## ANALISIS READINESS PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DENGAN PENDEKATAN SOFT SYSTEMS METHODOLOGY (SSM)
Retnowati Retnowati 1 , Hersatoto Listiyono 2 , Purwatiningtyas 3 ,
Alana Sharfina Wedaningsih 4 , Liana Rahmaziana 5 1,2,3 Program Studi Manajemen Informatika 4,5 Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Stikubank E-mail: 1 retnowati @edu.unisbank.ac.id, 2 hersatotolistiyono@edu.unisbank.ac.id,
3 purwati@edu.unisbank.ac.id, 4 alana.sharfina@gmail.com , 5 lianarahmaziana25@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  telah  menerapkan  Open  Government  Data  (OGD)  sejak  tahun  2008,  yaitu ketika Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 tahun 2008 disahkan. Pengelola  KIP  dsebut  sebagai  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID),  yang dilaksanakan  melalui  surat  keputusan  (SK)  pimpinan  tertinggi  pada  badan  publik,  dimana ketika  konteksnya  adalah  pemerintah  daerah,  maka  SK  ditandatangani  oleh  Walikota  atau Bupati.  Secara  faktual,  Indonesia  dimasukkan  ke  negara  yang  telah  menginisiasi  penerapan KIP tetapi berpotensi menghadapi kendala keberlanjutan penerapannya. Sampai dengan tahun 2017, jumlah kota yang telah menunjuk dan memiliki PPID masih sebesar 86,73% (85 kota dari  98  kota)  se  Indonesia.  Hal  tersebut  mengindikasikan  adanya  persoalan  tentang  tingkat kesediaan  atau  kesiapan  ( readiness )  untuk  mengadopsi  sistem  baru  di  dalam  ruang  lingkup kelembagaannya.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk  untuk  mengeksplorasi  tentang  kesiapan ( readiness )  untuk  mengadopsi  pengelolaan  KIP  untuk  memberikan  layanan  informasi  dan dokumen  kepada  masyarakat.  Hasilnya  diketahui  bahwa  faktor  komitmen  organisasi  dan pengelola  menjadi  bagian  dari  rendahnya  kualitas  readiness  pengelolaan  KIP. Direkomendasikan  melalui  hasil  pendekatan  Soft  Systems  Methodology  (SSM),  agar dilakukan  strategi  readiness  organisasi  dan  pengelola  melalui  penguatan  tata  kelola  dan penguatan individu dengan dukungan infrastruktur dan pendanaan yang memadai.
Kata kunci: KIP, SSM, Readiness

## 1. PENDAHULUAN
Open  Government  Data  telah  diterapkan  sejak  tahun  2008  di  Indonesia,  yaitu  ketika Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 tahun 2008 disahkan [1] yang kemudian dikenal dengan istilah keterbukaan informasi publik (KIP). Tahun 2011 Indonesia menjadi salah satu inisiator gerakan keterbukaan informasi oleh Pemerintah di seluruh dunia yang kemudian dikenal  dengan Open  Government  Partneship  (OGP). Satu  tahun kemudian, gerakan Open Government Indonesia (OGI) juga diterapkan di Indonesia, oleh wakil Presiden Budidjono  pada  waktu  itu.  Jika  pada  Open  Government  Partneship  (OGP)  di  tingkat  dunia memiliki  tiga  unsur  pendorong  utama,  yaitu  transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi  [2], maka Indonesia memiliki tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan yang terakhir adalah inovasi [3].
Penerapan  UU  KIP  berlaku  bagi  seluruh  badan  publik,  termasuk  pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah mulai diberlakukan pada tahun 2010, melalui PP Nomor 61 tahun 2010.  Pengelola  KIP  dilakukan  oleh  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID), yang dilaksanakan melalui surat keputusan (SK) pimpinan tertinggi pada badan publik, dimana ketika  konteksnya  adalah  pemerintah  daerah,  maka  SK  ditandatangani  oleh  Walikota  atau Bupati. Hal yang paling prinsip adalah PPID memiliki tugas dan tanggung jawab menginisiasi penerapan  keterbukaan  informasi  publik  di  lingkungan  kerjanya,  bertanggungjawab  untuk
mengelola kebutuhan informasi dan mempertahankan implementasinya agar tidak terhenti di tengah jalan.
Secara faktual, Indonesia dimasukkan ke dalam klaster ketiga, yaitu negara yang telah menginisiasi  penerapan  OGD  tetapi  berpotensi  menghadapi  kendala  keberlanjutan penerapannya[4]. Jika dikaitkan dengan persoalan penerapan OGD secara Internasional, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia secara institusional, telah mengupayakan kesiapannya untuk menerapkan  OGD  melalui  pola  penunjukkan  sebuah  lembaga,  yaitu  PPID.  Setiap  PPID berkewajiban melaksanakan amanat  undang-undang dengan sebaik-baiknya. Sampai dengan tahun 2017, jumlah kota yang telah menunjuk dan memiliki PPID masih sebesar 86,73% (85 kota  dari  98  kota)  se  Indonesia.  Padahal,  UU  KIP  telah  ditetapkan  sejak  2008.  Hal  ini menunjukkan  adanya  persoalan  atau  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesediaan  atau kesiapan ( readiness ) untuk mengadopsi sistem baru di dalam ruang lingkup kelembagaannya. Sedangkan  bagi  kota  yang  telah  memiliki  PPID,  mekanisme  pengelolaan  informasi  yang dihimpun  dan  dipersiapkan  untuk  kepentingan  publik,  perlu  untuk  dicermati  secara komprehensif, mulai dari awal pengumpulan data, penyeleksian informasi, penentuan terhadap keputusan unggah informasi atau disimpan, penelusuran dan perawatannya. Tidak hanya itu, keterkaitan antara PPID dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian menjadi PPID  Pembantu  di  lingkungan  kerjanya  dalam  rangka  pengelolaan  informasi  juga  menjadi sebuah  hal  yang  menarik  untuk  didalami.  Hal  ini  disadari  sebagai  sebuah  persoalan  bahwa implementasi  kebijakan  penerapan  OGD  dipengaruhi  oleh  aspek  kelembagaan,  berupa terbatasnya kapasitas implementator dari segi pemahaman, komitmen dan teknis dari masing- masing  pengelolanya  [5].  Perspektif  pengelola,  yaitu  para  pegawai  yang  bertanggungjawab mengelola  informasi  perlu  dieksplorasi,  sebab  Janssen,  dkk  menyatakan  bahwa  seringkali faktor  penghambat  terhadap  suatu  adopsi  sistem  baru  adalah  para  pengguna  pertama[6]. Dinamika terhadap aspek kelembagaan dengan memperhatikan perspektif pengelola terhadap penerapan OGD sejak UU KIP diterapkan, menjadi titik utama dalam penelitian ini.
Penelitian ini bermaksud untuk untuk mengeksplorasi tentang kesiapan ( readiness ) untuk mengadopsi  pengelolaan  OGD  untuk  memberikan  layanan  informasi  dan  dokumen  kepada masyarakat. Dalam pengelolaan informasi dan dokumen tersebut diperlukan suatu pemahaman konsep, metode, strategi atau model yang tepat terhadap pengelolaan informasi itu sendiri [7] dalam suatu organisasi agar mampu menghasilkan informasi yang sahih dan pengelolaannya berkelanjutan.  Sedangkan  tentang  adopsi,  telah  disinggung  pula  pada  latar  belakang  bahwa adopsi ini merupakan adopsi terhadap sistem informasi yang didefinisikan sebagai keputusan untuk  memanfaatkan  penuh  inovasi  teknologi  sebagai  tindakan  terbaik  [8],  [9].  Dengan memperhatikan paparan pada latar belakang masalah maka pada prinsipnya penelitian ini fokus pada analisa tingkat kesiapan ( readiness ) PPID didalam proses adopsi OGD untuk menerapkan keterbukaan informasi publik (KIP) bagi masyarakat.
Observasi  awal  yang  dilakukan  pemerintah  kota  (pemkot)  Salatiga,  sebagai  wilayah penelitian, dapat diketahui bahwa pemkot Salatiga juga telah melakukan inisiasi pengelolaan OGD  di  daerahnya.  Pengelolaan  ini  dilakukan  oleh  PPID  yang  bernaung  dibawah  Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) kota Salatiga. PPID kota Salatiga dibantu oleh OPD- OPD  di  lingkungan  kerjanya,  yang  kemudian  disebut  dengan  PPID  Pembantu.  Data  dan informasi  disediakan  oleh  PPID  Pembantu,  sehingga  komunikasi  antara  PPID  dan  PPID Pembantu harus berjalan dengan baik agar kebutuhan data dan informasi dapat berjalan dengan baik.  Para  pengelola  KIP  di  tingkat  PPID  maupun  PPID  Pembantu  seharusnya  orang-orang yang  memahami  dan  memiliki  kompetesi  di  bidang  sistem  informasi  serta  mengerti pengelolaan  informasi  berbasis  teknologi  informasi.  Para  pengelola  KIP  seharusnya  adalah orang-orang  yang  mampu  menghimpun,  mengolah,  menyajikan,  menyebarluaskan  dan menyimpan  serta  memelihara  data  dan  informasi  yang  dimiliki  berbasis  pada  teknologi
informasi.  Sampai  saat  ini  Pemkot  Salatiga  sudah  menginisiasi  KIP  tetapi  proses  dan penerapannya  belum  memenuhi  harapan  para  pengelola.  Hal  ini  setidaknya  terbukti  dengan tidak banyaknya antusiasme warga  yang menghendaki informasi melalui  media online  yang dipersiapkan.  Selain  itu,  Salatiga  belum  meraih  prestasi  sebagai  PPID  yang  informatif  di tingkat Jawa Tengah maupun Nasional. Begitu juga dengan para pengelola KIP di tingkat PPID Pembantu maupun PPID yang tidak seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi maupun sistem informasi.
Atas  dasar  paparan  yang  telah  dijelaskan,  maka  rumusan  penelitiannya  adalah bagaimanakah analisa kesediaan (readiness) PPID Pemkot Salatiga menerapkan KIP, dengan persoalan-persoalan  penelitian,  yaitu:  Persoalan  pertama,  bagaimana  analisa  kesiapan penerapan KIP. Persoalan kedua, rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan penerapan KIP

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## a. Keterbukaan Informasi Publik dan Dasar Hukum
Hak memperoleh informasi (right to information) bagi masyarakat Indonesia dilindungi oleh UU KIP No. 14 tahun 2008, dimana hak tersebut merupakan hak public yang memberikan akses masyarakat secara luas tanpa sekat pembeda (boardless) dan sekaligus menjadi langkah awal bagi bangsa Indonesia memasuk era informasi masyarakat terbuka (Marietha, Kusuma, &  Amin,  2017).  Amanat  UU  tersebut  mewajibkan  badan  publik  untuk  membentuk  unit pengelola  informasi  yang  kemudian  disebut  sebagai  Pejabat  Pengelola  Informasi  Publik (PPID),  dimana  PPID  dapat  ditunjuk  melalui  surat  keputusan  oleh  para  pimpinan  di  setiap daerah atau unit badan publik (Abdullah, 2010; Yasin et al., 2013). Tugas dan tanggungjawab PPID  antara  lain  melakukan  penyimpanan,  pendokumentasian,  penyediaan,  dan/atau pelayanan  informasi  pada  masing-masing  badan  publik,  termasuk  pemerintah  daerah (Abdullah, 2010; Pemerintah Republik Indonesia, 2008; Sastro, Yasin, Gunawan, Julitasari, & Bawor, 2010).
Asas  atau  prinsip  dasar  dari  KIP  yang  dikelola  oleh  PPID  adalah  (Abdullah,  2010; Pemerintah Republik Indonesia, 2008; Yasin et al., 2013) pengelompokan informasi menjadi dua  bagian,  yaitu  informasi  publik  dan  dikecualikan,  dimana  informasi  publik  merupakan informasi  yang  dapat  diakses  oleh  siapapun  karena  bersifat  terbuka.  Sedangkan  informasi dikecualikan  adalah  informasi  yang  tidak  dapat  serta  merta  diakses  oleh  masyarakat  karena memiliki karakteristik yang ketat dan hak akses terbatas. Artinya, informasi yang dikecualikan dapat  dibuka  bagi  publik  hanya  jika  memenuhi  persyaratan  serta  melalui  pengujian  terlebih dahulu  dan  disepakati  oleh  pihak  terkait  melalui  pertimbangan  tertentu,  misalnya  telah diijinkan  oleh  pemiliknya  untuk  kepentingan  yang  lebih  luas.  Setiap  informasi  publik  harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan melalui cara yang sederhana.
PPID  memiliki  hak  untuk  menolak  informasi  yang  dikecualikan,  menolak  untuk memberikan  informasi  publik  jika  tidak  memenuhi  persyaratan  perundang-undangan  yang berlakuk (Abdullah, 2010; Pemerintah Republik Indonesia, 2008; Sastro et al., 2010). Adapun informasi yang tidak dapat diberikan oleh PPID adalah informasi yang dapat membahayakan negara,  informasi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  perlindungan  usaha  dari  persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
PPID juga memiliki kewajiban untuk mempersiapkan, mengelola, menyajikan informasi yang  bersifat  publik  dengan  akurat,  tepat  dan  cepat  kepada  para  pemohon  dan  tidak memberikan  informasi  yang  dikecualikan  (Abdullah,  2010;  Pemerintah  Republik  Indonesia, 2008; Sastro et al., 2010). Berdasarkan tuntutan kewajiban tersebut, maka PPID harus memiliki
kemampuan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang baik agar pengelolaan KIP dapat berjalan dengan baik dan efisien serta diakses dengan mudah dan murah. PPID juga harus  membuat  mekanisme  pertimbangan  secara  tertulis  terhadap  setiap  kebijakan  yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan yang dimaksud di sini antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

## b. Adopsi Teknologi Informasi Dengan Teori E-TAM
Ketika  sebuah  sistem  baru  diterapkan,  maka  diperlukan  suatu  keputusan,  baik  oleh pengambil  keputusan  maupun  penggunanya,  dimana  keputusan  tersebut  adalah  menerima sistem  baru  dan  menerapkannya  atau  menolak  sistem.  Penerimaan  terhadap  sistem  baru didasari  oleh  berbagai  argumentasi  yang  biasanya  dipengaruhi  oleh  perilaku  penggunanya. Oleh  karena  itu,  sebuah  teori  adopsi  terhadap  penerapan  teknologi  informasi,  banyak digunakan untuk mengukur, menilai dan memahami sejauh mana dan bagaimana sistem baru tersebut  diterima  dan  diterapkan  pada  suatu  lingkungan  organisasi  atau  diterima  secara personal.
TAM  diungkapkan  oleh  Davis  dalam  disertasinya  untuk  menjelaskan  bagaimana pengguna  akhir  menerima  dan  bersedia  menggunakan  teknologi  berdasarkan  perilaku pengguna  sehingga  TAM  merupakan  model  teoritis  untuk  menguji  pengaruh  karakteristik sistem pada penerimaan pengguna sistem informasi berbasis komputer(F. D. J. Davis, 1986). Kemudian pada tahun 1989, Davis dkk menyempurnakan model TAM dengan menambahkan komponen Eksternal dalam model yang dikembangkannya(F. D. Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989).  Model  TAM  kembali  mengalami  pengembangan  dari  model  sebelumnya,  dimana kemudahan  dan  kegunaan  memberikan  pengaruh  terhadap  niat  seseorang  sehingga  bersedia menjadi pengguna terhadap sistem yang diterapkan sebagai perilakunya sehari-hari(Venkatesh & Davis, 1996).
Pada tahun 2000, TAM kembali dikembangkan dan dikenal dengan Extended-TAM (E- TAM) atau juga sering disebut sebagai TAM-2(Venkatesh & Davis, 2000). Secara prinsip, hal yang memberikan faktor pembeda antara TAM dengan E-TAM adalah faktor-faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap kemanfaatan dan kemudahan, lebih dijabarkan dan detil, seperti tampak pada gambar 1.
Gambar 1. E-TAM sumber Venkantesh dan Davis (Venkatesh & Davis, 2000)
Beberapa  peneliti  menggunakan  TAM  sebagai  dasar  untuk  pengujian  terhadap  adopsi sistem  informasi  di  berbagai  bidang,  termasuk  OGD  (Dhillon,  Caldeira,  &  Wenger,  2011; Eleftherios, 2017; Hossain & Chan, 2015; Kvamsdal, 2018; Loukis, Xenakis, & Charalabidis, 2010; Oliveira & Martins, 2014; Park, Saplan-Catchapero, & Jaegal, 2012; Taherdoost, 2018), tetapi tidak banyak yang menggunakan E-TAM/TAM-2 (Shih, 2004; Wirtz, Weyerer, & Ro, 2017) sebagai dasar pertimbangan pengujiannya.

## c. Metodologi Sistem Lunak (Soft Systems Methodology/SSM)
Pemikiran  sistem  lunak  diperkenalkan  pada  1980-an  oleh  Checkland  dan  rekannya sebagai pendekatan interpretif terhadap penerapan pemikiran sistem holistik, yang berbeda dari pendekatan analitis reduksionis untuk pemecahan masalah. Ini sangat cocok untuk kasus-kasus masalah berantakan  yang tidak terstruktur  yang  rumit di  mana solusi  tidak terlihat  dan para peserta memiliki beragam pandangan mengenai cara untuk mendekati atau melanjutkan dengan masalah tersebut. Pemikiran ini mencirikan situasi yang kompleks dan pluralis, dengan banyak variabel yang tidak dapat ditentukan.
Metodologi Sistem Lunak adalah intinya, sebuah pendekatan berulang dari suatu analisi terhadap pandangan orang yang beragam terhadap apa yang dipikirkannya, untuk merumuskan dan  menyusun  pemikiran  tentang  masalah  yang  dihadapi.  Prosesnya  adalah  pembangunan model  konseptual  solusi  berdasarkan  definisi  akar  dari  sistem  ideal  yang  diperlukan  dan diambil dari gambaran yang kaya dari masalah yang diungkapkan. Model konseptual kemudian dibandingkan  dengan  kenyataan  dan  perdebatan  dirangsang  tentang  asumsi  yang  mendasari dan  perubahan  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  solusi  yang  diinginkan.  Metodologi Sistem Lunak bukan tentang menganalisis sistem yang ditemukan di dunia nyata, melainkan tentang  menerapkan  pemikiran  sistem  untuk  masalah  dalam  situasi  kompleks  untuk memberikan  serangkaian  konstruksi  intelektual  yang  menghasilkan  pembelajaran  dan pemahaman tentang variabel yang sering tersembunyi dalam situasi kompleks.
SSM adalah metodologi yang melakukan analisis secara sistematis berdasarkan masalah pada  organisasi  faktual  yang  kemudian  digunakan  untuk  meningkatkan  atau  memperbaiki situasi pada organisasi dunia nyata (Francisco & Azevedo, 2009). SSM dapat digunakan untuk menganalisis  dalam  bidang  studi  sistem  sosial  maupun  informasi,  misalnya  menganalisis masalah  kecurangan  oleh  siswa  pada  saat  melaksanakan  ujian  nasional  (Iriani  &  Manongga, 2018), menganalisa bidang e-government (Sensuse & Ramadhan, 2012; Retnowati, Manongga & Sunarto, 2019), keterkaitan antara risiko tata kelola dalam masyarakat  (Taylor, 2016). Ada beberapa alasan lain mengapa menggunakan SSM dalam membangun sistem informasi. Alasan- alasan  tersebut  antara  lain:  1)  SSM  dapat  mendukung  pemikiran  yan  sistemik,  2)  sistem informasi  perlu  diperiksa  dan  dianalisis  secara  konsisten  untuk  mengembangkan  sistem informasi  organisasi,  3)  mendukung  model  analisis  streaming  logika  yang  kemudian diperbandingkan  dengan  proses  aslinya,  4)  menawarkan  proses  pembelajaran  yang  terus menerus,  5)  mendukung  partisipasi  para  pemangku  kepentingan,  6)  histori  informasi  terjaga dengan baik, 7) hasil jawaban para pemangku kepentingan menjadi sarana untuk penataan ulang dan mengidentifikasi solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi pada waktu tertentu, 8)  konteks  dari  pengembangan  sistem  informasi  ditentukan  sendiri  oleh  para  pemangku kepentingan (Bennetts, Wood-harper, & Mills, 2000). Selain alasan-alasan tersebut, pada SSM digunakan  pula  konsep  CATWOE  dan Rich  Picture cukup  mudah  digunakan  dan  dipahami. Dengan demikian manfaat utama SSM adalah mengubah masalah yang tidak terstruktur menjadi terstruktur sesuai dengan perubahan yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan. Tabel 1. menjelaskan tentang CATWOE.
Tabel 1. Deskripsi CATWOE (Checkland, 2000)
Elemen Deskripsi CATWOE C (Customer)  Pelanggan Siapa yang mendapat manfaat dari aktivitas sasaran? A (Actor)  Aktor Siapa yang melaksanakan kegiatan T (Transformation)  Transformasi Apa yang harus diubah sehingga input menjadi output? W (World-view)  Cara Pandang Dunia
Pandangan seperti apa yang membuat sistem itu bermakna?
O (Owner)  Pemilik Siapa yang dapat menghentikan kegiatan? E (Environment)  LIngkungan Apa hambatan yang ada dalam lingkungan sistem?
SSM  dengan  alat  CATWOE  dan  Rich  Picture  juga  dapat  menangani  masalah  perilaku manusia.  Menurut  Checkland  (Checkland,  2000),  SSM  terdiri  atas  7  tahap,  meliputi  1) menganalisa situasi masalah yang sedang terjadi, 2) menganalisa struktur dan proses organisasi yang  saat  ini  digunakan  termasuk  teknologinya,  3)  menganalisa  sistem  yang  relevan menggunakan teknik CATWOE, 4) membangun model konseptual sesuai dengan definisi root yang  diperoleh  dari  analisis  CATWOE,  5)  membandingkan  model  konseptual  dengan kenyataan, mempertimbangkan kemungkinan pola adopsi yang dapat dilakukan, 6) melakukan pengembangan  sistem  yang  tepat  dan  diinginkan  serta  membuat  perubahan,  7)  melakukan evaluasi untuk perubahan selanjutnya (Francisco & Azevedo, 2009). Tahap-tahap (1) sampai (7) diwakili dalam gambar 2, yaitu tujuh tahap model SSM.

## Gambar 2. SSM Model (Checkland, 2000)

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Sistem Lunak atau Soft System  Methodology (SSM).  Jenis  penelitian  ini  dipilih  karena  metode  kualitatif  tepat digunakan  untuk  meneliti  sebuah  obyek  penelitian  yang  natural,  dimana  peneliti  menjadi subyek  dari  penelitian  itu.  PPID  secara  natural  merupakan  sebuah  obyek  baru  dan  peneliti bersifat  independen  untuk  memahami  dan  menggali  informasi  sebanyak-banyaknya  pada obyek,  sebagai  instrument  kunci.  Sedangkan  pendekatan  SSM  diharapkan  dapat  membantu peneliti untuk membangun kerangka berpikir sistem ( System Thinking ) yang esensinya adalah membangun suatu model sistem untuk berusaha memecahkan masalah melalui penyempurnaan model  konseptual  setelah  membandingkan  dengan  situasi  atau  permasalahan  yang  dihadapi (Bennetts et al., 2000).
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  beberapa  cara  untuk  mendapatkan  data  primer maupun sekunder, yaitu:
a. Metode Wawancara mendalam (indepth interview)
Dalam penelitian SSM, wawancara sangat diperlukan untuk mengklarifikasi dan konfirmasi ulang  terhadap  data-data  serta  keterangan  dari  narasumber.  Wawancara  mendalam  juga dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lebih terperinci serta detail tentang fenomena atau situasi permasalahan
b. Metode Pengamatan atau Observasi
Pengamatan atau Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang situasi yang sebenarnya secara langsung. Peneliti terjun langsung ke lapangan atau melakukan orientasi lapangan untuk mencari jawabanjawaban yang ingin diketahui peneliti dengan melakukan orientasi langsung di lapangan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan hasil observasi dan wawancara yang berbentuk dokumen, tulisan, gambar, rekaman audio/video.
Teknik  menganalisis  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  sistem dengan mengunakan tujuh tahapan proses SSM, seperti tampak pada gambar 2.3, dimulai dari menentukan situasi masalah pada PPID, menentukan definisi akar persoalan (root definition), membangun  model  konseptual  dan  melakukan  perbaikan  model  konseptual  dengan  cara memperbandingkan dunia nyata dengan model.
Gambar 3. Tujuh Langkah Kerangka Kerja SSM

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Situasi Perencanaan Pengelolaan KIP di Pemkot Salatiga
Secara kelembagaan, penerapan KIP di Pemkot Salatiga telah mengikuti amanat undang- undang.  Sekalipun  demikian,  dalam  rangka  memahami  situasi  permasalahan  yaitu  proses perencanaan pengelolaan KIP, maka dilakukan kajian terhadap regulasi serta dokumen yang terkait  dengan  perencanaan  dan  peran  setiap  OPD.  Dari  hasil  analis  terhadap  regulasi  dan dokumen terkait, diketahui beberapa fakta sebagai berikut.
Pertama,  PPID  mulai  meng inisiasi implementasi OGD  dalam  wujud  pengelolaan  data dan informasi sejak tahun 2018, dibuktikan dengan regulasi Perwali No. Hal ini memberikan arti bahwa inisiasi didasarkan atas 2 faktor (a) faktor eksternal , yaitu regulasi wajib sebagai badan publik yaitu pemerintah daerah dan regulasi perwal, (b) faktor organisasi (leadership, komitmen  bersama) dimana  walikota  membuat  keputusan  untuk  melaksanakan  dan mengimplementasikan KIP. Sekalipun demikian, faktanya dalam penilaian PPID Jawa Tengah pada tahun 2019, salah satu  unsur penilaian kehadiran pimpinan mendapatkan poin  kosong. Hal ini mengisyaratkan bahwa persoalan komitmen menjadi bagian yang layak menjadi sebuah catatan.
Kedua,  Inisiasi  yang  didasari  oleh  minimal  dua  faktor  tersebut  ditindaklanjuti  dengan implementasi PPID melalui pembentukan organ dan penentuan aktor pengelolanya, penentuan visi, maklumat, SOP serta aturan yang mendukung. Sekalipun demikian, dapat diketahui bahwa sampai  saat  ini  belum  semua  OPD  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya  dengan  baik. Terjadi  perbedaan persepsi baik  bahwa  penerapan  KIP  harus  direalisasikan,  dikawal  dan dievaluasi.  Melalui  situs  PPID,  terdapat  hanya  4  PPID  Pembantu  yang  secara  terbuka terkoneksi  untuk  memberikan  informasi  tertutup  maupun  terbuka.  Fakta  ini  memberikan indikasi  bahwa  penerapan  KIP  belum  sepenuhnya  mendukung  prinsip-prinsip good governance . Ketiga, Prestasi PPID sampai saat ini masih berada pada level cukup informatif dengan  nilai  78,62.  Padahal  level-level  dalam  penilaian  PPID  adalah  informatif  (90-100), menuju informatif (80-89.9), cukup informatif (60-79.9), kurang informatif (40-59.9) dan tidak informatif  (39.9).  Setiap  OPD  dan  pengelola  PPID  belum  memiliki  upaya  yang  besar  agar implementasi  KIP  di  wilayahnya  mendapatkan  apresiasi  dan  penilaian  yang  baik  dari  pihak lain.
Secara lebih detil, peneliti mencermati setiap pengelola yaitu para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan KIP di PPID maupun OPD Pembantu. Hal ini menjadi salah satu indikator kesiapan  pengelolaan  KIP  di  suatu  daerah,  yaitu  kesediaan  para  pengelolanya,  individu pengelola  KIP  untuk  menerapkan  KIP  secara  konsisten.  Potret  kesedian  mengadopsi  sistem baru  yaitu  pengelolaan  KIP,  dapat  disajikan  sebagai  berikut.  Pertama,  para  pengelola menyadari bahwa KIP adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan karena telah memiliki payung hukum dan sekaligus penunjukan PPID merupakan sebuah kewajiban untuk ditaati dan dimplementasikan.  Kedua,  beberapa  pengelola  menyadari  bahwa  pengelolaan  KIP  belum pernah  ada  sebelumnya,  tetapi  apabila  dipelajari  melalui  peraturan  yang  berlaku,  para pengelola  berharap  dapat  segera  menyesuaikan  diri,  meskipun  memerlukan  waktu.  Ketiga, beberapa pengelola menyadari tugasnya sebagai  ASN yang ditunjuk mengelola KIP sebagai sebuah  kewajiban,  belum  sampai  kepada  kesukarelaan,  melainkan  kesediaan  sebagai  akibat dari regulasi. Keempat, beberapa pengelola tidak menyadari bahwa pengelolaan KIP saat ini menjadi bagian dari penilaian terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pusat. Prestasi hasil penilaian tidak terlalu mengusik rasa profesionalitas beberapa ASN yang terlibat,  tetapi  dipahami  sebagai  fakta  bahwa  nilai  prestasi  PPID  di  Pemkot  Salatiga  belum optimal. Kelima, beberapa pengelola menyatakan bahwa penerapan KIP sesungguhnya relevan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN, tetapi dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi karena kesediaan untuk menyiapkan informasi berkala, setiap saat, serta merta. Selain itu juga mengusulkan informasi yang dikecualikan. Sebelumnya, para pengelola tersebut tidak melakukannya, tetapi para pengelola hanya menyiapkan informasi apabila diminta saja. Jika dikaitkan  dengan  pengelolaan  basis  data  yang  menghasilkan  informasi  maupun  dokumen, beberapa pengelola menjelaskan bahwa tidak semua ASN yang mendapatkan tugas di PPID memahami dan memiliki bidang pendidikan Teknologi Informasi. Hal ini seringkali menjadi kendala  bagi  beberapa  orang  pada  saat  menjalankan  tugasnya.  Keenam,  penerapan  KIP menghasilkan  sebuah  upaya  keterbukaan  pemerintah  kepada  masyarakat  dalam  wujud ketersediaan data, informasi dan dokumen. Hampir semua pengelola menyetujui hal tersebut dan  memahami  bahwa  output  dari  pengelolaan  KIP  yang  dilakukan  oleh  PPID  memiliki dampak  positif  bagi  masyarakat.  Para  pengelola  juga  dapat  menjelaskan  bagaimana  proses pengelolaan KIP yang seharusnya dilakukan dengan baik. Tetapi terkendala oleh beberapa hal seperti aspek SDM, Sumber Daya Teknologi, Kesediaan Berbagi  Informasi serta Komitmen bersama yang belum kuat. Ketujuh, para pengelola maupun pengambil keputusan menyadari pula bahwa keterlibatan masyarakat untuk memahami dan ikut serta menyukseskan KIP belum optimal.
Karakteristik  pengelolaan  KIP  yang  dibutuhkan  antara  lain;  bahwa  pemerintah diharapkan  mampu  berperan  aktif  terhadap  tujuan  KIP  bagi  masyarakat,  pemerintah  harus berorientasi  kepada  usaha-usaha  yang  mendorong  perubahan-perubahan  KIP  ke  arah transformasi  pemerintahan  yang  transparan,  akuntabel  dan  partisipatif.  Dalam  menyusun perencanaan yang berkelanjutan pemerintah juga harus lebih mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan tujuan atau administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program percepatan  pengelolaan  KIP,  tidak  hanya  sekedar  prosedural.  Secara  ringkas  peran  pemkot Salatiga sebagai pemilik masalah sekaligus yang mempunyai tugas sebagai pemecah masalah dalam kesediaan pengelolaan KIP harus bisa lebih aktif dalam mewujudkan orientasi KIP dan perubahan  yang  dicita-citakan,  pemerintah  harus  bisa  menjadi  administrator  sekaligus  agen perubahan dalam mewujudkan KIP berkelanjutan.

## b. Membangun Model Konseptual Untuk Memperbaiki Situasi Permasalahan
Dalam rangka membangun model konseptual untuk memperbaiki situasi permasalahan, dibutuhkan tahapan sesuai SSM. Tujuh tahapan dalam SSM seperti digambarkan pada gambar 2  (dua)  dikelompokkan  menjadi  empat  tahapan  utama  sebagai  berikut:  a.  Memahami  dan
menggambarkan situasi masalah kesediaan pengelolaan KIP dalam bentuk Rich Picture. Pada tahapan ini, yang diperlukan adalah langkah satu (L1) dan langkah dua (L2) yaitu memahami situasi  yang  bersifat  problematik  dan  menggambarkan  situasi  masalah  dalam  bentuk  rich picture. Tahapan pertama dalam SSM  yaitu mengenali dan memahami situasi  permasalahan tidak terstruktur, yaitu permasalahan yang nyata (real) dalam obyek yang diteliti yaitu strategi kesiapan  pengelolaan  KIP.  Situasi  permasalahan  yang  semula  tidak  terstruktur  kemudian dilakukan  strukturisasi  permasalahan  dan  proses  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  KIP  dan digambarkan  dalam  rich  picture,  yaitu  ekspresi  yang  menyerupai  bentuk  kartun  untuk memunculkan  isu,  konflik  dan  fitur-fitur  lain  yang  menarik  dan  problematik.  Tujuan pembuatan  rich  picture  adalah  untuk  menangkap,  memberi  informasi,  menemukan  hal-hal penting  atau  utama,  struktur  dan  penekanan  dalam  situasi,  bagaimana  proses  berjalan, penemuan isu-isu penting dalam situasi serta untuk menyusun beberapa model aktivitas.
Berdasarkan kajian terhadap dokumen, regulasi di bidang KIP, menggali persepsi OPD tentang  perannya  dalam  proses  perencanaan,  peneliti  juga  mengadakan  diskusi  untuk menyimpulkan  permasalahan  perencanaan  pengelolaan  KIP  dan  menggambarkan  dalam bentuk Rich Picture, sebagai berikut: membuat definisi permasalahan dan menentukan sistem aktivitas yang relevan dengan situasi permasalahan, proses pendefinisian sistem permasalahan meliputi pemilihan sistem aktivitas manusia (purposeful activity models) bertujuan dari situasi permasalahan. Sudut pandang yang berbeda-beda harus dibuatkan definisi yang jelas mengenai aktivitas  tersebut  sebagai  root  definition.  Root  definition  adalah  cara  untuk  menunjukkan ekspresi dari aktivitas yang akan ditransformasikan (T). Berdasarkan root definition kemudian dilakukan identifikasi potensi perubahan sehingga T dapat dielaborasi dengan mendefinisikan elemen-elemen  lain,  membentuk  CATWOE.  Pengertian  unsur-unsurnya  dijelaskan  sebagai berikut:
1) Customers  atau  Clients  (pelanggan),  adalah  orang/sekelompok  orang/organisasi  yang dikenai oleh aktivitas sistem
2) Actors (aktor-aktor), adalah pihak-pihak yang melaksanakan aktivitas pemecahan masalah.
3) Transformation process (proses tranformasi), adalah aktivitas yang akan diubah
4) World view (cara pandang terhadap realitas), yaitu dampak yang diperoleh
5) Owners (pemilik), adalah pihak yang dapat menghentikan aktivitas transformasi
6) Environmental  constraints  (hambatan  lingkungan),  adalah  hambatan  dalam  lingkungan sistem yang perlu diminimalisasi.

## Berikut adalah hasil analisa CATWOE.

## Tabel 2. Analisa CATWOE
Komponen Sistem Permasalahan Hasil Definisi Sistem Permasalahan Root Definition Penerapan  KIP  –dengan  strategi  organisasi  (Q)  untuk penerapan  KIP  yang  memberikan  dampak  positif  (R) melalui  perencanaan readiness pengelolaan  KIP  yang memegang nilai good governance (P) Analisa CATWOE C (Client/Customers): orang/sekelompok orang/organisasi yang dikenai oleh aktivitas sistem (Apa manfaat dan mengapa sistem dianggap penting) - PPID  tingkat  kota:  para  pengelola  yang  akan menjalankan penerapan KIP
- PPID  Pembantu  :  penyedia  informasi  utama  yang dikoordinasi oleh PPID tingkat kota A (Actors); orang/sekelompok orang/organisasi yang melaksanakan kegiatan (Siapa  yang  melaksanakan  mengimplementasikan aktivitas?) - Eksekutif : mereka yang membuat regulasi dan kebijakan secara top down
- PPID tingkat kota: mereka yang mengelola informasi untuk masyarakat
- PPID Pembantu: mereka yang menyediakan informasi pada  level  terendah  untuk  disebarluaskan  kepada masyarakat melalui PPID tingkat kota T (Transformations): yang harus diubah (Apa yang harus diubah sehingga input menjadi output?) Penerapan  KIP  harus  dijalankan  dan  ditingkatkan melalui  perencanaan  strategi  readiness  organisasi  dan para pengelola Komponen Sistem Permasalahan Hasil Definisi Sistem Permasalahan W (Weltansahuung / World View): dampak yang diperoleh (apa dampak dari membuat sistem itu?) Readiness  penerapan  KIP  dapat  memberikan  dampak positif  bagi  individu,  organisasi  maupun  masyarakat sehingga tujuan good governance dapat tercapai O (Owners): Yang dapat menghentikan aktivitas transformasi (Siapa yang dapat menghentikan transformasi?) - Eksekutif  :  mereka  yang  membuat  regulasi  dan kebijakan secara top down
- PPID tingkat kota: mereka yang mengelola informasi untuk masyarakat
- PPID Pembantu: mereka yang menyediakan informasi pada  level  terendah  untuk  disebarluaskan  kepada masyarakat melalui PPID tingkat kota E (Environment) Constraint: yang dapat menghambat (Apa hambatan yang ada dalam lingkungan sistem?) - Pergantian  pimpinan  maupun  rotasi  pegawai  dapat menghambat  penerapan  KIP  jika  komitmen  mereka tidak  terjaga  dengan  baik,  yaitu  komitmen  terhadap regulasi dan nilai-nilai organisasi
- Ketersediaan  dan  pemeliharaan  infrastruktur  yang tidak  terjaga  dengan  baik  dapat  menghambat penerapan KIP
- Knowledge  Sharing  yang  tidak  berjalan  dengan  baik dapat menghambat penerapan KIP
- Kualitas  dan  kapasitas  SDM  terutama  di  bidang  IT yang tidak merata dapat pula menghambat penerapan KIP

## Purposeful Activity
1. Merencanakan strategi organisasi, melalui:
a) Identifikasi tingkat kesiapan (readiness) kelembagaan
b) Identifikasi tingkat kesiapan (readiness) individu pengelola
2 Melakukan strategi kesiapan organisasi terhadap pengelolaan KIP, melalui:
a) penguatan tata kelola organisasi  melalui penyiapan regulasi, prosedur operasional standar dan lain-lain pendukung
b) penguatan tata kelola teknologi informasi melalui penentuan proses dan mekanisme pengelolaan data dan informasi, pemeliharaan dan evaluasinya
c) penguatan tata kelola SDM melalui pelatihan, pendampingan terutama di bidang IT
d) penguatan infrastruktur dengan ketersediaan anggaran dan perawatan dan upgrading software, hardware dan jaringan
3 Melakukan strategi kesiapan pengelola terhadap pengelolaan KIP, melalui:
a) penyadaran terus menerus pentingnya pengelolaan KIP yang berdampak pada good governance  melalui  penerapan  norma/tata  nilai  organisasi,  penerapan  reward  dan punishment
b) mendorong  kesediaan  dalam  kesadaran  penuh  bahwa  pengelolaan  KIP  memberi pengaruh  terhadap  individu  untuk  berprestasi,  meningkatkan  rasa  kebanggaan, meningkatkan kapasitas personal dan pengalaman kerja individu
c) menjamin proses berbagi pengetahuan terus berjalan dengan baik
4 Membuat tolak ukur keberhasilan proses transformasi ke penerapan KIP yang berkelanjutan dengan kriteria 5E yaitu:
a) Efficacy  yaitu  menunjukkan  keberhasilan  transformasi  (T):  dihasilkan  output tertentu  yaitu  tingkat  kesiapan  individu  dan  lembaga  menerapkan  KIP  terlaksana dengan baik
b) Effective  yaitu  pertimbangan  yang  menunjukkan  pencapaian  transformasi  yang dihasilkan dalam waktu tertentu
c) Efficient yaitu penggunaan sumberdaya yang seminimal mungkin untuk mencapai transformasi yang diharapkan
d) Ethic yaitu pertimbangan dari segi kepantasan yaitu apakah sesuai dengan norma, nilai  yang  dianut  atau  dipegang  oleh  masyarakat  dan  sesuai  dengan  PUU  yang berlaku
e) Elegance  yaitu  tindakan  yang  diambil  tidak  sembarangan  karena  telah  melalui proses perencanaan yang tepat.
Sedangkan usul rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki hasil analisa readiness yang sedang terjadi dalam rangka penerapan KIP adalah model konseptual  yang diharapkan mampu mendukung transformasi.

## Gambar 5. Rekomendasi Model Konseptual

## 5. KESIMPULAN
Kesiapan pengelolaan KIP di Pemkot Salatiga sudah berjalan prosedural dan formatif, kurang  menunjukkan  substansi  sektor  kesiapan  mengadopsi  pengelolaan  KIP  yang berkesinambungan, cenderung birokratif-administratif, serta rendah komitmen di setiap OPD untuk menjalankan pengelolaan KIP secara konsisten. Permasalahan yang melingkupi situasi kesiapan  pengelolaan  KIP  di  Pemkot  Salatiga  dapat  dianalisa  berdasarkan  kesiapan kelembagaan atau organisasi dan kesiapan dari perspektif ASN pengelolanya.
Berdasarkan  kedua  persoalan  yang  tampak  yaitu  readiness,  maka  diusulkan  perlunya strategi kesiapan organisasi dan strategi kesiapan individu. Dimana kesiapan organisasi harus diperbaiki  dari  sisi  tiga  tata  kelola,  yaitu  1)organisasi,  2)teknologi  informasi  dan  3)  sumber daya  manusia.  Ketiganya  harus  didukung  oleh  infrastruktur  dan  pendanaan  yang  memadai. Sedangkan  strategi  readiness  individu  dilakukan  melalui  penguatan-penguatan  melalui kesadaran  pentingnya  pengelolaan  KIP  dan  kesediaan  sukarela  untuk  mengelola  KIP  secara konsisten.  Kedua  strategi  ini  dapat  dilakukan  dengan  pendampignan,  peningkatan  kapasitas dan  kompetensi  SDM,  pemberlakuan  reward  dan  punishment  sesuai  dengan  tata  nilai organisasi serta pengontrolan dan evaluasi terhadap keberlangsungan berbagi pengetahuan di antara para pengelola KIP.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Bennetts, P. D. C., Wood-harper, A. T., & Mills, S. (2000). An Holistic Approach to the Management  of  Information  Systems  Development  —  A  View  Using  a  Soft  Systems Approach and Multiple Viewpoints. Systemic Practice and Action Research , 13 , 189–205.
[2] Charalabidis,  Y.,  Loukis,  E.,  &  Alexopoulos,  C. (2014).  Evaluating  Second  Generation Open  Government  Data  Infrastructures  Using  Value  Models.  In 2014  47th  Hawaii International
Conference on System Science Evaluating . https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.267
[3] Checkland, P. (2000). Soft Systems Methodology : A Thirty Year Retrospective, 58 , 11– 58.
[4] Conradie, P., & Choenni, S. (2014). On the barriers for local government releasing open
data. Government Information Quarterly , 1–8. https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.01.003
[5] Davies, T. (2010). Open data , democracy and public sector . University of Oxford, UK. Retrieved from http://www.opendataimpacts.net/report/
[6] Davis,  F.  D.,  Bagozzi,  R.  P.,  &  Warshaw,  P.  R.  (1989).  User  Acceptance  of  Computer Technology : A Comparison of Two Theoretical Models User Acceptance Of Computer Technology : A Comparison Of Two, (September 2016).
https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982
[7] Davis, F. D. J. (1986). A Technology Acceptance Model For Empirically Testing New End- User Information Systems: Theory And Results .
[8] Dhillon, G. S., Caldeira, M., & Wenger, M. R. (2011). Intentionality and power interplay in  IS  implementation:  The  case  of  an  asset  management  firm. Journal  of  Strategic Information Systems , 20 (4), 438–448. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2011.09.003
[9] DPADM  UN-DESA.  (2013a). Guidelines  on  Open  Government  Data  for  Citizen
Engagement .
New York. Retrieved from
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/Guidenlines  on  OGDCE  May17 2013.pdf
[10] DPADM  UN-DESA.  (2013b).  OPEN  GOVERNMENT  DATA  AND  SERVICES. Retrieved February 23, 2018, from https://publicadministration.un.org/en/ogd
[11] Eleftherios, P. (2017). OPEN GOVERNMENT DATA EVALUATION MODELS: THEORY AND PRACTICE .
[12] European,  &  Commission  Union.  (2011). Digital  Agenda : Commission  ’ s Open Data Strategy , Questions & answers . Brussels: European Commission Union.
[13] Francisco,  R.  da  P.,  &  Azevedo,  A.  (2009).  An  SSM-Based  Approach  to  Implement  a Dynamic An SSM-Based Approach to Implement a. In IFIP Advances in Information and Communication Technology . https://doi.org/10.1007/978-3-642-04568-4
[14] Geiger, C. P., & Von Lucke, J. (2012). Open government and (linked)(open)(government)(data). JeDEM-EJournal  of  EDemocracy  and  Open Government , 4 (2), 265–278. https://doi.org/10.29379/jedem.v4i2.143
[15] Ginsberg,  W.  R.  (2011). The  Obama  Administration  ’  s  Open  Government  Initiative : Issues for Congress .
[16] Gonzalez-zapata,  F.,  &  Heeks,  R.  (2015).  The  multiple  meanings  of  open  government data :  Understanding  different  stakeholders  and  their  perspectives. Government Information Quarterly , 32 (4), 441–452. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.09.001
[17] Government  of  Prince  Edward  Island.  (2018).  Open  Data  Principles  _  Government  of Prince Edward Island.
Retrieved
February 13,
2019, from https://www.princeedwardisland.ca/en/information/finance/open-data-principles
[18] Hartley, J., & Hartley, J. (2005). Innovation in Governance and Public Services : Past and Present Innovation in Governance and Public Services : Past and Present. Public Money and Management , (February 2005), 27–34. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9302.2005.00447.x
[19] Hossain,  M.  A.,  &  Chan,  C.  (2015).  Open  data  adoption  in  Australian  government agencies : an exploratory study, (Mazumder 2014).
[20] Hossain,  M.  A.,  Dwivedi,  Y.  K.,  &  Rana,  N.  P.  (2016).  State-of-the-art  in  open  data research :  Insights  from  existing  literature  and  a  research  agenda. Journal  of Organizational Computing and
Electronic
Commerce , 9392 (March). https://doi.org/10.1080/10919392.2015.1124007
[21] Iriani, A., & Manongga, D. (2018). Using Soft Systems Mehtodology As An Approach To Evaluate  Cheating  In  The  National  Examination. Journal  of  Theoretical  and  Applied Information Technology , 96 (11).
[22] Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits , Adoption Barriers and
Myths  of  Open  Data  and  Open  Government. Information  Systems  Management  ISSN: , 29 (4), 258–268. https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740
[23] Jetzek, T., & Avital, M. (2013). The Generative Mechanisms Of Open Government Data. European  Conference  on  Information  Systems  (ECIS) ,  179.  Retrieved  from http://aisel.aisnet.org/ecis2013/179
[24] Kucera, J., & Chlapek, D. (2014). Benefits and Risks of Open Government Data. Journal of Systems Integration , 30–41. https://doi.org/10.20470/jsi.v5i1.185
[25] Kvamsdal,  P.  (2018).  Open  Government  Data  -  A  Literature  Review  and  a  Research Agenda, (December 2017).
[26] Loukis,  E.,  Xenakis,  A.,  &  Charalabidis,  Y.  (2010).  An  evaluation  framework  for  e- participation  in  parliaments. International  Journal  of  Electronic  Governance , 3 (1),  25. https://doi.org/10.1504/IJEG.2010.032729
[27] Meijer, R., Conradie, P., Choenni, S., & Meijer, R. (2014). Reconciling Contradictions of Open Data Regarding Transparency , Privacy , Security and Trust. Journal of Theoretical and  Applied  Electronic  Commerce  Research , 9 (3).  https://doi.org/10.4067/S0718- 18762014000300004
[28] Mohr,  L.  B.,  Rosenstock,  I.,  Converse,  P.,  Heady,  F.,  Jennings,  M.  K.,  &  Northrop,  R. (1963).  DETERMINANTS  OF  INNOVATION  IN  ORGANIZATIONS. American Political Science Review , 1 , 111–126. https://doi.org/10.1017/S0003055400261510
[29] Mueller,  V.,  Rosenbusch,  N.,  Bausch,  A.,  &  Mueller,  V.  (2013).  Success  Patterns  of Exploratory and Exploitative Innovation: A Meta-Analysis of the Influence of Institutional Factors. Journal of Management , 39 (6). https://doi.org/10.1177/0149206313484516
[30] Obama, B. (2009). Transparency and Open Government. Retrieved January 20, 2013, from http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_fy2009/m09- 12.pdf
[31] Obama,  B.  (2011).  About  Open  Governmenth.  Retrieved  December  7,  2015,  from https://obamawhitehouse.archives.gov/open/about
[32] OEDC. (2018). Open Government Data - OECD. Retrieved from http://www.oecd.org/gov/digital-government/open-government-data.htm
[33] Oliveira,  T.,  &  Martins,  M.  F.  (2014).  Literature  Review  of  Information  Technology Adoption Models at Firm Level, (May).
[34] Open Council Data. (2007). The Annotated 8 Principles of Open Government Data (Open Gov Data). Retrieved from https://opengovdata.org/
[35] Open Data Barometer. (2015). Key Findings OGD by Open Data Barometer 2nd edition. Retrieved October 10, 2016, from https://opendatabarometer.org/2ndEdition/summary/
[36] open  government  advocates.  (2007).  8  Principles  of  Open  Government  Data.  Retrieved from https://public.resource.org/8_principles.html
[37] Open  Government  Working  Group.  (2007).  8  Principles  of  Open  Government  Data. Retrieved from http://workspace.unpan.org/sites/internet/Documents/UNPAN042947.pdf
[38] Open  Knowledge  Foundation.  (2011). Beyond  Access :  Open  Government  Data  &  the Right to ( Re ) use Public Information . Madrid, Spain. Retrieved from https://www.access- info.org/wp-content/uploads/Beyond_Access_7_January_2011_web.pdf
[39] Park, T., Saplan-Catchapero, V. J., & Jaegal, D. (2012). Predicting Knowledge Sharing Intentions  in  the  Public  Sector :  Comparing  TAM  with  TPB. International  Review  of Public Administration , 17 (2), 93–119. https://doi.org/10.1080/12294659.2012.10805229
[40] Pemerintah Republik Indonesia. UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pub. L. No. 14/2008 (2008).
Indonesia: www.legalitas.org.
Retrieved
from https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/uu-nomor-14-tahun-2008-3
[41] Pratikno, Sukarno, A. W., Srikandini, A. G., Rahmawati, A., Hanif, A., Purwanto, E. A., …  Setianto,  W.  A.  (2012). Kajian  Implementasi  Keterbukaan  Informasi  dalam
Pemerintahan Lokal Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (1st ed.). Yogyakarta: Fisipol UGM Yogyakarta dan Yayasan TIFA.
[42] Retnowati,  Retnowati.,  Manongga,  Danny.,  Sunarto,  Hari.  (2019).  Development  of Sustainability Systems for Open Government Data (OGD) Management by Combining the SHEL  Model  and  Soft  Systems  Methodology.  Journal  of  Theoretical  and  Applied
Information
Technology,
97(12), 3227-3244.
http://www.jatit.org/volumes/Vol97No12/1Vol97No12.pdf.
[43] Rogers, E. . (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). New York: Free Press. New Yor.
[44] Safarov, I. (2018). Institutional Dimensions of Open Government Data Implementation : Evidence from the Netherlands, Sweden, and the UK. Public Performance & Management Review , 0 (0), 1–24. https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1438296
[45] Scassa, T. (2014). Privacy and Open Government. Future Internet . https://doi.org/10.3390/fi6020397
[46] Sensuse, D.  I., & Ramadhan, A. (2012). Enriching Soft Systems  Methodology  ( SSM  ) With Hermeneutic in e-Government Systems Development Process. IJCSI International Journal of Computer Science Issues , 9 (1).
[47] Shih, H. (2004). Extended technology acceptance model of Internet utilization behavior, 41 (48), 719–729. https://doi.org/10.1016/j.im.2003.08.009
[48] Smallwood,  R.  F.  (2014). Information  Governance:  Concepts,  Strategies  And  Best Practices . Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
[49] Solar, M., Concha, G., & Meijueiro, L. (2012). A Model to Assess Open Government Data in Public Agencies. In International Conference on Electronic Government (pp. 1–12).
[50] Sunlight  Foundation.  (2010). Ten Principles For  Opening  Up  Government  Information. Retrieved from https://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data- principles/
[51] Taherdoost, H. (2018). A review of technology acceptance and adoption models Costing models for capacity optimization Trade-off between used capacity operational efficiency. Procedia Manufacturing , 22 , 960–967. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.03.137
[52] Taylor,  I.  (2016).  Using  First  Nations  Systems  Thinking  to  Operationalize  Sustainable Development. In Managing Complexity From Problem Framing to Problem Solving (p. 307). London: Springer.
[53] Tim  Open  Government  Indonesia.  (2012). Laporan  Pelaksanaan  Open  Government Indonesia Tahun 2012 Open Government Indonesia: Era Baru Keterbukaan Pemerintah . Jakarta. Retrieved from http://opengovindonesia.org/front/detail/news/laporan- pelaksanaan-open-government-indonesia-tahun-2012
[54] Venkatesh, V., & Davis, F. D. (1996). A model of the antecedents of perceived ease of use : Development and test. Decision Sciences , 27 (3).
[55] Venkatesh,  V.,  &  Davis,  F.  D.  (2000).  A  Theoretical  Extension  of  the  Technology Acceptance Model : Four Longitudinal Field Studies. Management Science , 46 (2), 186– 204.
[56] Vries, H. De, Bekkers,  V., & Tummers,  L. (2014).  Innovation in  the Public Sector : A Systematic  Review  and  Future  Research  Agenda.  In Speyer:  EGPA  conference . Rotherdam.  Retrieved  from  http://www.lipse.org/userfiles/uploads/Innovation  in  the public sector - De Vries Bekkers Tummers.pdf
[57] Wirtz,  B.  W.,  Weyerer,  J.  C.,  &  Ro,  M.  (2017).  Open  government  and  citizen participation : an empirical analysis of citizen expectancy towards open government data.
International Review of Administrative Sciences . https://doi.org/10.1177/0020852317719996
[58] Wisdom, J. P., Ho, K., & Chor, B. (2013). Innovation Adoption : A Review of Theories and Constructs. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0486-4
[59] Zuiderwijk,  A.,  Helbig,  N.,  Gil-García,  J.  R.,  &  Janssen,  M.  (2014).  Special  Issue  on Innovation through Open Data_ Guest Editors’ Introduction. Journal of Theoretical and Applied  Electronic  Commerce  Research , Vol.9 (No.  2).  https://doi.org/10.4067/S0718- 18762014000200001
[60] Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2013). A Coordination Theory Perspective to Improve the Use  of  Open  Data  in  Policy-Making.  In International  Conference  on  Electronic Government (pp. 38–49). Koblenz, Germany. https://doi.org/DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-40358-3_4
[61] Zuiderwijk,  A.,  &  Janssen,  M.  (2014).  The  negative  effects  of  open  government  data  - Investigating the dark side of open data. In Proceedings of the 15th Annual International Conference  on  Digital  Government  Research (pp.  147–152).  Aguascalientes,  Mexico: ACM New York, NY, USA ©2014. https://doi.org/10.1145/2612733.2612761
[62] Zuiderwijk, A., Janssen, M., & Ronald, S. C. (2014). Design principles for improving the process of publishing open data. Transforming Government : People , Process and Policy , 8 (2), 185–204. https://doi.org/10.1108/TG-07-2013-0024