## PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PRAKTEK USAHA CURANG
Siti Rofikhok 1 , Abraham Ferry Rosando 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: sitirofiqoh4882@gmail.com, ferry@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Dalam perdagangan, merek sebagai karya intelektual penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan.  Merek  memiliki  fungsi  sebagai  tanda  pengenal  untuk  membedakan  hasil  produksi seseorang  atau  badan  hukum  dengan  produksi  orang  lain  atau  badan  hukum  lainnya.  Hal  ini  yang menjadikan sebab mengapa sering terjadi sengketa terhadap merek dan diperlukannya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terdaftar.
Melalui  masalah  hukum  tersebut  ditemukan  dua  rumusan  masalah  yaitu  bagaimana perlindungan hukum pemilik merek terdaftar terhadap praktek usaha curang dan bagaimana akibat hukum bagi praktek usaha curang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan  memakai  tiga  pendekatan yaitu:  pendekatan  undang-undang,  pendekatan  konseptual,  dan pendekatan kasus.
Temuan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemilik merek hanya untuk pemilik merek yang telah mendaftarkan melalui  undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka  waktu  yang  sama,  adanya  penindakan  baik  gugatan  secara  perdata,  penuntutan  secara pidana  maupun  langkah  administratif  berupa  penolakan  pendaftaran  merek  dan  penghapusan merek
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, Hak Atas Kekayaan Intelektual

## Abstract
In  commerce,  the  brand  as  an  intellectual  work  is  important  for  the  smoothness  and improvement of trade. A mark has a function as an identifier to distinguish the products of a person or legal entity from those of other people or other legal entities. This is the reason why disputes over trademarks often occur and the need for legal protection for registered trademark owners.
Through these legal problems, two formulations of the problem were found, namely how the legal protection of registered trademark owners against fraudulent business practices and what the legal consequences for fraudulent business practices are. This research method uses normative legal research using three approaches, namely: the legal approach, the conceptual approach, and the case approach.
The findings of this study are that legal protection for brand owners is only for brand owners who  have  registered  through  law  number  20  of  2016  concerning  trademarks  and  geographical indications. Mark protection starts from trademark registration, trademark protection for a period of 10  (ten)  years  and  can  be  extended  for  the  same  period  of  time,  taking  action  against  both  civil lawsuits,  criminal  prosecution  and  administrative  steps  in  the  form  of  rejection  of  trademark registration and removal of trademarks.
Keywords : Legal Protection, Brand, Intellectual property rights
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  yang  semakin  cepat  dari  tahun  ke  tahun  menyebabkan perubahan  cara  hidup  manusia.  Dulu,  kita  hanya  mengenal  perdagangan  a  la  kuno,  yakni dengan bertatap muka secara face to face untuk menegosiasikan harga berdasarkan kondisi barang  atau  jasa  yang  diperdagangkan.  Cara  ini  berlangsung  dari  zaman  pra  sejarah  yakni tahun  sebelum  masehi  hingga  paling  tidak  tahun  1960an  dimana  pada  saat  itu  telah mengenal electronic  data  incharge atau  EDI  sebagai  awal  dari milestone perdagangan  jual beli  online.  Inilah  bentuk  baru  perdagangan  modern  yang  paling  tidak  akan  terus berkembang selama beberapa dekade kedepan.
Bentuk perdagangan era industri 4.0 ini membawa kita pada sebuah kondisi dimana pamor – brand image atau yang dalam bahasa baku kita sebut dengan citra menjadi sebuah hal  yang  paling  penting.  Logika  ini  didasarkan  pada  sebuah statement dimana  hasrat seseorang  untuk  membeli  sebuah  produk  barang  ataupun  jasa  didasari  oleh  profil karakteristik  barang tersebut.  Mulai dari uji  ketahanan,  kualitas produk,  hingga after  sales service yang  ditawarkan  oleh  produsen  barang  tersebut.  Kesemua  inilah  yang  terangkum dalam sebuah Merk. Merk menjadi penentu apakah barang tersebut memiliki reputasi yang baik ataupun buruk.
Dalam  sebuah platform jual  beli  digital,  Shopee  dan  Tokopedia  misalnya,  terdapat sebuah indikator yang dapat dilihat sebagai  reputasi yang dimiliki sebuah barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya indikator tersebut ditunjukkan dalam skala bintang, satu hingga 5 dengan  perspektif  vertikal.  Satu  dinilai  sebagai  paling  buruk  dan  lima  sebagai  nilai sempurna.  Inilah  yang  lagi-lagi  menjadi  keputusan  vital dalam  era perdagangan  modern di dunia digital.
Reputasi  yang  disebut  diatas  itulah  menjadi  tolak  ukur  apakah  sebuah  barang memiliki value yang  baik  dimata  konsumen,  reputasi  tersebutlah  yang  menjadi  ciri kesuksesan  apakah  produk  tersebut  laris  dibeli  konsumen  dan  layak  jual,  reputasi  itulah yang  paling  tidak  membawa brand asing  menjadi  produk  favorit  dalam  sebuah  komoditi privat.  Sebut  saja  Starbucks.  Mengusung  semangat  dan  loyalitas  eksklusif  bagi  pelanggan, Starbucks  tidak  lagi  berperang  dalam  harga  dalam  menjual  minuman  kopi-teh  dan sejenisnya.  Starbucks  menawarkan  kedekatan personal  antara pelanggan  dan barista  serta
menjadikan  kedai  kopi  Starbucks  menjadi  tempat  transit  antara  kantor  (kerja)  dan  rumah (istirahat).  Inilah  yang  memposisikan  Starbucks  sebagai  kedai  kopi  dengan  citra  yang  baik, dengan  knowledge  yang  tidak  hanya acceptable tetapi  juga  dipromosikan  secara  alamiah dengan memfoto dan memposting di media sosial. Itulah akibat dari sebuah citra merk yang baik sebagai contoh penggunaanya dalam kehidupan sehari-hari.
Pembahasan  mengenai  merk  yang  begitu  penting  dan  mendasari desire bagi  calon pembeli  untuk  melakukan  transaksi  dengan  produsen  mendasari  beberapa  orang  untuk melakukan  penjiplakan  agar  mendapatkan  hasil  serupa  dengan brand aslinya.  Sebagai contoh  beberapa  kasus  di  Indonesia  yang  merupakan  penjiplakan  atau  penggunaan  merk palsu untuk meraih keuntungan serupa dengan pemilik merk asli adalah sebagai berikut:
1. Aqualiva,  merk  ini  menggunakan  konsep  produk  yang  serupa,  mulai  dari  warna-font- ukuran  huruf  dan  jenis  produk  yang  diedarkan  sama,  air  mineral.  Ini  mendapatkan gugatan dari pemiliki brand asli yakni PT. Aqua Golden Missisipi untuk mencabut brand aqualiva dari pasaran, disertai tuntutan ganti rugi sejumlah besaran biaya atas kerugian pemanfaatan merk yang diupayakan citranya dalam dunia bisnis.
2. Pierre Cardin, seperti yang diketahui bersama, Merk Pierre Cardin merupakan merk yang beredar  di  Indonesia  berasal  dari  dua  produsen yang  berbeda.  Satu  dari  Paris,  satu  lagi dari Indonesia. Bila dilihat dari perspektif waktu, maka brand Pierre Cardin dari Paris-lah yang  dahulu  mendapatkan  hak  untuk  memasarkan  produk  di  Indonesia.  Tetapi  fakta  di lapangan  yang  terjadi  adalah  Pierre  Cardin  yang  dari  Indonesia-lah  yang  mendaftarkan merk  di  Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual.  Akhirnya  pengusaha  dari  Indonesialah yang memiliki hak untuk memasarkan merk Pierre Cardin di Indonesia.
3. Donats  Donuts,  pengusaha  asal  Yogyakarta  membuat  toko  usaha  yang  identik  dengan Dunkin  Donuts.  Mulai  dari  penataan  ruang, display makanan,  seragam  pegawai  dan sebagainya  dilihat  sebagai  sebuah  kemiripan  yang  erat  dengan  brand  aslinya.  Ini menjadikan posisi Dunkin Donuts sebagai pemilik merk yang sebenarnya menjadi inferior akibat  harga  yang  ditawarkan  lebih  mahal  daripada  Donats  Donuts.  Dan  masih  banyak lagi alasan yang merugikan Dunkin Donuts sebagai former brand dalam kaitannya dengan penjiplakan yang dilakukan oleh pihak lainnya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Masih  banyak  lagi  contoh  serupa  yang  menunjukkan  tindakan  pelanggaran  merk yang terjadi di Indonesia. Contoh yang paling sering terjadi adalah pelanggaran merk sepatu Adidas,  Nike,  Reebok  yang  ada  di  toko-toko  atau  pasar  tradisional.  Kali  ini  tidak  merubah sebagian,  bahkan  terkadang  dijiplak  100  persen  yakni  Adidas-Nike-Reebok  persis  dengan merk aslinya. Tentu ini merugikan bagi pemilik merk asli, selain menunrunkan penjualan – penjiplakan  tersebut  dapat  menurunkan  citra  dari  merk  yang  diusung  oleh  pengusaha sebagai  upaya  bisnis  yang  berkesinambungan  dari  awal.  Sebuah  pelanggaran  hukum  yang dilakukan secara singkat, memangkas semua upaya yang dilakukan sebuah produsen barang dan atau jasa yang dilakukan dari tahun ke tahun untuk mengejar keuntungan.
Inilah yang kiranya memerlukan perlindungan hukum yang didapatkan dari pembuat kebijakan  disebuah  negara.  Aturan-aturan  yang  disematkan  sebagai status  quo dalam sebuah  negara  bangsa  sangat  perlu  untuk  mendisiplinkan  praktek  bisnis  yang  tak semestinya,  dalam  kaitannya  dengan  jurnal  ini  adalah  praktek  usaha  curang.  Sebuah pondasi  dan  batasan  seharusnya  menjadi  jelas  apabila  telah  dirumuskan  secara  rinci,  dan memiliki aparatur penegak hukum yang kredibel serta kompetan nun tak pandang bulu.
Hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  yakni  Undang-Undang  No.20  Tahun  2016 sebenarnya  telah  mencakup  beberapa  ketentuan  dasar  mengenai  perlindungan  terhadap merk baik secara nasional maupun Internasional. Disebutkan bahwa pemohon hak prioritas, sesuai dengan Pasal 1 No.17 Undang-Undang tentang Merk dan Indikasi Geografis tersebut dapat  mengajukan  permohonan  pendaftaran  merk  sesuai  dengan  tanggal  yang  sama dengan permohonan serupa di Negara asalnya. Ketentuan ini mengikat bagi negara-negara yang  telah  tergabung  dalam  Konvensi  Paris  tentang  Perlindungan  Industri  yang  isinya menjembatani kekosongan norma bagi pemasaran barang atau jasa lintas negara.
Sebagai  contoh  Lexus  yang  merupakan  bagian  dari  Toyota  beberapa  kali memenangkan persengketaan perdata di Indonesia terkait dengan keberadaan merk serupa yang ada di Indonesia. Tercatat pada tahun 2016 Lexus telah dua kali mengajukan tuntutan ke Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat dengan tuntutan untuk membatalkan merk Lexus milik Agusman dan Lie Sugiarti. Ternyata pengadilan niaga mengabulkan tuntutan dari Lexus yang merupakan  brand  terdaftar  dari  Jepang.  Seperti  diketahui  bersama,  Indonesia  dan  Jepang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan Produk Industri.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Lexus juga pernah mengalami kekalahan dalam kaitannya dengan sengketa merk di Pengadilan  Niaga  hingga  ke  Mahkamah  Agung.  Kekalahan  raksasa  industri  asal  Jepang tersebut ketika mengajukan pembatalan merk ProLexus milik warga negara Indonesia yang bergerak  di  bidang  fashion.  Iktikad  tidak  baik  yang  ditulis  dalam  tuntutan  tidak  terbukti karena  rupanya  Prolexus  mendaftarkan  merk  lebih  dahulu  dibandingkan  dengan  Lexus  di Dirjen  Hukum  Kekayaan  Intelektual  atau  DJKI.  Lalu  ketika  diajukan  kasasi  ke  Mahkamah Agung, Lexus juga ditolak karena gugatan telah daluwarsa (melewati batas waktu lima tahun sejak pendaftaran merk pemohon) dan juga Prolexus merupakan produk yang tidak sejenis (otomotif dengan fashion). Oleh karena itu, ProLexus-lah yang dimenangkan dalam sengketa keperdataan ini.
Berikutnya  kasus  IKEA  Swedia  vs  IKEA  Surabaya.  Kali  ini  kasus  yang  dimenangkan oleh  IKEA  Surabaya  ini  merupakan  sebuah  kasus  yang  melibatkan perusahaan  raksasa  asal swedia  dalam  gugatannya  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta.  Dalam  persidangan,  IKEA  asal Surabaya  memenangkan  sengketa  karena  dalih  yang  digunakan  adalah  selama  tiga  tahun IKEA  Swedia  tidak  melakukan  praktik  perdagangan  di  Indonesia,  baik  produksi  maupun distribusi dan after sales service. Inilah yang menjadi poin penting kemenangan perusahaan asal Surabaya tersebut.
Penelitian  ini  membahas  bagaimana  perlindungan  terhadap  merk  di  Indonesia dipertunjukkan  dimuka  umum.  Bagaimana  pemerintah  menegakkan  hukum  agar  pelaku usaha  memiliki  kepastian  hukum  yang  jelas  terhadap  keberadaan  merk  dalam  sebuah kompetisi  perdagangan  di  era  digital.  Mengambil  fokus  kasus  Pierre  Cardin,  penelitian  ini menjadi  menarik  untuk  diteliti  para scholar ilmu  hubungan  internasional,  khususnya  yang memiliki interseksi dengan bidang ekonomi moneter dan hukum.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  oleh peneliti dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang- undang  sebagai  dasar  dari  konstitusi  sebuah  topik  hukum,  lalu  pendekatan  konseptual dimana  peran  pakar  dalam  memberikan  pertimbangan  menjadi  penting  dalam  sebuah metode  penelitian,  terakhir  disempurnakan  oleh  pendekatan  kasus  yang  menjadi  metode kekinian dalam ilmu pengetahuan hukum dan politik dewasa kini.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Undang-Undang  merupakan  dasar  bagaimana  sebuah  penelitian  dapat  dijadikan  bahan ulasan  khususnya  dalam  tingkat  sarjana  atau  mahasiswa  s1.  Ini  menjadi  penting  karena penggunaan  dasar  hukum  yang  jelas  adalah  batasan  dimana  sebuah  permasalahan menemui  jalan  keluar  atau  solusi.  Sebagai  rambu-rambu,  hukum  positif  di  Indonesia melindungi  pelaku  usaha  dalam  kaitannya  dengan  penggunaan  merk  sebagai  citra  dalam transaksi perdagangan modern.
Pendekatan  konseptual  merupakan  pelengkap  untuk  mencari  solusi  dari  celah  yang  tidak bisa  dijelaskan  oleh  perundang-undangan.  Ini  digunakan  sebagai  penguat  apabila  terdapat kesamaan  dalam  perundang-undangan,  atau  juga  bisa  digunakan  sebagai  literatur  yang berfungsi  sebagai platform penelitian  komprehensif  terkait  dinamika  sengketa  merk  yang terjadi di Indonesia.
Pendekatan  kasus  merupakan  ujung  tombak  dari  sebuah  penelitian  empiris  sebenarnya. Akan  tetapi  dalam  penggunaan  yang  tepat,  sebagai  media  komparasi,  pendekatan  kasus dapat membuka tabir-tabir konflik merk yang dapat dijadikan rujukan, mulai dari kemajuan ilmu pengetahuan dari masa revolusi industri hingga kini masa transaksi ekonomi 4.0 yang erat dengan perkembangan industri digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan hukum pemilik merek terdaftar terhadap praktek usaha curang
Perlindungan  terhadap  pelaku  usaha  dalam  kaitannya  dengan  penggunaan  merk  sebagai sebuah  citra,  sebenarnya  sudah  ada  sejak  zaman  belanda  yakni  pada  tahun  1840 menggunakan  Undang-Undang  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Selanjutnya  pada  tahun  1885 menggunakan  undang-undang  merk,  lalu  pada  tahun  1910  menggunakan  undang-undang paten, dan pada tahun 1912 menggunakan undang-undang hak cipta.
Dalam kancah internasional, Indonesia juga sudah merupakan baagian dari Paris Convention for  the  Protection  of  Industrial  Property  yang  diadakan  pada  tahun  1988  dan  Berne Convention  for  the  Protection  of  Literaray  Aristic  Works  yang  berisikan  perlindungan  hak kekayaan  intelektual  sebagai  sebuah  hasil  karya  yang  meliputi  karya-karya  dari  seniman pelukis,  musisi,  penulis  dan  pencipta  puisi.  Ini  merupakan  buah  pikir  dari  32  negara  yang berkumpul  di  Swedia  pada  waktu  itu  untuk  melindungi  karya  dari  pembajakan  seperti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
aransemen  ulang,  penggunaan  karya  orang  lain  di  muka  umum,  dan  translasi  bahasa  atau terjemahan  dalam  cetakan-cetakan  bahasa  asing.  Ini  dicetus  oleh  Victor-Hugo,  seorang sastrawan asal Prancis yang memilik karya-karya spektakuler dengan genre drama.
Perkembangan  atau milestone penghargaan  atas  karya  cipta  manusia  melalui  undang- undang yang ada di Indonesia diawali oleh undang-undang No.21 tahun 1961 tentang merk perusahaan  dan  perniagaan.  Ini  merupakan  jejakan  pertama  setelah  era  kemerdekaan Republik  Indonesia,  dengan  menggantikan  undang-undang  warisan  dari  Belanda  tentang Merk. Berlaku sejak 11 November 1961, maka kini setiap 11 November diperingati sebagai Hari Kekayaan Intelektual Nasional.
Berikutnya  pada  tahun  1979,  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Paris  dalam  beberapa  pasal, karena  belum  banyak  masyarakat  Indonesia  pada  saat  itu  yang  dapat  secara  produktif menghasilkan  karya.  Pemerintah  Indonesia  pada  saat  itu  mendorong  dan  melindungi penciptaan  karya  untuk  sarana  percepatan  perkembangan  kemajuan  sebuah  peradaban pasca  era  penjajahan.  Masih  sangat  sedikit  jumlah  orang  Indonesia  yang  memiliki  merk sebagai sebuah ciptaan dalam industri perdagangan.
Selanjutnya  masuk  kedalam  pembahasan  mengenai  sengketa  merk  Pierre  Cardin  di Indonesia.  Konflik  ini  merupakan  perselisihan  yang  terjadi  dalam  bidang  industri  fashion dimana perusahaan  asal  Prancis  menggugat  perusahaan  asal  Indonesia.  Seperti  yang telah diketahui  bersama,  Pierre  Cardin  sudah  lebih  dahulu  muncul  dan  dipasarkan  di  Eropa, merupakan sebuah merk busana yang menonjolkan design geometris untuk dapat dipakai di dua  gender,  pria  dan  wanita.  Menjadi  menarik  dan  memiliki  distingsi  dalam  dunia perancangan busana, merk pierre-cardin
Produk-produk  Pierre-Cardin  juga  masuk  ke  pasar  Asia.  Salah  satunya  ke  pasar  Asia,  yang pada saat itu Presiden Filipina- Ferdinand Marcos- sangat menggemari potongan yang tajam dan  runcing  dalam  sebuah  manset  buatan  desainer  dari  Paris  ini.  Ini  menjadi  sebuah lompatan besar dalam perkembangan industri pakaian dan aksesoris. Hype dari merk Pierre- Cardin  ini  juga  terdengar  ke  Indonesia  yang  mungkin  saja  menyebabkan  salah  satu perusahaan tekstil juga menggunakan merk serupa.
Singkat  cerita,  di  Indonesia  juga  memiliki  merk  Pierre-Cardin  yang  terdistribusi  ke masyarakat. Terdapat beberapa pergantian pemilik, mulai dari pendaftaran pertama tahun
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
1977  hingga  2014,  merk  Pierre-Cardin  telah  tercatat  dalam  Direktorat  Jenderal  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual.  Inilah  yang  menyebabkan  gugatan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan Pierre Cardin asal Prancis ditolak. Penggugat tidak memiliki dasar hukum pendaftaran merk di  Indonesia,  sehingga  meski  memiliki  kesamaan  dalam  bentuk  logo-warna-dan  bentuk sebuah merk, dan barang yang dijual-pun serupa, maka dalam kasus ini dimenangkan oleh perusahaan asal Indonesia yang telah mendaftarkan merknya di Dirjen Kekayaan Intelektual.

## Bagaimana akibat hukum dari adanya perbuatan praktek usaha curang
Praktek  usaha  curang  yang  dalam  hal  ini  adalah  praktek  pembajakan  merk,  menjadi  jelas penggunaan tuntutan untuk melawan pihak lain apabila telah melakukan pendaftaran lebih dahulu di Direktort Jenderal Kekayaan Intelektual. Tanpa hal tersebut, gugatan akan ditolak karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam praktek beracara di Pengadilan Negeri. Adapun apabila telah memenuhi unsur-unsur tersebut, yakni dasar hukum yang jelas, maka penggugat  dapat  melayangkan  gugatan  baik  dalam  gugatan  pidana  maupun  perdata. Penggugat  dapat  menuntut  tergugat  berkaitan  dengan  penjiplakan  dan  penuntutan  ganti rugi atas penggunaan merk miliknya apabila terbukti bersalah atas putusan pengadilan. Ini diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.
Secara matematis, penggunaan merk milik orang lain memang merugikan pelaku usaha baik dalam  pembentukan  citra  maupun  menimbulkan  kerugian  materiil  berupa  menurunnya penjualan. Nominal  atau  angka  pendapatan  itulah  yang  sebenarnya  merupakan ujung  dari permasalahan  ekonomi  dan  hukum,  dimana  dapat  diatasi  atau  diberikan  solusi  di  bagian hulu yakni perundang-undangan yang baik.
Kasus  ini  menunjukkan  ketegasan  pemerintah  Indonesia  dalam  mengkultimasi  norma  dan value terkait  dengan  kekayaan  intelektual  manusia,  yang  diejawantahkan  dalam  sebuah peraturan  perundangan  yang  sistematis.  Sebuah  metode  pendekatan  yang  juga  sama ditunjukkan  oleh  negara-negara  maju  dengan  bagaimana  mereka  memproteksi  produk- produknya,  Fila-Adidas-Reebok-Daihatsu-Toyota  dan  masih  banyak  lagi  yang  menunjukkan bagaimana proteksi pemerintah setempat melawan gugatan perusahaan asing.
Tidak menutup kemungkinan bahwa dimasa yang akan datang justru perusahaan Indonesia yang menuntut gugatan kepada perusahaan asing, mengingat semakin ketatnya persaingan di dunia perdagangan digital. Kini kita dapat melihat bagaimana Tokopedia, Gojek, Shopee
menguasai 90% penjualan produk-produk dalam negeri dibandingkan dengan produk asing yang  mencoba  dipasarkan  dalam  pasar  domestik  Indonesia.  Kita  kini  sudah  tak  lagi brand minded,  tetapi  value  dan budget minded  dimana  kualitas  yang  menyerupai  menjadi  poin penting dibandingkan dengan merk asing dengan harga yang selangit. Paling tidak, statistik dari algoritma shopee menunjukkan itu dalam perdagangan digital sepuluh tahun terakhir. Terakhir, kasus Pierre-Cardin ini menunjukkan kepada kita semua, khususnya pelaku usaha, baik  yang  bergerak  dalam  industri  manufactur  maupun fast  selling  costumer  goods, untuk selalu  pro-aktif  dalam  mendaftarkan  merk  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  yang berlaku  di  Indonesia  yakni  melalui  Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual.  Masih  banyak kasus yang dapat dijadikan contoh agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari dimana semakin  mengkristalnya  perdagangan  online  yang  membutuhkan rating atau  citra  sebagai indikator  kesuksesan  sebuah  pelaku  usaha  dalam  mendapatkan  kepercayaan  di  mata konsumen.

## KESIMPULAN
Pierre-Cardin  merupakan  satu  diantara  banyak  contoh  perlindungan  hukum  terhadap praktek  usaha  curang  yang  ada  di  Indonesia.  Secara  konstitutif,  Pierre-Cardin  asal Indonesialah  yang  merupakan  merk  yang  boleh  diedarkan  di  Indonesia  karena  telah didaftarkan  melalui  Dirjen  Kekayaan  Intelektual.  Sanksi  pidana  dan  perdata  yang  diajukan oleh perusahaan lawan ditolak oleh Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
E-Commerce (Perdagangan Elektronik) - UNIVERSITAS RAHARJA, diakses pada 18 Mei 2022 Pukul 9.04 WIB
Contoh Pelanggaran  Hak  Merek di  Indonesia  yang  Marak  Terjadi  -  Hukamnas.com, diakses pada 18 Mei 2022 Pukul 10.54 WIB
Lexus-VS-Prolexus Siapa yang Menang? - Rewang Rencang, diakses pada 20 Mei 2022 Pukul 18.34 WIB
Berne  Convention  for  the  Protection  of  Literaray  Aristic  WorksBerne  Convention  for  the Protection of Literaray Aristic Works - Search (bing.com), diakses pada 20 Juni 2022 Pukul 10.51 WIB
Kronologi Merek Pierre Cardin Prancis Jadi Milik Orang Jakarta (detik.com), diakses pada 20
Juni 2022 Pukul 11.20 WIB