## PENERAPAN PERATURAN PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSI) OLEH BURSA EFEK INDONESIA KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR
Katerine Septia Ulina Bonjou (katerine.bonjou@yahoo.com) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Yudho Taruno Muryanto (yudho_fhuns@yahoo.com) Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This artickle Aims to analyzed the legal protection that could be provided by Indonesian Stock Exhanges (IDX) and Financial Fervices Authorityo(OJK) towards investors of trading halt stock       (suspension) roles by the IDX which not specify the maximum duration of the sanction given to the issuer . This research is a type of normative legal research that is prescriptive and applied. This study uses primary legal materials in the form of regulations and related legislation and secondary legal materials in the form of official legal documents. The research approach uses conceptual approach, statute approach, and case approach. Based on the results of the study, investors have a greater risk of stock suspension through the condition of issuers that can not maximize income and management of the company, so that investors can not receive dividends and capital gains from the company within a few years. Thus, investors may be granted protection in the presence of regulations that provide preventive legal protection through disclosure of information either through prospectus, annual report, interim financial report, incidental report, and public expose, as well as articles in Capital Market Law about disclosure, and repressive legal protection is investors can give complaints to OJK. regarding the company’s negligence in the management of the company in applying the principles of good corporate governance so that OJK may consider giving compensation, then the form of protection from the IDX itself is to set ‘delisting’ to issuers who get suspension sanction for years, so it might has a possibility to the returning of investor funds by using the mechanism of share buy back by issuers as a form of legal protection to investors
Keywords: Legal Protection ; Suspension ; Investors;

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum investor yang dapat diberikan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap peraturan penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) oleh BEI yang tidak menentukan jangka waktu maksimum sanksi yang diberikan kepada emiten. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa regulasi dan legislasi terkait dan bahan hukum sekunder dalam bentuk dokumen hukum resmi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, investor memiliki risiko lebih besar terhadap suspensi saham yang terjadi akibat dari kondisi emiten yang tidak dapat maksimal pendapatan dan manajemen perusahaan, sehingga investor tidak dapat menerima dividen dan capital gain dalam perusahaan dalam beberapa tahun. Dengan demikian, investor dapat diberikan perlindungan dengan adanya peraturan yang memberikan perlindungan hukum preventif melalui keterbukaan informasi secara berkala baik melalui prospektus, laporan tahunan, laporan keuangan interim, laporan insidentil, dan paparan publik, serta pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang pasar modal mengenai keterbukaan, dan perlindungan hukum represif, yaitu investor dapat memberikan pengaduan kepada OJK. mengenai kelalaian perusahaan dalam manajemen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga OJK dapat mempertimbangkan untuk memberikan ganti rugi, kemudian bentuk perlindungan dari BEI sendiri adalah untuk menetapkan ‘delisting’ kepada emiten yang mendapatkan sanksi suspensi selama bertahun-tahun, sehingga potensi kembalinya dana investor dapat terjadi dengan menggunakan mekanisme pembelian saham kembali oleh emiten sebagai bentuk perlindungan hukum kepada investor
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Suspensi, Investor.
Penerapan Peraturan Penghentian Sementara  ...

## Penerapan Peraturan Penghentian Sementara
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019

## A. Pendahuluan
Perluasan di berbagai sektor ekonomi dunia yang disebabkan oleh globalisasi berimplikasi pada cakupan perdagangan domestik dan transnasional di Indonesia yang semakin berkembang, salah satunya adalah melalui pasar modal. Berbagai kebijakan yang mengatur regulasi pasar modal dianggap merupakan suatu urgensi, dalam hal luasnya permasalahan yang timbul dari suatu wahana yang mempertemukan pihak yang berkelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dalam pasar modal perusahaan tercatat atau bisa disebut emiten  yang melakukan penawaran umum (Initial Public Offering) di Bursa Efek Indonesia harus melakukan keterbukaan informasi kepada publik (Sunariyah,2011:36)
Peningkatan laba pada perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi akan menguntungkan debt holders yang berarti akan terjadi return atau imbal hasil dari investasinya terhadap saham perusahaan (Kadek Rosaliana, 2013:119). Sebaliknya terjadi kerugian yang disebabkan oleh beberapa  hal,  salah  satunya  buruknya  kinerja  fundamental  emiten  sehingga  secara  signifikan mempengaruhi kelangsungan usaha, misalnya emiten mengalami kerugian beberapa tahun secara berturut-turut hal tersebut tentu akan berdampak pada return yang diterima pemodal , dalam hal ini deviden yang diterima pemodal akan turun bahkan nol.(Sri Agung Surya Saputra, 2016:3).  Buruknya kinerja fundamental emiten adalah salah satu diberikannya sanksi suspensi saham oleh Bursa Efek Indonesia dimana alasan penetapan sanksi suspensi dalam Surat Edaran Nomor SE- 008/BEJ/08- 2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat, alasan sanksi Suspensi ,yaitu:
1.  Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali berturut- turut opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) atau sebanyak 1 (satu) kali opini Tidak Wajar (Adverse);
2.  Perusahaan Tercatat dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU).
3.  Perusahaan Tercatat tidak melakukan keterbukaan informasi, dimana Perusahaan Tercatat memiliki keterangan penting yang relevan/mengalami peristiwa penting yang menurut pertimbangan Bursa secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal
4.  Terjadi kenaikan/penurunan harga yang signifikan dan/atau adanya pola transaksi yang tidak wajar atas Efek Perusahaan Tercatat.
Bursa Efek Indonesia yang berfungsi sebagai Self Regulatory Organization memiliki kewajiban menyediakan sarana perdagangan efek memiliki kewenangan untuk membuat peraturan terkait dengan perdagangan efek  (Tjiptono Darmadji,2011:46). Peraturan bursa Nomor III-G mengenai Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa dalam ketetuan II.7. yang berisi , Pengenaan sanksi Suspensi berlaku sesuai waktu yang ditetapkan oleh Bursa, kewenangan tersebut tidak boleh menciderai perlindungan investor, dimana ketika suspensi tersebut tidak memiliki jangka waktu maka terjadi risiko bisinis yang besar bagi investor ,yaitu risiko menurunkan kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya,yang akan mengurangi pula kemampuan perusahaan (emiten) membayar bunga atau dividen (Kadiman Pakpahan, 2003:144-145). Dengan begitu hal ini merupakan tanggung jawab Bursa Efek Indonesia yang berkaitan dengan kewenangannya dan tugas OJK untuk memberikan perlindungan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai penerapan peraturan penghentian sementara perdagangan saham oleh BEI kaitannya terhadap perlindungan investor.

## B.  Metode Penelitian
Artikel  ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual ( conseptual approach ), pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ) . Bahan hukum primer adalah undang-undang dan peraturan yang terkait, bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti Buku-buku teks, Kamus-kamus hokum, jurnal-jurnal hokum, hasil karya ilmiah sarjana yang relevan bahan dari media internet dan sumber lainnya yang valid dan relevan Teknik pengumpulan bahan
Penerapan Peraturan Penghentian Sementara  ...
144 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen yang biasa disebut dengan studi kepustakaan ( library research ).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perlindungan hukum yang diberikan kepada investor di latar belakangi oleh banyaknya risiko yang ditanggung dalam perdagangan di bursa efek, salah satu resiko itu ialah suspensi saham dalam jangka waktu yang relatif lama, yang pada dasarnya dibuat untuk perlindungan hukum bagi investor dan stakeholder lain, namun tidak ada spesifikasi mengenai jangka waktu penetapan sanksi suspensi dan pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi suspensi. Karena itu dalam pasar modal sendiri dapat dilakukan perlindungan hukum investor yang mengatur melalui dua cara, yaitu  :

## 1.  Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran . Perlindungan hukum ini bertujuan agar investor dapat mempelajari potensi suatu perusahaan agar dapat mencapai kepentingannya yaitu untuk memperoleh keuntungan dari deviden atau capital gain , dan hal ini dapat diwujudkan melalui :
a.  Prinsip Keterbukaan (disclosure principle) , Disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Dalam laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi yang dilakukan oleh emiten melalui Prospektus (Pancawati Hardiningsih,2008:69). Secara umum pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu primary market level, secondary market level, dan timely disclosure.
b.  Prinsip Keterbukaan Melalui Mekanisme Pelaporan. Prinsip Keterbukaan melalui mekanisme pelaporan bagi Emiten merupakan suatu kewajiban.Didalam penjelasan pasal 81 UUPM, secara jelas dipaparkan mengenai kegunaan dari pelaporan Emiten atau Perusahaan Publik dan hal tersebut merupakan efektivitas pengawasan yang tidak benar tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib: (a). menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan (b). menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut. Pelaporan diwujudkan dalam bentuk :
1)  Laporan Berkala (a)  Laporan Keuangan Tahunan
Laporan Keuangan Tahunan diatur di dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Menyampaikan Informasi. Mengenai rincian isi dari laporan keuangan tahunan dan ketentuannya ada di dalam Peraturan OJK Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
(b)  Laporan Keuangan Interim
Laporan Keuangan Interim diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Menyampaikan Informasi, Laporan Keuangan Interim adalah Laporan Keuangan triwulan I, Laporan Keuangan tengah tahunan dan Laporan Keuangan triwulan III..
2)  Laporan Insidentil
Laporan insidentil adalah laporan tentang adanya fakta material atau terjadinya suatu peristiwa material yang dapat mempengaruhi efek perusahaan tersebut (Asril Sitompul,2005:64)
Penerapan Peraturan Penghentian Sementara  ... Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019

## 3) Kewajiban Public Exposure
Public Exposure adalah suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Perusahaan Tercatat (emiten) dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut tersebar secara merata.Kewajiban Public Exposure diatur di dalam Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Menyampaikan Informasi, yaitu dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun dan bisa dilaksanakan bersamaan dengan RUPS.

## 2.  Perlindungan hukum Represif
a.  Perlindungan Hukum melalui Prinsip Keterbukaan Prinsip Keterbukaan dilakukan ketika emiten yang bersangkutan disuspensi, dikarenakan, sebagai perusahaan tercatat emiten harus memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pelaporan berkala seperti yang sudah dijelaskan diatas. Seperti dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Menyampaikan Informasi, dalam salah satu ketentuannya, yaitu II.13. Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana disebut dalam peraturan ini, tetap berlaku meskipun saham Perusahaan Tercatat tersebut dikenakan sanksi Suspensi.

## b.  Perlindungan melalui RUPS
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah (Pahlefi,2016:129). Dalam RUPS investor memiliki hak untuk memberikan suara pada suatu keputusan terhadap emiten.
c.  Pelindungan Hukum oleh OJK Dalam hal sanksi suspensi, emiten tidak mampu menerapkan prinsip good coorporate governance, sehingga OJK dapat memberikan perlindungan kepada investor yaitu melalui POJK Nomor 21 /POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaann Terbuka POJK NOMOR: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, yang berisi :

## Pasal 1
1)   Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pedoman Tata Kelola, adalah pedoman tata kelola perusahaan bagi Perusahaan Terbuka yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani. (2) Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek, prinsip, dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik.
(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 2 (1)   Perusahaan Terbuka wajib menerapkan Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
Apabila emiten lalai dalam memenuhi tanggung jawab tata kelola perusahaan ( good coorporate governance ) yang baik dimana perusahaan terbuka wajib menerapkannya bahkan saat di suspensi, maka OJK dapat mengenakan sanksi peringatan maupun sanksi administratif, yang terdapat dalam :

## Pasal 5
(1)   Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a.  peringatan tertulis; dan
b.  denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
Penerapan Peraturan Penghentian Sementara  ...
146 Ju r nal Pri vat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
d.  Perlindungan Hukum oleh Bursa Efek Indonesia
Suspensi saham adalah suatu bentuk perlindungan dari bursa kepada emiten maupun investor agar emiten dapat menyesuaikan kembali untuk melaksanakan perdagangan di bursa dan agar investor tidak mengalami kerugian  yang berlebihan, namun apabila suspensi tersebut tidak membuahkan hasil yang baik maka bursa dapat menghapus pencatatan emiten, sesuai dengan Keputusan Direksi PT BEJ , Kep-308/BEJ/07-2004 ,Peraturan Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatann ( Delisting ) dan Pencatatan Kembali ( Relisting ) Saham di Bursa, bahwa bursa berhak mendelisting perusahaan Dalam peraturan tersebut juga tertulis beberapa alasan delisting yaitu III.3.1. Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini: III.3.1.1. mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai dan III.3.1.2. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang- kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
Dengan adanya delisting maka dapat diberlakukan pembelian kembali saham dari mekanisme pasar yang diperdagangkan di pasar negosiasi karena hal tersebut adalah hak investor sebagai imbas dari guncangan harga saham ,meskipun ada kemungkinan perusahaan belum tentu bisa melakukan pembelian kembali namun sudah ada ketentuan dan prosedur pembelian saham yaitu dalam POJK Nomor: 2/POJK.04/2013 Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan, yaitu :

## Pasal 4
Dalam hal terjadi Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan, Perusahaan dapat melakukan pembelian kembali saham tanpa persetujuan Rapat Umum.

## Pasal 5
Pembelian kembali saham oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari modal disetor.

## Pasal 6
(1)  Perusahaan dapat melakukan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek.
(2)   Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7  (tujuh)  hari  Bursa  setelah  terjadinya  Kondisi  Pasar  Yang  Berfluktuasi  Secara Signifikan.
(3)  Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)   Keterbukaan informasi dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi sebagai berikut:
a.  perkiraan jadwal, biaya pembelian kembali saham tersebut, dan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali;
b.  perkiraan menurunnya pendapatan Perusahaan sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya pembiayaan Perusahaan;
c.  proforma laba per saham Perusahaan setelah rencana pembelian kembali saham dilaksanakan, dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan;
d.  pembatasan harga saham untuk pembelian kembali saham;
e.  pembatasan jangka waktu pembelian kembali saham;
f.  metode yang akan digunakan untuk membeli kembali saham; dan;
g.  pembahasan dan analisis manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Pembelian kembali saham oleh Perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan sendiri, dimana pembelian maksimal 20% (dua puluh perseratus) dari modal yang disetor investor dan dilaksanakan dengan keterbukaan informasi dari perusahaan tersebut kemudian.

## D. Simpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan Investor dapat diberikan perlindungan hukum dalam hal penetapan sanksi suspensi ini yaitu melalui perlindungan preventif yang meliputi, keterbukaan atas laporan keuangan emiten dan beberapa pasal dalam Undang-undang Pasar Modal yang mengharuskan keterbukaan mengenai laporan berkala, kemudian perlindungan represif dilakukan dengan pengaduan investor kepada OJK terhadap potensi terjadinya kerugian yang akan didapat , dan pengaduan terhadap kelalaian emiten dalam menerapkan prinsip good corporate governance yang kemudian dapat menjadi salah satu alasan buruknya manajemen perusahaan sehingga suspensi pada perusahaan terkait masih belum dicabut. Kemudian perlindungan dari Bursa Efek Indonesia adalah mend elisting emiten terkait yang secara operasional tidak memenuhi lagi untuk melakukan perdagangan di bursa,  dengan adanya delisting maka terdapat kemungkinan modal dari investor akan kembali dengan mekanisme pembelian saham kembali, dan ketentuan lain yang disepakati perusahaan dan investor.

## E. Saran
1.  Perlu adanya ketegasan dari BEI kepada emiten untuk segera melakukan keterbukaan terkait laporan keuangan berkala, agar investor dapat segera mengolah informasi yang diperoleh, untuk mencegah kerugian yang berlebihan, salah satunya adalah dengan mewajibkan bagi emiten terkait untuk melakukan public expose sebelum terkena suspensi. Hal tersebut dilakukan, agar investor dapat mengetahui penyebab utama di suspensi secara rinci, tidak seperti sebelumnya ketika di suspensi public expose dijalankan berbulan-bulan setelah suspensi.
2.  Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas kegiatan sektor keuangan yang salah satunya adalah pasar modal, perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan di pasar modal terkait potensi kerugian besar yang didapatkan oleh investor apabila terjadi suspensi saham dalam jangka waktu bertahun-tahun dan OJK turut menyeleksi perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan perdagangan di bursa dan melakukan penyuluhan-penyuluhan lebih sering dari sebelumnya kepada masyarakat mengenai pasar modal dan resiko-resiko investor.

## F.   Daftar Pustaka
Asril  Sitompul. 2005.”  Dilema  Perusahaan  Publik Dual/Global  Listing (Dari  Kasus  PT Telekomunikasi Indonesia Tbk)”. Jurnal Hukum .Vol. 01 No. 1: Universitas Sumatera Utara.
Kadek  Rosaliana,  Gede  Adi  Yuniarta,  dan  Nyoman  Ari  Surya  Darmawan.  (2014). “Pengaruh Corporate  Social  Responsibility terhadap  Kinerja  Keuangan  Perusahaan  (Studi  Empiris Pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2008- 2012)”. Journal S1 AK vol.2. Denpasar : Universitas Pendidikan Ganesha.
Kadiman Pakpahan . 2003.”Strategi Investasi di Pasar Modal”. Journal The Winners , Vol. 4 No. 2. Jakarta: Bina Nusantara.
Pahlefi.2016. “Eksistensi  RUPS  sebagai  Organ  Perseroan  Terkait  Dengan  Pasal  91  Undang- undang Perseroan T erbatas”. Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 7 No. 2.
Pancawati  Hardiningsih.  2008. “Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Voluntary Disclosure Laporan  Tahunan ”. Jurnal  Bisnis  dan  Ekononi (JBE).  Vol.  15  No.  1.  Semarang: Universitas Stikubank.
Sri  Agung  Surya  Saputra,  Budiharto,  Paramitha  Prananingtyas. 2016.”  Perlindungan  Hukum Terhadap Investor Atas Diberlakukannya Forced Delisting oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus  PT  Davomas  Abadi Tbk)”. Diponegoro  Law  Journal. Vol.5  No.3.  Semarang  : Universitas Diponegoro.
Sunariyah .2011. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta : UPP-STIM YKPN Yogyakarta.
Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin.2011. Pasar Modal di Indonesia. Jakarta :        Salemba Empat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2013 Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan
Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor SE- 008/BEJ/08-2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat
Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Menyampaikan Informasi
Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatann ( Delisting ) dan Pencatatan Kembali ( Relisting ) Saham di Bursa
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21 /POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata kelola Perusahaan Terbuka