Volume 5 Nomor 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI KONSEP NEGARA HUKUM *
Atika Thahira
Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Jalan Pancasila, No.10, Kota Padang e-mail: atikathahirawim@gmail.com

## Abstract
Indonesia, Indonesia is a nation of law that uses a rule of law country (rechtstaat) concept. The  concept  of  rule  of  law  Indonesia  set  forth  in  its  Constitution,  the  1945  Constitution,  Article  1 paragraph (3). There is an important element of democracy stated on the Constitution, namely the protection of human rights, that every citizen has the right to enjoy it. One of the rights protected in the Constitution is right to access a good and healthy living environment. For this, the environment needs  to  be  preserved  and  function  through  administrative  law  enforcement.  The  study  uses normative juridical approach with descriptive-analytics, which describes the norms and associated with theories, and opinions of legal experts. The development of a democratic nations of law can be seen  from  the  aspect  of  law  enforcement  in  particular  with  environmental  administration.  In Indonesia, it can be reviewed through the theory of organic states and the theory of pluralist states. Based on the theory of an organic state and looking at the aspects of environmental administration law  enforcement  in  Indonesia,  the  state  has  regulated  the  enforcement  of  environmental administrative  sanctions  whereby  the  state  can  regulate  every  activity  and/or  business  in  the environmental issues. Therefore, the pluralist state theory recognized a variety of diverse interests in  society  that  the  state  has  accommodated  all  citizens  rights  to  a  good  and  healthy  environment through pro-environment government policies.
Keywords: Nations  of  Law;  Environment;  Democratic;  Theory  of  Organic  State;  Theory  of Pluralist State.

## Abstrak
Negara  hukum  di  Indonesia  sering  disebut  dengan  rechtstaats  atau  the  rule  of  law. Indonesia  adalah  negara  hukum  dicantumkan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945.  Bahwa  elemen dari demokrasi adalah adanya perlindungan terhadap HAM, bahwa setiap warga negara memiliki hak  untuk  menikmati  hak-hak  dasar,  dalam  demokrasi  setiap  warga  masyarakat  dapat  menikmati hak-hak  dasarnya  secara  bebas.  Salah  satu  hak yang  dilindungi  dalam  konstitusi  adalah  hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  maka  lingkungan  hidup  perlu  dijaga  kelestarian  dan fungsinya  melalui  penegakan  hukum,  yaitu  salah  satunya  penegakan  hukum  lingkungan administrasi.  Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan norma- norma yang diteliti dan dihubungkan dengan teori-teori, dan pendapat ahli hukum. Perkembangan negara  hukum  demokrasi  dapat  ditinjau  dari  aspek  penegakan  hukum  administrasi  lingkungan hidup di indonesia adalah dapat ditinjau melalui Teori negara organis dan Teori negara pluralis. Berdasarkan  teori  negara  organis  jika  melihat  dari  aspek  penegakan  hukum  administrasi lingkungan  hidup  di  Indonesia  negara  telah  mengatur  mengenai  penegakan  sanksi  administrasi lingkungan hidup dimana agar negara dapat mengatur mengenai setiap kegiatan dan/atau usaha di bidang lingkungan hidup. Dilihat dari teori negara pluralis Ditinjau dari teori negara pluralalis ini negara  mengakomodasi  berbagai  kepentingan  yang  majemuk  dalam  masyarakat.  Bahwa  negara telah  mengakomodir  seluruh  hak  setiap  warga  negara  atas lingkungan  hidup  yang  baik dan sehat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro lingkungan.
Kata Kunci: Negara Hukum; Lingkungan Hidup; Demokrasi; Teori Negara Organis; Teori Negara Pluralis.
* Naskah diterima: 14 Februari 2020, direvisi: 4 Maret 2020, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i2.229

## PENDAHULUAN
Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam “The  Republic”  berpendapat  bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan.  Untuk  itu  kekuasaan  harus dipegang  oleh  orang  yang  mengetahui kebaikan,  yaitu  seorang  filosof the philosopher  king .  Namun  dalam  bukunya “the  Statesmen” dan  ” The  Law ”,  Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan  adalah  bentuk  paling  baik kedua (the second best) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan  yang  mampu  mencegah kemerosotan  kekuasaan  seseorang  adalah pemerintahan oleh hukum. (Jimly Asshiddiqie,  Jimly  Asshiddiqie,  2009) Senada  dengan  Plato,  tujuan  Negara menurut
Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik ( the best  life  possible )  yang  dapat  dicapai dengan  supremasi  hukum.  Hukum  adalah wujud  kebijaksanaan  kolektif  warga Negara  ( collective  wisdom ),  sehingga peran  warga  Negara  diperlukan  dalam pembentukannya.  (Zulkarnain  Ridlwan,
2012)
Tercantum  dalam  konstitusi  bahwa Indonesia  adalah  negara  hukum.  Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan rechtstaats atau the  rule  of  law . Paham rechtstaats pada dasarnya
bertumpu  pada  sistem  hukum  Eropa Kontinental  dan  walaupun  dalam  UUD 1945  istilah  negara  hukum  disebut rechtstaats , tetapi secara normatif harus
dibedakan  dengan  paham  negara  hukum dalam  sistem  hukum  Eropa  Kontinental ataupun  konsep the  rule  of  law dalam sistem  hukum Anglo  Saxon .  (Tengku Erwin Syahbana, 2018),
Menurut  Padmo  dalam  bukunya “Membudayakan  UUD  1945”,  bahwa Telah  tegas  tercantum  dalam  konstitusi sebagai hukum tertinggi  ( the highest law ) bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum. Semangat  untuk  menempatkan  hukum sebagai  ujung  tombak  pembaharuan hukum  ini,  pada  prinsipnya  memiliki tujuan  agar  hukum  dapat  mengambil perannya  sebagai  panglima  reformasi demokrasi. (Padmo Wahjono, 1991)
Implementasi hukum sebagai panglima  adalah  aturan-aturan yang menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan  guna  mencegah  absolutisme yang mengarah kepada
“ onregmatigedaad ” bahkan berbuah tindakan  “ ongrondwetting ”  (bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar.  (Jeffry Alexander Ch. Likadja, 2015)
Menurut  Krabe  dikutip  dari  Usep Ranawijaya, Hukum  Tata  Negara  Dasar- Dasarnya ,  negara  sebagai  pencipta  dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya  harus  tunduk  pada  hukum yang  berlaku.  Dalam  arti  ini  hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian  hukum  itu  bersumber  dari kesadaran  hukum  rakyat,  maka  hukum mempunyai  wibawa  yang  tidak  berkaitan dengan  seseorang.  Konsep  negara  hukum berkaitan  dengan  konsep  demokrasi. Pelaksanaannya  di  Indonesia  hukum  dan demokrasi memiliki hubungan atau
korelasi yang erat, dan pada perkembangannya  paham  negara  hukum tidak  dapat  dipisahkan  dari  paham kerakyatan. (Usep Ranawijaya, 1983).
Secara  historis,  gagasan  tentang konsepsi  negara  hukum  terus  bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah.  Mulai  dari  konsepsi  negara hukum  liberal (nachwachter  staat/ negara sebagai penjaga malam ) ke negara hukum formal (formele  rechtsstaat) kemudian menjadi negara hukum materiil  (materiele rechtsstaat)  hingga  pada  ide  negara kemakmuran (welvarstaat) atau  negara yang  mengabdi  kepada  kepentingan umum (social  service  state  atau  sociale verzorgingsstaat) . (Armawan, 2016)
Demokrasi  merupakan  tumpuannya Negara  hukum  dimana  tiap    Negara hukum mempunyai landasan tertib hukum dan  menjadi  dasar  keabsahan  bertindak. Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum,  yang  tertumpu  pada  konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan  melalui  sistem  demokrasi. Korelasi  ini  tampak  dari  kemunculan istilah demokrasi
konstitusional, sebagaimana  disebutkan  diatas.  Dalam sistem  demokrasi,  penyelenggara  negara itu  harus  tertumpu  pada  partisipasi  dan kepentingan  rakyat.  Hubungan  antara negara  hukum  dan  demokrasi  tidak  dapat dipisahkan.  Demokrasi  tanpa  pengaturan hukum  akan  kehilangan  bentuk  arah, sedangkan hukum tampah demokrasi akan kehilangan  makna.  Menurut    Franz Magnis  Suseno,  “demokrasi  yang  bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam
arti sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara  paling  aman  untuk  mempertahankan kontrol  atas  negara  hukum”.  (Franz Magnis Susesno, 2001)
Dengan  demikian,  negara  hukum yang  bertopang  dengan  sistem  demokrasi dapat  disebut  sebagai  negara  hukum demokratis  ( democratische  rechsstaat ). (Ridwan  HR,  2001).  Disebut  negara demokratis, karena di dalamnya mengaakomodir prinsi-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip  demokrasi.
J.B.J.M.  ten  Berge  menyebutkan  prinsip- prinsip demokrasi sebagai berikut. (Ridwan HR, 2001).
Terkait demokrasi itu sendiri merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:
(Muntoha, 2009)
1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh
rakyat harus dapat
mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang  atau kelompok  ke  orang  atau  kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan  harus  ada,  dan  dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya  proses  pemilu,  dalam  negara demokratis  pemilu  dilakukan  secara teratur  dalam  menjamin  hak  politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6. Adanya kebebasan Hak Asasi Manusia  (HAM),  menikmati  hak-hak dasar,  dalam  demokrasi  setiap  warga masyarakat  dapat  menikmati  hak-hak dasarnya  secara  bebas,  seperti  hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul  dan  berserikat  dan  lain- lain. Dalam rangka
mengimplementasikan semua.
Bahwa elemen dari demokrasi adalah adanya  kebebasan  HAM,  bahwa  setiap warga  negara  hak untuk memiliki menikmati hak-hak dasar, dalam
demokrasi  setiap warga  masyarakat  dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas.
Menurut  Suparto  Wijoyo  dalam bukunya Konstitusionalitas  Hak  Atas Lingkungan ,  Terkait  dengan  hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat bagi seluruh warga negara, bahwa saat ini kata lingkungan kini menjadi sebuah kata yang  menggetarkan  sebagaimana  dengan kata  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia (HAM).  Lingkungan  seolah  menjadi sebagai sosok personal yang mendapatkan perlindungan
hukum
(“ rechtsbecherming”/”legal  protection ”).
Istilah  hak  atas  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  menjalar  sebagai  konsepsi yang  musti  diterima  dengan  segala konsekuensi hukumnya. Lingkungan pada akhirya diletakkan dalam takaran normatif yang  konstitusional  untuk  mendapat perawatan yang layak sebagai bagian dari HAM  yang  elementer.  (Suparto  Wijoyo,
2009)
Konstitusi Negara Republik
Indonesia yang merupakan hukum dasar
dalam  sistem  hukum  positif  Negara Republik  Indonesia,  Negara  mengakui dan  menjamin,  bahwa  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  adalah  hak  asasi manusia sebagaimana  yang dimuat  dalam Pasal  28  H  ayat  (1)  Undang  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, yaitu:
“Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Penuangan  “hak  atas  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat”  sebagai “ subjective  rights ”  merupakan  bentuk perlindungan  hukum  paling  “ ekstensif”.
Mengingat  bahwa lingkungan hidup  yang baik  dan  sehat  adalah  hak  asasi  manusia, maka  dalam  rangka  penyelenggaraan negara,  pemerintahan  dan  pembangunan untuk  kesejahteraan  bangsa  Indonesia harus  dijaga  eksistesinya.  (Irwansyah, 2013). Untuk menjaga eksistensi hak asasi atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat,  salah  satu  prinsip  penyelenggaraan perekonomian  nasional  Indonesia  adalah berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan sebagaimana yang
diamanatkan  dalam  Pasal  33  ayat  (4) Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  selanjutnya disebut sebagai UUD 1945,  yaitu:
“Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga  keseimbangan
kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.”. (UUD 1945)
Selain  menjadi  salah  satu  prinsip penyelenggaraan  perekonomian  nasional, lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat juga menjadi landasan kebijakan pembangunan nasional yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan, terarah, dan terencana.
Dengan  demikian  lingkungan  hidup perlu  dijaga  kelestarian  dan  fungsinya melalui  penegakan  hukum,  yaitu  salah satunya  penegakan  hukum  lingkungan administrasi.
Penegakan
hukum administrasi  memiliki  potensi    kuat sebagai  perangkat  pencegahan  sebelum terjadinya  pelanggaran  yang  serius  dan menimbulkan  dampak  negatif  terhadap kualitas  lingkungan  hidup.  (Mas  Achmad Santosa, 2006) Aturan-aturan yang bersifat  administrasi  adalah  memberi beban  kepada  warga  masyarakat  untuk mematuhi  kewajiban  yang  ditetapkan pemerintah  dalam  rangka  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
Terkait  dengan  penegakan  hukum administrasi lingkungan hidup di Indonesia dalam kaitannya dengan
perkembangan  negara  hukum  demokrasi adalah Walaupun hak-hak dasar mengandung  sifat  membatasi  kekuasaan pemerintahan,  pembatasan  tersebut  tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan  yang  pada  dasarnya  berisi wewenang untuk mengendalikan
kehidupan masyarakat. (Mas  Achmad
Santosa, 2006) Maka hal ini dapat ditinjau melalui Teori  negara organis  atau dengan Teori negara pluralis.
Berdasarkan  latar  pemikiran  di  atas, maka  permasalahan  yang  akan  diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana  Aspek  Penegakan  Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia?  Bagaimana  Perkembangan Demokrasi dalam Negara Hukum Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  dalam  penelitian ini  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif.  Sifat  penelitian  yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan norma-norma yang diteliti  dan  dihubungkan  dengan  teori- teori,  dan  pendapat  ahli  hukum.  Sumber data dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan  merupakan  penelitian  yang dilakukan berdasarkan buku-buku, literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan masalah  yang  akan  diteliti.  Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas  Andalas  dan  Perpustakaan Pusat  Universitas  Andalas,  Jenis  data yang  dikumpulkan  adalah  berupa  data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang  terdiri  dari,  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Pengolahan  data  dimulai  setelah seluruh  data  yang  diperlukan  terpenuhi dengan  lengkap.  Data  yang  terkumpul dipilah-pilah  berdasarkan  relevansi  dan kegunaannya dalam penelitian ini. Setelah
data dikelompokkan sesuai dengan tujuan dan  kegunaannya  kemudian  diolah  dan dijabarkan  secara  akurat.  Metode  analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu menganalisa  data  dengan  menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat  di  lapangan  secara  objektif  untuk menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Aspek Penegakan Hukum

## Administrasi  Lingkungan    Hidup Di Indonesia
Pada  hakikatnya  tujuan  penegakan hukum  adalah  untuk  mewujudkan  apa yang  hendak  dicapai  oleh  hukum.  Esensi dari  tujuan  hukum  itu  sendiri  adalah terletak pada keadilan.
Penegakan  hukum  ditujukan  guna meningkatkan  ketertiban  dan  kepastian hukum  dalam  masyarakat.  Hal  ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi,  tugas  dan  wewenang  lembaga- lembaga  yang  bertugas  menegakkan hukum  menurut  proporsi  ruang  lingkup masing-masing,  serta  didasarkan  atas sistem  kerja  sama  yang  baik  dan mendukung  tujuan  yang  hendak  dicapai. (Sanyoto, 2008)
Penegakan  hukum  adalah  proses dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan  bernegara.  (Muhammad  Zulfadli, 2016) Pendahuluan Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif
apabila  tidak  disertai  dengan  penegakan hukum. (Wicipto Setiadi , 2009)
Menurut Takdir Rahmadi,  penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai  penggunaan  atau  penerapan instrumen-instrumen  dan  sanksi-sanksi dalam  lapangan  hukum  administrasi, pidana,  atau  perdata  dengan  tujuan memaksa  subjek  hukum  yang  menjadi sasaran untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan  lingkungan  hidup. Penegakan hukum lingkungan
administrasi  adalah  penerapan  instrumen- instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan  hukum  lingkungan  administrasi untuk  mematuhi  Peraturan  Perundang- undangan  lingkungan  hidup.  (Takdir Rahmadi, 2011)
Menurut Sukanda Husin dalam bukunya Penegakan  Hukum  Lingkungan Indonesia ,  penegakan  hukum  lingkungan administrasi  dianggap  sebagai  penegakan hukum  lingkungan  yang  terpenting.  Hal ini  karena  penegakan  hukum  lingkungan administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah  terjadinya  pencemaran  dan perusakan  lingkungan.  Di  samping  itu penegakan
hukum lingkungan
administrasi juga bertujuan untuk menghukum  pelaku  pencemaran  dan perusakan lingkungan.
Penegakan hukum
lingkungan administrasi dapat dilakukan secara preventif  dan  represif.  Penegakan  hukum secara preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan
hukum  secara represif dilakukan  melalui penerapan sanksi administrasi. Pengawasan dan penerapan  sanksi
administrasi  tersebut  bertujuan  untuk mencapai  ketaatan  masyarakat  terhadap norma  hukum  lingkungan  administrasi. (Bachrul Amiq , 2005)
Selanjutnya,  menurut  Siti  Sundari Rangkuti  penegakan  hukum  lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan
persyaratan  dalam  ketentuan  hukum  yang berlaku  secara  umum  dan  individual, melalui  pengawasan  dan  penerapan  (atau ancaman) sarana administratif,
kepidanaan  dan  keperdataan.  (Aditia
Syaprillah, 2016)
Kajian  aspek-aspek  hukum  yang menyangkut penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan  hidup  dalam  makalah  ini dibedakan  atas:  (Philipus  M.  Hadjon,
1995)
1. Aspek teoritik hukum administrasi;
2. Aspek hukum positif.
Untuk penegakan hukum perlu ditetapkan  sanksi  sebagai  penjamin  agar ketentuan yang dibuat berlaku efektif. (M. Ali Zaidin, 2015) Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. Ten
Berge,  ”sanksi  merupakan  inti  dari penegakan  hukum  administrasi.  Sanksi diperlukan  untuk  menjamin  penegakan hukum administrasi”. Menurut P de Haan dkk,  ”dalam  HAN,  penggunaan  sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan  pemerintahan,  di  mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis”. JJ.
Oosternbrink
berpendapat
”sanksi administrasi inistratif adalah sanksi yang
muncul dari hubungan antara pemerintah- warga  negara  dan  yang  dilaksanakan tanpa  perantara  pihak  ketiga  (kekuasaan peradilan),  tetapi  dapat  secara  langsung dilaksanakan  oleh  administrasi  sendiri”. (Ivan Fauzani Raharja, 2014)
Sanksi  administrasi  adalah  sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan atau litigasi terhadap seseorang  atau  badan  hukum  yang melanggar  ketentuan  hukum  lingkungan administrasi.  (Takdir  Rahmadi,  2011) Sanksi  administrasi  terutama  mempunyai fungsi  instrumental,  yaitu  pengendalian perbuatan  terlarang.  Sanksi  administrasi ditujukan kepada pencegahan dan penghentian  pelanggaran.  (Bahrul  Amiq,
2005)
Penerapan  sanksi  administrasi  harus berpedoman kepada ketentuan Lampiran I angka  IV  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup  Nomor  02  Tahun  2013  tentang Pedoman  Penerapan  Sanksi  Administratif di  Bidang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Jenis sanksi administratif yaitu:
a. Teguran tertulis
Diterapkan  dalam  hal  usaha  dan/atau kegiatan  telah  melakukan  pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  izin. Pelanggaran  tersebut  secara  tata  kelola lingkungan  hidup  baik  maupun  secara teknis  masih  dapat  dilakukan  perbaikan dan  belum  menimbulkan  pencemaran dan/atau  kerusakan  terhadap  lingkungan hidup.
b. Paksaan Pemerintah
Tindakan  nyata  dari  pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan  dalam  keadaan  semula. Sanksi  paksaan  pemerintah  diberikan dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan dan  kewajiban  dalam  izin.  Penerapannya dapat  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu diberikan  teguran  tertulis  dan  dapat  pula tanpa  didahului  dengan  teguran  tertulis apabila  pelanggaran  yang  dilakukan menimbulkan:
1) Ancaman  yang  serius  bagi  manusia dan lingkungan hidup;
2) Dampak  yang  lebih  besar  dan  lebih luas jika tidak dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;
3) Kerugian  yang  lebih  besar  bagi lingkungan  hidup  jika  tidak  segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
c. Pembekuan izin
Berupa tindakan hukum tidak memberlakukan  sementara  izin  yang berakibat  berhentinya  usaha  dan/atau kegiatan sementara, karena tidak melaksanakan paksaan pemerintah, melakukan  kegiatan  lain  selain  yang
tercantum dalam izin, dan belum menyelesaikan  secara  teknis  apa  yang menjadi kewajibannya.
d. Pencabutan izin
Pencabutan izin karena tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan  pemerintah,  memindahtangankan izin  usahanya  kepada  pihak  lain  tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin,
pelanggaran yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan  hidup  yang  menimbulkan keresahan masyarakat.
e. Denda Administratif
Pembebanan  kewajiban  membayar sejumlah uang kepada penanggung jawab usaha  dan/atau  kegiatan  karena  lalai melaksanakan paksaan pemerintah.
Prosedur penerapan sanksi administratif adalah:
a. Prosedur  penerapannya  harus  sesuai dengan  peraturan yang  menjadi dasarnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
b. Pejabat  yang  menerapkannya  harus memilki kewenangan yang  sah;
c. Ketepatan penerapan sanksi administrasi meliputi:
1) Berbentuk  Keputusan    Tata Usaha Negara;
2) Substansi itu berkaitan dengan:
a) Jenis  dan  peraturan  yang dilanggar;
b) Jenis sanksi yang diterapkan;
c) Perintah yang harus dilaksanakan;
d) Jangka waktu;
e) Konsekwensi dalam hal sanksi administrasi tidak
dilaksanakan; dan
f) Hal-hal lain yang relevan.
3) Tidak cacat yuridis dalam penerapannya yaitu: Hindari klausula pengamanan yang berbunyi,  Apabila  di  kemudian hari ternyata ada kekeliruan
dalam  Keputusan  ini,  maka  akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 4) Asas kelestarian dan keberlanjutan yaitu: Bahwa setiap  orang  memikul  kewajiban
dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya  dalam  satu  generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki
kualitas lingkungan hidup.
d. Mekanisme penerapan sanksi administrasi 1) Bertahap Didahului dengan sanksi administrasi  yang  ringan  hingga sanksi  yang  terberat.  Apabila teguran tertulis tidak ditaati dikenakan  sanksi  yang  lebih  berat yaitu paksaan pemerintah. Apabila sanksi  paksaan  pemerintah  tidak ditaati  dikenakan  sanksi  lebih berat yaitu pembekuan izin. Apabila  sanksi  pembekuan  izin tidak  ditaati  dikenakan  sanksi yang  lebih  berat  yaitu  pencabutan izin.
2) Tidak bertahap
Adanya  keleluasaan  bagi  pejabat yang berwenang untuk menentukan  pilihan  jenis  sanksi didasarkan  tingkat  pelanggaran yang dilakukan. Apabila pelanggaran  sudah  menimbulkan pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan langsung sanksi
paksaan pemerintah.  Apabila
sanksi  paksaan  pemerintah  tidak ditaati  dapat  dikenakan  sanksi pencabutan  izin  tanpa  didahului dengan teguran tertulis.
3) Kumulatif
a) Kumulatif internal adalah penerapan  sanksi  administrasi dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administrasi  misalnya  paksaan pemerintah digabungkan dengan pencabutan izin. b) Kumulatif  eksternal adalah
penerapan  sanksi  administrasi dengan menggabungkannya dengan sanksi lainnya misalnya  sanksi  pencabutan izin digabungkan dengan sanksi  pidana  kurungan  atau denda.
e. Penerapan sanksi administrasi ditetapkan dengan menggunakan
Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang memuat:
1) Nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
2) Nama  dan  alamat  penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan yang melanggar;
3) Nama  dan  alamat  usaha  dan/atau kegiatan;
4) Jenis pelanggaran;
5) Ketentuan yang dilanggar;
6) Ruang lingkup pelanggaran;
7) Uraian  kewajiban  atau  perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
8) Jangka waktu penataan kewajiban  penanggung  jawab usaha dan/atau kegiatan; 9) Ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan perintah dalam sanksi.
f. Kewajiban pemberi sanksi
1) Menyampaikan  keputusan  sanksi dengan  patut  (waktu,  cara,  dan tempat) dan segera kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
2) Memberikan  penjelasan  kepada pelanggar apabila diperlukan;
3) Melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan sanksi;
4) Membuat laporan hasil penerapan sanksi.
g. Pengadministrasian  keputusan  sanksi administrasi
1) Penyusunan  naskah  keputusan dengan  substansi  dan  format sesuai peraturan perundang- undangan;
2) penandatanganan  oleh  pejabat yang berwenang;
3) Pemberian nomor dan pengundangan;
4) Penyampaian  kepada  pihak  yang berkepentingan;
5) Pembuatan tanda terima.
2.  Perkembangan  Demokrasi  dalam Negara Hukum Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum Administrasi  Lingkungan    Hidup Di Indonesia.
Bahwa negara mengakui dan menjamin,  lingkungan  hidup  yang  baik dan sehat adalah hak asasi manusia
sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
“Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestarian dan fungsinya melalui penegakan hukum. Sehingga perlu adanya penguatan dalam hal penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
Sebagaimana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  menyebutkan,  bahwa “lingkungan hidup  adalah kesatuan ruang dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,  kelangsungan  perikehidupan,  dan kesejahteraan  manusia  serta  makhluk hidup  lain.  Sedangkan  “perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah upaya  sistematis  dan  terpadu  yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan  penegakan  hukum.  (Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009)
Hukum  lingkungan  sebagai  genus merupakan cabang ilmu tersendiri, namun bagian  terbesar  substansinya  merupakan ranting  hukum  administrasi.  Hal  ini mengingat pengelolaan lingkungan
dilakukan terutama oleh pemerintah
sehingga  hukum  lingkungan  sebagian besar  terdiri  atas  hukum  pemerintahan ( bestuurrecht ). Bestuurrecht disebut  juga administratief recht , atau hukum administrasi.  Hukum  Administrasi  berisi peraturan-peraturan  yang  antara  lain berhubungan dengan perlindungan hukum bagi  rakyat.  Maka  peraturan  perundang- undangan  lingkungan  yang  dilahirkan pemerintah lazimnya berupa sarana kebijaksanaan  ( beleids  instrumentarium ) yang bersifat hukum administrasi.
(Kartono, 2009)
Demokratis  dan  partisipatif  terhadap lingkungan  hidup  serta  memberikan kesempatan  kepada  Kelompok  yang menerjemahkan civil  society sebagai
‘masyarakat  sipil’  beranggapan  hal  ini memiliki relevansi erat dengan perjuangan  demokratisasi  di  Indonesia.
Hal  ini  sebagai counterbalancing terhadap negara, Masyarakat sipil diperhadapkan dengan negara Jadi, diperlukan masyarakat sipil yang kuat dan mapan  sebagai  alat  penekan  dan  kontrol terhadap  seluruh  kebijakan  negara.  (Yety Rochwulaningsih,  2017) Hal  ini  termasuk dalam kebijakan penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di
Indonesia.
Ditinjau dari Teori negara organis ini memandang  bahwa  negara  memiliki kemandirian yang tinggi. Negara
bukanlah  suatu  lembaga  yang  lemah sebagai hasil dari tuntutan dan kepentingan masyarakatnya semata.
Negara cenderung berpikiran aktif mengambil  kebijakan  yang  sangat  rentan dengan keputusan yang tidak demokratis
walaupun negara bertindak dengan tujuan dan  atas  nama  kepentingan  rakyatnya. Konsep  negara  ideal  yang  kuat  dan sepenuhnya  untuk  kepentingan  rakyat malah  menjelma  menjadi  negara  yang otoriter.  Para  elit  penguasa  berlomba- lomba memperebutkan kekuasaan dengan tujuan  memenuhi  kebutuhan  material yang  bersifat  individual  dan  kelompok mereka  saja.  (Amzulian,  2010)  Dalam konsep negara organis, negara merupakan sebuah  lembaga  yang  memiliki  kemauan sendiri  yang  mandiri.  Dia  bukan  sekadar alat  dari  keinginan  sekelompok  orang  di masyarakat atau gabungan dari keinginan- keinginan kelompok yang ada di masyarakat.
Dikaitkan dengan teori negara organis jika melihat dari aspek penegakan hukum administrasi lingkungan  hidup  di  Indonesia  negara telah  mengatur  mengenai  penegakan sanksi  administrasi  lingkungan  hidup  di Indonesia  untuk  menjaga  hak-hak  setiap orang  untuk  mendapatkan  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagaimana amanat  Pasah  28  H  ayat  1  UUD  1945. Dikaitkan dengan negara hukum sebagaimana dalam negara hukum  bahwa Hak  asasi  manusia  setiap  warga  negara dilindungi.  Hal  ini    diperlukan    agar negara  dapat  mengatur  mengenai  setiap kegiatan  dan/atau  usaha  di  bidang lingkungan  hidup.  Bahwa  dengan  adanya sanksi administrasi lebih efektif Penegakan  hukum  administrasi  memiliki potensi kuat sebagai perangkat pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran yang serius  dan
menimbulkan  dampak  negatif  terhadap kualitas  lingkungan  hidup.  Penerapan sanksi  administratif  lebih  efektif  dan efisien  yaitu  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran hukum, menghentikan pelanggaran,  dan  pemulihan  keadaan kepada keadaan semula sehingga penerapannya efektif. Sebagaimana menurut  Mas  Achmad  Santosa,  bahwa
jika pencemaran dan perusakan
lingkungan  hidup  telah  terjadi  maka  akan sulit  dan  mahal  untuk  diatasi  dan ditanggulangi.  (Mas  Achmad  Santosa,
2006)
Berdasarkan  teori  negara  pluralis Teori  ini  memandang  negara  sebagai suatu lembaga yang harus dapat mengakomodasi  berbagai  kepentingan yang majemuk dalam masyarakat. Negara harus  mampu  menjadi  perekat  dari berbagai  kelompok  sosial  politik  yang beragam.  Teori  ini  menekankan  bahwa tidak  mungkin suatu  negara dapat berlangsung  dengan  baik  apabila  hanya mengutamakan  kepentingan  kelompok tertentu  saja.  Selain  itu,  tidak  juga mungkin  hanya  kelompok  kecil  tertentu saja  yang  mampu  mengendalikan  negara. Dalam  batas-batas  tertentu  memang  tetap ada kelompok yang berupaya
mendominasi negara. Namun secara fakta negara  akan  sulit  untuk  hanya  tergantung atau  dikendalikan  oleh  kelompok  tertentu saja. (Mas Achmad Santosa, 2006)
Kaum  pluralis  memiliki  suatu  tesis bahwa  negara  merupakan  alat  dari masyarakat.  Inilah  kekuatan  eksternal yang  mengatur  negara.  Tetapi  berbeda dengan marxisme yang mengatakan
bahwa  masyarakat  didominasi  oleh  salah satu  kelas.  Sedangkan  kaum  pluralis berpendapat  bahwa  di  masyarakat  ada banyak kelompok yang berbeda kepentingannya.  Tidak  ada  kelompok yang  terlalu  dominan.  Untuk  menjadi mayoritas,  kepentingan  yang  beragam  ini melakukan  kompromi.  (Mas  Achmad Santosa, 2006)
Ditinjau  dari  teori  negara  pluralalis ini  negara  mengakomodasi  berbagai kepentingan yang majemuk dalam masyarakat.  Bahwa  adanya  hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat bagi  setiap  warga  negara  telah  mampu diakomodir oleh negara melalui kebijakan-kebijakan  dalam  penegakan hukum  administrasi  lingkungan  hidup  di Indonesia. Hal ini juga dalam rangka tetap menjalankan pembangunan dengan konsep sustainable  development dengan tetap  menjaga  kelestarian  dan  fungsi lingkungan hidup.
Terkait dengan sustainable
development atau pembangunan berkelanjutan  adalah  bahwa  perluasannya demokratisasi  lingkungan  hidup  bahwa Oekan  S.  Abdoellah,  mengatakan  kita membutuhkan  pembangunan  ekonomi, khususnya industrialisasi, untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat. Namun kita juga tidak boleh khilaf bahwa industrialisasi  yang  mengabaikan  kondisi lingkungan  malah  akan  berbalik  menjadi bencana  yang  justru  menghancurkan hasil-hasil pembangunan tersebut. Bagaimanapun,  pembangunan  merupakan proses  yang  terjadi  di  ruang  hampa. Pembangunan, sudah senantiasa ada di
dalam  konteks  dan  bergantung  pada  daya dukung  lingkungan  yang  melingkupinya. Pembangunan  haruslah  berkelanjutan. (Oekan S. Abdoellah, 2016)
Menurut  Dewan  Riset  Nasional Amerika  yang  berjudul Our  Common Journey ialah  alam,  system  daya  dukung kehidupan, dan komunitas dan yang harus terbangun  ialah  manusia,  perekonomian, dan  masyarakat.  Tujuan  pembangunan ialah  kesejahteraan  dan  kelangsungan hidup  makhluk  selain  manusia  beserta ekosistemnya.  Di  Indonesia  berkaitan dengan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan lingkungan  hidup  secara  normatif  dapat dikutip  dari  pendapat  menurut  Otto Soemarwoto,  secara  normatif,  kebijakan pembangunan  berkelanjutan  bertumpu pada  empat  hal  utama,  yakni  penciptaan lapangan  kerja (pro-job) ,  pemberantasan kemiskinan (pro-poor), pertumbuhan ekonomi  nasional (pro-growth), dan perlindungan  lingkungan  hidup (pro- environment). (Mas  Achmad  Santosa,
2006)

## SIMPULAN
Sanksi  administrasi  adalah  sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui litigasi terhadap seseorang  atau  badan  hukum  yang melanggar  ketentuan  hukum  lingkungan administrasi. Sanksi administrasi terutama mempunyai  fungsi  instrumental,  yaitu pengendalian  perbuatan  terlarang.  Sanksi administrasi ditujukan kepada pencegahan dan  penghentian  pelanggaran.  Dalam penerapan  sanksi  administrasi  harus berpedoman kepada ketentuan Lampiran I angka IV Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup  Nomor  02  Tahun  2013  tentang Pedoman  Penerapan  Sanksi  Administratif di  Bidang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ditinjau dari teori negara organis jika melihat  dari  aspek  penegakan  hukum administrasi lingkungan hidup di Indonesia negara telah mengatur mengenai  penegakan  sanksi  administrasi lingkungan  hidup  dimana  agar  negara dapat  mengatur  mengenai  setiap  kegiatan dan/atau  usaha  di  bidang  lingkungan hidup  untuk  menghindari  timbulnya dampak  pada  lingkungan  hidup  yaitu berupa  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan  hidup.  Hal  ini  tentunya bertujuan  untuk  terlindunginya  hak-hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana  amanat  Pasal  28  H  ayat  1 UUD 1945 dan sebagaimana pada negara hukum  bahwa  setiap  hak-hak  asasi manusia  setiap  warga  negara  dilindungi. Dilihat  dari  teori  negara  pluralis  Ditinjau dari  teori  negara  pluralalis  ini  negara mengakomodasi  berbagai  kepentingan yang majemuk dalam masyarakat.  Bahwa negara  telah  mengakomodir  seluruh  hak setiap  warga  negara  atas  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  melalui kebijakan-kebijakan  dalam  penegakan hukum  administrasi  lingkungan  hidup  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amzulian ,  Teori  Sifat  hakikat  Negara , Malang: Tunggal Mnadiri Publishing, 2010.
Bachrul  Amiq,  Bachrul  Amiq, Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan , Yogyakarta: Laks
Bang, 2005.
Jimly  Asshiddiqie,  Jimly  Asshiddiqie,
Menuju Negara Hukum Yang
Demokratis,  Jakarta:  PT  Bhuana
Ilmu  Populer  Kelompok  Gramedia,
Jakarta, 2009.
M.  Ali  Zaidin, Menuju    Pembaruan Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2015.
Mas  Achmad  Santosa, Alam  Pun  Butuh Hukum  &  Keadilan, Jakarta:  As@-
Prima, 2006.
Oekan  S.  Abdoellah, Pembangunan Berkelanjutan  Di  Indonesia  di persimpangan  jalan ,  Jakarta:  PT. Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 2016.
Padmo  Wahjono,  Membudayakan  UUD 1945”, Jakarta: IND HILL-Co,
1991.
Takdir Rahmadi Takdir Rahmadi, Hukum lingkungan  di  Indonesia ,  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

## Jurnal
Aditia  Syaprillah, Penegakan  Hukum Administrasi  Lingkungan  Melalui Instrumen Pengawasan. Bina Hukum  Lingkungan ,  Volume  1,
Nomor 1, Oktober 2016.
Irwansyah,  Jejak  Demokrasi  Lingkungan
Dalam Undang-Undang Nomor 32tahun  2009,  Jurnal  Ilmu  Hukum, Volume 21, Nomor 2, Thaun 2013.
Ivan  Fauzani  Raharja, Penegakan  Hukum Sanksi Administrasi Terhadap
Pelanggaran  Perizinan ,  Inovatif Volume VII No. II Mei 2014.
Jeffry  Alexander  Ch.  Likadja, Memaknai Hukum  Negara  (Law  Through State)  Dalam  Bingkai  “Negara Hukum  (Rechtstaat)”, Hasanuddin Law  Review  Vol.  1  No.  1,  April (2015)
Kartono,  Penegakan Hukum  Lingkungan Administratif Dalam Undang- Undang Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup , Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3 September 2009.
Muhammad  Zulfadli  Dkk, Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa, Dalam Seminar Nasional Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa
Dalam Rangka Daya Saing Global ” Kerjasama:  Fakultas  Ilmu  Sosial Universitas  Negeri  Makassar  Dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-
Ilmu Sosial Indonesia Grand Clarion Hotel, Makassar, 29
Oktober 2016.
Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum , Jurnal  Hukum  No.  3  Vol.  16  Juli 2009: 379 – 395.
Philipus  M.  Hadjon, Penegakan  Hukum
Adminitrasi dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup ,  Jumal  Hukum,
No.4-Volume 2 Tahun 1995. Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia ,  Jurnal  Dinamika  Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008,
Wicipto  Setiadi, Sanksi  Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan , Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Volume 6, Nomor 5, Desember 2009. Yety Rochwulaningsih, Dinamika Gerakan  Lingkungan  Dan  Global Environmental  Governance ,  Jurnal
Sejarah Citra Lekha, Vol. 2 , No. 2,
2017, hlm. 151-160. Zulkarnain  Ridlwan, Negara  Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat , Fiat Justitia
Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

## Tesis
Armawan, Rumusan  Demokrasi  Dan Negara  Hukum  Dalam    Norma
Pasal  1  Ayat  (2)  Dan  Pasal  1  Ayat (3)   Uud   1945   Pasca  Perubahan ,
Program    Magister    Ilmu   Hukum
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam  Indonesia 2016.

## Internet
Tengku Erwinsyahbana, Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila , Https://Www.Researchgate.Net/Pub lication/326138919_Perspektif_Neg ara_Hukum_Indonesia_Berdasarkan _Pancasila.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.