https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## ISLAM DAN POLITIK: KEBEBASAN BERPENDAPAT MAHASISWA MELALUI DEMONSTRASI MENURUT PANDANGAN ISLAM

## Suprima
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
suprima@upnvj.ac.id
Diterima: 26 September 2022 Disetujui: 21 Desember 2022 Dipublikasikan: 27 Desember 2022

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  banyaknya  kegiatan  demonstrasi  yang  dilakukan  oleh sekelompok  mahasiswa  di  Indonesia.  Demonstrasi  yang  dilakukan  merupakan  sebuah  metode dalam  menyampaikan  aspirasi  dan  pendapat  kepada  pemerintah,  semua  aksi  demonstrasi  yang dilaksanakan merupakan bentuk dari ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Kemudian  timbul  pertanyaan  apakah  demonstrasi  yang  diadakan  sudah  sesuai  dengan  ajaran Islam  atau  belum,  karena  demonstrasi  ditemukan  juga  dalam  politik  Islam  dan  lekat  dengan istilah mudzaharah dan masirah .  Melihat  hal  tersebut,  perlu  kiranya  dilakukan  kajian  terhadap fenomena  ini.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  penelitian  ini  akan  menggunakan  metode penelitian  kualitatif-deskriptif  dengan  teknik  studi  pustaka.  Untuk  mencapai  tujuan  tesebut, dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  penelitian  kualitatif-deskriptif  dengan  teknik  studi pustaka.  Penelitian ini  dilakukan  untuk menganalisis:  1)  demonstrasi  yang  sering  dilakukan;  2) hukum  demonstrasi  dalam  ajaran  Islam;  mendeskripsikan  1)  kegiatan  demonstrasi  yang dilakukan  oleh  mahasiswa  di  Indonesia;  serta  2)  kewajiban  mahasiswa  untuk  mengetahui  dan menjalankan demonstrasi yang sesuai dengan ajaran Islam.
Demonstrasi adalah suatu kegiatan aksi massa yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam  Islam,  ada  dua  istilah  yang  dipakai  untuk  demokrasi,  yaitu  Muzhaharah  dan  Masirah. Muzhaharah  adalah  demonstrasi  yang  disertai  tindakan  anarkisme,  sedangkan  Masirah sebaliknya,  yaitu  demonstrasi  yang  tidak  disertai  anarkisme.  Demokrasi  dalam  Islam  tentunya diperbolehkan  sebagai  media Amar  Ma'ruf  Nahi  Munkar kepada  penguasa  atau  pemerintah. Namun tentunya dengan tidak disertai kekerasan dan anarkisme.
Kata Kunci : Demonstrasi, mudzaharah, masirah, politik Islam

## Abstract
This  research  is  motivated  by  the  many  demonstration  activities  carried  out  by  a  group  of  students  in Indonesia.  Demonstrations  carried  out  are  a  method  of  conveying  aspirations  and  opinions  to  the government,  all  demonstrations  carried  out  are  a  form  of  dissatisfaction  with  the  policies  made  by  the government.  Then  the  question  arises  whether  the  demonstrations  being  held  are  in  accordance  with Islamic teachings or not, because demonstrations are also found in Islamic politics and are closely related to the terms mudzaharah and masirah. Seeing this, it is necessary to conduct a study of this phenomenon. To  achieve  this  goal,  this  study  will  use  a  qualitative-descriptive  research  method  with  literature  study techniques. To achieve these objectives, in this study used a qualitative-descriptive research method with literature  study  techniques.  This  research  was  conducted  to  analyze:  1)  frequent  demonstrations;  2) demonstration  laws  in  Islamic  teachings;  describe  1)  demonstration  activities  carried  out  by  students  in Indonesia;  and  2)  the  obligation  of  students  to  know  and  carry  out  demonstrations  in  accordance  with Islamic teachings.
Demonstration is a mass action activity that aims to channel the aspirations of the people. In Islam, there are two terms used for democracy, namely Muzhaharah and Masirah. Muzhaharah is a demonstration that is accompanied by acts of anarchism, while  Masirah is the opposite, namely demonstrations that are not accompanied by anarchism. Democracy  in  Islam is of course permissible as a medium for Amar Ma'ruf Nahi Munkar to the authorities or the government. But of course, without violence and anarchism.
Key words : demonstration, mudzaharah  masirah, Islam’s politics

## A. PENDAHULUAN
Dalam  hidup  berbangsa  dan  bernegara,  tentu  akan  ada  figur  yang  dijadikan  sebagai pemimpin  untuk  memimpin  rakyatnya  dalam  kebaikan.  Menurut  Afriansyah  (2017)  pemimpin yang  ideal  adalah  pemimpin  yang  memiliki kekuasaan,  kewibawaan  dan  kemampuan 1 . Kekuasaan  ialah  kekuatan,  otoritas,  dan  legalitas  yang  memberikan  wewenang  kepada pemimpin,  guna  memengaruhi  dan  menggerakan  bawahan  untuk  berbuat  sesuatu. Kewibawaan ialah  kelebihan,  keunggulan,  dan  keutamaan  sehingga  mampu  mengatur  orang  lain,  sehingga orang  itu  patuh  pada  pimpinan,  dan  bersedia  melakukan  perbuatan-perbuatan  tertentu. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan atau keterampilan teknis maupun  sosial,  yang  dianggap  melebihi  dari  kemampuan  anggota  biasa.  Oleh  karena  itu,  tentu pemimpin  memiliki  wewenang  untuk  menentukan  kebijakan-kebijakan  dalam  mengatur rakyatnya. Selain itu, pemimpin yang ideal juga harus bisa menjadi seorang yang mampu berbuat adil  di  antara  masyarakat  (tidak  nepotis),  melindungi  rakyat  dari  kerusakan  dan  kriminalitas, serta  tidak  zalim  (tirani).  Sesudah  memiliki  pemimpin  yang  ideal,  tentu  rakyatnya  harus mengikuti  segala  kebijakan  yang  telah  disusun  oleh  pemimpinnya.  Sesuai  dengan  pernyataan Yasin (2009), rakyat memiliki kewajiban, yaitu sebuah sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh  warga  negara 2 .  Salah  satu  yang  menjadi  kewajiban  adalah  mengikuti  semua  aturan  dan kebijakan  yang  ada.  Tetapi  dalam  realitanya,  tidak  sedikit  kebijakan  yang  dirasa  kurang memuaskan oleh rakyat, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dalam benak masyarakat.
Didasari  oleh  hal  tersebut,  tentu  banyak  masyarakat  yang  merasa  tergerak  untuk menyampaikan aspirasinya agar kebijkan tersebut bisa dikaji kembali sehingga tidak merugikan pihak  manapun,  khususnya  rakyat.  Salah  satu  metode  yang  digunakan  untuk  menyampaikan aspirasi masyarakat adalah melalui demonstrasi. Berbicara tentang demonstrasi, tentu tidak bisa dipisahkan dari tatatan sebuah negara dalam skala besar, yang di dalamnya terkandung berbagai tatatan  kehidupan,  diantaranya  adalah  yang  berkaitan  dengan  hubungan  rakyat  dengan pemimpinnya,  baik  dalam  skala  besar  maupun  kecil.  Pengertian  dari  demonstrasi  itu  sendiri menurut  Aminullah  (2014),  demonstrasi  adalah  tindakan  atau  gerakan  bersama-sama  untuk menyatakan protes baik dengan pawai, membawa panji-panji, poster-poster, serta tulisan-tulisan yang  merupakan  pencetusan  perasaan  atau  sikap  para  demonstran  mengenai  suatu  masalah. Adapun protes adalah pernyataan dari suatu kelompok atau perseorangan yang tidak menyetujui atau  menyangkal  terhadap  suatu  kebijakan  atau  keputusan  yang  merugikan 3 .  Bisa  disimpulkan bahwa  demonstrasi  dilakukan  ketika  ada  ketidakpuasan  rakyat  terhadap  keputusan  yang merugikan.
1 Ade  Afriansyah,  “KONSEP  PEMIMPIN  IDEAL  MENURUT  AL-GHAZĀLĪ,” NALAR:  Jurnal  Peradaban  Dan Pemikiran Islam 1, no. 2 (2017): 82–94, https://doi.org/10.23971/njppi.v1i2.905.
2 Johan Yasin, “Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia” 11, no. 2 (2009): 147–60.
3 Muhammad  Aminullah,  “Demonstrasi  Dalam  Perspektif  Hadis,” El-Hikam:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Kajian Keislaman 7, no. 4 (2014): 353–78.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Demonstrasi  pun  ditemukan  di  dalam  agama  Islam,  menurut  Aminullah  (2014),  selepas Rasulullah  wafat  kepemimpinan  umat  Islam  diwariskan  kepada  para  Sahabat  sebagai  Khalifah pada  saat  itu.  Namun  dalam  kepemimpinan  para  Khalifah  tersebut  tidak  seperti  yang  ditemui pada  masa  Rasulullah,  banyak  diantara  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  tidak  langsung  bisa diterima  oleh  masyarakat  saat  itu,  sehingga  muncul  protes-protes  dari  masyarakat  tentang kebijakan  tersebut.  Protes  tersebut  dilakukan  dengan  santun  sesuai  dengan  petunjuk  agama. Dalam  Islam,  ditemukan  dua  istilah  yang  berkaitan  dengan  demonstrasi  yaitu Mudzaharah dan Masirah ,  jika  dilihat  secara  definisinya,  Mudzaharah  adalah  demonstrasi  yang  dilarang,  dan Masirah  adalah  yang  dianjurkan.  Yang  membedakannya  adalah  tindakan-tindakan  para demonstrannya ketika melakukan penyampaian aspirasi 4 .
Sesuai  dengan  yang  telah  disebutkan tadi  bahwa  demonstrasi  akan  dilakukan  apabila  ada kebijakan  yang  dirasa  merugikan  masyarakat,  maka  demonstrasi  dimaksudkan  untuk menyampaikan  nasihat,  aspirasi,  saran  atau  kritik  maka  demonstrasi  bisa  dikategorikan  sebagai amr ma’ruf nahi munkar 5 . Kritik dan saran kepada pemerintah itu sangatlah diperlukan karena sejatinya pemerintah pun bisa melakukan kesalahan, lalu ketaatan rakyat terhadap pemimpin pun ada batasnya, karena apabila perintah yang diberikan oleh pemimpin mengarah pada keburukan, maka dilarang untuk diikuti. Hal ini diperkuat oleh hadist Nabi Muhammad SAW yang bersabda “Mendengarkan  dan  taat  adalah  wajib  bagi  seorang  muslim  mengenai  yang  ia  sukai  ataupun tidak,  selama  tidak  diperintahkan  untuk  berbuat  maksiat.  Akan  tetapi  apabila  diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat.” (HR. Bukhari no. 7144).  Oleh  karena  itu  tidak  ada  kewajiban  untuk  taat  kepada  pemimpin  yang  mengarah  pada maksiat, dzalim dan tidak adil. Bisa dikatakan bahwa selama demonstrasi yang dilakukan adalah dilakukan  untuk  membuat  pemerintahan  menjadi  lebih  baik  lagi,  maka  hal  tersebut  bisa dilakukan.

## B. METODE
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  penelitian kualitatif-deskriptif  dengan  teknik  studi  pustaka.  Untuk  mencapai  tujuan  tesebut,  dalam penelitian  ini  digunakan  metode  penelitian  kualitatif-deskriptif  dengan  teknik  studi  pustaka. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis:  1)  demonstrasi  yang  sering  dilakukan;  2)  hukum demonstrasi dalam ajaran Islam; mendeskripsikan 1) kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa  di  Indonesia;  serta  2)  kewajiban  mahasiswa  untuk  mengetahui  dan  menjalankan demonstrasi yang sesuai dengan ajaran Islam.
4 Aminullah.
5 Muhamad  Parhan  and  Sarah  Alifa,  “ANALISIS  METODE  BARU  DAKWAH  HANAN  ATTAKI  DI  ERA KONVERGENSI  MEDIA  (  Studi  Deskriptif  Pada  Akun  Instagram  @hanan_attaki  ),” Komunida:  Media Komunikasi Dan Dakwah 10, no. 2 (2020): 175–196, https://doi.org/10.35905/komunida.v7i2.http.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  analisis  yang  diperoleh  melalui  angket  dengan  28  responden,  sebanyak  25% dari responden tersebut pernah mengikuti kegiatan demonstrasi.
Dari  25%  responden  yang  pernah  mengikuti  kegiatan  demontrasi,  sebanyak  21,4% melakukan demonstrasi tanpa kekerasan.
Berdasarkan  pertanyaan  mengenai  hukum  demo  dalam  Islam,  sebanyak  78,6%  dari  28 responden  menjawab  tidak  tahu.  Dari  hasil  angket  tersebut  terlihat  bahwa  sebagian  besar  dari responden tidak mengetahui hukum demonstrasi dalam Islam.
Berdasarkan  pertanyaan  ‘Apa  yang  Anda  pikirkan  saat  mendengar  kata  demonstrasi?’, dapat  disimpulkan  sebagian  besar  dari  responden  berpendapat  bahwa  demonstrasi  adalah  suatu kegiatan aksi massa yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Namun tidak sedikit pula dari  28  responden  tersebut  yang  berpendapat  bahwa  demonstrasi  adalah  suatu  kegiatan  yang anarkis, rusuh, dan ricuh.

## Anarkisme dalam Demonstrasi
Anarki  secara  umum  dipahami  sebagai  huru-hara,  atau  ketidakteraturan  atau  kacau balau 6 .  Dalam  konotasi  negatif,  anarkisme  merupakan  keyakinan  tidak  menghargai  sedikit  pun hukum  atau  tatanan  dan  secara  aktif  terlibat  dalam  meningkatkan  situasi chaos dengan
6 Rasyidin, “Anarkisme,” Jurnal Sistem Teknik Industri 6, no. 1 (2005): 32–45.
menghancurkan  tatanan  masyarakat  sehingga  paham  ini  menganjurkan  penggunaan  terorisme perorangan sebagai sarana mempropagandakan organisasi dan politik 7 . Dalam demonstrasi, tak jarang anarkisme ini terjadi. Begitu pula demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa.
Tujuan dari demonstrasi sendiri adalah untuk menyuarakan aspirasi dan mengemukakan pendapat.  Kebebasan  menyampaikan  pendapat  adalah  hak  yang  dijamin  oleh  konstitusi  negara Republik Indonesia. Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi ciri negara demokratis dan merupakan hak setiap orang dan menjadi salah satu hak yang dijamin negara dalam konstitusi 8 . Dalam  pemerintahan  Islam  pun,  kebebasan  berpendapat  adalah  hak  individu  yang mengantarkannya  kepada  kepentingan  dan  nuraninya  yang  tidak  boleh  dikurangi  negara  atau ditinggalkan individu. Hal ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agar seorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya 9
Dalam melakukan gerakan dan aksinya, mahasiswa menggunakan bahasa sebagai sarana berkomunikasi dan bertutur. Mahasiswa beserta gerakannya menggunakan bahasa sebagai salah satu  alat  penyalur  aspirasi 10 .  Memang  dalam  iklim  demokrasi,  pilihan  demonstrasi  itu  wajar untuk mengungkapkan aspirasi, karena landasan negara demokratis adalah kebebasan. Salah satu kebebasan  itu  ialah  kebebasan  berbicara  dan  menyatakan  pendapat (freedom  of  speech) , kebebasan beragama (freedom of religion) dan kebebasan  untuk memilih presiden. Kebebasan- kebebasan tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi 11 .
Sayangnya terkadang demonstrasi mahasiswa tidak berjalan dengan tertib dan cenderung anarkis. Abrori (2016) mengatakan anarkisme mahasiswa kini seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan  dari  demonstrasi-demonstrasi  mahasiswa,  dan  telah  menimbulkan  korban  bukan hanya  jiwa  manusia,  tetapi  juga  harta  benda 12 .  Demonstrasi  secara  anarkis  dapat  berupa memblokir  jalan  umum,  membakar  ban,  merusak  pagar  dan  fasilitas  umum  lainnya,  merusak lambang negara, menduduki kantor-kantor dan fasilitas negara 13 . Dari kerugian fasilitas umum seperti  kantor  pemerintah,  kampus,  dan  lain-lain  yang  sebetulnya  sangat  penting  untuk meningkatkan  kemajuan  dan  kesejahteraan  warga  kampus  pun  tidak  terhitung  jumlahnya. Demonstrasi  yang  dilakukan  mahasiswa  dengan  anarkis  tentunya  sudah  melanggar  aturan  dan membuat  mahasiswa  lain  merasa  tidak  nyaman  padahal  pada  hakikatnya  mereka  juga menyuarakan suara mahasiswa 14 .

## Demonstrasi dalam Islam
7 Ibnu Farhan, “Anarkisme Epistemologis Paul Karl Feyerabend Dan Relevansinya Dalam Membentuk Pandangan Moderasi Beragama,” Analisis Jurnal Studi Keislaman 20, no. 2 (2020): 109–130, https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.7605.
8 Sulasi  Rongiyati,  “Surat  Edaran  Kapolri  Tentang  Ujaran  Kebencian:  Menjaga  Kebebasan  Berpendapat  Dan Harmonisasi Kemajemukan,” Info Singkat 21, no. 2 (2015): 1–4.
9 Siti  Tatmainul  Qulub,  “Batasan  Kebebasan  Berpendapat  Dalam  Menyampaikan  Argumentasi  Ilmiah  Di  Media Sosial Perspekif Hukum Islam,” Jurnal Hukum Pidana Islam 4,
no. 2 (2018), https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.02.247-267.
10 Mochtar Data, “Wacana Gerakan Demo Mahasiswa Dalam Kajian Pragmatik,” NOSI 1, no. 7 (2013): 817–831.
11 Mita Melia  Ramadini,  “Pandangan Aktivitis Mahasiswa  Fakultas Syariah Dan Hukum  Universitas Islam Negeri Raden  Fatah Palembang Terhadap Cara Menyampaikan Pendapat Melalui Demonstrasi (Tinjauan  Hukum Islam)” (Universitas Negeri Raden Fatah: Palembang, 2019).
12 Muchammad  Abrori,  “Pemodelan  Matematika  Anarkisme  Demo  Mahasiswa  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta Dan Solusinya Dari Tinjauan Matematika,” Jurnal Fourier 5, no. 2 (2016): 57–64.
13 Ainul  Yakin  Hidayatullah,  Andi  Purnawati,  and  Maisa,  “Penyidikan  Terhadap  Demonstran  Yang  Anarkis Mengakibatkan Luka Dan Kerusakandi Kota Palu,” Jurnal Kolaboratif Sains 4, no. 5 (2021): 277–286.
14 Halimatus  Sya’diyah,  “Manajemen  Konflik  Di  Lembaga  Pendidikan  Tinggi  Islam  (Studi  Kasus  Demonstrasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” (UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015).
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Demonstrasi berasal dari bahasa Inggris Demonstrate yang berarti mempertunjukkan/mempertontonkan/demonstrasi.  Unjuk  rasa  atau  demonstrasi  juga  diartikan sebagai  pelaksanaan  kegiatan  oleh  seorang  atau  lebih  dengan  tujuan  mengeluarkan  pendapat didalam pikiran dengan menggunakan, lisan, tulisan-tulisan, dan lainnya secara terbuka ditempat umum 15 .  Adapun  dalam  bahasa  Arab,  istilah  demonstrasi  sebagaimana  yang  terdapat  dalam bahasa  Indonesia,  disebut  dengan  beberapa  istilah,  yaitu muzhaharah dan masirah .  Istlah muzhaharah dalam kamus al-Munawwir diartikan sebagai “demonstrasi”, tanpa merinci sifatnya anarkis  atau  tidak.  Jika muzhaharah yang  dimaksud  demonstrasi  dalam  terminologi  kaum sosialis  yaitu  demonstrasi  yang  dilakukan  dengan  disertai  boikot,  pemogokan,  kerusuhan,  dan perusakan  (teror),  agar  tujuan  revolusi  mereka  berhasil,  maka muzhaharah yang  dimaksud adalah  sebagai  aksi  atau  tindakan  sekumpulan  masyarakat  di  tempat-tempat  umum  untuk menuntut  perkara  tertentu  yang  menjadi  tugas  negara  atau  para  penanggungjawabnya.  Dalam pengertian ini juga disebutkan bahwa aksi muzhaharah tersebut biasanya diwarnai perusakan dan anarkisme.  Sedangkan masîrah secara  harfiah  adalah  “perjalanan”,  dalam  kamus  al-Mawrîd disebutkan  bahwa masîrah berarti march ,  atau long  march .  Dengan  demikian  yang  dimaksud masirah adalah  istilah  untuk  aksi  demonstrasi  yang  tidak  disertai  dengan  perusakan,  atau  bisa disebut juga sebagai long-march yaitu lebih menekankan pada pola aksi yang bergerak dan tidak diam di satu tempat tertentu (pawai). Pola seperti ini disebut dengan pola dinamis , sebagai lawan dari  pola statis ,  yaitu  aksi  yang  dilakukan  hanya  diam  di  satu  tempat  tertentu,  misalnya  aksi mimbar bebas 16 .
Di  dalam  Al-Quran,  terdapat  dalam  surat  as-Shof  ayat  9  yang  artinya  :  “ Dialah  yang mengutus  rasulNya  dengan  membawa  petunjukNya  dan  agama  yang  benar  agar  dia memenangkan  diatas  segala-gala  agama  meskipun  orang  musyrik  benci ”.  Pada  ayat  diatas, kalimat liyudzirahu  alad  diini  kullih (agar  diperlihatkan  dan  dimenangkan  atas  semua  agama) menunjukkan bahwa agama Allah SWT yang mulia ini bersifat terang, terbuka, jelas dan untuk dimenangkan atau diperjuangkan oleh para penganutnya. Karena itu Muzahharah secara bahasa dapat  dikatakan  memiliki  dasar  al-Quran  yang  kuat  berdasarkan  ayat  ini.  Dari  ayat  Al-Quran yang kumpulkan, ini menunjukkan tentang memperjuangkan kebenaran yaitu kalimat haq. Maka dari sini mengambil hukum dengan menggunakan metode Qiyas/analog  yaitu, mengambil `illat yang  sama  dengan  demonstrasi  hukumannya  adalah  boleh,  bahkan  menjadi  wajib,  bila  kondisi tidak memungkinkan lagi, seperti orang yang telah nyata bertindak maksiat 17 .
Adapun  dalam  hukum  Islam  demonstrasi  merupakan  saran  untuk  menasihati  kepada mereka  yang  telah  berbuat  kemungkaran  agar  kembali  kepada  kebaikan.  Namun  hukum  Islam lebih  menitik  beratkan  penyampaian  nasehat  tersebut  secara  sembunyi-sembunyi  hal  ini dimaksudkan agar menjaga kehormatan orang yang dinasehati dihadapan orang lain, akan tetapi pada  prinsipnya  hukum  Islam  tidak  melarang  penyampaian  nasehat  secara  terang  terangan termasuk dengan aksi demonstrasi sepanjang itu tidak bersifat anarkis dan destruktif 18 .
15 Ahmad Adenensi, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DEMONSTRASI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (Studi Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).
16 Aminullah, “Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis.”
17 Tri Setiawan, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa.” (UIN Raden Intan: Lampung, 2019).
18 Abdul  Basit  Atamimi,  “Demonstrasi  Dalam  Kajian  Islam,” An-Nufus:  Jurnal  Kajian  Islam,  Tasawuf  Dan Psikoterapi 1, no. 1 (2019): 52–76, https://doi.org/doi.org/10.32534/annufus.v1i1.725.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Dalam  langkah  pemerintahan  seorang  pemimpin  harus  mempunyai  prinsip-prinsip  yang ditetapkan  Islam,  yaitu  Musyarawah  ( Syura ),  berbuat  adil  ( Al-adl ),  persamaan  di  depan  umum ( Al-Musawah  Amam  Al-Qanun ),  memelihara  hak  asasi  manusia  ( Himayah  Kramat  Al-Insan ), menjamin  kemerdekaan  rakyat  dalam  berakidah  dan  berpendapat  ( Hurriyah  Al-Aqidah  Wa  Al- Fikri Wa Al-Qaul ), kontrol rakyat dan bertanggungjawaban pemerintah ( Riqabah Al-Ummah Wa Mas’uliyyah Al-Hakim ) 19 .

## Kebebasan pendapat mahasiswa dalam Aksi
Menurut Gamson dalam Klandermans (2004) menyebutkan bahwa, Aksi massa diartikan sebagai seperangkat keyakinan dan pemaknaan  yang berorientasi pada tindakan, yang memberi inspirasi dan melegitimasi berbagai kegiatan dan kampanye gerakan sosial 20 . Dengan kata lain, kerangka aksi massa adalah seperangkat keyakinan kolektif yang memungkinkan suatu peikiran tercipta bahwa partisipasi di dalam aksi kolektif tampak berarti.  Manajemen menurut G.R. Terry adalah  sebuah  proses  yang  khas,  yang  terdiri  dari  tindakan-tindakan  perencanaan, pengorganisasian,  penggerakan  dan  pengendalian  yang  dilakukan  untuk  mencapai  sasaran- sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan  sumber-sumber lainnya 21 . Jadi bisa diartikan manajemen aksi adalah pengaturan bagaimana aksi ini bisa berjalan lancar,  sesuai  dengan  rencana,  dan  ouputnya  pun  bisa didapatkan  dengan  baik  dari  adanya menejemen aksi.
Dalam  melaksanakan  demostrasi  tentu  ada  langkah-langkah  untuk  menentukan menejemen  Aksi,  berikut  langkah-langkah  secara  umum  yaitu  sebelum  melaksanakan  aksi diskusikan  terlebih  dahulu  dan  matangkan  mekanismenya  menggunakan  analisis  SWOT, Diskusi  awal  (Tim/Dept.  Khusus  :  bidang  Sospol),  dteruskan  ke,  Diskusi  Lanjutan  (pelibatan kader,  (unsur  UKM),  menghadirkan  pakar,  penerbitanPers  Release),  lalu  Pembentukan  Tim Teknis Aksi, Aksi di lapangan. Dalam tahap perencanaan aksi hal yang perlu diperhatikan adalah Pilihlah tema atau isu yang sedang hangat menjadi bahan pembicaraan (up to date) atau relevan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan, Kemudian fokuskan agar informasi atau opini yang hendak dibangun tidak biasa, Susun target sematang mungkin, Siapkan Skenario, Adanya Massa dengan jumlah  yang besar, adanya  Pemberitahuan Maksudnya Tergantung pada kebutuhan.  Jika  kita  memutuskan  untuk  menulis  pemberitahuan,  maka  lakukan  sesuai  dengan UU No. 9/1998. Begitu juga dengan pemberitahuan kepada media massa, adanya media interest , adanya format 22 .
Sedangkan  di  dalam  perangkat  aksi  adanya  korlap  yaitu  Koordinator  Lapangan  yang memegang  komando  ketika  aksi  sedang  berjalan,  adanya  orator,  adanya  agitator  maksud  dari agitator  adalah  pembangkit  semangat  massa  dengan  pekik  teriakan  disela-sela  orasi  korlap  dan orator, adanya negosiator, humas, security, dokumenter, mendik, logistik, dan tim kreatif 23 .

## Amar Ma’ruf Nahi Munkar kepada Pemerintah
Pelaksanaan amar  ma‟ruf  nahi  munkar dalam  pandangan  islam  merupakan  kewajiban setiap muslim dan menjadi identitas orang mukmin 24 . Dalam pandangan Imam al-Ghazali, orang
19 Setiawan, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa.”
20 Bert Klandermans, He Social Psychology of Protest (Oxford: Blackwell, 1997).
21 Amirullah and Haris Budiono, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu., 2004).
22 Aziz, “Manajemen Aksi,” 2007, https://fdokumen.com/document/manajemen-aksi-55a0c8b50ab04.
23 Aziz.
24 Muhamad Parhan et al., “Education As an Attempt to Ward Off Islamophobia Virus in Strengthening Nationalism and  Indonesian  Spirituality,” Cendekia:  Jurnal  Kependidikan  Dan  Kemasyarakatan 19,  no.  1  (2021):  47–68,
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
yang  tidak  mau  melaksanakan  tugas  penegakan amar ma‟ruf nahi munkar dipandang  berdosa, bahkan  diancam  dengan  laknat  dan  siksa  sejak  di  dunia  sampai  dengan  di  akhirat  kelak 25 . Pernyataan  yang  sama  juga  disebutkan  oleh  Purwono  (2015)  dimana  kewajiban  melaksanakan amar  ma‟ruf  nahi  munkar dibebankan  kepada  manusia  terutama  kepada  orang-orang  mu‟min, namun orang-orang mu‟min dapat melaksanakan sesuai dengan kemampuan yang tentunya akan mendatangkan hasil yang berbeda baik ditujukan kepada penguasa atau rakyat kecil 26 . Menurut  Ashim  ahmad  Ajali  (dalam  Atamimi,  2019)  dalam  konteks amr ma’ruf  nahi munkar ,  jika  dalam  hukum  positif  mengandung  suatu  pernyataan  akan  adanya  hal  seseorang dalam mengkritik perkara-perkara yang terjadi, maka dalam hukum Islam hak tersebut berubah menjadi  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  dan  bukan  sekedar  hanya  hak  belaka 27 .  Ketaatan pada pemerintah merupakan konsep ketaatan yang ketiga dalam tatanan hidup seorang muslim, setelah  ketaatan  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya.  Ketaatan  kepada  pemerintah  merupakan  faktor utama  dari  stabilitas  dan  ketentraman  dalam  tatanan  kehidupan  bernegara  Dalam  kaitannya dengan  keberlangsungan  pemerintahan  yang  berdasarkan  al-Qur’an  dan  sunnah,  amanat  adalah faktor  terpenting  yang  yarus  diperhatikan  oleh  para  penguasa  dalam  mengemban  amanat  dari rakyatnya 28 .
Nabi SAW memberikan petunjuk tentang batas-batas ketaatan rakyat kepada pemimpin. Ketaatan  hanya  diberikan  selama  berkaitan  dengan  hal  yang  ma’ruf.  Sebaliknya,  tidak  ada ketaatan  kepada  penguasa  dalam  hal  munkar.  Menaati  penguasa  dalam  kemunkaran,  atau membiarkan mereka dalam kemunkaran, sama saja mendukung dalam kemaksiatan. Ibnu  Abdil Barr  (dalam  Zaqia.  dkk.,  2018)  mengatakan  bahwa  menasehati  pemimpin  kaum  Muslim merupakan salah satu kewajiban yang utama. Hal ini mendorong setiap orang yang mempunyai kesempatan  menasehati  penguasa  wajib  menasehatinya,  jika  diharapkan  penguasa  itu  akan mendengarkannya.
Dengan  demikian,  urgensi amr  ma’ruf  nahi  munkar sebagai  sebuah  metode  kontrol kekuasaan, dikarenakan beberapa alasan. Pertama, umat mempunyai kewajiban menjalankan amr ma’ruf nahi munkar ; kedua, adanya kewajiban bermusyawarah; ketiga, umat diperintahkan untuk memberikan nasehat; dan keempat, umat wajib ikut serta dalam pelaksanaan kekuasaan, karena umat  telah  memberikan  mandat  kepada  penguasa.  Diantara  langkah-langkah  yang  harus ditempuh  dalam  menasehati  penguasa  dalam  hal  ini  adalah  melalui  demonstrasi,  dengan  terus mempertimbangkan  kemaslahatan  tanpa  melakukan  tindakan  anarkisme.  Dalam  artian demonstrasi  tetap  boleh  dilakukan  sebagai  media  untuk amr  ma’ruf  nahi  munkar kepada penguasa,  dengan  demonstrasi  damai  tanpa  kekerasan  dan  perusakan,  sehingga  tujuan  dari demonstrasi tersebut bisa didengarkan dan diterima juga dengan baik oleh penguasa.

## D. KESIMPULAN
Demonstrasi adalah suatu kegiatan aksi massa yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam  Islam,  ada  dua  istilah  yang  dipakai  untuk  demokrasi,  yaitu  Muzhaharah  dan  Masirah. Muzhaharah  adalah  demonstrasi  yang  disertai  tindakan  anarkisme,  sedangkan  Masirah
https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.2337.
25 Abdul Karim Syeikh, “Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al- Qur’an,” Jurnal Al-Idarah 2, no. 2 (2018): 1–22, https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4009.
26 Eko  Purwono  and  Wahid  Nur  Tualeka,  “Amar  Ma’ruf  Nahy  Munkar  Dalam  Perspektif  Sayyid  Guthb,” Jurnal Studi Agama-Agama 1, no. 2 (2015): 21–35.
27 Atamimi, “Demonstrasi Dalam Kajian Islam.”
28 Nur  Zakia,  “Konsep  Muzhaharah  Terhadap  Pemimpin  Dalam  Perspektif  Hukum  Tata  Negara  Dan  Hadits  Nabi Saw,” Journal of Islamic and Law Studies 2, no. 1 (2018): 21–37, https://doi.org/10.18592/jils.v2i1.3228.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
sebaliknya,  yaitu  demonstrasi  yang  tidak  disertai  anarkisme.  Demokrasi  dalam  Islam  tentunya diperbolehkan  sebagai  media Amar  Ma'ruf  Nahi  Munkar kepada  penguasa  atau  pemerintah. Namun  tentunya  dengan  tidak  disertai  kekerasan  dan  anarkisme.  Dalam  melaksanakan demostrasi  tentu  ada  langkah-langkah  untuk  menentukan  menejemen  Aksi,  berikut  langkah- langkah  secara  umum  yaitu  sebelum  melaksanakan  aksi  diskusikan  terlebih  dahulu  dan matangkan  mekanismenya  menggunakan  analisis  SWOT,    Diskusi  awal  (Tim/Dept.  Khusus  : bidang  Sospol),  dteruskan  ke,  Diskusi  Lanjutan  (pelibatan  kader,  (unsur  UKM),  menghadirkan pakar, penerbitanPers Release), lalu Pembentukan Tim Teknis Aksi, Aksi di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrori,  Muchammad.  “Pemodelan  Matematika  Anarkisme  Demo  Mahasiswa  UIN  Sunan Kalijaga  Yogyakarta  Dan  Solusinya  Dari  Tinjauan  Matematika.” Jurnal  Fourier 5,  no.  2 (2016): 57–64.
Adenensi,  Ahmad.  “ANALISIS  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  DEMONSTRASI BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  9  TAHUN  1998  TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (Studi Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
Afriansyah, Ade. “KONSEP PEMIMPIN IDEAL MENURUT AL-GHAZĀLĪ.” NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam 1, no. 2 (2017): 82–94.
https://doi.org/10.23971/njppi.v1i2.905.
Aminullah, Muhammad. “Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis.” El-Hikam:  Jurnal  Pendidikan Dan Kajian Keislaman 7, no. 4 (2014): 353–78.
Amirullah, and Haris Budiono. Pengantar Manajemen . Yogyakarta: Graha Ilmu., 2004.
Atamimi,  Abdul  Basit.  “Demonstrasi  Dalam  Kajian  Islam.” An-Nufus:  Jurnal  Kajian  Islam,
Tasawuf Dan Psikoterapi 1, no. 1 (2019): 52–76. https://doi.org/doi.org/10.32534/annufus.v1i1.725. Aziz. “Manajemen Aksi,” 2007. https://fdokumen.com/document/manajemen-aksi- 55a0c8b50ab04.
Data,  Mochtar.  “Wacana  Gerakan  Demo  Mahasiswa  Dalam  Kajian  Pragmatik.” NOSI 1,  no.  7 (2013): 817–31.
Farhan,  Ibnu.  “Anarkisme  Epistemologis  Paul  Karl  Feyerabend  Dan  Relevansinya  Dalam Membentuk  Pandangan  Moderasi  Beragama.” Analisis  Jurnal  Studi  Keislaman 20,  no.  2 (2020): 109–30. https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.7605.
Harjasujana,  Ahmad  Slamet. Evaluasi  Keterbacaan  Novel  Teks  Bahasa  Sunda  Untuk  Sekolah Dasar  Di  Jawa  Barat .  Jakarta:  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta., 1999.
Hidayatullah,  Ainul  Yakin,  Andi  Purnawati,  and  Maisa.  “Penyidikan  Terhadap  Demonstran Yang Anarkis Mengakibatkan Luka Dan Kerusakandi Kota Palu.” Jurnal Kolaboratif Sains 4, no. 5 (2021): 277–86.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Klandermans, Bert. He Social Psychology of Protest . Oxford: Blackwell, 1997.
Mardhatillah, Tresna. “Kalimat Perintah Dalam Kumpulan Naskah Festival Drama Basa Sunda Ke Xviii Tahun 2017 (Kajian Struktur Jeung Pragmatik).” Dangiang Sunda 8, no. 2 (2020): 1–12.
Parhan,  Muhamad,  and  Sarah  Alifa.  “ANALISIS  METODE  BARU  DAKWAH  HANAN ATTAKI  DI  ERA  KONVERGENSI  MEDIA  (  Studi  Deskriptif  Pada  Akun  Instagram @hanan_attaki ).” Komunida:  Media  Komunikasi  Dan  Dakwah 10,  no.  2  (2020):  175–96. https://doi.org/10.35905/komunida.v7i2.http.
Parhan, Muhamad, Nurti Budiyanti, Asep Abdul Aziz, Rama Wijaya Abdul Rozak, and Salimah Muhammad  Husein.  “Education  As  an  Attempt  to  Ward  Off  Islamophobia  Virus  in Strengthening  Nationalism  and  Indonesian  Spirituality.” Cendekia:  Jurnal  Kependidikan Dan Kemasyarakatan 19, no. 1 (2021): 47–68. https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.2337. Purwono, Eko, and Wahid Nur Tualeka. “Amar Ma’ruf Nahy Munkar Dalam Perspektif Sayyid Guthb.” Jurnal Studi Agama-Agama 1, no. 2 (2015): 21–35.
Qulub,  Siti  Tatmainul.  “Batasan  Kebebasan  Berpendapat  Dalam  Menyampaikan  Argumentasi Ilmiah  Di  Media  Sosial  Perspekif  Hukum  Islam.” Jurnal  Hukum  Pidana  Islam 4,  no.  2 (2018). https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.02.247-267.
Ramadini,  Mita  Melia.  “Pandangan  Aktivitis  Mahasiswa  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Terhadap Cara Menyampaikan Pendapat Melalui  Demonstrasi  (Tinjauan  Hukum  Islam).”  Universitas  Negeri  Raden  Fatah: Palembang, 2019.
Rasyidin. “Anarkisme.” Jurnal Sistem Teknik Industri 6, no. 1 (2005): 32–45.
Rongiyati,  Sulasi.  “Surat  Edaran  Kapolri  Tentang  Ujaran  Kebencian:  Menjaga  Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan.” Info Singkat 21, no. 2 (2015): 1–4.
Setiawan,  Tri.  “Pandangan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Tentang  Perbuatan  Demonstrasi Mahasiswa.” UIN Raden Intan: Lampung, 2019.
Sya’diyah, Halimatus. “Manajemen Konflik Di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam (Studi Kasus Demonstrasi  Mahasiswa  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta).”  UIN  Sunan  Kalijaga: Yogyakarta, 2015.
Syeikh, Abdul Karim. “Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur’an.”
Jurnal
Al-Idarah
2, no. 2 (2018): 1–22. https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4009.
Yasin,  Johan.  “Hak  Azasi  Manusia  Dan  Hak  Serta  Kewajiban  Warga  Negara  Dalam  Hukum Positif Indonesia” 11, no. 2 (2009): 147–60.
Zakia,  Nur.  “Konsep  Muzhaharah  Terhadap  Pemimpin  Dalam  Perspektif  Hukum  Tata  Negara Dan  Hadits  Nabi  Saw.” Journal  of  Islamic  and  Law  Studies 2,  no.  1  (2018):  21–37. https://doi.org/10.18592/jils.v2i1.3228.