E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## TINJAUAN YURIDIS

## TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN REHABILITASI DAN PUTUSAN PIDANA PENJARA (STUDI KASUS PUTUSAN PN YOGYAKARTA)
Muhammad Satrio Natigor Utomo 1 , Sulistyanta 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: muhammadsatrionatigorutomo@student.uns.ac.id
ABSTRAK: Penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk mendapatkan rehabilitasi baik dari  rehabilitasi  medis  maupun  rehabilitasi  sosial  sebagaimana  maksud  dari  Pasal  127  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Akan  tetapi  di  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk justru penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika diberikan  hukuman  penjara,  sehingga  menarik  untuk  dilakukan  penelitian.  Metode  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  doktrinal  dengan  pendekatan  kasus  (case  approach)  dan  pendekatan  Undang- Undang  (statuse  approach).  Pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan  studi  kepustakaan  (library research)  dengan  teknik  analisis  bersifat  deduktif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kewajiban rehabilitasi  bagi  penyalahguna  atau  korban  penyalahgunaan  narkotika  sebagai  amanah  dari  Pasal  54 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  hal  ini  karena  penyalahguna  atau  korban penyalahgunaan  narkotika  merupakan  seseorang  yang  sakit  secara  fisik  beserta  mental  sehingga  harus direhabilitasi. Putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:  145/Pid.Sus/2021/PN.  Yyk  telah  memenuhi  unsur-unsur  pada  Pasal  127  ayat  (1),  akan  tetapi apabila mengacu pada prinsip keadilan restoratif bahwa penjatuhan pidana bagi pecandu narkotika tidak tepat karena tidak berorientasi pada pemulihan namun justru berorientasi pada pembalasan.
Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika; Rehabilitasi; Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
Abstract:  Addicts  and  victims  of  narcotics  abuse  are  obliged  to  get  rehabilitation,  both  from  medical rehabilitation  and  social  rehabilitation.  However,  in  the  Yogyakarta  District  Court  Decision  Number: 145/Pid.Sus/2021/PN. In fact, addicts and victims of  narcotics  abuse are given  prison sentences. This  is contrary to the principles of restorative justice and the orientation of the Narcotics Law which prioritizes rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse. The method in this study uses a doctrinal method with  case  approach  and  a  status  approach.  The  collection  of  legal  materials  uses  library  research  with deductive analysis techniques. The results of the study show that the obligation of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse is based on Article 54 of the Narcotics Law, this is based on the fact that addicts and victims of narcotics abuse are someone who is physically and mentally sick so they must be given care and treatment in the form of rehabilitation. Furthermore, despite the imprisonment for 1 (one) year in the Yogyakarta District Court Decision Number: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk has fulfilled the elements in  Article  127  paragraph  (1),  however,  when  referring  to  the  principle  of  restorative  justice,  that  the imposition of a criminal offense for narcotics addicts is not appropriate because it is not oriented towards recovery but is instead oriented towards revenge. In addition, imprisonment also hinders the right to obtain health services for prisoners addicted to narcotics.
Keywords: Narcotics Crime; Rehabilitation; Addicts and Victims of Narcotics Abuse

## 1. Pendahuluan
Narkotika  bukan  hanya  menjadi  masalah  bagi  Indonesia,  namun  sudah  menjadi permasalahan  dunia.  United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime  (UNODC)  telaH mengeluarkan press release yang mengemukakan bahwa pada tahun 2020 sekitar 275 juta  orang  menggunakan  narkotika  dan  lebih  dari  36  juta  orang  mengalami  gangguan penggunaan  narkotika.  Penjualan  obat-obatan  ini  secara  keseluruhan  meningkat  4 (empat) kali lipat antara 2011 hingga pertengahan 2017 dan pertengahan 2017 hingga 2020,  faktor  yang  mempengaruhi  juga  karena  percepatan  peningkatan  teknologi  yang dikombinasikan dengan kelincahan para pengedar narkotika ini yang mampu beradaptasi dengan kemaujuan teknologi baru yang membuat pasar global mendapatkan akses untuk membeli obat-obatan terlarang tersebut (UNODC, 2021)
Tindak  pidana  narkotika  juga  merupakan  pelanggaran  hukum  dan  kejahatan  yang terorganisir,  tindak  pidana  narkotika  juga  merupakan  kejahatan  transnasional  yang melibatkan  negara  lain  atau  biasa  disebut  lintas  negara  (Roni  Gunawan,  2019:  337). Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap menjadi suatu solusi efektif  untuk  menekan  angka  tingginya  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan terlarang (Siti Hidayatun, Yeny Widowaty : 2020, 168).
Dalam  penanganan  perkara  pidana  terhadap  penyalahguna  atau  korban penyalahgunaan narkotika narkotika, orientasi putusan akhir perkaranya berpacu pada vonis rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan agar penanganan perkara tindak pidana narkotika bagi penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika lebih mengedepankan aspek restorative  dengan  vonis  rehabilitasi.    Vonis  rehabilitasi  dapat  dilakukan  apabila  telah sesuai dengan aturan hukum dan prasyarat pada saat penangkapan oleh penyidik, barang bukti  yang  didapati  tidak  melebihi  dari  aturan  yang  ditetapkan  dalam  Surat  Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban  Penyalahgunaan dan  Pecandu  Narkotika ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis dan  Rehabilitasi  Sosial.  Selanjutnya,  di  dalam  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010  terdapat prasyarat lain sesuai dengan angka 2 huruf a dan huruf b yang mensyaratkan pada saat ditangkap  oleh  penyidik dalam  kondisi tertangkap  tangan  dan  penemuan  barang  bukti yang ditemukan dalam pemakaian satu hari.
Permasalahan hukum yang hendak diteliti dalam penulisan hukum ini adalah kasus penyalahgunaan  narkotika  yang  diperiksa,  diadili  dan  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor: 145/Pid. Sus/2021/PN Yyk tertanggal 22 Juli 2021 atas nama  terdakwa  inisial  HS  ditemukan  barang  bukti  berupa  Narkotika  Gol.1 Methamphetamine  (M-AMP)  dengan  berat  0.10496  g  dan  0.02698  g.  Apabila dikalkulasikan kedua barang bukti tersebut, maka berat total barang bukti Narkotika Gol.1 Methamphetamine  (M-AMP)  yakni  0.13194  g.  Barang  bukti  tersebut  masih  belum melebihi batasan yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yakni 1 (satu) gram.
Selain barang bukti yang ditemukan tidak melebihi batasan 1 (satu) gram, terdakwa juga  telah  menjalani  rehabilitasi  oleh  penyidik  di  RS  Ghrasia,  Sleman  sejak  tanggal  13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021. Dengan demikian, seharusnya dapat diputus agar terdakwa menjalani rehabilitasi.
Apabila melihat permasalahan hukum diatas, seharusnya majelis hakim memutus perkara a  quo  agar  terdakwa  menjalani  rehabilitasi.  Akan  tetapi,  di  dalam  amar  Putusan
Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  Nomor:  145/Pid.  Sus/2021/PN  Yyk  tersebut,  justru menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara. Hal ini jelas bertentangan dengan  orientasi  penyelesaian  perkara  penyalahgunaan  narkotika  yang  harusnya mengedepankan  prinsip  restoratif  melalui  rehabilitasi  bagi  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  namun  sebaliknya  dalam  Putusan  Nomor:  145/Pid. Sus/2021/PN  Yyk  justru  mengedepankan  prinsip  retributif  yakni  penghukuman  bagi pelaku. Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal  22  Desember  2020  Tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan Restoratif  (Restorative  Justice),  yang  seharusnya  pendekatan  dalam  penjatuhan  vonis dalam kasus ini menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan, pada putusan Nomor:  145/Pid.  Sus/2021/PN  Yyk  terdapat  banyak  aturan  perundang-undangan  dan sejenisnya  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  dalam  kasus  ini  yang  tidak  begitu diperhatikan. Oleh karena itu, penulis hendak membahas terkait aturan dan ketentuan yang  membahas  mengenai  prosedur  hukum  bagi  penyalahguna  narkotika  yang  telah menjalani rehabilitasi.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengapa  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  dan  bagaimana  penjatuhan pidana  penjara  terhadap  korban  penyalahguna  narkotika  dalam  putusan  Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk ?

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan penelitian di bidang hukum yang dikonsepkan  dan  dikembangkan  atas  dasar  doktrin  yang  dianut  oleh  peneliti  (Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, 2021:11). Sifat dari penelitian hukum yang penulis tulis yaitu  bersifat  perskriptif  dan  terapan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan pendekatan  kasus  (case  approach)  dan  pendekatan  undang-undang  (statue  approach) dengan  mengungkap  makna  dari  perundang-undangan  yang  dilakukan  dengan mengambil suatu contoh kasus yang telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap  namun  lebih  membahas  mengenai  undang-undang  yang  berhubungan  dengan judul  penelitian  ini.  Teknik  pengambilan  bahan  hukum  yang  digunakan  penulis  dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) atau juga  bisa  disebut  dengan  studi  dokumen.  Penulis  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik  analisis  bahan  hukum  yang  bersifat  deduktif  dengan  menganalisis  data  yang bersumber dari kepustakaan. Perolehan data yang ada baik data primer, sekunder, dan tersier.

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Rehabilitasi  merupakan  suatu  prosedur  yang  digunakan  untuk  mengobati penyalahguna  atau  korban  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia.  Rehabilitasi  dapat dilaksanakan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun melalui vonis hakim di Pengadilan. Akan tetapi, implementasi dalam pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan korban  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  masih  belum  optimal.  Oleh  sebab  itu, sangatlah penting bagi aparat penegak hukum untuk dapat memahami, memaknai, dan melaksanakan  kewajiban  rehabilitasi  bagi  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan narkotika.
Analisis Yuridis Kewajiban Menjalani Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika
Penyalahgunaan  narkotika  sebagai  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  perlu mendapatkan  perhatian  lebih  untuk  dilakukan  rehabilitasi,  karena  hal  ini  untuk mengupayakan  penyembuhan  bagi  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  agar  bisa sembuh dari ketergantungan narkotika, oleh karena itu perlu perhatian lebih dari pihak terkait untuk mengedepankan penjatuhan pidana rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
Rehabilitasi merupakan sarana dalam kegiatan pengobatan maupun pemulihan bagi penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  rehabilitasi  dibagi  menjadi  dua  yaitu  :  (a)  Rehabilitasi medis  dengan  proses  kegiatan  pengobatan  untuk  membebaskan  pecandu  dari ketergantungan  narkotika;  (b)  Rehabilitasi  sosial  merupakan  proses  pemulihan  bagi pecandu  dan  korban  penyalahguna  narkotika  baik  secara  fisik,  mental,  dan  juga  sosial dengan  harapan  agar  dapat  kembali  melaksanakan  fungsi  sosial  dalam  hidup bermasyarakat.
Rehabilitasi  menurut  Pasal  1  angka  23  Kitab  Undang-Undang  Acara  Pidana  juga disebutkan  seseorang  memiliki  hak  dalam  mendapatkan  pemulihan  haknya  dalam kemampuan,  kedudukan,  dan  harkat  serta  martabatnya  yang  diberikan  pada  tingkat penyidikan,  penuntutan  atau  pengadilan  karena  ditangkap,  ditahan,  dituntut  apapun diadili  tanpa  alasan  yang  didasari  pada  Undang-Undang  atau  karena  kesalahan  yang dilakukan  seseorang  yang  telah  ditetapkan  Undang-Undang.  Rehabilitasi  merupajan bentuk pemidanaan yang bertujuan untuk pemulihan atau pengobatan dalam lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk.
Untuk pelaksanaan rehabilitasi penyidik dapat mengajukan permohonan assesment kepada  Tim  Assesment  Terpadu  (TAT)  untuk  bisa  atau  tidaknya  seseorang  dapat  atau tidak dilakukan rehabilitasi hal ini diatur dalan peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) No.  11  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Tersangka  Dan/Atau  Terdakwa Pecandu  Narkotika  Dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  Ke  Dalam  Lembaga Rehabilitasi. Assesment oleh TAT dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari assesment medis dan  assesment  hukum.  Didalam  peraturan  BNN  tersebut  pecandu  dan  korban penyalahguna narkotika pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan dapat dilakukan rehabilitasi dan menurut  Pasal  3  ayat  (2)  seorang  tersangka  dalam  perkara  narkotika  dapat  dilakukan rehabilitasi apabila telah mendapatkan rekomendasi dari TAT.
Secara  garis  besar,  terdapat  tiga  cara  bagi  pecandu  dan  pemakai  narkotika  untuk dapat mengakses rehabilitasi dan menjalankan kewajiban rehabilitasi, yakni:
a. Sukarela,  atau  voluntary.  Pecandu  dan  pemakai  narkotika  dengan  sadar  dan  atas kemauan sendiri mengakses rehabilitasi, baik melalui mekanisme wajib lapor ataupun secara mandiri mendatangi lembaga rehabilitasi;
b. Melalui  mekanisme  wajib  lapor.  Seorang  pecandu  bisa  dengan  kesadaran  dan kemauannya  sendiri  melaporkan  dirinya  dan  kemudian  mengakses  layanan pemulihan  yang  disediakan  IPWL.  Atau,  bisa  juga  pecandu  dan  pemakai  narkotika tersebut  ‘terpaksa’  melaporkan  diri  demi  menghindari  ancaman  pi dana,  atau dilaporkan oleh keluarganya;
c. Melalui  vonis  hakim.  Seorang  pecandu,  pemakai,  maupun  korban  penyalahguna narkotika memiliki kesempatan untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi oleh hakim yang  mengurus  perkara  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukannya.  Sama  dengan mekanisme wajib lapor, penjatuhan vonis hakim ini bisa saja memang benar-benar sesuai dengan keinginan pecandu itu sendiri untuk meminta ditempatkan di lembaga rehabilitasi atau hanya untuk menghindari pidana penjara.
Rehabilitasi  menjadi  suatu  kewajiban  bagi  pecandu  narkotika  dan  korban penyalahgunaan narkotika. Kewajiban tersebut merupakan amanat dari Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
Kewajiban  rehabilitasi  berdasarkan  Pasal  54  tersebut  menjadi  suatu  upaya  yang bertujuan  untuk  memulihkan  dan  mengembalikan  kesehatan  dan  kemampuan  baik secara fisik, mental dan sosial pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, kewajiban rehabilitasi juga bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia  yang  menjadi  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  guna mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  sesuai  dengan  konsideran  dari  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Kewajiban  rehabilitasi  bagi  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika merupakan suatu progresivitas dari Undang-Undang Narkotika. Hal ini karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku  penyalahgunaan  narkotika,  sebelum  adanya  Undang-Undang  ini  belum  ada perlakuan  yang  berbeda  antara  pengguna,  pengedar,  bandar  maupun  produsen narkotika.  Dengan  adanya  perlakuan  yang  berbeda  tersebut,  menempatkan  pecandu narkotika menjadi pelaku tindak pidana dan di sisi lain juga menjadi korban yang harus mendapatkan perawatan dan pengobatan (Hawkins: 2003, 49).
Rehabilitasi juga dapat diterapkan melalui vonis pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 127 UU Narkotika yang merupakan suatu pilihan hukum bagi hakim ataupun hanya dapat diberikan atas dasar diskresi yang dimiliki oleh hakim. Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rehabilitasi perlu dilakukan bagi  pecandu  maupun  penyalahguna  narkotika  sebagai  usaha  pemulihan  kondisi  agar korban dapat kembali menjalankan fungsionalitas sosial dengan baik dan normal (Ranu Mahesti, 2018, 51). Kewajiban dalam menjalankan rehabilitasi sesuai dengan UU No. 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  pasal  4  bahwa  pecandu  wajib  melakukan  rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010  dan  Nomor  03  Tahun  2011  juga  mewajibkan pecandu  dan  korban  penyalahguna narkotika untuk rehabilitasi.
Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika Yang Telah Melewati Rehabilitasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk
Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  Nomor:  145/Pid.Sus/2021/PN.  Yyk hakim  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  berupa  vonis  pidana  1  (satu)  tahun penjara  berdasarkan  dasar  hukum  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  UU  Narkotika.    Adapun unsur-unsur dan pertimbangan hukum hakim di dalam Putusan tersebut yakni sebagai berikut :
a. Unsur  setiap  penyalahguna,  bahwa  berdasarkan  hasil  yang  telah  dilakukan  di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta dengan pasien berinisial HS terbukti positif Amphetamin, positif Methamphetamine dan kepemilikan beserta penggunaan yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dari Kementerian Kesehatan R.I. Jika merujuk pada pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan  kesehatan  dan/atau  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Maka dari  itu  terdakwa  yang  telah  mengkonsumsi  sabu  memenuhi  unsur  “setiap penyalahguna”.
b. Unsur Narkotika golongan 1 (satu), pemeriksaan yang dilakukan membuktikan bahwa serbuk  kristal  dan  1  (satu)  buah  pipet  kaca  mengandung  Metamfetamina  yang terdapat dalam urutan ke 61 dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika,  dengan  itu  unsur  “narkotika  golongan  1  (satu)”  telah terpenuhi.
c. Unsur Bagi dirinya sendiri, terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara merakit alat hisap/bong  yang  kemudian  terdakwa  mengambil  sedikit  serbuk  sabu  dengan menggunakan  sendok  yang  terbuat  dari  potongan  sedotan.  Terdakwa  merasakan efek dari sabu tersebut berupa kesegaran badan dan tidak merasa ngantuk, maka dari fakta yang dipaparkan Majelis Hakim berkeyakinan unsur “bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi.
Meskipun  di  dalam  Pasal  103  Undang-Undang  35  Tahun  2009  telah  memberikan wewenang bagi hakim untuk dapat menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada pecandu dan korban  penyalahgunaan  narkotika,  namun  penjatuhan  vonis  rehabilitasi  tersebut merupakan suatu pilihan hukum karena menggunakan kata “dapat”. Hal ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi : “Hakim  yang  memeriksa  perkara  Pecandu  Narkotika  dapat  :  a.  memutus  untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;  atau  b.  menetapkan  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  Pecandu  Narkotika  tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.
Meskipun  penjatuhan  pidana  penjara  bagi  pecandu  narkotika  di  dalam  Putusan Nomor  :  145/Pid.Sus/2021/PN.Yyk  memiliki  landasan  hukum  yang  telah sesuai  dengan ketentuan  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  UU  Narkotika  dan  tidak  bertentangan  dengan rumusan Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika, akan tetapi penjatuhan pidana penjara bagi
pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  merupakan  suatu  pemidanaan  yang kurang tepat.
Memang  dalam  penjatuhan  pidana  rehabilitasi  sering  terjadi  hambatan  kepada pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika namun  hal  ini  yang  perlu  diutamakan, begitu  juga  pentingnya  pemulihan  yang  menjadi  perhatian  khusus  dalam  penanganan kasus Tindak Pidana Narkotika agar para pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali dan tidak terdorong untuk menggunakan narkotika untuk mendapatkan efek kecanduan yang diberikan oleh zat berbahaya tersebut. (Andri Winjaya Laksana: 2015 , 83)

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  penulis  paparkan  diatas,  terdapat kesimpulan  penelitian  yang  didapatkan  oleh  penulis  untuk  menjawab  permasalahan dalam penelitian ini, adapun kesimpulan tersebut yakni:
1. Rehabilitasi  merupakan  hal  yang  wajib  diberikan  kepada  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  setelah  melalui  assesment  oleh  Tim  Assesment  Terpadu (TAT).  Kewajiban  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  54  UU  35  tahun  2009  tentang Narkotika namun berdasarkan Pasal 103 dan Pasal 127 hal ini menjadi tidak bersifat wajib melainkan merupakan pilihan yang dapat dipilih oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
2. Penjatuhan  pidana  penjara  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  Nomor  : 145/Pid.Sus/2021/PN.  Yyk  sudah  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  meskipun penjatuhan pidana penjara tersebut kurang sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan prinsip Restorative Justice bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

## 6. Saran
Untuk  kedepannya  diharapkan  untuk  para  penegak  hukum  di  Indonesia  agar memperhatikan  peraturan  yang  mewajibkan  pecandu  dan  korban  penyalahguna narkotika diberikan hukuman berupa rehabilitasi dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice).

## Persatuan
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat dan karunia- Nya  yang  telah  diberikan  kepada  Penulis  dalam  penyusunan  penelitian  ini  dari  awal sampai  akhir,  sehingga  Penulis  dapat  menyelesaikan  penelitian  ini  dengan  baik.  Dapat terselesaikannya  penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  bantuan,  bimbingan,  masukan,  serta arahan  dari  Bapak  Dr.  Sulistyanta,  S.H.,  M.Hum  selaku  dosen  pembimbing  penulisan hukum (Skripsi) Peneliti.

## Daftar Pustaka
A.  Hawkins,  Mark.  2003.  Effectiveness  of  the  Transcendental  Meditation  Program  in Criminal  Rehabilitation  and  Substance  Abuse  Recovery. Journal  of  Offender Rehabilitation, 36:1. Routledge. United Kingdom. Hal. 49.
Gunawan,  R.  &  Serikat,  N.  2019. Tindak  Pidana  Narkotika  Sebagai  Transnational Organized Crime. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1 No.3. Universitas Diponegoro. Semarang.
Hidayatun,  Siti.,  Widyawaty,  Yeni.  2020. Konsep  Rehabilitasi  Bagi  Pengguna  Narkotika yang Berkeadilan. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.1 No. 2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.Yogyakarta.
Mahesti, R. 2018. Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandi dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. 4(1). 51-69.
Nurhayati, Y., Ifrani, Said, M. Y., 2021. Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). 2(1). 1-20
Winjaya,  Andri  Laksana.  2015. Tinjauan  Hukum  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku Penyalahguna  Narkotika  Dengan  Sistem  Rehabilitasi. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 2. Semarang.
Peraturan  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  No.  11  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Penanganan  Tersangka  Dan/Atau  Terdakwa  Pecandu  Narkotika  Dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
Press Release: Unodc World Drug Report 2021: Pandemic Effects Ramp Up Drug Risks, As
Youth Underestimate Cannabis Dangers. Diperoleh pada 10 November 2021, dari website United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): https://www.unodc.org/unodc/index.html
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2010  Tentang  Penempatan Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan  dan  Pecandu  Narkotika  ke  Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana