## POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DI ERA PANDEMI COVID 19 DI BIDANG KESEHATAN

## Inten Kesuma Wati, Siti Fatimah
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga e-mail : Intenkesumawati68@gmail.com , siti.fatimah@uin-suka.ac.id

## ABSTRAK
Sejak  masa  kemerdekaan  sampai  saat  ini,  distribusi  kekuasaan/kewenangan  dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  selalu  bergerak  pada  titik  keseimbangan  yang  berbeda. Perbedaan  ini  sangat  jelas  terlihat  dengan  menggunakan  konsep  bandul  yang  selalu  bergerak secara sistematis pada dua sisi yaitu pusat dan daerah. Sejak awal bulan Maret 2020 pertama kali virus  corona  atau  bahasa  medisnya  Corona  Virus  Disease  (Covid-19)  ditemukan  di  Indonesia, hingga kini virus ini belum dapat dihentikan penyebarannya. Berdasarkan laman dari Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia  Untuk  saat  ini  tertanggal  02-03-2020  jumlah  kasus  Covid-19  di Indonesia telah berjumlah total 153 ribu kasus. Dan pada Sumatra Selatan saat ini total kasus terus bertambah terkhususnya pada kota Palembang  yang saat ini telah menginjak status new normal yang  sebelumnya  telah  melalui  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  atau  lebih  akrab  di  sebut (PSBB), Data rekapitulasi hingga Senin (26/4/2021), secara keseluruhan di Kota Palembang untuk kasus  terkonfirmasi  positif  Covid-19  menjadi  10.045  orang.  Sementara  untuk  kasus  konfirmasi suspek 27.540 orang, probable 157 orang, sembuh 8.860 orang, dan meninggal 436 orang. Artikel ini  membahas  tentang  Politik  hukum  otonomi  daerah  di  era  pandemi  Covid  19  di  bidang Kesehatan.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  ditujukan  untuk mendeskripsikan  dan  menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  bersifat  alamiah maupun  rekayasa  manusia,  yang  lebih  memperhatikan  mengenai  karakteristik,  kualitas, keterkaitan  antar  kegiatan.  Terkait  dengan  penanganan  pandemi  Covid-19  peran  dan  fungsi pemerintah daerah belum optimal, puskesmas sebagai instansi pemerintah daerah terdepan belum berfungsi  optimal,  upaya  pencegahan  pandemi  Covid-19  berupa  sosialisasi,  kampanye penggunaan  masker,  mencuci  tangan  dan  menjaga  jarak  adalah  pekerjaan  yang  seharusnya dilaksanakan oleh puskesmas, namun karena puskesmas tidak didukung dengan anggaran  yang cukup, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan sumberdaya manusia yang terbatas peran dan fungsi ‘otonomi’ tersebut belum dapat diselenggarakan dengan optimal.
Kata Kunci : Covid19, politik, otonomi daerah

## ABSTRACT
Ince  independence  until  now,  the  distribution  of  power/authorit l from l the l central l government l l to l local l governments l l has  always  moved  at  different  points  of  balance.  This difference  is  very  clearly  seen  by  using  the  concept  of  a  pendulum  which  always  moves systematically on two sides, namely the center and the regions. l Since l l the l l beginning of l l March l 2020 t l he l first l time l the l l corona virus l or l its l medical language l Corona l l Virus Disease l (Covid l -1 l 9) wa l l found l in l Indonesia, l until ll now l this l l virus l has l not l been l l able l to l l stop l its l spread l . l Base l d l l on l the l l page l from the Ministry of Health of the Republic of  Indonesia,  as  of  02-03-2020,  the l number  of  Covid-19  cases  in  Indonesia  has  totaled  153 thousand cases. And in South Sumatra, the total number of cases continues to increase, especially in the city of Palembang which has now entered the new normal status which previously had gone through  Large-Scale  Social  Restrictions  or  more  familiarly  called  (PSBB),  data  recapitulation until Monday (26/4/2021) Overall, in Palembang City, there are 10,045 positive confirmed cases
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
of  Covid-19.  Meanwhile,  for  confirmed  cases,  27,540  people  were  suspected,  157  people  were probable, 8,860 people recovered, and 436 people died. This article discusses the legal politics of regional autonomy in the era of the Covid 19 pandemic in the health sector. By using descriptive qualitative research method is intended to describe and describe existing phenomena, both natural and human engineered, which pay more attention to the characteristics, quality, interrelationships between activities. Regarding the handling of the Covid-19 pandemic, the role and function of the regional  government  has  not  been  optimal,  the  puskesmas  as  the  leading  regional  government agency has not functioned optimally, the efforts to prevent the Covid-19 pandemic in the form of socialization, campaigns for the use of masks, washing hands and maintaining distance are jobs that should be carried out by the puskesmas. However, because puskesmas are not supported with sufficient budget, inadequate health facilities, and limited human resources, the role and function of this 'autonomy' cannot be carried out optimally.
Keywords : Covid19, politics, regional autonomy

## PENDAHULUAN
Sejak masa kemerdekaan sampai saat ini, distribusi kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selalu bergerak pada titik keseimbangan yang berbeda. Perbedaan ini sangat jelas terlihat dengan menggunakan konsep bandul yang selalu bergerak secara sistematis pada dua sisi yaitu pusat dan daerah 1 . Karena Sejak mula berdirinya, Republik Indonesia memang didesain oleh para pendiri negara sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang mana kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh Presiden. Namun karena heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia, baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka distribusi kewenangan dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah yang otonom.
Negara  kesatuan  adalah  negara  yang  kekuasaannya  dipencar  ke  daerah_daerah  melalui pemberian  otonomi  atau  pemberian  wewenang  kepada  daerah_daerah  untuk  mengurus  dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi atau dekonsentrasi. Ini berarti bahwa daerah-daerah  itu  mendapat  hak  yang  datang  dari,  atau  diberikan  oleh  pemerintah  pusat berdasarkan undang-undang dan berdasarkan konstitusi 2 . Sedangkan negara federal adalah negara yang terdiri  dari negara-negara bagian  yang merdeka kedalam, tetapi  dengan kedaulatan keluar yang  dilakukan  sepenuhnya  oleh  pemerintah  pusat  berdasarkan  penyerahan  kekuasaan  yang diberikan oleh negara-negara bagian yang dimuat di dalam konstitusi.
Pengertian  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  sebenarnya  mempunyai  tempat  masing- masing. Istilah otonomi lebih cenderung pada political aspect (aspek politik-kekuasaan negara), sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada administrative aspect (aspek administrasi negara). Namun, jika dilihat dari konteks sharing of power (berbagi kekuasaan), dalam prakteknya, kedua istilah  tersebut  mempunyai  keterkaitan  yang  erat,  dan  tidak  dapat  dipisahkan 3 .  Artinya  jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pertanyaan seberapa besar wewenang
1 Azlan Thamrin, "olik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan", Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. Vol. 4 (Januari2019).
2 Mahfud  MD, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi ,  (Jakarta:  Pustaka  LP3S  Indonesia, 2017),  cet ke 4 hlm 222.
3 Ryas Rasyid dalam, Otonomi atau Federalisme; Dampaknya Terhadap  Perekonomian (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 78.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  telah  diberikan  sebagai  wewenang  rumah tangga daerah, demikian pula sebaliknya.
Perkembangan  ketatanegaraan  Indonesia,  otonomi  yang  diberikan  kepada  daerah  itu memang  mengalami  pasang  surut,  pernah  dengan  formula  “otonomi  yang  nyata  dan bertangungjawab”  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.5  Tahun  1974,  “otonomi  luas,  nyata  dan bertanggung jawab” dalam UU no 22 Tahun 1999, dan “otonomi seluas-luasnya” pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan UU No 32 Tahun 2004. 4 Pemberlakuan otonomi daerah atau desentralisasi di  Indonesia  yang  dimaksudkan  mampu  menjaga  heterogenitas  bangsanya  serta  mampu meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Republik  Indonesia  kemudian  dituntut  untuk melakukan  otonomi  seluas-luasnya,  namun  tetap  memberi  batas  kewenangan  kepada  daerah otonom yang selanjutnya diatur oleh undang-undang 5 .
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015  juncto  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah  hak, wewenang, dan kewajiban otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  sesusai dengan peraturan perundang-undangan.  Lahirnya otonomi  daerah  tersebut  memberikan  keleluasaan  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurusi sumber_sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya, secara terarah dan sistematis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 6 .
Salah satu  urusan pemerintahan daerah  yang merupakan urusan pemerintahan wajib  yang berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  ialah  urusan  di  bidang  kesehatan 7 ,  sebagaimana  juga  telah diamanahkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan,  bahwa  setiap  orang  berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, setiap individu, keluarga, dan masyarakat Indonesia berhak memperoleh perlindungan kesehatannya. Karena kesehatan adalah hak asasi dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa.
Sejak awal bulan Maret 2020 pertama kali virus corona atau bahasa medisnya Corona Virus Disease  (Covid-19)  ditemukan  di  Indonesia,  hingga  kini  virus  ini  belum  dapat  dihentikan penyebarannya.  Covid-19  adalah  penyakit  yang  menjadi  fenomenal  menyita  perhatian  karena mengancam jiwa manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini sangat cepat dan  bila  tidak  ditangani  dengan  cepat  dan  baik  akan  berakibat  kematian,  pemerintah  telah menetapkan wabah Covid-19 ini sebagai bencana nasional.
Berdasarkan  laman  dari  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  Untuk  saat  ini tertanggal 02-03-2020 jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah berjumlah total 153 ribu kasus 8 .
4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer (The Biography Istitute, Bekasi 2007) hlm 29.
5 Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi (UUD NRI) Tahun 1945: Pemerintahan daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang-undang  ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6 Andreas Ronald, Dwi sarmiyatiningsih, "Analisis kinerja euangan dan pertumbuhan ekonomi  sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo, Jurnal Bisnis dan Ekonomi , Vol 1:1 Juni 2010. https://www.researchgate.net/publication/279657384Analisis_Kinerja_Keuangan_Pemerintah_Daerah_Kabu paten_Boyolali_Apbd_2008-2010. Di akses 30 April 2022 Pukul 20:00 WIB.
7 Pasal 12 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
8 Biro  Komunikasi  dan  Pelayanan  Masyarakat, Kasus  COVID-19  Bertambah  4  Ribu  Lebih ,  2020, https://www.kemkes.go.id/article/view/20092100002/kasus-covid-19-bertambah-4-ribu-lebih.html ( diaksen pada 18 May 2022 Pukul 20:00.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dan pada Sumatra Selatan saat ini total kasus terus bertambah terkhususnya pada kota Palembang yang saat ini telah menginjak status new normal yang sebelumnya telah melalui Pembatasan Sosial Berskala  Besar  atau  lebih  akrab  di  sebut  (PSBB),  Data  rekapitulasi  hingga  Senin  (26/4/2021), secara keseluruhan di Kota Palembang untuk kasus terkonfirmasi positif Covid-19 menjadi 10.045 orang. Sementara untuk kasus konfirmasi suspek 27.540 orang, probable 157 orang, sembuh 8.860 orang,  dan  meninggal  436  orang 9 .  sedangkan  data  reakpitulasi  pada  rabu  13/5/2022  kasus penyebaran covid 19 di kota palembang hanya ada 1 orang 10 . Dari sinilah telah terlihat berbagai upaya pemerintah yang sangat bersusah payah dalam menangani wabah ini mulai dari penyediaan kelengkapan dan perlengkapan perlindungan tubuh yaitu alat pelindung diri, alat-alat Kesehatan dan peralatan medis  yang sangat diperlukan oleh tenaga medis pada saat ini. Dengan demikian, berangkat dari persoalan-persoalan mengenai hak warga negara untuk memperoleh perlindungan kesehatannya yang penyelenggaraannya didistribusikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah  berdasarkan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  melalui  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menggantikan Undang_Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  Daerah, juncto Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2015 juncto Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2015  yang  termasuk  di  dalamnya  telah  diatur  undang-undang  mengenai pembagian urusan.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  merupakan  rencana  penelitian  yang  disusun  sedemikian  rupa,  sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Menurut  Sukmadinata,  penelitian  deskriptif  kualitatif ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan  menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik bersifat  alamiah  maupun  rekayasa  manusia,  yang  lebih  memperhatikan  mengenai  karakteristik, kualitas,  keterkaitan  antar  kegiatan.  Analisa  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisa interaktif Miles dan Huberman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Urgensi Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Di Masa Pandemi Covid-19
Pada negara kesatuan dikenal  dengan dua model  sistem,  yaitu sistem sentralisasi  dan sistem  desentralisasi.  Dalam  negara  sistem  sentralisasi,  semua  kebijakan  diproses  dan diselenggarakan  oleh  pemerintah  pusat.  Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  hanya melaksanakan  peraturan-peraturan  dari  pemerintah  pusat  saja.  Daerah  tidak  memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri 11 . Adapun dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah diberikan kekuaasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya, termasuk mengelola secara penuh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berdasarkan inisiatif sendiri. Daerah seperti ini lazim disebut otonomi  daerah  (otoda)  atau  kekuasaan  swatantra 12 .  Walaupun  pada  hakikatnya,  negara kesatuan tidak terbagi atau dalam arti lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena
9 Dede  Febriansyah,  14  Kecamatan  di  Palembang  Zona  Merah  Covid-19,  inewsSumsel.id,  2021. https://sumsel.inews.id/berita/14-kecamatan-di-palembang-zona-merah-covid-19/2  di akses pada 13 May 2022 pukul 20:00.
10 IDN  Times,  "Data  Lengkap  Kasus  COVID-19  di  Indonesia  per  Rabu  18  Mei  2022",  2022, https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/data-lengkap-kasus-covid-19-di-indonesia-per-rabu- 18-mei/3 di akses pada Rabu 13 May 2022 Pukul 20:30
11 Deddy Ismatullah. dan Asep A. Sahid Gatara Fh, Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif . (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007) cetakan kedua  hlm 112.
12 Ibid, hlm. 113
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain selain badan legislatif pusat. Jadi,  kalaupun ada kewenangan bagi  daerah, seperti membuat  Peraturan  Daerah (PERDA), tidak  berarti  bahwa  pemerintah  daerah  itu  berdaulat,  karena  pengawasan  dan  kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di pemerintah pusat.
Otonomi daerah memiliki pijakan kuat dalam menjamin setiap daerah untuk memiliki hak  yang otonom dan dijamin pelaksanaannya untuk dapat mengelola dan memaksimalkan pembangunan  di  daerah  dengan  keunikannya  masing-masing.  Bagi  daerah  yang  daya saingnya belum memadai  untuk  berkompetisi,  maka pemerintah berkewajiban memberikan dorongan agar daerah tersebut  mampu berkembang sesuai  dengan kondisi  geografis, sosial budaya,  dan  ekonomi  hingga  mampu  bersaing  pada  tingkatan  persyaratan  minimum 13 . Desentralisasi  bertujuan  membangun  partisipasi  masyarakat  dan  mengundang  keterlibatan publik  seluas-luasnya  dalam  proses  perencanaan,  implementasi  dan  evaluasi  pembangunan yang dijalankan. Untuk itu, desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk secara demokratis mengatur pemerintahannya sendiri sebagai manifestasi dari cita-cita sistem desentralisasi.
Pandemi  Covid-19  saat  ini,  Pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  secara  ketat mengalokasikan anggarannya (APBD) untuk penanganan Covid-19. Rasionalisasi anggaran hal yang mutlak di masa pandemi covid-19 ini, namun juga tidak mengabaikan pembangunan infrastruktur  dasar  masyarakat  yaitu  pendidikan  dan  kesehatan 14 .  Seyogyanya,  Otonomi Daerah  akan  berdampak  terhadap  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah. Otonomi  Daerah  sudah  menjadi  pilihan  yang  tepat  dalam  memajukan  pembangunan  dan kesejahteraan masyarakat  di  daerah, namun  dalam  perjalanannya masih  banyak  yang harus diselesaikan terutama hubungan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dalam hal alokasi dana bagi hasil daerah (DBH). Oleh sebab itu, penerapan otonomi daerah tidak boleh berjalan setengah-setengah, mesti dilakukan secara sungguh-sungguh demi kesejahteraan masyarakat di daerah.
Reformasi  tahun  1998,  salah  satu  agendanya  adalah  penerapan  Otonomi  Daerah. Penerapan  Otonomi  Daerah  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting  untuk  diterapkan  dalam pelaksanaan asas Desentralisasi yaitu pelimpahan sebagian kewenangan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut  terkecuali  5  kewenangan  yang  mutlak  (absolut)  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat yaitu Pertahanan-Keamanan, Moneter dan Fiskal, Yustisi, Politik Luar Negeri dan Agama). Namun  selain  ke-5  kewenangan  yang  mutlak  ( absolut )  tersebut,  kewenangan  diberikan kepada  pemerintah  daerah.  Urusan  pemerintahan  yang  bersifat concurrent diurus  bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 15 .
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) menjadi  kewenangan  bersama  dan  wajib  dilaksanakan  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  di  daerah.  Oleh  sebab  itu  Penerapan  Otonomi  Daerah  di  masa pandemi Covid-19 ini, tidak mengurangi esensi dari penerapan Otonomi Daerah itu sendiri yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Karena ada kekhawatiran bagi daerah di  masa  pandemi  covid-19  ini,  dana  bagi  hasil  daerah  (DBH)  akan  dikurangi  serta  adanya rasionalisasi  anggaran  sebagai  dampak  dari  covid-19  tersebut.  Keterlambatan  dalam  hal transfer  ke  rekening  daerah  menjadi  hal  yang  sangat  dikhawatirkan  daerah  dalam  masa pandemi  covid-19  ini.  Pandemi  covid-19  ini  diharapkan  tidak  berdampak  besar  terhadap
13 Ibid…, hlm 49.
14 Gusnar  Ismail  Implementasi  Otonomi  Daerah  Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19 Jurnal  Kajian Lembaga ketahanan Nasiional Republik Indonesia. Vol 8:1 (Agustus 2020).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
berjalannya Otonomi Daerah  yang memerlukan anggaran dalam pembiayaan pembangunan di daerah.
2. Peran Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Asas  yang  dianut  undang-undang  pemerintahan  daerah  berimplikasi  pada  pola hubungan  pusat-daerah.  Pada  pasal  1  ayat  (2)  UU  NRI  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  disebutkan  bahwa  Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang_Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 16 .  Sedangkan  pengertian  dekonsentrasi menurut Pada pasal 1 ayat (9) UU NRI Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah adalah pelimpahan  sebagian Urusan Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan Pemerintah Pusat kepada  gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,  kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,  dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali  kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Hubungan  pusat  dan  daerah  dapat  dilihat  dari  beberapa  pendekatan  yakni 17 ,  a) Pendekatan sistem, dimana hubungan pusat dan daerah merupakan hubungan dalam kerangka sistem pemerintahan negara. b) Pendekatan kewilayahan, dimana hubungan pusat dan daerah merupakan hubungan kewilayahan. Suatu wilayah administratif sebagai bagian dari wilayah kesatuan.  Suatu  daerah  otonom  merupakan  daerahnya  negara  kesatuan.  c)  Pendekatan administratif,  hubungan  pusat  dan  daerah  merupakan  hubungan  dalam  kerangka  satu sistemadministrasi  secara  nasional.  d)  Pendekatan  manajemen  pemerintahan,  terdapat beberapa  jenis  hubungan  pusat  dan  daerah  yakni,  hubungan  tugas,  hubungan  fungsional, hubungan hirarkis, hubungan keuangan, dan hubungan tanggung jawab.
Konteks penanganan pandemi Covid-19, UU Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  pada  12  (1)  point  b  dijelaskan  bahwa  bidang kesehatan skala provinsi menjadi urusan wajib yang menjadi Urusan Pemerintahan Konkuren sesuai pasal 11 ayat (1), dimana dalam pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa Urusan pemerintahan konkuren  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  dibagi antara Pemerintah Pusat  dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan UU ini  maka  hubungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  terkait  distribusi  kewenangan dan tanggung jawab dalam menangani pandemi Covid-19 telah diatur dengan jelas, dimana pemerintah  daerah  kabupaten/kota  berwenang  dan  bertanggung  jawab  atas  penanganan pandemi  Covid-19  yang  berskala  kabupaten/kota,  apabila  terjadi  eskalasi  pandemi  maka penanganannya  menjadi  kewenangan  dan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  provinsi, demikian  selanjutnya  pemerintah  pusat  dapat  mengambil  alih  kewenangan  dan  tanggung jawab penanganannya apabila pandemi Covid 19 eskalasinya bersakala nasional. Upaya untuk menghadapi meluasnya pandemi Covid-19 pemerintah telah mengambil kebijakan, antara lain;
a. Menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.
b. Kampanye “Mencuci tangan pakai sabun, Menggunakan Masker, Mengatur Jarak”.
c. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
d. Bantuan sosial kepada masyarakat terdampak
e. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
f. Adaptasi tatanan kehidupan baru.
16 Gusnar  Ismail  Implementasi  Otonomi  Daerah  Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19 Jurnal  Kajian Lembaga ketahanan Nasiional Republik Indonesia. Vol 8:1 (Agustus 2020).
17 Sarundayang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah . (Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005), hlm 178.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pandemi  Covid-19  dapat  ditangani  dan  dikoordinasi  lebih  cepat,  terarah,  dan  tepat sasaran. Tujuan  yang lain  yaitu dapat  meningkatkan tugas pemerintah untuk  meningkatkan mutu  bagi  setiap  fasilitas  kesehatan  seperti  puskesmas  dan  rumah  sakit  umum  daerah. Puskesmas  adalah  perangkat  pemerintah  daerah  terdepan  yang  dapat  menangani  pandemi Covid-19,  baik  pencegahan,  yaitu,  sosialisasi,  mengajak  dan  memberi  contoh  kepada masyarakat  tentang  penggunaan  masker,  mencuci  tangan  menggunakan  sabun  dengan  air yang mengalir mengatur jarak antara orang per orang dalam beraktifitas, melakukan pelacakan orang berpotensi Covid-19, melaksanakan vaksinasi Covid-19, dan pelaporan.
Puskesmas yang merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi ujung tombak dalam upaya mewujudkan otonomi daerah di sektor kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Puskesmas  terdapat  di  setiap  kecamatan  dan  pos  pelayanan  terpadu  (posyandu)  terdapat  di sebagian besar kelurahan/desa di seluruh Indonesia, posyandu pernah tercatat berhasil dalam meningkatkan cakupan peserta keluarga berencana, imunisasi, dan gizi balita 18 .
Tabel Jumlah Pukesmas Di Indonesia Pada tahun 2020 No Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah Puskesmas terisi Jumlah Puskesmas Terisi % 1 Aceh 23 359 229 63,79 2 Sulut 33 601 442 73,54 3 Sumbar 19 272 237 86,18 4 Riau 12 228 228 100,00 5 Jambi 11 205 205 100,00 6 Sumsel 17 341 341 100,00 7 Bengkulu 10 179 179 100,00 8 Lampung 15 310 310 100,00 9 Kep Babel 7 64 64 100,00 10 Kep Riau 7 86 86 100,00 11 DKI Jakarta 6 315 315 100,00 12 Jabar 27 1.072 520 48,51 13 Jateng 35 878 805 91,69 14 DIY 5 121 78 64,46 15 Jatim 38 968 941 97,21 16 Banten 8 243 151 62,14 17 Bali 9 120 120 100,00 18 NTB 10 169 169 100,00 19 NTT 22 402 13 3,23 20 Kalbar 14 246 162 65,85 21 Kalteng 14 203 114 56,16 22 Kalsel 13 235 235 100,00 23 Kaltim 10 186 186 100,00 24 Kaltara 5 55 28 50,91 25 Sulut 15 195 179 91,79 26 Sulteng 13 206 132 64,08
18 Pusat Data Dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020. Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (kemkes.go.id). di Akses Pada 14 May 2022 Pukul 14:00
27 Sulsesl 24 459 332 72,33 28 Sulteng 17 290 288 99,31 29  Gorontalo 6 93 50 53,76 30 Sulbar 6 95 84 88,42 31 Maluku 11 209 46 22,01 32 Maluta 10 147 27 18,37 33 Paupua Barat 13 159 61 38,36 34 Papua 29 420 147 35,00 TOTAL 514 10124 7504 74,05

## Sumber Pusat Data Dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Puskesmas  juga  sebagai  pusat  pengembangan  pembinaan  dan  pelayanan  sekaligus merupakan  pos  pelayanan  terdepan  merupakan  salah  satu  harapan  bagi  masyarakat  untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19. Seperti yang di gambarkan pada tabel di atas.
Merujuk  amanat  otonomi  daerah  dimana  urusan  kesehatan  yang  berskala kabupaten/kota  didesentralisasikan  ke  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dan  urusan kesehatan  yang  berskala  provinsi  didesentralisasikan  kepada  pemerintah  daerah  provinsi, maka  seyogyanya  dalam  penanganan  Covid-19  peran  dan  fungsi  otonomi  tersebut diimplementasikan, namun dalam pelaksanaannya fungsi dan peran tersebut belum terwujud karena beberapa hal; (1) keterbatasan anggaran, (2) keterbatasan alat dan fasiltas kesehatan, dan  (3)  keterbatasan  sumber  daya  manusia.  Dalam  penanganan  Covid-19  salah  satu  aspek yang  perlu  disentralisasikan  ke  pemerintah  daerah  adalah  pelaksanaan  vaksinasi  sehingga pemberian vaksin kepada masyarakat akan lebih cepat dan masif.
Desentralisasi urusan kesehatan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih mudah dan  cepat  dalam  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  tanpa  melalui  prosedur  birokrasi  yang panjang  sampai  ke  provinsi  dan  pusat,  hal  ini  mengingat  bahwa  pelayanan  kesehatan merupakan kebutuhan yang mendesak yang akan berakibat fatal apabila prosedurnya panjang dan  berbelit,  sehingga  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  lebih  cepat  dan  prima  dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 kepada masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan. Dalam rangka penanganan Covid-19 pemerintah daerah dapat langsung  mengambil  langkah-langkah  kebijakan  antara  lain  melalui  penguatan  fasilitas kesehatan dengan melibatkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah, Pusksemas dan Rumah Sakit Swasta  serta  penguatan  sistem  laboratorium  di  daerah  masing-masing,  dengan  tetap memperhatikan keselamatan masyarakat, kepentingan daerah dan kepentingan nasional.

## KESIMPULAN
Politik hukum otonomi daerah di era pandemi covid 19 merupakan tata kelola pemerintahan yang  baik  pada  bidang  kesehatan  yang  pelaksanaannya  melibatkan  unsur  pemerintahan  daerah. Tolok  ukur  penyelenggaraan  otonomi  daerah  yakni  sejauh  mana  pemerintah  daerah  dapat menjalankan peran dan fungsinya  atas kewenangan  yang didesentralisasikan. Salah satu  urusan yang  didesentralisasikan  ke  pemerintah  daerah  adalah  urusan  kesehatan.  Terkait  dengan penanganan  pandemi  Covid-19  peran  dan  fungsi  pemerintah  daerah  belum  optimal,  puskesmas sebagai instansi pemerintah daerah terdepan belum berfungsi optimal, upaya pencegahan pandemi Covid-19 berupa sosialisasi, kampanye penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak adalah pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh puskesmas, namun karena puskesmas tidak didukung dengan anggaran  yang cukup, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan sumberdaya manusia yang terbatas peran dan fungsi ‘otonomi’ tersebut belum dapat diselenggarakan dengan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
optimal,  khsusus  untuk  pelaksanaan  vaksinasi  Covid-19,  disamping  terus  melakukan  upaya pencegahan  maka  pemberian  vaksin  Covid-19  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  pemerintah, dalam konteks otonomi daerah pemerintah pusat mengambil peran dan fungsi sebagai pengambil kebijakan  nasional,  pelaksanan  vaksinasi  didesentralisasikan  kepada  pemerintah  daerah kabupaten/kota dikoordinasikan dan diawasi oleh pemerintah daerah provinsi dimana kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,Jimly, Konstitusi  dan  Ketatanegaraan  Indonesia  Kontemporer The  Biography Istitute, Bekasi 2007.
Ismatullah,  Deddy.  dan  Asep  A.  Sahid  Gatara  Fh, Ilmu  Negara  Dalam  Multi  Perspektif .  (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007
MD  ,  Mahfud, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi ,  Jakarta:  Pustaka  LP3S Indonesia, 2017,  cet ke  4.
Rasyid ,Ryas, Otonomi atau Federalisme; Dampaknya Terhadap Perekonomian Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000
Sarundayang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah . Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.
Azlan  Thamrin,  "olik  Hukum  Otonomi  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan", Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. Vol. 4 (Januari2019).
Gusnar  Ismail  Implementasi  Otonomi  Daerah  Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19 Jurnal Kajian Lembaga ketahanan Nasiional Republik Indonesia. Vol 8:1 (Agustus 2020).
Andreas  Ronald,  Dwi  sarmiyatiningsih,  "Analisis  kinerja  euangan  dan  pertumbuhan  Ekonomi sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo, Jurnal Bisnis dan Ekonomi , Vol 1:1 Juni 2010.
https://www.researchgate.net/publication/279657384Analisis_Kinerja_Keuangan_Pemerintah_D aerah_Kabupaten_Boyolali_Apbd_2008-2010. Di akses 30 April 2022 Pukul 20:00 WIB.
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kasus COVID-19 Bertambah 4 Ribu Lebih , 2020, https://www.kemkes.go.id/article/view/20092100002/kasus-covid-19-bertambah-4-ribu- lebih.html
Dede  Febriansyah,  14  Kecamatan  di  Palembang  Zona  Merah  Covid-19,  inewsSumsel.id,  2021. https://sumsel.inews.id/berita/14-kecamatan-di-palembang-zona-merah-covid-19/2 di akses  pada  13  May  2022  pukul  20:00.IDN  Times,  "Data  Lengkap  Kasus  COVID-19  di Indonesia  per  Rabu  18  Mei  2022",  2022,  https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini- suciatiningrum/data-lengkap-kasus-covid-19-di-indonesia-per-rabu-18-mei/3
Pusat Data Dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020. Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (kemkes.go.id).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi   Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah