## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN

## TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Ihat Subihat Universitas Wiralodra, Indramayu Email : Ihat_s2001@yahoo.com

## ABSTRACT
The act of corruption is a violation of every person’s life as stipulated in Article 28A of the 1945  Constitution.  As  a  result  of  corruption  that  has  been  detrimental  to  the  country’s finance  or  the  country’s  economy,  it  also  impedes  the  growth  and  sustainability  of demanding  national  development  high  efficiency.  For  this  corruption  case,  a  court  for corruption case has been established. Meanwhile, Money Laundering as stipulated in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, does not  have  a  special  court  but  is  often  put  together  with  a  court  of  corruption.  A  court  of corruption is the only court that has the authority to examine, hear, and decide the cases of  corruption  and  money  laundering  crimes  whose  original  crime  is  a  criminal  act  of corruption; and/or criminal acts which are explicitly stated in other laws as criminal acts of corruption. The problem is how the litigation of corruption and criminal acts of money laundering are incorporated in an indictment of corruption and money laundering.
This  study  used  the  descriptive  method  with  a  normative  juridical  approach.  Data collection was carried out through library studies by collecting data in the form of legal materials; primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis technique of this study  was  descriptive  analysis  that  analyze  the  process  and  institutions  based  on legislation.
The results of this study showed that the Corruption Eradication Act regulates materially and formally, so there are exceptions to the principles that are generally regulated in the Criminal Code (KUHP), Criminal Procedure Code (KUHAP) (Lex Specialist Derogate lex Generalis). The modes of money laundering are carried out in various ways. Judging from TPPU  modes,  it  seemed  true  that  TPPU  is  a  stand-alone  crime  when  using  cumulative charges  is  more  appropriate.  The  legal  policy  of  the  Corruption  Crime  Act  and  Money Laundering  Lay  (TPPU)  related  to  the  rule  of  law  which  is  the  basis  of  legality  for Beneficial Ownership Criminal Liability (BO) as well as its position in Deelneming theory is  a  topic  that  must  be  formulated  n  the  Action  Bill  Criminal  Crime  and  Money Laundering  Crime  Bill  (TPPU),  whether  effective  evidence  for  Beneficial  Owners  (BO), doctrinal or the teaching snares. In the future politics of law enforcement in eradicating corruption and TPPU leads to Beneficial Ownerds (BO) is not enough as long as only the physical  actors  or  stop  at the  actors  revealed  in  the  investigation.  Besides  the  beneficial owner, it is also necessary to regulate criminal liability for legal entities that are used to save the proceeds of money laundering
Keywords: Corruption, Money Laundery Crime Bill (TPPU), Corruption Criminal Court

## I. PENDAHULUAN
Pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara  berkesinambungan.  Korupsi  tidak  akan  hilang  sepanjang  manusia  memiliki keserakahan  untuk    mendapatkan  kekayaan  yang  tidak  sesuai  dengan  haknya.  Pelaku korupsi  mempunyai  karakter  egois  hanya  memikirkan  dirinya  sendiri  tidak  memikirkan orang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Setiap orang yang bekerja kalau mengambil  hak  sesuai  dengan  yang  seharusnya  dan  bekerja  melampaui  kewajiban  maka kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  akan  adil   dan makmur  sesuai  dengan  tujuan negara ini didirikan. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak hidup setiap  orang  untuk  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  28A  UUD  1945.  Akibat  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  selama  ini  di  samping merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  juga  menghambat  pertumbuhan dan  kelangsungan  pembangunan  nasional  yang  menuntut  efisiensi  tinggi.  Rakyat Indonesia  yang  merupakan  korban  korupsi  akibat  kerusakan  sistem  nilai,  baik  sistem birokrasi  maupun  sistem  kemasyarakatan  mengakibatkan  kehilangan  hak  untuk  hidup sejahtera dan layak.
Seperangkat  hak  yang  inheren  pada  manusia  dirampas  paksa  oleh  koruptor sehingga  setiap  orang  berpotensi  kehilangan  hak  untuk  menikmati  hidup  secara  layak, kehilangan  kesempatan  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan  kesehatan  dan  lain-lain sehingga  perbuatannya  membuat  geram  masyarakat  dan  mendorong  pemerintah  untuk memberantas korupsi secara berkesinambungan.
Korupsi  diyakini  sebagai  salah  satu  sumber  utama  kemiskinan  di  negara berkembang.  Atas  pertimbangan  tersebut,  pemerintah  Indonesia  ikut  aktif  dalam  sidang- sidang  konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  2003  tidak  ragu-ragu  meratifikasi konvensi  pemberantasan  korupsi,  dan  segera  melakukan  kajian  mendalam  mengenai implikasi hukum peratifikasian konvensi tersebut ke dalam sistem hukum nasional. 1
Ratifikasi  dan  implementasi  konvensi  tersebut  ke  dalam  hukum  nasional  serta hak-hak  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  sebagai  negara  peratifikasi  maka  tidak  ada  lagi “imunitas” dan “tempat berlindung” (safe heaven) para koruptor di mana pun dan ke mana pun  koruptor  tersebut  melarikan  diri  dan  menyembunyikan  aset-aset  hasil  korupsinya. Untuk memperkuat pencegahan dan penyitaan aset hasil korupsi maka konvensi PBB 2003
1 Romli  Atmasasmita, Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional  Bagian  II ,  Hecca  Press, Jakarta, 2004,   hlm. 140.
telah  mewajibkan  setiap  negara  anggota  memiliki  Undang-Undang  Pencucian  Uang. Berdasarkan uraian ini jelas bahwa Konvensi PBB 2003 telah memberikan pilihan sarana hukum  Internasional  yang  bersifat  komprehensif  dan  tidak  bersifat “one  single  factor approach” dalam  memberantas  korupsi.  Pendekatan  tersebut  telah  menuntut  Konvensi PBB  memasukan  ketentuan  mengenai  pembentukan  suatu  lembaga  independent  untuk memberantas  korupsi  di  setiap  negara.  Pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi berdasarkan  UU  No.  30  Tahun  2002  sangat  relevan  dan  mendesak  sebagai  wujud komitmen  nasional  Indonesia  untuk  duduk  sama  tinggi  dengan  bangsa-bangsa  lain  di dunia  dalam  mencegah  terjadinya  pelanggaran  hak-hak  ekonomi  dan  sosial  yang mengakibatkan kemiskinan yang semakin luas di tanah air. 2
Lebih  lanjut  dikatakan  Romli  Atmasasmita, 3 bahwa  diratifikasinya  konvensi  ini mewajibkan  pemerintah  Indonesia  menundukan  diri  terhadap  ketentuan  konvensi. Terlepas  dari  berbagai  motifnya,  korupsi  tetap  membahayakan  bangsa  dan  Negara Indonesia  serta  pergaulan  antar  bangsa.  Oleh  karena  itu,  semua  pihak  sepakat  untuk memberantas  korupsi.  Langkah-langkah  nyata  untuk  mengatasinya  berupa  penegakan hukum  (penangkapan,  penahanan  dan  membawa  pelaku  ke  depan  sidang  pengadilan), secara  bersamaan  juga  dilakukan  pemahaman  tentang  akar  permasalahan  yang melatarbelakangi  atau  menjadi  penyebab  timbulnya  korupsi  dan  menetapkan  langkah kebijakan berupa pengambilan tindakan preventif, preemptif dan represif.
Beberapa  jenis  tindak  pidana  yang  diatur  dalam UN  Convention  Againt Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 yakni:
1. Bribery Of National Public Officials
2. Bribery Of Foreign Public Officials And Officials Of Public International Organization
3. Embezzlement,Misappropriation Or Other Diversion Of Property
4. Trading In Influence
5. Abuse Of Function
6. Illicit Enrichment
7. Bribery In The Private Sector
8. Embezzlement  Of Property In The Private Sector
9. Laundering Of Proceeds Of Crime
2 Ibid.
3 Ibid
10. Concealment

## 11. Obstruction Of Justice
Beberapa jenis tindak pidana dalam UNCAC tersebut ada yang belum diatur secara khusus dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi seperti: ILLICIT ENRICHMENT (memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal) dan TRADING IN INFLUENCE (memperdagangkan pengaruh), yang lainnya dapat  ditafsirkan  dengan  Pasal  3  untuk  pejabat  publik  atau  Pasal  2  untuk  sektor  swasta. Ketentuan  Pasal  5  suap aktif  dan  Pasal  11  suap  pasif  sudah  mencakup  sektor  publik  dan sektor  swasta. ABUSE  OF  FUNCTION (penyalahgunaan  wewenang)  yang  dilakukan pejabat  publik.  sudah  diatur  dalam  Pasal 3  UU  Nomor  31  Tahun  1999,  imlementasi  UU tindak pidana korupsi Pasal 3 terkait penyalahgunaan wewenang harus didahulukan sanksi adminstratif  dan  pihak  yang  dirugikan  oleh  tindakan  pejabat  dapat  diajukan  peraturan dikecualikan  adanya money  loundering .  berkaitan  dengan  keterlibatan  beneficial  owner dalam tindak pidana  money loudering belum ada pengaturan yang tegas dalam Undang- undang.  Adanya  perdebatan  yang  tidak  selesai  terkait  rumusan  delik  Pasal  2  tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang.
Keseriusan  pemerintah  juga  sudah  diwujudkan  dengan  membentuk  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  ditiap  provinsi  dan  kota  provinsi.  Di  samping  itu  pemerintah melalui  kewenangan  yang  melekat  pada  Mahkamah  Agung  telah  membentuk  Hakim  Ad Hoc  Tipikor  yang  diberi  kewenangan  memberantas  tindak  pidana  korupsi  dengan  hakim karier sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 UU Nomor 46   Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  satu-satunya  pengadilan  yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau tindak  pidana  yang  secara  tegas  dalam  undang-undang  lain  ditentukan  sebagai  tindak pidana  korupsi.  Menurut  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  tahun  2014  TPPU  (Tindak  Pidana Pencucian  Uang)  berdiri  sendiri  karena  unsur  TPPU  berbeda  dengan  tindak  pidana asalnya.  Di  samping  itu  Putusan  MK  tentang  uji  materiil  terhadap  Pasal  69  juga memutuskan  bahwa  TPPU  tidak  perlu  dibuktikan  tindak  pidana  asalnya  terlebih  dahulu. Contohnya  Putusan  MA  dalam  perkara  Bahasyim  itu  TPPU  berdiri  sendiri.  Hal  ini  telah dijadikan  yurisprudensi  oleh  beberapa  putusan  pengadilan.  Pengadilan  tipikor  terkait dengan  kompetensi  absolut  nya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  46
Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menyatakan  bahwa Pengadilan  tindak  pidana  korupsi  merupakan  satu-satunya  pengadilan  yang  berwenang memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  tindak  pidana  korupsi.  Jika  demikian mengapa  Pasal  2  harus  mendahului  Pasal  3,4  dan  5?.hal  ini  memerlukan  analisis  lebih lanjut sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek karena Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hampir selalu didakwakan dalam dakwaan  jaksa  penuntut  umum.  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  103K/Pid/2007 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memaknai unsur melawan hukum sebagai melawan hukum formil membuat makna melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tidak jelas, sehingga hakim harus menggali arti melawan hukum tersebut kepada nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat pada saat ketentuan itu diterapkan dalam kasus  konkrit.  Ini  berarti  sifat  melawan  hukum  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  masih  dimaknai sebagai melawan hukum dalam arti luas. 4
Untuk perkara TPPU yang criminal crime nya korupsi, dakwaan harus kumulatif, karena umumnya hasil-hasil korupsi disamarkan dalam TPPU, sehingga dengan dakwaan kumulatif  akan  lebih  efektif,  disamping  adanya  kemudahan  untuk asset  recovery yang menjadi  tujuan  utama  dari  filosofi  dibentuknya  UU  ini.  Dakwaan  kumulatif  dapat mengancam lebih tinggi pidananya.

## B. Pembahasan
Suatu  negara  hukum  harus  memberikan  jaminan  adanya  penegakan  hukum  dan tercapainya  tujuan  hukum.    Menurut  Sudikno  dan  Pitlo  : 5 dalam  penegakan  hukum  ada tiga unsur yang selalu harus mendapat perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil  – guna (doelmatigheid) , dan kepastian hukum.
Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kepatuhan akan ketertiban ini, syarat pokok untuk masyarakat yang teratur. Tujuan hukum lainnya adalah tercapainya keadilan. Untuk  mencapai  ketertiban  dibutuhkan  kepastian  hukum  dalam  pergaulan  antar  manusia dalam  masyarakat. 6 Hukum  harus  dilaksanakan  dan  ditegakkan.  Setiap  orang mengharapkan  ditetapkannya  hukum  dalam  hal  terjadinya  peristiwa  konkret.  Itulah  yang
4 Moh. Askin, Sekali Lagi Peran hakim dalam Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UUP Tipikor, Varia Peradilan N0. 370 September 2016
5 Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo, Bab-bab  tentang  Penemuan  hukum, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1
6 Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam  Pembangunan  Nasional, Bandung, Bina Cipta, tanpa tahun, hlm. 2
diinginkan  oleh  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  merupakan  perlindungan  terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan  dalam  keadaan  tertentu.  Masyarakat  mengharapkan  adanya  kepastian,  karena dengan  adanya  kepastian  hukum  masyarakat  akan  lebih  tertib.  Hukum  bertugas menciptakan kepastian hukum, dengan itu akan tercapainya tujuan hukum yang lain, yaitu ketertiban  masyarakat.  Penegakan  hukum  harus  memberi  manfaat  pada  masyarakat,  di samping bertujuan menciptakan keadilan. 7 Pada suatu negara hukum modern, hak-hak warga negara harus dapat diwujudkan melalui hukum, yakni ; dalam pembentukan hukum dan dalam penegakan hukum.
Penegakan  hukum    pada  umumnya  diartikan  kegiatan  memberlakukan  ketentuan hukum dalam wilayah negara.   Sehubungan dengan pengertian yang demikian itu berarti penegakan  hukum  pada  umumnya  perlu  diperluas  sesuai  dengan  pandangan  dan  teori tentang kedaulatan negara yang dikembangkan oleh konvensi atau hukum internasional. 8 Menurut Bambang Poernomo 9 beberapa sifat dan bentuk kejahatan  dalam kenyataannya tidak dapat ditangkap dan/atau tidak dapat dituntut yang disebut “undetected crimes” dan “release without prosecution” sehingga tercipta peta kriminal yang meliputi tiga daerah operasional  dalam  wilayah  penegakan  hukum  yaitu;    (1)  penegakan  hukum  tidak  dapat dilaksanakan    secara  total (area  of  no  enforcement), (2)  diskresi  dan  syarat  penuntutan dalam penegakan hukum (area decisions not to enforce), dan (3) penuntutan secara nyata yang dapat dilaksanakan dalam penegakan hukum (area of actual enforcement).
Dalam hal ini Muladi mengemukakan, 10
“Penegakan  hukum (law  enforcement) merupakan  usaha  untuk  menegakkan norma-norma  hukum  dan  sekaligus  nilai-nilai  yang  ada  di  belakang  norma tersebut.  Dengan  demikian  para  penegak  hukum  harus  memahami  benar (legal spirit) yang  mendasari  peraturan  hukum  yang  harus  ditegakkan  dan  hal  ini  akan berkaitan  dengan  pelbagai  dinamika  yang  terjadi  dalam  proses  pembuatan perundang-undangan (law  making  prosess) yang  terkait  dalam  proses  pembuatan peraturan  perundang-undangan  tersebut  adalah  keseimbangan,  keselarasan,  dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa (legal awareness) dengan  perasaan  hukum  yang  bersifat  spontan  dari  rakyat (legal feeling) .”
7 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Op. Cit., hlm. 2
8 Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori – Asas umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, Cet.1 edisi ke - 2, 1993, hlm. 38
9 Ibid
10 Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana, Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Cet. 1., Semarang, 1997, hlm. 69-70
Mewujudkan suatu negara hukum, tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan  perundang-undangan  sebagai  substansi  hukum,  tetapi  juga  diperlukan  lembaga atau  badan  penggeraknya  sebagai  struktur  hukum  dengan  didukung  oleh  perilaku hukum seluruh  komponen  masyarakat  sebagai  budaya  hukum.  Ketiga  elemen  ini  baik  substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum merupakan sub-sub sistem hukum.  Oleh L.M. Friedman, dikatakan sebagai susunan system hukum. 11 Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (legal substance) dan  budaya  hukum (legal  cultur) . 12 Hal  ini  dikemukakan  Barda  Nawawi  Areif, 13 penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan substansial, sistem struktural, dan sistem kultural. Bambang Poernomo mengemukakan : 14
“Struktur hukum yang menyangkut tentang perbuatan hukum, badan peradilan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pengadaan hukum atau proses hukum yang dijalankan.  Sedangkan  substansi  hukum  menyangkut  peraturan-peraturan  hukum yang ada dan disusun sebagai hukum yang dibuat/buatan manusia dengan norma- norma  yang  bersifat  relative  untuk  bisa  berubah  nilai-nilainya  dan  diubah  untuk kepentingan  kemanfaatan  manusia (utilitarian) dalam  mencapai  kesejahteraan hidup  masyarakat.  Sub-sistem  budaya  dalam  masyarakat  atau  bangsa  ikut menentukan struktur hukum dan substansi hukum sebagai unsur kultur hukum dari tata hukum dalam masyarakat atau bangsa yang bersangkutan.”
Perkembangan  paradigma  kejahatan  telah  berkembang  sejalan  dengan berkembangnya nilai-nilai universal sebagaimana dikemukakan oleh  Romli Atmasasmita, bahwa : 15
“Paradigma tentang kejahatan yang bersifat konvensional yang dikenal sejak awal peradaban manusia, kini sudah tidak sejalan lagi dengan perkembangan zaman kini yang  sering  disebut  sebagai  perkembangan  peradaban  teknologi  tinggi  dan berimplikasi sosial, budaya, politik dan agama. Paradigma tentang kejahatan abad ke-21  bertemakan  nilai-nilai  universal  tentang  kemanusiaan,  keadilan,  dan  hak
11 Lawrence.M.  Friedman, “The  legal  System  ;  A  Social  Perspective”, New  York,  Russel  Sage Foundation,  1975,  hlm.  11  lihat  pula  Lawrence  M.  Friedman, American  law,  An  Introduction, Second Edition, terjemahan Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Jakarta, PT. tatanusa, 2001.
12 Siswanto Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum, Citra Aditya bakti, Bandung, 2005, hlm. 110
13 Barda  Nawawi  Arief, Reformasi  Sistem  Peradilan  (Sistem  Penegak  Hukum)  di  Indonesia, dalam buku, Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, hlm. 184
14 Bambang Poernomo, Op. Cit., hlm. 34 15  Romli  Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional, Bandung:   Utomo, 2004, hlm.
asasi  manusia  yang  kemudian  memiliki  implikasi  tentang  sejauh  manakah  suatu negara  masih  memiliki  kedaulatan  penuh  atas  paradigma  kejahatan  dengan  nilai- nilai universal tersebut.”
Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan prinsip universal akan mengesampingkan  kedaulatan  negara  dan  penggunaan  prinsip  universal  akan mengesampingkan  perjanjian  ektradisi  antar  negara.  Pergeseran  makna  kedaulatan  dalam pemberantasan tindak  pidana  korupsi  ini tentu  saja  harus  disertasi  kerjasama  penyerahan alat bukti dan saksi.
Lebih lanjut Romli Atmasasmita mengemukakan, bahwa ; 16
“Kebiasaan cara pandang tentang kejahatan yang bersifat kewilayahan ataupun lokal tidak  lagi  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menangkal  arus  globalisasi  dengan  segala implikasi  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  agama.  Jika  selama  ini  kejahatan  sering dipandang  sebagai  produk  budaya  atau  etnis  atau  penyimpangan  dalam  penerapan ajaran  agama  semata-mata  maka  saat  ini  kejahatan  adalah  produk  teknologi  yang sering tidak kedap terhadap aspirasi sosial, budaya, politik, dan bahkan heterogenitas agama yang berkembang sejak turunnya para nabi.”
Sejalan  dengan  pemikiran  Romli  Atmasasmita  di  atas  penulis  sependapat  oleh karena itu untuk menyelamatkan asset yang dibawa lari oleh koruptor ke luar negeri tidak perlu  dibuktikan  terlebih  dahulu  karena  aliran  dana  begitu  cepat  dalam  hitungan  detik segera pindah kerekening lain. Langkah selanjutnya dibuktikan lebih lanjut.
Rekening  yang  tidak  jelas  yang  di  duga  hasil  tindak  pidana  pencucian  uang, pengadilan dapat memerintahkan penyidik untuk menyita uang tanpa alamat tersebut.   Hal ini di atur dalam Perma Nomor 1 tahun 2013.
Penegakan  hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dari  perkembangan  politik.    Dalam konteks  perkembangan  politik  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia,  Romli  Atmasasmita menyatakan  bahwa    terdapat    4  (empat)  masalah  mendasar  yang  mendesak  dan  segera harus diselesaikan yaitu:
“Pertama, “masalah reaktualisasi  system  hukum yang  bersifat  netral  dan  berasal dari hukum lokal (hukum adat dan hukum Islam) ke dalam sistem hukum nasional disatu  sisi;  dan  disisi  lain  juga  terhadap  hukum  yang  bersifat  netral  yang berasal/bersumber dari perjanjian internasional.
Kedua, masalah Penataan  Kelembagaan aparatur  hukum  yang  masih  belum dibentuk  secara  komprehensif  sehingga  melahirkan  berbagai  ekses  antara  lain egoisme  sektoral  dan  menurunnya  kerjasama  antara  aparatur  hukum  secara signifikan. Hal ini disebabkan miskinnya visi dan misi aparatur hukum antara lain tentang  pengertian due  process  of  law;  impartial  trial,  transparency, accountability, the right to counsel.
Ketiga, masalah Pemberdayaan  Masyarakat baik  dalam  bentuk  meningkatkan akses  masyarakat  ke  dalam  kinerja  pemerintahan,  dan  peningkatan  kesadaran hukum  masyarakat.  Kedua  hal  tersebut  dapat  dimaksudkan  sebagi  budaya  hukum dan  merupakan  rangkaian  yang    tidak  terpisahkan  satu  sama  lain  karena peningkatan  akses  masyarakat  tanpa  disertai  oleh  peningkatan  kesadaran  hukum akan  menimbulkan  ekses  pemaksaan  kehendak,  bahkan  memunculkan  karakter anarkisme.”
Keempat, masalah Pemberdayaan  Birokrasi atau  yang  saya  sebut, Beureucratic Engineering (BE) dalam konteks peranan hukum dalam pembangunan”. 17
Ke  empat  hal  di  atas  terutama  point  kedua  terkait  dengan  fungsi  dari  Undang- undang Hukum Acara pidana sesuai pendapat Mardjono Reksodipoetro yang menyatakan bahwa  : 18 “fungsi  dari  suatu  Undang-Undang  Acara  Pidana  adalah  untuk  membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat  yang terlibat dalam proses peradilan pidana. “
Disisi lain negara dapat memaksakan kekuasaan kepada orang-orang yang dikuasai apabila  seseorang  dinyatakan  melanggar  hukum  akan  tetapi  negara  juga  tidak  bisa sewenang-wenang  oleh  karena  itu  diperlukan  berbagai  pendekatan  termasuk  pendekatan sistem.   .
Menurut  Romli  Atmasasmita  bahwa  ciri    pendekatan  “system”  dalam  peradilan pidana ialah : 19
a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan);
b. Pengawasan  dan  pengendalian  penggunaan  kekuasaan  oleh  komponen  peradilan pidana;
c. Efektivitas system penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
d. Penggunaan  hukum  sebagai  instrumen  untuk  memantapkan “the  adminstration  of justice” . 20
Istilah  proses  peradilan  pidana  dikenal  dengan criminal  justice  system yang diharapkan dari komponen peradilan itu dapat bekerja sama dan saling berhubungan atau integrated criminal justice system . Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut :
17 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Prenada Media, Bogor, 2003.
18 Mardjono  Reksodipoetro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan  penegakan  hukum  dalam  batas- batas  toleransi”, Pidato  Pengukuhan  Penerimaan  Jabatan Guru  Besar  tetap  dalam  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia;  1993  hlm.  1 terpetik dalam Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan …, idem hlm. 14
19 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan …, Op. Cit., hlm. 9
20 Idem, hlm. 10
“Criminal  justice  system dapat  diartikan  sebagai  pemakaian  pendekatan  system terhadap  mekanisme  administrasi  peradilan  pidana,  dan  peradilan  pidana  sebagai suatu  system  merupakan  hasil  interaksi  antara  peraturan  perundang-undangan, praktik  administrasi  dan  sikap  atau  tingkah  laku  sosial.  Pengertian  sistem  itu sendiri  mengandung  implikasi  suatu  proses  interaksi  yang  dipersiapkan  secara rasional  dan  dengan  cara  efisien  untuk  memberikan  hasil  tertentu  dengan  segala keterbatasannya”. 21
Penyelenggaraan  peradilan  pidana  merupakan  mekanisme  bekerjanya  aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan.  Atau dengan kata lain bekerjanya aparat polisi, jaksa penuntut umum, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, dan  advokat yang berarti pula berprosesnya hukum acara  pidana. 22 Kelima  aparat  penegak  hukum  baik  bersamaan  maupun  masing-masing sub-sistem bekerja secara sistemik menuju satu tujuan.
Dikatakan Romli Atmasasmita  bahwa dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan: 23
“Pendekatan  normatif  memandang  keempat  aparat  penegak  hukum  (kepolisian, kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan)  sebagai  institusi  pelaksana peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  keempat  aparatur  tersebut merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem  penegakan  hukum  semata- mata” ;
“Pendekatan  administratif  memandang  keempat  aparatur  penegak  hukum  sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang  berlaku  dalam  organisasi  tersebut  sistem  yang  dipergunakan  adalah  sistem administrasi” ;
Pendekatan  sosial  memandang  keempat  aparatur  penegak  hukum  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  suatu  sistem  sosial  sehingga  masyarakat  secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur  penegak  hukum  tersebut  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Sistem  yang dipergunakan adalah sistem sosial” .
Lebih  lanjut  dikatakan  Romli  Atmasasmita  bahwa: 24 “ketiga  bentuk  pendekatan tersebut,  sekalipun  berbeda,  tetapi  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Bahkan  lebih jauh  ketiga  bentuk  pendekatan  tersebut  saling  mempengaruhi  dalam  menentukan  tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan”.
21 Idem, hlm. 14
22 Ansori Hasibuan at al., Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, hlm 1.
23 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan …, Op. Cit., hlm. 9 .
24 Ibid.
Adapun  sasaran  yang  hendak  dicapai  adalah  usaha  untuk  menanggulangi kejahatan,  baik  jangka  pendek  resosialisasi  pelaku  kejahatan,  jangka  menengah pencegahan kejahatan, dan jangka panjang kesejahteraan sosial. 25
Sistem  peradilan  pidana  merupakan  suatu  jaringan (network) peradilan  yang menggunakan  hukum  pidana  sebagai  sarana  utamanya,  baik  hukum  pidana  materiil, hukum  acara  pidana maupun  hukum  pelaksanaan  pidana.  Namun  demikian  kelembagaan substansi  ini  harus  dilihat  dalam  kerangka  atau  konteks  sosial,  sifat  yang  terlalu  formal apabila  dilandasi  hanya  untuk  kepentingan  kepastian  hukum  semata  akan  membawa bencana berupa ketidakadilan. 26
Sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya harus dilihat sebagai open system , karena  dalam  kenyataannya  berhasil  atau  tidaknya  sistem  sering  dipengaruhi  oleh  faktor lingkungannya,  dari  mulai  lingkungan  yang  lebih  besar  yakni  masyarakat  secara  global sampai  lingkungan  yang  terkecil  di  mana  sistem  itu  berinteraksi.  Dan  sub-sub  sistem lainnya  tanpa  terkecuali  keterkaitannya  dengan  Undang-undang  yang  menjadi  landasan oprasionalnya. Senada dengan hal ini  La Parta  menggambarkan  (interaksi, interkoneksi, dan  Interdepedensi)  sistem  peradilan  pidana  dengan  lingkungannya  berada  dalam  suatu peringkat-peringkat sebagai berikut: 27
Peringkat (level) 1 : society (masyarakat);
Peringkat (level) 2 : economics, technologi, education dan politics (Ekonomi, Teknologi, Pendidikan dan Politik) ;
Peringkat  (level)  3  : Sub  system  of  criminal  justice  system. (Sub-sub  sistem  dari Sistem Peradilan Pidana)
Sedangkan  menunjuk  sub-sub  sistem  peradilan  pidana  sebagai  bagian  dari  faktor yang  dapat  mempengaruhi  bekerjanya  sistem  peradilan  pidana,  Muladi  : 28 “memberikan penekanan agar integrasi dan koordinasi dikalangan sub-sub sistem peradilan pidana yang terdiri  dari  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan,  sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka sistem itu mencapai tujuan”.
25 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995, hlm 2.
26 Ibid, hlm. 4
27 Ibid.
28 Ibid.
Beliau mengatakan salah satu faktor mendasar yang menghalangi efektivitas sistem peradilan pidana ini adalah ketidakteraturan dari penyelenggaraan peradilan pidana.  Lebih lanjut dikatakan Muladi bahwa: 29
“sebagai  suatu  sistem,  peradilan  pidana  mempunyai  perangkat  struktur  atau  sub- sistem  yang  seharusnya  bekerja  secara  koheren,  koordinatif  dan  integratif  agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-sub sistem ini berupa polisi,  jaksa,  pengadilan  dan  lembaga  koreksi  baik  yang  sifatnya  institusional maupun  yang  nonkonstitusional.  Dalam  hal  ini  mengingat  peranannya  yang semakin besar, penasihat hukum dapat dimasukkan sebagai quasi sub-system”.
Kombinasi  antara  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  sistem  sangat  penting,  sebab belum  tentu  efisiensi  masing-masing  sub-sistem,  dengan  sendirinya  menghasilkan efektivitas. Begitu pula sebaliknya kegagalan pada sub-sistem akan mengurangi efektivitas sistem  tersebut, bahkan dapat menjadikan sistem tersebut disfungsional. 30
Menurut  Mardjono  Reksodiputro: 31 apabila  keterpaduan  dalam  bekerja  sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:
1. kesukaran  dalam  menilai  sendiri  keberhasilan  atau  kegagalan  masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. kesulitan  dalam  memecahkan  sendiri  masalah  pokok  masing-masing  instansi sebagai subsistem  dari sistem  peradilan pidana ; dan
3. karena  tanggungjawab  masing-masing  instansi  sering  kurang  jelas  terbagi,  maka setiap  instansi  tidak  terlalu  memperhatikan  efektivitas  menyeluruh  dari  sistem peradilan pidana.
Dikatakan Sidik Sunaryo: 32
“sistem    peradilan  pidana  menuntut  adanya  keselarasan  hubungan  antara  sub sistem  secara  administrasi  dalam  implementasi  system  peradilan  pidana  yang terpadu (the  administration  of  justice) .  Secara  pragmatis,  persoalan  adminsitrasi peradilan  dalam  sistem  peradilan  pidana  menjadi  faktor  yang  signifikan  dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang  terpadu.  Sebab  apabila  masalah  adminsitrasi  peradilan  tidak  bagus  dalam konsep  dan  implementasinya,  tujuan  yang    ingin  dicapai  oleh  adanya  sistem peradilan pidana yang terpadu, tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru
29 Ibid, hlm. 21.
30 Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem    Peradilan  Pidana, Badan  Penerbitan Universitas Diponogoro, Semarang,  2002, hlm. 21
31 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi dalam Sistem  Peradilan... Op. Cit., hlm. 85
32 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem  Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 256
akan  sebaliknya,  yakni  kegagalan  dari  prinsip-prinsip  dan  asas  hukum  yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu”.
Dari pandangan tersebut, maka dapat digambarkan bahwa kajian terhadap  sistem peradilan  pidana,  selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut : 33
1. semua  subsistem  akan  saling  tergantung (interdependent), karena  produk (output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi subsistem lain.
2. pendekatan sistem mendorong adanya inter-agency consultation and cooperation, yang  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  upaya  penyusunan  strategi  dari keseluruhan sistem.
3. kebijakan  yang  diputuskan  dan  dijalankan  oleh  satu  subsistem  akan  berpengaruh pada subsistem lain.
Terhadap pernyataan demikian penulis sependapat, bahkan keharusan bekerja sama tidak  saja  dilakukan  antara sub  system secara  struktural  saja,  akan  tetapi  keharusan bekerjasama  itu  secara  horizontal  harus  tetap  dilakukan  antara  penegak  hukum  dalam tujuannya  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi.  Dengan  keharusan  bekerjasama  yang demikian  diharapkan  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  sesuai  dengan  kehendak masyarakat luas.
Selanjutnya  Mardjono  memberikan  batasan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. 34
Sedangkan advokat adalah organisasi profesi yang mandiri, tidak berada di bawah pengawasan  Mahkamah  Agung  tetapi  berada  di  bawah  pengawasan  organisasi  advokat. Seharusnya  advokat  sebagai  bagian    SPP  juga  berada  di  bawah  pengawasan  MA.  Dalam membela  perkara,  advokat  mempunyai impunity untuk  menjalankan  tugas  profesinya.
Seperti  dinyatakan  dalam  Pasal  15  UU  No.  18  Tahun  2003  tentang  Advokat:  “advokat bebas  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  untuk  membela  perkara  yang  menjadi tanggung  jawabnya  dengan  tetap  berpegang  pada  kode  etik  profesi  dan  peraturan perundang-undangan”.
33 Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Melalui  Penerapan  Asas-Asas  Umum,  2001,  dalam Ibid.
34 Idem,  hlm. 14
Apabila  hal  ini  dapat  diwujudkan  maka  tujuan  sistem  peradilan  pidana  akan tercapai.  Seperti  dinyatakan  Mardjono  Reksodiputro 35 bahwa  tujuan  sistem  peradilan pidana :
a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ;
b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana ; dan
c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya .
Proses  peradilan  pidana  dalam  tahap-tahap  di  atas  adalah  penting  karena  antara tahap  yang  satu  dengan  yang  lainnya  saling  mempengaruhi  bahkan  merupakan  satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pada hakikatnya pula sistem pemidanaan itu merupakan sistem  kewenangan/kekuasaan  menjatuhkan  pidana.    Lebih  lanjut  Barda  Nawawi menegaskan,  bahwa  pengertian  “pidana”  tidak  hanya  dapat  dilihat  dalam  arti sempit/formal,  penjatuhan  pidana  berarti  kewenangan  menjatuhkan/mengenakan  sanksi pidana  menurut  Udang-undang  oleh  pejabat  yang  berwenang  (hakim).  Dilihat  dalam  arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. 36
Dalam kesempatan lain Mardjono mengemukakan bahwa system peradilan pidana (criminal  justice  system) adalah  sistem  dalam  suatu  masyarakat  untuk  menanggulangi masalah  kejahatan.  Menanggulangi  diartikan  sebagai    mengendalikan  kejahatan  agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. 37
Kaitannya dengan pemikiran Madjono, Ansori Hasibuan menyatakan bahwa : “Penyelenggaraan  peradilan  pidana  merupakan  mekanisme  bekerjanya  aparat penegak  hukum  pidana  mulai  dari  proses  penyelidikan  dan  penyidikan, penangkapan  dan  penahanan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan.  Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa  penuntut  umum,  hakim  dan  petugas  lembaga  pemasyarakatan,  yang  berarti pula berprosesnya hukum acara pidana”. 38
Kinerja  aparat penegak hukum ini menurut Muladi bahwa :
35 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi dalam Sistem  Peradilan... Op. Cit., hlm. 85 .
36 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan …, Op. Cit. hlm. 30
37 Idem, hlm. 15
38 Ansori Hasibuan dan kawan-kawan, Hukum Acara Pidanai, Angkasa, Bandung 1990. Hlm 1.
“Baik  bersamaan  maupun  masing-masing  sub  sistem  bergerak  secara  sistemik menuju  satu  tujuan.    Di  mana  sasaran  yang  hendak  dicapai  adalah  usaha  untuk menanggulangi  kejahatan,  baik  jangka  pendek  resosialisasi  pelaku  kejahatan, jangka  menengah  pencegahan  kejahatan,  dan  jangka  panjang  kesejahteraan sosial”. 39
Kinerja  aparat  hukum  pada  penyelenggaraan  peradilan  dikenal  dengan  asas penyelenggaraan  peradilan  sederhana,  cepat,  biaya  ringan  dan  transparan  dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan. 40
Permasalahan  pada  proses  penegakan  hukum  adalah  sering  adanya ketidakpuasan    atau  bahkan  bisa  dikatakan  buruknya  kinerja  sistem  dan  pelayanan peradilan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum,  yang  disebabkan  oleh  karena kurangnya  pengetahuan  dan  kemampuan,  atau  bahkan  kurangnya  ketulusan  dari  mereka yang terlibat dalam sistem peradilan,  baik hakim, pengacara, maupun masyarakat pencari keadilan. selain tentunya disebabkan karena adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses beracara di lembaga peradilan. Semua hal tersebut akhirnya melahirkan pesimisme masyarakat untuk tetap menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan, sehingga yang terjadi adalah main hakim sendiri. 41
Berbagai  keluhan  baik  dari  masyarakat  dan  para  pencari  keadilan  seolah-olah sudah  tidak  dapat  lagi  menjadi  media  kontrol  bagi  lembaga  tersebut  untuk  selanjutnya melakukan  berbagai  perbaikan  yang  signifikan  bagi  terciptanya  suatu  sistem  peradilan yang  ideal  dan  sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Secara  praktek,  teori  peradilan  yang mempunyai  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  terlihat  sudah  sangat  sulit  untuk ditemukan dan diterapkan oleh lembaga dan aparat peradilan yang ada saat ini.
Kriteria buruknya pelayanan lembaga peradilan dapat dilihat dan diukur juga dari pelayanannya  yang  dianggap  oleh  sebagian  besar  masyarakat  sangat  tidak  optimal. Pelayanan  yang  tidak  optimal  tersebut  diantaranya  adalah,  cara  kepolisian  dalam menyikapi  masalah  laporan  yang  tidak  jelas  mengendapnya  di  mana,  lambatnya  proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu kasus, banyaknya persyaratan administratif  yang  harus  ditempuh  saat  pendaftaran  perkara  di  pengadilan,  banyaknya
39 Muladi, Kapita Selekta Sistem Perdilan Pidana, Undip, Semarang, 1995, Hlm 2.
40 Konsideran,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Nomor  1  Tahun  2002 Tentang  Acara Gugatan Perwakilan Kelompok  Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lihat juga UU no. 14 tahun 1970 pasal 4 ayat (2) sebagaimana telah di ubah dengan UU no. 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
41 Suara Pembaharuan, 23 September 2001
pungutan  di  luar  biaya  administrasi  resmi. 42 dan  banyaknya  perkara  kasasi  yang menumpuk di Mahkamah Agung. 43
Proses  perkara  pengadilan  yang  dilalui  mulai  dari  pendaftaran  sampai  ke  luar putusan  terlalu  berbelit-belit,  tidak  efisien  dan  mahal.   Ditambah  lagi  dengan  buruknya manajemen  pembagian  perkara  serta  penunjukan  hakim  untuk  menangani  perkara dianggap  tidak  proporsional  dan acceptable .  Selain  itu  prosedur  penetapan  putusan pengadilan juga dianggap tidak transparan oleh publik.
Hal  di  atas  menyebabkan  rasa  hormat  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga peradilan semakin menipis dari hari ke hari. Sedangkan  di sisi lain, ada tuduhan bahwa  lembaga  peradilan  dan  kekuasaan  kehakiman  pada  umumnya  sudah  tidak independen  dan  mandiri  dalam  menjalankan  kinerja  serta  mengeluarkan  putusan- putusannya.  Campur  tangan  pihak  eksekutif  dalam  proses  peradilan  menjadi  salah  satu indikasi  ketidakmandirian  lembaga  peradilan.  Anggapan    demikian  saat  ini  sudah  tidak perlu ada lagi karena Mahkamah Agung telah melakukan upaya pembenahan melalui one day  publish  service,  Pendaftaran  perkara  online  (e-filling)  ,  pembayaran  panjar  biaya perkara  online  (E-payment),  Pemanggilan  pihak  secara  online  (e-summons),  Mahkamah Agung juga telah mempersiapkan peluncuran aplikasi e-litigation, aplikasi e-litigation ini ditargetkan rampung pada Agustus 2019  melalui perubahan Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 3 tahun 2018. Ini akan di lounching pada hari ulang tahun MA ke 47 pada 19  Agustus  2019  mendatang  sekaligus  peluncuran  theme  song  MA.  Suasana  kebatinan peringatan  HUT  MA  ke  74  kali  ini  tidak  banyak  berbeda  dengan  hari  ulang  tahun sebelumnya.  Hanya  saja  Mahkamah  Agung  pada  tahun  ini  memastikan  bahwa  seluruh satuan  kerja  pengadilan  sudah  siap  untuk  menerapkan  aplikasi  pengadilan  elektronik  (e- court) dengan memasukan ketentuan-ketentuan beracara secara elektronik (e-litigation).
Penyalahgunaan kekuasaan dari aparatur penegak hukum dibatasi oleh  KUHAP dan  prosesnya  dikenal  dengan  Sistem    Peradilan  Pidana.    Menurut  Romli  Atmasasmita bahwa ciri  pendekatan “system” dalam peradilan pidana ialah : 44
a. Titik  berat  pada  koordinasi  dan  sinkronisasi  komponen  peradilan  pidana  (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat);
b. Pengawasan  dan  pengendalian  penggunaan  kekuasaan  oleh  komponen  peradilan pidana;
42 Kompas, 30 Nopember 2001
43 Laporan Akhir Tahun 2000 Mahkamah Agung 44 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan …, Op. Cit., hlm. 9
c. Efektivitas system penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
d. Penggunaan  hukum  sebagai  instrumen  untuk  memantapkan “the  adminstration  of justice” .
Harus  dipahami  bahwa  dalam  penegakan  Tindak  pidana  korupsi,  dasar pembenaran  seseorang  dapat  dikatakan  bersalah  atau  tidak  melakukan  tindak  pidana korupsi,  adalah  ia  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  perbuatan melanggar hukum. Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum  pidana  (KUHP),  yakni  sebagaimana  dirumuskan  secara  tegas  dalam  Pasal  1  ayat (1) KUHP “ Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali ” atau dalam adagium lain istilah ini dapat dikenal  “ tiada pidana tanpa kesalahan.”
Undang-undang khusus, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur  secara  materiil  maupun  formal,  sehingga  terdapat  pengecualian  dari  asas  yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  ( lex  specialis  derogat  lex  generalis) . Keberlakuan lex specialis derogat lex generalis , harus memenuhi kriteria: 45
1. pengecualian terhadap Undang-undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-undang.
2. pengecualian  dimaksud  dinyatakan  dalam  Undang-undang  khusus  tersebut,  sehingga pengecualiannya  hanya  berlaku  sebatas  pengecualian  yang  dinyatakan  dan  bagian yang  tidak  dikecualikan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan pelaksanaan Undang-undang khusus tersebut.
Hukum  Pidana  khusus,  bukan  hanya  mengatur  hukum  pidana  materiilnya  saja akan  tetapi  juga  hukum  formalnya.  Aturan-aturan  tersebut  seyogianya  tetap memperhatikan  asas-asas  umum  yang  terdapat  baik  dalam  ketentuan  umum  KUHP  bagi hukum  pidana  materiilnya,    maupun  untuk  hukum  pidana  formalnya  harus  tunduk terhadap  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang KUHAP. 46
Modus-modus  pencucian  uang  dilakukan  dengan  berbagai  cara  seperti  dalam putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PNDps yang diputus 12 tahun;
45  Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum,  Suatu  Pengantar, Yogyakarta: Liberty,  1999, hlm. 87.
46 Ibid.
1. Bahwa sesuai keterangan Ni Wayan Setyawati saksi pernah meminta terdakwa untuk menandatangani slip setoran dimana ia diperintahkan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mau menandatanganinya.
2. Bahwa  berdasarkan  dokumen  Bank  berupa  rekening  Koran  dan  voucher  Bank, diperoleh  fakta  bahwa  transaksi  penyetoran  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  melalui saksi-saksi  yang  diperintahkan  tersebut  dilakukan  dalam  jarak  waktu  yang  saling berdekatan  dan  bahkan  terdapat  transaksi  penyetoran  di  hari  yang  sama  dengan nominal yang berbeda.
3. penyetoran  uang  secara  tunai  dengan  menggunakan  nama-nama  orang  lain  dan  pola penyetoran  uang  kerekening  dengan  memecah-mecah  nominal  padahal  biasanya dilakukan sekaligus dalam hari yang sama dimaksudkan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut. ‘
4. uang dari hasil perolehan gratifikasi sudah merupakan uang yang disembunyikan oleh terdakwa dalam perkara TPPU dan telah dibelikan berupa aset-aset tersebut.
5. uang hasil tindak pidana telah ditempatkan sedemikian rupa agar tidak diketahui asal usulnya dan bahkan sudah menjadi asset yang seolah-olah asset tersebut sah;
6. kegiatan  menempatkan  hasil  tindak  pidana  dengan  maksud  untuk  disembunyikan tersebut dilakukan secara terus menerus selama menjabat sebagai bupati;
7. layering atau  penempatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tersebut  dilakukan  secara berlapis-lapis  dan  secara  terus  menerus  oleh  karena  hasil  kejahatan  tersebut  masih ada;
8. proses  layering  penempatan  dan  atau  kegiatan  merubah  bentuk  atas  hasil  tindak pidana  korupsi  dilakukan  secara  terus  menerus  dan  dicampur  sedemikian  rupa sehingga tidak dapat ditentukan lagi secara pasti mana harta kekayaan terdakwa yang diperoleh  dari  penghasilan  yang  sah  dan  mana  harta  kekayaan  terdakwa  yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;
9. pola  dan  proses  penyembunyian  harta  terdakwa  yang  bersumber  dari  Tindak  Pidana Korupsi tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu jabatan sebagai bupati sedemikian  rupa,  sehingga  kegiatan  penyembuyian  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang berlangsung  selama  dalam  jabatan  Bupati  tersebut  haruslah  dianggap  memiliki hubungan satu dengan yang lain, karena dilakukan dalam periode terdakwa menjabat sebagai Bupati Klungkung dan harta kekayaan yang tidak mungkin lagi dapat di pilah satu  dengan  yang  lain  karena  sudah  diintergrasikan  dalam  harta  kekayaan  terdakwa
yang sah maka terhadap perbuatan penyembunyian harta hasil tindak pidana korupsi oleh terdakwa tersebut haruslah dianggap sebagai perbuatan berlanjut;
10. terdakwa  selama  menjabat  sebagai  Bupati  Klungkung  tidak  melaporkan  harta kekayaannya,  padahal  terdakwa  mempunyai  kewajiban,  tugas  dan  tanggung  jawab untuk  melaporkan  harta  kekayaan  tersebut  secara  benar  meskipun  masih  atas  nama orang  lain,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  tidak  menjalankan  kewajibannya sebagaimana  mestinya,  maka  dapat  disimpulkan  terdakwa  telah  sengaja  untuk menyembunyikan  asset  asset  yang  diperoleh  dari  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah dibelanjakan (dicuci) untuk membeli asset asset yang diatasnamakan orang lain.
11. asset  berupa  gedung  yang  diperoleh  dari  Tindak  Pidana  Gratifikasi  di  ubah  bentuk menjadi gedung, selanjutnya diubah bentuk lagi dalam bentuk pinjaman kredit kepada Bank Victoria Syariah;
Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  dimohonkan  banding  melalui  Putusan Pengadilan  Tingg  Bali  Nomor  11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS,  terdakwa  dijatuhi  pidana penjara  selama  15  tahun  kemudian  putusan  banding  tersebut  dimohonkan  kasasi  dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964K/Pid.Sus/2015 tanggal 17 Maret 2016 terdakwa dijatuhi pidana penjara  18 tahun.
Apabila  dilihat  dari modus-modus  TPPU  nampak  benar  bahwa TPPU  merupakan kejahatan  yang  berdiri  sendiri  apabila  menggunakan  dakwaan  kumulatif  lebih  tepat. Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  juga  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik  Indonesia.  (Vide  Pasal  5,6,7  UU  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi).
Tindak  pidana  korupsi  merupakan extra  ordinary  crime yang  memiliki  ruang lingkup  global  sehingga  semua  negara  berkepentingan  untuk  memberantas  korupsi, kejahatan korupsi hampir terdapat disemua negara termasuk di negara Indonesia.
Berkaitan  dengan  hal  ini  sejak  bulan  November  2017,  Indonesia  telah  di-review oleh  negara  lain  atas  kepatuhan  dalam  menjalankan  Rekomendasi Financial Action  Task Force    (FATF)  on  Money  Loundering ,  sebagai  salah  satu  prasyarat  Indonesia  harus memiliki  hasil  Asesmen  Resiko  terhadap  tipe-tipe  badan  hukum  yang  ada  di  Indonesia terkait tindak pidana pencucian uang. Adapun badan hukum yang digunakan sebagai alat untuk  menyembunyikan  kejahatan  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  Perkara  Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PNDps  yaitu  Bank  Mandiri,  BPR  Partha  Kencana  Tohpati,  Bank
BPD  melalui  benefisial  ownership  yang  merupakan  staff  Pemda  di  tepat  terdakwa bertugas.
Berpijak  dari  hal  ini  maka  tidak  boleh  ada  kesenjangan  antara  konvensi internasional dan hukum nasional sebagai lokal remedis, misalnya Politik hukum Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU)  terkait  aturan  hukum  yang  menjadi  landasan  legalitas  bagi  pertanggungjawaban pidana Benefisial  Ownership /kuasa  rekening  (BO)  serta  posisinya  dalam  ajaran deelneming menjadi  topik  yang  harus    dirumuskan  dalam  RUU  Tindak  Pidana  Korupsi dan  RUU  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang    (TPPU),  baik  pembuktian  yang  efektif  untuk jerat beneficial ownership , doktrin atau ajaran.
Di  masa  depan  politik  penegakan  hukum  dalam  memberantas  tipikor  dan  TPPU mengarah  ke Beneficial  Owner (BO)  tidak  cukup  seperti  selama  ini  hanya  actor phisikusnya saja atau berhenti pada pelaku-pelaku yang terungkap dalam penyelidikan dan penyidikan  saja.  Disamping  beneficial  owner  perlu  juga  diatur  pertanggungjawaban pidana  bagi  badan  hukum  yang  digunakan  untuk  menyimpan  hasil  tindak  pidana pencucian uang.
Tindak pidana korupsi dapat dibedakan dari pelanggaran administratif yang bukan merupakan  tindak  pidana  korupsi  dan  pelanggaran  administratif  yang  merupakan  tindak pidana  korupsi.  Pelanggaran  administratif  yang  bukan  merupakan  tindak  pidana  korupsi yaitu  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsi  negatif.  Ajaran  sifat  melawan hukum  dalam  fungsi  negatif  merupakan  alasan  peniadaan  pidana  dan  terdapat  alasan pembenar.  menurut  Komariah  Emong  Sapardjaja:  untuk  menghapuskan  sifat  melawan hukum  materiil  hanya  diterima  dalam  fungsinya  yang  negatif  dalam  arti  bahwa  suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum apabila secara materiil perbuatan itu  tidak  bertentangan  dengan  hukum. 47 Dikenal  dengan  Yurisprudensi  Mochtar  Effendi tahun 1966 yakni;
- negara tidak dirugikan - yang bersangkutan tidak mendapat untung
- Masyarakat terlayani.
Sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsi  negatif  merupakan  alasan  peniadaan pidana karena terdapat alasan pembenar pernah diputus dan dijadikan yurisprudensi yaitu pada  Putusan  MA  RI  No.  42  K/Kr/1965  tanggal  8  Agustus  1966,  Putusan  MA  Nomor
47 Komariah Emong sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil, Alumni, Bandung,
72K/Kr/1972 tanggal 27 Mei 1972, Putusan MA Nomor 97K/Kr/1973 tanggal 17 Oktober 1974  dan  Putusan  MA  No.  81K/Kr/1973  tanggal  16  Desember  1976.    asas  materiil wederrechtelijkheid,  suatu  perbuatan  yang  merupakan  perbuatan  pidana  tidak  dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan social adequat .
Adapun pelanggaran administratif yang merupakan tindak pidana korupsi menurut Andhi Nirwanto: 48
“Parameter  penilaian  pelanggaran  administratif  yang  merupakan  tindak  pidana korupsi bentuk men rea yang mendahului, menyertai, dan melingkupi pelanggaran di  bidang  administratif  meliputi  adanya  unsur-unsur  kecurangan,  pemalsuan, manipulasi  menyembunyikan  kenyataan,  pengelakan  peraturan,  penipuan (fraud) , penyesatan,  akal  akalan,  atau  rekayasa,  serta  melibatkan  korporasi  dalam  bentuk kolusi dengan pejabat publik atau negara (state corporate crimes) .
Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak ada pengaruhnya dengan pengadilan  tipikor  karena  penyelesaian  secara  administratif  tidak  menghapus  pidana bahkan  jangankan  adanya  penyelesaian  secara  administratif  dikembalikan  kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  tidak  menghapuskan  dipidananya  pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4.
Dalam  pada  itu  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  masih  harus  berhadapan dengan  gugatan  pra  peradilan  dan  gugatan  PTUN  meskipun  tidak  wajib  keputusannya ditunggu  karena  asas  hukum  pidana  bersifat  otonom,  tidak  dapat  diintervensi  oleh  ranah hukum lain.
Penyalahgunaan  wewenang  sebagaimana  dimaksud  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2014 diberi batasan apakah terdapat kerugiaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Demikian juga soal diskresi harus dilihat dan diukur dari prosedur, syarat dan tujuan diskresi itu sendiri, jika diskresi dikeluarkan tidak sesuai  prosedur,  syarat  dan  tujuannya,  apalagi  telah  merugikan  keuangan  negara  maka diskresi seperti itu harus diabaikan.
Pada  praktek  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  seringkali  mengemuka pertanyaan yang berhubungan dengan posisi atau kedudukan Terdakwa, para hakim agung
48 Andi Nirwanto, Loc cit.
dari  kamar  pidana  dan  para  hakim  ad  hoc  tipikor  pada  Mahkamah  Agung  RI  memberi solusi bahwa: 49
a. Pasal  2  dan  Pasal  3  diperuntukan  untuk  setiap  orang  baik  swasta  maupun  pegawai negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri.
b. Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti maka dikenakan Pasal 3 dengan ambang batas Rp. 100.000.000,0 (seratus juta rupiah);  adalah  tidak  adil  apabila  menjatuhkan  pidana  bagi  terdakwa  yang  hanya merugikan  keuangan  negara  di  bawah  Ro.  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah) dikenakan  sanksi  minimal  Pasal  2  yaitu  pidana  4  tahun  denda  Rp.  200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. Hakim mengadili berdasarkan surat dakwaan. Hakim tetap berpegang dengan Pasal 3, namun pidana dan dendanya dapat ditinggikan.
Kebijakan Mahkamah Agung ini harus pula dimaknai bahwa pemberantasan tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  komponen  sistem  peradilan  pidana  terlebih  dahulu harus  ditentukan  delik  yang  dilanggar  seiring  dengan  perkembagan  paradigma  kejahatan korupsi.  Menurut  Moh  Askin 50 sanksi  dalam  pasal  ini  bersifat  kumulatif  sehingga memerlukan  kearifan  dalam  menjatuhkan  sanksi  agar  sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan yang  terkandung  dalam  undang-undang  ini.  Lebih  lanjut  Moh  Askin  mengemukakan bahwa tim dari litbang MA merekomendasikan terkait SEMA Nomor 7  Tahun 2012 yang digunakan  sebagai  dasar  menerapkan  Pasal  2  ayat  (1)  Pasal  3,  sebaiknya  MA  segera mencabut,  karena  perbedaan  antara  kedua  delik  tersebut  terletak  pada  perbuatan  pelaku bukan pada jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. 51

## IV.       PENUTUP
Tindak  pidana  korupsi  yang  digolongkan  pada  kejahatan  luar  biasa  sedang  giat dilakukan  pemberantasannya  dengan  tetap  merujuk  pada  asas  proporsional  dalam penjatuhan  pidana,  karena  orientasi  pemidanaan  adalah  memberikan  keseimbangan terhadap  kepentingan  masyarakat,  kepentingan  terdakwa  dan  juga  kepentingan  Negara .
49 Djoko  Sarwoko  At  All.,  Rumusan  Hukum  Bidang  Pidana  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Pidana Mahkamah Agung RI, 2012, hlm. 21
50 Moh Askin, Sekali Lagi: Peran hakim dalam Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UUP Tipikor, Varia Peradilan No. 370 September 2016, hlm. 43
51 Ibid
Sehingga    dalam  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  harus  dapat  memberikan  rasa keadilan  oleh  karenanya  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  cukup memenuhi  rasa  keadilan.  Berkaitan  dengan  hal  ini  perlu  adanya  revisi  terhadap  Pasal  2 khusus  mengenai  ancaman  Pidana  maupun  denda  atau  ada  pengaturan  lain  khusus  prasa terhadap  kerugian  negara  yang  jumlahnya  kecil,  adanya  beberapa  fakta  yang  ditemukan kerugian  negara  kecil  sedangkan  unsur  terpenuhi  Pasal  2  akibatnya  perasaan  keadilan penegak hukum dan terdakwa terlanggar karena ancaman hukuman minimal tinggi.  Harus dilakukan  upaya  untuk  menghindari  disparitas  pemidanaan  dengan  membuat  kualifikasi pemidanaan sesuai dengan jumlah kerugiaan negara yang dilanggar.
Berkaitan  dengan  tindak  pidana money  loundering keterlibatan  beneficial  owner tidak  ada  pengaturan  dalam  undang-undang  sehingga  merupakan  perbuatan  melawan hukum  yang  tidak  dapat  dipidana  karena  sejauh  ini  undang-undang  TPPU  belum mengatur. Beneficial  owner seharusnya  bisa  diminta  pertanggungjawaban  pidana meskipun perannya hanya membantu pimpinannya mentransfer uang hasil kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku, Jurnal :
Ansori Hasibuan at al., 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung.
Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Barda  Nawawi  Arief,  1996 Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponogoro Semarang.
Barda  Nawawi  Arief,  1998, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Djoko Sarwoko At All., 2012, Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI , Jakarta.
G. Peter Hoefnagels, 1973, The Other Side of Criminologi, Kluwer, Deventer, Holland.
Komariah Emong sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil, Alumni, Bandung.
Mardjono  Reksodiputro,  1994, Hak  Asasi  dalam  Sistem    Peradilan  Pidana, Pusat Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  Lembaga  Kriminologi  Universitas Indonesia, Jakarta.
Mardjono  Reksodiputro,  1993, “Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Melihat  kepada Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  dalam  Batas-Batas  Toleransi”, Pidato Pengukuhan  Penerimaan  Jabatan  Guru  Besar  tetap  dalam  Ilmu  Hukum  pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Jakarta.
Mardjono  Reksodiputro,  1994, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Moh  Askin,    “ Sekali  Lagi:  Peran  hakim  dalam  Penerapan  Pasal  2  dan  Pasal  3  UUP Tipikor” , Varia Peradilan No. 370 September 2016.
Muladi dan Barda dan Nawawi Arief,  1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung.
Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang.
Muladi,  2002, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem    Peradilan  Pidana, Badan Penerbitan Universitas Diponogoro, Semarang.
Romli  Atmasasmita,  2004, Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional  Bagian  II ,  Hecca Press, Jakarta.
Romli Atmasasmita, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional, Utomo, Bandung.
Romli  Atmasasmita,  2002, Korupsi,  Good  Governance  dan  Komisi  Anti  Korupsi  di Indonesia, Badan  Pembina  Hukum  Nasional,  Departemen  Kehakiman  dan  HAM, Jakarta.
Sidik Sunaryo, 2004, Kapita Selekta Sistem  Peradilan Pidana, UMM Press, Malang.
Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

## Undang-Undang dan Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PNDps Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS Undang-Undang nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi
UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  Pemberantasan  Pendanaan Tindak Pidana Terorisme
Perma 13 tahun 2016 Tata Cara Penangganan Perkara Pidana Oleh Korporasi