Jurnal Maksipreneur, Vol.V, No. 1, Desember  2015 Hal. 160 - 179

## PENGEMBANGAN KESWADAYAAN KELOMPOK PEW SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEWILAYAHAN DI KOTA YOGYAKARTA
Yuli Kurniyati ( yulikurniyati@yahoo.co.id )
Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Bening Hadilinatih ( linatih@yahoo.com )
FISIPOL, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
ABSTRACT. Areas    Based    Economic    Empowerment    Program    (Program Ekonomi    Berbasis  Kewilayahan/PEW)  is  a  program  designed  to  focus  on  the learning process and empowercommunities  through  local  economic  institutions to    shore    up    the    economy    of    thecommunity    itself.    This    study    aims    to:    1). Knowing    the    PEW    Group    self-reliance    inorganizing  services  to  members  in order  to  regionally  based  economic  empowerment.2).    Identifying    the    factors management,  member  participation  and  partnership  thathinder  or support the PEW  Group  self-reliance  and  self-reliance  opportunities  for  effortsto  develop  a support  group  for  regionally  based  economic  empowerment,  3).  Formula  tepolicy recommendations for the city authorities to develop and implement a model ofself- reliance    development    PEW    group    as    a    regionally    based    economic empowerment  strategy  in  the  city  of  Yogyakarta.  This    research    is    qualitative research,    the    research    took    place    in    the    townYogyakarta.Teknik    collecting data    used    were:    study    documentation,    participantobservation,    in-depth interviews    and    focus    group    discussion    (FGD).    In    the    first    studywere:    1). Evaluating    Performance    PEW    Group    2).    Identify    factors    inhibiting andsupporting  self-sufficiency  Group  3).  Self-Supporting  analyze  PEW  Group 4).    Earlyformulation  compile  policy  recommendations  group.  Penelitian development  modelof  self-reliance.  Year  II  study  is  1).  Self-Supporting  Group  to develop a model based onthe results  of Phase I study 2). Validation conduct joint FGD  Stakeholder  Model  through3).    Develop    Model    Self-Supporting Implementation    Handbook.  Results    showed    that    the    level  of    self-reliance menilitian  PEW  group  is  still  low.  This  isreflected in the level of independence that is still low, both in terms of independence inthe  administration,  self-reliance and    independence    in    the    management    of    the    assets.  PEW    group    of    self- sufficiency    level    is    still    low,    due    to    several    factors,    namely:    (1)  Capacity Board  PEW  Group    is  still  low  (2)  The  lack  of  participation  of  members  of  the Group,  and  (3)  lack  of  stakeholder  support.  Another  factor  that  still  require serioustreatment    that    can    increase    self-reliance    PEW    Group    is    a    factor Assistance    Group  Implementation    and    Monitoring    and    Evaluation    during implementation  is  still  lacking
Key words: Self-Reliance group, economic empowerment, Area based

## I. PENDAHULUAN
Penguatan  kapasitas  lembaga  ekonomi  lokal  melalui  pemberdayaan  masyarakat, adalah  salah  satu  model  peningkatan  peran  serta  masyarakat  dalam  kegiatan  yang dirancang  dengan   menitik  beratkan  pada  proses  pembelajaran   dan   memberdayakan masyarakat lewat lembaga ekonomi lokal untuk menopang perekonomian masyarakat itu sendiri. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindagkop mulai  tahun 2006 telah memberikan  penguatan  permodalan  kepada  para  pengusaha  mikro  dan  kecil  yang 80 tergabung  dalam  kelompok  di  45  Kelurahan  se-Kota  Yogyakarta  melalui  kegiatan Pemberdayaan    Ekonomi    Berbasis    Kewilayahan    (PEW)    sebagaimana    diamanatkan Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  71  tahun  2009  tentang  Pemberdayaan  Ekonomi Berbasis    Kewilayahan    Melalui    Penguatan    Modal    Usaha    Mikro    dan    Kecil    yang disempurnakan    dengan    Perwal    106    tahun    2009.    Pemberdayaan    ekonomi    berbasis kewilayahan   melalui  penguatan  modal  usaha  mikro  dan  kecil   yang  bersumber  dari Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah    (APBD).    Pemerintah    Kota    Yogyakarta diharapkan  dapat  memperkuat  usaha  mikro  dan  kecil  sehingga  mampu  tumbuh  dan berkembang secara mandiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini kondisi usaha mikro    dan   kecil     di   Kota    Yogyakarta    masih    lemah    dalam    berbagai    aspek    usaha diantaranya  pada  aspek  permodalan  baik  dalam  hal  kemampuan  penyediaan  modal maupun  dalam  pengelolaannya.  Sampai  dengan  tahun  2010  tercatat  sebanyak  922 kelompok  telah  mendapatkan  penguatan  modal  dalam  bentuk  bantuan  dana  bergulir melalui  program  PEW  ini  (Disperidagkoptan,  2012).  Pemberdayaan    Ekonomi    Berbasis Kewilayahan    adalah    kegiatan    yang    bertujuan  untuk  meningkatkan  Usaha  Mikro  dan Kecil  di  Kelurahan  dengan  memberikan  penguatan  permodalan  usaha,  penguatan  modal adalah  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  permodalan  usaha  mikro  dan  kecil melalui  program  bantuan  dana  bergulir  yang  dikelola  oleh  kelompok  sebagai  pinjaman lunak dana bergulir.
Permasalahan  pokok  dalam   pemberdayaan  masyarakat  melalui  ekonomi  lokal adalah  rendahnya  tingkat  keterampilan  dan  pengetahuan  masyarakat,  mengakibatkan rendahnya    kemampuan    masyarakat    untuk    memperoleh    dan    memanfaatkan    akses sumberdaya    yang    tersedia.    Hambatan    lain    yang    sifnifikan    berupa,    rendah kemampuan  lembaga    dan    organisasi    ekonomi    masyarakat    dalam    mengelola sumberdaya  untuk meningkatkan kompetensinya. Potensi usaha mikro dan kecil di Kota
Yogyakarta  cukup  besar  dan  memberikan  kontribusi    yang    signifikan    terhadap perekonomian    masyarakat,    sehingga    perlu    untuk  didorong    dan    dikembangkan    agar menjadi    pelaku    ekonomi    yang    tangguh    dan    berdayas  aing    melalui    program pemberdayaan  ekonomi  wilayah  (PEW)  ini.  Untuk  itulah  maka kajian ini sangat perlu untuk  dilakukan.  Dengan    memperhatikan    masalah    yang    dihadapi    oleh    kelembagaan Kelompok PEW dalam pengembangan ekonomi lokal, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1.  Bagaimanakah    tingkat    keswadayaan    Kelompok    PEW    dalam    menyelenggarakan pelayanan    kepada    anggota    dalam    rangka    pemberdayaan    ekonomi    berbasis kewilayahan?
2.   Faktor-faktor    apa    sajakah    yang    dapat    mendukung    dan    menghambat      tingkat keswadayaan Kelompok PEW ?
3.   Kebijakan    apa    yang    perlu    dibuat    oleh    Pemerintah    agar    tingkat    keswadayaan Kelompok PEW dapat meningkat dan berkembang.?
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  keswadayaan Kelompok  PEW dalam    menyelenggarakan    pelayanan    kepada    anggota    dalam    rangka    pemberdayaan ekonomi    berbasis    kewilayahan,    serta    mengidentifikasi    faktor-faktor    yang menghambat  atau  mendukung  keswadayaan  Kelompok  PEW  dan  peluang  bagi  upaya mengembangkan  keswadayaan  kelompok  untuk  mendukung  pemberdayaan  ekonomi berbasis kewilayahan.

## II. KAJIAN LITERATUR
1.   Pengembangan Ekonomi Lokal
Menurut    Syaukat    dan    Hendrakusumaatmaja    (2004),    Pengembangan    Ekonomi Lokal (PEL) merupakan kerjasama seluruh komponen masyarakat di suatu daerah (lokal)u ntuk    mencapai    pertumbuhan    ekonomi    berkelanjutan,    yang    akan    meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup  seluruh masyarakat  di  dalam komunitas.  PEL diperlukan  karena  selama  ini  daerah  kabupaten/kota  di  Indonesia  yang  memiliki  potensi sumber  daya  alam,  manusia  dan  sosial  budaya,  belum  termanfaatkan  secara  optimal dalam    rangka    pemerataan    kesejahteraan    bagi    seluruh    masyarakat.    Keberhasilan program    PEL    sangat    ditentukan    oleh    motivasi    pemerintah    Pusat/Daerah    dalam merencanakan,    memformulasikan    dan    mengimplementasikan    program-program Otonomi  Daerah.  Menurut  Syaukat  dan  Hendrakusumaatmaja  (2004),  Pengembangan
ekonomi    lokal    memberi    kesempatan    kepada    pemerintah    lokal,    swasta,    Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  dan  masyarakat  lokal  untuk  secara  bersama-sama  pro-aktif berusaha    untuk    memperbaiki    dan    mengembangkan    lingkungan    bisnisnya    sehingga mereka mampu berkompetisi dengan daerah lainnya, bahkan internasional.

## 2.   Pengembangan Keswadayaan Kelompok
Menurut  Hubeis  (1992),    keswadayaan  adalah  perwujudan  kemampuan  seseorang untuk memanfaatkan  potensi dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dicirikan  oleh  kemampuan  dan  kebebasan  menentukan  pilihan  yang  terbaik.  Sejalan dengan    pendapat    tersebut,    Badan    Pengembangan    Swadaya    Masyarakat    (1986), memberikan  batasan  keswadayaan  sebagai  sikap  yang  bersumber  pada    kepercayaan  diri dan juga kemampuan memahami kelemahan dan kekuatan diri  sendiri, memperhitungkan kesempatan    dan    ancaman    lingkungan,    memilih        berbagai    alternatif    yang    tersedia untuk  mengatasi    persoalan    dan    mengembangkan    kehidupan    secara    serasi    dan berkesinambungan.    Batasan-batasan    sebagaimana    dikemukakan    memberikan    acuan bahwa  keswadayaan kelompok menunjuk pada kemampuan  pengurus dan anggota untuk menentukan  pilihan  terbaik  bagi  pemecahan  masalah  dan  pengembangan  pelayanan keuangan    yang    berkelanjutan    dengan    menggunakan    sumber-sumber    yang    tersedia, sehingga  memiliki  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dan  aspirasi  anggota-anggotanya. Pengembangan    keswadayaan    adalah    usaha    yang    terencana    untuk    memudahkan lahirnya    organisasi    swadaya    dan    memperkuat    jalannya    fungsi-fungsi    organisasi (Verhagen,  1996).  Ini  berarti  bahwa  upaya  mengembangkan  keswadayaan  kelompok berfokus  pada  perbaikan  dan  pengembangan  fungsi-fungsi  Kelompok,  melalui  aktivitas yang  terencana  dengan  tujuan  mewujudkan  Kelompok   yang  swadaya.
Pengembangan  keswadayaan  kelompok  usaha  simpan  pinjam  tidak  berarti mengesampingkan  potensi  dan  sumberdaya  dari  luar  lembaga.  Kerjasama  dan  jejaring melalui  kemitraan  usaha  dengan  pihak    luar    merupakan    faktor    penting    untuk mendukung    efektifitas    pengembangan  keswadayaan.    Perlunya    kerjasama    dalam pengembangan  keswadayaan  ini  ditekankan oleh  Cartwright  dan  Zander  (1988),  yang berpendapat  bahwa  kemandirian  tidak  berarti anti  terhadap  kerjasama  atau  menolak saling    keterkaitan    dan    saling    ketergantungan.  Keswadayaan    justru    menekankan perlunya  kerjasama  yang  disertai  dengan  tumbuhnya kemampuan  untuk  memecahkan masalah,    menyalurkan    aspirasi,    berkreatifitas,  keberanian    menghadapi    resiko,
keuletan,  sikap  dan  kemampuan  berwira  usaha,  dan. Prakarsa  untuk  bertindak  atas dasar    kekuatan    sendiri    dalam  kebersamaan  ( collective  selfreliance ).  Untuk mengembangkan  keswadayaan    kelompok,  Verhagen  (1996),  mengemukakan  delapan instrumen  pengembangan  keswadayaan,  antara  lain  :  Identifikasi  Penduduk    dan Kelompok    Sasaran,    Pengkajian    dan    Perencanaan    Partisipati,    Pendidikan  dan Pelatihan,    Mobilisasi    Sumberdaya,    Konsultasi    Manajemen,  Membangun    Jejaring dengan Pihak Ketiga,  Perluasan dan Pengembangan Gerakan,  Monitoring dan Evaluasi. Indikator  keberhasilan  penerapan  delapan  instrumen  pengembangan  keswadayaan  ini adalah membaiknya kinerja organisasi  ( organizational  performance ),  yang dapat dilihat dari    tiga    komponen    penting    yaitu    kemandirian    administrasi    (administrative autonomy), kemandirian  manajerial  (managerial  autonomy)  dan  kemandirian  finansial (financial autonomy).  Administrasi  menunjuk  pada  kapasitas  pemimpin  dan  anggota untuk  menentukan    tujuan    organisasi    dan    usaha-usaha    yang    akan    dilakukan    untuk mencapai tujuan tersebut.
Manajemen  didefinisikan  sebagai  kapasitas  untuk  mengelola  operasional  lembaga sehari-hari. Aset menunjuk pada kapasitas lembaga dalam aspek finansial yang merupakan pendukung  keberlanjutan  aktivitas  lembaga.  Ketiga  komponen  tersebut  saling berhubungan.  Administrasi  merupakan  proses  pengambilan  keputusan  atau  penentuan tujuan.    Manajemen    adalah    implementasi    dari    aktivitas    pencapaian    tujuan.    Aset merupakan    sumberdaya    yang    dimobilisasi    untuk    mencapai    tujuan.    Pada    akhirnya, hasil  dari    pengembangan    keswadayaan    kelompok    usaha    simpan    pinjam    ini    adalah terbangun  kemandirian  (self-relience).  Kemandirian  adalah  suatu  keadaan  di  mana kelompok  telah  mencapai  ketidaktergantungan  dengan  bantuan  pihak  lain    untuk memberikan  keamanan  bagi    kepentingan    anggota-anggotanya.    Implikasi    dari kemandirian    ini    adalah    kapasitas  organisasi  dan  produktifitas  kelompok  digunakan untuk  merancang  strategi  yang  mampu  memberikan    kontribusi    secara    efektif    dalam menciptakan    kondisi    kehidupan    anggota  yang  lebih  baik  dan  memelihara  status kemandiriannya.

## 3.   Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan    merupakan    salah    satu    proses    yang    perlu    dilakukan    untuk meningkatkan  kemandirian  masyarakat  atau  lembaga.  Pemberdayaan   adalah  upaya membangun  daya  saing,  dengan  mendorong,  memotivasi,  dan  membangkitkan  aksi  yang
dimiliki  masyarakat  serta  berupaya  untuk   mengembangkannya  (Kartasasmita  1996) dalam  pemberdayaan  tersebut  menurut  (Suharto  2005)  menunjuk  pada  kemampuan orang,  khususnya  kelompok  rentan    dan  lemah  sehingga  mereka  memiliki  kekuatan  atau kemampuan  dalam  :  1).  Memenuhi  kebutuhan  dasarnya  sehingga  mereka  memiliki kebebasan    (freedom,    dalam  arti  bukan  saja  bebas  mengemukakan  pendapat,  melainkan bebas  dari  kelaparan,  bebas  dari  kebodohan,  bebas  dari  kesakitan).  2).  Menjangkau sumber-sumber    produktif    yang    memungkinkan    mereka    dapat    meningkatkan pendapatannya  dan  memperoleh  barang-barang  dan  jasa-jasa  yang  mereka  perlukan.  3). Berpartisipasi    dalam    proses    pembangunan    dan    keputusan-keputusan    yang mempengaruhi mereka.
Pemberdayaan  dengan  demikian  merupakan  sebuah  proses  dan  tujuan.  Sebagai proses,  pemberdayaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  memperkuat  kekuasaan  atau keberdayaan    kelompok    lemah    dalam    masyarakat,    termasuk    individu-individu    yang mengalami    masalah    kemiskinan.    Tiga    cara    pemberdayaan    ekonomi    menurut (Kartasasmita  1996)  antara  lain  :1).  Menciptakan  iklim  yang  memungkinkan  lapisan masyarakat    berkembang.    2).    Memperbaiki    potensi    atau    daya    yang    dimiliki.    3). Memberikan  perlindungan  bagi  si  lemah,  mencegah  persaingan  tidak  seimbang  dan eksploitasi.
4.   Penguatan Kapasitas
Penguatan    adalah    suatu    proses    upaya    yang    sistematis    menjadikan    lembaga suatu  masyarakat  menjadi  lebih  baik,  dinamis,  berdaya  dan  kuat  dalam  menghadapi berbagai    pemenuhan    kebutuhan    dan    tantangan    atau    hambatan    yang    dapat mempengaruhi    eksistensinya.    Penguatan    kapasitas    merupakan    suatu    proses peningkatan  atau  perubahan  perilaku  individu,  organisasi  dan  sistem  masyarakat  dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  secara  efektif  dan  efisien.  Merujuk  pendapat (Sumpeno  2002),  penguatan  kapasitas  berarti  terjadi  perubahan  perilaku  untuk  :  1). Meningkatkan  kemampuan  individu  dalam  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap;  2). Meningkatkan  kemampuan  kelembagaan  dalam  organisasi  dan  manajemen,  keuangan dan    budaya;    3).    Meningkatkan    kemampuan    masyarakat    dalam    kemandirian, keswadayaan  dan  mengantisipasi  perubahan.  Penguatan  kelembagaan  kelompok  sangat diperlukan,  karena  dengan  penguatan  kapasitas  masyarakat/usaha  mikro  kecil  sebagai anggota  bisa  mengembangkan  modal  sosial,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  (Rubin &  Rubin    1992)    bahwa    “pengembangan    kapasitas    adalah    bagaimana    menciptakan
kemampuan  untuk  menemukan  kekurangan  yang  ada  pada  dirinya  dan  ada  upaya  untuk meningkatkan kekurangannya tersebut” . Hasil yang diharapkan dengan adanya penguatan kapasitas  menurut  (Sumpeno  2002)    adalah    :1).    Penguatan    individu,    organisasi    dan masyarakat.    2).    Terbentuknya  model  pengembangan  kapasitas  dan  program    3). Terbangunnya  sinergisitas  pelaku  dan  kelembagaan.  Penguatan    kapasitas    lembaga simpan    pinjam    dapat    dicapai    melalui    komponen  kepercayaan,    kerjasama    dan kemitraan    sehingga    melalui    pemberdayaan    anggota    dan  lembaga    akan    dapat meningkatkan  kemampuan  atas  pengetahuan,  keterampilan  dan sikap disamping dapat meningkatkan  kemampuan  lembaga  dan  kemampuan  masyarakat  miskin  sebagai anggotanya.

## III. METODE PENELITIAN
Pendekatan    yang    digunakan    dalam    penelitian    ini    berbentuk    studi    kasus. Pendekatan  ini  dugunakan  dengan  tujuan  untuk  menggali  informasi  sebanyak  mungkin, mampu  memahami    dan  mengidentifikasi  gejala-gejala  social  ekonomi  yang  berkenaan dengan  kapasitas  kelembagaan  kelompok  dalam  pengembangan  ekonomi  local.  Kasus yang dipelajari dan diobservasi  bervariasi  seperti individu,  kelembagaan,  serta kelompok pemberdayaan ekonomi wilayah sosial secara periodik. Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  disesuaikan dengan  kebutuhan  data  di  lapangan,  yaitu data    primer    dan    data    sekunder.    Teknik  pengambilan  data  yang  digunakan  adalah sebagai berikut: 1)  Wawancara Mendalam, 2) Pengamatan/observation  :  a)  Pelaksanaan kegiatan    pengembangan    kapasitas  kelembagaan    ,    b)    Keaktifan    masyarakat    dalam kegiatan  PEW,  3)  Teknik  survei/kuesioner.  Adapun  metode  analisis  dalam  penelitian ini        menggunakan    Logical  Framework    Analysis.    Penggunaan  alat  analisis    Logical Framework  untuk mempermudah dalam menganalisis masalah, tujuan hingga penyusunan program.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Identifikasi potensi Pengembangan Ekonomi local Kota Yogyakarta
Pembangunan    ekonomi    Kota    Yogyakarta    merupakan    rangkaian    kegiatan pembangunan    yang    bertujuan    untuk    meningkatkan    peranan    sektor    perdagangan, industri,  koperasi  dan  jasa  sehingga  dapat  terwujud  kegiatan  yang  menggairahkan kehidupan  ekonomi  kota,  memperluas  lapangan  kerja  dan  lapangan  berusaha  serta
meningkatkan  pendapatan  masyarakat  secara  lebih  merata.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut dilaksanakan dengan kebijakan :
a. Mengembangkan  ekonomi  kerakyatan  yang  bertumpu  pada  usaha  mikro  kecil menengah dan koperasi (UMKMK)
b. Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi
c.  Mendorong  usaha  yang  berkelanjutan  dan  pemerataan  ekonomi  dengan  lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata.
Potensi  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  di  Kota  Yogyakarta  tercatat sebanyak 18.234  unit  usaha   yang  terdiri  dari  sektor  industri  sekitar  4.569  unit usaha  dan  sektor perdagangan  dan  jasa  mencapai  sekitar  13.126  unit  usaha,  dan koperasi  539  unit. Berbagai  produk  yang  dihasilkan  oleh  usaha  mikro  kecil  dan menengah    merupakan  produk  unggulan  yang  telah  mampu  menembus  pasar  secara luas  baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional sehingga pemerintah perlu memfasilitasi secara terus  menerus  agar  keberadaan  usaha  mikro  kecil  dan menengah    dapat    semakin  berkembang  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan  perekonomian  di  Kota  Yogyakarta.  Berbagai  permasalahan  masih dihadapi  oleh  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Oleh  karena  itu  peran pemerintah sangat diperlukan untuk dapat memfasilitasi  UMKM  agar  keberadaannya dapat  dipertahankan  dan  dikembangkan sehingga  memiliki  daya  tahan  dan  daya saing  yang  kuat  dalam  menghadapi  era  pasar bebas mendatang.
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)
Pada tahun 2006, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindagkop telah memberikan penguatan permodalan melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan    (PEW)    kepada    para    pengusaha    mikro    dan    kecil    yang    tergabung dalam  kelompok    –    kelompok    di    5    kecamatan.    Pada    awalnya,    direncanakan permodalan    ini  ditujukan    kepada    14    kecamatan    se-Kota    Yogyakarta.    Namun dengan  adanya  peristiwa gempa 26 Mei 2006, maka permodalan dialihkan kepada  5 kecamatan korban gempa terparah  di  Kota  Yogyakarta,  yakni  Kecamatan  Kotagede, Umbulharjo,  Mergangsan, Mantrijeron,  dan  Gondokusuman.  Tercatat  sebanyak  28 kelompok  usaha  mikro  kecil yang  saat  itu  menerima  guliran  dana  PEW,  dengan total   dana  sebesar Rp.1.048.000.000,-. Tahun  2007, dana PEW kembali  diluncurkan dengan  sasaran  9  kecamatan  yang  belum    menerima    PEW    di    tahun    2006,    yakni Kecamatan    Kraton,    Gondomanan,  Gedongtengen,    Danurejan,    Jetis,    Tegalrejo,
Wirobrajan,  Ngampilan  dan   Pakualaman. Penerima  dana  PEW  2007  adalah sebanyak    23    kelompok    dengan    total    penerimaan  sebesar  Rp.912.000.000,-. Bentuk dana bergulir PEW 2006 dan 2007 adalah pinjaman lunak  bersyarat,  di mana    kelompok    penerima    dana    PEW    memiliki    kewajiban    untuk mengembalikan  dana  tersebut  ke  Kas  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan.  Sampai dengan  saat    ini,    total    jumlah    kelompok    PEW    dari    tahun    2006    sampai dengan    tahun 2011  berjumlah  1.147  kelompok  dengan  dana Rp.13.035.000.000,-.  Tujuan    Program    adalah    Memberikan    fasilitasi    kepada usaha  mikro  kecil  dan menengah  dalam  mengembangkan  usahanya  melalui penguatan    permodalan    dengan  pola  bergulir  di  internal  kelompok.    Sasaran kegiatan  ini  adalah  komunitas  usaha  mikro  kecil    dan    menengah    yang tergabung  dalam  kelompok  di  45  kelurahan  se-Kota Yogyakarta.  Hasil  dan manfaat  yang  ingin  dicapai  adalah  terpenuhinya  kebutuhan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di 45 kelurahan se-Kota Yogyakarta sehingga usaha  dan  kegiatannya  semakin  berkembang.  Jenis  bantuan  yang  diberikan adalah  bantuan  hibah  bersyarat  yang  akan  dipergunakan  untuk  penguatan permodalan dan  peningkatan  sarana  prasarana  usaha  bagi  usaha  mikro  kecil menengah  yang tergabung dalam kelompok-kelompok UMKM di 45 kelurahan se- Kota Yogyakarta.

## 3. Kelembagaan
Untuk  mengelola  bantuan  pengembangan  ekonomi  wilayah  berbasis kelurahan di Kota Yogyakarta diperlukan lembaga-lembaga pengelola sebagai berikut:
  Tim    Koordinasi    Bantuan    Pengembangan    Ekonomi    Berbasis Kewilayahan    Kota  Yogyakarta  yang  dibentuk  dengan  Keputusan Walikota Yogyakarta. Tim ini diketuai oleh  Kepala  Dinas  Perindustrian Perdagangan  Koperasi  dan  Pertanian  Kota Yogyakarta  dengan  anggota yang    berasal    dari    unsur    Dinas    Perindustrian  Perdagangan    Koperasi dan    Pertanian    Kota    Yogyakarta,    Bappeda    Kota    Yogyakarta,  DPDPK
Kota  Yogyakarta,  Dinas  Kesejahteraan  Sosial  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kota    Yogyakarta,    Bagian    Hukum  Sekretariat    Daerah Kota    Yogyakarta,    Bank  Pelaksana,  Kecamatan  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat
  Kelompok usaha mikro kecil dan menengah penerima bantuan.

## 4. Keswadayaan Kelompok PEW
Hasil  yang  diharapkan  dari  pengembangan  keswadayaan  kelompok  PEW adalah  terbangun    kemandirian    (self-relience).    Kemandirian    adalah    suatu keadaan    di    mana  kelompok    telah    mencapai    ketidaktergantungan    dengan bantuan    pihak    lain    untuk  memberikan    keamanan    bagi    kepentingan    anggota. Keswadayaan    kelompok  PEW    akan    tercermin    dari    membaiknya    kinerja    tiga komponen  organisasi   yaitu kemandiri an dalam administrasi, kemandirian dalam manajemen dan kemandirian dalam aset.
4.1. Kemandirian Administrasi
Administrasi  menunjuk  pada  kapasitas  pengurus  dan  anggota  organisasi untuk  menentukan    tujuan    organisasi    dan    usaha-usaha    yang    akan    dilakukan untuk  mencapai tujuan tersebut. (Verhagen, 1996). Penentuan  tujuan  merupakan aspek    penting    keberlangsungan    suatu    organisasi,  karena  menjadi  acuan  dalam menentukan aktivitas-aktivitasnya. Tujuan organisasi akan tercermin dari anggaran dasar  atau  program-program  yang  disusun.  Kemandirian  dalam  penentuan  tujuan dan  aktivitas  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  akan  dimanifestasikan  dari  proses pengambilan  keputusan  yang  partisipatif  dan  demokratis,  sehingga  merupakan aspirasi seluruh anggota.  Program kerja kelompok PEW seharusnya disusun setiap satu tahun  sekali.  Program  kerja  yang  akan  dilaksanakan  oleh  kelompok  PEW idealnya  merupakan  hasil  musyawarah  semua  anggota  kelompok  Dari  hasil penelitian  yang  dilakukan,  program-program  yang  disusun  kelompok  PEW    di Kota    Yogyakarta    secara    eksplisit    di    hasilkan    dari    musyawarah,    karena diputuskan  melalui  rapat  anggota  kelompok.  Namun  demikian,  secara  kualitas, musyawarah  yang  dilakukan    sebenarnya  belum  mencerminkan  hasil  musyawarah secara  nyata.    Karena    Rencana-rencana      Program    yang    dibuat    pada    dasarnya
sebagaian    besar  merupakan    hasil    pemikiran    dari    Ketua    Kelompokserta pengurus  dan  merupakan  hasil pengarahan dari Fasilitator.
Berdasarkan    hasil    kajian    sebagaimana    dikemukakan,    maka    kemandirian dalam  administrasi  Kelompok  PEW  di  Kota  Yogyakarta  secara  umum  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.   Proses  penentuan  tujuan  dan  aktivitas  untuk  mencapai  tujuan  Kelompok PEW  belum      mencerminkan    aspirasi    seluruh    anggota.    Pengambilan keputusan    belum  mencerminkan    partisipasi    aktif    dari    para    anggotanya. Perencanaan  masih didominasi oleh pengurus (top down).
2. Program-program  yang  disusun  secara  substantive  kurang  mencakup  upaya pemecahan masalah dan pengembangan pelayanan.
4.2. Kemandirian Manajemen
Kajian    terhadap    manajemen    Kelompok    PEW    dilakukan    terhadap pengorganisasian    kegiatan    dan    ,    pelaksanaan    pelayanan    keuangan    serta Pemantauan Kegiatan.
4.2.1. Pengorganisasian Kegiatan.
Salah satu prinsip dalam manajemen adalah prinsip tugas dibagi habis (Siswanto, 2005). Pada sebagian besar Kelompok PEW di Kota Yogyakarta , pembagian kerja telah dilakukan dengan membagi bidang kerja menjadi empat bidang, yaitu bidang organisasi, bidang permodalan dan kredit, bidang kesejahteraan sosial dan bagian pemantauan dengan tugas-tugas yang  telah  ditentukan.  Sebagian  besar  kelompok  PEW  telah  memiliki pembagian  bidang  pekerjaan  dan  rincian  kegiatan,  namun   tidak  ada penanggungjawab atau  pihak  yang  harus  melaksanakannya,  atau  dengan kata  lain  tidak  ada  kejelasan tentang “siapa melakukan apa”. Tidak ada pembagian tugas secara spesifik dan ketiadaan penanggungjawab  terhadap bidang  kerja  ini  menghambat  Kelompok  PEW  dalam meningkatkan keterampilan kerja untuk meningkatkan pelayanan. Tugas  pokok  antar pengurus  tidak  terbagi  dengan  jelas  dan  tidak  diatur  secara tertulis
dalam  anggaran  dasar.  Mereka  melaksanakan  tugas  secara  bersama- sama berdasarkan kesepakatan antar pengurus.
4.2.2. Pelaksanaan Pelayanan Keuangan.
Menurut Verhagen (1996),  aspek  penting  dalam  kemandirian  manajemen adalah  partisipasi    anggota    dalam    memberikan    kontribusi    terhadap implementasi  kegiatan (contribute  in  the  management  and  implementation of    activity) dan    mobilisasi    sumbersumber    finansial (participate    in    the mobilization  of  financial  resouces). Kontribusi anggota  Kelompok  PEW akan    tercermin    dari    partisipasi    anggota    dalam    pelaksanaan  pelayanan penyaluran    pinjaman/bantuan    modal.    Pelaksanaan    penyaluran    pelayanan pinjaman/bantuan    modal      yang    diselenggarakan    Kelompok    PEW    telah berjalan    cukup  baik.  Program  Pengembangan  Ekonomi  Berbasis  Wilayah (PEW)  merupakan  program  untuk    memberikan    fasilitas    bantuan      kepada usaha    mikro    kecil    dan    menengah    dalam  mengembangkan    usahanya melalui  penguatan  permodalan  dengan  pola  bergulir  di internal kelompok. Dari  sisi  pelaksanaan  penyaluran  bantuan  modal  usaha  prosedur  yang digunakan juga sederhana, mudah dan tidak berbelit. Permasalahan Kelompok PEW  sejak  berdiri    sampai    saat    ini    belum    terpecahkan,    adalah kesenjangan    antara    jumlah    anggota  yang  mengajukan  pinjaman  dengan jumlah anggota yang terealisasi pinjamannya.

## 4.2.3. Pemantauan.
Pemantauan    terhadap    kegiatan    Kelompok    PEW      memungkinkan pengelolaan  Kelompok  PEW  dilaksanakan  secara  transparan,  sehingga  kecil kemungkinan  terjadinya  penyimpangan    dalam    penggunaan    keuangan. Dalam  implementasinya,  pemantauan kurang  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya   Faktor  ketidaktahuan  tentang   pembukuan keuangan   merupakan salah  satu  faktor  yang  menjadi  hambatan  pengurus  untuk melaksanakan pemantauan. Berdasarkan  hasil  kajian  terhadap  pengorganisasian  kegiatan, pelaksanaan  pelayanan    keuangan    dan    pangawasan    sebagaimana
dikemukakan,    aspek-aspek  kemandirian  dalam  manajemen  Kelomppk  PEW dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.   Pengorganisasian kegiatan:
a.  Pembagian  kerja  pengurus  dalam  Kelompok  PEW  belum  dilakukan secara  jelas.
b. Terdapat  ketimpangan  antara  bidang  tugas  yang  ditentukan  dengan tugas      dan  tanggung    jawab    pengurus,    sehingga    tidak    ada penanggung    jawab    setiap    bidang  tugas  yang  telah  disusun  dalam program kerjanya.
2.   Pelaksanaan pelayanan:
a.  Pelaksanaan pelayanan penyaluran bantuan modal usaha telah berjalan cukup  baik,  pembayaran      angsuran    dan    bunga    pinjaman    berjalan lancar  sesuai  dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
b.  Masalah  yang  telah  berlangsung  lama  terjadi  dan  sulit  diatasi  oleh Kelompok  PEW  dalam    pelaksanaan    pemberian    bantuan    modal usaha   adalah  ketidakmampuan untuk  memberikan  pinjaman  kepada semua    anggota    yang    mengajukan    pinjaman  disebabkan    oleh terbatasnya    modal    Kelompok      PEW    yang    dihibahkan    oleh Pemerintah.
3. Pemantauan:
a.    Pemantauan    dalam  pengelolaan  keuangan  Kelompok  PEW  baik  yang dilakukan oleh pengawas maupun anggota belum berjalan dengan baik.
b.  Faktor  yang  menyebabkan  kurang  baiknya  pemantauan    adalah kurangnyapengetahuan    pengawas    dan    anggota    untuk    memahami keadaan keuangan dalam bentuk pembukuan
4.3.  Kemandirian Aset
Aset    merupakan    modal    investasi    yang    pada    gilirannya    akan menghasilkan    laju  pemasukan  di  masa  depan.  Dalam  kajian  ini,  yang  dimaksud aset adalah asset nyata, yaitu aset finansial. Aset Kelompok PEW berbentuk uang,
tidak ada aset yang berbentuk barang atau surat-surat berharga. Hampir semua uang Kelompok PEW beredar dalam pinjaman anggota.

## V. ANALISIS HASIL PENELITIAN
Program  Pemberdayaan  Masyarakat  berbasis  Ekonomi  Kewilayahan  (PEW) merupakan    program    yang    bertujuan    untuk    memberikan    fasilitasi    kepada usaha  mikro kecil  dan  menengah  dalam  mengembangkan  usahanya  melalui penguatan    permodalan  dengan  pola  bergulir  di  internal  kelompok  Dengan pemberian    bantuan    modal    secara    bergulir,    diharapkan    kelompokkelompok usaha    akan    dapat    meningkatkan    usahanya    dan    pada    akhirnya    bisa mengembangkan    usaha    secara    swadaya/mandiri.    Dalam    program    PEW keswadayaan  Kelompok    PEW    menunjuk    pada    kemampuan    pengurus    dan anggota    kelompok    untuk  menentukan    pilihan    terbaik    bagi    pemecahan masalah  dan  pengembangan  pelayanan keuangan  yang  berkelanjutan  dengan menggunakan  sumber-sumber  yang  tersedia, sehingga  memiliki  kemampuan melaksanakan    pelayanan    simpanan,    pinjaman    dan  jaminan  sosial  sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi anggota-anggotanya. Dari  hasil  penelitian  yang telah    dilakukan    di    Kota    Yogyakarta    dapat    diketahui  bahwa    kemandirian (self-relience)    dari    Kelompok-kelompok    PEW    yang    menerima  bantuan modal  usaha  belum  dapat  memiliki  kemandirian  penuh  atau  keswadayaan kelompok  belum  dapat  tercapai.  Sebagian  kelompok-kelompok  usaha  yang  ada di  Kota  Yogyakarta  masih  tergantung    pada    bantuan  pihak  lain  untuk memberikan  keamanan  bagi  kepentingan    anggota-anggotanya.    Sebagai akibatnya    kapasitas    organisasi    dan  produktifitas    kelompok    belum    dapat menyusun    rancangan    strategi    yang    mampu  memberikan    kontribusi    secara efektif    dalam    menciptakan    kondisi    kehidupan    anggota  yang  lebih  baik  dan memelihara  status  kemandiriannya.  Keswadayaan  kelompok  PEW  di  Kota Yogyakarta  yang  masih  rendah      tercermin  dari    tingkat    kemandirian    yang masih  rendah,  baik  dalam  hal    kemandirian  dalam administrasi, kemandirian dalam  manajemen  maupun    kemandirian  dalam  aset.  Pemantauan  terhadap
kegiatan  Kelompok  PEW    atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah    Monitoring dan    Evaluasi    (Monev)    yang    seharusnya    dilaksanakan    secara  transparan, dalam  implementasinya,    belum  dapat    berjalan  sebagaimana  mestinya  Faktor ketidaktahuan  tentang  pembukuan  keuangan    merupakan  salah  satu  faktor  yang menjadi  hambatan  pengurus  untuk  melaksanakan  pemantauan.  Dari    hassil penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  tingkatkeswadayaan Kelompok  PEW  yang  masih    rendah,  disebabkan  oleh  beberapa  factor  yang menghambat keswadayaan kelompok. Faktor-faktor tersebut adalah:
1.  Kapasitas    Pengurus    Kelompok    PEW,    yang    meliputi    motivasi, pengetahuan    dan  keterampilan    pengurus    masih    kurang.    Hal    ini    dapat diketahui    dari    motivasi  sebagian    besar    pengurus    Kelompok    PEW sehingga  bersedia  menjadi  pengurus masih sebatas adanya dorongan untuk kepentingan  pribadi  belum  terdorong  motif  untuk  memajukan  orang lain/masyarakat  disekitarnya.  Dalam    hal    pengetahuan    dan    keterampilan Pengurus,  dapat  diketahui bahwa  Kemampuan  Pengurus,  baik  dalam  hal kemampuan    untuk    melakukan  diagnosis  terhadap  permasalahan  yang dihadapi,  dalam  hal    menciptakan  Strategi  (kemampuan    dalam memanfaatkan    waktu    dan    kesempatan    serta    kemampuan  untuk mengartikulasikan    langkah-langkah    proaktif    yang    mampu    menjembatani masa  kini  dan  masa  yang  akan  datang.)        maupun  kemampuan  untuk beradaptasi juga masih kurang
2. Partisipasi
Partisipasi  anggota  Kelompok  PEW  dalam  perencanaan  kegiatan  masih rendah,  sedangkan  dalam  pelaksanaan  kegiatan    termasuk  dalam  kategori cukup.  Hal  ini  dapat  dipahami  oleh  karena  kapasitas  masyarakat  dalam manajemen masih kurang sehingga  mereka  kurang  dapat  menyusun  suatu perencanaan  konprehensif  dan bersifat lintas sektoral.
3. Dukungan stakeholder.
Dari  kondisi  tentang  kurangnya  pendampingan  dan  pembinaan  terhadap kemampuan  dan  ketrampilan  para  anggota  Kelompok  PEW  oleh    lembaga-
lembaga  pemerintah    dan    non    pemerintah    (swasta)    yang    terkait    dengan program    PEW  menunjukkan    bahwa    dalam    hal    sikap    dan    dukungan pelaksana  kebijakan  ternyata kepeduliannya  masih  kurang,  terutama  dalam upaya  untuk  meningkatkan  kapasitas anggota maupun pengurus Kelompok PEW.  Disamping    factor-faktor    yang    menjadi    penghambat    peningkatan keswadayaan kelompok seperti tersebut diatas, berdasarkan hasil wawancara, pengamatan  dan  diskusi  yang    diadakan,    dapat    diketahui    kendala-kendala lain  yang  menjadi  penghambat keswadayaan Kelompok PEW, yaitu :
1)  Informasi PEW masih sulit untuk diperoleh
2)  Prosedur pengajuan PEW berbelit-belit
3)  Proses pencairan PEW terlalu lama
4)  Pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu.
5)  Perbedaan  pendapat  diantara  anggota  dalam  mengatasi  masalah  keuangan yang dihadapi kelompok.
6)  Format laporan kemajuan usaha terlalu rumit
7)  Kurang Pendampingan dari Pemkot Yogyakarta
Oleh    karena    adanya    factor-faktor    penghambat    keswadayaan    kelompok PEW  tersebut  maka  hal  yang  diperlukan  untuk  mengupayakan  peningkatan keswadayaan  yang  cukup  penting  adalah  layanan  pendampingan  yaitu pendampingan  usaha,  praktik  usaha,  pengarahan,    pelatihan    organisasi, penyuluhan    manfaat    PEW    bagi    UMK,    informasi  event/pameran,  bantuan pemasaran, dan penambahan modal. Dengan pemberian layanan semacam ini bisa dimungkinkan usaha para responden akan berkembang lebih baik.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Kota  Yogyakarta  dapat  disimpulkan bahwa  Keswadayaan  Kelompok-kelompok  PEW  yang  menerima  bantuan  modal usaha  belum    sepenuhnya    dapat    tercapai.    Sebagian    besar    kelompok-kelompok usaha    yang    ada  masih  tergantung  pada  bantuan  pihak  lain  untuk  memberikan keamanan  bagi  kepentingan  anggota-anggotanya.    Keswadayaan    kelompok
PEW  yang  masih  rendah    tercermin  dari tingkat kemandirian yang masih rendah, baik dalam hal   kemandirian dalam administrasi, kemandirian dalam manajemen  maupun    kemandirian  dalam  aset.  Tingkat    keswadayaan Kelompok    PEW    yang    masih    rendah,    disebabkan    oleh  beberapa  factor  , yaitu
1.    Kapasitas    Pengurus    Kelompok    PEW,    yang    meliputi    motivasi, pengetahuan dan keterampilan pengurus masih kurang.
2.    Partisipasi    anggota    Kelompok    PEW    dalam    perencanaan    kegiatan masih rendah,  sedangkan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  termasuk  dalam kategori cukup.
3. Dukungan  stakeholder  atau  kepedulian   lembaga-lembaga   yang  terkait (pemerintah  dan  swasta)  masih  kurang,  terutama  dalam  upaya  untuk meningkatkan kapasitas anggota maupun pengurus Kelompok PEW
2.    Saran
Pengembangan  keswadayaan  kelompok  penerima  bantuan  modal  Program PEW di Kota Yogyakarta perlu diupayakan peningkatannya, melalui berbagai langkah-langkah kebijakan yaitu:
a. Peningkatan Kapasitas Pengurus Kelompok PEW.
Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  penyuluhan  dan  pelatihan kepada Pengurus Kelompok PEW secara rutin. Adapun jenis pelatihan yang diadakan disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
b. Peningkatan Partisipasi Anggota dan Pengurus Kelompok
Partisipasi  anggota  Kelompok  PEW  perlu  ditingkatkan  secara  terus menerus  dengan  melibatkan  anggota  Kelompok  PEW  dalam  penyusunan perencanaan kegiatan maupun dalam pelaksanaan program.
c. Upaya Peningkatan Dukungan stakeholder.
Pemerintah    Daerah    dari    tingkat    Provinsi,  Kabupaten/Kota,    Kecamatan dan Kelurahan  perlu  lebih  memperhatikan  upaya  peningkatan  kapasitas masyarakat  penerima  Program  PEW,  dengan  memberi  kesempatan  dan
peluang    kepada    masyarakat    untk    mengembangkan    usahanya    dan menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak terkait.
d. Peningkatan  fungsi  Pendampingan,  Monitoring  dan   Evaluasi,  melalui pemilihan petugas  yang kompeten, jujur dan bertanggungjawab, berkinerja tinggi    serta    memiliki    kepedulian    social    yang    tinggi    dan    menguasai strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif, konsisten dan berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,    Isbandi    Rukminto.    2001,    “Pemberdayaan,    Pengembangan    Masyarakat, dan    Intervensi    Komunitas:    Pengantar    pada    Pemikiran    Pendekatan Praktis”,  Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI.
Cook, James B,1994, “Community  Development  Theory”,Community Development  Publication    MP568,    Dept.of    Community    Development, University  Of  MissouriColumbia.
Dahana,  O.P.and    O.P    Bhatnagar,    1980,  Education    and    Communication  for Development, New Dehli: Oxford & IBH Publishing CO.
Djuli  Sugiarto,2006,   “Penguatan  kapasitas  Lembaga  Simpan  Pinjam  Rukun Lestari    untuk  pemberdayaan  masyarakat  miskin”  Tesis,  Sekolah paskasarjana, IPB, Bogor
Gunardi,    Agung,    Sarwititi.S.    dan    Ninuk    Purwaningsih,  2004,  Pengantar Pengembangan  Masyarakat. MPPM, IPB Bogor.
Haeruman    dan    Eriyatno,  2001,    “Kemitraan    Dalam    Pengembangan    Ekonomi Lokal”,  Jakarta,  Yayasan  Mitra  Pembangunan  Desa-Kota  dan  BIC Indonesia.
Hikmat,Harry,2001, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora Utama  Perss, Bandung,
Ife, Jim, 2002,  “Community Development : Community Based Alternatives in an Age  of Globalizationd”, Australia, Pearson Education.
Israel, Arturo, 1992, “Pengembangan Kelembagaan. Jakarta”, LP3S.
Kartasasmita,Ginanjar,  1996,    “Pembangunan    Untuk    Rakyat    Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan” , Jakarta, Pustaka Cidesindo.
Nasdian  &  Utomo,  2004.  .”  Pengembangan  Kelembagaan  dan  Modal  Sosial”, jurusan    Ilmu-ilmu  Sosial  Ekonomi,  Fakultas  Pertanian,  Institut  Pertanian Bogor. Bogor.
Mardikanto, Totok dan Poerwoko  soebianto, “Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Perspektif Kebijakan Publik”, Penerbit Alfa Beta , Bandung.
Mikkelsen,Britha,2003,  “Metode  Penelitian  Partisipatoris  Dan  Upaya-upaya Pemberdayaan”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Mulyono,  Mauzid,1993,  “Penerapan  Produktivitas  dalam  Organisasi”,  Bumi Aksara   Jakarta.
Purwadarminta,    WJS,    1992,    “Kamus    Umum    Bahasa    Indonesia”,    Balai Pustaka,  Jakarta.
Rubin,  Herbert  dan  Irene  S.  Rubin,  1992,  “Community  Organizing  and Development”.  New York, Mac Milian Publishing Company.
Subejo    dan    Supriyanto,    2004,    “Metodologi    Pendekatan    Pemberdayaan Masyarakat”,  short  paper  pada  Kuliah  Intensif  Penberdayaan  Masyarakat Pedesaan
Suharto, Edy, 2005, “Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat”,Bandung,
Aditama.
Suharto, Edy, 2005, “Analisis Kebijakan Publik”, Bandung, Alfabeta.
Sumarjo  dan  Saharudin, 2004, “Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat,    Bogor,    Jurusan    Ilmu-ilmu    Sosial    Ekonomi,    Fakultas Pertanian  Institut  Pertanian Bogor
Sumpeno,  2002,    “Capacity  Building,  Persiapan  dan  Perencanaan”,  Jakarta,
Catholic  Relief Services.
Sumodiningrat,  Gunawan.2003,  “Pembangunan  Daerah  dan  Pemberdayaan Masyarakat”. PT Bina Rena Parawira. Jakarta.
Sutarso,  2005,  “Praktek  Pekerjaan  Sosial  dalam  Pembangunan  Masyarakat”, Jakarta,  BALATBANGSOS DEPSOS RI.
Syahyuti,  2003,  Bedah    Konsep    Kelembagaan:    Strategi    Pengembangan    dan Penerapannya    Dalam    Penelitian    pertanian.    Pusat    Penelitian    dan Pengembangan    Sosial  Ekonomi  Pertanian’,  Badan  Litbang  Pertanian Bogor.
Syaukat, Yusman dan Sutara Hendrakusumaatmaja,2004,  Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Lokal, MPPM, IPB Bogor, 2004.
Thoha,    Miftah.2003    Pembinaan    Organisasi,    Proses    Diagnosa    dan    Intervensi, PT  RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Verhagen,  K.  1996.  Pengembangan  Keswadayaan.  Pengalaman  LSM  di  Tiga Negara.PT Penebar Swadaya, Jakarta
www. Disperindagkoptan.go.id