Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK NAKAL

## DI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
Oleh : Suwarno 
Abdul  Bari Azed 

## ABSTRAK
Upaya-upaya  perlindungan  anak harus  telah  dimulai sedini  mungkin,  agar  anak  kelak  dapat  berpartisipai  secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 1 butir (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan  anak, ditentukan  bahwa  : “ Perlindungan    Anak    adalah    segala  kegiatan  untuk menjamin dan melindungi  Anak  dan hak-haknya  agar dapat hidup,    tumbuh,  berkembang,  dan    berpartisipasi    secara optimal  sesuai    dengan    harkat    dan    martabat  kemanusiaan, serta      mendapat    perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Permasalaha  anak  nakal  di  kabupaten  tanjung jabung barat saat ini merupakan suatu perhatian yang khusus karena  banyak  permasalahan-permasalahan  anak  saat semakin  hari  semakin  meningkat  seperti  pada  tahun 2012 terjadi  10  kasus  anak,  kemudian  pada  tahun  2013  tejadi  15 kasus anak nakal dan pada tahun 2014 terjadi 21 kasus anak nakal sehingga terjadinya anak nakal melakukan suatu pidana
 Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
dari  tahun  ke  tahun  terjadi  peningkatan,  Didalam  hakim memutus  perkara,  hakim mempunyai  kebebasan  mandiri dalam  mempertimbangkan  berat  ringannya  sanksi  pidana penjara  terhadap  putusan  yang  ditanganinya.  Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan  untuk  menjamin  agar  putusan  pengadilan  benar- benar obyektif, Selain itu proses sistem peradilan anak (child criminal  juctice  system)  harus  dilaksanakan  dengan  adanya petugas  BAPAS  sebagai  pembuatan  proses child  criminal juctice  system. Tugas  BAPAS  salah  satunya  adalah membantu  memperlancar  penyidikan, penuntutan  umum  dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun luar sidang  anak  dengan  membuat  laporan  hasil  penelitian kemasyarakatan
Kata Kunci: Perlindungan  Anak

## A. Latar Belakang Masalah
Pada  saat  ini  masih  banyaknya  anak  nakal  yang melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana,  memang  kita  tidak dapat  menampik  adanya  anak  melakukan  kejahatan  atau tindak  pidana  disebabkan  beberapa  faktor  seperti  faktor biologis,  sosiologi,  ekonomis,  sokologis  dan  faktor-faktor lainnya, namun setidak-tidaknya pihak Balai Pemasyarakatan Anak  mampu  memberikan  hal  yang  terbaik  di  dalam memberikan  solusi  dari  permasalahan  yang  di  hadapi  oleh anak  tersebut.  Misalnya  seorang  anak  yang  melakukan kejahatan  disebabkan  oleh  faktor  ekonomis  yang  mendesak, dalam  hal  ini  Balai  Pemasyarakatan  Anak  berkewajiban memberikan  bekal  ilmu  baik  secara  teoritis  maupun  secara praktis kepada anak tentang pentingnya bimbingan orang tua
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
dalam pemenuhan kebutuhan hidup terhadap anak. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  peraturan  perundang- undangan  mengatur  tentang  pemberian  pembidanaan  kepada anak.
Menurut El Muhtaj Majda anak adalah
Anak  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya  mendapatkan  perhatian  khusus  dari pemerintah  dalam  rangka  pembinaan  anak  untuk mewujudkan  sumber    daya  manusia  yang  tangguh serta berkualitas. dan tidak ada yang dapat menafikan bahwa  anak  adalah  aset  bangsa,  sebagai  bagian  dari generasi  muda,  anak  berperan  sangat  strategis  yaitu sebagai  pewaris  bangsa,  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa  sekaligus  potensi  sumber  daya  manusia  bagi pembangunan nasional. 1
Dalam tataran negara, anak sejati merupakan penerus cita-cita  perjuangan  bangsa  dan  modal  utama  pembangunan nasional.  Oleh  karenanya,  negara  berkewajiban  menjamin kelangsungan  hidup,  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik, mental,  dan  sosial  anak  dan  melindungi  mereka  dari  segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka sebagai tunas bangsa.
Oleh karena itu, menjadi jelaslah kiranya bahwa orang tua,  keluarga  dan masyarakat  harus  bahu  membahu  dan memiliki tanggungjawab bersama untuk melindungi, membina  dan  mengayomi  anak.  Pertanggungjawaban  orang
1 El  Muhtaj  Majda, “Memahami  Integritas  Hak -hak  anka  dan Implementasinya ”  dalam    Sulaiman  Zuhdi  Manik  (Ed),  kekerasan terhadap Anak, dalam Wacana dan Realita (medan, PKPA) 1999, hal 19
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  terus-menerus demi  terlindunginya  hak-hak  anak.  Rangkaian  kegiatan tersebut  harus  berkelanjutan  dan  terarah  guna  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  anak,  baik  fisik,  mental, spiritual  maupun  sosial.  Tindakan  ini  dimaksudkan  untuk mewujudkan  kehidupan  terbaik  bagi  anak yang  diharapkan sebagai  penerus  bangsa  yang  potensial,  tangguh,  memiliki nasionalisme  yang  dijiwai  oleh  akhlak  mulia  dan  nilai Pancasila,  serta  berkemauan  keras  menjaga  kesatuan  dan persatuan bangsa dan negara.
Dari  sudut  pandang  psikososial,  pertumbuhan dan perkembangan anak, amat ditentukan oleh kualitas lingkungan di sekitar anak, baik lingkungan internal di dalam keluarga  maupun  lingkungan  eksternal  di  luar  keluarga  atau di  tengah  masyarakat.  Lingkungan  disekitar  anak  yang berkembang  secara  dinamis  dan dampak  negatif  dari perkembangan  pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi dibidang  komunikasi  dan  informasi,  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  perubahan  gaya  hidup  dan cara  hidup  sebagian  orang  tua,  yang  tidak  diimbangi  oleh perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta ketahanan dan  keutuhan  keluarga,  seringkali  menyebabkan  timbulnya persoalan  penyimpangan  perilaku  dikalangan  anak  yang dapat merugikan dirinya, kelurga dan masyarakat.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Penyimpangan  perilaku  dimaksud  dapat  berupa  pelanggaran terhadap  norma-norma  yang  berlaku  di  tengah  masyarakat dan dapat pula berupa perbuatan pidana atau perbuatan yang melanggar aturan atau norma hukum pidana.
Fenomena  anak  berkonflik  dengan  hukum    ternyata tidak  terjadi  di  pulau    Jawa    akan    tetapi    juga  sudah menyebar hapir di seluruh  Indonesia, termasik di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Kelompok-kelompok yang
menamakan  diri  sebagai  geng  ternyata  tidak  lagi  menjadi monopoli laki-laki akan tetapi juga sudah menjadi bagian dari anak    perempuan.  Kekerasan-kekerasan  yang  ditampilkan sudah  sedemikian  rupa  sehingga  bentuk  kekerasan  tersebut sudah  tidak  dapat ditolerir.
Fakta-fakta  sosial  yang  belakangan  ini  terjadi  dalam kehidupan  bermasyarakat  adalah  permasalahan  yang  terkait anak,  dimana  dalam    kehidupan sosial    yang    sangat dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  tersebut  kita  dihadapkan lagi  dengan  permasalahan penanganan  anak  yang  diduga melakukan    tindak    pidana.    Anak    adalah    merupakan tumpuan    harapan    masa    depan    bangsa,    Negara, masyarakat,    ataupun    keluarga,    oleh  karena      kondisinya sebagai   anak,   maka   diperlukan   perlakuan   khusus   agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
dan rohaninya. 2 Bertolak dari hal  tersebut,  pada  hakekatnya pengaturan  mengenai  anak  telah  diatur  secara  tegas dalam konstitusi    Indonesia    yaitu    berkaitan    dengan    pengaturan Hak Asasi Manusia yang  diatur dalam  Pasal  28B  angka 2 Undang-Undang  Dasar  1945  yang  mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.
Mengingat  keadaan  anak  yang  demikian  rentan namun  menempati  posisi  yang  penting  dan  strategis  bagi kemajuan  bangsa  di  masa  depan,  maka  terkait  dengan perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  diperlukan penegakan  hukum  yang  komprehensif dan  bersifat  khusus melalui  peraturan  perundang-undangan,  sedemikian  rupa sehingga penegakan hukum tersebut, tidak sampai
mencerabut akar anak sebagai tunas bangsa  dan menghalangi cita-citanya  dalam  meraih  masa  depan  yang  baik  untuk mengembangkan  dirinya sendiri  sebagai  warga  negara  yang bertanggungjawab  bagi  kehidupan  keluarga,  bangsa  dan negara.
Dewasa    ini    perhatian    terhadap    anak    dari    hari kehari  semakin  serius,  ditandai  dengan lahirnya  berbagai peraturan    perundang-undangan    tentang    anak,    atau    yang mempunyai perhatian terhadap anak seperti Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak.dan
2 Darwan  Prinst, Hukum  Anak  Indonesia (Selanjutnya  disebut dengan Darwan Prinst I),  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hal. 98
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  lembaga pemasyarakatan    undang-undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang sestem peradilan pidana anak.
Kebijakan  perlindungan  anak  sesuai  dengan  undang- undang  perlindungan  anak  menjamin  terpenuhinya  hak-hak anak  sesuai  harkat  dan  martabat  manusia  serta  mendapat amanat oleh undang-undang dari kekerasan dan diskriminasi 3
Upaya-upaya  perlindungan  anak  harus  telah  dimulai sedini  mungkin,  agar  anak  kelak  dapat  berpartisipai  secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 1 butir  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 tahun  2014  tentang  perlindungan  anak,  ditentukan  bahwa  : “Perli ndungan    Anak    adalah      segala      kegiatan  untuk menjamin      dan      melindungi    Anak    dan  hak-haknya    agar dapat    hidup,    tumbuh,  berkembang,    dan    berpartisipasi secara    optimal  sesuai    dengan    harkat    dan    martabat kemanusiaan, serta   mendapat  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
Ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan
3 Rika  Saraswati, Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia, Bandung PT Citra Aditya,2009, hal. 27
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Abdul G. Nusantara menjelaskan
Perlu  diketahui  bahwa  sebenarnya  citra  dan  pengertian tentang  manusia  dan  kemanusiaan  merupakan  faktor  yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan
permasalahan  perlindungan  terhadap  anak  yang  merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang menjadi objek  dan  subjek  pelayanan  dan  kegiatan  perlindungan  anak sama-sama  mempunyai  hak-hak  dan  kewajiban;  motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalamsetiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar  dan  berhak  mendapat  perlindungan  mental,  fisik,  dan sosial dari orangtua, anggota masyarakat dan negara 4
Pandangan-pandangan  tersebut  jelas  berdasarkan pengertian  dari  citra  yang  tepat  mengenai  manusia,  tidak terkecuali  manusia  yang  disebut  dengan  “anak”.  Di  sini masalah  perlindungan  anak  adalah  suatu  masalah  manusia yang merupakan kenyatan sosial 5
Perlindungan  terhadap  anak  pada  suatu  masyarakat bangsa,  merupakan  tolak  ukur  peradaban  bangsa  tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan  bangsa.  Kegiatan  perlindungan  anak  merupakan  suatu
4 Shanti  Delliyana, Wanita  dan  Anak  di  Mata  Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.15
5 Arief  Gosita, Masalah  Perlindungan  Anak,  PT.  Bhuana  Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal. 15
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
tindakan hukum  yang  berakibat  hukum 6 Oleh  karena  itu perlu  adanya  jaminan  hukum  bagi  kegiatan  perlindungan anak.  Kepastian  hukum  perlu  diusahakan  demi  kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan  yang  membawa  akibat  negatif  yang  tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.
Untuk  itu,  kegiatan  perlindungan anak  setidaknya memiliki  dua  aspek.  Aspek  pertama  berkaitan  dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai  perlindungan  hak-hak  anak.  Aspek  kedua, menyangkut  pelaksanaan  kebijakan  dan  peraturan-peraturan tersebut.
Menyangkut  aspek yang  pertama,  perlindungan  hak- hak  anak  yang  mengalami  hambatan  kelakuan  telah  secara komprehensif  diatur  setelah  terbitnya  Undang-Undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Pengadilan  Anak. Undang-Undang  ini  telah  mengatur  perlindungan  hukum pidana  materil,  hukum  pidana  fomil,  dan  sekaligus  hukum pelaksanaan pidana.
Terbitnya  Undang-undang  No  11  tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini atas dasar kesadaran penuh perlunya  pengaturan  secara  jelas  mengenai  perlindungan
6 Abdul  G. Nusantara, Hukum dan Hak-Hak Anak, disunting oleh Mulayana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 23
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 7 Dalam undang-undang  sistem  peradilan  pidana  anak,  diatur pengertian  atau  batasan  tentang  anak  yang  berhadapan dengan hukum, seperti yang dirumus dalam ini Pasal 1 butir 2 dan 3 yaitu :
Butir  2  :  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum adalah  anak  yang   berkonflik  dengan  hukum,   anak yang    menjadi  korban    tindak    pidana,    dan    anak yang  menjadi  saksi tindak pidana. Butir  3  :  Anak  yang    Berkonflik    dengan    Hukum yang  selanjutnya    disebut    Anak  adalah      anak    yang telah  berumur  12  (dua belas)  tahun,  tetapi  belum berumur  18  (delapan    belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana.
Terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum berdasarkan  pasal  1  butir  6  tersebut  penyelesaiannya  yaitu dengan  menggunakan  Keadilan      Restoratif      adalah penyelesaian      perkara  tindak    pidana    dengan    melibatkan pelaku,  korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan  menekankan      pemulihan      kembali  pada  keadaan semula,  dan  bukan  pembalasan.  Dalam  rangka  menghadapi berbagai  perbuatan  dari  tingkah  laku  anak  nakal,  perlu pertimbangan  kedudukan  anak  dengan  segala  ciri  dan  sifat yang  khas,  walaupun  anak  telah  dapat  menentukan  langkah dan  perbuatannya  berdasarkan  pikiran,  perasaan  dan
7 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 222
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
kehendaknya,  keadaan  sekitarnya  dapat  mempengaruhi  oleh karena  dalam  mengadapi  masalah  anak  nakal,  orang  tua  dan masyarakat di sekelilingnya seharusnya lebih bertanggungjawab  terhadap  pembinaan,  pendidikan  dan pengembangan perilaku anak tersebut.
Dalam  rangka  menghadapi  berbagai  perbuatan  dari tingkah laku anak nakal, perlu pertimbangan kedudukan anak dengan  segala  ciri  dan  sifat  yang  khas,  walaupun  anak  telah dapat  menentukan  langkah  dan  perbuatannya  berdasarkan pikiran  dan  perasaan  dan  kehendaknya,  keadaan  sekitarnya dapat mempengaruhi oleh karena dalam menghadapi masalah anak  nakal,  orang  tua  dan  masyarakat  di  sekelilingnya seharusnya  lebih  bertanggungjawab  terhadap  pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.
Mengingat  ciri  dan  sifat  yang  khas  pada  anak  dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal, wajib  disidangkan  pada  Pengadilan  Anak  Negeri  Kuala Tungkal  yang  berada  di  lingkungan  Peradilan  Umum. Dengan  demikian,  proses  peradilan  perkara  Anak  Nakal  dan sejak  ditangkap,  ditahan,  diadili  sampai  dalam  pembinaan masyarakat selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.
Permasalaha  anak  nakal  di  kabupaten  tanjung  jabung barat saat ini merupakan suatu perhatian yang khusus karena banyak  permasalahan-permasalahan  anak  saat  semakin  hari
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
semakin meningkat seperti pada tahun 2012 terjadi 10 kasus anak,  kemudian  pada  tahun  2013  tejadi  15  kasus anak  nakal dan  pada  tahun  2014  terjadi  21  kasus  anak  nakal  sehingga terjadinya  anak  nakal  melakukan  suatu  pidana  dari  tahun  ke tahun terjadi peningkatan.
Adapun  perkara  anak  nakal  yang  perkaranya  sampai kepengadilan  tanjung  jabung  barat  pada  tahun  2012  dari  10 perkara,  yang  naik  kepangadilan  hanya  5  perkara,  kemudian pada  tahun  2012  dari  15  perkara  hanya  9  perkara  yang  naik ke  pengadilan,  pada  tahun  2014  dari  21  perkara  hanya  14 yang sampai kepengadilan. Dari data diatas maka dari tahun 2012  sampai  dengan  2014  hanya    9,33%    yang  naik  ke pangadilan
Didalam  hakim  memutus  perkara,  hakim  mempunyai
kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat
ringannya  sanksi  pidana  penjara  terhadap  putusan  yang ditanganinya.  Kebebasan  hakim  mutlak  dan  tidak  dicampuri oleh  pihak  lain.  Hal  ini  di  sebabkan  untuk  menjamin  agar putusan pengadilan benar-benar obyektif.
Kebebasan  hakim  untuk  menentukan  berat  ringannya sanksi  pidana  penjara  juga  harus  berpedoman  pada  batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus  berdasarkan  rasa  keadilan  baik  terhadap  terdakwa maupun  masyarakat  dan  bertanggung  jawab  terhadap TuhanYang  Maha  Esa.  Untuk  alat  bukti  yang  di  hadirkan  di
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
dalam  persidangan  harus  saling  berkaitan  antara  alat  bukti satu  dengan  alat  bukti  yang  lainnya.  Gunanya  agar  hakim dapat  membuktikan  bahwa  terdakwalah  yang  melakukan tindak  pidana  tersebut.  Namun  apabila  alat  bukti  yang  di hadirkan  di  dalam  persidangan  berbeda  tidak  berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.
Setiap  putusan  pengadilan  harus  disertai  dengan bahan  pertimbangan  yang  menjadi dasar  hukum  dan  alasan putusan  tersebut.  Hal  ini  ada  di  dalam  Pasal  14  ayat  2 Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan kehakiman yang berbunyi:
“Dalam  sidang  permusyawarahan,  setiap  hakim  wajib menyampaikan pertimbangan  atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”
Menurut  pasal  1  angka  11  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981  mengenai  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  menyatkan  bahwa  putusan  pengadilan adalah  pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang pengadilan  terbuka,  yang  dapat  berupa  pemindahan  atau bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  dalam  hal  serta  cara yang diatur undang-undang ini.
Selanjutnya dasar hukum yang menyatakan kewajiban penjatuhan  pidana  di  haruskan  hasilnya  Litmas  terhadap
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
hakim  menjatuhkan  putusan  yaitu  pasal  55  ayat  (3)  undang- undang  No  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana Anak berbunyi :
1. Dalam   sidang   Anak,   Hakim   wajib   memerintahkan orang   tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan    hukum    lainnya,    dan    Pembimbing
Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
2. Dalam  hal  orang  tua/Wali    dan/atau      pendamping  tidak hadir,  sidang    tetap      dilanjutkan      dengan  didampingi Advokat  atau  pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau
Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Dalam  hal  Hakim  tidak  melaksanakan      ketentuan sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2),    sidang    Anak batal demi hukum.
Kemudian  setiap  anak  memerlukan  pembinaan  dan perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial  secara  utuh,  serasi, selaras  dan  seimbang.  Pembinaan  dan  perlindungan  anak  ini tak  mengecualikan  pelaku  tindak  pidana  anak  atau  anak nakal.  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana,  dalam  hal  ini sebagaimana  ditentukan  dalam  pasal 1  (angka  1)  Undang- undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak :“ Anak    yang    Berkonflik    dengan    Hukum    yang  selanjutnya disebut    Anak    adalah    anak    yang    telah  berumur  12  (dua
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
belas) tahun, tetapi belum berumur 18  (delapan  belas)  tahun yang  diduga  melakukan tindak pidana.”
Untuk  mengetahui  apa  latar  belakang  dan  perbuatan anak-anak  sampai  si  anak  melakukan  pelanggaran  hukum, maka  disinilah  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  memegang peran
Pada  Pasal  63  undang-undang  No  11  tahun  2012 tentang sistem peradilan pidana anak “pertugas pemasyarkaatan terdiri dari :
a.   Pembimbing Kemasyarakatan;
b.   Pekerja Sosial Profesional; dan
c.   Tenaga Kesejahteraan Sosial.
Pasal  65  undang-undang  No  11  tahun  2012  tentang sistem  peradilan  pdana  anak yaitu  : Pembimbing Kemasyarakatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  63 huruf a bertugas “:
1. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:
a. membuat  laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan,
pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap  Anak  selama proses  Diversi  dan  pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya  kepada  pengadilan  apabila    Diversi  tidak dilaksanakan;
b. membuat  laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk kepentingan  penyidikan,    penuntutan,    dan  persidangan
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
dalam      perkara  Anak,  baik  di  dalam  maupun  di    luar sidang,  termasuk  di  dalam  LPAS  dan LPKA;
c. menentukan  program  perawatan  Anak  di   LPAS  dan pembinaan    Anak  di  LPKA    bersama    dengan    petugas pemasyarakatan lainnya;
d. melakukan    pendampingan,    pembimbingan, dan pengawasan  terhadap  Anak  yang  berdasarkan  putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
e. melakukan    pendampingan,    pembimbingan,    dan pengawasan   terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan   bersyarat,  cuti   menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
2. Pekerjaaan Sosial
a. membimbing, membantu, melindungi, dan
mendampingi  Anak  dengan  melakukan  konsultasi  sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
c. menjadi    sahabat      Anak      dengan mendengarkan
pendapat  Anak  dan  menciptakan  suasana kondusif;
d. membantu   proses   pemulihan   dan   perubahan perilaku Anak;
e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
bimbingan,  bantuan,  dan      pembinaan  terhadap  Anak yang  berdasarkan   putusan   pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
f. memberikan    pertimbangan    kepada    aparat  penegak hukum  untuk  penanganan  rehabilitasi sosial Anak;
g. mendampingi  penyerahan  Anak  kepada  orang  tua,
lembaga  pemerintah,  atau lembaga  masyarakat; dan
h. melakukan  pendekatan  kepada  masyarakat  agar  bersedia menerima  kembali  Anak  di  lingkungan sosialnya.
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),    Pekerja  Sosial  Profesional  dan Tenaga  Kesejahteraan Sosial  mengadakan    koordinasi    dengan  Pembimbing Kemasyarakatan.
Selain itu proses sistem peradilan anak (child criminal juctice  system)  harus  dilaksanakan  dengan  adanya  petugas BAPAS  sebagai  pembuatan  proses child  criminal  juctice

## system
Tugas  BAPAS  salah  satunya  adalah  membantu memperlancar  penyidikan,  penuntutan  umum  dan  hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian
kemasyarakatan
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin B. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penjatuhan  Putusan Tindak  Pidana  Terhadap  Anak  Anak  Nakal  Di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Fakta-fakta sosial   yang   belakangan   ini   terjadi dalam   kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan  yang terkait  dengan  anak,  dimana  dalam  kehidupan    sosial    yang sangat    dipengaruhi    oleh    berbagai    faktor    tersebut    kita dihadapkan    lagi  dengan  permasalahan    penanganan  anak yang   diduga melakukan tindak pidana.
Lahirnya Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memberikan  harapan yang sangat besar bagi  Kementerian Hukum dan HAM  (c.q.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) untuk segera
memperkuat  eksistensi  Balai  Pemasyarakatan  dalam  proses peradilan.  Hal  ini  tidak  lain  karena  undang-undang  sistem peradilan  pidana  ini  memberikan  peran  yang  begitu  besar bagi  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  dalam  penanganan terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Bapas, melalui  petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK),  tidak hanya  menjadi  instansi  yang  diberikan  tugas  untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang  terlibat  dalam  perkara  pidana  diatur  melalui  Undang- undang  No  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  ini,  Bapas  menjadi  salah  satu  unsur  penting  dalam proses  penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  atau
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
melibatkan  anak.  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  ini  mengatur  secara  jelas  dan  tegas  peran  yang  harus, bahkan  pada  beberapa  peran  mempunyai  gradasi  "wajib”, dijalankan oleh Bapas. Peran yang dijalankan Bapas tersebut bergerak  sejak  tahap  penyelidikan  sampai dengan tahap pembimbingan setelah  menjalani  pidana.  Namun  demikian, semangat  yang  terkandung  dalam  Undang-undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  ini  adalah  dengan  mengedepankan upaya  pemulihan  secara  berkeadilan  (Restoratif  Justice)  dan menghindarkan  anak  dari  proses  peradilan  (Diversi). Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (1) undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa : “pada tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Namun  perlu  juga  dipahami  bahwa  tidak  semua  jenis  tindak pidana  dapat  dilakukan  Diversi.  Dan  pada  pasal  7  ayat  (2) Diversi ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan:
1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Sedangkan jika perkara anak harus masuk dalam anak proses  peradilan,  maka  Bapas  dalam  hal  ini  Pembimbing
Kemasyarakatan  atau pendamping  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
terhadap  anak dalam setiap tingkat pemeriksaan  berdasarkan pasal  23  ayat  1  undang-undang  No  11  tahun  2012  tentang sistem peradilana pidana anak.
Pelaksanaan  system  Pemasyarakatan  mempunyai tujuan  akhir  yaitu  terciptanya  kemandirian  warga  binaan Pemasyarakatan  atau  membangun  manusia  mandiri.  Sistem Peradilan  pidana  dalam  kerangka  sistem  merupakan
rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka
menegakkan  hukum  pidana  dan  menjaga  ketertiban  sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa  pidana,  penuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum, Pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  dan  pelaksanaan hukuman  di  Lapas,  Rutan  dan Cabang  Rutan.  Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung  mendukung secara sinergis hingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana  tersebut  dapat  dicapai. Salah  satu  kegiatan  dalam rangkaian  kegiatan  sistem  peradilan  pidana  tersebut dilaksanakan  oleh  Balai  Pemasayrakatan  (BAPAS)  yang merupakan  bagian  dari  kegiatan  sub  sistem  pemasyarakatan narapidana  atau  sub-sub  sistem  peradilan  pidana.  Namun demikian  keberadaan  dan  peran  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS)  tersebut  sering  diabaikan  atau  bahkan tidak diketahui  oleh  sub  sistem  yang  lain  dalam  sistem  peradilan pidana.  Keadaan  pengabaian  atau  tidak  diketahuinya  Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja akan
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
mempengaruhi keberhasilan kegiatan ssstem peradilan pidana secara keseluruhan. Dimana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan  bagian  dari  sistem  Tata  Peradilan,  mempunyai tugas  melaksanakan  pembimbing  dan  mendampingi  anak nakal dlam proses Peradilan Anak.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  setiap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan  baik  fisik,  mental,  spiritual  maupun  social sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Konvensi  Hak-Hak  Anak  dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi :
1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak
Berdasarkan prinsip-porinsip tersebut, baik anak yang berhadapan  dengan  hukum,  Balai  Pemasyarakatan  melalui Pembimbing  Kemasyarakatan  mempunyai  kekuatan  untuk menentukan  keputusan  yang  terbaik  bagi  anak,  melaui rekomendasi  dalam  Penelitian  Kemasyarakatan  maupun dalam pembimbingan.
Pembimbingan  Kemasyarakatan  (PK)  merupakan jabatan  tehnis  yang  disandang  oleh  petugas  pemasyarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  (WBP)
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
sesuai  Pasal  8  ayat  1  dan  ayat  2  Undang-Undang  RI  No.  12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Dengan  peran  BAPAS  yang  dilakukan  oleh Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  juga  dapat  ditemukan pada  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Anak  Bab  IV  Pasal  65  hurup  b,  d  dan  e  yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:
1. membuat  laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk kepentingan    penyidikan,  penuntutan,  dan persidangan dalam   perkara   Anak,   baik   di dalam maupun  di  luar sidang,  termasuk  di  dalam  LPAS  dan LPKA;
2. melakukan    pendampingan,    pembimbingan,    dan pengawasan  terhadap  Anak  yang  berdasarkan  putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
3. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan
pengawasan terhadap   Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas,  dan  cuti bersyarat.
Pada pasal 55 ayat (2), Undang-Undang N0.11 Tahun 2012 terdapat rumusan tentang Pembimbing Kemasyarakatan bahkan  kewajibannya  untuk  hadir  dalam  sidang  anak.  Pasal 57  undang-undang  No  11  tahun  2012  tentang  sistem peradilan  anak  yaitu  :  Sidang    dimulai    dengan    pembacaan Dakwaan,    setelah    pembacaan    surat    dakwaan,  Hakim memerintahkan  Pembimbing  Kemasyarakatan membacakan
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan  tanpa  kehadiran  Anak,  kecuali    Hakim berpendapat lain.
Bahwa dari penjelasan di atas laporan hasil penelitian kemasyarakatan  (Litmas)  di  bacakan  setelah  sidang  di  mulai dengan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum.
Hasil  utama  dari  pelaksanaan  tugas  Pembimbing Kemasyarakatan  dalam  perkara  anak  nakal  adalah  laporan hasil penelitian kemasyarakatan pasal  19 undang-undang No 11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang berisi:
Ayat (1)
Identitas    Anak,    Anak    Korban,    dan/atau    Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
Ayat (2) Identitas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi,    nama    orang tua,    alamat,    wajah,    dan    hal lain yang   dapat   mengungkapkan   jati   diri   Anak,
Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.
Manfaat dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan  perkara anak.  Dalam  pasal  18  undang-undang No  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  anak  :  Dalam menangani    perkara    Anak,    Anak    Korban,    dan/atau  Anak
Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial
Profesional  dan  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial,  Penyidik, Penuntut Umum, Hakim,  dan Advokat atau pemberi bantuan
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
hukum  lainnya  wajib  memperhatikan  kepentingan  terbaik bagi  Anak  dan  mengusahakan  suasana  kekeluargaan  tetap terpelihara.  Secara  teoritis  pilihan-pilihan  sanksi  yang  dapat dijatuhakan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang  terbaik  untuk  anak.  Anak  yang  berkonflik  dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri karena  ia  belum  menyadari  akibat  dari  tindakannya  dan belum  dapat  memilih  mana  tindakan  yang  baik  dan  mana tindakan  yang  tidak  baik  bagi  dirinya  maupun  bagi  orang lain.
Pelanggaran  pidana  oleh  anak  lebih  merupakan kegagalan  proses  sosialisasi  dan  lemahnya  pengendalian sosial terhadap anak. Oleh karena itu keputusan hakim dalam perkara  anak  harus  mempertimbangkan  keadaan  anak  yang sesungguhnya atau realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat  aspek  pidananya  saja.  Dikaitkan  dengan  Undang- Undang  No.23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak. Pada  Pasal  16  dirumuskan  bahwa  setiap  anak  berhak memperoleh  perlindungan  antara  lain  penjatuhan  hukuman yang  tidak  manusiawi  dan  penangkapan,  penahanan  atau penjatuhan  pidana  hanya  dapat  dilakukan  sebagai  upaya terakhir.
Seyogyanya  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum tidak dijatuhi pidana, apabila anak dijatuhi pidana maka hak- hak  lain  dari  anak  yang  dijamin  oleh  undang-undang  dan
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
pertumbuhan anak akan dapat terganggu. Selain itu diketahui pula  bahwa  tempat  pendidikan  atau  pembinaan  anak  yang terbaik  adalah  keluarganya.  Apabila  keluarganya  tidak mampu  mendidik  anak,  maka  banyak  alternative  pengganti keluarga  yang  dapat  diberi  tugas  untuk  pembimbingan  anak yang  sesuai  dengan  system  social  Indonesia  yaitu  kerabat keluarga besarnya.
Adapun  peran  Pembiming  Kemasyarakatan  terhadap anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  dapat  dilakuan,  Peran Pembimbing  Kemasyarakatan  Pada  Tahap  Pra-Adjudikasi Pembimbing  kemasyaraktan  dalam  proses  Diversi  dan Restorative  Justice.  Konsep  diversi  merupakan  konsep  yang baru di  Indonesia, awalnya konsep diversi ini muncul dalam sebuah  wacana-wacana  seminar  yang  seringdiadakan. Sehingga  dari  pengertian  dan  pemahaman  dari  wacana seminaryang  diadakandengan  konsep  diversi  menumbuhkan semangat  dankeinginan  untuk  mengakaji  dan  memahami konsep  diversi  ini.”konsep  diversi  adalah  konsep  untuk mengalihkan  suatu  kasus  dariproses  formal  ke  proses informal.  Proses  pengalihan  ditujukan  untukmemberikan perlindungan terhadap anak yang berkomflik dengan hukum 8
8 Marlina. Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia  :  Pengembangan Konsep  Diversi Dan  Restorative  Justice,  Bandung  :  Refika  Aditama 2009.hal 168
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Sebagai  mana  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak Bab  IV Pasal 65 ayat 2 yang menyatakan bahwa:
“Membuat      laporan      penelitian      kemasyarakatan untuk  kepentingan        penyidikan,    penuntutan,    dan persidangan      dalam      perkara      Anak,      baik      di      dalam maupun    di    luar    sidang,    termasuk    di    dalam    LPAS    dan
LPKA”
Pembimbing  Kemasyarakatan  turut  andil  dalam menentukan  program  pelayanan  dan  perawatan  pada tahanan anak melalui assesmen yang hasilnya menjadi rekomendasi dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan  LAPAS  untuk  menentukan  program pelayanan  tahanan  dalam  Rutan  mulai  dari  proses penempatan, perawatan kesehatan, pendidikan, pelayanan  bantuan  hukum,  dan  program  lain  seperti
lifeskill training/vocational training (Pelatihan Kejujuran), konseling (pemberian nasehat), restorative  justice conferrences,  dan  kebutuhan khusus lainnya; Pembimbing kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarkatan  (BAPAS)  Mempunyai  peranan  yang  penting tersangka atau terdakwa anak dalam proses persidangan yaitu mendampingi  anak  dan  kemudian  menyampaikan  hasil penelitian  kemasyarakatan  kepada  hakim.  Sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  23  ayat  1  dan  2  Undang-undang
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Nomor  11  tahun  2012  Tentang  sistem  pengadilan  pidana anak yaitu :
Pasal 23 ayat (1) Dalam  setiap  tingkat      pemeriksaan,      Anak      wajib diberikan      bantuan      hukum  dan    didampingi  oleh Pembimbing Kemasyarakatan  atau  pendamping  lain sesuai  dengan      ketentuan      peraturan      perundang- undangan.
Pasal Ayat (2)
Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang  yang  dipercaya  oleh  Anak  Korban  dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial
Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan selain untuk
mendampingi  anak  juga  bertujuan  untuk  menyampaikan  dan menjelaskan laporan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan  (LITMAS)  dalam  persidangan  sebagaimana ditentukan  dalam  pasal  57  ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  Undang- undang sistem peradilan pidana anak yaitu :
Pasal 57 Ayat (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan    Pembimbing    Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak   yang  bersangkutan tanpa  kehadiran  Anak,  kecuali  Hakim  berpendapat lain. Ayat (2
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
1. data  pribadi  Anak,  keluarga,  pendidikan,  dan  kehidupan sosial; latar belakang dilakukannya tindak pidana;
2. keadaan korban dalam hal   ada   korban   dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
3. hal lain yang dianggap perlu;
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin 4. berita acara Diversi; dan 5. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing
Kemasyarakatan.
Seperti  diketahui  di  atas,  bahwa  Setelah  surat
dakwaan  dibacakan,  hakim  memerintahkan  pembimbing kemasyaratan untuk menyampaikan hasil penelitian
kemasyarakatan  anak  yang  menjadi  terdakwa  dipersidangan. Laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  (Litmas)  tersebut merupakan salah satu bahan yang paling penting bagi hakim dalam putusnya  berdasarkan  pasal  60  ayat  (3)  dan  (4) Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Pengadilan Pidana Anak yaitu :
Pasal 60 ayat (3)
Hakim wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian kemasyarakatan   dari Pembimbing Kemasyarakatan pasal 60 ayat (4) Dalam  hal  laporan  penelitian    kemasyarakatan sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (3)    tidak dipertimbangkan   dalam   putusan   Hakim,   putusan batal demi hukum.
Dari penjelasan pasal diatas bahwa Kewajiban hakim untuk  mempertimbangkan  hasil  laporan  kemasyarakatan dalam  putusanya  merupakan  tugas  yang  tidak  bisa ditinggalkan dan jika dilalaikan maka putusan berakibat batal demi hukum.
Selanjutnya  peran  pembimbing  kemasyarakatan  pada tahap  ajudikasi  adalah  mempunyai  hak  untuk  dapat mendiskusikan kepada hakim apabila menghendaki
penjelasan lebih lanjut. Dan kemudian yang paling terpenting
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
adalah  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  melakukan pendampingan  dalam  persidangan  harus  memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan klien dan keluarganya
Pada tahap pos-ajudikasi ini pembimbing
kemasyarakatan  tugasnya  melakukan  Pengawasan  dan bimbingan  terhadap  anak  yang  telah  mendapatkan  putusan hakim  dijatuhi  pidana  tindakan,  kemudaian  anak  didik pemasyarakatan  yang  memperoleh  asimilasi,  pembebasan bersyarat,  cuti  menjelang  bebas  dan  cuti  bersyarat  dari Lembaga  Pemasyarakatan  dilakukan  oleh  pembimbing kemasyarakatan  sebagai  lembaga  yang  melaksanakan  tugas bimbingan  terhadap  anak  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan (LAPAS) hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 65 huruf d dan  e  undang-undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Pengadilan Pidana Anak  yaitu :
Huruf d : melakukan  pendampingan,  pembimbingan, dan  pengawasan  terhadap  Anak  yang  berdasarkan  putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
Huruf e : melakukan  pendampingan,  pembimbingan, dan pengawasan   terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan      bersyarat,    cuti      menjelang  bebas,  dan  cuti bersyarat.
Bimbingan  kemasyarakatan  adalah  pembinaan  nara pidana  diluar  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  ketentuan pasal  44  undang-undang  No  12  tahun  1995  tentang
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
pemasyarakatan  Pembimbing  kemasyarakatan,  menyatakan ketentuan mengenai program bimbingan terhadap klien diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. setelah penyususnan  program  bimbingan,  maka  tugas  pembimbing kemasyarakatan selanjutnya adalah melaksanakan bimbingan terhadap klien yang sudah disusun tersebut
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pembinaan Dan
Pembimbingan  dalam  pasal  32  ayat  (1)  menyatakan  dengan tegas  bahwa  :  ”Pembimbingan  klien  dilaksanakan  oleh
pembimbing kemasyarakatan” Kegiatan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan itu diarahkan supaya klien dapat berintegrasi dengan masyarakat setelah kembali ketengah-tengah masyarakat.  Sebagai  mana  ditentukan  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pembinaan  Dan  Pembimbingan  pasal  32  ayat  (2) yaitu  :  Pembimbingan  klien  sebagaimana  dimakud  dalam pasal  (1)  dititik  beratkan  kepada  reintegrasi  sehat  dengan masyaraka
Dengan demikian, di BAPAS perlu ada personil yang melakukan  kegiatan  pemasyarakatan  yaitu  pekerja  teknis yang juga dapat disebut Pembimbing Kemasyarakatan.
Klien  yang  dibimbing  oleh  bapas  atau  pemimbing kemasyarakatan terdiri dari :
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
1. terpidana bersyarat;
2. narapidana,  anak  pidana,  anak  negara  yang  mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. anak  negara  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan pembinaannya  diserahkan  kepada  orang  tua  asuh  atau badan sosial;
4. anak  negara  yang  berdasarkan  keputusan  menteri  atau pejabat  dilingkungan  direktorat  jenderal  pemasyarakatan yang  ditunjuk,  bimbingannya  diserahkan  kepada  orang tua asuh atau badan sosial;
5. anak yang berdasarkan penerapan pengadilan,
bimbingannya  dikembalikan  kepada  orang  tua  atau walinya;
6. anak  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  dijatuhi pidana pengawasan; dan
7. anak  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan,  wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda
Tahap-tahap bimbingan klien pemasyarakatan terdiri dari:
1. Tahap Awal
a) penelitian kemasyarkatan
b) menysun rencana program bimbingan
c) pelaksanaan program bimbingan
2. Tahap Lanjutan
a) Penelitian  Pelaksanaan  Program  Tahap  Awal  Dan
Menyusun Rencana Bimbingan
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
b) pelaksanaan program bimbingan
c) penelitian  pelaksanaan  tahap  lanjutan  penyusunan
rencana
3. bimbingan tahap lanjutan
4. Tahap Akhir
a) pelaksanaan program bimbingan
b) meneliti  dan  menilai  keseluruhan  hasil  pelaksanaan program  bimbingan
c) mempersiapkan  klien  untuk  menghadapi  akhir  masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelanyanan bimbingan tambahan d) mempersiapkan  keterangan  akhir  masa  bimbingan klien e) mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh kepala Bapas. Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) disamping bertugas untuk
melakukan  bimbingan  terhadap  klien  pemasyarakatan  akan tetapi  juga  mempunyai  tugas  yaitu  melakukan  penelitian kemasyarakatan sebagai mana diatur dalam pasal 34 Undang- undang  No.  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak  dan  di atur  dalam  pasal  2  ayat  (1)  Keputusan  Menteri  Kehakiman Republik  Indonesia  Nomor  M.01-PK.04.10  Tahaun  1998 tentang  tugas,  kewajiban  dan  syarat  sebagai  Pembimbing Kemasyarakatan
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin

## Adapun  proses  pembuatan  Penelitian  Masyarakat
(LITMAS)
1. Adanya  surat  dari  pihak  kepolisian  untuk  melakukan penelitian  pembuatan  LITMAS  dengan  jangka  waktu minimal 1 minggu.
2. Pembimbing  kemasyarakatan  melakukan  pengumpulan data melalui wawancara :
a. Klien Anak
1) Nama
2) Usia 3) Status 4) Perkara 5) Alamat 6) Orang tua atau keluarga b. Keluarga klien anak 1) Nama 2) Usia 3) Status
4) Pekerjaan
5) Alamat
3. Setelah seluruh data terkumpul dan lengkap pembimbing kemasyarakatan melapor hasil LITMAS
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
4. Hasil  LITMAS  tersebut  diserahkan  kepihak  kepolisian
untuk di P 21 ke Kejaksaan 9
Hasil  dari  LITMAS  ini  adalah  untuk  membantu  dan memberikan  pertimbangan  hakim  dan  saran  bagi  hakim mengambil  keputusan  dalam  penjatuhan  hukuman  terhadap anak nakal.
Penyelesaian  secara  Litigasi  masih  merupakan primadona  bagi  aparat  penegak  hukum.  Hal  ini  dapat dimaklumi karena seperti yang dinyatakan oleh Peter M.Blau dan  Marshal  W.Meyer,  Birokrat  terkadang  tampil  terlalu kaku 10 fenomena  ini  terlihat  dari  jumlah  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak yang di proses.
Beberapa contoh perkara anak di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat adalah : 1. Klien anak : Andro Gingsang Usia : 16 tahun Status :  Pelajar Perkara :  Kesusilaan/pencabulan
Klien  anak mengatakan,  kasus  ini  terjadi  karena kehendak kedua belah pihak, tetapi karena perbedaan agama dan masih menempuh pendidikan akhirnya orang tua korban melapor ke polisi.
9 Wawancara dengan Bapak Wahyu Hidayat.B.c.IP.SE.ME selaku Kepala Pos Balai Pemasyarakatan Kuala Tungkal. Tanggal 4 Maret 2014 10 Peter  M.  Blau  dna  Marshal  W.W.Meyer, Birokrat  dalam Masyarakat Modren. 1987.UI Press.Jakarta.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Hasil  :  belum  adanya  putusan  hakim  karena  perkara masih dalam proses. Selain itu, masih di upayakan damai dari kedua  belah  pihak,  sebab  ingin  di  nikahinya  kedua  anak tersebut 11
2. Klien anak : Miki Usia : 16 tahun Status : Pelajar Perkara : Pengeniayaan Hasil hakim menjatuhkan penjara 3 bulan penjara 12 3. Klien anak : Ade Usia : 16 tahuh Status : Pelajar Perkara : Percobaan pengeniayaan Hasil : Klien anak dinyatakan bebas, karena menurut
hakim tidak adanya bukti secara hukum untuk mempidanakan klien anak tersebut 13 Dalam menghadiri sidang anak, pembimbing kemasyarakatan mendengarkan hasil sidang pertama : bacaan dakwaan, sidang kedua : bacaan tuntutan dan sidnag ketiga :
11 Wawancara klien anak Andro Gingsang tanggal 5 Maret 2014 12 Wawancara klien anak Miki tanggal 5 Maret 2014 13 Wawancara klien anak Ade tanggak 5 Maret 2014
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
putusan  dakwaan,  sedangkan  pembimbing  kemasyarakatan tidak  menghadiri  sidang  Tim  pengamat  pengadilan,  karena pembimbing  kemasyarakatan  dalam  kasus  diatas  hanya mendapatkan  hasil  dari  sidang,  sedangkan  Tim  pengamat pengadilan, di beberapa kasus lain pembimbing kemasyarakatan  ada  yang  menghadiri  Tim  pengawas pengadilan.
Kemudian  dilihat  dari  jumlah  LITMAS  klien  anak dapat di lihat dari tabel berikut :

## Tabel 2
Jumlah  LITMAS  Klien  Anak  dilihat  dari  jenis  tindak pidana dari tahun 2012 sampai dengan 2013
Sumber : Pos BAPAS Kuala Tungkal
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  di  ketahui  bahwa  28 perkara  yang  di  mintakan  LITMAS  perkara  pencurian menempati  urutan  paling  atas  dengan  21  perkara,  di  ikuti dengan  perkara  narkorika  sebanyak  4  di  urutan  kedua, sedangkan  perkara  penganiayaan  sebanyak  2  perkara  dan terakhir pekara kesusilaan sebanyak 1 perkara.
Tabel 3 No Jenis Tindak Pidana Jumlah Perkara 1 Pencurian 21 2 Kesusilaan 1 3 Penganiayaan 2 4 Narkotika 4
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Daftar  Putusan  Hakim  Pengadilan  Kuala  Tungkal Terhadap  Anak  Yang  di  Terima  POS  BAPAS  Kuala Tungkal No Jenis Putusan Hakim Jumlah (orang) 1 Bebas 1 2 Dikembalikan kepada orang tua 2 3 Di pidana 3 bulan 2 4 Di pidana 4 bulan 5 5 Dipidana 5 bulan 4 6 Di pidana 1 tahun 1
Sumber : Pos BAPAS Kuala Tungkal
Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa  putusan  hakim terhadap  klien  anak  berjumlah  15  orang  di  putus  4  bulan sebanyak  5  perkara,  kemudian  putusan  5  bulan  sebanyak  4 orang,  diputusan  hakim  3  bulan  sebanyak  2  orang,  putusan hakim  bebas  1  orang  dan  putusan  hakim  di  pidana  1  tahun sebanyak 1 orang.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Hakim  Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Bapak Raden Ari Mulyadi SH, dalam memutus perkara klien anak beliau menjelaskan bahwa :
Dalam  memutuskan  perkara  klien  anak  ada  beberapa hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, seperti anak nakal dijatuhi pidana penjara karena sudah
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
ditahan  oleh  kejaksaan,  menjatuhkan  pidana  dengan  alasan pelaku sudah berumur diatas 12 tahun, orang tua tidak dapat mendidik anak. 14
Kemudian  Setiawati.SH  selaku  hakim  pengadilan negeri kuala tungkal menambahkan bahwa :
Disamping  dilihat  dari  pertimbangan  hakim,  hakim juga  melihat  dari  Kualitas  pidana  juga  menjadi  hal  yang di perhatikan  oleh  hakim  misalnya  menjatuhkan  pidana narkotika  yang  ancaman  pidananya  lebih  dari  5  tahun  serta memperhatikan saran dari petugas BAPAS karena anak ini di samping  pengguna  juga  pengedar,  selain  itu  anak  tersebut benar-benar  nakal  dan  sudah  sering  tindak  pidana  maka hakim menjatuhkan tindak pidana penjara 15
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  penulis
menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam
memutuskan  perkara  anak  nakal  dengan  putusan  pidana penjara  yaitu  anak  sudah  di  tahan  oleh  kejaksaan  kemudian memutuskan  penjara  dilihat  dari  umur  anak  diatas  12  tahun, kemudian  disamping  pertimbangan  hakim,  hakim  juga melihat  dari  kualitas  pidana  seperti  tindak  pidana  narkotika yang  di  lakukan  oleh  anak  dengan  ancaman  penjara  5  tahun dan  di  lihat  dari  saran  Bapas  bahwa  anak  ini  sudah  pernah
14 Wawancara dengan bapak Raden Ari Mulyadi SH.selaku hakim penagdilan negeri kuala tungkal tanggal 9 Maret 2014
15 Wawancara  dengan  Ibu Setiawati.SH selaku  hakim  penagdilan negeri kuala tungkal tanggal 9 Maret 2014
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
berulangkali  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan disamping pengguna anak tersebut juga sebagai pengedar.
C. Kendala  apa  saja  yang  dihadapi  oleh  pembimbing kemasyarakatan dalam penyusunan Penelitian Kemasyarkatan dalam perkara anak nakal Jika  berbicara  mengenai  kendala  didalam  penegakan hukum,  maka  masalah  kesadaran  hukum  masyarakat  mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan
penganalisaan hukum supaya hukum itu dapat berlaku secara efektif  didalam  masyarakat.  Dengan  demikian  terhadap hukum  dalam  masyarakat  maju,  berlaku  ajaran  yang  disebut dengan co-variant  theory.  teori  ini  mengajarkan  bahwa  ada kecocokan  antara  hukum  dengan  bentuk – bentuk  prilaku hukum.  Disamping  itu  berlaku  juga  doktrin volksgeist (jiwabangsa)  dan rechtsbewust  jijn (kesadaran  hukum) sebagaimana  yang  diajarkan  oleh  eugen  ehrlich  misalnya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai  dengan  jiwa  bangsa/kesadaran  hukum  masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk prilaku manusia dalam masyarakat.
Pada  dasarnya  terhadap  seorang  pelaku  suatu  tindak pidana  harus  dikenakan  suatu  akibat  hukum.  Akibat  hukum itu  pada  umumnya  berupa  hukuman  pidana.  Akan  tetapi adakalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
merupakan  pidana,  melainkan  suatu  tindakan  tertentu  yang mirip dengan hukuman perdata.
Kesadaran  manusia  mengandung  berbagai  perasaan lain    yang    tidak  ditimbulkan      karena      pengaruh pengetahuannya      melainkan      karena    sudah  terkandung dalam  organismanya  dan  khususnya  dalam  gennya  sebagai naluri. Kemauan    yang    sudah   merupakan   naluri   pada tiap   manusia  ini  disebut “ dorongan” 16
1. Dorongan   untuk   mempertahankan   hidup.   Dorongan ini      merupakan  kekuatan    biologi    yang    menyebabkan makhluk    mampu    mempertahankan  hidupnya  di  muka bumi ini.
2. Dorongan  seks.  Dorongan  ini  timbul  pada  tiap  individu yang  normal  tanpa  terkena  pengaruh    pengetahuan    dan mempunyai    landasan  biologi  yang  mendorong  makhluk melanjutkan keturunan.
3. Dorongan  untuk  usaha  mencari  makan.  Dorongan  ini tidak  perlu  dipelajari    dan  tidak  dipengaruhi  oleh pengetahuan yang muncul sejak bayi.
4. Dorongan  untuk  bergaul  atau  untuk  berinteraksi  dengan sesama    manusia.  Dorongan  ini  melandasi      kehidupan biologi manusia      sebagai      makhluk  kolektif
(bermasyarakat).
16 Koentjaraningrat, Pengantar  Ilmu  Antropologi,  Jakarta:  Aksara Baru, 1985, hal 108-109.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
5. Dorongan  untuk  meniru  tingkah  laku  sesamanya.
Dorongan ini merupakan sumber adanya keanekaragaman budaya      manusia      yang  mendorong  manusia mengembangkan adat dan  memaksanya berbuat conform dengan manusia sekitarnya.
6. Dorongan    untuk  berbakti.  Dorongan  ini  mungkin      ada dalam    naluri  manusia  karena  manusia  merupakan makhluk    hidup      yang    kolektif  sehingga    untuk    dapat hidup    bersama    dengan  manusia    lain  ia    mempunyai landasan  untuk  mengembangkan rasa  simpati,  rasa altruistik, rasa cinta dan sebagainya.
7. Dorongan  akan  keindahan  baik  dalam  bentuk,  warna,
suara atau gerak.
Dorongan-dorongan  tersebut  juga  dapat  terjadi  pada diri  anak  sebagai  manusia    yang    belum    dewasa    sehingga dapat    menyebabkan    anak    tersebut  melakukan  perbuatan menyimpang berupa tindak pidana.
Dalam  menjalankan  tugasnya  dan  fungsinya,  POS BAPAS Kuala Tungkal menghadapi beberapa kesulitan yang antara  lain  masih  kurangnya  sarana  untuk  mencapai tujuannya,  serta  masih  banyaknya  masyarakat  yang  belum mengerti atau bahkan belum tahu apa BAPAS dan bagaimana tugas dan fungsinya BAPAS.
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  ada  beberapa  kendala dalam penyusunan LITMAS, antara lain : 17
1. Alamat klien anak tidak jelas.
Alamat yang tidak lengkap dan jelas sering kali membuat sulit  pembimbing  kemasyarakatan  untuk  memperoleh data  dari  keluarga  klien  anak.  Ini  disebabkan  oleh  tidak jujurnya klien anak memberi informasi tentang orang tua dan walinya.
2. Sulit menghubungi orang tua atau keluarga klien anak.
Sulitnya menghubungi keluarga klien anak ini disebabkan oleh  klien  anak  bukan  asli  warga  Jambi  atau  warga pendatang,  selain  itu  orang  tua  atau  keluarga  klien  anak yang  tidak  ingin  terlibat  atau  ikut  campur tentang permasalahan  yang  terjadi  pada  klien  anak  karena membuat malu dan aib bagi keluarga.
3. Sikap  Orang  Tua  atau  keluarga  yang  tidak  ingin  terlibat, bertanggungjawab atau acuh.
Sikap  orang  tua  atau  keluarga  yang  tidak  ingin  terlibat atau acuh terhadap klien anak disebabkan januhnya orang tua atau kelurga menasehatin kenakalan anak tersebut dan perkara ini telah terjadi berulang kali.
17 Wawancara  Bapak  Wahyu  Hidayat.B.c.IP.SE.ME  Kepala  POS Balai Pemasyarakatan Anak  Kuala Tungkal tanggal, 11 Maret 2014
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
4. Jauhnya  lokasi  tempat  tinggal  orang  tua  atau  keluarga klien anak.
Jauhnya  lokasi  tempat  tinggal  orang  tua  atau  kelurga klien  anak  mengakibatnya  sulitnya  membuat  laporan LITMAS.  Ini  disebabkan  lokasi  terpencil  dan  tidak
berada dalam lingkup daerah Jambi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memperoleh data.
5. Kondisi Alam.
Kondisi  alam  adalah  salah  satu  penghambat  dalam pembuatan  LITMAS,  karena  kita  tidak  akan  pernah  tahu dengan  kejadian  apa  yang  terjadi.  Salah  satunya  adalah banjir  ini  dapat  menghambat  kerja  pembimbing kemasyrakatan dalam mengumpulkan data.
Selain  kendala  diatas  dalam    menjalankan    tugasnya sebagai    petugas    pembimbing  kemasyarakatan  yang mendampingi anak nakal yang menjadi kliennya,
pembimbing    kemasyarakatan    sering    kali    masih dihadapkan  pada  kendala-kendala baik  yang bersifat teknis maupun  nonteknis.  Kendala-kendala  tersebut  dialami  baik dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan maupun pada  tahap  pra  ajudikasi, ajudikasi, hingga  tahap post  ajudikasi.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak Wahyu  Hidayat.B.c.IP.SE.ME    yang  pada  saat    penelitian dilakukan  sedang  menjabat  sebagai  Kepala  POS  Balai
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Pemasyarakatan  Anak  Kuala  Tungkal  maupun  dengan pembimbing  kemasyarakatan  lainnya  yang    bertugas    pada bagian  Bimbingan  Klien  Anak,  dapat  diperoleh informasi mengenai    kendala-kendala  yang  dialami  pembimbing kemasyarakatan  dalam  menjalankan  tugasnya,  menjelaskan Bahwa :
1. Tidak adanya aturan hukum yang tegas serta sanksi yang dijatuhkan apabila  dalam  penyelesaian  perkara  pidana yang  dilakukan  oleh  anak
2. Kurangnya  koordinasi  dalam  menjalankan  tugasnya melakukan    pembimbingan  terhadap  anak    nakal,    Balai
Pemasyarakatan Anak memang  hanya  bersikap  pasif.
3. Sumber  daya  manusianya.  Keterbatasan    sumber    daya manusia  secara  kualitas  dari    petugas  POS  Balai Pemasyarakatan  Anak  merupakan    salah    satu    kendala dalam  pelaksanaan  peran  Balai  Pemasyarakatan  dalam pembimbingan terhadap anak nakal..
4. Sarana      dan      prasarana      yang      ada      di      sana  sangat berbeda  jauh  dengan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana yang ada pada kantor penegak hukum lainnya 18
18 Wawancara  Bapak  Wahyu  Hidayat.B.c.IP.SE.ME  Kepala  POS Balai Pemasyarakatan Anak  Kuala Tungkal tanggal, tanggal, tanggal 11 Maret 2014
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa Tidak  adanya  aturan  hukum  yang  tegas  serta  sanksi  yang dijatuhkan  apabila    dalam    penyelesaian    perkara    pidana yang    dilakukan    oleh    anak  terdapat  pelanggaran- pelanggaran  terhadap  peraturan      perundang-undangan  yang ada. Kadang-kadang masih terdapat   adanya  perkara pidana anak tanpa adanya   laporan penelitian   tetapi   perkara anak tersebut tetap  jalan.   Sidang   anak   tetap   jalan  akan  tetapi tanpa  di  hadirkannya  pembimbing  kemasyarakatan  atau pembimbing  kemasyarakatan  tidak    diberi    tempat    duduk khusus  ataupun tidak diberi kesempatan untuk membacakan laporan  Penelitian      Kemasyarakatan  (Litmas).  Hal-hal tersebut    sering    terjadi    di    persidangan    anak,  kemudian
Kurangnya koordinasi dalam menjalankan tugasnya
melakukan    pembimbingan  terhadap  anak    nakal,    Balai Pemasyarakatan  Anak  memang    hanya    bersikap    pasif.  Hal tersebut   mengandung   arti   bahwa  Balai  Pemasyarakatan hanya  menunggu  jika  ada  instansi  lain,  seperti  Kepolisian, Kejaksaan,  maupun  Pengadilan  mengajukan  permintaan untuk dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan  terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian peran  Balai  Pemasyarakatan  Anak  dalam  melakukan pembimbingan  terhadap  anak  nakal  sangat  ditentukan  oleh aparat  penegak  hukum  yang  lain  yang  menangani  perkara pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  dan  Sumber  daya
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
manusianya.  Keterbatasan    sumber    daya    manusia  secara kualitas  dari    petugas  POS  Balai    Pemasyarakatan  Anak merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan dalam  pembimbingan  terhadap  anak  nakal. Kinerja  petugas  maupun  pegawai  dari  POS  Balai Pemasyarakatan  Anak  yang  kurang    maksimal  dan    terjebak dengan  adanya rutinitas  dalam  melaksanakan  tugas  sehari- harinya  di  kantor  sehingga  bersifat    monoton    dan    tidak berkembang    karena  perkara    anak    nakal  yang    ditangani oleh    POS  Balai    pemasyarakatan  Anak    Kuala  Tungkal relatif    sedikit.  Selain    itu,    kurang    atau    tidak    adanya pendidikan    dan    latihan  dalam  hal  penanganan  perkara pidana  anak  terhadap  pembimbing  kemasyarakatan  di  POS Balai  Pemasyarakatan  Kuala  Tungkal  yang  berakibat  pada tidak  berkembangnya    pola  pikir    petugas  POS  Balai Kemasyarakatan  Anak.  Hal  tersebut  berakibat  pula  pada mental para petugas POS Balai Pemasyarakatan Anak Kuala Tungkal yang masih sering merasa rendah diri apabila duduk atau  berdampingan  dengan  jaksa,  penasehat      hukum,  atau hakim  karena  merasa  tidak  profesional  serta  sarana  dan prasarana    yang    ada    di    sana  sangat  berbeda  jauh  dengan ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang ada  pada  kantor penegak  hukum  lainnya,  seperti  pada  kantor  polisi  maupun kantor      kejaksaan.  Salah  satu  contohnya    adalah    dalam pembuatan  laporan  penelitian  kemasyarakatan  oleh    petugas
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
POS  Balai    Pemasyarakatan  Anak  Kuala  Tungal,    hanya tersedia    satu buah    unit    komputer  tua    pada    tiap-tiap ruangan  atau  tiap-tiap  bagian  unit  kerjanya.  Sehingga  para pembimbing  kemasyarakatan  di  POS  Balai    Pemasyarakatan Anak  Kuala  Tungkal  sering  berebut  komputer  untuk menjalankan    tugasnya.  Keterbatasan  jumlah  komputer tersebut  mengakibatkan  para  pembimbing      kemasyarakatan di POS Bala Pemasyarakatan Anak Kuala Tungkal mau tidak mau harus menggunakan komputer pribadi untuk
mengerjakan  tugasnya  tersebut.  Keterbatasan  tersebut  tentu saja  mengakibatkan  kurang  maksimalnya kinerja  petugas POS  Balai    Pemasyarakatan  Anak.  Padahal    petugas pembimbing  kemasyarakatan dituntut untuk bertindak cepat karena      dipaksakan      dengan      masa  penahanan    tersangka atau    terdakwa    anak    yang    relatif    singkat    waktu penahanannya.  Kemudian  kurangnya  koordinasi  antara  POS Balai  Pemasyarakatan  Anak  Kuala  Tungkal  dengan  para penegak  hukum  seperti  polisi,  jaksa  dan  hakim  sehingga pelaksanaan  penelitian  kemasyarakatan  kurang  bejalan dengan  baik,  kurangnya  sumber  daya  manusia  kurangnya kualitas pekerja  Pos  Balai  Pemasyarakatan  Anak  Kuala Tungkal  sehingga  kurang  telaksananya  dengan  baik  tugas yang diberikan, Tidak adanya aturan hukum yang tegas serta sanksi yang dijatuhkan apabila  dalam  penyelesaian  perkara pidana    yang    dilakukan    oleh    anak terdapat  pelanggaran-
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
pelanggaran  terhadap  peraturan      perundang-undangan  yang ada.
D. Upaya Apa  Saja  Yang Di  Lakukan  Dalam  Mengatasi Masalah  Kendala-Kendala  Yang  Di  Hadapi  Oleh
Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam  Penyusunan Penelitian  Kemasyarkatan Dalam  Perkara  Anak Nakal.
Dengan  adanya  kendala-kendala  seperti  yang  telah diuraikan  di  atas, maka  tentu  saja  harus  ada  pemecahan masalah    atau    solusi    yang    harus dipikirkan    guna menghadapi    kendala-kendala    tersebut.    Berdasarkan    hasil wawancara    dengan Bapak  Wahyu  Hidayat.B.c.IP    selaku Kepala  POS Balai  Pemasyarakatan Anak Kuala Tungkal, dapat    diperoleh    informasi solusi-solusi  terhadap  kendala- kendala tersebut di atas, yaitu:
Berupaya  untuk  mengetahui  alamat  klien  anak, berupaya  untuk  menghubungi  orang  tua  atau  keluarga  klien anak  agar,  berupaya  memberikan  pengertian  kepada  orang tua  atau  keluarga  klien  anak  agar  orang  tua  atau  keluarga klien  anak  ikut  serta  terlibat  terhadap  permasalahan  klien anak tersebut.
Selain  upaya  diatas  dalam    menjalankan    tugasnya sebagai    petugas    pembimbing  kemasyarakatan  yang mendampingi anak nakal yang menjadi kliennya,
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
pembimbing  kemasyarakatan  menurut  Bapak  Wahyu Hidayat.B.c.IP.SE.ME    yang  pada  saat    penelitian  dilakukan sedang  menjabat  sebagai  Kepala  POS  Balai  Pemasyarakatan
Anak Kuala Tungkal maupun dengan pembimbing kemasyarakatan  lainnya  yang    bertugas    pada    bagian Bimbingan    Klien    Anak,  dapat  diperoleh  informasi mengenai upaya yang dilakukan pembimbing
kemasyarakatan  dalam  menjalankan  tugasnya,  menjelaskan
Bahwa : 1. Perlu    ditekankan    pada  aturan-aturan  hukum  agar  ada payung hukum bagi petugas pembimbing
kemasyarakatan  dalam  melaksanakan  tugasnya  terutama dalam menghadin/mengikuti persidangan anak.
2. Perlu  peningkatan  koordinasi  antara  sesama  aparat penegak  hukum  khususnya  dalam  penanganan  perkara pidana    yang    dilakukan      oleh  anak.    Baik    itu    jaksa anak,    hakim    anak    dan    Balai    Pemasyarakatan mengkoordinasikan guna  membentuk  satu  definisi  dan kesepahaman dalam penanganan   perkara   anak nakal.
3. Sumber daya   manusia    saat   ini   merupakan   modal utama      dalam  pelaksanaan  tugas  pembimbing kemasyarakatan  yang  profesional  berpikiran  maju  sesuai dengan  tuntutan  dan  perkembangan  jaman,  dalam menghadapi    perkara    anak    nakal    yang    semakin komplek  dan modern. Pembimbing kemasyarakatan yang
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
profesional  dituntut  untuk  bertindak  cepat,  baik    itu untuk    penyusunan    hasil    laporan  penelitian kemasyarakatan  atau  ketika  menghadiri  persidangan anak.. 19
4. Melengkapi  sarana  dan  prasarana  seperti  tempat  atau kantor  tersendiri,  alat  seperti  komputer  guna  untuk pemeriksaan, uang saku bagi pembimbing
kemasyarakatan    yang    cukup, Mengingat    luasnya wilayah    kerja    Balai  Kemasyarakatan  Kuala  Tungkal, tidak  adanya    kendaraan      dinas      bagi  Pembimbing Kemasyarakatan  dalam  mencari  data  guna  kelengkapan data untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  di  simpulkan bahwa berupaya untuk menghubungi orang tua atau keluarga klien  anak,  berupaya  untuk  memberikan  pengertian kepada orang  tua  dan  keluarga  klien  anak  agar  dapat  terlibat  dalam permasalahan klien anak,  kemudian hendaknya dilaksanakan sesuai  dengan  aturan yang sudah ada  dan  perlu  ditambah dengan  adanva    sanksi  kalau  memang  selama  persidangan anak  tidak    sesuai  dengan  peraturan  yang      ada      dalam pelaksanannya.    Seperti      sidang  perkara  anak  nakal  harus dilampirkan adanya laporan penelitian kemasyarakatan.
19 Wawancara  Bapak  Wahyu  Hidayat.B.c.IP.SE.ME  Kepala  POS Balai Pemasyarakatan Anak  Kuala Tungkal tanggal, tanggal, tanggal 11 Maret 2014
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Jika  tidak  ada  laporan  penelitian  kemasyarakatan maka  sidang  anak  tersebut  tidak  sah  dan  persidangan dianggap  batal  demi  hukum  sebagai    sanksinya  atau  hakim dapat    menolak  pelimpahan  perkara  pidana  anak  dari  jaksa apabila  tidak  dilampirkan  bekas  perkaranya    dengan  laporan penelitian   kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Anak.
Perlu  peningkatan  koordinasi  antara  sesama  aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara pidana yang  dilakukan  oleh  anak,  baik  itu  jaksa  anak,  hakim  anak dan  Balai    Pemasyarakatan  mengkoordinasikan  guna membentuk    satu  definisi  dan  kesepahaman  dalam penanganan perkara anak nakal.
Ditingkatkannya  sumber  daya  manusia  karena Pembimbing  Kemasyarakatan  dituntut  untuk  bertindak profesional dalam melaksanaan tugasnya yang memiliki pola pikir  maju  sesuai  dengan  perkembangan  jaman,    tidak terjebak  adanya  rutinitas  dalam  pelaksanaan  tugas.  Guna meningkatkan kemampuan petugas pembimbing
kemasyarakatan  yang  handal  dan  profesional  sebaiknya petugas  kemasyarakatan    di  ikut  sertakan    dalam    mengikuti pendidikan dan   latihan teknis pemasyaratakan yang khusus bagi  pembimbing  kemasyarakatan  atau  diberi  kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal di universitas-universitas terutama  yang  berkaitan  dengan  bidang    tugasnya.  Dengan modal  pendidikan  yang  cukup  dan  profesional,  pembimbing
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
kemasyarakatan merasa percaya diri dan tidak merasa  rendah diri    jika    duduk    bersama    dalam    melaksanakan    tugas    di persidangan anak.
Sarana  dan  prasarana  guna  untuk  guna  mendukung pelaksanaan  tugas    tersebut      perlu    didukung  sarana    dan prasarana yang memadai, seperti uang saku bagi pembimbing kemasyarakatan    yang    cukup.  Mengingat    luasnya    wilayah kerja    Balai  Kemasyarakatan  Kuala  Tungkal,  tidak  adanya kendaraan  dinas  bagi  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam mencari  data  guna    kelengkapan  data  untuk  menyusun laporan penelitian kemasyarakatan, Pembimbing
Kemasyarakatan    harus  mengadakan    kunjungan    rumah    ( home  visit )  di  tempat    tinggal    klien    dan  ke    sekolah, sehingga diperlukan  kendaraan dinas. Dengan adanya sarana dan  prasarana  tersebut,  Pembimbing  Kemasyaratan  dapat melaksanakan  tugas  dalam penyusunan  laporan  penelitian kemasyarakatan  dengan  tepat  waktu  dan  dapat  menghadiri persidangan  anak  sesuai  dengan  jadwal yang  disampaikan ke Balai Pemasyarakatan

## B. Daftar Pustaka
Atmasasmita  Romli, Bunga  Rampai  Kriminologi, Rajawaii, Jakarta, 1984.
Daradjat  Zakiah, Faktor-Faktor  Yang  Merupakan  Masalah Dalam  Proses  Pembinaan  Generasi  Muda.  Bina Cipta, Bandung, 1985
Kajian Yuridis …. –Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin
Fakrulloh  Zudan  Arif,  “Penegakan  Hukum  Sebagai  Peluang
Menciptakan Keadilan”,  Majalah Jurisprudence , Vol. 2, No. 1, Maret 2005
Gosita  Arief, Masalah  Korban  Kejahatan,  Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
Hamzah  Andi, Asas-asas  Hukum  Pidana,  PT  Rineka  Cipta, Jakarta,  1994 Huda  Chairul, Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju Kepada  Tiada  Pertanggungjawban  Pidana  Tanpa Kesalahan, Jakarta ; Kencana Predana Media, 2005