## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Kajian Yuridis Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Melakukan
Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

## Heru Drajat Sulistyo
Fakultas Hukum, Universitas Soerjo, Jl. Cepu Km.3, Ngawi, 63218 E-mail: -
Abstract —  This  study  discusses  theoretically  normative  about  the  appeal  made  by  the  Public  Prosecutor  on  the  verdict  free (vrijspraak) in the Indonesian Criminal Justice System intended to find solutions to the juridical problems arising from the acquittal. The  problem  in  this  study,  namely:  What  is  the  legal  basis  for  the  Public  Prosecutor  to  conduct  an  appeal  against  the  verdict (vrijspraak). The research method used is a normative legal research method and uses secondary data types, including primary  legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through library studies, print media, electronic  media. The results of the research study, namely: the legal basis of the Public Prosecutor conducting an appeal against the verdict (vrijspraak) is the  Decree  of  the  Minister  of  Justice  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  M.14-PW.07.03  of  1983  dated  December  10,  1983 concerning Supplementary Guidelines for the Implementation of the Criminal Procedure Code (item 19) . Then the Supreme Court Decree Reg. no: 275 K / Pid / 1983 in the Raden Sonson Natalegawa case was the first decision to be born as jurisprudence for a free verdict  after  the  entry  into  force  of  the  Criminal  Procedure  Code.  Furthermore,  the  Constitutional  Court  Decision  Number  114  / PUU-X / 2012 dated March 28, 2013. The existence of the Constitutional Court Decision Number 114 / PUU-X / 2012 dated March 28, 2013, the public must accept the Public Prosecutor is contested with legal action to appeal against the acquittal (vrijspraak).
Keywords — : Cassation; Acquittal; Indonesian Criminal Justice System.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pasal 244 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan “ Terhadap putusan perkara pidana yang  diberikan  pada  tingkat  terakhir  oleh  pengadilan  lain  selain  daripada  Mahkamah  Agung,  terdakwa  atau  penuntut  umum dapat  mengajukan  permintaan  pemeriksaan  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  kecuali  terhadap  putusan  beba  s”.Berdasarkan Pasal 244 KUHAP tersebut, pada kalimat bagian akhir yaitu kecuali terhadap putusan bebas, maka secara yuridis normatif Jaksa Penuntut Umum tidak dapat  mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas  ( vrijspraak ).
Kenyataannya banyak terjadi  putusan bebas  ( vrijspraak ) yang diajukan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah  Agung  kemudian  di  terima  dan  dikabulkan.  Upaya  hukum  kasasi  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap  putusan bebas  ( vrijspraak ) ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarkat. Penelitian ini fokus membahas apa yang menjadi dasar hukum  Jaksa  Penuntut  Umum  melakukan  upaya  hukum  kasasi  terhadap  putusan  bebas    ( vrijspraak )  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia.
B. Manfaat Penelitian
a. Penelitian  ini  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  tentang  dasar    hukum  yang  mengatur  Jaksa  Penuntut  Umum melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas ( vrijspraak ) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang kajian mengenai  dasar hukum yang mengatur Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas ( vrijspraak ).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Sistem Peradilan Pidana
Menurut Muladi (2002:35), Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum  pelaksanaan pidana.Selanjutnya Mardjono Reksodiputra (1994:85) menyatakan, Sistem  Peradilan  Pidana  adalah  sistem  dalam  suatu  masyarakat  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan  agar  berada  dalam batas-batas toleransi masyarakat.
Barda Nawawi Arif (1992:197) berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara  pidana.  Pada  dasarnya,  perundang-undangan  pidana  merupakan  penegakan  hukum  pidana in  aostracto yang  akan diwujudkan ke adalah  penegakan hukum in concrecto .

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut : Muladi  (2002:35),  Sistem  Peradilan  Pidana"  harus  dilihat  sebagai  "The network  of  courts  and  tribunals  which  deal  with criminal law and its enforceme”, Sistem  peradilan  pidana  di  dalamnya  mengandung  gerak  sistemik  dari  subsistem-subsistem pendukungnya  ialah  kepoiisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  koreksi/pemasyarakatan,  yang  secara  keseluruhan merupakan  satu  kesatuan  yang  berusaha  mentransformasikan  masukan ("input) menjadi  keluaran  ("output”)  yang  menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang terdiri dari :
a. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana;
b. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan; dan
c. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial. Menurut M. Yahya Harahap (2003:38),  bahwa criminal justice system merupakan fungsi gabungan (collection of function) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau di iuamya.  Tujuan  pokok  gabungan  fungsi  dalam  kerangka criminal  justice  system adalah    untuk  menegakan,  melaksanakan (menjalankan) dan memutus perkara pidana.
Selanjutnya M. Yahaya Harahap (2003:39)  menyatakan, Sistem Peradilan Pidana didukung dan dilaksanakan oleh 4 fungsi utama sebagai berikut :
1. Fungsi  pembuatan  Undang-undang  ( law  making  function ),  fungsi  ini  dilakukan  oleh  DPR  dan  Pemerintah  atau  badan  lain berdasar Delegation Legislation.
2. Fungsi  penegakan  hukum  ( law  enforcement  function ),  tujuan  obyektif  fungsi  ini  ditinjau  dari  pendekatan  tata  tertib  social ( social order ).
a. Penegakan hukum secara actual ( the actual enforcement ) meliputi tindakan : penyelidikan-penyidikan ( investigation ), penegakan  ( arrest ),  penahanan  ( detention ),  persidangan  ( trial )  dan  penindakan  ( punishment ),  pemenjaraan  guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana ( correcting the behavior of individual Effect ).
b. Efek Preventif ( Preventif Effect ).
1) Fungsi  pemeriksaan  pengadilan  ( fungtion  of  adjudication ),  fungsi  ini  merupakan  sub  fungsi  dari  kerangka penegakan  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  hakim  serta  pejabat  pengadilan  yang terkait.
2) Fungsi memperbaiki terpidana ( the function of correction ), fungsi ini meliputi aktifitas lembaga pemasyarakatan, layanan social terkait dan lembaga kesehatan mental.
B. Upaya Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP)
Pengertian  upaya  hukum  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana ( KUHAP)  terdapat pada Bab 1 Angka 12 yaitu, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Menurut  Andi  Hamzah  dan  Irdan  Dahlan  (1987:4)  menyatakan,  upaya  hukum  dimaksukan  merupakan  sarana  untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan pengadilan tersebut.
Secara teoritis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP), ada dua macam upaya hukum, yaitu, upaya hukum biasa , terdiri dari perlawanan , banding , kasasi dan upaya hukum luar biasa, terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## C. Upaya Hukum Kasasi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP)
Tidak  ada  definisi  upaya  hukum  kasasi  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana. Pemahaman  upaya  hukum  kasasi  dapat  dilihat  pada  Pasal  244  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP),  yaitu  terhadap  perkara  pidana  yang  diberikan  pada  tingkat  terakhir  oleh  pengadilan  lain  selain  daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.
Menurut  Harun  M.  Husein  (1992:48),    upaya  hukum  kasasi  itu  adalah  :  hak  terdakwa  atau  penuntut  umum  untuk  tidak menerima  putusan  pengadilan  pada  tingkat  terakhir,  dengan  cara  mengajukan  permohonan  kepada  Mahkamah  Agung  guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara aiternam/kumuiatif) bahwa dalam putusan   yang dimintakan kasasi  tersebut,  peraturan  hukum  tidak  diterapkan  atau  dsterapkan  tidak  sebagaimana  mestinya,  cara  mengadili  tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
Selanjutnya  R.  Soesilo  (1992:138),  kasasi  itu  jalan  hukum  untuk  melawan  keputusan-keputusan  hakim  yaitu  keputusan- keputusan  yang  tidak  dapat  dimohonkan  banding  baik  oleh  karena  tidak  diperbolehkan  oleh  undang-undang  maupun  karena kesempatan banding itu telah dipergunakan.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Alasan  upaya  hukum  kasasi  telah  diatur  dalam  Pasal  253  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana sebagai berikut :
a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
Dengan demikian alasan-alasan pengajuan upaya hukum kasasi ada tiga hal, yaitu tentang penerapan hukumnya, tentang cara mengadili  dan tentang wewenang pengadilan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tata cara  pengajuan upaya hukum kasasi, sebagai berikut :
a. Pemohonan  kasasi  disampaikan  oleh  Permohon  kepada  Panitera  Pengadilan    yang  memutus  perkaranya  dalam  tingkat pertama, dalam  waktu 14 (empat betas) hari sesudah putusan pengadilan  yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.(Pasal 245 ayat (1) KUHAP).
b. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan  yang ditandatangani oteh Panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 245 ayat (2) KUHAP).
c. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang oleh Penuntut Umum dan terdakwa sekaligus, maka Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain (Pasal 245 ayat  (3) KUHAPl)
d. Apabila  tenggang  waktu  14  hari  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  245  ayat  (1)  telah  lewat  tanpa  diajukan  permohonan kasasi oleh yang bersangkutan. Maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan (Pasal 246 ayat (1) KUHAP).
e. Apabila  dalam  tenggang  waktu  sebagaimana  dimaksud  Pasal  246  ayat  (1),  pemohon  teriambat  mengajukan  permohonan kasasi maka hak untuk permohonan kasasi itu gugur (Pasal 246 ayat (2 )KUHAP).
f. Selama  perkara  permohonan  kasasi  beium  diputus  oleh  Mahkamah  Agung,  permohonan  kasasi  itu  dapat  dicabut  sewaktu- waktu  dan  apabila  sudah  dicabut,  permohonan  kasasi  dalam  perkara  itu  tidak  dapat  diajukan  lagi  (Pasal  247  ayat  (1) KUHAP).
g. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirirn ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirim (Pasal 247 ayat (2) KUHAP)
h. Apabila perkara telah mulai diperiksa, akan tetapi belum diputus sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya,  maka  pemohon  dibebani  membayar  biaya  perkara  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  hingga  saat pencabutannya (Pasal 247 ayat (3) KUHAP).
i. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP.
j. Pemohon  kasasi  wajib  membuat  memori  kasasi  yang  berisi  alasan-alasan  permohonan  kasasinya  dan  dalam  waktu  empat belas  hari  setelah  mengajukan    permohonan  tersebut,  harus  sudah  menyerahkan  kepada  panitera,  yang  untuk  itu  ia memberikan surat tanda terima (Pasal 248 ayat (1) KUHAP).
k. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 248 KUHAP pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur (Pasal 248 ayat (4) KUHAP).
Putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung diatur Pasal 254 KUHAP, yaitu, dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan  kasasi  karena  telah    memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  245,  246  dan  Pasal  247  KUHAP, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.
Pendapat Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril (2004:223-226) mengenai Putusan Mahkamah Agung yaitu :
a. Putusan  yang  menyatakan  kasasi  tidak  dapat  diterima,  yaitu  apabila  permohonan  kasasi  tidak  memenuhi  syarat  formii, antara lain;
- Permohonan kasasi terlambat diajukan dari tenggang waktu 14 hari;
- Tidak mengajukan memori kasasi
- Memori kasasi terlambat disampaikan.
b. Putusan  yang  menolak  permohonan  kasasi,  yaitu  permohonan  sampai  menguji  mengenai  hukumnya,  tetapi  putusan  yang dikasasi  ternyata  tidak  mengandung  kesalahan  dalam  penerapan  hukum  sebagaimana  mestinya  juga  tidak  terdapat  cara mengadili  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  undang-undang  atau  dalam  mengadili  perkara  tersebut  pengadilan  yang bersangkutan tidak melampaui batas wewenngnya. Dengan kata lain, putusan pengadilan yang dikasasi tidak terdapat cacat dan kesalahan yang bertentangn dengan pasal 233 ayat 1 KUHAP)
c. Putusan  yang  mengabulkan  permohonan  kasasi.  Putusan  ini  berarti  putusan  pengadilan  yang  dikasasi  dibatalkan  oleh Mahkamah  Agung  dengan  alasan  putusan  tersebut  mengandung  pelanggaran  terhadap  ketentuan  pasal  253  ayat  (1),  yaitu meliputi berikut ini :
1. Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

## D. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana
Definisi  putusan  pengadilan  dalam  KUHAP  terdapat  pada  Pasal  1  angka  11  KUHAP,  yaitu  :  Putusan  pengadilan  adalah pemyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  11  KUHAP  tersebut  terdapat  tiga  bentuk  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana menurut KUHAP, yakni: putusan bebas dari segala tuduhan hukum, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan yang mengandung pemidanaan, yang akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut :
a. Putusan Bebas (vrijsprssk) Putusan  bebas (vrijspraak), diatur  Pasal  191  ayat  (1)  KUHAP,  yaitu  :  Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil pemeriksaan  di  sidang,  kesalahan  terdakwa  atas  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.
Menurut M. Yahya Harahap (1985:965), mencermati esensi Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka secara yuridis putusan bebas merupakan putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:
1. Tidak  memenuhi  asas  pembuktian  menurut  Undang-Undang  secara  negatif.  Dari  hasil  pembuktian  yang  diperoleh  di persidangan,  tidak  cukup  membuktikan  kesaianan  terdakwa  dan  sekaligus  pula  kesalahan  terdakwa  yang  tidak  cukup bukti tadi, tidak diyakini oleh hakim.
2. Atau  tidak  memenuhi  asas  batas  minimum  pembuktian,  kesalahn  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  hanya  didukung oleh  satu  alat  bukti  saja,  sedang  menurut  ketentuan  pasal  183  KUHAP,  agar  cukup  membuktikan  kesalahan  seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
Selanjutnya M. Yahya Harahap berpendapat, (1985:967), Dengan bertitik  tolak dan dua asas  yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, yakni:
1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik  berupa  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat  dan  petunjuk  maupun  keterangan  terdakwa,  tidak  dapat membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan,  berarti  perbuatan  yang  didakwakan  tidak  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan.
2. Atau  secara  nyata  hakim  menilai,  pembuktian  kesalahan  yang  didakwakan  tidak  memenuhi  ketentuan  batas  minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dan seorang saksi saja
3. Atas  putusan  bebas  tersebut  bisa  juga  didasarkan  atas  penilaian,  kesalahan  yang  terbukti  itu  tidak  didukung  oleh Keyakinan hakim.
Vrijspraak adalah  putusan  hakim  yang  mengandung  pembebasan  terdakwa,  karena  penstiwa-penstiwa  yang  disebutkan dalam  surat  dakwaan  setelah  diadakan  perubahan  atau  penambahan  selama  persidangan,  bila  ada  sebagian,  atau  seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadiii perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti. (Djoko Prakoso, 1985: 270)
Selanjutnya pendapat Harun M. Husein, (1992:108) menyatakan, sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat  1  KUHAP,  maka  dapat  kita  definisikan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  putusan  bebas,  ialah  putusan  pengadilan  yang membebaskan  terdakwa  dari  dakwaan,  karena  menurut  pendapat  pengadilan  terdakwa  tidak  terbukti  dengan  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Pasal  183  KUHAP  menyatakan,    Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Jadi putusan bebas (vrijspraak) , secara normatif karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu : Pasal 184 ayat (1) menyatakan : Alat bukti yang sah adalah: a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli,
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ( ontslag van alle rechtsvervolging ) secara yuridis diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yaitu : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
Menurut Djoko Prakoso (1985:272-273) Alasan-alasan dijatuhkannya putusan lepas dari segala tuntutan hukum :
1. Karena penstiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau peianggaran maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.
2. Apabila  ada  keadaan  istimewa  yang  mengakibatkan  bahwa  terdakwa  tidak  dapat  dijatuhi  suatu  hukuman  pidana menurut  beberapa  pasal  dari Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  atau  adanya  alasan-alasan  pemaaf,  yaitu seperti yang disebutkan dalam :

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
a. Pasal 44 KUHP, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat  dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa;
b. pasal 48 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (overmacht);
c. pasal 49 KUHP, kalau terdakwa meiakukan oerbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan hams membela diri (noordeer);
d. pasal 50 KUHP, kaiau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan dalam undang-undang atau;
e. pasal 51 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah o!eh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu.
c. Putusan Pemidanaan
Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 191 ayat (3) KUHAP, yaitu : Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
Pasal10 KUHP mengatur jenis-jenis pemidaan, yaitu : 1. Hukuman Pokok, terdiri dari:
a. Hukuman mati
b. Hukuman penjara
c. Hukuman kurungan dan
d. Hukuman denda
2. Hukuman tambahan, terdiri dari :
a. Pencabutan beberapa hak tertentu
b. Perampasan barang tertentu
c. Pengumuman keputusan hakim

## III. METODE PENELITIAN
Metodologi  adalah  pengetahuan  tentang  berbagai  cara  kerja  yang  disesuaikan  dengan  objek  studi  ilmu  yang  bersangkutan. Dengan  kata  lain  metodelogi  itu  menjelaskan  tata  cara  dan  langkah  yang  akan  ditempuh  untuk  mencapai  tujuan  penelitian (Koentjaraningrat, 1981:61).
Menurut Setiono (2005:3) metode adalah alat untuk mencari jawab. Jadi menggunakan suatu metode (alat) harus mengetahui dulu apa yang dicari.
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode,sistematika,  dan  pemikiran  tertentu  yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 1986: 42-43).
Adapun metode penelitian sebagai berikut:
a. Jenis Penelitian
Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji (2004:13)
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  hukum  normatif  karena  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder.
b. Pendekatan Masalah
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  (2008  :  93)  Pendekatan-pendakatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  hukum diantaranya:  pendekatan  undang-undang  ( statute  approache ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  pendekatan  historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( comparative approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach). Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  pendekatan  antara  lain  :  pendekatan  perundang-undangan,    pendekatan  historis, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Pendekatan Perundang-undangan dengan cara menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pendekatan historis dengan cara menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.
Menurut  Peter  Mahmud  marzuki  (2008:93-94),  dengan  mempelajari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  ada, peneliti  akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menjawab isu yang dihadapi.
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumen dan arsip.
2. Sumber Data
Penelitian menggunakan Sumber data sekunder,  terdiri : a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan upaya hukum kasasi.
b. Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## 3. Analisa Data
Bahan-bahan  hukum  yang  telah  diperoleh,  baik  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder  merupakan  data kualitatif,  yang  kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara  deskriptif  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

## IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Melakukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas ( Vrijspraak ).

## A. Yurisprudensi sebagai dasar hukum Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (vrijsprak).
Putusan bebas ( vrijspraak ) selalu menjadi perhatian masyarakat, terlebih lagi untuk kasus-kasus besar yang berskala nasional, maka putusan bebas akan mengundang reaksi pro dan kontra dalam masyarakat.
Menurut  Pasal  244  KUHAP  terhadap  putusan  bebas  ( vrijspraak ),  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  dapat  mengajukan  upaya hukum  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung.  Pasal  244  KUHAP,  menyatakan,  Terhadap  putusan  perkara  pidana  yang  diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mankamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.
Terjadi  perkembangan  dalam  praktek  peradilan  pidana  Indonesia,  yakni  terhadap  ketentuan  Pasal  244  KUHAP  tersebut, Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  melakukan  upaya  hukum  kasasi  terhadap  putusan  bebas  ( vrijspraak )  kepada  Mahkamah  Agung. Hal  ini  merupakan  suatu  langkah  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  memenuhi  rasa  ketidak  adilan  masyarakat  menurut  persepsi publik (masyarakat) terhadap putusan bebas ( vrijspraak).
Menurut  Harun  M  Husein  (1992:119),  Ketentuan  terhadap  putusan  bebas  yang  secara  langsung  dapat  dimintakan  kasasi Kepada Mahkamah Agung sebagai berikut :
1. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 01-PW. 07. 03 Tahun 1982 tanggal 4 Pebruari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
2. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983.
3. Yurisdensi Mahkamah Agung.
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 01-PW. 07. 03 1982 tanggal 4 Pebruari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP,  menyatakan  :  Mengingat bahwa mengenai  masalah  "salah  atau  tidak  tepatnya  penerpan  hukum”  merupakan  alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan banding, melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi.
Esensi  dari  butir  19  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  :  M.14-PW.07.03  Tahun  1983  tanggal  10  Desember  1983 yaitu  :  terhadap  putusan  bebas  tidak  dapat  dimintakan  banding;  tetapi  berdasarkan  situasi  dan  kondisi,  demi  hukum,  keadilan dan  kebenaran  terhadap  putusan  bebas  dapat  dimintakan  kasasi.  Hal  ini  akan  didasarkan  pada  yurisprudensi.(Departemen Kehakiman Republik Indonesia (II), Pedoman Pelaksanaan KUHAP, 1982:324).
Berdasarkan  ketentuan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor:  M.  14-PW.  07.  03.  Tahun 1983  tersebut  maka terhadap  putusan  bebas,  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  mengajukan  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  tanpa  terlebih  dahulu melalui upaya hukum banding. Keputusan Menteri Kehakiman ini menjadi titik awal lahirnya yurisprudensi yang menyangkut putusan bebas.
Untuk pertama kalinya dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukan  upaya  hukum  kasasi  kasus  Raden  Sonson  Natalegawa  atas  putusan  bebas.  Selanjutnya  Mahkamah  Agung mengabulkan  permohonan  Jaksa  Penuntut  Umum  atas  permohonan  kasasi  kasus  Raden  Sonson  Natalegawa  dengan  Putusan Mahkamah Agung Rl Regno: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember Tahun 1983.
Yuriprudensi Mahkamah Agung Rl Regno: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember Tahun 1983  tersebut  menjadi acuan dan dasar pembenar secara  yuridis  normatif  bagi  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  mengajukan  upaya  hukum  kasasi  terhadap  putusan bebas (vrijspraak) di tingkat pemeriksaan pengadilan negeri.
Putusan Mahkamah Agung Rl Regno: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember Tahun 1983 inilah yang menjadi yurisprudensi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas ( vrijspraak ).
Menurut  Leden  Marpaung  (1992:446-447),  Putusan  Mahkamah  Agung  Rl  Regno:  275  K/Pid/1983  tanggal  15  Desember Tahun 1983 tersebut melahirkan dua yurisprudensi yang isinya , yaitu :
1. Putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung (MA) dalam putusan tersebut di atas, pada pertimbangan-pertimbangannya antara lain mencantumkan sebagai berikut:
“…………..sesuai  dengan  yurisprudensi  yang  ada  apabila  ternyata    putusan  pengadilan  yang  membebaskan  terdakwa  itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan  tindak  pidana  yang  disebutkan  dalam  surat  dakwaan  dan  bukan  didasarkan  pada  tidak  terbuktinya  unsur-unsur perbuatan  yang  didakwakan  atau  apabila  dalam  menjatuhkan  putusan  itu  pengadilan  telah  melampaui  batas  wewenang dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut atau relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur non  yuridis  yang  turut  dipertimbangkan  dalam  putusan  itu,  hal  mana  dalam  melaksanakan  wewenang  pengawasannya

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
meskipun  hal  itu  tidak  diajukan  sebagai  keberatan  kasasi  oleh  Jaksa.  Mahkamah  Agung  wajib  menelitinya  bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menenma permohonan kasasi tersebut. 2. Penafsiran "melawan hukum", mengenai hal ini Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan, antara lain mencantumkan:
"Suatu  perbuatan  dapat  dianggap  sebagai  perbuatan  melawan  hukum,  tidak  semata-mata  diukur  dari  segi  perbuatan pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  diancam  dengan  hukum  pidana  tertulis  maupun  asas-asas  yang bersifat umum, tapi juga menurut kepatutan dalam kehidupan dalam masyarakat perbuatan itu menurut penilaian masyarakat merupakan perbuatan tercela.”
Pendapat Harun M. Husein (1992:120), tentang yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai putusan bebas : “Pada hemat kami Mahkamah Agung tidaklah melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan undang-undang, bahkan Mahkamah  Agung  berusaha  meluruskan  penerapan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pengadilan,  agar  penerapan  hukum  tersebut benar-benar sesuai dengan arti dan  makna  yang terkandung di dalamnya. Dengan cara ini, Mahkamah  Agung berusaha untuk menyesuaikan pelaksanaan ketentuan undang-undang dengan aspirasi hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Sebab  larangan  kasasi  terhadap  putusan  bebas,  dirasakan  terlalu  idealistik  dan  belum  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi masyarakat  kita,  oleh  karena  itu  demi  hukum,  kebenaran  dan  keadilan,  Mahkamah  Agung  membenarkan  pengajuan  upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.”

## B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 sebagai dasar hukum Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (vrijsprak)
Perkara  mahkamah  Konstitusi  Nomor  114/PUU-X/2012  adalah  perkara  pengujian  Pasal  244  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana)  terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  selengkapnya  berbunyi  :”  Terhadap  putusan  perkara  pidana  yang  diberikan  pada tingkat  terakhir  oleh  pengadilan  lain  selain  dari  Mahkamah  Agung,  terdakwa  atau  Penuntut  Umum  dapat  mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas, terhadap :
 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum “.
 Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  yang  berbunyi  “Segala  warga  Negara  bersamaan  kedudukannnya  didalam  hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum “.
diajukan oleh :
Nama :
Dr. H. Idrus, M. Kes.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Nomor 10, Lubuksikaping, Sumatera Barat.
Pemohon  (Dr.  H.  Idrus,  M.  Kes.)  sebelumnya  telah  divonis  bebas  oleh  Pengadilan  Negeri  Lubuksikaping  dengan  register perkara  nomor    55/PID/2007/PN.Lbs.  tanggal  18  Juni  2008.  Selanjutnya  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  mengajukan  upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum dari Hakim MK terbelah dua ( dissenting opnion ) dalam menguji konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP. Hakim  Konstitusi  Harjono  mempunyai  pendapat  berbeda  ( dissenting  opnion )  yang  intinya,  menurut  Hakim  Konstitusi Harjono  Pasal  244  KUHAP  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Kutipan  sebagian  pendapat  Hakim  Konstitusi  Harjono “  …Dengan  dihilangkannya  frasa  "kecuali  putusan  bebas"  Pasal  244  KUHAP  maka  secara  fundamental  telah  merobohkan sistem  KUHAP,  yang  implikasinya  akan  memandulkan  banyak  pasal  KUHAP  yang  lain,  padahal  penghilangan  tersebut  tidak ada dasar konstitusionalnya. Praktik bukanlah rujukan untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan Undang Undang  Dasar  dan  justru  pengujian  undang-undang  seringkali  dimaksudkan  untuk  mengoreksi  apakah  praktik  yang  berlaku telah  sesuai  dengan  konstitusi,  oleh  karenanya  tidak  jarang  Mahkamah  memutuskan  dengan  konstitusional  bersyarat ( conditionally constitutional ) untuk mengoreksi praktik yang tidak benar tersebut dan tidak sebaliknya”.
Mayoritas  hakim  konstitusi  berpendapat  frasa  “kecuali  terhadap  putusan  bebas”  dalam  Pasal  244  KUHAP  bertentangan dengan konstitusi.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  pengujian  konstitusionalitas  Pasal  244  KUHAP  sebagai  upaya  mewujudkan kepastian hukum dalam pengajuan kasasi atas putusan bebas ( vrijspraak ) oleh JPU telah mendapat pertimbangan hukum yang sangat mendasar. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Mahkamah Konstitusi pada bagian (3.13.1), yaitu “Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi”.  Dari  ketentuan  tersebut  jelas  bahwa  Mahkamah Agung  adalah pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai pengadilan negara tertinggi dari  keempat  lingkungan peradilan  tersebut,  menjadi  mutlak  bahwa  Mahkamah  Agung  memiliki  kewenangan mengadili  pada tingkat  kasasi  terhadap  putusan  dari  keempat  lingkungan  peradilan yang  berada  di  bawahnya.  Sebagai  pengadilan  negara tertinggi  dari  keempat  lingkungan peradilan  tersebut,  menjadi  mutlak  bahwa  Mahkamah  Agung  memiliki  kewenangan mengadili  pada  tingkat  kasasi  terhadap  putusan  dari  keempat  lingkungan  peradilan yang  berada  di  bawahnya.  Meskipun demikian,  pembentuk  undang-undang  telah membatasi  kewenangan  tersebut  dengan  menentukan  antara  lain  dalam  Pasal  67

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
KUHAP yang menyatakan, “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama  kecuali  terhadap  putusan  bebas,  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  yang  menyangkut  masalah  kurang  tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara  cepat”,  dan Pasal 244 yang  menegaskan,  “  Terhadap putusan  perkara pidana  yang  diberikan  pada  tingkat  terakhir  oleh  pengadilan  lain  selain  daripada  Mahkamah  Agung,  terdakwa  atau  penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.  Apabila Pasal  67  KUHAP  menentukan  pengecualian  untuk  memohon  pemeriksaan  banding terhadap  putusan  tingkat  pertama  yang menyatakan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hokum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, maka Pasal 244 KUHAP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. Kedua ketentuan  tersebut  sama  sekali  tidak  memberikan  upaya  hukum  biasa  terhadap putusan  bebas,  yang  berarti  fungsi Mahkamah  Agung  sebagai  pengadilan  kasasi terhadap  putusan  bebas  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  yang  ada  di  bawahnya sama sekali ditiadakan”.
Selajutnya pertimbangan Mahkamah pada bagian (3.13.2) menyatakan “Bahwa tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan  Mahkamah  Agung,  kenyataan  selama  ini  menunjukkan  bahwa  terhadap  beberapa  putusan  bebas  yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding [vide Pasal 67 KUHAP], akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya. Padahal, menurut ketentuan Pasal 244  KUHAP  terhadap  putusan  bebas  tidak  boleh  dilakukan  upaya  hukum  kasasi.  Hal  itu  mengakibatkan  terjadinya ketidakpastian  hukum  dalam  praktik  karena  terjadinya  kontradiksi  dalam  implementasi  pasal  tersebut.  Di  satu  pihak  pasal tersebut  melarang  upaya  hukum  kasasi,  namun  di  lain  pihak  Mahkamah  Agung  dalam  praktiknya  menerima  dan  mengadili permohonan  kasasi  terhadap  putusan  bebas  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  di  bawahnya.  Oleh  karena  itu,  untuk  menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa “kecuali terhadap putusan bebas”.
Selanjutnya amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 sebagai berikut :
AMAR PUTUSAN,
Mengadili, Menyatakan
1.   Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
1.1   Menyatakan frasa, “ kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3209)  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2   Menyatakan frasa, “ kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2.  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3.   Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  114/PUU-X/2012  tersebut  Jaksa  Penuntut  Umum  telah memperoleh kepastian hukum dalam mengajukan kasasi atas putusan bebas ( vrijspraak ).

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Dasar  hukum  Jaksa  Penuntut  Umum  melakukan  upaya  hukum  kasasi  terhadap  putusan  bebas  ( vrijspraak )  adalah  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013.

## B. Saran-Saran
Dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  114/PUU-X/2012  tanggal  28  Maret  2013  maka  masyarakat  harus menerima Jaksa Penuntut Umum diperbolekan melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas ( vrijspraak ).

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Mardjono Reksodipuro, Hak Azazi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta, 1994. Barda Nawawi Arief, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana : Alumni, Bandung: 1992, hlm. 197 A.Hamzah dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum dalam Perkara Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987. Harun M. Huzein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. R. Soesilo , Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum) , Penerbit: Politeia, Bogor.1992 Muladi, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002. Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia, Jakarta, 2004. Koentjaraningrat, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia,UI-Pres, Jakarta,  1981. Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, UNS Press, Surakarta, 2005. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1986. Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia, Jakarta, 2004, hlm. 223-226 Djoko Prakoso, Kedudukan Justiabel di Dalam KUHAP, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.270 M. Yahya Harahap (II), Pembebasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 965 Departemen Kehakiman Republik Indonesia (II), Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jakarta, 1982, hlm.324 Leden Marpaung (II), Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi), Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 446-447.
M. Yahya Harahap (I), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal 38
Dudu Iswara Machmudin, Pegantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.58.