## Community Services Journal (CSJ)
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index

## Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung
Ida I Dewa Ayu Manik Sastri*, Luh Kade Datrini, I Gst.Agung Prama Yoga, Ketut Sudarmini dan Ni Nyoman Rusmiati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Corespondence e-mail: maniksastri@gmail.com

## Abstract
Pengabdian  masyarakat  di  Kecamatan  Mengwi  merupakan  suatu  bentuk  kepedulian  kita  kepada  masyarakat wajib pajak khususnya Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah serta anggota Profesi sebagai wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) namun mereka tidak tahu kewajiban yang harus dilakukan sehubungan  kepemilikan  NPWP  tersebut.  Kesadaran  masyarakat  untuk  memiliki  NPWP  merupakan  bentuk kepedulian  terhadap  pembiayaan  pembangunan  nasional  melalui  pembayaran  pajak.  Pajak  adalah  sumber terbesar  penerimaan  negara,  mendatang  pajak  merupakan  satu-satunya  penerimaan  negara  untuk  menyokong APBN.  Pemerintah  khususnya  Dirjen  Pajak  selain  mengharapkan  dukungan  masyarakat  dalam  bentuk pembayaran  pajak,  juga  bentuk  pertanggungjawaban  masyarakat  berupa  pelaporan  SPT  Tahunan  merupakan ukuran  kepatuhan  wajib  pajak,  semakin  lengkap  SPT  terlapor,  semakin  baik  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak, sehingga  semakin  mudah  mengedukasi  masyarakat  dalam  ikut  membantu  pembiayaan  negara  melalui pembayaran  pajak.  Bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  Universitas  Warmadewa  ini  dapat membantu  kedua  belah  pihak  yakni  meringankan  beban  wajib  pajak  dan  membantu  DJP  dalam  peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: Pembinaan; Perpajakan; SPT Tahunan Orang Pribadi
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379

## How To Cite:
Sastri, I. I. D. A. M., Datrini. L. K., Yoga, I. G. A P., Sudarmini, K., & Rusmiati, N. N. (2021). Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung. Community Service Journal (CSJ) , 3 (2), 81-88.

## 1.  PENDAHULUAN
Hasil  kajian  Pemda  Badung  menunjukkan  UMKM  terbanyak  Kabupaten  Badung  berada  di  kecamatan Mengwi,  yaitu  sejumlah  716  UMKM.  Kebanyakan  usaha  mereka  di  bidang  pengolahan  industri  kecil  dari bahan  baku  menjadi  barang  jadi.  Kreativitas  masyarakat  untuk  ikut  bersaing  memajukan  ekonomi  tidak dipungkiri,  mengingat  pemerintah  Kabupaten  Badung  sangat  peduli  akan  perkembangan  UMKM  di wilayahnya. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan agar usaha UMKM menjadi berkembang sehingga akan menguranngi bahkan meniadakan pengangguran. Dari 716 UMKM yang terdapat di Kecamatan  Mengwi,  tidak  semuanya  memiliki  NPWP,  terbukti  dari  hasil  servey  awal  menunjukkan  dari
Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung
operasi  sisir  yang  dilakukan  tim  pengabdian  menunjukkaan  setengah  dari  UMKM  tersebut  masih  merupakan usaha  rumahan  yang  sederhana.  Pada  umumnya  mereka  ingin  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak  apabila ada kesulitan pendanaan dan  ingin meminjam uang di bank. Pihak bank  akan mensyaratkan UMKM tersebut mencari NPWP. Setelah mendapatkan NPWP selanjutnya UMKM tersebut tidak mengerti kewajiban apa yang harus  dilakukan  atas  kepemilikan  NPWP  tersebut.  Ada  yang  memiliki  NPWP  dari  3  tahun  yang  lalu  tanpa pernah pelaporan, ada pula beberapa NPWp baru yang masa pelaporannya masih aktif.
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  yang  paling  utama  dan  diharapkan  dapat  sepenuhnya menunjang  pembiayaan  pembangunan  nasional.  Dalam  lima  tahun  terakhir  pemerintah  Republik  Indonesia menetapkan target penerimaan pajak  dalam jumlah yang selalu tidak mudah dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Pajak  (DJP).  Target  yang  ditentukan  merupakan  kebutuhan  keuangan  negara  yang  seharusnya  memang diusahakan  berasal  dari  kemampuan  masyarakat.  Pemungutan  pajak  oleh  negara  adalah  sebuah  mekanisme pemerataan pembangunan dari satu pihak kepada pihak lainnya dalam suatu negara. Negara hanya membantu mengalokasikan dengan adil kepada kebutuhan-kebutuhan yang harus didanai. Sebagai masyarakat, merupakan sebuah  kewajiban  berbakti  kepada  negara  yang  telah  memberikan  perlindungan,  melalui  kesadaran  dalam membayar pajak.
Memenuhi target penerimaan negara adalah tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak, Pada tahun 2018 target  penerimaan  pajak  di  Badung  khususnya  dan  di  Bali  umumnya  tercapai  dengan  gemilang.  Hal  tersebut disebabkan usaha keras DJP Bali yang mengharuskan setiap A ccount Representatif yang membidangi wilayah tertentu melakukan operasi sisir untuk memantau apakah  seluruh operasi bisnis masyarakat sudah melakukan kewajiban  perpajakannya.  Kalaupun  sudah  mmiliki  NPWP  apakah  mereka  sudah  memenuhi  kewajiban perpajakannya. Hal hasil tersebutlah dimana sebagian UMKM yang dikunjungi belum memiliki NPWP. NPWP seharusnya didaftarkan sendiri oleh wajib pajak dan ada pula yang diterbitkan secara jabatan oleh kantor pajak. Penerbitan  secara    jabatan  ini  disebabkan  karena  pihak  kantor  pajak  menemukan  ada  usaha  yang  bekembang namun  tidak  memiliki  NPWP.  Langkah  pertama    pihak  fiskus  pasti  menyarankan  agar  wajib  pajak mendaftarkan  sendiri  usahanya  untuk  mendapatkan  NPWP,  selanjutnya  apabila  tidak  ada  tanggapan  dalam sebulan atas saran fiskus, maka fiskus menerbitkan NPWP sendiri tanpa permintaan wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak harus mempertanggungjawabkan kepemilikan NPWP tersebut setiap bulan bila memiliki usaha dan setiap  tahun  bila  sebagai  karyawan.  Sehingga  semua  wajib  pajak  diharapkan  patuh  terhadap  perundang- undangan perpajakan.
Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan.
Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  tunggakan  pajak  yang  telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  berdasarkan  putusan pengadilan yanng telah mempunyai  kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
Dalam  perpajakan,  aturan  yang  berlaku  adalah  Undang-Undang  Perpajakan.  Kepatuhan  Wajib  Pajak,
Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung
merupakan kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban  yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak  menjadi  aspek  penting  mengingat  sistem  perpajakan  di  Indonesia  menganut self  assessment  system dimana  di  dalam  prosesnya  mutlak  memberikan  kepercayaan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.
Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dan  kepentingan  negara.  Sebab  lain  adalah  wajib  pajak  kurang  sadar  akan  kewajiban  bernegara,  tidak  patuh pada aturan dan kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan sekitar.
Dalam  moderenisasi  perpajakan  yang  diterapkan  oleh  DJP  tidak  sepenuhnya  mampu  dipahami  oleh masyarakat,  seperti  pelaporan  pajak  melalui  media  elektronik  yaitu e  filling dan  pembayaran  pajak  melalui e billing. Masyarakat  kita  masih  kebanyakan  yang  tradisional  dan  tidak  paham  terhadap  sistem  elektronik tersebut  serta  membutuhkan  perangkat  keras  berupa  laptop  dan  printer.  Sedangkan  tidak  semua  masyarakat wajib pajak terutama pedagang dan pealaku usaha mikro kecil dan menengah lainnya tidak pernah memegang laptop.
Pengabdian masyarakat yang dilakukan pada UMKM di Kecamatan Mengwi  ini dimotivasi oleh karena banyaknya  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  wilayah  KPP  Badung  Utara  namun  belum sepenuhnya melakukan kewajiban pelaporan  SPT tahunan. Pada kenyataannya masyarakat wajib pajak masih merasakan  ketertekanan  dalam  setiap  menghadapi  petugas  pajak  yang  dipanggap  akan  selalu  mengorek keterangan  yang  akan  menyebabkan  dirinya  membayar  pajak.  Masyarakat  sebenarnya  ingin  melakukan pelaporan  SPT tahunan namun karena keterbatasan waktu dan kekurangan pengetahuan tentang cara pelaporan menyebabkan masyarakat enggan dan melalaikan kewajibannya.
Kampus sebagai sumber pembelajaran diharapkan mampu menjembatani ketakutan dan ketidak pahaman masyarakat  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan.  Dalam  hal  ini  dosen  dan  mahasiswa  dikerahkan  untuk memberikan bantuan dalam melayani masyarakat terutama UMKM yang ada di kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.  Diharapkan  masyarakat  tidak  ketakutan  melaporkan  penghasilan  dan  kekayaannya,  mengingat  yang melayani mereka bukanlah petugas pajak tetapi warga kampus yaitu dosen dan mahasiswa.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  yang  timbul  adalah Bagaimana membantu masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak bulanan dan tahunannya.

## Tujuan
Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  pengabdian  masyarakat ini  adalah  membantu  masyarakat  wajib  pajak  dalam  memahami  kewajban  perpajakannya  dan  melaporkan kewajiban perpajakannya melalui sistem e Filling dan E Form

## Manfaat
Dengan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya Ditjen Pajak Bali dalam  upaya  melakukan  pelayanan  pelaporan  SPT  tahunan  orang  pribadi  dan  badan  usaha,  sehingga  target kepatuhan wajib pajak dapat tercapai.
Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung

## Bentuk Kegiatan
Bentuk  pengabdian  pada  masyarakat  di  kecamatan  Mengwi  ini  yaitu  pertama  dengan  memberikan ceramah  tentang  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara  dimana  melekat  di  dalamnya  kewajiban  sebagai wajib pajak dan petunjuk pengisian SPT tahunan. Dilanjutkan kemudian dengan menuntun wajib pajak dalam pengisian  SPT  Tahunannya.  Apabila  ada  diantara  UMKM  tersebut  telah  membawa  semua  perlengkapan sehubungan  pelaporan  SPT  Tahunannya  seperti  jumlah  omzet  sebulan  dan  ketersediaan  dana  untuk pembayarannya,  maka  dapat  dibantu  penyelaesaian  SPT  Tahunan  pada  hari  itu  juga.  Apabila  belum  ada kesiapan  perhitungan  omzet,  maka  UMKM  menentukan  kapan  dapat  menjumpai  pihak  kampus  untuk melakukan  pelayanan  pengisisan  SPT  Tahunan  secara  Masal  yaitu  dengan  membuka  stand  di  lingkungan kantor  salah  satu  Koperasi  yang  ada  di  Desa  Sempidi.  Dipilihnya  Desa  Sempidi  karena  merupakan  jumlah UMKM  terbanyak  di  kecamatan  Mengwi.  Pelayanan  meliputi:    Pembuatan  Email,  Pembuatan  E  Fin, pembayaran dengan E Billing dan  dan Pelaporan SPT tahunan melalui E Filling dan E Form

## Sasaran
Yang  menjadi  sasarannya  adalah  masyarakat  wajib  pajak  baik  sebagai  UMKM,    usahawan    maupun seorang karyawan yang telah memiliki NPWP

## 2.  METODE
Dengan diterapkannya modernisasi perpajakan, diharapkan dapat membantu masyarakat tradisional dan modern dalam melakukan kewajiban perpajakannya melalui pelayanan email, e Fin,  e billing dan e Filling dan e form

## Luaran
Luaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini adalah:
Laporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan badan usaha.

## Hasil pengabdian nantinya akan dipublikasikan pada Jurnal pengabdian ISSN

## Kegiatan Pokok
Kegiatan pokok dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini adalah:
Memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  berupa  ceramah  agar  mereka  melakukan  kewajibannya perpajakannya setiap akhir tahun bagi karyawan dan setiap bulan bagi pengusaha UMKM.
Membantu melaporakan SPT tahunan UMKM dan karyawan melalui e billing dan e form

## Pelaksanaan Kegiatan

## Aspek Perpajakan UMKM
Aspek perpajakan UMKM sesungguhnya hampir sama dengan aspek perpajakan badan usaha, sehingga diperlukan  pemahaman  yang  memadai  dan  kesungguhan  untuk  menjalankannya.  Yang  dijumpai  pada  saat pendataan  UMKM  bahwa  sebagian  besar  UMKM  menganggap  remeh  dan  tidak  penting  pelaporan  SPT tersebut. Kebetulan yang disasar dalam pengabdian ini adalah di kecamatan Mengwi yang merupakan wilayah Badung.  Secara  keseluruhan  Badung  memiliki  pendapatan  daerah  yang  tinggi  oleh  karenanya  pajak  di  KPP Badung  yaitu  KPP  Badung  Utara  dan  KPP  Badung  selatan  relatif  terpenuhi  targetnya  sehingga  pembinaan secara khusus dan mendetail kepada wajib pajak dirasa belum perlu untuk dilaksanakan.
Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung
Seiring  perkembangan  waktu  maka  tuntutan  target  penerimaan  pajakpun  akan  terus  ditingkatkan,  pada saat  KPP  Badung  tidak  memenuhi  terget  penerimaannya  maka  semua  yang  memiliki  NPWP  dan  memiliki potensi  untuk  diterima  pajaknya  akan  dicari  oleh  petugas  KPP.  Kita  ingin  masyarakat  memiliki  kepedulian kepada  negara  dan  memiliki  kepatuhan.  Kepatuhan  dalam  perpajakan  tidak  semata  tergantung  dari  bersaran pajak  yang  dibayar  kepada  negara  tetapi  ada  juga  kepatuhan  terhadap  pelaporan  pajak.  Kepada  masyarakat yang  memperoleh  peredaran  bruto  atau  pendapatan  yang  besar  diharapkan  mampu  memberikan  sumbangan yang  besar  pula  kepada  negara,  demikian  sebaliknya  kepada  masyarakat  yang  baru  tumbuh  usahanya  dan omzetnya masih kecil, maka negarapun tidak mengharapkan pembayaran pajak yang besar.

## Aspek Perpajakan Orang Pribadi
Pengertian  Penghasilan,  adalah  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersanngkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## Subyek Pajak Penghasilan
Subyek pajak dalam negeri adalah: orang pribadi yang bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183  hari  dalam  12  bulan,  atau  dalam  suatu  tahun  pajak  berada  di  Indonesia  dan  mempunyai  niat  bertempat tinggal di Indonesia.

## Kewajiban Pajak Subyektif meliputi:
Orang pribadi mulai dari saat dilahirkan, saat berada atau berniat tinggal di Indonesia
Warisan yang belum dibagi, saat timbulnya warisan dan selesai saat warisan selesai dibagikan.

## Obyek Pajak Penghasilan
Penghasilan  dari  pekerjaan  seperti:  gaji,  honorarium,  tunjanngan,  bonus,  insentif,  gratifikasi,  komisi, uang pensiun
Hadiah (kecuali dari undian) atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
Laba usaha
Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, penjualan kendaraan dll
Bunga, di luar bunga bank
Royalty, keuntungan karena pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs
Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan PPh.

## Tarif Pajak Wajib Pajak Orang pribadi adalah:
0 sampai dengan 50 juta besarnya tarif 5%
Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta besarnya tarif 15%
Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta besarnya tarif 25%
Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung
Di atas 500 juta besarnya tarif 30%
Kewajiban  PPH  Final  atas  peredaran  bruto  tertentu  dikenakan  pajak  dengan  tarif  0,5%  dari  jumlah peredaran  bruto  setiap  bulan.  Paling  lambat  dibayarkan  setiap  tanggal  15  bulan  berikutnya  dengan menggunakan kode billing 411128 - 420
Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat milliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.
Jenis jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas adalah:
Tenaga  ahli  yang  melakukan  pekerjaan  bebas  yang  terdiri  dari  pengacara,  akuntan,  arsitek,  dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris
Pemain  musik,  pembawa  acara,  penyanyi,  pelawak,  bintang  film,  bintang  sinetron,  bintang  iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari.
Olahragawan
Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
Pengarang, peneliti, dan penerjemah
Agen iklan
Pengawas atau pengelola proyek
Perantara
Petugas penjaja barang dagangan
Agen asuransi dan
Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multi  level marketing)  atau penjaja barang  langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
Atas pekerjaan bebas tersebut dikenakan norma perhitungan, yaitu 45% dan 50 % untuk pekerjaan dokter dan agen asuransi 50%

## Pengisian SPT Tahunan PPH OP
SPT Taghunan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan formulir yang  digunakan  wajib  pajak  untuk  melaporkan  penghitungan  dan/atau  pembayaran  PPh,  Obyek  pajak  PPh, bukan obyek pajak PPh, harta dan kewajiban. Jenis SPT tahunan yakni:
1770  untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari:
usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja
Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung
yang dikenakan PPh final dan/atau yang bersifat final dari penghasilan lain
1770 S untuk wajib pajak:
Mempunyai penghasilan bruto dari pekerjaan di atas Rp 60 juta setahun
Dari satu atau lebih pemberi kerja
Dalam negeri lainnya
Yang dikenakan PPh final dan/atau yang bersifat final
1770 SS  untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan  neto dari pekerjaan yang tidak lebih dari 60 juta setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja)
Yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT Tahunan adalah:
Yang diisi pertama kali adalah formulir lampiran, bukan induknya
Di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas, seperti nama, NPWP, dan tahun pajaknya
Jangan lupa membubuhkan tanda tangan karena jika tidak maka SPT yang anda laporkan dianggap tidak sah
Sebelum  SPT  dikirim/disampaikan  ke  KPP,  jika  SPT  menunjukkan  kurang  bayar,  kekurangan  tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT dilaporkan
Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk.

## 1.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah UMKM di kabupaten Badung yaitu sebanyak 15.755 diantaranya terfokus banyak di kecamatan Mengwi,  yang  terkenal  dengan  usaha  kecil  masyarakat  di  bidang  perdagangan  dan  industri  rumah  tangga. Beberapa yang ditemukan selama masa pengabdian masyarakat tersebut antara lain:
Kebanyakan dari UMKM tersebut belum memiliki ijin usaha, sekaligus mereka tidak memiliki NPWP, sehingga sasaran pengabdian kepada UMKM yang memiliki NPWP namun belum melakukan pelaporan SPT tahunannya. Dari hasil penjajagan awal diketahui penyebab tidak dilakukannya pelaporan SPT karena ketidak tahuan  dan  tidak  mengerti  cara  untuk  masuk  ke  DJP  online.  Sehingga  dari  pihak  Universitas  Warmadewa menyertakan 2 relawan Tax Center yang sudah biasa menangani pelaporan SPT tahunan dosen dan karyawan di lingkungan  Warmadewa.  Sebagai  pembicara  dalam  Ceramah  aspek  perpajakan  UMKM  dan  penuntun pembuatan SPT adalah dosen perpajakan yang juga berprofesi sebagai konsultan pajak.
Dari peserta yang hadir terutama dari kantor notaris mereka semua membawa lengkap data dan dokumen yang dibutuhkan dalam pengisisn dan pelaporan  SPT tahunannya, sehingga secara bergiliran dapat dilakukan pelayanan pelaporan SPT tahunan melalui E filling . Untuk wajib pajak yang berstatus kurang bayar, dilakukan pembayaran di hari kerja berikutnya dan dari pihak Warmadewa tetap menyiagakan relawan pajak sampai akhir
Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung
masa pelaporan yaitu melayani pelaporan dan membantu pembayaran pajaknya ke bank persepsi.
Selama masa pelayanan SPT tahunan Orang Pribadi, masyarakat sepempat merasa terbantu, banyak juga pertanyaan  yang  diajukan  terutama  beberapa  warga  ada  yang  bekerja  di  kapal  pesiar  tetapi  tidak  pernah melakukan kewajiban perpajakan karena menganggap tidak bekerja di Indonesia.  Sebelum mereka berangkat berlayar  seharusnya  melaporkan  NPWN  nya  menjadi  non  aktif  terlebih  dahulu  agar  kewajiban  di  tahun  yang bersangkutan  di  Indonesia  menjadi  nihil.  Jika  tidak  memohon  non  efektif  maka  pelaporan  tetap  dilakukan dengan menyertakan kontrak dengan perusahaan pelayaran atau instansi lain, sehingga kewajiban pembayaran pajaknya menjadi nihil.

## Jadwal Kegiatan
Tabel 1 Jadwal Kegiatan Kegiatan Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Persiapan Survey Lapangan Penyusunan Proposal Penyiapan Materi
Persiapan di Lapangan Pelaksanaan Pengabdian Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Penyempurnaan Laporan

## 1.  SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengabdian  masyarakat  yang  telah  dilakukan  disimpulkan  sebagai  berikut: Masyarakat  sebagai  pelaku  usaha  UMKM  belum  mengetahui  kewajiban  perpajakannya  sebagai pemilik  usaha  atau  sebagai  pelaku  profesi.  Kesadaran  masyarakat  masih  rendah  dalam  upaya  ikut membantu  berpartisipasi  dalam  pembiayaan  pembangunan  nasional.  Masyarakat  masih  belum menyadari  bahwa  pembangunan  nasional  dan  sarana  prasarana  yang  disediakan  oleh  pemerintah berasal  dari  pajak  yang  disetorkan  oleh  masyarakat  wajib  pajak.  Masyarakat  masih  cenderung menyalahkan aparat dalam ketidak tahuannya tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.
Dari  hasil  pengabdian  kepada  masyarakat  di  kecamatan  Mengwi  dapat  disarankan  seperti berikut:  Pelayanan  pelaporan  SPT  Tahunan  dipandang  perlu  dilanjutkan  mengingat  akan  banyak pendaftar  NPWP  baru  yang  belum  mengetahui  kewajiban  perpajakannya  Perlu  dibina  dengan diberikan  penyuluhan  perpajakan  secara  berkala  dan  difokuskan  kepada  jenis  pekerjaan  dan  jenis usahanya.  Perlu  adanya  kerjasama  antara  perguruan  tinggi  dengan  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam mengeduksi  masyarakat  agar  masyarakat  yang  belum  memiliki  NPWP  menjadi  sadar  akan kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut dalam pembiayaan pembangunan.