DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 2 Juni 2024, Revised: 3 Juli 2024, Publish: 4 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Amdal Usaha yang menimbulkan Limbah di Kabupaten Bekasi ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
Rendi Pangestu 1 , Beni Ahmad Saebani 2 , Yana Sutiana 3
1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, rendipangestu48@gmail.com 2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, beniahmadsyaebani210468@gmail.com 3 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, yanasutiana@uinsgd.ac.id
Corresponding Author: rendipangestu48@gmail.com
Abstract: This  research  aims  to  determine  the  application  of  legal  sanctions  against businesses that violate environmental permits in the jurisdiction of the Local Government of Bekasi  District,  as  viewed through Siyasah Dusturiyah. The research  employs a descriptive research method with an empirical juridical approach. The findings of this research indicate that environmental permits issued by the local government can serve as efforts to prevent all forms  of  environmental  damage  by  enforcing  the  law.  There  are  four  stages:  first,  written administrative  sanctions;  second,  government  enforcement  letters;  third,  permit  revocation; and finally, cessation of activities. The Siyasah Dusturiyah review of the application of legal sanctions against violators of environmental permits is in accordance with the principles of Siyasah Dusturiyah, namely the principles of authority and responsibility aimed at or based on the principle of utility.
Keyword: Legal Sanctions, Environmental Permits, Siyasah Dusturiyah.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap badan usaha  yang  melanggar  izin  lingkungan  di  wiliayah  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bekasi di  tinjau  dari  Siyasah  Dusturiyah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  yuridis  empiris.  Hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa izin  lingkungan  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  daerah  dapat  menjadi  upaya  untuk mencegah segala bentuk kerusakan lingkungan dengan melakukan upaya penegakkan hukum. Ada  4  tahapan,  yang  pertama  adalah  sanksi  administrasi  secara  tertulis,  surat  paksaan pemerintah,  pencabutan  izin,  hingga  menghentikan  kegiatan.  Tinjauan  siyasah  dusturiyah terhadap  penerapan  sanksi  hukum  kepada  pelanggar  izin  lingkungan  sudah  sesuai  dengan prinsip  siyasah  dusturiyah  yaitu  prinsip  wewenang  dan  tanggung  jawab  bertujuan  atau berlandaskan pada asas kemaslahatan.
Kata Kunci: Sanksi Hukum, Izin Lingkungan, Siyasah Dusturiyah.

## PENDAHULUAN
Perizinan lingkungan merupakan salah satu  instrumen lingkungan hidup yang terkait dengan  sanksi  admisnistratif  yaitu  izin  yg  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  setiap  orang yang  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  wajib  memiliki  analisis  mengenai  dampak lingkungan  (amdal)  dalam  rangka  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai prasyarat  untuk  memperoleh  izin  usaha  yang  diterbitkan  oleh  mentri,  gubernur,  atau bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya  (UU  No.  32  Pasal  10,  2009).    Sanksi administrasi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  memiliki  sifat  reparatoir  yang  artinya memulihkan  pada  keadaan  semula.  Peranan  sanksi  administrasi  dalam  menjaga  kelestarian lingkungan  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  upaya  mencegah  dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Pemberian wewenang kepada pemerintah untuk  menerapkan  sanksi  administrasi  pada  kasus  lingkungan  hidup  seharusnya  menjadi konsekuensi  logis  dari  kewenangan  pemerintah  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup (Panambunan, 2016).
Menyadari  dampak  dari  kerusakan  lingkungan  yang  mungkin  saja  bisa  terjadi dikemudian  hari,  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  membentuk  suatu  peraturan  pemerintah daerah  (Perda)  Kabupaten  Bekasi  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten Bekasi nomor 3 Tahun 2017 tentang Izin  Lingkungan dimana peraturan tersebut bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  kelestarian  lingkungan  hidup  dengan meningkatkan  upaya  pengendalian  dan  pengawasan  di  setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang berdampak  negatif  terhadap  kelestarian  lingkungan.  Peraturan  tersebut  dibentuk  sebagai upaya  pengaturan,  pembinaan,  pengendalian,  pengawasan  dan  penengakkan  hukum  pada setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif dan mengembangkan dampak positif (Thani, 2017).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dian Nurdiana sebagai Sub Koordinator Kajian  Dampak  Lingkungan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bekasi  didapat  bahwa Pengaturan,  pengendalian,  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup tidak  selalu  berjalan  dengan  mulus,  hambatan  yang  dialami  dalam  proses  penerbitan  izin lingkungan ada pada tingkat kewenangan pemberian izin lingkungan pada peraturan terbaru, yakni  Peraturan  Pemerintah  nomor  5  Tahun  2021  tentang  penyelenggaraan  perizinan berusaha  berbasis  risiko.  Untuk  sekarang,  kewenangan  pemberian  izin  tidak  semuanya diterbitkan oleh  pemda, hal ini didasarkan pada bentuk dari kegiatan usaha yang dibedakan dari segi modal dan risiko yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apabila industri besar yang memiliki tingkat risiko tinggi, maka izin lingkungannya ada di Pemerintah Pusat, jika industri tersebut  berada  di  kawasan  perindustrian,  izin  lingkungannya  ke  Pemda  Provinsi,  Pemda Kabupaten/Kota  memiliki  wewenang  penerbitan  izin  usaha  dan  izin  lingkungan  pada  usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Pengelolaan  limbah  yang  buruk  merupakan  sebuah  masalah  lingkungan  yang  sangat serius  yang nantinya akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup bagi  masyarakat sekitar yang  terdampak  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  pencemaran  limbah  tersebut (Fadzoli et al., 2023).  Lebih lanjut, Bapak Dian Nurdiana sebagai Sub Koor Kajian Dampak Lingkungan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bekasi  menjelaskan  bahwa  jika  saja kewenangan  yang  dimandatkan  kepada  Dinas  Lingkungan  Hidup  tidak  terjadi  tumpang tindih,  apapun  bentuk  usahanya,  apabila  berdampak  pada  lingkungan  maka  Dinas Lingkungan  Hidup  dapat  menindak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  juga  sesuai dengan  prosedur  yang  ada  dalam  peraturan  tanpa  membedakan  berapa  modal  usaha  yang dikeluarkan.  Maka penegakkan hukum  yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Bekasi  sudah  sejalan  dengan  kaidah  fiqh  siyasah  yaitu  al-maslahah  al-mursalah yang  di  dalam  kaidah  tersebut  harus  mengedepankan  kemaslahatan  umum  dan  mencegah kerusakan (Usman, 2020).
Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat  dalam studi siyasah terdapat  dalam siyasah  dusturiyah.  Siyasah  dusturiyah  dalam  pengertiannya  memiliki  arti  hubungan  antara pemerintah  dengan  rakyatnya  serta  lembaga-lembaga  yang  ada  dengan  batas-batas administratif  suatu  negara.  Didalam  fiqih,  siyasah  dusturiyah  dibatasi  dengan  membahas peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh pemangku kebijakan dari segi penyesuaian prinsip  bernegara  dan  prinsip  agama  serta  realisasinya  yang  bertujuan  untuk  kemaslahatan bersama sesuai dengan kebutuhan negara tersebut (Djazuli, 2003).
Sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  Indonesia  memiliki kewajiban  untuk  mengimplementasikan  nilai-nilai  Islam  dalam  segala  aspek  kehidupan termasuk  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Dalam  hal  ini,  peraturan  di  Indonesia  terkait pengelolaan  lingkungan  hidup  seharusnya  dapat  memperhatikan  nilai-nilai  Islam,  seperti amanah  (trusteeship),  hifdh  al-nafs  (penjagaan  jiwa),  maslahah  (kepentingan  umum),  dan tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa). Dengan mengacu pada nilai-nilai Islam tersebut, peraturan pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia  khususnya  di  Kabupaten  Bekasi  dapat memperkuat  kebijakan  dan  praktik-praktik  yang  ramah  lingkungan.  Selain  itu,  kepatuhan terhadap hukum Islam juga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada beberapa cara yang  pertama  adalah  observasi  yaitu  merupakan  metode  pengumpulan  data  melalui pengamatan  pada  situasi  tertentu  tanpa  adanya  rekayasa  dan  kemudian  mencatat  peristiwa tersebut  secara  sistematis  (Ni’matuzahroh  &  Prasetyaningrum,  2018).  Dalam  penelitian  ini peneliti  melakukan  observasi  mengenai  cara  kerja  Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam memberikan  sanksi  administratif  terhadap  pelanggar  ketentuan  izin  lingkungan  di  Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi  guna  mendapatkan  informasi  yang  peneliti  butuhkan  dengan  Bapak  Dian Nurdiana dan Ibu Asti Rakhmawati sebagai salah dua dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perusahaan yang Melanggar Izin Lingkungan
Pencemaran,  perusakan,  dan  kerusakan  lingkungan  di  Kabupaten  Bekasi  mengacu terhadap batasan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara sederhana, terdapat  unsur-unsur  (limbah)  yang  mempengaruhi  keseimbangan  lingkungan  hidup. Indikator  terjadinya  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  mengacu  terhadap  batas maksimal  pencemaran  sesuai  ketentuan  nasional  dan  daerah.  Analisis  yang  dilakukan  di Kabupaten  Bekasi  menunjukan  kondisi  lingkungan  hidup  dapat  ditinjau  dari  data  Laporan Status  Lingkungan  Hidup  Daerah  (SLHD)  Kabupaten  atau  Kota.  Secara  umum,  adanya ancaman  kerusakan  lingkungan  di  Kabupaten  Bekasi  tidak  jauh  berbeda  dengan  daerah lainnya,  meliputi  dampak  dari  adanya  komponen  pembangunan  pemukiman,  industri,  dan infrastruktur (hotel dan mall).
Permasalahan  yang  dirasakan  di  lapangan  untuk  implementasi  Peraturan  Daerah Nomor 3 Tahun 2017 belum berjalan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dian  Nurdiana,  berbagai  macam  persoalan  usaha/kegiatan  skala  besar  yang  mencemari lingkungan  masih  dapat  ditemukan  di  Kabupaten  Bekasi,  beberapa  contoh  perusahaan  yang melanggar adalah sebagai berikut:
Nama Perusahaan PT. KSA
Alamat Kp.  Cibitung  Rawa  Citra,  RT.003  RW.  003  Desa  Telaga  Asih,  Kec.
Cikarang Barat, Kab. Bekasi. Produksi Corrograted Carton Box dan Plastics Box Industry Pelanggaran Permasalahan  dokumen-dokumen  izin  lingkungan  dan  pembuangan  limbah cair  yang  memasuki  saluran  drainase  warga  pemukiman  sampai  dengan sungai. Sanksi Kegiatan dihentikan sampai perizinan lingkungan selesai dan dijatuhi sanksi administratif. Nama Perusahaan PT. SLK Alamat Jl.  Inspeksi  Kalimalang,  Desa  Sukadanau,  Kec.  Cikarang  Barat,  Kab. Bekasi. Produksi Ceramic tiles, Tableware, Sanitary Pelanggaran Pencemaran limbah B3 sehingga merusak kualitas air sungai beserta udara Sanksi Kegiatan  dihentikan  sampai  perizinan  lingkungan  selesai  dijatuhi  sanksi administratif.
Sesuai  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bekasi  Nomor  3  Tahun  2017  sesuai  pasal  4 permohonan izin lingkungan menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL, DELH dan DPLH wajib memiliki izin lingkungan (UU No. 32  Pasal  4,  2009).    Beberapa  kasus  yang  ditindak  sesuai  dengan  ketentuan  pada  peraturan daerah  tersebut  menunjukan  belum  terpenuhinya  persyaratan  dokumen  lingkungan  yang berkaitan dengan perizinan lingkungan hidup seperti AMDAL, UKL dan UPL. Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Ibu  Rara  sebagai  SKKS  Penataan  dan  Penegakan  Hukum  Dinas Lingkungan  Hidup,  menjelaskan  tentang  upaya  dalam  menyelesaikan  permasalahan  dalam pelanggaran  izin  lingkungan  hidup  sebagai  berikut:  “Pandangan  terhadap  data  tersebut menunjukan  adanya  potensi  kerusakan  lingkungan  setiap  daerah  cukup  besar.  Upaya  yang dapat  dilakukan  dengan  mengimplementasikan  izin  lingkungan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  daerah  yang  mengatur  tentang  penegakan  hukum,  pemberian  izin,  dan menerbitkan  dokumen  lingkungan.  Penegakan  hukum  di  Kabupaten  Bekasi  sendiri  dengan pembuatan  regulasi,  penegakan  secara  kelembagaan,  dan  penerapan  dokumen  pengelolaan lingkungan.”

## Pengawasan Perusahaan
Pemberian  izin  yang  diterbitkan  oleh  Bupati,  tidak  lepas  dari  peran  penting  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bekasi  dalam  melaksanakan  tugas  mengawasi,  menilai,  atau memberikan  rekomendasi  terhadap beberap dokumen izin  lingkungan. Sinergitas stakholder sangat  menentukan  berjalan  tidaknya  Perda  tersebut,  adanya  kewenangan  pada  masing- masing  institusi  diharapkan  mampu  menyelesaikan  persoalan  pencemaran  lingkungan. Ketegasan  Pemerintah  Daerah  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bekasi  dibuktikan dengan  dibentuknya  Satgas  Penanganan  Permasalahan  Lingkungan  Hidup  (PPLH)  (Fajar  & Moses, 2022).  Satgas tersebut melibatkan seluruh instansi yang memiliki wewenang bidang lingkungan hidup.
Pengawasan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dilakukan  oleh  Pejabat  Pengawasan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk meninjau ketaatan pemrakarsa terhadap ketentuan Pasal 6 ayat  (1)  dan  Bupati  dapat  membentuk  tim  untuk  melakukan  tugas  pengawasan  lingkungan hidup.   Analisis di  Kabupaten Bekasi  terdapat  beberapa kasus  yang memperlihatkan kinerja Dinas  Lingkungan  Hidup  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  pengawasan  dan  pembinaan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017.
Berdasarkan  data  penelitian  menunjukan  bahwa  tugas  pokok  Dinas  Lingkungan Hidup  dalam  melaksanakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bekasi  No  3  Tahun  2017 melakukan pengawasan dan pembinaan pada pelaku usaha atau pemrakarsa baik sudah atau belum  memiliki  AMDAL  atau  UKL-UPL.  Adanya  peraturan  daerah  tersebut  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bekasi  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  melaksanakan
pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan  hidup  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung akan dijelaskan sebagai berikut.
1. Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dengan mengawasi terhadap  pelaku  usaha/pemrakarsa  yang  berpotensi  memberikan  dampak  pencemaran terhadap lingkungan hidup. Pengawasan rutin dilakukan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten  Bekasi  bersama  dengan  Pemerintah  Daerah  dengan  cara  mengambil sampel komponen limbah melalui IPAL dan langsung di uji ke laboratorium. Selain, tugas pokok  pengawasan  dan  pembinaan  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 17.
Pelaksanaan  teknis  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  30  Tahun  2009 tentang Tata  Laksana Perizinan dan Pengawasan  Pengelolaan  Limbah.  Berdasarkan hasil wawancara dengan Asti Rakhmawati sebagai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan  Perlindungan  Lingkungan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bekasi  bahwa, “Pengawasan terhadap pencemaran udara dan tanah, apabila  yang dicemari adalah udara atau tanah, maka kewajiban untuk uji emisinya setiap 6 bulan sekali. Karena pencemaran udara  dan  tanah  banyak  jenisnya  serta  efek  yang  ditimbulkan  juga  tidak  secepat pencemaran air, contohnya pencemaran udara itu meliputi kebisingan, polusi, atau bau tak sedap,  sedangkan  pencemaran  tanah  meliputi  kekeringan,  kerusakan  jalan,  dan  getaran yang mengganggu pemukiman warga.”
2. Pengawasan Tidak Langsung
Pelaksanaan  peraturan  daerah  Kabupaten  Bekasi  No  3  Tahun  2017  dalam  Bab  IV Kewajiban  Pemegang  Izin  Lingkungan,  menjelaskan  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan pengawasan tidak langsung antara lain:
a. Laporan Pengelolaan dan Pemantau Lingkungan Hidup
Pengawasan  dilakukan  melalui  penyampaian  laporan  pelaksanaan  terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin  lingkungan sesuai pasal  6 ayat  1 (b). Pelaporan pelaku  usaha/pemrakarsa  terhadap  laporan  pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan dilakukan  setiap  6  bulan  sekali  kepada  Pemerintah  Daerah  dan  Dinas  Lingkungan Hidup  melalui  tebusan  dari  hasil  pengawasan.  Selanjutnya,  hasil  pengawasan ditindaklanjuti  sesuai  peraturan  yang  berlaku,  serta  apabila  hasil  laporan  terindikasi memberikan  dampak  pencemaran,  perusakan,  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  akan diberikan sanksi administrasi bahkan pencabutan izin lingkungan.
b. Sanksi Administratif Pada  pelaksanaan  pengawasan  yang  dilakukan  Dinas  Lingkungan  Hidup  baik secara langsung atau melalui pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup akan  ditindaklanjuti  melalui  pemeriksaan  untuk  menemukan  hasil  sesuai  atau  tidak dengan  peraturan  perundang-undangan  berlaku.  Apabila  hasil  pengawasan  ditemukan pelanggaran  terhadap  pengelolaan  lingkungan  hidup  akan  dikenakan  sanksi administratif  berupa  teguran  tertulis,  pembekuan  izin  lingkungan,  pencabutan  izin lingkungan, atau paksaan pemerintah (Perda Kab. Bekasi No. 3, 2017).  “Ada 4 tahapan yang dapat diberlakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam menerapkan sebuah sanksi sesuai  dengan  pedoman  undang-undang  yang  berlaku.  Pertama,  sanksi  administrasi secara  tertulis,  paksaan  pemerintah,  pencabutan  izin,  sampai  menghentikan  kegiatan. Ini  semua  dilakukan  secara  bertahap  dan  diberi  waktu  selama  90  hari  kerja  untuk memperbaiki  kelalaian  dalam  suatu  kegiatan  usaha,  baik  dari  kelalaian  perizinan sampai kelalaian dalam pembuangan limbah yang mencemari lingkungan yang meliputi tanah, air dan udara.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Asti  Rakhmawati  sebagai  Pengawas Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  dan  Perlindungan  Lingkungan  Dinas  Lingkungan  Hidup
Kabupaten  Bekasi  bahwa  “Salah  satu  tugas  dari  dinas  lingkungan  hidup  di  bidang pengawasan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dan  perlindungan  lingkungan  adalah menerapkan  sanksi-sanksi  sesuai  dengan  pedoman  dari  Undang-Undang  nomor  32  Tahun 2009 pasal 76 ayat 2 dan juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 pasal 508 ayat  1,  yaitu  Pemda  melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup  dapat  menerapkan  sanksi  sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilanggar oleh perusahaan tersebut.”
Beberapa  kasus  dijelaskan  oleh  Ibu  Rara  SKKS  Penataan  dan  Penegakan  Hukum Dinas  Lingkungan  Hidup  yang  telah  diwaawncara  didapat  penjelasan  bahwa  salah  satu contoh  kasus  yaitu  T.  KSA  yang  mencemari  lingkungan.  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Bekasi  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  bersama  dengan  pihak  Pemerintah Daerah.  Pelaksanaan  pengawasan  itu  dilakukan  untuk  menindaklanjuti  laporan  masyarakat (menyidik/mengecek)  perusahaan  yang  terindikasi  melakukan  pencemaran  lingkungan. Pengawasan tersebut menghasilkan surat paksaan pemerintah kepada PT. KSA, terdiri dari 6 pelanggaran  sebagai  berikut:  a)  belum  memiliki  dokumen  dan  persetujuan  lingkungan;  b) pembuangan  air  limbah  ke  saluran  drainase;  c)  belum  mempunyai  surat  persetujuan  teknis pemutihan mutu air limbah; d) menampung limbah B3 bekas di halaman perusahaan; e) tidak memiliki tempat penyimpanan limbah B3; dan f) tidak adanya SOP penyimpanan limbah B3.
Adapun  Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pembinaan  Dinas  Lingkungan  Hidup  kepada PT. KSA dilakukan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 untuk  memenuhi  perizinan  lingkungan  meliputi  AMDAL  dan  UKL-UPL  melalui  proses permohonan  izin  lingkungan  ,  serta  penerbitan  izin  lingkungan  (Perda  Kab.  Bekasi  No.  3, 2017).
Hasil  pengawasan  dan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  DLH,  kemudian ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi  dengan  memutuskan  dan  menetapkan sanksi  administratif  tentang  “Paksaan  Pemerintah”  kepada  penanggung  jawab  perusahaan dengan  pertimbangan  sebagai  upaya  perlindungan  pengelolaan  lingkungan  dengan memutuskan  dan  menetapkan  sanksi  administratif  terkait  paksaan  pemerintah  kepada penanggung  jawab  PT  KSA  dengan  pertimbangan  upaya  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan,  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Daerah  No  3  Tahun  2017  tentang  sanksi administratif  berupa:  teguran  tertulis,  pembekuan  izin  lingkungan,  pencabutan  izin lingkungan, atau paksaan pemerintah.

## Tinjauan  Siyasah  Dusturiyah  Terhadap  Latar  Belakang  Politik  Hukum  dan Mekanisme Pelaksanaan Sanksi Kepada Perusahaan yang Melanggar
Dalam ketatanegaraan Islam, peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam bagian fiqh  siyasah  yang  disebut  Siyasah  Dusturiyah.  Fiqh  Siyasah  sebagai  ilmu  ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya  (Munawir,  1991).    Siyasah  Dusturiyah  merupakan  sebuah  konsep  yang mencakup  aspek-aspek  penting  dalam  peraturan  perundang-undangan  dalam  konteks ketatanegaraan  Islam.  Bagian  ini  mencakup  beberapa  pilar  penting,  termasuk  konsep konstitusi  .    Konstitusi  dalam  konteks  ini  mengacu  pada  landasan  hukum  yang  mendasari negara  dan  mengatur  hubungan  antara  pemerintah  dan  warga  negara.  Selain  itu,  dalam Siyasah Dusturiyah juga dibahas sejarah negara, yang meliputi perkembangan negara dalam konteks  ketatanegaraan  Islam,  termasuk  peran  hukum  dan  peraturan  dalam  sejarah  negara- negara.
Pada  penelitian  ini,  lembaga  legislatif  daerah  menetapkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bekasi  Nomor  3  Tahun  2017  mengenai  Izin  Lingkungan  yang  dalam  perspektif Islam  memungkinkan  pemerintah  untuk  mengatur  dan  menetapkan  salahsatu  aspek  dalam kehidupan  masyarakat  mengenai  pengawasan  dan  pengendalian  izin  lingkungan  guna
menciptakan  kehidupan  yang  layak.  Adapun  tujuan  uama  daripada  ditetapkannya  Peraturan Daerah  Kabupaten  Bekasi  Nomor  3  Tahun  2017  mengenai  Izin  Lingkungan  menjadi mekanisme dalam implementasi hukum untuk mengawasi dan mengendalikan penerbitan izin lingkungan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Sejalan  dengan  hukum  Islam  dalam konsep  maslahah  mursalah  yaitu  mengedepankan  kemaslahatan  umum  demi  terjaganya lingkungan yang bersih dan layak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi.
Maslahah mursalah merujuk pada prinsip bahwa segala kebijakan atau peraturan yang ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui  Peraturan  Daerah  secara  tidak  langsung  memiliki relevansi  dengan  prinsip-prinsip  Islam  dan  bertujuan  untuk  mencapai  kemaslahatan  dan kesejahteraan  umat  secara  keseluruhan.  Prinsip-prinsip  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  Al- Qur'an  dan  As-Sunnah,  yang  menjadi  sumber  hukum  utama  dalam  hukum  Islam  .    Dengan pemerintah Islam bertanggung jawab untuk menetapkan aturan-aturan yang mempromosikan keadilan,  keamanan,  ketertiban,  dan  kemaslahatan  umat.  Peraturan  daerah  nomor  3  Tahun 2017  juga  menegaskan  dalam  pasal  3  selaras  dengan  prinsip-prinsip  Islam  dengan  tujuan mencapai kemaslahatan umum (maslahah mursalah) memiliki implikasinya sebagai berikut: 1. Upaya mitigasi dampak buruk hingga terjadi musibah atau bencana alam.
Sebagai  salahsatu  tujuan  ditetapkannya  peraturan  ini  adalah  sebagai  bentuk  upaya pemerintah  daerah  Kabupaten  Bekasi  untuk  menertibkan  segala  bentuk  usaha  yang berdampak  pada  lingkungan  baik  tanah,  air,  maupun  udara.  Jika  saja  pemerintah  abai terhadap hal tersebut, besar kemungkinan daerah tersebut akan menjadi daerah yang tidak layak  huni  karena  tercemarnya  sumber  kehidupan  oleh  limbah  yang  tidak  bisa  dikelola ataupun yang tercemar.
2. Menegakkan ketertiban umum.
Dampak yang terjadi akan sangat luar biasa apabila tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi.  Maka dari itu, pemerintah seharusnya  tidak pandang bulu  dalam  menertibkan  para  pelanggar  izin  maupun  menindak  tegas  perusahaan  ilegal yang tidak memiliki izin lingkungan.
3. Menjaga kesehatan masyarakat.
Hidup  sehat  dan  lingkungan  yang  layak  merupakan  sebuah  tujuan  akhir  dari terbentuknya peraturan daerah tersebut. Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian terhadap  izin  lingkungan  benar-benar  menjadi  tombak  utama  dalam  menertibkan  aturan perda nomor 3 tahun 2017.
4. Menjadi sebuah sarana perenungan umat beragama dalam menghayati keyakinannya. Dibentuknya  peraturan  ini  juga  menjadi  sarana  perenungan  umat  beragama  dalam menghayati  keyakinannya.  Karena  bukan  hanya  di  Islam  saja,  agama  manapun  pasti menjunjung  tinggi  sebuah  kehidupan  yang  sehat  dan  layak  bagi  seluruh  makhluk  hidup yang ada di muka bumi.
Dalam  tinjauan  siyasah  dusturiyah  sendiri,  pengelolaan  lingkungan  hidup  menjadi sebuah  kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang  harus  dipenuhi  oleh  seluruh  umat  manusia. Berdasarkan  ajaran  Islam,  keberadaan  manusia  di  muka  bumi  ini  harus  disertai  dengan kewajiban  untuk  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan  hidup  sebagai  amanah  dari  Allah SWT  (Muhammad,  2023a).    Dalam  hal  ini,  pengelolaan  lingkungan  hidup  dapat  dianalisis dari sudut pandang konsep-konsep hukum Islam, seperti:
1. Konsep amanah (trusteeship)
Konsep yang menyatakan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi dan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjaga  dan  merawat  lingkungan  hidup.    Konsep amanah  atau  trusteeship  dalam  Islam  menyatakan  bahwa  manusia  dijadikan  sebagai khalifah  (pengganti)  di  bumi  dan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjaga  dan  merawat lingkungan  hidup.  Konsep  ini  didasarkan  pada  ayat  Al-Quran  Surat  Al-Baqarah  ayat  30, yang  menyatakan  bahwa  Allah  SWT  menjadikan  manusia  sebagai  khalifah  di  bumi. Sebagai  khalifah,  manusia  diberi  amanah  untuk  merawat  dan  memelihara  alam  sebagai
pemberian dari Allah SWT. Amanah ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan  dan  menjaga  keseimbangan  ekosistem  agar  dapat  berfungsi  dengan  baik (Muhammad, 2023b).
Dalam  konteks  pengelolaan  lingkungan  hidup,  konsep  amanah  menjadi  dasar  bagi praktik-praktik  yang  ramah  lingkungan.  Konsep  ini  menunjukkan  bahwa  manusia  tidak boleh merusak alam dan sumber daya alam secara semena-mena, tetapi harus menjaga dan memelihara agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dengan demikian, konsep amanah sangat relevan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijakan dan praktik-praktik yang ramah lingkungan.
2. Konsep hifdh al-nafs (penjagaan jiwa)
Konsep yang menekankan pentingnya menjaga kesucian jiwa agar memastikan jiwa- jiwa manusia dalam keadaaan yang tenang untuk kepentingan kesehatan dan kesejahteraan manusia (Roslan & Zainuri, 2023).  Konsep hifdh al-nafs atau penjagaan jiwa dalam Islam memang menekankan pentingnya menjaga kesucian jiwa untuk kepentingan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Konsep ini didasarkan pada ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesejahteraan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.
Dalam  konteks  pengelolaan  lingkungan  hidup,  konsep  hifdh  al-nafs  menjadi  dasar bagi praktik-praktik yang ramah lingkungan, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia. Misalnya, dengan menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan,  manusia  dapat  meminimalisasi  risiko  terkena penyakit akibat lingkungan yang kotor dan tercemar.
Konsep  hifdh  al-nafs  juga  menekankan  pentingnya  menjaga  keseimbangan ekosistem  dan  memelihara  alam  sebagai  sumber  daya  yang  dapat  digunakan  secara berkelanjutan.  Dalam  konteks  ini,  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  ramah lingkungan  dapat  membantu  memenuhi  kebutuhan  manusia  dalam  jangka  panjang  dan menghindari  dampak  negatif  yang  dapat  membahayakan  kesehatan  dan  kesejahteraan manusia.  Dengan  demikian,  konsep  hifdh  al-nafs  menjadi  relevan  dalam  konteks pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  dapat  digunakan  sebagai  landasan  dalam  membuat kebijakan dan praktik-praktik yang ramah lingkungan.
3. Konsep maslahah (kepentingan umum)
Konsep  maslahah  (kepentingan  umum)  dalam  Islam  merujuk  pada  tujuan  mulia dalam  Islam  yaitu  keberlangsungan  hidup  yang  adil,  harmonis  dan  berkeadilan  yang menunjukkan bahwa menjaga lingkungan hidup bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan (Mutakin, 2023).  Dalam pandangan Islam, lingkungan hidup adalah warisan yang ditinggalkan oleh generasi  sebelumnya  dan  harus  dijaga  dengan  baik  untuk  ditinggalkan  kepada  generasi berikutnya.
Oleh  karena  itu,  melalui  konsep  maslahah,  menjaga  lingkungan  hidup  dijadikan sebagai  suatu bentuk  kebaikan dan amal  yang mulia bagi  seluruh umat  manusia. Konsep ini  juga  mengajarkan  tentang  tanggung  jawab  kolektif  dalam  menjaga  lingkungan  hidup dan  pentingnya  kerjasama  antara  individu,  masyarakat,  dan  pemerintah  untuk  mencapai tujuan bersama dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup.
4. Konsep tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa)
Konsep tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa) dalam Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan  hidup  adalah  salah  satu  bentuk  ketaqwaan  kepada  Allah  SWT  dan  sebagai upaya  untuk  memperbaiki  kualitas  hidup  secara  spiritual.  Dalam  pandangan  Islam, manusia  dianggap  sebagai  makhluk  yang  bertanggung  jawab  dalam  merawat  lingkungan hidup  dan  menjaga  keberlangsungan  hidupnya.  Jadi  tujuan  tazkiyah  al-nafs  ini  selain untuk menjadikan manusia mempunyai kualitas keimanan dan ketaqwaan yang baik, juga untuk  menjadikan  manusia  berakhlaqul  karimah  terhadap  sesama  manusia  maupun
terhadap  lingkungan.  Dengan  demikian  melalui  tazkiyah  al-nafs  ini  diharapkan  manusia bisa  menjadi  manusia  yang  berkualitas  dari  sisi  jasmani  maupun  ruhani  (Mutholingah  & Zain, 2021).
Konsep ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesadaran dan kepedulian individu terhadap  lingkungan  hidup  sebagai  bentuk  ketaqwaan  kepada  Allah  SWT,  yang mendorong individu untuk berperilaku dan bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup. Dalam hal ini, peraturan pengelolaan lingkungan hidup dapat dipandang sebagai suatu bentuk implementasi dari konsep-konsep hukum Islam. Peraturan tersebut  harus  memenuhi  prinsip-prinsip  Islam  dan  memperhatikan  kepentingan  umum dalam  menjaga  lingkungan  hidup.  Tinjauan  siyasah  dusturiyah  terhadap  peraturan pengelolaan  lingkungan  hidup  dapat  membantu  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana peraturan  tersebut  telah  memenuhi  konsep-konsep  hukum  Islam  yang  berlaku.  Hal  ini dapat  membantu  untuk  memperbaiki atau memperkuat  peraturan pengelolaan lingkungan hidup  yang ada, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab umat manusia dalam menjaga lingkungan hidup.

## KESIMPULAN
Analisis yang dilakukan di Kabupaten Bekasi menunjukan kondisi lingkungan hidup dapat  ditinjau  dari  data  Laporan  Status  Lingkungan  Hidup  Daerah  (SLHD)  Kabupaten  atau Kota.  Upaya  pencegahan  perusakan  lingkungan  yang  telah  dilakukan  bukan  merupakan upaya  teknis,  namun  sebagai  yuridis  normatif  melalui  sistem  perizinan  dan  kebijakan  yang telah  dibuat  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bekasi.  UUD  1945  menyatakan  bahwa  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak  asasi  dan  hak  konstitusional  bagi  setiap  warga negara  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  negara,  pemerintah,  dan  seluruh  pemangku  kepentingan berkewajiban  untuk  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan  agar  lingkungan  hidup  di  Indonesia  dapat  tetap menjadi  sumber  dan  penunjang  hidup  bagi  rakyat  Indonesia  serta  makhluk  hidup  lainnya. Ada  4  tahapan  yang  dapat  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam  menerapkan sebuah  sanksi  sesuai  dengan  pedoman  undang-undang  yang  berlaku.  Pertama,  sanksi administrasi  secara  tertulis,  paksaan  pemerintah,  pencabutan  izin,  sampai  menghentikan kegiatan. Ini semua dilakukan secara bertahap dan diberi waktu paling cepat selama 90 hari kerja untuk memperbaiki kelalaian dalam suatu kegiatan usaha, baik dari kelalaian perizinan sampai  kelalaian  dalam  pembuangan  limbah  yang  mencemari  lingkungan  yang  meliputi tanah,  air  dan  udara.  Dalam  kajian  pokok  bahasan  fiqih  siyasah  dusturiyah  terbagi  atas  tiga kajian  siyasah,  yaitu  siyasah  tasyri’iyyah,  siyasah  tandzi’iyyah,  dan  siyasah  qadha’iyyah. Legislasi  atau  kekuasaan  legislasi  disebut  juga  siyasah  tasyri’iyyah  yang  membahas kekuasaan  pemerintah  dalam  hal  menetapkan  dan  membuat  hukum  sesuai  dengan  aturan konstitusi yang ada. Dalam wacana fiqh siyasah istilah siyasah tasyri'iyyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan  hukum  yang  akan  diberlakukan  dan  dilaksanakan  oleh  masyarakatnya berdasarkan  ketentuan  yang  telah  diturunkan  Allah  SWT  dalam  syariat  Islam.  Dengan  kata lain,  dalam  siyasah  tasyri’iyyah  pemerintah  Kabupaten  Bekasi  telah  melakukan  tugasnya untuk  membentuk  suatu  hukum  yang  akan  diberlakukan  di  dalam  masyarakat  Islam  demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

## REFERENSI
Djazuli,  A.  (2003).  Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  Dalam  Rambu-Rambu Syariah. (No Title) .
Fadzoli,  T.,  Subekti,  R.,  &  Waluyo,  W.  (2023).  Dampak  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah Sebagai  Parameter  Kinerja  Pemerintah  Dalam  Bidang  Lingkungan  Hidup. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara , 1 (3), 28–36.
Fajar,  &  Moses,  D.  (2022,  August  31).  Pemkab  Bekasi  akan  Bentuk  Satgas  Penanganan
Permasalahan Lingkungan Hidup. Bekasikab.Go.Id .
https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-akan-bentuk-satgas-penanganan- permasalahan-lingkungan-hidup
Muhammad, M. (2023a). Kajian Ayat-Ayat Al-Quran tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Jurnal  Alwatzikhoebillah:  Kajian  Islam,  Pendidikan,  Ekonomi,  Humaniora , 9 (2),
528–540.
Muhammad, M. (2023b). Kajian Ayat-Ayat Al-Quran tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Jurnal  Alwatzikhoebillah:  Kajian  Islam,  Pendidikan,  Ekonomi,  Humaniora , 9 (2), 528–540.
Munawir,  S.  (1991). Islam  dan  Tata  Negara  (Ajaran  sejarah  dan  pemikiran)  Jakarta .  UI Press.
Mutakin,  A.  (2023).  Fiqh  Ekologi;  Upaya  Merawat  Lingkungan  Hidup  Berbasis  Konsep Maqashid Syariah. Syariah: Journal of Fiqh Studies , 1 (2), 107–126.
Mutholingah,  S.,  &  Zain,  B.  (2021).  Metode  penyucian  jiwa  (tazkiyah  al-nafs)  dan implikasinya bagi pendidikan agama islam. Journal TA’LIMUNA , 10 (1), 69–83. Ni’matuzahroh,  S.,  &  Prasetyaningrum,  S.  (2018). Observasi:  teori  dan  aplikasi  dalam psikologi (Vol. 1). UMMPress.
Panambunan,  A.  M.  K.  (2016).  Penerapan  Sanksi  Administratif  dalam  Penegakan  Hukum Lingkungan di Indonesia. Lex Administratum , 4 (2). Perda Kab. Bekasi No. 3. (2017). Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia . Roslan,  M.  M.,  &  Zainuri,  A.  O.  (2023).  Teori  Hifz  Al-Nafs  Dalam  Maqasid  Syariah: Analisis Pendalilan: The Theory of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah: Argumentation Analysis. Journal of Muwafaqat , 6 (1), 1–13.
Thani,  S. (2017). Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Warta Dharmawangsa , 51 .
Usman,  M.  (2020).  Maslahah  mursalah  sebagai  metode  istinbath  hukum  perspektif  al-thufi dan al-qaradhawi. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 8 (01), 82– 98.
UU No. 32. (2009). Presiden Republik Indonesia .