INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 507-522 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Rumusan Kebijakan Non Penal Dalam Menanggulangi Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan
Febrina Tiurma Br. Sinaga Hukum, Universitas Negeri Semarang Email: febrinasinaga47@students.unnes.ac.id

## Abstrak
Indonesia  memiliki  banyak  penduduk,  karena  hal  tersebut  Indonesia  menjadi  pasar  potensi penyalahgunaan narkotika. Meluasnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika ke seluruh lapisan masyarakat  dari  lapisan  masyarakat  atas  sampai  masyarakat  bawah.  Tindak  pidana  ini  juga  telah tersebar ke berbagai lingkungan hidup, tanpa terkecuali di Lembaga Permasyarakatan tempat dimana hukum  itu  dilaksanakan.  Badan  Narkotika  Nasional  mengatakan  setiap  tahun  terjadi  peredaran narkotika  di  Lembaga  Permasyarakatan.  Metode penelitian  dalam  hal  ini  menggunakan  penelitian lapangan  (field  research)  bersifat  deskriptif  normatif  dan  yuridis  Normatif.  Maksudnya  adalah memaparkan  data-data  yang  ditemukan  di  lapangan  dan  menganalisisnya  untuk  mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Kebijakan non penal yang dilakukan Lembaga Permasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik, Rutan Kelas II B Balige, Lembaga Permasyarakatan Kelas I Medan berbeda beda. Selain memperketat pengecekan di pintu masuk utama, ada juga yang menanggulangi dengan cara melakukan  kegiatan  kerohanian,  melakukan  seminar  tentang  kesehatan,  memberi  pengetahuan tentang  narkotika  kepada  para  petugas  sipir,  melakukan  aktivitas  positif.  Minimnya  sarana  dan prasarana untuk melakukan pengecekan pengunjung dan wargabinaan di Lembaga permasyarakatan, overkapasitas tahanan yang menyebabkan sulitnya sipir untuk melakukan penjagaan ketat dalam lapas menjadi  suatu  kendala  yang  di  alami  oleh  pegawai  sipir.  Kepadatan  jumlah  penghuni  di  setiap Lembaga permasyarakatan menyebabkan terjadinya tukar ilmu antara peredar dan pengguna yang dapat melahirkan pengedar baru.
Kata Kunci: Kebijakan non penal, Narkotika, Lembaga Permasyarakatan

## Abstract
Indonesia has a large population, because of this Indonesia is a potential market for narcotics abuse. Widespread abuse and distribution of narcotics to all levels of society from the upper levels of society to  the  lower  levels  of  society.  This  criminal  act  has  also  spread  to  various  environments,  without exception in correctional institutions where the law is implemented. The National Narcotics Agency said that every year there is distribution of narcotics in correctional institutions. The research method in this case uses field research which is normative descriptive and normative juridical. The purpose is to present the data found in the field and analyze it to get correct and accurate conclusions. The non- penal policies implemented by Kelas III Labuhan Bilik Correctional Institution, Rutan Kelas II B Balige Detention  Center,  and  Kelas  I  Medan  Correctional  Institution  are  different.  Apart  from  tightening checks at the main entrance, there are also those who overcome this by carrying out spiritual activities, conducting seminars on health, providing knowledge about narcotics to wardens, and carrying out positive activities. The lack of facilities and infrastructure to check visitors and inmates in correctional institutions, the overcapacity of prisoners which makes it difficult for guards to maintain tight security in prisons  is  an obstacle experienced  by  prison  staff.  The  density  of  residents  in  each correctional institution causes an exchange of knowledge between dealers and users which can give rise to new dealers.
Keyword: Non-penal policy, Narcotics, Correctional Institutions

## PENDAHULUAN
Narkotika memiliki zat zat yang  bahaya bagi tubuh manusia. Hal yang terjadi apabila mengkonsumsi  narkotika  secara  berlebih  yaitu  adanya  gangguan  pada  system  syaraf, adanya gangguan pada pembuluh darah dan jantung, adanya gangguan pada paru-paru (Hendri & Poltak, 2019). Bahkan dari pengunaan narkotika yang menggunakan suntik dapat menjadi penyebar penyakit menular seperti HIV (Human Immunodeficiency Virus) (P.Del Giudice,  2004).  Namun  narkotika  juga  mengandung  manfaat  yang  baik  bagi  kesehatan meskipun tetap akan ada efek tersendiri. Zat narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan,  namun  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  diolah  sedemikian  rupa serta disalahgunakan fungsinya sehingga mengancam kelangsungan dari generasi muda. Maka dari itu, pemerintah harus benar-benar memperkuat pengawasan dan memperjelas pengaturan narkotika dalam hal pendistribusian dan dalam penggunaannya.
Pemerintah  melangsungkan  pengawasan  terhadap  seluruh  kegiatan  yang berhubungan  dengan  narkotika.  Dalam  tujuan  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dirangkai oleh Badan Narkotika Nasional  yang  disingkat  BNN  merupakan  lembaga  pemerintah  non  kementerian  yang
berkedudukan  di  bawah  Presiden  dan  memiliki  tanggungjawab  kepada  Presiden  (Friska Tumanggor, et al, 2019).
Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak penduduk, karena hal tersebut Indonesia menjadi  pasar potensi penyalahgunaan narkotika. Menurut pihak luar, Indonesia tidak hanya sebagai jalur pengiriman heroin dan narkoba lainnya, tetapi juga sebagai salah satu  tempat  pemasaran  narkoba  (Matthew  S  Jenner,  2011).  Pemerintah  Indonesia  telah bermaksud bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan hal bahaya yang  harus  segera  diatasi  dengan  menyertakan  seluruh  potensi  yang  ada,  baik  oleh pemerintah,  masyarakat,  LSM  dan  pihak-pihak  yang  terkait  (Sri  Rahayu,  et  al,  2014). Penegakan hukum terhadap kasus narkotika, telah banyak diperbuat oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi  aspek  penangkal  terhadap  melonjaknya  perdagangan  gelap  serta  peredaran narkotika, tapi dalam kebenarannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin  meningkat  pula  peredaran  serta  perdagangan  gelap  narkotika  tersebut  (Anton Sudanto, 2017).
Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan yang banyak diketahui sebagai penjara. Pada zaman dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, pidana penjara sering diartikan sebagai pidana badan yang dilimpahkan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah peritah  penguasa  sebagai  reaksi  hukum  terhadap  orang  yang  melakukan  kejahatan. Lembaga Permasyarakatan merupakan suatu institusi yang menjadi tempat orang-orang yang telah dijatuhkan pidana oleh hakim dengan pidana-pidana tertentu untuk melakukan pidana mereka (Lamintang, 2012).
Lembaga permasyarakatan adalah institusi terakhir dalam penyelenggaraan proses peradilan. Yang dimasud penyelenggaraan peradilan pidana merupakan rangkaian proses aparat penegak hukum pidana seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan hakim hingga  pembinaan  di  dalam  Lembaga  permasyarakatan  yang  masing-masing  memiliki kewenangan sesuai ketetapan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan peradilan pidana yaitu mencegah kejahatan (Harfida, et al, 2015).
Telah terjadi pergeseran paradigma pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, dari sistem kepenjaraan menjadi sistem permasyarakatan. Meskipun sama jenis pidanan penjara. Namun,  kedua  sistem  tersebut  tidak  mempunyai  nilai,  tujuan  dan  metode  yang  sama. Sistem  pemenjaraan  sifatnya  memberikan  efek  jera  sehingga  kurang  memperhatikan bagaimana  cara  narapidana  kembali  ke  masyarakat.  Sedangkan  sistem  permasyarakatan mengedepankan pembinaan narapidana.
Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  sebagai  Negara  hukum,  Indonesia  sudah  tidak
menggunakan  sistem  pemenjaraan,  melainkan  menggunakan  sistem  permasyarakatan. Dalam  konteks  sistem  peradilan  pidana,  permasyarakatan  merupakan  bagian  tahapan terakhir  sistem  pemidanaan  yang  berfungsi  memberikan  pembinaan  kepada  narapidana dan bagian dari penegakan hukum pidana di Indonesia sebagai pelaksana pidana penjara. Oleh karena itu Lembaga Permasyarakatan dituntut untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien (Usman, et al, 2019)
Namun, jika dilihat dari meningkatnya jumlah tindak pidana Narkotika belum berhasil diberantas  oleh  pihak-pihak  terkait  dan  juga  masih  banyak  ditemukan  residivis  yang melakukan  penyalahgunaan  Narkotika  kembali  setelah  bebas  dari  tahanan  atau  bahkan masih ditemukan penggunaan Narkotika di dalam rumah tahanan saat narapidana tersebut menjalani  hukuman  (Inang  Winarso,  et  al,  2006).  Lembaga  Pemasyarakatan  ini  yang seharusnya menjadi tempat pembinaan/rehabilitasi yang mampu memberikan pembinaan tehadap  warga  binaannya,  namun  dalam  kenyataannya  masih  terjadi  penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan.
Usaha pemerintah Indonesia untuk memberantas penyalahgunaan narkotika ini telah menempuh berbagai bentuk kebijakan, baik kebijakan penal maupun kebijakan non penal. Kebijakan hukum pidana (kebijakan penal) mulai dari pemerintah melalui badan legislatif telah berulang kali mengeluarkan dan merevisi aturan yang ada di bidang narkotika dan psikotropika.  Sejak  tahun  1976  dengan  Undang-Undang  No.  9  Tahun  1976  tentang Narkotika,  berlanjut  diadakan  revisi  atau  perubahan  UU  No.  5  Tahun  1997  tentang Psikotropika.  Karena  UU  sebelumnya  dipandang  masih  gagal  dalam  memberantas narkotika, maka UU tersebut direvisi dan dirubah lagi terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika.  Kebijakan  non  penal  berupa  dalam  usaha  pemberantasan Narkotika  pemerintah  membentuk  lembaga  khusus  ditingkat  pusat  sampai  ke  daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Lembaga tersebut adalah Badan Narkotik Nasional (BNN), dengan dasar hukum pembentukannya: Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 12 April 2010.
Penyalahgunaan narkotika telah meluas ke seluruh lapisan masyarakat dari lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Tindak pidana ini telah tersebar ke berbagai lingkungan hidup, tanpa terkecuali di Lembaga Permasyarakatan tempat dimana hukum itu dilaksanakan. Kasus-kasus narapidana yang mengendalikan jual beli narkotika dari dalam Lapas sering terjadi. Oleh karena itu, perlu melakukan upaya preventif terhadap peredaran narkotika  di  Lembaga  Permasyarakatan.  Barda  Nawawi  Arief  (2011)  dalam  bukunya mengatakan bahwa jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/  penangkalan/pengendalian)  sebelum  kejahatan  terjadi.  Usaha-
usaha  nonpenal  misalnya  penyantunan  dan  pendidikan  sosial  dalam  rangka mengembangkan tanggung jawab sosial terhadap narapidana, penggarapan jiwa melalui pendidikan  moral  dan  agama,  meningkatkan  potensi-potensi  sipir  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  narapidana  dan  mengawasi  pengunjung  yang  ada  di  Lembaga Permasyarakatan.
Kebijakan  Non  Penal  secara  umum  adalah  upaya  pencegahan  secara  praktek maupun condong ke bentuk sosial yang dilakukan untuk mencegah bagaimana peredaran narkotika di dalam Lembaga permasyarakatan yang semakin lama semakin meresahkan. Tidak  jarang  ditemukan  yang  mengontrol  peredaran  narkotika  di  masyarakat  dikontrol melalui  Lembaga  Permasyarakatan  sebagai  sentral  utama.  Berdasarkan  uraian  latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait bentuk kebijakan  non  penal  dalam  mencegah  pengedaran  narkotika  pada  Lembaga Permasyarakatan  yang  ada  di  Sumatera  Utara  dan  kendala  yang  dialami  oleh  Lembaga Permasyarakatan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  non  penal  dalam  mencegah pengedaran narkotika pada masing-masing Lembaga Permasyarakatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif normatif dan yuridis Normatif. maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985).  Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis  dan  menyajikan  fakta  secara  sistimatis  sehingga  dapat  lebih  mudah  untuk difahami  dan  disimpulkan.  Penulis  melakukan  penelitian  langsung  ke  Lembaga Permasyarakatan yang dirasa perlu dilakukan penelitian menggunakan metode wawancara dengan  pegawai  dan  kemudian  melihat  dari  peraturan  Hukum  yang  ada  bagaimana seharusnya dilakukan pencegahan melalui peraturan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Non Penal dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Permasyarakatan.
Kebijakan  Non  Penal  adalah  berupa  pencegahan,  pencegahan  yang  dimaksud adalah  bagaimana  cara  setiap  Lembaga  Permasyarakatan  dalam  mencegah  maupun menindak  agar  dipastikan  tidak  adanya  celah  peredaran  narkotika  di  dalam  lembaga permasyarakatan.  Penyalahgunaan  narkotika  dan  peredaran  narkotika  yang  terjadi  di Lembaga  Permasyarakatan  merupakan  masalah  yang  sangat  rumit  dan  membutuhkan
upaya pencegahan yang sangat menyeluruh dengan melibatkan kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dan Para petugas di Lembaga Permasyarakatan.
Bahwa  dapat  diketahui  Lembaga  Permasyarakatan  memiliki  tingkatanya  masing- masing  utnuk  lebih  mengetahui  lebih  detail  kemudian  penulis  melakukan  penelitian  di beberapa  Lembaga  Permasyarakatan  yang  ada  di  wilayah    Sumatera  Utara  dengan melakukan wawancara dengan pegawai yang ada pada tiap Lembaga Permasyarakatan. a. Lapas Kelas III Labuhan Bilik
a) Lapas Kelas III Labuhan bilik terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Saat ini  Warga  Binaan  di  Lapas  Labuhan  Bilik  kelas  III  adalah  sejumlah  140  orang. Wawancara yang dilakukan dengan Bpk. Adi. Manupak Marbun selaku Pegawai yang bertugas,  mengatakan  bahwa  dalam  hal  pencegahan  narkotika  Lembaga Permasyarakatan  Labuhan  Bilik  melakukan  upaya  sebagai  berikut:  Melakukan pengecekan  barang  yang  dibawa  kedalam  lapas  serta  dilakukan  juga  Gelar  razia benda-benda terlarang yang secara aturan tidak boleh ada di Blok Hunian.
b) Kegiatan  dilanjutkan  dengan  memeriksa  setiap  barang-barang  yang  ada  di  kamar hunian.  Setiap  petugas  melakukan  penggeledahan  dengan  teliti  mencari  dan mengamankan  barang-barang  yang  seharusnya  tidak  boleh  ada  di  dalam  kamar hunian. Dari hasil operasi yang dilaksanakan, ditemukan beberapa barang yang tidak diperbolehkan untuk disimpan atau dibawa oleh warga binaan, seperti korek api, kartu poker,  paku,  alat  cukur,  ikat  pinggang.  Namun  tidak  ditemukan  barang  terlarang seperti handphone dan narkoba.
c) Terkhusus untuk pengecekan Narkotika juga dilakukan pengecekan terhadap warga binaan  yaitu  dengan  pengecakan  terhadap  urin  petugas  dan  warga  binaan  secara rutin. Di labuhan Bilik dalam hal pengecekan narkotika dilakukan kerjasama dengan klinik yang berada dilokasi tersebut.
Dan  juga  Kalapas  Labuan  Bilik  Bapak  Armein  Zein  menambahkan  bahwa  upaya penanggulangan  peredaran  narkotika  di  Lapas  Kelas  III  Labuhan  bilik  selain  dengan pengecekan rutin di kamar hunian, petugas juga melakukan pendekatan secara personal melalui sosialisasi.
Walaupun  telah  banyak  dilakukan  upaya  pencegahan  namun  masih  sering  terjadi penyeludupan narkotika di Lembaga permasyarakatan. Melalui website berita pada 2023 Lapas Kelas III Labuhan Bilik melakukan tes urin dadakan dan di dapatkan sejumlah 20 orang wargabinaan  terindikasi  menggunakan  narkotika  (Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  III Labuhan Bilik, 2023).

## b. Rutan Kelas II B Balige Kabupaten Toba
Rutan Kelas II Balige terletak  di  jalan  Siliwangi,  Kabupaten Toba,  Sumatera Utara. Warga binaan Rutan saat ini berjumlah 354 orang. Penulis melakukan wawancara dengan ibuk Romauli Br sitorus selaku Pegawai bagian kesehatan di lapas Balige. Bahwa sebagai Rutan kelas II Rutan balige sudah lebih memadai dibandingkan Rutan kelas III labuhan bilik, dari  segi  fasilitas,  dalam  melakukan  pengecekan  tes  urin  lapas  balige  sudah  melakukan secara  mandiri  dengan  tenaga  kesehatan  yang  memadai  hal  itu  diketahui  dari  tenaga medisnya yaitu ibu br sitorus. Pengecekan terhadap urin rutin dilakukan sekali dalam tiga bulan. Dari segi pencegahan barang-barang yang masuk kelapas balige, orang yang ingin masuk diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui kepentinganya untuk apa dan barang yang dibawa diperiksa di pintumasuk sebelum keruang besuk tamu  harus melewati  dua pintu dan barang yang dibawa hanya boleh diserahkan melalui petugas jaga tidak boleh langsung  oleh  pengunjung.  Akan  tetapi  dilansir  dalam  website  gosumut.com,  walaupun penjagaan yang begitu ketat ketika sidak yang dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah  Tahanan  Kelas  II  B  Balige  Edison  R  Tambunan,  AMK,  SH  ditemukan  kemudian ditemukan carger handphone, 2  handphone, pisau karter,  gunting,  mancis, headset  dan juga  paku  dari  kamar  4  Blok  Sisingamangaraja  yang  dihuni  17  orang  narapidana  kasus narkoba. Dalam kebijakan Non Penal di Lapas Balige dilakukan Ibdadah Rutin bagi warga Binaan.

## c. Lapas Kelas I Medan
Lembaga Permasyarakatan Kelas I Medan terletak di jalan Lembaga permasyarakatan No. 27, Tanjung Gusta, Kec. Medan Helveia, Kota Medan, Sumatera Utara. Jumlah warga binaan sekitar 34.334 dan akan bertambah sehingga dipindahkan ke wilayah-wilayah yang berada  dibawah  naungan  kemenkumham  Sumatera  Utara.  Secara  historis  Lembaga Permasyarakatan kelas 1 medan merupakan dinding tebal dan besar serta termasuk sentral penyebaran narkoba di medan dikarenkan angka kasus narkotika di medan cukup besar. Pada  2017  Ramil  seorang  wargabinaan  Lembaga  Permasyarakatan  Kota  Medan mengendalikan  penyeludupan  narkotika  jenis  sabu  seberat  72  bungkus  dari  Malaysia menuju  ke  Indonesia.  Pada  tahun  2018  melalui  situs  berita  internet  yang  dimuat  dalam website beritasatu.com yang berjudul Lapas Tanjung Gusta Tempat Transaksi Narkoba Rp 5,6 Miliar, Badan Narkotika Nasional berhasil membongkar kasus peredaran narkotika di Lapas Kelas I Medan yang menjadi tempat transaksi Narkotika (Aichi Halik, 2018). Boyek merupakan wargabinaan di Lapas Kelas I Medan menjadi otak jaringan sindikat transaksi jual beli narkotika antar sesama wargabinaan. Boyek terbukti menyimpan narkotika jenis
sabu, ekstasi, dan timbangan. SOP Kunjungan hampir sama dengan rutan kelas II balige yang menjadi pembeda dapat dilihat yang di kelas II dan III hanya pemakai akan tetapi pada kelas I bandar dan pengedar adalah tahanan utama. Pihak LAPAS melakukan pencegahan dengan cara:
a) Memaksimalkan  penggeledahan  pada  pintu  utama  yang  merupakan  tempat  yang menjadi kesempatan masuknya narkotika ke dalam Lembaga permasyarakatan. Yang kita tahu, bahwasannya pintu utama Lembaga Permasyarakatan belum memiliki sarana dan prasaranan  yang  canggih.  Sehingga  dibutuhkannya  ketelitian  dalam  pengecekan barang-barang yang akan dibawa ke dalam Lapas.
b) Tidak berlaku toleransi terhadap narapidana dan pengunjung yang membawa narkotika. Pengunjung  atau  wargabinaan  yang  ketahuan  membawa  narkotika  ke  Lembaga Permasyarakatan akan segera di tindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
c) Melakukan pembedaan golongan berdasarkan tindak kejahatan agar penjaga Lembaga Permasyarakatan lebih mudah untuk mengontrol tingkah laku wargabinaan.
d) Melakukan sidak di kamar lapas secara rutin sebagaimana yang dimuat dalam website SIPPN  Kemenpanrb.  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  I  Medan  membentuk  Satgas Keamanan dan Ketertiban yang bertugas untuk melakukan penggeledaan rutin ditiap tiap kamar hunian.
e) Selain itu dilakukan juga pengecekan narkotika rutin pertigabulan.
Bahwa setelah di lihat dari perbandingan tiap lapas dimulai dari kelas I, kelas II dan kelas III, kebijakan Non Penal secara umum sama, namun ada beberapa hal yang berbeda. Dapat dilihat dari fasilitas rutanya cenderung lapas Kelas 3  labuhan  Bilik, fasilitas sangat minim karena tidak ada tenaga kesehatan yang siaga di lingungan Lapas apabila warga binaan sedang sakau dan dalam melakukan cek urin harus melakukan kerjasa dengan pihak luar. Sedangkan di Rutan kelas II balige Kebijakan Non Penal dilihat dari segi religius yang mana  dilakukan  Ibadah  secara  Sosial  sebagai  pencegahan  agar  warga  binaan  dapat berpegang  pada  kepercayaannya  menyadari  kesalahanya  dan  tidak  mengulanginya  lagi dan di dalam Lapas Kelas I kebijkan sama dengan Lapas kelas II hanya saja lingkungan sudah sangat  dikontrol  dikarenakan  dilingkungan  Kota  Medan  akan  tetapi  dalam  lapas  kelas  I warga binaan adalah Bandar Narkotika dan Pengedar  yang mana Kebijakan Non Penal sangat  sulit  dilakukan.,    yang  menjadi  faktor  utama  dalam  penyebaran  Narkotika  di dalamnya secara Standar Operasional Pelaksanaan Lapas sudah dilakukan dengan sebaik mungkin akan tetapi tetap saja ada yang lepas dari kosntrol Pegawai lapas atau sengaja dimasukan melalui pegawai Lapas.
Bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis rutan sebenarnya berjalan  sebagaimana  dengan  semestinya  bila  SOP  dijalankan  dengan  Penuh tanggungjawab dan sikap yang jujur. Hanya saja tidak dapat dipungkiri ada saja Pegawai yang  mendapat  iming-iming  dari  tahanan  untuk  melakukan  sesuatu  yang  bertentangan dengan  semestinya  dikarenakan  iming-imging  uang.  Seseorang  yang  tidak  mau  disebut namanya NN. Menyebutkan di dalam lapas alat komunikasi yang seharusnya diilarang akan tetapi  fasilitas  ini  dapat  dinikmati  orang-orang  tertentu  sehingga  dalam  berita-berita narkotika yang dilakukan pengembangan kasus hingga teraktir dalang atau pelau utama pengedaran narkotika ternyata diatur sedemikian rupa dari dalam lapas.
Bahwa  dalam  hal  melakukan  pengecekan  terhadap  penggunaan  narkotika  di Lembaga  Permasyarakatan  penulis  beranggapan  apabila  pengecekan  dilakukan  secara langsung  di  Lembaga  Permasyarakatan  yang  berbentuk  private  bisa  saja  ada  tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh tenaga medis yang memeriksa positif narkotika atau tidak.  Sebenarnya  perlu  dilakukan  kerjasama  secara  khusus  dengan  lembaga  yang menangani perkara Narkotika seperti halnya BNN.
Badan Narkotika adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia  yang bertugas untuk  membantu  walikota  dalam  mengkoordinasikan  perangkat  daerah  dan  instansi pemerintah  di  Kabupaten/Kota,  mengkoordinasikan  instansi  pemerintah  terkait  dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan,  pemberantasan,  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika)  (Rina Heningsih Gustina, 2015). Kedudukan BNN menurut Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 65 ialah :
1. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan  kabupaten/kota.  BNN  provinsi  berkedudukan  di  ibukota  provinsi  dan  BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
Menurut Ahnadi Sofyan (2014), adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika antara lain:
a. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti Narkoba
b. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi
c. Operasional, membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.
d. Fasilitas,  memberikan  bantuan  yang  diperlukan  oleh  masyarakat.  Menurut  Ahmadi Sofyan (2014: 148) dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
Bahwa  Pencegahan  Non  Penal  yang  dilakukan  dalam  setiap  Lembaga Permasyarakatan sering sekali hanya mencegah dari luar tanpa memperbaiki dari dalam diri warga    binaan  ,  seolah  warga  binaan  hanya  menjalankan  rutinitas  sebagaimana  yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menjalankan akibat Hukum Penal yang diterima akibat perbuatan  yang  dilakukanya.  Kebijakan  yang  seharusnya  dilakukan  adalah  bagaimana memperbaiki  seseorang  agar  tidak  melakukan  perbuatan  yang  sama  dikemudian  hari. banyak upaya banyak, banyak cara yang dapat dilakukan dalam pengendalian non penal di dalam rumah tahanan , pengendalian-pengendalian yang dimaksud dengan memberikan masukan, saran serta kegiatan Positif dan memberitahukan bahaya pengguaan narkotika. Bahwa  penulis  merangkum  upaya-upaya  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  dalam pengendalian non penal di dalam Lembaga Permasyarakatan diantaranya:

## 1) Meningkatkan Pengamanan
Pegawai Lapas harus benar-benar serius dan teliti dalam menjaga pintu depan Lembaga  Permasyarakatan.  Karena  pintu  utama  Lapas  yang  menjadi  peluang  untuk masuknya narkotika. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem keamanan yang digunakan oleh  Lapas  belum  terlengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  baik.  Pendataan pengunjung dan pemeriksaan barang-barang yang dibawa merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh petugas Lapas. Pengeledahan terhadap pengunjung harus benar- benar  dilakukan  secara  maksimal,  mulai  dari  pengeledahan  badan  dari  atas  kepala hingga ujung kaki, pengeledaan di luar maupun di dalam. Jika perlu setiap pengunjung harus melakukan tes urin sebelum bertemu  dengan narapidana. Pengeledahan juga perlu  dilakukan  terhadap  wargabinaan.  Dan  warga  binaan  juga  perlu  melakukan pengetesan urin secara mendadak.
2) Agama
Manusia secara umum semenjak lahir sudah memiliki agama sebagaimana yang diwariskan  oleh  kedua  orangtuanya,  walaupun  terkadang  ada  yang  memilih  agama sesuai kemauannya. Agama sebagai dasar atau cikal bakal perilaku manusia menjadi baik,  semua  agama  mengajarkan  kebaikan.  Melalui  agama  untuk  menyadarkan  jiwa manusia  terhadap  dampak  penggunaan  narkotika,  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan menjalin  kerjasama  dengan  kementrian  agama  agar  memberikan  fasilitas  kegiatan keagaman  dalam  ruang  lingkup  Lembaga  Permasyarakatan.  Contohnya  seperti
mengadakan  agenda  SAAT  TEDUH  setiap  pagi  bagi  wargabinaan  yang  beragama Kristen.
3) Seminar
Seminar merupakan kegiatan yang dilakukan baik dari dalam maupun dari luar Lembaga  Permasyarakatan  guna  memberikan  masukan  bagaimana  dampak penggunaan  narkotika  yang  dapat  merusak  tubuh,  seminar  ini  bisa  dilakukan  oleh beberapa  pihak  seperti  BNN,  Tenaga  Medis  mapun  dari  segi  Hukum  yaitu  LBH (Lembaga  Bantuan  Hukum).  Dengan  tujuan  bagaimana  memberikan  masukan  dan terguran  apa  saja  dampak  negatif  penggunaan  narkotika,  atau  menghadirkan Pengguna  yang  semula  aktif  menggunakan  Narkotika  dan  sekarang  sebagai  pelaku pemberantas Penyebaran Narkotika.
4) Olahraga
Jiwa  yang  sehat  harus  di  ikuti  dengan  tubuh  yang  sehat  ini  perlu  dilakukan kegiatan olahraga untuk meingkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani wargabinaan, bahwa  berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  kegiatan  olahraga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di dalam Lembaga Permasyarakatan.
5) Kegiatan Positif
Bahwa  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  kreatifitas  Lembaga Permasyarakatan  diberikan  wewenang  untuk  mengadakan  kegiatan  positif  guna memanfaatkan waktu  warga  binaan melakukan kegiatanya sehari-hari, beberapa hal kreatifitas yang dilakukan warga binaan seperti bercocok tanam dengan akuaponik, ada juga yang membuat wirausaha seperti pembuatan sofa dan lainya.
6) Pendataan terhadap wargabinaan dengan kasus Narkotika.
Sesuai  dengan  Pasal  36  ayat  (4)  Undang-Undang  No  22  Tahun  2022  tentang Permasyarakatan  menyataka  bahwa  penempatan  Narapidana  berdasarkan  usia  dan jenis kelamin atau alasan lain sesuai dengan tingkat resiko yang akan terjadi. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui narapidana yang tersangkut kasus narkotika. Pendataan ini digunakan untuk mempermuda petugas dalam mengawasi peredaran narkotika di dalam  lapas.  Efek  dari  ketergantungan  tidak  akan  langsung  hilang  ketika  pemakai berhenti.  Adanya  wargabinaan  yang  memerlukan  narkotika  menjadi  permulaan  dari terjadinya peredaran narkotika di Lembaga Permasyarakatan.
7) Menyediakan  layanan  konseling  kepada  wargabinaan  oleh  seorang    ahli  agar  dapat membantu penyembuhan bagi yang kecanduan narkotika
Bahwa  beberapa  point  diatas  merupakan  gambaran  pencegahan  secara  Non penal  yang  dapat  dilakukan  dan  dan  berharap  menjadi  masukan  bagi  semua  pihak bagaimana cara mencegah secara Non Penal dalam Lembaga Permasyarakatan.
Kendala  Yang  Dialami  Oleh  Lembaga  Permasyarakatan  Dalam  Mengimplementasikan Kebijakan Non Penal Dalam Mencegah Peredaran Narkotika
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa dalam mencegah peredaran narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan terdapat pula hambatan yang dialami oleh sipir  penjara,  berikut adalah hambatan-hambatan yang dialami oleh sipir  penjara  dalam mencegah peredaran narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan :
a. Teknologi Tepat Guna
Teknologi menjadi salah satu penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan  dalam  pelayanan  publik,  karenanya  apabila  kedua  hal  ini  tersedia  maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana, begitu pula teknologi  tepat  guna  di  dalam  Lembaga  Permasyarakatan  sangat  dibutuhkan  untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak Lembaga Permasyarakatan. Kurangnya  sarana  dan  prasarana,  baik  mutu  maupun  jumlahnya  sangat mempengaruhi  terjadinya  peredaran  narkotika  di  dalam  Lembaga  Permasyarakatan. Perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau alat pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang behubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalaah alat pendeteksi narkoba. Alat detektor ini berguna untuk mendeteksi narkoba seperti yang digunakan di  hotel-hotel  berbintang  dan  bandar  udara.  Mutu  sarana  dan  prasarana  haruslah mengikuti perkembangan teknologi. Dari hasil wawancara penulis, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi atau sistem keamanan di dalam Lembaga Permasyarakatan yang kurang maksimal.
b. Faktor dari internal
Merupakan faktor yang berasal dari dalam, adapun faktor internal tersebut antara lain:
1) Kurangnya anggota sipir Lembaga Permasyarakatan berjenis kelamin perempuan merupakan hambatan yang di alami petugas dalam mencegah peredaran narkotika di  dalam  Lembaga  Permasyarakatan,  dikarenakan  banyaknya  pengunjung  yang berjenis  kelamin  perempuan  yang  melakukan  kunjungan  ke  Lembaga Permasyarakatan  inilah  yang  menjadi  kendala  bagi  anggota  Lembaga Permasyarakatan  yang  akan  melakukan  penggeledahan  terhadap  pengunjung Lembaga Permasyarakatan.
2) Lembaga  Permasyarakatan  di  Indonesia  telah  menjadi  perhatian  publik  karena sering  mengalami  berbagai  permasalahan  yang  tidak  kunjung  selesai  (Penny Naluria  Utami,  2017).  Kelebihan  muatan  atau  overloadnya  sebuah  Lembaga Permasyarakatan  memperparah  keadaan  dengan  berbagi  ilmu.  Kejahatan  lebih mudah  dilakukan  karena  ada  banyaknya  penghuni  lembaga  permasyarakatan, apalagi dengan kasus narkotika. Saling bertemunya bandar besar dengan bandar kecil. Dan juga bertemu dengan pecandu yang hanya sebagai pemakai kemudian menjadi pengedar narkotika dan bahkan, banyak terjadi  kasus  bisnis narkoba di luar lembaga permasyarakatan dikendalikan dari dalam lembaga permasyarakatan.
3) Kurangnya pengetahuan aparat Lembaga Permasyarakatan tentang narkotika saat menjalankan tugasnya untuk menjaga Lembaga Permasyarakatan agar tidak terjadi peredaran  narkotika  tanpa  alat  deteksi  atau  secara  manual.  Sipir  Lembaga Permasyarakatan haruslah dibekali pengetahuan yang tinggi mengenai narkotika. Sipir  Lembaga  Permasyarakatan  yang  kurang  pengetahuan  mengenai  narkotika tidak disengaja dapat membantu proses peredaran narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan.  Seperti  kita  ketahui  ada  beberapa  jenis  narkotika  yang  sulit dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu, oleh karena itu sipir Lembaga Permasyarakatan  diharuskan  untuk  melakukan  pelatihan  tentang  pengetahuan mengenai jenis-jenis narkotika.
Berdasarkan analisis penulis, memang perlu dilakukan peningkatan teknologi tepat guna, baik dari jumlah maupun mutunya serta meningkatkan kualitas mutu SDM petugas Lembaga Permasyarakatan. Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas  Lembaga  Permasyarakatan  yang  akan  meningkatkan  SDM  petugas  Lembaga Permasyarakatan  itu  sendiri.  Dalam  upaya  untuk  meningkatkan  SDM  petugas  Lembaga Permasyarakatan yang  bersih,  jujur, bermoral  tidak korupsi, dan dapat di percaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan  petugas  Lembaga  Permasyarakatan.  Petugas  Lembaga  Permasyarakatan seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDM nya. Terkait masalah peredaran narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan, petugas wajib memperluas pengetahuannya tentang narkotika.
Seperti dalam wawancara penulis bahwa memang tidak semua petugas Lembaga Permasyarakatan  bisa  mengenali  jenis  dan  bentuk  narkotika.  Dengan  kurangnya pengetahuan  tersebut,  alat  deteksi  narkotika  akan  sangat  membantu  dalam penanggulangan  terjadinya  tindak  pidana  peredaran  narkotika  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.  Pendidikan  dan  pelatihan  ini  dilaksanakan  baik  untuk  pegawai  baru
maupun pegawai lama. Menjalankan tugas menjaga keamanan Lembaga Permasyarakatan agar  tidak  terjadi  peredaran  narkotika  tanpa  alat  deteksi  atau  secara  manual  haruslah dibekali  dengan  pengetahuan  yang  tinggi  tentang  narkotika.  Petugas  Lembaga Permasyarakatan  yang  kurang  wawasan  atau  pengetahuannya  tentang  narkotika  secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan. Karena dengan ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkoba berani membawa masuk narkotika dan narapidana yang membutuhkan berani mengkonsumsi narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis narkotika yang sulit  untuk  dikenali  oleh  orang-  orang  biasa  seperti  sabu-sabu.  Bagi  orang  awam  akan narkotika, sabu-sabu  bisa terlihat seperti gula atau garam biasa karena  bentuknya yang hampir sama. Jika petugas Lembaga Permasyarakatan pun ikut sulit membedakan jenis dan bentuk narkotika seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan akan sangat mudah.
Selain  dengan  mengadakan  alat  deteksi  narkotika,  menurut  penulis,  melakukan  mutasi terhadap  petugas  Lembaga  Permasyarakatan  juga  dapat  dilakukan.  Alat  deteksi  sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika di dalam  Lembaga  Permasyarakatan,  akan  tetapi  tetap  saja  akan  percuma  apabila  tidak  di dukung oleh petugas Lembaga Permasyarakatan dengan kualitas mutu SDM yang tinggi. Dengan dilakukannya mutasi, mungkin bisa memberi sedikit udara segar di dalam Lembaga Permasyarakatan.  Bagi  petugas  Lembaga  Permasyarakatan  yang  kedapatan  dengan sengaja membantu peredaran narkoba di dalam Lembaga Permasyarakatan, maka baiknya dilakukan  mutasi  terhadapnya  dan  diberi  semacam  hukuman  atas  perbuatannya  sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena petugas Lembaga Permasyarakatan yang seperti itulah  yang  membuat  kualitas  SDM  petugas  menjadi    rendah.  Kemudian  mutasi  untuk petugas Lembaga Permasyarakatan dengan kinerja yang baik. Petugas dengan kinerja yang baik sebaiknya diberikan mutasi promosi sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya. Walaupun  cara  mutasi  ini  belum  efektif  karena  terkait  dengan  masalah  status  pegawai negeri  petugas  Lembaga  Permasyarakatan.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  faktor kesejahteraan petugas Lembaga Permasyarakatan yang kurang, sehingga ada yang mencari jalan lain dan cepat untuk bisa mencukupkan kesejahteraannya.

## SIMPULAN
1) Bahwa  berdasarkan  upaya  yang  dilakukan  pada  Lembaga  Permasyarakatan  kelas  I  , Lembaga Permasyarakatan kelas II dan Lembaga Permasyarakatan kelas III sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Upaya pencegahan yang dilakukan seperti pengecekan
barang masuk dan yang berkunjung ke  Lembaga Permasyarakatan serta kadang kala dilakukan  sidak  secara  tiba-tiba  ke  dalam  kamar  pengguna  narkotika  untuk  melihat bagaimana perkembanganya selama dirumah tahanan, dilakukan juga cek urin secara rutin  agar  mengetahui  siapa  yang  positif  dan  yang  tidak,  serta  dilakukannya  hal-hal positif seperti melakukan sosialisasi dan melakukan kegiatan rohani.
2) Bahwa  Permasalahan  yang  timbul  akibat  overkapasitas,  perlakuan  yang  kurang manusiawi  terhadap  narapidana,  peredaran  narkotika  dan  pengendalian  jual  beli narkotika  dilapas.  Keadaan  yang  over  kapasitas  di  Lembaga  Permasyarakatan  tidak terlepas  dari adanya sistem peradilan pidana  yang diatur oleh  Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  yang  menerapkan  hukuman  penjara  sebagai  bentuk  hukuman  utama Kejahatan  lebih  mudah  dilakukan  karena  ada  banyaknya  penghuni  lembaga permasyarakatan,  apalagi  dengan  kasus  narkotika.  Saling  bertemunya  bandar  besar dengan bandar kecil. Dan juga bertemu dengan pecandu yang hanya sebagai  pemakai,
3) Bahwa kendala yang dihadapi adalah masalah pada fasilitas yang ada  didalam Lembaga Permasyarakatan seperti  teknologi tepat guna mesin x-ray  dan juga tenaga penjaga wanita    dikarenakan  untuk  memeriksa  apabila  ada  wanita  yang  berkunjung  apabila dicurigai menyelundupkan narkotika’

## DAFTAR PUSTAKA
Ahnadi Sofyan, 2014. Narkoba Mengincar Anak Anda. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya 0 Arief, Barda N. 2011. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Lamintang, P .A. F. dan Lamintang, Theo. 2012. Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika.
Giudice. P Del. 2004. Cutaneous complications of intravenous drug abuse. British Journal of Dermatology 1
Hafrida,  Monita  Yulia,  Siregar  Elizabeth.  2015. Pembinaan  Narapidana  Anak  di  Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei.Bulu Muara Bulian. Publikasi Pendidikan: Jurnal Pemikiran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan 5(3):201
Pandiangan  Jayadi  Hendri,  Siringoringo  Poltak.  2019. Bahaya  Narkoba  dalam  Prespektif Hukum  Pidana  Indonesia  sebagai  Pengembangan  terhadap  Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda. Jurnal Comunita Servizio. 1(2):157.
Rahayu,  Sri.  Dkk.  2014. Peyuluhan  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkotika  dikalangan Mahasiswa. Jurnal Pengabdian pada Masyarakat 29 (3): 31
Rina  Heningsih  Gustina,  2015.  Peran  Narkotika  Nasional  (BNN)  Dalam  Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda. Jurnal: Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 1 0
Sudanto,  Anton.  2017. Penerapan  Hukum  Pidana  Narkotika  Di  Indonesia.  ADIL:  Jurnal Hukum 7(1): 143.
Tumanggor Friska, Muazzul, Zulyadi Rizkan. 2019. Handling of Narcotics Child Victims in Child  Special  Coaching  Institutions  Class  I  Tanjung  Gusta.  Budapest  International Research and Critics Institute-Journal. 2(4): 51
Usman,  Nasution  Bahder  Johan,  Siregar  Elizabeth. Fenomena  Overkapasitas  Lembaga Pemasyarakatan  Studi  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penyebab  dan  Upaya Penanggulangannya. Prosiding Seminar
Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I 1(1): 27
Utami,  Penny  N.  2017. Keadilan  Bagi  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 17(3): 382
Williams, Carrie. 2017. Research Methods. Journal of Business and Economic Research 5(3):
68
Winarso Inang, Irawati Ingrit, DKK. 2006 . Indonesian National Strategy for HIV/AIDS control in prisons: A public health approach for prisoners. International Journal of Prisoner Health 2(3): 244
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang No 22 Tahun2022 tentang Permasyarakatan
Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 12 April 2010.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik. 2023. LAPAS LABUHAN BILIK MELAKUKAN
TES URINE DADAKAN TERHADAP WARGA BINAAN.
https://sippn.menpan.go.id/berita/63938/lembaga-pemasyarakatan-kelas-iii- labuhan-bilik/lapas-labuhan-bilik-melakukan-tes-urine-dadakan-terhadap-warga- binaan
Halik,  Aichi.  2018.  Lapas  Tanjung  Gusta  Tempat  Transaksi  Narkoba  Rp  5,6  Miliar.
https://www.beritasatu.com/nasional/490235/lapas-tanjung-gusta-tempat-transaksi- narkoba-rp-56-miliar
https://sippn.menpan.go.id .