## KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT DITINJAU DARI KONSEP NEGARA WELFARE STATE

## POLICY OF TEMPORARY DIRECT AID PROGRAM  ANALYZED FROM WELFARE STATE CONCEPT

## Ummy Athiq
Guru PPkN SMP Negeri 8 Mataram E:mail : athiqalbalad@gmail.com
Naskah diterima : 01/05/2014; revisi : 30/05/2014; disetujui : 07/08/2014

## A bstrAct
This study aims to identify and analyze BLSM program policies in term of the concept of welfare state and various constraints in the implementation of the program in the substance  law and legal structures as well as the proposed solution. The research is normative employing legal and conceptual approach. To study the normative issue used, primary, , secondary, and tertiary legal materials with collection techniques performed with literature study followed by data processing while the qualitatively (issue?) Was analyzed descriptively. In the effort to carry out the mandate of the welfare state that embraces the Indonesian state as outlined in the target country and as part of the implementation of Article 34, paragraph 1 and 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but on the other hand, BLSM is temporary, short duration in nature, and the project is only in dealing with poverty that it is considered inconsistent with: a) RI Law No.  13 of 2011 concerning Property Management, b) RI Law No. 11 of 2009 concerning Social Welfare, c) RI Law No. 40 of 2004 concerning Persistent National Social Security. Welfare state is not only trying to provide relief to the poor, but also provide social protection for all citizens to avoid poverty.

## Keywords: Welfare State, BLSM

## A bstrAk
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan program BLSM dalam hal konsep negara kesejahteraan dan juga berbagai kendala dalam pelaksanaan program BLSM dalam hal substansi hukum dan struktur hukum serta solusi yang diajukan. Penelitian normatif, pendekatan undang-undang, dan Pendekatan konseptual. Untuk mempelajari masalah normatif yang digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan oleh literatur dan kemudian di olah dan kualitatif dianalisis secara deskriptif. Sebagai upaya untuk melaksanakan amanat negara kesejahteraan yang merangkul negara Indonesia yang dituangkan dalam negara tujuan dan sebagai bentuk implementasi Pasal 34, ayat 1 dan 2 UUD 1945 tentang Republik Indonesia, tetapi di sisi lain, BLSM bersifat sementara, durasi pendek dan proyek ini hanya dalam menangani kemiskinan dinilai tidak konsisten dengan: a) Undang-Undang Nomor RI 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Property, b) Hukum Tahun RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, c) Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional Persistent. Sistem negara kesejahteraan tidak hanya berusaha untuk memberikan bantuan kepada orang miskin, tetapi juga memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat untuk menghindari kemiskinan.

## Kata kunci: Negara Kesejahteraan, BLSM
Ummy Athiq  | Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau & Konsep Negara .....
PENDAHULUAN
d alam tujuaN Negara yang  tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 (empat) yang salah satunya berbunyi memajukan ke sejahteraan umum,  maka  nampak bahwa negara Indonesia adalah  negara yang mengusung konsep  negara kesejah- teraan ( Welfare State ).
Negara kesejahteraan mengarah pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejah- teraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial ( social policy ) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam mening- katkan kesejahteraan warganya,  terutama melalui perlindungan sosial ( social pro- tection ) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial),  maupun jaring pe ngaman sosial ( social safety nets ). 1 Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari sistem negara kesejahteraan berdasarkan prinsip bahwa negara harus berusaha dan mampu menjamin bahwa terdapat jaring peng- aman pendapatan  bagi mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan untuk me- menuhi kebutuhan  hidupnya. 2
Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab XIV dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial,  yang terdiri dari dua pasal,  yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 lebih menekankan pada Per- ekonomian Nasional,   sedangkan Pasal 34 lebih menekankan pada kesejahteraan
1 Hanif vidi,  dalam http://insanakademis.blogspot. com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes. html diakses pada  10 Desember 2013
2 Edi Suharto,  Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Kesejahteraan    Sosial,  UMM Press, Malang,  2007 ,   hlm 21
Sosial.  Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa,  ”fakir miskin dan anak-anak yang ter lantar dipelihara oleh negara”. Ke- mudian dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Guna merealisasikan amanat dari Pasal 34  UUD NRI Tahun 1945 maka dari era orde lama hingga saat ini telah ber- munculan berbagai produk Undang- Undang Republik Indonesia yang me ng- atur tentang ke sejahteraan sosial, di antara- nya pada masa pemerintahan pre siden Susilo  Bambang  Yudoyono telah lahir  Un- dang-Undang  RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem  Jaminan Sosial Na sional, Pada tahun 2009  ditetapkan Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan  Sosial,    Se lan jut   nya  pada tahun 2011 lahir pula  Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penangan- an Fakir Miskin.
Tentunya berbagai Upaya telah ditem- puh oleh pemerintah   untuk me ngem ban amanat memajukan kesejah teraan umum terutama dalam menangani fakir miskin, namun kenyataannya Kemis kinan seper- tinya enggan menjauh dari kehidupan banggsa Indonesia,  saat ini saja pada bu- lan Maret 2013,  jumlah pe ndu duk miskin (penduduk dengan pe ngeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28, 07 juta orang (11, 37 persen). 3 Sedangkan menurut data ter- baru dari Tim Nasional Percepatan Pen- anggulangan  Ke mis kinan  (TNP2K) yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden telah meng hitung peningkatan angka jum- lah orang miskin di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2013 yang mencapai angka 96 juta jiwa.
3 Badan Pusat Statistik dalam http://www.bps. go.id/?news=1023 diakses pada 22 Desember 2013
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 306~324
Pembangunan yang berorientasi pada ke pentingan masyarakat bawah yang jumlah nya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional. Ironinya,  subsidi BBM dinikmati oleh se- bagian besar orang kaya, dan hanya  se- bagian kecil masyarakat miskin. Per kem- bangan kenaikan harga BBM  me nyebab- kan besaran subsidi mulai meng usik prinsip keadilan. Kenaikan harga BBM disadari akan berdampak secara berantai pada kenaikan harga barang-barang pokok sehari hari, sehingga akan berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin. Hal inilah yang menjadikan alasan pemerintah kembali melaksanakan program  BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) ketika menaikkan harga  BBM tahun 2013,  yang didasarkan pada Instruksi Presiden No mor 5 tahun 2013  yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2013, tetang Sosialisasi Ke bijakan Penye- suaian Subsidi Harga Bahan Bakar Minyak.
Program  BLSM yang dilaksanakan pe- merintah pada tahun 2013 ini bukanlah merupakan hal baru,  Sebelumnya pada tahun 2005-2006,  Pemerintah pernah memberikan BLT kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) akibat kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005,  ber- dasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin. Pada tahun  2008 pemerintah kembali menggulirkan program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) setelah menaikkan harga BBM pada bulan juni 2008,  berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama Rezim SBY,  pemberian ban- tuan langsung tunai kepada rakyat miskin selalu dilakukan, tiap kali pe merintah melakukan  pengurangan subsidi BBM, hal ini dianggap wajar karena ke bijakan ini merupakan kewajiban Pe me rintah se- suai dengan Undang-undang nomor 11 ta- hun 2009 tentang Kesejah teraan Sosial, dalam Pasal   4 dinyatakan bahwa  “ Negara bertanggung jawab atas pe nyelenggaraan ke- sejahteraan sosial .” Selan jut nya dalam Pa- sal 6 diterangkan adanya Kewajiban pemerintah untuk melakukan Catur Pro- gram Kesejahteraan Sosial, yakni reha- bilitasi,  pemberdayaan,  per lin dungan dan jaminan sosial. Dalam Pasal 14 ayat (1) ditegaskan bahwa: “ Per lindungan Sosial di- maksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,  ke luarga,  kelompok,  dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat di penuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal .”
Dalam hal ini kenaikan harga BBM yang memicu inflasi harga barang dan jasa,  serta berakibat memukul daya beli masyarakat,  dianggap oleh pihak pemerintah sebagai guncangan dan kerentanan sosial, sebagai mana diung- kapkan oleh Sapto waluyo bahwa guncangan yang dimaksud bisa berupa bencana alam,  konflik sosial yang meluas,  atau kebijakan Pemerintah yang berdampak menyeluruh,  semisal pengurangan subsidi BBM,  maka wajib dilakukan perlindungan sosial, terutama bagi warga yang sangat miskin dan kelompok rentan. 4
4 Sapto Waluyo – detik News http://news.detik.com/ salah-paham-blsm diakses pada  26 November 2013
Ummy Athiq  | Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau & Konsep Negara .....
Pemberian Bantuan Langsung Se- mentara Masyarakat (BLSM) yang tujuan utamanya adalah memberikan perlindu- ngan agar masyarakat miskin tidak makin jatuh ke jurang kemiskinan yang makin dalam,  tentu saja sangatlah mulia. Namun demikian tidak bisa di pungkiri, jika pada kenyataannya  kebija kan ini banyak meng- undang kontroversi. banyak kalangan ber- pendapat bahwa :
Pertama,  kelompok yang berpan- dangan politis,  BLSM dicurigai han- ya akan menjadi alat pencitraan oleh partai penguasa. BLSM akan ditarik ke ranah dukung mendukung partai. Kedua,  kelompok yang ber pandangan praktis. Kelompok ini mengkritik BLSM karena tidak men didik ma- syarakat. Karena BLSM hanya akan meninabobokan masya rakat dengan kucuran dana. Masya rakat tidak dia- jarkan untuk bisa mandiri . Ketiga,  ke- lompok yang ber pandangan sosial- ekonomis. Kelompok ini melihat bahwa bantuan  BLSM yang sebenar Rp150 ribu per bulan,  dan hanya diberikan dalam hitungan bulan pula,  maka ti- dak akan banyak menolong. Apalagi jika kemudian dana BLSM itu diper- gunakan untuk konsumsi. Akibatnya, beban hidup riil masyarakat jangka panjang tidak mengalami perbaikan seperti yang diharapkan.” 5
Terlepas dari berbagai pandangan ter- sebut di atas,  maka BLSM yang merupa- kan kebijakan sementara yang mewujud dalam proyek penanganan fakir miskin adalah merupakan bentuk kebijakan yang tidak konsisten dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 pasal 34 ayat 1. Bagaimana mungkin penanganan fakir miskin  di- laksanakan dengan program dadakan dan bersifat sementara,  dengan menunggu adanya dana kompensasi dari pengurangan
5 A. Prasetyantoko,  krisis finansial dalam perangkap ekonomi neoliberal,  penerbit buku kompas,  Jakarta, 2009.  hlm.121
subsidi  BBM? Bukankan sesuai amanat konstitusi,  seharusnya penanganan fakir miskin  dimasukkan dalam program pem- bangunan nasional yang terencana,  ter- arah,  terpadu dan berkelanjutan,  seperti halnya yang diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dalam pasal 5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengedepankan peran negara yang aktif me lakukan intervensi sosial guna mem- berantas fakir miskin melalui program yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), Hal ini menunjukkan  bahwa dalam me- nangani fakir miskin tidak bisa dilakukan melalui kebijakan yang bersifat sementara namun harus secara  terencana,  terarah, dan berkelanjutan.
Adanya mekanisme penyaluran Ban- tuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang langsung dilaksanakan dari pusat ke kantor pos di daerah kabupaten/ kota,  juga dinilai menyalahi Undang-Un- da ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe- merintahan Daerah. Pasalnya, kepala dae- rah di kabupaten dan kota sama sekali tidak dilibatkan dalam sosialisasi program itu. Seperti yang diungkapkan oleh  Ketua DPRD Kota Surakarta YF Sukasno “ Kalau kepala daerah diminta mengawal program ini,  harusnya ada rapat koordinasi  sebelum program dijalankan. Apalagi, kepala daerah menjalankan tugas pembantuan pe merintah pusat. Kalau pelaksanaan BLSM seperti ini berarti pusat justru melanggar Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, ” 6
Dari paparan tersebut di atas,  jelas akan mengundang  keraguan apakah  pem- berian  BLSM merupakan langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ke- sejahteraan rakyat,  seperti yang telah digariskan dalam konsep negara hukum kesejahteraan,  dan persoalan persoalan apa yang muncul dalam program  BLSM
6 Dini Tri Winaryani dalam http://joglosemar. co/2013/06/penyaluran-blsm-salahi-uu.html diakses pada 20 Januari 2014
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
306~324
yang menjadi kendala dalam pelaksanaan- nya. Hal  inilah yang menjadi alasan penulis merasa penting  untuk menelaah lebih jauh tentang permasalahan ini. Ber- dasarkan  uraian tersebut di atas,  maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimanakah  ke bijakan program BLSM ditinjau dari konsep negara kesejahteraan? (2) Faktor-faktor  yang menjadi kendala pelaksanaan BLSM ditinjau dari aspek substansi hukum dan struktur hukum dan bagai mana solusinya.

## PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Program BLSM
Instruksi Presiden No 5 Tahun 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak sebagai dasar dikeluarkannya Program BLSM merupa- kan salah satu bentuk kebijakan pe- merintah  dalam menyelenggarakan tugas- tugas administrasi negara, dalam hal ini J.H. Van Kreveld, menyatakan bahwa :
Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara, pemerintah banyak me ngeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti beleidslijnen (garis garis kebijakan), het  beleid (ke bija- kan), voorschriften (peraturan peraturan), richt lijnen (pedoman pedoman), rege lingen (petunjuk petunjuk), circulaires (surat edaran), resoluties (resolusi), aanschri- jvingen (instruksi instruksi), beleidsnota’s (nota kebijakan), reglemen ministriele (per - aturan peraturan menteri), beschik kingen (keputusan keputusan), enbeken makingen (peng umuman  peng umuman) 7
Instruksi presiden bukan merupakan keputusan yang mengikat umum (semua orang, tiap orang). Instruksi presiden me- rupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali -selesai  ( final,  einmahlig ) sehingga
7 Ridwan HR, Hukum Administrasi negara, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011,  Hlm. 174
tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan ( wetgeving ) atau peraturan kebijakan ( beleidsregel,  pseudo- wetgeving ). Instruksi presiden hanya dapat mengikat menteri, kepala lembaga pemerintah non departemen, atau pejabat- pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah (me rupakan pembantu) presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Instruksi presiden tidak dapat mengikat umum (semua orang, setiap orang) seperti yang berlaku bagi keputusan presiden (peraturan presiden). 8
Instruksi Presiden  Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penye- suaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 Mei 2013, se- telah disetujuinya APBN-P 2013 oleh DPR, yang membawa dampak adanya penyesuaian subsidi BBM. Intruksi Pre- siden tersebut dikeluarkan agar dapat men jamin kelancaran, ketertiban, dan ke- amanan dalam implementasi kebijakan pe- nye suaian  subsidi  BBM sehingga dapat diterima masyarakat secara luas. Dalam hal ini Presiden menginstruksikan kepada bawahannya untuk mengambil langkah- langkah yang diperlukan dalam rangka me- ndu kung kelancaran pelaksanaan ke bija- kan penyesuaian subsidi BBM, diantara dengan melakukan sosialisasi serta penye- barluasan informasi kepada masyarakat umum, ka langan akademisi, pers, dan pengguna  BBM terhadap rencana dan implementasi kebi jakan penyesuaian sub- sidi  BBM. Presiden juga meminta para pejabat itu untuk menje las kan, bahwa subsidi BBM dilakukan se cara terbatas dan ter ukur, pemberian sub sidi dilakukan secara lebih adil dan trans paran. Penye- suaian subsidi BBM disertai program perlindungan kepada kelompok masya- rakat yang tidak mampu melalui pem-
8 Maria Farida Indrati, dalam http://www.antikorupsi. org/en/content/apa-abeda-keppres-perpreazs-inpres diakses pada 13 Maret 2014
Ummy Athiq  | Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau & Konsep Negara .....
berian kompensasi/bantuan, dan pen dana- an untuk pemberian kompensasi itu dialokasikan dalam APBN dan APBN-P sesuai ketentuan perundang-undangan. Presiden juga menginstruksikan kepada para pejabat tersebut untuk mengambil lang kah-langkah penanganan dampak pe- nye suaian  subsidi  BBM, termasuk dalam pemberian pemahaman mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyesuaian subsidi BBM kepada masyarakat luas.
Adapun petunjuk lebih lanjut tentang penyesuaian subsidi BBM 2013 yang diser- tai program program kompensasi/bantuan, Sekertariat Wakil Presiden Republik Indo- nesia mengeluarkan Buku Pegangan Sosia- lisasi dan Implementasi Program Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Sub- sidi Bahan Bakar Minyak 2013. Buku ini memuat informasi tentang berbagai prog- ram yang akan diperkuat dan diperluas cakupannya beserta komponen-komponen pendukung pelaksanaannya untuk mem- bantu rumah tangga miskin dan rentan. Program program kompensasi meliputi Program Percepatan dan Perluasan Per- lindungan Sosial (P4S) meliputi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Ber pen- dapatan Rendah (Raskin) Program Ke- luarga Harapan (PKH) Program Ban tuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Kom- pensasi Khusus meliputi BLSM dan Program Percepatan dan Perluasan Pem- bangunan Infra struktur, dengan sasaran rumah tangga miskin dan rentan.
Jadi kompensasi atas penyesuaian harga BBM bukan hanya BLSM. Jika BLSM hanya bersifat sementara, dan diberikan selama 4 bulan, program-program lainnya justru lebih bersifat jangka panjang. Program BSM diberikan kepada semua pe- nerima KPS yang memiliki anak usia sekolah tanpa memandang jumlah anak- nya, dan akan diberikan sampai tahun 2014. Demikian pula dengan program
RAS KIN dan Program PKH yang dapat dinikmati sampai tahun 2014. 9
a. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan  BLSM ditinjau dari faktor Substansi Hukum dan Struktur Hukum serta Solusinya
Pada tahap pelaksanaan program BLSM tahun 2013 tentu saja  tidak ter- lepas dari berbagai macam persoalan yang tentunya menjadi kendala dalam pe laksanaan program ini. Setelah mela- ku kan penelitian ter hadap bahan hu- kum yang ada, yang ditunjang de ngan wawancara guna me lengkapi pene litian normatif ini, penulis dapat me ngiden- tifikasi beberapa faktor yang men jadi kendala dalam pelaksanaan BLSM, menurut  Lawrence  M. Frie dman, tiga komponen sistem hukum yang sangat menentukan efektifitas hukum dalam masyarakat adalah kom ponen struktur, substansi dan kul tur. Namun, karena pene litian  ini  me rupa kan  penelitian hukum nor matif, maka yang akan dikaji di dalamnya hanya meliputi faktor substansi hu kum dan struktur hukum- nya.
b. Faktor subtansi Hukumnya
Faktor Hukumnya yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan peraturan yang mendasari lahirnya program BLSM. BLSM pada dasarnya merupakan program ke bijakan yang diatur dengan Instruksi Presiden  Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak. Dalam instruksi tersebut dinyatakan bahwa kebijakan Pe- nyesuaian subsidi BBM disertai dengan program perlindungan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu melalui pemberian kompensasi/bantuan, dan pen- danaan. Untuk pemberian kompensasi, selanjutnya dikeluarkan Buku pegangan
9 Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak , Op. Cit. , hlm. 11
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
306~324
sosialisasi dan implementasi program- program kompensasi kebijakan penye- suaian subsidi BBM 2013 oleh  Sekre tariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian ditetapkan pula Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 541/ 3150/SJ tentang Pelaksanaan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan penanga- nan pengaduan masyarakat yang di- tetapkan tanggal 17 Juni 2013.
Adapun persoalan yang timbul pada pe- laksanaan BLSM antara lain :
a. Dalam Buku Pegangan Sosialisasi Dan Im plementasi Program-Program Kom- pen       sasi  Kebijakan  Penyesuaian  Subsidi BBM 2013 tidak mencantumkan klausul tentang kegiatan sosialisasi, termasuk institusi apa yang bertanggung jawab melakukannya. Juga tidak ada pen- jelasan mengenai lokasi, bentuk, media, waktu, lingkup, dan kepada siapa sosiali sasi akan dilakukan. Hal ini tentu saja akan menyebabkan sosialisasi BLSM baik kepada aparat pemerintah maupun masyarakat cenderung tidak terstruktur dengan baik, bervariasi dan terbatas. Keterbatasan sosialisasi dan informasi parsial dapat menimbulkan salah paham, pelaksanaan program kurang efektif dan efisien serta dapat memicu ketegangan sosial.
b. Dalam buku pegangan, juga tidak terdapat ketentuan tentang akses Pemda terhadap daftar rumah tangga penerima kartu perlindungan sosial dan penang- gungjawab pendistribusian daftar ter- sebut kepada Pemda. Akibatnya Pemda tidak memiliki daftar penerima di wi- layah nya, sehingga menghambat peran mereka dalam mendukung pelaksanaan program.
Adanya kendala tersebut di atas penulis menawarkan solusi, hendaknya sebelum melaksanakan suatu program, termasuk BLSM hendaknya petunjuk pelaksaan dan
petunjuk teknis sudah disosialisasikan kepada pihak terkait secara jelas, rinci dan menyeluruh pada waktu yang sudah ditetapkan. Memberikan waktu belajar lebih banyak kepada Pemda untuk me- laksanakan program termasuk program BLSM, dengan memberikan tanggung jawab pelaksanaan program kepada Pemda.
c.  Faktor Struktur Hukum ( Legal Stucture )
Faktor Struktur Hukum ( Legal Stucture ), yang dimaksud di sini adalah faktor pelaksana program BLSM, dalam hal ini adalah pemerintah dan kantor pos, aparat desa dan kecamatan.
a. Pemerintah menggunakan data Pen- dataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik Juni 2011, untuk menentukan siapa yang berhak me nerima BLSM. Rumah tangga yang termasuk kategori paling miskin ini kemudian mendapat- kan Kartu Perlindungan  Sosial (KPS). KPS men jadi syarat penerima BLSM. Hal inilah menjadi pangkal persoalan dalam  pelaksanaan program BLSM kare- na terjadi perbedaan data yang dikeluar- kan pemerintah  dengan data di daerah (kecamatan dan desa).
Di mana ada rumah tangga miskin yang seharusnya mendapatkan BL SM justru tidak dapat menikmati, sedang - kan rumah tangga yang se harus nya tidak termasuk kategori miskin  justru menikmatinya, atau masih banyak rumah tangga miskin yang belum masuk ke  dalam daftar penerima BLSM. De ngan meng gunakan data tahun 2011 yang sudah pasti dalam rentang waktu dua tahun, akan terjadi perubahan yang signifi kan,  seperti pindah alamat, sudah meninggal dunia, kemampuan ekonomi- nya berubah, sehingga tidak layak lagi sebagai penerima BLSM.
Pemutakhiran data tidak dilakukan lagi oleh pemerintah dengan alasan un-
Ummy Athiq  | Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau & Konsep Negara .....
tuk menghemat biaya. Seperti yang dijelaskan oleh Direktur Jen deral Per- lindu ngan dan Jaminan Sosial Ke- menterian Sosial, Andi ZA Dulung bahwa  alasan  pemerintah  me ng gunakan data Pendataan Prog ram Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 karena untuk meng- hemat biaya. Menu rutnya, jika memak- sakan  un tuk menggunakan data terba- ru, yaitu 2012 maka dibutuhkan dana se tidak nya Rp 500 miliar. 10 Hal inilah yang menjadikan Program BLSM tidak tepat sasaran sehingga tujuan BLSM se- bagai alat untuk me ringankan beban masyarakat miskin belum sepenuhnya tercapai.
b. Setelah pemerintah pengumuman ke- naikkan harga BBM, saat itu pula pemerintah meluncuran program BL- SM, sehingga membuat sosialisasi terba- tas dan pemda di tingkat desa/kelurah- an tidak mengetahui secara lengkap kebijakan dan aturan pelak sanaannya. Karenanya mereka tidak dapat berperan secara optimal dalam pelaksanaan pro- gram.
c. Aparat desa juga menyampaikan ke- luhan terkait dengan pelaksanaan BLSM. Mereka merasa tidak dilibat kan dalam pemutakhiran data pe nerima BLSM 2013, sehingga ke su litan men- jawab  keluhan  atau  pe  ng a duan  warga miskin yang layak mene rima BLSM namun tidak  ter cantum  namanya dalam daftar  pene rima. 11 Perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan program BLSM,   pe- me rintah   me ng gunakan  data  Pen dataan Prog ram Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, jadi bila terdapat warga yang berubah menjadi miskin pada tahun 2012 dan 2013 jelas nama nya tidak akan tercantum dalam daftar penerima BLSM, hal inilah yang menyebakan
10 Ria, dalam http://linjamsos.kemsos.go.id/modules. php? name=article&sid=99 diakses pada 2 Mei 2014
11 Wawancara dengan Tajudin, SIP. Sekdes Desa Midang Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Tanggal 6 Juni 2014
terjadinya ketegangan sosial/ keresahan dalam masya rakat, akibatnya aparat desa atau kecamatan menjadi sasaran kemarahan/kekecewaan   warga 12
Setiap program penanganan rakyat miskin hendaknya direncanakan dengan sebaik-baiknya termasuk program BLSM, sehingga pelaksana program BLSM dapat menjalankan tugas sesuai dengan juklak dan juknis yang ada. Dalam hal pemutak- hiran data, Kalaulah memang pemerintah berkeinginan untuk menghemat biaya dalam pendataan rakyat miskin, Seharus- nya Pemda dalam hal ini desa/kelurahan harus dilibatkan oleh pemerintah dalam pemutakhiran data PPLS 2011 secara reguler misalnya per 6 bulan sekali, se- belum pelaksanaan program BLSM. Karena desa yang paling mengetahui kon- disi riil  warganya masing-masing, se hingga ke mung kinan kecil akan terjadi salah sasaran dalam pelaksanaan program BLSM.
B. BLSM Ditinjau Dari Konsep Negara Kesejahteraan
1.  Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan ke- sejahteraan sosial, yaitu serangkaian akti- vitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. 13 Pem- bangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa  Indonesia. 14 Pem bangunan kesejah- teraan sosial yang telah dilaksanakan, pada umumnya telah memberi kontribusi peran
12 Wawancara dengan Suparlan, SIP. Camat, kecamatan Lingsar, kabupaten Lombok Barat, Tanggal 8 Juni 2014
13 Edi  Suharto , www.policy.hu/suharto/Naskah%20 PDF/ReinventingDepsos.pdf , diakses pada 9 Desember 2013 14 http://renstra.depsos.go.id/ diakses pada 9 Desember 2013
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 306~324
pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata melalui berbagai macam program. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhan nya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat ber- pengaruh terhadap arah,  tujuan dan keg- iatan-kegiatan program. Menurut Undang Undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai kondisi ter- penuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu me ngembang kan diri, sehingga dapat me laksana kan fungsi sosia- lnya. Guna men capai kondisi yang digam- barkan di atas, maka diperlukan serang- kaian program dan tindakan dalam bentuk sebagai berikut :
1.  Jaminan sosial,
2.  Perlindungan sosial,
3.  Jaring pengaman sosial
Selanjutnya  Mohammad  Tavip,  me nya - ta   kan bahwa strategi pembangunan nasional selama ini masih berkutat pada bagaimana membangun sistem ekonomi agar tumbuh setinggi mungkin, dan  be  lum diarahkan secara bersungguh sungguh untuk membangun sistem jaminaan sosial yang kuat, akibatnya selain Indonesia terus dihadang permasalahan sosial yang se makin kompleks, keberhasilan ekonomi ternyata  sangat  rentan  ter hadap   gun  ca- ngan,  Indonesia memerlukan pen dekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi melain kan pula ber orientasi pada aspek perlindungan sosial. 15
Berkenaan dengan jaminan sosial di Indonesia, pada era reformasi tepatnya tahun 2004 diundangkan sebuah produk
15 Muhammad Tavip, Op. Cit .,  hlm 327
legislasi terkait jaminan sosial, yaitu Undang- Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, atau lebih dikenal dengan UU SJSN. Undang- Undang ini sangat penting dalam konteks perlindungan sosial di Indonesia. Dalam  UU SJSN ini terkandung semangat untuk mengakui jaminan sosial sebagai hak seluruh warga negara, untuk mem- peroleh rasa aman sosial, sejak lahir hingga meninggal dunia. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang  Nomor 40  Tahun 2004, dijelaskan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sos- ial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup- nya yang layak. Dalam Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diran- cang program Jaminan Kesehatan , Jami- nan Kecelakaan Kerja , Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian bagi seluruh rakyat, secara bertahap.
Seperti halnya Jaminan Kesehatan Ma- syarakat (Jamkesmas), dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) pekerja formal. Selain kedua program tersebut ada juga program Asuransi Kesehatan atau Askes bagi PNS, atau pensiunan PNS dan keluar- ganya, ada pula Tabungan dan Asu ransi Pegawai Negeri (Taspen), Asuransi ABRI (ASABRI). 16 Pada tahun 2014 telah diber- lakukan jaminan ke sehatan universal di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Sos- ial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Jami- nan Sosial Pekerja, di bawah Badan Penye- lenggara Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2015. Adapun pen- dekatan yang dipakai dalam program ini bersifat progresif, mencakup skema bantu- an pemerintah bagi penduduk miskin, skema iuran bagi pekerja di luar hubungan kerja dan iuran (persentasi upah) bagi pe- kerja formal. Pada dasarnya Undang-
16 Vladimir Rys, Merumuskan Ulang Jaminan Sosial Kembali Ke Prinsip-Prinsip Dasar , Pustaka Alvabet, Jakarta 20011  hlm X
Ummy Athiq  | Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau & Konsep Negara .....
Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengintegrasikan seluruh penyelenggaran program jaminan sosial bagi seluruh rakyat, baik yang mampu maupun tidak mampu. Pende katan nya menyeluruh, tidak parsial, baik dari aspek pendekatan kelom- pok masya rakat maupun jenis manfaat program jaminan sosial. Hasilnya adalah terbuka peluang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 17

## 2.  BLSM Sebagai Kompensasi BBM
Pada tanggal 17 Juni 2013 Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya me nye- pakati Rancangan Undang-Undang Ang garan Pendapatan dan Belanja Ne- gara 2013 menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang No 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013 yang di- undang kan pada tanggal 18 Juni 2013. Per ubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan telah terjadi perkem- bangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubaha kebijakan fiskal yang ber- dampak cukup signifikan terhadap be- sar an  APBN Tahun 2013 sehingga di- perlukan adanya perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013. Menteri Ke- uangan Muhammad Chatib Basri me- ngatakan dengan disetujui UU  APBN Perubahan 2013, maka belanja negara akan semakin sehat. Menurut dia, defisit anggaran disepakati 2, 38 persen. Dengan demikian, belanja subsidi yang akan lebih terkendali, subsidi akan lebih adil. 18
Dengan disahkannya Undang- Un- dang  APBN Perubahan, yaitu Un dang- Undang No 15 Tahun 2013 tentang
17 Martabat, Jaminan Sosial  Dan  Negara Kesejahteraan , www.jamsosIndonesia.com, 2013 diakses pada 12 Desember 2013
18 Angga Sukma Wijaya, dalam http://www.tempo. co/read/news/2013/06/17/DPR-Setujui-APBN- Perubahan-2013 diakses pada 30 Maret 2014
Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013, maka dapat dipastikan bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi akan dinaikkan. Dan tepat- nya pada tanggal 22 Juni 2013 terjadilah kenaikan harga BBM, yang dirasakan pahit bagi masyarakat, karena kenaikan harga BBM jelas berpotensi memicu  in- flasi dan sekaligus menurunkan tingkat kesejah teraan masyarakat, terutama rumah tangga miskin dan rentan atau ‘near poor’ . Untuk mengantisipasi hal ter sebut, pemerintah telah mempersiap- kan Program Percepatan Dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). Jumlah ke- butuhan dana yang diperlukan dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Program Perlindungan Sosial (P4S) ini dialokasikan Rp29-31 triliun. 19 P4S akan dielaborasi melalui empat skema, yaitu tiga program regular yakni Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), sedang- kan skema keempat adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
BLSM adalah bantuan langsung yang bersifat sementara sebagai kom- pen sasi yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat miskin guna mengurangi beban ekonomi yang semakin menekan kehidupan mereka, sebagai akibat naik- nya harga BBM yang membawa dampak mem bubungnya harga kebutuhan po- kok. Sasaran program BLSM adalah 15, 5 juta Rumah Tangga, atau 25 % Rumah Tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011.  BLSM diberikan dalam jangka waktu empat bulan dengan besaran bantuan senilai Rp. 150.000/ bulan. Kebijakan ini di tempuh sebagai refleksi dari komitmen amanat konstitusi untuk kesejahteraan yang berkeadilan dan
19 Arief Khumaedy, BLSM Bukan untuk ‘Menyogok’ Rakyat .htm, diakses pada 21 April 2014
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
306~324
mem prioritaskan perlindungan bagi ke- lompok masyarakat miskin. Namun sayang pendapat ini juga dicurigai bertendensi kepentingan poli tik yaitu sebagai upaya memenangkan pemilu 2014.
3.  BLSM ditinjau dari Konsep Negara Ke- sejahteraan
a.  BLSM menurut pandangan John M Keynes
Sebagaimana yang dikemukakan ter  dahulu  bahwa  berdasarkan  pe - mikiran  John M Keynes yang me ng- kri tik  pe nerapan  kebijakan laissez faire yang justru berdampak tidak baik kepada masyarakat. Menurut- nya, agar dapat me minimumkan implikasi negatif me kan isme pasar tersebut, negara harus melakukan in- tervensi dan melindungi warganya, terutama untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Bah- kan untuk me ngimbangi bekerjanya pasar  yang  ber  ke adilan  itu,   negara harus  meng imbangi nya   dengan  men- cipta kan la pangan kerja, intervensi di bidang moneter dan fiskal dan memberikan proteksi tertentu agar masyarakat dapat berperan dalam membangun eko nominya. Bila kita kaji lebih jauh masalah kenaikan BBM dengan program BLSM me- mang terlihat sebagai kebijakan pe  merintah  yang  paradoks   dalam mewujudkan negara kesejahteraan.
Dari satu sisi, keinginan menaik- kan harga BBM ini adalah me- ngikuti mekanisme pasar sesuai dengan pemikiran neoliberalisme. Namun, dari sisi lain, dana lebih dari kenaikan  BBM ini sebenarnya di- gunakan sepenuhnya untuk mening- katkan kesejahtera an masyarakat me lalui subsidi kepada masyarakat bawah. Dalam hal ini, sebenarnya pe  merintah  sedang  berusaha   ber-
sikap moderat menye imbangkan kebija  kan negara kapitalis yang di- amalkan  nya  dan  mewujudkan   negara kesejahteraan. Sesungguhnya dari lo gika pemerintah dan keadaan ne ga ra Indonesia dengan kasus program  BLSM telah menunjukkan bahwa pemerintah lebih menitik beratkan pada konsep walfare state , di mana keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin dengan memberi bantuan sosial. Menurut pemerintah yang pada waktu itu me nerapkan kebijakan menaikkan harga  BBM, yang otomatis akan di- sertai kenaikan harga komoditas lain. maka merupakan hal yang sangat mendesak bagi pemerintah untuk mengeluarkan program BL- SM kepada orang-orang miskin se- bagai bentuk timbal balik akibat dari naiknya harga BBM dan harga kebutuhan pokok, dengan demikian tingkat konsumsi masyarakat tidak langsung turun drastis, inilah sebagai wujud proteksi yang diberikan pe- merintah untuk mempertahankan ke sejahteraan rakyatnya, tentu sa- ja dalam upaya mewujudkan ne- gara kesejahteraan ( welfare state ). Hal ini sejalan dengan pendapat Kranenburg yang menyatakan bahwa negara selain bertugas membina ketertiban hukum, ia juga ikut ber- tanggungjawab dalam membina dan mewujudkan kesejahteraan bagi rak- yatnya. 20
b. BLSM menurut pandangan J. Ben- tham
Seperti halnya Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menim- bulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, se- suatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pe me rintah harus selalu diarahkan
20 Elsabakh, Loc . Cit .
Ummy Athiq  | Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau & Konsep Negara .....
untuk meningkatkan kebahagiaan se   banyak  mungkin  orang.  BLSM pada dasarnya me rupakan kebaikan pe merintah da lam mewujudkan ke- bahagiaan rakyat terutama rakyat miskin, hal ini masuk akal karena pada dasarnya Konsep kesejahter- aan suatu negara berawal dari ma- salah ke miskinan yang ada di dalam masya rakat. Seperti yang kita ke- tahui di Indonesia angka kemiski- nan sangat tinggi dan terdapat ke- senjangan so sial yang sangat dalam akibat kurang adanya pemerataan kesejahteraan. Seandainya rakyat Indo nesia memiliki kesejahteraan yang merata,  rakyat tidak perlu risau meng hadapi kenaikan harga BBM dan komoditas lain di pasar, oleh karena itu BLSM dihadirkan untuk membantu rakyat mengatasi kemiskinannya pada situasi terse- but. Pantaskah jika pemerintah diam saja melihat kemiskinan yang se- dang menjerat rakyatnya di negara yang mengusung konsep negara kes- ejahteraan? Dengan adanya program BLSM, pemerintah paling tidak bisa meredam sejenak kesulitan rakyat- nya sebagai wujud kebaikan yang menimbulkan kebahagiaan ekstra bagi rakyatnya. Progam BLSM juga bukan merupakan satu-satunya pro- gram untuk mengentaskan masalah kemiskinan, akan tetapi program inilah yang dirasa cocok oleh pemer- intah untuk mengatasi dampak ke- naikan  BBM, mengingat program ini juga hanya berlaku sementara untuk menutupi tingkat konsumsi pada masa kritis itu.
Sebenarnya bila kita kaji lebih jauh dari pendapat Bentham tentang “aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan ke- baha gian sebanyak mungkin orang” menunjukkan bahwa seharusnya ke-
bijakan pemerintah itu tidak hanya ditujukan kepada rakyat miskin saja tetapi sebanyak mungkin orang. Sehubungan dengan itu Bentham juga mengatakan bahwa Negara ke- sejahteraan ditujukan untuk me nye- diakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyeleng gara- kan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan ke- sejah teraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Secara konseptual pendekatan negara kesejahteraan tidak difokuskan untuk menangani ke miskinan.
Tetapi, sejatinya ia tetap memi- liki pengaruh terhadap penguran- gan  ke   miskinan.  Program-program negara kesejahteraan lebih bersifat hol istik , preventif , melembaga dan ber  kelanjutan. Karena, menurut pe- ndekatan negara kesejah teraan, cara yang terbaik untuk mem bantu orang miskin tidaklah dengan mentarget- kan program-prog ram nya hanya pada orang miskin saja. Dengan begitu, prog ram dapat menjamin bahwa ter- dapat kerangka umum penge lolaan dan pendistribusian sumber-sum- ber, pelayanan-pelayanan dan kes- empatan-kesempatan yang mema- dai untuk memenuhi kebutuhan orang dan dapat dijangkau oleh se- tiap orang. Dengan kata lain, dalam mengatasi kemiskinan, sistem neg- ara kesejahteraan tidak hanya beru- paya memberi bantuan pada orang miskin. Melainkan memberikan per- lindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan. BLSM yang bersifat temporer, ber- durasi pendek dengan cakupan ter- batas (hanya untuk orang miskin)
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
306~324
sesungguhnya tidak  sesuai dengan teori  negara kesejahteraan menu- rut Bentham . Akan tetapi jika me- lihat dalam pengeluaran kebijakan program ini dari sisi sudut pandang konsep Welfare State , hal tersebut memang ada benarnya karena Wel- fare State mengatakan bahwa negara memang harus menjamin terseleng- garanya kesejahteraan dalan negara sebagai wujud dari peran negara.
c. Model negara kesejahteraan Indo- nesia
Perkembangan negara kesejah- tera an ini mengalami penyesuaian dengan kondisi di masing-masing negara. Kini, negara kesejahteraan masih dianut oleh negara maju dan berkembang. Dilihat dari besarnya anggaran negara untuk jaminan sosial, sistem ini dapat diurutkan ke dalam empat model, yaitu:
1.  Model universal
2.  Model institusional
3.  Model residual
4.  Model minimal
Seperti yang kita ketahui, bahwa Jaminan sosial dari pemerintah In- donesia diberikan secara sporadis, temporer dan minimal yang umum- nya hanya diberikan kepada pe gawai negeri dan swasta yang mampu membayar premi, maka dapat disim- pulkan bahwa Indonesia termasuk negara yang menganut model keem- pat yaitu model minimal. Akan teta- pi dengan dimasukannya program BLSM termasuk juga Program Ban- tuan Siswa Miskin (BSM), Program RASKIN, Program Keluarga  Harapan (PKH), dan juga Program Infrastruk- tur Pedesaan dalam program ke- sejahteraan masyarakat, maka ter jadi pergeseran model, yaitu dari model minimal ke model residual.
Dalam model residual tersebut Jami- nan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok le- mah, seperti orang miskin, cacat dan penganggur. Dengan kata lain, pro- gram kesejahteraan diberikan kepa- da masya rakat yang kurang  mampu sebagai mana ketidak mampuan  golo- ng an-golongan ter sebut bersaing dalam kehidupan di masyarakat. Kita tahu bahwa penerapan model residual ini akibat dari kenaikan harga  BBM, dampaknya adalah neg- ara harus menyelaraskan keadaan ekonomi golongan yang tidak mam- pu tersebut, agar tingkat konsumsi mereka tak langsung turun begitu saja. Dengan mengalokasikan dari keuntungan penjualan BBM yang subsidinya dipotong guna mem bantu mereka yang memang belum siap menghadapi kenaikan harga BBM.
Hal ini tentunya sejalan dengan konsep negara kesejahteraan yang diungkapkan oleh Edy  Suharto yang me nyatakan bahwa “ Kondisi se- jahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pen- dapatan dapat dipenuhi, serta mana- kala manusia memperoleh perlind- ungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupanny a.” Sebagai bahan perbandingan model re sidual yang di anut di Amerika serikat, didanai melalui pajak dan diberi- kan kepada individu atau ke luarga setelah melalui penyelidikan status sosial ekonominya.
D. BLSM ditinjau dari konsep negara kesejahteraan Indonesia
BLSM merupakan salah satu program kompensasi yang diberikan pemer- intah kepada orang miskin guna mengurangi beban ekonomi yang semakin menekan kehidupan me-
Ummy Athiq  | Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau & Konsep Negara .....
reka, sebagai akibat naiknya harga BBM yang membawa dampak mem- bubungnya harga kebutuhan pokok. Pemberian  BLSM kepada rakyat miskin oleh pemerintah se bagai upaya mengemban ama nah negara kesejah teraan yang dianut negara Indonesia, yang dituangkan dalam tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, di samping itu juga sebagai wujud pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) yang meng atur “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh Negara” dan pada ayat (2) dinya takan bahwa “Negara mengembangkan sis tem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu se- suai dengan martabat kemanusiaan.” Namun titik persoalannya adalah BLSM sebagai bentuk perlindungan sosial yang bersifat sementara, ber- jangka pendek, dan bersifat proyek semata, dan bersifat terbatas ( hanya untuk orang miskin saja) dalam menangani kemiskinan, tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Menurut Undang Undang No. 13 Ta- hun 2011 , penanganan fakir miskin harus merupakan kebijakan nasional yang berpi- hak kepada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
Bagaimana mungkin penanganan  fakir miskin dilaksanakan dengan program dadakan dan bersifat sementara, dengan menunggu adanya dana kompensasi dari pengurangan subsidi BBM? sebagaimana
ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, dalam Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpa- du, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, pro- gram dan kegiatan pemberdayaan, pen- dampingan, serta fasilitasi untuk me- menuhi kebutuhan dasar setiap warga neg- ara. Selanjutnya dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Penanganan fakir miskin dilak- sanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pe merintah, pemerin- tah daerah, dan masyarakat. Dalam Pasal 5 mengedepankan peran negara yang aktif melakukan intervensi sosial guna member- antas fakir miskin melalui program yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) meliputi:
a.  pengembangan potensi diri
b.  bantuan pangan dan sandang
c.  penyediaan pelayanan perumahan
d.  penyediaan pelayanan kesehatan
e.  penyediaan pelayanan pendidikan
f.  penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
g.  bantuan hukum dan/atau
h.  pelayanan sosial.
Pada ayat (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a.  pemberdayaan kelembagaan masya- rakat
b.  peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha
c.  jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin
d. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan, dan/atau
e. koordinasi antara kementerian/
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
306~324
lembaga dan pemerintah daerah.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam menangani fakir miskin tidak bisa dilakukan melalui kebijakan yang bersifat sementara namun harus secara terprog- ram, terencana, terarah, dan berkelanju- tan, dengan dijalinnya kerjasama dan koordinasi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah. Di negara maju program welfare dilaksanakan oleh pemerintah lokal dan negara bagian/ provinsi. Memang kapasitas pe merintah daerah di Indonesia masih terbatas, tetapi mereka dapat diberdayakan dalam me- ngelola program ini. Pemerintah sudah memilih kantor pos untuk menyalurkan BLSM,  berarti program ini dilakukan secara tersentral. Hal ini jelas telah meng- urangi waktu belajar pemerintah daerah dalam mengelola program ini. Adanya mekanisme penyaluran BLSM yang lang- sung dilaksanakan dari pusat ke kantor pos di daerah kabupaten/kota tersebut, sesungguhnya telah menyalahi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
BLSM berangkat dari pemikiran bahwa orang-orang miskin yang baru terangkat dari status miskin adalah mereka yang memperoleh pendapatan setiap bulan Rp. 288.000/orang. 21
Maka ketika pemerintah karena te- kanan pasar menaikkan harga BBM, orang-orang yang baru terangkat dari status miskin itu jatuh menjadi miskin lagi. Karena itu, mereka perlu diberi BLSM untuk menahan guncangan ekonomi dan tidak terjerembab ke lembah kemiskinan. Pandangan ini jelas menyesatkan, Karena : Pertama , menetapkan orang bebas dari status miskin setelah memperoleh pen- dapatan Rp. 288.000 per kapita, per bulan jelas tidak tepat, tidak adil dan menghina orang miskin. Simak saja ketentuan Bank
21 Abdul Hakim G Nusantara, Loc. Cit.
Dunia yang mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang, yang mana seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US$ 2 per hari  setara dengan Rp. ± 18.000, masuk dalam kategori miskin. Kedua , BLSM sebesar Rp150.000 per bulan/ keluarga, jelas tidak akan sanggup me- mberdayakan orang miskin menghadapi beban kehidupan yang makin berat setelah naiknya harga BBM.
Tentu saja pandangan ini tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 angka (1) dan (3) yang mengatur antara lain prinsip-prinsip hu- kum sebagai berikut : Pertama , pengertian ”fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian, tetapi tidak mempunyai kemampuan me menuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.” Kedua ,  kebutuhan dasar adalah ” kebutuhan pangan, sandang, per umahan,   ke se hatan,  pendidikan,  peker- jaan, dan/ atau pelayanan sosial .” Jadi Batas bebas dari kemiskinan pada angka Rp. 288.000 yang menjadi kebijakan pe- merintah untuk me ngukur penurunan jumlah orang miskin, bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
Pada dasarnya dalam negara yang me- ngusung konsep negara kesejahteraan, BLSM adalah hak masyarakat hal ini se- suai dengan ketentuan Undang-undang no mor 11 tahun 2009 tentang Kesejah- teraan Sosial, pada Pasal 4 dinyatakan bah- wa “ Negara bertanggung jawab atas penye- lenggaraan kesejahteraan sosial .” Hal ini mengandung arti bahwa pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat me- rupakan kewajiban Pemerintah. Kewajiban pemerintah untuk melakukan Catur Prog- ram Kesejahteraan Sosial, yakni re ha- bilitasi, pemberdayaan, perlindungan dan
Ummy Athiq  | Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau & Konsep Negara .....
jaminan sosial (Pasal 6). Namun de mikian BLSM yang sifatnya sementara dan berdur- asi pendek, menjadi tidak konsisten den- gan Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Dalam Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ada- lah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan per lindungan sosial. selanjutnya pada Ayat 1 dijelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiri- tual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksana kan fungsi sosial nya. Hal ini mengandung arti bahwa dalam membantu orang miskin harus me- miliki program yang jelas, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, paling tidak sampai warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat me laksanakan fungsi sosialnya. Dengan demikian keberadaan Pasal 15 yang me nyatakan bahwa :
(1)Bantuan sosial dimaksudkan agar se- seorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami gun cangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
(2)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/ atau berkelanjutan dalam bentuk:
a. bantuan langsung;
b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
c. penguatan kelembagaan.
Dalam Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa bantuan langsung bersifat se- mentara dan/atau berkelanjutan dinilai tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa per-
lindungan sosial yang diselenggarakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Agar kedua pasal tersebut konsisten maka seharusnya bunyi pasal 15 ayat 2 adalah Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berkelanjutan dan ter program hingga masyarakat dapat menjalani hidup secara wajar. Seperti nama nya bantuan sementara, tentulah ini program dadakan yang tidak berbasis konsep dan implementasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Program dan ang- garan ini semacam uang sogok pe merintah supaya rakyat terhibur semen tara. Hal demikian bersifat disin sentif karena men- didik rakyat usia produktif untuk mem- peroleh pembayaran tanpa imbal jasa. Dalam khasanah keuangan negara, semua program welfare dialokasi kan dengan permanen selama target masih memiliki suatu sifat atau keadaan tertentu. Semua target dibatasi dan diatur dalam undang- undang atau peraturan yang rigid . Tentulah hal ini hanya dapat diimplemen- tasikan dengan sistem administrasi yang baik dan matang. Jadi adanya BLSM sebenarnya sudah menuju ke arah yang bagus, hanya saja harus dijadikan sebagai kebijakan yang sustainable atau ber- kelanjutan, dan ter program, sehingga tidak terkesan sebagai kebijakan setengah hati, tanpa adanya platform kebijakan yang mapan.
Jadi dalam mengatasi kemiskinan, dalam sistem negara kesejahteraan tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin saja, melainkan memberikan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan. seperti yang di atur dalam Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sisten Jaminan Sosial Nasional, pada Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk men- jamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Tentunya program-program negara ke-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
306~324
sejahteraan lebih bersifat holistik , preventif , melembaga dan berkelanjutan. BLSM yang bersifat temporer, berdurasi pendek dengan cakupan terbatas (hanya untuk orang miskin) sesungguhnya baru bisa disebut sebagai program quasi welfare state.

## KESIMPULAN
Dari uraian pembahasan permasalahan yang dikemukakan dalam bab-bab se- belum nya, maka dapatlah di tarik sim- pulan sebagai berikut :
1. Kebijakan program BLSM ditinjau dari konsep negara kesejahteraan pada dasarnya  BLSM merupakan salah satu bentuk dari jaminan hak asasi sosial rakyat, sebagai ciri dari negara kesejah- teraan. Program BLSM digulir kan se- bagai upaya pemerintah untuk meng- emban amanah negara kesejahteraan yang dituangkan dalam tujuan negara dan sebagai wujud pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) dan (2), namun BLSM yang bersifat semen- tara, berdurasi pendek dan ber sifat proyek semata dalam me nangani ke- miskinan dinilai tidak konsisten dengan : a) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat 2, dan Pasal 5. b) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 2 c) Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sisten
Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 Ayat 1. Dengan kata lain, dalam mengatasi ke- miskinan, sistem negara kesejah teraan tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin, melainkan memberi- kan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari ke miskinan. Program-program negara kesejah teraan lebih bersifat holistik,  preventif, me- lembaga dan berkelan jutan. Jadi BLSM yang bersifat tem porer, berdurasi pendek  dengan ca kupan terbatas (hanya untuk orang mis kin) sesungguhnya tidak konsisten  dengan konsep  negara hukum kesejah teraan dan  BLSM lebih tepat disebut sebagai program quasi wel- fare state
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan BLSM meliputi a) Faktor substansi Hukumnya yaitu ber- kaitan dengan peraturan yang men- dasari pelaksanaan program BLSM, yang me nunjukkan bahwa belum ada- nya peng aturan yang jelas tentang pelak sanaan sosialisasi dan juga tidak terdapat ke tentuan tentang akses Pemda sebagai penanggung jawab dalam pelak- sanaan program ini. b) faktor struktur hukum nya dalam hal ini ada lah pelaksa- na program BLSM, yaitu pemerintah meng gunakan  data  PPLS yang dilaku- kan BPS tahun 2011, untuk menentu- kan  me nerima  BLSM sehingga BLSM berpotensi salah sasaran.

## Daftar Pustaka
Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2006 _______, Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial, UMM Press, Malang, 2007
Eidi Krina Jason Sembiring, dalam Femi adi soempeno, Pemimpin Dengan Tahta Rakyat,  galang press group, 2009
Muhammad Tavip, Dinamika Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia dalam UUD 1945, Disertasi, Universitas Brawijaya, 2013
Ummy Athiq  | Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau & Konsep Negara .....
Angga Sukma Wijaya, dalam Arief Khumaedy, BLSM Bukan untuk ‘Menyogok’ Rakyat.htm, diakses pada 21 April 2014
Badan Pusat Statistik dalam http://www.bps.go.id/?news=1023 diakses pada 22 Desember 2013
Beni Sindhunata dalam http://www.investor.co.id/opini/bola-salju- ketimpangan-ekonomi/78299 diakses pada 19 Maret 2014
Dea Chadiza Syafina, dalam Dini Tri Winaryani dalam http:// joglosemar.co/2013/06/penyaluran-blsm-salahi-uu.html diakses pada 20 Januari 2014
Hanif vidi dalam http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori- welfare-state-menurut-jm-keynes.html diakses pada 10 Desember 2013
http://nasional.kontan.co.id/news/penduduk-miskin-2013- mencapai-96-juta-jiwa diakses pada 22 Desember 2013
http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/20/19/751993/inilah- pokok-pokok-apbn-p-2013 diakses pada 30 Maret 2014
http://renstra.depsos.go.id/ diakses pada 9 Desember 2013 http://setkab.go.id/berita-5449-angka-melek-aksara-Indonesia-setara- singapura-dan-malaysia.html diakses pada 19 Maret 2014
http://www.tempo.co/read/news/2013/06/17/087489036/DPR- Setujui-APBN-Perubahan-2013 diakses pada 30 Maret 2014 http://www.tempo.co/read/news/2013/10/08/173520058/Angka- Harapan-Hidup-Indonesia-Naik diakses pada 19 Maret 2014
Ika, Distribusi BLT dimungkinkan akan dilakukan lagi dalam pemilu 2014 dalam http://www.ugm.ac.id/id/post/page?id=5513 diakses pada 19 November 2013
Maria Farida Indrati, dalam http://www.antikorupsi.org/en/content/ apa-beda-keppres-perpres-inpres diakses pada 13 Maret 2014
Martabat, Jaminan Sosial Dan Negara Kesejahteraan, www. jamsosIndonesia.com, 2013 diakses pada 12 Desember 2013
Prasetyantoko, krisis finansial dalam perangkap ekonomi neoliberal, penerbit buku kompas, Jakarta, 2009
Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan Draft 11 B RUU-AP 6_1_06.DOC
Ridwan HR, Hukum Administrasi negara, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011,
Sapto Waluyo – detik News http://news.detik.com/read/2013/06/2 4/121215/2282211/103/salah-paham-blsm diakses pada 26 November 2013
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 306~324
Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 2013
Tribun news dalam http://batam.tribunnews.com/2014/02/13/ pendapatan-per-kapita-Indonesia-naik-dua-kali-lipat-jadi- rp-48-jutatahun diakses pada 19 Maret 2014
Vladimir Rys, Merumuskan Ulang Jaminan Sosial Kembali Ke Prinsip-Prinsip Dasar , Pustaka Alvabet, Jakarta 2011
Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang RI Nomor UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
Undang Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan social, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)