## Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat Bayu Marfiando
Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia Email: bayumarfiando70@gmail.com

## Abstract
Dissolution of the Hizbut Tahrir Indonesia Community Organization (HTI) conducted by the Indonesian Government through the Decree of the Jakarta Administrative Court No. 211/G/2017/PTUN. JKT if related to freedom of association by some groups is considered a form of violation of citizens who have been protected in the 1945 Constitution. However, in the dissolution of the HTI mass organizations the government has conducted various in-depth studies and considerations based on for several views: (1) HTI has the potential to threaten the stability of the State, relating to Indonesia’s democratic politics and can threaten political parties in Indonesia; (2) Threats to Security Stability, including threats to the rise of terrorist acts and also against the demonstration of policies provided by the government as well as the existence of the integrity of the Republic of Indonesia with the existence of radical ideology carried by HTI which has an interest in replacing state ideology with Islamic ideology in the form of Khilafah Islamiyah or Islamic state.
Keywords: Dissolution of Civil Society Organizations, Hizbut Tahrir Indonesia Community Organization, Freedom of Association

## Abstrak
Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Putusan PTUN Jakarta No. 211/G/2017/PTUN.JKT apabila dikaitkan dengan kebebasan berserikat oleh beberapa kalangan dinilai merupakan bentuk pelanggaran terhadap warga masyarakat yang sudah dilindungi dalam UUD 1945. Namun demikian, dalam pembubaran Ormas HTI tersebut pemerintah telah melakukan berbagai pengkajian dan pertimbangan yang mendalam yang didasarkan atas beberapa pandangan: (1) HTI Berpotensi Mengancam Stabilitas Negara, berkaitan dengan politik demokrasi Indonesia dan dapat mengancam terhadap partai Politik yang ada di Indonesia; (2) Ancaman Terhadap Stabilitas Keamanan, diantaranya ancaman terhadap maraknya aksi terorisme dan juga terhadap gerakan melakukan demonstrasi terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah serta eksistensi keutuhan NKRI dengan adanya faham radikal yang diusung oleh HTI yang memiliki kepentingan untuk menggantikan ideologi negara dengan ideologi Islam dalam bentuk Khilafah Islamiyah atau negara Islam.
Kata Kunci: Pembubaran Ormas, Hizbut Tahrir Indonesia, Kebebasan Berserikat

## Pembubaran  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat

## Pendahuluan
Pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial, karena manusia mustahil dapat hidup sendiri tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. 1 Sebagai makhluk sosial, manusia akan mempunyai dorongan untuk selalu memiliki ikatan atau terhimpun dalam suatu organisasi dan perkumpulan atau yang lebih dikenal dengan organisasi kemasyarakatan (selanjutnya Ormas), baik yang dibentuk secara teratur ataupun perkumpulan yang bersifat terbuka dan longgar. Melalui ikatan dalam ormas tersebut, maka setiap individu akan dapat mengekspresikan dirinya dan menjalin hubungan timbal balik ataupun bersama-sama melakukan upaya melakukan berbagai kegiatan dan mencapai tujuan ormas itu.
Pasca reformasi dan tantangan global yang dirasakan segenap bangsa Indonesia, telah menciptakan perubahan demikian cepat, dinamis, berhadapan dengan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dan serba kemungkinan. Keadaan ini bertitik singgung dengan menguatnya proses demokratisasi, keterbukaan, penguatan kearifan lokal, perkembangan informasi dan teknologi dan gaya hidup baru dengan sistem nilai baru yang serba berbasis kebebasan, partisipasi yang tinggi dari kelompok masyarakat baik menyangkut hak-hak asasi manusia, membentuk asosiasi-asosiasi sosial politik, ekonomi sampai kepada sosial budaya
Fenomena tersebut telah menyebabkan pertumbuhan ormas menemukan musim terbaiknya. Ibaratnya seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Ormas banyak bermunculan, baik yang berlatar belakang  profesi, etnis  (kedaerahan), kepemudaan, kemahasiswaan, keagamaan dan lain- lain. Ormas yang mengambil nama LSM juga bermunculan dari tingkat pusat atau nasional hingga daerah. Pesatnya perkembangan ormas tersebut, semakin terasa manakala terjadi berbagai aktivitas ormas  yang  oleh sebagian kalangan dinilai mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Fakta-faktanya munculnya berbagai ormas yang melakukan tindakan anarkisme, seperti di Cikeusik, Pandeglang, Banten terkait konflik jemaat Ahmadiyah yang telah menimbulkan korban jiwa dan tindakan anarkisme yang dilakukan oleh Ormas lain seperti Front Pembela Islam (FPI) dalam melakukan kegiatan sweeping minuman keras dan tempat-tempat hiburan di berbagai daerah di Indonesia, telah memicu desakan dari berbagai pihak untuk segera melakukan pembubaran ormas tersebut. 2
Pertumbuhan jumlah ormas, dan jenis kegiatannya dalam kehidupan demokrasi sejatinya makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Namun demikian dalam prakteknya terdapat pula ormas yang dianggap berkeinginan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia dan menolak Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (selanjutnya HTI). Dalam menjalankan organisasinya, HTI nyata-nyata telah menyebut bahwa Pancasila sebagai Ideologi Kufur. 3 Padahal dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah ditegaskan bahwa “Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Secara ideologis, HTI merupakan organisasi Partai Politik Islam yang berdiri pada tahun 1953 di Timur Tengah, tepatnya di Negara Yordania. Saat ini HTI sudah memiliki cabang di hamper 30
1  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu  Pengantar , Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977.
2 “FPI Ancam Gulingkan SBY” dalam https://nasional.kompas.com/read/2011/02/11/15583862/ FPI.Ancam.Gulingkan.SBY, diakses pada tanggal 10 Juni 2020. 3  Ainun Rafiq al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia, Yogyakarta: LKIS, 2012, hlm. 62.
negara termasuk Indonesia. Namun di Indonesia HTI mewujud sebagai ormas yang berjuang di luar sistem politik Negara untuk menegakkan syari’at Islam di bawah naungan daulah khilafah, suatu sistem pemerintahan yang dipimpin seorang khalifah. 4
Salah satu alasan mendirikan Negara khilafah menurut HTI adalah bahwa sistem politik demokrasi merupakan representasi dari ideologi sekulerisme dan kapitalisme. Mereka juga memandang demokrasi bukan hanya sebagai ideologi tetapi sebagai al at penjajahan negara- negara barat terutama Amerika untuk menjajah negara-negara yang berpenduduk Muslim. Dengan demikian, demokrasi harus ditolak dan diganti dengan ideologi Islam. Untuk mewujudkan ideologinya tersebut, HTI menempuh dua strategi perlawanan terhadap dunia barat, yaitu: (1) perlawanan pemikiran, (2) perlawanan politik.
Sesuai dengan namanya, Hizbut Tahrir artinya adalah Partai Pembebasan. Dalam laman resmi Hizbut Tahrir, disebutkan bahwa organisasi ini adalah partai politik, bukan organisasi kerohanian, bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Jika ditelusuri, HTI di Kementrian Dalam Negeri HTI tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan sejak tahun 2000. 5
HTI  dikenal  sebagai  organisasi yang unik  karena  mempunyai  mengembalikan kehidupan Islami dengan menerapkan syariat Islam sebagai aturan kehidupan. Daya tarik dari HTI, lain dari yang lain karena gencar memaparkan solusi Islam secara runtut dan sistematis tanpa basa-basi untuk mengatasi segala macam problematika umat Islam khususnya di Indonesia. Segala macam problematika manusia itu dengan gamblang dipaparkan dan dijawab oleh HTI sehingga siapapun bisa merespon solusi Syariah dan Khilafah dalam perspektif HTI baik dilihat dari segi ilmiah maupun segi keimanan atau akidah. Namun demikian, apapun bentuk dan tujuan yang diusung oleh HTI, jelas-jelas bahwa ormas ini dapat mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Di beberapa negara Timur Tengah sendiri, Hizbut Tahrir masuk dalam daftar organisasi terlarang.
Menyikapi fenonema tersebut, muncul desakan dari berbagai pihak agar pemerintah perlu segera mengambil langkah hukum secara tegas dan segera membubarkan keberadaan  Ormas  HTI.  Dalam rangka menyerap  aspirasi  dari  masyarakat  tersebut, akhirnya Pemerintah Indonesia melalui suatu proses pengkajian yang panjang, melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, pada tanggal 8 Mei 2017, Ormas HTI dilarang eksistensinya di Indonesia. Beberapa alasan pembubaran HTI yang dikemukakan oleh pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:
a.  Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
b.  Kegiatan yang dilaksanakan oleh HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
c.  Aktifitas yang dilakukan oleh HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang
4  “Fenomena HTI (Kajian Akademis)”, dalam https://www.kompasiana.com/alhakim/ 54ffa7bda33311ec4f5106ca/fenomena-hti-kajian-akademis, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.
5  “Hizbut  Tahrir,  Khilafah,  dan  Sikap  Pemerintah”,  dalam   https://geotimes.co.id/kolom/hizbut-tahrir-khilafah-dan-sikap-pemerintah/,  diakses pada tanggal 20 Juni 2020.
dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. 6
Sebagai tindak lanjut dari pembubaran tersebut, Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, kemudian resmi mencabut Surat Ketetapan (SK) Badan Hukum HTI terhitung mulai tanggal 19 Juli 2017. Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkum HAM sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU- 00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik atau melalui website http://www.ahu.go.id. Keputusan pencabutan SK Putusan yang diambil oleh Kemenkum HAM tersebut adalah mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan pada tangal 10 Juli 2017.
Menyikapi keputusan pemerintah tentang pembubarannya tersebut, pihak HTI pun tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, pada tanggal 18 Juli 2017 pihak HTI mengajukan uji formil dan uji materil terhadap Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan pada tanggal 13 Oktober 2017, pihak HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK Nomor AHU- 30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Hukum ormas tersebut dibatalkan. Walaupun demikian, dalam prakteknya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak HTI pun mengalami jalan buntu, karena baik gugatan uji formil maupun uji materil yang dilakukan ke MK serta gugatan yang dilakukan ke PTUN kedua-duanya tetap ditolak oleh majelis hakim.
Dalam prakteknya, pembubaran ormas HTI tersebut dinilai oleh berbagai kalangan telah melanggar kebebasan berserikat sebagai warga negara. Hak atas kebebasan berserikat (right to freedom of association) merupakan hak fundamental. Hak atas kebebasan berserikat tersebut dengan lugas telah dijamin dalam Konstitusi, yakni Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E UUD 1945. Selain dalam konstitusi, hakikat mengenai hak atas kebebasan berserikat juga diatur dalam Pasal 24 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:
(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai.
(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia hak atas kebebasan berserikat dijamin dalam pasal 20 dengan menyatakan:
(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpuldan berserikat tanpa kekerasan.
(2)  Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.
6  “Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia”, dalam https://nasional. kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini_alasan_pemerintah_ bubarkan_hizbut_tahrir.indonesia, diakses  pada  tanggal  10 Juni 2020.
Dalam hukum internasional hak asasi manusia, hak atas kebebasan berserikat masuk dalam zona irisan antara hak sipil dan politik. Hak ini tidak boleh diintervensi baik oleh negara maupun pihak lain oleh karena pentingnya hak bebas berserikat bagi adanya dan berfungsinya demokrasi. Bahwa kepentingan politik individu akan lebih dapat diperjuangkan melalui sebuah perkumpulan dengan orang lain baik melalui partai politik, kelompok profesional, organisasi maupun perserikatan lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka. 7
Kebebasan berserikat bukan hanya kebebasan untuk mendirikan sebuah organisasi/serikat pekerja, tetapi lebih dari itu adalah terjaminnya pelaksanaan dan tujuan dilaksanakannya kebebasan berserikat tersebut sesuai dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Namun demikian, pelaksanaan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih mengalami pasang surut. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya tarik-menarik kepentingan antara warga negara di satu sisi, dengan kepentingan negara (pemerintah) di sisi lainnya amat mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara. Meskipun Hak Asasi Manusia telah menjadi norma dan standar dalam konstitusi, legislasi nasional dan hukum internasional, namun dalam pelaksanaannya belum memenuhi prinsip “Law as it is in the book.”
Berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah dalam pembahasan penulisan ini adalah: Bagaimana analisis yuridis pembubaran Ormas HTI yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dikaitkan dengan kebebasan berserikat?

## Kerangka Teoritis
Pendirian ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dapat dikatakan merupakan suatu bentuk tindakan sosial yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka teori yang akan digunakan dalam pembahasan penulisan ini adalah teori tindakan sosial menurut menurut Max Weber. Menurut Weber, tindakan sosial sangat berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. 8
Lebih jauh Weber menyatakan bahwa tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat “membatin“ atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu.
Inti dari teori Weber adalah bahwa tindakan sosial, apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. Karena tidak selalu semua perilaku dapat dimengerti sebagai suatu manifestasi rasionalitas. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, yang diperlukan adalah kemampuan untuk berempati pada peranan orang lain.
Pendirian suatu ormas yang pasca reformasi beberapa tahun yang lalu keberadaanya semakin menjamur selain sebagai suatu tindakan sosial juga merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam
7  Nowak, M. (2005), U.N. Covenant on Civiland Political Rights, CCPR Commentary, 2nd revisi ededition, N.P. Engel, Publishers, hlm. 496-49 8  Max Weber, The Theory of social and Economic Organization, edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson and Talcott Parsons (New York: Free Press, 1964), hlm. 88.
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini benar-benar disadari oleh para pendiri bangsa jauh sebelum Reformasi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. Dalam Pasal 28 tersebut sangat jelas mengutamakan persoalan dalam berapresiasi untuk berorganisasi  yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat. Komitmen tersebut tetap dijalankan oleh Pemerintah dengan bersyarat pada tujuan negara yang berkomitmen bahwa NKRI adalah Harga Mati. Itulah sebabnya mengapa persoalan pro dan kontra tentang ormas-ormas yang hadir di Indonesia harus disikapi dengan bijak dalam menjaga keutuhan NKRI. Salah satu syarat mutlak dari Ormas yang boleh hadir dan berkembang di Indonesia adalah tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Termasuk Ormas yang berlandaskan agamapun tetap menjadi bagian yang diperhatikan negara sepanjang itu tidak bertentangan dengan Pancasila.
Permasalahan Ormas HTI yang mengemuka belakangan ini setelah ada keputusan pembubaran yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan serta Kajian dari Presiden yang memerintahkan untuk mengkaji sejumlah organisasi yang menentang Pancasila dan diduganya Ormas HTI yang terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dikaji secara bijak dan melalui proses hukum yang jelas agar masyarakat semakin sadar akan konsekuensi dan Komitmen ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dalam Pasal 28 UUD 1945 sebelum Amandemen UUD 1945 mengemukakan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam Undang-Undang”. Pernyataan ini memberikan bukti nyata bahwa Negara sangat peduli dalam kehidupan berorganisasi pada lapisan masyarakat di Indonesia. Terlebih lagi rumusan Kedaulatan melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2001 berhasil diubah menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD 1945 turut melitigimasikan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat memberikan ruang yang sangat besar bagi rakyat Indonesia untuk hidup dalam Demokrasi. Kedaulatan dalam berdemokrasi dalam segala bidang tentunya berimpilkasi pada kehidupan ormas yang semakin berkembang di era Reformasi.
Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi  yang  didirikan  dan  dibentuk oleh  masyarakat  secara  sukarela  berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pernyataan tersebut tentunya sudah jelas konsepnya bahwa setiap Ormas harus bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Demokrasi sebagai bagian dari perubahan pemikiran, kesamaan dan perbedaan aspirasi dari masa ke masa dan menjadi bagian dari evolusi kebudayaan tumbuh dan berkembang dengan di tentukan oleh tantangan persatuan yang menjadi konteksnya. Demokrasi yang berkembang di Indonesia mengakibatkan berjamurnya Ormas yang lahir di era reformasi termasuk Ormas bernama HTI. Namun oleh karena dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya Ormas HTI tersebut ternyata bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, maka pada tanggal 8 Mei 2017,  melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Ormas HTI dilarang eksistensinya di Indonesia.
Namun demikian, pembubaran Ormas HTI yang dilakukan oleh Pemerintah tentunya harus dicermati dan dibuktikan dengan cara hukum apakah ormas tersebut berbahaya demi keutuhan NKRI. Dengan perkataan lain bahwa pembubaran yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Ormas HTI semestinya dilakukan dengan prosedur yang sudah ada pada aturan yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Ormas. Syarat dan ketentuan prosedur pemberhentiannya sudah jelas dituangkan dalam pasal-pasal sanksi pencabutan Ormas.
Sebelum melakukan pembubaran suatu Ormas yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah terlebih dahulu harus melaksanakan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif. Upaya persuasif dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan seperti dalam hal mengajak atau menasihati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai agama maupun norma masyarakat tentunya dalam hal ini yang berkaitan dengan hal-hal yang sesuai dengan hidup berideologi Pancasila.
Apabila Langkah persuasif tidak lagi diindahkan, maka pemerintah dapat melakukan/ memberikan sanksi administratif. Menurut pasal 60 Undang-Undang No. 17 tentang Ormas menyatakan bahwa sanksi administratif dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah daerah yang sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif dapat dilakukan terlebih dahulu dengan peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Peringatan tersebut dilakukan dalam tiga tahap yang berjenjang dan berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, kemudian Ormas yang melanggar kaidah yang ada telah mematuhinya, maka Pemerintah ataupun Pemerintah daerah dapat mencabut peringatan tersebut.

## Pembahasan

## 1.  Perpu Pembebasan Ormas HTI
Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa merupakan bentuk komitmen negara merealisasikan kebebasan berserikat dan berkumpul yang  dijamin dalam konstitusi. Negara mengharapkan Ormas  dapat berpartisipasi mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan nilai- nilai demokrasi dalam suatu negara hukum.
Ormas dapat berperan menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan  negara,  sekaligus  berkontribusi  positif sebagai  mitra  pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ormas dalam konteks kehidupan sosial politik juga turut andil dalam menjadi stabilitas ketertiban dan keamanan, sehingga dapat menopang kesatuan dan persatuan bangsa. 9
9  Ari Ganjar Herdiansah, “Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia”, Jurnal Sosioglobal, Vol. 1 No. 1, Desember 2016.
Dengan demikian keberadaan Ormas sangatlah penting dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis karena menjadi media aspirasi dan kontrol dari warga masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terhadap pemerintah.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah telah mengakui peran Ormas dalam penyelenggaraan negara demokratis, namun juga menekankan pentingnya penghormatan hak asasi dan kebebasan orang lain dalam menerapkan hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul, bahkan di saat tertentu Pemerintah merasa perlu memberikan tindakan tegas kepada Ormas yang melakukan tindakan anarkis dan menganggu keamanan dan kenyamanan  orang  lain. 10 Untuk  itu,  Pemerintah menerbitkan  beberapa  peraturan perundang-undangan  yang mengatur terkait  Ormas. Salah satunya melalui pengaturan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki alasan pembentukan sebagai respon terhadap kompleksitas dan dinamika perkembangan Ormas, sehingga memerlukan pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif.
Dalam perkembangannya, Pemerintah memperbarui aturan tersebut dengan mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Alasan pembentukan pengaturan ini yaitu ditemukannya Ormas yang secara faktual terbukti memiliki asas dan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Pengaturan dalam Perppu ini menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya kewenangan pembubaran Ormas berbadan hukum dilakukan langsung oleh Pemerintah, tanpa melalu mekanisme pengadilan. Keberatan disampaikan dari kumpulan Ormas yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik Perppu ini dengan menyatakan bahwa seharusnya proses hukum pembubaran sejak awal dilakukan melalui proses oleh lembaga yudikatif. 11 Beberapa pakar Hukum Tata Negara salah satunya Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan langkah mundur dari demokrasi karena seharusnya Pemerintah tidak dapat membubarkan Ormas begitu saja, tanpa melalui mekanisme pengadilan. 12 Beberapa pandangan ini menunjukan realitas respon masyarakat terhadap isu hukum ini.
Salah satu norma krusial yang  menjadi perdebatan dalam Perppu tersebut adalah kewenangan pembubaran Ormas oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80 A. Pasal 62 ayat (3) mengatur, “Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”
Sedangkan Pasal 80A mengatur, “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”
Norma yang mengatur pembubaran Ormas oleh Pemerintah tersebut, sesungguhnya sudah beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan guardian of constitution,
10  Wibowo, Catur dan Herman Harefa, “Urgensi Penagwasan Organisasi Kemsyarakatan oleh Pemerintah”, Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 1, 2015. 11  https://news.detik.com/berita/d-571562/kontras-penerbitan-perppu-ormas-langkah-mundur, diakses pada tanggal 10 Juni 2020 12  https://www.merdeka.com/politik/yusril-temukan-pasal-karet-yang-berbahaya-dalam-perppuormas.html, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.
the interpreteur of constitution, the guardian of democratization, and the protector of human rights . 13 Setidaknya pengujian terhadap norma tersebut sudah dilakukan sebanyak tujuh kali terhadap Perpu No.  2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Perppu Ormas).
Beberapa perkara yang menguji Peppu Ormas maupun Undang-Undang Ormas Perubahan, hampir seluruhnya mempermasalahkan konstitusionalitas norma pembubaran Ormas oleh Pemerintah, khususnya pengaturan pada Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Perpu tersebut. Hal ini menunjukan bahwa isu konstitusional norma pembubaran Ormas oleh Pemerintah sangatlah berdampak dan berpengaruh kepada masyarakat, sehingga banyak Ormas dengan berbagai latar belakang mengajukan pengujian konstitusionalitas undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
Terjadinya perkembangan politik hukum kewenangan pembubaran Ormas, tentunya berdampak pada pelaksaaan peraturan tersebut. Dalam praktiknya, Pemerintah menggunakan aturan ini untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan alasan bahwa fakta di lapangan menunjukan kegiatan dan aktivitasnya bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. Atas dasar pembubaran tersebut kemudian pihak HTI mencoba menguji pencabutan tersebut melalui jalur pengadilan. Namun dalam persidangannya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan bahwa Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM adalah sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Pihak HTI pun selanjutnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, namun PT TUN juga menyatakan bahwa fakta hasil pembuktian HTI terbukti mengembangan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UD 1945. Meskipun dalam jalur hukum di PTUN dan PTTUN, pengadilan menolak permohonan.
Selain itu, catatan yang perlu diingat bahwa peristiwa pembubaran seperti ini juga pernah terjadi ketika masa orde baru tahun 1985 yaitu pembubaran terhadap Ormas Pelajar Islam Indonesia (PII) karena Pemerintah menyatakan PII menolak menjadikan asas Pancasila menjadi asas organisasi sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Ormas Lama, sehingga rezim Orde Baru pun membubarkan organsiasi tersebut dan menyatakannya  sebagai  organisasi  terlarang. 14 Dalam  konteks  tersebut,  pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD 1945 tentu merupakan tindakan terlarang karena mengancam keutuhan negara dan bangsa. Namun demikian, Pemerintah juga harus tetap melaksanakan kewenangan ini sesuai dengan koridor konstitusionalitas dan perspektif perlindungan hak asasi manusia dan hak kebebasan berserikat.

## 2.  Analisis Putusan Pengadilan PTUN No. 211/G/2017/PTUN.JKT tentang Pembubaran Ormas HTI Dikaitkan Dengan Kebebasan Berserikat
Putusan Pengadilan PTUN Jakarta No. 211/G/2017/PTUN.JKT tentang Pembubaran HTI jika dikaitkan dengan kebebasan berserikat adalah merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga masyarakat yang sudah dilindungi dalam UUD 1945. Namun perlu diingat, bahwa meskipun pembentukan Ormas dijamin oleh UUD 1945 bukan berarti aktivitas yang dilakukannya dapat sebebasnya. Dengan perkataan lain bahwa aktivitas
13  Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 14  https://www.viva.co.id/berita/politik/91357-pancasila-dan-sejarah-pembubaran-ormas-dan-partaipolitik, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.
ormas yang dilakukan harus senantiasa terikat kepada pembatasan untuk menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.
Dapat dibatasinya eksistensi Ormas mengingat hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 masuk kategori hak asasi manusia yang dapat dibatasi pelaksanaannya. Berbeda dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 masuk kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights).
Untuk menyeimbangkan agar pelaksanaan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tidak mudah diberangus secara sewenang-wenang maka pembatasannya oleh negara, seperti pembubaran ormas, tetap terikat kepada kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud seperti yang ditetapkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu pembatasan ditetapkan dengan undang-undang, dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Oleh karena itu, sehubungan dengan pembubaran Ormas HTI, sesungguhnya dapat saja dilakukan sepanjang dilaksanakan dengan alasan dan melalui prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Selain itu pembubaran tersebut dimaksudkan dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Dalam kasus pembubaran Ormas HTI, pada dasarnya telah tedapat beberapa ratio legis (alasan hukum) yang memadai bagi Pemerintah untuk memberikan sanksi pencabutan status badan hukum atau pembubaran Ormas HTI  berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 211/G/2017/PTUN.JKT. Hal ini mengingat Ormas HTI dianggap telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Ormas yaitu:
a.  Ormas HTI melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf b yaitu ormas berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aktivitas HTI yang di muka umum menyatakan mengusung ideologi khilafah yang berarti meniadakan NKRI jelas merupakan pelanggaran atas kewajiban ini.
b.  Ormas HTI melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf f yang menyebutkan bahwa Ormas berkewajiban berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Tentu saja partisipasi ini dapat tercapai jika ormas percaya kepada sistem nation state yang dipilih oleh para pendiri NKRI sejak 17 Agustus 1945. Tidak mungkin ormas yang tidak percaya dengan NKRI dan ingin menggantinya dengan sistem yang lain kemudian dapat menjalankan kewajiban berpartisipasi untuk mencapai tujuan NKRI.
c.  Ormas HTI melanggar larangan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c yang mengatur ormas dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI. Pengertian
separatis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan/golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan”. Pengertian separatis tidak harus selalu diartikan mengangkat senjata untuk memisahkan diri membentuk negara baru. Bentuk kampanye di muka umum untuk mengajak orang (masyarakat) mengganti sistem negara (NKRI) dan menggantinya dengan sistem lain yaitu khilafah pada dasarnya telah masuk kategori separatis yang mengancam kedaulatan NKRI.
Sementara mengenai penggunaan ketentuan Pasal 59 ayat (4) yang menyatakan Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila agak sulit diterapkan dalam kasus HTI. Hal ini dikarenakan adanya penjelasan Pasal 59 ayat (4) yang secara limitatif telah membatasi pengertian ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila yaitu hanya meliputi ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.
Atas pelanggaran Pasal 21 dan Pasal 59 Undang-Undang Ormas, maka sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Ormas pemerintah diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif. Menurut Pasal 61 undang-undang tersebut, jenis sanksi administratif terdiri atas:
a.  Peringatan tertulis;
b.  Penghentian bantuan dan/atau hibah;
c.  Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
d.  Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Harus dipahami bahwa dari teknik perumusan norma peraturan perundang-undangan kata “dan/atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir di  Pasal 61 sesungguhnya merupakan bentuk sanksi kumulatif alternatif. Konsekuensi jenis sanksi model ini maka pemerintah bisa menggunakan secara berjenjang semua tahapan penjatuhan sanksi (kumulatif). Namun, dalam keadaan tertentu atau pertimbangan tertentu bisa  juga langsung  melewati beberapa tahapan dan langsung memilih salah satu bentuk sanksi (alternatif).
Jika pemerintah memilih sanksi kumulatif maka pemberian sanksi bagi HTI diawali pemberian sanksi peringatan tertulis 1, 2 dan 3. Kemudian jika tidak mematuhi peringatan tertulis berlanjut ke penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau penghentian sementara kegiatan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Sebaliknya jika atas pertimbangan tertentu yaitu menghitung dampak bahaya bagi kedaulatan negara jika suatu ormas tidak segera dibubarkan dalam waktu yang cepat maka pemerintah sesuai Pasal 61 dimungkinkan memilih sanksi alternatif, yaitu langsung menjatuhkan sanksi terberat yaitu pencabutan status badan hukum ormas tanpa melalui 3 tahapan sebelumnya.
Jika pemerintah kemudian memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum maka dilakukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Ormas, yaitu dengan mengajukan pembubaran HTI ke pengadilan negeri oleh kejaksaan
atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM. Melalui proses peradilan ini termohon yaitu HTI diberikan hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di pengadilan.

## Penutup
Banyak yang bersikap skeptik kepada pemerintah berkaitan dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian secara resmi menonaktifkan organisasi massa seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sikap tersebut muncul bersamaan dengan perasaan curiga, terutama dari pihak oposisi pemerintahan pada saat ini. Mereka beranggapan bahwa terbitnya Perpu tersebut telah mencederai proses demokrasi dengan menghubungkan pada unsur dasarnya, yaitu kemerdekaan berpikir, berhimpun, dan berekspresi. Tudingan ini serius, hingga berlanjut pada meja hijau. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun pembubaran ormas HTI oleh sebagian kalangan melanggar kebebasan dalam berserikat, namun Pemerintah mempunyai alasan bahwa yang kuat bahwa keputusan untuk membubarkan Ormas HTI telah melalui pengkajian dan pertimbangan secara matang dengan dalih bahwa HTI melanggar undang-undang dan hanya melahirkan perdebatan yang tidak produktif di tengah-tengah publik. Alasan terakhir inilah yang mengindikasikan upaya stabilitas terhadap iklim perpolitikan di Indonesia.
Terkait dengan pembubaran Ormas HTI yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945, maka kedepannya Pemerintah diharapkan lebih selektif dalam memberikan ijin terhadap pendirian ormas-ormas Islam, karena dikhawatirkan pada saat pendaftaran ormas itu asanya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, namun dalam praktiknya ternyata melakukan kegiatan yang bertentangan dengan asas Pancasila dan UUD 1945.

## Daftar Pustaka
Buku:
Ainun Rafiq al-Amin, (2012). Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia, Yogyakarta: LKIS, 2012.
Ari Ganjar Herdiansah, “Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia”, Jurnal Sosioglobal, Vol. 1 No. 1, Desember 2016.
Jimly Asshidiqie, (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Max Weber, (1964). The Theory of social and Economic Organization , edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson and Talcott Parsons, New York: Free Press.
Nowak, M. (2005), U.N. Covenant on Civiland Political Rights , CCPR Commentary, 2nd revisi ededition, N.P. Engel, Publishers.
Soerjono Soekanto, (1977). Sosiologi Suatu  Pengantar , Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
Wibowo, Catur dan Herman Harefa, “Urgensi Penagwasan Organisasi Kemsyarakatan oleh Pemerintah”, Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 1, 2015.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang- Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia.

## Internet/Website:
https://news.detik.com/berita/d-571562/kontras-penerbitan-perppu-ormas-langkah-mundur,  diakses pada tanggal 10 Juni 2020.
https://www.merdeka.com/politik/yusril-temukan-pasal-karet-yang-berbahaya-dalam-perppuormas. html, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.
https://www.viva.co.id/berita/politik/91357-pancasila-dan-sejarah-pembubaran-ormas-dan- partaipolitik, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.
“Hizbut  Tahrir,  Khilafah,  dan  Sikap  Pemerintah”,  dalam   https://geotimes.co.id/ kolom/hizbut- tahrir-khilafah-dan-sikap-pemerintah/,  diakses pada tanggal 20 Juni 2020.
“Fenomena HTI (Kajian Akademis)”, dalam https://www.kompasiana.com/alhakim/ 54ffa7bda33311ec4f5106ca/fenomena-hti-kajian-akademis, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.
“Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia”, dalam https://nasional. kompas.com/ read/2017/05/08/14382891/ini_alasan_pemerintah_bubarkan_hizbut_tahrir.indonesia, diakses  pada  tanggal  10 Juni 2020.
“FPI Ancam Gulingkan SBY” dalam https://nasional.kompas.com/read/2011/ 02/11/15583862/ FPI. Ancam.Gulingkan.SBY, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.