## PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBATASAN USIA MINIMAL UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN
Oleh :
Supianto Email : supianto@uij.ac.id Universitas Islam Jember
Nanang Tri Budiman Email : ntbudiman@gmail.com Universitas Islam Jember
Dwi Fefri Kurniasari Email : dwi.fefri72@gmail.com Universitas Islam Jember

## Abstrak
Ketentuantentang  batasan  usia  minimal  dalam  Undang-Undang  Perkawinantelahdiubah dengan  lahirnya  Perubahan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019.  Dalam undang-undang ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal  umur  perkawinan  bagi  pria,  yaitu  19  (Sembilan  belas)  tahun.  Batas  usia  dimaksud dinilai  telah  matang  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  agar  dapat mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Desa Pontang  Ambulu  tidak  mengetahui  tentang  adanya  perubahan  batasan  minimal  untuk melangsungkan perkawinan juga tidak mengetahui tentang adanya peraturan Undang- Undang No.16 Tahun 2019 yang menyebutkan perubahan batasan usia minimal perkawinan.
Kata kunci : perubahan, batas usia minimal, perkawinan

## Abstract
Provisions  regarding  the  minimum  age  limit  in  the  Marriage  Law  have  been  amended  with the birth of Amendment to the Marriage Law Number 16 Year 2019. In this law the minimum age  of  marriage  for  women  is  equal  to  the  minimum  age  of  marriage  for  men,  which  is  19 (Nineteen)  year.  The  age  limit  is  considered  to  have  matured  body  and  soul  to  be  able  to carry  out  marriage  in  order  to  realize  the  purpose  of  marriage  properly  without  ending  in divorce and get healthy and quality offspring. From the results of the study it was found that the people of the  Village of Pontang Ambulu did not know about  the change in the minimum limits to carry  out  the  marriage nor did they know about the existence of the  Law No. 16 of 2019 which mentions changes in the minimum age limit for marriage.
Keywords : change, minimum age limit, marriage

## PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Perkawinan    merupakan    peristiwa yang  sangat  penting  bagi  perjalanan  hidup manusia. Disamping membawa kedua mempelai  kehidupan  baru  yang  berbeda, perkawinan  juga  secara  otomatis  akan mengubah  status  keduanya.  Setelah  per- kawinan,  kedua  belah pihak akan  menerima beban   yang   berat   dan   tanggung   jawab sesuai  kodrat  masing-masing.  Tanggung jawab  dan  beban  itu  bukanlah  sesuatu  yang mudah    dilaksanakan,    sehingga    mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya.
Rumah  tangga  atau  keluarga  adalah unit  terkecil  dalam  masyarakat  sebagai wadah  dan proses pergaulan hidup. 1 Rumah tangga  yang  harmonis  bias  terjadi  karena beberapa  faktor  diantaranya  kenyamanan, kecocokan, adanya tujuan dan kepercayaan. Sebaliknya,  rumahtangga  yang  tidak  har- monis  terjadi  karena  beberapa  faktor  di- antaranya   tidak   adanya   kecocokan   dan sering  terjadi  konflik.  Konflik  dalam kehidupan  berumah  tangga  memang  tidak biasa untuk dipung kiri. Ada pasangan yang mampu  menyelesaikan  konflik  itu  dengan baik,  namun  konflik  yang  tidak  tertangani dengan baik akan berakhir dengan tidak
baik  akan  berujung  dengan  tindak  keke- rasan.
Dari   segipsikis  (mental),   baik   laki- laki  maupun  perempuan,  kesiapan  mental tak  kalah  pentingnya  ketimbang  kesiapan fisik.  Mengingat  kehidupan  ini  tidak  selalu ramah  bahkan  kadang  kala  kejam,  sangat mutlak diperlukan  kesiapan  mental,  kesaba- ran, dan keuletan. Prinsip kematangan calon mempelai   juga   dimaksudkan   karena   per- kawinan itu mengandung tujuan luhur. 2
Untuk  dapat  mewujudkan tujuan perkawinan,  salah  satu  syaratnya  adalah bahwa  para  pihak  yang  akan  melakukan perkawinan harus telah masak jiwa raganya. Olehkarenaitu,    di    dalamUndang-Undang No.  1  Tahun  1974  ditentukan  batas  umur minimal  untuk  melangsungkan  perkawinan. Ketentuan  mengenai  batas  umur  minimal tersebut  terdapat  di  dalamPasal  7  Ayat  1 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  yang mengatakan  bahwa  "Perkawinan  hanya diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai usia  19  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai usia 16 tahun". 3
Ketentuan   dalam   Pasal   7   Ayat   1 Undang-Undang No.  1  Tahun  1974 tersebut telah  diubah  dengan  lahirnya  Undang- Undang   Republik   Indonesia   Nomor   16 Tahun    2019    tentang    Perubahan     Atas Undang-Undang   Nomor   1   Tahun    1974
1 Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Keluarga  Tentang Ikhwal  Keluarga,  Remaja  dan  Anak ,  (Jakarta:
Rineka Cipta, 2009), hlm. 1
2 Rahmat     Hakim, Hukum     Perkawinan     Islam , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 139-141 3 Ibid., hal. 5
tentang  Perkawinan  disahkan  Presiden  RI pada  tanggal  14  Oktober  2019  di  Jakarta. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan mulai  berlaku  setelah  diundangkan  pada tanggal 15 Oktober 2019.
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  apabila pihak   pria   mencapai   umur   19   (Sembilan belas)    tahun    dan    pihak    wanita    sudah mencapai  usia  16  (enam  belas)  tahun,  ke- tentuan  tersebut  memungkinkan  terjadinya perkawinan   dalam   usia   anak   pada   anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  diartikan  bahwa  anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapa  nbelas)  tahun,  termasuk  anak  yang masih dalam kandungan.
Menurut  penjelasan  umum  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perubahan, norma   dalam   Undang-Undang   Nomor   1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  ini  men- jangkau  batas  usia  untuk melakukan perkawinan,  perbaikan  norma  menjangkau dengan  menaikkan  batas  minimal  umur perkawinan    bagi    wanita.    Dalam    hal    ini batas    minimal      umur     perkawinan     bagi
wanita  dipersamakan  dengan  batas  minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu  19
(Sembilan    belas)    tahun.    Batas    usia dimaksud  dinilai  telah  matang  jiwa  raganya untuk   dapat   melangsungkan   perkawinan agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian dan  mendapat  keturunan  yang  sehat  dan berkualitas.
Desa  Pontang  merupakan  salah  satu desa  di  Kecamatan  Ambulu  Kabupaten Jember.  Letak  desa  Pontang  berada  disisi sebelah  timur  wilayah  administratif  Ke- camatan  Ambulu,  yang  berbatasan  dengan dengan  Kecamatan  Jenggawah  dan  Ke- camatan  Tempurejo.  Luas  wilayah  Desa Pontang adalah  919,76  ha,  yang  terdiri  dari wilayah  pemukiman  seluas  288,303  ha  dan wilayah  pertanian  berupa        persawahan seluas  464,104  ha  serta  lahan  pekarangan seluas 64,130 ha.
Jumlah    penduduk    Desa    Pontang Tahun 2019 adalah 11.473 jiwa yang terdiri dari  3.749  kepala  keluarga  (KK).  Sebagian besar  warga  desa  Pontang  memiliki  mata pencaharian  sebagai  petani.  Selain  petani Mata  pencaharian  warga  desa  Pontang  ada- lah  buruh  tani  dan  buruh  migran.  Keadaan masyarakat  dengan  mata  pencaharian  buruh tani  dan  buruh  migran  ini  berdampak  pada relatif  rendahnya  tingkat  pendidikan  warga desa  Pontang.  Begitu  pula  bila  dikaitkan dengan  pengetahuan  terhadap  peraturan perundang-undangan, seperti peraturan tentang  batasan  usia  minimal  untuk  me- lakukan perkawinan.
1.2.   Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang  diatas,  maka  didapatkan  rumusan masalah  yang  akan  penulis  ajukan  dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.  Bagaimana     pemahaman     masyarakat
terhadap  Pembatasan  Usia  Minimum Untuk  Melangsungkan  Perkawinan  Ber- dasarkan  UU  No.  16  Tahun  2019  Ten- tang Perubahan  Atas UU  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  Di  Desa  Pontang Kecamatan  Ambulu,            Kabupaten Jember?
2.  Bagaimana   dampak   dari   pemahaman masyarakat  tentang  Pembatasan  Usia
Minimum  Untuk  Melangsungkan  Per- kawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019   Tentang  Perubahan   Atas   UU   1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  ter- hadap  perkawinan  dibawah  umur  Di Desa  Pontang  Kecamatan  Ambulu,
Kabupaten Jember ?

## PEMBAHASAN
Perkawinan  merupakan  suatu  peris- tiwa  yang  sangat  penting  dalam  penghidu- pan  masyarakat  kita,  sebab  perkawinan  itu tidak  hanya  menyangkut  wanita  dan  pria bakal  mempelai  saja,  tetapi  juga  orang  tua kedua  belah  pihak,  saudara-saudaranya, bahkan  keluarga-keluarga  mereka  masing-
masing.  Menurut  hukum  adat  (Jawa)  pada umumnya di Indonesia perkawinan itu
bukan  saja  berarti  sebagai  "Perikatan perdata",  tetapi  juga  merupakan  "Perikatan adat"  dan  sekaligus  merupakan  perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.
Terjadinya  suatu  ikatan  perkawinan bukan  semata  mata  membawa  akibat  ter- hadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti  hak  dan  kewajiban  orang  tua,  tetapi juga  menyangkut  hubungan-hubungan  adat istiadat  kearisan,  kekeluargaan,  kekerabatan dan  ketetanggaan  serta  menyangkut  upa- cara-upacara  adat  dan  keagamaan.  Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia se- sama manusia  (mu’amalah)  dalam  pergau-  lan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. 4
Dalamhukum  adat  perkawinan  bukan hanya  merupakan  peristiwa  penting  bagi mereka  yang  masih  hidup  saja,  tetapi  per- kawinan  juga  merupakan  peristiwa  yang sangat  berarti  serta  yang  sepenuhnya mendapat  perhatian  dan  diikuti  oleh  arwah- arwah  para  leluhur  dari  kedua  belah  pihak. Dan  dari  arwah-arwah  inilah  kedua  belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan  restu  bagi  kedua  mempelai, hingga  mereka  ini  setelah  nikah  selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami-
4 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan Indonesia Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 8
istri  sampai  "kaken-kaken  ninen-ninen", yang  merupakanistilah  Jawa  yang  artinya sampai kaki-kaki dan nini-nini. 5
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Perkawinan  adalah:  “Ikatan  lahir  bathin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  mem- bentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa”.  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  Pasal  1  merumuskan  bahwa ikatan  suami  isteri  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  perkawinan  merupakan perikatan  yang  suci.  Perikatan  tidak  dapat melepaskan  dari  agama  yang  dianut  suami isteri.  Hidup  bersama  suami  isteri  dalam perkawinan  tidak  semata-mata  untuk  tertib- nya  hubungan  seksual  tetap  pada  pasangan suami  isteri, tetapi dapat  membentuk  rumah tangga  yang  bahagia,  rumah  tangga  yang rukun,  aman  dan  harmonis  antara  suami isteri. Perkawinan  salah  satu perjanjian  suci antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan    untuk    membentuk    keluarga bahagia. 6
Ikatan  lahir  adalah  hubungan  formal yang dapat  dilihat  karena  dibentuk  menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masya-
rakat.  Ikatan  batin  adalah  hubungan  tidak formal  yang  dibentuk  dengan  ke-mauan bersama yang  sungguh-sungguh, yang mengikat    kedua    pihak    saja.    Ikatan    lahir batin  itu  dimaksudkan  bahwa  hubu-ngan suami  istri  tidak  boleh  semata-mata  hanya berupa  ikatan  lahiriah  saja  dalam  makna seorang  pria  dan  wanita  hidup  bersama sebagai  suami  istri  dalam  ikatan  formal, tetapi  juga  kedua-duanya  harus  membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah  sekali  terlepas.  Jalinan  ikatan  lahir dan   ikatan   batin   itulah   yang   menjadi pondasi  yang  kokoh  dalam     mem-bangun dan  membina  keluarga  yang  bahagia  dan kekal. 7
Antara  seorang  pria  dan  seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang   wanita   saja.   Seorang   pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita  artinya seseorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis ke- lamin ini  kodrat  (karunia  Tuhan),  bukan  bentukan manusia.      Suami      istri      adalah  fungsi masing-masing  pihak  sebagai  akibat  dari adanya  ikatan  lahir  batin.  Tidak  ada  ikatan lahir   batin   berarti   tidak   pula   ada fungsi sebagai suami istri. 8
5 Soerojo  Wignjodioera, Pengantar  dan  Asas–asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hal.
122
6 UU  No.  1  tahun  1974 Tentang  Perkawinan  Dan Kompilasi    Hukum    Islam ,    (Bandung:        Citra Umbara, 2007), hal. 138
7 Mohammad  Daud  Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama  (Kumpulan  Tulisan) ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 27
8 Abdul     Kadir     Muhammad, Hukum     Perdata Indonesia ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2001), hal. 74
Menurut  ketentuan  Pasal  1  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Per- kawinan,  tujuan  dari  perkawinan  ialah membentuk  keluarga  /  rumah  tangga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Membentuk  keluarga artinya  membentuk  kesatuan  masyarakat terkecil  yang  terdiri  dari  suami,  istri,  dan anak-anak.  Membentuk  rumah  tangga  arti- nya  membentuk  kesatuan  hubungan  suami istri  dalam  satu  wadah  yang  disebut  rumah kediaman  bersama.  Bahagia  artinya  ada kerukunan  dalam  hubungan  antara  suami dan  istri,  atau  antara suami,  istri, dan  anak- anak  dalam  rumah  tangga.  Kekal  artinya berlangsung  terus  menerus  seumur  hidup dan  tidak  boleh  diputuskan  begitu  saja  atau dibubarkan     menurut     kehendak     pihak- pihak. 9
Hukum Adat tidak  mengenal  batasan umur    dewasa    ataupun    belum    dewasa.
Dalam Hukum Adat tidak  dikenal  fiksi seperti dalam Hukum Perdata. Hukum Adat hanya    mengenal    secara    insidental    saja apakah seseorang itu,  berhubungan  dengan umur dan perkembangan jiwanya patut  di- anggap cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan  hukum ter- tentu dalam hubungan hukum tertentu pula.
Ukuran mengenai kedewasaan me- nurut Hukum Adat lebih condong  pada  sisi
9 Abdul     Kadir     Muhammad, Hukum     Perdata
kepribadian  seseorang  seperti  sudah  baligh, mampu  mencari  nafkah,  bertanggung  jawab untuk  diri  sendiri  dan  mampu  berkeluarga dan mendapatkan keturunan.Pengaturan mengenai  perkawinan  dibawah  umur  dalam Hukum  Adat  memang  tidak  ada.  Sebab dalam      prakteknya      terdapat      kasus-kasus yang menunjukkan adanya perkawinan gan- tung.  Perkawinan  gantung  dilakukan  di- masa  kanak-kanak  namun,  mereka  belum dapat bercampur satu sama lainnya.
Kompilasi    Hukum    Islam    memuat aturan yang kurang lebih sama  dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam  pasal 15 KHI sama dengan pasal 7  Undang- Undang    Perkawinan.    Demikian    halnya dengan dispensasi kawin. Bedanya,  dalam KHI disebutkan alasan mengapa  dispensasi kawin      itu      diberikan,      yaitu      untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. 10
Kenyataan  dilapangan  menunjuk-kan bukannya melahirkan  kemaslahatan keluar- ga dan rumah tangga,  perkawinan  dibawah umur justru banyak berujung  pada  perce- raian. Dampak lain yang lebih  luas  seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia  yang masih belia.
Berdasarkan  Undang-Undang  Repub- lik  Indonesia  yang  berlaku  hingga  sekarang sekarang, pengertian dewasa dan belum
Indonesia ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2001), hal. 74 10 Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, 2005
dewasa  belum  ada  pengertiannya.  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Per- kawinan,   hanya   mengatur   tentang,   Izin orang  tua  bagi  orang  yang  akan  melang- sungkan  perkawinan  apabila  belum  men- capai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2) artinya pria  maupun  wanita  yang  ingin  menikah harus   mendapat   izin   orang   tua   apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan  melangsungkan  perkawinan,  yaitu pria  19  tahun  dan  wanita  16  tahun(  Pasal  7 ayat  2),  anak  yang  belum  mencapai  umur 18  tahun  atau  belum  pernah  kawin,  berada dalam  kekuasaan  orang  tua  (Pasal  47  ayat 2),  anak  yang  belum  mencapai  umur  18 tahun  atau  belum  pernah  kawin,  berada  di bawah  kekeuasaan  orang  tuanya,  berada  di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).
Ketentuandalam    Pasal    7    Ayat   1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Repub- lik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  ten- tang  Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1  Tahun  1974 tentang   Perkawinan disahkan  pada  tanggal  14  Oktober   2019. Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya  diizinkan  apabila  pihak  pria  men- capai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas)  tahun,  ketentuan  tersebut  memung- kinkan  terjadinya  perkawinan  dalam  usia anak pada anak wanita  karena  dalam  Pasal
1      angka      1 Undang-Undang      tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Pelindungan  Anak didefinisikan  bahwa  anak  adalah  seseorang yang    belum    berusia    18    (delapan    belas) tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
Menurut  penjelasan  umum  Undang- Undang   Republik   Indonesia   Nomor   16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang    Perkawinan    Perubahan    norma dalam   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun 1974  tentang  Perkawinan  ini  menjangkau batas  usia  untuk  melakukan  perkawinan, perbaikan  norma  menjangkau  dengan  me- naikkan  batas  minimal  umur  perkawinan bagi  wanita.  Dalam  hal  ini  batas  minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan    batas    minimal    umur    perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.
Batas  usia  dimaksud  dinilai  telah matang  jiwa  raganya  untuk  dapat  melang- sungkan  perkawinan  agar  dapat  mewujud- kan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat keturunan  yang  sehat  dan  berkualitas. Diharapkan  juga  kenaikan  batas  umur  yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita  untuk  kawin  akan  mengakibatkan laju  kelahiran  yang  lebih  rendah  dan  me- nurunkan  resiko  kematian  ibu  dan  anak. Selain  itu  juga  dapat  terpenuhinya  hak-hak anak  sehingga  mengoptimalkan  tumbuh kembang anak termasuk pendampingan
orang  tua  serta  memberikan  akses  anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.
Tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur tentang  “yang  belum  dewasa  dan  dewasa” dalam   Undang-Undang   Nomor   1   tahun 1974  tentang  Perkawinan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  ini  dan  tidak  ada  lara- ngan  menikah  di  bawah  umur  secara  eks- plisit.  Dalam  pasal  7  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah,  pria  dan  wanita  harus  sudah mencapai  umur  19  tahun.  Meski  demikian, penyimpangan  terhadap  batas  usia  tersebut dapat  terjadi  jika  ada  dispensasi  yang diberikan  pengadilan  atau  pejabat  lain  yang ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  dari  pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). 11
Berdasarkan  data  Jumlah  penduduk Desa  Pontang  Tahun  2019,  dapat  dilihat bahwa  dari  jumlah  3.749  Kepala  Keluarga (KK),  masih  terdapat  613  kepala  keluarga (KK)  atau  16,35%  yang  tergolong  sebagai keluarga pra sejahtera atau keluarga miskin. Angka  ini  masih  jauh  lebih  tinggi  daripada angka   kemiskinan   secara   nasional.   Ber- dasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),
angka   kemiskinan   nasional   tahun   2019 cenderung turun di angka 9,22%. 12
Kemiskinan  merupakan  kondisi  di- mana    seseorang    atau    sekelompok    orang, laki-laki    dan   perempuan,   tidak   terpenuhi hak-hak  dasarnya  untuk  mempertahankan dan  mengembangkan  kehidupan  yang  ber- martabat.  Definisi  ini  beranjak  dari  pen- dekatan  berbasis hak  yang mengakui  bahwa masyarakat  miskin  mempunyai  hak-hak dasar  yang  sama  dengan  anggota  masyara- kat  lainnya.  Kemiskinan  tidak  lagi  dipaha- mi  hanya  sebatas  ketidakmampuan  eko- nomi, tetapi  juga  kegagalan memenuhi  hak- hak  dasar  dan  perbedaan  perlakuan  bagi seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Kemiskinan  merupakan  keadaan  ke- tika  seseorang  atau  sekelompok  orang  tidak mampu  mencukupi  tingkat  kemakmuran ekonomi  yang  dianggap  sebagai  kebutuhan minimal  dari  standar  hidup  tertentu.  Di- samping  itu,  kemiskinan  juga  memiliki  ke- terkaitan  dengan  tingkat  maupun  kualitas pendidikan  seseorang.  Berdasarkan  data penduduk  Desa  Pontang,  keadaan  masyara- kat  dengan  mata  pencaharian  sebagai  buruh tani  dan  buruh  migran  ini  berdampak  pada relatif  rendahnya  tingkat  pendidikan  warga desa Pontang. Sebagian besar pendidikan
11 Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1974 tentang Perkawinan
12 https://mediaindonesia.com/read/detail/283554- bps-angka-kemiskinan-indonesia-turun-jadi-922- persen, diunduh 8 April 2020, jam 9.25 WIB.
penduduk desa Pontang berpendidikan ting- kat Sekolah Dasar (SD).
Penduduk miskin yang umumnya ber- pendidikan  rendah,  hal  ini  karena  mereka harus  bekerja  kerasa  apa  saja  untuk  mem- pertahankan  hidupnya  dan  keluarganya. Kondisi  demikian  menyebabkan  lemahnya posisi  tawar  masyarakat  miskin  dan  tinggi- nya  kerentanan  terhadap  perlakuan  yang merugikan  mereka.  Disisi  lain,  masyarakat miskin  juga  harus  menerima  pekerjaan dengan  imbalan  yang  terlalu  rendah. Kesulitan  ekonomi  yang  dihadapi  keluarga miskin  seringkali  memaksa  anak  dan perempuan untuk bekerja.
Kemiskinan  dan  rendahnya  tingkat pendidikan  ini  juga  berdampak  pada  pe- ngetahuan  masyarakat  terhadap  peraturan prundang-undangan. Dalam  hal ini pengeta- huan   tentang   Undang-Undang   Nomor   1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  secara khusus  tentang  batasan  usia  minimal  untuk melangsungkan  perkawinan.  Berdasarkan hasil  kuesioner  yang  diberikan  kepada masyarakatDesa Pontang untuk usia diatas 50  tahun  sebagian  besar  masyarakat  me- lakukan    perkawinan    dibawah    umur    atau tidak  sesuai  dengan  peraturan  Undang- Undang  Nomor1  Tahun  1974  tentang perkawinan. Hal ini disebabkan karena pada waktu  mereka  melangsungkan  perkawinan, peraturan  tentang  batasan  usiauntuk  me- langsungkan perkawinan belum ada.
Didalam    masyarakat    tradisional hukum    adat    memang    tidak    mengenal batasan    umur    dewasa    ataupun    belum dewasa.   Hukum   Adat   hanya   mengenal secara  insidental  saja  apakah  seseorang  itu, berhubungan  dengan  umur  dan  perkem- bangan  jiwanya  patut  dianggap  cakap  atau tidak,  mampu  atau  tidak mampu  melakukan perbuatan  hukum  tertentu  dalam  hubungan hukum  tertentu  pula.Keadaan  yang  diang- gap  belum  cakap  artinya  belum  mampu memperhitungkan  dan  memelihara  kepen- tingannya  sendiri.  Sedangkan  cakap  artinya telah  mampu  memperhitungkan  dan  meme- lihara kepentingan sendiri.
Apabila  kedewasaan  itu  dihubungkan dengan  perbuatan  untuk  melangsungkan perkawinan,  maka  hukum  adat  mengakui kenyataan  bahwa  apabila  seorang  pria  dan wanita   itu   kawin   dan   mendapat   anak, mereka  dinyatakan  dewasa.  Ukuran  me- ngenai  kedewasaan  menurut  hukum  adat lebih  condong  kepada  sisi  kepribadian seseorang  seperti  sudah  baligh,  mampu mencari  nafkah,  bertanggung  jawab  untuk diri  sendiri  dan  mampu  berkeluarga  dan mendapatkan  keturunan.  Pengaturan  me- ngenai  perkawinan  yang  dilangsungkan dibawah  umur  dalam  hukum  adat  memang tidak ada.
Hasil  temuan  peneliti  di  lapangan masyarakat  Desa  Pontang  tentang  peruba-
han  peraturan  tentang batasan  usia  minimal untuk melakukan perkawinan sebagaimana
diatur   dalam   Undang-Undang   Nomor   16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974tentang perkawinan,  belum  ada  masyarakat  yang mengetahuinya.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  hal penting  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  16  Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  ten- tang  perkawinan  adalah  adanya  perubahan tentang batasan usia minimal untuk melang- sungkan perkawinan. Undang-Undang Nomor   16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  menyatakan  perubahan dimana  batasan  usia  minimal  untuk  me- lakukan  perkawinan  pada  Undang-Undang No 1 Tahun 1974 batasan minimal usia per- kawinan  bagi  wanita  ialah  16  Tahun  dan untuk laki-laki 19 tahun dirubah menjadi 19 Tahun baik untuk wanita maupun laki-laki.
Berdasarkan  hasil  data  kuesioner terhadap  masyarakat  miskin  diperoleh  data bahwa semua masyarakat tersebut tidak me- ngetahui  tentang  adanya  perubahan  batasan minimal  untuk  melangsungkan  perkawinan juga  tidak  mengetahui  tentang  adanya peraturan   Undang-Undang   No.16   Tahun 2019  yang menyebutkan  perubahan  batasan usia  minimal  perkawinan.  Hal  ini  disebab- kan  oleh  belum  adanya  informasi  dalam bentuk  sosialisasi  dari  perangkat  desa  ter- kait dengan perubahan aturan diatas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti dengan aparat Desa Pontang 13 tentang Undang-Undang   Nomor   16   Tahun   2019 Tentang    Perubahan            Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974Tentang  Perkawinan, diperoleh  informasi  bahwahingga  saat  ini seluruh  aparat  Desa  Pontang  tidak  menge- tahui    adanya    undang-undang    tersebut. Aparat  Desa  Pontang  juga  belum  menge- tahui    tentang    adanya    perubahan    batasan usia  minimal  untuk  melakukan  perkawinan pada  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 batasan   minimal   usia   perkawinan   bagi wanita  ialah  16  Tahun  dan  untuk  laki-laki 19  tahun  dirubah  menjadi  19  Tahun  baik untuk wanita maupun laki-laki.
Ketidaktahuan  masyarakat  dan  aparat desa  tersebut  disebabkan  oleh  keterbatasan informasi   masyarakat   desa   dan   belum adanya  sosialisasi  dari  Pemerinatah  Daerah Kabupaten  Jember  tentang  adanya  Undang- Undang  No  16  Tahun  2019  Tentang  Peru- bahan   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun 1974  tentang  perkawinan.  Belum  adanya sosialisasi  dari  Pemerintah  Daerah  sehingga pemerintah  desa  juga  belum  melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Setiap  manusia  baik  secara  individu maupun  kelompok  telah  memiliki  perilaku yang  berbeda.  Ada  yang  sebagian  orang berperilaku selalu mempertimbangkan
13 Wawancara  dengan  bapak  Bintoro,  Aparat  Desa
Pontang  pada  tanggal  1   April  2020   jam  09.00 WIB.
segala aspek di sekitarnya dan sebagian lagi bertindak  sesukanya.  Pengetahuan  merupa- kan  domain  yang  sangat  penting dalam  ter- bentuknya  suatu  tindakan.  Dengan  demi- kian  terbentuknya  sikap  seseorang  disebab- kan    oleh    adanya    pengetahuan    yang    ada pada  dirinya  dan  terbentuk  suatu  perilaku baru  terutama  yang  ada  pada  orang  dewasa dimulai pada domain kognitif.
Begitu  pula  kaitannya  dengan  pema- haman  masyarakat  tentang  pembatasan  usia minimum  untuk  melangsungkan  perkawi- nan  berdasarkan  UU  No.  16  Tahun  2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  terhadap  perkawinan dibawah  umur  di  Desa  Pontang  Kecamatan Ambulu,  Kabupaten  Jember.  Pemahaman masyarakat  tentang  batasan  minimal  usia untuk  melangsungkan  perkawinan  akan berdampak  pada  adanya  perilaku  masyara- kat  untuk  melangsungkan  perkawinan  ter- hadap anak yang masih dibawah umur.
Berdasarkan  hasil  kuesioner  yang  di- bagikan  kepada  masyarakat  miskin  di  Desa Pontang,  diperoleh  hasil  bahwa  masih  ter- dapat  perkawinan  dibawah  umur  meskipun jumlahnya  tidak  banyak.Perkawinan  di- bawah  umur  dalam  hal  ini  adalah  perkawi- nan  yang  dilakukan  dibawah  batas  minimal umur  yang  ditentukan  dalam  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.  Dalam  arti  bahwa  perkawinan
tersebut  telah  berlangsung sebelum  lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun  2019
Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan.  Sebagaimana  diketa- hui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  umur minimal  untuk  diizinkan  melangsungkan perkawinan, yaitu pria  19 tahun dan wanita 16 tahun(Pasal 7 ayat 2).
Sedangkan  ketentuan  dalam  Pasal  7 Ayat  1  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tersebut  telah  diubah  oleh  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974 tentang   Perkawinan disahkan  pada  tanggal  14  Oktober   2019. Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya  diizinkan  apabila  pihak  pria  men- capai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas)  tahun,  dirubah  bagi  wanita  diper- samakan  dengan  batas  minimal  umur  per- kawinan   bagi   pria,   yaitu   19   (sembilan belas) tahun.
Ketentuan  tentang  batas  umur  pihak wanita   sudah   mencapai   usia   16   (enam belas)  tahun  dalamPasal  7  Ayat  1  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tersebut  me- mungkinkan  terjadinya  perkawinan  dalam usia  anak  pada  anak  wanita.  Hal  ini  karena dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak  didefinisikan  bahwa  anak  adalah seseorang yang belum berusia 18  (delapan
belas)  tahun,   termasuk   anak   yang  masih dalam kandungan.
Batas  usia  19  (Sembilan  belas)  tahun bagi  wanita  dinilai  telah  matang  jiwa  raga- nya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawi- nan  agar  dapat  mewujudkan  tujuan  per- kawinan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang sehat  dan  berkualitas.  Dengan  perubahan inidiharapkan  laju  kelahiran  yang  lebih rendah  dan  menurunkan  resiko  kematian ibu  dan  anak.  Selain  itu  diharapkan  juga dapat terpenuhinya hak-hak anak,antara lain tumbuh  kembang  anak  lebih  optimal, termasuk  pendampingan  orang  tua  serta memberikan  akses  anak  terhadap  pendidi- kan setinggi mungkin.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti dengan  aparat  Desa  Pontangtentang  tentang perkawinan  dibawah  umur  yang  terjadi  di desa  Pontang,  diperoleh  informasi  bahwa hingga    saat    ini    di    desa    Pontang    masih terjadi  perkawinan dibawah  umur meskipun jumlahnya  tidak  terlalu  banyak.Namun demikian,  aparat  desa  tidak  memiliki  data yang  lengkap  tentang  jumlah  perkawinan dibawah  umur.  Hal  ini  disebabkan  oleh karena  pengurusan  terkait  dengan  perkawi- nan  dibawah  umur  terutama  yang  berhubu- ngan  dengan  diterimanya  datau  ditolaknya permohonan  untuk  melangsungkan  perka- winan  adalah  wewenang  lembaga  pencatat
perkawinan,  dalam  hal  ini  adalah   Kantor Urusan  Agama  (KUA).   Apabila  ada   ke-
pengurusan surat menyurat yang terkait dengan perkawinan dibawah umur, maka aparat desa mengarahkan hal tersebut untuk diurus di Kantor Urusan Agama setempat. 14
Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ten- tang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang    Perkawinan,tidak    ada    larangan untuk  melangsungkan  perkawinan  dibawah umur secara eksplisit. Dalam pasal 7 ayat (2)  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan disebutkan  bahwadalam  hal  terjadi  penyim- pangan  terhadap  ketentuan  umur  tersebut, orang  tua  pihak  pria   dan/atau  orang  tua pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi kepada  Pengadilan  dengan  alasan  sangat mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung yang cukup.
14 Hasil Wawancara dengan bapak Bintoro, Aparat Desa Pontang pada tanggal 1 April 2020 jam 09.30 WIB.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  di- tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.  Kemiskinan  dan  rendahnya  tingkat  pen- didikan  ini  juga  berdampak  pada  penge- tahuan  masyarakat  terhadap  peraturan prundang-undangan. Dalam hal ini pengetahuan  tentang  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawi- nan,  secara  khusus  tentang  batasan  usia minimal  untuk  melangsungkan  perkawi- nan.  Berdasarkan  hasil  kuesioner  yang diberikan kepada masyarakat Desa
Pontang   semua   masyarakat      tersebut tidak  mengetahui  tentang  adanya  peru- bahan  batasan  minimal  untuk  melang- sungkan  perkawinan  juga  tidak  me- ngetahui tentang adanya peraturan Undang-Undang  No.16  Tahun        2019 yang  menyebutkan  perubahan  batasan usia  minimal  perkawinan.  Hal ini disebabkan  oleh  belum  adanya  informasi dalam  bentuk  sosialisasi  dari  perangkat desa  terkait  dengan  perubahan  aturan diatas.    Demikian    pula    dengan    Aparat Desa  Pontang  juga  belum  mengetahui tentang  adanya  perubahan  batasan  usia minimal  untuk  melakukan  perkawinan pada  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 batasan  minimal  usia  perkawinan  bagi wanita  ialah  16  Tahun  dan  untuk  laki-
laki  19  tahun  dirubah  menjadi  19  Tahun baik untuk wanita maupun laki-laki.
2.  Berdasarkan  hasil  kuesioner  yang  di- bagikan  kepada  masyarakat  miskin  di Desa  Pontang,  diperoleh  hasil  bahwa masih    terdapat    perkawinan    dibawah umur  meskipun  jumlahnya  tidak  banyak. Namun  demikian,  aparat  desa  tidak memiliki  data  yang  lengkap  tentang jumlah    perkawinan    dibawah    umur.Hal ini  disebabkan  oleh  karena  pengurusan terkait   dengan   perkawinan      dibawah umur    terutama    yang    berhubungan dengan  diterimanya  datau  ditolaknya permohonan untuk melangsungkan perkawinan  adalah  wewenang  lembaga pencatat   perkawinan,    dalam   hal   ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perdata
Indonesia ,  (Bandung:  Citra  Aditya
Bakti, 2001
Amir    Syarifuddin, Hukum    Perkawinan Islam  di  Indonesia,  antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang
Perkawinan, (Jakarta:     Kencana,
2006),
Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan Indonesia  Menurut  Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama,
(Bandung: Mandar Maju, 1990),
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian  Hukum ,
Prenada Media, Jakarta, 2006,
Philipus M  Hadjon  dan  Tatik  Sri  Djatmiati,
Argumentasi  Hukum ,  Gajah  Mada
University Press, Yogyakarta, 2005,
Rahmat  Hakim, Hukum  Perkawinan  Islam , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Keluarga Tentang  Ikhwal  Keluarga,  Remaja dan  Anak ,   (Jakarta:  Rineka   Cipta,
2009),
Soerojo Wignjodioera, Pengantar dan Asas– asas  Hukum  Adat, (Jakarta:  Gunung Agung, 1995),

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab    Undang-undang    Hukum    Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   1974
Tentang Perkawinan
Undang-Undang    Republik    Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Peraturan  Pemerintah  nomor  9  Tahun  1975
tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
Dokumen RPJMDes Desa Pontang Tahun 2016-2021

## INTERNET
https://mediaindonesia.com/read/detail/283 554-bps-angka-kemiskinan-indonesia- turun-jadi-922-persen,

## HASIL WAWANCARA
Wawancara dengan bapak Bintoro, Aparat Desa Pontang pada tanggal 1 April 2020.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Supianto adalah  Dosen  tetap  pada  Fakultas
Hukum Universitas
Islam Jember.
Menyelesaikan  pendidikan  sarjana  pada Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Jember dan    Magister    Hukum    pada    Program Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Jember.
Nanang  Tri  Budiman adalah  Dosen  tetap pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember.  Menyelesaikan  pendidikan  sarjana pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Jember dan    Magister    Hukum    pada    Program Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Narotama Surabaya.
Dwi    Fefri    Kurniasari adalah    Tenaga Kependidikan  Fakultas  Hukum  Universitas Islam   Jember.   Menyelesaikan   pendidikan
sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember .