KRISIS POLITIK MYANMAR: MASA DEPAN DEMOKRASI PASCA KUDETA MILITER
Muhamad Adian Firnas 1 *, Kiky Rizky 1
1 Program Studi Hubungan Internasional; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Indonesia *email: adian.firnas@uinjkt.ac.id

## Abstract
This article aims to explain the future of democracy in Myanmar after the military coup. The  author  uses  the  theory  of  reasons  for  military  withdrawal  from  politics  and  the theory  of  democratic  transition.  The  method  used  is  a  descriptive  qualitative  method with  secondary  data  sources.  This  article  finds  that  the  continuation  of  democracy  in this  country  will  be  difficult  based  on  internal  conditions.  The  military's  solid  support for  the  coup  and  the  junta  leader's  tendency  to  extend  martial  law  on  the  grounds  of instability and weaken pro-democracy forces with a repressive approach shows that the military  still  wants  to  expand  its  powers  as  it  did  in  the  past.  That  opportunity  exists precisely  from  outside  the  country,  namely  pressure  and  involvement  from  the international community, including  Indonesia.  Indonesia's position as chair  of  ASEAN is  an  opportunity  for  Indonesia  to  bring  progress  in  resolving  the  political  crisis  in Myanmar.
Keywords: democracy; democratic transition; military coup

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  masa  depan  demokrasi  di  Myanmar  setelah kudeta  militer.  Penulis  menggunakan  teori  alasan  penarikan  militer  dari  politik  dan transisi demokrasi. Metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder. Artikel ini menemukan keberlanjutan demokrasi di negara ini akan sulit dilakukan  berdasarkan  kondisi  internal.  Militer  yang  solid  dalam  mendukung  kudeta, kecenderungan  pemimpin  junta  memperpanjang  darurat  militer  dengan  alasan instabilitas  serta  melemahkan  kekuatan  pro  demokrasi  dengan  pendekatan  represif memperlihatkan  bahwa  militer  masih  ingin  memperluas  kekuasaannya  seperti  yang dilakukannya di masa lalu. Peluang itu ada justru dari luar negara itu, yakni tekanan dan keterlibatan  dunia  internasional,  termasuk  Indonesia.  Posisi  Indonesia  sebagai  ketua ASEAN  menjadi  peluang  bagi  Indonesia  untuk  membawa  kemajuan  dalam penyelesaian krisis politik di Myanmar.
Kata Kunci : demokrasi; kudeta militer; transisi demokrasi

## Pendahuluan
Pada 1  Februari 2021 lalu dunia dikejutkan dengan kudeta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing terhadap pemerintahan sipil. Harapan terhadap tumbuh dan berkembangkan  demokrasi  seiring  dengan  transisi  menuju  demokrasi  yang  bergulir sejak  2010  berubah  menjadi  pesimis  dengan  kembalinya  militer  sebagai  penguasa politik seperti yang terjadi ketika Jenderal Ne Win berkuasa di tahun 1962.
Pandangan tersebut tidaklah salah, mengingat setelah melancarkan kudeta, militer kemudian melemahkan simbol kekuatan sipil dengan menangkap ikon demokrasi yang juga    merupakan  penasehat  negara  Aung  San  Suu  Kyi,  Presiden  Win  Myint,  dan beberapa  tokoh  Partai  Liga  Nasional  untuk  Demokrasi  (NDL)  (Roza,  2021).  Kudeta tersebut tentu saja direspon dengan aksi penolakan rakyat Myanmar. Ribuan orang  baik itu  aktivis,  mahasiswa,  tokoh  agama  beramai-ramai  turun  ke  jalan  berdemonstrasi menentang  kudeta  militer  dan  menuntut  kekuasaan  dikembalikan  kepada  sipil.  Namun tuntutan  itu  dihadapi  dengan  tindakan  represif  aparat  keamanan  militer.  Berdasarkan catatan Assistance  Association  for  Political  Prisoners  ( AAPP),  suatu    aliansi  untuk pendampingan terhadap tahanan politik, dalam kurun waktu Februari  hingga November 2022 lebih dari 2436 orang tewas akibat kekerasan militer Myanmar serta 16.191 orang ditahan  (AAPP,  2022).  Data  ini  kemungkinan  terus  bertambah  mengingat  tidak  ada tanda-tanda  junta  militer  akan  menghentikan  tindakan  represif  terhadap  kelompok  pro demokrasi.
Tentu  penggagalan demokrasi  disertai banyaknya aksi  kekerasan yang dilakukan junta  militer  menimbulkan  reaksi  dari  masyarakat  internasional.  Berbagai  organisasi internasional  seperti  PBB  hingga  ASEAN  mengutuk  intervensi  dan  mengkhawatirkan krisis  politik  di  Myanmar  berlanjut    ke  persoalan  krisis  kemanusiaan.  Mereka menyerukan  masyarakat  internasional  merespon  dan  memberikan  solusi  terhadap persoalan  Myanmar.  Uni  Eropa  dan  Amerika  bahkan  makin  gencar  menambahkan sanksi baru terhadap Myanmar.
Watak represif junta militer rupanya tidak hilang meskipun transisi demokrasi dan era keterbukaan melanda Myanmar sejak 2010 lalu dengan dibukanya kran politik dan partisipasi  masyarakat  melalui  pemilu  dan  membentuk  pemerintahan  sipil.  Kudeta Militer  1  Februari  2021  seperti  mengulang  kudeta  militer  tahun  1990.  Ketika  itu Jenderal  Saw  Maung  yang  merupakan  pemimpin  junta  militer  tidak  mengakui  hasil
pemilu  27  Mei  1990  yang  memenangkan  NLD  pimpinan  Aung  San  Suu  Kyi  .  Junta malah  mengambil  alih  kekuasaan  dan  menjatuhkan  tahanan  rumah  kepada  Aung  San Suu  Kyi  dan  menahan  para  pendukungnya.  Aksi-aksi  demonstrasi  mahasiswa  dan masyarakat  juga  diberantas  dengan  cara  represif.  Sikap  keras  kepala  junta  militer  dan penolakannya  terhadap  protes  masyarakat  internasional  berhasil  menghancurkan demokrasi  yang  sebenarnya  sedang  tumbuh  dan  berkembang.  Itulah  sebabnya  ahli masalah Myanmar Steinberg menempatkan Myanmar sebagai “ the most monolithically military control in the world” (Neher, 1995) .
Berdasarkan  fakta  historis  tersebut  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  prospek demokrasi  di  Myanmar  pasca  kudeta  militer.  Apakah  junta  militer  pimpinan  Jenderal Min  Aung  Hlaing  akan  melanjutkan  transisi  menuju  demokrasi  atau  justru menghentikan  transisi  dan  mengembalikan  sistem  demokrasi  ke  sistem  politik  otoriter dan membawa kembali Myanmar dalam masa kegelapan seperti ketika Jenderal Newin, Jenderal  Saw  Maung,  hingga  Jenderal  Than  Shwe  berkuasa  yang  melakukan  penetrasi dan  kontrol  yang  kuat  terhadap  kehidupan  sosial  politik  masyarakat  Myanmar  dan mengunci kebebasan politik Rakyat Myanmar.

## Tinjauan Teoritis
Pertanyaan besar dalam mencermati krisis politik Myanmar pasca kudeta adalah apakah junta  militer  akan  mengembalikan  kekuasaan  melalui  transisi  politik  melalui  pemilu pada  Agustus  2023  seperti  yang  pernah  dijanjikan  Jenderal  Min  Aung  Hlaing    atau justru melanjutkan kekuasaan dan menempatkan Myanmar dalam kontrol militer seperti yang  dilakukan  senior-seniornya  terdahulu.  Kerangka  berpikir  yang  disampaikan  oleh Sundhaussen  (1995)  bisa  digunakan  untuk  menjawab  itu.  Menurut  Sundhaussen,  ada tiga  alasan  yang  membuat  militer  rela  menyerahkan  kekuasaan  kepada  sipil.  Pertama, alasan  internal  militer.  Transisi  kekuasaan  itu  bisa  terjadi  apabila  pimpinan  militer percaya  bahwa  tatanan  demokrasi  adalah  yang  terbaik  dan  mereka  secara  sukarela memberikan kesempatan  kepada sipil untuk memerintah. Kedua, alasan eksternal. Ada kekuatan oposisi yang kuat dari luar militer, seperti protes menentang keberlangsungan rezim  yang  dilakukan  kelompok  masyarakat.  Ketiga,  alasan  eksternal,  rezim  militer yang  memiliki  ketergantungan  ekonomi,  militer,  maupun  logistik  dengan  negara  lain
akan terancam apabila negara yang selama ini mendukungnya mengancam menarik diri atau menghentikan bantuannya (Sundhaussen, 1995).
Kudeta  militer  Februari  tahun  lalu  berikut  rangkaian  kekerasan  yang  dilakukan junta  terhadap  masyarakat  sipil  makin  mengukuhkan  negeri  ini  dengan  catatan-catatan pelanggaran HAM-nya. Keadaan ini tentu bertentangan dengan pandangan O’Donnel & Scmitter  (1993)  yang  menghendaki  hadirnya  rezim  yang  mendukung  liberalisasi  yang ditandai  dengan  perlindungan  terhadap  hak-hak  individu  dan  sosial  dari  tindakan sewenang-wenang  yang  dilakukan  negara  dan  aparatnya.  Transisi  seharusnya memberikan  ruang  kebebasan  politik  dan  pluralisme  politik  sehingga  masyarakat mendapatkan  akses  politik  yang  luas  dalam  kehidupan  bernegara.  Pluralisme  politik dimaknai  sebagai diversification  of  power dimana  kekuasaan  politik  menyebar  ke berbagai kekuatan atau kelompok kepentingan dalam masyarakat. Ia tidak terpusat atau menjadi monopoli kekuatan politik tertentu (Nugroho, 2001).
Kudeta  militer  seperti  yang  dikhawatirkan  Huntington,  dapat  menjadi  titik  balik dari transisi  menuju demokrasi  karena berpotensi  menggeser sistem politik demokratis menjadi sistem politik otoriter. Menurut Huntington, sejumlah besar transisi dari rezim demokratis  mengambil  bentuk  kudeta  militer  di  mana  para  perwira  militer  (biasanya pimpinan  puncak  angkatan  bersenjata)  menyingkirkan  pemimpin-pemimpin  yang terpilih  secara  demokratis  dan  mendirikan  suatu  bentuk  kediktatoran  militer (Huntington, 2001).
Dalam kasus Myanmar, krisis politik yang terjadi menjadi momen kritis terhadap masa  depan  demokrasi.  Tidak  ada  jaminan  bahwa  transisi  yang  dijanjikan  akan  betul- betul  terjadi  dan  menghasilkan  rezim  demokratis.  Pergolakan  sosial  dan  menguatnya gerakan  perlawanan  terhadap  pemerintahan  junta  telah  mengancam  kohesi  sosial masyarakat.  Pada  titik  tulah  sikap  politik  otoriter  akan  cenderung    berlanjut  dan mendorong  kekuatan  lama  pro  militer  bangkit  kembali  melanjutkan  sejarah  panjang kekuasaan militer dalam politik di negeri itu. Melihat situasi politik di Myanmar saat ini harus  dengan  pemahaman  bahwa  transisi  demokrasi  yang  dimulai  pada  2010  tidak berlandaskan  pada  kebangkitan civil  society yang  mampu  memaksa  rezim  militer mundur dari politik. Transisi politik tidak juga karena kesadaran yang tulus dari rezim militer untuk  melakukan reformasi  politik secara serius.  Itulah sebabnya  banyak pihak yang  ketika  itu  skeptis  terhadap  demokratisasi  di  Myanmar,    apalagi  reformasi  politik
tersebut  tidak  diikuti  oleh  reformasi  militer  menjadi  militer  profesional.  Militer Myanmar  tetap  mengambil  posisi  sebagai  kekuatan  politik  penting  dan  membayangi kekuatan  sipil  yang  telah  terbentuk.  Menurut  Renshaw,  militer  hanya  akan  melihat transisi itu berhasil apabila partai oposisi NLD berikut pemimpinnya Aung San Suu Kyi bersikap kooperatif dengan militer, otonomi dan peran politik militer dalam kehidupan bernegara  terjamin,  tidak  ada  penuntutan  terhadap  kejahatan  perwira  militer  ketika berkuasa,  dan  perdamaian  dengan  kelompok  minoritas  yang  berkonflik  dengan pemerintah  (2019).  Artinya  militer  bersikap wait  and  see dalam  proses  transisi  untuk memastikan kepentingan-kepentingannya tidak terancam dalam proses transisi itu. Dan untuk  memastikan  itu  militer  tidak  sungguh-sungguh    menarik  diri  dari  panggung politik.  Sikap  itu  secara  tegas  disampaikan  Jenderal  Senor  Ming  Aung  Hlaing  dalam parade  militer  Hari  Ulang  Tahun  Angkatan  Bersenjata  pada  2016  yang  secara  tegas mengingatkan  rakyat  Myanmar  bahwa  peran  politik  militer  sangat  penting  bagi stabilitas dan kesejahteraan negara (Renshaw, 2019).
Kudeta  Februari  2021  membuktikan  bahwa  junta  militer  tidak  pro  demokrasi, bahkan melakukan penggagalan demokrasi seperti yang pernah dilakukan pendahulunya Jenderal  Ne  Win  di  tahun  1962,  Jenderal  Saw  Maung  dan  Jenderal  Than  Shwe  di  era 1990-an.  Kekhawatiran  itu  sangat  beralasan  mengingat  kontrol  militer  sangat  kuat disertai  pembatasan  kebebasan  politik  rakyat  dan  keengganan  militer  untuk mempercepat  transisi  kekuasaan.  Militer  justru  memperpanjang  kekuasaan  dengan menarik  ulur  waktu  pemilu  yang  hingga  kini  belum  ada  kepastian  menyusul  tindakan Jenderal Min Aung Hlaing yang memperpanjang keadaan darurat hingga enam bulan ke depan  dan  menyatakan  bahwa  pemilihan  umum  hanya  dapat  dilakukan  bila  keadaan negeri itu stabil  dan damai  (Hutapea, 2022). Demikian juga transisi  tidak memberikan akses politik bagi berbagai kelompok, kekuatan politik dalam masyarakat untuk terlibat. Junta  malah  memberangus  kehidupan  politik  sehingga  mengharapkan  tekanan  dari oposisi  tampaknya sulit untuk  diwujudkan mengingat  pasca melancarkan  kudeta, junta secara sistematis melakukan pelemahan terhadap kelompok oposisi dengan menangkap, menghukum, dan melakukan tindakan represif terhadap upaya perlawanan.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan deduktif. Penelitian deksriptif adalah penelitian untuk menggambarkan secara tepat (apa adanya) sifat-sifat suatu keadaan atau gejala, atau untuk menentukan frekuensi/penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya hubungan antara suatu gejala dengan  gejala  lain  (Bakri,  2002).  Lebih  lanjut  Arikunto  mengatakan  bahwa  penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  tidak  dimaksudkan  menguji  hipotesis  tertentu,  tetapi hanya  menggambarkan  apa  adanya  tentang  suatu  variabel,  gejala,  atau  keadaan (Arikunto, 1989).
Penulisan  dalam  artikel  ini  kemudian  mengembangkan  kerangka  eksplanatif untuk  menjelaskan  hal-hal  dibalik  fenomena  sosial  dengan  memberikan  penjelasan mengapa  fenomena  tersebut  dapat  terjadi.  Rumusan  eksploratif  digunakan  untuk menjelaskan kasus Krisis Politik Myanmar khususnya terkait dengan kudeta militer dan dampaknya  terhadap  demokrasi  di  negara  itu.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  studi  pustaka  atau library  research . Dengan  demikian  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  berasal  dari  buku, jurnal, dokumen, report , dan internet.

## Jalan Terjal Demokrasi di Myanmar
Myanmar adalah sebuah contoh negara dimana kekuasaan militernya sangat kokoh dan mencengkram  bangsa  itu  selama  puluhan  tahun.  Bukan  berarti  gerakan-gerakan  pro demokrasi tidak ada, akan tetapi intervensi/kudeta yang kerap kali dilakukan oleh junta militer selalu menggagalkan proses demokrasi itu. Termasuk optimisme akan perubahan seiring dihadirkan kembali demokrasi  di negara  itu yang  ditandai  dengan diadakannya pemilu 2010 dan makin terbukanya Myanmar dengan dunia luar pupus kembali ketika Junta Militer kembali melakukan kudeta militer pada 2021 lalu.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa hadirnya Militer dalam politik dimulai sejak 1958.  Ketika  itu  militer  memang  diundang  masuk  oleh  pemerintahan  sipil  PM  U  Nu. Dasarnya  adalah  adanya  surat  perintah  dari  PM  U  Nu  kepada  Jenderal  Ne  Win  untuk menyelamatkan  negara  dari  kekacauan  politik  dan  ancaman  disintegrasi  yang  melanda negara  itu  (Wahono,  2005).  Militer  juga  mendapatkan  tugas  untuk  mempersiapkan pemilihan  umum  di  tahun  1960.  Dalam  waktu  dua  tahun  kemudian  militer  berhasil
mengatasi  dan  menstabilkan  negara  dan  kembali  mengembalikan  mandat  kekuasaan kepada  pemerintahan  sipil  hasil  pemilu.  U  Nu  dan  partainya Union  Party kembali memimpin .
Syahwat politik militer muncul kembali ketika mereka melihat situasi politik yang kembali  tidak  stabil  sebagai  akibat  pemberontakan  yang  dilakukan  etnis  minoritas Karen,  Shin,  dan  lain-lain  yang  khawatir  nasib  mereka  dan  menuntut  pemberlakuan federal  murni.  Jenderal  Newin  memanfaatkan  dengan  baik  keuntungan  politik  saat  itu dengan  melakukan  pengambilalihan  kekuasaan  pada  1  Maret  1962  dari  pemerintahan sipil,  membatalkan  konstitusi,  dan  selanjutnya  membentuk  dewan  revolusi  yang beranggotakan para  petinggi  militer. Sejak itulah militer mulai  mengontrol  kehidupan sosial  politik  rakyat  Myanmar  dan  menghancurkan  sendi-sendi  demokrasi  yang sebenarnya telah diterapkan sejak negeri ini merdeka.  Dalam kurun waktu  1962-1988 Jenderal  Ne  Win  memerintah  dengan  hanya  mengakui  satu  partai  politik  buatan pemerintah yaitu Burma Sosialis Program Party (BSPP).
Militer  kembali  melakukan  penggagalan  demokrasi  pada  1990  ketika  Jenderal Than Shwe tidak mengakui hasil pemilu yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan partai  politiknya national  league  for  democracy (nld)  lalu  melanjutkan  kekuasaannya. Sebenarnya  pada  tahun-tahun  akhir  1980-an  muncul  gerakan-gerakan  pro  demokrasi dan  ketidakpuasan  terhadap  pemerintahan  militer  pimpinan  militer  Jenderal  Ne  Win. Kembalinya  Aung  San  Suu  Kyi,  putri founding  father negara  itu  Jenderal  Aung  San, dari  Inggris  makin  memotivasi  gerakan  tersebut  berdemonstrasi  dengan  menjadikan Aun San Suu Kyi sebagai  simbol  kekuatan demokrasi.  Junta militer sempat bersikeras menekan gerakan tersebut dengan melakukan aksi represif yang terkenal dengan tragedi 8888  yang  menewaskan  kurang  lebih  3000  demonstran,  namun  tidak  mengendorkan semangat  rakyat  untuk  terus  memperjuangkan  demokrasi.  Akhirnya  Jenderal  Ne  Win mundur  dari  kekuasaan  dan  menyerahkannya  kepada  juniornya.  Jenderal  Than  Shwe kemudian menjanjikan transisi politik melalui pemilu 1990. Sayangnya harapan rakyat Myanmar  akan  hadirnya  demokrasi  di  negara  itu  hilang  setelah  Jenderal  Than  Shwe menganulir  hasil  pemilu  1990  dan  melalui State  Law  and  Order  Restoration  Council (SLORC) yang dibentuknya melanjutkan pemerintahan militer di negeri itu.
Seperti  halnya  pendahulunya,  Jenderal  Than  Shwe  melanjutkan  watak  otoriter dan menggunakan cara represif dalam membungkam protes terhadap pemerintahannya.
Tidak sampai setahun sejak Than Shwe membatalkan pemilu,  pasukan militer berhasil melemahkan dan membungkam  kekuatan oposisi  baik  di  perkotaan maupun kelompok etnis  minoritas  di  pedesaan.  Junta  bahkan  menangkap  dan  dan  memenjarakan  ribuan orang, yang terdiri  dari   tokoh  oposisi  dan mahasiswa yang menentang  rezim. Bahkan tokoh dan ikon demokrasi Myanmar yang juga pemenang pemilu 1990, Aung San Suu Kyi,  selama  belasan  tahun  kemudian  dikenai  tahanan  rumah.  Praktis  aksi-aksi  represif yang dilakukan junta membuat kekuatan sipil makin tidak berdaya dan secara sistematis mampu  melemahkan  posisi  sipil  dalam  perpolitikan  Myanmar.  Semangat  demokrasi yang sedang tumbuh di negara itu kemudian tumbang dan dimatikan oleh junta militer. Pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  juga  menjadi  hal  yang  biasa  di  Myanmar. lembaga  kemanusian  yang  bermarkas  di  Inggris,  TBBC,  misalnya  pada  Oktober  2007 melaporkan  bahwa  akibat  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  junta  militer  menyebabkan sekitar  503,000  orang  terpaksa  atau  dengan  kehendak  sendiri  harus  mengungsi  dari kampung halaman mereka (TBBC, 2007).
Akhirnya setelah dua puluh tahun membelenggu kebebasan dan partisipasi politik rakyatnya,  Junta  Militer  kembali  menggelar  pemilu  pada  November  2010.  Pemilu  ini direspon  positif  dan  negatif  dari  berbagai  pihak.  Pihak  yang  pesimis  menilai  pemilu tersebut  hanya  sekedar  sandiwara  politik  junta  militer  karena  sesungguhnya  mereka telah  meyakini  bahwa  partai  politik  bentukannya  akan  memenangkan  pemilu  karena pada  saat  yang  sama  mereka  juga  telah  melemahkan  kekuatan  politik  riil  dalam masyarakat.  Selain  itu  pemilu  ini  dianggap  pencitraan  junta  untuk  mendapatkan perhatian dunia internasional dengan harapan sanksi-sanksi akan dihentikan. Sementara pihak  yang  optimis  melihat  peristiwa  tersebut  sebagai  babak  baru  dari  transisi  politik yang pelan-pelan sedang berlangsung. Seperti diperkirakan banyak orang, partai politik bentukan  pemerintah,  Partai  Solidaritas  dan  Pembangunan  (USDP),  memenangi  dan mendominasi dengan 80% suara. Pihak yang pesimis, misalnya Komisi HAM PBB pun buka  suara  dan  menyatakan  bahwa  pemilu  tersebut  bukanlah  pemilu  yang  bebas  dan adil  karena  pembatasan  yang  sangat  ketat  terhadap  partai  oposan  pemerintah  dan mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembicaraan politik dengan tokoh-tokoh oposisi  (Lighton,  2010).  Sedangkan  pihak  yang  optimis  memandang  pemilu  ini membuka jalan bagi demokrasi di negeri itu. Bahkan tokoh oposisi, Aung San Suu Kyi yang sempat menyeru kepada para pendukungnya untuk memboikot hasil pemilu pada
akhirnya  mengubah  pandangannya  dan  menilai  bahwa  bekerjasama  dengan  militer merupakan  langkah  terbaik  dalam  mewujudkan  demokrasi  di  Myanmar.  Apalagi pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dengan melepaskan ribuan tahanan politik dan  melakukan  gencatan  senjata  dengan  kelompok  etnis  minoritas.  Suu  Kyi  juga menilai  bahwa  Presiden  Thein  Sein  adalah  jenderal  militer  yang  jujur  dan  baik  yang akan sungguh-sungguh melaksanakan reformasi .
Tanda-tanda  perubahan  itu  pada  awalnya  memang  terlihat.  Selain  seperti  yang dijelaskan  di  atas,  pemerintah  Myanmar  juga  makin  membuka  kran  kebebasan  politik bagi  rakyatnya,  membuka  diri  dari  pergaulan  internasional  yang  ditunjukkan  dengan Myanmar  untuk  pertama  kalinya  menjadi  tuan  rumah  ASEAN  Games,  menjalankan look  west  policy (Tun,  2013)  dengan  negara  Barat  agar  sanksi-sanksi  yang  dihentikan dan berbalik menjadi bantuan, konsistensi penyelenggaraan pemilu sela dan pemilu lima tahunan  pada  tahun-tahun  berikutnya  hingga  dipilihnya  Aung  San  Suu  Kyi  sebagai counsellor of the state. Walaupun pada saat yang sama  sorotan internasional terhadap negeri  ini  begitu  keras  ketika  cara-cara  kekerasan  dilakukan  militer  dalam  merespon konflik  Rohingya  sehingga  menimbulkan  krisis  kemanusiaan  dan  dugaan  pelanggaran HAM berat yang dilakukan aparat militer. Sikap diam Aun San Syi bisa dibaca sebagai ketidakmampuannya  dalam  mengendalikan  militer  di  bawah  pimpinan  Jenderal  Min Aung Hlaing  dan secara politik menegaskan bahwa kekuatan militer masih  kokoh dan tidak tersentuh reformasi politik.

## Kudeta Militer Februari 2021: Jebakan Politik Otoritarianisme Junta?
Harapan  akan  terjadinya  transisi  politik  yang  mulus  di  negeri  itu  buyar  ketika  secara mengejutkan  pimpinan  militer  Jenderal  Min  Aung  Hlaing  melakukan  kudeta pengambilalihan  kekuasaan  dari  tangan  pemerintah  sipil  pada  1  Februari  2021  lalu. Alasan kudeta militer ini adalah karena berbagai kecurangan pemilu 2020. Jenderal Min Aung  Hlaing  kemudian  segera  meyakinkan  rakyat  Myanmar  bahwa  ia  akan mempersiapkan  pemilu  ulang  yang  lebih  demokratis.  Bila  dicermati  secara  mendalam, kudeta  ini  dapat  diduga  sebagai  reaksi  militer  terhadap  kalahnya  partai  politik bentukannya.  Seperti  diketahui, National  League  for  Democratic (NLD)  merebut  396 dari  476  kursi  parlemen  atau  83%.  Dominasi  partai  Aung  San  Suu  Kyi  ini  tentu memberikan  peluang  terjadinya  perubahan-perubahan  signifikan  dalam  konstitusi
Myanmar  yang  memungkinkan  posisi  militer  makin  lemah  dalam  sistem  politik Myanmar (Yasa, 2022).
Pengambilalihan kekuasaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembatasan kebebasan  politik  masyarakat  melalui  pemberlakuan  keadaan  darurat,  kebijakan  jam malam,  pemutusan  jaringan  internet  dan  pengerahan  aparat  militer  dan  kendaraan tempur  untuk  melawan  aksi  demo  rakyat  menentang  kudeta.  Hal  yang  mengejutkan adalah ketika junta militer  menurunkan light infantry division ke-77 dalam menghalau para  demonstran.  Pasukan  inilah  yang  dianggap  paling  bertanggungjawab  dalam pembantaian  etnis  Rohingya  tahun  2017  lalu  (Yasa,  2022).  Tentu  diturunkannya pasukan  ini  bukan  tanpa  alasan.  Setidaknya  dengan  reputasinya  junta  berharap demonstran akan gentar dengan sinyal bahwa junta militer tidak segan melakukan cara kekerasan untuk membungkam aksi -aksi demo. Hal itu dibuktikan hanya dalam kurun waktu empat bulan sejak  kudeta saja tercatat 842 orang tewas (CNN Indonesia, 2021). Jumlah in terus bertambah seiring intensnya kekerasan yang dilakukan junta militer.
Pola  yang  dilakukan  junta  militer  dalam  kudeta  tersebut  sama  dengan pengambilalihan kekuasaan dari tangan sipil pada tahun 1990 silam. Pada saat itu junta militer pimpinan Jenderal Than Shwe menganulir kemenangan NLD. Keyakinan militer bahwa  partai  bentukan  mereka National  Unity  Party (NUP)  dapat  memenangkan simpati  rakyat  terbantahkan  dengan  kemenangan  mutlak  NLD  yang  meraih  90%  kursi parlemen.  Alasan  kecurangan  pemilu  dijadikan  pembenaran  bagi  junta  militer  untuk membatalkan hasil pemilu,  melanjutkan kekuasaan, dan menghentikan transisi politik. Untuk  memperkuat  kekuasaan  mereka  membentuk State  Peace  and  Development Country (SPDC)  yang  terlihat  lebih soft namun  ternyata  tidak  jauh  berbeda  dengan SLORC yang tetap represif dalam mengontrol kehidupan politik rakyat Myanmar.
Turnell,  dalam  artikelnya  yang  berjudul  “ Myanmar’s  Fifty  Years  Authoritarian Trap ”  menjelaskan  bahwa  keberhasilan  rezim  militer  dalam  mempertahankan  kontrol politiknya  terhadap  rakyatnya  adalah  karena  kemampuannya  dalam  mengeksploitasi cara represif dan isu nasionalisme, persatuan bangsa, dan ancaman disintegrasi sebagai basis  legitimasinya  berada  dalam  pusat  kekuasaan  (Turnell,  2011).  Berangkat  dari pemikiran Turnell diatas ada kekhawatiran  junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing  sedang  berupaya  membawa    kembali  Myanmar  ke  dalam  sistem authoritarian yang  hampir  50  tahun  hidup  di  negeri  itu.  Perlawanan  kelompok  etnis  minoritas  yang
tadinya  mengendur  seiring  konsolidasi  elit  dalam  proses  transisi  politik  kembali menguat  setelah  militer  melakukan  kudeta.  Menurut  laporan,  kudeta  militer  telah menyatukan etnis minoritas bersama-sama dengan kelompok demokrasi untuk melawan junta  militer.  Saw  Kapi,  direktur  lembaga think  tank Myanmar, Salween  Institute  for Public Policy , membenarkan laporan tersebut dan mengatakan bahwa para demonstran dan  etnis  minoritas  saat  ini  bersatu  dalam  menentang  militer,  Kelompok  minoritas  itu setidaknya  ada  21  organisasi  kelompok  paramiliter  etnis  Myanmar  seperti  Serikat Nasional  Karen  (KNU),  Tentara  Negara  Bagian  Wa  Bersatu  yang  berkekuatan  30.000 orang, dan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) (Rebbighausen, 2021). Bisa jadi dalam keadaan normal antar kelompok etnis tersebut saling bermusuhan karena saling bersaing berbeda  pendapat  tentang  masa  depan  Myanmar.  Namun  sekarang  kudeta  telah menyatukan  mereka.  Saat  ini  berlaku  prinsip  “musuh  dari  musuhku  adalah  temanku” karena mereka sama-sama menolak kekuasaan militer.
Seperti  yang  diceritakan  Dr.  Sasa,  juru  bicara  NUG,  junta  militer  mengerahkan helikopter  tempur  dan  senjata  artileri  untuk  menumpas  pemberontakan  anti-junta  di kawasan Timur. Operasi militer di negara bagian Kayah itu memaksa ribuan penduduk mengungsi  dari  kediaman  masing-masing.  Warga  di  kawasan  perbatasan  Thailand  itu mengklaim militer menembakkan senjata artileri dari ibu kota Loikaw ke arah Demoso, yang berjarak sekitar 15 km. Kota itu dikabarkan saat ini diduduki Pasukan Pertahanan Rakyat.  Medan  pertempuran  di  Kayah  adalah  satu  dari  sekian  banyak  front  yang dihadapi  junta  militer.  Sejak  Kudeta  1  Februari  2021,  pasukan  pemerintah  tidak  lagi menghadapi  sekedar  pemberontakan  etnis  minoritas,  melainkan  aliansi  antara pemerintahan  sipil  bayangan  Myanmar  dan  pemberontak.  Ketika  kekerasan  menjadi jalan  keluar  dalam  menyelesaikan  krisis  politik  maka  rakyat  Myanmar  tidak  punya pilihan  selain angkat senjata melawan junta militer (Dw.com, 2022).
Bersatunya  kekuatan  pro  demokrasi  dan  kelompok  etnis  minoritas  melawan kekuasaan junta militer membuat kekacauan dan instabilitas politik di Myanmar belum teratasi.  Di  sinilah  kekhawatiran  itu  muncul.  Sulit  membayangkan  apabila  junta  tidak memiliki  kalkulasi  politik  bahwa  akibat  tindakannya  melakukan  kudeta  akan mendorong perlawanan rakyat dan memicu kekacauan dimana-mana. Atau ini memang skenario  politik  yang  diinginkan  pemerintah  untuk  memperpanjang  kekuasaannya  dan menghidupkan  kembali  otoritarianisme.  Pandangan  ini  beralasan  mengingat  pada  1
Agustus  2022  lalu  pemimpin  junta  militer  Jenderal  Min  Aung  Hlaing  mengumumkan untuk  memperpanjang  masa  darurat  enam  bulan  lagi  dan  menegaskan  bahwa  pemilu akan  dilaksanakan  apabila  kondisi  negara  dalam  keadaan  stabil  dan  damai.  Jenderal Min  Aung  kemudian  menyampaikan  bahwa  Dewan  Pertahanan  dan  Keamanan  Militer telah  menyetujui  secara  bulat  usulannya  tersebut  (Hutapea,  2022).    Pengumuman tersebut  jelas  membawa  ketidakpastian  politik  kapan  pemilu  yang  dijanjikan  akan berlangsung.  Ketidakstabilan  politik  menjadi  alasan  junta  militer  memperpanjang kekuasaannya.  Sementara  pergolakan  etnis  minoritas  di  Myanmar  secara  historis  telah ada  sejak  negara  itu  merdeka  hingga  kini  dan  menjadi  persoalan  besar  bagi  negara tersebut.  Saat  kondisi  normal  saja  dan  pemerintahan  berada  ditangan  sipil  Myanmar tidak  mampu  menyelesaikan  konflik  horizontal  di  Rakhine  pada  2017  lalu  yang menyesakkan hati nurani karena maraknya kekerasan terhadap etnis Rohingya sehingga peristiwa  tersebut  menjadi  sorotan  dunia  internasional  karena  telah  terjadi  krisis kemanusian  bahkan  disinyalir  telah  terjadi  genosida  terhadap  etnis  Rohingya  tersebut. Demikianlah  meningkatkan  kekerasan  dan  pemberontakan  sebagai  akibat  penolakan kudeta  militer  dan  perlawanan  terhadap  metode  represif  yang  digunakan  junta  justru menjadi  pintu  masuk  bagi  junta  untuk  mempertahankan  kekuasaan  dan  membatasi partisipasi  masyarakat  seperti  yang  dilakukan  selama  puluhan  tahun  oleh  junta  militer pendahulunya.

## Masa Depan Demokrasi
Ketidakpastian  transisi  politik  seperti  yang  dijelaskan  di  atas  menempatkan  bangsa Myanmar  dalam  bayang-bayang  kebangkitan  kembali  otoritarianisme.  Metode kekerasan  yang  digunakan  junta  militer  bukan  saja  berdampak  pada  pelemahan kekuatan  pro  demokrasi,  namun  juga  memperkuat  reputasi  pelanggaran  HAM  junta militer terhadap rakyatnya. Intimidasi politik yang sangat serius dilakukan junta militer dengan mengeksekusi mati empat tahanan politik pada juli 2022. Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) melaporkan bahwa pada Senin 25 Juli 2022 pemerintah mengumumkan  telah  mengeksekusi  hukuman  mati  empat  tahanan  politik.  Keempat tahanan politik itu adalah Kyau Min Yu, Phyo Zayar Thaw, Hla Myo Aung, dan Aung Thura  Zaw  (AAPP,  2022).  Satu  dari  keempat  tahan  politik  yang  dieksekusi  mati  itu adalah  mantan  anggota  parlemen  dari  Partai  NLD,  yaitu  Phyo  Zayar  Thaw,  dituduh
melanggar  UU  Terorisme.  Kyau  Min  Yu  atau  yang  akrab  dipanggil  Jimmy  adalah aktivis  politik.  Sedangkan  dua  lainnya  dieksekusi  atas  tuduhan  membunuh  perempuan yang  mereka  duga  sebagai  informan  junta  militer.  Masih  menurut  laporan  AAPP keempat tahanan politik itu dieksekusi tanpa melalui proses yang adil dan diduga telah mengalami siksaan selama masa penahanan.
Eksekusi  hukuman  mati  terhadap  tahanan  politik  itu  tidak  akan  berhenti  di  sini. Karena  puluhan  tahanan  politik  lain  lainnya  terancam  menghadapi  hukuman  mati. Menurut  informasi  Yuyun  Wahyuningrum,  wakil  Indonesia  pada  Komisi  HAM antarpemerintah  ASEAN  (AICHR),  ada  41  lagi  tahanan  politik  yang  siap  dieksekusi dalam  beberapa  waktu  mendatang.  Selain  itu  tambahan  informasi  dari  AAPP  bahwa kemungkinan  ada  74  orang  yang  terdiri  dari  mahasiswa,  profesional,  beberapa diantaranya  adalah  perempuan  akan  menghadapi  pembunuhan  di  luar  proses  sidang (Pramudyani, 2022). Bisa dipastikan bahwa akibat tindakannya itu Myanmar mendapat kritik  tajam  dan  kecaman  dari  dunia  internasional.  PBB,  Uni  Eropa,  Amerika  Serikat, Inggris,  negara-negara  ASEAN  termasuk    Indonesia  mengutuk  hukuman  mati  tersebut (Aziza, 2022). Sayangnya kecaman dunia internasional itu diabaikan oleh junta militer dan melihat bahwa kritik internasional sebagai intervensi urusan domestik Myanmar.
Belum  hilang  kekhawatiran  dunia  internasional  akan  eksekusi  mati  terhadap tahanan politik yang kemungkinan akan terus berlanjut, junta militer melanjutkan teror politiknya  dengan  menurunkan  jet  tempurnya  untuk  menyerang  negara  bagian  Kachin yang didiami oleh etnis minoritas  Yang mengejutkan serangan itu dilakukan di tengah konser  musik  yang  sedang  berlangsung  dalam  rangka  peringatan  62  tahun  berdirinya Kachin Independence Organisation (KIA). Kelompok etnis minoritas ini memang sejak awal  Myanmar  merdeka  gencar  melakukan  gerakan  separatis  di  wilayah  utara  negara itu.  Tidak  kurang  dari  80  orang  dilaporkan  tewas  dalam  serangan  jet  tempur  tersebut (Mutiasari, 2022).
Rangkaian  peristiwa  tersebut  menunjukkan  keseriusan  junta  militer  meneror  dan mengintimidasi  siapa  dan  kelompok  mana  saja  yang  melawan  rejim,  Mereka  tidak peduli  dengan  pelanggaran  HAM  seolah  hal  yang  biasa.  Kecaman,  kutukan,  bahkan sanksi  internasional  tidak  mereka  hiraukan  seakan  mereka  ingin  menunjukkan  bahwa berpuluh-puluh  tahun  lamanya  mereka  mampu  melewati  berbagai  sanksi  dan  tekanan
internasional.  Fakta-fakta  tersebut  menuntun  kita  pada  pertanyaan  bagaimana  prospek demokrasi di negara yang berjuluk  seribu pagoda tersebut?
Dengan menggunakan perangkat analisis yang digunakan Sundhaussen pada awal artikel ini dapat dijelaskan bahwa dari aspek internal junta militer saat ini berada pada ruang  yang  memungkinkan  dirinya  untuk  melanjutkan  kekuasaan.  Internal  militer sangat  solid.  Sejak  militer  berkuasa  baik  itu  pada  era  Jenderal  Ne  Win,  Jenderal  Saw Maung,  maupun  Jenderal  Than  Shwe  militer  solid  dan  tidak  pernah  terdengar  adanya perpecahan dalam tubuh militer. Demikian juga saat ini, pimpinan junta, Jenderal senior Min  Aung  Hlaing  sangat  kuat  ketokohannya.  Hal  itu  dibuktikan  dengan  tidak  ada penolakan  akan  usulan  perpanjangan  keadaan  darurat    berikut  perpanjangan kedudukannya sebagai pemimpin. Bahkan persetujuan itu diraihnya dengan suara bulat. Hal  ini  bisa  terjadi  karena  relasi patron  client yang  terbentuk  sejak  lama  dan menjadikan  figur  jenderal  senior  sebagai  sosok  yang  dominan  Steinberg  kemudian menjelaskan hubungan tersebut sebagai berikut:
“Instead, what has been constructed in Myanmar is a vast apparatus of patron- client  relationships  based  on  personalized  rule  in  which  senior  military  leaders dominate. This system has permeated society and subsumed the country's formal laws  and  institutions.  This  apparatus  is  not  a  development  state  found  in  other parts  of  Asia—authoritarian,  yet  concerned with the production of public goods, improving  productivity,  lifting  human  capital  and  stimulating  investment,  in addition to maintaining power—but is instead a patrimonial state concerned more with the distribution of private benefits within the power hier’ (Turnell, 2011)
Jadi  sebagaimana  lazimnya  dalam  hubungan patron  client ,  sang patron akan melindungi  dan  memenuhi  kebutuhan clientnya .  Sebagai  imbalannya  sang client memberikan  loyalitas  dan  dukungannya  kepada  sang  patron.  Kontrol  politik  selama berpuluh-puluh tahun menyebabkan junta militer mendominasi segala aspek kehidupan di  Myanmar.  Mereka  menguasai  segala  sumber  daya  yang  di  negara  itu  dan  hal  ini dieksploitasi  dengan  baik  untuk  menopang  kekuasaannya  dan  tentu  saja  memberikan benefit  bagi  anggotanya.    Steinberg  bahkan  menyebut  kelompok  militer  ini  seperti negara dalam negara:
“the military came to be a "state within a state," an insular community of up to 400,000  men  in  uniform—the  second  largest  in  Southeast  Asia—and  2  million dependents, or about 4 percent of Myanmar's population. This inner state has the best  schools,  hospitals  and  institutions  of  higher  learning  and  provides  a patrimonial  structure  of  personal  authority  in  which  loyalty  bestows  status.  In addition, a large proportion of military and business enterprises is controlled by
two  giant  corporations,  the  unions  of  Myanmar  Economic  Holding  Limited  and the Myanmar Economic Cooperations” (Turnell, 2011) .
Kedua,  dari  aspek  eksternal,  dalam  hal  ini  kekuatan  oposisi  tidak  dalam  posisi yang kuat untuk mendesak militer segera melaksanakan transisi politik. Metode represif yang  dijalankan  junta  militer  secara  konsisten  sejak  kudeta  hingga  saat  ini  makin melemahkan  kekuatan  pro  demokrasi.  Hingga  25  November  2022,  menurut  laporan AAPP, 16. 482 orang ditahan dan 2288 orang terbunuh akibat kekerasan militer (AAPP, 2022). Belum lagi eksekusi hukuman mati terhadap tahanan politik yang belum pernah terjadi pada rezim militer terdahulu. Mantan penasehat negara dan juga merupakan ikon demokrasi  negara  itu  Aung  San  Suu  Kyi  ditangkap  dan  dijatuhi  hukuman  enam  tahun penjara  oleh  pengadilan  yang  dikuasai  junta  militer.  Dengan  demikian  Suu  Kyi  total dijatuhi  25  tahun  penjara  dengan  tuduhan  korupsi,  memiliki walkie  talkie ilegal,  dan dakwaan  lainnya  (Chrisastuti,  2022).  Hukuman  ini  tentu  bertujuan  untuk  mematikan karir  politik  Suu  Kyi  mengingat  usianya  yang  sudah  memasuki  77  tahun  dan meruntuhkan moral pendukungnya.
Peluang  untuk  melanjutkan  transisi  politik  kemudian  berada  pada  lingkungan eksternal.  Artinya  masyarakat  internasional,  baik  itu  Organisasi  Internasional  maupun negara harus terus mendesak dan memberikan tekanan baik itu melalui sanksi maupun mediasi  dengan  junta  agar  membuka  diri  dan  berkomunikasi  dengan  dunia internasional. Tentu hal ini bukan perkara mudah mengingat junta militer memiliki daya tahan  yang  kuat  terhadap  tekanan  eksternal,  apalagi  secara  ekonomi  mereka  tidak memiliki ketergantungan terhadap Barat. Butuh konsistensi dan kerjasama dari seluruh komunitas internasional untuk menekan junta.

## Simpulan
Kudeta  Militer  yang  dilakukan  Jenderal  Min  Aung  Hlaing  1  Februari  2021  lalu mengagetkan  dunia  internasional  karena  militer  secara  sepihak  tidak  mengakui  hasil pemilu  yang  dimenangkan  NLD  lalu  kemudian  mengambil  alih  kekuasaan pemerintahan dari sipil. Kudeta tersebut bukan hanya langkah mundur dalam reformasi politik  yang  digulirkan  di  negara  itu  sejak  2010  lalu,  namun  ada  kekhawatiran kembalinya otoritarianisme di negeri itu. Hal ini cukup beralasan mengingat pola kudeta mirip  seperti  yang  dilakukan  junta  pada  kudeta  1990.  Ketika  itu  junta  militer  juga
menganulir  hasil  pemilu  yang  dimenangkan  NLD  pimpinan  Aung  San  Suu  Kyi  dan kemudian melanjutkan kembali kekuasaan politiknya. Kudeta 1 Februari 2021 lalu juga disertai upaya sistematis melemahkan kekuatan demokrasi dan civil society yang sedang tumbuh di negeri itu.
Selain menggunakan metode represif untuk melawan rakyat yang menolak kudeta, junta juga melakukan serangkaian penangkapan dan penahanan terhadap ribuan aktivis politik.  Aung  San  Suu  Kyi  yang  menjadi  ikon  demokrasi  di  negara  itu  bahkan  telah dipenjarakan  dengan  berbagai  macam  tuduhan.  Sudah  barang  tentu  kudeta  ini menyebabkan  krisis  kemanusian  mengingat  banyaknya  korban  kekerasan  yang ditimbulkan oleh junta militer. Setidaknya seperti yang telah disebutkan di atas kurang lebih  2288  orang  tewas  akibat  kekerasan  aparat  sejak  kudeta  2021  hingga  November 2022.
Persoalan  terbesar  dalam  proses  reformasi  politik  di  Myanmar  itu  adalah  militer itu  sendiri.  Artinya  reformasi  politik  yang  bergulir  sejak  tahun  2010  itu  tidak  disertai dengan  reformasi  dalam  tubuh  militer.  Militer  sesungguhnya  tidak  ingin  melepaskan diri  dari  politik  sebagaimana  lazimnya  di  negara  demokratis.  Hal  tersebut  bisa dibuktikan dengan ada kursi 25% dalam parlemen dari unsur militer dan keikutsertaan partai politik bentukan militer dalam pemilu. Apalagi militer di negeri seribu pagoda ini dikenal  solid  dan  kuat  sera  didukung  pengendaliannya  terhadap  berbagai  sumber  daya di  Myanmar.  Hampir  tidak  terdengar  ada  perwira  tinggi  yang  berseberangan pandangannya  dengan  pemimpin  junta.  Itulah  sebabnya  ketika  pemimpin  kudeta Jenderal  Min  Aung  Hlain  meminta  perpanjangan  darurat  militer  dan  otomatis memperpanjang  kekuasaannya  maka  dengan  mudah  suara  aklamasi  persetujuan  ia dapatkan dari dewan militer.
Apabila pesimisme terhadap kelanjutan demokrasi hadir dari ruang internal negara itu, maka peluang itu diharapkan muncul dari eksternal. Konsistensi dunia internasional untuk  terus  menekan  junta  militer  tidak  boleh  kendor.  Termasuk  Indonesia.  Sebagai negara  yang  berpengaruh  di  kawasan  dan  menduduki  posisi  ketua  ASEAN  2023 Indonesia  harus  memainkan  perannya  dan  berkontribusi  terhadap  penyelesaian  krisis politik di Myanmar. Langkah pertama yang perlu dilakukan Indonesia adalah meminta junta  untuk  menghentikan  segala  bentuk  kekerasan  kepada  sipil.  Barulah  setelah  itu Indonesia  membuka  kembali  ruang  dialog  kepada  junta  untuk  memastikan  transisi
politik di negara itu terus berlanjut. Indonesia harus meneruskan  keterlibatannya dalam proses demokrasi di Myanmar yang sebenarnya telah  dimulai sejak era SBY  kemudian diteruskan  pemerintahan  Jokowi.  Jabatan  ketua  ASEAN  2023  yang  diamanahkan kepada Indonesia menjadi tantangan bagi Indonesia untuk  membawa kemajuan dalam penyelesaian krisis politik di Myanmar

## Daftar Pustaka
AAPP.  (2022). Assistance  Association  for  Political  Prisoners . https://aappb.org/ , diakses 26 November 2022
Arikunto, S. (1989). Prosedur Penelitian . Rineka Cipta. Aziza,  C.  (2022). Lima  Negara  Asean  KutukEksekusi  Mati  Aktivis  Myanmar . https://elshinta.com/news/275308/2022/08/01/lima-negara-asean-kutuk-eksekusi- mati-aktivis-myanmar , diakses 27 November 2022. Bakri,  U.  S.  (2002). Pedoman  Penulisan  Skripsi :  Bidang  Studi  Hubungan Internasional . Jayabaya University Press. Baylis et.al, J. (2008). Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations (Fourth Edi). Oxford University Press. Bonasir,  R.  (2021). Kudeta  Myanmar :  Mengapa  Indonesia  diharapkan  Membantu “Sahabat Lama”? https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56222076 , diakses padda November 2022
Chrisastuti, N. (2022). Suu Kyi Divonis 6 Tahun Bui di Kasus Suap, Total Hukuman 26 Tahun . https://news.detik.com/internasional/d-6343290/suu-kyi-divonis-6-tahun- bui-di-kasus-suap-total-hukuman-26-tahun, diakses 28 November 2022%0A%0A
Dw.com.  (2022). No  Title . https://www.dw.com/id/perang-saudara-mengintai-di- myanmar/a-57735015 , diakses 26 november 2022. Hardiantoro,  A.  (2022). Indonesia  Resmi  Jadi  ketua  Asean  2023  ,  Apa  Tugasnya . https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/13/203100665/indonesia-resmi-jadi- ketua-asean-2023-apa-tugasnya-?page=all. dipetik November 2022
Hutapea,  R.  U.  (2022). No  Title . https://news.detik.com/internasional/d-6209765/junta- myanmar-perpanjang-keadaan-darurat-6-bulan-lagi , diakses 27 November 2022.
Huntington,  Samuel  P,  (2001), Gelombang  Demokratisasi  Ketiga, Pustaka  Utama Grafiti.
Lighton, C. (2010). PBB Kecam Pemilu Burma . https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/11/101119_burmaelection. Diakses  24 November 2022.
Mutiasari,  K.  A.  (2022). Serangan  Jet  Tempur  Myanmar :  Kronologi  Hingga  Jumlah Korban . https://news.detik.com/internasional/d-6370176/serangan-jet-tempur-di- myanmar-kronologi-hingga-jumlah-korban , diakses 28 November 2022. Neher, C. D. (1995). Democracy and Development in Southeast Asia . Westview Press. Nugroho, Kris.(2001), "Konsolidasi Demokrasi", Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik , 2(23-24)
O'Donnell , Guilerrmo, dan Schimetter, Philippe C.(1993) Transisi Menuju Demokrasi, LP3S.
Pramudyani, Y. D. (2022). Puluhan Tahanan Politik Terancam Dieksekusi oleh Militer Myanmar . https://babel.antaranews.com/berita/290657/puluhan-tahanan-politik-
terancam-dieksekusi-oleh-militer-myanmar , diakses 27 Novermber 2022.
Rebbighausen, R. (2021). Kudeta Militer Menyatukan Etnis Minoritas . https://www.dw.com/id/kudeta-militer-menyatukan-etnis-minoritas-dan-gerakan- pro-demokrasi-di-myanmar/a-56710401 , diakses 26 November 2022. Renshaw, Catherine, (2019), "Myanmar's Transition without Justice", Civil Society and Transitional in Asia and the Pasific , Anu Press. Riza,  A.  (2021). No  Title . https://www.tribunnews.com/internasional/2021/08/02/6- bulan-kudeta-myanmar-junta-janjikan-pemilu-sebut-akan-akhiri-darurat-militer- pada-agustus-2023 , diakses 20 November 2022. Roza,  R.  (2021). Kudeta  Militer  di  Myanmar :  Ujian  Bagi  ASEAN .  Puslit  Badan Keahlian DPR RI.
Sundhaussen, U. (1995). Indonesia’s New Order: A Model for Myanmar? Asian Survey, XXXV (8, August 1995). TBBC.  (2007). 2007  Survey:  Internal  Displacement  in  Eastern  Burma . http://www.tbbc.org
Tun, A. (2013). No Title . https://thediplomat.com/2013/06/myanmars-look-west-policy- is-china-being-sidelined/ , diakses 25 November 2022.
Turnell,  S.  (2011).  “Myanmar’s  Fifty  Years  Authoritarian  Trap.” Journal  of International Affairs , 65 (1). Wahono.  (2005). Kebertahanan  Pemerintah  Junta  Militer  Myanmar  Menghadapi Oposisi  Tekanan  Asing,  Dan  Gerakan-Gerakan  Perlawanan .  Universitas  Kristen Satya Wacana.
Yasa,  K.  P.  (2022).  “Analisis  Kudeta  Militer  Myanmar  terhadap  Pemerntahan  Sipil ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Internasional.” Jurnal Sui Generis , 2 (2).