Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882

## Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penanganan Pasung di Kab. Kulonprogo Yogyakarta
Pebri Yanasari IAIN Syaikh Aburrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia pheb_he@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Gubernur (Pergub)  Nomor  81  Tahun  2014  tentang  Penanganan    pasung  di  Kabupaten  Kulonprogo. Latarbelakang  penelitian  ini  didasarkan  pada  analisis  peneliti  menemukan  bahwa  masih banyaknya keluarga yang melakukan pemasungan dan kurangnya koordinasi lintas sektor DIY tingkat Kab/Kota  dalam menangkap isu pemasungan yang terjadi.  Implementasi peraturan gubernur mengenai penanganan pasung ini jika dilihat dari fakor diatas masih membutuhkan usaha  yang lebih  keras  dan  belum  berjalan  dengan  baik.    Untuk  menganalisis implementasi peraturan  gubernur  tersebut  peneliti  menggunakan  deskriptif  kualitatif.    Fokus  penelitian adalah  implementasi,  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  dan  penanganan  pasung.    Data dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.    Teknik  analisis  data  adalah kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan gubernur Nomor 81 tahun 2014 ini belum  terimplementasikan  dengan  baik  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  di  dalam  pergub tersebut.  Maka diperlukannya upaya yang lebih keras dalam penjalanan fungsi atas peran yang tertera  dalam  pergub.    Untuk  faktor  penghambat  implementasi  Pergub  ini  berupa  stigma negatif keluarga dan masyarakat, belum adanya jobdesk yang terperinci, ODGJ yang dipasung tidak  memiliki  kartu  identitas,  tidak  adanya  perencanaan  dan  anggaran  yang  jelas,  belum adanya Unit atau LSM yang bergeraak di bidang ODGJ, serta fasilitas puskesmas yang belum memiliki rawat inap untuk ODGJ.  Untuk faktor pendukungnya adalah kepedulian pemerintah DIY,  sosialisasi,  Sumber  Daya  Manusia  serta  pentingnya  keberadaan  rumah  sakit  jiwa  dan puskesmas yang memiliki pelayanan terhadap ODGJ.

## Kata Kunci; Kebijakan, Impelemtasi, ODGJ, Pemasungan
accepted: 21-10-2019; published: 30-12-2019
Citation : Febri Yanasari, ‘Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penanganan Pasung di Kab. Kulonprogo Yogyakarta’, Mawa’izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan , vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882

## A. Pendahuluan
rang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  adalah  istilah  resmi  bagi  penyandang gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 tahun 2014. 1 Di  Indonesia,  ODGJ  khususnya  para  penderita  gangguan  jiwa  berat skizofrenia dan  psikosis  belum  sepenuhnya  mendapatkan  perlakuan  yang  baik  serta memenuhi  hak  asasi  manusia. 2 Kesulitan  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang bermutu,  terjangkau  serta  aman  juga  merupakan  masalah-masalah  yang  dihadapi negara-negara  dengan  penghasilan  rendah  sampai  sedang.  Kondisi-kondisi  ini menimbulkan  pelanggaran  hak  asasi,  kekerasan  serta  perlakuan  buruk  lainnya  akibat kondisi mental emosional pasien yang tidak stabil. Pemasungan merupakan salah satu perlakuan  buruk  yang  sering  dialami  ODGJ  yang  telah  dilarang  oleh  pemerintah.  Oleh sebab itu, di Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat telah  memiliki Peraturan Gubernur yang antara  lain menyebutkan larangan melakukan  pemasungan bagi ODGJ, kemudian disusul oleh DIY yang baru disahkan pada tahun 2014 lalu.  Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 5 provinsi tersebut yang telah menyusun peraturan untuk melindungi hak  penyandang  gangguan  jiwa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di  Indonesia  masih diperlukan upaya keras yang tidak hanya sekedar legislasi untuk meningkatkan kualitas hidup  orang  dengan  gangguan  jiwa.  Adanya  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2014 mengenai Kesehatan jiwa, diharapkan akan terbentuk sistem kesehatan jiwa yang lebih baik  dan  perhatian  dari  pemerintah  yang  lebih  besar  terhadap  ODGJ.  Dengan  masih banyak  terjadinya  pemasungan  di  Indonesia,  sebenarnya  bagaimana  pengaturan mengenai  pemasungan  terhadap  orang  dengan  masalah  kejiwaan  dan  orang  dengan gangguan jiwa di Indonesia. Pemasungan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan orang  dengan  gangguan  jiwa  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28G ayat (2) “ Setiap orang berhak untuk bebas dari
1 Indonesia.  Undang-Undang,  Peraturan,  dsb.  2014.  Undang  Undang  Republik  Indonesia  No.  18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Jakarta.
2 Irmansyah  I,  Prasetyo  Y.  and  Minas  H.  2009.  Human  rights  of  persons  with  mental  illness  in Indonesia:  more  than  legislation  is  needed’, International  Journal  of  Mental  Health  Systems ,  vol.  3,  no. 1 (2014), p. 14.
O
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  martabat  manusia  dan  berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” 3
Dari  data  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  didapatkan  data  kasus penemuan dan penanganan sebagai berikut:
Sebelum  program  bebas  pasung  dijalankan,  hingga  tahun  2009,  jumlah  kasus ODGJ  dipasung  yang  ditemukan  berjumlah  213  orang  dengan  170  orang  diantaranya dibebaskan dan mendapat pelayanan medik. Namun sejak 2010 hingga bulan Desember 2014, jumlah kasus ODGJ dipasung yang ditemukan menjadi 6671 kasus dengan 5937 kasus  dibebaskan  dan  mendapat  pengobatan  medik.    Selain  itu,  sebelum  tahun  2010 jumlah provinsi yang melakukan upaya penemuan pembebasan dan penanganan medik ODGJ dipasung hanya 12 provinsi dari 33 provinsi. Namun tahun 2014 jumlah provinsi yang telah berpartisipasi dalam Program Indonesia Bebas Pasung berjumlah 32 dari 34 provinsi.
Saat ini telah ada 5 pemerintah provinsi yang telah megesahkan peraturan tentang bebas pasung yaitu:
1. Qanun  Aceh  No.  4  Tahun  2010  tentang  Kesehatan,  yang  berisi  tentang  upaya penanggulangan pasung di Provinsi NAD.
3 Ketentuan Pasal 28G ayat (2) tersebut menyatakan pemasungan merupakan salah satu bentuk penyiksaan karena orang yang dipasung dirampas kebebasannya dan merasakan sakit baik fisik maupun psikis  kemudian  Pasal  28I  ayat  (1)  menyatakan  “Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Pasung di Provinsi Jateng.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 22 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pasung di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Peraturan  Gubernur  Kepulauan  Bangka  Belitung  No.  49  Tahun  2014  tentang Pelaksanaan Penanganan Bebas Pasung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 460/11166/031/2014 tentang Pembebasan Korban Penderita Skizofrenia yang Dipasung.
Dalam  bidang  pelayanan  saat  ini,  jumlah  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang melaksanakan  pelayanan  kesehatan  jiwa  makin  bertambah.  Diharapkan  hal  ini  akan memudahkan  ODGJ  mendapat  pengobatan  sehingga  mengurangi  angka  pemasungan. Jumlah puskesmas yang memberi pelayanan keswa adalah 4182 dari 9005 puskesmas (46,44%).  Jumlah  rumah  sakit  umum  yang  memberikan  pelayanan  keswa  baik  rawat jalan dan atau rawat inap berjumlah 249 dari 445 RSU kabupaten/kota (55,95%). Selain itu,  adanya  peran  serta  lembaga  swadaya  masyarakat  baik  dari  dalam  maupun  luar negeri dalam menjadikan Indonesia bebas pasung semakin nyata. Di Provinsi Aceh, Dinas Kesehatan  Aceh  telah  bekerja  sama  dengan  CBM  dalam  kegiatan  Community  Mental Health Project (CMHP).  Kegiatannya antara lain adalah memberikan penguatan dalam setiap tingkat sistem kesehatan jiwa masyarakat, memberikan dukungan teknis untuk pengembangan Forum Peduli Kesehatan Jiwa Aceh, Pengembangan Rencana Aksi Kerja (Action  Plan  Task  Force)  Kesehatan  Jiwa  Nasional,  pelatihan  untuk  perawat  jiwa  dan dokter  umum  dengan  pertemuan  rutin,  serta  pelatihan  untuk  kader,  pimpinan masyarakat  dan  desa.    Data  Riskesdas  2013,  penduduk  Indonesia  yang  mengalami gangguan jiwa berat sebanyak 14,3% diantaranya  pernah dipasung. Sebelum program bebas  pasung  dijalankan,  hingga  tahun  2009,  jumlah  kasus  ODGJ  dipasung  yang ditemukan berjumlah 213 orang dan 170 orang diantaranya dibebaskan dan mendapat pelayanan medik. Per Desember 2014, dari 57.000 estimasi kasus pasung, hanya 5.846 orang atau 10% yang dilepas dan ditangani oleh tenaga kesehatan. Data terakhir sampai dengan  Oktober  2015  jumlah  kasus  ODGJ  dipasung  yang  ditemukan  menjadi    8543
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
dengan 7806 kasus dibebaskan dan mendapat pengobatan medik. 4 Upaya ini akan terus dilanjutkan  dengan  memperkuat  sistem  pelayanan  yang  komprehensif  dimulai  dari fasilitas pelayanan primer dan meningkatkan peran serta masyarakat terhadap masalah kesehatan.
Semenjak  tahun  2014,  DIY  sudah  memiliki  Pergub  yang  mengatur  tentang penanganan  pasung.    Di  dalam  Pergub  tersebut  mengatur  bagaimana  penanganan terhadap  pasung  yang  ada  di  masyarakat,  mulai  dari  pembentukan  TPKJM  (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat), RBM (Rehabilitasi Berbasis  Masyarakat) serta bagaimana upaya penjangkuan kasus pasung yang terjadi di masyarakat.
Namun dalam implementasi suatu kebijakan memiliki kendala, penelitian ini akan memperlihatkan  data  yang  didapatkan  dari  lapangan  yang  indikatornya  berasal  dari Pergub  DIY  No.  81  Tahun  2014  tentang  penanganan  pasung.  Adapun  data  sementera tentang kasus pasung yang ada di wilayah DIY, yaitu:
KABUPATEN/KOTA 2016 TOTAL LAP. PASUNG Dirawat DI RSG RePasung LAP. PASUNG DIRAWAT DI RS GRHASIA REPASUNG L P L P L P L P L P L P YOGYAKARTA 0 9 3 4 5 4 BANTUL 2 2 0 56 32 15 16 34 KULONPROGO 1 1 0 1 1,07 0 0 0 GUNUNGKIDUL 4 5 2 2 4 5 2 2,31 0 0 SLEMAN 2 1 2 0 1 0 0 0 TOTAL DIY 6 8 4 4 0 0 6 71 39,1 21,3 21  38
Data di atas 5 menunjukkan bahwa meskipun sudah adanya Pergub yang mengatur penanganan pasung, namun masih terdapat angka yang tinggi untuk pemasungan yang ada di DIY.
Dalam  implementasi  Undang-Undang  dibutuhkan  sosialiasi  agar  terjadinya pemerataan di setiap elemen yang bersangkutan. Sosialisasi Pedoman Penanggulangan Pemasungan,  Peraturan  Gubernur  Nomor  81  Tahun  2014  telah  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan DIY dalam rangka pemberian perlindungan oleh pemerintah dan menjamin
4 Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia, Sehat  Jiwa  APPS ,  http://sehat- jiwa.kemkes.go.id/direktorat/artikel/7 diakses pada 29 Agustus 2019.
5 Informasi didapatkan dari Instalasi Keswamas RS. Grhasia Yogyakarta.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
pelayanan kesehatan jiwa bagi orang bermasalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Peraturan Gubernur ini terdiri atas 38  pasal  yang  mengatur  tentang  tugas  dan  wewenang,  upaya  pencegahan,  tindakan penanggulangan  sementara,  penjangkauan  kasus  pasung,  perawatan  kasus  pasung, upaya rehabilitasi sosial, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

## B. Landasan Teori
Dialog  antara  kegilaan  dan  penalaran  mengalami  pembukaman. 6 Keduanya dilaksanakan  dalam  bahasa  yang  berbeda,  dan  akhirnya  bermuara  pada  penaklukan kegilaan oleh penalaran, perlahan kegilaan menjadi sesuatu yang asing dan disingkirkan dari  kehidupan  yang  harus  dijiwai  kelogisan.    Bersamaan  dengan  itu,  kegilaan  harus disingkirkan  dari  masyarkat  yang  normal.    Kegilaan  telah  menjadi  satu  tema  yang membuat masyarakat terpisah dan terpecah.  Menurutnya apa yang terjadi dengan orang gila,  berjalan  beriringan  dengan  apa  yang  terjadi  dengan  para  penjahat,  orang-orang miskin  dan  gelandangan.    Mereka  semua  mulai  disingkirkan,  dalam  bentuk  penjara, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan ditertibkan oleh sosok polisi dan pengadilan. Semua  lembaga  ini  adalah  bentuk  yang  digunakan  oleh  penguasa  untuk  menerapkan kekuasaannya atas masyarakat. 7

## a) Kebijakan Publik
Berdasarkan pada definisi kebijakan publik yang ditawarkan oleh James Anderson dalam hemat peneliti lebih tepat dibandingkan dengan definisi-definisi kebijakan publik yang  lain.    Menurut  Anderson  “kebijakan  merupakan  arah  tindakan  yang  mempunyai maksud yang ditetapkan  oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.” 8
6 Michael  Foucault, Order  Of  Thing:  Arkeologi  Ilmu-Ilmu  Kemanusiaan  Arkeologi  Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), p. xxii.
7 Konrad  Kebung, Michael  Foucault  Parrhensia  dan  Persoalan  Mengenai  Etika (Jakarta:  Obor, 1997)., p. 68-9.
8 James Anderson, Public Policymaking (Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2011), p. 4.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang  sebenarnya  dilakukan  dan  bukan  pada  apa  yang  diusulkan  atau  dimaksudkan. Selain  itu,  konsep  ini  juga  membedakan  kebijakan  dari  keputusan  yang  merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Konteks Indonesia menurut peneliti lebih mengarah kepada pemikiran Hogwood dan Gunn dalam Edi Suharto, menyatakan bahwa “kebijakan  publik  merupakan  seperangkat  tindakan  pemerintah  yang  didesain  untuk mencapai hasil-hasil tertentu.” 9 Ini tidak berarti bahwa makna ‘kebijakan’  hanyalah milik atau  domain  pemerintah.    Organisasi-organisasi  non-pemerintah,  seperti  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  Organisasi  Sosial  (misalnya  Karang  Taruna,  Pendidikan Kesejahteraan  Keluarga/PKK)  dan  lembaga-lembaga  sukarela  lainnya  memiliki kebijakan-kebijakan pula.
Edi Suharto 10 merumuskan langkah/tahapan kebijakan dimulai dari identifikasi isu,  merumuskan  agenda  kebijakan,  melakukan  konsultasi,  menetapkan  keputusan, menerapkan  kebijakan  dan  mengevaluasi  kebijakan.    Keenam  langkah  tersebut  dapat dilihat secara ringkas dalam lingkaran kebijakan yang dipresentasikan di bawah ini:
Namun demikian, perumusan kebijakan tidak selalu dilakukan secara melingkar dengan  tahapan  dan  kegiatan  yang  selalu  sama.  Semua  tergantung  pada  konteks  dan kebutuhan,  proses  perumusan  kebijakan  bisa  dilakukan  melalui  serangkaian  kegiatan yang  tidak  selalu  berbentuk  sebagai  sebuah  lingkaran.  Kebijakan  yang  baik  tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan. Apabila sebuah kebijakan telah
9 Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2007), p. 4.
6.evaluasi 5.Implementasi 4.Keputusan 3.Konsultasi 2.Agenda kebijakan 1.Isu
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak tahapan implementasi.   Tahap ini  melibatkan  serangkaian  kegiatan  yang  meliputi  pemberitahuan  kepada  publik mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang akan  disiapkan,  dan  laporan-laporan  yang  akan  dievaluasi.  Para  pembuat  kebijakan harus  sudah  mempersiapkan  strategi  implementasi  sejak  awal  sebuah  kebijakan dirumuskan.  Kebijakan  publik  dibuat  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.    Implementasi kebijakan dapat digagalkan oleh beberapa faktor penghambat.

## b) Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan
Menurut  Grindle  dan  Quade 11 untuk  mengukur  kinerja  implementasi  suatu kebijakan  publik harus memperhatikan variable kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian  itu  perlu  diarahkan  karena  melalui  pemilihan  kebijakan  yang  tepat  maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan  yang  diinginkan.  Selanjutnya,  ketika  sudah  ditemukan  kebijakan  yang  terpilih diperlukan  organisasi  pelaksana,  karena  di  dalam  organisasai  ada  kewenangan  dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan  berpandangan  positif  terhadap  suatu  kebijakan  akan  menghasilkan dukungan  positif  sehingga  lingkungan  akan  berpengaruh  terhadap  kesuksesan implementasi kebijakan.  Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi  benturan  sikap,  sehingga  proses  implementasi  terancam  akan  gagal.  Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.
Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam analisis implementasi kebijakan publik, yakni: (1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola  interaksi  yang  diimpikan  agar  orang  menetapkan  kebijakan  berusaha  untuk mewujudkan; (2) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi  baru  melalui  kebijakan  dan  subyek  yang  harus  berubah  untuk  memenuhi
11 Quade, E.S., Analysis for Public Decisions (New York: Elsevier Science Publisher, 1984), p. 310.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
kebutuhannya;  (3)  Organisasi  yang  sudah  melaksanakan,  yaitu  biasanya  berupa  unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplemantasikan kebijakan; dan (4) Faktor  lingkungan,  yaitu  elemen  dalam  lingkungan  yang  memengaruhi  implementasi kebijakan. Aspek-aspek tersebut merupakan bagian dari dimensi konteks implementasi dalam model proses politik dan administrasi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.
c) Orang dengan Gangguan Jiwa
Gangguan jiwa merupakan akibat dari keadaan yang tidak normal, yaitu karena ketidakmampuan dalam penyesuaian, baik yang berhubungan dengan fisik maupun yang bersifat batin. Gangguan jiwa menurut Frederick H. Kanfer dan Arnol P. Goldstein adalah adanya kesulitan yang dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan tentang kehidupan dan juga sikapnya terhadap diri sendiri. 12 Menurut Kartini Kartono  gangguan  jiwa  disebut  dengan  mental  disorder  atau  gangguan  mental  yang mempunyai arti:
“Sembarang bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri yang serius sifatnya terhadap  tuntutan  kondisi  yang  mengakibatkan  ketidak  mampuan  tertentu. Sumber  gangguan/kekacauannya  bisa  bersifat  psikogenesis  atau  organis, mencakup  kasus-kasus  reaksi  psikopatus  dan  reaksi-reaksi  neurotis  yang gawat” 13
Seseorang  yang  menderita  gangguan  jiwa,  kepribadiannya  terganggu  dan selanjutnya menyebabkan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan wajar dan tidak sanggup memahami masalahnya. Sering kali orang yang terganggu jiwanya tidak merasa bahwa  dirinya sakit jiwa, sebaliknya  dia menganggap dirinya normal saja, bahkan dia menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Penderita tidak mampu mengadakan relasi sosial dengan dunia luar, sering terputus sama sekali dengan realitas hidup.
Relasinya terhadap stimulus internal dan eksternal selalu keliru dan merugikan dirinya. Emmil Krapli 14 membagi gangguan psikosis menjadi dua kategori utama, yaitu:
1) Gangguan Skizofrenia
Skizofrenia  memiliki  ciri  diantaranya  pengunduran  diri  dari  atau  kurangnya perhatian  terhadap  kenyataan  bersama  dengan  disorganisasi.    Stimulun-stimulun
12 Syahmnan Zaini, Penyakit Rohani dan Pengobatannya (Surabaya: Al-Ikhlas, tt), p. 124.
13 Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid II (Jakarta: Rajawali Press, 1983), p. 257.
14 Yustinus Semium, Kesehatan Mental 3 (Yogyakarta: Kanisius, 2006), p. 20.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
kognitif  skizofrenia  meliputi  delusi,  halusinasi,  dan  disorganisasi  proses  pikiran.    Ada lima  tipe  utama  dan  klasik  dari  gangguan  skizofrenia  yaitu  skizofrenia  tidak  teratur (hebefrenik),  skizofrenia  katatonik,  skizofrenia  paranoid,  skizofrenia  residual,  dan skizofrenia  yang  tidak  terperinci. 15 Klasifikasi  tersebut  semata-mata  berdasarkan gambaran simtom dan bukan berdasarkan  penyebabnya, dimana perbedaan-perbeaan tidak  ditetapkan  dengan  jelas.  Diakui  ada  banyak  tumpang  tindih  di  antara  kelima kelompok  utama  skizofrenia  itu  dan  kadang  simtom-simtom  yang  dominan  berubah dengan jelas pada penderita yang sama selama berlangsungnya penyakit sehingga terjadi juga perubahan diagnosis.

## 2) Gangguan Bipolar
Gangguan ini disebabkan oleh abnormalitas dalam metabolisme tubuh. Gangguan ini  dibagi  menjadi  tiga  tipe,  yakni  tipe  manik,  tipe  depresif,  dan  tipe  campuran.  Tipe manik apabila suasana hati seseorang yang dominan adalah mania atau waham pasien begitu sangat gembira sehingga ia berbicara sangat cepat dengan kata-kata yang tidak karuan. Tipe depresif apabila suasana hati seseorang sedang depresi, pasien sama sekali tidak  responsif,  tidak  mau  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  atau  menunggu  lama sebelum  menjawab.  Tipe  campuran  artinya  gambaran-gambaran  simtomnya  adalah manik dan depresif tercampur dan berubah-ubah dalam jangka waktu beberapa hari. 16
Dalam penelitian ini, ODGJ yang akan menjadi perhatian adalah para  ODGJ yang dipasung di masyarakat yang tidak lain adalah dari pihak keluarga sendiri. ODGJ yang ditemukan  dalam  penelitian  ini  memiliki  latar  belakang  yang  berbeda-beda,  namun secara umum ODGJ mengalami gangguan mental dalam penelitian ini diperlukan usaha yang maksimal.
Namun  jika  ada  kerjasama  antar  stakeholder  yang  solid,  tidak  menutup kemungkinan  ODGJ  dapat  disembuhkan  dan  dapat  bersosialisasi  dengan  masyarakat setempat tanpa adanya intimidasi dari orang lain.

## C. Metodologi Penelitian

## 1. Sampel Penelitian
15 Kendall, P.C dan Hammen, C. Abnormal Psychology: Understanding Human Problems , 2nd edition (Boston: Houghton Mifflin Company, 1998), p. 141.
16 Ibid ., p. 106.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
Sampel  adalah  kelompok  kecil  yang  diamati  dan  dan  merupakan  bagian  dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.17 Adapun alasan peneliti dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah alasan biaya dan faktor  ekonomi,  ketelitian  dalam  penelitian,  penghematan  waktu,  dan  populasi  tak hingga.  Sampel lapangan yang menjadi subjek penelitan ini adalah dinas terkait dalam hal ini wawancara mendalam terhadap Dinas Kesehatan beserta Dinas Sosial, perwakilan puskesmas setiap kabupaten/kota, beserta keluarga pasien pasung. Metode pengambilan sampel secara acak, sedangkan lokasi penelitian dilakukan Kabupaten Kulon Progo, Jawa Timur.
Lokasi Sampel Penelitian Kab. Kulon progo Dinas Kesehatan (Seksi P2PTM) Dinas Sosial (Rehabsos) Puskesmas Lendah II Puskesmas Panjatan Keluarga Pasien Pasung Lendah II (1)
Keluarga Pasien Pasung Sentolo I (1) Keluarga Pasien Pasung Panjatan (2) Rumah Sakit Grhasia

## 2. Teknik Pengambilan data
a) Observasi
Observasi yang dilakukan oleh peneliti diawali dari observasi terhadap isi pergub atau pedoman penanggulangan pemasungan. Hal ini bertujuan agar objek serta subjek penelitian dapat ditelaah dengan baik.  Dalam hal ini dilakukan review book mengenai kandungan  buku  pedoman  penanggulangan  bebas  pasung.  Kemudian  observasi  yang dilakukan  oleh  peneliti  adalah  kunjungan  kepada  pihak  keluarga  yang  melakukan pemasungan  terhadap  ODGJ.  Hal  ini  bertujuan  ini  melihat  sejauh  mana  implementasi pergub di ranah keluarga ODGJ yang melakukan pemasungan serta pemahaman mereka terkait pergub ini. Selanjutnya dilakukan beberapa percakapan dalam bentuk wawancara dan recording terhadap  pemangku  kebijakan  yang  terkait.  Setelah  itu  peneliti  ikut mendampingi home  visit yang  dilakukan  oleh  pihak  Rumah  Sakit  Grhasia.  Dari  proses
17 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 2011), p. 124.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
itulah peneliti mulai memahami bagaimana alur kebijakan pergub penanggulagan pasung berproses.

## b) Wawancara
Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data mengenai implementasi Pergub  DIY  mengenai  bebas  pasung  terhadap  ODGJ  serta  faktor  penghambat  dan pendukungnya.  Subjek wawancara adalah stake holder terkait yang diantaranya adalah Pejabat Instansi Dinas Sosial DIY,  Pejabat Instansi Dinas Kesehatan yang membidangi, Pejabat perwakilan Puskesmas Panjatan dan Lendah II, Pejabat Perwakilan Rumah Sakit Grhasia  DIY  yang  membidangi,  Keluarga  ODGJ  yang  pernah/sedang  melakukan pemasungan.

## c) Dokumentasi
Dalam  metode  dokumentasi  ini,  peneliti  dapat  melengkapi  data  yang  tidak didapatkan dengan metode sebelumnya, sehingga dijadikan sebagai penguat data.  Jika diizinkan  oleh  lembaga  yang  diteliti,  peneliti  akan  menampilkan  dokumentasi  yang berkaitan dengan penelitian yang ada di lapangan. Metode yang digunakan berupa data yang sudah diberikan izin dari pihak terkait dengan transkrip wawancara terhadap pihak terkait.

## 3. Waktu yang diperlukan untuk penelitian
Penelitian  ini  mulai  pada  Januari  dan  berakhir  dipertengahan  Maret  2017. Persyaratan  administrasi  membuat  peneliti  menunggu  sedikit  lama  hingga  surat  izin penelitian selesai sehingga peneliti baru memulai penelitian  untuk mendapatkan data dari pihak terkait. Setiap kabupaten memiliki batasan atau hambatan yang berbeda maka waktu  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  pun  tidak  sama.  Misalkan  kendala  dalam menemui narasumber atau melengkapi data-data yang dirasakan belum valid. Terlebih dalam  proses  home  visit  menemui  keluarga  korban  pemasungan  yang  tidak  terbuka dalam memberikan infromasi terkait ODGJ yang dipasung.

## D. Hasil Penelitian
Adapun hasil penelitan yang didapatkan oleh peneliti di lapangan menggunakan indikator  yang  tertera  di  Pergub  Penanganan  Pasung  Nomor  81  Tahun  2014  adalah indikator untuk Kabupaten Kulon Progo:
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882

## a. Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) 18
TPKJM  merupakan  singkatan  dari  Tim  Pengarah  Pelaksana  Kesehatan  Jiwa Masyarakat.  TPKJM  ini  dibentuk  oleh  gubernur  yang  melingkupi  wilayah  Daerah Istimewa Yogyakarta yang susunan personalia TPKJM ini ditetapkan dengan keputusan gubenur.  Di  tingkat  Kabupaten/kota  dan  tingkat  kecamatan  TPKJM  di  bentuk  oleh bupati/walikota.  Untuk  kabupaten  Kulon  Progo,  dari  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Ari seperti yang tertera di bawah ini:
“sedangkan untuk kabupaten Kulonprogo sendiri sudah ada STOK baru, tapi SK nya masih lama.  Sebenarnya, TPKJM sudah terbentuk 2004 yang lalu, cuma SK nya tidak ada. TPKJM  ada  koordinasi  di  tahun-tahun  sebelumnya.    Memang  TPKJM  terlewatkan  untuk tahun ini di Dinas Kesehatannya. Tapi, di tingkat kecamatan dan desa sudah ada” 19
Dari  pernyataan  Ibu  Ari  diatas  dapat  dilihat  bahwasannya  di  Kabupaten  Kulon Progo sudah terbentuk TPKJM semenjak 2004, namun hanya sekedar koordinasi.  Untuk tahun  ini  STOK  baru  dan  yang  merencanakan  seksi  yang  lain  dan  tidak  diusulkan sehingga  TPKJM  terlewati  untuk  tahun  ini.  Sedangkan  untuk  puskesmas  terdapat kegiatan  pembinaan  di  setiap  kecamatan.    Untuk  pelayanan  kesehatan  jiwa  ada  21 puskesmas.  Namun,  untuk  TPKJM  yang  sudah  memiliki  SK  baru  3  kecamatan  dari  12 kecamatan.  Di tingkat kabupaten  dan  kecamatan belum  terlaksana dengan  maksimal, hanya sebatas koordinasi.  Jikapun sudah ada yang berjalan, namun belum dibuatkan SK. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwasanya TPKJM dipengaruhi oleh perencanaan yang  disusun  begitupun  dengan  anggarannya.    Dengan  kata  lain,  belum  terlihat implementasi yang signifikan dari Kabupaten Kulon Progo.
b. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)
RBM  dilaksanakan  di  tingkat  desa/kelurahan  bahkan  dusun  dan  berlangsung sepanjang waktu, dengan memanfaatkan potensi sumber daya setempat melalui berbagai kegiatan.  RBM  dilaksanakan  melalui  usaha  bersama  di  antara  ODGJ,  keluarga, masyarakat, untuk mencapai tingkat  kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial yang lebih baik.
18 Dinas Kesehatan D.I.Y , Peraturan Gubernur D.I. Y Nomor 81 Tahun 2014., p. 17.
19 Wawancara  bersama  Ibu  Ari,  Seksi  P2PTM  (Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Tidak Menular Dinas Kesehatan Kulon Progo pada tanggal 27 Maret 2017.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
Dalam Bab VIII pasal 34 yang ada di dalam pergub penanggulanan pasung, maka posisi RBM bisa lebih jelas sebagai berikut:
a) Masyarakat  dapat  membentuk  kelompok    Rehabilitasi  Berbasis  Masyarakat  untuk menanggulangi permasalahan kesehatan jiwa.
b) Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dibentuk dilaksanakan di tingkat desa.
c) Contoh  struktur  organisasi  Rehabilitasi  Berbasis  Masyarakat  dan  tata  kerjanya tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian  tak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.
Dalam penelitian ini didapati bahwa Kulon Progo masih belum maksimal dalam upaya  pengembangan  RBM.  Sebenarnya,  Rehabilitatif  ODGJ  sangat  penting  untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, dan mempersiapkan  dengan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat. Beberapa hal yang sangat penting diperhatikan antara lain sebagai berikut: pertama, ODGJ yang telah sembuh/stabil perlu dijaga supaya tidak kambuh kembali. Oleh karena itu, ODGJ yang telah sembuh tetap perlu mendapatkan ruang konsutasi kejiwaan serta pengembangan kepribadian. Konsultasi ini tentunya tidak hanya untuk ODGJ saja tetapi juga untuk keluarga dan lingkungannya. ODGJ salah satunya disebabkan karena faktor  “menganggur”  dan  tidak  memiliki  kesibukan.  Oleh  karena  itu,  pemberikan keterampilan kepada ODGJ yang telah stabil menjadi sangat penting, sehingga mereka dapat mandiri dalam bermasyarakat.

## c. Alur Penjangkauan Kasus Pasung 20
Program penjangkauan merupakan program bertujuan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan jiwa bagi keluarga ODGJ yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa. Program ini merupakan serangkaian tindakan untuk menjangkau ODGJ yang dipasung agar mendapat layanan kesehatan yang layak serta menjamin pemenuhan hak sosial bagi ODGJ.  Sesuai yang tertera dalam Bab V buku pedoman penanggulanan pasung mengenai penjangkauan kasus pasung ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya:
20 Dinas Kesehatan D.I.Y , Alur Penjangkauan Pasung,  Peraturan Gubernur DIY Nomor 81 Tahun 2014 (Yogyakarta: Buku Peraturan Gubernur, 2015), p. 30.
Penemuan kasus pasung dilaporkan ke tokoh masyarkat atau tenaga keseahtan puskesmas
Petugas kesehatan mengunjungi ODGJ yang dipasung Melaporkan hasil pada petugas kesehatan puskesmas
Verifikasi oleh kader kesehatan
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882

## Sumber: Pergub Penanggulangan pasung
Adapun penjelasan mengenai alur di atas adalah sebagai berikut: (1) penemuan kasus pasung dilaporkan ke tenaga kesehatan di puskesmas, kader kesehatan, pekerja sosial masyarakat atau tokoh masyarakat (2)  kader kesehatan melakukakan verifikasi laporan dengan mengunjungi ODGJ yang dipasung (3) setelah dipastikan adanya kasus pasung,  kader  kesehatan  melaporkan  hasil  pada  petugas  kesehatan  di  puskesmas  (4) petugas  kesehatan  Puskesmas  melakukan  verifikasi  atau  konfirmasi  laporan  dengan mengunjungi ODGJ yang dipasung (5) ODGJ dibebaskan untuk diperiksa dan dirawat (6) jika  ODGJ  tidak  memiliki  jaminan  kesehatan,  kader  kesehatan  atau  pekerja  sosial masyarakat melaporkan kasus tersebut ke perangkat desa untuk mengurus adminstrasi jaminan kesehatan (7) perangkat desa  mengurus persyarakatan jaminan kesehatan ke instansi atau SKPD terkait hingga dikeluarkannya kartu jaminan kesehatan bagi ODGJ (8) jika sarana di fasilitas kesehatan  tingkat pertama tidak mencukupi untuk penanganan ODGJ, maka akan dirujuk ke rumah sakit atau rumah sakit jiwa (9) pelaksanaan rujukan mengacu pada ketentuan Sistem Rujukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut peneliti beberapa hal penting tersebutlah yang masih perlu diperhatikan, peran stakeholder yang  tentunya  akan  bersentuhan  dengan  masyarakat  baik  itu  yang melakukan  pemasungan  maupun  masyarakat  yang  memerlukan  sosialisasi  lanjutan untuk  menghilangkan  stigma  negatif  maupun  kasus  pasung  yang  lebih  parah kedepannya. Maka TPKJM selaku salah satu penggerak kebijakan ditingkat pemerintah serta  memiliki  andil  untuk  memonitoring  serta  evaluasi  terhadap  Pergub  yang  sudah
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
dibuat.  RBM  (Rehabilitasi  Berbasis  Masyarakat)  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat bahkan dibentuk dari masyarakat itu sendiri untuk dapat membantu upaya puskesmas dalam melaporkan bahkan sebagai agent of control dalam masyarakat agar kasus pasung dapat  dilaporkan  kepada  pihak  puskesmas  serta stakeholder yang  berwenang  hingga menjangkau pada tahap upaya menghilangkan stigma negatif di keluarga dan masyrakat lingkungan sekitar terhdap ODGJ terlebih yang dipasung.
No Instansi/Lembaga Peran & Tugas 1 Bappeda Membantu dalam pengembangan program kesehatan jiwa. 2 Biro  Kesejahteraan Masyarakat Menyiapkan kebijakan kesehatan jiwa, mengkoordinasikan program kesehatan jiwa. 3 DPPKA Membantu  menyediakan  alokasi  dana  dan  mencarikan donor agency untuk  pengembangan  program  kesehatan jiwa. 4 Dinas Kesehatan Pengembangan  kebijakan  dan  strategi  program  kesehatan jiwa,  sistem  pelayanan  kesehatan,  pembinaan  program, promosi kesehatan. 5 Dinas Sosial Menyiapkan  rumah  rehabilitasi,  pengembangan  program pelatihan  ketrampilan  bagi  pasien post ranap  di  RSJ  dan pengembangan  program  pelatihan  ketrampilan,  konseling deteksi dini gangguan jiwa bagi pekerja sosial. 6 Rumah Sakit Jiwa Menyediakan layanan kesehatan jiwa, pembinaan kesehatan jiwa masyarakat. 7 Disperindagkop Mempromosikan,  memasarkan  hasil-hasil  ketrampilan dalam efek pameran ataupun perusahaan di tingkat daerah dan nasional. Memberi informasi adanya efen pameran dan edukasi kesehatan jiwa bagi karyawan. 8 Kemenag Menyiapkan kurikulum pendidikan pencegahan deteksi dini gangguan  kesehatan  jiwa,  penyalahgunaan  narkotika, penyimpangan  perilaku  seksual  di  sekolah  agama  dan pesantren. Melakukan  program  penanggulangan  gangguan  kesehatan jiwa,  narkotika,  psikososial,  kehidupan  harmonis  keluarga melalui  bimbingan  dan  penyuluhan  (dakwah/khotbah) melalui berbagai cetak dan elektronik.
Meningkatkan  kemampuan  konseling  bagi  petugas  BP-4 untuk menciptakan keluarga harmonis dan sakinah. Meningkatkan kualitas hidup bersama melalui peningkatan hidup bersama. 9 Dispora Menyiapkan kurikulum pendidikan pencegahan, penanggulangan,  penyuluhan,  peningkatan  kemampuan,
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
No Instansi/Lembaga Peran & Tugas peningkatan  kualitas  hidup,  peningkatan  pengetahuan masyarakat tentang deteksi dini gangguan jiwa,penyalahgunaan narkotika dan penyimpangan perilaku seksual bagi pendidikan dasar sd  pendidikan tinggi. 10  POLDA Menanggulangi masalah psikososial dengan gangguan jiwa, amuk dan penyalahgunaan Napza. 11  Satpol PP Menindaklanjuti  aduan  masyarakat  penanggulangan gangguan  jiwa  dan  mengirim  ke  panti  rehabilitasi  atau  ke RSJ. 12  Tim Penggerak PKK  Menghimpun,  menggerakan  dan  membina  potensi masyarakat, khusus keluarga untuk melaksanakan program PKK  termasuk  didalamnya  upaya  kesehatan  jiwa  melalui pemberian bimbingan, motivasi dan fasilitasi maupun upaya penyuluhan 13  Organisasi Profesi Tenaga  profesional  baik  secara  individu  maupun  melalui organisasi  profesi  atau  lembaga  pendidikan  tinggi  sangat dibutuhkan  perannya  dalam  perumusan  kebijakan  , penelitian dan evaluasi kegiatan peningkatan, pencegahan, pengobatan,  rehabilitasi  kesehatan  jiwa  masyarakat  serta meningkatkan  mutu  sumberdaya  manusia  kesehatan  jiwa masyarakat  melalui  pendidian  dan  pelatihan  yang berkelanjutan. 14  Lembaga  Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah LSM  dan  Organisasi  Non  Pemerintah  memainkan  peranan penting  dalam  meningkatkan  status  kesehatan  jiwa masyarakat  di  Indonesia  dan  dapat  menjangkau kelompoknya  dengan  kebutuhan  khusus  antara  lain kelompok  remaja,  agama,  wanita,  profesi  dan  kelompok– kelompok  lainnya  yang  biasanya  sulit  terjangkau  oleh pemerintah. Kegiatanya meliputi pemberdayaan
masyarakat, penyuluh, pelatihan, pemberian dukungan dan konseling.
Lintas sektor di atas sudah melalui tahap koordinasi hingga tahap evaluasi Pergub penanggulangan  pasung  yang  dilakukan  setiap  tahunnya  oleh  Dinas  Kesehatan  DIY. Maka seharusnya pihak-pihak terkait yang sudah ada di dalam tabel memiliki kewajiban untuk  penanganan  pasung,  meskipun  tugas  dan  fungsi  tersebut  belum  tertera  secara terperinci seperti didalam Pergub.
Jika dibuat alur yang jelas, maka stakeholder di atas tidak mengalami hambatan yang  berarti  dalam  penanganan  kasus  pasung  ini.  Karena  mereka  dirasakan  cukup memiliki  sinergi    di  lingkungan  masyarakat.  Terlebih  jika  masyarakat  biasa  di  luar
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
stakeholder berperan dalam merawat dan memberikan bimbingan kepada ODGJ dengan tidak harus dipasung melainkan diberikan penanganan khusus minimal konsumsi obat secara rutin dari puskesmas.
Sedangkan untuk alur penjangkauan sendiri, peneliti melihat bahwa alur yang ada di  dalam  pergub  adalah  upaya  yang  tidak  terlalu  sulit  untuk  dilakukan  oleh  para stakeholder bahkan masyarakat sekalipun, selama disekitar tempat ODGJ yang dipasung terdapat  puskesmas  dan  kantor  desa  untuk  mengurus  administrasi  yang  dibutuhkan. Maka, upaya selanjutnya adalah koordinasi yang baik antara pihak puskesmas dengan pihak rumah sakit jiwa (dalam hal ini Grhasia), maka pihak Rumah Sakit Grhasia dapat melakukan  penjemputan  dan  perawatan.  Seperti  yang  peneliti  temukan  di  lapangan, masih terdapat kekurangan pemahaman antara pihak puskesmas dan perangkat desa. Misalnya dengan hasil yang peneliti temukan seperti dibawah ini:
Sumber: Rumah sakit Jiwa Grhasia 21
Dengan  penemuan  alur  seperti  di  atas,  sekiranya  pembaca  dapat  membedakan alur yang ada di dalam pergub dan yang terjadi di lapangan. Tentu saja andil yang banyak dilakukan  adalah  oleh  Rumah  Sakit  Grhasia,  karena  beberapa  waktu  sesuai  dengan
21 Wawancara dengan Ibu Tyas salah satu tim Keswamas yang menangani prevensi kesehatan jiwa, Rumah Sakit Grhasia pada tanggal 29 Maret 2017.
Laporan dari Dinas Kesehatan Kab/kota RS Grhasia melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas terkait dan Dinkes terkait Kunjungan Puskesmasa dan berkoordinasi mengeani  pasien pasung di wilayah puskesmas tersebut Penjangkauan kepada keluarga yang melakukan pasung Pihak puskesmas melakukan rujukan ke RS Grhasia
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
kegiatan  yang  pernah  peneliti  ikuti  dengan  pihak  Rumah  Sakit  Grhasia.  Setelah  pihak Rumah Sakit Grhasia melakukan home visit ke korban pemasungan, barulah ada upaya dari  perangkat  desa  untuk  mengurus  persyaratan  administrasi  seperti  KTP,  Kartu Keluarga  serta  surat  jaminan  kesehatan.  Jika  masyarakat,  perangkat  desa  dan  pihak puskesmas  memahami  maksud  dari  isi  pergub  ini,  maka  tidak  perlu  menunggu  pihak Grhasia melakukan home visit terlebih dahulu .
Perbedaan  alur  penjangkauannya  terletak  pada  pembebasan  yang  seharusnya dilakukan oleh pihak puskesmas. Namun, peneliti melihat pembebasan dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Grhasia. Jika memang pembebasan yang dimaksud dalam pergub oleh petugas  kesehatan  dari  puskesmas,  tidak  menunggu  terlebih  dahulu  pihak  Grhasia melakukan kegiatan home visit /penjangkauan baru dilakukan pembebasan dan rujukan. Rujukan  seharusnya  bisa  langsung  dilakukan  oleh  petugas  kesehatan  dan  dibawa  ke rumah sakit atau rumah sakit jiwa terdekat untuk  dilakukan penanganan  lebih lanjut. Namun secara garis besar alur penjangkauan sudah mulai mendekati apa yang tertuang dalam pergub.
Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan  literatur dan praktek  inovasi bebas pasung  pemerintah daerah, maka penanganan ODGJ meliputi dua jenis yakni pelayanan kuratif  dan pelayanan  rehabilitatif.  Pelayanan  kuratif merupakan upaya menstabilkan kondisi    kejiwaan  pasien  mulai  dari  mendiagnosa,    pengurangan/  pemulihan  serta pengendalian.
Dalam  pelayanan  kuratif  ini  sangat  penting  peran  dari  keluarga/masyarakat, kepala  desa/lingkungan,  kader  kesehatan,  dokter  spesialis  dalam  mendukung keberhasilan  stabilisasi  DOGJ.    Selain  itu,  dukungan  fasilitas  pelayanan  kesehatan meliputi puskesmas dan jejaring, klinik pratama, dan praktik dokter dengan kompetensi pelayanan kesehatan  jiwa, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan rumah perawatan. Pada pelayanan kuratif ODGJ ini, beberapa hal yang sangat penting diperhatikan antara lain  partisipasi  masyarakat  untuk  melaporkan  ODGJ  terutama  yang  dipasung  dan menyerahkan  ke  fasilitas  kesehatan  jiwa  untuk  dilakukan  pemulihan  atau  stabilitasi kejiwaan.  Dalam  tahap  ini  sangat  penting  untuk  memberikan  kesadaran  kepada masyarakat  terkait  dengan  ODGJ, untuk itu media sosialisasi ODGJ  dan pasung sangat penting  untuk  dilakukan.  Selain  partisipasi  masyarakat,  sistem  jemput  bola  dari  tim
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
kesehatan  pemerintah  daerah  juga  sangat  penting.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan melakukan pemantauan kepada ODGJ.
ODGJ  dengan  kondisi  parah  yang  membahayakan  diri  sendiri/orang  lain mendapatkan  rujukan  untuk  perawatan  penstabilan  jiwa  di  rumah  sakit  jiwa  atau rumah/pondok ODGJ sampai pada kondisi tertentu dan dapat dilakukan perawatan di rumah.  ODGJ dengan kondisi ringan yang tidak membahayakan diri sendiri/orang lain dapat dilakukan pengobatan di rumah.  Pengobatan di rumah pada umumnya keluarga pasien  mendatangi  fasilitas  kesehatan  seperti  rumah  sakit/puskesmas  untuk memeriksaan  secara  rutin  dan  pengambilan  obat.  Namun,  pola  seperti  ini  sering  kali kurang efektif untuk keluarga miskin karena mereka sering kali terkendala dengan biaya tranportasi  ke  fasilitas  kesehatan.  Oleh  karena  itu,  tim  kesehatan  dapat  memberikan pelayanan  antar  obat  ke  pasien  dan  pemeriksaan  rumah  dengan  melibatkan  bidan desa/kader kesehatan. 22
Adapun  data pasung yang  terdapat di  Kabupaten Kulon Progo masih tergolong tinggi (peringkat II) diantara kabupaten lainnya yang ada di DIY.
KABUPATEN/KOTA TAHUN Total 2012 2013 2014 2015 2016 YOGYAKARTA 0 1 0 0 0 1 BANTUL 6 4 0 1 2 13 KULONPROGO 5 14 3 2 1 25 GUNUNGKIDUL 11 13 4 14 9 51 SLEMAN 4 3 2 7 2 18 JUMLAH 26 35 9 24 14 108
Data tersebut menjadi cambuk bagi para stakeholder dalam mengimplemantasikan  Pergub  penganggulanan  pasung.  Dengan  angka  pasung  yang cukup  tinggi  seperti  disebutkan  di  atas,  maka  upaya  penangananpun  harus  lebih digiatkan.

## E. Penutup
22 Wawancara dengan Ibu Sri Suwarni bagian kesehatan jiwa Puskesmas Moyudan pada tanggal 30 maret 2017
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
Pergub penanggulangan pasung dilihat dari indikator yang tertera di dalam buku pedoman,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  Pergub  Penanggulangan  Pasung belum  terimplemantasikan  dengan  baik  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  di  dalamnya. Secara review book terhadap buku pedoman tersebut, maka belum ada penjelasan  rinci mengenai jobdesk untuk dinas terkait, dalam hal ini, peneliti lebih melihat kepada ranah dinas  kesehatan  bukan  dinas  sosial.    Selain  itu,  di  dalam  pergub  masih  menjelaskan secara  umum  mengenai jobdesk serta  peran  dan  fungsi stakeholder yang  seharusnya memiliki andil dalam penanggulangan pasung. Pergub penanggulangan pasung tersebut hanya  membahas  untuk  tingkat  daerah  dan  kabupaten  saja,  ini  mengakibatkan kebingungan  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  dinas  terkait  untuk  proses penanggulangan pasung.  Maka diperlukan upaya yang lebih keras dalam pelaksanaan fungsi  dan  peran  yang  tertera  dalam  pergub  penanggulangan  pasung  seperti keberfungsian  Tim  Pengarah  Kesehatan  Jiwa  masyarakat  (TPKJM)  dengan  lebih memperhatikan fungsi dan perannya dalam penanganan ODGJ yang dipasung.
Begitu pula dengan Rehabilitasi Berbasis  Masyarakat melalui usaha bersama di antara  ODGJ,  keluarga,  masyarakat  untuk  mencapai  tingkat  kesehatan,  pendidikan, pekerjaan, dan  pelayanan sosial yang lebih baik.  Selain, TPKJM dan RBM maka peran besar puskesmas yaitu adanya rawat inap sebagai bentuk perawatan yang intensif bagi ODGJ untuk bisa melakukan observasi perilaku untuk menilai kemampuan diri ODGJ dan peran  keluarga  dalam  merawat  anggota  keluarga  dengan  masalah  kesehatan  jiwa, contohnya  dalam  hal  keluhan  ODGJ  dan  keluarganya.  Dalam  hal  ini  keluarga  belum memahami  mengenai  alur  penanggulangan  pasung  serta  pergub  dalam  proses penjangkauan  hingga  dilakukannya  rujukan  sampai  pada  rumah  sakit.  Untuk  ranah peksos  sendiri,  belum  mendapatkan jobdesk yang  jelas  untuk  penanganan  pasung  di masyarakat.
Peneliti menemukan masih terdapat perbedaan alur penjangkauan diantara yang tertera  di  dalam  Pergub  dan  alur  penjangkauan  yang  peneliti  temukan  di  lapangan. Dalam  hal  ini,  peneliti  ketika  melakukan  penjangkauan  dengan  pihak  Grhasia  tidak terlebih  dahulu  mendapatkan  perawatan  dari  fasilitas  kesehatan  I  yaitu  puskesmas namun  langsung  dilakukannya  rujukan  ke  Rumah  Sakit  Grhsia.    Hal  ini  terjadi dikarenakan, pihak puskesmas belum memiliki fasilitas rawat inap untuk merawat ODGJ.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
Maka dari itu, masih sangat dibutuhkan controlling dari pihak pemerintah daerah Kulon Progo khususnya dari dinas kesehatan dalam upaya menekan angka pemasungan yang terjadi  di  dalam  masyarakat.  Tidak  hanya controlling ,  namun  dibutuhkannya  juga evaluasi untuk menindaklanjuti sudah  sejauh mana implementasi Pergub  Penanganan Pasung di Kab. Kulon Progo.
Begitu  pun  dengan  pasca  perawatan  dari  Rumah  Sakit  Jiwa  Grhasia  yaitu rehabilitasi sosial, tetap harus adanya pengawasan dan pendampingan dari pihak rumah sakit  karena  tidak  menutup  kemungkinan  pada  proses  rehabilitasi,  kejiwaan  ODGJ mengalami  gangguan  kembali.  Mengingat  keefektifan  program  rehabilitasi  yang diselenggarakan dinas sosial belum tentu maksimal. Terlebih ketika ODGJ dipulangkan kembali  kepada  keluarga,  diperlukan  peran  keluarga  dalam  menjalankan  peran “membantu” ODGJ untuk pemulihan tingkat lanjut.  Seperti pemberian obat secara rutin dan melatih sistem motorik ODGJ agar lebih berkembang sesuai dengan harapan tidak terjadinya “repasung”.

## DAFTAR PUSTAKA
DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley. 2005. Social Work: An Empowering Profession. Boston: Pearson.
Foucault, Michael. 1999. Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan . Yogyakarta :Pustaka Pelajar. Hogwood, B. W. dan L.A. Gunn. 1990. Policy Analysis for the Real World . Oxford: Oxford University Press.
Irmansyah I, Prasetyo Y. and Minas H. 2009. Human rights of persons with mental illness in  Indonesia:  more  than  legislation  is  needed ’,  International  Journal  of  Mental Health  Systems,  3,  1,  p.  14,  MEDLINE  with  Full  Text,  EBSCO  host,  viewed  11 September 2014.
Kartono, Kartini. 1983. Patologi Sosial Jilid II . Jakarta: Rajawali Press.
Kebung,  Konrad.  1997. Michael  Foucault  Parrhensia  dan  Persoalan  Mengenai  Etika . Jakarta: Obor.
Kendall, P.C dan Hammen, C. 1998. Abnormal Psychology: Understanding Human Problems (2nd ed). Boston: Houghton Mifflin Company.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.882
Sedarmayanti  dan  Syarifudin  Hidayat.  2011. Metodologi  Penelitian .  Mandar  Maju: Bandung.
Semium, Yustnus. 2006. Kesehatan Mental 3 . Yogyakarta: Kanisius.
Suharto, Edi. 2013. Kebijakan Sosial . Bandung: Alfabeta.
Zaini, Syahmnan. Penyakit Rukhani dan Pengobatannya , Surabaya: Al-Ikhlas, tt.