## PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT SURABAYA SELATAN)
Tituk Diah Widajantie 1 , Saiful Anwar 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia
Email: tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id 1

## ABSTRACT
This research was conducted for knowing the influence of pemutihan motor vehicle tax program, taxpayer awareness, tax socialization, and tax administration service toward taxpayer compliance to pay motor vehicle tax (Pajak Kendaraan Bermotor- PKB) at SAMSAT office of Surabaya Selatan. The total sample for this study was 100 respondents calculated using the sampling method namely simple random sampling.  Collected  data  using  a  questionnaire  distributed  to  respondents.  Hypothesis  testingt in this research used  double linier regression in SPSS  23.  The  analysis  results  show  that  pemutihan  motor vehicle tax program, taxpayer awareness, and tax administration service influence taxpayer compliance in  paying  PKB.  Meanwhile,  tax  socialization  does  not  have  an  effect  on  taxpayer  compliance  in completing the PKB.
Keywords: motor  vehicle  tax  bleaching  program,  taxpayer  awareness,  tax  socialization,  service, taxpayer compliance

## ABSTRAK
Studi pembahasan yang dilakukan ini dengan tujuan menganalisis dampak program pemutihan pajak  kendaraan  bermotor,  kesadaran  wajib  pajak,  sosialisasi  pajak,  dan  pelayanan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kantor  Bersama  SAMSAT  Surabaya  Selatan.  Total sampel yang dipakai pada studi pembahasan ini ialah sebesar 100 responden dihitung menggunakan metode penentuan sampel yaitu simple random sampling. Kuesioner sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang didistribusikan kepada responden. Uji hipotesis pada studi pembahasan ini digunakan  regresi  linear  berganda  pada  SPSS  23.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  program pemutihan  pajak kendaraan  bermotor,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  pelayanan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, sosialisasi pajak tidaklah berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.
Kata kunci: program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, pelayanan, kepatuhan wajib pajak

## PENDAHULUAN
Pajak Kendaraan Bermotor ialah pajak mengenai hak kuasa atas kendaraan bermotor. Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  sebagian  pajak  potensial  dikarenakan  banyaknya kendaraan bermotor yang mendapatkan penambahan jumlah yang berarti di setiap tahun per tahunnya. Menurut Kasatlantas Polrestabes Surabaya, jumlah kendaraan bermotor mencapai 4,4 juta unit dan didominasi oleh kendaraan roda 2 sejumlah 3,55 juta unit. Kenaikan jumlah kendaraan roda 4 mencapai 4.000 unit per  bulan  dan  sebanyak 12.000 unit per bulan untuk kendaraan roda 2 (Anonymous, 2014).
Saat ini, pemerintah Jawa Timur telah merealisasikan Pergub Jawa Timur No. 55 tahun 2019  mengenai  keringanan  dan  pembebasan  sanksi  tunggakan  pajak  kendaraan  bermotor atau dikenal dengan sebutan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Perihal ini mengisyaratkan bahwa  banyak  tunggakan  pajak  kendaraan  bermotor  akibat kurangnya  kepatuhan  rakyat dalam membayar pajak. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, pemutihan  dilaksanakan  untuk  mendongkrak  penerimaan  piutang  PKB  sebesar  Rp 374.000.000.000  dengan  1.911.240  objek  kendaraan  roda  dua  serta  roda  empat  di  Jawa Timur (Rinanda, 2019).
Seluruh  wilayah  di  Jawa  Timur  menyelenggarakan  program  pemutihan  pajak kendaraan  bermotor,  termasuk  wilayah  Surabaya  Selatan,  dengan  rincian  hutang  pajak kendaraan bermotor yang tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Surabaya Selatan Tahun 2019
No Kecamatan Jumlah Objek Rp 1  Wonokromo 22.275 4.952.727.700 2  Wonocolo 10.054 2.732.012.650 3  Karangpilang 10.367 2.321.897.100 4  Jambangan 6.226 1.422.149.550 5  Gayungan 7.119 1.700.910.367 6  Dukuh Pakis 7.915 2.433.543.450 7  Wiyung 9.509 2.348.494.500 8  Tenggilis Mejoyo 8.505 2.423.457.200 Total 82.470 20.335.192.517

## Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Surabaya Selatan
Kepatuhan wajib pajak dapat  ditingkatkan dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor.  Pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  respon  dari  pemerintah  untuk mendesak wajib pajak yang sudah lama belum melunasi tanggung jawabnya dalam melunasi pajak kendaraan dengan cara menghapus denda  atas terlambatnya pelunasan dalam kurun waktu  tersebut.  Pemutihan  dirasa  menjadi peluang  untuk  warga  dalam melunasi  tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda.
Selain  pemutihan,  kesadaran  pajak  wajib  pajak  juga  menjadi  faktor  yang  penting. Kesadaran pajak yaitu kesediaan wajib pajak untuk melunasi pajak secara suka rela dan tepat pada  waktunya  sebagaimana  peraturan  undang-undang  yang  berjalan.  Kesadaran  pajak terbentuk  karena  adanya  nilai  moral,  etika,  dan  rasa  akan  kewajiban  sebagai  penduduk sebuah negara yang benar (Marcori, 2018). Sebagian besar masyarakat menganggap pajak sebagai pungutan wajib oleh karena itu hanya sedikit yang merasa rela dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara (Mutia, 2014).
Adanya persepsi negatif masyarakat tentang  pajak memerlukan  peran  petugas  untuk
mengadakan sosialisasi perpajakan guna memberi pengertian pada masyarakat atas betapa penting melunasi pajak. Sosialisasi merupakan usaha memberikan pengertian, informasi dan pembimbingan  pada  masyarakat  tentang  perpajakan  dan  perundang-undangan  (Dharma  & Suardana,  2014).  Aktivitas  sosialisasi  harus  dilakukan  secara  intensif  dan  efektif  dengan menggunakan  metode-metode  yang  tepat.  Dengan  sosialisasi,  diharapkan  mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.
Pelayanan  petugas  juga  berperan  penting  dalam  ketaatan  pajak.  Pelayanan  adalah cara  petugas  menolong,  mengelola,  atau  menyediakan  semua  kebutuhan  yang  diperlukan wajib pajak.  Dengan  terwujudnya  pelayanan  prima  bisa  menciptakan  kepuasan  wajib pajak untuk  memenuhi  tanggung  jawab  perpajakannya  maka  diharapkan  mampu  menumbuhkan kepatuhan wajib pajak.
Program  pemutihan  pajak kendaraan  bermotor,  kepahaman  wajib  pajak,  sosialisasi pajak, dan pelayanan memiliki dampak yang agak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor.  Soal  ini  diperkuat  oleh  studi  Rahayu  dan  Amirah  (2018)  dimana menjelaskan  bahwa  Program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  dan  sosialisasi  pajak memberikan  pengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Cahyadi  dan  Jati (2016) juga menegaskan dimana kesadaran, sosialisasi, dan pelayanan memiliki dampak yang positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Tapi di sisi lain, soal ini  tidaklah didudukung oleh studi Chusaeri dkk. (2017) dimana menyatakan tentang kesadaran serta mutu pelayananL tidaklah berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Barus (2016) ikut serta menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidaklah berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Studi pembahasan ini bertujuan memahami dan menganalisis dampak program pemutihan, kepahaman wajib pajak, sosialisasi  pajak,  serta  bantuan  layanan  pada  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kantor  Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Perda Jatim No. 9 tahun 2010, alat transportasi bermotor yaitu seluruh alat transportasi yang memiliki roda dan juga pasangannya yang dipakai pada segala tipe jalan darat dan dikendalikan dengan perangkat teknik yang memiliki wujud mesin maupun perangkat lain yang mempunyai peran merubah sesuatu sumber  daya energi yang spesifik sehingga jadi kemampuan penggerak alat transportasi tersebut, termasuk perlengkapan-perlengkapan besar di mana pada penggunaannya memakai roda atau mesin yang tidak menempel dengan tetap dan alat transportasi yang digunakan di air.
Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 menegaskan dimana Pajak Kendaraan Bermotor
merupakan  pajak  keempunyaan  serta  kepemilikan  kendaraan  bermotor.  Kepemilikan  atas kendaraan bermotor dibuktikan oleh tersedianya pembuktian keempunyaan atau surat resmi termasuk  Bukti  Kepemilikan  Kendaraan  Bermotor  (BPKB),  sedangkan  penguasaan  yaitu pemakaian  uang  atau  keempunyaan  yang  benar  atas  dasar  peraturan  perundangan  yang berjalan (Yanti, 2018).

## Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Penghapusan  sanksi  administratif  pajak  kendaraan  bermotor  ialah  pembersihan maupun  pencabutan  sanksi  berupa  uang  yang  dikarenakan  terlmabat  membayar  pajak kendaraan bermotor. Masyarakat menyebut hal ini dengan istilah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.  Kebijakan  ini  diumumkan  oleh  Gubernur  dengan  tempo  waktu  tertentu,  adalah dalam waktu kurang lebih tiga bulan dan juga aktif berjalan untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi (Setiawan, 2017).
Pemutihan bertujuan agar diberikannya kemudahan kepada wajib pajak supaya dapat menumbuhkan kepahaman pentingnya dalam menyelesaikan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan  pajak  daerah  yang  diurus  oleh  Dinas  Pendapatan  Provinsi.  Dengan  adanya pemutihan,  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang  mengalami  keterlambatan  pembayaran dapat  melunasi  pajaknya  dengan  hanya  membayar  pokok pajak  kendaraan  bermotor  tanpa adanya denda keterlambatan.

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  ialah  sikap  wajib  pajak  berbentuk  opini  maupun  perkiraan berkaitan dengan kepercayaan, ilmu, dan analisis juga dorongan agar berlaku sesuai dengan dorongan yang disediakan oleh system dan aturan perpajakan yang berjalan (Agustin & Putra, 2019).  Kesadaran  dapat  diartikan  sebagai  bagian  di  dalam  tiap  manusia  agar  menafsirkan relaitas  dan  seperti  apa  mereka  berlaku  atau  berperilaku  kepada  realitas  (Arum,  2012). Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak atas kesadaran sendiri menunaikan tanggung jawab perpajakannya  misalnya  mendaftarkan  diri,  menjumlah,  melunasi,  dan  melaporkan  jumlah pajak terutangnya (Suandy, 2011).

## Sosialisasi Pajak
Sosialisasi  perpajakan  adalah  usaha  menyampaikan  pemahaman,  penjelasan,  dan membina warga negara serta wajib pajak tentang semua yang berkaitan tentang perpajakan dan perundang-undangan (Winerungan, 2013). Sosialisasi perpajakan adalah sesuatu yang krusial pada upaya menaikkan kepatuhan wajib pajak. Strategi sosialisasi dapat dilaksanakan menggunakan  beberapa  metode,  antara  lain:  1)  publikasi;  2)  kegiatan;  3)  pemberitaan;  4)
pendekatan pribadi; dan 5) pencantuman identitas (Winerungan, 2013).

## Pelayanan
Pelayanan  yaitu  serangkaian  aktivitas  yang  dibagikan  oleh  satu  bagian  terhadap bagian  lain  yang  mempunyai  kaitan  yang  bertujuan  meberikan  rasa  puas  pada  pihak  yang kedua  berkaitan  dengan  benda  ataupun  pelayanan  yang  disediakan.  Pelayanan  dalam perpajakan  diartikan  selaku  upaya  yang  dikerjakan  fiskus  atau  personel  pajak  untuk meringankan, mengatur,  dan  mempersiapkan  setiap  kebutuhan  yang  diperlukan seseorang yang pada soal ini merupakan wajib pajak (Marcori, 2018). Dalam hal ini,  personel pajak yang memeiliki  kaitan  kepada  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  adalah  personel  SAMSAT. Pelayanan  yang  baik  mengandung  5 instrument  serqual ,  yaitu:  1) tangible ;  2) reliability ;  3) assurance ; 4) responsibility ; dan 5) empathy.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mengartikan  kepatuhan  ialah  sifat  taat  ataupun menurut  kepada  pedoman  maupun  hukum.  Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  suatu kesediaan wajib pajak pada menunaikan tanggung jawab perpajakannya seperti yang tertera pda  undang-undang  dan  aturan  yang  berjalan  (Anggraeni,  2019).  Negara  memerlukan penerimaan pajak yang stabil, konstan, dan meningkat, sehingga menuntut wajib pajak untuk ikut  serta  dalam  melaksanakan  perpajakannya.  Pemerintah  memerlukan  kepatuhan  wajib pajak yang tinggi.

## Gambar 1. Kerangka Berpikir
Pengaruh  Program Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Pemutihan pajak  kendaraan bermotor  adalah suatu  program untuk mendorong wajib pajak  yang  telat  dalam  melunasi  pajak  kendaraan  bermotor  agar  menunaikan  kewajiban
perpajakannya dengan membayar pokok pajak dan menghapus  beban denda keterlambatan pembayaran  PKB.  Pemberlakuan  pemutihan  tergantung  dari  kebijakan  pemerintah  daerah yang bersangkutan. Berdasarkan studi pembahasan dari Rahayu dan Amirah (2018), program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan dampak berari pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Brebes.
H1: Terdapat dampak dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kesadaran  adalah  salah  satu  perbuatan  yang  mencerminkan  kemauan  wajib  pajak agar  menyelesaikan  tanggung  jawab  perpajakannya  dengan  sukarela  tanpa  ada  paksaan. Tanggapan  yang  baik  dari  rakyat  wajib  pajak  kepada  penyelenggaraan  peran  negara  dari pemerintah  bakal  mendorong  dan  membangkitkan  kesadaran  wajib  pajak  agar  menaati kewajibannya  yaitu  menyelesaikan  pajak  sesuai Undang-undang dan  hukum  yang  berjalan (Amalia dkk., 2016). Studi Pembahasan dari Cahyadi dan Jati (2016) menegaskan kesadaran wajib  pajak  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  saat  melakukan  kewajibannya menyelesaikan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
H2:  Terdapat  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  kepada  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.

## Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Sosialisasi pajak ialah kegiatan yang dikerjakan  agar membagikan pemahaman pada masyarakat sebagai wajib pajak supaya memahami semuah hal tentang perpajakan mulai dari hukumnya ataupun metode perpajakan melalui tata cara yang betul (Anggraeni, 2019). Maka dari itu, sosialisasi perpajakan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dengan spontan penerimaan  pajak  juga  pasti  meningkat.  Didukung  oleh  penelitian  Widnyani  dan  Suardana (2016) sosialisasi perpajakan berdampak positif kepada kepatuhan wajib pajak melunasi PKB di Kota Tabanan.
H3: Adanya dampak sosialisasi pajak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Pengaruh Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Pelayanan  pajak  yaitu  semua  kegiatan  layanan  yang  dikerjakan  oleh  petugas  pajak untuk menyelesaikan keperluan wajib pajak Yang memiliki kaitan terhadap perpajakan sseperti pada undang-undang dan aturan yang berjalan (Mutia, 2014). Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan mutu layanan yang telah diberikan. Petugas pajak yang memberikan pelayanan prima kepada  wajib  pajak  bisa  menciptakan  kepuasan  bagi  wajib  pajak  sehingga  memberikan
dorongan  wajib  pajak  agar  patuh  dalam  melunasi  pajak.  Rusmayani  dan  Supadmi  (2017) menunjukkan  hasil  penelitian  yaitu  mutu  pelayanan  berdampak  baik  dan  berarti  kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.
H4: Terdapat pengaruh pelayanan kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## METODE PENELITIAN
Studi  pembahsan  ini  bertipe  penelitian  kuantitatif.  Variabel  studi  pembahasan  ini mencakup  variabel  dependen  (Y),  adalah  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Variabel independen (X) adalah Pemutihan PKB (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Pajak  (X3),  dan  Pelayanan  (X4).  Variabel  diukur menggunakan  skala  interval  dan  teknik pengukuran skala likert. Pengukuran pemutihan PKB berdasarkan indikator (Rahayu & Amirah, 2018). Kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan diukur  berdasarkan indikator (Yeni,  2016).  Populasi  pada  penelitian  ini  ialah  semua  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di SAMSAT Surabaya Selatan. Sampel  pada  studi pembahasan ini  digunakan simple random sampling, adalah 100 orang.

## Teknik Analisis dan Uji Hipotesis
Jawaban responden di kuesioner diuji melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji asumsi klasik.

## Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilaksanakan  melalui  metode analisis  regresi  linear  berganda dengan rumus berikut:
𝑌 = 𝛼 + 𝛽 1 𝑋 1 + 𝛽 2 𝑋 2 + 𝛽 3 𝑋 3 + 𝛽 4 𝑋 4 + 𝑒
Dimana:
Y = kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
α = konstanta
β = koefisien regresi
X 1 = program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
X 2 = kesadaran wajib pajak
X 3 = sosialisasi pajak
X 4 = pelayanan
e = error
Uji  statistik  terhadap  output  yang  dihasilkan  oleh  regreso  linear  berganda  meliputi koefisien determinasi, nilai statistic dari F, dan nilai statistic dari t Ghozali (2014), meliputi: 1) koefisien determinasi ( adjusted R 2 ); 2) uji kecocokan model; dan 3) uji t.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Validitas
Uji validitas dipakai sebagai penimbang valid maupun tidak validnya sebuah kuisioner. Suatu data dapat dikatakan valid apabila mempunyai nilai signifikansi <0,05 (Ghozali, 2014). Berdasarkan hasil uji validitas, setiap potongan pertanyaan pada variabel X dan Y mempunyai nilai signifikansi lebih rendah daripada 0,05 maka bisa dikatakan valid.

## Uji Normalitas
Pengujian  dilakukan  sebagai  penilaian  data  pada  studi  pembahasan  ini  terdistribusi normal ialah melalui uji statistik non parametrik Kolmogorov –Smirnov (K-S). Hasil pengujian pada Tabel 2 memperlihatkan nilai signifikansi Kolmogorov- Smirnov sebesar 0,200 atau lebih dari 0,05 jadi data pada studi pembahasan ini bisa dinyatakan normal.
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

## Uji Reliabilitas
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dipakai sebagai tolak ukur sampai mana pengukuran menunjukkan hasil yang  stabil  jika  dikerjakan  pengukuran  lagi  dengan  gejala  yang  sama.  Instrumen  yang digunakan  bisa  dinyatakan  andal  atau  reliable  bila  mempunyai Cronbach’s  Alpha >0,70
(Ghozali, 2014). Tabel 3 menunjukkan bahwa semua indikator yang yang dipakai pada studi pembahasan ini ialah reliabel dikarenakan mempunyai Cronbach’s Alpha lebih tinggi daripada 0,70.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dikerjakan agar dapat dilihat adanya hubungan yang sempurna antar variabel independen. Data yang bagus ialah dimana data tidak terjadi multikolinearitas. Suatu data dinilai bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih  besar  dari 0,10 dan VIF Lebih kecil dari angka 10 (Ghozali, 2014). Hasil uji pada Tabel 4 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

## Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bermaksud untuk dilakukannya uji suatu  model regresi terbentuk atau  tidak  terbentuknya  pertidaksamaan  variance  pada  residual  sebuah  pemantauan  ke pemantauan  yang  lain.  Model  regresi  yang  benar ialah  tidak  terbentuk  heterokedastisitas (Ghozali,  2014).  Suatu  data  dikatakan  tidak terjadi  heterokedastisitas  dengan  Uji  Glejser apabila setiap variabel independen mempunyai angka signifikansi > 0,05 supaya data di studi pembahasan ini tidaklah terbentuk heterokedastisitas.
Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

## Hasil Uji Hipotesis
Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda, diperoleh rumus regresi sebagai berikut:
Hasil persamaan regresi linear berganda bisa diartikan seperti di bawah ini:
1. Nilai  konstanta  (a)  sebesar  1,877  memiliki  arti  bahwa  jika  seluruh  variabel  independen dianggap  konstan/tetap,  maka  rata-rata  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor sebesar 1,877.
2. Pemutihan pajak kendaraan bermotor (X1) bernilai positif sebesar 0,291 yang memiliki arti adanya  pengaruh  positif  antara  X1  terhadap  Y.  Apabila  pemutihan  pajak  kendaraan bermotor  mengalami  kenaikan  satu  satuan,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor (Y) akan terjadi penambahan sejumlah 0,291 atau 29,1%.
3. Kesadaran  wajib  pajak  (X2)  bernilai  positif  sebesar  0,845  yang  memiliki  arti  adanya pengaruh  positif  antara  X2  terhadap  Y.  Apabila  kesadaran  wajib  pajak  mengalami kenaikan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor (Y) akan terjadi penambahan sejumlah 0,845 atau 84,5%.
4. Variabel Sosialisasi pajak (X3) bernilai negatif, yaitu sebesar -0,012 yang berarti bahwa jika  variabel  sosialisasi pajak  (X3)  meningkat  satu  satuan  maka  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor akan menurun sebesar 0,012 dengan asumsi X 1 , X 2 , dan X4 adalah konstan atau bernilai nol (0).
5. Pelayanan (X4) bernilai positif sebesar 0,223 yang memiliki arti adanya pengaruh positif antara  X4  terhadap  Y.  Apabila  pelayanan  mengalami  kenaikan  satu  satuan,  maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) bakal terjadi penambahan sejumlah 0,223 atau 22,3%.

## Koefisien Determinasi ( Adjusted R Square)
Hasil  dari Adjusted  R  Square dapat  diartikan  bahwa  variabel  pemutihan  pajak kendaraan  bermotor,  kesadaran  wajib  pajak,  sosialisasi  pajak,  dan  pelayanan  memiliki dampak  sejumlah  72,9%  kepada  kepatuhan  wajib  pajak  Kendaraan  Bermotor,  namun  juga dipengaruhi faktor-faktor lain sejumlah 27,1% yang tidak diuraikan di studi pembahasan ini.

## Uji Kecocokan Model
Uji Kecocokan Model dilaksanakan sebagai analisis semua variabel independen yang dimasukkan  pada  model  regresi  mempunyai  kecocokan  model  kepada  variabel  dependen. Tabel  6  menunjukkan  nilai  sig  <  0,05  ialah  sejumlah  0,000  maka  bias  diambil  kesimpulan model regresi cocok serta bisa dipakai pada studi pembahasan ini.

## Tabel 6. Hasil Uji Kecocokan Model

## Uji t
Uji t digunakan sebagai alat penguji atau membuktikan adanya pengaruh secara parsial antara  variabel  independen  kepada  variabel  dependen. Dari  nilai  signifikansi  pada  Tabel  7, dapat  diambil  kesimpulan  pemutihan,  kesadaran,  dan  pelayanan  memiliki  dampak  kepada kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  tapi  sosialisasi  tidaklah  memberikan  dampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Tabel 7. Hasil Uji t

## Pembahasan
Program  pemutihan  pajak  kendaran  bermotor  merupakan  pembebasan  atau penghilangan  denda  keterlambatan  pajak  kendaraan  bermotor.  Nilai  signifikan  variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor (X1) <0,05 yaitu 0,023 sehingga hipotesis pertama (H1) diterima atau dapat diartikan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor  memiliki dampak  kepada  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kantor  Bersama  SAMSAT Surabaya Selatan.
Program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  sangat  bermanfaat  bagi  wajib  pajak kendaraan bermotor di  Kantor Bersama  SAMSAT  Surabaya Selatan,  khususnya bagi  wajib pajak  yang  memiliki  tunggakan.  Wajib  pajak  memahami  bahwa  pemutihan  memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam bentuk pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, hal tersebut menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan. Hasil yang
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression  2682,082 4  670,521  67,556  ,000 b Residual 942,908 95 9,925 Total 3624,990 99
didapat  pada  studi  ini  sudah  sesuai  dengan  studi  yang  telah  dikerjakan  oleh  (Rahayu  & Amirah, 2018).
Kesadaran  wajib  pajak  adalah  sebuah  situasi  yang  mana  wajib  pajak  memiliki pengetahuan  serta  pemahaman  dan  menjalankan  ketetapan  perpajakan  secara  betul  dan ikhlas.  Nilai  signifikan variabel  kesadaran  (X2)  yaitu  0,000  atau <0,05  jadi  bisa  diartikan hipotesis kedua (H2) diterima yaitu kesadaran wajib pajak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Kesadaran wajib pajak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan sebagian besar masyarakat sadar bahwa demi menjadi warga negara yang benar harus memenuhi kewajibannya  melunasi pajak. Selain itu masyarakat juga menyadari bahwa menunda  pembayaran  pajak  dapat  merugikan  pemerintah  setempat  dan  menghambat program-program  pemerintah  dalam  hal  pembangunan  daerah.  Hasil  ini  sesuai  dengan penelitian (Cahyadi & Jati, 2016).
Sosialisasi pajak merupakan upaya memberikan informasi, pengertian, dan membina masyarakat terutama wajib pajak semua hal yang ada ubungannya dengan perpajakan dan perundang-undangan  yang  berlaku.  Nilai  signifikan  variabel  sosialisasi  pajak  (X3) sebesar 0,862 sehingga hipotesis ketiga (H3) disangkal atau bisa disimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidaklah berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Petugas di kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan jarang melakukan sosialisasi pajak sehingga  manfaat dari sosialisasi pajak kurang dirasakan oleh wajib pajak. Hasil  dari studi pembahasan ini sama dengan studi Barus (2016) dimana mendapatkan hasil sosialisasi pajak tidaklah berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Pelayanan merupakan usaha yang dilakukan oleh petugas dalam rangka pemenuhan kewajiban  perpajakan.  Nilai  signifikan  variabel  pelayanan  (X4)  sebesar  0,001  sehingga hipotesis  ke  empat  (H4)  diterima  ataupun bermakna bahwa pelayanan  berdampak  kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.
Kantor  Bersama  SAMSAT  Surabaya  Selatan  memiliki  ruang  pelayanan  yang  sejuk, bersih,  dan  memadai.  Petugas  dengan  tanggap  dan  ramah  dalam  membantu  wajib  pajak seperti memberikan informasi kepada wajib pajak yang kurang memahami alur pembayaran serta  informasi  mengenai  dokumen  yang  dibutuhkan  dalam  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor.
Pelayanan yang benar dan juga profesional bisa menciptakan kepercayaan wajib pajak hingga  akhirnya  dapat  menumbuhkan  kepatuhan  wajib  pajak  pada  penuntasan  pajak kendaraan bermotor. Hasil studi pembahasan ini sama dengan studi yang sudah dilakerjakan oleh (Barus, 2016).

## SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

## Simpulan
Pengertian pajak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam segi kegunaannya yaitu pemberian kewajiban terhadap masyarakat dalam bentuk pajak maupun pembayaran  iuran  lainnya  kepada  negara,  memiliki  sifat  yang  memaksa,  serta  telah  diatur dalam  hukum  negara  (Sari  dkk.,  2020).  Lembaga  yang  melayani  iuran  pajak  bermotor merupakan  DISPENDA  (dinas  pendapatan  daerah)  yang  dinaungi  dalam  kantor  SAMSAT (sistem  administrasi  manunggal  dibawah  satu  atap).  Provinsi  Jawa  timur  dilihat  menjadi provinsi dengan jumlah kendaraan motor terbesar yang dipengaruhi oleh jumlah kendaraan motor yang mencapai sekitar 17 juta unit (Widajantie, 2019).
Hasil penganalisaan penelitian tentang pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  dan  Pelayanan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor bisa diambil kesimpulan seperti di bawah ini:
1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran wajib pajak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Sosialisasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Pelayanan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Saran
Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:
1. Para  wajib  pajak  diinginkan  tetap  mempunyai  atau  lebih  meningkatkan  kesadaran perpajakannya.  Wajib  pajak  perlu  menyadari  bahwa  pajak  memiliki  peran  penting  bagi pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  sehingga  wajib  pajak diharapkan selalu tepat waktu dalam membayar pajak.
2. Kantor  Bersama  SAMSAT  Surabaya  Selatan  diharapkan  melakukan  sosialisasi  pajak dengan  rutin  baik  melalui  media  sosial  yang  sering  digunakan  masyarakat  atau penyuluhan  secara  langsung  pada  masyarakat  supaya  bisa  menambah  pengetahuan masyarakat akan pentingnya melunasi pajak.
3. Penelitian berikutnya diinginkan bisa memberikan perubahan saat mengkaji hal-hal yang berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Inovasi dan pembaruan diperlukan  dalam  penelitian  berikutnya  karena  penelitian  ini  masih  mempunyai keterbatasan.

## Keterbatasan
Jumlah  variabel  independen  yang  dipakai  pada  penelitian  ini hanya  empat  variabel, dimana  bisa  dianggap  masih  belum  cukup  untuk  meneliti  beraneka  ragamnya  hal-hal  yang memiliki dampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain hal itu studi hanya dikerjakan  di  Kantor  Bersama  SAMSAT  Surabaya Selatan.  Peneliti  seharusnya  mampu mendapatkan  banyak  data  jika  peneliti  tidak  hanya  mengambil  sampel  dari  satu  Kantor Bersama SAMSAT di Surabaya agar hasil penelitian lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. 13(1), 57-64.
Amalia, R., Topowijono, & Dwiatmanto. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau).
Anggraeni,  P.  Y.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Anonymous.  2014.  Kendaraan  Di  Surabaya  Setiap  Bulan  Bertambah  Ribuan  Unit.  Diambil dari: https://www.suarasurabaya.net/f okus/202/2014/134030-Kendaraan-di-Surabaya-- Setiap-Bulan-Bertambah-Ribuan-Unit [Diakses pada 9 Desember 2019].
Arum,  Z.  (2012).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap).
Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jom Fekon, 3(1).
Cahyadi,  I.  M.  W.,  &  Jati,  I.  K.  (2016).  Pengaruh  Kesadaran,  Sosialisasi,  Akuntabilitas Pelayanan  Publik  Dan  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 16(3).
Chusaeri, Y., Daiana, N., & Afifudin. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi Samsat Kota Batu).
Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi. 6(1), 340-353.
Ghozali,  I.  (2014).  Ekonometrika:  Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  dengan  IBM  SPSS  22. Semarang: Salemba Empat.
Marcori, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Usaha  Kecil Menengah  (Studi  Empiris  pada  Kantor  Pelayanan  Penyuluhan  dan  Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh).
Mutia,  S.  P.  T.  (2014).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Kesadaran  Perpajakan,  Pelayanan Fiskus,  Dan  Tingkat  Pemahaman  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang).
Perda.  (2010). Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa Timur  Nomor  9  Tahun  2010 tentang Pajak Daerah. Jawa Timur: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Rahayu,  C.,  &  Amirah.  (2018).  Pengaruh  Program  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi
Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Kasus  Pada  Kantor SAMSAT Brebes).
Rinanda, H. 2019. Bapenda Jatim Ingin Warga Memanfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan. Diambil  dari:  https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4739262/bapenda-jatim-ingin- warga-manfaatkan-momen-pemutihan-pajak-kendaraan/2 [Diakses pada 10 Desember 2019].
Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 173-201.
Sari, C. Y. P., Priono, H., & Widayantie, T. D. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan  Bea  Balik  Nama  Terhadap  Kinerja  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai Variabel Intervening. Jurnal MEBIS: Manajemen dan Bisnis, 5 (1), 24-30.
Setiawan,  Y.  (2017).  Penghapusan  Sanksi  Administratif  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Tahun 2015.
Suandy, E. (2011). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
UU.  (2009).  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  28  TAHUN  2009 TENTANG  PAJAK  DAERAH  DAN  RETRIBUSI  DAERAH.  Jakarta:  Presiden  Republik Indonesia.
Widnyani,  I.  A.  D.,  &  Suardana,  K.  A.  (2016).  Pengaruh  Sosialisasi,  Sanksi  Dan  Persepsi Akuntabilitas  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 16(3).
Widajantie,  T.  D.,  Ratnawati,  D.,  Thamrin,  T.,  &  Arifin,  M.  H.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  (Studi  Kasus  Kantor  Bersama  SAMSAT  Surabaya  Selatan). Jurnal  BAJ: Behavioral Accounting Journal, 2 (1), 41-53.
Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung.
Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto).
Yeni, F. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi Empiris Pada SAMSAT di DIY. 1(1), 1-10.