## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN JEMBER
(STUDI KASUS DESA DUKUHDEMPOK KECAMATAN WULUHAN)

## Oleh :
Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H., M.H.

## Abstract
Crimes of violence against women and children has received national and international attention.  But  the  level  of  violence  against  women  and  children  showed  an  increasing trend from year to year. One of the districts whose citizens suffered domestic violence in Jember is Wuluhan districts, precisely in the Village Dukuhdempok. People in the village Dukuhdempok generally highly educated junior aged 30-50 years and did not work. The development  of  adult  domestic  violence  a  criminal  offense  study  shows  the  majority  of cases of domestic violence by husbands against wives is a recurring pattern. Based on the interview with a question and answer questionnaires with residents of districts Wuluhan village dukuhdempok their acts of violence in rumatangga but they are afraid to tell or complain to the village chief or local authorities because it is a disgrace that can create harmony kelurga be disturbed, they tend to be quiet and passive on the grounds shame.
Keywords : Legal protection, Women and Children, Domestic violence

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pada
Umumnya orang beranggapan  bahwa  rumah  dan  keluarga adalah  tempat  yang  aman,tempat berlindung dari bahaya yang mengancam diluar rumah, tempat berbagi kehangatan dan  kasih  sayang,  Keluarga  adalah  unit sosial  terkecil  dalam  masyarkat  yang berperan  dan  berpengaruh  sangat  besar terhadap  perkembangan  kepribadian setiap  anggota  keluarga.  Namun  pada kenyataannya  banyak  kejahatan  justru terjadi  di  rumah,  di  dalam  Keluarga  . kekerasan  terutama  kekerasan  dalam rumsh  tangga  merupakan  pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat  kemanusiaan  serta  merupakan bentuk diskriminasi.
Demikian  juga  dengan  pelaku kekerasanpun  bisa  siapa  sajah,  baik suami  ,atasan,  ataupun  tetangga.    Selain itu  dari  data  hasil  survei  kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2014 oleh  BPS  dan  Kementrian  Negara Pemberdayaan  Perempuan.  Khususnya mengenai  tindak  kekersaan  terhadap perempuan menurut pelaku menunjukkan  bahwa  kekersan  yang terjadi  sebanyask  51,1%  dilakukan  oleh suami;  11,7%  dilakukan  oleh  orang tua/mertua,anak/cucu  dan  famili  ;19,6%
dilakukan oleh tetangga ; 2,5% dilakukan oleh atasan/majikan; 2,9% dilakukan oleh rekan kerja 0,2% dilaukan oleh guru; dan 8,0% dilakukan oleh lain-lain. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri  sangat  mungkin  terjadi  didalam perkawinan,  karena  adanya  keyakinan bahwa  hal  itu  adalah  hak  suami  sebagai pemimpin dan kepala keluarga.
Dari  data  Lembaga  Pusat Pelayanan  Terpadu  (PPT),  BPPKB Kabupaten  Jember  hasil  penelitian menunjukkan bahwa karakteristik korban yang mengalami KDRT adalah Perempuan  berusia  21-30  Tahun, Pendiidkan  SMA  ,  Profesi  Ibu  Rumah Tangga  ,  terjadi  dirumah  sendiri.  Dari Data  BPPKB  Kabupaten  Jember merupakan daerah kasus KDRT terbanyak setelah nganjuk yaitu sebanyak 120  Kasus    kekerasan  terhadap perempuan dan anak dikabupaten jember selama  2015  kekerasan  yang  dilakukan bisa  dalam  bentuk  seksual,  psikis  dan kekerasan  fisik.  Masalah  KDRT  masih mengikuti  fenomena  gunung  es,  kasus yang  terangkat  ke  permukaan  jauh  lebih sedikit  dari  keadaan  yang  sebenarnya. Hal ini terjadi karena kehidupan keluarga masih  dianggap  sebagai  “wilayah pribadi”  yang  artinya  orang  luar  tidak berhak  ikut  campur  atau  masih terselimuti  sebagai  “wilayah  aman”
sehingga segala yang terjadi diberi tujuan agar harmonisasi tetap terjaga. Akibatnya mereka  yang  menjadi  korban  lebih memilih  diam  demi  menjaga  nama  baik dan keharmonisan keluarga.
Merujuk Undang-undang nomor 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  tangga,  maka yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah  Tnagga  adalah  setiap  perbuatan (dilakukan  seseorang  secara  sendiri  dan atau  bersama-sama)  terhadap  seseoarang terutama  perempuan  dan  pihak-pihak yang tersubordasi (memiliki posisi/kedudukan  lebih  rendah)  lainnya, yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik  ,  seksual, psikologis  dan  atau  penelentaran  rumah tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah tangga. Lingkup rumah tangga meliputi : Suami,  isteri,  dan anak, Orang-orang yang  mempunyai  hubungan  keluarga dengan  suami,  isteri,  dan  anak,  karena hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan pengasuhan,  dan  perwalian  ,  yang menetap dalam rumah tangga, dan Orang yang bekerja mebantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Lokasi  Penelitian  merupakan tempat  dimana  peneliti  melakukan
penelitiannya.  untuk  memperoleh  data- data  yang  diperlukan  guna  menjawab permasalahnnya  yang  telah  ditentukan. Berdasarkan  judul  yang  diangkat,  maka loaksi  penelitian  berada  di Desa Dukuhdempok  Kecamatan  Wuluhan Kabupeten Jember.
Penelitian ini berbentuk empiris- normatif  dimana  diperlukan  data-data peraturan  terlebih  dahulu  kemudian dilanjutkan dengan analisis lapangan atau objek  pembahasan,  Pada  penelitian  kali ini,  dikarenakan  pembahasan  adalah efektivitas,  maka  untuk  analisanya peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi dari hasil penelitiannya, namun yang terpenting adalah kedalaman informasi  yang  diperolehnya.  Oleh karena itu pada penelitian kualitatif tidak dikenal  adanya  populasi  dan  sampel. Namun  menggunakan  informan.  Subjek penelitian  yang  akan  menjadi  informan dalam  penelitian  ini  ditentukan  secara sengaja, atau dengan kata lain penentuan informan  adalah  dengan  metode purposive  dipilih  sesuai  dengan  masalah dan tujuan dalam penelitian tersebut

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang diatas,  maka  ada  3  (tiga)  masalah  yang dapat dirumuskan yaitu :
1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di  Desa  Dukuh  Dempok kecamatan  Wuluhan  Kabupaten Jember?
2. Bagaimana  cara  penangulangan kekerasan  dalam  Rumah  tangga di Desa  Dukuh  Dempok  kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

## 2. PEMBAHASAN

## 2.1. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pengertian Rumah tangga secara umum  merupakan  Organisasi  terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya  ikatan  perkawinan,  Biasanya rumah  tangga  terdiri  atas  ayah,  ibu  dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali  dalam  rumah  tangga  juga  ada sanak-saudara  yang  ikut  bertempat tinggal,  misalnya  orang  tua,  baik  dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua  belah  pihak,  kemenhan  dan keluarga  yang  lain,  yang  mempunyai hubungan  darah.  Disamping  itu  juga terdapat  pembantu  rumah  tangga  yang bekerja  dan  tinggal  bersama-sama  di dalam sebuah  rumah tangga  (tinggal sau atap).
Kekerasan  dalam  Rumahtangga adalah  “Setiap  perbuatan  terhadap seseorang  terutama  perempuan  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  psikologis dan/atau  penelantaran  rumah  tangga termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan kemerdekaaan  secara  melawan  hukum dalam  lingkup  rumah  tangga”    (Pasal  1 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004.
Dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup  rumah  tangga  dalam  undang- undang  ini  meliputi Suami,  istri,  dan Anak, Orang-orang  yang  mempunyai hubungan  keluarga  dengan  orang sebagaimana dimaksud pada huruf karena hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam  rumah  tangga  dan Orang  yang bekerja  membantu  rumah  tangga  dan menetap  dalam  rumah  tangga  yang bersangkutan.
Dalam Undang-undang ini  yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. Perlindungan  anak  adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar
dapat  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan  harkat,martabat  kemanusiaan. Keluarga  adalah  unit  terkecil  dalam masyarkat  yang  terdiri  dari  suami,istri dan anak.
Bentuk kekerasan yang dilakukan dan Faktor penyebab terjadinya  Kekerasan sacara  umum Kekerasan  Fisik Penganiayaan Suami terhadap  istri  atau  sebaliknya, Ayah terhadap  anak  dan  sebaliknya, Ibu terhadap  anaknya  begitu  sebaliknya. Kekerasan  Non  Fisik/Psikis/Emosional, seperti: Penghinaan, Komentar-komentar yang  dimaksudkan  untuk  merendahkan dan melukai  harga  diri, Melarang  istri bergaul, Ancaman-ancaman  berupa  akan mengembalikan  istri  ke  orangtua, Akan menceraikan. Kekerasan Seksual,
meliputi  : Pengisolasian  istri  dan kebutuhan batinnya, Pemaksaan
hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki,
Pemaksaan hubungan seksual  ketika  istri  tdak  menghendaki, istri sedang sakit  atau  menstruasi.
Kekerasan  Ekonomi,  berupa  : Tidak memberikan  nafkah  kepada  istri, Memanfaatkan  ketergantungan  istri secara  ekonomis  untuk  mengontrol kehidupan istri, Membiarkan istri bekerja
kemuduian penghasilannya dikuasai oleh suami.
Faktor  Pendorong  Terjadinya Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah Masalah  keuangan, Uang seringkali  dapat  menjadi  pemicu timbulnya  perselisihan  diantara  suami dan  istri  gaji  yang  tidak  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari sering menimbulkan pertengkaran.
Kecemburuan  dapat  juga  merupakan salah satu  timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.
Salah  satu  pemicu  terjadinya perselisihan  anatara  suami  istri  adalah masalah anak, perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pengasuhan  dan  pendidikan  anak. Orangtua dari pihak suami atau istri dapat menjadi  pemicu  pertengkaran  dan menyebabkan  keretakan  hubungan  di antara suami dan istri.
Dalam  penelitian  ini  diperoleh gambaran  bahwa  masih  terdapat  suami yang  merasa  “lebih”  dari  segala  hal dibandingkan  dengan  istri.  Oleh  karena itu suami menginginkan segala kehendaknya. Dimana semua orang yang tinggal dirumah harus tunduk kepadanya.
2.2. Upaya  Mengatasi  Hambatan dalam Penanggulangan

## Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Nama  Desa  Dukuhdempok berasal  dari  dua  suku  kata  yaitu  dukuh yang  berarti  tempat  tinggal  dan  dempok berasal  dari  nama  yang  sudah  membuka hutan untuk pemukiman (mbah dempok), beliau  hidup  sekitar  tahun  80an. Kemudian nama
Dukuhdempok
diresmikan dan diakui oleh Belanda pada tahun 1902. Masyarakat Desa Dukuhdempok  berasal  dari  penduduk migran yaitu Solo, Yogyakarta,
Ponorogo,  Malang,  Kediri  dan  Ngawi, yang  menurut  cerita  rakyat  merupakan Laskar  Pelarian  Pangeran  Diponegoro. Balai Desa Dukuhdempok sendiri berdiri tahun  1902. Berdasarkan Rapat  Desa (IGO)  yang  luas  wilayahnya  1.262.683 ha.  Batas  Wilayah, Utara  :  Desa Tamansari,  Barat :  Desa  Tanjungrejo, Selatan : Desa Ampel dan Timur : Desa Tamansari.
Hambatan  dalam  penanganan kekerasan  dalam  rumah  tangga  dimulai pada  saat  penyidikan.  Penyidik polisi menghadapi kendala  karena  masih kuatnya  anggapan  masyrakat  bahwa kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah persoalan  pribadi  atau  persoalan  rumah tangga,  sehingga  tidak  layak  dicampuri
oleh  orang  lain  atau  polisi,  perempuan (istri)  karena  memiliki  perasaan  hati nurani  yang  lembut  dan  kentalnya  adat budaya yimur
Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri antara lain : Terjadinya  tindak  kekerasan  lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja. Pihak  korban  enggan  melaporkan kasusnya  karena  merasa  tabu  dan beranggapan  akan  membuka  aib keluarga. Baik korban yang mau melapor dan  perkaranya  memenuhi  syarat  dormil ataupun  materiil,  tidak  jarang  menacbut kembalikarena merasa sangat memerlukan masa depan bagi anak-anak. Keterlamabtan laporan  korban  atas terjadinya  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga,  akan  berpengaruh  terhadap tingkat  kesukaran  penyidik  dalam melakukan  proses  penyidikan,  terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.
Tindak pidana kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  telah mendapat  perhatian  secara  nasional  dan internasional.  Namun  angka  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak    ini menunjukan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Data Desa Dukuh dempok, Kec.

## Wuluhan Kab. Jember
Uraian Jumlah Jumlah Laki-laki 7691 Orang Jumlah Perempuan 7.388 orang Jumlah Penduduk 15.079 orang Luas Wilayah (km2) 1.262.683 Jumlah Kepala Keluarga 4.640 KK Usia Penduduk Desa Dukuh dempok, Kec. Wuluhan kab. Jember Uraian Laki–Laki Perempuan Total JumlahPddk 7.691 orang 7.388 orang 15079 orang 0 – 7 tahun 654 orang 531  orang 1.185 orang 7 – 18 tahun 1727 orang 1642  orang 2004 orang 18 – 56 tahun 4836 orang 6418  orang 11.254 orang > 56 tahun 591 orang 1230  orang 1821 orang
Dari  data  Lembaga  Pusat Pelayanan  Terpadu  (PPT),  BPPKB Kabupaten  Jember  hasil  penelitian menunjukkan bahwa karakteristik korban yang mengalami
KDRT adalah Perempuan  berusia  21-30  Tahun, Pendiidkan  SMA  ,  Profesi  Ibu  Rumah Tangga  ,  terjadi  dirumah  sendiri.  Dari Data  BPPKB  Kabupaten  Jember merupakan daerah kasus KDRT terbanyak setelah nganjuk yaitu sebanyak 120  Kasus    kekerasan  terhadap perempuan dan anak dikabupaten jember selama  2015  kekerasan  yang  dilakukan bisa  dalam  bentuk  seksual,  psikis  dan kekerasan fisik.
Masalah KDRT masih mengikuti  fenomena  gunung  es,  kasus yang  terangkat  ke  permukaan  jauh  lebih sedikit  dari  keadaan  yang  sebenarnya. Hal ini terjadi karena kehidupan keluarga masih  dianggap  sebagai  “wilayah pribadi” yang  artinya  orang  luar  tidak berhak  ikut  campur  atau  masih terselimuti  sebagai  “wilayah  aman” sehingga segala yang terjadi diberi tujuan agar harmonisasi tetap terjaga. Akibatnya mereka  yang  menjadi  korban  lebih memilih  diam  demi  menjaga  nama  baik dan keharmonisan keluarga.
Salah  satu  kecamatan  yang warganya  mengalami  tindak  kekerasan dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten
Jember  adalah  kecamatan  Wuluhan, tepatnya  di  Desa  Dukuhdempok. Masyarakat di Desa Dukuhdempok pada umumnya berusia 30-50 Tahun berpendikan  SMP dan  tidak  bekerja. Perkembangan studi tindak pidana KDRT dewasa  ini  menunjukan  mayoritas  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  oleh suami terhadap istri merupakan pola yang selalu berulang.
Sesungguhnya kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  secara historis  sudah  dikenal  namun  peristiwa tersebut  pada  waktu  yang  lalu  belum ditempatkan  sebagai  salah  satu legal social  problem .  Kejahatan-kejahatan kekerasan  yang  tradisonal  sejak  dahulu memang  dirasakan  sebagai  perbuatan yang merugikan dan tidak patut.
Berdasarkan hasil  wawancara melalui  tanya  jawab  kuisioner  dengan warga kecamatan wuluhan desa dukuhdempok mereka banyak mengalami tindak kekerasan dalam rumatangga akan tetapi  mereka  takut  untuk  bercerita  atau mengadu kepada kepala desa atau aparat setempat  karena  hal ini  adalah  aib  yang dapat  membuat  keharmonisan  kelurga menjadi  terganggu,  mereka  cenderung diam dan pasif dengan alasan malu.
Data  wawancara  yang  saya lampirkan  merupakan  pendapat  dari beberapa korban dan perwakilan korban.
KDRT  masih  dianggap  tabu  dan  malu apabila  terpublikasi  oleh  masyarakat, adanya keengganan meneruskan kekerasan  didalam  rumah  tangga  secara hukum,  karena  masalah  KDRT  adalah masalah  yang  sifatnya  privat  yang  mana masalah  privasi  seseoarang  tidak  bisa dimasukan  oleh  hukum  maka  apabila  di suatu  rumah  tangga  apabila  ada  KDRT, maka  hukum  sulit  untuk  memasukinya apabila  tidak  ada  yang  melaporkannya. Didesa  Dukuhdempok  sendiri warga enggan  menceritakan  ke  aparat  atau melaporkan  apabila  ada  keluarga  yang mengalami kasus KDRT. Oleh karena itu walaupun  suatu  tindak  pidana  KDRT benar-benar  terjadi  ,  tetapi  korbannya menggangap  bahwa  hal  ini  adalah masalah  Privasi  keluarga  dan  tidak melaporkannya  maka  hukum  tidak  bisa mencakup  karena  ketidakadaan  saksi. Peran  lembaga  perlindungan  dalam Undang-undang KDRT  belum  berjalan optimal sehingga masih banyak dijumapi kendala dalam prosedur perlindungan dan tata  cara  perlindungan  yang  ditentukan dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah tangga.
Sosialisasi  tentang  Kekerasan dalam  Rumah  tangga  dianggap  telah berjalan  dengan  baik,  Data  hasil wawancara  yang dikemukakan oleh para Informan  masih  menunjukkan  adanya
kenyataan  Undang-undang  Kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  telah diterapkan  belum  sepenuhnya  mencapai perwujudan  kenyataan  hukum  yang diharapkan.  Berbagai  kendala  mulai  dari perimbangan  criteria  kekerasan  , prosedur perlindungan hukum, persoalan dari korban sendiri , mendeskripsikan dan mengimplementasi Undang-undang Kekrasan  dalam  Rumahtangga  belum berjalan dnegan Optimal. Oleh karenanya berbagai  saran  dilontarkan  dalam perbaikan  Undang-Undang  Kekerasan dalam Rumahtangga.

## 3. PENUTUP

## Kesimpulam
Mayoritas  yang  peneliti  temui dilapangan  adalah  Korban  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  baik  secara  Fisik Maupun  secara  Psikis,  sebagaian  besar mereka  mengatakan  mereka  adalah korban  kekrasan  dalam  Rumahtangga akan tetapi mereka malu untuk mengakui atau  bercerita  tentang  apa  yang  mereka alami.
Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumahtangga hanya ada dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana di  dalamnya  mengatur  mengenai Ketentuan  Umum,  Asas  dan  Tujuan, Larangan  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga,  Hak-hak  Korban,  Kewajiban Pemerintah dan Masyarkat,
Perlindungan, Pemulihan korban, ketentuan  Pidana.  Dalam  Kenyatannya Kekersan dalam Rumah tangga tidak bisa dihapus.  Berdasarkan  data  yang  peneliti miliki,  tindak  kekerasan  terhadap Perempuan  terutama  kepada  Istri  oleh suaminya  adalah  yang  paling  dominan. Selain  itu  juga  jumlah  kekersan  dalam rumah tangga selalu mengalami fluktuasi atau  naik  turun  dengan  kata  lain  setiap tahunnya kekerasan dalam rumah tangga tidak  hanya  mengalami  peningkatan tetapi  terkadang  juga  menunujakan penurunan.  Meskipun  demikian  bahwa kekerasan  dalam  rumah  tangga  selalu saja  ada  yang  mendapat  perhatian  dan penanganan  di  masyarkat  karena pengaruh  media  massa  dan  Lembaga Bantuan Hukum atau Swadaya Masyarakat.

## Saran
Hasil  Penelitian  ini merupakan petunjuk  bagi  pemerintah  atau  aparat desa  agar  selalu  memberikan  sosialisasi atau penyuluhan tentang Undang-undang Kekerasan  dalam  Rumah  tangga  agar mayarakat  lebih  berani  dan cenderung tidak  pasif  apabila  mengalami  atau melihat  telah  terjadi  tindak  pidana
Kekerasan
dalam Rumahtangga.
Mengingat  tingginya  angka  KDRT  di Indonesia  maka  optimialisasi  pidana tambahan  berupa  sanksi  pidana  wajib mediasi  melalui  lembaga  konseling merupakan salah satu upaya
meminimalisir  terjadinya  perceraian. Disamping
perlunya penerapan perlindungan  sementara  dan  penetapan perlindungan,  siklus  mata  rantai  KDRT perlu  di  putus  melalui  pemberdayaan para korban (khususnya women empowering) sehingga
terjalin komunikasi  pasangan  dengan  adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama. Implementasi  peraturan  tindak  pidana kekerasan  dalam  Rumah tangga.  Azas dan tujuan ini berupa penghormatan hak asasi  manusia,  keadilan  dan  kesetaraan gender, non diskriminasi dan
perlindungan korban

## DAFTAR PUSTAKA
Hanum,
F.2006. Perempuan  dan
Kekerasan  dalam  rumah  tangga.
Yogyakarta  :  Univeristas  Negeri
Jogyakarta.
Moeljatno.  2004  . Azaz-Azaz  Hukum
Pidana , Bina Aksara, Jakarta
Kartini Kartono. 2004 . Psikologi Wanita ,
Bandung
Andi Hamzah, 2009. Delik-delik Tertentu dalan KUHP, Bandung Prof.  Mohammad  Taufik  Makarni,
Hukum  Perlindungan  Anak,  dan Penghapusan  Kekerasan  dalam
Rumah tangga
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga,

## BIODATA PENULIS
Yuli  Winiari  Wahyuningtyas, S.H., M.H., adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Jember. Memperoleh  gelar  Sarjana  Hukum  dari Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga Surabaya dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)  dari  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga Surabaya.