al-Ihkâ V o l . 1 2   N o . 1   J u n i   2 0 1 7 DOI DOI 10.19105/al-ihkam.v12i1.1144 037

## Pragmatisme Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Eksekusi Objek Hak Tanggungan
Mohamad Nur Yasin
(Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No. 50 Malang 65149, Email: yasinm.nuryasin@yahoo.co.id)

## Abstrak:
Menurut  pragmatisme,  sesuatu  dianggap  baik  dan  benar  jika bermanfaat.  Pragmatisme  ekonomi  di  berbagai  negara  turut mendorong  pragmatisme  ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Akad mudharabah,  tidak  populer.  Akad  murâbahah,  dominan.  Pengadilan Negeri lebih dipilih untuk menetapkan eksekusi objek hak tanggungan. Karena  itu,  kajian  ini  fokus  pada: pertama, mengapa  pemenang  lelang objek hak tanggungan pada perbankan syariah mengajukan eksekusi ke Pengadilan  Negeri. Kedua, bagaimana  legalitas  lelang  oleh  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap objek hak tanggungan pada perbankan syariah. Ketiga, bagaimana implikasi dan solusi norma eksekusi objek hak tanggungan pada perbankan syariah. Dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  diperoleh  temuan bahwa  permohonan  eksekusi  objek  hak  tanggungan  ke  Pengadilan Negeri disebabkan oleh pragmatisme. Demikian juga, lelang objek hak tanggungan  yang  sah,  harus  didahului  proses rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Sedangkan  eksekusi  objek  hak tanggungan pada perbankan syariah yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri,  tidak  sah.  Solusinya,  semua  norma  sengketa  ekonomi  syariah pra-Putusan  MK  No  93/PUU-X/2012  harus  diharmonisasi  atau direkonstruksi.

## Kata Kunci:
Pragmatisme, Perbankan Syariah, Eksekusi, Hak tanggungan

## Abstract:
According  to  pragmatism,  something  is  considered  good  and  right when  it  is  useful.  Economic  pragmatism  in  many  countries  has  also encouraged  the  pragmatism  of  sharia  economy  in  Indonesia. Mudharabah  contract  has  been  no  longer  popular,  yet  it  is  still dominant. In this case, District Court is preferred in execution of the mortgage  objects.Therefore,  this  study  focuses  on: first ,  why  the winner  of  an  auction  of  mortgage  object  on  the  sharia  banking
proposes the execution to the District Court. Second , what the legality of  the  auction  by  the  State  Wealth  Service  Office  and  Auction (KPKNL) on the object of mortgage rights in sharia banking is. Third, what  the  implications and  solutions of  the  norm  of  the  execution  on sharia banking are. By applying legal normative approach, it is found that  the  request  for  execution  of  the  mortgage  object  to  the  District Court  is  caused  by  pragmatism.  Likewise,  legitimate  auctions  of objects  of  mortgage  must  be  done  through  the  rescheduling, reconditioning,  and  restructuring  process.  Meanwhile,  the  execution of  mortgage  object  in  sharia  banking  stipulated  by  District  Court  is considered  as  not  valid.  The  solution  is  that  all  norms  of    sharia economic  disputes  that  happen  before  the  decision  of  the  Supreme Court No. 93 / PUU-X / 2012 must be harmonized or reconstructed.
Key Words: Pragmatism, Syaria banking, Execution, Mortgage rights

## Pendahuluan
Penciptaan alam raya ke dalam varian kolegial dan individual, klasik  dan  modern,  serta  sosialisme  dan  kapitalisme  dimaksutkan agar  muncul  kompetisi  produktif  dan  konstruktif  antar  sesama. 1 Namun, di tengah kehidupan masyarakat global realitas yang sering muncul  bukan  kompetisi  konstruktif,  tetapi  adalah  konfrontasi destruktif yang selalu melibatkan kapitalisme. Menurut Grzegorz W. Kolodko,  konfrontasi  dua  pandangan  kapitalisme  modern,  yaitu antara  kapitalisme  neo-liberal  dan  kapitalisme  negara  akan menentukan  ekonomi  pasar  yang  membentuk  pragmatisme  baru  di masa depan. 2 Terbentuknya pragmatisme baru saat ini telah terjadi di hampir seluruh kawasan dunia. Menurut  Gan Li and Weiqing Song, produksi kebudayaan Cina khususnya industri televisi menunjukkan adanya  pertarungan  antara  dogmatisme  politik  dan  pragmatisme ekonomi.  Pragmatisme  ekonomi  berhasil  menjinakkan  dogmatisme
1 Q.S. al-Maidah 5: 48
2 Grzegorz W. Kolodko, The New Pragmatism and the Future of World Economy, 25 Januari,  2013,  http://www.  economonitor.  com/blog/2013/01/  the-new- pragmatism-and-the-future-of-world-economy/. Diakses 1 Maret 2017

## Mohamad Nur Yasin
al-Ihkâ V o l . 1 2   N o . 1   J u n i   2 0 1 7 44
politik yang telah lama mendominasi alam bawah sadar rakyat Cina. 3 Hasil  riset  Gary  Robinson  menunjukkan  bahwa  di  Jepang  terjadi konvergensi  antara  kapitalisme  Anglo-Amerika  dan  berkurangnya kekuasaan negara. 4
Pragmatisme  merupakan  anak  kandung  positivisme.  Bagi positivisme,  sesuatu  dianggap  ada,  baik,  dan  benar  jika  bisa diobservasi  ( observable ),  diverifikasi  ( verifiable ),  dan  diukur ( measurable ). 5 Pragmatisme  merupakan  satu  model  interaksi  dan respon  terhadap  rangsangan  ekternal,  terkait  dengan  etos  sejarah sosialisme,  dan  momok  bagi  sistem  kepemilikan  bebas. 6 Ada  dua makna  dominan  pragmatisme. Pertama ,  melihat  sebab  akibat berdasarkan  kenyataan  untuk  tujuan  praktis. Kedua, apa  yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi. 7
Maraknya  pragmatisme  ekonomi  di  berbagai  negara  telah mendorong  akselerasi  pragmatisme  yang  sama  di  Indonesia  dan secara  tak  terduga  berimplikasi  pada  dinamika  hukum  ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun dari aspek dinamika hukum ekonomi agak  pararel  dengan  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  perubahan hukum ikut ditentukan oleh perubahan tempat dan waktu ( taghayyur al-ahkâm bi taghayur al-amkinât wa al-azminât ), 8 pragmatisme tidak serta merta relevan dengan realitas sosio yuridis masyarakat Indonesia.
Di  Indonesia  cara  pandang  pragmatis,  yakni  apa  yang dipandang  benar  adalah  apa  yang  berguna  atau  berfungsi,  bukan hanya  menghinggapi  personal  individual,  tetapi  juga  institusional-
3 Gan  Li  and  Weiqing  Song,“Cultural  Production  in  Contemporary  China:  The Struggle  between  Political  Dogmatism  and  Economic  Pragmatism”, Trames ,
2015,19(69/64),4,355-366
4 Gary  Robinson,  “Pragmatic  financialisation:  the  role  of  the  Japanese  Post  Office”, Journal New  Political Economy ,  Volume  22, 2017  -  Issue 1. http://www.  tandfonline. com/doi/abs/10.1080/13563467.2016.1195347.
5 Hedwig  Heerdt, Green  Banks,  The  Fairy  Tale  of  Sustainability (Hamburg,  Anchor Academic Publishing, 2014), 24. https://books.google.co.id/books?id
6 James  Livingstone, Pragmatism  and  the  Political  Economy  of  Cultural  Evolution , (Carolina: University of North Carolina, 2000), 279. https://books.google.co.id/books?id 7 George  R.  Knight, Issues  and  Alternatives  in  Educational  Philosophy (Michigan:
Andrews University Press, 1982), 79
8 Subhi Mahmashani, Falsafah al-Tasyri’ fi al-Islam, (Beirut, Dar al-‘Ilm li al-Malayiin), 220
kolegial. Sebagai institusi perantara keuangan yang bergerak di sektor social oriented dan profit oriented , perbankan syariah di Indonesia tidak steril dari cara pandang pragmatis. Setidaknya ada tiga indikasi yang bisa  dikemukakan. Pertama ,  semakin  tidak  populernya  prinsip mudharabah. Kedua ,  semakin  maraknya  penggunaan  prinsip murâbahah untuk seluruh produk pembiayaan, sehingga secara laten berpotensi  menghilangkan  peran  sosial  perbankan  syariah. Ketiga , masih  dipilihnya  pengadilan  negeri  (PN)  dan  bukan  pengadilan agama  (PA)  sebagai  lembaga  penyelesai  sengketa  ekonomi  syariah, khususnya penyelesaian eksekusi objek hak tanggungan atas tanah.
Mengacu  pada  isu  di  atas,  dalam  tulisan  ini  diajukan  tiga permasalahan penting. Pertama , mengapa masih banyak bank syariah dan  pememang  lelang  agunan  pada  bank  syariah  yang  mengajukan permohonan  eksekusi  objek  hak  tanggungan  kepada  ketua pengadilan  negeri. Kedua ,  bagaimana  legalitas  lelang  oleh  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap objek hak tanggungan pada perbankan syariah. Ketiga , bagaimana implikasi dan solusi  penetapan  eksekusi  objek  hak  tanggungan  pada  perbankan syariah  oleh  ketua  pengadilan  negeri.  Untuk  memperoleh  jawaban atas  permasalahan  di  atas,  dilakukan  penelitian  hukum  normatif. Dalam kajian ini digunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  pendekatan filosofis ( philosopical approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ). 9 Metode  analisisnya  menggunakan  analisis  prinsipal,  sistematis, gramatikal,  ekstensif, argumentum  a  contrario ,  dan argumentum  per analogian . 10 Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum primer, sekunder, dan tersier.

## Kajian Pustaka
Ditemukan  dua  kajian  terbaru  terkait  dengan  kewenangan eksekusi  objek  hak  tanggungan  pada  perbankan  syariah. Pertama , penelitian  oleh  Naily  Ulya  Faiqah  (NUF).  Penelitian  oleh  NUF dilakukan  pada  2016  dengan  judul  “Eksekusi  Atas  Objek  Hak Tanggungan  Pada  Perbankan  Syariah  Pasca  Putusan  Mahkamah
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet 6,
Pebruari 2010), 137 10 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, ( Malang: UBPress, 2011), 51

## Mohamad Nur Yasin
Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012” . Penelitian  NUF  dilakukan dalam  rangka  menulis  Tesis  yang  diajukan  pada  Program  Magister Kenotariatan  (MKn)  Universitas  Airlangga.  Pada  intinya  penelitian NUF  menyatakan  bahwa  sepanjang  menyangkut  perbankan  syariah maka penetapan eksekusi hak tanggungan dilakukan oleh Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. 11 Persamaan  penelitian  NUF  dan  kajian  penulis  adalah  melihat peradilan  mana  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan eksekusi  objek  hak  tanggungan  pada  perbankan  syariah.  Ada beberapa  perbedaan  yang  bisa  dikemukakan,  yaitu  (1)  kajan  NUF tidak mengungkap faktor yang melatarbelakangi BNI Syariah Cabang Kediri  mengajukan  permohonan  eksekusi  objek  hak  tangungan  ke Pengadilan  Negeri  Kepanjen,  (2)  kajian  NUF  tidak  mengungkap legalitas lelang oleh KPKNL, dan (3) kajian NUF tidak mengungkap implikasi  yuridis  dan  solusi  penetapan  eksekusi  oleh  pengadilan negeri atas objek hak tanggungan pada perbankan syariah.
Kedua, penelitian  oleh  Syuhadak.  Penelitian  oleh  Syuhadak dilakukan pada 2016 dengan judul “ Harmonisasi norma kompetensi absolut Pengadilan Agama tentang eksekusi Perbankan Syariah pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012  dalam perspektif  kepastian  hokum” . Penelitian  Syuhadak  dilakukan  dalam rangka  disertasi  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas  Islam Bandung.  Menurut  Syuhadak,  ada  beberapa  peraturan  perundang- undangan  terkait  kewenangan  Pengadilan  Agama  yang  tidak semuanya  selaras.  Perlu  dilakukan  penyelarasan  antar  berbagai norma agar kepastian hukum kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan eksekusi objek hak tanggungan pada perbankan syariah memiliki kepastian hukum. 12 Persamaan penelitian Syuhadak dengan kajian  penulis  adalah  sama-sama  menyinggung  kewenangan Pengadilan Agama dalam penetapan eksekusi objek hak tanggungan pada  perbankan  syariah.  Sedangkan  perbedaannya,  penelitian
11 Naily  Ulya  Faiqah,  “Eksekusi  Atas  Objek  Hak  Tanggungan  Pada  Perbankan Syariah  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012 ”,  Tesis, Program Magister Kenoatariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Airlangga , 2016
12 Syuhadak,  “Harmonisasi  norma  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  tentang eksekusi  Perbankan  Syariah  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU- X/2012 dalam perspektif kepastian hukum ”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Bandung, 2016
Syuhada  tidak  mengkaitkan  konsep  pragmatisme  yang  muncul  di kalangan  perbankan  syariah  dan  tidak  menganalisis  implikasi  serta solusi  yuridis  dari  kesalahan  penetapan  eksekusi  objek  hak tanggungan.
Fokus  kajian  ini  adalah  hak  tanggungan  pada  perbankan syariah.  Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang berkaitan  dengan  tanah,  yang  selanjutnya  disebut  hak  tanggungan, adalah  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria . 13 Pemberian hak tanggungan didahului  dengan  janji  untuk  memberikan  hak  tanggungan  sebagai jaminan  pelunasan  kredit  pada  bank  konvensional  atau  pelunasan pembiayaan pada perbankan syariah, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kredit/pembiayaan tersebut.  Pemberian  hak  tanggungan  dilakukan  dengan  pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). 14
Pemberian  hak  tanggungan  wajib  didaftarkan  pada  kantor Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  Sebagai  bukti  adanya  hak tanggungan,  kantor  BPN  menerbitkan  Sertifikat  Hak  Tanggungan yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa”. 15 Sertifikat  Hak  Tanggungan  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Apabila  debitur  cidera  janji, maka  berdasarkan  titel  eksekutorial  yang  terdapat  dalam  Sertifikat Hak  Tanggungan,  pemegang  hak  tanggungan  bisa  mengajukan permohonan lelang ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  Lelang)  atau  mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  untuk menetapkan  lelang  dan  eksekusi  objek  hak  tanggungan.  Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan dengan maksut agar  diperoleh  harga  tertinggi  yang  menguntungkan  semua  pihak, penjualan  objek  hak  tanggungan  dapat  dilaksanakan  di  bawah tangan. 16 Pelaksanaan  penjualan  di  bawah  tangan  hanya  dapat
13 Pasal 1 Nomor (1) UU Nomor 4 Tahun 1996 14 Pasal 10 Nomor (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 1996 15 Pasal 13 Nomor (1), Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 1996
16 Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1996

## Mohamad Nur Yasin
dilakukan  setelah  lewat  satu  bulan  sejak  diberitahukan  tertulis  oleh pembeli  atau  pemegang  hak  tanggungan  kepada  pihak  yang berkepentingan  dan  diumumkan  minimal  dalam  dua  surat  kabar daerah  atau  yang  beredar  di  daerah  serta  tidak  ada  pihak  yang keberatan. 17
Anatomi Kontekstual Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn Putusan  Nomor  116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn  merupakan produk hukum yang berbentuk rechtvinding , yakni suatu pembuatan hukum melalui putusan pengadilan ( judge made law ). Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn  muncul  sebagai  respons  atas  gugatan perlawanan  yang  diajukan  oleh  pelawan  bernama  Sugeng  Subowo kepada  empat  pihak,  yaitu  Josua  Sebayang  (terlawan),  Bank  Negara Indonesia  (BNI)  Syariah  Cabang  Kediri  (turut  terlawan  1),  KPKNL Malang  (turut  terlawan  2),  dan  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) Kabupaten  Malang  (turut  terlawan  3).  Kronologi  peristiwa  yang terdokumentasikan  dalam  Putusan  No.  116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn bisa dicermati secara runtut.
Pertama ,  dengan  jaminan  dua  bidang  tanah  masing-masing Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  Nomor  2505/Ngadilangkung  atas  nama Sugeng  Subowo,  SU  Nomor  0004/2008  tanggal  24  Januari  2008  luas 622 meter persegi dan SHM Nomor 2506/Ngadilangkung atas nama Sugeng Subowo, SU Nomor 00042/2008 tanggal 24 Januari 2008 luas 703 meter persegi, terjadi kesepakatan akad pembiayaan  murâbahah antara  Bank  BNI  Syariah  Kediri  dan  Sugeng  Subowo.  Kesepakatan tersebut tertuang dalam akad pembiayaan murâbahah Nomor 2008.057 tanggal 26 Pebruari 2008. Sedangkan dua Sertifikat Hak Milik jaminan tanah  dan  rumah  atas  nama  Sugeng  Subowo  dibebani  Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 159/HT/Kepanjen/2008  tanggal  31  Maret  2008  yang  dibuat  oleh notaris Anik Yulaichah tinggal di Kepanjen Kabupaten Malang.
Kedua ,  berdasarkan  akad  pembiayaan murâbahah Nomor 2008.057  tanggal  26  Pebruari  2008  dan  Akta  Pembebanan  Hak Tanggungan  (APHT)  Nomor  159/HT/Kepanjen/2008  tanggal  31 Maret  2008,  BNI  Syariah  Cabang  Kediri  Jawa  Timur  mengucurkan dana  pembiayaan murâbahah sebesar Rp 1.000.000.000  (satu milyard
17 Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 1996
rupiah)  kepada  Sugeng  Subowo.  Selanjutnya  Sugeng  Subowo berkewajiban  membayar  secara  bertahap  tiap  bulan  angsuran murâbahah  kepada  BNI  Syariah  Kediri  sampai  lunas.  Dalam prakteknya  Sugeng  Subowo  hanya  mampu  memberikan  angsuran sebanyak 36 bulan dari keseluruhan bulan yang diperjanjikan. Selama 36  bulan  tersebut  Sugeng  Subowo  telah  membayar  angsuran sebanyak  Rp  321.626.565  (tiga  ratus  dua  puluh  satu  juta  enam  ratus dua  puluh  enam  ribu  lima  ratus  enam  puluh  lima  rupiah).  Pada angsuran  ke-37  dan  seterusnya  terjadi  kemacetan  pembayaran angsuran murâbahah .  Tanpa  melalui  proses  penjadwalan  kembali
( rescheduling), pembaharuan persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan  kembali (restructuring) secara  maksimal  sebagaimana ketentuan  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  Nomor 26/4/BPPP,  tanggal  29  Mei  1993,  BNI  Syariah  Cabang  Kediri menyatakan  bahwa  angsuran murâbahah oleh  Sugeng  Subowo dianggap bermasalah atau macet ( non performing loan ). Ketiga , untuk melunasi angsuran Sugeng Subowo yang macet, BNI  Syariah  Cabang  Kediri  melakukan  lelang  suka  rela  dengan mengajukan  permohonan  lelang  ke  KPKNL  Malang.  Dipilihnya KPKNL  Malang  sebagai  tempat  lelang  karena  lokasi  tanah  yang menjadi  jaminan  pembiayaan murâbahah berlokasi  di  Kabupaten Malang. Pada 12 September 2013 KPKNL Malang mengadakan lelang dipesertakan  tunggal  kepada  pembeli  bernama  Josua  Sebayang dengan  harga  Rp  702.000.000  (tujuh  ratus  dua  juta  rupiah)  yang tercatat dalam Risalah Lelang No. 1230/2013. Kemudian berdasarkan risalah  lelang  tersebut  Josua  Sebayang  sebagai  pembeli  mengajukan permohonan  balik nama  kepemilikan  tanah. Akhirnya,  BPN  Malang mencoret  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  No.  2505/Ngadilangkung  atas nama Sugeng Subowo, SU Nomor 0004/2008 tanggal 24 Januari 2008 luas 622 meter persegi sehingga berubah menjadi Josua Sebayang dan SHM Noor 2506/Ngadilangkung atas nama Sugeng Subowo, SU No. 00042/2008  tanggal  24  Januari  2008  luas  703  meter  persegi  berubah menjadi Josua Sebayang.
Keempat ,  tanah  jaminan  sudah  dilelang  oleh  KPKNL  Malang dan sertifikat kepemilikan tanah sudah berganti nama menjadi Josua Sebayang.  Namun,  pemilik  awal  yaitu  Sugeng  Subowo  tetap menguasai tanah jaminan dan tidak mau mengosongkannya. Melihat kondisi  yang  demikian,  Josua  Sebayang  selalu  pemenang  lelang

## Mohamad Nur Yasin
agunan  pada  BNI  Syariah  Cabang  Kediri  mengajukan  permohonan eksekusi  ke  Pengadilan  Negeri  Kepanjen.  Selanjutnya  terbit Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 20/Eks/2014/PN.Kpn tanggal 25 Nopember 2014 berisi perintah agar Sugeng Subowo mengosongkan tanah.
Kelima ,  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Kepanjen  No. 20/Eks/2014/PN.Kpn  tanggal  25  Nopember  2014  mendapat perlawanan  dari  Sugeng  Subowo  dengan  alasan  sengketa  akad murâbahah  merupakan  bagian  dari  sengketa  ekonomi  syariah.
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  adalah  kewenangan pengadilan agama. Pengadilan negeri tidak berwenang menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Sugeng  Subowo mengajukan  gugatan  perlawanan  yang  didaftarkan  pada kepaniteraan PN Kepanjen dengan register No. 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn  tanggal  11  Agustus  2015.  Setelah menerima  dan  memproses  gugatan  perlawanan  yang  diajukan Sugeng  Subowo,  akhirnya  PN  Kepanjen  menerbitkan  Penetapan Nomor 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn tertanggal  18 Januari   2016 yang menyatakan bahwa Penetapan PN Kepanjen No. 20/Eks/2014/PN.Kpn  tanggal  25  Nopember  2014  tentang  perintah agar Sugeng Subowo mengosongkan tanah, dinyatakan tidak sah.

## Latar  Belakang  Pengajuan  Permohonan  Eksekusi  Objek  Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri
Munculnya  objek  hak  tanggungan  atas  tanah  tidak  lepas  dari keharusan setiap perbankan di Indonesia untuk menghindari potensi kemunculan dana macet ( non-performa loan ). Dalam pasal 36 UU No. 21/2008  Tentang  Perbankan  Syariah  dinyatakan,  “Dalam menyalurkan  pembiayaan  dan  melakukan  kegiatan  usaha  lainnya, bank  syariah  dan  UUS  wajib  menempuh  cara-cara  yang  tidak merugikan  bank  syariah  dan/atau  UUS  dan  kepentingan  nasabah yang  mempercayakan  dananya ”. Agar  para  nasabah  terjaga konsistensi kepatuhannya, perbankan syariah selalu memberlakukan adanya jaminan dalam setiap pembiayaan yang disalurkan.
Jaminan  yang  diberikan  oleh  nasabah  kepada  perbankan syariah  adakalanya  berupa  benda  bergerak  dan  adakalanya  berupa benda tidak bergerak di antaranya adalah tanah milik. Sebagai benda tidak  bergerak,  eksistensi  tanah  sebagai  sebuah  jaminan  dibuktikan
dan  direpresentasikan  oleh  sertifikat  hak  milik.  Bila  tanah  yang dijadikan  jaminan,  maka  harus  diberi  Sertifikat  Hak  Tanggungan yang diterbitkan oleh BPN.
Tidak  semua  nasabah  bank  syariah  mengangsur  dengan  tertib dana pembiayaannya. Karena itu bank syariah akan memberikan tiga kali  surat  teguran  kepada  nasabah  yang  bermasalah.  Jika  sudah memperoleh  peringatan  sebanyak  tiga  kali,  namun  nasabah  tetap tidak  menyelesaikan  angsurannya,  maka  berlaku  Pasal  6  UU  No. 4/1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda Yang  Berkaitan  dengan  Tanah  (UUHT).    Menurut  Pasal  6  UUHT, apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  hak  tanggungan  pertama mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  hak  tanggungan  atas kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
Dalam praktek di lapangan biasanya bank syariah mengajukan permohonan  Lelang  Jaminan  Hak  Tanggungan  kepada  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL).  KPKNL  adalah salah satu unit kerja yang ada di lingkungan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian  Keuangan  RI.  Ketika  suatu  jaminan  hak  tanggungan dilelang oleh bank syariah, ada nasabah yang menerima dan ada pula nasabah  yang  menolak lelang.  Jika nasabah  menolak,  biasanya  bank kembali  kepada  Pasal  200  ayat  (11) Herzeine  Inland  Reglement (HIR) yang intinya dinyatakan bahwa jika seseorang enggan meninggalkan barang  yang  dijual,  maka  ketua  pengadilan  negeri  akan  membuat surat perintah supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya.
Permohonan  Lelang  ke  KPKNL  Tanpa  Proses Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring
Mengacu  pada  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Kepanjen Malang  Nomor  116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn  tertanggal  18  Januari 2016  bisa  dikemukakan  ada  tiga  aspek  yang  menggambarkan pragmatisme perbankan syariah.
Pembayaran  angsuran  pembiayaan murâbahah bank  syariah  ada yang  tertib  dan  lunas  namun  ada  yang  mengalami  kemacetan (non permoming loan) .  Terhadap  pembiayaan murâbahah yang  macet  harus dilakukan  langkah-langkah  penyelamatan  oleh  perbankan  syariah baik langkah-langkah tersebut dituangkan atau tidak di dalam naskah

## Mohamad Nur Yasin
akad murâbahah .  Dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  Nomor 26/4/BPPP  tanggal  29  Mei  1993  dicantumkan  bahwa  penyelamatan kredit  bermasalah  sebelum  diselesaikan  melalui  lembaga  hukum adalah  melalui  alternatif  penanganan  secara  penjadwalan  kembali ( rescheduling ),  persyaratan  kembali  ( reconditioning ),  dan  penataan kembali ( restructuring ).
Dalam  SEBI  dijelaskan  detail  langkah-langkah  penyelamatan tersebut. Pertama ,  penjadwalan  kembali  ( rescheduling) ,  yaitu  suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian  kredit  yang  berkenaan  dengan  jadwal  pembayaran kembali/jangka  waktu  kredit  termasuk  tenggang  ( grace  priod ), termasuk  perubahan  jumlah  angsuran.  Bila  perlu  dengan penambahan  kredit  atau  pembiayaan. Kedua ,  melalui persyaratan kembali  ( reconditioning ),  yaitu  melakukan  perubahan  atas  sebagian atau  seluruh  persyaratan  perjanjian,  yang  tidak  terbatas  hanya kepada  perubahan  jadwal  angsuran,  atau  jangka  waktu kredit/pembiayaan saja. Tetapi perubahan kredit/pembiayaan tanpa memberikan  tambahan  kredit/pembiayaan  atau  tanpa  melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit/pembiayaan menjadi equity perusahaan. Ketiga ,  melalui penataan  kembali  ( restructuring) , yaitu  upaya  melakukan  perubahan  syarat-syarat  perjanjian kredit/pembiayaan berupa pemberian tambahan kredit/pembiayaan, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit/pembiayaan menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning. 18
Jika  permohonan  lelang  ke  KPKNL  yang  dilakukan  oleh  BNI Syariah  Cabang  Kediri  tanpa  melalui  tiga  langkah  penyelamatan terlebih  dahulu,  maka  jelas  menunjukkan  adanya  pagmatisme perbankan  syariah  dan  tidak  patuh  hukum  pada  tiga  norma sekaligus. Pertama , SEBI  Nomor 26/4/BPPP. SEBI  ini mengamanatkan  agar  dilakukan rescheduling,  reconditioning ,  dan
restructuring sebelum  dilakukan  lelang . Kedua , Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam pasal 21 huruf (j) disebutkan prinsip
18 Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993
itikad  baik,  yakni  akad  dilakukan  dalam  rangka  menegakan kemaslahatan,  tidak  mengandung  unsur  jebakan  dan  perbuatan buruk  lainnya.  Dalam  Pasal  21  huruf  (k)  KHES  ditegaskan  prinsip halal,  yaitu  suatu  akad  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum, tidak  dilarang  oleh hukum  dan  tidak haram. Ketiga ,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer).  Dalam  Pasal  1320  KUHPer disebutkan  bahwa  suatu  perjanjian  harus  memenuhi  empat  syarat mencakup  kesepakatan  para  pihak,  kecakapan  hukum,  ada  hal tertentu,  dan  halal.  Menurut  Pasal  1237  KUHPer,  yang  dimaksud halal  adalah  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang, kepentingan umum, dan kesusilaan.

## Melakukan Lelang Suka Rela
Jika  langkah  penyelamatan  berupa rescheduling,  reconditioning , dan restructuring sudah  dilakukan  dan  tidak  membuahkan  hasil, maka  pihak  bank  syariah  bisa  menempuh  tahap  berikutnya  yaitu permohonan lelang hak tanggungan ke KPKNL. Ada dua cara lelang yang  bisa  dipilih  oleh  perbankan  syariah,  yaitu  lelang  sukarela  dan lelang melalui eksekusi oleh pengadilan. Dari dua pilihan cara lelang yang ditawarkan Pasal 6 UUHT, BNI Syariah Cabang Kediri memilih lelang dengan cara sukarela. Lelang dengan cara sukarela ini adalah lelang  yang  dilakukan  oleh  perbankan  syariah  tanpa  melalui permohonan  eksekusi  ke  pengadilan  tetapi  langsung  mengajukan permohonan  lelang  ke  KPKNL.  Lelang  ini  dimungkinkan  terjadi karena  di  dalam  Akta  Pembebanan  Hak  Tanggungan  (APHT) mengandung parate  eksekusi ,  yakni  eksekusi  objek  APHT  tanpa melalui penetapan pengadilan.
Pemilihan  lelang  dengan  cara  sukarela  menunjukkan  bahwa BNI  Syariah  Cabang  Kediri  ingin  menyelesaikan  pembiayaan  macet dengan  cepat  dan  cenderung  mengabaikan  alternatif  yang  lain. Dikesampingkannya  kemungkinan  lelang  melalui  permohonan penetapan  eksekusi  oleh  pengadilan  menggambarkan  bahwa perbankan  syariah  tidak  ingin  dikontrol  oleh  lembaga  peradilan dalam  menyelesaikan  masalah  dengan  nasabah.  Kondisi  yang demikian  bisa  membuka  peluang  terjadinya  ketidakadilan  yang diterima oleh nasabah penerima pembiayaan murâbahah.

## Permohonan eksekusi diajukan ke Pengadilan Negeri

## Mohamad Nur Yasin
Pengajuan  permohonan  eksekusi  hak  tanggungan  oleh pememang  lelang  agunan  pada  BNI  Syariah  Cabang  Kediri  ke Pengadilan  Negeri  Kepanjen  didasarkan  pada  dua  norma. Pertama , Herzeine  Inlands  Reglement  (HIR).  Dalam  Pasal  200  ayat  (11)  HIR ditegaskan:
Jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai bangsa Eropa yang ditunjuk oleh ketua,  dan  jika  perlu  dengan  bantuan  polisi,  supaya  barang  tetap  itu ditinggalkan  dan  dikosongkan  oleh  orang  yang  dijual  barangnya  serta oleh sanak saudaranya. 19
Kedua ,  Pasal  14  UUHT.  Pada  Pasal  14  UUHT  dinyatakan “Sertifikat  hak  tanggungan  yang  memuat irah-irah dengan  kata “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 20 Ketiga, Surat Edaran MA No. 04/2014. Di dalam SEMA dinyatakan, bahwa terhadap  pelelangan  hak  tanggungan  oleh  kreditur  sendiri  melalui kantor  lelang,  apabila  terlelang  tidak  mau  mengosongkan  objek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan. 21 Pengajuan permohonan eksekusi ke PN Kepanjen menggambarkan bahwa pemenang lelang agunan pada BNI Syariah Cabang  Kediri  menerapkan  prinsip actor  squitur  forum  rei ,  yaitu gugatan diajukan di pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Dari  sisi  kompetensi  relatif,  pemilihan  pengadilan  di  wilayah Kabupaten  Malang  sudah  tepat.  Hal  ini  terjadi  karena  Sugeng Subowo  selaku  nasabah  pembiayaan murâbahah macet  bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang. Namun, dari sisi kompetensi absolut,  pemilihan  PN  Kepanjen  Malang  sebagai  lembaga  yang
19 Pasal 200 Nomor (11) Herzeine Inlands Reglement 20 Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1996 21 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  04  Tahun  2014  Tentang pemberlakuan  rumusan  hasil  rapat  pleno  kamar  MA  Tahun  2013  sebagai  pedoman tugas bagi pengadilan.
menyelesaikan  sengketa  pembiayaan murâbahah tidak  tepat.  Karena bertentangan dengan tiga norma sekaligus.
Pertama , Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan MK ini membatalkan  keberlakuan  penjelasan  pasal  55  ayat  2  UU  No. 21/2008  tentang  Perbankan  Syariah,  sehingga  tidak  memiliki kekuatan hukum. Pasal 55 ayat (2) berbunyi “Dalam hal para pihak telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa  selain  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai dengan  isi  Akad”.  Sedangkan  bunyi  penjelasan  pasal  55  ayat  2  UU No.  21/2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  dibatalkan  oleh  MK adalah  “Yang  dimaksud  dengan  “penyelesaian  sengketa  dilakukan sesuai  dengan  isi  Akad”  adalah  upaya  sebagai  berikut  (a) musyawarah,  (b)  mediasi  perbankan,  (c)  melalui  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  (Basyarnas)  atau  lembaga  arbitrase  lain,  dan/atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Dengan adanya  putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012,  maka  Peradilan Umum  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam bentuk apapun.
Kedua, Pasal 55  ayat  (1) UU  No.  21/2008  tetang  Perbankan Syariah  (UUPS).  Pasal  55  ayat  (1)  UUPS  menyatakan  bahwa penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dilakukan  oleh  pengadilan dalam  wilayah  peradilan  agama. Ketiga, UU  No.  3/2006  tentang Penyempurnaan  UU  No.  7/1989  tentang  Peradilan  Agama  (UUPA). Dalam  Pasal  49  UUPA  dinyatakan  bahwa  Pengadilan  Agama bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.
Ketiga , pelanggaran terhadap penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS). Dalam Penjelasan Pasal 3  UUPS  dinyatakan  “ Dalam  mencapai  tujuan  menunjang  pelaksanaan pembangunan  nasional,  Perbankan  Syariah  tetap  berpegang  pada  Prinsip Syariah  secara  menyeluruh  (kaffah)  dan  konsisten  (istiqamah) ”. 22
Permohonan  eksekusi  hak  jaminan  ke  ketua  pengadilan  negeri menunjukkan  bahwa  praktek  perbankan  syariah  dan  pemenang lelang agunan pada perbankan syariah didorong nalar pragmatisme,
22 Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syarah

## Mohamad Nur Yasin
sehingga cita ideal moral Pasal 3 dan penjelasan Pasal 3 UUPS belum diiringi kepatuhan total pada prinsip syarah.
Ketidakpatuhan  pemenang  lelang  agunan  pada  perbankan syariah  terhadap  Putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012  dan Penjelasan  Pasal  3  serta  Pasal  55  ayat  (1)  UU  No.  21/2008  tentang perbankan Syariah, menggambarkan bahwa dari aspek sosial politik, perbankan  syariah  dan  pemenang  lelang  agunan  pada  perbankan syariah  diselimuti  nalar  pragmatisme.  Faktor  ini  kemunculannya dipengaruhi  oleh  situasi  sosial  politik  terkini  yang  mengitari  proses penyelesaian  eksekusi  obek  hak  tanggungan  sebagai  tindak  lanjut akad pembiayaan murâbahah kepada nasabah oleh perbankan syariah. Pemenang  lelang  agunan  pada  bank  syariah  memilih  Pengadilan Negeri  dengan  alasan  sudah  menjadi  kebiasaan.  Faktor  ini  juga tergambar  dari  tindakan  perbankan  syariah  yang  sering  tidak memberitahukan secara fair kepada nasabah terkait dengan hal ihwal eksekusi  hak  tanggungan.  Ketidaktahuan  nasabah  perihal  prosedur eksekusi  menjadikan  perbankan  syariah  tidak  selalu  akurat  memilih pengadilan yang menjadi tempat mengajukan permohonan eksekusi.
Pragmatisme  perbankan  syariah  dari  aspek  ekonomi tergambar dari usahanya untuk selalu mendapatkan keuntungan dan sekaligus  menghindari  kerugian.  Permohonan  eksekusi  hak tanggungan  ke  pengadilan  negeri  dianggap  menguntungkan  secara ekonomi,  karena  pengadilan  negeri  sudah  memiliki  pengalaman dalam  memproses  permohonan  eksekusi  hak  tanggungan.  Hal  ini berbeda  dengan  pengadilan  agama  yang  relatif  baru  dalam  urusan eksekusi hak tanggungan.
Pragmatisme perbankan syariah dari aspek yuridis tergambar dari  keengganan  perbankan  syariah  untuk  memberikan  informasi kepada  pemenang  lelang  agunan  untuk  mengajukan  permohonan eksekusi  ke  pengadilan  agama.  Hal  ini  kadang  sebagai  kesengajaan dan  kadang  sebagai  ketidaksengajaan.  Disebut  kesengajaan  karena pada dasarnya pihak bank sudah tahu ada putusan MK No 93/PUU- X/2012,  namun  tidak  mau  melaksanakan  putusan  MK  tersebut. Sedangkan  ketidaksengajaan  bisa  terjadi  jika  perbankan  syariah memang  belum  tahu  telah  ada  Putusan  MK  Nomor  93/PUU/2012, sehingga menganggap ketentuan lama masih berlaku.

## Legalitas  Lelang  KPKNL  Malang  terhadap  Jaminan  Hak Tanggungan atas Tanah  Perbankan Syariah
Perbankan  syariah  dalam  mengajukan  permohonan  lelang secara sukarela ke KPKNL mengacu pada  Pasal 6 UU No. 4  Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan  dengan  Tanah  (UUHT).  Pada  Pasal  6  UUHT  dinyatakan “ Jika  debitur  cedera  janji  atau  wanprestasi,  pemegang  hak  tanggungan pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan  atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. ” Pelunasan piutang diambil dari hasil lelang. Inilah yang disebut parate eksekusi.
Ada  hal  penting  yang  harus  diacu  untuk  mengukur  legalitas yuridis  lelang  oleh  KPKNL  Malang  terhadap  objek  hak  tanggungan pada  perbankan  syariah,  yaitu  apakah  sebelum  mengajukan permohonan lelang ke KPKNL perbankan syariah sudah melakukan amanat  SEBI  Nomor  26/4/BPPP.  SEBI  ini  mengamanatkan  agar dilakukan rescheduling,  reconditioning ,  dan restructuring sebelum dilakukan  lelang.  Jika  tiga  langkah  tersebut  belum  dilakukan  oleh perbankan syariah, maka permohonan lelang oleh perbankan syariah ke  KPKNL  adalah  mengabaikan  satu  tahapan  prosedur.  Sehingga, permohonann ke KPKNL batal demi hukum. Jika KPKNL melakukan lelang, maka lelangnya tidak sah. Tiga langkah penyelamatan berupa rescheduling,  reconditioning ,  dan restructuring harus  dilakukan  baik ketiganya dicantumkan atau tidak di dalam naskah akad murâbahah . Sebaliknya, jika ketiga langkah tersebut sudah dilakukan lebih dahulu dan  tidak  membuahkan  hasil,  maka  permohonan  lelang  ke  KPKNL sudah sesuai prosedur dan sah. Nasabah tidak boleh dizalimi dengan cara memproleh perlakuan semena-mena, seperti pelelangan jaminan hak  tanggungan  tanpa  lebih  dulu  dilakukan  proses rescheduling, reconditioning , dan restructuring.
Permohonan lelang ke KPKNL oleh perbankan syariah terhadap objek  hak  tanggungan  setelah  diakukan  proses rescheduling, reconditioning , dan restructuring adalah sah. Sejauh ini KPKNL masih satu  untuk  bersama.  Belum  ada  KPKNL  konvensional  atau  KPKNL syariah.  Proses  lelang  di  KPKNL  merupakan  bagian  penting  dari proses  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah.  Proses  seperti  ini dalam  bingkai  perbankan  konvensional  juga  dilakukan  oleh pengadilan negeri ketika melakukan penetapan lelang dan penetapan eksekusi  jaminan  hak  tanggungan.  Ketika  prosedur  yang  berlaku  di

## Mohamad Nur Yasin
peradilan umum belum secara khusus diatur sesuai konteks peradilan agama,  maka  apa  yang  berlaku  di  peradilan  umum  tersebut  juga berlaku di peradilan agama. Hal ini selaras dengan Pasal 54 UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan UU No. 3/2006 tentang penyempurnaan atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). Pada pasal 54 UUPA dinyatakan:
“ Hukum  Acara  yang  berlaku  pada  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Agama  adalah  Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  dalam  lingkungan Peradilan  Umum,  kecuali  yang  telah  diatur  secara  khusus  dalam  Undang- Undang  ini”. Terkait  dengan  KPKNL,  sejauh  ini  masih  mengikuti  Peradilan Umum dan belum ada pembagian khusus untuk Peradilan Agama . 23

## Implikasi dan Solusi Norma Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan
Perbankan Syariah oleh Pengadilan Negeri
Dengan terbitnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 praktis pengadilan  negeri  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  dalam  bentuk  apapun.  Jika  masih  ada produk hukum berupa penetapan atau putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan  Negeri,  maka  produk  hukum  tersebut  tidak  memiliki kekuatan  hukum  atau  tidak  sah.  Jika  ada  pihak  yang  dirugikan dengan  adanya  produk  hukum  yanag  tidak  sah  tersebut,  maka kepada  pihak  yang  dirugikan  bisa  menuntut  kepada  Pengadilan Negeri untuk membatalkan penetapan atau putusan tersebut.
Permohonan  eksekusi  objek  hak  tanggungan  ke  ketua pengadilan  negeri  merupakan  perbuatan  yang  tidak  tepat  secara yuridis.  Jika  pengadilan  negeri  menerima  dan  memproses permohonan  tersebut,  maka  produk  hukumnya  tidak  memiliki kekuatan  hukum.  Oleh  karena  itu,  segala  perbuatan  yang  muncul sebagai  kelanjutan  penetapan  atau  putusan  pengadilan  negeri  yang tidak memiliki kekuatan hukum maka tetap tidak sah.
Instrumen  yang  sangat  penting  adalah  pelaksanaan  dan penegakan  Putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012  secara  total.  Oleh karena  itu,  terhadap  semua  norma  terkait  penyelesaian  sengketa
23 Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang disempurnakan dengan UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang penyempurnaan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradian Agama
ekonomi syariah yang terbit sebelum keluarnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 bisa dilakukan langkah konkrit.
Pertama, harmonisasi  norma,  yakni  memposisikan  ulang ( replace ) martabat masing-masing ( respective degrees ) dan memberlakukan  hukum  nasional  seiring  dengan  aturan  umum  ( the existing  national  law  with  common  rule ). 24 Harmonisasi  dilakukan dengan cara menyelaraskan makna norma-norma yang belum selaras dengan  Putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012.  Harmonisasi  lebih menekankan  pada  penyamaan  persepsi  terhadap  makna  tersirat tanpa  melakukan  perubahan  redaksi.  Harmonisasi  harus  selalu disertai  komitmen  semua  pihak  untuk  tetap  konsisten  pada  prinsip syariah.
Kedua, rekonstruksi norma, yakni merumuskan dan melindungi ketahanan  konstitusi.  Rekonstruksi  hukum  diperlukan  di  tengah semakin  intensifnya  keterkaitan  antara  hukum  dan  kekuasaan politik. 25 Rekonstruksi  hukum  dilakukan  dengan  mendekonstruksi UU lama atau membuat UU baru sebagai penyempurnaan UU lama dengan  tetap  mempertimbangkan  putusan  MK.  Rekonstruksi konseptual bisa dilakukan oleh para akademisi dalam bentuk naskah akademik,  rekonstruksi  institusional  dilakukan  DPR  sebagai pemegang  kekuasaan  legislatif  ( legeslative  power )  dalam  bentuk pembuatan  UU  baru,  dan  rekonstruksi  konstitutif  dilakukan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui judicial review ,  dan  rekonstruksi praktikal  dilakukan  MA  dengan  penerbitan  Peraturan  Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
Putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012  secara  tersurat membatalkan  kekuatan  hukum  Penjelasan  pasal  55  ayat  (2)  UU Nomor  21  tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah.  Namun  secara tersirat,  Putusan  MK  tersebut  langsung  dan  tidak  langsung menghapus  dualisme  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dan secara  substantif  membatalkan  beberapa  norma  sebelumnya  yang memberi peluang kewenangan kepada pengadilan negeri.
24 Marcel  Fontaine,  “Law  Harmization  and  Local  Specificities:  a  Case  Study  Ohada and the Law of Contracts”, Unif Law Rev (2013) 18 (1) 50-64
25 Qi  Zheng,  “Carl  Schmitt’s  Crtique  of  the  Positivist  Uderstanding  of  Law:  The Reconstruction of the Relationship between Law ad Political Power” in Carl Schmitt, Mao Zedong and The Politics of Transition (Macmillan: Palgrave Macmillan UK, 2015),
32.

## Mohamad Nur Yasin
Pertama, pasal  200  ayat  (11) Herzeine  Inlands  Reglement (HIR). Dalam Pasal 200 ayat (11) HIR dinyatakan:
Jika  seseorang  enggan  meninggalkan  barang  tetapnya  yang  dijual,  maka ketua  pengadilan  negeri  akan  membuat  surat  perintah  kepada  orang  yang berwenang,  untuk  menjalankan  surat  juru  sita  dengan  bantuan  panitera pengadilan  negeri  atau  seorang  pegawai  bangsa  Eropa  yang  ditunjuk  oleh ketua,  dan  jika  perlu  dengan  bantuan  polisi,  supaya  barang  tetap  itu ditinggalkan  dan  dikosongkan  oleh  orang  yang  dijual  barangnya  serta  oleh sanak saudaranya . 26
Kedua , Penjelasan Pasal 637 dan 639 RV. Pada Penjelasan Pasal 637 RV dinyatakan “ Putusan para wasit yang dilaksanakan atas kekuatan surat  perintah  dari  Ketua  Raad  van  Justise.  Hal  itu  dicantumkan  di  atas surat  putusan  asli  dan  disalin  pada  turunan  yang  dikeluarkan ”.  Pada Penjelasan  Pasal  639  RV  dinyatakan  “ Putusan  wasit  yang  dilengkapi dengan  surat  dari  Ketua  Raad  van  Justise  yang  berwenang  dilaksanakan menurut cara pelaksanaan biasa ”.
Ketiga, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 22 UU No. 4/1996 Tentang Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Frasa “Ketua Pengadilan Negeri” dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 22 UUHT tersebut harus di baca dan dimaknai “Ketua  Pengadilan  Agama”  sepanjang  berkaitan  dengan  hak tanggungan atas tanah pada perbankan syariah.
Keempat, Pasal  61  UU  No.  30/1999  Tentang  Alternatif Penyelesaian  Sengeta.  Pada  Pasal  61  UUAPS  diyatakan  “Dalam  hal para  pihak  tidak  melaksanakan  putusan  arbitrase  secara  sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.
Kelima, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  (UUKK).  Pada  Pasal  59  ayat  (1)  dinyatakan “ Arbitrase  merupakan  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar pengadilan  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa ”.  Pada  Pasal  59  ayat  (3) dinyatakan  “Dalam  hal  para  pihak  tidak  melaksanakan  putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah
26 Pasal 200 Nomor (11) Herzeine Inlands Reglement
ketua  pengadilan  negeri  atas  permohonan  salah  satu  pihak  yang bersengketa”.  Sedangkan  pada  Penjelasan  Pasal  59  ayat  (1)  UUKK diyatakan  “Yang  dimaksud  dengan  “arbitrase”  dalam  ketentuan  ini termasuk juga arbitrase syariah”.
Keenam , Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8/2010. Dalam SEMA ini dinyatakan:
“ Bahwa  berdasarkan  Pasal  59  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  penjelasannya  ditentukan  bahwa, dalam  hal  para  pihak  tidak  melaksanakan  putusan  arbitrase  (termasuk arbitrase  syari'ah)  secara  sukarela,  putusan  dilaksanakan  berdasarkan perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri  atas  permohonan  salah  satu  pihak  yang bersengketa.  Bahwa  sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  maka diberitahukan  kepada  Saudara,  bahwa  terhitung  sejak  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor:  08  Tahun  2008  tentang  Eksekusi Putusan  Badan  Arbitrase  Syari'ah  tersebut  berdasarkan  Pasal  59  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, dinyatakan tidak berlaku”. 27
Terhadap  keenam  norma  di  atas,  yaitu  (1)  pasal  200  ayat  (11) HIR, (2) Penjelasan Pasal 637 dan 639 RV, (3)  Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal  22  UUHT,  (4)    Pasal  61  UU-APS,  (5)  Pasal  59  dan  Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UUKK, dan (6) SEMA No. 8/2010, wajib dilakukan analisis  prinsipal,  yakni  analisis  yang  menjadikan  asas-asas  hukum sebagai  acuan  pembacaan  dan  pemahaman  terhadap  teks  suatu norma.  Sejauh  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah, maka asas hukumnya adalah yariah. Sehingga, frasa “Ketua Pengadilan  Negeri”  dan  frasa  “Ketua Raad  van  Justise ”  dibaca  dan dimaknai  “Ketua  Pengadilan  Agama”.  Begitu  juga  frasa  “Panitera Pengadilan Negeri” dibaca “Panitera Pengadilan Agama”.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  dan  analisis  di  atas,  ada  tiga  kesimpulan penting yang relevan untuk dikemukakan.

## Mohamad Nur Yasin
1.  Pengajuan  permohonan  eksekusi  objek  hak  tanggungan  pada perbankan  syariah  ke  ketua  pengadilan  negeri  disebabkan  oleh sikap  dan  perilaku  pragmatisme.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya tiga indikasi. Pertama , permohonan lelang yang tidak selalu didahului  oleh  proses  penyelamatan  secara  maksimal  berupa rescheduling,  reconditioning,  dan  restructuring.  Kedua, lelang dilakukan  secara  suka  rela,  sehingga  kontrol  oleh  peradilan terhadap  proses  lelang  tidak  maksimal  dan  potensi  terjadinya ketidakadilan  terhadap  nasabah  semakin  terbuka. Ketiga, permohonan eksekusi diajukan ke pengadilan negeri, menunjukkan  ketidakpatuhan  pemenang  lelang  agunan  terhadap prinsip konsistensi dan kaffah pada sistem perbankan syariah.
2.  Jika  permohonan  lelang  terhadap  objek  hak  tanggungan  yang diajukan  oleh  perbankan  syariah  kepada  Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  dilakukan  setelah dilaksanakannya poses rescheduling, reconditioning , dan restructuring secara maksimal sesuai ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP dan tidak melanggar kesepakatan yang tertuang  dalam  akad  murâbahah,  maka  lelang  oleh  KPKNL  sah. KPKNL  berwenang  melakukan  lelang  yang  diajukan  oleh perbankan syariah. Hingga saat ini, KPKNL yang ada masih satu dan  belum  ada  pembagian  KPKNL  ke  dalam  konvensional  dan syariah.
3.  Pengadilan  Negeri  tidak  memiliki  kewenangan  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  dalam  bentuk  apapun,  termasuk menetapkan  eksekusi  terhadap  objek  hak  tanggungan  pada perbankan  syariah  terhitung  sejak  terbitnya  Putusan  MK  Nomor 93/PUU-X/2012.  Terhadap  semua  norma  terkait  penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terbit sebelum keluarnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, yaitu (a) pasal 200 ayat (11) HIR, (b) Penjelasan Pasal 637 dan 639 RV, (c)  Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 22 UUHT, (d)  Pasal 61 UU-APS, (e) Pasal 59 dan Penjelasan Pasal 59  ayat  (f) UUKK,  dan  (g) SEMA  No.  8/2010, harus  dilakukan dengan salah satu dari dua pilihan langkah. Pertama, harmonisasi norma,  yakni  menyelaraskan  makna  norma-norma  yang  belum selaras dengan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Harmonisasi lebih  menekankan  pada  penyamaan  persepsi  terhadap  makna tersirat  tanpa  melakukan  perubahan  redaksi. Kedua, rekonstruksi
norma,  yakni  menyempurnakan  undang-undang  lama  atau membuat  undang-undang  baru  dengan  merubah  redaksi  pasal yang masih mengandung kontradiksi.

## Daftar Pustaka
Faiqah,  Naily  Ulya.  “Eksekusi  Atas  Objek  Hak  Tanggungan  Pada Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ”, Tesis, Program Magister Kenoatariatan (MKn)
Fakultas Hukum Universitas Airlangga , 2016 Fontaine,  Marcel.  “Law  Harmization  and  Local  Specificities:  a  Case Study Ohada and the Law of Contracts”, Unif Law Rev (2013) 18 (1).
Hamidi, Jazim. Hermeneutika Hukum. Malang. UBPress, 2011.
Heerdt,  Hedwig. Green  Banks,  The  Fairy  Tale  of  Sustainability. Hamburg, Anchor Academic Publishing, 2014, https://books.google.co.id/books?id. Herzeine Inlands Reglement (HIR).
Knight.,  George  R. Issues  and  Alternatives  in  Educational  Philosophy. Michigan: Andrews University Press, 1982. Li,  Gan  and  Weiqing  Song,“Cultural  Production  in  Contemporary China:  The  Struggle  between  Political  Dogmatism  and Economic Pragmatism”, Trames , 2015,19(69/64),4,355-366.
Livingstone,  James. Pragmatism  and  the  Political  Economy  of  Cultural Evolution ,    Carolina:  University  of  North  Carolina,  2000.
https://books.google.co.id/books?id
Mahmashani, Subhi. Falsafah al-Tasyri’ fi al-Islam. Beirut, Dar al-‘Ilm li al-Malayiin, cet. V.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, Pebruari 2010.
Miridho,  Muhammad.  “Eksekusi  Hak  Tanggungan  Dalam Penyelesaian  Pembiayaan  Murâbahah  Bermasalah  (Studi  Kasus Pada Produk Pembiayaan Griya Ib Hasanah BNI  Syariah Cabang
Pekalongan)”, Tugas Akhir, Program Studi D3 Perbankan Syariah Jurusan  Syariah  dan  Ekonomi  Islam  STAIN  Pekalongan,  2014,. http://elc.stain-pekalongan.ac.id.pdf.

## Mohamad Nur Yasin
64 Putusan No 21/Pdt-G/2013/PN.Mlg, http://putusan.mahkamahagung.go.id/  pengadilan  /  pn- malang/periode/register/2013/9. Putusan  No  607/Pdt.G/2014/PN.Bdg.  Tanggal  16  Desember  2015, https://www. google. Com. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Malang Nomor 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn. Robinson, Gary, “Pragmatic financialisation: the role of the Japanese Post  Office”,  Journal New  Political  Economy ,  Volume  22,  2017  - Issue 1. http://www. tandfonline. com/doi/abs/10.1080/13563467.2016.1195347. Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  Nomor  26/4/BPPP  tanggal  29
Mei 1993.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  04  Tahun  2014 Tentang  pemberlakuan  rumusan  hasil  rapat  pleno  kamar  MA Tahun 2013 sebagai pedoman tugas bagi pengadilan.
Syuhadak,  “Harmonisasi  norma  kompetensi  absolut  Pengadilan Agama  tentang  eksekusi  Perbankan  Syariah  pasca  Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam perspektif kepastian  hukum ”,  Disertasi, Program  Doktor  Ilmu  Hukum (PDIH) Universitas Islam Bandung, 2016.
UU  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syarah,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  94.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.
UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentag Hak Tanggungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3632.
W.  Kolodko, Grzegorz, The  New  Pragmatism  and  the  Future  of  World
Economy ,  25  Januari,  2013,  http://www.  economonitor. com/blog/2013/01/ the-new-pragmatism-and-the-future-of- world-economy/.
Zheng,  Qi.  “Carl  Schmitt’s  Crtique  of  the  Positivist  Uderstanding  of Law:  The  Reconstruction  of  the  Relationship  between  Law  ad Political  Power”  in Carl  Schmitt,  Mao  Zedong  and  The  Politics  of
Transition. Macmillan: Palgrave Macmillan UK, 2015.