Public Private Partnership Dalam Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik: Pengalaman Indonesia dan India

## Muhammad Tang Abdullah
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia 90245
E-mail: muhtangabdullah@yahoo.co.id
Received: 28 April 2020; Revised: 21 Oktober 2020; Accepted: 27 Oktober 2020

## Abstract
This study is based on the fact that there are several weaknesses that the government has in the provision of public service infrastructure, both in Indonesia and India. Some of these weaknesses include limited capacity  of  apparatus  resources,  budget  shortages,  management  and  technology  weaknesses  in  the provision  of  public  service  infrastructure.  This  article  aims  to  see  how  a  public  private  partnership  is conceptually  and  how  the  experiences  of  the  Indonesian  and  Indian  states  in  putting  this  concept  into practice. This study uses qualitative research methods with library research techniques. Literature study is applied  with  data  analysis techniques in several stages. Through this literature study method, it was found that public private partnership is strongly associated with the concept of new public management and  governance. There are many forms of public private partnership  such as  BOT  (Build Operate and Transfer),  BT  (Build  and  Tranfer),  BTO  (Build,  Transfer,  and  Operate),  BLT  (Build,  Lease,  and Transfer), BOO (Build, Own, and Operate), ROO (Rehabilitate, Own, and Operate), ROT (Rehabilitate, Own,  and  Transfer),  DOT  (Develop,  Operate,  and  Transfer),  and  CAO  (Contract,  Add,  and  Operate). But  the  overall  form  is  essentially  aimed  at  providing  infrastructure  and  public  services  can  be  more efficient, effective and economical. In practice, both in Indonesia and India, has had a noticeable effect such  as  the  opening  of  new  jobs  for  residents  because  this  public  private  partnership  has  long  been applied  in  various  development  sectors,  especially  in  the  service  of  basic  community  needs,  such  as education, health, transportation, public housing, social services, and clean water supply.

## Keywords: Public Private Partnership; Governance; Public Service

## Abstrak
Kajian  ini  didasarkan  pada  fakta  adanya  beberapa  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  dalam penyediaan  infrastruktur  pelayanan  publik,  baik  di  Indonesia  maupun  India.  Beberapa  kelemahan tersebut  meliputi  keterbatasan  kapasitas  sumberdaya  aparatur,  kekuragan  anggaran,  kelemahan manajemen  dan  teknologi  dalam  pengadaan  infrastruktur  pelayanan  publik.  Artikel  ini  bertujuan  untuk melihat  bagaimana  public  private  partnership  secara  konseptual  dan  bagaimana  pengalaman  negara Indonesia  dan  India  dalam  mempraktekkan  konsep  tersebut  tersebut.  Kajian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  teknik  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  diterapkan  dengan  teknis analisis  data  dalam  beberapa  tahap.  Melalui  metode  studi  kepustakaan  ini  ditemukan  bahwa  public private  partnership  sangat  terkait  dengan  konsep  new  public  management  dan  governance.  Terdapat banyak  bentuk  public  private  partnership  seperti  BOT  ( Build  Operate  and  Transfer ),  BT  ( Build  and Tranfer ), BTO ( Build, Transfer, and Operate ), BLT ( Build, Lease, and Transfer ), BOO ( Build, Own, and Operate ),  ROO  ( Rehabilitate,  Own,  and  Operate ),  ROT  ( Rehabilitate,  Own,  and  Transfer ),  DOT ( Develop, Operate, and Transfer ), dan CAO ( Contract, Add, and Operate ). Namun keseluruhan bentuk tersebut pada hakekatnya bertujuan agar penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik bias lebih efisien, efektif dan ekonomis. Dalam prakteknya baik di Indonesia maupun India telah memberi efek yang nyata seperti terbukanya lapangan kerja baru bagi warga karena public private partnership ini sudah sejak lama diterapkan dalam berbagai sektor pembangunan, terutama pada pelayanan  kebutuhan dasar masyarakat, seperti  pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  transportasi,  perumahaan  rakyat,  soaial,  dan  penyediaan  air bersih.
Kata Kunci : Public Private Partnership; Governance; Pelayanan Publik Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.9.2.102-114.2020

## PENDAHULUAN
Menelaah  kondisi  pelayanan  publik di  Indonesi  sekarang  ini,  maka  akan ditemukan  banyak  variasi  penilaian  dari berbagai  pihak.  Penilaian  terhadap  kondisi riil  pelayanan  publik  oleh  sebagian  pihak menyimpulkan  bahwa  wajahnya  sudah tampak “buram”. Wajah “buram”
pelayanan  publik  banyak  ditemui  dalam berbagai laporan hasil penelitian dan berita keluhan  publik  di  media  massa.  Bahkan dapat dilihat langsung fakta carut marutnya manajemen  pelayanan  publik,  termasuk infrastruktur  pelayanan  itu  sendiri  yang masih  jauh  dari  situasi  yang  memuaskan. Wajar  kemudian  jika  Suryadi  (2010), menyatakan  bahwa  pelayanan  publik  yang disediakan  oleh  birokrasi  pemerintah  di semua jenis dan level pemerintahan berada dalam kondisi “patologis”.
Dalam pengadaan barang-barang publik  seperti  infrastruktur  jalan  tol, jaringan air minum, listrik, pelabuhan, dan bandara, serta bangunan perkantoran untuk memfasilitas aktivitas dan mobilitas ekonomi  masyarakat  juga  mengalami persoalan,  baik  dalam  hal  sumber  daya maupun  manajemen  pengadaannya.  Oleh karena itu menurut Utama (2010),
pemerintah  seharusnya  mengembangkan model  kerjasama  dengan  pihak  swasta sebagaimana  yang  telah  lama  dilakukan oleh  negara-negara  Eropa  dalam  berbagai bidang pembangunan.
Darmin  Nasution,  Menteri  Negara Koordinator  Bidang  Perekonomian  tahun 2018 yang lalu merilis tentang adanya 222 Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)  yang diimplementasikan  mulai  tahun  ini.  PSN yang dimaksud terdiri atas 69 proyek jalan, 51  bendungan,  29  kawasan  ekonomi khusus atau kawasan industri atau kawasan pariwisata, 11 proyek energi, 10
pelabuhan,  dan  delapan  proyek  air  bersih dan  sanitasi.  Estimasi  nilai  investasinya lebih  dari  Rp.  4.100  triliun.  Dalam
pengarahannya,  Presiden  RI  mensyaratkan agar PSN tersebut dilakukan dalam bentuk partnership yakni  pelibatan  BUMN  dan BUMD  serta  pihak  swasta  dalam  berbagai aspek  pengerjaannya  misalnya  investasi teknologi,  anggaran,  dan  lahan  proyek (bareksa.com, 2018)
Oleh  karena  itu  menurut  Abdullah (2016)  bahwa  berbagai  kelemahan  dalam organisasi  pemerintahan  tersebut  di  atas, bisa dirinci dengan indikasi antara lain: (1) makin berkurangnya anggaran; (2) kelemahan  manajemen;  dan  (3)  aparatur yang  tidak  profesional.  Seiring  pergeseran paradigma  pemerintahan  di  awal  tahun 1990an  yakni government ke governance sebagai wujud manifestasi dari pendekatan new  public  management ,  sudah  disadari bahwa  dalam  tubuh  pemerintah  terdapat berbagai  kelemahan  dalam  melaksanakan fungsi  dan  perannya  sebagai public services  and  goods  delivery. Atas  d..asar inilah, sehingga mendorong lahirnya konsep  kemitraan  ( partnership )  dengan pihak  lain  (swasta  dan  masyarakat). Konsep  ini  selanjutnya  dikenal  oleh kalangan  akademisi  sebagai  model public private partnership .
Fenomena  dan  persoalan  terkait ketiga  kelemahan  di  atas,  rupanya  telah menjadi  fenomena  umum  yang  melanda sebagian  besar  negara  di  dunia  terutama pada  negara-negara  sedang  berkembang seperti  Indonesia  dan  India.  Misalnya kasus  di  Indonesia,  model public  private partnership ini  sudah  berlangsung  sejak tahun  1974  ketika  proyek  pembangunan jalan  tol  dimulai.  Meskipun  ketika  itu fokus kerjasama lebih banyak pada bidang infrastrutktur fisik. Regulasi tentang model kerjasama  pemerintah  dan  swasta  ini pertama  kali  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2008  tentang Investasi
Pemerintah. Meskipun sebelumnya sudah terbit Peraturan
Presiden  Nomor  67  Tahun  2005  tentang
Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha dalam  Penyediaan  Infrastruktur.  Dalam perpres  ini,  unit  pemerintah  atau  badan yang berwewenang secara aktif memfasilitasi  kerjasama  pemerintah  dan swasta adalah Badan Perencanaan
Pembangunan  Nasional  (BAPPENAS), dalam  hal  ini  dibawah  kendali  Direktorat Pengembangan  Kerjasama  Pemerintah  dan
Swasta.
Menurut Utama (2010) bahwa
Perpres  Nomor  67  Tahun  2005  tersebut  di atas  kemudian  direvisi  menjadi  Perpres Nomor  13  Tahun  2010.  Salah  satu  aspek yang  penting  dalam  revisi  perpres  ini adalah  apresiasi  terhadap  ide  atau  inovasi dari  pihak  swasta  dalam  proposal  yang diajukan  terkait  dengan  pembangunan infrastruktur  dan  penyediaan  pelayanan lainnya.
Pada  dasarnya  secara  konseptual model public private partnership memiliki beberapa keuntungan di dalam prakteknya. Beberapa  keuntungan  yang  dimaksud seperti  dikutip  dari European  Commision (2003) adalah (1) percepatan dari penyediaan  modal  untuk  pembangunan infrastruktur; (2) adanya pengalihan tanggung  jawab  desain  dan  konstruksi kepada  pihak  swasta  dan  dikombinasikan dengan  pembiayaan  oleh  pemerintah;  (3) adanya pengurangan biaya yang tidak perlu selama  masa  penggunaan  proyek  yang dilakukan  oleh  pemerintah  swasta;  (4) adanya  alokasi  resiko  kepada  pihak  yang paling  berkompeten  untuk  menanganinya sehingga  pihak  swasta  akan  memperbaiki kualitas  manajemennya  dan  menampilkan berdasarkan  pengalaman  internasional;  (5) pihak  swasta  diharapkan  akan  lebih mampu  untuk  menghasilkan  pendapatan tambahan  pada  masa  operasional  sehingga subsidi  pemerintah  dapat  dikurangi;  (6) pemerintah akan berperan sebagai regulator dan akan memfokuskan perannya
pada  rencana  program  pelayanan  dan monitoring  akibat  dari  dilimpahkannya tanggung  jawab public  service kepada swasta.

## METODE PENELITIAN
Fokus  kajian  adalah  penggambaran terhadap  model public  private  partnership secara  konseptual  dan  penerapan  konsep tersebut di Indonesia dan India. Agar fokus dapat  dipahami  secara  komprehensif  dan mendalam maka digunakan metode pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  studi kepustakaan ( library research ).
Teknik  studi  kepustakaan  menurut Zed (2004) adalah kegiatan yang mengharuskan  peneliti  memperoleh  data yang  bersumber  dari  berbagai  literatur, tidak  hanya  buku-buku  tetapi  juga  dapat berasal dari sumber bacaan lain yang dapat menunjang  penelitian,  seperti  laporan penelitian,  artikel  jurnal,  dan  dokumen kebijakan (peraturan perundang-undangan) dan  program  pemerintah.  Tentu  semua pustaka  yang  dimaksud  di  sini  hanya berkaitan  dengan  penerapan  model public private  partnership dalam  berbagai  aspek bidang  pelayanan  dan  penyediaan  barang publik,  baik  di  Indonesia  maupun  India. Adapun analisis data kualitatif ini dilakukan dalam beberapa tahap, yakni (1) penyusunan  data;  (2)  klasifikasi  data;  (3) pengolahan  data;  dan  (4)  penafsiran  atau penyimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Governance dan Public Private
Partnership
Jika  mengacu  pada  teori  barang- barang publik ( public goods theory ), maka pada  dasarnya  fungsi  pelayanan  publik merupakan tanggungjawab pemerintah dalam  menyediakannya,  sedangkan  untuk barang  privat  ( private atau economic goods ),  maka  sektor  swastalah  yang
menyediakan.  Namun  pada  kenyataannya terdapat  beberapa  barang  campuran,  yaitu barang  semi  publik  ( quasi  public  goods ) dan  semi  privat  ( quasi  private  goods ). Pelayanan  publik  meliputi  penyediaan barang  publik  murni,  semi  publik,  dan semi  privat.  Untuk  kategori  barang campuran  ini,  baik  sektor  publik  maupun swasta  dapat  sama-sama  menyediakan. Oleh  karena  itulah  kemudian  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pelayanan publik, pemerintah daerah dapat melakukan  program  kemitraan  dengan sektor  swasta  ( public  private  partnership ) atau  bisa  juga  bekerjasama  dengan  sektor ketiga  yaitu  dengan  organisasi  nonprofit dan LSM (Mardiasmo, 2002).
Salah  satu  doktrin  dalam  paradigma new public management yakni menanamkan
nilai-nilai persaingan ( competitiveness  values )  untuk  itulah organisasi  sektor  publik  perlu  mengadopsi prinsip-prinsip  mekanisme  pasar  agar tercipta  persaingan  di  lingkungan  internal organisasi (Osborne, 1992).
Tujuan  menciptakan  persaingan  di sektor  publik  tersebut  adalah  untuk menghemat biaya (efisiensi) dan meningkatkan  kualitas.  Satu  di  antara banyak  bentuk  pengadopsian  mekanisme pasar  itu  adalah  dilakukan  mekanisme kontrak,  tender  kompetitif  dalam  rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas  serta  privatisasi.  Dalam  konteks ini,  organisasi  pemerintah  bisa  juga melakukan kontrak kerjsama dengan pihak swasta,  masyarakat  sipil,  dan  kelompok relawan ( volunteer ).
Beberapa  tugas  pelayanan  publik tertentu  yang  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  sebenarnya  bisa  dikontrakkan ke  pihak  swasta  atau  pihak  ketiga  untuk menanganinya, seperti pemungutan sampah,  penarikan  pajak,  perawatan  dan pemeliharaan aset pemerintah, dan sebagainya.  Pertimbangan  yang  perlu
dilakukan  adalah  bahwa  apabila  dengan dikontrakkan  pemerintah  bisa  menghemat pengeluaran  dan  memperoleh  hasil  yang lebih berkualitas, maka pengontrakan kerja adalah  lebih  baik.  Selain  itu,  manfaat lainnya  adalah  mendorong  sektor  swasta dan  sektor  ketiga  untuk  berkembang (Mahmudi,  2005).  Terkait  dengan  bentuk hubungan  kemitraan  tersebut,  oleh  Savas (1994)  mengemukakan  adanya  sepuluh model public  private  partnership dalam praktek pelayanan publik, yaitu:
a) Government Services , dalam model ini  pemerintah  sepenuhnya  menetapkan kebijakan,  pendanaan  serta  penyedia pelayanan. Contoh: pelayanan pertahanan;
b) Government Vending , dalam model ini pemerintah sebagai penyedia pelayanan,  sedangkan  kebijakan  dan konsumen  sepenuhnya  berasal  dari konsumen, yaitu masyarakat atau organisasi  masyarakat.  Contoh  layanan seperti  ini  adalah  kegiatan  masyarakat (seperti festival band) yang memerlukan pengamanan dari pemerintah (dalam hal ini: polisi);
c) Intergovernment  agreement yaitu kerjasama  antara  pemerintah  daerah satu  dengan  pemerintah  daerah  lainnya. Contoh:  pengelolaan  sampah  bersama antara beberapa pemda;
d) Contrac yaitu pemerintah menetapkan kebijakan dan biaya, pelaksana pihak lain, sedangkan masyarakat  menjadi  konsumen.  Contoh pelayanan  ini,  seperti  pembangunan jalan  yang  dikontrakkan  ke  kontraktor swasta;
e) Franchise yaitu  pihak  pemerintah menetapkan  kebijakan  publik,  swasta sebagai penyedia (produsen) pelayanan, sedangkan masyarakat berperan sebagai konsumen yang harus membayar pelayanan  publik  yang di  konsumsinya. Contoh: pelayanan taksi;
f) Grant yaitu  pihak  pemerintah  dan
masyarakat yang  menetapkan kebijakan dan sekaligus yang membiayai pelayanan  ini.  Sedangkan  swasta  yang menjadi  penyedia  pelayanan.  Biaya yang  dikeluarkan  pemerintah  dianggap sebagai subsidi;
g) Voucher ,  yaitu  dalam  model  ini kebijakan  atau  aturan  main  ditetapkan oleh  masyarakat  sebagai  konsumen, sedangkan pemerintah memberikan subsidi  dan  swasta  yang  menyediakan pelayanan;
h) Market  yaitu bahwa  dalam  model ini,  konsumen  menetapkan  aturan  main dan  membiayai  semua  layanan  yang disediakan,
sedangkan swasta
memberikan  layanan.  Pemerintah  sama sekali tidak berperan;
i) Voluntary yaitu  bahwa  dalam model  ini  pemerintah  dan  swasta  tidak berperan  apapun,  semua  penyediaan pelayanan disenggarakan oleh lembaga- lembaga  masyarakat  (seperti  LSM  atau organisasi masyarakat);
j) Self  Services yaitu  bahwa  dalam model ini baik pemerintah, swasta, atau lembaga masyarakat tidak berperan apa- apa,  semua  penyediaan  pelayanan  dan pembiayaan  dilakukan  langsung  oleh masyarakat.
Bentuk kerjasama
pemerintah dengan  swasta  bisa  berupa  kontrak  kerja, tender  penyediaan  barang  atau  jasa,  atau bisa juga berupa business process outsourcing (OECD,  1997).  Menurut OECD bahwa model kemitraan yang dapat diadopsi  oleh  negara-negra  berkembang termasuk  Indonesia  dan  India,  antara  lain: (1)  kontrak  pelayanan  ( service  contract );
(2)  kontrak  pengelolaan  ( management contract ); (3) kontrak sewa ( lease contract );  (4)  bangun-kelola-alih  milik
( Build, Operate and Transfer ); (5) bangun- kelola-miliki-alih  milik  ( Build,  Operate,
Own, and Transfer ); dan (6) model konsesi ( concession ).

## Penerapan Public Private Partnership
Strategi public  private  partnership merupakan model kemitraan yang didasarkan pada kerangka penyedia terbaik ( best  sourcing ).  Dengan  kerangka best sourcing tersebut,  diasumsikan  bahwa pemerintah dapat mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam memberikan pelayanan  publik  tertentu  yang  mana  hal itu  akan  lebih  meningkatkan  efisiensi  dan efek-tivitas  pelayanan  ( value  for  money ) dan  memberikan win-win  solution baik bagi pemerintah maupun pihak swasta.
Meskipun  demikian,  model  ini  tidak selalu tepat diterapkan pada semua kondisi. Oleh  karena  dalam  suatu  dokumen The
Stationery Office (2000), disebutkan sejumlah alasan yang mestinya terperhatikan  jika  ingin  mempraktekkan model public private  partnership ini, yang
meliputi:
a) Pemerintah menghadapi keterbatasan  dana  dan  sumber  daya manusia yang kompeten dalam menyediakan pelayanan tersebut;
b) Pihak  swasta  dapat  memberikan pelayanan  dengan  kualitas  yang  lebih baik  dibandingkan  bila  diberikan  oleh pemerintah;
c) Pihak  swasta  dapat  menjamin bahwa  pelayanan  dapat  diberikan  lebih cepat dibandingkan bila disediakan oleh pemerintah;
d) Ada  dukungan  dari  pengguna  jasa untuk  melibatkan  pihak  swasta  sebagai penyedia pelayanan;
e) Ada  peluang  kompetisi  di  antara para calon mitra swasta;
f) Tidak  ada  ketentuan  perundang- undangan  yang  melarang  pelibatan pihak  swasta  dalam  penyediaan  jasa pelayanan;
g) Luaran dari pelayanan dapat dengan  mudah  diukur  dan  ditetapkan tarifnya dengan rasional;
h) Biaya  pelayanan  dapat  diperoleh kembali melalui penetapan tarif penggunaan jasa layanan;
i) Ada peluang inovasi dalam
penyediaan pelayanan;
j) Ada rekam jejak (track record) atau pengalaman
kemitraan antara pemerintah  dan  swasta  yang  sudah dilakukan sebelumnya;
k) Ada  peluang  untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemitraan tersebut.
Jika  salah  satu  dari  alasan-alasan tersebut  tidak  terpenuhi,  maka  sebaiknya tidak  diterapkan,  karena  model  tersebut rentan  dengan  risiko  finansial  dan  resiko politis, yang dapat membebani masyarakat pengguna jasa layanan di kemudian hari.
Kemudian  menurut  Kouwenhoven (1993), bahwa sebelum menerapkan public private  partnership ,  terdapat  sejumlah prakondisi  yang  perlu  dipersiapkan  agar public  private  partnership dapat  mencapai hasil  yang  dikehendaki,  yang  dikenal sebagai  “ process  conditions ”.  Sejumlah prakondisi  yang  dimaksuk  meliputi:  (1) mutual trust; (2) unambiguity and recording  of  objectives  and  strategy ;  (3) unambiguity  and  recording  of  the  division of  cost,  risks  and  returns ;  (4) unambiguity and recording of the division of responsibilities and authorities ; (5)
phasing  of  the  project ;  (6) conflict regulation  laid  down  beforehand ;  (7) legality ; (8) protection of the third parties’ interests  and  rights ;  (9) adequate  support and  control  facilities ;  (10) business  and market  oriented  thinking  and  acting ;  (11) internal  coordination ;  dan  (12) adequate project organization .
Praktek  Public  Private  Partnership: Konteks di Indonesia dan India
Pada  awalnya  praktek  model public private  partnership ini  lebih  banyak diterapkan  dalam  program-program  yang terkait  dengan  pelayanan  atau  pengadaan infrastruktur  yang  bersifat  fisik,  seperti yang  banyak  dipraktekkan  di  Indonesia. Kemudian  dalam  prakteknya  berkembang ke  program-program  yang  terkait  dengan pelayanan  publik  sektor  sosial,  seperti pendidikan,  kesehatan,  air  bersih  dan sanitasi,  pemberdayaan  ibu  dan  anak, sebagaimana  dipraktekkan  di  India.  Untuk mengetahui  lebih  jauh  bagaimana  praktek public  private  partnership tersebut,  pada bagian  berikut  disajikan  gambaran  singkat tentang  bagaimana  praktek  model  dikedua negara tersebut berlangsung.
- Praktek  Public  Private  Partnership di Indonesia
Dalam konteks prakteknya di Indonesia,  sejak  tahun  1987,  pemerintah telah  mengeluarkan  Keputusan  Presiden Nomor  15  Tahun  1987  tentang  kemitraan antara  sektor  pemerintah-swasta  dalam kegiatan investasi dan manajemen penyediaan  prasarana  ekonomi  seperti pembangunan  sistem  jaringan  jalan  raya, jaringan  air  bersih  perpipaan,  pelabuhan laut dan udara, tenaga listrik, telekomunikasi,  dan  prasarana  lainnya. Alhasil  dalam  pelaksanaan  kebijakan kepres tersebut telah berhasil memobilisasi sumberdaya  dari  berbagai  pihak  swasta, baik  dari  dalam  negeri  maupun  dari  pihak swasta  luar  negeri  untuk  kepentingan investasi di bidang pelayanan publik.
Selanjutnya  dalam  Tarigan  (2003), disebutkan  bahwa  pada  tahun  1998,  untuk merespon keterbatasan sektor publik dalam penyediaan  anggaran  untuk  pelayanan publik  dan  pelibatan  usaha  swasta  dalam kegiatan  investasi  prasarana  publik  yang juga  berkaitan  dengan  terjadinya  krisis
ekonomi yang berkepanjangan. Pemerintah mengeluarkan  Keputusan  Presiden  Nomor 7  Tahun  1998  untuk  menjabarkan  cara pengaturan dalam rangka kerjasama kemitraan  sektor  publik  (pemerintah)  dan swasta. Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor  67  Tahun  2005  yang  kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 38  Tahun  2015,  penyediaan  infrastruktur bagi  masyarakat  meliputi  infrastruktur ekonomi  dan  sosial.    Ini  meliputi infrastruktur  transportasi,  jalan,  sumber daya  air  dan  irigasi,  air  minum,  sistem pengelolaan  air  limbah  setempat,  sistem pengelolaan  persampahan,  telekomunikasi dan informatika, konservasi energi, fasilitas  perkotaan,  fasilitas  pendidikan, fasilitas  sarana  dan  prasarana  olahraga serta kesenian, fasilitas kesehatan, kawasan, pariwisata,
lembaga
permasyarakatan, dan perumahan rakyat. Bentuk-bentuk  kerjasama  yang  diatur dalam kepres tersebut, meliputi:
1) Build  and  Transfer (BT),  adalah suatu  perjanjian  di  mana  kedudukan kontraktor  hanya  membangun  proyek tersebut,  setelah  selesai  dibangunnya proyek  tersebut  maka  proyek  yang bersangkutan diserahkan kembali kepada pihak bowler tanpa hak kontraktor  untuk  mengelola/memungut hasil  dari  proyek  tersebut.  Dalam praktik  build  and  transfer  ini  disebut dan  dipadankan  dengan  contract  design and  build  atau  full  finance  sharing, turnkey project.
2) Build,  Operate,  Transfer (BOT),
setelah  membangun  proyek  tersebut pihak      swasta  kemudian  berhak mengelola  atau  mengoperasikan  proyek tersebut  dalam  waktu  tertentu,  dan dengan  pengoperasian  tersebut  pihak swasta  memperoleh  keuntungan,  dan setelah jangka waktu disepakati
kemudian  proyek  tersebut  diserahkan kepada  pihak swasta tanpa memperoleh pembayaran dari pemerintah.
3)  Kerjasama  Bangun,  Kelola,  Sewa,
dan  Serah  ( Build,  Operate,  Leasehold,
and Transfer, (BOLT)) adalah perjanjian  antara  pemerintah  dengan pihak  swasta  dengan  syarat,  sebagai berikut: (a) pemerintah daerah memiliki aset (tanah); (b) pihak ketiga membangun di atas tanah milik pemerintah  daerah;  (c)  pihak  ketiga mengelola, mengoperasikan dengan menyewakan  kepada  pihak  lain  atau kepada  pemerintah  daerah  itu  sendiri; (d) pihak  ketiga memberikan kontribusi dari  hasil  sewa  kepada  pemerintah daerah  yang  besarnya  ditetapkan  sesuai dengan  kesepakatan;  (e)  jangka  waktu kerjasama  sesuai  kesepakatan  bersama; (f)  setelah  berakhirnya  kerjasama  pihak ketiga  menyerahkan  seluruh  bangunan kepada pemerintah daerah.
4)    Kerjasama  Bangun,  Serah,  dan Kelola  ( Build,  Transfer,  and  Operate (BO)) adalah perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta dengan syarat,  sebagai  berikut:  (a)  pemerintah daerah  memiliki  aset  (tanah);  (b)  pihak ketiga  membangun  di  atas  tanah pemerintah daerah; (c) setelah pembangunan  selesai  pihak  ketiga menyerahkan bangunan kepada
pemerintah  daerah;  (d)  pihak  ketiga mengelola  bangunan  tersebut  selama kerjasama; (e) pihak ketiga memberikan imbalan berupa uang atau bangunan lain kepada pemerintah daerah sesuai kesepakatan;  (f)  risiko  selama  masa kerjasama ditanggung oleh pihak ketiga; (g) setelah berakhirnya kerjasama, tanah dan  bangunan  tersebut  diserahkan kembali kepada pemerintah daerah; 5)  Kerjasama  Rehabilitasi,  Guna,  dan Serah ( Renovate, Operate, and Transfer
(ROT))  memiliki  syarat  yang  harus dipenuhi, sebagai berikut: (a) pemerintah  daerah  memiliki  aset  (tanah dan  bangunan);  (b)  pihak  ketiga memiliki  modal  untuk  merehabilitasi bangunan;  (c)  pihak  ketiga  mengelola bangunan  selama  kerjasama;  (d)  hasil pengelolaan  seluruhnya  menjadi  hak pihak  ketiga;  (e)  pihak  ketiga  tidak boleh  mengagunkan  bangunan;  (f) jangka  waktu  kerjasama  ditetapkan maksimal  lima  tahun;  (g)  setelah berakhirnya  masa  kerjasama,  tanah  dan bangunan diserahkan kepada
pemerintah daerah dalam keadaan baik.
6)  Kerjasama  Renovasi,  Guna  Sewa,
dan Serah ( Renovate, Operate, Leasehold,  and  Transfer (ROLT)) adalah  kerjasama  antara  pemerintah daerah  dengan  pihak  ketiga  dengan syarat-  syarat  sebagai  berikut:  (a) pemerintah daerah memiliki asset (tanah dan  bangunan);  (b)  pihak  ketiga merenovasi  bangunan;  (c)  pihak  ketiga mengelola dan mengoperasikan bangunan  dan  dengan  menyewa  dari pemerintah daerah untuk disewakan lagi pada pihak lain atau dipakai sendiri; (d) pihak  ketiga  memberikan  kontribusi dari  hasil  sewa  kepada  pemerintah daerah  yang  besarnya  ditetapkan  sesuai kesepakatan; (e) pihak ketiga
menanggung  biaya  pemeliharaan  dan asuransi;  (f)  risiko  kerjasama  sesuai kesepakatan.
7) Kerjasama Bangun, Serah, dan Sewa ( Build,  Transfer,  Leasehold (BTL)), adalah  kerjasama  antara  pemerintah daerah  dengan  pihak  ketiga  dengan ketentuan: (a) pemerintah daerah memiliki  aset  (tanah);  (b)  pihak  ketiga membangunkan di atas tanah pemerintah; (c) pihak ketiga menyerahkan bangunan kepada pemerintah  daerah  setelah  selesai;  (d) pihak ketiga
mengelola,
mengoperasikan  bangunan  dengan  cara menyewakan pada  orang lain; (e) pihak ketiga  memberikan  kontribusi  kepada pemerintah  daerah  dari  hasil  sewa tersebut yang besarnya sesuai kesepakatan; (f) pihak ketiga menanggung  biaya  pemeliharaan;  (g) risiko selama masa kerjasama ditanggung pihak ketiga.
- Praktek  Public  Private  Partnership  di India
Dalam  artikel  Barowalia  (2010),
berjudul  “ Public  Private  Partnership  in
Social Sectors for Harmonized
Development  in  India ”,  diuraikan  bahwa negara federal India yang menganut paham welfare  state ,  telah  melakukan  perbaikan- perbaikan  pelayanan  publik  sejak  awal abad ke-21. Perbaikan pelayanan publik ini dilakukan  dengan  menerapkan  konsep public  private  partnership ,  baik  dalam bidang penyediaan pelayanan atau pembangunan fisik dan infrastruktur (jalan, jembatan,  listrik,  kereta  api,  dan  lainnya), namun  juga  berkembang  ke  bidang pelayanan sektor sosial (sektor pendidikan, kesehatan,  penyediaan  air  minum  dan sanitasi, serta perlindungan lingkungan). Dalam  12  tahun  terakhir  di  India,  model public private partnership telah membuktikan kesuksesannya. Meski demikian,  terdapat  beberapa  isu  yang muncul  terkait  dengan  penerapan  model tersebut,  yakni  (1)  pengaturan  batas-batas kewenangan  dalam  model  tersebut;  (2) competitive  edge dari  inisiatif  yang dilakukan  antara  pihak  pemerintah  ( public sector )  dan  pihak  swasta  ( private  sector );
(3)  dilema  dalam  hal  permodalan;  (4) kewajiban  sosial  dari  pihak  swasta:  (5) nilai  keadilan  dan  kesejahteran;  dan  (6) isu-isu  kemanusiaan  dan  transformasi sosial.

## 1. Model  Public  Private  Partnership  di Sektor Pendidikan
Di  sektor  pendidikan  melalui  model
public private partnership mampu membuka akses pendidikan selebar- lebarnya dan meningkatkan kualitas pendidikan  yang  dianggap  masih  menjadi kelemahan. Oleh pemerintah pusat mengalokasikan anggaran pendidikan tahun  2008-2009,  ditingkatkan  sebesar 20%  dari  tahun  sebelumnya,  bagi  semua tingkatan  pendidikan.  Dengan  partisipasi dari  pihak  swasta,  maka  pengeluaran  total untuk pendidikan menjadi 5,3%.
Model public  private  partnership memiliki  kelebihan  yang  berbeda,  sebagai sarana  yang  dapat  membantu  dalam mencapai hasil pendidikan yang diinginkan.  Dari  berbagai  kasus  di  negara lain,  dapat  disimpulkan  bahwa  kelebihan dari  penerapan  model public  private partnership dalam  bidang  pendidikan, pihak  swasta  selain  berinvestasi  modal, juga dapat memberikan fasilitasi bangunan dan  manajemen  organisasi  pendidikan pada  semua  tingkatan.  Termasuk  juga manajemen sistem informasi yang dibutuhkan.

## 2. Model  Public  Private  Partnership  di

## Sektor Kesehatan
Penerapan  konsep public  private partnership ,  dianggap  sangat  tepat  dan penting,  karena  tantangan  sektor  publik paling  tampak  di  sektor  kesehatan  adalah keuangan,  manajemen  dan  penyediaan fasilitas. Padahal peningkatan status kesehatan  penduduk  menjadi  salah  satu tujuan  utama  dari  pembangunan  sosial suatu negara.
Fokus  penerapan public  private partnership ,  di  sektor  kesehatan  adalah pada  pencegahan  penyakit  seperti  infeksi menular seksual dan malaria, mengembangkan  dan  memfasilitasi  akses
terhadap vaksin dan obat-obatan,
meningkatkan pelayanan kesehatan. Dalam konteks  ini  Indian  harus  membentuk “ enabling  task  forces ”  badan  pada  setiap level  (federal,  negara  bagian,  dan  lokal) untuk mengimplementasikan skema
program dari public private partnership.
3. Model  Public  Private  Partnership  di Sektor Air Minum dan Sanitasi
Penyediaan  pelayanan  air  bersih untuk  minum  dan  sanitasi  umumnya menjadi  masalah  di  daerah  pedesaan. Penyediaan  air  minum  sangat  terkait dengan kesehatan manusia dan kesejahteraan, terutama bagi ibu dan anak. Fasilitas  sanitasi  meningkatkan  kesehatan dan  kualitas  hidup  penduduk  pendesaan. Umumnya, program penyediaan air minum dan  sanitasi  di  India  telah  di  anggarkan oleh  pemerintah.  Namum  masih  banyak yang belum terjangkau, sehingga pemerintah memberi kesempatan partisipasi bagi masyarakat dalam menciptakan  dan  memelihara  air  minum dan  fasilitas  sanitasi.  Peran  pemerintah hanya sebagai “provider” dan “facilitator”.
Alternatifnya melalui pengembangan konsep public-private-community partnership dalam  mengatasi  problema  air minum dan sanitasi di pedesaan.
4. Model  Public  Private  Partnership Sektor Proteksi Lingkungan
Jumlah  penduduk  India  sekitar  16% dari totak populasi dunia. Sekitar 20% dari luas  wilayah  geografisnya  menjadi  lokasi peternakan.  Kondisi  tersebut  membuat sistem  lingkungan  menjadi  tertekan  dan rawan.  Akibatnya  menjadi  “ soil  erosion, water  logging,  salinity,  nutrient  depletion, lowering of the groundwater table and soil pollution ”.  Penyebabnya  karena  intervensi dari  besarnya  populasi  penduduk.  Terjadi penebangan  liar,  perladangan  berpindah- pindah,  eksploitasi  melalui  penebangan
kayu  bakar,  dan  kegiatan  penambangan seharusnya menjadi keprihatinan seius. Derajat kerusakan lingkungan yang digambarkan  tersebut,  menjadi  salah  satu perhatian  serius  pemerintah.  Olehnya  itu, pemerintah  melakukan  strategi  kerjasama dalam  bentuk  kemitraan  dengan  pihak pengusaha terutama yang bergerak dibidang  pengolahan  hasil  hutan.  Juga mengundang masyarakat, terutama mereka yang hidupnya tergantung dari hasil hutan. Model public private community partnership , pada level lokal ini diterapkan, dengan mempromosikan konsep “ green corporate practices”.
5. Model  Public  Private  Partnership  di Sektor  Pemberdayaan  Ibu  dan Anak
Masa depan India terletak pada masa depan anak-anak India. Mereka adalah aset tertinggi  dan  sumber  daya  manusia  masa depan  negeri.  Semua stakeholders ,  seperti kelompok  sukarelawan,  asosiasi,  federasi, serikat buruh, NGO, organisasi perempuan, serta  institusi  yang  berhubungan  dengan pendidikan,  pelatihan,  dan  penelitian terlibat  dalam  pemantauan  formulasi  dan pelaksanaan, serta mengkaji semua kebijakan  dan  program  yang  berhubungan dengan  pengembangan  perempuan  dan anak.  Mereka  diberikan  dukungan  dan diberi  pula  fasilitas  untuk  meningkatkan kapasitas  dalam  berpartisipasi  aktif  dalam proses pemberdayaan perempuan.
6. Model  Public  Private  Partnership  di Sektor Pengembangan Agriculture
Sektor swasta (perusahaan, LSM dan asosiasi industri, dan lainnya) bekerja sama dengan  pihak  pemerintah  dalam  rangka pembangunan  pertanian  di  India.  Sebagai asosiasi  kunci  utama  seperti Bharat Chambers of Commerce, East India Cotton Association,  The  Federation  of  Andhra Pradesh  Chambers  of  Commerce  and
Industry dan Indian Chambers of
Commerce. Mereka  ini  melakukan  kerja
sama secara luas terkait dengan pengembangan  bidang  pertanian  di  India. Upaya  dilakukan  demi  menuju  produksi varitas  tanaman  yang  unggul,  melakukan proyek irigasi yang inovatif, produksi obat- obatan,  tanaman  herbal  dan  aromatic, meningkatkan  produksi  kapas,  mendorong pengembangan  hutan  sosial,  budidaya ikan, dan pengembangan daerah kritis, dan lainnya.
Dapat  dtegaskan  bahwa  penerapan konsep public  private  partnership, selain menjadi  potensi  yang  cukup  besar  dalam pembangunan  sektor  sosial.  Juga  dapat memberi peluang bagi terbukanya berbagai jenis  lapangan  kerja  bagi  warga.  Manfaat utamanya, program-program pembangunan sosial  dan  administrasi,  legalitasnya  dapat diisi  oleh  pihak  pemerintah,  sedangkan input pengetahuan dan teknologi, pemasaran dan dukungan keuangan berasal dari  pihak  swasta.  Demikian  halnya,  di tingkat  masyarakat  lokal,  dapat  pula ditangani  oleh  baik  pihak  pemerintah maupun  pihak  swasta.  Model  ini  menjadi tantangan  dan  juga  peluang,  tinggal bagaimana  dikonversi  menjadi  situasi “ win-win position” bagi semua.

## Isu  dan  Kendala  Penerapan  Public Private Partnership
Isu  dan  hambatan  yang  terungkap dalam  praktek  model public  private partnership, diuraikan seperti berikut ini:
a) Kemitraan  antara  sektor  publik dengan  sektor  swasta  munculnya  masih baru.    Akibatnya,  sebagian  besar  sektor publik  masih  ragu  ( skepticcal )  terhadap keuntungan konsep ini. Di sektor swasta pun  muncul  kekhawatiran  tentang stabilitas politik dan ekonomi, transparansi hukum dan aturan. Terdapat  juga  beberapa  kekurangan terhadap  kapasitas  dalam  sektor  publik, dalam  menjalankan  dan  mengawasi kemitraan tersebut. Dibutuhkan institusi
yang  memfasilitasi  pelaksanaan public private  partnership, seperti  badan regulasi  independen,  juga  tersedianya mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang belum ada.
b) Proyek-proyek
infrastruktur mengalami isu-isu yang saling
bertentangan,  karena  beberapa  proyek dilaksanakan  pada  beberapa  sektor  dan lembaga (departemen) sebagai pelaksana. Misalnya, proyek pembangunan jalan biasanya melibatkan  beberapa  lembaga,  seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen  Pendapatan,  Departemen Kehutanan,  dan  lain-lain.  Untuk  itu,
muncul isu kebijakan mengenai
efektivias  koordinasi  antardepartemen dalam  pengambilan  keputusan  secara cepat.
c) Praktek public  private  partnership mencakup keseluruhan proyek infrastruktur  di  semua  sektor.  Dalam proyek  seperti  listrik  dan  jalan  secara konfrehensif kebijakan
telah dikembangkan.  Sementara  di  sektor seperti kereta api, air irigasi, dan saluran pembuangan masih sedikit telah dilakukan.
Selain isu-isu di atas, juga disebutkan bahwa  sektor  swasta  dan  sektor  publik bekerja  sama  dalam  bidang  infrastruktur dan  sektor  sosial,  keduanya  tunduk dibawah  otoritas  regulasi  dan  pengawas yang  ditunjuk.  Pembiayaan  infrastruktur dihadapi  bersama.  Mengingat  adanya aspek  eksternalitas,  resiko  yang  tinggi  dan tingkat  pengembalian  yang  rendah,  sisi pembiayaan  tersebut  tidak  dapat  hanya dibebankan  pada  sektor  swasta.  Demikian halnya, karena adanya keterbatasan anggaran  dan  inefisiensi  yang  melekat, pada  sektor  publik  pun  tak  bisa  selalu diandalkan.
Prinsip  mendasar  dari  model public private  partnership adalah  sektor  swasta bertanggung jawab atas pembiayaan desain bangunan  dan  pelaksanaan  pelayanan. Sektor  publik  berada  pada  aspek  legislasi dan  penyediaan  dukungan  kelembagaan dan  politik.  Semua  kesuksesan  praktek model  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh komunikasi  yang  efektif  dengan  para stakeholders . Harus diingat bahwa meskipun  sejak  awal  telah  ada  konsensus politik,  perlu  terus  diperkuat.  Akhirnya, landasan pada semua praktek model public private  partnership adalah  terletak  pada kepercayaan dan saling menghormati.
Menurut  hasil  penelitian  Paskarina
(2007)  yang  dilakukan  di  Jawa  Barat menunjukkan  bahwa  sebagai  prediksi  bila model public  private  partnership ini diterapkan,  setidaknya  terdapat  tujuh kemungkinan  pola  interaksi  kemitraan yang muncul, yaitu:
a) Seratus  persen  (100%)  pengaturan,
kontrol dan evaluasi dilakukan pemerintah secara otonom dan mandiri.
b) Ada  interaksi  antara  sektor  publik dan  sektor  swasta.  Interaksi  ini  terjadi pada  derajat  yang  berbeda,  bisa  99% publik  dan  1%  swasta  atau  sebaliknya 1%  publik  dan  99%  swasta.  Ada elemen-elemen  yang contracting  out
(misalnya perawatan kendaraan, kebersihan)  atau  pembagian  tugas (tindakan  preventif  dan  pembangunan saluran hidran).
c) Dimungkinkan  100%  peran  sektor swasta, dengan tidak melibatkan masyarakat  dan  pemerintah,  artinya penyediaan pelayanan sepenuhnya dikelola  swasta,  dengan  tidak  ada keterlibatan  pemerintah  baik  pada regulasi maupun penyediaan fasilitas.
d) Ada  interaksi  antara  pemerintah dan masyarakat. Pegawai fasilitas pelayanan, misalnya, merupakan
kombinasi  antara  tenaga  profesional pemerintah dan
sukarelawan
masyarakat.
e) Urusan  pelayanan  publik  100% menjadi  urusan  masyarakat.  Tidak  ada organisasi  pemerintah  maupun  swasta yang telibat dalam perencanaan, pengadaan,  dan  penanganan  masalah tersebut.
f) Kombinasi antara organisasi swasta yang  berorientasi  pada  profit  dengan LSM yang non-profit. Lembaga penyedia  pelayanan  mungkin  ditangani swasta,  tetapi  dikombinasikan  dengan tenaga profesional dan warga
masyarakat.
g) Kombinasi dari tiga pilar
governance : pemerintah (publik), swasta,  dan  masyarakat.  Kombinasi tersebut  sama  dengan  interaksi  antara public dan private, tetapi  dengan tambahan  tenaga  sukarelawan  dari masyarakat ( society ).

## PENUTUP
Kesimpulan
Model public  private  partnership secara konseptual sudah lama dikembangkan  oleh  berbagai  ahli  dan praktisi  tata  kelola  pemerintahan.  Dalam prakteknya  di  Indonesia  dan  India  sudah merapkannya  dalam  berbagai  bidang kehidupan masyarakat. Hal tersebut dilakukan  untuk  mengatasi  kelemahan dalam  hal manajemen, teknologi, dan juga keuangan.  Dampaknya  juga  nyata  karena dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  yang baru  bagi  warga  negara  kedua  negara tersebut.  Disimpulkan pula bahwa di masa mendatang  tidak  hanya  model public
private
partnership , yang perlu dikembangkan dalam penyediaan
pelayanan publik.
Saran
Berdasarkan  uraian  Model public private and society (community) partnership juga  perlu  dikembangkan agar penyediaan pelayanan publik menjadi lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai  model  jejaring  kemitraan  perlu dikembangkan tidak hanya untuk mengantisipasi  tuntutan  pelayanan  publik, tetapi  juga  untuk  mengantisipasi  dominasi pemerintah  atau  pasar  dalam  penyediaan barang dan jasa publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Muhammad  Tang.  (2016). “Perspektif
Governance Dalam Memahami  Perubahan  Manajemen Pemerintahan”. Jurnal Analisis Kebijakan  dan  Pelayanan  Publik (JAKPP). Volume  2  Nomor  1,  hal. 65-71,  Juni.  pISSN:  2460-6162  | eISSN: 2527-6476.
Akintoye,  Akintola  &  Matthias  Beck. (2009). Policy,  Finance  &  Mana- gement for Public - Private Partnerships .  United  of  Kingdom: Blackwell Publishing Ltd. Barowalia, Aarushi. (2010). “Public Private  Partnership  in  Social  Sectors for  Harmonized  Development  in India”. OIDA  International  Journal of Sustainable Development. Volume I, hal. 29-37.
Bovaird,  Tony.  (2004).  “Public–private partnerships: from contested concepts to  prevalent  practice”. International Review  of  Admini-strative  Sciences ; 70; 199. DOI: 10.1177/0020852304044250. Kooiman, Jan. (1993). Modern Governance . London: Sage
Publications
Kouwenhoven, Vincent. (1993). “The Rise of  the  Public  Private  Partnership”. Dalam Jan Koolman. Modern Governance . London: Sage Publications.
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (2), Desember 2020
Link,  Albert  N.  (2006). Public  /  Private Partnerships:  Innovation  Strategies and  Policy  Alternatives. New  York: Springer.
Mahmudi.  (2007).  “Kemitraan  Pemerintah Daerah  dan  Efektivitas  Pelayanan Publik”. Jurnal  Sinergi:  Kajian Bisnis  dan  Manajemen. Volume  9 Nomor  1,  hal.  53-67,  Januari.  ISSN: 1410 – 9018.
Mardiasmo.  (2002). Akuntansi  Sektor Publik , Yogyakarta: Penerbit Andi.
OECD.  (1997).  “Best  Practice  Guidelines for  Contracting  Out  Government
Services,” PUMA Policy Brief Nomor 2.
Osborne,  David  &  Gaebler,  Ted.  (1992). Reinventing  Government:  How  the Entrepreneurial  Spirit  is  Trans- forming  the  Public  Sector .  New York: A William Patrick Book.
Paskarina,  Caroline.  (2007). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam
Pelayanan  Publik. Laporan  Utama, Warta Bapeda Provinsi Jawa Barat.
Savas, E.S. (1994). Privatization: The Key to  Better  Government .  New  York:
Seven Bridges Press, LCC.
--------------.  (2000). Privatization  and Public-Private Partnership. New York: Seven Bridges Press, LCC.
Suryadi. 2010. “Analisis Motivasi Birokrasi dalam  Pelayanan  Publik”. JIANA ,
Volume  10,  Nomor  10,  Juli.  Fisip
Universitas Riau, hal. 182-192.
Tarigan,  Antonius.  2003.  “Transformasi
Model  New  Governance  Sebagai Kunci Menuju Optimalisasi Pelayanan  Publik  di  Indonesia”. Bulletin USAHAWAN Nomor  02 Thn. XXXII Februari.
The  Stationery  Office.  (2000). Public Private Partnership: The Government’s Approach . London.
Utama,  Dwinanta.  (2010). “ Prinsip  dan Strategi  Penerapan  Public  Private Partnership Dalam Penyediaan Infrastruktur  Transportasi”. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia
Volume  12,  Nomor  3,  Desember hal.145-151 Yaya, Riza. (2014). “Public-Private Partnerships: an International Development  vis  a  vis  Indonesia
Experience”. Journal of Govern-ment and  Politics .  Vol.  5  No.  2  August. Pp. 209-222.
Yescombe,  E.  R.  (2007). Public–Private Partnerships,  Principles  of  Policy and Finance. Oxford: Elsevier Ltd.
Zed,  Mestika.  (2004). Metode  Penelitian Kepustakaan. Jakarta: YOI