Wijarnako.D.S  (2022)  Pelaksanaan  Pemberian  Asimilasi  Dalam  Masa  Covid-19  Bagi  Narapidana (Studi  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  1  Cipinang). Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia, 7 (1). http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6163
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 1, Januari 2022
PELAKSANAAN  PEMBERIAN  ASIMILASI  DALAM  MASA  COVID-19  BAGI NARAPIDANA  (STUDI  DI  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  KELAS  1 CIPINANG)

## Dwi Seno Wijanarko
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia Email: dwi.seno@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  tidak  menghilangkan  harkat kemanusiaan  yang  dimiliki,  sehingga  posisinya  sebagai  narapidana  tidak menghalangi dirinya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi  manusia.  Ketentuan  ini  kemudian  menjiwai  hadirnya  sistem  pemasyarakatan dengan  seperangkat  instrument  hukum  yang  menyertainya,  termasuk  sistem pembinaan  yang  diejawantahkan  dalam  bentuk  program  asimilasi.  Sebagai  bagian dari  sistem  pembinaan  narapidana,  pelaksanaan  asimilasi  mendapati  tantangan  di masa  pandemi  Covid-19.  Berangkat  dari  uraian  di  atas,  peneliti  bermaksud  untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan asimilasi di masa pandemi covid 19  dengan  meletakkan  locus  penelitian  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I Cipinang. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Mengetahui proses  pemberian  asimilasi  bagi  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I Cipinang; 2) Mengetahui dampak yang dihasilkan dari adanya pemberian asimilasi bagi  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Cipinang.  Jenis  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  yang mendasarkan  penelitian  pada  temuan  temuan  yang  terdapat  di  lapangan,  sehingga pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis sosiologis.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  pertama,  pelaksanaan  asimilasi  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  1  Cipinang  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020. Dengan berdasar pada sumber hukum tersebut,  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  1  Cipinang  telah  memberikan  sebanyak 533  hak  asimilasi  kepada  Narapidana.  Kedua,  pemberian  asimilasi  yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 selanjutnya membawa dampak positif dan dampak negatif sekaligus.
Kata Kunci : asimilasi, pembinaan, pandemi Covid-19.

## Abstract
A criminal act committed by a person does not eliminate his human dignity, so that his position as a prisoner does not prevent him from getting guaranteed protection and  fulfillment  of  human  rights.  This  provision  then  animates  the  existence  of  a correctional  system  with  a  set  of  accompanying  legal  instruments,  including  a coaching system which is embodied in the form of an assimilation program. As part of  the  prisoner  development  system,  the  implementation  of  assimilation  has  faced
challenges during the COVID-19 pandemic. Departing from the description above, the  researcher  intends  to  conduct  research  related  to  the  implementation  of assimilation  during  the  COVID-19  pandemic  by  placing  the  research  locus  in Cipinang  Class  I  Prison.  The  objectives  to  be  achieved  in  this  research  are:  1) Knowing  the  process  of  providing  assimilation  for  prisoners  in  Cipinang  Class  I Correctional  Institution;  2)  Knowing  the  impact  resulting  from  the  provision  of assimilation for prisoners in the Cipinang Class I Correctional Institution. The type of research used in this study is empirical legal research which bases research on findings  in  the  field,  so  the  approach  used  in  this  research  is  a  sociological juridical  approach.  The  results  of  this  study  are  first,  the  implementation  of assimilation in Cipinang Class 1 Prison is based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020. Based on  this  legal  source,  Cipinang  Class  1  Prison  has  given  as  many  as  533 assimilation  rights  to  prisoners.  Second,  the  provision  of  assimilation  carried  out during the Covid-19 pandemic subsequently brought positive and negative impacts at the same time.
Keywords: Assimilation; coaching; covid-19 pandemic

## Pendahuluan
Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan  narapidana  berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan  secara  terpadu  antara Pembina,  yang  dibina  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  narapidana  agar menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  lagi  tindak  pidana sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  hidup  sebagai warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab.  Salah  satu  komponen  penting  dalam  sistem pemasyarakatan  adalah  Lembaga  Pemasyarakatan.  Lembaga  Pemasyarakatan  secara ideal  mengandung  maksud  untuk  memasyarakatkan  kembali  para  warga  binaan  yang telah  melanggar  hukum  dan  norma-norma  yang  dianut  oleh  masyarakat.  Tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan.
Posisi  lembaga  pemasyarakatan  sebagai  lembaga  pembinaan  dalam  sistem peradilan  pidana  sangat  strategis  dalam  merealisasikan  tujuan  akhir  dari  sistem peradilan  pidana,  yaitu  rehabilitasi  dan  resosialisasi  pelanggar  hukum,  bahkan  sampai kepada penanggulangan kejahatan (suppression of crime) . Salah satu rangkaian program pemasyarakatan  yang  dilakukan  dalam  lembaga  pemasyarakatan  adalah  proses pembinaan  yang  diberikan  kepada  narapidana.  Pembinaan  narapidana  bertujuan  untuk menyiapkan  warga  binaan  pemsyarakatan  agar  dapat  berinteraksi  secara  sehat  dengan masyarakat,  sehingga  dapat  berperan  kembali  sebagai  anggota  masyarakat  yang  bebas dan bertanggung jawab. Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah seagai berikut:
1. Pembinaan  tahap  awal  bagi  narapidana  dilaksanakan  sejak  narapidana  tersebut berstatus  sebagai  narapidana  hingga  1/3  masa  pidananya  2.  Pembinaan  tahap lanjutan terbagi dalam dua bentuk :
a. Tahap  lanjutan  pertama,  dimulai  sejak  berakhirnya  pembinaan  tahap  awal sampai dengan ½ masa pidananya
b. Tahap  lanjutan  kedua,  dimulai  sejak  berakhirnya  pembinaan  tahap  lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya
c. Pembinaan  tahap  akhir,  dilaksanakan  sejak  berakhirnya  pembinaan  tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan. Salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada narapidana dalam lembaga pemasyarakatan  diwujudkan  dalam  bentuk  asimilasi.  Asimilasi  adalah  proses pembinaan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  dilaksanakan dengan  membaurkan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  dalam kehidupan  masyarakat.  Asimilasi  dilaksanakan  dalam  beberapa  bentuk,  seperti: 1) Kegiatan pendidikan; 2) latihan ketrampilan; 3) kegiatan kerja sosial dan; 4) pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.
Berdasarkan  Data  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  jumlah  narapidana  dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya  tampung  penjara  hanya  untuk  132.107  narapidana  dan  tahanan.  Menurut  data World Prison Brief penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebesar 104%. Atas  dasar  inilah  kemudian  pemerintah  mengambil  tindakan  untuk  melakukan pembebasan narapidana yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan  melalui media  asmiliasi  dan  integrasi,  sebagai  upaya  pencegahan penyebaran  virus  secara  masif.  Hingga  20  April  2020  jumlah  narapidana  dewasa  dan anak-anak  yang  dikeluarkan  melalui  program  asimilasi  dan  integrasi  telah  mencapai 36.554 orang dan dipastikan masih terus bertambah.
Kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi sebagai upaya pencegahan penularan  Covid  19  kemudian  memunculkan  berbagai  kontrovesi  di  kalangan masyarakat.  Mengingat  kebijakan  tersebut  dapat  menimbulkan  beberapa  permasalahan baru,  seperti:  Pertama,  di  tengah  pandemi  covid  19  eks  narapidana  akan  dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Kedua, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan  narapidana  di  lapas.  Ketiga,  aksi  kriminalitas  mulai  bermunculan. Kerusuhan di LP Manado akibat kecemburuan sosial tidak mendapatkan asimiliasi dan berulahnya  narapidana  yang  dibebaskan  menjadi  salah  satu  bukti.  Menurut  data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terbukti 12 narapidana melakukan tindak kejahatan kembali setelah sebelumnya dibebaskan melalui asimilasi.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah  penelitian empiris. Penelitian  empiris  merupakan  penelitian  yang  menempatkan  data-data  di  lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian jenis ini biasanya digunakan untuk menganalisis
hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam sebuah kehidupan bermasyarakat yang saling berinteraksi dan berhubungan satu dengan yang lainnya.
Penelitian  ini  masuk  ke  dalam  klasterisasi  penelitian  empiris  karena  dalam penelitian  ini  akan  difokuskan  pada  kenyataan  yang  terdapat  di  lapangan  untuk  dapat mengetahui bentuk perlindungan hak yang dimiliki oleh narapidana melalui pemberian asimilasi di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang pada masa pandemi. Sehingga diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  pemahaman  secara  kronologis  tentang pemberian asimilasi.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan  fungsional  dalam  sistem  kehidupan  yang nyata. Adapun dalam penelitian ini, data disajiakan dalam bentuk teks narasi.

## Hasil dan Pembahasan
A. Proses  Pemberian  Asimilasi  Bagi  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas I Cipinang
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan tertua yang sudah dihadirkan sejak tahun 1921 sebagai titik  awal  pemisahan  Lapas  yang  didasarkan  pada  tingkatan  kejahatan,  jenis kelamin,  dan  umur.  Semula  disebut  sebagai  LP  Cipinang  yang  dikhususkan untuk  narapidana  dengan  jenis  kelamin  laki-laki  yang  masuk  dalam  kategori dewasa.  LP  Cipinang  lahir  pada  periode  pemasyarakatan  ketiga  yang  dimulai dengan  adanya  Lokakarya  Evaluasi  Sistem  Pemasyarakatan  pada  tahun  1975. Lokakarya  tersebut  membahas  beberapa  hal  terkait  dengan  dasar  hukum  dan struktur  operasional  pemasyarakatan,  termasuk  pengembalian  nama  dari  bina tuna warga menjadi pemasyarakatan sebagaimana konsep semula.
Berikut layanan yang diberikan: 1) Kerjasama dalam negeri; 2) Kerjasama luar negeri; 3) Layanan izin penelitian; 4) Layanan informasi kepada publik; 5) Layan informasi kepada media masa; 5) Layanan di bidang di bidang keamanan dan ketertiban termasuk di dalamnya layanan pengaduan; 6) Layanan di bidang pembinaan  yang  meliputi  :  penyuluhan,  penyediaan  bahan  bacaan,  pendidikan, pemindahan,  pembebasan  bersyarat,  konsultasi  hukum,  permohonan  cuti mengunjungi keluarga, dll.
2. Pelaksanaan  Asimilasi  Bagi  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I Cipinang
Dinamika  perubahan  hukum  dalam  penyelenggaraan  asimilasi  yang dirasa  berjalan  cepat  juga  dirasakan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I Cipinang.  Dimana  berdasarkan  pada  ketentuan  yang  baru,  Lapas  Kelas  I Cipinang  juga  mendasarkan  segala  tindakan  yang  terkait  dengan  pemberian asimilasi  didasarkan  pada  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri Hukum dan  HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 Jo Peratutan Menteri  Hukum dan HAM  RI  Nomor  24  Tahun  2021.  Sebagai  salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh Narapidana  berkenaan  dengan  kedudukannya  sebagai  manusia  yang  sedang
dalam  masa  hukuman  karena  perbuatan  pidana  yang  dilakukan,  Lembaga Pemasyarakatan  diharuskan  untuk  memberikan  pembinaan  kepada  Narapidana. Pembinaan  tersebut  diberikan  sebagai  bentuk  komitmen  negara  dalam mengartikan  pemberian  hukuman  tidak  hanya  dimaksudkan  sebagai  pemberian penderitaan,  melainkan  pula  sebagai  instrument  untuk  dapat  mempersiapkan kehidupan narapidana di lingkungan masyarakat yang lebih teratur dan terarah.

## B. Dampak  Pemberian  Asimilasi  bagi  Narapidana  di  Lapas  Kelas  I  Cipinang pada Masa Pandemi
Kondisi  pandemi  Covid-19  yang  selanjutnya  menghadirkan  hambatan tersendiri  dalam  proses  pelaksanaan  asimilasi.  Hambatan-hambatan  tersebut selanjutnya dapat teridentifikasi sebagai berikut:
1) Tingkat penyebaran Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan pembatasan  lokasi  dan  pembatasan  kegiatan,  sehingga  berdampak  pula  pada upaya dibatasinya kegiatan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan asimilasi;
2) Sulitnya  membangun  komunikasi  dan  kerjasama  dengan  Tim  Mitra  dalam pelaksanaan asimilasi;
3) Pihak  keluarga  penjamin  yang  tidak  secara  intensif  dan  kooperatif  dalam memberikan  keterangan  dan  informasi  terkait  dengan  warga  binaan pemasyarakatan yang dijamin;
4) Ketakutan  akan  tindakan  pelanggaran  hukum  kembali  yang  dilakukan  oleh narapidana  menjadikan  pihak  kelurahan  atau  nama  lainnya  enggan menandatangani berkas persyaratan administrative.
Sulitnya membangun komunikasi  yang kooperatif dengan keluarga penjamin, dalam  tataran  praktis  juga  berdampak  pada  melemahnya  sistem  pengawasan  yang dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan.  Dimana  dalam  hal  pengawasan pelaksanaan  asimilasi,  pihak  Lapas  akan  berkoordinasi  dengan  Bapas.  Secara sistemik, setelah menjalani asimilasi rumah, seluruh berkas akan diserahkan kepada Bapas untuk selanjutnya dikelola dan diterapkan program pengawasan berupa: wajib lapor setiap satu bulan sekali, video call , dan komunikasi dengan keluarga penjamin terkait dengan perkembangan narapidana di luar Lapas.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  asimilasi  yang  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I Cipinang pada masa pandemi covid-19 didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.  Program  asimilasi  yang  didasarkan  pada  peraturan  tersebut  selanjutnya dinamakan  asimilasi  rumah.  Sepanjang  penerapan  peraturan  menteri  di  atas  sebagai sumber hukum, Lapas kelas I Cipinang telah memberikan program asimilasi kepada 533 narapidana.  Berkenaan  dengan  sistem  pengawasan  yang  dilakukan  dalam  asimilasi rumah, pihak Lapas berkoordinasi dengan Bapas dan pihak keluarga untuk memastikan narapidana yang mendapatkan asimilasi menjalankan program tersebut dengan baik.
Dalam  pelaksanaannya,  asimilasi  yang  diberikan  sebagai  salah  satu  program pembinaan  di  masa  pandemi  menghadirkan  dua  dampak,  yakni  dampak  positif  dan dampak  negatif.  Dampak  positif  dari  pelaksanaan  asimilasi  di  masa  pandemi  adalah banyaknya  jumlah  narapidana  yang  mendapatkan  program  asimilasi  mengingat persyaratan  yang  tercantum  dalam  peraturan  terbaru  relatif  lebih  mudah  daripada peraturan sebelumnya. Semakin banyak narapidana yang mendapatkan program ini akan mengurangi angka overlude jumlah narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, dari banyaknyanya narapidana yang mendapatkan program asimilasi, tercatat hanya satu  narapidana  yang  kembali  ke  Lapas  sebagai  recidivis.  Angka  ini  menunjukkan pelaksanaan  asimilasi  di  Lapas  Kelas  I  Cipinang  berjalan  dengan  efektif.  Adapun dampak  negative  dari  pelaksanaan  asimilasi  di  masa  pandemic  adalah  bertambahnya hambatan dalam pemberian dan pelaksanaan asimilasi tidak hanya pada faktor internal dan  eksternal  saja,  melainkan  hambatan dari  sisi  masifnya  penyebaran  virus  covid-19. Sehingga banyak kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan harus ditiadakan untuk mengendalikan penyebaran virus covid-19.

## BIBLIOGRAFI
Victorio  H.  Situmorang,  “Lembaga  Pemasyarakatan  Sebagai  Bagian  dari  Penegakan Hukum”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, (Volume 13, Nomor 1, Maret 2019), 85-98.
Pemasyarakatan Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan  Dalam  Pembinaan  Narapidana  di  Lembaga”,  Widya  Pranata Hukum,  (Vol. 3, No. 2, September 2021), hlm. 134-150.
Marsudi Utoyo, “Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan”,  Pranata Hukum, (Volume 10 Nomor 1 Januari 2015), hlm. 38-48.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara No 77
Tahun 1995.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan Tatacara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cutsui  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

## Copyright holder:
Dwi Seno Wijanarko (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: