## PERAN PARALEGAL MENDAMPINGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PAREPARE
Ibrahim Fattah, Muthmainnah
Universitas Muhammadiyah Parepare
e-mail : ibrahimfattahumpar2020@gmail.com

## ABSTRAK
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,  merupakan suatu komitmen pemerintah yang sangat dinantikan para pencari keadilan khususnya mereka yang berpenghasilan rendah atau orang miskin yang dalam penelitian ini difokuskan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Hanya saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUBH ini di daerah khususnya di Kota Parepare adalah terbatasnya  advokat  atau  penasehat hukum  dan  terbatasnya  Lembaga  Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Terbatasnya  Lemabaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  yang  terakrediatasi  di  Kota Parepare,  sementara  tidak  sedikit  masalah  hukum  yang  terjadi  khususnya  yang dihadapi  oleh  orang  miskin  dan  orang  yang  tidak  berdaya  baik  secara  fisik,  psikis maupun  secara  akses  termasuk  di  dalamnya  korban  kekerasan  yang  pada  pada umumnya dialami oleh perempuan dan anak.
Kata Kunci : perempuan dan anak, korban kekerasan, paralegal,, LBH

## ABSTRACT
The birth of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, is a government commitment that is very much awaited by justice seekers, especially those with low incomes or poor people, which in this study focuses on women and children who are victims of violence. It's just that the challenges faced in implementing this UUBH in the regions, especially in the City of Parepare, are the limited number of advocates or legal advisors and the limited legal aid institutions that are accredited by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
Limited accredited Legal Aid Institutions (LBH) in the City of Parepare, while there are many legal problems that occur especially those faced by the poor and helpless people physically, psychologically  and  in  terms  of  access,  including  victims  of  violence  which  are  generally experienced by women and children.
Keywords: women and children, victims of violence, paralegals, Legal Aid Institutions.

## PENDAHULUAN
Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum, masyarakat  miskin  yang  sedang  menghadapi  masalah  hukum  harus  menyiapkan  biaya  sendiri. Namun setelah lahurnya Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, maka orang miskin tidak lagi dibebani  biaya  karena  negara  telah  membiayainya  sepanjang  dapat  dibuktikan  atas ketidakmampuannya.  Bantuan  Hukum  merupakan  sarana  negara  dalam  merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana  terhadap  aspek-aspek  penting  pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin  atau

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kelompok  masyarakat  tertentu 1 . UUBH  merupakan  suatu  komitmen  pemerintah  yang  sangat dinantikan para pencari keadilan khususnya mereka yang berpenghasilan rendah atau orang miskin yang dalam penelitian ini dfokuskan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Hanya saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUBH ini di daerah khususnya di Kota Parepare adalah terbatasnya  advokat  atau  penasehat  hukum  dan  terbatasnya  Lembaga  Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Advokat  atau penasehat  hukum  dan  Lembaga  Bantuan Hukum yang terakreditasi lebih banyak terkonsentrasi di Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.
Di dalam Pasal 9 huruf a UUBH disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Sedangkan dalam Pasal  10  huruf  c  disebutkan  bahwa  pemberi  Bantuan  Hukum  berkewajiban  untuk: menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  Bantuan  Hukum  bagi  advokat, paralegal,  dosen,  mahasiswa  fakultas  hukum  yang  direkrut  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9 huruf a. Pemberi bantuan hukum di kota Parepare dan daerah lainnya tidak dapat menjalankan ketentuan Pasal 9 dan pasal 10 UUBH karena terbatasnya Lemabaga  Bantuan  Hukum  yang  terakrediatasi.  Sementara  tidak  sedikit  masalah hukum yang terjadi khususnya yang dihadapi oleh orang miskin dan orang yang tidak berdaya baik secara fisik, psikis maupun secara akses termasuk di dalamnya korban kekerasan yang pada pada umumnya dialami oleh perempuan dan anak.
Berdasarkan  kondisi  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  Pemerintah  Kota  Parepare berinisiatif  melaksanakan  ketentuan  Pasal  9  Pasal  10  UUBH  dengan  cara  merekrut paralegal di semua kelurahan (22 kelurahan) dan mengundang 1 (satu) orang di setiap kelurahan untuk mengikuti Pelatihan dan dianggarkan melalui APBD. Setelah mengikuti pelatihan  paralegal  mereka  diangkat  atau  dilegalkan  sebagai  paralegal  melalui  Surat Keputusan  (SK)  Walikota  dan  disiapkan  anggaran  transportasi  lokal  dan  honorarium setiap paralegal mendampingi korban kekerasan (umumnya perempuan dan anak) mulai dari  mengadukan  pelaku  di  P2TP2A  maupun  di  kantor  kepolisian  bagian  Perlindngan Perempuan  dan  Anak  (unit  PPA).  Dengan  demikian  Pemerintah  Kota  Parepare sesungguhnya  secara  tidak  langsung  telah  melakukan  terobosan  hukum  dalam  hal mensiasati  terbatasanya  Lembaga  bantuan  Hukum  yang  terakreditasi  dengan  cara mengangkat paralegal melalui SK Walikota. Inisiatif Pemerintah Daerah Kota Parepare merekrut dan melatih paralegal sebagaimana disebutkan di atas harus dipandang sebagai suatu terobosan hukum karena jika menunggu adanya Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi, maka kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bakal tidak ada yang  mendampingi  meski  paralegal  tidak  dimungkinkan  mendampingi  korban  dalam persidangan  (litigasi).  Oleh  karena  itu  pemerintah  Daerah  Kota  Parepare  sebaiknya memanfaatkan peluang yang ada pada UUBH yaitu pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :
(1) Daerah  dapat  mengalokasikan anggaran  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur dengan Peraturan  Daerah.
Kehadiran paralegal di daerah merupakan suatu kebutuhan sebagai alternatif solusi di tengah terbatasnya  Lembaga  Bantuan  Hukum  di  daerah  yang  telah  terakreditasi  dari Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Kehadiran  paralegal  memberikan  banyak  manfaat, bukan  hanya  untuk  paralegal  itu  sendiri  dalam  hal  telah  memperoleh  peningkatan
1 Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Jurnal Konstitusi,  Volume  15,  Nomor  1,  Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People , Hal. 55, Maret  2018.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kapasitas dalam hal pengetahuan hukum yang sifatnya praktis tetapi juga pengetahuan dalam  hal  metode  pendampingan  korban  kekerasan.  Manfaat  itu  juga  dirasakan  oleh korban  dan  keluarga  dalam  hal  mendapatkan  alternative  solulusi  untuk  mengadukan pelaku  kepada  pihak  berwajib  serta  korban  dapat  megakses  layanan  public,  misalnya layanan kesehatan atau bantuan hukum. Demikian halnya bagi Pemerintah Daerah, akan terbantu oleh paralegal dalam hal mendekatkan layanan kepada korban terutama layanan kesehatan,  psikososial  dan  pemulihan  ekonomi  bagi  korban  yang  diterlantarkan  secara ekonomi oleh suaminya dengan tidak memberikan uang belanja.
Penguatan  paralegal  merupakan  sebuah  keniscayaan  meski  disuatu  daerah  tidak ada  atau  masih  terbatas  jumlah  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang  terakreditasi.  Untuk merespon  situasi  seperti  ini,  maka  paralegal  harus  dikuatkan  perannya  untuk  menjadi actor  utama  dan  diberi  peran  strategis  sehingga  untuk  jangka  panjang  dapat  eksis mendampingi korban kekerasan yang dialami oleh pada umumnya perempuan dan anak. Di Kota Parepare, kehadiran Paralegal sudah dinyatakan legal berdasarkan SK Walikota Nomor 480 tahun 2019 tentang penetapan Paralegal/konselor Se-Kota Parepare Tahun Anggaran 2019. Paralegal-pun sudah berhasil membangun jejaring dengan puskesmas, Rumah Sakit, dimana ketika ada korban yang mengalami luka, maka korban diakses oleh paralegal untuk berobat. Ketika korban mau mengadukan masalahnya ke Unit PPA Polres Parepare, paralegal mendampinginya sampai pada proses hukum, meski paralegal tidak bisa mendampingi korban pada saat proses persidangan di pengadilan negeri.  Idelanya SK  Walikota  tentang  Paralegal  tersebut  diterbitkan  setiap  tahun  mengikuti  tahun anggaran daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif-empiris.  Penelitian  hukum normatif-empiris  ( applied  law  research )  menggunakan  metode  pendekatan  dan  analisis  secara kualitatif yang memiliki spesifikasi secara deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Parepare Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi tersebut karena kota ini sebagai kota kedua setelah Kota Makassar di Sulawesi Selatan sebagai sampel untuk dapat menjawab efektivitas penerapan bantuan hukum  di daerah.

## PEMBAHASAN
Paralegal  di  berbagai  daerah  bernaung  di  bawah  koordinasi  Pusat  Pelayanan  Terpadu Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  demikian  halnya  di  Kota  Parepare.  Sedangkan P2TP2A sendiri berada dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare. Paralegal menjadi jembatan yang menghubungkan antara advokat dan  komunitas  masyarakat  miskin  diwilayah  yang  sulit  dijangkau  oleh  advokat 2 .  Idealnya paralegal itu dilatih khusus oleh lembaga bantuan hukum agar memiliki kapasitas. Paralegal pada umumnya  direkrut  dari  komunitas  yang  memiliki  kepedulian  terhadap  permasalahan  hukum. Paralegal yang direkrut tersebut adalah orang yang dipercaya oleh warga masyarakat dikomunitas tersebut untuk mewakili kepentingan hukum mereka.
2 Maria  Rosalina,  Jurnal  Hukum  Kaidah,  Aspek  Hukum  Paralegal  Sebagai  Pemberi  Bantuan  Hukum  Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan, Hal. 70.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sangat berbeda di Kota Parepare, dimana Paralegal bukan direkrut oleh LBH tetapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare. DP3A ini berdiri berdasarkan  Peraturan  Walikota  No.  60  Tahun  2016  tentang  susunan  Organisasi  ,  Tugas  dan Fungsi  serta  Tata  Kerja  Dinas    Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A). Paraturan Walikota ini lahir sebagai tindaklanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Darah.  Dimana  salah  satu  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) yang diatur dalam Perda tersebut adalah pembentukan DP3A.
P2TP2A sebagai unit dari DP3A bertugas melakukan advokasi dan pendampingan kepada perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan.  Untuk  melaksanakan  tugas  ini,  maka P2TP2A dibantu oleh Paralegal yang tersebar di 22 kelurahan se kota Parepare. Sedangkan untuk diangkat menjadi paralegal, maka seseorang harus melalui pelatihan khusus sehingga memiliki kapasitas dan sikap yang baik terhadap korban dalam hal ini responsif kepada korban atau tidak justru menjadi pihak yang menyalahkan korban.

## A. JENIS KEKERASAN YANG TELAH DIDAMPINGI OLEH PARALEGAL
Peran paralegal di Kota Parepare sudah menunjukkan prestasi yang menggembirakan jika dilihat dari banyaknya kasus kekerasan yang telah ditangani. Tercatat pada tahun 2018, jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan fisik (46 kasus), disusul kekerasan seksual (11 (kasus), penelantaran (8 kasus), kekerasan psikis (2 kasus), trafficking (2 kasus), dan lainnya (6 kasus). Tahun 2019, jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban  adalah  kekerasan  fisik  (61  kasus),  disusul  kekerasan  psikis  (40  kasus),  kekerasan seksual (22 (kasus), penelantaran (8 kasus), trafficking (3 kasus), dan lainnya (2 kasus). Tahun 2020 jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah psikis (37 kasus), kekerasan fisik (31 kasus), disusul kekerasan seksual (18 kasus), penelantaran (13 kasus), trafficking (1 kasus), dan lainnya (7 kasus). Data tersebut menunujukkan bahwa ada fakta kekerasan telah terjadi  di  tengah  masyarakat  dan  kecenderungannya  setiap  jenis  kekerasan  mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir (2018 – 2020). Hal yang menarik dicermati yaitu sebelum ada  paralegal  dan  P2TP2A,  kasus-kasus  kekerasan  itu  sangat  jarang  dilaporkan  sehingga seolah-olah masyarakat kita menilai bahwa sebelum tahun 2018 tidak ada kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga atau di masyarakat, padahal ternayata hanya karena tidak ada akses atau layanan pengaduan yang disiapkan sehingga jika ada kasus kekerasan cenderung hanya  didiamkan.  Istilah  paralegal  dapat  ditemukan  dalam  rumusan  Pasal  9  dan  Pasal  10 UUBH,  namun  ketentuan  UUBH  tidak memberikan definisi, fungsi, kewenangan paralegal, demikian dalam ketentuan Permenkumham Paralegal yang seyogyanya mengatur lebih rinci mengenai  paralegal,  namun  sangat  disayangkat  definisi  mengenai  Paralegal  juga  tidak diketemukan. 3 Dalam  ketentuan  Pasal  2  Pemerkumham  paralegal  ini  hanya  menyebutkan bahwa  Paralegal  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  ini  merupakan  Paralegal  yang melaksanakan pemberian bantuan  hukum  dan  terdaftar  pada Pemberi  Bantuan  Hukum. lebih    lanjut  ketentuan  Pemenkumham  ini  juga  tidak  memuat  secara  tegas  pembatasan kewenangan  Paralegal  dalam  pemberian  bantuan  hukum  baik  litigasi  maupun  non  litigasi. Sehingga,  wajar  saja  apabila sebahagian pihak mengkhawatirkan peran paralegal akan dapat menggantikan bahkan  mengambil  alih  peran  dari advokat, hal tersebut pula yang mendasari pengujian ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Paralegal.
Dengan  kehadiran  paralegal  di  Kota  Parepare,  masyarakat  sudah  mulai  mengenal tugas dan fungsi paralegal sebagai pendamping korban kekerasan perempuan dan anak. Kasus KDRT  yang  menonjol  yaitu  penganiayaan  (pemukulan)  suami  kepada  istri,  mulai  dari pemukulan  ringan  sampai  yang  berat  atau  menimbulkan  luka.  Demikian  halnya  terhadap
3 Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi,  Volume  15,  Nomor  1, Maret  2018 :  55
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kekerasan  yang  dialami  oleh  anak.  Pelaku  kekerasan  anak  pada  umumnya  adalah  anggota keluarga dan hanya sedikit yang dilakukan oleh guru. Namun begitu ada kasus kekerasan yang dilakukan  oleh  guru  kepada  muridnya,  maka  dengan  cepat  terpublikasi  sehingga  menjadi informasi yang menghebohkan. Meskipun sudah banyak kasus kekerasan yang telah terjadi, namun  masih  dalam  skala  ringan,  Terlepas  dari  skala  kekerasannya,  hal  ini  menunjukkan bahwa kasus kekerasan itu belum berkurang meskipun informasi dan edukasi tentang stop kekerasan  telah  lama  dipublikasikan  baik  secara  skala  nasional  yang  diliput  oleh  banyak media, tetapi faktanya tidak berkorelasi langsung dengan berkurangnya prilaku kekerasan di masyarakat  atau  di  rumah  tangga.  Demikian  halnya  dengan  keberadaan  layanan  P2TP2A dengan  menyiapkan  paralegal  justru  semakin  membuka  ruang  bagi  korban  untuk mengaksesnya sehingga korban dengan cepat mendapat bantuan pendampingan dari paralegal agar pelaku bisa dilaporkan kepada pihak berwajib.
Kasus KDRT dan kasus anak,  tidak semua berlanjut ke penyelesaian di pengadilan (pidana). Dalam hal ini baik korban mupun pelaku melakukan perdamaian atas peran paralegal sehingga  hubungan  keluarga  (suami  istri)  bisa  rujuk  kembali.  Bahkan  ada  korban  setelah melaporkan pelaku di kepolisian kemudian keesokan harinya korban mencabut laporannya sehingga pelaku dibebaskan.   Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam lingkup rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga ketika laki-laki lebih superior dari perempuan, sehingga membentuk sistem di dalam  keluarga  yaitu  laki-laki  mengontrol  perempuan,  salah  satunya  dengan  kekerasan. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik,  seksual  dan  psikologis  termasuk  ancaman  tindakan  tertentu,  pemaksaan  atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi. 4
Kasus  kekerasan  seksual  ini  sangat  memprihatinkan  karena  korban  cenderung mengalami minimal 2 (dua) kali menjadi korban, yaitu korban sesksual juga menjadi pihak yang disalahkan oleh masyarakat atas penampilannya yang dianggap membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Selain itu korban kekerasan seksual berdasarkan wawancara dengan kepolisian (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Kapolresta Parepare, tidak ada biaya visum sehingga biaya tersebut dibebankan kepada korban atau keluarganya. Namun mulai tahun 2020, Pemda Parepare telah menanggung biaya visum tersebut. Sedangkan kasus penelantaara ekonomi, kasus ini banyak terjadi pada pekerja migran yang ke luar negeri (Malaysia) yang meninggalkan istrinya dalam waktu lama, di Malaysia pekerja  migran  tersebut  tidak  mendapatkan  gaji  yang  tinggi  seperti  yang  dijanjikan  oleh pengerah tenagaa kerja sehingga keluarganya di Parepare tidak rutin mendapatkan kiriman uang.  Demikian  halnya  dengan  kepala  rumah  tangga  yang  bekerja  serabutan  dan  terlebih selama masa pandemic copid 19 ini, paralegal menginformasikan bahwa istri menjadi korban penelantaran ekonomi dengan meninggalkan keluarganya ke daerah lain tanpa kabar atau ada juga yang melakukan penelantaran ekonomi dengan tanpa memberi uang belanja tetapi uang tersebut digunakan untuk berjudi atau untuk biaya minuman keras.
Layanan  di  kantor  P2TP2A  yang  telah  disiapkan  yaitu  konsultasi  psikis  dan pemeriksaan kesehatan dan layanan penjemputan korban dengan 1 unit mobil bantuan dari  Kemeterian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  Seorang  korban
4 Bustanul  Arifin,  Jurnal  Hukum  dan  Syariah,  Perlindungan  Perempuan  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, 2016, Hal. 115
yang  sedang  mengalami  ancaman,  maka  sangat  membutuhkan  diamankan  untuk sementara  waktu  sampai  prilaku  kekerasan  oleh  pelaku  redah.  Demikian  halnya  jika korban  mengalaami  guncangan  jiwa  atas  kasus  yang  dialamnya  sangat  membutuhkan konsultasi kejiwaan. Demikian pula jika mengalami luka-lukaa ataau luka berat, maka di P2TP2A,  ada  pelayaanan  kesehatan  yang  masih  standar  sebelum  dirujiuk  ke  Rumah Sakit.  Arif  Gosita  memberikan  pengertian  korban  adalah  “mereka  yang  menderita jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat  tindakan  orang  lain  yang  mencari  pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. 5
Pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan, “korban adalah orang yang mengalami kekerasan  dan/ancaman  kekerasan  dalam  rumah  tangga”.  Korban  yang  dimaksud  bisa suami, anak, istri, orang – orang yang mempunyai hubungan darah atau kerabat dalam rumah  tangga.  Namun  yang  akan  menjadi  penekanan  dalam  pembahasannya  adalah perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
Tetapi layanan yang ada di P2TP2A masih sangat standar jika dibandingkan dengan P2TP2A Kota Makassar yang sudah menyiapkan layann yang lengkap.
Perda  No.  15  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak,  merupakan payung hukum yang sangat kuat untuk merespon kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan  dan  anak  di  Kota  Parepare.  Meskipun  Perda  ini  belum  mengatur  secara  detil bagaimana  melindungi  peremppuan  dan  anak  korban  kekerasan,  namun  setidaknya  telah memberi  dasar  yang  kuat  bagi  Pemda  untuk  melaksanakan  tanggungjawabnya  terhadap warganya dari prilaku kekerasan dari berbaagai bentuk kekerasan yang terjadi. Kantor P2TP2A dalam memberikana layaanan kesehatan, bisa merujuk ke puskesmas atau ke Rumah Sakit sesuai kasus yang dialami korban. Untuk memudahkan proses rujukan ini, maka antara P2TP2A dan Rumah Sakit telah menjalin kerjasama/MoU yang pada intinya mengatur  bahwa  korban/pasien  tidak  bercampur  dengan  pasien  umum  sehingga  proses penanganan medisnya lebih cepat.
Pemberian layanan publik kepada masyarakat merupakan urusan wajib dan sebagian menjadi urusan pilihan bagi Pemda. Khusus yang berkaitan dengan layanan yang bersentuhan langsung  dengan  aspek  kemanusiaan,  pada  umumnya  masuk  dalam  kategori  urusan  wajib. Artinya  Pemda  wajib  memberikan  pelayanaan  kepada  masyarakat  secara  maksimal  yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
Cara mengakses layanan pemerintah yang paling banyak dilakukan oleh paralegal di Kota Parepare yaitu korban diberi rujukan setelah mendapat layanan di kantor P2TP2A. Hal ini bisa dimaklumi karena paralegal  lebih mudah mengakses P2TP2A karena paralegal bagian dari  P2TP2A.  Setelah  rujukan  tersebut  keluar  dari  P2TP2A,  maka  paralegal  harus memfasilitasi korban untuk mengakses jenis layanan yang dibutuhkan korban.
Sebaliknya  ada  cara  kedua,  yaitu  korban  sendiri  yang  mendatangi  unit  layaanan pemerintah  sedangkan  paralegal  tidak  mendampinginya.  Terhadap  pilihan  ini  dikhususkan kepada korban yang sudah mengetahui proses layanan dan telah berpengalaman serta mampu secara mandiri mengurus sendiri dirinya.
Sedangkan cara lain yaitu petugas layanan yang mendatangi korban atas koordinasi atau informasi dari P2TP2A  bahwa si korban memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan sehingga perlu didatangi atas bantuan paralegal.
4 Arif Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, h.41.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sedangkan cara melalui telepon atau medsos merupakan cara yang paling sedikit yang dipilih karena antara korban dan paralegal perlu bertemu secara langsung pada setiap tahapan pengurusan layanan pemerintah.

## B. TANTANGAN YANG DIHADAPI PARALEGAL
Paralegal  dengan  pendidikan  pada  umumnya  SMA  dituntut  untuk  mampu memberikan pendampingan kepada korban, sedangkan pelaku berupaya dengan berbagai cara untuk menutupi kasus yang telah dilakukannya kepada korban. Kehadiran paralegal bukan  justru  menunrunkan  kasus  kekerasan  tetapi  justru  semakin  meningkat  seiring semakin  dipahaminya  peran  paralegal  di  masyarakat  khususnya  oleh  korban  atau keluarganya.  Meningkatnya  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  rumah  tangga akhir-akhir  ini  sangat  memprihatinkan.  Media  cetak  maupun  media  elektronik  hampir setiap  hari  meliput  berita  tentang  perkosaan,  penganiayaan,  perdagangan  perempuan ( trafficking ), pelecehan seksual, bahkan pembunuhan. 6
Berdasarkan  jumlah  kasus  yang  telah  didampingi  oleh  paralegal  ternyata  tidak semua berjalan mulus tetapi ada diantara kasus tersebut yang tergolong sulit, bukan hanya kasusnya  melibatkan  banyak  pihak  tetapi  juga  proses  penyelesaiannya  membutuhkan waktu, tenaga dan dukungan yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu; a) pelaku sebagai kepala rumah tangga sedangkan korban  memiliki ketergantungan ekonomi kepada  pelaku,  b)  korban  tidak  terbuka  atas  penganiayaan  yang  dialaminya  sehingga paralegal tidak bisa menyimpulkan kasus tersebut, 3) saksi tidak mau mengungkap kasus yang telah dialaminya sehingga paralegal sulit menggali informasi secara lebih mendalam. Hal-hal  ini  yang  menghambat  paralaegal  dalam  menjalaankan  tugasnya  mendampingi korban.  Bahkan  tidak  sedikit  korban  yang  awalnya  bersemangat  melaporkan  pelaku kepadaa pihak berwajib kemudian mencabut kembali laporannya sehingga kadang-kadang paralegal justru dianggap sebagai pihak yang merusak rumah tangga orang.
Demikian  halnya  dengan  kasus  kekerasan  anak,  paralegal  dihalang-halangi  oleh pelaku  untuk  bertemu  si  anak  tersebut  yang  notabene  pelaku  dan  korban  memiliki hubungan dekat, pelaku bisa saja orangtua si anak sendiri, saudara si anak dan hanya sedikit yang  pelakunya  orang  lain.  Adapun  penelantaran  ekonomi,  faktor  kesulitannya  karena pelaku  sulit  diajak  berkomunikasi  karena  tidak  semua  pelaku  bekerja  di  lokasi  yang memiliki jaringan telepan atau internet yang baik sehingga informasi sepihak dari pihak korban belum kuat untuk dijadikan dasar melakukan pendampingan terlebih pelaku tiba- tiba muncul di rumah bersama korban. Jadi kasus penelantaran (ekonomi) penuh dengan dinamika pluktuasi pendapatan keluarga dan sangat dipengaruhi oleh motivasi pihak yang dilaporkan sebagai pelaku, apakah benar-benar menelantarkan keluarganya dengan sengaja atau hanya karena pergi mencari nafkah di daerah lain tanpa memberi informasi kepada keluarganya.
Sedangkan  kekerasan  seksual,  faktor  yang  kesulitannya  yaitu  bagaimana menguatkan  psikis  korban  pada  saat  sudah  menjadi  korban  kemudian  justru  disalahkan bukan hanya oleh pelaku sebagai bentuk pembenaran atas perbuatannya (justifikasi) juga sebagian masyarakat ikut menyalahkan korban yang dianggap tidak menjaga diri dengan berpakaian  seksi  sehinggga  mudah  mengundang  nafsu  pelaku.  Paralegal  sebagai pendamping korban harus lebih kuat menghadapi tekanan (pressure.)
Setiap  paralegal  memiliki  cara  yang  berbeda  melakukan  pendampingan  kepada korban, namun ada pula diantaranya yang memiliki kesamaan. Cara ini merupakan bagian
6 Bustanul Arifin, Jurnal Hukum dan Syariah, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, 2016, Hal. 114

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dari  upaya  paralegal  untuk memperjuangkan  keadilan  kepada  korban.  Keadilan  sendiri berkaitan  erat  dengan  istilah  “pemberdayaan  hukum”  ( legal  empowerment ).  Awalnya, penekanan masing-masing istilah itu berbeda. Kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan di bawah istilah ‘pemberdayaan hukum” berfokus pada peningkatan kapasitas individu untuk menggunakan  sistem  hukum  untuk  meningkatkan  kontrol  yang  dilakukan  oleh  warga masyarakat yang kurang beruntung atas hidup mereka sendiri (Golub, 2003:3). Sementara, istilah  akses  terhadap  keadilan  menekankan  perlunya perubahan  sistemik (dalam  hal meningkatkan fungsi lembaga-lembaga hukum dan mengatasi kesenjangan sosial) untuk memungkinkan individu berhasil memanfaatkan hukum. 7 Dalam realitasnya saat ini kedua konsep tersebut nampaknya tidak bias dibedakan secara tegas bahkan satu sama lainnya sering  disamakan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  definisi  pemberdayaan  hukum  juga  bisa digunakan untuk merujuk kepada upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan.
Cara  itu  dipengaruhi  oleh  jenis  kasus  yang  ditangani,  kapasitas  dan  pengalaman paralegal sehingga beragam cara itu telah memberi pembelajaran antar paralegal. Cara ini sangat  berpengaruh  terhadap  kemampuan  meyakinkan  korban  untuk  berani mengungkapkan kronologisnya.
paralegal setelah mengetahui atau menerima laporan atas suatu kasus, maka mereka mendatangi korban. Hal ini menunjukkan bahwa paralegal pro aktif merespon suatu kasus yang  telah  terjadi.  Cara  yang  digunakan  untuk  bertemu  korban  diataranya;  1)  melalui mediasi keluarga korban atau tetangga korban, 2) berkenalan atau berteman dengan korban melalui  media  sosial,  3)  mengunjungi  rumah  korban  setelah  mengetahui  bahwa  pelaku sedang  keluar  dari  rumah.  Cara-cara  ini  menggambarkan  bahwa  Paralegal  memiliki inisiatif  dan  strategi  yang  tidak  tunggal  sehingga  beragam  cara  itu  bisa  mengefektifkan mendampingi korban.
Selain pro aktif, ada juga paralegal yang hanya menunggu informasi dari P2TP2A. Paralegal  ini  tergolong  passif,  artinya  jika  tidak  ada  informasi  yang  diperolehnya  dari P2TP2A, maka tidak ada pula korban yang didampingi. Paralegal seperti ini tidak memiliki jaringan yang kuat di masyarakat di wilayah kerjanya (kelurahan). Keberadaan paralegal sudah  diketahui  oleh  lurah  dan  pegawai  kelurahan  serta  ketua  RT/RW,  demikian  pula masyarakat  umum,  sudah  sebagian  mengetahui  keberadaan  paralegal  beserta  dengan nomor kontaknya. Sehingga jika ada kasus atau indikasi adanya potensi kasus kekerasan, maka  ada  saja  informasi  yang  dikethui  oleh  paralegal  untuk  selanjutnya  melakukan pendekatan  kepada  orang  (perempuan  atau  anak)  yang  dikhawatirkan  menjadi  korban kekerasaan .
Selain  cara-cara  yang  disebutkan  di  atas,  ada  juga  paralegal  yang  menghubungi wartawan/media. Kasus seperti ini pada umumnyaa korban sudah betul-betul mengalami penganiayaan berat yang mengarah pada masalah hukum pudana sehingga pelaku tidak bisa lagi mengelak atas penganiayaan yang telah dilakukannya kepada korban.
Ada  pula  cara  yang  tidak  lazim  yaitu  setelah  paralegal  tertentu  menindaklanjuti melakukan pendampingan, selanjutnya pengurusan diserahkan sepenuhnya kepada korban. Tindakan  seperti  ini  menunjukkan  pendampingan  yang  tidak  tuntas.  Seorang  korban meskipun  mengetahui  akses  ke  lembaga  layanan  jika  tanpa  dukungan  orang  lain
7 Rima Vien Permata Hartanto, Adriana Grahani Firdausy, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus  2014, PARALEGAL  DAN  AKSES  PEREMPUAN  TERHADAP  KEADILAN :KAJIAN TENTANG PERANAN PARALEGAL DALAM PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN AKSES PEREMPUAN TERHADAP KEADILAN, Hal.78.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
(paralegal),  maka  motivasinya  tidak  kuat  sehingga  pera  paralegal  sangat  diharapkan emberikan dukungan psikis kepada korban untuk mendapatkan layanan yang responsif.
Keberadaan paralegal untuk mendampingi korban ketika menghadapi kasus yang sedang atau yang telah dialaminya sangat dibutuhkan korban. Namun seorang paralegal harus membangun kepercayaan kepada korban karena jika kepercayaan ini hilang, maka korban  kekerasan  akan  memilih  sikap  diam.  Ada  beberapa  cara  yang  digunakan  oleh paralegal untuk menumbuhkan keberanian paralegal, paralegal lebih banyak memilih cara menghibur  korban.  Hal  ini  diperoleh  informasi  dari  paralegal  bahwa  paralegal  dibekali pengetahuan cara menghibur korban dengan memberi semangat dan kasus yang dialaminya bakal  mendapat  pendampingan  bahkan  ada  dukungan  layanan  dari  instansi  pemerintah, baik layanan kesehatan, bantuan hukum atau dukungan lainnya. Demikan pua dukungaan psikologi dari P2TP2A, ada psikolog yang diberi tugas untuk berkonsultasi dengan korban. Selain menghibur korban, ada pula paralegal yang menjanjikan untuk mengakses layanan  publik  sebagai  pelaayanan  atas  kasus  yang  dialami  korban  seperti  mendatangi layaanan  kesehatan,  melaporkan  kasus  tersebut  ke  UPP  Kapolerstas,  konsultasi  dengan psikolog  di  P2TPA  atau  mendatangi  SKPD  bidang  ekonomi  utuk  pengembangan  usaha sehingga korban bsa hidup mandiri. Cara yang disebutkan terakhir ini, diberkan kepada korban korban penelantaran ekonomi dari suaminya atau terjadinya kasus KDRT sebagai dampak dari pendapatan keluarga yang rendah.

## C. PERSPEKTIF PENEGAK HUKUM TERHADAP KORBAN
Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan belum memberikan posisi yang kuat  dan  menguntungkan  bagi  korban.  Aparat  penegak  hukum  dalam  melaksanakan penegakan  hukum  masih  memiliki  perspektif  beragam  terhadap  korban  kekerasan. Olehnya  itu  menjadi  penting  adanya  partisipasi  masyarakat  untuk  mendukung  adanya perlindungan  hukum  terhadap  korban.  Hal  ini  antara  lain  dapat  dilakukan  dengan menempatkan  korban  sebagai  pihak  yang  harus  diberikan  tempat  yang  istimewa  dalam proses penegakan hukum. 8
Harus  dipahami  bahwa  Perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini  berlaku  ( ius contitutum/ius  operatum ),  perlindungan  korban  lebih  banyak  sebagai  “perlindungan abstrak”  atau  perlindungan  tidak  langsung.  Hal  ini  dikarenakan  tindak  pidana  menurut perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang/melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya bisa dilihat sebagai  pelanggaran  “tertib  hukum in  abstracto ”.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan  korban  secara  langsung  dan  konkret,  tetapi  lebih  tertuju  pada pertanggung jawaban yang bersifat pribadi/individu.
Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) merupakan pihak yang sangat berhubungan  langsung  dengan  proses  penegakan  hukum  termasuk  di  dalamnya penanganan kasus kekerasan. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya pemahaman terhadap  filosofi  perlindungan  perempuan  dan  anak  sebagai  kelompok  yang  lemah dibandingkan laki-laki atau bisa juga dipengaruhi dari faktor relasi anggota keluarga di
8 Hasmiah  Hamid,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Penganiayaan  Dalam  Penanganan  Tindak Pidana Di Indonesia, Hal.15

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
rumah yang sudah setara antara laki-laki-laki dan perempuan dan bisa juga dipengaruhi oleh tafsir agama.
Perspektif  para  penegak  hukum  terhadap  korban  kekerasan  sangat  beragam,  ada yang  mengedepankan  proses  mediasi  sebelum  melanjutkan  ke  proses  hukum  dengan pendekatan  restorative  justice  yaitu  suatu  pendekatan  penaganan  kasus  pidana  di  luar pengadilan. Ide ini muncul untuk mengurangi beban negara untuk membiayai tahanan di lembaga  pemasyarakatan,  selain  itu  jumlah  pegawai  lembaga  pemasyarakatan  tidak berbanding lurus dengan jumlah tahanan yang ada sehingga sebagai alternatif solusinya tidak semua kasus pidana yang berskala kecil/ringan dilanjutkan ke proses pengadilan. Selain  itu  ada  penegak  hukum  yang  cenderung  menyalahkan  korban.  Untuk menghadapi  penegak  hukum  yang  memiliki  perspektif  menyalahkan  korban,  paralegal memberikan edukasi bahwa justru pelaku yang harus disalahkan atas perbuatannya yang menyebabkan korban mengalami penderitaan fisik dan psikis.
Ada juga penegak hukum yang melindungi korban. Perspektif seperti ini banyak dipengaruhi oleh pemahaman atas teori hukum responsif  yang lebih berpihak kepada orang yang teraniaya karena kurangnya akses. maka korban merasa nyaman mengikuti proses peradilan.
Tantangan  itu  adalah  suatu  kenscayaan  sehingga  harus  dihadapi  dengan  baik sehingga  kita  bisa  menyelesaikan  jalan  keluar  yang  terbaik.  Demikian  pula  paralegal dengan segala keterbatasannya, sudah pasti selalu menghadapi tantangan yang tidak kecil sebagai konsekuensi logis dari upaya mereka mendampingi korban kekerasan.
Tantangan  yang  paling  banyak  drasakan  paralegal  adalah  korban  tidak  terbuka ketika  didampingi.  Paralegal  tidak  bisa  mendampingi  korban  jika  tidak  mau mengungkapkan kasus kekerasan yang dialaminya. Ternyata rasa malu mengungkapkan kasus  kekerasan  itu  kepada  orang  lain  terlebih  di  ranah  publik,  merupakan  faktor  yang paling berpengaruh. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kasus kekerasan itu adalah merupakan  wilayah  domestik  yang  tidak  perlu  orang  lain  ikut  campur.  Padahal  harus dipahami bahwa lahirnya UU No 23 Tahun 2004 tentang Pengahpusan KDRT itu lahir atas banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan,  sementara disisi lain, KUHPidana tidak memadai untuk menyelesaikan kasus kekerasan karena hanya mengatur hal-hal yang umum sedangkan korban kekerasan membutuhkan instrument hukum yang lebih spesifik. Sama seperti kekerasan seksual yang dialami pada umumnya perempuan dan anak, UU KDRT saat ini dipandang sudah memadai lagi untuk menjadi dasar yang kuat  untuk  menjerat  pelakukekerasan  seksual    yang  cenderung  semakin  banyak  dengan berbagai cara.

## SIMPULAN
Strategi pendampingan paralegal kepada korban kekerasan di kota Parepare, sudah pro  aktif  merespon  suatu  kasus  yang  telah  terjadi  dengan  mengggunakan  beberapa pendekatan sebagai suatu strategi diantaranya melakukan  mediasi dengan keluarga korban atau tetangga korban, berupaya mengenalkan diri kepada korban dan  mengunjungi rumah korban sebagai bentuk dukungan. Selain itu paralegal memperluas jaringannnya dengan wartawan/media untuk mempublikasikan kasus yang telah mengalami penganiayaan berat. Dampak dari pendampingan paralegal kepada korban kekerasan di kota Parepare, ada beberapa dampak yang telah diahasilakn yaitu mulai tumbuh keberanian korban untuk didampingi  oleh  paralegal,  pemerintah  Kota  Parepare  telah  menyiapkan  fasilitas  bagi korban  di  kantor  P2TP2A  dan  memrikan  rujukan  kepada  korban  untuk  medapatkan layanan pemerintah sesuai kebutuhan korban,para penegak hukum sudah mulai memiliki perspektif yang baik terhadap korban sehingga pelaku diberi sanksi sebagai efek jera. Para
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pelaku dan masyarakat sudah mengetahui akibat hukum yang harus ditanggung oleh pelaku kekerasan dan pemahaman terhadap perlindungan perepuan dan anak sudah baik sehingga jumlah kasus yang diadukan kepada P2TP2A semakin banyak karena semakin kritisnya perempuan dan paralegal terhadap pelaku kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdurrahman.  1983. Aspek-Aspek  Bantuan  Hukum  di  Indonesia .  (Jakarta:Penerbit  Cendana Press). hal.17-18
Achmad Ali, Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan , Jakarta:Prenada Media Group, 2010.
Adnan  Buyung  Nasution,  dkk.2007 Bantuan  Hukum  Akses  Masyarakat  Marginal  terhadap Keadilan,  Tinjauan  Sejarah,  Konsep,  Kebijakan,  Penerapan  dan  Perbandingan .  Jakarta: LBH Jakarta.hlm.13
Arif Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, h.41.
Habsari, Ririn dan Harimat Hendarwan. 2006. Menguak Misteri Dibalik Kesakitan Perempuan.
Jakarta:  Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Herkutanto. 2000. “Kekerasan terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana: Pendekatan dari
Sudut  Pandang  Kedokteran”.  Dalam  Tapi  Omas  Ihromi,  dkk.  (Eds.).  Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (hlm. 263-276). Jakarta: ALUMNI.

## Peraturan Perundang-Undangan
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
UU  RI  No.  23  tahun  2004,  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  (Cet.III;
Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4

## Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/budaya
Eko  Roesanto.  Perkembangan  Paralegal  Untuk  Masyarakat  Miskin  dan  Kelompok  Marginal  di
Indonesia. http://www.kompasiana.com.

## Jurnal
Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi
Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi,  Volume
15,  Nomor  1, Maret  2018 :  55.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Maria Rosalina, Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan, Jurnal Hukum Kaidah : 70
Bustanul Arifin, Jurnal Hukum dan Syariah, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, 2016, Hal. 113-125
Rima Vien Permata Hartanto, Adriana Grahani Firdausy, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus
2014, Paralegal  Dan  Akses  Perempuan  Terhadap  Keadilan  :Kajian  Tentang  Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan, Hal.78
Hasmiah  Hamid,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Penganiayaan  Dalam  Penanganan
Tindak Pidana Di Indonesia, Hal.15