Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015

## KEBIJAKAN FISKAL  DAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## Al-Fadli
Dosen IAIN Imam Bonjol Padang alfadli@gmail.com

## Abstract
Islam  does  not  separate  between  what  is required  for  people  with  efforts  to  achieve human  prosperity,  but  it  makes  two  things are related. Muslims consider the interests of individual communities simultaneously. When  Islam  organize  a  society  problem,  it noticed  the  interests  of  individuals,  thus  in vise  versa  when  setting  individual  interests, community  interests  are  not  ignored.  This paper outlines a sistematic way how the rules of  Islam  are  in  the  economy  macro, especially in  matters of  monetary policy and physical  (monetary  and  fiscal  policy). However,  before  entering  into  the  study  of monetary policy in  Islam  economy, it should be emphasized that Islam forbids the practice of  usury.  Fiscal  policy  is  government  policy to  use  instruments  such  as  tax-fiscal instruments  (tax),  transfer,  or  government spending  (government  spending  /  purchase) intended  to  affect  the  macro-economic indicators  such  as  economic  growth  and inflation. In general, fiscal policy is a form of macro-economic  policies  in  government where  the  achievement  of  objectives  focused on  goods  within  the  country  (domestic goods),  household,  and  corporate  /  private  / entrepreneur.  Monetary  policy  (monetary policy)  is  an  effort  to  control  macro- economic  circumstances  in  order  to  be  able to  run  as  desired  by  setting  the  amount  of money circulating in the economy. That effort aims tomakeprice stability and inflation.
Keywords:  Fiscal  Policy,  Monetary  Policy,

## Economy Islam

## Abstrak
Islam  tidak  memisahkan  antara  apa  yang wajib  bagi  masyarakat  dengan  upaya mewujudkan  kesejahteraan  manusia,  tapi menjadikannya  dua  hal  yang  berhubungan. Islam  memperhatikan  kepentingan  individu dan  masyarakat  secara  bersamaan.  Ketika Islam  mengatur  masalah  masyarakat,  ia memperhatikan kepentingan individu, demikian sebliknya ketika mengatur kepentingan individu, kepentingan masyarakat  tidak  diabaikan.Tulisan  ini menguraikan  secara  sistematis  bagaimana aturan-aturan  ekonomi  Islam  secara  makro itu,  khususnya  dalam  masalah  kebijakan moneter  dan  fiskal  (  monetary  dan  fiskal policy).  Kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan pemerintah dengan menggunakan instrument-instrument  fiskal  seperti  pajak (tax),  transfer,  atau  belanja  pemerintah (government spending/purchase) yang ditujukan  untuk  mempengaruhi  indikator- indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi.Secara umum,  kebijakan  fiskal  adalah  bentuk kebijakan  ekonomi  makro  dalam  pmerintah di  mana  pencapaian  sasarannya  difokuskan pada  barang-barang  di  dalam  negeri (domesticgoods),  rumah  tangga,  ataupun perusahaan/swasta/pengusaha. Kebijakan moneter  (monetarypolicy)  adalah  suatu usaha dalam mengendlikan keadaan ekonomi makro  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan yang  diinginkan  melalui  pengaturan  jumlah uang  yang  beredar  dalam  perekonomian. Usaha  tersebut  dilakukan  agar  terjadi kestabilan harga dan inflasi.
Kata  Kunci:  Kebijakan  Fiskal,  Kebijakan Moneter, Ekonomi Islam
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015

## Pendahuluan
Islam  memiliki  paradigma  yang  khas  tentang  kepemilikan  harta.  Harta  pada hakikatnya  adalah  milik  Allah  (24:33).  Harta  yang  dipunyai  manusia  sesungguhnya merupakan  pemberian  dari  Allah  yang  dikusakan  kepadanya  (57:7).  Harta  yang  dimiliki sebagai  amanah  dari  Allah  adalah  harta  yang  diperoleh,  didistribusikan,  dan  dimanfatkan untuk  tujuan-tujuan  yang  dibenarkan  syari’ah.  Untuk  menjamin  tujuan  mulia  itu,  Allah  dan Rasulnya, memberikan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi umat manusia agar tidak  terjatuh  kepada  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  tujuan  syara’  yang  pada  gilirannya akan menyebabkan kerugian bagi manusia di dunia dan di akhirat.
Oleh karena itu, secara makro, aturan-aturan syariah dalam bidang ekonomi bertujuan untuk  mewujudkan  sebesar-besar  kesejahteraan  manusia  sebagai  manusia,  dan  sebagai manusia  yang  hidup  di  dalam  masyarakat.  Islam  tidak  memisahkan  antara  apa  yang  wajib bagi masyarakat dengan upaya mewujudkan kesejahteraan manusia, tapi  menjadikannya dua hal  yang  berhubungan.  Islam  memperhatikan  kepentingan  individu  dan  masyarakat  secara bersamaan.  Ketika  Islam  mengatur  masalah  masyarakat,  ia  memperhatikan  kepentingan individu, demikian sebaliknya ketika mengatur kepentingan individu, kepentingan masyarakat tidak diabaikan.
Penekanan Islam terhadap kepentingan individu, masyarakat, dan hubungan keduanya secara dinamis tersebut  sangat  paradok  dengan  sistem ekonomi dunia dewasa ini  yang lebih menekankan  kepada  dogma  individualis,  yang  melahirkan  sistem  ekonomi  kapitalis  atau paradigma sosialis  yang  melahirkan  sistem ekonomi kapitalis.Kasus  dalam hal  aturan-aturan ekonomi  Islam  dalam  konteks  makro,  para  pakar  (ulama)  hokum  Islam  telah  menjelaskan prinsip-prinsip  pengaturan  ekonomi  secara  komunal,  baik  dalam  bentuk  kelompok masyarakat, Negara, bahkan dunia.
Penelitian  ini menguraikan secara sistematis bagaimana aturan-aturan ekonomi  Islam secara  makro  itu,  khususnya  dalam  masalah  kebijakan  moneter  dan  fiskal  ( monetary dan fiscal  policy ).  Namun,  sebelum  masuk  ke  dalam  kajian  kebijakan  moneter  dalam  ekonomi Islam,  perlu  ditekankan  bahwa  Islam  melarang  praktek  riba.  Sepanjang  sejarah  umat  Islam, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa telah terjadi konsensus ( ijmak ) di antara semua mazhab bahwa  riba  yang  dilarang  itu  mencakup  bunga  ( interest )  dalam  segala  bentuknya.  Riba mencakup  bunga  dalam  seluruh  manifestasinya;  tidak  peduli  apakah  berhubungan  dengan pinjaman  tersebut  bersifat  pribadi  atau  jenis  pinjaman  komersial;  apakah  peminjam  itu pemerintah, pribadi atau perusahaan; dan apakah suku bunganya tinggi atau rendah. 1
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015

## Kebijakan Moneter
Moneter berasal dari bahasa latin, moneta, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan uang  atau  mekanisme  bagaimana  uang  disediakan  dan  beredar  dalam  kegitan  ekonomi. 2 Kebijakan  moneter  ( monetary  policy )  adalah  suatu  usaha  dalam  mengendlikan  keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang  yang  beredar  dalam  perekonomian.  Usaha  tersebut  dilakukan  agar  terjadi  kestabilan harga dan inflasi.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  Bank  Sentral  atau  Otoritas  Moneter 3 berusaha mengatur keseimbangan  antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi  dapat terkendali,  tercapai  kesempatan kerja penuh dan  kelancaran dalam pasokan/distibusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan instrument sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi Bank- bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau  mengurangi  jumlah  uang  yang  beredar.  Kebijakan  moneter  dapat  digolongkan  menjadi du yaitu: [1] kebijakan moneter ekspansif/ monetary ekspansive policy ,  yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar; [2] kebijakan moneter kontraktif/ monetary contractive policy , yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.
Kebijakan ini disebut juga kebijakan uang ketat ( tight money policy ).
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrument kebijkan moneter, yaitu antara lain:

## 1. Operasi Pasar Terbuka ( Open Market Operation )
Operasi  pasar  terbuka  adalah  cara  mengendalikan  uang  yang  beredar  dengan  menjual atau membeli surat berharga pemerintah ( government securities ). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin  jumlah  uang  yang  beredar  berkurang,  maka  pemerintah  akan  menjual  surat berharga pemerintah kepada masyarakat.
2. Fasilitas Diskonto ( Discount Rate )
Fasilitas  diskonto  adalah pengturan jumlah uang  yang beredar dengan mengtur tingkat bunga bank sentral pada bank umum.Bank umum terkadang menglami kekurangan uang sehingga  harus  meminjam  ke  bank  sentral.Untuk  membuat  jumlah  uang  bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015

## 3. Rasio Cadangan Wajib ( r eserve requirement ratio )
Rasio  cadangan  wajib  adalah  mngtur  jumlah  uang  yang  beredar  dengan  mengatur jumlah  dana  cadangan  perbankkan  yang  harus  dsimpan  pada  pemerintah.  Untuk menambah  jumlah  uang,  pemerintah  menurunkan  rasio  cadangan  wajib.Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaiikan rasio.
4. Himbauan Moral ( moral persuasion )
Himbuan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jlan  memberi  imbaun  kepada  pelaku  ekonomi.Misalnya  himbauan  kepada  perbankkan pemberi  kredit  untuk  berhti-hati  dalam  mengeluarkan  kredit  untuk  mengurangi  jumlah uang beredar pada perekonomian.
Dalam  sistem  perekonomian  Islam,  absensi  bunga  menempatkan  sektor  barang  dan jasa  ( real  sector )  sebagai  puncak  aktifitas  ekonomi.  Semua  atifitas  ekonomi,  konsumsi, investasi,  perdagangan  internasional  atau  belanja  pemerintah  semua  akan  terekam  dan tergambarkan  dalam  sektor  riil.  Oleh  sebab  itu,  moneter  dalam  Islam  dapat  didefinisikan sebagai  segala  aktifitas  yang  berkaitan  dengan  uang  atau  asset  likuid  yang  dilakukan  dalam rangka menopang aktifitas rill ( baik aktifitas di sisi demand maupun supply).
Instrument  moneter  Islam  adalah  intrumen-instrumen  semacam  sertifikat  investasi, misalnya  yang  sangat  popular  adalah  sukuk. 4 Di  iran  misalnya,  sertifikat  investasi  itu  diberi nama  Musharakah  certificates.  Selain  itu,  untuk  menggantikan  peran  interest  rate  dalam operasi  terbuka,  dapat  digunakan  instrument  profit  rate. 5 Pemerintah  sebagai  otoritas berkewajiban  memberikan  sebanyak  mungkin  pilihan  kepada  warga  Negara  pemilik  asset bagaimana mereka terlibat dalam ekonomi dengan asset-aset mereka, khususnya asset likuid mereka. Bentuk pilihan instrument itu dapat berupa berbagai macam jenis  sukuk.
Menurut  Chapra 6 mekanisme  kebijakan  moneter  yang  sesuai  dengan  syari’ah  Islam harus mencakup enam elemen yaitu:
1. Statutory  Reserve  Requirement .  Bank-bank  komersil  diharuskan  memiliki  cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Statutory reserve requirements membantu memberikan  jaminan  atas  deposit  dan  sekaligus  membantu  penyediaan  likuiditas  yang memadai bagi bank. Sebaliknya, bank sentral harus mengganti biaya  yang dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial ini.
2. Credit  Ceillings (pembataasan  kredit).  Kebijakan  menetapkan  batas  kredit  yang  boleh dilakukan oleh bank-bank komersil untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015
sesuai  dengan  target  moneter  dan  menciptakan  kompetisi  yang  sehat  antar  bank komersial.
3. Government  Depoisit .  Kebijakan  dalam  mengalihkan government  demand  deposits ke atau dari bank komersial, yang secara langsung akan memengaruhi cadangan mereka.
4. Common  Pool .  Kebijakan  satu  pintu  yang  memungkinkan  bank-bank  komersial mengatasi masalah likiuiditas di bank sentral.
5. Target  pertumbuhan  M  dan  Mo.  Setiap  tahun  bank  sentral  harus  menentukan pertumbuhan  peredaran  uang  (M)  sesuai  dengan  sasaran  ekonomi  nasional. Pertumbuhan  M  terkait  erat  dengan  pertumbuhan  Mo  (high  powered  money:  uang dalam sirkulasi  dan deposito pada bank sentral). Bank sentral  harus mengawasi  secara ketat  pertumbuhan  Mo  yang  dialokasikan  untuk  pemerintah,  bank  komersial  dan lembaga  keuangan  sesuai  proporsi  yang  ditentukan  berdasarkan  kondisi  ekonomi,  dan sasaran  dalam  perekonomian  Islam.  Mo  disediakan  untuk  bank-bank  komersial terutama  dalam  bentuk mudharabah harus  dipergunakan  oleh  bank  sentral  sebagai instrument kualitatif dan kuantitaatif untuk mengendalikan kredit.
6. Public  Shre  Of  Demand  Deposit (  uang  giral).  Dalam  jumlah  tertentu demand  deposit bank-bank  komersial  (maksimum  25%)  harus  diserahkan  kepada  pemerintah  untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan.
7. Alokasi  kredit  berdasarkan  nilai.  Realisasi  kredit  harus  meningkatkan  ksejahteraan masyarakat.  Alokasi  kredit  mengarah  pada  optimisasi  produksi  dan  distribusi  barang dan  jasa  yang  diperlukan  oleh  sebagian  besar  masyarakat.  Keuntungan  yang  diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial untuk mengurangi resiko dan biaya yang harus ditanggung bank. 7
Kebijakan Fiskal ( fiskal policy )
Kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan  pemerintah  dengan  menggunakan  instrument- instrument  fiskal  seperti  pajak  ( tax ),  transfer,  atau  belanja  pemerintah  ( government spending/purchase) yang ditujukan untuk mempengaruhi indikator-indikator makro ekonomi seperti  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi.Secara  umum,  kebijakan  fiskal  adalah  bentuk kebijakan ekonomi makro dalam pmerintah di mana pencapaian sasarannya difokuskan pada barang-barang di dalam negeri ( domestic goods ), rumah tangga, ataupun perusahaan/ swasta/ pengusaha.
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015
Adapun  instrument  kebijakan  fiskal  adalah  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah yang  berhubungan  erat  dengan  pajak.  Dari  sisi  pajak  jelas  jika  mengubah  tarif  pajak  yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat  akan  meningkat  dan  industry  akan  dapat  meningkatkan  jumlah  output.  Dan sebaliknya  kenaikan  pajak  akan  menurunkan  daya  beli  masyarakat  serta  menurunkan  output industri secara umum.
Kebijakan anggaran / politik anggaran :
1. Anggaran Defisit ( Defisit Budget )/ kebijakan fiskal ekspansif
Anggaran  defisit  adalah  kebijakan  pemerintah  untuk  membuat  pngeluaran  lebih  besar dari  pemasukan  Negara  guna  memberi  stimulus  pada  prekonomian.Umumnya  sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran surplus ( Surplus Budget ) / kebijakan fiskal kontrktif
Anggaran  surplus  adalah  kebijakan  pemerintah  untuk  membuat  pemasukannya  lebih besar  daripada  pengeluaranya.Baiknya  politik  anggaran  surplus  dilaksanakan  ketika perekonomian  pada  kondisi  yang  ekspansi  yang  mulai  memanas  ( overheating )  untuk menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang( Balanced Budget )
Anggaran  berimbang  terjadi  ketika  pemerintah  menetapkan  pengeluaran  sama  besar dengan  pemasukan.  Tujuan  politik  anggaran  berimbang  yakni  terjadinya  kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
a. Stimulus Fiskal
Berdasarkan  dua  bentuk  instrument  fiskal,  maka  mekanisme  bekerjanya  stimulus fiskal adalah:
1) Pemotongan Pajak
Pemotongan pajak seperti pajak penghasilan (pph) akan mengurangi beban pendapatan sehingga pihak yang menerima beban pajak akan menaiikan kapasitas konsumsinya. Ada dua jenis  pajak  yang  dimaksudkan  menjadi  sasaran  dalam  stimulus  fiskal,  yaitu  pajak  yang dikenakan  kepada  rumah  tangga  dan  pajak  yang  dikenakan  pengusaha  (swasta).  Bagi pngusaha , pemotongan  pajak (tax cut) akan mengurangi  beban biaya opeerasional  sehingga akan lebih mampu untuk mempertahankan kapasitas produksinya, termasuk diantaranyamengurangi pilihan untuk melakukan PHK.

## 2) Menaikkan Belanja Pemerintah
Dalam  hal  ini,  pemerintah  akan  meningkatkan  kapasitas  operasionalnya  seperti menaikkan  gaji  pegawai  atau  dapat  pula  dengan  mnambah  pmblian  terhadap  barang-barang kebutuhan  operasional.  Menaikkan  gji  pegawai  akan  diikuti  dengan  mningkatnya  prmintaan agregat  sebagai  akibat  tambahan  permintaan  barang  dan  jasa  dari  sektor  pemerintah. Perputaran  perekonomian  dari  sisi  pengaruh  pemerinth  ini  selanjutnya  akan  diikuti  dengan perputarn  perekonomin  dari  keseluruhan  rumah  tangga.  Jika  instrument  stimulus  fiskal dilakukan  dengan  menambah  belanja  pmerintah  (government  spending/purchase),  maka akanmendorong  laju  pertumbuhan  output  yang  selanjutnnya  akan  berpengaruh  mengurangi pilihan pengusaha untuk melakukan PHK.
b. Kebijakan Fiskal Islam
Fiskal  adalah salah satu  instrument  atau bagian dari ekonomi public.Kebijakan fiskal atau keuangan publik, merupakan kebijakan  yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan  pembayarn  dari  sumber-sumber  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi  fungsi-fungsi  public atau  peemerintah.Ekonomi  Islam  memiliki  semua  model  alat  fiskal  seperti  yang  diterapkan dalam  ekonomi  kontemporer,  hanya  dalam  aplikasinya  ada  beberapa  perbedaan.  Instrumen fiskal ekonomi Islam adalah pajak, pengeluaran dan penerimaan pemerintah serta zakat.
Pada  awal  pemerintahan  Raasullullah,  beliau  sendiri  yang  memimpin  segala  bidang kenegaraan belum begitu banyak dan masih sangat sederhana.Pada tahun kedua setelah hijrah, sedekah  fitrah  mulai  diwajibkan  setiap  bulan  Ramadhan.  Sedekah  yang  disebut  zakat  mulai diwajibkannya membayar zakat ini maka mulai dipikirkan pegawai pengelolanya.
Instrument fiskal yang digunakan dalam ekonomi Islam adalah :
1. Zakat
Dari segi bahasa zakat  mempunyai beberapa arti  yaiti : al-barakatu (keberkahan), al- namaa’ (pertumbuhan dan perkembangan), at-haharu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Zakat adalah ibadah wajib, yang termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Zakat memiliki posisi  yang  penting,  strategis  dan  menentukan,  baik  dari  segi  ajaran  Islam  maupun  dari  sisi pembangunan  kesejahteraan  umat  manusia.Di  dalam  Al-Qur’an  sangat  banyak  yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam brbagai bentuk kata.
Orang-orang  yang  menumpuk  harta  seperti  emas,  perak,  dan  lainnya  serta  tidak mengeluarkan  zakatnya  maka  hartanya  iukelak  di  hari  akhir  akan  berubah  menjadi  azab baginya.  Zakat  akan  mendorong  pembangunan  ekonomi  karena  menjalankan    harta  yang
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015
didiamkan, distribusi pendapatan bagi kaum kaya dan kaum miskin serta akan meningkatkan permintaan agregat dalam skala ekonomi makro.
Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan  blum terkumpulnya  zakat  secara  optimal  di  lembagaa-lembaga  pengumpul  zakat,  karena pngetahuan masyarakat  terhadap harta  yang wajib dikeluarkan zakatnya  masih terbatas pada sumb-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur’an dan Hadits dengan persyaratan  tertentu  harta  yang  wajib  dizakati  berdasarkan  tekstual  Al-Qur’an  dan  Hadits seperti  emas,  perak,  hasil  tanaman  dan  buah-buahan,  barang  dagangan,  hewan  ternak,  yaitu onta, sapid an kambing, dan b arang tmuan.
Pada  kondisi  saat  ini  seseorang  banyak  memliki  kekayaan  yang  tidak  disebutkan dalam nash Al-Qur’an dan Hadits seperti memiliki peternakan ayam yang jumlahnya beribu- ribu,  pengusaha  transportasi  dengan  armada  yang  banyak  bahkan  para  konglomerat  yang memiliki banyak perusahaan yang beraset milyaran rupiah.
2. Pajak
Pada masa Rasullullah pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara. Berbagai jenis pajak yang dipungut meliputi :
a. Jizyah adalah  pajak  yang  dibayarkan  oleh  orang-orang  non  muslim  khususnya  ahli kitab,  jaminan  perlindungan  jiwa,  harta  atau  keadaan,  ibadah,  bebas  nilai  dan  wajib milier.
Jizyah  mrupakan  pajak  yang  hanya  diperuntukkan  bagi  warga  Negara  bukan  muslim yang  mampu  seperti  mereka  yang  uzur,  cacat  dan  mereka  yang  memiliki  kendala  dalam ekonomi  akan  terbatas  dari  kewajiban  ini.  Bahkan  untuk  kasus  tertentu  Negara  harus memenuhi  kebutuhan    penduduk  bukan  muslim  tersebut  akibat  ketidakmampuan  mereka memenuhi  kebutuhan  minimalnya,  sepanjang  penduduk  tersebut  rela  dalam  pemerintahan Islam.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  fungsi  pertama  dari  Negara  yang  telah  dijelaskan sebelumnya, yaitu memenuhi kebutuhan minimal rakyatnya. Jadi pemenuhan kebutuhan tidak terbatas hanya  pada penduduk muslim saja.
b. Kharaj adalah pajak tanah dari non-muslim.
Kharaj  merupakan  pajak  khusus  yang  diberlakukan  Negara  atas  tanah-tanah  podukif yang  dimiliki  rakyat.Bahkan  pada  kasus  tetentu  Negara  memiliki  hak  untuk  menyita  tanah yang  berpotensi  namun  ditelantarkan  oleh  pemliknya  atas  alasan  kemaslahatan.Besarnya pajak  jenis  ini  menjadi  hak  Negara  dalam  penentuannya.  Negara  sebaiknya  menentukan besarnya  pajak  ini  berdasarkan  kondisi  perekonomian    yang  ada.  Dengan  karakteristiknya
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015
yang  seperti  ini, kharaj dapat  menjadi  instrument  fiskal  yang  dapat  diandalkan  oleh  Negara untuk mendukung program-program pembangunan Negara.
Hassanuzzaman 8 mengungkapkan  bahwa  pajak  tanah  ini  terbagi  menjadi  dua  jenis, yaitu  pajak  ushr  dan  pajak  kharaj.  Pajak ushr dikenakan  pada  tanah  di  jazirah  arab,  baik diperoleh  secara  turun  temurun  maupun  dengan  penaklukan.  Sedangkan  pajak kharaj dikenakan pada tanah di luar jazirah  Arab, sementara Abu Yusuf berpendapat bahwa setiap tanah yang pemiliknnya masuk Islam adalah tanah ushr, dan di luar itu, seperti taanah orang- orang asing  yang telah didamakan penduduknya  dan menjadi  tanggungan umat  Islam, maka tanah it adalah kharaj .
Dilihat dari jenis konstibusi tanah pada Negara, Abu Ubayd mengklasifikasikan tanah menjadi tiga jenis.Pertama tanah yang pemliknya masuk Islam, yaitu tanah ushr .Kedua tanah yang  dikuasai  dengan  perdamaian  atau  kesepakatan  pajak  (kharaj)  yang  telah  ditentukan, yaitu  tanah  kharaj.Ketiga  tanah  yang  diambil  dengan  paksa,  yaitu  yang  direbut  oleh  kaum muuslimin.
Quthb Ibrahim Muhammad 9 mengungkapkan bahwa penetapan tingkat  kharaj  (pajak tanah)  harus mempehatikan variable-variabel sebagai berikut:
1) Jenis tanah: karena tanah yang bagus, maka tanaman akan subur dan hasilnya lebih baik dari tanah yang buruk,.
2) Jenis  tanaman:  ada  yang  haganya  tinggi  dan  ada  yang  harganya  rendah,  sehingga jenis tanaman ini menentukan tingkat pngenaan kharaj.
3) Pengelolaan  tanah:  jika  biaya  pengolaan  tanah  tinggi,  maka  kharaj  yang  dikenakan pada pengelolaan tanah yang mengandalkan pengairan dari hujan (biaya rendah).
c. Ushr adalah bea impor barang yang dikenakan pada semua pedagang.
Ushr merupakan pajak kusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke Negara Islam (impor). Menurut Ummar Bin Khattab, ketentuan ini berlaku sepanjang ekspor Negara Islam  kepada  Negara  yang  sama  juga  dikenakan  pajak  ini.  Menurut  Hasanzzaman  ushur (bentuk jamak dari ushr) berasal dari ugkapann pajak sepuuluh persen dari nilai barang ( ada yang mengungkapkan satu  dirham  per transaksi yang terjadi)  yang dikenakan atas pedagang pada  masa  sebelum  Islam,  dan  petugas  ushur  ini  dikenal  dengan  sebutan  ashir.  Beberapa hadist menyebutkan  Rasullullah melarang praktek ashir ini. Asas dan bentuknya tidak sama dengan praktek ashir sebelum masa sebelum Islam. Masi menurut Hasanuzzaman, Abu Ubayd mengungkapkan  bahwa  praktek  ashir  telah  diganti  oleh  Rasullullah  dengan  zakat,  sehingga ushur  pada  hakikanya  dikenakan  hanya  pada  kaum  pedagang  kafir  harbi;kaum  kafir  yang
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015
menentang  dan  memerangi  Islam  dan  dzimmi;  kaum  kafir  yang  tidak  memusuhid  dan memerangi  Islam.  Besarnya  ushur  yang  dikenakan  adalah  sepuluh  persen  bagi  pedagang harbi,  lima  persen  bagi  pedagang  dzimmi  dan  dua  setengah  persen  bagi  pedagang  muslim (zakat).
3. Infaq-shadaqah-wakaf
Infaq-shadaqah-wakaf  mrupakan  pemberian  suka  rela  dari  rakyat  demi  kepentingan ummat  untuk  mengharapkan  ridha  Allah  SWT  semata.Namun  oleh  Negara  dapat dimanfaatkan  dapat  digunakan  Negara  dalam  melancarkan  proyek-proyek  pembangunan Negara. Pada kondisi keimanan rakyat  yang begitu baik maka dapat saja penerimaan Negara yang berasal dari variable sukarela ini akan lebih besar dibandingkan dengan variable wajib, sepanjang  faktor-faktor  produksi  digunakan  pada  tingkat  yang  maksimal.  Khusus  wakaf, maka  semakin  besar  wakaf,  dengan  karakteristik  kepemilikan  public  yang  pemanen  atas benda    wakaf,  maka  semakin  besar  wakaf  akan  semakin  kecil  biaya  sosial  yang  d  tanggung oleh rakyat dalam ekonomi mereka.Sebab wakaf terikat pada fungsi public yang disyaratkan oleh syariat. Menurut Ahmed Faridi, peneimaan dari pos sukarela ini memiliki korelasi yang positif  dengan  kondisi  keimanan  warga  Negara,  semakin  beriman  warga  Negara,semakin besar penerimaan Negara melalui pos ini dalam membiayai pembangunan Negara.
4. Ghanimah
Ghanimah merupakan  pendapatan  Negara  yang  didapat  dari  kemenangan  perang. Penggunaan  uang  yang  berasal  dari ghanimah ini,  ada  ketentuannya  dalam Al-Qur’an . Distribusi ghanimah empat  perlimanya  diberikan  pada  para  prajurit  yang  bertempur, sementara  seperlimanya  adalah khums (lihat  penjelasan  tentang khums ).  Hasanuzzaman mendefinisikan ghanimah sebagai segala barang bergerak yang direbut tentara  muslim dalam sebuah  pertempuran.  Dalam ghanimah ada  beberapa  jenis  pembagian  yang  harus  menjadi perhatian. Nafal yaitu  penghargaan  yang  diberikan  pada  seorang  prajurit  berupa  pembagian harta ghanimah ,  yang  jumlahnya  lebih  dari  rata-rata,  dari  pimpinannya,  baik  pemimpin Negara  maupun  pemimpin  lapangan.  Pembagian  nafaal  dapat  dilakukan  meskipun  tidak  ada janji oleh Negara pada awalnya. Salab , barang pribadi yang direbut oleh prajurit dari musuh yang  dibunuhnya.  Dan syafi’ adalah  barang  pilihan  pemimpin  yang    diambil  dari ghanimah untuk dirinya sendiri.
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015

## 5. khums
khums adalah satu perlima bagian dari pendapatan  ( ghannimah )  akibat dari ekspedisi militer  yang dibenarkan  oleh syariah, dan kemudian pos penerimaan Negara dari pos khums ini.
6. Fay
Menurut  Muhammad  Nejatullah  Siddiqi,  harta fay ’  merupakan  pendapatan  Negara selain yang berasal dari zakat. Jadi termasuk di dalamnya; kharaj,jizyah, ghanimaah, ushr dan pendapatan-pendapaatan  dari  usaha-usaha  komersil  pemerintah  (misalkan  pendapatann  yang beraasaal  dari  perusahaann  milik  pemerintah).  Kondisi  ini  lebih  mempertimbangkan  kondisi ekonomi  kontemporer  saat  ini  yang  strukturnya  cukup  berbeda  dengan  keadaan  pada  masa Rasullullah dulu.
Abidin Ahmad Salama, 10 menyebutkan bahwa pendapatan Negara ada yang bersumber dari al-mustaglat ( government investment ). Sumber pendapatan ini termasuk baru bagi Negara yang diperkenalkan oleh Walid bin Abdul Malik. Walid mendirikan departemen  baru dalam pemerintahannya yang bertanggung jawab terhadap investasi yang dilakukan oleh Negara.
Sementara  itu  Hanuzzaman  mendefinisikan  harta fay ’  berdasarkan  interpretasi  masa Rasullullah,  yaitu  harta  kekayaan  Negara  musuh  yang  telah  dikalahkan  (didapat  bukan melalui  peperangan  atau  di  medan  perang),    yang  kemudiaan  dimiliki  dan  dikelola  oleh negara  Islam.  Dengan  demikian  dalam fay ada  unsur ghanimah dan  bukan ghanimah , sementara dalam ghanimah ada khums (1/5 bagian) dan ada yang menjadi hak mujahidin (4/5 bagian).
7. Pajak Khusus
Pajak  ini  penentuan  pemungutannya  tergantung  kondisi  perekonomian  negara  dalam memutuskan  besar  pajak  yang  akan  dipungut.  Misalnya  dalam  menjalankan  fungsi  negara yang  pertama,  yaitu  memenuhi  kebutuhan  minimal  penduduk,  ketika  zakat  dan  harta fay ’ tidak  cukup  dalam  mewujudkan  fungsi  tersebut,  maka  kebijakan  selanjutnya  negara  dapat mengenakan pajak khusus yang dikenakan pada sekelompok orang kaya diantara masyarakat. Perlu diingat bahwa kebijakan ini sifatnya kondisional atau insidental, ia sesuai dengan pajak menjadi instrumen komplementer dari instrument  yang telah lazim ada dalam perekonomian Negara  Islam.  Penerimaan  Negara  dapat  juga  bersumber  dari  variable  seperti  warisan  yang memiliki  ahli  waris,  hasil  sitaan,  denda,  hibah  atau  hadiah  dari  Negara  sesama  Islam,  hima dan  bantuan-bantuan  lain  yang  sifatnya  tidak  mengikat  baik  dari  Negara  luar  maupun lembaga-lembaga keuangan dunia.
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015
Dari  penjelasan  dunia  fiskal  ini  perlu  dipahami  bahwa  setiap  instrument  memliki karakteristiknya  masing-masing  (penerimaan  bagi  Negara)  maupun  penggunaannya (pengeluaran  bagi  Negara).  Dilihat  dari  aturan  pemungutannya  ada  instrument  fiskal  yang sifatnnya  menjadi  ketentuan  yang  mengikat  (  regulated),  maksuudnya  instrument  tersebut dikenakan pada objek pembayar tertentu dengan sanksi-sanksi tertentu dari Negara bagi yang tidak  membayar  kewajibannya,  misalnya  instrument  zakat,  kharaj,  jizyah,  dan  ushur.  Pada zakat,  peemungutannya  dilakukan  hanya  pada  masyarakat  yang  harta  wajib    zakatnya melebihi batas nisab ( batas minimal harta terkena zakat). Ada juga instruumen yang bersifat sukarela  seperti  infaq,  shadaqah  dan  wakaf.Sedangkan  instrument  yang  bersifat  kondisional dapat  berupa khums, pajak, fay ’, dan lain-lain.Instrument terakhir ini sangat ditentukan oleh kondisi-kondisi  perekonmian  yang  ada  di  sebuah  Negara.  Misalnya  karena  kondisi pereknomian mmengalami krisis yang cukup lama sehingga sebagian  besar rakyat terancam tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka Negara boleh secara syariat memungut pajak. Dan pajak tersebut hanya boleh dikenakan pada golongan masyarakat yang kaya.
Begitu  juga  pada  mekanisme  penggunaan  dana-dana  tadi.Ada  instrmen  yang pengguunaan  dananya  bersifat  terikat  dan  bersifat  tidak  terikat  atau  bebas.Penggunaan  yang bersifat  terikat  maksudnya  penggunaan  yang  harus  merujuk  pada  petunjuk  yang  telah ditetapkan  oleh  dalil-dalil  syariat,  misalnya  instrument  zakat,  dimana  penggunaan  dananya hanya  terbatas  pada  delapan  glongan  masyarakat  (mustahik).  Sedangkan  penggunaan instrmen    fiskal  yang  bersifat  tidak  terikat  artinya  akumulasi  dana  yang    bersumber  dari instrument  tersebut  dapat  digunakan  untuk    hal-hal  apa  saja  dalam  pembangunan  Negara, tergantung  pada    prioritas  pembangunan  yang  ada.  Misalnya  dana  yang  bersumber  dari fay ’,infaq, shadaqah dan wakaf (yang bersifat mutlak atau tidak terikat).
Menurut  Munawar  Iqbal  dan  M.Fahmi  khan, 11 beberapa  hal  penting  ekonomi  Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah :
1. Mengabaikan  keadaan  ekonomi  dalam  ekonomi  Islam,  pemerintahan  muslim  harus menjamin    bahwa  zakat  dikumpulkan  dari  orang-orang  muslim  yang  digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Qur’an.
2. Tingkat  bunga  tidak  berperan  dalam  sistem  ekonomi  Islam.  Perubahan  ini  secara alamiah tidak hanya pada kebijakan moneter tetapi juga pada keijakan fiskal. Ketika bunga mencapai  tingkat  keseimbangan dalam  pasar uang, salah satu  alat  alternative harus ditemukan. Salah satu alat alternative adalah menetapkan pengambillan jumlah dari uang idle.
3. Ketika  semua  pinjaman  dalam  Islam  adalah  bebas  bunga,  pengeluaran  pemerintah akan  dibiayai  dari  pngumpulan  pajak  atau  dari  bagi  hasil.oleh  karena  itu,  uukuuran public debit menjadi lebih kecil,
4. Ekonomi  Islam  merupakan  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  membantu  atau mmendukung  ekonomi  masyarakat  muslim  yang  terbelakang  dan  menyebarkan pesan-pesan  ajaran  Islam.  Jadi,  pengeluaran  pemerintah  akan  diarahkan  pada kegiatan-kegiatan  peningkatan  pemahaman  terhadap  Islam  dan  menngkatkan kesejahteraan  masyarakat  muslim  yang  masih  dalam  kondisi  terbelakang. Pembayaran  pajak  dalam  ekonomi  Islam  diuraikan  secara  jelas  sebagai  bagian  dari upaya-upaya untuk mengembangkan Islam.
5. Negara  Islam  merupakan  Negara  yang  sejahtera,  dimana  kesejahteraan  memliki makna yang luas dari pada konsep barat. Kesejahteraan meliputi aspek material dan aspek  spiritual  dengan  lebih  besar  menekankan  pada  sisi  spiritual.Negara  Islam bertanggung  jawab  untuk  melindungi  agama  warga  negara,  kehidupan,  keturunan, dan  harta  milik.  Jadi,  segala  sesuatu  secara  tidak  langsung  meningkatkan  barang- barang tersebut.
6. Pada  saat  perang,  Islam  berharap  orang-orang  itu  memberikan  tidak  hanya kehidupan, tetapi juga harta bendanya untuk menjaga agama.
7. Akhirnya, hal ini sangat penting, hakk perrpajakan dalam negara Islam tidak terbatas. Beberapa  orang  kebanyakan  mengatakan  bahwa  kebijakan  perpajakan  diluar  apa yang disebut zakat. Ini adalah tidak mungkin, kecuali berada dalam situasi tertentu.

## Zakat dan Institusi Baitul Mal
Institusi baitul mal sebagai bendahara negara atau departemen keuangan negara tentu saja memasukkan zakat  sebagai  pos  penerimaan  dalam anggarannya. Keberadaan baitul  mal tentu  saja  merupakan  reperesentasi  dari  amil  sebagai  pengelola  zakat.  Dan  dengan  format sistem zakat yang wajib, mau tidak mau kendali pengelola zakat tentu saja sangat efektif ada di  bawah  negara.  Ada  beberapa  alasan  negara  institusi baitul  mal sangat  dibutuhkan  dalam mekanisme zakat ini.
1. Dilihat  dari  mekanisme  zakat  institusi baitul  mal merupakan  konsekwensi  dari eksistensi pengakuan pemungut atau pengelola zakat (amil).
2. Faktor  kebutuhan  penanggung  jawab  yang  profesionalitas  dari  pengelola  serta distribusi dana zakat.
3. Negara  memerlukan  institusi  profesional  dan  sistematis  dalam  menjalankan  fungsi negara  sebagai  penjamin  kesejahteraan  warganya  menggunakan  instrumen  fiskal, terutama zakat.
4. Menjaga harmonisasi hubungan golongan masyarakat kaya dan golongan masyarakat miskin.  Dalam  hal  in  i  penyaluran  hak  golongan  miskin  dari  golongan  kaya  tidak langsung,  sehingga  harga  diri  kedua  golongan,  terutama  golongan  miskin,  terjaga dengan baik.
Tentu  saja baitul  mal tidak  hanya  menampung  zakat  saja,  tetapi  semua  penerimaan negara ditampung dan dikelola baitul mal, seperti kharaj, jizyah, khums, ushur, dan lain-lain. Baitul  mal  bukan  hanya  mengatur  tata-laksana  pemungutan  tetapi  juga  mengatur pendistribusiannya.bahkan ada literatur ekonomi klasik yang menyebutkan pada masa Ali bin Abi Thalib, baitul  mal juga berfungsi  mengeluarkan atau mencetak uang dinar- dirham  bagi kepentingan negaraIslam ketika itu. Dalam konteks indonesia, misalnya, bank indonesia dapat mengambil peran sebagai institusi  yang mengelola dana-dana zakat, infaq, hibah, dan wakaf untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas.

## Kesimpulan
Pembahasan  singkat  di  atas  menunjukkan  bahwa  kebijakan  moneter  dean  fiskal  dalam Islam  adalah  sesuatu  yang  rasional  dan  bisa  diterapkan  sebagai  tindakan  korektif  terhadap berbagai  kelemahan  yang  ada  dalam  sistem  moneter  dan  fiskal  dewasa  ini.  Meskipun demikian,  perlu  sikap  hati-hati  dalam  menjalankan  kebijakan  moneter  dan  fiskal  ini  karena sangat mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat secara makro. Pendekatan praktis terhadap sistem  moneter  dan  fiskal  Islam  sebagaimana  diuraikan  setidaknya  dapat  dilakukan  dengan dua  pendekatan:  pendekatan  pertama,  mengadopsi  secara  total  sistem  ekonomiIslam  yang melibatkan  peran  politis  negara  dalam  menegakkan  aturan-aturan  ekonomi  secara  Islam sebagaimana  yang  telah  diterapkan  diberbagai  negara  Islam,  seperti  pakistan,  iran,  sudan, saudi  arabia,  dan  sebagainya.  Pendekatan  kedua,  bagi  negara  muslim  secara  hati-hati berupaya  mengadopsi  secara  bertahap  sistem  moneter  dan  fiskal  Islam  denngan  tidak  mesti tampak  secara  formal  dan  politis  dalam  penerapannya,  sehingga  yang  dikedepankan  adalah spirit keadilan dan kesejahteraan ekonomi yang komrehensuf yang diusung ajaran Islam. Wa Allah A’lam.
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015

## Endnote
1 M.  Umer  Chapra, The  Future  Of  Economics;  An  Islamic  Perspective ,  (  Jakarta:  Shari’ah  Economics  and Banking institute, 2001), terj. Amdiar Amir et.all., h.264-265
2 http://www.merriam-webster .com/dictionary/monetary
3 Otoritas  monetere  adalah  suatu  entitas  yang  memiliki  wewenang  untuk  mengendalikan  jumlah  uang  yang beredar  pada  suatu  Negara  dan  memliki  hak  untuk  menetapkann  sukuu  bunga  dan  parameter  lainnya  yang menentuukan biaya dan persediaan uang.Uumumnya otoritas moneter adalah bank sentral.Ada berbagai jenis otoritas  moneter  lainya,  seperti  dibentuiknya  satu  bank  sentral  untuk  beberapa  negara,  tgerdapatnya  suatu dewan yang mengontrol jumlah uang yang beredar terhadap mata uang lain, dan juga diperolehnya beberapa pihak untuk mencetak uang kertas ataupun uang logam.
4 Sukuk  adalah  efek    syariah  berupa  sertifikat  atau  bukti  kepemilikan  bernialai  sama  dan  mewakili  bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau terbagi atas: 1) Kepemilikan aset wujud tertentu;2) nilai manfaat dan jasa  atas  aset  proyek  tertentu  atas  aktivitas  investasi  tertentu  dan  lain  sebagainya,  lihat.  Kepurtusan  ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor:KEP-130/BL/2006 tentang penerbit efek syariah tertanggal 23 novenver 2006.
5 Tugas  bank  sentreal  adalah  menentukan  dan  menetapkan  profit  rate  untuk  kontrak  fixed  rate  atau  expected profit  rate  untuk  kontrak  musharakah  yang  secara  tidak  langsung  akan  mempengaruhi  dan  mengontrol deposit perbankan. Hasan Kiece, Menetary policy in Islamic economic framework case of Islamic republic of iran , iran:Imam sadiq university,h. 9-10 6 Lihat,m. umer chapra , menetary management in an Islamic economic , dalam jurnal Islamic economic studies vol. 4, no. 1 desember 1996, h.20-27
7 Lihat juga, Zia Ahmed, Islamic Financial Instrument In The Conduct of Monetary Policy , h.6-9
8 Hasanuzzaman, Economic  function  of  an  Islamic  state  (  the  early  eksperience), The  Islamic  foundation  , Leicester UK,1991.
9 Quthb Ibrahim Muhammad, kebijakan-kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatab , Azzam, Jakarta 2003
10 Abidin  Ahmad  Salama, fiskal  policy  of  an  Islamic  state,  Readings  in  public  finance  in  Islam ,  (edited  by Mahamoud A. Gulaid & Aden Abdullah), Islamic research and training institute (IRTI)-Islamic Development Bank (IDB), Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, 1995
11 Munawar Iqbal  dan M. Fahmi Khan, A Survey of issues and a programme for research in monetary an fiskal economic of Islam

## Referensi
Abidin  Ahmad  Salama,1995, fiskal  policy  of  an  Islamic  state,  Readings  in  public  finance  in Islam ,  (edited  by  Mahamoud  A.  Gulaid  &  Aden  Abdullah),  Islamic  research  and training institute (IRTI)-Islamic Development Bank (IDB), Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia
Hasan  Kiece,  Menetary policy  in  Islamic  economic  framework  case  of  Islamic  republic  of iran , iran:Imam sadiq university
Hasanuzzaman,  1991, Economic  function  of  an  Islamic  state  (  the  early  eksperience), The Islamic foundation , Leicester UK
M.  umer  chapra ,  menetary  management  in  an  Islamic  economic ,  dalam  jurnal  Islamic economic studies vol. 4, no. 1 desember 1996
Munawar  Iqbal  \dan  M.  Fahmi  Khan, A  Survey  of  issues  and  a  programme  for  research  in monetary an fiskal economic of Islam.
Umer  chapra ,  The  Future  of  economic:An  Islamic  perspective ,  (Jakarta:  Shariah  Economic and Banking institut, 2001),terj. Amdiarr Amir et.all.,
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015
Quthb  Ibrahim  Muhammad,2003, kebijakan-kebijakan  Ekonomi  Umar  Bin  Khatab ,  Azzam, Jakarta
Zia Ahmed, Islamic Financial Instrument In The Conduct of Monetary Policy
http: //www.merriam.webster.com/dictionary/monetary