## Research Article
Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila
Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani 1* , Farid Ibrahim 2 , Adissya Mega Christia 3
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
3 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *litatyestalita@gmail.com

## ABSTRACT
The  regional  head election agenda  has  become  a  tangible  manifestation  of  the  realization  of  people's sovereignty in Indonesia which is carried out democratically as mandated by Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to examine a variety of views in interpreting the system and the mechanism of Regional Head democratically based on the interpretation of the Pancasila as the state philosophy basis, especially the fourth precepts. The study was conducted using the normative juridical method through the statutory approach and historical approach. The results show that Indonesia has implemented a system of regional head election directly and indirectly, and it is also found that there is a form of coherence in the meaning of Pancasila Democracy. The regional head election system in Indonesia which can be interpreted philosophically or literally with different meanings. Pancasila is an open ideology, whose translation into socio-political goals and norms can always be questioned and adapted to the moral values and principles that develop in society.
Keywords: Regional Head Election; Democracy; Pancasila.

## ABSTRAK
Agenda Pilihan Kepala Daerah telah menjadi wujud nyata dari perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia yang  dilaksanakan  secara  demokratis sesuai  amanat  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan mengkaji berbagai pandangan dalam memaknai maksud dari sistem dan mekanisme pengisian  jabatan Kepala  Daerah  secara  demokratis berdasarkan Pancasila  sebagai  dasar filosofis  negara,  terutama  sila  keempat.  Penelitian  dilakukan  dengan  metode  yuridis normatif melalui pendekatan  peraturan  perundang-undangan (Statute  Approach)  dan pendekatan  sejarah (Historical Approach). Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Indonesia  pernah  melaksanakan  sistem  Pilkada  secara langsung  dan  tidak  langsung, serta  ditemukan  pula  adanya  bentuk  koherensi  dari  pemaknaan  Demokrasi Pancasila. Sistem Pilkada di Indonesia yang dapat dimaknai secara filosofis maupun harfiah dengan maksud yang  berbeda. Pancasila  merupakan  ideologi  terbuka,  yang  penerjemahannya  ke  dalam  tujuan-tujuan  dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat.
Kata Kunci: Pilihan Kepala Daerah;Demokrasi; Pancasila.

## A. PENDAHULUAN
Pancasila sebagai norma yang tertuang dalam Pembukaan  UUD  1945  alinea  keempat  memberikan arti  bahwa  Pancasila  merupakan  pedoman  hidup bangsa.  Pancasila  dibangun dengan  ide  untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur (Asmaroini,  2017).  Pancasila  sebagai ideologi bangsa adalah sebagai pandangan, cita-cita, keyakinan,  dan  nilai-nilai bangsa  Indonesia  yang harus  diterapkan  dalam  kehidupan,  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  secara  komprehensif (Asmaroini,  2017).  Pancasila  juga  merupakan pedoman dalam merealisasikan tujuan nasional yang terdiri  dari, satu untuk  melindungi  segenap  bangsa dan  tanah  air, kedua,  memajukan  kesejahteraan umum, tiga mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan empat ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia.  Untuk mewujudkan  tujuan  nasional  tersebut  kemudian dirumuskan  pasal-pasal  dalam  batang  tubuh  UUD 1945.
Sila Keempat,  yaitu  kerakyatan  yang  dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, tidak lain adalah demokrasi. Sila keempat menjelaskan tentang demokrasi, adanya keterlibatan seluruh  pihak  dalam  mengambil  keputusan (Asmaroini,  2017). Dasar  dari  makna frasa kesejahteraan sosial yang diprakarsai oleh Soekarno memiliki  hubungan  dengan demokrasi.  Soekarno menjelaskan bahwa demokrasi adalah yang memberi hidup  dan mewujudkan  kesejahteraan  sosial juga menciptakan persamaan  yang  bertujuan  untuk kesejahteraan  bersama. Prinsip  ini  juga  dikenal
sebagai sociale rechtvaardighed (Jhoner, 2018).
Demokrasi  dalam  arti  umum,  yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sehingga  letak  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat. Demokrasi  di  Indonesia  bukan  demokrasi  barat. Demokrasi  yang  diterapkan  di  Indonesia  adalah demokrasi  berdasarkan  Pancasila  sebagai kristalisasi  nilai-nilai  etis  dan  moral  bangsa Indonesia. Unsur “hikmat kebijaksanaan”, mengandung  arti  bahwa  dengan Demokrasi Pancasila,  segala  keputusan  dan  kebijakan  yang diterapkan  harus  didasari  atas  pemikiran  seksama dengan  menggunakan  akal  budi  dan  nurani.  Kata “musyawarah,  mufakat”  mengandung  makna menyatukan  segala  perbedaan,  ide,  dan  pendapat untuk  mencapai  tujuan  bersama. Demokrasi Pancasila juga merupakan fondasi yang fundamental bagi  jaminan  hak  politik  seluruh  rakyat  Indonesia (Muhaimin, 2013).
Secara  historis  konstitusi  Indonesia  dapat ditunjukan  bahwa  model  demokrasi  yang  hendak dibangun  dan  ditegakkan  di  negara  ini  adalah demokrasi yang berjejak dari karakter luhur bangsa yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong  royong.  Pilihan dan  kesepakatan  terhadap model  demokrasi  tersebut  kemudian  dituangkan dalam pokok pikiran ketiga Pembukaaan UUD 1945, bahwa  kedaulatan  berdasar  atas  kerakyatan  dan permusyawaratan.  Dalam  Pembukaan  UUD  1945 disebutkan  bahwa  susunan  negara  Republik Indonesia yang  berkedaulatan  rakyat  didasarkan pada  nilai-nilai  ketuhanan,  perikemanusiaan,
307
persatuan, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila.
Untuk  merealisasikan  kedaulatan  rakyat tersebut  maka  dibentuklah  suatu  sistem  pemilihan yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin rakyat (baik di daerah maupun di pusat)  secara  demokratis.  Jika  dikaitkan  dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka tercantum pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 2014, yang menegaskan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah  daerah provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dipilih  secara demokratis.”  Berangkat  dari  norma  pasal  tersebut, telah  memberi  arti  bahwa  Pilkada  tidak  diharuskan terlaksana melalui metode pemilihan secara langsung seperti  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota sebagaimana  terakhir  diubah  dengan  UU Nomor  10 Tahun 2016.
Bahkan  sebagian  pihak  berpendapat  bahwa pemilihan  secara  langsung  dipandang  memiliki makna  positif  dari  aspek  legitimasi  dan  kompetensi, prase  “dipilih  secara  demokratis”  sebagaimana dimaksud  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  NRI  Tahun  1945 tidak  dapat  diterjemahkan  secara  tunggal  sebagai pemilihan  secara  langsung.  Pemilihan  secara  tidak langsung atau perwakilan pun dapat diartikan sebagai pemilihan  yang  demokratis,  sepanjang  proses pemilihan  yang  dilakukan  demokratis (Agustino, 2009).  Pemahaman  ini  didasarkan  bahwa  Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau bersifat  istimewa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 18B  UUD  NRI  Tahun  1945. Lebih  lanjut,  menurut Bhenyamin Hoessein frasa demokratis lebih menitik beratkan kepada cara pemilihan kepala daerah yang transparan  dan  sesuai  aspirasi  masyarakat (Hardjalouka, 2015).
Secara  filosofis bila dikaitkan  dengan  Sila Keempat  Pancasila  yang  menyebutkan  istilah “permusyawaratan/perwakilan” sebagai dasar acuan dalam  berdemokrasi dapat  menimbulkan  sejumlah pertanyaan, apakah sistem Pilkada yang ada saat ini telah  koheren  (berhubungan)  dengan  makna  yang termaktub pada Sila Keempat Pancasila atau justru bersinggungan dengan apa yang telah dicita-citakan, karena  penggunaan  istilah  permusyawarat / perwakilan  dapat  dimaknai  berbeda  dari  apa  yang dimaksud dengan kepemimpinan yang dipilih secara langsung.  Hal  ini  tentunya  diperlukan  pengkajian secara  menyeluruh  baik  dari  sisi  filosofis  maupun normatifnya  untuk  dapat  menemukan  argumentasi jawaban atas permasalahan tersebut.
Pada  penelitian  sebelumnya  terkait  sistem pemilihan  kepala  daerah, koherensinya terhadap nilai- nilai  demokrasi  Pancasila  belum  pernah dilakukan. Penelitian Wawan  Setiawan, Yudhitiya Dyah Sukmawati dan  Gaya  Caecia  melihat  reaksi pro masyarakat  dalam  menanggapi  sistem  Pilkada langsung dan reasi kontra dalam menanggapi sistem Pilkada  tidak  langsung  meskipun  keduanya  tidak bertentangan  dengan  Pancasila (Setiawan, Sukmawati, &  Caecia,  2015).  Penelitian  Bambang
Suparno  menyatakan  bahwa  Pilkada langsung membawa masyarakat kepada kesempatan yang lebih  luas untuk  berpartisipasi  dalam  proses demokrasi itu dan demokratis adalah yang memenuhi syarat menggunakan  proses yang  tepat,
dimungkinkan  untuk  mengubah  otoritas, proses rekrutmen terbuka dan akuntabilitas publik (Suparno, 2017).  Penelitian  Muhammad  Bahrul  Ulum menyatakan istilah “terpilih secara demokratis” dalam Pasal 18 (4) dari UUD NRI Tahun 1945 menghasilkan interpretasi yang berbeda. Fleksibilitas istilah tersebut membuka  forum  diskusi untuk  merumuskan mekanisme yang tepat untuk memilih kepala daerah (Ulum,  2019). Penelitian  Hendro  Muhaimin menyatakan  bahwa  Pancasila  menyediakan pandangan  kehidupan  ke  masa  depan  terutama  di era  globalisasi  dan  demokrasi  (Muhaimin,  2013). Penelitian  Tomy  Michael  menyatakan  sistem demokrasi  di  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh sistem pemerintahan  (Michael,  2020). Penelitian Diego Fossati, Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi dan  Eve  Warburton  Pancasila  mengajarkan  sistem demokrasi  yang  religius,  bertoleransi  dan mengakomodasi pluralisme (Fossati et al., 2020).
Untuk  itu  tulisan  ini  dibuat  dengan  maksud untuk  memberikan  gambaran  atas  hasil  analisa mengenai  koherensi  dari  sistem  Pilkada  saat  ini dengan  nilai-nilai  Pancasila  itu  sendiri sebagai sumber dari segala sumber hukum dan dasar filosofis negara.  Hal  ini  dapat  kerucutkan  menjadi  2 (dua) rumusan  masalah,  yakni pertama, bagaimana bagaimana praktik peyelenggaraan sistem Pemilihan
Kepala Daerah secara langsung dan tidak langsung di Indonesia, dan kedua, bagaimana koherensi nilai- nilai Demokrasi Pancasila terhadap sistem Pemilihan Kepala Daerah yang ada saat ini.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  ini  menggunakan metode  yuridis  normatif bersifat  kualitatif yang memusatkan  perhatian  pada  kajian  tentang asas- asas  dan norma-norma  hukum. Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  pendekatan perundang-undangan (statute  approach) dan pendekatan  sejarah (historical  approach) dengan analisis deskriptif  preskriptif. Data  didasarkan  pada bahan  hukum  primer  yang  berupa  berbagai peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan penelitian  dan  bahan  hukum  sekunder  sebagai pelengkap  yang berupa  buku-buku  dan  jurnal  yang terkait dengan penelitian ini (Sonata, 2014).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Praktik  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala Daerah Secara Langsung dan Tidak Langsung di Indonesia
Secara  historis,  gagasan  untuk  memasukkan Pilkada dalam rezim pemilu diyakini sebagai sarana untuk  meningkatkan  demokrasi  di  tingkat  daerah. Beberapa  ahli  berpendapat  bahwa  pengenalan pemilihan  baru  ini  sangat  penting  untuk  mengubah demokrasi  Indonesia.  Secara  khusus,  memberikan kesempatan partisipasi kepada masyarakat daerah untuk  memilih  para  pemimpin  daerah  mereka,
309
dipandang  mewakili  demokrasi  lokal (Ulum,  2019).
Wujud  dan  mekanisme demokrasi  di  daerah melalui pelaksanaan  Pilkada  juga merupakan  sarana manifestasi  kedaulatan  dan  pengukuhan  bahwa masyarakat  di  daerah  juga  memiliki  hak  untuk memilih kepala daerahnya.
Pilkada  pada  hakekatnya  memiliki  3  (tiga) fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama,  memilih  kepala  daerah  sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan  dapat  memahami  dan  mewujudkan kehendak  masyarakat  di  daerah. Kedua,  melalui pemilihan  kepala  daerah  diharapkan  pilihan masyarakat  di  daerah  didasarkan  pada  visi,  misi, program  serta  kualitas  dan  integritas  calon  kepala daerah,  yang  sangat  menentukan  keberhasilan penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah. Ketiga, pemilihan  kepala  daerah  merupakan  sarana pertanggungjawaban  sekaligus  sarana  evaluasi  dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah  dan  kekuatan  politik  yang  menopangnya (Gaffar, 2012).
Sejarah  pengisian  jabatan  kepala  daerah  di Indonesia  tidak  dapat  dipisahkan  dengan perkembangan  pembentukan  pemerintahan  daerah atau  pemerintahan  lokal  di  Indonesia.  Sejarah  ini bukanlah perjalanan yang berusia pendek. Dari waktu ke  waktu  pemerintahan  daerah  telah  mengalami perubahan bentuknya. Tiap-tiap milestone pemerintahan  daerah  memiliki  bentuk  dan  susunan yang  berbeda-beda  termasuk  tata  cara  pengisian
jabatannya  yang  didasarkan  pada  aturan  umum yang ditetapkan melalui undang-undang.
a. Pengisian  Jabatan Kepala  Daerah  Melalui

## Pemilihan Tidak Langsung
Pengisian  jabatan  dengan  tipologi  melalui pengangkatan dimulai pertama kali pasca Indonesia merdeka dengan dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1945  tentang  Peraturan  Mengenai  Kedudukan Komite  Nasional  Daerah. UU ini  memang  tidak secara  ekplisit  mengatur  pengisian  jabatan  kepala daerah,  tetapi  Kepala  Daerah  diangkat  dari keanggotaan Komite Nasional Daerah yang menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengisian jabatan kepala daerah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada  saat  Indonesia  baru  saja  merdeka. Selanjutnya pada masa UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang  Pemerintahan  Daerah  mengatur  pula pengisian  jabatan  kepala  daerah  dengan pengangkatan  oleh  Presiden  untuk  jabatan  Kepala Daerah  Provinsi yang  dajukan DPRD  Provinsi. Sedangkan Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat  oleh  Menteri  Dalam  Negeri atas  usulan DPRD Kabupaten (kota besar).
Baik  pada  masa Orde  lama  maupun  Orde baru atau masa sebelum adanya amandemen UUD 1945,  pengisian  jabatan  Kepala Daerah  menjadi kewenangan  dari  Presiden.  Hal  ini  disebabkan karena  sistem  pemerintahan  yang  dianut  adalah sistem  pemerintahan  Presidensiil,  dimana  Presiden merupakan  pemegang  kekuasaan  di  bidang pemerintahan  dan  memiliki  kewenangan  untuk menentukan Kepala Daerah yang merupakan bagian
310
dari penyelenggaraan pemerintahan dalam arti yang sempit.  Sementara  dalam UUD  1945  secara  ekplisit juga tidak mengatur adanya pengisian jabatan Kepala Daerah.  Karena Kepala Daerah  merupakan  bagian dari Pemerintahan Daerah  dimana merupakan pembantu Presiden di tingkat daerah, maka menjadi kewenangan  Presiden  untuk  mengangkat Kepala Daerah  dan  mereka  bertanggungjawab  kepada Presiden. Walaupun penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  bersifat  sentralistis,  namun  penyelenggraan pemerintahan pada saat Orde Baru cenderung stabil baik secara politis maupun ekonomi.
Pengisian jabatan  kepala  daerah  Pasca amandemen  ada  2 (dua) tipe,  yaitu,  (1)  pemilihan kepala daerah secara tidak langsung,yang dilakukan melalui DPRD;  dan (2)  pemilihan  secara  langsung oleh  rakyat. Adanya perubahan pola  pengisian jabatan  kepala  daerah,    karena  adanya  tuntutan reformasi yang  antara  lain  menghendaki adanya otonomi di daerah dan demokratisasi. Oleh karena itu pada  amandemen  UUD  1945  khusus  mengenai pemerintahan  daerah  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal 18 UUD 1945 sudah diatur mengenai pemilihan Kepala Daerah.  Pertamakali  pasca reformasi keluarlah  UU  Nomor  22 Tahun  1999  sebagai  ganti UU  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  dianggap  tidak  mengakomodir penyelenggaran  otonomi  daerah  secara  luas. UU Nomor 22 Tahun 1999 ini mengatur pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan. Oleh karena  itu  untuk  pertamakalinya  diadakan  pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan langsung oleh DPRD
dan  menjadi  hak  sepenuhnya  DPRD  pada  saat melakukan pemilihan Kepala Daerah. Hal ini karena di  samping  adanya  pelaksanaan  Otonomi  Daerah yang  luas  dan  utuh  diletakkan  pada  Daerah Kabupaten dan Daerah Kota juga adanya hak yang lebih  besar  kepada  DPRD  untuk  melakukan pemilihan  Kepala  Daerah,  maka  pertanggung jawaban  Kepala  Daerah  dilakukan  kepada  DPRD pula.
Cara  ini  dilakukan  untuk  mengakomodir bahwa  pemilihan Kepala Daerah  dilakukan  sesuai dengan  nilai Sila  Keempat Pancasila,  yaitu  di dasarkan  pada  sistem  perwakilan rakyat.  Sehingga pemilihan Kepala Daerah  dilakukan  oleh  DPRD sebagai wakil dari rakyat. Selanjutnya cara seperti di atas ternyata menuai protes dan menjadikan DPRD menjadi gemuk kekuasaan dan terjadi money politic di  kalangan  DPRD,  sehingga  pada  saat  adanya pegantian Pasal 18 UUD 1945 untuk mengakomodir tuntutan reformasi, yaitu adanya demokrtisasi, maka dalam  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945  secara  ekplisit dinyatakan  bahwa  pemilihan Kepala Daerah dilakukan  secara demokratis  kecuali daerah-daerah otonomi yang bersifat khusus. Sistem pilkada secara tidak langsung tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam sistem ini, demokrasi yang  diterapkan  adalah  demokrasi  keterwakilan melalui  anggota  DPRD  setempat.  Anggota  DPRD merupakan perwujudan rakyat Indonesia (Setiawan, Sukmawati, & Caecia, 2015).
b. Pengisian  Jabatan  Kepala  Daerah  Melalui Pemilihan Langsung
Pada
Pilkada langsung, keterlibatan masyarakat daerah adalah demokratis dan aktif. Hal ini  adalah  kesempatan  bagi  masyarakat  daerah sebagai  pemegang  kekuasaan  secara  demokratis terwujud  dengan  baik. Masyarakat  daerah menjadi kekuatan utama untuk mengawasi proses demokrasi (Suparno,  2017). Keberhasilan pilkada  langsung untuk  menciptakan kepemimpinan  lokal  yang demokratis  dan  sah,  tergantung  pada pemahaman demokrasi  masyarakat  setempat (Mulyadi, &  Utami, 2017). Secara  khusus,  ada  lima latar  belakang pemilihan  kepala  daerah langsung  dalam  perspektif demokrasi  lokal  di  Indonesia  yaitu sebagai  respons terhadap  aspirasi dan  harapan  masyarakat; pengembangan demokrasi politik yang konstitusional; media  pendidikan  kewarganegaraan;  media  dalam memperkuat  daerah  pemilihan  otomatis dan  kelima, sarana  strategis  dalam  pembentukan  kader  di kepemimpinan nasional (Mulyadi, 2018).
Namun,  dalam  perjalanannya Pilkada  secara langsung  dapat  diselenggarakan  setelah  terjadi perdebatan  sengit  mengenai  mekanismenya  apakah secara  langsung  atau  oleh  DPRD.    Perdebatan  ini pernah  terjadi  pada  2005  namun  mengemuka  lagi pada  tahun  2014.  Landasan  filosofis  yuridis  yang mendasari dinamika perdebatan Pilkada adalah bunyi Pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan  bahwa  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.  Frasa  “dipilih  secara  demokratis”
ditafsirkan tidak berarti Kepala Daerah harus dipilih secara  langsung  namun  dapat  pula  dipilih  secara tidak  langsung  sepanjang  prosesnya  demokratis (Sutrisno, 2017).
Pengisian jabatan kepala daerah pada tipologi ini,  didasarkan  pada  UU  Nomor  32  Tahun  2004 sebagai  pengganti  UU  Nomor  22  Tahun  1999. Perubahan tipologi pengisian jabatan Kepala Daerah pada masa ini karena adanya perubahan pada Pasal 18  ayat  (4) UUD  1945,  yang  menyebutkan Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Atas hal tersebut, dibentuklah  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah. Yang disyaratkan  dapat mengajukan  sebagai  pasangan  bakal  calon  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  adalah  pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai  politik  yang  telah  memenuhi  syarat sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  undang- undang  ini.  Pemilihan  dilaksanakan  secara demokratis  berdasarkan  asas  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan adil.  Pemilihan  dilakukan oleh  lembaga  independen,  yaitu  KPUD.  Namun sejak  ada  Putusan  dari  MK  Nomor  5/PUU-V/2007, maka bakal calon kepala daerah dapat berasal dari perseorangan.
Pasal  18  UUD  1945  menyatakan  bahwa Gubernur-Wakil  gubernur,  Bupati-Wakil  Bupati, Walikota-Wakil  Walikota  dapat  dipilih  dengan  cara demokratis.  Demokratis  dapat  bermakna  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Pada  awalnya, pemilihan dilakukan dengan mekanisme keterwakilan  oleh  DPRD  dan  saat  ini  sistem
312
pemilihan  berganti  kembali  secara  langsung  oleh rakyat. Pada dasarnya kedua sistem tersebut sama- sama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.  Namun,  pilkada  dilakukan  secara  langsung adalah  demokrasi  demokrasi  secara  murni,  yaitu pilkada  yang  dilakukan  oleh  rakyat,  dari  rakyat  dan untuk rakyat (Setiawan, Sukmawati & Caecia, 2015). Pilkada  langsung  adalah demokrasi  yang  berakar langsung  pada  pilihan rakyat.  Oleh  karena  itu penyelenggaraan pilkada langsung  adalah strategi untuk memperbaiki kualitas  demokrasi secara komprehensif.  Hal  ini  juga sesuai dengan  semangat otonomi yang  mengakui aspirasi  dan  keinginan masyarakat daerah (Setiawan, Sukmawati & Caecia, 2015).

## 2. Koherensi  Nilai-nilai  Demokrasi  Pancasila terhadap  Sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah  di Indonesia saat ini
Pancasila adalah dasar  hukum  dan  sumber semua  hukum.  Semua hukum  dan  peraturan  di Indonesia  harus  didasarkan  pada  dan  tidak bertentangan  dengan Pancasila.  Selanjutnya,  akan memiliki  implikasi  untuk  landasan  filsafat  negara, yang  merupakan  cara  hidup masyarakat  dan Indonesia. Hal  ini  menandakan  Pancasila  bersifat konstitutif  dan  regulatif untuk  kehidupan  masyarakat dan  negara. Implementasinya  dalam praktik bernegara, baik sistem hukum dan sistem kehidupan negara  harus  didasarkan  dan  mencerminkan Pancasila. Maka Pancasila adalah volksgeist dari rakyat Indonesia (Gumbira, 2019).
Tanpa Pancasila, permasalahan hukum negeri
ini  akan  mengakibatkan  sistem  hukum  yang  tidak terstruktur. Tata hukum Pancasila adalah tata hukum khas  Indonesia (Huda,  2018).  Sehingga  demokrasi khas  Indonesia  adalah  demokrasi  yang mengamalkan  nilai-nilai  Pancasila.  Demokrasi yang dalam  pemahaman  nilai  Pancasila  sebagai pengejawantahan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan  dipahami  bahwa pembentukan  hukum  dalam  negara  Indonesia didasarkan  pada  kesepakatan  rakyat  melalui  wakil- wakilnya  yang  dipilih  secara  langsung  untuk  dapat menghasilkan suatu peraturan yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Kesepakatan  didalam  pengambilan keputusan lebih mengedepankan prinsip musyawarah  untuk  mencapai  mufakat,  maupun dengan didasarkan pada suara terbanyak andaikata aklamasi tidak tercapai.
Pokok-pokok pengertian Demokrasi Pancasila meliputi demokrasi  yang  berdasarkan  pada  asas kekeluargaan,  unsur religius, dasar kebenaran, cintaan  dan  budi  pekerti  luhur,  berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan; sistem pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat; kebebasan individu yang tidak  absolut, dan  kesatuan cita-cita demokrasi dan cita-cita  hidup  bangsa  Indonesia dengan semangat  kekeluargaan tanpa  mayoritas atau minoritas (Yusdiyanto, 2017). Untuk memaknai pemahaman  nilai-nilai tersebut  secara filosofis Pancasila, ideologi dipahami sebagai suatu kesatuan
313
sistem  ide-ide  yang  memberikan  masyarakatnya rasionalisasi  pandangan  hidup  (way  of  life) yang menjadi  pedoman benar  atau  salah  dalam  urusan publik  dan  dorongan  untuk  bertindak  mengingatkan bahwa  peran  ideologi  sangat  penting,  agar  individu atau kolektivitas selalu konsisten dalam langkah dan pemikirannya serta tidak kehilangan arah. Sekalipun demikian harus pula ideologi bertumpu pada nilai-nilai universal  supaya  terjamin  kehidupan  yang bermartabat (Muladi,  2007). Pancasila  di  tempatkan sebagai margin  of appreciation,  yaitu  sebagai penyeimbang  dan  penyelaras  bahkan  pembenar berlakunya  nilai-nilai  nasional  dalam  kerangka  nilai- nilai universal (Muladi, 2007).
Sebagai margin  of appreciation,  Pancasila tidak  perlu  dijabarkan,  tetapi  ditempatkan  sebagai ideologi  terbuka  dan  fungsinya  sebagai margin  of appreciation diserahkan  pada  interaksi  segenap elemen  masyarakat  baik  di  sektor  publik  maupun  di sektor  privat,  secara  empiris  atas dasar  kasus  per kasus (Muladi,  2007). Sebagai  ideologi  terbuka, Pancasila  merupakan screening-board,  standard guidelines berupa check-list yang  bersifat  kumulatif dan bukan alternatif. Artinya sebagai justification tool terhadap  setiap  perilaku,  hasil  pengujian  yang berkaitan dengan Kelima Sila Pancasila harus bersifat positif,  tidak  boleh  ada  yang  negatif.  Pengambilan keputusan  final  ditentukan  secara  kasuistis, dengan menilai  kecenderungan  yang  positif.  Namun  perlu diingat bahwa dalam mengoperasionalkan Pancasila sebagai margin  of  appreciation dibutuhkan  operator yang  memiliki  profesionalitas  di  bidangnya,  jiwa
kepemimpinan  kuat  dan ethical, disertai  wawasan kebangsaan yang kuat, yang bersikap komprehensif, integral,  sistematik,  visioner,  imajinatif  dan memahami  keunggulan  komparatif  di  tengah  arus globalisasi (Muladi, 2007).
Pancasila  merupakan  sistem  nilai-nilai ideologis  berderajat.  Pancasila  mengandung  nilai luhur, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dan nilai teknis. Nilai-nilai luhur dan nilai dasarnya harus bersifat tetap tetapi nilai instrumentalnya harus dapat direformasi mengikuti  perkembangan dan  tuntutan zaman.  Pancasila  sejak  awal  telah  dijadikan pandangan  hidup  sekaligus  prinsip-prinsip  dasar negara. Pancasila sangat berhubungan dengan nilai- nilai  kemasyarakatan (Kirom,  2011).  Sila  keempat diliputi  dan  dijiwai  oleh  sila-sila  Ke-Tuhanan  Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab, Persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Sila  keempat menyatakan  keutamaan kepentingan  negara  dan masyarakat,  mengutamakan  musyawarah  untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan, itikad baik dan rasa tanggung jawab (Kirom, 2011).
Sila Keempat Pancasila bila dikaitkan dengan pengisian  jabatan  kepala  daerah  langsung menimbulkan perdebatan apakah bertentangan atau tidak. Sebenarnya pengisian jabatan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dimana diperintahkan adanya pemilihan secara demokratis  yang  selanjutnya  dijabarkan  dalam undang-undang  sebagai  pemilihan  langsung  kalau dikaitkan dengan berbagai penjelasan di atas, maka
314
tidaklah bertentangan dengan nilai permusyawaratan / perwakilan. Sehingga  Sila  Keempat  hendaknya dimaknai  adanya suatu  lembaga  perwakilan  rakyat sebagai  suatu  wadah  demokrasi  perwakilan  yang nantinya  justru  dalam  mengemban  tugasnya melakukan  berbagai  kepentingan  penyelenggaraan negara  dengan  cara  memusyawarahkan  berbagai aspirasi rakyat bersama kepala daerah.
Koherensi  dari  Sila  Keempat  Pancasila terhadap  sistem  Pilkada  secara  langsung  perlu dikaitkan  dengan  metode  dalam  pengambilan keputusan yang mengutamakan sistem musyawarah mufakat.  Artinya  bahwa  sistem  Pilkada  perlu menyerap  makna  yang  mendasarkan  pada permusyawaratan seluruh rakyat, sehingga golongan minoritas  pun  dapat  terwakilkan.  Hal  ini  tentu  dapat bertentangan  dengan  metode  yang  mendasari  pada Pilkada  Langsung,  yang  mana  mengutamakan konsep “one man, one vote”, sehingga hanya suara terbanyak  (mayoritas)  saja yang  terwakilkan suaranya, namun suara yang sedikit (minoritas) dapat menghilang begitu saja. Walaupun demikian, Pilkada Langsung  tidak  juga  sepenuhnya  dikatakan bertentangan  selama  dalam  keberlangsungannya dijiwai  oleh  semangat  kekeluargaan,  sehingga  tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas, sebagaimana makna dari Demokrasi Pancasila.
Makna  dari  permusyarawatan dalam Sila keempat Pancasila mengartikan bahwa dikedapankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil- wakilnya  dan  badan-badan  perwakilan  dalam memperjuangkan  mandat rakyat (Yusdiyanto, 2017).
Sehingga kalau  makna  perwakilan  diartikan  secara harfiah,  maka  bisa  jadi  mengandung  pemahaman bahwa Pilkada yang  mencerminkan  nilai  Sila Keempat  Pancasila seharusnya  tetap  dilakukan secara  bertingkat  melalui  badan  perwakilan  dalam hal  ini  DPRD. Persoalan  menentukan  apakah pemilihan  kepala  daerah  akan  dilakukan  secara langsung  atau  tidak  langsung pada  hakekatnya sangat tergantung dari hasil kesepakatan luhur dari para wakil rakyat tersebut. Kesepakatan luhur para wakil  rakyat  diharapkan  tetap  memperhatikan  nilai- nilai luhur yang hidup di Indonesia yang merupakan penjelmaan dari Pancasila.
Penjelasan akan hal tersebut sebetulnya telah terjawab  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang mana secara jelas menyatakan “Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 UUD  1945  adalah  kewenangan  pembuat  undang- undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara  demokratis  lainnya.  Karena  UUD  1945 telah  menetapkan  Pilkada secara  demokratis  maka baik  pemilihan  langsung  maupun  cara  lain.” Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  mengartikan bahwa  sesungguhnya  kebijakan  untuk  menerapkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 khususnya frasa “dipilih secara  demokratis”  bagi  kepala  daerah  (Gubernur, Bupati,  dan  Walikota)  adalah  merupakan opened legal  policy bagi  pembentuk  undang-undang. Dengan  begitu Pilkada yang  dilakukan  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  menjadi  bagian dari  kewenangan  pembentuk  UU  untuk menentukannya.  Namun  demikian  jika  dasar
315
pijakannya  hanya  terpaku  pada  Kebijakan  Hukum Terbuka  (opened  legal  policy), maka  hanya  partai- partai  dengan  jumlah  kursi  terbanyak  sajalah  yang dapat  menentukan  sistem  Pilkada  yang  diinginkan dan mungkin saja lebih menguntungkannya.
Hal ini tentunya dapat tidak menjadi konsisten jika  sistem  Pilkada  hanya  berdasar  pada  dasar pijakan opened legal policy. Oleh karena itu, perlukah dilakukan  amandemen  terhadap  UUD  NRI  Tahun 1945?,  untuk  menjawab  tanda  tanya  tersebut sebetulnya dapat dipahami dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013,  yang  mana  menjelaskan  latar belakang pemikiran  lahirnya  rumusan  Pasal  18  ayat (4)  UUD  NRI  Tahun  1945  saat  itu  adalah  sistem Pilkada  yang  akan  diterapkan  disesuaikan  dengan perkembangan  masyarakat  dan  kondisi  disetiap daerah  yang  bersangkutan.  Pembentuk  undang- undang  dapat  merumuskan  sistem  pemilihan  yang dikehendaki  oleh  masyarakat  di  dalam  pengisian jabatan  kepala  daerah  sehingga  masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  atau  melalui pemilihan  secara  langsung  oleh  rakyat.  Tujuannya agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa  untuk  menentukan  sistem  demokrasi  yang dikehendaki oleh rakyat (HSB, 2016).
Hal  ini  merupakan  Kebijakan  Hukum  Terbuka (opened legal policy) dari pembentuk undang-undang, serta  berkaitan  erat  dengan  penghormatan  dan perlindungan  konstitusi  terhadap  keragaman  adat istiadat  dan  budaya  masyarakat  di  berbagai  daerah yang  berbeda-beda.  Ada  daerah  yang  lebih
cenderung untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung  oleh  rakyat  dan  ada  pula  daerah  yang cenderung dan  lebih  siap dengan  sistem  pemilihan langsung oleh rakyat. Baik sistem pemilihan secara langsung  maupun  sistem  pemilihan  secara  tidak langsung  sama-sama  masuk  kategori  sistem  yang demokratis (HSB,  2016).  Berdasarkan  hal  tersebut dapat  dipahami  bahwa  kedua  sistem  Pilkada  (baik langsung  maupun  tidak  langsung)  sama-sama bersifat  demokratis  dan  koheren  dengan  Sila Keempat  Pancasila,  karena  Pancasila  merupakan ideologi  terbuka,  yang  mana  hanya berisi  orientasi dasar,  sedangkan  penerjemahannya  ke  dalam tujuan-tujuan  dan  norma-norma  sosial  politik  selalu dapat  dipertanyakan  dan  disesuaikan  dengan  nilai- nilai  dan  prinsip  moral  yang  berkembang  di masyarakat.
Penyelesaian  persoalan  kebangsaan  dalam upaya  pengembangan  Pancasila  memerlukan beberapa  faktor. Pertama,  penyadaran  terhadap nilai-nilai  yang  terkandung dalam  Pancasila.  Hal  ini harus  dilakukan  kepada  masyarakat  dan  pejabat negara. Kedua, memperbaiki mental pejabat negara dengan  selalu  menanamkan  nilai-nilai  Pancasila. Pengetahuan  mengenai  nilai-nilai  Pancasila  akan menambah pengalaman dan peresapan pengetahuan seseorang tentang Pancasila ke dalam mental, hati dan budi. Ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila  ke  dalam  hati  nurani.  Hati  nurani  adalah sumber  kepedulian  dan  empati  terhadap  nilai-nilai luhur Pancasila (Kirom, 2011). Demokrasi yang ideal harus  dikerjakan  dengan terus menyesuaikan
kembali kenyataan  yang  terjadi  dalam praktik demokrasi  di  Indonesia  dengan  Pancasila, demikaianlah  yang  disebut  dengan  demokrasi Pancasila yang ideal (Sudrajat, 2016).

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  penjabaran  sebelumnya  dapat dipahami  bahwa  Indonesia  telah  melalui  sejarah panjang  dalam  upaya  pengisian  jabatan  ditingkat daerah.  Sistem  Pilkada  secara  langsung  maupun tidak  langsung  telah  lama  dipraktikan  di  Indonesia. Pada  penerapan  sistem  Pilkada  secara  tidak langsung  ditemukan  pada  2  (dua)  fase,  yang  mana dalam fase pertama sistem Pilkada lebih dipusatkan pada  Presiden  selaku  Pemerintah  Pusat  dan  fase kedua  terjadi  pada  masa  pasca  amandemen  yang memberikan  legitimasi  pada  DPRD  untuk  dapat memilih  Kepala  Daerah,  dari  kedua  fase  tersebut menimbulkan  berbagai  polemik  yang  mana  terjadi tindakan money  politic dan  lemahnya  pengawasan rakyat  terhadap  Kepala  Daerah,  karena  metode pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  tidak  langsung kepada rakyat. Lain halnya Sistem Pilkada Langsung yang  berlangsung pada tahun  2005 dengan  metode pemilihan secara demokratis yang berdasarkan asas langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil, namun  ditemukan  bahwa  sistem  ini  dapat melemahkan  kedudukan  dari  DPRD  dan menimbulkan ongkos politik yang lebih besar. Hal ini dapat dipahami bahwa mekanisme pengisian jabatan Kepala  Daerah  mengikuti  kondisi  dari  kebutuhan rakyat  di  daerah  dan  patut  juga  dicatat  bahwa
konstitusi yang berlaku pada masing-masing periode turut mempengaruhi corak dari undang-undang yang melaksanakan  dan mengatur  pemerintahan  daerah yang  tentunya  tetap  mendasari  pada  nilai-nilai Pancasila.
Kerangka  berpikir  dari  gagasan  Demokrasi Pancasila,  mengartikan  bahwa  demokrasi  yang dihayati  bangsa  Indonesia  bukanlah  tiruan demokrasi  liberal  maupun  lainnya,  melainkan  lahir dari  nilai-nilai  luhur  budaya  dan  suku-suku masyarakat  bangsa  Indonesia  sendiri,  serta bercirikan  pada  sistem  pengorganisasian  negara yang  dilakukan  atau  atas  persetujuan  rakyat Indonesia.  Baik  sistem  Pilkada  secara  langsung maupun  secara  tidak  langsung  tetap  koheren dengan  nilai-nilai dari  Demokrasi  Pancasila,  karena Pancasila  itu  sendiri  merupakan  ideologi  terbuka yang berarti hanya mengatur hal-hal yang dasar dan pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  kondisi  sosial politik  yang  ada. Namun,  nilai-nilai  Demokrasi Pancasila  perlu  dimaknai  pada  konsep permusyawaratan  seluruh  rakyat  yang  berasaskan gotong  royong,  sehingga  tidak  ada  dominasi golongan,  dengan  begitu  kelompok  minoritas  pun dapat terwakilkan baik dalam pemilihannya maupun dalam pengambilan keputusannya.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Asmaroini,  Ambiro  P.  (2017).  Menjaga  Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat  di  Era  Globalisasi. Jurnal
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 305-318
Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, (No.
1), pp. 50–64.
Fossati,  Diego.,  Aspinall,  Edward.,  Muhtadi, Burhanuddin.,  &  Warburton,  Eve.  (2020). Ideological  Representation  In  Clientelistic Democracies:  The  Indonesian  Case. Electoral Studies, Vol. 63, (No. 1), pp. 1-12.
Gumbira,  Jamal  Wiwoho  Seno  W.  (2019).  The Implication  of  The  Globalization  on  The Pancasila-Based Principles of Local
Democracy  in  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Hukum
Padjajaran, Vol. 6, (No. 2), pp. 361–378.
Hardjalouka,  L.  (2015).  Studi  Dinamika  Mekanisme Pilkada  di  Indonesia  dan  Perbandingan Mekanisme di Negara Lainnya. Rechtsvinding, Vol. 4, (No. 1), pp. 59–83.
HSB,  Ali  M.  (2016).  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang Demokratis  berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  97/PUU-IX/2013. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, (No. 3), pp. 227- 234.
Huda, Muhammad C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implemetasi Nilai- Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan  Hukum  di  Indonesia. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, Vol. 1, (No. 1), pp. 78–99. Jhoner,  F.  (2018).  Pancasila:  5  Ways  of  Life  for
Indonesian  People. International  Journal  of
Multidisciplinary Approach and Studies, Vol. 5,
(No. 1), pp. 19–23.
Kirom,  S.  (2011).  Filsafat  Ilmu  dan  Arah Pengembangan  Pancasila:  Relevansinya
Dalam  Mengatasi  Persoalan  Kebangsaan. Jurnal Filsafat, Vol. 21, (No. 2), pp. 99–117.
Michael,  T.  (2020).  They  Are  Re-Governmental Forms  Democracy  in  Indonesia. International Journal  of  Multicultural  and  Multireligious Understanding, Vol. 5, (No. 5), pp. 185-194.
Muhaimin,  H.  (2013).  Indonesia  Now:  Between Pancasila  and  Crisis  of  Democracy in Indonesia. International  Journal  for  Public Management and Public Development, Vol. 1,
(No.1), pp. 22-37.
Mulyadi,  D.  (2018).  Concurrent  Regional  Elections Phenomenon  As  a  Political  Recruitment  in Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.18, (No.1),pp.87-92.
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.843 Mulyadi,  Dedi.,  &  Utami,  Tanti  Kirana.  (2017).  The Dispute  Settlement  Model  of  Regional  Head Election Perspective Theory of Legal System in  Indonesia. International  Journal  of Nusantara Islam, Vol. 5, (No. 1), pp. 97–106. https://doi.org/10.15575/ijni.v5i1.1054 Setiawan, Wawan., Sukmadewi, Yudhitiya Dyah., & Caecia,  Gaya.  (2015).  Tinjauan  Yuridis Perbandingan  Sistem  Pilkada  Langsung  dan Tidak  Langsung  Berdasarkan  Demokrasi Pancasila. Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.  7,
(No. 2), pp. 300–310.
Sonata,  Depri  L.  (2014).  Metode  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. FIAT JUSTISIA, Vol. 8, (No.1), pp. 15–35.
Sudrajat,  A.  (2016)  Demokrasi  Pancasila  Dalam
Perspektif  Sejarah. MOZAIK:  Jurnal  Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 8, (No. 1), pp. 1-17.
Suparno, B. (2017). The Interpretation Of Democracy
On Indonesians
Regional Election.
International Journal of Scientific & Technology
Research, Vol. 6, (No. 8), pp. 26–30.
Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. Jurnal Pancasila dan
Kewarganegaraan, Vol. 2, (No. 2), pp. 38–50.
Ulum,  Muhammad  B.  (2019).  How  Democracy  Is
Election?  Reassessing  Article  18  (4)  of  the
1945  Constitution  and  Its  Implication  To  the Regional  Head  Election  in  Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8, (No. 2), pp. 315–
332.
Yusdiyanto, Y. (2017). Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di  Indonesia. FIAT  JUSTISIA,  Vol.10, (No.2), pp.251-272,https://doi.org/10.25041/ fiatjustisia.v10no2.623

## BUKU
Agustino,  L.  (2009). Pilkada  dan  Dinamika  Politik
Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gaffar,  Janedjri  M.  (2012). Politik  Hukum  Pemilu.
Jakarta: Konstitusi Pers.
Muladi  (2007). Kontekstualisasi  dan  Implementasi
Pancasila  Dalam  Bidang  Hukum,  Pertahanan dan  Kemanan dalam Kumpulan  Tulisan Memaknai  Kembali  Pancasila.  Yogyakarta:
Badan Penerbit UGM.