CASH BUDGET PLANNING AND ITS REALIZATION IN SETTLEMENT AREA MAGELANG DISTRICT IN 2019
1 Nur Laila, 2 Risma Wira Bharata
1,2 Universitas Tidar Email : 1 nurlaella745@gmail.com , 2 rismawirab@untidar.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  explain  the  cash  budget  planning  and  Statement  of  Budget  Realization  Areas  at  the  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)  in Magelang District. This study uses qualitative and data obtained from interviews and direct observation to the staff of the financial section at the office of the Dinas Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  (DPRKP)  Magelang  Regency.  The  results  showed  the  cash budget  preparation  process  at  the  DPRKP  which  was  guided  by  the  Budget  Implementation  Document  (DPA) did  not  differ  much  from  its  budget  reanlization  report,  so  it  could  be  said  that  the  budget  preparation  was effective and efficient.
Keywords : Cash Budget, Statement Of Budget Realization, DPA

## PERENCANAAN ANGGARAN KAS DAN REALIASINYA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPRKP) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

## ABSTRAK
Penelitian ini betujuan untuk menjelaskan perencanaan anggaran kas dan Laporan Realisasi Anggaran di bidang Kawasan  Permukiman  pada  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  di  Kabupaten  Magelang. Penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  dan  datanya  diperoleh  dari  wawancara  dan  observasi  secara  langsung kepada  staf  bagian  keuangan  pada  kantor  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  (DPRKP) Kabupaten  Magelang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  proses  penyusunan  anggaran  kas  pada  DPRKP  yang berpedoman pada Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) tidak berbeda jauh dari Laporan Reanlisasi nggarannya, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penyusunan anggaran sudah efektif dan efisien.
Kata Kunci: Anggaran kas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## PENDAHULUAN
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang  direvisi  oleh  UU  Nomor  33  Tahun  2004  Sejak  itu,  terjadi  beberapa  perubahan  yang  mendasar  di  dalam penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  daerah,  termasuk  pelaksanaan  manajemen  keuangannya.  Perubahan tersebut  antara  lain  pada  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan/pengendalian  pengelolaan  keuangan  dan anggaran  daerah,  serta  membuka  peluang  yang  luas  bagi  daerah  untuk  mengembangkan  dan  membangun daerahnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritasnya  masing-masing.  Undang-undang  tersebut  membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang  efisien  dan  efektif  khususnya  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  dan  pelayanan  umum  kepada masyarakat.
Salah  satu  bagian  penting  dari  mekanisme  pengolaan  keuangan  daerah  adalah  perencanaan  dan penganggaran daerah. Bagian ini tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Perencanaan dan penganggaran merupakan  dua  hal  yang  sangat  diperlukan  untuk  mengelola  pembangunan  daerah  secara  efektif  dan  efisiensi. Agar  berjalan  baik,  sebaiknya  penganggaran  tidak  mengganggu  proses  perencanaan  dan  perencanaan  perlu mempertimbangkan  ketersediaan  dana  serta  kelayakan  ekonomi  agar  realistis.  Perencanaan  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  berisi  mengenai satu  kesatuan  tata  cara  perencanaan  pembangunan  untuk  menghasilkan  rencana  pembangunan  jangka  panjang, jangka  menengah  dan  tahunan  yang  dilaksanakan  dengan  unsur  penyelenggaraan  negara  dan  masyarakat  di tingkat pusat dan daerah ( UU RI No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  (DPRKP)  merupakan  salah  satu  bagian  dari Pemerintah  Kabupaten  Magelang  yang  bergerak  dalam  bidang  pembangunan  sarana  prasarana  Pemerintah. Dinas  tersebut  membantu  pemerintah  dalam  kesejahteraan  masyarakat  khususnya  dalam  salah  satu  kebutuhan pokok  yaitu  papan  seperti  membangun  permukiman  dan  perumahan,  membantu  memperbaiki  jalan  rusak, membantu  menyelesaikan  permasalahan  permukiman  kumuh  dll,  sehingga  penulis  tertarik  untuk  meneliti bagaimana  dinas  tersebut  melakukan  perencanaan  anggaran  kas  dan  bagaimana  realisasinya  melihat  bahwa kegiatan  pembangunan  biasanya  membutuhkan  biaya  yang  besar.  Dalam  melakukan  aktivitasnya  DPRKP membutuhkan  anggaran  yang  akan  digunakan  untuk  membiayai  biaya  operasional  secara  rutin  tiap  bulan. Anggaran  merupakan  rencana  kerja  yang  dibuat  secara  sistematis  dan  formal  serta  dinyatakan  dalam  satuan uang.  Anggaran  tidak  hanya  merupakan  sebuah  rencana  keuangan  yang  dibuat  untuk  menetapkan  biaya  dan pendapatan di masa yang akan datang dalam suatu pemerintahan saja, akan tetapi anggaran juga merupakan alat yang  dapat  digunakan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  telah    ditetapkan  oleh  suatu  perusahaan  atau pemerintahan  (Basri,  2013).    Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  (DPRKP)  Kabupaten Magelang sendiri memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) digunakan sebagai acuan dalam menetapkan pengeluaran anggaran kas untuk setiap triwulannya dan DPRKP khususnya Bidang Kawasan Permukiman dalam merencanakan perencanaan anggaran kas juga diharuskan mengacu dan berpedoman pada DPA, selain itu juga sebagai  pedoman  dalam  penyusunan  Laporan  Realisasi  Anggaran.Sehingga  penulis  melakukan  penelitian  ini untuk menganalisis perencanaan anggaran kas dan laporan realisasi anggaran pada Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang Tahun 2019.
Penyusunan laporan realisasi anggaran sebagai bagian penting di suatu instansi yang bergerak di bidang jasa  dan  non  jasa  baik  swasta  maupun  pemerintah.  Laporan  realisasi  anggaran  sangat  berguna  untuk menyediakan  informasi  kepada  para  pengguna  laporan  mengenai  penggunaan  sumber  daya  ekonomi  yang dimanfaatkan secara efektif dan  efisien sesuai dengan anggaran APBD/APBN  yang telah ditetapkan dan sesuai dengan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengguna  laporan  mengetahui  apa  yang  akan  dilakukan  pada perencanaan  proses  laporan  untuk  berikutnya.  Laporan  realisasi  anggaran  menyajikan  realisasi  pendapatan, belanja, surplus/deficit dan pembiayaan  yang  masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam  satu periode,  (PSAP  NO  02  PAR  09).  Pengelolaan  keuangan  sangat  penting  dilakukan  di  DPRKP  Kabupaten Magelang  agar  anggaran  ditetapkan  untuk  membiayai  semua  kebutuhan  program  yang  dijalankan  serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan (Eryandi, 2011) . Dalam kaitannya dengan penetapan anggaran tidak terlepas dari biaya-biaya yang berhubungan dengan program yang akan dilakukan oleh DPRKP Kabupaten Magelang. Semua program membutuhkan biaya untuk menunjang program dari DPRKP Kabupaten Magelang, untuk itu dibutuhkan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang sesuai untuk kebutuhan tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Anggaran Kas
Menurut Nafarin (2009:12)  dalam Damayanti (2017)  Anggaran  sebagai  suatu rencana keuangan  periodik  yang disusun berdasarkan program  yang telah disahkan. Anggaran  merupakan pernyataan  mengenai estimasi kinerja yang  hendak  dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  financial,  sedangkan penganggaran  adalah  proses  atau  metode  untuk  mempersiapkan  suatu  anggaran  (Mardiasmo,2009:61)  dalam
e-ISSN: 2685-5607
Irwadi  (2015). Menurut  Halim  (2007:164)  dalam  Dewanti  (2016)  Anggaran  merupakan  sebuah  rencana  yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu satu tahun. Anggaran kas menurut Husein Umar (2005, 127), anggaran kas menunjukkan rencana sumber dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan dan pengeluaran kas.

## Pengetian Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya (Rustiadi 2008:339) dalam Damayanti (2017). Sedangkan menurut  Kartadinata  (2006:17)  Perencanaan  merupakan  sesuatu  yang  mendasar  dalam  proses  manajemen. Perencanaan  suatu  proses  yang  akan  membuat  perusahaan  peka  dalam  pengertian  mampu  menyesuaikan  diri, terhadap ancaman-ancaman dan kesempatan-kesempatan yang ada. Mardiasmo (2009:63) dalam Irwadi (2015) Anggaran  merupakan  alat  perencanaan  manajemen  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Anggaran  dibuat  untuk merencanakan  tindakan  apa  yang  akan  dilakukan,  berapa  biaya  yang  akan  dibutuhkan,  dan  berapa  hasil  yang diperoleh dari belanja tersebut.

## Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan  pembiayaan  dari  suatu  entitas  yang  dibandingkan  dengan  anggaran  ketiga  pos  tersebut.  Melalui  laporan realisasi  anggaran  dapat  diketahui  prediksi  tentang  sumber  daya  ekonomi  yang  akan  diterima  untuk  mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu laporan realisasi anggaran  juga  memberikan  informasi tentang  indikasi apakah sumber daya ekonomi, efisiensi dan  efektivitas,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Laporan  Realisasi  Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Pelaporan  mencerminkan  kegiatan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  menunjukkan  ketaatan  terhadap pelaksanaan  APBD.Tujuan  pelaporan  realisasi  anggaran  adalah  memberikan  informasi  realisasi  dan  anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran  dengan realisasinya  menunjukkan tingkat ketercapaian target- target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ( Basri, 2013 )

## Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  merupakan  dokumen  yang  memuat  pendapatan  dan  belanja  setiap SKPD  yang  digunakan  sebagai  dasar  pelaksanaan  oleh  pengguna  anggaran.  Dokumen  pelaksanaan  anggaran memuat  alokasi  anggaran  yang  disediakan  kepada  pengguna  anggaran.  Alokasi  anggaran  pendapatan  disebut estimasi  pendapatan  yang  dialokasikan  dan  alokasi  anggaran  belanja  disebut  allotment.  Dokumen  pelaksanaan anggaran  di  pemerintah  pusat    disebut  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  sedangkan  di  pemerintah daerah  disebut  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (DPA  SKPD).  ( Ni  Wayan, 2015 )

## METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  metode  kualitatif  merupakan  jenis  data  yang  berupa  penjelasan atau  hasil  jawaban  kuesioner,  yang  diboboti  dengan  angka-angka  sesuai  dengan  skala  pengukuran  yang digunakan  (Chandradarin,  Grahita:2018).  Metode  kualitatif  dilakukan  dengan  menggunakan  data  untuk menerangkan  suatu  penjelasan  dari  angka-angka  kemudian  dijelaskan  kembali  dalam  bentuk  uraian. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  adalah  dengan  data  primer  yaitu, melakukan  wawancara  dan  obeservasi  secara  langsung  dengan  pihak  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Permukiman  (DPRKP)  yaitu  kepala  bidang,  PPTK  (Pejabat  Penanggungjawab  Teknis  Kegiatan)    dan  Kasir Pengeluaran  di  Bidang  Kawasan  Permukiman  khususnya  mengenai  perencanaan  anggaran  kas  yang  sudah ditetapkan dalam merencanakan sebuah kegiatan. Selain melalui wawancara langsung juga dengan kepustakaan, yang mengacu dari referensi jurnal-jurnal terdahulu.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Pelaksanaan  penelitian  ini  bertempat  di  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten Magelang  yang  beralamat  di  Jl.  Soekarno  Hatta  No.  9,  Patran  Sawitan,  Mungkid,  Magelang  Penelitian  ini dilaksanakan  pada  tanggal  13  Januari  sampai  dengan  13  Februari  2020  Penelitian  ini  penulis  lakukan  untuk memperoleh  data  informasi  mengenai  Perencanaan  Anggaran  Kas  dan  Realisasinya  di  Bidang  Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Perencanaan Anggaran Kas
Anggaran  kas  merupakan  gambaran  rancangan  pengeluaran  dan  penerimaan  kas  selama  satu  periode  tahun anggaran yang di bagi dalam bentuk triwulan.  Berdasarkan Perda APBD yang telah disahkan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang menyusun rancangan anggaran berdasarkan rancangan DPA-SKPD  yang  telah  dibuat,  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Magelang menyusun  rancangan  anggaran  kas  pertriwulan  dalam  satu  tahun  periode  anggaran  dengan  batas  Platfrom anggaran  kas  juga  dibuat  dengan  melihat  anggaran  tiap  kegiatan  dalam  DPA-SKPD.  Rancangan  anggaran  kas SKPD  mengambarkan  besaran  pengeluaran  anggaran  atau  realisasi  anggaran  dan  target  penerimaan  tiap bulannya.
Anggaran  kas  pada  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Magelang  disusun setiap tahunnya. Sasaran dari kegiatan Penyusunan anggaran kas tersebut untuk memastikan bahwa anggaran ini dapat direncanakan, dijalankan dan diawasi secara efisien dan efektif. Penyusunan anggaran kas yang dilakukan oleh  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Magelang  dengan  menerapkan  anggaran berbasis  kinerja  dapat  diukur  melalui  tahapan  siklus  anggaran  sesuai  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan daerah.  Dalam penyusunan anggaran kas, DPRKP khususnya Bidang  Kawasan Permukiman dituntut untuk  melakukan  perencanaan  terhadap  penggunaan  kas.  Di  dalam  melakukan  perencanaan  terhadap penggunaan kas, DPRKP  menerapkan suatu konsep yang dapat dilihat pada bagan berikut :

## Gambar 1.Proses perencanaan penggunaan kas DPRKP
Berdasarkan  bagan  di  atas,  Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA)  yang  disetujui  oleh  Pemerintahan  Daerah akan  diterbitkan  dalam  sebuah  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA).  Di  dalam  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  (DPA)  tercantum  ketetapan  presentase  mengenai  jumlah  yang  harus  dikeluarkan  oleh  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Kabupaten  Magelang  untuk  setiap  triwulan.  Anggaran  kas  yang  disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mencakup rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja langsung program dan per kegiatan Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD). Dokumen Pelaksanaan  Anggaran (DPA) itu sendiri telah menetapkan besaran presentase yang harus dicapai dalam setiap program kerja dan dalam perhitungannya berdasarkan jangka waktu yaitu : Triwulan I sebesar 18%, Triwulan II sebesar 30%, Triwulan III sebesar 32 %, Triwulan IV sebesar 20 %.
Tahap-tahap  penyusunan  perencanaan  anggaran  kas  pada  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut: (1). Pihak-pihak yang menyusun anggaran kas  adalah  sekertaris,  bendahara  yang  diketahui  dan  ditunjuk  dalam  kegiatan  fasilitasi  dan  penataan  kawasan permukiman  pada  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Magelang.  (2).  Bendahara membuat  daftar  perencanaan  kas  yang  digunakan  untuk  kegiatan  operasional  kegiatan  fasilitasi  dan  penataan kawasan  permukiman.  (3).  Berdasarkan  perencanaan  anggaran,  maka  bendahara  membuat  daftar  anggaran penerimaan dan pengeluaran yang datanya berasal dari informasi-informasi mengenai sumber kas dan kebutuhan operasional melalui laporan pertanggungjawaban tahun lalu. (4). Setelah selesai menyusun estimasi pengeluaran dan  penerimaan  kas  bendahara  pada  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  membuat  laporan anggaran kas yang nantinya disetujui oleh kepala bidang kawasan permukiman. (5). Kemudian laporan anggaran tersebut  diserahkan  kepada  kepala  seksi  bidang  pengembangan  kawasan  permukiman  untuk  digunakan  dalam kegiatan operasionalnya.  (6).  Pelaksanaan anggaran, disusun setiap  bulan dalam satu tahun periode dan dirinci menjadi periode bulanan.
Berdasarkan  uraian  diatas,Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Magelang dalam penyusunan anggaran kas yaitu dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja dan juga berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) .

## RKA
DPA

## DPRKP
RA
e-ISSN: 2685-5607
Tabel 1: Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang) Penetapan Perubahan (Rp.) (%) 5 Belanja 10.799.195.675,00 9.278.067.245,00 -1.521.128.430,00 -14,09 5.1 Belanja Tidak Langsung 2.162.935.000,00 2.162.935.000,00 0,00 0,00 5.1.1 Belanja Pegawai 2.162.935.000,00 2.162.935.000,00 0,00 0,00 5.2 Belanja Langsung 8.636.260.675,00 7.115.132.245,00 -1.521.128.430,00 -17,61 5.2.1 Belanja Pegawai 367.208.000,00 479.291.000,00 112.083.000,00 30,52 5.2.2 Belanja Barang & Jasa 2.912.217.675,00 2.616.251.245,00 -295.966.430,00 -10,16 5.2.3 Belanja Modal 5.356.835.000,00 4.019.590.000,00 -1.337.245.000,00 -24,96 SURPLUS / (DEFISIT) -10.799.195.675,00 -9.278.067.245,00 -1.521.128.430,00 -14,09
Sumber : www. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang (2019)
Berdasarkan  tabel  yang  disajikan  terlihat  bahwa  Belanja  yang  sudah  direncanaan  anggaran  kasnya  oleh  Dinas Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  (DPRKP)  sebesar  Rp  10.799.195.675,00  ternyata  untuk realisasinya  hanya  sebesar  Rp  9.278.067.245,00 yang  berarti  menurun  sebanyak  14%  dari  yang  direncanakan, sedangkan  untuk  Belanja  Tidak  Langsung  sendiri  yang  sudah  direncanaan  anggaran  kasnya  oleh  Dinas Perumahan Rakyat dan  Kawasan Permukiman  (DPRKP) sebsesar Rp 2.162.935.000,00 untuk realisasinya  juga sebesar  Rp  2.162.935.000,00,  untuk  Belanja  Langsung  yang  sudah  direncanaan  anggaran  kasnya  oleh  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)  Rp 8.636.260.675 sedangkan pada realisasinya sebesar Rp 7.115.132.245,00 yang berarti presentasenya sebesar 17.61%. Realisasi dari Dokumen pelaksanaan anggaran tersebut sebesar Rp 6.211.016.810,00 yang berarti hanya mampu menyerap sebesar 87,29%.
Lebih  lanjut  lagi  mereka  menjelaskan  mengenai  penyerapan  angagran  riil  yang  tidak  sesuai  dengan pedoman  anggaran  kas  dengan  pola  18%-30%32%-20%  untuk  triwulan  I  sampai  dengan  IV  disebabkan  oleh: (1).  Pola  pelaksanaan  pekerjaan  bangunan  yang  dalam  perencanaan  sipil  dikenal  sebagai  grafik  kurva  –S,  di mana pada masa-masa awal pelaksaan pekerjaan sangat sedikit namun semakin lama item pekerjaan yang dapat dilakukan dapat dilaksanaan secara bersama/pararel sehingga mendekati akhir waktu pelaksanaan maka serapan anggaran akan melonjak tinggi. (2). Pada triwulan 1 dan 2 pekerjaan yang dapat dilaksanakan sebatas persiapan, penyusunan  gambar  rencana,  perhitungan  biaya  sampai  dengan  penyiapan  lelang.  Setelah  dokumen  siap  maka akan diserahkkan pada Unit Layanan Pengadaan  Barang  Jasa Pemerintah (ULPBJ) untuk  masuk antrian  lelang dan  dilelangkan  dengan  waktu  keseluruhan  rata-rata  selama  1-2  bulan.  Dengan  demikian  selama  triwulan  1-2 penyerapan  anggaran  belum  terlalu  banyak.  (3).  Pada  triwulan  3,  dilakukan  kontrak  dengan  penyedia  jasa pemenang lelang dan sesuai dengan peraturan dalam Pengadaan barang /Jasa Pemerintah, uang muka yang dapat diberikan sebesar 20-25% dari nilai kontrak. Bahkan untuk paket-paket dengan model penunjukan langsung (di bawah 200 juta) pembayaran sebesar 100% akan diberikan setelah selesai pekerjaan. Jadi pada triwulan 3 hanya ada  serapan  anggaran  untukoperasional  rutin  kegiatan  (rapat,  perjalanan  dinas)  dan  uang  muka  bagi  penyedia jasa. (4). Pada triwulan 4, serapan akan jauh lebih besar daripada yang ditetapkan dalam rankas karena serapan senilai 75% dari  nilai kontrak atau 100% nilai kontrak (untuk pekerjaan dengan  metode penunjukan  langsung) baru  dapat  dibayarkan.  Ditambah  dengan  pembayaran  bagi  konsultan  pengawas  dan  honor-honor  pengelola kegiatan sehingga serapan pada triwulan 4 akan sangat besar.
Dari  keempat  faktor  diatas  terlihat  bahwa  ketidakmampuan  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Permukiman  (DPRKP)  Kabupaten  Magelang  bukan  karena  kesengajaan  melainkan  disebabkan  pada  saat Triwulan I dan II biasanya belum masa pembangunan/belum pada tahap  pengerjaan proyek tetapi masih dalam tahap gambaran pengestimasian anggaran dan hal-hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan program yang ada jadi  belum  membutuhkan  begitu  banyak  dana.  Hal  tersebut  karena  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Permukiman  (DPRKP)  Kabupaten  Magelang  merupakan  salah  satu  dinas  yang  melaksanakan  anggaran  pada bidang  pembangunan  infrastruktur  yang  ruang  lingkupnya  adalah  membangun  infrastruktur  pedesaan  ataupun perkotaan, jasa konstruksi jalan dan jembatan.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa penyusunan  perencanaan  anggaran  kas  di  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  (DPRKP) Kabupaten  Magelang  sudah  sesuai  dengan  dokumen  pewalaupun  belum  mampu  terserap  semua.  Penyusunan perenanaan anggaran kas berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang presentasenya sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 18% untuk triwulan I, 30% untuk triwulan II, 32% untuk triwulan III dan  20%  untuk  triwulan  IV  .  Dalam  realisasinya  untuk  triwulan  I  dan  II  belum  mampu  menyerap  semua presentase yang sudah ditetapkan oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sedangkan untuk triwulan IIIdan IV membengkak dari presentase yang sudah ditetapkan oleh DPA.
Kejadian  tersebut  terjadi  bukan  tanpa  alasan  melainkan  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Permukiman  (DPRKP)  Kabupaten  Magelang  sendiri  merupakan  Dinas  yang  membantu  masyarakat  dalam menangani  permukiman  kumuh  pembangunan  rumah  dll,  sehingga  dalam  triwulan  I  dan  II  belum  mampu menyerap semua anggaran dikarenakan untuk awal pembangunan belum membutuhkan banyak dana  dan hanya melakukan  perencanaan  pembangunan  dan  sketsa  pembangunan  sehingga  belum  membutuhkan  banyak  dana sedangkan  untuk triwulan III dan IV  membengkak karena  pada  saaat  itu sudah  memasuki tahap pembangunan dimana.

## Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  dapat  maka  saran  yang  dapat dijadikan  bahan  pertimbangan  adalah  sebagai  berikut  :  (1).  Dalam  penyusunan  anggaran  kas  bendahara pengeluaran  diharapkan  terlebih  dahulu  memperhatikan  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  melakukan penyusunan  anggaran  kas  tahun  sebelumnya.  (2).  Untuk  mendapatkan  suatu  perencanaan  kas  yang  baik diperlukan  suatu  usaha  yang  konsisten  dari  para  staff  yang  memberikan  data  dan  pihak  yang  mengolah  data untuk  meningkatkan  akurasi  perencanaan.  Peningkatan  kualitas/akurasi  perencanaan  kas  sendiri  adalah  suatu proses belajar  yang dilakukan terus-menerus  yang diharapkan akan  semakin  baik dalam waktu yang  lama.  (3). Mengajukan  pengubahan  ketetapan  presentase  yang  ditentukan  oleh  Dokumen  Pelaksana  Anggaran  (DPA) kepada  Pemerintah  Daerah  sehingga  mampu  membuat  Bidang  Kawasan  Permukiman  dapat  menyerap  semua anggaran  yang  diberikan  dan  untuk  dana  lelang  bisa  dipisahkan  untuk  anggaran  sendiri  sehingga  tidak menyebabkan adanya SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. (4). Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu menjelaskan lebih detail mengenai perencanaan anggaran kas dan laporan realisasi anggaran dengan data yang  lebih  merinci  dan  akurat.  Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut  :  (1).  Peneliti  hanya memperoleh  data  anggaran  kas  dan  data  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Tahun  2019  saja  sehingga  peneliti tidak dapat menunjukkan secara langsung bagaimana perbandingan anggaran kas dari tahun sebelumnya dengan tahun berjalan. (2). Sedikitnya informasi yang diberikan oleh staff dan pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang saat diwawancara. (3). Informasi yang tersedia di website Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Magelang  masih  sangat  terbatas,  hanya  data umum yang tersedia.

## DAFTAR RUJUKAN
Akhmad Desi Arisandi, T. R. (2018). Penyusunan Anggaran Kas Dan Realsiasi Pada UPT Panti Werdha Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Jurnal
Anggaran Kas DPRKP Kegiatan Fasilitasi dan Kawasan Permukiman. (2020).www.dprkp.magelangkab.go.id Azzanudin,  M.  I.  (n.d.).  Analisis  Penerapan  Penyusunan  Anggaran  Kas  Terhadap  Efisiensi  Biaya  Pada  Dinas Pendidikan Kota Medan . Medan. Jurnal Basri, R. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi
Sulawesi Utara. Ramlah Basri, Analisis Penyusunan Anggaran. Jurnal Damayanti, A. (2017). Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT Perkebunan Nusantara X PG Pesantren Baru Kediri. Jurnal Dewanti,  Y.  R.  (2016).  Peranan  Anggaran  Sebagai  Alat  Perencanaan  Dan  Pengendalian  Suatu  Tinjauan Konseptual  Atas  Sistem  Anggaran  Lembaga  Pendidikan  Dan  Pengembangan  Profesi  Indonesia  (LP3I) Tangerang . Jurnal Lentera Akuntansi .
Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRKP . (2019). Kabupaten Magelang. www.dprkp.magelangkab.go.id Eriyandi, V. (2011). Implementasi Perencanaan Kas Sebagai Upaya Untuk Menciptakan Realisasi Anggaran Yang Proporsi Pada Kantor Pelayan Perbendaharaan Negara Samarinda Tahun Anggaran 2011. Jurnal Huler,  M.  D.  (2016).  Evaluasi  Pelaksanaan  Sistem  Dan  Prosedur  Penyusunan  Anggaran  Kas  Pada  Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Jayawijaya Papua. Jurnal EMBA . http://ppid.magelangkab.go.id/. irwadi,  M. (2015). Analisis  Anggaran  Kas Sebagai  Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada  Koperasi  Kopdit Rukun Palembang. Jurnal Akuntansi Polikteknik Sekaya ACSY. Jurnal Laporan Realisasi Anggaran DPRKP. (2019). www.dprkp.magelangkab.go.id
e-ISSN: 2685-5607
Maynisma. (2010). Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada PT. Indojaya Agrinusa – Unit Breedging Farm Pekanbaru . Jurnal Ni Wayan Ratna Sari, K. S. (2017). Analisis Realisasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali . Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika . www.dprkp.magelangkab.go.id
Yanti, E. F. (2012). Peranan Penyusunan Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Kas Pada Perum Pegadaian Cabang Palembang. Jurnal