Volume 6 Nomor 1, Juni 2024 e-ISSN : 2656-775X

## Strategi Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan Pendekatan Smart City di Kabupaten Maros
Muhammad Nurjaya 1 *, Mustafa 2 , Bohari 3,
1 Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, UMMA Maros ; nurjaya@umma.ac.id
2 Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, UMMA Maros ; musresfas@gmail.com
3 Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, UMMA Maros ; bohari@umma.ac.id
Penulis korespondensi: nurjaya@umma.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  terkait  strategi  meningkatkan  daya  saing  daerah  dengan  pendekatan Smart City di Kabupaten Maros disusun oleh Muhammad Nurjaya, Mustafa dan Bohari. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  Metode pendekatan Yuridis Empiris  dan Yuridis  Normatif  dilakukan  dengan  menelaah  data  primer   sebagai  penunjang  dan  untuk mengkonfirmasi data  sekunder  yang  diperoleh  dengan  mengadakan Focus  Group Discussion (FGD), public hearing , kunjungan kerja, dan konsultasi ke instansi terkait bersama para pemangku kepentingan  terutama  yang  menyangkut  dalam  hal  inplementasi  Smart  City  di  Kabupaten Maros.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pemerintah  daerah  telah  menerapkan  strategi meningkatkan daya  saiang daerah  dengan  pendekatan Smart  City di  Kabupaten  Maros  yaitu dengan tata kelola birokrasi yang efisien dan efektif (Smart Governance), permukiman penduduk yang layak dan terjangkau oleh semua kalangan (Smart Living) , lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat (Smart Society), pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan dan pengeambangan ekonomi dengan pemberdayaan UMKM (Smart Economy) , citra kota/daerah dengan berbagai kelebihan  dari  aspek  pariwisata  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Maros (Smart  Branding), dan pemeliharaan  lingkungan  berbasis  masyarakat  dengan  semangat  gotong  royong (Smart Environment).
Kata Kunci: Strategi Smart City, Daya Saing Daerah

## Abstract
This research examines strategies to increase regional competitiveness using the Smart City approach in Maros  Regency  prepared  by  Muhammad  Nurjaya,  Mustafa  and  Bohari.  The  research  method  used  is qualitative with an Empirical Juridical and Normative Juridical approach method carried out by examining primary  data  as  support  and  to  confirm  secondary  data  obtained  by  holding  Focus  Group  Discussions (FGD),  public  hearings,  work  visits,  and  consultations  with  relevant  agencies  with  the  stakeholders, especially those related to the implementation of Smart City in Maros Regency. The research results show that  the  regional  government  has  implemented  a  strategy  to  increase  regional  competitiveness  with  the Smart  City  approach  in  Maros  Regency,  namely  with  bureaucratic  governance  (Smart  Governance),
residential  areas  (Smart  Living),  community  environment  (Smart  Society),  economic  growth  (Smart Economy). city/region image (Smart Branding), and environmental maintenance (Smart Environment).
Keywords:

## Smart City Strategy, Regional Competitiveness

## PENDAHULUAN
Era global dalam perkembangan teknologi menuntut kota-kota di seluruh dunia menjadi produktif, inovatif, dan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi masa depan. Dalam  rangka  menindaklanjuti  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  pada  perkotaan,  maka muncul sebuah konsep pembangunan Smart City (kota cerdas) dengan optimalisasi teknologi. Teknologi  mendesain  sesuatu  untuk  digunakan  senyaman  mungkin  dimana  barang- barang  tersebut  terus  mengalami  perubahan  dari  masa  ke  masa  dengan  tujuan  mecapai  kata penggunaan yang praktis dan dinamis (Bahtiar, 2018). Untuk itu, sebagai wujud adaptasi dan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, mencipatakan kehidupan yang lebih nyaman,  aman  dan  berorientasi  pada  kesejahteraan  masyarakat  secara  berkeadilan  serta berkelanjutan  maka  Pemerintah  Kabupaten  Maros  melakukan  pembangunan  pada  dengan pendekatan program smart city.
Smart city merupakan sebuah kerangka masa depan yang berperan untuk meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat  dengan  memberikan  solusi  dalam  mengatasi  permasalahan  dan tantangan perkotaan. Kerangka smart city dilakukan dengan melakukan integrasi infrastruktur jaringan  ke  aplikasi  cerdas  yang  dirancang  untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektifitas  dan ekonomis dalam pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki pada tiap daerah.
Tujuan  utama smart  city adalah  untuk  mengoptimalkan  fungsi  kota  dan  mendorong pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  meningkatkan  kualitas  hidup  warga  dengan  menggunakan teknologi pintar dan analisis data. Optimalisasi teknologi bertujuan untuk membuka informasi secara  optimal  yang  saling  berhubungan  yang  tersedia  saat  ini  untuk  lebih  memahami  dan mengontrol serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Tidak hanya karena kota memiliki dinamika perubahan yang begitu cepat, tetapi juga karena dalam banyak prediksi yang didasarkan pada hasilhasil penelitian bahwa hampir 50% penduduk dunia akan memadati kota (Senate Department for Urban Development and the Environment, 2015; Bakıcı, et.al. , 2013; Chourabi, et.al .,2012).
Kebutuhan-kebutuhan  mendasar  seperti  kesehatan,  pendidikan,  transportasi  umum, sehingga warga kota merasakan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan tinggal di kotanya harus dipenuhi oleh pengelola kota (Neirottia, et.all., 2014; Nam and Pardo, 2011; Washburn and Sindhu, 2010). Smart city sendiri pada intinya merupakan konsep pengelolaan kota yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar kota menjadi lebih cerdas dan efisien di dalam pemanfaatan  berbagai  sumberdaya  yang  ada,  serta  meningkatkan  pelayanan  dan  kualitas kehidupan  masyarakat  kota  dengan  tetap  mengedepankan  keberlanjutan  lingkungan  hidup. Keberadaanya kota terus berubah dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan serta membawa pengaruh yang besar dalam pola hidup dan peradaban manusia. Namun demikian, semakin  cepat  dan  besar  pertumbuhan  sebuah  kota,  maka  cenderung  semakin  besar  pula masalah yang muncul terhadap kota tersebut.
Berdasarkan  hasil  kajian  yang  telah  dilakukan  terhadap  model-model  pengembangan smart  city dan  juga  mempertimbangan  potensi  dan  permasalahan  yang  ditemukan  di  3  kota prototype, maka  didapat  rekomendasi  model smart  city yang  akan  dikembangkan.  Indikator untuk setiap komponen dalam beberapa model sebagai berikut;
Volume 6 Nomor 1, Juni 2024 e-ISSN : 2656-775X
Amsterdam mengembangkan smart city dengan 5 (lima) komponenn area pengembangan utama yaitu Smart Lvin, Smart Working, Smart Mobiliti, Smart Public Facilities dan Smart Open Data. Lyon merupakan salah satu kota di Perancis yang berhasil dengan baik dalam mengembangkan smart  city .  Konsep  utama smart  city Lyon  terdiri  atas  4  (empat)  komponen  yaitu Smart Environment, Network Of Actors, Participation dan New technologies.
Seoul mengemukakan 3 (tiga) komponen utama dalam mengembangkan smart city yaitu Smart User, Smart ICT Infrastruktur dan Smart City Management. Dari hasil kajian tersebut menghasilkan rekomendari  Model smart  city yang  dikembangkan  di  Indonesia  yang  terdiri  dari  5  (lima) komponen utama yaitu: Smart people (masyarakat yang cerdas), Smart Government (pemerintah yang  cerdas), Smart  Infrastructure, (Infrastruktur  TIK  yang  cerdas), Smart  Environment (lingkungan yang cerdas), dan Smart Mobility (pergerakan yang cerdas).
Smart  people dapat  dikatakan  sebagai  tujuan  utama  yang  harus  dipenuhi  dalam mewujudkan  konsep Smart  City.  Smart  people memiliki  target  agar  masyarakat  memiliki kemampuan dalam mengakses teknologi serta memiliki akses yang mudah terhadap teknologi. Secara  khusus  terkait  dengan  aspek  penataan  ruang, smart  people bertujuan  agar  masyarakat mendapat kemudahan dalam memperoleh akses informasi terkait kegiatan penataan ruang, dan oleh karenanya sekaligus untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang.
Smart  infrastructure adalah  kota  yang  memiliki  infrastruktur  TIK  yang  baik (ICT infrastructure) dalam  memaksimalkan  potensi  kota  dan  menyediakan  layanan,  data  ataupun informasi  terhadap  masyarakat  yang  sudah  berbasis  komputerisasi  dan  teknologi  informasi. Smart infrastructure dalam kaitannya dengan penataan ruang adalah bentuk-bentuk dukungan infrastruktur  TIK  dalam  mensukseskan  kegiatan  penataan  ruang. Smart  government dapat diartikan  sebagai  pemerintahan  yang  cerdas  yang  melakukan  layanan  terhadap  masyarakat dengan  cepat,  mudah  dan  transparan  melalui  penggunaan  teknologi  yang  baik. Smart environment merupakan terbentuknya kota dan lingkungan yang layak huni melalui berbagai fasilitas  yang  dapat  memberikan  kenyamanan  dan  kemudahan  kepada  masyarakat  dalam menjalani kehidupan. Dalam aspek penataan ruang akan dilihat secara spesifik tentang smart green waste, smart green water, smart green energy. Selain itu akan dilihat pula bagaimana kegiatan penataan ruang yang berbasis TIK. Smart mobility merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas atau pergerakan masyarakat. Pada smart mobility ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang cerdas, sehingga diharapkan tercipta  layanan  publik  untuk  transportasi  dan  mobilitas  yang  lebih  baik  serta  menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalnya kemacetan, pelanggaran lalu lintas, polusi dan lain-lain.
Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.  Gerakan Menuju 100 Smart City yang diinisiasi oleh  Kementerian  Kominfo  pada  tahun  2017  telah  membantu  banyak  daerah  dalam mengembangkan  potensi  daerahnya  melalui  pendekatan smart  city. Dengan  adanya pembangunan melalui pendekatan Smart City , maka akan terbentuk ruang inovasi tanpa batas untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan,  memenuhi  kebutuhan,  dan  potensi  daerah  yang dimiliki oleh daerah dengan memanfaatkan teknologi sebagai faktor pendorong utama.
Berdasarkan  kondisi  internal  dan  eksternal  Kabupaten  Maros  maka  dipandang  perlu untuk  melahirkan  regulasi  yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan/pelaksanaan  Program Smart City yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat semenjak tahun 2017. Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) akan memberikan arah yang jelas tentang bagaimana peran
Volume 6 Nomor 1, Juni 2024 e-ISSN : 2656-775X
seluruh  stakeholder  dalam  penyelenggaraan/pelaksanaan  Program Smart  City di  Kabupaten Maros juga memperjelas komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program tersebut.

## TINJAUAN LITERATUR

## Smart City
Perkembangan  zaman  dan  diikuti  perkembangan  teknologi  yang  sangat  canggih menuntut  setiap  negara  untuk  memaksimalkan  penggunaan  teknologi  dalam  membangun negara  dalam  merencanakan  kebijakan  dan  memberikan  pelayanan  kepada  seluruh masyarakatnya, termasuk negara indonesia yang pada saat ini sedang dalam fase berkembang. Putu Eka Pratama (2014) mengatakan bahwa Smart City atau secara harfiah berarti kota pintar, merupakan  suatu  konsep  pengembangan,  penerapan  dan  implementasi  teknologi  yang diterapkan  untuk  suatu  wilayah  perkotaansebagai  sebuah  interaksi  yang  kompleks  di  antara berbagai sistem di dalamnya.
Hizra Marisa (2023) Dalam Kehidupan di era modern masyarakat dituntut untuk megikuti alur  teknologi  dan  segala  kehidupan  tidak  lepas  dari  teknologi,  maka  dari  itu  presiden mengeluarkan  perpres  No  95  tentang  pembangunan  pemerintah  berbsis  elektronik  untuk menunjang kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan  penting  dalam  mendukung  program  pemerintah  tersebut,  maka  dari  itu  munculah dengan  istilah  Smart  city,  Pembangunan  dan  pengembangan  Kota  Cerdas  (Smart  City)  telah meluas  di  berbagai  belahan  dunia.  Tidak  ketinggalan  perkumpulan  negara-negara  di  Asia Tenggara (ASEAN) juga telah mulai membahas dengan usulan Singapura terkait pembentukan ASEAN Smart City Network (ASCN). Nukma (2016) mendefinisikan smart city sebagai kota yang mampu  menggunakan  SDM,  modal  sosial  dan  infrastruktur  telekomunikasi  modern  untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.
Menurut  Suhono  dalam  Nukma:  2016 smart  city merupakan  pengembangan  dan pengelolaan  kota  dengan  memanfaatkan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan  lebih  efektif  dan  efisien  untuk  memaksimalkan  pelayanankepada  warganya  serta mendukung  pembangunan  yang  berkelanjutan.Smart  city  tersusun  dari  komponen-komponen dimensi pendukung yakni :smart economy, smart people, smart governance, smart government, smart mobility, smart environment dan smart living. Smart city j uga dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep penataan kota yang terintegrasi dalam semua aspek, baik dari pemerintahan, penduduk, kesehatan, pendidikan dan masih banyak lagi yang lainnya dengan menjadikan perkembangan teknologi sebagai salah satu perangkatnya.
Mursalim (2017) Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart city adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan  masyarakat  serta  memberikan  kemudahan  mengakses  informasi  kepada  masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga smart city diharapkan mampu  menjalankan  fungsi  penyedia  informasi  secara  tepat  kepada  masyarakat  dan  mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.
Sedangkan  teknologi  informasi  komunikasi  adalah  istilah  umum  untuk  semua  jenis teknologi  yang  membantu  manusia  dalam  membuat,  mengubah,  menyimpan, mengkomunikasikan  atau  menyebarkan  informasi.  Teknologi  informasi  komunikasi  juga menyatukan komputasi (ilmu computer yang memecahkan sebuah masalah dari data input) dan
komunikasi yang berkecepatan tinggi untuk data, suara dan video.  Caragliu, A. dalam Nukma (2016) mendefinisikan smart city sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan  kualitas  kehidupan  yang  tinggi, dengan  manajemen  sumber  daya  yang  bijaksana melalui pemerintahan  berbasis  partisipasi  masyarakat.  Dijelaskan,  bahwa smart  city itu  menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan,  untuk mengurangi biaya dan konsumsi sumber daya, dan untuk terlibat lebih efektif dan aktif dengan warganya.
Kata kunci “pintar ‟ juga meliputi transportasi, energi, kesehatan, air dan limbah. Tujuan dari adanya smart city untuk membentuk suatu kota yang aman, nyaman bagi warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan dari smart city adalah untuk menunjang kota di dalam dimensi sosial (keamanan), ekonomi (daya saing) dan lingkungan (kenyamanan). Dengan konsep kota cerdas, pemerintah daerah didorong untuk melakukan inovasi dan pembaharuan khususnya untuk pelayanan masyarakat berbasis teknologi  informasi.  Pada  intinya  konsep smart  city adalah  bagaimana  cara  menghubungkan infrastruktur  fisik,  infrastruktur  sosial  dan  infrastruktur  ekonomi  dengan  menggunakan teknologi yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota lebih efisien dan layak huni.
Indikator Smart City Giffinger membagi dalam Pratama (2014). Smart City ke dalam enam indikator. Indikator tersebut meliputi:
1. Smart economy , merupakan salah satu pilar penopang kota atau negara. Pengelolaan ekonomi suatu daerah ataupun negara haruslah di data sebaik mungkin, untuk memudahkan hal itu setiap data perlu terkomputerisasi.
2. Smart people, merupakan tujuan utama yang harus dipenuhi di dalam mewujudkan Smart City.
3. Smart Governance, merupakan bagian pada Smart City yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Smart  Governance meliputi  segala  syarat,  kriteria  dan  tujuan  untuk  proses pemberdayaan dan partisipasi dari masyarakat dan Pemerintah secara bersama-sama. Adanya kerjasama  tersebut  dapat  mewujudkan  tata  kelola  Pemerintahan  yang  baik,  jujur,  adil, berdemokrasi dan kualitas serta kuantitas layanan publik yang baik.
4. Smart mobility , merupakan bagian pada Smart City yang mengkhususkan pada transportasi dan  mobilitas  masyarakat.  Terdapat  proses  transportasi  yang  Smart,  sehingga  diharapkan tercipta  layanan  publik  yang  lebih  baik  serta  menghapus  permasalahan  umum  di  dalam transportasi.
5. Smart environment, merupakan bagian dari Smart City yang mengkhususkan kepada bagian penciptaan  lingkungan  yang  pintar.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya  beragam  terapan  aplikasi dalam  bentuk  sensor network atau wireless  sensor  network, jaringan  komputer  dan  beragam teknologi lainya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri.
6. Smart living, merupakan bagian dari Smart City yang mengkhususkan pada proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar.

## Daya Saing Daerah
Appe (2020) menyatakan bahwa daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai  kemampuan  perekonomian  daerah  dalam  mencapai  tingkat kesejahteraan  yang  tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu. World  Economic  Forum (WEF)  mendefinisikan  daya  saing  nasional  sebagai  kemampuan
Volume 6 Nomor 1, Juni 2024 e-ISSN : 2656-775X
perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Institute  for  Management  Development (IMD)  mendefinisikan  daya  saing  nasional  sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta model ekonomi dan sosial. dimiliki dapat dikelola dengan efektif dan secara bertahap dapat membangun daya saing pemerintah daerah di Indonesia.
Kemampuan  daerah  untuk  meningkatkan  daya  saingnya  akan  sangat  tergantung  pada kemampuan Daerah dalam menemukenali dan menentukan faktor-faktor pendorong daya saing dan  juga  kemampuan  Daerah  dalam  menetapkan  kebijakan  ekonomi  yang  difokuskan  untuk dapat  mendorong  transformasi  dan  akselerasi  pertumbuhan  ekonomi  regional  (Ridwan et  al. , 2018).  Berbagai  upaya  sudah dilakukan beberapa  daerah  untuk  meningkatkan  daya  saingnya, seperti yang ditulis oleh Wibowo (2017), yaitu melakukan Perancangan Branding Desa Wisata Kembang Arum untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah di Bidang Pariwisata.
Martin  dan  Tyler  dalam  Juma’in  Appe  (2020)  menyebutkan  argumen  mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi:
1. untuk  investasi,  melalui  kemampuan  daerah  untuk  menarik  masuknya  modal  asing, swasta dan modal publik;
2. untuk  tenaga  kerja,  dengan  kemampuan  untuk  menarik  masuknya  tenaga  kerja  yang terampil,  enterpreneur  dan  tenaga  kerja  yang  kreatif,  dengan  cara  menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik;
3. untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, dapat dimaknai bahwa daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor input, output dan outcome yang ada di  daerah  masing-masing,  dengan  faktor  input  sebagai  faktor  utama  pembentuk  daya  saing daerah  yaitu  kemampuan  daerah,  yang  selanjutnya  akan  menentukan  kinerja  output  yang merupakan inti dari kinerja perekonomian.
Daya  saing  merupakan  salah  satu  kriteria  untuk  menentukan  keberhasilan  dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan  ekonomi.  Daya  saing  diidentifikasikan  dengan  masalah  produktifitas,  yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas  ini  disebabkan  oleh  peningkatan  jumlah input fisik  modal  dan  tenaga  kerja, peningkatan  kualitas  input  yang  digunakan  dan  peningkatan  teknologi  (Porter,  dalam  Appe, 2020)
Jika  pemerintah  menginginkan  daerahnya  berdaya  saing,  maka  program pembangunannya  harus  berasal  dari  pengembangan  potensi  ekonomi  unggulannya  (Putri  & Rahayu, 2021). Ketika berbicara daya saing daerah, tentu tidak terlepas dari membahas sektor unggulan. Sektor unggulan merupakan kunci daerah dalam berdaya saing. Secara umum, dapat dikatakan  bahwa  daerah  yang  berdaya  saing  adalah  daerah  yang  memiliki  sektor  unggulan (Swastuti & Pudjiarti, 2020). Daya saing daerah merupakan indikator pembangunan yang dapat ditempuh  dengan  inovasi,  inovasi  dalam  prosesnya membutuhkan komitmen yang  berbentuk kebijakan, hal inilah yang membedakan perkembangan pembangunan antar wilayah. (Prasetyo, 2020)  membahas  daya  saing daerah  tentu  perlu  merujuk  pada  daya  saing  internasional.  Daya saing  ekonomi  lokal  sendiri  terbentuk  karena  peranan  dan  komitmen multiaktor  di dalamnya yang  membentuk  suatu  format  kelembagaan  lokal  untuk  menghilangkan  hambatan  birokratif bagi pengembangan industri/perusahaan – perusahaan lokal, memperbaiki kegagalan pasar, dan menciptakan keunggulan lokalitas dengan spesialisasi produk yang berciri khas/unik. Kekhasan
produksi  suatu  lokalitas  dalam  proses  perkembangannya  terkait  erat  dengan  pertumbuhan ekonomi kreatif di dalamnya (Swastuti & Pudjiarti, 2020).

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Desain Penelitian
Lokasi apenelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, dengan melibatkan beberapa unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Maros.
Metode  pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan  melalui  studi  pustaka,  yaitu pengumpulan data-data sekunder dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan Pembangunan daerah. Data yang dipergunakan dalam kajian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

## Sifat Penelitian
Dalam  kajian  penelitian  dengan  mengunakan  pendekatan  gabungan/mix  methode. Penelitian  ini  merupakan  suatu  langkah  penelitian  dengan  menggabungkan  dua  bentuk penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya  yaitu  penelitian  kuantitatif  dan  penelitian  kualitatif. Menurut  Craswell  (2010)  penelitian  campuran  merupakan  pendekatan  penelitian  yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Keunggulan dari penggunaan mix method yaitu data dan informasi yang diperoleh akan lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif.

## Metode Pengumpulan Data
1. Focus Group Discution (FGD)
Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari  suatu  grup  untuk  membahas  suatu  masalah  tertentu  dalam  suasana  informal  serta dilaksanakan  dengan  panduan  seorang  moderator.  Tujuan  umum  dari  FGD  adalah  untuk menyamakan setiap persepsi atau suatu isu maupun topik tertentu terkait koperasi. Selanjutnya dari  FGD akan melahirkan kesepakatan dan  pengertian  baru  terkait  isu  yang  sedang  dibahas. Para peserta FGD terkait perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Maros terdiri dari OPD Pemerintahan Kabupaten Maros yang terkait dengan tema penelitian, Pelaku Koperasi. 2. Wawancara wawancara  merupakan  percakapan dengan  maksud-maksud  tertentu.  Pada metode  ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan  dengan  tujuan  mendapatkan  data  yang  dapat  menjelaskan  permasalahan  penelitian. Wawancara  dilakukan  dengan  pihak  yang  terkait  dengan  fokus  kajian/pelaku  dan  Pengurus Koperasi dan UMKM.

## 3. Observasi
Observasi  adalah  kegiatan  yang  patut  Anda  pahami  jika  ingin  melakukan  penelitian terhadap suatu objek. Teknik ini dapat membantu Anda mengumpulkan berbagain data primer atau informasi penting untuk tujuan tertentu. Kelebihannya, metode observasi diketahui bersifat faktual  dan  bisa  dipertanggungjawabkan.  Observasi/pengamatan  dilakukan  pada  pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Maros.

## Metode Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data merupakan proses analisis data dengan beberapa tahapan atau langkah. 1. Transkripsi (Wawancara dan FGD)
Volume 6 Nomor 1, Juni 2024 e-ISSN : 2656-775X
Pada tahapan transkripsi (wawancara dan FGD) maka akan diperoleh data primer terkait permasalahan sampai kepada solusi terkait Koperasi dan UMKM di Kabupaten Maros. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui yang terdiri dari timing atau waktu, weighting atau bobot, mixing  atau  pencampuran,  dan  theorizing  atau  teorisasi.  Masing-masing  memiliki  peran tersendiri dalam memberikan hasil penelitian yang terukur dengan data campuran agar sesuai dengan tujuan.
2. Kategorisasi berdasarkan tema
Kategorisasi berdasarkan tema merupakan hasil kelanjutan dari tahapan transkripsi. Data dan  informasi  yang  diperoleh  secara  primer  dan  sekunder  selanjutnya  dikategorekikan  sesuai dengan  tema  masing-masing  masalah.  Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk  menfokuskan  kepada kajian masalah untuk melahirkan solusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Maros Smart City
Dalam  proses  pembangunan Smart  City ,  Kabupaten  Maros  melakukan  berbagai persiapan untuk mewujudkan Maros Smart City . Agar mendapatkan gambaran tentang kesiapan daerah, maka dilakukan analisis kesiapan Smart City untuk Kabupaten Maros dalam melakukan pembangunan daerah dengan pendekatan smart city . Tiga komponen utama yang menjadi pilar dalam analisis kesiapan daerah adalah kesiapan struktur, infrastruktur dan superstruktur. Smart City didefinisikan  juga  sebagai  kota  yang  mampu  menggunakan  SDM,  modal  sosial,  dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. (Caragliu, , dkk dalam Schaffers, 2010)
Kota yang cerdas merupakan gambaran umum dari suatu daerah yang memiliki berbagai inovasi dalam segala aspek agar menjadi daerah yang layak dan nyaman huni. Oleh karena itu, terdapat  enam  dimensi  yang  menjadi  acuan  dalam  pengembangan smart  city di  Kabupaten Maros. Dimensi Smart City yang menjadi aspek perubahan meliputi tata kelola birokrasi ( Smart Governance ),  permukiman  penduduk  ( Smart  Living ),  lingkungan  masyarakat  ( Smart  Society ), pertumbuhan ekonomi ( Smart Economy ), citra kota/daerah ( Smart Branding ), dan pemeliharaan lingkungan ( Smart Environment ). Masing-masing dimensi memiliki sub-dimensi yang lebih rinci untuk menentukan indikator keberhasilannya.
Selain kesiapan daerah, tingkat kematangan smart city juga dapat menjadi salah satu tolok ukur  dalam  perancangan  program smart  city .  Kematangan smart  city dibagi  ke  dalam  empat tingkat,  yaitu  initial  yang  merupakan  tingkat  awal  dalam  proses  pembangunan smart  city ; developing artinya  suatu  daerah  sudah  mengembangkan  berbagai  program  pembangunan berbasis Smart  City dan  memiliki  dukungan Smart  City Readiness yang  cukup  baik  managed berarti secara umum suatu daerah telah berada pada tingkat pelaksaan smart city dengan baik pada berbagai aspek dengan dukungan readiness yang sangat baik pula serta optimized yang berarti  tingkat  penyempurnaan  pembangunan  program smart  city pada  berbagai  elemen, dimensi, dan aspek.
1.
2. 1. Smart Governance
Sasaran : Mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien,  komunikatif,  dan  terus  melakukan  peningkatan  kinerja  birokrasi  melalui  inovasi  dan adopsi teknologi yang terpadu.
Sub-dimensi Smart Governance:
a. Pelayanan Publik
1. Pelayanan  administrasi  kepada  masyarakat  yang  meliputi:  status  kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang;
2. Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya: sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain; dan
3. Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya: jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.

## b. Manajemen Birokrasi yang Efisien
Tata  kelola  birokrasi  yang  berorientasi  pada  keadilan,  bertanggungjawab  dan keterbukaan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam sub-dimensi ini seperti sistem e-planning, e-budgeting,  e-monev, dan  beberapa  kegiatan  lainnya  yang  dapat  menyederhanakan  sistem birokrasi pada suatu daerah. Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju integrated & inter-operability e-gov atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e-Gov. Pelayanan Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah “ City Operation Center (COC)”.
c. Efisiensi Kebijakan Publik.
1. Pengambilan  kebijakan  publik  dengan  mengutamakan  pada  aspek  yang  memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan; dan
2. Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses  oleh  masyarakat  dengan  mudah.  Melalui  dua  indikator  tersebut,  diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan daerah yang diambil oleh pemerintah.
Smart governance merupakan penggunaan teknologi dan inovasi untuk memfasilitasi dan  mendukung  pengambilan  keputusan  dan  perencanaan  yang  lebih  baik  dalam  badan pemerintahan. Pembangunan tata kelola pemerintahan ini sering dikaitkan dengan peningkatan proses demokrasi dan mengubah cara pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi. Smart governance juga  berperan  dalam  memastikan  lingkungan  yang  kolaboratif,  transparan, partisipatif, berbasis komunikasi dan berkelanjutan bagi warga negara dan pemerintah. Dengan kata  lain, smart  governance berbicara  tentang  efisiensi  layanan  publik  kota  pintar  dan peningkatannya melalui inovasi tanpa melupakan inklusivitas demokratis penghuninya.
2. Smart Branding
Sasaran  :  Meningkatkan  daya  saing  daerah  dengan  penataan  wajah  daerah  dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sub-dimensi Smart  Branding.  Smart  Branding merupakan  sebuah  inovasi  dalam  memasarkan suatu  daerah  sehingga  mampu  meningkatkan  daya  saing,  serta  mampu  menarik  partisipasi masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah, pelaku bisnis, dan investor untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tersebut. Branding ini bukan hanya semata untuk membuat suatu kota menjadi terkenal tetapi juga untuk menggerakan perekonomian masyarakat. Selain itu,  smart  branding  juga  bertujuan  untuk  mewujudkan  penataan  wajah  Daerah  melalui optimalisasi sumber daya yang berpotensi sebagai brand value daerah.

## 3. Smart Economy
Sasaran  :  Mewujudkan  ekosistem  yang  mendukung  aktifitas  ekonomi  masyakat  yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di  era  informasi  saat  ini,  serta  meningkatkan financial  literacy masyarakat  melalui  berbagai program diantaranya mewujudkan cashless society . Smart Economy adalah ekonomi yang berbasis pada  inovasi  teknologi,  efisiensi  sumber  daya,  keberlanjutan,  dan  kesejahteraan  sosial  yang tinggi. Smart  Economy mengadopsi  inovasi,  inisiatif  kewirausahaan  baru,  meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan tujuan keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup
Volume 6 Nomor 1, Juni 2024 e-ISSN : 2656-775X
semua  masyarakat.  Lebih  jauh  lagi, smart  economy bertujuan  untuk  mewujudkan  ekosistem perekonomian di daerah yang dapat memenuhi tantangan di era digitalisasi dan menghasilkan lebih banyak produk maupun layanan dengan lebih sedikit energi dan polusi, serta menciptakan manfaat sosial.
4. Smart Living
Sasaran  :  Mewujudkan  lingkungan  tempat  tinggal  yang  layak  tinggal,  nyaman,  dan efisien.
Sub-dimensi Smart Living:
a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah
Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman ( residential ), lingkungan pusat kegiatan bisnis ( commercial ) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga ( recreational ).
b. Sarana Prasarana Kesehatan
Mewujudkan  akses  terhadap  ketersediaan  makanan  dan  minuman  sehat  ( food ),  akses terhadap pelayanan kesehatan yang ( healthcare ), akses terhadap sarana dan prasarana olahraga ( sport ).
c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi
Transportasi merupakan aspek terpenting dalam proses distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, sub-dimensi ini merupakan pilar penting  yang  memiliki  indikator  untuk  mewujudkan  ekosistem  transportasi  yang  menjamin mudahnya  mobilitas  bagi  individual,  publik,  maupun  untuk  pemenuhan  kebutuhan  logistik suatu daerah.
5. Smart Society
Sasaran : Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik  fisik  maupun  virtual  untuk  terciptanya  masyarakat  yang  produktif,  komunikatif,  dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Sub-dimensi Smart Society:
a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien
1. Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain,  individu  dengan  kelompok  sosial,  dan  antar  kelompok  sosial,  baik  secara  fisik maupun virtual  (digital) dengan  sasaran  mewujudkan  partisipasi  publik  dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan Smart City misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain- lain.
2. Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara  individu,  sosial  mampu  memanfaatkan  lingkungan  digital  dengan  positif  dan produktif. Misalnya edukasi tentang marketplace dan program lainnya yang mendukung tercptanya iklim positif di antara masyarakat.
b. Ekosistem Belajar yang Efisien
1. Mewujudkan  ekosistem  pendidikan  yang  saling  mendudukung  antara  pendidikan formal  dan  non-formal  untuk  memberi  kesempatan  yang  seluas-luasnya  bagi  seluruh lapisan  masyarakat  untuk  mendapatkan  akses  terhadap  pendidikan  termasuk  bagi masyarakat penyandang disabilitas; dan
2. Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya smart school , smart campus , smart pesantren, smart training program dan program pembelajaran lainnya.
c. Sistem Keamanan yang Mampu Melindungi Masyarakat
Mewujudkan  suatu  sistem  atau  manajemen  keamanan  dan  keselamatan  bagi  warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan
Volume 6 Nomor 1, Juni 2024 e-ISSN : 2656-775X
keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau Internet of Thing (IoT) 6. Smart Environment
Sasaran: Mewujudkan pembangunan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Sub-dimensi  Smart  Environment: Smart  environment merupakan  pembangunan  lingkungan hidup  yang  cerdas  bertujuan  untuk  mewujudkan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan pemeliharaan  lingkungan  yang  meliputi  perlindungan  lingkungan,  tata  kelola  sampah  dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan. Lingkungan hidup yang cerdas diartikan juga  sebagai  lingkungan  yang  bisa  memberikan  kenyamanan,  keberlanjutan  sumber  daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata, serta ruang hijau terbuka yang stabil. Smart environmen menekankan pada lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan,  artinya  pengelolaan  sumber  daya  dan  pelestarian lingkungan manfaatnya bisa dinikmati untuk generasi sekarang hingga mendatang.  Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa hampir 50% penduduk dunia akan memadati kota (Senate Department for Urban Development and the Environment, 2015; (Chourabi,et.al.,2012,. Dalam Jhonata Falah, 2019). Artinya, bahwa ketika pemerintah dan masyarakat tidak melakukan pembenahan dalam pengelolaaan sumber daya dalam  kehidupan bermasyarakat maka akan menimbulkan  banyak  masalah,  penelitian  lain  yang  telah  diuraikan  bagaimana Smart  City menjadi kebutuhan bagi setiap negara atau daerah bahkan menjadi kebutuhan secara individu dan masyarakat agar alam semesta yang kita diami saat ini tetap menjadi temapt yang nyaman, aman serta memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia ini sangat sejalan dengan hasil penelitian bahwa Kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, transportasi umum, sehingga warga kota merasakan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan tinggal di kotanya  harus  dipenuhi  oleh  pengelola  kota  (Neirottia,  et.all.,  2014;  Nam  and  Pardo,  2011; Washburn and Sindhu, 2010).
Setiap  daerah  atau  negara  bisa  mempunyai  masalah  yang  terus  datang  pada pembenahan  ruangnya  dari  waktu  ke  waktu.  Masalah  yang  terjadi  juga  biasanya  karena perkembangan negara atau daerah itu sendiri. Untuk menghindari hal itu, sebaiknya diperlukan pengelolaan daerah atau kota dengan pendekatan rancangan perencanaan yang berkelanjutan. penelitian yang dilakukan oleh Mursalim (2017) dengan judul “Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. Hasil penelitain menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai smart city yang belum merata, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pemahaman aparatur mengenai smart city dan Sistem Operasional Prosedur hanya mengacu pada Roadmap Walikota Bandung. penelitian yang dilakukan oleh Yaulie, Billie, dan Stanley (2017) dengan judu l “Analisa Kesiapan Kota  Cerdas  (Studi  Kasus:  Pemerintah  Kota  Manado).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pemerintah Kota Manado telah memiliki tingkat kesiapan yang cukup siap untuk menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi menuju kota cerdas
a. HASIL
b.
Pengembangan smart  city di  Kabupaten  Maros  tidak  dapat  berjalan  sendiri  tanpa adanya  dukungan  dari  dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah.  Dokumen-dokumen perencanaan ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal jika tidak  saling  menopang  satu  sama  lain.  Dokumen  perencanaan  mewujudkan smart  city Kabupaten Maros merupakan turunan dari visi dan misi daerah dalam menentukan rencana aksi dan inovasi kegiatan. Hal ini tentunya akan menyesuaikan dengan kebutuhan, permasalahan,
Volume 6 Nomor 1, Juni 2024 e-ISSN : 2656-775X
dan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Maros  agar  pengembangan smart  city dapat direalisasikan.
RPJMD Kabupaten Maros 2021 merupakan rencana induk pembangunan daerah yang harus  dilaksanakan.  Dengan  demikian,  implementasi  dari  keenam  dimensi smart  city harus bernaung  pada  program  dan  kegiatan  yang  dirancang  di  RPJMD.  Selain  itu,  renstra  OPD  di Kabupaten Maros juga menjadi ujung tombak dalam teknis pelaksanaan smart city.
c. Pada  tahap  akhir  dari  implementasi smart  city ,  terdapat  empat  diferensiasi  dalam pelaksanaan rencana aksi. Pertama, rencana aksi kebijakan, rencana aksi ini terkait regulasi atau dasar hukum yang diperlukan dalam upaya implementasi smart city . Yang kedua, terkait rencana aksi  infrastruktur  yang  mencanangkan  sarana  dan  prasarana  fisik  yang  perlu  dibangun  atau dikembangkan  pada  proses  pengembangan smart  city .  Ketiga,  rencana  aksi  aplikasi,  yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur digital seperti web, aplikasi, atau sistem lainnya untuk mendukung  program kota  cerdas. Rencana  aksi  yang  terakhir,  yaitu,  literasi.  Rencana  aksi  ini menjadi bagian vital dalam pengembangan smart city. Sebaik apapun inisiasi dan inovasi yang ada,  tanpa  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  hal  tersebut  belum  menjadi  kebijakan  yang membangun dan akhirnya program akan mati suri. Dengan demikian, imbauan pada masyarakat merupakan salah satu elemen terpenting dalam pengembangan smart city.
d.

## KESIMPULAN
1. Kabupaten  Maros  dalam  mewujudkan  sebagai  Smart  City  maka  beberapa  dimensi  yang perlu dilakukan sebagai aspek perubahan meliputi tata kelola birokrasi ( Smart Governance ), permukiman  penduduk  ( Smart  Living ),  lingkungan  masyarakat  ( Smart  Society ), pertumbuhan  ekonomi  ( Smart  Economy ),  citra  kota/daerah  ( Smart  Branding ),  dan pemeliharaan  lingkungan  ( Smart  Environment ).  Masing-masing  dimensi  memiliki  sub- dimensi yang lebih rinci untuk menentukan indikator keberhasilannya.
2. Adanya rencana untuk menyusun pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Smart City (Kota Cerdas) merupakan gagasan yang sangat baik  dan  perlu  didukung  oleh  semua  pihak  dalam  rangka  mewujudkan  visi  Kabupaten Maros , “Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing.
3. Dalam  hubungannya  dengan  keinginan  yang  kuat  untuk  mewujudkan  pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Smart City (Kota Cerdas), semakin menunjukan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik Pemerintah Daerah  Kabupaten  Maros  yang  sangat  tinggi  untuk  menempatkan  dan  memfokuskan persoalan  Tehnologi,  Informasi  dan  Komunikasi  dalam  rangka  mempercepat  dan mendukung pembangunan daerah.
4. Secara  filosofis,  pembentukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Maros  tentang Penyelenggaraan Smart City (Kota Cerdas) dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan demi mewujudkan kepentingan rakyatnya.
5. Secara  Yuridis,  dengan  Pembentukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Maros tentang  Penyelenggaraan Smart  City (Kota  Cerdas)  ini  maka  akan  semakin  memperjelas pengaturan tentang Penyelenggaraan Smart City (Kota Cerdas) di Kabupaten Maros yang disesuaikan dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya.

## REFERENSI
Appe, Juma’in. 2020. Panduan Indeks Daya Saing Daerah 2020.
Bitjoli,  Billie  E.,  Yaulie  D.  Y.  Rindengan,  dan  Stanley  D.  S.  Karouw .  2017.  “Analisa  Kesiapan Jhonata  Falah,  2019.    Sebaran  Keruangan  Dan  Respon  Warga  Kota  Terhadap  Layanan  Smart Living Menuju Semarang Smart City Tahun 2018.
Kota Cerdas (Studi Kasus: Pemerintah Kota Manado).” Jurnal Teknik Informatika 12(1).
Hizra Marisa dan Andree Analisa Implementasi Smart City Madani Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Upaya Sinergitas Program Asean Smart Cities Network (ascn) 2023.
I Putu Agus Eka Pratama, Sistem Informasi Dan Implementasinya, 1st Ed. Bandung: Informatika Bandung, 2014.
Kurnia  Novianti  Dan  Choerunisa  Noor  Syahid , Menuju  Kota  Cerdas:  Pelajaran  Dari  Konsep Smart City Yang Diterapkan Di Jakarta Dan Surabaya, 2016. Jurnal.
Mursalim,  Siti  Widharetno.  2017.  “Implementasi  Kebijakan  Smart  City  di  Kota  Bandung  Siti Widharetno Mursalim.” Jurnal Ilmu Administrasi 14: 126– 38.
Neirottia, Paolo, et.al. 2014. “ Current trends in Smart City initiatives: some stylized facts”. CITIES, Vol. 38, pp. 25-36.
Nukma, usman,2016. Makassar Smart City solusi sebuah kota maju, Makassar: pelita Pustaka. Prasetyo, A. (2020). Komparasi Proses Inovasi Dalam Perspektif Kebijakan Pemerintah Daerah dan Daya Saing Daerah. Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers, March 2020, 308 – 325.
Putri, O. H., & Rahayu, S. (2021). Analisis Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Menguatkan Daya Saing Daerah. Jurnal Akrab Juara, 6(4), 147 – 153.
Ridwan, Hasanuddin, B., Amri, M., & Madris. 2018. Analisis Daya Saing Daerah di Indonesias. Siti Widharetno Mursalim, implementasi kebijakan Smart City di kota bandung, Vol 14, NO 1 Tahun 2017, h 126.
Swastuti, E., & Pudjiarti, E. S. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Mendukung Daya Saing Daerah Kota Tangerang. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 7(1), 25 – 40.
Wibowo.  (2017).  Rebranding  Desa  Wisata  Kembang  Arum  Untuk  Meningkatkan  Daya  Saing Daerah di Bidang Pariwisata. Jurnal Dekade, 10(1), 61 – 72.

## Iternet
Caragliu, A., dkk dalam Schaffers, (2010) https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_cerdas.

## Peraturan Perundang-Undang
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.