## OPEN ACCESS
E-ISSN: 2656-5528

## Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai Ruang Publik di Kota Bekasi

## Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa as a Public Space in Bekasi City
Avinda Ayu Mutiara Rizky 1* , Soedwiwahjono 1 , Lintang Suminar 1,2 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia 2 Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia *Penulis korespondensi. e-mail : avinda@student.uns.ac.id
(Diterima: 11 September 2023; Disetujui: 23 Oktober 2023)

## Abstrak
Penurunan kualitas kota dapat disebabkan oleh banyaknya pertumbuhan pembangunan yang tidak menyertakan keseimbangan alam. Taman kota dan hutan kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan. Keduanya termasuk dalam ruang publik yang dapat menginteregasikan manfaat lingkungan dan sosial sekaligus dalam satu waktu. Dalam mencapai perannya, ketersediaan taman kota tidak cukup berdasarkan kuantitasnya saja tetapi perlu melihat kualitas supaya tercipta kawasan perkotaan yang baik dan seimbang. Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa hadir sebagai taman kota yang memiliki karakteristik hutan kota yang terletak pada pusat Kota Bekasi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat kualitas Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa  sebagai  ruang  publik  dilihat  dari  kebutuhan  pengunjung,  hak  pengunjung,  dan  kebermaknaan  pada  ruang.  Penelitian  ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi lapangan secara  langsung  dan studi literatur. Penelitian ini  menggunakan teknik analisis  skoring dan analisis deskriptif. Penilaian tingkat kualitas Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa diturunkan dari komponen pembentuk ruang publik yang baik, yaitu aspek kebutuhan pengunjung, aspek hak pengunjung, aspek bermakna pada ruang, dan aspek keamanan. Berdasarkan analisis terhadap keempat komponen tersebut, aspek hak pengunjung mendapatkan skor tertinggi dengan kualifikasi kualitas baik, diikuti dengan aspek bermakna pada ruang memiliki kualifikasi kualitas baik, aspek kebutuhan pengunjung memiliki kualifikasi kualitas baik, dan aspek keamanan memiliki nilai terendah dengan kualifikasi kualitas buruk. Berdasarkan hasil penilaian tingkat kualitas secara keseluruhan, Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa termasuk dalam kategori kualitas baik.
Kata kunci : aktivitas; hutan kota; kualitas fisik; ruang publik; taman kota

## Abstract
The decrease in urban quality may be caused by unbalanced development that neglects the natural environment. Urban parks and city forests are part of urban green open spaces. Both are considered as public spaces that can integrate environmental and social benefits simultaneously. In achieving its role, the availability of urban parks is not enough based on quantity alone but needs to look at quality in order to create a well-balanced urban area. Patriot Bina Bangsa Urban Forest Park serves as an urban park with forest characteristics, situated in the centre of Bekasi City. The objective of this research is to assess Patriot Bina Bangsa Urban Forest Park as a public space, based on visitors' needs, visitors' rights, and meaningfulness in the space. This study adopts a quantitative research method with a deductive approach. Data collection is conducted through direct field observations and literature studies. The research employs scoring analysis and descriptive analysis techniques. The assessment of  Patriot Bina Bangsa Urban Forest Park's quality is derived from key components of a good public space, namely visitors' needs, visitors' rights, meaningfulness in the space, and security. Based on the analysis of these components, visitors' rights obtained the highest score with a good quality qualification, followed by meaningfulness in the space with a good quality qualification, visitors' needs with a good quality qualification, and security with a low- quality score. Based on the overall assessment, Patriot Bina Bangsa Urban Forest Park Taman falls into the category of good.
Keywords: activity; open space; physical quality; urban forest; urban park

## 1. PENDAHULUAN
Penurunan kualitas lingkungan fisik di negara-negara berkembang merupakan akibat dari pertumbuhan pembangunan dan merupakan fenomena yang banyak muncul saat ini. Pertumbuhan pembangunan disesuaikan dan dipicu dengan jumlah populasi, potensi, arus urbanisasi yang tinggi, dan kondisi penduduk yang ada (Dewi, 2017; Harahap, 2013). Hal ini  menyatakan  bahwa  meningkatnya  aktivitas  manusia  dapat  mengakibatkan  kebutuhan  sekunder  meningkat  tetapi
kualitas  ruang  perkotaan  dari  waktu  ke  waktu  menurun.  Peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  bergantung  pada pembangunan kota yang bertumpu pada tiga aspek yang harus dilakukan, yaitu aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik (Hayat, 2014). Salah satu model pembangunan yang dapat mendukung pembangunan kota adalah model pembangunan dasar atau kesejahteraan yang memusatkan pada pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan  suatu  bentuk  jasa  pelayanan,  baik  berbentuk  barang  maupun  jasa  yang  dipertanggungjawabkan  dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pelayanan publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, dan pariwisata (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Dengan potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ruang publik semakin dianggap sebagai tempat yang potensial untuk strategi regenerasi sebuah kota (Weijs-Perrée, Dane, & van den Berg, 2020).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTKHP), hutan kota merupakan bagian dari RTKHP (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2007). Hutan kota merupakan lahan yang dipenuhi pohon-pohon yang terletak di wilayah perkotaan pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, disebutkan beberapa tipe hutan kota, yaitu tipe kawasan permukiman, tipe kawasan industri, tipe rekreasi, tipe pelestarian plasma nutfah, tipe perlindungan, dan tipe pengamanan (Pemerintah Republik Indonesia, 2002). Hutan kota termasuk salah satu ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas serta bersosialisasi.
Ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka dan merupakan wadah yang dapat menampung aktivitas masyarakat yang dilengkapi dengan sarana prasarana kegiatan untuk berinteraksi, bersosialisasi, serta beraktifitas baik individu maupun kelompok (Porajouw, Poluan, & Mastutie, 2017). Terdapat tiga aspek pembentuk kualitas ruang publik yang baik yang dapat dijadikan acuan penilaian  kualitas  ruang  publik,  yaitu  ruang  publik  yang  mampu  mewadahi  kegiatan  di  dalamnya  untuk  memenuhi kebutuhan pengguna ( support the needs ), melindungi hak pengguna dalam beraktivitas dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang ( protect the rights ), dan kemampuan ruang publik supaya mudah dikenali oleh  pengguna  dengan  adanya  keterkaitan  antar  pengguna  maupun  antara  pengguna  dan  ruang  publik  ( meanings ). Adapun tolok ukur dari aspek yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna ( support the needs ) adalah kenyamanan, relaksasi, keterlibatan pasif, dan keterlibatan aktif.  Aspek yang mampu melindungi hak pengguna ( protect the rights ) adalah aksesibilitas, kebebasan beraktivitas, aktivitas beragam, dan klaim atau pengakuan tempat. Kemudian dari aspek kebermaknaan  ( meanings )  adalah  mudah  diingat  ( legibility ),  keterkaitan  ( relevance ),  hubungan  individu,  hubungan kelompok, serta hubungan dengan lapisan masyarakat yang lebih luas (Pratomo et al., 2019).
Kawasan  Hutan  Kota  Patriot  Bina  Bangsa  telah  ditetapkan  dalam  Surat  Keputusan  Walikota  Bekasi  Nomor 032/Kep.459-BPKAD/XI/2012  dan terletak di Kecamatan Kayuringin Jaya dan Kelurahan Bekasi Selatan. Hutan Kota Patriot Bina Bangsa merupakan hutan kota terbesar di Kota Bekasi dengan luas kurang lebih tiga hektar dan menjadi contoh representatif ruang publik yang terdapat di pusat Kota Bekasi. Namun, dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota  Bekasi  Tahun  2015-2035,  disebutkan  bahwa  Hutan  Kota  Patriot  Bina  Bangsa  termasuk  taman  kota.  Hal  ini menunjukan bahwa ketetapan Kawasan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa yang diakui sebagai hutan kota sudah tidak relevan lagi sehingga sampai saat ini dikenal sebagai taman kota yang memiliki karakter ruang seperti hutan kota. Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa termasuk ruang publik aktif yang mana ruang publik aktif dapat memberikan kesempatan untuk berekreasi, melakukan penelitian, menikmati secara visual maupun psikologis yang indah, dan memberikan ruang untuk  dimanfaatkan  baik  aktivitas  aktif  (olahraga, jogging ,  senam),  maupun  pasif  (duduk,  beristirahat,  bersantai,  dan membaca).
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan,  kondisi  fisik  Taman  Hutan  Kota  Patriot  Bina  Bangsa  saat  ini  belum mencerminkan kualitas fisik ruang publik yang baik. Hal ini dapat dilihat dari elemen-elemen yang disfungsi, sarana dan prasarana  yang  tidak  memadai,  serta  tidak  terawatnya  lingkungan.  Kurangnya  elemen  penerangan  dapat  memicu kriminalitas dan kurangnya rasa aman pada ruang publik. Hal ini didukung oleh adanya berita kriminalitas yang pernah terjadi, yaitu penemuan mayat dan dugaan adanya kegiatan prostitusi pada Hutan Kota Bekasi Bina Bangsa. Selain itu, terdapat papan informasi yang tertulis bahwa Taman Hutan Kota Bekasi Bina Bangsa memiliki 72 jenis tumbuhan dan 24 jenis satwa, tetapi hasil pengamatan peneliti di lapangan jumlah keanekaragaman hayati dan satwa di dalamnya tidak menunjukan kesesuaian seperti pada papan informasi yang ada. Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat perbedaan antara kondisi eksisting di lapangan dengan teori terkait keberhasilan ruang publik yang mencerminkan kualitas ruang publik yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut mengenai kualitas fisik dan aktivitas di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa untuk mengetahui penilaian tingkat kualitas karakteristik yang terdapat di dalam Taman
Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Oleh karena itu, didapatkan pertanyaan penelitian “ Bagaimana penilaian tingkat kualitas Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai ruang publik?” .

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1 PENGERTIAN TAMAN KOTA
Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan  Perkotaan  menjelaskan bahwa taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana  yang  mampu  menampung  beberapa  kegiatan  seperti  kegiatan  rekreatif,  edukasi,  atau  kegiatan  lain  dengan pelayananan  skala  bagian  kota  maupun  skala  bagian  wilayah  kota  (Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang  Republik Indonesia, 2008). Taman kota dapat diisi dengan lapangan hijau yang difasilitasi dengan sarana rekreasi, taman bermain, taman bunga, taman khusus (untuk lansia), dan sarana olah raga yang mana semua sarana tersebut terbuka dan dapat digunakan untuk umum. Menurut Amalia & Komariah (2021), taman kota merupakan bagian dari RTH sekaligus ruang publik  yang  berfungsi  sebagai  wadah  yang  memberikan  pelayanan  sosial  pada  masyarakat  karena  dapat  dijadikan sebagai sarana beraktivitas dan berinteraksi di dalamnya. Dengan hal ini, taman kota harus memiliki keterhubungan antara lingkungan dan masyarakat sebagaimana dapat memberikan pelayanan kota yang layak berkualitas dan berkelanjutan.

## 2.2 PENGERTIAN HUTAN KOTA
Pada Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota disebutkan bahwa hutan kota merupakan lahan yang dipenuhi pohon-pohon yang terletak di wilayah perkotaan pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam hal pengaturan tata air, udara, habitat flora dan fauna yang memiliki nilai estetika yang menyebar hingga terbentuknya ruang terbuka hijau pepohonan (Pemerintah Republik  Indonesia,  2002).  Dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  5  Tahun  2008  tentang  Pedoman Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan  Perkotaan  disebutkan  bahwa  hutan  kota  dapat dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi dan pelestarian lingkungan kota seperti adanya pelestarian dan perlindungan plasma nutfah serta keanekaragaman hayati (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Republik Indonesia, 2008). Selain itu hutan kota juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas dan interaksi sosial. Aktivitas sosial dapat dikategorikan pada kegiatan pasif yang meliputi duduk, bersantai, dan beristirahat, serta kegiatan aktif yang meliputi berolahraga dan bermain.  Kegiatan  aktivitas  sosial  lain  yang  dapat  dilakukan  adalah  melakukan  wisata  alam,  berekreasi,  dan  dapat dijadikan tempat pembelajaran atau penelitian. Hal ini mengharuskan hutan kota untuk memiliki fasilitas yang sesuai dan mendukung  kegiatan-kegiatan  yang  terjadi  di  dalamnya,  seperti  penyediaan  bangku  taman,  sarana  bermain,  sarana bersantai, lapangan multifungsi, dan jogging track . Berdasarkan pedoman tersebut hutan kota memiliki fungsi ekologi dan fungsi aktivitas sosial masyarakat.

## 2.3 PERUBAHAN RUANG PUBLIK
Ruang publik merupakan area terbuka yang melibatkan orang-orang untuk melakukan aktivitas fungsional dan aktivitas rutin  atau  ritual,  seperti  kegiatan  yang  berulang  oleh  para  individu  maupun  kelompok  atau  komunitas.  Ruang  publik merupakan ruang yang mudah diakses, inklusif atau menyeluruh, dan adaptif. Hal ini supaya ruang publik mencerminkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan para pengunjung. Selain itu, ruang publik harus memberikan kemudahan tiap orang untuk terhubung satu sama lain supaya pengunjung dapat memiliki rasa kepemilikan dan kebanggaan dalam ruang bersama. Ruang yang pasif dapat mewadahi fasilitas yang mendukung seseorang untuk dapat menonton ataupun melihat- lihat pemandangan, kegiatan, dan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Namun, ruang yang aktif akan terdapat partisipasi antar pengunjung dalam  mengisi aktivitas di dalamnya,  seperti digunakan  untuk mengobrol, bertemu dengan teman- teman, berolahraga, dan lain-lain (Carmona & Tiesdell, 2006; Salshabila & Sukmawati, 2021). Menurut Adiyanta (2018) ruang publik perkotaan adalah ruang yang menyediakan cara bagi semua orang untuk mengakses dan menggunakannya secara bebas untuk berinteraksi dengan masyarakat. Menurut Carr et al. (1992) terdapat tiga aspek pembentuk kualitas ruang publik yang baik yang dapat dijadikan acuan penilaian kualitas ruang publik, yaitu:
a. Ruang publik yang mampu mewadahi kegiatan di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna ( support the needs )  atau  bisa  disebut  dengan  ruang  yang  responsif.  Ruang  yang  responsif  memiliki  kualitas  kenyamanan, relaksasi, keterlibatan pasif, dan keterlibatan aktif;
b. Melindungi hak pengguna dalam beraktivitas dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang ( protect the rights ) atau bisa disebut dengan ruang yang demokratis. Ruang yang demokratis memiliki aksesibilitas, kebebasan beraktivitas, aktivitas beragam, dan klaim atau pengakuan tempat;
c. Kemampuan  ruang  publik  supaya  mudah  dikenali  oleh  pengguna  dengan  adanya  keterkaitan  antar  pengguna maupun  antara  pengguna  dan  ruang  publik  ( meanings )  atau  bisa  disebut  ruang  yang  bermakna.  Ruang  yang bermakna  memiliki  kemampuan  agar  diingat  ( legibility ),  memiliki  keterkaitan  ( relevance ),  hubungan  individu, hubungan kelompok, serta hubungan dengan lapisan masyarakat yang lebih luas.

## 2.3.1 Komponen Pembentuk Ruang Terbuka Publik
Dalam  komponen  pembentuk  ruang  terbuka  publik,  dilakukan  elaborasi  terkait  masing-masing  aspek  sehingga didapatkan komponen-komponen pembentuk ruang publik, hal itu meliputi sebagai berikut.
a. Aspek kebutuhan pengunjung (ruang yang responsif)

## 1) Ketersediaan tempat berlindung
Fungsi lansekap pada hutan kota meliputi fungsi fisik yang dapat memberi perlindungan terhadap cahaya matahari dan angin. Hutan kota memiliki fungsi ekologi, berfungsi sebagai penapis cahaya matahari. Dijelaskan oleh Mehta (2014), bahwa kenyamanan pada ruang publik mengacu pada kualitas fisik dan lingkungan seperti ketersediaan tempat berlindung dengan adanya ketersediaan tempat berteduh. Menurut Peraturan Menteri  Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR)  dalam  Pedoman  Perencanaan  Teknis  Fasilitas  Pejalan  Kaki,  sesuai  Surat  Edaran  Nomor  07/P/BM/2023, disebutkan  bahwa  pelindung  atau  peneduh  bisa  berupa  pohon  atau  atap.  Pada  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan, disebutkan bahwa tanaman peneduh memiliki tinggi lebih dari 2 meter dan berfungsi sebagai pemberi keteduhan dan penahan silau cahaya matahari (Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2012).

## 2) Keindahan alam
Dalam buku panduan Publik Space Site-Specific Assessment (UN Habitat, 2020), kenyamanan yang bisa didapat dari lingkungan hijau dilihat dari ketersediaan dan kualitas keanekaragaman hayati pada ruang publik, yaitu dengan banyaknya lahan hijau yang ditumbuhi pepohonan maupun tanaman. Menurut Project for Public Spaces (2022) ruang publik yang berkualitas merupakan ruang yang mampu menarik pengunjung karena ada keindahan di  dalamnya.  Fungsi estetika berarti hutan kota menyediakan tempat untuk tumbuh-tumbuhan dapat berupa pepohonan maupun bunga yang dapat memberikan  keindahan.  Dalam  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  14  Tahun  2022  tentang  Penyediaan  dan Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau,  hutan  kota  berfungsi  sebagai  tempat  tumbuhnya  berbagai  jenis  vegetasi  dan keanekaragaman hayati (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2022).

## 3) Kenyamanan
Menurut  Mehta  (2014),  karakteristik  fisik,  seperti  tersedianya  ruang  atau  tempat  duduk,  dapat  memberikan kenyamanan bagi pengunjung pada ruang publik. Elemen sarana pendukung yang membantu mewujudkan keterlibatan pasif adalah tempat duduk untuk melihat pejalan kaki atau pesepeda, melihat air mancur, melihat patung, dan melihat karya  seni  atau  pertunjukan  yang  ada  (Kristianto  &  H,  2022).  Pedoman  Perencanaan  Teknis  Fasilitas  Pejalan  Kaki menyebutkan bahwa tempat duduk yang diletakkan pada jalur tidak boleh mengganggu pergerakan pengguna dan berada tiap jarak 10 meter dengan lebar 40-50 sentimeter yang terbuat dari bahan metal atau beton cetak (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2023).
Menurut buku Project for Public Spaces, salah satu aspek kenyamanan adalah kebersihan ruang. Kebersihan dapat dilihat oleh ketersediaan dan fasilitas tempat sampah dan MCK umum (Pratomo et al., 2019). Dalam buku panduan Publik Space Site-Specific Assessment yang diterbitkan oleh UN-Habitat, disebutkan bahwa ruang publik yang baik memiliki ketersediaan, distribusi, serta kondisi kualitas pada amenitas dan fasilitas yang ada termasuk fasilitas tempat sampah dan toilet. Tempat sampah harus diletakkan dalam jarak tertentu misalnya tiap 150-200 sentimeter dan jenis tempat sampah dibedakan untuk sampah kering dan basah.
Dalam Pedoman Standar Toilet Umum Indonesia (Asosiasi Toilet Indonesia, 2016), dijelaskan bahwa kelengkapan toilet umum harus memiliki signage , pintu masuk, area toilet yang ditunjang dengan adanya wastafel dengan kran, sabun cair, tempat sampah, lantai dengan material yang tidak licin, memiliki kubikal toilet dengan minimal lebar 90-120 cm dan panjang 150-200 cm, serta terdapat urinal. Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan
dan Pemanfaatan RTH, disebutkan bahwa taman kota harus menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp , dengan program ruang terdiri dari pos jaga, musala, dan toilet (pria, wanita, dan peyandang disabilitas).
b. Aspek hak pengunjung (ruang yang demokratis)

## 1) Aksesibilitas
Menurut Project for Public Spaces, ruang publik yang baik adalah tempat yang mudah dijangkau dan diakses dengan berjalan kaki (kemampuan dan kondisi area pedestrian untuk digunakan bagi pengunjung yang memerlukan alat bantu berjalan), menggunakan transportasi umum, serta terdapat ketersediaan area parkir gratis untuk kendaraan pribadi dan sepeda. Menurut Pratomo et al. (2019), kemudahan akses adalah kemudahan pengguna dalam menuju ruang publik dengan adanya jalan dan moda transportasi yang dapat menuju ruang publik, seperti ketersediaan halte bus. Pedoman Perencanaan  Teknis  Fasilitas  Pejalan  Kaki  menyebutkan  bahwa  elemen  setting  fisik  yang  terdapat  pada  jalur  area pedestrian, meliputi kelengkapan jalur pejalan kaki, yaitu jalur pejalan kaki pada area pedestrian termasuk trotoar memiliki lebar minimal sebesar 160 sentimeter. Hal ini dihitung berdasarkan lebar maksimal yang dapat digunakan oleh pengguna kursi roda pada dua arah.

## 2) Kebebasan beraktivitas
Menurut  Kristianto (2022) dan Pratomo et al. (2019), kebebasan beraktivitas dinilai dari ketersediaan fasilitas yang dapat  mewadahi  kegiatan-kegiatan  pengunjung,  seperti  adanya  area  bermain  anak,  tempat  beristirahat,  dan  tempat berolahraga.  Area  bermain  anak  mengacu  pada  Pedoman  Standar  Ruang  Bermain  Anak  yang  meliputi  persyaratan kelayakan kualitas. Dengan ketersediaan sarana ini pengunjung bisa melakukan aktivitas dengan bebas memilih kegiatan apa saja.

## 3) Keberagaman beraktivitas
Menurut  Yanti (2016), penggunaan ruang secara  demokratis  dapat terwujud jika tidak ada salah satu  pihak yang merasa  dirugikan  hak-hak  penggunaannya.  Ini  berarti  bahwa  penggunaan  fasilitas  atau  ruang  harus  bisa  digunakan secara merata dan tidak didominasi oleh kalangan tertentu saja.

## 4) Klaim atau pengakuan tempat
Pengakuan tempat merujuk pada arti aksi menyatakan sesuatu sebagai hak milik. Klaim tempat terjadi apabila adanya kegiatan yang bersifat privat, tetapi dilakukan pada ruang yang bebas untuk tercapainya kebutuhan dan kenyamanan tersendiri.  Klaim  yang  bersifat  positif  tidak  mengganggu  hak  orang  lain,  sedangkan  klaim  yang  bersifat  negatif  akan mengganggu hak orang lain dalam melakukan aktivitas pada ruang publik. Klaim tempat biasa terjadi pada pengakuan tempat oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada zonanya (Arsyad, 2019).
c. Aspek bermakna pada ruang
1) Landmark
Upaya agar suatu lokasi mudah dikenali atau diingat adalah melalui adanya landmark atau penanda yang terdapat pada ruang publik untuk memudahkan pengunjung mengenali ruang tersebut juga sebagai identitas kawasan (Kristianto, 2022; Yanti, 2016).

## 2) Ruang bersama
Ruang bersama dibutuhkan untuk menampung kegiatan-kegiatan baik individu ataupun kelompok. Kegiatan individu merupakan interaksi yang dapat terjadi pada antar pengunjung juga antara pengunjung dan penjual makanan. Sementara itu, kegiatan kelompok merupakan interaksi terjadi oleh sekelompok orang yang sedang melakukan perkumpulan atau reuni (Kristianto, 2022). Keduanya membutuhkan ketersediaan ruang untuk mendukung kegiatan tersebut (Arsyad, 2019). Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH disebutkan bahwa ruang sosial didapat dari adanya ruang plaza multifungsi.
d. Keamanan pada ruang
1) Penjagaan ( security )
Keamanan sosial didukung  dengan adanya  interaksi  sosial yang positif  dan keberadaan  polisi  atau security untuk mengawasi kegiatan (Groshong et al., 2018). Menurut Mehta (2014), karakteristik fisik dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung pada ruang publik, seperti kenyamanan yang didapat dari adanya penjagaan ( security ).

## 2) Kamera pengawas
Menurut Mehta (2014), karakteristik fisik dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung pada ruang publik, seperti adanya kamera pengawas. Menurut Suciyani, & Purnama (2022), keamanan pada ruang publik diukur dari adanya CCTV yang beroperasi.

## 3) Penerangan dan pencahayaan
Keamanan  lingkungan  didukung  dengan  adanya  elemen  penunjang  pada  ruang,  seperti  pencahayaan  yang  baik (Groshong et al., 2018). Dalam buku panduan Publik Space Site-Specific Assessment, disebutkan bahwa ruang publik yang baik memiliki ketersediaan, distribusi, dan kondisi kualitas pada amenitas dan fasilitas yang ada termasuk fasilitas penerangan. Lampu penerangan jalan memiliki penerangan yang merata dan pemilihan jenis lampu yang baik sehingga terciptanya pencahayaan efektif.

## 4) Jalur evakuasi
Jalur evakuasi adalah jalur untuk mengevakuasi orang-orang atau pengunjung di dalam ruang atau di luar ruang saat keadaan darurat. Hal ini untuk mempermudah dan mempercepat proses evakuasi. Jalur evakuasi dilengkapi petunjuk arah yang dipasang atau ditempel pada lokasi yang mudah terlihat. Elemen-elemen pendukungnya, meliputi adanya titik kumpul, arah panah evakuasi yang menuju ke titik kumpul, dan poster peringatan.

## 3. METODE PENELITIAN
Wilayah yang menjadi fokus penelitian adalah Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa di Kota Bekasi sebagaimana yang terdapat dalam dokumen RDTR Kota Bekasi tahun 2015-2035 tentang penetapan kawasan ini adalah taman kota (lihat Gambar 1). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data terbaru dan data penelitian ini diambil tahun 2023.

## Gambar 1. Peta Delineasi Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa
Pendekatan yang akan digunakan untuk penelitian mengenai penilaian tingkat kualitas Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai ruang publik adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah penelitian yang dilakukan didasari oleh teori-teori yang dibuktikan dengan pencarian data yang ada pada lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data-data yang digunakan pada penelitian ini berupa tinjauan literatur pada dokumen instansi dan hasil observasi atau amatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti yang kemudian diolah menggunakan
teknik analisis skoring dan dilakukannya analisis deskriptif untuk mengetahui penilaian tingkat kualitas Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai ruang publik.
Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis skoring dan deskriptif. Teknik analisis skoring dilakukan dengan cara pemberian nilai pada setiap indikator yang kemudian dilakukan perhitungan dengan melihat hasil dari  pengolahan  data  tersebut  untuk  menentukan  tingkat  kemampuannya.  Skoring  diberikan  pada  masing-masing parameter dengan skor 1 bila kriteria tidak tersedia dengan penilaian kualitas sangat buruk, skor 2 bila kriteria tersedia dengan penilaian kualitas buruk, skor 3 bila kriteria tersedia dengan penilaian baik, dan skor 4 bila kriteria tersedia dengan penilaian kualitas sangat baik. Dengan itu, nilai total terendah yang mewakili masing-masing penilaian indikator adalah 1 dan nilai total tertinggi yang mewakili masing-masing penilaian indikator adalah 4. Nilai terendah dan tertinggi digunakan untuk mengukur jarak interval pembagian kelas dan didapatkan hasil sebesar 0,75. Dengan demikian, menghasilkan jumlah bobot skoring, yaitu 1 ≥ 1,75 untuk klasifikasi kualitas sangat buruk, 1,76 ≥ 2,5 untuk klasifikasi kualitas buruk, 2,51 ≥ 3,25 untuk klasifikasi kualitas baik, dan 3,26 ≥ 4 untuk klasifikasi kualitas sangat baik. Indikator penilaian dapat dilihat pada tabel berikut (lihat Tabel 1).
Tabel 1. Variabel, Subvariabel, dan Indikator Penilaian Variabel dan Subvariabel Indikator Penilaian Aspek Kebutuhan Pengunjung Tempat Berlindung Pohon yang bersifat peneduh Keindahan Alam Keragaman tanaman Kerapatan tanaman Kenyamanan Ketersediaan tempat duduk Ketersediaan tempat sampah Ketersediaan toilet Aspek Hak Pengunjung Aksesibilitas Jalur pedestrian Ketersediaan dan kondisi halte bus Ketersediaan dan kondisi area parkir Kebebasan Beraktivitas Kondisi area bermain Kondisi tempat beristirahat Kondisi tempat berolahraga Keberagaman Beraktivitas Dominasi ruang oleh kalangan tertentu Klaim/pengakuan tempat Kegiatan PKL Aspek Bermakna Pada Ruang Landmark Ketersediaan dan kondisi landmark Ruang Bersama Ketersediaan ruang plaza multifungsi Keamanan Penjagaan/Security Ketersediaan Penjagaan/security Kamera Pengawas Ketersediaan Kamera Pengawas Penerangan & Pencahayaan Ketersediaan lampu Jalur Evakuasi Ketersediaan jalur evakuasi dan fasilitas penyokongnya Sumber: Arsyad (2019), Direktorat Jenderal Bina Marga (2023), Groshong et al. (2018), Kementerian
Pariwisata  Republik  Indonesia,  (2018),  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Republik  Indonesia  (2012), Kristianto (2022), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (2022), Yanti (2016), Krebs (2009).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 ASPEK KEBUTUHAN PENGUNJUNG
Aspek kebutuhan pengunjung dalam ruang publik harus mampu memfasilitasi kegiatan dan memenuhi kebutuhan pengunjung dengan responsif. Penelitian ini mengidentifikasi tiga subvariabel untuk aspek kebutuhan pengunjung, yaitu ketersediaan tempat berlindung, keindahan alam, dan kenyamanan.
Observasi  lapangan  di  Taman  Hutan  Kota  Patriot  Bina  Bangsa  menunjukkan  adanya  papan  informasi  tentang tumbuhan yang ditanam dengan detail tentang jumlah dan usia pohon. Dari data tersebut, jumlah pohon peneduh yang memenuhi standar tinggi lebih dari 2 meter sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman  Penanaman  Pohon  Pada  Sistem  Jaringan  Jalan.  Meskipun  hampir  semua  pohon  memberikan  keteduhan, terdapat  kurangnya  keragaman  karena  dominasi  pohon  mahoni  dan  pohon  tanjung  di  area  tersebut.  Hal  ini  dihitung menggunakan  indeks  keanekaragaman  shannon-wiener.  Kerapatan  tanaman  di  jalur  pedestrian  telah  sesuai  dengan standar  kriteria  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  14  Tahun  2022  tentang  Ruang  Terbuka  Hijau  dan  dihitung berdasarkan jumlah jalur yang memiliki kesesuaian dengan kriteria, tetapi masih terdapat beberapa pohon di luar jalur tanaman sehingga didapatkan skor 3,3.
Kenyamanan di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa diukur dari ketersediaan tempat duduk, tempat sampah, dan toilet. Observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian tempat duduk belum memenuhi standar Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki yang mensyaratkan tempat duduk pada setiap jarak 10 meter dengan lebar 40-50 sentimeter, panjang 150 sentimeter, dan terbuat dari beton cetak yang utuh. Meski demikian, sebagian besar tempat duduk yang memenuhi  kriteria  terdapat  di  area  utama  taman  yang  dapat  mendukung  aktivitas  pengunjung.  Ketersediaan  tempat sampah belum sepenuhnya memenuhi standar Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki yang mensyaratkan tempat sampah pada tiap jarak 20 meter dengan material daya tahan tinggi dan kondisi lengkap. Terdapat kurang dari seperempat  tempat  sampah  yang  memenuhi  kriteria  karena  banyak  yang  tidak  lengkap  dan  tidak  sesuai  standar. Sementara  itu, ketersediaan  tiga bilik toilet di taman tersebut sudah memenuhi standar kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 dan Pedoman Standar Toilet Umum Indonesia.
Sebaran komponen pada aspek kebutuhan pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Sebaran Komponen pada Aspek Kebutuhan Pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa: (1) Pohon Peneduh; (2) Kerapatan Tanaman pada Jalur Pedestrian; (3) Toilet; (4) Tempat Sampah; (5) Papan Informasi Pepohonan; dan (6) Tempat Duduk
Berdasarkan analisis di atas, dilakukan penilaian terhadap subvariabel-subvariabel terpilih dan didapatkan nilai akhir pada aspek kebutuhan pengunjung sebesar 2,88 poin yang artinya aspek ini memiliki kualitas baik. Tabel 2 merupakan tabel analisis aspek kebutuhan pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa.
Tabel 2. Analisis Aspek Kebutuhan Pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa Aspek Kebutuhan Pengunjung Skor Klasifikasi Skor Ketersediaan tempat berlindung Pohon peneduh 4 Kualitas Sangat Baik Keindahan alam Keragaman tanaman 2 Kualitas Baik Kerapatan tanaman 3,3 Kualitas Sangat Baik Kenyamanan Ketersediaan tempat duduk 3 Kualitas Baik Ketersediaan tempat sampah 1 Kualitas Sangat Buruk Ketersediaan toilet 4 Kualitas Sangat Baik Total Skor 17,3 Nilai Aspek Kebutuhan Pengunjung 2,88 Kualitas Baik

## 4.2 ASPEK HAK PENGUNJUNG
Aspek hak pengunjung merupakan kemampuan ruang  dalam melindungi hak pengguna ( protect the rights ) dalam beraktivitas dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang atau bisa disebut dengan ruang yang demokratis. Aspek hak pengunjung yang didapatkan berdasarkan hasil identifikasi melalui sintesis teori pada penelitian  ini  memiliki  empat  sub  variabel,  yaitu  aksesibilitas,  kebebasan  beraktivitas,  keberagaman  beraktivitas,  dan kegiatan PKL. Hasil observasi lapangan di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa menunjukkan bahwa jalur pedestrian dan jogging track terbagi dalam 10 jalur dengan kondisi yang sesuai kriteria Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki, yaitu memiliki lebar minimal 1,5 meter untuk memfasilitasi pengguna kursi roda dan bebas dari hambatan. Meskipun demikian, terdapat dua jalur dengan hambatan berupa daun-daun menumpuk yang mengganggu aktivitas dan menghambat penggunaan oleh pejalan kaki dan pengguna kursi roda. Secara keseluruhan, hampir seluruh jalur di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa memiliki kualitas dan kondisi sesuai kriteria.
Di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa, diketahui sudah terdapat ketersediaan halte bus yang sesuai dengan kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki. Kriteria tersebut meliputi ketersediaan dan keterawatan halte bus yang memiliki tempat duduk dan atap peneduh dengan kondisi yang baik. Halte bus yang terdapat pada Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa merupakan tempat transit dengan kondisi yang  baik  serta  memiliki  peneduh  berupa  atap  dan  terletak  di  jalan  utama  yang  dapat  menghubungkan  dengan transportasi umum lainnya. Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk pergi ke Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa jika menggunakan transportasi umum. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam area parkir di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Meskipun sudah terdapat area khusus parkir motor, beberapa motor parkir tidak pada tempatnya dan parkir sepeda tidak tersedia sehingga menyebabkan parkir sembarangan. Ketersediaan area parkir mobil masih menggunakan bahu jalan tanpa adanya area pembatas yang memudahkan pengunjung membedakan lahan parkir. Keadaan ini tidak sesuai dengan standar kriteria yang telah ditetapkan oleh Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH yang mencakup ketersediaan area parkir.
Kebebasan beraktivitas diukur dari adanya area bermain anak, tempat beristirahat, dan tempat berolahraga. Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa memiliki dua area bermain dengan kondisi berbeda, satu di antaranya tidak layak dan berbahaya karena ketidaklengkapan elemen, sementara yang lainnya layak digunakan karena pembaharuan fasilitas bermain. Dari hasil analisis, diketahui bahwa ketersediaan tempat bermain sudah memenuhi standar kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH yang meliputi ketersediaan area bermain karena meskipun masih terdapat area bermain yang memiliki fasilitas yang tidak layak, tetapi sudah ada alternatif yang bisa menggantikan area bermain yang rusak tersebut. Kemudian di dalam Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sudah terdapat fasilitas beristirahat berupa dua gazebo yang lokasinya tidak berdekatan dan tersebar secara acak. Meskipun begitu, kedua gazebo tersebut dalam kondisi baik dan terawat dengan baik sehingga dapat digunakan untuk kegiatan relaksasi atau bersantai. Hal ini sesuai dengan standar kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH yang mengharuskan adanya gazebo sebagai tempat beristirahat dan berkumpul. Kemudian di dalam Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sudah terdapat fasilitas untuk berolahraga berupa lapangan basket maupun pull up bar dengan kondisi yang terawat ditandai dengan perubahan fasilitas jika kondisi yang lama sudah tidak layak pakai
dan membahayakan pengguna sebagaimana telah sesuai dengan Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki yang meliputi sarana olahraga termasuk lapangan.
Dari hasil analisis, diketahui bahwa tempat olahraga sudah memenuhi standar kriteria karena telah dimanfaatkan untuk berolahraga  oleh  semua  kalangan  termasuk  anak  kecil  hingga  orang  dewasa.  Berdasarkan  hasil  observasi  fasilitas- fasilitas yang telah disebutkan dapat digunakan oleh semua kalangan dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu karena kegiatan atau aktivitas yang terjadi pada Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa telah dimanfaatkan oleh pengunjung yang memiliki rentang umur yang terpantau berbeda-beda dan menyeluruh. Dengan demikian, Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa memiliki kemampuan untuk mewadahi aktivitas dari semua golongan atau bersifat inklusif. Sementara itu, kegiatan PKL masih terjadi pada beberapa titik dengan jumlah yang sedikit tetapi sering dijumpai pada sisi-sisi Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Hal ini tidak selaras dengan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bahwa dilarang melakukan perdagangan pada area yang bukan seharusnya. Namun dengan begitu, Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa juga memiliki area berjualan tersendiri di bagian belakang taman walaupun tidak semua toko aktif, tetapi masih dimanfaatkan oleh sebagian pedagang.
Berikut sebaran komponen pada aspek hak pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa:
Gambar 2. Sebaran Komponen Pada Aspek Hak Pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa: (1) Area Parkir, (2) Area Olahraga, (3) Area Bermain Anak, (4) Halte Bus, (5) Gazebo, (6) Keberagaman Beraktivitas, (7) Jalur Pedestrian, dan (8) Kegiatan PKL
Berdasarkan analisis di atas, dilakukan penilaian terhadap subvariabel- subvariabel terpilih dan didapatkan nilai akhir pada aspek hak pengunjung sebesar 3,25 poin yang artinya aspek ini memiliki kualitas baik. Tabel 3 merupakan tabel analisis aspek hak pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa.
Aspek Hak Pengunjung Skor Klasifikasi Skor Aksesibilitas Jalur pedestrian 3 Kualitas Baik Ketersediaan halte bus 4 Kualitas Sangat Baik Area Parkir 2 Kualitas Baik Kebebasan Beraktivitas Area bermain anak 3 Kualitas Baik Tempat beristirahat 3 Kualitas Baik Fasilitas olahraga 4 Kualitas Sangat Baik Keberagaman Beraktivitas Penggunaan fasilitas 4 Kualitas Sangat Baik Klaim Tempat Kegiatan PKL 3 Kualitas Baik Total Skor 26 Nilai Aspek Hak Pengunjung 3,25 Kualitas Baik

## 4.3 ASPEK BERMAKNA PADA RUANG
Aspek bermakna pada ruang merupakan kemampuan ruang publik supaya mudah dikenali oleh pengunjung dengan adanya keterkaitan antar pengunjung maupun antara pengguna dan ruang publik. Aspek bermakna pada ruang yang didapatkan  berdasarkan  hasil  identifikasi  melalui  sintesis  teori  pada  penelitian  ini  memiliki  dua  subvariabel,  yaitu ketersediaan landmark dan ruang bersama. Setelah  dilakukan observasi lapangan di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa diketahui terdapat dua landmark yang ada pada Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Landmark yang pertama terletak di kolam yang sudah tidak terawat karena kondisi airnya kotor dan hijau. Landmark pertama merupakan simbol monumen perjuangan di Kota Bekasi. Landmark kedua berupa tulisan “Taman Hutan Kota Bekasi” yang memiliki kondisi yang buruk karena tulisannya sudah rusak dan ada beberapa tulisan yang hilang.
Kemudian diketahui bahwa sudah terdapat ruang bersama berupa area plaza yang terletak di tengah Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa yang biasa dipakai bersama serta dapat menampung atau mewadahi beberapa kegiatan individu dan kegiatan kelompok yang selaras dengan standar kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH yang meliputi ketersediaan ruang plaza multifungsi di taman kota. Ruang ini biasa dimanfaatkan oleh pengunjung, seperti kegiatan jual beli, olahraga, dan kegiatan rutin yang diadakan oleh pemerintah setempat untuk memanfaatkan Taman Hutan Kota Bekasi sebagai pasar kaget yang diadakan seminggu sekali dan bertepatan dengan kegiatan CFD ( Car Free Day ).
Berikut sebaran komponen pada aspek bermakna pada ruang di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa:

## Gambar 3. Sebaran Komponen pada Aspek Bermakna pada Ruang di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa: (1) Landmark dan (2) Ruang Plaza
Berdasarkan analisis di atas, dilakukan penilaian terhadap sub variabel terpilih dan didapatkan nilai akhir pada aspek bermakna pada ruang sebesar 3 poin yang artinya aspek ini memiliki kualitas baik. Tabel 4 merupakan tabel analisis aspek bermakna di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa.
Tabel 4. Analisis Aspek Bermakna di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa Aspek Hak Pengunjung Skor Klasifikasi Skor Landmark 2 Kualitas Buruk Ruang Bersama 4 Kualitas Sangat Baik Total Skor 6 Nilai Aspek Bermakna Pada Ruang 3 Kualitas Baik

## 4.4 KEAMANAN
Keamanan pada ruang merupakan kemampuan ruang publik untuk memberikan rasa aman bagi pengunjung selama melakukan aktivitas di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Keamanan pada ruang yang didapatkan berdasarkan hasil identifikasi  melalui  sintesis  teori  pada  penelitian  ini  memiliki  empat  sub  variabel,  yaitu  penjagaan  ( security ),  kamera pengawas, penerangan dan pencahayaan, serta jalur evakuasi.
Setelah dilakukan observasi lapangan, diketahui bahwa penjagaan yang terdapat di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa tidak terlihat keberadaannya secara langsung. Petugas UPTD Hutan Kota Patriot Bina Bangsa tidak mengenakan pakaian khusus sehingga pengunjung tidak dapat mengenali penjagaan yang terdapat pada Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Keberadaan kamera pengawas atau CCTV di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa tidak terlihat dari segala sisi dan sudut area, baik di trotoar maupun area plaza. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan standar kriteria sebagaimana yang ditetapkan oleh Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki yang meliputi ketersediaan  CCTV  yang  dipasang  untuk  pengawasan  pada  area  yang  membutuhkan  pemantauan  dan  terhubung langsung dengan layanan pengaduan. Sementara  itu,  ketersediaan  lampu  masih  ada yang belum  memenuhi  standar kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan  Pemanfaatan  RTH  yang  meliputi  ketersediaan  lampu  penerangan  yang  memenuhi  persyaratan  kebutuhan  dan menggunakan  standar  penerangan  yang  memiliki  tinggi  40-50  sentimeter  dengan  jarak  antar  penempatan  100-150 sentimeter dan terbuat dari beton cetak dengan kondisi yang baik. Dari hasil analisis, diketahui bahwa ketersediaan jumlah lampu yang memenuhi kriteria melebihi setengah dari keseluruhan jumlah lampu yang ada. Di sisi lain, diketahui bahwa
tidak ada jalur evakuasi yang dilengkapi petunjuk arah yang dipasang atau ditempel pada lokasi yang mudah terlihat maupun elemen-elemen pendukungnya seperti titik kumpul, arah panah evakuasi yang menuju ke titik kumpul, dan poster peringatan  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  14  Tahun  2022  tentang Penyediaan  dan  Pemanfaatan  RTH  yang  meliputi  ketersediaan  jalur  evakuasi  dan  dilengkapi  dengan  fasilitas penyokongnya.
Berikut sebaran komponen pada aspek keamanan pada ruang di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa:
Gambar 4. Sebaran Komponen Pada Aspek Keamanan Pada Ruang di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa: (1) Penerangan dan Pencahayaan dan (2) UPTD Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa
Berdasarkan  analisis  di  atas,  dilakukan  penilaian  terhadap  sub  variabel  terpilih  dan  didapatkan  nilai  akhir  pada keamanan pada ruang sebesar 1,5 poin yang artinya aspek ini memiliki kualitas sangat buruk. Tabel 5 merupakan tabel analisis keamanan di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa.
Tabel 5. Analisis Keamanan di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa Aspek Hak Pengunjung Skor Klasifikasi Skor Penjagaan/Security 1 Kualitas Sangat Buruk Kamera pengawas 1 Kualitas Sangat Buruk Penerangan dan pencahayaan 3 Kualitas Baik Jalur evakuasi 1 Kualitas Sangat Buruk Total Skor 6 Nilai Keamanan 1,5 Kualitas Sangat Buruk

## 5. KESIMPULAN
Taman kota maupun hutan kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan yang mampu memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung untuk lingkungan dan aktivitas sosial di perkotaan. Kota Bekasi memiliki Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa yang merupakan taman kota yang memiliki karakteristik, seperti hutan kota. Taman ini terletak pada pusat Kota Bekasi dan merepresentasikan RTH maupun ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perkotaan. Berdasarkan hasil analisis penilaian kualitas Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa dengan melakukan perhitungan pada aspek kebutuhan pengunjung dengan skor 2,88, aspek hak pengunjung dengan skor 3,25, aspek bermakna pada ruang dengan skor 3, dan aspek keamanan dengan skor 1,5 yang kemudian dihitung rata-ratanya sehingga mendapatkan skor senilai 2,65 poin yang artinya memiliki kualitas yang baik. Dari empat variabel terpilih yang menjadi penentu Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa diketahui bahwa aspek hak pengunjung memiliki skor tertinggi, yaitu 3,25 poin, dilanjutkan dengan aspek bermakna yang memiliki skor 3 poin, dilanjutkan dengan
aspek kebutuhan pengguna yang memiliki skor 2,88 poin, serta keamanan memiliki skor terendah dengan skor 1,5 poin. Meskipun memiliki kualitas baik, hasil analisis juga mengidentifikasi beberapa komponen yang memiliki kualitas buruk atau sangat buruk, di antaranya adalah kurangnya ragam tanaman yang dapat memberikan keindahan pada taman kota, kurangnya area parkir pada kendaraan bermotor dan sepeda, landmark rusak dan tidak terawat yang bisa memberikan pencitraan yang kurang baik terhadap kawasan, tempat duduk yang tidak sesuai standar kriteria pada taman kota, tidak adanya penjagaan atau security yang jelas karena pengunjung tidak bisa mengenalinya, tidak adanya kamera pengawas yang bisa menangkap fenomena-fenomena sosial maupun alam, serta tidak adanya jalur evakuasi untuk mempermudah proses penyelamatan jika terjadi bencana alam.
Secara keseluruhan Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sudah mampu melindungi hak-hak pengunjung secara baik dengan menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mampu memberikan kesan terhadap Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sehingga pengunjung memiliki alasan untuk kembali,  serta  mampu memenuhi  kebutuhan  pengunjung  dengan  memberikan  kenyamanan  terhadap  suasana  alam  dan  fasilitas  yang mendukung,  tetapi  masih  perlu  adanya  peningkatan  terkait  keamanan  di  taman  tersebut  sebagaimana  menyangkut perasaan aman pengunjung yang akan maupun sedang melakukan aktivitas di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Meskipun memiliki kualitas baik, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan pengalaman dan keamanan  pengunjung.  Upaya  perbaikan  dan  perhatian  terhadap  kualitas  taman  akan  semakin  meningkatkan  peran pentingnya sebagai tempat rekreasi dan kegiatan sosial bagi masyarakat perkotaan.
Berdasarkan  temuan  dan  kesimpulan  yang  telah  disusun  maka  dibuat  rekomendasi  untuk  menjadi  masukan  dan usulan yang bisa disampaikan kepada pemerintah dan peneliti selanjutnya untuk memperkaya kajian tentang taman kota sebagai ruang publik adalah sebagai berikut.

## 5.1. Rekomendasi untuk Pemerintah
a. Pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi perlu meningkatkan keamanan di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa dengan memasang kamera pengawas yang terlihat dari berbagai sisi dan sudut area taman. Selain  itu,  penjagaan  yang  terlihat  juga  dapat  memberikan  rasa  keamanan  bagi  pengunjung.  Peningkatan pengawasan akan membantu mencegah potensi tindakan kriminal dan perilaku merusak, serta mempercepat respon dalam situasi darurat atau bencana alam.
b. Pemerintah,  khususnya  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Bekasi  perlu  melakukan  perbaikan  pada  komponen- komponen yang memiliki kualitas buruk atau sangat buruk, seperti peningkatan ragam tanaman untuk memberikan keindahan  pada  taman  kota,  peningkatan  area  parkir  untuk  kendaraan  bermotor  dan  sepeda,  serta  perbaikan landmark yang rusak dan tidak terawat. Selain itu, perlu diperhatikan juga standar kriteria untuk tempat duduk yang sesuai agar kenyamanan pengunjung terjamin.
c. Pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi perlu menyediakan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan petunjuk arah, titik kumpul, arah panah evakuasi, dan poster peringatan yang mudah terlihat. Pembangunan jalur evakuasi ini akan memudahkan proses penyelamatan jika terjadi bencana alam dan memberikan rasa aman bagi pengunjung.
5.2. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya
a. Penelitian selanjutnya dapat lebih mendalami  pengaruh keberagaman aktivitas di Taman  Hutan Kota Patriot Bina Bangsa terhadap interaksi sosial dan ikatan komunitas. Studi lebih mendalam mengenai pola dan preferensi aktivitas pengunjung juga dapat memberikan wawasan untuk memperbaiki dan mengembangkan fasilitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
b. Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi kepuasan pengunjung secara menyeluruh terhadap berbagai aspek taman, termasuk  fasilitas,  keamanan,  kenyamanan,  dan  estetika.  Dengan  menilai  kepuasan  pengunjung,  akan  dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan guna meningkatkan kualitas keseluruhan taman.
c. Peneliti  selanjutnya  dapat  melakukan  studi  tentang  dampak  Taman  Hutan  Kota  Patriot  Bina  Bangsa  terhadap lingkungan sekitar, termasuk kualitas udara, keanekaragaman hayati, dan penyerapan karbon. Penelitian semacam ini akan membantu memahami kontribusi taman dalam menjaga keberlanjutan lingkungan perkotaan dan memberikan dasar untuk pengelolaan yang lebih berkelanjutan.
Adiyanta, S. F. C. (2018). Urgensi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik. Jurnal Gema Keadilan , 5 (1), 52 – 73. Diakses dari https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3648 Amalia, F., A., W. F. F., & Komariah, S. L. (2021). Karakteristik Pengguna Ruang Terbuka Publik Pada Taman Kota Di Palembang. NALARs , 20 (2), 73 – 82. https://doi.org/10.24853/nalars.20.2.73-82 Arsyad, A. G. (2019). Persepsi Pengguna Terhadap Kualitas Ruang Terbuka Publik Kompleks di Alun-Alun Utara Surakarta. Prosiding Seminar  Nasional  Arsitektur,  Budaya  Dan  Lingkungan  Binaan ,  61 – 98.  Asosiasi  Toilet  Umum  Indonesia.  Diakses  dari https://eproceeding.undwi.ac.id/index.php/semarayana/article/view/11 Asosiasi Toilet Indonesia. (2016). Pedoman Standar Toilet Umum Indonesia. Asosiasi Toilet Indonesia . Jakarta: Asosiasi Toilet Umum Indonesia.  Diakses  dari  https://www.asosiasitoilet-indonesia.org/wp-content/uploads/2021/03/Pedoman-Standard-Toilet- Umum-Indonesia.pdf Carmona,  M.,  &  Tiesdell,  S.  (2006). Urban  Design  Reader (1st  ed.).  London:  Routledge.  Diakses  dari https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780080468129/urban-design-reader-steve-tiesdell-matthew-carmona Carr,  S.,  Francis,  M.,  Rivlin,  L.  G.,  &  Stone,  A.  M.  (1992). Public  Space .  Cambridge:  Cambridge  University  Press.  Diakses  dari https://archive.org/details/publicspace0000unse/mode/1up Dewi,  Y.  S.  (2017).  Arus  Urbanisasi  dan  Smart  City. Prosiding  Seminar  Nasional  Inovasi  Teknologi ,  21 – 27. https://doi.org/10.59134/prosidng.v1i01.71 Direktorat Jenderal Bina Marga. (2023). Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki . Jakarta: Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Diakses dari https://binamarga.pu.go.id/index.php/nspk/detail/07pbm2023-pedoman-perencanaan- teknis-fasilitas-pejalan-kaki-
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan . Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Diakses dari https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/1236/1
Groshong, L., Stanis, S. A. W., Kaczynski, A. T., & Hipp, J. A. (2018). Attitudes About Perceived Park Safety Among Residents in Low- Income  and  High  Minority  Kansas  City,  Missouri,  Neighborhoods. Environment  and  Behavior , 52 (6),  639 – 665. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0013916518814291 Harahap,  F.  R.  (2013).  Dampak  Urbanisasi  bagi  Perkembangan  Kota  di  Indonesia. Jurnal  Society , I (1),  35 – 45.  Diakses  dari https://www.researchgate.net/publication/336001191_DAMPAK_URBANISASI_BAGI_PERKEMBANGAN_KOTA_DI_INDON ESIA Hayat, H. (2014). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 13 (1), 43 – 56. Diakses dari https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/rekakarsa/article/viewFile/1390/1555
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau  Kawasan  Perkotaan. Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia .  Jakarta:  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Download/117383/Permen No.01-2007.pdf
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2018). Peraturan Meteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata (p. 59). p. 59. Jakarta: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169533/permenpar-no-3-tahun-2018 Kementerian  Pekerjaan  Umum  Republik  Indonesia.  (2012).  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  5  Tahun  2012  tentang Pedoman  Penanaman  Pohon  Pada  Sistem  Jaringan  Jalan. Kementerian  Pekerjaan  Umum  Republik  Indonesia .  Jakarta: Kementerian  Pekerjaan  Umum  Republik  Indonesia.  Diakses  dari  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160030/permen- pupr-no-05prtm2012-tahun-2012
Kristianto, B. A. W., & H, E. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota Pakal Surabaya. Soetomo Administration Reform Review , 1 (2), 325 – 346. Diakses dari https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sar/article/view/4948
Mehta, V. (2014). Evaluating Public
Space. Journal of Urban Design , 19 (1), 53 – 88. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13574809.2013.854698 Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional.  (2022). Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau . Diakses dari https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/1082
N., N. A. D., Suciyani, W. O., & Purnama, P. D. (2022). Analisis Kualitas Hutan Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Determinant Factor for Quality Green Open Space (Studi Kasus: Hutan Kota Mayasih Kabupaten Kuningan). Jurnal Kajian Ruang , 2 (1), 1 – 18. https://doi.org/10.30659/jkr.v2i1.20563 Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota . Jakarta: Pemerintah  Republik  Indonesia.  Diakses  dari  https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/PP_63_Tahun_2002- Hutan_Kota.pdf
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2009). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009 Porajouw, E. F., Poluan, R. J., & Mastutie, F. (2017). Efektivitas Ruang Terbuka Publik di Kota Tomohon. Spasial , 4 (1), 136 – 148. Diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/spasial/article/view/15546 Pratomo, A., Soedwiwahjono, S., & Miladan, N. (2019). Kualitas Taman Kota Sebagai Ruang Publik di Kota Surakarta Berdasarkan Persepsi Dan Preferensi Pengguna. Desa-Kota , 1 (1), 84 – 95. https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.12494.84-95 Project for Public Spaces. (2022). Placemaking: What If We Built Our Cities Around Places? New York: Project for Public Spaces. Diakses dari https://www.pps.org/product/placemaking-what-if-we-built-our-cities-around-places
Salshabila, A. S. F., & Sukmawati, A. M. (2021). Kelayakan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Karakteristik Fisik Ruang (Studi di Taman Kota Gajahwong, Kota Yogyakarta). Ruang , 7 (2), 74 – 86. https://doi.org/10.14710/ruang.7.2.74-86 UN Habitat. (2020). Public space site-specific assessment Guidelines to achieve quality public spaces at neighbourhood level . Nairobi: UN  HABITAT.  Diakses  dari  https://unhabitat.org/public-space-site-specific-assessment-guidelines-to-achieve-quality-public- spaces-at-neighbourhood
Weijs- Perrée, M., Dane, G., & van den Berg, P. (2020). Analyzing the Relationships between Citizens’ Emotions and their Momentary Satisfaction in Urban Public Spaces. Sustainability , 12 (19), 1 – 20. https://doi.org/10.3390/SU12197921 Yanti,  F.  (2016). Kualitas  Ruang  Terbuka  Hijau  Publik  di  Kota  Bandar  Lampung  (Studi  Kasus  Lapangan  Merah  dan  Pasar  Seni, Lapangan  Kalpataru  dan  Embung  Sukarame/Taman  Kota) (Universitas  Lampung).  Universitas  Lampung.  Diakses  dari http://repository.lppm.unila.ac.id/13594/1/03-03.  Kualitas  Ruang  Terbuka  Hijau  Publik    di  Kota  Bandar  Lampung  %28Studi Kasus Lapangan Merah dan Pasar Seni_ Lapangan Kalpataru dan Embung SukarameTaman Kota%29.pdf