PARTISIPASI  MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR DI PERIGI KECAMATAN SUELA LOTIM NTB

## Aswasulasikin
STKIP Hamzanwadi Selong

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  investigate  the:  (1)  forms  of  community  participation  in administering  elementary  school  at  Perigi,  (2)  strategies  to  increase  the  community participation  in  administering  elementary  school  at  Perigi,  and  (3)  obstacles  of community participation in administering elementary school at Perigi.
This study is an empirical study using a descriptive qualitative approach. The subject of  research  was  determined  using  the  purposive  sampling  method.  Data  collected through  observation,  interview,  documentation,  and  were  analyzed  using  the Interactive  Model techniques  from  Miles  and  Huberman.  Subject  In  this  study, school principals, heads of school committees, young people, and community.
The result of analysis shows that: (1) the people at Perigi only participated when they were  asked  to  share  work  in  building  school  facilities,  but  they  are  not  involved  in planning,  conducting, and evaluating. (2) school  principals,  together with  the heads of school  committees,  come to  the community only when some students  are  absent from  school,  but  no  efforts  or  strategies  conducted  by  the  school  and  local government to increase the community participation in other ways, (3) The obstacles for  community  participation  in  running  elementary  education  at  Perigi  are  the  low level of educational background of the community, the low level of people’s income, and the culture.
Keywords: community participation, primary school, Lombok Timur

## PENDAHULUAN
Penerapan pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan baik dilihat dari segi  jenjang  pendidikan  maupun  dari  segi  geografisnya.  Demikian  juga  dengan kualitas  pendidikannya  masih  tertinggal  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain  di dunia  ini  bahkan  di  Asia  sekalipun.  Hal  ini  harus  segera  diperhatikan  dan  dicari
solusinya melalui usaha-usaha yang terencana dan sistematis. Salah satu upaya yang dilakukan  adalah  dengan  cara  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusianya (SDM), baik itu tenaga pendidik dalam hal ini guru, menejemen pendidikan misalnya dari  pihak  pemerintah  dan  pengelola  sekolah,  serta  masyarakat.  Masyarakat  sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, tanpa peran serta masyarakat  dalam  pengelolaan  pendidikan,  maka  proses  pendidikan  tidak  akan berjalan  dengan  baik,  sedangkan  dalam  menciptakan  sekolah  yang  efektif    dan berkualitas, masyarakat  dan pihak sekolah harus memiliki visi  dan misi  yang sama, masyarakat  harus  merasa  memiliki  sekolah,  dan  sekolah  harus  betul-betul  menyatu dengan  masyarakat.  Masyarakat  disini  diartikan  sebagai  berikut: A  society  is  a population of humans characterized by patterns of relationships between individuals that share a distinctive culture and/or institutions ( wikipedia : 2008).
Masyarakat  harus  terlibat  secara  langsung  dan  harus  tahu  sepenuhnya  bagaimana kondisi sekolah dan apa yang harus dilakukan untuk sekolah. Demikian juga dengan pihak  pengelola  sekolah  harus  memberikan  informasi  tentang  kondisi  sekolah, kebutuhan-kebutuhan  sekolah  agar  masyarakat  tahu  dan  merencanakan  secara bersama-sama  bagaimana  menciptakan  sekolah  yang  berkualitas,  sekolah  dan masyarakat  harus  ada  ikatan  emosional  yang  kuat  dalam  membangun  dan menciptakan  sekolah  yang  efektif  dan  memiliki output yang  berkualitas  (Yahya  A. Muhaimin, dalam Fasli Jalal & Dedi Supriadi 2001: xxxvi).
Partisipasi  masyarakat  menuntut  otonomi  dari  lembaga-lembaga  pendidikan  yang berarti  pendidikan  terlepas  dari  birokrasi  yang  berbelit-belit  dan  menjadi  lembaga yang profesional dengan tanggung jawab yang jelas. Otonomi pendidikan tidak akan mengurangi partisipasi masyarakat. di dalam penyelenggaraan pendidikan, kerjasama antara masyarakat dan penyelenggara pendidikan akan sangat saling menguntungkan dunia pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, diperlukan  suatu  wadah  yang  dapat  mengakomodasi  pandangan,  aspirasi  dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparasi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah komite sekolah.
Pendidikan  dengan  segala  persoalannya  tidak  mungkin  diatasi  hanya  oleh  lembaga persekolahan  saja.  Untuk  melaksanakan  program-progamnya,  sekolah  perlu mengundang  berbagai  pihak  yaitu  keluarga,  masyarakat  dan stakehoder lainnya untuk  berpartisipasi  secara aktif dalam  berbagai  program  pendidikan. Partisipasi  ini perlu  dikelola  dan  dikoordinasikan  dengan  baik  agar  lebih  bermakna  bagi  sekolah, terutama  dalam  peningkatan  mutu  dan  efektifitas  pendidikan  lewat  wadah  yaitu Komite  Sekolah  di  setiap  satuan  pendidikan,  sehingga  penyelenggaraan  pendidikan dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Selain  komite  sekolah  yang merupakan  wadah  yang  mewakili  orangtua  murid  pada  sekolah,  diperlukan keterlibatan masyarakat secara langsung. Keterlibatan orangtua dan masyarakat dapat berupa pengembangan finansial, kurikulum dan personalia,  dalam hal ini masyarakat menjadi  penentu  keberhasilan  sekolah,  demikian  pula  masa  depan  guru  dan  tenaga administrator sekolah, pola partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan di sekolah dasar.
Terkait  dengan  upaya  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  untuk  meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, program penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu menuntaskan wajib pendidikan dasar  melalui  program  pendidikan  “gratis”  berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas SDM  melalui  jenjang  pendidikan  dasar,  sehingga  Indeks  Prestasi  Murni  (IPM) masyarakat  Nusa  Tenggara  Barat  dapat  ditingkatkan  melalui  peran  serta  dan partisipasi masyarakat dalam mendukunng dan menyukseskan pendidikan.
Program Pemerintah Nusa Tenggara Barat ini kemudian dijabarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota  yang  ada  di  bawahnya,  termasuk  Kabupaten  Lombok  Timur. Keinginan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur untuk menyekolahkan anaknya cukup  tinggi,  sampai  pada  masyarakat  yang  ada  di  pedesaan,  salah  satunya  adalah Desa  Perigi.  Masyarakat  Perigi  menyerahkan  pendidikan  anak-anak  mereka  pada lembaga pendidikan formal yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.
Perigi terletak di Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Perigi    memiliki  7  sekolah  dasar  yang  berada  pada  6  dusun  dan  terdapat  2  sekolah
bergantung pada sekolah lain. Kondisi sekolah di Perigi  bisa dianggap  cukup layak sebagai  tempat  belajar, hanya saja terdapat  beberapa sekolah  yang kondisinya tidak memungkinkan,  karena  terdapat  tiga  ruangan  untuk  enam  rombongan  belajar (ROMBEL).  bahkan  yang  lebih  ironis  lagi  ada  sekitar  tiga  sekolah  yang  kondisi ruanganya  sangat  tidak  memungkinkan  sebagai  tempat  belajar,  karena  terdapat  dua ruangan  untuk  enam  ROMBEL,  yaitu  SDN  Paok  Kambut  yang  bernaung  di  bawah SDN 1 Perigi, SDN 7 Perigi, dan SDN Jeringo yang merupakan bagian dari SDN 7 Perigi.  Banyak  persoalan  yang  menyebabkan  hal  ini  terjadi,  kemudian  menjadi persoalan  “akut”    yang  harus  segera  dicari  kejelasanya  agar  siswa  dapat  belajar dengan  aman,  tenteram  dan  nyaman,  karena  kondisi  lingkungan  belajar  sangat mempengaruhi hasil belajar anak. Untuk menemukan penyebab timbulnya persoalan tersebut,  maka  diperlukan  suatu  kajian  mendalam  tentang  peran  serta  masyarakat dalam  pelaksanaan  pendidikan  dasar,  peran  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan partisipasi  masyarakatnya,  perhatian  orang  dan  keluarga  dalam  pendidikan  anak- anaknya,  sedangkan  sebagian  besar  masyarakat  Perigi  bertani  sebagai  sumber kehidupan sehari-hari masyarakat dan tingkat pendidikannya masih rendah.

## Partisipasi Masyarakat
Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu yang telah  cukup  lama  dan  mempunyai  aturan–aturan,  untuk  menuju  tujuan  yang  sama. Manusia hidup berbudaya dan bermasyarakat  (Arifin, 2001: 21).  Dijelaskan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki  karakteristik dengan berelasi atau berhubungan diantara individu pada kultur atau institusi tertentu.
Partisipasi  berasal  dari  Bahasa  Inggris  yaitu  “ participation” yang  berarti pengambilan  bagian  atau  pengikutsertaan  (Echols  dan  Shadily,  2006:  419), sedangkan  dalam Oxford  Learner’s  Pocket  Dictionary dijelaskan participation means (actin of) (Hornby, 2003: 311). Menurut Suryosubroto (2002: 280)  partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam memberikan inisiatip terhadap kegiatan-kegiatan  yang  dilancarkan  oleh  organisasi  serta  mendukung  pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatanya.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang  baik  pikiran  maupun  tenaga  dalam  proses  pembuatan  keputusan, pelaksanaan program, mengevaluasi dan memperoleh manfaat dari program tersebut. Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  esensi  partisipasi  adalah  keterlibatan sikap  dan  perbuatan  nyata  dalam  kegiatan  menyusun  rencana,  melakukan, memanfaatkan hasil, mengevaluasi, menanggung resiko dan bertanggung  jawab atas suatu program. Partisipasi dapat dimanivestasikan dalam bentuk sikap dan perbuatan yang ditunjukkan oleh frekuensi dari partisipasi masyarakat.
Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dan persoalan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sekolah dasar  (SD)  di  Perigi  Kecamatan  Suela  Kabupaten  Lombok  Timur  Nusa  Tenggara Barat. Mengingat pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003, maka  masyarakat,  penyelenggara  pendidikan  dan  pemerintah  desa  yang  merupakan wakil  dari  pemerintah  harus  berusaha  membangun  kemitraan  dan  bersama-sama mengembangkan  konsensus  dalam  berbagai  hal  untuk  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan  pendidikan  sekolah  dasar.  Selain  itu  pemerintah  desa  yang merupakan  perpanjangan  tangan  dari  pemerintah  kecamatan  dan  sekaligus pemerintah  daerah  harus  berfikir  komprehensif  dan  proaktif  dalam  meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan terutama sekolah dasar yang ada.

## Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat
Dalam berpartisipasi masyarakat harus melakukannya sesuai dengan tanggung jawab dan  kepentingannya.  Hal  ini  diketahui  sejauh  mana  anggota  masyarakat  atau kelompok  masyarakat  tersebut  ikut  berperan  dan  berpartisipasi  dalam  dalam penyelenggaraan pendidikan. Participation is the degree to witch members of social system  are  involved  in  the  decition-making  process (Rogers  &  Shoemaker,  1995: 286) .
Peran serta yang sesungguhnya dalam pengambilan keputusan pada bebagai jenjang, misalnya komite sekolah ikut serta dalam membicarakan dan mengambil  keputusan
tentang rencana pembagian beasiswa. Subakir dan Sapari (2001) menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu program berupa: 1) Partisipasi masyarakat dalam  proses  perencanaan  atau  pengambilan  keputusan.  2)  Partisipasi  masyarakat dalam  pelaksanaan  program.  3)  Partisipasi  masyarakat  dalam  pemanfaatan  hasil.  4) Partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi
Bentuk  partisipasi  masyarakat  dapat  berupa  apa  saja  yang  relevan  dalam penyelenggarakan  pendidikan,  baik  berupa  fisik  maupun  nonfisik.  Dalam  peraturan pemerintah (PP) nomor 39 tentang peran serta masyarakat menyebutkan bentuk dan sifat peran seta masyarakat sebagai berikut: 1) Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan  pada  jalur  pendidikan  sekolah  atau  jalur  pendidikan  luar  sekolah,  pada semua  jenis  pendidikan  kecuali  pendidikan  kedinasan  dan  pada  semua  jenjang pendidikan.  2)  Pengadaan  dan  pemberian  bantuan  tenaga  kependidikan  untuk melaksanakan  atau  membantu  pelaksanaan  pengajaran  atau  pembimbingan.  3) Pengadaan  atau  pemberian  tenaga  ahli  untuk  membantu  pelaksanaan  kegaiatan belajar  mengajar.  4)  Pengadaan  program  pendidikan  yang  belum  diadakan  oleh pemerintah  untuk  menunjang  pendidikan  nasional.  5)  Pengadaan  dana  atau pemberian bantuan dapat berupa wakaf hibbah, sumbangan, beasiswa. 6) Pengadaan bantuan  ruangan,  gedung,  dan  tanah  untuk  melaksanakan  KBM,  7)  Pengadaan  dan pemberian  buku  pelajaran  dan  peralatan  pendidikan  untuk  melaksanakan  KBM.  8) Pemberian  kesempatan  untuk  magang.  9)  Pemberian  bantuan  manajemen  bagi penyelenggara  satuan  pendidikan    untuk  melaksanakan  KBM.  10)  Pemberian pemikiran  dan  pertimbangan  berkenaan  dengan  penentuan  kebijakan  atau penyelenggaraan  pengembangan  pendidikan.  11)  Pemberian  bantuan  dan  kerjasama dalam  kegaiatan  penelitian  dan  pengembangan.  12)  Keikutsertaan  dalam  program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Sedangkan  dalam  bukunya  Fullan  (1982:  196)  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fantini  dan  beberapa  peneliti  lain  mencatat  bentu-bentuk  utama  keterlibatan  orang tua:
....we can list the main forms of parent involvement. 1) a. Instruction : at school (e.g.,  parent  aides.  b.  Instruction  :  at  home  (e.g.,  parent  as  tutors).  2) Govermence  (e.g.,  parent  advisory  councils).  3)  Home-school  relations  (e.g.,
project  to  increase  community  spport).  4)  Community  service  (e.g.,adult education, use of facilities.

## Mewujudkan Masyarakat Partisipatif
Upaya  melibatkan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dasar  pada dasarnya  harus  dimulai  dari  bawah  yaitu  forum  warga,  baik  yang  bersifat administratif seperti forum RT, RW, maupun forum-forum warga yang berbasis pada kelembagaan dan komunitas, seperti kelompok tani, kelompok pengajian, kelompok tahlilan/yasinan,  kelompok  peternak,  kelompok  pedagang  dan  sebagainya. Masyarakat  diajak  untuk  membicarakan  berbagai  persoalan  yang  terkait  dengan penyelenggraan pendidikan di  desa. Hal  ini dilakukan dengan lebih  mengefektifkan forum-forum  tersebut  tidak  sekedar  sebagai  wahana  untuk  melakukan  penyuluhan, sosialisasi  kebijakan desa, tetapi  harus dimanfaat untuk  membicarakan berbagai  hal yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  pendidikan.  Warga  masyarakat  diajak berkumpul untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pendidikan atau persoalan lain yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai hal agar masyarakat turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

## Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan Dasar
Keikutsertaan  keluarga  dan  masyarakat  dalam  pendidikan  memiliki  banyak keuntungan,  sebagaimana  dikemukakan  Rhoda  (dalam  Nurkolis,  1986). Pertama pencapaian  akademik  dan  perkembangan  kognitif  siswa  berkembang  secara signifikan, kedua orang  tua  siswa  dapat  mengetahui  perkembangan  anaknya  dalam proses pendidikan di sekolah, ketiga orang tua akan menjadi guru yang baik di rumah dan  bisa  menerapkan  formula-formula  Positif  untuk  mendidik  anaknya, keempat akhirnya orang tua memiliki sikap dan pandangan positif terhadap sekolah.
Untuk  meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  berbagai  institusi  kemasyarakatan harus  ditingkatkan  wawasan,  sikap,  kemampuan,  dan  komitmennya  sehingga  dapat berperan  serta  secara  aktif  dan  bertanggung  jawab  dalam  pendidikan.  Lebih  lanjut, Fasli  Jalal  (2001:  11)  menjelaskan  bahwa    apabila  lebih  banyak  institusi kemasyarakatan    perduli  terhadap  pendidikan  maka  pendidikan  akan  lebih  mampu
menjangkau  berbagai  kelompok  sasaran  seperti  kelompok  wanita  anak-anak  kurang beruntung (miskin, berkelainan, tinggal di daerah terpencil, dan sebagainya).

## Kendala partisipasi
Pelaksanaan Pendidikan yang seharusnya mendapat perhatian penuh dari masyarakat dan pemerintah masih belum terpenuhi. Secara umum peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  Indonesia  rata-rata  masih  kurang.  Sudah  dijelaskan sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat masih banyak mengalami kendala, banyak hal  yang  menjadi  penghambat  partisipasi  masyarakat  dalam  hal  pendidikan.  Fasli Jalal  dan  Dedi  Supriadi  (2001:  195)  menjelaskan  beberapa  kendala  yang  dihadapi dalam melaksanakan konsep pendidikan, antara lain sebagai berikut:
Pertama, sistem  perencanaan,  pengangguran  dan  pertanggunagjawaban  keuangan yang dianut pemerintah  yang masih menganut  sistem perencanaan ( top  down) yang mematikan  kreativitas  di  lapangan  dan  membuka  peluang  untuk  memanipulasi. Kedua ,  kurangnya  kepercayaan  pemerintah  terhadap  kemampuan  dan  kekuatan energi  masyarakat  untuk  menganbil  peran  dalam  melaksanakan  program pembangunan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Hal  ini  dapat  memaksakan kehendak  dan  pengarbitan  hasil  program. Ketiga Sikap  birokrat,  birokrat  belum mampu  membiasakan  diri  bertindak  sebagai  pelayan,  masyarakat  cendrung berprilaku  sebagai  penentu  yang  selalu  ingin  jadi  ingin  dihormati  dan  berkuasa karena  merasa  memiliki  dana.  Hal  ini  akan  menyebabkan  sikap  apatis  dari masyarakat  dan  menurunkan  sikap  masyarakat  untuk  berpartisipasi. Keempat kebutuhan belajar; karakteristik kebutuhan masyarakat untuk belajar sangat beraneka ragam, sedangkan sistem perencanaan yang dianut masih turun dari atas dan bersifat standar. Kelima , sikap masyarakat; pola pikir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masih tertuju pada hal-hal yang bersifat kebutuhan badaniah, sedang yang berkaitan dengan  pendidikan  yang  memerlukan  waktu  dan  pengorbanan  sikap  masyarakat masih perlu digugah. Keenam , budaya menunggu; sebagian besar masyarakat masih memiliki budaya yang statis, merasa puas dengan apa yang ada, bersifat menunggu, menerima, kurang proaktif untuk mengambil prakarsa dan melakukan tindakan yang bermanfaat untuk masa depan. Ketujuh , tokoh panutan; tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya  berperan  sebagai  penuntun  sering  berperilaku  sebagai  birokrat.  Hal  ini
menyebabkan warga enggan untuk berperan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan  program. Kedelapan ,  lembaga  sosial  masyarakat;  jumlah  organisasi kemasyarakatan  yang  bergerak  di  bidang  pendidikan  masih  sangat  kurang.  Hal  ini mengakibatkan  kelambanan  dalam  menggerakkan  masyarakat  terhadap  pendidikan berbasis  masyarakat  berkurang. Kesembilan ,  anggaran;  keterbatasan  anggaran dukungan  dan  prosedur  yang  berbelit-belit  dan  keterbatasan  sarana  dan  prasana belajar  serta  tenaga  kependidikan  dapat  mengakibatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  program  pendidikan  berbasis  masyarakat  berkurang. Kesepuluh ,  egoisme sektoral;  masih  ada  keraguan  dari  para  petugas  instansi  yang  berbeda  tentang kepemilikan  PKBM  sebagai  wadah  pendidikan  berbasis  masyarakat,  masih menonjolkan  kekarakteristikanya  masing-masing  dan  ada  keinginan  untuk  saling berinteraksi.  Hal  ini  mengakibatkan  keengganan  instansi  untuk  pendidikan  berbasis masyarakat.

## Komite Sekolah
Adanya  perubahan  paradigma  sistem  pemerintahan  dari  sentralisasi  menjadi desentralisasi  telah  membuka  peluang  bagi  masyarakat  untuk  dapat  meningkatkan peran  sertanya  dalam  pengelolaan  pendidikan,  salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan peluang  tersebut  adalah  melalui  Dewan  Pendidikan  di  tingkat  kabupaten/kota  dan komite  sekolah  di  tingkat  satuan  pendidikan  atau  sekolah.  Dewan  pendidikan  dan komite  sekolah  merupakan  amanat  rakyat  yang  telah  tertuang  dalam  UU  RI  No.25 tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi  daerah,  yang  telah  memposisikan  kabupaten/kota  sebagai  pemegang kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam  beberapa  hal  telah  diberikan  kepada  satuan  pendidikan,  baik  pada  jalur pendidikan  sekolah  maupun  luar  sekolah.  Dengan  kata  lain,  keberhasilan  dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan  juga  pemerintah  propinsi,  kabupaten/kota,  dan  pihak  sekolah  orangtua, dan  masyarakat  atau stakeholder pendidikan.  Hal  ini  sesuai  dengan  konsep partisipasi  bebasis masyarakat (community based participation). Inti dari  penerapan konsep  tersebut  adalah  bagaimana  agar  sekolah  dan  semua  yang  berkompeten  atau
stakeholder pendidikan  dapat  memberikan  layanan  pendidikan  yang  berkualitas. Untuk  itu  diperlukan  kerjasama  yang  sinergis  dari  pihak  sekolah,  keluarga,  dan masyarakat  atau stakeholder lainnya  secara  sitematik  sebagai  wujud  peran  serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui komite sekolah.

## Peran Komite Sekolah
Menurut  Muh.  Alif  dan  Soenarto  (2008:  144)  peran  komite  sekolah  dalam penyelenggaraan  pendidikan  sebagai  berikut:  (1)  Komite  sekolah  sebagai  pemberi pertimbangan,  (2)  Komite  sekolah  sebagai  pendukung,  (3)  Komite  sekolah  sebagai pengontrol,  (4)  Komite  sekolah  sebagai  mediator.  Lebih  lanjut  Muh.  Alif  dan Soenarto  (2008:  149)  menjelaskan  pelaksanaan  peran  komite  sekolah  sebagai pemberi  dukungan  juga  relatif  sama  antara  komite  tertelitti.  Dukungan  nampak sangar  menonjol  dalam  penyusunan  dan  menetapkan  rencana  anggaran  belanja sekolah (RAPBS) terutama dalam penggalangan dana dari orang tua siswa. Nampak adanya  kecendrungan  bahwa  komite  dibentuk  dan  difasilitasi  oleh  kepala  sekolah sehingga  wajar  bila  peran  paling  menonjol  adalah  sebagai  badan  pendukung pengelola sekolah.

## Pendidikan Sekolah Dasar
Sekolah dasar (SD) merupakan satuan pendidikan yang menyelengarakan pendidikan enam tahun. Sekolah dasar merupakan bagian dari pendidikan dasar Sembilan tahun sebagaimana  terdapat  dalam  PP  nomor  28  tahun  1990  tentang  pendidikan  dasar. Dengan demikian sekolah dasar merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
Di  Indonesia  penyelenggaraan  sekolah  dasar  berpijak  pada  beberapa  peraturan perundang-undangan  sebagai  landasan  yuridis.  Ada  tiga  komponen  perundang- undangan  yang  dijadikan  landasan  yuridis  penyelenggaraan  sekolah  dasar,  baik sebagai satuan pendidikan maupun dalam kerangka sistem pendidikan nasional, yaitu (UUD  1945),  undang-undang  RI  nomor  2  tahun  1989  tentang  sistem  pendidikan nasional  dan  PP  No.  28  tahun  1990  tentang  pendidikan  dasar.  Pendidikan  dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan
kehidupanya  sebagai  pribadi,  anggota  masyarakat,  warga  Negara  dan  anggota manusia  serta  mempersiapkan  siswa  mengikuti  sekolah  menengah  (Ibrahim,  2006: 6).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  studi empiris dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif  deskriptif.  Subjek  penelitian  dipilih  dengan purposive  sampling yaitu berdasarkan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, ditentukan kepala sekolah, ketua komite  sekolah,  pemuda,  dan  tokoh  masyarakat  yang  berperan  sebagai informan . Data dikumpulkan melalui observasi, interview , studi literatur dan dokumentasi, dan analisis  dengan  teknik Interactive  Model dari  Miles  dan  Huberman.  Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang waktu penelitian dan triangulasi .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar di Perigi
Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggarakan  Pendidikan  dasar  di  Desa Perigi  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor.  Dalam  observasi  penelitian  yang  dilakukan pada semua dusun di Desa Perigi ditemukan banyak hal yang mempengaruhi tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Desa Perigi. Ada beberapa faktor yang paling dominan dan sangat berpengaruh terhadap bentuk- bentuk  partisipasi  masyarakat  yaitu  (1)  tingkat  pendidikan  masyarakat,  (2)  tingkat pendapatan  ekonomi,  (3) culture (budaya),  dan  (4)  komunikasi  antara  sekolah  dan masyarakat.  Keempat  faktor-faktor  ini  sangat  menentukan  bentuk  partisipasi  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Perigi  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah dasar (SD).
Pendidikan  masyarakat  Perigi  bisa  digolongkan  masih  rendah,  dari  data  yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk Perigi yang 10.627 ternyata sekitar 12,7 % tidak tamat sekolah dasar, 11,30% tamat sekolah dasar, sedangkan masyarakat yang tamat SMP
2,54%  dan  yang  tamat  SMA  1,91%    dan  S1  022%.  Data  ini  jelas  menunjukkan bahwa  hampir  sebagian  masyarakat  Perigi  tidak  tamat  sekolah  dasar  dan  bahkan lebih  banyak  yang  buta  huruf.  Dari  kondisi  ini  jelas  bahwa  tingkat  pendidikan masyarakat Perigi sangat rendah, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar di Perigi.
Sementara  rendahnya  tingkat  pendapatan  masyarakat  juga  salah  satu  faktor rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat ekonomi ini mempengaruhi bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar  di  Perigi.  Dari  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  ternyata  62.40%  masyarakat Perigi  adalah  petani.  Untuk  diketahui  sistem  pertanian  yang  dilakukan  oleh masyarakat adalah bertani musiman, artinya masyarakat bertani satu kali dalam satu tahun yaitu ketika turun hujan dan setelah itu masyarakat menganggur atau pergi ke daerah  lain  untuk  berburuh.  Dari  semua  kepala  sekolah  yang  telah diinterview menyatakan  bahwa  untuk  meminta  bantuan  dana  kepada  masyarakat  agak  sulit karena sebagian besar dari masyarakat  di  sini pendapatannya pas-pasan.  Sedangkan dari  segi culture (budaya)  terlihat  bahwa  walaupun  level  ekonomi  masyarakat  agak tinggi  akan  tetapi  karena  kultur  dari  masyarakat  tidak  terlalu  mementingkan pendidikan  atau  mereka  menganggap  pendidikan  adalah  bukan  sebuah  kebutuhan, jadi sebagian masyarakat enggan ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan.
2.  Upaya  dan  Strategi  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan Sekolah Dasar
Belum  ada  upaya  yang  strategis  yang  bisa  dilakukan.  Pihak  sekolah  dan  komite sekolah hanya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang bersifat bantuan  fisik  saja.  Belum  mengarah  kepada  partisipasi  dalam  bentuk  perencanaan, penentuan  kebijakan  dan  evaluasi  program.  Sedangkan  partisipasi  dalam  bidang akademik  atau  peningkatan  kognitif  peserta  didik  hampir  semua  sekolah  belum melibatkan  masyarakatan,  itu  artinya  belum  ada  upaya    untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  pihak  sekolah.  Sementara  untuk melibatkan  masyarakat  dalam  bidang  sarana  dan  prasarana  pihak  sekolah  biasanya mengajak masyarakat bepartisipasi melalui komite sekolah. Misalnya ketika sekolah
ingin  membangun  ada  beberapa  sekolah  mengajak  masyarakat  untuk  menyumbang sesuai dengan pendapatan masyarakat.
3.  Kendala  Masyarakat  untuk  Berpartisipasi  dalam  Pendidikan  Sekolah  Dasar  di Perigi
Partisipasi masyarakat yang dialami oleh semua sekolah dasar di Perigi secara umum masih  rendah.  Rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  disebabkan  oleh  beberapa kendala  diantaranya    pola  pikir  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  masih tertuju pada hal-hal yang bersifat kebutuhan badaniah, sedang yang berkaitan dengan pendidikan yang memerlukan waktu dan pengorbanan sikap masyarakat masih perlu digugah.  Kemudian  tokoh  masyarakat  yang  seharusnya  menjadi  panutan  dalam meningkatkan  peranserta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  masih sangat kurang, hal ini menyebabkan masyarakat tidak tau apa yang harus dikerjakan dan  apa  yang  akan  diperbuat  untuk  sekolah.  Berikutnya  yang  menyebabkan rendahnya partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan adalah tingkat pendidikan  masyarakat  Perigi  masih  sangat  rendah,  tingkat  pendapatan  atau  sosial ekonomi masih juga sangat rendah dan kurangnya komunikasi antara sekolah dengan masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  maka  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bentuk  partisipasi  masyarakat  yang dominan adalah dalam bentuk  bantuan fisik saja  yaitu  gotong  royong,  itupun  jika  diminta  oleh  pihak  sekolah,  sedangkan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan, bantuan, perencanaan program, pengambilan  keputusan  dan  lain-lain  dalam  pelaksanaan    atau  pengembangan pendidikan masyarakat masih belum banyak terlibat.
2. Dari hasil interview yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa belum ada upaya  yang  strategis  yang  pernah  dilakukan  oleh  pihak  sekolah  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di sekolah  dasar  di  Perigi.  Pihak  sekolah  hanya  mengajak  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  hal-hal  yang  bersifat  bantuan  fisik  saja,  sedangkan  untuk
melibatkan  masyarakat  dalam  bidang  sarana  dan  prasarana  pihak  sekolah biasanya  mengajak  masyarakat  berpartisipasi  melalui  komite  sekolah,  misalnya ketika  sekolah  ingin  membangun  ada  beberapa  sekolah  mengajak  masyarakat untuk menyumbang sesuai dengan pendapatan masyarakat. Upaya pihak sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akademik dan keuangan sekolah masih belum dilakukan.
3. Partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  dasar  di Perigi masih mengalami banyak kendala. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa  faktor    diantaranya  (1)  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  masih rendah,  (2)  kurangnya  komunikasi  antara  sekolah  dan  masyarakat,  (3)  tingkat pendapatan  masyarakat  yang  masih  kurang,  dan  (4) Culture (budaya)  sebagian masyarakat  yang  menganggap  bahwa  pendidikan  bukan  merupakan  suatu kebutuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alif  Muh.  &  Soenarto.  (2008) Jurnal  pendidikan  dan  evaluasi  pendidikan , Pelaksanaan peran komite sekolah SMK di DIY,1.44-49.
Arif  Rohman.  (2009) Memahami  pendidikan  dan  ilmu  pendidikan. Yogyakarta. Laksbang Mediatama.
Arikunto  Suharsimi  (2006) Prosedur  penelitian  suatu  pendekatan  praktik .  Jakarta, Rineka Cipta
Bogdam Robert & Biklen (1982) Qialitative research for education, an intriduction to theory and method. United States. Allyn and Bacon.
Columna Luis , Terry A Senne , Rebecca Lytle. (2008) Communicating with Hispanic Parents  of  Children  with  and  without  Disabilities. Journal  of  Physical Education,  Recreation  &  Dance .  Reston: Apr  2009 .  Vol.  80,  Iss.  4;  pg.  48,  7 pgs
Dalton  H.  James,  Maurice  J  Elias  &  Abraham  Wandersman  (2006) Community psicology  linking  individuals  an  communities. United  State  of  America. Thomson Higher Education
Daryanto. (2006). Administrasi pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta
Davis,  russell  (2002) Models  and  methods  for  systematic  planning  of  education, cambride,  maasschusetts:  Center  for  studies  in  education  and  development Harvard University.
DEPDIKNAS.  (1992)  Tentang  peraturan  pemerintah  RI  nomor  39,  tahun  1999, tentang  peranserta  masyarakat  dalam  pendidikan  nasional .  Diambil  pada tanggal  19  juli  2008  dari http://www.theceli.com/dokumen/produk/pp/ 1992/39-1992.htm
Echols  M.  Jhon  &  Hasan  Shadily  (2006) Kamus  Indonesia  Inggris. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Glen Hass  & Forrest W. Parkay (1974) Curriculum planing a new aproach. United Statesnof america: Allyn and Bacon
Hornby (2003) Oxpord learner’s pocket dictionary . Newyork: University Press
Ibrahim (2006). Manajemen peningkatan mutu sekolah dasar . Jakarta: Bumi Aksara.
Jalal  Fasli,  Dedy  Supriadi  (2001) reformasi  pendidikan  dalam  konteks  otonomi daerah . Yoyakarta: Bappenas-Depdiknas-Adicita Karya Nusa
Khairuddin, Mahfiz junaidi, Mansur, Sudibyo H, Suhito H, Basuki H, Ahmad Ismail H,  Nurasik  &  Mustofa  Rahman  (2007) Kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan konsep dan implementasinya dimadrasah . Yogyakarta, Nuansa Aksara.
Michael  Fullan  (1982) The  meaning  of  educational  change, teacher  college. Columbia University: Newyork and London
Miles  M.B    &  Huberman  A.M.  (2007)  Analisis  tentang  data  kualitiatif. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
Muijs Daniel & David R (2008). effective teaching evidence and practice. London: Sage publication Ltd London
Mundilarto  (2007) Konsep  dasar  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. www.dikdasmen.Depdik nas.go.id/html/plp/01 PLP_MPMBS_KONSEP.htm
Nasution S. (2003). Metode penelitian naturalistik kualitatif . Bandung: Tarsito
Nurkholis (2006) Manajemen berbasis sekolah . Jakarta: Grasindo
Patilima Hamid (2007) metode penelitian kualitatif . Bandung: Alfabeta
Pidarta  Made  (2005). Perencanaan  pendidikan  partisipatori  dengan  pendekatan sistem (edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta
Rasydi Univah & Sudarwan Danim (5 Nov 2007) Paradigma guru dalam pendidikan dan  dasar-dasar  pedagoik. Diambil  pada  tanggal  01  Januari  2008,  dari http://winithepooh.multiply.com/reviews/item/3?&item .
Rogers  Everett  M.  &  Floyid  Shoemaker.  (1995). Diffusion  of  innovations .  New York: The Free Press
Robert  &  Joanne  (2000), Fondation  of  education. Allyn  and  bacon:  university  of Virginia.
Suharjo  (2006), Mengenal  pendidikan  sekolah  dasar. Jakarta:  Departemen pendidikan nasional direktoran jendral pendidikan tinggi direktorat ketenagaan.
Sukron  (27  Oktober  2005). peran  komite  sekolah  dalam  pelaksanaan  manajemen berbais  sekolah  di  MTsN  02  Semarang .  artikel  1005  diambil  pada  tanggal  23 Juli 2008: dari http://re-searchengines.com/1005sukron.html
Subakir Supriono & achmad sapari. (2001) Manajemen Berbasis Sekolah . Surabaya: SIC
Sugiyono.  (2008). metode  penelitian  pendidikan  (pendekatan  kuantitatif,  kualitatif, dan (r&d). Bandung: Alfa beta
Suparjan & Suyatni. (2003). pengembangan masyarakat  dari pembangunan sampai pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media
Suryosuroto  B  (2002) Humas  dalam  dunia  pendidikan .  Yogyakarta:  Mitra  Gama Widya
Tilaar H.A.R. (2004) Paradigma baru pendidikan nasional . Jakarta: Rineka Cipta
Zainuddin  Maliki  (2008), Sosiologi  pendidikan. Yogyakarta:  Universitas  Gajah Mada press.
Zubaidi. (2006). Pendidikan berbasis masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
_________(2008) Peran guru dalam pendidikan . diambil  pada tanggal 19 juli 2008, dari http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar
_________(2008) Society. Diambil 20 November 2008 dar1 http://en.wikipedia.org/ wiki/Society