## SISTEM KEMITRAAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI ONLINE GRAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## RAFIKA SARI, NILA SASTRAWATI
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: rafikasari19@gmail.com

## Abstrak
Kemitraan Perusahaan Grab dengan driver dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  adalah  bentuk  kemitraan  waralaba. Sedangkan dalam hukum Islam sistem kemitraan perusahaan Grab dengan driver masuk dalam  kategori syirkah  ‘inan. Upah  yang  diterima driver dipotong  20%  sebagai  profit bagi perusahaan. Beberapa syarat tentang ma’qud ‘alaih (aset, usaha, dan profit) belum sepenuhnya  sesuai  dengan  syarat musyarakah dan  dalam  beberapa  praktik  masih ditemukan unsur-unsur kemitraan yang dilarang dalam Islam seperti adanya gharar dan kecurangan.
Kata Kunci: Sistem Kemitraan, Transportasi Online, Hukum Islam.

## Abstract
The  Grab  Company  partnership  with  drivers  in  Law  number  20  of  2008  concerning Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  is  a  form  of  franchise  partnership.  Whereas  in Islamic law the Grab company partnership system with drivers is included in the syirkah ‘inan  category.  Wages  received  by  drivers  are  cut  by  20%  as  profit  for  the  company. Some conditions regarding ma'qud ‘alaih (assets, business, and profit) aren’t yet fully in accordance  with  the  requirements  of  musharaka  and  in  some  practices  elements  of partnership are still prohibited in Islam such as gharar and cheating.
Keywords: Partnership Systems, Online Transportation, Islamic Law.

## A. LATAR BELAKANG MASALAH
Kemajuan  teknologi  selain  membawa  perubahan  besar  dalam  sejarah  peradaban manusia  juga  membantu  sebagian  masyarakat  dalam  mengembangkan  kemampuan  dan kreatifitasnya demi mendapatkan keuntungan.
Beberapa  tahun  terakhir,  Indonesia mengalami  transformasi  dalam  hal  transportasi. Transportasi  merupakan  salah  satu  sarana  perhubungan  yang  sangat  penting  dalam segala  aktivitas  manusia.  Semakin  berkembang  sarana  transportasi  semakin  mudah terjalin  hubungan  antar  manusia.  Sejak  jaman  purba  mobilitas  manusia  telah  terjadi. Perpindahan  penduduk  dari  satu  tempat  ke  tempat  yang  lain  telah  terjadi.  Mobilitas penduduk ini diikuti juga oleh mobilitas barang yang dibawa oleh mereka. Oleh karena itu  sarana  transportasi  sejak  masa  lampau  telah  dibutuhkan  oleh  manusia.  Pada  masa sekarang  dimana  mobilitas  manusia  dan  barang  sangat  tinggi,  dan  terjadi  bukan  hanya dalam  satu  wilayah  tetapi  juga  antar  pulau  dan  bahkan  antar  Negara,  maka  sarana transportasi sangat memegang peranan yang penting.
Manusia tidak akan mengalami perkembangan dan kemajuan apabila tidak ditunjang oleh  transportasi.  Menurut  Maringan  Masry  Simbolon,  Transportasi  yang  baik  haruslah merupakan  suatu  sistem  yang  dapat  memberikan  pelayanan  yang  cukup  baik  kepada
masyarakat secara umum maupun secara pribadi, yang cukup, aman, nyaman, cepat dan dapat diandalkan oleh para penggunanya. 1
Dalam  Pasal  3  Undang-undang  RI  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan juga mengandung makna bahwa perlu terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu. 2
Negara  dalam  hal  ini  pemerintah  dituntut  untuk  menjamin  ketersedian  kendaraan umum  atau  angkutan  massal  berbasis  Jalan  untuk  memenuhi  kebutuhan  angkutan masyarakat khususnya di kota-kota besar. Dalam Pasal 158 Undang- undang RI Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  disebutkan  bahwa  Pemerintah menjamin  ketersediaan  angkutan  massal  berbasis  Jalan  untuk  memenuhi  kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor Umum di kawasan perkotaan.
Permasalahan transportasi saat ini dapat dikatakan semakin kompleks seiring dengan dinamika  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Hal  ini  bukan  dimaksudkan  untuk mengecilkan  arti  dan  manfaat  dari  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui Departemen Perhubungan maupun Badan Usaha Milik Negara dan pihak swasta.
Umumnya  permasalahan  transportasi  terletak  pada  ketidakseimbangan  antara kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi, serta pertumbuhan penduduk dan juga  perkembangan  ekonomi  suatu  daerah  atau  wilayah. 3 Ketidakseimbangan  antara kebutuhan  dengan  sarana  dan  prasarana  inilah  yang  kemudian  mendorong  beberapa pelaku  usaha  untuk  menciptakan  suatu  inovasi  demi  menjawab  permasalahan transportasi tersebut. Salah satu inovasi tersebut adalah transportasi online .
Jasa  transportasi  berbasis online ini  disebut  juga  dengan  aplikasi ridesharing . Konsep ridesharing ini  secara  mudah  dapat  diartikan  sebagai  aktivitas  “ nebeng ”  atau menumpang pada kendaraan milik orang lain. Kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014. Pada awal kemunculannya dimulai oleh aplikasi Uber kemudian diikuti dengan kemunculan Gojek, GrabBike, GrabTaxi, dan aplikasi berbasis online lainnya. Hadirnya  transportasi  berbasis online ,  memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan berbagai  aktivitasnya,  selain  karena  praktis  dapat  diakses  melalui smartphone ,  biaya yang ditawarkan pada umumnya lebih murah dibandingkan dengan transportasi berbayar lainnya. Kemudahan pemesanan dan murahnya tariff pada masa promo sekitar 35% dari angkutan  umum  diakui  pihak  Kemenhub  menjadi  daya  tarik  masyarakat  menggunakan jasa layanan ini. 4
Fenomena  transportasi online selain  menarik  minat  masyarakat  umum  sebagai pengguna  jasa  transportasi,  juga  menciptakan  kondisi  dimana  banyak  masyarakat  yang mendaftarkan  diri  ke  perusahaan  untuk  bergabung  menjadi  mitra  kerja  dari  perusahaan transportasi online, sebagai driver atau pengemudi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak perusahaan.
Berbeda  dengan  perusahaan  transportasi  konvensional,  pada  umumnya  perusahaan transportasi online tidak menyediakan alat transportasi dari perusahaan, alat transportasi yang kemudian digunakan driver untuk bekerja adalah milik dari driver sendiri ataupun milik  orang  lain  yang  sudah  terdaftar  di  perusahaan  transportasi online .  Perusahaan transportasi online berperan  sebagai  penghubung  antara driver dengan  konsumen
1 Maringan Masry Simbolon, Ekonomi Transportasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.1.
2 Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3 Maringan Masry Simbolon, Ekonomi Transportasi , h. 3.
4 http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/18/06041701/Alasan.dan.Dasar.Kemenhub .Melarang.Ojek.dan.Taksi.Online.Beroperasi?page=all (di akses pada tanggal 17 November 2017).
pengguna  jasa  layanan  tersebut  melalui  aplikasi  yang  disediakan  dari  perusahaan.  Jika pada  perusahaan  konvensional,  perusahaan  wajib  memberikan  upah  atau  gaji  sebagai imbalan atas kinerja karyawannya, perusahaan transportasi online sebaliknya tidak, upah yang  diterima driver adalah  bersumber  dari  konsumen  pengguna  jasa  layananan  sesuai tarif  yang  ditentukan  oleh  pihak  perusahaan.  Selain  dari  upah  tersebut, driver juga berhak  mendapatkan  sejumlah  insentif  dari  pihak  perusahaan  transportasi online jika berhasil mencapai target transaksi dalam kurun waktu yang ditentukan oleh perusahaan, itu pun dengan beberapa ketentuan-ketentuan lain.
Meskipun  upah  yang  diterima  oleh  pengemudi  dari  konsumen  terkadang  dinilai tidak  seberapa  oleh  sebagian  orang,  tetapi  Insentif  yang  ditawarkan  oleh  pihak perusahaan  dinilai  relatif  tinggi,  hal  ini  kemudian  yang  menarik  minat  sebagian masyarakat  untuk  bekerja  sebagai  supir  ataupun  kurir  bagi  konsumen  pengguna  jasa layanan transportasi online.
Fenomena transportasi online ini membangun hubungan sosial baik antara pengguna jasa  (konsumen)  dengan driver (pengemudi)  maupun  antara  perusahaan  dengan driver , dalam Islam hubungan tersebut masuk dalam kategori muamalah. Hubungan antara perusahaan dengan driver dapat disamakan dengan hubungan kerja antara  majikan  dengan  pekerja/buruh  dalam  Islam,  meskipun  perusahaan  mengklaim bahwa driver dalam  hal  ini  adalah  rekan  kerja  atau  yang  biasa  mereka  sebut  “mitra kerja” tetapi secara pola kerja dan pemberian upah tetap saja sama.
Sebagai  agama  yang  sempurna,  Islam  tidak  hanya  membawa  ajaran-ajaran  tentang ibadah  dalam  arti  sempit,  tetapi  juga  mengandung  ajaran-ajaran  tentang  tingkah  laku seluruh  aspek  kehidupan  manusia  yang  lebih  dikenal  dengan  muamalah.  Muamalah mengatur  bagaimana  manusia  berhubungan  dan  saling  berinteraksi  dengan  sesamanya, dengan makhluk Allah SWT lainnya serta lingkungan hidup dimana mereka tinggal. 5 Menurut  Muhammad  Syaltut,  muamalah  berorientasi  pada  pembahasan  tentang ketentuan-ketentuan  hukum mengenai  usaha-usaha memperoleh  harta,  mengembangkan serta  mempertukarkan  harta  antara  seorang  warga  dengan  warga  yang  lainnya,  atau antara  sekelompok  warga  dengan  kelompok  lainnya.  Ringkasnya  muamalah  artinya saling berusaha dan muamalah itu berisi pengaturan hubungan antar manusia. Sedangkan menurut Quraish Shihab muamalah adalah interaksi aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi. 6
Usaha ekonomi dan usaha produktif sama sekali tidaklah tercela. Justru dalam Islam setiap  individu  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memelihara  kehidupannya  dari  bahaya kelaparan,  dahaga,  kesejukan,  kepanasan  dan  lain-lain.  Bahaya  kelaparan,  sulitnya mendapatkan  kebutuhan  hidup  dan  faktor-faktor  lain  yang  mengganggu  pikiran  dan tubuh  tidak  akan  memungkinkan  suasana  yang  menyenangkan  untuk  mencapai  tujuan hidup  di  dunia.  Aspek  utama  yang  ingin  ditekankan  adalah  pandangan  Islam  terhadap pendekatan  materialistik.  Islam  tidak  mencela  kebutuhan  akan  materi  dalam  aktivitas kehidupan  manusia.  Oleh  karena  itu  Islam  memberikan  ketentuan  dalam  mencapai kekayaan  materi,  artinya  dalam  Islam  upaya  untuk memperoleh  kekayaan atau  mencari rezeki diatur dengan baik.
5 Zaki  Fuad  Chalil, Pemerataan  Distribusi  Kekayaan  dalam  Islam, (Jakarta:  Penerbit  Erlangga, 2009), h. 5.
6 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Islam, h. 7.
Al-Qur’an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang syariah yang dalam sistematika  hukum  Islam  terbagi  menjadi  dua  bidang,  yakni  ibadah  (ritual)  dan muamalah  (sosial).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  al-Qur’an  hanya  mengandung  prinsip- prinsip  umum  terhadap  berbagai  masalah  hukum  dalam  Islam  terutama  sekali  yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat muamalah.
Bertitik  tolak  dari  prinsip  tersebut,  Nabi  Muhammad  saw.  Menjelaskan  melalui berbagai  hadisnya.  Dalam  kerangka  yang  sama  dengan  al-Quran,  mayoritas  hadis  nabi tersebut juga tidak bersifat absolut, terutama yang berkaitan dengan muamalah. Dengan kata  lain,  kedua  sumber  utama  Hukum  Islam  dipegang  oleh  umat  manusia  selama menjalani kehidupan di dunia. Adapun untuk merespon perputaran zaman dan mengatur kehidupan  duniawi  manusia  secara  terperinci,  Allah  swt.  menganugerahi  akal  pikiran kepada manusia. Dalam hal ini nabi Muhammad saw. bersabda :
Terjemahannya:

## Kamu lebih mengetahui keduniaanmu (HR. Muslim) 7
Dalam  muamalah,  dikenal  suatu  asas  hukum  Islam,  yaitu  asas  kebolehan  atau mubah . Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh al-Quran dan Hadis.  Ini  berarti,  bahwa  Islam  memberi  kesempatan  luas  kepada  yang  berkepentingan untuk  mengembangkan  bentuk  dan  macam  hubungan  perdata  (baru)  sesuai  dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. 8
Transportasi online dalam hukum Islam diperbolehkan karena belum ada dalil yang mengharamkannya  hal  ini  berdasarkan  kaidah  fikih  yang  menyatakan  bahwa  pada dasarnya  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan ( Field Research ) dengan pendekatan  normatif-empiris  dan  pendekatan syar’i .  Sumber  data  penelitian  ini  adalah Parnert  Engagement PT.  Solusi  Transportasi  Indonesia  GrabBike  Makassar, Trainer GrabFood  dan Driver Transportasi online Grab  Makassar  15  orang.  Data  diperoleh melalui  observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan  studi  kepusatakaan  kemudian  data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## C. PEMBAHASAN
1. Sistem Kemitraan Grab dengan Driver Transportasi Online menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terkait  dengan  masalah  penyelesaian  harus  dilihat  dari  semua  prosedur  perkara, maka ada tiga yang harus dilihat yaitu dari segi prosedur, subtansi, dan kepentingan. dari segi  kepentingan  harus  dilihat  apakah  memiliki  kepentingan  atau  tidak  bagi  yang menggugat dengan Hak Guna Bangunan yang dicabut. Prosedur apakah pencabutan hak guna  bangunannya  sah  atau  tidak.  Dari  segi  subtansi  mengenai  subtansi  materil  semua
7 Awwad Al-Khalaf, 408 Hadits Pilihan Kutubusittah, (Solo: Pustaka Arafah, 2016), h.137.
8 Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 256.
kita uji dari aspek undang-undang Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor: 24 Tahun 1997 tentang  pendaftaran  tanah,  dan  ketentuan  pasal  107  Undang-Undang  Nomor    5  Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, demi pengembangan usaha sesuai  prinsip  dan  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  mengenai  pemberdayaan  usaha diatur  dalam  Undang-Undang  nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.
Grab sebagai suatu perusahaan layanan transportasi online berbadan hukum dengan bentuk  perseroan  terbatas  (PT)  tentunya  melakukan  pengembangan  usaha  untuk menjalankan dan menjaga eksistensi usahanya dengan melakukan kemitraan . Mengingat bahwa  Grab mengklaim  perusahannya  bukanlah  penyedia  jasa  transportasi.  Grab  hanya selaku pihak ketiga yang menjadi penghubung antara driver dan calon penumpang. Oleh karena itu, driver bagi Grab adalah bukanlah pekerja.
Untuk  melihat  bagaimana  hubungan  Perusahaan  Grab  dengan driver, harus diketahui  terlebih  dahulu  hubungan  kerja  yang  terjalin  di  antara  kedua  belah  pihak. Dalam  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jika ketiga unsur ini  terpenuhi  maka  hubungan  kerja  itu  ada.  Namun,  tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut mengenai  unsur-unsur  hubungan  kerja  tersebut,  akibatnya  masing-masing  pihak memiliki  penafsirannya  sendiri  terkait  unsur  hubungan  kerja.  Pada  putusan  Mahkamah Agung Nomor 841K/Pdt.Sus/2009 dalam perkara antara sopir taksi dan perusahaan taksi. Para  sopir  berdalih  memiliki  hubungan  kerja  karena  unsur-unsur  hubungan  kerja terpenuhi,  yaitu  adanya  pekerjaan  sebagai  pengemudi,  upah,  dan  perintah  kerja mengemudikan  taxi  Blue  Bird  dengan  jam  kerja  15  jam  sehari.  Namun  dalam  putusan tersebut MA menyatakan tidak ada unsur “upah” karena para sopir taksi hanya menerima komisi/  persentase.  Selain  itu  tidak  ada  unsur  “perintah”  karena  supir  taksi  diberi kebebasan  mencari  penumpangnya  sendiri. 9 Dalam  perkara  lain  antara  perusahaan bidang  logistik  dan  sopir,  Mahkamah  Agung  pada  putusan  Nomor  276K/Pdt.Sus/2013 mengamini putusan tingkat banding yang menyatakan bahwa benar ada hubungan kerja antara  perusahaan  dan  sopir  tersebut.  Dengan  pertimbangan  adanya  unsur  pekerjaan, karena  sopir  hanya  mengangkut  muatan  yang  disediakan  perusahaan.  Bukan dicari/disediakan  sendiri  oleh  sopir. 10 Dari  kedua  putusan  Mahkamah  Agung  dapat ditarik  kesimpulan  mengenai  unsur-unsur  hubungan  kerja  adalah  pekerjaan,  upah,  dan perintah.
Jika  dilihat  dari  unsur-unsur  terbentuknya  hubungan  kerja,  seperti  dalam  uraian kedua  putusan  Mahkamah  Agung  di  atas,  maka  tidak ada  hubungan  kerja antara driver dan  perusahaan  Grab.  Dengan  alasan  perintah  mengantar  penumpang  tidak  datang  dari perusahaan,  melainkan  dari  penumpang  itu  sendiri  dan  tentunya  dengan  kesediaan driver . Driver juga tidak menerima kompensasi berupa uang yang jumlahnya tetap dalam periode  tertentu  sebagai  indikasi  adanya  upah.  Jika  tidak  ada  hubungan  kerja,  berarti tidak ada istilah pekerja dan pengusaha, yang ada hanyalah mitra. Jadi, tidak salah jika kedudukan driver pada  perusahaan  bukanlah  sebagai  pekerja  melainkan  mitra,  oleh karenanya, disebut sebagai mitra Grab.
9 Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 K/Pdt.Sus/2009.
10 Putusan  Mahkamah Agung Nomor 276K/Pdt.Sus/2013.
Perusahaan Grab tidak memberikan upah/ gaji pokok dari perusahaan untuk driver , tetapi  perusahaan  menyediakan  insentif  bagi driver dengan  ketentuan  telah  mencapai rides tertentu. Rides adalah  istilah  yang  digunakan  dalam  Grab  untuk  menyebut perjalanan.  Jadi, driver untuk  bisa  memperoleh  insentif  atau  bonus  dari  perusahaan, driver diberi  syarat  pencapain rides. Namun  jika driver tidak  mencapai rides sesuai target, driver tidak  mendapatkan  insentif  dari.  Pendapatan  yang  didapatkan  oleh driver adalah dari tarif rides ( fare ) atau biaya pengantaran untuk setiap rides yang dijalankan. Jadi,  keseluruhan  upah  yang  diterima  oleh driver adalah fare ditambah  dengan  insentif dari  jumlah rides .  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Andi  Syawal  Nor,  PE  GrabBike Makassar:
Upahnya  tidak  ada  kalo  dari  Grab,  karna  kan  mereka  ( driver )  sendiri  yang  cari, upahnya driver berdasarkan  jumlah rides nya  (trip)  sendiri,  jadi salary kan  istilah biasanya,  kalo  kita  (Grab)  namanya fare , fare kemudian  ditambah  dengan  insentif, fare itu hasil perjalanan (tarif). 11
Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  Sufadly  Suharto  seorang  mahasiswa  yang juga  bekerja  sebagai driver GrabBike  dalam  wawancara  bersama  peneliti,  Sufadly mengemukakan  bahwa  “penghasilan driver dari  tarif  pengantaran  ditambah  dengan bonus”. 12 Bonus  atau  insentif  ini  berlaku  setiap  hari,  dalam  aplikasi driver insentif disebut dengan Bonus harian.
Fare dari  setiap rides (perjalanan)  akan  dipotong  komisi  20  persen  untuk perusahaan, 80 persen untuk mitra driver . Contohnya: Mitra A menyelesaikan perjalanan dengan  tarif  Rp.  10.000,  maka  komisi  yang  dikenakan  adalah  10.000  x  20%  =  2.000. Komisi ini secara otomatis akan dipotong dari saldo akun driver. Karena pada umumnya fare diperoleh secara tunai dari penumpang. Perusahaan memotong komisi dari dompet kredit driver. Dompet kredit adalah fitur pada aplikasi Grab driver yang harus di isi saldo ( Top-Up ) untuk bisa menjalankan aplikasi. Jadi, apabila saldo di dompet kredit kosong, driver tidak bisa menerima pesanan dari penumpang. Di dompet kredit inilah saldo akun terpotong  sebagai  komisi  untuk  perusahaan  dari  setiap rides (perjalanan).  Total  dari keseluruhan  pendapatan driver Grab  adalah  jumlah  dari  akumulasi fare semua rides (perjalanan) ditambah dengan bonus harian.
Untuk  memperoleh  bonus  harian  atau  insentif, driver harus  bekerja  dengan melakukan  beberapa rides dengan  jumlah rides tertentu  dalam  kurun  waktu  yang ditentukan oleh perusahaan. Ada titik aman atau jumlah rides yang harus dicapai untuk bisa  memperoleh  insentif.  Insentif  atau  Bonus  harian  GrabCar  dan  GrabBike  berbeda, begitu  pun  dengan  besaran  bonus  dan  jumlah rides di  setiap  kota  juga  berbeda-beda. Untuk  di  wilayah  Makassar  sendiri,  insentif  GrabCar  terdapat  3  titik  aman . Titik  aman bonus  harian  GrabCar  berlaku  dalam  sehari  mulai  jam  05.00-24.00  WITA. 13 Di  bawah ini adalah contoh skema pendapatan insentif GrabCar:
Tabel. 1
Jumlah Rides

## Garansi Pendapatan/Insentif
11 Andi Syawal  Nor, Partner Engagement Coms GrabBike Makassar, Wawancara, Makassar, 27 Juli 2018.
12 Sufadly Suharto, Mahasiswa (Driver GrabBike), Wawancara, Makassar, 27 Juli 2018.
13 Adnan Darmawan, Karyawan BCA (Driver GrabCar), Wawancara, Makassar, 27 Juli 2018.
7 Rp. 50.000,- 11
Rp. 120.00,-
17 Rp. 260.000,-
Sumber: www.grab.co.id
Untuk  titik  aman  7,  garansi  pendapatannya  adalah  Rp.  50.000  artinya,  jika driver melakukan rides hingga  7  kali  perjalanan, driver berhak  mendapatkan  insentif  dari perusahaan  sebesar  Rp.  50.000,  begitu  juga  untuk  titik  aman  selanjutnya,  jika driver berhasil mencapai 11 rides maka insentif yang didapatkan adalah sejumlah Rp. 120.000 dan  seterusnya  hingga  mencapai  17 rides. Total  dari  keseluruhan  insentif  yang  bisa didapatkan  dalam  sehari  bukanlah  akumulasi  dari  nominal  insentif  untuk  setiap  jumlah rides .  Artinya,  maksimal  insentif  yang  bisa  didapatkan  dalam  sehari  adalah  Rp. 260.000. 14
Sebelumnya  untuk  mencapai  setiap  titik  aman  skema  insentif,  ada  kisaran  waktu yang ditentukan. Contohnya: dalam sehari untuk bisa memperoleh insentif di titik aman 7,  durasi  waktu  untuk driver dari  jam  06.00-10.00,  apabila  sampai  jam  10.00 driver berhasil mendapatkan 7 penumpang ia berhak mendapatkan insentif untuk titik aman 7, namun jika tidak berhasil maka insentif untuk titik aman 7 akan hangus. Skema seperti ini sekarang tidak berlaku lagi. Skema insentif baru Grab yang berlaku di Makassar saat ini  dihitung  perhari,  dari  jam  05.00-24.00  WITA.  Jika driver dalam  sehari  hanya  bisa mendapatkan  7  penumpang,  selama  tidak  melewati  jam  24.00.  WITA, driver tetap berhak  mendapatkan  insentif  sesuai  garansi  pendapatan,  meskipun  penumpang  terakhir didapatkan  pada  jam  21.00  WITA.  Skema  baru  ini  dirasa  lebih  meringankan driver , karena  tidak  lagi  dibatasi  jam  per  jam  untuk  bisa  memperoleh  insentif.  Namun  skema bonus  harian  ini  tidak  bersifat  tetap,  masih  berubah-ubah.  Jumlah rides bisa  saja meningkat, dari minimal 7 rides bisa menjadi 8-10 rides atau maksimal rides yang harus dilakukan  untuk memperoleh  seluruh  insentif  harian  dalam  sehari  bisa  mencapai 19-21 rides. Sedangkan untuk GrabBike ada 5 titik aman untuk insentif.
Perubahan insentif yang tidak menentu dikeluhkan para driver , apalagi jika jumlah rides bertambah sedangkan nominal garansi pendapatan berkurang, Skema insentif yang berubah-ubah  membuat  para driver harus  bekerja  lebih  keras.  Belum  lagi  jika penumpang memberikan komentar negatif atau rating pelayan yang rendah. Hal itu bisa mempengaruhi  performa driver untuk  memperoleh  insentif.  Seperti  yang  dikemukakan oleh  Imam  Setiawan  salah  seorang driver GrabBike,  Imam  berpendapat  bahwa pemberian insentif Grab tidak tepat, semakin lama semakin berkurang sedangkan jumlah rides yang harus dikerjakan justru bertambah. 15 Hal yang sama juga dialami oleh Yusran, yang mengatakan bahwa insentifnya berubah-ubah, kadang tidak sesuai dengan notifikasi yang disampaikan pada aplikasi driver.
Dasar  hukum  yang  mengikat  antara driver Grab  dan  Perusahaan  tidak  secara eksplisit  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karena dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai
14 Adnan Darmawan, Karyawan BCA (Driver GrabCar), Wawancara, Makassar, 27 Juli 2018.
15 Imam Setiawan, Driver GrabBike, Wawancara, Makassar, 23 Juli 2018.
hubungan  antara  Perusahaan  Usaha  Besar,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah sedangkan  jika  dilihat  dari  kriteria  usaha  seperti  disebutkan  pada  Pasal  6,  Grab  sudah memenuhi  kriteria  Usaha  Menengah  yaitu  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp.  2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus  juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp.  50.000.000.000,00  (lima  puluh  milyar rupiah). 16 Tanggal  11  Juni  2018  Grab  secara  resmi  mengumumkan  bahwa  pendapatan tahunan  layanan  transportasi  tersebut  mencapai  US$1  miliar  (Rp  13,9  triliun).  Hal  ini diungkap  President  Grab  Ming  Maa  dalam  wawancaranya  dengan  kantor  berita  China Yicai.  Grab  adalah  perusahaan  teknologi  transportasi  pertama  di  Asia  Tenggara  yang mencapai  pendapatan  tahunan  US$1  miliar 17 sedangkan  untuk driver jelas  tidak termasuk dalam kriteria usaha yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karena driver tidak memenuhi kriteria sebagai suatu usaha mikro maupun kecil seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 6. Meski begitu, tidak berarti menghapuskan kemitraan di antara Perusahaan Grab dengan driver. Melihat dari unsur-unsur kemitraan yaitu penggabungan modal, pembagian profit, serta pertanggung  jawaban  bersama  atas  risiko  usaha  terdapat  dalam  hubungan  Perusahan Grab  dengan driver .  Perusahaan  menyediakan  aplikasi  (modal)  sedangkan driver memiliki  kendaraan  pribadi  dan  tenaga  (modal)  dengan  pembagian  profit  80%  untuk driver 20%  untuk  perusahaan,  dan  mengenai  pertanggung  jawaban  secara  rinci  diatur dalam  ketentuan  umum  perusahaan.  Bentuk  atau  pola  kemitraan  seperti  ini  cenderung sesuai  dengan  pola  kemitraan  berbentuk  waralaba  yaitu  selain  menggabungkan  modal, perusahaan  memberikan  hak  penggunaan  lisensi,  merek  dagang,  dan  saluran  distribusi perusahaannya  kepada  penerima  waralaba  dengan  disertai  bantuan  bimbingan manajemen. Hal ini juga terdapat pada hubungan Perusahaan Grab dengan driver , driver bekerja atas nama mitra Grab dan menggunakan manajemen aplikasi Grab dan sebelum akhirnya  bekerja, driver juga  menerima bimbingan  dan  arahan  melalui training pada tahap  pendaftaran.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  kemitraan  seperti  dalam  Pasal  11 dijelaskan  mengenai  aspek  kemitraan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  1  disebutkan bahwa  salah  satu  tujuan  kemitraan  adalah  mendorong  terjadinya  hubungan  yang  saling menguntungkan  dalam  pelaksanaan  transaksi  usaha  antara  Usaha  Mikro,  Kecil, Menengah  dan  Usaha    Besar.  Dalam    Pasal    4  ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan bahwa perjanjian waralaba diselenggarakan berdasarkan  perjanjian  tertulis  antara  pemberi  waralaba  dengan  memperhatikan  hukum Indonesia, pada praktiknya perjanjian antara driver dengan perusahaan Grab juga tertulis, bedanya perjanjian tersebut dimuat dalam ketentuan umum yang ditulis melalui website resmi  Grab.  Kemudian,  di  ayat  2  disebutkan  bahwa  jika  perjanjiannya  tertulis  dalam bahasa asing maka, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 18 Hal ini juga sudah dilakukan  pihak  Perusahaan,  mengingat  Grab  adalah  perusahaan  asing,  perjanjian tersebut  sudah  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia.  Perusahaan  juga  diharuskan
16 Pasal  6  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah
17 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180611142530-185-305233/grab-cetak- pendapatan-rp139-triliun (17 Agustus 2018).
18 Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
memberikan  prospektus  penawaran  waralaba  kepada  calon  penerima  waralaba  seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 mengenai kewajiban pemberi waralaba.
Prospektus  adalah  dokumen  resmi  perusahaan  yang  berisi  gabungan    antara  profil perusahaan dengan laporan tahunan, untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkan  untuk  dijual  kepada  publik.  Mengenai  prospektus  penawaran  waralaba, dalam  Pasal  7  ayat  2  disebutkan  paling  sedikit  memuat  tentang  data  identitas  pemberi waralaba,  legalitas  usaha  pemberi  waralaba,  sejarah  kegiatan  usahanya,  struktur organisasi  pemberi  waralaba,  laporan  keuangan  2  tahun  terakhir,  jumlah  tempat  usaha, daftar  penerima  waralaba,  dan  hak  serta  kewajiban  penerima  maupun  pemberi waralaba. 19 Sedangkan,  pada  praktiknya  ada  beberapa  informasi  yang  tidak diberitahukan oleh  Perusahaan  kepada driver ,  beberapa  alasan  karena  dianggap  sebagai rahasia  perusahaan  dan  tidak  perlu  disampaikan  kepada driver, seperti  jumlah driver yang  terdaftar,  laporan  keuangan  perusahaan  2  tahun  terakhir,  juga  hak  dan  kewajiban perusahaan  serta driver tidak  ditulis  secara  seimbang  dalam  ketentuan  umum,  lebih banyak memuat mengenai kewajiban dari mitra/ driver Grab. Salah satu prinsip pemberdayaan usaha seperti yang diamanatkan Undang- Undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  adalah  prinsip transparansi,  akuntabel,  dan  berkeadilan. Perusahaan  Grab  dalam  mengambil  kebijakan apapun terkait layanan tidak melibatkan driver , termasuk dalam pengambilan kebijakan mengenai tarif.
Para driver menuntut  keadilan  akan  kenaikan  tarif.  Terkait  hal  ini  Menteri Perhubungan  Budi  Karya  Sumadi  mengatakan  akan  memberikan  perhatian  yang  serius kepada driver transportasi online agar mendapat tarif yang sesuai. Namun Menhub juga mengatakan tidak akan melakukan intervensi tentang batas tarif. Keterlibatan pemerintah hanya sebagai penghubung antara perusahaan aplikator dengan pengemudi. 20
Penentuan tarif kendaraan haruslah sesuai dengan aturan sewa kendaraan Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek pasal 18 ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan. 21 Artinya, jika penumpang menyetujui tarif yang terdapat pada  aplikasi  dengan  menekan  tombol  pemesanan  ( booking )  maka  nominal  tarif  itulah yang  dibayarkan  kepada driver . Driver tidak  diperbolehkan  menaikkan  tarif  kepada penumpang.  Penentuan  tariff  kendaraan  bertujuan  untuk  mengurangi  persaingan  tarif murah yang tidak sehat, juga untuk mengatur agar tidak terjadi monopoli, namun perlu diingat  dalam  hal  penentuan  tarif  harus  ada  keadilan  bagi driver, perusahaan , dan konsumen. Tarif kendaraan tergantung dari jarak tempuh perjalanan, dan itu ditentukan oleh perusahaan.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Kemitraan Grab
Segala  bentuk  perjanjian  termasuk  kemitraan  tidak  boleh  dilakukan  jika  ada  unsur keterpaksaan, satu pihak tidak diperboleh mengintervensi pihak yang lain karena jika itu terjadi maka menjadi tidak sah. Dalam Q.S al-nisa/4:29
19 Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
20 Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia, Menhub  Minta  Aplikator  Transportasi Tetapkan  Tarif  yang  Pantas”,  Official  Website  Kemenhub, www.dephub.go.id/post/readmenhub-minta- aplikator-tetapkan-tarif-yang-pantas (2 Agustus 2018).
21 Pasal  18  ayat  (2)  huruf  c  PM  Perhubungan  No.  26  tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
Terjemahannya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah ada Maha Penyayang kepadamu.
Kemitraan Perusahaan transportasi online dengan driver ditinjau dari larangan bisnis Islam:
1. Objek dan cara musyarakah bukanlah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Dalam hal musyarakah antara Perusahan Grab dengan driver jelas bukan sesuatu yang dilarang, karena  objeknya  adalah  keuntungan  dan  itu  diperbolehkan  dalam  Islam  dengan catatan  tidak  terdapat  praktik  yang  diharamkan.  Sedangkan musyarakahnya juga bukan sesuatu yang dilarang karena, kerjasama yang terjalin terkait bidang angkutan yang memberikan banyak manfaat bagi banyak orang.
2. Gharar dan Maysir Gharar merupakan  ketidakpastian  atau  risiko  yang  disebabkan  karena kurangnya  kejelasan.  Sedangkan Maysir adalah  harta  kekayaan  yang  didapatkan dengan  mudah.  Upah  transportasi  Grab  bagi driver adalah  dari  tarif  perjalanan ditambah  dengan  insentif.  Hukum  upah  ( fare )  untuk driver adalah  wajib  karena merupakan  hak  yang  harus  diterima,  sedangkan  insentif  adalah sunnah karena insentif  berupa  tambahan  atau  hadiah,  insentif  menjadi  wajib  jika  pada  akad  awal disebutkan  bahwa  insentif  dengan  syarat-syarat  tertentu  menjadi  hak  bagi driver . Pada perjanjian bermitra Grab, tidak dijelaskan secara detail mengenai insentif dan tarif,  lebih  banyak  mengatur  mengenai  jenis  pelanggaran  dan  sanksi  bagi driver . Karena tidak disebutkan secara eksplisit terkait dua hal tersebut, perusahaan berhak melakukan  perubahan-perubahan  dan driver dianggap  setuju  dengan  segala kebijakan apabila menggunakan layanan tersebut.
Faktanya  tarif  dan  insentif  sering  berubah-ubah,  terkait  perubahan  sebenarnya pihak Grab sudah memberikan notifikasi bagi driver mengenai skema insentif, tetapi pemberitahuan  tersebut  terkadang  tidak  sesuai  dengan  skema  insentif  yang berlaku. 22 Ketidakpastian tersebut mengindikasikan adanya gharar . Bukan  hanya  perusahaan,  pada  praktiknya driver juga  banyak  yang menggunakan  cara-cara  yang  tidak  diperbolehkan  dalam  Islam  untuk  memperoleh insentif  lebih  banyak  dan  lebih  mudah.  Hal  ini  menjadi  indikasi  adanya  praktik maysir seperti  menggunakan  aplikasi  tambahan, fake GPS,  praktik shoot dan  yang lain untuk memanipulasi perjalanan. Perjalanan fiktif dalam Islam sama saja dengan menipu dan itu diharamkan.
3. Berbuat Curang.
22 Imam Setiawan, Driver GrabBike, Wawancara, Makassar, 23 Juli 2018.
Praktik curang tidak dibenarkan dari segala bentuk transaksi, karena merampas hak  orang  lain,  dan  menimbulkan  ketidakpercayaan  satu  sama  lain.  Seperti merekayasa  harga  oleh  pedagang.  Perubahan  tarif  serta  skema  insentif  yang  tidak menentu tidak termasuk kecurangan bagi perusahaan, karena defenisi curang adalah tidak  jujur  dan  tidak  adil,  sedangkan  pihak  perusahaan  sudah  menyatakan  sedari awal perubahan-perubahan yang akan terjadi, dianggap telah disetujui driver apabila menggunakan layanan Grab, jadi tidak ada janji yang yang tidak ditepati karena hal tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit.
Kasus lain yang kemudian membuat Grab dinilai tidak adil dan curang terhadap beberapa driver adalah insentif yang tidak dibayarkan dan pemutusan sepihak mitra Grab,  potongan  harga  promo  penumpang  dan  tarif  yang  dibayarkan  melalui  Grab- Pay  dan  OVO  juga  biasa  tidak  dibayarkan.  Seperti  yang  dialami  oleh  Hendri,  ia mengaku  pihak  Grab  tidak  membayarkan  pendapatan  kode  promo  yang dipergunakan  oleh  penumpang,  insentif  mingguan  dan  insentif  harian,  serta trip corporate (biaya  perjalanan,  tol  dan  parkir  ditalangi  oleh  pengemudi).  Hendri mengaku  sudah  melaporkan  kepada  pihak  Grab,  namun  yang  didapatkan  adalah pesan singkat mengenai pemutusan sebagai mitra. 23
Keluhan driver terkait lambat atau tidak terbayarnya insentif dan juga suspend, pihak Grab memberikan jawaban bahwa jika driver melakukan pekerjaannya dengan baik  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  insentif  yang  masuk  juga  akan  sesuai. Pelayanan  dan  kepatuhan driver menjadi  salah  satu  faktor  penentu.  Try  Fathur Rahman Trainer GrabFood  Makassar  menjelaskan  bahwa  performa driver ditentukan  dari  pemberian rating dan  komentar  dari  penumpang.  Pihak  Grab  juga melihat riwayat perjalanan pengemudi. 24
Pihak  Grab  membantah  melakukan  kecurangan,  kendala-kendala  seperti  itu biasa terjadi dikarenakan driver sendiri yang terdeteksi melakukan kecurangan. Oleh karenanya  Grab  menyediakan  layanan  aduan  bagi driver jika  kemudian  terjadi demikian.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  kesalahan  dari  pihak  Grab karena  sistem  yang  bekerja,  maka  gangguan-gangguan  bersifat  teknis  bisa  saja terjadi  mengakibatkan  kendala  bagi  perusahaan  dan driver dan  hal  tersebut dibenarkan oleh pihak Grab.
Analisa  terhadap  kemitraan  Grab  berdasarkan  hukum  Islam  dan  hasil wawancara  kepada driver dan  pihak  perusahaan  adalah  perusahaan  menggunakan strategi dalam pemberian tarif dan insentif bagi driver dan menentukan komisi profit di luar kerugian yang ditanggung oleh driver .
Banyaknya  jumlah driver membuat  para driver semakin  sulit  memperoleh penumpang  akibatnya,  upah  yang  diterima  menjadi  semakin  sedikit.  Belum  lagi skema  insentif  yang  berubah-ubah  dan  tidak  menentu.  Hal  ini  tidak  seimbang  dan lebih menguntungkan perusahaan. Perikatan antara driver dengan perusahaan adalah ikatan  terbuka,  bukan  suatu  perjanjian/  kontrak  kerja.  Perusahaan  tidak  memaksa driver untuk  mengikuti  aturan  perusahaan.  Maksudnya,  jika  tidak  setuju  dengan kebijakan, perusahaan memberikan kebebasan  bagi mitra untuk tidak menggunakan layanan  tersebut.  Dalam  Islam  terdapat  nilai  keadilan  dan  persamaan.  Keadilan
23 Hendri,  Driver  GrabCar,  Insentif  tidak  Dibayar  dan  Pemutusan  sepihak  Mitra  GrabCar. http://m.detik.com/news/suara-pembaca/3668790 (2 Agustus 2018).
24 Try Fathur Rahman, Triner GrabFood, Wawancara , Makassar, 01 Agustus 2018.
dalam memberikan harga yang sesuai dan pasti pada penumpang, juga keadilan bagi driver dengan  penentuan  tarif  yang  sekiranya  layak  bagi driver .  Tetapi  dalam  hal lain  terdapat  kecurangan  dari driver yang  merugikan  perusahaan  dan driver lain yang  bekerja  jujur.  Dari  segi  akad,  antara  semua  pihak  dalam  transportasi online adalah sah. Unsur terpaksa pada akad awal memang tidak ditemukan di antara para pihak, driver mendaftar karena tertarik dengan penghasilan yang dapat diperoleh.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Sistem kemitraan Perusahaan transportasi online Grab dengan driver dalam undang- undang  nomor  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  adalah kemitraan  berbentuk  waralaba.  Upah  yang  diterima  oleh driver bersumber  dari pembayaran  penumpang  sesuai  tarif  yang  ada  pada  aplikasi  dipotong  20%  sebagai komisi  untuk  perusahaan,  Pembagian  tersebut  merupakan  profit  waralaba  kedua pihak.  Beberapa  hal  yang  disyaratkan  untuk  kemudian  dimuat  dalam  prospektus bermitra juga tidak ditemukan. Prinsip transparansi, akuntabel dan berkeadilan juga belum sepenuhnya sesuai pada kemitraan Perusahaan Grab dengan driver.
2. Kemitraan  atau musyarakah dalam  Hukum  Islam  memiliki  rukun  syarat  yaitu: shigah, ‘aqidain, dan ma’qud ‘alaih . Dalam kemitraan/ kerjasama Perusahaan Grab dengan driver terdapat ketiga rukun tersebut, namun beberapa syarat tidak terpenuhi. Diantaranya  modal  tidak  dinilai  nominalnya  terlebih  dahulu,  modal  dari  beberapa driver masih  dalam  tanggungan  atau  utang,  dan  sistem  pembagian  keuntungannya tidak  tertuang  jelas  dalam  akad  serta  di  luar  dari  kerugian  yang  ditanggung  dalam usaha.  Kesepakatan  antara  perusahaan  dengan driver didasari  sikap  saling  ridho, yang  menjadi  salah  satu  syarat  sahnya  suatu  akad.  Akan tetapi  perubahan  tarif  dan insentif  yang  tidak  menentu  kemudian  menjadikan driver merasa  menjadi  pihak yang  dirugikan.  Tarif  perjalanan  terlalu  rendah,  sedangkan  insentif  hanya  bisa diperoleh  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Beberapa  hal  yang  dilarang dalam pembagian profit seperti berbuat curang, gharar dan maysir ditemukan dalam transportasi online ,  oleh  beberapa driver praktik  curang  biasa  terjadi,  sedangkan perusahaan  ada  indikasi  melakukan  penahanan  profit  dan  melakukan  pemutusan kemitraan secara sepihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Aruf,  Moch.  Thohir. Kemitraan  dan  Pembagian  Profit  Menurut  Hukum  Islam .  Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009.
A.  Supriyadi. Pola  Kemitraan  Usaha  Kecil,  Menengah  dan  Besar  Dimasa  yang  Akan Datang . Jakarta: Makalah dalam Temu Nasional Ventura, 1997. Ahmad,  Amrullah  dkk. Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Cet.  I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
Al-Khalaf, Awwad. 408 Hadist Pilihan Kutubu Sittah . Solo: Pustaka Arafah, 2016. Amin, Muliati. “ Dakwah Jamaah ” Disertasi Doktor, Fakultas, Makassar, 2010. Anshori,  Abdul  Ghofur. Hukum  Perjanjian  Islam  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2010.
Anwar, M. Syafi’i. “ Alternatif Terhadap Sistem Bunga ”, Ulumul Qur‟an Nomor. Vol.II, 1991.
Chalil,  Zaki  Fuad. Pemerataan  Distribusi  Kekayaan  dalam  Islam. Jakarta:  Penerbit Erlangga, 2009.
Chapra,  M.  Umer  dkk. Keuangan  dan  Investasi  Syari’ah ; Sebuah  Analisa  Ekonomi . Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2008.
Daud, Abu. Sunan Abu Daud , Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr. Dewan  Pengurus  Nasional  Fordeby  dan Adesy,  ed. Ekonomi  dan  Bisnis  Islam .  Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
Echols,  Jhon  M.  dan  Hassan  Shadily. Kamus  Inggris-Indonesia. Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 1976.
Hafsah, Muhammad Jafar. Kemitraan Usaha . Jakarta: Sinar Harapan, 2000.
Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Izzan, Ahmad. Referensi Ekonomi Syari’ah. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007. Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah . Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2016.
_______. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015. _______. Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam . Jakarta: IN Hill Co, 2008. Marimin  dkk. Sistem  Informasi  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:  PT Grasindo.
Misbahuddin. E-Commere  dan  Hukum  Islam .  Makassar:  Alauddin  University  Press, 2012.
Muhammad,  Sahri. Model  Kemitraan,  Penanggulangan  Kemiskinan  dan  Kesepakatan Lokal. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012. Noor,  Juliansyah. Metodologi  Penelitian:  Skripsi,  Tesis,  Disertasi,  &  Karya  Ilmiah . Jakarta: Kencana, 2011.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  26  tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 276K/Pdt.Sus/2013. Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 K/Pdt.Sus/2009. Rifa‟i, Moh. Fiqih Islam Lengkap . Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978. Rosyadi,  Imron. Jaminan  Kebendaan  Berdasarkan  Akad  Syariah  (Aspek  Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi) . Depok: Kencana, 2017.
Simbolon, Maringan Masry. Ekonomormi Transportasi . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. Sunggono,  Bambang. Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Edisi  Pertama.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2006.
Supardin. Materi Hukum Islam . Makassar: Alauddin University Press, 2011. Suratman  dan  Philips  Dillah. Metode  Penelitian  Hukum ,  Cet.  II;  Bandung:  Alfabeta, 2014.
Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: CV. Rajawali, 1985. Suwondo,  Chandra .  Outsourcing  Implementasi  di  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Gramedia, 2004.
Syarifuddin, Amir. Ushul fiqh . Jakarta: Kencana, 2008. Umar,  Husein. Metode  Penelitian  untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis ,  Edisi  Kedua  Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang RI Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-undang RI Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makasar. Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian. Makassar: Alauddin Press, 2013.
Usman,  Husaini  dan  Purnomo  Setiadi  Akbar. Metode  Penelitian  Sosial. Jakarta:  Bumi Aksara, 2003.
Wijaya, Andika. Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.