## ADOPSI PRINSIP-PRINSIP MEGAN’S LAW DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
Atika Zahra Nirmala 1 , Nunung Rahmania 2 1,2 Universitas Mataram Email: atikazahra@unram.ac.id, nunung_r@unram.ac.id

## ABSTRAK
Kata kunci: adopsi;anak; Megan’s Law kekerasan seksual Kekerasan sekual terhadap anak semakin marak terjadi meskipun telah terdapat berbagai  kebijakan  yang  mengatur,  maka  berdasarkan  hal  tersebut  dibutuhkan langkah  yang  komprehensif  dalam  penanganannya.  Salah  satu  cara  yang  dapat digunakan  oleh  Indonesia  dengan  mengggunakan  pendekatan  yang  digunakan negara  lain dalam  menangani kekerasan  seksual terhadap anak  yakni Megan’s Law.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konsep  dan  kasus  yang  dianalisis  dengan metode  deskriptif  kualitatif.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Indonesia dapat  mengadopsi  prinsip-prinsip  dalam  Megan’s  Law  terkait  pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat diberlakukan dalam kasus tertentu seperti pelaku yang merupakan seorang residivis, telah melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari 1 (satu) orang anak, menyebabkan kematian harus  tetap  dikenakan  hukuman  pengumuman  identitas  pelaku  bukan  sebagai sanksi  tambahan  semata  seperti  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dengan  kata  lain, pengumuman  identitas  pelaku  tersebut  bukan  hanya  sebagai  sebuah  pilihan namun sebagai suatu keharusan dalam kasus-kasus tertentu ABSTRACT Keywords: adoption; child; Megan’s Law; sexual violence Sexual violence against children is increasingly prevalent despite the existence of  various  policies  that  regulate  it,  so  based  on  this,  comprehensive  steps  are needed  in  handling  it.  One  way  that  can  be  used  by  Indonesia  is  by  using  the approach  used  by  other  countries  in  dealing  with  sexual  violence  against children, namely Megan's Law. This research is a normative juridical research with  a  statutory  approach,  concept  approach  and  cases  analyzed  with  a qualitative descriptive method.  The results  show that Indonesia can adopt the principles  in  Megan's  Law  related  to  the  announcement  of  the  identity  of  the perpetrator of sexual violence against children which can be applied in certain cases such as perpetrators who are recidivists, have committed sexual violence against more than 1 (one) child, causing death must still be subject to the penalty of announcing the identity of the perpetrator not as a mere additional sanction as applicable in Indonesia. In other words, the announcement of the identity of the perpetrator is not only an option but a necessity in certain cases.

## PENDAHULUAN
Kejahatan  akan  terus  berkembang  mengikuti  perkembangan  zaman,  hal  tersebut  senada dengan  yang  dikemukakan  oleh  Barnes  dan  Teeters  yang  menggambarkan  bahwa  kejahatan bagaikan  penyakit  dan  kematian  yang  selalu  berulang,  seperti  musim  yang  selalu  berganti, kejahatan akan terus menerus ada selama masyarakat  terus ada  (Efendi,  2017). Kejahatan  akan
terus  berkembang  dan  bersifat  dinamis  baik  dari  jenis  dan  modus  yang  digunakan.  Salah  satu kejahatan baik dari jenis dan modusnya yang terus berkembang adalah kasus kekerasan seksual terhadap  anak.  Kekerasan  didefinisikan  sebagai  setiap  tindakan  termasuk  ancaman  untuk melakukan  tindakan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  yang menyebabkan cedera atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran pada anak (Kemensesneg, 2014).
Kekerasan  yang  dibahas  dalam  tulisan  dibatasi  pada  kekerasan  seksual  khususnya kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Kekerasan  seksual  terhadap  anak  sudah  lama  terjadi,  namun belakangan ini cukup menarik perhatian publik dengan adanya berbagai pemberitaan baik di media televisi,  cetak,  sosial,  bahkan  berada  disekitar  kita.  Pada  faktanya,  kasus  kekerasan  seksual terhadap anak terus terjadi yakni dari bulan Januari sampai dengan Mei 2023 terdapat 9.645 kasus kekerasan terhadap anak. Dari total kasus tersebut, terdapat 4.280 kasus kekerasan seksual terhadp anak.  Kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  menempati  urutan  pertama  di  antara  kasus-kasus kekerasan  lainnya  yang  terjadi  pada  anak-anak  di  Indonesia  (Indonesia,  2023).  Sebagaimana contoh kasus yang telah terjadi, kekerasan seksual semakin memperihatinkan dimana korbannya merupakan bayi.  Sebagaiamana kasus yang menimpa seorang bayi berusia empat bulan diculik oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di Kecamatan Kaliwdi, Kabupaten Cirebon. Satu jam kemudian, bayi tersebut ditemukan dalam keadaan telanjang bulat di taman sekitar 300meter dari rumah. Bayi tersebut selain diculik diduga menjadi korban pelecehan seksual karena ditemukan luka pada alat kelaminnya (Rosa, 2023), selain itu kasus dugaan pelecehan seksual menimpa bayi berusia 8 bulan di Jakarta dan paman korban pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Unit Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (PPA)  Polda  Metro  Jaya  Kompol  Endang  Sri  Lestari  menjelaskan,  bukti tindak  pelecehan  seksual  yang  dialami  bayi  8  bulan  adalah  ditemukannya  bakteri  chlamydia trachomatis dan gonore (GO) di alat kelamin korban (Gani, 2023).
Kejahatan seksual terhadap anak diklasifikasikan sebagai graviora delicta , atau kejahatan kejam  yang  serius.  Hukum  Indonesia  menyatakan  bahwa  kejahatan  seksual  terhadap  anak dianggap  sebagai  "kejahatan  paling  serius"  atau  "kejahatan  luar  biasa”  (Latifah  et  al.,  2022). Dampak  dari  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  anak  sebagai  korban  yaitu  dampak  terhadap fisik  maupun  psikis.  Namun,  dampak  secara  psikis  dari  kekerasan  seksual  lebih  sulit  diatasi daripada dampak fisik yang dialaminya, dan dibutuhkan waktu yang lama bagi korban untuk pulih sepenuhnya dari peristiwa yang terjadi (Suryandi et al., 2020). Hal tersebut dikarenakan anak-anak yang  mengalami  pelecehan  seksual  memiliki  dampak  jangka  panjang  pada  perkembangan psikologis mereka karena kesedihan, malu, dan emosi terkait lainnya yang mereka alami.
Kekerasan seksual yang dialami oleh anak merupakan fenomena yang mengerikan namun terus  terjadi.  Hal  ini  menandakan  bahwa  perlindungan  terhadap  anak  belum  maksimal  dengan mengingat  bahwa  anak  adalah  anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  selalu  memerlukan perlindungan  karena  mereka  memiliki  nilai,  derajat,  dan  hak-hak  sebagai  individu  yang  harus dihormati.  Hak  anak-anak  merupakan  komponen  dari  hak  asasi  manusia  yang  diakui  dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa, anak-anak dianggap sebagai harapan masa depan bangsa dan generasi yang akan mewarisi cita-cita negara. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk memiliki kesempatan  untuk  bertahan  hidup,  tumbuh,  berkembang,  berpartisipasi,  dan  juga  mendapatkan perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  serta  menjalani  hak-hak  sipil  dan  kebebasan (Yusyanti, 2020).
Upaya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  telah  dilakukan  oleh  pemerintah melalui berbagai kebijakan terkait anak. Adapun kebijakan tersebut adalah disahkannya Undang-
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disahkanya undang-undang tersebut merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan terhadap anak khususnya anak korban kekerasan seksual. Selain itu, instrumen hukum jika terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Berdasarkan  berbagai  instrumen  hukum  yang  telah  ada,  hal  tersebut  belum  mampu memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  pengurangan  jumlah  kasus  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  penanganan  yang  tepat  untuk  menangani kekerasan  seksul  terhadap  anak.  Penanganan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dimaknai sebagai proses, cara, perbuatan menangani. Artinya, penanganan merupakan suatu proses atau cara dalam  menanganani  suatu  kasus  termasuk  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Dalam  konteks penanganan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Indonesia  sudah  terus  diupayakan  oleh Pemerintah  bahkan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  di  bidang  anak  khusus  untuk  anak sebagai korban. Namun, untuk penanganan terhadap pelaku kekerasan sesual terhadap anak masih dominan  pada  sanksi  pidana.  Sedangkan  sanksi  tindakan  tidak  begitu  diutamakan  bagi  pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Artinya, Indonesia tertinggal dari negara lain yang menganggap  bahwa  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  harus  seimbang  sehingga  mampu memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  supaya  tidak  mengulangi perbuatan saat kembali ke masyarakat.
Pelaku  kejahatan  kekerasan  seksual  adalah  sesorang  yang  melakukan  kejahatan  seksual seperti  pelecehan  anak,  eksibisionisme,  inses,  pemerkosaan  dan  voyeurisme  (DeNagel,  2022). Sebagaimana  diketahui  bahwa  pelaku  kejahatan  seksual  bisa  melakukan  kejahatannya  secara berulang,  tentunya  hal  ini  sangat  mengkhawtirkan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  langkah penanganan  yang  komperhensif  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  supaya  tidak mengulangi perbuatannya dan dapat mencegah terjadinya pengulangan perbuatan yang sama oleh pelaku yang sama ataupun orang lain.
Untuk mencegah pelaku kekerasan seksual terhadap anak mengulangi perbuatannya, maka dalam  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Indonesia  dapat  mengggunakan pendekatan  yang  digunakan  negara  lain  seperti  Amerika  Serikat  dalam  penanganan  pelaku kejahatan seksual. Meskipun bukan berarti sistem hukum di Amerika  Serikat sempurna, namun ketika berbicara tentang penanganan pelaku kejahatan seksual, layak untuk mempertimbangkan hukum  di  Amerika Serikat.  Adapun salah satu  hukum  yang digunakan dalam  menangani  kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah Megan’s Law.
Megan’s  Law  merupakan  undang-undang  federal  tahun  1996  yang  memberikan kewenangan  kepada  lembaga  penegak  hukum  setempat  untuk  memperingatkan  masyarakat tentang  narapidana  kasus  kejahatan  seksual  yang  tinggal,  bekerja,  atau  mengunjungi  daerah mereka. Artinya aturan tersebut menghendaki jika seorang pelaku kejahatan seksual kemanapun dia  pergi  atau  berpindah  tempat  tinggal,  maka  akan  terdeteksi  sehingga  masyarakat  bisa mewaspadai  keberadaannya.  Akan  tetapi,  Indonesia  sendiri  tidak  sejauh  itu  dalam  memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang keberadaan pelaku kekerasan seksual setelah menyelesaikan hukumannya dan kembali ke masyarakat.
Kewenangan penegak hukum di Indonesia dalam penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual  terhadap  anak  terbatas  pada  pengumuman  identitas  pelaku  yang  diatur  dalam  beberapa aturan,  salah  satunya  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No  17  Tahun  2016  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua  atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  undang-undang.  Pada Undang-Undang tersebut dalam Pasal  81  ayat  6  yang menyatakan bahwa selain dikenai  pidana pokok pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Hal tersebut menyiratkan  bahwa  Indonesia  menerapkan  aturan  yang  serupa  dengan  prinsip  yang  ada  dalam Megan’s  Law.  Walaupun  adanya  persamaan  terkait  pengumuman  identitas  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak  antara  kebijakan  di  Indonesia  dan  Megan’s  Law,  lalu  bagaimana pelaksanaannya?
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  bermaksud  untuk  menganalisis bagaimana  pelaksanaan  Megan’s  Law  di  Amerika  serikat  terkait  pengumuman  identitas  pelaku kekerasan seksual terhadap anak sehingga dapat mengefektifkan pelaksanaan dalam penanganan pelaku kekerasan seksual secara menyeluruh baik pada sistem pencegahan maupun deteksi dini untuk  pelaku  kejahatan.  Sedangkan  di  Indonesia  pencegahan  dan  deteksi  dini  terhadap  pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum maksimal dan hal ini dapat dilihat masih tingginya angka kasus kekerasan sekual terhadap anak di Indonesia sebagaimana diuraikan sebelumya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dalam penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak perlu mengadopsi prinsip-prinsip Megan’s Law.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  untuk  mengetahui  dan menganalisis  prinsip-prinsip  Megan’s  Law  dalam  penanganan  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap  anak  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undang  (statute  approach), pendekatan  konseptual  (conceptual  approach),  dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Bahan hukum diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan dokumen dan studi kepustakaan yang memiliki  kaitan  dengan  penelitian  ini.  Adapun  teknik  analisis  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  dalam  menganalisis  bahan  hukum  yang  diperoleh  untuk  menyelesaikan  permasalahan dalam penelitian ini .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Megan’s Law adalah undang-undang yang memberi wewenang kepada lembaga penegak hukum setempat untuk memberi tahu masyarakat tentang terpidana pelanggar seks yang tinggal, bekerja,  atau  mengunjungi  komunitas  mereka    (Montaldo,  2019).  Tujuan  dari  Hukum  Megan adalah untuk memperingati masyarakat tentang adanya pelaku kejahatan seksual di suatu daerah untuk mencegah terjadinya kejahan seksual, bukan untuk mempermalukn, mencap, atau mengusir pelaku (Oakes, 1999).
Hukum Megan terinspirasi oleh kasus Megan Kanka (DeNagel, 2022),  seorang anak yang berusia 7 tahun yang tinggal disebuah kota kecil di Hamilton Township, New Jersey. Dia diperkosa dan dibunuh oleh seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan residivis yang pindah  ke  seberang  jalan  dari  keluarganya.    Suatu  hari  ketika  Megan  sedang  bermain  di  luar, pelaku  membujuknya  untuk  masuk  ke  dalam  rumahnya  kemudian  memperkosan  dan membunuhnya.  Dari  peristiwa  tersebut,  Keluarga  Kanka  berjuang  agar  masyarakat  lokal diperingatkan tentang pelaku kejahatan seksual di daerah tersebut.
Kemudian,  pada  tahun  1996nKongres  AS  mengesahkan  Hukum  Megan  sebagai amandemen  terhadap  Undang-Undang  Kejahatan  Terhadap  Anak  Jacob  Wetterling  (Montaldo, 2019). Setiap negara bagian diharuskan memiliki mekanisme untuk memberi tahu publik ketika seorang pelaku kejahatan seksual  dilepaskan ke  komunitas mereka, serta  memiliki daftar  untuk pelaku  kejahatan  seksual.  Selain  itu,  undang-undang  mengamanatkan  hukuman  penjara  seumur
hidup bagi pelaku yang merupakan residivis. Adapaun hal yang tercantum dalam pemberitahuan biasanya berupa Nama, foto, alamat, tanggal penahanan, dan pelanggaran hukuman pelaku. Hal ini  biasanya  tersedia  untuk  umum  secara  gratis  melalui  situs  web,  tetapi  juga  dapat  dibagikan melalui  surat  kabar,  pamflet,  dan  saluran  lainnya  (Montaldo,  2019).    Berdasarkan  hal  tersebut semua  warga  negara  ditempat  tersebut  akan  mengetahui  jika  terdapat  pelaku  pelecehan  atau kekerasan seksual  yang tinggal di daerahnya. Artinya, hal tersebut menjadi wujud perlindungan preventif yang diberikan negara kepada warga negaranya.
Indonesia sendiri terkait dengan perlidungan dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dengan berbagai macam instrumen hukum. Sebagaimana diketahui bahwa setiap aturan  tersebut  mengandung  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku.  Tujuan  pemberian  sanksi tersebut  jika  dikaitkan  dengan  teori  pemidanaan  diklasifikasikan  menjadi  dua  teori  yakni  teori absolut  atau  teori  pembalasan  dan  teori  relatif  atau  teori  tujuan.  Ajaran  mendasar  teori  relatif menyatakan  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  seseorang  tidak  hanya  memberikan pembalasan tetapi juga melihat kepentingan pelaku. Sebaliknya, teori absolut berpendapat bahwa saksi pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kesalahan atau kejahatan dalam upaya membalas  dendam  dan  menimbulkan  efek  jera  (Jamaludin,  2021).  Tujuan  pemidanaan  telah mengalami  pergeseran  dimana  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tidak  hanya  sebagai  pembalasan melainkan juga untuk memperbaiki pelaku kejahatan tersebut.
Adanya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan bagian dari upaya pencegahan.  Pencegahan  terdapat  preventif  umum  dan  preventif  khusus  yang  mana  preventif umum mencegah orang melakukan kejahatan yang serupa dan preventif khusus mencegah pelaku kejahatan  mengulangi  perbuatannya.  Lebih  lanjut  bahwa  upaya  pencegahan  kejahatan  ini  tidak dapat dihilangkan dari yang namanya kebijakan pencegahan kejahatan berupa regulasi yang dibuat oleh aparat yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial  dan  perlindungan  masyarakat  (Appludnopsanji  &  Purwanti,  2021).  Sebagaimana  di Indonesia untuk melindungi anak dari tindak pidana kekerasan seksual telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak melalui instrumen hukumnya, dengan memeberikan sanksi kepada pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Ketentuan  sanksi  bagi  pelaku  tertuang dalam berbagai aturan diantaranya yaitu:
1.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Berdasarkan  Pasal  76D,  Setiap  Orang  dilarang  melakukan  Kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain.  Sanksi dalam  ketentuan  Pasal  76D  tersebut  diatur  dalam  Pasal  81,  Setiap  orang  yang  melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D ipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Sementara itu, Pasal 76E menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau  ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Lebih lanjut dalam Pasal 82 mengatur terkait sanksi, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Dari  kedua  pasal  dan  sanksi  di  atas  mengtur  tentang  sanksi  pidana  penjara  dan  denda. Dengan kata lain, beum ada sanksi tindakan atau sanksi tambahan bagi pelaku kekerasan seksual
terhadap  anak.  Namun,  ketentuan  lebih  lanjut  terkait  sanksi  bagi  pelaku  kekerasan  sesksual terhadap anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undnag-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Dalam  Pasal  81  ayat  1,  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan  Pasal 82  ayat  1,  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah).  Dari  kedua  ketentuan  pasal tersebut, mengatur 2 sanksi berupa sanksi pidana dan denda. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (4),  pelaku  dapat  dikenai  pidana  tambahan  berupa pengumuman  identitas  pelaku.  Artinya,  dalam  Pasal  82  terdapat  sanksi  tambahan  berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan  Pasal  16  (1),  Selain  pidana  penjara,  pidana  denda,  atau  pidana  lainnya  menurut ketentuan  undang-undang,  hakim  wajib  menetapkan  besarnya  restitusi  terhadap  tindak  pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. (2) Terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  tambahan berupa:  a.  pencabutan  hak  asuh  anak  atau  pencabutan  pengampuan;  b.  pengumuman  identitas pelaku; dan/ atau c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Terkait  dengan  pengumuman  identitas  pelaku,  berdasarkan  ketentuan  Peraturan Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia, Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas  Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Tata cara pengumuman identitas pelaku yang tertuang dalam pasal 21 yaitu:
1.  Pengumuman  identitas  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dilakukan  dengan  tata  cara sebagai berikut:
a.  Kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  menyampaikan surat  pemberitahuan  kepada  jaksa  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  sebelum  Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok b. Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan oleh jaksa paling lama 7 hari kerja setelah pelaku kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalani pidana pokok. 2.  Pengumuman  identitas  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dilakukan  selama  1  bulan kalender melalui:
a. papan pengumuman; b. laman resmi kejaksaan; dan c. media cetak, media elektronik, dan atau media sosial.
3.  Pengumuman  identitas  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  melalui  media  cetak,  media elektronik,  dan/atau  media  sosial  dilakukan  bekerja  sama  dengan  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, dan pemerintah daerah. Pada  pasal  22  Pengumuman  identitas  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  paling  sedikit memuat:
a. nama pelaku;
b. foto terbaru; c. nomor induk kependudukan/nomor paspor; d. tempat/tanggal lahir; e. jenis kelamin; dan f. alamat/domisili terakhir.
Indonesia  telah  menerapkan  pidana  tambahan  tersebut  dalam  beberapa  putusan  salah satunya, Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 82/Pid.Sus/2017/PN.Son  dimana terpidana dijatuhi  pidana  pokok  dan  juga  pidana  tambahan  yang  berupa  pengumuman  identitas  pelaku. Dimana pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan korban  meninggal  dunia  namun  di  lain  putusan  dengan  kasus  yang  memiliki  kesamaan  yakni melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sehingga menyebabkan anak tersebut meninggal  dunia  tidak  dikenai  dengan  sanksi  pidana  tambahan  melainkan  hanya  pidana  pokok sebagaimana dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor:116/Pid.Sus/2016/PN.Crp (Yuningsih, 2022).
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  terjadi  perbedaan  penjatuhan  sanksi namun hal tersebut merupakan kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana diketahui  pengumuman  identitas  pelaku  merupakan  suatu  pidana  tambahan.  Meskipun  begitu mengingat  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  sampai  menimbulkan  kematian selayaknya untuk memberikan keadilan kepada keluarga korban dan menyelamatkan generasi di masa depan, hukuman pidana berupa pengumuma identitas korban juga harus diterapkan kepada mereka yang melakukan kejahatan serupa.
Mengacu  pada  pelaksanaan  pengumuman  identitas  di  Indonesia  dengan  Megan’s  Law tentunya  memiliki  kesamaan  dimana  pengumuman  identitas  pelaku  berlaku  setelah  hukuman mereka selesai.  Dalam Megan’s Law para pelaku kejahatan seksual harus mendaftarkan diri agar publik  dapat  selalu  mengetahui  keberadaan  mereka,  sehingga  dengan  cara  ini  masyarakat  bisa mengetahui apakah tetangga ataupun orang baru yang berada disekitar mereka apakah memiliki riwayat  pelanggaran  seksual  atau  tidak.  Hal  ini  tentunya  memiliki  efek  untuk  membuat  calon pelaku  kejahatan  seksual  mempertimbangkan  kembali  tindakan  mereka  sebelum  melakukan kejahatan  keji  mereka.  Karena  bahkan  setelah  pelaku  selesai  menjalani  hukuman  dan  pindah tempat, namanya akan terus diingat dan diketahui oleh orang.
Berbeda  halnya  dengan  di  Indonesia  yang  menjadikan  pengumuman  identitas  pelaku sebagai  pidana  tambahan,  artinya  tidak  semua  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak  akan diumumkan  identitasnya  karena  hal  tersebut  bersifat  tambahan  bukan  suatu  keharusan sebagaimana  putusan  di  atas.  Pengumuman  identitas  pelakupun  hanya  berlaku  selama  1  bulan. Identitas pelakupun tidak teregistrasi semisal si pelaku berpindah tempat, tidak ada kewajiban bagi pelaku untuk melapor kepihak berwajib jika dia berpindah tempat, sehingga tentunya hal ini akan memberikan ancaman bagi anak-anak dimana tempat pelaku tersebut berada. Oleh karena dampak yang ditimbulkan dapat mengancam anak-anak di mana pelaku kekerasan seksual terhadap anak berpindah tempat tinggal, maka diperlukan suatu regulasi yang dapat melindungi anak-anak dari predator seksual dengan mengadopsi prinsip Megan’s Law.
Jika mengacu pada Megan’s Law semua pelaku kekerasan seksual harus tetap dilakukan pengumuman  identitas  dan  identitas  tersebut  sudah  terintegrasi  kemanapun  dia  pergi.  Hal  ini menurut  penulis  dapat  diadopsi  dalam  hukum  Indonesia  terutama  bagi  pelaku  yang  merupakan seorang  residivis,  telah  melakukan  kekerasan  seksual  terhadap  lebih  dari  1  (satu)  orang  anak, menyebabkan  kematian  harus  tetap  dikenakan  hukuman  pengumuman  identitas  pelaku,  artinya pengumuman identitas pelaku tersebut bukan hanya sebagai sebuah pilihan namun sebagai suatu
keharusan  dalam  kasus-kasus  tertentu.  Kemudian,  pengumuan  identitas  pelaku  ini  tidak  hanya berlaku  1  (satu)  bulan  namun  berlaku  selamanya,  dan  pelaku  harus  tetap  melaporkan  diri  jika berpindah tempat, dan setiap daerah harus memiliki data yang terintegrasi terkait dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Mengingat mereka telah menghancurkan masa depan seorang anak dan memberikan dampak yg signifikan baik terhadap fisik maupun psikis terhadap korban anak.
Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah bagaimana untuk menghadapi pelaku kekerasan seksual. Sehingga dibutuhkan langkah penanganan yang lebih komperhenshif dengan mengadopsi  prinsip-prinsip  yang  ada  dalam  Megan’s  Law.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa  bahkan dalam  kasus-kasus  ketika  pelaku  bukan  seorang  residivis,  anak-anak  tetap  rentan  terhadap kejahatan kekerasan seksual. Langkah yang serupa dengan langkah Megan Law tampaknya layak untuk diadopsi jika serius menangani pelaku kejahatan seksual dan demi keselamatan anak-anak. Dengan  kata  lain,  yang  bukan  residivis  pelaku  kekerasan  seksual  dapat  melakukan  kejahatan, apalagi residivis. Oleh karena itu, perlu mengadopsi pelaksanaan Megan’s Law. Meskipun, akan ada banyak faktor dan hal  spesifik  yang perlu dicakup di  dalamnya, mengingat  Hukum Megan berbeda secara teknis di setiap negara bagian di Amerika Serikat.

## KESIMPULAN
Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu kasus tertinggi dibandingkan kasus lain yang dialami oleh anak-anak di Indonesia sehingga Indonesia membutuhkan langkah penanganan  yang  komprehensif  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dengan mengadopsi prinsip  yang ada dalam megan’s law terkait dengan pengumuman identitas pelaku terutama  bagi  pelaku  yang  merupakan  seorang  residivis,  telah  melakukan  kekerasan  seksual terhadap lebih dari 1 (satu) orang anak, menyebabkan kematian harus tetap dikenakan hukuman pengumuman  identitas  pelaku.  Artinya,  pengumuman  identitas  pelaku  tersebut  bukan  hanya sebagai sebuah pilihan atau berupa sanksi tambahan namun sebagai suatu keharusan dalam kasus- kasus tertentu terkait kekerasan seksual terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Appludnopsanji, A., & Purwanti, A. (2021). Double Track Criminal System of Indonesia: Criminal Sanction and Chemical Castration Treatment Policy on Pedhofilia? Diponegoro Law Review , 6 (1), 17–32. https://doi.org/10.14710/dilrev.6.1.2021.17-32
DeNagel,  J.  (2022).  International  Megan  ’  s  Law  Overview :  A  Law  Enforcement  Officer  ’  s Perspective. Christus  Cultura:  The  Journal  of  Christianity  in  the  Social  Sciences Demographics. , 4 (1), 35–44.
Efendi, T. (2017). Dasar-Dasar Kriminologi: Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan . Setara Press. Gani, J. A. (2023). Biadab! Bayi 8 Bulan Tewas Jadi Korban Pemerkosaan Pamannya, Korban Juga  Terjangkit  Penyakit  Kelamin .  Republik  Depok.Com.  https://depokraya.pikiran- rakyat.com/peristiwa/pr-3297392367/biadab-bayi-8-bulan-tewas-jadi-korban-pemerkosaan- pamannya-korban-juga-terjangkit-penyakit-kelamin
Indonesia,  M.  (2023). 4.280  Kasus  Kekerasan  Seksual  Terjadi  di  Indonesia  Sepanjang  2023 . Metrotvnews.Com.  https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan- seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023#:~:text=Jika diperinci berdasarkan jenisnya%2C kasus,dan kekerasan psikis 3.053 kasus.
Jamaludin,  A.  (2021).  Kebiri  Kimia  sebagai  Sanksi  Tindakan  dalam  Double  Track  System.
ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan , 15 (2), 63–80.
https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13910
Kemensesneg,  R.  (2014).  Undang  -  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. UU  Perlindungan Anak , 48. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014 Latifah, Zuliansyah, & Lutfiati, E. (2022). Tuntutan Pidana Mati terhadap Herry Wirawan dari Perpektif Hak Asasi Manusia . DJHAM. https://portal.ham.go.id/2022/01/31477/ Montaldo, C. (2019). History of Megan’s Law . ThoughtCo. https://www.thoughtco.com/history- of-megans-law-973197
Oakes, S. (1999). Megan ’ s Law : Analysis on Whether It Is Constitutional To Notify The Public Of Sex Offenders Via The Internet. UIC John Marshall Journal of Information Technology & Privacy Law , 17 (4). Rosa,  M.  C.  (2023). Bayi  4  Bulan  Diculik  OTK  di  Cirebon,  Diduga  jadi  Korban  Kekerasan Seksual .  Kompas.Com.  https://regional.kompas.com/read/2023/11/24/151349878/bayi-4- bulan-diculik-otk-di-cirebon-diduga-jadi-korban-kekerasan-seksual
Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak. Jurnal  Darma  Agung , 28 (1),  84. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464
Yuningsih,  H.  (2022).  Penerapan  Pidana  Tambahan  Pengumuman  Identitas  Pelaku  Kekerasan
Seksual Terhadap Anak. Lex LATA , 2 (2), 724–734. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1014
Yusyanti,  D.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Korban  dari  Pelaku  Tindak  Pidana
Kekerasan Seksual. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 20 (4), 619. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636