This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi

## Kartika Dewi Irianto & Radella Elfani
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: tika.irianto86@gmail.com & elfaniradella@gmail.com

## Abstrak
Terdapat  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  kontraktor,  konsultan  pengawas,  dan konsultan  perencana  serta  bowheer/  pemberi  kerja  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan  konstruksi.  Hak dan  kewajiban  para  pihak  ini  diikat  dengan  sebuah  kontrak  yang  disepakati  antara  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  sebagai  wakil  dari  pemerintah  dengan  Penyedia,  yang  mana  prinsip  utama  dalam pembuatan dan penyusunan kontrak konstruksi haruslah berpijak pada kesetaraan dan kejelasan. Tujuan penelitian  ini  adalah  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  hak  dan  kewajiban  penyedia  jasa konstruksi  dalam  kontrak,  upaya  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  pada  kontrak  jasa  konstruksi,  dan kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  dan  solusinya.  Penulisan  jurnal  ini digunakan  metode  normatif  empiris,  melalui  cara  wawancara  yaitu  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada siapa yang menjadi responden dari pihak Kontraktor,  Konsultan  Pengawas,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kota  Bukittinggi  dan Dinas  Perumahan  dan  Pemukiman  Kota  Bukittinggi  terkait  dengan  kasus  tersebut.  Kemudian membandingkan  hasil  dari  wawancara  dengan  Peraturan  Tertulis  yang  terkait.  Kesimpulan  dari penelitian  adalah  1.  PPK  dikatakan  melakukan  wanprestasi  karena  PPK  terlambat  memenuhi  hak  dan kewajiban  2.  Dengan  adanya  mekanisme  proses  pengadilan  maka  akan  menghasilkan  sebuah  putusan pembayaran  prestasi  pekerjaan  penyedia  3.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  sengketa wanpretasi ini yaitu ketakutan pihak penyedia untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi.
Kata Kunci: Kontrak; Wanprestasi; Jasa Konstruksi
Abstract
There  are  rights  and  obligations  that  must  be  carried  out  by  contractors,  supervisory  consultants  and planning consultants as well as bowheers / employers in carrying out a construction work. The rights and obligations  of  these  parties  are  bound  by  a  contract  agreed  between  the  Commitment  Making  Officer (PPK) as the representative of the government and the Provider, in which the main principles in making and drafting a construction contract must be based on equality and clarity. The purpose of this study is to know the legal protection of the rights and obligations of construction service providers in the contract, to know the efforts to resolve default disputes in construction service contracts, to know the obstacles faced in settling default disputes and their solutions. In writing this journal, the empirical normative method is used,  through  interviews,  namely  data  collection  by  means  of  the  author  holding  direct  questions  and answers to who is the respondent from the Contractor, Supervisory Consultant, Public Works and Spatial Planning Office of Bukittinggi City and the Department of Housing and City Settlements. Bukittinggi is related  to  the  case.  Then  compare  the  results  of  the  interview  with  the  related  Written  Rules.  The conclusions of the research are 1. PPK is said to have defaulted because PPK is late in fulfilling its rights and obligations 2. With the court process mechanism it will result in a decision to pay for the provider's
job  performance  3.  The  obstacles  faced  in  resolving  this  dispute  over  interpretation  are  the  fear  of  the provider to carry out the process dispute resolution by litigation.
Keywords: Contract; Default; Construction service

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  memiliki  peran  penting  sebagai  perancang  anggaran  dan  pembeli barang/jasa dari penyedia jasa  konstruksi. Untuk pengadaan infrastruktur diperlukan jasa konstruksi untuk melaksanakan suatu pekerjaan kontruksi.  Jasa Konstruksi adalah layanan  jasa  konsultansi  perencanaan  pekerjaan  konstruksi,  layanan  pelaksanaan pekerjaan  konstruksi  dan  layanan  jasa  konsultansi  pengawasan  pekerjaan  konstruksi. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pekerjaan  konstruksi  adalah  keseluruhan  atau  sebagian  kegiatan  yang  meliputi pengkajian,  pengoperasian,  pemeliharaan,  pembongkaran,  dan  pembangunan  kembali suatu bangunan. 1 Saat ini paling tidak terdapat beberapa pemangku kepentingan yang dapat  diidentifikasi  secara  langsung  yaitu  diantaranya  para  pelaku  usaha  jasa konstruksi, secara spesifik mereka terdiri dari badan usaha/ perusahaan kontraktor dan konsultan. 2
Pekerjaan  konstruksi  yang  dikerjakan  oleh  kontraktor  dilakukan  berdasarkan perjanjian.  Menurut  Pasal  1313  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata), “ perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih”. 3 Perjanjian  tersebut dilakukan  oleh  intansi  pemerintahan  yang  ditunjuk  untuk  mengikat  pihak  pelaksana jasa  konstruksi  dengan  pemerintah,  yang  mana  pemerintah  akan  diwakilkan  oleh Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disingkat dengan PPK).
1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2 Sulistijo  Sidarto  Mulyo.  (2013). Bisnis  Konstruksi  Dihadang  Banyak  Masalah, Jakarta  :  Elec  Media Komputindo, hlm.14
3 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, hubungan  hukum  antara  Kontraktor  dengan  PPK  adalah  hubungan  kontraktual (berdasarkan  kontrak)  yang  harus  memenuhi  persyaratan  sahnya  perjanjian  dalam Pasal  1320  KUHPerdata.  Wujud  nyata  dari  hubungan  kontraktual  itu  adalah    Surat Perjanjian  Kerja  (selanjutnya  disingkat  dengan  SPK). 4 Mengenai  isi  dari  kontrak  kerja konstruksi diuraikan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  bahwa isi dari    kontrak  kerja  konstruksi    tersebut  dibuat  dalam  bentuk  dokumen  kontrak  kerja konstruksi  yang  didalamnya  terdapat  harga  penawaran  dari  penyedia,  pekerjaan  apa saja yang akan dikerjakan, bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan, dan segala hal mengenai objek pada pekerjaan konstruksi tersebut. 5
Bentuk  kontrak  jasa  konstruksi  adalah  kontrak  standar,  dengan  tujuan  untuk menjaga  agar  kontrak  dan  pelaksanaan  tetap  mengikuti  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Semua  proses  dari  tahapan  awal  dari  pendaftaran  sampai dengan  penetapan  pemenang  lelang  semuanya  telah  diatur  oleh  undang-undang berikut  peraturan  pelaksanaannya  telah  diatur  dalam  bentuk  standar  kontrak.  Pihak pengguna  jasa  dalam  hal  ini  terutama  pemerintah  dan  atau  lembaga  negara  lebih dominan untuk menentukan isi perjanjian. 6
Berdasarkan  Pasal  1338  KUHPerdata,  para  pihak  bebas  untuk  menentukan bentuk  dan  isi  perjanjian,  meskipun  demikian,  asas  kebebasan  berkontrak  tetap memiliki  batasan-batasan,  yaitu  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Undang-Undang, ketertiban  umum,  maupun  kesusilaan.  Pembatasan  ini  tertuang  dalam  Pasal  1337 KUHPerdata  yang  berbunyi  “ suatu  sebab  adalah  terlarang,  jika  sebab  itu  dilarang  oleh undang-undang  atau  bila  sebab  itu  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau  dengan  ketertiban umum. 7 Namun kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian sekiranya telah hilang  karena  di  dalam  Pasal  47  UU  No.2  Tahun  2017  telah  ditentukan  isi  dari  suatu kontrak  kerja  jasa  konstruksi.  Meskipun  demikian  kedudukan  hukum  pihak-pihak
4 Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 5 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
6 Budi  F.  Supriadi, Kedudukan  Para  Pihak  Dalam  Kontrak  Kerja  Jasa  Konstruksi  Ditinjau  Dari  Asas Kebebasan  Berkontrak  Dan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999  Tentang  Jasa  Konstruksi. Majalah  Ilmiah Unikom, Vol.5, hlm. 157-158.
7 Seng Hansen. (2018). Manajemen Kontrak Konstruksi, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama. hlm.42
tersebut adalah kedudukan sebagai pihak-pihak dalam hukum privat. Hal ini diperjelas dengan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 88 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 yang tidak  mencantumkan  tuntutan  pidana  terhadap  pelanggaran  isi  kontrak  kerja konstruksi dan penyelesaian sengketa hanya berdasarkan hukum privat. 8
Bilamana  terjadi  pelanggaran  terhadap  kontrak  kerja  konstruksi,  maka pelanggaran  tersebut  merupakan  suatu  perbuatan  wanprestasi.  Kata  wanprestasi berasal  dari  bahasa  Belanda,  yang  berarti  prestasi  buruk,  dimana  debitur  tidak melakukan  apa  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian,  sehingga  debitur  wanprestasi (alpa/lalai/ingkar  janji).  Menurut  Kamus  Hukum,  Wanprestasi  berarti  kelalaian, kealpaan,  cidera  janji,  tidak  menepati  kewajibannya  dalam  perjanjian. 9 Wanprestasi diatur  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata,  berbunyi  “ penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah dinyatakan  lalai  untuk  memenuhi  perikatan  itu,  atau  tidak  memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika sesuatu yang harus harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan .” 10
Jika  tidak terpenuhinya prestasi (hak dan kewajiban), maka persoalan tersebut dapat diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme yang diatur dalam isi kontrak yang berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para  pihak  pembuatnya,  atau  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  Negeri.  Gugatan  ini  berupa  gugatan  ganti  kerugian  atau gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.
Namun  pada  beberapa  kasus  yang  terjadi,  mekanisme  penyelesaian  untuk pelanggaran  kontrak  jasa  konstruksi  tidaklah  sesuai  dengan  mekanisme  yang  di  atur dalam  isi  kontrak.  Hal  ini  mengakibatkan  kerugian  sepihak  dari  konsultan  pengawas dan  pihak kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan fisik.
Seperti  kasus  yang  terjadi  pada  puluhan  kontraktor  dan  konsultan  pengawas Kota Bukittinggi yang kecewa akibat dana proyeknya tidak dapat dibayarkan padahal
8 Pasal 88 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
9 Subekti  dan  Tjitrosoedibio.  (1996). Kamus  Hukum ,  Jakarta  :  Pradya  Paramita,  hlm.  110  dalam P.N.H. Simanjuntak, Op.Cit hlm.292
10 Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
pekerjaan  sudah  selesai  100%  dan  bahkan  administrasinya  pun  sudah  lengkap,  mulai dari  pekerjaan  fisik,  pelaksanaan  PHO  (Serah  Terima  Pertama  Pekerjaan),  SPM  (Surat Perintah  Membayar)  sudah  diterbitkan,  dan  bahkan  SP2D  (Surat  Perintah  Pencairan Dana) juga sudah selesai. 11
Pada  proses  pencairan  dana  terjadi  kendala  dimana  kontraktor  dan  konsultan pengawas  tidak  berhasil  untuk  mencairkan  dana  pada  tanggal  batas  penutupan  buku untuk  pencairan  dana  pada  tanggal  31  Desember  pukul  24.00  WIB.  Akibatnya,  dana tersebut  tidak  bisa  dicairkan  sesuai  dengan  kontrak  yang  telah  disepakati  yang mengakibatkan  kerugian  pada  67  kontraktor  dan  konsultan  kurang  lebih  hingga  Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
Dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan  Pemukiman    Kota  Bukittinggi,  telah  berusaha  untuk  memenuhi  prestasi  sesuai dengan  kontrak  yaitu  dengan  menyelesaikan  admintrasi  dan  berkas  pembayaran masing-masing  pekerjaan  dari  kontraktor  yang  ada  di  lingkungan  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  (selanjutnya  disingkat  dengan  DPUPR)  dan  Dinas Perumahan  dan  Pemukiman  Kota  Bukittinggi  sebagai  bentuk  tanggungjawab pelaksanaan prestasi.  Namun, yang terjadi adalah berkas tersebut tidak dapat diproses karena  masalah error  server pajak  yang  merupakan  rangkaian  penting  pada  proses pencairan  dana.  Masalah error  server pajak  mengakibatkan  gagalnya  pembayaran prestasi pekerjaan kontraktor dan konsultan pengawas.
Tidak dibayarkannya prestasi telah menimbulkan kerugian oleh pihak penyedia. Untuk itu perlu dicari upaya-upaya penyelesaian sengketa yang diatur oleh Perundang- undangan.   Oleh sebab itu,  penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian  dituangkan  dalam  tulisan yang  berjudul“ Penyelesaian  Sengketa Wanprestasi    pada  Kontrak  Jasa  Konstruksi  di  Pemerintahan  Daerah  Kota Bukittinggi ”.
Dari  permasalah  di  atas,    penelitian  ini  fokus  pada  penyelesaian  sengketa  di Wilayah Bukittinggi untuk lingkup pekerjaan konstruksi yang telah selesai 100%. Yaitu
11 Www.Japos.Co, Kontraktor Bukittinggi Kecewa, Dana Proyek Tidak Dibayarkan,
https://www.japos.co/2019/01/07/kontraktor-bukittinggi-kecewa-dana-proyek-tidak-dibayarkan/, (ditelusuri 13 Februari 2019)
terkait: bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban penyedia jasa konstruksi  dalam  kontrak?  bagaimanakah  upaya  penyelesaian  sengketa  wanprestasi pada kontrak jasa konstruksi/ serta apakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dan solusinya ?

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode  pendekatan  hukum normatif  empiris dengan bentuk melihat pelaksanaan dari suatu prestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam  sengketa  wanprestasi  serta  menganialisis  permasalahan  sengketa  wanprestasi dari  konsistensi/kesesuaian  antara  Undang-Undang  dan  peraturan  tertulis  dengan fakta  hukum  yang  terjadi  pada  sengketa  wanprestasi  pada  kontrak  jasa  konstruksi tersebut. Data Primer dan Sekunder yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Hasil yang  dinyatakan  responden  secara  tertulis  atau  lisan  dan  juga  data  yang  didapatkan dari  dokumen,  dianalisis,  diteliti  dan  dipelajari  sebagai  suatu  yang  utuh.  Metode kualitatif tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kebenaran, akan tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut dan latar belakang terjadinya suatu peristiwa hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  dan  Kewajiban  Penyedia  Jasa  Konstruksi dalam Kontrak
Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja oleh kedua belah pihak, maka berlakulah hak dan kewajiban para pihak berdasarkan kontrak.  Berdasarkan Pasal 47 ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017,  Surat  Perjanjian  Kerja  (selanjutnya disingkat  dengan  SPK)  harus  memuat  hak  dan  kewajiban  antara  PPK  dan  Penyedia. Berdasarkan  hasil  penelitian,  didalam  kontrak  terdapat  hak  dan  kewajiban  sebagai berikut: 12
1. Pihak Pertama (PPK) mempunyai hak dan kewajiban untuk:
a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
12 Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Bukittinggi.  (2018). Surat  Perjanjian  Kerja No.154/SPK/DPKP-PSU/X-2018 . Bukittinggi: Dinas Perkim. hlm.3
b. Meminta  laporan-laporan  secara  periodik  mengenai  pelaksanaan  pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia
c. Memberikan  fasilitas  yang  dibutuhkan  oleh  penyedia  untuk  kelancaran pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak
d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak.
b. Meminta  fasilitas-fasilitas  dari  Pihak  Pertama  untuk  kelancaran  pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak
c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
d. Melaksanakan dan menyelesaiakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan didalam kontrak.
e. Melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekerjaan  secara  cermat,  akurat  dan  penuh tanggungjawab  dengan  menyediakan  tenaga  kerja,  bahan-bahan,  peralatan, angkutan  ke  atau  dari  lapangan,  dan  segala  pekerjaan  permanen  maupun sementara  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan,  penyelesaian  dan  perbaikan pekerjaan yang dirinci didalam kontrak.
f. Memberikan  keterangan-keterangan  yang  diperlukan  untuk  pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan didalam kontrak.
h. Mengambil  langkah-langkah  yang  cukup  memadai  untuk  melindungi lingkungan  tempat  kerja  dan  membatasi  perusakan  dan  gangguan  kepada masyarakat aupun miliknya akibat kegiatan Pihak Kedua.
Berdasarkan hak dan kewajiban diatas, maka jelaslah mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban PPK dan penyedia. Namun pada kontrak tersebut tidak ditemukan bagaimana  perlindungan  terhadap  hak  dan  kewajiban  penyedia  jasa  konstruksi didalam  kontrak.  Secara  garis  besar,  dalam  huruf  d  ayat  (1)  penegasan  mengenai  hak penyedia yang menjadi kewajiban PPK yaitu membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
Berdasarkan  hak  dan  kewajiban  diatas,  pembayaran  yang  menjadi  kewajiban PPK  sudah  diatur  secara  kompleks  didalam  surat  perjanjian  kerja,  akan  tetapi  hal  itu tidak  terwujud  pada  peristiwa  gagal  bayarnya  sebanyak  67  Kontrak  Jasa  Konstruksi yang menjadi kewajiban oleh pemberi kerja  pada jam 12.00 WIB tanggal 31 Desember 2018, senilai hampir Rp.5000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
Maka untuk memenuhi prestasi, berdasarkan pasal 1249 KUHPerdata jika salah satu  pihak  lalai  dalam  memenuhi  perikatan  harus  membayar  prestasi  dan    sejumlah uang  tertentu  sebagai  ganti  kerugian.  Akibat  yang  sangat  penting  dari  wanprestasi adalah kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos,rugi,dan bunga yang dideritanya. Untuk  adanya  kewajiban  ganti  rugi  bagi  debitur  maka  undang-undang  menentukan bahwa  debitur  harus  terlebih  dahulun  dinyatakan  berada  dalam  keadaan  lalai ( ingebrekestelling ) 13 .  Berdasarkan  Pasal  1249  KUHPer,  PPK  harus  membayar  ganti kerugian yang terdapat pada pasal 122 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 sebesar tingkat suku bunga yang berlaku saat itu menurut tingkat suku bank Indonesia. 14 PPK harus  melaksanakan  konsekuensi  hukum  yang  berlaku  pada  kontrak  untuk menghormati hak dan kewajiban para pihak yang berkontrak.
Untuk  SP2D  sudah  diterbitkan  oleh  DPKAD  tetapi  waktu  untuk  mencairkan dana  oleh  bank  sudah  melewati  batas  waktu  sehingga  prestasi  penyedia  tidak  dapat dicairkan  diperlukan  adanya  kebijakan  dari  pemerintah  kepada  bank  yang bersangkutan  agar  terpenuhinya  pembayaran  prestasi,  berpedoman  kepada  Pasal  18 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yaitu “ Penyelenggara  Pemerintah  Daerah  memprioritaskan  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ”. 15
Mengenai  Penyedia  belum  selesai  dalam  mengurus  mekanisme  pencairan  dana yang mengakibatkan SPM belum diterbitkan dan SP2D tidak dapat diproses merupakan suatu  bentuk  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Karena  berdasarkan Pasal  12  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  134/PMK.06/2005  dinyatakan  bahwa penyedia  harus  mengajukan  tagihan  atas  pengadaan  barang/jasa  yang  membebani APBN kepada KPA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih
13 Dhanang Widijawan. (2018). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis . Bandung : CV.Keni Media. hlm.88 14 Pasal 122 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
terhadap  Negara. 16 Maka  seharusnya  penyedia  tidak  lalai  dalam  melaksanakan kewajibannya.
Mengenai  surat  edaran  yang  menyatakan  bahwa  konsultan  pengawas  tidak dapat  mencairkan  dana  jika  mekanisme  pencairan  dana  kontraktor  yang  berkaitan belum  selesai  yang  menyebabkan  prestasi  konsultan  pengawas  juga  tidak  dibayarkan merupakan suatu hal yang keliru. Berdasarkan asas Pacta Sun Servanda setiap perjanjian menjadi  hukum  yang  mengikat  bagi  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian.  Asas kepastian hukum artinya dibutuhkan suatu peraturan ataupun hukum yang mengatur dan  digunakan  dalam  perkara  yang  terjadi  di  luar  perjanjian.  Asas  kepastian  hukum atau  disebut  juga  sebagai  dengan  asas pacta  sunt  sevanda merupakan  asas  yang berhubungan akibat perjanjian. 17
Jika kontrak hanya dilakukan oleh para pihak yang berkontrak, maka tidak ada klausul lain yang bisa menyebabkan tidak dibayarkannya kontrak. Apalagi jika ditinjau kembali  mengenai  kewajiban  konsultan  pengawas  yaitu  menyelenggarakan  surat- menyurat  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  proyek,  membuat  laporan  berkala mengenai  kegiatan  pembangunan  dan  mencatat  menghitung  pekerjaan  semua  sudah dilaksanakannya.  Maka  tidak  ada  lagi  alasan  untuk  tidak  dibayarkannya  kontrak tersebut.

## 2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi
Sengketa  konstruksi  lazim  terjadi  terutama  mengingat  praktik  dalam  jasa  konstruksi    yang sarat  dengan  resiko  dan  berbagai  kepentingan.  Pelaksanaan  proyek  konstruksi  diawali  dengan kontrak  konstruksi  yang  telah  menjabarkan  kondisi-kondisi  apabila  terjadi  sengketa  konstruksi dan  prosedur  penanganannya.  Sengketa  konstruksi  cenderung  timbul  apabila  salah  satu  pihak
16 Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaananggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
17 Wawan Muhwan Hariri. (2011). Hukum Perikatan, Bandung: Pustaka Setia. hlm. 142
menganggap  bahwa  pihak  lainnya  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  kewajiban  dan tanggungjawabnya. 18
Penyelesaian  sengketa  Konstruksi  menurut  Pasal  88  Ayat  (1)  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Apabila tidak tercapai suatu kemufakatan, para pihak yang bersengketa menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.  Apabila  ternyata  didalam  kontrak  jasa  konstruksi  tidak  tercantum  upaya penyelesaian  sengketa,  maka  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  membuat  suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara sengketa yang akan dipilih.
Berdasarkan  Kontrak  yang  disepakati  kedua  belah  pihak,  bilamana  dalam pelaksanaan  kontrak  ini  terjadi  perselisihan/  perbedaan  paham,  penyelesaian  akan diatur sebagai berikut : 19
1. Musyawarah tingkat pertama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; atau
2. Melalui mediasi oleh pihak yang independen; atau
3. Melalui  perwasitan  (arbitrase);  atau  Melalui  saluran  hukum  yang  berlaku (pengadilan) apabila cara pertama, kedua dan ketiga tidak dapat menyelesaikan perselisihan
4. Selama  proses  perselisihan  dengan  cara  musyawarah,  mediasi,  arbitrase  atau Pengadilan,  tidak  dapat  dijadikan  menunda  pekerjaan  sesuai  jadwal  waktu yang telah ditetapkan.
Pada  sengketa  ini,  metode  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  Pihak Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Bukittinggi  yaitu  Negosiasi. Berdasarkan  hasil  penelitian,  metode  negosiasi  ini  dipilih  sebagai win  to  win  solution karena  hal  ini  dapat  melindungi  kepentingan  para  pihak.  Disisi  lain,  penyelesaian sengketa  mengutamakan  upaya  perdamaian  yang  timbul  dari  kontrak  atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan kontrak. 20
Alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  terbaik  menurut  penulis  yaitu penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  lewat  jalur  litigasi.  Sebelumnya  penyedia melakukan gugatan wanprestasi terhadap tidak dibayarkannya prestasi dari pekerjaan
18 Seng Hansen, Op.Cit .,hlm.254 19 Dinas Pekerjaan Umum, Op.Cit, hlm.7 20 Hasil  wawancara  dengan  Fauzan,  PPK  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota Bukittinggi dilaksanakan pada Kamis, 14 Maret 2019
yang telah dilaksanakan oleh penyedia. Dalam rangkaian proses litigasi untuk hukum privat,  maka  akan  ada  proses  mediasi.  Pada  proses  mediasi  ini  dipertemukan  para pihak  yang  bersengketa.  Para  pihak  bersengketa  memilih win  to  win  solution dengan kesepakatan  yang  diajukan  kepada  hakim.  Hasil  mediasi  tersebut  menjadi  putusan yang  mengikat  kedua  belah  pihak,  sehingga  prestasi  penyedia  dapat  dibayarkan  atas dasar  putusan  hakim.  Maka  para  pihak  tidak  akan  dirugikan  hak  nya  dalam pemenuhan prestasi.

## 3. Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi  Pada Kontrak Jasa Konstruksi
Terdapat  banyak  kendala  yang  dihadapi  dalam  Penyelesaian  Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemda Kota Bukittinggi. Kendala-kendala tersebut  terjadi  dan  menjadi  penyebab  gagal  bayarnya  sebanyak  67  Kontrak. Berdasarkan  penelitian,  terdapat  sebuah  proses  yang  menyimpang  dari dilaksanakannya  kontrak  bagi  pihak  yang  membuatnya.  Hal  itu  adalah  jika  proses administrasi  kontraktor/  penyedia  pekerjaan  fisik  belum  selesai,  maka  proses administrasi konsultan juga tidak dapat diproses. Ini dikarenakan adanya surat edaran yang  menyatakan  bahwa  jika  pencairan  dana  untuk  kontraktor  belum  selesai,  maka pihak konsultan pengawas  belum bisa mencairkan dana untuk pekerjaannya.  Padahal antara  penyedia  dan  kontraktor  memiliki  kontrak  yang  berbeda  dengan PPK.    Hanya saja memiliki satu objek yang sama. Artinya kontrak ini tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Terjadinya hal ini membuat hak dari konsultan pengawas terlanggar karena kontrak hanyalah mengikat para pihak yang berkontrak didalamnya berdasarkan asas pacta  sur  servanda .  Jadi  tidak  ada  alasan  untuk  tidak  dapat  dicairkannnya  dana konsultan. 21
Kendala  kedua  pada  penyelesaian  sengketa  konstruksi  adalah  pihak  penyedia enggan  untuk  melaksanakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi/ pengadilan.  Dan  penyelesaian  sengketa  hanya  ditempuh dengan  jalur  negosiasi.  Pada jalur  negosiasi  itu,  diputuskan  bahwa  penyedia  hanya  dapat  menerima  pembayaran
21 Hasil wawancara dengan Roni, Direktur CV.Nafelindo dilaksanakan pada Jum’at 15 Maret 2019
prestasi  mereka  pada  bulan  Oktober  2019.  Jalur  negosiasi  ditempuh  oleh  pihak penyedia  karena  pihak  penyedia  takut  akan  hal-hal  yang  akan  berakibat  pada kerjasama  dengan  pemda  kedepan  sebagai  penyedia  jasa  konstruksi.  Karena  hal  ini mengganggu  kepentingan  instansi. 22 Sehingga  penyedia  menerima  kerugian  yang mereka alami dan bersedia pembayarannya ditunda hingga Oktober 2019. Padahal, jika penyedia  melakukan  penyelesaian  sengketa  dengan  jalur  litigasi,  akan  memberikan suatu  putusan  yang  mengikat  sebagai  dasar  dijalankannya  suatu  perbuatan  untuk melindungi hak penyedia.
Kendala  ketiga  datang  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan  Ruang  Kota Bukittinggi.  DPUPR  sudah  beritikad  baik  melaksanakan  mekanisme  pembayaran prestasi  dengan  baik.  Bukti  dari  dilaksanakannya  mekanisme  ini  yaitu  diterbitkannya Surat Perintah Membayar yang menjadi cara terakhir dari DPUPR untuk menyelesaikan pembayaran  kepada  penyedia.  Akan  tetapi  masalah  berada  pada  DPKAD  yang merupakan dinas yang berhak untuk mencairkan dana prestasi penyedia.  Proses yang berbelit-belit  seperti  tidak  diterimanya  dokumen  setelah  diperiksa  dan dikembalikannya dokumen tersebut ke DPUPR menyebabkan penyedia tidak menerima pembayaran  prestasi  pekerjaan  karena  telah  lewat  waktu  pencairan  dana  yaitu  pada pukul  24.00  WIB  tanggal  31  Desember  2018.  Jika  dokumen-dokumen  hanyalah merupakan  masalah  administratif,    dokumen  bisa  dilengkapi  kembali  setelah  pukul 24.00  WIB  tanggal  31  Desember  2018.  Seharusnya  dinas  terkait  mengutamakan pembayaran  prestasi  dahulu  agar  tidak  terjadinya  kerugian  antara  kedua  belah  pihak baik DPUPR maupun pihak penyedia. 23
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  secara  negosiasi  oleh  para  pihak  kurang memberikan win  to  win  solution terhadap  sengketa  ini.  Karena  penyelesaian  sengketa hanya melibatkan para pihak dan tidak memberikan kepastian hukum kepada penyedia yang kontraknya gagal dibayarkan.
Mengenai error  server pajak  yang  menjadi  penyebab  tidak  dapat  dicairkannya pembayaran  prestasi  penyedia  seharusnya  bukan  menjadi  penyebab  tidak  dapat
22 Ibid 23 Hasil  Wawancara  dengan  Evi  ,  Staff  Bagian  Administrasi  DPUPR  dilaksanakan  pada  Rabu,  13 Maret 2019
dicairkannya  pembayaran  prestasi  penyedia.  Karena  pembayaran  pajak  merupakan mekanisme yang dapat dibayarkan setelah tanggal dan waktu yang ditentukan. Hal ini bukanlah penghambat dibayarkannya prestasi penyedia. 24
Masalah  selanjutnya  yaitu  pihak  Penyedia  lalai  dalam  mengurus  mekanisme pembayaran  prestasi.  Sehingga  akibat  dari  kelalaian  tersebut  menyebabkan  kerugian untuk  penyedia  sendiri.  Pihak  penyedia  harusnya  proaktif  dalam  menyelesailkan mekanisme  pembayaran  prestasi  mereka  sendiri,  karena  ini  menyangkut  hak  dari penyedia yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. 25
Kendala  lain  prestasi  sudah  dilaksanakan  oleh  pelaksana  jasa  konstruksi, kemudian  DPUPR  dan  Dinas  Perkim  sudah  melaksanakan  prestasi  dengan  hasil terbitnya  Surat  Perintah  Membayar,  secara  administrasi  kewajiban  yang  dilaksanakan oleh  DPUPR  dan  Dinas  Perkim  sudah  selesai.  Namun  yang  terjadi,  pada  DPKAD sebagai juru bayar tidak dapat melaksanakan pembayaran karena beberapa faktor yang diuraikan  diatas.  Dari  DPUPR  dan  Dinas  Perkim  menyatakan  bahwa  mereka  sudah melaksakan  prestasi  ,  namun    DPUPR  dan  Dinas  Perkim  melupakan  bahwa  Pemda merupakan satu kesatuan. Yang menjadi masalah yaitu persoalan kedepan ketika BPK dan  BPKP  melakukan  pemeriksaan  mengenai  pembayaran  dilakukan  pada  anggaran perubahan  yaitu  pada  Oktober  2019.  Tidak  adanya  kejelasan  dan  penetapan  dari pengadilan  yang  menguatkan  dinas  terkait,  akan  menyebabkan  terjadinya  suatu permasalahan hukum yang baru dikemudian hari.

## D. PENUTUP
Perlindungan  hukum  terhadap  hak  dan  kewajiban  penyedia  jasa  konstruksi dimuat dalam kontrak jasa konstruksi. Pada dasarnya, kontrak jasa konstruksi bersifat kesepakatan kedua belah pihak. Maka kontrak yang dibuat merupakan undang-undang bagi  para  pihak  yang  tentunya  harus  dipatuhi  oleh  segala  pihak.  Maka  jika  prestasi
24 www.Dekadepos.com , Kontraktor Kecewa SPM dan SP2D hampir 5 Milyar Gagal Bayar, diakses dari https://www.dekadepos.com/2019/01/04/kontraktor-kecewa-spm-dan-sp2d-hampir-5-milyar- gagal-bayar/ ditelusuri pada 12 Februari 2019
25 Hasil wawancara dengan Desi Hapsanti , PPK  dari DPUPR, dilaksanakan pada Senin, 11 Maret 2019
tidak  dilakukan  pada  waktu  yang  tidak  sesuai  dengan  kontrak,  akan  diketegorikan sebagai  wanprestasi.  DPKAD  dinilai  telah  melakukan  wanprestasi  terhadap  kontrak jasa konstruksi karena memenuhi unsur Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi “ …atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu  yang  melampaui  waktu  yang  telah  ditentukan .”. Dapat  disimpulkan,  DPKAD dikatakan  melakukan  wanprestasi  karena  DPKAD  tidak  memenuhi  hal  yang dipejanjikan.
Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan secara non litigasi oleh pihak PPK  dan  Penyedia  dengan  menghasilkan  kesepakatan  dana  proyek  akan  diberikan pada waktu di luar kontrak atau terlambat, merupakan hal yang merugikan satu pihak yaitu  penyedia.  Penulis  menilai  bahwa  penyelesaian  sengketa  yang  efektif  dilakukan melalui Jalur Litigasi dengan melewati mekanisme proses  pengadilan. Dengan adanya mekanisme proses pengadilan maka akan menghasilkan sebuah putusan yang mengikat sebagai dasar pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  ini  yaitu ketakutan  pihak  penyedia  untuk  melaksanakan  proses  penyelesaian  sengketa  dengan jalur litigasi karena ketakutan akan hal yang berakibat pada kerjasama penyedia dengan Pemda kedepan sebagai penyedia jasa konstruksi

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. BUKU
Dhanang  Widijawan.  (2018). Dasar-Dasar  Hukum  Kontrak  Bisnis .  Bandung:  CV.Keni Media.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. (2018). Surat Perjanjian Kerja  Nomor  37/SPK-DPUPR-CK/VIII-2018 .  Bukittinggi:  Pemerintah  Kota Bukittinggi.
Dinas  Pekerjaan  Umum.  (2013). Surat  Perjanjian  Kerja  Nomor  :96/SPK-DPU/PJJ/IX-2013 , Bukittinggi: Pemerintah Kota Bukittinggi.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi. (2018). Surat Perjanjian Kerja No.154/SPK/DPKP-PSU/X-2018 . Bukittinggi : Dinas Perkim.
Seng  Hansen.  (2018). Manajemen  Kontrak  Konstruksi. Jakarta:  PT.Gramedia  Pustaka Utama.
Subekti dan Tjitrosoedibio. (1996). Kamus Hukum . Jakarta : Pradya Paramita.
Sulistijo Sidarto Mulyo. (2013). Bisnis Konstruksi Dihadang Banyak Masalah. Jakarta : Elec Media Komputindo.
Wawan Muhwan Hariri. (2011). Hukum Perikatan . Bandung : CV.Pustaka Setia.
Y.Sogar Simamora. (2017). Hukum Kontrak . Surabaya:LaksBang Pressindo.

## 2. PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Usaha Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintahan.
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintahan
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999  Tentang  Jasa  Konstruksi,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 54
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6018.

## 3. JURNAL
Budi F. Supriadi . (2015). “ Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi ” . Majalah Ilmiah Unikom, Vol.5.

## 4. INTERNET
Www.Japos.Co, Kontraktor  Bukittinggi  Kecewa,  Dana  Proyek  Tidak  Dibayarkan, Dalam https://www.japos.co/2019/01/07/kontraktor-bukittinggi-kecewa-dana- proyek-tidak-dibayarkan/ , diakses tanggal 13 Februari 2019.