## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4233/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Tingkat Kemandirian Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Bima
Sahrudin 1 , Lindiawatie 2
1 Program Studi Pendidikan Ekonomi
2 Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Article Info Abstract Article history: Received : 7 Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023 Based on an average independence ratio of 30.65%, the level of regional independence is in a consultative pattern, namely the central government's interference has begun to decrease  because  the  regions  are  considered  to  be  slightly  more  capable  of implementing regional autonomy, the Effectiveness Ratio is 404.75%, in 2018 it was 138.29% and in In 2019 it was 100.81% according to the effectiveness criteria above 100% very effective, then in 2020 it was 76%, in 2021 it was 80.82% and in 2022 it was 42.75% below 100% ineffective. The compatibility ratio is 443.63%, local governments focus on the allocation of funds for routine spending, development spending, so that the impact  on  investment  spending  used  to  provide  community  economic  facilities  and infrastructure tends to be smaller and this condition must be reconsidered. And based on the PAD growth of (-56.47%) it shows that the local government in managing the potential which is a source of regional original income is less effective. Keywords: Independence In The Implementation Of Regional Autonomy, Effectivity, Budget

## Info Artikel
abstrak Article history: Received : 7 Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023 Berdasarkan rasio kemandirian  rata-rata sebesar 30.65%, tingkat kemandirian daerah berada  pada  pola  konsultatif,  yaitu  campur  tangan  pemerintah  pusat  sudah  mulai berkurang  karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah, Rasio Efektivitas sebesar 404.75%, pada tahun 2018 sebesar 138.29% dan tahun 2019 sebesar  100.81%  sesuai  dengan  kriteria  efektivitas  diatas  100%  sangat  efektif, selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 76%, tahun 2021 sebesar, 80.82% dan pada tahun 2022 sebesar 42.75% dibawah 100% tidak efektif. Rasio keserasian sebesar 443.63%, pemerintah  daerah  fokus  pada  alokasi  dana  belanja  rutin,  belanja  pembangunan,
sehingga berdampak belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana  ekonomi  masyarakat  cenderung  semakin  keci  dan  kondisi  ini  harus  dapat dipertimbangkan  kembali.  Dan  berdasarkan  pertumbuhan  PAD  sebesar  (-56.47%) menunjukan bahawa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah kurang efektif.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Sahrudin
Program Studi Pendidikan Ekonomi Email Coresspondent : sorinaramone@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2004  sebagaimana  diganti  dengan  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah,  lahir  sebagai tindak  lanjut  dari ketetapan  MPR-RI  Nomor XV/MPR/1998  tentang  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Undang- undang  tersebut  di  atas  merupakan  dasar  hukum  bagi  daerah  dalam  menyelenggarakan pemerintahan daerah  (Edgar,  Zainudin,  2013:47).  Sebagai  daerah  otonom,  daerah  mempunyai kewenangan,  mengatur,  mengurus,  kepentingan  masyarakat,  berdasarkan  prinsip-  prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, good governance , efesiensi dan efektivitas, kecuali dalam bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  peradilan,  moneter  dan  fiskal,  agama  serta kewenangan bidang lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (Soekarwo, 2003:2).
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  peningkatkan  pendapatan  asli  daerah  adalah  suatu kemestian bagi pemerintah daerah sebagai wujud dan tanggungjawab pelaksanaan otonomi daerah, karena  semakin  tinggi  kemampuan  daerah  dalam menghasilkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)
semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut sesuai  dengan  aspirasi,  kebutuhan, dan  prioritas  pembangunan  daerah.  (Halim,  2009:251). Pemerintah daerah dalam rangka pemanfataatan potensi daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, tentu harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang  berlaku  (Soekarwo, 2003: 73). Sebagaimana yang diharapkan pendapatan asli daerah harus mampu menjadi pendukung yang kuat dalam pembiayaan penyelenggaran otonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah melalui potensi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki peluang yang cukup baik. Apabila potensi yang menjadi sumber penerimaan daerah tersebut dikelola secara profesional efisien dan efektif, karena lebih mencerminkan tingkat otonomi (Ismail, 2005: 235).
Sebuah  daerah  dapat  dinilai  mampu  melaksanakan  otonomi  yang  diberikan  kepadanya apabila  pertama:  Kemampuan  keuangan  yang  ditandai  dengan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  menggali  sumber-sumber  keuangan.  Kedua:  Minimnya  ketergantungan  kepada  bantuan pusat (Halim, 2009: 154).
Berikut adalah data perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima Tahun 2018-2022
Tabel. 1. Tabel Perkembangan PAD
Dari Tabel 1.1 perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan Kota Bima tahun  2018 - 2022  memiliki  nilai  tahun  2018  sebesar  1 3 8 ,29%;  tahun  2019  sebesar 100,81%; tahun  2020  sebesar  76.24%;  tahun  2021  sebesar  80,82%,  dan  tahun  2022  sebesar  42,75%. Berdasarkan perkembangan target dan realisasi rata-rata sebesar 404.75% dari tahun 2018-2022. Setiap tahunnya mengalami penurunan.
Merujuk pada pendahuluan diatas ingin mengetahui tingkat ketergantungan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bima, dan adapun tujuan yang ingin dicapai adalah seberapa besar tingkat ketergantungan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bima.

## 2. LANDASAN TEORI Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan  (Halim,  2009:92).  Selanjutnya  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004:67). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  bagian  dari  pendapatan  yan  bersumber  dari  potensi daerah itu sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Sumber- sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  menurut pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari.
1) Pajak daerah.
2) Retribusi daerah.
3) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
Tahun Target PAD Realisasi PAD Persentase 2018 33.35 M 46.12 M 138.29 2019 50.01 M 50.42 M 100.81 2020 62.01 M 47.28 M 76.24 2021 58.14 M 46.99 M 80.82 2022 68.79 M 29.41 M 42.75 Total   404.75
4) Lain-lain PAD yang sah.

## Pajak Daerah
Pemerintah  pusat  telah  memberikan hak  kepada  daerah  untuk  memungut  pajak  dalam rangka peningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur 16 (enam belas) jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu. 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/kota:
1) Pajak hotel
2) Pajak restoran
3) Pajak hiburan
4) Pajak reklame
5) Pajak penerangan jalan (PPJ)
6) Pajak parkir
7) Pajak bahan mineral bukan logam dan bebatuan
8) Pajak air tanah
9) Pajak sarang burung walet
10) Pajak Bum Bangunan pedesaan dan perkotaan
11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Pajak Provinsi
1) Pajak kendaraan bermotor
2) Bea balik nama kendaraan bermotor
3) Pajak kendaraan bahan bakar dan kendaraan bermotor
4) Pajak air permukaan: dan
5) Pajak rokok

## Dana Perimbangan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:
1) Dana bagi hasil
2) Dana alokasi umum
3) Dana alokasi khusu, Deddy, solihin dkk, (2004:174)
Dalam undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah  suatu  rencana  keuangan  tahunan daerah  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  daerah tentang  APBD.  Dan  APBD  merupakan  suatu  gambaran  atau  tolak  ukur  penting  keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya jika perekonomian daerah  mengalami  pertumbuhan,  maka  berdampak  positif  terhadap  peningkatan  pendapatan daerah  (PAD).  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  adalah  rencana  keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar hukum keuangan daerah pada pasal 23 ayat 2 (Amandemen UUD 1945 yang ke 3 yaitu:  APBD  sebagai  perwujudan  dari  pengelolaan  keuangan  Negara  ditetapkan  setiap  tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, melaksanakan, mengawasi,  mengendaliakan,  dan  mengevaluasi  berbagai  sumber  keuangan  sesuai  dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang  diwujudkan  dalam  bentuk  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  (Ahmad Fauzi  dan  Iskanda,  1982:34).  Dalam  rangka  menyelenggarakan  otonomi  daerah  kewenangan keuangan  yang  melekat  pada  setiap  kewenangan  pemerintahan menjadi  kewenangan  daerah, Deddy dan Solihin, (2004)

## Pengkuran Kinerja Keuangan Daerah
Rasio  Kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukan  oleh  besar  kecilnya  pendapatan  asli daerah  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  yang  lain. Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
1. Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  yang  lain.  Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Rasio kemandirian = PAD
Bantuan pemerintah pusat x100%

## Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
a) Hubungan  instruktif,  di  mana  peranan  Pemerintah  Pusat  lebih  dominan  dari  pada kemandirian  Pemerintah  Daerah  (daerah  yang  tidak  mampu  melaksanakan  otonomi daerah).
b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
c) Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah  yang  bersangkutan  tingkat  kemandiriannya  mendekati  mampu  melaksanakan urusan otonomi daerah.
d) Pola  hubungan  delegatif,  yaitu  campur  tangan  Pemerintah  Pusat  sudah  tidak ada  karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
2. Rasio Efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan   dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
Rasio efektifitas = Realisasi PAD Target Pendapatan Asli daerah x 100%
Adapun Kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2 adalah sebagai berikut: (Halim, 2004: 135)
Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan
Sumber: Depdagri. Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
3. Rasio  Keserasian  adalah  rasio  yang  menggambarkan  bagaimana  Pemerintah  Daerah memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan  secara optimal.  Semakin  tinggi  presentasi  dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja  rutin  berarti presentasi  belanja  investasi  yang  digunakan  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:
Kemampuan keuangan Kemandirian Pola hubungan Rendah sekali 0%-25 Instruktif Rendah 25%-50% Konsultif Sedang 50%-75% Partisipatif Tinggi 75%-100% Delegatif Kriteria Efektivitas Persentasi Efektivitas Diatas 100% Sangat efektivitas 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup efektif 60%-80% Kuarang 60% Kurang efektif Tidak efektif
Belanja rutin terhadap APBD = Total belanja rutin
Total APBD x 100%
Dalam  menentukan  berapa  besarnya  rasio  belanja  rutin  maupun  pembangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum ada tolak ukur yang ideal,  karena  sangat  dipengaruhi  oleh  dinamisasi  kegiatan  pembangunan  dan  besarnya kebutuhan  investasi  yang  diperlukan  untuk  mencapai  pertumbuhan  yang  ditaregetkan (Halim, 2007:235)
4. Rasio  Pertumbuhan  adalah  rasio  yang  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode  ke  periode  berikutnya.  Diketahuinya  pertumbuhan  untuk  mengevaluasi  potensi- potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
Pertumbuham = Realisasi  PAD xn − xn − 1
Realisasi penerimaan PAD xn − 1 x 100%

## 3. METODE PENELITIAN
Definis operasional variabel merupakan uraian ringkas dari variabel yang diteliti, sehingga dapat  dioperasionalkan  dalam penelitian  empiris,  penentuan  definisi  operasional  menentukan patokan  dan  acuan  dalam  melakukan  analisis  data.  Definisi  operasional  dari  variabel-variabel yang  digunakan  adalah  Ingin  mengetahui  tingkat  ketergantungan  daerah  dalam  pelaksanaan otonomi daerah. Jika dilihat dari sumber data maka pengumpulan data dalam penelitian ini dapat menggunakan sumber data primer dan data skunder yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.
Jika  dilihat  dari  sumber  data  maka  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dapat menggunakan sumber data primer dan data skunder yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.
1. Data  primer.  Data  primer  merupakan  data  yang  dikumpulkan  secara  langsung  dari  objek yang  diteliti.  Data  ini  diperoleh  melalui  wawancara  langsung  dengan  Kepala  Dinas Pendapatan Daerah Kota Bima yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima
2. Data skunder. Data skunder dikumpulakan dan diperoleh pada Dinas Pendapatan  Daerah. Sekretariat  daerah  Kota  Bima  Pada  bagian  Anggaran  Daerah  Kota  Bima,  Badan  Pusat Statistik Daerah Kota Bima.
Pengumpulan data adalah dilakukan dengan:
1. Studi kepustakaan ( libraryresearch ). Studi kepustakaan ini dilakukan degan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal, serta  dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan ( fieldresearch ), dilakukan untuk pengumpulan data primer dan data skunder.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  wawancara  langsung  kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhubungan langsung dengan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota  Bima.  Pengumpulan  data  skunder  yang dilakukan  dengan  mengumpulkan data  target  dan  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Data  target  dan  Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sekretariat daerah Kota Bima. Sugiyono (2013:135)
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  pendekatan  dalam  analisis  tingkat ketergantungan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan dihitung menggunakan rumus:
1. Rasio kemandirian =
PAD
Bantuan pemerintah pusat 𝑥 100%
2. Rasio efektifitas =
Realisasi PAD
Target Pendapatan Asli daerah 𝑥 100%
3. Belanja rutin terhadap APBD = Total belanja rutin/Daerah total APBD 𝑥 100%
4. Pertumbuhan PAD = Realisasi penerimaan PAD xn−xn−1 realisasi penerimaan PAD xn−1 𝑥 100%

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kemandirian daerah  menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak  eksternal, baik yang  bersumber  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin  kecil  angka  rasio  PAD  maka  semakin  rendah  kemandirian  daerah  tersebut  dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berikut adalah tabel rasio kemandirian daerah:
Rasio Kemandirian
Tabel 4. Rasio Kemandirian
Berdasarkan tabel 4.1 perkembangan rasio kemandirian dalam rangka mengukur tingkat kemandirian  daerah  dalam  mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  kota  bima  didapatkan pada  tahun  2018  sampai  pada  tahun  2022  adalah  sebesar  30.65  persen  artinya  bahwa  tingkat kemandirian  daerah  kota  bima  berada  pada  pola  konsultatif,  yaitu  campur  tangan  Pemerintah Pusat  sudah  mulai  berkurang  karena  daerah  dianggap  sedikit  lebih  mampu  melaksanakan otonomi daerah.
Rasio Efektivitas
Tabel 5. Rasio Efektivitas
Berdasakan tabel 4.2 Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah,  berdasarkan  data  tahun  2018-2022  sebesar  404,75. Pada  tahun  2018.  sebesar  138.29%  dan  tahun  2019  sebesar  100.81%    sesuai  dengan  kriteria efektivitas diatas 100% sangat efektif. Selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 76%, tahun 2021 sebesar, 80.82% dan pada tahun 2022 sebesar 42.75% dibawah 100% tidak efektifi. Berdasarkan ketentuan Depdagri. Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah kurang efektif. Rasio Keserasian
Tabel 6. Rasio Keserasian Tahun PAD Dana Transfer Persentase 2018 46.12 M 668.44 M 6.90 2019 50.42 M 656.96 M 7.67 2020 47.28 M 607.03 M                            7.78 2021 46.99 M 624.04 M 7.52 2022 22.41 M 573.35 M 3.90 Total 30.65 Tahun Target PAD Realisasi PAD Persentase 2018 33.35 M 46.12 M 138.29 2019 50.01 M 50.42 M 100.81 2020 62.01 M 47.28 M 76.24 2021 58.14 M 46.99 M 80.82 2022 68.79 M 29.41 M 42.75 Total   404.75
Berdasarkan  tabel  4.3  rasio  keserasian  belanja  rutin  terhadap  APBD  tahun  2018-2022 sebesar 443.63%. menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin dan belana pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan  untuk  belanja  rutin  berarti  presentasi  belanja  investasi  yang  digunakan  untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin keci. Oleh karena itu pemerintah daerah tidak hanya fokus pada persoalan belanja rutin tapi harus memperhatikan juga kondisi lainnya seperti investasi dan perekonomi daerah.
Pertumbuhan PAD
2019 50.42M −46.12M 46.12M 𝑋100% = - 49.58% 2020 47.28M −50.42M 50.42M 𝑋100% = - 52.72% 2021 46.99M −47.28M 47.28M 𝑋100% = - 53.01% 2022 29.41M −46.99M 46.99M 𝑋100% = -70.59%
Perhitungan  pertumbuhan  realisasi  PAD  selama  2018-2022  rata-rata  =  (-49.58%)+(- 52.72%)+(-53.01%)+(-70.59%)/4 = -56.47% Berdasarkan pertumbuhan realisasi PAD terhadapa target PAD tersebut sebesar -56.47% menunjukan bahawa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah kurang efektif, oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih intensif lagi dalam rangka pemanfaatan potensi daerah secara optimal.

## 5. KESIMPULAN
1. Berdasarkan rasio kemandirian rata-rata sebesar 30.65%, tingkat kemandirian daerah berada pada pola konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah  dianggap sedikit  lebih  mampu  melaksanakan  otonomi  daerah. Rasio  Efektivitas  sebesar 404.75%, Pada tahun 2018 sebesar 138.29% dan tahun 2019 sebesar 100.81% sesuai dengan kriteria  efektivitas  diatas  100%  sangat  efektif.  Selanjutnya  pada  tahun  2020  sebesar  76%, tahun 2021 sebesar, 80.82% dan pada tahun 2022 sebesar 42.75% dibawah 100% tidak efektif.
2. Rasio Keserasian sebesar 443.63%, pemerintah daerah fokus pada alokasi dana belanja rutin, belanja  pembangunan,  sehingga  berdampak  belanja  investasi  yang  digunakan  untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin keci dan kondisi ini  harus  dapat  dipertimbangkan  kembali.  Dan  berdasarkan  pertumbuhan  PAD  sebesar  (- 56.47%)  menunjukan  bahawa  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  potensi  yang  menjadi sumber pendapatan asli daerah kurang efektif.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Deddy  dan  Solihin,  2004. Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah .  PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Edgar dan Zainudin, 2013, Wajah Otonomi Daerah di Era  Reformasi , Danadyakasa Publisher, Yogyakarta.
Halim, Abdul, 2004, Akuntansi Sektor Publik , Salemba Empat, Jakarta.
Tahun Belanja rutin APBD Persentase 2018 852.96 M 768.07 M 111.05 2019 796.26 M 774.41 M 102.82 2020 796.65 M 715.38 M 113.36 2021 716.70 M 729.69 M 98.21 2022 592.55 M 645.67 M 91.77 Total 443.63
Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta, Salemba Empat. Halim,  Abdul,  2009, Seri  Bunga  Ramapai  Manajemen  Keuangan  Daerah ,  Akuntansi  dan Pengendalian Keuangan Daerah, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
Halim,  Abdul,  Ibnu  Mujib,  2009. Problem  Desentralisasi  dan  Perimbangan  Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah , Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
Ismail, Tjip, 2005, Pengantar Pajak Daerah di Indonesia , PT.Yellow Mediatama, Jakarta.. Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Soekarwo,  2003. Berbagai  Permasalahan  Keuangan  Daerah ,  Airlangga  University  Press, Surabaya.
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif . Alfabeta, Bandung. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.