DOI : https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i2.1384

## Studi Kualitas Elemen Perancangan pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung
Azizah Nur Aulia, Verry Damayanti*
Prodi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 14/08/2022 Revised : 15/12/2022
Published  : 22/12/2022
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 2
No. : 2
Halaman  : 147 - 156
Terbitan  : Desember 2022

## A B S T R A K
Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung merupakan wajah dari Kabupaten Bandung yang seharusnya  memiliki perancangan yang baik. Pada kawasan ini masih  terdapat  beberapa  elemen  perancangan  yang  secara  kualitas  dapat dikatakan  kurang  baik  dimana  masih  terdapat  beberapa  elemen  perancangan dalam kondisi yang rusak atau bahkan tidak tersedia sehingga secara keseluruhan elemen  rancang  kota  belum  terinterintegrasi  satu  sama  lain  dan  belum  bisa memenuhi kebutuhan dan kenyamanan bagi pengguna kawasan tersebut.  Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan tujuan agar kualitas elemen perancangan pada  Kawasan  Pemerintahan  Kabupaten  Bandung  dapat  teridentifikasi.  Untuk mencapai tujuan ini, ke 8 aspek dalam Teori Hamid Shirvani akan diidentifikasi, sehingga  dapat  diketahui  kondisi  eksisting  dan  perumusan  rekomendasi  dan arahan kedepannya. Metode yang digunakan merupakan penelitian mix methode , dimana  beberapa variable digunakan  dengan  pendekatan  langsung  melihat kondisi di lapangan dan studi literatur serta terdapat beberapa variable yang perlu dilakukan perhitungan. Dari analisis tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan masih terdapat beberapa elemen perancangan memiliki kualitas yang kurang baik sehingga perlu dilakukan perbaikan kedepannya.
Kata Kunci : Kualitas; Elemen Perancangan; Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung

## A B S T R A C T
Bandung  Regency  Government  Area  is  the  face  of  Bandung  Regency  which should have a good design. in this area there are still some design elements that are  of  poor  quality  where  there  are  still  some  design  elements  in  a  damaged condition or even not available as a whole the urban design elements have not been integrated  with each other  and have not been able to  meet the needs and comfort for the users of the area. Therefore, the research was conducted with the aim that the quality of the design elements of the Bandung Regency Government Area can be accepted. To achieve this goal, the 8 aspects of  Hamid Shirvani's Theory will be identified, so that the existing conditions and recommendations and  future  directions  can  be  identified.  The  method  used  is  a  mixed  research method, where several variables are used with a direct approach to see conditions in the field and literature studies and there are several variables that need to be calculated. From this analysis, it is known that overall there are still some design elements  that  have  poor  quality  so  that  improvements  need  to  be  made  in  the future.
Keywords : Quality; Element of Urban Design; Bandung Regency Government Area
@ 2022 Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba Press. All rights reserved.
Azizah Nur Aulia et al . Studi Kualitas Elemen Perancangan pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung

## A. Pendahuluan
Dalam  pembangunan  perkotaan,  terdapat  salah  satu  peran  yang  sangat  penting  untuk  memecahkan persoalahan  perkotaan  yaitu  dengan  perancangan  kota  [1].  Setiap  kawasan  perlu  memiliki  karakteristiknya tersendiri [2], oleh karena itu dalam setiap perancangan suatu kota atau kawasan harus memperhatikan elemen perancangan seperti salah satunya pada Kawasan Pemkab Bandung yang merupakan kawasan pusat pelayanan pemerintahan  dan  pusat  pelayanan  kegiatan  masyarakat  Kabupaten  Bandung,  dimana  kawasan  ini mengakomodasi berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga kawasan ini menjadi wajah dari Kabupaten Bandung itu sendiri dan tentunya perlu adanya perancangan kawasan yang baik dan berkualitas. Terlepas dari hal tersebut, jika dibandingkan dengan realisasi pembangunan pada visi dan misi yang ada, perancangan yang ada pada kawasan ini sudah sesuai. Namun, secara eksisting pada kawasan ini masih terdapat beberapa elemen perancangan yang kualitasnya kurang baik dimana masih terdapat beberapa elemen perancangan dalam konsisi yang rusak atau bahkan tidak tersedia sehingga secara keseluruhan elemen rancang kota belum terinterintegrasi satu sama lain dan belum bisa memenuhi kebutuhan dan kenyamanan bagi pengguna kawasan tersebut.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  mengarah  pada  fungsi  urban  design  yaitu  untuk  peningkatan  fisik ruang dan untuk memberikan karakteristik yang baik pada kawasan ini, maka perlu adanya penerapan elemen perancangan  yang  berkualitas  guna  untuk  memenuhi  kenyamanan  baik  dalam  kegiatan  pelayanan  maupun kegiatan aktivitas sehari-hari bagi penggunanya [3], yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Kualitas Elemen Perancangan Pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung”.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka persoalan yang diangkat dalam studi ini adalah adanya  permasalahan  kualitas  elemen  perancangan  pada  Kawasan  Pemerintahan  Kabupaten  Bandung, sedangkan kawasan ini sendiri merupakan wajah dari Kabupaten Bandung yang seharusnya memiliki kualitas perancangan  yang  baik.  Dimana  elemen  rancang  kota  pada  kawasan  ini  belum  terintegrasi  satu  sama  lain. Dengan  masalah  tersebut  maka  perlu  adanya  identifikasi  kuallitas  elemen  rancang  kota  pada  Kawasan Pemerintahan  Kab.  Bandung  dan  selanjutnya  menimbulkan  pertanyaan  “Bagaimana  kualitas  elemen perancangan pada Kawasan Pemerintahan Kab. Bandung  berdasarkan elemen perancangan menurut Hamid Shirvani?”. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kualitas elemen perancangan  pada  Kawasan  Pemerintahan  Kabupaten  Bandung  berdasarkan  elemen  rancang  kota  menurut Hamid Shirvani.

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mix methods, yaitu metode penelitian yang menggabungkan dua metode yaitu metode kuantitatif dan kualitatif [4]. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka[5]. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Teknik analisis kuantitatif deskriptif dan kualitatif (gambar 1) yang selanjutnya di komparasikan dengan teori yang digunakan dan dilakukan skoring berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan.
Gambar 1 . Teknik analisis kuantitatif & kualitatif tata guna lahan sirkulasi dan parkir tata massa bangunan ruang terbuka Kualitatif jalur pejalan kaki activity support signage preservasi

## C. Hasil dan Pembahasan

## Guna Lahan
Terdapat perbedaan guna lahan antara eksisting dengan peruntukan pada RT/RW Kabupaten Bandung (2016) yaitu pada peruntukan perdagangan dan jasa namun digunakan sebagai rumah dinas sebesar 5,07 Ha.
Gambar 2. Analisis guna lahan

## Tata massa bangunan

## a. Ketinggian Bangunan
Bangunan pemerintahan pada kawasan ini rata-rata sesuai dengan standar  2 lantai kecuali 1 bangunan yang melebihi 2 lantai, serta Rumah negara (bupati) pada kawasan ini sudah sesuai dengan standar 1-2 lantai dan ketinggian bangunan pada kawasan ini sudah dapat membentuk skyline .
Gambar 3. Analisis ketinggian bangunan

## b. Jarak Bangunan
Rata-rata  jarak  bangunan  pemerintahan  sudah  sesuai  dengan  standar  dalam  PERMEN  PUPR  Nomor 22/PRT/M/2018.  Namun  masih  terdapat  beberapa  yang  jarak  bangunannya  masih  kurang  dari  standar  dan untuk jarak rumah negara sudah sesuai denga standar yaitu 3 meter.
Pemerintahan pada peruntukan permukiman Pemerintahan pada peruntukan perdagangan dan jasa Pertanian pada peruntukan pemerintahan (namun bisa saja dijadikan sebagai lahan cadangan jadi belum dibangun) Pemerintahan pada peruntukan permukiman dan perdagangan jasa
Gambar 4. Analisis jarak bangunan

## c. Intensitas Bangunan
Intensitas  bangunan  pada  kawasan  pemerintahan  Kabupaten  Bandung  tidak  dapat  dibandingkan  dengan peraturan  yang  ada  karena  di  Kab.  Bandung  belum  terdapat  peraturan  intensitas  bangunan.  Namun  secara eksisting, intensitas bangunan cukup beragam sehingga jika kita lihat rata-rata KDB pada kawasan ini adalah sekitar  30-40%,  KLB  sebesar  0,5-1  dan  KDH  sebesar  40-60%.  Adapun  GSB  pada  kawasan  pemerintahan Kabupaten Bandung secara keseluruhan sudah sesuai dengan jarak minimal GSB namun masih terdapat yang belum sesuai atau masih melebihi jarak minimal GSB yaitu pada bangunan yang berada di segmen 1 atau pada jalan kolektor.
Gambar 5. Analisis GSB

## d. Style Bangunan
Kawasan  pemerintahan  Kabupaten  Bandung  tidak  terlalu  menunjukkan  kontras  dari  bentuknya.  namun, kontras  pada  bangunan dapat  terlihat  dari  beberapa  bangunan modern  di  tengah  bangunan  tradisional pada kawasan pemerintahan atau secara umum dapat dikatakan sudah harmonis.
sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai Melebihi jarak minimal GSB
Gambar 6 . Analisis style bangunan

## Analisis Sirkulasi dan Ruang Parkir
Jaringan  jalan  pada  kawasan  pemerintahan  kabupaten  bandung  ini  juga  dapat  menghubungkan  kawasan PEMDA sendiri dengan kawasan lain yang ada di sekitranya, serta jaringan jalan pada kawasan Pemerintahan kabupaten bandung sudah dapat mengakomodasi beragam bentuk pergerakan, dimana jaringan jalan (kolektor) dapat dilewati oleh bergam transportasi darat meliputi sepeda hingga moda angkutan besar dengan hambatan yang rendah (tidak terjadi kemacetan) kecuali pada hari minggu.
Sedangkan untuk parkir, pada weekday ruang parkir pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung sudah dapat mencukupi kebutuhan, namun pada saat weekend kawasan ini sering kali dipadati oleh pengunjung sehingga  kerap  adanya  parkir  liar.  Ruang  parkir  yang  ada  juga  tidak  mengganggu  aktivitas  lainnya  karena berupa lahan berada pada lahan suatu gedung dan terarah langsung terhadap jalan sehingga tidak menghalangi jalur  keluar  masuk  kendaraan,  dan  ruang  parkir  berada  pada  tempat  seharusnya  dengan  kondisi  yang  baik sehingga tidak mengganggu kawasan secara visual.
Gambar 7. Analisis sirkulasi dan parkir

## Ruang Terbuka
RTH  pada  Kawasan  Pemerintahan  Kabupaten  Bandung  adalah  sebesar  9.33  Ha  atau  27,02%  dari  yang seharusnya 30% dari total wilayah. Sekitar 27,02% tersebut terdiri dari (5,49%) RTH publik dan 21,53% RTH privat,  RTH  dilengkapi  dengan  pohon-pohon  cukup  rindang  sehingga  bisa  memberikan  kenyamanan  yaitu kesejukan,  keteduhan,  dapat  meredam  kebisingan,  &  sebagai  produsen  oksigen,  RTH  pada  Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung sudah cukup memenuhi fungsi Sosbud dimana RTH aktif sering dijadikan sebagai tempat rekreasi & sarana penidikan, RTH juga sudah cukup memenuhi fungsi estetika dimana RTH
Style Bangunan modern kontras terhadap style bangunan tradisional Style Bangunan modern kontras terhadap style bangunan tradisional
yang ada tidak menghalangi bangunan serta merusak visualisasi dan bangunan dan lingkungan sekitar. Namun fasilitas pendukung pada RTH rata-rata pada kondisi tidak baik atau sudah rusak[8].
RTNH dapat memenuhi atau mewadahi berbagai aktivitas masyarakat seperti kegiatan, kegiatan rekreasi anak-anak, dan pada hari-hari tertentu digunakan sebagai tempat perayaan hari-hari besar. Terdapat berbagai macam vegetasi pada RTNH namun tetap memungkinkan sinar matahari masuk dan udara tetap segar untuk beraktivitas. RTNH pada kawasan ini juga terbuka untuk umum sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum.

## Gambar 8. Analisis ruang terbuka

## Jalur pejalan kaki
Lebar jalur pejalan kaki sudah sesuai dengan standar pada PERMEN PU No.3, 2014 dimana lebar jalur pejalan kaki bagian luar kiri 2,64 m dan kanan 3,36 m. serta lebar jalur pejalan kaki bagian dalam sebesar 1,68 m. Jalur pejalan kaki juga cukup aman dari lalu lintas kendaraan karena memiliki ketinggian yang lebih dari jaringan jalan dan Jarak pandang dari trotoar cukup luas dalam melihat lingkungan yang lain dan tidak terhalang serta Street furniture yang ada memiliki gaya desain yang seragam. Namun, terdapat jalur khusus bagi disabilitas namun dalam kondisi yang kurang baik.
Gambar 9. Analisis jalur pejalan kaki

## Activity Support
Terdapat berbagai aktivitas pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna Kawasan PEMDA berupa perdagangan  dan  jasa,  pertamina, fotocopy ,  tempat  makan,  warung,  PKL,  dll.  Aktivitas  pendukung  pada sekitar  kawasan  dapat  mendukung  kegiatan  utama  pemerintahan  yaitu  dengan  mempermudah  pengunjung dalam memenuhi kebutuhannya seperti untuk makan, mengisi bahan daya, fotokopi, dan lain-lain. Pedagang
kaki lima pada kawasan ini sudah di beri lahan khusus yaitu berdekatan dengan Masjid Al-Fathu, namun karena lahan  yang  ada  cukup  kecil  seihingga  masih  banyak  PKL  yang  berdagang  tidak  pada  tempat  yang diperuntukan.
Gambar 10 Analisis aktivitas pendukung

## Signage
Elemen penanda pada sudah dapat dengan mudah di mengerti sehingga dapat memberikan petunjuk arah lokasi bagi pengguna kawasan, Signage sudah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan tidak terhalang oleh bangunan atau vegetasi sehingga dapat dengan mudah dlihat dari kejauhan. Signage pada kawasan ini sudah memiliki gaya desain yang konsisten atau seragam satu sama lain senigga dapat membentuk ciri khas kawasan, dan signage tidak menghalangi bangunan yang ada dan tidak mengganggu visual kawasan.
Gambar 11 Analisis signage

## Preservasi
Lokasi tidak diatur dalam tata ruang namun penerapah atap tradisional dilakukan untuk menjaga dan mencerminkan  kabupaten  bandung  dengan  kekhasan  sunda. Design preservasi  sudah  mempertimbangkan salah  satu  komponen  estetika  detail  arsitektur  sunda  dimana  ditandai  dengan  pemasangan  atap  tradisional, sehingga jika ada pembangunan kedepannya perlu mengadopsi gaya atap tradisional yang serupa. Diperlukan juga upaya perlindungan bangunan berupa dengan pemasaangan atap tradisional pada pembangunan bangunan kedepannya sehingga membentuk estetika yang seragam dan indah dilihat.
Gambar 12 Analisis Preservasi
Selanjutnya  setelah  dilakukan  analisis,  hasil  analisis  tersebut  dilakukan  skoring  berdasarkan perbandingan hasil analisis dengan parameter yang ada, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1 Skoring dan penilaian hasil analisis
NO Variabel Sub Variabel Rata-rata skor Ket 1 Guna lahan Penggunaan lahan 1 Tidak Baik 2 Tata Bangunan Intensitas bangunan (KDB,KLB,KDH,GSB) 2 Sedang Ketinggian bangunan 2.7 Sedang Jarak antar bangunan 2.5 Sedang Style bangunan 2 Sedang 3 Sirkulasi Dan Ruang Parkir Sirkulasi jalan 3 Baik Ruang parkir 2.7 Sedang 4 Ruang Terbuka Ruang terbuka hijau 2.75 Sedang Ruang terbuka non hijau 2.7 Sedang 5 Jalur Pejalan Kaki Jalur Pejalan Kaki 2.8 Sedang 6 Activity Support Activity Support 2.7 Sedang 7 Signage Signage 3 Baik 8 Preservasi Preservasi 2.7 Sedang

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:
Kualitas guna lahan pada kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung dalam kondisi yang tidak baik, dimana terdapat perbedaan guna lahan antara eksisting dengan peruntukan pada RTRW yaitu pada peruntukan perdagangan dan jasa namun digunakan sebagai rumah dinas.
Ketinggian bangunan pada kawasan ini dalam kualitas yang sedang, dimana dari 3 kriteria yang ada terdapat 2 kriteria dalan kondisi yang baik dimana rumah negara (bupati) pada kawasan ini sudah sesuai dengan standar  (1-2  lantai),  ketinggian  bangunan  yang  rata-rata  merupakan  2  lantai  maka skyline pada  Kawasan Pemerintahan Kabupaten cukup beragam dan satu dalam kondisi sedang yaitu bangunan pemerintahan pada kawasan ini rata-rata sesuai dengan standar 2 lantai kecuali 1 bangunan yang melebihi 2 lantai.
Jarak  rumah  dinas  maupun  gedung  negara  pada  kawasan  ini  dalam  kualitas  sedang,  dimana  dari  2 kriteria yang ada terdapat 1 kriteria yang baik yaitu Jarak rumah negara sudah sesuai denga standar yaitu 3 meter dan satu kriteria dalam kondisi kuaitas sedang yaitu rata-rata jarak bangunan pemerintahan suah sesuai dengan standar namun masih terdapat beberapa yang jarak bangunannya masih kurang dari standar.
Style bangunan  pada  kawasan  ini  memiliki  kualitas  yang  sedang  karena  kawasan  pemerintahan Kabupaten Bandung tidak terlalu menunjukkan kontras dari bentuknya. namun, kontras pada bangunan dapat terlihat  dari  beberapa  bangunan  modern  di  tengah  bangunan  tradisional  pada  kawasan  pemerintahan  atau secara umum dapat dikatakan sudah harmonis.
Jaringan  jalan  pada  kawasan  ini  memiliki  kualitas  yang  baik  dimana  kedua  kriteria  yang  ada  dalam kondisi  yang  baik  dimana  Jaringan  jalan  pada  kawasan  pemerintahan  kabupaten  bandung  ini  juga  dapat menghubingkan kawasan PEMDA sendiri dengan kawasan lain yang ada di sekitranya dan Jaringan jalan pada kawasan Pemerintahan kabupaten bandung sudah dapat mengakomodasi beragam bentuk pergerakan, dimana jaringan jalan (kolektor) dapat dilewati oleh bergam transportasi darat meliputi sepeda hingga moda angkutan besar dengan hambatan yang rendah (tidak terjadii kemacetan) kecuali pada hari minggu.
Ruang  parkir  pada  kawasan  ini  memiliki  kualitas  yang  sedang,  dimana  dari  ketiga  kriteria  yang  ada terdapat 2 kriteria dalam kondisi baik, dimana ruang parkir tidak mengganggu aktivitas lainnya karena berupa lahan berada pada suatu lahan dan terarah langsung terhadap jalan sehingga tidak menghalangi jalur keluar masuk kendaraan dan ruang parkir berada pada tempat seharusnya dengan kondisi yang baik sehingga tidak mengganggu kawasan secara visual dan 1 kriteria dalam kondisi sedang dimana pada saat weekday ruang parkir pada  Kawasan  Pemerintahan  Kabupaten  Bandung  sudah  dapat  mencukupi  kebutuhan,  namun  pada  saat weekend kawasan ini sering kali dipadati oleh pengunjung sehingga kerap adanya parkir liar pada kawasan. Ruang terbuka hijau pada kawasan ini memiliki kualitas sedang, dimana dari ketiga kriteria yang ada terdapat  1  kriteria  yang  tidak  sesuai  atau  dalam  kondisi  sedang  yaitu  RTH  pada  Kawasan  Pemerintahan Kabupaten Bandung adalah sebesar 9.33 Ha atau 27,02% dari yang seharusnya 30% dari total wilayah. 27,02% tersebut terdiri dari (5,49%) RTH public dan 21,53% merupakan rth private dan terdapat 3 kriteria memiliki kualitas  yang  baik  dimana  dilengkapi  dengan  pohon-pohon  cukup  rindang  sehingga  bisa  memberikan kenyamanan yaitu kesejukan, keteduhan, dapat meredam kebisingan, & sebagai produsen oksigen), RTH pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung sudah cukup memenuhi fungsi sosbud dimana RTH aktif sering dijadikan sebagai tempat rekreasi & sarana penidikan bagi pelajar khususnya anak TK & SD), dan RTH pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung sudah cukup memenuhi fungsi Sosbud dimana RTH aktif sering dijadikan sebagai tempat rekreasi & sarana penidikan bagi pelajar khususnya ank TK & SD).
RTNH  pada  kawasan  ini  memiliki  kualitas  sedang,  dimana  dari  ketiga  kriteria  yang  ada  terdapat  1 kriteria  dalam  kondisi  sedang  dimana  terdapat  berbagai  macam  vegetasi  pada  RTNH  namun  tetap memungkinkan sinar matahari masuk dan udara tetap segar untuk beraktivitas dan sisanya dalam kondisi yang baik, dimana RTNH dapat memenuhi atau mewadahi berbagai aktivitas masyarakat seperti kegiatan olahraga dan terbuka untuk umum sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
Kualitas jalur pejalan kaki pada kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung sudah baik, dimana dari ke 5 kriteria yang ada terdapat 1 kriteria dalam kondisi yang rusak (jalur bagi disabilitas) dan 4 kriteria lainnya dalam kondisi yang baik dimana Lebar jalur pejalan kaki (bagian luar) kiri 2,64 m dan kanan 3,36 m. serta lrbar jalur pejalan kaki bagian dalam sebesar 1,68 m (sudah sesuai), Jalur pejalan kaki cukup aman dari lalu lintas kendaraan karena memiliki ketinggian yang lebih dari jaringan jalan, Jarak pandang dari trotoar cukup luas  dalam  melihat  lingkungan  yang  lain  dan  tidak  terhalang,  dan  Street  furniture  yang  ada  memiliki  gaya desain yang seragam.
Kualitas aktivitas pendukung pada kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dikatakan sudah baik karena dari ke 3 kriteria yang ada, terdapat 2 kriteria dalam kondisi yang baik, dimana terdapat berbagai aktivitas pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna Kawasan PEMDA, Aktivitas pendukung di sekitar kawasan dapat mendukung kegiatan utama pemerintahan. Namun, terdapat 1 kriteria memiliki kualitas yang sedang dimana Pedagang kaki lima pada kawasan ini sudah di beri lahan khusus yaitu berdekatan dengan Masjid Al-Fathu, namun  karena lahan yang  ada cukup kecil  seihingga masih banyak  PKL yang  berdagang tidak pada tempat yang diperuntukan.
Azizah Nur Aulia et al . Studi Kualitas Elemen Perancangan pada Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung
Kualitas signage pada kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dikatakan sudah baik karena dari ke 4 kriteria yang ada, seluruhnya dalam kondisi yang baik, dimana Elemen penanda pada sudah dapat dengan mudah di mengerti, Signage sudah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan tidak terhalang, Signage sudah memiliki gaya desain yang konsisten atau seragam, dan Signage tidak menghalangi bangunan yang ada dan tidak mengganggu visual kawasan.
Kualitas preservasi pada kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dikatakan sudah baik karena dari ke 3 kriteria yang ada hanya terdapat 1 kriteria dalam kondisi sedang dan sisanya baik [10], dimana Lokasi tidak diatur dalam tata ruang namun penerapan atap tradisional dilakukan untuk menjaga dan mencerminkan kabupaten bandung dengan kekhasan sunda. Dan terdapat 2 kriteria dalam kondisi yang baik dimana Design sudah  mempertimbangkan  salah  satu  komponen  estetika  detail  arsitektur  sunda  dimana  ditandai  dengan pemasangan atap tradisional dan Upaya perlindungan bangunan berupa dengan pemasangan atap tradisional pada pembangunan bangunan kedepannya.

## Daftar Pustaka
[1] D. susi ;Pramadha R. Prihatin, Ed., Aplikasi Teori Perencanaan : dari konsep ke realita . Yogyakarta: CV. Buana Grafika, 2020.
[2] D. Aritonang, “Kajian pengaruh elemen perancangan kota terhadap pembentukan citra kawasan mesjid raya dan istana maimoon tesis,” universitas Medan, 2014.
[3] D. Rahmiati, “Kajian Elemen Pembentuk Ruang Kota pada Ruang Terbuka Publik Kota (Studi Kasus : Alun-alun Karanganyar),” Ikraith Teknol. , vol. 1, no. 2, pp. 1–8, 2017.
[4] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung, 2018.
[5] Salim and Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: Citapustaka Media, 2012.
[6] Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2036 . 2016.
[7] MENTERI  PEKERJAAN  UMUM, PERATURAN  MENTERI  PEKERJAAN  UMUM  DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PRT/M/2018 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA . 2018. [8] Bidang Tata Ruang Kabupaten Bandung, “Tata Ruang Kabupaten Bandung.” https://tataruang.bandungkab.go.id/
[9] Menteri Pekerjaan Umum, PERMEN PU No.3 tahun 2014 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PENYEDIAAN, DAN PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI DI KAWASAN PERKOTAAN. 2014.
[10] H.  P.  Sinaga, MANAJEMEN  PRESERVASI  JALAN  UNTUK  PENGELOLAAN  JARINGAN  JALAN WILAYAH . Kementerian Pekerjaan Umum, 2021.