## TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN  HIDUP
Khristyawan Wisnu Wardana dan Erna Susanti (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

## Abstrak
Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dalam kehidupan manusia, karena manusia dalam memenuhi kebutuhannya tergantung sekali dengan lingkungan.  Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang – undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dinyatakan  bahwa  Kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Dengan  adanya  perkembangan  teknologi,  maka  semakin  besar  pula  kesempatan  untuk mendirikan  industri  oleh  karenanya  lingkungan  hidup  secara  langsung  akan  terganggu  karena  efek samoing  dari  industri  adalah  limbah,  sedangkan  pertumbuhan  penduduk  memerlukan  lahan  baru  bagi perumahan, pangan dan lapangan kerja.
Undang – undang lingkungan hidup terdahulu (Undang – undang Nomor 4 Tahun 1982) tidak mengatur tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan, sedangkan di Undang - undang Nomor  23  Tahun  1997  pada  pasal  45  dinyatakan,  bahwa  “tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dilakukan  oleh  atau  atas  nama  suatu  badan  hukum,  perseroan,  perseriktan,  yayasan,  atau  organisasi ancaman  pidana  denda  diperberat  dengan  sepertiga”.  Dengan  kata  lain  perbuatan  pencemaran  yang dilakukan oleh badan hukum dapat di kategorikan sebagai Kejahatan Korporasi.
Key Words : Tanggung Jawab, Korporasi, Lingkungan  Hidup, Pencemaran Lingkungan  Hidup

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan sebagai
manifestasi percepatan  aplikasi  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi  (IPTEK)  yang  dengan  segenap aspek  dan  orientasinya,  telah  mengubah  dan memajukan  pola  standarisasi  kehidupan  dari suatu  bangsa.  Adapun  arah  dan  sasaran  utama pembangunan nasional kita adalah peningkatan taraf perekonomian dan pembangunan manusia seutuhnya,  yang  pada  salah  satu  peranan  dan penentunya  ditunjang  oleh  perindustrian  yang kokoh,  berdaya  guna  secara  optimal  bagi seluruh  sumber  daya  alami  maupun  sumber daya insani.
Di  dalam  Garis-garis  Besar  Haluan
Negara (GBHN) menyebutkan bahwa pembangunan di Indonesia adalah
pembangunan  di  segala  bidang,  antara  lain pembangunan  di  bidang  ekonomi  termasuk pembangunan  manusia  seutuhnya.  Dalam perencanaan pembangunan dewasa ini
Pemerintah Indonesia bertekad untuk
meningkatkan taraf hidup bagi seluruh warganya, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya  perusahaan  atau  pabrik  yang didirikan  baik  oleh  pihak  pemerintah  maupun swasta.
Dalam  bukunya,  Munadjat  Danusaputro berpendapat  bahwa  pembangunan  yang  berarti mengolah dan merubah sumber daya lingkungan  yang  berupa  sumber  daya  insani maupun  sumber  daya  alami,  untuk  mencapal
suatu tujuan
tertentu ( Munadjat
Danusaputro,1985:5).  Pembangunan  industri di  suatu  daerah  akan  mempengaruhi  keadaan masyarakat  sekitarnya,  baik  mencakup  faktor positif  maupun  negatif  dari  perkembangan suatu  daerah  industri.  Adapun  faktor-faktor yang  bersifat  positif  akibat  perkembangan industri tersebut, antara lain sebagai berikut: 1. Dengan  semakin  meningkatkan  jumlah pabrik  atau  perusahaan  yang  didirikan, berarti semakin banyak lapangan kerja yang dibuka, Dengan demikian akan mengurangi angka pengangguran dalam masyarakat;
2. Meningkatnya income perkapita bagi masyarakat  di  sekitar  daerah  industri tersebut.
Adapun  faktor  yang  berdampak  negatif bagi masyarakat, akibat perkembangan industri tersebut, antara lain adalah:
1. Terjadinya  berbagai  macam  pencemaran lingkungan hidup di sekitar masyarakat, hal ini mengakibatkan adanya gangguan kesehatan bagi masyarakat;
2. Di  samping  itu  keadaan  yang  demikian akan  merubah  sistem  atau  struktur  tanah, misalnya tingkat kesuburan tanah dan hasil pertanian akan berkurang atau bahkan tidak berproduktif lagi.
Pencemaran  lingkungan  yang  terjadi  di daerah  industri  pada  umumnya  disebabkan kurang sempurnanya sistem pengolahan limbah  yang  ada,  hal  ini  akan  menimbulkan problem  polusi  misalnya  pencemaran  udara, air,  dan  tanah  yang  akan  menjadi  kurang sehatnya  bagi  kehidupan  umat  manusia.
Adapun  pada  sisi  lain  yang  lebih  tegas  dapat dilihat  dalam  pada  tujuan  pembangunan industri,  yaitu  pada  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1984, tentang Perindustrian, pasal 3 ayat 1,  menyatakan  bahwa  "Pembangunan  industri bertujuan  untuk  meningkatkan  kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam dan  atau hasil  budidaya  serta  dengan memperhatikan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup".
Dengan  demikian,  pembangunan  yang berwawasan  lingkungan  adalah  pokok  acuan yang  komprehensif  yang  adil  bagi  semua ekosistem  yang  berkembang,  berdayaguna, sekaligus  sebagai  tempat  layak  bagi  semua makluk  hidup  untuk  mempertahankan  dan mereproduksi  diri  (mengembangbiakan  anak keturunannya)  tanpa  gangguan  dan  secara alami.  Orientasi  pembangunan  yang  tidak berprinsip  keseimbangan,  akan  sering  dan selalu memiliki pengaruh luar yang lebih besar dan  bahkan  tidak  sebanding  dengan  hasil pembangunan  yang  dicapainya.  Untuk  itulah demi  tercapainya  cita-cita  pembangunan  yang berwawasan lingkungan seperti yang dimaksud dalam  pasal  4  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan, adalah:
Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:
1. Tercapainya  keselarasan,  keserasian,  dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya  manusia  Indonesia  sebagai insan  lingkungan  hidup  yang  memiliki sikap  atau  tindak  melindungi  dan  membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya  kepentingan  generasi  masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup;
5. Terkendalinya  pemanfaatan  sumber  daya secara bijaksana;
6. Terlindunginya  negara  kesatuan  Republik Indonesia  terhadap  dampak  usaha  dan/atau kegiatan  di  luar  wilayah  negara  yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.
Setiap  kegiatan  pembangunan  hendaknya tidak  meninggalkan  dan  selalu  mengikutkan pengelolaan lingkungan, dengan demikian akan terjadi suatu pencapaian tujuan yang dimaksud pasal  4  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1997, atau dengan kata lain setiap kebijaksanaan  yang  ditempuh  pemerintah maupun  pihak  swasta  dalam  pembangunan harus  berusaha  untuk  mewujudkan  cita-cita tersebut.
Namun  demikian  pada  akhir-akhir  ini setiap  pembangunan,  hampir  dapat  dikatakan selalu  ada  pelanggaran  hukum,  terutama
berkaitan langsung dengan lingkungan, meskipun  pemerintah  sudah  menggalakkan pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan, pelanggaran  yang  disengaja  maupun  karena kelalaiannya dari pengelola perusahaan (korporasi).  Pelanggaran  yang  dilakukan korporasi  ini  sulit  untuk  dijangkau  dengan hukum', hal ini terjadi karena lemahnya sistem hukum  yang  mengatur  lingkungan.  Sistem hukum yang mengatur lingkungan ini memang lemah, hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya  Undang-undang  Nomor  4
Tahun  1982  tentang  Lingkungan  Hidup. Undang-undang
ini menandai awal pengembangan  perangkat  hukum  sebagai dasar  bagi  upaya  pengelolaan  lingkungan hidup dan makin tingginya kesadaran masyarakat  dalam  mendukung  pembangunan yang  berwawasan  Iingkungan.    juga  makin banyaknya organisasi masyarakat dalam pelestarian  lingkungan,  dengan  demikian masyarakat tidak hanya terlibat dalam pembangunan,  akan  tetapi  ikut  terlibat  secara langsung  dan  berperan  secara  nyata.  Belum berjalan  lama  (15  tahun)  undang-undang  ini telah  menimbulkan  berbagai  masalah,  karena dalam  prakteknya  undang-undang  ini  banyak kekurangan,  sehingga  diganti  atau  diperbarui dengan  Undang  Undang  No.  23  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini berupaya
mendayagunakan  berbagai  ketentuan  sanksi administrasi,  perdata,  dan  pidana.  Undang- undang  ini  juga  mengefektifkan  penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan untuk  mencapai  kesepakatan  antara  pihak yang bersengketa dan juga dibuka
kemungkinan dilakukannya gugatan
perwakilan (class action).
Dalam pelanggaran terhadap lingkungan hidup  yang  terjadi  pada  masa  kini  maupun masa  yang  akan  mendatang,  sebagian  besar dilakukan  oleh  korporasi  atau  perusahaan, karena  perusahaan  merupakan  suatu  produsen yang  memasok  kebutuhan  masyarakat  dan secara  langsung  banyak  mengeluarkan  polusi, apakah  polusi  udara,  tanah  maupun  air. Dengan  diundangkannya  Undang  Undang Nomor  23  Tahun  1997  dapat  diharapkan menekan pencemaran terjadi.

## B. Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  tersebut  di  atas,  ada suatu  pertanyaan  yang  sering  muncul  dalam masyarakat, dapatkah korporasi sebagai pencemar lingkungan dimintai tanggungjawab pidana  sesuai  ketentuan  dalam  Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997 ?

## PEMBAHASAN
Lingkungan  hidup  merupakan  bagian  yang mutlak dalam kehidupan manusia, karena manusia dalam  memenuhi  kebutuhannya  tergantung  sekali dengan  lingkungan.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara dan tanah  merupakan  suatu  kesatuan  ekosistem  yang tak  dapat  dipisahkan  antara  satu  dengan  yang Iainnya. Lingkungan hidup itu sendiri mempunyai pengertian, menurut pasal1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun  1997  adalah  sebagai  berikut:  “Kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan  dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya,  yang  mempengaruhi  kelangsungan perikehidupan  dan  kesejahteraan  manusia  serta mahiuk  hidup  lain”.  Pasal  1  ayat  (1)  ini  yang dimaksud  Iingkungan  hidup  adalah  benda,  daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu atau ruang tempat  manusia  atau  makhluk  hidup  berada  dan dapat  mempengaruhi  hidupnya.  Otto  Soemarwoto sendiri  memberikan  definisi  sebagai  berikut: Lingkungan  hidup  adalah  jumlah  semua  benda dan  kondisi  yang  ada  dalam  ruang  yang  kita tempati  yang  mempengaruhi  kehidupan  kita secara  teoritis  ruang  itu  tidak  terbatas  jumlahnya, oleh  karena  misalnya  matahari  dan  bintang termasuk  di  dalamnya.  Namun  secara  praktis  kita selalu  memberi  batas  pada  ruang  lingkungan  itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh  faktor  alam  seperti  jurang,  sungai  atau  laut, faktor  ekonomi,  faktor  politik  atau  faktor  lain. Tingkah  laku  manusia  juga  merupakan  bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus  diartikan  secàra  luas,  yaitu  tidak  saja Iingkungan  fisik  dan  biologi,  melainkan  juga lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  budaya  Kedua definisi tersebut, dapat dilihat adanya unsur-unsur dan lingkungan hidup, sebagai berikut :
1. Semua  berada  yang  berupa  manusia,  hewan tumbuhan, tanah, air dan udara;
2. Daya  atau  energi,  sesuatu  yang  memberi kemampuan untuk menjalankan kerja;
3.  Ruang,  merupakan  tempat  berlangsungnya ekosistem dan proses lingkungan hidup; 4 Waktu,  bagian  terpenting  dan  proses Iingkungan hidup;
5. Keadaan  atau  kondisi  yang  mempunyai keragaman satu sama lainnya;
6. Perilaku atau tabiat;
7. Proses  interaksi,  pada  hakekatnya  mampu dan  berpotensi  untuk  mempengaruhi  dan dipengaruhi  oleh  sesama  komponen  lain dan  potensi  inilah,  maka  tumbuh  interaksi Iingkungan  yang  selanjutnya  berwujud dan berfungsi sebagai mata rantai kehidupan.
Setiap  kegiatan  manusia  baik  dalam bentuk  yang  kecil  maupun  besar  dalam Iangkah  yang  isidentil  ataupun  rutin  selalu mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia  tidak  akan  lepas  pula  dan  pengaruh
lingkungan  yang  datang  dan  alam  sekitar  dan hubungan  antar  individu  ataupun  antar masyarakat. Masalah lingkungan timbul sebagai  akibat  dan  kondisi-kondisi  seperti melampaui  kemampuan  suatu  komponen,
adanya ketidak seimbangan diantara komponen,  terganggu  fungsinya  atau  sama sekali  tidak  berfungsi.  Menurut  Emil  Salim yang  menjadi  penyebab  utama  dan  masalah lingkungan adalah: (Emil Salim,1981)
1. Adanya perkembangan teknologi; dan
2. Ledakan penduduk. Dengan adanya perkembangan
teknologi, maka semakin besar pula kesempatan  untuk  mendirikan  industri  oleh karenanya  lingkungan  hidup  secara  langsung akan  terganggu  karena  efek  samping  dan industri adalah limbah, sedangkan pertumbuhan  penduduk  memerlukan  lahan baru  bagi  perumahan  dan  pangan.  Kedua  hal tersebut  menyebabkan  masalah  lingkungan yang pokok, yaitu:
1. Perusakan lingkungan hidup, menurut pasal 1  butir  14  UUPLH  menyatakan  bahwa “perusakan  lingkungan  adalah  tindakan yang  menimbulkan  perubahan  langsung atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik dan/atau  hayatinya  yang  mengakibakan lingkungan  hidup  tidak  berfungsi  lagi dalam  menunjang  pembangunan  yang berkelanjutan”.
2. Pencemaran  lingkungan  hidup,  menurut pengertian pasal 1 butir 12 UUPLH, adalah “masuknya  atau  dimasukannya  makluk hidup,  zat,  energi  dan  atau  komponen  lain ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan manusia  sehingga  kualitas  turun  sampai  ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan  hidup  tidak  dapat  berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.
Sesuai dengan pengertian dan pasal I butir 12 UUPLH,  maka  unsur-unsur  mutlak  untuk disebut suatu lingkungan yang telah tercemar, haruslah terpenuhi dengan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Masuknya atau dimasukkannya komponen- komponen seperti makluh hidup, zat, energi dan lain-lain;
2. Ke  dalam  lingkungan  atau  ekosistem Iingkungan;
3. Oleh kegiatan manusia;
4. Timbul perubahan atau menurun ke tingkat mutu yang lebih rendah;
5. Sesuai dengan peruntukkannya.
Unsur-unsur  di  atas,  nyatalah  bahwa  suatu yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup harus memenuhi berbagai unsur di atas. Kalau salah satu tersebut tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan tenjadi pencemaran.
B. Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Kejahatan Korporasi
Badan  hukum  bukanlah  makluk  hidup sebagaimana  halnya  manusia,  badan hukum  tidak  dapat  melakukan  perbuatan hukum sendiri, ia harus bertindak dengan perantaraan  orang  biasa,  akan  tetapi orang  yang  bertindak  itu  tidak  bertindak untuk  dirinya  sendiri,  melainkan  untuk dan  atas  pertanggungjawaban  badan hukum  itu.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal 1655  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  Indonesia  yang  mengatakan “Badan  hukum  itu  dapat  melakukan tindakan-tindakan
selainnya oleh
perantaraannya, tetapi juga Ia tidak dapat sendiri  menutup  persetujuan  pemberi kuasa  dengan  pengurusnya.  Perbuatan dan  pengurus  itu  tidak  dapat  disamakan dengan  wakil  biasa  atau  wakil  dengan surat  kuasa,  sebagaimana  sering  terjadi diantara  manusia  biasa  yang  diwakili oleh  orang  lain”.  Badan  hukum merupakan subjek hukum yang mempunyai  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  hukum  dalam  pergaulan hukum.  Hal  hal  sesuai  dengan  yang dikatakan  oleh  Moh.  Soleh  Djindang tentang  korporasi  ialah  suatu  gabungan orang  yang  dalam  pergaulan  hukum bertindak  bersama-sama  sebagai  suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi.  Korporasi  adalah  badan hukum yang beranggota,
tetapi mempunyai  hak  dan  kewajiban  sendini terpisah  dan  hak  kewajiban  anggota masing-masing”(Chidir Ali,1987: 64)
Berdasarkan  atas  hak  tersebut  di  atas, ternyata  Indonesia  sebagai  salah  satu negara yang mengalami proses modernisasi  dan  merupakan  salah  satu bagian  dan  masyarakat  internasional, sejalan  dengan  laju  perkembangan  di berbagai  bidang,  dengan  melihat  sejarah pertumbuhan  korporasi  sampai  menjadi subjek  hukum  pidana  sudah  merupakan suatu keharusan. Hal ini oleh Pemerintah juga  sudah  dipikirkan,  terbukti  telah dituangkannya  dalam  konsep  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  baru, yaitu  dalam  rancangan  buku  I  KUHP tahun 1987/1988, bahwa korporasi merupakan  subjek  hukum  tindak  pidana, hal  ini  telah  tertuang  dalam  konsep penjelasan pasal 42, sebagai berikut:
Korporasi  sebagai  subjek  hukum  tidak menimbulkan  persoalan  lagi,  kecuali sebagai  subjek  tindak  pidana.  Mengenal hal  ini,  masih  ada  banyak  perbedaan pendapat.  Di  antara mereka yang
menyetujui  korporasi  sebagai  subyek tindak pidana, masih terdapat perbedaan pendapat  mengenai  berbagai  hal  yang berkaitan dengan dengan pokok hal yang mereka  telah  sepakat  itu.  Korporasi sebagal  subjek  tindak  pidana  kini  telah diatur  dalam  pasal  42  KUHP.  Tidak semua  peraturan  perundang-undangan Indonesia berlaku bagi korporasi sebagai subjek  tindak  pidana,  oleh  karena  harus diingat  bahwa  hukum  pidana  adalah ultimatum
remedium. Dengan mengingat ketentuan perumusan pasal di atas, maka dalam merumuskan ketentuan-ketentuan  ancaman  pidana, pembentuk  undang-undang  selain  harus mempertanyakan  apakah  bagian  hukum lain  telah  membenikan  perlindungan yang cukup bagi kepentingan termaksud, dan apakah suatu sanksi pidana memang diperlukan  untuk  hal  tersebut.  Pendapat ini  perlu  sekali  diperhatikan  dalam menentukan tindak pidana yang dipandang dapat dilakukan oleh korporasi.
Menindak  lanjuti  penjelasan  pasal  42  KUHP baru,  maka  terhadap  pencemaran  lingkungan hidup  dapat  dikenakan  kepada  badan  hukum atau  korporasi,  maka  untuk  itu  perlu dikembangkan  pemberian  sanksi  bagi  para pelaku  pencemaran  lingkungan  hidup  yang dilakukan oleh badan hukum atau perusahaan. Masalah  korporasi  sebagai  penangungjawab terhadap  pencemaran  lingkungan,  sebenarnya undang-undang  lingkungan  hidup  (Undang- undang Nomor 4 Tahun 1982) terdahulu tidak mengaturnya,  kecuali  dalam  penjelasan  pasal 5,  yang  menerangkan  bahwa  yang  dimaksud orang  adalah  orang  perseorang,  kelompok orang  atau  badan  hukum.  Dalam  undang- undang  ini  belum  menjelaskan  secara  rinci apa  yang  dimaksud  dengan  badan  hukum tersebut  maupun  sanksinya,  sedangkan  di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pada  pasal  45  disebutkan,  bahwa  jika  tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  bab  ini dilakukan  oleh  atau  atas  nama  suatu  badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi  lain,  ancaman  pidana  denda diperberat dengan sepertiga”. Dengan demikian, pasal 45 UUPLH ini dapat diambil suatu  hal  yang  baru  bahwa  terdapat  suatu perkembangan  dibandingkan  undang-undang terdahulu,  yaltu  suatu  penegasan  atas  pelaku pencemaran  yang  dilakukan  oleh  badan hukum  atau  perserikatan,  perseroan  dapat dikenakan  sanksi  pidana  yang  lebih  berat, apabila  dibandingkan  dengan  pencemaran yang  dilakukan  oleh  orang  perseorangan. Dengan kata lain perbuatan pencemaran yang
dilakukan oleh badan hukum dapat dikatagorikan sebagai Kejahatan Korporasi.
Selangkah  lebih  maju,  apabila  dalam  kasus pencemaran  lingkungan  hidup,  diambil  suatu kebijaksanaan  yang  menerapkan  sanksi  pidana atas  kejahatan  korporasi  terhadap  pencemaran lingkungan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  atau korporasi,  dengan  menggunakan  pasal-pasal  yang terdapat  dalam  Undang-undang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  khususnya  pasal  45.  Kendati sistem hukum kita menganut asas legalitas, namun dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  masyarakat cukuplah  kiranya,  bagi  polisi  maupun  penuntut umum  untuk  mengajukan  perusahaan  sebagai pelaku kejahatan korporasi. Hal ini dapat mengacu pada  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1995 tentang
Perseroan Terbatas, maka
pertanggungjawaban  atas  kejahatan  korporasi tersebut harus diletakan dan  dipikul bersama oleh Direksi  (dapat  bersama-sama  Komisaris)  sebagai pihak yang mewakili kepentingan perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Dalam pemberian sanksi pidana bagi pencemar  lingkungan  yang  dilakukan  oleh perusahaan (korporasi), haruslah memenuhi beberapa unsur perbuatan
pencemaran lingkungan, sebagai berikut:
1. Masuknya  atau  dimasukkannya  komponen- komponen  seperti  makluk  hidup,  zat,  energi dan lain-lain;
2. ke dalam lingkungan atau ekosistem lingkungan;
3. oleh kegiatan manusia;
4. timbul  perubahan  atau  menurun  ke  tingkat mutu yang lebih rendah;
5. sesuai dengan peruntukkannya. Untuk  mengetahui  apakah  perbuatan  itu sudah  merupakan  perbuatan  pencemaran  adalah dengan  berpedoman  pada  unsur-unsur  dan perbuatan  pencemaran  tersebut,  Kalau  salah  satu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan terjadi pencemaran.  Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan kepada  tersangka/perusahaan  yang  diduga  telah melakukan  tindak  pidana  pencemaran  atau perusakan lingkungan hidup,  dapat berupa pidana penjara dan pidana kurungan bagi direksi dan/atau komisarisnya serta sanksi denda bagi perusahaannya.
Berhubungan  pemberian  sanksi  seperti  yang dimaksudkan  di  atas,  maka  dalam  makalah  ini penulis  menggunakan  dua  dasar  hukum  khusus yang  memuat  tentang  pidana  yang  dapat diterapkan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup, seperti yang telah diatur dalam pasal  41  dan  pasal  42  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  1997.  tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Pasal 41 UUPLH: (2) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
perusakan  lingkungan  hidup,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.  500.000.000,-  (Lima  Ratus  Juta
Rupiah). (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan orang  mati  atau  luka  berat,  pelaku  tindak pidana  diancam  dengan  pidana  penjara paling  banyak  Rp.  750.000.000,-  (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pasal 42 UUPLH:
(1) Barang  siapa  yang  karena  kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan  lingkungan  hidup,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan orang  mati  atau  luka  berat,  pelaku  tindak pidana  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
Ketentuan ini tampak bahwa setiap perbuatan  yang  merusak  dan/atau  mencemarkan Iingkungan akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Hal  ini bertujuan  agar  setiap  orang  atau  badan  usaha (korporasi)  selalu  berupaya  memelihara  dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap selaras, serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan  nasional  yang  berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

## PENUTUP
Bentuk  pertangungjawaban  badan  hukum atau  korporasi  dalam  pencemaran  lingkungan dapat  berupa  sanksi  pidana  seperti  yang dimaksud  di  dalam  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup pada pasal 41, pasal 42 dan pada pasal 45 menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Bab  ini  dilakukan oleh  atau  atas  nama  suatu  badan  hukum, perseroan,  perserikatan,  yayasan,  atau  organisasi lain,  ancaman  pidana  denda  diperberat  dengan sepertiga”.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,Chaidir  1987, Badan  Hukum ,  Alumni1 Bandung. Salim,  Emil  1981, Lingkungan  Hidup  dan Pembangunan , Mutiara, Jakarta. Danusaputro,Munajat  1985, Hukum  Lingkungan , Buku 1, Bina Cipta1 Jakarta. Wesnawa  IB,  Suandha  &  Supancana,  IBR.
Kejahatan Korporasi
dan Permasalahannnya ,  Reading  Material,
Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum, Program  Pascasarjana  Universitas  17 Agustus 1945 Surabaya Soemarwoto,Otto
1997,
Permasalahan
Lingkungan  Hidup, makalah  pada Seminar Segi-segi Hukum BPHN.