## Politea : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN       : 2621-0312 e-ISSN   : 2657-1560 Vol. 4  No.  1  Tahun 2021 Doi : 10.21043/politea.v4i1.10466 http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea
Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Plural yang Mayoritas Penduduknya Muslim

## Raha Bistara
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
rahabistara07@gmail.com

## Abstract
The debate about the democratic system in Islamic State has not ended. This is because there are Muslim groups that  are  inclusive  in  nature  who  do  not  want  to  accept  all  teachings  or  conceptions  that  come  from  the  West, especially regarding the democratic system. This group is known as an Islamist group that applies the principles of formalization of sharia. However, in another spectrum there are Muslim groups who openly accept the democratic system originating from the West. Because for them the democratic and Islamic System are mutually compatible, there  is  no  conflict.  By  using  the  library  research  method,  this  research  wants  to  find  answers  to  the  confusion regarding the existing government system in an Islamic country or a country with a Muslim majority population. Because  this  government  system  is  important  in  not  changing  the  Islamic  state.  Changes  that  can  compete  with other  countries  in  the  West,  which  until  now  have  not  been  able  to  stand  side  by  side  with  Islamic  countries regarding a good and well-ordered political system.
Keywords: Islam, State, Khilafah and Democracy.
Abstrak
Perdebatan  mengenai  sistem  demokrasi  di  Negara  Islam  tidak  kunjung  usai.  Karena  pasalnya  ada  kelompok muslim yang bersifat inklusif tidak mau menerima segala ajaran ataupun konsepsi yang datang dari Barat terutama mengenai sistem demokrasi. Kelompok ini disebut sebagai kelompok Islamis yang menerapkan prinsip formalisasi syariah.  Namun  dalam  spketrum  yang  lain  ada  kelompok  muslim  yang  dengan  terbuka  menerima  sistem demokrasi yang berasal dari Barat. Karena bagi mereka sistem demokrasi dan Islam saling berkesesuaian tidak ada suatu  pertentangan.  Dengan  menggunakan  metode  library  research  penelitian  ini  ingin  mencari  jawaban  atas kesimpang  siuran  mengenai  sistem  pemerintahan  yang  ada  di  negara  Islam  atau  negara  yang  mayoritasnya penduduknya muslim. Karena sistem pemerintahan ini menjadi penting dalam tonnggak perubahan negara Islam. Perubahan yang bisa berdaya saing dengan negara-negara  yang  ada di Barat  yang sampai detik ini negara Islam belum bisa bersanding sejajar mengenai sistem politik yang baik dan tertata rapi.
Kata Kunci: Islam, Negara, Khilafah dan Demokrasi.

## Pendahuluan
Ketika  Nabi  Muhammad  dan  kaum  Muslim  pindah  dari  Mekah  ke  Madinah  pada tahun  622  M,  sebuah  komunitas  baru  orang-orang  beriman  didirikan  di  sana.  Komunitas baru  itu  terdri  dari  orang- orang  yang  baru  pindah  dari  Mekah  yang  disebut  ―kaum Muhajirin‖  dan  penduduk  asli  Madinah  yang  disebut  sebagai  ―kaum  Anshar‖.  Kedua kelompok  ini  kemudian  membentuk  suatu  komunitas,  sebut  saja  komunitas  Muslim (Musdah Mulia 2010).
Jazirah Arab, sejak dahulu, sudah terkenal dengan suatu komunitas dengan model yang  didasarkan  atas  pertalian  darah.  Sejak  awal  kemunculannya,  Islam  sebagai komunitas  sosial,  dipertentangkan  dengan  model  komunitas  suku  yang  berdasarkan pertalian darah tersebut. Dengan demikian komunitas baru itu merupakan kumpulan suku,
namun berdasarkan hubungan keyakinan keagamaan dan bukan berdasarkan hubungan darah.  Komunitas  baru  tersebut  dipimpin  oleh  Nabi  Muhammad  sendiri.  Seiring berjalannya waktu, sebagian tindakan dan ucapan Nabi dikumpulkan (Muhammad Said Al- Ashmawi dkk 2002).
Dari  waktu  ke  waktu  tindakan  dan  ucapan  itu  dikumpulkan  menjadi  suatu  ajaran dan pedoman bagi umat muslim yang ada Jazirah Arab bahkan sampai ke penjuru Negeri Muslim. Ajaran itu dilengkapi dengan perincian hukum-hukum ibadah demikian pula aturan yang  menyangkut  aturan-aturan  yang  menyangkut  tata  kehidupan  bermasyarakat. Kemudian  dalam  periode  Madinah  inilah  dimulai  aturan  mengenai  hubungan  antara masyarakat muslim dan non-muslim,  dan dalam hal ini dibutuhkan suatu lembaga dalam mengelola  hukum-hukum  yang  berlaku.  Lembaga  yang  diperlukan  itu  tidak  lain  adalah sebuah negara.
Tanpa adanya sebuah negara, eksistensi Islam sebagai suatu ideologi dan sistem kehidupan  akan  menjadi  pudar,  yang  ada  hanyalah  Islam  sebagai  upacara  ritual  serta sifat-sifat akhlak semata. Oleh sebab itu Islam harus senantiasa ada dan keberadaannya juga  tidak  boleh  sementara  saja.  Sejarah  mencatat,  pertama  kali  lahirnya  suatu  negara Islam  di  bawah  panji  Muhammad.  Dalam  konsteks  perspektif  al-Quran,  negara  sebagai institusi  kekuasaan  diperlukan,  Islam  sebagai  insturmen  yang  efektif  untuk  merelasikan ajarannya dalam konteks sejarah (Adhanyanto 2011). Secara garis besar, dewasa ini ada dua  spektrum  pemikiran  politik  Islam  yang  berbeda,.  sementara  sama-sama  mengakui pentingnya  prinsip-prinsip  Islam  dalam  setiap  aspek  kehidupan,  keduanya  memiliki penafsiran  yang  jauh  berbeda  atas  ajaran-ajaran  Islam  dan  kesesuiannya  dengan kehidupan  modern,  sedangkan  bagi  sebagian  ajaran-ajaran  itu  harus  lebih  ditafsirkan kembali  melampaui  makna  tekstualnya  dan  aplikasinya  dalam  kehidupan  yang  nyata (Bahtiar Effendy 2009).
Pada ujung satu spektrum,  beberapa kalangan muslim beranggapan bahwa Islam harus  menjadi  dasar  negara:  bahwa  Syari‘ah  harus  diterima  sebagai  konstitusi  negara, bahwa kedaulatan politik berada di tangan Tuhan, bahwa gagasan tentang negara-bangsa ( nation-state )  bertentangan  konsep ummah tidak  mengenal  batas-batas  politik  atau kedaerahan  dan  bahwa  mengakui  prinsip syura ,  aplikasi  prinsip  itu  berbeda  dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Dengan kata lain banyak negara Islam yang mendasarkan prinsip politiknya diletakan dalam posisi yang berlawanan  dengan  Islam.  Pada  ujung  spketrum  yang  lain,  beberapa  kalangan  muslim lainnya  berpendapat  bahwa Islam  ―tidak  mengemukakan  pola  baku  tentang  teori  negara yang  harus  dijalankan  oleh ummah .  Menurut  aliran  ini  istilah  negara  ( daulah )  tidak  dapat ditemukan  dalam  al-Quran.  Meskipun  terdapat  dalam  al-Quran  yang  merujuk  kepada kekuasaan politik dan otoritas, ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka jelasnya, bahwa al-Quran bukanlah buku tentang  ilmu  politik.  Perlu  dicatat  bahwa  pendapat  seperti  ini  juga  mengakui  bahwa  al- Quran mengandung nilai dan ajaran yang bersifat etis mengenai ativitas sosial dan politik.
Dengan  alur  argumentasi  kedua  spketrum  tersebut  secara  otomatis  ada  suatu konfrontasi  antara  umat  muslim  satu  dengan  muslim  yang  lain.  Sampai  sekarang perselisihan di antara kelompok masih terjadi di abad dewasa ini. Apakah negara Muslim harus  menggunakan  sistem  pemer intahan  yang  berisfat  Syari‘ah  atau  menggunakan
sistem  yang  modern  berupa  demokrasi  ?  kemudian  apa  pendapat  para  cendekiawan muslim Indonesia terkait sistem pemerintahan dalam Islam ?
Peneltian ini adalah penelitian kepustakaan ( libraray research ) yaitu penelitian yang menggunakan  literatur  (kepustakaan)  baik  berupa  buku,  catatan  maupun  laporan  hasil penelitian  terdahulu  (M.  Iqbal  Hassan  2002).  Langkah  pertama  yang  dilakukan  adalah mengklasifikasikan data-data yang terkait dengan penelitian, lalu melakukan analisis data dengan  jalan  memilah-milah  antara  pengertian  yang  satu  dengan  pengertian  yang  lain agar mendapatkan data yang diinginkan.

## Pembahasan

## Kontroversi Negara Islam
Berbeda dengan agama lain di dunia, agama Islam sejak awal kehadirannya sudah langsung bersentuhan dengan masalah kenegaraan, bahkan masalah politik secara luas. Tidak  bisa  dinafikan bahwa  salah  satu  karakterisitik  agama Islam pada  masa awal  Islam penampilannya adalah kejayaan di bidang politik (Musdah Mulia 2010). Penuturan sejarah Islam  dipenuhi  dengan  kisah  kejayaan  itu  semenjak  Nabi  Muhammad,  tepatnya  pada periode  Madinah  sampai  masa-masa  kejatuhan  beliau  wafat.  Terjalin  dengan  kejayaan politik  itu  adalah  suskesnya  suatu  ekspansi  militer  yang  dilakukan  oleh  kaum  Muslim, khususnya yang terjadi di bawah pimpinan sahabat Nabi.
Kenyataan  historis  tersebut  menjadi  dasar  adanya  bahwa  Islam  adalah  agama yang  terkait  erat  dengan  kenegaraan.  Bahkan  kelak  ketika  Umar  mengekspnasi  persia, muncul ungkapan bahwa ―Islam adalah agama dan negara‖ ( al-Islam din  wa daulah ) yang mengisyaratkan  ketertaitan  erat  antara  agama  dan  negara.  Meskipun  sejarah  telah mencatat mengenai kejayaan Islam dalam pentas politik, namun juga harus diakui bahwa sejarah  juga  mencatat  mengenai  adanya  perpecahan,  pertentangan,  dan  bahkan penumpahan darah dalam tubuh umat Islam yang itu dilandasi atas unsur politik.
Karena  itu,  usaha  memahami  politik  dalam  Islam  bukanlah  perkara  sederhana. Setidaknya  dalam  pandangan  Nurcholis  Madjid  ada  dua  alasan. Pertama ,  Islam  telah membuat  sejarah  yang  panjang  selama  empat  belas  abad  sehingga  merupakan  suatu kenaifan jika dianggap bahwa selama kurun waktu yang panjang tersebut segala sesuatu tetap  stagnan  dan  berhenti.  Sementara  hanya  sedikit  sekali  kaum  muslim  memliki pengetahuan,  apalagi  kesadaran  tentang  sejarah. Kedua ,  selain  beraneka  ragam  catatan historis  yang  harus  dipelajari  dan  diteliti,  dalam  Islam  juga  terdapat  perbendaharaan teoritis yang amat luas tentang politik yang hampir setiap kali muncul bersamaan peristiwa penting (Munawir Syadzali 1990).
Dengan  demikian  dapat  dipahami  mengapa  sampai  saat  ini  belum  ada kesepakatan  di  dalam  umat  muslim  mengenai  bentuk  suatu  negara  dalam  Islam  atau suatu  konsepsi  politik  di  dalam  Islam.  Banyak  sejarah  yang  mencatat  mengenai  bentuk pemerintahan  Islam  sejak  masa  Nabi  Muhammad  sampai  pada  era  kekhalifahan.  Tidak jarang  juga  banyak  yang  mencatat  dalam  literatur-literatur  sepanjang  kepeminpinan khulafa  ar-Rasyidun muslim  Sunni  menjadi  suri  tauladan  dalam  pandangan  mereka mengenai hubungan antara agama dan negara (Musdah Mulia 2010).
Pada masa Nabi Muhammad, negara yang dibentuk oleh Nabi adalah negara yang bersifat teokrasi yang berarti negara yang kedaulatannya berada di tangan Tuhan. Alasan
ini tidak berlebihan karena memang selama nabi menjalankan tata pemerintahan negara awal Islam (Madinah) senantiasa berdasarkan tuntunan dan bimbingan atas dasar wahyu yang diturunakn oleh Tuhan melalu malaikat Jibril. Inilah awal mula sistem pemerintahan yang ada di dalam islam yang nantinya juga berbeda dengan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh para khulafa ar-rasyidun .
Setelah Nabi Muhammad wafat dan pemerintahan beralih ke  tangan para sahabat Nabi yang kemudian dikenal sebagai Khulafa‘ Rasyidin (632-661), yaitu Abu Bakar (632- 534),  Umar  (634-644),  Usman  (644-656)  dan  Ali  (656-661),  terjadilah  perubahan- peribahan  yang  mendasar.  Para  khalifah  itu  bukanlah  seorang  rasul,  tetapi  mereka manusia  biasa,  maka  bentuk  pemerintahan  yang  mereka  jalankan  adalah  pemerintahan biasa  yang  sesuai  dengan  tuntunan  dan  ketentuan  al-Quran  dan  Sunnah,  di  samping mereka  juga  mengadakan  musawarah  kepada  para  sahabat  Nabi  ketika  mengambil sebuah keputusan. Bahkan para pemikir politik dalam Islam sebut saja Abu ala al-Maududi menyebutkan pemerintahan mereka disebut sebagai pemerintahan yang paling ideal (Abu Ala  Al-Maududi  1960).  Bahkan  pemikir-pemikir  pembaharu  dalam  Islam  abad  ke-IX  dan XX menyebutkan salah satu kemunduruan umat muslim karena sudah tidak lagi memakai sistem  pemerintahan yang  dipimipin  oleh Khulafa  Rasyidin yang  bercorak  demokratis  dan republik itu. Begitu juga dengan Phillip K. Hitti yang menyebutkan bahwa periode Khulafa Rasyidin adalah suatu periode pemerintahan yang bercorak republik (Philip K. Hitti 1990). Adalah  Bani  Umayyah  dengan  khalifah  pertamanya  Muawiyah  bin  Abu  Sufyan (661-680)  yang  merubah  bentuk  pemerintahan  yang  selama  ini  dikenal  sebagai  republik pada  erat Khulafa  Rasyidin diganti  dengan  sistem  monarki.  Sesuai  dengan  monarkinya, kepala  negara  mulai  bersifat  absolut  dan  musawarah  sudah  jarang  dijalankan  (Musdah Mulia  2010).  Bentuk  monarki  diabadikan  oleh  pemerintah  selanjutnya  yakni  Dinasti Abbasiyah.  Bedanya  karena  dinasti  Muawiyah  dipengaruhi  oleh  sifat  demokratis  bangsa Arab  jadi  sifat  monarkinya  tidak  begitu  kelihatan  sedangkan  pada  era  Abbasiyah keabsolutannya semakin meningkat.
Sudah  kekhalifahan  Abbasiyah  di  hancurkan  pada  tahun  1258  M,  munculah kekhalifahan  Turki  Usmani  di  Turki.  Kalau  raja-raja  Abbasiyah  hanya  memiliki  satu  gelar saja  sebagai  khalifah,  sedangkan  Turki  Usmani  memakai  dua  gelar  yakni  khalifah  dan Sultan.  Kekuasaan  khalifah  yang  mempunyai  sifat  kekudusan  dan  kekuasaan  keduniaan sultan  berada  di  satu  tangan.  Karena  itu  absolutisme  kepala  negara  semakin  meningkat pula. Demikianlah sejak  berakhirnya masa Khulafa Rasyidin bentuk pemerintahan di dunia Islam mengambil bentuk monarki absolut.
Suasana inilah yang terdapat ketika pengaruh kebudayaan Barat masuk pada abad ke-IX.  Dalam  bidang  politik  mulanya  yang  berkesan  dari  kebudayaan  Barat  itu  bagi  para pembaharu  dalam  Islam  adalah  paham  konstitusi  kemudian  menyusul  paham  republik. Sebagai  akibatnya,  timbullah  di  dunia  Islam  suatu  gerakan  yang  disebut  gerakan konstitusionalisme (Harun Nasution 1975).

## Khilafah Sistem Pemerintahan dalam Islam
Setelah  Timur  Islam  kalah  dalam  peradaban  dan  ilmu  pengetahuan  oleh  Barat. Nampaknya ada kekecewaan yang begitu mendalam dalam benak umat muslim terhadap sistem  pemerintahan  yang  ada  di  dalam  negara  Islam  atau  negara  yang  mayoritas penduduknya  Islam.  Namun,  kekecewaan  mereka  terhadap  sistem  pemerintahan  yang
sedang  berlangsung  bukan  memperbaiki  dengan  mengikuti  zaman  yang  sedang berlangsung,  tetapi  mereka  ingin  merubah  tatanan  pemerintahan  Islam  secara  radikal dengan mendengungkan  kembali  pada  sistem Khilafah  Islamiyah yang  kadang  tidak  jelas konsep dan tujuannya.
Banyak  pemikir  muslim  modern  yang  ingin  merubah  sistem  pemerintahan  di negaranya masing-masing secara radikal sebut saja ada Abu Ala Al-Maududi, Hassan Al- Banna,  Sayyid  Qutb,  dan  kawan-kawannya.  Ketidak  puasan  mereka  terhadap  sistem politik yang sedang berlangsung membuat mereka alam pitam dan kemudian mendobrak pemerintah dengan gagasan-gagasan yang dianggap radikal oleh sebagian umat muslim. Mereka  memberikan  penawaran  untuk  merestorasi  sistem  yang  ada  dengan  sistem khilafah yang diintrepretasikan sebagai sistem yang representatif religius dari masyarakat muslim.
Negara-negara  Islam  yang  menganut  sistem  demokrasi  yang  di  bawa  dari  Barat dianggap  sebagai  negara  yang  bersifat  sekular  dan  liberal  sedangkan  negara  Islam adalah negara yang tidak bisa memisahkan antara urusan agama dengan negara. Secara pasti  pemerintah  tanpa  aturan  negara  akan  melaju  ke  dalam  sifat  hedonistik  sedangkan negara  berjalan  berdasarkan  agama  melaju  ke  dalam  eudamonistik  (Nurkhalis  2018). Pemerintah  yang  selama  ini  berjalan  tidak  mengaplikasikan  Islam  dalam  konstitusi ataupun ideologi akan tetapi mereka mengarah pada gerakan radikal nasional.
Islam  mengenal  pemerintahan  dengan  bentuk  khilafah  dan  itu  disebuat  sebagai hukuma .  Istilah hukuma dalam  bahasa  Arab  diartikan  dengan  pemerintahan  sebagai penimbang  dan  pemangku  dalam  berlaku  adil  serta  menjadikan  adil  sebagai  jiwa keutamannya.  Khilafah  merupakan  sistem  politik  dari  ideologi  Islam  yang  mewadahi aturan  hukum,  pemerintah  rerpresntatif  akuntabilitas  masyarakat  melalui  mahkamah independen dan prinsip konsultasi represntatif (Akbar 2018) . Fungsi pemerintah terutama menyediakan  peralihan  pemiihan  pemimpin  bukan  mempertahakan  wewenang  (Timothy O‘Hagan  1999).  Dalam  memahami  konsep  wewenang  akan  terjadi  suatu  miskonsepsi yang  diistilahkan  dengan  konflik  doktrin  wewenang  antara  pemerintah  Tuhan  dengan pemerintah rakyat.
Wewenang sering diidentikkan dengan sifat yang absolut, tak terbatas, wakil Tuhan dan preogratif. Dalam Pemerintahan Islam, ketika ingin menentukan suatu wewenang ada suatu sinergi antara sifat  ulama dan sifat  umara dalam personal yang menjadi pemimpin pemerintahan.  Secara  historis, Nubuwwah sebagai  pemangku  agama  dan  administrasi begitu  juga  pada  pada  Khalifah  Rasyidun,  berbeda  pada  masa  khalifah  al-Mulk  yaitu dinasti  Umayah  dan  Abbasiyah  dipandang  sebagai  pemangku  administrasi  saja  dan seterusnya megalami kemerosotan dalalam penguasaan agama bagi pemimpin.
Khalifah bagian dari anjuran syariat untuk memilihara perstauan Islam dunia dalam usaha  menyusun  dan  memutuskan  sesuai  hukum  syari‘at  Ilahi  dalam  mengupayakan pembelajaran  syaria‘at  sesuai  dengan  perinatah  al-Quran  dalam  Surah  (Ali  Imran:  103). Menurut  tokoh  pembaharu  Islam  seperti  Al-Afghani  dan  Muhammad  Abduh  menyatakan bahwa  khalifah  merupakan  fardhu  syariat  untuk  ditegakkan  serta  sesuai  dengan  tardisi Islam. kedua tokoh itu mengingtkan sistem khilafah memiliki persyaratan yang berat maka perlu  mereduksi  sistem  khilafah  menjadi wahdat  al-Islamiyyah atau  yang  sering  kita  kenal sebagai Pan-Islamisme (Said Ibn Husain Al- ‗Iffani 1368).
Al-Maududi menegaskan bahwa khilafah berdasarkan hadis bahwa kepemimpinan lebih  berhak  kepada  suku  Quraisy  tetapi  ketika  ada  suatu  perbedaan  dan  perselisihan maka dimungkinkan menghukum legalitas negara secara demokratis. Pendapat semacam demikian dibenarkan oleh Abu Khanifah, Ahlus al-Sunnah wa al- Jama‘ah dan muktazilah (Abu  Ala  Al-Maududi  1978).  Sedangkan  Hassan  Al-Banna  menyatakan  bahwa  khilafah merupakan  syiar  Islam  dalam menyatukan umat  Islam  untuk menjalankan hukum-hukum Allah.  Di  zaman  modern  ini  bgai  Hassan  Al-Banna  perlunya  mensosialisasikan  sistem khilafah sebagai tolong-menolong dalam penyempurnaan peradaban, sosial, dan ekonomi antara bangsa-bangsa Islam (Al-Banna 1997).
Pengembalian sistem khilafah hanya mengajak kepada sesuatu yang ideal namun ternyata  prateknya  ideal  selalu  tidak  terpenuhi  dalam  kehidupan.  Permasalahan  utama adalah mencari sosok khalifah yang bisa diterima oleh negara Islam di dunia yang sampai saat  ini  belum  terpecahkan.  Pada  dasarnya  berkhilafah  berati  kita  melaksanakan kewajiban berulil  amri  minkum (Abdul  Wahid;  Sunardi;  Dwi  Ari  Kurniawati  2018).  Dengan begitu  siapapun  pemimpinya  yang  sesuai  dengan  kriteria  ajaran  agama  Islam  kita  harus mematuhi  supaya  terjadi  kestabilan  negara.  Karena  bentuk khilafah  islamiyah masih memiliki banyak perdebatan hingga sampai saat ini bahlan di negeri Islam sekalipun.
Pemahaman  terhadap  khilafah  islamiyah  harus  diakui  sangat  beragam.  berbagai kelompok  Islam  memiliki  cara  pandanganya  tersendiri  mengnai  hal  itu.  Dengan  sudut pandang yang berbeda tentunya juga akan menyebabakan sistem khilafah islamiyah sulit diterapkan. Komunitas Islam di Indonesia sebut saja HTI (Hisbut Tahrir Indonesia) adalah organisasi yang sangat getol dalam mendengungkan sitem khilafah islamiyah. HTI adalah bagian dari HT (Hizbut Tahrir) yang secara internasional yang telah bergerak lebih dari 40 negara.  Dalam  gerakannya  Hizbut  Tahrir  bersifat  revolusioner,  yaitu  keinginan  ingin mencapai  syariat  Islam  secara  kaffah  dan  menyeluruh  (Henny  Yusalia  2016).  Mereka menyakini  bahwa  daulah  khilafah  adalah  satu-satunya  untuk  seluruh  dunia,  dan  telah mengharamkan umat hidup lebih dari satu negara.
Namun,  realitas  masyarakat  dunia  saat  ini  telah  diwarnai  penguatan  ideologi- ideologi keagamaan, etnis, dan nasionalisme kebangsaan. Penguatan sentimen etnis dan agama  adalah  pemicu  yang  paling  besar  dan  itulah  yang  akan  menghambat  diterapkan sistem khilafah  islamiyah di  era  sekarang  ini.  Ada  beberapa  alasan  yang  menyebabakan sistem khilafah islamiyah sulit diterapkan dan bersifat  absurd dan tidak realistis. Pertama , amat  tidak  mungkin  mencari  rumusan  khilafah  islamiyah  yang  disepakati  oleh  umat Muslim  dunia. Kedu a,  jika  khahilafah  islamiyah  adalah  suatu  lanscape  dan  wadah  untuk memformalisaikan  syariat  Islam,  maka  akan  banyak  pertanyaan  yang  sederhana  muncul dipermukaan  yang  jelas  itu  menghambat  diterapkannya  sistem khilafah  islamiyah . Ketiga , khilafah tidak memilliki historis yag dikatakan sukses yang memadai.
Dengan  ketiga  alasan  tersebut khilafah  islamiyah tidak  bisa  diterapkan  dalam negara Islam terlebih-lebih negara Indonesia yang bersifat prulal. Ketika kelompok mereka yang  ingin  menerapkan  sistem khilafah  islamiyah sejatinya  bukan  ingin  mengembalikan ajaran  Islam  secara  kaffah  tetapi  ini  adalah  agenda  politik  dari  mereka  yang  disebut sebagai kelompok islamisme.

## Islamisme dan Tatanan Politik Baru
Dalam  menemukan  kaum  Islamis  akan  tradisi  Islam  adalah  membangun pemahaman  baru  tentang  Islam  sebagai din  wa  daulah (agama  yang  bersatu  dengan negara).  Ketika  kalangan  Islamis  berbicara  mengenai al  hall  al-Islami (solusi  Islam), mereka  tidak  akan  memaksudkan  pola  demokrasi,  tetapi  membuat  tatanan  baru  dan mengupayakan  berdirinya  negara  syariah  Islam.  ini  sebenarnya  ide  utama  yang digaungkan oleh kelompok Islamis, bukan berupa bentuk kekerasan yang merupakan ciri khas dari Islamisme.
Pembentukan nizam  islami (sistem  Islam)  dimaksudkan  menjadi  langkah  awal dalam  proses  beberapa  tahap.  Hal  yang  membuat  islamisme  menjadi  isu  global  adalah bagian  kedua  yakni  perluasan  negara  Islam  untuk  menciptakan  sebuah  tatanan  dunia (Bassam  Tibi  2016).  Revolusi  dunia  yang  diproklamirkan  oleh  kalangan  Islamis  tidak hanya  bertujuan  untuk  membuta  kembali  tatanan  politik  dari  negara  teritorial,  tetapi  juga diarahkan menuju pembaruan dunia. Islam secara ekplisit berusaha memperluas ajaranya keseluruh  dunia.  Islamisme  megubah  universalisme  Islam  menjadi  internasionalisme politik  yang  berusaha  menggnatikan  tatanan  sekuler  yang  ada  dari  negara-bangsa  yang berdaulat dengan satu Islam.
Bagaimanapun kita harus bersifat skeptis akan penggambaran Islam politik sebagai suatu  kebangkitan  Islam.  meskipun  secara  historis  telah  menjadi  perangkat  untuk menentukan dan menyatakan legitimasi politik, dengan bagitu, Islamisme adalah hal yang baru dalam domain ini dan tidak ada dalam Islam Klasik. Sekali lagi, jika Islamisme adalah agenda  politik  untuk  memperbarui  tatanan  dunia,  salah  jika  melihat  hal  itu  sebagai kebangkitan agama. Hal ini berati adalah suatu politisasi agama yang akarnya harus kita cari dalam krisis yang dilahirkan oleh pertemuannya dengan  modernitas.
Kemunculan  Islam  dengan  format  Islamisme  bukanlah  kemunculan  kembali  iman, melainkan  kemunculan  kembali  yang  suci  dengan  klaim  politik.  Islam  tidak  pernah  surut sebagai iman, tetapi juga tidak lagi berfungsi sebagai kendaraan legitimasi politik setelah pengkhapusan  kekhalifahan  pada  tahun  1924  M,  dan  kelahiran  banyak  negara-Muslim sekuler  di  seluruh  dunia  Muslim  (Bassam  Tibi  2016).  Kemnculan  ini  setelah  suksesi setelah  kemunculan  sekuler  yang  gagal,  Islam  kemudian  menawarkan  formula  al-hall huwa  al-Islam  (Islam  adalah  solusi).  Seperti  sama  halnhya  dengan  pendahulunya,  Islam politik yang merepresentasikan kepercayaan akan modernitas, tetapi malah mengelak dari nilai-nilanya. Meskipun demikian, kalangan Islamis bukanlah kalangan tradisionalis karena mereka  menggunakan  instrumen  dari  sains  dan  teknologi    dalam  meramu  konsepsi mereka,  meskipun  mereka  menggabungkan  dua  konsepsi  ini,  mereka  sangat  menolak keras  nilai-nilai modernitas  dan  pandangan dunia  rasionalis.  Ini  semua  adalah  ciri  utama dari kelompok fundamentalisme yang bersifat insklusif dan intoleran.
Bagi  Bassam  Tibi  gagasan  kembalinya  yang-suci  bertumpu  pada  tiga  anggapan, jika diterapkan pada Islam, yakni pertama , agama Islam itu diperuntukkan bagi umat Islam awam  dan  bukan  formula  politik  untuk  suatu  tatanan  negara,  tetapi  merupakan  sisitem ibadah  dan  budaya  yang  menentukan  pandangan  dunia  dan  cara  hidup  mereka. Kedua , sebagai  varian  fundamentalisme  agam,  Islam  bukan  hanya  bentuk  lain  dari  modernitas, sebagaiman  yang  sarjana  bicarakan  tentang  perdebatan  modernitas  lipat  ganda. Ketiga , Islam  demokrasi  yang  seharusnya  dicapai  dalam  kontek  syraiah  hanya  kamuflase  bagi agenda  tatanan  yang  totaliter.  Konsep  Islmai  ikhwal  tatanan  ilahi  tidak  hanya  menolak
kedaulatan rakyat, tetapi juga menolak pluralisme demokratis yang mengakui tempat bagi liyan politik (Bassam Tibi 2016).
Dengan  begitu  kaum  Islamis  ingin  membuat  tatanan  politik  baru  dalam  negara Islam atau mayoritas masyarakat Muslim. Mereka ingin mendirikan negara dengan sistem khilafah  Islamiyah  yang  segala  aspek  kehidupan  umatnya  diatur  dengan  hukum-hukum syariah, ini adalah ideologi baru dan tatanan politik baru yang tidak ada sejak masa Islam Klasik.  Banyak  ayat  yang  mereka  kutip  dan  hadis  tetapi  mereka  tidak  bisa  memahami dengan baik ayat-ayat yang mereka jadikan landasan.

## Islam dan Demokrasi
Demokrasi  sendiri  secara  istilah  diartikan  sebagai  suatau  tatanan  yang  objeknya adalah rakyat. Dengan demikian demokrasi diartikan sebagai tatanan pemerintahan yang dari rakyat, dikelola oleh rakyat yang nanti kembalinya kepada rakyat sendiri. Ranah politik mengartikan  demokrasi  tidak  jauh  dari  arti  demokrasi  sebelumnya.  Kita  bisa  mencermati penegrtian demokrasi oleh Hendry B. Malyo sebagai berikut
a democratic political system is on in which public policies are mode on a majority basis, by  representative  subject  to  effective  popular  control  at  periodic  elections  which  are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom (Henry B Mayo, 1960.).
Dengan  begitu  demokrasi  menjamin  mengenai  kebijakan  umum  ditentukan  atas dasar  mayoritas  dan  wakil-wakil  yang  secara  ketat  di  awasi  oleh  rakyat  secara  efektif dalam suatu pemilihan berkala yang pemiihan itu sudah pasti ditentikan atas dasar prinsip keamana  politik  dan  diselenggerakan  dalam  suasana  terjaminnya  kebebasan  politik. Rakyat  berperan  langsung  dalam  segala  kebijakan  yang  dilekaurakan  pihak  pemerintah tanpa  terkecuali  dan  ikut  mengawasi  agar  tidak  ada  sesutau  yang  melenceng  dilakukan oleh wakil-wakil rakyat. Pandangan mengenai sistem demokrasi ini ternyata ketika ditarik di dalam Islam berbagai macam tanggapan dan pendapat yang berebeda-beda. Pendapat ini yang nantinya memunculkan kelompok besar dalam Islam yang menyatakan sikapnya terhadap demokrasi di dalam Islam karena hubungan antara demokrasi dan Islam secara esensial bersifat aksiomatis (Paralihan 2019) . Sebab Islam sendiri agama dan risalah yang mengandung  ajaran-ajaran  dalam  mengatur  tata  cara  ibadah,  ahlak,  dan  muamalat manusia. Sedangkan demokrasi sendiri hanya sistem pemerintahan dan mekanisme kerja yang  diatur  oleh  sekelompok  orang  dengan  menggunakan  simbol-simbol  tertentu  yang membawa nilai-nilai positif.
Tidak  jarang,  terdapat  polemik  dan  ketegangan  antara  hubungan  demokrasi dengan  Islam  yang  berakar  pada  ketegangan  teologis  antara  rasa  kehausan  memahami doktrin yang telah mapan oleh dinasti-dinasti Muslim dengan tuntunan untuk memberikan pemahaman  baru  pada  doktrin  tersebut  sebagai  respon  atas  timbulnya  fenomena  sosial yang terus berkembang (Haryanto Al-Fandi 2011). Secara garis besar wacana demokrasi dan  Islam  terdapat  tiga  kelompok  yang  menyatakan  sikap  terkait  relasi  antara  Islam dan demokrasi yakni, Pertama yang menyatakan Islam dan Demokrasi adalah dua entitas yang berbeda.  Kelompok  ini  sering  disebut  sebagai  kaum  Islamis  atau  Islam  ideologis,  yang memandang Islam sebagai sistem alternatif demokrasi. Sehingga demokrasi sebagaimana konsep  Barat  tidak  tepat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan
bernegara. Logika yang dipakai mereka adalah logika sederhana yang menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang berasal dari Barat dan Barat bukanlah Islam sehingga kafir.
Pendek kata, menurut kelompok ini demokrasi merupakan sistem kafir karena telah meletakan kedaultan di atas tangan rakyat bukan Tuhan. Karena bagi mereka pemerintah sudah dianugerahi sifat Illahi, tidak lagi merupakan perwakilan rakyat, melainkan menjadi suatu jabatan keimanan yang sakral  (Muhammad Said Al-Ashmawi dkk 2002). Kelompok ini  diwakili  oleh  Taqiyyudin  an-Nabhani  dan  Hizbut  Tahrirnya.  Di  indonesia  penjelasan- penjelsan semacam ini membuat problematik yang membuat suatu kebingungan di antara masyarakat Muslim sehingga menguatnya populisme Islam (Shofan 2019) .
Kedua ,  Islam  berbeda  dengan  demokrasi.  Kelompok  ini  menyutujui  danya demokrasi  dalam  Islam,  tetapi  tetap  mengakui  adanya  perbedaan  antara  Islam  dan demokrasi.  Ketika  demokrasi  didefenisikan secara  prosedural  seperti  yang  dipahami  dan dipraktikan di negara-negara Barat. Sebaliknya jika demokrasi diartikan secara substantif, yaitu  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  Islam  merupakan  sistem  politik  yang  sangat demokratis. Demokrasi adalah konsep yang sesuai dengan ajaran Islam setelah diadakan penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri.
Ketiga ,  Islam  membenarkan  dan  mendukung  demokrasi.  Kelompok  ini  sering disebut  sebagai  kelompok  moderat.  Baginya  Islam  merupakan  sistem  nilai  yang mebenarkan  demokrasi  seperrti  yang  sekarang  dipraktikan  di  negara-negara  maju.  Ini semua diterima karena prinsip demokrasi juga terdapat dalam prinsip-prinsip ajaran Islam seperti  keadilan,  persamaan,  musyawarah  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  Musdah  Mulia dalam  desertasinya  menyebutkan  sistem  pemerintahan  awal  Islam  Klasik  adalah  bentuk pemerintahan bercorak demokrasi (Musdah Mulia 2010). Tentu pendapat ini bukan tanpa alasan. Bagi dia ada dua alasan penting. Pertama dalam Islam sistem kepala negara tidak abadi  dan  turun  temurun  melainkan  tunduk  pada  syariat.  Kedua,  dalam  Islam  terdapat sistem baiat yang diartikan sebagai kedaulatan.
Ketiga  kelompok  ini  yang  wewarnai  perdebatan mengenai  hubungan  antara  Islam dengan  demokrasi  sampai  saat  ini.  Bahkan  di  negara  plural  sekalipun  seperti  Indonesia. Dengan  adanya  idelogi  transnasional  yang  ingin  mengembalikan  Islam  sebagai  satu- satunya hukum dan ideologi maka mencuat pola kelompok Islamis yang ingin menerapkan sistem khilafah dalam pemerintahan di negara-negara Islam walaupun mereka memahami bentuk  sistem  pemerintahan  di  negara  Indonesia  sudah  final  yakni  demokrasi.  Para intelektual  muslim  yang  mendukung  posisi  ini  berkeyakinan  bahwa  tidak  mesranya hubungan Islam politik dan negara, juga implikasi-implikasinya yang dirasakan para politisi Muslim,  dapat  perlahan-lahan  dapat  diatasi  dengan  secara  langsung  melibatkan  diri  dan berpartisipasi  dalam  arus  utama  proses-proses  politik  dan  birokarasi  negara.  Meskipun hanya  sedikit  di  atara mereka  yang  memiliki  kemapuan  menyuarakan  masalah  ini  dalam cara seperti yang dilakukan aliran pemabaharuan teologis.
Baktiar Effendy dalam disertasinya menyebutkan ada tiga aspek penting mengenai pertimbangan-pertimbagan  teologis  dan  politis. Pertama ,  Islam  dan  negara  tidak  boleh diposisikan  dalam  berhadap-hadapan  dengan  negara.  Dalam  hal  ini  yang  khususnya, Pancasila tidak boleh dinisbatkan bertentangan dengan Islam. melainkan keduanya harus dipandang  sebagai  satu  kesatuan  yang  saling  melengkapi. Kedua ,  sepanjang  sejarah politik  Indonesia  modern,  umat  Muslim  mulai  menempati  posisi-posisi  stretegsi  dalam pemerintahan, khususnya mulai tahun 1950. Dan ketiga , seluruh pendekatan dan strategi
di  atas  untuk  mengemablikan  harkat  dan  martabat  politisi  Muslim  yang  pada  umunya dipandang  sebagai  sasaran  tembak,  pihak  luar  atau  politisi  non  Muslim  dalam  proses politik di Indonesia (Bahtiar Effendy 2009).
Dengan  pertimbangan-pertimbang  di  atas  diharapkan  para  politisi  bisa  membuat kemesraan antara negara dan politik Islam yang selama ini dianggap tidak sejalan dengan kelompok inklusif di Indonesia khusunya, dan di Negara Islam pada umumnya. Ini adalah usaha  para  cendekiawan  Muslim  yang  ingin  mendudukkan  bersama  antara  negara  dan Islam untuk membawa tatanan negara lebih baik dengan ajaran Islam yang universal.

## Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Islam dan Demokrasi
Menanggapi permasalahan di atas, soal sistem pemerintahan dalam negara Islam atau  negara  yang  mayoritas  penduduknya  muslim  sudah  sedikit  diejawantahkan  di  atas. Dengan melihat pernyataan di atas, pendapat mereka jelas ada yang menyatakan ketidak sepakatan atas  bentuk  pemerintahan  bernuansa Khilafah  Islamiyah dari  mereka  juga  ada yang sepakat mengenai bentuk negara khilafah bahkan ada juga yang sepakat keduanya adalah hal yang identik. Sebab, demokrasi selalu muncul dan menjadi tema yang sentral karena  menyangkut  kemaslahatan  umat  manusia  (Hakiki  2016).  John  L.  Esposito  dan James  P.  Piscatori  berusaha  mengklasifikasikan  pandangan  para  intelektual  muslim mengenai posisi Islam dan demokrasi. Mereka membagi para intelektual muslim ke dalam tiga  kelompok  besar  mengenai  pendapat  mereka  yang  berkaitan  dengan  Islam  dan demokrasi (John L. Esposito dan James P. Piscatori 1994) . Pengelompokan ini bukannya tanpa  landasan  yang  jelas,  sebab  seiring  berkembangnya  sistem demokrasi  yang  ada  di negara Islam para intelektual saling berselisih dan berbeda pendapat.
Pertama , kelompok yang secara tegas menolak antara Islam dan demokrasi adalah Jalaluddin  Rahmat.  Baginya  politik  Islam  tidak  bisa  dibandingkan  dengan  demokrasi karena  dua  hal: Pertama ,  Demokrasi  adalah  sistem  politik  yang  sekuler  yang kedaulatannya  berada  ditangan  rakyat  sedangkan  kedaulatan  umat  Islam  berada  di tangan Tuhan yang mana suara dalam demokrasi tidak bisa menggantikan posisi syariat Islam. Kedua ,  dalam  tataran  arus  bawah  atau  prakteknya,  suara  yang  dikeluarkan  oleh rakyat  bisa  dimanipulasi  melalui  ancaman  ataupun  embel-embel  rayuan,  sebab  itu  Islam tidak  boleh  menggunakan  sistem  demokrasi  untuk  mengimplementasikan  ajarannya (Ihsan Nul Hakim 2014) .
Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa antara Islam dan demokrasi dua entitas yang  sama,  seperti  halnya  M.  Natsir.  Ia  berpendapat  bahwa  intrepretasi  yang  paling mukhtahir tentang demokrasi hanya bisa didapt dalam Islam. M. Natsir juga berpendapat bahwa  sistem  demokrasi  yang  diinginkan  oleh  Islam  hampir  sama  dengan  demokrasi liberal,  yang  berbeda  terletak  dalam  pengambil  putusan  dalam  urusan  politik  (Tomi Agustin 2020) . Tidak hanya M. Natsir saja, dalam hal ini intelektual muslim Indonesia yang lain  ada  Nurcholis  Madjid  yang  menjadi  anak  asuhnya,  Sya‘fii  Ma‘arif,  dan  bahkan  Gus Dur.    Nurcholis  Madjid  menegaskan  bahwa  tujuan  didirkannya  negara  Indonesia  adalah untuk mewujudkan  sistem  yang  demokratis.  Cita-cita  tersebut  adalah  cita-cita  yang  bulat dari  pada  pendiri  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  salah  satu  dorongan  batin  mereka  untuk berjuang merebut, mempertahankan dan kemudian mengisis kemerdekaan. Bagi Cak Nur Demokrasi adalah suatu kategori yang dinamis (Nurcholish Madjid 1999). Tidak hanya itu, Cak  Nur  juga  menegaskan  bahwa  munculnya  masyarakat  demokratis  terlahir  dari
masyarakat  yang menerapkan sistem musyawarah  (Nurcholish Madjid 1999) yang tradisi ini jelas dikembalikan kepada ajaran Islam (Mardian Idris Harahap 2019) .
Syafii  Ma‘arif  menjelaskan  bahwa  Islam  tidak  mengkonsepsikan  suatu  pola  teori kenegaraan  yang  pasti  dan  harus  diikuti  oleh  umat  Islam.  Hal  ini  karena  tidak  adanya petunjuk atau aturan yang baku di dalam al-Quran maupun dalam Sunnah. Bagi Syafii Al- Quran  pada  prinsipnya  adalah  petunjuk  etik  bagi  manusia  bukan  sebagai  kitab politik.(Marlena  2018)  Perhatian  utama  al-Quran  adalah  masyarakat  dan  negara ditegakkan atas tonggak keadilan dan moralitas (Ahmad Syafii Maarif 2006). Maka dengan ini  bagi  Syafii  adalah  bagaimana  kita  mengimplementasikan  nilai-nilai  yang  terkandung dalam  al-Quran,  karena  tujuan  suatu  negara  dalam  Islam  adalah  menegakan  keadilan, memelihara keamanan dan integritas negara.
Kita  lihat  Abdurrahman  Wahid  yang  pernah  menjadi  Presiden  RI,  menegaskan bahwa  antara  Islam  dan  negara  harus  saling  mengisi  satu  sama  lain.  Artinya  dalam demokrasi  di  negara  Indonesia  antara  Islam  dan  sistem  demokrasi  bersifat  integralistik. Melalui  agendanya  kosmopolitanisme,  Gus  Dur  mengajak  umat  Islam  untuk  mencari wawasan  terjauh  dari  keharusan  berpegang  pada  kebenaran  (Humaedi  2016) . Terutama ketika  berbicara  masalah  demokrasi  dan  Islam,  yang  seharusnya  umat  Islam  menacari pengetahuan  mereka  lebih  jauh  dan  mendalam  supaya  paham  bahwa  Islam  dan  negara tidak bertentangan tetapi saling mengisi satu sama lain. Proses yang terjadi antara Islam dan demokrasi bersifat nyata bukan hanya spekilatif semata (Abdurrahman Wahid 2007).
Ketiga, kelompok  yang  menerima  demokrasi  secara  utuh  dan  mentah,  sebut  saja Amin  Rais.  Amin  Rais  menerima  demokrasi  dengan  tiga  alasan: pertama ,  al-Quran memperlihatkan  umat  Islam  untuk  melakukan  musyawarah  dalam  menyelesaikan masalahnya  sendiri  dan  demokrasi  menggunakan  asas  ini. Kedua ,  secara  historis,  Nabi Muhammad dan para tabi‘in dalam menyelesaikan sutau persoalan menggunakan sistem musyawarah. Ketiga ,  secara  rasional,  ketika  umat  Islam  diperintah  untuk  menyelesaikan masalah-masalah  mereka  menunjukkan  bahwa  sistem  demokratis  adalah  bentuk  sistem tertinggi mengenai sistem politik dalam sejarah umat manusia.
Ketiga alasan ini yang dijadikan Amin Rais dalam mewujudkan sistem demokrasi di negara  Indonesia.  Maka  itu  perjuangan  Amin  Rais  pada  tahun  1998  sampai  2000an sangat  getol  menegakan  sistem  demokrasi  dan  bahkan  sempat  menjadi  ketua  MPR  RI sebagai  jalannya  untuk  menegakkan  sistem  demokrasi  di  negara  Indonesia.  Walaupun setelah  itu,  setelah  negara  Indonesia  memakai  sistem  demokrasi  justru  bermunculan kelompok-kelompok  Islam  Ideologis  yang  menentang  sismtem  demokrasi  di  negara Indonesia.
Dengan demikian, pendapat para intelektual muslim di Indonesia sangat beragam. Hal itu sangat mafhum, karena mereka berasal dari kultur pendidikan yang berbeda-beda dan  secara  aktif  faktor  sosiologis  mempengaruhi  pola  pemikiran  mereka.  Ini  adalah  ciri khas dari agama Islam, Islam sangat menghargai perbedaaan dan perbedaab itu dijadikan rahmat. Intinya mereka ingin meujudkan negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur dengan cara mereka sendiri-sendiri.

## Simpulan
Dengan  melihat  banyak  corak  pemikiran  yang  memberikan  padangan  mereka masing- masing terkait hubungan agama dan negara, Islam dan negara, dan sistem politik yang dipakai dalam negara Islam. Sampai saat ini masih banyak perdebatan di sana sini terutama  mereka  kelompok  inklusif  yang  secara  mentah-mentah  menolak  sistem demokrasi dalam Islam.  Karena bagi mereka sistem demokrasi yang berdaulat  itu bukan Tuhan  tetapi  rakyat.  Sedangkan  dalam  Islam  Tuhan  di  atas  segala-galanya.  Sedangkan dalam kelompok yang lain, Islam dan demokrasi tidak ada pertentangan, karena nilai-nilai yang  ada  di  dalam  demokrasi  juga  ada  di  dalam  ajaran  Islam.  Mereka  berpandangan demokrasi adalah sistem yang paling ideal diterapkan dalam negara Islam bukan bentuk khilafah islamiyah , karena sejatinya pada masa Islam Klasik sistem yang dipakai oleh Nabi Muhammad dan Khulafa Rasyidun adalah sistem demokrasi bukan sistem kekhilfahan.
Di Indonesia sendiri kesepakatan para ulama, umara, dan kaum intelektual muslim sejak berdirinya negara Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang itu berkesusaian dengan  masyarakat  Indonesia  yang  bersifat  prural.  Akhir-akhir  ini  memang  banyak ideologi  transnasional  yang  menginginkan  Indonesia  menggunakan  sistem khilafah islamiyah , namun itu sulit dilaksanakan karena terbentur dengan ajaran Islam sendiri serta kebudayaan yang ada di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahid; Sunardi; Dwi Ari Kurniawati. 2018. ―DOKTRIN KHILAFAH SEBAGAI ANCAMAN  TERHADAP  KONSTRUKSI  NEGARA  HUKUM  INDONESIA.‖ Yurisprudensu 1 (206 –220).
Abdurrahman  Wahid.  2007. Islam  Kosmopolitan  Nilai-Nilai  Indonesia  &  Tranformasi Kebudayaan . Jakarta: The Wahid Institut Seeding Plural and Peaciful Islam, Cet. Ke-1. Abu Ala Al-Maududi. 1960. Islamic Law and Constitution . Lahore: Islamic Publication. ———. 1978. Al-Khilafah Wa Al-Mulk . Kuwait: al-Qalam.
Adhanyanto,  Oksep.  2011.  ―Khilafah  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Islam.‖ Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan 1 (1): 80 –98.
Ahmad Syafii Maarif. 2006. Slam Dan Pancasila Sebagai  Dasar Negara, Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante . Jakarta: Pustaka LP3ES.
Akbar,  Idil.  2018.  ―Khilafah  Islamiyah:  Antara  Konsep  Dan  Realitas  Kenegaraan (Republik  Islam  Iran  Dan  Kerajaan  Islam  Arab  Saudi).‖ Journal  of  Government  and  Civil Society 1 (1): 95. https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.265.
Al-Banna,  Hasan.  1997. Majmu’at  Rasa’il  Al-Imam  Al-Syahid  Hasan  Al-Banna .  Kairo: Dar al- Da ‗wah.
Bahtiar  Effendy.  2009. Islam  Dan  Negara:  Transformasi  Gagasan  Dan  Praktik  Politik Islam Di Indonesia . Jakarta: Paramadina.
Bassam Tibi. 2016. Islamism and Islam . Edited by Alfathir Adlin. Bandung: Mizan. Dakwah,  Fakultas,  U  I  N  Raden,  and  F atah  Palembang.  2016.  ―Dinamika Penerapan Khilafah Sebuah Tinjauan Sosio- Historis.‖ Wardah 17 (2): 137 –54. Hakiki, Kiki Muhamad. 2016. ―Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan.‖ Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya 1 (1): 1 –17.
Harun  Nasution.  1975. Pembaharuan  Dalam  Islam:  Sejarah  Pemikiran  Dan  Gerakan . Jakarta: Bulan Bintang.
Haryanto  Al-Fandi.  2011. Desain  Pembelajaran  Yang  Demokratis  Dan  Humanis . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Humaedi.  2016.  ―Pemikiran  Gusdur  Dalam  Buku  Islam  Kosmopolitan  Dan Pendidikan  Demokrasi  Humaedi.‖ Adz-Zikr;  Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam 01  (02):  1 –20. http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150.
Ihsan  Nul  Hakim.  2014.  ―Islam  Dan  Demokrasi:  Studi  Komparatif  Antara  Teori Politik Islam Dan Demokrasi Barat.‖ MADANIA 18 (1): 43 –58. https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=35887bcb-ee74-74e1-5020- b6f3787b0de3&documentId=6fcc7e43-1649-3e56-9fba-92393cc1100b.
Islam, Universitas, and Negeri Ar- raniry Aceh. 2018. ―Representasi Khilafah Dalam Pemerintahan.‖
John  L.  Esposito  dan  James  P.  Piscatori.  1994.  ―Islam  Dan  Demokras.‖ Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam 04 (01): 19 –21.
M.  Iqbal  Hassan.  2002. Pokok-Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  Dan  Aplikasinya . Jakarta: Ghalia Indonesai.
Mardian  Idris  Harahap.  2019.  ―Demokrasi  Dalam  Pandangan  Nurcholish  Madjid.‖
Journal of Chemical Information and Modeling 53 (9): 1 –10.
Marlena,  Leni.  2018.  ―Hubungan  Islam  Dan  Negara  Dalam  Pandangan  Ahmad
Syafii Maarif.‖ Manthiq 3 (2): 21 –40.
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/2898.
Muhammad  Said  Al-Ashmawi  dkk.  2002. Islam  Dan  Barat:  Demokrasi  Dalam Masyarakat Islam . Edited by Ulil Absar Abdalla. Jakarta: Paramadina.
Munawir  Syadzali.  1990. Islam  Dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah,  Dan  Pemikiran . Jakarta: UI-Press.
Musdah Mulia. 2010. Negara Islam . Jakarta: Kata Kita.
Nurcholish Madjid. 1999. Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi . Jakarta: Paramadina. Paralihan,  Hotmatua.  2019.  ―Islam  Dan  Demokrasi.‖ Aqlania 10  (1):  63. https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i01.2109.
Philip K. Hitti. 1990. History of the Arabs . London: Macmilian And Co.
Said  Ibn  Husain  Al- ‗Iffani.  1368. Zahru  Al-Basatin  Min  Muwaqif  Al-“Ulama”i  Wa AlRabaniyyin . Kairo: Dar al- ‗Iffani.
Shofan,  Moh .  2019.  ―Populisme  Islam  Dan  Tantangan  Demokrasi  Islam  Di Indonesia.‖ Maarif 14 (1): 3 –8. https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.30.
Smith, Henry Bradford. n.d. ―‗On The Relation Of The Aristotelean Algebra To That Of Boole- Schroeder.‘‖ The Monist: Oxford University Press 42: 282 –89. Timothy O‘Hagan. 1999. Rousseau Ed. Ted Honderich . New York: Routledge.
Tomi Agustin. 2020.  ―Demokrasi Islam Dalam Pandangan Muhammad Natsir Dan Muhammad Abid Al- Jabiri.‖ El-Ghiroh 18 (01): 07 –24.