Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 263-275 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399

## KOPERASI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI PENERAPAN AKAD SYIRKAH YANG SAH
Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami
Program Studi Akuntansi STIE,  Program Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam UPI Jl. PH.H. Mustofa No.31, Bandung. Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung . Indonesia
ropimarlina@gmail.com

## Abstrak
Koperasi konvensinal yang ada sekarang ini, dinilai oleh sebagian masyarakat  masih terdapat  riba  dan  ketidakjelasan  akad  dalam  syirkah.  Sedangkan  dalam  Islam  riba  adalah sesuatu  yang  diharamkan  sebagaimana  yang  terdapat  di  dalam  Al-Qur'an  dan  hadist  yang berkaitan dengan riba.    Begitu juga dengan akad dalam koperasi  yang belum sesuai dengan prinsip  syariah.  Untuk  menjadikan  prinsip  operasional  koperasi  agar  sesuai  dengan  prinsip syariah, maka dibentuk koperasi syariah. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan sekaligus merekonstruksi koperasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  Metode yang digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  dekriptif  melalui  studi literature.  Adapun  hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  koperasi  konvensional  dalam pandangan Islam adalah batil, karena menyalahi ketentuan dan hukum-hukum syirkah dalam Islam.  Maka  koperasi  konvensional  harus  dikonversi  menjadi  koperasi  syariah  yang  sesuai dengan  aturan  Islam,  yakni  merubah  akad  syirkahnya  menjadi  akad  syirkah  secara syar’i dengan menjalankan salah satu dari jenis syirkah yang ada.

## Kata kunci: Syirkah, Koperasi Konvensional, Koperasi Syariah

## Abstract
Cooperatives  conventional  existing  this,  assessed  by  some  community  members  are still  there  are  interest  and  the  lack  of  clarity  in  syirkah  do  not.  While  in  islam  interest  is anything forbidden as is in Al-Qur'an and hadist.  so are do not in cooperative which are not based on with the syariah principle.To make the principle of operational cooperatives to fit with  the  syaria  principle,  so  formed  cooperatives  syaria.  Purpose  in  this  research  is described as well as reconstruct cooperatives to accord with the principles syaria. Methods used in writing this is the qualitative descriptive through literature study. As for the result of this research stated that conventional cooperative in view of Islam is false , because breach regulations and law of syirkah in Islam. But conventional cooperative must be converted into a shariah cooperative in accordance with  the rules Islam, the agreement  to  change syirkah agreement in syar‘i by running one of a kind syirkah is .
Keywords: Syirkah , conventional cooperative, Syaria cooperative

## I. PENDAHULUAN
Lembaga keuangan memegang peranan  penting  sebagai  penggerak  roda perekonomian  suatu  negara,  salah  satunya
membantu  para  pelaku  usaha  dalam menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya melalui pemberian pembiayaan. Di tengah
kemajuan  perkembangan  ekonomi  syariah di  Indonesia,  berbagai  perbankan  syariah berlomba-lomba melakukan kegiatan pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi  syariah  tidak  luput  dalam memberikan pembiayaan melalui pemberian  pinjaman  kepada  para  anggota koperasi simpan pinjam.
Koperasi dilahirkan bukan berasal dari ajaran  dan  kultur  Islam,  melainkan  dari pemikiran Barat. Koperasi mulai dipraktekkan  di  negara  kapitalis  dan negara  sosialis.  Namun  pemanfaatan koperasi  hanya  untuk  mendukung  dan memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu sendiri (Suhendi, 2013) Tidak ada dalil atau nash mengenai koperasi dan tidak pula dilakukan pada zaman nabi.
Moh. Hatta bapak koperasi  Indonesia, mendefinisikan  koperasi  sebagai  usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan  ekonomi  berdasarkan  prinsip saling tolong-menolong.
Koperasi  adalah  salah  satu  bentuk tolong  menolong  dan  kerja  sama  kepada sesama  anggotanya  untuk  saling  menutupi kerugiannya. (Suhendi, 2013).
Keberadaan  Koperasi  diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dengan prinsip tolong menolong.  Mengingat,  sebagian  besar masyarakat  Indonesia  mayoritas  muslim. Ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat akan pentingnya koperasi.  Namum, dalam praktiknya,  koperasi  yang  ada  pada  saat sekarang ini menggunakan sistem konvensional,  yang  dinilai  oleh  sebagian masyarakat    masih  terdapat  riba  dan ketidakjelasan akad dalam syirkah.
Sedangkan  dalam  Islam  riba  adalah sesuatu  yang  diharamkan  sebagaimana yang  terdapat  di  dalam  QS.  Al  Baqarah ayat  275  yang  berbunyi  “...Allah  telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”  Begitu  juga  dengan  akad  dalam koperasi yang masih diragukan di masyarakat,  karena  dinilai  belum  sesuai dengan prinsip syariah.
Untuk menjadikan prinsip operasional  koperasi  agar  sesuai  dengan prinsip  syariah,  maka  dibentuk  koperasi syariah atau baitul mal wa tamwil (BMT).
Saat  ini  sudah  banyak  penggerak  koperasi yang berinisiatif untuk mendirikan koperasi syariah dengan tujuan mensejahterakan  para  anggotanya  yang berlandaskan prinsip syariah. Meski jumlahnya masih minim, namun perkembangan  koperasi  syariah  sangat berkembang  baik  di  Indonesia.  Menurut Deputi  Pembiayaan  Kementrian  Koperasi dan  UKM,  Braman  Setyo,  saat  ini
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 263-275 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
perkembangan  kinerja  koperasi  syariah sangat  baik  dan  berkualitas  baik  di  sisi kesehatan koperasi,  sumber daya manusia, dan teknologi  informasi. Berdasarkan data Kementrian  Koperasi  dan  UKM,  jumlah unit  usaha  koperasi  syariah  mencapai 150.223  unit  dengan  jumlah  anggota tercatat  1,4  juta  orang.  Modal  sendiri mencapai  Rp.968  miliar  dan  modal  luar Rp.3,9 triliun dengan volume usaha Rp.5,2 triliun. (www.depkop.go.id, 2016)
Koperasi  syariah  didirikan  untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara  anggota  koperasi  pada  khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun  tatanan  perekonomian  yang berbasis  kerakyatan  dan  berkeadilan  serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Pangsa  pasar  koperasi  syariah  yang  terus meningkat  didorong  untuk  melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah  ke  bawah  yang  diwujudkan melalui  pemberian  pembiayaan  usaha kecil, mikro, dan menengah.
Menurut Hafidz dan Yahya munculnya koperasi syariah bisa dikatakan sebagai koreksi atas koperasi konvensional yang  dinilai  tidak  sejalan  dengan  prinsip- prinsip  syariah  (Abdurahman  &  Yahya, 2015).  Adapun  pendekatan  yang  bisa dilakukan  diklasifikasikan  dengan  dua cara; pendekatan pertama, koperasi
dipandang  sebagai  satu  bentuk  syirkah yang  sering  disebut al-jam’iyah  at- ta’awuniyah atau asy-syirkah at- ta’awuniyah. Dalam  hal  ini,  sebagian menilai  koperasi  sejalan  dengan  syirkah dalam  Islam,  karenanya  tidak  perlu dimodifikasi  atau  dikonversi.  Hanya  saja pelaksanaan  usahanya  yang  tidak  sejalan dengan  prisnsip  syariah,  sehingga  hal  ini yang  harus  dikonversi  agar  sesuai  dengan prinsip syariah. Sebagian lain memandang koperasi  tidak  sejalan  dengan  syirkah dalam  Islam  sehingga  harus  dikonvesi. Pendekatan  kedua,  yaitu  mengkonversi kegiatan  dan  usaha  koperasi  sehingga dijalankan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah (Abdurahman & Yahya, 2015).
Dalam  tulisan  ini  akan  membahas permasalahan yang terdapat dalam koperasi konvensional yang dinilai bertentangan  dengan  prinsip  syariah  serta bagaimana  koperasi  syariah  dibentuk  agar bisa  menjadi  solusi  penerapan  akad syirkah  yang  sah  dalam  bermuamalah. Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini adalah kualitatif dengan pendekatan dekriptif melalui studi literature.

## II. PEMBAHASAN

## A. Konsep Syirkah
Secara  bahasa,  syirkah  berarti al- ikhtilath (campur)  yaitu  mencampurkan
hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak  dapat  dibedakan  dan  dipisahkan (Setiawan,  2013).  Menurut  Sayyid  Sabiq syirkah  adalah  akad  antara  dua  orang berserikat  pada  pokok  harta  (modal)  dan keuntungan,  sedangkan  menurut  Idris Ahmad  syirkah  adalah  perjanjian  dua orang atau lebih  akan bekerja sama  dalam dagang,  dengan  menyerahkan  modal masing-masing  di  mana  keuntungan  dan kerugiannya dihitung menurut besar kecilnya  modal  masing-masing  (Suhendi, 2013).
Dalam  pandangan  Islam,  hukum adanya  perseroan  atau  syirkah  adalah mubah (boleh) karena syirkah termasuk ke dalam  kegiatan  muamalah  atau  urusan duniawi. Syirkah memupuk kerja sama dan sikap  saling  tolong  menolong  kepada kedua  belah  pihak.  Hal  ini  diperbolehkan selama  tidak  ada  hal-hal  yang  diharamkan seperti  penggunaan  riba,  judi,  penipuan, dan  sebagainya.  Hal  ini  didasarkan  pada salah satu dalil Al-Quran yang menjelaskan  mengenai  syirkah  dalam  QS. Shad: 24:
... ىَلَع  ْمُهُضْعَب  ىِغْبَيِل  ِءاَطَلُخْلا  َنِّماًرْيِثَك  َّنِإَو اَّصلا اوُلِمَعَو اْوُنَماَء  َنْيِذَّلا  َّلَِّإ ٍضْعَب ٌلْيِلَقَو ِتاَحِل
ْمُه اَّم ...
“...Dan  sesungguhnya  kebanyakan
dari  orang-orang  yang  berserikat  itu sebagian mereka berbuat zalim kepada  sebagian  yang  lain,  kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan  amal  shaleh;  dan  amat sedikit mereka ini...” (QS. Shad: 24)
Begitu  pula  dengan  dalil  As- Sunnah yang menjelaskan tentang kebolehan bertransaksi dengan akad syrikah yaitu:
ٍكْيِرَش  َرْيَخ  َتْنُكَف  ِةَّيِلِهاَجْلا  ىِف  ْيِكْيِرَش  َتْنُك

## ْيِنْيِراَمُت َلَّ َو ْيِنْيِراَدُت َلَّ
“Dulu  pada  zaman  jahiliyah  engkau menjadi  mitraku.  Engkau  mitra  yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak
membantahku” (HR  Abu  Dawud,  An Nasai,  dan  Al  Hakim,  dan  dia menafsirkannya).
Untuk melakukan transaksi muamalah  menggunakan  akad  syirkah perlu  memenuhi  beberapa  rukun  di antaranya:  (1)  Ijab dan  Kabul  ( shigat ), (2) Dua  atau  lebih  pihak  yang  berakad ( aqidani ),  dan  (3)  Objek  akad  ( ma’qud alayhi )  berupa  pekerjaan  dan/atau  modal (Al-Jawi,  2016).  Pada  umumnya  dalam kegiatan  muamalah,  akad  syirkah  yang bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan dinamakan syrikahuqud . Syrikahuqud tersebut  terdiri  dari  beberapa  jenis  antara lain:
1) Syirkah  ‘Inan merupakan  kerja sama  antara  dua  orang  atau  lebih yang melakukan suatu usaha
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 263-275 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
dengan  menyumbangkan  modal masing-masing  pihak.  Pengelolaan modal  diatur  dengan  kesepakatan bersama  dan  laba  yang  didapat akan  dibagi  pada  masing-masing pihak secara proporsional berdasarkan  besar  kecilnya  modal masing-masing  yang  disetorkan (Anggadini, 2014).
2) Syirkah  Abdan adalah  kerja  sama dua  orang  atau  lebih  yang  masing- masing  hanya  menyumbang  tenaga mereka  tanpa  melibatkan  modal berupa  harta.  Pembagian  laba dalam  syirkah  ini  tergantung  pada kesepakatan  masing-masing  pihak, karena  pekerjaan  yang  dilakukan dalam  syirkah  tersebut  berbeda maka  keuntungan  yang  diperoleh pun  berbeda  pula  (An-Nabhani, 2010).
3) Syirkah  Mudharabah adalah  kerja sama  dua  orang  atau  lebih  dengan salah  satu  pihak  menjalankan  kerja sedangkan pihak lain menyumbangkan  dan  mengelola modal.  Keuntungan  yang  didapat akan  dibagikan  kepada  pihak  yang terkait,  baik  pihak  yang  mengelola modal maupun pihak yang melakukan  pekerjaan.  Sedangkan kerugian  yang  diperoleh  dalam syirkah  tersebut  secara  khusus
dibebankan  pada  harta  dan  tidak dibebankan  sedikit  pun  kepada pengelola (An-Nabhani, 2010).
4) Syirkah  Wujuh adalah  kerja  sama antara  dua  pihak  yang  sama-sama melakukan  kerja  dengan  pihak ketiga sebagai  penyumbang modal, baik  sebagai  pinjaman  ataupun sumbangan. Dengan kata lain pihak yang bersyirkah menjalankan suatu usaha tanpa menyumbangkan modal. Syirkah wujuh akan menghasilkan  bagian  yang  jelas bagi  masing-masing  pihak  dari hutang  modal  tersebut,  sehingga jumlah  laba  atau  rugi  akan  dibagi sesuai  tanggungan  masing-masing. (Anggadini, 2014)
5) Syirkah  Mufawadhah adalah  kerja sama  antara  dua  orang  atau  lebih untuk  melakukan  suatu  usaha dengan  syarat  modal,  keahlian, keuntungan,  dan  kerugian  harus sama.  Dengan  kata  lain  syirkah  ini merupakan gabungan antara keempat  jenis  syirkah  (‘inan, abdan,  mudharabah,  dan  wujuh). Hukum syirkah semacam ini diperbolehkan  meskipun  tidak  ada nash  yang  mendukung.  Namun syirkah  ini  merupakan  kerja  sama modal  kerja  yang  tidak  jelas  dan mengandung  makna  wakalah  atas
sesuatu  yang  tidak  jelas  (An- Nabhani, 2010).

## B. Konsep Koperasi
Berdasarkan  Undang-Undang  No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi  merupakan  badan  hukum  yang didirikan  oleh  orang  perseorangan  atau badan  hukum  koperasi  dengan  pemisahan kekayaan  para  anggotanya  sebagai  modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi  dan  kebutuhan  bersama  di  bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.
Adapun  menurut  R.S.Soeriaatamdja sebagaimana  dikutip  dalam  (Hendrojogi, 2007)  koperasi  adalah  suatu  perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan  tidak  memandang  haluan  agama dan  politik  secara  sukarela  masuk,  untuk sekedar  memenuhi  kebutuhan  bersama yang  bersifat  kebendaan  atas  tanggungan bersama.
Asas-asas  yang  menjadi  landasan bagi  operasional  koperasi  di  Indonesia terdiri  dari:  (1)Saling  tolong  menolong, (2)Tanggung jawab,
(3)Keadilan,
(4)Ekonomis, (5)Demokratis,
(6)Kemerdekaan, dan (7)Pendidikan.
(Rivai & Usman, 2012).
Sebagian ulama menganggap koperasi  termasuk  ke  dalam  jenis  syirkah
mudharabah,  tetapi  menurut  Muhammad Syaltut  koperasi  merupakan  syirkah  baru dan  belum  dikenal  oleh  kebanyakan  umat muslim  yang  tidak  mengandung  unsur mudharabah  yang  biasa  terdapat  dalam fiqh  muamalah,  namun  intinya  dalam koperasi  terdapat  pembagian  untung  dan kerugian.  Abdurrahaman  Isa  berpendapat bahwa koperasi termasuk ke dalam syirkah amwal  atau  lebih  tepatnya  disebut  syirkah musahamah,  yaitu  syirkah  yang  dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh para anggotanya (Suhendi, 2013).
Karena pelaksanaan koperasi mirip dengan  bentuk  kerja  sama  dalam  Islam, maka  hukum  pelaksanaan  koperasi  secara umum  diperbolehkan  (mubah)  selama tidak  ada  hal-hal  yang  mengharamkan (riba,  penipuan,  judi,  dan  sebagainya). Namun,  Khalid  Abdurahman  Ahmad mengharamkan  adanya  koperasi  dengan alasan  prinsip-prinsip  keorganisasian  dan pembagian  keuntungan  yang  menyimpang dengan syariat Islam (Hasan, 2003).
Begitu  pula  dengan  (An-Nabhani, 2010),  koperasi  merupakan  organisasi yang batil dan bertentangan dengan hukum Islam.  Beliau  mengharamkan  koperasi dengan alasan:
1) Koperasi  merupakan  perseroan  yang didirikan berdasarkan modal saja dan di
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 263-275 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
dalamnya  tidak  terdapat  satu  badan persero (anggota koperasi).
2) Pembagian  laba  bukan  menurut  modal atau kerja, melainkan berdasarkan pada jasa  anggotanya  berupa  pembelian  atau produksi.
Walaupun  An-Nabhani  dan  Khalid Abdurrahman Ahmad mengharamkan adanya  koperasi,  namun  sebagian  besar ulama  mendukung  penetapan  hukum mubah  pada  koperasi  karena  koperasi menunjukkan keselarasan dan kebaikannya dalam pandangan Islam.

## C. Analisis
Masalah-masalah  yang  menyebabkan status hukum koperasi konvensional menjadi batil antara lain: keanggotaan dan mekanisme  pemberian  pinjaman  kepada anggota. Untuk menghindari status operasional  koperasi  konvensional  yang batil,  maka  perlu  mendirikan  koperasi syariah  di  mana  kegiatan  operasionalnya tidak  jauh  berbeda  dengan  koperasi konvensional  namun  harus  menggunakan prinsip fiqh muamalah agar sesuai  dengan prinsip syariah.
1. Masalah Keanggotaan dalam

## Koperasi
Koperasi  bersifat  terbuka  dalam menerima  setiap  anggota  baru.  Semakin banyak  anggota  yang  bergabung  dalam koperasi semakin besar laba yang
diperoleh  koperasi  dan  jumlah  SHU  yang akan dibagikan kepada anggotanya. Hal ini dikarenakan  jasa  anggota  koperasi  yang mendukung  jalannya  koperasi  berupa pembelian atau memproduksi milik koperasi tersebut.
Dalam  pelaksanaan  syirkah  jenis apapun,  setiap  anggotanya  diakadkan untuk  bergabung  dalam  syirkah  yang diikutinya, dengan kata lain dalam syirkah harus  melibatkan  unsur  badan  masing- masing  orang  yang  bersyirkah.  Apabila ada  salah  satu  anggota  yang  membatalkan syirkah  atau  meninggal  dunia  maka  akad syirkah akan berakhir atau dibubarkan.
Pada kegiatan operasional koperasi banyak  anggota  yang  mengundurkan  diri atau  menambah  anggota  baru,  tetapi bentuk  organisasi  koperasi  tetap  bertahan, bukannya dibubarkan seperti dalam prinsip syirkah yang benar. Maka kegiatan syirkah dalam  koperasi  hanya  berdasarkan  modal saja,  tanpa  melibatkan  kerja  atau  badan. Hal ini ditunjukkan pada pelaksanaan akad koperasi  untuk  menyetor  sejumlah  harta tertentu dengan maksud untuk mengadakan  pengurus  yang  akan  mencari orang  untuk  menjalankan  bisnis  yang dijalaninya (Abdurrahman, 2011).
Biasanya koperasi terdapat pengurus-pengurus  yang  dipilih  oleh anggotanya  sendiri  melalui  rapat  anggota. Namun,  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip
syirkah  yang  syar’i.  Seharusnya  dalam bersyirkah pengurus melakukan kontribusi kerja  (‘amal)  dan  diberi  wewenang melakukan tasharruf atas  modal  untuk menjalankan  aktivitas  bisnis  yang  dijalani (Abdurrahman, 2011).
Untuk  menciptakan    keanggotaan dalam  koperasi  syariah  yang  syar’i, koperasi  mengadakan  penerimaan  atau pengunduran  anggota  secara  periodik, bukan  setiap  saat.  Dalam  perubahan anggota  koperasi,  baik  menerima  anggota baru  atau  pengunduran  anggota  lama, mengakibatkan  koperasi  bubar.  Setelah koperasi  bubar  akadkanlah  kembali  tanpa harus  mengumpulkan  semua  anggotanya (Abdurrahman, 2011).
Selain  itu  setiap  pengurus  koperasi mengelola  koperasinya  harus  berdasarkan kontribusi  kerja,  dengan  ini  pengurus berhak memperoleh keuntungan. Pengurus tidak boleh bekerja melalui suatu perikatan kontrak  kerja  kepada  koperasi  yang dikelolanya  sendiri  dan  memperoleh  gaji darinya (Syafe'i, 2012).
2. Praktek Pemberian Pinjaman
dalam Koperasi Simpan Pinjam Koperasi bertujuan
untuk memenuhi sekaligus meningkatkan kesejahteraan  para  anggotanya.  Dalam kehidupan nyata seringkali anggota koperasi  meminjam  dana  kepada  koperasi untuk  menutupi  kekurangan  keuangannya.
Salah  satu  bagian  usaha  koperasi  yang berperan  memberikan  pinjaman  dana kepada  anggotanya  yaitu  koperasi  simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman dana yang modalnya berasal dari simpanan anggotanya  sendiri  (Syafe'i,  2012),  baik simpanan  pokok  maupun  simpanan  wajib. Semakin  sering  anggota  meminjamkan dana  ataupun  melakukan  pembelanjaan  di koperasi, semakin banyak SHU (Sisa Hasil Usaha) yang akan diperoleh anggota.
Apabila  para  anggota  koperasi sering melakukan pinjaman kepada koperasi,  maka  penghasilan  koperasi menjadi menurun. Untuk menutupi kerugiannya, koperasi memberikan tambahan  uang  atau  bunga  kepada  para anggotanya  setiap  periode  yang  berlaku (biasanya  per  bulan).  Beberapa  koperasi memberikan  istilah  selain  kata  ‘bunga’, yaitu  uang  administrasi  dengan  alasan kepentingan  administrasi,  padahal  tujuan sebenarnya hanya untuk mencari laba.
Konsep  uang  administrasi  tentulah berbeda  dengan  uang  tambahan  (bunga). Uang  administrasi  seharusnya  disesuaikan dengan  jumlah  biaya  administrasi  yang berhubungan dengan kepentingan administrasi  yang  bersangkutan  dan  tidak termasuk  ke  dalam  jumlah  uang  yang dipinjamkan. Namun kenyataannya terbalik,  uang  administrasi  ditentukan melebihi jumlah biaya kepentingan
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 263-275 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
administrasi yang sebenarnya dan berdasarkan jumlah pinjaman, serta ditagih setiap  bulan (Najah,  2016).  Hal  ini  bukan dinamakan  uang  administrasi,  melainkan disebut bunga alias riba.
Penggunaan  riba  jelas  diharamkan oleh  Islam  dan  termasuk  ke  dalam  dosa besar    seperti  yang  difirmankan  Allah dalam  surat  Al-Baqarah  ayat  275  dan dalam  sabda  Rasulullah:  “Setiap  hutang yang mendatangkan manfaat untuk piutang hukumnya  riba”  (Najah,  2016).  Sekecil apapun  jumlah  riba  yang  digunakan,  tetap saja  diharamkan  karena  melebihi  jumlah yang  dipinjamkan  anggota.  Riba  dapat mengancam  jiwa  dan  semangat  gotong royong  yang  sudah  menjadi  asas  koperasi (Hasan,  2003),  dan  menjauhi  dari  tujuan koperasi  sebenarnya  yaitu  meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya.
Dalam pelaksanaan syirkah seharusnya  berdasarkan  kepada  sistem bagi  hasil,  yaitu  jumlah  laba  dibagikan secara  proporsional  kepada  pihak  terkait sesuai  dengan  jasa  usaha  yang  dikerjakan. Begitu pula dengan koperasi yang ditunjukkan  oleh  pembagian  SHU  sesuai dengan  keputusan  rapat  anggota.  Undang- undang  No.25  tahun  1992  dijelaskan bahwa  SHU  setelah  dikurangi  dana cadangan,  dibagikan  kepada  anggota sebanding  dengan  jasa  usaha yang dilakukan  oleh  masing-masing  anggota
dengan  koperasi  (pasal  45  ayat  2) (Hendrojogi,  2007).  Cara  lain  untuk menghindarkan praktek riba adalah membuat  laporan  laba  rugi  dan  neraca keuangan  dalam  setiap  periode  yang berlaku (Ahmad Sarwat,2016), agar jumlah keuntungan  atau  kerugiannya  tercantum secara jelas.

## 3. Koperasi  Syariah  sebagai  Solusi Kebatilan Koperasi Konvensional
Dalam  segala  aspek  kehidupan termasuk kegiatan ekonomi harus berlandaskan  pada  hukum  Islam  dalam rangka  mencapai  kebahagiaan  di  akhirat. Terutama  sistem  pelaksanaan  koperasi harus  berlandaskan  hukum  Islam.  Hal  ini berarti menghindarkan semua bentuk  yang diharamkan  seperti  penggunaan  riba  yang sering  ditemukan  dalam  koperasi  simpan pinjam.
Dalam  surat  Al-Maidah  ayat  dua menjelaskan  bahwa  manusia  saling  tolong menolong  dalam:  mengerjakan  kebajikan demi  kebajikan,  kebaikan  demi  kebaikan dan  berkompetisi  untuk  meningkatkan takwa (Hasan, 2003). Oleh karena itu sikap tolong  menolong  dalam  koperasi  harus dilaksanakan  dalam  dua  poin  tersebut, bukan menjadi menyengsarakan anggotanya  dengan  cara  riba.  Untuk menghindarkan  segala  kegiatan  koperasi yang  mengarahkan  kepada  hal  yang
diharamkan, solusinya adalah menjalankan kegiatan koperasi sesuai syariah atau biasa disebut koperasi syariah.
Prinsip  koperasi  syariah  terdiri  dari (Syafe'i, 2012):
1) Koperasi  syariah  menegakan  prinsip- prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:
a. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang  tidak  dapat  dimiliki  oleh siapapun secara mutlak
b. Manusia diberi
kebebasan
bermu’amalah selama sesuai
dengan ketentuan syariah
c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi
d. Menjunjung  tinggi  keadilan  serta menolak  setiap  bentuk  ribawi (sistem bunga yangmerugikan
pihak  tertentu)  dan  pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintirorang  atau  sekelompok orang saja.
2) Dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut:
a. Keanggotaan  bersifat  sukarela  dan terbuka
b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dankonsekuen
(istiqomah)
c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usahamasing- masing anggota
e. Pemberian balas jasa modal dilakukan  secara  terbatas  dan professional  menurut  sistembagi hasil
f. Jujur, amanah, dan mandiri
g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber dayainformasi secara optimal
h. Menjalin dan menguatkan kerjasama  di  antara  anggota,  antar koperasi  serta  dengan  danatau lembaga lainnya
Pada  umumnya  penyelenggaraan koperasi konvensional sudah sesuai dengan  sistem  ekonomi  Islam,  karena ekonomi  Islam  adalah  ekonomi  yang berpihak pada pengembangan nasib masyarakat  banyak  dengan  memupuk kebersamaan  dan  kekeluargaan  (Rivai  & Usman, 2012). Hanya saja dalam pelaksanaan  koperasi  konvensional  tidak sesuai  dengan  pelaksanaan  syirkah  yang syar’i. Sebenarnya tidak perlu menggunakan  nama  koperasi  syariah secara  sepenuhnya  untuk  menerapkan sistem  yang  halal,  tetapi  pelaksanaan
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 263-275 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
koperasi  harus  mengikuti  aturan  Islam yang  berdasarkan  Al-Quran  dan  As- Sunnah  dan  menjadikan  suatu  bentuk syirkah yang syar’i.
Jika  ingin  menjalankan  koperasi yang  sesuai  dengan  hukum  syirkah,  maka perlu  adanya  konversi  bentuk  koperasi yang  syar’i.  Dalam  menyusun  Anggaran Dasar  (AD)  harus  mencantumkan  syarat dalam  bersyirkah  secara  benar.  Setiap anggota  atau  pengurus  yang  tergabung dalam  koperasi  harus  melibatkan  kerja (badan)  mereka,  tidak  hanya  modal  saja yang disetorkan. Dalam membentuk koperasi  syariah  boleh  memilih  salah  satu dari kelima jenis syirkah (‘inan,
mudharabah, wujuh, abdan, atau mufawadhah) (Abdurahman  &  Yahya,
2015) .
Hal yang terpenting dalam melakukan  syirkah,  termasuk  koperasi, adalah  adanya  sikap  saling  jujur  antar  ke dua  belah  pihak.  Islam  menjunjung  tinggi nilai  kejujuran  dalam  segala  aspek kegiatan duniawi. Dalam bersyirkah sangat mungkin  terjadi  penzaliman  antar  satu sama  lain,  dengan  adanya  kejujuran  akan menghindarkan  segala  perbuatan  zalim tersebut,  termasuk  perbuatan  riba  dalam koperasi  simpan  pinjam.  Maka  dalam bersyirkah tetap diperlukan adanya kehati- hatian dan kewaspadaan, sekalipun
kegiatan  syirkah  dilakukan  oleh  orang Islam (Hasan,  Manajemen  Bisnis  Syariah, 2009) .

## III. SIMPULAN
Koperasi  merupakan  salah  satu contoh  bentuk  syirkah  yang  menunjukkan kerja  sama  dan  sikap  tolong  menolong yang  terbentuk  di  antara  para  anggota koperasi.  Akan  tetapi  saat  ini  sebagian besar  koperasi  yang  ada  menyalahi hukum-hukum  muamalah  dengan  akad syirkah. Masalah  yang  menjadikan hukum koperasi  konvensional  batil  antara  lain: masalah keanggotaan koperasi dan penerapan operasional pemberian pinjaman pada koperasi simpan pinjam.
Koperasi konvensional tidak menggunakan  unsur  badan  (kerja)  yang dilakukan  oleh  masing-masing  anggota, melainkan  dengan  modal  saja,    sehingga akad  dalam  koperasi  menjadi  batil.  Sifat keanggotaan  koperasi  yang  sukarela  dan terbuka  menjadikan  pihak  koperasi  secara bebas  melakukan  arus  keluar  masuk anggota tanpa perlu mengakhiri akad kerja sama tersebut. Di samping itu kebanyakan koperasi simpan pinjam menggunakan riba sebagai  bentuk  balas  jasa  bagi  pihak koperasi yang dibebankan kepada anggotanya.  Padahal  tujuan  penggunaan riba  dalam  koperasi  simpan  pinjam  hanya mendapatkan keuntungan semata. Kadang-
kadang  pihak  koperasi  mengganti  istilah ‘bunga’  dengan  uang  administrasi  untuk kepentingan  administrasi,  padahal  tujuan sebenarnya hanya untuk mencari laba.
Oleh  karena  itu,  agar  dalam melaksanakan  syirkah  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah,  maka  koperasi konvensional harus dikonversi ke koperasi syariah agar kaum muslim bisa menjalankan  aktivitas  muamalah  sesuai dengan aturan syariah.
Koperasi  syariah  merupakan  cara yang  tepat  untuk  membentuk  koperasi yang syar’i, artinya koperasi tersebut harus mengikuti  rukun  dan  syarat  dalam  akad syirkah.  Dalam  pembentukan  koperasi syariah boleh memilih salah satu jenis dari kelima  jenis  syirkah  (‘inan,  abdan, mudharabah,  wujuh,  atau  mufawadhah) agar  pelaksanaan  koperasi  sejalan  dengan pelaksanaan kerja sama syirkah yang sah.

## Daftar Pustaka
Abdurahman,  H.,  &  Yahya,  A.  (2015).
Bisnis Dan Muamalah
Kontemporer. bOGOR:  Al-Azhar Fresh Zone.
Abdurrahman, Y. (2011). Koperasi Dalam Pandangan  Syariah. Bogor:  Al- Azhar Press.
Ahmad,  N.  M.  (2013). Perseroan  Syirkah sesuai  Syariah. [Online].  Tersedia
di: www.almanaj.or.id/content/3632/sl ash/0/perseroan-syirkah-sesuai- syariah. Diakses: 29Desember 2016
Al-Jawi,  S.  (2016,  Desember). Hukum- Hukum  Syirkah .  Diambil  kembali dari www.Fiqhislam,com/index.php?op ton=com_content&id=25043%Ahu kum-hukumSyirkah&Itemid=197.
Anggadini, S. D. (2014). Analisis
Implementasi
Syirkah Pada
Koperasi. Riset Akuntansi , VI 1.
An-Nabhani,  T.  (2010). Sistem  Eonomi Islam. Bogor: Al-Azhar Press.
Hasan,  A.  (2003). Berbagai  Macam Transaksi  Dalam  Islam. Jakarta:
Rajawali Pers.
Hasan,  A.  (2009). Manajemen  Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
Hendrojogi.  (2007). Koperasi. Jakarta: Rajawali Pers.
Kementrian  Koperasi  dan  UKM.  (2016) .
Kinerja Koperasi Syariah di
Indonesia  Sangat  Baik .  [Online].
Tersedia di:
www.depkop.go.id/content/read/ki nerja-koperasi-syariah-di-
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 263-275 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
indonesia-sangat-baik.  Diakses:  29
Desember 2016.
Najah, A. Z. (2016, Desember).
www.ahmadzain.com .
Mardani.  (2012). Ayat-ayat  dan  Hadis
Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali
Pers.
Rivai,  V.,  &  Usman,  A.  (2012). Islamic Economic  and  finance. Jakarta:
Gramedia.
Sarwat,  A.  (2007). Ribakah  Simpanan  di Koperasi. [Online].  Tersedia  di: www.eramuslim.com/ekonomi/riba kah-simpanan-di-koperasi.htm. Diakses: 28Desember 2016.
Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah)
Dalam  Ekonomi  Islam. Jurnal
Ekonomi Universitas Riau .
Suhendi,  H.  (2013). Fiqh  Muamalah.
Jakarta: Rajawali Pers.
Syafe'i,  A.  (2012).  Koperasi  Syariah :Tinjauan  Terhadap  Keududukan
dan  Peranannya. Jurnal  Media
Syariah , hlm.73-82.