DOI: 10.51874/jips.v4i2.171 ISSN 2774-9363 (Cetak) ISSN 2774-9746 (Online)
Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah

## Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak dalam Kerangka Merdeka Belajar  di SMP Negeri 1 Tlomulyo Temanggung
Lilis Sri Harningsih * , Nurkolis, I Made Sudana Manajemen Pendidikan, Pascasarjana, Universitas PGRI Semarang Jl. Lingga No. 4 – Dr. Cipto, Semarang, Indonesia * E-mail: lilissriharningsih@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan  kebijakan  pemerintah  tentang  program  sekolah  penggerak,  baru  5  sekolah  yang mengimplementasikan program di kabupaten Temanggung.  Hal ini mendorong penelitian ini dilakukan di SMP Negeri  1  Tlogomulyo  sebagai  salah  satu  pelaksana  program  sekolah  penggerak  angkatan  1.  Keunikan  yang merupakan kelebihan SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung adalah semangat dari seluruh warga sekolah dalam menerapkan setiap ada kebijakan baru, meskipun sekolah berada di wilayah kecamatan. Dengan komunikasi yang baik  oleh  kepala  sekolah      mampu  meyakinkan  warga  sekolah  untuk  ikut  berperan  menjadi  agen  perubahan mencapai tujuan pendidikan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendiskripsikan  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sekolah penggerak.
Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi sebagai data pendukung. Proses analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  SMP Negeri 1 Tlogomulyo secara realita telah mengimplementasikan kebijakan    dan  bagaimana    pelaksanaan  implementasi  kebijakan  program  sekolah  penggerak  dalam  kerangka merdeka belajar yang telah berjalan selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung  melalui lima intervensi: (a)  Pendampingan konsultatif dan asimetris (b)  Penguatan SDM (c) Pembelajaran dengan paradigma baru  (d)  Perencanaan berbasis,(e) Digitalisasi sekolah.

## Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Merdeka Belajar

## Abstract
Based on government policy regarding the driving school program, only 5 schools have implemented the program in Temanggung district. This prompted this research to be carried out at SMP Negeri 1 Tlogomulyo as one of the implementers of the 1st generation driving school program. The unique advantage of SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung is the enthusiasm of all school members in implementing every new policy, even though the school is in a sub-district area. With good communication by the school principal, he is able to convince the school community to take part in becoming agents of change in achieving educational goals.
The aim of this research is to describe communication, resources, disposition and bureaucratic structure in the implementation of driving school policies.
Data collection through observation, interviews and documentation studies as supporting data. The data analysis  process  goes  through  three  stages,  namely  data  reduction,  data  presentation  and  drawing conclusions/verification. To check the validity of the data, researchers used the triangulation method.
The results of the research show that SMP Negeri 1 Tlogomulyo has actually implemented the policy and how to implement the policy of the driving school program within the independent learning framework which has been running for 3 years at SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung through five interventions: (a) Consultative and  asymmetric  assistance  (b)  Strengthening  human  resources  (c)  Learning  with  a  new  paradigm  (d)  Based planning, (e) Digitalization of schools.
Keywords: Implementation, Policy, Freedom of Learning

## PENDAHULUAN
Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 6555/C/HK.00/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Satuan
Pendidikan  Pelaksana  Program  Sekolah  Penggerak  menetapkan  bahwa  Kepala  SMP  Negeri  1 Tlogomulyo  sebagai  salah  satu  Pelaksana  Program  Sekolah  Penggerak  Angkatan  I  di  kabupaten Temanggung.  Hal  ini  tidak  lepas dari  kondisi  SMP  Negeri 1 Tlogomulyo yang  sudah  menunjukkan prestasi baik akademik dan non akademik, sebagai juara dari berbagai kejuaraan di tingkat kabupaten. SMP Negeri 1 Tlogomulyo juga merupakan sekolah Adiwiyata Nasional, serta kepala sekolah menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program sekolah penggerak. Tidak hanya itu beberapa sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka melaksanakan studi tiru di SMP Negeri 1 Tlogomulyo. Kepala SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung mengawali dengan membentuk komunitas praktisi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Program Sekolah Penggerak dilaksanakan melalui 5 sebagai berikut:
1) Pendampingan Konsultatif dan Asimetris,
Pendampingan  diberikan  kepada  SMP  Negeri  1  Tlogomulyo  berupa  kemitraan  antara Kemendikbudristek,  Pemerintah  Daerah  dan  Dinas  Pendidikan  Kepemudaan  dan  Olah  Raga kabupaten  Temanggung.  Pendampingan  program  sekolah  penggerak  seperti  fasilitasi  dalam sosialisasi terhadap pihak pihak yang dibutuhkan hingga mencari solusi terhadap kendala lapangan pada saat implementasi program.
2) Penguatan SDM,
Pelatih  ahli  memberikan  penguatan  SDM      direalisasikan  dengan  memberikan  peguatan  kepada kepala  sekolah,  pengawas  sekolah,  dan  guru  melalui  PMO  (Project  Management  Office),  yang mengawal  Program  Sekolah  Penggerak  meliputi  mengevaluasi,  mereview  dan  merefleksi.  Jenis pelatihan  yang  diberikan  berupa:  IHT  (In  House  Training)  tentang  kurikulum  merdeka, implementasi  pembelajaran  dalam  kerangka  merdeka  belajar,  dan  lokakarya  tingkat  kabupaten, selain  itu  juga  diberikan  penguatan  dan  pendampingan  terkait  implementasi  teknologi,  platform pengembangan  kompetensi  dan  profil  guru,  platform  pemberdayaan  guru,  platform  sumber  daya sekolah, dan platform rapor pendidikan.
3) Pembelajaran Paradigma Baru,
Guru  merancang  pembelajaran  yang  terdiferensiasi  sehingga  setiap  siswa  belajar  sesuai  dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru berbasis pada profil pelajar pancasila melalui program intrakurikuler dan kokurikuler.
Pembelajaran  paradigma  baru pada  program intrakurikuler  dapat  dipelajari  melalui  pembelajaran terdiferensiasi dengan capaian pembelajaran yang disederhanakan sehingga siswa memiliki cukup waktu  untuk  mendalami  konsep  dan  menguatkan  kompetensi.  Guru  pun  dapat  leluasa  memilih perangkat  ajar  sesuai  kebutuhan.  Sedangkan pada  program kokurikuler,  pembelajaran  paradigma baru dapat dipelajari melalui lintas mata pelajaran, kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas yang melibatkan masyarakat, serta muatan lokal yang dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global 4) Perencanaan berbasis data.
Secara  terprogram  perencanaan  berbasis  data  diwujudkan  melalui  program  manajemen  berbasis sekolah  dimana  sekolah  membuat  perencanaan  berdasarkan  refleksi  sekolah.  Bahan  refleksi  diri sekolah  berasal  dari  laporan  sekolah  yang  potret  kondisi  mutu  pendidikan.  Setelah  melakukan refleksi  diri,  sekolah  membuat  perencanaan  program  perbaikan  dikaji  lebih  lanjut  pada  sesi pendampingan oleh pelatih ahli.
5) Digitalisasi sekolah.
Kemendikbudristek  melalui  Pusat  Data  dan  Informasi  (Pusdatin)  memberikan  pendampingan penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah  inspirasi,  dan  pendekatan  yang  customized.  Platform-platform  tersebut  terdiri  dari platform  guru  untuk  profil  dan  pengembangan  kompetensi,  platform  guru  untuk  pembelajaran, platform sumber daya sekolah, dan dashboard rapor pendidikan
Untuk mewujudkan merdeka belajar tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah tetapi perlu  dukungan  seluruh  warga  sekolah.  Keunikan  yang  merupakan  kelebihan  SMP  Negeri  1 Tlogomulyo Temanggung adalah semangat dari seluruh warga sekolah dalam menerapkan setiap ada kebijakan baru, meskipun sekolah berada di wilayah kecamatan. Dengan komunikasi yang baik dari kepala sekolah   mampu meyakinkan warga sekolah untuk ikut berperan menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan.
Berdasarkan  kebijakan  pemerintah  tentang  program  sekolah  penggerak,  baru  5  sekolah  yang mengimplementasikan program di kabupaten Temanggung.  Hal ini mendorong penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Tlogomulyo sebagai salah satu pelaksana program sekolah penggerak angkatan 1. Keunikan yang merupakan kelebihan SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung adalah semangat dari seluruh  warga  sekolah  dalam  menerapkan  setiap  ada  kebijakan  baru,  meskipun  sekolah  berada  di wilayah kecamatan. Dengan komunikasi yang baik dari kepala sekolah   mampu meyakinkan warga sekolah untuk ikut berperan menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan.
Berdasarkan  deskripsi  kelebihan  yang  dimiliki  oleh  kepala  sekolah  dan  SMP  Negeri  1 Tlogomulyo tersebut di atas dan dengan memperhatikan fakta yang ada dari hasil observasi saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak dalam Kerangka Merdeka Belajar di SMP Negeri 1 Tlogomulya Temanggung. Penelitian ini juga didasarkan pada identifikasi bahwa penelitian tentang implementasi kebijakan program sekolah penggerak dapat dijadikan  rujukan  dalam  pelaksanaan  program  sekolah  penggerak  dalam  kerangka  merdeka  belajar. SMP Negeri 1 Tlogomulyo sebagai salah satu sekolah penggerak angkatan 1 yang terletak di pedesaan tepatnya  di  kecamatan  Tlogomulyo  kabupaten  Temanggung  telah  berhasilmelaksanakan  program sekolah  penggerak  dan  saat  memasuki  periode  ketiga  melalui  Blended  Learning  dan  projek berkelanjutan  terintegrasi  dengan  habituasi  untuk  mewujudkan  merdeka  belajar.  Hal  ini  juga ditunjukkan beberapa  sekolah  IKM  di kabupaten  Temanggung      telah  melakukan  studi  tiru  di  SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sukmadinata  (2011:73) mengemukakan penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena  fenomena  yang  ada,  baik  bersifat  alamiah  maupun  rekayasa  manusia,  yang  lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif  tidak  memberikan  perlakuan,  manipulasi  atau  pengubahan  pada  variabel-variabel  yang diteliti,  melainkan  menggambarkan  suatu  kondisi  yang  apa  adanya.  Satu-satunya  perlakuan  yang diberikan  hanyalah  penelitian  itu  sendiri,  yang  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.
Proses penelitian menurut Moleong (2012: 127) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat dilakukan  melalui  tiga  tahapan  yaitu:  (1)  tahap  pra  lapangan  atau  Orientasi,  (2)  tahap  pekerjaan lapangan . (3) analisis data.
Teknik pengumpulan data  melalui proses observasi,wawancara  dan dokumentasi sebagai data pendukung.  Pengecekan dilakukan dengan metode uji keabsahan data dan triangulasi sumber. Dalam upaya memperoleh data penelitian yang valid, objektif dan representatif, maka peneliti secara sistematik mendeskripsikan  dan  menganalisis  rancangan  studi  eksplorasi  dan  dokumentasi  untuk  mendapatkan konsep  dan  teori  implementasi  kebijakan  program  sekolah  penggerak  dalam  kerangka  merdeka belajaran . Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan benda, orang sebagai informan dalam arti  sebagai  subyek  yang  mengemukaan  data      yang  dibutuhkan  oleh  peneliti,  sedangkan  benda
merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.
Teknik  triangulasi  yang digunakan  adalah  triangulasi  sumber  yaitu  untuk  menguji  kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Penggunaan teknik triangulasi dilakukan untuk mengukur tingkat kepercayaan data pada saat penggalian data. Data awal saat  proses  pendahuluan  untuk  mencari  data-data  yang  bersifat  deskriptif  tentang  implementasi kebijakan sekolah sekolah penggerak      Triangulansi Teknik digunakan untuk memeriksaan keabsahan data. Triangulasi sumber ini bertujuan untuk menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2016: 274), maka diskusi dilakukan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang  berbeda.  Data  yang  diperoleh  dengan  wawancara,  kemudian  dicek  dengan  observasi  atau dokumentasi,  teknik  ini  memastikan  untuk mendapatkan  data  yang dianggap  benar  kredibilitas  data yaitu mengecek data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data (Sugiyono, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yakni data primer dan data sekunder.  Pemilihan  data  primer  berdasarkan  pada  kapasitas  subyek  penelitian  yang  dinilai  dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara menyeluruh. Sedangkan yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kepala SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung, pengawas, wakil kepala sekolah, guru, siswa, komite dan staf TU.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan benda, orang sebagai informan dalam arti sebagai subyek yang mengemukaan data   yang dibutuhkan oleh peneliti, sedangkan benda merupakan sumber  data  dalam  bentuk  dokumen  seperti  artikel  dan  berita  yang  mendukung  tercapainya  tujuan penelitian.
Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yakni data primer dan data sekunder.  Pemilihan  data  primer  berdasarkan  pada  kapasitas  subyek  penelitian  yang  dinilai  dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara menyeluruh. Sedangkan yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kepala SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung, pengawas, wakil kepala sekolah, guru, siswa, komite dan staf TU.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL
Hasil  penelitian  ini  meliputi  empat  sub  fokus  implementasi  kebijakan  program  sekolah  penggerak dalam  kerangka  merdeka  belajar  dengan  mengimplementasikan      lima  intervensi  program  sekolah penggerak sebagai berikut:
1. Komunikasi  Kepala  Sekolah  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Program  Sekolah  Penggerak Dalam Kerangka Merdeka Belajar.
Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepala sekolah telah melaksanakan komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi dengan baik. Sosialisasi dalam implementasi program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar kepada seluruh warga sekolah yang meliputi, guru, staf TU, siswa dan komite sekolah serta orang tua murid secara jelas dan konsisten dilaksanakan. Kapan kegiatan dilaksanakan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana kegiatan tersebut dilaksankan.
Kepala  sekolah  telah  melakukan  diskusi  dan  komunikasi,  serta  dimusyawarahkan  secara bersama dalam forum rapat, dicari solusi dari permasalahan yang dihadapi untuk ditemukan solusi dan menentukan tindak lanjut untuk perbaikan.  Selain itu pendampingan konsultatif dan asimetris oleh kemendikbudristek melalui kegiatan Project Manageman Office (POM) oleh pelatih ahli tetap
dilaksanakan sampai tahun ketiga. Pendampingan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga  serta  oleh  Pengawas  Sekolah  juga  terus  dilaksanakan  secara  terprogram  dan  pada  saat pelaksanaan program sekolah penggerak. Hal ini bisa tercapai karena kepala sekolah bersama dewan guru  dan  staf  TU  di  awal  tahun  telah  membuat  perencanaan  program  dengan  menerapkan manajeman sekolah yang terdiri dari:  Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC) atau perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan.
2. Implementasi Kebijakan Sumberdaya Program Sekolah Penggerak   Dalam Kerangka Merdea Belajar.
Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi diperoleh hasil bahwa: Sumber daya manusia baik guru, karyawan dan murid berkomitmen melaksanakan program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar dengan maksimal. Hal ini bisa dilihat pada saat kepala sekolah menyampaikan komitmen    bersama di   murid.    Semua warga sekolah mempunyai komitmen  bersama  untuk  meningkatkan  kompetensi  diri  masing  untuk  mendukung  pelaksanaan program sekolah penggerak. Guru dan TU mengikuti workshop dan IHT terkait dengan program. selain  itu  guru  juga  aktif  mengikuti  pelatihan  mandiri  di  PMM,  memanfaatkan  Platform pembelajaran,  mengikuti  komunitas  belajar  serta  melaksanakan  kegiatan  lesson  study  tentang pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan berdiferensiasi atau pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid.
Sumberdaya Anggaran, tersedianya RKS dan RKAS sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
Sumberdaya anggaran menggunakan anggaran   BOS yang dialokasikan untuk pelaksanaan program sekolah penggerak kurang lebih 75 %, bersumber dari BOS regular dan BOS kinerja sebanyak Rp 648.450.000 dan komite Rp. 440.200.000 serta dukungan dari pihak lain berupa sumbangan tenaga, dan finansial dari orang tua.
Sumberdaya Peralatan,  sudah memadi dalam pelaksanaan program sekolah penggerak seperti lingkungan  belajar  fisik  dan  teknologi  digital.  Bila  memungkin untuk ditambahkan  adalah  LCD, Laptop,  Komputer  dan  tab.  Sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  program  mendukung pelaksanaan sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar.
Sumberdaya  kewenangan  ,kepala  sekolah  memberikan  kewenangan  kepada  pelaksana kegiatan  sehingga  guru  dapat  mengembangkan  diri  dengan  berinovasi  dan  kreatif  melaksanakan kegiatan yang sudang menjadi kewenangannya sesuai dengan SK kepala sekolah.

## 3.  Disposisi  Atau  Perilaku  Implementasi  Pebijakan  Program  Sekolah  Penggerak      Dalam Kerangka Merdeka Belajar.
Dari  hasil  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumentasi  dapat  di  simpulkan  bahwa  adanya komitmen,  kejujuran,  dan  sifat  demokratis  dari  kepala  sekolah,  guru,  staf  TU,  murid  dan  komite dalam pelaksanaan P5. Semua warga sekolah berperan aktif dalam mengimplementasikan program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar, bila ada kendala segera di evaluasi bersama dan  diambil  jalan  keluarnya.  Sikap  demokratis  dapat  dilihat  dalam  pelaksanaan  program  dimana kepala  sekolah  sudah  melibatkan  guru  dan  murid  dalam  memilih  tema  projek.  Sedangkan  untuk insetif belum ada dalam anggaran baik di BOS maupun komite. Sikap atau perilaku warga sekolah dalam  implemenasi  program  sekolah  penggerak  menunjukkan  profesionalisme  yang  tinggi.  Guru mengimplementasikan  pembelajaran  yang  berdampak  pada  murid  baik  dikelas  dan  diluar  kelas, dalam proses pembelajaran dan pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila.  Sikap staf TU  sangat  mendukung  pelaksaan  program  baik  tenaga  dan  pemikiran.  Komite  sekolah  sangat mendukung   dengan anggaran dan juga tenaga.
4. Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak   Dalam Kerangka

## Merdeka Belajar.
Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen diperoleh hasil sebagai berikut: Adanya mekanisme dan struktur birokrasi bahwa semua warga sekolah berkomitmen bersama untuk mengimplementasikan  program  sekolah  penggerak  dalam  kerangka  merdeka  belajar.  Kepala sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan program PSP malalui rangkaian proses menajerial meliputi perencanaan, perngorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan. Surat Keputusan tentang  pembagian  tugas  juga  diberikan  untuk  melibatkan  guru  dan  karyawan  terlibat  dalam pelaksanaan program sesuai dengan kompetensi masing masing.  Kepala sekolah memberikan tugas kepada guru dan staf TU sesuai dengan kompetensinya masing masing, sehingga guru dan staf TU dapat melaksanakan tugas dengan senang hati tanpa ada tekanan. Dengan demikan guru juga akan lebih  kreatif  dan  inovatif  untuk  mengembangkan  dirinya  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik kepada murid. Salah satu contoh dari karya inovatif tim IT SMP Negeri 1 Tlogomulya telah berhasil membuat LMS yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran oleh semua guru.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  SMP  Negeri  1  Tlogomulyo  secara  realita  telah mengimplementasikan kebijakan program sekolah penggerak dalam kerangka merdeka belajar dan tahun ini memasuki tahun 2023 merupakan tahun ke-3. (2) mengetahui  pelaksanaan Implementasi Kebijakan  Sekolah  Penggerak Dalam  Kerangka    Merdeka Belajar  di  SMP  Negeri  1 Tlogomulyo Temanggung    melalui  lima  intervensi  sekolah  penggerak  menunjukkan  :  (a)    Pendampingan konsultatif dasn asimetris oleh Kemendikbudristek , Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga , Pelatih  Ahli,  dan  Pengawas  Sekolah  berjalan  dengan  baik    dan  terprogram  (b)    Pengutan  SDM sekolah untuk meningkatkan profesonalisme guru melalui IHT, workshop, pelatihan madiri melaui PMM, dan komunitas belajar berjakan sangat baik, (c) Pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada  murid  dilaksanakan  dengan  baik  dengan  dilaksanakan  supervise  oleh  kepala  sekolah  dan melalui  Lesson  Study    serta  refleksi  untuk  mengetahui  kelebihan  dan  kekurangan  proses pembelajaran berdiferensiasi, (d)  Perencanaan berbasis data dilaksanakan melalui evaluasi diri dan refleksi untuk menetukan tindak lanjut ,(e) Digitalisasi sekolah dengan membuat LMS SMP Negeri 1  Tlogomulyo  Temanggung  dapat  diakses  oleh  semua  guru  dan  murid  yang  mendukung  proses pembelajaran berbasis IT.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumentasi,  teknik triangulasi   diterapkan dalam penelitaian kualitatif ini untuk mendapat data yang valid. Hasil penelitian menggambarkan  hasil  dari  implementasi  kebijakan  program  sekolah  penggerak  dalam  kerangka merdeka belajar di SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung sebagai berikut
1 .  Komunikasi  Pada  Implementasi  Kebijakan  Program  Sekolah  Penggerak  dalam  Kerangka Merdeka Belajar.
Sosialisasi kebijakan dalam implementasi kebijakan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan.  Tanpa  adanya  komunikasi  kebijakan  maka  tidak  tercapai  tujuan  kebijakan  tersebut. Edward III dalam Sutoko (2010:8):
“… The first requirement for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions anf implementation orders must  be  transmitted  to  appropriate  personal  before  they  can  be  followed.  Naturally,  these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors. Many obstacles lie in the path of transmission of implementation communications.. .”
Aspek  komunikasi  sudah  dilakukan  dengan  baik  dengan  memenuhi  tiga  indikator  dalam
berkomunikasi,  yaitu  adanya  transmisi,  kejelasan,  dan  konsistensi.  Transmisi,  kepala  sekolah menyampaikan  isi  kebijakan  kepada  para  pelaksana  atau  tim,  sehingga  anggota  tim  dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Hal ini tertuang dalam SK pembagian tugas, dan program  sekolah  penggerak.  Kedua,  kejelasan  substansi  kebijakan  sudah  dipahami  oleh  para pelaksana  dengan  baik.  Kebijakan  program  sekolah  penggerak  dikomunikasikan  kepada  warga sekolah dan lingkungan sekitar dengan jelas, akurat dan konsisten. Yang terakhir adalah konsistensi, sekolah  telah  secara  konsisten  mengkomunikasikan  aturan-aturan  atau  tata  tertib  kepada  semua warga sekolah, mulai dari murid, guru dan staf TU. Dari hal yang sudah baik tersebut diatas perlu ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal terlebih pada hal konsistensi. Hal yang perlu ditingkatkan adalah konsistensi, belum semua guru, staf TU dan murid melaksanakan tugas  mereka  secara  konsisten,  perlunya  motivasi  internal  bagi  semua  warga  sekolah  dalam melaksanakan program sekolah penggerak.

## 2.  Sumberdaya  pada  Implementasi  Kebijakan  Program  Sekolah  Penggerak  di  SMP  Negeri  1 Tlogomulyo, Temanggung
Merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi  sebuah kebijakan. George C. Edwards  III  berpendapat  meskipun  komunikasi  sudah  dilaksanakan  dengan  jelas  dan  konsisten, namun  jika  pelaksana  kebijakan  kekurangan  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan kegiatan-kegiatan  dalam  implementasi,  maka  implementasi  kebijakan  sulit  dilakukan  dengan maksimal. Ketersediaan sumberdaya manusia yaitu   guru dan staf TU   meningkatkan kompetensi melalui IHT dan worshop.  Selain itu guru juga membentuk komunitas belajar dan lesson study serta belajar  secara  mandiri  melalui  PMM.     Hasil  penelitian  menunjukan bahwa ketersediaan  sumber daya manusia di lembaga SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung sudah memadai secara kualitas dan kuantitas memenuhi jumlah yang diharapkan dalam suatu lembaga pendidikan. Sebagian besar guru  telah  menerapkan  pembelajaran  berdiferensiasi  baik  dalam  proses  pembelajarn  di  kelas  dan projek penguatan profil pelajar Pancasila.
Sumberdaya  anggaran  berpengaruh  dalam  pelaksanaan  Program  Sekolah  Penggerak.Hasil penelitian  menujukkan  bahwa  sekolah  menggunakan  BOS  Reguler  dan  BOS  Kinerja  serta sumbangan  komite  untuk  kebutuhan  pembelajaran,  spsonsorhip  dan  bantuan  masyarakat  sekitar. Anggaran  BOS  Kinerja  cukup  fleksibel  ini  digunakan  untuk  kebutuhan  projek  penguatan  profil pelajar  Pancasila.  Meskipun  dirasa  anggaran masih  kurang, namun hal  ini  cukup  bisa  membantu pelaksanaan program sekolah penggerak.
Untuk  sumber  daya  peralatan  pembelajaran  sudah  cukup  lengkap,  ruang  kelas  yang representatif  untuk  menunjang pembelajaran.  Penggunaan media  pembelajaran  juga  sudah  cukup baik,  guru  dan  peserta  didik  menggunakan  gadget/HP,  koneksi  internet/wifi,  kuota  internet,  dan platform/aplikasi  dan  LMS  serta  platform  yang  digunakan  untuk  menunjang  pembelajaran berdiferensiasi. Dalam sumber daya kewenangan kepala sekolah memberikan kewenangan melalui SK pembagian tugas, dan implementor melaksanakan tugas sesuai tugas dan tanggung jawab masing masing.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada aspek sumber daya telah terpenuhi dengan  baik,  telah  memenuhi  empat  indikator  sumber daya, yaitu  sumber  daya manusia, sumber daya  anggaran,  sumber  daya  peralatan,  dan  sumber  daya  kewenangan.  Sedangkan,  hal-hal  yang diperlu  tingkatkan  adalah  sumber  daya  manusia  di  sekolah.    Belum  semua  guru  mempunyai kompetensi yang sama dalam mengimplementasikan program sekolah penggerak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.
3.  Disposisi pada Implementasi kebijakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menurud Edward III dalam Wijaya (2012:21) mengemukakan kencenderungan-kecenderungan
atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan meliputi komitmen,  kejujuran,  dan  sifat  demokratis  berperan  penting  untuk  mewujudkan  implementasi kebijakan  yang  sesuai  dengan  tujuan.  Disposisi  merupakan  hal  krusial  yang  bisa  menyebabkan ketidak sesuaian antara tujuan kebijakan sesungguhnya dengan implementasi kebijakan di lapangan. Sikap  warga  sekolah  dalam  hal  ini  guru  dan  staf  TU  sudah  bekerja  secara  professional  untuk mewujudkan program merdeka belajar SMP Negeri 1 Tlogomulyo Temanggung Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada aspek disposisi telah berjalan dengan baik. Hal yang perlu ditingkatkan adalah komitmen, ada beberapa guru, staf TU dan murid yang belum melaksanakan komitmen bersama dengan maksimal.
4. Struktur  Birokrasi  Pada  Implementasi  Kebijakan  Program  Sekolah  Penggerak  dalam Kerangka Merdeka Belajar.
Standar pelayanan pendidikan yang mendesak di laksanakan untuk mewujudkan lulusan yang berprofil pelajar Pancasila. Pendidikan yang berpihak pada murid, Pendidikan yang menuntun murid untuk mewujudkan cita citanya diberikan dengan layak sesuai dengan capaian pembelajaran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merealisasikan program sekolah penggerak aspek struktur  birokrasi  sudah  berjalan  sesuai  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dan  Project Management  Office  (PMO)  yang  merupakan  tanggung  jawab  dari  pemerintah  mengawal, mengevaluasi, mereview dan merefleksi bersama pelatih ahli.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  di  simpulkan  bahwa  pada  aspek  struktur  birokrasi  telah terpenuhi  dengan  baik  yaitu  adanya  mekanisme  dan  struktur  birokrasi.  Dengan  adanya pendampingan dari pelatih ahli, dinas pendidikan, dan pengawas sekolah dapat menghindari adanya miskonsepsi terhadap pelaksanaan program sekolah penggerak.
Hal  yang  perlu  ditingkatkan  adalah  mekanisme  pelaksanaan  program  sekolah  penggerak, serta perlunya peningkatkan motivasi instrinsik dari pelaksana program.
Dari hasil penelitian yang relevan enurut Fadilah (2019), kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan  mutu  pendidikan  di  SMP  IT  Nurul  Ilmi  Medan  Estate  dengan  membuat  suatu perencanaan /perumusan program kemudian berkerjasama dengan seluruh stkeholder yang ada di sekolah serta menjalankan (implementasi program ) dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap program yang di buat sesuai dengan tujuan melalui hasil musyawarah( rapat) yang mana program  tersebut  adalah  adanya  visi  dan  misi,  Tahfizul  Al-Qur;an,  sistem  full  day  school  dan Eksrakurikuler serta yang lainnya.
Menurut  Jaleha  (2018)  implementasi  kebijakan  sekolah  dalam  menerapkan  pendidikan karakter  siswa  di  MTs  Muhammadiyah  1 Tlogomas  Kota  Malang.   Hasil  penelitian  menunjukan bahwa:  penguatan  pendidikan  karakter  sudah  terlaksana  dengan  baik  dilihat  dari pengimplementasian  nilai-nilai  karakter  yang  dilakukan  siswa.  Namun,  belum  sepenuhnya maksimal masih membutuhkan penguatan pendidikan karakter lebih lanjut.
Menurut  Sudarningsih  (2016),  implementasi  kebijakan  manajemen  pengelolaan  sekolah dalam  meningkatkan  mutu  lulusan  di  SMP  Muhammadiyah  1  Medan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan peningkatan  mutu  lulusan  melalui  pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan  dan evaluasi.  Kegiatan  peningkatan  mutu  lulusan  terutama  dengan  peningkatan  kemampuan  atau kompetensi  guru  dalam  mengajar,  dilihat  dari  kemampuan  guru  dalam  menyusun  perangkat pembelajaran seperti silabus, RRP, bahan ajar, media dan instrumen penelitian hasil belajar siswa.
Menurut Riyanto (2023) menggambarkan tentang realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di SD Negeri Suruh 01 sebagai berikut: (a) Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar PPDB Zonasi (b) Implementasi Kebijakan  Merdeka  Belajar  Penghapusan  UN  diubah  menjadi AKM  (c)  Implementasi  Kebijakan
Merdeka  Belajar  Fleksibilitas  Pengelolaan  BOS  sudah  dilaksanakan  dengan  kenaikan  anggaran BOS.  (d)  Implementasi  Kebijakan  Merdeka  Belajar  RPP  yang  disederhanakan  (e)  Implementasi Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka melalui sosialisasi. pembentukan tim pengembang kurikulum, penganggaran dan terwujudlah Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) sebagai bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka.
Kebaharuan  dari  penelitian  ini  yaitu  pada  implementasi  5  intervensi  program  sekolah penggerak meliputi: pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, perencanaan berbasis  data,  pembalajaran  paradigma  baru  dan  digitalisasi  sekolah.  Hasil  dari  penelitian  oleh Islamiah lebih menekankan pada sekolah dapat membuat program sesuai dengan kebutuhan SDM dan  mempertimbangkan  kebutuhan  peserta  didik.  Sedangkan  menurut  Fadilah  dan  Sudarningsih lebih  menekankan  pada  peningkatan  mutu  Pendidikan.  Menurut  Jaleha  menekankan  pada Pendidikan karakter sedangkan menurut Riyanto pada implementasi Merdeka belajar melalui tim pengembang kurikulum dengan menyusun KOSP.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian    deskriptif  kualitaif  melalui  observasi,  wawancara  dan  studi dokumentasi  sebagai  pendukung  data  dapat  disimpulkan    bahwa  implementasi  kebijakan  program sekolah  penggerak  dalam  kerangka  merdeka  belajar  melalui  5  intervensi  yaitu  pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis  data,  dan  digitalisasi  sekolah,  telah  berjalan  dengan  baik  melalui  perencanaan, pengorganisasian, penglimplementasian, dan pengawasan. Pendampingan oleh Pelatih ahli, Pemerintah Daerah,  Dinas  Pendidikan  Kepemudaan  dan Olah  Raga  serta  Pengawas  Sekolah  dalam  pelaksanaan PSP  meliputi  aspek  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  berjalan  dengan  baik terhindar dari miskonsepsi, dengan hasil sebagai berikut:
1. Komunikasi Implementor Kebijakan Program Sekolah Penggerak   telah dilaksanakan dengan baik,  melalui  perencanaan,  pengorganisasian,  pengimplementasian,  dan  pengawasan  dengan cara  sosialisasi.  Sosialisasi  program  dilaksanakan  setiap  ada  informasi  atau  kebijakan  baru melalui rapat dinas dan pada saat upacara bendera.
2. Sumberdaya  dalam  rangka  Implementasi  Kebijakan  Program  Sekolah  Penggerak  dalam Kerangka Merdeka Belajar secara umum cukup memadai. Sumber daya manusia guru dan staf TU professional dalam bekerja, dengan meningkatkan kompetensi melalui berbagai kegiatan seperti  IHT,  workshop,  pelatihan  mandiri  melalui  PMM  dan  komunitas  belajar  serta lesson study pembelajaran berdiferensiasi. Sumber daya anggaran bersumber dari BOS Reguler dan BOS  Kinerja  serta  komite  dapat  diarahkan  kepada  kebutuhan  program  pembelajaran  yang berdampak pada murid dan pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila, sumberdaya peralatan cukup memadai, sumber daya kewenangan yang sangat berperan sebagai penanggung jawab  mengatur  berjalannya  program  yang  memiliki  hak  untuk  menentukan  keputusan  dan memecahkan masalah dalam pelaksanaan program.
3. Disposisi  atau  sikap  pelaksana  kebijakan  dalam  rangka  implementasi  kebijakan  program sekolah  penggerak  terlaksana  dengan  baik.  Komitmen  bersama  antara  Dinas  Pendidikan, Pengawas, Kepala sekolah, guru, staf TU, komite. dan murid berjalan baik. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan program bekerja dengan maksimal, “menuntun” murid dengan beragam kompetensi untuk mewujudkan lulusan yang berprofil pelajar Pancasila.
4. Struktur  Birokrasi  dalam  Implementasi  Kebijakan  Program  Sekolah  Penggerak  dalam Kerangka Merdeka Belajar sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Pembagian
tugas wewenang yang cukup jelas, sehingga memudahkan pelaksanakan kegiatan memahami tugasnya masing masing yang mendukung program berjalan dengan baik dan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Kadim Masaong, Sitti Roskina Mas, and Arifin Suking (2023). Principle Learning Leadership on “Sekolah  Penggerak”  Programme  International  Journal  of  Management  Studies  and  Social Science Research Diakses 11 Maret 2023 DOI: https://doi.org/10.56293/IJMSSSR.2022.4544 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia,2012),
hlm.88-89
Aminudin, https://uptdiklatukm.diskopukm.jatimprov.go.id/2021/09/27/poac-dalam-manajemen- konten-platform-pembelajaran-digital-2/ hari Rabu,6 Desember 2023.Jam 20.20WIB Arsyad, A. (2015). Media Pembelajaran (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers. Borg, W.R. and Gall, M.D. 1983. Educational Research. New York: Longman Inc
Dinas  Pendidikan  DIY.  (2011).  Peraturan  Daerah  DIY  No.  5  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan  Pendidikan  Berbasis  Budaya.  Diakses  dari  http://www.pendidika diy.go.id/file/perda/Perda- no-5-2011.pdf pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023. Jam 10.45 WIB.
Direktorat Sekolah Menengah Pertama https://penggerak-simpkb.s3.ap- southeast 1.amazonaws.com/ portalprogramsekolahpenggerak/wp-  content/uploads/  2021/02/10114551/Paparan-Program- Sekolah- Penggerak.pdf  hari Minggu , tanggal 30 April 2023. Jam 15.17 WIB.,
Dunn,  William  N.  2013.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  cetakan  kelima.  Yogyakarta:  Gajah Mada Universitas Press
Grindle,  M.S.  (1980).  Politics  and  Policy  Implementation  in  Third      Word.Princeton:  Princeton University Press.
Harahap.  E.  2016.  Visi  Kepala  Sekolah  Sebagai  Penggerak  Mutu  Pendidikan.  Jurnal  Manajemen, Kepemimpinan  dan  Supervisi  Pendidikan.  Vol.  1.  No.  2.  (https://jurnal.univpgri palembang.ac.id/ index.php /JMKSP / article/view/1014 diakses pada tanggal 7 Maret 2023)
Hardono,  E.,  2012.  Kebijakan  Publik.Semarang:  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri  Semarang bekerjasama dengan Widya Karya
Haryati,  T.,  Widodo,  J.,  Masrukhi,  M.,  &  Haryono,  H.  2015.  Pengembangan  Model  Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter Integratif Prodi PPKN FPIPSKR Universitas PGRI Semarang. Civis, 5(2/JULI).
Islamiyah,  Nur  Mawaddah.  Implementasi  Program  Sekolah Penggerak  dalam  Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar (Studi Kasus di Sekolah Dasar Kota Bima, NTB). MS thesis. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
Jaleha, J. (2018). Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Karakter Siswa di Mts  Muhammadiyah  I  Tlogomas  Kota  Malang  (Doctoral  dissertation,  University  of Muhammadiyah Malang).
Kemendikbud. 2021. Kemendikbud  Luncurkan Program
Sekolah Penggerak. Diakses pada tanggal 5  Maret  2023  http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/kemendikbud- luncurkan-program-sekolah-penggerak
Kemendikbud.  2021.  Daftar  Pertanyaan  Yang  Sering  Ditanyakan  Program  Sekolah  Penggerak. (https://docplayer.info/202701882-Program-  sekolah-penggerak.html  diakses  pada  tanggal  6 Maret 2023)
Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) SMPN 2 Temanggung Tahun 2023. Temanggung. April 2023.
Latief, M. A. (2009). Penelitian pengembangan. Karya Dosen Fakultas Sastra UM. Program Sekolah
Penggerak  2021  (https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpengg  erak/ diakses pada tanggal 6 Maret 2023).
Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Mulyasa, E. 2012. Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara. Fadilah, N. U. R. (2019). Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Maningkatkan Mutu Pendidikan di SMP IT Nurul Ilmi Medan Estate (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
Riyanto, Budi, Ngasbun Egar, and Ngurah Ayu Nyoman Murniati. "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar  di  SD  Negeri  Suruh  01  Kecamatan  Suruh  Kabupaten  Semarang."  Jurnal  Manajemen Pendidikan (JMP) 12.1 (2023).
Salahudin,  A.,  &  Alkrienciehie,  I.  (2013).  Pendidikan  Karakter  (Pendidikan  Berbasis  Agama  Dan Budaya Bangsa). Bandung: Pustaka Setia
Sudarningsih,  S.  (2016).  Implementasi  manajemen  pengelolaan  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu lulusan  di  SMP  Muhammadiyah  1  Medan  (Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam  Negeri Sumatera Utara).
Sufyadi,  Susanti  and  Harjatanaya,  Tracey      Yani  and  Tracey      Yani,  Pia  and  Satria,  M.  Rizky  and Andiarti,  Ardanti  and  Herutami,  Indriyati  (2021)  Panduan  pengembangan  projek  penguatan profil pelajar pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA). Manual. Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Jakarta
Sugiyono,  (2011).  Metode  Penelitian  Pendidikan,  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 224-
225
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 233 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta: PT. Rimba Cipta,2006), hlm.129
Suryadinata, N.S. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Syafaruddin,  Efektifitas  Kebijakan  Pendidikan,  Konsep,  Strategi,  Dan  Aplikasi  Kebijakan  Menuju Organisasi Sekolah Yang Efektif, (Jakarta: Rineka Cipta,2008)
Syafaruddin & Asrul, Kepemimpinan Pendidikan Kontemporer (Bandung: Citra Pustaka Media, 2015). Taher, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah. Bandung:
Alfabeta.
William N. Dunn, Public Policy Analysis Pengantar Analisis Kebijakan Public, (Yogyakarta:  Gajah Mada,1999).`