Volume 7 No. 1, Juni 2021
AKPP

## J
Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Journal Homepage:
journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp
Implementasi Public  Private  Partnership dalam  Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara
Muh. Hidayat Djabbari 1 , Alwi 2 , Saddam Husain Tamrin 3
1 Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: yytlmc@gmail.com
2 Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: alwifisip@gmail.com 3 Jurusan Ilmu Administrasi, Universitas Terbuka, Indonesia. E-mail: saddam-husain@ecampus.ut.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords:
Public Private, partnership, Implementation, turism depelopment
Kata kunci : Pemerintah swasta, kerjasama, Implementasi, pengembangan pariwisata
How to cite: Djabbari, M. H., Alwi, Thamrin, S. H. (2021). Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan
Publik), 7(1), 1-13.
The concept of Public Private Partnership (PPP) provides efficiency and Effectiveness in providing public services to the community, as well as helping the government sector deal with limited budget and resources in developing the tourism sector. This study aims to determine how the implementation of the Public Private Partnership (PPP) in tourism  development  in  North  Toraja  Regency.  This  research  uses  a  qualitative approach. Data collection was carried out by interview, observation and documentation study. Data processing techniques and data analysis were carried out in three stages, namely: data reduction, presentation and conclusion drawing. The informants in this study were: (a) the Culture and Tourism Office of North Toraja Regency; (b) Owner /
Manager of Ke'te Kesu 'and Lempe Negeri Diatas Awan Tourism Object; (c) Visitors / Community. The results showed: (1) Equity shows the existence of a win-win solution in the distribution of cooperation which has an impact on receiving fees and tourism services;  (2)  The  Effectiveness  of  this  MoU  (cooperation  agreement)  is  seen  to  be effective  in  receiving  revenue  (retribution)  and  providing  services  to  visitors  or tourists; (3) The efficiency in this public-private collaboration shows that the use of resources in the development of tourist objects is proven to be more efficient with the involvement of the private sector; (4) Exportability shows the government gets a high risk of demand to meet the needs of tourist objects and compensation to communities affected by the construction of tourist attraction facilities and infrastructure.

## Abstrak
Konsep Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) memberikan efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat, serta membantu  sektor  pemerintah  dalam  menangani  keterbatasan  anggaran  dan sumberdaya  yang  dimiliki  dalam  pengembangan  sektor  pariwisata.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  Public  Private  Partnership (PPP)  dalam  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Toraja  Utara.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,  observasi  dan  studi  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data dilakukan  melalui  tiga  tahap,  yaitu:  reduksi  data,  penyajian  dan  penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini sebagai berikut: (a) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kab.  Toraja Utara;  (b)  Pemilik/Pengelola Objek  Wisata  Ke’te Kesu’  dan Lempe  Negeri  Diatas  Awan;  (c)  Pengunjung/Masyarakat.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  :  (1)  Equity  menunjukkan  adanya  win-win  solusion  dalam pembagian  kerjasama  yang  berdampak  pada  penerimaan  retribusi  dan  pelayanan pariwisata; (2) Effectiveness yang ada didalam tujuan MoU (perjanjian kerjasama ) berjalan  dengan  efektive  dalam  menarik  pendapatan  (retribusi)  dan  memberikan layanan  kepada  pengunjung  atau  wisatawan;  (3)  Efficiensi  dalam  kerjasama pemerintah-swasta ini menunjukkan pemanfaatan sumber daya dalam pembangunan
objek  wisata  yang  terbukti  lebih  efisien  dengan  adanya  pelibatan  sektor  swasta;  (4) Exportability menunjukkan pemerintah mendapatkan resiko permintaan yang tinggi untuk  memenuhi  kebutuhan  objek  wisata  dan  ganti  rugi  kepada  masyarakat  yang terdampak dalam pembangunan sarana dan prasarana objek wisata.

## Pendahuluan
Public Private Partnership (PPP) merupakan pengaturan antara pemerintahan dan entitas swasta dalam penyediaan layanan infrastruktur dan merupakan salah satu  jalan  untuk  mendapatkan  sumber  pendanaan  tambahan  bagi  investasi infrastruktur.  Melalui  kerjasama  pemerintah  swasta,  keahlian  dan  asset  dari pemerintah dan swasta yang bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dimana resiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dibagi kepada pemerintah dan kepada swasta,  dalam  bentuk  kerjasama  PPP  ini  pemerintah  masih  memiliki  wewenang didalam perusahaan atau organisasi swasta yang diajak bekerjasama (Nugroho & Toyib, 2018).
Secara umum inti dari Public Private Partnership (PPP) yaitu keterkaitan dan sinergi  yang  berkelanjutan  (dalam  kontrak  kerjasama  yang  panjang)  untuk membangun  suatu  proyek  atau  fasilitas  public  dalam  meningkatkan  pelayanan publik  antara  pemerintah  selaku  regulator,  perbankan/konsorsium  selaku penyandang  dana  dan  pihak  swasta/BUMN/BUMD  yang  berperan  sebagai Special  Purpose  Company  (SPC)  yang  bertanggungjawab  dalam  melaksanakan suatu proyek mulai dari proses desain, konstruksi, pemeliharaan dan operasional. Osborne menjelaskan pendekatan dalam kerjasama pemerintah dan swasta ( Public Private Partnership ) dipandang menjadi hal penting dalam memenuhi ketersediaan sarana  dan  prasarana  dasar  perkotaan  serta  peningkatan  pelayanan  kebutuhan dasar pada masyarakat. Selain itu, dengan adanya keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki pemerintah, baik berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya seperti anggaran atau keuangan maka keterlibatan sektor swasta  (private)  menjadi  penting  didalam  urusan  publik  untuk  memenuhi ketersediaan  sarana  prasarana  dasar  perkotaan  dan  peningkatan  pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (Rukmana & Susanti, 2015).
Alasan perlunya keterlibatan sektor swasta (PPP) dalam menangani urusan publik untuk pembangunan dan dalam hal penyediaan infrastruktur atau fasilitas publik  dikarenakan  keterbatasan  anggaran  dan  sumberdaya  yang  dimiliki  oleh pemerintah  serta  dinilai  pula  bahwa  usaha  swasta  lebih  cepat  dan  efisien  jika dibanding  dengan  pemerintah.  Efisiensi  cara  kerja  sektor  swasta,  kualitas  SDM yang  mereka  miliki,  kecepatan  adopsi  terhadap  perkembangan  teknologi  sering menjadi alasan perlu melibatkan sektor swasta (PPP) dalam memberika pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Nugroho & Toyib, 2018) bahwa sector swasta dianggap memiliki insentif dan kemampuan yang lebih besar dalam memberikan dan memngelolah biaya pelayanan yang  lebih efisien. Selain itu,  keberfokusan  pada  pelayanan  yang  berkaitan  langsung  dengan  mekanisme pembayaran  akan  mendorong  pelaksanaan  proyek  menjadi  lebih  cepat  dan pemeliharaan asset yang lebih baik selama masa konses.

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
7(1), 1-13: Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara
Proses kerjasama dalam Public Private Partnership (PPP) efektifnya dilakukan dengan kerjasama dan pembiayaan berkelanjutan yang bersumber dari pendanaan swasta  sebagai  mitra  kerjasama.  Jika  dikontekskan  dengan  pengembangan pariwisata  berbasis  kerjasama  dengan  konsep Public  Private  Partnership (PPP)  ini memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dalam hal efesiensi anggaran dan sumberdaya  dalam  mengembangkan  daerahnya  terutama  di  sector  pariwisata. Kondisi geografis Kabupaten Toraja Utara memiliki potensi yang sangat besar dan sangat  penting  untuk  di  manfaatkan  dalam  rangka  memberika  pelayanan kepariwisataan sehingga para wisatawan merasa puas dan nyaman berwisata ke Toraja Utara.
Kompleksifitas  pariwisata  di  Toraja  Utara  bisa  menjadi  modal  dalam pemasaran pariwisata untuk memperkenalkan pariwisata yang ada ditanah toraja, dari  304  potensi  wisata  yang  ada  di  Toraja  Utara  hanya  beberapa  yang dimaksimalkan  dan  terkenal  dan  hanya  10%  dari  destinasi  wisata  tersebut  yang dikelola oleh pemerintah, artinya 90% destinasi wisata yang ada di Toraja Utara milik swasta (perindividu/keluarga). Hal tersebut memperlihatkan bahwa peran merintah sangat kurang dalam mengembangkan pariwisata di Tanah Toraja. Dari segi  kerjasama  pemerintah  hanya  membuat  MoU  (kerjasama)  dengan  pihak pengelola dalam penerimaan hasil dari pendapatan pariwisata.
Masalah  kepariwisataan  yang  lainnya  di  kabupaten  Toraja  Utara  adalah fasilitas  dan  akses  kelokasi  yang  beberapa  diantaranya  belum  memadai (Sindonews.com),  juga  belum  maksimalnya  ketepaduan  dalam  pengembangan pariwisata,  kurangnya  peran  pemerintah  dalam  melakukan  kerjasama,  sumber daya manusia yang masih kurang  dan promosi pariwisata yang belum maksimal, regulasi  dalam  kepariwisataan  yang  masih  kurang  termasuk  regulasi  dalam melakukan  kerjasama  pemerintah-swasta,  terbatasnya  anggaran  sehingga berdampak pada pengembangan pariwisata yang belum maksimal. Melalui konsep kerjasama  pemerintah  dan  swasta  ini  menjadi  hal  yang  harus  dimaksimalkan dalam mengatasi masalah kepariwisataan yang menunjang ketersediaan pelayanan public  didaerah  wisata  dikabupaten  Toraja  Utara,  untuk  itu  artikel  ini  melihat keberhasilan  dalam  pelaksanaan  kerjasama  pemerintah  swasta  dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.

## Kajian Literatur
Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik harus dipenuhi  dalam  upaya  untuk  menciptakan  kepuasan  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Reformasi  sektor  publik  dilakukan  dengan menerapkan konsep new public managemen (NPM) untuk menerapkan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta (kemitraan publik  - swasta  singkatan PPP) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik secara ekonomi, efisien dan efektif. PPP dalam bentuk kerja sama adalah pemerintah masih memiliki otoritas di perusahaan atau organisasi individu swasta yang bekerja sama (Ismowati, 2018). Konsepsi  mengenai  New  Public  Management  (NPM)  sendiri  yang  diadopsi kedalam konsep Public Private Partnership (PPP) ini menekankan nilai-nilai efisiensi,
produktiitas,  bisnis    dan  kepentingan  bersama  ke  dalam  sektor  publik  dan  juga dalam sistem birokrasi mampu untuk memperbaiki kondisi birokrasi publik yang cenderung  terlalu  besar,  boros,  inefisien,  kinerja  pelayanan  publik,  kurangnya perhatian terhadap pengembangan.
Sejalan dengan hal tersebut, strategi public private partnership ini merupakan suatu  model  kemitraan  yang  berdasar  pada  kerangka  penyedia  terbaik  ( best sourcing )  yang  diasumsikan  bahwa  pemerintah  dapat  mendorong  sektor  swasta agar terlibat didalam pelayanan publik sehingga bisa lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan ( value for money ) dan memberikan win-win solution bagi pihak pemerintah maupun swasta (Abdullah, 2020).
Konsepsi  mengenai  PPP  ini  dianggap  sebagai  pengaturan  dimana pemerintah membutuhkan insentif modal,  kebutuhan akan infrastruktur dengan jangka  panjang,  dan  kombinasi  pembiayaan  pembangunan  fasilitas  yang diinginkan  antara  pemerintah  dan  sektor  swasta  (sebagian  besar  biaya  biasanya dibiayai  oleh  sektor  swasta)  dan  kemudian  pelaksanaan  operasi  oleh  sistem waralaba  swasta  jangka  panjang,  dan  kerjasama  atau  kontrak  sewa.  PPP merupakan  jenis  proyek  kerja  sama  yang  membangun  jalan,  bandara,  sistem pasokan  air  (PDAM),  pembangunan  pembangkit  listrik,  tempat  olahraga, pendidikan,  dan  gedung  pemerintah  juga  dikembangkan  dengan  metode  PPP sebagai program pembangunan ekonomi perkotaan (Ismowati, 2018).
Salah  satu  keuntungan  utama  pendekatan  PPP  adalah  dapat  menghemat sumber daya dengan berbagai cara karena dengan partisipasi sektor swasta, aset, data, dan kekayaan intelektual pemerintah juga dapat dimanfaatkan secara lebih produktif,  yang  mengarah  pada  peningkatan  substansial  dalam  kualitas  fasilitas dan layanan publik. Di sisi lain, dengan penggunaan yang tepat dari keterampilan, pengalaman, teknologi, dan inovasi sektor swasta, layanan publik dapat diberikan dengan lebih  memuaskan. Pelibatan  sektor swasta ini lebih lanjut adalah  bahwa sektor publik dan swasta dapat berbagi risiko pada tahapan yang berbeda. Karena sektor  swasta  membawa  disiplin  komersial  ke  dalam  proyek  publik,  risiko pembengkakan biaya dan penundaan proyek dapat dikurangi secara drastic (Tang et  al.,  2010).  Hal  terpenting  dari  penerapan  skema  PPP  ini  adalah  terjadinya peningkatan  efisiensi  penggunaan  pembiayaan  yang  dianggarkan.  Meskipun demikian  PPP  dipandang  sebagai  bentuk  pembiayaan  proyek  di  mana  sektor swasta menangani biaya di muka untuk penyediaan prasarana dan fasilitas public dan juga menangani desain, konstruksi, dan pemeliharaannya.
Kebijakan  PPP  dapat  diukur  berjalan  baik  dengan  mengacu  pada pertanyaan-pertanyaan dasar seperti dibawah ini (Nugroho & Toyib, 2018) yakni : (1)  Apakah  kebijakan  tersebut  untuk  mencapa  tujuan  bangsa  atau  visi  nasion, ataukan tujuan dari elite politik , apakah kebijakan itu dibuat benar-benar untuk kepentingan bangsa atau kepentingan pribadi dan golongan yang disembunyikan dibalik  kepentingan  bangsa  ;  (2)  Apakah  kebijakan  tersebut  telah  memeberikan secara secukupnya hak dan kewenangan, tidak kurang dan tidak lebih, pemerintah kepada  sektor  swasta  atau  pelaku  usaha,  ataukan  justru  mengambil  hak  dan kewenangan pemerintah secara berlebihan sehingga pelaku bisnis dapat bertindak

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
7(1), 1-13: Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara
sewenang-wenang secara sak, baik secara tidak langsung maupun melalui tangan pemerintah;  (3)  Apakah  kebijakan  tersebut  bunar-benar  menggerakkan masyarakat,  memperkuat  pasar,  dan  mengurangi  batasan-batasan  aturan  yang tidak relevan, atau justru membuat pergerakan masyarakat terkunci, pasar menjadi tidak  kompetitif,  dan  aturan  makin  memberatkan  karena  ditujukan  untuk mendukung monopoli yang diberikan kepada pelaku usaha atas nama kebijakan PPP; (4) Apakah pada akhirnya terbentuk budaya kemandirian dari masyarakat, terutama pelaku usaha, untuk menyediakan sendiri kebutuhan infrasturukturnya daripada  terus  menerus  menuntut  pemerintah,  atau  justru  akhirnya memperpanjang ketidak mandirian masyarakat. (5) Apakah dengan kebijakan PPP, pemerintah dapat memindahkan anggaran infrastruktur ke anggaran sosial yang lebih memerlukan, ataukan tidak ada relokasi anggaran sama sekali.
Kwak.  et.  al  menyebutkan  bahwa  peran  pemerintah  dalam  kerjasama pemerintah-swasta  mencakup  5  (lima)  aturan  utama  yang  harus  dilakukan pemerintah  selaku  fasilitator  proyek  dalam  konsep  PPP  (Purwanti,  2016),  yang dijelaskan  sebagai  berikut  :  (1)  Menciptakan  lingkungan  investasi  yang menguntungkan; dengan iklim investasi yang menguntungkan maka akan menarik minat pihak swasta untuk menyelenggarakan kemitraan; (2) Membangun kerangka hukum/peraturan  yang  memadai;  peraturan  hukum  yang  jelas  dan  kuat  akan mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kemitraan sehingga arahannya dapat dijadikan  tanggung  jawab  bagi  pihak  pemerintah  dan  swasta;  (3)  Membuat koordinasi  dan  kewenangan  yang  mendukung:  koordinasi  dan  kewenangan menentukan arah kebijakan dan praktik dalam pelaksanaan kemitraan; (4) Memilih pemegang  izin  yang  cocok.  Pelaksanaan  kemitraan  akan  mengerjakan  berbagai tahapan  pembangunan  suatu  obyek,  diperlukan  izin  dan  juga  sertifikasi  untuk melalui serangkaian tahapan. Untuk itu pemerintah perlu menetapkan pemegang izin  yang  tepat;  (5)  Secara  aktif  terlibat  dalam  siklus  hidup  proyek.  Meskipun beberapa bagian tahapan konstruksi dilakukan pihak swasta, namun pemerintan perlu  untuk  terlibat  di  dalamnya  agar  pembangunan  berjalan  sesuar  dengan kesepakatan dalam kemitraan atau kontrak kerja.
Casanova  memaparkan  tentang  pedoman  penting  dalam  mengukur keberhasilan  suatu  kemitraan  (Setiawan  &  Sukma  F,  2012),  yang  meliputi:  (1) Equity ,  proyek  dalam Public  Private  Partnership harus  adil,  artinya  mereka  yang menggunakan dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan infrastruktur harus membayar  biaya  operasi  dan  pemeliharaan  sesuai  dengan  penggunaannya;  (2) Effectiveness , mengacu pada masalah keuangan, pengawasan pendapatan, kualitas pelayanan  dan  pemeliharaan  untuk  memastikan  bahwa  infrastruktur  dan pelayanan  publik  disediakan  dengan  sebaik-baiknya  dalam  masa  kemitraan. Pemerintah sebagai leading sector pembangunan infrastruktur sektor publik perlu bersikap  proaktif  terhadap  kebutuhan  masyarakat;  (3)  Efficiency,  PPP  dalam penyediaan  dan  pemeliharaan  terbukti  lebih  efisien.  Sektor  swasta  memiliki kemampuan  yang  baik  dalam  mengadaptasi  teknologi,  sehingga  efisiensi pelayanan dapat tercapai; (4) Exportability , mengacu pada pergeseran alokasi risiko dari pemerintah ke swasta. Pemerintah tidak perlu menanggung kerugian untuk memberikan  jaminan  kepada  swasta.  Namun,  sektor  swasta  harus  memberikan
keuntungan yang wajar, mekanisme pembiayaan yang disesuaikan dan transparan serta fleksibel dan risiko terkait yang ditanggung.
Selain  hal  tersebut,  upaya  untuk  melihat  keberhasilan  penerapan  konsep PPP  ini  dalam  pembangunan  kepariwisataan,  dalam  (Rhama  &  Setiawan,  2020) menjelaskan  keberhasilan  kemitraan  pemerintah  swasta  dalam  pengembangan pariwisata di Indonesia bergantung pada: (1) kemampuan destinasi wisata untuk siap  bersaing  dengan  objek  pariwisata  lainnya,  baik  di  tingkat  global  maupun nasional; (2) kesanggupan untuk menciptakan kerjasama pariwisata dengan semua pihak  yang  bertujuan  memperbaiki  infrastruktur  tanpa  mengubah  kondisi lingkungan yang alami dan indah; (3) kemampuan untuk menciptakan pariwisata dengan  koordinasi  yang  baik,  pemerintah  dan  sektor  swasta  untuk  memberikan karakteristik  unik  yang  menjadi  identitas  tujuan  wisata.  Untuk  mendapatkan keberhasilan  kemitraan  swasta  publik  dalam  pengembangan  pariwisata  di Indonesia,  beberapa  hal  harus  dilakukan,  yaitu:  (1)  menciptakan  dan  mencari pariwisata  yang  siap  bersaing;  (2)  menciptakan  pariwisata  untuk  berperan  aktif dalam  menyediakan  pelayanan  terbaik  bagi  para  wisatawan  dengan mengembangkan berbagai infrastruktur yang menarik; (3) menciptakan pariwisata dengan koordinasi yang baik dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan sektor  swasta,  sehingga  dapat  menyediakan  karakteristik  unik  yang  dapat mengembangkan daya tarik alam yang murni (Ikram, 2018).

## Metode Penelitian
Metode  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  penelitian  ini dilaksanakan  di  Kabupaten  Toraja  Utara,  dengan  lokasi  Penelitian  di  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara serta didua objek wisata yakni objek  wisata  Ke’te’  Kesu’  dan Lempe  Negeri  Diatas  Awan.  Pengumpulan  data dilakukan melalui: (1) Wawancara yang dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan guna untuk mengetahui masalah yang diteliti; (2) Observasi yang dilakukan dengan melihat fenomena atau kondisi nyata dilapangan yakni di objek wisata Ke’Te Kesu’ dan objek Wisata Negeri Diatas Awan yang memperlihatkan kerjasama  yang  dilakukan  dengan  berpedoman  pada  MoU  atau  Perjanjian Kerjasama antara pemerintah dan pemilik objek wisata; (3) Studi dokumen yakni melihat  referensi  atau  dokumen-dokumen  terkait  masalah  penelitian  guna menunjang didalam menganalisis fenomena yang terjadi. Teknik pengolahan dan analisis  data  dilakukan  melalui  tiga  tahap,  yaitu:  reduksi  data,  penyajian  dan penarikan  kesimpulan.  Teknik  penentuan  informan  dilakukan  secara  Purposive Sampling,  informan  dalam  penelitian  ini  merupakan  sumber  data  primer  yang representatif  dan  menyediakan  informasi  mengenai  kondisi  dan  realita  masalah yang  diteliti.  Informan  kuci  dalam  penelitian  ini  adalah;  (a)  Kepala  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kab.  Toraja  Utara;  (b)  Pemilik Objek  Wisata  Ke’te Kesu’; dan (c) Pemilik Objek Wisata Lempe Negeri Diatas Awan. Adapun informan tambahan  yakni    Staf  atau  pegawai  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kab. Toraja Utara dan Pengunjung/Masyarakat yang ada di objek wisata.

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)

## Hasil dan Pembahasan

## Implementasi Public Private Partnership (PPP) dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara
Casanova  menjelaskan  tentang  pedoman  penting  dalam  mengukur  suatu keberhasilan  kemitraan,  yang  meliputi:  (1) Equity ,  proyek  dalam Public  Private Partnership harus  adil,  artinya  mereka  yang  menggunakan  dan  mendapatkan keuntungan  dari  penggunaan  infrastruktur  harus  membayar  biaya  operasi  dan pemeliharaan  sesuai  dengan  penggunaannya;  (2) Effectiveness ,  mengacu  pada masalah keuangan, pengawasan pendapatan, kualitas pelayanan dan pemeliharaan untuk memastikan bahwa infrastruktur dan pelayanan publik disediakan dengan sebaik-baiknya  dalam  masa  kemitraan.  Pemerintah  sebagai  leading  sector pembangunan  infrastruktur  sektor  publik  perlu  bersikap  proaktif  terhadap kebutuhan  masyarakat;  (3)  Efficiency,  PPP  dalam  penyediaan  dan  pemeliharaan terbukti  lebih  efisien.  Sektor  swasta  memiliki  kemampuan  yang  baik  dalam mengadaptasi  teknologi,  sehingga  efisiensi  pelayanan  dapat  tercapai;  (4) Exportability , mengacu pada pergeseran alokasi risiko dari pemerintah ke swasta. Pemerintah tidak perlu menanggung kerugian untuk memberikan jaminan kepada swasta.  Namun,  sektor  swasta  harus  memberikan  keuntungan  yang  wajar, mekanisme pembiayaan yang disesuaikan dan transparan serta fleksibel dan risiko terkait  yang  ditanggung  (Setiawan  &  Sukma  F,  2012).  Untuk  melihat  ukuran keberhasilan  dalam  pelaksanaan  PPP  dalam  pengembangan  pariwisata  di Kabupaten Toraja Utara, dapat dilihat sebagai berikut:

## Equity (Keadilan)
Equity (keadilan)  adalah  mereka  yang  menggunakan  dan  mendapatkan keuntungan  dari  penggunaan  infrastruktur  harus  membayar  biaya  operasi  dan pemeliharaan  sesuai  dengan  penggunaannya.  Untuk  melihat Equity dalam kerjasama  pemerintah  swasta  dalam  pengembangan  pariwisata  di  kabupaten Toraja  Utara  dilihat  dari  keuntungan  yang  didapat  dari  pihak  pemerintah  dan pemilik destinasi atau pengelola objek wisata. Secara umum keberhasilan dalam menerapkan  konsep Public  Private  Partnership ini  dari  segi Equity (keadilan) memperlihatkan bahwa kerjasama tersebut dijalankan dengan adil  artinya pihak pemerintah  dan  swasta  dalam  kerjasama  ini  masih-masing  memeperoleh keuntungan  karena  keputusan  dan  pembagian  hasil  kerjasama  dalam  MoU  atau perjanjian  kerjasama  diambil  atas  dasar  kesepakatan  bersama  dengan  win-win solusion  yang  telah  disepakati  pihak  swasta  sebagai  pengelola  dan  pihak pemerintah yakni dalam kesepakatan tersebut adanya pembagian retribusi karcis 40% untuk pemerintah dan 60% untuk swasta (pemilik objek/pengelola).
Hasil  pembagian  yang  diberikan  kepada  pihak  pemerintah  akan  musuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata, sehingga hasil tersebut akan  kembali  dipakai  untuk  membangunan  objek  wisata.  Kemudian,  hasil kesepakatan  dalam  perjanjian  kerjasama  ini  pula  memperlihatkan  bahwa penentuan  harga  dalam  kesepakatan  tersebut  tidak  memberatkan  pengunjung.
Untuk pembagian dari hasil kerjasama didalam Surat Perjanjian atau MoU tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

## Table 1 . Tarif Retribusi Karcis Objek Wisata di Toraja Utara
Pengunjung Tarif Retribusi Karcis Pembagian Hasil Pendapatan Mancanegara Rp.30.000 Pemda : 40% Rp.12.000 Swasta : 60% Rp.18.000 Dewasa/Umum/Wisnus Rp.15.000 Pemda : 40% Rp.6.000 Swasta : 60% Rp.9.000 Peneliti/Karyawisata/Tamu daerah Rp.10.000 Pemda : 40% Rp.4.000 Swasta : 60% Rp.6.000 Anak-anak/Siswa/Mahasiswa Rp.5.000 Pemda : 40% Rp.2000 Swasta : 60% Rp.3.000
Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toraja Utara, 2021
Aspek keadilan bagi swasta atau pengelola objek wisata yakni pemerintah dalam kerjasama ini sesuai dengan isi MoU bahwa bantuan yang diberikan kepada pihak  swasta  akan  disesuaikan  dengan  program  dari  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata    seperti  melakukan  promosi  pariwisata,  pembangunan  sarana  dan prasarana serta pengembangan sumberdaya manusia dalam mengelola suatu objek atau destinasi wisata sehingga memberikan pengaruh terhadap kuantitas jumlah pengunjung  atau  wisatawan  serta  memberikan  pelayanan  dan  pengelolaan pariwisata  yang  baik.  Berikut  data  mengenai  kontribusi  pemerintah  dalam pembangunan pariwisata:
Table 2. Kontribusi Pemerintah dalam Pembangunan Pariwisata Di Kab.

## Toraja Utara
Kontribusi Pemerintah Kegiatan Promosi Pariwisata - Promosi Pariwisata Melalui Sosial Media, Website, Pameran dan Iven Pariwisata Pembangunan  Sarana dan Prasarana - Pembangunan Jalan Transportasi (Akses jalan ke lokasi objek wisata Lempe Negeri Diatas Awan tahun 2018)
- Renovasi  Sarana  dan  Prasarana  (Penggantian  atap  rumah  adat tongkonan, Erong)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana (Musholla di Ke’Te Kesu, Spot foto, Jalan Setapak, Hand Rolling, Pembangunan Kios Cenderamata, dan Pemasangan Paping Blok, Gazebo dan Tempat Parkir) Pengembangan Sumberdaya Manusia - Mengadakan Pelatihan (Pelatihan Pengelolaan Home Stay, Pelatihan Pengembangan  Destinasi,  Pelatihan  Karyawan  Hotel  dan  Pelatihan Sapta Pesona)
- Mengadakan Studi Tour atau kunjungan belajar ke suatu objek wisata
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toraja Utara yang diolah Penulis, 2021

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
7(1), 1-13: Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara

## Effectiveness (Efektivitas)
Efektifitas ini mengacu pada masalah keuangan, pengawasan pendapatan, kualitas pelayanan dan pemeliharaan untuk memastikan bahwa infrastruktur dan pelayanan  publik  disediakan  dengan  sebaik-baiknya  dalam  masa  kemitraan. Pemerintah sebagai leading sector pembangunan infrastruktur sektor publik perlu bersikap proaktif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk melihat efektifitas dalam kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Toraja Utara ini dilihat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama (MoU) antara pihak pemerintah  dan  pihak  swasta,  dan  cara-cara  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Toraja  Utara  dalam  memastikan  pelayanan  dan pengawasan terhadap kerjasama ini berjalan dengan efektif.
Efektifitas dalam Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta atau pengelola atau  yayasan  pemilik  obejek  wisata  di  Toraja  Utara  yang  dilihat  dari  tujuan kerjasama  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  hasil  perjanjian  yang  ada  didalam MoU  berjalan  dengan  efektive  dalam  menarik  pendapatan  (retribusi)  atau Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sektor  pariwisata  yaitu  jika  dilihat  ditahun  2019 PAD  Pariwisata  yang  dihasilkan  sebesar  3.170.305.000,  tanpa  adanya  MoU  atau Perjanjian  Kerjasama  ini  pemerintah  daerah  kabupaten  Toraja  Utara  sulit  untuk memperoleh  retribusi  tersebut  atau  dengan  adanya  MoU  ini  pemerintah  bisa melakukan intervensi dalam mengambil  sebagian hasil pendapatan objek wisata untuk  masuk  kedalam  PAD.  Kemudian,  dari  kerjasama  ini  juga  memberikan efektifitas  dalam  pengelolaan  pariwisata  seperti  memberikan  layanan  kepada pengunjung atau wisatawan karena para pengelolan sebelumnya telah diberikan pelatihan oleh pihak pemerintah dam disisi lainnya juga kerjasama ini memberikan peluang intervensi dari pihak pemerintah dalam rangka pengembangan pariwisata di kabupaten Toraja Utara.
Table 3 . Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Kab. Toraja Utara
Tahun Jumlah Pendapatan Tahun 2020 2016 3.526.463.899 +30,82% 2017 4.914.011.550 +39,35% 2018 3.178.816.000 -35,31% 2019 3.170.305.000 -0,26% 2020 1.318.578.500 -58,41%
Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toraja Utara, 2021
Data  diatas  menunjukkan  jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  disektor pariwisata dari tahun ketahun pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yang signifikan.  Namun  pada  tahun  2018-2019  mengalami  penurunan  dalam penerimaan  pendapatan  pariwisata,  dan  juga  terjadi  di  tahun  2020  dikarenakan kondisi  pariwisata  yang  terganggu  akibat  adanya  pandemic  Covid-19  sehingga mengalami penurunan jumlah kunjungan sebesar -58,41% dari tahun sebelumnya.

## Efficiecy (Efisiensi)
PPP  dalam  penyediaan  dan  pemeliharaan  terbukti  lebih  efisien,  sektor swasta memiliki kemampuan yang baik dalam mengadaptasi teknologi, sehingga efisiensi pelayanan dapat tercapai dalam kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan  pariwisata  di  kabupaten  Toraja  Utara.  Untuk  melihat  efisiensi dalam  kerjasama  pemerintah  dan  swasta  dalam  pengembangan  pariwisata  di kabupaten  Toraja  Utara  ini  dengan  melihat  efisiensi  anggaran  dan  kemampuan swasta dalam mengelola suatu objek wisata. Berikut dapat dilihat rencana anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toraja Utara:
Table 4 . Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kab. Toraja Utara Program Tahun Anggaran 2019 2020 Pengembangan destinasi wisata 959.030.000 3.838.717.875

## Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toraja Utara, 2021
Data  diatas  menunjukkan  rencana  anggaran  yang  digunakan  dalam pengembangan  destinasi  pariwisata  yaitu  dengan  melakukan  berbagai  kegiatan dan pembangunan infrastruktur pariwisata, dilihat dari anggaran yang dibutuhkan ditahun 2019 sebanyak 959 juta (sebagian anggaran lainnya  juga bisa bersumber dari pihak swasta) dan penerimaan PAD sektor pariwisata ditahun 2019 sebanyak 3  Milyar,  artinya  bahwa  anggaran  pembangunan  dan  penerimaan  pariwisata mengalami surplus sebesar 69,74%. Selain itu, penerimaan yang ada ditahun 2019 bisa digunakan kembali dalam pembiyaan anggaran belanja selanjutnya di tahun 2020. Kemudian, rencana kerja anggaran ditahun 2019-2020 naik sebesar +300,27%. Namun,  jika  dibandingkan  dengan  penerimaan  PAD  sektor  pariwisata  di  tahun 2020  yang  turun  sebesar  -58,41%  dan  jumlah  kunjungan  wisata  yang  dihasilkan juga  turun  sebesar  -69,91%,  artinya  dari  perbandingan  anggaran  dengan  hasil penerimaan  dan  kunjungan  wisata  yang  turun,  ini  tidak  sebanding  dengan anggaran yang dibutuhkan, akan tetapi disisilain penurunan ini juga disebabkan karena  fakter  eksternal  sehingga  penerimaan  dan  jumlah  kunjungan  tidak sebanding  dengan  rencana  anggara  di  tahun  2020.  Walaupun  demikian  dalam melakukan pembangunan pariwisata pemerintah masih mengalami keterbatasan anggaran  dari  dalam  melakukan  pembiayaan  atau  anggaran  pembangunan pariwisata seperti fasilitas-fasilitas didalam suatu objek wisata. Kemudian efisiensi ini juga didukung  karena adanya pihak swasta juga memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pembangunan atau pengelolaan pariwisata seperti kualitas sumberdaya dan kemampuan finansial yang mereka miliki.

## Exportability (Tingkah laku)
Exportability (tingkah laku) ini mengacu pada pergeseran alokasi risiko dari pemerintah  ke  swasta.  Pemerintah  tidak  perlu  menanggung  kerugian  untuk memberikan  jaminan  kepada  swasta.  Namun,  sektor  swasta  harus  memberikan

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
7(1), 1-13: Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara
keuntungan yang wajar, mekanisme pembiayaan yang disesuaikan dan transparan serta  fleksibel  dan  risiko  terkait  yang  ditanggung  dalam  kemitraan  pemerintah swasta  ini.  Untuk  melihat Exportability dalam  kerjasama  pemerintah  dan  swasta dalam  pengembangan  pariwisata  di  kabupaten  Toraja  Utara  ini  dengan  melihat alokasi  resiko  dari  adanya  MoU  ini  yakni  pihak  swasta  sebagai  pemilik  objek wisata,  dan  mekanisme  pembiayaan  yang  transparan  dan  fleksibel.  Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta atau pengelola atau yayasan pemilik objek wisata di  Toraja  Utara  yaitu  dari  alokasi  resiko  yang  diterima  adalah  kebutuhan pembuatan  suatu  infrastruktur  di  suatu  destinasi  yang  sulit  dipenuhi  oleh pemerintah  karena  keterbatasan  anggaran,  kemudian  aspek  resiko  yang  paling berdampak  kemasyarakat  adalah  ketika  ada  pembangunan  infrastruktur  yang berdampak  kepada  masyarakat,  selanjutnya  ketika  kurangnya  pengunjung  atau wisatawan yang datang, sehingga berdampak pada penerimaan pendapatan dari retribusi  tiket.  Untuk  aspek  trasnparansi  sudah  berjalan  dengan  baik,  karena pemerintah  menempatkan  satu  pegawai  harian  tetap  dimasing-masing  destinasi untuk mengawasi pihak swasta dalam hal penerimaan retribusi karcit atau tiket. Namun sampai saat ini dampak yang signifikan dari kerjasama ini dapat dilihat dari pemingkatan jumlah kunjungan atau wisatawan. Selengkapnya dapat dilihat dibawah ini table mengenai kunjungan wisatawan di Kab. Toraja Utara:

## Table 5. Data Wisatawan Mancanegara Kabupaten Toraja Utara
Tahun Jumlah Wisatawan Mancanegara Jumlah Wisatawan Nusantara Jumlah Wisatawan Persentase Kunjungan Wisatawan 2016 51.793 112.628 164.421 +25,47% 2017 62.356 223.210 285.566 +73,67% 2018 53.207 256.907 310.114 +8,5% 2019 32.388 333.166 365.554 +17,88% 2020 730 109.269 109.000 -69,91%
Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toraja Utara, 2021
Data  diatas  menunjukkan  jumlah  kunjungan  wisatawan  yang  rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan  rata-rata  +31,38  persen, hal  tersebut  dipengaruhi  dengan    adanya kerjasama  pemerintah  swasta      yang  baik  dalam  melakukan  pembangunan  dan pengelolaan  destinasi  atau  objek  wisata  yang  baik,  promosi  pariwisata,  serta majemen  resiko  yang  baik  sehingga  memberikan  kepuasan  atau  daya  tarik terhadap  pengunjung  atau  wisatawan.  Namun,  pada  tahun  2020  mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan kondisi pariwisata yang terganggu akibat  adanya  pandemic  Covid-19  sehingga  mengalami  penurunan  jumlah kunjungan sebesar -69,91% dari tahun sebelumnya.

## Kesimpulan
Keberhasilan  pelaksanaaan  kerjasama  pemerintah  dan  swasta  dalam pengembangan pariwisata  di Kabupaten Toraja yang dilihat dari Equity (keadilan), Effectiveness (efektivitas),  efficiency  (efisien),  dan Exportability (tingkah  laku) menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan dalam pengelolaan pariwisata, kerjasama  tersebut  dilaksanakan  dengan  membuatan  kesepakatan-kesepakatan didalam  MoU  atau  Perjanjian  Kerjasama  antara  pemerintah  (publik)  dan pengelola/pemilik objek wisata (swasta). Kersama tersebut memberikan efektivitas dalam  memperoleh  pendapatan  retribusi  pariwisata  serta  kerjasama  ini menghasilkan  penglolaan  pariwisata  dalam  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada  pengunjung  dan  penggunaan  anggaran  yang  efisien  dalam  melakukan pembangunan pariwisata.

## Persantunan
Pada penelitian ini penulis berterima kasih kepada kedua pembimbing saya yakni Prof. Dr. Alwi, M. Si dan Drs. Suryadi Lambali, MA  yang telah membimbing dengan baik. Terimah kasih juga kepada Kepala Dinas dan seluruh Staf di Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Toraja  Utara  yang  telah  membantu, mendukung  dan  mengizinkan  untuk  melakukan  penelitian  ini.  Studi  ini merupakan bagian penelitian dari tesis saya di Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin.

## Referensi
Abdullah, M. T. (2020). Public Private Partnership Dalam Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik : Pengalaman Indonesia dan India di Indonesi sekarang ini , maka akan menyimpulkan bahwa wajahnya sudah tampak berbagai laporan hasil  penelitian  dan  berita  manajemen  pelayanan  publ. Publik  (Jurnal  Ilmu Administrasi) ,
9 (2),
102 – 114. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31314/pjia.9.2.102-114.2020
Ikram, M. (2018). Public Private Partnership dalam Pengembangan Potensi Wisata Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2015. Jurnal  Ilmu Pemerintahan , FISIP, UNRI , Volume 5 (1), Halaman 1-8.
Nugroho, R., & Toyib, Y. (2018). Transformasi Public Private Paertnership Indonesia . PT Alex Media Komputindo.
Purwanti,  N.  D.  (2016).  Collaborative  Governance  (Kebijakan  Publik  dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer). Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gadjah Mada .
Rhama, B., & Setiawan, F. (2020). View of Asssessing Public Private Partnership in Indonesia Tourism.pdf. Public & Gavernance Review , Vol 4 No 3 (2020): September . https://doi.org/https://doi.org/10.30589/pgr.v4i3.339
Rukmana,  N.  S.,  &  Susanti,  G.  S.  (2015).  Kerjasama  Publik  Dan  Swasta  Dalam

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
7(1), 1-13: Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara
Pengelolaan  Parkir  Di  Kota  Makassar. Jurnal  Analisis  Kebijakan  Dan  Pelayan
Publik , Volume 1 Number 2 , Desember 2015 . https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.1021
Setiawan, T., & Sukma F, E. (2012). Public Private Partnership as a Policy Dilemma.
International Journal of Administrative Science and Organization , 18 (3).
Tang, L. Y., Shen, Q., & Cheng, E. W. L. (2010). A review of studies on Public-Private Partnership projects in the construction industry. International Journal of Project Management , 28 (7), 683 – 694. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2009.11.009