## Model Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan
Program Desa Online Di Kabupaten Pohuwato
Suaib Napir 1 , Yoslan K. Koni 2
1 Universitas Gorontalo, 2 Universitas Gorontalo e-mail : suaibnapir9@gmail.com
Abstrak: Praktek  kolaborasi  pemerintahan  di  Indonesia  telah  menjadi  trend  baru  dalam  kajian pemerintahan untuk mengkaji hubungannya good village governance . Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dinamika, aksi dan dampak collaborative governance dalam pelaksanaan desa online pada 8 desa di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini diarahkan pada kolaborasi multipihak dalam  program  percepatan  pembangunan  berbasis desa  online meliputi  informasi,  baik pengembangan  potensi  maupun  masalah  mendasar  dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa Kabupaten  Pohuwato.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik Purposive  Sampling digunakan  karena  teknik  penentuan  sumber  data  dengan  pertimbangan tertentu. Melalui metode tersebut, data yang diperoleh akan lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan  dengan  tiga  cara  yakni  Studi  Pustaka  ( Library  Research) ,  Studi  Lapangan  ( Field Research), Focus  Group  Discution  (FGD).  Hasil  penelitian,  yaitu, pertama, model collaborative governance belum  optimal  dalam    pelaksanaan  program desa online di  kabupaten  Pohuwato karena eksistensinya belum memiliki dampak yang sifnifikan terhadap perkembangan informasi dan  pembangunan  desa. Kedua, pengaruh  program desa online belum  maksimal  terhadap percepatan  pembangunan  desa  Kabupaten  Pohuwato  karena  sector  strategis,  baik  potensi  dan masalah  tidak  dimasukkan  kedalam  informasi  program  desa  on  line.  Namun  kegiatan-kegiatan yang  sifat  universal  saja  yang  diinformasikan  dan  itu  tidak  berpengaruh  pada  percepatan pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato Kata kunci: Collaborative Governance, Desa Online.
Abstract: The  practice  of  government  collaboration  in  Indonesia  has  become  a  new  trend  in government studies to examine the relationship between good village governance. The goal of the study  was  to  determine  the  dynamics,  action,  and  impact  of  collaborative  governance  in  the implementation  of  an  online  village  in  8  villages  in  Pohuwato  County.  This  research  is  aimed  at multi-party  collaboration  in  an  online  village-based  development  acceleration  program  including information, both potential development and fundamental problems in the governance of Pohuwato Regency  Village.  This  research  uses  qualitative  research  methods  with  Purposive  Sampling technique. The selection of qualitative methods with purposive sampling techniques is used because of  data  source  determination  techniques  with  certain  considerations.  Through  these  methods,  the data  obtained  will  be  more  profound.  Data  collection  is  done  in  three  ways,  namely  Library Research, field Research, Focus Group Discussion (FGD).The results of the study are expected, that is, first,  the  model  of  collaborative  governance  is  not  optimal  in  the  implementation  of  the  online village  program  in  Pohuwato  District  because  its  existence  has  not  had  an  impact  on  the development  of  information  and  Village  development.  Secondly,  the  influence  of  online  village program  is  not  maximal  to  accelerating  the  development  of  Pohuwato  District  Village  because  of strategic  sectors,  both  potential  and  problems  are  not  incorporated  into  the  village  program information online. However, the activities of universal nature are informed and it does not effect on accelerating the development of the village in Pohuwato District Keywords: Collaborative Governance, village Online.
1. Pendahuluan Perkembangan tata kelola pemerintahan desa yang berdimensi collaborative governance (tata kelola pemerintahan  kolaboratif)  menjadi  trend dan fenomena baru yang menarik diteliti dan dikaji.  Di  Indonesia,  inisiasi  pemerintahan desa  dalam  bentuk collaborative  governance mulai berkembang pasca pengesahan regulasi  UU  Nomor  6  Tahun  2016  tentang desa yang lebih memberikan ruang desentralisasi  desa  secara  penuh.  Sampai saat ini, praktek kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat berkembang  pesat  di  berbagai  pemerintah daerah  berbasis  kota  besar  seperti  Jakarta, Surabaya,  Medan  dan  Makassar  sedang mempraktekkannya  dengan  konsep  dan prinsip yang relatif sama. Sementara praktek kolaborasi pemerintahan desa masih kurang, padahal Collaborative  governance sendiri telah  dikembangkan  selama  dua  dekade terakhir (Ansell dan Gash, 2007:543).
Dampak collaborative governance dalam penelitian  ini  terletak  pada  aspek  struktur, proses dan dampak tata kelola pemerintahan dan  pembangunan  desa.  Aspek  tersebut menjadi  daya  tarik  tersendiri  untuk  dikaji guna  mengetahui  yang  mana best  practices (praktek-praktek terbaik) dan worst practices (praktek-praktek terburuk). Pengkajian fenomena ini karena
collaborative
governance merupakan
instrumen  kebijakan  public  yang  dapat berdampak  pada  tata  kelola  pemerintahan desa (Gray dkk, 2003:8). Konsep
collaborative governance dalam  pelaksanaan program desa  online merupakan  suatu keharusan  dalam  tata  kelola  pemerintahan desa.    Konsep  ini  merupakan  upaya
kerjasama  dan  hubungan  sinergis  yang bersifat  mutlak  dalam  domain governance (Budiati,  2012:5).  Sisi  lain,  Organisasi pemerintah dan non-pemerintah perlu mulai mengedepankan apa yang disebut tata kelola kolaboratif pemerintahan desa ( collaborative village governance ) dalam percepatan pembangunan desa di Indonesia .
Program  unggulan collaborative  village governance saat  ini  adalah  program  desa membangun.  Peluncuran  program desa online merupakan komitmen nyata pemerintah
pusat.dalam mendorong pembangunan  desa.  Program desa  online merupakan program prioritas dalam percepatan informasi tentang desa, sehingga potensi  desa,  produk  unggulan    desa,  dan progres pembangunan desa bisa dipromosikan  dan  diakses  dengan  mudah. Karena  itu  perlu collaborative  governance dalam program desa online karena pemerintah menargetkan minimal 5000 desa telah  mengimplementasikan  program  desa online untuk  percepatan  pembangunan  desa di Indonesia saat ini. Desa online diharapkan menjadi  sarana  sarana  transparaansi  desa karena  menyediakan  ruang  kepada  pihak pemerintah  desa  Laporan  tentang  rencana pembangunan  desa,  pengelolaan  Dana  Desa, dan progres pembangunan desa pada 8 desa di Kabupaten Pohuwato.
Penelitian collaborate governance ditingkat desa masih sangat kurang, sehingga tidak semua upaya yang dilaksanakan  sejalan  dengan  harapan  yang ditargetkan. Collaborative  governance di desa  masih  jarang  diperbincangkan.  Ini berdasar  pada  beberapa  praktek  kolaborasi antara  pemerintah  pusat  dan  desa,  dan masyarakat dalam pengendalian desa on line
Vol. 2 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
yang  masih  mengalami  berbagai  macam kendala.  Ironinya,  bila  diamati  secara mendalam, masih banyak fenomena problematis  yang  terlihat  sejak  program  ini dilaksanakan.  Sampai  saat  ini  pelaksanaan program desa  online belum  juga  membawa desa pada percepatan pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato.
Permasalah penelitian ini tentang bagaimana  model Collaborative  governance dalam  pelaksanaan  program desa online di kabupaten Pohuwato dan pengaruh program desa online dalam percepatan pembangunan desa di kabupaten Pohuwato. tujuan penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  model Collaborative governance dalam pelaksanaan program desa online di kabupaten Pohuwato dan  menganalisis  pengaruh  parogram desa online dalam percepatan pembangunan desa di  Kabupaten  Pohuwato.  Urgensi  kajian collaborative  governance dalam  pelaksanaan program desa  online tersebut  diharapkan memberikan    kontribusi    positif    dalam percepatan pembangunan desa di Kabupaten Pohwato.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Selanjutnya data  yang  ditelusuri  meliputi  data  primer dan sekunder. Metode yang digunakan untuk menentukan  sumber  data  dalam  penelitian ini  adalah Purposive  Sampling yaitu  teknik Dengan  metode Purposive  Sampling maka sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah pelaksanaan desa  online pada 8  desa  di Kabupaten Pohuwato. Instrumen pengumpul data  terbagi  menjadi  dua  yakni  untuk  data primer menggunakan wawancara dan kuesioner. Wawancara  ini dilakukan dengan
indepht
interview , yaitu metode
pengumpulan  data  melalui  wawancara  yang dilakukan  secara  mendalam  kepada  sumber data (W.Gulo, 2003: 119).
Teknik analisis datapenelitian terdiri dari: (a) Reduction data , verifikasi data untuk kepentingan  penyederhanaan  data  dalam rangka  lebih  mempertajam  data  yang dibutuhkan;  (b) Display  Data ,  menyajikan data  secara  terorganisir  dan  sistematis, sehingga  membentuk  suatu  kompoen  yang utuh  dan  terpadu;  serta  (c) Conclusion , melakukan interpretasi data sebagai langkah penentuan  dalam  penarikan  kesimpulan. Penarikan  kesimpulan  merupakan  upaya untuk mencari arti dari data yang dicatat dan disajikan.  Analisis  data  ini  mengadobsi model analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Hiberman (1992).
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Model Collaborative Governance
Dalam Pelaksanaan Program Desa Online di Kabupaten Pohuwato.
Program  desa  online  di  Kabupaten Pohuwato  yang    menjadi  percontohan  adal delapan  desa.  Semua  desa  itu  adalah  desa yang penduduknya merupakan warga transmigrasi  asal  berbagai  daerah  di  pulau Jawa, Bali, serta warga lokal. Kedelapan desa tersebut  adalah  Panca  Karsa  1,  Panca  Karsa 2, Malango, Makarti Jaya, Tirto Asri, Kalimas, Puncak Jaya di Kecamatan Taluditi dan Desa Manunggal  Karya  di  Kecamatan  Randangan. Semua  desa  tersebut  sudah  memiliki  situs sesuai dengan nama desa, seperti www.tirtoasri.desa.id yang mulai
menampilkan kegiatan dan potensi desanya. Demikian  juga  desa-desa  yang  lainnya  juga melakukan hal yang sama.
Vol. 2 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Menurut  Mariana  (Operator  desa pancakarsa,  2019),  kapasitas  sumber  daya manusia  operator  desa.id  dilatih  untuk menggunakan aplikasi internet oleh Kementerian  Kominfo  untuk  pembuatan website  dan  cara  menulis  berita  atau informasi  untuk  mengisi  website.  website tersebut  menampilkan  profil  desa  Panca Karsa  dan  potensinya. Produk  unggulan  dan potensi  desa  di  kawasan  transmigrasi  yang dipublikasikan ini diharapkan dapat mengangkat perekonomian desa dan kesejahteraan  masyarakatnya.  Potensi  desa di Kabuoaten Pohuwato, dari sektor pertanian dan peternakan menjadi unggulan masyarakat  desa.  Selain  itu,  keindahan alam dan  budayanya  juga  diharapkan  akan mendorong sektor pariwisata.
UU  Nomor  6  tahun  201  tentang  Desa memberikan  ruang  kepada  desa  agar  dapat secara  utuh  memiliki  otonomi  dalam menentukan  arah  pembangunan  desa  dan memberikan kesempatan dalam menguatnya otonomi  asli  desa  yang  berbasis  pada  nilai sosial  dan  identitas  kearifan  lokal  pedesaan. Sejak  tahun  2014  Percepatan  pembangunan desa telah didorong oleh pemerintah melalui kebijakan  dan  program  pembangunan  desa. Sistem informasi desa di Kabupaten Pohuwato  sebagaimana  yang  dimaksud dalam undang undang desa tersebut dimaksudkan sebagai wujud implementasi e- government ditingkat  pemerintahan  desa.
Sistem  ini  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa  di Kabupaten Pohuwato dan dapat diakses oleh masyarakat  Desa  dan  semua  pemangku kepentingan.  Program  desa online tidak terlepas  dari  penggunaan  internet  sebagai pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk sumber  informasi  masyarakat.  Menurut
Sutabri (2012-8), Internet merupakan perpaduan teknologi informasi dan teknologi  komputer.  Internet  membuat perubahan  hidup  masyarakat,  pemasaran berbagai  produk  untuk  mendapatkan  nilai ekonomis  yang  lebih  tinggi  dan  kemudahan mencari  informasi.  Selain  itu,  internet  juga menjadi  sumber  kejahatan  baru,  seperti hacking, cracking, spamming . Penggunaan website  desa  online Di Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  28 /PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan  Nama  Domain  go.id.  program tersebut  guna  menunjang  pengembangan dan  pelaksanaan  e- government .  Portal/ web desa  telah  resmi  di- release extensi  domain baru  .DESA.ID  oleh  PANDI  sebagai  otoritas pengelola  alamat  domain  Indonesia  pada tanggal  1  Mei  2013.  Program  ini  mulai berjalan di Kabupaten Pohuwato sejak tahun 2016  hingga  saat  saat  ini.  Sampai  sekarang domain  tersebut  terus  bertambah  seiring dengan  terbitnya  Undang  undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Berikut  ini perkembangan jumlah domain desa.id berdasarkan  data  dari  desa online di Kabupaten  Pohuato.  Perkembangan  jumlah domain desa.id adalah pada Tabel 4.1.
Berdasarkan data perkembangan domain  diatas  terlihat  terjadi  peningkatan yang signifikan terhadap pemanfaatan domain  desa.id  tersebut.  Namun  pada  awal 2016  sempat  terjadi  penurunan  jumlah domain  tersebut  sebanyak  5  domain. Penurunan  terjadi  karena  kadaluarsa  pada beberapa  alamat  domain  tersebut.  Pada tahun  selanjutnya  sempat  terjadi  juga penurunan  jumlah  domain  desa.id  cukup drastis.  Hal  ini  disebabkan  administrator pengurus domain tidak melakukan
Vol. 2 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
pembayaran  terhadap  domain  yang  dimiliki sebagai  salah  satu  syarat  untuk  pendaftaran ulang domain. Selain itu, pengaruh kapasitas sumber  daya  manusia  juga  yang  belum memadai  dalam  mengendalikan  disa.id  di Kabupaten tersebut.
Aplikasi  desa online bisa  dikatakan sebagai  gerbang  untuk  masuk  ke  masing- masing  website  desa  yang  sudah  terdaftar sejak  diluncurkan  pada  tahun  2016  di Kabupaten  Pohuwato.  Pada  dasarnya  Portal Desa Online berisi peta sebaran website desa online ,  konten  agregasi  kegiatan  desa,  dan konten  agregasi  produk  unggulan  desa,  dan konten permasalahan utama desa di Kabupaten Pohuwato.
Secara  umum  konten  aplikasi  desa online bisa  menjadi  sarana  promosi  yang bagus  dan  telah  dipersiapkan  dengan matang.  Selain  itu  konten  aplikasinya  juga dapat menjadi sumber pengambilan kebijakan  pemerintah  yang  terkait  dengan desa.    Hal  ini  bisa  terlihat  berdasarkan  data dari Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  per maret 2017 telah ada 1125 desa mendaftarkan desanya untuk ikut berpartisipasi  dalam  program  desa Online dan  berharap  desanya  akan  lebih  maju melalui sarana promosi yang ditawarkan.
No
Desa Website Ket 1 Panca Karsa pancakarsa.desa.id K. Aktif 15 januari 2018 2 Panca Karsa II pancakarsa2.desa.id Aktif 13 februari 2019 3 Malango malango.desa.id K. Aktif 20 november 2018 4 Tirto Asri tirtoasri.desa.id Aktf 4 desember 2018 5 Makarti Jaya makartijaya.desa.id K. Aktif 11 januari 2018 6 Kalimas kalmias.desa.id Aktif 14 januari 2019 7 Puncak Jaya puncakjaya- taluditi.desa.id Aktif 17 Deseber 2018 8 Manunggal Karya  manunggalkarya.desa.id  Aktif Maret 2019 Tabel 4.1 Desa on line di Kabupaten Pohuwato
Vol. 2 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sudah  ada  desa  di  8  desa  di  Kabupaten Pohuwato yang sudah memanfaatkan
fasilitas desa online . Desa yang memanfaatkan fasilitas
desa online mengisyaratkan  bahwa  aplikasi  desa online cukup  mudah  dipahami  dan  digunakan sebagai sarana desa dalam memperkenalkan desa  dan  potensinya.  Desa  yang  ingin menggunakan  fasilitas  desa online dapat
melakukan  registrasi  dengan  beberapa persyaratan.  Namun  dalam  menggunakan desa online ,  tidak  sertamerta  hanya  dengan registrasi  dan  langsung  digunakan,  akan tetapi  perlu  ada  pengenalan  terhadap sistemnya.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan pelatihan kepada aparat desa agar pemanfaatan  sistem  aplikasi  desa online dapat optimal.
Gambar 1. Model Desa Online di Kabupaten Pohuwato
Desa yang berpartisipasi dalam aplikasi desa online ini  akan  memiliki  admin  desa yang  bertanggungjawab  atas  segala  aktifitas dalam  sistem  aplikasi  desa online .  Admin desa ini juga harus menjamin agar informasi yang  tersedia  dalam  sistem  desa online merupakan  informasi  yang  benar  dan  sah dari desa.  Selain sebagai sarana peningkatan daya saing melalui promosi produk unggulan desa,  sistem  aplikasi  desa online dirancang juga  agar  masyarakat  mudah  mengontrol penggunaan anggaran desa. Hal ini dikarenakan  program  desa online yang menjadi  dasar  dibangunnya  sistem  ini
mengacu  pada  Undang  Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa.  Dalam  undang undang  tersebut  telah  diamanatkan  agar pemerintah mengembangkan data dan informasi  untuk  dapat  diakses  masyarakat dengan  mudah.  Sistem  ini  juga  menjadi upaya  pemerintah  untuk  merealisasikan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan desa.
Potensi  unggulan  seperti  pariwisata, wahana  hiburan  rakyat,  produk  kerajinan warga desa, produk olahan makanan, produk pertanian  dan  potensi  sumber  daya  alam juga menjadi data yang diperlukan
Kepala desa Formulir pendaftaran
Pengajuan
Formulir
Pengajuan ke Baper Masdes Verifikasi Baper Masdes Baper Masdes Mengirim ke Kemendes Pasword dan Id
Vol. 2 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
informasinya sebagai gambaran peta kekuatan  dan  keunggulan  desa  dalam mempercepat  pembangunan  desa.  Hal  ini menjadi  modal  awal  dalam  meningkatkan daya  saing  masyrakat  desa.  Dalam  acara Sosialisasi  Aplikasi  Desa Online Tahun  2016 seperti yang ditulis dalam website pemerintah kabupaten Pohuwato
menyebutkan  bahwa  aplikasi  portal  desa merupakan sarana untuk berkomunikasi dan membuka cakrawala terhadap ilmu pengetahuan.  Sistem  atau  aplikasi  tersebut membuat  satu  wilayah  dengan  satu  wilayah lain tidak ada batasnya, yang selama ini kita gunakan  batas  administrasi,  tetapi  pada teknologi  tidak  dibatasi  oleh  adminstratif dan  waktu,  saat  itu  informasi  yang  ada  di Pusat saat itu juga kita didaerah mendapatkan informasi tersebut.
b. Pengaruh  Program Desa Online

## Dalam  Percepatan  Pembangunan Desa di Kabupaten Pohuwato
Desa  online  merupakan  program kementerian  desa  dan  daerah  tertinggal repulik Indonesia. Program ini menggunakan domain  desa.id  untuk  memuat  seluruh informasi yang berhubungan dengan pedesaan di Kabupaten Pohuwato. Sebanyak delapan  desa  di  Kabupaten  Pohuwato menjadi  percontohan  program  desa  online, dinataranya desa Panca Karsa 1, Panca Karsa 2, Malango, Makarti Jaya, Tirto Asri, Kalimas, Puncak Jaya di Kecamatan Taluditi dan Desa Manunggal  Karya  di  Kecamatan  Randangan. Desa  tersebut  telah  memiliki  situs  sesuai dengan
nama desa, seperti www.tirtoasri.desa.id yang mulai
menampilkan  kegiatan  dan  potensi  desa. Desa-desa  lainnya  juga  melakukan  hal  yang sama,  namun  ada  desa  yang  aktif  dan adapula  desa  yang  sudah  tidak  aktif menampilkan informasinya melalui program desa  online . Adapun  aktifitas  desa  online pada  8  desa  di  Kabupaten  Pohuwato  dapat dilihat pada 4.2.
Tabel 4.2 Aktifitas desa online di Kabupaten Pohuwato
No Desa Website Ket 1 Panca Karsa pancakarsa.desa.id kurang aktif 2 Panca Karsa II pancakarsa2.desa.id Aktif 3 Malango malango.desa.id Kurang aktif 4 Tirto Asri tirtoasri.desa.id Kurang Aktf 5 Makarti Jaya makartijaya.desa.id Kurang Aktif 6 Kalimas kalmias.desa.id Aktif 7 Puncak Jaya puncakjaya- taluditi.desa.id Kurang Aktif 8 Manunggal Karya  manunggalkarya.desa.id  Aktif
Vol. 2 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Table 4.2 menunjukkan bahwa terdapat 3 desa yang masih aktif program desa online nya,  yaitu  desa  Panca  Karsa2,  Kalimas,  dan Manunggal  Karya,  sementara  5  desa  lainnya program  desa  onlinenya  sudah  kurang  aktif. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  program  desa online  di  Kabupaten  Pohuwato  kurang maksimal  dalam  mendukung  percepatan pembangunan  desa.  Bisa  dilihay  pada  desa panca  Karsa  1  bahwa  program  desa  online sejak  januari  2018  sudah  kurang  aktif.  Hal ini  menyebabkan  program  desa  online  tidak dapat menjadi sumber utama bagi pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat untuk  tidak  dapat  merespon  informasi  desa dalam mewujudkan perecepatan pembangunan desa.
Program  desa  online  juga  kurang  aktif pada  desa  Malango,  Tirto  Asri,  Makarti  Jaya, dan  Puncak  Jaya.  Domain  desa  yang  kurang aktif juga tidak dapat memberikan informasi yang lengkap terkait dengan kondisi pembangunan desa. Padahal informasi tersebut  sangat  dibutuhkan  karena  dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  memuat    dua  kewajiban  yang sangat  penting. Pertama, nilai  alokasi Anggaran  yang  diperuntukkan  ke  desa nilainya  sebesar  10  %  dari  dan  diluar  dana transfer daerah. Sederhananya jika Anggaran Belanja    Negara  (APBN)  Tahun  2014 mencapai  590,2  Triliun,  maka    alokasi anggaran  desa  untuk  seluruh  Indonesia harusnya  bisa  mencapai  59,02  Triliun. Kedua, Selain  bersumber  dari  APBN,  desa juga  memiliki  potensi  yang  luar  biasa  yang bersumber  dari  desa  itu  sendiri.  Dukungan Anggaran  Pemerintah  terus  bertambah, sehingga potensi pembangunan desa melalui
desa online diharapkan dapat diinformasikan secara maksimal.
Menuru  Miranti  (2019)  menyatakan bahwa  dalam  mendorong  peran  desa  online dalam percepatan pembangunan di Kabupaten  Pohuwato,  maka  para  sarjana dari  masyarakat  desa  Kabupaten  Pohuwato lulusan  perguruan  tinggi  tidak  perlu  lagi beramai-ramai  menuju  dan  tinggal  di  kota. Waktunya  para  sarjana  tersebut  kembali kedesa  masing-masing  untuk  membangun kampung  halaman  mulai  hal-hal  sederhana, tetapi  memiliki  manfaat  yang  besar  untuk pembangunan  desa.  Pemuda  desa  sudah harus berpikir bagaimana membangun desa, jika lulusan ekonomi, mulai berpikir membangun  usaha  produktif  yang  dapat memberdayakan  ekonomi  desa  lewat  badan usaha  milik  desa  (BUMDES)  agar  menyamai industri  perkotaan  bahkan  kalo  bisa  lebih berkembang. Jika seorang sarjana pertanian, mulailah berfikir mengembangkan pertanian dikampung  masing-masing.  Para  lulusan sekolah  guru,  mari  mengajar  di  kampung halaman  dan  mulai  memberikan  pendidikan yang  baik  bagi  anak-anak  desa,  demikian pula  lulusan  sarjana  politik  suda  waktunya membangun  tatanan  politik  yang  sehat  di Kampung  masing-masing  untuk  mengurang kebiasaan-kebiasaan  yang  kurang  bernilai. Untuk pemuda dengan gelar Sarjana Komputer  dan  Komunikasi  bergabunglah mewujudkan desa  online sebagai  bagian program percepatan pembangunan desa.
Menurut  Agustriadi  (2019),  saat  ini desa di Kabupaten Pohuwato membutuhkan seseorang  yang  terdidik  untuk  berkembang walau  pada  sisi  tertentu  juga  sudah waktunya  orang  kota  untuk  belajar  dari pesona keaslian desa dan tantangan
Vol. 2 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
kehidupan  desa.  Dengan  demikian,  desa tidak  lagi  dipandang  sebagai  objek  yang hampa,  tetapi  desa  dijadikan  sebagai  sarana harmonisasi  antara  kehidupan  kota  dan kearifan  desa.  Selain  itu,  Potensi  besar  yang dimiliki  desa  saat  ini  tidak  cukup  dengan dorongan  kebijakan  program  desa  online oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi perlu ada  penguatan  pada  tiga  aspek,  yaitu kelembagaan, aktor dan mekanisme pengawasan.
Pada  aspek  domain  desa  online  masih memuat  wacana  yang  bersifat  universal. Padahal  program  desa  online  tersebut diharapkan  menjadi  pusat  informasi  inti tentang  desa  di  Kabupaten  Pohuwato. Peneliti  menemukan  bahwa  bahwa  konten dalam  domain  desa  online  masih  bersifat informasi  formal  atau  informasi  berbasis kegiatan  umum.  Desa online diharapkan memuat  informasi  tentang  potensi  dan masalah  inti  desa  di  Kabupaten  Pohuwato, sehingga informasi atau promosi desa dapat dengan  mudah  diketahui  informasinya  oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

## 4. Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa, pertama, model collaborative governance belum optimal dalam pelaksanaan program desa online di kabupaten  Pohuwato  karena  eksistensinya belum  memiliki  dampak  yang  sifnifikan terhadap  perkembangan  informasi  dan pembangunan desa. Kedua, pengaruh program desa online belum  maksimal terhadap  percepatan  pembangunan  desa Kabupaten Pohuwato karena sector strategis,  baik  potensi  dan  masalah  tidak
dimasukkan  kedalam  informasi  program desa  on  line.  Namun  kegiatan-kegiatan  yang sifat  universal  saja  yang  diinformasikan  dan itu  tidak  berpengaruh  pada  percepatan pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato.

## 5. Daftar Pustaka
___.  2  Mei  2017. Tentang  domain  baru
DESA.ID . Tersedia online
(https://www.rumah web .com/berit a/tentang-domain-baru-desa-id diakses 10 maret 2017).
___.  2017. Desa  Online .  Tersedia online (http://desa.kemendesa.go.id/ diakses 10 maret 2017).
___.  2017. Program  Desa  Online .  Tersedia online
(http://awi.net.id/2016/12/20/pro gramdesa- online /  diakses  10  maret 2017).
Ansell,  Chris,  dan  Gash,  Alison,  2007, Collaborative  Governance  in  Theory and  Practice, Journal  of  Public Administration Research and Theory, Vol.18,  hal.543-571.  Diakses  tanggal 29  Januari  2018,  dari  Oxford Journals (JPART).
APJII. 2016. Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna  Internet  Indonesia  2016 . Jakarta : APJII.
Budiati,  L,  2012, Good  Governance  Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup , Bogor :
Ghalia  Indonesia.Gray,  Andrew,  dkk,  2003,
The Challenge for Evaluation,
Collaboration  in  Public  Service, New Jersey : Transaction Publishers.
Vol. 2 No. 2  Bulan September  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Indrajit,  Richardus  Eko.  2002. Electronic Government:  Strategi  Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan  Publik  Berbasis  Teknologi Digital . yogjakarta: ANDI Yogyakarta. Le,  S.  Jin,  dan  Yoo,  D.  Sang,  2012,  The Adoption of Collaborative Governance  Institutions  :  The  EPA- States Performance Partnership Agreements  (PPAS), International
Review  of Public  Administration, Vol. 17  (2),  hal.  143-61.  Diakses  tanggal 22  Januari  2018,  dari  ABI/INFORM Complete.
Norman K.  and  Yvonna  S.  Lincoln.  ( 2003 ).
Handbook  of  Qualitative.  Research .
Thousand Oaks, California.
Richardo,  Hans.  2016. Pengertian  Website
dan Internet . Tersedia Online (http://belajarbisnisinternet.com/p
engertian- web site-tiga-jenis-
web site-paling-umum/diakses 10
maret 2017). Silvia, Chris, 2011, Collaborrative Governance  Concepts  for  Succesful
Network Leadership, State and Local
Government  Review, Vol.  43  (1),  hal.
66-71.  Diakses  tanggal  27  Januari
2018, dari SAGE Publication.
Sutabri, Tata. 2012 . Komputer dan masyarakat. Jakarta: Agromedia
Pustaka.
Sugiyono.  (2005). Memahami  Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabet.
Susanto,  Mikke.  2004. Menimbang  Ruang Menata  Rupa .  Jakarta:  Agromedia
Pustaka.
Wahyudi,  Andi,  etal.  2016. Peningkatan Kapasitas  Desa .  Samarinda:  PKP2A
III-LAN.
Padan, Yansen Tipa. 2014 . Revolusi dari Desa. Jakarta: Kompas Gramedia.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak  Asal  Usul  Dan  Kewenangan  Lokal Berskala Desa.