## EVALUASI KEBIJAKAN OTORITAS KOMPETEN PANGAN ORGANIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

## HARJITO
Assistant Deputy for Africa and Middle East, Center for International Cooperation, Ministry of

## Agliculture

## Abstract
The objective of this study is to identify whether the results that want to be achieved by implementing the Minister’s Decision no 380/2005 and Minister’s decision no 297/2007 regarding government’s policy on organic food authority has been achieved? Methods that has been applied is multi-method, with a consideration that the need for data n data analysis could fulfill the research questions. Policy research is combines a number of different research methods”. This study was 5 at the Ministry of Agriculture, Jakarta, Tasik, Yogyakarta, Sragen, Lombok Barat, Organic Sertification Insitution, and farmers groups. Organic Food Competent Authority has successfully laid down four fundamental aspects for organic farming development in Indonesia namely: policy, standard/ guidance for SNI 6729, human resource development, and accreditation of seven (7) organic certification institution. Currently, there are 15 companies that have successfully obtained organic certification with 13 kinds of commodity.
Keywords: Policy, Organic Food, Sustainable Agriculture

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai buah keberhasilan pembangunan telah menimbulkan dampak negatif terhadap keter-sediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Sektor pertanian yang bertumpu pada potensi sumber daya alam banyak mengalami pengurasan sehingga ketersediaan dan kualitas sumber daya alam makin menurun. Akibatnya, setelah hampir empat dasawarsa pembangunan berlangsung, kondisi pertanian nasional di hadapkan pada berbagai masalah antara lain:  menurunnya kesuburan dan produktivitas lahan, berkurangnya daya dukung lingkungan, meningkatnya konversi lahan pertanian produktif, meluasnya lahan kritis, meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan,
menurunnya nilai tukar, penghasilan dan kesejahteraan petani,  meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di pedesaan, dan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat (Saptana dan Ashari, 2007).
Perubahan lingkungan strategis berupa globalisasi ekonomi, otonomi daerah, perubahan besar pada preferensi konsumen, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, menuntut adanya perubahan kebijakan yang fundamental. Salah satu alternatif untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut di atas adalah dengan pengembangan pertanian organik.
Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan bahan alami dan menghindari atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis (pupuk kimia/pabrik, pestisida, 15 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829
herbisida, zat pengatur tumbuh  dan aditif), dengan tujuan untuk menyediakan produk produk pertanian (terutama bahan pangan) yang aman bagi kesehatan produsen dan lingkungan serta menjaga keseimbangan lingkungan (F.G. Winarno, 2004).
Pertanian organik saat ini sedang menjadi tren, selain pelaku pertanian organik yang cenderung mengalami peningkatan, jumlah permintaan produk pertanian organik juga semakin meningkat bahkan sulit dipenuhi oleh produsen. Kesadaran konsumen akan makan-an yang sehat dan terbebas dari residu pestisida atau zat anorganik lainnya menyebabkan produk pertanian organik semakin banyak dicari. Tren pertanian organik di Indonesia, mulai diperkenalkan oleh beberapa petani yang sudah mapan dan memahami keunggulan sistem pertanian organik tersebut.
Potensi luas lahan yang tersedia untuk pertanian organik di Indonesia sangat besar. Dari 75,5 juta ha lahan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian, baru sekitar 25,7 juta ha yang telah diolah untuk sawah dan perkebunan (BPS, 2000). Pertanian organik menuntut agar lahan yang digunakan tidak atau belum tercemar oleh bahan kimia dan mempunyai aksesibilitas yang baik. Kualitas dan luasan menjadi pertimbangan dalam pemilihan lahan. Lahan yang belum tercemar adalah lahan yang belum diusahakan, tetapi secara umum lahan demikian kurang subur.
Lahan yang subur umumnya telah diusahakan secara intensif dengan menggunakan bahan an organik seperti pupuk dan pestisida kimia. Menggunakan lahan seperti ini
memerlukan masa konversi cukup lama, yaitu sekitar 2 tahun.
Awal mula pertanian oganik sudah sejak lama kita kenal, sejak ilmu bercocok tanam dikenal manusia. Pada saat itu semuanya dilakukan secara tradisonal dan menggunakan bahan- bahan alami-ah. Sejalan dengan perkembangan ilmu pertanian dan ledakan populasi manusia maka kebutuhan pangan juga meningkat. Saat itu revolusi hijau di Indonesia memberikan hasil yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan. Dimana penggunaan pupuk kimia sintetis, penanaman varietas unggul berproduksi tinggi (high yield variety) , penggunaan pestisida, intensifikasi lahan dan lainnya mengalami peningkatan. Namun  belakangan ditemukan berbagai permasalahan akibat kesalahan manajemen di lahan pertanian. Pencemaran pupuk kimia, pestisida dan lainnya akibat kelebihan pemakaian bahan-bahan tersebut, ini berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan manusia akibat selalu tercemar bahan-bahan sintetis tersebut. Pemahaman akan bahaya bahan kimia sintetis dalam jangka waktu lama mulai disadari sehingga dicari alternatif bercocok tanam yang dapat menghasilkan produk yang bebas dari cemaran bahan kimia sintetis serta menjaga lingkungan yang lebih sehat. Sejak itulah mulai dilirik kembali cara pertanian alamiah ( back to nature ). Namun pertanian organik modern sangat berbeda dengan pertanian alamiah di jaman dulu.
Keamanan pangan, lingkungan yang lebih baik dan pasar yang baik dari produk pangan organik telah dipercaya sebagai faktor pemicu mulai meledaknya pertanian organik di dunia, terutama di 16 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829
negara berkembang. Sebaliknya, praktek pertanian organik di negara-negara Asia masih terbatas. Hal ini dilaporkan bahwa kegiatan pertanian yang dikelola  secara organik hanya dicatat di Cina, Japan, Israel, Korea dan Lebanon.  Gambaran terhadap areal lahan pertanian secara organik yang meliputi wilayah ini antara 100 ha (Lebanon) sampai 14,000 ha (China)  (IFOAM, 2000). Bagi pertanian Indonesia mendorong berkembangnya pertanian organik menjadi salah satu cara untuk menerapkan konsep LEISA (Low External Input Sustainable Agricul-ture) sehingga dapat diperoleh efisiensi agroekosistem yang tinggi melalui Integrated Farming System berbasis Zero Waste (R.Sutanto, 2002).
Banyaknya  produk-produk yang mengklaim sebagai produk pertanian organik yang tidak disertifikasi membuat keraguan di pihak konsumen. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain masa konversi lahan, tempat penyimpanan produk organik, bibit, pupuk dan pestisida serta pengolahan hasilnya harus memenuhi persyaratan tertentu sebagai produk pertanian organik. Beberapa komoditas prospektif yang dapat dikembangkan dengan sistem pertanian organik di Indonesia antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, tanaman rempah dan obat, serta peternakan.
Sehubungan dengan beragamnya produk organik yang beredar di pasaran tanpa sertifikat sehingga membingungkan konsumen dan adanya keinginan pemerintah untuk meraih pangsa pasar luar negeri dalam menghadapi era perdagangan bebas, maka kementerian pertanian mengeluarkan kebijakan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 380 tahun 2005 dan Surat Keputusan Menteri
Pertanian no. 297 tahun 2007 tentang pembentukan Otoritas Kompeten ( competent autority ) Pangan Organik.
Otoritas Kompeten Pangan Organik mempunyai tugas:
1. Merumuskan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pembinaan sistem pangan organik;
2. Merancang dan memformulasikan sistem dan acuan untuk dijadikan persyaratan wajib dalam pendirian lembaga sertifikasi pangan organik;
3. Melakukan verifikasi terhadap lembaga sertifikasi dan/atau badan usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu pertanian organik dalam program sertifikasi.
Otoritas Kompeten Pangan Organik telah berhasil meletakkan 4 aspek mendasar bagi pengembangan pertanian organik Indo-nesia yaitu: kebijakan, standar/pedoman SNI 6729, pengembang-an sumberdaya manusia, akreditasi 7 lembaga sertifikasi organik. Namun demikian program go organik 2010 untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen utama produk pertanian organik dunia masih belum tercapai.

## METODE PENELITIAN
Tujuan penelitian dari analisis kebijakan (policy analysis) adalah untuk mengetahui apakah kebijakan itu dapat mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi, mulai dari proses analisis isi kebijakan (policy content) sampai dengan efek pelaksanaannya di lapangan. Fokus penelitian ini adalah pada e valuasi kebijakan Menteri Pertanian no. 380 tahun 2005 dan no. 297 Tahun 2007 tentang Otoritas Kompeten Pangan Organik.
Penelitian dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pertanian, Yogyakarta, Seragen, Kabupaten Lombok 17 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829
Barat, NTB, Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), Kelompok Tani. Adapun waktu Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Nopember 2010.
Analisis kebijakan mengikuti suatu metodologi dan rancangan tertentu untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Mc.Millan dan Schumacher bahwa metodologi dapat didefinisikan sebagai rancangan untuk memilih prosedur pengumpulan dan analsis data untuk menyelidiki masalah tertentu (J.H.Mc Millan and Schumacher S, 1989;8). Oleh karena  itu,  dalam penelitian sebagaimana menurut Borg dan Gall bahwa analisis kebijakan yang dilakukan adalah analisis deskriptif dan penjelasan ( explanation ) (Walter R. Borg and Meredith D. Gall, 2001;l5). Dalam analisis deskriptif, perhatian utama terletak  pada kronologis dari proses pengambilan keputusan itu sendiri, bagaimana kebijakan tersebut dibangun, aktivitas,  perubahan-perubahan yang terjadi dan hubungannya dengan fenomena-fenomena lainnya.
Selanjutnya Borg dan Gall, mangatakan bahwa melalui analisis yang demikian, peneliti dapat melahirkan informasi-informasi yang menarik yang selama ini tidak terpublikasikan. Sementara itu, metode penjelasan (explanation) sebagaimana dikemukakan McMillan and Schumacher dimaksudkan bahwa hasil-hasil analisis deskriptif harus dapat diprediksi, sehingga fenomena dan temuan tersebut dapat dilihat ketepatan atau konsistensinya satu dengan yang lain secara akurat (J.H.  Mc Millan and Schumacher S, 5).
Di  antara para ilmuwan yang menekuni disiplin kebijakan publik terdapat beberapa pemahaman namun terdapat satu persamaan di antara mereka,
yaitu melihat penelitian kebijakan pada dasarnya adalah suatu penelitian yang “ multi-method ”, yakni mengkombi nasikan beberapa metode penelitian, mengikuti Ann Majczak yang mengatakan bahwa “ an ideal policy reseaarch is one that combines a number of different research methods ” (suatu studi penelitian kebijkan yang ideal adalah yang mengkombinasikan sejumlah metode penelitian yang berbeda). Metode multi- method ini dipilih dengan mempertimbangkan kebutu-han data dan analisa untuk dapat menjawab pertanyaan- pertanyaan penelitian. Kombinasi yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.
Pertama, berdasarkan tingkat eksplanasinya penelitian ini mengkombinasikan metode deskritif dan preskriptif/ action research (penelitian tindakan). Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara kritis kebijakan mengenai pertanian organik. Sedangkan metode preskriptif/penelitian tindakan diguna-kan untuk menganalisis pilihan-pilihan kebijakan tentang pertanian organik.
Kedua, metode deskriptif dan preskriptif diatas lalu disandingkan dengan metode penelitian kebijakan yang menurut Michael Hill dapat dibedakan menjadi dua yaitu analysis of policy dan analysis for policy (analisis tentang kebijakan dan analisis untuk merumuskan kebijakan). Menurut Hill, analisis tentang kebijakan dapat digunakan untuk menganalisa isi kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, serta lingkungan dan proses pembuatan kebijakan (yang sudah ada masa lalu), sedangkan analisis untuk kebijakan dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana sebaiknya rumusan kebijakan dan proses perumusan kebijakan  dan impelmentasi kebijakan di masa yang akan datang. Dengan demikian 18 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829
pada dasarnya analysis of policy lebih bersifata deskriptif, analysis for policy bersifat preskriptif. Khusus mengenai isi/rumusan kebijakan, akan digunakan juga metode konten analisis isi untuk menginter-prestasikan atau memaknai “sistem pemikiran” yang ada dalam rumusan kebijakan tersebut.
Ketiga, berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini akan lebih banyak menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan (teknik) pengumpulan data studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder dan indepth interview (wawancara mendalam) sebagai sumber primer. Oleh karenanya pertanyaan- pertanyaan yang disiapkan akan lebih bersifat open-ended (terbuka) untuk memberi keleluasaan kepada res-ponden untuk memberikan keterangan yang lebih luas dan dalam, serta memungkinkan terjadinya snowball effects (untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan) selama wawancara berlangsung.
Evaluasi kebijakan pada dasarnya merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang diterapkan. Evaluasi kebijakan menyediakan data dan informasi yang bisa dipergunakan untuk
menganalisis kebijakan dan menunjukkan rekomendasi-rekomendasi bagi perbaikan- perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria evaluasi biasanya dirumuskan berdasarkan indikator-indikator sebagai beriktu: (1) indikator masukan ( input indicators ): bahan-bahan dan sumber daya yang digunakan untuk menginplemtasikan kebijakan; (2) indikator proses ( proces indicator ); cara-cara dengan mana bahan- bahan dan sumerdaya diolah atau ditransformasikan manjadi penyedia pelayanan; (3) indikator keluaran ( output indicators ) : barang-barang atau pelayanan yang diproduksi oleh suatu program; (4) indikator dampak ( outcome ): hasil atau akibat ditimbulkan oleh suatu program.

## HASIL PENELITIAN
A. Hasil Evaluasi
Kebijakan Pertanian Organik
Hasil implementasi dari kebijakan Menteri Pertanian no. 380 tahun 2005 dan 297 tahun 2007 dapat kita lihat pada 4 aspek yaitu: kebijakan, standar/pedoman, pengembangan sumberdaya manu-sia, lembaga sertifikasi organik, seperti diuraikan tabel 1.

## Tabel: 1. Hasil Implementasi SK. Menteri Pertanian no. 380 Tahun 2005 dan 297 Tahun 2007
No. Aspek Kebijakan Standar/Pedoman Pengembangan SDM LSPO 1 SK Dirjen PPHP no. 88 tahun 2006 tentang penunjukan Direktorat Mutu sebagai sekretaris OKPO. a. SNI Sistem pangan organik (revisi) a. Pelatihan fasilitator sistem pangan organik a. Tujuh (7) LSPO terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) 2 SK Dirjen PPHP no. 490 tahun b. Pedoman (sertifikasi, b. Pelatihan inspektor b. 42 Operator organik 19 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829
No. Aspek Kebijakan Standar/Pedoman Pengembangan SDM LSPO 2006 tentang penunjukan Kelompok Kerja Pangan Organik. inpeksi, penerapan jaminan mutu pangan organik, jaminan integrasi organik impor, verifikasi lembaga sertifikasi organik, registrasi lembaga, sertifikasi organik asing, pelabelan pangan organik, panduan pelatihan inspektor, fasilitator organik) organik disertifikasi oleh 7 LSPO Indonesia 3 Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tentang Pengawasan produk organik olahan yang beredar. b. Pedoman KAN (bagi LSPO, asesor organik dan Pedoman inspeksi sistem pangan organik) c. Pelatihan verifikasi organik c. Verifikasi/mo nitoring, witness, surveilen, asesmen LSPO 4 Sanyembara logo organik d. Pengembangan konsep sistem Penjaminan Organik ( Participatory Guarantee System ) e. Fasilitasi/penda mpingan LSPO d.Operator konversi
5 Harmonisasi standar jepang (JAS) oleh badan Standardisasi nasional (BSN), dalam proses e. Kajian bahan input/national list. f. Pelatihan Internal control system bagi fasilitator 6 MoU OKPO- KAN tentang Pelimpahan verifiaksi LSPO g. Pelatihan Petugas pengambil contoh 7 MoU OKPO- KAN tentang Pengoperasian Penggunaan Logo Pangan Organik. h. Pelatihan asesor organik 20 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829
No. Aspek Kebijakan Standar/Pedoman Pengembangan SDM LSPO 8 Pemberian rekomendasi jaminan integrasi
produk organik
impor* 9 Perolehan hak cipta logo organik 10 Draft Pementan Pengawasan Pangan Organik
Segar
Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian di atas beberapa kemajuan telah tercapai seperti:

## 1.Meningkatnya jumlah perusahaan
Pupuk Organik Terdaftar.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian pertanian dalam jangka waktu 4 tahun (2006 – 2010) telah terjadi peningkatan perusahaan pupuk organik terdaftar sebanyak 4 kali lipat, dimana pada tahun 2006 hanya terdaftar sebanyak 45 perusahaan dengan jumlah merek dagang (jenis pupuk) 66 jenis, sedangkan pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 207 perusahaan dengan jumlah merek dagang (jenis pupuk) 301 (lihat tgrafik berikut).
Dari 537 perusahaan pupuk organik terdaftar tersebut, sebagian besar (84%) berada di pulau Jawa, 12 % di Sumatera, 2 % Sulawesi dan 2 % berada
di pulau lainnya. Sebaran perusahaan pupuk organik terdaftar dapat dilihat pada tabel 2.
2.Meningkatnya jumlah perusahaan yang memperoleh Sertifikasi Organik.
Dengan telah terakredikasinya 7 lembaga sertifikasi organik telah mendong peningkatan jumlah perusahaan yang ang memperoleh sertifikasi, yaitu dari 7 perusahaan pada tahun 2007 menjadi 15 perusahaan pada tahun 2010,atau Terjadi peningkatan lebih dari 100 %. Demikian juga dengan jenis komoditi  sertifikat organik pada tahun 2010 sudah mencakup 13 komoditas, seperti disajikan pada tabel 3 dan 4 berikut :
Terjadi peningkatan lebih dari 100 %. Demikian juga dengan jenis komoditi sertifikat organik pada tahun 2010 sudah mencakup 13 komoditas.
21 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829

## Tabel  2. Sebaran Perusahaan Pupuk Organik Terdaftar Per Wilayah Tahun 2010
No. Wilayah Jumlah % 1. Jawa Barat 252 46,93 2. Jawa Tengah 53 9,87 3. Jawa Timur 146 27,19 4. Sumatera 65 12,10 5. Sulawesi 10 1,86 6. Kalimantan 7 1,30 7. Lainnya 4 0,74 General Total 537 100

## Sumber: Data Olahan Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian
Tabel 3. Jumlah Perusahaan Yang Memperoleh Sertifikasi Organik Tahun 2007–2008
No Tahun Jml Perusahaan 1 2007 7 2 2008 9 3 2009 6 4 2010 15
Sumber: Data Olahan,Ditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Tabel  4. Sertifikat Organik Yang dikeluarkan berdasarkan Komoditas dan tahun.
No  Komoditas 2007 2008 2009 2010 1 Padi 4 0 1 4 2 Kopi 0 0 2 2 3 Salak 0 0 3 0 4 Manggis 0 0 0 1 5 Lada 0 0 0 1 6 Jeruk 0 0 0 1 7 Mete 0 0 0 1 8 Kakao 1 0 0 0 9 Sayuran 1 5 0 4 10 Biofarmaka 1 1 0 0 11 SusuSapi 0 1 0 0 12 Telor itik 0 0 0 1 13 Madu 0 2 0 0 Jumlah 7 9 6 15
Sumber: Data Olahan, Ditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
22 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829
Dalam rangka mempercepat perkembangan dan peningkatan penggunaan  pupuk organik, maka pemerintah juga memberikan subsidi
terhadap pupuk organik yang terus meningkat setiap tahun, seperti yang disajikan pada grafik 1. berikut
Tabel 5. Bantuan unit pengolahan pupuk organik pemerintah tahun 2011
No Propinsi Target Realisasi % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Bangka Belitung Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah JawaTimur DIY Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawsi Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Utara 3 20 13 8 17 14 6 4 10 4 15 24 22 4 10 6 8 18 10 3 4 9 5 2 20 12 7 17 14 5 4 10 4 13 5 5 1 3 2 3 3 0 1 3 1 0 66,67 100,00 92,31 87,50 100,00 100,00 83,33 100,00 100,00 100,00 86,67 20,83 22,73 25,00 30,00 33,33 37,50 16,67 0,00 33,33 75,00 11,11 0,00
Sumber: Data Olahan Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian
Grafik 1.  Volume dan Serapan Pupuk Organik Bersubsidi Tahun 2008 – 2010
23 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829
24 25 26 Maluku Papua Barat Papua 5 9 13 1 1 3 20,00 11,11 23,08 Jumlah 264 140 53,03
Sumber: Data Olahan, Ditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

## PEMBAHASAN
Keberadaan lembaga Otoritas Kompeten Pangan Organik (SK Mentan 380 tahun 2005 dan 297 tahun 2007) telah berhasil meletakkan landasan dan arah bagi pengembangan pertanian organik.
Tersedianya tujuh (7) buah lembaga sertifikasi organik dan 42 operator organik yang telah tersertifikasi telah mendorong berkembangnya perusahaan yang memperoleh sertifikat organic yaitu dari 7 perusahaan pada tahun 2007 menjadi 15 perusahaan pada tahun 2010, atau terjadi peningkatan lebih dari 100 %.(lihat tabel 3.) dan jenis komoditi yang mendapatkan sertifikat organik pada tahun 2010 sudah mencapai 13 jenis (lihat tabel 4). Hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh Aliansi Organis Indonesia (AOI) pada tahun 2010, yang menyatakan bahwa pelaku dan komoditas organik di Indonesia meningkat .Peningkatan ini juga bersamaan dengan meningkatnya harga rata rata produk pertanian organik di supermarket yang mencapai 2-3 kali lipat dibandingkan produk konvensional di pasar tradisional ( http://www.organic indonesia.org/05infodatanews.php?id=2 83)
Peningkatan jumlah pelaku, komoditi dan perusahaan bersertifikat organik ini  selaras dengan meningkatnya perusahaan pupuk organik
terdaftar  dan jumlah merk/jenis pupuk, yaitu dari 45 perusahaan pada tahun 2007 menjadi 207 perusahaan pada tahun 2010 atau meningkat lebih dari 400 %, dan merk dagang/jenis pupuk dari 66  menjadi 301, juga meningkat lebih dari 400 %
Dukungan pemerintah untuk pengembangan pertanian organik ini sangat kuat, sesuai dengan pernyataan Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, Msc, Deputy Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kebijakan pemerintah berkaitan dengan pupuk organik saat  ini masih terbatas hanya untuk pupuk organik bersubsidi. Pemerintah terus memacu produksi produk pertanian yang sehat dan ramah lingkungan dalam jangka panjang ( http://bappenas.go.id/ node/116/1980/su bsidi-pupuk-oranik-naik-pada.).
Keseriusan pemerintah untuk pengembangan pertanian organik ini tercermin dari makin meningkatnya subsidi pupuk organik dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2008 sebesar 345.000 ton, tahun 2009 sebesar 450.000 ton dan tahun 2010, 750.000 ton, atau terjadi peningkatan alokasi subsidi lebih dari 100 % (lihat grafik 2). Selain subsidi pupuk organik, pada tahun 2011 pemerintah juga memberikan bantuan unit pembuatan pupuk organik (UPPO), yang tersebar dari Aceh sampai Papua (lihat tabel 5)
Meski telah banyak kemajuan yang dicapai, namun tujuan akhir yang 24 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829
ingin dicapai yaitu terwujudnya Indonesia sebagai salah satu produsen pangan organik utama di dunia (go organic 2010) dan akhirnya diharapkan akan berujung pada peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan masih jauh dari harapan.
Beberapa masalah mendasar yang masih harus dibenahi oleh pemerintah yaitu masih beragamnya pengertian masyarakat  tentang sistem pertanian organik karena kurangnya sosialisasi, Dari berbagai wawancara yang dilakukan dengan kelompok tani diperoleh informasi bahwa pada umumnya petani beranggapan jika mereka telah menggunakan pupuk organik, maka  hasil pertanian mereka telah dapat digolongkan kedalam produk organik.
Senada dengan hal ini, Saiful Bahri auditor Food Safety and organic Product pada LSO Succofindo mengungkapkan bahwa seringkali petani datang ke PT. Succofindo dengan membawa hasil pertaniannya kemudian mereka meminta diadakan uji laboratorium dan setelah itu mereka berharap mendapatkan sertifikat organik. Padahal untuk menetapkan suatu produk menjadi produk organik harus melalui berbagai prosedur. Mengacu pada SNI 01-6729-2002 yang diperbaharui pada bulan juli 2011 jadi SNI 6729-2010, maka yang disebut produk pertanian organik adalah produk pertanian yang telah disertifikasi oleh pihak ketiga (Lembaga sertifikasi organik).
Terkait dengan prosedur untuk mendapatkan sertifikasi organik, Sebastian Saragih, sebagai Koordinator DPA-Aliansi Organik Indonesia berpendapat sangat kecil kemungkinan petani kecil untuk bisa mendapatkan sertifikasi organik (http.//www.organici
ndonesia.org/05infodata-news. php?id= 283).
Masalah ketersediaan pupuk organik juga merupakan masalah yang mendasar. Pupuk organik tidak tersedia di kios-kios penjualan pupuk sebagaimana pupuk anorganik (pupuk kimia).  Dari tabel  2. di atas terlihat bahwa sebaran perusahaan pupuk organik terdaftar sangat timpang antara pulau Jawa dan luar jawa, yaitu 84 % berada di Pulau Jawa, 12 % Sumatera, 2% Sulawesi dan 2% pulau lainnya. pengamatan yang dilakukan di beberapa kios penjualan pupuk di  Mataram (NTB), Banjarmasin Kalimantan Selatan, Kupang NTT dan Papua yang menyatakan persediaan pupuk organik mereka sangat tersebatas.  Umumnya kios-kios tersebut menyediakan pupuk kandang atau kompos dalam jumlah sangat kecil.  Hal ini sejalan dengan pandangan dari Dr. Arman Wijanarko, seorang akademisi, Wakil Dekan Bagian Kerja sama: Pengabdian Masyarakat dan Kemasiswaan Fakultas Pertanian UGM yang menyatakan bahwa kemampuan penyediaan pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan petani baik dari jumlah dan kualitasnya belum memadai.
Pupuk organik juga kurang praktis, karena volumenya yang besar.  Sebagai contoh dalam 1 kg pupuk yang berasal dari kotoran sapi, mengandung 14,5%  – 15,2% urea (Sutanto, 2002).  Dengan demikian jika petani memerlukan pupuk tanamannya dengan 100 kg urea/ha, petani tersebut harus mendatangkan 600- 700 kg pupuk kandang (organik).  Hal ini sangat menyulitkan petani baik dalam mengaplikasinya di lapangan maupun dalam pengangkutan dan pengadaannya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Dr.
Mapaona, Kepala Biro Perencanaan Kemen- terian Pertanianyang 25 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829
menyatakan bahwa pengelolaan bahan organik memerlukan tenaga dan bahan yang cukup banyak  Sekarang telah tersedia pupuk organik cair yang dihasilkan industri pupuk, tetapi harganya hampir sama dengan pupuk an organik, sehingga petani lebih memilih menggunakan pupuk anorganik.
Kemampuan petani untuk menghasilkan pupuk ogranik masih terbatas, karena itu pemerintah memberikan subsidi yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Namun seperti nampak pada grafik 1  di  atas, penyerapannya di tingkat petani masih rendah, yaitu pada tahun 2008, dari 345.000 ton, hanya terserap 68.400 ton (20 %), tahun 2009, dari 450.000 ton, terealisir  236.451 ton (53%) dan tahun 2010, sampai dengan Bulan september baru terealisir 179.655 ton atau 24 %. Kondisi tersebut diatas menunjukan bahwa tingkat ketergantungan petani terhadap pupuk an organik sangat tinggi dan masih kurangnya sosialisasi terhadap penggunaan pupuk organik khususnya dan sistem pertanian organik pada umumnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sebastian Saragih, dari DPA- AOI, bahwa kebijakan  penyuluhan pertanian belum secara konsisten mempromosikan cara bertani organik.
Meskipun pemerintah telah menyiapkan bantuan unit pembuatan pupuk organik dari Aceh sampai Papua, agar  pupuk/pestisida organik cukup tersedia di tingkat petani, tetapi karena realisasinya baru mencapai 53 %, sehingga ketersediaan pupuk organik masih tetap jadi masalah ditingkat petani (lihat table 5)
Masalah lainnya adalah masalah jaminan harga terhadap produk ogranik. Di tingkat konsumen pedagang menjual produk organik dengan  harga yang baik
(cukup tinggi) jika dibandingkan dengan produk anorganik.  Tetapi ditingkat petani, karena lemahnya bargaining position mereka, harga yang mereka terima relatif tidak jauh dari harga produk anorganik.  Padahal dengan menerapkan sistem pertanian ogranik produk yang mereka hasilkan pada awalnya lebih rendah dari produk anorganik, dan bentuk produknya relatif kurang menarik jika dibandingkan dengan produk anorganik.
Kebijakan subsidi pupuk organik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan memberikan dana langsung ke industri pupuk kurang efektif, selain tingkat penyerapannya yang rendah juga bertentangan dengan perinsip LEISA (less external input for sustainabler agriculture) (IFOAM)  yang menjadi perinsip dasar pertanian organik, petani akan tetap tergantung dari input external,. Dengan pertanian organik diharap-kan akan menumbuh kembangkan kembali kemandirian petani, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya yang berada disekitar mereka. Hasil pengamatan dan wawancara kami dengan kelompok tani pade angen di Lombok barat NTB, memperlihatkan bahwa dengan sedikit setimulus, yaitu bantuan alat pengomposan mereka sudah berhasil mengurangi sebagian pengeluaran untuk pupuk an organik, dengan hasil yang mereka rasakan yaitu (1) produksi yang tetap sama dengan penggunaan pupuk anorganik yaitu ±6 ton/Ha GKG.(2) Perbaikan pada textur dan struktur tanah yaitu tanahnya menjadi lebih gembur dan subur (3) mulai terlihat keaneka ragaman hayati, seperti cacing tanah, jangkrik, yang telah lama menghilang dari lahan petani. Hal ini diperkuat oleh penelitian lain yang 26 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829
dilakukan oleh Juliardi dan Suprihatno (1995) menyebutkan bahwa pemberian bahan organik yang dikombinasikan dengan pupuk buatan memberikan hasih gabah yang lebih tinggi daripada hanya menggunakan pupuk buatan saja. Pemberian bahan organik meningkatkan hasil rata –  rata 9,4% dan 6,1% dibanding tanpa bahan organik (Laporan Hasil Penelitian, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamndi, 2010).
Fenomena diatas menunjuk-kan bahwa kebijakan pengembang-an pertanian organik haruslah disertai dengan kebijakan lain yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stake holder).

## KESIMPULAN
Otoritas Kompeten Pangan Organik (Surat Keputusan Menteri Pertanian no. 380 tahun 2005 dan no. 297 tahun 2007) telah berhasil meletakan landasan bagi pengembangan pertanian organik di Indonesia, dengan menghasilkan: 10 jenis Aspek kebijakan, 9 jenis Standar/pedoman (SNI sistem pangan organik)Pengembangan Sumberdaya Manusia, Akreditasi 7 Lembaga Sertifikasi  Organik:    dan  sertifikasi  42 Operator organik.
Kebijakan pembentukan otoritas Kompeten Pangan Organik masih belum cukup memadai untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen utama produk pertanian organik.
Kebijakan pemberian subsidi pupuk organik yang diberikan lewat Industri Pupuk kurang efektif selain tingkat penyerapannya rendah juga bertententangan dengan perinsip dasar pertanian organik yaitu Less External Input for Sustainable Agricullture (LEISA), untuk mengembalikan kedaulatan petani.
Pemahaman petani tentang sistem pertanian organik dan tingkat penguasaan teknologi pertanian organik oleh petani masih rendah serta belum ada jaminan harga.

## REKOMENDASI
Agar tujuan mewujudkan Indonesia menjadi negara produsen utama produk organik organik dunia dan peningkatan  pendapatan petani melalui pertanian organik dapat tercapai maka beberapa hal mendasar yang masih harus dilakukan antara lain:
Perlu adanya kebijakan pertanian organik dari tingkatan yang lebih tinggi seperti peraturan pemerintah atau undang undang sehingga  bisa mengikat semua pihak yang berkepentingan (stake holder).
Dana subsidi pupuk organik sebaiknya dialokasikan untuk  sosialisasi dan  advokasi kepada petani serta memperbanyak demplot sehingga petani dapat memahami dan melaksanakan pertanian organik secara memadai Dalam rangka menembus pasar global maka Peran OKPO dalam memfasilitasi harmonisasi masih sangat diharapkan.
Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji aspek aspek lain dalam pengembangan pertanian organik  di Indonesia dalam rangka mempercepat tercapainya Indonsia sebagai produsen organik terbesar di dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkatiri,W.2004. Isu Kesehatan Kampanye Organik.Trubus XXXV.Hal 48. FAO.1998.Evaluating The
Potential Contribution of Organic Agriculture To Sustainability 27 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829
Goals. Scientific Conference Mar del Plata. Argentina 16-19 November.24p.
Aryal, U.K and H.L, Xu, 1999. Biological basis of nitrogen fixation and its application in organic farming system. Nature Farming And Sustainable Environment. Volume II. International Nature Farming Research Center, Atami Japan. 51 – 57
Avedis, Donabedian. Exploration in Quality assessment and Monitoring, Vol. I: The Definition of Quality and Approches to Its Assessment. Michigan: Health Administration Press, 1980.
Berry, J.M. The Interst Group Society. 3 rd ed. New York: Longman,
1997.
Bailey, K.D. Methods of Social Research. London: The Free Press, 1978.
Borg, Walter R. And Meredith D. Gall, Educational Resesrch:An Indroduction 5 th Edition (New York: Longman, 1989
Considine, M. Public Policy: A Critical Approach. South Melbourne: Mcmillan Education Australia Pty Ltd, 1996.
Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2002
Departemen Pertanian(2002). Profil Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Jakarta.
Dunn, William N. Publik Policy Analysis: An Introduction Second Edition. New Jersey: Practice-Hall Inc, 1994.
Dye, Thomas R. Understanding Public Policy. New Jersey: Engelwood,
Prantice Hall, 1978.
Elizabeth, R. 2007b. Restruturisasi
Pemberdayaan kelembagaan Pangan mendukung Pereknomian Rakyat di Perdesaan dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan.Makalah Simposium Tanaman Pangan V. 29-29 Agustus 2007.Puslitbangtan Pertanian Bogor.
Elizabeth, R.  2007a. Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: ke Arah KeberpihakanMasyarakat Petani di Pedesaan yang terpinggirkan terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan Forum Agro- Ekonomi (FAE) Vol.26.Juli.2007.PSE-KP.Bogor.
FAO. 1999. Organic Farming: demand for organic products has created new export opportunities for developing world. FAO committee on Agriculture, Rome 25 – 26 January.
FAO.1999. Organic Farming Offers New Opportunities For Farmers Worldwide-Market Acces Shoul Be Improved For Developing Countries. Press release. http://www.fao.org/WAICENT/O IS/PRESS_NE/PRESSENG/1999 /pren9903.htm
Goenadi, D.H., A. Ananta, Gunawan, R.Ishak. M.D.Karim, Y. Sukin, 28 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829
dan B. Hartadi. 1998, Biofertilizer Emas untuk Efisiensi Pemupukan. Kumpulan Makalah Pertemuan Teknis Biotek. Perkebunan untuk raktek. Bogor 6 – 7 Mei 1998. hal.61-65
Goetsch, David L., Stanley B. Davis. Quality Management. Third Edition. New Jersey: Prentince Hall, 1997.
Gerston, L.N. Public Policy making in a Democratic Society: A Guide to Civic Engagement. New York: M.E. Sharp Inc, 1992.
Hogwood, B.W. & Gun L.A., Policy Analysis for The Real World. Oxford: Oxford University Press, 1990.
Irvin, Renee A and John Stansbury. Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth Effort?. Public Administration Review. Volume 64 No. 1, Januari/Pebruari, 2004.
J.H. Mc Milland & Schumacher S., Research and Education: a Conceptual Introduction 2 nd
Edition , II Scot. Foresman, Glenview, 1989.
Juran, Joseph M. Quality Planning and Analysis. Third Edition. New York: McGraw Hill Inc,1993.
Jones, Ch.O. An Introduction to the study of Public Policy, terjemahan Ricky Istamto. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984.
Joseph and Susan Berk. Total Quality Management implementing Continuous Improvement. Malaysia: S. Abdul Majeed & Co
with Sterling Publishing Company Inc, 1995.
Macdonald, S.Padel, F. H. Tattersall, M. S. Wolfe and C.A.Watson. 2001. Agronomic and environmental implications of organic farming systems Adv.Agr.70:p262-326.
Marjchrzak, Ann., Methods for Policy Research, SAGE Publications:
Calfornia, 1984.
Milland, Mc. J.H. & Schumacher S., Research and Education: a Conceptual Introduction 2 nd Edition (III Scot. Foresman, Glenview, 1989
Saptana; T. Pranadji; Syahyuti ; dan Roosganda EM.2003. Transformasi Kelembagaan untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan. Laporan Penelitian.PSE, Bogor.
Stockdale,E.A.,N.H.Lampkin,M.Hovi,R.
Keatinge,E.K.M.Lennartsson,D. W.
Tim Trubus.2004a. Belanja organic disini tempatnya. Trubus XXXV. Hal90-91. Tim Trubus.2004a. Berkebun organic ala Elsener Agatho. Trubus XXXV. Hal 92- 93.
Tim Trubus.2004b.RR organic farm: di Zurich inspirasi itu melintas.Trubus XXXV. Hal56-
57.
Untung, K. 1997. Peranan pertanian organic dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sem. Nas. Pertanian Organik, Jakarta 3 April 1997.
Walter R. Borg And Meredith D. Gall, Educational Resesrch:An 29 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829
Indroduction 5 th Edition, New York: Longman, 1989. Winaryo.2003. Standard dan Sertifikasi Perkebunan Organic. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Winarno, F.G. 4-11-2002.Pangan organic dan pengembangannya di Indonesia.
www.Kompas.com.23-8-2004 . World Bank. 2005b. Social Capital,
Empowerment, and Community Driven
Development. http://info.worldba nk.org/etools/bspan/presentation View.asp?PID=936&EI =482, 11 Mei 2005). 30 Volume  XIII Nomor 02 September 2012 ISSN 1411-1829