## PROBLEMATIKA DOWN PAYMENT (DP) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

## ISSUES WITH DOWN PAYMENT (DP) IN ONLINE SALES AGREEMENTS
Fathia Tari Rizka 1 , Susilowati S. Dajaan 2
1 Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

## Abstrak
Berkembang pesatnya kemudahan dalam bertransaksi secara elektronik atau dikenal dengan E-commerce, diikuti oleh banyaknya masyarakat di Indonesia jadi lebih konsumtif dalam berbelanja secara  online.  Namun,  dibalik  segala  kemudahan  dan  manfaat  yang  didapatkan,  terdapat kekhawatiran  lain  bahwa  maraknya  penjual  online  yang  tidak  bertanggung  jawab  terhadap konsumen  e-commerce.  Untuk  menghargai  hak-hak  para  konsumen,  informasi  yang  lengkap, akurat,  serta  regulasi  pengaturan  terhadap  keamanan  sistem  jual  beli  online  dalam  hal  ini menggunakan  sistem  uang  muka  atau down  payment (DP)    sangat  penting  atas  pembelian  suatu barang dalam menjunjung hak konsumen. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan jenis penelitan  yuridis  normatif  dan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yakni  Undang- undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik,  yang  mana  berfokus  pada  hak-hak  konsumen  dan  Tanggung  jawab  pelaku usaha yaitu berupa tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian oleh konsumen.
Kata kunci : Uang muka, perjanjian jual beli online, perlindungan konsumen.

## Abstract
The  growing  fast  of  convenience  in  electronic  transactions  or  known  as  E-commerce,  followed  by many  people  in  Indonesia  becoming  more  consumptive  in  shopping  online.  However,  behind  all  the convenience  and  benefits  obtained,  there  is  another  concern  that  the  rise  of  online  sellers  who  are  not responsible for e-commerce consumers. To respect the rights of consumers, complete, accurate information, as well as regulatory regulations on the security of the online buying and selling system in this case using a down payment (DP) system is very important for the purchase of an item in upholding consumer rights. The writing  method  of  this  research  uses  normative  juridical  research  and  uses  a  statutory  approach,  namely Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  which  focuses  on  consumer  rights  and  business  liability  in  the  form  of  business liability for losses by consumers.
Keywords : Down Payment, online buying and selling agreement, constumer protection.

## A. PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  laju  globalisasi  di  masa  sekarang  ini  telah  membawa dampak  yang  besar  di  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  termasuk  salah  satunya  adalah teknologi  dan  internet.  Perkembangan  teknologi  informasi  di  era  globalisasi  telah menyebabkan dunia menjadi bebas dan menyebabkan terjadinya berbagai dinamika sosial secara langsung, terus- menerus dan cepat, sehingga kehidupan yang dijalani oleh manusia terasa  semakin  mudah,  serta  kebebasan  dalam  menentukan  pilihan  di  dalam  kehidupan Teknologi  dan  internet  memiliki  peranan  yang  begitu  besar  dalam  menunjang  segala aktivitas  kehidupan  manusia. 1 Pemanfaatan  teknologi  digital  di  Indonesia  yang  sangat besar  tentu  saja  memberikan  dampak  bagi  beberapa  sektor,  salah  satunya  adalah  sektor bisnis  atau  industri  bisnis  yang  kemudian  melahirkan  perdagangan  online  atau e- commerce . E-Commerce secara  umum  adalah  bentuk  perbuatan  hukum  melalui  transaksi elektronik yang menggunakan media teknologi internet. Sebelum berkembangnya metode transaksi elektronik e-commerce merupakan transformasi dari konsep dasar telemarketing (transaksi  melalui  internet)  (Anggraeni  dan  Rizal  2019).  Salah  satu  contoh  pemanfaatan teknologi  internet  yang  berkembang  sangat  pesat  saat  ini  yaitu  jual-beli  online  melalui berbagai plattform media  sosial  baik  Instagram,  WhatsApp,  Line,  Twitter,  Facebook,
Shopee maupun aplikasi media sosial lainnya. 2
Ada  berbagai  dorongan e-commerce sangat  aktif  dimanfaatkan  dalam  masyarakat pada  proses  transaksi.  Pertama,  jual  beli  online  memiliki  cara  untuk  menjangkau  para pelanggan  dari  berbagai  kalangan  serta  dapat  mengakses  berbagai  informasi  terbaru  dan secara cepat; Kedua, melalui jual beli online dapat membuat para penjual menjadi sangat cepat  dan  tanggap  serta  dapat  membagikan  informasi  terbaru  secara  cepat,  penjual  bisa langsung  mempromosikan  barang  melalui  sebuah  foto  kemudian  diposting  pada  laman media sosialnya; Ketiga, dengan jual beli online membuat waktu jadi lebih hemat dan serta sangat  informatif;  Keempat,  jual  beli  online  memberikan  kepuasan  tersendiri  bagi pelanggan  karena  memberikan  pengalaman  yang  sangat  menyenangkan  dan  bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan mudah;
Perjanjian  jual  beli  online  tidak  lain  adalah  merupakan  perluasan  dari  konsep
1 Lestari,  R.  I.,  Suci,  N.  W.,  &  Amalia,  E.  M.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Yang  Terlibat  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Pada  Media  Sosial  Instagram. Jurnal  Analisis  Hukum , 5 (2),  189- 202.
2 Sanjaya,  G.  N.  R.  K.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2022).  Perlindungan  Hukum terhadap Konsumen atas Barang Tiruan Pada Transaksi E-Commerce (Studi Kasus pada Toko Stridewear. Id Bali). Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (2), 332-338.
perjanjian  jual  beli  yang  ada  dalam  KUHPerdata.  Jual-beli  online  yang  dilakukan  tidak terlepas dari suatu perjanjian yang dimana timbul karena adanya kesepatakan. Perdagangan konvensional  atau  jual  beli  dalam  hukum  perdata  merupakan  dasar  hukum  melalui perjanjian  jual  beli  melalui  internet.  Buku  III  tentang  Perikatan  pada  Pasal  1320  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “ suatu kontrak dikatakan telah sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan  dirinya;  kecakapan  melakukan  perbuatan  hukum;  suatu  hal  tertentu;  dan suatu sebab yang halal ”. Hanya saja yang menjadi media jual beli melalui internet adalah alat-alat  elektronik  memiliki  peranan  unsur  yang  menjadi  pembeda  sifat  khusus perjanjian. 3 Biasanya  di  dalam  suatu  transaksi  jual-beli  secara  kovensional  terdapat  suatu perjanjian  antara  pelaku  usaha  atau  penjual  dan  konsumen.  Sedangkan e-commerce pada dasarnya  merupakan  model  transaksi  jual  beli  modern  yang  mengimplikasikan  inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi.
Maka,  perjanjian  antara  pihak  penjual  dan  pembeli  melalui  media  sosial  dapat disebut  sebagai  suatu  Perjanjian  elektronik.  Perjanjian  elektronik  memiliki  kekuatan hukum  yang  sama  dengan  perjanjian  konvensional  yang  dimana  mengikat  para  pihak. Pasal  18  ayat  1  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik menyebutkan  bahwa  “ transaksi  elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam  kontrak  elektronik mengikat para pihak”. Selain itu perjanjian elektronik juga berlaku sesuai salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas Pacta Sun Servanda . Asas Pacta Sun Servanda terdapat dalam ketentuan  pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menyatakan “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka yang membuatnya ”.
Di  dalam  perjanjian  jual  beli  online  atau e-commerce sendiri  sering  dikenal  ada istilah  sistem  Jasa  Titip  (Jastip).  Jasa  Titip  adalah  suatu  layanan  yang  ditawarkan  oleh seorang  penjual  pada  mereka  yang  ingin  membeli  suatu  produk  namun  tidak  bisa  pergi ketempat yang diinginkan karena berbagai alasan tertentu. Jastip  adalah  model perjanjian jual  beli  online  dengan  prinsip  pemesanan  terlebih  dahulu,  di  mana  penjual  akan menyediakan  produk  hanya  jika  ada  permintaan  dari  konsumen.  Biasanya,  penjual untuk mengamankan produk dengan sistem jasa titip yang diinginkan pembeli akan menentukan
3 Yuristiawan, R., & Muliya, L. S. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPerdata. Jurnal Riset Ilmu Hukum , 113-120.
adanya  pembayaran down  payment (DP)  disaat  pemesanan  suatu  produk. Down  Payment merupakan  pembayaran  di  muka  atau  dikenal  juga  sebagai  uang  panjar,  pembayaran tersebut  dilakukan  dengan  sebagian  dari  harga  total  barang  pesanan  yang  akan  dibeli konsumen  dari  pihak  penjual  yang  akan  memproduksi  atau  menyediakan  barang  pesanan tersebut.  Pihak  konsumen  harus  menunggu  sesuai  dengan  apa  yang  telah  dijanjikan  oleh penjual.  Begitu  barang  sudah  tersedia,  penjual  langsung  mengirimkan  barang  pesanan tersebut  kepada  pembeli  yang  sudah  memesan.  Menurut  KBBI  pengertian  uang  panjar adalah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian dan sebagainya. Down payment (DP) atau uang muka itu sendiri biasanya digunakan untuk meminimalisir resiko  yang  berhubungan  dengan  penjualan  seperti  menghindari  pembatalan  pemesanan secara  sepihak.  Bisa  jadi  uang  muka  ini  menguntungkan  bagi  pihak  penjual  karena menerima uang sebelum barang diserahkan ke pembeli, namun dari sisi pihak pembeli juga diuntungkan karena bisa mengurangi jumlah uang yang terutang tersebut. Uang muka ini juga berfungsi untuk melihat kesungguhan pembeli atas penjualan produk tersebut maupun sebagai ikatan tanda jadi.
Pada  perjanjian  jual  beli  online  atau e-commerce menggunakan  jasa  titip  sistem down payment (DP) ini juga pasti akan ada dikenal dengan estimasi waktu. Estimasi waktu merupakan  perkiraan  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mengirimkan  barang  dengan memperhitungkan waktu dan jarak sampai kepada penerima barang. Estimasi ini biasanya diberikan  kepada  pembeli  berdasarkan  waktu  yang  diperkirakan  penjual  untuk menyediakan  produk,  seberapa  jauh  barang  dikirim  dan  layanan  apa  yang  dipilih  untuk proses  pengiriman.  Setiap  produk  pasti  memiliki  estimasi  yang  berbeda-beda,tergantung pada faktor-faktor dalam penyediaan produk tersebut.
Contoh down  payment pada  perjanjian  jual  beli  online,  misalnya  pihak  pembeli ingin  memesan  barang,  namun  si  penjual  memberitahu  kepada  pihak  pembeli  bahwa pembelian produk diperlukan ada estimasi waktu untuk pembelian produk yang diinginkan sekitar 3 (tiga) hari, pihak pembeli menyetujui dan melakukan transaksi dengan membayar setengah dari harga produk alias Down Payment (DP) , dan setelah produk tersebut selesai dibelanjakan, pihak pembeli akan membayar sisa dari pembayaran awal. Kemudian penjual langsung  mengirim  barang  tersebut.  Pada  dasarnya,  penjual  yang  menerapkan  jasa  titip sistem down  payment (DP)  ini  memberikanan  kebijakan  batas  waktu  pemesanan  kepada pembeli. Rata-rata waktu yang diberikan untuk sistem ini bisa dalam 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari,  bahkan  30  (tiga  puluh)  hari,  tergantung  dari  setiap  penjual  yang  akan  menyediakan
barang kepada pihak penjual untuk dikirimkan kepada pembeli yang sudah memesan.
Pada  prakteknya  saat  ini,  mulai  banyak  bermunculan  toko-toko  online  yang kemudian  banyak  dimanfaatkan  oleh  pelaku  kejahatan  untuk  mengambil  keuntungan pribadi  dengan  cara  wanprestasi.  Wanprestasi  tersebut  terjadi  biasanya,  setelah pembayaran down  payment (DP)  dilakukan  oleh  pihak  pembeli,  pihak  penjual  tidak melaksanakan  prestasinya  berupa  menyediakan  barang  yang  diinginkan,  dan  tidak mengembalikan  uang  tersebut  malah  membawa  lari  uang  yang  telah  disetorkan  dalam bentuk down payment (DP) tersebut.
Dalam  perkembangan  teknologi  pada  saat  ini,  pelaksanaan  jual  beli  online  sering menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kegiatan jual beli online  yang  dilakukan  oleh  penjual  dan  pembeli  yaitu  bermodal  dengan  kepercayaan ( trust ).  Agar  semua  pihak  yang  mungkin  belum  pernah  bertemu  atau  belum  kenal  sama sekali mau melakukan transaksi secara on-line maka keduanya harus saling percaya. 4
Dalam  penulisan  ini  melihat  potensi  dan  pertumbuhan  bisnis  online  di  Indonesia, sangat  penting  untuk  memperlakukan  konsumen  sebagai  subyek  yang  erat  kaitannya dengan  bisnis  online,  terkait  perlindungan  konsumen  dalam  hal    wanprestasi  yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam jual beli online melalui berbagai platform media sosial, yang  memiliki  resiko  penipuan  tinggi.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar dalam jual beli online. Ketika pembeli dan penjual hanya  mengandalkan  prinsip  kepercayaan  untuk  melakukan  transaksi  perdagangan elektronik,  maka  perlindungan  konsumen  di  era  digital e-commerce ini  menjadi  sangat penting dan diperlukan, agar terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas pemasaran produk online.

## B. METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum normatif  adalah  ialah  penggunaan  metode  pendekatan  perundang-undangan  dan berdasarkan pada bahan hukum yang tersedia. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian menggunakan metode agar menggambarkan hasil dari sebuah
4 Wibowo,  R.  Z.,  &  Kholil,  M.  (2021).  PROBLEMATIKA  PERJANJIAN  JUAL-BELI  ONLINE MELALUI  MEDIA  SOSIAL  (Studi  pada  Pedagang  Pakaian  di  Beteng  Trade  Center  Surakarta). Jurnal Privat Law , 9 (2), 388-399.
penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  untuk  menarik kebenaran  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Jenis  data  pada  penelitian  ini  berupa  data kepustakaan  atau  studi  dokumen  untuk  mengumpulkan  data  sekunder  yang  saling berhubungan dengan masalah yang diteliti. 5

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mudahnya bertransaksi secara online di era globalisasi saat ini, ternyata turut pula menimbulkan  berbagai  masalah.  Sehingga  permasalahan  yang  kerap  muncul  dalam transaksi  jual  beli  online  ini  adalah  potensi  penipuan  yang  sangat  tinggi.  Permasalahan yang kerap terjadi pada transaksi jual beli online atau e-commerce tentu tidak terlepas dari suatu  perjanjian,  hal  ini  dikarenakan  setiap  transaksi  jual  beli  pasti  terjadi  adanya kesepakatan.  Perjanjian  jual  beli  online  merupakan  salah  satu  contoh  dari  perjanjian elektronik  atau  kontrak  elektronik.  Kontrak  elektronik  juga  harus  memiliki  kekuatan hukum  yang  sama  dengan  kontrak  konvensional,  dimana  kontrak  tersebut  mengikat  para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam  kontrak  elektronik  mengikat  para  pihak”. Pada  suatu  perjanjian  umunya  akan menimbulkan  suatu  hak  dan  kewajiban,  yaitu  mewajibkan  untuk  terpenuhinya  suatu prestasi  dan  apabila  kewajiban  tersebut  tidak  dilaksanakan  maka  akan  dianggap  telah melakukan  wanprestasi.  Terdapat  3  (tiga)  bentuk  wanprestasi,  yaitu:  (a)  Tidak  dapat memenuhi perikatan sama sekali; (b) Terjadi keterlambatan dalam memenuhi prestasi; (c) Memenuhi  perikatan  namun  secara  timbal  balik.  Wanprestasi  terjadi  apabila  salah  satu pihak  tidak  memenuhi  apa  yang  menjadi  kewajibannya  yang  telah  ditetapkan  dalam perikatan,  baik  perikatan  yang  timbul  karena  perjanjian  maupun  undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja,  wanprestasi  ini  dapat  terjadi  karena  memang  tidak  mampu  untuk  memenuhi prestasi  tersebut  atau  juga  terpaksa  untuk  tidak  melakukan  prestasi  tersebut. 6 Dalam pelaksanaan  perjanjian  apabila  terjadi  suatu  keadaan,  dimana  debitur  (pihak  yang berkewajiban)  tidak  melaksanakan  prestasi  (kewajiban)  yang  bukan  dikarenakan  keadaan
5 Muksalmina,  M.,  &  Sari,  E.  (2023).  KEKUATAN  PUTUSAN  PERADILAN  ADAT  DI ACEH. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 11 (2), 548-558.
6 Miru, A. (2007). Hukum kontrak perancangan kontrak.
memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi. 7
Dalam  transaksi  online  persetujuan  mulai  terjadi  ketika  pihak  yang  satu  telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain. Dalam Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan  berkontrak  yang  bunyinya: “semua  persetujuan  yang  dibuat  harus  sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan tertentu oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan  itikad  baik.” Bunyi  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  kontrak  perjanjian  online menggunakan down  payment (DP)  sudah  lahir  ketika  terjadi  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak,  yaitu  penjual  dan  pembeli  pada  berbagai  platform  media  transaksi  jual  beli online.  Maka  dari  itu  Setiap  perjanjian  jual  beli  akan  menimbulkan  kewajiban-kewajiban dan  hak-hak  bagi  kedua  belah  pihak  atau  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian. Berdasarkan  pasal  tersebut  pula,  bahwa  dalam  hal  kesepakatan  mengenai  persetujuan dalam  hal  ini  transaksi  uang  muka  atau down  payment (DP)  tersebut  harus  membuat perjanjian  dengan  jelas  dan  rinci,  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  diantara  salah  satu pihak, sehingga dapat merugikan secara materil maupun moril pada pihak terkait.
Sesuai  dengan  Pasal  1457  KUHPerdata  yang  bunyinya:  “ Perjanjian  jual  beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu ”. Dan juga Pasal 1458 KUH Perdata : “ Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang  tersebut  beserta  harganya,  meskipun  barang  itu  belum  diserahkan  dan  harganya belum  dibayar .”  Berikut  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak  dalam  perjanjian  jual  beli online pada sistem pembayaran down payment (DP) atau uang muka yaitu :
 Hak dan kewajiban pembeli, Hak pembeli adalah menerima kepastian barang yang telah dipesan melalui sistem uang muka atau down payment (DP), sesuai dengan isi perjanjian/deskripsi  pada  promosi  iklan  barang  yang  dipesannya.  Sedangkan kewajiban  pembeli  adalah  membayar  harga  sisa  untuk  pelunasan  yang  telah disepakati sesuai dengan jadwal dalam perjanjian.
 Hak  dan  kewajiaban  pelaku  usaha  Hak  penjual  adalah  menerima  sisa  harga pembayaran  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian  apabila  barang  akan
7 Satrio, J. (1992). Hukum perjanjian (Perjanjian pada umumnya) . Citra Aditya Bakti.
diserangkan. Sedangkan kewajiban penjual adalah memberi kepastian barang yang dibayarkan  melalui  sistem down  payment (DP)  telah  tersedia  sesuai  jadwal  yang disepakati, dan menyerahkan barang pesanan yang telah dipesan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian.
Pada  suatu  perjanjian,  kewajiban  memenuhi  prestasi  dari  penjual  kepada  pembeli dan  begitu  pula  sebaliknya  disertai  dengan  tanggung  jawab  merupakan  suatu  keharusan dalam  perjanjian,  dengan  begitu  maka  tercapailah  suatu  prestasi.  Baik  Dalam  suatu perjanjian jual beli online banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baik dalam jual beli tak terkecuali dalam jual beli melalui mekanisme uang muka atau down payment (DP) tersebut.  Kemungkinan  yang  sering  terjadi  adalah  dimana  dalam  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  pada  perjanjian  jual  beli  masih  banyak  pihak  yang  lalai  akan  kewajiban  atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama.
Maraknya permasalahan dalam kegiatan jual beli online atau e-commerce disekitar kita  pada  saat  ini  khusunya  di  Indonesia  yang  sangat  gencar  memanfaatkan  media elektonik  untuk  berbisnis,  salah  satunya  mengenai  batalnya  transaksi  dan  meminta pengembalian uang muka atau down payment (DP) yang telah dibayarkan. Dalam Hukum Perlindungan  Konsumen  sendiri  tidak  dijelaskan  khusus  bahkan  rinci  mengenai  masalah ini, melainkan masalah ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  Pasal  1464  yang  bunyinya :  ”jika  pembelian  dilakukan  dengan  memberi uang  panjar,  maka  salah  satu  pihak  tak  dapat  membatalkan  pembelian  itu  dengan menyuruh  memiliki  atau  mengembalikan  uang  panjarnya.” Dalam  pernyataan  tersebut dapat  dipahami  bahwa,  ketika  melakukan  perjanjian  dalam  transaksi  tersebut  dimana disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat dibatalkannya transaksi tersebut oleh salah  satu  pihak  dengan  alasan  apapun,  kecuali  dengan  kesepakatan  pihak  lain  yang bersangkutan.
Pada praktek di lapangan, transaksi jual beli online pasti dilakukan tanpa ada tatap muka  antara  para  pihak,  mereka  mendasarkan  transaksi  jual  beli  tersebut  atas  rasa kepercayaan  satu  sama  lain  dan  biasanya  penjual  atau  pelaku  usaha  akan  menggunakan kontrak  standar.  Kontrak  tersebut  pada  umumnya  berbentuk  kontrak  elektronik  ( e- contract )  yaitu  kontrak  atau  perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak  penjual  melalui  sistem elektronik. 8 Kontrak  tersebut  berupa perjanjian  baku  yang  konsepnya  dirumuskan  dan
8 Kapoh,  S.  J.  (2020).  Kajian  Hukum  Penerapan  Kontrak  Baku  Elektronik  pada  Transaksi  E- Commerce. Lex Et Societatis , 8 (3).
ditentukan  oleh  penjual,  sehingga  masyarakat  (konsumen)  ditempatkan  pada  posisi  yang lebih  rendah  (Hamamah  dan  Soekarno  2021).  Melalui  perjanjian  standar  ini,  jika  terjadi kerugian  dalam  transaksi  online,  pelaku  bisnis  akan  tampil blank untuk  menyelamatkan diri dari kewajiban. Selain itu, pelanggaran kontrak dan penipuan juga dapat terjadi pada transaksi e-commerce ,  karena  sebagian  besar  konsumen  tidak  mengetahui  identitas sebenarnya  dari  penjual.  Namun  jika  merujuk  pada  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kontrak standar masih dibenarkan. Namun, UUPK  melarang  dengan  tegas  kontrak  standar  yang  isinya  mengalihkan  tanggungjawab pelaku  usaha  alias  pihak  produsen  atau  penjual  kepada  pihak  konsumen  atau  pembeli. Bahkan  bila  pelaku  usaha  tetap  melakukan  hal  ini  maka  dapat  dikenakan  sanksi  pidana atau  denda  sebesar  1  milyar  rupiah.  Dengan  demikian  kontrak  elektronik  juga  harus memperhatikan kepentingan konsumen dalam pembuatan kontraknya.
Kondisi  seperti  itu  tentu  saja  dapat  menimbulkan  berbagai  akibat  hukum  dengan segala konsekuensinya, seperti apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli online ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu,  karena  memang  dari  awal  hubungan  hukum  antara  kedua  pihak  tersebut  tidak  secara langsung  berhadapan,  mungkin  saja  pihak  yang  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional atau biasa. Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicari solusinya, karena transaksi jual beli online  yang  dilakukan  terus  berkembang  dan  berlangsung  saat  ini,  didukung  setiap  hari selalu  ditemukan  teknologi  terbaru  dalam  dunia  internet,  sementara  perlindungan  dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.
Sebab  dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen  UU  No.  8  Tahun  1999  tidak  ada penjelasan mengenai permasalahan uang muka atau down payment (DP) seperti pada kasus yang  terjadi,  maka  dalam  hal  ini  point  yang  akan  diambil  adalah  segi  perlindungan  yang harus  didapat  oleh  pihak  yang  dirugikan  dalam  permasalahan  hilangnya  uang  muka  atau down payment (DP) dalam transaksi karena itikad tidak baik yang telah dilakukan tersebut. Mengarah  pada  Pasal  16  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  yang  berbunyi: “Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa
melalui pesanan dilarang untuk : a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau  prestasi.” Isi  dari  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  larangan  kepada  pelaku usaha  agar  tidak  memberikan  pemasaran  yang  dapat  mengelabui  pembeli  dalam  hal pesanan dengan waktu yang dijanjikan dalam hal ini pembelian online menggunakan down payment (DP).
Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  pengusaha  jasa  titip  memiliki  kewajiban  untuk beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya,  memberikan  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  produk,  melayani  konsumen  secara  benar dan  jujur,  menjadi  mutu  produk,  dan  memberikan  kompensasi  dalam  terjadi  kerugian terhadap konsumen (Fahlevi 2022). Hal ini juga sejalan dengan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 9 UU ITE bahwa: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.
Walaupun  Dalam  Pasal  38  UU  ITE  menyebutkan  bahwa “Setiap  orang  dapat mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan  sistem  elektronik  dan/atau menggunakan  teknologi  informasi  yang  menimbulkan  kerugian”. Menurut  pasal  tersebut, konsumen  sebagai  korban  dalam  kasus  wanprestasi,  dapat  mengajukan  gugatan  ke pengadilan  dalam  bentuk  litigasi,  namun  sebagian  besar  masyarakat  enggan  menempuh jalur  hukum  karena  prosesnya  yang  berbelit-belit  dan  panjang.  Dan  lebih  memilih mengambil tindakan hukum diluar pengadilan (non litigasi).
Dari  uraian  di  atas  dalam  transaksi e-commerce ,  ada  hal-hal  yang  menimbulkan suatu  sengketa  sebagaimana  disebutkan  di  atas  yang  dapat  menurunkan  kepercayaan konsumen  terhadap  sistem e-commerce tersebut,  sehingga  diperlukan  suatu  mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Kurang jelasnya ketentuan dalam UU ITE dalam  menyelesaikan  kasus  wanprestasi  dalam  transaksi  jual  beli  melalui  internet, sehingga  dalam  hal  ini  konsumen  hanya  berdiam  diri  dan  tidak  membawa  kasusnya  ke ranah yang lebih serius.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan  sebagai  jawaban  atas  pokok  permasalahan  yang  dikaji  adalah  dengan  belum
adanya  regulasi  yang  pasti  mengenai  pengaturan  uang  muka  atau  down  payment  (DP) dalam  jual  beli  online,  pelaksanaan  perjanjian  jual  beli  dalam  Transaksi  jual  beli  online pada  berbagai platform media  sosial  dengan  sistem  uang  muka  atau down  payment (DP) dapat  dikatan  masih  belum  terlaksana  dengan  baik  dan  efektif  baik  bagi  penjual  maupun pembeli, yakni ada kondisi yang dapat menyebabkan kelalaian atau kesengajaan oleh pihak yang  seharusnya  bertanggung  jawab  dalam  hal  ini  penjual  mengenai  kewajiban  dan pemenuhan  hak-hak  yang  seharusnya  dilaksanakan  sesuai  dengan  kesepakan  dalam perjanjian  jual  beli  oleh  kedua  belah  pihak.  Sehingga  menimbulkan  suatu  Tindakan  yang disebut wanprestasi dalam perjanjian jual beli online menggunkan sistem uang muka atau down payment (DP) yang sangat merugikan pembeli sebagai konsumen.
Akibat  dari  tidak  terlaksananya  perjanjian  tersebut  maka  ada    pihak  mengalami kerugian  dalam  hal  ini  kosumen  atau  pembeli,  maka  dari  itu  timbul  akibat  hukum  yang harus  didapatkan  oleh  pihak  yang  tidak  melaksankan  prestasinya  seperti,  mengupayakan perlindungan hukum bagi para pihak dari Penyelesaian kasus jual beli online menggunakan down payment (DP)  dapat menggunakan instrumen UU ITE  sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan  permasalahan  dalam  transaksi  elektronik.  Dan  juga  dalam  menyelesaikan permasalahan  ini,  para  pihak  menggunakan  cara  nonlitigasi/  melakukan  negosiasi (musyawarah), yaitu merupakan sebuah proses kekeluargaan dengan cara berunding guna mencapai  kesepakatan  Bersama.  dengan  cara  pertanggung  jawaban  dari  para  pihak  untuk melakukan penyerahan barang, meminta barang pengganti dan meminta ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Perdataan. SALAM:  Jurnal  Sosial  dan Budaya Syar-i , 6 (3), 223-238.
Fahlevi,  M.  R.  (2022).  Jasa  Titip  online  (Jual  Beli  dengan  Pemberian  Kuasa)  dalam Perspektif Kepastian Hukum. Badamai Law Journal , 7 (1), 150-165.
Hamamah,  F.,  &  Soekarno,  D.  P.  (2021).  Perlindungan  Konsumen  Bagi  Pembeli  Dalam Transaksi Di Platform E-Commerce. FOCUS: Jurnal of Law , 1 (2), 50-55.
Kapoh, S. J. (2020). Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik pada Transaksi E- Commerce. Lex Et Societatis , 8 (3).
Lestari,  R.  I.,  Suci,  N.  W.,  &  Amalia,  E.  M.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Yang  Terlibat  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Pada  Media  Sosial Instagram. Jurnal Analisis Hukum , 5 (2), 189-202.
Miru, A. (2007). Hukum kontrak perancangan kontrak.
Muksalmina,  M.,  &  Sari,  E.  (2023).  KEKUATAN  PUTUSAN  PERADILAN  ADAT  DI
ACEH. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 11 (2), 548-558.
Sanjaya, G. N. R. K., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Barang Tiruan Pada Transaksi E-Commerce (Studi Kasus pada Toko Stridewear. Id Bali). Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (2), 332-338.
Satrio, J. (1992). Hukum perjanjian (Perjanjian pada umumnya) . Citra Aditya Bakti.
Wibowo,  R.  Z.,  &  Kholil,  M.  (2021).  PROBLEMATIKA  PERJANJIAN  JUAL-BELI ONLINE  MELALUI  MEDIA  SOSIAL  (Studi  pada  Pedagang  Pakaian  di  Beteng Trade Center Surakarta). Jurnal Privat Law , 9 (2), 388-399.
Yuristiawan,  R.,  &  Muliya,  L.  S.  (2022).  Akibat  Hukum  Wanprestasi  Pre-Order  oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPerdata. Jurnal Riset Ilmu Hukum , 113-120.