## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

## TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Oleh: Muhammad Suwandy Hasibuan 1) , Ismail 2) dan  Irda Pratiwi 3)
Universitas Asahan 1,2,3)
E-mail:
mhdsuwandyhasibuan@gmail.com 1)
ismail_izu@yahoo.com 2)
dan irdapratiwi@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Children  are  one  of  the  vulnerable  groups  that  need  to  be  protected  from  all  forms  of  human rights violations. We need to know that children's rights are a part of human rights that must be guaranteed  by  the  state,  protected  by  the  state,  and  fulfilled  by  the  parents  who  gave  birth  to them and this also applies to the community where the  child is located. In this connection, the child  has  the  right  to  growth  and  development  and  optimal  survival  both  mentally, psychologically  and  also  physically.  The  Criminal  Code  (KUHP)  regulates  violent  crimes,  in article  290  regarding  crimes  against  decency,  but  according  to  the  author  the  article  has  not caused a deterrent effect for perpetrators of acts of violence against children because the threat of punishment is still mild. So that with the Law Number 35 of 2014 amending the Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System. A normative juridical research method was used with a statutory approach. The formulation of the problem raised is how the legal protection of minors as perpetrators of crime is  reviewed  from  Law  Number  35  of  2014  concerning  Protection  of  Children  and  how  the regulation of restorative justice and diversion for legal protection of minors as perpetrators of crime.  The  writer  can  conclude  that  the  government  has  tried  to  protect  children  who  commit crimes under the child protection law through diversion.
Keywords: Legal Protection, Child Crimes, Diversity Efforts

## ABSTRAK
Anak merupakan salah satu golongan kelompok rentan yang perlu dilindungi dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manunisia. Kita perlu ketahui bahwa hak anak merupakana bagian yang diatur  dalam    hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin  oleh  negara,  dilindungi  oleh  negara,  dan dipenuhi  oleh  orang  tua  yang  melahirkannnya  dan  ini  juga  berlaku  bagi  masyarakat  dimana anak  berada.  Berkaitan  dengan  tersebut  maka  si  anak  berhak  atas  tumbuh  kembang  dan kelangsungan  hidup  secara  optimal  baik  itu  mental,  psikiloginya  dan  juga  fisiknya.  Kitab undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  telah  mengatur  tindak  pidana  kekerasan,  dalam  pasal 290  mengenai  kejahatan  terhadap  kesopanan,  namun  menurut  penulis  pasal  tersebut  belum menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  tindakan  kekerasan  terhadap  anak  dikarenakan  ancaman hukumannya  masih  ringan.  Sehingga  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana.  Dalam  penulisan  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  secara  Perundang- undangan.  Rumusan  masalah  yang  diangkat  adalah  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap anak  dibawah  umur  sebagai  pelaku  tindak  pidana  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  dan  Bagaimana  pengaturan  keadilan  restoratif  dan
diversi  untuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dibawah  umur  sebagai  pelaku  tindak pidana.Maka  dalam  hal  ini  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  pemerintah  telah  berupaya melakukan  perlindungan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  undang- undang perlindungan anak melalui diversi.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Anak, Upaya Diversi

## 1. PENDAHULUAN
Keberadaan    anak    merupakan suatu    kebahagiaan    yang    tertinggi    dalam keluarga.  Dari  sudut  pandangan  hukum sendiri,seorang anak yang lahir dan tumbuh ditengah-tengah
sebuah keluarga menimbulkan  konsekuensi  yuridis  karena menimbulkan  hak-hak  dan  kewajiban  yang harus  dipenuhi  oleh  keluarganya  yaitu orang tuannya seperti memberikan pendidikan yang layak bagi anak.
Kewajiban  yang  harus  dipenuhi  orangtua terhadap  anak-anak  dilandasi  oleh  falsafah moralitas  bahwa  anak  itu  merupakan amanat  dari  Tuhan  yang  harus  dijaga  dan dilindungi.Salah  satu  kewajiban  orangtua terhadap anak adalah memberikan pendidikan  yang  terbaik  sehingga  anak- anak  tersebut  menjadi  generasi  penerus bangsa  dan  memiliki  peran  strategis  dalam menjamin  eksistensi  bangsa  dan  negara  di masa  yang  akan  datang.  Agar  kelak  sang anak  mampu  memikul  tanggung  jawab tersebut.  Pendidikan  terbaik  yang  harus diperhatikan  adalah  pendidikan  agama  dan pendidikan moral.
Anak  juga  merupakan  salah  satu golongan  kelompok  rentan  yang  perlu dilindungi  dari  segala  bentuk  pelanggaran Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  pasal  1  angka 12  undang-undang  perlindungan  anak menjelaskan  bahwa  dalam  pasal  tersebut memuat  tentang  hak-anak  yang  harus dilindungi,  dijamin  dan  di  penuhi  baik  itu keluarganya, masyarakat, pemerintah maupun  negara.  Berkaitan  dengan  tersebut maka  si anak berhak atas  tumbuh  kembang dan  kelangsungan  hidup  secara  optimal baik  itu  mental,  psikologi  dan  fisik  dari anak  tersebut.  Di  samping  itu  pula  anak harus  mendapatkan  jaminan  pemenuhan hak-haknya  serta  tanpa  adanya  perlakuan diskriminasi  dan  kekerasan.  Namun  pada kenyataannya  masih  terjadi  pelanggaran terhadap  hak  anak,  tercermin  dari  masih
adanya anak-anak yang mengalami kekerasan.
Pada  masa  sekarang  ini  kekerasan dan  penyalahgunaan  seksual  masa  kanak hal    yang  sering  terjadi  yang  sangat berdampak  serius  bagi  tumbuh  kembang anak.  dampak  yang  terjadi  apabila  hal  itu erjadi  pada  anak  adalah  ketakutan  dan trauma yang berkepanjangan yang membuat  anak  tidak  percaya  siapapun. Bujuk rayu pelaku yang menurut anak baik itu  menjadi  polemik  dalam  pikiran  anak yang  menimbulkan  perasaan  bersalah  pada diri  si  anak.  Sebenarnya  masalah  seksual yang  tidak  mudah  disampaikan  oleh keluarga kepada anak menimbulkan ketidakpahaman yang terbawa terus kemasa dewasa  yang  akan  mudah  terjebak  oleh pelaku seksual.
Pemberitahuan dan  sosialisasi  yang tidak  mudah  dipahami  dan  dimengerti  oleh anak mengenai seksual menimbulkan keyakinan-keyakinan  yang  keliru  dalam pola  pikir  anak.slah  satu  contohnya  adalah self-blame yang  merupakan  perasaan  rasa bersalah  anak  atas  apa  yang  menimpanya dan  merasa  bahwa  drinya  itu  aneh  dan merasa  bahwa  kelahirannya  di  dunia sebagai pembawa kesialan bagi keluarganya Salah satu kasus yang sering terjadi bagi  anak  adalahkasus  pedofilia.  Dimana kita ketahui bahwa Pedofilia merupakan seseorang  yang  merasa  akan  mendapatkan kepuasan  seks  apabila  dilakukan  dengan anak  dibawah  umur(Hanny  Ronosulistyo, Aam  Amirudin, 2004:33).Maka dari hal itu perlu  adanya  peraturan  yang  tegas  untuk melindungi  anak-anak  dan  menjerat  pelaku pedofilia ,  sehingga  pihak  yang  harus bertanggungjawab  adalah  ekspoitatornya atau    si  pelaku  yang  telah  melakukan tindakan melanggar hukum (Ahmad Makki, 2016,  https://ahmadmakki.wordpress.com, Di akses 27 Juli 2019, pukul 21.00 WIB)
Salah  satu  contoh  kasus  yang pernah  terjadi  dan  telah  terungkap  di Indonesia  adalah  kasus  mantan  Diplomat Australia yaitu William Stuart Brown, yang telah melakukan kejahatan seksual terhadap dua  anak  di  Karangasem  Bali.  Dari  kasus tersebut  beberapa  pihak  merasa  ada kemajuan bagi pihak penegak hukum dalam menagani  kasus pedofilia yang  terjadi  di indonesia.  Dimana  pelaku  di  tindak  secara tegas  walaupun  pada  akhirnya  Brown malakukan tindakan bunuh diri di Lembaga Permasyarakatan  Amlapura,  sehari  setelah keputusan vonis itu dijatuhkan terhadapnya.Ada beberapa pelajaran penting  yang  bisa  diambil  dari  kasus tersebut adalah tidak menutup kemungkinnan bahwa orang yang berpendidikan  dan  memiliki  jabatan  tinggi tidak melakukan perbuatan melawan hukum  seperti pedofilia (Mufrisun  Afandi, 2012).
Kitab undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  telah  mengatur  tindak pidana kekerasan, dalam pasal 290 mengenai  kejahatan  terhadap  kesopanan, namun  menurut  penulis  pasal  tersebut belum  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku tindakan kekerasan terhadap anak dikarenakan  ancaman  hukumannya  masih ringan.  Sehingga  dengan  adanya  Undnag- Undang  Nomor  35  tahun  2014  perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  diharapkan dapat  menimbulkan  efak  jera  bagi  pelaku dimana  ancaman  hukumannya  lebih  berat dibandingkan  dengan  KUHP  dan  pelaku dapat dikenakan denda.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  penelitian  ini penulis  menggunakan  metode  penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan  masalah  melalui  Undang- undang.  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah dengan menggunakan data sekunder sebagai  bahan  utama  yang  terdiri  dari bahan  hukum  primer  yang  antara  lain bahannya  adalah  UUD  1945,  KUHP,
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang perlindungan anak dan semua yang berhubungan  dengan  judul  yang  diangkat oleh  penulis;  bahan  hukum  sekunder  yang merupakan  bahan  memberikan  penjelasan terhadap  bahan  primer  dan  bahan  hukum tersier  sebagai  bahan  penunjang  antara bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  yaitu secara pustaka dan analisis bahan hukumnya secara kualitatif.

## 3. HASIL  dan PEMBAHASAN
3.1. Perlindungan Hukum  Terhadap Anak  Dibawah  Umur  Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  Ditinjau Dari  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perl indungan Anak serta Pengaturan Keadilan Restoratif Perlindungan hukum terhadap
Anak  menurut  Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak adalah  segala  bentuk  kegiatan  yang dilakukan  untuk  melindungi  dan  menjamin kehidupananak  dan  hak-hak  dari  anak  agar dapat  bertumbuh  kembang  dan  hidu  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan juga serta mendapatkan perlindungan  dari  segala  bentuk  kejahatan dan  kekerasan  serta  diskriminasi,  ini berdasarkanberdasarkan dari yang dituangkan dalam pasal 1 ayat (2).Perlindungan  hukum  yang  tertuang dalam  pasal  tersebut  diatas  menurut  Barda Nawawi  Arief  adalah  bahwa  suatu  upaya perlindungan hukum terhadapberbagai kepentingan  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan  anak,  kebebasan  dan  serta hak  asasi  anak  yang  perlu  dilindungi  dan dipenuhi    ( fundamental  right  and  freedoms of  children )  (Muladi  dan  Barda  Nawawi Arief, 2005:153).
Perlindungan
khususterhadap anakyang  diberikan  oleh  negara  yang dituangkan  dalam  undang-undang  atau peraturan  yang  berkaitan  dengan  hal tersebut  berhadapan  dengan  hukum  dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  saksi dan  pelaku  tindak  pidana  yang  artinya bahwa  ketiga  unsur  tersebut  mendapatkan
perlindunngan khusus. Mengenai perlindungan  khusus  terhadap  anak  korban tindak  kekerasan  telah  diatur  dalam Pasalnya  yang  ke    69  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  yang  menyatakan bahwa perlindungan khusus  yang diberikan bagi  anak  korban  kekerasan  yang  artinya bahwa korban kekerasa yaitu anak memiliki perlindungan khusus dalam undang- undang. Pasal 2Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa penyelanggaraan
perlindungan  anak  harus  berlandaskan terhadap  prinsip-prinsip  dasar  Konvensi Hak-Hak  Anak  yang  meliputi  kepentingan yang terbaik bagi anak,penghargaan terhadap  anak,  non  diskriminasi,  hak  untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkemban. Nilai-nilai  yang  terkandung  serta  prinsip- prinsip  tersebut  harus  menjadi  landasan dalam pengambilan keputusan dalam perlindungan  anak,  baik  oleh  badan eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif dalam penerapannya.
Dalamproses peradilan pidana anak perlu  adanya  pengembangan  hak-hak  anak guna  mewujudkan  perlindungan  hukum bagi anak sertaperlu mengerti permasalahan yang  sedang  terjadi  menurut  proporsi  yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu  agart  tidak  merugikan  anak  dan menghentikan  tumbuh  kembang  anak. Sebab  pengembangan  hak-hak  anak  dalam proses  peradilan  pidana  akan  membantu dalam  permasalahan  yang  terjadi  terhadap anak  yang  mendapatkan  jalan  tengah terhadap  kasus  tersebut  (Wagiati  Soetodjo, 2006:69).
Indonesia  merupakan  salah  satu dari  banyak  Negara  yang  meratifikasi
Konvensi Hak Anak, maka dari itu dibentuk Undang-Undang Perlindungan
Anak sebagai  perwujudan  perlindungan  terhadap anak  di  Indonesia.  Perlindungan  yang diharapkan  tidak  hanya  berlaku  kepada anak  yang  menjadi  korban  kejahatan ataupun  pemenuhan  hak-hak  anak  dalam memperoleh pendidikan, namun juga memberikan    perlindungan    serta    payung hukum  bagi  anak  yang  berkonflik dengan hukum dan tindak pidana.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal  59  meliputi  kekerasan  fisik,  psikis, dan  seksual  dilakukan  melalui  upaya penyebarluasan  dan  sosialisasi  ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi  anak  korban  tindak  kekerasan; dan Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.    Pemerintah  sebagaimana  amanat Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  (SPPA)  yang  diundangkan  pada tanggal  30  Juli  2012  (TLNRI  2012-153) merupakan pengganti Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak  yang  efektif  mulai  berlaku  setelah  2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Apabila  ditelusuri,  alasan  utama pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan  Undang–Undang  Nomor  3 Tahun 1997 sudah tidak  sesuai lagi dengan perkembangan  dan  kebutuhan  hukum masyarakat  karena  secara  komprehensif belum  memberikan  perlindungan  kepada anak  yang  berhadapan  dengan  hukum (Wagiati  Soetodjo,  69).Terkait  dengan umur  anak,  anak  yang  belum  berumur  12 (dua  belas)  tahun,  walaupun  melakukan tindak  pidana,  belum  dapat  diajukan  ke sidang  Pengadilan  Anak.  Hal  demikian didasarkan  pada  pertimbangan sosiologis, psikologis  dan  paedagogis, bahwa  anak yang  belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun itu  belum  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Anak  yang belum berumur 12 (dua belas)  tahun  dan  melakukan  tindak  pidana tidak  dapat  dikenai  sanksi  pidana  maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada  anak  akan  dijatuhkan  pidana  atau tindakan,  maka  hakim  mempertimbangkan berat  ringannya  tindak  pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan, keadaan anak, keadaan rumah tangga  orang  tua/wali/  orang  tua  asuh, hubungan  antara  anggota  keluarga,  dan keadaan  lingkungannya.Di  samping  itu hakim  juga  wajib  memperhatikan  laporan
pembimbing kemasyarakatan. Menurut Undang–Undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,
Pasal 69 ayat 2, anak yangbelum berusia 14 (empat  belas)  tahun  hanya  dapat  dikenai tindakan.
Pasal 70 menyatakan bahwa
ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau  keadaan  pada  waktu  dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan  dasar  pertimbangan  hakim  untuk tidak  menjatuhkan  pidana  atau  mengenai tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian  undang-undang  baru  mengubah usia  pertanggungjawaban  pidana,  dari minimal  delapan  tahun  menjadi  12  sampai 18 tahun. Batasan usia yang bisa ditahan 14 sampai 18 tahun.Didalam Pasal 95 Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak yang memberikan
ancaman sanksi administratif dan pasal 96 yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama  2  (dua)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah).
Untuk  menentukan  apakah  suatu perbuatan  dilakukan  dengan  sengaja  yang menimbulkan  suatu  akibat  yang  dilarang harus  dipelajari  ajaran  kausalitet.  Dimana ajaran  ini  bertujuan  untuk  menentukan hubungan sebab dan akibat artinya bilamana  akibat  tersebut  dapat  ditentukan oleh  suatu  sebab.  Tanpa  mempelajari kausalitet orang tidak akan tahu siapa  yang melakukan tindak pidana tersebut (Suharto. R.M,  2002:58).Menurut  Andi  Hamzah, berkaitan  dengan  hal-hal  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  terjadinya  delik  hanya pada  delik  yang  mensyaratkan  akibat tertentu,  yaitu  delik  materiel,  misalnya pembunuhan  (pasal  338,pasal  340  KUHP), peni-puan  (pasal  378  KUHP)  daan  delik culpa , misalnya karena kelalaiannya mengakibatkan  kematian  orang  lain  (pasal 359 KUHP), karena lalainya, menyebabkan lukanya  orang  lain  (pasal  360  KUHP),  dan sebagainya (Andi Hamzah, 1991:144).
Pasal  338  KUHP  menyebutkan bahwa  barang  siapa  sengaja  merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Bagian inti delik ini
adalah “dengan sengaja” serta “merampasnyawa orang lain.” Kesengajaan disini  ditujukan  kepada  hilangnya  nyawa orang  lain,  inilah  yang  membedakan dengan  penganiayaan,  tidak  ada  maksud atau  kesengajaan  untuk  menghilangkan nyawa  orang.  Matinya  orang  itu  hanya akibat dari penganiayaan. Bentuk
pelaksanaan dalam membina  anak  pelaku  tindak  pidana  di aturdalam  Pasalya  yang  ke  20  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan di lembaga permasyarakatan. Penggolongan dalam membina  anak  pelaku  tindak  pidana berdasarkan  dari  jenis  kelamin,umur,  jenis kejahatan,  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan  atau  perkembangan  pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana.
3.2. Diversi untuk perlindunga n hukum  terhadap  anak  dibawah umur sebagai pelaku tindak pidan a
Pengaturan  keadilan  restoratif  dan diversi  diharapkan  dapat    berlaku  di semuatingkatan
pemeriksaan dan diharapkan  anak    yang  telah  melakukan tindak  pidanasebisa  mungkin  tidak  masuk ke dalam proses peradilan. Dalam penjelasan  umum  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa
Adapun  substansi  yang  diatur  dalam
Undang-Undang  ini  yaitu  antara  lain, pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan mengenai adanya
penempatan  Anak  yang  menjalani  proses peradilan  dapat  ditempatkan  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  Diversi yang  dimaksudkan  untuk  menghindari  dan menjauhkan  Anak  dari  proses  peradilan sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke  dalam  lingkungan  sosial  secara  wajar. (Penjelasan Umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Restoratif Justice atau keadilan secara  restoratif  dianggap  mampu  sebagai model  penghukuman  modern  pada  masa sekarang  ini  dan  lebih  manusiawi  dalam putusan  hukumannya  terhadap  anak-anak
berhadapan  dengan  hukum.  Prinsip  dari keadilan restoratif adalah hasil perbandingan daneksplorasiantara pendekatan keadilandengan pendekatan
kesejahteraan  yang  menghasilkan  putusan yang  terbaik  bagi  pelaku  dan  korban. Konsep dasar yang melatarbelakangi adanya    model restoratif adalah  teori  dari salah  satu  pakar  hukum  John  Braintwaite yang dikenal sebagai Reintegrative scheme .
Keadilan  restoratif  dilandasi  dari pada  prinsip-prinsip due  process yang sangat    menghormati  dan  menghargai  dari hak-hak  hukum  tersangka  atau  pelaku, seperti  hak  untuk  diperlakukan  sebagai orang yang tidak bersalah hingga pengadilan  menvonis  bahwa  dia  ditetapkan sebagai  pelaku  tindak  pidana,    hak    untuk membela    diri    dan  mendapatkan  hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya  tersebut  (M.  Ghufran  H. Kordi K, 2010:242).
Diversi    (diversion)    adalah pengalihan  penanganan  kasus-kasus  anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Tujuan  diversi  adalah  :  menghindari cap/stigma  sebagai  penjahat,  mencegah memajukan suatu intervensi-intervensi yang diperlukan  bagikorban,anak  tidak  perlu ditahan, ,peluang bagi pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya,peluang bagi pelaku meningkatkan ketrampilan hidup, tidakmelakukan pengulangan tindak pidana,
,menghindarkan  anak  mengikuti  proses sistem  peradilan,  menjauhkan  anak-anak dari  pengaruh  dan  implikasi  negatif  dari proses  peradilandan  pelaku  tanpa  harus melalui  proses  formal  (M.  Ghufran  H. Kordi K, 2010:248).
Ketentuan    tentang    Keadilan Restoratif  di  tegaskan  di  dalam  pasal  5 dan  ketentuan  tentang  Diversi  diatur  dalam pasal  6  sampai  dengan  pasal  15  Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam Pasal 5 disebutkan :
(1)  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2)    Sistem  Peradilan  Pidana  Anak sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) meliputi sebagai berikut : a. Penyidikan  dan  penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali  di  tentukan  lain dalam Undang-Undang ini; b. Persidangan  Anak  yang dilakukan  oleh  pengadilan di  lingkungan  pengadilan
umum; dan c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/ atau pendampingan selama proses  pelaksanaan  pidana atau  tindakan  dan  setelah menjalani pidana atau tindakan.
(3)  Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
Pengaturan tentang Diversi ditegaskan  dalam  pasal  6  sampai  dengan pasal 15, dimana dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai tujuan dari diadakannya  diversi,  upaya  pemberlakuan diversi,  kategori  diversi,  proses  diversi, pelaksanaan  diversi  sampai  dengan  hasil dari  diversi.  Ini  dilakukan  supaya  ada bentuk upaya hukum yang
dapatmenyelesaikan  perkara  pidana  anak tanpa  harus  berhadapan  dengan  proses pengadilan.  Penerapan  Keadilan  Restoratif dan  Diversi  dalam  pelaksanaan  sistem pidana  anak  di  Indonesia  membantu mewujudkan  perlindungan  anak yang berdasar  pada  ke-5  sila  yang  terdapat  di dalam  Pancasila  serta  berdasar  pada  UUD 1945. Dikatakan demikian sebab anak tidak dipisahkan  dari  lingkungan  keluarga  dan masyarakat  serta  tidak  mengesampingkan hak dan pendidikan anak dalam praktiknya, sehingga  diperlukan  penerapannya  dalam penanganan anak.

## 4. KESIMPULAN dan SARAN

## Kesimpulan
1. Perlindungan Hukum yang diberikan  kepada  anak  dibawah umur  sebagai  pelaku  tindak  pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  merupakan perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  23    Tahun    2002    yang mengatur    tentang    Perlindungan Anak.
2. Ketentuan    tentang    Keadilan Restoratif    di    tegaskan    di    dalam pasal    5    dan  ketentuan  tentang Diversi diatur dalam pasal 6 sampai dengan  pasal  15  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Saran
1. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah agar dapat memberikan perlindungan  semaksimal  mungkin dan  memberikan  sanksi  yang  tegas agar  tercipta  keharmonisan  di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 2. Diharapkan  kepada  para  aparatur penegak hukum baik dari kepolisian,  jaksa,  dan  hakim  agar dapat  menerapkan  keadilan  secara restoratif serta melakukan penyuluhan  agar  dapat  mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Hanny Ronosulistyo, Aam Amirudin, 2004, Seks tak Sekedar Birahi, Panduan Lengkap Seputar Kesehatan Reproduksi: Tinjaauan  islam  dan  Medis , Bandung: Gernada.
Mufrisun  Afandi,  2012,  Artikel Pedophilia , Belajar  dari  Kasus  Mantan Diplomat, Jakarta. Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, cetakan  ketiga,  P.T. Alumni Bandung.
Wagiati  Soetodjo,  2006, Hukum  Pidana Anak , Refika Aditama, Bandung. Suharto.  R.M.,  2002, Hukum  Pidana
Materiil , Jakarta: Sinar Grafika. Andi  Hamzah,  1991, Asas-Asas  Hukum
Pidana , Jakarta: Rineka Cipta. M.  Ghufran  H.  Kordi  K.,  2010 Hak  dan Perlindungan  Anak  di  atas kertas , P.T Perca, Jakarta.

## B. Undang-undang
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang  No.11  tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Sistem
Peradilan Pidana Anak C. internet Ahmad Makki, 2016, https://ahmadmakki.wordpress.c om, Di akses 27 Juli 2019, pukul 21.00 WIB.