## ANTINOMI ASAS CONTRARIUS ACTUS DENGAN ASAS

## DUE PROCESS  OF LAW  DA LAM PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT TANPA MELALUI

## PROSES PENGADILAN
Supardi 1 , Andi Safriani 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Supardi06maddawali@gmail.com

## Abstrak
Visibelnya asas  contrarius  actus dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang, memberikan resultan terhadap  eksistensi  Organisasi  Masyarakat  di  Indonesia.  Konsekuensi  logisnya  adalah  hilangnya asas  due process  of  law sehingga  dalam  pembubaran  Ormas  tidak  melalui  mekanisme  pengadilan  lagi.  Hadirnya asas contrarius  actus dan  hilangnya asas  due  process  of  law bukanlah  masalah  semantik  atau  gramatik  semata, melainkan  juga  menyangkut  masalah  yang  subtantif  dan  paradigmatik.  Terlihat  jelas  pertentangan  dari  kedua asas  hukum  tersebut.  Sehingga  pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  menyoal  antinomi  asas asas contrarisu actus dengan asas due process of law dalam pembubaran organisasi masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka ( library research ) yang berdasarkan pada penelitian normatif ( normative legal  research ).  Pun  secara  metodik  penelitian  ini  berjenis  evaluatif  formatif.  Dengan  metode  pendekatan conceptual  approach dan  pendekatan comparative  approach .  Penulis  dalam  menggunakan  pendekatan perbandingan,  menekankan  pada  skenario  riset  dan  studi comparative  law agar  dalam  penelitian  ini menghasilkan penyatuan sistematik dan harmonisasi hukum, dengan mengelaborasi sumber primer yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dan sumber sekunder yang berasal dari literatur yang relevan dengan  masalah  yang  diteliti.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:    Antinomi asas  contrarius  actus dengan asas  due  process  of  law terletak  pada  penerapan  asas  tersebut. Due  process  of  law menekankan  pada proses  hukum  yang  adil  serta  melindungi  hak-hak  fundamental  warga  negara  dengan  mengharmonisasikan antara  hukum  subtantif  dan  hukum  prosedural.  Sedangkan asas  contrarisu  actus atau consensus  contrariu s menghendaki adanya tindakan sepihak oleh Pemerintah berdasarkan atas kewenangannya untuk menghilangkan status dalam aktivitas tertentu. Implikasi dari penelitian ini adalah  Menghilangkan asas contrarius actus dalam Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas dengan menggantikannya dengan asas due process of law dan  memberikan  kewenangan  pembubaran  Organisasi  masyarkat  kepada  Mahkamah  Konstitusi  sebagai court of law atau pada lingkup Mahkamah Agung dalam hal ini peradilan umum sebagai court of justice . Kata kuci: Contrarius Actus, Due Process of Law, Pembubaran Ormas.

## Abstract
The  visibility  of  the  contrarius  actus  principle  in  Enactment  (Undang-Undang)  Number  16  of  2017 concerning  Stipulation  of  Government  Regulations  in  Lieu  of  Enactment  Number  2  of  2017  concerning Amendments to Enactment Number 17 of 2013 concerning Community Organizations into Enactment, provides a resultant to the existence of Community Organizations in Indonesia. The logical consequence is the loss of the principle  of  due  process  of  law  so  that  mass  organizations  do  not  go  through  court  mechanisms  anymore. Presence  of  the  principle  of  contrarius  actus  and  disappearance  the  principle  of  due  process  of  law  is  not  a mere  semantic  or  grammatical  problem,  but  also  concerns  substantive  and  paradigmatic  issues.  The contradiction between the two principles of law is clear. So that the main problem in this research is to question the  antinomy  principle  of  contrarisu  actus  with  the  principle  of  due  process  of  law  in  the  dissolution  of community organizations. In this study using a type of library research based on normative legal research. Even methodically,  this  research  is  evaluative  formative  type.  With  the  conceptual  approach  and  the  comparative approach.  The  author,  in  using  a  comparative  approach,  emphasizes  research  scenarios  andstudies comparative  law  so  that  in  this  research  it  produces  a  systematic  unification  and  legal  harmonization,  by elaborating primary sources from related laws and regulations and secondary sources from literature relevant to the problem researched. The results of this study indicate that: The antinomy of the contrarius actus with the principle  due  process  of  law  principle  lies  in  the  application  of  these  principles.  The  due  process  of  law emphasizes fair legal processes and protects the fundamental rights of citizens by harmonizing substantive law and  procedural  law.  Meanwhile,  the  principle  of contrarisu  actus  or  consensus  contrarius  requires  unilateral
action  by  the  Government  based  on  its  authority to  remove status in  certain activities. The implication of  this research is to eliminate the principle of contrarius actus in Enactment Number 16 of 2017 concerning Ormas by replacing  it  with  the  principle  of  due  process  of  law  and  granting  the  authority  to  dissolve  community organizations to the Constitutional Court as court of law or within the scope of the Supreme Court in this case general court as a court of justice.
Key words: Contrarius Actus, Due Process of Law, Disbandment of Ormas.

## PENDAHULUAN
Justice Delayed justice denied , membiarkan suatu ketidakadilan adalah bentuk lain dari ketidakadilan,  karena  sejatinya Fiat  Justitia  et  pareat  Mundus, keadilan  harus  ditegakkan sekali  pun  dunia  dan  seisinya  harus  punah  dan  binasa. 1 Postulat  tersebutlah  yang  dapat mengilustrasikan  keadaan  hukum  di  Indonesia  saat  ini,  mengingat  Pembubaran  Organisasi Masyarakat  Yang  Tanpa  Malalui  Mekanisme  Peradilan  lagi.  Konfigurasi  hukum  yakni subtansi,  sutruktur  dan  kultur  hukum  mengalami  kemerosotan  akibat  tidak  dapat dibedakannya antara hak dan izin.
Friksi-friksi  pun  terjadi  ketika  hukum  anormatif  berlaku  di  tengah-tengah  gencarnya Organisasi  Masyarakat  dijadikan  pilar  kelima  demokrasi  yang  mewujudkan  masyarakat madani  ( civil  society ).  Keinginan  untuk  menjadikan  moral  sebagai  esensi  roh  dari  suatu hukum  yang  mengafirmasi  kepentingan-kepentingan  masyarakat  yang  sesuai  dengan konstruk  Negara  Hukum  ( rechtsstaat) untuk  membentuk  sifat  kongruen telah  runtuh  akibat tindakan  Anomali  Pemerintah  tersebut.  Seyogianya  setiap  perbuatan  atau  tindakan administrasi haruslah didasarkan atas rules and procedures . 2
Dalam hal kebebasan berkumpul tersebut telah diejawantahkan dalam UUD NRI Tahun 1945  Pasal  28E  ayat  (3)  yang  berbunyi  “ setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat berkumpul,  mengeluarkan  pendapat ”. 3 Atas  dasar  itulah  Indonesia  sebagai  Negara  hukum ( rechsstaat) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia memberikan kebebasan yang seluas- luasnya  terhadap  masyarakat.  Sebagai  imbas  dari  kebebasan  itu  mulailah  bermunculan Oganisasi  Masyarakat  atau  yang  biasa  disebut  ORMAS.  Olehnya  itu  seiring  dengan keberimbasan  dari  kebebasan  itu  terhadap  masyarakat  maka  sudah  merupakan  konsekuensi yang  logis  apabila  Organisasi  Masyarakat  (ORMAS)  dijadikan  sebagai  sarana  untuk berekspresi dan berinteraksi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah agar tercapainya Check and balances .
1 Herman Bakir, Filsafat Hukum: Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 130.
2 Jimly Asshiddiqie, Kostitusi & Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 128
3 Republik  Indonesia, Nawacita  Undang-Undang  Dasar  1945  Republik  Indonesia  Hasil  Amandemen (Penabur Ilmu), h. 23.
Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada  hari  Jum’at  22  November  2019  yang  mencatat  jumlah  Ormas  yang  ada  di  Indonesia telah  mencapai  431.465  Ormas.  Namun  hanya  27.015  Ormas  yang  tercatat  di  Kemendagri secara  keseluruhan,  jumlah  tersebut  terdiri  atas  1.891  Ormas  yang  terdaftar  di  pusat,  8.170 Ormas yang terdaftar di Provinsi dan 16.954 Ormas yang terdaftar di kabupaten/kota. Adapun jumlah  Ormas  yang  terdaftar  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM  (Kemenkumham)  secara keseluruhan sebanyak 404.379 Ormas, jumlah tersebut terdiri atas yayasan sebanyak 226.994 Ormas dan yang bersifat perkumpulan sebanyak 167.385 ormas. Sedangkan yang tercatat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebanyak 71 ormas. 4 Jumlah Ormas yang begitu banyak merupakan konsekuensi yang logis dari suatu Negara demokrasi.
Negara  sebagai  salah  satu  institusi  komunal  terbesar,  memainkan  peran  sentral  dalam diskursus  hukum  saat  ini  yang  menentukan  apa  yang  dapat  dilakukan  dan  apa  yang  tidak dapat  dilakukan.  Dalam  UU  terbaru  yaitu  UU  No.  16  Tahun  2017  Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Masyarakat  Menjadi  UU,  telah  memberikan  kewenangan secara  sepenuhnya  kepada  pemerintah  untuk  membubarkan  ormas  yang  dinyatakan melanggar tanpa adanya proses peradilan terlebih dahulu.
Padahal  dalam  UU  sebelumnya  yaitu  UU  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi Masyarakat bahwa dalam hal pembubaran, harus adanya putusan pengadilan terlebih dahulu yang  tercantum  pada  Pasal  68  ayat  2  dan  69  ayat  1  dengan  mekanisme  yang  termuat  pada Pasal  70  sampai  dengan  Pasal  72.  Bahkan  UU  No.  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi Masyarakat  memberikan  hak  kepada  Ormas  untuk  melakukan  upaya  hukum  kasasi  yang tercantum pada Pasal 73 dengan memberikan mekanisme pada Pasal 74 sampai dengan Pasal 78. 5 Namun  UU  terbaru  kemudian  menghapus  ketentuan  Pasal  68  sampai  dengan  Pasal  78 dan  menambahkan  ketentuan  Pasal  80A  yang  berbunyi  “Pencabutan  status  badan  hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU ini”. 6
4 Hadi  Prabowo,  Sekretaris  Jenderal  Kemendagri, Kemendagri  Catat  Jumlah  Ormas  Meningkat,  Capai 431.465  Organisasi ,  https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/  kemendagri-catat-jumlah-ormas- meningkat-capai-431465-organisasi ( 18 Februari 2020).
5 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Masyarakat, Bab XVII, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70-72, Pasal 73, Pasal 74-78.
6 Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No.  17 Tahun 2013 Tentang Organisasi  Masyarakat  Menjadi UU , Bab XVII, Pasal 80A.
Dalam  PP  No  18  Tahun  1986  Tentang  Pelakasnaan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat pada pasal 22 poin (4) 7 bahwa pembubaran dilakukan oleh  pemerintah  dengan  meminta  pertimbangan  Mahkamah  Agung  yang  merupakan  era pemerintah  Soeharto  yang  terkenal  otoriter  yang  mana  demokrasi  belum  dikenal  pada  saat itu. Jika UU baru kembali pada aturan PP tersebut maka pemerintah saat ini telah mengalami kemunduran hukum.
Yang  menarik  pada  staatsblad  1870  Nomor  64  tentang  perkumpulan-perkumpulan berbadan  hukum  ( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  atau  LNRI  saat  periode  kolonial disebut Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie atau periode transisi disebut Het Staatsblad van  Indonesie  dengan  penyebutan  singkat  Staatsblad )  Pasal  6  bahwa  gugurnya  sifat  hukum perkumpulan hukum itu dilakukan di bawah pengawasan hakim dan Pasal 7 bis menjelaskan bahwa  mengenai  hilangnya  sifat  sebagai  badan  hukum  dilakukan  oleh  hakim  bukan  oleh pemerintah yang berkuasa. 8
Sekilas tidak ada yang salah dari pembubaran Ormas tersebut, karena telah dilegalkan dalam  bentuk  hukum  formil  yaitu  melalui  UU  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang  Ormas. Namun  apabila  kita  bedah  lebih  dalam  mengenai  dalil  pemerintah  mengeluarkan  PERPPU yang  telah  ditetapkan  dalam  bentuk  UU  dan  mengingat  proses  pembubarannya,  maka  hal tersebut  telah  mencederai  kita  sebagai  Negara  Hukum  atau Rechtsstaat yang  telah diejawantahkan ke dalam konstitusi kita yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. 9 Menurut Stahl, unsur-unsur Negara hukum ( rechtsstaat) yakni: 1) Perlindugan hak-hak asasi manusia; 2) Pemisahan atau Pembagian  kekuasaan  untuk  menjamin  hak-hak  asasi  manusia; 3)  Pemerintah  berdasarkan peraturan  perundang-undangan;  4)  Peradilan  administrasi/peradilan  tata  usaha  negara  dalam perselisihan. 10
Pada  domain  Anglosakson  ( common  law )  muncul  pula  konsep  hukum  yang  disebut dengan  istilah The  Rule  of  Law yang  merupakan  hasil  pemikiran  A.  V.  Dicey  yang menguraikan tiga elemen penting, yaitu: 1) Supremacy of the law ; 2) Equality before the law ; dan 3) Due  process  of  law . 11 Melihat  ciri  Negara  hukum  dari  kedua  sistem  hukum  tersebut
7 Republik  Indonesia ,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1986  Tentang  Pelakasnaan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat , Bab VII, Pasal 22 Poin 4.
8 Republik Indonesia, Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum , Pasal 6, Pasal 7 bis.
9 Republik Indonesia, Nawacita Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia  Hasil Amandemen , h. 7.
10 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 3.
11 Jimly Asshiddiqie, Kostitusi & Konstitusionalisme Indonesia , h. 125-126.
maka  dapat  kita  identifikasi  bahwa  ada  beberapa  hal  yang  bertentangan  antara  proses pembubaran  organisasi  masyarakat  dengan  ciri  dari  Negara  hukum  tersebut.  Menilik  bahwa dalam  konsiderans  UU  No  16  Tahun  2017  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  UU  NO  2  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No  17  Tahun  2013  Tentang Organisasi  Masyarakat  Menjadi  UU  yang  terdapat  pada  poin  (e),  yang  menjadikan asas contraius  actus sebagai  pokok  pikiran  ataupun  alasan  pemububaran  organisasi  masyarakat yang tidak lagi melalui mekanisme peradilan. 12
Asas contrarius  actus merupakan  asas  yang  memberi  wewenang  kepada  pemerintah untuk  menarik  kembali  keputusan  atau  peraturan  yang  dibuatnya,  dengan  ketentuan  bahwa penarikan keputusan atau peraturan tersebut dilakukan oleh lembaga yang membuatnya atau yang mengeluarkan keputusan atau peraturan tersebut. 13 Sederhananya proses pencabutan izin tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu mengapa izin tersebut dicabut. Apabila kita melihat ujung  spectrum  dari  asas contrarius  actus maka  sangatlah  jelas  terlihat  terjadinya  antinomi antara  asas contrarius  actus dengan  asas due  process  of law. Due  process menitik  beratkan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu, due process of law apabila diartikan maka akan  terlalu  bersifat  umum  dan  sulit  untuk  dipahami,  bahkan  sangat  sulit  menemukan padanan  bahasa  Indonesia  yang  tepat.  Untuk  menghindari  distorsi  definisi,  lebih  baik  tidak diterjemahkan,  tetapi  lebih  penting  memahami  maksud  dan  isinya.  Konsep due  process merupakan unsur rule of law , sehingga dapat diterapkan pada setiap negara hukum termasuk Indonesia,  Mardjono  Reksodiputro  mencoba  memaknai due  process  of  law sebagai  proses hukum yang adil. 14
Menarik untuk dibedah lebih dalam mengenai pertentangan antara asas contrarius actus dengan asas due process of law dalam pembubaran Ormas di tengah ambiguitas Hukum dan Tabu-itas  HAM.  Dilatarbelakangi  oleh  perspektif  awal  di  atas,  maka  sangatlah  urgen  dan sangat  memantik  bagi  penulis  untuk  mengkaji  masalah  tersebut  dan  menuangkannya  ke
12 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang    Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Masyarakat  Menjadi  Undang-Undang ,  Konsiderans  Menimbang Huruf (e).
13 Victor Imanuel W. Nalle, Asas Contrarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia , Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 (2017),  h. 255.
14 Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  (Jakarta:  Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995), h. 27.
dalam  judul:  “Antinomi Asas  Contrarius  Actus Dengan Asas  Due  Process  of  Law Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan”.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka ( library research ) yang  berdasarkan  pada  penelitian  normatif  ( normative  legal  research ). 15 Dan  juga  secara metodik  penelitian  ini  berjenis  evaluatif  formatif, 16 dengan  menggunakan  pendekatan Konseptual  ( Conceptual  Approach )  dan  pendekatan  perbandingan  ( Comparative Approach ), 17 yang  menekankan  pada  skenario  riset  dan  studi comparative  law agar  dalam penelitian  ini  menghasilkan  penyatuan  sistematik  dan  harmonisasi  hukum.  Dengan  sumber penelitian yang terdiri dari Sumber Primer yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, dan Sumber Sekunder yang berasal dari literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Asas Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia
Istilah “sistem hukum” mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yang penjelasannya dapat kita uraikan sebagai berikut: 18
“legal system is an operating set of legal institutions, procedurs and rules. In this sense there  are  one  federal  and  fifty  state  legal  system  in  the  United  States,  separate  legal system  in  each  of  the  other  nations,  and  still  other  distinct  legal  system  in  such organization as the European Economic Community and the United Nations”.
Menurut  JJ.H.  Bruggink,  sistem  hukum  adalah  suatu  produk  kesadaran  hukum,  yang berarti bahwa sistem hukum juga mengandung aspek-aspek irrasional. 19 Sedangkan menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi subtansi, struktur dan kultur hukum. Dengan demikian sistem hukum secara cakupan materi kajian menyangkut legislasi,
15 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 163
16 Louise  Kiddler,  “ Research  Methods  in  Social  Relation ”,  dalam  Sugiyono, Metode  Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 10.
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), h. 177-178
18 Ade  Maman  Suherman, Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum:  Civil  Law,  Common  Law,  Hukum Islam (Jakarta: PT RajaGrafindi Persada 2008), h. 10-11.
19 JJ.H. Bruggink, Rechtsreflecties. Terj. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2015), h. 137.
struktur  dan  kultur  hukum. 20 Merryman  pun  berpendapat  bahwa  sistem  hukum  adalah pengoperasian  sekumpulan  instituai,  prosedur  dan  peraturan  hukum. 21 Urgensi  dari  sistem hukum  yang  dijelaskan  oleh  ahli  di  atas,  bahwa  sistem  hukum  tercipta  dari  serangkaian peristiwa  yang  melibatkan  seluruh  alat  perlengkapan  hukum  yang  kemudian  membentuk legal  subtance,  legal  structure  dan  legal  culture yang  dengan  sendirinya  mendapatkan keabsahan keberlakuan.
Dari  beberapa  konsep  sistem  hukum  di  dunia,  menggambarkan  bahwa  sistem  hukum tercipta oleh dari mana hukum tersebut diperoleh. Lahirnya sistem hukum di beberapa negara dilatarbelakangi oleh sumber-sumber hukum yang digunakan. Bahkan pemberian istilah dari berbagai sistem hukum yang ada bermakna sumber hukum yang digunakan. Dalam kaitannya dengan asas  hukum,  bahwa asas  hukum adalah  salah  satu  dari  sumber  hukum,  maka  sangat jelas bahwa dengan terciptanya sistem hukum melalui satu kesatuan proses yang dipengaruhi oleh  sumber  hukum,  maka  dengan  sendirinya  keberadaan  asas  hukum  sangat  penting  dan mempengaruhi sistem hukum yang tercipta. Eksistensi asas dalam sistem hukum di Indonesia terlihat  dari  banyaknya  asas  hukum  yang  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan-perundang- undangan,  bahkan  walaupun  asas  hukum  tidak  berada  di  dalam  peraturan-perundang- undangan,  asas  hukum  tetap  saja  menjadi  ukuran  nilai  terhadap  hukum  positif  dan  menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Senada dengan hal tersebut  Van der Velden  mengatakan  bahwa  asas  hukum  merupakan  tipe  putusan  yang  digunakan  sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. 22
Asas-asas  hukum  bagi  Hakim  adalah  berfungsi  sebagai  fondasi  dalam  menafsirkan pasal-pasal, memberikan pertimbangan hukum untuk menjustifikasi amar putusannya, dalam penemuan hukum ( rechtsvinding ) bahwa hakim dapat memfungsikan asas-asas hukum untuk melakukan  konstruksi  hukum.  Bagi  legislator,  asas-asas  hukum  menjadi  fondasi  atau  dasar pembentukan  undang-undang.  Legislator  perlu  meneliti  dasar  pikiran  dari  asas  hukum sekaligus merumuskannya dalam pembentukan undang-undang. 23 Dalam ilmu hukum dikenal
20 Ade  Maman  Suherman, Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum:  Civil  Law,  Common  Law,  Hukum Islam , h. 11.
21 Peter  de  Cruz, Comparative  Law  in  a  Changing  World .  Ter.  Narulita  Yuson, Perbandingan  Sistem Hukum: Common Law, Civil Law, Socialist Law (Bandung: Nusa Media 2010), h. 46.
22 Supeno,  Muhtar  Dahri,  Hafid  Zakariya, Kedudukan  Asas  Hukum  dalam  Penyelesaian  Sengketa Melalui  Arbitrase  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 ,  Wajah  Hukum,  Volume  3  Issue  1 (2019), h. 53.
23 Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum , Kertha Wicaksan, Volume 12 Nomor 2 (2018), h. 148.
dengan beginselen  van  beboorlijke  regelgeving (asas  pembentukan  perundang-undangan yang baik). 24
Asas  hukum  dalam  kedudukan  sistem  hukum  Indonesia  diakui  bukan  hanya  sebagai sumber  hukum,  tetapi  juga  menjadi  subsistem  terpenting  dari  suatu  sistem  hukum  yang mencerminkan nilai-nilai kultural dan yang harus diwujudkan dalam penciptaan hukum, asas hukum  pun  menjadi  penilaian  fundamental  terhadap  hukum  positif.  Senada  dengan  hal tersebut,  Menurut  Bagir  Manan  asas  atau  prinsip  hukum  sangat  penting,  tanpa  asas  hukum tidak ada sistem hukum, menurutnya: 25
“Asas  dan  prinsip  hukum  merupakan  subsistem  terpenting  dari  suatu  sistem  hukum. Asas  hukum  dan  prinsip  hukum  berada  pada  peringkat  yang  lebih  di  atas  daripada sistem kaidah. Bukan hanya karena sifatnya yang lebih universal, melainkan di dalam asas hukum tercermin tata nilai dan pesan-pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh kaidah hukum”
Asas  hukum  pun  merupakan ratio  legis dan  basis ontologis dalam  penciptaan  dan penerapan  hukum  di  Indonesia.  Satjipto  Rahardjo  mengatakan  bahwa  Asas  hukum  dapat disebut  sebagai  landasan  atau  alasan  bagi  terbentuknya  suatu  peraturan  hukum  atau merupakan suatu ratio legis dari suatu peraturan hukum yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita- cita sosial atau pandangan etis yang ingin diwujudkan. 26 JJ.H. Bruggink pun berpendat bahwa ssas  hukum  dalam  penemuan  hukum  memiliki  daya  kerja  secara  tidak  langsung  ( indirect werking ),  yakni  menjalankan  pengaruh  terhadap  pada  interpretasi  terhadap  aturan  hukum. aturan-aturan  hukum  terbentuk  karena  pembentuk  undang-undang  dalam  pembentukan aturannya atau hakim dalam pengambilan putusan hukumnya menimbang-nimbang berbagai asas hukum yang satu terhadap yang lainnya. 27 Hal yang menarik disampaikan oleh  Dragan Milovanovic,  bahwa  peraturan  konkret  seperti  undang-undang  tidak  boleh  bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum. 28
24 Lihat Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan , pasal 5 dan pasal 6
25 Muhammad Alim, Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam , Jurnal Media Hukum, Volume 17 Nomor 1 (2010), h. 151.
26 Muhammad Alim, Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam , 151-152.
27 JJ.H. Bruggink, Rechtsreflecties. Terj. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum , h. 125.
28 Achmad Ali, Menguak Teori  Hukum Legal  theory Dan Teori  Peradilan Judicialprudance: Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence (Makasar: Kencana 2007), h. 14.
Dari  beberapa  paradigma  ahli  di  atas,  menunjukkan  bahwa  kedudukan  asas  hukum dalam  sistem  hukum  Indonesia  merupakan  hal  yang  urgen  dan  memiliki  kedudukan  lebih tinggi  daripada  sistem  kaidah.  Asas  hukum  menjadi  sumber  hukum, ratio  legis ,  basis ontologis ,  kaidah  penilaian  ( waarderingsnormen ),  dasar  ilmiah, rechtsidee dan kritische toetssteen pada  dimensi law  making (pembuatan  hukum), law  administrating (kegiatan pelaksanaan  atau  penerapan  hukum), law  adjudicating (kegiatan  peradilan  atas  pelanggaran hukum)  dan law  enforcement (penegakan  hukum)  di  Indonesia.  Asas-asas  hukum  memiliki daya  ikat  yang  kuat  dalam  penerapannya,  yang  eksistensi  asas  hukum  baik  dituangkan  di dalam bentuk peraturan-perundang-undangan maupun di luar peraturan-perundang-undangan, tidak akan pernah menghilangkan nilai dari sebuah asas tersebut. Namun asas hukum dapat kehilangan daya keberlakuannya, bukan karena tidak dituangkan dalam hukum positif, akan tetapi  asas  hukum  mengalami  perubahan-perubahan  ukuran  nilai  sesuai  dengan perkembangan zaman. 29
B. Antinomi  Asas  Contrarius  Actus  Dengan  Asas  Due  Process  of  Law  Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan.
Dirumuskannya asas  contrarius  actus dalam  Undang-Undang  No  16  Tahun  2017 Tentang  Ormas  yang  kemudian  menjadi  pokok  pikiran  dari  Undang-Undang  tersebut mengisahkan  paradoksal,  karena  menghilangkan  peoses  hukum  di  pengadilan  dan menggantikannya  dengan  kuasa  pemerintah  secara  sepihak  yang  bertentangan  secara konstitusional,  namun  di  sisi  lain  hal  tersebut  telah  dilegalkan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan sehingga sah secara normatif. Konsep diberlakukannya asas contrarius actus sangat nyata dengan adanya ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b, Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas. Pasal- pasal  tersebut  merupakan  wujud  dari asas  contrarius  actus dalam  pembubaran  Ormas  di Indonesia.
Antinomi pun terjadi antara asas contrarius actus dengan asas due process of law yang keduanya diakui dan diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia. asas contrarius actus dalam  penerapannya  menghendaki  adanya  pencabutan  surat  keputusan  yang  telah dikeluarkan  oleh  badan/pejabat tata  usaha  negara  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  surat perizinan, yang pencabutannya mengehilangkan statusnya dalam surat tersebut tanpa adanya proses peradilan terlebih dahulu. Sederhananya dalam pembubaran Ormas, proses pencabutan
29 Lihat  JJ.H.  Bruggink, Rechtsreflecties. Terj.  Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang  Hukum:  Pengertian- Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum , h. 126.
izin akan dilakukan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu mengapa izin tersebut dicabut. Sedangkan asas  due  process  of mengaharuskan  adanya  proses  hukum  yang  adil  dan  benar untuk menjaga hak-hak asasi seseorang, yang menurut  Friedman bahwa prinsip due process tercermin  dalam  sistem  peradilan. 30 Due  process  of  law pun  diartikan  oleh  Mahkamah Konstitusi  sebagai  penegakan  hukum  dalam  suatu  sistem  peradilan  yang  mutlak  ada  dalam negara  hukum  Indonesia,  apabila  ada  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  perbuatan melawan  hukum  maka  prosesnya  harus  melalui  putusan  pengadilan. 31 Di  sinilah  letak Antinomi asas contrarius actus dengan asas due process of dalam pembubaran Ormas.
Dalam  penerapan asas  contrarius  actus , ada  dua  hal  yang  kemudian  dihilangkan eksistensinya  sebagai  subjek  hukum  ( rechtsubjec t),  yaitu  subjek  hukum  dalam  arti  manusia atau  orang  perorangan  ( natuurlijk  person ),  dan  subjek  hukum  dalam  arti  badan  hukum ( rechtspersoon ). 32 Pencabutan  status  badan  hukum  yang  sekaligus  dinyatakan  bubar, kemudian  menghilangkan  haknya  sebagai natuurlijk  person yaitu  hak  untuk  berserikat  dan berkumpul.  Pembubaran  tersebut  pun  menghilangkan  eksistensi rechtspersoon. Inilah mengapa  pembubaran  Ormas  harus  dilakukan  oleh  pengadilan  karena  Ormas  berbadan hukum  telah  melekat  hak  dan  kewajiban  sebagai  subjek  hukum,  sehingga  berdampak  pada hak  dan  kebebasan  yang  dimiliki  subjek  hukum  tersebut.  Oleh  karena  itu  kewenangan pembubaran  Ormas  harus  melalui  pengadilan  yang  mengadili  secara  seimbang  berdasarkan rasionalisasi hukum dan bukti dari pihak Pemerintah. 33
Actori  incumbit  probation ,  siapa  yang  mendalilkan  dia  jugalah  yang  harus membuktikan  dalilnya  tersebut.  Apabila  pemerintah  menyatakan  bahwa  Ormas  A  telah melanggar  ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  No.  16  Tahun  2017  Tentang Ormas,  maka  pemerintah  jugalah  yang  harus  membuktikan  bahwa  Ormas  tersebut  benar- benar  melanggar  ketentuan  dalam  Undang-Undang  tersebut.  Bukan  melainkan  Ormas  yang
30 Muhammad  Reza, Politik  Hukum  Dan  Konstitusionalitas  Kewenangan  Pembubaran  Organisasi Kemasyarakatan  Berbadan  Hukum  Oleh  Pemerintah  (Legal  Policy  and  Constitutionality  of  Authority  in Dissolution  of  Legally Registered Societal  Organizations by the Government (Jakarta:  Winata Pusat  Penelitian dan  Pengkajian  Perkara,  dan  Pengelolaan  Perpustakaan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  2018), http://dx.doi.org/10.30641/ dejure.2018.V18.445-464 (diakses pada tanggal 18 Februari 2020), h. 457.
31 Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 , h. 239.
32 Donald  Albert  Rumokoy  dan  Frans  Maramis, Pengantar  Ilmu  Hukum (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada 2014), h. 114-117.
33 Muhammad  Reza  Winata, Politik  Hukum  Dan  Konstitusionalitas  Kewenangan  Pembubaran Organisasi  Kemasyarakatan  Berbadan  Hukum  Oleh  Pemerintah:  Legal  Policy  and  Constitutionality  of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government , h. 460.
harus membuktikan bahwa dalil tersebut tidak benar yang ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun harus ditempuh dengan mekanisme Peradilan Umum.
Asas contrarius  actus sebanaranya  berasal  dari  tradisi  hukum  Romawi  yang melaksanakan  hukum  berdasarkan  atas  kekuasaan  mutlak,  yang  sangat  jelas  bertentangan dengan  konsep  negara  hukum,  yang  menghendaki  negara  dalam  menjalankan  aktivitasnya berdasarkan  pada  hukum  bukan  pada  kekuasaan  ( machtsstaat ).  Indonesia  sebagai  negara hukum  yang  menganut constitutional  supremacy telah  menjamin  agar  tidak  tercederainya hak-hak  konstitusional  warga  negara,  termasuk  hak  untuk  berserikat  dan  berkumpul.  Salah satu cara untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, adalah dengan menerapkan asas due process of law dalam setiap penegakan hukum. Karena konsep due process of law tidak  terpaku  dengan  teks-teks  otoritatif  melainkan  mempertimbangkan  peraturan  subtantif dan  peraturan  prosedural  dalam menghadapi  suatu  persoalan  konstitusional.  Dengan  adanya pembubaran  Ormas  berbadan  hukum  yang  dilakukan  secara  sepihak  oleh  Pemerintah  atas dasar consensus contrarius tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka  membuka  peluang  pelanggaran  terhadap  hak-hak  konstitusional  warga  negara.  Untuk itu,  kewenangan  pembubaran  Ormas  berbadan  hukum  haruslah  diputuskan  melalui pengadilan yang independen dan imparsial  dengan proses hukum yang adil  agar hakim bisa mengadili  secara  seimbang  dan  proposional  terhadap  argumentasi  dan  bukti  yang  diajukan oleh Pemerintah dan Ormas yang hendak dibubarkan. 34
Sebenarnya asas  contrarius  actus merupakan  hal  yang  melekat  dalam  pelaksanaan hukum  administrasi  negara,  karena  melekat  langsung  pada  badan/pejabat tata  usaha  negara. Eksistensi asas contrarius actus dalam hukum administrasi negara di Indonesia dapat dilihat dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  daerah  Pasal  251  dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 97 ayat (7), (8) dan (9). 35 Namun penerapan asas contrarius actus dalam pembubaran Ormas sangat tidak tepat,  karena  berkaitan  langsung  dengan freedom  of  individu ,  yang  menuntut  adanya due process dalam penegakannya yang merupakan konsekuensi dari sebuah negara hukum. Tidak dapat  dibantahkan  bahwa  objek asas  contrarius  actus adalah  keputusan  tata  usaha  negara, namun apakah membentuk organisasi adalah suatu keputusan tata usaha negara?.
34 Muhammad  Reza  Winata, Politik  Hukum  Dan  Konstitusionalitas  Kewenangan  Pembubaran Organisasi  Kemasyarakatan  Berbadan  Hukum  Oleh  Pemerintah:  Legal  Policy  and  Constitutionality  of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government , h. 460-461.
35 A’an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi , h. 68-69.
Menurut  Mahendra  P.  Sing,  keputusan  tata  usaha  negara  ( administrative  act) harus dibedakan dari peraturan perundang-undangan ( legislative act ). Keputusan tata usaha negara mengatur kasus konkret-khusus ( a specific concrete case ) dan tidak mengatur norma umum- abstrak ( does not lay down general abstract norms ) yang dapat diterapkan pada kasus-kasus yang  tidak  terbatas,  keputusan  tata  usaha  negara regulate  a  single,  individual  case . 36 Dari pernyataan  Mahendra tersebut,  penulis  menganggap  bahwa  hak  mendrikan  Ormas bukanlah objek  keputusan tata  usaha  negara.  Hak untuk  berorganisasi  dijamin  oleh  UUD  NRI  Tahun 1945  dan  UU.  Oleh  karena  itu  hak  mendirikan  organisasi  tidak  diperoleh  malalui  surat keputusan  tata  usaha  negara.  Surat  keputusan  tata  usaha  negara  hanya  memberikan  status badan  hukum  kepada  Ormas,  karena  sebelum  surat  keputusa  diterbitkan  hak  mendirikan Ormas telah dijamin oleh Konstitusi. Maka seharunya pencabutan surat keputusan tata usaha negara tidak memberikan dampak pada eksistensi sebuah organisasi.
Berlakunya asas contrarius actus dalam pembubaran ormas adalah karena tidak dapat dibedakannya  antara  hak  dan  perizinan.  Hak  berserikat  dan  berkumpul  tidak  diperoleh malalui  proses  perizinan,  karena  hak  berkumpul  dan  berserikat  inheren  dalam  diri  manusia. Untuk  melindungi  hak  tersebut,  dijaminlah  eksistensinya  dalam  konstitusi  sebagai  tuntutan dari  konsep  negara  hukum.  Memnurut  Ahli  tata  negara  Mustafa  Fakhri,  berpendapat  bahwa penerapan asas  contrarius  actus dalam  pembubaran  Ormas  menunjukkan  pemerintah  tidak paham  mengenai  diferensiasi  antara  izin  dan  pengesahan.  Dalam  penerbitan  izin,  pemberi izin memang dapat serta merta mencabut izin dengan syarat tertentu. Namun berbeda dengan pengesahan, Fakhri menjelaskan bahwa instansi yang mengeluarkan pengesahan tidak dapat begitu  saja  mencabutnya,  kecuali  ada  syarat-syarat  formal  yang  dapat  membatalkan pengesahan tersebut. Logika yang digunakan pemerintah menggunakan asas contrarius actus tersebut  juga  sangat  berpotensi  digunakan  untuk  jenis  badan  hukum  lainnya  yang membutuhkan pengesahan dari pemerintah, contohnya saja yayasan dan partai politik. 37
Due  process  of  law mencegah  adanya  dominasi  kekuasaan  dalam  pembubaran  Ormas kerena  melibatkan  kekuasaan  yudikatif  sebagai  pemegang  kekuasaan  kehakiman  yang menjalankan  prosedur  hukum  yang  adil  dan  benar  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Hal  tersebut  bertentangan  dengan asas  contrarius  actus ,  karena  mutlak  kekuasaan didominasi  oleh  Pemerintah  dalam  pembubaran  Ormas  yang  dilakukan  secara  sepihak  dan
36 A’an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi , h. 190.
37 M.  Beni  Kurniawan, Konstitusionalitas  Perppu  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Ormas  Ditinjau  dari UUD  1945:  The  Constitutionality  of  Government  Regulation  in  Lieu  of  Law  Number  2  of  2017  on  Social Organization Reviewed from the 1945 Constitution , Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3 (2018), h. 473.
hanya  berdasarkan  pada  penilaian  subjektif  pemerintah.  Jimly  Asshiddiqie  memaknai  asas due process of law bahwa setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures . 38
Victor  V.  Ramraj  menyatakan  terdapat  empat  model due  process  of  law yaitu  model formal,  prosedural,  prosedural  privasi  dan  substantif.  Lebih  lanjut  menurutnya model substantive  due  process  of  law merupakan  model  paling  ideal  dengan  penjelasan  sebagai berikut, “ The substantive due process impose the courts following this model will inquire into the reasons for the deprivation of life or liberty but will not limit their inquiry to questions of privacy. ” Berdasarkan penjelasan ini, konsep penegakan hukum yang  adil menurutnya yang paling  ideal  untuk  membatasi  kebebasan  dan  hak  sesorang  adalah  penegakan  hukum substantif  melalui  pengadilan.  Dengan due  process  of  law dalam  pembubaran  Ormas,  akan menghindari tindakan otoriter oleh pemerintah yang berkuasa terhadap hak-hak dasar warga negara.
Pendefinisian due  process  of  law dalam Black  Law  Dictionary menjelaskan  bahwa penegakan  hukum  yang  adil  artinya  memberikan  hak  kepada  seseorang  untuk  hadir  di hadapan pengadilan untuk memutuskan mengenai kehidupan, kebebasan,  melalui hak untuk didengar  kesaksiannya  dan  hak  untuk  membela  dirinya  berdasarkan  bukti  dari  setiap  dalil yang  berkaitan  dengan  keterlibatannya. 39 Due  process menitik  beratkan  pada  prosedur  dan perlindungan terhadap individu, disetiap proses dalam due process menguji dua hal, yaitu:
a) Apakah  negara  telah  menghilangkan  kehidupan,  kebebasan  dan  hak  milik  tersangka tanpa prosedur;
b) Jika  sudah  sesuai  dengan  prosedur,  apakah  penerapan  prosedur  sudah  sesuai  dengan due process .
Terlihat  sangat  jelas  letak  antinomi asas  contrarius  actus dengan due  process  of  law dalam pembubaran organisasi masyarakat, dilihat dari sudut pandang apapun pertentangan itu masih  sangat jelas  terlihat. Due  process of  law merupakan ciri-ciri  dari  negara  hukum  ( The Rule  of  Law ),  sehingga  ketika  prinisip  penegakan  hukum  yang  adil  terlanggar  oleh asas contrarius  actus ,  maka  juga  akan  melanggar  UUD  NRI  1945  Pasal  1  ayat  (3).  Tindakan peniadaan proses hukum adil sehingga menerapkan tindakan eksekusi tanpa peradilan ( extra judicial execution) merupakan tindakan dari konsep negara kekuasaan bukan negara hukum.
38 Jimly Asshiddiqie, Kostitusi & Konstitusionalisme Indonesia , h. 128.
39 Muhammad  Reza  Winata, Politik  Hukum  Dan  Konstitusionalitas  Kewenangan  Pembubaran Organisasi  Kemasyarakatan  Berbadan  Hukum  Oleh  Pemerintah:  Legal  Policy  and  Constitutionality  of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government , h. 457.
Oleh  karena  itu,  terjadi fallacy dan  terkesan bias  kognitif jika asas  contrarius  actus diimplementasikan dalam konteks pembubaran Ormas.
Hukum  senantiasa  menuntut  untuk  dipahami  pada  konteks  keseluruhan  dari  aspek- aspek  yang  mencakupi  hukum  tersebut.  Bukan  hanya  menggunakan  insturmen  normatif, aksiomatis,  ideografis,  namun  juga  menggunakan  instrumen  nomotetis  dan  dengan  hak-hak asasi  manusia. 40 Bergitu  juga  dalam  menilai  pembubaran  organisasi  masyarakat  yang  harus dilihat  dengan  penilaian  objektif  dengan  menggunakan  seluruh  intrumen  pendukung. Pencarian  kelayakan  atas  suatu  perbuatan  hukum  harus  dipandang  sebagai  suatu  kesatuan yang  saling  berhubungan.  Karena  sejatinya  menghilangkan  suatu  eksistensi  akan menghilangkan  eksistensi  lain  dan  bahkan  memunculkan  eksistensi  terburuk  dari penghilangan  tersebut.  Oleh  karena  itu  pembubaran  Ormas  dengan  menggunakan asas contrarius actus akan menghilangkan asas due process of law dan akan menghilangkan hak- hak dasar warga negara, dan akan memunculkan norma hukum terburuk yaitu abuse of power yang dilegalkan dalam bentuk peraturan-perundang-undangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengkajian  dalam  penelitian  ini,  diperoleh  epilog  berkaitan  dengan Antinomi Asas  Contrarius  Actus Dengan Asas  Due  Process  of  Law Dalam  Pembubaran Organisasi  Masyarakat  Tanpa  Melalui  Proses  Pengadilan . Adapun  epilog  tersebut  adalah antara lain sebagai berikut.
1. Antinomi asas contrarius actus dengan asas due process of law dalam pembubaran organisasi masyarakat tanpa melalui proses pengadilan sangat jelas terlihat. Denotasi asas  contrarius  actus atau consensus  contrarius adalah  tindakan  sebaliknya terhadapa tindakan sebelumnya ( actus primus ), asas ini memberi wewenang kepada pemerintah  secara  sepihak  untuk  menarik  kembali  keputusan  atau  peraturan  yang dibuatnya.  Sedangkan due  process  of  law dalam  bahasa  Indonesia  dapat  dimaknai sebagai proses hukum yang adil, tidak saja berupa penerapan hukum atau Peraturan Perundang-undangan secara formal, tetapi juga mengandung jaminan konstitusional yang  mewajibkan  adanya  proses  hukum  yang  adil  dan  merupakan  seperangkat prosedur  yang  mewajibkan  hukum  memiliki  standar  beracara  yang  berlaku  bagi negara yang menjunjung tinggi hukum.
40 Herman  Bakir, Filsafat  Hukum:  Tema-Tema  Fundamental  Keadilan  Dari  Sisi  Ajaran  Fiat  Justitia Ruat Caelum , h. ix.
2. Terlihat sangat jelas letak antinomi asas contrarius actus dengan due process of law dalam  pembubaran  organisasi  masyarakat,  dilihat  dari  sudut  pandang  apapun pertentangan  itu  masih  sangat  jelas  terlihat.  Terlihat  jelas  letak  pertentangannya, asas contrarius actus dalam pembubaran Ormas merupakan proses pencabutan izin akan  dilakukan  tanpa  adanya  pembuktian  terlebih  dahulu  mengapa  izin  tersebut dicabut.  Sedangkan asas  due  process  of  law mengaharuskan  adanya  proses  hukum yang  adil  dan  benar  yang  tercermin  dalam  sistem  peradilan.  Inilah  letak  Antinomi asas contrarius actus dengan asas due process of law .
Akhir  dari  sebuah  tulisan  ini  setelah  melakukan  pengkajian.Maka  penulis  berharap implikasi  penelitian  ini  dapat menjadi  bahan  dalam  pembangunan  hukum  pada  dimensi law making (pembuatan  hukum), law  administrating (kegiatan  pelaksanaan  atau  penerapan hukum), law adjudicating (kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum) dan law enforcement (penegakan hukum) di Indonesia.
1. Menghilangkan asas  contrarius  actus dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2017 Tentang Ormas dengan menggantikannya dengan asas due process of law demi terlindunginya  hak  berserikat  dan  berkumpul  agar  tidak  tercederai  oleh  tindakan abuse of power , dengan cara melakukan revisi terhadap  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas.
2. Dalam hal kewenangan pembubaran Ormas, diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai court  of  justice seperti  halnya  pembubaran  partai  politik  atau memberikannya  pada  lingkup  Mahkamah  Agung  dalam  hal  ini  peradilan  umum sebagai court of law sekaligus.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad. Menguak  Teori  Hukum  Legal  theory  Dan  Teori  Peradilan  Judicialprudance: Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence. Makasar: Kencana, 2007. Alim,  Muhammad. Asas-Asas  Hukum  Modern  Dalam  Hukum  Islam .  Jurnal  Media  Hukum, Volume 17 Nomor 1, 2010.
Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
Asshiddiqie, Jimly. Kostitusi & Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Atmadja,  Dewa  Gede. Asas-Asas  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum .  Kertha  Wicaksan.  Volume 12 Nomor 2, 2018.
Bakir,  Herman. Filsafat  Hukum:  Tema-Tema  Fundamental  Keadilan  Dari  Sisi  Ajaran  Fiat Justitia Ruat Caelum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Bruggink, JJ.H. Rechtsreflecties. Terj. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian- Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
Cruz, Peter de. Comparative Law in a Changing World . Ter. Narulita Yuson, Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law, Socialist Law . Bandung: Nusa Media, 2010.
Efendi, A’an dan Freddy Poernomo. Hukum Administrasi . Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017. Kiddler, Louise. “ Research Methods in Social Relation ”, dalam Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2005.
Kurniawan,  M.  Beni. Konstitusionalitas  Perppu  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Ormas Ditinjau  dari  UUD  1945:  The  Constitutionality  of  Government  Regulation  in  Lieu  of Law Number 2 of 2017 on Social Organization Reviewed from the 1945 Constitution .
Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 3, 2018.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2005.
Nalle,  Victor  Imanuel  W. Asas  Contrarius  Actus  Pada  Perpu  Ormas:  Kritik  Dalam Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara  Dan  Hak  Asasi  Manusia .  Padjadjaran  Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2017.
NURLAELAH,  MALOKO,  M.  T.,  FUADY,  M.  I.  N.,  MULIYONO,  A.,  &  RAYA,  M.  Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student’s Perception of Anti- Corruption Behavior Development.
Nurlaelah.  (2020).  Aplikasi  Model  Quantum  Teaching  Dalam  Meningkatkan  Motivasi  dan Capaian Pembelajaran Siswa. Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
Akbar,  R.,  Rasyid,  C.  A.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  UNDANG-UNDANG  MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 15 (2), 253-262.
Raya,  M.  Y.,  Aryani,  M.,  Hidayat,  T.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  Government  Policy  in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. Hong Kong Journal of Social Sciences .
Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD).
Prabowo,  Hadi.  Sekretaris  Jenderal  Kemendagri.  “ Kemendagri  Catat  Jumlah  Ormas Meningkat, Capai 431.465 Organisasi” . https://nasional.kompas.com /read/2019/11/25/11151051/kemendagricatatjumlah-ormas-meningkat-capai-431465- organisasi (18 Februari 2020).
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010.
Reksodiputro, Mardjono. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana . Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995.
Republik  Indonesia ,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1986  Tentang  Pelakasnaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat .
Republik  Indonesia ,  Staatsblad  1870  Nomor  64  Tentang  Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum .
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang    Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang .
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi Masyarakat.
Republik  Indonesia. Nawacita  Undang-Undang  Dasar  1945  Republik  Indonesia  Hasil Amandemen. Penabur Ilmu.
Rumokoy,  Donald  Albert  dan  Frans  Maramis. Pengantar  Ilmu  Hukum. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2014.
Suherman, Ade Maman. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum  Islam .  Jakarta:  PT  RajaGrafindi  Persada,  2008.  Huda,  Ni’matul. Hukum  Tata Negara Indonesia . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
Supeno,  Muhtar  Dahri,  Hafid  Zakariya. Kedudukan  Asas  Hukum  dalam  Penyelesaian Sengketa  Melalui  Arbitrase  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 . Wajah Hukum. Volume 3 Issue 1, 2019.
Winata, Muhammad Reza. Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi  Kemasyarakatan  Berbadan  Hukum  Oleh  Pemerintah:  Legal  Policy  and Constitutionality  of  Authority  in  Dissolution  of  Legally  Registered  Societal Organizations  by  the  Government .  De  Jure,  Volume  18  Nomor  4,  2018.  Effendy, Marwan. Kejaksaan  RI Posisi  dan  fungsinya  dari  Perspektif  Hukum .  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.