Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implemetasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di

## Indonesia

## Muhammad Chairul Huda
Program Studi Tata Negara - IAIN Salatiga choirulhuda4999@gmail.com

## Abstract
Pancasila  as  the  basis  of  the  state  of  Indonesia  has  the  values  of  the  balance  of  law, namely  the  value  of  divinity,  human  values,  and  value.  By  understanding  Pancasila through  historical  understanding,  this  paper  concludes  that  Pancasila  becomes  a universal  and  comprehensive  state  ideology  that  contains  hablumminallah, hablumminannas, and hablum minal alam to reach the goal of rahmatan lil alamin. As a foundation  of  philosophy,  Pancasila  obtains  a  source  of  value  in  the  context  of  the dynamic  journey  of  cultural  history  of  the  nation.  The  establishment  of  the  source  of value embodied in the national philosophy system has been going on in a long history. The existence of Pancasila in law is a milestone of achievement in a circle of the state of law.  Conversely,  the  absence  of  Pancasila  will  give  birth  to  legal  problems  and  the creation of unstructured legal construction.
Keywords : Pancasila, equilibrium values, legal development

## Abstrak
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu  nilai  ketuhanan,  nilai  kemanusiaan,  dan  nilai.  Dengan  memahami  Pancasila melalui  pemahaman  historis,  tulisan  ini  menyimpulkan  bahwa  Pancasila  menjadi ideologi negara yang universal dan komperhensif yang memuat relasi hablumminallah,
hablumminannas,  dan  hablum  minal  alam  untuk  mencapai  tujuan  rahmatan  lil alamiin.  Sebagai  dasar  falsafah,  Pancasila  memperoleh  sumber  nilai  dalam  konteks perjalanan  dinamis  sejarah  kebudayaan  bangsa.  Pembentukan  sumber  nilai  yang tercakup  kedalam  sistem  falsafah  kebangsaan  telah  berjalan  dalam  sejarah  yang panjang.  Eksistensi  Pancasila  adalah  suatu  pencapaian  riil  dalam  tegaknya  Negara hukum. Sebaliknya, permasalahan hukum dan tidak terstruktur konstruksi hukum akan terjadi jika tidak ada Pancasila.
Kata kunci : Pancasila, nilai-nilai keseimbangan, pembangunan hukum

## Latar Belakang
Sebagai landasan idiil bagi Indonesia, Pancasila sungguh menakjubkan. Gagasan  politik  yang  tertuang  di  dalamnya  merupakan  rumusan  solutif  dan sempurna. Para pendiri negara kita mampu meramunya dengan sangat kreatif, mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrem, negara sekuler dan negara agama.  Tidak  bisa  kita  bayangkan  jika  dahulu  para funding  fathers tidak menemukannya, maka mungkin tidak kita jumpai di dunia ini negara bernama Indonesia.  Mereka  menyusunnya  dengan  rumusan  imajinatif,  negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Bandingkan dengan Turki, untuk mencari jalan keluar dari kemerosotan Dinasti  Utsmani  yang  berkuasa  selama  hampir  delapan  abad,  akhirnya  Turki memilih  negara  sekuler  yang  ditandai  dengan  jatuhnya  kekhalifahan  pada Maret 1924. Negara diujung barat laut Asia ini menjadi Negara dengan sistem sekuler  pertama  di  tengah  identitas  masyarakatnya  yang  mayoritas  adalah muslim.  Disisi  yang  lain  di  Asia  Selatan,  Pakistan,  negeri  yang  berdiri  diatas bekas wilayah Mongul itu, dari dua arus pemikiran politik yang bersaing saat menuju  kemerdekaan  antara  Ali  Jinnah 1 sebagai  representasi  gagasan  negara
1 Muhammad  Ali  Jinnah:  25  Desember  1876 –  11  September  1948  adalah  seorang pengacara,  politikus  dan  pendiri  Pakistan.  Jinnah  merupakan  pemimpin  Liga  Muslim  India dari 1913 sampai kemerdekaan Pakistan pada 14 Agustus 1947, dan menjabat sebagai Gubernur Jenderal  Pakistan  pertama  sampai  kematiannya.  Di  Pakistan,  ia  dipanggil Quaid-i-Azam
sekuler  dan  Maududi 2 sebagai  representasi  pengembangan  gagasan  negara agama,  toh  akhirnya  memilih  jalan  sebagai  negara  Islam,  setelah  gagal mensinergikan format yang solutif untuk sebuah negara modern.
Para  pendiri  negara  kita  dengan  sangat  bijak  dan  jenius  mampu menyepakati  pilihan  yang  pas  tentang  dasar  negara  sesuai  dengan  karakter bangsa,  sangat original ,  menjadi  sebuah  negara  modern  yang  berkarakter religius, tidak sebagai negara sekuler juga tidak sebagai negara agama.
Rumusan  konsepsinya  benar-benar  diorientaskan  pada  -  dan  sesuai  - dengan  karakter  bangsa.  Mereka  bukan  hanya  mampu  menyingkirkan pengaruh  gagasan  negara patrimonial (warisan)  yang  mawarnai  sepanjang sejarah nusantara prakolonial, tetapi juga telah berhasil merumuskan berbagai ide  politik  yang  berkembang  ketika  itu  secara  kreatif  berdasarkan  kebutuhan anak bangsa di masa kedepannya.
Tidak heran jika kemudian banyak intelektual ataupun negarawan yang memuji  prestasi  monumental  pendiri  Republik  Indonesia.  Salah  seorang intelektual dan pejabat tinggi Arab Saudi yang pernah memuji Pancasila ialah Dr  Izzat  Mufti.  Ketika  berkunjung  ke  Indonesia  pada  tahun  1980-an,  setelah mendengarkan penjelasan tentang Pancasila di Museum Satria Mandala, beliau menyampaikan  pandangan  menarik:  “Arab  Saudi  menjadikan  Al-Qur’an  dan Hadis  sebagai  landasan  bernegara  karena  seluruh  warganya  adalah  muslim. Indonesia  yang  multiagama  menjadikan  Pancasila  sebagai  dasar  Negara  di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu keputusan yang benar  dan  tidak  bertentangan  dengan  Islam.  Pancasila  telah  menjadi  bingkai persatuan bangsa Indonesia” (Ali, 2009).
(Pemimpin Besar) dan Baba-i-Qaum (Bapak Bangsa). Ulang tahunnya diperingati sebagai libur nasional di Pakistan.
2 Abul  A'la  Maududi:  25  September,  1903  –  22  September,  1979) merupakan  salah seorang  ulama  abad  ke-20  dan  pengasas  Jamaat-e-Islami  ( Partai  Islam ).  Maulana  Maududi merupakan  seorang  ahli  falsafah,  sastrawan,  dan  aktivis  dalam  pergerakan  dan  perjuangan Islam  di  seluruh  dunia.  Maulana  Maududi  mendapat  ilham  dari  perjuangan  Sayyid  Qutb  di Mesir  yaitu Jamiat  al-Ikhwan  al-Muslimun .  Sebagaimana  Qutb,  Maududi  merupakan  tokoh pembangunan dan perjuangan Islam seluruh dunia.
Selama  periode  pasca  reformasi,  secara  tidak  disadari  energi  Pancasila berproses secara otomatis. Coba kita renungkan, berbagai macam  konflik  dan musibah  luar  biasa  besar  mampu  kita  atasi.  Bandingkan  dengan  Myanmar ketika terjadi bencana alam tsunami dan gempa bumi. Indonesia membuka diri dan  menerima  uluran  bantuan  luar  negeri,  sedangkan  Myanmar  membatasi diri  karena  khawatir  dengan  campur  tangan  asing  yang  mendompleng masuknya  bantuan.  Padahal  saat  itu  Aceh  dalam  situasi  konflik  politik  dan banyak  pihak  khawatir dengan dampak masuknya orang-orang  luar. Namun, justru  perdamaian  yang  terwujud.  Saat  terjadi  musibah  tsunami, kesetiakawanan  yang  melandasi  terwujudnya  sila  “Persatuan  Indonesia”  dan sila  “kemanusiaan yang  adil  dan  beradab”  muncul  secara  serempak.  Bantuan kemanusiaan mengalir  dari seluruh penjuru tanah air membantu rakyat  Aceh tanpa ada yang memberi komando.
Energi  Pancasila  itulah  yang  muncul  dan  mendorong  terciptanya perdamaian  di  berbagai  daerah  konflik.  Umumnya,  konflik-konflik  tersebut, tidak  terkecuali  konflik  di  Ambon  dan  Poso,  ditengarai  sebagai  bagian  dari konflik politik yang tidak terlepas dari provokasi dan campur tangan “halus” pihak luar. Setelah masa konflik dapat dilewati, muncul penyesalan mendalam dari kedua belah pihak.
Dalam  perayaan-perayaan  hari  besar  agama-agama  misalnya,  tidak jarang  kita  jumpai  para  pemuda  Muslim,  GP  Ansor,  Banser,  Pemuda Muhammadiyah dsb turut membantu demi tertibnya pelaksanaan misa Natal. Tentu  ini  merupakan  pemandangan  yang  jarang  sekali  kita  jumpai  –untuk tidak menyebut aneh- di negara lain.
Singkat  kata,  Pancasila  harus  didiskusikan  atau  didialogkan  oleh segenap elemen agar menjadi energi persatuan seluruh bangsa. Semakin besar pihak atau komponen bangsa memahami Pancasila, semakin besar pula energi yang  terbentuk  untuk  mencapai  cita-cita  bersama  berbangsa  dan  bernegara sehinga  pancarannya  akan  menerangi  masa  depan  bangsa  dan  dunia.  Dalam
konteks  itulah  Pancasila  perlu  mendapatkan  perhatian,  terutama  fungsinya yang  tidak  hanya  berhenti  menjadi  komitmen  bersama,  melainkan  harus dipahami sebagai visi bangsa yang senantiasa diupayakan untuk diwujudkan. Pancasila  merupakan  cita-cita  dan  rambu-rambu  dalam  menyelenggarakan negara.
Pada  prinsipnya,  Indonesia  menerima  segala  sesuatu  yang  tidak merugikan bangsa dan negara. Hal itu mengacu pada kaidah fikih bahwa pada asalnya segala sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya (Al ashlu fi al asya’i al ibahah hatta yadulla ad dalilu at tahrimi)
(Ma'arif, 2005, p. 19) .
Pada  masa  Rasulullah  Muhammad  Saw  dan Al-Khulafaur  al-Rasyidin tidak  ditemukan  konsepsi  bernegara  yang  baku.  Ketika  terjadi  suksesi (pergantian  kepemimpinan)  juga  tidak  ada  sistem  penunjukan  ataupun  garis keturunan sebagai pengganti khalifah sebelumnya. Piagam Madinah yang oleh banyak  pakar  politik  didakwakan  sebagai  konstitusi  Negara  Islam  yang pertama, juga tidak menyebutkan agama negara didalamnnya (Sadzali, 1990, p. 30). Piagam Madinah adalah landasan kehidupan bernegara untuk masyarakat Madinah  yang  majemuk,  mengandung  nilai-nilai  toleransi,  serta  menjunjung tinggi  hak  asasi  masyarakatnya  dalam  bingkai  persatuan.  Substansi  dasar Piagam  Madinah  memuat  (1)  Semua  pemeluk  Islam,  meskipun  berasal  dari banyak  suku, tetapi merupakan satu komunitas; (2) Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas dengan komunitas lain didasarkan  atas  prinsip:  Bertetangga  baik,  Saling  membantu  dalam menghadapi musuh bersama, Membela yang teraniaya, Saling menasehati, dan Menghormati kebebasan beragama (Sadzali, 1990, p. 16).
Spirit  Islam  dalam  bernegara  dapat  dideduksi  dari  karya-karya  para ulama. Prinsip umum yang harus dilaksanakan dalam sebuah negara yaitu: As- Shuro (permusyawaratan), Al-‘Adl (Keadilan), Al-Hurriyah (Kemerdekaan, kebebesan), dan Al-Musowah (egaliter) (Zuhri, 2010, pp. 59-61).
Semenjak  Reformasi  1998,  Pancasila  mulai  dipersoalkan  oleh  sejumlah anak  bangsa,  saat  terjadi  krisis  yang  mengakibatkan  keterpurukan  dihampir semua bidang kehidupan, Pancasila dijadikan kambing hitam. Menurut mereka hanya  liberalisme  dan  kapitalisme  yang  terbukti  memenangkan  perang ideologi dunia bisa menyelamatkan Indonesia. Bahkan ada salah seorang tokoh yang  terang-terangan menyatakan  diri  “Aku  seorang  neoliberalis”.  Sementara yang lain berani mengatakan, “tinggalkan Pancasila, ikutlah neolib.”
Pakar Etika Politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Romo Jakarta, Franz Magnis Suseno (Romo Magnis Suseno) mengatakan nilai-nilai Pancasila telah  mengalami  kemerosotan  akibat  tidak  dihayatinya  lima  butir  Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. "Saat ini lima butir Pancasila tidak dihayati oleh masyarakat,"  kata  Romo  Magnis  Suseno  di  Jakarta,  Senin  (3/6/2013).  Romo Magnis  mengatakan,  Pancasila  mengungkapkan  etika  bangsa.  Hal  tersebut berarti  semua  tindakan  atau  keputusan  pelaksanaannya  dapat  mengacu  pada Pancasila (Tribun News, 2017).
Sementara,  disisi  yang  lain  ada  beberapa  hasil  survei  yang  perlu  kita jadikan  sumber  pijakan atas pemasalahan. Pertama yaitu  survei  nasional yang bertajuk “Islam dan Kebangsaan”, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam  dan  Masyarakat  (PPIM)  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Jakarta  pada tahun  2007  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  (84,7%)  lebih mendukung  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dan  Pancasila ketimbang beraspirasi Negara Islam (22,8%). 3 Kedua , survei yang dilaksanakan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2006; 69,6% responden masih mengidealkan system kenegaraan berdasarkan Pancasila, 11,5% menginginkan seperti  Negara  Islam,  dan  3,5%  menginginkan  Indonesia  seperti  negara demokrasi  barat. 4 Ketiga ,  survei  yang  dilakukan  oleh  Harian  Kompas.  48,4%
3 Survei  berlangsung  Maret-April  2007  dengan  jumlah  responden  1.200  orang  yang tersebar di semua provinsi. Berasal dari kota (42%) dan desa (58%), serta pria (50%) dan wanita (50%) berusia 17-60 tahun: lihat, Gatra , 21 Mei 2007
4 Survei dilakukan di tiga puluh tiga provinsi pada 28 juli – 3 Agustus 2006; lihat, Suara Karya , 25 Agustus 2006.
responden yang berusia 17-29 tahun tidak bisa menyebutkan sila-sila Pancasila secara  benar  dan  lengkap.  42,7%  responden  berusia  30-45  tahun  salah menyebut  Sila-sila  Pancasila,  dan  responden  berusia  46  tahun  keatas  lebih parah, yakni sebesar 60,6% salah menyebutkan kelima Sila Pancasila. 5 Keempat , Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  dalam  pidato  "Peringatan  Bung Karno  1  Juni  2011"  di  gedung  DPR/MPR  RI  Jakarta,  Rabu  (1/6/2011), memaparkan  tentang  hasil  survei  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) 6 mengenai  cara masyarakat  Indonesia  memandang  Pancasila.  Sebanyak  79,26%  beranggapan Pancasila  penting  untuk  dipertahankan.  89%  berpandangan  bahwa  berbagai permasalahan  bangsa  seperti  tawuran,  konflik  antara  kelompok  masyarakat dan  sebagainya  itu  terjadi  karena  kurangnya  pemahaman  dan  pengamalan Pancasila  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Survei  juga  menghasilkan  30% berpendapat  untuk  pemahaman  nilai-nilai  Pancasila  dilakukan  melalui pendidikan, 19% melalui contoh dan perbuatan nyata para pejabat di pusat dan daerah,  14%  melalui  contoh  dan  perbuatan  nyata  masyarakat,  13%  melalui penataran,  2%  melalui  peran  media  massa,  dan  10%  melalui  ceramah keagamaan. ketika responden ditanya siapa yang harus melaksanakan edukasi dan  sosialisasi  Pancasila.  Hasilnya,  43%  sebaiknya  dilaksanakan  guru  dan dosen,  28%  tokoh  masyarkat  dan  tokoh  agama,  lalu  20%  oleh  badan  khusus yang  bisa  dibentuk  pemerintah,  serta  3%  dilakukan  oleh  elit  politik. "Responden juga berpendapat sekitar 75% menolak keinginan mendirikan dan adanya  gerakan  politik  negara  berdasarkan  agama  itu  tidak  dibenarkan  dan tidak boleh dibiarkan (Tribun News, 2017).
5 Survei  dilakukan  pada  28-29  Mei  2008  melalui  telepon  dengan  835  responden  yang berusia 17 tahun lebih yang dipilih secara acak dari buku petunjuk telepon Jakarta, Yogyakarta, Surabaya,  Medan,  Padang,  Pontianak,  Banjarmasin,  Makasar,  Manado,  dan  Jayapura;  lihat, Kompas , 1 Juni 2008.
6 Survei yang berlangsung 27 hingga 29 Mei 2011, mengambil sampel 12.056 responden di 181 kabupaten dan kota pada 33 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan metode wawancara langsung  melibatkan  12.056  responden  terdiri  dari  pelajar,  ibu  rumah  tangga,  dosen, pengusaha, dan sebagainya.
Bagaimanapun  juga,  itulah  yang  terjadi.  Pengetahuan  masyarakat mengenai  Pancasila  seolah  sedang  memasuki  masa  surut.  Hal  demikian mengingatkan  kita  bahwa  diterimanya  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa sebenarnya bukan sesuatu yang taken for granted . Untuk itu sangat diperlukan penyegaran  kembali  tentang  Pancasila  baik  dari  aspek  pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai filosofis yang terkandung didalamnya.

## Lahirnya Pancasila: Sejarah Sebuah Ide Bangsa
Istilah  Pancasila  sudah  dikenal  sejak  zaman  Sriwijaya  dan  Majapahit dimana nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan  maupun  kenegaraan  meskipun  sila-silanya  belum dirumuskan  secara  konkrit.  Istilah  Pancasila  telah  dikenal  sejak  zaman Majapahit sebagaimana tertulis dalam buku Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang lima,  pelaksanaan  kesusilaan  yang  lima.  Istilah  Pancasila  sendiri  berasal  dari bahasa Sansekerta yaitu Panca berarti lima dan Sila berarti dasar atau asas.
Sejarah  lahirnya  Pancasila  di  era  modern  berawal  dari  pemberian  janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu  Kuniaki  Koiso  pada  tanggal  7  September  1944.  Dari  janji  tersebut, Pemerintah  Jepang  kemudian  membentuk  apa  yang  disebut  Dokuritsu  Junbi Cosakai  atau  dalam  istilah  Indonesia  sering  digunakan  istilah  BPUPK  (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) yaitu pada tanggal 29 April 1945.  Dan  pada  tanggal  1  Maret  1945  BPUPK  diresmikan  oleh  pemerintah Jepang  dan  diketuai  oleh  Dr.  KRT.  Radjiman  Wedyodiningrat.  Pembentukan BPUPK  bertujuan  menjalankan  tugas  menyelidiki  hal-hal  yang  berkaitan dengan  usaha  pembentukan  Indonesia  merdeka  yang  berhubungan  dengan segi politik, ekonomi, hukum serta tata pemerintahan (Prasetyo, 2014, p. 8).
BPUPK  selama  tugas  mempersiapkan  kemerdekaan  Indonesia, mangadakan  sidang  umum  sebanyak  dua  kali,  yaitu  sidang  umum  pertama diselenggarakan  pada  tanggal  29  Mei  1945  –  1  Juni  1945.  Sedangkan  sidang umum  kedua  diselenggarakan  pada  tanggal  10  Juli  1945  –  11  Juli  1945.  Pada sidang  umum  pertama  membahas  mengenai  hal  yang  berkaitan  dengan persiapan  kemerdekaan.  Salah  satunya  adalah  mengenai  dasar  negara Indonesia  merdeka.  Ini  merupakan  permintaan  dari  ketua  sidang  yang meminta para peserta sidang untuk mengemukakan usul mengenai filosofische grondslag atau  dasar  falsafah  Negara  Indonesia  merdeka  yang  akan  dibentuk (Prasetyo, 2014, p. 9).
Ada  tiga  tokoh  yang  mengemukakan  pandangannya  tentang  dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Sementara anggota BPUPK  yang  lain  merasa  keberatan  untuk  menyampaikan  pandangannya karena  khawatir  bahwa  pembicaraan  akan  menjadi  debat  filosofis  yang  tidak konkrit,  dan  hanya  menunda-nunda  kenyataan  Indonesia  merdeka  (Hatta, Pengertian  Pancasila,  1977).  Pidato  Muhammad  Yamin  (tanggal  29  Mei  1945) yang berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Repulik Indonesia menjadi cukup penting. Dalam pidatonya Muhammad Yamin membagi dalam lima hal yaitu  (1)  Peri  Kebangsaan;  (2)  Peri  Kemanusiaan;  (3)  Peri  Ketuhanan;  (4)  Peri kerakyatan; dan (5) Kesejahteraan rakyat.
Sementara itu berkenaan dengan dasar negara, Soepomo (pidato tanggal 31  Mei  1945)  menyatakan  bahwa  pertanyaan  mengenai  dasar  negara  pada hakekatnya  adalah  pertanyaan  tentang  cita-cita  negara  (staatsidee).  Soepomo mengatakan  bahwa  dalam  pembentukan  negara  harus  disesuaikan  denggan riwayat  hukum  dan  lembaga  social  serta  riwayat  dan  corak  masyarakat Indonesia  yang  integralistik.  Soepomo  tidak  mengusulkan  mengenai  dasar falsafah  negara  Indonesia  merdeka,  melainkan  beliau  mengusulkan  mengenai aliran bagi negeri Indonesia merdeka, yaitu aliran atau faham integralistik.
Sedangkan Pidato Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 memunculkan  nama  Pancasila.  Sehingga  sering  dikatakan  bahwa  Soekarno pencipta  Pancasila.  Mengenai  dasar  negara  Indonesia  merdeka  yang  disebut sebagai philosofische  Grondslag atau weltfanschauung ,  Soekarno  mengusulkan adanya lima dasar yaitu: (1) Dasar kebangsaan; (2) Dasar internasionalisme; (3) Dasar  mufakat,  dasar  perwakilan  dan  dasar  permusyawaratan;  (4)  Dasar kesejahteraan; dan (5) Dasar ketuhanan (Pranaka, 1985, p. 31).
Ketiga usulan dari M.Yamin, Soepomo dan Soekarno tersebut dilakukan pembahasan  lebih  lanjut  dalam  sidang  BPUPK  yang  kemudian  membentuk panitia  kecil  yang  berjumlah  sembilan  orang  yang  diketuai  oleh  Soekarno. Panitia tersebut yang sering disebut sebagai Panitia Sembilan yang terdiri dari tokoh  bangsa  yang  berasal  dari  golongan  nasionalis  dan  golongan  Islam. Adapun  kesembilan  tokoh  bangsa  tersebut  adalah  Ir.  Soekarno,  Drs. Mohammad  Hatta,  Mr.  AA.  Maramis,  Mr.  Muhammad  Yamin,  Abikusno Tjokrosujoso,  Abdul  Kahar  Muzakir,  H.  Agus  Salim,  Mr.  Achmad  Soebardjo, dan KH. Wachid Hasyim (Prasetyo, 2014, p. 18).
Salah  satu  yang  dihasilkan  oleh  Panitia  Sembilan  adalah  Rancangan Mukadimah  (pembukaan)  Undang-Undang  Dasar.  Rancangan  mukadimah tersebut kemudian oleh Muhammad Yamin dinamakan dengan Piagam Jakarta ( Jakarta Charter ). Dalam Piagam Jakarta tersebut dirumuskan pula dasar negara, yaitu  Pancasila  yang  meliputi:  (1)  Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan syari’at  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya;  (2)  Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab;  (3)  Persatuan  Indonesia;  (4)  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun  rumusan  Pancasila  dalam  Piagam  Jakarta  yang  diusulkan  oleh Panitia Sembilan mendapatkan penolakan dari utusan Indonesia bagian timur, yaitu  mengenai  rumusan  sila  yang  pertama.  Penolakan  tersebut  disampaikan oleh  Mohammad  Hatta  disidang  pleno  PPKI  yang  kemudian  dicoretnya
delapan  kata  “dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya”  dibelakang  kata  ketuhanan.  Dan  diganti  dengan  kalimat  “Yang Maha Esa”.
Dengan diterimanya preambul atau pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18  Agustus  1945,  maka  rumusan  Pancasila  dalam  preambul  menjadi  (1) Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  (2)  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab;  (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Dengan  telah  disahkannya  UUD  1945  oleh  PPKI  pada  tanggal  18 Agustus 1945, maka Pancasila juga telah secara sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara.

## Pancasila Sebagai Sumber Filsafat Bangsa Dan Negara Indonesia
Menurut  Mohammad  Hatta,  Sila  pertama  dalam  Pancasila;  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  merupakan  prinsip  pembimbing  bagi  cita-cita  kenegaraan Indonesia. Prinsip spiritual dan etik ini memberikan bimbingan kepada semua bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sejelan dengan prinsip dasar ini, sila kedua, “Kemanusiaan yang  adil dan beradab”, adalah kelanjutan sila  pertama dalam praktek. Begitu juga sila ketiga dan keempat. Sedangkan sila kelima, “Keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”,  menjadi  tujuan  akhir  ( ghoyah )  dari ideologi Pancasila (Hatta, 1960, p. 7).
Menurut  Mohammad  Hatta,  dengan  berpegang  teguh  pada  filsafat  ini, pemerintah negera Indonesia jangan sampai menyimpang dari jalan lurus bagi keselamatan  negara  dan  masyarakat,  ketertiban  dunia  dan  persaudaraan antarbangsa. Dengan menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, negara memperoleh landasan moral yang kukuh (Hatta, 1977, pp. 17- 18). Inilah inti pendapat Hatta tentang Pancasila.
Beberapa  tahun  sebelum  meninggal  dunia,  Mohammad  Hatta mengingatkan: “Dalam  kehidupan  sehari-hari  Pancasila  hanya  diamalkan  di  bibir saja.  Tidak  banyak  manusia  Indonesia  yang  menanamkan  Pancasila  itu  sebagai keyakinan yang berakar dalam hatinya. Orang lupa, bahwa kelima sila itu berangkaian, tidak  berdiri  sendiri-sendiri.  Di  bawah  bimbingan  sila  yang  pertama,  sila  Ketuhanan Yang Maha Esa, kelima sila itu ikat-mengikat.” (Hatta, 1977, p. 20)
Sebagai dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa, Pancasila adalah suatu sistem nilai yang cukup sistematis. Oleh karena itu sebagai suatu dasar filsafat maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkis dan  terstruktur.  Inilah  yang  disebut-sebut  bahwa  Pancasila  adalah  sebuah sistem filsafat. Oleh Karena merupakan suatu sistem filsafat, maka kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi makna yang utuh.
Sebagai  falsafat  bangsa  dan  Negara,  Pancasila  memiliki  makna  bahwa segenap aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan wajib mendasarkan  pada  lima  nilai  yaitu  nilai  Ketuhanan,  nilai  Kemanusiaan,  nilai Persatuan,  nilai  Kerakyatan  dan  nilai  Keadilan.  Pemikiran  filsafat  kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa negara adalah suatu persekutuan hidup manusia  atau  organisasi  kemasyarakatan  dalam  hidup  manusia  ( legal  society ) atau masyarakat hukum.
Adapun  negara  yang  didirikan  oleh  manusia  itu  berdasarkan  pada kodrat  bahwa manusia sebagai warga dari negara sebagai persekutuan hidup adalah berkududukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa ( Abdullah )  (hakikat  sila  pertama).  Pada  hakikatnya  bertujuan  untuk mewujudkan  harkat  dan  martabat  manusia  sebagai  makhluk  yang  berbudaya atau  makhluk  yang  beradab  (hakikat  sila  kedua).  Untuk  terwujudnya  suatu negara  organisasi  hidup  manusia  maka  harus  membentuk  persatuan  ikatan hidup  bersama  sebagai  suatu  bangsa  (hakikat  sila  ketiga).  Persatuan  dan kesatuan  dalam  bernegara  akan  bermuara  pada  kehidupan  yang  utuh  dalam
suatu  wilayah  tertentu.  Untuk  itu  nilai  persatuan  sebagaimana  hakikat  sila ketiga perlu ditekankan, bahwa keutuhan rakyat dalam modal pokok keutuhan bangsa  Indonesia.  Maka  merupakan  suatu  keharusan  bahwa  negara  harus bersifat  demokratis,  hak  serta  kekuasaan  rakyat  harus  dijamin  baik  secara individu  maupun  secara  bersama  (hakikat  sila  keempat).  Untuk  mewujudkan tujuan  negara  sebagai  tujuan  bersama  dari  seluruh  warga  negaranya  maka dalam  hidup  kenegaraan  harus  mewujudkan  jaminan  perlindungan  bagi seluruh  warganya.  Dengan  demikian  demi  terwujudnya  tujuan  tersebut, prinsip keadilan harus menjadi jaminan bagi kehidupan bersama sesuai dengan hakikat  sila  yang  kelima,  keadilan  sosial. Nilai-nilai  inilah  yang  merupakan suatu nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan (Kaelan, 2010, p. 26).
Sebagai  dasar  falsafah,  Pancasila  memperoleh  sumber  nilai  dalam konteks perjalanan dinamis sejarah kebudayaan bangsa. Pembentukan sumber nilai yang tercakup kedalam sistem falsafah kebangsaan, berjalan dalam sejarah yang  panjang,  yang  melibatkan  bukan  saja  kaum  cendikia,  melainkan  juga masyarakat (Sutrisno, 2006, p. 97). Bagi Indonesia, Pancasila merupakan bagian dari filsafat Timur yang memiliki keunggulan sendiri sebagai theisme-religious. Pembuktian  rasionalnya  dalam  hal  ini  meliputi  beragam  sisi. Pertama ,  secara matreal-substansial dan intrinsik nilai Pancasila adalah filosofis; misal hakikat Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  apalagi  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa adalah metafisik/filosofis. Kedua , secara Praktis-fungsional, dalam tata budaya masyarakat  Indonesia  pra-kemerdekaan  nilai  Pancasila  diakui  sebagai  filsafat hidup  atau  pandangan  hidup  yang  dipraktekkan. Ketiga ,  secara  formal- Konstitusional,  bangsa  Indonesia  mengakui  Pancasila  adalah  dasar  negara (filsafat  negara)  Republik  Indonesia. Keempat ,  secara  psikologis  dan  kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Dengan demikian,  wajar  kiranya bangsa Indonesia seperti bangsa-bangsa lain (Arab,  India,  Eropa,  Cina) mewarisi  sistem  filsafat  yang  lahir  dari  budayanya yaitu  budaya  Indonesia.  Kemudian  yang  terakhir  secara  Potensial,  filsafat
Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya; Filsafat Pancasila akan berkembang  secara  konsepsional,  kaya  konsepsional  dan  kepustakaan  secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern (Prasetyo, 2014, p. 23).

## Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara

## Pancasila sebagai ideologi negara
Pancasila  sebagai  ideologi  mengandung  pengertian  bahwa  Pancasila merupakan  ajaran,  gagasan,  doktrin,  teori  atau  ilmu  yang  diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi pentunjuk  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  masyarakat,  bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin,  teori  dan/atau  ilmu  tentang  cita-cita  (ide)  bangsa  Indonesia  yang diyakini  kebenarannya  dan  disusun  secara  sistematis  serta  diberi  petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas.
Sebagaimana  termaktub  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  pancasil memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideology. Ini karena di dalam Pancasila  terdapat  ajaran,  gagasan  dan  doktrin  bangsa  Indonesia  yang dipercayai  kebenarannya,  tersusun  sistematis  dan  memberikan  petunjuk pelaksanaannya.  Selain  itu  pula,  Pancasila  memiliki  peran  sebagai  ideology terbuka.  Dalam  pengertian  ini,  ideology  Pancasil  bersifat  flexible  dalam menghadapi  perkembangan  jaman.  Ia  dapat  berinteraksi  dengan  berbagai kondisi  tanpa  harus  merubah  makna  hakiki  atau  nilai  yang  terkandungnya. Sifat keterbukaan inilah yang cukup unik dalam menghadapi setiap perubahan masyarakat  yang  dinamis  dan  juga  perubahan  modernitas  yang  tidak  bisa dipungkiri kehadirannya.
Dari penjalasan itu, setidaknya terdapat tiga tingkatan nilai yang perlu diperhatikan.  Antara  lain  yaitu  nilai  tidak  berubah  atau  nilai  dasar,  nilai instrumental  yang  dapat  berubah  sesuai  kondisi  namun  juga  tetap  bersandar pada  nilai  dasar,  dan  nilai  praktis  yaitu  berupa  implementasi  nilai-nilai  yang sesungguhnya.  Sekalipun  demikian,  perwujudan  ataupun  pelaksanaan  nilai- nilai  instrumental  dan  nilai-nilai  prsksis  harus  tetap  mengandung  jiwa  dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya.

## Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila  sebagai  dasar  negara  mengandung  arti  bahwa  Pancasila dipergunakan  sebagai  dasar  (fundamen)  untuk  mengatur  pemerintah  negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelengaraan negara. Dengan demikian Pancasila  merupakan  kaidah  negara  yang  fundamental,  yang  berarti  hukum dasar  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis  dan  semua  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  negara  Republik  Indonesia  wajib bersumber dan bernaung dibawah kaidah fundamendal Negara tersebut.

## Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Istilah ini sering dikenal dengan way of life atau jalan hidup / pedoman hidup. Pancasila sebagai petunjuk hidup berbangsa dan bernegara merupakan pedoman  bagi  setiap  arah  dan  kegiatan  bangsa  Indonesia  di  segala  bidang. Dengan  demikian,  setiap  warga  Negara  harus  melaksanakan  setiap  kegiatan dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegaranya  dengan  bersandar  dan  tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasil.

## Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa
Ini berarti, seperti halnya bendera merah putih sebagai ciri khas bangsa atau  negara  Indonesia  yang  membedakan  dengan  bangsa  atau  negara  lain, Pancasila  juga  merupakan  ciri  khas  bang  Indonesia  yang  tercermin  dalam sikap,  tingkah  laku,  dan  perbuatan  yang  senantiasa  selaras,  serasi  dan seimbang sesuai deng nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

## Nilai-Nilai Keseimbangan Hukum Dalam Perspektif Pancasila
Dalam pembentukan hukum oleh negara, tentunya hukum mempunyai sasaran yang ingin dicapai, tidak  ada satupun peraturan perundangan dibuat tanpa adanya tujuan, ada tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Dari kacamata teori  barat,  tujuan  hukum  dimulai  pada  teori  etis  yang  mengatakan  tujuan hukum  semata-mata  untuk  mewujudkan  keadilan (justice), teori  utilitis  yang dianut  oleh  Jeremy  Bentham  tujuan  hukum  semata-mata  untuk  mewujudkan kemanfaatan (Utility) ,  dan  teori  legalistik  tujuan  hukum  semata-mata  untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainty) . Dalam perkembangannya lahir pula  teori  prioritas  baku  yang  menggabungkan  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian  sebagai  tujuan  hukum,  serta  disempurnakan  oleh  teori  prioritas kasuistik  yang  menambahkan  dengan  urutan  prioritas,  secara  proposional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.
Pembangunan hukum harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya Pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan  pemikiran  mengenai  dasar  falsafah  kenegaraan  yang  didiskusikan  secara mendalam  oleh  para  pendiri  negara.  Pancasila  menjadi  kesepakatan  luhur (modus  vivendi) yang  kemudian  ditetapkan  sebagai  dasar  ideologi  negara.
Dalam  hal  ini,  Pancasila  menjadi  dasar  rasional  mengenai  asumsi  tentang hukum  yang  akan  dibangun  sekaligus  sebagai  orientasi  yang  menunjukan kemana bangsa dan negara harus dibangun.
Dengan  demikian,  Pancasila  merupakan  sebuah  kesepakatan  dan konsesus untuk membangun suatu bangsa satu negara, tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang yang ada, baik agama, ras, suku, budaya, bahasa dan lainnya.  Sebagai  dasar  negara,  Pancasila  menjadi rechtsidee (cita-cita  hukum) yang  harus  dituangkan  didalam  setiap  pembuatan  dan  penegakkan  hukum. Notonegoro  menyatakan  bahwa  Pancasila  menjadi  cita  hukum  karena kedudukannya sebagai
pokok kaidah fundamental negara
(staatsfundamentalnorm) yang mempunyai kekuatan sebagai grundnorm . Sebagai cita  hukum,  Pancasila  menjadi  bintang  pemandu  seluruh  produk  hukum nasional, dalam artian semua produk hukum ditujukan untuk mencapai ide-ide yang  dikandung  Pancasila.  Pembentukan  berbagi  sistem  yang  dianut  bangsa Indonesia  tertuang  dalam  sebuah  konstitusi  yang  disebut  Undang-undang Dasar  1945,  dan  juga  termuat  dalam  peraturan  yang  lain,  akan  tetapi pembentukan daripada sistem tersebut juga harus mendasarkan pada sumber yang paling mendasar yang didalamnya termuat berbagai tujuan, cita-cita, serta cermin  kepribadian  bangsa,  sehingga  diharapkan  setiap  sistem,  kebijakan, maupun peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan jiwa bangsa.
Di  dalam  Undang-undang  nomor  12  Tahun  2011  tentang  Peraturan Pembentukan  Perundang-undangan  dijelaskan  mengenai  beberapa  sumber hukum tertulis ditentukan sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945;  (2)  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat;  (3)  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang;  (4)  Peraturan  Pemerintah;  (5)  Peraturan  Presiden;  (6)  Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam  defenisinya,  para  ahli  medefenisiskan  hukum  itu  secara  luas. Tidak  ada  batasan  yang  jelas  dari  istilah  hukum.  Pengertian  hukum  dapat dilihat dari berbagai paham seperti paham sosiologis, realis, antropologis,historis, hukum alam dan juga hukum positivis.
Indonesia  saat  ini  mempunyai  sistem  hukum  yang  harus  ditaati  oleh setiap  individu  tanpa  terkecuali.  Dalam  pasal  1  ayat  3  UUD  1945  disebutkan “Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum”  (Amandemen  Undang-Undang Dasar 1945, p. 6) oleh karena itu setiap orang dijamin segala hak yang melekat pada  dirinya,  baik  dalam  bentuk  hukum  tertulis  maupun  tidak  tertulis. Indonesia  dominan  dalam  sistem  hukum  yang  kita  anut  yaitu  sistem  eropa kontienental  bahwa  yang  menjadi  sumber  hukum  utama  adalah  Undang  – Undang,  yang  mana  disusun  secara  sistematis  dan  tertulis.  Indonesia  dalam
penjelasan  di  atas  menyebutkan  bahwa  Pancasila  adalah  ideologi  bangsa, pandangan  hidup  bangsa.  Sehingga  dalam  pembentukan  produk  hukum  kita selalu  berpedoman  dan  bersumber  dari  Pancasila.  Pancasila  mengandung dimensi  normalitas  yaitu  Pancasila  mengandung  nilai-nilai  yang  bersifat mengikat masyarakatnya yang berupa norma atau atuaran yang harus dipatuhi dan ditaati yang sifatnya positip. Dalam hal ini norma yang dikhususkan dalam hal ini adalah norma  hukum. Tentu  hukum yang di butuhkan adalah hukum positip,  dalam  Negara  Indonesia  hukum  positip  dapat  berupa  UUD,  UU, Perpu,  Peraturan  Pemerintah,  peraturan  presiden  dan  juga  Peraturan  daerah. Kesemuanya ini adalah hukum tertulis.
Penempatan  Pancasila  sebagai  sumber  hukum  dari  segala  suumber hukum  Negara  adalah  sesuai  dengan  pembukaan  UUD  1945  yang menempatkan  Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar  serta  sekaligus  filosofis bangsa dan Negara Indonesia. Dengan demikian, setiap materi peraturan dan perundang-undangan  tidak  dibenarkan  jika  bertentangan  dengan  nilai-nilai Pancasila.  Dari  penjelasaan  diatas  bahwa  keberadaan  Pancasila  terhadap hukum  merupakan  hal  yang  mendasar  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  kita  yang  akan  diberlakukan  pada  setiap  masyarakat sebagai subjek hukum ( rechts persoon ).
Hukum disini dapat digambarkan sebagai lady of justice , nilai-nilai yang terkandung didalamnya adalah persamaan ( Equality before the law ) yaitu dengan gambar  matanya  ditutup  seolah-olah  hukum  tidak  membeda  satu  orang dengan  orang  lain  baik  berdasarkan  agama,  suku,  golongan  dan  status ekonomi. Selanjutnya adanya skala untuk pertimbangan yaitu bahwa didalam hukum  harus  mendengarkan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  dengan mempertimbangkan  bukti-bukti  yang  ada.  Gambar  yang  terakhir  adalah Law enforcement yaitu  penegakan  hukum  yang  dilambangkan  dengan  pedang, hukum diterapkan dengan kekuasaan yang legitimate . Oleh karena itu hukum harus  didasarkan  pada  persamaan,  pertimbangan  dan  pelaksanaan  apabila
tanpa  ketiga  faktor  ini  maka  hukum  kita  akan  mati  hanya  sebagai Law  in  the bookshelf .
Setiap sila dari Pancasila juga di siratkan di dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 pada alenia ke 4 yang berbunyi:
“Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  undang  –  undang  dasar  negara Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada  ;  ketuhanan yang  maha  esa,  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan  Indonesia  dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia“ (Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pp. 4-5).
Pada  hakekatnya  dibentuknya  sebuah  undang-undang  maupun peraturan  lainya  bertujuan  untuk  mengatur  perilaku  masyarakat  didalam hubunganya antar anggota masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mampu menjamin  sebuah  kepastian  hukum.  Konsep  yang  terkandung  di  dalam pembukaan  UUD  1945  alenia  ke  4  dalam  kalimat: “…membentuk  pemerintahan yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia…” dapat  terpenuhi,  hanya  saja  dalam  penerapanya  masih  banyak  mengalami berbagi hambatan dan persoalan.
Perumusan  dalam  alenia  keempat  Pembukaan  UUD  1945  tersebut memang sangat komplek.  Dalam hal ini, rumusan tersebut telah cukup untuk dijadikan  landasan  dalam  membentuk  sistem  yang  dapat  menjangkau  setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dari hal tersebut maka konsep  Pancasila  sebagaimana  tersirat  didalam  pembukaan  UUD  1945 merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yang terdiri dari: “ (1) Membentuk suatu  pemerintahan  yang  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah
Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; (3)  Melaksanakan  ketertiban  dunia;  dan  (4)  Negara  Indonesia  mempunyai  falsafah dasar Pancasila yaitu ; ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan  Indonesia,  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Pasal  1  ayat  (  2  )  UUD  1945  hasil  amandemen  disebutkan “kedaulatan ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  undang  –  undang” (Amandemen Undang-Undang  Dasar  1945,  p.  7)  dan  pada  ayat  (  3  )  disebutkan “negara Indonesia  adalah  negara  hukum” sehingga  rakyat  dalam  hal  ini  rakyatlah  yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan tujuan nasional akan tetapi undang- undang mengatur dan mendasari bagaimana pelaksanaanya.
Dengan  adanya  Pancasila,  pencapaian  Negara  hukum  adalah  sebuah prestasi.  Tanpa  adanya  Pancasila,  permasalahan  hukum  akan  bermunculan yang selanjutnya mengakibatkan sistem hukum yang tidak terstruktur. Karena Indonesia  dari  penjelasan  di  atas  bahwa  Pancasila  menjadi  konstruksi  yang mendasar dalam pembentukannya walaupun berbagai kalangan menilai bahwa Pancasila  tidak  dapat  mengikuti  perkembagan  zaman.  Ada  beberapa  yang berpendapat bahwa Pancasila sudah tidak lagi relevan tidak relevan dimaksud bahwa  Pancasila  tidak  dapat  mengikuti  perkembangan  zaman,  ilmu  dan teknologi namun dari dimensi fleksibilitas yang di miliki oleh Pancasila maka isu tersebut  dapat terjawab. Jika menilik sejarah di Indonesia, maka Pancasila semakin relevan untuk diterapkan khususnya Pancasila yang berkaitan dengan hukum.  Tata  hukum  Pancasila  adalah  tata  hukum  Indonesia.  Pengantar  tata hukum  Indonesia  adalah  sama  seperti  tata  hukum  Pancasila.  oleh  karena  itu Pancasila  adalah  hukum  tertulis  di  Indonesia,  hukum  yang  hidup  dan  dicita- citakan oleh bangsa Indonesia. Hukum yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan  Indonesia,  kerakyatan  dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Penutup
Pancasila  sebagai  dasar  negara  mempunyai  nilai-nilai  keseimbangan hukum,  yaitu  nilai  Ketuhanan  (moral  religius),  nilai  kemanusiaan (humanisme),  dan  nilai  kemasyarakatan  (nasionalisme  dan  keadilan  sosial). Pertama , konsep Ketuhanan ini tidaklah mengarah atau memihak kepada salah satu agama saja. Konsep Ketuhanan ini dimaksudkan yaitu arah politik hukum harus  mengandung  nilai-nilai  universalitas  yang  bersifat  keyakinan  ( aqidah ) atas  sifat-sifat Ilahiyah yaitu;  nilai-nilai  keadilan,  persamaan,  kemerdekaan, kebenaran,  kasih  saying,  perlindungan,  kebersamaan,  kejujuran,  kepercayaan, tanggungjawab, keterbukaan, keseimbangan, perdamaian dan lain-lainnya dari beberapa  nilai  permanen  di  dalamnya. Kedua yaitu  Nilai  Kemanusiaan (Humanisme)  yang  mempunyai  maksud  arah  politik  hukum  harus  dapat memposisikan  manusia  tetap  sebagai  makhluk  yang  memiliki  hak-hak  dasar yang melekat, yaitu; hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak berkarya,  hak  berserikat,  hak  berkeluarga,  hak  untuk  mendapatkan kebahagiaan, hak untuk berfikir, bersikap dan mengembangkan potensi.
Dua konsep awal tadi tidak lepas dari konsep yang terakhir yaitu Nilai Kemasyarakatan (Nasionalisme dan keadilan sosial). Nilai kemasyarakatan ini merupakan  sebuah  keniscayaan  adanya  peran  negara  di  dalam  segala  proses kehiduppan  berbangsa  dan  bernegara.  Akan  tetapi  peran  negara  tersebut bukanlah untuk negara, namun diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat yang didasarkan atas prinsip keadilan.
Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Pancasila menjadi ideologi negara  yang  universal  dan  komperhensif  yang  memuat  relasi hablumminallah , hablumminannas ,  dan hablum  minal  alam untuk  mencapai  tujuan rahmatan  lil alamiin .

## Daftar Pustaka
Ali, A. S. (2009). Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa. Jakarta: LP3ES.
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. (n.d.). Jakarta: Interaksa.
Hatta, M. (1960). Demokrasi Kita. Panji Masyarakat.
Hatta, M. (1977). Pengertian Pancasila. Jakarta: Idyu Press.
Kaelan, M. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.
Ma'arif, S. (2005). Kaidah-Kaidah Fiqh. Purwakarta: Pustaka Ramadhan.
Pranaka, A. (1985). Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila. Jakarta: CSIS.
Prasetyo, T. (2014). Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila. Bandung:
Nusamedia.
Sadzali, M. (1990). Islam dan Tata Negara. Depok: UI-Press.
Sutrisno, S. (2006). Filsafat dan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Andi.
www.tribunnews.com
Zuhri, A. M. (2010). Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari. Surabaya: Khalista.