## MODEL PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DESA MARGOSARI DAN PENYELESAIAANNYA PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 22 WAY WAYA KABUPATEN PRINGSEWU
(THE MODEL OF LAND TENURE BY MARGOSARI VILLAGE COMMUNITY AND ITS SETTLEMENT IN THE 22 WAY WAYA PROTECTED FOREST AREA,
PRINGSEWU REGENCY)
Kartiko Harnadi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tiko_marley@yahoo.co.id

## Abstrak
Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu  kawasan  yang  rentan  terjadi  konflik.  Konflik  tersebut  terindikasi  dari  masyarakat  desa Margosari  yang  menguasai  dan  memanfaatkan  tanah di  dalam  kawasan  hutan.  Permasalahan yang  dapat  dibahas  adalah  bagaimana  model  penguasaan  tanah  oleh  masyarakat  dan bagaimana  model  penyelesaiaan  status  hukum  penguasaan  tanah  di  Desa  Margosari Kabupaten  Pringsewu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Penulis menemukan  jawaban  bahwa  model  pemanfaatan  tanahnya  adalah  untuk  berladang,  usaha pertambangan,  dan  pemukiman.  Tanah  di  desa  Margosari  yang  berada  di  luar  dan  di  dalam kawasan hutan belum ada yang bersertifikat. Sebagian besar bukti kepemilikannya adalah surat keterangan tanah, dan/atau surat peralihan di bawah tangan. Model penyelesaian status hukum tanah  di  dalam  kawasan  hutan  yang dikuasai  masyarakat  Desa  Margosari  adalah melalui:  1) perhutanan sosial, atau 2) perubahan batas kawasan hutan.
Kata Kunci: Model Penyelesaian, Tanah, Hutan Lindung dan Desa.

## Abstract
Protected Forest Register 22 Way Waya Pringsewu Regency is one area that is prone to conflict. The conflict is indicated from the people of Margosari village who control and use land in  the  forest  area.  The  problem  that  can  be  discussed  is  how  to  model  land  tenure  by  the community and how to resolve the legal status of land tenure in Margosari Village, Pringsewu Regency. The research method used is empirical juridical.
The  author  finds  the  answer  that  the  model  of  land  use  is  for  farming,  mining,  and settlement.  Land  in  Margosari  village  that  is  outside  and  inside  the  forest  area  is  not  yet certified. Most proof of ownership is a land certificate, and / or transfer letter under the hand. The  model  for  resolving  the  legal  status  of  land  in  a  forest  area  controlled  by  the  Margosari village community is through: 1) social forestry, or 2) changes in the forest area boundary.
Keywords: Settlement Model, Land, Protection Forest and Village.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Kartiko  Harnadi,  “Model  Penguasaan  Tanah  oleh  Masyarakat Desa  Margosari  dan  Penyelesaiaannya  pada  Kawasan  Hutan  Lindung  Register  22  Way  Waya Kabupaten Pringsewu ”, Jurnal Cepalo , 2 (2), (2018): 85-92.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1765
Volume  2  Nomor  2,  Juli-Desember  2018:  hlm.  85-92. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo

## A. Pendahuluan
Tanah  sebagai  sumber  daya  alam  yang  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kepada Bangsa Indonesia oleh sebab itu sudah sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik- baiknya  agar  pemanfaatannya  dapat  memberikan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  33  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  1945. 1 Berdasarkan fungsinya  hutan  digolongkan  menjadi  tiga  jenis,  yaitu  Hutan  Konservasi,  Hutan  Lindung,  dan Hutan  Produksi.  Hutan  Lindung  adalah  kawasan  hutan  yang  mempunyai  fungsi  pokok  sebagai perlindungan,  sistem  penyangga  kehidupan  untuk  mengatur  tata  air,  mencegah  banjir, mengendalikan  erosi,  mencegah  instrusi  air  laut  dn  memelihara  kesuburan  tanah. 2 Kawasan Hutan  Lindung  Register  22  Way  Waya  merupakan  salah  satu  kawasan  yang  rentan  terjadi konflik kehutanan. Wilayah Register 22 Way Waya yang berada di Kabupaten Pringsewu seluas 4.777  hektar.  Pada  saat  ini  sebagian  wilayah  kawasan  hutan  telah  dikuasai  dan  dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Register 22  Way  Waya  yang  telah  disahkan  pada  Tahun  2014  oleh  Pejabat  yang  berwenang,  wilayah Desa  Margosari  memang  bersinggungan  dengan  kawasan  hutan  tersebut.  Berdasarkan  hasil Plotting dan Digitasi koordinat pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Register 22  Way  Waya,  Peta  Tata  Ruang/Wilayah  Kabupaten  Pringsewu  Tahun  2012,  dan  Peta  Citra daerah  sekitar  Kawasan  Hutan  Lindung  Register  22  Way  Waya  dan  desa  Margosari  diperoleh data sebagai berikut:
1. Wilayah  Desa  Margosari  yang  berada  di  dalam  kawasan  hutan  seluas  ±  77  Ha.  Masyarakat Desa Margosari memanfaatkan kawasan tersebut untuk pemukiman dan perkebunan;
2. Wilayah  Desa  Margosari  yang  berada  di  luar  kawasan  hutan  seluas  ±  90  Ha.  Pada  saat  ini banyak dimanfaatkan untuk pemukiman dan perkebunan;
3. Wilayah Desa Margosari yang berada di luar dan di dalam kawasan hutan, yaitu seluas ± 10 Ha. Lahan tersebut tidak diusahakan karena berupa sungai, jalan, dan parit.
Kegiatan  pemanfaatan  lahan  hutan  oleh  Masyarakat  Desa  Margosari  Kabupaten  Pringsewu mengindikasikan  sebagai  perambahan  hutan.  Dalam  konteks  hukum  agraria  dan  kehutanan  hal tersebut  merupakan  suatu  masalah.  Sampai  saat  ini  jaminan  atas penguasaan  dan  pemanfaatan tanah  yang  telah  mereka  lakukan  belum  ada  kejelasan  dan  kepastian.  Padahal  penguasaan  dan pemanfaatan tanah sudah berlangsung dalam waktu yang lama.
Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  model  penguasaan tanah  oleh  masyarakat  dan  bagaimana  model  penyelesaiaan  status  hukum  penguasaan  tanah  di Desa  Margosari  Kabupaten  Pringsewu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis empiris .  Alasan  penggunaan  metode  ini  antara  lain Pertama ,  analisis  digunakan  terhadap  teori negara hukum kesejahteraan, teori keberlanjutan ekologi, teori kewenangan, dan teori kepastian hukum, peraturan perundang-undangan, dan data lapangan di Desa Margosari. Kedua , data dan informasi  yang  dianalisis  memiliki  sifat  dasar  yang  berbeda  antara  yang  satu  dengan  lainnya. Data  spasial  pada  kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pringsewu  dan  Dinas  Kehutanan  Provinsi Lampung,  dan  informasi  terkait  kepemilikan  dan  penguasaan  masyarakat  Desa  Margosari memiliki sifat yang berbeda namun merupakan suatu kesatuan yang integral.

## B. Pembahasan
Pada  saat  ini,  permasalahan  pertanahan  pada  kawasan  hutan  sangat  kompleks  dan  rentan terjadi.  Konflik  agraria  pada  kawasan  hutan  berdampak  secara  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan keamanan bagi masyarakat khususnya. Latar belakang masyarakat menguasai tanah yang masuk ke  dalam  kawasan  hutan  sangat  beragam.  Penunjukan  kawasan  hutan  oleh  pemerintah  secara sepihak  di  masa  lalu  menjadi  salah  satu  faktor  pemicu  konflik  yang  terjadi  pada  areal  sekitar kawasan hutan. 3
1 Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah , Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, (2005), hlm. 19.
2 Inrayanto,  Oktinaldi, Model  Pengolahan  Hutan  Lindung  Sebagai  Lahan  Pertanian  Masyarakat  (Studi  Kasus  di Kenagarian Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok) , Skripsi, Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan politik, Sumatera Barat: Universitas Andalas, (2012), hlm 32.
3 Fx.  Sumarja,  Muhammad  Akib,  “Forest  Resources  Access  Moro-Moro  Farmer  at  Register  45  Lampung”, Fiat
Selain  faktor  tersebut,  terdapat  faktor-faktor  lain  yang  mendorong  masyarakat  menguasai dan  memanfaatkan  tanah  yang  berada  di  sekitar  kawasan  hutan.  Dalam  penelitian  ini,  faktor penyebab  lainnya  adalah  masyarakat  Desa  Margosari  telah  lama  bertempat  tinggal  dan memanfaatkan  hasil  hutan  tanpa  pernah  ada  permasalahan.  Masyarakat  berpendapat  tanah  itu milik  mereka  dan  merupakan  hak  mereka  untuk  mempergunakan  dan  memanfaatkannya. Mereka  juga  beranggapan  bahwa  dengan  adanya  Berita  Acara  Tata  Batas  Tahun  2014  maka tanah yang telah mereka manfaatkan selama ini tidak masuk dalam Berita Acara Tata Batas dan keluar dari kawasan hutan Lindung Register 22 Way Waya.

## 1. Model Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Desa Margosari Kabupaten Pringsewu a. Di Luar Kawasan Hutan
Pemanfaatan masyarakat Desa Margosari terhadap tanah yang berada di luar kawasan hutan dipergunakan  untuk  berkebun,  usaha  pertambangan  skala  kecil,  dan  tempat  tinggal.  Model penguasaan tanah oleh masyarakat Desa Margosari yaitu penguasaan tanah terus menerus dalam waktu 20 tahun. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Margosari dan data yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu ternyata tanah Desa Margosari yang berada di luar dan di dalam kawasan hutan belum ada yang bersertifikat.
Masyarakat  Desa  Margosari  selama  ini  mendasarkan  penguasaan  tanah  dengan  Surat Sporadik  dan  Surat  Kepemilikan  Atas  Tanah.  Perangkat  Desa  Margosari  berani  untuk mengeluarkan  surat-surat  sebagaimana  tersebut  di  atas  dikarenakan  mereka  berpedoman  pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Tahun 2014. Mereka meyakini tanah mereka itu tidak berada di dalam kawasan hutan.

## b. Di Dalam Kawasan Hutan
Secara alami Hutan Lindung Register 22 Way Waya adalah habitat ( home base ) masyarakat Desa Margosari. Hal ini terlihat dari bagaimana masyarakat Desa Margosari sangat bergantung pada  keberadaan  hutan  lindung  tersebut  untuk  mengambil  hasil  sumber  daya  alam,  berladang, dan  bermukim.  Walaupun  telah  dikeluarkan  penetapan  kawasan  hutan  oleh  pemerintah, Masyarakat Desa Margosari yang telah menguasai tanahnya lebih dari 20 tahun secara berturut- turut tidak pernah merasa kehilangan akses terhadap sumber daya hutan tersebut.
Bukti penguasaan masyarakat Desa Margosari atas tanah yang  masuk dalam kawasan hutan sangat  beragam.  Sebagian  masyarakat  memiliki  surat  jual  beli  di  bawah  tangan,  ada  juga masyarakat  yang  memiliki  Surat  Keterangan  Tanah,  Sporadik  dan  Berita  Acara  Tua-Tua Kampung. Namun tidak sedikit juga masyarakat Desa Margosari yang tidak memiliki bukti atau surat kepemilikan/penguasaan atas tanah tersebut. Berdasarkan data yang terdapat pada Kantor Pertanahan  Kabupaten  Pringsewu  dan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Margosari,  tanah Desa  Margosari  yang  berada  di  dalam  kawasan  hutan  belum  ada  yang  bersertifikat.  Sehingga penguasaan tanahnya didasarkan pada penguasaan fisik secara berturut-turut dalam waktu yang lama.

## 2. Model Penyelesaian Status Hukum Tanah Di Sekitar Kawasan Hutan

## a. Di Luar Kawasan Hutan
Model penyelesaian status hukum tanah  yang berada di luar kawasan hutan, adalah  melalui pendaftaran tanah pertama kali baik secara sporadis maupun sistematis. Hal ini dapat dilakukan sebagai  solusi  dalam  konteks  hukum  agraria,  yang  pelaksanaannya  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## b. Di Dalam Kawasan Hutan Lindung
Model  penyelesaiaan  status  hukum  tanah  yang  berada  di  dalam  kawasan  hutan  telah  diatur melalui Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam
Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No.1, (2018).
Kawasan  Hutan.  Politik  hukum  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  ini  adalah  keinginan pemerintah  memberikan  kepastian  hukum  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang telah  menguasai  tanah  di  dalam  kawasan  hutan  dalam  jangka  waktu  yang  lama,  besarnya komitmen  pemerintah  untuk  dapat  menyelesaikan  sengketa  atau  konflik  pertanahan  terutama yang  terkait  dengan  penguasaan  tanah  yang  berada  di  dalam  kawasan  hutan.  Prosedur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Presiden No.  88  Tahun  2017,  adalah  sebagai  berikut:  a)  inventarisasi  penguasaan  tanah  dalam  kawasan hutan;  b)  verifikasi  penguasaan  tanah  dan  penyampaian  rekomendasi;  c)  penetapan  model penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; d) penerbitan keputusan penyelesaian  penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  dalam  kawasan  hutan;  dan  e)  penerbitan sertifikat  hak atas tanah.  Berdasarkan  Peraturan Presiden  No.  88 Tahun  2017  tersebut, terdapat beberapa model penyelesaian status hukum tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan, antara lain:

## 1) Perubahan Batas Kawasan Hutan
Perubahan  batas  kawasan  hutan  dilegalkan  dengan  diterbitkanya  Surat  Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan setelah sebelumnya dilakukan penataan batas kawasan hutan. Berdasarkan  hal  ini,  maka  Berita  Acara Tata  Batas  Kawasan  Hutan  Lindung  Register  22  Way Waya  yang  telah  dikeluarkan  pada  tahun  2014  seharusnya  dapat  ditindaklanjuti  dengan  suatu Surat  Keputusan  Perubahan  Batas  Kawasan  Hutan  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan.  Surat  Keputusan  inilah  yang  dipergunakan  sebagai  dasar  penerbitan sertifikat hak atas tanah Masyarakat Desa Margosari yang  menguasai tanah di dalam Kawasan Hutan.

## 2) Resettlement
Resettlement adalah  pemindahan  penduduk  dari  kawasan  hutan  ke  luar  kawasan  hutan. Model  ini  bisa  dilakukan  terhadap  masyarakat  Desa  Margosari  yang  menguasai  dan memanfaatkan  tanah  di  dalam  kawasan  hutan.  Masyarakat  Desa  Margosari  dapat  benar-benar mendapatkan kepastian hukum atas tanah baru/pengganti. Namun, model penyelesaiaan ini akan sulit  dalam  pelaksanaannya,  karena  masyarakat  Desa  Margosari  sudah  terlalu  lama menggantungkan  hidupnya  di  wilayah  ini. Resettlement memerlukan  tahapan  yang  cukup panjang,  waktu  yang  lama,  dan  biaya  yang  mahal.  Pelaksanaannya  perlu  keterbukaan pemerintah  dan  partisipasi  aktif  dari  masyarakat,  agar  tidak  terjadi  permasakahan  antara masyarakat  dan  pemerintah.  Biaya  yang  ditimbulkan  untuk  melaksanakan resettlement ditanggung  oleh  pemerintah  daerah,  hal  ini  akan  sangat  memberatkan  pemerintah  daerah  yang tidak  memiliki  sumber  daya  keuangan  yang  melimpah.  Hal  yang  paling  penting  dalam pelaksanaan  model  ini,  pemerintah  tidak  boleh  melakukan  pengusiran  terhadap  masyarakat Desa  Margosari  yang  telah  melakukan  pendudukan.  Pemerintah  harus  dapat  menjamin kesejahteraan masyarakat Desa Margosari baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan di  tempat  yang  baru.  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  bersama  dengan Pemerintah  Daerah  Provinsi  Lampung  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pringsewu  harus dapat berperan aktif dalam melaksanakan model penyelesaian ini . Kerja sama yang baik antara kedua instansi pemerintah ini merupakan kunci keberhasilan resettlement.

## 3) Tukar Menukar Kawasan Hutan
Hal  yang  paling  penting  dalam  melaksanakan  model  ini  adalah  tidak  boleh  mengurangi luas kawasan hutan tetap, dan tetap menjamin luas kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah  aliran  sungai,  pulau,  dan/atau  provinsi  dengan  sebaran  yang  proporsional  sehingga dapat mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.
Biaya  yang  ditimbulkan  dalam  pelaksanaan  model  penyelesaian  melalui  tukar  menukar kawasan hutan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini akan sangat memberatkan keuangan pemerintah daerah. Model penyelesaian ini akan sulit dilakukan pada areal kawasan hutan  yang  telah  dikuasai  oleh  masyarakat  Desa  Margosari.  Hal  ini  terjadi  karena  Provinsi Lampung  sendiri  mengalami  kesulitan  untuk  mencapai  luas  kawasan  hutan  sebesar  30%  dari
luas  daerah  aliran  sungai,  pulau,  dan/atau  provinsi.  Selain  itu,  model  ini  harus memperhitungkan  keberlanjutan  lingkungan  hidup  atau  keberlanjutan  aspek  ekologi  wilayah kawasan hutan yang berbatasan dengan wilayah Desa Margosari.
Jika  melihat  dari  aspek  kemasyarakatan,  model  ini  akan  lebih  memberikan  jaminan kesejahteraan  bagi  masyarakat,  karena  tanah  yang  mereka  kuasai  selama  ini  akan  dilepaskan dari  kawasan  hutan  dan  dapat  sepenuhnya  menjadi  hak  mereka.  Masyarakat  juga  tidak memerlukan adaptasi dengan lingkungan yang baru, mereka tinggal melanjutkan hidup mereka seperti sedia kala.

## 4) Perhutanan Sosial
Model ini dapat diterapkan pada wilayah Desa Margosari yang  masuk  ke  dalam wilayah kawasan  hutan.  Dari  segi  kepastian  hukum,  program  perhutanan  sosial  merupakan  model penyelesaian yang sama-sama  menguntungkan para pihak, atau dalam  hal ini pemerintah  dan masyarakat  Desa  Margosari.  Pelaksanaannya  tidak  terlalu  membutuhkan  waktu  yang  lama, dan  juga  tidak  terlalu  menyulitkan.  Negara  tidak  kehilangan  kawasan  hutannya,  dan masyarakat juga masih dapat memanfaatkan tanah yang mereka kuasai/manfaatkan sejak lama. Dalam pelaksanaannya, harus benar-benar dipertimbangkan nilai manfaat kehutanan yang bisa didapatkan, karena bila tidak maka yang terjadi justru menimbulkan bencana lingkungan yang lebih  besar.  Pelaksanaan  model  penyelesaian  ini  memerlukan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan kontrol  yang  baik  dari  instansi  yang  berwenang.  Penyelesaiaan  melalui  model  ini  cenderung lebih  mudah  terjadi  penyalahgunaan  wewenang  dan  atau  pelanggaran  hukum.  Antisipasi terhadap  pelanggaran  ataupun  penyalahgunaan  wewenang  dari  pihak-  pihak  yang  terlibat dalam  pengambilan  keputusan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaannya. Selain  Peraturan  Presiden  No.  88  Tahun  2017  terdapat  peraturan  perundang-undangan  lain yang mengatur tentang tanah yang termasuk dalam kawasan hutan lindung. Peraturan tersebut antara lain:
a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
b) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  104  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
c) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
d) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
e) Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badam  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  No.  10  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
f) Terdapat  perbedaan  yang  mendasar  antara  Peraturan  Presiden  No.  88  Tahun  2017  dengan peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  tersebut  di  atas.  Peraturan  Presiden  No.  88 Tahun 2017 mengakomodir model penyelesaiaan status hukum tanah yang berada di dalam kawasan  hutan  lindung  melalui  perubahan  batas  kawasan  hutan,  tukar  menukar  kawasan hutan,  dan resettlement. Dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  lain  model penyelesaiaan tersebut hanya dapat dilakukan pada hutan produksi.

## 3. Langkah  Konstruktif  Terhadap  Penyelesaian  Status  Hukum  Tanah  Sekitar  Kawasan Hutan
Karakteristik  masyarakat  Desa  Margosari  dan  kompleksitas  yang  terjadi  dalam pengelolaan  kawasan  hutan  merupakan  hal  yang  dapat  menjadi  pertimbangan  dalam menentukan  pilihan  kebijakan  yang  paling  tepat.  Sehubungan  dengan  model  penyelesaian status hukum tanah di dalam  kawasan hutan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa  model  penyelesaiaan  yang  tepat  untuk  diterapkan  pada  Kawasan  Hutan  Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu antara lain melalui:
a. Perhutanan Sosial
Model ini sebaiknya didahulukan dalam upaya menyelesaikan status tanah masyarakat Desa
Margosari yang masuk dalam wilayah kawasan hutan, hal ini dikarenakan model penyelesaiaan ini bersifat non represif. Model ini dapat menghindari permasalahan sosiologis masyarakat Desa Margosari,  hal  ini  menjadi  penting  karena  masyarakat  Desa  Margosari  sudah  menguasai  dan memanfaatkan  tanah  tersebut  dalam  waktu  yang  cukup  lama,  keterikatan  masyarakat  secara emosional  dengan  tanah  miliknya  yang  berada  di  dalam  kawasan  hutan  sudah  terjalin  begitu erat. Pelaksanaan model ini  memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol  yang baik  dari instansi  yang  berwenang.  Penyelesaiaan  penguasaan  tanah  dalam  kawasan  hutan  melalui Program  Perhutanan  Sosial  cenderung  lebih  mudah  terjadi  penyalahgunaan  wewenang  atau pelanggaran  hukum.  Antisipasi  terhadap  pelanggaran  atau  penyalahgunaan  wewenang  dari pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam pelaksanaannya. Pemilihan model ini didasarkan pada beberapa faktor, yaitu:
1) Selama ini masyarakat Desa Margosari menggarap dan memanfaatkan tanah dalam kawasan hutan  tanpa  ada  izin  dari  Dinas  Kehutanan  maupun  Instansi  terkait  lainnya.  Mereka menguasai tanah tanpa memiliki sertifikat hak atas tanah;
2) Model  ini  mengutamakan win-win  solution .  Negara  mendapatkan  keuntungan  dengan  tetap memiliki kawasan hutan, sedangkan masyarakat juga masih dapat memanfaatkan tanah yang mereka  kuasai/manfaatkan  sejak  lama  untuk  kegiatan-kegiatan  yang  sesuai  dengan  fungsi hutan;
3) Program perhutanan sosial tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, dan tidak sulit dalam hal koordinasi antar instansi;
4) Dari segi biaya, model ini lebih meringankan pemerintah.
b. Perubahan Batas Kawasan Hutan.
Model  ini  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  penataan  tata  batas  kawasan  hutan dan  dilanjutkan  dengan  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Perubahan  Batas  Kawasan  Hutan. Dalam  pelaksanaannya,  pejabat  yang  berwenang  harus  tetap  memperhatikan  aspek  ekologis dari  kawasan  hutan  tersebut,  hal  ini  dilakukan  demi  terjaganya  kelestarian  hutan.  Dalam pelaksanaan  model  ini  juga  harus  diperhatikan  aturan  mengenai  tidak  bolehnya  pelepasan kawasan  hutan  mengurangi  luas  kawasan  hutan  tetap, dan  tetap  menjamin  luas  kawasan  hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional. Pemilihan model ini didasarkan pada beberapa faktor, yaitu:
1) Selama ini masyarakat Desa Margosari menggarap dan memanfaatkan tanah dalam  kawasan hutan  tanpa  ada  izin  dari  Dinas  Kehutanan  maupun  Instansi  terkait  lainnya.  Mereka menguasai tanah tanpa memiliki sertifikat hak atas tanah;
2) Dengan  adanya  Berita  Acara  Tata  Batas  Kawasan  Hutan  Lindung  Register  22  Way  Waya Kabupaten  Pringsewu  yang  dikeluarkan  pada  tahun  2014,  akan  lebih  memudahkan, menghemat biaya, dan mempercepat dalam proses pelaksanaan penyelesaiaan melalui model ini;
3) Masyarakat  tidak  mengalami  konflik  sosial  apabila  mereka  tetap  di  wilayah  itu,  dan kepastian hukum kepemilikan tanahnya juga lebih terjamin.
Pemberian kepastian hukum terkait kepemilikan atau penguasaan tanah yang telah berada di luar  kawasan  hutan  karena  ada  perubahan  batas  kawasan  hutan  adalah  dengan  melakukan pensertifikatan  tanah.  Dinas  Kehutanan  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pringsewu menginginkan  apabila  memang  wilayah  Desa  Margosari  ingin  untuk  disertifikatkan,  maka hendaknya  Tata  Batas  dan  Peta  Batas  Kawasan  Hutan  Lindung  Register  22  Way  Waya  dapat dipertegas dengan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan  Kehutanan.  Sepanjang  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku,  dan jelas  pelepasan  serta  batas-batasnya  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pringsewu  tidak  dapat menolak untuk melakukan proses pensertifikatan tanah di Desa Margosari.

## C. Penutup
1. Masyarakat  Desa  Margosari  memanfaatkan  lahan  di  sekitar  kawasan  hutan  untuk berladang, usaha pertambangan skala kecil, dan bermukim. Tanah di  desa Margosari yang berada di luar dan di dalam kawasan hutan tersebut belum ada yang bersertifikat. Sebagian
besar  bukti  kepemilikannya  adalah  surat  keterangan  tanah,  dan/atau  surat  peralihan  di bawah tangan;
2. Model penyelesaian status hukum tanah di dalam kawasan hutan yang dikuasai masyarakat Desa Margosari adalah melalui:
a. Perhutanan sosial, yang mengutamakan penyelesaiaan secara win- win solution . Negara mendapatkan keuntungan dengan tetap memiliki kawasan hutan, sedangkan masyarakat Desa  Margosari  masih  dapat  memanfaatkan  tanah  yang  mereka  kuasai  untuk  kegiatan- kegiatan yang sesuai dengan fungsi hutan.
b. Perubahan  Batas  Kawasan  Hutan,  yang  lebih  menjamin  kepastian  hukum  kepemilikan tanah masyarakat, dapat menghemat biaya, serta mudah dan cepat pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Hutagalung,  Arie  S.  (2005). Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah .  Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.

## B. Jurnal
Fx.  Sumarja,  Muhammad  Akib,  “Forest  Resources  Access  Moro-Moro  Farmer  at  Register  45 Lampung”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 12 No.1, (2018).
Inrayanto, Oktinaldi,  “Model Pengolahan Hutan Lindung Sebagai Lahan Pertanian Masyarakat (Studi  Kasus  di  Kenagarian  Air  Dingin  Kecamatan  Lembah  Gumanti  Kabupaten  Solok)”, Skripsi, Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan politik , Sumatera Barat: Universitas Andalas, (2012).

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2002  Tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  Pemanfaatan  Hutan,  dan  Penggunaan  Kawasan Hutan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  104  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
Peraturan  Presiden  No.  88  Tahun  2017  Tentang  Penyelesaiaan  Penguasaan  Tanah  dalam Kawasan Hutan.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor:  70/Kpts-II/2001  jo.  Nomor:  Sk.  48/  Menhut-II/2004
Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 Tentang
Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.