Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 12, No. 1Juli 2020, pp. 190-196 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG)
Irma Damayanti, Siti Afidatul Khotijah*
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar *e-mail: irmadama47@gmail.com , khotijah_afi@untidar.ac.id

## Abstract
The aim of this study is to analyze the appropriateness of the application of the internal control system carried out at government agencies based on the elements of internal control. The analysis uses descriptive research method and the type of research used is qualitative research. The object of this research is the Ministry of Communication and Information of Semarang Regency. The result shows that the application of the internal control system in the Ministry of Communication and Information of Semarang Regency  is  in  accordance  with  the  elements  of  the  Internal  Control  System  set  by  the  government  based  on  the  Government Regulation  No.  60  year  2008,  but  there  are  some  deficiencies  such  as  the  number  of  students  internships  received  exceeds  the limit,  some  employees  who  perform  the  main  duties  of  supervision,  budgeting,  and  planning  do  not  have  economic  education background especially accounting, and warehouse facility provided for documents and belongings are not efficient.
Keywords: Internal Control System, Ministry of Communication and Information of Semarang Regency, public sector accounting

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kesesuaian  penerapan  sistem  pengendalian  internal  yang  dilakukan  pada  instansi pemerintahan berdasarkan dengan unsur-unsur pengendalian intern. Analisis dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Objek  penelitian  ini  adalah  Dinas  Kominfo  Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem pengendalian internal di Dinas Kominfo Kabupaten Semarang telah sesuai  dengan  unsur-unsur  dalam  Sistem  Kontrol  Internal  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  berdasarkan  Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tetapi masih ada beberapa kelemahan seperti kelebihan siswa magang yang diterima, tidak semua pegawai  yang  melakukan  tugas  pokok  pengawasan,  penganggaran  dan  perencaraan  berlatar  belakang  pendidikan  ekonomi, khususnya akuntansi, dan fasilitas gudang untuk dokumen dan barang-barang yang kurang efisien.
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Dinas Kominfo Kabupaten Semarang, Akuntansi Sektor Publik

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah harus melaksanakan sistem pengendalian  dalam  organisasi  agar  mendapatkan kinerja  pemerintahan  yang  baik  dan  dapat menciptakan good  governance .  Berkaitan  dengan sektor  pemerintahan,  pendekatan  dari  sistem pengendalian  intern  pada  Pemerintah  Pusat  dan daerah  berpedoman  pada  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP)  yang  didasarkan  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008. Dalam  Ketentuan  Umum  pasal  1  angka  2,  Sistem Pengendalian Intern diselenggarakan secara menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Sistem  pengendalian  intern sangat  penting  dalam  menunjang  perbaikan pengelolaan  pemerintah  daerah  dan  faktor pendukung  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang
akuntanbel  dan  transparan  sebagai  bentuk  kinerja yang baik.
Pengendalian  intern  adalah  rencana  organisasi dan  metode  yang  digunakan  untuk  menjaga  atau melindungi  aktiva,  menghasilkan  informasi  yang akurat  dan  dapat  dipercaya,  memperbaiki  efisiensi dan  mendorong  ditaatinya  kebijakan  manajemen (Krismiaji, 2010:218). Setiap kegiatan dan tindakan yang  dilakukan  secara  terus  menerus  untuk mencapai  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang efektif dan efisien. Pengendalian intern tidak hanya memeriksa  kebenaran  angka-angka,  tetapi  juga memperhatikan struktur organisasi perusahaan/instansi,  meningkatkan  efisiensi  kinerja dan menganalisis keberhasialan dari suatu kebijakan manajemen.  Maka  dari  itu,  pengendalian  intern harus  dimonitor  dan  dievaluasi  agar  manfaat  dari
pengendalian  intern  tersebut  berhasil  serta  dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya  mewujudkan  visi,  Dinas  Kominfo Kabupaten  Semarang  perlu  adanya  pengendalian internal.  Dalam  pelaksanaannya  pasti  Dinas Kominfo  Kabupaten  Semarang  sendiri  dihadapkan dengan  berbagai  kendala  atau  permasalahan. Peneliti  sebelumnya  telah  membahas  penerapan sistem  pengendalian  internal.  Dalam  penelitiannya, Ismani,  et  al.  (2014)  yang  berjudul  Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di Universitas Negeri Yogyakarta, menyatakan bahwa implementasi  unsur-unsur  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  di  UNY  sudah  berjalan  dengan baik.    Hamidah  (2014)  dalam  penelitian  yang berjudul Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern  pemerintah  dan  sumber  daya  manusia terhadap  pengamanan  aset  negara.  Hasil  penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dan positif  penerapan  SPIP  dan  sumber  daya  manusia terhadap pengamanan aset negara. Dimana semakin baik  penerapan  SPIP  dan  sumber  daya  manusia maka  pengamanan  aset  negara  pun  akan  semakin baik.
Penelitian  diatas  mengarah  pada  penerapan unsur-unsur  SPIP  yang  diatur  dalam  PP  Nomor  60 Tahun 2008 yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  serta pemantauan pengendalian intern. Data-data mengenai  apakah  unsur-unsur  tersebut  sudah diterapkan  pada  Dinas  Kominfo  Kabupaten Semarang  menggunakan  metode  survey  dengan angket. Penelitian kali ini juga berusaha mengetahui dan menganalisis penerapan SPIP di Dinas Kominfo Kabupaten Semarang, akan tetapi dalam memperoleh  informasi  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Penelitian  ini  dilaksanakan  agar  dapat  mengetahui bahwa  pengendalian  internal  itu  penting  dalam setiap  organisasi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  serta  menganalisis  kesesuaian pelaksanaan  sistem  pengendalian  internal  yang dilakukan  oleh  Dinas  Kominfo  Kabupaten Semarang  berdasarkan  unsur-unsur  pengendalian internal.

## II. TINJAUAN PUSTAKA Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi  adalah    suatu  aktivitas  jasa  yang
terdiri  dari  mencatat,  mengklasifikasikan,  dan melaporkan  kejadian  atau  transaksi  ekonomi  yang akhirnya  akan  menghasilkan  suatu  informasi keuangan  yang  akan  dibutuhkan  oleh  pihak-pihak tertentu  untuk  pengambilan  keputusan(Sujarweni, 2015:1).  Fungsinya  untuk  menyajikan  informasi kuantitatif,  terutama  yang  bersifat  keuangan  dari lembaga ekonomi dengan tujuan agar berguna untuk pengambilan  keputusan  ekonomis,  yakni  pilihan yang  terbaik  diantara  berbagai  alternatif  tindakan yang  ada  (Harahap,  2004;5).  Karakteristik organisasi sektor publik yang utama adalah bersifat nonprofit  (nonlaba).  Tujuan  dari  organisasi  sektor publik  hanyalah  memberikan  pelayanan  kepada publik (masyarakat) dan meningkatkan kesejahteraannya.  Akuntansi  sektor  publik  berbeda dengan  sektor  swasta  menurut  lingkungan  yang mempengaruhi,  organisasi  sektor  publik  bergerak dalam lingkungan yang kompleks.
Akuntansi  sektor  publik  dapat  didefinisikan sebagai  aktivitas  jasa  yang  terdiri  dari  mencatat, mengklasifikasikan  dan  melaporkan  kejadian  atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan  suatu  informasi  keuangan  yang  akan dibutuhkan  oleh  pihak-pihak  tertentu  sebagai pengambilan  keputusan  yang  diterapkan  pada pengelolaan  dana  publik  di  lembaga  tinggi  negara dan  departemen  dibawahnya  (Sujarweni,  2015:1). Organisasi  sektor  publik  dipengaruhi  oleh  faktor ekonomi, politik, budaya, dan demografi.
Ada  beberapa  jenis  akuntansi  yang  merupakan bagian  dari  akuntansi  sektor  publik,  salah  satunya adalah  akuntansi  pemerintahan.  Menurut  Deddi, dkk.  (2012:1)  akuntansi  pemerintahan  adalah aplikasi  akuntansi  di  bidang  keuangan  negara, khususnya  pada  tahapan  pelaksanaan  anggaran, termasuk  segala  pengaruh  yang  ditimbulkannya, baik  yang  bersifat  seketika  maupun  yang  lebih permanen  pada  semua  tingkatan  dan  unit pemerintahan. Untuk menghasilkan laporan keuangan  sektor  publik  yang  relevan  dan  dapat diandalkan,  terdapat  beberapa  kendala  yang dihadapi  akuntansi  sektor  publik.  Hambatan tersebut  adalah  1).  objektivitas  yang  merupakan kendala  utama  dalam  menghasilkan  laporan keuangan yang relevan, sering terjadi masalah yang disebabkan  karena  benturan  kepentingan;  2). Konsistensi  yang  menggunakan  metode  akuntansi sama untuk menghasilkan laporan selama beberapa periode  waktu  secara  berturut-turut;  3).  Laporan
keuangan  hendaknya  dapat  dibandingkan  antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis; 4).  Laporan  harus  disajikan  tepat  waktu  agar  dapat digunakan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan; 5).  Ekonomis  dalam  penyajian  laporan;  dan  6). Materialitas.

## Sistem Pengendalian Intern
Peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia  No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan  ,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan Intern termasuk salah satu bagian dari pengendalian  Intern  yang  berfungsi  melakukan penilaian  independen  atas  pelaksanaan  tugas  dan fungsi Instansi Pemerintah.
Mulyadi  (2001:183),  mendefinisikan  sistem pengendalian  internal  meliputi  struktur  organisasi, metode  dan  ukuran-ukuran  yang  dikoordinasikan untuk  menjaga  kekayaan  organisasi,  mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi  dan  mendorong  dipatuhinya  kebijakan manajemen.  Rama  dan  Jones  (2008)  yang diterjemahkan oleh M. Slamet Wibowo menjelaskan,  pengendalian  internal  (internal control) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan  direksi  entitas,  manajemen  dan  personel lainnya,  yang  dirancang  untuk  memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran  kategori  sebagai  berikut:  efektivitas  dan efisiensi  operasi,  keandalan  pelaporan  keuangan, dan  ketaatan  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang berlaku.  Pengendalian  internal  adalah  suatu  proses yang  dapat  dipengaruhi  manajemen  dan  karyawan dalam  menyediakan  secara  layak  suatu  kepastian mengenai  prestasi  yang  diperoleh  secara  objektif dalam  penerapannya  tentang  bagian  laporan keuangan  yang  dapat  dipercaya,  diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  pengendalian internal,  terdapat  beberapa  konsep  dasar  yaitu, pengendalian  internal  merupakan  suatu  proses  atau rangkaian  tindakan  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan,  bukan  sebagai  tambahan,  dari
infrastruktur entitas untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian  internal  bukan  hanya  berbentuk kebijakan manual saja tetapi merupakan orang pada berbagai  tingkatan  organisasi,  termasuk  dewan direksi,  manajemen,  dan  personel  lainnya. Pengendalian  internal  dapat  diharapkan  untuk menyediakan  hanya  keyakinan  yang  memadai. Maksudnya  yaitu  bukan  keyakinan  yang  mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena  keterbatasan  yang  melekat  dalam  semua sistem 10 pengendalian internal dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relative dari pengadaan  pengendalian.  Pengendalian  internal diarahkan  pada  pencapaian  tujuan  yang  saling berkaitan  antara  pelaporan  keuangan,  kepatuhan, dan operasi.
AICPA  (American  Institute  of  Certified  Public Accountants)  (1982),  menyatakan  Pengendalian Intern  itu  meliputi  struktur  organisasi  dan  semua cara-cara  serta  alat-alat  yang  dikoordinasikan  yang digunakan  di  dalam  perusahaan  dengan  tujuan untuk  menjaga  keamanan  harta  milik  perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah  ditetapkan  lebih  dahulu.  Definisi  di  atas menunjukkan  bahwa  suatu  sistem  pengendalian intern  yang  baik  itu  akan  berguna  untuk  menjaga keamanan  harta  milik  suatu  organisasi,  dapat memberikan  ketelitian  dan  kebenaran  data akuntansi,  sistem  pengendalian  intern  juga  dapat, memajukan efisiensi dalam operasi suatu organisasi dan  membantu  menjaga  agar  tidak  ada  yang menyimpang  dari  kebijakan  manajemen  yang  telah ditetapkan lebih dahulu.

## Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah (SPIP)
Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  proses  yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh pegawai  untuk  memberikan  kayakinan  memadai atas  tercapainya  tujuan  organisasi.  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  yang  selanjutnya disingkat  SPIP,  adalah  Sistem  Pengandalian  Intern yang  diselengarakan  secara  menyeluruh  di lingkungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.  Berdasarkan  pengertian  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  SPIP  meliputi  metode  dan kebijakan  yang  terkoordinir  di  dalam  negara  untuk mengamankan kekayaan negara, menguji ketepatan,
ketelitian  dan  keandalan  catatan  serta  mendorong ditaatinya  kebijakaan  secara  menyeluruh.  Adapun unsur pengendalian intern pemerintah terdiri dari a). lingkungan  pengendalian;  b)  penilaian  risiko;  c) kegiatan pengendalian; d) informasi dan komunikasi;  dan  e)  pemantauan  pengendalian internal.
Lingkungan  pengendalian  merupakan  kondisi dalam  instansi  pemerintah  yang  dapat  membangun kesadaran  semua  personil  akan  pentingnya pengendalian  intern  dalam  menjalankan  aktivitas yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Dengan  adanya penilaian  risiko,  instansi  dapat  mengidentifikasi kendala/hambatan  baik  internal  maupun  eksternal yang  akan  mempengaruhi  tercapainya  tujuan, melakukan  analisis  serta  menentukan  langkah- langkah  antisipasinya.  Kegiatan  Pengendalian merupakan  tindakan  yang  diperlukan  untuk mengatasi  risiko,  penetapan  dan  pelaksanaan kebijakan  serta  prosedur  untuk  memastikan  bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.  Informasi-informasi  yang  diterima  harus mampu  disaring  oleh  Instansi  Pemerintah  untuk menjaring  informasi  yang  relevan  dan  dapat diandalkan.  Informasi  tersebut  kemudian  perlu dikomunikasikan  untuk  mendapat  umpan  balik. Untuk  itu  dibutuhkan  komunikasi  yang  efektif. Pemantauan  sistem  pengendalian  intern  adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu.
Tujuan dari SPIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 (ayat 3), yaitu untuk memberikan  keyakinan  yang  memadai  bagi tercapainya  efektivitas  dan  efisiensi  pencapaian tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara, memberikan  keandalan  pelaporan  keuangan,  untuk menjamin  pengamanan  aset  negara,  dan    ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Kelima unsur  SPIP  menjadi  fokus  yang  harus  diperhatikan bagi  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang  dalam mencapai  tujuan  umumnya,  tujuan  unit,  dan  tujuan tingkat  kegiatan.  Penerapan  SPIP  dalam  lingkup Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang  diharapkan dapat  meningkatkan  akuntabilitasnya  dikemudian hari.  Tujuan  khusus  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana penerapan  lingkungan  pengendalian,  penilaian risiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan komunikasi,  serta  pemantauan  pengendalian  intern di Dinas Kominfo Kabupaten Semarang. Penelitian
ini  diharapkan  dapat  memberi  kontribusi  kepada pimpinan instansi mengenai unsur-unsur SPIP yang masih  perlu  mendapat  perhatian  sehingga  Dinas Kominfo  Kabupaten  Semarang  di  kemudian  hari tetap dapat meningkatkan pengendaliannya.

## III.  METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan penulis menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat deskriptif,  dengan  cara  mengumpulkan  data  yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang  dihadapi. Sumber  data  yang  digunakan  penulis  dalam penyusunan  adalah  data  primer,  yang  diperoleh dengan  metode  observasi  dan  wawancara  yang dilakukan pada instansi pemerintah khususnya pada Dinas  Komunikasi  dan  Informatika. Data  Primer adalah  data  asli  yang  dikumpulkan  sendiri  oleh penulis  untuk  menjawab  penelitiannya  secara khusus (Suliyanto; 2017).
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Pemilihan objek penelitian ini dengan pertimbangan lokasi  berada  di  Kabupaten  Semarang,  dimana penulis tinggal sehingga waktu dapat dimanfaatkan secara  efisien.  Waktu  yang  digunakan  selama magang  kurang  lebih  1  bulan  dari  tanggal  13 Januari  2020  sampai  dengan  13  Februari  2020. Penulis  melakukan  pengumpulan  data  dengan  cara pengamatan  dan  melakukan  wawancara  terhadap pegawai dan staff, pengamatan lewat internet, buku dan  sumber-sumber  lain  yang  relevan  dengan  data yang dibutuhkan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Unsur  Pengendalian  Intern  pada  Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Lingkungan Pengendalian
Kondisi lingkungan pengendalian Dinas Kominfo  Kabupaten  Semarang  secara  umum  telah cukup  memadai,  dinas  kominfo  telah  memelihara lingkuangan  pengendalian  yang  efektif  serta menimbulkan perilaku positif dan kondusif. Melalui penerapan  aturan  mengenai  standar  perilaku  etis yang akan memberi kerangka perilaku pada seluruh pegawai.  Terlihat  dari  pelaksanaan  dari  setiap kegiatan  yang  ada  di  lingkungan  dinas  yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berkompeten dalam  bidangnya  masing-masing.  Hal  tersebut menandakan  jika  perusahaan  memiliki  karyawan
yang  kompeten  dan  jujur.  Pengendalian  yang  lain agar  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang menghasilkan pertanggungjawaban laporan keuangan  yang  dapat  dipercaya  dan  diandalkan. Maka dari itu, Dinas Kominfo Kabupaten Semarang rutin mengikutsertakan pegawainya dalam Bimbingan  Teknis  (bimtek),  dan  pendidikan  serta pelatihan (diklat) berjenjang.
Kepemimpinan  di  Dinas  Kominfo  Kabupaten Semarang mencerminkan sistem pengendalian yang baik,  dimana  pimpinan  selalu  memberikan  arahan, motivasi  dan  contoh  langsung  bagi  para  pegawai. Dengan  arahan  yang  diberikan,  akan  memudahkan para pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya dan akan  semakin  kompak.  Selain  itu,  pimpinan  juga memperhatikan setiap pegawainya, dari mengevaluasi  kinerja  setiap  pegawai  dan  menjalin interaksi dengan seluruh bawahannya. Untuk pelajar yang sedang melakukan praktik kerja lapangan juga diperhatikan  perkembangannya,  mengarahkan  alur yang harus dikerjakan dan juga berinteraksi dengan para pelajar PKL.
Pembentukan  struktur  organisasi  serta  metode pendelegasian  wewenang  dan  tanggungjawab  yang ada  pada  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang menggambarkan  sistem  pengendalian  yang  cukup baik.  Dilihat  dari  pembagian  tugas  yang  ada  telah secara jelas dikomunikasikan kepada setiap pegawai yang  ada.  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang memiliki hubungan kerja yang baik dengan instransi pemerintah  yang  mengelola  anggaran,  akuntansi dan  perbendaharaan.  Maka  semua  hal  tersebut mengindikasikan  bahwa  nilai-nilai  lingkungan pengendalian  yang  baik  telah  terinternalisasi  dan terimplementasi  dengan  baik  pada  Dinas  Kominfo Kabupaten Semarang.

## Penilaian Risiko
Pelaksanaan  penilaian  risiko  oleh  Dinas Kominfo  Kabupaten  Semarang,  kepala  Plt.  dinas mengidentifikasi, menganalisis risiko dan menentukan tindakan apa yang akan diambil untuk menghadapi  risiko-risiko  yang  dapat  menghambat adanya  visi  misi  dan  tujuan  dari  Dinas  Kominfo Kabupaten  Semarang.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan PP  no  60  Tahun  2008  yang  berisi  tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP),  dengan begitu dapat dikatakan bahwa penilaian risiko pada Dinas Kominfo Kabupaten Semarang secara umum berjalan  baik.  Namun  dengan  adanya  penilaian risiko ini, masih terdapat risiko yang harus dihadapi,
seperti penilaian dari publik tentang pelayanan yang diberikan  oleh  Dinas  Kominfo  Kabupaten Semarang,  kinerja hardware yang  semakin  lama menurun, dan kerusakan aset teknologi.
Temuan  yang  didapati  di  Dinas  Kominfo Kabupaten Semarang ternyata kurang memperhatikan  latar  pendidikan  pegawainya, sehingga  tidak  semua  pegawai  yang  melakukan tugas  pokok  pengawasan,  penganggaran  dan perencaraan berlatar belakang pendidikan ekonomi, khususnya akuntansi. Dengan demikian resiko yang mungkin  masih  akan  timbul  adalah  adanya  salah pencatatan atau pengidentifikasian transaksi.

## Kegiatan Pengendalian
Sesuai  dengan  unsur-unsur  pengendalian  intern PP  No  60  Tahun  2008,  kegiatan  pengendalian adalah  prosedur  atau  kebijakan  yang  dilaksanakan agar dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan  dari  pimpinan  instansi  untuk  mengurangi resiko  yang  telah  terlebih  dahulu  diidentifikasi selama  proses  penilaian  risiko.  Pimpinan  Dinas Kominfo  Kabupaten  Semarang  telah  efektif melakukan  kegiatan  pengendalian  yang  diperlukan untuk  menangani  setiap  risiko  dan  memberikan arahan.  Kegiatan  pengendalian  yang  telah dilaksanakan  oleh  Dinas  Kominfo  Kabupaten Semarang adalah dengan mengevaluasi kinerja para pegawainya,  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia dengan pembinaan seperti mengikutsertakan para pegawainya untuk bimbingan teknis maupun diklat secara berjenjang.
Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang  terdapat pula  pemisahan  fungsi  yang  dilakukan  berdasarkan tugas  pokok  dan  fungsi  sesuai  dengan  Peratutan Bupati  Nomor  8  Tahun  2019,  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Bupati  Semarang  Nomor  52  Tahun 2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat  Daerah  Kabupaten  Semarang.  Kegiatan secara  berkala  terus  dievaluasi  untuk  memastikan bahwa  kegiatan  tersebut  masih  sesuai  dan  masih berfungsi sesuai apa yang diharapkan. Pengendalian yang  dilakukan  yaitu  dengan  memisahkan  setiap fungsi  para  pegawai,  pada  Dinas  Kominfo  terdapat 4  bidang  yaitu  bidang  sekretariat,  bidang komunikasi  dan  informasi  publik,  bidang  aplikasi dan  informatika,  dan  bidang  persandian  dan statistik.  Dimana  pada  bidang  sekretariat  dibagi menjadi  beberapa  subbagian,  diantaranya  1). subbagian  perencanaan  dan  evaluasi;  2).  subbagian
keuangan  dan  aset;  dan  3).  subbagian  umum  dan kepegawaian.  Setiap  kasubag  mempunya  tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## Informasi dan Komunikasi
Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang  telah menerapkan  unsur  informasi  yang  tepat  dan komunikasi  secara  baik  untuk  menunjang  sistem pengendalian  intern  dan  manaemen  yang  sehat. Sarana  komunikasi  yang  digunakan  ada  berbagai macam,  baik  berupa  buku  pedoman  kebijakan, memorandum,  petunjuk  teknis,  surat  edaran,  papan pengumunan,  situs  internet  dan  e-mail,  maupun berkomunikasi  lewat  grup  Whatsapp  yang  telah dibuat  serta  berkomunikasi  secara  lisan  (tatap muka).  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang  juga mempunyai  situs  web  yang  bersifat  terbuka  serta dapat  diakses  oleh  masyarakat  luas  yang  dapat memberikan  masukan  signifikan  terhadap  kualitas pelayanan instansi tersebut.

## Pemantauan
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari  waktu  ke  waktu  dan  memastikan  bahwa rekomendasi  hasil  audit  dan  reviu  lainnya  dapat segara  ditindak  lanjuti.  Pemantauan  pada  Dinas Kominfo  Kabupaten  Semarang  telah  berjalan dengan  baik,  dengan  adanya  model  pemantauan yang  berupa  evaluasi  pembuatan  dan  pelaksanaan kebijakan, adanya sosialisasi SOP serta mengevaluasi
SOP. Evaluasi kegiatan diselenggarakan  melalui  penilaian  dari  pihak pengawas  internal  (instansi)  atau  pihak  eksternal dari BPK. Evaluasi yang dilakukan Dinas Kominfo Kabupaten  Semarang  dalam  bentuk  pemeriksaan reguler  sebagai  sistem  peringatan  dini  terhadap pelaksaan  kegiatan  di  dinas,  dengan  menerbitkan Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP).  Pemantauan dilakukan secara periodik.
Berikut  merupakan  ringkasan  pelaksanaan setiap  unsur  yang  ada  dalam  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP)  pada  Dinas  Komuninfo Kabupaten Semarang, dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel. 1
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Kominfo Kabupaten
Semarang No Unsur SPIP Pelaksanaan Lapangan 1. Lingkungan Pengendalian Ö 2. Penilaian Risiko Ö 3. Kegiatan Pengendalian Ö 4. Informasi  & Komunikasi Ö 5. Pemantauan Ö
Sumber : hasil penelitian, 2020
Apabila  5  faktor  diatas  dilakukan  secara  baik oleh  setiap  instansi  pemerintahan  maka  tujuan  dari pemerintah  akan  tercapai  secara  maksimal.  Maka dari  itu,  dengan  menerapkan  unsur-unsur  diatas secara efektif, Dinas Kominfo Kabupaten Semarang juga  dapat  mencapai  tujuan  secara  efektif  serta efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan.
Dampak  Pengendalian  Intern  pada Dinas Kominfo Kabupaten Semarang
Dampak  yang  didapat  dalam  pengendalian internal  pada  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang yaitu sebagai berikut:
1. Keandalan Laporan Keuangan Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang  dalam penyusunan  Laporan  Keuangan  berpedoman  pada prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum,  dan  diakhir tahun  melaksanakan  evaluasi  kinerja.  Selain  itu, dalam  penyusunan  Laporan  Keuangan  dilakukan oleh  pegawai  yang  kualitasnya  mempuni  dalam bidang keuangan dan selalu menerapkan pengendalian  intern  dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya.
2. Pengamanan Aset Negara
Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang  telah berupaya  mengamankan  aset  negara  dengan berjalan  secara  tertib,  akuntabel,  dan  dengan  nilai yang  wajar.  Dari  upaya  pengendalian  aset  yang beresiko akan hilang, rusak, dicuri, secara fisik telah diamankan.
3. Efektivitas  dan  Efisiensi  Kegiatan  Instansi Pemerintah
Pengelolaan sumber daya telah cukup optimal di Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang  karena  di instansi telah menrapkan sistem pengendalian intern sesuai  dengan  PP  No.  60  Tahun  2008,  sehungga dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  dilakukan  Dinas  Kominfo Kabupaten Semarang dapat dikatakan efektif.
4. Ketaatan  Dalam  Peraturan  Perundangan- Undangan
Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang  telah berusaha  menaati  peraturan  hukum  yang  berlaku mengenai aturan tentang kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan. Pimpinan juga sudah memberikan arahan dan teladan yang baik mengenai etika dalam menjalankan  tugas  sesuai  dengan  tanggung  jawab dan wewenang masing-masing pegawai.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang dijelaskan  diatas,  menunjukkan  bahwa  penerapan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  di Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang  telah dilaksanakan  dengan  baik,  bahwa  Dinas  Kominfo Kabupaten  Semarang  telah  menerapkan  prinsip dalam  setiap  faktor  dalam  pengendalian  intern menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008.  Dengan  menerapkan  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP)  maka  pengelolaan  dan pengawasan  keuangan  daerah  dapat  berjalan  baik serta dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan juga efisien. Maka dari itu,  dapat  dikatakan  bahwa  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP)  pada  Dinas  Kominfo Kabupaten  Semarang  telah  berjalan  dengan  cukup optimal  dalam  mendukung  terciptanya good governance .
Terdapat  kekurangan  dari  Dinas  Kominfo Kabupaten  Semarang  yang  ternyata  kurang memperhatikan  latar  pendidikan  pegawainya, sehingga  tidak  semua  pegawai  yang  melakukan tugas  pokok  pengawasan,  penganggaran  dan perencaraan berlatar belakang pendidikan ekonomi, khususnya akuntansi. Dengan demikian resiko yang mungkin  masih  akan  timbul  adalah  adanya  salah pencatatan atau pengidentifikasian transaksi. Jumlah pegawai  di  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang yang  cukup  lengkap  namun  menampung  cukup banyak  siswa  magang  mengakibatkan  pelaksanaan tugas siswa magang jadi belum sepenuhnya efisien dan  kebanyakan  menganggur.  Dalam  sarana  dan
prasarana  yang  ada  di  Dinas  Kominfo  Kabupaten Semarang,  seperti  fasilitas  bangunan  atau  gudang untuk dokumen dan barang-barang kurang tercukupi karena  barang-barang  yang  tergeletak  disudut bawah  gedung  Dinas  Kominfo  Kabupaten Semarang.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis lakukan pada Dinas Kominfo Kabupaten Semarang, dan  juga  berdasar  dari  pembahasan  yang  telah dikemukakan mengenai penerapan Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  pada  Dinas Kominfo  Kabupaten  Semarang,  maka  penulis menarik  kesimpulan  bahwa  secara  umum  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  pada  Dinas Kominfo  Kabupaten  Semarang  sudah  berjalan dengan  baik,  karena  penerapannya  telah  sesuai dengan  unsur-unsur  dalam  SPIP  yang  telah ditetapkan berdasar PP No. 60 Tahun 2008. Sistem dan  prosedur  pada  Dinas  Kominfo  Kabupaten Semarang  juga  sudah  cukup  memadai,  ditunjang dengan  pegawai  yang  kompeten  dibidangnya membuat tingkat kesalahan atas pengendalian dapat diatasi,  jumlah  pegawai  di  Dinas  Kominfo Kabupaten  Semarang  cukup  lengkap,  namun  dinas menerima  cukup  banyak  pelajar  magang  sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas belum sepenuhnya efisien.
Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan  hasil  dari  penelitian  diatas  adalah  sebagai berikut:
1. Diharapkan  pimpinan  Dinas  Kominfo Kabupaten  Semarang  dapat  terus  menjaga  serta meningkatkan  komitmen  yang  lebih  baik  sehingga terciptanya good governance.
2. Sistem  pengendalian  intern  yang  ada  pada Dinas  Kominfo  Kabupaten  Semarang  diharapkan dipertahankan  dan  bahkan  lebih  ditingkatkan sehingga dalam pencapaian tujuan bisa lebi optimal.
3. Perlu adanya perhatian khusus dalam sarana dan  prasarana  yang  ada  di  Dinas  Kominfo Kabupaten  Semarang,  seperti  fasilitas  bangunan atau gudang untuk dokumen dan barang-barang.
4. Membatasi  penerimaan  pelajar  yang  akan melakukan  kegiatan  magang  agar  pekerjaan  yang diberikan lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Armando, G. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah  dan  pengawasan  keuangan  daerah terhadap  nilai  informasi  laporan  keuangan pemerintah  (Studi  Empiris  pada  SKPD  di  Kota Bukittinggi). Jurnal akuntansi , 1 (1).
Bimantara,  Z.  A.,  &  Handayani,  S.  R.  (2017).  Analisis Pengendalian  Intern  Dalam  Sistem  Akuntansi Penerimaan  Kas  Pelayanan  Rawat  Inap  Dan  Rawat Jalan  Pasien  Umum  (Studi  Pada  Rumah  Sakit  Ibnu Sina Bojonegoro). Jurnal Administrasi Bisnis , 45(1),
203-209.
Deddi,  Iswahyudi,  &  Maulidah.  (2012). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Hamidah,  R.  T.  (2014).  Pengaruh  Pelaksanaan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan  Sumber  Daya Manusia Terhadap Pengamanan Aset Negara (Studi Empiris  Pada  Kementerian  Perindustrian  Wilayah Jawa Sumatera). Jurnal Akuntansi , 2(1).
Harahap,  S.,  &  Syafri.  (2004). Teori  Akuntansi. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
Ismani,  1.,  Istinigrum,  A.  A.,  Nugroho,  M.  A.,  & Pustikaningsih,  A.  (2014).  Implementasi  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  di  Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Economia , 10(1), 24-37.
KOMINFO . (2011, Mei 31). Retrieved from kominfo.go.id: https://kominfo.go.id/content/detail/457/sejarah/0/pa
ge
Krismiaji. (2010). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: AMP YKPN.
Latif,  Z.  (2017). Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Retrieved from https://diskominfo.semarangkab.go.id: https://diskominfo.semarangkab.go.id/visi-misi/
Mokoginta,  N.,  Lambey,  L.,  &  Pontoh,  W.  (2017). Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  dan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah. Jurnal  Riset
Akuntansi , 12 (2).
Mulyadi.  (2001). Sistem  Akuntansi. Jakarta:  Salemba Empat.
Peraturan  Bupati  Nomor  8  Tahun  2019  Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi,  Tata  Kerja,  Dan Perincian  Tugas  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Semarang. (2019).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008).
Purnomo,  B.  S.  (2014).  Pengaruh  sistem  pengendalian internal  dan  kekuatan  koersif  terhadap  kualitas laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Riset Akuntansi dan Keuangan , 2(1), 276-288.
Rama,  &  Jones.  (2016,  Maret  17).  Retrieved  from http://fernandesocto.blogspot.co.id: http://fernandesocto.blogspot.co.id/2013/02/sistemp engendalian-intern.html
Ristanti, N. M., Sinarwati, N. K., & Sujana, S. E. (2014). Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern,  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Komitmen  Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten Tabanan). JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 2(1).
Sujarweni,  &  Wiratna.  (2015). Akuntansi  Sektor  Publik.
Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
Suliyanto,  S.  E.,  &  MM,  S.  (2017).  Metode  Penelitian Kuantitatif.