## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 273-290 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi *
Heri Joko Saputro, 1 Tofik Yanuar Chandra 2
Universitas Jayabaya Jakarta https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033

## Abstract
One  of  the  elements  in  the  criminal  act  of  corruption  is  the  loss  of  state  finances.  Against  this  state financial loss, the good  old Corruption Law,  namely Law no. 3 of 1971 and the newer Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This  provision  stipulates  a  policy  that  state  financial  losses  must  be  returned  or  replaced  by perpetrators of corruption (Asset Recovery). Recovery measures (asset recovery) are important to do as an  effort  to  keep  the  state  from  always  being  harmed  and  neglected  only  with  corporal  punishment (prison). In this paper, the author uses a descriptive qualitative methodology to describe the conditions as they are, without giving treatment or manipulation to the variables studied. The results of the study state that the need for policy formulation and concrete action steps, because procedural asset recovery includes tracking, freezing, blocking, confiscation, confiscation, maintenance / management and return of stolen assets / proceeds of crime to victims of crime / the state. suspected to come from state finances that have been stolen in the form of money or savings in the accounts of the perpetrators or objects can be carried out through a search for later blocking and confiscation of assets.
Keywords : State Financial Recovery; Blocking; Asset confiscation; Corruption

## Abstrak
Salah  satu  unsur  dalam  tindak  pidana  korupsi  ialah  adanya  kerugian  keuangan  negara.  Terhadap kerugian  keuangan  negara  ini  membuat  Undang-Undang  Korupsi  baik  yang  lama  yaitu  UU  No.  3 tahun  1971  maupun  yang  baru  yaitu  UU  No.  31  tahun  1999  Jo  UU  No.  20  tahun  2001tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Ketentuan  ini  menetapkan  kebijakan  bahwa  kerugian keuangan  negara  harus  dikembalikan  atau  diganti  oleh  pelaku  korupsi  (Asset  Recovery).  Tindakan pemulihan (Asset Recovery) penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menjaga agar negara tidak selalu  dirugikan  dan  terabaikan  hanya  dengan  pemidanaan  hukuman  badan  (penjara)  saja.  Dalam penulisan  ini  penulis  menggunakan  metodologi  kualitatif  deskriptif  untuk  menggambarkan  kondisi apa  adanya,  tanpa  memberi  perlakuan  atau  manipulasi  pada  variable  yang  diteliti.  Hasil  penelitian menyatakan  bahwa  perlunya  rumusan  kebijakan  dan  langkah  aksi  yang  konkrit,  dikarenakan prosedural  asset  recovery  meliputi  pelacakan,  pembekuan,  pemblokiran,  penyitaan,  perampasan, pemeliharaan/pengelolaan  dan  pengembalian  aset  yang  dicuri/hasil  kejahatan  kepada  korban kejahatan/negara.atas Asset yang dimiliki dan diduga berasal dari keuangan negara yang telah dicuri berupa  uang  maupun  tabungan  dalam  rekening  pelaku  ataupun  benda  dapat  dilakukan  melalui penelusuran untuk kemudian dilakukan Pemblokiran dan dilakukan PerampasanAsset.
Kata Kunci: Pemulihan Keuangan Negara; Pemblokiran; Perampasan Asset; Korupsi
* Manuscript  received  date:  January  12,  2021,  revised:  May  17,  2021,  approved  for  publication: August 23, 2021.
1 Heri Joko Saputro adalah Mahasiswa Magister Universitas Jayabaya, email: herjoksaputro@gmail.com
2 Tofik  Yanuar  Chandra adalah  Dosen  Ilmu  Hukum  di  Universitas  Jayabaya.,  email: tyc.jayabaya@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Norma hukum menjadi simbol utama dalam kehidupan bermasyarakat karena merupakan  rangkuman  dari  norma  dan  kaidah  yang  sudah  disepakati  oleh masyarakat yang pembentukannya diwakilkan oleh para wakil rakyat yang duduk di lembaga  legislatif. 3 Sangat  disadari  bahwa  dalam  strategi  pemberantasan  korupsi, upaya  pemidanaan  bukan  merupakan  satu-satunya jalan efektif,  tetapi perlu  disusun strategi yang lebih progresif. Pidana penjara yang merupakan jenis pidana pokok yang paling popular di antara pidana pokok lainnya (berdasarkan Pasal 10 KUHP). Upaya pemidanaan  berupa  hukuman  badan  memang  dapat  memberi  pembalasan  kepada para  terpidana  atas  tindak  pidana  korupsi  yang  terbukti  dilakukannya.  Akan  tetapi, pidana  penjara  tidak  selalu  menyelesaikan  masalah,  malah  dapat  menimbulkan masalah  seperti  over  capacity,  ketidakjeraan  koruptor,  dan  kerugian  negara  tidak kunjung  terselesaikan.  Konsep  tujuan  pemidanaan  yang  berkembang  selama  ini dianggap  memiliki  berbagai  kelemahan  terutama  karena  dianggap  sama  sekali  tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat.
Adanya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di atas, memberikan petunjuk bahwa pemerintah Indonesia secara serius telah melakukan kebijakan guna menanggulangi korupsi mengingat korupsi adalah sebagai kejahatan  yang  tidak  saja  merugikan  keuangan dan  perekonomian negara  melainkan juga merugikan individual maupun kelompok masyarakat lainnya. 4
Pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  telah  menempati  posisi  penting dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Artinya,  keberhasilan  pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak  pidana  korupsi,  namun  juga  ditentukan  oleh  tingkat  keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.
Tindakan  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  sebagai  upaya meminimalisasi  kerugian  negara  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana  korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi  dengan  vonis  seberat-beratnya  bagi  pelaku.  Langkah  untuk  meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara juga  mutlak  harus  dilakukan  melalui  kerjasama  antar  lembaga  pemerintah  dan berbagai lembaga negara.
Tindak  pidana  dengan  motif  ekonomi,  yang  awalnya  bersifat  konvensional berkembang  menjadi  semakin  kompleks  seiring  dengan  perkembangan  zaman. Korupsi,  pencucian  uang,  peredaran  gelap  narkotika  merupakan  jenis  tindak  pidana dengan motif ekonomi yang dalam modus pelaksanaannya lebih kompleks dari tindak pidana ekonomi konvensional. Kompleksitas dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dari  berkembangnya  zaman  dan  modus  yang  digunakan  dalam  menjalankan kejahatan,  seperti  mudahnya  melarikan  uang  hasil  tindak  pidana,  hal  tersebut  dapat
3 Tri Agung Kristanto, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya , Kompas, hlm. 41
4 I  Gusti  Ketut  Ariawan,  Stolen  Asset  Recovery  Initiative,  Suatu  Harapan  Dalam  Pengembalian Aset Negara, Kertha Patrika, Vol. 33 No. 1, 2008, hlm 2.
Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi
dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan internet, tanpa harus secara fisik pergi  ke  luar  negeri,  melainkan  hanya  membutuhkan  waktu  yang  sebentar.  Konsep penegakan  hukum  dalam  kaitan  Perampasan  aset  hasil  tindak  pidana,  dalam  sistem hukum  di  Indonesia  bukan  merupakan  hal  yang  baru.  Beberapa  ketentuan  pidana sebelumnya telah mengatur mengenai kemungkinan untuk melakukan penyitaan dan perampasan hasil (corpora delicti) dan alat (Instrument delicti) yang digunakan dalam sebuah  tindak  pidana.  Ketentuan  tersebut  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  tentang  pidana  tambahan  dan  dalam  pelaksanaan  acaranya diatur  dalam  ketentuan  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  KUHAP. Adapun  ketentuan  dalam  pasal  39  KUHAP  telah  mengatur  adanya  tindakan penyitaan.
Bagi negara-negara berkembang, menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa sulit. Terlebih jika negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerja  sama  yang  baik  dengan  negara  tempat  aset  curian  disimpan.  Belum  lagi kemampuan  teknologi  negara  berkembang  yang  sangat  terbatas.  Dengan  demikian, akan  mustahil  untuk  mengembalikan  aset  kejahatan  tersebut  apabila  negara-negara maju  tidak  berperan  aktif  dan  sungguh-sungguh  membantu  pengembalian  aset tersebut. 5
Proses  penyitaan  adalah  suatu  upaya  paksa  yang  menjadi  bagian  dari  tahap penyidikan, Sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan  hukum  tetap  (Inchraacht).  Tidak  kalah  pentingnya  juga  dapat disampaikan  bahwa  tindakan  Pelacakan  Asset  sudah  dapat  dilakukan  sejak  dalam tahap  penyelidikanyang  berfungsi  untuk  asset  tracking  dalam  melacak  dan mengidentifikasi  harta  kekayaan  tersangka  maupun  pihak  yang  terkait  dalam  tindak pidana  korupsi,  serta  memberikan  dukungan  data  kepada  penyidik  dalam  upaya penyiapan pembayaran uang pengganti. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat  (1)  huruf  b  UU  Tipikor  bahwa  pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi.
Selain  diatur  dalam  KUHP,  ketentuan  mengenai  perampasan  aset  hasil  tindak pidana  juga  diatur  dalam  masing-masing  ketentuan  hukum  pidana  yang  tersebar dalam  Undang-Undang  yang  khusus  mengaturnya.  Seperti  yang  tercantum  dalam Pasal 18 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Undang-Undang  Tipikor), 6 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Dalam  praktiknya  aparat  penegak hukum sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah
5 Eddy  O.S  Hiariej,  Pengembalian  Aset  Kejahatan,  Jurnal  Opini  Juris,  Vol.  13  Mei-Agustus,  2013, hlm.
6 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor),
dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset  hasil  tindak  pidana  sangat  banyak,  seperti  kurangnya  instrumen  dalam  upaya perampasan  aset  hasil  tindak  pidana,  belum  adanya  kerjasama  internasional  yang memadai,  dan  kurangnya  pemahaman  terhadap  mekanisme  perampasan  aset  hasil tindak  pidana  oleh  aparat  penegak  hukum,  serta  lamanya  waktu  yang  dibutuhkan untuk melakukan tindakan perampasan aset pelaku tindak pidana sampai dengan aset hasil  tindak  pidana  dapat  disita  maupun  dirampas  oleh  negara,  yaitu  setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk  keuntungan  pribadi  pada  dasarnya  merupakan  masalah  keadilan  sosial. 7 Korupsi  merupakan  kategori  extra  ordinary  crime  (kejahatan  luar  biasa)  dan  juga merupakan  salah  satu  jenis  kejahatan  kerah  putih (white  collar crime)  atau  kejahatan berdasi.  Berbeda  dengan  kejahatan  konvensional  yang  melibatkan  pelaku  jalanan ( street crime, blue collar crime, blue jeans crime ). Terhadap white collar crime ini, pihak yang terlibat  adalah  mereka  orang-orang  yang  memiliki  kekuasaan  yang  cukup  dan terpandang  dalam  masyarakat  dan  biasanya  memiliki  pendidikan  tinggi.  Modus operandi  white  collar  crime  ini  dilakukan  dengan  cara-cara  canggih,  bercampur dengan teori-teori ilmu pengetahuan seperti akuntansi  dan statistik. Jika diukur dari canggihnya modus operandi, kelas orang yang terlibat dan besaran dana yang dijarah tergolong  tidaklah  sedikit  dan  cukup  mempengaruhi  keekonomian  maupun  sendi- sendi  ekonomi,  jelas  korupsi  merupakan  kejahatan  kelas  tinggi,  yang  sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru yaitu greedy is beautiful (kerakusan itu indah).
Kasus  korupsi  di  Indonesia  merupakan  konsumsi  publik  yang  dapat  diperoleh melalui  berbagai  media  massa  baik  cetak  maupun  elektronik. 8 Korupsi  dikenal  dan berasal dari bahasa Latin yaitu corruption yang terdiri dari kata kerja corrumpere berarti busuk,  rusak,  menggoyahkan,  memutar  balik,  menyogok.  Menurut  Transparency International,  korupsi  adalah  perilaku  pejabat  publik,  baik  politikus/politisi  maupun pegawai  negeri  yang  secara  tidak  wajar  dan  tidak  legal  memperkaya  diri  atau memperkaya  mereka  yang  dekat  dengannya,  dengan  menyalahgunakan  kekuasaan publik  yang  dipercayakan  kepada  mereka.  Bangsa  Indonesia  telah  berperan  aktif dalam  upaya  masyarakat  internasional  untuk  mencegah  dan  memberantas  tindak pidana  korupsi  dengan  ikut  serta  menandatangani  United  Nations  Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). 9
Dalam  semangat  pemberantasan  korupsi,  keseriusan  pemerintah  Indonesia dapat  terlihat  dengan  diterbitkannya  berbagai  kebijakan  yang  secara  langsung berkaitan  dengan  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi.  Berbagai  kebijakan  dalam bentuk  perundang-undangan  tersebut  berupa:  TAP  MPR  No.  XI/MPR/1998  tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 28  tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih,  Bebas  Korupsi,  Kolusi,
7 Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 37
8 Elsa R. M. Toule, Eksistensi Pidana Mati Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3, 2013, hlm. 104
9 Atep Abdurofiq, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi Pbb  Anti Korupsi Di Indonesia, Jurnal Cita ukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4 No. 2, 2016, Hlm. 203-204
Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi
dan  Nepotisme,  UU  No.  31  tahun  1999  Jo  UU  No.  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  UU  No.  30  tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindan  Pidana  Korupsi;  UU  No.  7  tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention Againts  Corruption 2003  (Konvensi Perserikatan  Bangsa- Bangsa  Anti  Korupsi;  Keputusan  Presiden  No.  11  tahun  2005  tentang  Pembentukan Tim  Koordinasi  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tim  Tas  Tipikor);  Instruksi Presiden  No.  5  tahun  2004  tentang  PercepatanPemberantasan  Korupsi  dan  Instruksi Presiden  No.10  tahun  2016  tentang  Rencana  Aksi  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi  dan  terakhir  adalah  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2018  Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (selanjutnya disebut Perpres Stranas PK 2018). Perpres Stranas PK tersebut adalah merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai  acuan atau pedoman bagi  kementerian,  lembaga,  pemerintah  daerah  dan  pemangku  kepentingan  lainnya dalam  melaksanakan  perwujudan  kegiatan  RencanaAksi  Pencegahan  korupsi  di Indonesia.
Perpres Stranas PK 2018 menampakkan upaya sinergitas antar lembaga negara. Dibentuknya  Tim  Nasional  Pencegahan  Korupsi  yang  beranggotakan  Komisi Pemberantasan  Korupsi,  Kementerian  Bappenas,  Kementerian  Dalam  Negeri, Kementerian  PAN  RB  dan  Kantor  Staf  Kepresidenan.  Timnas  PK  ini  diharapkan mampu  mengorkestrasi  gerakan  pencegahan  korupsi  di  Kementerian,  Lembaga  dan Pemerintah Daerah. Harapannya, dengan masuknya KPK ke dalam Tim Nasional kali ini akan terbangun keterpaduan langkah pencegahan antara pemerintah dan KPK dan sekaligus  juga  mampu  memberikan  dorongan  politik  yang  lebih  kuat  bagi  lembaga- lembaga  pemerintah  untuk  menjalankan  program-program  pencegahan  korupsi. Selain itu juga telah diterbitkannya peraturan yang tidak secara langsung tetapi tetap dalam  rangka  mendukung  tindakan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  seperti: Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2010  tentang  Rencana  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan TPPU

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan  kualitatif  deskriptif  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena apa, seperti perilaku, yang dialami oleh subjek penelitian dan bagaimana menggambarkannya dalam bentuk kata-kata  dan  bahasa.  Dalam  pengaturan  alam  yang  unik  dan  dengan  menggunakan berbagai  metode  alami.  Informasi  dikumpulkan  dari  dua  sumber:  primer  dan sekunder.  Penulis  menggunakan  dua  sumber  informasi.  Observasi,  wawancara,  dan dokumentasi  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  secara  sistematis  dan  konsisten yang  lengkap,  objektif,  dan  akuntabel.  Dalam  penelitian  ini,  analisis  data  dilakukan dengan  mengorganisasikan  informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara,  catatan lapangan, dan dokumentasi.
C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1.  Upaya  pemidanaan  berupa  hukuman  penjara  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi dinilai tidak mampu menimbulkan efek jera dan meminimalisasi kerugian keuangan negara
Dalam setiap tindak pidana, setidaknya terdapat tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hal ini kemudian mendasari penanganan  tindak  pidana  korupsi  yang  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  metode pendekatan.  Pertama,  pendekatan  konvensional,  Follow  the  suspect,  yakni penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada pelaku kejahatan. Kedua, follow the  money  and  follow  the  asset,  yaitu  penanganan  tindak  pidana  yang  berprioritas kepada  hasil  kejahatan.  Metode  ketiga,  adalah  gabungan  dari  kedua  metode  diatas, yang  sampai  saat  ini  dianggap  paling  efektif  dan  efisien  dalam  memberantas  tindak pidana korupsi.
Selanjutnya,  Pembayaran  uang  pengganti  adalah  upaya  optimalisasi pengembalian  kerugian  keuangan  negara.  Pada  follow  the  suspect,  pelaku  hanya dijatuhi  pidana  pokok,  seiring  dengan  perkembangan  kasus  tindak  pidana  korupsi, digunakan metode follow the money and follow the asset, untuk mengejar seluruh aset yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi.
Dalam  putusan  pengadilan,  kita  mengenal  2  (dua)  jenis  pidana,  yaitu  pidana pokok  yang  berupa  kurungan  dan/atau  denda,  juga  pidana  tambahan,  yakni pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan upaya yang sangat penting dalam mengembalikan kerugian Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut.Penyelesaian  tunggakan  uang  pengganti  dapat  dilakukan  dengan  penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana atau melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan seperti yang diatur dalam dalam Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  UU  Nomor  20  Tahun  2001,  yang  menegaskan  bahwa  "Dalam  hal  terpidana tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan  dalam  undang-undang  ini  dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah  ditentukan dalam putusan pengadilan". 10
Dalam  proses  pembayaran  uang  pengganti,  peran  dari  penyitaan  aset  sangat penting, yaitu untuk mengunci harta kekayaan pelaku agar tidak dipindahtangankan sampai  dengan  putusan  inkracht.  Melalui  pidana  tambahan  ini  diharapkan  mampu memberikan deterent effect secara konkrit, karena tidak akan ada lagi terpidana yang masih dapat berfoya-foya menggunakan hasil korupsinya di dalam penjara.
Pemidanaan  seperti  Pemberian  hukuman  badan  saja  dipandang  tidak  cukup, untuk  itu,  dengan  atau  disertai  perampasan  aset  melalui  tindakan  penyitaan  hasil tindak  pidana  diharapkan  akan  memberikan  dampak  dan  pengaruh  yang  signifikan
10 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi
terhadap calon pelaku tindak pidana dan setidaknya memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Mereka akan takut jika semua keuntungan hasil tindak pidana akan disita oleh Negara, tanpa harus melalui peradilan pidana.

## 2. Strategi dan Kebijakan Penegakan Hukum Korupsi

## a. Melalui Pemblokiran Aset
Keahlian  para  koruptor  menyembunyikan  dan  menyamarkan  hasil kejahatannya  tidak  saja  di  dalam  negeri,  tetapi  sudah  bersifat  transnasional  yang melampaui  batas  wilayah  negara  yang  menyulitkan  aparat  penegak  hukum  dalam melacak dan memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. 11 Aset hasil tindak  pidana  korupsi  yang  diambil  oleh  para  koruptor  banyak  yang  dilarikan  serta disembunyikan di luar negeri dengan cara disembunyikan di rekening bank sehingga upaya  melacak  serta  mengembalikan  aset  tersebut  menjadi  sulit.  Ringannya  sanksi hukum  yang  selama  ini  diterapkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  hanya dikenakan  sanksi  pidana  penjara  badan  beberapa  tahun  dan  tidak  ada  keharusan mengembalikan  harta  yang  mereka  korup.  Hal  tersebut  dikarenakan  para  pelaku tindak pidana korupsi dengan pintarnya bisa mengatasnamakan keluarganya atas aset yang  mereka  peroleh  dari  tindak  pidana  korupsi.  Sanksi  yang  demikian ringan  tidak membuat  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  merasa  jera,  bahkan  setelah  bebas  dari penjara mereka bisa menikmati harta milyaran yang mereka korupsi.
Terdakwa  korupsi  juga  tidak  sedikit  yang  bebas  oleh  karena  kurangnya  alat bukti  yang  dipergunakan  untuk  membuktikan  perbuatan  korupsinya  secara  materiil terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  merupakan  tindak  pidana  formiil,  dan  asset yang  dimilikinya  juga  tidak  dapat  dirampas  oleh  negara.  Hal  ini  sangatlah  ironis, dikarenakan  tujuan  untuk  memulihkan  keuangan  negara  dari  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  tidak  tercapai,  baik  memidanakan  pelaku  dan  merampas  aset  yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.
Terhadap  aset  yang  telah  dialihkan  kepada  pihak  ketiga  oleh  pelaku  tindak pidana korupsi, dengan tujuan agar aset tersebut tidak dapat diketahui oleh aparatur penegak  hukum  sehingga  kejahatan  tidak  dapat  terungkap,  dengan  ini  ada  upaya yang dapat dilakukan pihak aparatur penegak hukum untuk melakukan tindakan dari modus-modus yang secara umum maupun secara khusus yang dapat dilakukan oleh pelaku  tindak  pidana  korupsi,  diantaranya  adalah  melakukan  profiling  dengan  cara melacak dan mengidentifikasi (asset tracing) harta kekayaan tersangka maupun pihak yang  terkait  dalam  tindak  pidana  korupsi,  serta  memberikan  dukungan  data  kepada penyidik dalam upaya penyiapan pembayaran uang pengganti.
11 ST.  Burhanuddin,  MM.  Optimalisasi  Kewenangan  Kejaksaan  dalam  Pengembalian  Aset  Hasil Korupsi  Melalui  Instrumen  Hukum  Perdata,  Seminar  Nasional  Optimalisasi  Kewenangan  Kejaksaan dalam  pengembalian  Aset  hasil  Korupsi  melalui  Instrumen  Hukum  Perdata,  Paguyuban  Pasundan, FHUniversitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013.
Menurut  Purwaning  M.Yanuar  Mekanisme  atau  prosedur  yang  dapat diterapkan  dalam  proses  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi dapat berupa; pengembalian aset melalui jalur pidana, pengembalian aset melalui jalur perdata,  pengembalian  aset  melalui  jalur  administrasi  atau  politik. 12 Proses pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  dilaksanakan  oleh  Kejaksaan sebagai  aparat  berwenang  dalam  penegakan  hukum  juga  mengenal  dua  mekanisme pengembalian  aset,  yaitu;  pengembalian  aset  melalui  perampasan  aset  tanpa pemidanaan,  serta  pengembalian  aset  secara  sukarela.  Penyidik  dalam  menjalankan tugasnya  untuk  menegakkan  hukum  dan  mengungkap  fakta  hukum,  telah  diberikan kewenangan  dalam  melakukan  penelusuran  dan  identifikasi  aset,  baik  untuk kebutuhan  pembuktian  di  persidangan  maupun  juga  untuk  kebutuhan  pemulihan keuangan  negara  dalam  bentuk  pemenuhan  uang  pengganti  akibat  dari  kejahatan korupsi. Untuk  itu,  pejabat  penyidik  dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  upaya  paksa  berupa  tindakan penggeledahan  dan  juga  penyitaan  atas  benda-benda  yang  berhubungan  dengan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka yang diarahkan untuk mendeteksi dari awal seluruh  harta  kekayaan  tersangka  dan  atau  keluarga  yang  mencurigakan  dan  tidak sesuai  dengan  profilnya  yang  diduga  sebagai  hasil  tindak  pidana  korupsi,  dan  hasil penelusuran identifikasi tersebut nantinya digunakan selain untuk pembuktian tindak pidana korupsi juga untuk menemukan indikasi terjadinya pencucian uang.
Secara  hukum,  lingkup  pengertian  aset  diatur  dalam  Pasal  499  KUH  Perdata, yang  dinamakan  kebendaan,  yaitu  tiap-tiap  barang  dan  tiap-tiap  hak,  yang  dapat dikuasai  oleh  hak  milik.  Kebendaan  menurut  bentuknya,  dibedakan  menjadi  benda bertubuh  dan  tak  bertubuh.  Sedangkan  menurut  sifatnya,  benda  dibedakan  menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak.  Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  harta  kekayaan  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  yaitu:  “harta  kekayaan  adalah  semua  benda  bergerak  atau benda  tidak  bergerak,  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud,  yang diperoleh  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung”.  Sedangkan  menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  tahun  2001  dikatakan  bahwa  perampasan sebagai salah satu bentuk pidana tambahan.
Sehingga, Jika kita merujuk pada KUH Perdata, Undang-Undang No. 8 tahun 2010,  dan  Undang-Undang  No.  31  tahun  1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  20  tahun  2001,  maka  terdapat  beberapa  istilah  yang  digunakan  yaitu benda,  barang,  aset  tindak  pidana,  dan  harta  kekayaan.  Untuk  penyederhanaan,
12 Fauzul Romansah, Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 4, 2017, hlm. 8
Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi
idealnya  merujuk  pada  ketentuan  dalam  Pasal  39  KUHAP  tentang  kategori  benda yang dapat disita, yang mencakup seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak  pidana  atau  sebagai  hasil  tindak  pidana  atau  yang  biasa  disebut  sebagai  aset. Jadi,  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dalam  kaitan  dengan  penyidikan perkara  tindak  pidana  korupsi  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Pasal  39  KUHAP tersebut.
Putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  (Inchraaht)  menjadi dasar  dilakukannya  eksekusi  baik  terhadap  pelaku  tindak  pidana  maupun  pidana tambahan  yang  diatur  dan  ditetapkan  dalam  putusan  pengadilan  tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap inilah maka asset yang  dikuasai  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dapat  diambil  secara  paksa  sesuai dengan  nilai  kerugian  yang  timbul  akibat  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan tersebut,  sebagaimana  tertuang  dalam  UU  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. 13 Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  yang  menjelaskan bahwa  pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Pengembalian aset negara hasil  dari  tindak  pidana  korupsi  masih  sangat  jauh dari  harapan  bangsa  Indonesia,  sehingga  upaya  pengungkapan  harus  betul-betul  di jadikan sebagai tolok ukur dalam kesuksesan.
Aset  negara  yang  dikorupsi  tersebuttidak  saja  merugikan  negara  secara sempit,tetapi  juga  merugikan  negara  beserta  rakyatnya.  Beberapa  koruptor  dijatuhi pidana  denda,  tetapi  kemudian  lebih  memilih  diganti  dengan  pidana  kurungan.  Hal itu berarti kerugian negara menjadi tidak dapat dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan  buat  koruptor,  yaitu  dengan  dipidana  kewajiban  untuk  mengembalikan sejumlah kerugian negara.
Dalam  era  globalisasi  dimana  upayamengembalikan/memulihkan  kekayaan negara  yang  dicuri (stolen  asset  recovery) melalui  tindak  pidana  korupsi  cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.
Dengan  demikian  peran  kejaksaan  dalam  menggunakan  instrumen  hukum perdata  terkait  dengan  pengembalian/pemulihan  keuangan  negara  akibat  tindak pidana korupsi harus diartikan secara luas termasuk juga melakukan gugatan di luar negeri  dalam  rangka  penyelamatan  dan  pengembalian/pemulihan  aset  negara  akibat tindak pidana korupsi.
Setelah  dilaksanakannya  ratifikasi  Konvensi  AntiKorupsi  tahun  2003,  Maka diterbitkan  ketentuan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  2006  tersebut,  PemerintahIndonesia  telah  melakukan  perubahan-perubahan penting yaitu:
13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Langkah pertama menyusun  Rencana  Undang-Undang  (RUU)  Tipikor  yang mencantumkan  kriminalisasi  atas  perbuatan  (baru)  tertentu  ke  dalam  lingkup  tindak pidana  korupsi  yaitu  antara  lain,  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  secara  ilegal (illicit  enrichment), suap  terhadap  pejabat  publik  asing  atau  pejabat  organisasi internasional  ( bribery  of  foreign  public  officials  andofficials  of  publik  international organization ),  dan  suap  di  kalangan  sektor  swasta  ( bribery  in  the  private  sector) serta penyalahgunaan wewenang ( abuse of function ).
Langkah kedua ,  pasca  ratifikasi  Konvensi  Anti  Korupsi  adalah  pemberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencabut pemberlakuan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian  Uang  (tahun  2002/2003).  Di  dalam  undang-undang  tersebut  telah dicantumkan ketentuan pembuktian terbalik dalam dua pasal yaitu, Pasal 77, pasal 78 dan Pasal 81).
Langkah ketiga , yang sangat penting dalam hal perampasan aset, terdapat pada Rencana  Undang  Undang  (RUU)  Tipikor  (2009).  Dalam  Rencana  Undang  Undang (RUU)  Tipikor  telah  dianut  cara  perampasan  aset  melalui  keperdataan  ( in  rem  for feiture ).  Akan  tetapi  ketentuan  yang  diatur  dalam  Bab  III  dibawah  judul  Perampasan Aset  (Pasal  23  s.d  Pasal  25)  masih  mengandung  kelemahan-kelemahan  yang  berarti dilihat  dari  sudutperlindungan  hak  asasi  terdakwa  dan  darisudut  penggunaan wewenang oleh jaksa. Kebijakan legislasi tersebut telah diperkuat pemerintah dengan diselesaikannya  penyusunan  naskah  Rencana  Undang  Undang  (RUU)  Perampasan Aset Tindak Pidana Tahun 2008.
b.  Melalui  Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan (NonConviction  Based  Asset Forfeiture)
Perampasan  aset  tanpa  pemidanaan  (Non  Conviction  Based  Asset  Forfeiture) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali. Konsep ini merupakan bagian  dari  United  Nations  Convention  Against  Corruption,  2003  (Konvensi  PBB Menentang  Korupsi,  2003)  yang  telah  di  ratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia, konsekuensinya  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  bercirikan  salah  satunya adalah  tindakan  negara  harus  didasarkan  pada  hukum  yang  telah  dibuat  secara demokratis  sebelumnya,  sehingga  hukum  yang  dibuat  itu  memiliki  supremasi  atau berada  di  atas  segalanya,  dan  semua  orang  berkedudukan  sama  dihadapan  hukum. Adapun  konsep  Perampasan  aset  tanpa  pemidanaan  (NonConviction  Based  Asset Forfeiture)  tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  perampasan  aset  tanpa pemidanaan  atau  NonConviction  Based  (NCB)  Assets  Forfeiture  sebagai  alternatif dalam  upaya  mengembalikan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  sekaligus  sebagai jawaban permasalahan sulitnya melakukan perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang telah berpindah tangan, berubah wujud, atau disembunyikan.
Perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilaksanakan semata- mata  terbatas  hanya  jika  pelaku  kejahatan  telah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan  hukum  tetap  (inckracht)  atau  dengan  kata  lain  perampasan  aset dilakukan  dengan  putusan  pidana,  namun  perampasan  pidana  mengalami  banyak kesulitan  dalam  pelaksanaannya.  Salah  satunya  adalah  adanya  kemampuan  dari pelaku  untuk  mengalihkan  atau  melarikan  hasil  kejahatan  maupun  instrument kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan  tidak  dapat  diekstradisi  kembali  ke  Indonesia.  Sebagai  contoh  kasus  korupsi dengan  terdakwa  Djoko  S.  Candra  atau  bahkan  kasus  yang  paling  menghebohkan dalam  sejarah  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  yaitu  kasus  korupsi  Edy  Tansil. Mereka raib seperti ditelan bumi, bahkan sekalipun keberadaannya diketahui namun tidak  bisa  dieksekusi  oleh  pemerintah  Indonesia  karena  berbagai  keterbatasan diplomatik.  Padahal  aset/harta  kekayaan  mereka  masih  ada  di  Indonesia  bahkan mereka  masih  bisa  memperoleh  keuntungan  dari  bergeraknya  usaha-usaha  mereka yang  berada  di  Indonesia,  sedangkan  pemerintah  Indonesia  tidak  bisa menjangkaunya.  Untuk  itu  dipandang  perlu  memiliki  instrument  hukum  yang memiliki  sistem  perampasan  yang  memungkinkan  dilakukannya  perampasan  aset hasil  tindak  pidana  melalui  mekanisme  yang  dikenal  dengan  Non-Conviction  Based (NCB)  Asset  Forfeiture.  Mekanisme  ini  menekankan  perampasan  aset  tindak  pidana secara “in rem” dan bukan kepada orangnya (in personam). Dengan demikian putusan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  terhadap  pelaku  kejahatan  bukan  merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam perampasan aset.
Perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan mekanisme perampasan yang komprehensif,  karena  dimulai  dari  penelusuran,  pemblokiran,  dan  penyitaan,  serta proses  persidangan  di  pengadilan.  Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture  dapat berjalan  dengan  efektif  apabila  terdapat  kemauan  yang  kuat  dari  Kejaksaan  Agung untuk  mengajukan  permohonan  perampasan  aset  ke  pengadilan.  Komitmen  tersebut juga harus ada dari pengadilan dalam hal ini hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan  Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture  dengan  tidak  terpengaruh  pada pendapat yang menyatakan bahwa proses Non-Conviction Based Asset Forfeiture itu melanggar Hak Asasi Manusia.
Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture  merupakan  cara  untuk  melakukan perampasan  aset  hasil  kejahatan.  Dalam  sistem  common  law  ada  dikenal  dua  jenis perampasan  aset  yang  berkembang,  yaitu:  (Muhhamad  Yusuf,  2010:  616-617):  a). Ordinary  common  law  forfeiture  (perampasan  yang  berlaku  berdasarkan  putusan pengadilan),  dan  b).  Statutory  forfeiture  (perampasan  yang  berlaku  berdasarkan undang-undang).
Ordinary  common  law  forfeiture  terjadi  setelah  adanya  putusan  pengadilan ataskejahatan  serius.  Tindakan  perampasan  dipandang  oleh  pihak  otoritas  yang berwenang  sebagai  sebuah  konsekuensi  dari  pidana  tersebut.  Ordinary  common  law forfeiture  menjadi  perampasan  in  personam,  sehingga  perampasan  dapat  dilakukan kepada  semua  property  yang  nyata  dan  pribadi  yang  dimiliki  terpidana  setelah diputuskan oleh putusan pengadilan.
Sedangkan  statutory forfeiture  merupakan  perampasan  yang  sebaliknya  yaitu diberlakukan  tanpa  membutuhkan  adanya  putusan  pengadilan,  akan  tetapi  hanya terbatas  kepada  property  yang  digunakan  dalam  melakukan  kejahatan  statutory  for feiture disebut dengan perampasan in rem perdata. Konsepnya yang bersalah adalah property bukan orang. Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr. model civil for feiture menjadi signifikan  untuk  pengembalian  hasil  korupsi  di  Indonesia  karena  civil  forfeiture menggunakan  pembalikan  beban  pembuktian  dan  dapat  melakukan  penyitaan  lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. Selain itu civil for feiture  merupakan  gugatan  terhadap  aset  bukan  kepada  terdakwa  atau  kepada tersangka,  sehingga  aset  negara  dapat  diselamatkan  meski  pelaku  telah  meninggal atau meninggal dunia. 14
Penerapan  pembalikan  beban  pembuktian  dalam  mekanisme  NonConviction Based Asset For feiture bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan dan bahkan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, karena menurut beliau pembalikan beban pembuktian (reversal of the burden of proof) dalam tindakan Non-Conviction Based Asset For feiture tidak  ada  kaitannya  dengan  azas  “siapa  yang  menuduh  dialah  yang  harus membuktikan  tuduhannya”  dan  tidak  berkaitan  dengan  asas  “praduga  tak bersalah/presumption  of  innocent”.  Alasannya  adalah  kedua  asas  tersebut berhubungan  dengan  pembuktian  akan  kesalahan  seorang  terdakwa  di  persidangan, sedangkan  pembalikan  beban  pembuktian  adalah  suatu  bentuk  atau  cara menunjukkan  sah  atau  tidaknya  kepemilikian  atas  suatu  aset/harta  kekayaan  dan menjelaskan  bagaimana  cara  pelaku  kejahatan  memperoleh  kepemilikannya  itu. Dengan  ketidakmampuan  dari  pelaku  membuktikan  bahwa  dia  telah  memiliki  harta kekayaan  tersebut  secara  sah  menurut  hukum,  maka  telah  ada  dugaan  kuat  bahwa harta  tersebut  merupakan  hasil  kejahatan.  Harta  kekayaan  yang  tidak  dapat dibuktikan  tersebutlah  yang  kemudian  harus  dinyatakan  sebagai  “harta  kekayaan yang tercemar” (legally tainted property) oleh pengadilan (Hakim). Oleh karena telah dinyatakan  sebagai  harta  kekayaan  yang  tercemar  oleh  Pengadilan,    maka  Jaksa Pengacara  Negara  kemudian  mengajukan  permohonan  agar  supaya  harta  yang tercemar tersebut untuk dinyatakan sebagai milik negara. Cara yang paling tepat dan sederhana  dalam  melakukan  mekanisme  Non-Conviction  Based  (NCB)  Asset  For feiture adalah pada awalnya harta yang diduga merupakan hasil kejahatan dilakukan pemblokiran  dan  ditarik  dari  lalu  lintas  perekonomian  yaitu  melalui  penyitaan  yang dimintakan  kepada  Pengadilan.  Selanjutnya  harta  tersebut  dinyatakan  sebagai  harta tercemar  dengan  penetapan  pengadilan.  Setelah  dinyatakan  sebagai  harta  tercemar, pengadilan  lalu  melakukan  pengumuman  melalui  media  yang  dapat  diakses  dan diketahui  oleh  orang  banyak  selama  waktu  yang  cukup  yaitu  kurang  lebih  30  (tiga puluh)  hari.  Jangka  waktu  tersebut  dipandang  cukup  bagi  para  pihak  ketiga  untuk dapat  mengetahui  bahwa  akan  dilakukan  perampasan  aset  oleh  pengadilan.  Apabila dalam  jangka  waktu  tersebut  ada  pihak  ketiga  yang  merasa  keberatan  dengan tindakan  perampasan,  maka  pihak  ketiga  tersebut  dapat  mengajukan  perlawanan  ke
Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi
pengadilan dan membuktikan dengan alat bukti yang sah bahwa dialah pemilik harta tersebut dengan menjelaskan perolehan harta tersebut. 15
Dengan  demikian,  Mekanisme  Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture merupakan  cara  yang  efektif  untuk  membuat  kejahatan  tersebut  menjadi  “tidak menguntungkan” karena pelakunya akan berpikir kembali mengenai akibat yang akan timbul  nantinya.  Bagi  Penulis,  konsep  Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture  telah menjadi  kebutuhan  hukum  di  Indonesia  karena  mekanisme  Non-Conviction  Based Asset Forfeiture menjadi alternatif untuk memperoleh kembali kekayaan negara yang hilang karena tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara.
Pemulihan  aset  ( asset  recovery )  merupakan  proses  penanganan  aset hasilkejahatan  yang  dilakukan  secara  terintegrasidi  setiap  tahap  penegakan  hukum, sehingganilai  aset  tersebut  dapat  dipertahankan  dandikembalikan  seutuhnya  kepada korbankejahatan,  termasuk  kepada  negara.Pemulihan  aset  juga  meliputi  segala tindakan  yang  bersifat  preventif  untukmenjaga  agar  nilai  aset  tersebut  tidak berkurang.  Pengembalian  aset-aset  negara  yang  dicuri  ( stolen  asset  recovery )sangat pentingbagi  pembangunan  negara-negaraberkembang  karena  pengembalian  aset- asetyang  dicuri  tidak  semata-mata  merestorasi  aset-aset  negara  tetapi  juga  bertujuan untuk  menegakan  supremasi  hukum  dimana  tidak  satu  orang  pun  menjadi  kebal terhadap hukum.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun1999  tentang  Pemberantasan  Tindak PidanaKorupsi  sebagaimana  telah  diubah  denganUndang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  memberikan  ancaman  kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti.
Akibat  terjadinya  perbuatan  penyelewengan,  maka  negara  mengalami kerugian atau kehilangan sejumlah kekayaan akibat dari perbuatan memperkaya diri si  pembuat.  Padahal  dengan  mencantumkannya  kata  “dapat”,  mengandung  arti negara belum menderita kerugian keuangan secara nyata. Kata “dapat” dalam unsur dapat  merugikan  keuangan negara  harus  diartikan sebagai  potensial  atau  potensinya saja  sudah  cukup  untuk  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  yang  diatur  dalam  Pasal 2 ayat  (1)  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  keadaan  ini membuktikan  bahwa  terdapatnya  potensi  merugikan  keuangan  negara  dan  kerugian keuangan  yang  nyata  tersebut  belum  terjadi,  dianggap  bukan  merupakan  percobaan tindak pidana, melainkan tindak pidana selesai.
Hambatan  pengembalian  aset  dapat  dijelaskan  secara  teoritik  dan  praktik. Secara  teoritik,  telah  terjadi  kekeliruan  pemahaman  pembentuk  undang-undang  dan beberapa ahli hukum pidana dan ahli hukum keuangan dalam menyelesaikan masalah aset  tindak  pidana.  Kekeliruan  pertama,  yaitu  sikap  apriori  bahwa  hukum  pidana yang  berorientasi  padafilsafat  keadilan  retributif  dipandang  sebagai  satu-satunya sarana hukum yang dianggap tepat untuk tujuan pemulihan kerugian negara.
Terhadap  aset  yang  telah  dialihkan  kepada  pihak  ketiga  oleh  pelaku  tindak pidana  korupsi,  dengan  tujuan  agar  aset  tersebut  disembunyikan  atau  disamarkan agar  tidak  dapat  diketahui  oleh  aparatur  penegak  hukum  sehingga  kejahatan  tidak dapat  terungkap,  dengan  ini  mesti  ada  upaya  yang  dapat  dilakukan  pihak  aparatur penegak  hukum  untuk  melakukan  tindakan  dari  modus-modus  yang  secara  umum maupun  secara  khusus  yang  dapat  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi, diantaranya  adalah  dengan  cara  melacak  dan  mengidentifikasi  (asset  tracking)  harta kekayaan  tersangka  maupun  pihak  yang  terkait  dalam  tindak  pidana  korupsi,  serta memberikan  dukungan  data  kepada  penyidik  dalam  upaya  penyiapan  pembayaran uang pengganti.
Penyidik  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  menegakkan  hukum  dan mengungkap  fakta  hukum,  telah  diberikan  kewenangan  dalam  melakukan penelusuran  dan  identifikasi  aset,  baik  untuk  kebutuhan  pembuktian  di  persidangan maupun  juga  untuk  kebutuhan  pemulihan  keuangan  negara  dalam  bentuk pemenuhan uang pengganti akibat dari kejahatan korupsi. Untuk itu, pejabat penyidik dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  diberikan  kewenangan  untuk melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan juga penyitaan atas benda-benda yang  berhubungan  dengan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  tersangka  yang  diarahkan untuk;  Mendeteksi  dari  awal  seluruh  harta  kekayaan  tersangka  dan  atau  keluarga yang  mencurigakan  dan  tidak  sesuai  dengan  profilnya  yang  diduga  sebagai  hasil tindak  pidana  korupsi,  dan  hasil  identifikasi  digunakan  selain  untuk  pembuktian tindak pidana korupsi juga menemukan indikasi terjadinya pencucian uang.
Pengembalian aset negara diharapkan tidak hanya sebagai angan-angan belaka karena masih banyak aset negara yang diambil dengan melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Perbuatan tindak  pidana  korupsi  seperti  menyembunyikan  kekayaan  hasil  korupsi  di  beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan masih banyak belum diketahui keberadaannya.
Ketika  perkara  yang  dimaksud  sudah  diputus  oleh  hakim  maka  benda  yang dikenakan  penyitaan  dikembalikan  kepada  orang  atau  pihak  yang  disebut  dalam putusan  tersebut,  kecuali  jika  menurut  putusan  hakim,  benda  itu  dirampas  untuk negara,  baik  untuk  dimusnahkan  atau  untuk  dirusak  sampai  tidak  dapat dipergunakan  lagi,  atau  dilelang  untuk  kepentingan  kas  negara  dan  dapat  juga digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain.
Dengan  menggunakan  mekanisme  ini,  maka  perampasan  aset  hasil  tindak pidana  sebagai  bentuk  upaya  pemulihan  kerugian  keuangan  negara  menjadi  tidak maksimal  karena  benda yang  dapat  disita  dan  dirampas hanya  benda  yang  memiliki keterkaitan  langsung  dengan  sebuah  tindak  pidana.  Hal  ini  menjadi  kendala  bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan atau perampasan karena memilah barang  mana  saja  yang  berkaitan  langsung  atau  barang  mana  yang  tidak  memiliki kaitan  langsung  dengan  tindak  pidana  membutuhkan  waktu  sedangkan  sifat  dari penyitaan  dan  perampasan  aset  membutuhkan  kecepatan  agar  aset  yang  ada  tidak berpindah tangan.
Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi
Mekanisme  yang  ada  dalam  KUHAP,  praktek  perampasan  aset  hasil  tindak pidana membutuhkan waktu yang sangat lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat bisa  menghabiskan  waktu  berbulan-bulan  bahkan  mungkin  dalam  hitungan  tahun. Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan terdakwa untuk menyembunyikan aset  yang  didapatkan  dan  digunakannya  dalam  tindak  pidana  sehingga  tujuan  awal dari  perampasan  aset,  yaitu  merampas  hasil  kejahatan  sehingga  pelaku  tidak  dapat menikmati  kekayaan  yang  bukan  menjadi  haknya  sulit  dan  tidak  tercapai  karena pelaku  sudah  melakukan  upaya  untuk  melarikan  aset  tersebut.  Mekanisme perampasan aset seperti yang tercantum dalam KUHAP seperti yang telah dijelaskan di  atas,  menitik  beratkan  pada  pengungkapan  tindak  pidana,  yang  di  dalamnya terdapat  unsur  menemukan  pelaku  dan  menempatkan  pelaku  dalam  penjara  dan hanya menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan ternyata belum cukup efektif  untuk  menekan  angka  kejahatan.  Dengan  tidak  menjadikan  perampasan  aset sebagai fokus dari penegakan hukumatas tindak pidana yang memiliki unsur ekonomi maka  terjadi  pembiaran  terhadap  pelaku  tindak  pidana  untuk  menguasai  dan menikmati  hasil  tindak  pidana  bahkan  melakukan  pengulangan  atas  tindak  pidana yang pernah dilakukannya bahkan dengan modus operandi yang lebih canggih.
Adanya  mekanisme  subsider  atas  kewajiban  pembayaran  aset  hasil  tindak pidana juga menyebabkan upaya perampasan aset hasil tindak pidana menjadi kurang efektif.  Sebab  sebagian  besar  terpidana  akan  lebih  memilih  untuk  menyatakan ketidaksanggupannya  mengembalikan  aset  yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana  yang telah  dilakukannya  sehingga  ketidaksanggupannya  tersebut  akan  diganjar  dengan kurungan badan sebagai pengganti. Adanya mekanisme subsider yang lamanya tidak melebihi  ancaman  hukuman  pidana  pokoknya  sebagai  ganti  dari  jumlah  aset  yang harus  dibayarkannya  pada  negara  tentunya  menjadi  alternatif  yang  sangat menjanjikan  bagi  para  terpidana,  dibandingkan  harus  mengembalikan  aset  yang dihasilkannya dari tindak pidana.
Selain  pengaturan  yang  terdapat  dalam  KUHP  dan  KUHAP,  dalam  sistem hukum  di  Indonesia  saat  ini  telah  terdapat  ketentuan  mengenai  perampasan  aset dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  merupakan  langkah  antisipatif  dalam menyelamatkan  dan  atau  mencegah harta  kekayaan  yang  diduga  berasal  dari  tipikor agar  tidak  berpindah  tempat  maupun  berpindah  tangan.  Secara  umum,  Undang  – Undang  TIPIKOR  menggunakan  2  mekanisme  dalam  melakukan  perampasan  aset, yaitu  mekanisme  pidana  dan  mekanisme  perdata.  Mekanisme  pidana  diatur  dalam Pasal  18  ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-Undang  TIPIKOR,  dalam  ketentuan  tersebut perampasan  aset  dalam  perkara  tipikor,  diatur  sama  dengan  ketentuan  perampasan aset  yang  berlaku  umum  yaitu  sama  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  KUHAP. Selain  mekanisme  pidana,  Undang-Undang  TIPIKOR  juga  mengatur  mengenai mekanisme perampasan aset secara perdata dalam Pasal 32 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut  ketika  penyidik  menemukan  dan  berpendapat  bahwa  sebuah  tindak  pidana korupsi  tidakterdapat  cukup  bukti,  namun  ditemukan  kerugian  negara  secara  nyata,
maka  penyidik  dapat  menyerahkan  berkas  perkara  hasil  penyidikan  tersebut  kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan untuk gugatan perdata.
Selain  itu  putusan  bebas  dalam  tindak  pidana  korupsi  juga  tidak menghapuskan  hak  negara  untuk  mengajukan  tuntutan  atas  kerugian  terhadap keuangan  negara.  Selain  keadaan  di  atas,  terdapat  beberapa  keadaan  yang memungkinkan  untuk  dilakukan  gugatan  secara  perdata  dalam  melakukan perampasan  aset  atas  tipikor.  Keadaan  yang  dimaksud  adalah:  Ketika  terdakwa meninggal  dunia  saat  penyidikan  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  33  Undang  – Undang  TIPIKOR,  dan  Pasal  34  Undang-Undang  TIPIKOR  yaitu  Ketika  terdakwa meninggal  dunia  pada  saat  dilakukannya  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Ketika putusan  pengadilan  atas  perkara  yang  dimaksud  sudah  memiliki  kekuatan  hukum tetap,  dan  diketahui  bahwa  masih  terdapat  harta  benda  terpidana  yang  diduga  atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan belum dikenai perampasan oleh negara karena terpidana tidak bisa membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 38 C Undang-Undang TIPIKOR).
Ketika  terdakwa  meninggal  dunia  sebelum  putusan  pengadilan  dijatuhkan (Pasal  38  ayat  (5)  Undang-Undang  TIPIKOR).  Perampasan  aset  melalui  gugatan perdata  dengan  keadaaan  seperti  disebutkan  diatas,  hanya  dapat  dilakukan  ketika kerugian  keuangan negara telah  secara nyata  adanya.  Gugatan  ini  diajukan  oleh  JPN atau  instansi  yang  dirugikan  terhadap  terpidana  atau  ahli  warisnya.  Dalam  hal perampasan  aset  hasil  sitaan  terhadap  terdakwa  yang  meninggal  dunia  tidak  dapat dimohonkan upaya banding.
Mekanisme  perdata  dalam  perampasan  dilakukan  dalam  konteks  upaya pengembalian aset yang digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi dan atau hasil  dari  tindak  pidana  korupsi.  Tersedianya  mekanisme  perdata  UU  TIPIKOR didasarkan  pada  penyelesaian  perkara  korupsi  secara  pidana  tidak  selalu  berhasil mengembalikan  kerugian  negara.  Hal  tersebut  karena  terdapat  keterbatasan  khusus dalam  hukum  pidana  yaitu  aset  bukan  merupakan  objek  tersendiri  dalam  hukum pidana.  Tersedianya  mekanisme  perdata  dalam  perampasan  aset  hasil  tindak pidanakorupsi  bermaksud  untuk  memaksimalkan  pengembalian  kerugian  negara dalam  rangka  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  Upaya  pengembalian  kerugian negara  yang  dikorupsi  melalui  perampasan  aset  secara  perdata  diarahkan  pada  dua sumber,  yaitu  hasil  korupsi  yang  telah  menjadi  bagian  dari  kekayaan  terdakwa  atau terpidana,  dan  penggantian  kerugian  dari  kekayaan  terpidana,  terdakwa,  tersangka walaupun hasil korupsi tidak dimilikinya.
Gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi antara  lain  tidak  ditemukan  cukup  bukti;  meninggal  dunianya  tersangka,  terdakwa, terdakwa diputus bebas dan adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas  untuk  negara  walaupun  putusan  pengadilan  telah  berkekuatan  hukum tetap.
Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi
Dengan  adanya  pengaturan  gugatan  perdata  untuk  perampasan  aset  dalam Pasal  32,  33,  34,  38C  Undang-Undang  TIPIKOR,  dapat  disimpulkan  bahwa  tanpa adanya  pengaturan  tersebut  maka  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi dengan  menggunakan  mekanisme  perdata  tidak  dapat  dilakukan.  Perampasan  aset dengan  menggunakan  mekanisme  pidana  dalam  Undang-Undang  TIPIKOR  dan KUHP  serta  KUHAP  pada  dasarnya  tidak  memiliki  perbedaan  secara  mendasar, karena  sama-sama  menunggu  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum mengikat,  membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  tidak  maksimal  dalam  upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi.
Tersedianya  mekanisme  perdata  dalam  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana korupsi,  dapat  menjawab  kekurangan  yang  dimiliki  oleh  mekanisme  pidana  antara lain tetap dapat melakukan gugatan walaupun tersangka, terdakwa, ataupunterpidana meninggal dunia sehingga dapat meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara yang  dikorupsi.  Namun  di  sisi  lain  tersedianya  mekanisme  perdata  dalam  upaya perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  seperti  yang  terdapat  dalam  UU TIPIKOR  juga  belum  maksimal  karena  proses  perdata  menganut  sistem  pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktikan materiil.
Dengan  demikian  penerapan  perampasan  aset  berdasarkan  Undang-Undang TIPIKOR  belum  berhasil  secara  maksimal  untuk  mengembalikan  kerugian  keuangan negara  sehingga  diperlukan  suatu  alternatif  kebijakan  hukum  dalam  upaya pengembalian  kerugian  keuangan  negara.Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perlu dilakukan  perubahan  ataskebijakan  hukum  perampasan  aset  di  Indonesia,  sehingga hal-hal  yang  disebutkan  diatas  tidak  lagi  menjadi  hambatan  ataupun  kendala  dalam melakukan  upaya  perampasan  aset  di  Indonesia  demi  kepentingan  memulihkan kerugian keuangan negara.

## D. KESIMPULAN
Perlu  segera  diundangkan  Rencana  Undang-Undang(RUU)  Perampasan  Aset yang  didalamnya  terdapat  ketentuan  mengenai  metode  perampasan  aset  yang  lebih efektif  dan  diawali  dari  tindakan  pemblokiran  aset.  Salah  satu  latar  belakang  dari perlunya  diadakan  Undang-undang  Perampasan  Aset  yang  saat  ini  masih  berbentuk Rencana Undang – Undang (RUU) adalah bersumber dari United Nation Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC) dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2006  tentang  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Anti  Korupsi,  2003).  Salah satu  bagian  penting  yang  diatur  dalam  UNCAC  adalah  adanya  pengaturan  yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan, dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana  antar  negara  sebagai  konsekuensi  dari  Ratifikasi  tersebut.  Maka  pemerintah Indonesiaharus  menyesuaikan  ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  yang  ada dengan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  dalam  konvensi  tersebut  untuk  dapat melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana khususnya hasil korupsi secara maksimal.
Hadirnya  RUU  Perampasan  Aset  menjadi  salah  satu  langkah  konkret  dari pemerintah  Indonesia  yang  bertujuan  untuk  memulihkan  kerugian  keuangan negara.Penekanan pada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bentuk memulihkan  kerugian  negara  sudah  seharusnya  dimaksimalkan.  Perampasan  aset hasil  tipikor,  beban  pembuktian  terbalik,  melalui  gugatan  perdata,  dan  optimalisasi pembayaran uang pengganti serta upaya penjeratan melalui ketentuan tindak pidana pencucian  uang.  Selain  itu  yang  tak  kalah  penting  juga  mengatasi  persoalan kemandekan eksekusi pembayaran uang pengganti dengan pembaruan kebijakan dan penguatan  komitmen  penegak  hukum  untuk  mengoptimalkan  pengembalian  akibat kerugian  negara  dari  tindak  pidana  korupsi  sebagai  tindakan  pemulihan  kerugian keuangan negara.

## REFERENSI:
Atep  Abdurofiq,  Politik  Hukum  Ratifikasi  Konvensi  Pbb  Anti  Korupsi  Di  Indonesia, Jurnal Cita ukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4 No. 2, 2016
Eddy  O.S  Hiariej,  Pengembalian  Aset  Kejahatan,  Jurnal  Opini  Juris,  Vol.  13  Mei- Agustus, 2013
Elsa  R.  M.  Toule,  Eksistensi  Pidana  Mati  Dalam  Undang-undang  Tindak  Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3, 2013
Fauzul  Romansah,  Pelaksanaan  Penyitaan  Aset  Terpidana  Korupsi  Sebagai  Upaya Pengembalian Kerugian Negara, Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 4, 2017, hlm. 8
I  Gusti  Ketut  Ariawan,  Stolen  Asset  Recovery  Initiative,  Suatu  Harapan  Dalam Pengembalian Aset Negara, Kertha Patrika, Vol. 33 No. 1, 2008
Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, (Bandung: PT Alumni, 2007)
ST.  Burhanuddin,  MM.  Optimalisasi  Kewenangan  Kejaksaan  dalam  Pengembalian Aset  Hasil  Korupsi  Melalui  Instrumen  Hukum  Perdata,  Seminar  Nasional Optimalisasi  Kewenangan  Kejaksaan  dalam  pengembalian  Aset  hasil  Korupsi melalui  Instrumen  Hukum  Perdata,  Paguyuban  Pasundan,  FHUniversitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013
Tri Agung Kristanto, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya , Kompas
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Undang-Undang Tipikor)
UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi