## IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT DI SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 PADANG

## Dita Novelina Risno
Jurusan Administrasi Ilmu Pendidikan FIP UNP
Abstract This research aims  to  determine how  the  implementation  of school based management on  aspects  of  community participation  in  SMA  Negeri  1  Padang. Research includes  a research  descriptive  with  a  population  of  66  people.  This research  didn’t  use  the  s ample,  but  all  respondents  to  the research  population. The research instrument was  a questionnaire in  the  form  of Likert  scale. The  results indicate implementation of school  based  management on  aspects  of community  participation  in SMA  Negeri  1  Padang  in good categories with an average score of 4,2.
Keyword: School based management and Community
participation

## PENDAHULUAN
Sekolah  sebagai  salah  satu  lembaga  pendidikan  perlu  melakukan langkah-langkah  strategis  untuk  memberdayakan  semua  aspek  yang  terkait dengan penyelenggaraan pendidikan,  mulai  dari  masyarakat  ,  orang  tua  siswa, pemerintah sampai kepada manajemen sekolah itu sendiri. Tujuan pemberdayaan aspek-aspek  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  tersebut  adalah untuk  kepentingan  kemajuan  pendidikan  disekolah,  sehingga  dengan  demikian segala  macam  kebutuhan  di  sekolah  mulai  dari  perbaikan  sistem  pengajaran, perbaikan  mutu  guru,  pengadaan  gedung,  sarana  dan  prasarana  sekolah  sampai kepada  pembiayaan  lainnya  dapat  terpenuhi  semua  ini  dilakukan  untuk kepentingan proses belajar mengajar siswa di sekolah yang memungkinkan siswa dapat meningkatkan mutu belajarnya.
Penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu sistem nasional, diatur dalam Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  No  20  Tahun  2003.  Aturan yang berkaitan  dengan  kewenangan  daerah  tertuang  dalam  PP  No.  25  Tahun  2000, kemudian  dipertegas  lagi  oleh  Undang-undang  pemberdayaan  daerah  yang popular disebut desentralisasi  yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Semua UU dan peraturan ini dijadikan landasan yuridis dalam mengambil kebijakan  dan  sekaligus  untuk  memberdayakan  satuan  pendidikan  melalui Manajemen  Berbasis  Sekolah.  Adanya  Undang-undang  dan  peraturan  tersebut dimaksudkan  untuk  melakukan  perubahan  dalam  sistem  penyelenggaraan pendidikan  dari  sistem  sentralisasi  ke  desentralisasi  sehingga  muncul  perubahan penataan manajemen pendidikan.
Manajemen  Berbasis  Sekolah  menurut  Bedjo  (2007:30)  adalah  “model manajemen  sekolah  yang  memberikan  otonomi  kepada  sekolah  dan  mendorong pengambilan  keputusan  partisipatif  yang  melibatkan  langsung  semua  warga sekolah  dan  masyarakat  yang  dilayani  dengan  tetap  selaras  dengan  kebijakan nasional  tentang  pendidikan”.  Dengan  adanya  MBS,  sekolah  diberi  kewenangan dan  tanggung  jawab  untuk  mengambil  keputusan  sesuai  dengan  kebutuhan, kemampuan dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat yang ada.
Dalam  penerapan  Manajemen  Berbasis  Sekolah,  tidak  ada  ketetapan tentang strategi yang digunakan. Strategi implementasi MBS akan berbeda antara sekolah  yang  satu dengan  sekolah  lainnya,  dan  antara  daerah  yang  satu  dengan daerah  lainnya.  Namun  demikian,  implementasi  MBS  akan  berhasil  apabila bertolak  dari  strategi  yang  mengacu  kepada  prinsip  dan  karakteristik  MBS  itu sendiri.
Manajemen  pendidikan  merupakan  suatu  tindakan  manajemen  yang bertujuan  untuk  mengatur,  mengelola,  membimbing,  mengarahkan  dan mengawasi  setiap  aktifitas  manajemen  yang  dilakukan  orang-orang  yang tergabung dalam organisasi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.
Tujuan  pendidikan  yang  dimaksudkan  disini  sangat  beragam  tujuan pendidikan  pada  tingkat  nasional,  institusi  sekolah  sampai  tujuan  kurikulum. Pencapaian  semua  tujuan-tujuan  diatas  dalam  aktivitas  manajemen  ditujukan kepada peningkatan mutu atau kualitas pendidikan.
Sedangkan masalah peningkatan kualitas pendidikan merupakan masalah yang dipengaruhi faktor  manajemen itu sendiri, sehingga manajemen pendidikan merupakan  salah  satu  faktor  yang  amat  penting  diperhatikan,  dibenahi  dan dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  dalam  rangka  meningkatkan  mutu pendidikan tersebut.
Adapun  aspek-aspek  manajemen  pendidikan  yang  perlu  diperhatikan menurut  Manulang  (1981:17)  mencakup  seluruh  lingkup  manajemen  pendidikan tersebut,  mulai  dari  manajemen  kurikulum,  kesiswaan,  personalia,  sarana prasarana  sekolah,  keuangan  sekolah,  hubungan  masyarakat,  lingkungan  sekolah sampai  kepada  ketatausahaan.  Untuk  mengelola  semua  komponen  diatas,  maka sangat  diperlukan  adanya  otonomi  yang  luas  dan  kemandirian  kepada  sekolah untuk  melakukan  tindakan  manajemen  yang  sekarang  dikenal  dengan  istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) akan dijelaskan pada poin dibawah ini.
Manajemen  Berbasis  Sekolah  sebagai  terjemahan  dari school  basid management adalah  suatu  pendekatan  yang  bertujuan  untuk  merancang  kembali pengelolaan  sekolah  dan  memberikan  kekuasaan  kepada  kepala  sekolah  dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup  guru,  siswa,  kepala  sekolah,  orang  tua  siswa,  dan  masyarakat. Manajemen  Berbasis  Sekolah  sebagai  suatu  model  pengelolaan  pendidikan  yang bertumpu  pada  sekolah,  banyak  diadopsi  oleh  system  persekolahan  untuk meningkatkan otonomi sekolah dan member kesempatan kepada guru-guru, orang tua siswa dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan.
Pengertian  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  menurut  Sujanto (2007:30) adalah : ” model manajemen sekolah yang memberikan otonomi kepada
sekolah  dan  mendorong  pengambilan  keputusan  partisipatif  yang  melibatkan langsung semua warga sekolah dan masyarakat stakeholder yang dilayani, dengan tetap selaras dengan kebijakan nasional tentang pendidikan ”.
Manajemen  berbasis  sekolah  (MBS)  merupakan  salah  satu  wujud  dari reformasi  pendidikan  yang  menawarkan  kepada  sekolah  untuk  menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen  merupakan  potensi  bagi  sekolah  untuk  meningkatkan  kinerja  para staf,  menawarkan  partisipasi  langsung  kepada  kelompok-kelompok  yang  terkait, dan  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terhadap  pendidikan.  Sejalan  dengan jiwa  dan  semangat  desentralisasi  serta  otonomi  dalam  bidang  pendidikan, kewenangan sekolah juga berperan dalam.
Karakteristik  MBS  bisa  diketahui  antara  lain  dari  bagaimana  sekolah dapat  mengoptimalkan  kinerjanya,  proses  pembelajaran  pengelolaan  sumber belajar,  profesionalisme  tenaga  kependidikan,  serta  sistem  administrasi. MBS adalah  model  pengelolaan  sekolah  berdasarkan  kekhasan,  kemampuan  dan kebutuhan  sekolah.Depdiknas  (2007:45)  “tata  kelola  MBS  yang  baik  meliputi partisipasi, transparansi dan akuntab ilitas”.
Menurut  Engkoswara  (2011:  295)  bahwa  partisipasi  penting  untuk meningkatkan rasa memiliki, peningkatan rasa memiliki akan meningkatkan rasa tanggung  jawab,  dan  peningkatan  tanggung  jawab  akan  meningkatkan  dedikasi atau  kontribusi.  Partisipasi  adalah  proses  dimana stakeholdersterlibat  aktif  baik dalam  pengambilan  keputusan,  pembuatan  kebijakan,  perencanaan,  pelaksanaan dan pengawasan atau pengevaluasian pendidikan di sekolah.
Transparansi  menurut  Engkoswara  (2011:295)  adalah  manajemen sekolah  dilaksanakan  secara  transparan,  mudah  diakses  anggota,  manajemen memberikan  laporan  secara  kontiniu  sehingga stakeholders dapat  mengetahui proses  dan  hasil  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  sekolah.  Manajemen pendidikan  yang  transparan  memungkinkan  tumbuhnya  kepercayaan  dan keyakinan stakeholders terhadap kewibawaan dan citra sekolah good government and clean govermance.
Keberhasilan  transparansi  sekolah  ditunjukkan  oleh  beberapa  indikator menurut  Depdiknas  (2007:50)  sebagai  berikut  : 1) Meningkatnya  keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah bersih dan wibawa. 2) Meningkatnya  partisipasi  publik  terhadap  penyelenggaraan  sekolah. 3)
Bertambahnya  wawasan  dan  pengetahuan  publik  terhadap  penyelenggaraan sekolah. 4) Berkurangnya  pelanggaran terhadap  peraturan  perundang-undangan yang berlaku di sekolah.
MBS  memberi  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  penyelenggara sekolah  yaitu  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  sekolah,  mengambil keputusan,  mengelola,  memimpin,  dan  mengontrol  sekolah  agar penyelenggara sekolah tidak sewenang-wenang dalam menyelenggarakan sekolah, maka sekolah harus  bertanggung  jawab  kepada  publik  tentang  apa  yang  dikerjakan  sebagai konsekwensi  dari  madat  yang  diberikan  oleh  publik  atau masyarakat. Jadi, akuntabilitas itu sangat berpengaruh pada kepercayaaan publik terhadap sekolah. Karena pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah tetapi publik juga ikut serta dalam hal tersebut.
Penerapan  MBS  secara  menyeluruh  sebagai  realisasi  desentralisasi pendidikan    memerlukan  perubahan-perubahan  mendasar  terhadap  aspek-aspek yang  menyangkut  pada  pelaksanaan  1) Peran  serta  masyarakat, 2) Peran  komite sekolah.
Menurut  Gunawan  (2002:  186) peran  serta  masyarakat merupakan seluruh  proses  kegiatan  yang  direncanakan  dan  diusahakan secara  sengaja  dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari  masyarakat  pada  umumnya  serta  dari  publiknya  pada  khususnya,  sehingga kegiatan  operasional  sekolah  atau pendidikan  semakin  efektif  dan  efisien,  demi membantu  tercapainya  tujuan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan. Sebaliknya sekolah  juga  harus  menunjang  pencapaian  tujuan  atau  pemenuhan  kebutuhan masyarakat,  khususnya  kebutuhan  pendidikan. Oleh  karena  itu,  sekolah berkewajiban  memberi  penerangan  tentang  tujuan-tujuan,  program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah.  Dengan  perkataan  lain,  antara  sekolah  dengan  masyarakat  harus  dibina dan dikembangkan suatu hubungan  yang harmonis agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Komite  sekolah  merupakan  suatu  wadah  atau  tempat  yang  berfungsi untuk  mengawasi  dan  mengontrol  setiap  kebijakan  yang  dilakukan  sekolah, komite  sekolah  juga  mempunyai  tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan pendidikan melalui proses belajar mengajar.
Dalam  lampiran  II  Kepmendiknas  No.  044  tahun  2002  komite  sekolah didefinisikan  sebagai:  “Badan  mandiri  yang  mewadahi  peran serta  masyarakat dalam rangka  meningkatkan  mutu,  pemerataan,  dan  efesiensi  pengelolaan pendidikan  disatuan  pendidikan,  baik  pada  pendidikan  pra  sekolah,  jalur pendidikan  sekolah  maupun  jalur  pendidikan  luar  sekolah”. Dapat  disimpulkan bahwa  komite  sekolah  merupakan  suatu  wadah  atau  lembaga  yang  dibentuk untuk membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  serta  masyarakat  dengan  komite sekolah mempunyai kaitan yang sangat erat dalam pencapaian tujuan sekolah atau pendidikan  secara  efektif dan  efisien. Dimana  peran  serta  masyarakat  sangat diperlukan  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  di  sekolah.  Peran  serta masyarakat  itu  tidak  hanya  berupa  dukungan  dana  atau  sumbangan  fisik  saja, tetapi  bisa  lebih  dari  itu. Dukungan  masyarakat  terhadap  peningkatan  mutu pendidikan  di  sekolah  melibatkan  peran  serta  tokoh-tokoh masyarakat  dan  tokoh agama,  dunia  usaha  dan  dunia  industri,  serta  kelembagaan  sosial  budaya.  Peran serta orang tua dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat disesuaikan dengan  latar  belakang  sosial  ekonomi  dan  kemampuan  orang  tua.  Orang  tua merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS). Manajemen berbasis sekolah dapat berjalan dengan baik apabila komite  sekolah  diberdayakan  secara  optimal.  Komite  sekolah  dibentuk  sebagai mitra  sekolah  dalam  mengembangkan  diri  menuju  peningkatan  kualiatas pendidikan.  Dalam  pelaksanaannya  komite  sekolah  bekerja  berdasarkan  fungsi- fungsi manajemen.
Namun  dalam  implementasi  MBS  belum  berjalan  sebagaimana  yang diharapkan terutama pada sekolah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena- fenomena berikut: Kerjasama antara sesama warga sekolah, warga sekolah dengan masyarakat  belum  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini terlihat  dari  hasil  observasi penulis tanggal 20  Februari  2015 pada  salah  seorang  pengurus  komite  yang menyatakan bahwa masih ada beberapa sekolah yang kurang melibatkan orang tua siswa  dan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  sekolah.  Pelibatan orang  tua  dan  masyarakat  hanya  dilakukan  ketika  ada  kegiatan  kenaikan  kelas atau  kelulusan  yaitu  dalam  hal  perbaikan  sarana  sekolah  atau  perbaiakan  aspek fisik sekolah saja yang diwujudkan dalam bentuk sumbangan komite sekolah.
Berdasarkan  fenomena  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  mengenai  “Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  Pada  Aspek Peran serta Masyarakat di Sekolah Menengah atas Negeri 1 Padang ”.
Permasalahan  dalam  implementasi  manajemen  berbasis sekolah  adalah kerjasama  antara  sesama  warga  sekolah  dengan  masyarakat  belum  terlaksana dengan  baik,.  Hal  tersebut  dilihat  dari  prinsip  tata  sekolah  yang  baik  yakni, partisipasi,  transparansi,  dan  akuntabilitasi.  Keterlaksanaan  prinsip  tata  kelola sekolah tesebut  dilihat  dari  ruang  lingkup  MBS  itu  sendiri.  Ada  tujuh  ruang lingkup  MBS  yang  harus  dikelola  dengan  baik  yakni,  pada  pelaksanaan manajemen kurikulum dan program pengajaran,  tenaga kependidikan, keuangan, kesiswaan,  sarana  dan  prasarana  pendidikan, pengelolaan  hubungan  sekolah  dan masyarakat, serta manajemen layanan khusus lembaga pendidikan.
Manajemen  berbasis  sekolah  pada  hakikatnya  mempunyai  pengertian yang  hampir  sama  dengan  manajemen  pendidikan.  Ruang  lingkup  dan  kajian manajemen  sekolah  juga merupakan  ruang  lingkup  manajemen  pendidikan, namun  demikian  manajemen  pendidikan  mempunyai  jangkauan  yang  lebih  luas dari  manajemen  sekolah.  Hal  yang  paling  penting  dalam  implementasi  MBS adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri.
Namun,  karena  berbagai  keterbatasan  dan  untuk  lebih  fokusnya penelitian ini maka yang akan diteliti dibatasi pada 2 aspek yaitu: (1) pelaksanaan MBS pada peran serta masyarakat, (2) pelaksanaan MBS pada peran komite.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  bagaimana implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  pada  aspek  peran  serta  masyarakat  di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang.
Adapun pertanyaan penelitian yang penulis ajukan untuk dijawab dalam penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: 1)  Bagaimanakah  implementasi  MBS  pada peran  serta  masyarakat dan  peran  komite  sekolah dalam  aspek  partisipasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang? 2) Bagaimanakah implementasi MBS pada  peran  serta  masyarakat dan  peran  komite  sekolah dalam  aspek transparansi di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1  Padang? 3) Bagaimanakah  implementasi MBS  pada  peran  serta  masyarakat dan  peran  komite  sekolahdalam  aspek akuntabilitas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif.  Populasi  dalam  penelitian ini  adalah  kepala  sekolah,  guru  dan  komite  di  SMA  Negeri  1  Padang  yang berjumlah  66  orang.  Penarikan  sampel  yang  dianggap  dapat  mewakili  populasi dengan  mengacu  pada  pendapat  Arikunto  (2006:134)  “apabila  subjekny a  kurang dari  100,  lebih  baik  diambil  semua  sehingga  penelitiannya  merupakan  penelitian populasi”. Oleh sebab itu penelitian ini adalah penelitian populasi.
Jenis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer  yang sumbernya adalah kepala sekolah, guru dan komite. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah angket model skala likert dengan alternatif jawaban yaitu selalu (SL), sering (SR), kadang-kadang (KD), jarang (JR), dan tidak pernah (TP).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## HASIL PENELITIAN
Secara umum hasil pengolahan data mengenai Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Pada Aspek Peran Serta Masyarakat di Sekolah Menengah atas Negeri 1 Padang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1: Rekapitulasi  Skor  Rata-Rata  Implementasi  Manajemen  Berbasis Sekolah pada Aspek Peran  Serta  Masyarakat di  Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang No Sub Variabel Indikator Skor 1 Peran Serta Masyarakat 1. Partisipasi 4,1 2. Transparansi 4,1 3. Akuntabilitas 4,2 Jumlah 4,1 2 Peran Komite Sekolah 1. Partisipasi 4,3 2. Transparansi 4,2 3. Akuntabilitas 4,1 Jumlah 4,2 Skor Rata-rata
4,2

## Gambar 1
Histogram Distribusi Frekuensi Skor Variabel Peran Serta Masyarakat 4 4,05 4,1 4,15 4,2 4,25 4,3 4,35 Peran Serta Masyarakat Peran Komite Sekolah
Partisipasi Transparansi Akuntabilitas
Berdasarkan  tabel dan  gambar diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  peran serta masyarakat dapat terlaksana dengan baik  yaitu dapat diperolehan skor rata- rata 4,1. Kemudian, pada peran komite dapat diperoleh skor rata-rata 4,2 dengan kategori Baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  pada  aspek  peran  serta  masyarakat  di sekolah  menengah  atas  negeri  1  padang  sudah  terlaksana  dengan  baik  dapat memperoleh skor rata-rata yaitu 4,2 dengan kategori Baik.

## PEMBAHASAN
Peran  serta masyarakat  sangat  diperlukan  dalam  upaya  peningkatan mutu  pendidikan  di  sekolah.  Peran  serta  masyarakat  itu  tidak  hanya  berupa dukungan  dana  atau  sumbangan  fisik  saja,  tetapi  bisa  lebih  dari  itu.  Menurut Dalam  Depdiknas  (2002:3)  dikemukakan  bahwa  manajemen berbasis  sekolah sebagai  model  manajemen  yang  memberikan  otonomi  lebih  besar  kepada sekolah,  memberikan  fleksibilitas  atau  keluwesan-keluwesan  kepada  sekolah, mendorong  partisipasi  secara  langsung  warga  sekolah  (guru,  siswa,  kepala sekolah  dan  karyawan)  dan  masyarakat  (orang  tua  siswa,  tokoh  masyarakat, ilmuwan,  pengusaha  dan  sebagainya)  untuk  meningkatkan  mutu  sekolah berdasarkan  kebijakan  nasional  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dikatakan  bahwa  implementasi manajemen berbasis sekolah pada peran serta masyarakat sudah dapat terlaksana dengan baik yang memiliki skor rata-rata 4,1.
Kepala  sekolah  sebagai  seorang  manajer  di  sekolah  diharapkan  dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat, agar masyarakat lebih berperan aktif dalam manajemen berbasis sekolah untuk kemajuan mutu pendidikan di sekolah.
Dalam MBS sekolah, sekolah dituntut memberikan otonomi lebih besar kepada masyarakat untuk  memberikan  fleksibilitas  atau  keluwesan-keluwesan, serta mendorong  partisipasi  secara  langsung  warga  sekolah  (guru,  siswa,  kepala sekolah  dan  karyawan)  dan  masyarakat  (orang  tua  siswa,  tokoh  masyarakat, ilmuwan,  pengusaha  dan  sebagainya)  untuk  meningkatkan  mutu  sekolah berdasarkan  kebijakan  nasional  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dalam  MBS  (Manajemen  Berbasis  Sekolah), Komite  sekolah merupakan  suatu  wadah  atau  tempat  yang  berfungsi  untuk  mengawasi  dan mengontrol  setiap  kebijakan  yang  dilakukan  sekolah,  komite  sekolah  juga mempunyai  tanggung  jawab  dalam penyelenggaraan  pendidikan  melalui  proses belajar mengajar.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dikatakan  bahwa  secara  umum implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  ditnjau  dari  peran  komite  sekolah sudah terlaksana dengan baik dengan skor  rata-rata 4,2.
Keberhasilan  MBS  sangat  ditentukan  oleh  keberhasilan  pimpinannya dalam mengelola sekolah. Dalam hal ini, bahwasanya komite sekolah merupakan suatu  wadah  atau  lembaga  yang  dibentuk  untuk  membantu  sekolah  dalam
meningkatkan mutu pendidikan. Oleh sebab itu pimpinan dengan komite sekolah harus  menjalin  hubungan  yang  harmonis  agar  komunikasi  pimpinan  dengan komite  sekolah  bisa  berjalan  dengan  baik,  agar  sekolah  bisa  mencapai  tujuan yang diharapkan.
Berdasarkan  analisis  data  yang  telah  dilakukan,  maka  secara  umum dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah pada aspek peran  serta  masyarakat  di  sekolah  menengah  atas  negeri  1  padang  sudah terlaksana dengan baik dengan memperoleh skor rata-rata 4,2, baik yang berasal dari aspek peran serta masyarakat maupun dari aspek peran komite sekolah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab sebelumnya  mengenai  implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  pada  aspek peran  serta  masyarakat di  SMA  N  1  Padang  dapat  diatrik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  pada aspek peran  serta masyarakat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang dalam peran serta masyarakat yang  dilaksanakan  secara  partisipasi,  transparansi, dan akuntabilitas terlaksana dengan baik (4,12).
2. Implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  pada  aspek peran  serta masyarakat di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  1  Padang  dalam  peran komite  sekolah yang  dilaksanakan  secara  partisipasi,  transparansi,  dan akuntabilitas terlaksana dengan baik (4,19).
3. Secara  umum  dapat  disimpulkam  bahwa implementasi  manajemen berbasis sekolah pada aspek peran serta masyarakat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang terlaksana Baik dengan skor rata-rata (4,15).
Berdasarkan  simpulan  yang  telah  dikemukakan  diatas,  dapat dikemukakan  beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi  kepala  sekolah  diharapkan  untuk  dapat  meningkatkan  implementasi manajemen berbasis sekolah terutama pada SMA Negeri 1 Padang. Upaya yang  dapat  dilakukan  kepala  sekolah  untuk  meningkatkan  implementasi manajemen berbasis sekolah tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan saluran  komuikasi  yang  dapat  menyalurkan  aspirasi  warga sekolah stakeholders pendidikan.  Selanjutnya  untuk  mendorong terciptanya  kepercayaan  warga  sekolah stakeholders terhadap  sekolah, pihak  sekolah  harus  benar-benar  mampu  memberikan  pertanggung jawaban  hasil  kerjanya  kepada  publik  dan  menanggapi  pertanyaan  dan pengaduan publik yang bersifat membangun.
2. Bagi guru,  untuk  lebih  meningkatkan  mutu  pendidikan serta  kualitas sekolah.  Supaya  sekolah  bisa  menjadi  sekolah  yang  lebih  baik  dan bermutu.
3. Komite  sekolah  untuk  dapat  menjadi  sumber  informasi  dalam meningkatkan peran sertanya didunia pendidikan.
4. Peneliti,  diharapkan  untuk  menelaah  serta  meneliti  lebih  lanjut  mengenai judul yang sama dengan mengambil objek yang berbeda.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Arikunto,  Suharsimi.  (2006). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Bedjo  Sujanto.  2007. Manajemen  Pendidikan  Berbasis  Sekolah  Model Pengelolaan  Sekolah  di  Era  Otonomi  Daerah.  Jakarta  :  CV.  Sagung Seto.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2007. Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS). Jakarta : Balai Pustaka.
Engkoswara  &  Komariah,  Aan.  (2011). Administrasi  Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Gunawan, Ary  H  (2002). Administrasi  Sekolah  Administrasi  Pendidikan  Mikro. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Rusdinal. 2007. Memetik Beberapa Pelajaran dari Manajemen Berbasis Sekolah.
Padang : Tim Editor UNP Press.