Volume 4 Nomor 1 November 2023 JURNAL DUNIA PENDIDIKAN https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP E-ISSN: 2746-8674
Pengaruh Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
Ahmad Dani 1 , Sandi 2 1,2 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Alamat : Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214 Email: ahmaddani@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tentang Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan  Publik  Pada  Kantor  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sumatera  Utara,  Kebijakan Pengawasan  adalah  ketetapan  yang  dibuat  untuk  usaha  guna  mengetahui  kondisi  dari kegiatan yang sedang dilakukan apakah telah mencapai sasaran yang ditentukan. Kebijakan Pengawasan  adalah  suatu  upaya  yang  sistematis  untuk  menetapkan  kinerja  standar  dan perencanaan yang dirancang sebagai sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan,  mengetahui  apakah  telah  terjadi  suatu penyimpangan  tersebut.  Serta  mengambil  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  bahwa semua sumber daya dan organisasi telah digunakan dengan efektif dalam mencapai tujuan organisasi  yang  sudah  ditetapkan.  Teknik  pengambilan  data  sekunder  dan  data  primer menggunakan teknik wawancara, dan angket, dimana populasi penelitian adalah Pegawai Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sumatera  Utara,  berjumlah  30  orang.  Metode  Analisa digunakan  Analisa  Korelasi  Product  Moment.  Hasil  penelitian  ini  mengemukakan  bahwa semakin baik Kebijakan Pengawasan yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara  dalam  dimensi  Sistem  dan  cara  kerja,  Perbaikan  kesalahan  kerja,  Prosedur  atau kebijaksanaan, Konpensasi dan Penggunaan alat dan fasilitas kerja akan diikuti oleh semakin Efisiensi, Efektif, Keadilan, Responsibilitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Faktor kebijakan pelaksanaan Sistem dan cara kerja, Perbaikan kesalahan kerja, Prosedur atau kebijaksanaan, Konpensasi dan Penggunaan alat dan fasilitas kerja akan diikuti oleh semakin Efisiensi, Efektif, Keadilan, Responsibilitas dan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  pada  kantor  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sumatera Utara.
Kata Kunci: Kebijakan Pengawasan, Pelayanan Publik

## PENDAHULUAN
Implementasi  publik  yang  akurat  dan  tranparansi  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat perlu dukungan Kebijakan Pengawasan yang baik dan tepat dalam mewujudkan pelayanan publik sebagai sentral pelayanan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
Pengaruh Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Ahmad Dani, Sandi
Kebijakan Pengawasan adalah usaha untuk mengetahui kondisi dari kegiatan yang sedang dilakukan  apakah  telah  mencapai  sasaran  yang  ditentukan  Kebijakan  Pengawasan dipandang mempunyai pengaruh terhadap pelayanan publik atau sejauh mana Kebijakan Pengawasan  memberikan  peluang  terhadap  pelayanan  publik  secara  baik  dan  tepat terhadap pelayanan kantor
Penelitian  dilakukan  pada  Kantor  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sumatera  Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang melayani kepentingan publik, khususnya di bidang Perhubungan dan Transportasi di Provinsi Sumatera Utara. Pelayanan Publik yang terdapat pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara penting diketahui dan memberikan pemahaman dalam pengembangan kenyamanan dan aksessibilitas masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
Melalui  pengamatan  awal  yang  dilakukan  peneliti  bahwa  rendahnya  Kebijakan Pengawasan mengakibatkan dampaknya pada belum terlaksana pelayanan publik dengan baik hal ini terindikasi bahwa Tata Kerja yaitu cara-cara pelaksanaan kerja yang seefesien mungkin  atas  sesuatu  dengan  mempertimbangkan  segi-segi  tujuan,  peralatan,  fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang dan biaya yang tersedia. Tata Kerja, Perosedur Kerja dan Sistem Kerja penting artinya sebagai suatu pola kerja yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi dan kebijaksanaan ke dalam kegiatan- kegiatan pelaksanaan yang nyata dan melembaga. Berdasarkan uraian-uraian di muka, peneliti tertarik melakukan penelitian mengangkat dengan judul Kebijakan Kebijakan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  kuantitatif  ini  peneliti  adalah  instrumen.  Validitas  dan  metode- metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemapuan, dan kecermatan yang melakukan kerja lapangan (Suyanto, 2011:168-169). Penelitian ini dilakukan Kantor Dinas Perhubungan  Provinsi  Sumatera  Utar.  Menurut  Sugiyono  (2017:80),  Populasi  adalah wilayah  generalisasi  yang  terdiri  dari  objek  atau  subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi adalah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi
Pengaruh Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Ahmad Dani, Sandi
Sumatera Utara, berjumlah 30 orang. Metode Analisa digunakan Analisa Korelasi Product Moment.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Jumlah pegawai pria 20 orang atau 66.66% dari seluruh Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pegawai wanita sebanyak 10 orang atau 32,34%. Data ini  mencerminkan  pegawai  pria  pada  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sumatera  Utara  lebih banyak dari pada pegawai wanita.
Pegawai dengan usia antara 40 tahun atau sama dengan 40 tahun sampai dengan usia 49 tahun  berjumlah  19  orang  atau  66,33%  dari  seluruh  jumlah  pegawai  pada  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Data ini sekaligus mencerminkan pegawai dengan usia antara 40 tahun atau sama dengan 40 tahun sampai dengan usia 49 tahun lebih banyak dari pada usia lainnya. Pegawai dengan Pendidikan S-1 berjumlah 18 orang atau 60.00% dari seluruh sampel pegawai. Data ini sekaligus mencerminkan pegawai berpendidikan S-1 lebih banyak daripada lainnya.

## Variabel Bebas (X) Kebijakan Pengawasan
Dari  perhitungan  di  atas  dapat  diketahui  rata-rata  jawaban  responden  terhadap variabel  bebas  (X)  kebijakan  pengawasan  adalah  29.16  tergolong  pada  kategori  tinggi berada pada Angka 23.34 s/d 30 tergolong kategori tinggi.
Berdasarkan rumus, maka panjang interval adalah 0.66.
Melalui  pengelolaan  arsip  yang  dilakukan  kantor  dapat  mempermudah  dapat diketahui  jumlah  skor  jawaban  10  item  angket  adalah  1076  dari  30  orang  responden Variabel Bebas (X) Kebijakan Pengawasan dengan rata-rata jawaban respoden adalah 2,90, tergolong kategori tinggi artinya Kebijakan Pengawasan diterapkan adalah baik dan tepat dalam mendukung pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
Dari  perhitungan  di  atas  dapat  diketahui  rata-rata  jawaban  responden  terhadap variabel  Terikat  (Y)  Pelayanan  Publik  adalah  29.78  tergolong pada  kategori  tinggi  Angka 23.34 s/d 30 tergolong kategori tinggi.
Pengaruh Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Ahmad Dani, Sandi
Berdasarkan rata-rata jawaban responden sebesar 28.96 tergolong kategori Tinggi, Artinya pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tercapai dengan baik.  Diketahui  rata-rata  jawaban  dari  30  orang  responden  untuk  Variabel  Terikat  (Y) pelayanan publik adalah 2,90 angka ini tergolong kategori tinggi artinya pelayanan publik tercapai dengan baik.
Pelayanan publik dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dari 30 orang responden, 29 orang menjawab Ya, dengan jumlah skor 92, dimana rata-rata jawaban responden 2,96 angka  ini  tergolong  tinggi.  Artinya  pelayanan  publik  dapat  dilaksanakan  secara berkelanjutan.

## 1. Analisa Korelasi dan Uji Hipotesa
Untuk mengetahui hubungan kebijakan pengawasan terhadap pelayanan publik pada Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sumatera  Utara.  Besar  hubungan  kebijakan  pengawasan terhadap  pelayanan  publik  adalah  0,97  Angka  koefisien  korelasi  Rxy=  0,97      apabila dikompersikan pada tabel kritik r product moment (n =30) dengan df = 95 % terdapat angka r tabel = 0.349 dimana rxy = 0,97>0,349 ini menyatakan kebijakan pengawasan memiliki hubungan  yang  positif  terhadap  pelayanan  publik  pada  Dinas  Perhubungan  Provinsi Sumatera Utara.

## 2. Uji Signifikansi koefisien Korelasi
Guna mengetahui signifikansi hubungan kebijakan pengawasan terhadap pelayanan publik digunakan Uji t dengan rumus sebagaimana dikemukakan Sudjana dalam Arikunto, (2013:83). Berdasarkan hasil Uji t diperoleh nilai t hitung=   21,816 dikompersikan pada angka  kritik  t  tabel  dengan  (df)  0,5  %  pada  (n-1)  terdapat  angka  sebesar  1,697  dimana 21,816  >  1,697  artinya  hasilnya  signifikan  dan  hipotesa  Kebijakan  Pengawasan  memiliki hubungan yang positip Kuat terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

## KESIMPULAN
Pelayanan publik adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang  dalam  lembaga  pemerintah  dengan  dilandasi  oleh  ketulusan  dan  keikhlasan  tanpa
Pengaruh Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Ahmad Dani, Sandi
didasari  faktor  material  melalui  sistem,  prosedur  dan  metode  tertentu  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  orang  lain  sesuai  dengan  haknya,  Kebijakan  pengawasan  memiliki hubungan yang positip kuat terhadap pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera  Utara  dimana  hasil  penelitian  berdasarkan  uji  korelasi  kebijakan  pengawasan terhadap pelayanan publik adalah 0,97. dibandingkan dengan tabel kritik r product moment (n=30)  dengan  df  =  95  %  terdapat  angka  r  tabel  =  0.349  dimana  rxy  =  0,97  >  0,349  ini menyatakan  kebijakan  pengawasan  memiliki  hubungan  yang  positif  kuat  terhadap pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfarisy, S. (2022). Pelaksanaan pelayanan publik menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  ditinjau  dari  Siyasah  Dusturiyah  (Studi kasus  Dinas  Kependudukan  Catatan  Sipil  Purwakarta)  (Doctoral  dissertation,  UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Dwiyanto, A. (2021). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Ugm Press. Gibson Invancevich & Donelly, Organisasi Jilid I, Terjemahan Darkasih,Erlamgga. Jakarta. Gitosudarmo,2012 Organisasi dan Manajemen, Cetakan VI, Gramedia, Jakarta.
Handoko,2010,  Dasar-Dasar Organisasi  dan  Manajemen,  Cetakan  Ketujuh Penerbit  Ghalia Indonesia, Jakarta
Hartino, H. (2020). PENGARUH KEPEMIMPINAN, PENGALAMAN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma Klaten).
Indiahono,  D.  (2017).  Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Policy  Analysis  (Cetakan  1).
Klitren Lor GK III/15 Yogyakarta: Gava Media.
INDONESIA, P. R. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Kadarman,  2013,  pengawasan  dan  kebijakan  Manajemen,  PT.  Raja  Grafindo  Perkasa,
Jakarta
Moekijat, Adminitrasi Perkantoran, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 105 Moenir,  2013,  Pendekatan  Manusia  &  Organisasi  Terhadap  Pembinaan  Kepegawaian,
Gunung Agung, Jakarta
Rambe, S., & Dalimunte, N. (2022). Supervision Policy On Public Services At The Office Of Transportations Of North Sumatra Province. LEGAL BRIEF, 11(3), 1861-1869.
Sailendra,  A.  (2015).  Langkah-langkah  praktis  membuat  SOP.  Yogyakarta:  Trans  Idea Publishing.
Soewarno, 2015, Organisasi, Cetakan ketuju, Penerbit Angkasa, Jakarta. Undang-Sri Hartati Jatmikowati,2013 Manajemen Pelayanan Publik, Menuju Good Gaverman, Universitas Merdeka Malang, Malang
Suharsimi, A. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 134.
Sukarna, 2013,
pengawasan  dan  kebijakan  Manajemen,  PT.  Raja  Grafindo  Perkasa, Jakarta
Suryandari,  S.  Y.  (2019).  Metode  penelitian  kualitatif:(untuk  penelitian  yang  bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif).
Wahab,  S.  A.  (2021).  Analisis  kebijakan:  dari  formulasi  ke  penyusunan  model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.