Salah  satu  masalah  pendidikan  di  Indonesia saat  ini  adalah  kualitas  rendah  di  berbagai institusi  pendidikan,  terutama  di  institusi pendidikan  Islam  seperti  madrasah.  Karena kualitas  pendidikan  Islam  yang  rendah,  ada berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  semua pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.  Madrasah,  sebagai  institusi pendidikan Islam, telah melakukan banyak hal untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan Islam, ada beberapa langkah maju yang  diambil  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan,  termasuk  pembuatan  kurikulum yang  lebih  baik,  peningkatan  manajemen pendidikan, peningkatan keterampilan pendidik  melalui  pelatihan,  dan  pengadaan dan  perbaikan  sumber  daya  pendidikan. Strategi ini didasarkan pada kesadaran betapa pentingnya pendidikan dalam pengembangan sumber  daya  manusia  dan  pengembangan karakter bangsa (Mulyasa, 2005: 31). Namun, beberapa  metrik  kualitas  pendidikan  Islam belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Banyak  spekulasi  muncul  tentang faktor-faktor  yang  kurang  penting  dalam
peningkatan kualitas pendidikan Islam yang bergerak.  Menurut  penulis,  ada  beberapa alasan  mengapa  pendidikan  Islam  di Indonesia kurang berkualitas. Yang pertama adalah  penyelenggaraan  pendidikan  yang kurang  memperhatikan  pada  tahap  proses. Meskipun  demikian,  proses  pendidikan sangat  memengaruhi  kualitas  output  dan lulusan. Kedua, penyelenggaraan pendidikan Islam dilakukan secara birokratik-sentralistik,  yang  berarti  bahwa penyelenggara pendidikan sangat bergantung  pada  keputusan  birokrasi  dan kadang-kadang kebijakan yang dibuat tidak sesuai  dengan  keadaan  saat  ini.  Madrasah lebih dibawah komando birokrasi, sehingga mereka kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi,  kreativitas,  dan  semangat  untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya, termasuk peningkatan kualitas pendidikan  sebagai  tujuan  pendidikan nasional.
Ketiga, hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan Islam, terutama madrasah, tidak harmonis. Dalam penyelenggaraan  pendidikan,  masyarakat, terutama  orang  tua  siswa,  dan  guru  tidak

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DAN MASYARAKAT DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Ivo Gana Rahayu 1 ; Elsi Heviana 2 ; Asmendri 3 ; Milya Sari 4
1,2,3 UIN Mahmud Yunus Batusangkar Jln. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar 27217
4 UIN Imam Bonjol Padang Jln. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586 E-mail : ivoganrahayu@gmail.com (Koresponding)
Abstract : This article is intended to reveal the core problems that exist in Madrasas as the root obstacles in improving the quality of madrasas. The results of the study show that Madrasas are faced with  a dilemma as an educational  institution. As an educational  institution, Madarasas should be given broad authority in managing madrasas, especially now in the era of regional autonomy. In the current era of autonomy, one of the concepts that can be applied to improve the quality  of education is school-based management. SBM is a strategy to  make schools of higher quality  by giving broad authority to  Madrasas. Even though  Madrasahs are under the auspices of the Department of Religion, the SBM concept can still be implemented based on the suitability of SBM as a strategy to overcome Madrasah problems. Implementing Madrasah- Based  Management  is  intended  to  improve  the  quality  of  madrasas  as  Islamic  educational institutions
Keywords: Management, Quality, Madrasah
73
memiliki  peran  yang  signifikan.  Guru  sering mengabaikan partisipasi  mereka dalam pengambilan  keputusan,  dan  partisipasi masyarakat biasanya terbatas pada dukungan keuangan.  Jadi,  tampaknya  tidak  ada hubungan  positif  antara  lembaga  pendidikan dan masyarakat.
Dengan  keluarnya  Undang-Undang No  22  tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah dan  Undang-Undang  No  25  tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah,  masalah  di  atas  seharusnya  dapat diselesaikan. Undang-undang tersebut membawa  konsekuensi  terhadap  bidang- bidang  kewenangan  daerah  sehingga  lebih otonom,  termasuk  pada  bidang  pendidikan (Mulyasa, 2014: 4).
Memang,  undang-undang  tersebut menawarkan  solusi  untuk  berbagai  masalah yang ada di sekolah. Posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan masih ambigu, membuat Departemen  Agama  menjalankan  sistem sentralisasi  yang  tampaknya  menghindari Undang-Undang  Otonomi  Daerah.  Padahal, sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,
madrasah  dan  institusi  pendidikan  Islam lainnya  telah  terintegrasi  dalam  sistem pendidikannasional.
Dalam  era  otonomi  yang  didasarkan pada desentralisasi, semua siswa harus terlibat dan  diberdayakan  dalam  proses  pendidikan, dan  konsep  pendidikan  harus  diterapkan sebagai  sistem.  Dengan  peningkatan  kualitas pendidikan  di  bawah  otonomi  daerah, paradigma penyelenggaraan pendidikan telah berubah,  beralih  dari  model  sentralisasi (Tilaar,  2004:  31).  Konsep  Manajemen Berbasis  Sekolah,  juga  dikenal  sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), adalah model  penyelenggaraan  pendidikan  yang dapat  mencapai  kualitas  pendidikan  yang sesuai  dengan  paradigma  desentralisasi  saat ini. MBS muncul sebagai reorientasi penyelenggaraan pendidikan.
Tulisan ini berusaha mengakaji konsep  Manajemen  Berbasis  Sekolah  dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Menarik  untuk  dibahas  mengingat  madrasah merupakan  lembaga  pendidikan  yang  berada
di  bawah  naungan  Departemen  Agama dengan sistem sentralisasi. Oleh karenanya, tulisan ini juga berusaha mengkaji kemungkinan
madrasah dapat mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah sebagai sebuah alternatif peningkatan mutu pendidikan madrasah.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam artikel  ini  adalah  metode  pustaka  dimana menggabungkan literatur dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam artikel kepustakaan ini  data-data  atau  bahan-bahan  yang  di dapatkan  berasal  dari  perpustakaan  yang berupa  buku,  jurnal  dan  lain  sebagainya. Buku-buku dan literatur lain adalah sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis oleh  peneliti.  Sumber  data  di  dapatkan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan untuk  mendapatkan  informasi  maupun keterangan  yang  bersifat  teoritis.  Teknik analisis  data  yaitu  dengan  merangkum, menyajikan data dan memberikan kesimpulan.

## HASIL
Pemahaman  otonomi  daerah  di Indonesia  dilandaskan  pada  kebijakan publik  tentang  otonomi  daerah  yaitu Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  keperntingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memunyai  batas-batas  wilayah  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat.  Otonomi merupakan  produk  atau  desentralisasi. Untuk itu dalam memahami otonomi daerah dapat dilakukan dengan melakukan pemahaman terhadap desentralisasi (Nugroho, 2008: 23).
Secara  umum  desentralisasi  dapat
74
dipahami  sebagai  pendelegasian  sejumlah wewenang kepada otoritas yang lebih rendah. Tujuannya  adalah  agar  penyelenggaraan otonomi  daerah  dapat  memberikan  manfaat yang  optimal  bagi  rakyat  daerah,  khususnya dalam  arti  terciptanya  kesejahteraan  yang merata  di  daerah  (Nugroho,  2008:  27). Menurut  Ara  Hidayat  dan  Imam  Machali, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  untuk  mengurusi  urusan  rumah tangganya  sendiri  berdasarkan  prakarsa  dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah  otonomi  bagi  suatu  pemerintah daerah (Hidayat dan Machali, 2012: 50).
Pelimpahan wewenang kepada daerah atau  desentralisasi  membahwa  konsekuensi terhadap pembiayaan guna mendukung proses desentralisasi  sebagaimana  termuat  dalam pasal  8  Undang-Undang  No  22  tahun  1999. Untuk  itu,  dikeluarkan  Undang-Undang  No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  yang  bertujuan  memberdayakan  dan meningkatkan  kemampuan  perekonomian daerah,  menciptakan  sistem  pembiayaan daerah  yang  adil,  proposrsional,  rasional, transparan,  partisipatif,  bertanggungjawab, dan pasti, serta mewujudkan sistem perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan daerah (Mulyasa, 2014: 6).
Berdasarkan penjelasan konsep otonomi  tersebut  penulis  merumusakan bahwa otonomi pada hakikatnya memberikan kewenangan  dan  keleluasaan  kepada  daerah untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberi  kewenangan  yang  luas,  nyata,  dan bertanggung  jawab  kepada  daerah  secara proporsional yang diwujudkan dalam peraturan,  pembagian,  dan  pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan  antara  keuangan  pusat  dan daerah.
Manajemen atau pengelolaan merupakan  komponen  integral  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  proses  pendidikan. Alasannya  tanpa  manajemen  tidak  mungkin
tujuan  pendidikan  dapat  diwujudkan  secara optimal,  efektif,  dan  efesien.  Berdasarkan fungsi dari manajemen tersebut penulis perlu kiranya  menjelaskan  beberapa  pengertian tentang manajemen sekolah atau manajemen pendidikan.
Manajemen pendidikan adalah gabungan dari dua kata yang memunyai satu makna,  yaitu  manajemen  dan  pendidikan. Secara  sederhana,manajemen  pendidikan dapat  diartikan  sebagai  manajemen  yang dipraktikan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi  dan  ciri  khas  yang  ada  dalam pendidikan.  Manajemen  pendidikan  pada dasarnya adalah sebuah alat yang diperlukan dalam  usaha  mencapai  tujuan  pendidikan. Unsur manajemen dalam pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen  dalam  bisang  pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dikaitkan dengan dunia pendidikan (Kurniadin dan Machali, 2012: 117).
Istilah "manajemen berbasis sekolah"  adalah  terjemahan  dari  "School- Based Management". Istilah ini pertama kali muncul  di  Amerika  Serikat  ketika  orang mulai  mempertanyakan  seberapa  penting pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan masyarakat lokal. Paradigma baru pendidikan  yang  dikenal  sebagai  MBS memberikan otonomi yang luas pada tingkat sekolah,  atau  pelibatan  masyarakat,  dalam kerangka  kebijakan  pendidikan  nasional. Otonomi  sekolah,  juga  dikenal  sebagai desentralisasi  pengelolaan  sekolah,  berarti pengelolaan pendidikan berdasarkan kebutuhan sekolah atau masyarakat. Otonomi  sekolah  memungkinkan  sekolah untuk  mengelola  sumber  daya  dan  dana dengan  bebas  dan  mengaturnya  sesuai dengan kebutuhan. MBS dapat didefinisikan secara  konseptual  sebagai  sebuah  model pengelolaan yang memberikan lebih banyak keapada sekolah. Ini memungkinkan sekolah dan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pelibatan  masyarakat  dimaksudkan
agar  masyarakat  selaku stakeholder sekolah lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan  pendidikan.  Dalam  pada  itu, kebijakan  nasional  yang  menjadi  prioritas pemerintah  tetap  harus  dijalankan  oleh sekolah.  Pada  sistem  MBS,  sekolah  dituntut secara mandiri untuk menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber  -  sumber  baik  kepada  masyarakat maupun pemerintah (Mulyasa, 2014: 24).
Konsep  MBS  yang  demikian  adanya memang berangkat dari tuntutan diterapkannya  kebijakan  desentralisasi  dan otonomi  daerah.  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Daerah  (pergantian Undang-Undang  Nomor  22  dan  Nomor  25 Tahun  1999)  telah  membawa  perubahan dalam  berbagai  bidang  kehidupan  termasuk bidang penyelenggaraan pendidikan. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melahirkan kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi,  yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur  daerahnya  sendiri  dengan  tetap mengedepankan  pemerintah  pusat  sebagai control of governance (Hidayat dan Machali, 2012: 53).
Pada  intinya  MBS  merupakan  salah satu  wujud  dari  reformasi  pendidikan  yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai  bagi  para  peserta  didik.  Otonomi dalam  manajemen  merupakan  potensi  bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf dan menawarkan pastisipasi langsung kepada masyarakat terhadap pendidikan.
Terdapat  empat  prinsip  manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk implementasi otonomi  daerah  bidang  pendidikan  yang menjadi  landasan  dalam  menerjemahkan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis  sekolah  sesuai  dengan  tujuannya, yaitu  otonomi,  fleksibilitas,  partisipasi,  dan inisiatif.
Penerapan  pengelolaan  pendidikan dengan model MBS bertujuan untuk
meningkatkan efesiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.
Peningkatan
efesiensi terutama diperoleh dari keleluasaan yang diberikan untuk mengelola sumber  daya  partisipasi  masyarakat  dan penyederhanaan birokrasi.
Peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain  melalui  partisipasi  orang  tua  terhadap sekolah,  fleksibelitas  pengelolaan  sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan  kepala  sekolah,  serta  pemberlakukan sistem insentif dan disentif.
Peningkatan pemerataan dapat diperoleh melalui  peningkatan  partisipasi  masyarakat yang memungkinkan pemerintah untuk lebih berkosentrasi  pada  kelompok  tertentu.  Hal ini  dimungkinan  karena  pada  sebagian masyarakat  tumbuh  rasa  kepemilikan  yang tinggi  terhadap  sekolah  (Hidayat  dan Machali, 2012: 57).
MBS menekanakan keterlibatan maksimal  berbagai  pihak,  seperti  pada sekolah-sekolah swasta, sehingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarkat yang lebih luas dalam perumusan-  perumusan  keputusan  tentang pendidikan. Kesempatan partisipasi tersebut dapat  meningkatkan    komitmen    mereka terhadap  sekolah. Selanjutnya, aspek-aspek tersebut  pada  akhirnya  akan  mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan sekolah. Adanya  kontrol  dari  masyarkat  dan monitoring  dari  pemerintah,  pengelola sekolah  menjadi  akuntabel,  transparan, egaliter, dan demokratis, serta menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan (Mulyasa, 2014: 26).
Karakteristik manajemen
peningkatan  mutu  berbasis  sekolah  dapat diketahui  dengan  bagaimana  sekolah  dapat mengoptimalkan kinerjanya. Beberapa kiberja  yang  dapat  menajadi  acuan  adalah, proses  pembelajaran,  pengelolaan  sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan,  serta  sistem  administrasi secara keseluruhan.
Karakteristik manajemen
peningkatan  mutu  berbasis  sekolah  secara inklusif  memuat  elemen-elemen  sekolah efektif  yang  dikategorikan  menjadi  input,
76
proses dan output. Karakteristik ini menerapkan pada keseluruhan aspek pendidikan  melalui pendekatan sistem. Penguraian  ketiganya  diawali  dengan output dan diakhiri dengan input . Output sekolah diukur dengan kinerja sekolah,  yaitu  pencapaian  atau  prestasi  yang dihasilkan  oleh  proses  sekolah.  Kinerja sekolah dapat diukur dari efektivitas, kualitas, produktivitas,  efisiensi,  inovasi,  moral  kerja. Proses  sekolah  adalah  proses  pengambilan keputusan,pengelolaan kelembagaan, pengelolaan  program,  dan  belajar-mengajar. Input sekolah  antara  lain  visi,  misi,  tujuan, sasaran, struktur organisasi, input manajemen, input sumber daya (Nurkolis, 2003: 111).
Saud, seperti dikutip Mulayasa (2014), menjelaskan  bahwa  karakteristik  dasar  MBS adalah  pemberian  otonomi  yang  luas  kepada sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua peserta  didik  yang  tinggi,  kepemimpinan sekolah yang demikratis dan profesional, serta adanya team work yang profesional.
a. Pemberian  otonomi  luas  kepada sekolah MBS memberikan otonomi yang luas kepada  sekolah  disertai  seperangkat tanggung  jawab  pengelolaan  sumber daya  dan  pengembangan  strategi sesuai  dengan  kondisi  setempat, sekolah  dapat  lebih  memberdayakan tenaga kependidikan agar lebih berkosentrasi pada tugas utamanya.
b. Partisipasi masyarakat dan orang tua Pelaksanaan program-program sekolah  didukung  oleh  partisipasi masyarakat  dan  orang  tua  peserta didik  yang  tinggi.  Orang  tua  peserta didik  dan  masyarakat  tidak  hanya mendukung  sekolah  melalui  bantuan keuangan,  tetapi  melalui  komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan  serta  mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah.
c. Kepemimpinan  yang  demokratis  dan professional Sama  halnya  dengan  partisipasi masyarakat program-program sekolah tidak  akan  berjalan  baik  tanpa
kepemimpinan sekolah yang demokratis  dan  profesional.  Kepala sekolah  dan  guru  sebagai  pelaksana inti program-program sekolah merupakan orang-orang yang memiliki  kemampuan  dan integritas profesional.  Kepala  sekolah  adalah manajer  sekolah  yang  direkrut komite  sekolah  untuk  mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan  yang  telah  ditetapkan. Guru-guru yang direkrut oleh sekolah  adalah  pendidik  profesional dalam  bidangnya  masing-masing, sehingga baik kepala sekolah maupuan para guru bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang  disepakati  bersama  untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan pembelajaran  peserta  didik.  Dalam pengambilan keputusan kepala sekolah mengimplementasikan
proses bottom up secara demokratis, sehingga  semua  pihak  memiliki tanggung  jawab  terhadap  keputusan yang diambil berserta
pelaksanaannya.
d. Team  work yang  kompak  dan transparan
Adaya  tim  yang  kompak  dalam menjalankan program sekolah sangat menentukan  tingkat  keberhasilan sekolah  dalam  mencapai  tujuan pendidikan.  Semua  pihak  yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan  pendidikan  berjalan harmonis  dan  saling  membutuhkan. Dengan demikian keberhasilan MBS merupakan  hasil  sinergi  ( sinergistic effect )  dari  kolaborasi  tim  yang kompak  dan  transparan  (Mulyasa, 2014: 36-38).
Menurut  Levavic  dalam  Bafadal (2006),  terdapat  tiga  karakteristik  kunci MBS, yaitu sebagai berikut:
a. Kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada
77
para stakeholder sekolah.
b. Domain  manajemen  peningkatan  mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek  peningkatan  mutu  pendidikan, mencakup  keuangan,  kepegawaian, sarana dan prasarana, penerimaan siswa baru, dan kurikulum.
c. Walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu
pendidikan didesentralisasikan ke sekolah-sekolah,  namun  diperlukan adanya sejumlah regulasi yang mengatur fungsi control pusat terhadap keseluruhan  pelaksanaan  kewenangan dan  tanggungjawab  sekolah  (Bafadal, 2006: 82).
Terdapat  beberapa  faktor  yang  perlu diperhatikan  dalam  peningkatan  manajemen mutu berbasis sekolah. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kewajiban sekolah, kebijakan  dan  prioritas  pemerintah,  peranan orang tua dan masyarakat, peranan profesionalisme dan manajerial, serta pengembangan profesi.
a. Kewajiban sekolah Manajemen  berbasis  sekolah  yang menawarkan  keleluasaan  pengelolaan sekolah  memiliki  potensi  yang  besar dalam  menciptakan  kepala  sekolah, guru, dan pengelola sistem pendidikan profesional. Oleh karena itu,
pelaksanaannya perlu disertai seperangkat kewajiban, serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban yang relatif tinggi untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga memunyai  kewajiban  melaksanakan kebijakan  pemerintah  dan  memenuhi harapan masyarakat sekolah.
b. Kebijakan dan prioritas pemerintah Pemerintah sebagai penanggung jawab  pendidikan  nasional  berhak merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional terutama  yang  berkaitan  dengan program peningkatan melek huruf dan angka, efesiensi, mutu, dan
pemerataan pendidikan. Dalam hal-hal tersebut  sekolah  tidak  diperbolehkan
berjalan
sendiri dengan mengabaikan  kebijakan  dan  standar yang  ditetapkan  oleh  pemerintah yang dipilih secara demokratis. Agar prioritas-prioritas pemerintah
dilaksanakan  oleh  sekolah  dan semua  aktivitas  sekolah  ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga dapat belajar  dengan  baik,  pemerintah perlu merumuskan seperangkat pedoman umum tentang pelaksanaan MBS.  Pedoman-pedoman  tersebut terutama  ditujukan  untuk  menjamin bahwa  hasil  pendidikan  (student outcomes)  terevaluasi  dengan  baik, kebijakan-kebijakan pemerintah dilaksanakan  secara  efektif,  sekolah dioperasikan  dalam  kerangka  yang disetujui  oleh  pemerintah,  dan anggaran dibelanjakan sesuai dengan tujuan.
c. Peranan orang tua dan masyarakat MBS  menunut  dukungan  tenaga kerja  yang  terampil  dan  berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja  yang  lebih  produktif  dan memberdayakan otoritas daerah setempat,  serta  mengefesiensikan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Untuk kepentingan  tersebut,  diperlukan partisipasi masyarakat.
d. Partisipasi  masyarakat  merupakan bagian  penting  dalam  manajemen berbasis  sekolah,  khususnya  dalam pembuatan keputusan. Dengan demikian,  masyarakat  dapat  lebih memahami,  dan  dapat  mengawasi serta  membantu  sekolah  dalam pengelolaan  dan  kegiatan  belajar mengajar. Besaranya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah memungkinkan dapat menimbulkan rancunya kepentingan antar  sekolah,  orang  tua,  dan masyarakat.  Oleh  karenanya,  dalam hal ini pemerintah perlu merumuskan bentuk partisipasi (pembagian  tugas)  setiap  unsur
78
secara jelas dan tegas.
e. Peranan profesional dan manajerial Manajemen berbasis sekolah menuntut perubahan-perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan sekolah. Pelaksanaan MBS berpotensi
meningkatkan
gesekan peranan yang bersifat
profesional  dan  manajerial.  Untuk memenuhi  persyaratan  pelaksanaan MBS, kepala sekolah guru dan tenaga administrasi  harus  memiliki  kedua sifat  tersebut  yaitu,  profesional  dan manajerial.
f. Pengembangan profesi Dalam MBS pemerintah harus menjamin bahwa semua unsur penting tenaga  kependidikan  (sumber  daya manusia)  menerima  pengembangan profesi yang diperlukan untuk mengelola sekolah secara efektif. Oleh karena  itu  perlu  adanya  pusat pengembangan profesi yang berfungsi sebagai  penyedia  jasa  pelatihan  bagi tenaga kependidikan (Mulyasa, 2014: 27-29).
Dalam dunia pendidikan, pemberdyaan  merupakan  cara  yang  sangat praktis  dan  produktif  untuk  mendapatkan hasil  yang  terbaik.  Proses  untuk  mendapat yang  terbaik  dan  produktif  tersebut  adalah dengan  membagi  tanggung  jawab  secara proporsional  kepada  para  guru.  Satu  prinsip terpenting  dalam  pemberdayaan  ini  adalah melibatkan  guru  dalam  proses  pengambilan keputusan dan tanggung jawab.
Dalam MBS sendiri, pemberdayaan dimaksudkan  untuk  memperbaiki  kinerja sekolah  agar  dapat  mencapai  tujuan  secara optimal,  efektif,  dan  efesien.  Pada  sisi  lain, untuk  memberdayakan  sekolah  harus  pula ditempuh upaya-upaya memberdayakan peserta didik dan masyarakat setempat. MBS sebagai proses pemberdayaan merupakan cara untuk  membangkitkan  kemauan  dan  potensi peserta  didik  agar  memiliki  kemampuan mengontrol  diri  dan  lingkungannya  untuk dimanfaatkan  bagi  kepentingan  peningkatan kesejahteraan.
Sedikitnya terdapat delapan langkah pemberdayaaan  dalam  kaitannya  dengan MBS.  Delapan  langkah  tersebut  tergambar dalam flow chart sebagai berikut:
1) Menyusun  kelompok  guru  sebagai penerima awal atas rencana program pemberdayaan
2) Mengidentifikasi  dan  membangun kelompok peserta didik di sekolah
3) Memilih dan melatih guru dan tokoh masyarakat  yang  terlibat  secara langsung dalam implementasi manajemen berbasis sekolah
4) Membentuk  dewan  sekolah  yang terdiri  dari  unsur  sekolah,  unsur masyarakat  di  bawah  pengawasan pemerintah daerah
5) Menyelenggarakan pertemuan-
pertemuan  para  anggota  dewan sekolah
6) Mendukung aktivitas kelompok yang tengah berjalan
7) Mengembangkan  hubungan  yang harmonis antara sekolah dan masyarakat
8) Menyelenggarakan  lokakarya  untuk evaluasi
Kata  Madrasah  berasal  dari  bahasa Arab  dari  akar  kata  “Darasa-  Yadrusu- Darsan-Madrasatan”  yang  berarti  belajar. Dalam ilmu tata bahasa Arab kata madrasah merupakan  dharaf  makan  yang  berarti keterangan  tempat,  dalam  hal  ini  madrasah berarti tempat belajar. Jika diterjemahkan ke dalam  bahasa  Indonesia  kata  “madrasah” memiliki  arti  “sekolah”  meskipun  pada mulanya  kata “sekolah”  bukan  berasal  dari bahasa  Indonesia,  melainkan  dari  bahasa asing  yaitu  school  dan  scola.  Secara  teknis formal dalam proses belajar mengajar antara madrasah  dan  sekolah  tidak  memiliki perbedaan,  akan  tetapi  di  Indonesia madrasah tidak dengan serta merta dipahami sebagai  sekolah,  melainkan  diberi  konotasi yang  lebih  spesifik  lagi  yakni  “sekolah
agama”  tempat  dimana  anak-anak  didik memperoleh  pembelajaran  hal  ihwal  atau seluk  beluk  agama  dan  keagamaan  Islam (Hidayat dan Machali, 2012: 127).
Madrasah  saat  ini  sudah  menjadi bagian  dari  budaya  Indonesia  sebagai lembaga  pendidikan  Islam.  Munculnya madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  di Indonesia memberikan banyak coretan sejarah mulai dari zaman kolonial belanda hingga saat ini.  Berikut  penulis  paparkan  secara  singkat perkembangan sejarah Madrasah di Indoesia.
Pada era kolonialis Belanda, perkembangan madrasah dimulai dari semangat reformasi yang dilakukan masyarakat  Muslim.  Faktor  penting  yang melatarbelakangi kemunculan madrasah adalah  karena  adanya  pandangan  yang mengatakan  bahwa  sistem  pendidikan  Islam tradisional  dirasakan  kurang  bisa  memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat. Dan adanya kekhawatiran  atas  kecepatan  perkembangan persekolahan.
Belanda  yang  akan  menimbulkan pemikiran  sekuler  di  masyarakat.  Untuk mengimbangi  perkembangan  sekulerisme, para reformis kemudian memasukkan pendidikan Islam dalam persekolahan melalui pembangunan madrasah.
Tanggapan  yang  muncul  di  kalangan muslim sangat beragam dan cenderung keras. Kebijakan itu dinilai sebagai usaha sekulerisme  dan  menghilangkan  madrasah dari sistem pendidikan di Indonesia. Merespon reaksi tersebut, pemerintah kemudian  mengeluarkan  keputusan  bersama antara  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Mendikbud),  Menteri  Agama  (Menag),  dan Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri).  Isinya, mengembalikan status pengelolaan madrasah di  bawah  Menteri  Agama,  tetapi  harus memasukkan  kurikulum  umum  yang  sudah ditentukan pemerintah.
Pada  masa  reformasi,  eksistensi madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam semakin  diakui  oleh  pemerintah  dengan pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  20 tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  yang  antara  lain  ditandai  dengan pengukuhan  sistem pendidikan Islam sebagai
pranata  pendidikan  nasional.  Lembaga- lembaga  pendidikan  Islam  kini  memiliki peluang  lebih  besar  untuk  tumbuh  dan berkembang
serta meningkatkan
kontribusinya dalam pembangunan pendidikan nasional (Wahid, 2008). Saat ini Madrasah sudah menjadi bagian integral dari sistem  pendidikan  nasioanal  di  bawah pembinaan  Departemen  Agama.  Hal  ini beriringan  dengan  disahkannya  Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20  tahun  2003  sebagai  ganti  Undang- Undang Nomor 2 tahun 1989.
Keberadaan  posisi  madrasah  di bawah  Departemen  Agama  menjadikan madrasah  harus  menjalankan  pengelolaan pendidikan  dengan  sistem  sentralisasi. Artinya  semua  wewenang  terpusat  pada pemerintah pusat. Hal ini tentunya terdapat kelemahan  dan  kelebihan.  Namun  jika berangkat  dari  beberapa  permasalahan madrasah  sebagaimana  dijelaskan  di  atas maka sebenarnya madrasah sudah selayaknya membuka pintu untuk menjalankan
sistem desentralisasi pendidikan dengan menerapakan Manajemen  Berbasis  Sekolah  sebagai konsep  untuk  pengelolaan  pendidikan  di madrasah.

## PEMBAHASAN
Setiap lembaga pendidikan pastinya memiliki  sasaran  akhir  yang  diharapkan. Sasasran  akhir  tersebut  adalah  terjadinya peningkatan  mutu.  Mutu  merupakan derajat  keunggulan  sebuah  produk  atau pelayanan.  Sebuah  produk  yang  bersaing dengan produk lainnya atau suatu pelayanan jasa bersaing dengan pelayanan jasa  lainnya  memiliki  tingkat  keunggulan relatif.  Produk  atau  pelayanan  jasa  yang lebih unggul adalah produk atau pelayanan jasa  yang  bermutu.  Mutu  merupakan kesempatan  ajang  berkompetisi  sangat berharga, karena itu munculnya kompetitor merupakan sebuah wahana untuk meningkatkan  mutu  produk  layanan  jasa. Dengan demikian, mewujudkan pendidikan dengan mengikuti standar mutu
80
adalah  penting,  sebagai  bagian  dari  produk layanan jasa.
Standar yang menjadi acuan pendidikan termasuk di dalamnya madrasah, adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.  Sebagaimana  yang  tercantum dalam  Bab  II  tentang  lingkup,  fungsi  dan tujuan.  Pada  pasal  2  ayat  (1)  dinyatakan tentang lingkup Standar Nasional Pendidikan  meliputi:  standar  isi,  standar proses, standar  kompetensi  lulusan, standar pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar sarana  dan  prasarana,  standar  pengelolaan, standar  pembiayaan,  dan  standar  penilaian pendidikan.  Pada  pasal  54  ayat  (4) dinyatakan  bahwa  pengelolaan  pendidikan pada tingkat dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan  kepada  rapat  dewan  pendidik, dan  komite  sekolah/madrasah.  Dengan mengacu  pada  standar  ini  jelaslah  bahwa pengelolaan  pendidikan  pada  madrasah merupakan  bagian  dari  standar  pengelolaan dengan  melibatkan  komite  madrasah  yang terdiri  dari  unsur stakeholders ,  orang  tua siswa, dan masyarakat (Rahman, 2012: 228).
Dari penguraian tentang peningkatan kualitas  pendidikan  di  atas  kalau  dicermati, nampak jelas  pentingnya  peranan  madrasah sebagai  pelaku  dasar  utama  yang  otonom, dan peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan  pendidikan.  Aktifitas  dan dinamika pendidikan termasuk di dalamnya soal  kualitas  pendidikan  bukan  pertama- tama  ditentukan  oleh  pihak  dari  luar madrasah,  melainkan  oleh  madrasah  yang bersangkutan  dalam  interkasinya  dengan para pelanggan.
Madrasah  sebagai  unit  pelaksana pendidikan  formal  yang  terdepan  dengan berbagai keragaman dan kondisi lingkungan  yang  berbeda  satu  dengan lainnya,  maka  madrasah  harus  dinamis  dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan  peningkatan  kualitas/mutu pendidikan. Hal ini akan dapat dilaksanakan jika  madrasah  diberikan  kepercayaan untuk mengatur  dan  mengurus  dirinya  sendiri sesuai  dengan  kondisi  lingkungan  dan
kebutuhan pelanggan (Atmodiwirio, 2000: 5-6).
Konsep  pemikiran  tersebut  telah mendorong  munculnya  pendekatan  baru, yakni  pengelolaan  peningkatan  mutu pendidikan yang berbasis madrasah sebagai  institusi  paling  depan  dalam kegiatan  pendidikan.  Pendekatan  inilah yang dikenal dengan manajemen peningkatan  mutu  pendidikan  berbasis madrasah ( madrasah-based quality management/  Madrasah-based  quality improvement )  (Suryosubroto,  2004:  204- 205).  Pada  hakekatnya Madrasah-Based Management (MBM)  akan  membawa kemajuan  dalam  dua  area  yang  saling tergantung,  yaitu  pertama,  kemajuan program pendidikan dan pelayanan kepada siswa-orang tua, siswa-masyarakat. Kedua, kualitas  lingkungan  kerja  untuk  semua anggota organisasi (Nurkolis, 2003: 81).
Berdasarkan  fungsi  dan  manfaat Manjemen  Berbasis  Madrasah  tersebut maka  bukanlah  langkah  yang  salah  jika madrasah melaksanakan pengelolaan manajemen  mutu  berbasis  madrasah  dalam rangka  peningkatan  kualitas  pendidikan  di madrasah.  Apalagi  jika  melihat  berbagai macam  persoalan  yang  ada  di  madrasah, terutama  dalam  hal  diskriminasi  dan kurangnya  pemerataan  pendidikan  dalam lembaga  pendidikan  Islam.  Menurut  hemat penulis  sistem  sentralisasi  madrasah  tidak semestinya  menjadikan  madrasah  untuk tidak  menjalankan  konsep  Manajemen Berbasis  Sekolah.  Dalam  hal  ini  madrasah tetap dapat menjalankan pengelolaan manajemen berbasis sekolah yang kemudian menjadi  manajemen  berbasis  madrasah. Sistem  sentralisasi  tetap  melekat  pada madrasah  yang  berfungsi  sebagai  kontrol dan pengawasan .

## SIMPULAN
Manajemen  Berbasis  Sekolah  atau School-Based  Management meruapakan sebuah  konsep  manajemen  di  era  otonomi daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan.  MBS  muncul  dalam  dunia
pendidikan  setelah  terbutnya  undang-undang tentang otonomi daerah yang berdampak pada pelaksanaan manajemen sekolah. Pada intinya model  MBS  adalah  manajemen  yang memberikan  otonomi  lebih  besar  kepada sekolah  dan  mendorong  sekolah  untuk melakukan  pengambilan  keputusan  secara partisipatif  untuk  memenuhi  tujuan  mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional.
Konsep Manajemen Berbasis Sekolah ini  pada  hakikatnya  dapat  diterapkan  di madrasah  yang  kemudian  menjadi  istilah Manajemen Mutu Berbasis Madrasah (MMBM).  Manajemen  Peningkatan  Mutu Berbasis  Madrasah  perlu  diterapkan  untuk dijadikan  solusi  terhadap  berbagai  macam persoalan  yang  dihadapi  Madrasah.  Sejauh penelusuran  penulis  rendahnya  kualitas Madrasah disebabkan oleh adanya diskriminasi madrasah, penyelenggaraan pendidikan yang birokrasi-sentralistik, ketidak  tepatan  kebijkan  dan  keputusan pemerintah  terhadap  peningkatan  mutu madrasah,  dan  adanya  disharmoni  antara madrasah, pemerintah, dan masyarakat.
Melihat  berbagai  persoalan  yang dihadapi  madrasah,  tepat  kirannya  jika Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis Madrasah  diterapkan  di  madrasah  sebagai jawaban atas problem yang ada, dengan tetap berada  di  bawah  kendali  dan  kontrol pemerintah pusat, sehingga tujuan pendidikan madrasah  akan  tercapai,  jika  demikian  maka madrasah  akan  menjadi  lembaga  pendidikan Islam yang bermutu dan berkualitas.

## DAFTAR RUJUKAN
Atmodiwirio,
Soebagio. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Ardadizyajaya, 2000.
Bafadal,  Ibrahim Manajemen  Peningkatan
Mutu  Sekolah  Dasar. Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006.
Hidayat,
Ara dan Machali, Imam.
Pengelolaan  Pendidikan:  Konsep, Prinsip, dan Aplikasi
dalam Mengelola  Sekolah  dan  Madrasah. Yogyakarta: Kaukaba, 2012. Kurniadin,  Didin  dan  Machali,  Imam.
Manajemen Pendidikan: Konsep dan
Prinsip  Pengelolaan  Pendidikan. Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2012. M. Chan, Sam dan Tuti T. Sam. Kebijakan Pendidikan  Era  Otonomi  Daerah .
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007.
Mulyasa,E. Manajemen  Berbasis  Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
. Menjadi  Kepala  Sekolah Profesional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
. Manajemen Berbasis
Sekolah:  Konsep,  Strategi,  dan Implimentasi. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2014.
Nugroho, Riant. Kebijakan Pendidikan yang Unggul. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Nurkolis. Manajemen  Berbasis  Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi. Jakarta:
PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003. Rahman,  K.  A.  “Peningkatan  Mutu Madrasah melalui Penguatan
Partisipasi  Masyarakat” Jurnal Pendidikan  Islam, 1  (2)  Desember 2012: 227-246.
Suryosubroto. Manajemen Pendidikan Sekolah. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
Syukri  Nafis,  Ahmadi  H. Manajemen Pendidikan  Islam. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011.
Tilaar,  H.A.R. Manajemen  Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2004.
Usman, Husaini. Manajemen: Teori Praktik dan  Riset  Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.