilitas  trotoar jalan  dengan  lajur  pemandu  dan  lajur
peringatan  ini  dilakukan  kepada  seluruh masyarakat  pada  umumnya  tidak  hanya kepada  para  penyandang  disabilitas  saja. Hal  ini diperlukan agar  masyarakat  umum tidak menyalah artikan fungsi dan kegunaan  aksesibilitas  lajur  pemandu  dan lajur peringatan yang ada di trotoar jalan di Kota Bandung.
Menurut  aparatur  Dinas  Bina Marga  dan  Pengairan  Kota  Bandung, sosialisasi  program  ini  belum  dilakukan secara  optimal,  sehingga  banyak  trotoar yang  dipergunakan  tidak  sesuai  dengan
fungsinya.  Termasuk  tentang  aksesibilitas lajur  pemandu  dan  lajur  peringatan ditrotoar jalan bagi penyandang disabilitas tunanetra  ini.    Hal  ini  terlihat  dari  adanya trotoar  yang  di  gunakan  untuk  berdagang atau  menutup    lajur  pemandu  dan  lajur peringatan  yang  ada  di  trotoar  sehingga jalur  ini  tidak  dapat  di  gunakan.  Ini  dapat dilihat  pada  trotoar  di  Jalan  Cihampelas berikut ini :

## Gambar Kondisi Trotoar Jalan Cihampelas
Sumber : Hasil Penelitian, 2016
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa masyarakat Bandung kurang peduli terhadap  fasilitas  publik  yang  disediakan oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung. Adanya  fasilitas  publik  di  Kota  Bandung yang tidak dipergunakan sesuai fungsinya. Ini  menjadi  perhatian  khusus  bagi  Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam
bertindak  tegas  serta  harus  memberikan sosialisasi  yang  baik  tentang  fasilitas publik  khususnya  aksesibilitas  ditrotoar jalan  yang  tersedia  di  ruang  publik.  Hal tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara membuat video  education ,  spanduk,  plang tentang kegunaan fasilitas yang ada. Selain itu  informasi  keberadaan  jalur  tersebut
belum  sepenuhnya  diketahui  oleh  para penyandang  disabilitas  tunanetra  sehingga mereka  belum  memanfaatkan  fasilitas tersebut.
Berdasarkan  pembahasan  diatas, dapat  katakan  bahwa  keterbukaan  dalam melaksanakan sosialisasi pengenalan program pengadaan aksebilitas trotoar bagi penyandang  disabilitas  tunanetra  belum berjalan secara optimal. Sosialisasi mengenai fungsi lajur pemandu dan lajur peringatan  yang  ada  ditrotoar  jalan  belum dilaksanakan  secara  intensif,  hal  ini terlihat  dari  belum  pahamnya  masyarakat umum  tentang  fungsi  jalur  tersebut. Sehingga  keberadaan  jalur  tersebut  belum dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal. Untuk  itu  diperlukan  kerjasama  antara aparatur  dan  semua  lapisan  masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat penyendang disabilitas tunanetra  agar  dapat  memanfaatkan  jalur tersebut sesuai dengan fungsinya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini yaitu  Transparansi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung Beserta aparatur  terkait  yaitu  Dinas  Bina  Marga dan  Pengairan  dalam  hal  keterbukaan menjalin komunikasi dengan para penyandang  disabilitas  sudah  terlihat  baik terbuka  dan  memberikan  ruang  bagi mereka  untuk  menyampaikan  ide-idenya
dalam  program  aksesibilitas,  sedangkan dalam mensosialisasikannya menurut peneliti  masih  kurang  terbuka  dalam memperkenalkan program Pemerintah Kota  Bandung  yang  akan  dilaksanakan kepada masyarakat Bandung dalam hal apa kegunaan  serta  fungsi  aksesibilitas  lajur pemandu tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan penarikan kesimpulan yang telah dilakukan,  maka  peneliti  mengajukan saran  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kota Bandung  sebagai  pembuat  Peraturan  serta Dinas  Bina Marga dan  Pengairan sebagai pelaksana  peraturan  harus  lebih  optimal lagi dalam  mensosialisasikan lagi program –  program  tentang  aksesibel    kepada masyarakat pada umummnya

## DAFTAR  PUSTAKA
Alma, Buchari. 2006, Manajemen
Pemasaran & Pemasaran Jasa, Bandung : CV.Alfabeta.
Arief. 2007. Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan. Malang : BayumediaPublishing. Berry  dan  Pasaruman.  2003.  Jurnal “Pengaruh Kualitas Pelayanan TerhadapKepercayaan  “ vol.21  24- 30 (Januari 2003).
Fitzsimmons, James and Mona J.
Fitzsimmons. 2004. Service ManagementGerson, R.F.2001.
Mengukur  Kepuasan  Pelanggan,
Panduan
MenciptakanPelayanan yang  Bermutu,  alih  bahasa  Hesti Wirdaningsih. Jakarta :PPM
Gasperz, Vincent.1997. Manajemen
kualitas  penerapan  konsep  kualitas dalammanajemen bisnis total.
Gramedia pustaka. Huriyati,
Mahsun,Mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik,
PenerbitBPFE,Yogyakarta. Napitupulu,  Paimin.  2007. Pelayanan Publik  dan  Customer  Satisfaction.
Bandung: Alumni.
Operations, Strategy  and  Information Technology .  New  York  :  Mc  Graw Hill.
Labolo. Muhadam. 2010. Memahami Ilmu
Pemerintahan Suatu Kajian, Teori,Konsep, dan
Pembangunannya. Jakarta : Rajawali
Press Ratih.  2005. Service  Marketing. Jakarta  :
PT.     Gramedia Pustaka Utama. Suyanto,  bagong.  2005. Metode  Pnelitian
Social : Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta : Prenada Media.
Sinambela,  Lijan  Poltak.  2008. Reformasi
Pelayanan Publik : Teori,
Kebijakan,dan Implementasi. Jakarta
: PT. Bumi Aksara.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian
Kuantitatif
Kualitatif dan
R&D. Bandung:Alfabeta.
Sever, Hak etc. 2000. Service Management and Operations, Second Editions.Prentice Hall International, Inc. Triguno, 1997. Budaya Kerja, Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untukMeningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta : Golden Teravon Press.
Tjiptono,  Fandy.  2005. PRINSIP  – PRINSIP TOTAL
QUALITY SERVICE. Yogyakarta : Penerbit Andi.
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  : 26  Tahun  2009  Tentang  Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat. Undang-undang Negara Republik
Indonesia  Nomor  4  Tahun  1997 Tentang Penyandang Cacat.
Undang  –  Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik Detik, 2015. Melalui
http://news.detik.com/
jawabarat/2766187/tunanetra-di- bandung-desak-ridwan-kamil- jalankan-perda-disabilitas
Rustanto,B.2013.  Melalui  http://bambang- rustanto.blogspot.co.id/2013/08/kons ep-disabilitas.html