COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## KEABSAHAN PENGHADAP YANG MENGHADAP SECARA DARING DALAM CYBER-NOTARY
Nagawati Limantara 1 , Abdul Halim Barkatullah 2 , Mulyani Zulaeha 3 1,2,3 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia nagawatilimantara@gmail.com 1 , ahbarkatullah@ulm.ac.id 2 , mulyani.zulaeha@ulm.ac.id 3
Article Info Abstract Article History Received: November 21, 2023 Accepted: December 29, 2023 Progress  in  the  digital  era  has  made  technological  advances  increasingly sophisticated  and  rapid  so  that  the  use  of  various  digital  media  is  very necessary for society. The shift in activities that were previously carried out conventionally is slowly shifting to online or better known as "online", such as the use of applications zoom as an application for face to face. Activities in the  notarial  world  are  also  experiencing  the  impact  of  changes  in  this  era, which are known as cyber notary. The preparation of the parties' deeds which was previously carried out conventionally has shifted to using online methods as  well,  thus  raising  a  question  about  the  validity  of  the  identities  of  the presenters  who  appear  online  before  the  Notary  in  the  process  of  making authentic  deeds  in  cyber  notary.  There  is  a  need  for  synchronous arrangements  regarding  the  conditions  for  making  authentic  deeds  of  the parties which are carried out online. This research is legal research nature perspective, using a statue approach and conceptual approach.
Keywords:
Validity, Identity, Appearers, Cyber Notary.

## Abstrak
Kemajuan dalam era digital telah membuat kemajuan teknologi menjadi semakin canggih dan cepat  sehingga  penggunaan  berbagai  media  digital  sangat  diperlukan  bagi  masyarakat. Pergeseran  aktivitas  yang  sebelumnya  dilakukan  secara  konvensional  perlahan  beralih  ke online atau lebih dikenal sebagai "online", seperti penggunaan aplikasi zoom sebagai aplikasi untuk  berkomunikasi  tatap  muka.  Aktivitas  di  dunia  notaris  juga  mengalami  dampak perubahan  di  era  ini,  yang  dikenal  sebagai  notaris  cyber.  Persiapan  akta  pihak  yang sebelumnya  dilakukan  secara  konvensional  telah  beralih  ke  metode  online,  sehingga menimbulkan  pertanyaan  tentang  validitas  identitas  pihak  yang  muncul  secara  online  di hadapan  Notaris  dalam  proses  pembuatan  akta  otentik  di  notaris  cyber.  Diperlukan pengaturan  secara  bersamaan  mengenai  kondisi  pembuatan  akta  otentik  pihak  yang dilakukan secara online. Penelitian ini bersifat penelitian hukum, menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
Kata Kunci : Validitas, Identitas, Pihak yang Muncul, Notaris Cyber

## I. PENDAHULUAN
Perubahan zaman ke era digital bergerak semakin cepat dan pesat ditambah dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang membuat adanya kondisi lock down yang membatasi ruang gerak orang untuk melakukan kegiatan dan berinteraksi dengan orang lain,  sehingga  pemanfaatan  kemajuan  teknologi  digital  semakin  diperlukan  dan  memaksa orang  mempergunakan  media  teknologi  digital  tersebut.  Istilah Work  Form  Home (WFH) menjadi  kegiatan  keseharian  para  pekerja  dengan  memanfaatkan  teknologi  digital  dengan bekerja dari rumah kemudian istilah “Daring” atau “tatap muka melalui media digital” menjadi suatu kebiasaan pada saat pandemi Covid-19.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Seiring berkembangnya waktu, dalam dunia kenotariatan dikenal istilah cyber-notary . Walau  dalam  pemaknaannya  masih  terdapat  berbagai  pemaknaan,  istilah cyber-notary berkaitan  dengan  bagaimana  pelaksanaan  kewenangan  notaris  yang  menggunakan  basis teknologi  informatika,  dimana  ketika  dilihat  dari  sudut  pandang  hukum  aspek  kewenangan dan aspek teknologi terlihat saling berkaitan dan mempengaruhi banyak hal, salah satunya adalah mempercepat proses perkembangan ekonomi yang menitikberatkan pada kepraktisan dan kemudahan dalam menjalankan roda usaha. Tuntutan kepraktisan ini juga secara tidak langsung mendesak agar perkembangan teknologi dapat diserap dalam aturan perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  khususnya  dalam  ranah  hukum  keperdataan.  Dalam perkembangannya  di  beberapa  negara  baik  dengan  sistem  hukum common  law maupun negara yang menggunakan sistem hukum civil law pengggunaan cyber-notary sudah cukup berkembang dan dimanfaatkan dalam transaksi elektronik, dimana terlihat dalam beberapa negara notaris sudah memiliki nomor izin praktek secara cyber sebagai pelengkap dari nomor izin praktek notaris konvensional.
Cyber-notary di Indonesia sudah muncul sedari tahun 1995 namun terkendala dengan kekosongan  hukum  yang  terjadi  dan  pada  tahun  2008,  setelah  terbitnya  Undang-Undang Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  konsep  ini  kembali diperbincangan  dan  kemudian  mulai  menemukan  kejelasan  setelah  keluarnya  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau yang dikenal dengan istilah UUJN, dimana termuat dalam Pasal 15 ayat (3) yang menjelaskan bahwa seorang notaris memiliki kewenangan lain selain daripada yang termuat dalam UUJN secara umum didalam Pasal 15 ayat (1) dan (2). Ketika melihat pada bagian Penjelasan Pasal 15 ayat (3) tersebut ditemukan bahwa kewenangan lain  sebagaimana  disebutkan  diatas  antara  lain  adalah  kewenangan  untuk  melakukan sertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara  erektronik (cyber-notary) .  Adapun  tujuan dimunculkannya cyber-notary diperkirakan  untuk  memudahkan  dan  membuat  lebih  efisien pelaksanaan dari tugas dan tanggungjawab seorang notaris dalam pembuatan akta otentik.
Akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh serta dalam pelaksanaannya memiliki peranan penting dalam hubungan hukum di masyarakat, khususnya dalam bidang keperdataan, dimana melalui akta otentik dapat ditentukan dengan jelas hak dan kewajiban para  pihak,  dapat  menjamin  kepastian  hukum  dan  juga  memungkinkan  pula  agar terbentuknya akta otentik dapat mengindarkan para pihak dari sengketa yang mungkin terjadi. Walaupun  dalam  beberapa  hal  persengketaan  tidak  dapat  dihindari  secara  menyeluruh, namun akta otentik sebagaimana merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh ini dapat memberi sumbangsih nyata bagi penyelesaian perkara dengan lebih efektif dan efisien.
Akta  otentik  menurut  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer) merupakan adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan oleh dan/atau dibuat oleh dan/atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana dimandatkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menjelaskan bahwa notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik.
Seorang  Notaris  diperintahkan  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  sebagaimana yang disumpahkannya dalam sumpah jabatan Notaris (tertuang dalam pasal 4 ayat (2) UUJN) yaitu akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Frasa mengenai  ‘seksama’  dapat  ditafsirkan  bahwa  seorang  Notaris  mempunyai  peranan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian.
Konsep Cyber-notary ini menjadi tidak transparan dikarenakan dalam pelaksanaannya terbentur beberapa ketentuan-ketentuan normatif lainnya, antara lain termuat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l yaitu perihal membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri 2 (dua) saksi serta kewajiban menandatangani pada saat itu juga oleh para pihak (penghadap, saksi, dan notaris). Dalam hal ini apabila kita melihat pada bagian penjelasan, termuat bahwasanya dalam hal ini notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan  saksi.  Hal  ini  menjadi  benturan  terhadap  konsep  baru  dalam  pemanfaatan  teknologi
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
informatika dalam kenotariatan dalam kacamata cyber-notary , terlebih Ketika mengacu pada konsekuensinya yang termuat dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN yaitu status akta hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, perihal pengumpulan informasi penghadap dijelaskan dalam Pasal 7 yang mendetailkan perihal berkas apa saja yang harus dikumpulkan  dalam  proses  pembuatan  akta  baik  oleh  perseorangan,  korporasi,  maupun pengguna jasa perikatan lainnya. Berkas berkas tersebutlah yang merupakan identitas dari para  penghadap  yang  menghadap  kepada  notaris.  Kemudian  dalam  pasal  10  ayat  (2) dijelaskan bahwa notaris wajib bertemu langsung dengan penghadap (pengguna jasa). Dalam hal ini penulis mencoba menafsirkan apa yang dimaksud dengan frasa ‘bertemu langsung’ tersebut,  dimana  apabila  dicari  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  bertemu  dapat diartikan berhadapan muka atau berjumpa dan langsung dapat diartikan sebagai pada saat yang  sama.  Frasa  ini  penulis  yakini  bahwa  menghadap  dalam  waktu  yang  sama  dapat dilakukan  dengan  beberapa  bentuk  antara  lain  bertemu  fisik  maupun  juga  dapat  bertemu secara daring.
Isu yang dibahas dalam artikel ini mencoba membayangkan ius constituendum dalam pengaturan kenotariatan dengan pendekatan teknologi Informasi (IT) dalam konsep cyber- notary agar  kedepannya  pemanfaatan  teknologi  dapat  juga  meningkatkan  efektifitas  dan efisiensi  dalam  pekerjaan  seorang  notaris.  Penulis  membayangkan  ketika  konsep cyber- notary berlaku  di  Indonesia  dan  pertemuan  dilaksanakan  secara  daring  semisal menggunakan  platform zoom meeting,  bagaimana  cara  memastikan  keabsahan  identitas yang  ditunjukan  oleh  para  penghadap  kepada  Notaris.  Terlebih  lagi  mengenai  bagaimana kaidah dalam pengecekan terhadap kebenaran identitas yang dilampirkan penghadap apabila dilakukan  secara  daring.  Selain  itu  Penulis  juga  memperhitungkan  bagaimana  keabsahan akta notaris yang pengecekan identitas serta aktanya dilakukan secara daring terlebih apabila nanti  dikemudian  hari  timbul  persoalan  dan/atau  permasalahan  berkaitan  dengan  akta dan/atau identitas para pihak tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian legal  research yang  berdasar  kepada penelitian hukum yang bersifat normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini bersifat perspektif analisis  dengan  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan ( statue approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual approach ).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengecekan Keabsahan Formil Identitas Penghadap Dalam Konsep Cyber Notary Menurut Pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  Akta Otentik
Akta  Otentik  adalah  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  itu oleh  penguasa,  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  baik  dengan  maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yaitu Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:
a.  Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang; b.  Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum;
c.  Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.
Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, bertanggungjawab atas perbuatannya  sehubungan  dengan  pekerjaannya  dalam  membuat  akta.  Ruang  lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya, baik secara perdata maupun pidana.
2.  Akta di Bawah Tangan
Dalam praktik akta di bawah tangan adalah akta yang hanya dibuat di antara mereka para pihak yang membuat akta atau dengan kata lain tanpa keterlibatan orang lain. Lazimnya dalam penandatanganan akta di bawah tangan tersebut, tanpa adanya saksi yang turut serta dalam  membubuhkan  tanda  tangannya.  Padahal  sebagaimana  diketahui  bahwa  saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.
Mengenai akta di bawah tangan, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu dalam Pasal  1877  KUHPdt  disebutkan  bahwa,  jika  seseorang  memungkiri  tulisan  atau  tanda tangannya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran daripada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.
Perbedaan  pokok  antara  akta  otentik  dengan  akta  di  bawah  tangan  adalah  cara pembuatan  atau  terjadinya  akta  tersebut.  Suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang  dibuat dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil),di tempat akta itu dibuat.(Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (HIR), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)).
Seorang  Notaris  dapat  menerapkan  beberapa  asas  untuk  mengetahui  kebenaran daripada suatu keterangan yang disampaikan serta dokumen para penghadap dimana hal ini membantu Notaris terhindar dari problematika hukum. Asas-asas yang memungkinkan untuk diterapkan oleh Notaris diantaranya adalah :
1.  Asas mengenal para penghadap
Asas  ini  dikenal  sejak  dalam  dunia  perbankan,  disebut  juga  dengan  sebutan  ‘asas mengenal  nasabah’.  Di  Indonesia  sendiri  muncul  mulai  tahun  2001  bersamaan  dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah  ( Know  Your  Customer  Principles )  yang  kemudian  diubah  menjadi  PBI No.5/21/PBI/2003.
Pada  asas  mengenal  nasabah  ini,  yang  menjadi  pokok  materi  kegiatannya  adalah mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi  yang  mencurigakan.  Transaksi  yang  mencurigakan  yang  dimaksud  disini  yang pertama  adalah  transaksi  keuangan  yang  menyimpang  dari  profil,  karakteristik,  atau kebiasaan  pola  transaksi  dari  nasabah  yangbersangkutan.  Kemudian  yang  kedua  adalah transaksi  keuangan  oleh  nasabah  yang  patut  diduga  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UUPU).
Kemudian maksud yang ketiga adalah transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Asas mengenal nasabah dalam dunia perbankan sebagaimana telah di uraikan di atas tidak ada salahnya jika diterapkan pada dunia kenotariatan. Sebelum notaris mengikat para pihak yang  menghadap,  alangkah  baiknya  notaris  tersebut  mengenal  siapa  yang  menghadap kepada dirinya itu. Tidak hanya terbatas pada kebenaran formil tetapi sedikit banyak harus menyentuh  kebenaran  materiil  namun  tidak  sampai  kepada  model  investigasi  karena  jika demikian tentu notaris juga dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena di
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
dalam UUJN-P sendiri mengatur bahwa notaris dilarang melakukan tindakan yang bersifat investigasi.
Indikator-indikator tersebut diantaranya adalah yang pertama mengenali dengan cara memperhatikan keadaan fisiknya. Kemudian yang kedua ialah mengenali secara gramatikal. Kemudian yang ketiga yaitu mengenalinya dari pengecekan manual terhadap dokumen yang berhubungan dengan identitas para pnghadap. Indikator yang pertama yaitu mengenalinya dengan cara memperhatikan fisiknya. Maksud dari pernyataan ini adalah beberapa contohnya yaitu untuk mengetahui kebenaran usianya maka perlu dihitung berapa umurnya, di sesuaikan antara keadaan wajahnya. Jika pada kartu identitasnya atau KTP berusia muda namun wajah dari penghadap tersebut  terlihat tua atau sebaliknya, maka sebagai seorang notaris tentu patut  menaruh  rasa  curiga.  Sebagai  pencegahanya,  notaris  bisa  meminta  dokumen  resmi berupa akta kelahiran atau Surat Izin Mengendara (SIM) atau bisa juga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk mencocokkan kebenarannya karena di dalam SIM dan STNK juga terdapat identitas yang sama dengan KTP dan keduanya juga merupakan dokumen resmi yang di keluarkan oleh pemerintah.
Kemudian maksud dari indikator yang kedua yaitu mengenalinya dari gramatikalnya adalah mengenali kebenarannya dengan mendengar suaranya. Hal ini berkaitan dengan jenis kelamin  dari  para  penghadap.  Berbeda  halnya  dengan  keadaan  penghadap  yang transgender.  Jika  notaris  tidak  teliti  dan  berhati-hati,  maka  kemungkinan  bisa  terjadi kesalahan  dalam  menuangkan  jenis  kelamin  pada  komparisi  akta.  Apalagi  penghadap tersebut  memang  sengaja  memalsukan  identitasnya.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  sebaiknya notaris  sedikit  atau  banyak  juga  perlu  mengenal  gramatikal  dari  para  penghadap  dan  bisa membedakannya sedetail mungkin.
Indikator  yang  ketiga  adalah  melakukan  pengecekan  secara  manual  terhadap dokumen resmi. Maksud dari hal ini adalah mencocokkan segala identitas para penghadap kepada instansi terkait. Contohnya seperti jika notaris merasa raguragu dengan kebenaran KTP para pihak penghadap, notaris bisa meminta tolong kepada staffnya untuk mengecek kebenaranya  dengan  cara  menghubungi  kantor  kecamatan  tempat  dimana  KTP  tersebut dibuat baik via telepon selular, hotmail atau bahkan bisa juga secara langsung dengan datang langsung ke kantor kecamatan tersebut.
1.  Asas Kehati-hatian
Dalam dunia perbankan, prinsip ini sudah tidak asing lagi dan memang sudah dikenal luas dalam dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian, dalam dunia perbankan, dalam bahasa Inggris  sering  disbut  dengan  istilah  Prudent  Banking  Principle.  Prudent  Banking  Principle merupakan asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan  usahanya  wajib  bersikap  hati-hati  (prudent)  dalam  rangka  melindungi  dana masyarakat  yang  dipercayakan  kepadanya.  Istilah  prudent  sendiri  sangat  terkait  dengan pengawasan dan management bank. Kata prudent itu sendiri secara harfiah dalam Bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.
Dalam  dunia  kenotariatan,  tidak  ada  salahnya  jika  menerapkan  prinsip  ini.  Hal  ini bertujuan  guna  menghindari  permasalahan-permasalahan  yang  mungkin  bisa  terjadi dikemudian hari bilamana salah satu atau lebih pihak merasadirugikan dalam suatu perikatan yang melibatkan notaris itu sendiri. Dalam hal pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian, pokok-pokok dasar dari prinsip kehati-hatian merupakan jalan terbaik yang sekiranya bisa di terapkan  dalam  praktek  notaris.  Meskipun  dalam  UUJN-P  notaris  bekerja  berdasarkan kebenaran  formil,  namun  dalam  prakteknya,  notaris  juga  tidak  boleh  terlalu  buta  terhadap kebenaran materiilnya. Hal ini tentu tujuanya untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang  melibatkan  notaris  yang  dapat  membuat  repot  notaris  itu  sendiri  dikemudian  hari. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh notaris dalam menerapkan prinsip kehati- hatian  adalah  memeriksa  keabsahan  surat  dan/atau  dokumen  para  penghadap  dan  juga mengetahui dan melakukan penyuluhan terhadap legalitas tindakan para penghadap.
Pasal 55  Ayat (1) KUHP dapat dipergunakan dalam hal apabila ditemui akta notaris dibuat menggunakan identitas palsu, jika Notaris mengetahui bahwa data tersebut palsu dan

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Notaris  masih  bersedia  membuatkan  aktanya,  maka  Notaris  yang  bersangkutan  dapat dinyatakan sebagai medepleyer hal ini dikarenakan Notaris yang turut serta dalam pembuatan akta serta memalsukan identitas. Apabila penggunaan identitas palsu untuk membuat akta Notaris,  dilakukan  dengan  sengaja,  maka  Notaris  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban berdasarkan  Pasal  266  ayat  (2)  KUHP  yang  menentukan  “barang  siapa  dengan  sengaja memakai  surat  palsu  yang  isinya  tidak  sejati  atau  dipalsukan  seolah-olah  benar  dan  tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian” namun, jika Notaris tidak mengetahui kepalsuan identitas yang digunakan untuk membuat akta, maka Notaris hanya dianggap lalai atau tidak cermat dalam melakukan kewenangannya.
Terkait  dengan  wewenang  lainnya  yang  dilimpahkan  pada  notaris  yakni  guna mensertifikasi transaksi yang mempergunakan cyber notary , sehingga hasil cetakan sertifikasi itu bisa juga dikelompokkan dalam akta elektronik. Akta elektronik haruslah memiliki sejumlah unsur  sesuai  pada  Pasal  1868  KUHPerdata  tentang  keaslian  dokumen.  Tahap  dalam pencetakan dokumen dengan cara konvensional, yaitu seperti berikut:
1.  Para pihak/penghadap mendatangi kantor notaris lalu menemui notaris bertujuan guna menyampaikan maksud mereka supaya dimasukkan di akta notaris.
2.  Sesudah notaris mendengarkan keinginan serta tujuan para pihak, notaris haruslah dapat mengambil tindakan hukum apa yang dimaksudkan oleh para pihak sekaligus memberi definisi hukum tentang dokumen yang akan dibuat apakah sudah sesuai undang-undang atau tidak.
3.  Sesudah  notaris  mengetahui  tindakan  hukum  yang  dimaksudkan  oleh  para  pihak,  lalu notaris membuat akta dengan wujud serta cara yang sesuai tercantum pada Pasal 38 UUJN. Wujud dan Langkah-langkah pembuatan akta notaris bisa disebut sah jika sudah memenuhi ketentuan yang termaktub pada Pasal 38 UUJN di atas. Hingga bisa diambil kesimpulan  bahwasanya  wewenang  notaris  guna    mensertifikasi  transaksi  dengan memakai Cyber Notary mempunyai dampak bahwasanya akta tersebut sah guna disebut “akta otentik.” Adapun berkaitan dengan pembacaan akta oleh notaris ialah kewajiban dalam pembuatan akta otentik.
4.  Melakukan  pengenalan  terhadap  penghadap,  berdasarkan  identitasnya  yang diperlihatkan kepada Notaris;
5.  Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut dengan tanya jawab;
6.  Memeriksa  bukti  surat  yang  berkaitan  dengan  keinginan  atau  kehendak  para  pihak tersebut.
Fungsi Notaris dalam pemeriksaan identitas penghadap dihubungkan dengan tugas dan  wewenang  Notaris  berdasarkan  UUJN  yakni  Notaris  harus  memastikan  identitas penghadap telah memenuhi syarat-syarat pembuatan akta autentik berdasarkan Pasal 39 dan Pasal  40  UUJN  dengan  cara  melakukan  pengenalan  penghadap,  memastikan  kebenaran (valid) identitas penghadap, dan membuat akta autentik berdasarkan UUJN. Apabila terdapat unsur  pemalsuan  identitas  penghadap  yang  dimuat  dalam  akta,  maka  akta  yang  dibuat Notaris harus mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan  Pasal  41  UUJN,  sehingga  dalam  menjalankan  fungsinya  bahwa  Notaris  harus cermat dan teliti dalam memeriksa identitas penghadap sebagaimana pengertian “seksama” yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, serta ditindaklanjuti dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
Pembuktian  formil  yang  dimaksud  di  atas  yakni  pembuktian  terhadap  identitas  dan kelengkapan Surat/Dokumen yang dilampirkan terkait objek perjanjian dalam pembuatan akta yang sesuai dengan database Dinas/Instansi terkait. Selain itu, kebenaran formil juga meliputi kebenaran  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Surat  Nikah,  Surat  Kuasa,  Surat  Persetujuan Istri/Suami,  Perjanjian  Kawin,  Anggaran  Dasar  Perseroan  dan  perubahanperubahannya), meminta  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  meminta  Surat  Pernyataan  tidak  dalam sengketa mengenai objek perbuatan hukum baik secara fisik maupun secara yuridis, meminta Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal pengalihan atau pembebanan objek dalam
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
perbuatan  hukum,  meminta  bukti  pembayaran  lunas  pajak  PPN  dan  BPHTB  terkait pembuatan Akta Jual Beli Tanah, meminta dilakukan pengukuran lebih dahulu oleh Kantor Pertanahan  setempat  dan  diterbitkan  NIB  (Nomor  Identifikasi  Bidang  Tanah)  dari  tanah tersebut serta mencantumkan NIB, Nomor Sertipikat dan Nomor SPPT PBB.
Konsep cyber notary ini memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik ( face  to  face )  di  suatu  tempat  tertentu,  dalam  hal  ini  bisa  saja  para  pihak  berada  di  suatu tempat berbeda dengan lokasi notaris. Hadirnya kewenangan notaris dibidang cyber notary dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi saat ini.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris, sehingga terjadi suatu pertentangan ketika akan menerapkan konsep cyber notary sebagai salah satu layanan jasa notaris. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep cyber notary dalam  proses  pembuatan  akta  dilakukan  secara  elektronik,  mulai  dari  penghadapan  para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, sementara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN-P terjemahan dari kata verschijnen yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.
Secara  teknis  dan  implementasi,  ‘kehadiran  fisik’  juga  dapat  dilakukan  secara elektronik  diiringi  dengan  perkembangan  teknologi  yang  saat  ini  sudah  memasuki  era  5G dimana  setiap  orang  dapat  melakukan  panggilan video  conference dan  berinteraksi melaluinya  seperti  dengan  bantuan  aplikasi Google  Meet,  Zoom, dan  aplikasi  pendukung lainnya.
Pakar  sosiologi  hukum,  Satjipto  Rahardjo  dalam  Habieb  Adjie  berpendapat  bahwa kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan status quo . Mempertahankan status quo dihanggap menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada upaya melihat kelemahan didalamnya dimana hamper tidak ada usaha untuk melakukan  perbaikan  dan  hanya  menjalankan  hukum  seperti  apa  adanya  dan  biasa-biasa saja,  sedangkan  hukum  sangat  rentan  terhadap  keadaan status  quo .  Bagi  para  penegak hukum,  mempertahankan status  quo lebih  mudah  dan  aman  daripada  membuat  inisiasi perubahan dan pembaharuan. Progresif itu adalah kreatif meninggalkan pikiran status quo yang tidak banyak membantu membangkitkan bangsa dari keperpurukan yang terjadi.
Kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) j.o. Pasal 1868 KUHPerdata, jika dikaitkan dengan pembuatanakta secara elektronik pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan fasilitas teknologi komunikasi seperti video conference . Namun yang menjadi persoalan apakah otensitas akta notaris sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1868 KUHPerdata dapat terpenuhi? Hal ini yang kemudian dapat dianalisis berdasar ketentuan hukum positif yang berlaku.
Mengenai ketentuan akta harus dibuat dihadapan notaris, pemenuhan unsur ini dapat dilakukan  dengan  melalui video  conference memperhatikan  kemajuan  teknologi  saat  ini, dimana para pihak dapat berhadapan langsung dan bertatap muka secara langsung. Maka dapat dikatakan klausul ini dapat dipenuhi. Dalam Pasal 39 UUJN, Notaris juga harus dapat memastikan  bahwa  para  penghadap  telah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau  telah menikah,  hal  ini  biasanya  dibuktikan  dengan  memberikan  identitas  diri  para  pihak  yang berkepentingan  kepada  notaris.  Ketentuan  ini  masih  menjadi  pembahasan  mengenai bagaimana  dalam  pembuatan  akta  elektronik  melalui video conference,  penentuan keabsahan formil identitas para pihak apakah benar cakap melakukan perbuatan hukumnya atau  tidak  terlebih  lagi  apakah  identitas  yang  diperlihatkan  oleh  para  penghadap  ini  dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak.
Dalam ketentuan Pasal 77 UUPT, terdapat isyarat hukum yang memberi peluang bagi notaris  dalam  membuat  akta  secara  elektronik  namun  tidak  memiliki  sinkronisasi  hukum dengan  substansi  UU  ITE.  Pembuat  Undang-Undang  bukannya  lebih  mempertegas
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
kewenangan Notaris dalam UU ITE, tetapi sebaliknya membatasi kewenangan Notaris dalam membuat akta secara elektronik. Padahal dalam kebutuhannya akan pelayanan yang serba singkat dan cepat adalah suatu keniscayaan yang dibutuhkan di tengah masyarakat modern. Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan  oleh  R.B.  Simatupang,  bahwa  kondisi  saat  ini  segala sesuatu menjadi lebih mudah dengn adanya teknologi informasi. Saat ini wilayah, waktu dan jarak  semakin  tidak  terasa  dengan  adanya  kemajuan  teknologi  informasi.  Dalam  era  yang serba sederhana dan canggih ini dikenal juga istilah paperless , terbukti salah satunya dengan ketentuan  baru  dalam  UUPT  (Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007)  yang  mengatur mengenai RUPS melalui media elektronik.
Apabila  memperhatikan  ketentuan  dalam  hukum  tersebut  dijadikan  pokok pertimbangan  dalam  menentukan  kemungkinan  penerapan  teknologi  informasi  dan komunikasi dalam pembuatan akta Notaris secara elektronik, maka kemungkinan pembuatan akta Notaris perlu diselesaikan dengan asas-asas hukum berikut ini :
1. Lex  Superior  Derogate  Legi  Inferiori ,  apabila  terjadi  pertentangan  antara  peraturan perundang-undangan  yang  secara  hirarki  lebih  rendah  dengan  lebih  tinggi,  peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah harus disisihkan;
2. Lex  Specialist  Derogate  Legi  Generalist ,  merujuk  pada  dua  peraturan  perundang- undangan yang secara hirarki mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi jika ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu  tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain dimana peraturan khusus mengalahkan peraturan yang umum;
3. Lex  Posterior  Derogate  Legi  Priori ,  yang  artinya  peraturan  perundang-undangan  yang kemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.
Apabila memperhatikan hal tersebut, antara UUJN, UUPT dan UU ITE dapat dikatakan selaras,  melainkan  ada  substansi  hukum  yang  ada  dalam  masing-masing  undang-undang belum bersinergi sehingga substansi yang memberikan peluang pemanfaatan cyber-notary belum dapat dilaksanakan. Dalam hal ini perlu ada perubahan terhadap ketentuan normative yang  berlaku  di  Indonesia  terkait  dengan  pemanfaatan cyber-notary dalam  wilayah  hukum kenotariatan Indonesia.
Penulis  membayangkan  ketika cyber-notary sudah  berlaku  dan  perlu  ada  konsep terobosan  terkait  dengan  tata  cara  pengecekan  keabsahan  formil  terhadap  identitas  para penghadap sebagaimana dijelaskan bahwa Notaris berkewajiban memastikan keaslian formil dari  dokumen-dokumen  yang  diserahkan  oleh  para  penghadap  termasuk  diantaranya mengenai indentitas para penghadap.
Adapun gagasan ide yang Penulis tawarkan adalah dengan menggunakan tata cara pemeriksaan  elektronik  sebagaimana  seperti  yang  sudah  berjalan  saat  ini  yaitu  kita menggunakan  KTP  Elektronik,  SIM  Elektronik  hingga  kepada e-pasport sebagai  identitas manusia  dalam  hukum.  Sehingga  Penulis  memandang  ini  merupakan  langkah  baik  yang memudahkan  Notaris  dalam  melakukan  pemeriksaan  formil  terhadap  identitas  penghadap yaitu dengan memanfaatkan database yang terdapat pada Kementerian Hukum dan HAM RI dimana Penulis membayangkan nantinya ada suatu alat yang dapat membantu pengecekan KTP/SIM/Pasport melalui chip yang terkandung didalamnya dan apabila chip tersebut discan oleh scanner akan memunculkan data kependudukan orang tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dari pembuktian formil terhadap identitas para penghadap yang menghadap kepada seorang Notaris.
Kententuan Normatif Pengecekan Identitas Penghadap Dalam Cyber Notary
Kewajiban mengenal penghadap yang dimaksudkan adalah pengenalan dari identitas yang diserahkan atau ditunjukkan oleh para pihak kepada Notaris. Identitas penghadap yang mendatangi  Notaris  ini  penting  berkaitan  erat  dengan  pemenuhan  syarat  subjektif  dalam keabsahan suatu perjanjian, khususnya syarat kecakapan. Dengan dokumen atau surat yang diserahkan  penghadap,  maka  Notaris  mampu  menilai  apakah  syarat  kecakapan  terpenuhi atau tidak dalam suatu perbuatan hukum.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Sehubungan dengan penyerahan dokumen atau surat, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU JN 2/2014, diatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Umumnya untuk mengidentifikasi kecapakan  penghadap  atau  para  penghadap,  Notaris  akan  meminta  identitas  dan  bukti kewenangannya. Identitas dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)  untuk  Warga  Negara  Indonesia,  paspor,  izin  tinggal  terbatas  maupun  izin  tinggal  tetap untuk  Warga  Negara  Asing  (WNA),  akta  lahir  (untuk  beberapa  perbuatan  hukum  khusus seperti  dalam  pewarisan),  akta  nikah,  kartu  keluarga,  NPWP  (baik  pribadi  maupun  badan hukum),  dan  dokumen  pendukung  lainnya.  Untuk  kewenangan  bertindak  dapat  dibuktikan dengan  anggaran  dasar  badan  hukum  (bila  bertindak  dalam  jabatannya  mewakili  badan hukum terkait), kuasa (bila bertindak atas pemberi kuasa), surat keterangan waris (bertindak sebagai ahli waris), dan dokumen pendukung lainnya.
Dalam hal pengecekkan identitas penghadap terhadap autentisitas akta, maka Notaris wajib meminta dokumen atau surat-surat yang diperlukan untuk dituangkan di dalam akta. Dokumen yang wajib diminta oleh Notaris untuk dilampirkan salinannya dalam Minuta Akta (asli Akta Notaris) adalah tanda pengenal atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Notaris harus memastikan penghadap menggunakan identitas asli dalam akta yang akan dibuat. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi penghadap dalam pembuatan akta yaitu penghadap berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan  perbuatan  hukum,  Penghadap  harus  dikenal  oleh  Notaris  atau  diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya, dan pengenalan dinyatakan secara tegas dalam akta.
Asas  kehati-hatian  adalah  suatu  asas  yang  menyatakan  bahwa  Notaris  dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib berhati-hati dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan penerapan asas kehati-hatian adalah agar Notaris selalu dalam rambu-rambu atau Batasan-batasan yang benar berdasarkan Kode etik dan  UUJN.  Berlakunya  asas  kehati-hatian  ini  diharapkan  agar  kepercayaan  masyarakat terhadap  Notaris  tetap  tinggi  sehingga  masyarakat  bersedia  dan  tidak  ragu-ragu menggunakan jasa Notaris. Penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pengecekan identitas penghadap terhadap autentisitas akta dapat dilakukan dengan pengenalan terhadap penghadap  berdasarkan  identitasnya  yang  diperlihatkan  kepada  Notaris,  menanyakan  dan mendengarkan serta mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut dengan tanya jawab,  memeriksa  bukti  surat  yang  berkaitan  dengan  keinginan  atau  kehendak  para  pihak tersebut,  memberikan  saran  dan  membuat  kerangka  akta  untuk  memenuhi  keinginan  atau kehendak para pihak tersebut, memenuhi segala teknik administrasi pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta, melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
Sehubungan dengan cyber notary, ketentuan Pasal 39 UU JN 2/2014 belum membuka kesempatan  untuk  terlaksananya  pengenalan  penghadap  secara  elektronik  atau  melalui perangkat  elektronik.  Dalam  rangka  mendukung  terlaksananya  cyber  notary,  maka  perlu melibatkan pihak ketiga yang membantu Notaris mengidentifikasi dan melakukan verifikasi kebenaran identitas penghadap. Pihak ketiga (third party) adalah pihak yang diberikan hak akses data kependudukan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Terkait hak  akses,  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  apakah  pemberian  hak  akses tersebut  dapat  diberikan  kepada  Notaris.  Hal  ini  karena  pada  pokoknya  bukan  merupakan kewenangan dari Notaris untuk mengecek kebenaran materiil dari para penghadap. Notaris hanya memiliki kewajiban untuk mengecek kebenaran formil dari identitas yang diserahkan.
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Pengguna Jasa bagi Notaris menjelaskan bahwa Notaris  berkewajiban  untuk  lebih  teliti  dan  hatihati  dalam  mengenal  para  penghadap,  baik memeriksa kelengkapan dan keaslian dokumen yang diperlihatkan, Notaris juga harus hati- hati apakah transaksi yang akan di buat dihadapan Notaris merupakan hasil pencucian uang
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
atau bukan. Notaris harus melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa secara menyeluruh yakni hingga kebenaran materill. Kewajiban menerapkan ketelitian dan hati-hati terhadap  penghadap  dilakukan  pada  saat  Notaris  meragukan  kebenaran  indentitas  dan keterangan yang dilaporkan penghadap.
Dalam  rangka  menyongsong cyber  notary pada  masa  yang  akan  datang,  bila kehadiran fisik dapat digantikan dengan kehadiran virtual, maka pengenalan fisik juga dapat digantikan  dengan  pengenalan  virtual.  Karena  pengenalan  yang  dimaksudkan  adalah pengenalan  identitas  yang  menunjukkan  kecakapan  serta  kewenangan  bertindak  orang tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga yang membantu Notaris untuk melakukan verifikasi kebenaran  materiil  dokumen  yang  diserahkan,  contohnya  KTP-el.  Tidak  hanya  melakukan verifikasi, harapannya pihak ketiga juga memberikan sidik jari sesuai yang tertera pada KTP- el  kepada  Notaris  sesuai  perintah  UUJN  bahwa  Notaris  wajib  melekatkan  sidik  jari  pada minuta akta. Dengan demikian, tentu akan meminimalisir adanya dokumen identitas palsu.
Pengertian “tanda tangan” dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa  tulisan  dari  yang  menandatangani,  dengan  mana  orang  yang  membuat pernyataan/keterangan  tersebut  dapat  diindividualisasikan.  Pembubuhan  tanda  tangan secara  tradisional  mempunyai  beberapa  fungsi,  di  antaranya,  sebagai  identifikasi  dan pernyataan  kehendak.  Dengan  membubuhkan  tanda  tangan  di  bawah  suatu  pernyataan berarti bahwa penanda tangan mengidentifikasi dirinya selain memberi kesempatan kepada pihak  lainnya  untuk  melakukan  verifikasi.  Disamping  hal  tersebut,  penanda  tangan menyatakan kehendaknya bahwa dirinya terikat pada pernyataan yang telah dibuatnya.
Tanda  tangan  elektronik  tersertifikasi  dapat  diperoleh  dengan  menggunakan  jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. PP 82/2012 melibatkan jabatan Notaris dalam mengajukan  permohonan  sertifikasi  elektronik  dan  profesional  yang  membentuk  Lembaga Sertifikasi Keandalan. Senada dengan PP 82/2012, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Sertifikasi  Elektronik (Permenkominfo 11/2018), secara khusus dalam Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal  30,  juga  mengatur  bahwa  pada  pokoknya  Notaris  dapat  ditunjuk  sebagai  otoritas pendaftaran dalam suatu permohonan penerbitan sertifikat elektronik. Selain dapat ditunjuk sebagai  otoritas  pendaftaran,  Notaris  juga  melakukan  pemeriksaan  berupa  verifikasi kebenaran  identitas  dan  pengecekan  kelengkapan  dokumen.  Namun,  pemeriksaan  yang berupa verifikasi kebenaran identitas dan pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Permenkominfo 11/2018 memiliki kompleksitas tersendiri. Dalam Pasal 33 Permenkominfo 11/2018 dikenal ada 2 level verifikasi identitas, yakni level 3 untuk verifikasi identitas  secara  tatap  muka  langsung  menggunakan  kartu  identitas  pemohon,  dan  level  4 untuk  verifikasi  identitas  menggunakan  sarana  elektronik  dengan  memanfaatkan  data administrasi kependudukan.
Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa keterangan yang disampaikan penghadap yang memuat keterangan palsu atau data yang diberikan kepada Notaris berisikan data palsu tanpa  sepengetahuan  Notaris,  maka  akta  dan  pengikatan  yang  dibuat  dihadapan  Notaris secara  pembuktian  formil  itu  mengandung  kebenaran,  namun  fakta  pemalsuan  yang disampaikan  penghadap  bukan  kewenangan  dan  tanggungjawab  Notaris  sehingga  tidak dapat dibuktikan kebenaran materiil. Hal ini karena Notaris tidak dapat menjamin kebenaran bahwa pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam pembuatan akta telah secara benar memberikan keterangan dan data-data. Dengan demikian, apabila terjadi masalah pemalsuan identitas  yang  dimuat  dalam  akta  Notaris,  maka  Notaris  tidak  bertanggungjawab  atas pemalsuan tersebut.
Terkait autentisitas akta yang di buat Notaris tidak berdasarkan asas kehati-hatian, maka  secara  pembuktian  formil  dan  materil  akta  tersebut  batal  demi  hukum  sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya. Sejalan dengan pernyataan Sjaifurrachman, menjelaskan bahwa autentisitas akta hanya dapat tercipta apabila syarat-syarat formal atau syarat-syarat bentuk gebruik in de vorm yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terpenuhi dan autentisitas ini tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Bahwa autentisitas akta yang dibuat Notaris yang melanggar asas kehatihatian akan berdampak  pada  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  mengikat  terhadap  akta  autentik. Sejalan dengan pernyataan M. Yahya Harahap, menjelaskan bahwa autentisitas akta ditinjau dari segi hukum pembuktian tulisan maka akta memiliki fungsi sebagai formalitas kausa dan sebagai alat bukti sehingga fungsi tersebut akan batal secara hukum apabila akta yang dibuat Notaris tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
Dalam  hal  dokumen  elektronik  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris  dalam  penerapan cyber  notary,  tanda  tangan  elektronik  yang  tersertifikasi  dapat  digunakan  sebagai  alat autentikasi  karena  tanda  tangan  elektronik  tersertifikasi  memenuhi  fungsi  autentikasi, sehingga  identitas  penanda  tangan  dan  integritas  dokumen  yang  ditandatangani  dapat dipastikan kebenarannya. Proses autentikasi yang dilakukan oleh Notaris terhadap para pihak dapat dimudahkan dengan menggunakan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan agar suatu tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, maka tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi 6 (enam) persyaratan formil sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) UU ITE 19/2016. Berbeda halnya dengan tanda tangan manual yang dielektronikkan melalui proses pemindaian atau scan, akan sangat sulit untuk memastikan  keautentikan  dari  tanda  tangan  tersebut  karena  tanda  tangan  manual  yang dipindai memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk diidentifikasi sebagai tanda tangan palsu karena dapat dengan mudah ditampik oleh pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, kekuatan  hukum  tanda  tangan  yang  di-scan  sangat  rendah  karena  sulit  untuk  memenuhi fungsi autentikasinya serta kekuatan nilai pembuktiannya relatif lemah.
Argumentasi dari pihak kontra terhadap pembacaan dan penandatanganan elektronik adalah kekhawatiran Notaris dapat menjalankan kewenangannya di luar wilayah jabatannya. Pelanggaran akan ketentuan ini akan berakibat pada akta yang dibuat tersebut, di mana akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan akta bawah tangan. Namun, kekhawatiran akan hal ini dapat diatasi dengan pemanfaatan Internet Protocol address (IP address). IP address merupakan alamat logika yang diberikan ke semua perangkat jaringan yang menggunakan protocol  TCP/IP.  Kombinasi  angka-angka  IP  address  menunjukkan  alamat  dari  komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP/IP. IP address dapat juga dianalogikan seperti sebuah alamat rumah. Ketika sebuah datagram dikirim, informasi alamat inilah yang menjadi acuan datagram agar dapat sampai dan diterima di perangkat yang dituju.
Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang di luar wilayah jabatan Notaris, maka perlu pengaturan bahwa perangkat komputer yang digunakan oleh Notaris yang menjalankan jabatannya  perlu  menginformasikan  atau  mendaftarkan  IP  address-nya  di  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Selain  itu,  setiap  akta  elektronik  yang  dibuat  perlu mencantumkan  IP  address  dimaksud.  Dengan  demikian,  pihak  yang  berwenang  dapat melakukan  pemeriksaan  terkait  praktik  cyber  notary  yang  dilakukan  oleh  seorang  Notaris terkait apakah sudah sesuai dengan wilayah jabatannya.
Dalam penerapan konsep cyber notary, proses harmonisasi menjadi sangat penting terutama terkait persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan antara lain  UUJN,  KUH  Perdata,  UUPT,  UUITE.  Unsur  filosofis  dari  konsep  cyber-notary  dapat ditemukan dalam Pasal 28 huruf f jo Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 tentang hak setiap orang  untuk  berkomunikasi  dan  mendapatkan  informasi  serta  tentang  prinsip  efisiensi  dan kemajuan  dalam  perekononomian  nasional.  Unsur  sosiologis  terlihat  dari  kenyataan  yang terdapat di masyarakat saat ini di mana pemanfaatan kemajuan teknologi telah berkembang pesat selain itu meningkatnya arus perdagangan telah meningkatkan hubungan antar negara termasuk kerjasama dengan negara common law yang telah lebih dahulu mengadopsi cyber notary dalam peraturan perundangan. Unsur yuridisnya terlihat dari materi cyber notary itu sendiri dan secara formal terkait dengan kewenangan notaris yang diberikan oleh undang- undang.
Supaya suatu perubahan hukum dapat diterima oleh masyarakat umum maka sejak awal  proses  pembentukan  hukum  harus  memperhatikan  prinsip law  as  a  tool  of  social engineering .  Prinsip  ini  penting  bagi  Indonesia  untuk  mencegah  masalah  sosial  yang disebabkan oleh ketidaksiapan menerima perubahan teknologi yang begitu besar termasuk
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
penerapan  konsep  cyber  notary.  Dalam  proses  pembentukan  peraturan,  masukan  dari berbagai kalangan masyarakat terutama yang terkait dengan penerapan konsep ini haruslah diperhatikan mulai dari akademisi, notaris itu sendiri, kalangan dunia usaha dan masyarakat umum  sebagai  pengguna  jasa  notaris.  Sehingga  konsep  cyber  notary  yang  diatur  dalam peraturan  perundangundangan  nantinya  adalah  benar-benar  berasal  dari  kebutuhan masyarakat,  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  dan  dapat  diterima  oleh  seluruh  kalangan masyarakat. Selain itu dengan dilibatkannya para akademisi dan para ahli teknologi informasi dalam pembahasan proses perubahan peraturan, maka dampak negatif perubahan teknologi yang diakibatkan dematerialisasi dan deteritorialisasi dapat diminimalisasi.
Dari  berbagai  persyaratan  perubahan  hukum  yang  efektif  tersebut  terlihatmbahwa proses  pembembentukan  hukum  tersebut  sangat  memperhatikanmberbagai  permasalahan dan perubahan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Konsep perubahan hukum yang efektif ini sejalan dengan model hukum responsif yang diajukan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick.  Sehingga  dalam  perumusan  konsep  cyber  notary  dalam  UUJN  maka  harus diperhatikan bahwa penerapan ini mampu memberikan keadilan yang substantif, berorientasi pada tujuan demi kemaslahatan masyarakat secara luas, menekankan kewajiban daripada pemaksaan  dan  membuka  akses  bagi  public  untuk  berpartisipasi.  Sedangkan  untuk  ciri hukum responsif lainnya seperti masalah diskresi, pendayagunaan kekuasaan dan gugatan terhadap  legitimasi  hukum  adalah  merupakan  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  pelaksana peraturan.  Berkenaan  pelaksana  peraturan  maka  harus  memperhatikan  konsep  hukum progresif dari Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa pelaksana peraturan harus mampu melakukan  perubahan  secara  cepat,  mendasar  dan  berani  melakukan  berbagai  terobosan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusian.
Pembuatan  akta  dalam  konsep Cyber-Notary dapat  dimungkinkan  apabila  ada pembenahan terhadap sistem administrasi kenotariatan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta secara elektronik.
Adapun perubahan peraturan hukum yang dimaksud adalah dilakukannya pengkajian dan  perubahan  terhadap  UUJN  dan  UU  ITE.  Dalam  hal  ini  apabila  belum  ada  perubahan terkait dua undang-undang tersebut maka akan terhambat pelaksanaan konsep Cyber-Notary di Indonesia. Adapun beberapa ketentuan yang memerlukan pembaharuan adalah :
1.  Dalam Undang – Undang Jabatan Notaris Perbaikan yang diperlukan dalam UUJN antara lain adalah mengenai :
a.  Pasal 1 Angka 7 mengenai akta harus dibuat dihadapan notaris, perlu ada pengertian jelas dan melebarkan penjelasan ‘dihadapan’ dengan menambah ketentuan/peraturan mengenai dihadapan secara daring;
b.  Pasal  38  mengenai  penandatanganan  dan  tempat  penandatanganan  atau penerjemahan  akta  apabila  ada,  dalam  hal  ini  juga  perlu  ada  penambahan penjelasan mengenai penjelasan ‘dihadapan’ dengan menambah ketentuan/peraturan  mengenai  dihadapan  secara  daring  dan  bagaimana pemanfaatan  tandatangan,  penjelasan  mengenai  tempat  penandatanganan  serta materai elektronik dalam proses pembuatan akta.
c.  Pasal 39 mengenai penghadap yang harus dikenal oleh notaris termasuk didalamnya saksi pengenal dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini perlu  ada  perubahan.  Dimana  dalam cyber-notary memungkinkan  dilakukan pengunduhan identitas diri para penghadap ke instansi yang berwenang menerbitkan identitas  tersebut.  Terlebih  apabila  melihat  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  35 Tahun  2010  tentang  Penerapan  Kartu  Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk Kependudukan  secara  Nasional  (Perpres  E-KTP)  termuat  dalam  Pasal  6  Ayat  (2) bahwa  KTP  Elektronik  memuat  kode  keamanan  dan  rekaman  elektronik  sebagai identitas penduduk yaitu berisikan biodata, tanda tangan, pas foto, dan juga sidik jari penduduk yang bersangkutan sehingga dalam hal ini dapat diketahui secara formil maupun  materil  mengenai  identitas  pihak  yang  berkepentingan  dan  dapat  pula dikenal oleh notaris.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
d.  Pasal 40 mengenai pembacaan akta dihadapan para pihak dalam hal ini dirasa perlu dilakukan  perubahan  karena  dalam  konsep cyber-notary dirasa  tidak  memerlukan kehadiran fisik secara langsung maka pembacaan akta dihadapan para pihak dapat menggunakan media elektronik seperti zoom.
e.  Pasal 44 Ayat (1) mengenai penandatanganan akta oleh para penghadap, saksi dan notaris dimana dirasa perlu dilakukan perubahan karena dalam konsep cyber-notary dirasa perlu untuk mempertimbangkan  menggunakan tanda tangan digital atau pula sidik jari digital serta materai dan stempel digital ( electronic notary seal ).
f.  Pasal 50 mengnai pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai yang  tercantum  semula,  dalam  hal  ini  dirasa  perlu  ada  penambahan  penjelasan mengenai  bagaimana  tata  cara  pencoretan  apabila  dilakukan  secara  online pembuatan aktanya.
2.  Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaski Elektronik (ITE)
Penulis menilai perlu diadakan perubahan dan penghapusan terhadap Pasal 5 UU ITE yang menjelaskan pengecualian terhadap akta notaris sebagai bentuk dokumen elektronik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Pengecekan keabsahan  formil  terhadap  identitas  penghadap  dalam  konsep cyber-notary merupakan sebuah gagasan kedepan yang bisa dipertimbangkan dikarenakan desakan perkembangan teknologi  dan  beberapa  hal  lainnya.  Pengecekan  keabsahan  formil  terhadap  identitas penghadap  dapat  dilakukan  secara Cyber-Notary tanpa  mengesampingkan  kaidah-kaidah yang mendasar, melainkan hanya mengubah cara daripada kaidah-kaidah tersebut. Menurut konstruksi  normatif  untuk  mendukung  pengecekan  identitas  penghadap  dapat  dilakukan dalam cyber-notary dapat dimungkinkan apabila ada pembenahan terhadap peraturan hukum yang  berkaitan  dengan  kewenangan  Notaris  dalam  membuat  akta  dengan  konsep Cyber- Notary yaitu UUJN dan UU ITE.
Dalam hal ini apabila belum ada perubahan terkait dua undang-undang tersebut maka akan terhambat pelaksanaan konsep Cyber-Notary di Indonesia. Beberapa hal yang dapat dijadikan  masukan  adalah  Pengecekan  keabsahan  formil  terhadap  identitas  penghadap dalam  konsep cyber-notary  dapat  di lakukan  dengan  catatan  perlu  dilakukan  pembahasan kembali mengenai konsep cyber-notary di Indonesia, terkhususnya mengenai sistem dalam praktek  Kenotariatan  dan  perbaikan  dalam  yuridis  normatif  dan  Konstruksi  normatif  untuk mendukung  pengecekan  identitas  penghadap  dapat  dilakukan  dalam cyber-notary memerlukan  pembenahan  dalam  peraturan  hukum  yang  berkatan  dengan  kewenangan notaris dalam membuat akta dengan konsep Cyber-Notary terkhususnya didalam UUJN dan UU ITE.

## REFERENSI
Adjie,  Habib  dan  Sjaifurrachman.  2011. Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam Pembuatan Akta . Bandung : Mandar Maju. Amanda, B.O..2002. Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Dalam Pembuatan Akta yang Sempurna. Rectical Review. 4(1). 218-243.
Darus,  M  Lutfan  Hadi.  2017. Hukum  Notariat  dan  Tanggung  Jawab  Jabatan  Notaris . Yogyakarta: UII Pres.
Harahap, M. Yahya. 2008. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika. Hendra,  R..  2012. Tanggungjawab  Notaris  terhadap  Akta  Otentik  yang  Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. 2(1). Hendra,  Rahmad.  2012. Tanggung  Jawab  Notaris  terhadap  Akta  Autentik  yang Penghadapnya  Mempergunakan  Identitas  Palsu .  Jurnal  Ilmu  Hukum,  vol.  2,  No.  2, Pekanbaru: Universitas Riau.
Simatupang, R.B.2009. Aspek Hukum dalam Bisnis . Jakarta: Rineka CIpta. Soerodjo, Irwan. 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia . Surabaya.