Pajak  memberikan  kontribusi  penting  bagi anggaran  negara  karena  dapat  memberikan kontribusi  terhadap  sumber  penerimaan negara  terbesar  (Isnain  et  al,  2022).  Dapat dilihat    dalam  APBN  2022  yaitu  jumlah Pendapatan Negara Rp.1.846,1 T berasal dari penerimaan pajak Rp.1.510 T , atau kontribusi pajak terhadap APBN adalah 82%. Penerimaan  pajak  terdiri  dari    pajak penghasilan  (PPh),  PPN  dan  PPnBM,  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Bea  Masuk  dan Bea Keluar serta Cukai, dan pajak lainnya.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemasukan pajak telah memberikan  kebijakan-kebijakan    yang saling    sinergi    dengan    wajib    pajak,    yang diantarnya    adalah  Undang-Undang  tentang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  Nomor  7 Tahun  2021  (UU  HPP)  yang  ditetapkan, diundangkan, dan diberlakukan oleh Pemerintah  pada  tanggal  29  Oktober  2021 (Mohklas et al, 2022).
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  mencakup  tentang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, Pajak    Penghasilan    (PPh),    Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program
Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pajak Karbon,  hingga  Cukai.  Adapun  tujuan konkret  reformasi  pajak melalui  UU  HPP ini    yaitu    memperluas    basis    pajak, meningkatkan    kepatuhan,    penguatan administrasi  perpajakan,  serta  menciptakan keadilan,  kesetaraan,  dan  kepastian  hukum (Mohklas et al, 2022).
Oleh karena di dalam peraturan UU HPP terdapat ketentuan-ketentuan perpajakan  yang  baru  (perubahan),  maka guru-guru  dan    peserta  didik  belum memahami  isi  dari  UU  HPP  tersebut. Berhasil  atau  tidaknya  peserta    didik menguasai    materi    pelajaran    sangat dipengaruhi    oleh  kemampuan  guru  dalam mengajar,  membimbing,  dan  membina peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan  UU  No  14  tahun  2005 dijelaskan  bahwa  salah  satu  kompetensi yang  harus  dimiliki  oleh  guru  adalah kompetensi profesional.
Kompetensi
profesional merupakan kemampuan penguasaan    materi    pembelajaran    secara luas        dan        mendalam        yang memungkinkan      guru      membimbing peserta    didik      memenuhi      standar

## SOSIALISASI HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN BAGI GURU-GURU SMA
ELMANIZAR 1 ; AULIFFI ERMIAN CHALLEN 2 ; HADIATI FITRI 3
Universitas Yarsi Jln. Letjen Suprapto Jakarta Pusat E-mail : elmanizar@yarsi.ac.id (Korespondensi)
Abstract : The Law on Harmonization of Taxation Regulations covers the General Provisions and Procedures of Taxation, Income Tax, Value Added Tax, Taxpayer Voluntary Disclosure Program,  Carbon  Tax,  and  Excise.  Because  the  Harmonization  of  Taxation  Regulations contains  new  tax  provisions  (changes),  teachers  do  not  understand  the  contents  of  the Harmonization  of  Taxation  Regulations.  The  purpose  of  this  training  on  taxation  is  so  that teachers can update their knowledge of the latest Tax regulations. So that the Economics subject material  they  teach  will  be  updated,  by  Law  No.  7  of  2021,  namely  Harmonization  of  Tax Regulations. The target of this training is economics teachers who are members of MGMP JP II.  This  training  activity  provides  many  benefits  for  teachers  to  increase  the  knowledge  of Economics teachers in Taxation according to the latest regulations, namely Harmonization of Tax  Regulations  which  at  the  same  time  becomes  the  uniformity  of  taxation  material  in Economics subjects in these various schools.
Keywords: Harmonization Of Taxation Regulation, Training, Teachers
kompetensi     yang  ditetapkan  dalam  Standar Nasional  Pendidikan  (Kuswanti  et  al,  2014). Oleh karena itu, untuk memenuhi kompetensi    profesional,  guru    harus    selalu memperkaya    pengetahuannya    tentang materi-materi  yang  diajarkan kepada peserta didik (Puspaningtyas & Sulastri, 2022). Agar kompetensi  profesional  dapat  dicapai  maka dipandang perlu melakukan sosialisasi harmonisasi  peraturan  perpajakan  kepada guru-guru  ekonomi  yang  tergabung  dalam MGMP JP II Jakarta Pusat.
Tujuan diadakannya pelatihan mengenai perpajakan ini adalah, supaya guru- guru  dapat  memperbarui  pengetahuannya tentang  peraturan  Pajak  yang  terbaru. Sehingga  materi  mata  pelajaran  Ekonomi yang  mereka  ajarkan  akan  ter-update,  sesuai dengan  Undang-Undang  no.7  Tahun  2021 yaitu Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kegiatan  pelatihan  perpajakan  ini merupakan  pelaksanaan  dari  program  kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi sebagai pengabdian kepada masyarakat untuk berbagi  ilmu  pengetahuan  dan  informasi tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## METODE
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi harmonisasi peraturan  perpajakan  kepada    guru-guru ekonomi Anggota MGMP  Ekonomi. MGMP Akuntansi  menaungi  guru-guru  ekonomi  di Kota DKI Jakarta baik yang berasal dari SMA Negeri  maupun  swasta.  Kegiatan  sosialisasi konten perpajakan  ini dihadiri oleh 30 orang guru.
Pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian Kepada  Masyarakat ini  dimulai  dari  tahap persiapan,    pelaksanaan    dan    pasca pelaksanaan.    Tahap    Persiapan,  diawali dengan melakukan observasi tentang permasalahan yang dihadapi guru  pada ketua MGMP  JP  II  JDKI  Jakarta.  Kemudian merumuskan  solusi  permaslaahan  berupa memberikan pelatihan. Kemudian tim melakukan pengajuan permohonan  ijin kepada  pihak  terkait  tentang  pelaksanaan pengabdian  masyarakat  ini.  Pihak-pihak tersebut  antara  lain ketua MGMP JP II  untuk
mengajukan proposal pengabdian masyarakat  ini.  Selanjutnya  menyiapkan tima schedule selama pengabdian masyarakat dan pembagian tugas tim dosen,
mahasiswa dan guru MGMP. Tahap Pelaksanaan,
akan dilaksanakan  pelatihan dengan materi yang diberikan sebagai berikut:
Tabel 1. Materi Pelatihan
Tujuannya  agar    peserta    pelatihan dapat    memahami  UU    HPP    secara mendetail.    Tahap      Pasca      Pelaksanaan, berupa    evaluasi,  publikasi  artikel  ilmiah, dan video kegiatan.

## HASIL
Pelaksanaan  sosialisasi  harmonisasi peraturan  perpajakan  kepada    guru-guru ekonomi  dilaksanakan  tanggal  7  Februari 2023. Sasaran kegiatan ini adalah guru-guru ekonomi yang tergabung dalam MGMP JP II Jakarta Pusat sebanyak 30 orang.
Kegiatan  sosialisasi  harmonisasi peraturan  perpajakan  kepada    guru-guru betrempat  di  Universitas  Yarsi  Jakarta.. Kegiatan tersebut diikuti 30 orang guru yang tampak sangat bersemangat untuk mengikuti pelatihan  dari  awal  acara  hingga  selesai acara.

## Gambar 1. Tim PKM dan Peserta
Sebelum  acara  dimulai,  materi pelatihan telah dikirimkan ke seluruh peserta melalui  email.  Kemudian  peserta  mengisi pre test yang telah disiapkan oleh tim.
588
Gambar 2. Pre Test Peserta
Kegiatan pada sesi
pertama,
Narasumber
menyajikan penjelasan mengenai  fungsi  pajak  dalam  APBN, Undang-undang  no  7  Tahun  2021  pasal  1 mengenai  asas,  tujuan,  dan  runag  lingkup; pasal 2 berupa ketentuan umum dan tata cara perpajakan  (KUP);  pasal  3  tentang  pajak penghasilan  (PPH).  Setelah  penjelasan  dari narasumber selanjutnya peserta dapat melakukan diskusi dan mengajukan pertanyaan atas materi yang telah disampaikan.
Gambar 3. Presentasi Oleh Narasumber Kegiatan  sesi  kedua,  narasumber menyajikan  materi mengenai pasal 4 tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN);  Pasal  5-12 tentang  pengungkapan  sukarela.  Setelah penjelasan  dari  narasumber  selanjutnya peserta  dapat  melakukan  diskusi  dan mengajukan  pertanyaan  atas  materi  yang telah disampaikan.
Gambar 4. Diskusi dan Tanya Jawab
Pada  sesi  penutup,  seluruh  peserta diberikan post test untuk mengukur kinerja kegiatan  PKM,  seberapa  besar  pengaruh pelatihan ini dalam meningkatkan pengetahuan  dan  skill  guru-guru  dalam menggunakan  peraturan  terbaru  dalam menghitung pajak bagi wajib pajak.

## Gambar 5. Hasil Pre-Test dan Post-Test
Berdasarkan  hasil  pre  test  dan  post test pada gambar 5 di atas menunjukkan rata- rata  nilai  post  test  (62.80)  lebih  tinggi dibandingkan  nilai  pre-test  (40.67).  Hasil pretest  menunjukkan  3  dari  32  orang mempunyai nilai tertinggi sebesar 54. Nilai ini menunjukkan peserta menjawab benar 9 soal  dari  15  soal.  Sehingga  belum  ada peserta  yang  memperoleh  nilai  di  atas  59. Hasil  post-test  menunjukkan  20  dari  30 yakni 66.67%  peserta memperoleh nilai di atas  59  serta  1  peserta  dapat  menjawab dengan benar untuk semua soal.
Pelatihan  perpajakan  ini  sangat diperlukan  guru-guru  untuk  meningkatkan pemahaman mengenai Harmonisasi Peraturan  Perpajakan.  Mayoritas  peserta memberikan  penilaian  baik  atas  pelatihan ini  karena  memberikan  manfaat  dan pengetahuan mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## PEMBAHASAN
Kegiatan pelatihan perpajakan mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi guru-guru ekonomi
Anggota  MGMP  Ekonomi  berjalan  dengan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan.  Hampir  semua  peserta  sangat antusias mengikuti pleatihan dan merasakan manfaatnya.  Pelaksanaan  pengabdian  ini dikatakan berhasil didasarkan pada indikator yaitu  (1)  adanya  kesesuaian  materi  yang
disajikan dengan kebutuhan mitra dan peserta pelatihan  dalam  proses  belajar  mengajar  di sekolah,  (2)  adanya  respon  positif  dari  para peserta  pelatihan  yang  antusias  mengikuti pelatihan,  dan  3)  66,67%  peserta  pelatihan mampu memperoleh nilai post test di atas 59.

## SIMPULAN
Kegiatan  pelatihan  ini  memberikan banyak  manfaat  bagi  guru-guru  untuk meningkatkan pengetahuan guru-guru
Ekonomi  dalam  Perpajakan  sesuai  peraturan terbaru yaitu Harmonisasi Peraturan Perpajakan
yang sekaligus
menjadi keseragaman  materi  perpajakan  dalam  mata pelajaran  Ekonomi  di  berbagai  sekolah tersebut.  Penulis  menyarankan  sebaiknya kegiatan pelatihan perpajakan dapat diberikan secara  berkelanjutan  pada  guru-guru  karena aspek  perpajakan  sangat  luas.  Harapannya para  peserta  pelatihan  dapat  berperan  aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

## DAFTAR RUJUKAN
P.  Kuswant,  W.  Murtini,  and  A.  Subarno, “Pengaruh  Kompetensi  Profesional dan  Motivasi  Kerja  Guru  Terhadap Hasil  Belajar  Siswa,”  J.  Inf.  dan
Komun.  Adm.  Perkantoran,  vol.  3,
2014, [Online].
Available:
https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.ph
p/pap/article/view/2718 .
Isnain,  A.  R.,  Yasin,  I.,  &  Sulistiani,  H. (2022).  Pelatihan  Perpajakan  Pph
Pasal 21 Pada Guru Dan Murid Smk
N  4  Bandar  Lampung. Journal  of Social  Sciences  and  Technology  for Community  Service  (JSSTCS) , 3 (2), 293-296. Miranti  Puspaningtyas,  &  Sulastri  Sulastri.
(2022). Penguatan Kompetensi Pajak Melalui Updating Konten Perpajakan  Pada  Guru  Sekolah Menengah Kejuruan. Jurnal Pengabdian  Mandiri , 1 (11),  2133– 2138. Retrieved From https://bajangjournal.com/index.php /JPM/article/view/4056
Mohklas, M., Pancawardani, N. L., Yulianti, E.,  &  Ratnasari,  D.  (2022).
Sosialisasi Dan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Jurnal Abdimas Indonesia , 2 (3), 316-323. https://doi.org/10.53769/jai.v2i3.2 88
Undang-Undang  Republik  Indonesia  no.  7 Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan.