## PENERAPAN PENDEKATAN POSITIVISTIK DALAM PENELITIAN HUKUM ADAT 1
Sartika Intaning Pradhani, Almonika Cindy Fatika Sari* Departemen Hukum Adat dan Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No.1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281 almonika.cindy.f@ugm.ac.id

## Abstract
Adat positive legal approach leads to adat positive legal science, which purportedly makes adat law study static. This article aims to explore the use of positivistic reasoning in adat law research and  explain  the  contribution  of  positivistic  approach  to  adat  law  study  development.  This  is normative legal research that uses empirical normative legal research reports on adat law as its database.  The positivistic approach does not make adat legal study undeveloped.  Dynamics in field  research  contribute  to  the  update  of  the  established  adat  legal  concepts.  For  example, transferable individual adat land law updates the inalienability of ulayat land, and a daughter from patrilineal kinship can inherit from her father’s estate criticizes the concept that a daughter is not an heir in patrilineal kinship.
Keywords: Adat Legal System; Legal Positivism; Adat Law.

## Abstrak
Pendekatan positivistik terhadap hukum adat yang melahirkan ilmu hukum adat positif dianggap membuat  studi  hukum  adat  bersifat  statis.  Tulisan  ini  bertujuan  menggali  penggunaan  nalar positivistik  dalam  penelitian  hukum  adat  dan  menjawab  kontribusi  nalar  positivistik  terhadap perkembangan  studi  hukum  adat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang menggunakan  laporan  penelitian  normatif  empiris  tentang  hukum  adat  sebagai  basis  datanya. Pendekatan positivistik ternyata tidak membuat kajian hukum adat menjadi ajek / statis. Realitas lapangan yang dinamis berkontribusi untuk memutakhirkan konsep-konsep hukum adat yang telah mapan. Sebagai contoh bidang tanah adat perseorangan yang dapat dijual lepas mengkritisi konsep inalienablility tanah ulayat dan anak perempuan dari kekerabatan patrilineal dapat mewaris harta ayahnya juga mengkritisi konsep anak perempuan bukan merupakan ahli waris dalam kekerabatan patrilineal.
Kata Kunci: Sistem Hukum Adat; Positivisme Hukum; Hukum Adat.

## A. Pendahuluan
Pendokumentasian  terhadap  hukum  adat  merupakan  awal  dari  pendekatan  ilmiah  terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan pribumi di wilayah Hindia Belanda. Dokumen-dokumen yang menggambarkan hukum adat sebagai pengetahuan empiris mulanya ditulis antara lain oleh
1 Hasil  penelitian  ini  didanai  oleh  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  pada  tahun  2018.  Penelitian  ini dilaksanakan dalam rangka Hibah Penelitian Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Wilken  yang  menjelaskan  tentang  hubungan  antara  kebiasaan  dan  agama;  Liefrieck  yang melukiskan hukum tanah, pajak, dan desa; serta Snouck Hurgronje yang mendeskripsikan hukum adat dan situasi politik Aceh (Sulastriyono & Pradhani, 2018). Berangkat dari studi hukum adat yang dituangkan dalam berbagai dokumen, pada tahun 1918 Van Vollenhoven mendeskripsikan secara sistematis  sembilan  belas  lingkungan  hukum  adat    berdasarkan keragaman  struktur  dari masyarakat  hukum  adat  ( jural  communities) yang  pada  prinsipnya  dibagi  dalam  kelompok berdasarkan  ikatan  genealogis;  genealogis  dan  teritorial;  teritorial;  serta  secara  sukarela (Holleman, 1981).
Studi  hukum  adat  tidak  hanya  membantu  Van  Vollenhoven  untuk  membagi  lingkungan berlakunya  hukum  adat,  tetapi  juga  untuk  menolak  penggunaan  istilah customary  law dalam menyebut hukum yang berlaku bagi pribumi. Berdasarkan berbagai dokumen, van Vollenhoven berpendapat bahwa customary law bukan merupakan istilah yang tepat karena banyak bagian dari hukum pribumi yang tidak dikodifikasikan dan tidak berdasarkan pada hukum kebiasaan, tetapi peraturan atau dokumen tertulis (Holleman, 1981; Vollenhoven, 1981). Dari pendapat tersebut, van  Vollenhoven menyarankan kepada Pemerintah Hindia Belanda  untuk menggunakan istilah hukum adat sebagai istilah yang merujuk pada hukum yang berlaku bagi para pribumi. Pada perkembangannya, dokumen-dokumen yang menggambarkan studi hukum adat menjadi dasar  bagi  Pemerintah  Hindia  Belanda  untuk  mengambil  kebijakan  tentang  penyelenggaraan hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi. Sebagai contoh berdasarkan temuan dari Berg dan Raffles, hukum agama adalah hukum yang berlaku bagi pribumi Jawa dan Madura karena pada umumnya para pribumi tersebut menganut agama Islam (Djojodigoeno, 1950; Pradhani, 2019b). Berdasarkan temuan itu, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Pengadilan Agama dan mengatur bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi Jawa dan Madura adalah hukum agama (Budiono, 2003; Pristiwiyanto, 2014).
Temuan  Berg  dan  Raffles  kemudian  disangkal  oleh  Piepers,  Nederburgh,  dan  Snouck Hurgronje yang membuktikan bahwa hanya hukum agama yang telah diterima oleh hukum adat mengikat bagi pribumi; sehingga hukum yang berlaku bagi para pribumi adalah hukum adat, bukan hukum agama (Thalib, 1982). Atas sangkalan tersebut, Indische Staatsregeling mengatur bahwa sengketa  perdata  antarsesama  orang  Islam  akan  diselesaikan  oleh  hakim  agama  Islam  apabila dikehendaki oleh hukum adat dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi (Hamami, 2003). Studi  hukum  adat  berperan  penting  bagi  Pemerintah  Hindia  Belanda  sebagai  dasar pengambilan kebijakan  administrasi hukum yang  berlaku di  wilayah Hindia  Belanda. Menurut Simarmata,  hal  tersebut  juga  mendorong  perkembangan  arena  akademik  untuk  menjauhkan hukum  adat  dari  pengaruh  ilmu  sosial  dan  melahirkan  studi  hukum  adat  positivistik  dengan pendekatan  formalisme  hukum;  hukum  adat  sebagai jurisprudence ;  dan  pendekatan  doktrinal terhadap  hukum  (Simarmata,  2018).  Formalisme  hukum  adat  adalah  suatu  upaya  untuk memberikan  validitas  hukum  dengan  cara  mengintegrasikan  hukum  adat  dalam  sistem  hukum formal; sehingga dapat ditegakkan ( enforciable ) (Pradhani, 2019a; Putzel, Kelly, Cerutti, & Artati, 2015; Simarmata, 2009, 2019). Hakim menggunakan pendekatan formalistik untuk menemukan hukum  adat  dengan  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan  (Hakim  &  Pradhani,  2021). Menurut  Simarmata  (2019),  tujuan  dari  formalisme  hukum  bagi  masyarakat  adat,  khususnya dalam hukum tanah, adalah untuk memberikan kemerdekaan dalam menguasai tanah; membatasi akses orang asing yang melakukan pengusahaan tanpa izin; membantu menegakkan sanksi bagi pelanggar hukum adat; dan meneguhkan identitas kolektif masyarakat.
Pendekatan  positivistik  terhadap  kajian  hukum  adat  menjelaskan  hukum  adat  sebagai jurisprudence atau  sistem  hukum  yang  menempatkan  asas  dalam  kedudukan  tertinggi  karena bersifat  abstrak;  sehingga  dapat  berlaku  pada  berbagai  tempat  dan  waktu  (Koesnoe,  1979; Pradhani, 2020; Simarmata, 2018). Ajaran hukum adat sebagai jurisprudence telah diajarkan sejak tahun 1909 di Rechtsshool; pada tahun 1924 di Rechtshogeschool; dan di tahun 1921 pada Fakultas Ilmu Hukum dan Sastra Universitas Leiden (Djalins, 2013). Hukum adat sebagai jurisprudence
adalah  perkembangan  dari  teori  yang  diperkenalkan  oleh  Ter  Haar  mengenai  keputusan ( beslissingen  leer ).  Ter  Haar  melihat  hukum  adat  sebagai  benda  berwujud  dan  konkrit  dalam putusan pengurus adat yang berlaku sebagai kaidah hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai manifestasi dari nilai yang hidup; sekaligus hukum yang muncul dari berbagai gejala sosial (Haar, 1979).  Soepomo  mengatakan  bahwa  putusan  tersebut  diambil  dengan  mengaplikasikan  nalar deduktif  dimana  pengurus  adat    mempertimbangkan  nilai-nilai  yang  dipertahankan  oleh masyarakat  dan  sistem  perikatan  sosial  untuk  menyelesaikan  sengketa  (Soepomo,  2000; Sulastriyono & Aristya, 2012). Peil (2012) mengatakan bahwa hakim dapat merujuk pada doktrin dan yurisprudensi untuk menemukan hukum yang berlaku pada kasus konkret.
Pendekatan doktrinal terhadap hukum adat memisahkan ilmu hukum adat dari ilmu sosial dan mengasumsikan bahwa hukum adat sebagai jurisprudence merupakan suatu sistem yang tersusun dari sejumlah unsur yang satu sama lain berelasi secara mekanis dan selaras (Simarmata, 2018). Simarmata  (2018)  berpendapat  bahwa  ketiga  pendekatan  terhadap  hukum  adat  yang  bersifat positivistik  merujuk  pada  keyakinan  bahwa  (1)  hukum  adat  merupakan  sebuah  sistem  yang tersusun  atas  sejumlah  unsur  yang  berelasi  secara  hierarkis;  dan  (2)  pengoperasian  sistem dipercayakan  kepada  kelompok  yang  dianggap  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  tentang unsur-unsur  pembentuk  sistem;  nalar  berpikir  tentang  hubungan  antar  unsur;  dan  bagaimana sengketa diselesaikan.
Pasca diperkenalkannya pendekatan positivistik terhadap studi hukum adat seratus tahun yang lalu, secara empiris hukum adat telah berkembang secara dinamis. Namun, tidak terjadi perubahan yang berarti pada materi pengajaran hukum adat. Simarmata berpendapat bahwa meskipun ada perkembangan yang dinamis dari hukum adat, sifat statis pada ilmu hukum adat positif membuat materi pengajaran terhadap hukum adat tidak berkembang sesuai dengan sifat hukum adat yang dinamis (Simarmata, 2018).
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pendekatan positivistik mendominasi studi hukum adat dan  menyebabkan  studi  hukum  adat  tidak  berkembang  dinamis  sebagaimana  kenyataan empirisnya (Simarmata, 2018). Buku-buku tentang hukum adat yang ditulis oleh Ter Haar pada tahun 1939, Van Dijk pada tahun 1954, Soepomo pada tahun 1962 dan hingga saat ini susunan topik bahasan masih tetap sama, yaitu susunan masyarakat dan pembidangan dalam hukum adat. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menggali penggunaan pendekatan positivistik dalam penelitian hukum adat yang menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Studi-studi seperti ini sangat membantu dalam mendedah dialog antara konsepsi dasar, asas-asas umum, dan norma hukum adat dan realitas di lapangan. Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian  ini  merumuskan  2  (dua)  pertanyaan  yakni:  (1)  Bagaimana  kerangka  pikir  yang digunakan dalam penelitian hukum adat?; dan (2) Bagaimana penerapan pendekatan positivistik dalam penelitian hukum adat?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif  analitis. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali penggunaan nalar  positivistik  dalam  penelitian hukum adat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data ini meliputi berbagai laporan penelitian tentang hukum adat dengan topik masyarakat hukum adat,  hak  ulayat,  hukum  kekerabatan,  hukum  perkawinan,  hukum  waris,  hukum  pengelolaan sumber  daya  alam,  hukum  perjanjian  bagi  hasil,  dan  delik  adat.  Laporan-laporan  penelitian tersebut ditulis oleh para dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada baik yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi maupun tidak serta disertasi sejak tahun 1977-2021.
Laporan penelitian dan disertasi diseleksi berdasarkan kerangka pikir dan metode penelitian yang digunakan. Hanya laporan penelitian yang menggunakan pendekatan positivistik terhadap hukum  adat  dengan  metode  penelitian  normatif-empiris  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.3, Juli 2022, Halaman 235-249
Metode penelitian normatif empiris dipilih untuk mengetahui sejauh mana  konsep hukum  adat yang dipilih dalam kerangka pikir penelitian dapat menjelaskan realitas yang ada di masyarakat. Selanjutnya  apakah  ada  rekonstruksi/reabstraksi  terhadap  konsep  hukum  adat  dari  analisis terhadap  temuan  lapangan.  Analisis  data  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  nalar positivistik dapat menjelaskan kekhasan masing-masing temuan lapangan dan apakah ada proses reabstraksi/rekonstruksi terhadap konsep hukum adat berdasarkan dinamika di lapangan.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Kerangka Pikir yang Digunakan dalam Penelitian Hukum Adat
Penelitian ini mendiskusikan 7 (tujuh) karya ilmiah studi hukum adat. Pertama adalah studi hukum tanah adat yang dilakukan oleh Iman Sudiyat, et al. , (1977) berjudul “Masalah Hak Ulayat di  Wilayah  Bekas Karesidenan  Madura”.  Studi  ini  didokumentasikan dalam  laporan penelitian Fakultas  Hukum  UGM  dan  tidak  dipublikasikan.  Studi kedua adalah  laporan  penelitian  yang ditulis  oleh  Rikardo  Simarmata, et.  al. (2021)  tentang  tanah  adat/tanah  ulayat  dengan  judul “Inventarisasi  dan  Identifikasi  Tanah  Ulayat  di  Provinsi  Bali  dan  Nusa  Tenggara  Timur”. Penelitian  ini  merupakan  kerja  sama  antara  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Studi yang ketiga masih dalam ruang lingkup hukum tanah adat dikombinasikan dengan hukum kekerabatan yang dilakukan oleh Ellyne  Dwi  Poespasari  (2013),  berjudul  “Dinamika  Penguasaan  Tanah  oleh  Perempuan  pada Masyarakat Batak Toba”. Kajian ini merupakan disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM.
Studi hukum adat yang keempat dilakukan oleh Sulastriyono (2009) dengan judul “Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Telaga Omang dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta”. Karya ilmiah ini diterbitkan di jurnal Mimbar Hukum, 21 (2). Karya ilmiah yang kelima ditulis oleh Agus Sudaryanto (2009a) dengan judul “Pola Pewarisan di  Kalangan  Nelayan  Desa  Pandanganwetan,  Kecamatan  Kragan,  Kabupaten  Rembang”  yang diterbitkan di jurnal Mimbar Hukum, 21 (2). Studi ini menjelaskan mengenai hukum waris adat. Karya  ilmiah selanjutnya masih  ditulis  oleh  Agus  Sudaryanto  (2009b)  berjudul  “Praktek  Bagi Hasil  Perikanan  di  Kalangan  Nelayan  Pandangan  Wetan,  Rembang,  Jawa  Tengah”  yang dipublikasikan  di  jurnal  Mimbar  Hukum,  21  (3).  Studi  ini  membahas  mengenai  bagi  hasil perikanan dalam perspektif kebiasaan/ aturan adat setempat. Terakhir adalah studi tentang delik adat  yang  dilakukan  oleh  Agus  Sudaryanto  &  Sigid  Riyanto  (Sudaryanto  &  Riyanto,  2016) berjudul  “Eksistensi  Delik  Adat  di  Lingkungan  Masyarakat  Sentolo,  Kabupaten  Kulonprogo, Yogyakarta.
Kerangka pikir pada enam penelitian hukum adat di atas menggunakan konstruksi hukum adat arus utama yang telah mapan atau disebut sebagai hukum adat positif. Konsep-konsep hukum adat yang  digunakan  misalnya  mengenai  masyarakat  hukum  adat,  hak  ulayat,  hukum  kekerabatan, hukum perkawinan adat, hukum waris adat, perjanjian bagi hasil, pengelolaan sumber daya alam berbasis  adat,  dan  delik  adat.  Sub  bagian  di  bawah  ini  akan  menjelaskan  bagaimana  keenam penelitian  hukum  adat  menggunakan  konsep  hukum  adat  positif  dalam  kerangka  pikir penelitiannya.

## a. Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat
Sudiyat, dkk melakukan penelitian untuk mengetahui apakah desa di  Madura pada saat itu masih dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat; dan apakah pada kenyataannya hak ulayat  masih  ada  dan  berlaku  di  Madura  (Sudiyat,  1977).  Untuk  menjawab  kedua permasalahan tersebut, Sudiyat, et al. (1977), berangkat dari konsep bahwa yang mempunyai hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Sudiyat juga menggunakan ciri-ciri masyarakat hukum adat dan hak ulayat untuk dapat mengidentifikasi apakah pada kenyataannya saat itu
desa  di Madura merupakan masyarakat hukum  adat dan apakah  hak ulayat masih ada dan berlaku di Madura.
Dengan merujuk pada pendapat Ter Haar (1979), Soepomo (1962), dan Van Dijk (1964); Sudiyat, et al. (1977), menyampaikan ciri-ciri masyarakat hukum adat sebagai berikut: (a) kesatuan pergaulan hidup manusia di wilayah tertentu berdasarkan ikatan batin untuk jangka waktu  tidak  terbatas;  (b)  badan  hukum  yang  mempunyai  otoritas  hukum  yang  berwenang menetapkan  dan  menegakkan  hukum  dan  kekayaan  persekutuan  terpisah  dari  kekayaan anggota dan digunakan untuk kepentingan anggota masyarakat; (c) anggota masyarakat terikat secara  batin  sebagai  satu  kesatuan  berdasarkan  kesamaan  leluhur;  kesatuan  wilayah;  atau ikatan religio magis dengan benda yang sakral; (d) sebagai akibat dari rasa kesatuan yang berakar dari ikatan batin, maka (i) perbuatan dari anggota memberikan akibat bagi seluruh masyarakat; (ii) seluruh anggota berkewajiban menjaga dan memelihara harta yang dikuasai oleh  persekutuan;  dan  (iii)  hanya  anggota  yang  dapat  mengambil  manfaat  dari  kekayaan masyarakat hukum adat dan jika orang lain memanfaatkan harus dengan izin dan pembayaran; (e) eksistensi masyarakat hukum adat berdasarkan kenyataan, bukan bentukan penguasa; (f) anggota masyarakat hukum adat tidak ada keinginan untuk membubarkan kelompoknya; dan (g) ada warga masyarakat hukum adat yang mempunyai otoritas terhadap warga lain yang disebabkan  oleh  faktor  keturunan,  penguasaan  barang  yang  bersifat  religio  magis,  atau penguasaan atas tanah.
Merujuk pada pendapat Van Vollenhoven, Sudiyat, dkk menjelaskan ciri-ciri hak ulayat, yaitu berlaku/mengikat ke dalam maupun ke luar masyarakat hukum adat (Sudiyat, 1977). Hak  ulayat  mengikat  ke  dalam  berdasarkan  kewenangan  masyarakat  hukum  adat  untuk mengatur penggunaan tanah untuk kepentingan warga masyarakat; memberikan hak kepada anggota  masyarakat  untuk  mengusahakan  tanah;  dan  menetapkan  hubungan  hukum  antara anggota  masyarakat  dan  tanah  yang  telah  diusahakannya.  Hak  ulayat  mengikat  ke  luar berdasarkan kewenangan  fungsionaris masyarakat hukum  adat untuk memberikan izin dan meminta  pembayaran  dari  pemanfaatan  tanah  oleh  orang  asing;  dan  orang  asing  yang mengusahakan  tanah  dilarang  untuk  memindahtangankan.  Selain  mempunyai  kekuatan mengikat ke dalam dan ke luar, Sudiyat, dkk juga menyampaikan bahwa hak ulayat bersifat kekal-abadi selama masih ada hubungan nyata antara masyarakat dan tanah di wilayahnya; dan timbal balik dengan hak warga masyarakat yang dapat melemah dan menguat (Sudiyat, 1977).
Sudiyat,  et  al.  (1977),  menyadari bahwa  hak  ulayat  berkembang  dan  mengidentifikasi perkembangan  hak  ulayat  dalam  tiga  fase,  yaitu originair,  derivatief, dan  pada  masa kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Fase  hak  ulayat originair ditemukan  ketika  masyarakat hukum adat belum mendapatkan pengaruh dari luar (murni); sehingga bersifat tertutup dan tradisional.  Fase  hak  ulayat derivatief terjadi  ketika  masyarakat  hukum  adat  telah mendapatkan pengaruh dari raja-raja dan Pemerintah Hindia Belanda; sehingga berlakunya hak  ulayat  tidak  lagi  murni  karena  dipengaruhi  oleh  hukum  yang  dibuat  oleh  raja  dan Pemerintah  Hindia  Belanda.  Pada  fase  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  hak  ulayat masyarakat hukum adat disublimasi dalam konsep hak mengusai negara.
Berdasarkan  data  lapangan  yang  ditemukan  oleh  Sudiyat,  et  al.  (1977),  ciri-ciri masyarakat hukum adat tidak lagi ditemukan dalam desa di Madura. Desa di Madura telah menjadi bagian dari organisasi negara di bawah kabupaten yang bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai cita-cita negara. Hak ulayat juga tidak lagi ditemukan dalam realitas hukum  tanah  Madura  karena  tanah-tanah  di  Madura  dikuasai  oleh  anggota  masyarakat berdasarkan hukum negara. Berdasarkan konsep hak ulayat yang hanya ada pada masyarakat hukum  adat  dan  temuan  lapangan,  Sudiyat,  et  al.  (1977),  mengabstraksi  hubungan  antara masyarakat  hukum  adat  dan  hak  ulayat  dalam  Negara  Republik  Indonesia  bahwa  jika masyarakat hukum adat telah berubah dan berkembang menjadi masyarakat hukum Indonesia,
maka dengan sendirinya hak ulayat itupun tidak dipunyai lagi. Oleh karena ciri-ciri identitas masyarakat hukum adat di Madura sebagian besar sudah mengabur, sehingga hak ulayat yang merupakan atribut utamanya sudah menipis pula.
Simarmata, et. al. (2021) menggunakan konsep hak ulayat, tanah ulayat, dan persekutuan hukum  adat  untuk  mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  tanah  ulayat  di  Bali  dan  Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana Sudiyat, et al. (1977), Simarmata, et. al. (2021) menjelaskan konsep  hak  ulayat  berangkat  dari  pendapat  Van  Vollenhoven  tentang  ciri-ciri beschikkingrecht .  Menurut  Simarmata, et.  al. (2021) pemikiran  Van  Vollenhoven  tentang beschikkingrecht, rechtgemenschaap, dan adatrecht adalah konsep yang saling mendukung dan terkait untuk menunjukkan realitas eksistensi masyarakat hukum adat/persekutuan hukum adat yang berdaulat dan mempunyai tata aturan sendiri dalam menjalankan penguasaan atas wilayah. Merujuk pada berbagai pemikiran dalam berbagai literatur hukum adat, Simarmata, et. al. (2021) merangkum ada beberapa prinsip  tentang penguasaan tanah berdasarkan hak ulayat:  (1)  penerapan  hak  ulayat  atas  tanah  dibatasi  oleh  hak  individu;  (2)  hanya  anggota komunitas yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Orang luar hanya dapat mengakses hak  pakai  dengan persetujuan pengurus  adat; dan (3)  hak individu  atas  tanah hanya  dapat dialihkan kepada anggota sendiri dan pengalihan kepada orang luar hanya sementara;
Selain prinsip, Simarmata, et. al. (2021) juga menyampaikan ada ciri yang melekat pada hak  ulayat,  yaitu  religio  magis.  Objek  pengaturan  hak  ulayat,  antara  lain  tanah  ulayat. Simarmata, et. al. (2021) menjelaskan penguasaan tanah ulayat berdasarkan konsep ‘mulur- mungkret’, ‘mengembang-mengempis’,  dan  teori  bola.  Menurut  Simarmata, et.  al. (2021), kewenangan  ulayat  terhadap  suatu  bidang  tanah,  termasuk  tanah  individu,  tidak  dapat sepenuhnya hilang karena (1) objek bidang tanah yang dikuasai oleh individu masih dalam wilayah ulayat; dan (2) pemegang hak atas tanah wajib mematuhi hukum adat yang berlaku di wilayah itu. Berdasarkan hal tersebut, Simarmata, et. al. (2021) mendefinisikan tanah ulayat sebagai tanah yang penguasaannya berdasarkan atau diatur oleh hukum adat.  Simarmata, et. al. (2021) menyebut Masyarakat Hukum Adat/persekutuan sebagai unit sosial yang merujuk pada kelompok komunitas berdasarkan ikatan teritorial, genealogis, genealogis-teritorial, atau fungsional yang menyelenggarakan sistem penguasaan atas tanah. Simarmata, et. al. (2021) mengklasifikasikan penguasaan tanah ulayat/tanah adat berdasarkan unit sosialnya ke dalam tanah adat perseorangan dan tanah adat komunal. Tanah adat perseorangan adalah tanah adat yang dikuasai oleh perseorangan dan tanah ada komunal adalah tanah adat yang dikuasai oleh persekutuan/komunitas adat.

## b. Hukum Kekerabatan dan Hukum Perkawinan Adat
Poespasari  (2013)  meneliti  tentang  penguasaan  tanah  oleh  anak  perempuan  dan  janda Masyarakat  Adat  Batak  Toba  baik  yang  tinggal  di  dalam  maupun  di  luar  wilayah  hukum adatnya.  Penelitian  Poespasari  berangkat  dari  konsep  penguasaan  tanah  terhadap  tiga kelompok harta perkawinan yang diperkenalkan oleh Hilman Hadikusuma (1995), yaitu harta asal; harta bawaan; dan  harta pencaharian. Tanah yang merupakan harta asal adalah  tanah yang  dimiliki  oleh  suami/istri  melalui  waris  atau  pemberian  dari  orang  tua.  Tanah  yang merupakan  harta  bawaan  dibeli  oleh  suami/istri  sebelum  perkawinan  atau diberikan/dihibahkan kepada suami/istri dari kerabat atau orang lain sebelum/selama dalam ikatan  perkawinan.  Tanah  termasuk  dalam  harta  pencaharian  apabila  suami/istri  membeli tanah tersebut selama dalam ikatan perkawinan dan bukan merupakan kelompok dari harta asal maupun harta bawaan.
Poespasari (2013) berpendapat bahwa penguasaan tanah oleh anak perempuan dan janda Masyarakat Adat Batak Toba dipengaruhi oleh hukum kekerabatan dan hukum perkawinan yang  berlaku  dalam  masyarakat  tersebut.  Masyarakat  Adat  Batak  Toba  menganut  pola kekerabatan  patrilineal,  yakni  keturunan  ditelusuri  dari  garis  bapak/laki-laki  (Hadikusuma,
1987). Menurut pola kekerabatan patrilineal, anak perempuan bukan merupakan ahli waris dari harta orang tuanya (Suparman, 2005). Kemudian, bentuk perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba adalah perkawinan jujur , yakni pihak keluarga pengantin laki-laki memberikan sejumlah uang atau barang ( jujur ) kepada pihak keluarga perempuan. Fungsi dari perkawinan jujur adalah  untuk mengubah  status  keanggotaan  klan  pengantin  perempuan  (Muhammad, 2006).  Penerimaan jujur oleh  pihak  keluarga  pengantin  perempuan  merupakan  dasar kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa pengantin perempuan tunduk pada hukum adat pengantin laki-laki (Wignjodipoero, 1994). Akibat hukum dari perkawinan jujur adalah istri tunduk  dalam  hukum  kekerabatan  suami  dan  semua  harta  perkawinan  (harta  asal,  harta bawaan, dan harta pencaharian) dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga (Hadikusuma, 1992).
Studi Poespasari (2013) menemukan bahwa meskipun dalam hukum Masyarakat Adat Batak Toba perempuan bukan merupakan ahli waris dan tidak menguasai harta perkawinan; data  empiris  menunjukkan  bahwa  perempuan,  baik  anak  perempuan  maupun  janda, menguasai tanah harta perkawinan melalui berbagai cara. Anak perempuan yang tinggal di wilayah Masyarakat Adat Batak Toba dapat membawa harta asal berupa tanah pauseang yang diberikan  oleh  bapaknya  untuk  dibawa  ke  dalam  perkawinan.  Tanah pauseang diberikan kepada anak perempuan sebagai bekal dalam hidup berumah tangga supaya tetap dapat hidup sejahtera  sebagaimana  dalam  rumahnya  yang  terdahulu.  Tanah pauseang hanya  dapat diberikan  jika jujur telah  dibayar  lunas.  Tanpa  pelunasan jujur, ayah  dari  pengantin perempuan  tidak  dapat  memberikan  tanah pauseang kepada  anak  perempuannya  karena sebagai istri, ia belum pindah ke dalam keanggotaan klan suaminya.
Janda juga dapat menguasai tanah asal. Janda cerai mati tetap dapat mengusai harta asal suaminya karena meskipun suaminya telah meninggal, ia tetap masih merupakan anggota klan suaminya;  sehingga  kerabat  suaminya  bertanggungjawab  atas  kehidupan  janda  tersebut. Sedangkan janda cerai hidup dapat menguasai kembali tanah pauseang jika ada pengembalian jujur pada keluarga mantan suami. Sementara itu, anak perempuan Masyarakat Adat Batak Toba yang tinggal di luar wilayah adatnya memiliki  hak  yang  sama dengan anak laki-laki untuk mewarisi tanah asal orangtuanya. Janda Masyarakat Adat Batak Toba yang tinggal di luar wilayah adatnya dan tidak memiliki anak dapat menguasai kembali harta asal yang ia bawa  sejak/setelah  perkawinan.  Sedangkan  harta  asal  dari  janda  yang  memiliki  anak diwariskan kepada semua anak baik perempuan maupun laki-laki.
Anak  perempuan baik di wilayah  maupun di luar wilayah adat dapat  menguasai  harta bawaan yang diberikan baik melalui waris maupun pemberian. Janda yang hidup di dalam wilayah adat juga dapat meminta kembali harta bawaan ketika suami meninggal dan dapat menguasai harta bawaan dari almarhum suami berdasarkan persetujuan dari kerabat almarhum suami. Sedangkan untuk harta bawaan bagi janda yang tinggal di luar wilayah adat, antara suami dan istri tidak saling mewaris. Jika dalam perkawinan tersebut tidak ada anak, maka harta  bawaan  kembali  ke  asal.  Jika  dalam  perkawinan  ada  anak,  maka  harta  bawaan diwariskan kepada anak keturunan baik perempuan maupun laki-laki.
Anak  perempuan  yang  berada  di  wilayah  adat  dapat  menerima  pemberian  harta pencaharian dari orang tuanya. Sedangkan anak perempuan yang berada di luar wilayah adat merupakan ahli waris sama seperti anak laki-laki dari harta pencaharian orang tuanya. Janda di wilayah adat dapat menguasai tanah harta pencaharian dengan bagian yang sama antara suami-istri atau dapat menguasai tanah harta pencaharian berdasarkan musyawarah dengan kerabat mendiang suaminya. Janda di luar wilayah adat saling mewaris harta dari almarhum suaminya;  sehingga  janda  berhak  mendapatkan  warisan  dari  harta  bawaan  almarhum suaminya.
Berdasarkan  temuan  data  lapangan,  Poespasari  (2013)  berusaha  untuk  merekonstruksi hukum kekerabatan dan hukum perkawinan yang berlaku di Masyarakat Adat Batak Toba.
Poespasari  (2013)  mengatakan  bahwa  dalam  perkembangannya,  hukum  kekerabatan Masyarakat  Adat  Batak  Toba  mempertimbangkan  anak perempuan  sebagai  ahli  waris  dari harta orang tuanya karena anak perempuan adalah manusia yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan; sehingga tidak ada perbedaan kedudukan antara anak perempuan dan anak  laki-laki.  Masih  temuan  Poespasari  (2013),  pergeseran  kedudukan  anak  perempuan sebagai ahli waris ini berimplikasi terhadap fungsi perkawinan jujur. Selain itu, perubahan fungsi perkawinan jujur juga disebabkan oleh keengganan masyarakat melakukannya karena membutuhkan biaya besar, sedangkan tidak semua anggota memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Perkawinan jujur tidak lagi semata-mata berfungsi memasukkan perempuan ke dalam kerabat laki-laki, karena perempuan mempunyai keleluasaan untuk memilih tempat di mana  ia  tinggal,  termasuk  di  dalamnya  penguasaan  perempuan  tersebut  atas  tanah  harta perkawinan.

## c. Hukum Waris Adat
Sudaryanto melakukan penelitian tentang hukum waris adat di dua kelompok masyarakat nelayan  Jawa  yang  berbeda  kelas,  yaitu  kelas  anak  buah  kapal  (ABK)  dan  kelas juragan/ majikan.  Penelitian  Sudaryanto (2009a)  berangkat  dari  konsep  hukum  waris  Jawa yang  disebutkan  oleh  Brenner  (1998)  bahwa  dalam  adat  jawa  anak  laki-laki  dan  anak perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Meskipun dalam konsepnya anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak yang sama, temuan Sudaryanto menunjukkan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki mendapatkan bagian harta warisan dalam jumlah yang berbeda.
Harta  warisan  pada  kelompok  masyarakat  nelayan  kelas  ABK  adalah  rumah  yang ditinggali oleh orang tua. Rumah tersebut diwariskan kepada anak perempuan, bukan anak laki-laki.  Orang  tua  mewariskan  rumah  kepada  anak  perempuan  berdasarkan  kebiasaan masyarakat setempat di mana ketika seorang anak perempuan menikah, anak tersebut tidak keluar  dari  rumah.  Anak  perempuan  yang  sudah  menikah  tidak  keluar  dari  rumah  karena suaminya adalah tetangga dekat atau tetangga antardesa yang menurut kebiasaan akan tinggal di rumah istrinya.
Orang tua berpendapat bahwa anak perempuan perlu diprioritaskan untuk mendapatkan warisan rumah karena orang tua akan menghabiskan masa tua bersama anak perempuan (dan keluarganya). Oleh sebab itu. anak perempuan berkewajiban  memenuhi kebutuhan jasmani dan  rohani  orang  tuanya.  Setelah  menikah,  anak  perempuan  menjadi  seorang  istri  dengan pendapatan terbatas karena hanya menjadi ibu rumah tangga. Berbeda dengan anak laki-laki yang  mempunyai  keleluasaan  untuk  bekerja  menjadi  nelayan  yang  dapat  dengan  bebas mencari nafkah dari sumber daya laut yang tidak terbatas. Berdasarkan hal tersebut, rumah diwariskan  kepada  anak  perempuan  untuk  membantu  perekonomian  keluarganya  yang menanggung kebutuhan ekonomi bukan hanya untuk keluarga intinya, tetapi juga kebutuhan ekonomi orang tuanya.
Kelompok nelayan kelas juragan/ majikan mempunyai lebih banyak harta dibandingkan dengan kelompok nelayan kelas  ABK. Harta  warisan nelayan kelas juragan /majikan  tidak hanya  rumah,  tetapi  juga  kapal,  tanah,  emas,  dan  uang.  Nelayan  kelas juragan /majikan memberikan  warisan  kepada  anak  perempuan  dan  anak  laki-laki  secara  berbeda.  Warisan berupa kapal khusus diberikan kepada anak laki-laki karena anak laki-laki dianggap mahir untuk  mengoperasikannya.  Masing-masing  anak  baik  laki-laki  maupun  perempuan  akan dibangunkan  sebuah  rumah  oleh  orang  tuanya  yang  berlokasi  di  dekat  rumah  orang  tua. Khusus untuk anak perempuan akan diberikan warisan tambahan berupa emas. Selain itu, jika anak  perempuan  setelah  menikah  tidak  tinggal  dengan  orang  tua  dan  ikut  tinggal  dengan suami,  maka  orang  tua  akan  membantu  biaya  pembangunan  rumah  anak  perempuan  dan suaminya.

## d. Perjanjian Bagi Hasil
Perjanjian  bagi  hasil  di  kalangan  nelayan  Pandangan  Wetan  adalah  perjanjian  antara majikan kapal dan ABK. Sudaryanto (2009b) berpendapat bahwa ada tiga macam ABK, yaitu ABK tetap, ABK pocokan (sementara), dan ABK percilan (perantara) . Perjanjian bagi hasil antara majikan dan ABK dilakukan secara terang dan tunai berdasarkan kebiasaan dan tidak dalam bentuk tertulis (Sudaryanto, 2009b).
Perjanjian  bagi  hasil  mengikat  kedua  belah  pihak  ketika  penawaran  melaut  yang disampaikan oleh majikan kapal melalui ABK percilan kepada ABK tetap atau permohonan ikut melaut yang disampaikan oleh ABK pocokan kepada majikan kapal diterima. Menurut Sudaryanto yang merujuk pada pendapat Hilman Hadikusuma, syarat sah perjanjian terang dan tunai atau ijab kabul telah terpenuhi ketika ABK tetap bersedia ikut melaut atau ketika majikan kapal mengizinkan ABK pocokan ikut melaut karena sejak saat itu hubungan hukum antara kedua belah pihak telah menjadi konkret/jelas dan tidak samar-samar (Hadikusuma, 1990;  Sudaryanto,  2009b).  Perjanjian  telah  menjadi  terang  karena  perjanjian  tersebut diketahui  dan  didengar  hasil  kesepakatannya  (Hadikusuma,  1992).  Hilman  Hadikusuma mengatakan bahwa kesediaan ikut melaut meskipun baru dalam tahap janji omong ( afspraak ) sudah  merupakan  kewajiban  perasaan  ( morele  verplichting )  untuk  melaksanakan  karena orang  akan berusaha menepati janji  berdasarkan  atas keinsafan sopan (Hadikusuma, 1990; Sudiyat, 1981).
Perjanjian bagi hasil berakhir ketika ABK menerima upah atas hasil kerjanya dari majikan kapal  melalui  perantara  ABK percilan (Sudaryanto,  2009b) . Penerimaan  upah  dianggap sebagai akhir dari perjanjian bagi hasil yang tidak tertulis. Jika upah telah diterima, maka tidak ada  lagi  hubungan  hukum  antara  ABK  dan  majikan  kapal.  Sedangkan  jika  upah  belum dibayarkan  dan  ada  kerusakan  pada  jaring  kapal,  maka  ABK  masih  ikut  terlibat  dalam perbaikan  jaring  kapal  dan  berhak  atas  makan  siang  dan  sore  selama  proses  pengerjaan. Namun,  ABK  tidak  mendapatkan  upah  dari  kegiatan  memperbaiki  jaring  karena  jaring merupakan alat utama dalam melaut. Jika jaring rusak, maka ABK tidak dapat melaut lagi. Dengan demikian, memperbaiki jaring merupakan bagian dari kegiatan melaut.
Sudaryanto (2009b) berpendapat ada tiga pola bagi hasil antara majikan kapal dan ABK, yaitu maro (1:1) ,  mertelu (2:1) , dan mrapat (3:1) . Pembagian  ini  didasarkan  pada kebiasaan/hukum tidak tertulis. Ada perbedaan dalam pola bagi hasil antara majikan kapal dan ABK di kapal besar/ porsin dan kapal kecil. Di kapal besar, bagi hasil dilakukan dengan cara maro. Seluruh  pendapatan  setelah  dikurangi  ongkos  perbekalan  dibagi  dua  antara majikan kapal dan ABK. Setengah bagian yang diterima seluruh ABK dibagi dalam 25 (dua puluh  lima)  bagian  dan  didistribusikan  kepada  masing-masing  ABK  dengan mempertimbangkan  tanggung  jawab,  tugas,  tenaga  dan  pemikiran  yang  dibebankan kepadanya.  Sedangkan  di  kapal  kecil,  bagi  hasil  dilakukan  secara mertelu atau mrapat. Ongkos perbekalan melaut di kapal kecil ditanggung oleh majikan kapal. Jika majikan kapal ikut melaut, maka ia mendapatkan 3 bagian dan ABK 1 bagian. Jika majikan kapal tidak ikut melaut, maka ia mendapatkan 2 bagian dan ABK 1 bagian. Selanjutnya Sudaryanto (2009b) menjelaskan bahwa ada kebiasaan papakan di mana majikan kapal akan memberikan ganti kerugian pada keluarga ABK yang meninggal di laut dan mayatnya tidak ditemukan. Jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh majikan kapal kepada keluarga ABK biasanya sebesar 1 bagian hasil tiap-tiap melaut dalam satu tahun. Selain kebiasaan pakpakan, majikan kapal juga biasanya memberikan santunan kepada ABK yang mengalami kecelakaan saat melaut dengan membayar biaya pengobatan ABK tersebut.
e. Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Hukum Adat
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sulastriyono  (2009)  adalah  tentang  nilai-nilai  kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air di Telaga Omang dan Telaga Ngloro. Sulastriyono (2009) berpendapat bahwa nilai kearifan lokal adalah aturan hukum adat yang terbentuk dari pengetahuan  dan  pengalaman  masyarakat  yang  dapat  ditemukan  dalam piwulang (ajaran), pitutur (nasihat), dan wewaler (larangan). Menurut  Roqib (2007) mengatakan bahwa kearifan lokal dapat dipahami dalam idealitas-normatif dan realitas-historis dimana keduanya belum tentu sejalan.
Sulastriyono  (2009)  menggunakan  konsepsi  umum  pengelolaan  sumber  daya  alam berdasarkan adat jawa, yaitu rukun agawe santosa (kerukunan membawa kesejahteraan) yang dikemudian  dikonkretisasi  dalam wewaler sebagai  kearifan  lokal  yang  bersifat  idealitas- normatif dalam pengelolaan Telaga Omang dan Telaga Ngloro. Wewaler tersebut adalah (1) larangan  menebang pohon di sekitar telaga;  (2)  larangan  mengambil  air telaga pada pukul 19.00-24.00;  (3)  larangan  memancing  ikan sebelum  panen  (musim  kemarau);  (4) larangan menangkap  binatang  liar  di  sekitar  telaga;  (5)  dan  larangan  membuang  sampah  di  sekitar telaga  (Sulastriyono,  2009).  Dalam  realitas  historis,  kepatuhan  masyarakat  yang  hidup  di sekitar  Telaga  Omang  dan  Telaga  Ngloro  terhadap wewaler-wewaler tersebut  dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Masyarakat yang hidup di sekitar Telaga Omang masih mematuhi wewaler yang  melarang  untuk  menebang  pohon  di  sekitar  telaga.  Pepohonan  besar  masih dapat ditemukan di sekitar Telaga Omang yang habibatnya masih alami.
Pohon-pohon besar tidak lagi ditemukan di sekitar Telaga Ngloro karena Telaga Ngloro telah  direnovasi  oleh  Pemerintah  dan  dibangun  tanggul  beton.  Pembangunan  tersebut berakibat pada mudahnya akses warga ke telaga; sehingga warga dapat mengambil air telaga kapan  saja.  Masyarakat  di  kedua  telaga  juga  dapat  memancing  ikan  kapan  saja  karena mahasiswa  yang  sedang  melakukan  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  dengan  izin  Pemerintah melepas ikan di kedua telaga. Akibatnya, ikan berlimpah di kedua telaga; sehingga tidak ada lagi larangan untuk memancing pada musim-musim tertentu.
Habitat  Telaga  Omang  sebagai  rumah  bagi  hewan-hewan  liar  masih  terpelihara  dan melalui cerita rakyat tentang buaya dan ular penunggu telaga semakin membuat wewaler yang melarang  menangkap  binatang  liar  di  sekitar  telaga  masih  dipatuhi.  Sedangkan  di  Telaga Ngloro  yang  sudah  dibangun  tanggul  beton,  tidak  lagi  ada  hewan-hewan  liar;  sehingga wewaler tersebut sudah tidak relevan. Meskipun masyarakat telah dapat mengakses air bersih langsung  di  rumah  melalui  program  Penampungan  Air  Hujan  dan  Perusahaan  Daerah  Air Minum, beberapa warga masih tetap menggunakan air telaga untuk keperluan rumah tangga, memandikan  dan  memberi  minum  ternak.  Sayangnya,  kegiatan  warga  tersebut  tidak memperhatikan kebersihan lingkungan; sehingga banyak dijumpai sampah di sekitar telaga. Dengan demikian, wewaler untuk tidak membuang sampah di telaga tidak lagi dipatuhi.

## f. Delik Adat
Sudaryanto  dan  Riyanto  (2016)  melakukan  penelitian  tentang  eksistensi  delik  adat  di lingkungan  Masyarakat  Sentolo.  Untuk  mengetahui  eksistensi  delik  adat,  Sudaryanto  dan Riyanto berangkat dari konsep tentang delik adat yang disampaikan oleh van Vollenhoven bahwa  semua  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kepatutan,  ketertiban,  dan  kesadaran hukum  masyarakat  merupakan  delik  adat.  Dalam  penelitiannya,  Sudaryanto  dan  Riyanto (2016) menemukan bahwa jika ada pelanggaran terhadap adat (delik adat), maka masyarakat setempat harus bereaksi karena adat berasal dari masyarakat, bukan dari pemerintah.
Sudaryanto  dan  Riyanto  (2016)  menemukan  delik  adat  di  Masyarakat  Sentolo  adalah ketika  seorang  pemuda  tidur  di  rumah  calon  mertuanya.  Menurut  masyarakat  setempat, perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  aturan  agama  dan  sopan  santun.
Ketika Masyarakat Sentolo menemukan seorang pemuda (pelaku) yang menginap di rumah calon  mertuanya,  masyarakat  bereaksi  dengan  mengajak  pelaku  keluar  rumah  untuk diinterogasi  di  pos  ronda.  Interogasi  dilakukan  oleh  para  pemuda  Sentolo  di  bawah pengawasan  Ketua  Rukun  Tetangga.  Dari  hasil  interogasi,  diketahui  pelaku  tidur  sekamar dengan  calon  istrinya  di  rumah  calon  mertuanya  dan  telah  dua  kali  melakukan  hubungan seksual.
Pelaku berpendapat bahwa ia tidur di rumah calon mertua karena dijemput calon istrinya dan proses perkawinan mereka hanya tinggal menunggu izin nikah dari Pengadilan Negeri Wates. Keterangan pelaku juga dibenarkan oleh calon mertua dan calon istri yang merupakan warga Masyarakat Sentolo. Berdasarkan keterangan tersebut, para pemuda Sentolo dan Ketua Rukun Tetangga menyimpulkan bahwa telah terjadi delik adat dan berdasarkan musyawarah antara para pemuda dan Ketua Rukun Tetangga diputuskan bahwa pelaku harus pulang malam itu juga dengan berjalan kaki sejauh sekitar sepuluh kilometer. Keputusan untuk menyuruh pulang pelaku dengan  berjalan kaki merupakan  reaksi dari masyarakat terhadap delik adat yang dilakukan oleh pelaku.

## 2. Penerapan Pendekatan Positivistik dalam Penelitian Hukum Adat
Penerapan  pendekatan  positivistik  dalam  penelitian  hukum  adat  dapat  diidentifikasi  dari kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian tersebut. Apabila kerangka pikir dalam penelitian hukum adat berangkat dari konsep bahwa hukum adat merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur  yang  bersifat  hierarkis;  dan  sebagai  suatu  sistem  hukum  adat  bekerja  berdasarkan nalar  deduktif,  unsur-unsur  yang  abstrak  dan  umum,  seperti  konsep,  asas/prinsip,  dan  ciri-ciri menjadi rujukan atau digunakan untuk menganalisis data ; maka penelitian tersebut menerapkan pendekatan positivistik.
Penelitian yang dilakukan oleh Sudiyat, et al. (1977), berangkat dari konsepsi dasar bahwa hanya masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat. Untuk mengetahui apakah hak ulayat masih eksis di desa-desa Madura, Sudiyat, et al. (1977), menunjukkan manifestasi konsepsi dasar/ abstraksi tentang masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat ke dalam ciri-ciri yang lebih konkret.  Mereka  berhasil  mengidentifikasi  norma-norma  konkret  yang  menjadi  kewenangan masyarakat hukum adat dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Konkretisasi  konsepsi  dasar  ke  dalam  norma-norma,  mengantarkan  Sudiyat, et  al. (1977), untuk menemu-kenali apakah norma-norma yang menunjukkan ciri-ciri masyarakat hukum adat dapat ditemukan di desa-desa Madura. Oleh karena desa-desa di Madura tidak menunjukkan ciri- ciri  pengelolaan  tanah/sumber  daya  alam  yang  memenuhi  ciri-ciri  masyarakat  hukum  adat, penelitian Sudiyat, et al. (1977), menyimpulkan bahwa desa-desa Madura tidak dapat lagi disebut sebagai masyarakat hukum adat; sehingga tidak ada lagi hak ulayat yang belaku di tempat tersebut. Tidak hanya berhenti pada kesimpulan ada atau tidaknya hak ulayat yang berlaku di desa-desa Madura, Sudiyat, et al. (1977), melakukan abstraksi ulang terhadap konsepsi berlakunya hak ulayat hanya  di  masyarakat  hukum  adat  menjadi  jika  masyarakat  hukum  adat  telah  bertransformasi menjadi  masyarakat  hukum  Indonesia;  maka  secara  otomatis  tidak  ada  lagi  hak  ulayat  yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
Simarmata, et. al. (2021) mengidentifikasi dan menginventarisasi eksistensi tanah ulayat di Bali  dan  NTT  dengan  merujuk  pada  konsep beschikkingrecht dan ‘mulur- mungkret’/ ‘mengembang-mengempis’/teori bola. Simarmata, et. al. (2021) menggunakan konsep- konsep tersebut dengan kritis untuk dapat menjelaskan realitas lapangan. Sebagai contoh konsep tentang tanah ulayat sama sekali tidak dapat hapus ( non-alienable ) dan tanah ulayat yang sudah terdaftar tidak lagi masuk dalam kewenangan hak ulayat. Berdasarkan konsep yang ia gunakan dan temuan lapangannya, Simarmata, et. al. (2021) menemukan bahwa tanah-tanah yang dilarang untuk  dijual  lepas  ( non-transferable )  atau  tidak  dapat  dialihtangankan  sekaligus  sudah
disertipikatkan,  masih  masuk  merupakan  tanah  ulayat.  Sedangkan  tanah  adat  yang  dapat dialihtangankan/ transferable bukan termasuk tanah ulayat. Simarmata, et. al. (2021) menggunakan pendekatan positivistik dalam penelitiannya dengan merujuk pada konsep-konsep umum tentang hak ulayat dan tanah ulayat. Konsep tersebut lebih lanjut  dikritisi  oleh  Simarmata, et.  al. (2021)  dengan  menggunakan  data  lapangan.  Dari temuannya, konsep tentang tanah ulayat yang inalienable ternyata sudah tidak sepenuhnya relevan lagi hari ini karena pada kenyataannya ada bidang tanah adat yang dapat dijual lepas. Berdasarkan hal tersebut, Simarmata, et. al. (2021) merekonstruksi ulang konsep tanah ulayat, yakni bidang tanah ulayat yang tranferable /dapat dijual lepas tidak lagi masuk dalam lingkup tanah ulayat. Penelitian Poespasari (2013) tentang penguasaan anak perempuan dan janda Masyarakat Adat Batak  Toba  terhadap  tanah  berangkat  dari  konsep  tentang  hukum  kekerabatan  dan  hukum perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba. Konsepsi dasar hukum kekerabatan Masyarakat Adat Batak Toba adalah patrilineal. Konkretisasi dari konsepsi dasar tersebut adalah anak perempuan bukan merupakan ahli waris. Konsepsi dasar hukum perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba adalah  perkawinan jujur. Fungsi  dari  perkawinan jujur adalah untuk  mengeluarkan  status kekerabatan  pengantin  perempuan  dari  kekerabatan  orang  tuanya  dan  memasukkan  pengantin perempuan  ke  dalam  ikatan  kekerabatan  pengantin  laki-laki/suaminya.  Konkretisasi  dari perkawinan jujur adalah  istri  tunduk  dalam  hukum  kekerabatan  suami  dan  seluruh  harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga.
Penelitian  Poespasari  (2013)  menemukan  bahwa  norma-norma  hukum  kekerabatan  dan hukum perkawinan yang bersifat konkret tidak lagi sepenuhnya dipatuhi oleh Masyarakat Hukum Adat Batak Toba. Anak perempuan Masyarakat Batak Toba dapat menjadi ahli waris orang tuanya demikian  juga  dengan  janda  dapat  menjadi  ahli  waris  harta  suaminya.  Berdasarkan  temuan lapangan, Poespasari (2013) mengabstraksi kembali hukum kekerabatan dan hukum perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba bahwa anak perempuan dipertimbangkan sebagai ahli waris harta orang  tuanya  dan  fungsi  perkawinan jujur tidak  semata-mata  untuk  memasukkan  seorang perempuan ke dalam kekerabatan laki-laki.
Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanto (2009a) berangkat asas yang bersifat umum bahwa dalam hukum waris Jawa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli  waris.  Penelitian  lapangan  yang  dilakukan  oleh  Sudaryanto  (2009a)  menunjukkan  bahwa masyarakat nelayan kelas ABK dan kelas juragan/ majikan tidak memberikan bagian harta warisan yang sama antara anak perempuan dan laki-laki. Meskipun menemukan fakta adanya pembagian waris yang tidak sesuai dengan asas umum hukum waris adat, Sudaryanto hanya mendeskripsikan temuan lapangan dan tidak mengabstraksi kembali asas umum hukum waris adat yang sebelumnya ia gunakan sebagai dasar kerangka pikir penelitiannya atau mewujudkan asas umum tersebut ke dalam norma-norma yang berlaku di masyarakat yang ia teliti (Sudaryanto, 2009a).
Penelitian Sudaryanto (2009b) tentang perjanjian bagi hasil di masyarakat nelayan Pandangan Wetan  berangkat  dari  asas  hukum  perjanjian  adat  yang  dilakukan  secara  terang  dan  tunai berdasarkan kebiasaan dan dalam bentuk tidak tertulis. Sudaryanto mewujudkan asas terang dan tunai dalam ijab kabul. Ijab kabul adalah waktu saat perjanjian berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang tidak tertulis dikonkretisasi ke dalam kebiasaan yang melahirkan hak dan kewajiban antara majikan dan ABK ketika terjadi kecelakaan kerja.
Sudaryanto  juga  menggunakan  asas  bagi  hasil maro,  mertelu, dan mrapat. Dalam  temuan lapangannya, maro,  mertelu, dan merapat tidak  hanya  membagi  hasil  tangkapan  ikan  dalam setengah,  sepertiga,  atau  seperempat;  tetapi  pembagian  dilakukan  dengan  mempertimbangkan berbagai  macam  faktor,  seperti  ongkos  perbekalan  dan  tanggung  jawab  masing-masing  pihak. Dalam penelitiannya, Sudaryanto (2009b) menemukan kekhasan dari perjanjian bagi hasil terang tunai yang tidak tertulis dan berdasarkan pada kebiasaan; serta pola pembagian hasilnya. Namun, temuan lapangan tersebut baru dideskripsikan dan belum dapat merekonstruksi asas-asas umum atau mewujudkan norma-norma baru dari asas-asas umum yang ia gunakan sebagai kerangka pikir.
Penelitian  Sulastriyono  (2009)  berangkat  dari  konsepsi  umum rukun  agawe  santosa yang kemudian  dikonkretisasi  ke  dalam wewaler pengelolaan  Telaga  Omang  dan  Telaga  Ngloro. Sulastriyono melihat wewaler pengelolaan Telaga Omang dan Telaga Ngloro sebagai hukum adat yang ideal/normatif ( das sollen ) dan melakukan penelitian lapangan untuk menganalisis apakah hukum  adat  yang  ideal  tersebut  dipatuhi/tidak  oleh  masyarakat.  Sulastriyono  (2009)  dapat mendeskripsikan alasan mengapa wewaler-wewaler tertentu tidak lagi dipatuhi oleh masyarakat. Namun, Sulastriyono tidak merekonstruksi atau menemukan transformasi dari wewaler yang ada saat itu sebagai respons dari masyarakat terhadap perubahan yang terjadi.
Penelitian  Sudaryanto  dan  Riyanto  (2016)  tentang  eksistensi  delik  adat  berangkat  dari konsepsi umum bahwa delik adat adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban, dan kesadaran hukum masyarakat. Sudaryanto dan Riyanto (2016) menemukan bahwa di Masyarakat Sentolo ada larangan seorang pemuda untuk menginap di rumah calon mertuanya. Ketika  terjadi  delik  adat,  masyarakat  memberikan  reaksi  dengan  mengusir  pemuda  tersebut. Dalam analisisnya, Sudaryanto dan Riyanto telah menjelaskan sistem hukum adat dan bagaimana sistem hukum adat tersebut bekerja. Namun, Sudaryanto dan Riyanto tidak menjadikan temuan lapangan untuk melakukan abstraksi ulang konsepsi delik adat atau mewujudkan konsep delik adat ke dalam norma-norma yang lebih konkret (Sudaryanto & Riyanto, 2016).

## D. Simpulan dan Saran
Penelitian-penelitian hukum dalam tulisan ini menerapkan pendekatan positivistik, khususnya pendekatan  doktrinal  terhadap  hukum  adat.  Masing-masing  penelitian  berangkat  dari  konsepsi dasar dan asas-asas umum dalam hukum adat; serta berusaha menemukan norma konkret dalam penelitian  lapangan.  Baik  konsepsi  dasar,  asas-asas  umum,  maupun  norma  konkret  kemudian dicocokkan  dengan  penemuan  lapangan.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  para  peneliti menggunakan nalar deduktif dalam menganalisis bagaimana hukum adat bekerja.
Selain  menggunakan  nalar  deduktif,  semua  penelitian  mendeskripsikan  kekhasan  masing- masing kasus. Namun demikian, hanya penelitian Sudiyat, et. al. (1977) , Simarmata, et.al. (2021) dan  Poespasari  (2013)  yang  melihat  partikular  temuan  lapangan  untuk  merekonstruksi  (re- abstraksi) konsepsi umum dan asas-asas umum hukum adat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh  Sulastriyono  (2009),  Sudaryanto  (2016),  dan  Sudaryanto  &  Riyanto  (2016)  berhenti  pada deskripsi terhadap temuan lapangan atas penerapan hukum adat di lapangan.
Meskipun penelitian hukum adat menggunakan pendekatan positivistik, tidak berarti hukum adat bersifat statis. Rekonstruksi hukum adat berdasarkan temuan lapangan menunjukkan bahwa dinamika keberlakuan hukum adat di lapangan dapat mengembangkan konsepsi dasar, asas-asas umum, dan norma-norma hukum yang telah mapan. Pada dasarnya penggunaan nalar positivistik dalam  penelitian  hukum  adat  yang  dapat  merekonstruksi/mengabstraksi  sistem  hukum  adat berdasarkan  temuan  lapangan  tidak  membuat  hukum  adat  bersifat  statis,  malah  memperkaya sistem hukum adat itu sendiri dengan berbagai contoh dari partikular masing-masing kasus.

## DAFTAR PUSTAKA
Brenner, S. A. (1998). The Domestication of Desire: Women, Wealth and Modernity in Java . New Jersey: Princeton University Press.
Budiono, A. R. (2003). Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia . Jakarta: Banyu Media Publishing.
Dijk, R. Van. (1964). Pengantar Hukum Adat Indonesia . Jakarta: Sumur Bandung.
Djalins, U. (2013). Re-examining Subject Making in the Netherlands East Indies Legal Education: Pedagogy, Curriculum, and Colonial State Formation. Itinerario , 37 (2), 121–146. Retrieved
from https://www.cambridge.org/core/journals/itinerario/article/abs/reexamining-subject- making-in-the-netherlands-east-indies-legal-education-pedagogy-curriculum-and-colonial- state-formation/893A490969F47FD0B5BA3AF96A375BAC
Djojodigoeno, D. (1950). Adat Law in Indonesia . Jakarta: MCMLI Jajasan Pembangunan.
Haar, T. (1979). Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat . Jakarta: Pradnya Paramita.
Hadikusuma, H. (1987). Hukum kekerabatan adat . Jakarta: Fajar Agung.
Hadikusuma, H. (1990). Hukum Perjanjian Adat . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hadikusuma, H. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hadikusuma, H. (1995). Hukum Perkawinan Adat . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hakim, A. C. L., & Pradhani, S. I. (2021). Penerapan Pendekatan Formalistik Dalam Penemuan Hukum Adat Oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Surat Keterangan Tanah Adat di Kalimantan Tengah. BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan , 7 (1),  96–111.  Retrieved  from http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/JB/article/view/482
Hamami, T. (2003). Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia . Bandung: Alumni.
Holleman, J. F. (Ed.). (1981). Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law . The Hague: Springer Science & Business Media Dordrecht.
Koesnoe,  M. (1979). Catatan-catatan terhadap  Hukum  Adat  Dewasa  Ini . Surabaya: Airlangga University Press.
Muhammad, B. (2006). Pokok-Pokok Hukum Adat . Jakarta: Pradnya Paramita.
Peil, M. (2012). Scholarly Writings as a Source of Law: A Survey of the Use of Doctrine by the International  Court  of  Justice. Washington  University  in  St.  Louis  Legal  Studies  Research Paper No. 12-07-03 . Retrieved from
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2115529
Poespasari, E. D. (2013). Dinamika Penguasaan Tanah oleh Perempuan pada Masyarakat Batak Toba . Universitas Gadjah Mada.
Pradhani, S. I. (2019a). Dynamics of Adat Law Community Recognition: Struggle to Strengthen Legal Capacity. Mimbar Hukum , 31 (2), 279–296. Retrieved from https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/34032
Pradhani, S. I. (2019b). The Dynamics of Adat and Christian in Mollo Indigenous Community . Yogyakarta.
Pradhani, S. I. (2020). Perspektif Pemikiran  Hukum  Barat dalam  Penemuan Hukum Adat oleh Hakim:  Studi  Kasus  Putusan  Sengketa  Tanah  Adat  di  Pengadilan  Negeri  Muara  Teweh, Padang,  Makale,  dan  Painan. BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan , 6 (1),  1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.420
Pristiwiyanto,  P.  (2014).  Staatsblad  1882  Nomor  152  Tonggak  Sejarah  Berdirinya  Pengadilan Agama. Jurnal Fikroh , 8 (1).
Putzel, L., Kelly, A. B., Cerutti, P. O., & Artati, Y. (2015). Formalization as Development in Land and  Natural  Resource  Policy. Society  &  Natural  Resources , 28 (5),  453–472. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/08941920.2015.1014608
Roqib, M. (2007). Harmoni dalam Budaya Jawa . Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.
Simarmata,  R.  (2009).  Gejala  Informalitas  pada  Tanah  Garapan. Law  Reform , 4 (2),  39–60. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.697
Simarmata, R. (2018). Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat. Mimbar Hukum , 30 (3), 465–489. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.37512
Simarmata,  R. (2019). The  Enforceability of Formalized Customary Land Rights in Indonesia.
Australian Journal of Asian Law , 19 (2), 299–313. Retrieved from https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ajal19&div=24&id=&page=
Simarmata,  R.  (2021). Inventarisasi  dan  Identifikasi  Tanah  Ulayat  di  Provinsi  Bali  dan  Nusa Tenggara Timur . Yogyakarta.
Soepomo, S. (1962). Bab-Bab tentang Hukum Adat . Jakarta: Universitas Indonesia.
Soepomo, S. (2000). Bab-Bab tentang Hukum Adat . Jakarta: Pradnya Paramita.
Sudaryanto, A. (2009a). Pola Pewarisan di Kalangan Nelayan Desa Pandanganwetan, Kecamatan Kragan,
Kabupaten Rembang. Mimbar Hukum , 21 (1), 171–186. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16257
Sudaryanto, A. (2009b). Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan,
Rembang, Jawa Tengah. Mimbar Hukum , 21 (3), 409–628.
https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16280
Sudaryanto, A., & Riyanto, S. (2016). Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo,
Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Mimbar Hukum , 28 (1), 46–60. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.15866
Sudiyat, I. (1977). Masalah Hak Ulayat di Wilayah Bekas Karesidenan Madura . Yogyakarta.
Sudiyat, I. (1981). Hukum adat Sketsa Adat . Yogyakarta: Liberty.
Sulastriyono, S. (2009). Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Telaga Omang dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul Yogyakarta. Mimbar Hukum , 21 (2), 203–408. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16267
Sulastriyono, S., & Aristya, S. D. F. (2012). Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam
Praktik Peradilan Perdata. Mimbar Hukum , 24 (1), 25–38. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16147
Sulastriyono, S., & Pradhani, S. I. (2018). Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini. Mimbar Hukum , 30 (3), 449–464.
Suparman, E. (2005). Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW . Bandung: Refika Aditama.
Thalib, S. (1982). Receptio A Contrario . Jakarta: Bina Aksara.
Vollenhoven,  C.  V.  (1981). Orientasi  dalam  Hukum  Adat  Indonesia .  Jakarta:  KITLV  dan Djambatan.
Wignjodipoero, S. (1994). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat . Jakarta: Hajimasagung.