Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan
Istifara Suci Pangestuning Ajeng 1
Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Indonesia.
Email: IstifaraSPA@gmail.com
Wadhan 2 * Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Indonesia.
Email:wadhan.febi@gmail.com
*Corresponding Author
Abstract:
This research aims to determine the influence of the regional financial accounting system and internal  control  system  on  the  quality  of  the  regional  government's  financial  reports  in Pamekasan Regency. This research uses quantitative methods with causal associative research. This research was conducted on 35 SKPDs in Pamekasan Regency. The population and sample are the Head of SKPD and Head of SKPD Finance with 2 respondents in each agency. The results of the research show that the regional financial accounting system variable obtained a value of tcount > ttable, namely 4.914 > 1.670 with a significance value of 0.000 < 0.05, which means that the regional financial accounting system partially has a positive and significant effect. The internal control system variable obtained a value of tcount > ttable, namely 6.019 > 1.670 with a significance value of 0.000 < 0.05, which means that the internal control system partially has a positive and significant effect. Based on research on the F test, the Fcount > Ftable value is 114.849 > 3.15 and the significant value is 0.000 < 0.05.
Keywords : Regional Financial Accounting System.

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Penelitian ini dilakukan pada 35 SKPD yang berada di Kabupaten Pamekasan. Populasi dan sampel yaitu Kepala SKPD dan Kepala Bagian Keuangan SKPD dengan responden sebanyak  2  orang  pada  tiap  instansi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  sistem akuntansi keuangan daerah memperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 4,914 > 1,670 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan.  Pada  variabel  sistem  pengendalian  internal memperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 6,019 > 1,670 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, yang artinya sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan.  Berdasarkan  penelitian  pada  uji  F  memperoleh  nilai  F hitung >  F tabel yaitu  sebesar 114,849 > 3,15 dan nilai signifikan yaitu sebesar 0,000 < 0,05. Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
Istifara Suci Pangestuning Ajeng, Wadhan

## PENDAHULUAN
Tata Kelola pemerintah yang baik merupakan cerminan sebuah keberhasilan dalam  menjalankan  tugas  untuk  membangun  negara  sesuai  dengan  yang direncanakan 1 . Agar efektif dan efisien dalam menyelenggarakan tata Kelola yang baik maka  pemerintah  pusat  mendelegasikan  kepada  pemerintah  daerah  yaitu  dengan desentralisasi  atau  otonomi  daerah 2 . Good  governance merupakan  suatu  konsep dimana proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama sebagai hasil dari suatu konsensus yang dicapai  oleh  pemerintah,  warga  negara,  dan  sektor  swasta  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. 3
Pemerintah  adalah  entitas  pelapor  yang  harus  membuat  laporan  keuangan sebagai  bentuk  pertanggungjawabannya  karena  pemerintah  menguasai  dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan, penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat, dan terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut. 4 Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan untuk mengetahui proses pengelolaan dan  penilaian  kinerja  yang  menjadi  wujud  pertanggungjawaban  bahan  untuk pengambilan keputusan pada bidang keuangan 5 .
Pemerintah  yang  baik  ini  merupakan  suatu  bentuk  keberhasilan  dalam menjalankan  tugas  untuk  membangun  negara  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah direncanakan.  Untuk  pencapaian  tujuan  tersebut  setiap  pemerintah  harus  dapat mengelola sumber daya yang ada, salah satunya yang terpenting adalah keuangan.
Laporan  keuangan  untuk  mendukung  pembuatan  keputusan  ekonomi,  sosial, dan  politik  tersebut  meliputi  informasi  yang  digunakan  untuk  a)  membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan  yang  terkait  dengan  masalah  keuangan  dan  ketentuan,  serta  d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. 6
1 Nadia Dwi Irmadiani, “2792-7524-1-Pb,” Pulic Service and Governance Journal 03, no. 01 (2022): 67–79, file:///C:/Users/WADHAN/Downloads/SIA/2792-7524-1-PB.pdf.
2 Frederic Winston Nalle, Kamilaus K Oki, and Putra M M Sangaji, “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,” Inovasi 17, no. 1 (2021): 184– 97, https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle et al. - 2021 - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pe.pdf.
3 Nunuy Nur Afiah, Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi (Jakarta: Kencana 2020), 1.
4 Enita Binawati dan Cyrenia Tri Nindyaningsih, “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Dinas-Dinas  SKPD  Di Kabupaten Klaten)”, Optimal, Vol. 19, No.1, Maret 2022, 20.
5 Pegi Aprisyah and Anik Yuliati, “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu),” Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) 5, no. 2 (2021): 1855–69.
6 Freddy Semuel Kawatu, Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik , (Yogyakarta: Cv. Budi Utama 2019), 7.
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan
Penyusunan  laporan  keuangan  yang  berpedoman  pada  standar  akuntansi pemerintah  sesungguhnya  adalah  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  laporan keuangan  serta  kinerja  pemerintah,  agar  supaya  laporan  keuangan  dan  kinerja pemerintah  yang  dimaksud  dapat  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 7
Hal  yang  mungkin  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  adalah  manfaat  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berdasarkan standar  akuntansi  pemerintahan  daerah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan  standar  akuntansi  pemerintah. 8 Akuntabilitas  merupakan  bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Undang-udang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  keterbukaan  informasi  publik diantaranya  yaitu  mengenai  laporan  keuangan  yang  benar,  akurat,  dan  tidak menyesatkan. Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. 9
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung dan menguji sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan  dan  menguji  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  merupakan  kumpulan  dari subsistem-subsistem yang di dalam setiap subsistem tersebut peraturan yang harus diikuti  dalam  rangka  mengumpulkan  dan  mencatat  data  keuangan,  kemudian mengolah  data  tersebut  menjadi  berbagai  laporan  keuangan  untuk  pihak  eksternal maupun  internal  pemerintah  daerah.  Sistem  akuntansi  pemerintah  daerah  disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi  tersebut  bisa  berakibat  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  kurang berkualitas. Laporan keuangan merupakan salah satu media bagi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik.
7 Novtania Mokoginta, dkk, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, No. 02, Tahun 2017, 874.
8 Nuraini Ismail, dkk, “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pengendalian Internal, Dan Teknlogi  Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nagekeo”,  Open Journal Systems, Vol. 15 No. 12 Juli 2021, 5889.
9 Dito  Aditia  Darma  Nasution,  Monograf    Analisis  Faktor-Faktor  Yang    Mempengaruhi  Kualitas  Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia 2019), 1.
Istifara Suci Pangestuning Ajeng, Wadhan
Akuntansi  keuangan  daerah  adalah   akuntansi  yang  dipakai  oleh pemerintah daerah dalam melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara  pemerintahan  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945.  Pemerintah  daerah  adalah  Gubernur,  Bupati,  atau  Walikota,  dan  Perangkat Daerah  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. 10 Sistem  akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai “sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011, sistem akuntansi  keuangan  daerah  dapat  diartikan  serangkaian  prosedur  mulai  dari pengumpulan  data,  pencatatan,  peng-ikhtisaran  sampai  dengan  proses  pelapopran keuangan  dalam  rangka  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  APBD  yang  dapat dilakukan secara manual maupun secara aplikasi computer.
Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan  pemerintah  derah  yang  dapat  dinilai  denga  uang  termask  di dalamnya  adalah  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban daerah tersebut 11 .
Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah dapat memenuhi tuntutan masyarkat dalam meningkatkan transpransi dan akuntabilitas lembaga publik. 12 Sistem  akuntansi  pemerintahan  daerah  menurut  pasal  232  ayat  (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/  atau  kejadian  keuangan  serta  pelaporan  keuangan  dalam  rangka mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  APBD  yang  dapat  dilakukan  secara  manual atau  menggunakan  aplikasi  komputer. 13 Untuk  menyelenggarakan  akuntansi pemerintahan  daerah,  kepala  daerah  menetapkan  sistem  akuntansi  pemerintahan daerah  dengan  mengacu  pada  peraturan  daerah  tentang  pokok-pokok  pengelolaan keuangan  daerah,  disusun  dengan  berpedoman  pada  prinsip  pengendalian  internal dan standar akuntansi pemerintah. 14
10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta 2005.
11 maryam dan ikhbar Husna, “Yang Lebih Besar Dari Nilai T,” Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kab Aceh Besar 4, no. 2 (2022): 206–14.
12 Tuti Herawati, Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School De?i Nopianti, and Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School Abstrak, “10-1-34-1-10-20200225,” STAR – Study & Accounting Research | Vol XIV, No. 2 - 2017 XIV, no. 2 (2017).
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta 2006.
14 Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 84.
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan

## Sistem Pengendalian Internal
Sistem  pengendalian  internal  adalah  seperangkat  prosedur  dan  kebijakan untuk melindungi asset atau kekayaan organisasi atau lembaga dari penyalahgunaan, menjamin  tersedianya  informasi  akuntnasi  yang  akurat  dan  memastikan  seluruh pegawai telah mematuhi peraturan perundang-undangan serta kebijakan manajemen yang berlaku 15 .
Sistem  pengendalian  internal  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah sangat  penting  dan  harus  kita  perhatikan,  agar  tercapai  efisiensi,  kemanfaatan  dan pencegahan  kerugian  keuangan  nasional,  sehingga  dapat  memberikan  manfaat  bagi masyarakat dan daerah. Sistem Pengendalian Internal merupakan proses integral dari tindakan  dan  aktivitas  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh karyawan untuk memberikan jaminan yang memadai bagi pencapaian tujuan organisasi. 16 Adapun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Review  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah pasal 1 ayat (10), mendefinisikan “sistem pengendalian intern al adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai  dalam  pencapaian,  efektifitas,  efisiensi,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan”. 17 Unsur sistem pengendalian internal dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada  unsur  Sistem  Pengendalian  Internal  yang  telah  dipraktikan  di  lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi: 18
1. Lingkungan Pengendalian ( Control Environment )
2. Penilaian Resiko ( Risk Assesment )
3. Kegiatan Pengendalian ( Control Activities )
4. Informasi dan Komunikasi ( Information and Communication )
5. Pemantauan ( Monitoring )
Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas  serta  media  informasi  akuntansi  untuk  bisa  menyampaikan  hasil  kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau  melebihi  kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Laporan  keuangan  pemerintah  yang berkualitas  merupakan  salah  satu  indikator  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. 19
15 Arika Shofa, Khuznatul Zulfa Wafirotin, and Iin Wijayanti, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Madiun),” ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 6, no. 1 (2022): 128–44, https://doi.org/10.24269/iso.v6i1.1136.
16 Sri  Dewi  Anggadini,  dkk,  “Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah:  Dampak  Dari  Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”, Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 12, No. 2, Mei– Agustus 2021, 166.
17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jakarta 2008.
18 Oka  Reza  Aditya,  “Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan”,  Jurnal Sikap, Vol 2, No. 1, 2017, 52
19 Dito Aditia Darma Nasution, Ibid, 2.
Istifara Suci Pangestuning Ajeng, Wadhan
Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Informasi dalam laporan  keuangan  pemerintah  dikatakan  berkualitas  jika  informasi  tersebut memenuhi  kriteria  dalam  akuntansi  pemerintahan  yaitu  relevan  (relevance),  andal (reability),  dapat  dipahami  (understandability),  dan  dapat  di  bandingkan (comparability). 20 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan  merupakan  laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  entitas  pelaporan  (PP  No.  71,  2010)  dan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya. Sedangkan  tujuan  umum  laporan  keuangan  yaitu  menyajikan  informasi  mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 21
Fenomena  pelaporan  keuangan  pemerintah  di  Kabupaten  Pamekasan merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 kali berturut-turut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran”  penyajian  laporan  keuangan  dan  bukan  merupakan  “jaminan”  bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya.
Meski  mendapatkan  Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP)  secara  berturut-turut, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 terhadap  delapan  pemerintah  daerah,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  masih menemukan  beberapa  permasalahan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah. Permasalahan  tersebut  di  antaranya: terdapat  pengelolaan  dan  penatausahaan  Aset Tetap yang masih belum memadai, terdapat penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masih belum memadai, terdapat kebijakan akuntansi  pemerintah  daerah  yang  belum  sepenuhnya  memadai,  terdapat Penatausahaan Persediaan atas bantuan COVID-19 Tahun Anggaran 2021 yang masih belum memadai, terdapat kemahalan harga Pengadaan Barang Penanganan COVID-19 dari  Belanja  Tak  Terduga,  terdapat  kekurangan  volume  atas  pelaksanaan  Paket Pekerjaan  Belanja  Modal,  terdapat  pencatatan  dan  pertanggungjawaban  Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar yang masih belum memadai, terdapat pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) yang masih kurang memadai.
20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta 2010.
21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta 2010.
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan
Sebelum  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Tahun  Anggaran  2021  diserahkan,  BPK  telah  meminta  tanggapan  kepada delapan pemerintah  daerah atas  Konsep  Hasil  Pemeriksaan  BPK,  termasuk  rencana aksi  yang  akan  dilaksanakan  oleh  ke  delapan  pemerintah  daerah  tersebut.  Dengan demikian,  rekomendasi  BPK  atas  beberapa  permasalahan  yang  ditemukan  dalam pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel. Fenomena ini melanggar ruang  lingkup  kualitas  laporan  keuangan  yang  tidak  relevan  dalam  arti  tidak  tepat waktu akibat masalah pengelolaan aset yang belum terselesaikan, tidak lengkap, dan tidak tuntas, karena masih terdapat masalah yang harus ditindaklanjuti. 22
Penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  yang  akuntabel  serta  dengan pengendalian  yang  bersistem  dan  terorganisir  akan  mampu  memberikan  pengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintahan.  Penerapan  sistem  akuntansi keuangan  yang  terarah  diatur  dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Laporan  keuangan  merupakan  laporan  yang terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh suatu  entitas  pelaporan.  Dengan  demikian,  SAP  merupakan  persyaratan  yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. 23
Enita  dan  Cyrenia,  menyatakan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh  positif  dan  sistem  pengendalian  internal  juga  berpengaruh  positif terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Nuraini,  Apriana,  dan Elsensiana,  menyatakan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh signifikan dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Adanya  dukungan  sistem  pengendalian  internal  yang  kuat  tentunya  akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penilaian kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan berdasarkan kriteria sistem pengendalian  internal.  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  selaku  auditor  eksternal senantiasa menguji kekuatan. Sistem pengendalian ini dalam setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan ruang lingkup pengujian yang akan dilaksakannya 24 .
22 Pamekasan  Hebat, Laporan  Keuangan  Pemkab  Pamekasan  2020  Raih  Predikat  WTP , https://pamekasanhebat.com/2021/05/25/laporan-keuangan-pemkab-pamekasan-2020-raih-predikat-wtp/ (Diakses Pada 2 April 2022).
23 Ira  Gustina,  “Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2021, 57.
24 DPR, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.,” 2004,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKE
Istifara Suci Pangestuning Ajeng, Wadhan

## Kualitas Laporan Keuangan
Kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki beberapa  kriteria,  diantaranya:  (a)  kesesuaian  dengan  SAP,  (b)  kecukupan pengungkapan,  (c)  kepatuhan  terhadap  perundang-undangan,  (efektivitas pengendalian  internal.  Kualitas  laporan  keuangan  berpengaruh  pada  akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik, maka akan dapat mempertanggungjawabkan  atas  laporan  keuangan  yang  dibuat.  Laporan  keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dengan dari faktor kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas  sumber  daya  manusia  merupakan  suatu  kemampuan  yang  dimiliki  oleh seseorang  dalam  suatu  organisasi  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsinya  atau kewenangannya  untuk  mencapai  tujuan  secara  efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu, kapasitas  sumber  daya  manusia  memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan 25 .
Untuk  pengambilan  sebuah  keputusan,  maka  hasil  laporan  keuangan  harus ditampilkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang mudah dimengerti dan dipahami oleh  para  pengambil  keputusan.  Pengambil  keputusan  yang  dimaksud  adalah  para pengguna  laporan  keuangan  baik    pihak  internal  atau  pihak  eksternal.  Dan  secara umum  bahwa  laporan  keuangan  mencerminkan  dampak  peristiwa  periode sebelumnya  dan  tidak  perlu  mengandung  informasi  non  keuangan  dan  laporan keuangan tidak memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan 26 .
Dalam  mengambil  keputusan  kualitas  laporan  keuangan  harus  memberikan informasi pada laporan keuangan yang disajikan tersebut dapaat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya, laporan keuangan harus menyajikan fakta secara jujur serta relevan sehingga sehingga laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan 27 . Kualitas atau mutu dapat dinilai dengan tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Sehingga karakteristik kualitatif harus dipenuhi dalam suatu laporan keuangan  agar  dapat  dinilai  sebagai  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Adapun karakteristik kualitatif dari suatu laporan keuangan adalah sebagai berikut: 28
wjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2F kanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo. 25 Emilianus Eo Kutu Goo and Paulus Libu Lamawitak, “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka,” Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI) 5, no. 2 (2021): 98–110, https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4440.
26 Reza Ilham Putra and Halmawati Halmawati, “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuang Daerah, Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” Jurnal Eksplorasi Akuntansi 4, no. 3 (2022): 589–97, https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.479.
27 Nishrina Atharrizka, Yayuk Nurjanah, and Toni Andrianto, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” Jurnal Informatika Kesatuan 1, no. 2 (2021): 107–16, https://doi.org/10.37641/jikes.v1i2.889.
28 Siska  Yulia  Defitri,  “Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, Jurnal Benefita 3 (1) Februari 2018, 68.
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan
1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Dalam Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.

## Lokasi Dan Objek Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Instansi  Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan yang berlokasi di jalan Kabupaten No.107, Sumur Putih, Bugih, Kabupaten Pamekasan, Jawa  Timur,  69317.  Objek  penelitian  ini  adalah  bagian  keuangan  pada  SKPD  di Kabupaten Pamekasan.

## Populasi Dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Kepala SKPD dan kepala Bagian Keuangan  SKPD.  Sedangkan  Sampelnya  adalah  menggunakan  Non  probability sampling  (Purposive  sampling) sebanyak dua orang  pada tiap  instansi  sebanyak 35 SKPD yang ada di Instansi Kabupaten Pamekasan.

## Sumber Dan Tehnik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang didistribusikan  secara  langsung  pada  Badan,  Dinas,  dan  Inspektorat  yang  ada  di Kabupaten  Pamekasan.  Angket  atau  Kuesioner  adalah  metode  pengumpulan  data, instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Bentuk lembaran angket dapat berupa  sejumlah  pertanyaan  tertulis,  tujuannya  untuk  memperoleh  informasi  dari responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya.

## Pengujian Hipotesis
Untuk  mengetahui  pengaruh  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan  sistem pengendalian  internal  terhadap  kuliatas  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Pamekasan,  digunakan  analisis  regresi  berganda  dengan  rumus  sebagai berikut: Y = α + βX₁ + βX₂

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan  menganalisa  data  dan  kemudian  menyajikan  dalam  bentuk  yang  baik.  Statistik deskriptif digunakan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Adapun karakter yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah minimum , maximum ,  nilai  rata-rata
( mean ), dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation X1 64 14 25 21,47 2,737 X2 64 27 45 37,58 4,147 Y 64 36 55 48,25 4,824 Valid N (listwise) 64

## Sumber : Data Diolah SPSS
Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden (N) yang di nilai valid dan dapat diuji lebih lanjut berjumlah 64 responden. Dapat dilihat, pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) mempunyai nilai minimum  14,0  dan  nilai  maksimum  25,0  serta  21,47  sebagai  nilai  rata-rata  (mean) jawaban responden dengan standar deviasi 2,737. Pada variabel sistem pengendalian internal (X2) mempunyai nilai minimum 27,0 dan nlai maksimum  45,0 sebagai nilai rata-rata (mean) jawaban responden 37,58 dengan standar deviasi 4,147. Sedangkan pada  variabel  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (Y)    mempunyai  nilai minimum  36,0  dan  nilai  maksimum  55,0  serta  48,25  sebagai  nilai  rata-rata  (mean) jawaban responden dengan standar deviasi 4,824.

## Pengujian Kualitas Data Uji Validitas
Uji  validitas  yang  dapat  dilihat  dengan  membandingkan  antara  r hitung dengan r tabel ,  dikatakan  valid  jika  r hitung >  r tabel yang  dapat  dihitung  dengan  df=  n-2,  dalam penelitian  ini  jumlah  sampel  n  =  64.  Maka  besarnya  df  =  64-2  =  62  dengan  tingkat signifikasinya 0,05 dan nilai r tabel 0,250.
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  setelah  dilakukan  pengujian  dengan membandingkan  r hitung dan  r tabel dari  masing-masing  item  pertanyaan  maka  dapat diketahui    bahwa  total  skor  dari  setiap  item  pernyataan  pada  variabel  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  (X1)  menunjukkan  nilai  r hitung lebih  besar  dari  0,250 dengan  tingkat  signifikasinya  dibawah  0,05.  Pada  variabel  Sistem  Pengendalian Internal  (X2)  menunjukkan  nilai  r hitung lebih  besar  dari  0,250  dengan  tingkat signifikasinya  dibawah  0,05.  Sedangkan  pada  variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (Y) menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari 0,250 dengan tingkat signifikasinya dibawah 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan setiap variabel dalam kuesioner dinyatakan valid.
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan

## Uji Realibilitas
Berdasarkan  hasil  uji  realibilitas  dapat  diketahui  bahwa  data  tersebut mempunyai  sebanyak  64  responden  dengan  presentase  100%  dengan  jumlah  data yang lengkap. Hasil uji realibilitas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (X1)  sebesar  0,925,  ada  hasil  uji  realibilitas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) sebesar 0,906, dan pada hasil uji realibilitas menunjukkan nilai Cronbach’s Alph a atas variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,934 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner ini dinyatakan reliabel karena setiap variabel mempunyai nilai Cronbach’s Alpha > 0,60.
Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 64 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation 2.21015802 Most Extreme Differences Absolute .151 Positive .151 Negative -.079 Kolmogorov-Smirnov Z 1.206 Asymp. Sig. (2-tailed) .109 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

## Sumber : Data Diolah SPSS
Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat setelah bahwa nilai signifikansi yang diperoleh berdasarkan uji statistik Kolmogoro-Smirnov yaitu sebesar 0,109. Hal ini menunjukkan nilai yang diperoleh lebih dari nilai signifikannya yaitu > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian data terdistribusi normal.
Istifara Suci Pangestuning Ajeng, Wadhan
Uji Multikolinieritas
Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) X1 ,454 2,205 X2 ,454 2,205 a. Dependent Variable: Y

## Sumber : Data Diolah SPSS
Berdasarkan  data  yang  terdapat  pada  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai tolerance variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) sebesar 0,454 > 0,10 dengan nilai VIF sebesar 2,205 < 10 dan nilai tolerance variabel sistem pengendalian internal (X2) sebesar 0,454 > 0,10 dengan nilai VIF sebesar 2,205 < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.
Uji Autokorelasi

## Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,806 a ,650 ,638 2,902 1,966 a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## Sumber : Data Diolah SPSS
Berdasarkan hasil pada tabel diatas dapat dilihat dari hasil pengujian tersebut nilai Durbin Watson yang diperoleh adalah 1,966. Dari jumlah dat (n)= 64 dan jumlah variabel independen k= 2, maka diperoleh nilai dL sebesar 1,531 dan nilai dU sebesar 1,660.  Dengan  penjelasan  tersebut  diperoleh  hasil  sesuai  dengan  kriteria  yang ditentukan oleh Durbin Watson bahwa dU < d < 4-dU yaitu 1,660 < 1,966 < 2, 340, maka dari itu hasil menunjukkan tidak  terjadi autokorelasi positif maupun negatif dan dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian  tidak ada terjadinya autokorelasi.
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan
Uji Heteroskedastisitas
Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig B Std. Error Beta 1  (Constant) 4,121 1,331 3,096 ,003 X1 ,011 ,078 ,027 ,145 ,885 X2 -,066 ,051 -,239 -1,290 ,202
a. Dependent Variable: Abs_RES

## Sumber : Data Diolah SPSS
Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) sebesar 0,885 dan nilai variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,202. Sehingga sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai nilai sebesar  0,885  >  0,05  dan  sistem  pengendalian  internaal  0,202  >  0,05.  Maka,  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  keduanya  tidak  mengalami  heteroskedastisitas  hal  ini dibuktikan dengan nilai signifikansi kedua variabel > 0,05.

## Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot
Berdasarkan  gambar  diatas  dapat  dilihat    grafik Scatterplot menunjukkan bahwa  data  atau  titik-titik  tersebar diatas dan  dibawah angka  0  pada  sumbu Y  dan tidak  terdapat  suatu  pola  yang  jelas  pada  penyebaran  data  tersebut.  Maka,  dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi kualiast laporan keuangan daerah  berdasarkan  variabel  yang  mempengaruhinya  yaitu  sistem  akuntansi keuangan daerah (X1) dan sistem pengendalian internal (X2).
Istifara Suci Pangestuning Ajeng, Wadhan

## Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian  analisis  regresi  linear  berganda  dilakukan  untuk  megetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan bantuan SPSS. Variabel bebas  ( independent )  dalam  penelitian  ini  yaitu  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2). Sedangkan variabel terikat ( dependent ) yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
Analisis  tersebut  digunakan  untuk  memperoleh  koefisien  regresi  yang  akan memutuskan  apakah  hipotesis  yang  ada  dalam  penelitian  ini  diterima  atau  ditolak. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dengan  menggunakan  bantuan  SPSS  diperoleh hasil sebagai berikut:

## Tabel 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9,133 2,624 3,481 ,001 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ,755 ,154 ,428 4,914 ,000 Sistem Pengendalian Internal ,610 ,101 ,524 6,019 ,000
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## Sumber : Data Diolah SPSS
Berdasarkan  perhitungan  yang  disajikan  pada  tabel  diatas  ,  maka  hasil  dari persamaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:
Y = 9,133 + 0,755X 1 + 0,610X 2 + e Berdasarkan  persamaan  analisis  regresi  linier  berganda  diatas,  maka  hasil pembahasan regresi tersebut adalah:
1) Nilai konstanta yaitu sebesar 9,133, artinya jika variabel bebas ( independent ) yaitu sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan  sistem  pengendalian  internal  bernilai  0 atau  tidak  ada,  maka  nilai  dari  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah sebesar  9,133.  Nilai  konstanta  sebesar  9,133  memberikan  penjelasan  bahwa kedua variabel bebas tersebut dapat memberikan  kontribusi yang cukup besar dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
2) Nilai  koefisien  regresi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  (X1)  menunjukkan bahwa  variabel  tersebut  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  (Y)  sebesar  0,755.  Apabila  sistem  akuntansi
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan
keuangan  daerah  meningkat  sebesar  1%  maka  dapat  meningkatkan  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebesar  0,755,  dengan  asumsi  bahwa variabel bebas ( independent ) lainnya dianggap bernilai 0 atau konstan.
3) Nilai  koefisien  regresi  sistem  pengendalian  internal  (X2)  menunjukkan  bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,610. Apabila sistem akuntansi keuangan daerah meningkat  sebesar  1%  maka  dapat  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  sebesar  0,610,  dengan  asumsi  bahwa  variabel  bebas ( independent ) lainnya dianggap bernilai 0 atau konstan.

## Uji Parsial atau Uji t
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  masing-masing  variabel  bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan apabila t hitung > t tabel dengan nilai signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H 0 ditolak dan H a diterima, yang  berarti  terdapat  pengaruh  antara  variabel  independen  dengan  variabel dependen,  dan  jika  nilai  signifikansi  >  0,05  maka  H 0 diterima  dan  H a ditolak,  yang berarti  tidak  terdapat  pengaruh  antara  variabel  independen  dengan  variabel dependen.  Nilai  t tabel diperoleh  dengan  menentukan  nilai  df  yaitu  61,  selanjutnya diperoleh t tabel dengan nilai 1,670. Berikut adalah tabel yang menyajikan secara jelas terkait hasil uji parsial atau uji t.

## Tabel 7
Hasil Uji Parsial atau Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9,133 2,624 3,481 ,001 X1 ,755 ,154 ,428 4,914 ,000 X2 ,610 ,101 ,524 6,019 ,000

## a. Dependent Variable: Y

## Sumber : Data Diolah SPSS
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa variabel sistem  akuntansi  keuangan  daerah  (X1)  mempunyai  nilai  signifikansi  yaitu  0,000  < 0,05  yang  artinya  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  secara  parsial  berpengaruh terhadap kualias laporan keuangan pemerintah daerah (Y).
Pada  hasil  pengujian  variabel  sistem  pengendalian  internal  (X2)  mempunyai nilai signifikansi yaitu 0,000 < 0,05 yang artinya sistem pengendalian internal daerah secara parsial berpengaruh terhadap kualias laporan keuangan pemerintah daerah (Y).
Istifara Suci Pangestuning Ajeng, Wadhan

## Uji F
Dalam  penelitian  ini  uji  F  dilakukan  untuk  mengetahui  sistem  akuntansi keuangan  daerah  dan  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  secara  simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai F hitung diperoleh jika F hitung > F tabel atau nilai signifikansi F < 0,05, maka hipotesis H 0 ditolak dan hipotesis H 1 diterima  begitu  juga  sebaiknya.  Berikut  adalah  tabel  yang  menyajikan  secara  jelas terkait hasil uji F.

## Tabel 8
Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 1158,258 2 579,129 114,794 ,000 b Residual 307,742 61 5,045 Total 1466,000 63 a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

## Sumber : Data Diolah SPSS
Hasil  pengujian  pada  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  sistem  akuntansi keuangan  daerah  (X1)  dan  sistem  pengendalian  internal  (X2)  memiliki  nilai  F hitung sebesar  114,794  pada  tingkat  signifikansi  0,000  dan  nilai  F tabel sebesar  3,15  pada tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena nilai F hitung > F tabel yaitu sebesar 114,849 > 3,15 dan nilai signifikan yaitu sebesar 0,000 < 0,05.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji  koefisien  determinasi  (R 2 )  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh kemampuan  model  regresi  untuk  menerangkan  variasi  dari  variabel  terikat ( dependent )  dengan  nilai  antara  0  (nol)  dan  1  (satu).  Nilai  R²  =  0  berarti  variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen dan nilai R² = 1 berarti variabel  independen  dapat  menjelaskan  variasi  variabel  dependen.  Berikut  adalah tabel yang menyajikan secara jelas terkait hasil uji koefisien determinasi (R 2 ). Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,889 a ,790 ,783 2,246 a. Predictors: (Constant), X2, X1 Sumber : Data Diolah SPSS
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai R Square yaitu sebesar 0,790 atau 79,0%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat  dipengaruhi  variabel  bebas  yang  artinya  variabel  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  dipengaruhi  oleh sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan  sistem pengendalian  internal  sebesar  79,0%.  Sedangkan  sisanya  sebesar  21,0%  dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kuliatas  Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
Dari  hasil  penelitian  ini,  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh  positif  dan  sinifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah Kabipaten Pamekasan, hal ini di buktikan dengan nilai konstanta yaitu sebesar 9,133, artinya  jika  variabel  bebas  ( independent )  yaitu  sistem  akuntansi  keuangan  daerah bernilai 0 atau tidak ada, maka nilai dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar  9,133.  Nilai  konstanta  sebesar  9,133  memberikan  penjelasan  bahwa  kedua variabel  bebas  tersebut  dapat  memberikan    kontribusi  yang  cukup  besar  dalam mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini  di  dukung  oleh  penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh A. Rahman yang menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,000, di bawah 0,05 artinya  terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kuliatas laporan keuangan daerah 29 .
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kuliatas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
Dari  hasil  penelitian  ini,  bahwa  sistem  sistem  pengendalian  internal berpengaruh  positif  dan  sinifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah Kabipaten Pamekasan, hal ini di buktikan dengan nilai konstanta yaitu sebesar 9,133, artinya jika variabel bebas ( independent ) yaitu sistem pengendalian internal bernilai 0 atau tidak ada, maka nilai dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 9,133.  Nilai  konstanta  sebesar  9,133  memberikan  penjelasan  bahwa  kedua  variabel bebas tersebut dapat memberikan  kontribusi yang cukup besar dalam mempengaruhi kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  peneliti  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Sarwono  yang  mengatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  kementrian  agama  yang  dapat dilihat dari uji hipotasisnya nilai t hitung sebesar 2,089 >1,960 artinya bahwa sistem pengendalian  internal  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan kementerian agama 30 . Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang
29 Abdul Rahman and Ayudhini Azzahra Permatasari, “Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah,” Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik 3, no. 1 (2021): 14–22, https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.11153.
30 Norma Riza Umami Sarwono and Munari Munari, “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manuasia Terhadap Kualitas Laporan
Istifara Suci Pangestuning Ajeng, Wadhan
dilakukan  oleh  Anggreni,  ia  menyebutkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  terbukti dengan nilai signifikansinya 0,000 berada dibawah nilai 0.05 31 . Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wardani, ia menyebutkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari t table sebesar 6,394 > 1,979. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Artinya sistem pengendalian internal  dapat  membantu  dan  mempengaruhi  positif  dalam  kualitas  laporan keuangan 32 .

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil pengujian hipotesis pertama (H 1 ) menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua (H 2 ) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  (H 3 )  menunjukkan  bahwa  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  secara  simultan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. (Jakarta: Salemba Empat, 2008).
Aditya Sanjaya, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern,  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Dan  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi ( Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar)”, Jom Fekon, Vol. 4, No. 1, Februari 2017.
Keuangan Dengan Good Governance Sebagai Variabel Pemoderasi,” J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains) 7, no. 2 (2022): 616, https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.500.
31 I Gusti Ayu Putri Anggreni and Luh Gede Kusuma Dewi, “Pengaruh Kompetensi SDM Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi,” Jurnal Akuntansi Profesi 13, no. 2 (2022): 490–500.
32 Qholba Ainun Wardani, Ardyan Firdausi Mustoffa, and Titin Eka Ardiana, “Pengaruh Sistem Keuangan Desa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa,” MAKSIMUM Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang 12, no. 2 (2022): 97–106, https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX.
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan
Adni  Dwi  Astuti,  “Analisis  Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi  Transparansi  Informasi Keuangan  Via  Website  (Studi  Empiris  Keuangan  Pada  Pemerintah  Daerah  Di  Jawa Timur Periode 2018)”, Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020. Agus  Tri  Basuki,  Nano  Prawoto,  Analisis  Regresi  Dalam  Penelitian  Ekonomi  Dan  Bisnis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016).
Ali Anwar, Statistika Untuk Penelitian dan Aplikasinya Dengan SPSS dan Excel, (Kediri: IAIT Press, 2009).
Andi Ibrahim, Metodologi Penelitian, (Makassar: Gundarma Ilmu, 2018).
Anggreni, I. G. A. P., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  dengan  Komitmen  Organisasi  sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Profesi , 13 (2), 490 – 500.
Aprisyah,  Pegi,  and  Anik  Yuliati.  2021.  “Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah  Daerah  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Laporan Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Dinas  Perhubungan  Kota  Bengkulu).” Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) 5 (2): 1855 – 69. Arfan Ikhsan, Metodologi Penelitian Bisnis. (Bandung: Citapustaka Media, 2014).
Atharrizka, N., Nurjanah, Y., & Andrianto, T. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Informatika Kesatuan , 1 (2), 107 – 116. https://doi.org/10.37641/jikes.v1i2.889 Budi Darma, Statistika Penelitian Menggunakan SPSS, (Jakarta: Guepedia, 2021), 17. Chandra Christalisana, “Pengaruh Pengalaman dan Karakter Sumber Daya Manusia Konsultan Manajemen  Konstruksi  Terhadap  Kualitas  Pekerjaan  Pada  Proyek  Di  Kabupaten Pandeglan g”, Jurnal Fondasi, Vol. 7, No. 1, Tahun 2018. DPR. (2004). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja &uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url =https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar- modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang- nomo
Deddi  Nordiawan  dan  Ayuningtyas  Hertianti,  Akuntansi  Sektor  Publik,  (Jakarta:  Salemba Empat, 2011).
Dito Aditia Darma Nasution, Monograf Analisis Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia 2019).
Enita  Binawati  dan  Cyrenia  Tri  Nindyaningsih,  “Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas- Dinas SKPD Di Kabupaten Klaten)”, Optimal, Vol. 19, No.1, Maret 2022.
Erwin  Siahaya,  Dkk,  “Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  Dan  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua”, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol. 03, No. 1, Mei 2018.
Istifara Suci Pangestuning Ajeng, Wadhan
Emilianus  Eo  Kutu  Goo,  &  Paulus  Libu  Lamawitak.  (2021).  Pengaruh  Pemanfaatan  Sistem Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  dan Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten  Sikka. Jurnal  Penelitian  Ekonomi  Akuntansi  (JENSI) , 5 (2),  98 – 110. https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4440 Freddy  Semuel  Kawatu,  Analisis  Laporan  Keuangan  Sektor  Publik,  (Yogyakarta:  CV.  Budi Utama 2019).
Husna,  maryam  dan  ikhbar.  (2022).  Yang  Lebih  Besar  Dari  Nilai  T. Pengaruh  Kompetensi Pengelolaan  Keuangan  Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pada SKPD Kab Aceh Besar , 4 (2), 206 – 214.
Anggreni, I Gusti Ayu Putri, and Luh Gede Kusuma Dewi. “Pengaruh Kompetensi SDM Dan Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dengan  Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi.” Jurnal Akuntansi Profesi 13, no. 2 (2022): 490 – 500. Aprisyah, Pegi, and Anik Yuliati. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (S tudi  Empiris  Pada  Dinas  Perhubungan  Kota  Bengkulu).” Jurnal  Ilmiah  MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) 5, no. 2 (2021): 1855 – 69.
Atharrizka,  Nishrina,  Yayuk  Nurjanah,  and  Toni  Andrianto.  “Pengaruh  Sistem  Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.” Jurnal Informatika Kesatuan 1, no.
2 (2021): 107 – 16.
https://doi.org/10.37641/jikes.v1i2.889.
DPR.  “Undang -Undang  Nomor  15  Tahun  2004  Pasal  16  Ayat  (1),  Tentang  Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab K euangan Negara.,” 2004. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja &uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url =https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar- modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang- nomo.
Emilianus  Eo  Kutu  Goo,  and  Paulus  Libu  Lamawitak.  “Pengaruh  Pemanfaatan  Sistem Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  Dan Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintahan  Daerah Kabu paten Sikka.” Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI) 5, no. 2 (2021): 98 – 110. https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4440.
Husna, maryam dan ikhbar. “Yang Lebih Besar Dari Nilai T.” Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kab Aceh Besar 4, no. 2 (2022): 206 – 14. Irmadiani, Nadia Dwi. “2792 -7524-1- Pb.” Pulic Service and Governance Journal 03, no. 01 (2022): 67 – 79. file:///C:/Users/WADHAN/Downloads/SIA/2792-7524-1-PB.pdf. Nall e,  Frederic  Winston,  Kamilaus  K  Oki,  and  Putra  M  M  Sangaji.  “Analisis  Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.” Inovasi 17, no. 1 (2021): 184 – 97. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/131 8/Nalle et al. - 2021 - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pe.pdf.
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan
Putra, Reza Ilham, and Halmawati Halmawati. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuang Daerah,  Komitmen  Organisasi  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” Jurnal Eksplorasi Akuntansi 4, no. 3 (2022): 589 – 97. https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.479.
Rahman, Abdul, and Ayudhini Azzahra Permatasari. “Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah T erhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.” Dialogue :
Jurnal Ilmu Administrasi Publik 3, no. 1 (2021): 14 – 22. https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.11153.
Sarwono, Norma Riza Umami, and Munari Munari. “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manuasia Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dengan  Good  Governance  Sebagai  Variabel Pemoderasi.” J-MAS  (Jurnal  Manajemen  Dan  Sains) 7,  no.  2  (2022):  616. https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.500.
Shofa , Arika, Khuznatul Zulfa Wafirotin, and Iin Wijayanti. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kaulitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  Di  Kabupaten Madiun).” ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 6, no. 1 (2022): 128 – 44. https://doi.org/10.24269/iso.v6i1.1136. Tuti Herawati, Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School De?i Nopianti, and Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School Abstrak. “ 10-1-34-1-10- 20200225.” STAR – Study & Accounting Research | Vol XIV, No. 2 - 2017 XIV, no. 2 (2017). Wardani, Qholba Ainun, Ardyan Firdausi Mustoffa, and Titin Eka Ardiana. “Pengaruh Sistem Keuangan Desa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.” MAKSIMUM Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang 12, no. 2 (2022): 97 – 106. https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX.
eru Kreshna Reza, Akuntansi Pemerintah Edisi 1, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia 2022). Ira  Gustina,  “Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Indragiri Hilir”, Jurnal A.kuntansi d an Keuangan, Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2021 Irmadiani, Nadia Dwi. 2022. “2792 -7524-1- Pb.” Pulic Service and Governance Journal 03 (01): 67 – 79. file:///C:/Users/WADHAN/Downloads/SIA/2792-7524-1-PB.pdf. Ismail & Bambang Triyanto, Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Suatu Pedoman (Klaten: Lakeisha, 2019).
Kurniawan  Dalam  Sudaryono,  Metodologi  Penelitian.  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2017).
Kristiawan Nugroho, Model Analisis Prediksi Menggunakan Metode Fuzzy Time Series, (Jurnal: Amik JTC Semarang, 2016).
“Laporan Keuangan Pemkab Pamekasan 2020 Raih Predikat WTP - Pamekasan Hebat” Diakses 02 April 2022. https://pamekasanhebat.com/2021/05/25 /laporan-keuangan-pemkab- pamekasan-2020-raih-predikat-wtp/.
Istifara Suci Pangestuning Ajeng, Wadhan
Maria Magdalena M, “Strategi Perusahaan Dalam Penanganan Berkurangnya Fokus Pegawai Di Kecamatan Gunung P ati”, Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan, Vol. 10, No. 2 (2019).
Maindro, Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013). Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015). Monika Handayani, Akuntansi Sektor Publik, (Banjarmasin: Poliban Press, 2019). Nalle, Frederic Winston, Kamilaus K Oki, and Putra M M Sangaji. 2021. “Analisis Kemampuan
Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.” Inovasi 17 (1): 184 – 97. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/131 8/Nalle et al. - 2021 - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pe.pdf.
Nunuy  Nur  Afiah,  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Berbasis  Akrual  Pada  Entitas  Akuntansi (Jakarta; Kencana 2020).
Nuraini  Ismail,  dkk,  “Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD),  Pengendalian Internal,  Dan  Teknlogi  Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo”, Open Journal Systems, Vol. 15 No. 12 Ju li 2021. Novtania  Mokoginta,  dkk,  “ Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah”,  Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, No. 02, Tahun 2017.
Oka  Reza  Aditya,  “Pengaruh  Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan”, Jurnal Sikap, Vol 2, No. 1, 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jakarta 2008.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta 2006.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta 2005.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta 2005.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Jakarta 2008.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta 2010.
Putra, R. I., & Halmawati, H. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuang Daerah, Komitmen  Organisasi  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi , 4 (3),  589 – 597. https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.479
Rahman, A., & Permatasari, A. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 3 (1), 14 – 22. https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.11153 Rapika Anwar, Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2021).
Ratni Purwasih, Ekonometrika Dasar Teori Dan Praktik Berbasi SPSS, (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021).
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan
Rif’at Shafwatul A, “Instrumen Penelitian Yang Valid Dan Variabel”, Jurnal Edukasi Sebelas April, Vol. 1, No. 1, 2017.
Rifka Dwi Apriliani, dkk, “ Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Implementasi Standar Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah", Jurnal Akuntansi, Auditing, dan Perpajakan, Vol. 2, No. 1, 2021.
Sarwono, N. R. U., & Munari, M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manuasia  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Good Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. J- MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains) , 7 (2), 616. https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.500 Saiful Ghozi, Statistika Deskriptif Untuk Ekonomi, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012). Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang  Manajemen,  Teknik,  Pendidikan,  Dan  Eksperimen,  (Yogyakarta:  CV.  Budi Utama, 2020).
Siska Yulia Defitri, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, Jurnal Benefita 3 (1) Februari 2018.
Sri  Dewi  Anggadini,  dkk,  “Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah:  Dampak  Dari Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah”,  Akurat  Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 12, No. 2, Mei – Agustus 2021.
“Struktur  Organisasi  Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  – Pamekasankab”  – Diakases  09 Januari 2023. https://pamekasankab.go.id/struktur/organisasi.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017). Shofa, A., Wafirotin, K. Z., & Wijayanti, I. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia,
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kaulitas Laporan  Keuangan  (Studi  Pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  di  Kabupaten  Madiun). ISOQUANT :  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  Dan  Akuntansi , 6 (1),  128 – 144. https://doi.org/10.24269/iso.v6i1.1136
Syofian Siregar, Metode penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta: Kencana, 2017).
Turkiran  Taniredja  dan  Hidayati  Mustafidah,  Penelitian  Kuantitatif  (Sebuah  Pengantar), (Bandung: Alfabeta, 2014).
Tuti Herawati, Nopianti, D. S. S. – B. B. S. D., & Abstrak, P. J. S. S. – B. B. S. (2017). 10-1-34- 1-10-20200225. STAR – Study & Accounting Research | Vol XIV, No. 2 - 2017 , XIV (2). “Visi  – Misi  Kabupaten  Pamekasan – PPID  Pamekasan”  Diakses    09  Januari  2023. https://ppid.pamekasankab.go.id/visi-misi/.
Wardani, Q. A., Firdausi Mustoffa, A., & Ardiana, T. E. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. MAKSIMUM Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang , 12 (2), 97 – 106. https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX Whella  Puput  Wiranti,  “Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan,  Teknologi  Informasi  Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD”, Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 5, Mei 2021.
Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto, Statistika Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).