Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 28 – 41

## Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat
Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat
Anis  Rindiani anissamsung26@gmail.com STIH Pertiba Pangkal Pinang, Indonesia
Eko Riyadi riyadieko26@gmail.com STIH Pertiba Pangkal Pinang, Indonesia
Rahmiati Ranti Pawari ranti.pawari@gmail.com STIH Pertiba Pangkal Pinang, Indonesia
Naskah Diterima : 18 Maret 2023 Naskah Revisi : 25 Juni 2023 Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

## Abstract
The  number  of  residents  in  Labuh  Air  Pandan  Village,  has  the  consequence  of increasing the need for land, for housing and farming which in turn is for other places  of  business,  but  on  the  other  hand  it  is  faced  with  the  fact  that  the  land area cannot increase, therefore the easiest target to access is existing forest land or  forest  areas.  This  is  due,  in  part,  to  the  absence  of  clear  boundaries  in  the forest area and the absence of village regulations governing the management of forest  areas  so  that  interested  parties  such  as  communities  and  companies  use them to encroach on and change their functions.
Keywords: forest conversion, forest land, Labuh Air Pandan

## Abstrak
Dengan  adanya  peningkatan  jumlah  penduduk  di  Desa  Labuh  Air  Pandan, mengandung  konsekuensi  meningkatnya  kebutuhan  akan  tanah,  untuk  tempat tinggal dan bercocok tanam yang selanjutnya untuk tempat usaha lainnya, namun di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak dapat bertambah, karenanya  sasaran  yang  paling  mudah  untuk  diakses  adalah  tanah  hutan  atau kawasan  hutan  yang  ada.  Hal  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh  belum  adanya tata  batas  yang  jelas  pada  kawasan  hutan  tersebut  dan  belum  adanya  peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan Kawasan hutan sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan perusahaan untuk merambah dan merubah fungsinya.
Kata kunci: alih fungsi hutan, lahan hutan, Labuh Air Pandan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 28 – 41

## I. PENDAHULUAN
Sejarah mengungkapkan bahwa berdasarkan cerita leluhur Desa Labuh Air Pandan,  pada  masa  zaman  penjajahan  Belanda  dahulu,  Labuh  merupakan tempat  bercocok  tanam  ( bekebun-red )    oleh  warga  Desa  Kotawaringin kecamatan  Puding  Besar  dan  pelarian  bagi  warga  Desa  Kotawaringin  dari Lanon  (Belanda  Item) .  Lanon  ini  adalah  tentara  kelahiran  Indonesia  yang bekerja  untuk  pemerintah  Belanda  yang  saat  itu  menjajah  Bangsa Indonesia. 1 Jadi, pada saat itu setiap warga dari Desa Kotawaringin datang melalui  jalur  laut  menggunakan  sampan/perahu  ke  wilayah  yang  sekarang ini  disebut  Desa  Labuh  Air  Pandan  secara  berkelompok  ataupun perseorangan, mereka berhenti dan berlabuh di Suak Labuh. Sehingga lama kelamaan,  warga-warga  yang  datang  ke  tempat  ini  menamakan  tempat perhentian  perahu  mereka  tersebut  dengan  sebutan  Labuh.  Maka,  tidak dipungkiri  bahwa  sekitar  90  %  dari  penduduk  Desa  Labuh  Air  Pandan merupakan keturunan dari masyarakat Desa Kotawaringin yang  merupakan para petani dan menggunakan bahasa yang sama dengan masyarakat  Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar.
Sedangkan perkampungan yang pertama kali ditempati oleh masyarakat di Desa Labuh Air Pandan ini adalah Dusun Air Pandan yang berjarak  ± 2 km dari Dusun Labuh. Di Dusun Air Pandan ini masyarakat Desa Kotawaringin yang  datang  untuk  bercocok  tanam  tersebut  membuat  pondok-pondok (umah  kebun)  untuk  beristirahat  melepas  lelah  dan  penat  sehabis  bekerja.
Dahulu,  warga  Desa  Kotawaringin  yang  datang  di  Dusun  Air  Pandan bekerja  bercocok  tanam  di  wilayah  Desa  Labuh  Air  Pandan  ini  selama  5 (lima)  hari  yang  dimulai  dari  hari  sabtu  sampai  dengan  hari  rabu.
Sedangkan  hari  kamis  mereka  akan  berangkat  pulang  ke  Desa Kotawaringin  untuk  menunaikan  sholat  jum’at  pada  hari  esoknya.  Setelah selesai menunaikan sholat jum’at, warga Desa Kotawaringin yang bercocok tanam  di  Desa  Labuh  Air  Pandan  akan  kembali  lagi  melalui  jalur  laut  ke
1 Bagir Manan, 1995. Politik Perundang-undangan , Jakarta. Hlm 29.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 28 – 41
Desa  Labuh  Air  Pandan.  Tetapi,  bilamana  ada  hajatan  seperti  resepsi pernikahan  dan  lain-lainnya  warga  Desa  Kotawaringin  akan  kembali  ke Desa Labuh Air Pandan setelah hajatan tersebut selesai.
Seiring berjalannya waktu, warga Desa Kotawaringin yang bercocok tanam di Desa Labuh Air Pandan semakin bertambah pula dan mulai menetap di Dusun  Air  Pandan  dan  menetap  di  Dusun  Labuh.  Sehingga  setelah memastikan  menetap  di  Dusun  Air  pandan,  warga  Desa  Kotawaringin tersebut  mulai  memastikan  untuk  menetap  dan  membuat  sebuah perkampungan  di  Dusun  Labuh  pula.  Jadi,  Dusun  kedua  yang  mulai ditempati  untuk  tempat  tinggal  adalah  Dusun  Labuh  yang  sampai  dengan saat ini menjadi pusat Pemerintahan Desa Labuh Air Pandan.
Dengan  adanya  peningkatan  jumlah penduduk di  Desa  Labuh  Air  Pandan, mengandung  konsekuensi  meningkatnya  kebutuhan  akan  tanah,  untuk tempat  tinggal  dan  bercocok  tanam  yang  selanjutnya  untuk  tempat  usaha lainnya,  namun  di  sisi  lain  dihadapkan  pada  kenyataan  bahwa  luas  tanah tidak dapat bertambah, karenanya sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah tanah hutan atau kawasan hutan yang ada. Hutan merupakan sumber daya  alam  yang  memberikan  berbagai  manfaat  bagi  kesejahteraan masyarakat  baik  yang  bias  dirasakan  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Hal  inilah  yang  membuka  peluang  munculnya  konflik  maupun sengketa yang berkaitan dengan tanah kawasan hutan.
Hal ini dikarenakan  hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik di tinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Oleh karena itu, untuk  meningkatakan  kesejahteraan  di  desa  Labuh  Air  Pandan  saat  ini sudah terbentuk 12 Gapoktan. Namun dengan keterbatasan lahan yang ada, membuat peningkatan kesejahteraan sosial di desa tersebut kurang optimal. Berawal  dari  hal  tersebut,  Gapoktan  yang  ada  di  Desa  Labuh  Air  Pandan menginginkan  adanya  penambahan  lahan  untuk  mereka  bercocok  tanam. Dalam  hal  ini  lahan  yang  tersedia  adalah  hutan  produksi  di  sekitar  desa tersebut. Oleh karena itu masyarakat desa menginginkan adanya perubahan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 28 – 41
status  dari  Hutan  Produksi  menjadi  Hutan  Rakyat,  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  104  tahun  2015 tentang  Tata  Cara  Perubahan  Peruntukan  Dan  Fungsi  Kawasan  Hutan. Yang  mana  diharapkan    bisa  di  manfaatkan  untuk    bercocok  tanam  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Labuh  Air  Pandan.  Hal  ini juga  berdasarkan  Pasal  33  Ayat  3  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyebutkan  bahwa    ‘Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka, dirumuskan suatu permasalahan penelitian  yaitu  sejauh  mana  peran  masyarakat  Desa  Labuh  Air  Pandan dalam  upaya  perubahan  status  Hutan  Produksi  menjadi  Hutan  Kebun Masyarakat ?

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan deskriptif  dengan  penyajian  data  secara  empiris  yang  kemudian  seluruh data  disajikan  secara  detail  ( explanatory ).  Metode  deksriptif  digunakan untuk  mendeskripsikan  atau  menguraikan  permasalahan  yang  berkaitan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri yaitu mendeskripsikan faktor dan dampak dari alih fungsi hutan terhadap sosial ekonomi Desa Labuh Air Pandan. 2
Lokasi  penelitian  merupakan  suatu  tempat  atau  wilayah  dimana  penelitian tersebut  akan  dilakukan.  Adapun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis mengambil  lokasi  di  Desa  Labuh  Air  Pandan  Kecamatan  Mendo  Barat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung.
2 Soekanto, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Hlm 62.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 28 – 41

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Karakteristik dan Sosial Ekonomi Masyarakat
Karakteristik  Komunitas  Masyarakat  desa  Labuh  Air  Pandan sekitar 90% dari  penduduk  desa  merupakan  keturunan  dari  masyarakat  Desa Kotawaringin  dan  menggunakan  bahasa  yang  sama  dengan  masyarakat    Desa Kotawaringin  Kecamatan  Puding  Besar . Penduduk  desa  rata-rata  bermata pencaharian  berhubungan  dengan  pemanfaatan  sumberdaya  antara  lain berkebun  sebanyak  80,6%,  nelayan  6,1  %  dan  jenis  pekerjaan  lain 13,7% sebagai tukang, pegawai dan pedagang.
Aspek  Kondisi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat kondisi  sosial  ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. Status sosial ekonomi seseorang dapat dilihat atau dinilai dari beberapa aspek yaitu pekerjaan, pendapatan,  kekayaan,  tingkat  pendidikan,  keadaan  dan  lokasi  tempat tinggal serta pergaulan dan aktivitas sosial. 3
Status  sosial  ekonomi  adalah  posisi  seseorang  dalam  masyarakat berkaitan  dengan  orang  lain  dalam  arti  lingkungan  pergaulan, prestasinya,  dan  hak-hak  serta  kewajibannya  dalam  hubungannya dengan  sumber  daya.  Dalam  suatu  kelompok  masyarakat,  terutama masyarakat yang heterogen, kondisi ekonomi sosialnya cenderung lebih beragam  jika  dibandingkan  dengan  masyarakat  yang  strukturnya homogen. 4
Berdasarkan  urian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  status  sosial ekonomi adalah sesuatu keadaan atau kedudukan yang di dapat anggota masyarakat  secara  sosial  dalam  posisi  tertentu  akibat  dari  konsekuensi
3 Irawan, B,  2004. Solusi Konversi  Lahan  Melalui  Pendekatan  Sosial Ekonomi .  Pusat  Penelitiandan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Hlm. 25.
4 Soekanto, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Hlm 92.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 28 – 41
keadaan sosial dan ekonomi dalam struktur masyarakat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.
Tabel 1

## Analisis karakteristik masyarakat Desa Labuh Air Pandan
No Variabel Fakta di Lokasi Kajian Peran Serta Masyarakat Konsep pemerintah dalam Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1 Umur Sebagian besar responden tergolong usia produktif,  antara usia 18-50 tahun Usia  produktif mempunyai perananyang besar dalam memanfaatkan potensi  sumber daya hutan Mengadakan  penyuluhan  dan sosialisasi tentang peningkatan sumber daya manusia 2 Pendidikan Sebagian besar responden  tamat SD Ilmu pengetahuan dan  pemahaman dapat  diperoleh dengan  sebuah pendidikan Perlu  peningkatan  kualitas Pendidikan  baik  dari  sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia 3 Pendapatan Sebagian besar masyarakat bergantung  pada hasil perkebunan Penghasilan yang rendah akan memicu tindakan melawan hokum untuk memenuhi kebutuhan hidup Meningkatkan pengetahuan dan  pelatihan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan  kesejahteraan social ekonomi 4 Pekerjaan Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani Ancaman terhadap kelestarian hutan  semakin meningkat dikarenakan pembukaan lahan perkebunan yang baru Memberikan pengetahuan tentang bahaya perusakan hutan dan ancaman pidananya,  serta  memberikan solusi  temtang  perijinan  alih fungsi hutan 5 Tempat  dan lama tinggal Sebagian besar tempat tinggal Masyarakat mempunyai Memberikan penyuluhan tentang  pentingnya  menjaga
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 28 – 41
masih semi permanen dan lama tinggal antara  10  hingga 30 tahun keterikatan psikologis dengan lingkungannya sehingga terjalin rasa kebersamaan kelestarian lingkungan terutama  tentang  masyarakat peduli  api  untuk  menghindari
karhutla.
Berdasarkan  data  tersebut  diatas  dapat  diketahui  bahwa  sebagian  besar masyarakat  Desa  Labuh  Air  Pandan  mempunyai  karakteristik  social ekonomi  yang  sama,  dapat  dilihat  dari  pendidikan,pekerjaan,  maupun dari  tingkat  penghasilan  yang  myoritas  bergantung  pada  hasil perkebunan.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  ancaman  terhadap  Kawasan hutan  juga  semakin  meningkat  dengan  adanya  pembukaan  lahan  baru yang  mulai  merambah  hutan  sehingga  adanya  alih  fungsi  Kawasan hutan diperuntukan kegiatan perkebunan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, Dalam hal ini juga sangat dibutuhkan  adanya  peran  serta  masyarakat,  dengan  adanya  peran  serta masyarakat  maka  berbagai  informasi  dapat  segera  di  tindaklanjuti  oleh instansi terkait.
Tabel 2 Peran Serta Masyakat Desa Labuh Air Pandan dalam alih fungsi hutan No Variabel Kegiatan Peran Serta Masyarakat 1 Peningkatan pengetahuan Perangkat desa memberikan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia dan  juga  sumber  daya alam yang ada Memberikan  informasi, tenaga dan pikiran 2 Peningkatan kesejahteraan Masyarakat desa membentuk beberapa kelompok tani yang bergabung dalam Memberikan  informasi, tenaga dan pikiran
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 28 – 41
Gapoktan  Desa  Labuh air Pandan
3 Pengawasan  dan perlindungan kelestarian hutan Perangkat desa dan masyarakat  membentuk suatu Lembaga pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan- kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, Membentuk  masyarakat peduli api Memberikan  informasi, tenaga dan pikiran, khususnya dalammenjaga hutan dari kebakaran 4 Alih fungsi Kawasan  hutan menjadi hutan kebun masyarakat Gapoktan dan perangkat desa mengajukan permohonan kepada instansi terkait guna memperoleh  ijin  alih fungsi hutan untuk meningkatkan kesejahteraan social ekonomi masyarakat desa Memberikan  informasi, tenaga dan pikiran untuk peningkatan kesejahteraan
Berdasarkan  analisis  dari  kegiatan  wawancara  terhadap  masyarakat mengenai peran serta masyarakat dalam alih fungsi hutan menjadi hutan kebun  masyarakat  masih  terdapat  beberapa  kendala  atau  factor penghambat.
Tabel 3 Kendala Yang Dialami Masyarakat No Kendala Uraian Masalah 1. Konflik Kepemilikan Lahan Konflik  atas  kepemilikan  lahan  terjadi  karena  adanya tumpang  tindih  kepemilikan  lahan.  Konflik  tersebut disebabkan  oleh  ketidakjelasan  kerangka  hukum  yang mendasarinya, terutama implikasi yang saling bertentangan antara UU 41/1999 tentang Kehutanan dan
UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. 2. Peraturan Desa Belum adanya Perdes yang mengatur tentang pengelolaan Kawasan hutan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 28 – 41
3. Pengelolaan Hutan Yang Kurang Efektif Lemahnya kapasitas
kelembagaan di tingkat
daerah,Lemahnya kapasitas kelembagaan dapat berakibat lemahnya kemampuan dalam meninventarisir potensi dan kondisi riil sumber daya hutan 4. Lemahnya Penegakan Hukum Lemahnya  penegakan  hukum  dibidang  kehutanan  dapat diamati  dari  hanya  sedikit pelanggaran  hukum  di  bidang kehutanan  yang  berhasil  dituntut  dan  para  pengusaha sebagai pelaku utama justru dapat menghindari hukuman.
5. Perubahan
Politik
Otonomi daerah dalam prakteknya adalah proses transfer kekuasaan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah.  Kekuasaan  atau  kewenangan  itu  disambut  oleh elit-elit  daerah  untuk  membangun  kekuatan  politik  dan bisnis,  yang  akan  menimbulkan  kebijakan  -  kebijakan baru yang hanya menguntungkan pihak tertentu.
6. Legalitas Banyaknya  prosedur  administrasi  yang  harus  dilewati dalam proses alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian

## B. Analisis  Hukum  Terhadap  Alih  fungsi  Hutan  Menjadi  Lahan

## Perkebunan.
Alih  fungsi  lahan  atau  lazimnya  disebut  sebagai  konversi  lahan  adalah perubahan  fungsi  sebagian  atau  seluruh  kawasan  lahan  dari  fungsinya semula.  Klasifikasi  hutan  sendiri  terbagi  menjadi  Hutan  Konservasi,
Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan diklasifikasikan menjadi:
1.  Hutan  Konservasi  adalah  kawasan  hutan  dengan  ciri  khas  tertentu,
yang  mempunyai  fungsi  pokok  pengawetan  keanekaragaman tumbuhan  dan  satwa  serta  ekosistemnya  yang  menjadi  tiga  macam, yaitu : 5
a.  Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu,
yang  mempunyai  fungsi  pokok  sebagai  kawasan  pengawetan keanekaragaman  tumbuhan  dan  satwa  serta  ekosistemnya,  yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
5 Fauzia,  Lily,  1999.”  Pengaruh  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Terhadap  Sosial  Ekonomi Masyarakat)”. Tesis . Program Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 28 – 41
b.  Kawasan  hutan  pelestarian  alam  adalah  hutan  dengan  ciri  khas tertentu,  yang  mempunyai  fungsi  pokok  perlindungan  sistem penyangga  kehidupan,  pengawetan  keanekaragaman  jenis tumbuhan  dan  satwa,  serta  pemanfaatan  secara  lestari  sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya.
c.  Taman  buru  adalah  kawasan  hutan  yang  ditetapkan  sebagai
tempat wisata berburu.
2. Hutan lindung atau hutan pelestarian alam. Menurut Pasal 1 ayat (14),
(15), (16) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UUKSDAH) terdiri atas:
a.  Taman  nasional  adalah  kawasan  pelestarian  alam  yang mempunyai  ekosistem  asli,  dikelola  dengan  sistem  zonasi  yang dimanfaatkan  untuk  tujuan  penelitian,  ilmu  pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
b.  Taman hutan  raya  adalah kawasan  pelestarian  alam  untuk  tujuan koleksi  tumbuhan  dan/atau  satwa  yang  alami  atau  buatan,  jenis asli  dan  atau  bukan  asli,  yang  dimanfaatkan  bagi  kepentingan penelitian,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  menunjang  budidaya,
budaya, pariwisata, dan rekreasi.
c.  Taman  wisata  alam  adalah  kawasan  pelestarian  alam  yang
terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
Alih  fungsi  hutan  menjadi  lahan  pertanian  merupakan  dampak Sosial  dan  Ekonomi  masyarakat,  baik  yang  berawal  dari ketidaktegasan  pihak  Pemerintah  dalam  menjaga  dan  melindungi hutan,  ataupun  dampak  sosial  akan  keterpaksaan  kebutuhan masyarakat  yang  semakin  menghimpit  untuk  menggunakan  lahan tersebut. Pemerintah sebagai stakeholder utama perlu melaksanakan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 28 – 41
dan  menegakkan  hukum  untuk  melindungi  dan  menjaga  kondisi hutan,  karena  hutan  merupakan  kebutuhan  utama  bagi  manusia sebagai paru-paru dunia. 6
Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional  yang  mewajibkan  agar  bumi,  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  untuk  sebesarbesar  kemakmuran  rakyat,  maka penyelenggaraan  kehutanan  senantiasa  mengandung  jiwa  dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan  kehutanan  harus  dilakukan  dengan  asas  manfaat dan  lestari,  kerakyatan,  keadilan,  kebersamaan,  keterbukaan  dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia.
Dalam  hal  ini  kasus  yang  terjadi  di  Desa  Labuh  Air  Pandan  adalah
Gapoktan  Desa  Labuh  Air  Pandan  melalui  pemerintah  desa  Labuh  Air Pandan  pernah  mengajukan  permohonan  alih  fungsi  Kawasan  hutan menjadi  hutan  kebun  masyarakat  kepada  instansi  terkait  dan permohonan  tersebut  diterima  oleh  instasi  terkait,  namun  hal  itu dibatalkan ketika mendekati waktu penyerahan kepada pemerintah desa Labuh  Air  Pandan  dikarenakan  perbedaan  pandangan  peruntukan.
Gapoktan  Desa  Labuh  Air  Pandan  menghendaki  alih  fungsi  Kawasan hutan  dipergunakan  untuk  lahan  perkebunan  masyarakat  sedangkan pemerintah  menghendaki  alih  fungsi  Kawasan  hutan  tersebut dipergunakan untuk lahan persawahan.
Untuk  itu  Gapoktan  Desa  Labuh  Air  Pandan  mengajukan  kembali permohonan  alih  fungsi  lahan  Kawasan  hutan  yang  mana  permohonan itu sudah masuk dalam Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) instansi terkait.
6 Irawan, B, 2004. Solusi Konversi Lahan Melalui Pendekatan Sosial Ekonomi . Pusat Penelitiandan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 28 – 41
Alih  fungsi  Kawasan  hutan diatur  dalam  Pasal  19  Undang-Undang  No 41  tahun  1999  tentang  (1)  Perubahan  peruntukan  dan  fungsi  kawasan hutan  ditetapkan  oleh  Pemerintah  dengan  didasarkan  pada  hasil penelitian  terpadu,  (2)  Perubahan  peruntukan  kawasan  hutan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  berdampak  penting  dan cakupan  yang  luas  serta  bernilai  strategis,  ditetapkan  oleh  Pemerintah dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  (3)  Ketentuan  tentang tata  cara  perubahan  peruntukan  kawasan  hutan  dan  perubahan  fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sedangkan  tata  cara  perubahan  peruntukan  kawasan  hutan  dan perubahan  fungsi  kawasan  hutan  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015, dan mengenai persyaratan administrasi  dan  teknisnya  diatur  dengan  Peraturan  Menteri. Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018  tentang  Tata  Cara  Pelepasan Kawasan  Hutan  dan  Perubahan  Batas  Kawasan  Hutan  Untuk  Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria. 7
Di  dalam  alih  fungsi  lahan  Kawasan  hutan  merupakan  masalah  juga perlu  diperhatikan  peraturan-  peraturan  tentang  kehutanan  dan  juga lingkungan  hidup  khususnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 Tentang  Kehutanan  Juncto  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 8
Penguasaan  hutan  oleh  Negara  bukan  merupakan  pemilikan,  tetapi
Negara  memberi  wewenang  kepada  pemerintah  untuk  mengatur  dan mengurus  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hutan,  kawasan  hutan
7 Ruswandi,  Agus,  2005.  “Dampak  Konversi  Lahan  Pertanian  Terhadap  Perubahan  Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah”. Thesis . Institut Pertanian Bogor. 8 Munir,  Misbahul,  2008.  “Pengaruh  Konversi  Lahan  Pertanian  Terhadap  Tingkat  Kesejahteraan Rumah  Tangga  Petani  (Kasus:  Desa  Candimulyo,  Kec.Kertek,  Kab.Wonosobo,  Prop.  Jawa Tengah)”. Skripsi . Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 28 – 41
dan  hasil  hutan;  menetapkan  kawasan  hutan  dan  atau  mengubah  status kawasan  hutan;  mengatur  dan  menetapkan  hubungan  hukum  antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan  hukum  mengenai  kehutanan.  Selanjutnya  pemerintah mempunyai  wewenang  untuk  memberikan  izin  dan  hak  kepada  pihak lain  untuk  melakukan  kegiatan  di  bidang  kehutanan.  Untuk  menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan  manfaat  ekonomi,  pemerintah  menetapkan  dan  mempertahankan kecukupan  luas  kawasan  hutan  dalam  daerah  aliran  sungai  dan  atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

## IV. KESIMPULAN
Dalam a lih fungsi hutan menjadi lahan pertanian di Desa Labuh Air Pandan merupakan  dampak  Sosial  dan  Ekonomi  masyarakat,  akan  keterpaksaan kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  menghimpit  untuk  menggunakan lahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan  asas  manfaat  dan  lestari,  kerakyatan,  keadilan,  kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia.
Alih fungsi lahan baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat terhadap  hutan  lindung  harus  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Hutan merupakan milik bersama yang perlu dijaga dan  dilestarikan  untuk  jangka  panjang  kedepan.  Fungsi  hutan  memiliki karakteristik  didalamnya  yang  di  mana  karakteristik  tersebut  sangat berguna  baik  kebutuhan  sosial  atau  kebutuhan  ekonomi  saat  ini  dan  yang akan datang.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 28 – 41

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan, 1995. Politik Perundang-undangan , Jakarta. Soekanto, S. 2007. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Fauzia,  Lily,  1999.”  Pengaruh  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Terhadap  Sosial Ekonomi  Masyarakat)”. Tesis .  Program  Pasca  Sarjana,  Universitas Sumatera Utara.
Irawan,  B,  2004. Solusi  Konversi  Lahan  Melalui  Pendekatan  Sosial  Ekonomi . Pusat Penelitiandan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Munir, Misbahul, 2008. “Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat
Kesejahteraan  Rumah  Tangga  Petani  (Kasus:  Desa  Candimulyo, Kec.Kertek,  Kab.Wonosobo,  Prop.  Jawa  Tengah)”. Skripsi .  Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Ruswandi,  Agus,  2005.  “Dampak  Konversi  Lahan  Pertanian  Terhadap Perubahan  Kesejahteraan  Petani  dan  Perkembangan  Wilayah”. Thesis . Institut Pertanian Bogor.