## STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMERINTAHAN
1

## COLLABORATIVE GOVERNANCE STRATEGY IN GOVERNMENT SECTOR
Aziza Bila, Boni Saputra 2 Email: azizanensia@gmail.com, bonisaputra23@gmail.com

## ABSTRAK
Pemerintah pada saat ini harus berperan aktif dalam menjalankan tugas yang diemban, baik di  internal  dan  eksternal.  Untuk  menyeimbangkan  tersebut,  maka  pemerintah  tidak  bisa bekerja  sendiri,  dan  harus  melibatkan  stakeholders. Collaborative  Governance hadir  sebagai konsep  baru  agar  adanya  kesinambungan  antara  lembaga  publik  (pemerintah  dengan stakeholder  yang  terkait.  Hal  ini  jelas  untuk  membantu  pemerintah  dalam  menjalankan tugasnya.  Namun  pada  saat  ini,  seringkali  tata  kelola  kerjasama  tersebut  kurang  tepat, sehingga  adanya  kolaborasi  tidak  mampu  mencapai  tujuan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menemukan  strategi  yang  tepat  untuk  melakukan  tata  kelola  kolaboratif  dalam pemerintahan. Adanya strategi yang tepat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam persoalan tata kelola kolaboratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi library  research .  Dalam  penelitian  ini  dijelaskan  bahwa  ada  berbagai  macam  proses dalam collaborative  governance yang  dapat  digunakan  dalam  menyelesaikan  permasalahan yang ada. Melalui Collaborateive governance, diharapkan adanya persepsi yang sama oleh pihak  lembaga  publik  dan  stakeholder  dalam  melihat  suatu  permasalahan  sehingga  bisa dipecahkan  secara  bersama.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  adanya  strategi kolaborasi  dalam  pemerintahan  tidak  dilihat  dari  hasil,  namun  adanya  model  yang  tidak hanya bertumpu pada proses saja atau hasil saja. Model yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan  dapat  menjadi  solusi  tepat  dalam  mencari  solusi  tata  kelola  kolaboratif  suatu pemerintahan.
Kata Kunci: Collaborative Governance , Pemerintah, Stakeholders

## ABSTRACT
At this time, the government must have an active role in carrying out tasks, both duties within the institution and duties to serve public. To balance this task, the government must involve stakeholders. Collaborative Governance exists as a new concept so that there is continuity between public institutions (government and related stakeholders). This to assist the government in carrying out its duties. But now, often the governance of cooperation is not right, so that collaboration is not able to achieve goals. The purpose of this study is to find the right strategy for collaborative governance. The right strategy is expected to help the government to overcome problems in collaborative governance. This research uses a qualitative approach with library research strategy. This research explains that there are various kinds of  processes  in  collaborative  governance  that  can  be  used  in  solving  existing  problems.  Through collaborative governance, it is expected that there will be a common perception by public institutions and stakeholders in identifying a problem so that it can be solved together. The results of this study found that the existence of a collaborative strategy in government is not seen from the results, but the existence of a model that is not only based on the process alone or the results. The model that was found in this research is expected to be the right solution in finding a collaborative governance solution for a government .
1 Diterima 01 Oktober 2019, direvisi 31 Oktober 2019
2 Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, Jln. Prof. Hamka, Air Tawar Barat, Kota Padang
Keywords : Collaborative Governance , Government, Stakeholders

## A. PENDAHULUAN
ollaborative  governance berfokus pada  kebijakan  dan  masalah publik.  Hal  yang  menjadi pembeda  dengan  konsep  governance lainnya  adalah  fokusnya  pada  isu-isu dan  permasalahan  yang  berkaitan dengan  publik  dengan  pemecahan masalah. Adanya keterkaitan stakeholder  biasanya  akan  menjadi masalah,  namun  konsep collaborative governance hadir  untuk  menjadikan  hal tersebut  sebagai  sebuah  kerjasama antara  stakeholder  dengan  lembaga publik (pemerintah).
Kolaborasi  yang  dimaksud dalam  konsep  ini  dimaknai  sebagai bentuk  kerjasama  dalam  bentuk interaksi dan kompromi dari pemerintah terhadap beberapa
stakeholder  dan  elemen  terkait    yang secara  langsung  dan  tidak  langsung merasakan akibat dan
manfaatnya(Haryono,
2012). Pada beberapa negara, collaborative governance mampu  mengatasi  masalah-masalah yang  berkaitan  dengan  lingkungan, keamanan,  pengelolaan  air,  yang melibatkan banyak stakeholder. Termasuk  indonesia  yang  dapat menggunakan collaborative  governance dalam  pemecahan  masalah  yang  ada terkait  dengan  pariwisata  (Sufianti, 2014).
Di  era  globalisasi,  pemerintah dituntut  berperan  lebih  aktif  dalam mewadahi  kepentingan  yang  terkait dengan kerangka demokrasi. Pemerintah  yang  aktif  tidak  hanya sekedar melaksanakan tugas yang telah di emban, namun bagaimana melaksanakan  tugas  tersebut  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  dan negara  saat  ini.  Pemerintah  dituntut
harus  mampu  berkesesuaian  dengan lingkungan,  baik  internal  pemerintah maupun eksternalnya. Agar terwujudnya pemerintah yang memiliki kesesuaian  dengan  lingkungan,  maka pemerintah  harus  menjalin  kerja  sama dengan  para  pemangku  kepentingan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. Selain  untuk  kepentingan  dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memperlihatkan  usaha  dan  respon pemerintah dalam menangani permasalahan publik.
Berdasarkan  siaran  pers  yang dilakukan  Oleh  Komisi  Nasional Perempuan  pada  bulan  maret  2019 menyatakan  bahwa  pada  tahun  2018, kasus  kekerasan  terhadap  perempuan naik sebesar 18%. Selain itu, masih ada tiga  daerah  yang sampai saat  ini  data untuk  kekerasan  terhadap  perempuan belum  jelad,  seperti  Maluku  Utara, Papua  dan  Papua  Barat.  Adapu  kasus yang  ditemukan  tahun  2018  adalah kekerasan  di  ranah  privat,  maksudnya kekerasan yang terjadi dalam hubungan kekerabatan,  salah  satunya  keluarga. kasus  selanjutnya  adalah  Marital  Rape yang  pada  tahun  2018  meningkat menjadi  195  kasus  dan  umumnya adalah kasus pemerkosaan. Selanjutnya kasus  incest  atau  perkosaan  yang dilakukan  karena  memiliki  hubungan darah  mencapai  1.071  kaus,  dan  untuk kasus Marita Rate dan Incest tahun 2018 naik dari tahun sebelumnya, yaitu dari 1.750  kasus  menjadi  2.073  kasus,  dan msih  banyak  kasus  kekerasan  dan pelecehan yang terjadi pada perempuan,  seperti  pelecehan  seksual dikantor,  kekerasan  di  ranah  publik, seperti  di  institusi  pendidikan  dan

## C
transportasi,  serta  penyebaran  konten yang  merusak  reputasi  perempuan dengan
menggunakan teknologi (Komnas Peempuan, 2019).
Permasalaan
yang telah diuraikan diatas, menjadi perhatian bagi kita bersama. Adanya peingkatan kasus kekerasan pada perempuan pada tahun 2018  menjadi  catatan  bersama,  baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.  karena  kekerasan  terjadi tidak  didalam  pemerintahan  saja, namun  juga  pada  pekerjaan  di  sektor swasta,  bahkan  didalam  lingkungan masyarakat.  Peningkatan  kasus  yang terjadi  tidak  menjadi  suatu  apresiasi bagi negara, namun hal ini memperlihatkan,  kurangnya  tatakelola kolaborasi
pemerintah dalam penangganan  kasus  kekerasan  pada perempuan.  Jika  kita  tinjau  kembali, semua  aspek  dari  pemerintah,  unsur masyarakat  dan  pihak  swasta  sudah memiliki  aturan,  bahkan  lembaga khusus  untuk  melindungi  perempuan. Namun, meningkatnya kasus kekerasan pada  perempuan  pada  tahun  2018 menjadi  bukti  bahwa  kolaborati pemerintahan belum terjalankan dengan  baik.  Berdasarkan  kasus tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk  merangkai  konsep  collaborative governance  yang  kompleks,  sehingga dengan  konsep  tersebut,  permasalahan tatakelola  pemerintahan  kolaboratif dapat menjadi efektif dalam penyelesaian permasalahan publik.

## B. LANDASAN TEORI
Collaborative  governance itu  adalah aturan yang digunakan untuk mengatur satu  atau  lebih  badan  publik  secara langsung dengan melibatkan stakeholder non pejabat dalam mengambil  keputusan  kolektif  yang bersifat formal, berorientasi konsensus,
dan  deliberatif,  serta  memiliki  tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau  memanajemen program atau aset publik (Chris Ansell & Gash, 2008).
Collaborative governance juga dimaknai  sebagai  proses  kolektif  dan egalitarian  yang  setiap  partisipan didalamnya memiliki otoritas substansi dalam mengambil keputusan dan setiap stakeholder  juga  memiliki  kesempatan yang  sama  untuk  merefleksikan aspirasinya  dalm  proses  tersebut (Kumorotomo, 2013). Dalam tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, kerjasama  kolaborasi  akan  terjadi penyampaian  visi,  tujuan,  strategi  dan aktivitas  antar  pihak.  Namun  masing- masing  pihak  memiliki  otoritas  untuk mengambil keputusan
secara independen  dan  memiliki  otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun  mereka  harus  tunduk  atas kesepakatan bersama (Dwiyanto, 2011).
Secara  khusus,  collaborative gvernance  telah  menempatkan  banyak penekanan  pada  kolaborasi  horisontal sukarela  dan  hubungan  horizontal anatara  partisipan  multi  sektoral, karena  tuntutan  dari  klien  sering melampaui  kapasitas  dan  peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan  interaksi  di  antara berbagai  organisasi  yang  terkait  dan terlibat dalam kegiatan publik. kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan governancemenjadi
terstruktur  sehingga  efektif  memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari  pengelolaan  lintas  pemerintah, organisasi,  dan  batas  sektoral  (Chang, 2009).
Dalam
tata kelola pemerintahan,  ada  tiga  aktor  yang memiliki  pengaruh,  yaitu  pemerintah swasta dan masyarakat. Dalam
collaborative  governance ,  pemerintah tidak  menjadi  aktor  tunggal  yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah, dan memerlukan aktor lain untuk menutupi
keterbatasan kemampuan yang dimiliki pemerintah.
Hubungan  antar  aktor  tidak  satu  arah saja, namun juga timbal balik. Adapun model  komunikasi  dan  kerjasama  para aktor  dalam collaborative  governance dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 1. Aktor Collaborative Governance

## Sumber: Abidin, 2013
Ada tiga dimensi yang terdapat dalam collaborative  governance .  Dimensi pertama  adalah  pencapaian  sasaran klien  ditujukan  untuk  meningkatkan kolaborasi dalam rangka meningkatkan sumber daya yang dapat meningkatkan pelayanan.    Dimensi  kedua,  hubungan antar  organisasi  ditingkatkan  dengan tujuan  untuk  mendapatkan  manfaat kolektif dan potensi kolaborasi organisasi.  Jika  kolaborasi  dilakukan dengan  baik,  maka  akan  memberikan manfaat  berupa  peningkatan  modal sosial  masyarakat  yang  dilayani. Hubungan  antar  organisasi  yang  baik akan  memberikan  kesempatan  untuk memecahkan  masalah  dan  akan memberikan jalan bagi hubungan masa depan yang lebih baik. Dimensi ketiga, pengembangan  organisasi  memberikan keuntungan besar secara langsung. Jika dengan kolaborasi meningkatkan pengembangan  organisasi,  maka  akan
membantu untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kapastitas untuk bersaing (Junadi, 2015).
Ada enam kriteria dari collaborative  governance.  Pertama, collaborative  governance  diprakarsai oleh lembaga publik. Kedua, aktor non lembaga  termasuk  sebagai  anggota forum. Ketiga, peserta ikut serta dalam pengambilan  keputusan  dan  tidak bergantung  pada  lembaga  publik  saja. Keempat, forum diselenggarakan secara resmi  dan  kolektif.  Kelima,  tujuan forum adalah untuk memuat keputusan dengan  konsensus.  Dan  yang  terakhir, fokus  kegiatan  kolaborasi  adalah  pada kebijakan  publik  atau  manajemen publik (Chris Ansell & Gash, 2008).
Stakeholder yang  dimaksud dalam collaborative  governance mengacu pada  partisipasi  individu  masyarakat sebagai  warga  negara  dan  partisipasi kelompok yang terorganisir.
Stakeholder  yang  dimaksud  dalam konsep  ini  adalah  lembaga  publik  dan juga lembaga swasta. Konsep collaborative  governance  meyakini bahwa lembaga publik atau pemerintah memiiki  kekhasan  dalam  memimpin. Kerjasama  antara  pemerintah  dan stakeholder  tidak  hanya  semata  untuk konsultasi,  namun  stakeholder  juga harus terlibat langsung dalam pengambilan  keputusan  dan  memiliki tanggung jawab atas  hasil kesepakatan yang ada. Stakeholder harus berpartisipasi  dalam  setiap  tahapan dalam pengambilan keputusan. Hal ini mempertegas  bahwa  kerja  sama  yang dilakukan oleh pemerintah dengan para stakeholdernya akan menerima dampak baik  secara  langsung  dan  tidak langsung  atas  resolusi  masalah  yang dipecahkan(Freeman, 1997).
Ada  delapan  prinsip  utama dalam penerapan collaborative governance.  Pertama,  dalam  produksi barang  publik,  masyarakat  harus dilibatkan.  Kedua,  untuk  memecahkan masalah  publik  masyarakat  harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset.  Ketiga,  untuk  memberdayakan masyarakat  tenaga  profesional  harus berbagi  keahlian  mereka.  Keempat, dalam kebijakan harus ada musyawarah publik.  Kelima,  dalam  kebijakan  harus ada  kolaboratif  dalam  kemitraan  yang bersifat kontinuitas. Keenam, kebijakan harus  strategis.  Ketujuh,  kebijakan harus mengubah kegunaan kelembagaan  untuk  memberdayakan dan memecahkan permasalahan publik. Kedelapan,  dalam  kebijakan  harus  ada akuntabilitas (Seigler, 2011).
Dalam collaborative  governance , ada  3  hal  yang  dilakukan.  Pertama, kolaborasi  dalam  mengatasi  masalah tertentu.  Kedua,  kolaborasi  organisasi organisasi dalam mempengaruhi
penentuan prioritas dalam
perencanaan. Ketiga, kolaborasi kebijakan  untuk  mencapai  solusi kebijakan pemerintah yang  terintegrasi (Arimami, 2017).
Sedangkan  menurut  Emerson, Nabatchi,  &  Balogh  (2011),  proses collaborative  governance  ada  tiga didalamnya. Pertama, dinamika kolaborasi.  Ada  yang  beranggapan bahwa  proses  kolaborasi  merupakan tahapan  linear  yang  dimulai  dari pedefenisian  menuju  agenda  setting hingga implementasi.
Ada  tiga  komponen  dalam interaksi kolaborasi, yaitu penggerakkan  prinsip,  motivasi  dan kapasitas  untuk  melakukan  tindakan bersama. Baik atau buruknya dinamika, ditentukan oleh tiga komponen tersebut.  Dinamika  yang  ada  tersebut berbentuk siklus dan saling mempengaruhi  antara  yang  satu dengan yang lain (Emerson et al., 2011).
Dalam kolaborasi, penggerakkan  prinsip  secara  bersama selalu  terjadi.  Pembentukan  dan pengembangan  prinsip  bersama-sama yang  sering  diungkap  adalah  adanya penegasan  kembali  tujuan  bersama. Penyatuan prinsip merupakan inti dari hal  ini.  Penggerakkan  prinsip  bersama dapat dijelaskan dalam tiga elemen. (a)
Pengungkapan
(discovery), menekankan pada pengungkapan individu  dan  aktor,  gunanya  untuk membangun  kesepahaman  bersama secara  terus  menerus.  (b)  Deliberasi (deliberation), yang menekankan kepada kualitas deliberasi yang dibentuk daripada terbentuknya deliberasi.  Karena  sering  terjadinya perbedaan  dalam  kolaborasi.  Untuk membangun  deliberasi,  memerlukan keahlian  advokasi.  (c)  Determinasi (determination) yaitu penetapan
maksud  dan  tujuan  yang  diinginkan dan dibedakan menjadi primer (keputusan prosedural) serta substantif (hasil  produk  kolaborasi).  Motivasi bersama  (shaed  motivation)  diartikan sebagai  siklus  penguatan  diri,  yang terdiri dari 4 elemen, yaitu (a)Kepercayaan  bersama.  Rasa  saling mengerti  merupakan antar  stakeholder merupakan  hasil  dari  konsep  ini.(b) Pemahaman  bersama.  Elemen  ini menciptakan
pemahaman
pada stakeholder agar
saling paham,
menghargai  posisi  dan  kepentingan stakeholder  lain  meskipun  tidak  saling sependapat.(c)  Legitimasi  internal, merupakan  pengakuan  dari  internal kolaborasi. Tiga elemen ini merupakan elemen kunci yang akan mempengaruhi elemen  selanjutnya.  (d)  Komitmen adalah  salah  satu  cara  agar  perbedaan karakter  dan  kepentingan  antar  aktor yang  sering  muncul  sebagai  faktor penghambat bisa dihilangkan (Emerson et al., 2011)
Gambar 1. Proses Collaborative Governance
Sumber : Emerson, Nabatchi dan Baligh (2011)
. Tindakan  bersama  dilakukan
dengan menggunakan konsep kombinasi empat  elemen,  yaitu  (a)  Prosedur  dan kesepakatan institusi, dibutuhkan dalam manajemen antar aktor. Struktur kolaborasi yang baik harus fleksibel dan non-hirarki.  (b)  Kepemimpinan,  dalam
kolaborasi  memiliki  peranan  penting yang  mutlak.  Mengatur  tindakan  saat mendorong  deliberasi  atau  mengatasi konflik  menjadi  peranan  utama  seorang pemimpin.  (c)  Pengetahuan,  adalah menambah  kapabilitas  terkait  informasi dengan  mengkombinasikan  informasi
dengan memahami informasi itu sendiri.
(d)Sumber daya terkait dengan pendanaan  secara  finansial,  pembagian waktu  dan  peran,  dukungan  teknis  dan administratif pelaksanaan kegiatan,
melakukan  pendampingan,  keahlian analisis,implementor dan kebutuhan ahli kolaborasi  di  lapangan  (Emerson  et  al., 2011)
Gambar 2. pendekatan model logic untuk collaborative governance Emerson
Sumber: Emerson (2011)
Kedua,  tindakan-tindakan  kolaborasi. Tindakan  ini  merupakan  inti  dari collaborative  governance,  karena  ada anggapan  bahwa  jika  tujuan  hanya dilakukan oleh kelompok atau organisasi  maka  akan  sulit  tercapai (Agranoff dan Mc Guire, 2003). Menurut Huxam  dalam  Emerson  et  al.  (2011) menyatakan  bahwa  tindakan-tindakan
kolaborasi bertujuan untuk menentukan langkah  strategis  dalam  bidang  isu/ kebijakan  yang  terkait.  Tindakan  yang efektif harus dituliskan dalam perumusan tujuan yang jelas (Donahue, 2004).  Ketiga,  dampak  dan  adaptasi hasil tindakan dalam dinamika kolaborasi.  Dampak  yang  dimaksud adalah  dampak  yag  dimungkinkan
akan  timbul  selama  dilakukan  proses kolaborasi.  Berbagai  dampak  yang  ada akan  menjadi  feedback  dan  kemudian akan diataptasi oleh kolaborasi. Adaptasi harus berdasarkan kebutuhan utama  dalam  kolaborasi,  agar  dapat menjaga  kemajuan  kolaborasi  itu sendiri.
Dalam melakukan sebuah tindakan,  tentu  ada  yang  menjadi kriteria  keberhasilan.  Adapun  yang menjadi kriteria keberhasilan collaborative governance adalah sebagai berikut  (Goldsmith  &  Donald,  2009); Pertama, networked Structure menjelaskan  keterkaitan  antar  elemen dan  memberikan  cerminan  atas  unsur- unsur  fisik  dari  jaringan  yang  telah dibentuk  secara  bersama-sama.  Dalam pemerintahan  kolaboratif,    struktur jaringan  yang  terbentuk  tidak  boleh memiliki  hierarki  dengan  kata  lain memiliki  kekuasaan  dari  salah  satu pihak.  Oleh  karena  itu,  jaringan  dalam pemerintahan  kolaboratif  tidak  ada hirarki  kekuasaan,  dominasi,  dan monopoli, dan ini  disebut dengan sifat organis.
Dalam pemerintahan kolaboratif  semua  pihak  memiliki kesetaraan hak dan kewajiban, tanggung  jawab  dan  otoritas,  serta kesempatan  terlibat  dalam  mencapai tujuan bersama. Kedua, c ommitment to a Common Purpose. Alasan jaringan harus ada  dalam  pemerintahan  kolaboratif adalah  karena  untuk  mencapai  tujuan positif  yang  akan  dilaksanakan  secara bersama  harus  ada  perhatian  dan komitmen.  Tujuan  tersebut  biasanya terdapat pada misi organisasi. komitmen dalam mencapai tujuan tidak harus boleh memihak pada satu pihak, karena  ini  mengakibatkan  kolaborasi yang dilakukan hanya menguntungkan satu  belah  pihak  saja.  Oleh  karena  itu,
dalam  pemerintahan  kolaboratif  harus ada  komitmen  yang  terjalin  untuk melaksanakan kepentingan bersama.
Ketiga, trust Among The Participants .  kriteria  ini  bermaksud untuk  membangun  keyakinan  bahwa partisipasi pemerintahan mempercayakan  informasi  dan  usaha yang  telah  dilakukan  oleh  stakeholder sejaringan  untuk  mencapai  tujuan.  Hal ini  menuntut  agar  para  stakeholder harus  saling  mempercayai  sebagai perwujudan hubungan ynag profesional  untuk  mencapai  tujuan pemerintahan  kolaboratif.  Keempat, governance .  Kriteria  ini  bermaksud untuk  membangun  kepercayaan  antar para aktor governance. Dalam pembangunan  kepercayaan  tersebut, tentu  ada  aturan  yang  telah  disepakati bersama oleh semua stakeholder. Selain stakeholder  juga  diberikan  kebebasan untuk menentukan jalannya kolaborasi. Tata  kelola  pemerintahan  disebut governance apabila dalam
pemerintahan kolaboratif terdapat kejelasan siapa yang menjadi anggotanya.
Kelima,a ccess to Authority .
Dalam  pemerintahan  kolaboratif,  telah ditentukan  prosedur  yang  jelas  dan diterima  oleh  setiap  stakeholder. Dengan  adanya  prosedur  tersebut, maka  yang  jelas  diterima  oleh  para stakeholder  adalah  kewenangan  untuk menjalankan  peran  sesuai  dengan kewenangannya  tersebut.  Keenam, d istributive Accountability / Responsibility . Kriteria  ini  terdiri  dari  penataan, pengelolaan, manajemeoleh para stakeholder, pembuatan keputusan oleh seluruh  anggota  dalah  suatu  jaringan dan  adanya  distribusi  tanggung  jawab
atas  hasil.  Intimya,  dalam  kriteria  ini menekankan  pada  adanya  pembagian tanggungj  awab  yang  jelas  kepada stakeholder yang terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan.
Ketujuh, information  Sharing . Kriteria  ini  menekankan  pada  adanya kemudahan  akses  informasi  bagi  para stakeholder, adanya perlindungan privasi,  dan  adanya  pembatasan  akses bagi  yang  tidak  menjadi  anggota kolaboratif.  Oleh karena itu, ditekankan bahwa harus ada pembagian informasi yang  jelas  dan  kemudahan  akses  bagi anggota pemerintahan kolaboratif.
Kedelapan, Acces  to  resource merupakan  adanya  ketersediaan  akses terhadap  sumber  keuangan,  teknis, manusia  dan  sumber  daya  lain  yang mendukung  untuk  mencapai  tujuan jaringan  yang  bersangkutan.  Jadi intinya dalam
menjalankan pemerintahan  kolaboratif,  harus  ada kejelasan dan ketersediaan sumberdaya bagi masing-masing stakeholder.
Dalam melakukan suatu tindakan, tentu ditemukan faktor-faktor yang  dapat  menghambat  collaborative governance. Penghambat tersebut adalah  faktor  kepentingan  pemerintah atau aktor yang mendominasi, struktur sosial,  kultural,  maupun  politis.  Dan yang menjadi faktor utama yang dapat menghambat  terjadinya collborative governance adalah  faktor  budaya, institusi dan politik (Sudarmo, 2011).

## C. METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  dengan  metode
penelitian  perkembangan.  Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data  primer  berupa  data  dokumentasi atau  arsip.  Dalam  pengumpulan  data, digunakanlah  teknik  studi  literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan referensi berupa buku-buku dan artikel ilmiah  terkait  penelitian  ini.  Data  yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan  analisis  data  yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang  meliputi  pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi. Untuk  uji  keabsahan  data,  maka digunakan  uji  triangulasi  sumber  yang membandingkan  data  dokumentasi dengan data observasi.

## D. PEMBAHASAN
Berdasarkan  beberapa  kajian teori  yang  telah  dijelaskan  diatas, Collaborative Governance dapat dimaknai  sebagai  proses  pembuatan keputusan  yang  diprakarsai  oleh pemerintah  dan  bekerja  sama  dengan stakeholder, yang pengambilan keputusannya  secara  kolektif,  bersifat formal,  berorientasi  pada  konsensus dan  deliberatif  serta  bertujuan  untuk membuat  atau  mengimplementasikan kebijakan/manajemen  program  atau aset publik.
Collaborative governance merupakan ketergantungan antar aktor. Adanya kerjasama dan saling ketergantungan ini merupakan konsekuensi adanya kekurangan
masing-masing  aktor.  Collaborative governance  dapat  dijadikan  sebagai
instrumen untuk memecahkan permasalahan yang ada dan menjadikan permasalahan tersebut menjadi permasalahan bersama. Melalui collaborative governance, para lembaga publik dan stakeholder dapat menyamakan  kesepahaman  terhadap suatu  masalah  yang  ada  (Christopher Ansell, 2014).
Perbedaan
collaborative governance dengan konsep governance lainnya  adalah  fokus  collaborative governance  ini  adalah  pada  isu  dan permasalahan  yang  berkaitan  dengan publik yang disertai dengan pemecahan masalahnya.
Adanya
keterkaitan stakeholder, viasanya akan jadi masalah.  Namun  konsep  collaborative governance  hadir  untuk  menjadikan permasalahan  tersebut  sebagai  suatu kerja  sama  antara  pemerintah  dengan stakeholder yang terlibat.
Proses collaborative governance pada intinya adalah bagaimana mampu menyamakan
persepsi antara pemerintah  dengan  para  stakeholder yang  ada,  sehingga  masalah  yang dihadapi tidak menjadi tanggung jawab pemerintah  saja,  namun  semua  pihak memiliki
tanggungjawab
atas keputusan yang telah disepakati. Ada  beberapa  teori  terkait collaborative governance yang
berkembang  dan  biasa  digunakan
dalam  penelitian . Menurut  Ratner (2012)  ada  tiga  yang  menjadi  tahapan proses collaborative governance. Tahap pertama disebut Identifying Obstacles and Opportunities. Tahapan  ini,  kolaborasi antara  pihak  swasta  dan  masyarakat dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder  yag  terlibat.  Pada  tahapan ini juga dilakukan kegiatan pengidentifikasian hambatan-hambatan yang  mungkin  dihadapi  selama  proses tata kelola pemerintahan.
Tahap kedua, Debating Strategies For Influence . Pada tahap ini, stakeholder mendialogkan  hambatan  yang  telah diidentifikasi  pada  fase  pertama.  Pada tahapan ini juga dilakukan diskusi oleh stakeholders meliputi  diskusi  terkait dengan  langkah  yang  paling  efektif untuk  memecahkan  masalah,  diskusi terkait  pihak-pihak  yang  mendukung menyelesaikan  masalah  dalam  tata kelola pemerintahan.
Tahapan ketiga, Planning Collaborative  Actions .  Kegiatan  pada tahap ini adalah merencanakan tentang implementasi  strategi  yang  telah dibentuk sebelumnya. Kemudian melakukan  identifikasi  pengukuran pada setiap proses yang dilakukan serta menentukan langkah yang berlangsung pada  jangka  panjang  untuk  menjaga proses kolaborasi.

## Gambar 3. Tahap Collaborative Governance

## Sumber: Ratner, 2012
Sedangkan  Ansell  &  Gash  (2008) mengemukakan  model  collaborative governance  itu  terdiri  dari  empat variabel yang utama, yaitu kondisi awal, desain  kelembagaan,  kepemimpinan dan  proses  kolaboratif.  Tetapi,  untuk proses  collaborative  governance  itu terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya yaitu dialog face to face . Dialog  face  to  face  ini digunakan untuk membangun kepercayaan yang
berkomitmen terhadap  proses,  memahami    secara
bersama dan memperoleh hasil sementara. Semua collaborative governance  dibangun  berdasarkan dialog  face  to  face  antar  stakeholder. Dialog  langsung  digunakan  oleh  para stakeholder  untuk  mengidentifikasi peluang  keuntuk  untungan  bersama. Model  ini  menghasilkan  sebuah alternatif model pengelolaan kelembagaan  yang  berbasis  pada collaborative  governance  (Ansell  & Gash, 2008).

## Gambar 4. Model Collaborative Goernance Ansell dan Gash
Sumber : Ansell dan Gash (2008)
Hal ini juga serupa dengan hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Kurniasih,  Israwan,  &  Imron  (2017) yang  melahirkan  model  pemecahan
masalah  yang  berkaitan  dengan program  Sanitasi  Lingkungan  Berbasis Masyarakat (SLBM) sebagai berikut:

## Gambar 5. Desain Kelembagaan Collaborative

## Sumber: Denok,dkk (2017)
.  Berdasarkan  teori  yang  telah ada,
untuk menyelesaikan permasalahan  yang  terjadi  dalam  data yang  telah  dijelaskan  pada  latar belakang,  maka  perlu  dibangun  model baru yang lebih kompleks untuk dapat mewujudkan collaborative  governance yang  terlaksana  dengan  baik.  Dalam tahapan  pertama  adalah  melakukan studi  kasus  atas  permasalahan  yang terjadi.  Melakukan  identifikasiAdanya analisis  tahap  awal  dilakukan  oleh pihak  pemerintah  sebagai  bentuk identifikasi tahap awal untuk
pengungkapan  kasus  yang  terjadi. Kemudian,  identifikasi  aktor  yang terlibat  dan  kemudian  melakukan diskusi kembali dan juga kesepahaman bersama  dalam  tahap  ini  harus dilakukan komitmen bersama.
Kemudian, untuk pemahaman  bersama maka harus dilakukan kegiatan face to face agar permasalahan dan kesepahaman dapat terjadi Adapun hal yang perlu menjadi catatan  dalam  penyelesaian  masalah berdasarkan  teori  Emerson  adalah, adanya  kepemimpinan  yang  fleksibel
dan  tidak  bersifat  otoriter.  Karena dalam  kolaborasi,  tidak  bisa  dilakukan aturan  yang  kaku,  karena  pada prinsipnya collaborative  governance itu fleksibel  namun  memiliki  prosedur yang jelas. Selain itu, harus ada prinsip dan  transparansi  terkait  dengan anggaran.  Hal  yang  paling  penting dalam tata kelola pemerintahan kolaborasi  adalah  adanya  kebijakan yang mampu merangkul seluruh pihak, sehingga
semua pihak bertanggungjawab pada segala aspek.
Untuk permasalahan yang telah dikemukakan  pada  latar  belakang, kasus kekerasan pada perempuan pada saat  ini  tidak  dapat  diberikan pertanggung-jawabannya
hanya kepada pemerintah. Dalam penangganan  kasus  yang  setiap  tahun makin  meningkat,  menuntut  semua aktor  dapat  bekerja  sama  dengan  baik. Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah tidak untuk satu pihak saja, namun  untuk  semua  pihak.  Hal  ini disesbabkan  karena  kasus  tersebut dapat  menimpa  perempuan  pada semua  kalangan  aktor,  baik  itu  istri, anak,  cucuk  pemermpuan,  saudara bahkan  ibu  mereka.  Oleh  karena  itu, collaborative  governance hadir  sebagai bentuk sinergitas para aktor penyelenggara  pemerintahan.  Adanya berbagai komunitas yang pada persoalan  ini  menjadi  pihak  swasta dapat  memberikan  peran  yang  sangat berarti bagi para korban, salah satunya dengan  berbagai  macam  terapi  yang diberikan.  Selain  itu,  masyarakat  yang pada  kasus  ini  menjadi  objek,  dapat memberikan  pengawasan  yang  ketat kepada  perempuan  yang  ada  disekitar lingkungan  mereka.  Sehingga  kasus kekerasan  dapat  diturunkan  setiap tahunnya.  Selain  itu,  bentuk  sinergitas yang dapat dilakukan antara
pemerintah,  swasta  dan  masyarakat adalah  dengan  memeberikan  seks edukasi  atau  berbagai  pelatihan  yang melibatkan  komunitas,  komisi  dan bagian  dari  pemerintahan  kepada masyarakat,  sehingga  pencegahan  dari kasus ini dapat maksimal.

## E. KESIMPULAN
Kerjasama antara pihak memiliki  pemerintah,  swasta  dan masyarakat  menjadi  kolaborasi  yang kompleks.  Adanya  kolaborasi  yang kompleks diharapkan dapat memberikan kontribusi dan
penyelesaian  yang  tepat  dalam  suatu masalah.  Prinsipnya  dalam  tata  kelola pemerintahan kolaboratif adalah memiliki fleksibilitas yang tinggi. Agar adanya keterkaitan dan rasa pertanggungjawaban  semua  pihak, maka  ada  kebijakan  yang  mencakup semua  aspek  dengan  jelas  dan  tegas. Selain  itu,  untuk  melaksanakan kegiatan  kolaborasi,  maka  harus  ada transparansi terkait dengan anggaran.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Ansell,  Chris,  &  Gash,  A.  (2008).
Collaborative  governance  in theory  and  practice. Journal  of Public Administration Research and Theory , 18 , 534–571. Ansell,  Christopher.  (2014). Pragmatist Democracy:  Evolutionary  Learning as  Public  Philosophy .  New  York: Oxford University Press.
Donahue,  J.  (2004).  On  Collaborative Governance. In Handbook of Public Olicy . Coorporate Social Responsibility Initiative (Vols. 1–2,
pp. 1–8).
Dwiyanto,  Agus.  (2011).  Manajemen
Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif.
Yogyakarta: Gadjah Mada
University Pres.
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). Integrative framework for collaborative governance. Journal of  Administration  Research  and Theory , 22 (1), 1–29. Freeman,  J.  (1997).  Collaborative
Governance in the
Administrative State. UCLA Law
Review , 45 (1). Goldsmith,  S.,  &  Donald,  K.  (2009). Unlocking  The  power  of  network: Key to hight performance goverment .
Washington DC: Brooking Institution press. Haryono,  N.  (2012).  Jejaring  untuk membangun  kolaborasi  sektor publik. Jurnal Jejaring Administrasi Publik , IV (1). Kumorotomo, Wahyudi. (2013).
Transformasi  Pelayanan  Jakarta
Commuter  Line  :  Studi  Tentag
Collaborative  Governance  di Sektor Publik. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM.
Kurniasih, D., Israwan, P., & Imron, M. (2017). Collaborative Governance dalam  penguatan  kelembagaan program  Saitasi  Lingkungan Berbasis  Masyarakat  (SLBM)  di Kabupaten  Banyumas. Jurnal Sosiohumaniora , 19 (1).
Ratner.  (2012). Collaborative  Governance Assessment . Malaysia: CGIAR. Sudarmo.  (2011).  Isu-Isu  Administrasi
Publik dalam Perspektif Governance. Solo: Smart Media.
Seigler, D. (2011). Renewing democracy by  enganging  citizen  in  shared governance. Public Administration Review , 968–970.
Sufianti,  E.  (2014).  Kepemimpinan  dan Perencanaan  Kolaboratif  pada
Masyarakat  Non  Kolaboratif. Jurnal Perencanaan  Wilayah Kota , 25 (1).
http://komnasperempuan.go.id/