## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM ASPEK PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING): PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

## Yana Oetary, Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail : 1851022.yana@uib.edu

## Abstrak
Dalam  berkembangnya  teknologi  khususnya  di  Indonesia,  banyak  nya  kasus  yang  berkaitan  dengan teknologi, mulai dari penipuan online, judi online, hingga yang sering terjadi adalah kejahatan cyberbullying . Kejahatan cyberbullying tidak  dapat  dianggap  remeh  karena  dapat  menghancurkan  mental  psikologi  si korban, Untuk itu perlunya pemberian sanksi yang telah diatur didalam suatu peraturan perundang-undangan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan cyberbullying sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga hadirnya perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan cyberbullying sehingga  terjaminya  hak-hak  si  korban.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum normaatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dengan  menggunakan  jenis  data  sekunder  untuk memperoleh data yang sesuai dengann topik yang diteliti.
Kata kunci: Perundungan, Kejahatan, Sanksi

## Abstract
In  the  development  of  technology,  especially  in  Indonesia,  there  are  many  cases  related  to  technology, ranging  from  online  fraud,  online  gambling,  to  what  often  happens  is  cyberbullying.  The  crime  of cyberbullying cannot be underestimated because it can destroy the psychological mentality of the victim. For this reason, it is necessary to provide sanctions that have been regulated in a statutory regulation given to perpetrators of cyberbullying crimes so as to provide a deterrent effect on perpetrators and also the presence of legislation that provides protection against victims of cyberbullying crimes so as to ensure the rights of the  victims.  In  this  study  using  normative  legal  research  methods  with  a  statutory  approach  by  using secondary data types to obtain data that is in accordance with the topic under study.
Keywords: Bullying, Crime, Santions

## PENDAHULUAN
Perkembangan didunia saat ini telah memasuki era modernisasi dimana adanya perkembangan didalam  aspek  perilaku  serta  aspek  teknologi  yang  telah  merambah  kepada  tatanan  kebiasaan masyarakat khususnya di Indonesia. 1 Dalam aspek teknologi, sistem informasi dan transaksi elektronik
1 Kusuma, J. D. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Oleh anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Ekektronik. Unizar Law Review, 1 (1), 1-16, hlm. 1.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
telah memiliki perkembangan yang sangat cepat dan  telah merubah kebiasaan masyarakat. 2 Dimana adanya  dampak  positif  yang  dirasakan  masyarakat  dari  perkembangan  teknologi  seperti  perubahan interaksi  sosial  di  masyarakat  yang  sangat  cepat  dan  tidak  dibatasi  atau  yang  lebih  sering  dikenal dengan borderless  word . 3 dimana  masyarakat  yang  ada  di  suatu  wilayah  dapat  berinteraksi  dengan masyarakat yang berada di suatu wilayah lainya dengan mudah tanpa adannya kendala. Serta adanya perkembangan dalam hal sistem transaksi perbankan, perdagangan maupun perkembangan teknologi, pastinya nya mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai macam informasi yang ada seperti informasi bisnis, Pendidikan, ekonomi, politik, olahraga maupun media sosial. 4
Sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  dan  tuntutan  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia untuk  berkomunikasi  dan  mendapatkan  informasi  yang  terbaru  dan  teraktual  dari  hari  ke  hari, mendorong manusia menciptakan sistem komunikasi yang memiliki penyebaran yang sangat tepat dan cepat. 5 Seiring  dengan  berjalanya  waktu  berbagai  macam  media  sosial  pun  bermunculan  dan  telah menyebar hampir di seluruh dunia yang digunakan masyarakat dalam berinteraksi satu dengan yang lainya seperti path, facebook, Instagram dan twitter yang merupakan aplikasi yang banyak di gandrungi oleh masyarakat. 6 Namun sangat disayangkan perkembangan internet saat ini tidak hanya memberikan dampat  positif  melainkan  juga  dibarengin  dengan  dampak  negatif. 7 Internet  yang  seharusnya digunakan dalam berinteraksi sosial, mencari informasi, bermain game maupun kegiatan bisnis malah dijadikan  saranan  melakukan  tindakan  penipuan,  pengancaman,  menyebarkan  kebencian, menyebarkan  berita  palsu,  pembajakan  serta  penyadapan  dengan  menggunakan  koneksi  internat. 8 Lebih jauh lagi dampak negatif dari penggunaan internat dalam lingkup media sosial sudah merambah kedalam tindakan  perundungan atau bullying yang dilakukan melalui media masa dan dikenal sebagai cyberbullying . 9
Perundungan  atau bullying sendiri  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  yang  menggunakan kekerasan, pengancaman dengan cara memaksa demi meyalahgunakan dan mengitimidasi orang lain dan terjadi didunia nyata yang akhirnya hal ini menjadi sebuah kebiasaan. Sedangkan perundungan melaui  media  masa    atau cyberbullying merupakan  suatu  peluasan  yang  baru  dari bullying . Cyberbullying sendiri  merupakan suatu Kejahatan intimidasi yang dilakukan oleh  seseorang maupun berkelompok  yang  bertujuan  untuk  menyudutkan,  mendirskreditkan  atau  memojokan  pihak  lain melalui dunia cyber . 10 Kejahatan Cyberbullying pun lebih parah dampak nya dari perundungan yang dilakukan  secara  fisik,  karena  kejahatan Cyberbullying ini  mampu  membuat  pihak  korban  menjadi
2 Juita, S. R., Sihotang, A. P., Ariyono. (2018). Cyber Bullying Pada Anak Dalam Pespektif Politik Hukum Pidana : Kajian Teoritis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Humani (Hukum dan Masyarakat Madanai), 8 (2), 161-176, hlm.162. 3 Juita, S. R., Sihotang, A. P., Ariyono. (2018). Loc. Cit.
4 Sipayung, P. D. (2018). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Kebencian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (  Studi  Kasus  Putusan  Nomor  : 572/PID.B/2016/PN.JKT.SEL). Jurnal Maksitek, 3 (4), 130-144, hlm. 131.
5 Sengkey, F. J. (2018). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying). Jurnal Lex Crimen, 7 (8), 116-124, hlm. 116.
6 Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., Widyantara, I. M. M. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). Jurnal Analogi Hukum, 3 (1), 90-95, hlm. 90.
7 Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., Widyantara, I. M. M. (2021). Ibid ., hlm.91.
8 Sipayung, P. D. (2018). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Kebencian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (  Studi  Kasus  Putusan  Nomor  : 572/PID.B/2016/PN.JKT.SEL). Jurnal Maksitek, 3 (4), 130-144, hlm. 131.
9 Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 143-156., hlm. 145.
10 Sengkey, F. J. (2018). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying). Jurnal Lex Crimen, 7 (8), 116-124, hlm. 117.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
merasa  dipermalukan,  terkucilkan,  stress,  depresi,  merasa  terpuruk. 11 Bahkan  tak  jarang  kematian menjadi jalan terakhir yang diambil oleh korban Cyberbullying. 12 Terlebih kejahatan cyber merupakan kejahatan  yang  tidak  memiliki  batasan  teritori  atau  wilayah  dimana  pun  orang  dapat  melakukan kejahatan Cyberbullying. Sehingga  perlunya  partisipasi  aktif  pemerintah  dalam  memberikan perlindungan  maupun  penanggulangan  terhadap  kejahatan Cyberbullying serta  memberikan  sanksi yang sepadan bagi pelaku Cyberbullying sesuai dengann hukum yang berlaku di Indonesia. Melihat  persoalan  tersebut  pemerintah  pun  tidak  tinggal  diam,  dimana  pada  tahun  2008 pemerintah mengeluarkan suatu Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kemudian mengalami perubahan di tahun 2016 menjadi Undang-undang no 19 Tahun 2016  tentang  perubahan  Atas  Undang-undang  no  11  Tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi elektronik  yang  disebut  dengan  (UU  ITE)  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  biasa disebut dengan (KUHP) yang nantinya saling di elaborasikan satu dengan yang lain. Sehingga melihat hal ini penulis ingin mengkaji lebih jauh terkait tema Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya ( Cyberbullying ) Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. Melihat pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, Rumusan permasalahan yang akan diteliti  sebagai  berikut:  Bagaimana  hukum  memberikan  sanksi  terhadap  pelaku  kejahatan Cyberbullying di  Indonesia?  dan  Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  korban Cyberbullying di  Indonesia?.  Berdasarkan  rumusan  permasalahan  diatas,  tujuan  penelitian  yang diperoleh sebagai berikut: Untuk mengetahui sanksi apa saja yang diberikan terhadap pelaku kejahatan Cyberbullying ;  dan  Untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  perlindungan  terhadap  korban Cyberbullying.

## A. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  yang  akan  di  kaji  menggunakan  jenis  metode  penelitian  yuridis  normatif dengan sistem pendekatan perundang-undangan, yang mana dalam penelitian ini memfokuskan pada data sekunder atau penelitian yang di dapatkan atau diperoleh secara tidak langsung, contonya adalah studi  pustaka,  studi  documenter,  undang-undang,  artikel,  jenis  data  yang  dipergunakan  didalam mengkaji penelitian ini adalah jenis data sekunder yang memperoleh data secara tidak langsung dengan menggunakan bahan hukum primer sekunder dan tersier. 13 Bahan hukum primer didapat berdasarkan peraturan undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder didapat berdasarkan studi kepustakaan, peneleitian-penelitian, jurnal-jurnal artikel terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian ini, dan juga bahan  hukum  tersier  yang  diperoleh  dari  website  intrnet  yang  sesuai  dengan  kajian    penelitian  ini. Teknik  pengumpulan data  yang dipakai  dalam penellitian ini merupakan teknik  pengumpulan studi kepustakaan  yang  diperoleh  dengan  cara  mengumpulkan  data-data  serta  informasi  dari  berbagai macam buku, dokumen, artikel dan sebagainya

## B. PEMBAHASAN
Sanksi terhadap Pelaku Kejahatan Cyberbullying di Indonesia
11 Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., Widyantara, I. M. M. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). Jurnal Analogi Hukum, 3 (1), 90-95, hlm. 91.
12 Sengkey, F. J. (2018). Op. Cit., hlm. 117.
13 Daud, B. S., & Awaluddin, A. (2021). Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional. Journal of Judicial Review , 23 (1), 27-40., hlm. 30.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Perkembangan teknologi diseluruh dunia menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. 14 Banyak  nya  dampak  positif  yang  dirasakan  pengguna  teknologi  diiringi  juga  dengan  banyaknya dampak  negatif  yang  dirasakan. 15 Dimana  bermunculanya  jenis  kejahatan  berbasis  teknologi  yang muncul  di  era  modern  ini  seperti  memalsukan  cek,  memalsukan  kartu  kredit,  penipuan  pelelangan berbasin online, penipuan idnetitas serta content pornografi, dan salah satu kejahatan baru yang mulai muncul  seiring  perkembangan  teknologi  adalah  kejahatan Cyberbullying. 16 Cyberbullying sendiri merupakan gabungan dari dua unsur kata yaitu cyber dan bullying. Cyber sendiri merupakan  suatu media elektonik yang saling terhubunga didalam suatu system jaringan yang tersebar diseluruh dunia dan digunakan untuk saling berinteraksi searah maupun sebaliknya dengan berbasis online. 17 Bullying itu  sendiri  merupakan  suatu  kcenderungan  salah  satu  pihak  maupun  maupun kelompok dengan melakukan suatu tindakan yang membuat penderitaan bagi orang lain  dan dilakukan secara terus-menerus  dengan sengaja untuk melukai, mengakibatkan korban menjadi merasa takut dan tidak  nyaman  yang  dilakukan  secara  visik,  verbal  maupun  mental. 18 Ditegaskan  Kembali  oleh Coloroso  bahwa Bullying itu  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  secara  sengaja  dan  telah direncanakan  ataupun  secara  spontanitas    yang  memiliki  tujuan  menyakiti  seseorang  yang  sifatnya nyata maupun tak terlihat dan dilakukan di depan atau belakang seseorang. 19 Sehingga adanya bebrapa unsur-unsur  yang  selalu  melekat  dalam  kejahatan  bullying  yang  dikemukakan  oleh  Coloroso  yang terdiri dari “Kekuatan yang tak seimbang : dimana Bullying bukanlah suatu persaingan antara saudara kandung  ataupun  orang  yang  seimbang,  melainkan  antaraorang  yang  lebih  kuat,  lebih  besar,  lebih tinggi kasta sosial nya ataupun dari unsur ras; Keinginan untuk mencelakai : dimana dalam Bullying tidak  adanya    unsur  kekiruan  atau  kecelakaan  maupun  ketidaksengajaan,  melainkan  murni  untuk memberikan  luka  atau  kepedihan  terhadap  korban,  dan  adanya  rasa  puas  bagi  pelaku  setelah melakuakn Bullying ;  Ancaman  yang  berlanjut  :  Dimana Bullying bukan  lah  suatu  kejahatan  yang dilakukan  sekali,  melainkan  secara  terus  menerus;  dan  Teror  :  Diamana  semakin  eksistensi  nya kejahatan Bullying sehingga membuat si kroban menjadi ter terror karna itulah tujuan dari Bullying itu sendiri”. 20
Sehingga Cyberbullying menurut  Samer  Hinduja  dan  Jusstin.W  Patchin  merupakan  suatu keadaan dimana tindakan yang dilakukan menggangu dan merugikan  pihak lain dengan memberikan nada  ancaman  atau  penghinaan,  yang  pelakunya  tergolong  masih  anak-anak  atau  remaja  yang dilakukan seara sadar (sengaja) dan tindakan itu dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan media hadphone, komputer maupun media elektronik lainya. 21 Senada dengan definisi tersebut, The National Conferene  of State Legislatures (NCSLs) mengemukakan bawah Cyberbullying merupakan tindakan  yang  dilakukan  secara  sengaja  (sadar)  dalam  rentang  waktu  yang  berulang-ulang  yang menggunakan computer, terlpon, dan perangkat komunikasi lainya sebagai media untuk memberikan
14 Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan ( Bullying ) Secara Online Di Media Sosial. Jurnal Undiksha, 9 (1), 143-157, hlm. 143. 15 Tantimin,  T.  (2021).  Legal  Liability  of  Minors  as  Perpetrators  of  Online  Buying  and  Selling  Fraud  in Indonesia. LAW REFORM , 17 (2), 145-156., hlm. 146.
16 Kusuma, J. D. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Oleh anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Ekektronik. Unizar Law Review, 1 (1), 1-16, hlm. 4.
17 Paat, L. N. (2020). Kajian Hukum Terhadap Cyberbullying Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Lex Crimen, 9 (1), 13-23, hlm. 14.
18 Paat, L. N. (2020). Loc. Cit.
19 Minin, A. R. (2018). Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet ( Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Legalite: Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam, 2 (2), 1-18, hlm. 10.
20 Minin, A. R. (2018). Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet ( Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Legalite: Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam, 2 (2), 1-18, hlm. 11.
21 Paat, L. N. (2020). Kajian Hukum Terhadap Cyberbullying Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Lex Crimen, 9 (1), 13-23, hlm. 14 .

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
ancaman ataupun merendahkan orang lain. 22
Para ahli menyebutkan berbagai macam jenis kejahatan Cyberbullying seperti yang diutarkan oleh Wiliard dan Kimberly L Mason yang terdiri dari: 23 “ Flaming : dimana substansi dari teks pesan yang dikirimkan berisi kalimat atau kata-kata yang bernada kemarahan dan tiba-tiba; Harassement : yaitu  pesan  atau  pemberitahuan  yang  sangat  menggangu  yang  dikirimkan  melalui  pesan  singkat ataupun media sosial dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa henti; Denigration : merupakan suatu Tindakan pengumbaran kejelekan orang lain di media sosial dengan tujuan menghancurkan nama baik dan  reputasi  oran  lain; Impersonation :  merupakan  kejahatan  dengan  modus  untuk  seakan-akan menjadi pihak lain dan mengirimkan status atau info yang tidak baik; Outing : merupakan kejahatan dengan membocorkan rahasia kepunyaa orang lain dalam bentuk foto maupun sebagainya; Trickery : adalah kejahatan dengan merayu orang lain dengan berbagai upaya untuk memiliki rahasia pihak lain; Exclusion ;  merupakan  Tindakan  yang    disengaja  dengan  megeluarkan    seseorang  dari  suatu  grub media  sosial;  dan Cyberstalking ,  merupakan  suatu  Tindakan  dengan  mengusik  menjelek-  jelekan identitas pihaj lain secara terus-menerus  yang mengakibatkan orang tersebut menngalami ketakutan yang sangat luar biasa.” 24
Berdasarkan jenis-jenis Cyberbullying tersebut adanya contoh dari beberapa kasus yang terjadi khusunya  di  Indonesia.  Yang  mana  tidak  jarang  kejahatan Cyberbullying pun  merambah ke  dunia anak-anak. Dimana pembenci ( haters ) di media masa mengutarakan atau memberikan kata-kata yang tidak pantas terhadap anak-anak dalam bentuk tulisan, status maupun editan gambar secara online. 25 Contohnya dalam kasus Cyberbullying yang dialami anak artis Ussy Sulistiawaty, diamana anaknya mrngalami body shaming sehingga anak dari artis tersebut depresi serta tidak mau makan, 26 Contoh lainya  adalah  anak  dari  artis  Ruben  Onsu  yang  mengalami  perundungan  didunia  maya  atau Cyberbullying dimana adanya sebuah  cuplikan video  yang menampilkan  salah satu  anaknya di  edit atau dimanipulasi Sebagian tubuhnya dan diubah dengan anggota tubuh hewan dan diberikan notes bahwa korban tersebut adalah anak pungut, karna hal ini anak dari Ruben Onsu menjadi depresi dan sakit hati diusainya yang masih tergolong anak-anak karna Tindakan tersebut. 27
Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia memang perlu menjadi perhatian kita semua, dapat dilihat bahwa dampak yang ditimbulkan akibat Cyberbullying itu sendiri dapat menyebabkan korban menjadi  depresi,  menjadi  pribadi  yang  tertutup  dari  dunia  luar  dan  tidak  menutup  kemungkinan kematian adalah jalan terakhir. Untuk itu adanya UU yang memberikan kepastian hukum dalam hal pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku Cyberbullying yang diatur di dalam  KUHP dan UU ITE. Yang mana KUHP dan UU ITE sendiri memberikan aturan dan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan Cyberbullying.
KUHP  sendiri  mengatur  beberapa  pasal  terkait Cyberbullying dan  pemberian  sanksi  yang terdiri dari : “Pasal 310 ayat 1 : menjelaskan terkait siapa saja yang menyerang kehormatan   maupun nama  baik  orang  lain  agar  diketahui  umum  diberinkan  sanksi  penjara  selama  9  bulan.    Maksudnya pasal ini adalah adanya kejahatan Cyberbullying dalam jenis Harrasment ; Pasal 310 ayat 2 : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka
22 Kusuma, J. D. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Oleh anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Ekektronik. Unizar Law Review, 1 (1), 1-16, hlm. 4.
23 Minin, A. R. (2018). Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet ( Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Legalite: Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam, 2 (2), 1-18, hlm. 12.
24 Minin, A. R. (2018). Loc. Cit.
25 Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Anak Korban Tindak Pidana Perundungan ( CyberBullying ) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi. Jurnal Kajian Ilmiah, 20 (2), 125-136, hlm. 131.
26 Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Loc. Cit.
27 Sengkey, B. E., Pangemanan, D. R., Barama, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Anak Yang Dilakukan Melalui Media Sosial ( Cyber Bullying). Lex Privatum, 9 (5), 94-102, hlm. 97.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.  Maksudnya  pasal  ini  adalah  sebagai  penjelas  jenisn  tindakan Cyberbullying dengan  bentuk Harrasment; Pasal 311 ayat 1 : jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Maksudnya pasal ini adalah adanya kejahatan Cyberbullying dalam jenis Denigration atau  mengumbar  kejelekan  orang  lain  dengan  berita  bhong:  Pasal  315:  Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan  lisan  atau  perbuatan,  atau  dengan  surat  yang  dikirim  atau  diterimakan  kepadanya,  diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu; dan Pasal 369 ayat 1: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka  rahasia,  memaksa  seorang  supaya  memberikan  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun.  Maksudnya  pasal  ini  adalah  adanya kejahatan Cyberbullying dalam  jenis cyberstalking dengan  maksud  mengusik  menjelek-  jelekan identitas pihaj lain secara terus-menerus  yang mengakibatkan orang tersebut menngalami ketakutan yang sangat luar biasa”. 28
Indonesia  sendiri  mempunyai  UU  ITE  yang  dapat  memberikan  landasan  hukum  terkait kejahatan Cyberbullying, yang  mana  terdapat  beberapa  pasal  yang  mengatur  terkait  permasalahan Cyberbullying yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan Cyberbullying , dimana pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. 29 : “Pasal 45 ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (l) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Pasal 45 Aayat 3  :  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ; Pasal 45 Aayat 4 : Setiap Orang yang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/  atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/  atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ; Pasal 45 A ayat 2 : Setiap Orang  yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan  (SARA)  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.O00. 000,00 (satu miliar rupiah) ; dan Pasal 45 B :  Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara  pribadi  sebagaimana
28 Sakban,  A.,  Sahrul.,  Kasmawati,  A.,  Tahir,  H.  (2019).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Kejahatan  Cyber Bullying di Indonesia. Jurnal Civicus, 7 (2), 59-65, hlm. 61.
29 Sudarmanto,  H.  L.,  Mafazi,  A.,  Kusnandia,  T.  O.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak  Pidana Cyberbullying Di Indonesia. Dinamika Hukum & Masyarakat, 1 (2), 1-23, hlm. 20.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. 30
Dapat  kita  ketahui  bahwa  berdasaran  pada  hakekatknya  KUHP  di  buat  sejak  lama  sebelum berkembangnya  teknologi,  sehingga  demi  menjawab  berbagai  persoalan  mengenai  dunia  maya  dan segala  unsur-unsur  kegiantanya,  di  keluarkanlah  UU  ITE  yang  diharapkan  dapat  mengakomodir permasalahan kejahatan didunia maya khususnya Cyberbullying . 31 Dimana adanya larangan maupun sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan Cyberbullying yang di atur dalam UU ITE semata- mata untuk menjaga hak setiap indidividu serta kelompok sehingga tidak ada yang  dirugikan. 32 Dan pasal-pasal UU ITE yang telah disebutkan diatas memang dapat dipergunakan dalam menanggulangi berbagai  macam  kejahaan Cyberbullying .  Dimana  UU  ITE  ini  menekankan  terhadap  pengaturan keamanan maupun pemberian sanksi yang secara tegas dan jelas dalam penggunaan sistem teknologi yang  disalahgunakan  kearah  tindakan  kejahatan cyber khususnya cybernullying . 33 Dengan memberikan  hukuman  penjara  mulai  dari  4  hingga  6  tahun  dan  denda  ratusan  juta  hingga  miliaran rupiah. Diharapkan dapat memberikan keadilandan efek jera terhadap si pelaku.
Sejalan dengan penggunaan pasal-pasal yang ada didalam KUHP dan UU ITE, dapat terlihat baahwa penggunaan pasal-pasal yang ada didalam UU ITE khususnya pasal 27 ayat 3 juga tidak dapat dilepaskan  dari  pernafsiran  hukum  yang  ada  didalam  KUHP  yang  ada  di  pasal  310  serta  311. 34 Contohnya saja didalam UU ITE tidak  ada penafsiran mengenai pencemaran nama baik, namun dalam KUHP dijelaskan apa itu pencemaran nama baik, dan contoh lainya adalah dalam KUHP dipertegas bahwa penghinaan merupakan suatu deli aduan, dan berdasarkan putusan Makhkama Konstitusi (MK) No 50/PUU-VI/2008 mengeaskan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah delik aduan. 35 Sehngga suatu perkara  yang muncul dapat diproses jika sudah dilaporkan. Untuk itu hadirnya KUHP dan UU  ITE diharapkan  mampus  memberikan  kepastian  dan  penindakan  hukum  terkait  permasalahan  hukum didunia cyber khususnya cyberbullying .

## Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying Di Indonesia
Kejahatan cyberbullying merupakan  penggunaan  teknologi  informasi  yang  memiliki  tujuan mengitimidasi  atau mengancam  pihak lain  yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sadar. 36 sehingga  perlunya  korban cyberbullying mendapatkan  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum merupakan  jaminan  dan  pengakuan  yang  diperoleh  dari  hukum  didalam  relasi  antara  hak-hak manusia. 37 Berbicara  perihal  perlindungan  hukum,  terdapat  2  bentuk  perlindungan  yang  berlaku  di
30 Paat, L. N. (2020). Kajian Hukum Terhadap Cyberbullying Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Lex Crimen, 9 (1), 13-23, hlm. 17 . 31 Meinarni, N. P. S. (2019). Tinjauan Yuridis Cyber Bullying Dalam Ranah Hukum Indonesia. Ganaya, 2 (1), 299- 308, hlm. 305.
32 Paat, L. N. (2020). Op. Cit., hlm. 18.
33 Juita, S. R., Sihotang, A. P., Ariyono. (2018). Cyber Bullying Pada Anak Dalam Pespektif Politik Hukum Pidana : Kajian Teoritis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Humani (Hukum dan Masyarakat Madanai), 8 (2), 161-176, hlm.173.
34 Devi,  S.  (2021). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Perundungan  Dunia  Maya  (Cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, hlm. 4.
35 Devi, S. (2021). Loc. Cit.
36 Barus,  R.  K.  I.  (2019).  Korban  Cyberbullying,  Siapakah?. JURNAL  SIMBOLIKA:  Research  and  Learning  in Communication Study , 5 (1), 35-43, hlm. 39.
37 Nugroho, T. P., Nafin, A., Setiawati, M., Arrizal, N. Z. (2021). Tinjauan Yuridis Atas Pemulihan Hak Bagi Korban Cyberbullying Di Indonesia. In Proceeding of Conference on Law and Social Studies , 1-15, hlm. 11.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Indonesia yaitu perlindungan preventif dan represif. 38 Perlindungan preventif merupakan suatu usaha yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  persengeketaan  yang  ada  dilingkungan  masyarakat, contohnya  dengan  menerbitkan  perundang-undangan  yang  mengatur  sesuatu  yang  boleh  dan  tidak boleh  dilakukan,  atau  seirng  disebut  dengan  kaidah  hukum  contohnya  UU  ITE  tersebut  yang memmberikan  batasan  dan  sanksi  bagi  kejahatan cyberbullying . 39 Dan  perlindungan  represif merupakan  suatu  upaya  untuk  mencari  penyelesaian  permasalahan  atau  sengketa  dengan mempergunakan Lembaga peradilan. 40
Berbicara  mengenai  bentuk  perlindungan  hukum,  maka  tidak  lah  jauh  dari  yang  namanya pemenuhan hak-hak korban yang di atur didalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) serta aturan turunanya yaitu PP No. 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Karena UU Perlindungan Saksi dan Korban hadir  untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan atau korban dalam setiap proses peradilan. Sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban dibentuk dengan berasaakan lima (5) yaitu asas pernghargaan harkat dan martabat, keamananan, adil, tidak diskrtiminatif serta memiliki kepastian hukum sesuai dengan pasal 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban, Untuk itu hadirnya PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian  kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban sebagai turunan dari UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan berbagai macam bentuk perlindungan hukum bagi  korban  kejahatan  pidana  terkhusus    korban  kejahatan cyberbullying yang  terdiri  dari  restitusi, kompensasi dan bantuan medis atau rehabilitasi psikologi sosial yang dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk UU  Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).
Bentuk dari perlindungan itu adalah Restitusi yang merupakan suatu pengganti kerugian yang di wajibkan bagi pelaku ataupun kerabat pelaku yang berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas timbulnya kerugian materil maupun immaterial yang dirasakan korban yang sesuai dengan prinsip ( restutio in integrum ) 41 yang terdapat di pasal 19 PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian  kompensasi,  restitusi  dan  bantuan  kepada  saksi  dan  korban. Kompensasi adalah  bentuk tanggung  jawab  atau  ganti  rugi  yang  dibebankan  kepada  negara  diakrenakan  pihak  pelaku  tidak sanggup  mengganti  kerugian  yang  seharusnya  menjadi  tanggung  jawabnya. 42 yang  diatur  didalam pasal 2 PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Bantuan  medis  atau  rehabillitasi merupakan  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada korban  dalam  bentuk  terapi  psikologi  maupun  bantuan  medis  dalam  rangka  mengembalikan kepercayaan diri korban Kembali seperti semula.
Walaupun  memang  UU  ITE  tidak  menjelaskan  secara  implisit  mengenai  bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban khusunya korban kejahatan cyberbullying , namun hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban (UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban)  serta  aturan  turunanya  yaitu  PP  No.  35  Tahun  2020  tentang perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban menjawab problematika hal tersebut, dengan memberikan beberapa bentuk perlindungan
38 Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan ( Bullying ) Secara Online Di Media Sosial. Jurnal Undiksha, 9 (1), 143-157, hlm. 154.
39 Fitri, W., & Putri, N. (2021). Loc. Cit.
40 Fitri, W., & Putri, N. (2021). Loc. Cit.
41 Laoly,  A.  Y.,  &  Malau,  P.  (2020).  Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum  terhadap  Saksi  dan  Korban  dalam Perpsektif Perkara Pidana. Yurisprudensi : Jurnal Hukum Ekonomi, 6 (2), 165-188, hlm. 185.
42 Wijaya, I. A. (2018). Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. Jurnal Hukum dan Pembangunan ekonomi, 6 (2), 93-111, hlm. 95.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
seperti restitusi, kompensasi dan bantuan medis atau rehabilitasi yang diharapkan dapat menjamin hak- hak korban cyberbullying .

## C. KESIMPULAN
Dapat diketahui bahwa kejahatan cyberbullying memang tidak boleh dianggap remeh, terlepas dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, karena dampak yang ditimbulkan juga sangat berefek besar  terhadap  korban  nya,  untuk  itu  pemerintah  perlu  mengambil  sikap  terhadap  kejahatan cyberbullying, memang hadirnya KUHP telah ada sebelum berkembangya terknologi, namun belom mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada di lapangan, sehingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan  UU  ITE  yang  diharapakan  mampu  memberikan  kontrol  dan  batasan-batasan  dalam penggunaan teknologi, sehingga bagi pihak yang melakukan kejahatan terkhusus cyberbullying akan mendapatkan sanksi yang telah di atur di dalam UU ITE dan KUHP.
Dalam  hal  perlindungan  hukum  memang  belom  diakomodir  secara  jelas  didalam  UU  ITE sehingga menjadi problematika Ketika hal tersebut tidak dapat di jawab dengan peraturan yang ada, sehingga menjawab hal itu UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) serta aturan turunanya yaitu  PP  No.  35  Tahun  2020  tentang  perubahan  atas  PP  No.  7  Tahun  2018  tentang  pemberian kompensasi  restitusi  dan  bantuan  kepada  saksi  dan  korban  menjawab  problematika  hal  tersebut, dengan memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum yang memang dianggap pro terhadap hak- hak korban cyberbullying berupa restitusi, kompensasi dan bantuan medis atau rehabilitasi. Perlunya kesadaran  masing-masing  pihak  secara  bijak  dalam  menyikap  perkembangan  teknologi  yang  ada. Jangan sampai teknologi yang menguasai diri kita, unutk itu perlunya di kembangkan kesadaran akan sikap salaing menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Barus,  R.  K.  I.  (2019).  Korban  Cyberbullying,  Siapakah?. JURNAL  SIMBOLIKA:  Research  and Learning in Communication Study , 5 (1), 35-43.
Daud, B. S.,  & Awaluddin, A. (2021). Aspek Religius  dalam Pembaharuan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional. Journal of Judicial Review , 23 (1), 27-40.
Devi,  S.  (2021). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Perundungan  Dunia  Maya (Cyberbullying)  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan.
Dewi,  N.  N.  A.  P.,  Nahak,  S.,  Widyantara,  I.  M.  M.  (2021).  Pembuktian  Tindak  Pidana  Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). Jurnal Analogi Hukum, 3 (1), 90-95.
Fitri,  W.,  &  Putri,  N.  (2021).  Kajian  Hukum  Islam  Atas  Perbuatan  Perundungan  ( Bullying )  Secara Online Di Media Sosial. Jurnal Undiksha, 9 (1), 143-157.
Fitri,  W.,  &  Putri,  N.  (2021).  Kajian  Hukum  Islam  Atas  Perbuatan  Perundungan  (Bullying)  Secara Online Di Media Sosial. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 143-156
Juita,  S.  R.,  Sihotang,  A.  P.,  Ariyono.  (2018).  Cyber  Bullying  Pada  Anak  Dalam  Pespektif  Politik Hukum Pidana : Kajian Teoritis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Humani (Hukum dan Masyarakat Madanai), 8 (2), 161-176.
Kusuma,  J.  D.  (2018).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Cyber  Bullying  Oleh  anak  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  Ekektronik. Unizar Law Review, 1 (1), 1-16.
Laoly, A. Y., & Malau, P. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Perpsektif Perkara Pidana. Yurisprudensi : Jurnal Hukum Ekonomi, 6 (2), 165-188.
Meinarni, N. P. S. (2019). Tinjauan Yuridis Cyber Bullying Dalam Ranah Hukum Indonesia. Ganaya,
2 (1), 299-308.
Minin,  A.  R.  (2018).  Kebijakan  Kriminal  Terhadap  Tindak  Pidana  Intimidasi  Di  Internet  ( Cyberbullying)  Sebagai  Kejahatan  Mayantara  (Cybercrime). Legalite:  Jurnal  Perundang- undangan Dan Hukum Pidana Islam, 2 (2), 1-18.
Nugroho, T. P., Nafin, A., Setiawati, M., Arrizal, N. Z. (2021). Tinjauan Yuridis Atas Pemulihan Hak Bagi  Korban  Cyberbullying  Di  Indonesia. In Proceeding  of  Conference  on  Law  and  Social Studies , 1-15.
Paat, L. N. (2020). Kajian Hukum Terhadap Cyberbullying Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Lex Crimen, 9 (1), 13-23.
Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Anak Korban Tindak Pidana Perundungan ( CyberBullying ) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi. Jurnal Kajian Ilmiah, 20 (2), 125-136.
Sakban, A., Sahrul., Kasmawati, A., Tahir, H. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia. Jurnal Civicus, 7 (2), 59-65.
Sengkey,  B.  E.,  Pangemanan,  D.  R.,  Barama,  M.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Perundungan Anak Yang Dilakukan Melalui Media Sosial ( Cyber Bullying). Lex Privatum, 9 (5), 94-102.
Sengkey, F. J. (2018). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying). Jurnal Lex Crimen, 7 (8), 116-124.
Sipayung,  P.  D.  (2018).  Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Penyebaran  Kebencian  Melalui  Media Elektronik Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik  (  Studi  Kasus  Putusan  Nomor  :  572/PID.B/2016/PN.JKT.SEL). Jurnal  Maksitek, 3 (4), 130-144.
Sudarmanto, H. L., Mafazi, A., Kusnandia, T. O. (2020). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia. Dinamika Hukum & Masyarakat, 1 (2), 1-23.
Tantimin, T. (2021). Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia. LAW REFORM , 17 (2), 145-156.
Wijaya, I. A. (2018). Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. Jurnal

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Hukum dan Pembangunan ekonomi, 6 (2), 93-111.

## Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. (KUHP)
Undang-undang  no  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  no  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-undang  No.  31  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  No.  13  Tahun  2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Peraturan  Pemerintah  No.  35  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  No.  7  Tahun  2018 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.