## Daftar Isi Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 18 No. 3 Tahun 2016
Halaman Pengantar Redaksi
iii
Topik:
 Karakteristik Nelayan Kecil dalam Ketahanan Pangan Ikan: Kasus di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 3 19 Ary Wahyono
 Pola Konsumsi Ikan oleh Masyarakat di Desa Hitumesing, Kabupaten Maluku Tengah
339 Ratna Indrawasih
 Pelayaran Tradisional Orang Buton dan Kebijakan Poros Maritim Indonesia 353 Tasrifin Tahara
 Poros Maritim: Dalam Kerangka Sejarah Maritim dan Ekonomi Pertahanan 369

## Wahyu Wardhana
 Pengendalian Alih Guna Tanah Sawah ke Nonpertanian di Kabupaten Bandung,
Jawa Barat Melalui Peraturan Desa 387 Eliana Sidipurwanty  Konflik Agraria Di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur 415 Imam Syafi’i
 Ekonomi Politik Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia: Metode dan
Problem 433

## Mohammad Hasan Anshori
 Strategi Penambang Minyak Tradisional di Tengah Meluasnya Kontrol Negara dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia 453

## Rio Heykhal Belvage
 Kehidupan Masyarakat Sekitar Hutan dan Ketahanan Sosial pada Ekologi Hutan yang Berubah 467 Robert Siburian
 Problematika Prinsip Manajemen Kolaboratif dalam Kerangka Penyelamatan Danau
Rawapening 487 Mochammad Nadjib Tinjauan Buku:  1969-2015: Cerita Tiga Dekade Politik Perpindahan Masyarakat di Indonesia 503
Anggy Denok Sukmawati

## PENGANTAR REDAKSI
Dari hari ke hari, dunia semakin renta. Ia  menjadi rapuh dan semakin rapuh, bukan hanya oleh usianya tetapi  juga  oleh  beban  deritanya  yang  cukup  menderanya.  Kerapuhan  tersirat  begitu  tampak  di  wajah permukaannya. Penurunan kualitas air, bebatuan yang longsor, gunung yang terus digali, hutan yang terus dibabat,  dan  banjir  bandang  yang  menghanyutkan  segala  yang  dilewatinya  menjadi  berita  dan pemandangan manusia kekinian.
Kerapuhan juga dialami di dalam bumi. Seluruh kandungan mineral dan tambangnya digali dan dibuka, tanpa  memedulikan  sistem  keberlanjutan  lingkungan  untuk  masa  depan  insani.  Ibarat  “mengorek  aurat bumi”,  demikian  istilah  yang  dipopulerkan  oleh  National  Geography,  untuk  perilaku  pengerusakan lingkungan  hidup,  terus  berlangsung  bukan  hanya  memenuhi  unsur  kebutuhan  perut,  tetapi  juga kerakusan terhadap nilai-nilai material keduniaan. Seringkali dalam banyak kasus, nafsu dan kepentingan politik kekuasaan terlihat jelas dalam hubungannya dengan ekspolitasi sumber daya alam yang berlebih.
Bumi  menjadi  rapuh,  bukan  hanya  usianya,  atau  bukan  pula  oleh  perubahan  iklim  yang  seringkali diisukan  sebagai  faktor  dominan  ketidakseimbangan  alam.  Bumi  menjadi  rapuh,  karena  beban  ekologis yang benar-benar berat ditanggungnya. Pertumbuhan populasi penduduk yang mencapai angka 8 Milyar tentu  menuntut  pembukaan  wilayah-wilayah  baru.  Dalam  konteks  Indonesia, jumlah  populasi  penduduk terus beranjak naik, seolah tanpa rintangan apapun. Wilayah baru untuk permukiman dibuka, baik berasal dari hamparan sawah yang hijau, ataupun hutan belukar penuh keliaran, dan bahkan daerah aliran sungai termanfaatkan dan pantai pun direklamasi untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.
Atas nama pembangunan, penggalian sumber daya alam fosil terus dilakukan untuk memberikan jaminan pemenuhan  kebutuhan  hidup  manusia.  Tak  tanggung-tanggung,  hutan  luas  sebentang  mata  memandang dibabat  habis  terganti  hamparan  sawit  penyerap  air  tak  putus  hentinya.  Kebutuhan  pangan,  air,  energi, listrik,  perumahan,  bahkan  kebutuhan  perang  sekalipun,  baik  dalam  skala  lokal,  nasional,  regional ataupun  global  menjadi  pemicu  utama  dari  eksploitasi  sumber  daya  alam  besar-besaran.  Kekayaan sumber  daya  alam  Indonesia  benar-benar  termanfaatkan  hanya  untuk  generasi  sekarang,  dan  untuk generasi  yang  akan  datang  maka  dipersilahkan  bagi  generasi  yang  akan  datang  untuk  memikirkannya sendiri,  mungkin  itulah  pengibaratan  kondisi  ekspolitasi  sumber  daya  alam  yang  ada.  Ancaman  serius kerusakan  lingkungan,  serta  penurunan  kualitas  dan  jasa  lingkungan  terus  terjadi  seiring  ekspolitasi sumber daya alam yang ada.
Realitas dan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di berbagai wilayah Indonesia dapat menjadi pembelajaran baik dalam merumuskan kembali visi pembangunan nasional berbasiskan sumber daya  alam  di  kemudian  hari.  Melihat  tantangan  seperti  itulah,  maka  Jurnal  Masyarakat  dan  Budaya (JMB), Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  pada  terbitan  khusus  tahun  2016  akhirnya  mengambil  tema  tentang  “Pengelolaan  Sumber  Daya Alam”.
Dari  puluhan  tulisan  yang  masuk,  dewan  redaksi  memutuskan  untuk  mengambil  sepuluh  tulisan  yang dianggap  cukup  baik  mewakili  keadaan  dan  jenis-jenis  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  ada  di Indonesia. Tulisan pertama berjudul: “Karakteristik Nelayan Kecil dalam Ketahanan Pangan Ikan: Kasus di  Kota  Kendari,  Sulawesi  Tenggara”,  telah  menunjukkan  bahwa kontribusi  nelayan  kecil  untuk kebutuhan  konsumsi  ikan  lokal  rupanya  terpengaruh  sejak  adanya  kebijakan  moratorium  perikanan tangkap.  Saat  itu,  sebagian  nelayan  kecil  mulai  tertarik  untuk  memasok  kebutuhan  industri  pengolahan hasil  ikan,  dan  hal  ini  tentu  saja  mempengaruhi  pasokan  kebutuhan  ikan  konsumsi  lokal.  Kebijakan politik  tingkat  nasional  dalam  banyak  segi  telah  memberikan  pengaruh  besar  bagi  praktik  ketahanan pangan masyarakat dalam konsumsi ikannya.
Tulisan kedua, “ Pola Konsumsi Pangan Ikan oleh Masyarakat di Desa Hitumesing Kabupaten Maluku Tengah ”, menjelaskan melalui penghitungan seksama antara produksi  ikan di Kabupaten Maluku Tengah yang  dikonsumsi  dengan  jumlah  penduduk  yang  ada,  maka  konsumsi  ikan  per  kapita penduduknya  sangat  tinggi,  jauh  di  atas  rata-rata  konsumsi  perkapita  penduduk.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kedekatan  wilayah  permukiman  dengan  wilayah  sumber  daya  alam  hasil  laut  memungkinkan masyarakat dapat secara mudah mengakses sumber daya ikan dan mendorong lahirnya daya tahan sosial lanjutannya.
Tulisan ketiga, “Pelayaran Tradisional Orang Buton dan Kebijakan Poros Maritim Indonesia” membahas sistem  dan  dinamika  pelayaran  tradisional,  jaringan  pelayaran,  perniagaan  antarpulau  yang  dilakukan pelayar  Buton  yang  masih  bertahan  hingga  sekarang.  Pengetahuan  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk memperkuat kebijakan Poros Maritim Indonesia yang digaungkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK saat ini.
Tulisan  keempat,  “Poros  Maritim  dalam  Kerangka  Sejarah  Maritim  dan  Ekonomi  Pertahanan” menjelaskan adanya hubungan manusia dengan laut, perdagangan maritim sebagai bagian dari dinamika perdagangan,  ekonomi  antarkawasan,  dan  munculnya  kekuatan  baru  serta  persaingan  yang  timbul antarkekuatan  maritim  di  era  sejarah  masa  lampau  Indonesia.  Gagasan  poros  maritim  juga  memiliki hubungan  erat  dengan  politik  kekuasaan,  hubungan  internasional,  perdagangan  maritim,  dan  aspek keamanan bagi wilayah Indonesia.
Tulisan kelima, “Pengendalian Alih Guna Tanah Sawah ke Nonpertanian di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Desa”, menunjukkan bahwa luas tanah sawah di Bandung untuk peta lahan hijau  abadi  ikut  terganggu  dengan  pertumbuhan  penduduk  di  sekitarnya.  Beberapa  peraturan  untuk pengendalian  alih  guna  tanah  sawah  sebenarnya  telah  dilakukan,  namun  gangguan  terhadap  lahan  hijau terus dilakukan oleh penduduk dan sektor industri. Oleh karena itulah, upaya untuk mendorong lahirnya Perda  Lahan  Abadi  untuk  Pertanian,  agar  alih  guna  tanah  sawah  tidak  mengganggu  produksi  padi  di Kabupaten Bandung terus dilakukan pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat.
Tulisan  keenam,  “Konflik  Agraria  di  Indonesia:  Catatan  Reflektif  Konflik  Perkebunan  Sawit  di Kotawaringin  Timur”,  menunjukkan  permasalahan  konflik  agraria  di  sektor  perkebunan  yang merepresentasikan  buruknya  sistem  tata  kelola  SDA  di  Indonesia.  Berbagai  permasalahan  yang diakibatkan oleh tumpang tindih kewenangan dan kebijakan dari level pusat hingga daerah menyebabkan munculnya  berbagai  pelanggaran  hukum  seperti  pemalsuan  dokumen,  kriminalisasi,  dan  pengrusakan fasilitas.  Di  saat  bersamaan,  negara  cenderung  memberikan  fasilitas  yang  memudahkan  laju  ekspansi perusahaan  perkebunan  sawit  yang  ekstraktif.  Hal  ini  yang  mempercepat  laju  kerusakan  lingkungan akibat alih fungsi lahan dan marginalisasi kelompok masyarakat adat. Fenomena ini menjadi gambaran di wilayah-wilayah perkebunan sawit lama dan pembukaan baru.
Tulisan ketujuh, “Ekonomi Politik Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia: Metode dan Problem”, telah  menunjukkan adanya tiga model mekanisme yang  memfasilitasi proses ekonomi politik dalam  proses  penerbitan  IUP,  yaitu  pemilukada,  tahapan  prosedural  penerbitan  IUP,  dan  setoran  rutin. Tiga  mekanisme  ini  menambah  deret  panjang  bekerjanya  mekanisme  yang  tidak  sehat,  yaitu  balas budi politik, problem loyalitas, problem kroni dan koalisi dan problem wani piro (berani bayar berapa).  Dari sisi  ekonomi  politik,  maka  penerbitan  IUP  akan  berkaitan  erat  dengan  merebaknya  korupsi  di  sektor pertambangan.
Tulisan kedelapan, “Strategi Penambang Minyak Tradisional di Tengah Meluasnya Kontrol Negara dalam Konteks  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  di  Indonesia”  menunjukkan  tentang  strategi  masyarakat penambang dalam menjaga kelangsungan usahanya di tengah meluasnya kontrol negara terhadap sumber daya  alam  yang  berdampak  pada  merosotnya  akses  masyarakat  terhadap  usaha  penambangan  di daerahnya.
Tulisan  kesembilan,  “Kehidupan  Masyarakat  Sekitar  Hutan  dan  Ketahanan  Sosial  pada  Ekologi  Hutan yang Berubah”, memberi gambaran berbagai jenis respon yang dilakukan masyarakat terhadap perubahan
ekologi  hutan  di  Kabupaten  Gunung  Mas.  Respon  ini  sangat  menentukan  tingkat  ketahanan  sosial masyarakat yang bermukim di sekitar hutan tersebut.
Terakhir  adalah  tulisan  berjudul  “Problematika  Prinsip  Manajemen  Kolaboratif  dalam  Kerangka Penyelamatan  Danau  Rawapening.”  Tulisan  ini  mendiskusikan  dampak  pemanfaatan  secara  bebas  dan tidak  terkendali  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  di  Danau  Rawapening.  Perubahan  paradigma pengelolaan,  khususnya  paradigma  kolaboratif  menjadi  sebuah  tawaran  untuk  menyelamatkan  Danau Rawapening.
Sepuluh  tulisan  ini  menarik  untuk  dibaca  dan  dibandingkan  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya. Harapannya,  bahwa  tulisan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan menjadi  bahan  penting  dari  berbagai  rumusan  kebijakan  pembangunan  yang  diajukan  oleh  pemerintah. Semoga bermanfaat.

## Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 18 No. 3 Tahun 2016

## KARAKTERISTIK NELAYAN KECIL DALAM KETAHANAN PANGAN IKAN: KASUS DI KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA

## Ary Wahyono
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI ary318@gmail.com

## Abstrak
Stigma  nelayan  kecil  tidak  memiliki  konstribusi  pada  ketahanan  pangan  tidak  selalu  benar.  Nelayan  kecil  adalah satu-satunya kelompok sosial yang memberikan asupan makanan dengan mudah untuk penyediaan kebutuhan ikan konsumsi.  Paling tidak kebutuhan ikan konsumsi untuk keluarganya terpenuhi. Hal ini tidak terjadi pada perikanan tangkap skala besar yang lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekspor ikan. Pemerintah Indonesia tampaknya lebih  memilih  untuk  meningkatkan  ekspor  hasil  perikanan  dibandingkan  dengan  memikirkan  kebutuhan  konsumsi ikan  dalam  negeri.  Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  kualitatif  yang  dilakukan  kepada  rumah  tangga  nelayan kecil  secara  terbatas  di  Kota  Kendari,  Sulawesi  Tenggara.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kontribusi  nelayan kecil  untuk  kebutuhan  konsumsi  ikan  lokal  terpengaruh  sejak  adanya  kebijakan  moratorium  perikanan  tangkap karena sebagian nelayan kecil mulai tertarik untuk memasok kebutuhan industri pengolahan hasil ikan. Hal ini tentu saja mempengaruhi pasokan kebutuhan ikan konsumsi lokal.
Kata kunci: nelayan kecil; ketahanan pangan; konsumsi ikan.

## POLA KONSUMSI IKAN OLEH MASYARAKAT DI DESA HITUMESING, KABUPATEN MALUKU TENGAH

## Ratna Indrawasih
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI ratnapmb@yahoo.co.id

## Abstrak
Besarnya potensi sumber daya ikan di Provinsi Maluku  menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan  nasional,  yang menunjang  kebutuhan  pangan  ikan  penduduk  Indonesia.  Hal  itu    menjadikan  konsumsi  ikan  perkapita  penduduk Maluku tinggi secara nasional. Tulisan ini bertujuan  mendiskusikan bagaimana  hubungan antara  jumlah produksi ikan  yang  tersedia  dengan  konsumsi  perkapita  penduduknya  dan  bagaimana  pula  pola  konsumsi  ikan  masyarakat Hitumesing. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Maluku Tengah. Data diperoleh melalui kuesioner  dan  pedoman  wawancara.  Selain  itu,  juga  dengan  diskusi  kelompok  terfokus  dan  observasi  juga dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika  membandingkan produksi ikan di Kabupaten Maluku Tengah yang dikonsumsi dengan  jumlah penduduknya, hasil yang  diperoleh menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hasil tersebut  di  atas  rata-rata  konsumsi  perkapita  penduduk  Desa  Hitumesing.  Padahal,  Desa  Hitumesing  merupakan desa pesisir yang mempunyai kemudahan akses sumber daya ikan. Hal itu disebabkan oleh perilaku  nelayan Desa Hitumesing yang cenderung berorientasi pasar atau ekonomi dan bukan mengonsumsi ikan itu sendiri.
Kata kunci: pola konsumsi, pangan ikan, Maluku Tengah

## PELAYARAN TRADISIONAL ORANG BUTON DAN KEBIJAKAN POROS MARITIM INDONESIA
Tasrifin Tahara Universitas Hasanuddin tasrifin.tahara@yahoo.co.id

## Abstrak
Kelangsungan tradisi bahari orang Buton hingga kini merupakan kekuatan budaya yang penting dikaji, tidak hanya karena  latar  historisnya,  tetapi  juga  dapat  menjadi  sumber  nilai  kehidupan  bagi  mereka  dalam  menata  masa depannya.  Tradisi  ini  telah  melampaui  berbagai  zaman  dan  generasi,  dengan  segala  tantangannya,  telah mengukuhkan orang Buton sebagai suku bangsa bahari Indonesia, bersama dengan suku bangsa lainnya yakni Bajo, Bugis-Makassar,  Mandar,  dan  Madura.  Artikel  ini  membahas  sistem  dan  dinamika  pelayaran  tradisional,  jaringan pelayaran,  perniagaan  antarpulau  yang  dilakukan  pelayar  Buton  yang  masih  bertahan  hingga  sekarang.  Tulisan  ini menarasikan  kebudayaan  pelayar  pulau  terdepan  di  Buton  (Pulau  Batuatas)  dalam  mempertahankan  hidup  dan tradisi  yang  sudah  berlangsung  ratusan  tahun.  Selain  itu,  harapan  atas  kebijakan  Poros  Maritim  Indonesia  yang digaungkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK juga dielaborasi.
Kata kunci: pelayaran, tradisional, Poros Maritim Indonesia

## POROS MARITIM: DALAM KERANGKA SEJARAH MARITIM DAN EKONOMI PERTAHANAN

## Wahyu Wardhana
Pusat Studi Sumber Daya Ekonomi Pertahanan – Universitas Pertahanan Indonesia wahyu_w016@yahoo.com

## Abstrak
Lautan  dan  samudra  merupakan  sumber  daya  yang  tak  terbatas  di  mana  lautan  telah  digunakan  sebagai  sarana transportasi,  sumber  makanan,  pertambangan  dan  perdagangan  laut  serta  medium  proyeksi  kekuatan  suatu  negara. Nilai  penting  laut  dan  samudera  di  era  globalisasi  ditandai  dengan  meningkatnya  lalu  lintas  perdagangan  laut. Sejarah  membuktikan  bahwa  negara  yang  memilih  lautan  untuk  memajukan  kepentingan,  mereka  menjadi  kuat secara politik dan makmur secara ekonomi. Indonesia sebagai kekuatan maritim yang besar telah mendominasi pusat jalur  sutera  di  abad  ke-10  sampai  abad  ke-14.  Gagasan  poros  maritim  Indonesia  saat  ini  menunjukkan  upaya pemerintah  untuk  memperkuat  kekuatan  nasional  dan  kemakmuran  rakyat  Indonesia  berdasarkan  kegiatan  yang berkaitan dengan aktivitas kemaritiman. Tulisan ini menjelaskan poros maritim dari perspektif sejarah maritim dan perspektif ekonomi pertahanan. Kerangka teoritis dari A.T Mahan, J.S. Corbett, J.R. Hill dan Ken Booth digunakan untuk memahami poros maritim dalam perspektif ekonomi pertahanan. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara bertautan  di  mana  sejarah  maritim  tidak  akan  membantu  tanpa  pedoman  teoritis,  sedangkan  teori  memerlukan catatan sejarah sebagai bukti empiris untuk menggambarkan pola yang ada sebagai kerangka awal bagi pemahaman poros maritim Indonesia.
Kata kunci : ekonomi pertahanan, poros maritim, sejarah maritim.
PENGENDALIAN ALIH GUNA TANAH SAWAH KE NONPERTANIAN DI KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT MELALUI PERATURAN DESA

## Eliana Sidipurwanty
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN eli_purwanty@yahoo.co.id

## Abstrak
Luas  tanah  sawah  di  Kabupaten  Bandung  Provinsi  Jawa  Barat  mengalami  penurunan,  karena  beralihguna  menjadi tanah  nonpertanian.Tulisan  ini  menggunakan  studi  pustaka  untuk  menggambarkan  alih  guna  tanah  sawah  ke nonpertanian  dan  pengendaliannya  di  Kabupaten  Bandung.Penetapan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (LP2B)  yang  diamanatkan  dalam  Undang-undang  untuk  mengendalikan  laju  penurunan  luas  tanah  sawah  belum dilakukan  di  Kabupaten  Bandung,  namun  sudah  ada  upaya  untuk  menetapkannya  melalui  rapat-rapat  koordinasi antarinstansi  terkait.  Hasil  pertemuan  adalah  kajian  tentang  luas  tanah  sawah  yang  akan  ditetapkan  menjadi  LP2B dan rencana untuk membuat peta lahan hijau abadi. Pengendalian alih guna tanah sawah sebenarnya telah dilakukan melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  RTRW  Kabupaten  Bandung  Tahun  2007-2027,  walau belum  sepenuhnya  mengendalikan  alih  gunat  anah  sawah  ke  nonpertanian.  Upaya  pengendalian  alih  guna  tanah sawah  ke  nonpertanian  sudah  dilaksanakan  oleh  dua  pemerintahan  desa  melalui  Peraturan  Desa  (Perdes)  yaitu Perdes  Sangkanhurip  No.  2  Tahun  2010  tentang  Rencana  Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah  Abadi    dan  Perdes Sumbersari  No.  4  Tahun  2014  tentang  Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah.PeranKantor  Pertanahan  Kabupaten Bandung  dalam  mengendalikan  alih  guna  tanah  sawah  ke  nonpertanian  melalui  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan merupakan  salah  satu  syarat  dalam  pemberian  izin  lokasi  di  Kabupaten  Bandung.Upaya  selanjutnya  adalah mendorong  lahirnya  Perda  Lahan  Abadi  untuk  Pertanian,agar  alih  guna  tanah  sawah  tidak  mengganggu  produksi padi di Kabupaten Bandung.
Kata kunci: pengendalian alih guna tanah sawah, peraturan desa, Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan (LP2B).

## KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA: CATATAN REFLEKTIF KONFLIK PERKEBUNAN SAWIT DI KOTAWARINGIN TIMUR

## Imam Syafi’i
Pusat Penelitian Politik (P2P)-LIPI imamsyafii.sej07@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  menjelaskan  bahwa  permasalahan  konflik  agraria  di  sektor  perkebunan  di  Kabupaten  Kotawaringin Timur  merepresentasikan buruknya sistem tata kelola  SDA di Indonesia. Berbagai permasalahan  yang diakibatkan oleh  tumpang  tindih  kewenangan  dan  kebijakan  dari  level  pusat  hingga  daerah  menyebabkan  munculnya  berbagai pelanggaran hukum seperti pemalsuan dokumen, kriminalisasi, pengrusakan fasilitas. Sementara, negara cenderung memberikan  fasilitas  yang  memudahkan  laju  ekspansi  perusahaan  perkebunan  sawit  yang  ekstraktif.  Hal  ini kemudian mempercepat laju kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan marginalisasi kelompok masyarakat adat. Namun demikian, pascarezim otoritarian, munculnya FKKTDM-KT yang diinisiasi oleh DAD memperlihatkan bahwa institusi berbasis komunitas adat mulai memiliki peran dan posisi di dalam tata kelola sumber daya alam di wilayah mereka. Keberadaan FKKTDM-KT yang diperkuat melalui Peraturan Daerah baik di level provinsi maupun kabupaten tidak hanya memperkuat posisi mereka secara kultural juga posisi politik mereka. Hal ini dapat dikatakan sebagai  bagian  dari  respon  mereka  untuk  membangun  strategi  menghadapi  perusahaan  besar  dan  atau  negara termasuk di dalamnya upaya-upaya penyelesaian konflik di sektor perkebunan.
Kata kunci: tata kelola sda, konflik perkebunan sawit, dan Masyarakat Adat

## EKONOMI POLITIK PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI INDONESIA: METODE DAN PROBLEM

## Mohammad Hasan Anshori
Jurusan Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah mansori_uhm@yahoo.com

## Abstrak
Kebijakan  Desentralisasi  Pascareformasi  di  Indonesia  sejak  tahun  1999  secara  prinsip  dicirikan  dengan  delegasi kekuasaan secara signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk kekuasaan terkait penerbitan Izin Usaha  Pertambangan  (IUP).  Sayangnya,  pendelegasian  kekuasaan  ini  tidak  disertai  dengan  persiapan  yang seharusnya,  seperti  berbagi  regulasi  otoritas  pusat  dan  kapasitas  pemerintah  daerah.  Kondisi  tersebut  kemudian berdampak  munculnya  berbagai  kasus  tumpang  tindih  IUP.  Tulisan  ini  mengkaji  interaksi  dinamis  antara  faktor- faktor ekonomi dan politik yang menjadi sumber konkret  tumpang tindih IUP. Tulisan ini menunjukkan adanya tiga model  mekanisme  yang  menfasilitasi  proses  ekonomi  politik  dalam  proses  penerbitan  IUP,  yaitu  pemilukada, tahapan-tahapan prosedural penerbitan IUP, dan setoran rutin. Selain itu, empat masalah umum yang teridentifikasi menjadi  fondasi  bekerjanya  mekanisme  tersebut,  yaitu  balas  budi  politik,  problem  loyalitas,  problem  kroni  dan koalisi dan problem wani piro (berani bayar berapa). Ekonomi politik penerbitan IUP berkaitan dengan merebaknya korupsi di sektor pertambangan. Data studi ini secara primer diambil dari berbagai wawancara semi-terbuka dengan berbagai  informan  dan  data-data  sekunder,  termasuk  laporan  dan  dokumen  publik  dan  pemerintah,  publikasi akademis, dan surat kabar serta majalah, baik nasional maupun lokal.
Kata kunci: pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP), ekonomi politik, desentralisasi

## STRATEGI PENAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI TENGAH MELUASNYA KONTROL NEGARA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

## Rio Heykhal Belvage
Sekolah Pascasarjana Antropologi Unversitas Gadjah Mada rio.belvage@gmail.com

## Abstrak
Tambang minyak adalah salah satu sektor industri ekstraktif bernilai ekonomi tinggi. Di Desa Sewu Jati yang  terletak  di  perbatasan  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah,  terdapat  tambang  minyak  bekas  perusahaan Belanda.  Sejak  perusahaan  tersebut  melakukan  kapitalisasi  terhadap  sumber  minyak  di  Sewu  Jati,  yang kemudian  dilanjutkan  oleh  rezim  elit  desa  dan  koperasi,  masyarakat  terus  mengalami  peminggiran. Berkaitan  dengan  meluasnya  kontrol  negara  terhadap  sumber  daya  alam  yang  berdampak  pada merosotnya  akses  masyarakat  terhadap  usaha  penambangan  di  daerahnya,  tulisan  ini  menggambarkan strategi masyarakat penambang dalam menjaga kelangsungan usahanya.
Kata kunci : tambang minyak, kontrol negara, strategi bertahan

## KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DAN KETAHANAN SOSIAL PADA EKOLOGI HUTAN YANG BERUBAH

## Robert Siburian
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Inonesia robertsdes1970@gmail.com

## Abstrak
Masyarakat  yang  bermukim  di  sekitar  hutan  dipengaruhi  oleh  perubahan  ekologi  hutan,  terutama  mereka  yang tergantung pada sumber daya hutan. Eksistensi kehidupan mereka akan terganggu jika hutan mengalami kerusakan. Sebab, jika hutan rusak berarti mereka kehilangan sumber daya yang mendukung kehidupan mereka. Mereka yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekologi hutan berarti memiliki ketahanan sosial yang memadai. Sebaliknya,  ketahanan  sosial  yang  rendah  menunjukkan  kerentanan  mereka  terhadap  perubahan  ekologi  hutan. Terkait  dengan  itu,  tulisan  ini  mencoba  menjelaskan  perubahan  ekologi  hutan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Gunung Mas  dan  respon  yang  dilakukan  masyarakat  terhadap  perubahan  itu.  Jenis  respon  yang  dilakukan  menentukan tingkat  ketahanan  sosial  masyarakat  yang  bermukim  di  sekitar  hutan  tersebut.  Data  yang  dikumpulkan  untuk menyusun tulisan ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan pada pertengahan 2015.
Kata kunci: komunitas, ketahanan sosial, ekologi hutan

## PROBLEMATIKA PRINSIP MANAJEMEN KOLABORATIF DALAM KERANGKA PENYELAMATAN DANAU RAWAPENING
Mochammad Nadjib Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI mochammadnadjib13@gmail.com

## Abstrak
Interaksi  penduduk  dan  lingkungan  yang  kompleks  dapat  ditemukan  pada  ekologi  perairan  Rawapening. Rawapening adalah suatu kawasan danau yang memiliki potensi multifungsi, diantaranya adalah perikanan, irigasi, pembangkit listrik dan pariwisata. Pemanfaatan secara multifungsi tersebut bisa saling mendukung, tetapi dapat pula bersifat trade off bila dilakukan  secara tidak terkendali. Tulisan ini mendiskusikan permasalahan trade off sebagai dampak  dari  pemanfaatan  secara  bebas  dan  tidak  terkendali  antara  berbagai  pihak  di  Danau  Rawapening.  Sumber data ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan tentang “Optimalisasi Multifungsi Perairan Umum Daratan dalam Pengembangan  Ekonomi  Daerah:  Kasus  Danau  Rawapening”.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam, Focus Group Discussion dan observasi lapangan di kawasan Danau Rawapening. Implikasi dari pemanfaatan secara bebas  atas  Danau  Rawapening  terjadi  karena  polarisasi  kepentingan,  sehingga  berdampak  timbulnya  degradasi lingkungan. Untuk itu diperlukan perubahan paradigma pengelolaan dari polarisasi kepentingan menjadi paradigma kolaborasi,  sehingga  segenap  kegiatan  ekonomi  yang  menjadi  penyangga  kawasan  Rawapening  dapat  dikelola secara komprehensif.
Kata kunci: danau  rawapening,  multifungsi  ekonomi,  degradasi  lingkungan,  polarisasi  kepentingan,  paradigma kolaborasi