CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 9 No. 1 Maret 2021, hal. 47-53

## Implementasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Hastangka 1 , Danang Prasetyo 2
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, hastangka@gmail.com 1 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, danang.ppsuny@gmail.com
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima:  27  Februari 2021 Disetujui: 30 Maret 2021 Abstrak : Penelitian  ini  dilakukan  pada  mata  kuliah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  di  setiap  perguruan  tinggi.  Faktor  internal  berasal  dari  pengajar,  sistem perkuliahan,  dan kebijakan  di perguruan  tinggi  tersebut. Sedangkan faktor eksternal  dapat berasal dari intervensi dari luar kampus seperti kebijakan pemerintah atau kondisi eksternal yang  terjadi.  Penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  dan  menganalisis  tentang  model pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  yang  dilaksanakan  pada  perguruan  tinggi Universitas  Mercu  Buana  Yogyakarta.  Penelitian  ini  akan  memfokuskan  tentang  metode pendekatan  dalam  proses  pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  yang dikembangkan  oleh  para  dosen  Mata  Kuliah  Wajib  Umum  (MKWU)  di  Universitas  Mercu Buana  Yogyakarta.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari kegiatan pembelajaran tahun akademik 2019/2020 semester. Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan induktif dan reduksi data.  Hasilnya  dapat  diketahui  bahwa  proses  pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan yang dilakukan dengan menggunakan media elearning terdiri dari 5 (lima) unsur disetiap pertemuan yakni: (1) slide kuliah dalam bentuk powerpoint,  (2) modul yang berisi  narasi  materi  lebih  lengkap,  (3)  video  penjelasan  oleh  dosen  pengampu,  (4)  forum diskusi, dan (5) kuis dan/atau tugas mingguan supaya mampu mendorong mahasiswa untuk memahami  memiliki  daya  kritis,  kreatif,  dan  aktif  serta  untuk  berpikir  analitis  dan komprehensif.
Abstract: This research was conducted  on Pancasila and Citizenship Education courses  in each university. Internal factors come from the instructor, the lecture system, and policies at the  college.  Meanwhile,  external  factors  can  come  from  interventions  from  outside  the campus  such  as  government  policies  or  external  conditions  that  occur.  This  study  will describe and analyze the Pancasila and citizenship education model implemented at Mercu Buana University, Yogyakarta. This study will focus on the approach method in the learning process  of  Pancasila  and  Citizenship  Education  developed  by  lecturers  of  the  General Compulsory  Course  (MKWU)  at  Mercu  Buana  University,  Yogyakarta.  This  research  method uses a qualitative method approach. The source of this research data was obtained from the learning activities of the 2019/2020 semester academic year. Analysis of the data used in the study using inductive and data reduction. The result can be seen that the learning process of Pancasila and Citizenship Education which is carried out using elearning media consists of 5 (five)  elements  in  each  meeting,  namely:  (1)  lecture  slides  in  the  form  of  PowerPoint,  (2) modules containing more complete narrative material, (3) video explanations by lecturers, (4) discussion forums, and (5) quizzes and / or weekly assignments so as to encourage students to  understand  to  have  critical,  creative,  and  active  powers  and  to  think  analytically  and comprehensively.
Kata Kunci: Implementasi
Pendidikan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Pendidikan  Pancasila  merupakan  bagian  penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara  khusus  pada  lembaga  pendidikan.  Pendidikan Pancasila  di  Indonesia  sudah  diperkenalkan  sejak periode  tahun  1980-an,  dimana  kebijakan  negara memberikan mandat kepada seluruh lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan Pancasila kepada mahasiswa. Bentuk-bentuk penyelenggaraan  pendidikan  Pancasila  pada  setiap lembaga  pendidikan  memiliki  berbagai  model  dan pendekatan.    Hal  ini  disesuaikan  dengan  jenjang
pendidikan yang  ada.  Penelitian  ini  akan  memfokuskan model pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilaksanakan di tingkat Perguruan Tinggi.  Secara umum, sejarah munculnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  (PPKn)  di  perguruan  tinggi  dilatar belakangi  pada  situasi  sosial  dan  politik  di  Indonesia. Pada  tahun  1945,  Indonesia  mengalami   proses  penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.  Pada tahun ini,  merupakan  periode  penting  Indonesia  menyatakan kemerdekaan,  merumuskan  dasar  negara,  menyusun dan  menetapkan  hukum  dasar  yakni  Undang  Undang Dasar  1945,  sampai  dengan  membentuk  suatu pemerintahan  yang  sah  dan  berdaulat.  Pada  saat  itu,
48 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 9, No. 1, Maret 2021, hal 47-53
lembaga  pemerintah  mulai  terbentuk  khususnya Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Lima  tahun berikutnya  Indonesia  baru  memiliki  Undang  Undang berkaitan  dengan  pendidikan  dan  pengajaran.  Undang Undang  Nomor  4  Tahun  1950  tentang  Dasar  Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Undang Undang ini  masih  dalam  bentuk  sederhana  karena  cikal  bakal lembaga  pendidikan  yang  sudah  ada  masih  sebatas pendidikan  sekolah,  sedangkan  keberadaan  perguruan tinggi  dapat  dikatakan  masih  jarang.  Untuk  itu, pendidikan  saat  itu  bersifat  kecakapan  umum  masih diperkenalkan dalam bentuk pendidikan pedagogik,  tata karma, civics dalam  bentuk  lebih  umum  untuk memperkenalkan  kepada  masyarakat  dan  peserta  didik tentang peran dan fungsi negara secara umum.
Dinamika  dan  perjalanan  pendidikan  yang  bersifat umum  ini  mulai  berkembang  pada  periode  tahun  1970- an,  periode  ini  menjadi  periode  penting  dan  menarik dalam  menelusuri  secara  singkat  sejarah  pendidikan pancasila  dan  kewarganegaraan.  Selanjutnya  sampai pada titik pijak evolusi berikutnya yakni pascareformasi tepatnya pada tahun 1999 dimana pendidikan Pancasila dan  kewarganegaraan  sebagai  paradigma  pembelajaran di berbagai jenjang.
Pendidikan  Pancasila  awalnya  mulai  diperkenalkan pada  periode  tahun  1980-an  pasca  terbitnya  Ketetapan MPR  RI  Nomor  II/MPR/1978  tentang  Eka  Prasetia Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan  Pancasila  (P4)  menjadi  paradigma  penting dalam meletakkan maksud, makna, dan tujuan Pancasila yang  begitu  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.    Pancasila  mulai  masuk dalam  kurikulum  secara  resmi  dan  formal  ke  berbagai pendidikan  dasar  sampai  dengan  perguruan  tinggi. Kondisi  pemerintah  semakin  stabil  dan  lebih  baik, berbagai  perguruan  tinggi  negeri  mulai  bermunculan pada  periode  tahun  1970-an  sampai  dengan  sekarang, begitu  juga  perguruan  tinggi  swasta  semakin  banyak berdiri  untuk  memfasilitasi  peserta  didik  karena  animo masyarakat yang ingin studi di perguruan tinggi semakin banyak.    Pancasila  pada  periode  tersebut  menjadi  mata kuliah  wajib  umum  dengan  bobot  2  sks  (sistem  kredit semester).    Mata  kuliah  Pancasila  mulai  diajarkan  ke seluruh  jenjang  dan  program  studi  baik  program  studi eksakta  (pertanian,  kehutanan,  kedokteran,  teknik, geografi, biologi) dan program studi non eksakta (seperti hukum,  ilmu  social  politik,  budaya,  ekonomi,  psikologi, dan  filsafat)  dimana  semua  program  studi  yang  ada  di lingkungan  perguruan  tinggi  akan  mendapatkan  materi Pancasila.  Pancasila  untuk  pertama  kalinya  menjadi paradigma  pembelajaran  pada  mata  kuliah  umum, kemudian diikuti dengan mata kuliah kewarganegaraan. Namun  porsi  materi  kewarganegaraan  lebih  sedikit daripada materi Pancasila.
Perkembangan  berikutnya,  pendidikan  Pancasila mulai  bergeser  pada  periode  pascareformasi  sejak,
berbagai  perubahan  tatanan  politik  bergeser  dan berkembang terutama dalam pendidikan dan pengajaran. Pancasila  mulai  menjadi  isu  publik  dan  bagian  dari kritik  pada  era  reformasi  karena  Pancasila  dianggap doktrinasi  dan  alat  kekuasaan  untuk  “mendudukkan” warga  negara  supaya  patuh  pada  kekuasaan.  Berangkat dari  asumsi  tersebut,  Pancasila  kemudian  dihilangkan atau dihapuskan dari kurikulum nasional dan tidak lagi menjadi  acuan  dan  pedoman  dalam  pendidikan  dan pengajaran  pada  jenjang  pendidikan  dasar  hingga perguruan  tinggi.  Hal  ini  semakin  diperkuat  dengan lahirnya  Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional[1].  Dalam  undang undang  ini,  mata  pelajaran  atau  kuliah  Pancasila  tidak dicantumkan  dalam  undang  undang  tersebut,  mata kuliah  yang  ada  hanya  kewarganegaraan.  Dengan demikian  paradigma  pascareformasi  dalam  konteks pendidikan umum telah bergeser pada kewarganegaraan. Berbagai  prodi  yang  dulunya  menyelenggarakan pendidikan  Pancasila  kemudian  mengubah  dirinya menjadi program studi Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian  mengganti  berbagai  kurikulumnya  untuk lebih  pada  orientasi  kewarganegaraan  dari  pada Pancasila. Implikasi yang lain, ialah para pendidik yang lulus  dari  perguruan  tinggi  keguruan  atau  pendidikan yang  mengambil  jurusan  pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  untuk  mengajar  menjadi  guru  atau dosen lebih banyak memiliki cara paham kewarganegaraan daripada Pancasila. Begitu juga, aspek kebijakan perguruan tinggi banyak mengubah nomenklatur  menjadi  mata  kuliah  kewarganegaraan, atau  mata  kuliah  Pancasila  dan  kewarganegaraan, bahkan  ada  yang  sama  sekali  tidak  mengajarkan  baik Pancasila atau kewarganegaraan.
Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang menerapkan  kebijakan  mata  kuliah  umum  ini  menjadi mata  kuliah  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn). Nomenklatur  ini  sebagai  akibat  dari  lahirnya  Undang Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  yang  tidak  mencantumkan Pancasila  dalam  nomenklaturnya.  Perkembangan tentang  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan mengalami perubahan dengan lahirnya Undang Undang Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi[2]. Undang Undang tersebut kembali memasukan nomenklatur Pancasila sebagai mata kuliah wajib untuk jenjang  pendidikan  selain  Kewarganegaraan,  bahasa Indonesia,  dan  Agama.  Terbitnya  undang  undang  ini menjadi  momentum  penting  untuk  melakukan  revisi dan  perubahan  kebijakan  di  tingkat  perguruan  tinggi. Beberapa perguruan tinggi mulai menata dan mengubah kurikulum  untuk  menyesuaikan  peraturan  yang  baru. Namun  masih  terdapat  perguruan  tinggi  yang  tidak mengubah  kurikulumnya  dengan  memisahkan  mata kuliah  Pancasila  dan  Kewarganegaraan.  Sebagaimana yang  terjadi  di  Universitas  Mercu  Buana  Yogyakarta.
Penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  tentang  model pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  yang diterapkan  pada  Universitas  Mercu  Buana  Yogyakarta yang  dilihat  dari  aspek kebijakan,  sistem  pembelajaran, dan  materi  pembelajaran  yang  disajikan  pada perkuliahan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
Upaya pengembangan model pembelajaran pendidikan  Pancasila  dan  kewarganegaraan  saat  ini menjadi  penting.  Model  pembelajaran  menjadi  bagian penting  dalam  meletakkan  prinsip  prinsip  belajar  yang baik  dan  interaktif.  Pembelajaran  dianggap  berhasil ketika  proses  pembelajaran  tersebut  telah  memiliki kriteria  yang  ideal  untuk  dapat  mencapai  tujuan pembelajaran. Untuk dapat mencapai kriteria yang ideal pengembangan  model  pembelajaran  menjadi  penting. Adapun  model  pembelajaran  yang  dianggap  dapat mencapai  tujuan  pembelajaran  yang  ideal  dan  berhasil ketika  sudah  memenuhi  kriteria  yang  aktif,  inovatif, kreatif, efesien, dan menyenangkan[3].

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Sumber  data  penelitian  terdiri  atas  data primer  dan  sekunder.  Data  primer  berasal  dari pengamatan  di  kelas,  sedangkan  data  sekunder  berasal dari  dokumen  elektronik,  peraturan  perundang undangan,  silabus,  buku,  dan  jurnal  ilmiah  terkait. Analisis  data  yang  dilakukan  menggunakan  analisis interpretasi  dengan  pendekatan cross  section  data, analisis  ini  berupaya  untuk  menggambarkan  keadaan pada  waktu  tertentu[4].  Analisis  data  lain  yang digunakan  menggunakan  induksi  analitis,  upaya  untuk memberikan penjelasan berdasarkan fenomena dari satu atau lebih kejadian, dengan menganalisis fenomena yang terjadi  dengan  korelasi  penjelasan  sementara  yang sudah dipaparkan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor  84/E/KPT/2020  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Mata  Kuliah  Wajib  pada  Kurikulum Pendidikan  Tinggi[5],  menyatakan  bahwa  kurikulum perguruan  tinggi  wajib  memuat  mata  kuliah:  Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Agama.  Mata kuliah  Pancasila diarahkan  untuk memberikan pemahaman  dan  penghayatan  kepada  mahasiswa mengenai  ideologi  bangsa  Indonesia.  Substansi  mata kuliah Pancasila meliputi antara lain:
1. Pengantar pendidikan Pancasila
2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia
3. Pancasila sebagai dasar Negara
4. Pancasila sebagai ideologi Nasional
5. Pancasila sebagai sistem filsafat
6. Pancasila sebagai sistem etika
7. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu
Sedangkan  untuk  mata  kuliah  kewarganegaraan diarahkan  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai Pancasila,  Undang  Undang  Dasar  Negara  tahun  1945, Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Bhinneka Tunggal  Ika.  Tujuan  dari  mata  kuliah  ini  ialah membentuk mahasiswa supaya memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Adapun substansi mata kuliah kewarganegaraan sebagai berikut:
1. Pengantar pendidikan kewarganegaraan
2. Identitas nasional
3. Integrasi nasional
4. Konstitusi di Indonesia
5. Kewajiban dan hak warga Negara Indonesia
6. Dinamika demokrasi di Indonesia
7. Penegakkan hukum di Indonesia
8. Wawasan Nusantara
9. Ketahanan Nasional
Arah  dan  orientasi  pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan memberikan gambaran umum tentang  model  dan  materi  pembelajaran  yang  perlu dimasukkan dalam pendidikan dan pengajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud  ini  juga  mengatur  bobot  mata  kuliah sebesar  2  sks  untuk  masing  masing  mata  kuliah.  Aspek kebijakan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan  Tinggi  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah melalui dua produk peraturan perundang undangan dan peraturan  turunannya  yaitu:  pertama,  Undang  Undang Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  yang mengamanatkan kurikulum wajib pada perguruan tinggi untuk  memuat  Pancasila  dan  kewarganegaraan.  Kedua, Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Kemendikbud Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Mata  Kuliah  Wajib  pada Kurikulum  Pendidikan  Tinggi.  Dasar  yuridis  ini  telah memperkuat  kedudukan  dan  peran  mata  kuliah pendidikan  Pancasila  dan  kewarganegaraan  sebagai mata  kuliah  mendasar  dalam  proses  belajar  dan mengajar  di  perguruan  tinggi.  Muatan  materi  yang tertuang di dalam Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud memberikan  pengayaan  materi  yang  sudah  ada  dan berkembang  dewasa  ini  sebagai  mana  dalam  muatan materi  yang  dikembangkan  oleh  para  peneliti,  dosen, pengajar,  dan  pendidik,  serta  pemerhati  Pancasila muatan  materi  pendidikan  Pancasila  di  Perguruan Tinggi  secara  umum  juga  mencakup  apa  yang  telah tertuang di dalam surat Keputusan Dirjen Dikti tersebut. Misalnya,  buku  ajar  mata  kuliah  pendidikan  Pancasila dan  kewarganegaraan  yang  diterbitkan  oleh  Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek  Dikti  Pendidikan  Tinggi  RI  tahun  2016 memiliki  muatan  yang  sama  dengan  muatan  yang terdapat  pada  Surat  Keputusan  Dirjen  Dikti  Nomor
84/E/KPT/2020  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Mata Kuliah  Wajib  pada  Kurikulum Pendidikan  Tinggi.  Buku ajar ini terdiri atas 7 Bab sebagai berikut ini.

## Tabel 1
Muatan Materi Pendidikan Pancasila 2016 Bab Muatan Materi I Pengantar pendidikan pancasila
II Bagaimana  pancasila  dalam  arus  sejarah bangsa indonesia
III Bagaimana  pancasila  menjadi  dasar  negara republik indonesia
IV Mengapa pancasila menjadi ideologi negara
V Mengapa pancasila menjadi sistem filsafat
VI Bagaimana pancasila menjadi sistem etika
VII   Mengapa  pancasila  menjadi  dasar  nilai pengembangan ilmu
Sumber: Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Belmawa Dikti[6].
Berdasarkan  dari  table  di  atas  menunjukkan  bahwa terdapat  korelasi  antara  kebijakan  Undang  Undang Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  dan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Mata  Kuliah  Wajib  pada Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  dengan  materi  muatan yang telah diterbitkan oleh Dirjen Belmawa  tahun 2016 tentang muatan materi Pendidikan Pancasila.
Kemudian  untuk  muatan  materi  pada  mata  kuliah kewarganegaraan dalam buku ajar Pendidikan ewarganegaraan  yang  diterbitkan  oleh  Dirjen  Belmawa sebagai berikut ini.

## Tabel 2
Muatan Materi Pendidikan Kewarganegaraan Bab Muatan Materi I Bagaimana Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan
Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional
II Bagaimana  esensi  dan  urgensi  identitas nasional  sebagai  salah  satu  Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter
III Bagaimana  urgensi  integritas  nasional  sebagai salah  satu  parameter  persatuan  dan  kesatuan bangsa
IV Bagaimana  nilai  dan  norma  konstitusional UUD  NRI  1945  dan  Konstitusionalitas Ketentuan  Perundang-undangan  di  bawah UUD?
V Bagaimana  harmoni  kewajiban  dan  Hak Negara  dan  Warga  Negara  dalam  demokrasi yang  bersumbu  pada  kedaulatan  rakyat  dan musyawarah untuk Mufakat
VI Bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi  Indonesia  berlandaskan  Pancasila dan UUD 1945?
VII   Bagaimana  dinamika  historis  konstitusional. Sosial-politik, kultural.
Serta konteks kontemporer penegakkan hukum yang
berkeadilan?
VII
Bagaimana  dinamika  historis  dan  urgensi wawasan  nusantara  seabgai  konsepsi  dan pandangan  kolektif  kebangsaan  Indonesia dalam konteks pergaulan dunia?
IX Bagaimana  urgensi  dan  tantangan  ketahanan nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan X Menyelenggarakan  Project  Citizen  untuk  Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Sumber: Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan, Belmawa Dikti[7].
Berdasarkan dari table tersebut menunjukkan bahwa muatan materi pendidikan kewarnegaraan dalam  dalam buku ajar pendidikan kewarganegaraan yang diterbitkan oleh  Dirjen  Belmawa  Kemenristek  Dikti  menunjukkan muatan  yang  lebih  komprehensif  dibandingkan  dengan muatan  materi  pada  Keputusan  Dirjen  Dikti  Nomor 84/E/KPT/2020  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Dalam hal  ini  terdapat  perbedaan  antara  muatan  materi  pada buku ajar terbitan Dirjen Belmawa dan substansi materi pada Surat Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Mata  Kuliah  Wajib  pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Hal ini ditemukan kurang sinkron  antara  kebijakan  sebelumnya  dengan  kebijakan sesudahnya.
Namun,  perbedaan  tersebut  secara  pembelajaran bukan  sebagai  masalah  dan  penghambat  dalam  proses pembelajaran  materi  kewarganegaraan  karena  berbagai referensi dan rujukan tentang pendidikan kewarganegaraan  sudah  banyak  diterbitkan  oleh  para penulis,  dosen,  dan  peneliti  di  bidang  Pancasila  dan Kewarganegaraan.  Misalnya  buku  yang  telah  menjadi rujukan  nasional  yang  ditulis  oleh  akademisi  seperti Kaelan dan Karsadi muatan materi pendidikan Pancasila memiliki  penekanan  yang  berbeda  tetapi  juga  terdapat kemiripan atau persamaan secara substansi.
Kaelan  membahas  dan  menuliskan  muatan  materi Pancasila dalam bukunya berjudul Pendidikan Pancasila terdiri  atas  sejarah  Pancasila,  etika  politik  berdasarkan Pancasila, Pancasila sebagai system Filsafat,  kedudukan Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  Negara,  realisasi Pancasila,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,    Nilai nilai Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika[8]. Sedangkan  Karsadi  meletakkan  muatan  pendidikan Pancasila  terdiri  atas  eksistensi dan urgensi pendidikan Pancasila,  dimensi  historis  Pancasila  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  Pancasila  sebagai  ideologi nasional,  Pancasila  sebagai  moral  dan  etika  politik, Pancasila  sebagai  system  filsafat,  Pancasila  dalam konteks  ketatanegaraan,  Pancasila  sebagai  paradigma pembangunan  nasional,  pengamalan  dan  penerapan nilai  nilai  Pancasila  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara[9].  Sebagai  pembentuk intelektual yang bermoral ketuhanan dan kemanusian[10].
Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  di perguruan  tinggi  dari  aspek  kebijakan  dan  muatan materi  telah  berkembang  cukup  pesat  hal  ini  dapat ditunjukkan  dengan  terbitnya  berbagai  peraturan  yang ada  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas.  Selain  itu, perkembangan  buku  ajar  tentang  Pancasila  juga  sudah cukup  banyak.  Hal  ini  dilakukan  supaya  peserta didiknya  cerdas  dan  besikap  penuh  tanggung  jawab dengan perilaku sesuai Pancasila[11].

## 2. Implementasi  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan di UMBY
a. Kebijakan
Universitas  Mercu  Buana  Yogyakarta  (UMBY) merupakan salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Menetapkan  visi  “Menjadi  Universitas  Unggul,  Mutu, dan  Bermanfaat  bertaraf  Internasional  pada  tahun 2029”.  Sedangkan  misinya  adalah  “Menyelenggarakan pendidikan  tinggi  yang  bermutu  untuk  menghasilkan lulusan  yang  memiliki  keunggulan  dalam  ilmu pengetahuan,  teknologi,  dan/atau  seni  dan  mampu bersaing  pada  tingkat  nasional  dan  global,  serta  peduli kepada  masyarakat  prasejahtera  sebagai  perwujudan cita-cita " Angudi Mulyaning Bangsa "[12].
Berdasarkan  dari  visi  dan  misi  universitas  tersebut berbagai  kebijakan  strategis  untuk  meningkatkan kualitas  pendidikan  dan  menghasilkan  lulusan  yang unggul  dalam  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni menjadi  bagian  dari  agenda  universitas  untuk mewujudkannya.  Perguruan  tinggi  ini  memiliki  6 Fakultas  yang  terdiri  atas  Fakultas  Agroindustri, Fakultas  Ekonomi,  Fakultas  Psikologi,  Fakultas Teknologi  Informasi,  Fakultas  Keguruan,  dan  Fakultas Ilmu  Komunikasi.  Upaya  pembentukan  karakter mahasiswa  supaya  sesuai  visi  dan  misi  UMBY  menjadi penting.  Kebijakan  pengembangan  kurikulum  dan program  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  sebagai  upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi UMBY.
Salah  satu  caranya  melalui  pendidikan  yang mengarah pada karakter seperti Pancasila, kewarganegaraan, agama, dan Bahasa Indonesia. Secara khusus,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  kebijakan kurikulum  Pendidikan  Pancasila  dan  kewarganegaraan di  UMBY  masih  menggunakan  model  lama  yaitu mengacu  pada  rujukan  Undang  Undang  Nomor  20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam muatan materi pasal 37 UU No 20 tahun 2003 tersebut menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Bunyi pasal tersebut yang menyebabkan  materi  pendidikan  Pancasila  masih disatukan  dengan  kewarganegaraan  yang  disebut Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn) dengan  beban  3  sks.    Mata  kuliah  ini  diberikan  pada semester  dua  bagi  mahasiswa  baru  untuk  semua program studi.

## b. Implementasi
Model  pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  (PPKn)  yang  diterapkan  di  UMBY mengalami  beberapa  kali  perubahan  mendasar.  Model pembelajaran disini diartikan sebagai suatu perencanaan  atau  suatu  pola  yang  digunakan  sebagai pedoman  dalam  merencanakan  pembelajaran  di  kelas [13].  Perubahan  pertama  terjadi  pada  tahun  akademik 2016/2017 dalam bentuk model tatap muka sebanyak 14 pertemuan  yang  terdiri  dari  12  kali  pertemuan dilaksanakan  tatap  muka  dan  2  kali  pertemuan dilaksanakan melalui elearning (sebelum UTS sebanyak 1 kali dan setelah UTS sebanyak 1 kali).
Perubahan  kedua  terjadi  pada  tahun  akademik 2018/2019  dengan  menerapkan elearning pada  semua mata  kuliah  dasar  umum  yang  lebih  mengedepankan kegiatan  pembelajaran  secara  daring  (dalam  jaringan) melalui  alamat  web https://elearning.mercubuana- yogya.ac.id/. Pada fase ini, masih ada pertemuan tatap muka  di  awal  sebagai  perkenalan  dan  diakhir  pada pertemuan terakhir sebelum ujuan akhir semester.
Selanjutnya  tahun  akademik  2020/2021  di  masa pandemi  covid-19  pembelajaran  pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan  dilakukan  secara  penuh  melalui elearning melalui https://elearning.mercubuana- yogya.ac.id/. Pada.  Materi  dan  proses  pembelajaran Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  yang dilakukan dengan menggunakan media elearning terdiri dari  5  (lima)  unsur  disetiap  pertemuan  yakni:  (1) slide kuliah dalam bentuk powerpoint ,  (2) modul yang berisi narasi  materi  lebih  lengkap,  (3)  video  penjelasan  oleh dosen  pengampu,  (4)  forum  diskusi,  dan  (5)  kuis dan/atau  tugas  mingguan.    Semua  unsur  tersebut disusun  secara  tim  pengampu  mata  kuliah  yang  terdiri dari  11  (sebelas)  dosen  berstatus  dosen  tetap  maupun dosen  tidak  tetap.  Penggunaan  model  elearning  yang demikian  memerlukan  penguatan  komponen human resource ,  kultur  organisasi,  teknologi,  kebijakan, keadaan keuangan organisasi dan infrastruktur[14].
Unsur  pertama  berupa  materi  dalam  bentuk  teks berupa powerpoint yang  berisi  ringkasan  materi  yang nantinya  akan  disinkrongkan  dengan  paparan  melalui video.  Unsur  kedua  berupa  narasi  penjelasn  secara lengkap  yang  disusun  menjadi  modul  wajib  bagi mahasiswa.  Unsur  ketiga  materi  visual  dalam  bentuk video  pembelajaran  yang  dilakukan  oleh  dosen  untuk menyampaikan  pokok  pokok  materi  secara  virtual. Unsur keempat terdiri dari forum diskusi yang bertujuan untuk  membangun  interaksi  antar  sesama  mahasiswa dan juga mahasiswa dengan dosen. Setelah itu terdapat kuis  dan/atau  tugas  mandiri  di  tiap  pertemuan  sebagai upaya  mengukur  tingkat  pemahaman  mahasiswa terhadap materi kuliah yang sudah diberikan.
Proses  pembelajaran  pada  media elearning ini menjadi  menarik  karena  media  ini  menjadi  sangat efektif  dan  dapat  diakses  mahasiswa  dari  seluruh wilayah yang tidak terjangkau pendidikan. Dalam proses
52 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 9, No. 1, Maret 2021, hal 47-53
pembelajaran  secara  daring  mahasiswa  juga  diajak untuk  memperdalam  aspek  kognitif,  afektif,  dan psikomotorik  dalam  bentuk  kegiatan  kelas  yang  telah disediakan oleh dosen.
Muatan  materi  yang  diberikan  dalam  pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  dibagi  menjadi  dua bagian.  Pada  bagian  sebelum  UTS  merupakan  materi tentang  Pancasila  kemudian  setelah  UTS  merupakan materi  kewarganegaraan.  Adapun  pembagian  topic bahasan di setiap pertemuan sebagai berikut ini.

## Tabel 3

## Sebaran Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pert. Muatan Materi 1 Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
2 Sejarah Lahirnya Pancasila
3 Pancasila sebagai Dasar Negara
4 Pancasila sebagai Ideologi
5 Pancasila sebagai Sitem Filsafat
6 Pancasila sebagai Sitem Etika
7 Pancasila  sebagai  Pedoman  Pengembangan IPTEK Ujian Tengah Semester
8 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan
9 Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
10 Urgensi Integrasi Nasional
11 UUD NRI 1945
12 Hak dan Kewajiban Warga Negara
13 Wawasan Nasional
14 Ketahanan Nasional dan Bela Negara

## Ujian Akhir Semester
Sumber: RPS PPKn UMBY 2020
Kegiatan pembelajaran selama daring juga mengajak mahasiswa  untuk  aktif  dalam  mengamalkan  nilai  nilai Pancasila  dalam  bentuk  menyampaikann  gagasan  dan pandangannya,  serta  mendeskripsikan  tentang  kegiatan yang  dilakukan  dalam  kehidupannya  sehari  hari  dalam mendukung  dan  memperkuat  nilai  nilai  Pancasila  di masyarakat.
Ruang  dialog  dan  diskusi  antara  mahasiswa  dan dosen  terbuka  dengan  menggunakan  media platform tambahan  seperti  group whatsapp sebagai  sarana komunikasi  dan  media  daring  yang  bersifat online dengan  menggunakan googlemeets atau zoom  meeting . Model pembelajaran dalam bentuk daring dilaksanakan dengan  memberikan  muatan  materi  dan  konten  yang sudah  standarisasi  yang  dibuat  oleh  tim  pengembang
mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Model  pembelajaran  ini  dirancang  untuk  dapat mengekplorasi  pemahaman  dan  pemaknaan  Pancasila yang  dimiliki  oleh  mahasiswa.  Seperti  halnya  dengan menggunakan pendekatan open-ended dalam pembelajaran  Mata  Kuliah  Wajib  Umum  dapat membantu  meningkatkan  keaktifan,  proses  interaksi, komunikasi, dalam forum diskusi pada mahasiswa[15].
Model  pendidikan  Pancasila  dan  kewarganegaraan yang diterapkan di UMBY diarahkan pada tiga kelompok model  yaitu  pertama,  model  untuk  mendorong mahasiswa  untuk  paham  tentang  Pancasila  kegiatan yang  dilakukan  dengan  pemberian  materi  dan  rujukan terpilih  serta  ringkasan  materi  dalam  bentuk powerpoint dan modul melalui elearning . Kedua, model untuk  mengarahkan  mahasiswa  supaya  memiliki  daya kritis,  kreatif,  dan  aktif  dengan  memberikan  stimulus melalui  forum  diskusi  yang  telah  disediakan  dan  kuis yang  dipersiapkan.  Ketiga,  model  yang  dapat  mengajak mahasiswa  untuk  berpikir  analitis  dan  komprehensif dengan  memberikan  tugas  mandiri  yang  telah dipersiapkan melalui media elearning .
Hal  tersebut  seperti  halnya  tujuan  dari  Pendidikan Kewarganegaraan  adalah  untuk  membangun  karakter ( character building ) bangsa Indonesia yang antara lain: Pertama,  membentuk  kecakapan  partisifatif  warga negara  yang  bermutu  dan  bertanggung  jawaban  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Kedua,  mampu menjadikan  warga  negara  Indonesia  yang  cerdas,  aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga  persatuan  dan  integritas  bangsa.  Ketiga, mengembangkan  kultur  demokrasi  yang  berkeadaban, yaitu  kebebasan,  persamaan,  toleransi  dan  tanggung jawab[16].
Meskipun  beragam  cara  dilakukan dalam  prosesnya, menurut  Susan  Fitriasari  dan  Riyan  Yudistira menyebutkan  bahwa  Semua  model  pembelajaran memiliki  prosedur  dan  sistematis  yang  berbeda-beda dengan  memperhatikan  hasil  belajar  yang  hendak dicapai[17]. Selain itu hal yang patut diperhatikan bahwa Keberhasilan elearning ditunjang  oleh  adanya  interaksi maksimal  antara  dosen  dan  mahasiswa,  antara mahasiswa dengan berbagai fasilitas pendidikan, antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, dan adanya pola pembelajaran aktif dalam interaksi tersebut[18].

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan  kajian  yang telah dilakukan tentang model pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta menunjukkan bahwa model yang diterapkan dengan  menggunakan  model  pendekatan  media interaktif  berupa elearning yang  telah  disiapkan  oleh kampus.  Penggunaan  model  pembelajaran  ini  sebagai upaya  untuk  membangun  dan  memperkenalkan mahasiswa  tentang  teknologi  digital  dan  upaya  untuk
membangun sarana  dan  prasarana  berbasis  digital  atau teknologi.  Secara  muatan  materi,  model  pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  diarahkan  untuk memaksimal  peserta  didik  dapat  mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan terbuka atas bentuk model pembelajaran yang berkembang saat ini.  Model  pembelajaran  berbasis  media  digital  atau teknologi  diarahkan  untuk  memampukan  mahasiswa akan dapat melakukan pencarian sumber sumber belajar lebih maksimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) yang telah memberikan  kesempatan  kepada  peneliti  untuk  dapat mengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan sejak tahun akademik 2016/2017 sampai sekarang serta tim pengampu mata kuliah atas dukungan penuh untuk mengembangkan  mata  kuliah  ini  supaya  mampu membentuk generasi baik dan cerdas.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
[3] N. Nuryati and A. N. Ari Bowo, “Pengembangan Model Pembelajaran  PPKn  Quantum  Teaching  Berbasis Lingkungan  melalui  Cooperative  Learning  di  SMA Negeri  kota  Yogyakarta,” Acad.  Educ.  J. ,  2015,  doi:
10.47200/aoej.v6i2.128.
[4] S.  Nasution,  “Metode  Penelitian,” Jakarta:  Rineka Cipta , 2002.
[5] “Kepdirjen  Dikti  Nomor  84_E_KPT_2020  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Mata  Kuliah  Wajib  Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi-MKWU.pdf.” .
[6] D.  J.  P.  dan  Kemahasiswaan,    dan  P.  T.  Kementerian Riset,  Teknologi,  and  R.  Indonesia, PENDIDIKAN PANCASILA  untuk  Perguruan  Tinggi .  Direktorat
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi
Republik Indonesia, 2016.
[7] D.  J.  P.  dan  Kemahasiswaan,    dan  P.  T.  Kementerian Riset,  Teknologi,  and  R.  Indonesia, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  untuk  Perguruan  Tinggi . Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi Republik Indonesia, 2016.
[8] Kaelan, Pendidikan Pancasila . Yogyakarta: Paradigma, 2016.
[9] Karsadi, Pendidikan  Pancasila  di  Perguruan  Tinggi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
[10] Fitri  Yanti,  “Menggagas  Urgensi  Pendidikan  Pancasila di Perguruan Tinggi,” J. Chem. Inf. Model. , vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.
[11] A.  M.  Abdul  Halim,  Berchah  Pitoewas,  Hermi  Yanzi, “Urgensi  Mata  Kuliah  Umum  Pendidikan  Pancasila Dalam Menanamkan Nilai Moral Budaya Bangsa Pada Mahasiswa Memasuki Era Revolusi Industri 4.0,” Pros. Semin.  Nas.  Pendidik.  FKIP  UNILA ,  pp.  204–210, 2019.
[12] U.  M.  B.  Yogyakarta,  “Visi  Misi  Universitas  Mercu
Buana Yogyakarta.”
https://mercubuana-
yogya.ac.id/visimisi-umb-yogyakarta.
[13] R.  A.  Ananda,  E.  M.  Pratiwi,  M.  Kamalia,  and  I. Muchtar,  “Nilai-Nilai  Pancasila  Dengan  Tujuan Membangun,” pp. 63–66.
[14] R.  I.  Fariani,  “Pengukuran  Tingkat  Kesiapan  E- Learning (E-Learning Readiness),” 2013.
[15] N.  Ulfah  and  .  S.,  “Analisis  Pendekatan  Pembelajaran Mata  Kuliah  Wajib  Umum  Pancasila  dan  Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi,” J. PANCASILA  DAN  KEWARGANEGARAAN ,  2019,  doi:
10.24269/jpk.v4.n1.2019.pp22-33.
[16] H. Hamidah, “Implementasi Pendidikan
Kewarganegaraan  Di  Perguruan  Tinggi,” Forum Paedagog. ,  vol.  11,  no.  1,  pp.  27–39,  2019,  doi: 10.24952/paedagogik.v11i1.1776.
[17] S.  Fitriasari  and  R.  Yudistira,  “Model  Pembelajaran Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  untuk Menumbuhkan  Karakter  Peduli  Lingkungan  Hidup Siswa,” no. November, 2017.
[18] I. Mutia, “Kajian Penerapan E-Learning Dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi,” Fakt.  Exacta , vol. 6, no. 4, pp. 278–289, 2013.