## ANALISIS NON PERFORMING LOAN DAN PENERAPAN RESTRUKTURISASI KREDIT PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI KOTA MALANG
(Study Kasus pada Perbankan Syariah dan Pedagang Kecil di Kota Malang)
Fani Firmansyah Putri Kurnia Widiati
Dosen Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana No. 50 Malang Email: kurniawidiaputri@gmail.com
Abstract: This study analyzed the value of Non Performing Loan and credit restruction of Syariah Banking and the relation ship with Syariah Economic growth on Malang., because credit have an important position on Indonesian Syariah Economics.Population of this research are Indonesian Syariah Banking and Small Enterprise on Indonesia from 2007–2013 with Non Performing Loan and interview method to analyzed. To get the good condition of credit for small enterprise on Syariah Banking, all of the component must have a good relationship, comitment  to  having  trust  from  investor  or  Syariah  Banking.  Syariah  Banking  must  introduce  acredit restrukturization to take a part of smal enterprise growth.
Keywords: non performing loan, reestrukturisasi kredit, ekonomi syariah, UMKM
Sebagai  negara  dengan  penduduk  muslim  terbesar, sudah  selayaknya  Indonesia  menjadi  pelopor  dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan ’impian yang mustahil’ karena potensi  Indonesia  untuk  menjadi global  player keuangan syariah sangat besar, diantaranya: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah,  tercermin  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental  ekonomi  yang  solid;  (iii)  peningkatan sovereign  credit  rating Indonesia  menjadi invest- ment grade yang akan meningkatkan minat investor untuk  berinvestasi  di  sektor  keuangan  domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (iv) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadi- kan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah. Dalam penilaian Global Islamic Financial Report  (GIFR) tahun  2011,  Indonesia  menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kon- dusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah  Iran,  Malaysia  dan  Saudi Arabia.  Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank  syariah,  maupun  ukuran  aset  keuangan
syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan  akan  menduduki  peringkat  pertama dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi per- tumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat.
Pengembangan  keuangan  syariah  di  Indonesia yang lebih bersifat market driven dan dorongan bottom up dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keung- gulan  tersendiri.  Berbeda  dengan  perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, di  mana  perkembangan  keuangan  syariahnya  lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan  pemerintah  sangat  dominan.  Selain  dalam bentuk  dukungan regulasi,  penempatan dana  peme- rintah  dan  perusahaan  milik  negara  pada  lembaga keuangan syariah membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negara-negara tersebut me- nikmati windfall profit dari kenaikan  harga minyak dan komoditas. Keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya adalah regula- tory regime yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan
fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI)  yang  merupakan  institusi  yang  independen. Sementara  di  negara  lain,  fatwa  dapat  dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organi- sasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia  (BNM),  tidak berdiri  sendiri  secara  inde- penden.
Selaku  regulator,  Bank  Indonesia  memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Sema- ngat ini  dilandasi oleh  keyakinan bahwa  perbankan syariah akan membawa ’maslahat’ bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pertama, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena  produk  yang  ditawarkan,  khususnya  dalam pembiayaan,  senantiasa  menggunakan underlying transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti yang tertera dalam surat Al Baqarah ayat 164,
perbankan  syariah  dapat  memberikan  daya  dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, hal ini sesuai dengan Surat Al Baqarah ayat 188:
رﺎَ ﮭﱠﻨﻟاَ و  ِ ﻞْﯿﱠ ﻠﻟا  ِ ف َ ﻼِ ﺘ ْ ﺧاَ و  ِ ضْ رَ ْ ﻷاَ و ِ تاَ وﺎ َ ﻤﱠﺴﻟا ِ ﻖْ ﻠَ ﺧ ﻲِ ﻓ  ﱠ نِ إ ُ ﱠ ﷲ  َ ل َ ﺰْﻧَ أ ﺎ َ ﻣَ و  َ سﺎﱠﻨﻟا ُﻊَ ﻔْ ﻨَ ﯾ ﺎ َ ﻤِ ﺑ  ِ ﺮْ ﺤَ ﺒْ ﻟا ﻲِ ﻓ يِ ﺮْ ﺠَﺗ ﻲِ ﺘﱠ ﻟا  ِ ﻚْ ﻠُ ﻔْ ﻟاَ و ﺎَﮭﯿِ ﻓ  ﱠ ﺚَ ﺑ َ و ﺎَﮭِﺗ ْ ﻮ َ ﻣ َﺪ ْ ﻌَﺑ  َ ضْ رَ ْ ﻷا ِ ﮫِ ﺑ ﺎَﯿ ْ ﺣَ ﺄَﻓ  ٍ ءﺎَ ﻣ  ْ ﻦ ِ ﻣ  ِ ءﺎ َ ﻤﱠﺴﻟا  َ ﻦ ِ ﻣ
َ ﻦْﯿَ ﺑ  ِ ﺮﱠ ﺨَ ﺴ ُ ﻤْ ﻟا ِ بﺎَ ﺤﱠﺴﻟاَ و  ِ حﺎَﯾ ﱢ ﺮﻟا  ِ ﻒﯾ ِ ﺮْ ﺼَﺗ َ و ٍ ﺔﱠﺑاَد  ﱢﻞُ ﻛ  ْ ﻦ ِ ﻣ
َ نﻮُ ﻠِﻘ ْ ﻌَﯾ  ٍ م ْ ﻮَﻘِ ﻟ ٍ تﺎَﯾ َ ﻵ  ِ ض ْ رَ ْ ﻷاَ و  ِ ءﺎ َ ﻤﱠﺴﻟا ( 164 )
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berla- yar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang diken- dalikan  antara  langit  dan  bumi;  sungguh  (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. 2:164)
Dialah yang menciptakan langit dan bumi untuk keperluan  manusia,  maka  seharusnyalah  manusia memperhatikan dan merenungkan rahmat Allah Yang Maha  Suci  itu  karena  dengan  memperhatikan  isi semuanya akan bertambah yakinlah dia pada keesaan dan kekuasaan-Nya, akan bertambah luas pulalah ilmu pengetahuannya  mengenai  alam  ciptaan-Nya  dan dapat  pula  dimanfaatkannya  ilmu  pengetahuan  itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Yang Maha Mengetahui. Kedua, tidak  terdapat  produk-produk yang  bersifat spekulatif  ( gharar ) sehingga  mempu- nyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari direct hit krisis keuangan global. Secara makro,
مﺎﱠ ﻜ ُﺤْ ﻟا ﻰَﻟِ إ ﺎَﮭِ ﺑ اﻮُ ﻟ ْ ﺪُﺗ َ و  ِ ﻞِ طﺎَﺒ ْ ﻟﺎِ ﺑ  ْ ﻢُﻜَﻨْﯿَﺑ  ْ ﻢُﻜَﻟا َ ﻮْ ﻣ َ أ اﻮُ ﻠُﻛ ْ ﺄَﺗ  َ ﻻَ و َ نﻮُ ﻤَﻠ ْﻌَﺗ  ْ ﻢُﺘْﻧ َ أ َ و  ِ ﻢْ ﺛ ِ ْ ﻹﺎِ ﺑ  ِ سﺎﱠﻨﻟا  ِ لا َ ﻮْ ﻣَ أ  ْ ﻦِ ﻣ ﺎً ﻘﯾ ِ ﺮَﻓ اﻮُ ﻠُﻛ ْ ﺄَﺘِﻟ
Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta  sebahagian  yang  lain  di  antara  kamu  dengan jalan  yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu  membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu menge- tahui. Ketiga, sistem bagi hasil ( profit-loss sharing ) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debi- tur maupun pihak bank selaku pengelola dana, sesuai dengan ayat Al Qur’an An Nisa ayat 29 dan 30:
ْ نَ أ ﻻِ إ  ِ ﻞِ طﺎَﺒ ْ ﻟﺎِ ﺑ ْ ﻢُﻜَﻨْﯿَﺑ ْ ﻢُﻜَﻟا َ ﻮْ ﻣ َ أ اﻮُ ﻠُﻛ ْ ﺄَﺗ ﻻ اﻮُﻨ َ ﻣآ  َ ﻦﯾ ِ ﺬﱠ ﻟا ﺎَﮭﱡﯾَ أ ا َ نﺎ َ ﻛ َ ﱠ ﷲ  ﱠ نِ إ  ْ ﻢُﻜ َ ﺴُ ﻔْ ﻧ َ أ اﻮُ ﻠُﺘْ ﻘَﺗ ﻻَ و  ْ ﻢُﻜْ ﻨ ِ ﻣ  ٍ ضا َ ﺮَﺗ  ْ ﻦَ ﻋ ًةَ رﺎ َ ﺠِ ﺗ  َ نﻮُﻜَﺗ
ﺎ ً ﻤﯿ ِ ﺣَ ر ْ ﻢُﻜِ ﺑ (?? ) َ فْ ﻮَ ﺴَﻓ ﺎ ً ﻤ ْ ﻠُ ظ َ و ﺎًﻧا َ وْ ﺪُ ﻋ  َ ﻚِ ﻟ َ ذ  ْ ﻞ َ ﻌْ ﻔَ ﯾ  ْ ﻦ َ ﻣ َ و ا ً ﺮﯿِ ﺴَﯾ ِ ﱠ ﷲ ﻰَﻠ َ ﻋ  َ ﻚِﻟ َ ذ  َ نﺎ َ ﻛ َ و ا ًرﺎَﻧ ِﮫﯿِﻠ ْﺼُﻧ
Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Jangan- lah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan jalan  yang  batil  (tidak benar),  kecuali  dengan  jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepa- damu.  Dan  barang  siapa  berbuat  demikian  dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masuk- kan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.
Akan tetapi apabila dilihat dari hasil wawancara yang menunjukkan tingginya kredit bermasalah/ macet pada  Perbankan  Syariah  di  Indonesia,  tentunya  hal ini tidak sejalan dengan tujuan atau cita-cita awal pe- merintah Indonesia yang menginginkan perkembangan Perbankan Syariah yang maksimal. Kredit atau pin- jaman  bermasalah  merupakan  salah  satu  masalah yang dapat memberikan dampak serius bagi perkem- bangan  sebuah  bank.  Kredit  bermasalah  dapat  me- nangguhkan pendapatan bagi hasil sementara biaya tetap sehingga akan mengurangi kelangsungan hidup, memperlambat  perputaran  portofolio,  menurunkan produktivitas  aktiva  dan  mengurangi  pendapatan
provisi, memerangi kredit bermasalah membutuhkan biaya yang relatif tinggi, arus kas menjadi tersendat/ tidak menentu  dan bermpak  pada manajemen  likui- ditas  sehingga  menyulitkan  perencanaan,  citra  dari program menjadi lebih buruk dan menurunkan keper- cayaan  nasabah.  Sedangkan  disatu  sisi  meminjam dana atau melakukan kredit seringkali menjadi salah satu cara untuk mengembangkan usaha terutama bagi pedagang kecil di Indonesia. Seperti yang dikatakan dalam surat Al Maidah: 2, yang berbunyi ”Dan tolong- menolonglah kalian dalam kebajikan dan taqwa kepada Allah dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat  dosa  dan  bermusuhan”.  Pedagang  kecil  ini memiliki resiko yang sangat besar, dan membutuhkan dana  yang  cukup  besar  pula,  termasuk  didalamnya memiliki beban yang harus dikembalikan sesuai waktu yang disepakati. Hal ini harus benar-benar di cermati, karena  dampaknya  akan  mengenai  citra  peminjam dana dan kelangsungan hidupnya dalam hal keperca- yaan  klien  dan  lembaga  pemberi  pinjaman.  Oleh karena itu penelitian ini melihat penerapan restrukrisasi kredit dari sudut pandang kedua belah pihak, baik dari sisi Perbankan maupun dari sisi peminjam dana, se- hingga diharapkan mampu menurunkan angka kredit macet dalam Perbankan Syariah.
Bagi  kebanyakan  negara  berkembang,  sektor perdagangan memegang peranan penting dalam men- dukung perekonomian negara. Kemajuan pembangu- nan dan perdagangan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan pembangunan pertumbuhan  ekonomi  (Sudaryati,  2009:2).  Hal  ini sejalan dengan tujuan reformasi perdagangan, yaitu membangun perekonomian yang berorientasi perda- gangan untuk mencapai tambahan nilai di masa yang akan datang.
Penelitian ini berfokus pada obyek pedagang kecil, dikarenakan pengembangan usaha kecil sangat pen- ting dilakukan mengingat fungsi sosial ekonomi dan politisnya sangat strategis. Pembenaran paling menda- sar  untuk  mengembangkan  pedagang  kecil  adalah bahwa proporsi usaha sekala kecil merupakan 99% dari seluruh jumlah unit usaha dan mempunyai daya serap  tenaga  yang  besar.  Perkembangan  mutakhir menunjukkan  bahwa  pembenahan  dan  pengem- bangan sektor usaha kecil dipercaya banyak kalangan sebagai langkah yang sangat penting dan tepat untuk mengatasi  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan (Hariyadi, 1998 ), hal ini didukung oleh data statistik Bank Indonesia pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa  pengalokasian  pembiayaan  terbesar  adalah pada usaha kecil dan menengah.
Akan  tetapi  hal  ini  bertentangan  dengan  hasil laporan statistik perbankan syariah yang menunjuk- kan nilai kredit macet yang cukup tinggi Hal ini me- narik untuk diteliti, dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya gagal kredit pada Perbankan terutama  pada  nasabah  yang  merupakan  pedagang kecil, sehingga dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menganalisa seberapa besar nilai gagal kredit pada Perbankan Syariah dengan menggunakan meto- de Non Performing Loan (NPL) dan mencari penye- bab terjadinya gagal kredit pada Perbankan Syariah baik  dari  sisi  Perbankan  maupun  dari  sisi  nasabah yang berprofesi sebagai pedangang kecil.

## BANK
Ditinjau dari asal mula terjadinya, bank berasal dari  sebuah  kata  Italia  ” banco ”  yang  artinya  meja atau  tempat  menukarkan  uang.  Meja  inilah  yang digunakan oleh para banker untuk melayani kegiatan operasionalnya  kepada para  nasabah. Istilah banco resmi dan  populer menjadi bank. Secara  umum pe- ngertian bank adalah suatu lembaga yang menghimpun dana masyarakat yang berupa giro, tabungan, deposito, dan pemberian jasa bank serta menyalurkan kembali dana  tersebut  kepada  masyarakat  atau  pihak  yang membutuhkan dalam bentuk kredit.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  10  tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7  tahun  1992  tentang  Perbankan,  yang  dimaksud dengan  kredit  adalah  sebagai  berikut:  ”penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga” (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006: 114). Menurut Teguh Pudjo Muljono  (2001) dalam bukunya berjudul ”Manajemen perkreditan bagi Bank komersiil”  mendefinisikan  bahwa  kredit  adalah ”kemampuan  untuk  melaksanakan  suatu  pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya  akan  dilakukan  pada  suatu  jangka waktu  yang  disepakati”.  Dari  beberapa  pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersama- kan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank  dengan  pihak  peminjam  dengan  suatu  janji bahwa  pembayarannya  akan  dilunasi  oleh  pihak peminjam  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah
disepakati  beserta  besarnya  bunga  yang  telah ditetapkan.
Rasio Non  Performing  Loan ini  menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam menge- lola  kredit  bermasalah  yang  diberikan  oleh  bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepa- da  pihak  ketiga  tidak  termasuk  kredit  kepada  bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang  lancar,  diragukan  dan  macet  (Almilia  dan Herdiningtyas, 2005). Menurut Riyadi (2006), risiko kredit yaitu risiko yang timbul apabila peminjam tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayarnya.
Menurut Kuncoro dan Suharjono (2002): ”Kredit bermasalah  adalah  suatu  keadaan  dimana  nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolekti- bilitas  kurang  lancar,  diragukan  dan  macet”.  Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
Kriteria  penilaian tingkat  kesehatan rasio  NPL ( Non Performing  Loan ) dapat  dilihat  pada tabel  di bawah ini.

## KERANGKA  KONSEP  PENELITIAN
Non Performing Loan (NPL) atau kredit berma- salah  merupakan  salah  satu  indikator  kunci  untuk menilai kinerja fungsi bank. NPL yang tinggi adalah indikator  gagalnya  bank  dalam  mengelola  bisnis diantaranya  masalah  likuiditas  (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (utang tidak bisa ditagih), solvabilitas (modal berkurang). Sedangkan laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis  bank  kehilangan  sumber  pendapatan  di samping  harus  menyisihkan  pencadangan  sesuai kolekbilitas kredit. Selektifitas dan kehati-hatian yang dilakukan manajemen dalam memberikan kredit dapat mengurangi  resiko  kredit  macet,  oleh  karena  itu diperlukan manajemen yang baik agar memiliki kinerja NPL yang baik. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang  memiliki  kelebihan  dana  dengan  pihak  yang membutuhkan dana. Ada beberapa hal yang mempe- ngaruhi atau dapat menyebabkan naik/turunnya NPL perbankan,  antara  lain  kemauan  atau  itikad  baik debitur, kebijakan Kelanjutan NPL adalah perbaikan sistem manajemen, terutama pada bagian kredit per- bankan. Manajemen harus pandai dalam melihat kon- disi dan menetapkan keputusan bagi Perbankan, kare- na  imbasnya  akan  berpengaruh  bagi  kelangsungan hidup  Perbankan  antara  lain  nama  baik,  loyalitas nasabah dan nilai Perbankan itu sendiri. Oleh karena itu penelitian ini melihat dari dua sisi, yaitu sisi Perban- kan  dan  sisi  nasabah  dalam  menetapkan  keputusan restrukturisasi  kredit.  Karena  dalam  Perbankan Syariah ada aturan yang harus mengambil jalan tengah dan tidak saling merugikan. Hal ini sesuai dengan Al Qur’an Surat An-Nisa ayat  29, yang  artinya: ”Hai orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  sa- ling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  suka  sama  suka  diantara  kamu, dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu  Sesung- guhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang  kepada- mu.”.
Sedangkan restrukturisasi kredit adalah diguna- kan  untuk  menghindari  resiko  kerugian,  menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan, dan mem- pertahankan  prinsip  syariah  dan  kehati-hatian. (Peraturan Bank Indonesia No 10/18/PBI/2008). Oleh karena  itu  dalam  menerapkan  restrukturisasi  kredit dalam  perbankan  Syariah  harus  sesuai  dengan syariah-syariah keislaman, seperti pembiayaan adalah merupakan  transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk

## Tabel 1
NPL = 5 % Sehat NPL > 5% Tidak Sehat

## Sumber: Bank Indonesia
NPL = Kredit Bermasalah x 100% Total Kredit
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL (Non  Performing  Loan) Berdasarkan  tabel  di  atas, Bank  Indonesia  menetapkan  nilai NPL maksimum adalah sebesar 5%, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.
Restrukturisasi kredit adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang arti- nya  adalah  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturi- sasi yang dilakukan antara lain melalui: (1) penurunan suku bunga (2)perpanjangan jangka waktu kredit (3) pengurangan tunggakan bunga kredit (4) pengurangan tunggakan pokok kredit (5) penambahan fasilitas kre- dit  (6)  konversi  kredit  menjadi  penyertaan  modal sementara.
mudharabah dan musyarakah; transaksi  sewa  me- nyewa  dalam  bentuk ijarah atau  sewa  beli  dalam bentuk iajrah muntahiyah bit tamlik; transaksi jual beli  dalam  bentuk  piutang murabahah,  salam  d an istishna; transaksi  pinjam  meminjam  dalam  bentuk piutang qardh; dan  transaksi  sewa  menyewa  jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi  multijasa. Re- strukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar  permohonan  nasabah  secara  tertulis  dari nasabah dalam kondisi nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, nasabah memiliki prospek usaha  yang  baik  dan  mampu  memenuhi  kewajiban setelah  restrukturisasi,  restrukturisasi  pembiayaan hanya  dapat  dilakukan  untuk  pembiayaan  dengan kualitas  kurang  lancar,  diragukan  dan  macet,  dan didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang mema- dai serta terdokumentasi denngan baik.

## Hipotesis  Penelitian
Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang membandingkan  antara  total  kredit  bermasalah  ter- hadap total kredit yang disalurkan dalam bentuk pre- sentase. Empat kelompok kolektibilitas yang merupa- kan kredit bermasalah atau NPL adalah kredit kurang lancar,  kredit diragukan  dan  kredit macet.  (Haneef, 2012)
Berdasarkan hasil kajian empiris maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut: Hipotesis 1: NPL pada Perbankan  Syariah  di  Indonesia  durasi  tahun  2006 sampai  dengan  2013  menunjukkan  adanya  kredit macet.
Keberhasilan  restrukturisasi  perbankan  sangat memerlukan ketersediaan kondisi umum seperti ter- ciptanya kondisi makro ekoomi yang stabil dan sektor riil yang kompetitif, kemauan politik yang kuat, perang- kat institusi dan instrumen restrukturisasi perbankan yang efektif dan ketentuan hukum yang mampu men- ciptakan disiplin keuangan (Sheng, 1992). Sedangkan Alexander,  et  al.  (1997)  berpendapat  agar  strategi restrukturisasi perbankan berhasil, maka strategi ter- sebut harus meliputi strategi restrukturisasi perbankan harus komprehensif, artinya cakupan restrukturisasi perbankan  tidak  hanya  menyangkut  penyelesaian masalah stock dan flow dari  bank  yang  lemah  dan insolvent s aja, tetapi juga mengoreksi kelemahan di bidang accounting, legal dan aturan prudential, super- visi, dan complience; prompt action , artinya strategi restrukturisasi  perbankan  harus  bisa  dilaksanakan dengan  cepat; exit  policy yang  tegas,  dengan  kata lain pembekuan/penutupan bank merupakan integral
dari ”best  practice” apabila  kondisi  krisis  dapat dikendalikan;  dan  badan  pengendali/  l ead  agency yang  efektif.
Hipotesis 2: Restrukturisasi kredit dapat membantu menurunkan nilai kredit macet Perbankan Syariah.

## METODE

## Desain  Penelitian
Sesuai dengan pokok masalah dan tujuan peneli- tian yang telah dirumuskan, maka jenis penelitian ini adalah explanatory  research .  Sampel  penelitian dalam penelitian ini adalah kepala cabang Perbankan Syariah  atau  departemen  pembiayaan  Perbankan Syariah dan pedagang kecil di wilayah kota malang yang  menggunakan  dana  pihak  ketiga  (modalnya) yang berasal dari pembiayaan/kredit Perbankan Sya- riah; sedangkan untuk Perbankan Syariah yang diteliti adalah sebagai berikut: (1) Bank Muamalat (2) BRI Syariah (3) BNI Syariah (4) BTN Syariah (5) Bank Mega  Syariah  (6)  Panin  Bank  Syariah  (7)  Bank Mandiri Syariah.
Jenis data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder berupa hasil wawan- cara dengan pihak Perbankan Syariah dan pedagang kecil yang menggunakan dana pihak ketiga dari Per- bankan  Syariah  dan  laporan  tahunan  atau annual report yang  diperoleh  dari  laporan  keuangan  Bank Indonesia.

## Definisi  Operasional  Variabel
Definisi operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel sebagai berikut:

## Non  Performing  Loan  (NPL)
Rasio Kredit diproksikan dengan Non Performing Loan (NPL) , yang merupakan  perbandingan antara total  kredit  bermasalah  terhadap  total  kredit  yang diberikan. Credit  Risk adalah  risiko  yang  dihadapi bank  karena  menyalurkan  dananya  dalam  bentuk pinjaman kepada masyarakat (Masyud Ali, 2006). NPL = Total Kredit Bermasalah
Total Kredit

## Restrukturisasi  Kredit
Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilaku- kan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan  kewajibannya.  Berdasaran  pasal  15 ayat (1) PBI No.10/18/PBI/2008, restrukturisasi dapat
dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persya- ratan kembali, dan penataan kembali.

## Metode  Analisis  Data
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  meliputi tahap-tahap  berikut:  (a)  Pemeriksaan:  Setelah  data terkumpul  peneliti  memeriksa  hasil  analisa NPL Perbankan Syariah dan kelengkapan kuisioner seperti kelengkapan data isian dan jawaban pada kuisioner. (b)Pembuatan  Kode:  Dalam  kegiatan  ini  peneliti mengelompokkan  kuisioner-kuisioner  tersebut  pada masing-masing  masalah  seperti  yang  tertera  dalam sub-sub  variabel  penelitian.  (c)  Listing,  setelah jawaban terkumpul pada tempatnya masing-masing kemudian menghitung jawaban yang sama dan dilaku- kan penghitungan skor jawaban.

## PEMBAHASAN  HASIL  PENELITIAN
Obyek dalam penelitian ini adalah 7 Bank Syariah yang berlokasi di kota Malang, di mana peneliti meng- analisa laporan keuangan Perbankan Syariah dengan metode Non  Performing  Loan  (NPL) durasi  tahun 2007-2013. Adapun hasil dari analisa tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:
poin pertama, yaitu mengetahui dan menganalisa nilai kredit macet pada Perbankan Syariah.

## Penerapan Restrukturisasi Kredit  pada  Perbankan Syariah
Analisis  penerapan  restrukturisasi  kredit  pada Perbankan  Syariah  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan cara menganalisis hasil kuisioner yang dibagi- kan pada Perbankan Syariah dan UMKM yang berada di  kota  Malang.  Dari  sisi  Perbankan  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  sistem  pembiayaan  yang  sering digunakan oleh Perbankan Syariah atau diminati oleh masyarakat adalah sistem pembiayaan mudharabah , dimana  system mudharabah ini  merupakan  suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan,  yaitu  kepercayaan  dari  pemilik  dana kepada pengelola dana. Dilihat dari sisi interaksi anta- ra nasabah dan pihak Perbankan dinilai cukup sering berinteraksi.  Seedangkan  cara  restrukturisasi  yang digunakan  oleh  Perbankan  Syariah  adalah  penjad- walan  kembali,  pelunasan  dan  perpanjangan  waktu pinjaman,  sedangkan  apabila  dilihat  dari  rata-rata kondisi  kredit yang  diberikan  kepada UMKM  rata- rata 60% masuk kedalam kategori lancar, sedangkan sisanya termasuk kategori perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Bantuan yang diharap- kan oleh Perbankan Syariah adalah pemberian regulasi kredit bermasalah, karena hal tersebut sering menjadi kendala  dalam  mengembangkan  sistem  kredit  Per- bankan Syariah.
Dari sisi UMKM, di sini UMKM yang mengisi kuisioner adalah UMKM dengan penghasilan kurang dari 600 juta pertahun yang berdiri dari tahun 2000 hingga 2010, dan memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang.  Dilihat dari sisi jenis  usaha UMKM yang bergerak di bidang perdagangan ada 40%, Jasa 6% dan 53% bergerak dibidang industry. Dari hasil kuisioner UMKM  ini yang menggunakan  dana dari bank sebanyak 46% dan sisanya menggunakan modal sendiri, sedangkan bank yang  menjadi pilihan pem- biayaan mereka adalah bank konvensional sebanyak 70%  dan  sisanya  menggunakan  bank  syariah  atau koprasi. Hanya separuh dari UMKM yang mengeta- hui  program  restrukturisasi  kredit  pada  perbankan syariah, yaitu dengan cara penjadwalan kembali dan pelunasan. Rata-rata dari sisi UMKM, mereka jarang berinteraksi  dengan  perbankan  syariah,  meskipun menurut mereka kredit perbankan sangat membantu pengembangan usaha mereka. Dari hasil pertanyaan bentuk bantuan yang mereka harapkan UMKM men- jawab 20% bantuan berupa barang-barang produksi,
Tabel 2. Analisis Non Performing Loan (NPL) Perbankan Syariah Indonesia
TAHUN 2007 2008  2009 2010 2011 2012 Nilai rata- rata NPL 4,05 3,95 4,01 3,02 2,52 2,38
Dari  tabel  2  di  atas,  dapat  kita  lihat  nilai Non Performing Loan tahun 2007 adalah 4,05, tahun 2008 adalah 3,95, tahun 2009 adalah 4,01, tahun 2010 adalah 3,02, tahun 2011 adalah 2,52, tahun 2012 adalah 2,38 dan tahun 2013 adalah 2,80. Apabila dilihat dari hasil perhitungan  analisis Non  Performing  Loan  (NPL) pada Perbankan  Syariah di atas, dapat  kita ketahui bahwa dari keseluruhan nilai tersebut masih di bawah angka 5%. Terjaganya rasio Non Performing  Loan (NPL) di bawah 5% ini membuktikan bahwa kondisi kredit Perbankan Syariah masih dinilai cukup baik dari sisi keuangan, meskipun ada penurunan di tahun 2011 dan 2012. Dari hasil wawancara terakhir dengan pihak Perbankan  Syariahpun  untuk  angka  NPL  saat  ini sudah hampir mendekati nilai 5%, hal inilah yang men- dukung adanya keputusan atau tindakan secara tepat untuk  menurunkan  angka  analisa  NPL  Perbankan Syariah. Karena semakin tinggi nilai NPL maka se- makin tinggi pula resiko pembiayaan pada perbankan syariah. Analisa NPL ini menjawab tujuan penelitian
60 % bantuan berupa uang tunai dan 20% bantuan berupa penyuluhan manajemen usaha yang baik. Hasil wawancara baik dengan pihak perbankan dan pihak UMKM ini menjawab tujuan penelitian poin ke dua, yaitu  mengetahui  sejauhmana  penerapan  restruk- turisasi kredit yang telah dilakukan oleh Perbankan Syariah  di  Indonesia  guna  menurunkan  nilai  kredit macet pada Perbankan Syariah di Indonesia.
Perbankan Syariah Indonesia harus tetap berta- han terhadap kondisi perekonomian global yang me- nantang.  Faktor  yang  membuat  perlindungan  bagi dunia  Perbankan  terhadap  tantangan  antara  lain: Pendapatan yang stabil. Hal ini didukung oleh surat An- Nahl: 65,
perbankan dan tumbuhnya total kredit perbankan. Hal ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh Seftiannne (2011) yang menyatakan bahwa semakin tinggi growth opportunity maka struktur modal akan semakin rendah, hal tersebut terjadi karena peluang pertumbuhan dalam perusahaan akan menyebabkan perusahaan untuk  terus mengembangkan  usahanya, hal  tersbut  akan  membutuhkan  dana  yang  cukup banyak, sehingga dalam rangka meraih peluang terse- but, perusahaan akan melakukan pinjaman dari pihak luar untuk mendanai kegiatannya, penelitian lain juga dilakukan  oleh  Subastine  (2010)  Yang  menyatakan bahwa perusahaan hendaknya mengantisiasi kondisi perekonomian yang terjadi apabila keadaan perekono- mian memburuk, maka perusahaan dalam mengguna- kan hutang jangka panjang sebagikanya ditingkatkan secara wajar karena dapat menimbulkan resiko yang tinggi. Hal ini untuk mencegah perusahaan kesulitan membayar  hutang-hutang  yang  dapat  berdampak mengurangi kepercayaan kreditur dan calon investor yang  kemudian  dapat  berakibat  menurunnya  nilai perusahaan. Selain itu perusahaan harus menghitung secara  tepat  komposisi  struktur  modal  yang  dipilih agar kerugian atau penurunan nilai perusahaan tidak terlalu besar. Adapun ayat Al Qur’an yang membahas mengenai hal tersbut berbunyi:
”hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rohib-rohib  nasrani  benar-benar  memakan  harta orang  dengan  jalan  bathil  dan mereka  menghalang- halangi  (manusia)  dari  jalan  Allah.  Dan  orang- orang  yang  menyimpan  emas  dan  perak  serta tidak  menafkahkanya  pada  jalan  Allah,  maka beritahukanlah  kepada  mereka,  (bahwa  mereka akan  mendapat)  siksa  yang  pedih”.
Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa harta itu adalah titipan Allah yang harus kita gunakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Karena itu harta perlu  dijadikan  sebagai  modal  produktif,  bukan konnsumtif,  apalagi  berfoya-foya,  pamer  kekayaan yang akan menimbulkan kecemburuan social,
Perekonomian  Indonesia  masih  mengalami  pa- sang surut, sehingga pemerintah melakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan secara bertahap  pada  sector  keuangan  dan  peekonomian. Salah  satu  maksud  dari  kebijakan  deregulasi  dan debirokratisasi adalah upaya untuk membangun suatu sistem  perbankan  yang  sehat,  efisien,  dan  tangguh, sehingga  perekonomian  dapat  lebih  merata,  seperti yang diikemukakan pada Surat Al-Hasyr: 7:
? ﺎَﮭِﺗ ْ ﻮَ ﻣ َﺪْ ﻌَﺑ  َ ض ْ رَ ْ ﻷا ِﮫِ ﺑ ﺎَﯿ ْ ﺣَ ﺄَ ﻓ ً ءﺎ َ ﻣ ِ ءﺎ َ ﻤﱠﺴﻟا  َ ﻦ ِ ﻣ  َ لَﺰْﻧَ أ ُ ﱠ ﷲَ و
َ نﻮُﻌ َ ﻤ ْ ﺴَﯾ  ٍ م ْ ﻮَﻘِﻟ ً ﺔَﯾ َ ﻵ َﻚِﻟ? َ ذ ﻲِﻓ ﱠنِ إ
yang  artinya ”Dan  Allah  menurunkan  dari  langit air  (hujan)  dan  dengan  air  itu  dihidupkan-Nya bumi  sesudah  matinya.  Sesungguhnya  pada  yang demikian  itu  benar-  benar  terdapat  tanda-tanda (kebesaran  Tuhan)  bagi  orang-orang  yang  men- dengarkan  (pelajaran)” .
Dalam  ayat  tersebut  tersemat  pemikiran  yang nantinya manusia haruslah berusaha untuk mengguna- kan dengan baik apa yang telah diberikan oleh Allah SWT yang dicerminkan dengan air dan supaya manu- sia bersyukur atas nikmatnya dengan cara mengelola pemberian tersebut. Hal ini didukung juga oleh pene- litian yang dilakukan oleh Ragandhi (2010), dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah hendak- nya mampu menumbuhkan iklim investasi yang baik, sehingga  diharapkan  dengan  munculnya  investasi maka akan mampu membuka lapangan kerja seluas- luasnya  dan  mampu  meningkatkan  pendapatan masyarakat. Dan program pemerintah yang mampu memicu produktivitas masyarakat antara lain program padat karya, PNPM Mandiri Pedesaan, kredit lunak UMKM, dll. Pendapat ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suryono (2009) yang menyatakan bahwa  untuk  menghasilkan  pendapatan  yang  stabil maka pemerintah dapat membantu untuk memberikan fasilitas antara lain mempermudah pelayanan publik, melaksanakan investasi pada usaha yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, menciptakan iklim investasi yang kondusif,  kemudahan  perijinan  dan  peningkatan kualitas sumber daya.
Provisi mencukupi dan permodalan yang dapat dilihat  dari  berkurangnya  keketatan  likuiditas
”…  Supaya  harta  itu  jangan  beredar  di  antara orang-orang  kaya  saja  di  antara  kamu….” (Al- Hasyr: 7)
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), industri perbankan menunjukkan kinerja yang semakin solid sebagaimana  tercermin  pada  tingginya  rasio  kecu- kupan  modal  ( CAR/Capital  Adequacy  Ratio )  yang berada  jauh  di  atas  minimum  8,0%  dan  terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross  di  bawah  5,0%.  Sementara  itu,  intermediasi perbankan juga terus membaik, tercermin dari pertum- buhan kredit yang hingga akhir Mei 2014 mencapai 26,3%. Kredit investasi tumbuh cukup tinggi, sebesar 29,3%, dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian. Sementara itu, kredit modal kerja dan kredit  konsumsi  masing-masing  tumbuh  sebesar 28,9% dan 20,3%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Karim 2010 yang berpendapat bahwa Perbankan harus memiliki sistem manajemen yang baik untuk menghasilkan nilai NPL yang baik pula, begitupun Haneef (2012), yang meneliti menge- nai  kondisi  Perbankan  Syariah  di  Pakistan,  bahwa sistem  manajemen  pembiayaan  yang  baik  mampu menghasilkan  keuntungan  yang  maksimal  bagi Perbankan.
Pembiayaan yang diminati oleh masyarakat ada- lah pembiayaan mudharabah, di mana pembiayaan mudharabah ini  berdasarkan  asas  kepercayaan. Kepercayaan  ini  penting  dalam  akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen  perusahaan  atau  proyek  yang  dibiayai dengan  dana  tersebut,  kecuali  sebatas  memberikan saran  dan  melakukan  pengawasan  pada  pengelola dana. Mudharabah pada  asalnya  ”berjalan  diatas bumi untuk berniaga” atau yang disebut juga Qiradh yang arti asalnya saling mengutang. Mudhrabah me- ngandung arti kerjasama dua pihak yang satu diantara- nya menyerahkan uang pada pihak lain untuk diperda- gangkan,sedangkan keuntungannya di bagi diantara keduanya  menurut  kesepakatan.  Sedangkan  dalam istilah para ulama’ Mudhaarabah memiliki penger- tian: Pihak pemodal (Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntung- an.  Serta  hasil  usaha  diperhitungkan  sampai  terpu- tusnya hubungan kerja. Disebut sebagai mudharabah karena diambil dari kata dharb di muka bumi yang
artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang, Allah berfirman: ) . … ْ ﻢُﻜْﻨ ِ ﻣ  ِ ءﺎَ ﯿِ ﻨ ْ ﻏﻷا  َ ﻦْ ﯿَ ﺑ ً ﺔَﻟوُد  َ نﻮُﻜَ ﯾ ﻻ  ْ ﻲ َ ﻛ … ﺮﺸﺤﻟا : 7 (
ﻲِ ﻓ  َ نﻮُﺑ ِ ﺮ ْ ﻀَﯾ  َ نوُﺮ َﺧآ َ و ﻰَ ﺿ ْ ﺮ َ ﻣ ْ ﻢُ ﻜْ ﻨِ ﻣ  ُ نﻮُ ﻜَﯿَﺳ  ْ نَ أ  َ ﻢِﻠَﻋ ِ ﻞﯿِ ﺒَ ﺳ ﻲِﻓ  َ نﻮُ ﻠِﺗﺎَﻘُﯾ  َ نوُﺮ َﺧآ َ و ِ ﱠ ﷲ  ِ ﻞ ْ ﻀَﻓ  ْ ﻦِ ﻣ  َ نﻮُ ﻐَﺘْﺒَﯾ  ِ ض ْ رَ ْ ﻷا
ُﮫْ ﻨ ِ ﻣ َ ﺮﱠﺴَﯿَﺗ ﺎ َ ﻣ اوُ ء َ ﺮْ ﻗﺎَﻓ ِ ﱠ ﷲ
”Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang  yang  sakit  dan  orang-orang  yang berjalan  di  muka  bumi  mencari  sebagian  karunia Allah;  dan  orang-orang  yang  lain  lagi  yang berperang di jalan Allah,  maka bacalah apa yang mudah  (bagimu)  dari  al-Qur ’an.” (Qs.  Al Muzammil: 20)1[1]
Dasar hukum Mudharabah adalah Firman Allah Ta’ala,
نَ أ ﱠ ﻻِ إ  ِ ﻞِ طﺎَﺒ ْ ﻟﺎِ ﺑ ْ ﻢُ ﻜَﻨْﯿَﺑ  ْ ﻢُ ﻜَﻟا َ ﻮْ ﻣَ أ  ْ اﻮُ ﻠ ُ ﻛ ْ ﺄَﺗ َﻻ  ْ اﻮُﻨ َ ﻣآ  َ ﻦﯾِ ﺬﱠ ﻟا ﺎَﮭﱡﯾَ أ ﺎَﯾ
ْﻢُ ﻜﻨ ﱢ ﻣ  ٍ ضا َ ﺮَﺗ ﻦَﻋ ًةَ رﺎ َ ﺠِﺗ  َ نﻮُ ﻜَﺗ
”Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan  suka  sama  suka  diantara  kamu.”  (Qs.  an- Nisa’: 29).
Dan  tidak  diragukan  lagi  bahwa  mudharabah adalah  salah  satu  bentuk  perniagaan  yang  didasari oleh  asas  suka  sama  suka,  dengan  demikian,  akad mudharabah tercakup oleh keumuman ayat ini. Pada akad  mudharabah,  asas  keadilan  benar-benar  akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama- sama merasakan keuntungan yang diperoleh.
Sebagaimana  mereka  semua  menanggung  ke- rugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal me- nanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad mudharabah tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keun- tungan tanpa harus menanggung resiko usaha.
Muamalah  dalam  bentuk mudharabah disepa- kati oleh ulama’ tentang kebolehannya. Dasar kebo- lehannya  itu  adalah  berdasarkan  pengalaman  nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh siti khodijah sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Dan kemudian  ditetapkan  sebagai  takrir  setelah  beliau menjadi nabi. Berdasarkan hadits riwayat oleh ibnu majah:
Artinya:  ” tiga  hal  padanya  terdapat  berkah:  jual beli  dengan  pembayaran  kemudian,  muqaradhah (mudharabah)  dan  mencampur  gandum  dengan jelai  untuk  kepentingan  rumah  tangga,  bukan untuk  jual  beli”.
Hikmah diperbolehkan muamalah dalam bentuk mudharabah itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupamn dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan.

## KESIMPULAN  DAN  SARAN

## Kesimpulan
Permasalahan  internal  dari  pihak  bank  syariah sebagai  pemberi  pembiayaan,  secara  umum  dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Petugas pembiayaan, baik marketing maupun analis kurang memahami seluk beluk sektir usaha pada pembiayaan yang diberika. (2) Pembidangan pembiayaan belum dilakukan mela- lui spesialisasi segmen usaha, sehingga analis belum memiliki  pendalaman  terhadap  satu  atau  beberapa sector usaha yang dianalisa. (3) Pemutus pembiayaan kurang  mendapat  informasi  mengenai  usaha  dan sektor ekonomi yang dibiayai. (4) Akad pembiayaan memiliki  kelemahan,  sehingga  posisi  bank  syariah menjadi lemah. (5) Ketidakdisiplian dalam melakukan monitoring, baik untuk pemenuhan persyaratan akad pembiayaan maupun perkembangan usaha nasabah. (6) Kurang cepat tanggap dalam menyikapi permasa- lahan  yang  dialami  oleh  nasabah  atas  usaha  yang dibiayai, dan mulai tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan  nilai.  (7)  Meskipun  rata-rata  nilai Non Performing Loan (NPL) bernilai dibawah 5 %, akan tetapi nilainya tidak stabil. (8) Bank terkadang tidak berani mengambil keputusan dikarenakan tidak ada- nya regulasi dari pemerintah. (9) Sosialisasi perbankan Syariah dinilai masih belum menyentuh lapisan UMKM secara  merata,  hal  ini  dibuktikan  dengan  masih canggungnya UMKM terhadap produk pembiayaan perbankan
Permasalahan internal dari pihak nasabah dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Kurang terbukanya atau  kurang  lengkapnya  informasi  yang  diberikan nasabah pada saat proses pembiayaan, (2) Pembiaya- an  yang  diberikan  ddigunakan  tidak  sesuai  dengan peruntukkan yang diperjanjikan dalam akad pembiaya- an,  (3)  Terjadi  mismanagement  pada  usaha  yang
dijalankan  nasabah,  (4)  Kondisi  keuangan  nasabah memburuk, (5) Manajemen tidak memiliki kemampuan prima dalam mengelola perusahaan, (6) Nasabah tidak mempunyai  itikad  baik  dalam  menyelesakan  kewa- jiban,  (7)  Penerapan good  corporate  governance pada debitur lemah, (8) Perlunya sosialisasi restruk- turisasi kredit, (9) Nasabah cenderung memilih Bank Konvensional dikarenakan prosesnya yang lebih cepat dan mudah, (10) UMKM lebih banyak menggunakan modal sendiri, dikarenakan kekawatiran tidak mem- bayar dan kurangnya sosialisasi mengenai restrukturi- sasi kredit, (11) UMKM jarang berinteraksi dengan pihak Perbankan
Permasalahan eksternal diuar pihak bank syariah ataupun nasabah yang dapat menimbulkan pembiaya- an bermasalah, dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1)  Kondisi  makro  perekonomian  kurang  kondusif yang dapat mempengaruhi dunia usaha secara menye- luruh, (2) Regulasi domestic dan internasional yang dapat mempengaruhi usaha-usaha tertentu yang telah berjalan, (3) Fluktuasi suku bunga bank konvensional masih menjadi pertimbangan dan alasan masyarakat dalam transaksi pembiayaan bank syariah, (4) Kondisi persaingan usaha yang semakin ketat menuntut modi- fikasi dan diversifikasi usaha secara terus menerus, (5) Munculnya produk substitusi terhadap sebuah pro- duk pembiayaan yang dikenal selama ini, (6) Kelang- kaan  bahan  baku  yang  dapat  memperlambat  atau menghentikan prouksi, (7) Terjadinya musibah ben- cana alam yang dapat menghambat proses produksi baik parsial maupun meyeluruh, (8) Tidak ada regulasi yang jelas yang mengatur mengenai pembiayaan sya- riah dan restrukturisasinya

## Saran
Saran-saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi Perbankan Syariah, pihak pembiayaan harus memperbaiki manajemen di bagian pembiayaan, seperti penguasaan produk, kon- disi nasabah, pembagian katergori usaha,, memperkuat pasal-pasal yang termuat pada perjanjian akad,disiplin dan cepat taggap dalam memonitor kondisi pembiaya- an  nasabah,  menetapkan  target  pembiayaan  yang lebih tinggi, sehingga dapat menstabilkan nilai NPL Perbankan Syariah, secara kontinyu mensosialisasikan produk pembiayaan perbankan dan menyentuh selu- ruh  lapisan  UMKM,  (2)  Bagi  UMKM,  pada  saat konsultasi  mengenai  pembiayaan  hendaknya  mem- berikan data selengkap mungkin pada pihak bank, se- hingga dapat mengurangi tingkat kesalahan pemberian
ﺮﺒﻟا ﻂﻠﺧو ﺔﺿرﺎﻘﻤﻟاو ﻞﺟا ﻲﻟا ﻊﯿﺒﻟا : ﺔﻛ ﺮﺒﻟا ﻦﮭﯿﻓ ثﻼﺛ
ﻊﯿﺒﻠﻟ ﻻ ﺖﯿﺒﻠﻟ ﺮﯿﻌﺸﻟﺎﺑ
kredit;  pengalokasian  dana  pembiayaan  hendaknya digunakan sesuai dengan akad pembiayaan didukung dengan manajemen usaha yang baik, sehingga dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang maksimal; mengelola usahanya dengan baik, agar tidak terjadi gagal dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaan- nya,  meskipun  sudah  ada  kebijakan  restrukturisasi kredit.

## DAFTAR  RUJUKAN
Almilia, L.S., dan Winny, H. 2005. ”Analisa Rasio Camel terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan  Periode  2000-2002”. Jurnal  Akuntansi Keuangan. Vol 7 NO 2, STIE Perbanas, Surabaya, hal
12.
Alexander, W.E., et al. 1997. Systemic Bank Restructuring And Macrroeconomic Policy . Washington D.C:IMF Arikunto,  Suharsini,  2006, Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Hariyadi, C., Maspiyati. 1998. Tahap Perkembangan Usaha Kecil:  Dinamika  dan  Peta  Potensi  Pertumbuhan, ISSBN 979-8589-27-0.
Hanef, R., Ramzan, R., Ishaq, K., 2012. I mpact of Risk Ma- nagement on Non-Performing Loans and Profitabil- ity of Banking Sector of Pakistan, International Jour- nal of Bussines and Social Science, Vol 3 No 7 (April). Karim, C., Hassan. 2010. Bank Efficiency and Non-Per- forming  Loans:  Evidence  from  Malaysia  and Singapore, Prague Economic Papers, Vol 2.
Kuncoro, M., Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan. Yogyakarta: BPFE. Masyud,  A.H.  2006, Manajemen  Resiko,  Strategi Perbankan  dan  Dunia  Usaha  Menghadapi
Tantangan Globalisasi Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Peraturan Bank Indonesia No 10/ 18/ PBI/ 2008 Riyadi, S. 2006. Banking Aset and Liabillity Management. Edisi 3. Jakarta: Penerbit FE UI. Sigit,  T.,  Budisantoso,  T.  2006, Bank  dan  Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat. SE BI No 6/73/ INTERN DPNP, 24 Desember 2004. Sheng, A. 1992. Bank Restructuring:Techniques and Ex- perience , Washington D.C: IMF. Seftianne.  2011. Faktor-Factor  yang  Mempengaruhi Struktur  Modal  Pada  Perusahaan  Public  Sector Manufaktur, Jurnal Bissnis dan Akuntansi, Trisakti School of Management , Vol 13, No 1, April 2011. Sudaryati, S., & Nuruddin. 2009. Beternak Puyuh Jakarta, Penebar Swadaya . Yogyakarta: PT Aji Parama. Sugiyono.  2002. Metode  Penelitian  Administrasi. Bandung: CV Alfabeta.
Subastine, Y., dan Syamsudin. 2010. Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Indeks Harga Saham Luar Negeri terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI). Jurnal  Ekonomi Manajemen Sumber Daya, Vol 11, No 2, Desember 2010.
Suryono,  H.,  Widianto.  2009.  Pengaruh  Profitabilitas,
Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Praktik Peng- ungkapan Sustainability Report, Jurnal Ekonomi dan Keuangan UNDIP.
Teguh, P.M. 2001. Manajemen Perkreditan. Yogyakarta:
Rineka Cipta.
Undang-Undang  Perbankan  Republik  Indonesia  Tahun 1998.
Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 (mengenai perubahan No 7 tahun 1992 tentang perbankan).