## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU
Mukhsin Juniardo Siregar*, Maya Jannah*, Risdalina*, Nimrot Siahaan*, Indra Kumalasari M*. * Universitas Labuhanbatu

## ABSTRACT
The identity of the population is the basic thing that a person must have, in order to make it easier for people to socialize and interact with each other. Technological developments that occur at this time can facilitate the management and public administration services in the field of population and civil registration so that it is very efficient. The type of research used is Normative Empirical. Types of  data  sources  in  this  study  using  three  types  of  data  sources,  namely  primary,  secondary,  and tertiary data. The data collection technique used by the author is Literature Study, Interview, and Documentation.  The  data  analysis  technique  used  is  qualitative,  comprehensive,  and  complete analysis. The results showed that the implementation of the online service regulations carried out by the  Labuhanbatu  Regency  Population  and  Civil  Registration  Service  was  the  first  step  for  the community to register through the Whatsapp contact provided by the relevant agency. Then, enter the  full  name.  Family  card,  and  so  on.  Finally,  the  data  that  has  been  sent  by  the  public  will  be automatically entered into the database for verification and management. The positive impact of the rules in the midst of the Covid-19 pandemic is that people no longer have to come to the office and crowd  there  to  manage  their  respective  interests,  this  makes  the  contact  and  transmission  of  the Covid-19 virus more minimal. The obstacles that occur in implementation in the field are that there are  still  many  people  who  do  not  understand  online  registration  because  of  limited  ability  to  use technological  advances  such  as  the  internet  and  how  to  overcome  solutions  in  filing  problems  in managing Population and Civil Registration documents in Labuhanbatu Regency.
Keywords: Service, Administration, Population, Civil Registration

## ABSTRAK
Identitas  penduduk  menjadi  hal  dasar  yang  harus  dimiliki  seseorang,  agar  mempermudah masyarakat  dalam  bersosialisasi  serta  berinteraksi  antar  sesama.    Perkembangan  teknologi  yang terjadi  saat  ini  dapat  mempermudah  pengurusan  dan  pelayanan  administrasi  masyarakat  dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sehingga sangat efisien. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif Empiris. Jenis sumber data dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu data  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis  yaitu  Studi Kepustakaan,  Wawancara,  dan  Dokumentasi.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis kualitatif,  komperhensif,  dan  lengkap.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi pelaksanaan  peraturan  pelayanan  secara  daring  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dalam langkah awalnya masyarakat melakukan pendaftaran melalui  kontak  Whatsapp  yang  telah  disediakan  oleh  dinas  terkait.  Kemudian, memasukkan  nama lengkap. Kartu keluarga, dan sebagainya. Terakhir, data-data yang telah dikirimkan masyarakat akan otomatis  masuk  kedalam  database  untuk  kemudian  dilakukan  verifikasi  serta  pengurusannya. Dampak positif dari adanya aturan ditengah pandemi Covid-19 adalah masyarakat tidak lagi harus datang  ke  kantor  dan  berkerumun  disana  untuk  melakukan  pengurusan  kepentingannya  masing- masing,  hal  ini  menjadikan  lebih  minimalnya  kontak  yang  terjadi  dan  penularan  virus  Covid-19. Hambatan yang terjadi didalam implementasi dilapangan adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak  memahami  pendaftaran  secara  online  karena  keterbatasan  kemampuan  dalam  menggunakan kemajuan  teknologi  seperti  internet  serta  bagaimana  cara  mengatasi  solusi  didalam  kendala
pemberkasan  dalam  pengurusan  dokumen  Kependudukan  dan  Pencatatan  sipil  Kabupaten Labuhanbatu.

## Kata Kunci : Pelayanan, Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil

## I. PENDAHULUAN
Sistem informasi Administrasi Kependudukan  (SIAK)  adalah  suatu  sistem informasi  yang  di  tumbuh  kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan  sistem  teknologi  informasi  dan komunikasi  guna  menata  sistem  administrasi kependudukan  di  Indonesia.  SIAK  melayani pendaftaran  penduduk  dan  catatan  sipil berdasarkan peristiwa kependudukan ( population  events )  dan  peristiwa  penting ( vital  events )  yang  dialami  oleh  penduduk sejak  lahir  hingga  meninggal  dunia.  Data kependudukan  yang  tersimpan  dalam  basis data  yang  keluarannya  antara  lain:  Nomor Induk  Kependudukan  (NIK),  Kartu  Keluarga (KK),  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Akta Kelahiran,  Akta  Kematian,  Akta  Nikah,  dan sebagainya. 1
Pendataan  kependudukan  dan  catatan sipil  yang  menggunakan  teknologi  informasi dan komunikasi pada mulanya dikenal dengan istilah SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) pada tahun 1996. Namun  pada  pelaksanaannya  dilapangan, sistem ini memiliki banyak kelemahan sebagai sebuah sistem yang mengelola data
1 Wikipedia.  “Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan”  melalui id.m.  wikipedia.org. Diakses Senin 20 April 2020, Pukul 08.00 Wib
kependudukan.  Berdasarkan  hasil  evaluasi terhadap SIMDUK, maka pemerintah Indonesia  membuat  SIAK  (Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan)  sebagai  sistem yang  mengelola  data  kependudukan  dan catatan  sipil  di  Indonesia.  Kelebihan  dari SIAK  selain  untuk  mendata  kependudukan secara  akurat  tetapi  juga  dapat  memberikan NIK  (Nomor  Induk  Kependudukan)  secara otomatis  dan  tetap  untuk  satu  penduduk, sehingga  dapat  mengeliminasi  terjadinya kepemilikan identitas ganda. 2
Penerapan sistem informasi administrasi  kependudukan  daring  diatur dalam  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor 88 Tahun 2004 tentang pengelolaan administrasi  kependudukan,  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan,  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  dan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor 18  Tahun  2005,  serta  Peraturan  Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan.
Pencatatan data penduduk suatu daerah yang  melalui  sistem  informasi  administrasi kependudukan  menjadi  tanggung  jawab
2 Wikipedia.  “Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan”  melalui Adminduk.depdagri.go.id . Diakses Senin 20 April 2020, Pukul 08.15 Wib
pemerintah kabupaten dan kota dimana dalam pelaksanaannya  diawali  dari  desa  dan kelurahan  sebagai  awal  dari  pendataan penduduk  di  suatu  daerah.  Selanjutnya  data- data tersebut akan disimpan kedalam satu basis data yang terintegrasi secara nasional melalui jaringan  internet.  Sehingga  data-data  tersebut menjadi  sumber  basis  data  kependudukan secara  nasional  yang  selanjutnya  menjadi tanggung  jawab  pemerintahan  pusat.  Sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan, SIAK adalah Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi  untuk  memfasilitasi  pengelolaan data kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan  instansi  pelaksanaan    sebagai  suatu kesatuan yang selanjutnya memasukkan data- data  tersebut  kedalam  satu  pusat  data  (data center)  di  Direktorat  Jenderal  Administrasi Kependudukan. 3
Keberadaan
sistem informasi administrasi kependudukan akan menghasilkan data kependudukan yang akurat baik  dari  segi  jumlah  penduduk,  tingkat ekonomi,  pendidikan,  dan  lain-lain.  Sehingga dengan  data  yang  akurat  tersebut  berguna untuk  implementasi  kebijakan  atau  program pemerintah lainnya seperti pendataan statistik, menentukan  daftar  pemilih  tetap  untuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah,
3 Wikipedia.  “Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan”  melalui id.m.  wikipedia.org. Diakses Senin 20 April 2020, Pukul 08.40 Wib
4 Wikipedia.  “  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan”  melalui Adminduk.depdagri.go.id . Diakses Senin 20 April 2020, Pukul 08.50 Wib
sebagai acuan pemberian “Bantuan  Langsung Tunai”  dan  pedoman  untuk  mengambil kebijakan publik lainnya. 4
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  7  Tahun  2019  Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring dilatar belakangi dengan pertimbangan bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru. Sistem pelayanan  administrasi  kependudukan  perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring. 5
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  7  Tahun  2019  Tentang  Pelayanan Administrasi  Kependudukan  secara  daring dibentuk untuk lebih mempermudah masyarakat  dalam  hal  pengurusan  seperti pencatatan  kelahiran,  kelahiran,  kematian, perkawinan,  perceraian,  pengesahan  anak, pengakuan anak, dan sebagainya. Intansi yang bertugas untuk memberikan pelayanan tersebut  kepada  masyarakat  adalah  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yang bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat dalam  memberikan  pelayanannya.  Namun, implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  7  Tahun  2019  Tentang  Pelayanan Administrasi  Kependudukan  Secara  Daring
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang  Pelayanan Administrasi Secara Daring
tidak  serta  merta  mudah  dilakukan  didalam penerapannya dilapangan.
Salah  satu  dampak  positif  yang  dapat dirasakan  dari  diterbitkannya  aturan  tersebut adalah pada saat sekarang ini masyarakat dunia termasuk Indonesia tengah  menghadapi pandemi  virus  Covid-19,  peraturan  ini  dirasa menjadi sangat efektif karena masyarakat tidak harus  bersentuhan  langsung  dan  datang  ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara  langsung  untuk  menyelesaikan  urusan dan  kepentingannya  masing-masing.  Namun juga didalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan didalam implementasinya.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dilakukan penelitian  tentang  “Implementasi  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2019
Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan  Secara  Daring  Pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Labuhanbatu. Berdasarkan  uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan  dibahas  adalah  : 1)  Bagaimana implementasi  dilapangan  terhadap  Peraturan Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun
2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan  Secara  Daring  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten  Labuhanbatu, 2) Dampak  positif serta  kendala  yang  terjadi  dengan  terbitnya
6 Johnny Ibrahim. “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum  Normatif”, Malang:  Bayumedia  Publishing, 2005, hal. 57
Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi
Kependudukan Secara Daring ditengah Pandemi Covid-19 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  atau  yuridis  normatif.  Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian ilmiah untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 6 Menurut  Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji menyatakan  penelitian  hukum  normatif  atau yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah : “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. 7 Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian  doktrinal  (doctrinal  research)  yaitu suatu  penelitian  yang  menganalisis  hukum baik  yang  tertulis  di  dalam  buku  maupun hukum  yang  diputuskan  oleh  hakim  melalui proses peradilan. 8
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana  tujuan  penelitian  deskriptif  adalah menggambarkan  secara  tepat,  sifat  individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Deskridtif analitis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam
7 Salim  H.S  dan  Erlies  Septiana  Nurbani. “Penerapan  Teori  Hukum”, Jakarta  :  Rajagrafindo Persada, 2013, hal.6
8 J.  Supranto. “Metode  Penelitian  Hukum  dan Statistik” , Jakarta:Rajawali, 2003, hal.3
konteks teori-teori hukum
dan pelaksanaannya,  serta  menganalisa  fakta secara cermat tentang Implementasi Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2019
Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan  Secara  Daring  Pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2013, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan  efektivitas  pelayanan  dibidang kependudukan  kepada  masyarakat.  Stelsel- stelsel  aktif  yang  dulu  diwajibkan  kepada penduduk  yang  membuat  petugas  pencatatan sipil menjadi pasif sehingga relatif menunggu laporan  masyarakat  membuat  rendahnya pencapaian-pencapaian  dibidang  administrasi kependudukan di masyarakat Labuhanbatu.
Pada tahun 2019 lalu pemerintah melalui Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri) mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  7  Tahun  2019  Tentang Pelayanan  Administrasi  Secara  Daring.  Dari dikeluarkannya  aturan tersebut  artinya  bahwa dalam menjangkau pelayanannya pihak instansi dan dinas terkait tidak hanya melayani masyarakat  yang  mengurus  secara  manual
9 Berdasarkan  Hasil  Wawancara  dengan Maznil  Khairi  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
namun  juga  membantu  masyarakat  yang melakukan pengurusan kepentingannya secara online. 9
Pelayanan yang dapat dilakukan pengurusannya  secara  online  diantaranya adalah layanan terkait kartu keluarga, layanan surat  pindah,  layanan  e-ktp,  konfirmasi  data terkait,  layanan  akta  kelahiran,  layanan  akta perkawinan  dan  perceraian,  serta  layanan kematian.  Masing-masing  dari  pelayanan tersebut  telah  di  sediakan  kontak  Whatt  aps yang dapat dihubungi sebagai berikut:
1. Layanan Terkait Kartu Keluarga 0895616322225
2. Layanan Surat Pindah 0895616322226
3. Layanan E-KTP 0895616322228
4. Konfirmasi Data Terkait 0895616322227
5. Layanan Akta Kelahiran 0895616322224
6. Layanan Akta Perkawinan/Cerai
0895616322223 7. Layanan Akta Kematian
08126555191412
Penyertaan  kontak  WA  yang  tercantum diatas,  dimaksudkan  agar  masyarakat  yang hendak  mengurus  kepentingannya  namun terkendala  dengan  kepadatan  waktu  dapat melakukan  pengurusan  layanan  administrasi yang diperlukan dengan menghubungi kontak diatas. Hal ini menjadi sebuah gebrakan yang baik di bidang administrasi karena masyarakat mengurus  kepentingannya  sembari  juga melaksanakan  aktivitas.  Dalam  pandangan
pelayanan publik administrasi, apabila hal ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan dalam implementasinya maka terobasan  dalam  bidang  administrasi  ini akan dapat  mencapai  ekspektasi  masyarakat  pada umumnya. Efektif, mudah, tidak berbelit-belit, serta berbiaya ringan. 10

## 3.1  Implementasi  Peraturan  Kementerian
Dalam  Negeri    Nomor  7  Tahun  2019 Tentang    Pelayanan  Administrasi Kependudukan  Secara  Daring  Pada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Hadirnya Peraturan Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri)  Nomor  7  Tahun  2019
Tentang Pelayanan
Administrasi
Kependudukan  Secara  Daring  adalah  upaya dalam rangka mengikuti percepatan kebutuhan masyarakat serta teknologi yang semakin hari semakin maju. Aparatur pemerintahan sebagai wakil dari pemerintah tidak ingin ketinggalan terhadap  kemajuan-kemajuan  yang  terjadi  di masyarakat.  Untuk  itu  instansi  pemerintahan berupaya  untuk  selalu  mengimbangi  serta mengikuti arus perkembangan zaman terutama dalam bidang teknologi.
Penerapan sistem online dalam
pelayanan pendaftaran administrasi kependudukan  di  Disdukcapil  Kabupaten Labuhanbatu
diwujudkan dengan dikeluarkannya  database  oleh  Disdukcapil Labuhanbatu. Database ini dimaksudkan agar
10 Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Maznil Khairi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
masyarakat  dapat  melakukan  pendaftarannya secara  online  melalui  kontak  wa  yang  telah disediakan.  Adapun  pelayanannya  tersebut berupa  :  layanan  terkait  kartu  keluarga, layanan surat pindah, layanan e-ktp, konfirmasi data terkait, layanan akta kelahiran, layanan  akta  perkawinan/perceraian,  dan layanan kematian. 11
Pelayanan  administrasi  secara  online pada  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil masih hanya sebatas pelayanan melalui kontak wa yang terhubung langsung didalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Labuhanbatu  sebenarnya  telah memiliki  aplikasi  khusus  yang  dapat  di download  di  play  store  pada  smartphone masing-masing. Namun dalam implementasinya  dilapangan  aplikasi  tersebut belum  dapat  digunakan  secara  menyeluruh, sebab masih ada beberapa bagian yang belum connet  dan  masih  ada  juga  beberapa  kendala yang  harus  diperbaiki.  Sehingga  layanan administrasi  secara  online  hanya  dan  masih sebatas  pelayanan  melalui  kontak  wa  yang terhubung  langsung  ke  database  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Labuhanbatu.  Setelah  masyarakat melakukan  pendaftaran  melalui  kontak  wa, otomatis  secara  langsung  data-data  yang
11 Berdasarkan  Hasil  Wawancara  dengan  Maznil Khairi  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
dimasukkan oleh masyarakat segera diproses, karena  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  memiliki  operator  database yang senantiasa selalu membantu memberikan pelayanan secara online pada jam-jam kerja. 12
Contoh pengurusan administrasi E-KTP secara online :
1. Masyarakat yang hendak melakukan pengurusan E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Labuhanbatu  pertama  sekali haruslah  melakukan  pendaftaran  terlebih dahulu,  dan  apabila  belum  perekaman  E- KTP  wajib  melakukan  perekaman    agar data-data masyarakat yang akan melakukan pengurusan  E-KTP  dapat  segera  di  proses oleh operator database yang ada dilingkungan pemerintahan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu. Pendaftaran terkait dengan layanan e-ktp dapat dikirim ke nomor 0895616322228.
2. Hal-hal  penting  yang  harus  dituliskan adalah  berupa  nama  lengkap  pihak  yang melakukan  pengurusan  pada  layanan  E- KTP tersebut. Dan Kartu Keluarga.
3. Mengisi Formulir F.1.21 diteken lurah dan camat ditempat domisi penduduk
4. Fotocopy Surat Akta Nikah
5. Surat  Keterangan  pindah  yang  diterbitkan oleh  pemerintah  Kabupaten/Kota  dari daerah asalnya.
12 Berdasarkan  Hasil  Wawancara  dengan  Maznil Khairi  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
6. Datang langsung untuk di rekam (E-KTP).
7. masyarakat  hanya  tinggal  menunggu  hasil dari pengurusan layanan e-ktp nya tersebut. Lamanya  proses  ini  biasanya  hanya memakan  waktu  sekitar  6  jam  dan  paling lama  1-2  hari  kerja,  apabila  tidak  ada kendala  pada  data  masyarakat  seperti  data ganda.
8. Terakhir setelah segala proses telah selesai dilakukan,  dan  E-KTP  telah  selesai  maka akan  diumumkan  pada  nomor  whatsapps milik  instansi  terkait  yang  menghimbaui bahwa  pengurusan  administrasi  yang dilakukan  telah  selesai  dan  diminta  untuk segera diambil. 13
Contoh pengurusan Kartu Keluarga :
1. Kartu keluarga baru : Pengisian Formulir F- 1.15 untuk pembuatan KK baru
2. Fotocopy buku nikah/akta perkawinan
3. Surat  keterangan  pindah  (bagi  anggota keluarga pendatang)
4. Penambahan  keluarga  :  Kartu  keluarga yang lama
5. Surat  keterangan  kelahiran  Kelahiran  Dari Dokter/Bidan/kepala Desa/Lurah putra/putri anda yang akan menjadi anggota baru di dalam kartu keluarga
6. Kartu  keluarga  hilang/  rusak  :  Surat keterangan dari kepolisian
7. Kartu keluarga yang rusak
13 Berdasarkan  Hasil  Wawancara  dengan  Maznil Khairi  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
8. Fotocopy  dokumen  kependudukan  dari salah satu anggota keluarga. 14
Dari  contoh  pengurusan  E-KTP  dan pengurusan  KK  diatas,  bahwa  di  zaman sekarang  ini  segala  bentuk  pelayanan  baik milik  pemerintah  maupun  swasta  berlomba untuk meningkatkan kualitas serta efisiensinya dalam  hal  mempermudah  proses  pelayanan. Pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Labuhanbatu  menjelaskan bahwa langkah ini merupakan awal yang baik agar  segala  bentuk  pelayanan  administrasi pada  pemerintahan  Kabupaten  Labuhanbatu dapat  menjadi  lebih  baik.  Namun  pihak instansi Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengakui bahwa hal ini masih awal dan akan  terus  dikembangkan  lebih  lanjutnya. Seperti  di  daerah-daerah  lain  misalnya,  yang telah  menggunakan  pelayanan  ini  dalam bentuk  aplikasi  Whatsapps  yang  dapat  di download  pada  smartphone  masing-masing. Pada  akhirnya  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu akan berusaha  dan  berupaya  untuk  menuju  kearah sana, agar semakin efisien dan mempermudah masyarakat. 15
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan  bahwa  di  zaman  modern  seperti sekarang ini segala lapisan masyarakat baik itu pemerintahan,  pihak  swasta,  dan  masyarakat pada umum haruslah mengikuti perkembangan yang  terjadi  untuk  kemajuan  dan  memajukan
14 Berdasarkan  Hasil  Wawancara  dengan  Maznil Khairi  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
masyarakat.  Pelayanan  administrasi  secara daring  tersebut  merupakan  wujud  nyata pemerintahan yang selalu berupaya mengikuti perkembangan  teknologi  yang  terjadi  di tengah-tengah masyarakat.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu juga telah menggunakan  pelayanan  administrasi  secara online.  Dalam  Implementasinya  pelaksanaan pelayanan administrasi secara daring ini telah mendapat  respon  dan  perhatian  yang  baik  di kalangan  pemerintahan  sendiri  dan  juga  di kalangan masyarakat tentunya sebagai pengguna  layanan.  Pelayanan  online  dinilai sebagai  pelayanan  yang  dapat  menghemat waktu,  praktis,  dan  lebih  mudah.  Sehingga masyarakat  yang  tempat  tinggalnya  jauh  dari Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu merasa terbantu dengan  adanya  sistem  pelayanan  online tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu juga menegaskan bahwa ini baru langkah awal, dan untuk selanjutnya kita senantiasa  berupaya  menjadi  lebih  baik  lagi, agar  pelayanan  yang  diperuntukkan  bagi masyarakat menjadi lebih mudah serta efisien.
3.2.Dampak  Positif  Serta  Kendala  yang Terjadi  Dari  Terbitnya  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019  Tentang  Pelayanan  Admistrasi
15 Berdasarkan  Hasil  Wawancara  dengan  Maznil Khairi  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu

## Secara  Daring  di  Tengah  Pandemi
Covid -19 yang Terjadi
Penerbitan sebuah aturan selalu memiliki  dua  sisi  yang  terjadi  yaitu  tentang bagaimana  dampak  positifnya  kemudian tentang  bagaimana  kendala  serta  hambatan yang  terjadi.  Hal  ini  dirasa  wajar  sebab masyarakat  sebagai  pengguna  aturan  yang telah  ditetapkan  oleh  lembaga  pemerintahan tidak  serta  merta  dapat  langsung  mengerti, memahami, dan mematuhi aturan yang dibuat. Dibutuhkan  waktu,  sosialisasi,  serta  arahan- arahan  dari  instansi-instansi  terkait  agar menjadikan  masyarakat  dapat  mengerti  akan sesuatu.  Dari  diterbitkannya  aturan  Nomor  7 Tahun  2019  Tentang  Pelayanan  Administrasi Secara  Daring  terdapat  dampak  positif  serta kendala yang terjadi di dalam pelaksanaannya. Diantaranya :
3.2.1. Dampak  positif  dari  diterbitkannya peraturan menteri dalam negeri Nomor 7  Tahun  2019  Tentang  Pelayanan administrasi  secara  daring  didalam implementasinya  ditengah  pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Dampak positif yang terjadi dari adanya peraturan pelayanan administrasi secara online ditengah pandemi covid-19 yang tengah marak terjadi  dan  seakan  wabah  ini  menjadi  suatu momok yang sangat menakutkan, tidak hanya di  Indonesia  namun  menjadi  momok  yang menakutkan  dihampir  seluruh  belahan  dunia.
16 Berdasarkan  Hasil  Wawancara  dengan  Maznil Khairi  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
Proses  penularan  virus  ini  pun  dirasa  sangat mudah  dan  cepat,  hanya  melalui  sentuhan, percikan  air  liur,  menyentuh  bagian  benda yang disentuh oleh si penderita covid-19, dan lain-lain. Efek yang ditimbulkan dari virus ini juga  tidak  main-main.  Sebab  sudah  banyak nyawa  yang  melayang  karena  penyakit  dan wabah dari virus covid-19.
Sampai pada akhirnya Indonesia menerapkan Sistem Jaga Jarak untuk menekan penyebaran  virus  ini,  yang  mengakibatkan banyak proses-proses dalam kehidupan manusia yang berubah hampir secara menyeluruh.  Banyak  sekolah  yang  ditutup, pusat  hiburan  yang  tidak  beroperasi  sampai pada  para  pekerja  yang  harus  bekerja  dari rumah karena kebijakan pemerintah dan untuk menghindari  penyebaran  virus  covid-19  yang semakin masif.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Labuhanbatu  misalnya,  juga menerapkan hal yang  sama. Untuk mengikuti aturan serta arahan dari pemerintah dan untuk menekan laju penyebaran virus yang semakin masif,  seluruh  pegawai  dan  pekerja  bekerja dari  rumah  sampai  keadaan  dirasa  cukup baik. 16
Menanggapi  hal  yang  terjadi  seperti diatas,  adanya  aturan  tentang  pelayanan administrasi  secara  online  dirasa  sangat memiliki dampat yang posif, sebab masyarakat tidak  perlu  datang  ke  kantor  dan  tidak  perlu
berkumpul disana yang dapat membahayakan ditengah  pandemi  covid-19  yang  sedang terjadi. Kemudian pekerjaan pun masih dapat terlaksana  sebagaimana  mestinya,  walaupun para  pegawai  serta  pekerja  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Labuhanbatu  bekerja  dari  rumah namun  masih  dapat  tersambung  dengan pekerjaannya  sehari-hari  melalui  sambungan internet.  Masyarakat  yang  membutuhkan sesuatu  dan  ingin  mengurus  sesuatu  pada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Labuhanbatu  masih  tetap  dapat terlayani dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 17
Berdasarkan kesimpulan diatas, lagi-lagi kita  disadarkan  bahwa  kemajuan  teknologi dizaman sekarang tidak hanya dapat menimbulkan banyak dampak negatif, namun juga apabila dipergunakan serta diperuntukkan kearah  yang  baik  maka  kemajuan  teknologi memiliki  manfaat  yang  begitu  banyak  bagi manusia  sebagai  penggunanya.  Ditengah pandemi seperti sekarang ini, internet menjadi satu-satunya hal yang dapat membuat manusia yang satu terhubuing dengan manusia lainnya. Internet  juga  yang  membantu  mahasiswa dengan dosennya masih tetap dapat melakukan aktivitas belajar dan mengajar melalui bantuan internet.  Serta  dengan  bantuan  internet  pula para  pekerja  dan  pegawai  masih  dapat
17 Berdasarkan  Hasil  Wawancara  dengan  Maznil Khairi  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
menyelesaikan  pekerjaannya  walaupun  hanya dari rumah.
Peraturan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan  Administrasi  secara  daring  pada hakikatnya  terbentuk  akibat  dari  kemajuan serta  kecanggihan  masyarakat  yang  semakin maju. Pada akhirnya aturan-aturan hukum mau tidak  mau  harus  segera  mengikuti  dengan respon cepat segala kemajuan-kemajuan yang terjadi  di  masyarakat.  Kemudian,  aturan  ini dibentuk  oleh  pemerintah  agar  masyarakat pada  umumnya  dapat  lebih  mudah  untuk melakukan  pengurasan  kepentingannya  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil. Masyarakat  tidak  lagi  diharuskan  untuk langsung datang ke kantor, masyarakat hanya tinggal menggunakan smartphone yang ada di genggamannya  untuk  melakukan  pendaftaran serta  masih  bisa  melakukan  kegiatan  lainnya tanpa  harus  meninggalkan  aktivitas  tersebut. Langkah  ini  di  nilai  cukup  kongkrit,  sebab banyak  manfaat  yang  akan  diterima  apabila pemerintah beserta masyarakat saling terkoneksi  secara  baik.  Artinya  pemerintah sebagai  orang  yang  menjalankan  peraturan melaksanakan aturan tersebut secara baik, agar masyarakat  sebagai  pengguna  kebijakan pemerintah  dapat  pula  menikmatinya  dengan baik  serta  mendapatkan  hasil  yang  maksimal dari  berlakunya  aturan  Nomor  7  Tahun  2019 Tentang  Pelayanan  Administrasi  Secara Daring.
3.2.2. Kendala  atau  hambatan  yang  terjadi dari  terbitnya  aturan  Menteri  Dalam
Negeri  Nomor  7  Tahun  2019  Tentang Pelayanan Administrasi Secara Daring dalam  Implementasinya  di  lapangan serta solusinya.
Penerbitan aturan pelayanan administrasi  secara  daring  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  didalam implementasinya  memiliki  beberapa  kendala yang terjadi. Misalnya, pengetahuan masyarakat  tentang  penggunaan  teknologi pada  daerah-daerah  tertentu  dirasa  cukup menjadi hambatan serta kendala yang berarti. Sebab, masyarakat yang tidak dapat menggunakan  teknologi  berupa  internet  tidak akan  bisa  menikmati  pelayanan  administrasi secara  daring.  Hal  ini  menjadi  kendala utamanya  dalam  pelaksanaan  dari  aturan Nomor  7  Tahun  2019  Tentang  Pelayanan Administrasi Secara Daring. 18
Selanjutnya, yang sering menjadi kendala  adalah  penggunaan  nomor  telepon yang  sama  untuk  pendaftaran  pelayanan administrasi  atas  nama  yang  berbeda.  Hal  ini menjadi  kendala  didalam  implementasinya, sebab  pendaftaran  satu  nomor  telepon  untuk satu nama juga, tidak bisa untuk dua atau tiga nama  dalam  satu  nomor  handphone.  Sebab, data-data  berupa  nama  serta  nomor  telepon sudah tercatat pada Database yang ada di Dinas
18 Berdasarkan  Hasil  Wawancara  dengan  Maznil Khairi  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. 19
Bahwa  ada  dua  hal  yang  dapat  menjadi kendala  dalam  pelaksanaan  aturan  Nomor  7 Tahun  2019  Tentang  Pelayanan  Administrasi Secara  Daring.  Kendala  pertamanya  adalah pada  daerah-daerah  tertentu  apalagi  pada daerah pedalaman yang masih dikatakan jauh dari  kemajuan  teknologi  serta  internet, penggunaan  pelayanan  administrasi  secara daring  tersebut  akan  sulit  diterapkan.  Karena masyarakat  tidak  memahami  serta  tidak mengerti  bagaimana  cara  menggunakan pelayanan  tersebut,  Untuk  itu  dibutuhkan peranan aparatur pemerintahan terutama dinas- dinas yang terkait langsung dengan pelayanan ini.  Agar  aparatur  pemerintahan  senantiasa selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat  secara  berkesinambungan  dan berkala  untuk  masyarakat  dapat  memahami secara perlahan.
Kedua,  adalah  penggunaan  satu  nomor handphone  hanya  untuk  satu  nama  pendaftar pelayanan  administrasi  secara  online.  Hal  ini dirasa  masyarakat  harus  mengerti  agar  tidak lagi terjadi kesalahan-kesalahan selanjutnya di kemudian  hari.  Penggunaan  satu  nomor Hanphone  hanya  untuk  satu  nama  pendaftar karena segala identitas pendaftar telah masuk ke  dalam  database,  termasuk  juga  nomor handphone  yang  digunakan  masyarakat  pada saat mendaftar. Jadi, dengan nomor
19 Berdasarkan  Hasil  Wawancara  dengan  Maznil Khairi  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
Handphone yang telah terdaftar tersebut tidak dapat  digunakan  kembali  untuk  dan  dengan nama yang berbeda. 20
Berdasarkan uraian diatas, kendala yang sering  terjadi  dilapangan  ada  dua:  yaitu  pada lapisan  masyarakat  tertentu  pengetahuan masyarakat  tentang  penggunaan  teknologi berupa  internet  dirasa  masih  kurang  baik  dan kemudian seringnya terjadi adalah masyarakat yang ingin melakukan pengurusan administrasi  secara  online  dengan  nama pengguna  yang  berbeda  tetapi  menggunakan nomor  handphone  yang  sama.  Inti  dari permasalahan  yang  terjadi  tersebut  adalah pemerintah sebagai orang menjalankan peraturan-peraturan adalah orang yang seharusnya  lebih  aktif  dalam  memberikan sosialisasi  kepada  masyarakat  di  lapisan tertentu  ini.  Karena  tanpa  adanya  sosialisasi yang  dilakukan  secara  berkesinambungan, dirasa masyarakat tidak akan mengerti tentang menggunakan  kemudahan  yang  ditawarkan. Akhirnya  tidak  ada  impact  yang  signifikan yang terjadi di masyarakat karena masyarakat pada  lapisan  tertentu  ini  tidak  mengerti  cara menggunakannya. Sosialisasi secara berkelanjutan  adalah  kunci  agar  tercapainya apa yang diharapkan oleh terbitnya aturan ini. Dengan terbitnya aturan ini, artinya pemerintah  berharap  agar  masyarakat  yang melakukan pengurusan atas suatu kepentingan tidak  lagi  dihadapkan  kepada  hal-hal  yang
20 Berdasarkan  Hasil  Wawancara  dengan  Maznil Khairi  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
bersifat  rumit  dan  memakan  waktu  untuk melakukan  aktivitas  lainnya.  Tujuan  terakhir dari  diterbitkan  aturan  ini  adalah  agar terciptanya  kemudahan,  efisiensi,  serta  biaya murah  dalam  setiap  pengurusan  administrasi secara online pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. 3.2.3. Hambatan dan kendala serta penyelesaian  pada  sistem  daring kepengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Jika  ada  hambatan  pada  sistem  daring tersebut tentu juga ada solusi dalam mengatasi kendala pada hal tersebut pertama diadakannya  sosialisasi  dalam  menjalankan cara  kinerja  dalam  sistem  daring  tersebut dengan  cara  melatih  atau  melibatkan  kepala desa/lurah  dan  camat  dalam  mensosialisakan sistem  daring  langsung  terjun  kelapangan kepada masyarakat agar dapat memahami cara kerja dari sistem daring tesebut sesuai dengan berlakunya  aturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  7  Tahun  2019  Tentang  Pelayanan Administrasi Secara Daring dalam Implementasinya  di  lapangan  serta  solusinya tetapi  dikarenakan  terjadi  pandemi  covid  19 sehingga  tidak  bisa  membuat  kegiatan sosolisasi  secara  face  to  face  dikarenakan harus menjaga jarak dan memakai masker bagi setiap orang dan ini sudah menjadi aturan dari pemerintah,  maka  dari  itu  pihak  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten  labuhanbatu  menunda  program sosialisasi  tersebut  sampai  situasi  kembali kondusif sesuai dengan himbauan pemerintah pusat mengenai pandemi covid 19.
solusinya  adalah  dalam  permasalahan satu  nomor  untuk  satu  pengurusan  yang dianggap  rumit  oleh  masyarakat  melalui aplikasi  whatsaaps  yang  disediakan  oleh Pemerintah kepada masyarakat ini sebenarnya untuk  mengurangi  ruang  lingkup  calo  calo yang mengatas namakan ingin membantu atau memberikan  jasa  kepada  masyarakat  dengan meminta  biaya  yang  kadang  sangat  membuat kebanyakan masyarakat menjadi resah dikarenakan  ada  nya  kutipan  liar  dari  oknum luar  yang  kadangkala  mengatas  namakan  diri mereka  sebagai  orang  dalam  atau  sebagai pegawai    di  dinas  kependudukan  dan  catatan sipil  kabupaten  labuhanbatu,  dan  solusi  yang harus  dilakukan  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Labuhanbatu  agar melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  kepala dusun/kepala desa.  masyarakat yang berada di pedesaan dan kepala lingkungan ayang berada di kelurahan agar mereka membantu menjalankan  cara  pengiriman  berkas  berkas pengurusan  KK  dan  E-KTP  dalam  aplikasi whatsaaps  karena  kadus  ataupun  kepling  ini yang  paling  dekat  dengan  warganya  dan berintraksi  langsung  dengan  masyarakatnya, agar sisitem ini berjalan dan optimal terlaksana maka  pihak  dari  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Labuhanbatu berusaha dan berkeinginan agar terlaksananya
progaram  ini  untuk  melayani  masyarakat secara  daring  sehingga  merasa  puas  dan dilayani dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## IV. KESIMPULAN
1.  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten
Labuhanbatu dalam pelaksanaan  Peraturan  Nomor  7  Tahun 2019  Tentang  Pelayanan  Administrasi Secara  Daring  di  linkungan  Kabupaten Labuhanbatu  didalam  implementasinya adalah pertama dengan melakukan pendaftaran melalui kontak WA yang telah disediakan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil.  Melalui  kontak  WA tersebut  masyarakat  yang  mendaftarkan kepentingan  yang  diperlukan  melengkapi beberapa  persyaratan  yang  diperlukan diantaranya  seperti  nama  lengkap  calon pendaftar  serta  kartu  keluarga  calon pendaftar  dan  nomor  Handphone  yang digunakan  oleh  masyarakat  sebagai  calon pendaftar tersebut. Setelah semuanya telah dilengkapi kemudian dikirimkan ke kontak WA  yang  telah  disediakan.  Langkah selanjutnya setelah dikirim maka data-data milik  masyarakat  sebagai  calon  pendaftar tersebut kemudian masuk ke database milik Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu. Data-data tersebut kemudian diolah  oleh  operator  database  yang  ada  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jangka  waktu  memproses  data-data  milik masyarakat tersebut biasanya hanya sekitar
5 sampai 6 jam sudah selesai diproses, dan paling  lama  dalam  jangka  waktu  1-2  hari kerja prosesnya sudah selesai dilakukan dan masyarakat  dapat  mengambilnya  yang diberitahukan  melalui  whatsapps    resmi milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau melalui via SMS yang dikirmkan oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Terkait.
2.  Dalam  implementasi  dari  diterbitkannya Peraturan  Nomor  7  Tahun  2019  Tentang Pelayanan  Admistrasi  secara  daring  tidak terlepas  dari  dampak  positif  serta  kendala yang  terjadi  didalam  pelaksanaannya dilapangan.  Dampak  positifnya  adalah masyarakat  yang  sedang  atau  ingin melakukan  pengurusan  kepentingannya  di lingkungan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Labuhanbatu tidak  perlu  repot-repot  lagi  untuk  datang langsung ke kantor, karena pengurusannya dapat  dilakukan  secara  online.  Masyarakat dapat melakukan pengurusan kepentingannya dan tanpa harus meninggalkan  aktivitas  dan  kepentingan yang  lainnya.  Hal  ini  dirasa  sangat  baik karena dapat memenuhi ekspektasi masyarakat yaitu efisien, mudah, dan cepat. Apalagi ditengah merebaknya virus covid- 19  yang  sedang  menimpa  hampir  seluruh negara  di  dunia,  hal  ini  menjadi  alternatif yang  sangat  baik  sebab  masyarakat  tidak perlu  datang  ke  kantor  dan  berkumpul disana  untuk  mengurus  kepentingannya masing  masing.  Dapat  dilakukan  dirumah
melalui cara serta mekanisme yang tersedia. Namun,  didalam  setiap  peraturan  yang dibuat  selalu  ada  kendala  serta  hambatan yang terjadi. Miasalnya, didaerah yang jauh dari  pusat  pemerintahan  seperti  daerah- daerah  yang  jauh  dari  kemajuan  teknologi hal  ini  dapat  menjadi  kendala.  Karena masih  banyak  masyarakat  yang  tidak memahami tentang bagaimana cara penggunaan  internet  sebagai  standar  yang harus diketahui untuk melakukan pengurusan pelayanan secara daring.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku :
Bambang  Sunggono., Metode  Penelitian Hukum ,  Jakarta  :  Rajagrafindo  Persada, 1998  Bambang  Waluyo., Penelitian Hukum  dalam  Praktek ,  Jakarta  :  Sinar Grafika, 1991
Edwi  Arief  Sosiawan., Tantangan  dan Hambatan  dalam  Implementasi  E- Governance  di  Indonesia ,  Yogyakarta  : UPN Veteran, 2008 Johnny  Ibrahim., Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif, Malang  : Bayumedia Publishing, 2005
J.  Supranto., Metode  Penelitian  Hukum  dan Statistik , Jakarta : Rajawali, 2003. Lexy J. Moleong., Metode Penelitian
Kualitatif , Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002 Lijan Poltak Sinambela., Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan
Implementasi, Jakarta  :  PT.  Bumi
Aksara, 2006 L.P Sinambela., Ilmu dan Budaya
(Perkembangan Ilmu Administrasi Negara) 1992 ,
M.  Hadin  Muhjad., Penelitian  Hukum Indonesia  Kontemporer ,  Yogyakarta: Genta Publishing, 2012
Philiph  M.  Hajon., Hukum  Adminstrasi
Negara ,  Banda  Aceh  :  Syiah  Kuala University Pers, 2010 Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu., Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Tahun 2019
Salim  H.S  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.,
Penerapan  Teori  Hukum, Jakarta  : Rajagrafindo Persada, 2013 Sampara  Lukman., Manajemen  Kualitas Pelayanan ,  Jakarta  :  STIA  LAN  Press,
2000
Warsito  Utomo, Administrasi  Publik  Baru Indonesia;  Perubahan  Paradigma  dari Administrasi  Negara  ke  Administrasi Publik. Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar, 2012 Yeremanias  T  Keban., Enam  Dimensi Strategis  Administrasi  Publik,  Konsep, Teori,  dan  Isu, Yogyakarta  :  Gava Media, 2014 Zainuddin  Ali., Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009
Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan  Menteri  Nomor  63  Tahun  2004 Tentang Standar Pelayanan Publik Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
Daring

## C. Website
Wikipedia melalui id.m. wikipedia.org. Diakses 20 April 2020, Pukul 08.00 Wib Wikipedia melalui Adminduk. Depdagri.go.id. Diakses pada 20 April 2020, Pukul 08.15 Wib