## IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DAN KAWASAN (SIDeKa) DALAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA DI DESA PAMOLOKAN KABUPATEN SUMENEP
Oleh :
Laila Istiqhfarah 1) , Irma Irawati Puspaningrum 2) , Ach. Andiriyanto 3)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik 1) , Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2) , Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 3) Universitas Wiraraja Madura Email : l ailaistiqhfarah17@gmail.com 1) , irma@wiraraja.ac.id 2) , aryauri@wiraraja.ac.id 3)

## Abstract
The birth of Village Law No. 6 of 2014 gives authority to the village to  take care and manage  the  affairs  of  its  own  government.  Villages  are  required  to  develop  their territory in accordance with the conditions and keep up with the times, one of which is the  development  of  information  technology.  To  encourage  the  village  government  in utilizing  technology  to  provide  information  to  its  citizens,  a  system  developed  by BP2DK is needed. This program is in the form of a technology platform based on the internet called SIDeKa. One of the villages that participated in implementing SIDeKa in Sumenep Regency is Pamolokan village, where Pamolokan is a village that took the initiative to make the village an informative village. The regulations that overshadow SIDeKa  in  Pamolokan  village  are  contained  in  Perdes  No.  4  of  2017  concerning RPJMDes.  This  research  aims  to  determine  the  implementation  of  Village  and Regional  Information  System  (SIDeKa)  in  accelerating  village  independence  in Pamolokan  village,  Sumenep  Regency.  The  method  used  in  this  study  is  descriptive qualitative.  The  focus  of  this  research  is  communication,  resources,  disposition, bureaucratic  structure.  Data  and  research  results  are  obtained  from  observations, interviews with several informants and documentation. Pamolokan village is a village that has implemented technology named SIDeKa in its implementation developed in the form  of  a  village  website.  But  most  people  do  not  understand  because  of  the  lack  of deep socialization to the community about the benefits of village websites.
Keywords : Village, Information Technology, SIDeKa

## Abstrak
Lahirnya  Undang-Undang  Desa  No.  6  Tahun  2014  memberikan  kewenangan  kepada desa  untuk  mengurus  dan  mengatur  urusan  pemerintahannya  sendiri.  Desa  dituntut untuk  mengembangkan  wilayahnya  sesuai  dengan  kondisi  dan  mengikuti perkembangan zaman, salah satunya seperti perkembangan teknologi informasi. Guna mendorong  pemerintah  desa  dalam  memanfaatkan  teknologi  untuk  memberikan informasi  kepada  warganya  maka  diperlukan  suatu  sistem  yang  dikembangkan  oleh BP2DK. Program ini berbentuk platform teknologi berdasar pada internet yang diberi nama SIDeKa. Salah satu desa yang ikut mengimplementasikan SIDeKa di Kabupaten Sumenep  adalah  desa  Pamolokan,  yang  dimana  Pamolokan  adalah  desa  yang berinisiatif  membuat  desanya  menjadi  desa  informatif.  Peraturan  yang  menaungi SIDeKa  di  desa  Pamolokan  terdapat  di  dalam  Perdes  No.  4  Tahun  2017  tentang RPJMDes.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  Sistem  Informasi Desa dan Kawasan dalam percepatan kemandirian desa di desa Pamolokan Kabupaten
Sumenep.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif. Fokus penelitian ini adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Data dan  hasil  penelitian  diperoleh  dari  hasil  observasi,  wawancara  dengan  beberapa informan dan dokumentasi. Desa Pamolokan adalah desa yang telah mengimplementasikan  teknologi  yang  diberi  nama  SIDeKa  dalam  pelaksanaannya dikembangkan  dalam  bentuk website desa.  Namun  sebagian  besar  masyarakat  tidak memahami  karena  kurangnya  sosialisasi  yang  mendalam  kepada  lapisan  masyarakat mengenai manfaat website desa.
Kata Kunci : Desa, Teknologi Informasi, SIDeKa
1. PENDAHULUAN
Lahirnya  Undang-Undang  Desa No.  6  Tahun  2014  dapat  dikatakan sebagai proses mengembalikan kepercayaan  negara  kepada  desa  yang selama ini menjadi objek pembangunan baik  dari  kabupaten  maupun  pusat. Dengan  dibuktikannya  penerapan  asas rekognisi  dan  asas  subsidiaritas  yang merupakan upaya konkret dalam mewujudkan  kemandirian  desa.  Oleh sebab  itu,  desa  merupakan  cikal  bakal dari terbentuknya bangsa dan penyelenggaraan  pemerintahan  desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga  desa  memiliki  wewenang untuk  mengurus  dan  mengatur  urusan pemerintahannya sendiri.
Maka    dari  itu,  desa    dituntut untuk mengembangkan wilayahnya sesuai  dengan  kondisi  dan  mengikuti perkembangan  zaman,  salah  satunya seperti perkembangan teknologi informasi.  Teknologi  informasi  adalah suatu  teknologi  yang  digunakan  untuk mengolah  data,  termasuk  memproses, mendapatkan,  menyusun,  menyimpan,
memanipulasi  data  dalam  berbagai  cara untuk  menghasilkan    informasi    yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan,  akurat  dan  tepat  waktu,  yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan  dan  merupakan  informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Tata Sutabri,2014:3)
Pada saat sekarang ini seharusnya  hampir  semua  pengelolaan pemerintahan bisa menyesuaikan dengan  kemajuan  teknologi  informasi termasuk  pemerintahan  terkecil  yaitu desa,  karena  desa  adalah  sebuah pemerintahan  yang  seharusnya  bisa membuat  inovasi-inovasi  baru  dalam memberikan  pelayanan  yang  mudah dan  cepat  kepada  masyarakat.  Apalagi pada  era  teknologi,  semua  masyarakat sudah  mengenal  handphone  berarti masyarakat  sudah  bisa  mengakses informasi,  sehingga  desa  seharusnya dapat  memberikan  pelayanan  yang optimal agar masyarakat paham tentang kondisi informasi yang terbaru.
Selain        itu,        teknologi informasi  penting  untuk  dimanfaatkan untuk mewujudkan transparansi
informasi  ke  berbagai  pihak.  Dengan begitu,  masyarakat  dapat  ikut  serta untuk  mengetahui  serta  mengawasi kebijakan desa. Melihat      kondisi ini, desa  membutuhkan  sebuah  sistem informasi  untuk  mengelola  data  dan informasi  serta  menampung  segala informasi  terkait  potensi  yang  ada  di desa,  sehingga  masyarakat  diharapkan mampu membangun desa menjadi lebih baik melalui informasi–Informasi yang diperoleh. Salah satu bentuk komitmen pemerintah guna mendorong pemerintah  desa  dalam  memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi dan  pelayanan  yang  baik  kepada warganya, maka pemerintah mengeluarkan  Undang-Undang  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa  pada  pasal 86 (2) yang berbunyi “ Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
wajib mengembangkan sistem informasi Desa  dan  pembangunan  kawasan perdesaan” yang harus di implementasikan.
Pada saat
ini untuk
mengimplementasikan
peraturan tersebut  pemerintah  mengembangkan sebuah program yang dinamakan SIDeKa  (Sistem  Informasi  Desa  dan Kawasan)  yang  dikembangkan  oleh Badan  Prakarsa  Pemberdayaan  Desa dan  Kawasan  (BP2DK)  sebagai  solusi mendorong kemandirian desa dan
kawasan  di  Indonesia  pada  Desember 2014.  SIDeKa  merupakan  program  dari pemerintah yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi  dan  Informasi (Kominfo).
Selanjutmya  karena  tidak  ada aturan  teknis  yang  mengatur  tentang SIDeKa  dalam  peraturan  perundang- undangan, maka peraturan yang menaungi SIDeKa merujuk pada ketentuan  Pasal  86  Undang-Undang Desa, yang telah mengamanatkan dengan  memberikan  hak  kepada  Desa atas akses melalui sistem informasi desa yang  dikembangkan  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta hak pengelolaan  sistem  informasi  desa. SIDeKa dikembangkan untuk mewujudkan desa mandiri yang demokratis, transparan dan akuntabel.
SIDeKa  sudah  digunakan  di 5.632  desa  di  62  kabupaten  di  26 provinsi  di  Indonesia.  Capaian  ini terwujud berkat kesadaran dan keinginan  desa  untuk  meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat.  Selain itu,  sistem  ini  tidak  hanya  dirancang untuk menyediakan pelayanan pemerintah
desa kepada masyarakatnya,  akan  tetapi  sistem  ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah  daerah  sebagai  pedoman dalam menentukan kebijakan pembangunan.  Dalam  hal  ini  SIDeKa
akan  menjadi  pusat  informasi  untuk memberikan  akses  kepada  masyarakat desa  dan  pemerintah  pusat  guna mendorong  percepatan  desa  yang mandiri.
Selanjutnya implementasi SIDeKa  sepenuhnya  di  manajemen oleh  desa,  sehingga  akan  menjadi masalah tersendiri, karena dalam implementasiannya tidak semua    desa bisa        menerapkan    system  informasi desa dan kawasan (SIDeKa)
disebabkan beberapa kendala diantaranya keterbatasan sarana, infrastruktur  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  tidak  merata  di seluruh  wilayah  serta  implementasi yang  tidak  di  dukung  oleh  masyarakat seperti masyarakat yang hanya terbiasa menggunakan  teknologi  handphone untuk berkomunikasi tetapi tidak terbiasa menggunakan secara teknologi,  sehingga  dalam  proses implementasi SIDeKa dibutuhkan dukungan tenaga ahli teknik informatika (TI) terutama dari perguruan  tinggi.  Dukungan  tenaga ahli  ini  berasal  dari  dosen  yang mengabdi dimaksudkan untuk melakukan  pendampingan  pemerintah desa  dalam  proses  instalasi  SIDeKa yang berbentuk website dan memberikan penjelasan tentang implementasi  SIDeKa.  Saat  ini  desa
yang telah mengimplementasikan SIDeKa  dalam  upaya  memberikan akses  pelayanan  kepada  masyarakat terkait  data  dan  informasi  desa  adalah Desa Pamolokan.
Desa    Pamolokan  adalah  desa yang  mendapat  penghargaan  menjadi desa  informatif  pada  tahun  2019  dan telah membawa nama harum Kabupaten Sumenep  dikancah  regional.  Dimana desa  Pamolokan  meraih  10  besar nominator  desa  informatif  terbaik  se Jawa Timur (matamaduranews.com diakses  pada  tanggal    5    Desember 2020).  Penghargaan  yang  diterima  oleh Desa  Pamolokan  sebagai  salah  satu Desa  terbaik  dalam  mengelola website desa paling informatif di Jawa Timur.
Desa  Pamolokan  menerapkan Sistem  Informasi  Desa  dan  Kawasan (SIDeKa) dengan melihat perkembangan zaman yang
mengharuskan membuat suatu perubahan salah satunya dengan memanfaatkan teknologi sebagai inovasi  dan  sebagai  upaya  pemberian layanan  informasi  kepada  masyarakat. Peraturan  yang  menaungi  SIDeKa  di desa  Pamolokan  terdapat  di  dalam Perdes  No.  4  Tahun  2017  tentang RPJMDes. Namun dalam implementasiannya belum berjalan maksimal karena masih terdapat permasalahan seperti kurangnya
dukungan dari pihak Kabupaten sehingga  menyebabkan  operator  desa tidak  termotivasi  untuk  mengupdate informasi dan data. Selain itu,
sosialisasi  yang  tidak  menyeluruh dilakukan  pemerintah  desa  terkait adanya  SIDeKa  kepada  masyarakat sehingga  masih  banyak  masyarakat yang  tidak  mengetahui  dan  tidak menggunakan  sistem  yang  digunakan oleh desa untuk memberikan kemudahan  kepada  masyarakat  dalam mengakses  informasi  secara  cepat  dan akurat  yang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.
Dengan      demikian,      tanpa adanya  partisipasi  masyarakat  maka sistem informasi   hanyalah    menjadi perangkat  aparat  desa  yang  kurang bermakna  karena  masyarakat  merasa tidak  memiliki.  Oleh  sebab  itu, penelitian ini penting untuk dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan  di  desa  Pamolokan dalam  mengimplementasikan  SIDeKa yang mana masyarakat desa diharapkan mampu menggunakan data-data  yang  ada  di  SIDeKa  untuk memperkuat kemandirian desa.
Berdasarkan  permasalahan  dan  fakta yang  telah  diungkap,  maka  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul “Implementasi  Sistem Informasi Desa dan Kawasan
(Sideka) Dalam Percepatan Kemandirian Desa Di Desa Pamolokan Kabupaten Sumenep” .

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Implementasi
Implementasi merupakan kegiatan  yang  penting  dari  keseluruhan proses  perencanaan  peraturan  atau kebijakan.
Menurut
Gordon implementasi berkenaan dengan berbagai  kegiatan  yang  diarahkan  pada realisasi program. Dalam hal ini administrator  mengatur  cara  untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi (Deddy Mulyadi, 2018:24).
Menurut  Van  Meter  dan  Van Horn  merumuskan  mengenai  proses implementasi  sebagai  “ those  actions  by public or private individuals (or groups) that  are  directed  at  the  achievement  of objectives  set  forth  in  prior  policy decisions ”.  Artinya  tindakan  yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan  (Muhammad  Ridha  Suaib, 2016:81).
Menurut Mazmanian dan Sabatier  menyatakan,  “implementasi artinya  memahami  yang  senyatanya sesudah  suatu  program  dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup
usaha-usaha untuk
mengadministrasikan  maupun  untuk menimbulkan  dampak  nyata  pada masyarakat  atau  kejadian-kejadian” (Sutojo, 2015:3).
Selanjutnya  menurut  Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa:
“ Implementation  as  to  carry  out, acoumplish, fulfill, produce, complete” artinya membawa, menyelesaikan, mengisi,  menghasilkan,  melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat  dimaksudkan  sebagai  suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian  suatu  pekerjaan  dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh  hasil”  (Erwan  dan  Dyah,
2015:20).
Selanjutnya  George  C.  Edward mengemukakan  beberapa  4  (empat)
variable yang mempengaruhi
Implementasi kebijakan (Deddy Mulyadi, 2018:68) yaitu :
a. Komunikasi
Keberhasilan
implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui  apa  yang  harus dilakukan.  Apa  yang  menjadi tujuan  dan  sasaran  kebijakan harus  ditransmisikan  kepada kelompok sasaran ( target group ) sehingga akan mengurangi
distorsi implementasi.  Apabila  tujuan
dan  sasaran  suatu  kebijakan tidak  jelas  atau  tidak  diketahui sama  sekali  oleh  kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
b. Sumberdaya
Walaupun  isi  kebijakan sudah  dikomunikasikan  secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud  sumberdaya  manusia, yakni  kompetensi  implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan  agar  efektif.  Tanpa sumber  daya,  kebijakan  hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
c. Disposisi
Disposisi  adalah  watak dan  karakteristik  yang  dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor  memiliki  disposisi yang  baik,  maka  dia  dapat menjalankan  kebijakan  dengan baik  seperti  apa  yang  diinginkan
oleh  pembuat  kebijakan,  maka proses  implementasi  kebijakan juga menjadi tidak efektif.
d. Struktur Birokrasi
Struktur  organisasi  yang bertugas  mengimplementasikan kebijakan  memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap implementasi  kebijakan.  Salah satu  dari  aspek  struktur  yang penting  dari  setiap  organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar ( standard operating procedure atau
SOP).  SOP  menjadi  baru  bagi setiap implementor dalam bertindak.  Struktur  organisasi yang  terlalu  panjang  akan cenderung mengawasi dan
menimbulkan  birokrasi,  yakni
prosedur  birokrasi  yang  rumit dan kompleks. Ini pada organisasi  yang  menyebabkan organisasi tidak fleksibel.
Sistem Informasi Manajemen
Sistem informasi
manajemen merupakan sekelompok atau sekumpulan proses  dimana  data  dapat  diolah, dianalisis,  dan  ditampilkan  supaya data  tersebut  menjadi  berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu  keputusan.  Sistem  informasi manajemen artinya data atau
informasi  yang  dihasilkan  dapat digunakan untuk pengambilan keputusan  pada  berbagai  tingkat manajer  yang  meliputi  2  bidang (Suyadi  Prawirosentono,  2011:121) yakni  :
1. Meramalkan  apa  yang  akan terjadi  pada  waktu  yang  akan datang dengan menganalisis data masa lalu sehingga dapat memberikan  berbagai  pilihan keputusan
2. Membuat perubahan atas keputusan  atau  prosedur  saat  ini sehingga diperoleh suatu keputusan  yang  lebih  memadai untuk yang akan datang.
Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi  dari   sejumlah bagian/komponen yang secara  bersama- sama berfungsi atau bergerak
menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan (Bambang Hartono,
2013:18).
Sistem informasi manajemen merupakan  penerapan  sistem  informasi di  dalam  organisasi  untuk  mendukung informasi-informasi  yang  dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen (Lantip Diat Prasojo, 2013:9).

## Desa Mandiri
Menurut  UU  No.6  Tahun  2014 desa  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa  adalah  sebagai  suatu gejala  yang  bersifat  universal,  yang terikat  pada  lokalitas  tertentu  baik sebagai tempat tinggal (secara menetap)  maupun  bagi  pemenuhan kebutuhannya,  dan  terutama  yang tergantung  kepada  pertanian,  desa- desa  dimanapun  cenderung  memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang sama (Rahardjo, 2010:28).
Menurut Bertha desa atau dengan  nama  aslinya  yang  setingkat yang  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum masyarakat berdasarkan susunan  asli  adalah  suatu  “badan hukum”  dan  adalah  pula  “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya (Nurcholis,  2011:4).  Sedangkan  Desa menurut Kartohadikoesoemo, desa ialah  suatu  kesatuan  hukum,  dimana
bertempat  tinggal  suatu  masyarakat yang berkuasa
mengadakan pemerintahan sendiri (Didik G. Suharto, 2019:111).

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan    metode
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian  deskriptif,  yakni  prosedur penelitian    yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-  kata  atupun lisan dari orag-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2014:4).
Fokus  penelitian bertujuan  untuk membatasi  penelitian  dalam  satu  atau lebih  variable  dan  fokus  penelitian sendiri menjadi hal yang sangat penting untuk  melakukan  sebuah  observasi pengumpulan  data  akan  lebih  terarah. Fokus  kajian  dalam  penelitian  yang akan  dilakukan  mengacu  pada  model implementasi  kebijakan  publik  yang dikemukan  oleh  George  C.  Edward  III dalam Deddy Mulyadi (2018:68) menunjuk empat variable yang berperan penting  dalam  pencapaian  keberhasilan implementasi  dan  variable  ini  peneliti tetapkan sebagai fokus penelitian dalam Implementasi  Sistem  Informasi  Desa dan Kawasan dalam Percepatan
Kemandirian  Desa  di  Desa  Pamolokan
Kabupaten Sumenep sebagai berikut :
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
Subjek  penelitian  merupakan informan  yang  dapat  membantu  dalam proses  penelitian  dimana  dimanfaatkan untuk  memberikan  informasi  tentang hal  yang  akan  di  teliti.  Disini  subjek penelitian dapat di jadikan sumber data oleh peneliti untuk penelitian yang akan dilakukan.  Subyek  penelitan  dalam penelitian ini meliputi :
1. Informan  Kunci  yaitu  Kepala Desa dan Sekretaris Desa (Sekdes) Pamolokan Kabupaten Sumenep.
2. Informan Utama yaitu Operator desa Pamolokan.
3. Informan Pendukung yaitu
terdiri  dari  5  masyarakat  desa Pamolokan.
Teknik pengumpulan data merupakan sesi dari serangkaian kegiatan  penelitian  yang  mana  pada sesi  ini  peneliti  harus  mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti  untuk  menunjang  terwujudnya penelitian  yang  akurat  dan  dapat terbukti  kebenarannya.  Adapun  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan peneliti  dalam  penelitian  ini  melalui observasi (pengamatan), interview
(wawancara) dan dokumentasi.
Analisis  data  dilakukan  secara interaktif dan berlangsung secara tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari data  reduction,  data  display, dan conclutions (Sugiyono, 2017:334).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  SIDeKa  di  desa Pamolokan dalam pelaksanaannya masih  belum  optimal  karena  masih hanya sebagian masyarakat yang mengetahui dan masih  ada  juga  yang belum  mengetahui adanya penggunaan SIDeKa  di  Pamolokan.    Berikut    ini akan  dipaparkan hasil penelitian terkait implementasi SIDeKa di desa Pamolokan  yang  dilakukan  dengan beberapa informan.

## Komunikasi
Komunikasi  merupakan  salah satu variable penting dalam mempengaruhi  implementasi  kebijakan.
Komunikasi berkaitan
dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan,  peraturan  dan  lain-lain dengan  menggunakan  sarana  tertentu. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari implementasi kebijakan.
Dalam  implementasi  kebijakan hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam komunikasi  yaitu  cara  penyampaian
pesan dan kejelasan pesan.
Komunikasi sesuai yang
dikemukakan  oleh  George  C.  Edward dalam Deddy Mulyadi (2018:68) keberhasilan suatu implementasi kebijakan  mensyaratkan  agar  pelaksana implementasi  mengetahui  apa  yang harus dilakukan, dimana menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran ( target group ), sehingga meminimalisir  distorsi  implementasi. Dalam  hal  ini  pesan  yang  disampaikan harus  jelas,  akurat  dan  konsisten sehingga  pelaksana  kebijakan  tahu  apa yang harus dilakukan.
Dalam  implementasi  SIDeKa  di desa Pamolokan yang menjadi kelompok  sasaran  atau target  group adalah  masyarakat.  Bentuk  komunikasi yang  dilakukan  yaitu  dengan  cara sosialisasi.  Sosialisasi  yang  dilakukan oleh  pihak  Kecamatan  yang  bertempat di  Kecamatan  Sumenep  tersampaikan dengan  jelas  karena  bahasa  yang digunakan mudah dipahami oleh operator  desa  mengenai  pelaksanaan program SIDeKa.
Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah  desa  mengenai  adanya website SIDeKa  tidak  tersampaikan kepada  seluruh  masyarakat,  karena dalam  hal  ini  sebagian  masyarakat
mengaku  tidak  mengetahui  bahwa  ada sosialisasi  dari  pihak  desa  maupun aparat  desa  mengenai  adanya  SIDeKa, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat  desa  tidak  mengetahui adanya  penggunaan website desa  yang bisa diakses oleh masyarakat. Selanjutnya website SIDeKa  ini  dapat melakukan  komunikasi  dua  arah  yang dimana  menyediakan  kolom  komentar atau  usulan  elektronik  namun  kendala yang sering terjadi website sering tidak dapat  diakses  atau  dibuka  diakibatkan error  system sehinggga  hal  ini  dapat menghambat proses komunikasi.
Sumber Daya
Sumber  daya  menjadi  syarat berjalannya  suatu  organisasi.  Oleh sebab  itu  sumber  daya  merupakan faktor  penting  dalam  pelaksanaan kebijakan.  Menurut  George  C.  Edward III  dalam  Deddy  Mulyadi  (2018:68), walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,  tetapi  apabila  implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
Sumber  daya  tersebut  dapat berwujud  sumber  daya  manusia  yakni kompetensi  implementor  dan  sumber daya  finansial.  Sumber  daya  adalah faktor  penting  untuk  implementasi kebijakan  agar  efektif.  Tanpa  sumber
daya  kebijakan  hanya  tinggal  di  kertas menjadi  dokumen  saja.  Sumber  daya yang  dapat  mendukung  pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas.
Dalam  implementasi  SIDeKa  di desa  Pamolokan,  dibutuhkan  beberapa sumber  daya  yang  harus  dipenuhi. Pertama  adalah  sumber  daya  manusia, untuk  itu  perlu  adanya  manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan  kinerja  program.  Pada pelaksanaan  SIDeKa  operator  desa yang dipilih tidak berdasarkan kompetensi  dibidang  IT  melainkan mendapatkan  sumber  daya  manusia secara otodidak yang kemudian dikirim untuk  diberikan  pelatihan  selama  3 bulan  yang  bertempat  di  Kecamatan Sumenep. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan website SIDeKa  seperti masih  banyak  kolom  menu  dalam website desa yang belum terisi.
Selain        sumber        daya manusia,  fasilitas        atau        sarana penunjang      juga  dibutuhkan  untuk mendukung  pelaksanaan  SIDeKa  di desa Pamolokan yakni perangkat teknologi  untuk  mempermudah  dan mempercepat penyelenggaraan pemerintahan  desa,  dalam  hal  ini fasilitas  atau  sarana  penunjang  seperti komputer  dan  wifi  dengan  kecepatan
sebesar 2 Mbps sudah memadai. Sumber daya finansial (anggaran) juga merupakan  sumber  kekuatan  dalam mendukung pelaksanaan website SIDeKa  di  desa  Pamolokan.  Dalam  hal ini  sumber  anggaran  didapatkan  dari dana  desa  untuk  setiap  pembiayaan  dan pengelolan  terkait  pelaksanaan website SIDeKa.

## Disposisi
Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan  adalah  sikap  implementor. Karakter  penting  yang  harus  dimiliki oleh  pelaksana  kebijakan  misalnya kejujuran  dan  komitmen  yang  tinggi. Kejujuran  mengarahkan  implementor untuk  tetap  berada  dalam  asa  program yang telah di gariskan. Pada pelaksanaan SIDeKa di desa Pamolokan operator desa sangat menjunjung  tinggi  kejujuran.  Hal  ini dapat  dilihat  operator  desa  yang sekaligus  juga  sebagai  pembuat  berita dalam  memberikan  informasi  atau berita  sesuai  dengan  fakta  yang  terjadi serta tidak memanipulasi data. Sedangkan  komitmen  yang  tinggi  dari pelaksana          kebijakan  akan  membuat mereka                selalu  antusias  dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi,  dan  tanggung  jawab  sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Sikap  dari  pelaksana  kebijakan
akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor  memiliki  sikap  yang  baik maka mereka akan menjalankan dengan senang  hati  tetapi  jika  pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan  maka  proses  implementasi akan  mengalami  banyak  masalah  dan tidak akan terlaksana dengan baik.
Hal  tersebut  selaras  dengan pendapat  menurut  George  C.  Edward III  dalam  Deddy  Mulyadi  (2018:68), Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang baik,  maka  dia  dapat  menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan, maka  proses  implementasi  kebijakan juga menjadi tidak efektif.
Sikap dari pelaksana menunjukkan  seberapa  besar  daya dukung  struktur  organisasi,  nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi  yang  terjadi  di  internal organisasi dalam pelaksanaan kebijakan,  dukungan  dari  luar  maupun kelompok sasaran. Tanpa  dukungan tersebut  sulit  untuk  diharapkan  dapat terlaksana dengan baik.
Dalam  pelaksanaan  SIDeKa komitmen dari kepala desa Pamolokan
dalam  mengimplementasikan  SIDeKa diwujudkan dengan menyisihkan sebagian  anggaran  dana  desa  untuk pelaksanaan SIDeKa sebesar Rp 3.100.000  pada  tahun  2020  kemarin. Pamolokan adalah desa yang berinisiatif  membuat  desanya  menjadi desa informatif dengan segala penghargaan. Namun pada kenyataannya dalam implementasi SIDeKa di desa Pamolokan pemerintah Kabupaten  tidak  men support,  p adahal website SIDeKa  ini  mendukung e- goverment sebagai pemanfaatan teknologi  untuk  mendukung  adanya transparansi  dan  akuntabilitas  publik. Dalam  hal  ini  dukungan  atau support yang diinginkan desa Pamolokan berupa dukungan finansial dalam rangka menunjang pelaksanaan SIDeKa dan kesempatan untuk mengikuti kompetisi berikutnya.
Oleh  sebab  itu,  karena  tidak adanya support dari pemerintah Kabupaten  baik  dari  segi  finansial  dan kesempatan  dalam  mengikuti  kompetisi berikutnya  mengakibatkan  operator  desa merasa tidak termotivasi untuk mengupdate informasi di website SIDeKa. Selain itu pelaksanaan SIDeKa juga membutuhkan kerjasama yang baik antara desa dan masyarakat. Peran  serta aktif dari masyarakat sangat diperlukan,  masyarakat  dituntut  untuk
melek      terhadap      perkembangaan zaman  yang  serba  teknologi  sehingga diharapkan ikut aktif dalam membangun
website untuk kemajuan desa Pamolokan.
Struktur Birokrasi Dalam  implementasi  kebijakan harus  memiliki  struktur  yang  jelas karena struktur juga memiliki pengaruh yang penting dalam proses implementasi kebijakan. Kejelasan
prosedur  operasional  standar  akan memudahkan bagi aparat untuk melaksanakan  kebijakan.  Dikatakan struktur  yang  baik  dan  jelas  yaitu struktur yang mempunyai SOP ( Standard Operating Procedurs ).
Struktur  birokrasi  dari  suatu  organisasi yang  ideal  ditandai  dengan  adanya prosedur  standar  organisasi  dengan ukuran standarnya (SOP) untuk menenggulangi  kondisi  yang  akan dihadapi dalam implementasi kebijakan.
Menurut  George  C  Edward  II dalam Mulyadi (2018:68), bahwa Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu  dari  aspek  penting  dalam  setiap organisasi  adalah  adanya  prosedur operasional  yang  standar.  SOP  menjadi pedoman  bagi  setiap  Implementor dalam bertindak.
Desa  Pamolokan  melaksanakan website SIDeKa  karena  inisiatif  sendiri sehingga tidak memiliki struktur organisasi  maupun  SOP  ( Standard Operating  Procedurs )  yang  secara khusus dibuat karena dalam pelaksanaannya  tidak  melibatkan  pihak lain  atau  instansi  terkait,  sehingga pembagian  tugas  dalam  implementasi SIDeKa  hanya  dilakukan  oleh  pihak operator desa Pamolokan itu sendiri.

## 5. PENUTUP
Sebagaimana yang telah dibahas dalam penelitian ini mengenai implementasi sistem informasi desa dan kawasan  (SIDeKa)  dalam  percepatan kemandirian  desa  di  desa  Pamolokan Kabupaten Sumenep dengan menganalisis  melalui  empat  model implementasi  kebijakan  maka  dapat diambil kesimpulan yakni desa Pamolokan  adalah  desa  yang  telah mengimplementasikan  teknologi  yang diberi nama SIDeKa dalam pelaksanaannya  dikembangkan  dalam bentuk website desa.  Namun  sebagian besar  masyarakat  tidak  memahami karena  kurangnya  sosialisasi  yang mendalam  kepada  lapisan  masyarakat mengenai manfaat website desa. Sumber daya dalam pelaksanaan SIDeKa  di  desa  pamolokan  sudah mendukung  dimana  kepala  desa  sudah
menyediakan sarana dan prasana penunjang seperti komputer dan kecepatan  wifi  sebesar 2  Mbps.  Selain itu,  dukungan  dan  komitmen  dari kepala  desa  juga  diwujudkan  dengan menyisihkan  sebagian  anggaran  dana desa untuk pelaksanaan SIDeKa sebesar  Rp 3.100.000 pada tahun 2020. Namun     dilihat     dari    struktur birokrasinya,  desa  Pamolokan  dalam melaksanakan  SIDeKa  tidak  memiliki SOP  dan  tidak  melibatkan  pihak  lain dari  kepanitiaan  birokrasi  dari  instansi terkait, ini merupakan inisiatif dari desa Pamolokan  yang  dilakukan  kepala  desa dan aparatur desa itu sendiri. Oleh sebab itu  dalam  pelaksanaannya  dikelola  oleh operator desa sendiri.
Berharap kepala desa
mewajibkan semua urusan harus
melalui SIDeKa dan itu perlu disampaikan  dengan  cara  sosialisasi dengan mengadakan pertemuan meminta  warga  menggunakan  SIDeKa juga  berharap  kepala  desa  dan  operator desa  tetap  memiliki  komitmen  untuk mengembangkan  SIDeKa  lebih  baik lagi  dalam  rangka  mendukung e- government serta hendaknya juga menerbitkan  SOP  walaupun  hanya  satu orang  yang  menjalankan  sehingga pengelolaannya jelas dan terarah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Sumber Buku
Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti.  2015.  Implementasi Kebijakan  Publik  :  Konsep  dan
Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media Hartono, Bambang. 2013. Sistem Informasi  Manajemen  berbasis computer . Jakarta: Rineke Cipta Mulyadi, Deddy. 2018. Studi Kebijakan Publik  dan  Pelayanan  Publik  : Konsep dan Aplikasi Proses
Kebijakan
Publik Berbasis
Analisis  Bukti  untuk  Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta Nurcholis,  Hanif.  2011. Pertumbuhan
& Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Jakarta:
Erlangga
Prasojo,  Lantip  Diat.  2013. Sistem Informasi
Manajemen
Pendidikan .  Yogyakarta:  UNY Press
Prawirosentono, Suyadi.  2011.
Manajemen  Operasi .  Jakarta:  PT
Bumi Aksara
Suaib, Muhammad Ridha. 2016.
Pengantar  Kebijakan  Publik  :
Dari Administrasi Negara, Kebijakan  Publik,  Administrasi Publik,  Pelayanan  Publik,  Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan .
Yogyakarta: Calpulis
Rahardjo.2010. Sosiologi  Pedesaan
dan Pertanian . Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press
Sutabri, Tata. 2014. Pengantar Teknologi Informasi . Yogyakarta: Andi Sutojo. 2015. Good Corporate
Governance .  Jakarta:  PT  Damar
Mulia Pustaka.
Sumber Undang-Undang
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## Sumber Internet
Mata  MaduraNews.(2018,  Januari
12). Desa Pamolokan
Sabet Penghargaan
Desa  Informatif se Jatim .
Diakses dari https://matamaduranews.com/des a- pamolokan-sabet-
penghargaan-desa-  informatif-se- jatim/