## MASLAHAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

## Muh. Tahmid Nur
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo Sulawesi Selatan
Abstrak :  This  article  focuses  on maslahat (public  interest)  in  Islamic laws. This article will present the concept of maslahat , which deals with the fundamental needs to maqashid al-syariah (wisdoms of Islamic sharia ) as the basis for creating the laws. Islamic criminal laws are legalized to guarantee  the  preservation  of maslahat on  all  human  beings  and  to  be applicable in reforming Criminal Laws by comparatively analyzing the reformation of national criminal the national criminal laws. The present researcher  is  trying  to  explore  in  details  the  existence  of maslahat in Islamic  criminal  laws,  which  can  be  used  as  a  means  to  explore  the effectiveness of the materials of the conventional criminal laws and to contribute  in  reforming  the  national  criminal  laws  in  Indonesia.  In dealing  with  these  issues,  the  writer  will  apply  a  library  research  by emphasizing  on  textual  analysis  to  reveal  some  theoretical  and philosophical  aspects  of  the  study.  This  textual  analysis  will  apply content analysis or critical analysis. It is hoped that the result would be scientific  and  practical.  The  result  shows  that  all  new  laws  produced trough ijtihad ,  should  be  based  of maqashid  al-syariah or maslahat. The intended maslahat is not meant to be based on human needs as such, but also based on the intention of the al-Syari , Allah the All Mighty, in order to realize the interests of human beings. The importance of maslahat in Islamic  criminal  laws  may  provide  a  positive  implication  towards  the reformation  of  national  criminal  laws  in  Indonesia.  The  reformation may mean to uplift the effectiveness of all criminal regulations based on the maslahat principle in Islamic criminal laws. Reforming the materials of  national  criminal  laws  by  considering  the  values  of maslahat has  a potential in Indonesia due to the Islamic laws playing a significant role as  a  main  source  of  legislation  in  Indonesia.  Besides,  Islamic  criminal laws  cover  all  requirements  needed  to  apply  the  reformation;  such  as having  effective  and  universal  materials  for  criminal  laws.  This, however,  is  dependent  upon  the  unified  effort  by  Indonesian community, particularly the Muslims to realize the unified and effective National criminal laws.
Tulisan  ini  membahas  tentang  Maslahat  dalam  Hukum  Pidana  Islam (Analisis  Komparatif  terhadap  Pembaruan  Hukum  Pidana  Nasional) mengedepankan  permasalahan  pokok  tentang  konsep  maslahat  yang membicarakan  tentang  kebutuhan  asasi  manusia  sebagai maqasid  al- Syari‘ah yang mendasari setiap penemuan hukum, hukum pidana Islam disyariatkan  untuk  menjamin  terpeliharanya  kemaslahatan  tersebut,
dan dapat berimplikasi terhadap pembaruan hukum pidana  Nasional. Peneliti  dalam  hal  ini  berupaya  mengungkapkan  secara  detail eksistensi maslahat dalam hukum pidana Islam yang dapat digunakan sebagai  pisau  bedah  dalam  mengkaji  efektifitas  materi  hukum  pidana positif,  dan  memberi  kontribusi  terhadap  pembaruan  hukum  pidana Nasional  di  Indonesia.  Berdasarkan  pokok  permasalahan  tersebut, maka penelitian ini adalah penelitian pustaka yang lebih menekankan studi  teks  pada  olahan  teoritik  dan  filosofik.  Penelitian  pustaka  ini menggunakan  berbagai  pendekatan  melalui content  analysis atau analisis kritis. Kegunaan penelitian ini bersifat ilmiah dan praktis. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  penemuan  hukum  melalui upaya  ijtihad  mesti  berdasarkan  pada maqasid  al-syari‘ah atau al- mashlahah . kemaslahatan yang dimaksudkan bukan hanya berdasarkan pada keinginan manusia, tetapi mesti pula berdasarkan pada kehendak al-Syari‘ dalam  merealisasikan  kemaslahatan  manusia.  Olehnya  itu, hukum pidana Islam disyariatkan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan  tersebut,  karena  dalam  aturannya  bertujuan  untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan jama’ah, pemerintahan yang berdaulat, dan harta  sebagai kebutuhan mendasar bagi  manusia  dalam  semua  tingkatannya  ( al-daruriyah,  al-hajjiyah ,  dan al-tahsiniyah )  dari  segala  hal  yang  dapat  merusaknya.  Maslahat  dalam hukum  pidana  Islam  dapat  berimplikasi  terhadap  pembaruan  hukum pidana Nasional di Indonesia. Pembaruan tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan  aturan  pidana  yang  tidak  efektif  berdasarkan  prinsip maslahat  dalam  hukum  pidana  Islam.  Pembaruan  materi  hukum pidana  Nasional  dengan  nilai-nilai  maslahat  memiliki  peluang  yang signifikan di Indonesia, karena hukum Islam merupakan sumber utama perundang-undangan di Indonesia, dan hukum pidana Islam memiliki semua  persyaratan  yang  dibutuhkan  dalam  pembaruan  tersebut; seperti  materi  hukum  pidana  yang  efektif  dengan  asas  hukum  yang bersifat  universal.  Meskipun  demikian,  upaya  tersebut  bergantung pada  kesatuan  langkah  bangsa  Indonesia  khususnya  umat  Islam Indonesia dalam mewujudkan hukum pidana Nasional yang efektif.
Keywords: Maslahat, al-Maqasid , Pidana, Hukum Islam

## I. Pendahuluan
Syariat  Islam  diturunkan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan manusia,  baik  dalam  kehidupannya  di  dunia  juga  untuk  kebahagiaannya  di akhirat. Kalimat tersebut di antaranya secara berulang dikemukakan al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah terutama dalam bahasan tentang al-maqasid dan  hal  itu  disepakati  oleh  semua  ulama. 1 Mewujudkan
1 Abu Ishaq al-Syatibi (selanjutnya al-Syatibi), al-Muwafaqat ff Usul al-syarfah, juz H (Bairut: Dar
kemaslahatan tersebut telah menjadi tugas risalah yang diemban oleh Nabi Saw dan para ulama sebagai pewaris amanat tersebut.
Rasulullah  dan  para  sahabatnya  telah  memberi  contoh  dalam merealisasikan  tujuan  syariat  atau  maslahat  melalui  berbagai  metode  istinbat hukum.  Perkembangan  zaman  dan  perbedaan  tempat  dan  waktu  telah menuntut  lahir  dan  berkembangnya  berbagai  cara  dalam  mengistinbatkan hukum  atau  metode  dalam  berijtihad.  Hal  tersebut  dilakukan  para  ulama (khususnya fukaha dan usuliyyin) sebagai manusia yang memiliki otoritas dan kemampuan  khusus  dalam  mewujudkan  tujuan  syariat  tersebut.  Berbagai metode  istinbat  hukum  tersebut  kemudian  menjadi  kajian  tersendiri  dalam ilmu Usul fikih seperti Metode istihsan, istislah, ' urf, istizhab, dan lainnya.
Pengertian al-maslahah secara  umum  telah  dibahas  dalam  bahasan sebelumnya.  Pengertian  tersebut  sejalan  dengan  rumusan  dari  pakar  hukum Islam  seperti  Izzuddin  Abd  al-Salam,  al-Gazali,  dan  beberapa  ulama  lainnya. Izzuddin  Abd  al-Salam  merumuskan  pengertian al-maslahah yaitu  bahwa al- masalih (bentuk jama al-maslahah) adalah segala bentuk kebaikan, manfaat, dan kebajikan,  sedang  (lawan  katanya) al-mafasid (bentuk  jama al-mafsadat) adalah segala bentuk keburukan, kemudaratan, dan dosa. 2
Pengertian al-maslahah juga dijelaskan oleh ulama lainnya seperti al-Gazali dalam kitabnya al-Mustasfa fi Ilmu al-Usul : "al-maslahah dapat dipahami sebagai usaha  untuk  mendapatkan  manfaat  dan  menolak  mudarat,  tetapi  bukan pengertian  itu  yang  kami  maksudkan,  karena  mendapatkan  manfaat  dan menolak mudarat merupakan tujuan makhluk (maqasid al-khalq), dan makhluk merasa  nyaman  ketika  mendapatkan  tujuan-tujuannya.  Sedang yang dimaksudkan al-maslahah di  sini  adalah  memelihara  tujuan  syariat  untuk mewujudkan  lima  hal,  yaitu;  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan harta  mereka.  Terpeliharanya  kelima  prinsip (al-usul  al-khamsah) tersebut  dan mencegah rusaknya adalah maslahat. 3
Keistimewaan  yang  dimiliki  oleh  hukum  Islam  atau  syariat  Islam  pada umumnya,  karena  tujuan  kemaslahatan  yang  diembannya  berbeda  dengan kemaslahatan yang ada dalam aturan selainnya. Sekurang-kurangnya ada tiga hal  yang  menjadi  keistimewaan  kemaslahatan  yang  diemban  oleh  hukum Islam:
Pertama, pengaruh kemaslahatan dalam syariat Islam tidak terbatas dalam dimensi  kehidupan  dunia,  tetapi  berpengaruh  kepada  kebahagiaan  hidup  di dunia  dan  akhirat  sekaligus. Kedua, kemaslahatan  dalam  syariat  Islam  tidak hanya  mencakup  dimensi  fisik (maddi, materi),  tetapi  juga  berdimensi ruhi (immateri)  bagi  manusia. Ketiga, kemaslahatan  agama  dalam  hukum  Islam mendapat  posisi  paling  utama  dan  mendasar,  karena  mendasari  semua
al-Kutub al-'Alamiyah, 1971), di antaranya h. 4, 7, dan 29.
2 Izzu al-Din Abd al-Salam (selanjutnya Izz al-Pin). Oawaid al-Ahkam ffMasalih al-Anam (Bairut: Dar al-Ma'rifah), h. 5.
3 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali (selanjutnya al-Gazali), al-Mustasfa ff 'Urn al-usul (Bairut: Dar al-Kutub al-Il.taiyah, 1983), h. 286.
kemaslahatan  termasuk  kemaslahatan  pokok  lainnya.  Antara  satu kemaslahatan  terkait  dengan  kemaslahatan  yang  lain,  dan  hasil  dari pelaksanaannya selalu mendapatkan beberapa kemaslahatan sekaligus. Apabila kemaslahatan  agama  bertentangan  dengan  kemaslahatan  selainnya  dalam kasus  tertentu,  maka  kemaslahatan  agama  mesti  tetap  diutamakan  walaupun dengan mengorbankan kemaslahatan selainnya.
Dari sisi tingkatan kebutuhan (prioritas), atau kepentingannya, al-maslahah dapat  dibagi  kepada  tiga  tingkatan,  yaitu: al-maslahah  al-daruriyah,  al-maslahah al-hajiyah, dan al-maslahah al-tahsiniyah. Apabila ditinjau dari segi keterkaitannya dengan sumber hukum atau nas, al-maslahah dapat dibagi kepada al-maslahah al- mu'tabarah, al-maslahah al-mursalah (al-maskut anha), dan al-maslahah al-mulghah. Pembahasan  tentang al-maslahah menjadi  bahasan  ulama  dari  abad  ke abad.  Pendapat  para  ulama  berbeda  dalam  memandang  permasalahan al- maslahah, khususnya  dalam  hal  kedudukakannya  sebagai  dalil  dan  sumber hukum. Pada umumnya ulama sepakat dalam memprioritas al-maslahah dalam tingkatan daruriyat dan mu'tabarah, tetapi  mereka  berbeda  pendapat  untuk menjadikan al-maslahah sebagai  sumber  dan  dalil  hukum  dalam  tingkatan al- mursalah, juga berbeda pendapat dalam memprioritaskan hirarki kemaslahatan dalam tingkatan-tingkatannya.
Pada umumnya ulama Malikiyah menjadikan al-maslahah al-mursalah atau al-istislah sebagai  sumber  dan  dalil  hukum,  karena al-maslahah  al-mursalah merupakan  induksi  logis  dari  sekumpulan  dalil  nas,  meskipun  bukan  berasal dari  sebuah  nas  yang  rinci  sebagaimana  berlaku  dalam  kias.  Metode  tersebut pada  dasarnya  digunakan  juga  oleh  kalangan  Hanabilah,  bahkan  kemudian dikembangkan secara liberal oleh al-Tufi, dibahas oleh kalangan Syafi'iyah dan hanafiyah dengan beberapa persyaratan yang mereka ajukan.
Apabila  dikaji  lebih  mendalam,  secara  umum  Jumhur  Ulama,  termasuk dalam  hal  ini  golongan  Hanafiyah,  dan  termasuk  kalangan  Syi'ah menggunakan maslahat. 4 Golongan Syafi'iyah pada dasarnya menggunakan al- maslahah dalam  mazhab  mereka,  ulama  Hanafiyah  menggunakannya  dalam istihsan mereka,  dan  kaum  Syi'ah  menggunakannya  dalam al-adillah  al-aqliyah mereka.
Apabila  diurut  secara  persentase  dalam  pemakaian  metode al-maslahah tersebut,  maka  ulama  Malikiyah  dan  al-Tufi  pada  urutan  pertama,  kemudian kelompok  Hanabila,  lalu  disusul  oleh  Hanafiyah  dan  Syafi'iyah,  dan  yang terakhir  golongan  Syi'ah  dan  Dzahiriyah.  Kelompok  Zahiriyah  dan  Syi'ah membatasi diri pada maslahat yang diisyaratkan langsung oleh dalil nas.
Hukum pidana Islam memiliki fungsi strategis dalam hukum Islam yaitu untuk  menjamin  terwujudnya  kemaslahatan  manusia  secara  utuh.  Sehingga apabila  hukum  pidana  tidak  berfungsi  secara  maksimal,  maka  kehidupan manusia  akan  rusak  dengan  cepat  atau  secara  perlahan.  Sebuah  masyarakat
4 Golongan Syi'ah dalam hal ini Imamiyah menolak metode al-maslahah al-mursalah. Lihat Syarf al-Din  al-Musawi  al-Amili, al-Nas  wa  a!-fehad (Bairut:  Muassasat  al-A'la'  li  al-Malbuat,  1386 H),98.
yang memiliki aturan dengan tidak didampingi oleh hukum pidana yang kuat, maka  aturan-aturan  yang  mereka  buat  tidak  akan  memberi  hasil  maksimal, karena  hanya  akan  menguntungkan  pihak  tertentu,  dan  biasanya mengorbankan  orang  banyak,  apalagi  bila  aturan-aturan  tersebut  dibuat berdasarkan kepentingan sekelompok orang.
Jaminan  kelangsungan  kemaslahatan  tersebut  dengan  pelaksanaan hukum  pidana  Islam (hudud,  kisas ,  dan ta’zir )  adalah  pasti  dan  logis berdasarkan  fakta  sejarah  dan  akal  yang  sehat,  juga  merupakan  jaminan  dari Tuhan  yang  telah  menurunkan  aturan  tersebut  untuk  kemaslahatan  umat manusia.
Kemaslahatan  dalam  hukum  pidana  Islam  tidak  hanya  tercapai  sebagai hasil dari pelaksanaannya, tetapi telah dimulai dalam proses pelaksaan hukum pidana Islam. Hal tersebut merupakan hal yang logis, karena sebuah hasil yang baik akan diperoleh dari cara atau proses yang baik pula. Hukum pidana Islam didasari  oleh  kaidah-kaidah  pelaksanaan  yang  ketat,  sehingga  apabila prosesnya  dilakukan  dengan  benar  sesuai  kaidah-kaidah  tersebut,  tidak menimbulkan kesalahan di dalam penerapannya.
Kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman hudud dan kisas , serta takzir merupakan hal yang sangat penting, karena hanya ada dua kemungkinan yang akan  terjadi  dalam  kepastian  hukum  pidana  karena  hukuman  tersebut  akan memberikan keadilan kepada masyarakat, atau karena kesalahan sedikit akan berakibat fatal menganiaya orang yang tidak berhak menerimanya.
Tujuan  pemidanaan  dalam  Islam  bukan  hanya  sebagai retribution (pembalasan)  semata,  tetapi  memiliki  tujuan  mulia  lainnya  sebagai deterrence (pencegahan)  dan reformation (perbaikan),  serta  mengandung  tujuan pendidikan (al-tahzib) bagi  masyarakat. 5 Tujuan  pemidanaan  tersebut merupakan  satu  kesatuan  utuh  dalam  penerapan  hukum  pidana  Islam  untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.
Dalam lebih dari enam ribu ayat al-Qur'an, hanya kurang lebih 30 ayatnya yang membicarakan masalah pemidanaan (kriminologi). Dari 30 ayat tersebut, hanya  beberapa  ayat  yang  menjelaskan  tentang  eksekusi  mati,  dan  hukuman fisik  lainnya,  lebih  banyak  dari  ayat  tersebut  menjelaskan  tentang  tata  cara pelaksanaan  eksekusi  agar  efektif,  dan  tujuan  mulia  dibalik  pelaksanaan eksekusi  pidana.  Apabila  hal  tersebut  dipertimbangkan  secara  menyeluruh, maka  berlebihan  kiranya  pihak  yang  kemudian  menuduh  al-Qur'an  dengan aturan pidananya sebagai kitab sadisme dan umat Islam sebagai umat kanibal. Tuduhan  tersebut  sangat  subyektif,  tanpa  mendalami  lebih  jauh  nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung di dalam setiap aturannya.

## II. Maslahat dalam Pelaksanaan Kisas
Sehubungan  permasalahan  ini,  ulama  mengkategorikan  tindak  pidana
5 Satria Efendi M. Zein, Piinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Klni, Mimbar Hukum, nomor 20 tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), h.32
kepada kejahatan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta manusia. 6 Kejahatan atau tindak pidana tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap maqasid  al-syariah. Dalam  hal  ini,  hukum  kisas  mengandung  aturan-aturan berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa, baik berupa pembunuhan maupun dalam bentuk penganiayaan beserta penanganannya.
Pada  umumnya  pakar  hukum  Islam  menyatukan  bahasan  kisas  dengan diyat, karena secara lebih luas, tidak semua tindak kejahatan terhadap jiwa dan badan  berujung  pada  kisas.  Bahkan  hanya  dua  dari  lima  klasifikasi  kejahatan tersebut yang dapat divonis kisas, yaitu pada tindak pidana pembunuhan yang disengaja, dan tindak penganiayaan yang disengaja. Sedang tiga tindak pidana kisas  selainnya,  umumnya  ulama  sependapat  hanya  dijatuhi  hukuman diyat sesuai ketentuannya di dalam hukum pidana Islam, 7 termasuk juga dalam hal ini pembunuhan dan penganiayaan sengaja yang dimaafkan keluarga korban.
Dari  ketentuan  tersebut  kemudian  memunculkan  pandangan  bahwa hukuman  mati  atau  kisas  merupakan  hukuman  maksimal  yang  tidak  mesti dijatuhkan atas setiap peristiwa pembunuhan dan penganiayaan. 8
Dalam  pengertian  kebahasaan,  kata  kisas  berarti al-musawa  wa  at-ta'adul (sama dan seimbang), juga dipahami dalam pengertian qata'a (memangkas atau memotong).  Dari  pengertian  tersebut,  kisas  memiliki  persamaan  pengertian dengan  istilah  adil,  yaitu  sama  dan  seimbang.  Kisas  berarti  hukuman  yang sama  atau  seimbang  dengan  kejahatan  yang  diperbuat  oleh  pelaku  tindak pidana, juga untuk memangkas atau memotong tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan agar tidak berulang, dan karena dalam aturannya terdapat pemotongan  kehidupan  (hukuman  mati)  bagi  pelaku  kejahatan  yang  terbukti bersalah.
Aturan  syariat  tentang  hukum  kisas  mengandung  tujuan  mulia  untuk kemaslahatan manusia, sebagai hukuman "pembalasan" yang setimpal (sebagai bagian  dari  makna  adil),  dengan  garansi  "kehidupan"  dari  Tuhan  dalam pelaksanaannya.  Hukum  kisas  merupakan  bagian  dari  hukum  pidana  Islam senantiasa  berpegang  pada  asas  umum  yang  telah  menjadi  satu  kesatuan dengannya,  yaitu  asas  keadilan.  Asas  tersebut  mendasari  setiap  proses pemeriksaan serta sasaran yang akan dicapai dari proses penerapannya. 9 Bersifat retribution atau  pembalasan  yang  setimpal  karena  di  dalam hukum kisas, hukuman bunuh atau  penganiayaan dilakukan atas  orang  yang telah  melakukan  salah  satu  perbuatan  dari  keduanya  dengan  sengaja. Hukuman  tersebut  bertujuan  untuk  membalas  orang  yang  telah  melakukan perbuatan  melampaui  batas,  karena  pelaku  dengan  sewenang  telah menghilangkan  nyawa  atau  melukai  orang  lain  yang  telah  dilarang  dengan tegas, dan bertentangan dengan tujuan diturunkannya nas (maqasid al-syari'ah).
6 Ibid.
7 Ibrahim Hosen, op. cit,, h. 9 8 Muhammad  Syahrur, al-Kltab  wa  al-Qvr'an:  Qiri'ah  Mu'isirah, diterjemahkan  oleh  Sahiroo Syamsuddin,  dengan  judul: Prinsip  dan  Dasar  Hermenentika  Hukum  Islam  Kootenporer (Get.  II; Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), h. 224.
9 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 3
Hukum  kisas  bertujuan  sebagai defence atau  pencegahan  yang  kuat, karena  dengan  menghukum  bunuh  orang  yang  telah  membunuh  orang  lain dengan sewenang-wenang akan memutuskan perbuatan kriminal tersebut agar tidak berulang terus menerus, menjadi contoh yang sangat berharga bagi setiap orang  untuk  tidak  mudah  melakukan  pembunuhan  dan  penganiayaan. Sekurang-kurangnya,  memberi  perasaan  aman  kepada  masyarakat  karena selama pelaku pembunuhan (sengaja) masih hidup, masih ada memungkinkan perbuatan  tersebut  akan  berulang  kembali  dan  bisa  terjadi  atas  siapa  saja, apalagi dalam masyarakat yang seolah menjadikan tindakan pembunuhan dan penganiayaan yang pernah dilakukannya sebagai sebuah "prestasi".
Sebagai reformation atau bersifat perbaikan dapat dipahami, bahwa dalam aturan  kisas  tersebut  terdapat  kemungkinan  adanya  pemaafan  dari  pihak keluarga  korban.  Pemaafan  tersebut  semakin  memperbaiki  keadaan  sebagai kehidupan  kedua  bagi  orang  yang  dimaafkan,  dan  kondisi  keluarga  korban juga  tetap  terjamin  dengan  adanya  pembayaran diyat dari  pelaku  dan keluarganya. Reformation yang  dimaksudkan  dapat  pula  berarti  memperbaiki legalitas  hukum  yang  harus  ditaati  oleh  setiap  orang  untuk  tidak  membunuh dan  menganiaya  orang  lain,  sehingga  kondisi  masyarakat  menjadi  semakin baik dan tenteram.
Tujuan  pemidanaan  dalam  Islam  bukan  dilatarbelakangi  oleh  dendam kesumat,  atau kemarahan  dan  hawa  nafsu  para  penegak  hukum  dalam menjatuhkan  hukuman  sesuai  dengan  kemauannya,  tetapi  hukuman  tersebut juga bertujuan mulia sebagai pembelajaran atau pendidikan (li al-tahzib) hukum yang berharga bagi seluruh masyarakat.
Sebuah ibarat yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, bahwa  ketika seseorang  diamputasi  (dipotong)  kakinya,  maka  orang  lain  yang  melihatkan akan merasa kasihan dan menganggap pemotongan itu adalah perbuatan yang biadab, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa yang memotong kaki tersebut adalah  seorang  dokter  ahli,  maka  orang  akan  bersyukur  dan  berterima  kasih, apabila  tidak  dipotong  akan  membahayakan  keseluruhan  jiwa  pasien tersebut. 10
Demikian halnya manusia pada umumnya, ketika mereka hanya sepintas lalu  mengetahui  adanya  hukuman  mati,  rnaka  dari  sudut  pandang  dirinya yang sempit akan berpendapat bahwa hukuman tersebut sangat kejam. Tetapi apabila  mereka  dapat  memahami  bahwa  yang  dihukum  mati  itu  hanya diperuntukkan  atas  orang  yang  melakukan  pembunuhan  dan  meresahkan masyarakat,  apalagi  bila  di  antara  korban  adalah  anggota  keluarga,  maka sebaliknya,  masyarakat  akan  bersyukur  dan  berterima  kasih  dengan  adanya hukuman tersebut.
Jaminan  "kehidupan"  dalam  ayat  kisas  sebelumnya  adalah  garansi terhadap penegakan hukum kisas dengan ketentuan yang ketat, sehingga tidak terdapat  syubhat  di dalamnya.  Pernyataan  yang  menuding  hukum  kisas sebagai hukum yang melanggar HAM seharusnya dikaji kembali, karena yang
terbukti  melanggar  HAM  adalah  mereka  yang  dengan  sengaja  membunuh orang  lain  tanpa  alasan  yang  dapat  dibenarkan  oleh  hukum.  Melindungi  dan memelihara pembunuh. deagan sengaja juga telah melanggar HAM masyarakat luas yang senantiasa merasa terancam keamanan jiwanya. Karenanya, dengan pemberlakuan  aturan  kisas  tersebut,  Allah  menjamin  terwujudnya  kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia.

## III. Maslahat dalam Pelaksanaan Hudud
Dari  segi  peristilahannya,  jarimah hudud telah  menggambarkan karakteristiknya  sebagai  jenis  jarimah  yang  diundangkan  oleh Syari' secara jelas.  Tindak  pidana  atau  jarimah hudud tersebut,  sebagaimana  dijelaskan  di dalam nas, adalah:
1.  Tindak pidana al-zina, 2.  Tindak pidana al-qazaf,
3.  Tindak pidana Syurb al-Akhamar( minum khamar),
4.  Tindak pidana al-sirq (pencurian),
5.  Tindak pidana al-hirabah (perampokan),
6.  Tindak pidana al-riddah (murtad), dan 7.  Tindah pidana al-baghy (pemberontakan) 11
Perkara  yang  dijelaskan  beserta  aturan  hukumannya  di  dalam  al-Qur'an adalah jarimah zina, qazaf, pencurian, dan al-hirabah, adapun jarimah selainnya dijelaskan aturan hukumannya melalui hadis Nabi saw dan ijma sahabat . Aturan hudud dalam hukum pidana Islam memberi jaminan kemaslahatan karena  sekurang-kurangnya  mengandung  dua  kepastian  hukum,  yaitu kepastian  legitimasi  dan  kepastian  eksekusi  (vonis).  Kepastian  legitimasi dimiliki  oleh  semua  jenis  hukum  pidana  positif  yang  bertujuan  agar masyarakat mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan  hakim  berwenang  memeriksa  dan  menjatuhkan  mikuman  atas pelanggaran  yang  dilakukan  tersebut.  Kepastian  eksekusi  merupakan karakteristik yang dimiliki oleh hukum pidana Islam khususnya dalam aturan hudud, dan  hampir  tidak  dimiliki  oleh  aturan  pidana  yang  lain.  Kepastian eksekusi  bertujuan  memberi  dasar  dan  pengetahuan  jelas  kepada  semua anggota  masyarakat  dan  para  hakim  tentang  jenis  hukuman  yang  pasti  akan dijatuhkan atas setiap tindak pidana.
Aturan hudud hanya terlihat  tegas  dan  mungkin  terkesan  kejam  dalam aturan tertulisnya, namun subtansinya adalah kasih sayang dan kebaikan bagi manusia secara keseluruhan. Fakta dan sejarah membuktikan, bahwa di zaman dan  negara  yang  menerapkannya,  kekejamannya  hanya  tinggal  dalam  aturan undang-undang, tetapi ia hampir tidak pernah dilaksanakan, karena kurangnya kasus pidana yang terjadi. Di samping itu, ketegasan dalam aturan hudud tetap diperlukan, karena merupakan tulang punggung kemaslahatan hidup manusia.
Ketegasan  aturan hudud dalam  tindak  pidana  zina  bertujuan  untuk
11 Abdul QadirAudah, Al-Tasyi’ al-Jina’iy al-Islamiy, Muqarin bi al-Qanun al-Wad’iy (Beirut: Dar al-Turats, t.th.), h. 79.
menjaga kemuliaan keturunan, martabat, dan akhlak manusia. Perzinaan telah menghancurkan  keturunan  dan  martabat  manusia  dalam  setiap  zamannya. Perbuatan zina selalu dianggap budaya modern pada masanya, termasuk pada zaman sebelum Nabi Muhammad saw.
Kekeliruan  dalam  menangani  tindak  pidana  zina  akan  berakibat pengebirian  manusia,  atau  sebaliknya,  perzinaan  semakin  merajalela  karena orang yang ingin melakukannya tidak menganggap perbuatan zina itu sebagai kejahatan yang berbahaya, apalagi bila perbuatan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan  dan  kesenangan  kedua  belah  pihak.  Dampak  jangka  pendek  dari merajalelanya  perzinaan  adalah  rusaknya  akhlak  dan  hilangnya  kemuliaan pernikahan,  sedang  dampak  jangka  panjangnya  adalah  munculnya  penyakit kelamin  dan  AIDS,  runtuhnya  kemuliaan  keturunan  dan  harga  diri  manusia, urutan nasab menjadi kacau, dan akan berdampak kepada masalah lain seperti masalah  perwalian  dan  kewarisan.  Pada  saat  itu,  peradaban  manusia  akan sampai kepada titik terendah seperti kehidupan sekelompok hewan.
Perbuatan  zina  adalah  perbuatan  hina,  sehingga  syariat  Islam mengantisipasi  oknum  tertentu  yang  ingin  menjatuhkan  martabat  pihak  lain dengan  tuduhan  zina.  Hukum  pidana  Islam  dalam  hal  ini  mengatur  secara tegas jarimah qazaf, yaitu bentuk tindak pidana menuduh orang atau pihak lain berbuat  zina  dengan  tidak  memberi  bukti  yang  kuat,  seperti  tidak mendatangkan  empat  orang  saksi  yang  bersaksi  secara  meyakinkan  melihat langsung perbuatan zina tersebut.
Sikap tegas hukum pidana Islam dalam memerangi minuman keras dan menghukum pelakunya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan akal manusia. Dengan  kemaslahatan  akal,  manusia  menjadi  makhluk  mulia,  karena  ia melakukan  setiap  perbuatannya  dengan  sadar,  dapat  membangun kehidupannya  dan  masyarakatnya  menjadi  lebih  baik,  dan  agama mensyaratkan  akal  sehat  dalam  setiap  aturannya.  Dengan  kemaslahatan  akal, manusia akan merasakan kesempurnaan hidupnya.
Kesalahan  dan  keengganan  hukum  pidana  dalam  menangani  minuman keras dan hanya menangani kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mabuk tidak  akan  menyelesaikan  masalah.  Tindak  pidana  akan  terus  terjadi  karena akar  masalah  dan  penyebab  utamanya  tidak  diselesaikan,  yaitu  para  pelaku minuman keras dan akhirnya ketagihan karenanya.
Sikap  tegas  hukum  pidana  Islam  terhadap  pencurian  dan  perampokan merupakan  apresiasi  syariat  Islam  terhadap  usaha  manusia  dalam mendapatkan  harta  dengan  cara  yang  halal.  Maraknya  pencurian  dalam berbagai bentuknya adalah salah satu hasil dari penerapan hukum pidana yang kurang tepat. Hukum pidana Islam mendidik setiap orang untuk menghargai harta dan milik orang lain sebagaimana orang lain menghargai harta miliknya, serta berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Hukum  potong  tangan  dalam  aturan  tindak  pidana  pencurian  pada hakikatnya  untuk  menjadi  pendidikan  yang  senantiasa up  to  date bagi pelaku pencurian  untuk  tidak  mengulangi  perbuatannya,  dan  bagi  orang  lain  untuk tidak  berani  melakukannya.  Satu  atau  dua  orang  pencuri  yang  dihukum
potong  tangan  di  depan  umum.  maka  untuk  selamanya  masyarakat  akan terbebas dari pencurian, dan sebuah negara tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dan tenaga   untuk   memfasilitasi  pemasyarakatan  pencuri   yang   tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya.
Aturan hudud lebih keras  dalam  menangani  tindak  pidana  perampokan (al-hirabah) apabila  dibandingkan  dengan  tindak  pidana  pencurian,  karena tindak  pidana al-hirabah memungkinkan  tidak  hanya  mengganggu kemaslahatan  harta  seseorang,  tetapi  jiwa  dan  kehormatannya.  Dalam  kasus perampokan  dapat  terjadi  lebih  dari  mengambil  atau  merampas  harta,  tetapi juga  para  pelaku  bisa  membunuh  dan  memperkosa  korban.  Akibat  terkecil yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  perampokan  adalah  menimbulkan kegemparan  atau  ketakutan  masyarakat,  walaupun  dalam  tindak  pidana tersebut tidak berhasil merampas harta atau membunuh korban.
Ketegasan hudud dalam  menangani  tindak  pidana al-hirabah untuk menjaga dan memuliakan kemaslahatan jiwa, kehormatan, dan harta manusia, serta hak masyarakat banyak untuk hidup aman, termasuk dalam hal ini harta atau kekayaan negara.
Ketegasan  aturan hudud dalam  menangani  tindak  pidana al-riddah (murtad, atau pelecehan terhadap agama) bertujuan untuk menjaga kemuliaan agama  yang  menjadi  kebutuhan  mendasar  bagi  manusia.  Sebuah  masyarakat yang  tidak  menjadikan  agamanya  sebagai  kebutuhan  terpenting  dalam kehidupannya akan mengalami dekadensi moral yang merupakan bom waktu kehancuran kehidupan manusia.
Aturan hudud juga  membahas  masalah  tindak  pidana al-baghy (pemberontakan)  sebagai  jarimah  yang  mendapat  perhatian  khusus  di  antara beberapa jenis jarimah hudud yang telah diutarakan sebelumnya. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa jarimah ini berkenaan upaya beberapa orang  atau  pihak  yang  memiliki  kekuatan  untuk  menggulingkan  sebuah pemerintahan  yang  sah.  Jarimah al-baghy mengancam  kemaslahatan  jamaah (persatuan) dan al-daulah (pemerintahan) yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam  masyarakat. Al-Daulah (pemerintahan)  merupakan  konsekuensi  logis adanya jamaah (masyarakat yang bersatu).
Kebutuhan  masyarakat  manusia  terhadap  keberadaan  sebuah pemerintahan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  asasi  yang  sifatnya daruri, karena  kehidupan  masyarakat  saat  ini  akan  rusak  tanpa  naungan  sebuah pemerintahan  (negara)  yang  berdaulat.  Kemaslahatan  agama,  jiwa,  akal, keturunan,  kehormatan,  dan  harta  yang  merupakan  kemaslahatan  individu akan  terancam  rusak  dan  punah  tanpa  perlindungan  terhadap  kesatuan masyarakat  atau  pemerintahan  yang  berdaulat,  apalagi  yang  dapat menegakkan berbagai aturan yang melindungi kemaslahatan individu tersebut dilakukan dengan kewenangan pemerintahan yang berdaulat.
Ketegasan  aturan hudud dalam  menangani  tindak  pidana al-baghy atau pemberontakan  bertujuan  untuk  menjaga  kemaslahatan  jamaah  (persatuan) dan al-daulah (pemerintahan) yang akan menjamin terwujudnya kemaslahatan pokok  lainnya  bagi  manusia.  Kekeliruan  dalam  menangani  tindak  pidana al-
baghy akan  menyebabkan  ketidakstabilan  pemerintahan  dan  masyarakat, karena  setiap  kelompok  yang  memiliki  kekuatan  (teknologi,  ekonomi,  massa, dan lainnya) merasa paling berhak mengatur dan memerintah. Kondisi tersebut akan mengancam kemaslahatan manusia pada umumnya.
Hal-hal  baku  dalam  aturan hudud memiliki  aspek  positif  yang  perlu dipertimbangkan. Selain menjadi salah  satu karakteristik hukum pidana Islam yang tidak dimiliki oleh hukum pidana lain pada umumnya dengan nilai-nilai ta'abbudi di  dalamnya,  dan  juga  karena  aturan hudud berkenaan  dengan kemaslahatan  dalam  tingkat  daruri  yang  harus  pasti  pemeliharaannya. Spekulasi  dalam  kemaslahatan  tersebut  tidak  diperkenankan  oleh  syariat karena berkenaan dengan eksistensi hidup manusia.
Dapat  dipahami  bahwa  pemikiran  untuk  mereinterpretasi  nas hudud dalam  hukum  pidana  Islam  bertujuan  agar  aturan  tersebut  lebih  mudah diterima  oleh  masyarakat  saat  ini.  Pada  masalah  ini,  penulis  sependapat dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Satria  Effendi,  bahwa  apabila  keadaan (zaman, politik, dan lainnya) masih sulit memihak pada pemberlakuan hukum pidana  Islam,  maka  cukuplah  untuk  sementara  waktu  diupayakan  untuk memasukkan semua jenis jarimah tersebut (termasuk jarimah zina dan khamar) ke  dalam  perundang-undangan  walaupun  dengan  ketentuan  sanksi  yang minimal.
Pemikiran  tersebut  juga  sesuai  dengan  asas  pemberlakuan  hukum  Islam pada  umumnya,  yaitu al-tadrij (dengan  tahapan)  dan 'adam  al  kharaj (menghilangkan  kesulitan).  Penerapan  hukum  pidana  Islam  memerlukan kecerdasan  ijtihad  dari  para  pakar  hukum  Islam,  sehingga  lebih  mampu beradaptasi dengan zamannya tanpa merusak subtansi aturan.

## IV. Maslahat dalam Pelaksanaan Takzir
Takzir  yang  dipahami  sebagai  bentuk  tindakan  dan  jenis  hukuman menjadi  salah  satu  bahasan  utama  dalam  hukum  pidana  Islam  di  samping aturan hudud dan  kisas.  Aturan  takzir  adalah  bagian  terbesar  dari  hukum pidana  Islam  yang  bersifat  fleksibel  untuk  melengkapi  pilar-pilar  hukum pidana yang telah dibangun kokoh dengan aturan hudud dan kisas. Sifat  fleksibilitas  aturan  takzir  menjadikah  hukum  pidana  Islam  dapat mengisi  setiap  ruang  dan  zaman  secara  sempurna,  karena  permasalahan pidana apapun yang luput dari aturan hudud dan kisas dapat ditangani secara maksimal dengan aturan takzir. Aturan takzir dimaksudkan melengkapi aturan hudud dan kisas  untuk memelihara kemaslahatan manusia dari  segala macam tindakan atau perbuatan yang dapat merusaknya.
Takzir  mengandung  nilai-nilai  pembalasan  yang  setimpal  bagi  pelaku tindak  pidana,  karena  dengannya  setiap  tindak  pidana  akan  mendapatkan balasan, termasuk ketika takzir menjadi hukuman yang berdiri sendiri. Dalam hal ini termasuk tindakan yang dianggap sepele, apabila hakim meyakini suatu perbuatan mengandung unsur-unsur tindak pidana atau maksiat, maka hakim dapat  menjatuhkan  takzir  untuk  mendidik  pelaku  agar  tidak  mengulanginya, misalnya  berduaan  dengan  lain  jenis  bukan  mahram  di  tempat  yang  tidak
seharusnya,  penjual  minuman  keras,  penyebar  gosip,  dan  lainnya.  Menurut logikanya,  kejahatan  besar  biasanya  dimulai  dari  kejahatan  sepele  yang  tidak mendapat antisipasi (pencegahan).
Sifat deterrence yang  terkandung  dalam  aturan  takzir  berasal  dari  aturan hukumnya  yang  sangat  lengkap,  mulai  dari  aturan  hukuman  yang  paling ringan  berupa  teguran  dan  nasehat  kepada  pelaku  pemula  dalam  tindak pidana ringan, sampai kepada bentuk hukuman terberat berupa hukuman mati kepada pelaku tindak pidana (bukan eksekusi mati) yang sifatnya kambuhan, seperti dalam hal pencurian, minum khamar, zina gair al-muhsan, dan lainnya yang dilakukan berulang setelah pelaku dihukum.
Perhatian  hukum  takzir  kepada  tindak  pidana  yang  ringan  dan  para pelaku  pemula  tindak  pidana  merupakan  hal  penting  dalam  mencegah terjadinya  kejahatan  dan  pelaku  kejahatan  yang  lebih  besar.  Pada  umumnya setiap  kejahatan  merupakan  "rantai  setan"  yang  berkait  antara  satu  dengan lainnya.  Kejahatan  besar  pada  umumnya  bermula  dari  kejahatan  kecil  yang tidak mendapatkan penanganan tepat dari hukum pidana yang ada, demikian halnya dengan seorang penjahat besar biasanya berawal dari pelaku kejahatan pemula yang tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari hukum.
Prinsip  penanganan  tindak  pidana  dalam  hukum  pidana  Islam  tersebut sangat  sesuai  dengan  konsep  pemeliharaan  maslahat.  Pemeliharaan  maslahat sangat  berkaitan  di  setiap  tingkatannya.  Kemaslahatan  yang  sifatnya daruri akan  sulit  diwujudkan  tanpa  memelihara  kemaslahatan  yang  sifatnya hajji. Demikian  halya  kemaslahatan  yang  sifatnya hajji bergantung  pada terpeliharanya kemaslahatan yang sifatnya tahsini.
Pada umumnya tindak pidana besar dimulai dari pelanggaran yang kecil dan  sifatnya tahsini. Mulai  dari  pelanggaran  etika  atau  akhlak  yang  tidak ditangani  dengan  benar  akan  meningkat  kepada  perbuatan  maksiat  dan pelanggaran terhadap aturan yang lebih besar. Apabila tindak pidana maksiat tidak  mendapatkan  penanganan  atau  antipasti  yang  tepat,  akan  meningkat kepada  tindak  pidana  lebih  besar dan  membahayakan  kemaslahatan  manusia yang sifatnya daruri.
Apabila  ditinjau  dari  pendekatan  defenisi,  takzir  lebih  dekat  pada pengertiannya  sebagai  hukuman  yang  bersifat  mencegah  dan  memperbaiki, dari  pada  sebagai  hukuman  pembalasan. 12 Sebagai  hukuman  yang  mendidik masyarakat,  takzir  merupakan  usaha  melahirkan  masyarakat  sadar  hukum sejak dini melalui upaya pencegahan dan perbaikan.

## V. Aplikasi Al-Maslahah dalam Pembaruan Hukum Pidana
Intisari  pembahasan al-maslahah dalam  pandangan  hukum  pidana  Islam adalah  pada  pemeliharaan  kebutuhan  dasar  atau  hak  asasi  bagi  manusia. Bilamana  kebutuhan  dasar  tersebut  tidak  terpenuhi  akan  memberi  dampak pada kehidupan manusia, dalam bentuk ancaman atau kepunahan.
12 Al-Mawardi, al-Ahkam  al-Sulthaniyah,  Prinsip-prinsipPenyelenggaraan  Negara  Islam (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 394.
Ijtihad  al-Gazali  tentang daruriyat  al-khams kemudian  mendapat pengembangan dari pakar hukum Islam yang lain berdasarkan sudut pandang dan  metode  yang  mereka  gunakan.  Al-Qardawi  misalnya  mengemukakan beberapa  alasan  perlunya  penambahan  kebutuhan  dasar  manusia  tersebut  di antaranya karena yang ditetapkan oleh al-Gazali di atas sangat bersifat materi dan  individual,  sedangkan  manusia  pada  hakikatnya  juga  membutuhkan kebutuhan yang bersifat immateri dan kolektif.
Dari  sudut  pandang  hukum  pidana  Islam,  kebutuhan  dasar  manusia tersebut didasarkan pada aturan-aturan hudud dan kisas di dalam nas. Aturan jarimah murtad bertujuan untuk memelihara agama, aturan kisas-diyat untuk memelihara  jiwa,  aturan  jarimah  minum  khamar  untuk  memelihara  akal, aturan  jarimah  zina  untuk  memelihara  keturunan,  aturan  jarimah qazaf untuk memelihara  kehormatan,  dan  aturan  jarimah  pencurian  untuk  memelihara harta.
Selain aturan jarimah yang disebutkan, masih ada aturan jarimah lainnya untuk  memelihara  kebutuhan  dasar  menusia,  yaitu  aturan  jarimah al-hirabah (perampokan)  dan  jarimah al-baghy (pemberontakan)  yang  bertujuan  untuk memelihara persatuan (jamaah), dan pemerintahan yang berdaulat.
Tugas  utama  pemerintah  adalah  melaksanakan  hukum  pidana,  agar setiap aturan di dalamnya diterapkan sebagaimana mestinya. Pada masa Nabi saw,  selain  sebagai  pemimpin  agama,  beliau  juga  sebagai  pemimpin masyarakat  (pemerintah)  yang  menangani  kasus-kasus  pidana  yang  terjadi pada  masyarakat  Madinah  yang  terdiri  atas  berbagai  suku,  sebagaimana tertuang  dalam  Piagam  Madinah.  Dalam  beberapa  riwayat  yang  telah dikemukakan  sebelumnya,  Nabi  saw  berperan  sebagai  hakim  dalam  berbagai perkara pidana. Tugas tersebut juga dilakukan beberapa khalifah setelahnya.
Apabila  dirinci  jenis  kemaslahatan  dari  sudut  pandang  hukum  pidana Islam,  maka  akan  didapati  delapan  jenis  kebutuhan  mendasar  bagi  manusia, yaitu kebutuhan pada:
1.  Agama yang terlindungi
2.  Jiwa yang selamat
3.  Akal yang sehat
4.  Keturunan yang baik
5.  Kehormatan yang dihargai
6.  Harta yang terpelihara
7.  Kesatuan/jamaah yang utuh, dan
8.  Pemerintahan    yang  berdaulat    untuk  melaksanakan    tugas    menjaga berbagai kebutuhan pokok sebelumnya.
Delapan  kebutuhan  dasar  manusia  tersebut  apabila  terpenuhi  akan menjamin terwujudnya kemaslahatan manusia secara lahir dan batin, individu maupun  kolektif.  Setiap  jenis  perbuatan  atau  tindakan  yang  dapat  merusak delapan kebutuhan manusia tersebut adalah kejahatan yang wajib dihentikan.
Konsep  maslahat  menuntut  sekurang-kurangnya  dua  hal  pokok  yang harus  dimiliki  oleh  setiap  aturan  dalam  hukum  pidana  yang  berlaku,  yaitu:
pertama, aturan pidana mesti mengandung keseluruhan maslahat yang menjadi kebutuhan  dasar  bagi  manusia. Kedua, aturan  pidana  harus  memberi  jaminan pasti  pada  pemeliharaan  kemaslahatan  manusia  tersebut  berupa  kepastian hukum.
Kekosongan  hukum  menjadi  alasan  lain  desakan  pembaruan  hukum pidana  positif  (umumnya  dari  hukum  Barat)  di  samping  ketidakefektifannya. Kekosongan  hukum  terjadi  disebabkan  oleh ambiguitas aturan  hukum  pidana dalam memberi kewenangan kepada hakim dalam menggali dan menemukan aturan pidana.
Hukum pidana Islam sebagai bagian integral hukum Islam dapat menjadi sumber  hukum  dalam  merealisasikan  pembaruan  tersebut,  karena  hukum pidana  Islam  memiliki  kriteria  hukum  yang  sempurna,  serta  lebih  dekat dengan  budaya  masyarakat  Indonesia  apabila  dibandingkan  dengan  hukum Barat.
Metode  hukum  pidana  Islam  memiliki  sekurang-kurangnya  tiga  kriteria yang menjadi bahan pertimbangan dalam memperbarui materi hukum positif, khusus di Indonesia, yaitu:
1.  Memberi kepastian hukum
2.  Menjunjung tinggi nilai-nilai kesusjlaan dan agama
3.  Memiliki  kepedulian  hukum  dengan  tidak mengenal  delik  aduan absolut.
Tiga  kriteria  yang  dimiliki  materi  hukum  pidana  Islam  tersebut menjadikannya efektif dalam melindungi kemaslahatan masyarakat.
Untuk      mewujudkan      kepastian      hukum—tersebut,      aturan      pidana seharusnya memiliki beberapa unsur, yaitu:
a.  Setiap  aturan  pidana  mencantumkan  bentuk  tindak  pidana  secara  jelas, sehingga dengan aturan tersebut, masyarakat mengetahui secara pasti setiap perbuatan yang harus mereka tinggalkan. Unsur ini mengandung kepastian legitimasi.
b.  Setiap aturan pidana mencantumkan bentuk sanksi atas setiap tindak pidana secara  jelas  dan  pasti,  sehingga  masyarakat  mengetahui  secara  pasti  sanksi atas setiap tindak pidana yang dilakukan. Unsur ini mengandung kepastian sanksi atau kepastian vonis.
c.  Setiap  aturan  pidana  tersebut  menjarnin  terpeliharanya  semua  bentuk kemaslahatan  menusia.  Unsur  ini  dapat  diistilahkan  dengan  kepastian maslahat.
Dengan menetapkan satu aturan hukuman dan menghilangkan alternatif hukuman  yang  tidak  sebanding  dalam  aturan  tindak  pidana  serius,  serta dengan  menghapus  pemakaian  kata  "paling  lama",  "setinggi-tingginya", "sebanyak-banyaknya",dan  kalimat  lain  semakna  dengan  itu,  akan  memberi pengaruh besar terhadap efektifitas aturan pidana dan lebih memberi kepastian hukum kepada masyarakat.
Aturan  pidana  seharusnya  dapat  menjamin  terpeliharanya  semua  jenis kemaslahatan yang dibutuhkan manusia, berupa kemaslahatan lahir dan batin, individu  maupun  kolektif.  Hukum  pidana  dalam  hal  ini  mesti  memiliki
prioritas  dalam  mengatur tindak  pidana  yang  dapat  melindungi  agama,  jiwa, akal,  keturunan,  kehormatan,  harta,  kesatuan,  dan  pemerintahan  dalam masyarakatnya, sebagaimana yang menjadi pesan utama konsep kemaslahatan sebelumnya.
Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya telah mengatur berbagai jenis tindak  pidana  sebagaimana  yang  diatur  dalam  hukum  pidana  Islam,seperti tindak pidana pemberontakan (bughat), gangguan keamanan (hirabah), masalah kesusilaan  (zina),  pencurian (sariqati), minum  minuman  keras (syaribafi), pembunuhan dan penganiayaan, tindak pidana gaza/yang dapat digolongkan dalam  aturan  penghinaan  dan  penuduhan  pada  pasal  310-311  KUHP.  Aturan tentang riddah (murtad) secara spesifik tidak ditemukan dalam KUHP maupun RUU KUHP.
Aturan  pidana  (khususnya  KUHP  yang  masih  berlaku)  kurang memperhatikan  aspek  kesusilaan  dan  agama,  khususnya  menyangkut  aturan perzinaan,  minuman  keras,  dan riddah. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  aturan perzinaan  yang  dibatasi  pada  hubungan  seksual  yang  tidak  sah  bagi  orang yang telah menikah (pasal 284), dengan paksaan (pasal 285), dan belum cukup umur (pasal 287). Demikian juga dengan aturan minuman keras yang dibatasi pada  tindak  kekerasan  dan  di  bawah  umur  (pasal  300),  juga  masalah riddah yang secara eksplisit masuk dalam aturan penghinaan.
Aturan tersebut sudah selayaknya diperbaiki atau diganti dan disesuaikan dengan  nilai-nilai  budaya  bangsa  Indonesia,  karena  ketiga  tindak  pidana tersebut akan merusak moralitas dan keyakinan bangsa, ketika hal itu dikaitkan dengan  kebutuhan  masyarakat  pada  kemaslahatan  generasi  atau  keturunan. Aturan  pidana  seharusnya  memperhatikan  aspek  agama  dan  susila  sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang beragama dan bermoral.
Masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  beranggapan  bahwa  perzinaan (persetubuhan  di  luar  pernikahan)  adalah  dosa  besar  dan  perbuatan  yang sangat  tercela,  tetapi  yang  berlaku  adalah  hukum  Barat,  sehingga  negara melalui  undang-undang  menyerahkan  sepenuhnya  masalah  ini  kepada  pihak (suami  atau  istri)  yang  merasa  dirugikan  dengan  perzinaan  tersebut.  Hal  ini disebabkan  hukum  dalam  masyarakat  Barat  sangat  menghormati  hak-hak individu.  Alasan  tersebut  tidak  jauh  berbeda  dalam  aturan  pidana  Barat tentang minuman keras dan agama.
Prinsip  hukum  tersebut  memiliki  perbedaan  mendasar  dengan  hukum pidana  Islam  yang  lebih  mengedepankan  kemaslahatan  masyarakat  daripada kemaslahatan  individu  ketika  keduanya  bertentangan.  Perbuatan  zina merupakan  perbuatan  yang  dapat  merusak  tidak  hanya  rumah  tangga  pihak yang  telah  menikah,  tetapi  juga  orang  yang  belum  menikah  sehingga  mereka enggan untuk menikah, merusak sendi-sendi masyarakat karena akan merusak nasab dan moral generasi muda, merusak tatanan hukum yang lain yang akan menciptakan kehidupan masyarakat seperti kehidupan sekelompok hewan.
Demikian  hahiya  dengan  minuman  memabukkan  akan  merusak  akal sehat  pelakunya  sehingga  mudah  melakukan  kejahatan,  dan  menjadi  sumber utama  keresahan  dalam  masyarakat.  Menghukum  pelaku  minuman
memabukkan  ketika  mereka  berbuat  kejahatan  lain  bukan  jalan  keluar menghilangkan  kejahatan  dalam  masyarakat,  karena  akar  masalahnya  ada pada minum minuman memabukkan. Yang aneh dalam ini apabila pengadilan meringankan  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana  ketika  sedang  mabuk, karena dianggap tidak memenuhi kriteria kesengajaan.
Tidak  ditindaklanjutinya  perkara  tersebut  ke  pengadilan,  karena perbuatan zina masuk dalam kategori klacht delict absolut yang mensyaratkan pengaduan dari korban, suami atau istri, sebagai tanda bagi yang bersangkutan tidak menerima atau tidak rela atas perbuatan tersebut.
Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, pengkategorian tindak pidana  sebagai  delik  aduan  absolut  bukan  merupakan  sebuah  kemutlakan, karena  memungkinkan  delik  aduan  tersebut  menjadi  delik  biasa,  misalnya dalam aturan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.  Setelah terjadi  peristiwa  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  terhadap  Susilo Bambang  Yudhoyono,  presiden  Republik  Indonesia  yang  dituduh  telah menikah  sebelum  dilantik  menjadi  perwira  ABRI,  penghinaan  terhadap presiden yang dulunya adalah delik aduan, sekarang dapat diproses langsung oleh  pihak  kepolisian  dan  penegak  hukum  lainnya,  tanpa  menunggu pengaduan dari korban.
Peristiwa  hukum  tersebut  mengemukakan  perubahan  kategori  pada tindak  pidana  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  dari  delik  aduan menjadi  delik  biasa  yang  langsung  dapat  diproses  oleh  penegak  hukum. Peristiwa  tersebut  juga  memberi  pemahaman  bahwa  setiap  delik  aduan  yang ada  dalam  KUHP  Indonesia  dapat  diubah  menjadi  delik  biasa  apabila  tindak pidana  tersebut  dianggap  rawan,  tanpa  menunggu  pengaduan  langsung  dari korban.
Hukum pidana Islam tidak mengenal delik aduan secara absolut. Semua tindak pidana yang dikategorikan oleh hukum pidana Barat sebagi delik aduan absolut,  seperti  perzinaan,  minum  minuman  memabukkan,  penghinaan, pengancaman dan lainnya, dalam hukum pidana Islam merupakan delik biasa yang  dapat  diproses  langsung  oleh  hakim  atau  para  penegak  hukum  ketika kasusnya masuk ke pengadilan, meskipun bukan atas dasar pengaduan korban.
Sifat hukum pidana Islam tersebut membuktikan kepeduliannya terhadap kemaslahatan  manusia  dengan  menangani  semua  jenis  tindak  pidana  yang akan  merusaknya,  dan  memprioritaskan  kemaslahatan  umum  daripada kepentingan pribadi.

## V. Wacana Pembaruan Hukum Pidana Nasional
Teori receptio menurut Amrullah Ahmad, adalah gambaran ketidaksukaan penjajah Belanda dengan keberadaan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat  puncaknya  ketika  keluar  aturan  Stbl.  212  tahun  1929  yang  mencabut secara  resmi  hukum  Islam  dari  tatanan  hukum  Hindia  Belanda.  Keadaan tersebut tidak mengalami perubahan signifikan pada masa penjajahan Jepang.
Demikian  kuatnya  pengaruh  teori receptio, sampai  masa  setelah kemerdekaan Indonesia, teori receptio masih memberi pengaruh mendalam bagi
bangsa Indonesia, termasuk para pakar hukumnya, seperti dalam penyusunan RUU  KUHP  sebagai  undang-undang  pidana  yang  diharapkan  mengganti keberadaan KUHP warisan Belanda. Meskipun dengan dikeluarkannya Dektrik Presiden 5 Mi tahun 1959 yang mengakui Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, teori receptio tersebut kehilangan dasar dan hapus dengan sendirinya, berganti dengan teori antitesis, yaitu teori receptio a contrario atau teori receptio exit.
Pembaruan  hukum  pidana  Indonesia  dilakukan  dengan  berbagai  upaya tennasuk dengan pembuatan RUU KUHP yang telah dilakukan beberapa kali. Mulai  dari  konsep  KUHP  pertama  kali  tahun  1964  sebagai  hasil  rekomendasi Seminar  Hukum  Nasional  I  tahun  1963,  diikuti  dengan  konsep  KUHP  1968, 1971/1972,  Kosep  Basaruddin  1977,  kemudian  dibuat  Tim  Perancang  KUHP (TPK) tahun 1979 yang diketuai oleh Prof. Oemar Senoadji, Konsep TPK 1984- 1985  yang  diketuai  oleh  Prof.  Sudarto,  Konsep  TPK  tahun  1986-1987  yang diketuai  oleh  Prof.  Roeslan  Saleh,  Kosep  TPK  tahun  1987-1988  diketuai  oleh Prof Mardjono Reksodiputro, konsep tahun 1989-1990, konsep 1991-1992 yang terus  direvisi  hingga  tahun  1997-1998.  Konsep  KUHP  terakhir  dalam  bentuk RUU KUHP dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 1999/2000.
Sudarto mengungkapkan bahwa usaha pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:
1. Dari  aspek  politis,  KUHP  Indonesia  saat  ini  masih  merupakan  produk bangsa  Asing  yang  pernah  menjajah  Indonesia.  Hal  tersebut  masih menegaskan  bahwa  bangsa  Indonesia  hingga  saat  ini  masih  terjajah,  dan memiliki kitab undang-undang sendiri merupakan kebanggaan negara yang merdeka.
2. Dari aspek sosiologis, masyarakat menghendaki hukum yang mencerminkan nilai-nilai  hidup  di  tengah-tengah  mereka,  sedang  KUHP  peninggalan Belanda  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat Indonesia.
3. Secara  praktis,  biasanya  negara  jajahan  mewarisi  hukum  negara  yang menjajahnya  beserta  bahasa  aslinya.  KUHP  Belanda  diwarisi  oleh  bangsa Indonesia  dengan  bahasa  aslinya,  walaupun  beberapa  pakar  hukum Indonesia telah menerjemahkan sesuai pemaham bahasa yang mereka miliki, tetapi  tetap  dikembalikan  kepada  bahasa  aslinya  ketika  terjadi  perbedaan pengertian.  Hal  ini  menjadikan  banyak  aparat  penegak  hukum  tidak mengerti  sehingga  salah  dalam  penerapannya  disebabkan  penafsiran  yang menyimpang atau terjemahan yang kurang tepat. 13
Dapat dipahami bahwa desakan pembaruan hukum pidana di Indonesia bermuara pada pemikiran; Pertama, keinginan masyarakat Indonesia memiliki kitab  undang-undang  hukum  pidana  sendiri,  mencerminkan  nilai-nilai  dan budaya  bangsa  yang  berdaulat. Kedua, KUHP  yang  menjadi  pedoman  utama kepidanaan  di  Indonesia  dinilai  tidak  efektif,  hal  ini  dapat  dinilai  dari  angka
kejahatan  yang  terus  meningkat. ketiga, amanat  UUD  1945  khususnya  dalam pembukaan  untuk  menjadi  bangsa  yang  berdaulat,  adil,  dan  makmur,  juga menjadi program utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 untuk melakukan pembaruan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
Setelah lebih setengah abad Indonesia merdeka, keperdataan Islam telah mendapatkan  tempatnya  dalam  perundang-undangan  Indonesia.  Hal  yang wajar  ketika  para  pakar  hukum  Islam  di  Indonesia  mulai  memusatkan perhatian  mereka  kepada  pelembagaan  aturan  dalam  hukum  pidana  Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum Islam. Upaya tersebut juga menjadi  bukti  perhatian  umat  Islam  Indonesia  dalarn  memperbaiki  keadaan bangsa  yang  sedang  mengalami  berbagai  masalah,  termasuk  masalah jaiminalitas melalui pembaruan hukum pidana.
Memperbaiki  keadaan  bangsa  melalui  perbaikan  hukum  pidana memerlukan upaya yang tidak sedeihana. apalagi teori receptio hanya terhapus dari  aturan  keperdataan  Islam  pada  umumnya  di  Indonesia,  tetapi  masih diberlakukan dalam aturan pidana. Meski demikian, perbaikan hukum pidana Indonesia dapat dimulai dari pembaruan materi hukum atau hukum materiel sebagai  salah  satu  unsur  utama  di  samping  hukum  formal.  Hukum  materiel berperan  penting  dalam  niengefektifkan  hukum  pidana,  karena  menjadi pedoman  utama  bagi  para  penegak  hukum  dalam  menangani  segala  bentuk tindak pidana.
Meneliti  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  atau  kendala  yang ada, besar peluang terakomodirnya aturan pidana Islam dalam hukum pidana Indonesia, apalagi bila faktor kendala tersebut dapat diperkecil. faktor kendala utama ada pada intern umat Islam sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia, dan solusinya ada pada pemahaman dan kemauan mereka pada hukum pidana Islam dan metode penerapannya.
Metode  penerapan  hukum  pidana  Islam  di  Indonesia  yang  lebih  mudah diterima oleh masyarakat adalah dengan menggali nilai-nilai sejarah penerapan pemidanaan  Islam  di  Indonesia,  serta  memasukkan  nilai-nilai  positif  yang terkandung dalam hukum pidana Islam untuk diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sedang dalam tahap pembaruan.
Paradigma  nilai  atau  subtansi  tersebut  muncul  mengingat  telah  ada berbagai  upaya  yang  dilakukan  umat  Islam  Indonesia  untuk  menerapkan hukum  pidana  Islam  secara kaffah (menyeluruh  atau  utuh).  Upaya  tersebut sekurang-kurangnya melalui tiga jalur, yaitu jalur militer, politik, dan kultural, namun belum membuahkan hasil yang berarti.

## VI. Prospek Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia
Hukum pidana Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum Islam  memiliki  peluang  cukup  besar  dalam  member!  sumbangsi  pada  upaya pembaruan  perundang-undangan  pidana  di  Indonesia.  Ada  beberapa  faktor pendukung  terakomodirnya  aturan  pidana  Islam  dalam  hukum  pidana Nasional Indonesia:
Pertama, Hukum  Islam  diakui  dan  memiliki  kedudukan  penting  dalam perundang-undangan  di  Indonesia,  baik  sebagai  sumber  utama,  penyaring, maupun  sebagai  hukum  yang  berdiri  sendiri.  Meskipun  secara  konstitusi, negara  Indonesia  bukan  negara  berdasarkan  Islam,  tetapi  Pancasila  sebagai falsafah  negara  tetap  memberi  peluang  yang  besar  masuknya  aturan  yang bersumber  dari  agama  Islam.  Perkembangan  teori  hukum  di  Indonesia memperkokoh  posisi  strategis  hukum  islam  sebagai  sumber  perundang- undangan  di  Indonesia.  Teori-teori  hukum  tersebut  di  antaranya  teori receptio incomplexu, dan  teori receptio yang  dimunculkan  oleh  pakar  hukum  Belanda pada  masa  penjajahan.  Setelah  Indonesia  merdeka,  muncul  teori receptio  exit dan teori receptio a contrario untuk membatalkan teori receptio sebelumnya.
Ichtianto  mengemukakan  empat  bentuk  eksistensi  hukum  Islam  dalam perundang-undangan  di  Indonesia:  pertama,  hukum  Islam  sebagai  hukum mandiri dan diakui berkekuatan hukum nasional. Kedua, hukum Islam sebagai sumber  utama  bagi  hukum  nasional.  Ketiga,  hukum  Islam  sebagai  bagian integral  dari  hukum  nasional,  dan  keempat,  hukum  Islam  sebagai  penyaring bagi hukum nasional. 14
Secara  umum,  hukum  Islam  masih  lebih  banyak  berlaku  dalam  masalah perdata  dan  ibadah,  di  antaranya  dalam  UU  No.  3  tahun  2006  sebagai amandemen UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,  PP  No.  28  tahun  1977  tentang  Wakaf  Tanah  Milik,  dan  Inpres  No.  1 tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Sedang  dalam  bidang hukum  pidana,  masih  dalam  tahap  upaya  memasukkannya  semaksimal mungkin dalam RUU-KUHP yang hingga saat ini belum disahkan oleh DPR RI. Hukum  pidana  Islam  secara  utuh  belum  dapat  dikatakan  terakomodir  " dalam RUU-KUHP, tetapi secara parsial dapat dikategorikan hukum nasional dan  masuk  dalam  RUU-KUHP    apabila  dilihat    dari    segi    aturan  tindak pidananya.
Kedua, dibandingkan dengan hukum Barat, hukum Islam lebih mengakar di  Indonesia  dan  budaya  bangsa  Indonesia  lebih  akrab  kepada  hukum  Islam daripada hukum Barat yang dipaksakan hadir di Indonesia melalui penjajahan.
Sejak  masa  permulaan  penjajahan  di  tanah.air,  Belanda  telah  berusaha mendirikan  peradilan  sebagaimana  peradilan  di  negara  asal  mereka.  Namun usaha  tersebut  selalu  gagal,  karena  rakyat  Indonesia  tetap  memilih  peradilan adat  atau  agama  sebagai  tempat  menyelesaikan  kasus  hukum  yang  terjadi. Dengan  demikian,  penjajah  membiarkan  peradilan-peradilan  tersebut,  dan bahkan  mendukung  dengan  dibukukannya  beberapa  kitab  hukum,  di antaranya:  kitab Statuta  Batavia yang  berisi  tentang  kewarisan  Islam  untuk masyarakat  muslim  Batavia,  kitab Compudium  Freijer yang  memuat  aturan tentang  perkawinan  dan  kewarisan  Islam,  kitab Mugharaer berisi  perdata  dan pidana Islam yang berlaku di pengadilan Semarang, meskipun tidak ada jejak yang  dapat  ditemukan  tentang  perkembangan  pemberlakuan  hukum  pidana
14 Ichtianto, Hukum Islam dalam Hukum Nasional (Jakarta: Indo-Hill co, 1990), h. 86-87.
Islam tersebut.
Demikian  halnya  pengaruh  hukum  Islam  terhadap  Amanah  Gappa  di Sulawesi Selatan dan kitab SirathalMustaqim karya Nuruddin Arraniri (1628 M.) Di  Aceh,  demikian  juga  peraturan-peraturan  yang  dibuat  untuk  daerah  Bone dan Gowa atas prakarsa B.J.D. Clootwijk. Langkah-langkah dukungan tersebut dilakukan  Belanda  melalui  VOC  adalah  upaya  agar  Belanda  tidak  ditentang secara frontal oleh rakyat Indonesia.
Kelicikan  politik  hukum  penjajah  pada  akhirnya  menjadikan  pengaruh hukum  Islam  melemah  setelah  berhasil  dipertentangkan  dengan  hukum  adat melalui  teori receptio. Dengan  sudut  pandang  positif,  bahwa  teori  tersebut bertujuan  menguji  kekuatan  hukum  Islam  yang  didukung  oleh  penganutnya dalam kehidupan nyata di masyarakat khususnya pada bidang pidana Islam
Ketiga, masyarakat  Indonesia  didominasi  oleh  masyarakat  muslim, menjadi  potensi  besar  dalam  menyuarakan  keinginan  untuk  memiliki  hukum pidana  yang  efektif,  apalagi  yang  banyak  menjadi  korban  kejahatan  dalam suatu peristiwa pidana biasanya penduduk mayoritas.
Pandangan  bahwa  tidak  ada  dominasi  mayoritas  terhadap  minoritas dalam  bernegara  tidaklah  sepenuhnya  tepat  karena  berbagai  peristiwa  yang terjadi  di  dunia  ini  sebagai  akibat  dominasi  mayoritas  terhadap  tirani minoritas,  termasuk  dalam  kasus  yang  berkaitan  dengan  HAM  sebagai kebutuhan mendasar, minoritas senantiasa menjadi korban.
Pandangan  tersebut  menjadi  salah  satu  alasan  pembenaran  bagi perpolitikan  di  Indonesia  untuk  melumpuhkan  keinginan  mayoritas  umat Islam terhadap aturan-aturan agama mereka di samping kelemahan umat Islam secara  interen.  Hal  tersebut  terlihat  dengan  dihapusnya  tujuh  kata  dalam piagam  Jakarta  sebagai  sikap  mengalah  umat  Islam  demi  persatuan  NKRI, kemudian  disusul  dengan  alotnya  proses  berbagai  aturan  yang  berciri keagamaan,  sampai  kepada  RUU-KUHP  sebagai  hukum  publik  yang  sampai saat  ini  belum  dibicarakan  secara  serius  di  dalam  sidang  DPR  RI.  Meskipun demikian, perjalanan panjang pembaruan hukum pidana (khususnya KUHP) di Indonesia  dalam  bentuk  RUU-KUHP  bukan  semata-mata  karena  dalam  RUU tersebut mengadopsi berbagai nilai dan aturan dari hukum pidana Islam.
Dominasi  mayoritas  di  Indonesia  dapat  dilihat  pada  semua  presiden Indonesia  beragama  Islam,  anggota  DPR  RI  senantiasa  diisi  oleh  mayoritas muslim dari berbagai partai politik yang ada. Bahkan pada tahun 1999, negara Indonesia dipimpin oleh orang yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat;  presiden  dipimpin  oleh  KH.  Abdurrahman  Wahid,  MPR  dipimpin  oleh Amin  Rais,  dan  ketua  DPR  dijabat  oleh  Akbar  Tanjung.  Dominasi  mayoritas dalam  hal  ini  semestinya  didasari  satu  konsep  dalam  mewujudkan  kondisi keagamaan di Indonesia, termasuk dalam aturan hukum pidana.
Keempat, keadaan  bangsa  Indonesia  tengah  mengalami  krisis multidimensi, termasuk meningkatnya jumlah kriminalitas dan maksiat dalam setiap  tingkatan  kehidupan.  Keadaan  tersebut  seolah  bom  waktu  yang  siap menghancurkan  bangsa  ini,  apabila  tidak  ditangani  secara  serius.  Hukum pidana Barat terbukti tidak efektif menanganinya setelah berlaku di Indonesia
selama kurang lebih satu abad lamanya.
Selain faktor pendukung terwujudnya aturan pidana Islam di Indonesia, terdapat  pula  beberapa  faktor  penghambat  atau  Kendala  yang  dihadapi. Kendala  tersebut  bersifat  intern  dan  ektern.  Secara  intern,  kendala  yang dihadapi antara lain:
1. Umat Islam masih ada yang turut fobia terhadap hukum pidana Islam dan beranggapan  hukum  pidana  Islam  tidak  cocok  dengan  zaman  sekarang, serta  ragu  pada  efektifitas  hukum  pidana  Islam  ketika  diterapkan  dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia.
2. Umat  Islam  yang  setuju  dengan  penerapan  hukum  pidana  Islam  belum menyatu pada satu metode penerapan tertentu, bahkan terkadang satu pihak mengklaim  metodenya  sebagai  satu-satunya  metode  yang  paling  efektif. Misalnya satu pihak mengklaim, bahwa untuk menegakkan hukum pidana Islam,  terlebih  dahulu  melalui  pembentukan  negara  Islam,  ada  kelompok mengklaim mesti dengan "kekhalifahan Islam" seperti masa lalu, dan pihak lainnya  memilih  langsung  melakukan  tindakan  memberantas  maksiat dengan merusaktempat-tempat yang dicurigai digunakan bermaksiat. 15
Faktor  intern  umat  Islam  adalah  faktor  penghambat  dominan  terhadap penerapan  hukum  pidana  Islam  di  Indonesia  apabila  dibandingkan  dengan faktor penghambat lainnya, karena faktor intern tersebut menjadikan dominasi mayoritas umat Islam Indonesia menjadi lumpuh dalam menyuarakan aspirasi keagamaannya, khususnya dalam bidang hukum pidana.
Banyaknya partai politik berasaskan Islam dalam beberapa kali PEMBLU (kecuali  masa  Orde  Baru)  tidak  mampu  menyalurkan  suara  mayoritas  umat Islam  di  Indonesia.  Pada  PEMILU  tahun  1955,  seluruh  partai  Islam  hanya menduduki  45%  dari  kursi  parlemen  yang  disiapkan.  Keadaan  tersebut  tidak mampu  mempertahankan  tujuh  kata  dalam  Piagam  Jakarta,  meskipun  dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tetap mengakui Piagam Jakarta menjiwaiUUD1945.
Setelah masa runtuhnya Orde Baru dan memasuki masa Reformasi, pada PEMILU  1999,  partai  Islam  hanya  memperoleh  dukungan  sebanyak  14% pemilih, dan pada PEMILU tahun 2004, serta tahun 2009, partai Islam mencapai suara  kurang  lebih  20%.  Keadaan  tersebut  tidak  memungkinkan  untuk mengembalikan  tujuh  kata  yang  dihapus  dari  sila  pertama  dalam  Pancasila Piagam  Jakarta,  meskipun  dari  tahun  1999-2002,  UUD  1945  amandemen sebanyak empat kali dalam sidang tahunan MPR RI pada periode tersebut dan pimpinan lembaga berwenang ketika itu adalah para tokoh agama Islam.
Meskipun  demikian,  dalam  masa  itu  DPR  RI  melegalisir  beberapa ufldang-undang yang memihak kepada ibadah dan keperdataan Islam, seperti UU tentang Pengelolaan Zakat, UU tentang Penyelenggaraan Haji, UU tentang Peradilan Agama dan UU SISDKNAS yang memihak pada pelaksanaan ajaran Islam. Belum padunya langkah dan pandangan umat Islam Indonesia terhadap penerapan  hukum  Islam,  belum  dapat  menjadi  kekuatan  memaksa
terbentuknya  undang-undang  pidana  nasional  yang  bersumber  dari  hukum pidana Islam secara utuh.
Hambatan  tersebut  semakin  kuat  dengan  adanya  faktor-faktor penghambat dari luar umat Islam, antara lain:
1. Masih besar upaya untuk mempertahankan status quo perundang-undangan menurut kaidah-kaidah hukum Barat.
2. Masyarakat  non  muslim  masih  menyimpan image negatif  terhadap  hukum Islam,  dan image tersebut  diperbesar  oleh  tindakan  pengrusakan  dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok umat Islam.
3. Sangat beragamnya budaya, serta luasnya wilayah Nusantara sehingga sulit terjangkau, dan akan memperlambat proses sosialisasi.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  umat  Islam  di  Indonesia  dalam rangka  menerapkan  hukum  pidana  Islam  dan  hukum  Islam  secara menyeluruh. Upaya tersebut sekurang-kurangnya melalui tiga jalur, yaitu jalur militer, politik, dan kultural, namun belum membuahkan hasil yang berarti.
Pertama, jalur  militer  melalui  kekuatan  bersenjata  pernah  dilakukan  oleh kelompok  Darul  Islam/  Negara  Islam  Indonesia  (DI/TTI)  di  Jawa  Barat pimpinan  SM  Kartosuwiryo,  di  Sulawesi  Selatan  dipimpin  oleh  Abdul  Qahar Muzakkar,  dan  di  Aceh  oleh  Teungku  Daud  Baureuh. 74 Namun  upaya  ini gagal,  bahkan  beberapa  tokoh  Islam  yang  terlibat  dicap  sebagai  pemberontak negara.
Kedua, lewat  jalur  politik  juga  pernah  diupayakan  oleh  beberapa  partai politik  yang  berasaskan  Islam.  Di  antaranya  dua  partai  Islam  yaitu  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dan  Partai  Bulan  Bintang  (PBB)  dalam  sidang tahunan  MPR  RI  tahun  2000-2002,  mengusulkan  untuk  memasukkan  kembali "tujuh kata" (dalam Piagam Jakarta)  ke dalam amandemen UUD 1945. Upaya tersebut  tidak  berhasil  karena  mayoritas  anggota  MPR  tidak  mendukungnya. Upaya  politik  tersebut  juga  tidak  dapat  mendokrak  perolehan  suara  partai tersebut  pada  pemilu  berikutnya,  bahkan  PBB  akhirnya  tereliminasi  dari gedung  DPR  pusat.  Upaya  politik  yang  kelihatannya  cukup  berhasil,  yaitu melalui Peraturan Daerah (Perda) Syariah, atau melahti otonomi khusus seperti berlaku  di  Provinsi  Nangroe  Aceh,  meskipun  sifatnya  tokal,  dan  dalam  hal kepidanaan belum bisa maksimal karena dibatasi oleh undang-undang pidana Nasional.
Ketiga, jalur  kultural,  yakm  melakukan  dakwah  Islam  untuk  memberi pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat (khususnya muslim) tentang syariat  Islam.  Hal  ini  dilakukan  oleh  berbagai  oiinas  Islam  dalam  rangka penerapan syariat Islam. Walaupun upaya ini tetap eksis, tetapi membutuhkan waktu  panjang  untuk  sampai  pada  tujuan  penerapan  hukum  pidana  Islam secara kaffah. Upaya  tersebut  juga  mensyaratkan  adanya  kesatuan  konsep  di dalamnya.  Apabila  konsep  yang  mereka  usung  tidak  menyatu,  antara  satu ormas Islam dengan ormas Islam lainnya akan saling menghambat dan menjadi faktor kendala utama penerapan hukum pidana Islam di Indonesia.
Beberapa  kelemahan  umat  Islam  yang  perlu  dibenahi  agar  menjadi
masyarakat  yang  diperhitungkan;  pertama,  sumber  daya  manusianya  belum kuat, kedua, kelemahan dalam bidang ekonomi, ketiga, ajaran Islam ditentang oleh sebagian umat Islam, keempat, umat Islam terpinggjrkan oleh umat Islam sendiri,  kelima,  sebagian  umat  Islam  memaksakan  hukum  non  muslim  untuk menggantikan hukum Islam, keenam, terpolanya umat Islam secara tajam atas santri dan abangan, dan ketujuh, munculnya partai Islam dengan kepentingan yang berbeda-beda.
Metode  penerapan  hukum  pidana  Islam  di  Indonesia  yang  lebih  mudah diterima oleh masyarakat adalah dengan menggali nilai-nilai sejarah penerapan pemidanaan  Islam  di  Indonesia,  serta  memasukkan  nilai-nilai  positif  yang terkandung dalam hukum pidana Islam untuk diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sedang dalam tahap pembaruan.
Masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  masih  menjunjung  tinggi  nilai moral  dan  agama.  Hal  tersebut  dapat  dipahami  dari  sikap  mereka  terhadap kasus pelanggaran moral dan agama, meskipun undang-undang pidana tidak mengaturnya  secara  tegas.  Misahiya  sikap  masyarakat  Indonesia  pada umumnya  terhadap  pelaku  zina  (asusila),  judi,  dan  minum  minuman memabukkan,  sebagai  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang mereka hormati.
Apabila nilai-nilai tersebut dikuatkan dalam sebuah aturan pidana positif, akan melahirkan aturan pidana yang sesuai dengan semangat dan jiwa bangsa Indonesia,  sehingga  terlepas  dari  aturan  pidana  bangsa  lain  yang  tidak mengakomodir atau bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.
Dalam  waktu  singkat,  hukum  pidana  Islam  mungkin  masih  sulit diterapkan secara utuh di Indonesia, dengan indikasi adanya nilai-nilai mulia yang  dihormati  dan  semangat  bangsa  Indonesia  tersebut,  maka  tahap pembaruan  hukum  pidana  dapat  dilakukan  dengan  memasukkan  semua bentuk  jarimah  dalam  perundang-undangan,  meskipun  dengan  sanksi  yang masih sangat minimal (takzir), atau rnenguatkan aturan pemidanaan yang ada dengan menerapkan secara ketat aturan pidana mati untuk semua jenis tindak pidana serius yang akan merusak kemaslahatan masyarakat.
Paradigma  nilai  atau  subtansi  tersebut  muncul  mengingat  telah  ada berbagai  upaya  yang  dilakukan  umat  Islam  Indonesia  untuk  menerapkan hukum  pidana  Islam  secara kaffah (menyeluruh  atau  utuh),  tetapi  usaha tersebut belum memberi hasil yang memuaskan.
Pemikiran  substantivistik  menghendaki  agar  upaya  pembaruan  hukum mengedepankan  pemberlakuan  subtansi  hukum  Islam  daripada  formalisasi dan  simbolisme  keberagamaan  yang  kelihatannya  sulit  diwujudkan  dalam penerapan  hukum  pidana  Islam  dengan  kondisi  negara  Indonesia  saat  ini. Upaya  subtantif  tersebut  juga  dapat  menghindari  pengkotak-kotakan  dan pemecah-belahan yang dilakukan kelompok di luar Islam.
Upaya  subtantif  tersebut  untuk  kondisi  Indonesia,  dilakukan  secara bertahap dengan tujuan semakin banyak nilai-nilai hukum pidana Islam yang terserap  ke  dalam  undang-undang  pidana  positif.  Misahiya  saat  ini  RUU- KUHP  telah  mengakomodir  hampir  semua  bentuk  jarimah  (tindak  pidana)
hudud  dan  kisas  kecuali  murtad,  meskipun  belum  mengakomodir  bentuk- bentuk  uqubahnya  seperti  pidana  cambuk,  rajam,  amputasi  tangan  dan  kaki, dan lainnya. Untuk tingkat Otonomi Daerah, qanun di Aceh telah menerapkan hukuman  cambuk  dalam  kuwaliflkasi  takzir  yaitu  tidak  lebih  dari  12  kali cambukan, kecuali aturan qamm no. 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan  sejenisnya,  yakni  sanksi  bagi  peminum  khamar  adalah  hudud  dengan dicambuk hingga 40 kali cambukan.
Masalah  substantivistik  dalam  hal  ini  adalah  masalah  strategi  dalam upaya pembaruan hukum pidana positif dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam  hukum  pidana  Islam.  Hal  tersebut  tetap  dapat  disejalankan  dengan upaya  formalisasi  dengan  mempertimbangkan  kondisi  masyarakat  Indonesia seperti yang terjadi di Propinsi Nanggroe Aceh.
Meneliti  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  atau  kendala  yang ada, besar peluang terakomodirnya aturan pidana Islam dalam hukum pidana Indonesia, apalagi bila faktor kendala tersebut dapat diperkecil. Faktor kendala yang  menjadi  penghambat  utama  ada  pada  intern  umat  Islam  sebagai masyarakat  mayoritas  di  Indonesia,  dan  solusinya  ada  pada  kesatuan pemahaman  dan  kemauan  dalam  menerapkan  hukum  pidana  Islam  dan menjadikannya sebagai bagian dari undang-undang negara.
Substansi  hukum  pidana  Islam  tersebut  dapat  masuk  ke  dalam  hukum pidana  positif  manapun  untuk  menyempurnakan  aturan-aturannya,  ataupun sebagai penambahan aturan yang belum ada, sehlngga hukum pidana nasional berlaku  secara  maksimal  dan  hasil  yang  akan  diperoleh  manjadi  lebih maksimal, karena hukum pidana Islam bertujuan untuk kebaikan semua orang dan  bukan  menguntungkan  pihak  tertentu  seperti  dalam  penerapan  hukum pidana nasional selama ini.
Aturan-aturan pidana dalam hukum Islam, dapat masuk ke dalam hukum pidana  Nasional  Indonesia  dan  hukum  pidana  positif  manapun  di  dunia  ini, apalagi  ketika  bangsa  Indonesia  sedang  berusaha  mengganti  KUHP  warisan Kolonial yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun hal  ini  merupakan  tugas  berat  bagi  umat  Islam  Indonesia  untuk  meyakinkan keunggulan  aturan-aturan  dalam  hukum  pidana  Islam  kepada  semua  pihak dalam  konteks  modemitas,  menampilkan  hukum  pidana  Islam  dalam  bahasa undang-undang yang dapat diterima oleh semua pihak, termasuk orang yang berkecimpung  di  bidang  hukum  dan  badan  pemerintahan  yang  bertugas untuk   melegalisir   rancangan   tersebut   menjadi   undang-undang negara.
Saat  ini  RUU-KUHP  Indonesia  telah  memuat  berbagai  bentuk  tindak pidana  dalam  hukum  pidana  Islam  sehingga  upaya  yang  dapat  dilakukan untuk  memaksimalkannya  adalah  dengan  mengupayakan  terakomodirnya semua bentuk jarimah di dalamnya meskipun dengan sanksi takzir, kemudian meneliti peluang untuk memasukkan ketentuan uqubah hukum pidana Islam secara utuh di dalam aturan-aturannya.
Aturan pidana positif yang saat ini memuat uqubah takzir pada umumnya (termasuk  untuk  jarimah  hudud  dan  kisas).  Aturan  takzir  juga  dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan dan memperketat hukuman mati untuk
semua  jenis  kejahatan serius(the  most  serious  crime) yang  mengancam kemaslahatan  masyarakat.  Keadaan  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya berharap banyak kepada efektifitas penerapan hukum pidana Islam di Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam,  sehingga  menjadi  patron  dalam  pembaruan hukum pidana nasional di Indonesia.
Mengingat langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan tersebut,  maka  dapat  diperkirakan  bahwa  usaha  penegakan  hukum  pidana melalui aturan-aturan hukum pidana Islam nasional di Indonesia memerlukan upaya  sistematis  dan  waktu  yang  cukup  panjang,  meskipun  upaya  tersebut bukan  hal  yang  mustahil  apabila  umat  Islam  menghendakinya,  dan  semakin cepat langkah-langkah sistematis tersebut dilakukan secara berkesinambungan, maka  semakin  cepat  pula  harapan  akan  terwujudnya  hukum  pidana  (islami) nasional di Indonesia.

## VII. Penutup
Konsep maslahah bermuara pada pemeliharaan kebutuhan mendasar bagi manusia  yang  mutlak  keberadaannya  demi  kebahagiaannya  di  dunia  dan akhirat. Kebutuhan mendasar tersebut adalah terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, kesatuan (jama’ah), pemerintahan yang berdaulat dan harta dalam tinjauan hukum pidana Islam.
Konsep  maslahah  tersebut  mesti  memadukan  antara  apa  yang dikehendaki  makhluk  dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh  Tuhan  dala mewujudkan  kemaslahatan  manusia,  sebagai  keseimbangan  antara  apa  yang ingin dicapai (hak) dengan apa yang seharusnya dilakukan.
Berdasarkan  konsep  maslahah  dalam  hukum  pidana  Islam, pembaruanhukum  pidana  positif  dapat  dimulai  dari  pembaruan  materi hukumnya,  karena  materi  hukum  merupakan  pegangan  bagi  praktisi  hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
Amili, Syarif al-Din al-Musawi al-, al-Nas wa al-Jihad. Bairut: Muassasat al-A'la' li al-Matbuat, 1386 H.
Audah,  Abdul  Qadir, Al-Tasyi’  al-Jina’iy  al-Islamiy,  Muqarin  bi  al-Qanun  al- Wad’iy. Beirut: Dar al-Turats, t.th..
Gazali,  Abu  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad  al-, al-Mustasfa  fi  'Ulum  al- usul. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
Ichtianto, Hukum Islam dalam Hukum Nasional . Jakarta: Indo-Hill co, 1990.
Mawardi,  Al-, al-Ahkam  al-Sulthaniyah,  Prinsip-prinsip  Penyelenggaraan  Negara Islam. Jakarta: Darul Falah, 2000.
Mimbar Hukum, nomor 20 tahun VI. Jakarta: Al-Hikmah, 1995.
Salam, Izzu al-Din Abd al-, Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Bairut: Dar al- Ma'rifah, t.th.
Santoso Topo, Menggagas Hukum Pidana Islam. Bandung; al-Syamil Press, 2000.
Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana. Bandung; Alumni, 2007.
Syahrur,  Muhammad, al-Kitab  wa  al-Qur'an:  Qira'ah  Mua'sirah, diterjemahkan oleh  Sahiron  Syamsuddin,  dengan  judul: Prinsip  dan  Dasar  Hermenentika Hukum Islam Kontemporer. C et. II; Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
Syatibi,  Abu  Ishaq  al-, al-Muwafaqat  fi  Usul  al-syarifah, juz  H  Bairut:  Dar  al- Kutub al-'Alamiyah, 1971.