## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.908

## Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak
Reza Iswanto 1 , Mhd. Badri 2
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: reza.iswanto@unbari.ac.id, muhammadbadri1972@gmail.com
Abstrak .  Hukuman  mati  hanya  berlaku  untuk  kejahatan  biasa,  sedangkan  hukuman  mati  tidak  dikenakan  untuk  kejahatan membunuh  orang  (dalam  hal  ini  anak).  Dilihat  dari  perilaku  pelaku,  pelaku  harus  dihukum  mati  sesuai  dengan  perbuatan mencabut  nyawa  anak.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  normatif   sehingga  hanya mengkaji  dari  isi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak yang bersifat deskriptif dan sumber yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teknik pengumpulan data nya yaitu studi dokumen serta analisis datanya yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak adalah telah diatur di dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dan  Kedepannya  sanksi  pidana  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak adalah Harus diterapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana yang telah menghilangkan/mati anak sebagai korban tersebut.
Kata Kunci : Sanksi, Pidana, Tindak, Pidana, Anak
Abstract. The death penalty only applies to ordinary crimes, while the death penalty is not imposed for the crime of killing people (in  this case children). Judging from the  behavior of the perpetrator, the perpetrator must  be sentenced to  death  in accordance with the act of taking the life of a child. The research method used in this study is normative juridical so that it only examines the contents of Law Number 35 of 2014 concerning  Amendments to  Law Number 23 of 2002 concerning  Child Protection  which is descriptive  and  sources  are  primary,  secondary  and  tertiary  data  sources.  In  this  study,  using  a  statutory  approach  and  data collection techniques, namely document  studies and data  analysis, namely qualitative analysis. The results of this study explain that  the  regulation  of  criminal  sanctions  in  Law  Number  35  of  2014  against  child  crimes  has  been  regulated  in  Article  80 paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 concerning  Amendments to  Law Number 23 of 2002 concerning  Protection Children and in the future the criminal sanctions of Law Number 35 of 2014 against child crimes are that the death penalty must be applied to perpetrators of crimes who have eliminated/died the child as a victim.

## Keywords: Sanctions, Criminal, Acts, Criminal, Children

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  hasil  keturunan  dari  orang  tua  dan  juga  sebagai  generasi  bangsa  sebagai  akibatnya  anak tersebut  wajib    dilindungi  dari  berbagai  ancaman  oleh  hukum.  Untuk  itu,  anak  harus  mendapatkan  perlindungan hukum  karena  anak  merupakan  faktor  pendukung  dalam  hal  pembangunan  di  suatu  negara  dan  bangsa  untuk kedepannya.  Abu  Huraerah  menyatakan  anak  merupakan  pewaris  dan  penerus  masa  depan  bangsa. 3 Tidak  hanya  itu saja, perlindungan  hukum juga diberikan dalam hal  menjaga  hak anak  agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungannya sehingga anak mendapatkan kebebasan dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya.
Anak adalah amanat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua dan negara sehingga sudah seharusnya orang tua dan  negara melindungi anak tersebut dari berbagai macam kejahatan. Hal yang demikian sesuai dengan isi Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 apabila dilihat dari isi Pasal 28B Ayat (2) diartikan bahwa anak merupakan subjek hukum sehingga setiap subjek hukum termasuk anak harus mendapat perlindungan dari negara terkait dengan kekerasan dan diskriminasi dari orang lain.
Walaupun  berada  dasar  hukum  untuk  melindungi  anak  dari  berbagai  macam  kejahatan  akan  tetapi  jika  dilihat secara  umum  masih  banyak  juga  anak  yang  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  seperti  masih  ada  perdagangan anak  yang  memperjualbelikan  anak  sehingga  anak  menjadi  objek  dalam  jual  beli  untuk  mendapatkan  keuntungan. Tidak  hanya  itu  saja  bahkan  masih  ada  juga  penganiayaan  terhadap  anak  dan  lebih  parahnya  lagi  orang  tua mempekerjakan  anak  dibawah  umur  untuk  mencukupi  kebutuhan  ekonomi  keluarga.  Seharusnya  anak  mendapatkan perhatian  oleh  orang  tuanya,  bukan  malah  menjerumuskan  anak  kepada  perbuatan  yang  bukan  merupakan  kapasitas kemampuan anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak melupakan suatu usaha atau upaya untuk melindungi
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
3 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak , (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012), halaman 21.
Reza Iswanto dan Mhd. Badri, Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak
hak-hak  anak  dari  berbagai  ancaman  termasuk  juga  memperjualbelikan  anak,  penganiayaan  terhadap  anak  dan sebagainya yang dapat merugikan dan melanggar hak-hak anak.
Ancaman  kejahatan  terhadap  anak  Memang  sekarang  ini  masih  selalu  terjadi  sehingga  hal  yang  demikian menjadi  perhatian  baik  pemerintah  maupun  orang  tua  untuk  melindungi  anaknya.  Dengan  adanya  kejahatan  yang mengancam  hak-hak  anak  maka  dikhawatirkan  anak  akan  menjadi  trauma  yang  berkepanjangan.  Rumah  yang demikian  ini  tentunya  akan  membahayakan  perkembangan  pola  pikir  anak  maupun  jiwanya  sehingga  anak  dalam pertumbuhan  dan  perkembangannya  tidak  seperti  anak-anak  normal.  Hal  ini  juga  sependapat  dengan  pendapat  Abu Huraerah bahwa anak bukan sebagai tujuan buat dilakukannya perbuatan Penindasan yang tidak bersifat kemanusiaan oleh semua kelompok. 4
Untuk melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang maupun berbagai ancaman kejahatan maka diperlukan perlindungan  hukum  terhadap  anak  secara  tegas  oleh  negara  sehingga  bagi  siapa  saja  yang  melakukan  kejahatan maupun  perbuatan  sewenang-wenang  terhadap  anak  bisa  dikenakan  hukuman  pidana  yang  telah  diatur  dalam  aturan hukum yang berlaku karena fungsi undang-undang untuk melindungi warga negara termasuk juga anak dari berbagai macam  kejahatan  dan  pelakunya  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sehingga  membagikan  dampak  jera  sekaligus pelajaran terhadap pelaku untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut.
Pada  perihal  perlindungan  hukum  kepada  anak  maka  negara  sudah  menghasilkan  suatu  aturan  hukum  yaitu Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dikeluarkan bertujuan agar melindungi anak sebagaimana yang tercantum di dalam  Pasal  28B  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dikeluarkanya  aturan  hukum  ini  secara  spesifik  untuk melindungi seluruh anak Indonesia dari berbagai ancaman kejahatan sehingga anak-anak mendapatkan haknya sebagai anak  dan  warga  negara  Indonesia  dan  menjerat  pelaku  tindak  pidana  terhadap  anak  sehingga  memberikan  jaminan untuk anak dapat melakukan berbagai aktivitasnya sebagai anak di Indonesia.
Namun dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini ada penjatuhan hukuman yang tidak cocok atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana anak. Apabila dilihat dari pasal yang lain seperti Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  untuk  melibatkan  anak  dalam penyalahgunaan  dan  produksi  serta  distribusi  narkotika  dan  psikotropika  sehingga  apabila  perbuatan  ini  dilakukan maka  dikenakan  dengan  sanksi  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Jika  hal  ini  dikaitkan  dengan  perbuatan  pelaku  yang  mengakibatkan  korban  mati  maka  sudah  seharusnya dikenakan pidana mati bukan justru dikenakan sanksi pidana penjara lama 15 (lima belas) tahun atau sanksi denda Rp. 3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah).  Hal  ini  jika  dikaji  atas  perbuatan  yang  telah  diperbuat  pelaku  tindak  pidana bahwa tidak sesuai dengan kenyataan hukuman yang harus diterima oleh pelaku karena korban yang pelakunya anak mati akibat perbuatan pelaku tersebut. Seharusnya atas perbuatan yang sudah dilaksanakan pelaku maka pelaku tindak pidana anak tersebut yang mengakibatkan meninggal dunia harus dihukum pidana mati juga.
Kondisi yang demikian ini sesuai dengan teori absolut yang menyatakan bahwa Pemidanaan adalah pembalasan atas  perbuatan  yang  dilakukan  dan  terletak  pada  terjadinya  kejahatan  tersebut.  Jadi,  apabila  dikaitkan  di  dalam pengaturan  sanksi  pidana  pada  Pasal  80  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  maka  sudah  seharusnya  pelaku  tindak  pidana yang  melakukan  pembunuhan  terhadap  anak  harus  dilakukan  pidana  mati  karena  sesuai  dengan  perbuatannya  dan telah terjadi kejahatan yaitu sampai matinya anak sebagai korban.
Dengan demikian, dalam penelitian ini pokok permasalahan yang  akan dijelaskan oleh peneliti terkait tentang pengaturan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak dan kedepannya sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak.

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian tentang sanksi pidana undang-undang Nomor 35 tahun 2014 terhadap tindak pidana anak ini tentunya  menggunakan  satu  pendekatan  karena  dalam  setiap  penelitian  tentunya  menggunakan  suatu  pendekatan agar mempermudah di dalam melakukan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan di dalam kasus yang  sedang  diteliti  ini  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Pendekatan  perundang- undangan  merupakan  suatu  pendekatan  dalam  mengupas  terkait  dengan  isi  yang  terdapat  di  dalam  peraturan perundang-undangan. 5
4 Ibid , halaman 30.
5 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 87.
Reza Iswanto dan Mhd. Badri, Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak
Dalam  penelitian  normatif  ini  digunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dengan  cara melakukan kajian terhadap sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Oleh  karena  itu  dengan  pendekatan perundang-undangan  ini  mengupas  isi  yang  terdapat  dalam  undang-undang  ini  kemudian  dikaitkan  juga  dengan permasalahan yang sedang terjadi.
2. Rancangan Kegiatan
Setiap  melakukan  penelitian  tentunya  peneliti  melakukan  rancangan  kegiatan  guna  untuk  mencapai  hasil penelitian  yang  lebih  baik.  Adapun  rancangan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terkait  dengan  penelitian tentang  sanksi  pidana  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  terhadap  tindak  pidana  anak  ini  yaitu  Peneliti melakukan penelitian selama 2 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2022.
3. Ruang Lingkup Atau Objek
Di dalam setiap penelitian tentunya ada ruang lingkup sebagai pembatas terkait peristiwa hukum yang dikaji oleh  peneliti  pada  suatu  penelitian.  Adanya  ruang  lingkup  ini  memberikan  batasan  terkait  dengan  permasalahan yang sedang diteliti sehingga terfokus pada permasalahan terkait dengan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  terhadap  tindak  pidana  anak.  Ruang  lingkup  Dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  menganalisis  isi Undang-undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak terkait dengan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak.
Kemudian  objek  di  dalam  suatu  penelitian  tentunya  sangat  dibutuhkan  karena  objek  tersebut  merupakan suatu  sasaran  yang  yang  hendak  diteliti  oleh  peneliti  dengan  cara  ilmiah.  Dengan  demikian,  objek  di dalam  ilmu hukum  adalah  hukum  itu  sendiri. 6 Untuk  itu,  objek  di  dalam  penelitian  tentang  sanksi  pidana  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  terhadap  tindak  pidana  anak  yaitu  asas  hukum  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.
4. Bahan Dan Alat Utama
Pada  saat  meneliti  sudah  seharusnya  membutuhkan  bahan  untuk  mempermudah  peniti  dalam  mengkaji pokok  permasalahan  yang  sedang  ditelitinya.  Bahan  penelitian  ini  sesuai  dengan  tipe  penelitian  yang  dilakukan oleh  penulis  karena  setiap  tipe  penelitian  menggunakan  bahan  penelitian  yang  berbeda.  Dalam  meneliti  tentang sanksi  pidana  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  terhadap  tindak  pidana  anak  ini  yang  mana  penelitian  ini bersifat normatif maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. a. Bahan Hukum Primer.
Bahan hukum primer ini berupa aturan hukum tertulis  yang dikeluarkan oleh badan yang  berwenang.  Adapun aturan  hukum  tertulis  ini  seperti  undang-undang  yang  dikeluarkan  oleh  badan  legislatif,  aturan  hukum  terkait dengan peraturan badan eksekutif dan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim. 7 Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
b. Bahan Hukum sekunder.
Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang isinya terkait dengan ajaran atau doktrin para ahli, di mana  bahan  hukum  ini  dapat  dikeluarkan  melalui  buku,  artikel  baik  berupa  cetak  maupun  elektronik. 8 Dalam penelitian tentang sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak ini bahan hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah  buku-buku  hukum,  artikel-artikel  tentang  hukum  dan  koran  atau majalah yang berkaitan dengan permasalahan sanksi pidana dan tindak pidana anak.
c. Bahan Hukum Tersier.
Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  tambahan  dimana  pada  bagian  ini  menjelaskan  terkait  dengan  Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 9 Bahan hukum tersier merupakan bahan tambahan dimana pada bagian  ini  menjelaskan  terkait  dengan  Bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum tersier ini berupa situs-situs internet sebagai bahan pendukung untuk mencari bahan hukum yang tidak terdapat di dalam Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.Dalam penelitian sanksi pidana Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  terhadap  tindak  pidana  anak  ini  bahan  hukum  tersier  yang  dipakai  yaitu  situs  internet yang berhubungan dengan permasalahan sanksi pidana dan tindak pidana anak.
Alat utama yang digunakan dalam penelitian sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak  pidana  anak  ini  dimana  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  maka  alat  utamanya  yaitu dokumen yang terkait dengan permasalahan sanksi pidana dan tindak pidana anak.
6 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2017), halaman 71.
7 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit , halaman 16.
8 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum ,  (Jakarta,  Kencana, 2016), halaman 144.
9 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit , halaman 16.
Reza Iswanto dan Mhd. Badri, Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak
5. Tempat
Di dalam suatu penelitian untuk menentukan terjadinya suatu permasalahan tentu ada tempat. Tempat dalam penelitian  ini  adalah  negara  Indonesia  karena  mengaji  isi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diterbitkan oleh badan legislatif yang ada di Indonesia.
6. Teknik  Pengumpulan  Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  tentang  sanksi  pidana  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 terhadap tindak pidana anak yaitu studi dokumen. Studi dokumen menjadikan kajian yang mempelajari mengenai berbagai  dokumen-dokumen,  baik  yang  berhubungan  dengan  kaidah  perundang-undangan  maupun  dokumen- dokumen  yang  sudah  ada. 10 Jadi,  di  bagian  dalam  analisis  hukum  normatif  ini  peneliti  mengerjakan  kajian dokumennya  berupa  menelaah  muatan  Pasal  80  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, nanti mengaitkannya dengan buku-pustaka  dan  website  internet  yang  terdapat  hubungannya  dengan  hukuman  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana anak.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  merupakan  suatu  penjelasan  terkait  dengan  istilah  yang  terdapat dalam  judul  penelitian  sehingga  dengan  adanya  definisi  operasional  variabel  penelitian  ini  penulis  harus memberikan  penjelasan  terkait  dengan  istilah-istilah  yang  ada  dalam  judul  penelitian.  Untuk  itu,  definisi operasional  variabel  penelitian  pada  penelitian  tentang  sanksi  pidana  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 terhadap tindak pidana anak sebagai berikut :
a. Sanksi Pidana
Sanksi  diartikan  seperti  tanggungan,  tindakan,  hukuman  untuk  menuntut  anak  menunaikan  kesepakatan  atau mematuhi  asas  undang-undang. 11 Untuk  itu,  Sanksi  pidana  merupakan  pemidanaan  yang  seragam  bagi  pelaku yang telah melakukan kesalahan yang melanggar aturan hukum pidana, sehingga dengan adanya sanksi pidana tersebut dapat memberikan pelajaran bagi pelaku untuk tidak melakukan kejahatan. 12
Dengan  demikian,  sanksi  pidana  adalah  hukuman  berupa  rasa  sakit  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak pidana agar pelaku tindak pidana tersebut tidak mengulangi tindak pidananya terhadap anak.
b. Tindak Pidana
Vos  berpendapat  singkatnya,  tindak  pidana  adalah  perbuatan  manusia  yang  dihukum  dengan  undang-undang pidana. 13 Oleh karena itu, pengertian tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau  beberapa  orang  yang  dilarang  oleh  undang-undang  dan  memberikan  sanksi  pidana  kepada  orang  yang melakukan perbuatan tersebut.
c. Anak
Anak merupakan suatu keturunan yang  dihasilkan dari kedua orang tuanya dan hasil keturunan ini merupakan generasi  penerus  bangsa  sehingga  harus  dilindungi  oleh  hukum  dari  berbagai  macam  tindak  pidana  yang mengancam  dirinya.  Oleh  karena  itu,  untuk  melindungi  anak  tersebut  terbitlah  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 8. Teknik Analisis
Mengingat di dalam penelitian ini merupakan penelitian  normatif maka analisis data dalam penelitian Pasal 80  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  ini dilakukan secara kualitatif.  Secara kualitatif, yaitu menggambarkan kualitas dan  data  secara  memadai  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  logis,  tidak  tumpang  tindih  dan  efisien  untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. 14
Dengan  demikian,  dalam  penelitian  normatif  ini  memberikan  penjelasan  terkait  dengan  hal  yang  diteliti sesuai  data  yang  ada  dimana  data  tersebut  memiliki  mutu  yang  berkualitas  dan  hasil  penelitian  ini  dibuat  dalam bentuk  kalimat-kalimat  yang  teratur  dan  sistematik,  dimana  kalimat-kalimat  tersebut  akan  dituangkan  di  dalam pembahasan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak
Dalam ilmu hukum terkait dengan pengaturan menjelaskan bahwa dasar untuk tindak pidana dikatakan sebagai perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Untuk  itu,  tidak  bisa  dianggap  sebagai  kejahatan  jika  tidak  ada  dasar
10 Ibid , halaman 19.
11 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2015), halaman 202.
12 Ibid , halaman 194.
13 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi , (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), halaman 97.
14 Ishaq ,Op.Cit , halaman 73.
Reza Iswanto dan Mhd. Badri, Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak
hukum  yang  mengatur  perbuatan  itu.  Dengan  adanya  pengaturan  terkait  dengan  tindak  pidana  tersebut  maka  aparat penegak  hukum  dapat  melakukan  penegakan  terkait  dengan  pengaturan  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  atau badan  legislatif.  Selain  itu  juga,  ada  pengaturan  dapat  membedakan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku termasuk  dalam  kategori  hukum  pidana  atau  hukum  perdata  maupun  hukum  tata  negara  sehingga  dengan  melihat kategori tersebut aparat penegak hukum dapat menjerat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan kategori pengaturan dalam undang-undang tersebut.
Tidak  hanya  itu  saja,  dengan  adanya  pengaturan  terkait  dengan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana termasuk  juga  dalam  hal  ini  pelaku  tindak  pidana  terhadap  anak  maka  pelaku  tersebut  bisa  hukuman  pidana  dapat dikenakan sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan di dalam aturan tersebut. Adanya sanksi pidana juga dapat mempermudah  aparat penegak hukum  khususnya Hakim dalam memutuskan suatu perkara termasuk juga dalam hal ini perkara tindak pidana anak karena adanya sanksi pidana tersebut menjadi pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku.  Dikatakan demikian karena untuk setiap perbuatan  yang dilakukan  oleh pelaku (termasuk pelaku tindak pidana anak), ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap anak tersebut.
Pengaturan dalam ilmu hukum biasanya berupa peraturan perundang-undangan mulai dari dasar aturan hukum tertinggi  sampai  dengan  dasar  aturan  hukum  terendah,  sesuai  dengan  hierarki  perundang-undangan.  Hal  ini  sesuai dengan pendapat Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa hierarki perundang-undangan yaitu susunan lapisan peraturan perundang-undangan dimana aturan yang lebih tinggi harus bersumber dan berdasarkan pada aturan yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya dan berhenti pada aturan hukum tertinggi yang menjadi dasar. 15
Dalam merumuskan peraturan, undang-undang tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tingkat atas. Adapun susunan hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah kabupaten/Kota.
Apabila  peraturan  perundang-undangan  di  atasdikaitkan  dengan  pengaturan  tentang  tindak  pidana  anak  maka tindak pidana tersebut  telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  ini  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  yaitu  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat sampai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan  telah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini maka setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap anak  akan  ditindak  sesuai  dengan  perilakunya.  Namun,  jika  dilihat  pada  setiap  pasal  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak ini ada satu pasal yang mana sanksinya tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Salah satu pasal itu adalah Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Dalam  Pasal  80  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  ini  menjelaskan  bahwa   pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana terhadap anak sampai mati anak tersebut dijatuhkan dengan sanksi pidana penjara lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Apabila dilihat dari isi pasal ini maka tidak sebanding dengan ukuran pelakunya, tindakan kriminal yang mengarah pada anak-anak yang merupakan korban kematian. Para pelaku  melakukan  kejahatan  terhadap  anak-anak  untuk  memprovokasi  anak  sampai  mati,  ia  harus  dijatuhkan  oleh hukuman pidana mati karena dia sesuai dengan tindakannya.
Kedepannya Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak Ketika  mengunjungi  teori  absolut,  hukuman  hukum  pidana  telah  runtuh  oleh  orang  yang  telah  membuat konsekuensi absolut untuk bertahan hidup sebagai balas dendam bagi para pelanggar  dan dirancang untuk memenuhi persyaratan  keadilan. 16 Oleh  karena  itu,  sanksi  pidana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  80  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
15 Aziz Syamsuddin, Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang , (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), halaman 14-15.
16 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), halaman 11.
Reza Iswanto dan Mhd. Badri, Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak
tidak  sesuai  dengan  teori  absolut  di  atas  karena  dalam  Pasal  80  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  ini  pelaku  tindak pidananya hanya dikenakan sanksi pidana penjara dan denda saja tidak dikenakan sanksi pidana mati. Apabila dilihat dari  teori  absolut  tersebut  maka  seharusnya  sanksi  pidana  yang  harus  diderita  oleh  pelaku  tindak  pidana  anak  yang mengakibatkan anak tersebut mati, harus dijatuhkan sanksi pidana mati.
Sanksi  pidana  penjara  diterapkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  anak  yang  mengakibatkan  anak  mati merupakan  sanksi  pidana  yang  tidak  sewajarnya  karena  mengingat  perasaan  sedih  dan  kecewa  atas  kehilangan anaknya yang diderita oleh orang tuanya dan sudah jelas anak yang sudah mati tersebut tidak akan bisa hidup kembali. Oleh  karena  itu,  sudah  sepantasnya  pelaku  tindak  pidana  anak  tersebut  dikenakan  sanksi  pidana  mati  mengingat banyak akibat yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana tersebut.
Apabila pidana mati ini diterapkan kepada pelaku tindak pidana yang telah mengakibatkan anak sebagai korban mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pernyataan demikian tidak seimbang dengan perbuatan dan hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana karena sebelumnya pelaku sendiri yang telah melanggar hak asasi anak untuk hidup sehingga anak tersebut mati dan seharusnya atas perbuatan pelaku tindak pidana anak tersebut maka pelaku itu harus dikenakan pidana mati.
Jika  sanksi  pidana  mati  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia,  sedangkan  pada  Pasal  10  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi pidana mati. Adapun isi dari Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut sebagai berikut:
1. Pidana Pokok yaitu :
a. Pidana mati.
b. Pidana penjara.
c. Pidana kurungan.
d. Pidana denda.
e. Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan yaitu:
a. Pencabutan hak-hak tertentu.
b. Perampasan barang-barang tertentu.
c. Pengumuman putusan hakim.
Jika  telah  ada  pengaturan  sanksi  pidana  mati  terutama  diatur  dalam  Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  maka  sudah  seharusnya  sanksi  pidana  mati  diterapkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  yang menghilangkan  nyawa  orang  lain,  termasuk  juga  pelaku  tindak  pidana  anak  yang  mengakibatkan  hilangnya nyawa/mati  anak  tersebut  karena  sanksi  pidana  merupakan  suatu  nestapa  atau  penderitaan  yang  ditimpakan  kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. 17 Dengan  demikian, atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana anak yaitu mengakibatkan anak tersebut mati maka nestapa yang harus diderita  oleh  pelaku  tersebut  adalah  sanksi  pidana  mati.  Oleh  karena  itu,  pengaturan  terkait  dengan  sanksi  pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  anak  yang  menghilangkan  nyawa  anak  kedepannya  harus  dikenakan  dengan  sanksi pidana mati.

## SIMPULAN
1. Pengaturan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak adalah telah diatur di  dalam  Pasal  80  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Kedepannya  sanksi  pidana  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  terhadap  tindak  pidana  anak  adalah  Harus diterapkan  pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  telah  menghilangkan/mati  anak  sebagai  korban tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak , Nuansa Cendekia, Bandung Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi , Rineka Cipta, Jakarta Aziz Syamsuddin, 2011, Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang , Sinar Grafika, Jakarta Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, metodologi penelitian , PT. Bumi Aksara, Jakarta H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
17 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), halaman 194.
Reza Iswanto dan Mhd. Badri, Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak
I  Made  Pasek  Diantha,  2016, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum ,  Kencana, Jakarta Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Bandung Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta M. Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal , Sinar Grafika, Jakarta Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana ,Sinar Grafika Offset, Jakarta Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I , Sinar Grafika, Jakarta, 2007

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak