## Pendidikan Prinsip Keadilan dalam Akuntansi Syariah
Siti Salama Amar Universitas Madura, Indonesia siti.salama@unira.ac.id
Devi Lestari Pramita Putri Universitas Madura, Indonesia dvilestari837@gmail.com Ria Rahmawati
Universitas Madura, Indonesia
rieaaries@gmail.com

## Abstract:
The  purpose  of  this  study  is  the  application  of  the  principle  of  justice  in sharia accounting which examines the allocation of profits to stakeholders with the object of Islamic  banking research. The research method used in this research is a qualitative descriptive type with the type of data in the form of allocation of company profits referring to financial reports and other data that  supports  research  through  interviews  with  the  application  of  justice principles  in  sharia accounting.  These  data  are collected  and analyzed  by comparing  the  application  of  the  provisions  regarding  the  allocation  of profits in Islamic banking with the teachings of Islamic accounting in Islam. The  research  was  conducted  at  one  of  the  Sharia  People's  Credit  Banks located on Madura Island. The results of the study can be concluded that the financial statements at the Islamic People's Credit Bank (BPRS) have shown a proportional allocation of profits to stakeholders, namely profits have been allocated to  owners  of  funds  consisting  of  customers  and  shareholders  as well  as  to  employees  by  applying  Islamic  values  in  sharia  accounting. Implementation refers to education on the principles of justice applied by the BPRS, this can be seen from the allocation of profits to stakeholders who have achieved the value of justice in accordance with Islamic teachings in sharia accounting.
Keywords: Education  on  the  principle  of  justice,  profit allocation,  sharia accounting

## Abstrak:
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  penerapan  pendidikan  prinsip  keadilan dalam  akuntansi  syariah  yang  mengkaji  pengalokasian  laba  kepada stakeholder dengan obyek penelitian perbankan syariah. Metode penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berjenis  deskriptif  kualitatif  dengan jenis  data  berupa  alokasi  laba  perusahaan  yang  mengacu  pada  laporan keuangan  serta  data-data  lain  yang  mendukung  penelitian  melalui  hasil wawancara  dengan  menerapkan  pendidikan  prinsip  keadilan  dalam akuntansi  syariah.  Data-data  tersebut  dikumpulkan  dan  dianalisis  dengan membandingkan  penerapan  ketentuan  mengenai  pengalokasian  laba perbankan syariah dengan ajaran akuntansi syariah dalam Islam. Penelitian dilakukan pada salah satu Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang berlokasi di  Pulau  Madura.  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  laporan keuangan  pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  tersebut  telah menunjukkan  pengalokasian  laba  secara  proporsional  kepada  para stakeholders, yaitu laba telah dialokasikan kepada  pemilik dana yang terdiri dari  nasabah  dan  pemegang  saham  serta  kepada  karyawan  dengan menerapkan  nilai-nilai  islam  dalam  akuntansi  syariah.  Implementasi mengacu  pada  pendidikan  prinsip  keadilan  yang  diterapkan  oleh  BPRS tersebut,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengalokasian  laba  kepada  para stakeholders  sudah  mencapai  nilai  keadilan  yang  sesuai  dengan  ajaran Islam dalam akuntansi syariah.
Kata  kunci: Pendidikan  prinsip  keadilan,  pengalosian  laba,  akuntansi syariah

## Pendahuluan
Bank  adalah  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  didirikan  dengan  kewenangan jasa  penyimpanan  dan  peminjaman  uang.  Berdasarkan  fungsinya,  jenis  bank dibedakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Sentral, dan juga Bank Umum.  BPR  adalah  jenis  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  ataupun  berdasarkan  prinsp-prinsip  syariah. 1 Pembiayaan  di  Bank Syariah mengimplementasi pembiayaan yang bebas akan adanya riba, tidak ada bunga di dalam transaksi pada Bank Syariah, kan tetapi menggunakan skema seperti halnya jual beli, akad sewa, penanaman modal atau kombinasi dari akad-akad tersebut.
Investasi  merupakan  aktivitas  penanaman  modal  ke  dalam  perusahaan  dapat dibuktikan  dengan  sejumlah  saham  sesuai  dengan  jumlah  modal  yang  di  investasikan, dalam  perbankan,  modal  merupakan  suatu  keharusan  yang  harus  dipenuhi  agar  segala operasional bank dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 2
Sumber  penciptaan  laba  dominan  adalah  pemilik  dengan  sejumlah  dana  yang diinvestasikannya, akibatnya perbankan tidak memberikan bagian ( share ) kepada faktor- faktor  pencipta  laba  lainnya.  Padahal  unsur-unsur  internal  lainnya  (alam/bahan  baku, tenaga kerja. Skill / enterpreneurship ) dan  unsur-unsur eksternal (lingkungan sosial dan alam) juga ikut memberikan kontribusi terhadap penciptaan laba tersebut. Lebih jauh lagi, unsur-unsur  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap  produktivitas  dan  kontinuitas perusahaan.  Jika  modal  dianggap memiliki  produktivitas,  sebenarnya  produktivitas tersebut  tergantung  berbagai  faktor  yaitu  sumber  daya  alam  dan  manusia. 3 Laba  atau profit  dalam  akuntansi  konvensional  oleh  para  akuntan  merupakan:  "Kelebihan pendapatan ( surplus ) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan ( matching ) antara pendapatan ( revenue ) dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan)". 4
Djalaluddin  menyatakan  bahwa  pendistribusian  laba  pada perbankan  yang menerapkan  akuntansi  konvensional,  laba  hanya  di  distribusikan  kepada  pemegang
1 UU No. 21 Tahun 2008
2 Rachmadi  Usman, Aspek-aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2011), 113.
3 E.  Agustina,  Pengaruh  Perputaran  Modal,  Hutang  dan  Modal  Sendiri  terhadap  Profitabilitas  pada Perusahaan Food & Beverages. Skripsi. Sekolah  Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya, 2017.
4 Iwan Triyuwono, “Akuntansi Syari’ah: Implementasi Nilai keadilan dalam Format Metafora Amanah”, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia , Vol. 4. No. 1, (2006.), 1-34.
saham saja. Sedangkan pada perbankan  yang menerapkan akuntansi syariah, distribusi laba tidak hanya kepada pemegang saham saja tetapi kepada pihak-pihak lainnya seperti nasabah, karyawan, pemerintah, dan masyarakat.
Selain  itu,  Sitepu  juga  mengemukakan  bahwa  dalam  akuntansi  konvensional semua laba bersih akan di distribusikan kepada pemilik  modal dalam bentuk dividen dan laba ditahan. Sedangkan apabila dikaitkan dengan hubungan kemitraan antara stekholder dan manajemen jelas bahwa terlihat konsep pengalokasian laba bersih dalam akuntansi syariah lebih adil jika dibandingkan dengan konsep dalam akuntansi konvensional. 5
Salah  satu  kelemahan  Bank  Konvensional  yang  merupakan  alasan  praktis didirikan  bank  syariah  adalah  transaksi  berbasis  bunga  yang  melanggar  keadilan  atau kewajaran  bisnis.  Hal  ini  jelas  bertentangan  dengan  norma  keadilan  dalam  Islam. Perbedaan  mendasar  antara  Bank  Konvensional  dan  Bank  Syariah  adalah penggunaan instrumen  bunga  dan  bagi  hasil. 6
Konsep value  added  concept  of  income telah  lama  dikenal  dalam  penelitian akuntansi  sebagai  salah  satu  alternatif  penyajian  laba.  Berbeda  dengan  konsep  laba, konsep nilai tambah tidak hanya  difokuskan pada  ekuitas modal tetapi mengarah  pada kepentingan  lebih  luas  dalam  bentuk  alokasi  pada  seluruh stakeholders .
Sitepu  membandingkan  distribusi  laba  bersih  antara  akuntansi  konvensional dengan  akuntansi  syariah.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  diperoleh  kesimpulan  bahwa dalam  akuntansi  konvensional  ideologi  yang  mendominasi adalah  kapitalisme  dengan memiliki ciri-ciri materialistisme, kebebasan mutlak, persaingan bebas dan sekularisme. Sedangkan  akuntansi  syariah  didasarkan  pada  Syariah  Islam  dengan  nilai  dasar  yang disebut metafora amanah. Kekayaan yang dimiliki oleh manusia merupakan amanah dari Allah, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harus sesuai dengan ketentuan syara. 7
Nurhayati  prinsip  keadilan  akan  lebih  dapat  diciptakan  dalam  penerapan akuntansi syariah, sesuai dengan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu  Al-A'rabi  yaitu  tidak  boleh  melakukan  transaksi  syariah  secara  tidak  adil.  Dari
5 Waktu Sitepu, Analisis Perbandingan Pendistribusi Laba Bersih Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah (Bandung: 2013), 38.
6 Amir  Machmud  Rukmana, Bank  Syari’ah  Teori,  Kebijakan  dan  Studi  Empiris  di  Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2010), 12.
7 Waktu Sitepu, Analisis Perbandingan Pendistribusi Laba Bersih Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah . 38.
uraian  tersebut  penulis  merumuskan  beberapa  permasalahan  yang  akan  dikaji  lebih mendalam  berkaitan  dengan  pendistribusian  laba  yang  diterapkan  oleh  BPRS  terkait dengan  pemilik  dana,  karyawan,  pemerintah,  zakat  dan  cadangan  umum.  Selain  itu, pendistribusian laba yang diterapkan telah mencapai prinsip keadilan sesuai fatwa DSN No:15/DSN-MUI/IX/200

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berjenis  deskriptif kualitatif  dan  merupakan  penelitian  studi  kasus  dengan  melakukan  observasi  terhadap objek  penelitian  secara  mendalam.  Akan  tetapi,  hasil  penelitian  ini  tidak  bisa digeneralisasi sebagai kesimpulan  menyeluruh terhadap kasus-kasus yang serupa. Jenis data berupa alokasi laba perusahaan yang mengacu pada laporan keuangan serta data-data lain yang mendukung penelitian melalui hasil wawancara dengan menerapkan pendidikan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah.

## Hasil dan Pembahasan
BPRS merupakan salah satu perbankan syariah di Madura. Bank ini berkomitmen untuk  membangun  kepercayaan  nasabah  dan  masyarakat  melalui  pelayanan  dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.Jumlah  saham  yang  dimiliki  sebesar  29.200  dengan  nilai  5.000.000  untuk perlembar saham. Dan miliki oleh pemerintah Kabupaten Sampang sebesar 99% atau Rp. 145.995.000.000.00 dan 1% dimiliki perorangan atau senilai Rp. 5.000.000.

## Konsep Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah
Pendistribusian bagi hasil dengan cara revenue sharing terus meningkat, karena para nasabah terus melanjutkan tabungan atau mendepositokan dananya di BPRS sampai sekarang, nasabah merasakan secara langsung baik itu berupa financial (bagi hasil) atau pun berupa  non finansial.
Berdasarkan  hasil  penelitian  berdasarkan  studi  kasus  bahwa  bagi  hasil yang didistribusikan  dengan  prinsip revenue  sharing dan  sistem Syariah Enterpeise  Theory (SET)  meningkatkan  minat  masyarakat  untuk  menabung  atau  mendepositkan  dananya pada BPRS. Bagi hasil yang diterima lebih besar karena menggunakan prinsip revenue sharing yaitu pendapatan  yang  diperoleh  sebelum  dikurangi  biaya-biaya  operasional
bank. Hal ini  sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.

## Alokasi Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Pemegang saham
Saham BPRS dimiliki oleh beberapa badan dan sejumlah orang dengan jumlah saham yang berbeda-beda. Sehingga pembagian laba kepada para pemegang saham juga berbeda, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada September 2020 para nasabah melakukan penyisihan sebagian laba sebesar 10%.
Penetapan bagi hasil di BPRS dilakukan dengan terlebih dahulu mengitung HI- 1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka  yang menunjukkan hasil investasi  yang diperoleh dari  penyaluran  setiap Rp.1.000 dana nasabah.
𝐻𝐼 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑥 𝑛 i 𝑠𝑏𝑎ℎ 𝑥 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑥 j 𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ 𝑎𝑟 i 365
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑠ℎ 𝑎𝑟 i 𝑛𝑔 = 146.000.000.000 𝑥 60% 𝑥 12% 𝑥 30
365
315.360. .000.000
365 = 864.000.000
Jika di lihat perbandingan di atas, maka jumlah yang diperoleh pemegang saham masih lebih besar ketimbang nasabah yang mendepositokan uangnya. Padahal dana yang mereka punya sama, di simpan dalam waktu yang sama. Bahkan para pemegang saham memiliki  hak  suara  dibanding  para  deposan.  Walaupun  demikian  hal  ini  tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip  distribusi  hasil  usaha  dalam  lembaga  keuangan  syariah.  Karena  adanya perjanjian/akad yang dilakukan sesuai kesepakatan shahibul maal dan mudharib.

## Distribusi Bagi Hasil Untuk Karyawan
BPRS meningkatkan sistem jenjang  karir karyawan pada pengembangan Human Capital  dengan  strategi  remunerasi  dan  penerapannya.  Hal  ini  memberikan  rasio  gaji berbeda antar karyawan berdasarkan jenjang karir, tingkat pendidikan dan pengalaman. Human Capital Divition (HCD) mengupayakan hasil yang maksimal dalam penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan dan pendidikan karyawan PT. BPRS Bhakti Artha gading sehingga mencapai hasil secara efektif.
Rasio pemberian gaji berbeda antar karyawan. Hal ini dinilai berdasarkan jenjang karir, tingkat pendidikan, dan pengalaman. Biaya gaji yang dikeluarkan BPRS pada tahun 2021  adalah  sebesar  Rp.  23.381.585.929 Perusahaan Senantiasa berupaya memaksimalkan  pengguanaan  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  pelatihan  dan pendidikan  karyawan  BPRS.  Jumlah  karyawan  BPRS  tercatat  sebesar 383  orang pada tahun 2021.
A. Perhitungan upah untuk karyawan tetap.
Upah Account Officer (AO) di BPRS yang sebesar Rp. 3.500.000/bulan.
Gaji bersih = Biaya jabatan x Upah bulanan = 5% x 3.500.000 = 175.000 Gaji bersih sebulan AO = 3.500.000 − 175.000 = 3.325.000 Gaji bersih setahun 12 x 3.325.000 = 39.900.000 B. Perhitungan untuk karyawan tidak tetap atau karyawan harian
Misal A adalah karyawan tidak tetap dengan upah sebesar Rp. 2.700.000 untuk 15 hari kerja
Penghasilan sehari = 2.700.000 ÷ 26 = 103.846 Penghasilan 15 hari kerja = 103.846 x 15 = 1.557.690.
Pemberian  upah  sesuai  HDC  ini  mencerminkan  bahwa  perusahaan  mampu mensejahterakan  karyawannya  dan  sistem  pengembangan  karyawan  lebih  terencana sesuai  dengan  kebutuhan  bisnis  dan  organisasi,  hal  tersebut  membuktikan  bahwa perusahaan  mampu  memberikan  keadilan  bagi  karyawannya  sesuai  dengan  kontribusi yang diberikan kepada perusahaan sesuai dengan prinsip HDC (Human Kapital Divition) serta perlakuan yang sama di terhadap seluruh karyawannya  baik yang berada  di kantor pusat  maupun  di  kantor  cabang  hal  ini  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000  bahwa  keadilan  tidak  melihat  manusia  sesuai  dengan kontribusi melainkan sama dihapana Tuhan.
Demikian  juga  pendistribusian  bagi  karyawan,  pendistribusian  harus  dilakukan secara  adil.  Karena  karyawan  juga  harus  diperhatikan  kesehatan,  keamanan  dan kesejahteraannya yang mempunyai peran penting dalam menjalankan perusahaan. BPRS menerapkan berbagai inisiatif secara berkelanjutan untuk perbaikan struktur remunerasi dan  tunjangan  seta  sistem  pengelolaan  kinerja  maupun  pengembangan  jenjang  karir karyawan untuk memenuhi bahwa BPRS. Jadi pendistribusian bagi hasil untuk karyawan telah  sesuai  dengan  fatwa  DSN  No:  15/DSN-  MUI/IX/2000  tentang prinsip  distribusi hasil usaha dalam LKS.

## Alokasi Bagi Hasil Untuk Pemerintah
BPRS setiap tahunnya selalu patuh terhadap pembayaran pajak. Perolehan laba yang  meningkat  tiap  tahunnya,  membuat  pembayaran  pajak  BPRS  tiap  tahunnya  juga menigkat.  Pada  tahun  2021  BPRS  membukukan perolehan laba sebelum pajak sebesar Rp. 15.095.236.704
Pph badan = laba sebelum pajak x tarif = Rp. 15.095.236.704 x 22% = Rp. 3.320.952.074
Untuk pendistribusian ini PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera telah menerapkannya sesuai  dengan  kebijakan  yang  berlaku  yaitu  dengan  menerapkan Peraturan pemerintah no  46  thn  2013  tentang  PPh  badan.  Walaupun  tidak  berkaitan  dalam  Islam  namun perarturan ini  adalah  suatu  kebijakan  yang  memberikan  banyak  manfaat  kepada  pihak manapun. Hal ini berarti bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dalam Islam karena tidak  membawa  kemudharatan.  Jadi  pendistribusian  bagi  hasil  untuk  Pemerintah  telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSNMUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.

## Alokasi Bagi Hasil Untuk Zakat
Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para Fuqaha,salah satu prinsip akuntansi yang dipakai dalam sistem perhitungan zakat adalah konsep  entitas.  Dalam  konsep  ini  perusahaan  daianggap  sebagai  seorang  wajib  zakat, terpisah dengan kewajiban zakat dari para pemilik maupun pengelolanya, konsep entitas ini jua diatur dalam hukum Islam dan perundang- undangan UU No 36 tahun 2008 dan pelaksanannya diatur dengan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2010.
Mengenai  nizab  dan  persentase  zakat  perusahaan,  yaitu  senilai  85  gram  emas,
sedangkan persentasenya adalah 2.5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan . BPRS menghitung zakat perusahaan sebesar 2.5% dari aset wajib zakat yang dimilik oleh perusahaan.  Setiap  tahunnya.BPRS  menyalurkan  dana  zakatnya  termasuk  dana  zakat karyawan,  dana  zakat  nasabah  dari  tabungan  dan  deposito  serta  infaq  dan  sedekah karyawan  disalurakn  kepada  masyarakat  melalui  program-program  yang  telah dilaksanakan  secara  berkelanjutan  setiap  tahunnya,  seperti  pengembangan  komunitas, sosialisasi  islam  dan  lain  sebagainya.  Namun  demikian  perhitungan  zakat  yang dikeluarkan oleh BPRS tidak dirincikan, akan tetapi perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh BPRS sudah memenuhi syarat sesuai dengan ajaran Islam dengan prinsip keadilan.
Zakat = 2,5% x Total aset selama satu tahun = 2,5% x  1.113.413.503.264 = 27.835.337.581,6
Jadi  zakat  yang  dikeluarkan  PT.  BPRS  Bhakti  Artha  Sejahtera  Sampang pertahunnya sebesar Rp. 27.835.337.581,6. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional  No.15/DSN-MUI/IX/2000  yaitu  penempatan  prinsip  pembagian  bagi  hasil harus disepakati dalam akad. Namun di dalam Islam persentase Zakat telah di tentukan yakni 2,5%.

## Alokasi Bagi Hasil Untuk Cadangan Kerugian
Alokasi bagi hasil untuk cadangan kerugian dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak. Dengan mendapatkan persetuan rapat umum pemegang  sahan  atau  rapat  anggota  sesuai  dengan  ketentuan  pendirian  atau  anggaran dasar  setiap  bank.  Cadangan  Kerugian  dipergunakan  untuk  menutupi  kerugian  yang mungkin  akan  terjadi  terhadap  modal  bank.  Bank  membuat  cadangan  kerugian  untuk memperbesar jaminan terhadap kewajibannya dalam melakukan tugas dan usahanya juga untuk menjamin kelangsungan usaha bank. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yaitu penempatan prinsip pembagian bagi hasil harus disepakati dalam akad. Bagi hasil untuk cadangan kerugian dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak
Bagi hasil untuk cadangan kerugian = laba bersih − pajak = Rp. 11.501.391.064 - Rp. 3.320.952.074 = Rp. 8.180.438.990
Bagi hasil cadangan kerugian disisihkan untuk menutup kerugian  yang mugkin terjadi terhadap modal bank. Hal ini boleh dilakukan untuk kelangsungan usaha bank dan jaminan  terhadap  kewajibannya  dalam  melakukan  tugas  dan  usahanya.  Jadi pendistribusian  bagi  hasil  untuk  cadangan  kerugian  telah  sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan tidak saja merupakan nilai yang sangat  penting  dalam  etika  kehidupan  sistem  dan  bisnis  yang  menghindari  unsur kezaliman, tetapi juga merupakan nilai fitrah yang terdapat dalam diri manusia.  Hal  ini berarti  bahwa  manusia  itu  pada  dasarnya  memiliki  kapasitas yang tinggi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.  Dengan demikian semua itu tergantung diri kita sendiri yang mana kita memahami salah satunya dan yang kita percayakan. Terlebih lagi penelitian ini berobjek pada PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera yang terletak di Kabupaten Sampang yang kental akan budaya Syariat Islamnya.

## Analisis Prinsip Keadilan dalam Pengalokasian Laba
Prinsip  keadilan  esensinya  menempatkan  sesuatu  hanya  pada  tempatnya  dan memberikan  sesuatu  sesuai  porsinya  serta  sesuatu  memperlakukan  sesuatu  sesuai  hak nya.  Implementsai  keadilan  dalam  kegiatan  usaha  berupa  aturan  prinsip syariah  yang melanggar adanya unsur riba, kezaliman, Maysir (judi),  Gharar (unsur ketidakjelasan), dan haram BPRS tidak menganut sistem bunga yang menjadi unsur riba dalam perbankan. BPRS menggunakan sistem bagi hasil sebagai bentuk pendistribusian keuntungan kepada para nasabah.
Besarnya  bagi  hasil  berdasarkan  pada  jumlah  keuntungan  yang  diperoleh.  Bila usaha  merugi,  kerugian  akan  ditanggung  bersama  oleh  kedua  belah  pihak,  hal ini  akan dinilai lebih adil dibanding sistem bunga yang memberikan tambahan pada pokok yang di simpan atau dipinjamkan tanpa memperhitungkan untung rugi yang  mengelola  dana  Pendistribusian  laba  dalam  BPRS  juga  menghindari  unsur kezaliman yaitu unsur unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Para karyawan diberikan upah dan bonus yang senantiasa meningkatkan seiring dengan peningkatan  laba  perusahaan.  Karir  karyawan  senantiasa  diperhatikan  dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill para karyawan. Dalam hal Gharar, BPRS bersikap  terbuka  kepada  para  stakeholdernya.  Sebelum  menandatangani  akad,  akad dijelaskan  mengenai  hak dan  kewajiban  bank  kepada  para  nasabah.  BPRS  juga
menerbitkan annual  report  tiap  tahunnya  yang  berisikan  tentang  laporan  kinerja  BPRS baik  keuangan  maupun  non  keuangan,  sehingga  pemerintah  dapat  mengetahui  besaran pajak yang  dikeluarkan,  para  pemegang  saham  dapat  mengetahui  besaran  keuntungan yang diperoleh.

## Implementasi Pendidikan Prinsip Keadilan pada Karyawan dalam Pengalokasian Dana
Pentingnya  karyawan  memiliki  sikap  dan  berpegang  teguh  pada  nilai  keadilan sejatinya  bukan  menjadi  barang  baru.  Keadilan  dalam  pengalokasian  dana  menjadi barang  wajib  sebab  dari  prinsip  ini  setiap  karayawan  akan  memperoleh  pendidikan penting sehingga akan sangat mempengaruhi kinerjanya. Implikasinya adalah perusahaan akan memperoleh keuntungan besar sebab tidak hanya yang bersifat finansial, melainkan lebih kepada keuntungan moril sebab karyawan akan diajakarkan kejujuran dan keadilan.
Keadilan  dalam  pengalokasian  dana  sejatinya  dapat  dilakukan  melalui pembiasaan yang dilakukan. 8 Artinya adalah bahwa pembiasaan yang merupakan salah satu elemen penting dalam pendidikan dapat dilakukan dan dibudayakan dalam konteks akuntansi  syariah.  Dalam  hal  ini,  perusahan  dapat  mengimplimentasikan  aturan-aturan penting  yang  dapat  memberikan  warna  tersendiri  sehingga  dapat  menstimulasi  adanya budaya pembiasaan nilai-nilai keadilan kepada keryawannya.
Nilai keadilan yang harus ditanamkan kepada karyawan marupakan norma sosial yang  sangat  urgen,  sebab  nilai  ini  mengandung  pesan  moril  seperti  keseimbangan, pemerataan,  dan  ketidakberpihakan  dan  condong  kepada  suatu  hal.  Hal  ini  membawa pesan bahwa internalisasi nilai ini menjadi suatu hal yang  sangat penting dimiliki oleh siapapun terlebih karyawan di perusahaan.
Implimentasi  pendidikan  prinsip  keadilan  pada  karyawan  dalam  pengalokasian dana dapat dilakukan dengan cara banyak hal. Cara tersebut dapat dilakukan sebagaimana yang dijelaskan oleh Susiyanto sebagaimana berikut imi: a) Peneladanan; b) Pembiasaan; c)  Penegakan  aturan;  d)  Pemotivasian. 9 Cara  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  pemangku kebijakan  di  persahan  tersebut  untuk  kemudian  dapat  diterapkan  dalam  konteks
8 Mujayaroh  &  Rohmat,  “Pengelolaan  Dan  Pengalokasian  Dana  Pendidikan  di  Lembaga  Pendidikan”, Arfannur: Journal of Islamic Education , Vol. 1, No. 1, (2020), 41.
9 Susiyanto  &  Sudarto,  “Penggunaan  Metode  Internalisasi  Dalam  Pembelajaran  Ilmu  Akhlak  Dalam Naskah Serat Kidung Sesingir Karya Pakubuwono IX”, Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 4, No. 2, (November, 2021), 116.
pengalokasian dana.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisisa  dan  pembahasan  mengenai  analisis  Pengalokasian Revenue  Sharing  Dalam  Akuntansi  Syariah  Untuk  Mencapai  Prinsip  Keadilan Berdasarkan Syariah Enterprise Theory dan Fatwa DSN No: 15/DSNMUI/IX/2000 dapat diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut:  pertama,  Distribusi  bagi  hasil  yang diterapkan  telah  sesuai  dengan  Syariah Enterprise  Theory bahwa  laba  yang didistribusikan  tidak  hanya  untuk  pemilik  modal  tetapi  kepada  seluruh stakeholder. Kedua, Bahwa  BPRS  telah  menerapkan sistem  bagi  hasil  sesuai  dengan  prinsip-prinsip keadilan  berdasarkan  Fatwa DSN  No:  15/DSNMUI/IX/2000  terkait  kepada  lima  pihak, yaitu  pemilik  dana,  karyawan,  pemerintah,  zakat  dan  cadangan  umum .  ketiga , Pendistribusian  laba  dalam  BPRS  telah  disalurkan  kepada  banyak  pihak  yang  terlibat didalamnya seperti kepada pemilik dana, karyawan dan lingkungan sekitar, sehingga  laba tidak saja dinikmati oleh sekelompok kecil perusahaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh stakeholder.  Keempat, Keadilan  dalam  pendistribusian  bagi  hasil  tidak  hanya didapatkapendidikann dari materi saja. Bagi hasil  yang ditafsirkan sebagai nilai materi semata telah menghilangkan  aspek  keadilan  di  dalamnya.  Dalam  hal  ini  implementasi keadilan melarang adanya unsur riba, kezaliman dan keharaman yang diimplementasikan oleh  BPRS  dalam  aktivitas  usahanya.Hal  ini  berarti  bahwa  manusia  itu  pada  dasarnya memiliki  kapasitas  yang  tinggi  untuk  berbuat  adil  dalam  setiap  aspek kehidupannya. Karena keadilan tidak bisa  diukur oleh peraturan mana pun, namun keadilan itu sendiri harus sesuai fitrah Allah SWT.

## Daftar Pustaka
Agustina,  E.,  Pengaruh  Perputaran  Modal,  Hutang  dan  Modal  Sendiri  terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Food & Beverages. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya, 2017.
Djalaluddin. Ahmad Investasi di Pasar Modal: Perspektif Syari,ah (ppt). Materi disajikan dalam  Seminar  Nasional  Mengenal  Lebih  Dekat  Investasi  Syariah  dan  Pasar Modal,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Maulana  Malik Ibrahim Malang, 2010.
Mujayaroh & Rohmat, “Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Pendidikan di  Lembaga Pendidikan”, Arfannur: Journal of Islamic Education , Vol. 1, No. 1, (2020).
Nurhayati, Sri. Akuntansi Syariah di Indonesia. (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
Rukmana,  Amir  Machmud. Bank  Syari’ah  Teori,  Kebijakan  dan  Studi  Empiris  di Indonesia. (Jakarta: Erlangga, 2010).
Sitepu,  Waktu. Analisis  Perbandingan  Pendistribusi  Laba  Bersih  Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah. (Bandung: 2013).
Susiyanto  &  Sudarto,  “Penggunaan  Metode  Internalisasi  Dalam  Pembelajaran  Ilmu Akhlak  Dalam  Naskah  Serat  Kidung  Sesingir  Karya  Pakubuwono  IX”,
Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 4, No. 2, (November, 2021). Triyuwono,  Iwan.  “Akuntansi  Syari’ah:  Implementasi  Nilai  keadilan  dalam  Format Metafora  Amanah”, Jurnal  Akuntansi  dan  Auditing  Indonesia ,  Vol.  4.  No.  1, (2006.).
Usman,  Rachmadi. Aspek-aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia. (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2011).
UU No. 21 Tahun 2008