Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021

## EFEKTIFITAS PEMBERDAYAAN USAHA PROGRAM GERBANGMAS-TASKIN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN PADA UNIT PELAKSANA KEUANGAN (UPK) DI KOTA BANJARBARU
Muhammad Muthahhari Ramadhani 1
1 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Email : muthahhari.ramadhani@ulm.ac.id

## ABSTRACT
The South Kalimantan Community Development Integrated Movement for Poverty Alleviation has been implemented  by  the  Human  and  Environmental  Empowerment  Activity  unit  carried  out  by  the Implementing Team (Timlak) in the form of grant assistance. The results can be directly felt by the target households of the program. However, in the implementation of business empowerment, it is known that every Financial Implementing Unit (UPK) in Banjarbaru City faces almost the same problem, namely the inability  to  repay  loans  (arrears)  every  month  by  program  recipient  households.  This  research  was conducted  using  a  descriptive  evaluative  research  approach.  In  practice,  this  research  is  intended  to evaluate the effectiveness of business empowerment of the Gatemas Taskin Program in Banjarbaru City in business development and increasing the income of poor households as potential program targets. The  results  showed  that  the  implementation  of  the  Integrated  Community  Development  Movement Program (Gerbangmas-Taskin) for Poverty Alleviation in Banjarbaru City, was considered ineffective in helping  business  development  and  increasing  the  income  of  poor  households.  This  is  because  the program  recipients  are  not  households  that  meet  the  target  household  criteria  (RTS),  namely  poor households (RTM) who receive direct cash subsidies so that the program targets to help the poor develop businesses and increase their income cannot be achieved or are not on target. This fact shows that the Gerbangmas Taskin Program has not implemented microfinance principles, one of which is that aid is only for the poor. Factors causing the program's ineffectiveness are non-poor household beneficiaries (contrary  to  microfinance  principles), lack  of  understanding  of  UPK  programs,  low  participation,  and suboptimal assistance.
Keywords: Gatemas Taskin, Financial Implementing Unit, City of Banjarbaru, Effectiveness.

## ABSTRAK
Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan Selatan Untuk Pengentasan Kemiskinan telah dilaksanakan  oleh  unit  Kegiatan  pemberdayaan  manusia  dan  lingkungan  yang  dilaksanakan  Tim Pelaksana  (Timlak)  dalam  bentuk  bantuan  hibah.  Hasilnya  langsung  dapat  dirasakan  rumah  tangga sasaran program. Tetapi dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha,  diketahui bahwa pada setiap Unit Pelaksana  Keuangan  (UPK)  di  Kota  Banjarbaru    menghadapi  permasalahan  yang  hampir  sama  yaitu ketidaklancaran  tahap pengembalian pinjaman (tunggakan) setiap bulan oleh rumah tangga penerima program. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif evaluatif. Dalam  pelaksanaannya  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  melakukan  evaluasi  mengenai  efektifitas pemberdayaan usaha Program Gerbangmas Taskin di Kota Banjarbaru dalam pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin berpotensi sebagai sasaran program.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan  Program  Gerakan  Terpadu  Pembangunan Masyarakat  (Gerbangmas-Taskin)  Untuk  Pengentasan  Kemiskinan  di  Kota  Banjarbaru,  dinilai  belum efektif dalam membantu pengembangan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Hal  tersebut  disebabkan  karena  penerima  program  bukan  termasuk  rumah  tangga  yang  memenuhi kriteria rumah tangga sasaran (RTS) yaitu rumah tangga miskin (RTM) yang menerima subsidi langsung tunai  sehingga  sasaran  program  untuk  membantu  kelompok  miskin  mengembangkan  usaha  dan meningkatkan  pendapatannya  tidak  dapat  dicapai  atau  tidak  tepat  sasaran.  Fakta  ini  menunjukan bahwa  Program  Gerbangmas  Taskin,  belum  menerapkan  prinsip-prinsip  microfinance  yang  salah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
satunya adalah bahwa bantuan hanya untuk orang miskin. Faktor penyebab belum efektifnya program adalah  penerima program  bukan  rumah  tangga  miskin  (bertentangan  dengan  prinsip  microfinance), kurangnya  pemahaman  UPK  terhadap  program,  partisipasi  yang  masih  rendah,    dan  pendampingan yang tidak optimal.
Kata Kunci: Gerbangmas Taskin, Unit Pelaksana Keuangan, Kota Banjarbaru, Efektivitas

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Penduduk miskin Kalimantan Selatan sebanyak 175.977 orang tersebar di 13 kabupaten dan  kota.  Sebanyak  19.603  jiwa  atau  11,7  %    atau  setara  7.040  rumah  tangga  miskin diantaranya  bermukim    di  wilayah  Kota  Banjarbaru.    Penduduk  Banjarbaru  menurut  data statistik yang dikeluarkan BPS Kota Banjarbaru  tahun 2018 berjumlah  171.496 orang terdiri 86.270 laki-laki, 85.226 perempuan.
Permasalahan kemiskinan menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, oleh  karenanya  pemerintah  daerah  dituntut  memiliki  strategi  kebijakan  dalam  mengatasi masalah tersebut. Kemiskinan penduduk menjadi tantangan terbesar pembangunan daerah dan  merupakan indikator  keberhasilan  atau  kegagalan  bagi  kepala  daerah  yang wilayahnya diketahui memiliki potensi sumberdaya alam.
Merujuk ungkapan Sarman (2008), bahwa walaupun kemiskinan banyak disebabkan faktor kultural,  beberapa  kajian  membuktikan  bahwa    faktor  dominan  penyebab  kemiskinan  di Kalimantan Selatan adalah faktor struktural. Ciri kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena sebab latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan yang tidak cukup handal untuk mencukupi kebutuhan hidup. Untuk itu, pemecahan masalah kemiskinan di Kalimantan Selatan  seharusnya    tidak  hanya  memberikan  akses untuk berusaha bagi  kelompok  miskin, tetapi juga melibatkan kelompok miskin tersebut sebagai subyek program pemberdayaan.
Upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan  Selatan,  seperti  Program  Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT),  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri,  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT),  Program Beras Untuk  Rumah  Tangga  Miskin  (RASKIN)  dan  lain-lain.  Banyaknya  program-program pemberdayaan tidak serta merta menyelesaikan masalah kemiskinan di Kalimantan Selatan. Fakta menunjukkan bahwa  jumlah penduduk miskin secara obsolut tidak berkurang, bahkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
cenderung  meningkat,  walaupun  berbagai    program  pengentasan    kemiskinan  telah dilaksanakan.
Upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan  Selatan,  seperti  Program  Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT),  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri,  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT),  Program Beras Untuk  Rumah  Tangga  Miskin  (RASKIN)  dan  lain-lain.  Banyaknya  program-program pemberdayaan tidak serta merta menyelesaikan masalah kemiskinan di Kalimantan Selatan. Fakta menunjukkan bahwa  jumlah penduduk miskin secara obsolut tidak berkurang, bahkan cenderung  meningkat,  walaupun  berbagai    program  pengentasan    kemiskinan  telah dilaksanakan.
Konsep  Program  Gerbangmas  Taskin  di  Kalimantan  Selatan  merupakan  model  program pengentasan kemiskinan yang meniru keberhasilan pelaksanaan  Program Gerdu Taskin yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program Gerdu Taskin yang bersifat sederhana dan  menyentuh  pada  kebutuhan  penduduk  miskin,  menjadikan  program  ini  mendapat dukungan  luas  di  masyarakat.  Dalam  perkembangannya  Program  Gerdu  Taskin  ini  mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.
Program Gerbangmas Taskin yang berorientasi pada pelaksanaan Tridaya telah diberikan dan  dimanfaatkan    kelompok  sasaran  yaitu  rumah  tangga  miskin.  Pemberdayaan  manusia dilaksanakan  dengan    konsep  bantuan  hibah  berupa  paket  pendidikan,  makanan  bergizi, sembilan  bahan  pokok  (sembako).  Pemberdayaan  lingkungan  dilaksanakan  dalam  bentuk bantuan  hibah  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  sarana  prasaran  lingkungan,  seperti drainase,  jalan,  MCK,  sumur  resapan  dan  lain-lain.  Sedangkan    pemberdayaan  usaha dilaksanakan dengan konsep dana bergulir berbentuk pinjaman modal pengembangan usaha melalui kelompok masyarakat (Pokmas).
Program  Gerbangmas  Taskin  bertujuan  mewujudkan  kemandirian  masyarakat  melalui pendekatan yang didasarkan pada konsep Tridaya meliputi, pertama, pemberdayaan manusia, pendekatan ini bertujuan  membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan perbaikan tempat tinggal dengan sasaran memberdayakan Rumah Tangga  Miskin  Rentan  (RTMR),  kedua,  pemberdayaan  lingkungan,  bertujuan    menyediakan dan  meningkatkan  fasilitas  umum  dan  pengembangan  prasarana/sarana  ekonomi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
masyarakat, ketiga, pemberdayaan usaha  bertujuan pengembangan usaha untuk peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTMB) dengan sasaran Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTMB) (Pedoman Umum Program Gerbangmas Taskin Tahun  2018).
Kegiatan  pemberdayaan  manusia  dan  lingkungan  yang  dilaksanakan  Tim  Pelaksana (Timlak)  dalam  bentuk  bantuan  hibah,  hasilnya  langsung  dapat  dirasakan  rumah  tangga sasaran  program.  Tetapi  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  usaha,    diketahui  bahwa  pada setiap Unit Pelaksana Keuangan (UPK) di Kota Banjarbaru  menghadapi permasalahan yang hampir sama yaitu ketidaklancaran  tahap pengembalian pinjaman (tunggakan) setiap bulan oleh rumah tangga  penerima program.
Oleh karena itu,   pokok permasalahan yang hendak dikaji lebih jauh dalam penelitian ini adalah  mengenai  efektifitas  pemberdayaan  usaha    yang  diberikan  kepada  Rumah  Tangga Miskin  Berpotensi  (RTMB)  untuk  mengembangkan  usaha  ekonomi  dan  peningkatan pendapatan masyarakat miskin terutama di Kota Banjarbaru.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan  penduduk  adalah  tantangan  terbesar  pembangunan  nasional  dan  merupakan indikator keberhasilan (atau kegagalan) bagi kepala daerah yang wilayahnya diketahui memiliki potensi sumberdaya alam yang seyogyanya mampu memberikan kemakmuran bagi penduduk di  daerah  tersebut.    Kalimantan  Selatan  adalah  salah  satu  provinsi  yang  diketahui  memiliki sumberdaya  alam  yang  berlimpah  dan  mestinya  dapat  memberikan  kemakmuran  bagi penduduknya.  Dengan  logika semacam  itu  kemudian  dianggap sebagai  sebuah  ironi  apabila suatu daerah yang berlimpah sumberdaya alamnya justru penduduknya banyak yang miskin (Sarman, 2008).
Strategi penanggulangan kemiskinan akan dapat diimplementasikan dengan optimal manakala perumus  kebijakan  memiliki  pemahaman      bagaimana  kemiskinan  terjadi  dan  apa  yang dibutuhkan oleh si miskin. Art & Brown dalam Sarman (2008),   menilai  bahwa kemiskinan menurut Bank Dunia harus dipahami sebagai suatu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik atau sosial. Kekurangan         fisik meliputi ketidakcukupan dalam  kebutuhan  dasar  materi  dan biologis  (basic  material  and biological  needs),  termasuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
kekurangan dalam nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Sedangkan ketidakcukupan sosial  meliputi  hal-hal  yang  lebih  luas,  yaitu  kerentanan,  ketidakberdayaan,  dan ketidakmampuan untuk menyampaikan inspirasi

## Program Gerbangmas Taskin Kota Banjarbaru
Pelaksanaan Program Gerbangmas Taskin dengan pendekatan Tridaya, dalam landasan gerak operasionalnya mendasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi,  keswadayaan, transparan dan akuntabel,  keterpaduan,  otonomi  dan  desentralisasi,  peran  perempuan  dan  keberlanjutan. Secara  konseptual  prinsip-prinsip  program  tersebut  di  atas  hakikatnya  berusaha  mencapai tujuan sebagaimana konsep Korten yang  fokus pada keunggulan potensi untuk memperbaiki proses  pelaksanaan  pembangunan  dengan  sumber  kekuatan,  kesempatan,  dan  kekuasaan individu,  kelompok  sasaran  lokal,  masyarakat  serta  struktur  kelembagaan  pembangunan (capacity, capability, and institutional locally), agar berpartisipasi dalam proses pembangunan. Prinsip  partisipasi  hakikatnya  adalah  pengambilan  keputusan  dalam  pengelolaan  kegiatan, identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pertanggungjawaban sampai pelestarian, secara optimal dilaksanakan dengan memeransertakan  semua  pelaku  program,  terutama  kelompok  miskin  itu  sendiri,  artinya bahwa  kelompok  miskin  menjadi subyek  bukan  obyek program, sarana  untuk berpartisipasi cukup  terbuka  dan  mampu  mengurangi  hambatan  pribadi  seperti  kurang  percaya  diri, ketidakberdayaan dan  lain-lain.
Prinsip  keswadayaan  berusaha  mengembangkan  program  dengan  didasarkan  pada pemenuhan  kebutuhan  nyata  masyarakat  dan  seoptimal  mungkin  dilaksanakan  dengan mendayagunakan  potensi  dan  kemampuan  lokal.  Sedangkan  prinsip  keterpaduan  dan keberlanjutan  menyangkut  pengembangan  program  secara  utuh  dan  menyeluruh  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat,  pemerintah,  pengusaha,  LSM,  perguruan  tinggi  dan  pelaku pembangunan lainnya secara sinergis, yang mana pada akhirnya mampu menumbuhkan peran serta  masyarakat  untuk  memanfaatkan,  memelihara,  melestarikan  dan  mengembangkan kegiatan.

## Konteks Pemberdayaan Masyarakat
Program-program  pengentasan  kemiskinan  yang  dilaksanakan  pemerintah  diakui menggunakan  pendekatan  pemberdayaan  sebagai  tolok  ukur  keberhasilan  program. Walaupun  ukuran  pemberdayaan  memiliki  tingkatan,  namun  kinerja    suatu  program  dapat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
diukur  dari  sejauh  mana  sasaran  program  dicapai  dan  manfaat  yang  dirasakan    sasaran program.  Pemahaman  tentang  hakikat  pemberdayaan  (empowerment)  akan  memberikan kemampuan untuk  menilai setiap program pemberdayaan, apakah telah memenuhi prinsip pemberdayaan atau tidak.
Pemahaman  pemberdayaan  yang  di  sampaikan  Payne  dalam  Adi  (2008)    pada  intinya ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya dalam rangka mengambil keputusan dan menentukan  tindakan  yang  akan  ia  lakukan  yang  terkait  dengan  diri  mereka,  termasuk mengurangi  hambatan pribadi dan sosial untuk melakukan suatu tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. Sehingga dalam konteks kesejahteraan sosial,  Biestek  dalam    Adi  (2008)  memandang  pemberdayaan  sebagai  u paya  untuk  “self determination” . Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus  ia  lakukan  dalam  kaitannya  dengan  upaya  mengatasi  permasalahan  yang  ia  hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya. Pemberdayaan masyarakat selain dapat dilihat dari berbagai aspek, juga dapat dilihat  dari sisi keberadaanya sebagai suatu program ataupun proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, dilihat  dari  tahapan-tahapan  kegiatan  guna  mencapai  suatu  tujuan  yang  biasanya  sudah ditentukan  jangka  waktunya.  Program  Gerbangmas  Taskin  yang  diluncurkan  sejak  2007 diharapkan  semakin  lama  akan  memberikan  pengaruh  pada  kemandirian  dari  kelompok sasaran,  dan  lembaga  pengelola  program  di  tingkat  desa  atau  kelurahan  siap  untuk  proses perubahan menuju terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak lagi tergantung pada bantuan pemerintah , namun menjadi  unit usaha yang mandiri yang dimiliki oleh desa atau kelurahan.

## Konteks Partisipasi
Merujuk  pada  Ife  dan  Tesoriero  (2008),  secara  konseptual  dapat  dipahami  bahwa pemberdayaan  masyarakat  harus  selalu  berupaya  untuk  memaksimalkan  partisipasi. Tujuannya adalah membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam proses- proses  dan  kegiatan  masyarakat,  serta  menciptakan  kembali  masa  depan  masyarakat  dan individu.
Merujuk  pada  Conyers  (1994),  ada  tiga  alasan  utama  mengapa  partisipasi  masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting dalam pembangunan, pertama, partisipasi masyarakat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sifat  masyarakat  setempat,yang  tanpa  kehadirannya,  program  pembangunan  serta  proyek- proyek  akan  gagal.  Kedua,  yaitu  bahwa  masyarakat  akan  lebih  mempercayai  proyek  atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki  terhadap  proyek  tersebut.  Ketiga,  yang  mendorong  adanya  partisipasi  umum dibanyak  negara  karena  timbul  anggapan  bahwa  merupakan  suatu  hak  demokrasi  bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.
Dengan  demikian  secara  konseptual,  partisipasi  masyarakat  dipengaruhi  beberapa  faktor meliputi  faktor  sosial  ekonomi,  faktor  fisik  dan  faktor  nilai  budaya.  Faktor  sosial  ekonomi meliputi pendidikan, pendapatan,jumlah keluarga,komunikasi, kesadaran politik. Faktor fisik meliputi lokasi keterjangkauan, sarana dan prasarana, wilayah/geografi, penduduk, institusi, sedang faktor budaya meliputi persepsi, sikap, pengetahuan, kepercayaan.
Jadi  dalam  program  pemberdayaan  masyarakat,  ruang  bagi  kelompok  masyarakat  yang menjadi sasaran program untuk berpartisipasi mestinya terbuka, sehingga hambatan pribadi yang  mereka  miliki  seperti  tidak  percaya  diri,  ketidakberdayaan  dan  lain-lain  dapat  mereka atasi. Kelompok sasaran sedapat mungkin ikut terlibat pada setiap keputusan yang diambil.

## Konsep Efektivitas Program
Sebagai  sebuah  model  pemberdayaan  masyarakat  untuk  mengurangi  penduduk  miskin, Program Gerbangmas Taskin dapat dipandang sebagai sebuah program pemberdayaan atau dalam konteks yang lebih luas sebagai program pembangunan. Setiap program pemberdayaan memiliki tujuan masing-masing dan telah ditetapkan disaat program dirumuskan.
Keberhasilan  atau  kegagalan  suatu  program  pemberdayaan  merupakan  gambaran  tentang sejauhmana tujuan telah dicapai (efektif atau tidak), dan hal ini dapat dinilai dari 3 (tiga) aspek, yaitu pertama, mereka yang dibantu (sasaran); kedua, program; dan ketiga, organisasi yang membantu.  Diasumsikan  dengan  menekankan  pada  kebutuhan  kelompok  sasaran  akan menjadikan mereka mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggung jawab terhadap program (sense of responsibility).
Sepaham  dengan  konsepsi  yang  dikemukakan  Korten,  Program  Gerbangmas  Taskin  pun diperkirakan dapat menggunakan model analisis  tersebut untuk menilai efektifitas program dalam memberdayakan kelompok miskin penerima bantuan program. Model interaksi antara
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
masyarakat kelompok sasaran, program pembangunan, dan organisasi pelaksana  yang disebut sebagai “kesesuaian tiga arah” merupakan  gambaran daya kerja suatu program yang meliputi fungsi  kesesuaian  antara  mereka  yang  dibantu  (beneficiaries),  program  pembangunan,  dan organisasi yang membantu. Dengan kata lain, program pembangunan akan berhasil atau gagal memajukan  kesejahteraan  kelompok  sasaran  masyarakat,  tergantung  pada  kualitas  derajat kesesuaian antara kebutuhan pihak penerima dengan program, persyaratan program dengan kemampuan  nyata  dari  organisasi  pembantu,  dan  kemampuan  mengungkapkan  kebutuhan oleh organisasi pembantu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  evaluatif. Dalam  pelaksanaannya  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  melakukan  evaluasi  mengenai efektifitas  pemberdayaan  usaha  Program  Gerbangmas  Taskin  di  Kota  Banjarbaru  dalam pengembangan  usaha dan peningkatan pendapatan  rumah  tangga  miskin berpotensi   sebagai sasaran program.
Data  primer  penelitian  diperoleh  dengan  menggunakan  instrumen  utama  penelitian,  yaitu wawancara  dan observasi.  Wawancara dilakukan  kepada  kelompok  penerima  program  secara informal dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. selain itu adapula  hasil  pengamatan  (observasi)  berdasarkan  pedoman  observasi  tentang  prilaku  dan kondisi fisik (rumah tinggal, tempat usaha, lingkungan) kelompok sasaran untuk mendukung hasil kegiatan wawancara.
Data  sekunder  diperoleh  dari  beberapa  sumber,  yaitu  Laporan  UPK,  Laporan  Pendamping Program,  Laporan  Sekretariat  Tetap  Program  (Laporan  Pelaksanaan  Program),  Pedoman Umum  Program  Gerbangmas  Taskin  dan  dokumen-dokumen  pelaksanaan  program  lainnya. Penelitian ini bermaksud menilai program dan ingin mengetahui faktor penentu keberhasilan atau faktor penyebab kegagalan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021

## Gambar Model Alur Pikir Evaluasi Program

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Program Gerbangmas Taskin di Kota Banjarbaru
Pelaksanaan  Program  Gerbangmas  Taskin  di  Kota  Banjarbaru  secara  langsung dikordinasikan oleh Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banjarbaru yang ditetapkan  dengan  surat  keputusan  walikota.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengoptimalkan peran dan  fungsi  TKPK    Kota  Banjarbaru  dalam  mengembangkan  kebijakan dan program penanggulangan  kemiskinan.  Tim  Kordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  Kota Banjarbaru  yang  bertanggungjawab  atas  seluruh  kegiatan  program  penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarbaru. Secara fungsional TKPK Kota Banjarbaru dikordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru.
Dalam tataran kebijakan pengentasan kemiskinan, di Kota Banjarbaru, TKPK memiliki peran kordinatif. Beberapa program pengentasan kemiskinan  telah dilaksanakan seperti program Jamkesmas,  Jamkesda,  PNPM  Mandiri,  BLT,  Raskin  dan  lain-lain  termasuk  Program Gerbangmas Taskin.
Pada  setiap  kelurahan  penerima  program  dibentuk  organisasi  pengelola  program  yang disebut Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK dibentuk melalui musyawarah desa/kelurahan dan  ditetapkan  dengan  surat  keputusan  kepala  kelurahan.  UPK  di  Kota  Banjarbaru  telah dibentuk 20 unit di setiap kelurahan. UPK sekurang-kurangnya terdiri dari
Ketua,  Sekretaris  dan  Bendahara.  Pengurus  UPK  dipilih  dari  warga  dengan  kriteria  yang harus dipenuhi adalah warga desa yang dikenal jujur, kreatif dan bertanggung jawab dan mempunyai  kemampuan  pengelolaan  keuangan.  Tugas dan  tanggungjawab UPK meliputi klarifikasi dan klasifikasi RTM, identifikasi kebutuhan RTM, mengajukan usulan kelurahan, memfasiltasi  musyawarah  desa,  membentuk  pokmas,  melayani  pinjaman,  analisis
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Pelaksanaan  pemberdayaan  manusia  dan  pemberdayaan  lingkungan  dilakukan  oleh  Tim Pelaksana (Timlak)  Kelurahan yang dibentuk oleh kepala kelurahan melalui musyawarah desa dan sedapat mungkin melibatkan LKMD dan Timlak. Tugas dan tanggungjawab Timlak meliputi pembuatan  rencana  kerja  teknis  kegiatan  dan  RAB,  membahas  rencana  kegiatan  bersama UPK, pihak kelurahan dan wakil RTM sasaran program, melaksanakan kegiatan, melaporkan kegiatan  dan  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  kegiatan  teknis  dan  administratif kepada UPK.
Untuk penerima program pemberdayaan usaha pada kelompok usaha,  dibentuk Kelompok Masyarakat  (Pokmas)  usaha  ekonomi  produktif  atau  Pokmas  UEP.  Pokmas  merupakan himpunan dari beberapa RTM Berpotensi yang bersepakat untuk memperoleh pinjaman dari UPK sesuai kebutuhan. Tugas dan tanggungjawab pokmas adalah membuat dan menyepakati aturan  kelompok,  melaksanakan  kesepakatan  dengan  UPK    berkaitan  dengan  ketentuan pinjaman,  bertanggungjawab  secara  “tanggung  renteng”  terhadap  pengembalian  pinjaman sesuai  akad  pinjaman,  mencatat  kegiatan  dan  keuangan  kelompok,  berkordinasi  dan melaporkan  perkembangan  kegiatan  ke  UPK.    Dalam  perkembangannya,  kelompok masyarakat  yang  berhasil  dibentuk  di  Kota  Banjarbaru  berjumlah  179  pokmas  yang keanggotaannya didominasi oleh perempuan (59,9%) dari 796 penerima program seperti tabel dibawah ini:
Tabel . Daftar Pokmas Program Gerbangmas Taskin No Kecamatan Jumlah Pokmas Jenis Kelamin Penerima Program Jumlah Ket Laki-Laki Perempuan 1 2 3 4 5 6 7 1. Banjarbaru Utara 36 61 75 136 2. Banjarbaru Selatan 34 62 86 148 3. Liang Anggang 24 128 48 176 4. Cempaka 29 62 109 171 5. Landasan Ulin 56 6 159 165 Banjarbaru 179 319(40,1%) 477(59,9%) 796
Sumber : Diolah dari Laporan Program Gerbangmas Taskin Kota Banjarbaru.

## 2019

## Tabel Kelurahan Penerima dan Jumlah Dana Program Gerbangmas Taskin Tahun 2018
No. Kecamatan Kelurahan Jumlah Dana (Rp) (000) Jumla h Ket
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Prov. Kota 1 2 3 4 5 6 7 1. Cempaka Palam Sei Tiung Cempaka Bangkal - - 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri 2. Landasan Ulin Syamsuddin Noor Landasan Ulin Timur Guntung Manggis Guntung Payung 50.000 - - - 45.000 60.000 60.000 60.000 95.000 60.000 60.000 60.000 Sharing Mandiri Mandiri Mandiri 3. Banjarbaru Selatan Sungai Besar Guntung Paikat Loktabat Selatan 50.000 45.000 60.000 60.000 95.000 60.000 60.000 Sharing Mandiri Mandiri 4. Banjarbaru Utara Sungai Ulin Mentaos Loktabat Utara 50.000 45.000 60.000 60.000 95.000 60.000 60.000 Sharing Mandiri Mandiri 5. Liang Anggang Land. Ulin Utara Land. Ulin Tengah Land. Ulin Selatan 50.000 45.000 60.000 60.000 95.000 60.000 60.000 Sharing Mandiri Mandiri Jlh Total 17 Kelurahan 200.000 960.000 1.160.000
Sumber : Diolah dari Laporan Program Gerbangmas Taskin Kota Banjarbaru. 2019

## Konteks Pemberdayaan Manusia
Tujuan  kegiatan  pemberdayaan  manusia    Program  Gerbangmas  Taskin  di  wilayah  Kota Banjarbaru  adalah    memberikan  pelayanan  kebutuhan  dasar  dan  berorientasi  pada peningkatan  mutu  kehidupan dan pengurangan beban bagi  keluarga  miskin  rentan  (RTMR) melalui bantuan kebutuhan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan.
Sampai  2010,    total  dana  yang dikeluarkan  untuk program pemberdayaan  manusia  di  Kota Banjarbaru  mencapai    Rp  333.120  000,-    dengan  penerima  manfaat  rumah  tangga  miskin sebanyak 1.655 rumah tangga. Dengan asumsi 1 rumah tangga memiliki 3 anggota keluarga, maka penerima manfaat program diperkirakan sebanyak 4.965 jiwa.
Pemberdayaan manusia dilaksanakan oleh Tim Pelaksana (Timlak) berdasarkan lembar kerja kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dengan  cara  pemberian    bantuan  kepada  RTMR    dengan beberapa  jenis  bantuan,  yaitu,  paket  pendidikan  (peralatan  sekolah,  tas,  buku),    paket makanan bergizi, paket sembilan bahan pokok ( gula, minyak goreng, mie, susu), rehabilitasi ringan rumah bagi sasaran program.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan manusia,  hasil observasi dan wawancara dengan sepuluh  kepala    rumah  tangga  yang  mendapatkan  bantuan,    diperoleh  informasi  sebagai berikut :
a. Rumah tangga yang mendapatkan bantuan diketahui tidak tergolong rumah tangga yang benar-benar miskin (absolute), namun termasuk rumah tangga yang  secara relative dikatakan miskin,  artinya  dibandingkan  disekitarnya  rumah  tangga  termasuk  tergolong  paling  miskin. Gambaran umum dari sepuluh responden penerima program yang dijadikan  informan, fakta menunjukkan bahwa hanya dua kepala keluarga yang tidak bekerja disebabkan usia (tua),  dan beban hidupnya ditanggung anak-anaknya, sedang delapan lainnya memiliki pekerjaan tetap seperti tukang batu, bengkel, penjual sayur, penjual krupuk, karyawan swasta dan PNS. Rumah yang  menjadi  tempat  tinggal  adalah bangunan semi  permanen  dan  permanen, dinding  ada yang dari beton dan bahan kayu, sedangkan lantai dari keramik dan semen cor. Pada beberapa rumah  ventilasi  sangat  kurang  sehingga  di  dalam  rumah  agak  gelap  dan  terasa  lembab. Kepemilikan  asset  dan  sarana  penunjang  hidup    seperti  perlatan  masak,    sarana  istirahat, sarana transportasi, hiburan rata-rata tersedia di setiap rumah tangga. Dari gambaran di atas, rumah tangga penerima program faktanya tidak termasuk kategori miskin yang layak dibantu, namun mereka mendapatkan bantuan.
b.  Rumah  tangga  yang    mendapat  bantuan  pemberdayaan  manusia  dalam  bentuk  paket pendidikan  dan  paket  sembilan  bahan  pokok  berpendapat  bahwa  jumlah  bantuan  tidak mencukupi  dibandingkan  dengan  kebutuhan  hidup  yang  harus  mereka  penuhi.  Disamping jumlah, jenis bantuan yang diperoleh, dari informasi pada Boks 1 diketahui bahwa penerima bantuan  umumnya  tidak  turut  serta  secara  aktif  untuk  pengambilan  keputusan  penerima bantuan termasuk penentuan jumlah dan jenis bantuan, namun semua menyatakan bahwa bantuan  membantu  mengurangi  beban  mereka.  Tampak  bahwa  kelompok  miskin  masih menjadi obyek dan partisipasi hanya muncul saat  bantuan mereka terima, partisipasi di tahap perencanaan  sama  sekali  tidak  terlihat  dan  kebutuhan-kebutuhan  kelompok  sasaran  tidak terpenuhi padahal secara konseptual hasil-hasil program mestinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata kelompok sasaran apabila ada ruang partisipasi bagi masyarakat.

## Konteks Pemberdayaan Usaha
Salah satu pendekatan Tridaya Program Gerbangmas Taskin adalah pemberdayaan usaha atau ekonomi.  Kegiatan  tersebut  dilaksanakan  dengan  tujuan  mengembangkan  usaha  ekonomi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
produktif  dan  meningkatkan  pendapatan  kelompok  rumah  tangga  miskin  berpotensi   serta memperkuat UPK sebagai lembaga keuangan atau lembaga usaha.
Sasaran  kegiatan  pemberdayaan  usaha  adalah  rumah  tangga  miskin  yang  memiliki kemampuan  atau  keterampilan  untuk  mengembangkan  usaha  atau  Rumah  Tangga  Miskin Berpotensi  (RTMB).  Berdasarkan    data  Badan  Pusat  Statistik,  diketahui  bahwa  jumlah  total RTM di Kota Banjarbaru sebanyak  3.748 rumah tangga. Dari jumlah tersebut 1.615 (34,80%) rumah  tangga  merupakan  rumah  tangga  yang  kepala  keluarganya  perempuan  yang  harus mencari  nafkah  karena  beberapa  hal  seperti  janda,  suaminya  sakit    atau  suami  berada  di tempat  yang  cukup  jauh dan  lain-lain.  Dari  seluruh  RTM  dapat  dikelompokan  menjadi dua, yaitu, RTM Berpotensi dengan jumlah 2.095 (55,89 %)  yang akan mendapat bantuan pinjaman modal  usaha dan  RTM Rentan dengan  jumlah  1.655    (44.15%)  akan  mendapatkan  bantuan pemberdayaan manusia.
Sejak  2007,  pemberdayaan  usaha  Program  Gerbangmas  Taskin  dilaksanakan  dengan  cara memberikan pinjaman modal usaha agar mereka mampu mengembangkan usahanya. Besar dana  pinjaman berkisar  antara       Rp  500.000,-  sampai  Rp  2000.000,-.  Dengan  konsep  dana bergulir,  maka  dana  yang  dipinjam  harus  dikembalikan  dengan  cara  diangsur.  Di  Kota Banjarbaru  angsuran  dilakukan  selama  10  bulan,  ditambah  bunga  pinjaman  1%.  Mengapa pengembalian dilakukan  selama  10  bulan,  menurut  pengurus  UPK  lebih disebabkan  karena kemudahan  dalam  perhitungan  bagi  pengelola  program  juga  bagi  si  peminjam.  Sebagai ilustrasi, pinjaman modal usaha dengan besar RP 1.000.000,-, maka angsuran setiap bulannya Rp 110.000,-  (Rp 100.000,- pokok, Rp 10.000,- adalah jasa pinjaman).
Berdasarkan fakta dilapangan, pengelolaan dana program oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) tampaknya  merujuk  pada  konsep  pengelolaan  keuangan  mikro  (microfinance)  yang  pada dasarnya memberikan bantuan modal berskala kecil bagi rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan  untuk  mengembangkan  usaha  mereka.  Pada  awal  program  tahun  2007, disalurkan dana untuk pinjaman kelompok masyarakat sebesar Rp 134.064.000,-, sedangkan tahun  2008  dana  yang  disalurkan  lebih  besar  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yaitu  Rp 198.864.000,-. Untuk dua tahun terakhir dana pemberdayaan usaha, khususnya tahun 2009 jumlahnya meningkat hampir 300% yaitu sebesar Rp 584.000.000,-  dan 2010                     sebesar Rp 68.000.000,-.Total dana program selama empat tahun pelaksanaan pemberdayaan usaha di Kota Banjarbaru hampir mencapai  Rp 1 Milyar (Rp 984.928.000,-).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Hingga  tahun  2010  jumlah  rumah  tangga  miskin  berpotensi  yang  telah  menerima  manfaat dalam pengembangan usaha ekonomi produktif mencapai jumlah 795 rumah tangga dan yang belum dapat dilayani atau termasuk daftar tunggu sebesar 1.384 rumah tangga. Daftar tunggu ini  adalah  kelompok  sasaran  program  yang  belum  mendapatkan  bantuan  pinjaman  modal usaha karena keterbatasan dana. Dengan asumsi bahwa 1 rumah tangga 3 orang, maka yang memperoleh manfaat diperkirakan  sebanyak 2.385 jiwa seperti tabel dibawah ini
Realisasi Penggunaan Dana Pemberdayaan Usaha Program Gerbangmas Taskin Kota Banjarbaru Per Kecamatan Tahun 2017-
2018 Kecamatan Rencana Realisasi % Keterangan 1 2 3 4 5 Cempaka 134.064.000 134.064.000 100% Sharing Landasan Ulin 134.064.000 134.064.000 100% Sharing Banjarbaru Kota 58.320.000 58.320.000 100% Sharing Landasan Ulin 58.320.000 58.320.000 100% Sharing Jumlah 384.768.000 384.768.000 100% Sumber : Diolah Dari Laporan BPMKB Kota Banjarbaru, 2019

## Pembahasan Penelitian
Penilaian Program Gerbangmas Taskin dilakukan dengan melihat kesesuaian antara beberapa tolok ukur keberhasilan yang telah ditentukan berdasarkan pedoman  dengan fakta-fakta yang ditemukan  dalam  implementasi  program  di  wilayah  Kota  Banjarbaru.  Penilaian  ini  merujuk pada  model  kesesuaian  tiga  arah  (three  ways  fit  model)    yang  diungkapkan  Korten  (1988), bahwa sebuah program dinilai efektif atau tidak dalam memajukan suatu kelompok sasaran, sangat tergantung pada kualitas derajat kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan penerima dengan tujuan maupun hasil program, kesesuaian antara persyaratan pelaksanaan program dengan  kemampuan  nyata  pengelola  program  dan  kesesuaian  penerima  bantuan  dengan organisasi pelaksana.
Efektifitas program dinilai dengan pendekatan  masukan (input),  proses (process), keluaran (output)  sampai  dampak  (impact)  program,  maka  manakala  fakta  di  lapangan  cenderung memiliki kesesuaian, maka program tersebut dapat dinilai efektif, namun sebaliknya apabila tahap  implementasi  ditemukan  banyak  ketidaksesuaian    dengan  ketentuan  baku,  maka program dapat dinilai tidak efektif.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Berdasarkan  pendekatan  masukan,  proses,  keluaran,  penilaian  dilakukan  dengan  merujuk pada beberapa tolok ukur yaitu, pertama, aspek masukan (input) meliputi beberapa hal, yaitu jumlah desa/kelurahan penerima program, dana penyertaan dan pendamping, RTM penerima manfaat,  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  RTM  perempuan  dan  tenaga pendamping. Kedua, aspek proses , meliputi beberapa hal saja yaitu, pelaksanaan sosialisasi desa/kelurahan, kegiatan perencanaan,  penulisan usulan desa,  pelaksanaan kegiatan Tridaya, dan pendampingan.  Ketiga,  aspek  keluaran    meliputi, pemahaman  program,  kejelasan  dan ketepatan sasaran program, usulan desa , realisasi usulan desa, pencairan yang tepat waktu dan jumlah.
Dampak yang  tolok ukur keberhasilan atau efektifitas program Gerbangmas Taskin meliputi beberapa  hal  yaitu,  peningkatan  kualitas  hidup,  peningkatan  sarana/prasarana  desa, perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan RTM, pengembangan usaha masyarakat kelurahan,  budaya  pembangunan  partisipatif  dan  kinerja  aparatur  pengelola  program meningkat.
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, secara umum Program Gerbangmas Taskin di Kota  Banjarbaru  dapat  terlaksana  meskipun  dijumpai  kenyataan  bahwa  pelaksanaannya menghadapi berbagai masalah. Berdasarkan tolok ukur atau indikator keberhasilan program, program mencapai hasil yang positif, di antaranya adalah dana yang dikelola UPK jumlahnya bertambah, Misalnya pada kasus Kelurahan Guntung Payung yang mengalami perkembangan dana sebesar Rp 5.436.125,- atau sekitar 7 % dari total Rp 77.616.125,- dana yang dikelola. Pada UPK lainnya secara umum juga mengalami perkembangan, meskipun jumlahnya tidak besar. Fakta lain dijumpai bahwa penerima program mampu mengembangkan usaha karena adanya  bantuan  modal,  dan  lainnya  berpendapat  sebaliknya  bahwa  bantuan  tidak  cukup untuk membantu mengembangkan usaha mereka. Tolok ukur peningkatan pendapatan yang menjadi sasaran program, fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa penerima program yang memang memenuhi criteria dapat bantuan merasakan pendapatan mereka meningkat 5-10 % setiap  harinya,  sementara  lainnya  mengakui  bahwa  bantuan  tidak  memberikan  pengaruh pada penghasilan mereka, bahkan bantuan menjadi beban mereka.

## Prospek Program Gerbangmas Taskin
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Program  Gerbangmas  Taskin  dengan  pendekatan  Tridaya,  merupakan  salah  satu  model pemberdayaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini bercirikan sederhana dan berskala kecil, meningkatkan pendapatan, menyentuh kebutuhan langsung rakyat, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Pelaksanaan Program Gerbangmas Taskin sejak tahun 2007 sampai 2010  berdasarkan fakta dilapangan diketahui menghadapi berbagai permasalahan  seperti partisipasi masyarakat yang dinilai  rendah,    bantuan  tidak  tepat  sasaran,  ketidaklancaran  pengembalian  pinjaman  dan pendampingan yang belum optimal menyebabkan sasaran dan tujuan program belum optimal tercapai.    Disamping  permasalahan,  fakta  di  lapangan  menunjukkan  adanya  keberhasilan program  pada  beberapa  kasus  seperti  berkurangnya  beban  hidup  rumah  tangga  miskin, kualitas lingkungan meningkat, perkembangan dana program, berkembangnya usaha sampai pada meningkatnya penghasilan rumah tangga miskin.
Model Pemberdayaan Usaha Program Gerbangmas Taskin alternatif pengentasan kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut :
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Meskipun  pelaksanaan  program  menghadapi  permasalahan,  pada  kasus  tertentu  program menunjukkan adanya pencapaian sasaran. Untuk itu, Program Gerbangmas Taskin dianggap masih memiliki prospek yang baik  dan memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai sebuah model  pemberdayaan  masyarakat  di  Kalimantan  Selatan  untuk  pengentasan  kemiskinan. Belajar dari pengalaman Muhammad Yunus dalam mengembangkan program bantuan untuk orang  miskin  di  Bangladesh  dengan  berpegang  pada  prinsip-prinsip  microfinance  yang pengelolaannya dilakukan oleh lembaga Grameen Bank,  apabila Program Gerbangmas Taskin kedepannya  akan  dijadikan  model  pemberdayaan  masyarakat  dengan  tujuan  akhirnya mengurangi  kemiskinan,  maka  alternatif  perbaikan  program  adalah    pendekatan  program dirancang  lebih  fokus  pada  pendekatan  pemberdayaan  usaha  atau  ekonomi.    Pendekatan Tridaya tampaknya ingin semua permasalahan orang miskin dapat diselesaikan, namun dalam implementasinya    program  dinilai  asal  terlaksana  saja,  sasaran  dan  tujuan  tidak  optimal dicapai dan lebih mengarah pada logika proyek sebagai kegiatan rutin semata. Merujuk pada konsep microfinance yang diakui sebagai metode yang tepat untuk pengentasan kemiskinan, dan  pemberdayaan  usaha  Program  Gerbangmas  Taskin  dalam  pelaksanaannya  mengarah pada  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  mikro  seperti  sasaran  hanya  orang  miskin, keterlibatan wanita, penguatan lembaga dan hasil yang terukur.
Model program dengan penekanan atau fokus pada pemberdayaan usaha merupakan metode yang  paling  tepat  diterapkan  sebagaimana  sebagaimana  model  yang  dikembangkan Muhammad Yunus dengan Grameen Bank nya. Lembaga UPK yang dinilai sehat dan kinerjanya baik, dapat diarahkan pada  terbentuknya  suatu  lembaga  keuangan desa atau  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes).  Tata  kelolanya  atau  manajemen  BUMDes  dijalankan  dengan menggunakan  konsep  microfinance  sebagaimana  yang  dipakai  oleh  Grameen  Bank  dalam membantu masyarakat miskin yang memang betul-betul membutuhkan.
Program  pemberdayaan  untuk  pengentasan  kemiskinan  apabila  dipandang  sebagai  suatu sistem,  maka  sasaran program  yang  fokus,  pengelola  program  yang  profesional, kelompok masyarakat dinamis dan peran pendamping dapat dijalankan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Apabila salah satu aspek program mengalami masalah, program tidak dapat mencapai  sasarannya,  namun  apabila  semua  aspek  program  menjalankan  fungsinya  sesuai dengan  pedoman  yang  ditetapkan,  niscaya  program  mencapai  keberhasilan  dan  upaya pengentasan kemiskinan dapat dicapai.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021

## KESIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
1.  Pelaksanaan  Program  Gerakan  Terpadu  Pembangunan  Masyarakat  Untuk  Pengentasan Kemiskinan  di  Kota  Banjarbaru,  dinilai  sepenuhnya  belum  efektif  dalam  membantu pengembangan  usaha  dan  meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga  miskin.  Hal  tersebut disebabkan  karena  partisipasi  rumah  tangga  miskin  (RTM)  penerima  program  dalam pengambilan  keputusan-keputusan  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  yang  sesuai  dengan keinginan kelompok miskin dinilai masih  rendah. Pada beberapa kasus, dijumpai fakta bahwa rumah  tangga  yang  mendapat  bantuan  menyatakan  mereka  tidak  memiliki  daya  dan kesempatan  ikut  menentukan  jenis  dan  jumlah  bantuan  yang  akan  diberikan.  Rumah  tangga miskin masih menjadi obyek dan belum mampu berperan dalam menentukan keputusan yang menyangkut keinginan mereka.
Selain  itu  Penerima  program  bukan  termasuk  rumah  tangga  yang  memenuhi    kriteria  rumah tangga sasaran (RTS) yaitu rumah tangga miskin (RTM) yang menerima subsidi langsung tunai sehingga  sasaran  program  untuk  membantu  kelompok  miskin  mengembangkan  usaha  dan meningkatkan  pendapatannya  tidak  dapat  dicapai  atau  tidak  tepat  sasaran.  Fakta  ini menunjukan  bahwa  Program  Gerbangmas  Taskin,  belum  menerapkan  prinsip-prinsip microfinance yang salah satunya adalah bahwa bantuan hanya untuk orang miskin.
2.  Rumah  tangga  miskin  penerima  program  yang  dinilai  berhasil  dan  dapat  memanfaatkan bantuan adalah rumah tangga miskin berpotensi yang memiliki usaha kecil dengan perputaran modal harian seperti usaha bengkel sepeda, warung makan dan minum, industry rumah tangga, kios makanan ringan, penjual sayuran keliling. Kelompok rumah tangga miskin yang berhasil ini merasakan adanya perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan 10-15% setiap harinya. 3. Faktor penentu  keberhasilan pemberdayaan usaha Program Gerbangmas Taskin  yaitu  jenis usaha,  status  sosial  ekonomi,  kesadaran  anggota  dan  keteladan  ketua  pokmas,  kemampuan pengurus UPK dan adanya  kepercayaan. Selain itu faktor penyebab belum efektifnya program adalah  penerima  program  bukan  rumah  tangga  miskin  (bertentangan  dengan  prinsip microfinance), kurangnya pemahaman UPK terhadap program, partisipasi yang masih rendah, dan pendampingan yang tidak optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Anonimous,  2019.  Pedoman  Umum  Program  Gerbangmas  Taskin  Tahun  2016-2019.  Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Banjarmasin
Anonimous,  2019.  Rekapitulasi  Kegiatan  Program  Gerbangmas  Taskin  2007-2010.  BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin
Anonimous, 2019. Profil dan Analisis Rumah Tangga Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan Kota Banjarbaru. Bappeda Bekerja sama dengan BPS Kota Banjarbaru
Anonimous, 2019. Profile Kemiskinan di Indonesia. Berita Resmi Statistik. Badan Pusat Statistik. Jakarta
Adi,  Isbandi Rukminto, 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Chambers, Robert. 1987. Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang. LP3ES. Jakarta Conyers,  Diana.1994.  Perencanaan  Sosial  Di  Dunia  Ketiga,  Suatu  Pengantar.  Gadjah  Mada University Press. Yogyakarta
Fatah,  Luthfi.  2007.  Dinamika  Pembangunan  Pertanian  dan  Pedesaan.  Pustaka  Banua. Banjarbaru. Kalsel
Ife,  Jim  dan  Tesoriero,  Frank.  2008.  Community  Development  Alternatif  Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Khandker,  Shahidur  R.  1998.  Fighting  Poverty  With  Microcredit  :  Experience  in Bangladesh.Oxford University Press, New York
Korten, David C. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Nazir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta Narayan, Deepa. 2002. Measuring Empowerment. Cross-Diciplinary Perspectives. World Bank. Sarman, Mukhtar, 1998. Dimensi Kemiskinan. Agenda Pemikiran Sajogyo. Pusat P3R-YAE, Bogor Sarman,  Mukhtar,  2004.  Pengantar  Metodologi  Penelitian  Sosial.  Pustaka  Fisip  Unlam,
Banjarmasin
Sarman,  Mukhtar  ,  2008.  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis  LERD.  Pusat  Kajian Kebijakan dan Pembangunan Daerah & Program MSAP Universitas Lambung Mangkurat Sarman, Mukhtar dan Taufik Hidayat, 2010. Panduan Prosedur Penelitian dan Penulisan Tesis. Program  Pasca Sarjana  Magister  Sains  Administrasi  Pembangunan.  Universitas  Lambung Mangkurat. Banjarmasin
Scott, James C. 2000.Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Soetomo,2009.  Pembangunan  Masyarakat  :  Merangkai  Sebuah  Kerangka,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta
Supriatna,  Tjahya,  1997.  Birokrasi,  Pemberdayaan  dan  Pengentasan  Kemiskinan.  Humaniora Utama Press (HUP). Bandung
Todaro, Michael P. 1995. Ekonomi Untuk Negara Berkembang. Bumi Aksara. Jakarta Yunus,  Muhammad,  2008.  Menciftakan  Dunia  Tanpa  Kemiskinan.  Gramedia  Pustaka  Utama.
Jakarta