Volume 5 Nomor 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI NARKOTIKA 

## Ana Ramadhona
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh e-mail: ana.ramadhona84@gmail.com

## Abstract
One  crime that  often  occurs  in  Indonesia is  drug use.  Protection  of children in a  national society  is  a  benchmark  of  the  nation's  civilization,  so  it  must  be  pursued  in  accordance  with  the abilities of the  nation. The study was conducted by using an empirical juridical approach. The data used  are  primary  data  obtained  by  interview  and  secondary  data  obtained  through  literature studies. The results of the study are described as follows: As for the implementation of investigations against  children  involved  in  narcotics  transactions  in  the  jurisdiction  of  Payakumbuh  Police conducted  by  investigators  basically  in  accordance  with  the  Criminal  Procedural  Code  and  Law Number  11  Year  2012  Concerning  the  Criminal  Justice  System  that  applies  even  though  in  its implementation it has not maximize due to some limitations. The rights granted to child as suspects are also given in the form of rights avoided from acts of violence, accompanied by legal counsel and social guidance, the right to express opinions, views freely, receive care and welfare, and the right to  be  treated  equally,  Obstacles  arising  in  investigations  of  children  involved  in  Narcotics transactions  in  the  Payakumbuh  Police  jurisdiction,  including  the  time  to  detain  children  is  very limited, namely seven days and can be extended eight days so that investigators must be extra fast to be able to complete the case file, should conduct an examination at the BPOM Padang laboratory. It must be also delivered and picked up by investigators and wait for the results of BAPAS research on the child concerned, and the absence of special investigators for children.
Keywords: Implementation; Investigation; Children; Transactions; Narcotics.

## Abstrak
Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di indonesia adalah Narkotika. Perlindungan terhadap  anak  pada  suatu  masyarakat  bangsa,  merupakan  tolok  ukur  peradaban  bangsa  tersebut karenanya  wajib  diusahakan  sesuai  dengan  kemampuan  nusa  dan  bangsa.  Penelitian  dilakukan dengan  menggunakan pendekatan  yuridis  empiris.  Data  yang  digunakan adalah  data  primer yang diperoleh dengan wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut: adapun pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam  transaksi  narkotika  di  wilayah  hukum  Polres  Payakumbuh  yang  dilakukan  oleh  penyidik pada dasarnya sudah sesuai dengan KUHAP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Pidana    Anak  yang  berlaku  walaupun  dalam  pelaksanaannya  belum  maksimal karena  adanya  keterbatasan.  Hak-hak  yang  diberikan  kepada  tersangka  anak  ini  pun  diberikan berupa  hak  dihindari  dari  tindak  kekerasan,  didampingi  penasehat  hukum  dan  pembimbing kemasyarakatan, hak mengeluarkan pendapat, pandangan secara bebas, mendapat perawatan dan kesejahteraan,  dan  hak  diperlakukan  sama,  Kendala-kendala  yang  timbul  dalam  penyidikan terhadap  anak  yang  terlibat  dalam  transaksi  Narkotika  di  wilayah  hukum  Polres  Payakumbuh antara  lain  yaitu  waktu  untuk  melakukan  penahanan    terhadap  anak  sangat  terbatas  yaitu  7  hari dan  dapat  diperpanjang  8  hari  sehingga  penyidik  harus  ekstra  cepat  untuk  bisa  menyelesaikan berkas perkaranya, harusnya melakukan pemeriksaan ke laboratorium BPOM Padang yang harus diantar  dan  dijemput  oleh penyidik,  harus  menunggu  hasil  penelitian  BAPAS  terhadap  anak  yang bersangkutan, dan belum adanya penyidik khusus anak.
Kata Kunci : Pelaksanaan; Penyidikan; Anak; Transaksi; Narkotika.
 Naskah diterima: 15 Februari 2020, direvisi: 19 Maret 2020, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i2.230

## PENDAHULUAN
Kasus narkoba yang melibatkan anak dibawah  umur  semakin  memprihatinkan. begitu juga untuk wilayah Sumatera Barat menurut  data  kepolisian  ada  peningkatan jumlah  anak  dibawah  umur  yang  terlibat narkoba  semakin  bertambah.  Menurut Diresnarkoba  Polda  Sumbar  pada  tahun 2017  ada  6  (enam)  anak  yang  terlibat dalam kasus Narkotika, di tahun 2018 ada 17  (tujuh  belas)  anak  yang  terlibat  kasus Narkotika  di  seluruh  wilayah  Sumatera
Barat. Saat ini anak dibawah umur sering dimanfaatkan
sebagai
pengedar Narkotika.
Permasalahan  tentang  anak  dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti  sepanjang  sejarah  kehidupan karena  anak  adalah  generasi  penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan  sebagai  subyek  pelaksana pembangunan  yang  berkelanjutan  dan pemegang  kendali  masa  depan  suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan  anak  Indonesia  berarti melindungi  potensi  sumber  daya  Insan dan  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya,  menuju  masyarakat  yang  adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945 (Nashriana, 2011).
Anak  adalah  karunia  dari  Tuhan Yang  Maha  Esa,  dan  di  dalam  diri seorang  anak  tersebut  melekat  martabat dan  harga  dirinya  sebagai  manusia  yang seutuhnya. Seorang anak memiliki potensi untuk  maju  dan  meneruskan  cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi
penjamin keberlangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan.
Masa  anak-anak  adalah  masa  yang sangat  rawan  untuk  melakukan  tindakan, karena  masa  anak-anak  suatu  masa  yang sangat  rentan  dengan  berbagai  keinginan dan  harapan  untuk  mencapai  sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam  melakukan  sesuatu  tidak  atau kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambilnya. (Marlina, 2009)
Faktor  internal  adalah  faktor  yang berasal  dari  dalam  diri  anak  itu  sendiri yang  mempengaruhi  tingkah  lakunya, seperti  cacat  yang  bersifat  biologis  dan psikis dan perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa  menghayati  norma-norma  yang berlaku.  Sedangkan  faktor  eksternal adalah  faktor  yang  berasal  dari  luar  diri anak  yang  mempengaruhi  anak  tingkah lakunya. (Marlina, 2009)
Pelanggaran  dan  kejahatan  yang dilakukan  oleh  anak  dapat  mengancam mental anak dan masyarakat, Diantaranya keterlibatan  anak  dalam  penyalahgunaan narkotika.  Salah  satu trend yang  mulai berkembang  ini  adalah  keterlibatan  anak- anak dalam pengedaran Narkotika. Meningkatnya  penyalahgunaan  narkotika dikalangan  anak  ini  telah  mengisi  dan menambah  pola  kriminalitas  baru.  Oleh karenanya  ketika  anak  menjadi  pelaku tindak  pidana  negara  harus  memberikan perlindungan kepadanya.
Perlindungan hukum  bagi  anak dapat diartikan  sebagai  upaya  perlindungan hukum  terhadap  berbagai  kebebasan  dan
hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan anak.  Jadi  masalah  perlindungan  hukum bagi  anak  mencakup  ruang  lingkup  yang sangat luas. (Moch Faisal Salam, 2002)
Perlindungan  terhadap  anak  pada suatu  masyarakat  bangsa,  merupakan tolak  ukur  peradaban  bangsa  tersebut karenanya wajib diusahakan sesuai dengan  kemampuan  nusa  dan  bangsa. Upaya-upaya  perlindungan  anak  harus  di mulai  sedini  mungkin,  agar  kelak  dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan  bangsa  dan  negara.  Maka diperlukan pembinaan secara terus- menerus terhadap anak demi
kelangsungan  hidup,  pertumbuhan,  dan perkembangan fisik, mental serta perlindungan  dari  segala  kemungkinan yang  akan  membahayakan  mereka  dan bangsa di masa depan.
Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan  perlindungan  kepada  anak melalui  berbagai  peraturan  perundang- undangan  diantaranya  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak.  Akan  tetapi  dalam pelaksanaannya  sistem  peradilan  pidana anak  di  Indonesia  masih  sering  dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan  pidana  tidak  disertai  dengan perlindungan  hukum,  pembinaan  yang baik  dan  jaminan  pelaksanaan  akan  hak- hak anak. Persoalan yang ada di antaranya dilakukan  penahanan  terhadap  anak, proses  peradilan  yang  panjang  mulai  dari penyidikan,  penuntutan,  pengadilan  yang
akhirnya  menempatkan  terpidana  anak berada  dalam  lembaga  pemasyarakatan yang  meninggalkan  trauma  dan  implikasi negatif  terhadap  anak.  (Rukmana,  A. Indra, 2014)
Melihat  kenyataan  inilah  fungsi  dan peran  kepolisian  dalam  kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan dituntut  untuk  menjalankan  tugas  dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor
2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Dalam rangka melaksanakan tugasnya  sebagai  gerbang  utama  proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung  beban  yang  tidak  ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik  yang  baik,  dan  juga  penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap  arus  perkara  yang  masuk.  Pada dasarnya,  tidak  semua  perkara  pidana yang  masuk  dan  diterima  oleh  penyidik polisi  diteruskan  ke  tahapan  peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan  kebijakan  diskresi  untuk melanjutkan  atau  tidak  perkara  pidana  ke tahap  selanjutnya.  Peran  penyidik  polisi dalam  penegakan  hukum  pidana  terhadap anak  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  (H  Dwiatmodjo, 2013)
Penyidik  sangat  berperan  dalam proses  penyidikan  perkara  pidana  anak yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan  dan  penyidikan,  hal  ini
sangat  penting  dilakukan  oleh  kepolisian karena  bertujuan  untuk  melindungi  hak seorang  yang  diduga  sebagai  pelaku tindak  pidana.  Maka  harus  ada  bukti permulaan  yang  cukup  untuk  melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud  untuk  menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya.
“Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan  bukti  itu  membuat  terang  tindak pidana  yang  terjadi  guna  menemukan tersangkanya”.
Secara nasional Komisi Perlindungan Anak  Indonesia  (KPAI)  menemukan adanya  peningkatan  keterlibatan  anak dalam  peredaran  gelap  Narkotika.  Anak semakin  sering  ditemukan  menjadi  kurir hingga  korban  penyalahgunaan  narkoba. Total ada 7 (tujuh) juta anak yang berusia maksimal  18  (delapan  belas)  tahun tercatat 5.9 juta terpapar sebagai  pecandu narkoba, 27 persen diantaranya anak-anak yakni  1,6  juta  anak  sebagai  pengedar. Khusus  untuk  Polres  Payakumbuh  telah menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana yang  berkaitan  dengan  kasus  Narkotika. Sepanjang  tahun  2018  sampai  dengan tahun  2019  tercatat  ada  2  (dua)  kasus yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  yaitu  antara  lain  pertama kasus  atas  nama  AB,  jenis  kelamin  laki- laki yang pada saat tertangkap berumur 17 tahun, diperiksa sebagai Anak
Berhadapan  dengan  Hukum  yang  mana tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menjual, membeli,  menjadi  perantara  dalam  jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika  Gol  I  bukan  tanaman  jenis sabu.  AB  tertangkap  pada  hari  Minggu tanggal  18  Februari  2018.  Kedua  yaitu kasus  atas  nama  Ilh,  jenis  kelamin  laki- laki,  yang  pada  saat  tertangkap  berumur 16  (enam  belas)  tahun,  diperiksa  sebagai Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  yang mana  tanpa  hak  atau  melawan  hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  menjadi  perantara  dalam  jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika  Gol  I  dalam  bentuk  tanaman jenis  Ganja.  Ilh  tertangkap  pada  hari Senin  tanggal  20  Agustus  2018  di Kecamatan  Luak  Kabupaten  Lima  Puluh Kota.
Mengingat  semakin banyaknya anak- anak  yang  terlibat  dalam  penyalahgunaan narkoba  dengan  ciri  dan  sifat  yang  khas pada  anak  dan  demi  perlindungan terhadap  anak,  maka  proses  peradilan perkara  yang  melibatkan  anak  harus dilakukan  oleh  pejabat  khusus  yang memahami masalah anak.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  di  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis Empiris,  pendekatan  Yuridis  (Hukum dilihat  sebagai  Norma  atau das  solen ) karena  dalam  membahas  permasalahan penelitian  ini  menggunakan  bahan-bahan hukum  tertulis,  kemudian  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder, pendekatan  empiris  (Hukum  sebagai kenyataan social,  cultural atau das  sein ),
karena dalam penelitian ini menggunakan data premier yang diperoleh dari lapangan.
Jadi,  Pendekatan  Yuridis  empiris dalam  penelitian  ini  maksudnya  adalah bahwa  dalam  menganalisis  permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan  hukum  (yang  merupakan data  sekunder)  dengan  data  premier  yang diperoleh
dari lapangan yaitu
Pelaksanaan  Penyidikan  Terhadap  Anak Yang  Terlibat  Transaksi  Narkotika  Di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Penyidikan  Terhadap
Anak Yang Terlibat Dalam Transaksi  Narkotika  Di  Wilayah Hukum Polres Payakumbuh Kepolisian Resor Payakumbuh
sebagai  salah  satu  bagian  dari  Kepolisian Republik  Indonesia,  dalam  perannya untuk  menegakkan  hukum  pidana  tidak pernah  berhenti  bersinggungan  langsung dengan kehidupan masyarakat. Salah satu bagian  yang  tidak  pernah  lepas  dari kehidupan masyarakat tersebut dari Kepolisian  Resor  Payakumbuh  adalah Unit  Satresnarkoba  (Satuan  Reserse Narkoba) Kepolisian Resor Payakumbuh.
Pelaksanaan penyidikan terhadap orang  yang  terlibat  dalam  transaksi Narkotika, tahapan  yang dilakukan antara lain pertama dimulai dari sumber tindakan (laporan  aduan,  tertangkap  tangan  atau diketahui  langsung  oleh  petugas).  Kedua dilakukan  penyelidikan  dengan  cara penganan  TKP, interview ,  observasi  dan surveilance .  Ketiga  dilakukan  penyidikan
dengan  cara  upaya  paksa  (pemanggilan, penangkapan,  penahanan,  penggeledahan, dan  penyitaan)  dan  kemudian  ada pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli dan terhadap  tersangka.  Keempat  akhir  dari proses penyidikan tersebut yaitu penyusunan  berkas  perkara,  pemberkasan dan  penyerahan  berkas  perkara  tersebut ke  Kejaksaan  Negeri  yaitu  kepada  Jaksa Penuntut Umum.
Tapi dalam proses penyidikan terhadap  tindak  pidana  Narkotika  yang dilakukan oleh anak, proses yang berbeda adalah  hanya  pada  perlakuan  terhadap tersangka  dan  pada  penahanan  tersangka anak saja, yaitu dipisahkan dengan tempat penahanan untuk orang dewasa.
Ketentuan  ini  sesuai  dengan  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (UUSPPA). Kesesuaian pihak yang berwajib  dalam  melakukan  penyelidikan terhadap  anak  tersebut  pada  dasarnya sudah  sesuai  dengan  KUHAP  dan Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  yang  berlaku.  Selain  itu  penyidik pun  memberikan  perlindungan  hukum berupa  pemberian  hak  kepada  tersangka anak  yang  ditentukan  dalam  Undang- undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Hak-hak yang diberikan kepada tersangka anak  ini  yaitu  hak  dihindari  dari  tindak kekerasan,  didampingi  penasehat  hukum dan  pembimbing  kemasyarakatan,  hak dianggap  tidak  bersalah  selama  dalam proses  peradilan,  hak  tidak  dirampas kemerdekaannya, hak mengeluarkan pendapat, pandangan secara bebas,
mendapat  perawatan  dan  kesejahteraan, dan hak diperlakukan sama.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ajun  Komisaris  Polisi  Satu  Elvi  Piliang, S.H,  jabatan  sebagai  Kasat  Resnarkoba Polres Payakumbuh, selaku penyidik telah melakukan  pemeriksaan  terhadap  anak yang  bernama  Ananda  Barokah,  berumur 17  tahun,  pekerjaan  pelajar  di  SMA  01 Akabiluru,  jenis  kelamin  laki-laki,  agama Islam,  yang  bertempat  tinggal  di  Jorong Sungai Cubadak kenagarian Koto Tangah
Batu Ampa Kecamatan Akabiluru
Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.  Ananda Baroqah  diperiksa  sebagai  Anak  yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tindak  pidana  yang  tanpa  hak  atau melawan  hukum  menjual,  membeli, menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menerima  atau  menyerahkan  Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu. Sebelum pemeriksaan  dilakukan  penyidik  terlebih dahulu memberitahukan hak-haknya sebagai  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  terutama  hak  didampingi  oleh Pengacara  atau  Penasehat  Hukum  selama proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian.
Pada saat pemeriksaan Ananda Baroqah  didampingi  oleh  Penasehat Hukum  Setia  Budi  S.H.,  M.H  dan orangtua  laki-lakinya  yang  bernama Yusra,  pemeriksaan  dilakukan  secara tanya  jawab,  pada  saat  diperiksa  Ananda dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, ananda  baru  pertama  kali  melakukan Tindak  Pidana  khususnya  Narkotika, ditangkap  bersama  temannya  bernama Fegri,  saat  ditangkap  polisi  menyita  1 paket sedang yang diduga Narkotika Gol I
yang  terbungkus  plastik  bening  dibalut dengan  tisu  dan  disimpan  di  kotak  rokok Sampoerna  Mild  putih  yang  saat  itu digenggam  dengan  tangan  kanan,  pada saat  penangkapan  juga  disaksikan  oleh Wali  Nagari  dan  Wali  Jorong,  Ananda mau  menjadi  perantara  karena  diimingi keuntungan  upah  Rp.  50.000  setiap selesai  mengantar  paket.  Pada  saat memberikan  keterangan  tersebut  Ananda tidak ada merasa terpaksa dan dipengaruhi oleh siapa pun dan menyatakan  bahwa  keterangan  yang diberikan  adalah  sudah  dengan  sebenar- benarnya.
Pemidanaan terhadap anak berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  merupakan  suatu  landasan penjatuhan  sanksi  terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana.  (A  Sudanto, 2017)
Terhadap anak yang menjadi perantara  jual  beli  narkotika,  Undang- Undang  Nomor.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  tidak  secara  khusus  mengatur mengenai  ketentuan  sanksi  pidana  bagi anak,  namun  pada  dasarnya  jika  seorang anak  yang  melakukan  tindak  pidana Narkotika  dimana  seorang  anak  yang menjadi perantara jual beli untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap Narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana  yang  ditentukan  dalam ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Narkotika,  tetapi  tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor.  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
Pidana  Anak.  (Fransiska  N  Eleanora, 2011)
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis lakukan terhadap penyidikan yang dilakukan  oleh  Unit  Satresnarkoba  di wilayah hukum Polres Payakumbuh dapat dilihat  bahwa  selama  proses  penyidikan, peran  penyidik  anak  berupa  melakukan penangkapan dan penahanan anak, apabila  penahanan  anak  sudah  berakhir maka  penyidik  akan  menyerahkan  anak beserta  barang  bukti  kepada  kejaksaan untuk  dilakukan  pemeriksaan,  terhadap anak  yang  menjalani  Berita  Acara Pemeriksaan  (BAP)  wajib  didampingi oleh pekerja sosial, penasehat hukum dan Badan Pemasyarakatan (BAPAS).
Penyidikan  terhadap  anak yang terlibat  dalam  transaksi  Narkotika  di Wilayah  Hukum  Polres  Payakumbuh dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi pelaksanaan tersebut masih belum bisa maksimal  dikarenakan waktu penahanan terhadap tersangka anak terbatas. Sedangkan waktu untuk melakukan  penyidikan  perkara  tersebut bisa  melebihi  batas  penahanan  terhadap tersangka.
Semakin meningkatnya angka penyalahgunaan  Narkotika  oleh  anak membawa konsekuensi logis seorang anak akan  sering  berhadapan  dengan  aparat penegak  hukum,  dalam  hal  ini  kepolisian sebagai  ujung  tombak  proses  penegakan hukum. Oleh karena itu dalam menjalankan  tugasnya  terutama  di  dalam menangani kasus tindak pidana Narkotika yang  dilakukan  oleh  anak,  polisi  harus bertindak  tepat  agar  tindak  pidana  yang
dilakukan  anak  tidak  terjadi  secara berulang  dan  tidak  mempengaruhi  proses perkembangan  kedewasaan  anak,  antara lain  dengan  melakukan  penyidikan  tanpa kekerasan  dan  dilakukan  dengan  tetap mempertimbangkan aspek psikologi anak.
Penyidik terhadap perkara anak nakal dilakukan  oleh  polri.  Sesuai  dengan  yang dinyatakan  dalam  Pasal  41  ayat  (1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  yang  menyatakan  bahwa penyidik  terhadap  anak  nakal,  dilakukan oleh  penyidik  yang  ditetapkan  oleh penyidik  yang  ditetapkan  berdasarkan Surat Keputusan Kepala  Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Hal  ini  berarti  juga  bahwa  tidak semua  penyidik  dapat  menjadi  penyidik dalam  perkara  anak,  karena  hanya  yang mendapatkan  kewenangan  dari  Kapolri untuk menjadi penyidik anak. Eksepsionisnya  terhadap  hal-hal  tertentu karena  penyidik  anak  tidak  ada  maka penyidik  dalam  perkara  biasa  dapat menjadi penyidik bagi perkara anak, dasar hukumnya  Pasal  41  ayat  (3)  Undang- Undang  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.  Syarat  untuk  menjadi  penyidik anak yaitu penyidik yang telah berpengalaman  sebagai  penyidik  tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa serta  harus  mempunyai  minat,  perhatian, dedikasi  dan  memahami  masalah  yang berkenaan dengan anak.
Penyidikan  yang  dilakukan  oleh penyidik  anak  tersebut  harus  dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang
dimaksud dengan “dalam suasana kekeluargaan”  antara  lain  pada  waktu memeriksa  tersangka,  penyidik  tidak memakai  pakaian  dinas  dan  melakukan pendekatan  secara  efektif,  afektif,  dan simpatik.  Efektif  dapat  diartikan,  bahwa pemeriksaannya  tidak  memakan  waktu lama  dengan  menggunakan  bahasa  yang mudah  dimengerti  dan  dapat  mengajak terdakwa  untuk  memberikan  keterangan yang  sejelas-jelasnya.  Sedang  simpatik dapat  diartikan  pada  waktu  pemeriksaan, penyidik  bersikap  sopan  dan  ramah  serta tidak  menakut-nakuti  terhadap  tersangka. (Ika R Utami, 2014)
Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak  ada  pemaksaan,  intimidasi  atau sejenisnya  selama  dalam  penyidikan. Sekali lagi ini menunjukkan perlindungan hukum  terhadap  anak  meskipun  telah menjabat sebagai pelaku tindak pidana.
Di  sisi  lain  penyidik  anak  tersebut wajib  untuk  meminta  pertimbangan  atau saran  dari  pembimbing  kemasyarakatan atau  jika  perlu  kepada  ahli  pendidikan, ahli  kesehatan  jiwa,  ahli  agama,  atau petugas  kemasyrakatan  lainnya,  dasar hukumnya  tercantum  dalam  Pasal  42 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak.  Proses  penyidikan  ini  juga harus  dirahasiakan  agar  tidak  dengan mudah  dapat  diketahui  umum  yang  dapat menyebabkan  depresi,  malu  atau  minder dan  lain  sebagainya  yang  nantinya berakibat  secara  psikis  terhadap  tumbuh kembangnya anak di masyarakat.
Penangkapan  adalah  suatu  tindakan penyidik  berupa  pengekangan  sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa
apabila  terdapat  cukup  bukti  guna kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan dan atau peradilan dalam hal dan menurut cara  yang  diatur  oleh  undang-undang. Begitulah  setidaknya  pengertian  yang  di cantumkan  dalam  Pasal  1  angka  20 KUHAP  yang  berlaku  terhadap  anak nakal pula, dengan kata lain penangkapan anak  nakal  mengikuti  tata  cara  dalam KUHAP.
Penangkapan  dilakukan  tidak  boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu harus penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan  surat  perintah  dari  penyidik kecuali  karena  tertangkap  tangan  yakni dengan harus segera menyerahkan tertangkap  itu  beserta  dengan  barang buktinya  kepada  penyidik.  Penangkapan itu dilakukan paling lama satu  hari  (1x24 jam) oleh polri.
Dalam  Pasal  32  Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak, Penahanan terhadap  anak  tidak  boleh  dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua  atau  lembaga  bahwa  anak  tidak melarikan  diri,  menghilangkan  barang bukti  atau  merusak  barang  bukti  atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
Penahanan  dapat  dilakukan  dengan syarat antara lain:
a. Umur anak 14 (empat belas) tahun;
b. Diduga  melakukan  tindak  pidana dengan  ancaman  pidana  penjara selama  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih.
(Hariyanto, Bayu P, 2018).
Penahanan  terhadap  anak  tentunya berbeda  pula  dengan  terdakwa  (dewasa) dan  terhadap  penahanan  terhadap  anak
yang  berkonflik  hukum  tersebut  yakni penahanan  oleh  Penyidik  paling  lama  7 (tujuh)  hari  dan  dapat  diperpanjang  oleh Penuntut  Umum  selama  8  (delapan)  hari, sedangkan  terhadap  terdakwa  dewasa  20 (dua  puluh)  hari  dengan  perpanjangan  40 (empat puluh) hari.
Penyidik  di  Polres  Payakumbuh khususnya bagian Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Payakumbuh  sudah  berusaha  semaksimal mungkin  agar  pelaksanaan  penyidikan terhadap  anak  yang  terlibat  dalam transaksi  Narkoba  ini  sesuai  dengan aturan  yang  ditetapkan  dalam  KUHAP dan  Undang-Undang  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  walaupun  masih ada kendala-kendala dalam
pelaksanaannya seperti waktu yang terbatas,  lamanya  proses  di  laboratorium, menunggu  hasil  penelitian  dari  pihak BAPAS,  dan  belum  tersedianya  penyidik khusus anak.
2. Kendala Dalam Penyidikan Terhadap  Anak  Yang  Terlibat Dalam  Transaksi  Narkotika  Di Wilayah Hukum Polres

## Payakumbuh
Pelaksanaan  proses  penyidikan  yang dilakukan  oleh  penyidik  apalagi  kasus tersebut  berkaitan  dengan  tindak  pidana yang dilakukan oleh anak tidak selamanya dapat  berjalan  dengan  baik,  karena terkadang  penyidik  dalam  melakukan proses  penyidikan  terhadap  anak  sebagai pelaku  sering  kali  mendapatkan  kendala- kendala  dalam  proses  pelaksanaannya. Begitu  juga  halnya  yang  terjadi  dalam pelaksanaan  penyidikan  yang  dilakukan
penyidik  terhadap  kasus  narkotika  yang melibatkan anak juga mendapatkan kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikannya.
Adapun kendala-kendala yang ditemui  penyidik  dalam  menjalankan proses  penyidikan  terhadap  anak  yang terlibat  dalam  transaksi  narkotika  di wilayah  hukum  Polres  Payakumbuh berdasarkan  hasil  wawancara  dengan bapak  Brigadir  Refki  Saputra  S.IP  antara lain :
1. Pelaksanaan  penahanan  terhadap  anak menurut Undang-undang tentang Sistem Peradilan Anak pasal 33 ayat 1 dan  2  menyatakan  bahwa  penahanan hanya dapat dilakukan selama 7 (tujuh) hari  dan  perpanjangan  penahanan selama  8  (delapan)  hari  sehingga  jika dijumlahkan  hanya  15  hari  kerja. Dengan  waktu  yang  sangat  terbatas tersebut  penyidik  diharuskan  bekerja ekstra  cepat  untuk  menyelesaikan berkas perkaranya supaya tidak melebihi waktu yang telah ditentukan.
2. Pemeriksaan  laboratorium  di  BPOM Padang.
Untuk  pemeriksaan  ke  laboratorium penyidik yang harus mengantar langsung  ke  BPOM  Padang  dan kemudian  penyidik  lagi  yang  harus mengambil  hasil  laboratorium  tersebut ke  Padang.  Untuk  cek  Laboratorium ini  diperlukan  waktu  lebih  kurang  10 (sepuluh) hari kerja.
3. Lamanya penelitian dari Badan
Pemasyarakatan  (BAPAS)  dalam  hal ini BAPAS Biaro.
Dalam  proses  penyidikan  terhadap tindak  pidana  Narkotika  di  Polres Payakumbuh  yang  dilakukan  oleh anak,  pihak  penyidik  dari  Polres
Payakumbuh selain menggunakan KUHAP sebagai acuan dalam penyidikan juga menggunakan
Undang-Undang  Nomor.  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.  Sehingga  dalam  melakukan penyidikan  para  penyidik  meminta kepada  Badan  Pemasyarakatan  untuk melakukan  penelitian  terhadap  anak tersebut sebagai pelaku.
Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan  oleh  anak  akan  memakan waktu  yang  cukup  lama  dikarenakan menunggu  hasil  penelitian  dari  Badan Pemasyarakatan  (BAPAS),  sementara waktu penahanan terhadap anak sebagai pelaku sangat terbatas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Randi  Hermawan  S.H  selaku  penyidik di  Polres  Payakumbuh,  walaupun jangka waktu penahanan terhadap anak sangat terbatas, penyidikan tidak mengalami  keterlambatan.  Beliau  juga mengatakan bahwa
lamanya penyerahan hasil Penelitian dari Badan Pemasyarakatan  dikarenakan  jumlah anak  sebagai  pelaku  sangat  banyak sehingga  membuat  petugas  Badan Pemasyarakatan  harus  memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan penelitian tersebut.
4. Belum  tersedianya  penyidik  khusus untuk anak karena keterbatasan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di Polres Payakumbuh
Dalam  pasal  26  ayat  3  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa  syarat  untuk  dapat  ditetapkan sebagai  Penyidik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Telah berpengalaman sebagai
Penyidik
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi  dan  memahami  masalah anak dan;
c. Telah  mengikuti  pelatihan  teknis tentang Peradilan Anak.
Penyidik  Anak  yang  memiliki  peran untuk  mengimplementasikan  tugas  dan wewenangnya  sebagai  penyidik  khusus dalam melakukan penyidikan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum.  Anak  yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan  perlakuan  khusus  yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang  berhadapan  dengan  hukum  dari kesewenang-wenangan  penegak  hukum. Komitemen, perhatian, kemampuan, dedikasi,  serta  minat  harus  dimiliki  dan dilaksanakan  oleh  Penyidik  Anak  dalam melaksanakan  segala  bentuk  tindakan perlindungan  terhadap  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang pada tahap penyidikan agar anak terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. (Zahra, A, 2017).
Penangkapan terhadap anak dilakukan  tidak  boleh  dengan  sewenang- wenang,  oleh  karena  itu  penangkapan hanya  boleh  dilakukan  berdasarkan  surat perintah  dari  penyidik  kecuali  karena tertangkap  tangan  yakni  dengan  harus segera menyerahkan tertangkap itu
beserta  dengan  barang  buktinya  kepada penyidik.  Penangkapan  itu  dilakukan paling  lama  satu  hari  (1x24  jam)  oleh polri.  Anak  wajib  ditempatkan  dalam ruang pelayanan khusus anak,
penangkapan anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Pejabat  yang  melakukan  penangkapan wajib  memberitahukan  kepada  Anak  dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
Berdasarkan ketentuan
Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  diketahui penahanan  anak  pada  tahap  penyidikan hanya selama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan  dapat  diperpanjang  lagi  untuk paling  lama  8  (delapan)  hari.  Singkatnya masa  penahanan  ini  membuat  penyidik harus  bekerja  secara  ekstra  cepat  untuk menyelesaikan berkas perkaranya.
Untuk  pemeriksaan  ke  laboratorium penyidik  sendiri  yang  harus  mengantar langsung ke BPOM padang dan kemudian penyidik lagi yang harus mengambil hasil laboratorium  tersebut  ke  Padang.  Untuk cek Laboratorium ini waktu yang diperlukan lebih kurang 10 (sepuluh) hari kerja.
Dalam  melakukan  penyidikan  para
penyidik meminta kepada Badan Pemasyarakatan
untuk melakukan penelitian  terhadap  anak  tersebut  sebagai pelaku.  Sesuai  dengan  yang  diamanatkan dalam Undang-Undang, dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib  meminta  pertimbangan  atau  saran dari  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan
apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan,  ahli  kesehatan  jiwa,  ahli agama,  atau  petugas  kemasyarakatan lainnya.  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS) merupakan pranata yang sangat penting di dalam  peradilan  pidana  anak  namun keberadaannya kurang mendapat perhatian seolah-olah peranan yang banyak  tampil  dalam  penanganan  anak yang  melakukan  kejahatan  itu  hanyalah penyidik,  jaksa,  hakim  dan  petugas pemasyarakatan. (Helviza. 2016).
Keterlibatan  BAPAS  di  mulai  sejak anak  dalam  tahap  penyidikan.  Badan Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melakukan  penelitian  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  bertugas membantu  memperlancar  tugas  penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak. Adapun petugas kemasyarakatan terdiri dari:
a. Pembimbing  Kemasyarakatan  dari Departemen Kehakiman,
b. Pekerja  Sosial  dari  Departemen Sosial
c. Pekerja Sosial sukarela dari
Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Dalam melakukan penyidikan terhadap  tindak  pidana  Narkotika  yang dilakukan  oleh  anak  akan  memakan waktu  yang  cukup  lama  dikarenakan menunggu  hasil  penelitian  dari  Badan Pemasyarakatan (BAPAS), sementara waktu  penahanan  terhadap  anak  sebagai pelaku  sangat  terbatas.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Randi Hermawan S.H selaku  penyidik  di  Polres  Payakumbuh,
walaupun jangka waktu penahanan
terhadap anak sangat terbatas, penyidikan tidak  mengalami  keterlambatan.  Beliau juga mengatakan bahwa lamanya penyerahan  hasil  Penelitian  dari  Badan Pemasyarakatan dikarenakan jumlah anak sebagai  pelaku  sangat  banyak  sehingga membuat  petugas  Badan  Pemasyarakatan (BAPAS)  harus  memerlukan  waktu  yang cukup lama untuk menyelesaikan penelitian tersebut.
Penyidik terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh Polri.  Sesuai dengan  yang dinyatakan  dalam  Pasal  41  ayat  (1) Undang-undang  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penyidik terhadap  anak  nakal,  dilakukan  oleh penyidik  yang  ditetapkan  berdasarkan Surat Keputusan Kepala  Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang lain yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa tidak  semua  penyidik  dapat  menjadi penyidik  dalam  perkara  anak,  karena hanya  yang  mendapat  kewenangan  dari KAPOLRI  untuk  menjadi  penyidik  anak. konsepsionisnya  terhadap  hal-hal  tertentu karena  penyidik  anak  tidak  ada  maka penyidik  dalam  perkara  biasa  dapat menjadi  penyidik  bagi  perkara  anak,  hal ini  sesuai  dengan  pasal  41  ayat  (3) Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
3. Upaya  Yang  Dilakukan  Dalam Mengatasi Kendala-Kendala
Dalam  Penyidikan Terhadap Anak Yang  Terlibat  Dalam  Transaksi
Narkotika  Di  Wilayah  Hukum Polres Payakumbuh
Adanya perbedaan pelaksanaan penyidikan dan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum,  memaksa penyidik  harus  ekstra  hati-hati  dalam melakukan penyidikan.
Berdasarkan  kendala-kendala  yang dihadapi diatas maka ada beberapa upaya- upaya  yang  dilakukan  oleh  Polres Payakumbuh agar pelaksanaan penyidikan  terhadap  anak  yang  terlibat dalam  tindak  pidana  narkotika  dapat berjalan  sesuai  ketentuan  dalam  KUHAP dan  Undang-undang tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :
a. Meningkatkan  kemampuan  penyidik dalam melakukan penyidikan sehingga mampu menyelesaikan perkara  selama  jangka  waktu  anak ditahan  sesuai  dengan  aturan  yaitu  7 (hari)  kerja  dan  dapat  perpanjang penahanan 8 (delapan) hari kerja.
b. Meningkatkan  kerja  sama  dengan BPOM Padang agar hasil laboratorium dapat dikeluarkan sesegera mungkin tanpa harus menunggu  sampai  10  (sepuluh)  hari kerja.
c. Meningkatkan  hubungan  kerja  sama dengan  BAPAS  agar  penelitian  dan hasil  penelitian  terhadap  anak  dapat diselesaikan dengan segera. Sehingga
Hasil penelitian tersebut dapat
diselesaikan  dengan  segera  sebelum pihak  penyidik  menyerahkan  anak dan  barang  bukti  kepada  Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Mengupayakan  agar  penyidik  yang ada  di  Polres  Payakumbuh  juga  bisa diangkat menjadi penyidik anak berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala Kepolisian  Republik Indonesia atau pejabat  yang  lain  yang  ditunjuk  oleh Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia. Karena  untuk  menjadi  penyidik  anak harus  berasal  dari  penyidik  yang  sudah berpengalaman.
Tidak  sedikit  anak  Indonesia  yang terjerumus ke lubang hitam penyalahgunaan  narkoba.  Dalam  hal  ini peran  orang  tua  sangat  diperlukan  untuk melindungi  anak-anak  dari  jeratan  obat- obatan  terlarang.  Kebijakan  pembentukan perangkat hukum untuk mengatasi masalah  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  melalui  proses  peradilan  pidana anak  tidak  berpengaruh  signifikan  bagi menurunnya  kasus  anak  yang  berkonflik dengan  hukum.  Belum  ada  konsep  atau resep  hukum  yang  berhasil  mengatasi masalah anak secara tuntas.
Dalam  banyak  kasus  anak  yang terlibat  narkoba  penyebabnya  adalah pengaruh  orang  dewasa.  Mereka  sengaja memanfaatkan  anak  sebagai  pengedar, alat  dan  media  transaksi  narkoba  atau bahkan media promosi narkoba. Keluarga dan  sekolah  harus  menjadi  proteksi pertama dan utama dari kejahatan narkoba untuk menjadikan generasi Indonesia bermartabat.
Adanya perbedaan pelaksanaan penyidikan dan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum,  memaksa penyidik  harus  ekstra  hati-hati  dalam melakukan penyidikan.
Minimnya waktu yang dimiliki penyidik  kepolisian  dalam  menyidik perkara  yang  melibatkan  anak,  membuat kualitas  penyidikan  serba  terburu-buru. Padahal penyidik itu tidak hanya kepolisian  saja  tetapi  juga  dari  pihak kejaksaan.  Penyidik  hanya  diberi  waktu selama 7 (tujuh) hari untuk anak berumur 12  (dua  belas)  sampai  14  (empat  belas) tahun. Waktu  yang terbatas itu harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pihak penyidik berharap agar aturan-aturan yang kurang  menguntungkan  dalam  menyidik dapat menjadi pertimbangan pihak pembuat  Undang-undang  supaya  hasil penyidikan  lebih  terjamin  dan  jauh  dari kesan terburu-buru.
Polres  Payakumbuh  sudah  berupaya semaksimal  mungkin  dan  disesuaikan dengan  psikologis  anak  yang  masih rentan.  Anak  sebagai  subjek  hukum  yang masih  berkembang  harus  diberi  perhatian khusus terutama morilnya.
Polres  payakumbuh  berupaya  untuk memberikan  pelayanan  terbaik  dalam menyidik  anak.  Menyediakan  ruangan yang  jauh  dari  nuansa  polisi  atau  nuansa orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap kasus yang berkaitan dengan  Narkoba,  penyidik  juga  bekerja sama  dengan  BPOM  padang  dalam melakukan  penyidikan.  Selama  ini  untuk penanganan Narkoba penyidik
mengujikan sampel di laboratorium BPOM.  BPOM  berwenang  melakukan pengujian  Narkotika  dan  Psikotropika dalam bentuk bahan baku dan obat jadi.
Selain  itu  sesuai  dengan  yang diamanatkan dalam Undang-Undang, dalam  melakukan  penyidikan  terhadap anak  nakal,  penyidik  wajib  meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan,  dan  apabila  perlu  juga dapat  meminta  pertimbangan  atau  saran dari  ahli  pendidikan,  ahli  kesehatan  jiwa, ahli  agama,  atau  petugas  kemasyarakatan lainnya. Badan Pemasyarakatan (BAPAS) dalam  melakukan  penelitian  terhadap anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana bertugas  membantu  memperlancar  tugas penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim dalam  perkara  anak  nakal,  baik  di  dalam maupun di luar sidang anak.
Adapun petugas kemasyarakatan terdiri dari:
1) Pembimbing  Kemasyarakatan  dari Departemen Kehakiman
2) Pekerja  Sosial  dari  Departemen
Sosial 3) Pekerja Sosial sukarela dari Organisasi  Sosial  Kemasyarakatan. (Hafrida: 2016).
Supaya  penyidikan  juga  berjalan dengan  lancar  maka  penyidik  dari  Polres Payakumbuh  juga  perlu  meningkatkan hubungan  kerja  sama  dengan  BAPAS agar  penelitian  dan  hasil  penelitian terhadap  anak  dapat  diselesaikan  dengan segera.
Sehingga  Hasil  penelitian  tersebut dapat diselesaikan dengan segera sebelum
pihak  penyidik  menyerahkan  anak  dan barang  bukti  kepada  Jaksa  Penuntut Umum  (JPU).  BAPAS  adalah  salah  satu unit pelaksana tekhnis di bidang pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan. Balai ini bertugas memberikan  bimbingan  kemasyarakatan dan  pengentasan  anak.  Itu  sebabnya, eksistensi  BAPAS  sudah  diakomodir dalam  Undang-undang  Sistem  Peradilan Anak. Yang terpenting sekarang bagaimana memaksimalkan peranan BAPAS dalam sistem Peradilan Nasional.
Tugas  pembimbing  BAPAS  tidaklah mudah,  LAPAS  dan  para  petugasnya diperlukan  sejak  dini,  mulai  dari  proses penyidikan,  persidangan  di  pengadilan hingga  anak  pelaku  tindak  pidana bersangkutan selesai menjalani hukuman.
Pembimbing  kemasyarakatan  (PK) memang  bertugas  membantu  penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal serta membimbing, membantu dan mengawasi anak yang dijatuhi pidana bersyarat.
Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  dikenal  memiliki dua  macam  penyidik  yakni  Pejabat  Polisi Negara  Republik  Indonesia  dan  Pejabat Pegawai  Negeri Sipil tertentu  yang diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang (PPNS).  Dalam  hal  perkara  pidana  yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  maka penyidikannya  dilakukan  oleh  penyidik umum  dalam  hal  ini  adalah  penyidik Polri. Penyidikan terhadap perkara pidana
yang pelakunya anak-anak dilakukan oleh Pejabat Polri. (Afrida, 2016).
Meskipun penyidiknya
adalah penyidik  polri,  akan  tetapi  tidak  semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan  terhadap  perkara  pidana  yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dikenal adanya  penyidik  anak,  sehingga  penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan.  Adapun  syarat  khusus  selaku penyidik  untuk  dapat  melaksanakan penyidikan  terhadap  anak  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak sebagai berikut:
a. Telah berpengalaman sebagai
Penyidik
b. Mempunyai minat, perhatian,
dedikasi  dan  memahami  masalah anak dan;
c. Telah  mengikuti  pelatihan  tekhnis tentang  Peradilan  Anak.  (Helviza,  I., 2016).
Menjadi penyidik anak memang tidak cukup  hanya  kepangkatan  yang  memadai tetapi  juga  dibutuhkan  pengalaman  tugas dalam  melaksanakan  penyidikan.  Di samping  itu  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi  dan  pemahaman  masalah  anak, akan  mendorong  penyidik  anak  dalam menimba  pengetahuan  tentang  masalah anak,  sehingga  dalam  melaksanakan tugasnya  penyidik  akan  memperhatikan kepentingan anak. (Supriyadi, 2015).

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu pelaksanaan penyidikan  terhadap  anak  yang  terlibat dalam  transaksi  Narkotika  di  wilayah hukum Polres Payakumbuh yang dilakukan  oleh  penyidik  pada  dasarnya sudah  sesuai  dengan  KUHAP  dan Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana    Anak yang berlaku walaupun dalam pelaksanaannya  belum  maksimal  karena adanya keterbatasan. Hak-hak yang diberikan  kepada  tersangka  anak  ini  pun antara  lain  berupa  hak  dihindari  dari tindak  kekerasan,  didampingi  penasehat hukum  dan  pembimbing  kemasyarakatan, hak  mengeluarkan  pendapat,  pandangan secara  bebas,  mendapat  perawatan  dan kesejahteraan,  dan  hak  diperlakukan sama.
Kendala-kendala  yang  timbul  dalam penyidikan  terhadap  anak  yang  terlibat dalam  transaksi  Narkotika  di  wilayah hukum  Polres  Payakumbuh  antara  lain yaitu  waktu  untuk  melakukan  penahanan terhadap anak sangat terbatas yaitu 7 hari dan  dapat  diperpanjang  8  hari  sehingga penyidik  harus  ekstra  cepat  untuk  bisa menyelesaikan berkas perkaranya, harusnya  melakukan  pemeriksaan  ke laboratorium  BPOM  Padang  yang  harus diantar dan dijemput oleh penyidik, harus menunggu hasil penelitian BAPAS terhadap  anak  yang  bersangkutan,  dan belum adanya penyidik khusus anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Nashriana,  2011, Perlindungan  Hukum Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta;
Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia ,  PT  Refika  Aditama, Bandung;
Moch  Faisal  Salam,  2002, Peradilan HAM Di Indonesia , Pustaka, Bandung;
Sudanto,  A,  2017, Penerapan  Hukum Pidana  Narkotika  di  Indonesia . Jurnal  Hukum  ADIL,  Vol.8,  (No1), Hal.137-161;
Eleanora,  Fransiska  N,  2011, Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya . Jurnal Hukum, Vol XXV, (No.1), Hal.439-452.
Utami,  Ika  R,  2014,  K ebijakan  Aplikasi
Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di Pengadilan Negeri Semarang .
Jurnal  Law  Reform,  Vol  9,  (No.2),
Hal. 98-109.
Hariyanto,  Bayu  P,  2018, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia . Jurnal
Daulat  Hukum,  Vol.1,  (No.1),
Hal.201-210
Zahra, A, 2017, Penerapan Asas Ultimatum Remedium Dalam
Rangka Perlindungan Anak Pecandu  Narkoba .  Jurnal  Law Reform, Vol 13, (No.1), Hal.18-29;
Helviza, I, 2016, Kendala-Kendala Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  Dalam Penanggulangan  Penyalahgunaan Narkotika  di  Kota  Banda  Aceh , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsiah, Vol.1, (No.1), Hal.129-143; Hafrida,  2016, Kebijakan  Hukum  Pidana
Terhadap Pengguna Narkotika
Sebagai  Korban  Bukan  Pelaku Tindak  Pidana .  Jurnal  Hukum
Padjajaran, Vol.III, (No.1), Hal.173-
191;
Supriyadi, 2015, Penetapan Tindak Pidana  Sebagai  Kejahatan  dan Pelanggaran Dalam Undang- Undang  Pidana  Khusus .  Jurnal Mimbar  Hukum,  Vol.  XXVII,
(No,3), Hal .390-402;
Rukmana,  A.  Indra,  2014. Perdagangan Narkotika  dalam  Perspektif  Hukum Pidana  Internasiona l.  Jurnal  Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.2,(Vol.1), Hal.1-8; Dwiatmodjo,  H.  2013, Pelaksanaan  Dan
Pembinaan Narapidana Tindak Pidana  Narkotika .  Jurnal  Hukum
Perspektif, Vol.XVIII, (No.2), Hal.64-72.