## A.  PENDAHULUAN
Masalah kemiskinan masih melekat di tengah kehidupan masyarakat  Indonesia. Kemiskinan  menjadi  isu  yang  kompleks  dan  bersifat  multidimensional  sehingga sampai  saat  ini  belum  bisa  terjawab  terkait  dengan    kausalitas  dari  kemiskinan. Menurut  (Atma  Ras:2013),  kemiskinan  dalam    berbagai  tampilan  wajahnya,  telah memberikan dampak kepada individu,  keluarga dan masyarakat. Kendati kemiskinan

## JAP

## Jurnal Administrasi Publik
Volume 14 | Nomor 2 | Desember 2023
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS DI DESA KARANGTENGAH, KECAMATAN BATURRADEN, KABUPATEN BANYUMAS)
1 Farrah Eva Nabila, 2 Alizar Isna, 3 Sukarso
1 Universitas Indonesia
2,3 Universitas Jenderal Soedirman
1 farraheva@gmail.com, 2 alizar.isna@unsoed.ac.id, 3 sukarso@unsoed.ac.id

## ABSTRACT
Each  village  initiated  various  efforts  on  behalf  of  the  community  empowerment  program funded through the village fund, such as in Karangtengah Village, Baturraden Subdistrict, Banyumas  Regency.  The  purpose  of  this  research  is  to  know  the  participation  and decentralization in community empowerment program through village fund in Karangtengah Village,  Baturraden  Subdistrict,  Banyumas  Regency.  The  research  method  used  in  this study is a qualitative method. Selection of informants using purposive sampling technique selection  of  informants  who  really  understand  about  the  information  object  research  and informants can be trusted as a source of data competent and to obtain data. Data collection is  used  with  in-depth  interviews,  observation  and  documentation.  Data  analysis  method used  is  interactive  analysis  method.  The  results  showed  that  participation  in  planning, implementing,  controlling  and  utilizing  the  results  of  community  empowerment  programs through  village funds  in 2016  was  still  considered  to  be  less  active.  Many  Karangtengah villagers have not received and utilized the results of the program. Similarly, decentralization carried out in planning, implementing, controlling, and utilizing the results of the community empowerment program through village funds in 2016 is considered to be still top down or only  through  program  managers,  be  it  village  officials,  sub-district  commands,  or  district commands. So, some community empowerment programs in Karangtengah Village are not based  on  the  needs  of  the  Karangtengah  Village  community.  For  this  reason,  several community  empowerment  programs  in  Karangtengah  Village  perspective  that  have  been studied, not yet able to empower the community.
Keywords; participation, decentralization, community empowerment, village fund
melekat  pada individu atau  perorangan,  namun bukan berarti semata-mata adalah tanggung  jawab    individu,  melainkan  harus  menjadi  perhatian  seluruh  komponen bangsa atau  stakeholder untuk mengatasi persoalan besar ini.
Indonesia  masih  berpredikat  negara  dengan  jumlah  penduduk  terbesar    urutan keempat  di  dunia  setelah  Cina,  India,  dan  Amerika  Serikat.  Menurut    Badan  Pusat Statistik  (BPS),  jumlah  penduduk  Indonesia  dalam  sensus  tahun    2016  tercatat sebesar 255.461.700 jiwa, atau sekitar 3,44 persen dari total  penduduk dunia. Secara historis, banyak fakta menunjukkan bahwa pembangunan  bangsa Indonesia selalu terkait  dengan  upaya  mengatasi  kemiskinan.  Kemiskinan  yang  dialami  masyarakat belakangan  ini  bukan  hanya  pada  satu    aspek  saja,  misalnya  masalah  ekonomi, persoalan  materi  atau  modal,  tetapi    merupakan  gabungan  dari  kemiskinan  yang disebabkan  oleh  beragam  aspek,    bahkan  mengarah  pada  persoalan  hak  dan ketidakadilan.  Kemiskinan  di  Jawa  Tengah  menempati  peringkat  tertinggi  kedua  di Indonesia. Masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah membuktikan  provinsi dengan luas wilayah 32.548 km², sekitar 28, 94% dari luas pulau  Jawa, masih memiliki kesenjangan sosial tinggi (sumber:Tribunnews.com).
Apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dewasa  ini  telah  dianggap    menjadi  tren dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di desa. Namun  kenyataannya, sampai saat  ini  program-program  yang  dikeluarkan  Pemerintah    Indonesia  terbilang  tidak tuntas  dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Tidak  terkecuali  program-program  yang dibiayai dana desa,  sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun  2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (1) yang mengatur bahwa Dana desa digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,    pemberdayaan masyarakat,  dan  kemasyarakatan.  Hal  itu  pun  juga  diperkuat    dalam  amanat Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan    Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana  Desa  Tahun  2017  Pasal  19  ayat  (1)  menyatakan    bahwa  pasal  19  ayat  (2) mengatur  bahwa  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk    membiayai  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya,  kegiatan yang diproritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi  tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dimandatkan  Undang-Undang Desa. Pemerintah di negara Indonesia dari tingkat atas  sampai yang paling rendah yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah  kelurahan/desa.
Dalam  rangka  mengoptimalkan  tugas-tugas  pemerintah  mulai    pemerintah  pusat sampai  pada  pemerintah  kelurahan  di  bidang  pemerintahan,    pembangunan  dan kemasyarakatan,  perlu  adanya  keikutsertaan,  partisipasi    dan  pemberdayaan  dari segenap lapisan masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  menjadi  sebuah  kredo  baru  dalam  segenap  sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat menjadi suatu upaya dari yang tidak berdaya menjadi  berdaya  sehingga  dapat  memberikan  perubahan  yang  baik,  dari  segi ekonomi,  politik,  sosial,  serta  budaya.  Menurut  Suyanto  &  Karnaji  (dalam  Rulam, 2012) bahwa pemberdayaan masyarakat miskin dengan pendekatan modal manusia merupakan  alternatif  efektif  karena  mengedepankan  pembangunan  kapasitas manusia dan diimbangi dengan pengembangan dimensi-dimensi pemberdayaan yang terkait dengan kemiskinan.
Moeljarto  (1996)  mengatakan  bahwa  terdapat  dua  aspek  penting  dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu partisipatif dan terdesentralisasi. Aspek partisipatif merupakan  melibatkan  warga  masyarakat,  khususnya  kelompok  sasaran  dalam pengambilan keputusan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pemanfaatan hasil-hasilnya. Sedangkan, aspek terdesentralisasi sendiri mementingkan  penurunan  wewenang  pembuatan  keputusan  perencanaan  dan pelaksanaan  pembangunan  kepada  pemerintahan  (desa)  yang  terdekat  dengan penduduk  miskin.  Desentralisasi  dalam  pelaksanaannya  sebagai  upaya  dalam mendekatkan  masyarakat.  Artinya,  terdapat  kewenangan  yang  diberikan  kepada masyarakat sehingga pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan akan merata sampai  masyarakat  bawah  (miskin).  Program  bantuan  langsung  masyarakat  yang berbasis  pemberdayaan  sekarang  ini  yang  dijalankan  pemerintah  adalah  melalui program dana desa, seperti Desa Karangtengah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.
Desa  Karang  tengah,  Kecamatan  Baturraden,  Kabupaten  Banyumas mendapatkan dana desa tertinggi hingga mencapai Rp 880.804.398 pada tahun 2017 dalam  satu  wilayah  Kecamatan  Baturraden.  Dalam  bidang  pemberdayaan masyarakat,  Desa  Karangtengah  mendapatkan  penerimaan  anggaran  dana  desa pada  tahun  2017  mencapai  Rp  101.951.400.  Dalam  hal  itu,  penerimaan  anggaran dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Karangtengah mendapatkan predikat  tertinggi  setelah  Desa  Pamijen,  Desa  Kemutuglor,  serta  Desa  Kutasari. Besaran  penerimaan  anggaran  dana  desa  pada  Desa  Karangtengah  sebesar  Rp
246.385.255 dengan angka kemiskinan sebesar 787 di mana dikategorikan sebagai paling tinggi dalam satu Kecamatan Baturraden. Program pemberdayaan masyarakat yang telah dikembangkan oleh Desa Karangtengah, di antaranya, sosialisasi bahaya narkoba  dan  HIV/AIDS,  pelatihan  bela  negara  mengumpulkan  LINMAS,  pelatihan penanggulangan  bencana,  pemberdayaan  PKK,  peringatan  Grebeg  Suran,  serta pemulasaraan jenazah.
Penelitian  di  atas  diteliti  oleh  beberapa  peneliti  terkait  partisipasi  dan desentralisasi dalam program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, seperti penelitian  yang  dilakukan  Ras  (2013)  menjelaskan  bahwa  strategi  yang  dianggap paling  tepat  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan  dengan  melalui  strategi pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gedeona  (2008)  menemukan  bahwa  program  pemberdayaan  masyarakat  perlunya diawasi secara seksama dan kritis terhadap para pelaku pemberdaya dan perlu selalu “awas”  terhadap  praktek  pelaksanaan  pemberdayaan  yang  dilakukan  untuk menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Kemudian,  penelitian  terdahulu  yang dilakukan oleh Ahmadi (2012) mengungkapkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan  menggunakan  partnership  approach  untuk  memungkinkan  keseuaian pilihan  program  dengan  kepentingan  masyarakat  miskin.  Kemudian,  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanto (2010)  di mana menjelaskan program P2KP yang berhasil dilaksanakan di pemberdayaan fisik dan sosial. Program tersebut tidak berhasil  jika  diimplementasikan  hanya  dalam  pemberdayaan  ekonomi.  Penelitian terdahulu oleh Muthalib  (2015)  menyatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara dapat dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat, penyuluhan dan pelatihan.
Penelitian  ini  ingin  mengetahui  terkait  konteks  program  pemberdayaan masyarakat  yang  terlihat  memiliki  berbagai  cara  pandang  masyarakat  desa  dalam mengaplikasikan aspek teoritik pemberdayaan masyarakat melalui aspek partisipasi dan desentralisasi dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.

## B.  METODE
Metode penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling yakni memilih informan yang benar-benar mengerti tentang informasi objek penelitian dan informan dapat dipercaya sebagai sumber data yang berkompeten dan untuk  memperoleh  data,  yang  meliputi  Kepala  Desa,  Sekertaris  Desa,  Staff  Kasi Pemerintahan,  Ketua  LPMD,  Anggota  LPMD,  Anggota  PKK  dan  Masyarakat  Desa. Pengumpulan  data  digunakan  dengan  wawancara  mendalam,  observasi  dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengukuran keabsahan data menurut Moleong (2015) seperti yang telah dijabarkan di atas. Teknik penelitian ini sangat tepat untuk diterapkan  dalam  penelitian,  karena  pengujian  keabsahan  di  sini  terbagi  menjadi beberapa  kriteria  yang  dapat  menguatkan  keabsahan  data.  Sehingga  peneliti menggunakan  teknik  ini  untuk  menguji  keabsahan  data  hasil  dari  penelitian  yang ditemukan di lapangan.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  perspektif  emik.  Untuk  mengetahui  informasi  dan permasalahan  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian,  didasarkan  pada  asumsi, pendapat, pandangan, dan pemahaman informan dalam hal ini pemerintah, pengelola program, pelaksana program, serta unsur masyarakat Desa Karangtengah.

## 1.  Aspek partisipasi
Partisipasi  yang  terbangun  pada  tahapan  perencanaan  dalam  program pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Karangtengah  pada  tahun  2016  (sosialisasi bahaya  narkoba  dan  HIV/AIDS,  pelatihan  bela  negara  bagi  LINMAS,  pelatihan penanggulangan  bencana,  pemberdayaan  PKK,  peringatan  grebeg  suran,  serta pemulasaraan  jenazah)  menunjukkan  bahwa  tidak  ada partisipasi di  dalam   proses perencanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangtengah pada tahun 2016. Dalam tahapan perencanaan lebih melibatkan Pemerintah Desa Karangtengah, para pengelola program di mana biasanya berasal dari pihak Kecamatan Baturraden atau  pihak  Kabupaten  Banyumas.  Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  yang dilakukan oleh Korten dalam Ndraha (1994) menyatakan bahwa masyarakat penerima program perlu dilibatkan dalam identifikasi masalah pembangunan dan dalam proses perencanaan  program  pembangunan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dikatakan
bahwa masyarakat perlu terlibat atau dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan pembangunan  sehingga  pada  tahapan  selanjutnya  diharapkan  akan  tetap  ada partisipasi  masyarakat.  Selain  itu,  partisipasi  dari  unsur  LPMD  serta  KPMD  tidak beroperasi atau tidak aktif di dalam perencanaan program.
Partisipasi  yang  terjadi  pada  tahapan  pelaksanaan  yakni  bukan  berangkat  dari inisiatif  sendiri  sebagai  peserta  program.  Di mana  kehadiran peserta  program  lebih ditunjuk  oleh  Pemerintah  Desa  Karangtengah.  Sehingga,  program  pemberdayaan masyarakat  yang  diluncurkan  pun  bukan  berdasarkan  prioritas  atau  kebutuhan masyarakat  Desa  Karangtengah.  Program  pemberdayaan  masyarakat  yang dirumuskan kurang melibatkan individu untuk berperan aktif di dalamnya, melainkan lebih  melibatkan  lembaga  masyarakat  yang  memang  sudah  memiliki  peran  kuat  di Desa  Karangtengah,  seperti  pada  anggota  PKK  Desa  Karangtengah  yang  hanya terdiri  dari  kalangan  Ibu  perangkat  desa  serta  kalangan  kader  posyandu  Desa Karangtengah. Sehingga, pada saat pelaksanaan kegiatan hanya diikuti oleh anggota PKK  Desa  Karangtengah,  bukan  dari  individu  atau  Ibu  rumah  tangga  setempat. Kemudian,  fenomena  lain  pada  partisipasi  dalam  pelaksanaan  program pemulasaraan  jenazah  yaitu  partisipasi  yang  terjadi  mayoritas  berasal  dari  kader posyandu  desa.  Di  mana  perangkat  desa  selaku  pengelola  program  menunjuk perwakilan dari masyarakat Desa Karangtengah berupa kalangan kader posyandu di mana  pada  saat  sebelum  pelaksanaan,  informasi  terkait  pelaksanaan  program tersebut disampaikan ibu perangkat desa melalui rapat kader posyandu di Balai Desa. Informasi yang disampaikan sebatas kepada kalangan kader posyandu desa. Hal itu merupakan alasan mayoritas yang berpartisipasi dalam program pemulasaraan hanya berasal dari kader posyandu desa. Melihat fenomena di atas, partisipasi yang terjadi sifatnya  sempit  yaitu  hanya  terdiri  dari  orang-orang  yang  memiliki  peran  di  Desa Karangtengah.
Partisipasi yang terjadi pada tahapan pengendalian menunjukkan bahwa hanya Pemerintah  Desa  Karangtengah  yang  membantu  mendampingi  serta  mengawasi jalannya  program  pemberdayaan  masyarakat  Desa  Karangtengah,  seperti  pada program  sosialisasi  bahaya  narkoba  dan  HIV/AIDS,  dimana  program  tersebut  lebih melibatkan  Pemerintah  Desa  Karangtengah  sebagai  fasilitator,  Forum  Kesehatan Desa  (FKD)    serta  pihak  puskesmas  Kecamatan Baturraden  selaku  penyelenggara program tersebut. Kemudian, pada program pemberdayaan masyarakat yang berasal dari  komando  Kecamatan  Baturraden  dan  Kabupaten  Banyumas,  seperti  pada
program  pemberdayaan  PKK  Desa  Karangtengah  di  mana  lebih  dikendalikan  oleh pihak  PKK  tingkat  Kecamatan  Baturraden  serta  pihak  PKK  tingkat  Kabupaten Banyumas.  Permasalahan  di  atas  sama  halnya  yang  dikemukakan  oleh  Arnstein (1969) dalam konsep tiga derajat partisipasi masyarakat. Di mana permasalahan di atas  menggambarkan  degree  of  tokenism  (tingkatan  semu)  yang  berisikan  anak tangga  ketiga  yang  disebut  informing  (penyampaian  informasi),  yaitu  menyiratkan bahwa komunikasi sudah mulai banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah. Tahap ini  pemegang  kekuasaan  hanya  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  terkait proposal  kegiatan,  masyarakat  tidak  diberdayakan  untuk  mempengaruhi  hasil. Informasi  dapat  berupa  hak,  tanggung  jawab  dan  berbagai  pilihan,  tetapi  tidak  ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat.  Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun. Selain itu, anggota LPMD dan anggota KPMD  yang  tidak  beroperasi  di  dalam  program  pemberdayaan  masyarakat  Desa Karangtengah  di  mana  menjadi  salah  satu  masalah  rendahnnya  partisipasi masyarakat Desa Karangtengah.
Partisipasi yang terbangun pada tahapan pemanfaatan hasil menunjukkan bahwa peserta  program  yang  terlibat  hanya  sebatas  orang-orang  yang  memiliki  peran  di Desa  Karangtengah.  Selain  itu,  program  yang  dirumuskan  bukan  berangkat  dari kebutuhan  masyarakat  Desa  Karangtengah.  Sehingga,  program  pemberdayaan masyarakat tersebut kurang dinikmati oleh individu di Desa Karangtengah itu sendiri.

## 2.  Aspek desentralisasi
Desentralisasi  di  dalam  tahapan  perencanaan  dalam  program  pemberdayaan masyarakat  di  Desa  Karangtengah  pada  tahun  2016  menunjukkan  bahwa  pada tahapan  perencanaan  sebatas  dilakukan  antara  pengelola  program  dengan Pemerintah  Desa  Karangtengah  selaku fasilitator  program atau  dalam  artian  masih bersifat  top  down.  Menengok  pada  fenomena  dari  kegiatan  yang  diadakan  dalam program pemberdayaan PKK. Di mana para anggota PKK Desa Karangtengah hanya sebatas  pelaksana  program  sekaligus  peserta  program  itu  sendiri.  Kegiatan  paten yang  dilaksanakan  serta  jadwal  pelaksanaan  program  lebih  diserahkan  kepada anggota  PKK  tingkat  Kecamatan  Baturraden  serta  tingkat  Kabupaten  Banyumas selaku penyelenggara program.
Desentralisasi  yang  terjadi  di  dalam  pelaksanaan  program  pemberdayaan masyarakat  di  Desa  Karangtengah  pada  tahun  2016,  melihat  fenomena  dalam
program  peringatan  Grebeg  Suran.  Program  tersebut  lebih  diserahkan  kepada penyelenggara program yakni Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banyumas dan dibantu masing-masing pemerintah Desa yang berada di wilayah  Kecamatan  Baturraden  untuk  memfasilitasi  pelaksanaan  program  tersebut. Pemerintah  Desa  Karangtengah  menunjuk  lembaga  masyarakatnya  untuk  terlibat. Sehingga,  pada  pelaksanaan  program  tersebut  memang  banyak  dari  lembaga masyarakat  melebur  dengan  masyarakat  untuk  membentuk  sebuah  divisi,  seperti divisi  P3K,  divisi  konsumsi,  serta  divisi  keamanan.  Masyarakat  yang  terlibat  pun berdasarkan perintah dari Pemerintah Desa Karangtengah, seperti yang dinyatakan dalam penelitian terdahulu Nadir (2013) masyarakat menganggap bahwa sebuah hal yang logis apabila kemudian masyarakat di daerah menerima kewenangan yang lebih besar di era reformasi ini. Dalam hal mengelola daerahnya melalui kebijakan Otonomi Daerah  baik  secara  politik  dalam  arti  berbagai  kebijakan  daerah  maupun  secara ekonomi, karena selama ini yang paling banyak menikmati hasil-hasil pembangunan justru Pemerintah Pusat dan bukannya masyarakat di daerah yang notabene adalah tempat dari berbagai sumber daya alam yang dikelola.  Fenomena lain terjadi pada program  pelatihan  bela  negara  bagi  LINMAS  mana  semua  kewenangan  lebih diserahkan  kepada  Pemerintah  Desa  Karangtengah  selaku  pengelola  program.  Di dalam  pelaksanaannya,  terdapat  perintah  dari  Pemerintah  Desa  Karangtengah kepada  Danton  (Komandan  Pleton)  sebagai  pembina  di  dalam  kelangsungan program.
Sama halnya dalam program pelatihan penanggulangan bencana yang berjalan pada  tahun  2016  di  Desa  Karangtengah  hanya  antara  perangkat  desa  selaku pengelola  program  dengan  ketua  tim  penanggulangan  bencana  selaku  penerima kerja.  Ketua  penanggulangan  bencana  disini  dipercaya  sebagai  mobilisator  dalam bidang  kebencanaan  serta  menjadi  wadah  untuk  keluar  masuk  informasi  terkait kebencanaan  baik  informasi  yang  berangkat  dari  Desa  Karangtengah  atau  dari TAGANA  Kabupaten  Banyumas.  Tupoksi  dari  ketua  tim  penanggulangan  bencana sendiri  selain  sebagai  wadah  penyampaian  informasi,  juga  sebagai  penggerak  di bidang kesiapsiagaan, seperti kesiapsiagaan di bidang keamanan setiap ada acara atau  momen-momen,  ketua  penanggulangan  bencana  standby  bersama  para anggota  LINMAS.  Ketua  penanggulangan  bencana  tersebut  ditunjuk  atas  dasar karena  memiliki  peran  sebagai  anggota  TAGANA  (Tanggap  Bencana)  Kabupaten Banyumas.  Dalam  artian,  ketua  penanggulangan  bencana  dipercaya  menjadi
penyambung  informasi  antara  Desa  Karangtengah  dengan  TAGANA  Kabupaten Banyumas.  Pemerintah  Desa  Karangtengah  menunjuk  ketua  tersebut  karena dipercaya akan bertanggung jawab dalam hal kebencanaan di Desa Karangtengah. Keterlibatan  masyarakat  Desa  Karangtengah  tidak  ada  untuk  membentuk  sebuah kelompok  yang  bergerak  di  bidang  kebencanaan  dikarenakan  sebagian  besar masyarakat Desa Karangtengah begitu pun perangkat desa masih mengesampingkan perihal  yang  berkaitan  dengan  kebencanaan  di  mana  kondisi  geografis  dari  Desa Karangtengah  sendiri  yang  bukan  merupakan  zona  rentan  terhadap  bencana. Sehingga,  apabila ingin  mengajukan program yang berkaitan dengan kebencanaan belum  diprioritaskan  di  mana  menunggu  pengajuan  program-program  lain  terlebih dahulu diselesaikan. Dalam program pelatihan penanggulangan bencana sendiri lebih diserahkan kepada perangkat desa dengan ketua penanggulangan bencana sebagai penerima kerja.
Desentralisasi dalam pengendalian program pemberdayaan masyarakat Desa Karangtengah  tahun  2016  lebih  diawasi  dan  didampingi  Pemerintah  Desa Karangtengah  serta  pengelola  dari  masing-masing  program  tersebut.  Berdasarkan fenomena  desentralisasi  dalam  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian yang  masih  bersifat  top  down,  desentralisasi  dalam  pemanfaatan  hasil  program pemberdayaan masyarakat Desa Karangtengah pada tahun 2016 cenderung belum dirasakan  individu  di  mana  seluruhnya  masih  diserahkan  kepada Pemerintah  Desa Karangtengah.  Hal  tersebut  tidak  dijalankan  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Nadir  (2013)  Perubahan  orientasi  pembangunan  dari  top  down  ke  bottom  up mengisyaratkan bahwa tujuan pembangunan itu adalah untuk memacu pertumbuhan dari  dalam  (growth  from  inside).  Dengan  demikian,  pemerintah  lebih  leluasa merencanakan dan menentukan prioritas yang hendak dilaksanakan.

## D.  SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terkait partisipasi dan desentralisasi dalam program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa partisipasi yang terjadi di dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangtengah di mana masyarakat Desa Karangtengah tidak ada inisiatif sendiri atau lebih ditunjuk Pemerintah Desa Karangtengah untuk menghadiri pelaksanaan program
tersebut.  Sehingga,  program  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilaksanakan  pada tahun 2016 bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa Karangtengah .
Program  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Karangtengah,  baik  dari perencanaan  hingga  pemanfaatan  hasil,  lebih  menitikberatkan  kewenangan  kepada masing-masing  pengelola  dan  pelaksana  program,  seperti  kepada  Perangkat  Desa Karangtengah,  pihak  Kecamatan  tertentu,  pihak  Kabupaten  tertentu,  di  mana  hal tersebut  dapat  dikatakan  bersifat  top  down.  Pemerintah  Desa  Karangtengah  sendiri pun  belum  memperhatikan  fungsi  LPMD  serta  KPMD  dalam  penerapan  program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangtengah.
Berdasarkan  kesimpulan  dari  masing-masing  aspek  di  atas,  dapat  dikatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Karangtengah, di  antaranya  sosialisasi  bahaya  narkoba  dan  HIV/AIDS,  pelatihan  bela  negara  bagi LINMAS,  pelatihan  penanggulangan  bencana,  pemberdayaan  PKK,  peringatan Grebeg  Suran,  serta  pemulasaraan  jenazah  sebagai  program  pemberdayaan masyarakat belum dapat memberdayakan masyarakat Desa Karangtengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  Rulam.  2012.  “Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin:  Pendekatan  Modal Manusia  (Studi  Layanan  Publik  tentang  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya). Jurnal Administrasi Publik. Vol. 10, No. 2, Hal. 16 – 31.
Arnstein, Sherry R. 1969. A ladder of citizen participation. Journal of the   American Institute of Planners, Vol. 35 No. 4.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi ke-2. Jogjakarta : Gadjah Mada University Press
Dye,  Thomas,  R.  1981.Understanding  Public  Policy,  Sixth  Edition.  New  Jersey: Prenise Hall Inc.
Gedeona, Hendrikus Tri. 2008. “Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 5, No. 1, Hal 1-17.
https://www.bps.go.id diakses pada 5/01/2018 pukul 09:00 WIB.
Koomson,  Fredrick.  2014.  “Reducing  poverty  through  community  participation:  The case of the National Poverty Reduction Program in the Dangme-West district of Ghana”. International Journal of Development and Sustainability. Vol. 3, No. 8, Hal 1611-1628.
Moeljarto, Vidhyandika. 1996, Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT, dalam Onny S. Prijono dan A.M.V. Pranarka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan  dan  Implementasi.  Jakarta  :  Centre  for  Strategic  and  International Studies.
Nadir.  2013.  “Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi  Desa:  Menuju  Pemberdayaan Masyarakat Desa”.  Jurnal Politik Profetik. Vol. 1, No. 1.
Ndraha, Taliziduhu, 1994, Manajemen Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat (MP3M) di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, IIP: Jakarta.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Ras,  Atma.  2013.  “Pemberdayaan  Masyarakat  Sebagai  Upaya  Pengentasan Kemiskinan”. Jurnal Socius. Vol. XIV.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2008.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Malang  :  UPT
Penerbitan Uyniversitas Muhammadiyah Malang