## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234

## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN

## GOOD GOVERNANCE PADA KELURAHAN SEI RENGAS PERMATA KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN

## THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN REALIZING GOOD GOVERNANCE IN SEI RENGAS PERMATA SUB-DISTRICT MEDAN CITY AREA
Muhammad Ikhsan Fadillah 1 , Masta Sembiring 2
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## Ikhsannamb@gmail.com

## ABSTRACT
In  the  sub-dictrict  Sei  Rengas  Permata  area,  kelurahan  funds  are  used  for  community development and empowerment. In fact, development in the Sei Rengas Permata Village Area has not yet seen its maximum. From the results of the activities carried out in the Sei Rengas Permata Village, it was found that problems arose in the management of the urban village budget, especially in infrastructure development, whose achievements were only seen to be still below 50%. And in the community empowerment budget classification section, it is necessary to have activities that are more useful and do not cost too much money. Giving funds to the sub-district  is  so  large  that  there  needs  to  be  a  big  responsibility  for  the  sub-district government. Therefore, the sub-district government must be able to apply planning principles appropriately  in  accordance  with  Permendagri  Number  130  of  2018  concerning  planning, implementation,  administration,  reporting  and  accountability.  In  this  study,  the  type  of research that will be used is descriptive research method with a qualitative approach and uses a purposive sampling technique which aims to find out how social interaction occurs. Data collection techniques in this study used interview, observation, and documentation techniques. As for the process of data analysis techniques carried out in qualitative research, namely data collection,  data  reduction  and  drawing  conclusions.  Based  on  the  results  of  research  and discussion it can be concluded that the level of achievement of program results has not been effective. However, in the management of village funds in the Sei Rengas Permata Village, management has been carried out in accordance with the principles of good governance such as transparency, accountability, and participation.

## Keywords: Village Fund Management, Good Governance

## ABSTRAK
Di wilayah Kelurahan Sei Rengas Permata, dana kelurahan digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat.  Pada  faktanya  pembangunan  di  wilayah  Kelurahan  Sei  Rengas Permata belum terlihat maksimal. Dari hasil kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Sei Rengas Permata  ditemukan  permasalahan  yang  muncul  terhadap  pengelolaan  anggaran  kelurahan khususnya  pada  pembangunan  infrastruktur  yang  capaiannya  hanya  terlihat  masih  dibawah 50%. Dan pada bagian klasifikasi anggaran pemberdayaan masyarakat perlu adanya kegiatan yang  lebih  bermanfaat  dan  tidak  menghabiskan  biaya  terlalu  besar.  Pemberian  dana  ke kelurahan  yang  begitu  besar  perlu  adanya  tanggungjawab  yang  besar  bagi  pemerintah kelurahan. Oleh karena itu pemerintah kelurahan harus dapat menerapkan prinsip perencanaan dengan  tepat  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  130  Tahun  2018  tentang  perencanaan,
pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Pada  penelitian  ini,  jenis penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif  dan  menggunakan  teknik purposive  sampling yang  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  interaksi  sosial  yang  terjadi.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Adapun  proses  dalam  teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa  tingkat  pencapaian  hasil  program  belum  efektif.  Namun  dalam  pengelolaan  dana kelurahan  di  Kelurahan  Sei  Rengas  Permata  sudah  melakukan  pengelolaan  sesuai  dengan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
Kata kunci: Pengelolaan Dana Kelurahan, Good Governance

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan
otonomi daerah menjadi  kesempatan  yang  baik  untuk membuktikan daerah dalam melaksanakan kewenangan  yang  menjadi  hak  daerah. Salah  satu  yang  menjadi  tujuan  utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi  fiskal  tersebut  adalah  untuk menciptakan good governance. Pembangunan  di  Indonesia  didukung  dari adanya dinamika yang menuntut perubahan disisi pemerintah maupun disisi masyarakat.  Pemerintah  dan  pemangku politik  di  Indonesia  diharapkan  lebih demokratis dan efisien
dalam pembangunan sumber daya publik. Efektif dalam  menjalankan  fungsi  pelayanan publik  lebih  tanggap  serta  sanggup menyusun  kebijakan  program  dan  hukum yang  dapat  menjamin  hak  asasi  dan keadilan  sosial.  Sejalan  dengan  harapan baru, masyarakat juga diharapkan menjadi masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  hak dan kewajiban yang terinformasi, memiliki solidaritas  akan  sesama,  dan  bersedia berpartisipasi  dalam  urusan  publik. Masyarakat  seperti  ini  yang  disebut mendukung adanya perubahan dalam pola good governance . Governance dapat diartikan sebagai mekanisme  praktik  atau  tata  cara pemerintah  dalam  memecahkan  masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah menjadi salah satu faktor paling menentukan.  Peran  pemerintah  sebagai penyedia  jasa  layanan  dan  infrastruktur menjadi  peran  pendorong  terciptanya
lingkungan yang dapat memfasilitasi pihak lain  untuk  ikut  aktif  dalam  melakukan upaya  tersebut. Governance merupakan pemikiran  baru  dalam  aturan  pengelolaan kepemerintahan.  Pergeseran  paradigma dari  yang  awalnya government menjadi kearah governance yang menekankan pada penggabungan
keseteraan dan keseimbangan tiga pilar governance, maka dikembangkan pemikiran baru yang disebut kepemerintahan yang baik (good governance) . Banyak studi tentang governance yang  dilakukan  dengan jangkauan  cakupan  yang  luas  antara  lain dikaitkan  dengan  kebijakan  pemerintah, sektor  publik,  hukum,  dan  pelayanan publik.  Studi  tersebut  lebih  menekankan aspek  luas  sekaligus  memperlihatkan kelangkaan  studi good  governance yang bersifat luas pada kekuasaan tingkat bawah. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola  yang  baik  dalam  penyelenggaraan, pengelolaan  keuangan  tingkat  bawah dilakukan  berdasarkan  prinsip  tata  kelola seperti transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan disiplin mengelola anggaran.
Good  governance bertujuan  untuk membawa  administrasi  publik  lebih  dekat dengan masyarakat, membuat administrasi publik lebih efektif, memastikan pemberantasan  korupsi,  menyuarakan pendapat masyarakat, memperkuat demokrasi,  dan  memastikan  proses  yang terbuka.
Kebijakan tersebut
pun memberikan dampak positif bagi
pemerintah  tingkat  kelurahan  maupun masyarakat.
Kelurahan merupakan bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.  Kecamatan  sendiri  dibentuk dengan  peraturan  daerah  Kabupaten/Kota yang  dipimpin  dengan  seorang  kepala kelurahan yang biasa disebut dengan lurah dan  bertanggung  jawab  kepada  camat. Lurah  diangkat  oleh  Bupati/Walikota  atas masukan  sekretaris  daerah  dari  Pegawai Negeri  Sipil  yang  telah  memenuhi  syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah di
Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk  pembangunan  sarana  dan  prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.  Pelaksanaan  anggaran  untuk pembangunan  sarana  prasarana  dan pemberdayaan  masyarakat  di  kelurahan diutamakan dikelola dengan cara direncanakan  oleh  kelompok  masyarakat atau  organisasi  kemasyarakatan.  Alokasi anggaran kelurahan tersebut dimasukkan ke dalam  anggaran  kecamatan  pada  bagian anggaran kelurahan untuk dapat dimanfaatkan  sesuai  dengan  ketentuan. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana  kelurahan  meliputi  pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman. Kegiatan tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan.
Tata  pemerintahan  yang  baik menuntut pemerintah melakukan reformasi kepada  seluruh  aspek.  Salah  satu  aspek reformasi  yang  menjadi  dominan  adalah aspek  pemerintahan.  Aspek  pemerintahan yang  dimaksud  adalah  aspek  hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.  Pada  aspek  ini  yang  menjadi tuntutan  adanya  otonomi  yang  luas  dan nyata  yang  harus  diberikan  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  (Saragih Fitriani, 2014). Pemberian otonomi daerah diharapkan  dapat  meningkatkan  efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.
Pemerintah telah membuat anggaran  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) Tahun  2019  melalui  (Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2018,  n.d.)  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang  dianggarkan  dalam  tahun  2019 sebagaimana dimaksud dialokasikan sebesar  28,05%  dari  pendapatan  dalam Negeri neto atau direncanakan sebesar Rp. 417.873.582.692.000  (empat  ratus  tujuh belas triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar  lima  ratus  delapan  puluh  dua  juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan DAU tambahan sebesar Rp. 3.000.000.000.000  (tiga  triliun  rupiah). Alokasi pendanaan kelurahan ini berdasarkan kinerja pelayanan dasar publik yang  akan  dibagi  menjadi  3  (tiga)  bagian dengan  alokasi  yang  berbeda  setiap kelurahannya.  Dalam  kategori  baik  total yang  dialokasi  sebesar  Rp.  353.000.000 (tiga  ratus  lima  puluh  tiga  juta  rupiah), kategori  perlu  ditingkatkan  menjadi  Rp. 370.000.000  (tiga  ratus  tujuh  puluh  juta rupiah),  dan  pada  kategori  sangat  perlu ditingkatkan sebesar Rp. 384.000.000 (tiga ratus  delapan  puluh  empat  juta  rupiah). Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut untuk melengkapi  anggaran  kelurahan  dalam pendanaan  kelurahan  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dana tersebut untuk mendukung  kegiatan  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Alokasi dana kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 5%  dana  yang  bersumber  dari  APBD Kabupaten/Kota diberikan untuk kelurahan yang  akan  digunakan  dalam  rangka peningkatan  sarana  dan  prasarana  di kelurahan.  Alokasi  anggaran  kelurahan dalam  urusan  pembanguan  infrastruktur didistribusikan keseluruh lingkungan kelurahan  sesuai  dengan  skala  prioritas pembangunan  yang  telah  disepakati  pada musrenbang  dan  kemudian  menjadi  tugas pemerintah kelurahan merealisasikan rencana  pembangunan  menggunakan  dana
yang  telah  diberikan.  Pada  tahun  2021 Kelurahan  Sei  Rengas  Permata  memiliki anggaran  sebesar  Rp.  602.342.738  (enam ratus  dua  juta  tiga  ratus  empat  puluh  dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Di wilayah Kelurahan Sei Rengas Permata dana kelurahan digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan tersebut meliputi  pengecoran  dan  pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan. Pada
faktanya pembangunan di wilayah Kelurahan  Sei  Rengas  Permata  belum maksimal,  seperti  pembuatan  saluran  air dan  penerangan  lampu  jalan  masih diperlukan.  Hal  tersebut  yang  membuat penulis  ingin  mengetahui  bagaimana pengelolaan  dana  kelurahan  di  Kelurahan Sei Rengas Permata. Adapun capaian dana di  Kelurahan  Sei  Rengas  Permata  yang sudah terealisasi pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan di Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan
Area Tahun 2021 No. Uraian Anggaran Realisasi % Sisa %  Capaian Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU tambahan) 1. Pengecoran di jalan pasir Rp. 212.135.074 Rp. 74.699.775 3 5 Rp. 137.435.299 6 5 35% No.  Uraian Anggaran Realisasi % Sisa %  Capaian 2. Pengecoran di jalan samarudin gang kebakaran Rp. 165.124.114 Rp. 25.577.740 1 5 Rp. 139.546374 8 5 15%

## Pemberdayaan masyarakat
3. Pelatihan perangkaian papan bunga Rp. 75.027.850 Rp. 41.230.650 5 5 Rp. 33.797.200 4 5 55% 4. Pelatihan pembuatan dimsum Rp. 75.027.850 Rp. 43.458.150 5 8 Rp. 31.569.700 4 2 58% 5. Pelatihan budidaya jamur Rp. 75.027.850 Rp. 37.523.650 5 0 Rp. 37.504.200 5 0 50%
Sumber: Kelurahan Sei Rengas Permata (2021)
Dari hasil kegiatan yang dilakukan di  Kelurahan  Sei  Rengas  Permata ditemukan  permasalahan  yang  muncul terhadap  pengelolaan  anggaran  kelurahan khususnya pada pembangunan infrastruktur yang  capaiannya  terlihat  masih  dibawah 50%  dan  seharusnya  pada  anggaran pembangunan  sarana  dan  prasarana  tidak hanya  berfokus  pada  perbaikan  jalan, namun  bisa  menambahkan  fokus  pada pembuatan  saluran  air  dan  penerangan lampu  jalan.  Pada  klasifikasi  anggaran bagian  pemberdayaan  masyarakat  perlu
adanya kegiatan yang lebih bermanfaat dan tidak menghabiskan biaya terlalu besar.
Pemberian dana ke kelurahan yang begitu  besar  tentunya  menuntut  tanggung jawab  yang  besar  bagi  aparat  pemerintah kelurahan.  Wujud  pertanggungjawaban bagi  pemerintah  kelurahan  kepada  publik persoalan  akuntabilitas  selama  satu  tahun anggaran  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok dan  fungsi  akan  menjadi  keberhasilan capaian untuk percepatan dalam meningkatkan  kualitas  yang  diharapkan pada  tahun  mendatang  (Sembiring  Masta,
2022). Oleh sebab itu pemerintah kelurahan harus dapat menerapkan
prinsip perencanaan  dengan  tepat  sesuai  yang tertuang dalam Permendagri No. 130 Tahun 2018  tentang  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan
dan pertanggungjawaban.
Pengelolaan anggaran sangat berkaitan dengan jalannya program kegiatan yang dapat direncanakan melalui  musrenbang  kelurahan.  Alokasi anggaran  kelurahan  seperti  pembangunan infrastruktur dapat didistribusikan keseluruh  lingkungan  yang  menjadi  skala prioritas pembangunan yang telah disepakati di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya,  kepala  lingkungan  yang merealisasikan  rencana  pembangunan menggunakan  dana  yang  telah  disalurkan. Fenomena ini menarik karena perencanaan pada praktiknya belum tepat sasaran dalam pengelolaan dana kelurahan, sehingga perlu dikaji  bagaimana  sebenarnya  pengelolaan dana kelurahan yang efektif.
Kelurahan  merupakan  dasar  dari satuan pemerintah yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  keberhasilan pembangunan  tergantung  sejauh  mana partisipasi  masyarakat  setempat  beserta aparatur  pemerintah  kelurahan  dalam merencanakan pembangunan.
Pemerintah kelurahan
dapat mendiskusikan tentang pembangunan kelurahan  yang  akan  dilakukan,  tentunya yang  dapat  memberikan  dampak  positif bagi  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi  sebagai  bentuk  dari  kemandirian kelurahan.  Partisipasi  masyarakat  dengan memberikan feedback pada  perencanaan yang  telah  disampaikan  pemerintah kemudian  dapat  diperhitungkan  dalam musyawarah yang dilakukan oleh kelurahan  melalui  musrenbang.  Dan partisipasi  masyarakat  sangat  diharapkan dalam  hal  perkembangan  suatu  kelurahan untuk tahap penyesuaian.
Hasil  dari  pengamatan  awal, partisipasi masyarakat masih minim karena
belum  sepenuhnya  dilibatkan  dalam pengelolaan  dana  kelurahan  karena dianggap  belum  memahami  prosedur pengelolaan  dana  kelurahan.  Selain  itu, fenomena yang terjadi dinilai masih adanya tidak tepat sasaran dalam pengelolaan dana kelurahan  sehingga  masih  kurangnya pelaksanaan pembangunan mengenai prioritas  penggunaan  anggaran  dana kelurahan.
Hasil penelitian Ultafiah (2017), Jaa dan Sulistyo (2019), Andriani (2019), Fahri (2020)  dan  Napisah  dan  Taufiqurachmah (2020)  menyimpulkan  bahwa  transparansi berpengaruh  terhadap  pengelolaan  dana desa.  Sedangkan  hasil  dari  penelitian Sukmawati  (2019)  menyimpulkan  bahwa transparansi  tidak  berpengaruh  terhadap pengelolaan keuangan desa.
Hasil penelitian Jaa (2019),
Andriani  (2019),  Zulfadzal  (2020),  dan Permatasari,  dkk  (2021)  menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan  hasil  dari  penelitian  Ultafiah (2017)  menyimpulkan  bahwa  partisipasi masyarakat  tidak  berpengaruh  terhadap pengelolaan dana desa.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu tersebut dapat ditemukan adanya research gap berupa  inkonsisten  (tidak  konsisten) dari  hasil  penelitian  tersebut.  Ternyata pengelolaan  dana  publik  tidak  selalu dipengaruhi oleh transparansi dan partisipasi masyarakat.
Dengan  demikian  fenomena  ini menarik untuk diteliti, sehingga perlu dikaji dan  dianalisa  bagaimana  pengelolaan alokasi  dana  kelurahan  dan  kendala- kendala apa yang dihadapi di lapangan serta bagaimana  menemukan  solusi  untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan  tersebut,  maka  peneliti tertarik  untuk  memilih  judul “Efektivitas Pengelolaan  Dana  Kelurahan  Dalam Mewujudkan Good  Governance Pada Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Peneliti
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena ingin berupaya  menjelaskan  apa  yang  terja  di lapangan,  dan  mengutamakan  proses bagaimana  dapat  diperoleh  data  menjadi akurat  dan  layak  digunakan  dalam penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi,  dengan  menggunakan  teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Teknik  analisis  yang  digunakan adalah  analisis  deskriptif  kualitatif. Analisis data merupakan menyusun secara sistematis  yang  diperoleh  dari  hasil observasi,  wawancara,  catatan  lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan  data,  menyusun  ke dalam  pola,  memilih  yang  penting  untuk dipelajari  dan  membuat  kesimpulan sehingga  mudah  dipahami  (Abdussamad Zuchri,  2021).    Penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  menekankan
pada  aspek  pemahaman  secara  mendalam terhadap  suatu  masalah  dengan  melihat permasalahan  untuk  penelitian  secara general atau umum (Sugiyono, 2010). Oleh sebab itu, penelitian harus memiliki bahan teori  dan  wawasan  yang  luas.  Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui hal yang  tersembunyi  untuk  memahami interaksi  sosial  dengan  mengembangkan teori untuk memastikan kebenaran data dan meneliti perkembangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Bagian ini akan memaparkan hasil wawancara tentang perencanaa,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Dari beberapa  metode  pengumpulan  data  yang dilakukan,  data  observasi  merupakan  data pokok  yang  menjadi  bagian  utama  dari analisis.  Sedangkan  data  yang  diperoleh dari  wawancara  dan  dokumentasi  hanya menjadi  pendukung  untuk  memperkuat data tersebut. Adapun hasil observasi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini: Tabel 2. Hasil Wawancara No. Pertanyaan/Pernyataan Jawaban Informan A. Perencanaan 1 Bagaimana  tahapan  proses dalam  pembuatan  rencana kerja Pembuatan rencana kerja pengelolaan dana kelurahan dibuat  berdasarkan  usulan  yang dikumpulkan  untuk  disampaikan pada  forum  musrenbang  yang isinya  penuh  inovasi  dan  kreatif dalam  membuat  rencana  kerja khususnya  dalam  pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Lurah  Sei  Rengas Permata Perencanaan  tersebut  dibuat  dan nantinya  akan  disampaikan  pada forum musrenbang Ketua  LPM  Sei Rengas Permata 2 Apa saja isi atau point dari rencana  kerja  yang  akan dibuat Melalui rencana kerja yang ada di Kelurahan  Sei  Rengas  Permata nantinya isi dari rencana-rencana, anggaran  dan  sasaran  akan direalisasikan Sekretaris Lurah Sei Rengas Permata 3 Sasaran  apa  yang  ingin dicapai Untuk  mencapai  sasaran  yang baik maka diperlukan pengelolaan  yang  baik  juga, Sekretaris Lurah Sei Rengas Permata
No. Pertanyaan/Pernyataan Jawaban Informan tentunya  apapun  yang  menjadi keinginan masyarakat dapat terwujud 4 Pihak  mana  saja  yang dilibatkan dalam pembuatan rencana kerja Pada  biasanya  dilakukan  rapat, dan  di  dalam  rapat  tersebut berdiskusi  dan  berbagi  pendapat mengenai  usulan-usulan  yang akan  dilakukan,  jadi  secara  tidak langsung masyarakat juga terlibat dalam  menyampaikan  usulan program apa yang ingin dilakukan Ketua  LPM  Sei Rengas Permata Dalam  hal  perencanaan  kegiatan biasanya ada diskusi dengan LPM untuk rencana pembuatan program  yang  sesuai.  Misal  saja yang  berkaitan  dengan  kegiatan PKK  dengan  program  kelompok kerja  yang  mana  ada  beberapa kelompok dengan masing-masing bidang Ketua Karang Taruna  Sei  Rengas Permata 5 Apakah  kegiatan/program yang dibuat sudah menyesuaikan dengan dana yang ada di kelurahan Telah  merencanakan  anggaran berdasarkan kebutuhan dan keinginan  masyarakat  melalui musrenbang  dan  rencana  kerja meskipun sebagian besar anggaran kebanyakan untuk pembangunan  sarana  prasarana. Dana yang diajukan sudah sesuai dengan  perhitungan  yang  tidak terlalu  besar,  namun  pada faktanya  dana  yang  dikeluarkan cukuplah besar Ketua  LPM  Sei Rengas Permata B. Pelaksanaan 1 Kelembagaan apa saja yang dibentuk  oleh  Kelurahan Sei Rengas Permata Ada beberapa lembaga pemberdayaan  masyarakat  di Kelurahan  Sei  Rengas  Permata seperti Karang Taruna, LPM dan PKK.  Dan  semuanya  berjalan sesuai program, tugas, pokok, dan fungsi masing-masing Lurah  Sei  Rengas Permata 2 Apakah sudah dibuat program  yang  dibutuhkan sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat Rencana  kerja  memang  dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat  dan  dibantu  dengan kelembagaan Sekretaris Lurah Sei Rengas Permata 3 Bagaimana cara menentukan  program  dan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan  masyarakat Besaran  anggaran  dana  yang dikeluarin  nanti  tidak  jauh berbeda  dengan  yang  sudah diajukan,  oleh  karena  itu  tinggal merealisasikan program dan Ketua  LPM  Sei Rengas Permata
No. Pertanyaan/Pernyataan Jawaban Informan dari sasaran hingga anggaran biaya kegiatan  yang  sudah  disusun dengan baik dari usulan masyarakat C. Penatausahaan 1 Bagaimana dapat merealisasikan program agar berjalan dengan baik Sudah cukup baik dalam mempublikasikan  program  yang akan  berjalan  nantinya.  Lurah diberitahu  melalui  undangan  lalu dikumpulkan untuk bermusyawarah dan mensosialisasikan program kegiatan pemberdayaan masyarakat  dan  pembangunan sarana prasarana seperti pembinaan  keterampilan  dan pembangunan fisik Ketua  LPM  Sei Rengas Permata Dengan  mempublikasi  program kepada  masyarakat,  dan  jika sudah  sesuai  dengan  keinginan masyarakat  maka  masyarakat secara  langsung  juga  akan  ikut serta Ketua  PKK  Sei Rengas Permata Dengan menginformasikan kepada masyarakat, maka masyarakat  akan  mengetahui program  dan  kegiatan  apa  saja yang akan dilakukan Ketua Karang Taruna  Sei  Rengas Permata Sosialisasi ke masyarakat dengan mengundang  lurah  dan  kepala lingkungan yang berkaitan dengan  adanya  pembangunan  di wilayah  lingkungan  akan  lebih bersemangat  dan  lebih  mudah terealisasi karena bagian keinginan dari masyarakat juga Masyarakat Sei Rengas Permata 2 Hambatan dan permasalahan yang terjadi Hambatan  yang  terjadi  seperti kurangnya  ada  keinginan  dari pemerintah kelurahan untuk melanjutkan  program  tersebut sehingga  program  tersebut  tidak berkelanjutan Ketua  LPM  Sei Rengas Permata D. Pelaporan 1.  Bentuk  pelaporan  yang bagaimana yang akan dibuat Pelaporan  yang  dibuat  adalah pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan  yang  berjalan.  Dalam setiap pelaporan bertanggungjawab  penuh  kepada Walikota melalui Camat Lurah  Sei  Rengas Permata
No. Pertanyaan/Pernyataan Jawaban Informan Pelaporan  dilakukan  oleh  Lurah, beliau mempertanggungjawabkan pelaporan tersebut kepada Walikota  melalui  Camat.  Dan pada tahap pelaporan ini masyarakat tidak terlibat didalamnya Bendahara  Lurah Sei Rengas Permata 2.  Kendala yang dihadapi saat pembuatan laporan Dalam proses pembuatan pelaporan  tidak  ada  mengalami kendala sama sekali karena sudah sesuai dengan pedoman yang ada pada pelaporan Bendahara  Lurah Sei Rengas Permata Dalam informasi laporan kegiatan yang  sudah  terealisasi  kami memberikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada  masyarakat  dengan  surat tertulis  dimana  isinya  setiap kegiatan  yang  terlaksana  sudah tercatat dalam laporan pertanggungjawaban Lurah  Sei  Rengas Permata E. Pertanggungjawaban 1.  Pertanggungjawaban  dan laporan  yang  bagaimana dibentuk atas kegiatan yang telah diselenggarakan Laporan ini dibuat oleh Bendahara  Lurah  dalam  bentuk laporan kegiatan kemudian ditanda  tangani  oleh  saya  yang kemudian disatukan dalam bentuk laporan  tahunan  yang  kemudian ditindak  lanjuti  oleh  pihak kecamatan Lurah  Sei  Rengas Permata 2.  Bagaimana pertanggungjawaban  yang dilakukan dalam pengelolaan dana kelurahan Untuk proses pertanggungjawaban dibagi menjadi dua yaitu, pertanggungjawaban kepada pemerintah dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk proses pertanggungjawaban kepada pemerintah  melalui  dokumen seperti dokumen pertanggungjawaban.  Sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat  hanya  disampaikan kegiatan-kegaiatan  apa  saja  yang sudah direncanakan dan dilaksanakan Lurah  Sei  Rengas Permata Sumber: Responden (2023)
Pada  survei  yang  dilakukan  akan berkaitan  dengan  tidak  tercapainya  secara optimal  realisasi  program  pada  Kelurahan Sei Rengas Permata yang disebabkan oleh beberapa  faktor  internal  dan  eksternal. Faktor  internal  adalah  penilaian  yang berasal dari dalam pemerintahan Kelurahan Sei  Rengas  Permata  yang  meliputi partisipasi kelompok pemberdayaan masyarakat  dalam  penyusunan  program.
Sedangkan  faktor  eksternal,  merupakan informasi  yang  ada  diluar  pemerintahan kelurahan yang memiliki pengaruh terhadap  anggaran  dan  program  yang terjadi dalam kebutuhan masyarakat.
Dalam  penelitian  ini  dilakukan observasi  dan wawancara langsung terkait perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban  di Kelurahan  Sei  Rengas  Permata  sebagai berikut:
(1) Perencanaan Pada tahap perencanaan,
perwakilan  kelurahan  yaitu  lurah  dan sekretaris  lurah  dan  ketua  LPM  memulai dengan  membuat  rencana  detail  yang berkaitan  dengan  program  kegiatan pembangunan  sarana  prasarana  dan pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  hal  ini ketua  LPM  terlebih  dahulu  membuat rencana kerja yang berisi usulan masyarakat pada musrenbang. Hal ini ketua
Kelurahan  Sei  Rengas  Permata  pada wawancara  tanggal  05  Juni  2023 menyampaikan bahwa:
“Untuk pembuatan rencana kerja pengelolaan dana kelurahan dibuat berdasarkan  usulan  yang  dikumpulkan untuk disampaikan pada forum musrenbang yang isinya penuh inovasi dan kreatif dalam membuat  rencana  kerja  khususnya  dalam pembangunan  sarana  prasarana  dan pemberdayaan masyarakat”.
Berdasarkan  wawancara  tersebut menunjukkan bahwa memang adanya tahap perencanaan rencana kerja yang dibuat oleh Ketua LPM. Hal tersebut juga disampaikan oleh Lurah pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 yang mengatakan bahwa:
“Perencanaan tersebut memang dibuat dan nantinya  akan  disampaikan  pada  forum musrenbang yang berisi pendapat masyarakat  sebagai  bentuk  harapan, terutama  pada  pembangunan  sarana prasarana”.
Sekretaris Lurah juga menyampaikan pendapatnya  pada  wawancara  tanggal  05 Juni 2023 yang mengatakan bahwa:
“Melalui  rencana  kerja  yang  ada  di Kelurahan Sei Rengas Permata nantinya isi dari rencana-rencana, anggaran dan sasaran akan direalisasikan”.
Berdasarkan  wawancara  mengenai perencanaan  penggunaan  dana  kelurahan untuk  pembangunan  sarana  prasarana  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  diajukan dapat  disimpulkan  bahwa  ketiga  informan memberikan  komentar  yang  sepemikiran. Dalam  perencanaan  juga  terdapat  sasaran yang  akan  dicapai  setiap  kegiatan. Berikutnya  mengenai  sasaran,  peneliti melakukan  wawancara  terhadap  satu informan,  yaitu  Sekretaris  Lurah  pada tanggal  05  Juni  2023.  Dalam  menanggapi pertanyaan sasaran apa yang ingin dicapai, maka Sekretaris Lurah berpendapat: “Untuk mencapai sasaran yang baik maka diperlukan  pengelolaan  yang  baik  juga, tentunya  saya  berharap  apapun  yang menjadi  keinginan  masyarakat  dapat terwujud”.
Berdasarkan  wawancara  tersebut menunjukkan bahwa sasaran yang diharapkan  oleh  Sekretaris  Kelurahan adalah  terwujudnya  pembangunan  sarana prasarana  dan  pemberdayaan  masayarakat yang  baik  sesuai  yang  diinginkan  dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pada dasarnya mengenai  sasaran  yang  ingin  dicapai  dari pengelolaan dana kelurahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  di  Kelurahan  Sei  Rengas Permata  dapat  bermanfaat  dan  diterima dengan baik oleh masyarakat.
Masih  seputar  perencanaan,  peneliti bertanya  mengenai  pihak  mana  saja  yang terlibat  dalam  pembuatan  rencana  kerja. Peneliti  melakukan  wawancara  kembali kepada  Ketua  LPM  selaku  pihak  yang
merencanakan  program  dan  kegiatan pembangunan. Untuk lebih jelasnya hal ini langsung  disampaikan  oleh  Ketua  LPM pada  wawancara  tanggal  05  Juni  2023 yaitu:
“Pada biasanya ada dilakukan rapat, dan di dalam  rapat  tersebut  kita  berdiskusi  dan berbagi  pendapat  mengenai  usulan-usulan yang  akan  dilakukan,  jadi  secara  tidak langsung  masyarakat  juga  terlibat  dalam menyampaikan  usulan  program  apa  yang ingin dilakukan”.
Hal  diatas  juga  disampaikan  pada wawancara  tanggal  05  Juni  2023  oleh Ketua  Karang  Taruna  Kelurahan  Sei Rengas Permata yang berpendapat bahwa: “Dalam hal perencanaan kegiatan biasanya ada  diskusi  dengan  LPM  untuk  rencana pembuatan program yang sesuai. Misal saja yang  berkaitan  dengan  kegiatan  PKK dengan program kelompok kerja yang mana ada  beberapa  kelompok  dengan  masing- masing bidang”.
Berdasarkan  pertanyaan  diatas  yang telah  diajukan  mengenai  siapa  saja  yang terlibat  perencanaan  program  maka  dapat disimpulkan  bahwa  masyarakat  juga terlibat  dalam  mengusulkan  perencanaan meskipun tidak terlibat langsung. Menanggapi  respon  masyarakat  terhadap perencanaan  untuk  pembangunan  sarana prasarana  dan  pemberdayaan  masyarakat, hal  ini  peneliti  mengajukan  pertanyaan pada  wawancara  tanggal  05  Juni  2023 kepada  Sekretaris  Lurah.  Sekretaris  Lurah berpendapat bahwa:
“Cukup  senang,  dalam  melihat  respon masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyampaikan keinginan dan harapan”.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  ada respon  yang  baik  dan  positif  yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah. Hal ini berbeda dengan tanggapan yang disampaikan  oleh  Ketua  LPM.  Meskipun banyaknya  usulan  dan  keinginan  yang disampaikan masyarakat baik secara formal pada  forum  atau  dengan  berdiskusi  non formal  dengan  LPM,  pada  kenyataannya saat  sudah  diwujudkan,  minat  masyarakat
dalam meneruskan justru berkurang. Hal ini disampaikan  oleh  ketua  LPM  pada wawancara  tanggal  05  Juni  2023  yang menyampaikan bahwa:
“Kita telah merealisasikan kegiatan seperti pelatihan  keterampilan  dan  dihadiri  oleh masyarakat.  Setelah  kegiatan  tersebut, sayangnya tidak ada keberlanjutan sehingga membuat program tersebut hanya berhenti sampai disitu”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut,  mengenai  respon  masyarakat terhadap  perencanaan  pembuatan  program pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan  bahwa  masyarakat  cukup berpartisipasi  dalam  kegiatan  tersebut. Namun minat masyarakat berkurang karena tidak  ada  kelanjutan  kegiatan  dari pemerintah kelurahan.
Selanjutnya,  peneliti  juga  masih melakukan wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 kepada Ketua LPM dalam pembuatan program  dan  kegiatan  apakah  telah  sesuai dengan  dana  kelurahan.  Berikut  adalah pendapat ketua LPM:
“Kita  telah  merencanakan  anggaran berdasarkan  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat  melalui  musrenbang  dan rencana  kerja  meskipun  sebagaian  besar anggaran kebanyakan untuk pembangunan sarana prasarana. Dana yang kita ajukan ini sudah sesuai dengan perhitungan yang tidak terlalu  besar,  namun  pada  faktanya  dana yang dikeluarkan cukuplah besar”.
Untuk  menanggapi  hal  tersebut peneliti  melakukan  wawancara  kepada Sekretaris Lurah pada tanggal 05 Juni 2023 dengan  mengajukan  pertanyaan  apakah dana  kelurahan  untuk  kegiatan  tersebut sudah  sesuai  dengan  perencanaan  yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Kelurahan yang berpendapat:
“Namanya  juga  rencana,  kita  tentu  selalu ingin yang terbaik, jadi jika ditanya sesuai atau tidaknya, tentu sudah sesuai”.
(2) Pelaksanaan
Tahap  berikutnya  setelah  proses perencanaan  adalah  tahap  pelaksanaan. Pada  pelaksanaan  disini  mulai  adanya
pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab masing-masing  individu  yang  terkait.
Dalam  perencanaan  baru  akan  dibuat rencana  detail  yang  berisi  anggaran, kelompok sasaran, dan Lembaga pemberdayaan  masyarakat  yang  terlibat. Dalam tahap pelaksanaan peneliti melakukan  wawancara  kepada  Lurah. Menanggapi  pertanyaan  yang  diajukan peneliti  mengenai  apa  saja  kelembagaan yang dibentuk oleh Kelurahan Sei Rengas Permata  maka  pada  wawancara  pada tanggal 05 Juni 2023 Lurah menyampaikan pendapatnya:
“Ada  beberapa  lembaga  pemberdayaan masyarakat  di  Kelurahan  Sei  Rengas Permata  seperti  Karang  Taruna,  LPM  dan PKK.  Dan  semuanya  berjalan  sesuai program, tugas, pokok, dan fungsi masing- masing”.
Berdasarkan hasil
wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kelurahan  Sei  Rengas  Permata  telah memiliki  kelembagaan  masyarakat  yang telah  berjalan.  Namun  terkhusus  untuk LPM lebih difokuskan
untuk pemberdayaan  masyarakat  yang  bersifat fisik  atau  pembangunan  infrastruktur. Mengenai  wawancara  berikutnya,  adanya skala prioritas pada saat musrenbang yang terkait  dengan  dana.  Selain  dana  dari alokasi anggaran kelurahan, untuk pembangunan  fisik  di  Kelurahan  Sei Rengas  Permata  juga  mendapat  suntikan bantuan  dari  Pemerintah  Daerah  dan Provinsi yang mana implementasi tersebut dimentoring  langsung  oleh  dinas  terkait. Dalam  program  sarana  prasarana  dan pemberdayaan masyarakat, tentunya Ketua LPM  perlu  membuat  yang  telah  tertuang dalam  rencana  kerja.  Oleh  karena  itu, rencana  program  kegiatan  tersebut  dibuat berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  dan disesuaikan dengan alokasi anggaran dana kelurahan.  Dalam  hal  ini,  peneliti melakukan wawancara pada tanggal 05 Juni 2023  kepada  Sekretaris  Lurah  mengenai apakah program dan kebutuhan masyarakat dibuat sesuai dengan keinginan masyarakat. Beliau berpendapat:
“Rencana kerja memang dibuat berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  dan dibantu dengan kelembagaan”.
Selanjutnya  LPM  mengemukakan pendapatnya  mengenai  cara  menentukan program dan kegiatan pembangunan sarana prasarana  dan  pemberdayaan  masyarakat dari sasaran hingga angaran biaya sebagai berikut:
“Besaran  anggaran  dana  yang  dikeluarin nanti tidak jauh berbeda dengan yang sudah diajukan,  oleh  karena  itu  kita  tinggal merealisasikan program dan kegiatan yang sudah  disusun  dengan  baik  dari  usulan masyarakat”.
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa cara menentukan program  dan  kegiatan  dari  sasaran  hingga anggaran  adalah  dengan  merealisasikan kegiatan  yang  kemudian  disesuaikan dengan  anggaran  yang  sudah  ada.  Serta juga  ditambahkan  dengan  beberapa kegiatan  baru  yang  dapat  memberikan manfaat  untuk  masyarakat.  Hal  ini didukung  langsung  oleh  Lurah  pada wawancara  tanggal  05  Juni  2023  yang menuturkan:
“Dalam  perencanaan  tahunan  saya  juga terlibat  dalam  perencanaan  kegiatan  dan program pemberdayaan masyarakat, walaupun  diskusi  tersebut  tidak  seformal musrenbang”.
Adanya pramusrenbang yang dilakukan sebelum dilakukannya musrenbang  bertujuan  untuk  membuat skala  prioritas.  Artinya  hasil  koordinasi Ketua LPM, Masyarakat dan Lurah dalam membuat  rencana  kerja  berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
(3) Penatausahaan Setelah tahap perencanaan,
kebutuhan  detail  mengenai  program  telah dibuat  dengan  adanya  pelaksanaan  dan pembagian  tugas,  maka  kelurahan  barulah dapat  melaksanakan  kegiatan  yang  telah direncanakan  yang  didanai  oleh  anggaran alokasi dana kelurahan. Dalam pelaksanaan program  yang  telah  dibuat  sebelumnya, perangkat  kelurahan  khususnya  LPM dituntut untuk bagaimana dapat
merealisasikan  agar  program  berjalan dengan  baik.  Dalam  hal  ini  peneliti melakukan  wawancara  langsung  pada tanggal  05  Juni  2023  dengan  Ketua  LPM yang mengatakan bahwa:
“Kita sudah cukup baik dalam mempublikasikan  program  yang  akan berjalan nantinya. Lurah akan kita beritahu melalui undangan lalu dikumpulkan untuk bermusyawarah  dan  mensosialisasikan program kegiatan
pemberdayaan
masyarakat  dan  pembangunan  sarana prasarana  seperti  pembinaan  keterampilan dan pembangunan fisik”.
Pendapat lain juga disampaikan oleh Ketua  PKK,  Ketua  Karang  Taruna,  dan Masyarakat  tentang  bagaimana  caranya agar program dapat terealisasi dengan baik. Mengenai  hal  ini  peneliti  melakukan wawancara  pada  tanggal  05  Juni  2023 dengan  Ketua  PKK  yang  berpendapat sebagai berikut:
“Dengan  mempublikasi  program  kepada masyarakat,  dan  jika  sudah  sesuai  dengan keinginan  masyarakat  maka  masyarakat secara langsung juga akan ikut serta”.
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan  bahwa  cara  merealisasikan program  adalah  dengan  publikasi  yang baik.  Hal  serupa  juga  disampaikan  oleh Ketua  Karang  Taruna  pada  wawancara tanggal 05 Juni 2023:
“Dengan menginformasikan kepada masyarakat,  maka  masyarakat  akan mengetahui program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan”.
Hal  ini  juga  seirama  diungkapkan  oleh masyarakat yaitu:
“Sosialisasi ke masyarakat dengan mengundang  lurah  dan  kepala  lingkungan yang berkaitan dengan adanya pembangunan di wilayah lingkungan akan lebih  bersemangat  dan  lebih  mudah terealisasi  karena  bagian  keinginan  dari masyarakat juga”.
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara diatas  menunjukkan  bagaimana  cara  agar kegiatan  dan  program  dapat  terealisasi dengan  baik  yaitu  dengan  mempublikasi dan  komunikasi  yang  baik  kepada
masyarakat  perihal  program  yang  akan dilakukan.  Tentunya  dalam  perencanaan yang  dibuat  berdasarkan  kebutuhan masyarakat,  perencanaan  juga  harus disesuaikan  dengan  ketersediaan  dana kelurahan.  Selanjutnya  ketua  LPM  juga menyampaikan  pendapatnya  mengenai pertanyaan terhadap hambatan dan permasalahan yang terjadi. Pada
wawancara  tanggal  05  Juni  2023  beliau menyampaikan:
“Hambatan yang terjadi seperti kurangnya ada  keinginan  dari  pemerintah  kelurahan untuk  melanjutkan  program  tersebut sehingga program tersebut tidak berkelanjutan”.
Berikutnya  mengenai  manfaat  nyata yang  dirasakan  oleh  masyarakat  terhadap pembangunan  sarana  prasarana  dan pemberdayaan masyarakat. Peneliti melakukan  wawancara  langsung  dengan empat  informan  yaitu  Ketua  LPM,  Ketua Karang  Taruna,  Ketua  PKK,  dan Masyarakat.  Untuk  manfaat  nyata  yang didapat  oleh  masyarakat  cukup  beragam. Hal  ini  disampaikan  langsung  oleh  Ketua PKK  pada  wawancara  tanggal  05  Juni 2023:
“Sebenarnya untuk program kegiatan yang dibuat  banyak,  kalau  PKK  kita  ada diberikan  serangkaian  program-program keterampilan”.
Lain halnya dengan yang disampaikan  oleh  Ketua  Karang  Taruna pada wawancara tanggal 05 Juni 2023:
“Kita  belum  ada  mengikuti  program pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh kelurahan. Tujuannya adalah dalam rangka pembinaan dan untuk penguatan
lembaga pemberdayaan masyarakat”.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut, bahwa manfaat nyata yang didapat memang berbeda  satu  sama  lainnya,  hal  ini dikarenakan  adanya  keragaman  kegiatan dan  program  yang  dilaksanakan.  Hal  ini juga  disampaikan  oleh  Ketua  LPM  pada wawancara pada tanggal 05 Juni 2023: “Manfaat nyata kalau di LPM lebih kearah pembangunan fisiknya”.
Dengan  pendapat  Ketua  LPM tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya kegiatan fisik seperti pembuatan jalan dan lainnya.  Hal  tersebut  juga  merupakan program dengan skala prioritas. Begitu juga yang  disampaikan  oleh  masyarakat  pada wawancara tanggal 05 Juni 2023:
“Manfaat  nyata  itu  akan  terasa  jika  ada pelatihan-pelatihan  yang  berkelanjutan, jadi banyak manfaat yang bisa di dapat oleh masyarakat seperti keahlian”.
Berdasarkan  wawancara  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  manfaat  nyata yang  didapat  cukup  beragam  dan tergantung pada kegiatan apa yang diikutin.
(4) Pelaporan Monitoring  dan  evaluasi  termasuk
pelaporan merupakan tahap dari pengawasan  dalam  manajemen  alokasi anggaran dana kelurahan. Dalam tahap ini, pengawasan  manajemen  alokasi  anggaran dana  kelurahan  dilakukan  oleh  Lurah  dan Bendahara  Lurah.  Pelaporan  kegiatan pembangunan  sarana  prasarana  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  berisi rincian  kegiatan  dan  rincian  anggaran dibuat oleh pelaksana. Pelaporan ini dibuat setiap kegiatannya dan kemudian disatukan dalam  satu  laporan  pertanggungjawaban kegiatan  pertahun  dengan  diketahui  dan disetujui oleh Lurah.
Mengenai bentuk laporan yang dibuat dan diketahui, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 oleh Lurah. Berikut penyampaian yang disampaikan oleh beliau:
“Pelaporan yang dibuat adalah pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan yang berjalan. Dalam setiap pelaporan saya bertanggungjawab penuh kepada Walikota melalui Camat”.
Pada  wawancara  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  Lurah  melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Hal ini  juga  disampaikan  langsung  oleh Bendahara Lurah pada wawancara tanggal 05 Juni 2023:
“Pelaporan  dilakukan  oleh  Lurah,  beliau mempertanggungjawabkan pelaporan
tersebut  kepada  Walikota  melalui  Camat. Dan  pada  tahap  pelaporan  ini  masyarakat tidak terlibat didalamnya”.
Pada  wawancara  tersebut  bendahara telah  membenarkan  bahwa  pelaporan pertanggungjawaban tanpa ada keterlibatan masyarakat  dalam  membuat  pelaporan. Selanjutnya  pertanyaan  terhadap  kendala yang dihadapi dalam pembuatan pelaporan. Pada  wawancara  tanggal  05  Juni  2023 Bendahara Lurah menyampaikan: “Dalam proses pembuatan pelaporan tidak ada mengalami kendala sama sekali karena sudah  sesuai  dengan  pedoman  yang  ada pada pelaporan”.
Berdasarkan  wawancara  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  pelaporan  telah dilakukan dengan baik. Selanjutnya dalam tahap  pelaporan  ini  khususnya  dalam mewujudkan  pemerintah  yang  baik,  pada wawancara  tanggal  05  Juni  2023  lurah berpendapat:
“Dalam  informasi  laporan  kegiatan  yang sudah terealisasi kami memberikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat  dengan  surat  tertulis  dimana isinya  setiap  kegiatan  yang  terlaksana sudah tercatat dalam laporan pertanggungjawaban”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada informan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  laporan  pertanggungjawaban  dan laporan  realisasi  kegiatan  sudah  sesuai prosedur  sehingga  tidak  adanya  kendala atau  masalah  yang  dihadapi  pemerintah kelurahan.  Dan  pemerintahan  kelurahan juga  telah  memberikan  informasi  kepada masyarakat mengenai
laporan pertanggungjawaban  dan  laporan  realisasi secara transparan. (5) Pertanggungjawaban Tahap akhir yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan akhir tahun anggaran  dan  pertanggungjawaban  atas kegiatan  yang  telah  diselenggarakan. Adapun  wawancara  pada  tanggal  05  Juni 2023  peneliti  mempertanyakan  mengenai pertanggungjawaban dalam laporan,
berikut pendapat lurah tersebut:
“Laporan ini dibuat oleh Bendahara Lurah dalam  bentuk  laporan  kegiatan  kemudian ditanda  tangani  oleh  saya  yang  kemudian disatukan  dalam  bentuk  laporan  tahunan yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak kecamatan”.
Pelaporan  kegiatan  yang  dilakukan oleh kelurahan sudah berjalan dengan baik, lain  halnya  dengan  evaluasi  yang seharusnya  dilakukan,  namu  di  Kelurahan Sei  Rengas  Permata  tidak  dilakukannya evaluasi  setelah  selesainya  kegiatan. Sedangkan  evaluasi  merupakan  aspek penting  guna  perbaikan  dalam  kegiatan mendatang.
Selanjutnya  Lurah  menyampaikan pendapat mengenai bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan
terkait dalam pengelolaan dana kelurahan. Pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 lurah menyampaikan:
“Untuk proses pertanggungjawaban dibagi menjadi  dua  yaitu,  pertanggungjawaban kepada pemerintah
dan
pertanggungjawaban  kepada  masyarakat. Untuk  proses  pertanggungjawaban  kepada pemerintah  melalui  dokumen  seperti dokumen pertanggungjawaban. Sedangkan pertanggungjawaban  kepada  masyarakat hanya disampaikan kegiatan-kegaiatan apa saja  yang  sudah  direncanakan  dan dilaksanakan”.
Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa pihak kelurahan bertanggungjawab penuh kepada pemerintah dan masyarakat atas pelaporan dalam pengelolaan anggaran dana kelurahan  untuk  pembangunan  sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sei Rengas Permata.

## Good Governance
Good  governance merupakan  salah satu  cara  yang  digunakan  pemerintah kelurahan  dalam  mewujudkan  tata  kelola yang  baik  melalui  beberapa  prinsip diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Dalam  wawancara  ini  peneliti  bertanya kepada  lurah  untuk  mengemukakan pendapatnya mengenai keterbukaan
pelaksanaan  pengelolaan  dana  kelurahan. Berikut  hasil  wawancaranya  pada  tanggal 05 Juni 2023:
“Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana kelurahan  ini  pemerintahan  kelurahan sudah  transparan  kepada  masyarakat dengan maksud agar masyarakat mengetahui  penggunaan  dari  anggaran tersebut”.
Berdasarkan  wawancara  dengan Bendahara Lurah pada wawancara tanggal
05 Juni 2023 menyampaikan:
“Dalam pelaksanaannya pemerintah kelurahan sudah terbuka karena pada setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran  sudah  diberikan  catatan  tertulis yang memberikan keterangan uang masuk dan keluar”.
Hal  ini  senada  dengan  penyampaian Ketua LPM saat di wawancara pada tanggal 05 Juni 2023:
“Kami telah merasakan bawah pemerintah kelurahan  dalam  hal  ini  sudah  transparan kepada masyarakat”.
Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga  informan  mengenai  transparansi pelaksanaan  bahwa  pemerintah  kelurahan sudah  transparan  karena  pemerintah kelurahan  sudah  memberikan  catatan tertulis  dan  telah  mengikutsertakan  LPM dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya lurah berpendapat mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan pada wawancara tanggal 05 Juni 2023:
“Pertanggungjawaban sebagai lurah dalam laporan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan yang ada, dimana lurah bertanggungjawab penuh  atas  pengelolaan  dana  kelurahan tersebut”.
Dari wawancara tersebut Ketua LPM juga  berpendapat  pada  wawancaranya tanggal 05 Juni 2023 yang menyampaikan: “Akuntabilitas kepada masyarakat mengenai  pengelolaan  dana  kelurahan sudah terlaksana yang mana program sudah direncakan  dan  berjalan  dengan  baik”. Bendahara  Lurah  juga  berpendapat  pada
wawancara  yang  dilakukan  pada  05  Juni 2023 yang menyampaikan:
“Sebagai orang yang turut ikut serta dalam pengelolaan dana kelurahan dan juga yang memberikan  pertanggungjawaban  dimana sudah  disampaikan  dan  disajikan  dalam laporan kegiatan yang sudah terlaksana”.
Dari  hasil  wawancara  kepada  tiga informan,  dimana  pemerintah  kelurahan dalam  keterbukaan  pengelolaan  dana kelurahan  sudah  terbuka  dan  sudah dilaksanakan  sesuai  prosedur  yang  ada  di Kelurahan Sei Rengas Permata.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  maka dapat  disimpulkan    bahwa  hasil  laporan penggunaan
anggaran
kegiatan pembangunan  sarana  prasarana  dan pemberdayaan  masyarakat  di  Kelurahan Sei Rengas Permata dapat diketahui secara keseluruhan  bahwa  pemerintah  kelurahan telah menyerap alokasi dana yang diberikan sebesar 63%.  Hal ini menunjukkan bahwa tingkat  pencapaian  hasil  program  belum efektif.  Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri bahwa sisa anggaran akan menjadi SiLPA  yang  akan  diperhitungkan  pada alokasi  dana  kelurahan  pada  anggaran tahun berikutnya.
Secara langsung masyarakat  di  Kelurahan  Sei  Rengas Permata telah berpartisipasi dalam menyampaikan  keinginan  dan  harapan dalam merumuskan rencana kerja pengelolaan  dana  kelurahan.  Dalam pengelolaan  dana  kelurahan  di  Kelurahan Sei  Rengas  Permata  bahwa  pemerintah kelurahan sudah melaksanakan pengelolaan dana kelurahan sesuai dengan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan  saran  berikut,    diharapkan pada  pemilihan  program  seperti  halnya program  atau  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  dapat  berjalan  dalam  waktu yang  panjang  sehingga  masyarakat  dapat merasakan  hasil  dari  program  tersebut.
Diharapkan  pihak  kelurahan  untuk  selalu melakukan perkiraan dan perhitungan yang tepat disaat perencanaan, sehingga nantinya dalam  pelaksanaan  penggunaan  anggaran kegiatan  pembangunan  sarana  prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan  Sei  Rengas  Permata  dapat mencapai  hasil  yang  efektif.    Diharapkan adanya evaluasi secara keseluruhan terkait berakhirnya  kegiatan  agar  kedepannya dapat  berjalan  sesuai  dengan  harapan  dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad  Zuchri.  2021. Metode Penelitian Kualitatif . Cetakan I. edited by  Rapanna  Patta.  Makassar:  CV. Syakir Media Press.
Dwiyanto Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik .  Cetakan  kedua.  edited  by Dwiyanto  Agus.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Muhammadiyah  Sumatera  Utara. 2019. Panduan  Penulisan  Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis . Medan. Hani  Syafrida.  2016.  “Mekanisme  Good
Corporate Governance Dalam Mengukur Kualitas Laporan Keuangan  Dan  Tingkat  Kepercayaan Investor.”  in Konferensi  Ilmiah Akuntansi III . Jakarta.
Harahap  Seprida  Hanum.  2018.  “Good Governance  in  Private  University  in Medan  City.” Research  in  Business and Social Science 7(4):21–29. Indonesia  Presiden.  1999. UNDANG UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 .
Indonesia Presiden. 2014. “PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  29  TAHUN 2014.” 1–18.
Indonesia  Presiden.  2018. UNDANG UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 . Juliandi  Azuar,  Irfan,  and  Manurung Saprinal. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis Konsep Dan Aplikasi . Cetakan
Pertama.  edited  by  Zulkarnain Fahrizal. Medan: UMSU PRESS. Julita.  2011.  “Analisis  Fektivitas  Dan Efesiensi  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Pada  Badan  Lingkungan Hidup  Provinsi  Sumatera  Utara.” Kumpulan  Jurnal  Dosen  Manajemen & Bisnis 10(02). Mayer Isabella. 2015. “Qualitative Research With a Focus On Qualitative
Data Analysis.” International Journal of  Sales,  Retailing  and  Marketing 4(9):53–67.
Najidah  Nurul,  and  Lestari  hesti.  2019. “Efektivitas Program Kelurahan Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari  Kecamatan  Tembalang
Kota  Semarang.” Journal  of  Public Policy  and  Management  Review
8(2):1–17. Nur’aini Andi. 2021. “Efektivitas Pelayanan  Publik  Pada  Kantor Kelurahan  Leok  1  Kecamatan  Biau Kabupaten  Buol.” Jurnal  Inovasi Penelitian 1(12):2567–74. Nurdin  Ismail,  and  Hartati  Sri.  2019.
Metodologi  Penelitian  Sosial .  edited by Lutfiah. Jatinangor: Media Sahabat Cendekia. Resdiana  Enza,  and  Irawati  Irma.  2020. “Efektifitas  Dana  Desa  Dalam
Mendukung Pemberdayaan Masyarakat  Di  Desa  Marengan  Daya
Kabupaten  Sumenep.” Jurnal  Public Corner  Fisip  Universitas  Wiraraja 15(1):48–60. Saragih Fitriani. 2014. “Pengaruh Penerapan  Akuntansi  Pemerintahan Dan  Kualitas  Informasi  Akuntansi Terhadap Good Government Governance Sera Implikasinya Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pada SKPD Se Kota Medan.” in Konferensi
Ilmiah Akuntansi I . Jakarta.
Sari  Eka  Nurmala.  2012.  “Pengaruh
Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor  Publik  Serta  Dampaknya Terhadap  Good  Governance  (Studi
Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah
Di  Kota  Medan).” Jurnal  Riset
Akuntansi Dan Bisnis 12(2):25–54.
Sembiring  Masta.  2022.  “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran  Dana  Desa  Terhadap Akuntabilitas  Dana  Desa  Pada  Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medan Deras Kabupaten Batu Bara.” Proceeding UMSURABAYA 121–33. Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D . Cetakan  Ke-10.  Bandung:  Penerbit ALFABETA Bandung.
Zulaida  Nurmala.  2021.  “Efektivitas Pengelolaan  Dana  Kelurahan  Dalam Mewujudkan  Good  Governance  Di Kelurahan  Denai  Kecamatan  Medan Denai Kota Medan.” Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Muhammadiyah  Sumatera  Utara,
Medan.