Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam Vol 5, No 2, September 2020, Hlmn. 69-78
Mengungkap fenomena anggaran perubahan dan partisipasi masyarakat akibat Pandemi Covid 19
Evi Grediani a,1, *
a Akademi Akuntansi YKPN, Jl. Balapan Jl. Gagak Rimang No.2-4, Yogyakarta, 55222, Indonesia.
1 gredianie@gmail.com*
* correspondence author
10.34202/imanensi.5.2.2020.69-78.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  fenomena  anggaran perubahan  dan  partisipasi  masyarakat  wilayah  Kecamatan Pakualaman akibat pandemi COVID-19. Jenis penelitian kualitatif dan analisis dilakukan dengan intepretasi, pengorganisasian data, membuat memo, dan pemaknaan transkrip wawancara dari enam informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 menghentikan belanja atau nol belanja (kecuali belanja tertentu). Masyarakat berpartisipasi secara swadaya dan mandiri untuk  segera  bergerak  bersama  dalam  kegiatan  pencegahan penyebaran COVID-19, walaupun anggaran perubahan dari APBD belum  dapat  direalisasikan  untuk  penanganan  penyebaran COVID-19.  Kondisi  pandemi  telah  menyatukan  warga  untuk bergotong-royong  bersama  tanpa  banyak  intervensi  pemerintah secara materi.
Kata Kunci: Anggaran; Partisipasi Masyarakat; Kebijakan; Gotong Royong
. Abstract
This study  aims  to  reveal  the  phenomenon of  budget  changes  and community  participation  in  the  Pakualaman  District  due  to  the COVID-19 pandemic. Qualitative research and analysis was carried out  by  interpreting,  organizing  data,  making  memos,  and interpreting interview. The research results show that the impact of the pandemic has stopped spending or zero spending (except certain shopping).  The  community  participates  independently  and independently to immediately move together in activities to prevent the  spread  of  COVID-19,  even  though  the  revised  budget  from  the APBD  cannot  be  realized  for  handling  the  spread  of  COVID-19. Pandemic conditions have brought together citizens to work together without much material government intervention.
Keyword: Budgets; Public Participation; Policies; Gotong Royong.
Tanggal Masuk: 11 Juli 2020 Tanggal Revisi:
18 Agustus 2020
Tanggal diterima:
11 September 2020

## 1. PENDAHULUAN
Anggaran digambarkan sebagai ekspresi kuantitatif formal dari rencana strategi  organisasi,  memberikan  manajer  dan  bawahan  arahan  untuk memastikan  upaya  dan  motivasi  akurat  menuju  pencapaian  tujuan  dan sasaran  strategis (Kenno, Lau,  Sainty, &  Boles, 2020).  Anggaran  merupakan komponen  utama  dari  perencanaan  dan  pengendalian  (Grediani  &  Sugiri, 2010).  Anggaran  yang  berkaitan  dengan  sektor  publik,  dikenal  dengan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Nasional/Daerah  (APBN/D).  Perubahan APBD  merupakan  program  yang  dilakukan  secara  rutin  oleh  pemerintah daerah,  sebagai  upaya  untuk  menjalankan  penyesuaian  yang  terjadi (Kurniawan  &  Arza,  2019) dan  memengaruhi  anggaran di  massa  mendatang (Pessina  &  Sicilia,  2012).  Setiap  daerah  memungkinkan  memiliki  peraturan perubahan  anggaran  yang  berbeda  dan  konsep  dari  pemerintah  daerah lainnya,  namun  demikian  harus  mengacu  pada  Undang-Undang  dan peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Pusat  (Widyaningrum et  al. , 2019).
Perubahan  anggaran  dan  penganggaran  dapat  dipengaruhi  oleh  kondisi sosial,  ekonomi  lokal  (Pessina  &  Sicilia,  2012;  Widyaningrum  et  al.,  2019). Pemerintah  Daerah  harus  segera  mengantisipasi  penyebaran  COVID-19  di wilayah,  dengan  memanfaatkan  anggaran  yang  sudah  difiksasi  awal  tahun. Anggaran perubahan yang biasanya dilaksanakan pertengahan tahun, harus digeser  maju  akibat  pandemi  COVID-19.  Partisipasi  masyarakat  merupakan salah  satu  aspek  utama  penggunaan  dana  (Sofianto,  2017).    Partisipasi masyarakat  di  wilayah  diantaranya  berkegiatan  kelompok  dan  berkontribusi pada  pembangunan  wilayah  (Krisnawati  et  al.,  2019).    Keberhasilan  sebuah proyek  pembangunan  dan  perencanaan  pembangunan  dipengaruhi  oleh komponen partisipasi masyarakat (Dewi & Adi, 2019).
Pemerintahan  Pusat  maupun  Pemerintahan  Daerah  memerlukan partisipasi  dalam  pemberdayaan  masyarakat  guna  pengembangan, pertumbuhan  dan  pembangunan  suatu  wilayah.  Dengan  menyebarnya pandemi  Covid  19  keseluruh  negara,  termasuk  Indonesia,  tindakan pencegahan dilakukan pemerintah. Pencegahan level masyarakat diantaranya adalah  pembatasan  interaksi  fisik    ( psysical  distancing )  dan  pembatasan sosial  ( social  distancing) (Kemenkes,  2020).  Berkaitan  dengan  pembatasan sosial dan interaksi fisik, maka aktivitas kepentingan pribadi seperti membeli kebutuhan  pokok  dan  keperluan  lainnya  akan  berkurang  intensitasnya bahkan  terhenti  sementara.  Begitu  juga  secara  otomatis  aktivitas  yang melibatkan  peranserta  dalam  pemberdayaan  masyarakat    di  wilayah  akan tertunda  atau  berhenti.  Kondisi  ini  mengakibatkan  target  kinerja pemerintahan    tidak  optimal.  Di  sisi  lain,  Pemerintah  Pusat  harus  segera membuat  aturan  terkait  penanganan  COVID-19  dan  penyesuaian  anggaran. Disinilah  arti  pentingnya  anggaran  untuk  keberhasilan  pembangunan,  guna memperbaiki kehidupan masyarakat.
Penelitian dilakukan karena tiga hal. Pertama, fenomena pandemi COVID- 19 merupakan suatu kejadian baru dan luar biasa bagi bangsa Indonesia dan seluruh  dunia  yang  mempengaruhi  faktor  makro  dan  mikro.  Kedua,  adanya tanggap  darurat  bagi  wilayah  Kota  Yogyakarta.  Ketiga,  adanya  perubahan anggaran  yang  berdampak  terhadap  partisipasi  masyarakat.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengungkap  fenomena  anggaran  perubahan  dan partisipasi  masyarakat  wilayah  Kecamatan  Pakualaman  akibat  pandemi COVID-19.  Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan  ilmu pengetahuan  dibidang  akuntansi  manajemen,  sistem  pengendalian manajemen, corporate governanvce, dan akuntansi sektor publik, diharapkan
menemukan  kaitan  dan  nilai  baru  bagi  anggaran  perubahan  berkaitan dengan suatu kejadian khusus seperti Pandemi Covid 19.

## 2. METODE
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data diperoleh  dari  wawancara  dengan  enam  informan  yaitu  3  orang  unsur pimpinan di wilayah kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta (I1, I2 dan I3), 1  orang  unsur  perencanaan,  evaluasi  dan  pelaporan  (I4),  2  orang  unsur lembaga pemberdayaan masyarakat (I5 dan I6). Informan pertama, kedua dan ketiga  memiliki  pengalaman  dalam  membuat  kebijakan  terkait  pandemi  di wilayah  Kecamatan  Pakualaman  Informan  keempat  memiliki  pengalaman teknis membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Perubahan dan menguasai tentang aturan-aturan pembuatan anggaran. Informan kelima dan keenam memiliki pengalaman yang  berbeda terkait dengan kegiatan dan partisipasi  masyarakat  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran pandemi  virus  COVID-19  serta  pengalaman  memimpin  kelembagaan  lebih dari lima tahun.
Peneliti  melakukan  intepretasi  data  dengan  pengorganisasian  data, membuat  memo,  pemaknaan  wawancara.  Selanjutnya  teknis  analisis  data terdiri dari empat tahap (Nakpodia & Adegbite, 2018; Syailendra & Hamidah, 2019) yaitu (1) Peneliti menjabarkan fenomena berdasarkan wawancara yang telah  direkam;  (2)  mencari  tema  yang  ada  dalam  deskripsi  data  hasil wawancara  berupa  fenomena  anggaran  perubahan  dan  partisipasi masyarakat  akibat  pandemi  ovid  19;  (3)  Data  mentah  akan  diolah  menjadi sebuah  kategori  menyusun  tema;  (4)  menyandingkan  temuan  penelitian dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 sebagai parameter.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pandemi virus COVID-19 mempengaruhi anggaran perubahan dan partisipasi masyarakat.
Fenomena  pandemi  virus  COVID-19  secara  umum  memberikan  dampak terhadap  semua  sendi  kehidupan,  baik  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik, hukum  dan  pertahanan  keamanan.    Kota  Yogyakarta  tidak  terkecuali  juga mengalami  hal  yang  sama,  sehingga  memerlukan  sistem  untuk penanggulangan  dampak  tersebut  supaya  Organisasi  Perangkat  Daerah Wilayah  Kecamatan  Pakualaman  bisa  melakukan  eksekusi  kebijakan.  Pada tanggal  2  Maret  2020.  Presiden    Joko  Widodo  mengeluarkan  pengumuman bahwa di Indonesia ada kasus positif COVID-19. Informasi ini menjadi pijakan kebijakan  selanjutnya  yang  akan  dilakukan  oleh  Pemerintahan  Pusat  dan Pemerintahan  Daerah.  Pada  tanggal  31  Maret  2020  Presiden  mengeluarkan Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  penetapan  status kedarutatan kesehatan masyarakat, ditindaklanjuti pada tanggal 4 April 2020 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat Polri tentang physical distancing .
Pemerintahan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  tanggal  20  Maret  2020 juga  segera  merespon  informasi  yang  sudah  dikeluarkan  Presiden  dengan menetapkan  status  tanggap  darurat  sampai  dengan  tanggal  20  Mei  2020. Pemerintahan  Kota  Yogyakarta  pada  tanggal  16  Maret  2020  mengeluarkan Surat  Edaran  tentang  pencegahan  COVID-19  dan  tanggap  darurat.  Pada tanggal  26  Maret  2020  Walikota  Yogyakarta  selaku  Ketua  Gugus  Tugas mengeluarkan  arahan  dan  himbauan  untuk  aparatur  sipil  negara  agar bekerja dengan sistem bergantian dan terjadwal, yaitu  sebagian bekerja dari rumah  dan  sebagian  di  kantor  untuk  mengurangi  dan  menghentikan
penyebaran  COVID-19.    Pada  tanggal  2  April  2020  Walikota  Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran Nomor 130/1397/SE/2020 tentang Penyusunan Pra  Perubahan  Renja  Perangkat  Daerah  Tahun  2020  bagi  Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pemerintahan Kota Yogyakarta.
Penanganan  COVID-19  di  Kecamatan  Pakualaman  Kota  Yogyakarta mengikuti  arahan  yang  diberikan  oleh  Walikota  Yogyakarta  sebagai  Ketua Satuan Gugus Tugas Kota Yogyakarta, seperti  penjelasan Informan pertama (I1).
“Untuk  Pakualaman  adalah  salah  satu  anggota  Gugus  Tugas, arahan  dilakukan  oleh  Ketua  Satuan  Gugus  Tugas,  beserta jajarannya  terkait  bisa  mengurangi  penyebaran  COVID-19, begitu… “.
Pernyataan  I1  dalam  sisi  obyektivitas  tugas  dan  pemahaman,  juga terdapat pada pernyataan Informan kedua (I2).
“Terkait  dengan  penangananan  di  Pemerintah  Kota  mengikuti arahan  Bapak  Walikota  selaku  Ketua  Gugus  Tugas  tingkat  Kota dan  yang  membantu    adalah  di  tingkat  Kecamatan.  Didalamnya sebagai  pengarah  Ketua  Kesi  (Kelurahan  Siaga),  dibantu  Ketua Kampung,  Lembaga  LPMK  (Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan),  PKK  (Pemberdayaan  Kesejahteraan  dan  Keluarga), Kesi masing-masing RW (Rukun Warga), bergerak”.
Kebijakan  penanganan  dalam  menanggulangi  pandemi  COVID-19  di Kecamatan Pakualaman pada saat ini oleh I1 dinyatakan bahwa
“Penanganan menyesuaikan, administrasi perkantoran dilaksanakan  seperti  biasa,  bayar  telepon,  listrik,  tidak terpengaruh. Kegiatan yang melibatkan masyarakat dibatasi, ada maklumat dari Kapolri ... 24 Maret, sejak itu dibatasi. Anggaran yg melibatkan masyarakat banyak ditunda sambil menunggu arahan dari  Pemerintah  Kota.  Massa  tanggap  darurat,  mengoptimalkan pembelian  masker,  handsantiizer,  desinfektan  untuk  internal kantor  Pemerintah  Kecamatan  ...  Masyarakat  sekarang  sudah bergerak  terlebih  dahulu,  memang  kesannya  Pemerintah  Kota agak terlambat.”
Kebijakan  penanganan  dalam  kaitan penggunaan  anggaran tidak bisa fleksibel,  namun  dapat  menyesuaikan  dengan  kondisi  wilayah  masing- masing. Pernyataan Informan kedua (I2) dan Informan ketiga (I3) memberikan gambaran kebijakan penanganan di wilayah.  Pernyataan I2 dan I3:
“Bentuk  penanganannya  dan  pencegahan  antara  lain  masing- masing RW (Rukun Warga) adalah penyemprotan. Lembaga mitra kelurahan melakukan pencerahan,  penyuluhan terkait pencegahan  COVID-19.  Satuan  Tugas  Kelurahan  menunggu perintah  Gugus  Tugas  tingkat  Kecamatan  PA  bergerak  bersama satgas  yang  dibentuk  ...  tidak  bergerak  sendiri-sendiri,  kami memberi masukan lewat satgas, laporan, pendataan pendatang”.
“Di Purwokinanti ada tempat cuci tangan, sudah dibuat beberapa, kegiatan gentongisasi diubah, nanti akan berubah dengan keramik dan  pralon  ...  kegiatan  lain  dihentikan,  koordinasi  masih  baik melalui  media  sosial,  WA,  atau  langsung  koordinasi  dengan  3 sampai 5 orang.”
Pandemi  COVID-19  menyebabkan  kegiatan  kemasyarakatan  terhambat, dan  penggunaan  anggaran  harus  disesuaikan.  Kebijakan  penanganan pandemi  COVID-19  yang  sudah  berjalan  belum  maksimal,  dari  pernyataan obyektivitas pimpinan wilayah Kelurahan dan Kecamatan memberi gambaran bahwa anggaran yang ada tidak bisa langsung digunakan untuk penanganan Covid-19 karena tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam  anggaran  belanja  pemerintah  daerah.  Kondisi  pandemi  menyebabkan adanya  penurunan  pendapatan  di  wilayah  Kota  Yogyakarta  sehingga  perlu dilakukan  langkah  khusus  mengatasi  hal  tersebut.  Pernyataan  I1  memberi gambaran anggaran perubahan.
“...Informasi  dari  Walikota,  anggaran  kota  defisit,  terkoreksi banyak,  pajak  hotel,  restoran  sedikit  ...  Perubahan  Anggaran seharusnya  sekitar  bulan  Juli-Agustus,  maka  diajukan  bulan Maret  sudah  mulai  dibahas,  karena  situasi  darurat  tersebut. Anggaran yang  tidak  berkaitan  dengan  penanganan  COVID nanti bisa  ditunda  atau  rasionalisasi.  Rasionalisasi  minimal    25%  ... kondisi  buruk,  maka  kita  bisa  memotong  sampai  50%  ... Semangatnya  pemotongan  anggaran  adalah  untuk  membantu penanganan COVID”
Pernyataan  I2  memberi  gambaran  anggaran  berjalan  dan  anggaran perubahan sebagai bagian dari rasionalisasi wilayah Kecamatan Pakualaman.
“Anggaran  triwulan  satu  sebagian  besar  sudah  terlaksana  ... Anggaran  diambil  alih  untuk  mendukung  pencegahan  COVID. Anggaran  Perubahan  kedepan  dirasionalisasi  sampai  50%.  Kami harus menata dulu, kegiatan yang bisa diubah untuk mendukung kegiatan  penanganan  COVID,  hampir  separo  tinggal  400  juta, utamanya untuk recovery-nya, peningkatan ekonomi...”
Kelurahan  Purwokinati  sebagai  bagian  wilayah  Kecamatan  Pakualaman memberikan  gambaran  pelaksanaan  anggaran  dan  rencana  kegiatan  dalam anggaran  perubahan.  Obyektivitas  kebijakan  yang  dilakukan  di  wilayah memberikan  pemahaman  bahwa  fenomena  pandemi  COVID-19  sangat mempengaruhi  anggaran  perubahan  di  wilayah  Kecamatan  Pakualaman. Pernyataan  I3  memberikan  gambaran  kebijakan  yang  dilakukan  akibat dampak yang ditimbulkan.
“Anggaran  ada  realokasi,  pembahasan  anggaran  harus menghapus  kegiatan  yang  tidak  mendukung  penanganan  COVID- 19. Untuk Dana Kelurahan sebesar Rp350 juta harus tetap sesuai Pagu  (alokasi  anggaran  yang  ditetapkan  berdasarkan  anggaran belanja pemerintah daerah ... Selama ini pembiayaan beli masker dan  handsanitizer  tidak  menggunakan  anggaran  sementara swadaya,  beli alat mandiri dari bantuan warga.”
Pembahasan  anggaran  perubahan  pada  tanggal  16  April  masih berlangsung  di  Kantor  Kecamatan  Pakualaman  untuk  dievaluasi  oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Informan keempat (I4) memberikan gambaran tentang anggaran perubahan Kecamatan Pakualaman.
“Pelatihan  pembuatan  masker  bentuk  pelatihan  online,  dirumah masing-masing. Kita meminta supaya PAP tidak dikurangi karena berkaitan  juga  dengan  pihak  eksternal.  PAP  digunakan  untuk pengeluaran  uang  piket,  honor  tenaga  bantuan,  honor  jasa kebersihan.  Nilai  sekitar  400  juta.  Gedung  kantor  sudah  proses kontrak  dibulan  ini,  segera  dilaksanakan.  Angka  tetap  185  juta. Perkembangan  setelah  diseminasi  akan  segera  dilaporkan. Anggaran semula sebesar Rp3,7 Milyar menjadi 1,1 Milyar dengan rasionalisasi sekitar 31,5 persen”.
Akibat social  distancing ,  kegiatan  pengumpulan  massa  tidak  ada, konsekuensinya  kegiatan  masyarakat  yang  bersumber  dari  anggaran pemerintah  Kecamatan  Pakualaman  tertunda  bahkan  terhenti.  Pernyataan dari  Informan  kelima  (I5)  dan  keenam  (I6)  sebagai  perwakilan  lembaga kemasyarakatan  di  wilayah  Kecamatan  Pakualaman  menggambarkan  hal tersebut.
“Sementara  kegiatan  terhenti,  masih  social  distancing.  Kegiatan tahun  2020  dialihkan  untuk  penanggulangan  COVID,    kegiatan fisik juga diarahkan ke penangangan COVID”. (I5)
“Secara umum berhenti semua, dampaknya luar biasa, khususnya Purwokinanti.  Misalnya  rapat  2  kali  saja  dan  sudah  terlaksana, yang  jatahnya  9  kali  sampai  Oktober.  Kegiatan  kemasyarakatan otomatis saat ini terhenti”. (I6)
Dari  semua  pernyataan  I1,  I2,  I3,  I4,  I5  dan  I6  menyiratkan  bahwa pandemi  COVID-19  mengakibatkan  dampak  bagi  kegiatan  masyarakat  yang bersumber  dari  anggaran  pemerintah  daerah.  Menyebabkan  adanya social distancing sehingga  mempengaruhi  penurunan  pendapatan  pemerintah daerah,  dan  memberikan  efek  domino  mengharuskan  adanya  anggaran perubahan. Anggaran perubahan terpaksa dilakukan agar pemerintah daerah dapat  melakukan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penanganan  dan penanggulangan  penyebaran  COVID-19.  Anggaran  perubahan  mengalami pemangkasan  yang  sangat  tajam.  Pada  saat  penulisan  artikel  ini  tanggal  21 April 2020,  Tim  Anggaran Pemerintah Daerah  menginstruksikan  bahwa  Sisa Anggaran  yang  belum  dilaksanakan  sampai  tanggal  21  April  2020 dirasionalisasi  sebesar 100%  kecuali  untuk Belanja Listrik, Jasa  Keamanan, Jasa  Orang  Perseorangan/Naban,  Jasa  Kebersihan,  Premi  Asuransi Kesehatan, Barang dan Jasa BLUD, Barang dan Jasa Dana BOS, Barang dan Jasa  Dana  BOSDA,  Modal  BLUD,  Modal  Peralatan  dan  Mesin  Dana  BOS, Modal Aset Tetap Dana BOS, Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS, Modal Pelaksanaan BOSDA.

## 3.2 Pemaknaan Partisipasi Masyarakat Akibat Pandemi COVID-19
Partisipasi  Masyarakat  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2017, dalam ketentuan umum pasal (1), Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan
kepentingannya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Masyarakat adalah  orang  perseorangan  warga  negara  Indonesia,  kelompok  masyarakat, dan/atau  Organisasi  Kemasyarakatan.  Organisasi  Kemasyarakatan  adalah organisasi  kemasyarakatan  sebagiamana  dimaksud  dalam  peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 13 ayat (1) dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan. Ayat (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam  bentuk  pemberian  hibah  dari  Masyarakat  kepada  Pemerintah  Daerah dalam  bentuk  uang,  barang,  dan/atau  jasa  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.    Pasal  18  ayat  (1)  Pemerintah  Daerah  memberikan dukungan  penguatan  kapasitas  kelompok  masyarakat  dan/atau  Organisasi Kemasyarakatan  untuk  berpartisipasi  secara  efektif  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Ayat  (2)  Dukungan penguatan  kapasitas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan,  dan  pendampingan  sesuai  dengan    ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pernyataan  semua  informan  (I1,  I2,  I3,  I4,  I5  dan  I6)  berkaitan  dengan partisipasi  warga  masyarakat  termasuk  lembaga  dalam  hal  penanganan dampak pandemi COVID-19 seperti pernyataan berikut:
“Masyarakat  sudah  bergerak  terlebih  dahulu,  yang  sadar terhadap penularan penyakit kemudian beli masker, handsanitizer, sabun”. (I1)
“Lembaga  sosial  masyarakat  dengan  Lurah,  Camat,  langsung tanggap,  aktivitas  mandiri  dilaksanakan  bersama-sama,  dari beberapa  lembaga  masyarakat,  saiyeg  saekoproyo  untuk mengatasi  dampak  menika.  Namun  dampak  sektor  ekonomi  juga ada,  inisiatif  unsur  pimpinan  wilayah  untuk  membagi  sembako, untuk  warga  yang  terdampak.  Komunitas  hotel  memberikan wastafel  untuk  diletakkan  dipinggir  jalan.  Alhamdulillah  di Purwokinanti  sudah  ada  kesadaran  membantu  menyumbangkan apa saja untuk penangangan COVID-19”. (I6)
“Warga yang mampu, kita minta untuk membantu, ada forum hotel raketang  sithik  kalau  untuk  membantu  masih  bisa,  termasuk pengusaha  lain  kita  ajak  untuk  membantu.  Bantuan  berupa masker, gerabah tempat cuci tangan paket sembako”. (I5)
“Masing-masing RW melakukan penyemprotan desinfektan secara mandiri, memasang wastafel di pinggir jalan”. (I2)
“Penyemprotan  desinfektan  keliling  kampong,  warga  masyarakat memberikan bantuan sembako bagi warga terdampak”. (I3)
Berdasarkan  pernyataan  dari  informan  memberikan  gambaran  bahwa walaupun semua warga masyarakat mengalami dampak dari pandemi COVID- 19,  namun  tetap  ada  rasa  kepedulian  saling  berpartisipasi  agar  penyebaran COVID-19  menurun.  Partisipasi  masyarakat  yang  dilakukan  mempunyai makna yang sama sesuai dengan PP No.45 Tahun 2017 (Republik Indonesia, 2017).    Bentuk  partisipasi  masyarakat  yang  ada  di  wilayah  Kecamatan Pakualaman  untuk  warga  terdampak  berupa:  (a)    barang,  yaitu  pemberian
hibah masker, tempat cuci tangan (berupa gentong, wastafel keramik, ember, dll),  sabun, handsanitizer ,  sembako  untuk  didistribusikan  bagi  warga terdampak  langsung  ke  seluruh  wilayah  kecamatan;  (b)  jasa    yaitu  tenaga untuk  mendistribusikan  bantuan  dan  tenaga  penyemprotan  desinfektan  di masing-masing  wilayah  RT,  RW  dan  Kampung    di  wilayah  Kecamatan Pakualaman.

## 4. SIMPULAN
Penelitian  ini  memberikan  simpulan  bahwa  pandemi  virus  COVID-19 memberikan  dampak  terhadap  aktivitas  kegiatan  kemasyarakatan  dan anggaran  perubahan  pemerintah  daerah.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan Pemerintah  Kota  Yogyakarta  adalah  harus  segera  melakukan  pembahasan anggaran  perubahan  bagi  Organisasi  Perangkat  Daerah  wilayah  Kota Yogyakarta. Anggaran perubahan yang seharusnya bulan Juli-Agustus, harus dimajukan pada akhir bulan Maret sampai dengan bulan April. Rasionalisasi anggaran  minimal  sebesar  25%  dari  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA) saat  ini,  bahkan  sampai  harus  menghentikan  belanja  atau  nol  belanja (kecuali  belanja  tertentu)  mulai  21  April  2020.  Pada  saat  keadaan  darurat, anggaran  perubahan  dari  APBD  belum  dapat  direalisasikan  untuk penanganan  penyebaran  COVID-19    memaksa  masyarakat  untuk  segera bergerak  bersama  dalam  kegiatan-kegiatan  pencegahan  penyebaran  COVID- 19  berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya dan mandiri seperti  penyemprotan  disinfektan,  pembuatan  wastafel,  pengadaan  masker, pemberian  sembako.  Keadaan  darurat  telah  menyatukan  warga  untuk bergotong-royong  bersama  tanpa  banyak  intervensi  pembangunan  oleh pemerintah  secara  materi.  Kegiatan-kegiatan  pencegahan  COVID-19  banyak dilakukan  oleh  masyarakat  memiliki  makna    bahwa  tanpa  intervensi anggaran  dari    pemerintah,  masyarakat  sebenarnya  sampai  saat  ini  masih mampu melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 secara mandiri.

## REFERENSI
Bastian,  I.,  Winardi,  R.  D.,  &  Fatmawati,  D.  (2018).  Metoda  Wawancara.
Research Gate , (September), 1–42. Belal,  A.  R.,  Cooper,  S.  M.,  &  Khan,  N.  A.  (2015).  Corporate  environmental responsibility  and  accountability :  What  chance  in  vulnerable Bangladesh ? Critical Perspectives on Accounting , 33 , 44–58. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.01.005
Chua,  W.  F.  (1986).  Radical Developments  in  Accounting  Thought. American Accounting Association , 61 (4), 601–632. Creswell, J.  W.  (2014). Research  Design_  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Method Approaches: SAGE Publication .
Dewi,  D.  E.,  &  Adi,  P.  H.  (2019).  Transparansi,  Akuntabilitas,  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  Terhadap Pembangunan  Desa  di  Desa  Candirejo  Kecamatan  Priapus  Kabupaten Semarang. Edunomika , 3 (2), 287–299.
Farooq,  M.  B.,  &  Villiers,  C.  de.  (2017).  Telephonic  qualitative  research interviews :  when  to  consider  them  and  how  to  do  them. Meditary Accountancy Research , 25 (2), 291–316. https://doi.org/10.1108/MEDAR- 10-2016-0083
Grediani,  E.,  &  Sugiri,  S.  (2010).  Pengaruh  Tekanan  Ketaatan  dan TanggungJawab  Persepsian  Pada  Penciptaan  Budgetary  Slack. SNA  XIII , 1–28.
Kemenkes.  (2020). Pedoman  pencegahan  dan  pengendalian  coronavirus
disease (covid-19) .
Kenno,  S.,  Lau,  M.,  Sainty,  B.,  &  Boles,  B.  (2020).  Budgeting,  strategic planning and institutional diversity in higher education. Studies in Higher Education , (January), 1–15. https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1711045
Kouchaki, M., Smith-crowe, K., Brief, A. P., & Sousa, C. (2013). Seeing green : Mere exposure to money triggers a business decision frame and unethical outcomes. ORGANIZATIONAL  BEHAVIOR  AND  HUMAN  DECISION ,  1–9. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2012.12.002
Krisnawati, N. made G., Astrawan, G., Putri, P. R., Marleni, N. M. S., Kristian, N.  P.,  &  Krisantina,  N.  M.  A.  P.  (2019).  Optimalisasi  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Bresela  Kecamatan Payangan  Kabupaten  Gianyar. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Humanika , 9 (1), 37–46.
Kurniawan,  A.,  &  Arza,  F.  I.  (2019).  Pengaruh  FiscalSstress  ,Vvarians Anggaran  dan  Perubahan  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (3), 1275–1292. Mahmood,  Z.,  Kouser,  R.,  Ali,  W.,  Ahmad,  Z.,  &  Salman,  T.  (2018).  Does Corporate Governance Affect Sustainability Disclosure ? A Mixed Methods
Study. Sustainability , (January), 1–20. https://doi.org/10.3390/su10010207 Nakpodia,  F.,  &  Adegbite,  E.  (2018).  Corporate  governance  and  elites ☆ . Accounting Forum , 42 (1), 17–31. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2017.11.002
Pessina,  E.  A.,  &  Sicilia,  M.  (2012).  Budgeting  and  Rebudgeting  in  Local Governments :Siamese  Twins? Public  Administration  Review , xx ,  1–10. https://doi.org/10.111/j.1540-6210.2012.02590.x.Budgeting Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 20005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Sapri,  Mustanir,  A.,  Ibrahim,  M.,  Adnan,  A.  A.,  &  Wirfandi.  (2019).  Peranan Camat  dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  di  Kecamatan  Enrekang  Kabupaten  ENrekang. Jurnal MODERAT , 5 (2), 33–48. Shaidra,  A.  (2020).  Ada  cemas  dana  dipangkas. Majalah  Tempo , https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/1.
Sofianto,  A.  (2017).  Kontribusi  Dana  Desa  Terhadap  Pembangunan  dan Pemberdayaan  Masyarakat  di  Kebumen  dan  Pekalongan. Matra Pembaruan , 1 (1), 23–32.
Sohrabi, C., Alsafi, Z., Neill, N. O., Khan, M., Kerwan, A., Al-jabir, A., … Agha, R. (2020). World Health Organization declares global emergency : A review of  the  2019  novel  coronavirus  (  COVID-19  ). International  Journal  of Surgery , 76 (February), 71–76.
https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034
Syailendra, G. D., & Hamidah. (2019). MAKNA PROFESIONALISME BAGI DIRI PETUGAS  PEMERIKSA  PAJAK. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 10 (4), 241–261.
Trenggalek,  P.  K.  (2020).  Pemerintah  kabupaten  trenggalek  melakukan efisiensi anggaran menyusul adanya beberapa kebijakan dari pemerintah
pusat ditengah penanganan pandemi covid-19. Weele,  A.  J.  V.  A.  N.,  &  Raaij,  E.  M.  V.  A.  N.  (2014).  THE  FUTURE  OF PURCHASING  AND  SUPPLY  MANAGEMENT  RESEARCH :  ABOUT RELEVANCE AND RIGOR. The Future of PSM Research , 50 (1), 56–72. Widyaningrum, W., Setiawan, D., & Brahmana, R. K. (2019). Factors Affecting Rebudgeting  in  Local  Government :  From  Organizational  Feature  to Political  Variables. International  Journal  of  Economics  and  Management , 13 (October 2018), 139–152. Yanuarisa, Y., Rosidi, & Irianto, G. (2011). Fenomenologi Transedental Dalam Transparansi  dan  Akuntabilitas  Performance  Based  Budgeting. Jurnal Aplikasi Manajemen , 12 (2), 208–221.