## BENTUK PERSEROAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Muhammad Baiquni Syihab a,1*
a STEI Hamfara Yogyakarta, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, 55184, Indonesia
1 mbsyihab@gmail.com
*Corresponding author I NFO A RTIKEL IMANENSI
Volume 8 Nomor 1
Halaman 67-88
Malang, Maret 2023 ISSN: 2339-1847 e-ISSN: 2683-9968
Kronologi Artikel: Tanggal Masuk: 12 September 2022 Tanggal Selesai Revisi: 6 Maret 2023 Tanggal Diterima: 30 Maret 2023
Kata Kunci: Ekonomi Islam Koperasi; Perseroan Terbatas
Keywords: Cooperatives; Islamic Economics; Limited Company
Abstrak: Bentuk  Perseroan  dalam  Perspektif  Ekonomi Islam. Penelitian  ini  bertujuan  melihat  kesesuaian  bentuk perseroan  koperasi  dan  perseroan  terbatas  dengan  bentuk- bentuk perseroan dalam Islam. Analisis data dilakukan dengan menjabarkan  kedua  bentuk  perseroan  menurut  undang- undang  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  kemudian  dianalisis dengan  bentuk  perseroan  menurut  ekonomi  Islam.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kedua  bentuk  perseroan konvensional  tidak  sesuai  dengan  bentuk  perseroan  ekonomi Islam  manapun,  sebab  tidak  memenuhi  rukun  dan  syarat perseroan  dalam  Islam  secara  lengkap.  Hasil  penelitian diharapkan  dapat  terbentuk  perseroan  menurut  Islam  yang berdampak pada perekonomian Indonesia bernilai Islami.
Abstract: Form  of  Company  in  Islamic  Economic Perspective. This study aims to see the suitability of the form of cooperatives and limited liability companies with the forms of the Company in Islam. Data analysis was carried out by describing the two forms of the Company according to the applicable laws in Indonesia which were then analyzed in the form of the Company according to Islamic economics. The results showed that the two forms of conventional companies were not in accordance with any form of Islamic economic companies, because they did not meet the pillars and requirements of the Company in Islam in full. The results of the study are expected to be formed by the company according  to  Islam  which  has  an  impact  on  the  Indonesian economy of Islamic value. Disitasi sebagai : Syihab, M.B. (2023). Bentuk Perseroan dalam Perspektif Ekonomi Islam. IMANENSI: Jurnal Ekonomi
Manajemen, dan Akuntansi
Islam, 8 (1), 55-76
https://doi.org/10.34202/imanensi.8.1.2023.67-88.

## 1. PENDAHULUAN
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN  MUI)  belum mempunyai fatwa yang berkaitan dengan bentuk perseroan sebagai bentuk kerjasama bisnis yang dilakukan antar individu dalam masyarakat ekonomi. Padahal  fatwa  ulama  berkaitan  dengan  hal  ini  cukup  dibutuhkan  oleh masyarakat  muslim  secara  khusus.  Bentuk  perseroan  yang  memerlukan fatwa  hukum  dari  ulama  tersebut  adalah  bentuk  perseroan  konvensional yang  saat  ini  umum  dipakai  oleh  masyarakat  Indonesia  juga  masyarakat
68 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 8, No. 1, Maret 2023, hlm. 67-88
dunia,  yaitu  Perseroan  Terbatas  (PT), Commanditaire  Vennootschap (CV), Koperasi  dan  Firma.  Oleh  sebab  tidak  adanya  fatwa  tersebut,  masyarakat tidak mengenal bentuk persekutuan (perseroan) kecuali yang telah dilegalkan oleh  negara  ini.  Demikian  juga  masyarakat  ekonomi  menganggap  bentuk- bentuk perseroan ini adalah legal dan syah menurut Islam yang merupakan agama  yang  mayoritas  dianut  masyarakat  Indonesia.  Oleh  karena  itu penelitian terkait kedua bentuk perseroan yang popular dipakai masyarakat ini perlu diangkat, terutama terkait kelegalannya dihadapan fiqih.
Berbagai  referensi  Islam,  baik  kitab  fiqih  klasik  maupun  kontemporer telah  memuat  didalamnya  pembahasan  bentuk-bentuk  perseroan  yang memiliki landasan hukum Islam, baik itu Al-Qur’an, hadits Nabi Saw maupun ijma sahabat Nabi Saw. Oleh sebab muamalah bisnis seorang muslim kelak tidak  akan  menjadi  persoalan  di yaumul  hisab ,  tidak  lain  jika muamalah bisnisnya  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam  dan  tidak bertentangan  dengannya.  Sementara  bentuk  Perseroan  Terbatas  dan Koperasi yang umum digunakan masyarakat dalam bermuamalah ekonomi tidak terdapat rujukannya dalam kitab-kitab fiqih tersebut. Adapun aturan hukum  Islam  ( fiqih )  menetapkan  bahwa  bagi  seorang  muslim  bila  hendak melakukan kerjasama bisnis dengan yang lainnya (perseroan), baik orang lain tersebut  muslim  maupun  non  muslim  untuk  memenuhi  rukun  dan  syarat dalam  Islam  (Ash-Shawi,  2015),  yaitu: Aqidain (dua  pihak  yang  berakad). Dalam hal kerjasama bisnis aqidain tersebut adalah pengelola ( mudharib ) dan pemodal  (shahibul  maal).  Adapun  syarat  bagi  keduanya  adalah: Baligh (dewasa)  atau  setidaknya  telah  mumayyiz  (mampu  membedakan).  Merdeka atau  orang  tersebut  tidak  berstatus  budak  milik  seseorang.  Berakal  atau orang  tersebut  tidak  dalam  kondisi  hilang  akal  seperti  gila  atau  mabuk. Pelaku tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan.
Ma’qud  ‘alaih (Objek  Bisnis),  dalam  hal  kerjasama  bisnis,  objek  bisnis harus  memenuhi  syarat  bahwa  bisnis  yang  dijalankan  bukan  bisnis  yang haram seperti bisnis rumah bordil dan bisnis-bisnis haram lainnya. Shighat atau Ijab Qabul , bahwa antara pemodal dan pengelola harus telah bersepakat baik  dalam  bentuk  ucapan  langsung  maupun  tulisan.  Mereka  bersepakat dalam masalah nisbah bagi hasil usaha dan hal-hal teknis lainnya. Bila dua pihak (dua orang atau lebih) tersebut telah memenuhi rukun dan syarat di atas sebelum menjalankan bisnisnya bersama-sama. Maka kerjasama bisnis dalam Islam pada dasarnya telah mereka penuhi, sehingga otomatis mereka telah membangun sebuah perusahaan (perseroan Islam) dengan bentuk yang mereka sepakati diawal.
Aturan  rukun  dan  syarat  dalam  membentuk  sebuah  kerjasama  bisnis dalam Islam tersebut harus dipenuhi baik oleh muslim maupun non-muslim untuk  kesesuaian  dalam  hidup  berdampingan.  Sebab  kondisi  dimanapun dan  kapanpun  muslim  dan  non  muslim  memiliki  keniscayaan  hidup bersebelahan  untuk  kesejahteraan  dalam  menjalankan  roda  perekonomian bersama. Tidak dapat tercapai keseimbangan jika dalam satu wilayah yang
sama orang muslim mengikuti aturan ekonomi Islam sementara non muslim tidak  mengikuti  aturan  yang  sama  sebagaimana  yang  diterapkan  pada muslim, sedangkan mereka satu sama lain saling berinteraksi ekonomi, hal ini tentu tidak akan membuat interaksi ekonomi diantara mereka dalam satu frekuensi.  Adapun  bentuk-bentuk  perusahaan  (kerjasama)  yang  tersebut dalam hukum Islam di berbagai referensinya, setidaknya terdiri dari 5 buah bentuk: Perseroan Mudharabah, Perseroan Inan, Perseroan Abdan, Perseroan Wujuh , Perseroan Mufawadhah (Ash-Shawi, 2015). Dari kelima bentuk yang perseroan  dalam  kitab-kitab  fiqih  tersebut  tidak  termuat  nama  perseroan modern seperti Koperasi dan Perseroan Terbatas, dan ini yang menjadi latar belakang penelitian ini.
Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, tidak  penulis  temukan  pembahasan  kelegalan  Perseroan  Terbatas  dan Koperasi  menurut  kajian  hukum  Islam.  Peneliti  hanya  menemukan pembahasan keduanya berkaitan dengan hukum Indonesia, yaitu UU. No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi. Seperti tema penelitian bertema tanggung jawab perdata Perseroan Terbatas  sebagai  badan  hukum  (Supriyatin  Ukilah  dan  Nina,  2020),  atau tema  perlindungan  hukum  pemegang  saham  minoritas  perseroan  terbatas tertutup  dan  keadilan  berdasar  pancasila  (Mustaqim  &  Satory,  2019). Sedangkan  yang  berkaitan  dengan  Koperasi  seperti  pembahasan  aspek hukum  koperasi  sebagai  payung  hukum  BMT  di  Indonesia  (Nurhasanah, 2016). Dengan demikian maka penelitian ini tentang Perseroan Terbatas dan Koperasi yang ditinjau menurut hukum Islam perlu diangkat.

## 2. METODE
Penelitian  kualitatif  dipilih  untuk  memahami  lebih  mendalam  mengenai kesesuaian  bentuk  perseroan  koperasi  dan  perseroan  terbatas  dengan ketentuan  bentuk  perseroan  dalam  ekonomi  Islam.  Sumber  data  primer digunakan  adalah  Undang-Undang  No.40  tahun  2007  tentang  perseroan terbatas  dan  Undang-Undang  No.  25  Tahun  1992  tentang  Koperasi. Penjabaran mengenai bentuk-bentuk perseroan dalam ekonomi Islam akan dijelaskan diikuti ilustrasi perhitungan modal dan keuntungan.
Langkah analisis data penelitian yaitu: pertama, kami menjabarkan teori dan  bentuk  perseroan  dalam  ekonomi  Islam  menurut  rujukan  kitab  fiqih beserta simulasi permodalan dan distribusi hasil usahanya, yaitu dari bentuk Perseroan Mudharabah, Perseroan Inan, Perseroan Abdan, Perseroan Wujuh dan Perseroan Mufawadhah, Kedua, kami menjabarkan bentuk perusahaan perseroan terbatas menurut undang-undang yang berlaku yaitu UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.  Menganalisis  pasal  per  pasal  dalam  undang-undang  tersebut khususnya yang berkaitan dengan aturan persekutuan manusianya. Ketiga, mencocokkan kesesuaian koperasi dan perseroan terbatas dengan perseroan ekonomi Islam.
70 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 8, No. 1, Maret 2023, hlm. 67-88

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Bentuk-Bentuk Perseroan dalam Ekonomi Islam
3.1.1. Perseroan Mudharabah
Mudharabah bagi pemerhati ekonomi Islam tentu tidak asing lagi, yaitu sebuah  bentuk  kerjasama (syirkah )  antara  dua  pihak  dimana  salah  satu pihak  berstatus  sebagai  pengelola (mudharib) dan  yang  lainnya  berstatus sebagai pemodal (shahibul maal) di mana mereka bersepakat dalam hal bisnis dan  pembagian  keuntungan,  sedangkan  kerugian  hanya  dibebankan  pada pemilik modal saja dan tidak pada pengelola (Gambar 1). Istilah mudharabah kebanyakan digunakan oleh masyarakat Persi (Irak), sedangkan orang Hijaz menyebutnya  dengan  istilah qiradh . Mudharabah dan qiradh adalah  dua istilah untuk maksud yang sama. Menurut bahasa, qiradh diambil dari kata alqardhu  yang  berarti  potongan,  sebab  pemilik  memberikan  potongan  dari hartanya  kepada  pengusaha  agar  mengusahakan  harta  tersebut,  dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Dengan kata lain, mudharabah adalah meleburnya badan (tenaga) di satu pihak, dengan harta dari pihak lain. Sehingga yang satu bekerja, sedangkan yang lain harta, kemudian akan disepakati oleh kedua belah pihak persentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal 33,3% dari laba atau 50% dari hasil keuntungan.
Bagi pemerhati ekonomi Islam terutama mahasiswa ekonomi Islam akan bertemu dengan kebingungan tatkala dihadapkan pada konsep musyarakah , sebab  konsep musyarakah ditemukan  dalam  perbankan  syariah  sebagai salah  satu  pembiayaannya,  namun  tidak  didapati  dalam  bentuk-bentuk kerjasama bisnis dalam Islam menurut Fiqih sebagaimana telah disebutkan pada  pembahasan  sebelum  ini.  Kebingungan  tersebut  diawali  karena  tidak difahaminya secara mendalam apa itu mudharabah dan apa itu musyarakah dengan  segala  bentuk  dan  ketentuannya.  Bahwa mudharabah adalah sebagaimana penjelasan diatas, sedangkan musyarakah (pembiayaan) adalah istilah  yang  diperkenalkan  oleh  dunia  perbankan  syariah  untuk  menyebut bentuk  kerjasama  mudharabah  yang  bentuknya  sedikit  berbeda  dengan skema  diatas  namun  tetap  dalam  bentuk  perseroan  mudharabah  menurut kajian fiqih tentang syirkah (perseroan). Syaikh Taqyuddin an-Nabhani dalam kitabnya Nizamul  Iqtishad  fil  Islam menjelaskan  bahwa  perseroan mudharabah dapat pula memiliki bentuk berbeda, sebagaimana tersaji pada Gambar 2.
Bentuk mudharabah menjelaskan apabila terdapat tiga orang (atau lebih) yang berakad dimana dua orang (atau lebih) berstatus sebagai pemodal saja dengan masing-masing modalnya dan satu orang lainnya (atau lebih) sebagai pengelola  saja.  Dimana  pembagihasilan  keuntungan  berdasarkan kesepakatan  dan  kerugian  yang  hanya  ditanggung  oleh  pemodal  saja (Gambar  3).  Disebut  mudharabah  apabila  dua  orang  (atau  lebih)  yang berakad dimana satu orang (atau lebih) berstatus sebagai pemodal dan satu orang lainnya berstatus sebagai pengelola dan pemodal sekaligus.
Musyarakah  yang  dalam  dunia  perbankan  syariah  dibedakan  dengan mudharabah,  sebenarnya  sama  saja  dengan  mudharabah,  dan  tidak  ada bedanya.  Hanya  saja  musyarakah  adalah  mudharabah  dari  bentuk  yang terakhir, atau bentuk gambar 3. Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti kerjasama bisnis. Jadi pada dasarnya semua bentuk perseroan dalam Islam  dapat  disebut  sebagai  musyarakah.  Namun  dalam  dunia  perbankan syariah, untuk membedakan antara bentuk mudharabah satu dengan bentuk mudharabah lainnya menggunakan kata mudharabah dan musyarakah. Apa penyebabnya  bisa  jadi  bermacam-macam  alasan,  bisa  jadi  sebagai  upaya untuk  memudahkan  masyarakat  membedakan  jenis-jenis  pembiayaan syariah  yang  bersifat  uncertainty  contract,  atau  bisa  jadi  dunia  perbankan syariah  kurang  memahami  bahwa  mudharabah  memiliki  bentuk  lebih  dari satu macam.
Gambar 2. Mudharabah Bentuk 2
Gambar 3. Mudharabah bentuk 3
72 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 8, No. 1, Maret 2023, hlm. 67-88

## 3.1.2. Perseroan Inan
Perusahaan  ( syirkah)  Inan adalah  bentuk  kerjasama  antara  dua  orang atau  lebih  dimana  masing-masing  pihak  berstatus  sebagai  pengelola sekaligus  pemodal.  Disebut  sebagai  inan  karena  kedua  belah  pihak  sama- sama terlibat mengelola harta mereka, sebagaimana dua penunggang kuda yang sama-sama mengendalikan kuda mereka dan sama-sama menariknya sehingga kedua tali kekang mereka serasi. Ilustrasinya untuk perseroan Inan digambarkan 2 orang yaitu A dan B membentuk kerjasama bisnis ( syirkah ) Inan ,  dimana  A  menyertakan  modalnya  sebesar  Rp.1  Miliar  dan  B menyertakan  modalnya  sebesar  Rp.  2  Miliar,  dan  yang  bertindak  sebagai pengelola (yang menjalankan bisnis) adalah mereka berdua secara bersama- sama  (A  dan  B)  dengan  perbandingan  peran  50%:50%.  Mereka  bersepakat bagi hasil antara pengelola dan pemodal 60% : 40%. Bila keuntungan bersih yang dihasilkan dari usaha bisnis mereka Rp.1 Miliar maka bagian masing- masing keduanya adalah: 60% untuk pengelola : Rp.600 juta dan 40% untuk pemodal : Rp.400 juta. Total modalnya : 1 M + 2 M = Rp.3.000.000.000
Bagian  untuk  A  sebagai  pengelola  adalah  50%  x  Rp.600  juta  =  Rp.300 juta.  Bagian  untuk  A  sebagai  pemodal  adalah  Rp.400  juta  x  1  M/3  M  = Rp.133.333.333. Maka total bagian untuk A sebagai pengelola dan pemodal adalah  Rp.300  juta  +  Rp.133.333.333  =  Rp.433.333.333.  Bagian  untuk  B sebagai pengelola adalah 50% x Rp.600.000 = Rp.300.000. Bagian untuk B sebagai pemodal adalah Rp.400 juta x 2 M/3 M = Rp.266.666.666. Maka total bagian B sebagai pengelola dan pemodal adalah Rp.300 juta + 266.666.666 = Rp. 566.666.666. Jadi pada intinya perbedaan antara perseroan mudharabah dengan  perseroan Inan adalah,  bahwa  di  dalam  perseroan Inan setiap perseronya  adalah  investor  sekaligus  pengelola  (baik  direktur  maupun manajer). Tentu saja di dalam perseroan mudharabah tidak demikian, sebab dalam  perseroan mudharabah terdapat  didalamnya  salah  pihak  saja  yang bertindak investor saja atau pengelola saja.
3.1.3. Perseroan Abdan
Bentuk perusahaan Abdan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dimana  masing-masing  pihak  berstatus  sebagai  pengelola,  namun  masing- masing  pihak  juga  tidak  menyertakan  modal  mereka  secara  materil.  Sebab tenaga  pengelolaan  masing-masing  pihak  sudah  dianggap  sebagai  modal dalam  usaha,  sebab  baik  tenaga  dan  keahlian  dianggap  memiliki  sifat sebagaimana  modal  materi  yang  bisa  darinya  diperoleh  penghasilan  bila dikelola.
Ilustrasinya untuk perseroan Abdan ini sebagai berikut. Terdiri dari 2 orang yaitu A dan B membentuk kerjasama bisnis (syirkah) Abdan, dimana A merupakan  seorang  dokter  dan  B  adalah  seorang  marketing.  Mereka bersepakat  bisnis  dalam  masalah  pengobatan,  yang  keuntungannya  dibagi hasilkan  60%  untuk  dokter  dan  40%  untuk  marketing.  Bila  keuntungan hasilnya sebesar Rp.1 M maka bagian masing-masing adalah: Bagian A : 60% x Rp.1 M = Rp.600 juta dan Bagian B : 40% x Rp.1 M = Rp.400 juta 3.1.4. Perseroan Wujuh
Perbedaan bentuk perusahaan wujuh dengan yang lainnya adalah bahwa perusahaan  wujuh  dibentuk  karena  adanya  kedudukan,  nama  baik  dan kepercayaan  masyarakat  terhadap  masing-masing  pelaku  bisnis  tersebut. Syirkah  wujuh  sebenarnya  menekankan  kepercayaan  berdasarkan kredibilitas,  bukan  berdasarkan  kedudukan  dan  jabatan  materil.  Dengan kata  lain  bahwa  perseroan  wujuh  adalah  perseroan  yang  terbentuk  karena perusahaan  terdiri  dari  lebih  1  pengelola,  sehingga  pembagihasilan  antara sesama  pengelola  didasarkan  pada  kredibilitas  dan  kontribusi  masing- masing. Terdapat duabentuk perusahaan wujuh.
Bentuk  pertama  yakni  1  orang  memberikan  modalnya  kepada  2  orang atau  lebih  secara  mudharabah.  Kerjasama  mereka  ber-2  dibentuk  dengan melihat  kedudukan  sosial  salah  seorang  diantara  mereka  atau  kedudukan sosial  mereka  masing-masing.  Pembagian  keuntungan  di  antara  mereka berbeda-beda  atas  dasar  kedudukan  sosial  mereka  (Gambar  6).   Bentuk kedua  yaitu  dua  orang  yang  membeli  secara  tangguh  atas  barang,  dengan ketentuan hak atas kepemilikan terhadap barang yang dibeli seperti fifty-fifty atau satu banding dua dan atau seterusnya. Kemudian barang tersebut dijual secara  tunai  sehingga  menghasilkan  laba.  Maka  laba  yang  dibagi  diantara mereka berdasarkan porsi hak kepemilikan atas barang tersebut (Gambar 7).
Gambar 5. Perseroan Abdan
Gambar 6. Wujuh Bentuk 1
74 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 8, No. 1, Maret 2023, hlm. 67-88

## 3.1.5. Perseroan Mufawadhah
Perusahaan  mufawadhah  adalah  kerjasama  2  mitra  bisnis  sebagai gabungan  dari  semua  bentuk-bentuk  perusahaan  (syirkah)  Islam,  yaitu gabungan antara mudharabah, inan, abdan dan wujuh. Ilustrasinya untuk perseroan mufawadhah ini sebagai berikut: 6 orang melakukan perserikatan bisnis dengan jenis Perseroan Mufawadhah . Dengan akad pengelola 60% dan pemodal  40%  Dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  5  orang  memiliki  modal dengan masing-masing: Orang pertama = 1 Miliar, orang kedua = 1,5 Miliar, orang ketiga = 1 Miliar, orang keempat = 1,7 Miliar, orang kelima = 1 Miliar.
Bekerjasama  dengan  3  orang  sebagai  pengelola:  orang  kedua  sebagai direktur utama dengan porsi keuntungan = 50%, orang ketiga = manajer A : 30%, orang keenam = manajer B : 20%. Jika keuntungan = 10 Miliar, maka perolehan masing-masing orang dalam perseroan tersebut adalah: (a) sebagai Pemodal: orang pertama = 1 M/6,2 M x 4 M = 645.161.288, orang kedua = 1,5  M/6,2  M  x  4  M  =  967.741.932,  orang  ketiga  =  1  M/6,2  M  x  4  M  = 645.161.288,  orang  keempat  1,7  M/6,2  M  x  4  M  =  1.096.744.192,  orang kelima 1 M/6,2 M x 4 M = 645.161.288; (b) sebagai Pengelola: orang kedua 50/100  x  6M   =  3  M,  orang  ketiga  30/100  x  6  M  =  1,8  M,  orang  keenam 20/100 x 6 M = 1,2 M; (c) bagian masing-masing orang: orang pertama Rp. 645.161.288,  orang  kedua  Rp.  3.967.741.932,  orang  ketiga  Rp. 2.445161.288,  orang  keempat  Rp.  1.096.744.192,  orang  kelima  Rp. 645.161.288, orang keenam Rp. 1.200.000.000.

## Gambar 7. Wujuh Bentuk 2
Gambar 8. Perseroan Mufawadhah

## 3.2. Tidak Islaminya sebuah Bentuk Perseroan
Pada  bagian  ini  pembahasannya  bukan  terletak  pada  operasional perusahaan  atau  jenis  produk  perusahaan,  karena  sudah  tentu  sebuah perusahaan  menjadi  tidak  Islami  apabila  produk  yang  diproduksi  atau diperdagangkan adalah barang-barang atau jasa-jasa yang tergolong haram. Pada  pembahasannya  adalah  pada  bentuk  perusahaan,  yaitu  hubungan antara  manusia-manusia  yang  terlibat  dalam  kerja  sama  bisnis  yang mengikat  mereka.  Sebagaimana  pembahasan  dalam  bentuk-bentuk perusahaan  Islam,  diketahui  bahwa  perbedaan  antara  satu  bentuk perusahaan  (perseroan)  dengan  bentuk  perusahaan  lainnya  adalah  pada hubungan antara orang atau pihak satu dengan pihak lainnya. Jadi, kategori dari bentuk perusahaan yang tidak Islami disini adalah pada hubungan satu pihak  dengan  pihak  lainnya  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  Islam  dalam berserikat dalam bisnis, dan jelas pembahasannya bukan pada produk yang dihasilkannya.  Sebagaimana  ketentuan  Islam  dalam  membentuk  sebuah perusahaan  Islami,  keberadaan  rukun  dan  syarat  adalah  perkara  mutlak yang menentukan apakah sebuah bentuk perusahaan dapat dikatakan Islami atau  tidak.  Dan  rukun-rukun  tersebut  sebagaimana  telah  dibahas  dalam bentuk-bentuk perusahaan Islami, yaitu: Aqidain (dua pihak yang berakad), Ma’qud ‘alaih (objek bisnis) dan Shighot ijab qabul (kesepakatan bisnis)
Rukun  dan  syarat  adalah  perkara  yang  hampir  harus  ada  menurut Islam  dalam  setiap  saat  berhubungan  sesama  manusia  maupun  saat berhubungan  dengan  Allah  secara  transendental.  Seperti  pernikahan,  jual- beli, salat, puasa dan lain sebagainya. Perkara menjadi tidak syah, tidak halal dilakukan,  dan  batil  hukumnya  bila  tidak  terpenuhi  rukun  dan  syaratnya menurut Islam. Sebagai contoh, apabila dua insan berbeda jenis tidak berani melakukan hubungan suami istri dikarenakan rukun atau syarat pernikahan mereka sebelumnya dirasa ada yang kurang, maka seharusnya ada perasaan yang sama bila dirasa rukun dan syarat tersebut kurang dalam kerja sama bisnis dan jual beli di antara mereka.

## 3.3. Bentuk Perseroan Tidak Islami

## 3.3.1. Perseroan Terbatas
Sebelum  melihat  dimana  letak  ketidak  alamian  bentuk  Perseroan Terbatas (PT), tentu akan lebih tepat bila kita mengetahui konsep asli dari PT tersebut  agar  pembaca  mengetahui.  Sumber  murni  tentang    PT  tidak ditemukan  kecuali  dalam  draft  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas (Indonesia, 2007). Namun dalam tulisan ini tidak penulis masukkan semua pasal yang ada dalam UU tersebut, melainkan hanya pasal-pasal yang penulis anggap perlu diketahui dan penulis anggap berhubungan langsung dengan  standar  ekonomi  Islam  dalam  rukun  dan  syarat  sebagai  penentu keabsahan  sebuah  bentuk  perusahaan.  Pasal-pasal  yang  dimaksud  adalah sebagai  berikut  (Indonesia,  2007).  Pada  Pasal  1  Ayat  1,  2,  4,  5,  dan  6 dijelaskan bahwa:
“Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya  disebut  perseroan,  adalah badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan
berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini  serta peraturan pelaksanaannya.” (Pasal 1 Ayat 1) “Organ  Perseroan  adalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  Direksi, dan Dewan Komisaris.” (Pasal 1 Ayat 2)
“Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  yang  selanjutnya  disebut  RUPS, adalah  Organ  Perseroan  yang  mempunyai  wewenang  yang  tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan  dalam  undang-undang  ini  dan/atau  anggaran  dasar.” (Pasal 1 Ayat 4)
“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab  penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk  kepentingan Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan  serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” (Pasal 1 Ayat 5)
“Dewan  Komisaris  adalah  Organ  Perseroan  yang  bertugas melakukan  pengawasan  secara  umum  dan/atau  khusus  sesuai dengan  anggaran  dasar  serta  memberi  nasihat  kepada  Direksi.” (Pasal 1 Ayat 6) Lebih lanjut pada berbeda juga dijelaskan: “Pemegang  saham  Perseroan  tidak  bertanggung  jawab  secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung  jawab  atas  kerugian  Perseroan  melebihi  saham  yang dimiliki.” (Pasal 3 Ayat 1)
“Ketentuan  tentang  besarnya  gaji  dan  tunjangan  anggota  Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.” (Pasal 96 Ayat 1) “Ketentuan  tentang  besarnya  gaji  atau  honorarium  dan  tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.” (Pasal 113) “Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar  daripada  kekayaan  Perseroan,  likuidator  wajib  mengajukan permohonan  pailit  Perseroan,  kecuali  peraturan  perundang- undangan  menentukan  lain,  dan  semua  kreditor  yang  diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.” (Pasal 149 Ayat 2).
Pasal tersebut menggambarkan bahwa bentuk PT sebagaimana tampak pada Gambar 9. Bentuk PT pada Gambar 9 mengacu pada UU No. 40 tahun 2007 yang telah dibandingkan dengan bentuk perseroan dalam Islam. Ketidaksesuaian  Perseroan  Terbatas  (PT)  dengan  Perseroan  Islam. Yaitu:  Pertama  yakni  tidak  terdapat  pengelola  dalam  PT,  sebagai  persero ( syarik ) adalah hanya pihak-pihak yang berada dalam lingkaran saja, yaitu para  pemodal.  Selain  pemodal  maka  tidak  tergolong  sebagai  persero  dalam Perseroan ( syirkah ) Terbatas. Sebab dalam pasal 1 ayat 1 tentang definisi PT diatas  menyebutkan  bahwa  PT  adalah  persekutuan  pemodal/modal  (baca: bukan persekutuan pemodal dan pengelola).
Pasal 96 ayat 1 dan pasal 113 UU. No. 40 tahun 2007 menguatkan, bahwa yang disebut persero dalam perseroan terbatas hanya pemodal saja. Sebab dalam pasal-pasal diatas menegaskan bahwa direktur dan dewan komisaris bukan  persero  dalam  perseroan  terbatas.  Oleh  sebab  kompensasi  yang diterima  oleh  direktur  dan  dewan  komisaris  adalah  gaji/upah  yang ditetapkan  dalam  Rapat  Umum  para  Pemegang  Saham  (Pemodal). Ini menunjukkan  bahwa  direktur  dan  dewan  komisaris  adalah  pekerja  yang diupah oleh pemberi kerja. Status pekerja yang biasa disebut juga karyawan tentu  bukanlah  bagian  dari  persero  sebuah  perseroan.  Sehingga  direktur tidak  dapat  disebut  sebagai  pengelola.  Melainkan  hanya  pekerja  atau karyawan sebuah perusahaan (perseroan). Dengan demikian pada dasarnya di  dalam  PT  hanya  ada  pemodal,  namun  tidak  terdapat  pengelola  yang seharusnya ada dalam perseroan Islam.
Seharusnya  apabila  direktur  ingin  disebut  sebagai  pengelola  yang merupakan salah satu dari aqidain dalam perseroan ( syirkah ) Islam, bahwa kompensasi  yang  diterima  oleh  direktur  harus  berbentuk  bagi  hasil,  dan bukan gaji atau upah. Sebab kompensasi gaji itu lah yang menegaskan bahwa direktur  hanya  berstatus  sebagai  karyawan.  Sekali  lagi,  bahwa  status seseorang dalam sebuah bangunan kerjasama bisnis itu ditentukan oleh jenis kompensasinya.  Tentu  saja  gaji  dan  bagi  hasil  adalah  kompensasi  dengan konsekuensi  yang  berbeda.  Bila  gaji  bagi  karyawan,  maka  berapapun penghasilan  (laba)  perusahaan  tentu  tidak  akan  berpengaruh  pada  gaji karyawan. Sedangkan bagi hasil bagi pengelola, dipengaruhi oleh penghasilan perusahaan.  Semakin  tinggi  penghasilan  perusahaan  maka  semakin  tinggi pula  penghasilan  pengelola,  demikian  juga  semakin  rendah  penghasilan perusahaan  maka  semakin  rendah  pula  penghasilan  pengelola.  Sebab  bagi hasil tersebut terjadi antara pemodal dan pengelola. Kondisi ini menjelaskan bahwa dalam PT terdapat 1 kekurangan rukun perseroan yang seharusnya ada  pada  perseroan  dalam  Islam,  yaitu aqidain (dua  pihak  yang  berakad). Bahwa  dalam  PT  tidak  terdapat  pengelolanya.  Sehingga  ini  menjadi  alasan bahwa  PT  tidak  dapat  digolongkan  sebagai  perseroan  yang  sah  menurut Islam.
Ketidaksesuaian kedua yakni tidak terdapat akad pada PT. Selain di atas, ternyata  PT  sebagai  perseroan  masih  memiliki  kekurangan  lainnya  yang membuatnya tidak dapat digolongkan sebagai perusahaan yang Islami. Yaitu aqad . Bahwa di dalam PT tidak terdapat akad. Ini berarti sekali lagi PT tidak memenuhi rukun syirkah dalam Islam. Pada perusahaan Islam, keharusan adanya akad adalah antar seluruh persero, baik di antara para pengelola, di antara  para  pemodal  maupun  di  antara  para  pengelola  dan  para pemodal. Aqad adalah  kesepakatan  yang  harus  ada  sebelum  perusahaan dijalankan  baik  kesepakatan  pemodal  dan  pengelola,  juga  kesepakatan kebijakan dan arah laju perusahaan, dalam arti bahwa perusahaan tersebut akan  di  bawa  kemana,  maupun  kesepakatan  dalam  pembagihasilan keuntungan usaha perusahaan.
Pemodal di dalam PT disebut sebagai sebagai para pemegang saham, dan umumnya perusahaan besar tersebut berbentuk PT, seperti PT. Sampoerna, PT.  Indofood,  PT.  BNI,  PT.  BSM,  PT.  BMI,  dan  lain  sebagainya  adalah perusahaan-perusahaan  besar  dengan  jumlah  pemegang  saham  lebih  dari 100  orang,  bisa  ribuan  pemegang  saham,  bahkan  hingga  puluhan  ribu pemegang  saham  yang  tersebar  di  berbagai  provinsi  di  Indonesia.  Bahkan pemegang  saham  di  perusahaan  tersebut  sudah  bukan  lagi  nama  orang perorang,  melainkan  sudah  level  sebuah  perusahaan.  Artinya,  bisa  jadi pemegang saham PT. BNI adalah PT. Sampoerna yang PT. Sampoerna sendiri terdapat  didalamnya  pemegang  saham  lain,  dan  demikian  pula  sebaliknya, pemegang  saham  PT.  Sampoerna  adalah  PT.  BNI  yang  PT.  BNI  sendiri terdapat didalamnya para pemegang saham lain. Seperti halnya salah satu pemegang saham PT. BMI nyatanya adalah Islamic Development Bank (IDB). Akad  dalam  perusahaan  Islam  adalah  keharusan,  dalam  arti  bahwa seseorang tidak boleh turut menjadi bagian sebuah perusahaan kecuali bila telah disetujui oleh seluruh orang (persero) yang terdapat didalam perseroan tersebut,  dan  tanpa  ada  persetujuan  oleh  seluruh  persero  maka  perseroan tersebut tidak dapat dan tidak boleh dijalankan. Sehingga pilihannya hanya dua,  yaitu  pihak  yang  tidak  disetujui  tersebut  tidak  turut  bergabung didalamnya, atau pihak yang tidak menyetujui keluar dari tubuh perseroan.
Kedudukan akad di dalam perusahaan Islam menjadikan setiap individu persero diperhitungkan kepala per kepalanya tanpa melihat seberapa besar kontribusi dana dari masing-masing kepala tersebut. Hal yang demikian itu tentu  tidak  terdapat  dan  tidak  terjadi  dalam  sistem  perusahaan  dengan bentuk Perseroan Terbatas, sebab, walaupun Farid dan Hamdi seperti contoh di  atas  tidak  menyukai  Jodi,  namun  tetap  tidak  mampu  menghalangi  Jodi untuk  turut  bergabung  dengan  membeli  saham  perusahaan  tersebut. Terlebih  lagi  selain  itu,  bahwa  di  dalam  PT  jumlah  pemodalnya  berjumlah ratusan  hingga  ribuan  pemegang  saham,  lalu  bila  demikian  bagaimana mungkin  orang  baru  yang  ingin  bergabung  ke  dalam  perusahaan  tersebut bisa  mendapat  persetujuan  dan  izin  dari  setiap  pemegang  saham  yang jumlahnya ribuan tersebut? Tentu menjadi sebuah kesukaran yang luar biasa bila tidak ingin dianggap mustahil.
Ketidaksesuaian  ketiga  terkait  masalah  RUPS  (Rapat  Umum  Pemegang Saham).  RUPS  (Rapat  Umum  Pemegang  Saham)  disebutkan  dalam  pasal  1 ayat  4  UU  No.  40  tahun  2007  tentang  PT  adalah  Organ  Perseroan  yang mempunyai  wewenang  yang  tidak  diberikan  kepada  Direksi  atau  Dewan Komisaris. Artinya RUPS adalah ruang yang diberikan khusus hanya kepada persero sebuah perseroan. Di mana karyawan tidak termasuk sebagai bagian persero. Sebab karyawan tidak ubahnya seperti biaya listrik, dibayar karena mampu  menghidupkan  lampu.  Demikian  pula  karyawan  dibayar  karena memberikan jasanya. Tidak ada hubungannya dengan persero-persero dalam perseroan  yang  mendapatkan  laba  atau  rugi. Demikian  pula  Direktur  dan Dewan Komisaris dibayar dan digaji karena pekerjaannya, dan tentu saja gaji Direktur  dan  Dewan  Komisaris  tidak  ada  hubungannya  dengan  besar  kecil laba atau ruginya perseroan atau perusahaan. Direktur dan Dewan Komisaris akan  tetap  dibayar  gajinya  walaupun  perusahaan  mengalami  kerugian. Demikianlah  mengapa  Direktur  dan  Dewan  Komisaris  pada  hakekatnya tergolong  sebagai  karyawan,  dan  bukan  pengelola  ( mudharib ).  Sebab  salah satu agenda dalam RUPS sebagaimana tersebut dalam UU No. 40 tahun 2007 pasal  96  ayat  1  dan  pasal  113  membahas  masalah  besaran  gaji  untuk Direktur dan Dewan Komisaris.
RUPS adalah rapat yang hanya dihadiri oleh para persero dalam Perseroan Terbatas,  yaitu  yang  hanya  terdiri  dari  para  pemodal  (pemegang  saham). Diadakan  untuk  menentukan  arah  tujuan  dan  garis  besar  haluan perusahaan. Hal pokok yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pemegang saham yang hadir dalam RUPS mungkin bisa seluruh para pemegang saham atau hanya sebagiannya, namun suara yang diperhitungkan ketika hendak memutuskan  suatu  perkara  untuk  menentukan  garis  besar  haluan perusahaan  tidak  dihitung  berdasarkan  kepala  per  kepala,  artinya  satu kepala dihitung satu suara, melainkan dilihat besaran kepala tersebut dalam menyertakan modalnya atau dilihat dari berapa banyak ia memegang saham. Sehingga untuk kriteria tertentu dari pemegang saham tidak akan bisa turut ambil bagian dalam memberikan suaranya menentukan haluan perusahaan. Sebab bisa jadi kebolehan hadirnya pemegang saham hanya diberikan pada pemegang saham dengan jumlah tertentu, sehingga pemegang saham dengan kriteria di luar ketentuan tertentu walaupun hadir dalam RUPS tetap tidak diakui dan dihitung suaranya. Tentu saja aturan RUPS dalam PT menyalahi ketentuan dan aturan Islam dalam sistem perseroan. Dalam Islam perseroan adalah  persekutuan  persero.  Dan  yang  disebut  persero  adalah  orang  atau manusia yang memiliki nyawa untuk hidup. Sehingga yang diperhitungkan adalah orangnya, tanpa melihat besar kecilnya modal yang ia sertakan dalam perusahaan. Dan persero dalam perseroan Islam juga bukan dan tidak boleh dalam  wujud  dan  bentuk  sebuah  perusahaan  dengan  nama  dan  bentuk apapun, melainkan hanya orang/manusia. Sehingga tidak sah bila pemegang saham sebuah perusahaan adalah perusahaan lain.
Apabila  dikatakan  bahwa  yang  menghadiri  RUPS  adalah  orang  yang mewakili  sebuah  perusahaan  tertentu,  maka  tentunya  hukum  perwakilan dalam  Islam  pun  harus  dipenuhi.  Yaitu  yang  mewakilkan  dan  yang
diwakilkan  harus  sah  menurut  Islam,  yaitu  manusia  dengan  syarat-syarat tertentu yang detailnya dapat diakses dalam kitab-kitab fiqih, kemudian ijab Kabul dan objek yang diwakilkan harus memenuhi ketentuan Islam. Namun begitu telah ditegaskan bahwa yang bertindak sebagai pelaku menurut Islam haruslah orang, bukan perusahaan. Mengacu pada beberapa ketidaksesuaian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Perseroan  Terbatas  tidak  memenuhi  rukun  aqad  dalam  pembentukan perseroan yang Islami. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas bukan termasuk perseroan yang islami sehingga mempraktekkannya merupakan sesuatu yang haram.  Namun  begitu,  bekerja  di  sebuah  perusahaan  berbentuk  PT  perlu sebuah  kajian  khusus  lagi  diluar  kesempatan  ini,  sebab  masalah  bekerja ( ijaratul  ajir )  adalah  masalah  lain  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  bentuk perusahaan.
Aqad  memang  terlihat  tampak  remeh,  namun  ekonomi  Islam memandangnya  begitu  urgen.  Aqad  juga  terlihat  tampak  mempersulit hubungan  kerja  juga  permodalan  perusahaan,  sebab  bila  melihat  kembali ilustrasi  akad  dalam  sub-bab  pembahasan  aqad  diatas  memang  nyatanya demikian.  Namun  keberadaan  aqad  sebagai  rukun  syirkah  ternyata membawa  hikmah  yang  begitu  besar,  yang  hikmah  tersebut  hanya  dapat dilihat  oleh  orang  yang  memperhatikan  ekonomi  Islam  secara  mendalam. Keharusan dipenuhinya aqad akan membuat sebuah perusahaan mengalami kesulitan dalam memperbesar modalnya, sebab modal mengikuti pemiliknya yang terikat dengan hubungan sesama manusia. Sehingga keberadaan aqad akan  membuat  perusahaan  secara  kolektif  hanya  berukuran  kecil  karena hanya  disokong  oleh  modal  yang  relatif  kecil.  Namun  yang  perlu  dicermati adalah dampaknya, bahwa jumlah perusahaan akan menjamur dengan rata di  setiap  wilayah,  dikarenakan  orang  yang  tidak  bisa  bergabung  dengan sebuah perusahaan, sedangkan ia memiliki modal, akan bergabung dengan perusahaan lain yang ukurannya lebih kecil atau ia akan membangun sebuah perusahaan baru. Dengan demikian jumlah perusahaan akan bertambah.
Keberadaan perusahaan tentu membutuhkan tenaga kerja, dengan begitu manusia  yang  masuk  dalam  angkatan  kerja  yang  terus  bertambah  akan terserap secara proporsional seiring bertambahnya perusahaan-perusahaan baru. Oleh karenanya masalah kesulitan lapangan kerja yang mengakibatkan pengangguran  akan  dapat  teratasi  dengan  baik.  Bila  kita  melihat  problem ekonomi  yang  ada  saat  ini,  kebanyakan  ekonom  telah  memahami  dan menyadari bahwa masalah pengangguran adalah akibat kurangnya lapangan kerja.  Namun  sedikit  sekali  ekonom  yang  membahas  dan  memperhatikan dengan teliti apa yang menyebabkan lapangan kerja tersebut sedikit. Sebab masalah  bentuk  perusahaan  seperti  PT.,  CV.,  Firma  dan  Koperasi  adalah bentuk  perseroan  yang  sudah  final  karena  dianggap  benar,  sehingga mencurigai  adanya  masalah  dalam  bentuk-bentuk  perusahaan  tersebut adalah sebuah langkah yang salah.
Ekonomi  Islam  dari  sumbernya  memang  tidak  menganalisis  dampak buruk dan dampak baik yang akan terjadi seandainya manusia menerapkan atau  tidak  menerapkan  aturan  ekonomi  menurut  ekonomi  Islam.  Sumber ekonomi Islam hanya mengharuskan manusia mengikuti aturannya (rukun
dan syarat). Kemampuan analisis dampak baik dan buruk hanya dimiliki oleh orang  yang  cermat  memperhatikan  realitas  ekonomi  dan  jujur  terhadap realitas  ekonomi.  Bahwa  aqad  sebagai  rukun  syirkah  (perseroan)  mampu menahan  sebuah  perusahaan  menjadi  besar  dengan  mudah  dan  cepat. Padahal kita mengetahui bahwa sedikitnya jumlah perusahaan diakibatkan karena mati kalah bersaing dengan perusahaan besar, dan perusahaan besar tidak mungkin menjadi besar kecuali karena perusahaan tersebut berbentuk PT  (Perseroan  Terbatas)  yang  meniadakan  aqad  beserta  rukun  perseroan dalam  Islam  lainnya.  Selain  dari  sumber  asalnya  kami  menilai  Perseroan Terbatas yaitu UU No. 40 tahun 2007, pembahasan ini juga diperkuat dengan berbagai analisis dari peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas perseroan terbatas,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  (Kurniawan,  2014),  (Mustaqim  & Satory, 2019), (Indah Siti Aprilia, 2020), (Putu et al., 2022), (Tenripadang et al., 2010), (Supriyatin Ukilah dan Nina, 2020), (Sinaga, 2018) dan (Tunggal & Wahyuni, 2017).

## 3.3.2 Perseroan Koperasi
Sebelum  melihat  dimana  letak  ketidak  alamian  bentuk  Koperasi,  tentu akan  adil  bila  kita  mengetahui  konsep  asli  dari  Koperasi  tersebut  agar pembaca mengetahui. Dan sumber murni tentang Koperasi tidak kita temui kecuali dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi (Republik Indonesia, 1992). Namun dalam tulisan ini tidak kami masukkan semua pasal yang ada dalam  UU  tersebut,  melainkan  hanya  pasal-pasal  yang  kami  anggap  perlu diketahui dan kami anggap berhubungan langsung dengan standar ekonomi Islam  dalam  rukun  dan  syarat  sebagai  penentu  keabsahan  sebuah  bentuk perusahaan.
Pasal-pasal dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi tersebut: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau  badan  hukum  Koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya berdasarkan  prinsip  Koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” (Pasal 1 Ayat 1)
“Koperasi  Sekunder  adalah  Koperasi  yang  didirikan  oleh  dan beranggotakan Koperasi.” (Pasal 1 Ayat 4)
“Koperasi  melaksanakan  prinsip  Koperasi  sebagai  berikut;  c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.” (Pasal 5 Ayat 1) “Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.” (Pasal 17 Ayat 1)
“Keanggotaan  Koperasi  tidak  dapat  dipindahtangankan.”  (Pasal  19 Ayat 3)
“Rapat  Anggota  menetapkan;  a)  Anggaran  Dasar.  c)  Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. f) pembagian sisa hasil usaha.” (Pasal 23)
“Apabila  tidak  diperoleh  keputusan  dengan  cara  musyawarah  ,maka pengambilan  keputusan  dilakukan  berdasarkan  suara  terbanyak.” (Pasal 24 Ayat 2)
“Dalam dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.” (Pasal 24 Ayat 3)
“Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.” (Pasal 25) “Pengurus  bertugas:  a)  mengelola  Koperasi  dan  usahanya.  b) mengajukan  rancangan  rencana  kerja  serta  rancangan  rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.” (Pasal 30 Ayat 1) “Pengurus  berwenang:  memutuskan  penerimaan  dan  dan  penolakan anggota  baru  serta  pemberhentian  anggota  sesuai  dengan  ketentuan dalam Anggaran Dasar.” (Pasal 30 Ayat 2)
“Pengurus  Koperasi  dapat  mengangkat  pengelola  yang  diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.” (Pasal 32 Ayat 1) “Hubungan  antara  Pengelola  usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.” (Pasal 33)
“Pengurus, baik bersama-sama, maupun  sendiri-sendiri, menanggung kerugian  yang  diderita  Koperasi,  karena  tindakan  yang  dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.” (Pasal 34 Ayat 1) “Di  samping  penggantian  kerugian  tersebut,  apabila  tindakan  itu dilakukan  dengan  kesengajaan,  tidak  menutup  kemungkinan  bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.” (Pasal 34 Ayat 2) “Pengawas bertugas: a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi.” (Pasal 39 Ayat 1) “Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.” (Pasal 41 Ayat 1)
“Modal Pinjaman dapat berasal dari : a) Anggota. b) Koperasi lainnya dan/atau  anggotanya.  c)  Bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya,  d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.” (Pasal 41 Ayat 3) “Sisa  hasil  usaha  Koperasi  merupakan  pendapatan  Koperasi  yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan ,dan  kewajiban  lainnya  termasuk  pajak  dalam  tahun  buku  yang bersangkutan.” (Pasal 45 Ayat 1)
“Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan ,dibagikan kepada anggota  sebanding  dengan  jasa  usaha  yang  dilakukan  oleh  masing- masing  anggota dengan Koperasi, serta  digunakan untuk pendidikan Perkoperasian  dan  keperluan  lain  dari  Koperasi,  sesuai  dengan keputusan Rapat Anggota.” (Pasal 45 Ayat 2) “Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian  sebatas  simpanan  pokok,  simpanan  wajib  dan  modal penyertaan yang dimilikinya” (Pasal 55).
Dapat  diperoleh  informasi  terkait  ketidaksesuaian  koperasi  dengan Perseroan  Islam.  Pertama  adalah  tidak  adanya  pengelola  dalam  koperasi. Dalam  pasal  30  ayat  1a  dan  1b  telah  disebutkan  bahwa  pengelola  dalam koperasi  disebut  sebagai  pengurus  (bisa  anggota  koperasi  maupun  bukan), sebab pengurus memiliki wewenang dan kewajiban yang sama sebagaimana juga  wewenang  dan  kewajiban  pengelola  dalam  persyarikatan  Islam  yaitu
memimpin  dan  mengelola  perusahaan  hingga  perusahaan  mendapatkan untung  atau  rugi.  Pengelola  disebut  pengelola  yang  syah  dalam  perseroan Islam tidak lain karena kompensasi yang ia dapatkan,  yaitu hasil yang dibagi berdasarkan  persentase  yang  ditetapkan  antara  pengelola  dan  pemodal ( shahibul maal ) dari bagian keuntungan, dan ini disebut bagi hasil, bukan gaji (baca: nominal tetap), juga kompensasi bagi pengurus bukan sekedar ucapan terima kasih dan rasa hormat dari para pemodal yang mengangkatnya dalam rapat anggota (pemodal).
Keseluruhan  UU.  No.  25  tahun  1992  tersebut  tidak  dijelaskan  secara gamblang bentuk kompensasi yang diterima oleh pengurus. Sedikit berbeda dalam  UU.  No.  17  tahun  2012  tentang  Koperasi  yang  legalitasnya  telah dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  justru  memuat  pasal  yang menerangkan kompensasi yang diterima oleh pengurus yaitu berupa gaji dan tunjangan. Secara Islam, jelas kompensasi untuk pengurus (pengelola) dalam UU. No. 17 tahun 2012 tersebut adalah salah. Berdasarkan pasal 30 ayat 1 UU.  No.  25  tahun  1992  bisa  dipahami  bahwa  kompensasi  bagi  pengurus sebagai pengelola memiliki beberapa kemungkinan. Bisa berupa gaji atau bagi hasil  antara  pemodal  dan  pengurus  (pengelola),  sebab  pengurus  berhak mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Biaya gaji atau  biaya  bagi  hasil  untuk  pengurus  tersebutlah  yang  kemudian  bisa dimasukkan  dalam  anggaran  belanja  koperasi  oleh  yang  mengajukannya. Jika ditetapkan gaji sebagai kompensasi pengurus maka tidak syah menurut Islam, namun jika berupa bagi hasil maka hal ini dapat dibenarkan dengan ketentuan bahwa pasal 5 ayat 1c tidak berlaku. Keberadaan pasal 5 ayat 1c menjadikan sistem bagi hasil dalam sistem SHU (Sisa hasil Usaha) menurut penulis  tidak  memenuhi  kriteria  Islami,  sebab  bagi  hasil  yang  terjadi menuntut  anggota  sebagai  pemodal  mendapat  hak  yang  lebih  besar  dari sekedar porsi modalnya, yaitu tergantung juga besarnya jasa usaha anggota yang diberikan pada koperasi. Padahal  dalam perseroan Islam menetapkan bagi hasil untuk pemodal hanya berdasar porsi modalnya masing-masing.
Pasal 5 ayat 1c ini juga memerlukan penjelasan lebih spesifik, bahwa jika seorang  anggota  memberikan  jasa  usahanya  pada  Koperasi  dengan  arti anggota  sebagai  peminjam  dana  Koperasi  dan  kemudian  memberikan  jasa bunga  maka  ketentuan  pasal  ini  jelas  menyalahi  ketentuan  riba  yang diharamkan dalam Islam, sehingga pemberian SHU untuk anggota tersebut menjadi lebih besar dari sekedar porsi  modalnya menjadi sebab yang tidak berdasar.  jika  seorang  anggota  memberikan  jasa  usahanya  pada  Koperasi dengan  arti  ia  menerima  dana  Koperasi  dan  kemudian  dikelola  usahakan dengan kewajiban kompensasi bagi hasil antara ia dan pemodal, maka saat itu secara otomatis ia berstatus sebagai pengurus (pengelola), dan ia harus berserikat  bersama  pengurus  lainnya  dalam  pengelolaan.  Perkara  yang demikian ini yang tidak mungkin terjadi pada Koperasi berdasarkan UU. No. 25 tahun 1992. Dengan demikian, pengurus pada dasarnya bukanlah bagian dari  perserikatan  koperasi,  melainkan  hanya  sebagai  karyawan.  Biaya karyawan adalah gaji, dan gaji harus dibayar dan dikeluarkan sebagaimana
84 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 8, No. 1, Maret 2023, hlm. 67-88
juga biaya listrik, tidak peduli apakah usaha (koperasi) mendapatkan untung atau rugi. Dengan demikian pengurus bukanlah bagian dari perseroan ini.
Pasal  55  dan  pasal  34  ayat  1  juga  menjelaskan  ketidaksesuaiannya dengan  sistem  perseroan  Islam.  Pada  kedua  pasal  tersebut  menjelaskan kerugian  yang  lebih  besar  dari  modal  hanya  ditanggung  oleh  pengurus. Ketidaksesuaian  kedua  adalah  tidak  terdapat ijab  qabul . Bila  didalam koperasi  tidak  terdapat  pengelola  ( mudharib ),  tentu  saja  yang  ada  pada koperasi  hanyalah  para  pemodal,  atau  para  anggota  koperasi  tidak  lain adalah para pemodal itu sendiri. Penambahan anggota koperasi baru maupun pemberhentian  anggota  lama  dari  koperasi  ditentukan  oleh  pengurus sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 ayat 2. Sedikit berbeda dengan PT., sebab di dalam PT tidak ada pihak yang memutuskan siapa-siapa saja yang boleh menjadi pemodal baru atau memberhentikan pemodal lama, di dalam PT  siapa  saja  yang  ingin  menjadi  pemodal  atau  berhenti  jadi  pemodal diserahkan  pada  pasar  modal.  Bisa  dikatakan  pengurus  adalah  wakil  para anggota (pemodal), sehingga keputusan  diserahkan kepada pengurus. Pada masalah penentuan pemodal, sistem koperasi lebih baik dari PT, sebab sistem koperasi  lebih  selektif  ketimbang  sistem  PT.  oleh  karena  tim  penyeleksi koperasi adalah para pengurus. Namun demikian kedua sistem tersebut (PT dan Koperasi) adalah sistem yang salah menurut sistem Islam. Betapa tidak, sistem  PT  bebas  lepas,  sedangkan  sistem  Koperasi  dalam  hal  penentuan anggota  baru  ditentukan  hanya  oleh  segelintir  orang  dari  anggota  koperasi yang  kemudian  disebut  dengan  istilah  pengurus.  Padahal  ketentuan  Islam dalam  masalah  persero  ( syarik )  sebagaimana  dalam  pembahasan  akad, ditentukan oleh keridhoan dan kerelaan oleh setiap persero dan oleh setiap kepala  persero.  Sehingga  dengan  demikian  tidak  cukup  bila  keputusan penambahan dan pemberhentian anggota diputuskan oleh pengurus.
Perseroan ekonomi Islam, akadlah (ridho dan kerelaan) yang menentukan siapa saja yang bisa bergabung dalam perseroan dan siapa saja yang keluar dari  perseroan.  Seseorang  bergabung  dalam  perseroan  hanya  jika  disetujui oleh  semua  anggota,  dan  seseorang  berpisah  dari  perseroan  bila  tidak sepaham satu dengan yang lainnya hingga kemudian membentuk perseroan baru  yang  lain  dari  yang  sebelumnya.  Ketidaksesuaian  ketiga  adalah Permasalahan dalam permodalan syirkah ini (koperasi) adalah pasal 41 ayat 1 dan ayat 3. Bahwa koperasi diperbolehkan menambah modal dengan jalan berhutang,  baik  berhutang  dari  para  anggotanya,  koperasi  lain,  dari perbankan  atau  lembaga  keuangan  non  bank,  atau  dengan  menerbitkan obligasi.  Menurut  ekonomi  Islam,  menambah  modal  usaha  dengan  jalan hutang  bagi  sebuah  perusahaan  berbentuk  syirkah  tidak  dibenarkan, sedangkan menambah modal dengan jalan hutang bagi perusahaan pribadi atau  atas  nama  pribadi  orang  perorang  dibenarkan  dan  dibolehkan.  Jadi, boleh  tidak  bolehnya  berhutang  pada  dasarnya  adalah  kejelasan  siapa penghutang  dan  siapa  yang  berhutang.  Sebab  rukun  dan  syarat ariyah (pinjam  meminjam)  dalam  fiqih  telah  ditetapkan  dan  harus  dipenuhi  demi sahnya sebuah muamalah.
Bila  peminjam  dana  adalah  atas  nama  perusahaan  berbentuk syirkah maka  tidak  dibenarkan,  itu  tidak  lain  karena  tidak  jelasnya  siapa peminjamnya.  Sebab syirkah terdiri  dari  beberapa  orang,  sehingga  tidak menjelaskan siapa peminjamnya. Selain  bahwa dana hutang tersebut turut disertakan  dalam  usaha  bisnis  yang  menghasilkan  keuntungan.  Padahal keuntungan  tersebut  nantinya  akan  dibagi-bagikan  untuk  para  pemodal dihitung  berdasarkan  jumlah  modalnya  masing-masing.  Sedangkan  modal yang  berasal  dari  hutang  tersebut  tidak  ada  pemiliknya/tidak  ada pemodalnya, sebab ia berasal dari pinjaman, sementara ia turut berkontribusi menghasilkan keuntungan.
Perbedaan  pemodal  dengan  pemberi  pinjaman  adalah,  pemodal  beserta modalnya turut menanggung untung dan rugi usaha sehingga modal tersebut bisa bertambah karena untung juga bisa berkurang karena rugi, sedangkan pemberi pinjaman tidak mendapat untung juga tidak menanggung kerugian dari  usaha  orang  yang  diberikan  pinjaman,  dan  apapun  keadaannya  dana pinjaman  harus  dikembalikan  utuh  100%.  Kebolehan  menambah  modal dengan jalan hutang dalam PT dan Koperasi ini yang bisa membuat jumlah hutang  sebuah  perusahaan  lebih  besar  dari  modalnya.  Apabila  demikian terjadi maka sejatinya perusahaan telah collapse , karena modalnya kemudian digunakan  untuk  membayar  hutang.  Modal  habis  dan  hutang  pun  masih tersisa tak terbayar, pemberi pinjaman pun tidak tahu kepada siapa ia akan meminta  dananya  supaya  bisa  kembali.  Sebab  peminjamnya  bukan  nama atas  nama  pribadi,  melainkan  nama  perusahaan  berbentuk syirkah yang telah tutup.
Permasalahan  ini  yang  menjadi  sebab  munculnya  pasal  34  ayat  1  dan pasal  55,  pasal  yang  memberikan  aman  bagi  pemodal  karena  ia  tidak menanggung kerugian lebih dari modal yang telah disetor, sehingga kerugian yang  lebih  dari  total  modal  ditanggung  oleh  pengurus.  Hal  demikian bertentangan  dengan  perseroan  Islam  yang  menetapkan  bahwa  kerugian hanya  ditanggung  oleh  pemodal,  sedangkan  pengelola  hanya  menanggung kerugian  waktu  dan  tenaganya  dalam  menjalankan  usaha,  namun  tidak menanggung  dalam  hal  harta  sepeserpun.  Ketidaksesuaian  ketiga  yakni terkait masalah koperasi syariah. Bagaimana gambaran koperasi syariah, UU No.  25  Tahun  1992  tentang  koperasi  ini  tidak  memberikan  penjelasan apapun.  Sehingga  penulis  menangkap  bahwa  yang  dimaksud  dengan koperasi  syariah  dalam  realitanya  seperti  KSPPS  (Koperasi  Simpan  Pinjam dan  Pembiayaan  Syariah)  adalah  koperasi  yang  dijalankan  dengan  menjual barang  atau  jasanya  dengan  akad-akad  muamalah  ekonomi  Islam,  seperti mudharabah,  murabahah,  ijarah  dan  lain  sebagainya,  dan  bukan  dengan simpan pinjam yang ribawi. Namun tetap dalam bentuk perusahaannya yaitu Koperasi berdasar undang-undang yang berlaku.
Bila  benar  demikian  maka  sebenarnya  tidak  ada  perbedaan  antara koperasi  syariah  dengan  koperasi  pada  umumnya.  Sebab  permasalahan dalam koperasi ini adalah bentuk perusahaannya, yaitu bentuk keterkaitan antar  orang-orang  yang  tergabung  dalam  Perseroan  ( syirkah) ini.  adapun produk jualannya (barang dan jasa) adalah masalah lain. Walaupun produk
jualan  berjudul  syariah  tersebut  memang  perlu  dicermati  lebih  lanjut  di kesempatan lain. Analisis diatas, selain berdasar dari sumber asalnya kami menilai Perseroan Koperasi, yaitu UU No. 25 tahun 1992 Tentang Koperasi, pembahasan ini juga diperkuat dengan berbagai analisis dari peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas perseroan Koperasi, seperti yang dikemukakan oleh (Wisnuwardhani, 2018), (Intan Nurrachmi dan setiawan, 2020), (Deva et al.,  2022),  (Banjarnahor  et  al.,  2022),  (Nurhasanah,  2016),  (Meilina  et  al., 2020) dan (Aji Basuki Rohmat, 2015)

## 4. SIMPULAN
Koperasi  adalah  bentuk  perseroan  yang  serupa  dengan  Perseroan Terbatas  tetapi  berbeda  dalam  rinciannya,  namun  keduanya  memiliki kesamaan bahwa didalamnya tidak terdapat pengelola (mudharib). Walaupun mungkin  direktur  dan  pengurus  adalah  sebutan  bagi  pihak  yang menjalankan  perseroan,  namun  dikarenakan  kompensasi  bagi  mereka bukanlah  bagi  hasil  dari  hasil  usaha  perusahaan  maka  keduanya  tidak sesuai dengan ketentuan perseroan dalam ekonomi Islam.
Hasil penelitian yang demikian adalah hal yang jarang dibahas, bahkan lepas  dari  perhatian  fatwa  DSN  MUI.  Padahal  MUI  masih  menjadi  rujukan masyarakat dan negara dalam mengimplementasikan ekonomi Islam, namun tidak  mengeluarkan  fatwa  tentang  bentuk  perseroan  ini.  Keterbatasan penelitian ini tidak membahas terkait bentuk perseroan lainnya yang berlaku di hukum Indonesia, seperti CV dan Firma. Oleh karenanya peneliti lain dapat memasuki pembahasan perusahaan tersebut.

## REFERENSI
Aji Basuki Rohmat. (2015). Analisis Penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam undang-undang koperasi. Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 No.1 , 138–147. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424
An Nabhani, T. (2001). Membangun Sistem EKonomi Alternatif Perspektif Islam . Risalah Gusti.
Ash-Shawi, A. M. dan S. (2015). Fikih Ekonomi Keuangan Islam . Darul Haq. Banjarnahor, R. U., Sidabalok, J., & Suhardin, Y. (2022). Pertanggungjawaban Pengurus  Koperasi  Simpan  Pinjam  Dalam  Hal  Koperasi  Gagal  Bayar Terhadap  Simpanan  Berjangka  Milik  Anggota  (Studi  Kasus  Putusan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3075  K/Pdt/2016)  Pertanggungjawaban Pengurus  Koperasi  Simpan  Pinjam  Dalam  Hal  Koperasi. Fiat  Iustitia: Jurnal Hukum , 2 no. 2 , 294–308.
https://doi.org/https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1774
Deva, I. G. A. N. A., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Implementasi Perizinan  Usaha  Simpan  Pinjam  Koperasi  Pasca  Peraturan  Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2018 (Studi kasus di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar). Jurnal Preferensi Hukum ,
3 (1), 132–137. https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4672.132-137
Indah  Siti  Aprilia.  (2020).  aspek  hukum  pemegang  saham  dalam  perseroan dengan  satu  pemegang  saham. Supremasi Jurnal Hukum , 3 No.1 ,  1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.128 Indonesia, R. (2007). Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang , 7 (3), 213–221.
Intan Nurrachmi dan setiawan. (2020). peran koperasi syariah sebagai pusat kegiatan muamalah jamaah masjid. Mizani , 7 , 55–66. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v7i1.2886
Kurniawan.  (2014). Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham  Perseroan  Terbatas Menurut Hukum Positif . https://doi.org/:
https://doi.org/10.22146/jmh.16055
Meilina, M., Aspek, T., Koperasi…, H., & Lubis, M. M. (2020). Tinjauan Aspek Hukum  Koperasi  (Cooperative)  Dan  Umkm  (Small  Medium  Enterprises) Pada  Negara  Belanda. Supremasi  Jurnal  Hukum , 3 (1),  2020. https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.129
Mustaqim, M., & Satory, A. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila. SASI , 25 nomor 2 , 199–210. Nurhasanah. (2016). Aspek Hukum Koperasi sebagai Payung Hukum BMT Di Indonesia . https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6336 Putu,  D.,  Kasih,  D.,  Duwira,  A.  A.  G.,  Santosa,  H.,  Made,  I.,  Wijaya,  M.,  & Dwijayathi,  P.  T.  (2022). Perseroan  Perorangan  Pasca  Uu  Cipta  Kerja: Perubahan  Paradigma  Perseroan  Terbatas  Sebagai  Asosiasi  Modal . https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501. 2
Republik  Indonesia.  (1992).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian. Lembaran  Negara  Republik Indonesia . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia (Vol. 8, Issue 2). https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.253
Supriyatin  Ukilah  dan  Nina,  H.  (2020). Tanggung  Jawab  Perdata  Perseroan Terbatas (Pt) Sebagai Badan Hukum . https://doi.org/: http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3326 Syafe’i, R. (2001). Fiqih Muamalah . Pustaka Setia.
Tenripadang, A., Sekolah, C., Agama, T., & Negeri, I. (2010). Tinjauan Hukum Holding Company Dalam Kaitannya Dengan Perseroan Terbatas . 8 (1), 86– 93. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v8i1.301
Tunggal,  K.,  &  Wahyuni,  V.  T.  (2017).  Kepemilikan  Tunggal  Badan  Hukum Perseroan  Terbatas  (Pt). Jurnal  Hukum  Novelty , 8 (2),  201–215. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a6914
Wisnuwardhani,  D.  A.  (2018).  Tanggung  jawab  koperasi  simpan  pinjam terhadap  jaminan  milik  pengurus  yang  dijaminkan  hutang  koperasi. Jurnal
Cakrawala
Hukum , 9 No.1 (1),
21–30.
https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2112
Halaman Ini Sengaja Dikosongkan