## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3890/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Mengenal Prinsip Unconditional Pada Bank Garansi Dan Polis Surety Bond
Riris Marito Marbun

## Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 29 September 2022 Publish 15 November 2022 The writing of this paper has a research purpose, to know the examine themechanism for implementing  the  Bank  Guarantee  Policy  and  the  Surety  Bond  Policy,  for  the implementing the Bank Guarantee Policy and the Surety Bond Policy, for the existence of  an  unconditional  bank  guarantee,  and  to  know  and  explain  about  unconditional principle  of  the  two  policies.  This  research  is  a  normative  law.  The  type  of  data  the researchers  used  secondary  data.  Secondary  data  were  obtained  from  a  review  of documents from a variety of legal materials. The data were analyzed qualitatively and presented  descriptively.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  unconditional  bank guarantee will not be difficult for banks in the disbursement of the claims even though no doubts about the existence of default by the debtor when claim is submitted by the holder  of  the  guarantee.  This  is  because,  in  principle,  unconditional  bank  guarantee means that the bank wants to avoid involvement between the customer (debtor) to the beneficiary  (obligee).  In  cases  where  there  is  a  claim  which  is  accompanied  by  a refutation of default by the debtor prior to the bank's claim to be able to ascertain the accuracy of the claim. It is so that banks can maintain the trust of the customer (debtor) who save money in the bank . Peventif legal protection provided by law against the debtor that is at the stage of application for a bank guarantee, the debtor can ask the bank to revoke privileges as set out in Article 1831 KUH Perdata and Article 1832 KUH Perdata
Keywords: Bank Garansi Polis Surety Bond Prinsip unconditional Prinsip conditional Perbankan N Perusahan Asuransi Jaminan
Info Artikel ABSTRACT Article history: Received 29 September 2022 Publish 15 November 2022 Penulisan  karya  ilmiah  ini  memiliki  tujuan  penelitian,  yakni  untuk,  mengetahui danmengkaji  mekanisme  pelaksanaan  Polis  Bank  Garansi  dan  Polis Surety  Bond ,  atas keberadaan  bank  garansi  yang  bersifat  unconditional,  dan  mengetahui  dan  mengkaji penerapan  prinsip unconditional pada  kedua  polis  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif.  Jenis  data  yang  digunakan  berupa  data  sekunder.  Data sekunder diperoleh dari penelaahan dokumen dari berbagai bahan hukum. Analisis data dilakukan  secara  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif.  Hasil  Penelitian  ini menunjukkan bahwa bank garansi yang bersifat unconditional tidak akan menyulitkan bank  dalam  melakukan  pencairan  klaim  walapun  ada  sanggahan  mengenai  adanya wanprestasi oleh debitur disaat klaim diajukan oleh pemegang jaminan. Hal ini karena pada  prinsipnya  bank  garansi  bersifat unconditional berarti  bank  ingin  menghindari keterlibatannya antara nasabah (debitur) dengan beneficiary (obligee). Dalam hal apabila terjadi klaim yang diiringi dengan bantahan terhadap wanprestasi oleh debitur, sebelum terjadinya klaim bank harus dapat meyakini kebenaran klaim tersebut. Hal ini agar bank dapat  menjaga  kepercayaan  dari  nasabah  (debitur)  yang  menyimpan  dana  di  bank.
Perlindungan hukum Peventif yang diberikan oleh undang-undang terhadap debitur yaitu pada  tahap  permohonan  bank  garansi,  debitur  bisa  meminta  permohonan  tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 dan Pasal 1832 KUHPerdata.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Riris Marito Marbun
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Pada masa Pandemi Covid-19, telah terjadi peningkatan jumlah investor baru di pasar modal Indonesia. Dengan berdasarkan pada fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat mulai sadar  akan  pentingnya  investasi.  Setiap  perusahaan  maupun  lembaga  yang  ada  saat  ini  terus berkembang  mengikuti  kemajuan  zaman  demi  terwujudnya  kesejahteraan  para  konsumen. Perusahaan  maupun  lembaga  tersebut  juga  telah  memiliki  keunggulan  yang  diberikan  melalui produk-produk  untuk  memudahkan  dan  memenuhi  kebutuhan  para  konsumen.  Dalam  hal  ini, dikhususkan bagi suatu perusahaan perbankan, dimana  di tengah zaman yang semakin modern ini kebutuhan para konsumen semakin beragam tergantung dengan seberapa besar kebutuhan itu
sendiri.  Dalam  memenuhi  kebutuhan  para  konsumen,  setiap  perusahaan  perbankan  akan merencanakan segala sesuatu yang dikaitkan dengan produk, syarat-syarat terbentuknya produk tersebut, termasuk segala resiko yang ada.
Perbankan sendiri diartikan sebagai suatu lembaga atau perusahaan industri yang bergerak di bidang perekonomian yang menjalankan kegiatannya berdasarkan kepercayaan masyarakat dan merupakan media perantara keuangan bagi masyarakat. Adapun aturan yang berlaku di Indonesia mengartikan perbankan sebagai lembaga penghimpunan dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang disamakan dengan kesemuanya. Sebagai lembaga keuangan, perbankan juga menyediakan alat pembayaran yang dapat digunakan secara cepat dan aman, sehingga dalam pelaksanaan funsi perbankan ini, turut  memerlukan  kepercayaan  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Jika  perbankan  tidak  menjalankan fungsi  sebagai  lembaga  perbankan,  maka  nantinya  dapat  menimbulkan  kerugian  baik  bagi perbankan itu sendiri maupun para konsumen, dalam hal ini masyarakat yang menggunakan jasa perbankan.
Indonesia memiliki suatu lembaga perbankan yang berperan sebagai pemberi pinjaman yang terakhir  bagi  bank-bank  lainnya  yang  beroperasi  di  Indonesia,  yakni  Bank  Indonesia.  Bantuan yang  diberikan  oleh  Bank  Indonesia  berupa  bantuan  likuiditas  terhadap  bank-bank  yang mengalami masalah, sehingga bank-bank tersebut tetap berjalan dan tetap menjamin dana para nasabah.
Dalam  kaitannya  dengan  perusahaan  perbankan,  lembaga  yang  ada  juga  dituntut  mampu memberikan  kemudahan  bagi  para  konsumen,  baik  dari  produk  yang  ada,  mekanisme penerapannya,  maupun  hubungan  komunikasi  yang  baik  bagi  lembaga  itu  sendiri  maupun konsumen,  khususnya  lembaga  penjamin.  Lembaga  penjamin  berperan  sebagai  sumber pemenuhan  kewajiban  finansial  disaat  konsumen  sudah  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya sendiri.  Pemberian  penjaminan  di  Indonesia  saat  ini  dilayani  oleh  industri  yang  berbeda-beda, tergantung  pada  setiap  kebutuhan  para  konsumen.  Selain  keinginan  para  konsumen  yang bervariasi, pastinya juga produk-produk perusahaan maupun lembaga lainnya juga bervariasi.
Terdapat  produk  penjaminan  yang    baik  yang  berasal  dari  perbankan  maupun  lembaga penjamin,  seperti  Polis  Polis  Bank  Garansi  ( bank  guarantee) yang  dikeluarkan  oleh  lembaga perbankan dan polis Polis Surety Bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.  Polis Bank Garansi  sendiri  adalah  produk  jaminan  yang  diberikan  oleh  pihak  bank,  dengan  arti  lain  Polis Bank  Garansi  adalah  suatu  perjanjian  tertulis  yang  berisi  pengikatan  diri  kepada  penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, jika di kemudian hari ditemukan terjamin tidak  memenuhi  kewajiabnnya  kepada  si  penerima  jaminan.  Sedangkan  arti  dari Polis  Surety Bond adalah  produk  penjamin  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  asuransi,  dimana  perusahaan asuransi  menjamin  pelaksana  pekerjaan  akan  melaksanakan  kewajibannya  atas  suatu kewajibannya  kepada  pemilik  pekerjaan  sesuai  kontrak/perjanjian  diantara  mereka.  Dalam penerapan kedua polis tersebut, pada prakteknya dijalankan dengan prinsip yang terbatas maupun tidak terbatas, tergantung dengan seberapa besar keuntungan yang akan didapat. Masing-masing produk  tersebut.  memiliki  persyaratan  yang    harus  dipenuhi  apabila  para  konsumen  ingin menggunakan  atau  mengaplikasikan  kedua  produk  penjaminan  tersebut.  Salah  satu  syaratnya adalah produk penjaminan ini bersifat beryarat ( conditional basic) maupun bersifat tanpa syarat ( unconditional  basic). Dari  syarat  tersebut,  nantinya  produk  penjaminan  baik  dari  perbankan maupun perusahaan asuransi dapat dijalankan secara penuh kepada para pihak terkait didalamnya, khususnya  dalam  hal  penjaminan  sebagai  bentuk  kepedulian  perbankan  maupun  perusahaan asuransi bagi para konsumennya.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  mekanisme  pelaksanaan  Polis  Bank  Garansi  dan  Polis Polis  Surety  Bond di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip unconditional pada Polis Polis Bank Garansi dan Polis Polis Surety Bond dan peraturan apa saja yang mengatur kedua polis tersebut?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  cara  yang  sistematis  dalam  melakukan  sebuah  penelitian, untuk  memperoleh  informasi  yang  dianggap  sebagai  kebenaran  ilmiah.  Metode  penelitian  juga diartikan  sebagai  proses  penelitian  atau  kegiatan  yang  terkait  dan  berkesinambungan  terhadap permasalahan  atau  obyek  yang  akan  diteliti.  Dalam  hal  memperoleh  informasi  yang  dianggap benar dan berkesinambungan terhadap obyek permasalahan atau tujuan, maka diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
1. Bentuk Penelitian
Bentuk  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  ialah  penelitian  yuridis-normatif. Penelitian  ini  dilakukan  atau  ditunjukan  pada  aturan  norma  yang  ada  pada  peraturan perundang-undangan   di  bidang  hukum  undang-undang  intelektual  dan  hukum  kenotariatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
2. Tipologi Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif. Yang dimaksud dengan  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  tujuannya  untuk  menggambarkan  sifat suatu  keadaan,  gejala,  atau  kelompok  dan  individu  tertentu,  yang  bertujuan  untuk menggambarkan  suatu  hal  atau  keadaan  yang  terjadi.  Tipe  penelitian  ini  digunakan  untuk menjelaskan terkait mekanisme pelaksanaan Polis Bank Garansi dan Polis Surety di Indonesia dan penerapan unconditional pada kedua polis tersebut beserta dengan aturan terkait.
3. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang berasal dari studi kepustakaan. Data  sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau studi pustaka, yang nantinya  akan  mempelajari  dokumen-dokumen  terkait,  untuk  menemukan  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  seperti  peraturan  perundang-undangan,  putusan  hakim,  artikel, jurnal, kamus, atau indeks yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.
4. Alat pengumpulan data
Dalam  penulisan  ini,  alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  berupa  studi  dokumen,  untuk mendapatkan data sekunder, yang berupa :
a. Bahan hukum primer, yang meliputi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian,    Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang (KUHD)
b. Bahan hukum  sekunder,  yang meliputi  penjelasan bahan hukum  primer, yang diperoleh dari  buku-buku,  hasil  penelitian,  dan  artikel  yang  berhubungan  dengan  kedua  polis tersebut.
c. Bahan  hukum  tersier,  yang  meliputi  kamus  hukum,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  serta  artikel-artikel  lainnya  yang  berasal  dari  dalam  maupun  luar  negeri  untuk mendukung penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1.Hasil Penelitian
Garansi  berasal  dari  Bahasa  Inggris  yakni  “ Guarantee” dan  dari  bahasa  Belanda “Garantie” yang artinya adalah jaminan. Sedangkan pengertian Garansi diatur dalam Surat Keputusan  (SK)  Direksi  Bank  Indonesia  No.23/88/KEP/DIR  tanggal  18  Maret  1991,  yang diartikan sebagai :
a. Garansi/jaminan  dalam  bentuk  warkat  yang  diterbitkan  oleh  bank  yang  mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti jaminan dan dukungan dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar baik bagi bank apabila yang dijamin wanprestasi (cedera janji). Dan
c. Garansi  lainnya  yang  terjadi  karena  perjanjian  bersyarat,  sehingga  dapat  menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.
Polis Bank Garansi sendiri diartikan sebagai jaminan yang diterbitkan oleh pihak perbankan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengakibatkan kewajiban dalam membayar kewajiban pelaksana pekerjaan jika yang bersangkutan ingkar janji (wanprestasi). Pengertian Polis Bank Garansi lainnya diatur dalam Surat Edatan Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18  Maret  1991  jo  SK  Direksi  Bank  Indonesia  No.23/88/KEP/DIR  tanggal  18  Maret  1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank termasuk penggantian atau perubahannya. Pengertian  lainnya  mengenai  Polis  Bank  Garansi  juga  terdapat  dalam  pasal  1  SK
Direksi  Bank  Indonesia  No.11/11-/Kep/Dir/UUPB,  yang  mengartikan  Polis  Bank  Garansi sebagai  jaminan  dalam  bentuk  warkat  yang  diterbitkan  oleh  bank  kepada  nasabah,  yang mengakibatkan bank akan membayar biaya kewajiban kepada pihak yang menerima jaminan apabula pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
Jika disingkat, pengertian  Polis Bank Garansi adalah pemberian janji  secara tertulis dari  lembaga  perbankan  kepada Obligee (pemilik  pekerjaan)  untuk  jangka  waktu  tertentu, jumlah  tertentu  dan  keperluan  tertentu,  yang  keadaannya  pihak  bank  akan  membayar kewajiban Principal (pelaksana pekerjaan) kalau yang bersangkutan ingkar janji.
Walaupun tidak diatur dengan jelas arti dari  Polis Bank Garansi, namun  ada  aturan yang  berkaitan  seperti  SEBI  No.23/7/UKU  tanggal  18  Maret  1991 jo SK  Direksi  BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank termasuk perubahannya.    Begitu  juga  kalau  dilihat  dari  kemampuan  lembaga  perbankan  dalam membayar  utang  telah  dijamin  oleh  Pasal  1267  KUHPerdata,  yang  jika  terjadi  ingkar  janji atau ingkar janji dapat dituntut untuk memenuhi perjanjiannya dan membayar ganti kerugian biaya ataupun kerugian bunganya.
Dari pengertian diatas,  dapat  dikatakan bahwa  Polis Bank Garansi terjadi  jika bank selaku  penanggung  diwajibkan  untuk  menanggung  pelaksanaan  pekerjaan  tertentu,  dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Sebenarnya tidak ada aturan spesifik yang mengatur khusus mengenai  Polis Bank Garansi,  namun  jika  berkaitan  dalam  pelaksanaan  Polis  Bank  Garansi  ini  sendiri  dimana adanya perjanjian penanggungan, hal tersebut diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan pasal 1850  KUHPerdata,  dan  secara  umum  menga  cu  kepada  SK  Direksi  Bank  Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 dan Surat Edaran Np.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991,  selain  itu  ada  juga  Surat  Edaran  Departemen  Keuangan  RI  Direktorat  Jenderal Anggaran No.SE-173/A/51/1294  tanggal  26 Desember 1994 Perihal  Penerbitan  Polis Bank Garansi  dalam  rangka  Pelaksanaan  APBN,  serta  Surat  Departemen  Keuangan  Republik Indonesia  (Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan)  No.S-4773/BL/2009, tanggal  5  Juni  2009,  Perihal  Pencatatan  Produk  Asuransi Polis  Surety  Bond (Jaminan Konstruksi dan Non Konstruksi), Kontra Polis Bank Garansi, dan Custom Bond. Dalam menjamin kelangsungan Polis Bank Garansi, maka pihak bank dalam hal ini penanggung memiliki hak istimewa yang diberikan undang-undang, yakni memilih salah satu Pasal 1831 atau Pasal 1832 KUHPerdata, dimana pasal tersebut berbunyi “si penanggung tidak diwajibkan membayar kepada si berpiutang selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utang”.
Begitu juga dalam Pasal 1832 KUHPerdata, yang menyatakan :
“si penanggung tidak dapat menurut supaya benda-benda untuk melunasi utangnya”.
Polis Bank Garansi memiliki beberapa jenis berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank  Indonesia  No.23/KEP/DIR  tanggal  18  maret  1991  tentang  Pemberian  Polis  Bank Garansi  oleh  bank.  Jenis-jenis  Polis  Bank  Garansi  dasarnya  telah  sesuai  dengan  jenis
perjanjian  dan  fungsi  penjaminan  itu  sendiri  dalam  perjanjian.  Beberapa  jenis  Polis  Bank Garansi, di antaranya :
a. Garansi Bank Pita Cukai Tembakau
Garansi ini diberikan oleh kantor bea dan cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok, dalam hal pihak yang di jamin ada atau tidak pabrik rokok.
b. Garansi Bank Penangguhan Bea Masuk Garansi bank yang diberikan kepada kantor bea dan cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan dari pelabuhanmilik nasabah,
c. Garansi Bank tender/ Bid Bond dalam negeri
Garansi bank yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahanya agar dapat mengikuti tender suatu proyek. Garani jenis ini diberikan kepada nasabah bank yang mengikuti penawaran atau  tender  untuk  mengerjakan  proyek  yang  akan  syaratkan  adanya  suatu  jaminan penawaran  yang  dilakukan  oleh  bank.  Terjadi  wanprestasi  apabila  pihak  yang  dijamin tidak  menerim  penunjukan  untuk  melaksanakan  proyek,  padahal  pihak  tersebut  sudah dinyatakan seabgai pemenangnya oleh pihak yang dijamin atau si pemberi proyek,
d. Garansi bank pelaksanaan/ performance bond
Garansi bank ini diterbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian pengerjaan suatu proyek atau  untuk  menjamin performance salah  satu  pihak  untuk  melakukan  sebuah  transaksi. Jaminan  pelaksanaan  ini  diberlakukan  untuk  kontrak  pengadaan  barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Besar nilai Jaminan Pelaksanaan ini dapat dilihat dalam pasal 33 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yakni untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (serratus persen) dari nilai HPS, jaminan  pelaksanaan  sebesar  5%  (lima  persen)  dari  nilai  kontrak,  atau  untuk  nilai penawaran  terkoreksi  dibawah  80%  (delapan  puluh  persen)  dari  nilai  HPS,  jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
e. Garansi bank untuk uang muka Garansi  ini  diterbitkan  oleh  bank  untuk  menjamin  pembayaran  yang  telah  dibayarkan terlebih dahulu oleh pemohon garansi bank dari pemilik proyek, baik dalam pembayaran uang  muka  maupun  pembayaran  keseluruhan  proyek  tersebut.  Wanprestasi  terjadi  jika pihak yang dijamin (nasabah bank) tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan atau  mengerjan  proyek  yang  telah  diberikan,  padahal  nasabah  bank  tersebut  telah menerima uang muka atas proyek tersebut.
f. Garansi Bank Pemeliharaan/ retention bank
Garansi  bank  ini  diberikan  oleh  pemilik  proyek  untuk  kepenitingan  kontraktor  guna menjamin pemeliharaan aset atas proyek yang telah selesai oleh kontraktor.
Jenis-jenis  Polis  Bank Garansi yang  ada tersebut  diatas, dipilih  berdasarkan dengan kepentingan masing-masing pelaksana pekerjaan sesuai dengan permintaan yang diajukan ke lembaga  perbankan.  Berikut  pihak-pihak  yang  terdapat  di  dalam  Polis  Bank  Garansi sebagaimana  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.23/7/UKU  tanggal  18  Maret  1991 jo SK Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Polis Bank Garansi oleh Bank termasuk penggantian dan perubahannya, yang terdiri dari 3 (tiga), yakni :
1. Pihak Penjamin
Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  pihak  penjamin  adalah  bank.  Di  mana  bank  yang  akan menerbitkan  sebuha  jaminan,  yang  kemudian  disebut  Polis  Bank  Garansi  kepada nasabahanya  yang  memiliki  sebuah  kepentingan  tertentu  dan  waktu  tertentu  terhadap pihak lainnya. Bank disini berfungsi sebagai penanggung, dimana bank dalam melepaskan hak-hak istimewa sesuai dengan Pasal 1831 KUHPerdata, sehingga dengan begitu bank harus membayar klaim yang diajukan oleh penerima Polis Bank Garansi apabila nasabah melakukan wanprestasi.
2. Pihak Terjamin
Pihak terjamin yang dimaksud dalam hal ini adalah para nasabah atau pemilik penyedia jasa yang mengajukan dan membuat sebuah permohonan jaminan kepada pihak bank, di mana  nasabah  tersebut  akan  mmeminta  penerbitan  sebuah  jaminan  bank  untuk kepentingan  perjanjiannya  dengan  para  pihak  yang  lain.  Kesepakatan  ini diimplementasikan  dalam  sebuah  perjanjian,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1824 KUHPerdata, dimana dalam pasal tersebut diuraikan bahwa penanggungan atau jaminan harus ditentukan secara tegas meskipun tidak harus secara tertulis. Berdasarkan perjanjian Polis  Bank  Garansi  tersebut,  bank  akan  memberikan  surat  Polis  Bank  Garansi  kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan.
3. Penerima Jaminan Penerima jaminan yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak ketiga atau pemilik proyek yang menerima jaminan yang diberikan oleh pihak bank karena adanya sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak penerima jaminan dengan pihak terjamin selaku nasabah bank tersebut. Penerima jaminan memiliki hak untuk menerima jaminan atas wanprestasi uang sewaktu-waktu bisa terjadi di dalam perjanjian yang telah mereka sepakati dengan pihak terjamin, dimana pihak-pihak ini akan berhak untuk mendapatkan sejumlah ganti rugi atas kejadian tersebut.
Dalam  menerbitkan  Polis  Bank  Garansi,  pihak  terjamin  (nasabah)  harus  memiliki simpanan pada bank pemberi jaminan, biasanya berupa simpanan deposito atau simpanan giro yang  jumlahnya  kurang  lebih  sama  dengan  jumlah  uang  jaminan  yang  akan  diterbitkan tersebut.
Dengan mengetahui pihak-pihak yang terjamin, pada saat pengaplikasiannya pastilah menentukan  tujuan  yang  ingin  dicapai,  sehingga  bukan  hanya  mengajukan  permintaan jaminan Polis Bank Garansi oleh piihak terjamin, untuk menjaminkan proyek/pekerjaan yang diberikan  kepada  si  penerima  jaminan  nantinya.  Dalam  menentukan  tujuannya,  para  pihak harus terlebih dahulu mengetahui tujuan dan fungsi Polis Bank Garansi, sebagai berikut ; 1. Tujuan Polis Bank Garansi
a. Bagi bank tujuannya adalah untuk memberi bantuan dan fasilitas serta memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu proyek atau pekerjaan atau baru mengikuti tender.
b. Bagi  pemegang  jaminan  (pemberi  pekerjaan)  Polis  Bank  Garansi  adalah  untuk memberi jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan mengalami kerugian bila pihak yang  menjaminkan  melalaikan  kewajibannya,  karena  pemegang  akan  mendapatkan gantu rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan Polis Bank Garansi.
c. Menumbuhkan  rasa  percaya  antara  pembeian  jaminan,  yang  dijaminkan  dan  yang menerima  jaminan.  Saling  percaya  ini  akan  digunakan  dalam  suatu  perjanjian  yang saling menguntungkan dalam sertifikat Polis Bank Garansi.
d. Memberikan  rasa  aman  dan  ketentraman  dalam  berhubungan  usaha,  baik  bagi  bank maupun bagi pihak lainnya
e. Bagi  bank  terdapat  keuntungan  dimana  memperoleh  keuntungan  dalam  biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Nantinya bank akan meningkatkan kredibilitasnya kepada para nasabah.
Dengan adanya tujuan diatas, para pihak dituntut untuk mengetahui juga fungsi dan manfaat Polis Bank Garansi, yakni :
a. Fungsi  Polis  Bank  Garansi  bagi  penerima  jaminan,  berfungsi  sebagai  jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian
b. Bagi  pihak  terjamin,  Polis  Bank  Garansi  berfungsi  sebagai  saran  untuk  mendukung pemberian jaminan kepercayaan kreditur, bahwa prestasi yang mnejadi hak kreditur akan tetap  terpenuhi  pada  waktunya,  walaupun  pihak  tersebut  berhalangan  untuk memenuhinya.
c. Bagi penjamin, Polis Bank Garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan yang bertujuan memperlancar transaksi yang dibuat nasabah dan krediturnya serta memperoleh biaya yang harus dibayar nasabah serta adanya jaminan  kontra  Polis  Bank  Garansi  yang  diberikan,  sehingga  kredibilitas  bank  juga meningkat.
Sedangkan manfaat Polis Bank Garansi itu sendiri adalah sebagai suatu sarana untuk mempelancar lalu lintas pembangunan dan jasa sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.23/5UKU tanggal 28 Februari 1991 yang isinya mengenai pentingnya Polis Bank Garansi untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa perdagangan surat-surat berharga. Selain itu, manfaat  Polis  Bank  Garansi  lainnya  untuk  memberikan  jaminan  atas  pemberian  sejumlah uang  yang  melibatkan  tiga  pihak,  yakni  bank,  pihak  penerima  jaminan,  dan  pihak  yang dijaminkan.
Dari jenis, tujuan, fungsi, serta manfaat Polis Bank Garansi, ada beberapa syarat yang harus  diperhatikan  dalam  pelaksanaan  Polis  Bank  Garansi  ini  sendiri.  Sebagaimana  dalam cterdapat  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  pelaksanaan  Polis  Bank  Garansi, diantaranya :
1. Judul Polis Bank Garansi atau Garansi Bank
2. Nama dan alamat pemberi Polis Bank Garansi
3. Tanggal penerbiatan Polis Bank Garansi
4. Transaksi antar pihak yang terjamin dan penerima jaminan
5. Jumlah uang yang dijamin oleh bank
6. Tanggal mulai dan berlakunya Polis Bank Garansi
7. Penegasan batas waktu untuk melakukan klaim
8. Pernyataan bahwa penjamin akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita benda-benda  terjamin  atau  nasabah  untuk  melunasi  utang  sebagaimana  Pasal  1831 KUHPerdata,  dan  melepaskan  hak  istimewanya  untuk  menuntut  benda-benda  terjamin atau  nasabah  lebih  dahulu  disita  dan  dijual  untuk  melunasi  hutang  sesuai  dengan  Pasal 1832 KUHPerdata.
Syarat-syarat diatas haruslah dipenuhi dalam pelaksanaan Polis Bank Garansi, karena apabila  tidak,  para  pihak  tidak  dapat  melaksanakan  dan  melakukan  Polis  Bank  Garansi tersebut. Oleh karena hal-hal tersebut diatas, perjanjian kredit/pemberian Polis Bank Garansi yang  mengikuti  ketentuan  hukum  perjanjian,  maka  berakhirnya  Polis  Bank  Garansi  dapat disesuaikan  dengan  Pasal  1831  KUHPerdata,  yakni  tentang  hapusnya  sebuah  perikatan. Karena  terlaksananya  Polis  Bank  Garansi  ini  atas  dasar  perjanjian,  maka  hapus  atau berakhirnya  Polis  Bank  Garansi  pada  prakteknya  lebih  banyak  karena  disebabkan  oleh pembayaran untuk kredit, dimana dalam hal pembayaran lunas memerlukan pemenuhan dari debitur,  baik  pembayaran  hutang  pokok,  bunga,  denga,  maupun  biaya-biaya  lainnya  yang wajib dibayar lunas oleh debitur.
Selain syarat-syarat diatas, ada juga larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak dalam menjalankan Polis Bank Garansi, larangan ini terdapat dalam Pasal 12 butir  3  Surat  Keputusan  Bank  Indonesia  No.23/88/KEP/DIR  tanggal  18  Maret  1991,  yang terdiri dari :
1. Syarat-syarat yang ada haruslah dipenuhi untuk berlakunya Polis Bank Garansi
2. Ketentuan  bahwa  Polis  Bank  Garansi  dapat  diubah  atau  dibatalkan  secara  sepihak, sebagaimana lembaga perbankan diawajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktivitas untuk meminimalisasi segala resiko yang ada.
3. Bank  dilarang  untuk  memberikan  Polis  Bank  Garansi  untuk  kredit  yang  diberikan  atau dana yang diterima oleh bank lain
4. Bank  dialrang  memberikan  jaminan  dalam  bentuk  rupiah  untuk  bukan  penduduk Indonesia
5. Bank asing dilarang pemberian Polis Bank Garansi untuk perusahaan diluar Jakarta, dan
6. Bank umum dan bank pembangunan pemerintah dilarang memebrikan Polis Bank Garansi jangka menengnah dan jangka panjang kepada pengusaha non pribumi dalam pegadaan. Selain  Polis  Bank  Garansi,  ada  juga  produk  jaminan  yang  dikeluarkan  oleh  sebuah perusahaan,  khususnya  perusahaan  asuransi,  yang  disebut Polis  Surety  Bond.  Polis  Surety Bond merupakan  perjanjian  dua  pihak  yakni  antara Surety  ( penjamin)  dengan principal (pelaksana  pekerjaan).  Dimana  pihak  pertama  ( Surety) memberikan  jaminan  untuk  pihak kedua ( principal) bagi kepentingan pihak ketiga ( oblige) bahwa apabila principal oleh suatu sebab  hal  lalai  atau  gagal  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan dengan Obligee , maka Surety akan bertanggung jawab terhadap Obligee untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban principal tersebut.  Dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  secara singkat  bahwa Polis  Surety  Bond ini  adalah  produk  penjaminan  yang  dikeluarkan  oleh perusahaan asuransi.
Polis ini diartikan sebagai produk jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, dimana perusahaan asuransi menjamin Principal (pelaksana pekerjaan) akan melaksanakan kewajibannya  atas  suatu  kewajibannya  kepada Obligee (pemilik  pekerjaan)  sesuai kontrak/perjanjian diantara mereka. Sama halnya dengan polis Polis Bank Garansi, polis ini juga tidak diatur jelas pada suatu aturan, tetapi ada aturan yang berkaitan seperti Keputusan MenKeu RI No.761/KM.013/1992. Tidak beda hal dengan Polis Bank Garansi, Polis Surety Bond memiliki  beberapa  pihak  yang  terkait,  diantaranya  ada principal yakni  pelaksana pekerjaan yang mendapat pekerjaan dari pemilik proyek ( obligee) dan membutuhkan jaminan dari Surety Company . Kemudian obligee , yakni pemilik pekerjaan/proyek yang menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada principal dan mesyaratkan adanya jaminan dari pihak ketiga ( Surety  Cimpany) . Obligee dapat  berupa  perorangan,  perusahaan,  instansi  pemerintah  atau lembaga-lembaga  lainnya.  Pihak  yang  terkahir  adalah Surety  Company ,  yakni  perusahaan asuransi yang menerbitkan jaminan atas permintaan principal untuk menjamin pembayaran kepada Obligee apabila principal tidak dapat menyelesaikan sesuai kontrak antara principal dan obligee. Produk  polis Polis  Surety  Bond memberikan  jaminan  atas  permintaan  yang terutang pada kontrak berikut :
1. Jaminan Penawaran (Big Bond) Merupkana  jaminan  yang  digunakan  untuk  mengikuti  tender  sebagai  salah  satu persyaratan dokumen penawaran yang berisi jaminan surety untuk memberikan ganti rugi apabila principal mengundurkan diri.
2. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Metupakan jaminan atas kesanggupan principal untuk melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan.
3. Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) Merupakan  jaminan  yang  digunakan  pada  saat  principal  mengambil  uang  muka  yang disediakan  Obligee  untuk  memulai  pekerjaannya.  Jaminan  ini  berisi  jaminan  untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima principal untuk melaksanakan pekerjaan apabila  principal  gagal  melaksanakan  pekerjaan  dan  tidak  dapat  mengembalikan  uang muka tersebut, dan
4. Jaminan Pemeliharaan ( maintenance Bond) Merupakan  jaminan  dari Surety terhadap  pemeliharaan  atas  hasil  pekerjaan  yang diselesaikan oleh Principal sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.
Ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  terkait  dengan  pengaplikasian Surety Company ,  dimana  jaminan Polis  Surety  Bond ini  mengikuti  kontrak  induk  yang  telah disepakati principal dan obligee. Periode penjaminan ini sama dengan yang telah disyaratkan dalam kontrak induk  yang telah disepakati principal dan obligee. Para prinsipnya, jaminan yang  diberikan  oleh Surety  Company ini  merupakan  perlindungan  bagi oblige ,  bukan principal. Sebelum Surety  Company menerbitkan  surat  jaminan,  nantinya principal diwajibkan  membuat  Surat  Ganti  Rugi  yang  disahkan  oleh  Notaris.  Surat  Ganti  Rugi  ini nantinya  akan  digunakan Surety  Company untuk  menagih  kerugian  kepada principal. Hal
yang terkahir yang harus diperhatikan, apabila Surety Company tidak yakin akan keuangan dari principal, maka Surety  Company bisa  memberikan  syarat  tambahan  berupa  collateral, yang besarnya akan dianalisa berdasarkan laporan keuangan principal. Mengenai  premi  yang  harus  dibayarkan,  Polis Surety  Bond, tarif  (persentase) berdasarkan besarnya nilai jaminan yang merupakan tarif tahunan yang akan dihitung secara prorate hari sesuai dengan periode kontrak induk. Dimana jaminan penawaran : 1.2 – 2.0 %, jaminan pelaksanaan : 1,4 – 2.0%, jaminan pembayaran uang muka : 1,6 – 2,0%, dan jaminan pemeliharaan : 1,4 – 2%. Sedangkan Polis Bank Garansi berlaku untuk semua jenis jaminan, yakni  Bank  Pemerintah sebesar  6.0%  dan  Bank  Swasta  sebesar  4,0  –  5,0% . Dari  beberapa sumber yang ada, disebutkan, antara Polis Bank Garansi yang merupakan produk turunan dari Polis Surety  Bond ,  sebagaimana  dilihat  dalam  Peraturan  MenKeu  (PMK)  No. 124/PMK.010/2008  Pasal  4 ayat  (3) Tentang  Penyelenggaraan Usaha Asuransi  Kredit Dan Surety Ship .
Dalam  menjalankan  kedua  polis  diatas,  dilakukan  dua  prinsip  atau  kondisi  yang terkait,  yaitu  pinsip  jaminan  bersyarat  ( Conditonal )  dan  prinsip  jaminan  tidak  bersyarat ( Unconditional) . Jaminan bersyarat ini adalah jaminan yang akan dicairkan setelah diketahui penyebab  dari  pencairan  itu  dan  penjaminnya  cuma  wajib  mengganti  sebesar  kerugian Obligee. Sedangkan,  jaminan  tidak  bersyarat  adalah  jaminan  yang  akan  dicairkan  kalau ketentuan  dalam  kontrak  mereka  tidak  dipenuhi,  tapi  tidak  perlu  membuktikan  kegagalan Principal.
Jaminan bersyarat ini adalah jaminan yang akan dicairkan setelah diketahui penyebab dari  pencairan  itu  dan  penjaminnya  cuma  wajib  mengganti  sebesar  kerugian  Obligee. Sedangkan,  jaminan  tidak  bersyarat  adalah  jaminan  yang  akan  dicairkan  kalau  ketentuan dalam kontrak mereka tidak dipenuhi, tapi tidak perlu membuktikan kegagalan Principal . Jaminan  itu  hanya  boleh  dikeluarkan  oleh  Lembaga  Keuangan  Negara  seperti perbankan  dan  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  seperti  perusahaan  asuransi.  Dalam pelaksanaannya  jika  dilihat  dari  jenis  dan  sifatnya,  jaminan  yang  diterbitkan  oleh  Bank berbeda dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi.  Baik Polis Bank Garansi ataupun Polis Surety Bond itu menerapkan dua prinsip, yakni prinsip conditional (bersyarat) dan unconditional (tidak bersyarat).
Jika prinsip jaminan conditional diberikan maka  harus mengikuti isi dari  perjanjian yang sudah disepakati bersama antara Principal dan Obligee terkait kemungkinan kegagalan Principal , yang mana harus harus ada kesepakatan terkait pemutusan hubungan kerja diantara mereka  dan  pembayarannya  sebesar  kerugian  yang  diderita  oleh  Obligee    saja,  nih.  Pada umumnya,  prinsip  ini  diterapkan  di  banyak  negara,  apalagi  sudah  jelas  juga  diatur    dalam Pasal 1831 KUHPerdata tentang persyaratan jaminan yang bersangkutan.
Prinsip  yang  kedua  ialah  prinsip unconditional atau  jaminan  tidak  bersyarat,  yakni jaminan  yang  harus  disetujui  oleh  kedua  pihak  di  dalam  perjajian  yang  dalam  kontraknya Obligee mempunyai  hak  untuk  menilai Principal ,  dan  jika Principal gagal,  maka Obligee secara sepihak memutus hubungan kerja dan pembayaran  jaminan dilakukan secara penuh. Dari uraian singkat terkait prinsip diatas, berikut perbedaan kedua polis tersebut :
Table 1. Surety Bond Polis Bank Garansi Suatu bentuk jaminan bersyarat Suatu bentuk jaminan tanpa syarat Merupakan kegiatan pokok dan mengikuti prinsip asuransi Merupakan kegiatan tambahan pada usaha perbankan Pada prinsipnya non collateral, diganti dengan indemnitor (orangnya sebagai penjamin) Diperoleh dengan menyerahkan collateral Tidak perlu setor jaminan Menyetor jaminan uang sejumlah tertentu Jangka waktu mengikuti kontrak Jangka waktu jaminan terbatas Dapat dikeluarkan dalam segala valuta (mata uang) Hanya dalam valuta Rupiah. Dalam valuta asing harus izin Bank Indonesia dan hanya dalam negeri Tidak mempunyai hak istimewa sesuai pasal 1831 KUHPer dan perikat tanggung renteng Mempunyai hak istimewa sesuai pasal 1831 KUHPer dan perikatannya masuk pada hukum perikatan sepihak
Dalam  pelaksanaan  pemberian  produk  jaminan  diatas,  pihak  bank  menerapkan  prinsip Unconditional, dikarenakan  untuk  menghindari  keterlibatannya  dari  persoalan  antara  nasabah dengan Obligee , untuk menunjukkan kemampuan bank pada dunia luar, tidak merugikan bank karena adanya agunan, dan tindakan bank tersebut bisa digabungkannya dengan fasilitas kredit yang diberikan. Akibatnya malah bisa membuat rugi Principal karena kepentingannya menjadi kurang dilindungi (bisa dianggap memihak kepada Obligee ). Sedangkan  terkait  penerapan Conditional pada Surety  Bond itu  karena  asuransi  sesuai dengan  prinsip  mengganti  kerugian,  adanya  prinsip  tanpa  agunan,  dan  kerugian  yang  dibayar otomatis diminta dikembalikan Principal. 3.2.Pembahasan
a. Mekanisme Pelaksanaan Polis Bank Garansi dan Polis Surety Bond di Indonesia
Di  Indonesia,  baik  Polis  Bank  Garansi  maupun  Polis Surety  Bond sudah  diterapkan  baik bagi pihak bank maupun perusahaan asuransi. Dimana dalam menjalankan kedua polis tersebut ada syarat-syarat dan mekanisme yang harus di lakukan. Terkait syarat-syarat dokumen yang harus dilengkapi bagi para pihak telah disebutkan sebelumnya di atas, namun beriktu ada syarat dalam pelaksanaan pencairan Bank Garansi, yakni :
• Obligee dan Principal membuat  perjanjian  mengenai  pekerjaan  yang  akan  dilakukan. Dalam  pelaksanaan  pekerjaan  tersebut Obligee mensyaratkan  adanya  Bank  Garansi/ jaminan atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh Principal,
• Sesuai  perjanjian  tersebut, Principal membuat  permohonan  Bank  Garansi  kepada perusahaan atas pekerjaan yang dilakukan,
• Setelah melalui analisa yang menyatakan bahwa permohonan Principal atas Bank Garansi disetujui maka perusahaan penjamin menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip. dan dibawa Principa ke Bank yang dituju,
• Kemudian  Bank  melakukan  penilaian  dan  kalau  menurut  Bank  layak  diberikan  Bank Garansi maka bank melakukan penerbitan Bank Garansi atas Principal yang dimaksud,
• Jika Principal melakukan  ingkar  janji  karena  tidak  melakukan  proyek  sesuai  dengan perjanjian  kerja,  maka Obligee sebagai  penerima  jaminan  Bank  Garansi,  mengajukan klaim (pencairan) dengan disertai dokumen terkait ingkar janji dari Principal kepada Bank yang menerbitkan Bank Garansi,
• Bank segera memberitahukan kepada penjamin yang menjamin Bank Garansi dalam waktu 2 hari setelah bank menerima surat pencairan dari Obligee,
• Penjamin segera memberitahukan kepada Principal atas pemberitahuan adanya pencairan Bank Garansi,
• Apabila  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  penjamin  tidak  memberi  konfirmasi  atas pencairan  Bank  Garansi  tersebut,  maka  bank  dapat  segera  mencairkan  Bank  Garansi sehingga dapat mengurangi ruang penjamin yang ada di Bank, dan
• Penjamin  akan  mengajukan  penggantian  hak  piutang  atas  pembayaran  pencairan  Bank Garansi yang telah dilakukan oleh Bank kepada Obligee.. Sedangkan syarat-syarat dalam pencairan Polis Surety Bond adalah :
• Tidak  dalam  keadaan  bersengketa  antara Principal dan Obligee yang  telah  didaftarkan pada LAPS atau PN,
• Ingkar janji terjadi dalam jangka waktu jaminan,
• Pembayaran pencairan jaminan penawaran adalah setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat jaminan,
• Pembayaran pencairan jaminan sanggahan banding setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat jaminan,
• Pembayaran pencairan jaminan pelaksanaan adalah setinggi-tingginya sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat jaminan,
• Pembayaran  pencairan  jaminan  uang  muka  adalah  sejumlah  nilai  sisa  uang  muka  yang belum  dikembalikan  oleh Principal berdasarkan  kontrak  sesuai  yang  tertera  dalam sertifikat jaminan,
• Pembayaran  pencairan  jaminan  pemeliharaan  adalah  setinggi-tingginya  sesuai  dengan yang tertera dalam sertifikat Jaminan,
• Dalam  hal  nilai  jaminan  melebihi  jumlah  yang  diwajibkan  sesuai  kontrak,  maka pembayaran  pencairan  jaminan  setinggi  tingginya  sesuai  dengan  yang  dipersyaratkan dalam kontrak,dan
• Setiap  pencairan  jaminan  dilakukan  melalui  pemindahbukuan  ke  rekening  atas  nama Obligee  atau  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  hari kerja setelah dokumen pendukung pencairan jaminan diterima lengkap. Dari syarat-syarat tersebut, jika sudah dipenuhi semua maka pelaskanaan pencairan Polis Bank Garansi  maupun Polis Surety Bond dapat  diterbitkan sesuai  dengan  mekanisme yang ada.  Di  Indonesia,  secara  umum  mekanisme  penerbitan  Bank  Garansi,  pencairan  Bank Garansi,  atau  pengembalian  Bank  Garansi,  dapat  terjadi  dengan  melihat  mekanisme  Bank Garansi tersebut :
Dari gambar mekanisme yang ada diatas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaannya, pemilik proyek ( Obligee) saat memberikan perkerjaan kepada pelaksana kerja ( principal) dan pemilik proyek menginingkan jaminan pada saat ia memberikan pekerjaan tersebut. kemudian pemilik  proyek  melakukan  permintaan  untuk  adanya  jaminan,  dimana  permintaan  tersebut dimohonkan kepada pihak bank. Sehingga nantinya, jaminan Bank Garansi tersebut diberikan kepada  pihak  pemilik  proyek  ( Obligee), untuk  menjaminkan  pembayaran  kewajiban  pihak pelaksana kerja ( principal) jika pihaknya melakukan wanprestasi (ingkar janji). Sama halnya dengan  mekanisme  permintaan  maupun  penerbitan  polis Surety  Bond. Hanya  saja  yang berbeda jika polis Surety Bond diterbitkan atau dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Terdapat  beberapa  contoh  kasus  permasalahan  hukum  berkaitan  dengan  penerbitan Polis  Bank  Garansi  ini,  seperti  :  permasalahan  PT  Cikarang  Listrindo  (PTCL)  yang menuntuntut  jaminan  uang  Rp.32  Miliar,  yang  dilaporkan  oleh  Wartaekonomi.co.id  23 Agustus 2017, PT Cikarang Listrindo (PTCL) melaporkan PT Hamson Indonesia (PTHI) ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pemalsuan bank garansi terbitan Bank Mandiri, dengan nomor  laporan  polisi  dengan  dugaan  tindak  pidana  yang  dilakukan  adalah  pemalsuan  dan penipuan, selain itu permasalahan Asuransi Recapital digugat  US$ 4,6 juta dan US$ 1 juta US$  3,6  juta.,  yang  dilaporkan  oleh  CNN  Indonesia  29/06/2015  lalu  bahwa  PT  Asuransi Recapital digugat oleh KZIS karena tidak membayar uang jaminan (surety bonds) senilai US$ 4,6 juta. Bonds itu terdiri dari advance payment bond US$ 1 juta dan performance bonds US$ 3,6 juta.
b. Penerapan prinsip Unconditional pada Polis Bank Garansi dan Polis Surety Bond Dalam menjalankan kedua polis diatas, dilakukan dua prinsip atau kondisi yang terkait, yaitu pinsip jaminan bersyarat ( Conditonal ) dan prinsip jaminan tidak bersyarat ( Unconditional) . Jaminan  bersyarat  ini  adalah  jaminan  yang  akan  dicairkan  setelah  diketahui  penyebab  dari pencairan itu dan penjaminnya cuma wajib mengganti sebesar kerugian Obligee Sedangkan, jaminan tidak bersyarat adalah jaminan yang akan dicairkan kalau ketentuan dalam kontrak mereka tidak dipenuhi, tapi tidak perlu membuktikan kegagalan Principal.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden  Nomor  70  tahun  2012  telah  menegaskan  bahwa  yang  dapat  memberikan  jaminan
adalah Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Asuransi. Dalam hal jaminan, Bank  Umum  mengeluarkan  produk  Bank  Garansi,  sedangkan  Perusahaan  Asuransi  dan Perusahaan Penjaminan mengeluarkan Surety Bond.
Jaminan yang diajukan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Asuransi haruslah  bersifat  mudah  dicairkan  dan  tidak  bersyarat (unconditional). Penegasan  Jaminan harus tidak bersyarat (unconditional) tertera dalam definisi Surat Jaminan pada pasal 1 point 35  Perpres  Nomor  54  Tahun  2010.  Jaminan  tersebut  harus  dapat  dicairkan  tanpa  syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. Jaminan juga dapat dicairkan dan disetor ke kas negara jika ditemukan penipuanatau pemalsuan  atas  informasi  yang  disampaikan  Penyedia  Barang/Jasa.  Penegasan  tentang jaminan ini dipertegas dalam Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012. Sesuai dengan jenisnya, Jaminan Pelaksanaan harus dibayar Tidak Bersyarat jika Penerima Jaminan  telah  dapat  mengajukan  syarat-syarat  pencairan  Jaminan  kepada  Bank  Penjamin. Klausul  dalam  Jaminan  Pelaksanaan  unconditional  dapat  dilihat  dari  perumusan  sebagai berikut: “Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan dalam waktu  paling lambat  14  (empat belas) hari kerja  tidak bersyarat  setelah  menerima tuntutan pencairan  dari  Penerima  Jaminan  berdasar  Surat  Pernyataaan  Wanprestasi  dari  Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.”  Dilihat  dari  ketentuan  diatas,  Penerima  Jaminan  hanya  perlu  mengajukan Surat Pernyataan Wanprestasi untuk menuntut pencairan Jaminan Pelaksanaan. Jika dianalisa lebih jauh, Jaminan Pelaksanaan unconditional merupakan satu bentuk dari Bank Garansi yang berarti hanya merupakan perjanjian accesoir (perjanjian tambahan) sehingga bersifat dependen. Namun di sisi lain, Jaminan juga tidak memerlukan pembuktian klaim  wanprestasi.  Percampuran  sifat  dari  Jaminan  Pelaksanaan  inilah  yang  banyak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Namun, pada akhirnya, pelaksanaan kontrak harus tunduk pada ketentuan KUH Perdata yang mengatur bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai  undangundang  bagi  para  pihaknya.  Artinya,  jika  dalam  ketentuan  jaminan pelaksanaan ditentukan  bahwa pencairan Jaminan Pelaksanaan  adalah Tidak Bersyarat  dan tanpa perlu ada pembuktian, maka walaupun ada klaim keberatan dari pihak terjamin, sudah merupakan kewajiban kontraktual dari Bank untuk melaksanakan pencairan tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas,  bahwa  Bank  Garansi  merupakan  lembaga  jaminan  yang bersifat perorangan yang jika mengacu pada dasar penerbitan Peraturan Bank Indonesia dan Pasal 1820  sampai  dengan  Pasal  1850  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  merupakan  perjanjian accesoir (buntut).  Perjanjian  penanggungan  tergolong  jaminan  perorangan  yang  lazim  terjadi dalam  praktek  perbankan.  Apabila  perjanjian  pokok/induknya  berakhir,  maka  perjanjian  bank garansi akan berakhir.
Dalam permasalahan klaim di atas, begitu Obligee melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak, maka langsung dapat mengajukan tuntutan pencairan bank garansi sebelum jangka waktu kerja  proyeknya  berakhir.  Sedangkan  secara  prinsip  bagi Surety  Company (Perusahaan Penjaminan)  untuk  jaminan Unconditional tidak  dapat  diterima  karena  umumnya  yang menerbitkan jaminan Unconditional adalah pihak lembaga perbankan, namun bila pihak Surety Company tetap  menerbitkan  jaminan  yang  bersifat  unconditional  sebaiknya  wajib  dikenakan collateral (Agunan)  yang  besarnya  minimal  sama  sebesar  maksimum  penjaminan  sebagai antisipasi bila Principal (Kontraktor) wanprestasi/gagal dan lalai dalam memenuhi kewajibannya.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat- Nya,  saya  dapat  menyelesaikan  karya  tulis  ilmiah  ini.  Penulisan  karya  tulis  ilmiah,  berbentuk jurnal ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti siding Tesis dan
mendapatkan  gelar  Magister  Kenotariatan  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia.
Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akan sulit bagi saya menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada 1. Bapak Dr.Edmon Makarim, S.Kom.,S.H.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universtias Indonesia
2. Ibu Dr. Sonyendah Retnaningsih, S.H.,M.H selaku Dosen Akademik yang selalu membimbing dan memberikan arahan
3. Bapak Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan karya ilmiah jurnal ini, yang memberikan masukan dan saran
4. Team  Editorial  &  Reviewer  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan,  Lembaga  Penelitian  dan Pendidikan (LPP) Mandala
5. Ibu  Noni  Antika,  selaku  Editor  in  Chief  JISIP  Mandala,  yang  selalu  merespon  dan memberikan arahan pada saat penulisan hingga pengiriman jurnal
6. Terima Kasih untuk teman-teman perkuliahan yang memberikan informasi dan masukan pada saat menuli karya ilmiah ini,
Penulis  menyadari  dalam  penulisan  jurnal  ini  masih  terdapat  kekurangan,  untuk  itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku
Binoto  Nadapdap, Hukum  Perseroan  Terbatas (Berdasarkan  Undang-Undang  No.40  Tahun 2007), (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016)
Fithriyah, A, Implementasi produk jasa Polis Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra Polis  Bank  Garansi  di  Bank  Syariah  Bukopin  Kantor  Cabang  Sidoarjo (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya : 2014)
Michael Silaban, “Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Salah Satu Sarana Untuk Meningkatkan Kepercayaan  Masyarakat (Public  Confidence) Dalam  Menggunakan  Jasa  Perbankan”, Tesis Ilmu Hukum Program Sarjana, (Jakarta: UI,2009) Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia , (Jakarta: PT.Pustaka Binaman Pressindo, 2004) Sri  Imaniyati  Neni, Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia ,  (Bandung:  PT  Refika  Aditama, 2010)
Sulaeman  (Kepala  Divisi  SDM  &  Umum), Dasar-Dasar  Asuransi,  Disampaikan  Dalam Employee Development Program Jakarta : PT. Askrindo, 2005) Tejawati,  D.  N, Penyelesaian  Perjanjian  Polis  Bank  Garansi  Dalam  Hukum  Perbankan. Perspektif , 17(2), 2012) Thomas Suyatno, et.all., Kelembagaan Perbankan (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993) Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Surat Edatan Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 jo SK Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR  tanggal  18  Maret  1991  tentang  Pemberian  Garansi  oleh  Bank termasuk penggantian atau perubahannya
Surat Keputusan Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 Lain-Lain Akademi Asuransi, “Perbedaan Surety Bond dan Polis Bank Garansi”,
https://www.akademiasuransi.org/2013/02/perbedaan-surety-bond-dan-bank- garansi.html, diakses tanggal 20 September 2022
AntaraNews.com,  “ Kejati  DKI  periksa  tiga  saksi  kasus  penerbitan  garansi  bank ”, https://www.antaranews.com/berita/2533541/kejati-dki-periksa-tiga-saksi-kasus- penerbitan-garansi-bank-jatim, diakses tanggal 19 November 2022.
Askrindo Insurance, “Tinjauan Umum Tentang Polis Bank Garansi”,
https://eprints.umm.ac.id/70570/3/BAB%20II.pdf , diakses tanggal 20 September 2022