JSMB Vol. 8 (1) 2021 hlm. 1-10 Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis http://journal.trunojoyo.ac.id/jsmb

## DETERMINAN KECURANGAN AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
Abdul Hadi 1 , Ikhsan Budi Raharjo 2 , Wahidahwati 3
1,2,3 STIESIA Surabaya
INFO ARTIKEL Abstract Sejarah Artikel: Diterima    : 2021 Diperbaiki : 2021 Disetujui    : 2021 This  study  aims  to  Examine  and  analyze  the  factors  that  influence  village officials’ tendency to commit fraud in village funds managenment. This study used the village apparatus in Lamongan Regency as respondents. It analyzed one  hundred  twelve  questionnaires  for  hypothesis  testing.  In  this  study,  the independent  variables  were  the  effectiveness  of  internal  control,  information asymmetry, organizational commitment, the suitability of compensation, and individual morality, and fraud as the dependent  variable . This study applied multiple  linear  regression  analysistools  for  hypothesis  testing.  The  results indicated that the information asymmetry had a significant positive effect and negativly  impacted  accounting  fraud  in  village  funds  management.
Furthermore, The organizational commitment, the suitabiity of compensation, and  internal  control  had  no  effect  on  accounting  fraud  in  village  funds management.

## Keywords:
Furthermore,  The  organizational commitment,  the  suitabiity  of compensation, and internal control  accounting  fraud  in village funds management.

## Abstraks
Kata Kunci: Asimetri  informasi,  efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, moralitas individu, dan kecurangan (fraud).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  dan  menganalisis  faktor- faktor yang mempengaruhi kecenderungan aparat desa untuk berbuat curang  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Penelitian  ini  menggunakan responden  dari  perangkat  desa  di  Kabupaten  Lamong.  Terdapat  112 kuesioner  yang  dapat  dianalisis  untuk  menguji  hipotesis.  Variabel yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  efektivitas  pengendalian internal,  asimetri  informasi,  komitmen  organisasi,  kesesuaian kompensasi  dan  moralitas  individu  sebagai  variabel  bebas  dan kecurangan  sebagai  variabel  terikat.  Penelitian  ini  menggunakan analisis  regresi  linier  berganda  untuk  menguji  hipotesis.  Hasil penelitian  ini  membuktikan  bahwa  asimetri  informasi  berpengaruh positif  signifikan  dan  moralitas  individu  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap  kecurangan  akuntansi  dalam  pengelolaan  dana pedesaan.  Komitmen  organisasi,  kesesuaian  kompensasi  dan pengendalian  internal  tidak  mempengaruhi  kecurangan  akuntansi dalam pengelolaan dana pedesaan.
DOI: Korespondensi: Nama: Abdul Hadi Email: abdulhadihadi261@gmail.com
ISSN: 2355-9643 (print) ISSN: 2460-3775 (online)

## Determinan Kecurangan Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa Abdul Hadi, Ikhsan Budi Raharjo, Wahidahwati

## PENDAHULUAN
Dampak  logis  dari  munculnya  konsep otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal. Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  pada  era reformasi  secara  resmi  dimulai  pada  tanggal  1 Januari  2001.  Proses  ini  dimulai  dengan disahkannya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan  Daerah  (PKPD).  ).  Sampai  saat  ini,  kedua keputusan  tersebut  telah  mengalami beberapa  kali perubahan,  yang  terakhir  adalah  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memancing kontroversi di masyarakat, serta membuat beberapa ketidaksetujuan di sebagian masyarakat. Sejak 2015,
pemerintah telah mendistribusikan APBN ke desa atau biasa disebut dana desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Alokasi pendanaan daerah terus meningkat hingga tahun  2017,  namun  dibatalkan  pada  tahun  2018 karena  beberapa  masalah.  Hampir  semua  mata tertuju  di  desa.  Dimulai  dengan  para  pejabat, ilmuwan, politisi, pengamat, dan aktivis LSM yang ingin  mendalami  desa  tersebut.  Mereka  ingin melihat dinamika pembangunan pedesaan saat ini, mengingat  adanya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 di pedesaan. Sebagian besar perhatian pihak  desa  hanya  merupakan  hasil  pendanaan desa,  yang  jumlahnya  telah  ditingkatkan  oleh pemerintah  (pusat).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pembangunan  desa  dilakukan  secara  serius  oleh pemerintah dan bukti bahwa janji politik Jokowi-JK telah  terpenuhi  selama  kampanye  pemilihan presiden  2014.  Menurut  Doller  &  Wallis  (2001), distribusi  dana  desa  memegang  peranan  penting dan  merupakan  kunci  keberhasilan  otonomi daerah.  Kurun  waktu  2015  -  2019,  suntikan anggaran  yang  cukup  besar  ke  desa-desa  dengan alokasi  dasar  Rp  616.345  hingga  1  miliar, direalisasikan  Rp  256,9  triliun.  Peningkatan  dana diharapkan  dapat  memajukan  desa.  Pemerintah menginginkan  agar  pelayanan  bersama  desa meningkat, masyarakat desa dibina, diberdayakan, dan  yang  terpenting  desa  menjadi  sasaran pembangunan.  Tentu  saja,  peran  besar  yang dimainkan  desa  membawa  banyak  tanggung jawab. Efisiensi dan efektivitas alokasi dana daerah
(ADD)  dari  pemerintah  daerah  /  pemerintah  kota kepada pemerintah daerah dan cara penggunaannya sangat penting karena merupakan parameter  paling  sederhana  untuk  keberhasilan sentralisasi (Ahmad Erani Yustika, 2008).
Layanan  Manajemen  Korupsi  Indonesia (ICW)  menilai  korupsi  di  desa  menjadi  salah  satu masalah  mendasar,  terutama  terkait  dengan anggaran  desa.  Masalah  ini  muncul  dari pengelolaan  anggaran  yang  besar,  namun pelaksanaannya  di  tingkat  desa  tidak  melibatkan prinsip  transparansi,  partisipasi,  dan  akuntabilitas dalam penyelenggaraan politik, pembangunan, dan keuangan desa. Di tahun 2018, tahun Pilkada 2018 dan  Pilkada  Serentak  2019,  muncul  kekhawatiran akan berbagai penyalahgunaan APBD. Kekhawatiran  ini  tidak  semata-mata  karena fenomena korupsi Rusia selama tiga tahun terakhir. Desa. Namun, perhatian publik dan media nasional terhadap  desa  tertuju  pada  fenomena  bahwa kepala  desa  terkait  dengan  calon  kepala  daerah tertentu,  terutama  terkait  dengan  posisi  strategis desa  dalam  rangka  kemenangan  pilkada  yang masih terdapat kekurangan. Kurangnya pengetahuan dan pengawasan masyarakat pedesaan.  Koruptor  desa  menggunakan  berbagai cara,  antara  lain  51  penyalahgunaan  anggaran,  32 penggelapan,  17  laporan  fiktif,  15  kegiatan  / proyek  fiktif,  dan  14  penggelembungan  anggaran. Dan  banyak  masalah  terkait  pengawasan  dana lokal  yang  masih  ditemukan.  Berdasarkan  review Direksi  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat (LKPP)  2017,  BPK  menemukan  bahwa  tidak  ada sistem  pengawasan  untuk  pengelolaan  dana daerah.
Kementerian Dalam Negeri belum mengembangkan  sistem  pemantauan  pengelolaan uang  daerah,  tidak  ada  aplikasi  untuk  memantau pengelolaan  uang  daerah,  dan  standar  akuntansi yang  belum  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah. Pemerintah tidak mempertimbangkan perencanaan pembangunan  pedesaan  atau  memprioritaskan penggunaan  dana  desa,  dan  BUMDes  tidak  dapat memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi perekonomian  pedesaan.  Minimnya  penyaluran dana  daerah  dari  pemerintah  daerah  diperparah dengan  banyaknya  masyarakat  baik  desa  maupun kabupaten yang menggunakan ADD tanpa hak dan kewenangan.  Tentunya,  potensi  penyelewengan dana dari desa sangat tinggi, hal ini tidak terlepas dari  lemahnya  pengawasan  aparat  pemerintah daerah.  Selain  itu,  aparat  administrasi  desa  yang umumnya lemah itu sendiri juga kurang penting.
Berbagai  fenomena  tersebut  disebabkan oleh  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa. Salah  satunya  adalah  kecurangan  akuntansi. kecurangan yang sering terjadi termasuk memanipulasi  catatan,  menghapus  dokumen,  dan markup  yang  merusak  keuangan  dan  ekonomi suatu  negara.  Menurut  Association  of  Certified Fraud  Examiners  (ACFE),  kecurangan  akuntansi dapat  dibagi  menjadi  tiga  jenis:  penyalahgunaan aset, klaim penipuan, dan korupsi.
Sebuah  studi  oleh  Nurul  et  al.  (2017) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kecurangan  akuntansi.  Kepatuhan  akuntansi  dan komitmen  organisasi  memiliki  pengaruh  negatif yang  signifikan  terhadap  kecurangan  akuntansi. Pengendalian  internal  berperan  dalam  membatasi kepatuhan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi (moderasi asli), tetapi asimetri informasi dan  komitmen  organisasi  hanya  memperlemah hubungan  (moderasi  homologasi).  Selain  itu, kecurangan  akuntansi  dan  dampak  negatifnya yang  serius  terhadap  pelaporan  keuangan.  Selain itu, pentingnya penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas  penerapan  sistem  pengendalian  intern khususnya  penerapan  sistem  pengendalian  intern di bidang kesehatan yang dapat menjadi alat untuk prediksi  dan  deteksi  dini.  (Dibangun  ke  dalam sistem  pemeriksaan).  )  Inkonsistensi  atau perbedaan yang diakibatkan oleh kesalahan FKTP. /  Pusat  kesehatan.  Penelitian  Admaji  dan  Saputra (2017)  menunjukkan  bahwa  kapabilitas  perangkat berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Sistem pengendalian  internal  mempengaruhi  pencegahan kecurangan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Moralitas  telah  berhasil  memitigasi  dampak peralatan  dan  sistem  pengendalian  internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
Banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi kecurangan  akuntansi  pemerintahan.  Beberapa  di antaranya  termasuk  efektivitas  pengendalian internal,  penerimaan  penghargaan,  asimetri informasi,  budaya  etika  organisasi,  dan  komitmen organisasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya  yaitu  menggabungkan  variabel  dari beberapa  penelitian,  dan  tujuan  penelitian  juga berbeda.  Artinya,  kecurangan  akuntansi  yang terjadi  dalam  pengelolaan  dana  desa,  topik penelitian  dan  penelitian  yang  lebih  relevan. Kepada  perangkat  desa.  Manajer  keuangan  lokal. Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini berjudul “Determinan kecurangan akuntansi dalam
pengelolaan  dana  desa”.  Berdasarkan  uraian  di atas, Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk:  ((1) Menguji  dan  menganalisis  pengaruh  efektivitas pengendalian  internal  berpengaruh  teradap kecurangan  akuntansi  dalam  pengelolaan  dana desa,  (2)  Menguji  dan  menganalisis  pengaruh asimetri informasi berpengaruh teradap kecurangan  akuntansi  dalam  pengelolaan  dana desa,  (3)  Menguji  dan  menganalisis  pengaruh komitmen organisasi berpengaruh teradap kecurangan  akuntansi  dalam  pengelolaan  dana desa,  (4)  Menguji  dan  menganalisis  pengaruh kesesuaian  kompensasi  berpengaruh  teradap kecurangan  akuntansi  dalam  pengelolaan  dana desa,  dan  (5)  Menguji  dan  menganalisis  pengaruh moralitas individu berpengaruh teradap kecurangan  akuntansi  dalam  pengelolaan  dana desa.

## METODE Jenis dan Teknik Pengumpulan data
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif  dimana  data  yang  digunakan  adalah data  utama.  Pendekatan  kuantitatif  menurut Azwar (2008: 5) merupakan studi yang difokuskan pada  analisis  data  numerik  yang  diolah  dengan metode  statistik  tertentu.  Dengan  kata  lain,  jika data  yang  digunakan  adalah  numerik,  survei menggunakan  pendekatan  kuantitatif  untuk mensurvei  populasi  atau  sampel  tertentu, mengumpulkan data dan alat survei, serta menulis dan  menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan. Penelitian  ini  terdiri  dari  lima  variabel  yaitu efektivitas  pengendalian  internal  (EP),  asimetri informasi  (AI),  komitmen  organisasi  (KO), kepatuhan kompetensi (KK), dan moralitas pribadi (MI). Survei yang dilakukan di wilayah Ramongan ini menargetkan populasinya, yaitu semua desa di wilayah Lamongan.
Salah  satu  keberhasilan  atau  kegagalan suatu penelitian adalah metode pengumpulan data. Metode  diperlukan  dalam  pengumpulan  data digunakan,  sehingga  data  yang  diambil  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Metode  pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan kuesioner. kuesioner  tersebut  diadopsi  dari  kuesioner  yang dilakukan  oleh  Firdaus  (2018)  yang  berjudul “Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kecenderungan  Karyawan  Melakukan  Fraud Sektor  Publik”  dan  Janita  Maya  (2015)  tentang Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Fraud  Sektor pemerintahan.

## Determinan Kecurangan Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa Abdul Hadi, Ikhsan Budi Raharjo, Wahidahwati

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  suatu  wilayah  generalisasi  yang terdiri  dari  objek  atau  subjek  dengan  sifat  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  peneliti untuk  penelitiannya  dan  kesimpulan  selanjutnya (Sugiyono,  2010:  117).  Populasi  survei  ini  adalah seluruh  kepala  desa,  sekretaris,  bendahara  desa atau perangkat desa di Kabupaten Lamongan, dan menurut  BPS  Kabupaten  Lamongan  jumlah  desa adalah  462 desa.  Jika  tiga  responden  memilih  satu desa, jumlah polpulasi 1386 responden.
Menurut  Sugiyono  (2017:  81),  sampel  merupakan bagian  dari  ukuran  dan  karakteristik  populasi. Pengambilan  sampel  dilakukan  karena  peneliti memiliki  keterbatasan  baik  waktu,  tenaga,  uang, maupun populasi yang sangat besar. Menggunakan persamaan yang dikemukakan oleh Slovin  dalam  Mustafa  (2010:  90),  untuk menentukan  ukuran  sampel  diambil dari  populasi penelitian  dengan  nilai  e  =  10%  dan  tingkat kepercayaan 90% sebagai berikut.
Rumus :
Dimana :
n = Jumlah Sampel
N= Jumlah Populasi e  =  Tingkat  kesalahan  dalam  memilih  anggota sampel  yang  ditolelir  sebesar  10%  sampel  yang masih dapat ditolerir atau diinginkan sebanyak 10 %.

## Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel
Penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis variabel yaitu variabel terikat (variabel terikat) dan variabel  bebas  (variabel  bebas).  Variabel  terikat dalam  penelitian  ini  adalah  kecurangan  akuntansi dalam  pengelolaan  dana  daerah.  Variabel independen  (variabel  penjelas),  di  sisi  lain,  adalah faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kecurangan akuntansi, seperti efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, komitmen organisasi, penerimaan penghargaan, dan moralitas pribadi.
Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kecurangan akuntansi. Pengukuran variabel ini terdiri dari sembilan pertanyaan yang dirancang seputar  jenis  kecurangan,  antara  lain  laporan keuangan yang mengandung kecurangan, penyalahgunaan  aset,  dan  korupsi,  menurut Association  of  Certified  Fraud  Examiners  (ACFE) dalam Rudianto (2012). Saat mengukur variabel ini
dengan menggunakan Skala Likert 1, 5 merupakan kecocokan  yang  sangat  baik,  dan  semakin  tinggi nilai  yang  ditampilkan  maka  semakin  tinggi  pula kejadian  penipuan.  Variabel  Fraud  diukur  dengan indikator dari survei Firdaus (2017) sebagai berikut: (1)  pelaporan  keuangan  yang  mengandung kecurangan,  (2)  penyalahgunaan  aset,  dan  (3) korupsi.
Variabel  independen  merupakan  variabel yang  mempengaruhi  variabel  terikat,  dan  dalam penelitian variabel bebas adalah asimetri informasi, penegakan  hukum,  kesesuaian  kompensasi,  dan moralitas pribadi. Diukur menggunakan kuesioner pada skala likert dari 1 sampai 5. Yaitu,  (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Tidak Setuju (5).

## ANALISIS DATA
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Berdasarkan  survei  responden  terhadap variabel kecurangan akuntansi, jumlah pertanyaan yang  dijawab  oleh  responden  minimal  8,  dan jumlah  pertanyaan  yang  dijawab  oleh  responden maksimal  26.  Kecurangan    variabel  nilai  rata-rata aktual  tren  adalah  15.  53.  Sedangkan  standar deviasi  menunjukkan  bahwa  dari  112  responden yang  disurvei,  besarnya  variabilitas  variabel kecurangan  adalah  3,75.  Standar deviasi  3,75  lebih kecil  dari  rata-rata  15,53,  menunjukkan  bahwa varians data dianggap kecil.
Berdasarkan  survei  responden  terhadap variabel  asimetri  informasi,  jumlah  pertanyaan yang  dijawab  oleh  responden  minimal  6,  dan jumlah  maksimal  pertanyaan  yang  dijawab  oleh responden  adalah  30.  Rerata  aktual  variabel asimetri  informasi  adalah  15,88.  Simpangan  baku menunjukkan  bahwa  sebaran  variabel  informasi asimetris  adalah  5,22  dari  112  responden  yang disurvei.  Standar deviasi  5.22  lebih kecil  dari  rata- rata  15,88  yang  menunjukkan  bahwa  data  deviasi tergolong kecil.
Survei  responden  terhadap  variabel komitmen  organisasi  menunjukkan  bahwa  jumlah pertanyaan  yang  dijawab  oleh  responden  minimal 10,  dan  jumlah  pertanyaan  yang  dijawab  oleh responden  maksimal  adalah  25.  Rata-rata  variabel komitmen  organisasi  yang  sebenarnya  adalah 11,80.  Simpangan  baku  menunjukkan  bahwa besarnya  sebaran  variabel  komitmen  organisasi adalah  2,76  dari  112  responden  yang  disurvei. Standar  deviasi  2,76  rata-rata  kurang  dari  20, menunjukkan bahwa deviasi data dianggap kecil.
Survei  responden  terhadap  variabel kesesuaian  kompensasi  menunjukkan  bahwa jumlah  pertanyaan  yang  dijawab  oleh  responden minimum  adalah  14,  dan  jumlah  pertanyaan  yang dijawab  oleh  responden  maksimum  adalah  40. Rata-rata  variabel  kesesuaian  kompensasi  adalah 31.77.  Standar  deviasi  menunjukkan  besarnya sebaran  variabel  kesesuaian  kompensasi  adalah 3,80 dari 112 responden yang disurvei. Simpangan baku  3,80  lebih  kecil  dari  rata-rata  31,77  yang menunjukkan bahwa penyimpangan data tergolong kecil.
Hasil  survei  responden  terhadap  variabel moralitas  individu  menunjukkan  bahwa  jumlah pertanyaan  yang  dijawab  oleh  responden  minimal 9,  dan  jumlah  pertanyaan  yang  dijawab  oleh responden  maksimal  31.  Rata-rata  aktual  variabel moralitasindividu  adalah  18,94.  Standar  deviasi menunjukkan  bahwa  luas  penyebaran  variabel moral  individu  adalah  3,37  dari  112  responden yang disurvei. Simpangan baku 3,37 lebih kecil dari rata-rata  18,94  yang  menunjukkan  bahwa penyimpangan data tergolong kecil.
Berdasarkan  survei  responden  terhadap variabel  pengendalian  internal,  jumlah  pertanyaan yang dijawab oleh responden minimum adalah 14, dan  jumlah  pertanyaan  yang  dijawab  oleh responden maksimum adalah 25. Rata-rata variabel moral  individu  yang  sebenarnya  adalah  20,38. Standar  deviasi  menunjukkan  bahwa  luas penyebaran  variabel  pengendalian  internal  adalah 1,94  dari  112  responden  yang  disurvei.  Standar deviasi  1,94  lebih  kecil  dari  rata-rata  20,38  yang menunjukkan bahwa deviasi data tergolong kecil. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Model  persamaan  regresi  yang  di  gunakan adalah sebagai berikut
F = 8.523 + 0,181 AI - 0,152 KO + 0,001 KK + 0,410 MI – 0,019 PI
Di mana: F = Fraud AI = Asimetri Informasi KO = Komitmen Organisasi KK = Kesesuaian Kompensasi MI
= Moralitas Individu
PI = Pengendalian Internal

## Hasil Uji Multikolinieniritas
Berdasarkan  tabel  menunjukkan  bahwa  nilai tolerance dari  kelima  variabel  independen  nilai tolerencenya kurang  dari  0.10  dan  nilai  VIF  lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas, sehingga layak untuk digunakan.

## Hasil Uji Heteroskedastitas
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa variabel kecurangan, komitmen organisasi, moralitas  pribadi,  pengendalian  internal,  dan kesesuaian  ganti  rugi  mempunyai  nilai  signifikan lebih  besar  dari  0,05.  Artinya  bisa  digunakan. Sedangkan  nilai  signifikansi  variabel  asimetri informasi  adalah  0,008.  Artinya  variabel  ini memiliki  masalah  distribusi  yang  tidak  seragam. Hal  ini  dapat  terjadi  karena  terdapat  perbedaan  / kerentanan  yang  besar  antara  nilai  minimum  dan maksimum.

## Determinan Kecurangan Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa
Abdul Hadi, Ikhsan Budi Raharjo, Wahidahwati

## Hasil uji Normalitas
Berdasarkan hasil uji normalitas diatas diketahui
Bahwa Asymp. 0.433 Sig (kedua sisi). Karena hasil ini  lebih  besar  dari  0,05,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  data  residual  untuk  model  regresi  ini berdistribusi  normal.  Oleh  karena  itu,  model regresi dalam penelitian ini layak digunakan dalam penelitian.
Hasil Koeefisien Determinan
Berdasarkan data pada Tabel 12, diketahui hasil uji koefisien  determinan  menghasilkan  nilai  adjusted r-squared  sebesar  0,299.  Hasil  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  variasi  variabel  independen dalam  mempengaruhi  atau  menjelaskan  variabel dependen  adalah  sebesar  0,299  atau  29,9%. Sebanyak  70,1%  sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hasil Uji F
Berdasarkan  hasil  uji  F  (signifikansi  0,000)  lebih kecil dari taraf signifikansi α = 5%. Oleh karena itu, variasi  nilai  variabel  independen  atau  variabel independen  dapat  menjelaskan  variasi  nilai dependen. Akibatnya, asimetri informasi, komitmen  organisasi,  kesesuaian  penghargaan, moralitas  pribadi,  dan  variabel  pengendalian internal secara bersama-sama (simultan) dikoordinasikan sehubungan dengan tren kecurangan.

## Hasil Uji t
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  apakah variabel  independen  mempengaruhi  variabel dependen  secara  individual.  Pada  prosedur  uji probabilitas  statistik  t  atau  nilai  p  kita  hanya membandingkan  nilai  probabilitas  p  dengan  nilai signifikansi α yang kita pilih. . Dalam penelitian ini menggunakan  α  sebesar  5%,  yaitu  dengan membandingkan p-value .  Kriteria  penerimaan  atau penolakan hipotesis sebagai berikut  :
1. Apabila p-value >  5%,  maka  hipotesis  ditolak yang  berarti  variabel  independen  tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila p-value < 5%, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
Berdasarkan uji F dapat di simpulkan bahwa,
1. Variabel-variabel independen (Asimetri Informasi,  Penegakan  Hukum,  Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Individu diasumsikan  tidak  mengalami  perubahan (konstan)  maka  nilai    Kecenderungan Fraud adalah sebesar 8.523.
2. Koefisien  uji  t  asimetri  informasi  adalah  0.181, nilai  signifikansinya  adalah  0.011,  dan  t hitungnya  adalah  2.605.  Dari  hasil  tersebut dapat  di  ketahui  nilai  signifikansi  nya  sebesar 0.011 yang berarti lebih kecil daripada 0.05, dan t  hitung  di  ketahui  sebesar  2.605  yang  berarti lebih  besar  dari  t  tabel  sebesar  1.982.  Hal  ini dapat  diartikan  bahwa  asimetri  informasi berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  fraud. Sehingga hipotesis pertama diterima.
3. Koefisien  uji  t  komitmen  organisasi  adalah  - 0,158,  nilai  signifikansinya  adalah  0,185,  dan  t hitungnya  adalah  -1336.  Dari  hasil  tersebut dapat  diketahui  nilai  signifikansi  nya  sebesar 0,185 yang berarti lebih besar darip 0.05, dan t hitungnya di ketahui sebesar -1336 yang berarti lebih  kecil  dari  t  tabel  sebesar  1.979.  Hal  ini dapat  diartikan  bahwa  komitmen  organisasi tidak  berpengaruh  terhadap  kecenderungan fraud . Sehingga hipotesis kedua ditolak.
4. Koefisien  uji  t  kesesuaian  kompensasi  adalah 0.01,  nilai  signifikansinya  adalah  0.990,  dan  t hitungnya  adalah  0,012.  Dari  hasil  tersebut diketahui  nilai  signifikansinya  sebesar  0.990 yang  berarti  lebih  lebih  besar  dari  0.05,  dan  t hitungnya diketahui sebesar 0,012 yang berarti lebih  kecil  dari  t  tabel  sebesar  1.979.  hal  ini dapat diartikan bahwa kesesuaian kompensasi  tidak  berpengaruh  terhadap
kecenderungan fraud. Sehingga hipotesis ketiga ditolak.
5. Koefisien uji t moralitas individu adalah -0.410, nilai  signifikansinya  adalah  0.000,  dan  t hitungnya  adalah  3850.  Dari  hasil  tersebut diketahui  nilai  signifikansinya  sebesar  0.000 yang  berarti  lebih  kecil  dari  0.05,  dan  t hitungnya diketahui sebesar 5.232 yang berarti lebih  besar  dari  t  tabel  sebesar  1.979.  Hal  ini dapat  diartikan  bahwa  moralitas  individu berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap kecenderungan fraud. Sehingga  hipotesis keempat diterima
6. Koefisien  uji  t  pengendalian  internal  adalah  - 0.19,  nilai  signifikansinya  adalah  0,915,  dan  t hitungnya  adalah  -0,107.  Dari  hasil  tersebut diketahui  nilai  signifikansinya  sebesar  0,915 yang  berarti  lebih  kecil  dari  0.05,  dan  t hitungnya diketahui sebesar -0,107 yang berarti lebih  kecil  dari  t  tabel  sebesar  1.979.  Hal  ini dapat diartikan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap kecenderungan fraud. Sehingga  hipotesis keempat ditolak Hasil dan Pembahasan
1. Pengaruh  Asimetri  Informasi  Terhadap Kecurangan Akuntansi.
Koefisien uji regresi asimetri informasi adalah 0.181,  nilai  signifikansinya  adalah  0.011. Seperti yang sudah diujikan dengan menggunakan uji t, hasil penelitian menunjukan bahwa asimetri informasi berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kecurangan  akuntasi  dalam  pengeloaan  dana desa.  Kondisi  semacam  itu  tentu  saja  dapat membuka peluang bagi perangkat pemerintah desa  untuk  melakukan  kecurangan  dengan menyajikan  informasi  keuangan  yang  tidak sesuai  dengan  kondisi  yang  sebenarnya. Tujuannya  semata-mata  hanya  karena  ingin mendapatkan penilaian yang baik atas kinerja yang  telah  dilakukan  dengan  memanipulasi informasi keuangan. Dengan kata lain asimetri informasi  merupakan  kondisi  dimana  adanya ketidakselarasan  informasi  yang  di  terima antara  pihak  yang  menyediakan  informasi atau  yang  memiliki  informasi  dengan  pihak yang menerima atau membutuhkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.
2. Pengaruh  Komitmen  Organisasi  Terhadap Kecurangan Akuntansi.
Pengujian  dilakukan  melalui  signifikansi koefisien regresi komitmen organisasi. komitmen  organisasi  memiliki  nilai  koefisien
negatif  sebesar  -0,158,  nilai  signifikansinya adalah  0,185.  Seperti  yang  sudah  diujikan dengan  menggunakan  uji  regresi,  hasil penelitian  menunjukan  bahwa  komitmen organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap kecurangan  akuntansi.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  komitmen  organisasi pada  suatu  pemerintahan  desa  tidak  akan mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan kecurangan (fraud) akuntansi dalam pengelolaan  dana  desa . Menurut  teori fraud triangle ,  salah  satu  aspek  dalam  teori  ini adalah  kesempatan.  Menurut  Pravitasari, (2016)  kesempatan  adalah  situasi  terbukanya kesempatan
bagi pegawai yang
memungkinkan  untuk  terjadinya  tindak kecurangan. Adanya kesempatan atau peluang tersebut karena pengendalian internalnya  lemah,  pengawasan  yang  kurang baik,  serta  lemahnya  penegakan  hukum  di instansi tersebut.
3. Pengaruh  Pengendalian  Internal  Terhadap Kecurangan Akuntansi Pengujian  dilakukan  melalui  signifikansi koefisien  regresi  variabel  penegakan  hukum. Penegakan  hukum  memiliki  nilai  koefisien  - 0.19, nilai signifikansinya adalah 0,915. Seperti yang sudah diujikan dengan menggunakan uji regresi,  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pengendalian  internal  tidak  berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan  dana  desa.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  tegak  atau  tidaknya pengendalian internal tidak akan mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan kecurangan (fraud). Menurut  teori fraud triangle ,  salah  satu  aspek  dalam  teori  ini adalah  kesempatan.  Menurut  Pravitasari (2016)  kesempatan  adalah  situasi  terbukanya kesempatan
bagi pegawai yang
memungkinkan  untuk  terjadinya  tindak kecurangan. Adanya kesempatan atau peluang tersebut karena pengendalian internalnya  lemah,  pengawasan  yang  kurang baik,  serta  lemahnya  penegakan  hukum  di instansi tersebut.
4. Pengaruh  Kesesuaian  Kompensasi  Terhadap Kecurangan Akuntansi Pengujian  dilakukan  melalui  signifikansi regresi  variabel  kesesuaian  kompensasi. Kesesuaian  kompensasi  memiliki  nilai  0.01, nilai signifikansinya adalah 0.990. Seperti yang sudah  diujikan  dengan  menggunakan  uji regresi, hasil penelitian ini menunjukan bahwa

## Determinan Kecurangan Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa
Abdul Hadi, Ikhsan Budi Raharjo, Wahidahwati
kesesuaian  kompensasi  tidak  berpengaruh kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  sudah  dilakukan  oleh  Firdaus  (2017) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi  tidak  berpengaruh  terhadap kecenderungan  pegawai  untuk  melakukan sebuah kecurangan. Namun penelitian ini juga berbanding  terbalik  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Softian  (2017),  Dewi  (2017), dan Pravitasari (2016).
5. Pengaruh  Moralitas  Individu  Terhadap Kecurangan Akuntansi . Pengujian  dilakukan  melalui  signifikansi regresi  variabel  moralitas    individu. Moralitas individu memiliki nilai koefisien negatif  -0.410,  nilai  signifikansinya  adalah 0.000.  Seperti  yang  sudah diujikan dengan menggunakan  uji  regresi,  hasil  penelitian ini  menunjukan  bahwa  moralitas  individu berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap kecurangan  akuntansi  dalam  pengelolaan dana desa. Moralitas merupakan suatu hal penting yang dapat mempengaruhi perilaku seorang individu. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengobservasi  dasar  individu  dalam melakukan  tindakan  adalah teory  fraud triangel .  Salah  satu  aspek  yang  terdapat pada  teori  ini  adalah  rasioanlisasi. Rasioanlisasi  adalah  sikap  karakter  atau serangkaian nilai nilai etis yang memperbolehkan
manajemen atau
pegawai  melakukan  tindakan  yang  tidak jujur.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  uji  analisis  data  maka Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang dilakukan  yaitu  determinan  kecurangan  akuntansi dalam pengelolaan dana desa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Asimetri informasi berpengaruh positif signifikan  terhadap  kecurangan  akuntansi dalam  pengelolaan  dana  desa.  Ini  karena semakin tinggi asimetri informasi administrator dan  pengguna,  semakin  besar  kemungkinan terjadinya penipuan.
2. Komitmen  organisasi  tidak  mempengaruhi kecurangan  akuntansi  dalam  pengelolaan  dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa ada tidaknya komitmen  organisasi  dalam  organisasi  tidak mempengaruhi kecurangan seseorang.
3. Kesesuaian kompensasi tidak
mempengaruhi    kecurangan  akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Ini membuktikan  bahwa  pemberian  promosi, kompensasi,  atau  bonus  yang  layak  kepada aparat  desa  tidak  akan  berpengaruh  jika seseorang melakukan penipuan.
4. Pengendalian  intern  tidak  mempengaruhi kecurangan  akuntansi  dalam  pengelolaan dana desa. Hal tersebut membuktikan bahwa ada atau tidak adanya pengendalian internal tidak mempengaruhi orang yang melakukan kecurangan.
5. Moralitas  individu  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap  kecurangan  akuntansi dalam  pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini menunjukkan bahwa individu masih enggan melakukan kecurangan, walaupun pengendalian  internal  organisasi  lemah,  jika individu  tersebut  memiliki  tingkat  moral yang  tinggi  atau  baik  dan  berkepribadian jujur.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinda,  Y.  M.,  dan  Ikhsan,  S.  (2015).  Faktor  Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud)  di  Sektor  Pemerintahan  Kabupaten Klaten.  Accounting  Analysis  Journal,  Vol. 4(3), h. 1–9.
AICPA,  SAS  No.  99.2002.  “Consideration  of Fraud in  a  Financial  Statement  Audit,  AICPA”. New York.
Alatas.  1987.  Korupsi  Sifat  Dan  Fungsi.  Jakarta  : LP3ES
Albercht,  W.  Steve,  Chad  O.  Albercht,  Conan  C.
Albercht,  Mark  F.  Zimbelman.  2011.  Fraud Examination. Mason: Cengage Learning.
Albrecht  et  al.  2012.  Fraud  Examination.  Thrid Edition. South Western. A part of Chengange Learning. USA.
Amrizal.  2004.  Pencegahan  dan  Pendektesian Kecurangan oleh Internal Auditor. Jakarta.
Arfan,  Ikhsan  dan  Muhammad  Ishak.  2005.
Akuntansi  Keprilakuan.  Salemba  Empat. Jakarta.
Atmadja, Anantawikram Tungga dan Komang Adi Kurniawan Saputra. 2017. Pencegahan Fraud dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Jurnal Ilmiah  Akuntansi  dan  Bisnis  Volume  12, Nomor  1.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Bisnis. Universitas Pendidikan Ganesha: Bali.
Ayuningtyas, Harvita Yulian, dan Sugeng Pamudji.
2012. “Pengaruh Pengalaman Kerja,
Independensi,  Obyektifitas,  Integritas  Dan
Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit” Diponegoro  Journal  Of  Accounting,  Vol.  1 No.2.
COSO.  2004.  Enterprise  Risk  Management- Integrated  Framework.  The  Committee  Of Sponsoring  Organizations  Of  The  Treadway Commission.
Dellaportas,  S.  2013.  Conversations  with  inmate accountants:  Motivation,  opportunity  and the  fraud  triangle.  Accounting  Forum  37 (2013) 29-39.
Firdaus.  2018.    Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kecenderungan  Pegawai Melakukan  Kecurangan/Fraud  Pada  Sektor
Pemerintahan (Studi Kasus Pada
Pemerintahan  Di  Kabupaten  Klaten).  Jurnal UII: Yogyakarta.
Green,  Stephen  G.  And  Terence  R.  Mitchell.1979. “Attributional  Processes  of  Leaders  in Leader-Member
Interactions”, dalam Organizational Behavior and Human
Perfomance.
Ghozali,  Imam.  (2011).  Aplikasi  Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima). Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Heider,
Fritz. 1958. ThePpsychology of Interpersonal Relations, New York: Wiley IAI.2001.Standar Profesional Akuntan
Publik.Jakarta:Salemba Empat.
Indonesia  Corruption  Watch  (ICW).  2015-
2017.Jumlah Kasus Korupsi. ICW, Jakarta. Kelley,  Harold  H.  (1967).  Attribution  Theory  in
Social  Psychology.  Nebraska  Symposium  on Motivation, Vol 15, 1967, 192-238.
Kyalo,  Shadrack  Maweu,  Aquilars  M.  Kalio,  and Solomon Ngahu. "Role of Fraud Prevention  in  Enhancing  Effective  Financial Reporting in County Governments in Kenya: Case of Nakuru County, Kenya."
Lin,  et  al.  2006.  The  Effect  of  Ausit  Committee Performance on Earnings Quality. Mangerial Auditing Journal, 21 (9).
Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Mulyadi  dan  Kanaka  Puradiredja.  2010.  Auditing, Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta. Nurul et al .2017. Accounting Fraud: Determinant, Moderation Of Internal Control System And The Implication To Financial Accountability . International Conference and Call for Papers.
Jember.
Norbarani, Listiana. 2012. ”Pendeteksian
Kecurangan  Laporan  Keuangan  Dengan
Analisis  Fraud  Triangle  yang  Diadopsi Dalam  SAS  NO.99”.  Fakultas  Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Permatasari,  D.,  Kurrohman,  T.,  &  Kartika.  (2017).
Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud)  di  Sektor  Pemerintah  (Studi  pada Pegawai  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Keuangan Dan
Perbankan, 14(1), 37–44.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Internal Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 Tentang  Dana  Desa  Yang  Bersumber  Dari APBN.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.
Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Ratmono.  (2014).  Can  Fraud  Triangle  detect  the fraud?. Universitas Diponegoro.
Singleton,  T,  et  al.  2006.  Fraud  Auditing  and Forensic  Accounting,  Third  Edition.  New Jersey : Wiley.
Spillane,  James  J.  (2003).  Pariwisata  dan  Wisata Budaya, CV. Rajawali.
Sugiyono.  (2007).  Statistika  untuk  Penelitian.  (E. Mulyatinignsih,  Ed.).  Jawa  Barat:  CV ALFABETA
Susanto,Azha.  2013.  Sistem  Informasi  Akuntansi. Cetakan Pertama Bandung: Lingga Jaya.
Steers,  M.  Richard.  1985.  Efektifitas  Organisasi. Jakarta: Erlangga. Syahrina, D., Irianto, G., & UU No 33
UU No 6 Tahun 2014 tetang Desa Undang-undang  Nomor  32  Tahun  (2004)  Tentang Pemerintah Daerah Undang-undang  Nomor  22  Tahun  (1999)  Tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  (1999)  Tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-undang  Nomor  31  Tahun  (1999)  Tentang Pemberantasan Tindak     Pidana Korupsi Undang-undang  Nomor  10  Tahun  (2004)  Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
Vona,  Leonard  W.  2008.  Fraud  Risk  Assessment
Abdul Hadi, Ikhsan Budi Raharjo, Wahidahwati
Building  A  Fraud  Audit  Program.  New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Yanita.  2015.  Faktor  Yang  Mempengaruhi Terjadinya  Kecurangan  (Fraud)  Di  Sektor Pemerintahan  Kabupaten  Klaten.  Jurnal
Akuntansi Dan Pendidikan. UNNES. Waworuntu, Bob. 2003. Determinan
Kepemimpinan.  Makalah  Sosial  Humaniora, vol.7, no. 2, Desember 2003.