## Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.Com
Riski Pebru Ariyanti, Aprillaili Aya Tri Kartini, Selvi Wibriana Sari Universitas Airlangga aaprillaili@gmail.com

## Abstrak
Kemajuan  teknologi  informasi  telah  melahirkan  cara-cara  inovatif  dalam memperoleh  dukungan  finansial  bagi  kepentingan  sosial  maupun  untuk kepentingan bisnis. Penggalangan dana tidak hanya dilakukan secara konvensional melalui,  namun  juga  dapat  dilakukan  secara online yang  disebut  dengan crowdfunding . Ide crowdfunding dapat dikatakan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia  yang  lebih  mengedepankan  prinsip  gotong  royong,  namun  isu  hukum yang  layak  untuk  dikaji  berkaitan  dengan  perlindungan  pemodal  pada platform crowdfunding .  Penelitian  yang  digunakan  termasuk  dalam  penelitian  yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan pemodal terhadap platform crowdfunding di Indonesia telah  diatur  dalam  Peraturan  OJK  No.  37/POJK.04/2018  tentang  Layanan  Urun Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi.  Peraturan  OJK  No. 37/POJK.04/2018  merupakan  bentuk  implementasi  dari  fungsi  pengawasan  yang telah  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011.  Perlindungan hukum  yang diberikan kepada pemodal  memiliki sifat  mencegah karena  memuat subtansi tentang kewajiban dari penyelenggara crowdfunding serta hukuman karena mencantumkan mengenai saknsi-sanksi apabila ada pelanggaran. Sebagai peraturan yang baru diterbitkan pada akhir tahun 2018 maka perlunya sosialisasi terkait aturan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi ( equity crowdfunding ).
Kata Kunci: Crowdfunding , Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan

## Abstract
The advancement of information technology has given rise to innovative ways of obtaining  financial  support  for  social  purposes  as  well  as  business  interests. Fundraising is not only done conventionally through, but can also be done online, called crowdfunding.  The idea of  crowdfunding can be said  to  be in  accordance with  the  culture  of  Indonesian  society  which  emphasizes  the  principle  of  mutual cooperation, but legal issues that deserve to be studied relate to the protection of investors on crowdfunding platforms. The research used is included in normative juridical research using the statutory approach. The results of the study indicate that the protection of investors against crowdfunding platforms in Indonesia has been  regulated  in  OJK  Regulation  No.  37  /  POJK.04  /  2018  concerning  Fund Disbursement Services through Technology-Based Share Offering. OJK Regulation No. 37 / POJK.04 / 2018 is a form of implementation of the supervisory function mandated in Law Number 21 of 2011. Legal protection provided to investors has a preventive  nature  because  it  contains  substance  about  the  obligations  of crowdfunding organizers as well as penalties for mentioning sanctions. if there is
a violation. As a new regulation issued at the end of 2018, the need for socialization related to the rules of fund services through the offering of information technology- based shares (equity crowdfunding).
Keywords: Crowdfunding , Legal Protection , Financial Service Authority .

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak bisa  dilepaskan  dari  interaksi  sosial, sosialisasi,  dan  komunikasi  dengan orang  lain.  Sebagai  makhluk  sosial, maka manusia sudah memiliki kodrat untuk  memiliki  kepedulian  terhadap sesamanya  sehingga  tidak  heran muncul berbagai kegiatan sosial yang dilakukan  oleh  perorangan  maupun institusi lembaga sosial untuk membantu  orang  yang  mengalami kesulitan secara finansial.
Kegiatan-kegiatan  sosial  yang dilakukan secara perorangan maupun lembaga sosial tentunya membutuhkan dukungan aspek
finansial.    Aspek  finansial  begitu penting  karena  merupakan  sumber daya yang dapat mendukung terlaksananya program-program sosial.  Terdapat  beberapa  cara  yang dapat  digunakan  untuk  melakukan penggalangan  dana  di  masyarakat, yaitu: 1
1. Dana yang diperoleh dari masyarakat  berdasarkan  sumber yang  tersedia  baik  yang  berasal dari personal, perusahaan
1 Wandi  Adiansah,  Nandang  Mulyana,  & Muhammad Fedryansyah, “Potensi
Crowdfunding di  Indonesia  Dalam  Praktik
maupun  pemerintah.  Cara  yang dapat  digunakan  melalui direct mail , special event , membership , dan lain-lain.
2. Dana yang diperoleh dari masyarakat melalui sumber dana baru. Cara yang dapat digunakan adalah  membangun  usaha  yang mampu menghasilkan pendapatan yang dapat
dipergunakan  untuk  kegiatan- kegiatan sosial.
3. Dana  diperoleh  dari  masyarakat melalui  penciptaan  sumber  non finansial,
seperti
kesukarelawanan,  donasi,  dan lain-lain.
Berbagai  bentuk  penggalangan dana yang disebutkan di atas bersifat konvensional, dimana seiring dengan perkembangan  teknologi  informasi maka  penggalangan  dana  dapat dilakukan secara online yang disebut dengan crowdfunding . Crowdfunding merupakan  strategi  alternatif  yang dapat digunakan dalam penggalangan dana yang lebih praktis dan efisien.
Di Amerika Serikat konsep tentang crowdfunding pertama kali dicetuskan  dengan  diluncurkannya
Pekerjaan  Sosial,“ Prosiding  KS:  Riset  & PKM ,  Vol. 3 No. 2 (2016): 231.
situs Artistshare . 2 Situs  tersebut diluncurkan  oleh  para  musisi  yang bertujuan  melakukan  penggalangan dana  dari  para  penggemar  untuk memproduksi suatu karya.
Selanjutnya  di  tahun  2009  muncul berbagai  situs crowdfunding seperti kickstarter yang  bertujuan  untuk melakukan  penggalangan  dana  bagi industry kreatif, dan kemudian tahun 2010  terdapat  situs Gofundme yang
melakukan penggalangan dana
berbagai acara dan bisnis. 3
Crowdfunding merupakan pendanaan yang  bersifat  terbuka  dalam  bentuk donasi dengan memanfaatkan jaringan internet. 4
Ide crowdfunding dapat  dikatakan sesuai  dengan  budaya  masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan prinsip  gotong  royong.  Di  Indonesia crowdfunding mulai  muncul  tahun 2011  yang  melakukan  penggalangan dana  bagi  proyek  kreatif  Film
2 Kementerian Keuangan Republik Indonesia,  “Konsep Crowdfunding Untuk Pendanaan  Infrastruktur  di  Indonesia ”, https://www.kemenkeu.go.id/media/4402/ko nsep-crowdfunding-untuk-pendanaan- infrastruktur-di-indonesia.pdf  diakses  pada 15 April 2019
3 Ibid 4 Ricarda B. Bouncken, Malvine Komorek, & Sascha  Kraus,  “Crowdfunding:  The  Current State of Research”, International Business & Economics Research Journal , Vol. 14, No. 3 (2015): 409.
Atambua  39  Celcius  dan  gerakan sosial  #SaveMaster  (yang  bertujuan dalam  mencegah  penggusuran  suatu sekolah  di  Depok),  masing-masing mencapai  nilai  Rp  312  juta  dan  Rp 137 juta. 5 Selanjutnya, di tahun 2013 muncul  situs  kitabisa.com  yang menerapkan  konsep crowdfunding dalam penggalangan dana. 6
Kitabisa.com  merupakan  website yang dapat digunakan sebagai sarana bagi  personal  maupun  organisasi untuk  memperoleh  dana  melalui kampanye yang dilakukan di kitabisa.com.
Kitabisa.com  memiliki  fasilitas berupa  media  sosial  seperti  Twitter, Facebook,  Instagram,  dan  Youtube untuk  mensosialisasikan  kegiatan kampanye  untuk  memperoleh  dana dari masyarakat. Dana yang diperoleh situs  Kitabisa.com  akan  disalurkan kepada  individu  atau  lembaga  yang membutuhkan bantuan finansial.
5 “Crowdfunding,  pendorong  efisiensi  pasar keuangan”, https://keuangan.kontan.co.id/news/crowdf unding-pendorong-efisiensi-pasar- keuangan, diakses pada 14 April 2019.
6 Drina  Intyaswati,  “Pesan  Komunikasi Dalam Penggalangan Dana Melalui Website”, Kajian  Ilmu  Komunikasi ,  Vol. 46, No. 1 (Juni 2016): 76.
Riski Pebru Ariyanti, Aprillaili Aya Tri Kartini, Selvi Wibriana Sari, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.Com
Platform pendanaan  yang  ada  di situs kitabisa.com tidak hanya berkaitan dengan donasi sosial seperti operasi suatu penyakit dan membantu korban  bencana  alam,  namun  juga pendanaan untuk kegiatan seni kreatif serta  produk  dan  teknologi.  Donasi bidang produk dan teknologi digunakan  untuk  kegiatan-kegiatan yang  berkaitan  dengan  teknologi seperti pembuatan plikasi. Sedangkan, donasi untuk seni kreatif bertujuan pada hal-hal yang berkaitan dengan kreatifitas seni, seperti festival budaya atau pembuatan suatu karya seni.
Pihak  yang  memberikan  donasi dapat  dikatakan  sebagai  pemodal yang  memiliki  peran  penting  dalam memberikan  bantuan  finansial  bagi personal  maupun  kelompok  yang mengalami  kesulitan  finansial  untuk mewujudkan suatu karya seni maupun  teknologi.  Namun,  yang perlu diperhatikan adalah pentingnya perlindungan terhadap pemodal, karena  konsep crowdfunding yang memanfaatkan  teknologi  informasi menyebabkan antara pemodal dengan pihak-pihak yang membutuhkan bantuan  modal  tidak  bertemu  secara langsung satu sama lain. Hal ini dapat
memunculkan potensi terjadinya penyalahgunaan dana untuk kepentingan  yang  tidak  sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan  terhadap  pengelolaan dana yang diperoleh melalui crowdfunding untuk  memberikan perlindungan  terhadap  pemodal  agar tidak terjadi penyelewengan dana.
Pemerintah sendiri melalui Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah memiliki  regulasi  berupa  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia No. 37/POJK.04/2018 tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui Penawaran Saham Berbasis
Teknologi.  Salah  satu  pertimbangan dari diterbitkannya peraturan tersebut adalah memberikan kepastian hukum dan  perlindungan  bagi  pihak  yang terlibat  dalam  kegiatan  layanan  urun dana  melalui  penawaran  saham berbasis teknologi informasi.
Berdasarkan deskripsi yang terdapat  dalam  latar  belakang  maka isu  hukum  yang  layak  untuk  dikaji adalah tentang tinjauan hukum perlindungan pemodal pada platform crowdfunding
kitabisa.com
berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Republik  Indonesia  No. 35/POJK.05/2018  tentang  Layanan
Urun  Dana  Melalui  Penawaran Saham  Berbasis  Teknologi  ( Equity Crowdfunding ).    Isu  hukum  tersebut akan  dibahas  dengan  menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Penelitian  normatif  bermaksud
untuk melakukan kajian dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan  atau  isu  hukum  dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum  yang  ada. 7 Titik  berat penelitian  yuridis  normatif,  sesuai dengan  karakter  keilmuan  hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau  kajian  hukum  terhadap  hukum positif.  Pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan perundang- undangan  yang  dilakukan  dengan melakukan  telaah  terhadap  semua perundang-undangan  dan  regulasi yang  terkait  dengan  penggalangan dana melalui platform crowdfunding .

## PEMBAHASAN
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 60.
8 Iswi  Hariyani  dan  Cita  Yustisia  Serfiyani, “Perlindungan  Hukum  Sistem  Donation Based  Crowdfunding  Pada  Pendanaan Industri  Kreatif  di  Indonesia  (The  Legal Protection  of  The  Donation  –  Based Crowdfunding  System  on  The  Creative Industry  in  Indonesia), Jurnal  Legislasi

## A. Konsep Crowdfunding
Crowdfunding terdiri dari dua akar kata  yaitu crowd yang  memiliki  arti sebagai  karamaian  atau  kerumunan dan funding yang  memiliki  arti pendanaan  atau  pembiayaan, 8 maka dapat diartikan crowdfunding sebagai pendanaan  yang  dilakukan  secara beramai-ramai  atau  secara  gotong royong.
Pengertian lain tentang
crowdfunding yang dipaparkan Frank Kleeman  yang  merupakan  pakar ekonomi  adalah  “ Crowdfunding  is defined  as  an  open  call  over  the internet for financial resources in the form  of  a  monetary  donation, sometimes  in  exchange  for  a  future product, service or reward . Crowdfunding uses web technologies and  existing  online  payment  systems to  facilitate  transactions  between creators  (people  who  request  funds) and funders (people who gie money )”. 9 Pengertian tersebut menjelaskan crowdfunding sebagai
Indonesia, Vol.  12,  No.  4  (Desember 2015):2.
9 Frank  Kleemann,  G.  Günter  Voß,  dan Kerstin  Rieder,  “Un(der)paid  Innovators: The  Commercial  Utilization  of  Consumer Work  through  Crowdsourcing”, Science, Technology  &  Innovation  Studies ,  Vol.  4,
No.1 (Juli 2008):6.
publikasi terbuka dengan menggunakan internet untuk memperoleh sumber pendanaan dalam memperoleh sumber
pendanaan dalam bentuk sumbangan, tau bisa juga dilakukan dalam bentuk pertukaran  uang  dengan  bentuk sumbangan,  tau  bisa  juga  dilakukan dalam bentuk pertukaran uang dengan produk  yang  dihasikan,  jasa,  atau hadiah. Crowdfunding memanfaatkan teknologi web serta sistem
pembayaran  secara online untuk memfasilitasi transaksi antara pemberi  dana  dengan  kreator  (yang membutuhkan dana).
Paul  Belleflame  yang  menjadi Guru  Besar  bidang  Ilmu  Ekonomi Manajemen di Université Catholique de  Louvain  di  Journal  of  Business Venturing menjelaskan  pengertian crowdfunding sebagai “ As the request for financial resources on and offline in  exchange  for  a  reward  offered  by the creator, such as an acknowledgement, an experience or a product.” 10
Pengertian tersebut menjelaskan crowdfunding sebagai
10 Paul Belleflamme, Thomas Lambert, Amin Schwienbacher, “Crowdfunding: Tapping the right crowd”, Journal of Business Venturing , 29(2014): 4.
11 Gita Widi Bhawika, “Risiko Dehumanisasi pada Crowdfunding sebagai Akses
permintaan terhadap sumber pendanaan  yang  dilakukan  secara offline maupun    Beberapa  hal  yang perlu  diperhatikan  untuk  kesuksesan suatu situs crowdfunding adalah: 11
1. Memilih platform crownfunding yang sesuai
Sesuai  dengan  nilai  investasi, maka maka pihak yang menggalang dana dapat
menentukan platform mana yang sesuai  untuk  dipilih,  bisa  dalam bentuk platform  crowdfunding skala nasional atau skala global.
2. Menentukan  ketepatan  target pendanaan
Pihak  yang  menggalang  dana hendaknya tidak mematok target terlalu tinggi dikarenakan kegagalan  dalam pencapaian target  bisa  berdampak  pada menurunnya image karena dianggap tidak memiliki kredibilitas.
3. Pilihan reward
Di  dalam  investasi  yang  dapat menjadi  hambatan  yang  sering muncul  adalah  harga,  sehingga
Pendanaan Berbasis Teknologi di
Indonesia”, Jurnal  Sosial  Humaniora , Vol. 10, No. 1(2017): 49.
perlu  memperhatikan  pilihan reward yang  menarik  untuk meningkatkan pemberi dana.
4. Video proyek (inisiatif)
Konten  video  yang  memuat substansi informasi penting yang mudah  dipahami  oleh  pemberi dana akan menyebabkan ketertarikan yang dapat meningkatkan pemberi dana.
Konsep penggalangan dana dengan melalui platform
crowdfunding dapat  diterapkan  saat ini  karena  faktor-faktor  yang  terdiri dari: 12 1) penggunaan metode pembayaran  dengan  cara  daring semakin banyak dipercayai; 2) jaringan sosial semakin memudahkan seseorang dalam menjalin komunikasi  kepada  relasinya;  3)
kemajuan teknologi saat ini berimplikasi pada pembayaran secara daring  yang  dapat  dilakukan  secara aman; 4) komunitas dan crowd daring dapat  dengan  mudah  bersama-sama bertemu secara daring untuk menginisiasi suatu proyek; 5)
semakin  banyak  kisah  sukses  terkait dengan  proyek  yang  dilaksanakan dengan pendanaan crowdfunding .
B. Peran OJK Sebagai Pengawas Lembaga Keuangan Otorutas  Jasa  Keuangan  (OJK)
merupakan  lembaga  negara  yang dibentuk berdasarkan Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan. Melalui  pengesahan  Undang-undang Nomor  21  Tahun  2011  maka dimulainya sistem baru pada pengaturan  dan  pengawasan  sektor jasa  keuangan  di  Indonesia.  Apabila sebelumnya, dalam melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap  sektor  jasa  keuangan  di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga,  yaitu  Bank  Indonesia  (BI) dan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal- Lembaga  Keuangan  (Bapepam-LK), maka  seiring  dengan  pembentukan OJK  berimplikasi  pada  pergeseran kewenangan  dari  BI  dan  Bapepam- LK  ke  OJK.  BI  hanya  memiliki kewenangan pada kebijakan- kebijakan moneter, semantara Bapepam-LK  melebur  menjadi  OJK dan  tidak  lagi  berada  di  bawah
Kementerian Keuangan. Keberadaan
OJK untuk mewujudkan  perekonomian  nasional
yang mampu tumbuh secara berkelanjutan  dan  stabil,  kegiatan  di dalam  sektor  jasa  keuangan  yang terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan,  dan  akuntabel,  serta mampu mewujudkan sistem
keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi  kepentingan  konsumen dan masyarakat. OJK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah  dalam  rangka  mengatur dan  mengawasi  kegiatan  sektor  jasa keuangan. 13 Fungsi pengawasan yang dilakukan OJK adalah untuk berbagai lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, bank.
Tujuan  dibentuknya  OJK  adalah untuk memastikan keseluruhan aktivitas  di  dalam  sektor  jasa keuangan:  1)  terselenggara  secara teratur, adil, transparan, serta akuntabel; 2) mampu dalam
mewujudkan  sistem  yang  tumbuh
secara  berkelanjutan  dan  stabil;  3)
dapat melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat. 14
13 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 62.
Sebagai
pengawas lembaga keuangan  maka  OJK  berwenang dalam meminta lembaga jasa keuangan  agar  berhenti  menjalankan kegiatannya  apabila  dirasa  memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian bagi  masyarakat  serta  menjalankan tindakan  lainnya  yang  dianggap penting dan sesuai ketentuan peraturan  perundang-undangan  di sektor  jasa  keuangan.  Sebagai  upaya melindungi kepentingan Sesuai dengan  ketentuan  yang  termaktub dalam  Pasal  29  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011,  OJK membuka pelayanan pengaduan yang dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat yang terdiri dari:
1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan.
2. Konsumen  yang  dirugikan  oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
3. Membuat mekanisme pengaduan
Konsumen  yang  dirugikan  oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
14 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis
Bank, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm.299.
4. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di
Lembaga  Jasa  Keuangan  sesuai peraturan perundang-undangan.
OJK  memiliki  peran  dalam  upaya
penaggulangan adanya investasi ilegal  yang  ada  di  masyarakat melalui: 15
1. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
mengenai  karakteristik  kegiatan penghimpunan dana dan
pengelolaan investasi.
2. Penyelesaian  sengketa,  karena kegiatan  bertransaksi  di  bidang keuangan  akan  menimbulkan risiko atau akan memiliki potensi sengketa di masa depan.
3. Mengeluarkan regulasi yang berkaitan  dengan  perlindungan hukum terhadap korban investasi illegal.
4. Membuat satgas waspada investasi.  Di  tahun  2016  telah dibentuk  Tim  Kerja  Satgas Waspada  Investasi  Daerah  di  35 Provinsi.
Berdasarkan ketentuan yang terdapat  dalam  Pasal  29  tersebut,
15 Sufmi Dasco Ahmad, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Investasi
maka  ketika  ada  suatu  perusahaan yang  melakukan  kegiatan  keuangan ilegal yang dapat merugikan masyarakat,  maka  OJK  berwenang melakukan  pelayanan  pengaduan masyarakat  yang  merasa  dirugikan atas  adanya  aktivitas  yang  ilegal dengan menyiapkan perangkat, membuat  mekanisme pengaduan dan memberikan  sarana  atau  mediasi penyelesaian  pengaduan  masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan.
Berdasarkan ketentuan yang terdapat  dalam  Pasal  29  Undang- Undnag  Nomor  21  Tahun  2011 masyarakat yang menjadi korban dari investasi  ilegal  dapat  menyampaikan laporan  terjadinya  sengketa  antara pelaku jasa keuangan dengan konsumen  selaku  pihak  yang  merasa dirugikan dengan keberadaan
investasi  ilegal  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan. Konsumen
bisa melakukan  laporan  atas  kerugian yang  ditimbulkan,  kaitannya  dengan aktivitas investasi ilegal yang bermaksud  melakukan  penggalangan dana dari masyarakat.
Tindak lanjut yang dilakukan OJK atas pengaduan masyarakat dilakukan
Ilegal di Indonesia”, Private Law, Vol. 6, No. 1(2018): 8.
melalui  menyelesaikan  pengaduan berupa  jasa  keuangan  membuat penyataan  maaf  kepada  masyarakat atau  menawarkan  ganti  rugi  kepada masyarakat  yang  dirugikan  sesuai dengan  yang  diatur  dalam  Surat Edaran  OJK  No  2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan  dan Penyelesaian Pengaduan  Konsumen.  Pasal  30 Undang-Undang  No  21  Tahun  2011 menegaskan bahwa OJK dapat memberikan  perintahatau  melakukan tindakan  tertentu  kepada  perusahaan jasa  keuangan  agar  menyelesaikan pengaduan  konsumen  yang  telah dirugikan  oleh  adanya  aktivitas perusahaan.
Landasan filosofis yang mendasari OJK  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya adalah: 16
a. Asas independensi, yaitu independen  dalam  pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi,  tugas,  dan  wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
b. Asas kepastian hukum, yaitu asas
negara hukum yang
16 Hilda  Hilmiah  Dimyati,  “Perlindungan
Hukum  Bagi  Investor  Dalam  Pasar
mengutamakan landasan
peraturan  perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
Otoritas Jasa Keuangan.
c. Asas  kepentingan  umum,  yakni asas  membela  dan  melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat  serta  memajukan kesejahteraan umum.
d. Asas  keterbukaan,  yakni  asas membuka  diri  terhadap  hak masyarakat  dalam  mendapatkan informasi  yang  benar,  jujur,  dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan  Otoritas  Jasa
Keuangan, dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas  hak  asasi  pribadi  dan golongan,  serta  rahasia  negara, termasuk  rahasia  sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
e. Asas  profesionalitas , yakni  asas yang  mengutamakan  keahlian dalam  pelaksanaan  tugas  dan wewenang Otoritas Jasa Keuanga, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan
Modal”, Jurnal Cita Hukum , Vol. 1, No. 2 (Desember 2014): 348.
ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
f. Asas  integritas,  yakni  asas  yang berpegang  teguh  pada  nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan  yang  diambil  dalam penyelenggaraan  Otoritas  Jasa Keuangan.
g. Asas  akuntabilitas,  yakni  asas yang  menentukan  bahwa  setiap kegiatan  dan  hasil  akhir  dari setiap  kegiatan  penyelenggaraan Otoritas  Jasa  Keuangan  harus dapat  dipertanggung  jawabkan kepada publik.
C. Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com  sesuai  Peraturan OJK  No.  37/POJK.04/2018 tentang  Layanan  Urun  Dana
Melalui  Penawaran  Saham
Berbasis Teknologi . Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018  tidak  terlepas  dari fungsi pengawasan yang telah diamanatkan  dalam  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011.  Pasal  9 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun
2011  menyebutkan  bahwa  OJK memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan,
17 Robert La Porta, Florencio Lopez-de-
Silanes, Andre Shleifer, dan Robert Vishny, “Investor protection and corporate
pemeriksaan,
penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau
penunjang  kegiatan  jasa  keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan  perundang-undangan  di sektor jasa keuangan.
Menurut  Rafael  La  Porta  et.  al dalam Journal of Financial Economic disebutkan bahwa bentuk perlindungan  hukum  yang  diberikan oleh  suatu  negara  pada  dasarnya memiliki  dua  sifat,  yaitu prohibited (pencegahan) dan sanction
(hukuman). 17 Peraturan  OJK  No. 37/POJK.04/2018 memiliki sifat mencegah  karena  memuat  subtansi tentang kewajiban dari penyelenggara crowdfunding serta  hukuman  karena mencantumkan  mengenai  saknsi- sanksi  apabila  ada  pelanggaran.  Hal ini juga diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa OJK memberikan  perlindungan  hukum bersifat  pencegahan  dan  pemberian sanksi.  Pasal  28, Pasal  29, dan Pasal 30  UU  OJK  yang  merupakan ketentuan-ketentuan  yang  mengatur
Governance”, Journal of Financial Economics , Vol. 58(2000):9.
secara  eksplisit  perihal  perlindungan konsumen  dan  masyarakat  atas industri jasa keuangan. Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 lahir seiring dengan penggunaan teknologi informasi  untuk  mengembangkan industri keuangan yang dapat
mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan  bagi  dunia  usaha  dan media  investasi  bagi  masyarakat. Oleh karena itu, OJK perlu mendukung  pelaku  usaha  pemula
( start-up company ) untuk berkontribusi terhadap perekonomian
nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi. Sehingga, dengan dikeluarkannya  Peraturan  OJK  No. 37/POJK.04/2018  diharapkan  dapat memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  bagi  pihak-pihak  yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana  melalui  penawaran  saham berbasis teknologi informasi.
Perlindungan terhadap masyarakat yang terlibat dalam layanan urun dana yang menggunakan platform crowdfunding telah diatur dalam Bab VIII Peraturan OJK No.
37/POJK.04/2018  yang  dimulai  dari
Pasal 53 sampai dengan Pasal 63. Bab
VIII  berkaitan  dengan  edukasi  dan perlindungan pengguna layanan urun dana. Pasal 53 menyebutkan penyelenggara  wajib  menerapkan prinsip  dasar perlindungan pengguna yang meliputi:
a. Transparansi
b. Perlakuan yang adil
c. Keandalan
d. Kerahasiaan dan keamanan data
e. Penyelesaian  sengketa  pengguna secara sederhana, cepat, dan biayta terjangkau.
Berkaitan  dengan  transparansi maka di Pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggara wajib menyediakan dan/atau
menyampaikan informasi terkini mengenai  layanan  urun  dana  yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana yang disebutkan  dalam  Pasal  54  ayat  (1) harus  ditempatkan  pada  situs  web penyelenggara. Kemudian di Pasal 55 ayat (1) merupakan kewajiban penyelenggara dalam  menyampaikan informasi  kepada  pengguna  tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan  permohonan  layanan  urus dana.  Dalam  hal  Penyelenggara
menyampaikan  informasi  penundaan atau penolakan permohonan Layanan Urun  Dana  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  Penyelenggara  wajib menyampaikan  alasan  penundaan atau penolakan.
Penyampaian informasi yang
dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Pasal 56 ayat (1) harus menggunakan istilah,  frasa,  dan/atau  kalimat  yang sederhana  dalam  Bahasa  Indonesia yang  mudah  dibaca  dan  dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik. Apabila terdapat perbedaan
penafsiran dan/atau  informasi  yang  disajikan dalam  bahasa  lain  dengan  yang disajikan  dalam  Bahasa  Indonesia, maka  penafsiran  dan/atau  informasi yang digunakan sebagai acuan adalah penafsiran  dan/atau  informasi  dalam Bahasa Indonesia.
Kewajiban  penyelenggara  yang lain kepada masyarakat yang menjadi penyandang  dana  terdapat  dalam Pasal  57  dan  Pasal  58.  Pasal  57 menyatakan  bahwa  penyelenggara harus mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan  literasi  dan  inklusi keuangan. Sedangkan Pasal 58
menyebutkan  bahwa  penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau  promosi  layanan  yang  terdiri atas:
a. Nama dan/atau logo penyelenggara.
b. Pernyataan bahwa penyelenggara terdaftar  dam  diawasi  oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Apabila penyelenggara menggunakan  perjanjian  baku,  maka perjanjian baku tersebut wajib disusun  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Di dalam  perjanjian  baku terdapat beberapa  ketentuan  yang  dilarang yaitu:
a. Menyatakan pengalihan tanggung  jawab  atau  kewajiban penyelenggara kepada pengguna.
b. Menyatakan  bahwa  pengguna tunduk  pada  peraturan  baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan  yang  dibuat  secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pemanfaatan layanan urun dana oleh pengguna.
Berkaitan dengan kewajiban untuk bertanggung jawab dari penyelenggara  dicantumkan  dalam
Riski Pebru Ariyanti, Aprillaili Aya Tri Kartini, Selvi Wibriana Sari, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.Com
Pasal  60.  Pasal  60  menyebutkan bahwa penyelenggara wajib
bertanggung  jawab  atas  kerugian pengguna yang timbul akibat
kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, pegawai,  dan/atau  pihak  lain  yang bekerja untuk
penyelenggara.
Sedangkan Pasal 61 memuat kewajiban penyelenggara untuk mencantumkan standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap  pengguna  dalam  situs  web penyelenggara.
Di  Pasal  62  diatur  tentang kerahasiaan  data  dari  pengguna  di mana penyelenggara dilarang, dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai
pengguna  dan/atau  calon  pengguna kepada pihak ketiga. Larangan sebagaimana yang
dimaksud
dikecualikan  untuk  hal-hal  berikut, yaitu: a. Pengguna dan/atau calon
pengguna memberikan
persetujuan.
b. Diwajibkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan. Penyelenggara dilarang
menetapkan  persetujuan  pengguna dan/atau  calon  pengguna  sebagai persyaratan penggunaan layanan urun
dana.  Pengguna  dan/atau  calon pengguna  dapat  membatalkan  atau mengubah sebagian persetujuan. Pembatalan  atau  perubahan  sebagian persetujuan  atas  pengungkapan  data dilakukan  secara  elektronik  oleh pengguna  dan/atau  calon  pengguna dalam  bentuk  dokumen  elektronik. Sedangkan  Pasal  63  menyebutkan bahwa penyelenggara wajib
melaporkan setiap pengaduan pengguna  disertai  dengan  tindak lanjut pengaduan kepada OJK.
Ketentuan  yang  berkaitan  dengan samksi-sanksi  diatur  dalam  Bab  XI tentang ketentuan sanksi mulai  Pasal 66  sampai  dengan  Pasal  68.  Sanksi terhadap terjadinya pelanggaran lebih dititik beratkan pada sanksi administratif berupa:
a. Peringatan tertulis.
b. Denda  yaitu  kewajiban  untuk membayar sejumlah uang tertentu.
c. Pembatasan kegiatan usaha.
d. Pembekuan kegiatan usaha.
e. Pencabutan izin usaha.
f. Pembatalan persetujuan, dan/atau
g. Pembatalan pendaftaran.
Sanksi administratif dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi
administratif berupa peringatan
tertulis.  Sanksi  administratif  berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri  atau  secara  bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif. Selain sanksi administratif  maka  Otoritas  Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk dapat  melakukan  tindakan  tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan  pelanggaran  ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## KESIMPULAN
Perlindungan  pemodal  terhadap platform  crowdfunding di  Indonesia telah diatur dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018  tentang  Layanan Urun  Dana  Melalui  Penawaran
Saham Berbasis Teknologi. Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 merupakan bentuk implementasi dari
fungsi pengawasan yang telah diamanatkan  dalam  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemodal  memiliki  sifat  mencegah karena  memuat  subtansi  tentang kewajiban dari penyelenggara crowdfunding serta  hukuman  karena mencantumkan  mengenai  saknsi- sanksi apabila ada pelanggaran.
Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara crowdfunding dan pemberian sanksi- sanksi  apabila  ada  pelanggaran. Sanksi  yang  diberikan  merupakan sanksi administratif mulai dari peringatan  tertulis,  kewajiban  denda,
pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha,
pencabutan  izin  usaha,  pembatalan persetujuan,  dan/atau  pembatalan pendaftaran.  Hal  ini  tentunya  dapat memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam  kegiatan  Layanan  Urun  Dana melalui  penawaran  saham  berbasis teknologi informasi.
Sebagai  peraturan  yang  baru diterbitkan  pada  akhir  tahun  2018 maka  perlunya  sosialisasi  terkait aturan  layanan  urun  dana  melalui penawaran  saham  berbasis  teknologi informasi ( equity crowdfunding ).
Selain itu, perlunya ketentuan lanjutan  yang  memuat  mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga
penyelesaian sengketa antara
pengguna  dan  penyelenggara  yang terkait  dengan  pelaksanaan  hak  dan
kewajiban  para  pihak  yang  terlibat dalam platform crowdfunding .

## DAFTAR BACAAN
Buku Ikatan  Bankir  Indonesia, Memahami
Bisnis  Bank ,  PT  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian
Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2014.
Sutedi, Adrian, Aspek Hukum Otoritas  Jasa  Keuangan ,  Raih
Asa Sukses, Jakarta, 2014.
Jurnal
Drina  Intyaswati, Pesan  Komunikasi Dalam  Penggalangan  Dana Melalui  Website ,  Jurnal  Kajian Ilmu  Komunikasi,  2016,  Vol. 46(1): 73-86.
Frank Kleemann, G. Günter Voß, dan Kerstin  Rieder, Un(der)paid
Innovators:  The  Commercial
Utilization  of  Consumer  Work through Crowdsourcing , Science, Technology & Innovation  Studies,  2008,  Vol. 4(1): 5-26. Gita Widi Bhawika, Risiko Dehumanisasi pada Crowdfunding  sebagai  Akses Pendanaan Berbasis Teknologi
di  Indonesia ,  Jurnal  Sosial Humaniora,  2017,  Vol.  10(1):
47-58. Hilda Hilmiah Dimyati, Perlindungan Hukum Bagi
Investor  Dalam  Pasar  Modal , Jurnal Cita Hukum, 2014, Vol.
1(2): 341-356.
Iswi  Hariyani  dan  Cita  Yustisia
Serfiyani, Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan  Industri  Kreatif  di Indonesia (The Legal Protection  of  The  Donation  – Based Crowdfunding System on The Creative Industry in Indonesia) ,  Jurnal  Legislasi Indonesia , 2015,  Vol.  12(4):1- 22.
Paul  Belleflamme, Thomas Lambert,
Amin Schwienbacher, Crowdfunding:  Tapping  the right crowd , Journal of
Business Venturing, 2014, Vol.
29: 1-41.
Ricarda  B.  Bouncken,  Malvine
Komorek,  &  Sascha  Kraus, Crowdfunding:  The  Current State of Research , International
Business & Economics
Research  Journal,  2015,  Vol.
14(3): 407-416. Robert La Porta, Florencio Lopez-de-
Silanes,  Andre  Shleifer,  dan Robert Vishny, Investor protection and corporate Governance , Journal of Financial  Economics,  2000, Vol. 58:3-27. Sufmi Dasco Ahmad, Peranan Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam Penanganan  Investasi  Ilegal  di Indonesia, Private  Law ,  2018, Vol. 6, (1): 1-12.
Wandi Adiansah, Nandang Mulyana,
&  Muhammad  Fedryansyah,
Potensi Crowdfunding di Indonesia Dalam Praktik
Pekerjaan  Sosial ,  Prosiding
KS:  Riset  &  PKM,  2016,  Vol. 3(2): 230-236.

## Artikel Online
Crowdfunding,  pendorong  efisiensi
pasar keuangan , https://keuangan.kontan
.co.id/news/crowdfunding- pendoron g-efisiensi-pasar-
keuangan. Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia, Konsep Crowdfunding Untuk Pendanaan  Infrastruktur  di
Indonesia,
https://www.kemenkeu. go.id. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Republik Indonesia No. 35/POJK.05/2018 tentang Layanan  Urun  Dana  Melalui Penawaran  Saham  Berbasis Teknologi ( Equity Crowdfunding ).