## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 15 | No. 1 | Januari 2016 | Hal. 1-10

## MEMBANGUN SINERGITAS EKSEKUTIF-LEGISLATIF DI JAWA TENGAH

## Wahid Abdulrahman

## Abstraksi
The  position of the  Regional Representatives Council (DPRD) and the  regional head (executive) as partner  makes  their  relationship  very  important  for  the  success  of  the  regional  administration.  Harmonious synergy between the two can make local governance objectives achieved effectively and efficiently. This paper reviews  the  executive  and  legislative  relations  in  Central  Java  after  a  year  leadership  of  Governor  Ganjar Pranowo that can be learned by other region.
Keywords: executive, legislative, synergy.

## PENDAHULUAN
Satu tahun kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo telah diwarnai oleh dinamika hubungan dengan DPRD  Jawa  Tengah  yang  kurang  sedap  dipandang  meskipun  hal  tersebut  nampak  wajar  dalam  iklim demokrasi.  Salah  satunya  berangkat  dari  tafsir  keberhasilan  pencapaian  pembangunan.  Pembangunan infrastruktur,  pengentasan  kemiskinan,  peningkatan  kesejahteraan  petani  dan  nelayan  adalah  bagian  dari indikator  kinerja  gubernur  yang  kini  memiliki  banyak  tafsir  kinerja.  Pun  demikian  dengan  lelang  jabatan sebagai bagian dari upaya melakukan reformasi birokrasi di Jawa Tengah.
Ragam pemaknaan itulah yang kemudian melahirkan semangat perdebatan antara anggota DPRD dan gubernur  meski  pada  akhirnya  gagal  terlaksana.  Sebagian  anggota  DPRD  Jawa  Tengah  menilai  selama  satu tahun  kinerja  Gubernur  tidak  lebih  dari  politik  pencitraan  yang  miskin  akan  capaian.  Sebaliknya,  gubernur menilai  selama  satu  tahun  telah  banyak  hal  yang  dilakukan  bahkan  kemudian  menantang  DPRD  untuk menggunakan hak interpelasinya.
Pola  hubungan  yang  demikian  tentu  tidaklah  produktif  mengingat  secara  kelembagaan  sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 (ketentuan yang sama juga diatur dalam Undang-Undang No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah)  menyebutkan  bahwa  Penyelenggara  pemerintahan  daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karenanya kemudian sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat  diperlukan  tentu  sinergi  yang  harmonis  produktif  (bukan  harmonis  kolutif).  Sebagai  bagian  dari penyelenggara  pemerintahan,  pemerintah  daerah  dan  DPRD  memiliki  tanggungjawab  bersama  dalam mewujudkan  Jawa  Tengah  yang  semakin  baik.  Terlebih  ketika  mekanisme check  and  balances antara pemerintah daerah dengan DPRD dan publik telah memiliki aturan main yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.
Dinamika lain misalnya Pernyataan Gubernur Ganjar yang menganjurkan DPRD bekerjasama dengan KPK,  sementara  Plt  Ketua  DPRD  menilai  pernyataan  gubernur  tersebut  sebagai  pernyataan  yang  tidak  elok karana dianggap mencampuri urusan rumah tangga DPRD. Pasang surut hubungan gubernur dan DPRD juga kerap  kali  muncul  perihal  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  khususnya menyangkut  belanja  bantuan  sosial,  belanja  hibah,  dan  belanja  bantuan  keuangan  kepada  Kab/Kota  dan

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 15 | No. 1 | Januari 2016 | Hal. 1-10
Pemerintah Desa. Hal tersebut tidak lepas dari jumlah belanja untuk pos tersebut yang semakin besar, realisasi yang kurang optimal, namun juga transparansi dan akuntabilitas penggunananya.
Dalam beberapa keputusannya DPRD Jawa Tengah memberikan penilaian yang cukup kritis terhadap komitmen dan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda)  yang  telah  diundangkan.  Gubernur  sebagai  kepala  daerah  nampak  kurang  memiliki  komitmen  dan kontrol yang efektif dalam mengimplementasikan Perda-Perda yang merupakan produk bersama antara DPRD dan kepala daerah.

## PEMBAHASAN
Sebagai  bagian  dari  penyelenggara  pemerintahan  daerah,  kepala  daerah  dan  DPRD  harus  mampu membangun hubungan yang harmonis. Dalam perspektif teori, keberhasilan pembangunan di daerah tidak bisa semata  didasarkan  pada  pribadi  kepala  daerah  ( microenvironment ),  sinergi  antara  kepala  daerah  dan  DPRD merupakan  bagian  dari macroenvironmet bagi  prasyarat  keberhasilan  pembangunan.  Terlebih  ketika  Kepala Daerah  dan  DPRD  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  sama  kuat  dan  memerlukan  sinergi  didalamnya. Sinergi  kedunya  setidaknya  diperlukan  terkait  dengan  perencanaan  dan  implementasi  peraturan  perundang- undangan  di  dearah,  penganggaran,  kontrol,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Dalam konteks kinerja DPRD, hubungan dengan eksekutif juga menjadi salah satu faktor DPRD dalam menjalankan fungsinya (Sanit, 1985 : 205).

## Impelementasi Perda
Membangun sinergi antara pemeritah daerah dengan DPRD tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok dan  fungsi  masing-masing.  Pemerintah  daerah  sebagai  lembaga  eksekutif  dan  DPRD  sebagai  lembaga perwakilan  rakyat  daerah  dan  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dengan fungsi legislasi,anggaran, dan pengawasan.
Sebagai  lembaga  eksekutif,  gubernur  sebagai  kepala  daerah  tidak  saja  memiliki  tugas  dan  wewenang mengajukan rancangan peraturan daerah (Pasal 25 UU  No 32 Tahun 2004) namun juga  melaksanakan Perda yang telah disetujui bersama antara gubernur dan DPRD.
Secara  kuantitas  telah  banyak  Peraturan  Daerah  yang  disahkan  oleh  Gubernur  Ganjar  Pranowo. Selama kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo (hingga bulan Agustus 2014) tercatat lebih dari 14 Peraturan Daerah  telah  disahkan  sebagaimana  dalam  tabel  1.1.  Demikian  halnya,  dari  aspek  ketepatan  waktu  hampir sebagian  besar  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  tertuang  dalam    Program  Legislasi  Daerah  mampu terselesaikan dengan tepat waktu  oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## Tabel 1.1

## Peraturan Daerah Yang Telah Disahkan Gubernur Ganjar Pranowo
Sumber diolah dari Sekretariat DPRD Jawa Tengah, 2014
Namun  demikian  persoalan  yang  muncul  adalah  bagaimana  tindak  lanjut  dari  Peraturan-Peraturan Daerah  tersebut  yang  nampaknya  tidak  mampu  terlaksana  dengan  optimal.Pertama,  lambannya  Gubernur dalam  menindaklanjuti  amanat    Peraturan  Daerah  berupa  penyusunan  Peraturan  Gubernur  sebagai  peraturan pelaksana.  Kedua,  adalah  implementasi  kebijakan  dari  Peraturan  Daerah  itu  sendiri  yang  menjadi  kewajiban dari pemerintah daerah.
Dampaknya kemudian, keberadaan Perda menjadi nampak tidak melahirkan perbaikan yang mendasar jika dibandingkan dengan sebelum adanya Perda. Tujuan Perda belum mampu terwujud dengan baik. Sebagai contoh bagaimana implementasi dari Perda No 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia,  apakah  paska  disahkannya  Perda  tersebut  terdapat  peningkatan  pelayanan  Pemerintah  Daerah  terhadap Lansia  di  Jawa  Tengah,  bagaimana  bentuk  komitmen  Pemprov  Jawa  Tengah  untuk  meningkatkan kesejahteraan lansia di Jawa Tengah paska disahkannya Perda?. Fakta menunjukkan bahwa paska disahkannya Perda  tentang  Kesejahteraan  Lanjut  Usia  hingga  saat  ini  belumlah  nampak  peningkatan  akan  komitmen Pemprov terhadap kesejahteraan lansia.
No Nomor Perda Judul Perda 1 13 Tahun 2013 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2 14 Tahun 2013 Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah  Kepada  Badan  Usaha Milik Daerah, BUMD, dan Pihak Ketiga 3 15 Tahun 2013 Perseoran Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu 4 16 Tahun 2013 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 5 17 Tahun 2013 APBD Tahun Anggaran 2014 6 1 Tahun 2014 Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah 7 2 Tahun 2014 PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah 7 3 Tahun 2014 Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah 8 4 Tahun 2014 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 9 5 Tahun 2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 10 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia 11 7 Tahun 2014 Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin 12 8 Tahun 2014 Penyelenggaraan  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  Provinsi Jawa Tengah 13 9 Tahun 2014 PPNS Di Lingukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 14 10 Tahun 2014 Perubahan  Atas  Perda  Provinsi  Jawa  Tengah  No  1  Tahun  2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 15 | No. 1 | Januari 2016 | Hal. 1-10
Hal yang sama juga patut kita pertanyaan terhadap implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah; Perda No 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan  Penyelenggaraan Keluarga  Berencana;  Perda  No 9 Tahun  2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; Perda No 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin; Perda No  3  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Jawa  Tengah;  Perda  No  2  Tahun  2014  tentang  PT Penjaminan  Kredit  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah;  Perda  No  10  Tahun  2013  tentang  Pelestarian  Dan Pengelolaan  Cagar  Budaya  Provinsi  Jawa  Tengah;  Perda  No  1  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan Perpustakaan  Di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Dimana  kesemua  Perda  tersebut  nampak  kaya  akan  konsep,  namun miskin dalam implementasi yang semestinya dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah.
Jika  melihat  dari  substansi  Perda-Perda  di  atas,  pada  dasarnya  implementasi  Perda-Perda  tersebut sangat memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kemajuan Jawa Tengah.Sebagai contoh, Perda Nomor 2 Tahun 2013  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Ketika  Perda tersebut  diimplementasikan  dengan  baik  maka  tidak  saja  dapat  mengurangi  laju  alih  fungsi  lahan  di  Jawa Tengah namun juga akan memiliki dampak terhadap kedaulatan pangan di Jawa Tengah.
Oleh karenanya  kemudian yang perlu segera dilakukan oleh gubernur adalah menyelesaikan payung hukum  pelaksana  dari  Perda-Perda  tersebut  berupa  Peraturan  Gubernur  sedini  dan  sedetail  mungkin. Inventarisasi  terhadap  Perda-Perda  yang  belum  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Gubernur  harus  dilakukan sesegera mungkin. Tanpa adanya Peraturan Gubernur sangat sulit bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengimplementasikan  Perda-Perda    tersebut  secara  konsisten.  DPRD  Jawa  Tengah  harus  pula  mengontrol peraturan pelaksana (peraturan gubernur) dari Perda-Perda yang telah ditetapkan baik dalam hal waktu maupun substansi di dalamnya sehingga selaras dengan maksud dari Perda tersebut.
Implementasi  Perda-Perda  yang  memiliki  dampak  langsung  kepada  kesejahteraan  masyarakat  Jawa Tengah perlu memperoleh prioritas. Pada level implementasi gubernur perlu melakukan kontrol secara serius terhadap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) sebagai pelaksana langsung dari Perda-Perda tersebut. Tidak adanya  kontrol  dari  gubernur  terhadap  SKPD  dalam  mengimplementasikan  Perda-Perda  yang  telah diundangkan  (dari  aspek  kebijakan,penganggaran,  maupun  evaluasi  dari  pelaksanaan  Perda-Perda)  tersebut menjadikan rendahnya efektifitas Perda-Perda di Provinsi Jawa Tengah. Kontrol ini akan semakin efektif ketika fungsi kontrol yang dimiliki oleh DPRD juga dilakukan secara proporsional.
Pada saat yang sama penegakan sanksi dari Perda secara tegas juga harus dilakukan. Mengingat inilah persoalan yang selama ini juga menjadi sumber atas pengabaian Perda-Perda yang telah diundangan. Sebagai contoh adalah Perda No 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah No 11 Tahun 2004 tentang  Garis  Sempadan.  Faktanya  masih  banyak  bangunan-bangunan  yang  melanggar  garis  sempadan. Demikian  halnya  dengan  Perda  No 4 Tahun  2013  tentang  Pengambilan  dan  Pemanfaatan  Air  Permukaan  Di Provinsi  Jawa  Tengah.  Disinilah  kemudian  peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  sebagai  penegak  Perda  harus lebih tegas dengan dorongan dan kontrol yang kuat dari gubernur.
Implementasi  Perda  perlu  diawali  dengan  keteladanan  dari  gubernur.  Sebagai  contoh  untuk mengimplementasikan Perda No 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa selayaknya gubernur mengawalinya  dengan  kebiasaan  menggunakan  bahasa  Jawa  ( kromo  alus )  setidaknya  sekali  dalam  lima  hari kerja  pada  rapat-rapat  yang  dilakukan  khususnya  dengan  SKPD  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  maupun DPRD Jawa Tengah.

## Vol. 15 | No. 1 | Januari 2016 | Hal. 1-10
Sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah, implementasi Perda yang berkaitan langsung dengan pendapatan  daerah  seperti:  Perda  No  3  Tahun  2013  tentang  Penerimaan  Sumbangan  Pihak  Ketiga  Kepala Daerah, Perda  No 4 Tahun 2013 Penyertaan  Modal  Pemerintah Daerah  Kepada  Badan Usaha  Milik Daerah, BUMD, dan Pihak Ketiga; Perda No 14 Tahun 2013 tentang PT SPHC; Perda No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Perda No 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (dirubah dalam Perda No 10 Tahun 2014) gubernur perlu  membangun  sistem  yang  mampu  memperkecil  praktik  korupsi  sekaligus  meningkatkan  pendapatan daerah secara optimal.
Pemetaan  potensi  pendapatan  daerah  (sebagai  dampak  dari  Perda-Perda  tersebut)  perlu  dilakukan secara  objektif, sehingga  penentuan target  pendapatan daerah dalam  APBD  dapat  disusun  secara  cermat dan mengurangi potensi mark down pendapatan. Pada saat yang sama DPRD semestinya juga meningkatkan peran fungsi kontrol yang dimilikinya.

## Sinergi Perencanaan Pembangunan
Sinergi gubernur dan DPRD sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan dengan melibatkan semaksimal  mungkin partisipasi publik  melalui  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan melalui masa reses yang dilakukan oleh DPRD.
Musrenbang merupkan kegiatan yang meberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan  pembangunan  ditingkat  desa,  kecamatan,  kabupaten,  dan  provinsi.Dokumen  hasil  pelaksanaan Musrenbang  menjadi  salah  satu  acuan  dalam  penyusunan  rencana  kerja  pemerintah  daerah  yang  kemudian dijabarkan dalam APBD.
Masa reses dipandang sebagai sebuah kegiatan yang mempertemukan anggota DPRD dengan konstituen serta kader partai di daerah asal pemilihan dimana terdapat sejumlah fungsi dari masa reses tersebut yakni:
a. Menyerap aspirasi masyarakat
b. Menyusun skala prioritas usulan di masing-masing bidang
c. Menginformasikan hasil-hasil usulan yang telah dianggarkan
d. Melaksanakan peran dan kegiatan DPRD pada bidang pengawasan
Persoalannya  kemudian  bagaimana  dengan  hasil  reses  DPRD,  inilah  yang  terkadang  menjadi  salah satu sumber persoalan antara kepala daerah dan DPRD. Hasil reses DPRD seringkali tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah  daerah  atau  hanya  sebagaian  kecil  dari  hasil  reses  yang  mampu  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah daerah  melalui  kegiatan  dalam  APBD.  Padahal  jika  melihat  proses  ideal  dari  pelaksanaan  masa  reses,  masa reses  relatif  lebih  mampu  menyerap  aspirasi  publik  sekaligus  memetakan  persoalan  lapangan  mengingat anggota DPRD tidak saja melihat kondisi di lapangan namun juga mendengar secara langsung dari masyarakat.
Pada tataran itulah kemudian sinergi antara hasil Musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan  hasil  reses  yang  dilakukan  oleh  DPRD  sebagai  bagian  dari  penyusunan  APBD  sangat diperlukan.Gubernur  perlu  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  terhadap  usulan-usulan  pembangunan  yang diperoleh  dari  hasil  reses  DPRD  sebagai  bagian  dari  program  dan  kegiatan  pemerintah  daerah.  Dokumen laporan hasil reses  yang disampaikan oleh setiap anggota  DPRD  hendaknya  tidak sekedar menjadi dokumen

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 15 | No. 1 | Januari 2016 | Hal. 1-10
administratif  (pertangungjawaban  keuangan)  semata  namun  perlu  disusun  menjadi  dokumen  pembangunan Jawa  Tengah  yang  disinergikan  dengan  hasil  Musrenbang.  Skema  tersebut  secara  tidak  langsung  akan meningkatkan akuntabilitas anggota DPRD dalam pelasanaan masa reses.
DPRD  perlu  menjadikan  dokumen  hasil  pelaksanaan  masa  reses  sebagai  panduan  dalam  proses penyusunan APBD, baik dalam tahap pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara  (PPAS),  maupun  dalam  pembahasan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (RAPBD).  Melalui  dokumen  hasil  pelaksanaan  reses,  setiap  anggota  DPRD  dapat  melakukan  kontrol  dalam proses  penganggaran  apakah  hasil-hasil  reses  yang  merupakan  aspirasi  dari  masyarat  sudah  masuk  dalam program/kegiatan dalam APBD di tahun yang akan datang tersebut.
Melalui  mekanisme  tersebut,  program  dan  kegiatan  pemerintah  daerah  melalui  APBD  akan  lebih memiliki  arah  yang  jelas  sesuai  dengan  renjana  pembangunan  daerah  maupun  sesuai  dengan  persoalan  di masyarakat  yang  disampiakan  melalui  hasil  reses.  Sasaran  dalam  program  dan  kegiatannya  pun  juga  dapat semakin  terarah  sehingga  mampu  meminimalisasi  program  dan  kegiatan  yang  kurang  bermanfaat  dan  tidak berdasar persoalan dimasyarakat.

## Sinergi Politik Anggaran
APBD  memiliki  makna  penting  dalam  pembangunan  daerah.  Tanpa  politik  anggaran  yang  baik, mustahil  rencana  pembangunan  dapat  diimpelemtasikan  secara  efektif  dan  efisien.  Prioritas  pembangunan daerah  jelas  memerlukan  dukungan  anggaran  dari  APBD.  Perosalannya  kemudian  banyaknya  urusan  wajib yang  harus  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dihadapkan  pada  jumlah  APBD  yang  terbatas.  Sangat kurang  bijak  ketika  program  andalan  gubernur  yang  memerlukan  dukungan  APBD  yang  besar  diperoleh dengan  mengorbankan  alokasi  anggaran  dari  program-program  yang  berkaitan  langsung  dengan  kepentingan masyarakat. Demikian halnya sangat disayangkan jika, program-program yang berkualitas tidak bisa berjalan dengan baik karena minimnya alokasi anggaran.
Kita  bisa  melihat  ‘tahun  infrastruktur’  yang  dicanangkan  oleh  Gubernur  untuk  membenahi infrastruktur  di  Jawa  Tengah  secara  mendasar,  juga  program  kartu  petani  dan  kartu  nelayan  sebagai  contoh program-program  prioritas  yang  belum  dibarengi  dengan  dukungan  anggaran  yang  memadahi.  Pada  tataran itulah  kesepahaman  dan  sinergi  antara  kepala  daerah  dan  DPRD  diperlukan  dalam  rangka  mendesain  dan mengimplementasikan APBD  yang sehat. Tanpa adanya sinergi yang baik bukan saja program tersebut tidak dapat berjalan secara efektif namun juga berpotensi untuk gagal.
Rasionalisasi  belanja  APBD  harus  dilakukan  dengan  berani.  Gubernur  sebagai  pihak  yang mengajukan  rencana  APBD  harus  memulai  hal  tersebut.    Salah  satu  yang  harus  dilakukan  adalah  dengan mengurangi  jumlah  belanja  untuk  program-program  dan  kegiatan  yang  tidak  memiliki  keterkaitan  langsung dengan  kesejahteraan  masyarat.  Kegiatan  penyediaan  jasa  peralatan  dan  perlengkapan  kantor;  kegiatan penyediaan alat tulis kantor; Kegiatan penyediaan makanan dan minuman; kegiatan rapat-rapat koodinasi dan konsultasi;  kegiatan  pengadaan  pakaian  dinas  merupakan  contoh-contoh  kegiatan  yang  tidak  memiliki hubungan  langsung  dengan  kesejahteraan  masyarakat  namun  selama  ini  dialokasikan  dengan  jumlah  yang sangat besar di setiap SKPD.
Hal  yang  sama  juga  harus  dilakukan  untuk  program  dan  kegiatan  yang  tidak  memiliki  output  yang jelas.  Kegiatan-kegiatan  yang  selama  ini  nampak  bersifat  rutinitas,  syarat  akan  kepentingan  birokrasi,    dan
Vol. 15 | No. 1 | Januari 2016 | Hal. 1-10
hanya  berorientasi  pada  jumlah/peserta  kegiatan  namun  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap kemajuan  Jawa  Tengah.  Disinilah  gubernur  dituntut  untuk  cermat  meneliti  output  dari  setiap  kegiatan  yang dialokasikan dalam APBD Jawa Tengah.
Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan APBD, hubungan gubernur dan DPRD seringkali mengalami gejolak  ketika  dihadapkan  pada  distribusi  dana  bantuan  sosial  (bansos)  dan  dana  hibah  dari  APBD.  Melalui dana  bantuan sosial dan dana  hibah anggota  DPRD  dapat memberikan  ‘perhatian’  secara  lebih nyata  kepada konstituen atau daerah binaan (seringkali berbasis pada daerah pemilihan). Demikian halnya dengan gubernur yang dapat  menggunakan dana bansos dan hibah sebagai bagian dari politik balas budi atau menarik simpati publik di seluruh wilayah di Jawa Tengah.
Dalam pelaksanaanya dana bantuan sosial dan hibah seringkali mengalami kendala dalam penetapan jumlah  bantuan  maupun  waktu  pelaksanaanya.  DPRD  Jawa  Tengah  dalam  sejumlah  keputusan  resminya (misalnya  Keputusan  DPRD  Jawa  Tengah  tentang  rekomendasi  terhadap  LKPJ  Gubernur)  memberikan penilaian atas lambannya  pencairan dana  bantuan sosial dan dana  hibah, bahkan banyak dari prosposal  yang diajukan oleh masyarakat kepada gubernur pada akhirnya tidak dapat dicairkan. Padahal jika melihat serapan dari  dana  bansos  dan  hibah,  jumlah  dana  yang  tidak  terserap  sesungguhnya  cukup  besar.  Pada  tahun  2013 misalnya, jumlah dana bansos yang tidak terserap hampir mencapai Rp 1 milliar. Sedangkan dana hibah yang tidak mampu terserap sebesar Rp 297,7 milliar.
Sinyalemen  terhadap  politisasi  dana  bantuan  sosial  dan  hibah  menjadi  semakin  berkembang  ketika proposal-proposal  bansos  yang  ‘dititipkan’  melalui  gubernur  atau  melalui    pejabat-pejabat  di  lingkungan Pemprov  relatif  lebih  cepat  cair  bahkan  jumlahnya  pun  jauh  lebih  besar  daripada  yang  ‘dititipkan’  melalui anggota  DPRD  Jawa  Tengah.  Terlebih  ketika  alokasi  anggaran  untuk  bantuan  sosial  pada  tahun  2014 jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2013.
Tabel 1.2 Belanja Pemprov Jawa Tengah TA 2013 dan 2014

## Sumber : LKPJ 2013 dan APBD 2014
Persoalan  yang  hampir  sama  juga  muncul  pada  belanja  bantuan  keuangan  kepada  Kab/Kota  dan Pemerintah  Desa  (Pemdes)  yang  dinilai  kurang  mampu  menunjukkan  proporsionalitas  besaran  bantuan tersebut.  Sejumlah  kabupaten/kota  memperoleh  bantuan  yang  dinilai  kurang  proporsional  jika  dilihat  dari kondisi dan kebutuhan kab/kota jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya. Terlebih ketika perencanaan dan distribusi bantuan tersebut dinilai kurang transparan oleh DPRD.
Melihat kondisi tersebut, sinergi antara gubernur dan DPRD dalam perencanaan (sebagai bagian dari fungsi anggaran DPRD) dan  pengawasan sangat  perlu ditingkatkan dengan berprinsip pada  asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Dalam hal belanja Bansos dan hibah , selama pos belanja tersebut masih teralokasinya dalam APBD maka transparansi dan pengawasan yang ketat harus dilakukan.
Belanja Tahun 2013 Tahun 2014 Bantuan Sosial 15.337.075.000 31.666.000.000 Hibah 3.797.603.390.000 3.038.721.398.000 Bankeu  Kepada  Kab/Kota  dan Pemdes 1.910.083.517.000 2.060.392.145.000

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 15 | No. 1 | Januari 2016 | Hal. 1-10
Pemerintah  Provinsi  harus  lebih  transparan  kepada  DPRD  maupun  kepada  publik  atas  kepada  siapa saja dan berapa besaran yang diperoleh oleh masing-masing penerima bansos dan hibah. Sementara pada saat yang sama, Pemprov dan DPRD perlu mendorong akuntabilitas dari setiap penerima bansos dan hibah tersebut. Jika  selama  ini  gubernur  Ganjar  sangat  antusias  dalam  menanfaatkan  teknologi  informasi  dalam menyelenggarakan  tugas  sebagai  gubernur  (termasuk  memanfaatkan  media  sosial)  maka  hal  yang  sama semestinya  juga  digunakan  untuk  mendorong  transparansi  dan  akuntabilitas  penggunaan  dana  bansos  dan hibah. Melalui website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat  menyajikan data  para  penerima dana  bansos dan  hibah  beserta  besarannya.  Dari  sanalah  kemudian  DPRD  dan  publik  dapat  sama-sama  mengamati  dan menilai  efektifitas,efisiensi,  dan  kepatutan  penggunaan  dana  bansos  dan  hibah  dari  APBD  Provinsi  Jawa Tengah.
Terkait  dengan  Bankeu  Kepada  Kab/Kota  dan  Pemdes,  indikator  yang  dijadikan  kriteria  penilaian untuk  menentukan  besaran  Bankeu  harus  disusun  secara  detail  dan  dilakukan  secara  konsisten.  Disamping kebutuhan kab/kota sebagai dasar dalam penentuan alokasi belanja tersebut.

## Akuntabilitas Kinerja Gubernur
Akuntabilitas  dan  keterbukaan  (transparansi)  merupakan  bagian  dari  asas  umum  penyelenggaraan negara (Pasal 20 UU 32 Tahun 2004) yang semakin diperlukan bagi terwujudnya good governance . Atas dasar itulah  kemudian  kepala  daerah  diberikan  kewajiban  untuk  memberikan  laporan  keterangan pertanggungjawaban  kepada  DPRD  dan  menginformasikan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kepada  masyarakat  (Pasal  27  UU  No  32  Tahun  2004  yang  kemudian  diatur  dalam  PP  No  3  Tahun  2007). Melalui mekanisme itulah kemudian DPRD dan masyarakat dapat menilai sekaligus memberikan rekomendasi atas  kinerja  kepala  daerah  secara  proporsional.  Dengan  demikian  segala  bentuk  hiruk  pikuk  atas  penilaian kinerja kepala daerah dapat terlembagakan secara produktif baik di DPRD maupun di masyarakat secara luas.
Hingga  saat  ini  memang  Gubernur  Ganjar  Pranowo  belum  menyampaikan  LKPJ  secara  utuh  yang merupakan  hasil  dari  kinerjanya.  LKPJ  Gubernur  Akhir  tahun  2013  merupakan  LKPJ  transisi  dari  Gubernur Bibit Waluyo dan Gubernur Ganjar Pranowo. Mengamati LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2013, meskipun secara umum telah memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan namun tidak ada perbedaan yang signifikan atas LKPJ-LKPJ di tahun-tahun sebelumnya.LKPJ masih disusun dengan standar minimalis berdasarkan PP No 3 Tahun 2007.
Oleh  karena  itu  kemudian  Gubernur  Ganjar  Pranowo  (dengan  asumsi  kepala  daerah  masih  dipilih secara  langsung  oleh  rakyat)  harus  mampu  menyusun  dokumen  LKPJ  yang  lebih  memiliki  bobot  baik  dari aspek  kemasan  terlebih  dari  aspek  substansi.  LKPJ  Gubernur  Ganjar  Pranowo.  Sebagai  contoh,  dalam  bab pengelolaan  keuangan  daerah  semestinya  LKPJ  tidak  saja  menyampaikan  realisasi  atas  pendapatan  daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah nampun semestinya dibarengi dengan indikator-indikator lainnya yang telah  menjadi  indikator  penilaian  oleh  Kementerian  Keuangan  (rasio  desentralisasi,  tax  perkapita,    drajat kontribusi BUMD, dll). Dari data tersebut kemudian dapat dikomparasikan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Bahwa realisasi dari pajak daerah senantiasa tercapai, namun jika melihat tax perkapita Jawa Tengah berada  di  peringkat  ke  23  secara  nasional.  Itu  berarti  bahwa  capaian  atas  pajak  daerah  kita  belumlah  terlalu membanggakan.

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 15 | No. 1 | Januari 2016 | Hal. 1-10
Hal yang sama juga berlaku bagi capaian-capaian pembangunan lainnya. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan agar mengetahui posisi Jawa Tengah dalam skala nasional, sehingga secara objektif gubernur tidak terbuai dengan klaim-klaim keberhasilan yang disampaikan oleh SKPD-SKPD terkait.
Bagi  DPRD  Jawa  Tengah  penilaian  (rekomendasi)  terhadap  LKPJ  Gubernur  harus  mulai dikembangkan dengan metode verifikasi data sekaligus pengamatan lapangan (observasi) atas data-data yang disampaikan oleh gubernur dalam LKPJ. Bukan berarti ketidakpercayaan atas data  yang disampaikan namun sebagai  upaya  untuk memperoleh data  yang lebih objektif  dan akurat. Sehingga pada akhirnya penilaian dan rekomendasi yang diberikan benar-benar berangkat dari data riil yang terjadi di Jawa Tengah.
Akuntabilias  kinerja  yang  kedua  adalah  kepada  masyarakat  melalui  informasi  laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ganjar Pranowo sebagai gubernur yang telah diberikan mandat secara langsung dari masyarakat Jawa Tengah melalui Pemilukada Langsung memiliki kewajiban untuk menjelaskan kinerjanya kepada masyarakat. Tidak saja agar masyarakat tahu namun bagi gubernur sendiri dapat menerima langsung  masukan  baik  yang  bersifat  klarifikasi  maupun  rekomendasi  atas  program  dan  kegiatan  yang  telah dilakukan  selama  satu  tahun.  Informasi  tersebut  dapat  menjadi  upaya  untuk  mengurangi  kesenjangan  antara data  kinerja  yang  dimiliki  dan  disajikan  oleh  SKPD  dengan  kondisi  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  Jawa Tengah.
Hingga  saat  ini  penulis  mengamati  belum  muncul  semangat  dari  gubernur  untuk  melaksanakan  hal tersebut. Kondisi tersebut bisa dilihat dari ketiadaan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (www.jatengprov.go.id) apalagi dalam media cetak yang ada  di  Jawa  Tengah.  Padahal  jika  melihat  kelembagaan  dan  APBD  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah semestinya hal tersebut sangat mampu dilakukan. Disinilah kemudian pentingnya komitmen dari gubernur. Gubernur perlu menyampaikan informasi tersebut setidaknya melalui situs resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun melalui media cetak yang ada di Jawa Tengah.

## PENUTUP
Pada  akhirnya  mewujudkan  sinergi  antara  pemerintah  daerah  di  bawah  kepemimpinan  Gubernur Ganjar  Pranowo  dengan  DPRD  mutlak  diperlukan  tidak  saja  karena  usia  pemerintahan  yang  masih  cukup panjang,  bagi  efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Jawa  Tengah,  namun  juga  demi pembelajaran publik yang mencerdaskan. Serta tidak kalah penting adalah bagi upaya membangun sistem kerja antara kepala daerah dan DPRD yang harmonis produktif. Solusi atas berbagai persoalan yang telah diurai di atas  dapat  menjadi  referensi  bagi  gubernur  sekaligus  bagi  DPRD  Jawa  Tengah.  Implementasi  Perda, penyusunan anggaran, integrasi hasil reses dan musrenbang, dan menyusun akuntabilitas kinerja adalah agende terdekat  yang  dapat  menjadi  pintu  masuk  terbangunnya  hubungan  harmonis  produktif  antara  gubernur  dan DPRD Jawa Tengah.
Komunikasi  politik  yang  sehat  pun  harus  terus  dibangun.  Gubernur  dan  DPRD  harus  membangun komunikasi  yang  terbuka  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing.  Penetapan  target  pembangunan  daerah yang  disusun  oleh  eksekutif  hendaknya  disusun  secara  objektif.  Sementara  DPRD  dalam  menggunakan  hak tersebut (fungsi kontrol) harus dilakukan sesuai dengan prosedur, berbasis data sebagai bahan masukan untuk koreksi  perbaikan.  Akhirnya    gubernur  dan  DPRD  harus  memiliki  kesamaan  perihal  ‘politik  kerakyatan’. Bahwa  sebagai  bagian  dari  penyelenggara  pemerintahan  daerah  rakyat  Jawa  Tengah  adalah  tujuan  utama dengan berfikir dan berbuat untuk rakyat.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 15 | No. 1 | Januari 2016 | Hal. 1-10

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam,  1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik . PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Georg  Sorensen. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Y ang Sedang berkembang. Pustaka Pelajar, Yogyakarta..
Haris, Syamsudin (Ed), 2007 Partai Politik & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia. LIPI Press,
Jakarta.
Keban,  Yeremias  T.  1995. Indikator  Kinerja  Pemda,  Pendekatan  Manajemen  dan  Kebijakan ,  Fisip  UGM,
Yogyakarta.
Marbun, B.N, 1994. DPRD Pertumbuhan, Masalah & Masa Depannya . Erlangga, Jakarta.
Nurcholis, Hanif, 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah . Grasindo, Jakarta.
Pradjudi,Armosudiro. 2006. Konsep Organisasi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sanit, Arbi, 1985, Perwakilan Politik di Indonesia . Rajawali Press, Jakarta.
Sobandi, Baban dkk. 2006. Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah . Bandung.
Wasistiono, Sadu dan Yonatan W, 2009. Meningkatkan Kinerja DPRD , Fokusmedia, Bandung.