## PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBERI PINJAMAN SELAKU KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING DALAM KEGIATAN PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA
Adi Setiadi Saputra Magister Hukum, Universitas Katolik Parahyangan email: adisetiadi0806@gmail.com disampaikan 24/11/18 – di -review 24/11/18 – diterima 25/6/19
DOI: 10.25123/vej.3057

## Abstract
Peer to peer lending has developed into a new investment measure providing solution for middle and small business enterprises in Indonesia, i.e., to obtain loan without collateral. However, the business enterprise providing the platform for peer to peer lending (websites or other apps), connecting would be lenders and borrowers, almost always puts into the service agreement a disclaimer stating that it would not be held liable in case of default.  Using a juridical dogmatic approach, the author discusses the existence of such disclaimers from the viewpoint of consumer protection.  The main argument put forward here is that the business enterprise providing this service cannot and should not shy away from bearing responsibility in protecting the consumer, i.e. those that provide loans.
Keywords: peer to peer lending, business enterprise, consumer protection
Abstrak Peer  to  peer  lending berkembang  di  Indonesia  sebagai  salah  satu  instrumen  investasi  baru sekaligus  solusi  pinjaman  dana  tanpa  agunan,  terutama  bagi  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah. Namun  demikian,  ditenggarai  bahwa  penyelenggara peer  to  peer  lending yang  mempertemukan pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman  lewat  website  maupun  aplikasi  selalu  menambahkan ketentuan  disclaimer,  yaitu  bahwa  badan  usaha  atau  penyelenggara  tidak  bertanggung  jawab dalam  resiko  gagal  bayar  penerima  pinjaman.  Tulisan  ini,  dengan  menggunakan  metoda  yuridis dogmatis, akan menelaah peer to peer lending dari sudut pandang perlindungan konsumen.  Satu kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah  bahwa  penyelenggara peer  to  peer  lending tetap bertanggungjawab terhadap pemberi pinjaman sebagai konsumen.
Kata kunci:
Peer to peer lending , badan usaha/penyelenggara, perlindungan konsumen

## Pendahuluan
Perkembangan  penggunaan  internet  saat  ini  telah  berkembang  dengan sangat pesat. Sejak dikenalnya internet pada tahun 1900an, internet telah menjadi kebutuhan  mendasar  bagi  hampir  seluruh  kalangan  masyarakat  di  dunia. Perkembangan  internet  dan  cara  penggunaannya  pun  semakin  variatif,  segala inovasi yang terjadi dalam pemakaian internet sebagai dasarnya ditujukan kepada
satu hal, memberikan kemudahan bagi pemakainya. Inovasi penggunaan internet dewasa ini telah merambah ke berbagai bidang, melalui aplikasi berbasis internet, sebut  saja  aplikasi–aplikasi  seperti  gojek,  grab,  tokopedia,  traveloka,  telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai bidang. Inovasi dalam bidang keuangan sering kali disebut sebagai financial technology ( Fintech) adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan inovasi–inovasi dalam bidang keuangan, salah  satu  bentuk  perkembangan  teknologi  melalui  internet  dalam  bidang keuangan ini adalah peer to peer lending .
Pada  masa  lalu,  jika  seorang  individu  membutuhkan  pinjaman  dana,  baik itu  untuk  kepentingan  pribadi  maupun  untuk  kepentingan  bisnisnya,  pilihan pertama  yang  akan  dipilih  adalah  mengajukan  pinjaman  kepada  lembaga keuangan resmi seperti bank. Pada masa lalu juga jika seorang individu memiliki dana berlebih yang ingin diinvestasikan dalam rangka mendapatkan penghasilan tambahan,  pilihan  utama  yang  dipilih  adalah  instrumen  investasi  seperti reksadana  atau  deposito  bank.  Bagi  seorang  yang  mengajukan  pinjaman  kepada bank,  hal  utama  yang  harus  dipenuhi  adalah  apakah  dia  memiliki  syarat  berupa jaminan, syarat jaminan dalam pengajuan pinjaman inilah yang tidak semua orang dapat memenuhinya, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Pengertian dari peer to peer lending adalah:
“peer to peer lending is a method of debt financing that enables individuals to borrow and lend money without the use of an official financial institutions as an  intermediary.  Peer  to  peer  lending  removes  the  middleman  from  the process,  but  also  involves  more  time,  effort  and  risk  than  the  general  brick and mortal lending scenarios.” 1
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  definisi  di  atas peer  to  peer  lending adalah  metode  baru  yang  memungkinkan  seorang  peminjam  dana,  melalui aplikasi  atau  situs  mengajukan  pinjaman  tanpa  jaminan    (agunan). Peer  to  peer lending sangat  berkembang  di  Indonesia  dewasa  ini,  Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech)  menjelaskan  bahwa  munculnya  layanan  peminjaman  uang online jenis
1 https://www.investopedia.com/terms/p/peer-to-peer-lending.asp  diakses  pada  tanggal  10 september pukul 22.16
peer to peer berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. 2 Menurut OJK Peer to Peer Lending menunjukkan trend yang sangat positif, tercatat hingga bulan  September  2017  pertumbuhan  penyaluran  dana  melalui Peer  to  Peer Lending di  Indonesia  mencapai  1,  6  triliun  rupiah.  Sementara  itu,  pendanaan  di luar  Pulau  Jawa  meningkat  sebesar  1.074  %  (seribu  tujuh  puluh  empat  persen) sejak akhir tahun lalu menjadi Rp 276 miliar (dua ratus tujuh puluh enam miliar rupiah). Hal tersebut didukung adanya peningkatan jumlah pemberi pinjaman di luar  pulau  jawa  sebesar  784%  (tujuh puluh  delapan  persen)  begitu  juga  dengan jumlah  peminjam  yang  meningkat  sebesar  745%  (tujuh  ratus  empat  puluh  lima persen). 3
Saat  ini  ada  banyak  sekali  perusahaan–perusahaan  yang  bergerak  di bidang peer  to  peer  lending ,  perusahaan–perusahaan  ini  melakukan  kegiatannya dengan  menciptakan  situs  atau  aplikasi  yang  berfungsi  sebagai  tempat bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman ( market place ) 4 , beberapa contohnya adalah investree, amartha, koinworks , modalku, dan masih banyak lagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa peer to peer lending di Indonesia.
Payung  hukum  bagi  kegiatan peer  to  peer  lending di  Indonesia  saat  ini adalah  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  /  POJK.01/  2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Berdasarkan peraturan ini peer to peer lending diartikan sebagai berikut: 5
“Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  adalah penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”
Akan  tetapi  pengaturan  dalam  peraturan  ini  tidak  mencantumkan  atau mengatur  tentang  bagaimana  tanggung  jawab  ketika  terjadi  gagal  bayar  dalam
2 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnya- peer-to-peer-lending-di-indonesia diakses pada tanggal 11 oktober 13.15
3 https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/09/193700626/ojk-fintech-p2p-lending-di- indonesia-capai-rp-16-triliun diakses pada tanggal 11 oktober 13.17.
4 https://www.investree.id/how-it-works diakses pada tangal 19 november 09.15.
5 Pasal  1(3)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  /  POJK.01/  2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
peer  to  peer  lending ,  mitigasi  risiko  dari  gagal  bayar  diserahkan  kepada  pihak penyelenggara dalam perjanjian baku antara pemberi pinjaman dan platform peer to  peer  lending . 6 Pada  saat  ini  dalam  setiap  website  atau  aplikasi peer  to  peer lending ,  tercantum disclaimer bagi  pengguna,  berikut  adalah  sebagian  dari disclaimer tersebut: 7
a. Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis  Teknologi  Informasi  merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga  segala  risiko  yang  timbul  dari  kesepakatan  tersebut  ditanggung sepenuhnya oleh masing – masing pihak
b. Risiko  kredit  atau  gagal  bayar  ditanggung  sepenuhnya  oleh  pemberi pinjaman,  tidak  ada  lembaga  atau  otoritas  negara  yang  bertanggungjawab atas risiko gagal bayar ini
Masalah  perlindungan  konsumen  akan  senantiasa  berbanding  lurus dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta perkembangan konsumen sendiri sebagai  manusia  yang  senantiasa  berubah. 8 Dalam peer  to  peer  lending di Indonesia,  pengguna  dalam  arti  pemberi  pinjaman  memiliki  tingkat  risiko  yang sangat tinggi hal ini dikarenakan pemberi pinjaman memberikan pinjaman tanpa agunan  dan  tidak  mengenal  langsung  peminjam,  pemberi  pinjaman  hanya mengetahui  informasi  tentang  peminjam  berdasarkan  informasi  yang  ada  di platform peer to peer lending, akan tetapi hal ini diacuhkan mengingat peer to peer lending memberikan  keuntungan  dari  suku  bunga  yang  tinggi,  lebih  tinggi daripada instrumen investasi biasa, suku bunga peer to peer lending di Indonesia saat ini mencapai 20% (dua puluh persen) bahkan lebih 9 .
Dalam  pembahasan  artikel  ini,  dibahas  tentang  bagaimana  perlindungan hukum lewat perlindungan konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam peer to peer lending di Indonesia, dan bagaimana tanggung jawab penyelenggara peer to
6 Lihat Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
7 Lihat bagian disclaimer pada https://www.investree.id/ dan https://modalku.co.id/
8 Johannes Gunawan. Fungsi Lembaga Pertanggungjawaban Produk dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. Tesis. 2003. Hlm 262.
9 https://investasi.kontan.co.id/news/imbal-hasil-p2p-lending-menandingi-hasil-reksadana diakses pada tanggal 13 november 2018 pukul 14.00.
peer lending di Indonesia. Pembahasan akan dimulai dari penjabaran tentang peer to peer lending di Indonesia, diikuti dengan implementasi perlindungan konsumen dalam kegiatan peer to peer lending .

## Pembahasan
Peer to Peer Lending
Platform peer to peer lending ada di dalam konteks intermediasi keuangan, hal  ini  dikarenakan  peran  mereka  sebagai  perantara  antara  dua  individu  yang memakai  situs  maupun  aplikasi  sebagai  pemberi  pinjaman  dan  penerima pinjaman,  singkat  kata  situs  maupun  aplikasi peer  to  peer  lending memfasilitasi hubungan  keuangan  diantara  kedua  individu  pemakai platform  peer  to  peer lending . 10 Hal ini ditunjukkan pada Gambar 1 dibawah ini:
Gambar 1 menunjukkan bagaimana garis besar cara kerja platform peer to peer  lending  di  Indonesia .  Penyelenggara peer  to  peer  lending sebagai  pengelola platform peer to peer lending melakukan kegiatan usahanya dengan menciptakan suatu marketplace (tempat  bertemunya  pemberi  pinjaman  dan  penerima
10 Diterjemahkan  secara  bebas  dari  Ugochi  Christine  Amajuoyi. Online  Peer  to  Peer  Lending Regulation: Justification, classification and remit in UK Law , thesis, University of Exeter, August 2016, Hlm 148.
pinjaman) dimana pemberi pinjaman mendapatkan akses lewat platform peer  to peer lending untuk melihat profil calon peminjam.
Kegiatan  usaha peer  to  peer  lending di  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  5 Bagian  kedua  tentang  kegiatan  usaha  Peraturan  Otoritas  Jasa    Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  yang  berbunyi:  “Penyelenggara  menyediakan,  mengelola,  dan mengoperasikan  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi dari  pihak  Pemberi  Pinjaman  kepada  pihak  Penerima  Pinjaman  yang  sumber dananya berasal dari pihak Penerima Pinjaman.”
Berikut adalah cara kerja peer to peer lending 11 :
a. Proses bagi Peminjam.
Setelah  melakukan  registrasi,  peminjam  akan  mengajukan  proposal peminjaman. Penyelenggara peer to peer lending kemudian akan menganalisis nilai  kredit,  sejarah  peminjaman,  jumlah  pendapatan  peminjam,  untuk menentukan besaran bunga pinjaman, dan skor peminjam.
b. Proses bagi pemberi pinjaman.
Pemberi  pinjaman  akan  memberikan  informasi  data  diri  pribadi  kepada penyelenggara peer to peer lending seperti nama, nomor KTP, nomor rekening, nomor telefon  genggam/ handphone dan seterusnya. Setelah proses registrasi pemberi  pinjaman  dapat  melihat  profil  penerima  pinjaman  dan  memutuskan kepada siapa pinjaman akan diberikan.
c. Proses bagi penyelenggara peer to peer lending.
Penyelenggara peer  to  peer  lending sebagai  badan  usaha  di  Indonesia  akan mengelola  data  diri  pribadi  dari  pemberi  pinjaman  dan  mengelola  dana  dari pemberi pinjaman merangkap data diri dari pemberi pinjaman. Penyelenggara juga melakukan analisis kredit kepada peminjam.
11 Lihat https://modalku.co.id/faq https://www.investree.id/how-it-works https://koinworks.com/id/education-center/bagaimana-peer-lending-bekerja diakses pada tanggal 04 Desember 2018 pukul 20.33
Untuk  setiap  transaksi peer  to  peer lending yang  berhasil, penyelenggara peer  to peer  lending akan  mengambil  keuntungan  dari  pemberi  pinjaman  dan  penerima pinjaman dalam bentuk service charge . 12

## Konsumen
Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/jasa  yang  tersedia dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan 13 .
Definisi  lain  dari  Konsumen  secara  lebih  luas  adalah  : “any  individual  or company  who  is  the  ultimate  buyer  or  user  of personal  or real  property,  products, services  or  activities,  regardless  of  whether  the  seller,  supplier,  or  producer  is  a public or private entity, acting alone or collectively” 14
Konsumen juga mencakup dalam konsumen jasa yang memiliki hubungan berbeda  dengan  konsumen  barang,  juga  dalam  implikasi  pertanggungjawaban pelaku usaha. Berkaitan dengan hal ini dikatakan bahwa :
“ Services provided for consumer consumption exist in variety of forms. Two broad  categories  can  be  identified,  first,  a  services  related  the  transfer  of possession  or  ownership  of  goods  of  materials;  second,  a  pure  services.  The provision  of  pure  service  requires  the  expertise  or  skill  of  the  provider  and nothing  more.  Such  services  include  the  professional  services  of  a  doctor,  a lawyer, a surveyor, a financial adviser. ” 15
Sehingga  jelas  bahwa  lingkup  Konsumen  memang  luas,  termasuk didalamnya  konsumen  barang  dan  jasa  atau  disebut  juga  dengan  istilah  servis. Jasa  terbagi  atas  dua,  yaitu  jasa  yang  berhubungan  dengan  pemindahan  atau transfer  barang,  dan  juga  jasa  murni.  Baik  berupa  jasa  dari  penyedia  jasa transportasi,  jasa  perjalanan,  dan  juga  jasa  yang  diberikan  kalangan  profesional, termasuk didalamnya jasa dokter, pengacara, atau penasihat keuangan.
12 https://www.investree.id/id/how-it-works/interest-rate-fee  diakses pada tanggal 4 Desember 2018 pukul 23.20
13 Pasal 1 (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
14 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Penerbit Grasindo,2000.Hlm 3.
15 David  Oughton  and  John  Lowry,  Textbook  on  Consumer  Law,  Blackstone  Press  Limited, London, 2007, Hlm 206 – 207.
Konsumen  juga  tidak  terbatas  kepada  orang  perorangan  saja,  tetapi  juga perusahaan yang membeli suatu produk barang atau jasa menjadi end user suatu barang  atau  jasa.  Konsumen  pun  tidak  selalu  harus  memiliki  hubungan kontraktual  langsung  dengan  pelaku  usaha  seperti  didalam adagium  caveat emptor ,  mereka  yang  dianggap  konsumen  tidak  selalu  terikat  dalam  perikatan, misalnya  di  dalam  jual  beli,  sehingga  konsumen  tidak  selalu  berarti  seorang pembeli dalam hubungan jual beli.
Berdasarkan  penjabaran  tentang  konsumen  di  atas  jika  istilah  konsumen diimplementasikan dalam peer to peer lending . Konsumen adalah pengguna dalam arti pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam layanan peer to peer lending . Dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi,  pengguna peer  to  peer lending dijelaskan sebagai pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, adalah:
“Pemberi Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai piutang  karena  perjanjian  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi” 16 sementara  “Penerima  Pinjaman  adalah  orang, badan  hukum,  dan/atau  badan  usaha  yang  mempunyai  utang  karena perjanjian  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi informasi.” 17
Keduanya  disebut  sebagai  konsumen  karena  baik  pemberi  pinjaman  dan penerima pinjaman menggunakan layanan jasa platform peer to peer lending baik dalam bentuk website maupun aplikasi.

## Pelaku Usaha
Pelaku  Usaha  adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik
16 Pasal  1  (8)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
17 Pasal  1  (7)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Indonesia, baik sendiri maupun bersama–sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 18
Menurut  A.Z  Nasution,  pelaku  usaha  sebagai  pihak  penyedia  barang  dan jasa pada umumnya terlibat sebagai 19 :
a. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang atau jasa (investor).
b. Penghasil atau pembuat utang barang/jasa (produsen), dan
c. Penyalur barang atau jasa (distributor).
Para  pelaku  usaha  yang  dimaksudkan  dalam  Undang–Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  akan  disebut  dengan UU  Perlindungan  Konsumen)  tidak  dibatasi  hanya  pelaku  usaha  pabrikan  saja, melainkan  juga  distributor  beserta  jaringannya  yang  melaksanakan  fungsi distribusi serta pemasaran barang atau jasa, serta termasuk para importir barang kepada  masyarakat  luas  selaku  pemakan  dan/atau  pengguna  barang  dan/atau jasa. Selain itu, para pelaku usaha periklanan pun tunduk pada ketentuan undang– undang  ini.  Meskipun  secara  prinsip  kegiatan  pelaku  usaha  pabrikan  dengan pelaku  usaha  distributor  berbeda,  namun  undang–undang  tidak  membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku usaha tersebut, demikian juga larangan yang dikenakan terhadap keduanya. 20
UU  Perlindungan  Konsumen  memang  tidak  menjelaskan  secara  detail batasan  pelaku  usaha,  namun  berdasarkan  definisi  tentang  pelaku  usaha  diatas, pelaku  usaha  yang  diatur  dalam  perlindungan  konsumen  adalah  orang perorangan  maupun  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  di  wilayah  hukum Republik  Indonesia,  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  / POJK.01/  2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  yang  mengatur  tentang  kegiatan peer  to  peer  lending di  Indonesia, diatur  2  (dua)  hal  antara  lain,  adalah, pertama ,  bahwa  penyelenggara  adalah:
“badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasikan
18 Pasal 1 (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
19 A.Z Nasution, Konsumen dan Hukum, Jakarta, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke 1 1995, hlm 18 – 19.
20 Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm 35-36.
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” 21 Kedua , bahwa penyelenggara harus berbadan hukum Perseoran Terbatas atau Koperasi. 22 Hal ini menunjukkan  bahwa  penyelenggara peer  to  peer  lending sebagai  badan  usaha yang  melakukan  kegiatan  usahanya  di  Indonesia  harus  tunduk  pada  UU Perlindungan Konsumen.

## Hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha
Konsumen  sebagai  pihak  yang  membutuhkan  barang  dan/atau  jasa  akan melakukan  transaksi  berdasarkan  kesepakatan  tertentu  dengan  pelaku  usaha sebagai  produsen  barang  ataupun  jasa.  Kesepakatan  ini  akan  menimbulkan kewajiban  timbal  balik.  Konsumen  wajib  menyerahkan  kompensasi  tertentu sebagai  kontra  prestasi  atas  prestasi  yang  telah  dilakukan  pelaku  usaha,  berupa penyerahan  barang  atau  jasa  yang  dibutuhkan  konsumen  berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. Hubungan timbal balik berdasarkan kesepakatan atau  persetujuan  ini  akan  memunculkan  perjanjian  dengan  adanya  konsekuensi hak dan  kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh konsumen dan pelaku usaha.  Berdasarkan  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (selanjutnya  akan  disebut  dengan  KUHPerdata),  definisi  perjanjian  adalah: “Suatu  Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dimana  seorang  atau  beberapa  orang mengikatkan  diri  untuk  sesuatu  hal  terhadap  sesorang  atau  beberapa  orang lainnya.”
Dalam  tiap-tiap  perjanjian  ada  2  (dua)  macam  subjek,  yaitu, pertama , adalah  seorang  manusia  atau  badan  hukum  yang  mendapat  beban  kewajiban untuk sesuatu. Kedua , seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atau pelaksanaan kewajiban itu. Dalam arti lain, terdapat pihak berkewajiban dan  pihak  berhak. 23 Perjanjian  merupakan  “persetujuan”,  karena  perjanjian
21 Pasal  1  (6)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
22 Lihat Pasal 2 (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
23 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung, Penerbit: Mandar Maju, 2000, hlm 13.
muncul sebagai akibat adanya persetujuan antara pihak–pihak yang terlibat dalam perjanjian.
Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan barang yang diproduksi atau jasa  yang  diberikan  pelaku  usaha,  akan  melakukan  persetujuan  dengan  pelaku usaha  untuk  memberikan  barang  atau  jasa  tertentu.  Persetujuan  yang berdasarkan kesepakatan diantara keduanya akan memunculkan perjanjian untuk melakukan  jual  beli  atau  peralihan  kepemilikan  atas  suatu  barang  atau  jasa tertentu,  sehingga  menimbulkan  konsekuensi  adanya  hak  dan  kewajiban  timbal balik. Disinilah muncul perikatan antara pelaku usaha dan konsumen. 24
Suatu  perjanjian  tidak  mungkin  datang  dari  satu  pihak  saja,  karena perjanjian  merupakan  kesepakatan  timbal  balik  yang  akan  memunculkan tanggungjawab  timbal  balik,  berupa  prestasi  dari  masing–masing  pihak  sebagai kewajiban  yang  kemudian  akan  menjadi  hak  masing–masing  pihak.  Perikatan, selain  timbul  karena  undang–udang,  juga  bisa  timbul  karena  adanya  perbuatan berjanji (perundingan), dan perjanjian tidak akan ada kalau tidak ada persetujuan (kesepakatan) antara pihak–pihak. 25
Sehingga  dalam  perikatan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  dapat terjadi  perjanjian  atas  dasar  kesepakatan  diantara  keduanya.  Prestasi  yang diwujudkan adalah peralihan barang atau jasa yang dimiliki pelaku usaha kepada konsumen sebagai pihak yang menerima barang atau jasa tersebut. Tapi tentu saja perjanjian  sebagai  salah  satu  sumber  perikatan  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  tersebut  harus  memenuhi  syarat  sah  perjanjian  sehingga  dapat mengikat  kedua  pihak dalam perjanjian  tersebut.  Syarat  sah  perjanjian  diatur  di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :
a. Adanya  persetujuan  kehendak  antara  pihak-pihak  yang  membuat perjanjian.
b. Adanya kecakapan pihak–pihak yang membuat perjanjian.
c. Berdasarkan hal tertentu, dan
24 Perjanjian  melahirkan  (atau  menjadi  salah  satu  sumber)  perikatan  dan  malahan  suatu perjanjian bisa melahirkan banyak perikatan, lihat : J. Satrio Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Purwokerto : Penerbit Alumni, 1993, hlm. 40.
25 Lihat; Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Penerbit, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.13.

## d. Sebab yang halal.
Perjanjian  yang  memenuhi  syarat  menurut  undang–undang  yang  berlaku diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak–pihak yang bersangkutan. 26
Pada awal mulanya, dengan masih sederhananya hubungan serta transaksi perdagangan,  maka  perikatan  dan  transaksi  perdagangan  yang  terjadi  antara produsen  sebagai  pelaku  usaha  dengan  konsumen  adalah  merupakan  transaksi langsung.  Sehingga  terjadilah  hubungan  kontraktual  antara  produsen  selaku pelaku  usaha  dengan  konsumen,  berdasarkan  perikatan  langsung  antara keduanya.  Sehingga  berdasarkan  perikatan  atau  hubungan  kontraktual  tersebut, jika  kemudian  terjadi  kerugian  yang  diderita  konsumen  akibat  mengkonsumsi barang atau jasa sebagai bentuk prestasi yang dihasilkan pelaku usaha, konsumen dapat  langsung meminta  ganti  rugi  kepada  produsen  atas  dasar  tanggung  jawab kontraktual.
Jika  dalam  suatu  perjanjian  pihak  yang  memiliki  suatu  kewajiban  tidak memenuhi  janjinya  berdasarkan  suatu  kesepakatan,  atau  dengan  perkataan  lain ada wanprestasi dari pihak yang berkewajiban tersebut, maka pihak yang berhak dapat  menuntut  pelaksanaan  dari  apa  yang  diperjanjikan.  Dalam  hal  ini,  ada pembebanan  tanggung  jawab  terhadap  pihak  yang  berkewajiban  tersebut  untuk melakukan  suatu  kewajiban  mengganti  kerugian  yang  diderita  pihak  yang berhak. 27
Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  dikenal  prinsip–prinsip  yang muncul sebagai akibat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, diantaranya adalah:
a. Caveat Emptor.
Dalam  Bahasa  latin Caveat  Emptor berarti  “ let  the  buyer  beware ”.  Hal  ini merefleksikan  adanya  kewajiban  para  pembeli  barang  untuk  menanggung segala  risiko  yang  ditimbulkan  atas  barang  yang  mereka  beli  tersebut. Adagium  ini  mensyaratkan  adanya  hubungan  kontraktual  antara  konsumen
26 Id , hlm 88 – 89.
27 Supra no 15, hlm. 58.
dengan  produsen.  Apabila  konsumen  dirugikan,  ia  dapat  langsung  menuntut pertanggungjawaban  produsen  atas  kerugian  yang  dialami  konsumen  karena mengkonsumsi barang yang dihasilkan produsen tersebut. Tetapi agadium ini adanya  kedudukan  konsumen  yang  tidak  seimbang  jika  dibandingkan kedudukan  produsen,  sehingga  muncul  upaya–upaya  memberikan perlindungan kepada konsumen. Asas caveat emptor pun lambat laun berubah menjadi caveat  venditor ( let  the  seller  beware )  dimana  produsen  harus senantiasa waspada atas kerugian yang mungkin timbul dari konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. 28

## b. The Due Care Theory.
Dikenal juga dengan sebutan Duty of Core . Prinsip teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati–hati dalam mendistribusikan produk barang dan jasanya pada masyarakat luas. Selama ia menjalankan prinsip kehati–hatian ini, maka ia tidak dapat dipersalahkan atas kerugian  yang  diderita  konsumen. 29 Prinsip  ini  akan  memunculkan konsekuensi manakala seseorang  (konsumen) ditugikan, maka ia harus dapat membuktikan  bahwa  pelaku  usaha  tersebut  telah  melanggar  prinsip  kehati- hatian. Hukum pembuktian di Indonesia pada umumnya menganut pembagian beban pembuktian kepada penggugat, seperti dengan tegas dinyatakan dalam Pasal  1865  KUHPerdata  yang  berlaku  dalam  lapangan  hukum  perdata,  baik menggugat  secara  wanprestasi  maupun  perubatan  melawan  hukum,  yaitu: “Barangsiapa  medalilkan  mempunyai  suatu  hak  atau  untuk  meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”
c. The Privity of Contract.
Pelaku  Usaha  mempunyai  kewajiban  untuk  memperhatikan  hak-hak konsumen,  jika  diantara  keduanya  terdapat  hubungan  kontraktual.  Sehingga konsumen  dapat  menggugat  atas  dasar  wanprestasi  atau breach  of  contract ,
28 Diterjemahkan  secara  bebas  dari:  Lauren  Krohn,  Consumer  Proctection  and  The  Law.  A Dictionary; Library of Congress Cataloging in Publication Data. 1995, hlm. 33-34.
29 Diterjemahkan secara bebas dan dirangkum dari Malcom Lender and Peter Shears, Framework of Consumer Law (Fourth Edition), Glasgow: Pitman Publisihing. 1995, hlm. 32 – 35.
dan pelaku usaha tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas dasar hal-hal yang berada diluar yang diperjanjikannya. 30

## Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Mengenai arti dari tanggungjawab, dalam literatur Bahasa inggris terdapat 2 (dua) jenis tanggungjawab, yaitu responsibility serta liability . Keduanya memiliki perbedaan antara satu sama lain, rumusan dari responsibility adalah : “the state of being  answerable  for  an  obligation,  and  includes  judgment,  skill,  ability  and capacity.  The  obligation  to  answer  for  an  act  done,  dan  to  repair  otherwise  make restitution for any injury it may have caused.” 31
Responsibility berasal  dari  kata responsible yang  diartikan  dalam  kamus black law sebagai  “ liable,  legally  accountable  or  answerable.  Able  to  pay  sum  for which  he  is  or  may  become  liable  or  to  discharge  an  obligation  which  he  may  be under.” 32
Sehingga responsibility adalah  suatu  bentuk  tanggung  jawab  yang memunculkan  adanya  kewajiban,  kemampuan  dan  kapasitas  seseorang  dalam bertindak. Responsibility ini  akan  memunculkan  konsekuensi  adanya  tanggung jawab untuk memberikan suatu bentuk ganti rugi sebagai bentuk upaya perbaikan atas kerugian yang mungkin timbul akibat adanya tanggung jawab tersebut yang disebut  dengan liability .  Seseorang  memiliki  tanggung  jawab  atau responsibility dalam  kapasitasnya  dalam  suatu  perjanjian  jual  beli,  dan  orang  tersebut  akan dikatakan liable atau  memiliki liability atau  tanggung  jawab  hukum  untuk memberikan  ganti  rugi  apabila  dalam  kapasitasnya  dalam  perjanjian  tersebut terjadi kerugian.
Hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  akan berpengaruh pada bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha. Untuk itu perlu diketahui  terlebih  dahulu  bentuk  hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha  dengan
30 Supra note 20,Hlm. 251.
31 https://thelawdictionary.org/responsibility/  diakses  pada  tanggal  04  desember  2018  pukul 22.23.
32 https://thelawdictionary.org/liable/ diakses pada tanggal 04 desember 2018 pukul 22.25.
konsumen.  Adapun  bentuk  hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen dalam peer to peer lending adalah:
Pemberi Pinjaman – Platform Peer to Peer Lending – Penerima Pinjaman Dalam peer to peer lending konsumennya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, karena keduanya sama–sama menggunakan jasa platform peer to peer lending .  Perbedaan  antara  pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman  disini adalah tujuannya dalam menggunakan layanan platform peer to peer lending :
a. Pemberi pinjaman menggunakan layanan platform peer to peer lending dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman,
b. sementara penerima pinjaman menggunakan layanan platform peer to peer lending dengan tujuan mendapatkan pinjaman uang tanpa agunan, dan tanpa melalui lembaga keuangan resmi seperti bank.
Platform  peer  to  peer  lending dikelola  oleh  penyelenggara  yang  berbadan hukum  di  Indonesia. Platform  peer  to  peer  lending bertugas  mengelola  dana pemberi pinjaman, dan melakukan analisis kredit terhadap peminjam yang ingin meminjam uang lewat platform peer to peer lending yang bersangkutan.
Hubungan  kontraktual  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  dalam peer  to peer lending diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 18 yang berbunyi :
“Perjanjian  pelaksanaan  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi meliputi :
a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.”
Dalam  hal  penyelenggara peer  to  peer  lending menggunakan  perjanjian baku  kepada  pengguna  layanan peer  to  peer  lending ,  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77  /  POJK.01/  2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 36 menyatakan, bahwa:
1. “Dalam  hal  Penyelenggara  menggunakan  perjanjian  baku,  perjanjian baku  tersebut  wajib  disusun  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan
2. Perjanjian  baku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) yang  digunakan oleh Penyelenggara dilarang 33 :
a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna;dan
b. Menyatakan  bahwa  Pengguna  tunduk  pada  peraturan  baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh  Penyelenggara  dalam  periode  Pengguna  memanfaatkan layanan.”
Sementara tanggung jawab dari penyelenggara peer to peer lending diatur dalam  Pasal  37  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  /  POJK.01/  2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  yang berbunyi : “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul  akibat  kesalahan  dan/atau  kelalaian,  Direksi,  dan/atau  pegawai Penyelenggara.”
Kesalahan  yang  dimaksud  pada  Pasal  37,  adalah:  “Kesalahan  dan/atau kelalaian pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan  usaha  Penyelenggara  dan/atau  pihak  ketiga  yang  bekerja  untuk kepentingan Penyelenggara.” 34
Jadi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara peer to peer  lending, adalah  penyelenggara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melakukan analisis  kredit  terhadap  peminjam peer  to  peer  lending dalam  rangka  menekan risiko  gagal  bayar.  Analisis  kredit  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  adalah bentuk  prestasi  penyelenggara  dalam  perjanjian  antara  penyelenggara  dengan pemberi pinjaman. 35
33 Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat  klausula  baku  tentang  isi,  bentuk,  maupun  cara  pembuatan,  dan  digunakan  untuk menawarkan produk dan/ atau layanan kepada konsumen secara massal.
34 Penjelasan Pasal 37 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
35 Lihat https://modalku.co.id/terms-of-service https://koinworks.com/id/term_lender https://www.investree.id/id/how-it-works/interest-rate-fee (diakses pada tanggal 04 Desember 23.47) platform  peer  to  peer  lending    melakukan  analisa  kredit  kepada  calon  peminjam  dengan metode yang berbeda diantara masing – masing platform. Sehingga tidak semua orang dapat meminjam  dana  melalui  peer  to  peer  lending,  hanya  yang  telah  lolos  analisis  kredit  dari platform peer to peer lending yang dapat mengajukan pinjaman dana.
Prinsip  tanggung  jawab  merupakan  hal  yang  penting  dalam  masalah perlindungan  konsumen,  karena  jika  kemudian  terjadi  kerugian  ataupun pelanggaran  terhadap  hak–hak  konsumen,  akan  memunculkan  konsekuensi tanggung  jawab  bagi  mereka  yang  menimbulkan  kerugian  tersebut  atau  mereka yang  melanggar  hak–hak  konsumen.  Sehingga  perlu  diketahui  siapa  yang  harus bertanggungjawab  serta  seberapa  jauh  tangung  jawab  akan  dibebankan  kepada pihak–pihak  yang  diduga  bertanggung  jawab.  Secara  umum  prinsip pertanggunjawaban hukum dalam perlindungan konsumen diantaranya adalah:
a. Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan.  Disebut  juga  dengan liability  based  on  fault yaitu  prinsip  tanggung  jawab  atas  kesalahan. Seseorang  baru  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya  secara  hukum jika  memenuhi  unsur  kesalahan  yang  diperbuatnya. 36 Hal  ini  tercermin dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum yang harus memenuhi 4 (empat) unsur antara lain :
a. Adanya perbuatan
b. Adanya kesalahan
c. Adanya kerugian yang diderita
d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian
Berdasarkan  prinsip  ini  maka  tidak  ada  orang  yang  tidak  bersalah diharuskan mengganti kerugian yang diderita orang lain.
b. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab Disebut  juga  dengan presumption  of  liability  principle .  Dan  prinsip  ini menyatakan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab sampai dirinya bisa membuktikan ia tidak bersalah. Sehingga beban pembuktian berada di tangan tergugat. 37

## c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
36 W. Sommermeijer, Artikel Tanggung Jawab Hukum ( Aansprakelijheid )- Beberapa Hal Tentang itikad  Baik  dan  Tanggung  Jawab  Hukum.  Diterjemahkan  oleh  Tien  Srie  Kartini,  Bandung  : Pusat Studi Hukum -  Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1999, hlm. 35.
37 Id, hlm. 117.
Prinsip ini tanggung jawab mutlak disebut dengan strict liability dan sering juga  disebut  dengan  tanggung  jawab  absolut  atau absolut  liability .
Dikatakan bahwa strict liability adalah:
“Concept  of  strcit  liability  in  tort  is  founded  on  the  premise  that  when manufacturer presents his good to the public for asle he represents they are suitable for their intended use, and to incoke such doctrine it is essential to prove that the product was defective when place in the stream of commerce.”
Strict  liability tidak  mensyaratkan  adanya  perjanjian  atau  kontrak  antara produsen dengan konsumen. Sebab, dasar gugatan strict liability dapat didasarkan atas perbuatan melawan hukum dari produsen sehingga menimbulkan kerugian. Dapat dikatakan bahwa strict liability adalah tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum ( tort ) dengan adanya unsur kesalahan, kerugian, serta kausalitas di antara keduanya. Ada pendapat yang mengatakan , strict liability adalah prinsip tanggungjawab  yang  menetapkan  kesalahan  tidak  sebagai  faktor  yang menentukan.
Dalam  perlindungan  hukum  konsumen,  konsep  pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terdiri atas:
a. Product liability
b. Contractual liability
c. Profesional liability
Contractual  Liability atau  yang  disebut  juga  dengan  pertanggungjawaban kontrak.  Tanggungjawab  ini  merupakan  pertanggungjawaban  atas  dasar  adanya kontrak  atau  perjanjian  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  baik  berupa perjanjian  barang  atau  jasa  ( privity  of  contract ).  Dan  atas  dasar  perjanjian  ini (hubungan  kontraktual)  maka  produsen  barang  atau  jasa  tersebut bertanggungjawab  atas  segala  bentuk  kerugian  yang  dialami  konsumen  karena barang yang dikonsumsinya atau jasa yang dimanfaatkannya. Pertanggungjawaban  kontraktual  ( contractual  liability )  mensyaratkan  adanya hubungan hukum berupa hubungan kontraktual. 38
38 Dirangkum dari M.J Leder, Consumer Law . Playmouth: Mcdonald and Evan, 1980, hlm. 56 – 59.
Perumusan  mengenai  tanggung  jawab  pelaku  usaha,  dimaksudkan  untuk menegaskan bahwa pelaku usaha sudah sewajarnya mempunyai iktikad yang baik dalam  menjalankan  usahanya.  Perwujudan  adanya  iktikad  baik  tersebut, tercermin  pada  kesediaan  pelaku  usaha  untuk  memberikan  ganti  rugi  atau kesalahan yang terjadi  dalam rangkaian kegiatan usaha apabila terjadi suatu hal yang  merugikan  konsumen.  Ketidaksetidaan  pelaku  usaha  untuk  memberikan tanggapan  atau  menolak  ganti  rugi  akan  mengakibatkan  pelaku  usaha  dapat dibawa ke gugatan pengadilan atau jalur penyelesaian perkara diluar pengadilan.
Adapun  pasal–pasal  mengenai  tanggung  jawab  hukum  pelaku  usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :
1. Pasal 7 Butir f dan g, Kewajiban pelaku usaha adalah :
a. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian akibat  penggunaan,  pemakaian,  dan  pemanfaatan  barang  dan  jasa  yang diperdagangkan;
b. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian
Pasal  7  butir  f  dan  g,  mengatur  mengenai  kewajiban  pelaku  usaha  untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi jika barang atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha menimbulkan kerugian. Kewajiban ini berkaitan erat dengan tanggung  jawab  pelaku  usaha  yang  diatur  dalam  Pasal  19  UU  Perlindungan Konsumen.
2. Pasal 19
a. Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
b. Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian uang atau pergantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan  yang berlaku.
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang  waktu (7hari)  setelah melakukan transaksi.
d. Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Lewat  pengaturan  pasal  ini  pelaku  usaha  memiliki  tanggung  jawab  untuk memberikan  ganti  rugi  kepada  konsumen.  Pemberian  ganti  rugi  didasarkan atas  dasar  pertanggungjawaban  produk  ataupun  pertanggungjawaban profesional  baik  bagi  konsumen  barang  maupun  konsumen  jasa  yang mengkonsumsi atau memakai barang atau jasa dari pelaku usaha. Pasal di atas merupakan  bentuk  dari  tanggung  jawab  perdata  secara  langsung  ( strict liability )  dari  pelaku  usaha  atas  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  oleh  pelaku  usaha  berdasarkan  perbuatan melawan  hukum  dengan  tidak  mensyaratkan  ada/  tidaknya  hubungan kontraktual ( privacy of contract ) diantara keduanya.
3. Pasal  22:  “Pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  kasus pidana  sebagaimana  yang  dimaksud  pasal  19(4),  pasal  20,  dan  pasal  21 merupakan  beban  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  tanpa  menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.”
Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  menerapkan  sistem  beban  pembuktian terbalik dalam kasus pidana. 39 Beban pembuktian merupakan tanggung jawab pelaku  usaha  atas  gugatan  yang  diajukan  konsumen  akibat  kerugian  yang dialami  konsumen  akibat  kesalahan  pelaku  usaha  yang  menimbulkan kematian,  luka  berat,  cacat  permanen.  Sebagai  wujud  tanggung  jawab hukumnya,  pelaku  usaha  berkewajiban  membuktikan  kesalahan  yang  diduga
39 Lihat  Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 22.
konsumen  dilakukan  seorang  pelaku  usaha  sehingga  menimbulkan  kerugian konsumen.
4. Pasal 28: “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  19,  pasal  22,  dan  pasal  23 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha.”
Apabila seorang pelaku usaha melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian  terhadap  konsumen,  adalah  menimbulkan  tanggung  jawab  hukum pelaku  usaha  dengan  konsekuensi  untuk  membuktikan  unsur  kesalahan tersebut,  manakala  kesalahan  tersebut  merupakan  dasar  pengajuan  gugatan ganti rugi konsumen.

## Kesimpulan
Penyelenggara peer  to  peer  lending adalah  badan  usaha  yang  melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Kegiatan peer to peer lending yang dilakukan oleh penyelenggara peer  to  peer  lending dilakukan  dengan  menciptakan marketplace (tempat bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman). Penyelenggara peer to peer  lending sebagai  pelaku usaha  berbadan  hukum  di  Indonesia  tunduk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
UU  Perlindungan  Konsumen  dimaksudkan  untuk  memberikan perlindungan  secara  menyeluruh  dalam  berbagai  aspek  yang  mengakomodasi berbagai  kepentingan  konsumen  dalam  hubungannya  dengan  pelaku  usaha. Termasuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  untuk  melakukan upaya–upaya  hukum  tertentu,  manakala  terjadi  kerugian  dirinya  akibat mengkonsumsi barang atau menikmati jasa yang dihasilkan pelaku usaha.
Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  untuk  menjamin  kepastian hukum  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen.  Dalam  bagian disclaimer dari  situs  maupun  aplikasi peer  to  peer  lending di  Indonesia,  selalu dicantumkan bagian bahwa penyelenggara peer to peer lending tidak bertanggung jawab  atas  risiko  gagal  bayar  dalam peer  to  peer  lending ,  risiko  gagal  bayar ditanggung  oleh  pemberi  pinjaman.  Dalam  perlindungan  konsumen  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  memiliki  hubungan  timbalik  balik  satu  sama  lain,
dimana  konsumen  menikmati  barang  maupun  jasa  yang  disediakan  oleh  pelaku usaha, dan pelaku usaha menerima timbal balik berupa bayaran dari konsumen.
Dalam peer to peer lending hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah pemberi pinjaman memanfaatkan jasa platform peer to peer lending yang  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman, untuk  setiap  transaksi peer  to  peer  lending yang  berhasil  pemberi  pinjaman dibebankan  bayaran  berupa  biaya  layanan  ( service  fee/service  charge )  oleh penyelenggara.  Penyelenggara peer  to  peer  lending memiliki  tanggung  jawab hukum  terhadap  pemberi  pinjaman,  selain  dalam  hal  mengoperasikan platform peer to peer lending , penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan analisis kredit terhadap pihak–pihak yang akan mengajukan pinjaman peer to peer lending. Peminjam  yang  dapat  mengajukan  pinjaman  kedalam platform peer to peer  lending adalah  peminjam  yang  telah  melewati  analisis  kredit  dan  syarat– syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  penyelenggara peer  to  peer  lending . Kesimpulannya  penyelenggara peer  to  peer  lending bertanggung  jawab  kepada pemberi pinjaman selaku konsumen, dalam melakukan seleksi pihak–pihak yang akan mengajukan pinjaman lewat platform peer to peer lending yang dikelolanya.
Semua  pelaku  usaha  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  Indonesia harus  memiliki  batasan  berupa  pengaturan  tanggung  jawab  dalam  menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan dari perlindungan konsumen. Konsumen selalu menjadi  pihak  yang  lebih  lemah  dibandingkan  pelaku  usaha,  baik  secara pengetahuan  maupun  secara  ekonomi,  untuk  itu  UU  Perlindungan  Konsumen hadir  sebagai  penyeimbang  kedudukan  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha. Penyelenggara peer  to  peer  lending harus  diatur  secara  lebih  jelas  mengenai seberapa besar tanggung jawabnya dalam mengelola platform peer to peer lending . Saat ini di Indonesia, payung hukum peer to peer lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  77  /  POJK.01/  2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  belum  mengatur  secara  jelas  tentang perlindungan  konsumen  berupa  tanggung  jawab  penyelenggara peer  to  peer lending sebagai pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia.
Pengaturan peer to peer lending saat ini, penyelenggara peer to peer lending tidak memiliki tanggung jawab yang besar dalam perlindungan konsumen, karena mereka tidak mau bertanggung jawab atas risiko gagal bayar dalam peer to peer lending, sementara  penyelenggara  mengambil  keuntungan  dari  setiap  transaksi peer  to  peer  lending yang  berhasil.  Hal  ini  menimbulkan  ketimpangan  posisi diantara  penyelenggara peer  to  peer  lending dengan  pemberi  pinjaman  sebagai konsumen  karena  pemberi  pinjaman  ada  di  posisi  yang  sangat  lemah.  Dengan pengaturan lebih jelas tentang batasan tanggung jawab penyelenggara peer to peer lending akan didapatkan keadaan yang lebih seimbang dan meminimalisir resiko dari gagal bayar peer to peer lending itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Buku : Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. A.Z Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. David  Oughton  dan  John  Lowry,  Textbook  on  Consumer  Law,  Blackstone  Press Limited Edition, London, 1997.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
Lauren,  Consumer  Protection  and  The  Law,  A  Dictionary,  Library  of  Congress Cataloging in Publication data, 1995.
Malcolm Leder and Peter Shears, Framework of Consumer Law, Pittman Publishing, Fourth Edition, 1995.
M.J. Leder, Consumer Law, MacDonald and Evans Publisher, 1980.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000. Wirjono  Prodjodikoro,  Azas–Azas  Hukum  Perjanjian,  Mandar  Maju,  Bandung, 2000.
Jurnal:
Badar  Murifal,  Peran  Teknologi  Finansial  Sistem  P2L  Sebagai  Alternatif  Sumber Pendanaan UMKM, Perspektif Vol XVI No.2 September 2018.
Ernama  Santi,  Budiharto,  Hendro  Saptono,  Pengawasan    Otoritas  Jasa  Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),  Diponegoro  Law  Journal  Volume  6,  nomor  3,  Tahun 2017.
Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa  Bisnis  Jasa  PM-Tekfin,  Jurnal  Legislasi  Indonesia  Vol.  14  No.  3  – September 2017.
Nuzul Rahmayani, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia, Pagaruyuang Law Journal Volume 2 No.1, Juli 2018.
Paul Slattery, Square Pegs in a Round Hole : SEC Regulation of Online Peer-to-Peer Lending  and  the  CFPB  Alternative,  Yale  Journal  on  Regulation,  Volume  30 Issue 1 2013.
Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending, JH Ius Quia Iustum Volume 25 Issue 2, Mei 2018.

## Artikel:
W. Sommermeijer, Artikel Tanggung Jawab Hukum (Aansprakelijheid)- Beberapa Hal Tentang itikad Baik dan Tanggung Jawab Hukum. Diterjemahkan  oleh Tien  Srie  Kartini,  Bandung:  Pusat  Studi  Hukum-Fakultas  Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1999.

## Pustaka yang tidak dipublikasi:
Johannes  Gunawan,  Fungsi  Lembaga  Pertanggungjawaban  Produk  dalam  Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia, Tesis, 2003.
Ugochi  Christine  Amajuoyi,  Online  Peer  to  Peer  Lending  Regulation:  Justification, classification and remit in UK Law, thesis, University of Exeter.
Internet; https://www.investopedia.com/terms/p/peer-to-peer-lending.asp. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal- mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia.
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/09/193700626/ojk-fintech-p2p- lending-di-indonesia-capai-rp-16-triliun.
https://investasi.kontan.co.id/news/imbal-hasil-p2p-lending-menandingi-hasil- reksadana.
https://modalku.co.id/faq. https://www.investree.id/how-it-works https://koinworks.com/id/education- center/bagaimana-peer-lending-bekerja. https://www.investree.id/id/how-it-works/interest-rate-fee. https://thelawdictionary.org/responsibility/ https://modalku.co.id/terms-of-service  https://koinworks.com/id/term_lender. https://www.investree.id/id/how-it-works/interest-rate-fee.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  13/  SEOJK.07/2014  tentang Perjanjian Baku perjanjian baku.