Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 3 2021

## ARTIKEL
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## ANALISIS PROSEDUR PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN SECARA ONLINE SEBAGAI WUJUD TRANSFORMASI BIROKRASI DIGITAL DI INDONESIA
Asep Hidayat 1 , Imas Dela Menanda 2 ,  Laila Febriyuni Eka Putri 3
1,2,3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email : 1 drasephi62@gmail.com, 2 imsdelle01@gmail.com, 3 laailap766@gmail.com

## Abstrak
Reformasi  administrasi  secara  sistematis  sejak  tahun  2010.  Untuk  mengatasi  kelambatan pelayanan perizinan, dan menciptakan birokrasi yang memiliki kualitas pelayanan guna mendukung pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Urgensi  diperlukan  digitalisasi,  agar  proses  penyelenggaraan pelayanan publik memberi kemudahan bagi masyarakat. Salah satunya melalui transformasi digital yang diterapkan melalui prosedur  pendaftaran BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa  transformasi    digital  yang  diterapkan  dalam  prosedur  pendaftaran  BPJS  Kesehatan. Metode  penelitian  yang  digunakan    adalah  pendekatan kualitatif  deskriptif.  Berdasarkan  hasil penelitian, ditemukan bahwa masih  terdapat beberapa golongan masyarakat yang mengalami kendala terkait  prosedur  pendaftaran  BPJS    Kesehatan. Belum  meratanya  informasi  tersebut  disinyalir memiliki beberapa faktor, yaitu  kurangnya wawasan terkait program tersebut, dan kebiasaan buruk masyarakat yang membuat BPJS di  saat yang mendadak (sakit, melahirkan, dll).
Kata Kunci : Analisis prosedur, Transformasi birokrasi, Digitalisasi

## Abstract
Systematic administrative reforms since 2010. The reforms in this field aim to  overcome delays in licensing services, as well as create a bureaucracy that has quality services to  support the implementation of national development. With this reform, there is a great need for the  urgency of digitalization, so that later in the process of providing public services it can provide  convenience for the community in the future, one of which is through digital transformation which is  applied in the  BPJS  Health  registration  procedure.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  how  digital transformation is applied in the BPJS Health registration procedure. The research method used is qualitative through a descriptive approach. Based on the results of the study, it was found that there are  still several groups of people who experience problems related to the BPJS Health registration procedure. The uneven distribution of information is thought to have several factors, such as a lack of  insight into the program, and the bad habits of hecommunity that make BPJS in a sudden situation (illness, childbirth, etc.).
Keywords : Reforms administration, BPJS Healt , Digitalization
Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 3 2021

## ARTIKEL
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## A. PENDAHULUAN
Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun  2012 Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  telah    menerima  pengajuan  sebanyak  38  usulan    pelaksanaan reformasi birokrasi dari  Kementerian/Lembaga, terdiri 16  Kementerian/Lembaga pada tahun 2011, dan  22 Kementerian/Lembaga  pada  tahun  2012.    Hasil  penilaiannya  oleh  Kementerian    Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi diajukan kepada Komite  Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional  (KPRBN), untuk mendapatkan keputusan.  (Santander, 2017)
Dalam  upaya  percepatan  pencapaian    tujuan  pembangunan,  pemerintah  Indonesia    terus melakukan perubahan berbagai regulasi,  baik dengan menyederhanakan regulasi yang  ada, maupun menyusun regulasi yang baru,  “ streamline the bureaucracy “ and “ reinvent  government ” (Croley, 2009: 4), dalam rangka  memahami dan menyusun strategi untuk  mengelola potensi negara, serta sebagai  upaya    untuk  meningkatkan  pelayanan  pemerintah    terhadap  proses  pembangunan  dan pencapaian    kesejahteraan  masyarakat.  Dalam    mengembangkan  model  ekonomi  regulasi  atau kebijakan  pemerintah  seharusnya  :  a)    pemerintah  memusatkan  pada  upaya    memaksimalkan kesejahteraan  bagi  seluruh    masyarakat  dan  b)  pemerintah  harus  memiliki    kapasitas  administrasi yang memadai dalam  melaksanakan pilihan kebijakan secara efektif.  (Sandiasa & Agustana, 2018)
Berbagai  regulasi  juga  banyak    diarahkan  untuk  melakukan  reformasi  dalam    sistem pemerintahan  yang  dirasa  kaku  dan    tidak  responsif  dalam  melayani  kepentingan    Negara  dan masyarakat,  dimana  birokrasi    pemerintah  semestinya  kreatif  dan  inovatif    dalam  mengelola kepentingan Negara  “ bureaucracy and creativity (Styhre, 2007).  Di samping itu pemerintah dituntut untuk dapat  melaksanakan prinsip-prinsip seperti  demokrasi, legalitas, objektivitas, ilmiah,  konkrit, distribusi kekuatan dan efisiensi  sebagai prinsip-prinsip umum diperhitungkan  dalam pemerintahan negara manapun.  (Sandiasa & Agustana, 2018)
Indonesia melakukan reformasi  administrasi secara sistematis sejak tahun  2010. Reformasi di bidang tersebut bermaksud  mengatasi kelambatan dalam pelayanan  perizinan, serta menciptakan birokrasi yang  memiliki pelayanan yang berkualitas guna  mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. (T et al., 2018) Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum  yang dibentuk untuk menyelenggarakan  program jaminan sosial. Jaminan Sosial adalah  salah satu bentuk perlindungan sosial untuk  menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi  kebutuhan dasar hidupnya yang  layak.  Peserta    BPJS  harus  mendapatkan  rujukan  terlebih    dahulu  jika  ingin  mendapatkan pelayanan  di  rumah  sakit  yang  dituju.  Sebelumnya,  rujukan    yang  digunakan  bersifat  berjenjang. Peserta    BPJS  harus  mendapatkan  1  rujukan  dari    pelayanan  tingkat  pertama  untuk  mendapatkan pelayanan  di  tingkat  kedua  dan  seterusnya  (Muchsam,  2019).  Sejak  21  Juni  2018,  pemerintah mewajibkan peserta BPJS menggunakan  sistem rujukan bersifat online yang disebut  dengan nama Health Facilities Information  System (HFIS). Sistem ini mendukung semua  kebutuhan peserta BPJS, terutama dalam  sistem rujukan.
Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 3 2021

## ARTIKEL
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Reformasi Administrasi Publik
Chandler dan Plano (1988:29)  menyatakan bahwa administrasi publik  adalah proses dimana sumber  daya  dan    personal  publik  diorganisir  dan    dikoordinasikan  untuk  memformulasikan, mengimplementasikan  dan  mengelola    keputusan-keputusan  dalam  kebijakan    publik.  Keduanya juga  menjelaskan    bahwa  administrasi  publik  merupakan  seni    dan  ilmu  yang  ditujukan  untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai  tugas yang telah ditetapkan. Sebagai  disiplin ilmu, administrasi publik  bertujuan untuk memecahkan masalah masalah publik. melalui perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber  daya manusia dan keuangan. Namun  sampai saat ini sebagian ahli berbagai kalangan dan latar belakang  pendidikan yang berbeda. Sehingga tidak  semua kalangan mampu dengan mudah  memahami penggunaan sistem berbasis  website ini. Ketidakpahaman pasien dalam  penggunaan sistem ini dapat menimbulkan  ketidakpuasan peserta terhadap pelayanan  BPJS. (Muchsam  et  al.,  2019)  Oleh  karena  hal    tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  untuk    menganalisa Prosedur  Pendaftaran  BPJS Online sebagai  wujud  transformasi  birokrasi    digital  di  Indonesia. mengutarakan bahwa batasan administrasi  publik itu tidak ada (abdullah, 2018).
Reformasi administrasi dan birokrasi dalam upaya perbaikan kondisi  daerah terus dilakukan seiring dengan  berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat  yang harus dipenuhi oleh pemerintahan daerah, baik dalam upaya meningkatkan  kesejahteraan masyarakat di daerah,  mengatasi sejumlah permasalahan  ekonomi, sosial dan budaya karena  pergaulan global dan era persaingan  bebas. UU No. 23, tentang Pemerintahan  Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah  Daerah diarahkan untuk mempercepat    terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat    melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat    serta  peningkatan  daya  saing  di  daerah.    Selanjutnya diikuti  sejumlah  tindakan  strukturisasi  ekonomi  dilakukan  oleh    pemerintah,  meskipun  harus menanggung  berbagai beresiko, harus dilakukan oleh  pemerintah daerah “ by creating  favourable institutional, financial and  political frameworks, despite potential  risks ” (Poinzi, 2018). Pemerintah daerah dalam melaksanakan  reformasi birokrasi, agar dapat  mengurangi resiko yang perlu dihadapi, maka  beberapa  prinsip  dalam    melaksanakan  reformasi  birokrasi  yang    perlu  diperhatikan  para pemangku  kepentingan di daerah adalah :
1) Reformasi birokrasi dimulai dengan  reformasi individu, dan membutuhkan  dukungan pemicu perubahan yang  mendorong orang lain untuk reformasi  diri
2) Aparatur professional menjadi  tulang punggung pelaksanaan reformasi  birokrasi
3) Tujuan  reformasi  birokrasi    adalah  perbaikan  secara  menyeluruh  yang    menghasilkan peningkatan manfaat yang  besar untuk masyarakat
4) Pemerintah    tidak  memikul  reformasi  sendiri,  banyak    mitra  dapat  ikut  serta meningkatkan  kinerja pemerintah dan
5) Reformasi  birokrasi perlu dukungan secara politis,  agar mendapatkan momentum dan resonansi  yang  besar  (Silaban,  2012)  Beberapa  model  yang  bisa    dilaksanakan  oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi,yang bisa penulis tawarkan berdasarkan  kajian teoritis, antara lain :
a) Penguatan  pada regulasi dan kebijakan pemerintah
b) Penerapan e-government dan e-governance dan
Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 3 2021

## ARTIKEL
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
c) Collaborative  Governance ”. (Sandiasa & Agustana,  2018)

## Reformasi Birokrasi
Untuk  memahami  reformasi    birokrasi,  terlebih  dahulu  kita  perlu    mengetahui  apa  itu birokrasi.  Ditinjau  dari    segi  bahasa,  dalam  bahasa  Prancis,    birokrasi  disamakan  dengan  kata bureau  yang berarti kantor. Biro sendiri secara  leksikal ( bureau ) dalam kamus  mempunyai arti sebagai biro, kantor atau  departemen pemerintah. Lebih jauh, kata  krasi juga berasal dari bahasa Yunani,  kretein yang berarti mengatur. Dan  birokrasi disini memiliki arti  pemerintahan dengan pejabat pejabat yang  ditunjuk. Kemunculan konsep birokrasi  dalam sebuah pemerintahan ternyata ikut  mendorong perbaikan di berbagai bidang,  terutama perbaikan terhadap pelayanan  publik yang  semakin  membutuhkan    perhatian  serius  mengingat  semakin    kompleksnya  permasalahan administratif  seiring berjalannya waktu. Aturan-aturan  itu pada akhirnya akan membentuk sebuah sistem yang diakui oleh rakyat secara keseluruhan sebagai sesuatu yang  fundamental. (Ii et al., 1994) .

## Digitalisasi Layanan Pemerintah
Sebenarnya, lembaga publik sudah  mulai mengadopsi kemajuan teknologi  dalam mendukung  pelaksanaan  layanan    publik  jauh  sebelum  pandemi.    Berdasarkan  riset  INDEF  dan PricewaterhouseCoopers  (PwC)  bersama    dengan  Facebook  Indonesia  pada  2019    terhadap  410 lembaga  pemerintahan  di  15    kota  di  Indonesia,  75% aparatur  sipil   negara  yang  disurvei  sudah menggunakan  aplikasi Facebook untuk memberikan  informasi ke masyarakat mengenai  kebijakan- kebijakan baru.
Berbagai payung hukum sudah  diterbitkan agar digitalisasi pelayanan  publik di Indonesia bisa    diimplementasikan  secara  optimal.  Ada    Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003    tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  Pengembangan e-Government , UU No 25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  Lalu Peraturan Presiden (Perpres) No 81 /  2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi  Nasional,  hingga  Perpres  No.  95    tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan    Berbasis Elektronik.
Kerangka regulasi ini disusun agar  dapat menghasilkan revolusi pelayanan  publik modern yang mampu menjadi  solusi kualitas performa birokrasi dalam  melayani masyarakat. Sayangnya upaya  20 tahun ini belum memiliki dampak  signifikan dalam mengubah cara hidup  bermasyarakat dan bernegara. Tidak  hanya tertinggal dari sektor swasta, tetapi  juga timpang baik antar wilayah maupun    antar  lembaga.Pemerintah  harus  banyak  berkaca  dari  reformasi  digital  yang  dilakukan sektor swasta agar tidak kehilangan  eksistensi dan kepercayaan publik.  Perusahaan-perusahaan rintisan  yang    muncul  beberapa tahun  belakangan   mampu  melakukan  perubahan digital   sangat cepat tidak hanya untuk  meningkatkan keuntungan tetapi juga  menyelesaikan permasalahan yang ada di  masyarakat (Sayekti, 2020).

## C. METODE PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, Metode penelitian yang di gunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan penggunaan pendekatan ini  adalah untuk mendeskripsikan atau  menggambarkan perilaku, peristiwa, dan  berbagai kegiatan secara rinci. Teknik  pengumpulan data yang digunakan adalah  melalui studi literatur. Kami melakukan studi
Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 3 2021

## ARTIKEL
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
literatur  kami  mencari  dari  berbagai  sumber  baik  itu  website,  artikel,  buku,  maupun  catatan media.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan    komunikasi  tidak  dapat  dihindari,  disebabkan kebutuhan manusia terhadap teknologi sangat  memudahkan manusia dalam melakukan  aktivitas sehari-hari salah satunya dalam  mengakses sebuah informasi ataupun layanan.
Pemanfaatan  teknologi  ini  telah  banyak  digunakan  di  berbagai  kalangan  seperti    lembaga pemerintah,  perusahaan,  dan    masyarakat.  Dalam  penyelenggaraan    pemerintahan  bahwa,  dari adanya penggunaan  teknologi sangat diharapkan sebagai salah satu  solusi  yang terbaik dalam memberikan    kemudahan  dalam  mengakses  pelayanan    publik.  Sumber  daya  TI  memberikan dampak    peningkatan  produktivitas,  kualitas  produk,    kepuasan  layanan  dan  memberikan keyakinan  layanan kepada konsumen serta menjadi  perangkat pendukung keputusan bisnis yang relevan (Ardiansah, 2019). Keberhasilan  dalam penerapan sistem informasi akan  mampu dalam menjadi kontributor utama  dalam mendukung efisiensi kegiatan  operasional, produktivitas, SDM, pemberian  layanan, dan kepuasan kepada masyarakat  (Saputro, 2015). Teknologi informasi  (TI) dalam dunia pemerintahan disebut sebagai e-government . (Putra, 2021).
Birokrasi  dituntut  memberikan  layanan    yang  berkualitas  dan  cepat  (Cahyono,  2017). Reformasi  birokrasi  dituntut,  agar  memberikan    kontribusi  yang  baik  terkait  pelayanan  publik. Kecepatan birokrasi dalam pelayanan dengan      memangkas regulasi, peraturan, maupun  sistem yang  menghambat,  serta  penggunaan    sistem        yang  lebih  tanggap  merupakan  salah    satu  ciri keberhasilan reformasi birokrasi       (Taufan, 2017). Alasan untuk melakukan  reformasi adalah dalam rangka merealisasikan   pendekatan baru untuk menjalankan fungsi  pelayanan publik yang lebih  baik  ke  arah    manajerial  daripada  sekedar  administratif,    sebagai  respon  terhadap  skala penanganan dan  cakupan tugas pemerintah, perubahan dalam  teori dan masalah ekonomi, dan perubahan  peran sektor swasta dalam penyelenggaraan  pelayanan publik. (Putra, 2021)
Setiap  warga  negara  memiliki  hak    terhadap  jaminan  akses  pelayanan  kesehatan    yang terbaik dan berkualitas. Selain itu akses  tersebut sebaiknya mudah dan terjangkau  untuk seluruh kalangan  masyarakat.  Oleh    karena  itu  pemerintah  memiliki  kewajiban    untuk  menyediakan fasilitas  tersebut  melalui    suatu  jaminan  kesehatan.  BPJS  Kesehatan    merupakan  Badan  Usaha Milik  Negara  yang    ditugaskan  khusus  oleh  pemerintah  untuk    menyelenggarakan  jaminan pemeliharaan  kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.  Pendaftaran anggota BPJS kesehatan bisa dilakukan  secara  online,  dengan  demikian    pihak  penyedia  jasa  harus  mampu  memberikan perhatian penuh pada service quality (SERVQUAL). (Noer hikmah, 2016)
Namun, realita dalam memberikan  pelayanan, khususnya terkait BPJS Kesehatan  masih belum  berjalan  sesuai  dengan  harapan,    terbukti  dalam  pelayanan  BPJS  Kesehatan    masih terkadang sering ramai, antri, dan  terkadang berbelit-belit. Dengan  adanya reformasi ini, maka sangat  diperlukan  urgensi    dari  sebuah  digitalisasi,  agar  pada  nantinya    dalam  proses penyelenggaraan  pelayanan    publik  dapat  memberikan  kemudahan  bagi    masyarakat  untuk kedepannya nanti. Oleh  karena itu, digitalisasi yang ada saat ini adalah  salah satunya melalui aplikasi  mobile  JKN,  di    mana  aplikasi  ini  bentuk  transformasi  yang    awalnya  masih  bersifat
Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 3 2021

## ARTIKEL
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
konvensional dan saat  ini telah menerapkan melalui piranti digital  dalam memberikan layanan BPJS  Kesehatan    secara  online  bagi  masyarakat  kapanpun  dan    dimanapun,  tanpa  adanya terkendala oleh  waktu. Layanan ini diharapkan akan  mempermudah dan mempercepat layanan kesehatan kepada pengguna BPJS (Septiyani  & Idris, 2019). Karena, indikator utama  terhadap kinerja dari layanan BPJS Kesehatan  dapat dilihat bagaimana cara memberikan  layanan kepada masyarakat. (Putra, 2021).
BPJS Kesehatan memberikan inovasi  pengembangan aplikasi Mobile JKN yang  berguna untuk  mempermudah  pelayanan    Jaminan  Kesehatan  Nasional-Kartu  Indonesia    Sehat.  Mobile JKN  merupakan  salah  satu    alternatif  paling  efektif  yang  saat  ini  bisa    dijalankan  oleh  BPJS Kesehatan  untuk  tetap    bisa  melayani  dalam  kondisi  seperti  ini.    Mobile  JKN  bertujuan  agar masyarakat dapat  menikmati layanan dengan cepat. Aplikasi ini  dapat digunakan dimana saja kapanpun  tanpa  batasan  waktu  ( self  service ).  Inovasi  pelayanan    yang  dilakukan  oleh  BPJS Kesehatan    diharapkan  dapat  memenuhi kepuasan   pelanggan  sebagai  peserta  BPJS  Kesehatan. Kepuasan merupakan perbedaan antara  harapan dan unjuk kerja yang diterimanya  (Felita, 2018). Untuk mengukur  kepuasan pelanggan ada tiga aspek penting  yang saling berkaitan, yaitu pertama apa yang  akan diukur, bagaimana metode  pengukurannya, dan bagaimana skala  pengukurannya. (Herlinawati, 2021)
Setiap tahun, jumlah masyarakat yang  telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan  Nasional terus  bertambah.  Berdasarkan  data    yang  didapat  dari  Humas  BPJS  Indonesia    didapat data sebanyak 223 juta jiwa pada  2018, menjadi 235.1 juta jiwa pada 2019 dan  mencapai 257,5 juta jiwa atau seluruh  penduduk Indonesia pada 2020.(Herlinawati et  al., 2021)
Dalam pelaksanaan jaminan kesehatan  menjadi keharusan untuk melakukan  perlindungan terhadap seluruh masyarakat  Indonesia. Begitupun dalam hal institusi  pemerintah memberikan pelayanan, maka  yang terpenting adalah bagaimana  memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi  kebutuhan dan kepentingannya (Nurdin,  2019). Prosedur pendaftaran  Online  bagi    masyarakat  yang  ingin  memiliki  BPJS  ternyata  tidak  jarang  belum diketahui  oleh  masyarakat.  Beberapa  masyarakat  masih  mendatangi    kantor  BPJS  untuk melakukan  pendaftaran    yang  kemudian malah  ditolak  oleh  pihak    kantor  dengan  alasan  harus melakukan    pendaftaran  secara Online .  Sedangkan,  tidak    sedikit  masyarakat  yang  sebenarnya belum  terlalu paham mengenai bagaimana prosedur  pendaftaran BPJS secara online tersebut. Meskipun digitalisasi birokrasi di kantor BPJS  dilaksanakan sejak 2018, nyatanya kemerataan informasi publik masih kurang. Belum  meratanya informasi tersebut disinyalir  memiliki beberapa faktor, seperti, Pertama Kurangnya wawasan terkait program  tersebut, Kedua Kebiasaan buruk masyarakat yang  membuat BPJS di saat yang mendadak (sakit, melahirkan, dll).

## E. SIMPULAN
Pelayanan  Pelayanan,  khususnya  terkait  BPJS    Kesehatan  masih  belum  berjalan  sesuai dengan  harapan, terbukti dalam pelayanan BPJS  Kesehatan masih terkadang sering ramai, antri, dan terkadang berbelit-belit. Dengan adanya  reformasi ini, maka sangat diperlukan urgensi  dari sebuah digitalisasi, agar pada nantinya  dalam proses penyelenggaraan pelayanan  publik dapat memberikan kemudahan bagi  masyarakat untuk kedepannya nanti.
Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 3 2021

## ARTIKEL
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, S. (2018). Reformasi administrasi  publik . https://doi.org/10.31219/osf.io/pd3k2
Herlinawati,  Banowati,  L.,  &  Revilia,  D.    (2021).  Tingkat  Kepuasan  Masyarakat    Terhadap Pendaftaran Online Pada  Aplikasi Mobile JKN. Health Care :Jurnal Kesehatan , 10 (1), 78–84. https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1. 114
Umum,  A.  T.,  &  Birokrasi,  R.    (1994). Tinjauan  Model  Perikatan  Serta    Perjanjian  Di  Pt Taspen ( Persero ) . 28– 130.
Muchsam,  Y.,  Mareta,  F.,  Kesehatan,  I.,  &    Indonesia,  B.  (2019).  Analisis  Pengaruh Kepahaman  Sistem  Rujukan  Online    Peserta  BPJS  Terhadap  Kepuasan    Pelayanan  BPJS. Seminar Nasional  Informatika Medis , 5 , 34–39.
Noer  hikmah,  A.  S.  (2016).  Analisa  Tingkat    kepuasan  Masyarakat  Terhadap    Pelayanan Pendaftaran Online BPJS  Kesehatan. Seminar Nasional Teknologi , November 2016 .
Nurhadi,  Hasbul.  (2017).  Analisis  Pelaksanaan    Reformasi  Birokrasi  Tingkat  Mikro  pada Sekretariat  Jenderal  Majelis    Permusyawaratan  Rakyat  Republik    Indonesia. Reformasi Administrasi:  Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan
Masyarakat Madani , 4 (2), 137-148. Putra, B. K., Dewi, R. M., Fadilah, Y. H., &  Roziqin,
(2021). Reformasi Birokrasi  dalam Pelayanan Mobile JKN di Kota  Malang. Jurnal Ilmiah Publika , 9 (1), 1– 13.
Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018).  Reformasi Administrasi dan Birokrasi  Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan  Kualitas Layanan Publik di Daerah. Jurnal Administrasi Publik , 3 (1), 1–9.
Sayekti, I. M. S. (2020). Menanti Digitalisasi  Layanan Publik . Analisis.Kontan.Co.Id. https://analisis.kontan.co.id/news/menanti -digitalisasi-layanan-publik T, A. A., Bake, J., & Alam, S. (2018).  Reformasi Administrasi Pelayanan Publik  Pada Dinas Penanaman Modal Dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  Kendari. Administrasi Pembangunan , 9 (2), 21–3