## ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PADA KELOMPOK USAHA TEKSTIL KECIL DAN MENENGAH DI PEKALONGAN OLEH: NUGRAHENI dan MARTONO

## ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PADA KELOMPOK USAHA TEKSTIL KECIL DAN MENENGAH DI PEKALONGAN
Bernadetta Diana Nugraheni*

## Cyrillius Martono
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Jalan Dinoyo 42-44, Surabaya
* bernadetta@ukwms.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received January 28, 2020 Revised June 10, 2020 Accepted June 30, 2020
Key words: Good Corporate Governance, Small Medium Enterprise, Cluster Analysis
DOI: https://doi.org/10.33508/jako.v12i2.2325

## A B S T R A C T
A good  management  inside acompany  will  result  a good performance and  it  is  also applicable in small medium enterprise (SME). SME must implement good corporate governance  (GCG)  principle  which  are  transparency,  accountability,  responsibility, independency, fairness and equality. The aim of this research is to study and analyze the  implementation  of  the  GCG  which  would  be  linked  to  those  5  principles mentioned  before.  The  object  of  this  research  is  taking  sample  of  SME  in  textile industries  in  Pekalongan,  Center  of  Java.  W ith  96  respondents,  using  Cluster Analysis  method  and  utilizing  score  table,  it  can  be  understood  that  the implementation  of  GCG  in  this  industry  is  far  below  expectation  which  is around 50% and 48% who already implement it. The responsibility principle is the most implemented in this industry followed by independency, fairness and  equality  principle.  Whereas  transparency  and  accountability  are  the worst to be implemented. From the differentiating test it can be conclude that transparency  principle  is  showing  the  most  difference  between  all  the respondents clusters.

## A B S T R A K
Pengelolaan yang baik pada perusahaan akan menghasilkan kinerja yang baik. Hal ini juga  berlaku  bagi  UMKM.  Pengelolaan  UMKM  harus  menerapkan  prinsip-prinsip tata  kelola  korporat  yang  baik,  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  responsibiltas, independensi  dan  juga  prinsip  kewajaran  dan  kesetaraan.  Tujuan  penelitian  ini untuk  mengkaji  dan  menganalis  penerapan  tata  kelola  korporat  yang  dikaitkan dengan  5  prinsip  di  atas.  Objek  penelitian  ini  mengambil  sampel  pada  UMKM  di industri  produk-produk  tekstil  di  Pekalongan,  Jawa  Tengah. Jumlah  reponden dalam  penelitian  ini  sebanyak  96  dan  menggunakan  pengujian  Cluster Analysis  dan  tabel  skor  dapat  diketahui  bahwa  implementasi  tata  kelola korporat pada industri ini masih jauh dari yang diharapkan sekitar 50% dan yang  telah  mengimplementasikan  tata  kelola  korporat  dengan  baik  sebesar 48%. Pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban adalah yang paling banyak diterapkan  kemudian  diikuti  oleh  prinsip  independensi  dan  prinsip kewajaran dan kesetaraan. Sedangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah  yang  paling  buruk  penerapannya.  Dan  dari uji  beda  diperoleh  hasil bahwa  prinsip  transparansi  menunjukkan  adanya  perbedaan  yang  paling besar diantara tiap-tiap cluster responden.

## PENDAHULUAN
Perkembangan bisnis pada kelompok ekonomi usaha  kecil  serta  usaha  menengah  sangat mendorong  pertumbuhan  dan  pembangunan ekonomi  secara  nasional.  Sebagai  wujud  nyata pertumbuhan adalah dibuktikan dengan kemampuan  menyerap  banyak  tenaga  kerja  dan kemampuan  dalam  mendistribusikan  hasil-hasil
usaha.  Peran  pemerintah  dalam  mendorong pertumbuhan  pada  sektor  ekonomi  usaha  kecil serta  menengah  telah  membuktikan  perhatian terhadap  pelaku  usaha  tersebut  dengan  mengatur berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008,  tentang  klasifikasi    jenis  usaha  bagi  pelaku bisnis  pada  kelompok      usaha  kecil  dan  usaha menengah.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 12 NO 2 – JULI 2020 – Halaman 54-67
Permasalahan  secara  umum  terjadi  serta dihadapi oleh pelaku ekonomi usaha adalah terkait dengan  keuangan  dan  non-keuangan  (organisasi manajemen) Niode (2009). Masalah keuangan yang dihadapi  yaitu:  (1)  Akses  bagi  pelaku  ekonomi usaha  kecil  terhadap  ketersediaan  dana  masih kurang;    (2)  Belum  tercipta  suatu  sistem  untuk membantu permodalan bagi pelaku ekonomi usaha kecil  serta  usaha  menengah;  (3)  Belum  ada prosedur  yang  sederhana  dalam  permohonan kredit bagi pelaku ekonomi usaha kecil dan usaha menengah,  sehingga  berdampak  pada  waktu proses  yang  lama;  (4)  Pelaku  usaha  pada  sektor kecil  dan  menengah  menghadapi    kesulitan  untuk dapat  mengakses  pada  lembaga-lembaga  formal yang  memberikan  bantuan  permodalan,  sehingga mencari sumber modal yang mudah tetapi dengan bunga yang tinggi; dan (5) Laporan keuangan yang dibuat  pelaku ekonomi usaha kecil dan menengah masih  belum  sesuai  dengan    lembaga–lembaga keuangan  yang  membantu  permodalan  karena kurangnya  pengetahuan  dalam  hal  penyusunan laporan keuangan. Permasalahan dalam pengelolaan organisasi   (non keuangan) adalah (1) Kurangnya  kesempatan  bagi  pelaku  usaha  untuk ikut  serta  dalam  pelatihan  dan  keterampilan  di bidang  teknik  produksi,    sehingga  pengetahuan yang dimiliki terkait dengan teknik produksi serta pengenadalian  kualitas  produksi  sangat  lemah demikian pula yang terkait dengan pengetahuan di bidang  pemasaran,  karena  informasi  mengenai pasar  dan  ketersediaan    barang  dan  jasa  yang terbatas; (2) Keterbatasan dalam upaya pengembangan  sumber  daya  manusia,  bidang keuangan dan akuntansi.
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  pemerintah untuk memberikan kontribusi bagi pelaku ekonomi usaha  kecil  dan  menengah  dalam  upaya mendorong  pertumbuhan  usaha  agar  masyarakat sejahtera, maka UMKM perlu dikelola dengan baik. Hasil  yang  baik  akan  tercermin  pada  peningkatan kinerja operasional perusahaan juga pengembalian modal  yang  lebih  tinggi,  yang  nantinya  akan berdampak  pada  penilaian  yang  baik  atas perusahaan  tersebut di mata investor dan investor potensial. Shahab (2012) dalam risetnya menyimpulkan  bahwa  kinerja  perusahaan  yang baik  dapat  dibangun  melalui  peningkatan pemberdayaan karyawan dan perbaikan tata kelola perusahaan.  Pengelolaan  UMKM  tidak  berbeda dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Hal ini didukung    penelitian  Shahab  (2012)  yang  dapat menunjukkan bahwa pemberdayaan karyawan dan tata  kelola  UKM  yang  memadai  berdampak
terhadap peningkatan kinerja UKM. Pengelolaan UMKM harus mengimplementasikan  prinsip-prinsip  atau  asas tata  kelola  korporat  yang  baik,  meliputi:  asas transparan, asas pertanggungjawaban, asas kewajiban,  asas  independen  juga  kewajaran  dan kesetaraan.  Prinsip  penerapan  asas  tata  kelola adalah umum atau universal. Prinsip yang tertuang dalam  Komite  Nasional  Kebijakan  Governance (KNKG, 2006), untuk melaksanakan tata kelola yan baik  maka  perlu  adanya  pilar  yang  mendukung pelaksanaannya  yaitu  (1)  Sebagai  pihak  yang mengatur  dan  mengawasi  adalah  negara  beserta instrumennya;  (2)  Sebagai  pelaku  yang  berada  di pasar  usaha  adalah  pelaku  bisnis;  dan  (3)  Sebagai pelanggan  produk  yang  dihasilkan  oleh  badan usaha adalah masyarakat.
Ketersediaan  informasi  yang  relevan  menjadi perhatian  bagi  yang  berkepentingan  dalam  asas transparansi.  Asas  akuntabilitas  merupakan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan secara tepat dan terukur kepada entitas pelaporan. Prinsip  responsibilitas  atau  tanggung  jawab menjelaskan  bahwa,  kepatuhan  terhadap  aturan hukum  dan  tanggung  jawab  dapat  menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Prinsip independensi menekankan  bahwa  perusahaan  harus  dijalankan dengan  atau  tanpa  memunculkan  konflik kepentingan  antar  para  pemangku  kepentingan. Prinsip fairness adalah  merupakan  hak  bagi pemangku  kepentingan  yang  menginginkan adanya  keadilan  dan  kesetaraan  sesuai  dengan kontribusi masing-masing.
Penelitian  yang  terkait  dengan  UMKM  pada usaha  mebel  di  provinsi  DIY  oleh  Putri  dan Bakhtiar  (2015)  memberikan  penjelasan  arti pentingnya  menyusun  laporan  keuangan  secara kontinu  bagi  usaha  kecil,  mikro  dan  menengah, yang  dipergunakan  sebagai  pengendalian  internal di  bidang  keuangan  agar  terbentuk  proses, kebiasaan,  kebijakan,  aturan  dan  institusi  yang mempengaruhi    serta  untuk  pengontrolan  suatu perusahaan.  Penelitian  yang  dilakukan  Zhang  dan Thiam  (2014),  memberikan  penilaian  pada stakeholder dalam  peran  sertanya  terhadap pelaksanaan  tata  kelola  SME pada  pemegang saham perusahaan yang memiliki SME di Perancis. Jika  pelaksanaan  tata  kelola  baik,  maka  akan berdampak pada reputasi SME sehingga organisasi SME akan memprioritaskan pada transparansi dan akuntabilitas keuangan bagi  pemegang saham dan para  kreditor.  Menurut  Koech  dkk.  (2016)  hasil temuan menunjukkan terdapat korelasi positif dari karakteristik board dengan corporate  governance,

## ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PADA KELOMPOK USAHA TEKSTIL KECIL DAN MENENGAH DI PEKALONGAN OLEH: NUGRAHENI dan MARTONO
Artinya  bahwa  pemimpin    perusahaan  memiliki integritas,  memiliki  prosedur  yang  benar  dalam mencari  pemimpin  atau  direksi.  Sehingga organisasi  mempunyai  bentuk  pengelolaan  yang baik.
Manfaat  diterapkannya    proses,  kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi serta  pengontrolan  menurut  The  Indonesian Institute  for  Corporate  Governance  (IICG,  2004) yaitu  meminimalkan agency  cost .  Teori    keagenan menjelaskan  mengenai  hubungan  di  antara  agen sebagai manajerial yang bertindak untuk menjalankan perusahan bagi kepentingan prinsipal.    Inilah  yang  mendasari  mengapa perusahaan  besar  menerapkan Good  Corporate Governance (GCG).  Sedangkan  dalam    teori  terkait dengan  penjelasan  bahwa  manajer  melaksanakan pekerjaan  bagi  kepentingan  perusahaan  atau organisasi  dijelaskan  dalan  teori  stewardship (Donaldson  dan  Davis,  1989).  Teori  tersebut  juga menjelaskan corporate  governance dalam  paradigma komunitarian (communitarian  paradigm) ,  Menurut Koech dkk. (2016) disebutkan bahwa teori ini dapat menjelaskan  bagaimana  kepentingan  pemegang saham lebih diutamakan dalam organisasi.
Menurut  Palupijati  dan  Sivilokonom  (2013) dikatakan  bahwa  banyak  pelaku  ekonomi  usaha mikro menengah bertindak juga sebagai manajemen  dalam  bisinisnya,  sedangkan  menurut (Hart,  1995)  jika  pemegang  saham  melakukan kontrol  bisnis  maka  masalah  keagenan  dapat dihindari  yang  timbul  akibat  pemilik  bertindak sebagai  manajemen.  Hal  ini  dapat  dijadikan sebagai  alasan  bahwa  usaha  kecil  dan  menengah tidak  menerapkan  tata  kelola  (Lane  dkk.,  2006). Padahal di Indonesia, lebih dari 90% usaha adalah bentuk usaha mikro dan menengah, dimana usaha tersebut  berkontribusi  di  atas  95%  penyerapan tenaga  kerja  di  Indonesia  (Biro  Pusat  Statistik, 2011).  Penelitian  sebelumnya  yang  fokus  pada implementasi  tata  kelola  korporat  yang  baik  pada UMKM  adalah    Maskur  (2012)  dan  Palupijati  dan Sivilokonom (2013).
Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia  yang  dikutip  Koran  Sindo  (diunduh  26 Januari  2017),  bahwa  Provinsi  Jawa  Tengah merupakan  wilayah  dimana  saat  ini  terdapat kelompok  industri  tekstil  yang  memberikan kontribusi nilai investasi  sebesar 4,6 trilliun rupiah di tahun 2015. Hal ini sejajar dengan nilai investasi industri tekstil yang mencapai 56% dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih 80.000 tenaga kerja yang tersebar pada 188 proyek. Kontribusi Jawa Tengah tersebut  setara  dengan  56%  dari  total  investasi
tekstil  di  Indonesia.  Melihat  dari  perkembangan industri  tekstil  di  Jawa  Tengah,  fokus  pada pengelolaan  usaha  dengan  menerapkan  asas  GCG menjadi sangat penting.
Penelitian  ini  melakukan  kajian  mengenai penerapan  GCG  yang  baik  pada  industri  produk tekstil  dikota  Pekalongan  yang  dikaitkan  dengan prinsip transparan, pertanggungjawaban, kewajiban, independen, kewajaran dan kesetaraan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  penerapan proses,  kebiasaan,  kebijakan,  aturan  dan  institusi yang  mempengaruhi    serta  untuk  pengontrolan yang  dikaitkan  dengan  5  prinsip  (transparansi, akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  independensi kewajaran)  di  industri  produk  tekstil  kecil  dan menengah.
Manfaat  yang  diharapkan  bagi  Pemerintah adalah  sebagai  dasar  bagi  penyusunan  pedoman pelaksanaan  tata  kelola  korporat  yang  baik  bagi UMKM.  Bagi  industri  produk  tekstil  UMKM adalah  lebih  memperbaiki  dan  meningkatkan  tata kelola  organisasinya  agar  kinerja  operasionalnya menjadi  semakin  baik.  Sedangkan  bagi  akademik, dapat memberikan referensi mengenai implementasi prinsip-prinsip tata kelola organisasi UMKM  dan  sebagai  landasan  bagi  akademisi untuk  memberikan  solusi  terbaik  praktik  tata kelola korporat organisasi UMKM yang baik.

## KAJIAN LITERATUR
Kajian Literatur Teori Keagenan Teori keagenan adalah prinsip yang digunakan  untuk  menjelaskan  dan  menyelesaikan masalah dalam  hubungan antara pelaku bisnis dan agen.  Secara  umum,  hubungan  tersebut  adalah antara  pemegang  saham  sebagai  prinsipal  dan eksekutif  perusahaan    sebagai  agen.    Jensen  dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan  sebagai  kontrak  dimana  satu  atau  lebih prinsipal  melibatkan  agen  untuk  melakukan beberapa  layanan  atas  nama  mereka  yang mendelegasikan otoritas pembuat keputusan untuk agen.  Masalah  prinsipal  dan  agen  terjadi  ketika timbul  konflik  kepentingtan  antara  prinsipal  dan agen.  Perusahaan  harus  berusaha  meminimalkan situasi  ini  melalui  kebijkan  yang  kuat.  Konflik kepentingan  terjadi  ketika  suatu  entitas  atau individu    tidak  dapat  diandalkan  karena  terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan  tugas atau  tanggung  jawab  profesional.  Konflik kepentingan melekat dalam hubungan dimana satu pihak  diharapkan  bertindak  demi  kepentingan
pihak  lain.  Keuangan  perusahaan,  masalah keagenan  biasanya  mengacu  pada  konflik kepentingan antara manajer  dan pemegang saham. Manajer  bertindak  sebagai  agen  untuk  pemegang saham  atau  prinsipal,  diharapkan  membuat keputusan  yang  akan  memaksimalkan  kekayaan pemegang  saham  meskipun  manajer  memiliki kepentingan  terbaik untuk  memaksimalkan kekayaannya sendiri.
Teori  keagenan  mengasumsikan  bahwa prinsipal dan agen adalah  memaksimalkan utilitas dengan  minat  yang  berbeda  dan  bahwa  karena adanya  asimetri  informasi,  agen  tidak  akan  selalu bertindak  terbaik  untuk  kepentingan  prinsipal. Prinsipal dapat membatasi perbedaan kepentingan dengan  menetapkan  insentif  yang  sesuai  untuk agen dan dengan mengeluarkan biaya yang disebut dengan biaya agensi.
Biaya agensi meliputi (1) Monitoring terhadap pengeluaran  oleh  prisipal  untuk  membatasi aktivitas penyimpangan yang dilakukan oleh agen;
(2) Bonding  expenditure oleh  agen  untuk memastikan    bahwa  tidak  akan  mengambil tindakan  tertentu  yang  dapat  membahayakan prinsipal;  dan  (3) Residual  loss ,  pengurangan kesejahteraan  yang  dialami  oleh  manajer  karena perbedaan  keputusan  agen  dan  keputusan  yang akan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal,.
Permasalahan yang terjadi  pada UMKM tidak terlalu  nampak,  karena  secara  umum  UMKM berbentuk  usaha  keluarga  dimana  pemilik umumnya  juga  sekaligus  berperan  sebagai manajer.  Dalam  konteks  ini  akan  timbul  model agensi  lain  ketika  UMKM  terdapat  investor  yang memiliki  saham  minoritas  akan  terjadi  konflik kepentingan dengan investor yang kepemilikannya mayoritas,  sehingga  diperlukan  pelaksanaan  tata kelola untuk meminimalkan konflik

## Teori Stewardship
Teori  Stewardship    adalah  teori  yang menyatakan  perilaku  karyawan  yang  didorong oleh  imbalan  internal  melakukan    pekerjaan  bagi orang  lain  atau  organisasi  untuk  menyelesaikan tuigas dan tanggungjawab mereka. Karyawan yang berpikiran kolektif dan bekerja secara proaktif akan menuju  pada  pencapaian  organisasi.  Teori stewardship terutama berkaitan dengan mengidentifikasi situasi dan mengatur kepentingan prisipal dan steward (Donaldson dan Davis, 1991). Berdasarkan  teori  tersebut  terdapat  faktor situasional  dan  psikologi  yang  memengaruhi individu untuk menjadi agen atau steward, di satu sisi  ada  faktor  situasional  yang  mempengaruhi
eksekutif  untuk  menjadi  steward.  Beberapa  faktor situasional  yang  mempengaruhi  suatu  individu terhadap  steward  yang  bekerja  dalam  sistem manajemen  yang  berorientasi  pada  keterlibatan akan bertentangan dengan sistem manajemen yang berorientasi  pada  kontrol,  budaya  kolektivitas bertentangan  dengan  yang  individualistis;  budaya rentang  kekuasaan  yang  terbatas;  atau  ketika struktur  tata  kelola  perusahaan  memberi  otoritas dan kebijaksanaan. (Donaldson dan Davis, 1991)
Asumsi  dari  teori stewardship bahwa  manajer berperilaku sebagai  steward  yang  dapat  dipercaya oleh  organisasi  terhadap    kebaikan  secara  kolektif dari  konstituen  terlepas  dari  kepentingan  pribadi manajer. Sehingga relevansi dari teori Stewardship terhadap  UMKM  kemungkinan  tidak  terjadi adanya bahaya moral ( moral hazard) karena manajer (steward)  memutuskan  untuk  bekerja  atas  nama pemilik,  dengan  demikian  perbedaan    resiko terjadinya  perbedaan  antara  pemilik  dan  manajer yang mendorong melakukan tindakan tersembunyi dalam model agen-prinsipal tidak akan terjadi.

## Tata Kelola Korporat
Terdapat  berbagai  definisi  mengenai  tata kelola organisasi. Salah satunya adalah seperangkat hubungan  antara  manajemen  perusahaan,  dewan pengurus,  pemegang  saham  dan  pemangku kepentingan  lain  seperti  perusahaan,  karyawan, pemasok, pelanggan, regulator, kreditor, lingkungan  kerja  dan  masyarakat  luas  (OECD, 2009).
Tata  kelola  korporat  merupakan  seperangkat peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara pemegang  saham,  pengelola  perusahaan,  kreditur, pemerintah,  karyawan  serta  para  pemangku kepentingan    baik  internal  maupun  eksternal lainnya  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  dan kewajiban  mereka  atau  dengan  kata  lain  suatu sistem  yang  mengatur  dan  mengendalikan perusahaan.  Tata  kelola  perusahaan  tidak  boleh dikacaukan  dengan  menajemen  perusahaan,  tata kelola  berfokus  pada  struktur  dan  proses perusahaan untuk memastikan perusahaan berperilaku  adil,  bertanggung  jawab,  transparan dan  dapat  diprediksi.  Di  sisi  lain  manajemen perusahaan  berfokus  pada  perangkat  yang diperlukan  untuk  menjalankan  bisnis  dengan  tata kelola  yang  baik  memastikan  perusahaan dijalankan  untuk  kepentingan  pemegang  saham. Tata kelola perusahaan sebagai sebuah mekanisme dimana  investor  eksternal  melindungi  diri  mereka sendiri  dari  pengambilalihan  yang  dilakukan  oleh orang  dalam  yaitu  para  manajer  dan  pemegang

## ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PADA KELOMPOK USAHA TEKSTIL KECIL DAN MENENGAH DI PEKALONGAN OLEH: NUGRAHENI dan MARTONO
saham  pengendali.  Mekanisme  tata  kelola dimaksudkan  untuk  mengatur  hubungan  dalam ekonomi  pasar  antara  manajer  perusahaan  dan pengusaha  (internal)  perusahaan)  di  satu  sisi  dan di  sisi  lain  adalah  pihak  yang  menginvestasikan sumber  daya  dalam  perusahaan  (Nugraheni  dan Martono, 2015).
Konsep  tata  kelola  organisasi  di  Indonesia yang  kemudian  dirumuskan  oleh  KNKG  (2006), bahwa Corporate  Governance sebagai  suatu  proses dimana  pemegang  saham  mendorong  manajemen untuk  bertindak  demi  kepentingan  mereka, memberikan tingkat kepercayaan agar pasar modal berfungsi  secara  efektif  Untuk  memenuhi  hal tersebut,  terdapat  tiga  pilar  dalam  tata  kelola perusahaan meliputi; tranparansi, akuntabilitas dan tata  kelola  yang  kuat.  GCG  yang  dijelaskan  dari KNKG  (2006)    merupakan  asas  keterbukaan informasi, asas akuntabilitas, asas pertanggungjawaban,  asas  kemandirian,  asas kesetaraan dan kewajaran. Harmanto (2011) dalam penelitian Maskur (2012), mengungkapkan manfaat/keuntungan yang diperoleh bila organisasi  atau  korporasi  menerapkan  GCG, diantaranya  adalah  dengan  adanya  GCG, kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dapat meningkatkan kinerja dan  mengurangi  efek  kegagalan  potensial,  dengan memastikan  bahwa  informasi  tersedia  bagi  para pemangku kepentingan sebagai budaya transparansi.  Daniri  (2005)  mengungkapkan  tata kelola UKM harus memasikan kepatuhan terhadap hukum,  undang-undang  dan  peraturan  yangb mempengaruhi  pratik  tata  kelola  UKM,  konsisten dengan  supremasi  hukum,  transparan  dan  dapat diterapkan.  Pelaksanaan  tata  kelola  yang  baik berkontribusi  untuk  meningkatkan  reputasi efisiensi  perusahaan  dan  memastikan  bahwa transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  sebagai daya  tarik  minat  investor  sehingga  perusahaan akan  lebih  menikmati  kepercayaan  publik.  Selain dari  itu,  menurut  Maskur  (2012),  aspek  lain  yang mendukung  penerapan  GCG  secara  efektif  dan dapat  dikatakan  paling  strategis  ketika  struktur tata  kelola  perusahaan  memungkinkan  manajer, dewan  direksi  dan  pemegang  saham  memahami dengan  jelas  peran  dan  tanggung  jawab  masing- masing.  Pada  gilirannya  harus  secara  signifikan meningkatkan  efisiensi  operasi  perusahaan  di semua tingkatan, proses ini mengarah pada kinerja operasi  yang  lebih  baik  dan  pengeluaran  modal lebih  efisien  sehingga  dapat  berkontribusi  pada pertumbuhan penjualan.

## Pelaksanaan Tata Kelola di UMKM
Menurut  Bank  Dunia,  UMKM  dikelompokan dalam  3  bidang  usaha  yaitu  kelompok  mikro, kelompok  kecil  dan  kelompok  menengah  dengan demikian  dalam  sudut  pandang  usaha  UMKM diklasifikasikan  menjadi  empat  kelompok,  yaitu: UKM  sektor  informal  ( livelihood  activities ),  Kedua, UKM Mikro sebagai pengrajin yang  memiliki jiwa kewirausahaan  masih  tergolong  kurang.  Ketiga, UKM digolongkan mampu mengembangkan bisnis akan  menjalin hubungan dan bekerjasama dengan pihak lain. Keempat, Fast  Moving Enterprise adalah UKM tergolong memiliki kemampuan entrepreneurship dan  siap  untuk  melakukan transformasi  perubahan  dalam  skala  usaha  besar. Undang-Undang tentang UMKM  Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan pengelompokan usaha berdasarkan  jumlah  aset  dan  penghasilan  yang diperoleh  dari  usaha  yang  dijalankan  serta kepemilikan dan pengelolaan  yang dilakukan oleh pribadi  atau  sebagian  kecil  orang  maka dikelompokkan sebagai UMKM .

## Tabel 1. Kriteria UMKM
Sumber: LPPI  (2015)
Penjelasan
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI, 2015), aspek komoditas yang  dihasilkan,  UMKM  juga  memiliki  spesifikasi tersendiri  meliputi:    Belum  ada  standar  mutu, ragam  produk  masih  spesifik,  varietas  produk sedikit.  Demikian  juga  dengan  daya  tampung  dan harga  produk,  bahan  dasar  yang  masih diskriminatif  dan  kesinambungan  produk  belum teruji.
Penelitian  yang  menggunakan  objek  UMKM dilakukan  oleh  Maskur  (2012)  memberikan  hasil bahwa  GCG  yang  diterapkan  dapat  dikategorikan baik.  Akan  tetapi  bila  ditinjau  setiap  asas  GCG menunjukkan bahwa UMKM tersebut masih belum baik  dalam  pelaksanakan  asas  transparan,  asas pertanggungjawaban,  asas  responsibilitas  dan independensi  sedangkan  asas  kewajaran  dan kesetaraan telah dilaksanakan dengan baik.
Penelitian  selanjutnya  oleh  Palupijati  dan Sivilokonom  (2013)  yang  bertujuan  mempelajari
SKALA USAHA SKALA ASSET PENDAPATAN MIKRO Sampai  50 juta rupiah Sampai Rp300 juta /th KECIL > Rp50 juta – Rp500 juta > Rp300 juta  – Rp2,5milyar/th USAHA MENENGAH > Rp500 juta – Rp10milyar > Rp2,5 milyar  – Rp50 milyar

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 12 NO 2 – JULI 2020 – Halaman 54-67
penerapan  prinsip  tata  kelola  pada  perusahaan skala kecil menengah dan secara spesifik penelitian tersebut  membandingkan  penerapan  tata  kelola tersebut pada usaha keluarga dan pada usaha non- keluarga  usaha  skala  kecil  dan  menengah.  Aspek yang diteliti adalah transparansi dan pertanggungjawaban, kewajiban, independensi dan keadilan.  Kedua  tipe  bisnis  dapat  dibandingkan berdasarkan  struktur  bisnis,  struktur  kepemilikan, rewards,  pendapatan,  karir.  Hasil  penelitian menunjukkan    hasil  pada  kedua  tipe  bisnis  telah melaksanakan  tata  kelola  meskipun  masih  belum maksimal.  Pada  struktur  bisnis  dan  struktur kepemilikan    yang  terkonsentrasi  maka  tingkat transparansi,  akuntabilitas,    independensi  dan keadilan semakin menurun, demikian pula dengan sebaliknya  jika  struktur  bisnis  dan  kepemilikan menyebar  maka 5 aspek tata kelola semakin baik.

## Kerangka Berpikir

## Gambar 1. Kerangka Berpikir

## METODE PENELITIAN
Definisi Operasional dan Pengukuran
Desain penelitian
kuantitatif serta menggunakan  studi  deskriptif (descriptive  study) maka data statistik deskriptif dipakai ilustrasi yang bersifat  umum.  Instrumen  (alat  ukur)  pada penelitian      menggunakan  daftar  pertanyaan berdasarkan  pedoman Good  Corporate  Governance dikeluarkan  oleh  KKNG  (2006)  terkait  penerapan tata  kelola  pada  UMKM  produk  tekstil. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dioperasionalkan sebagai berikut: (1) Transparansi, adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  untuk memperoleh  informasi  tentang  kebijakan  proses
pembuatan  serta  hasil  keuangan  dan  non- keuangan;  (2)  Akuntabilitas  adalah,  tingkat pertanggungjawaban berkaitan dengan sistem yang dimiliki  perusahaan;  (3)  Responsibilitas  adalah status  tanggung  jawab  yang  meliputi  moral, hukum,  kepercayaan,  keandalan  yang  menjadi tanggung  jawab  seseorang;  (4)  Independensi adalah, suatu keadaan atau posisi perusahaan tidak terikat pada pihak manapun atau tidak mengusung kepentingan pihak tertentu; dan (5) Kewajaran dan kesetaraan  adalah,  perlakuan  yang  setara  dalam memenuhi  hak  pemangku  kepentingan  yang timbul  berdasar  pada  perjajnjian  dan  peraturan. Hierarki  pengukuran  dalam  penelitian  ini menggunakan skala likert yaitu 1 = buruk sekali;  2 = buruk; angka 3 = baik; dan angka 4 =  baik sekali. Jawaban  ragu-ragu/netral  tidak  digunakan  dalam skala  ini,  agar  peneliti  memperoleh  jawaban  yang lebih  dapat  menjelaskan  bagaimana  tata  kelola pada UMKM produk tekstil.

## Prosedur Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data, melalui penyebaran kuesioner ke beberapa industri produk tekstil  UKM,  khususnya  yang  ada  di  Pekalongan, Jawa  Tengah.  Responden  terpilih  mengisikan kuesioner  berdasarkan  instruksi  yang  ada. Kuesioner  yang  disebar  sebanyak  200  kuesioner, dimana  penyebarannya  melalui  2  tahap,  masing- masing  100  kuesioner.  Berdasarkan  hasil  lembar daftar  pertanyaan  yang  terkumpul  dan  dapat diolah sebanyak 96 lembar daftar pertanyaan.

## Populasi dan Sampel
Responden  penelitian  ini  merupakan  industri produk  tekstil  kecil  dan  menengah.  Sedangkan teknik  pengumpulan  sampel  dengsn random sampling .  Teknik  sampling  acak  karena  populasi dalam
penelitian
diasumsikan homogen (mengandung  satu  ciri)  dengan  demikian  sampel diambil  secara  acak.  Cara  yang  dipakai  sampling acak  sederhana (simple  random  sampling). Beragam jenis  industri  produk  tekstil  kecil  dan  menengah yang bersedia mengisi kuesioner dengan lengkap .

## Teknik Analisis Data Analisis Cluster
Teknik  analisis  yang  pertama  adalah  analisis cluster. Tujuan utama peneliti menggunakan teknik ini, sesuai dengan pemaparan Simamora (2005) dan Sarwono  (2009)  adalah  dengan  mengelompokkan sesuai  kriteria  sehingga  objek-objek  tersebut memiliki  variasi  di  dalam  cluster  ( within  cluster ) relatif  kecil  jika  membandingkan  variasi  antar
Transp aransi Kesetaraan dan Kewajaran Tanggung jawab Indpen- densi Akun- tabilita s Anal isis Clus ter clust er 1 clust er 2 clust er 3

## ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PADA KELOMPOK USAHA TEKSTIL KECIL DAN MENENGAH DI PEKALONGAN OLEH: NUGRAHENI dan MARTONO
cluster ( between
cluster ). Pengelompokan narasumber    terhadap  penerapan  tata  kelola korporat  ini  dilakukan  terkait  atribut-atribut Transparansi, Akuntabilitas, Tanggungjawab, Independensi,  Kewajaran  dan  Kesetaraaan  dengan bantuan software SPSS 16.0.
Tahapan  analisis  cluster  adalah  sebagai berikut :
1. Menyusun  klaster  melalui  klasifikasi    data dengan  metode  hirarikhi  klaster  atau  K-means Cluster.  Analsis data,  peneliti  mamakai  analisis crosstab  dan  metode  yang  dipergunakan adalah: K-means  Clustering pada software  SPSS 16.0
2. Klaster  yang  dibentuk,  selanjutnya  dipakai untuk interpretasi terhadap cluster.
3. Menguji  Profiling  cluster  untuk  memperoleh gambaran  dari  karakteristik  tiap  klaster berdasar  profil  responden.  Selanjutnya  menguji validasi  klaster,  hasil  uji  validasi  cluster  tersaji pada tabel ANOVA nilai Signifikansi.

## Analisis Crosstab
Analisis  tabulasi  silang  adalah  metode  untuk menganalisis  secara  kuantitatif  hubungan  antara beberapa  variabel.  Juga  dikenal  sebagai  tabel kontingensi,  variabel  tabulasi  silang  kelompok untuk  memahami  korelasi  antara  variabel  yang berbeda.  Hal  ini  menunjukkan  bagaimana  korelasi berubah  dari  satu  pengelompokan  variabel  ke variabel lain. (Santoso, 2008). Tabulasi silang sering digunakan dalam analisis survei untuk menentukan hasil tanggapan survei dan membandingkan bagaimana kelompok memberikan jawaban atas pertanyaan tertentu.

## Uji Chi Squere
Statistik  chi  square  umumnya  digunakan untuk  menguji hubungan  antara variabel kategori. Hipotesis nol dari hasil uji chi square menunjukkan bahwa  tidak  terdapat  hubungan  antar  variabel kategori  dalam  populasi.  Teknik  analisis  dengan tabulasi  silang  dari    profil  responden  (jenis usaha) dengan  klaster  yang  sudah    terbentuk.  Intepretasi dalam  uji  Chi  Square  berdasarkan    suatu probabilitas.
Teknik analisa data sederhana yang dipergunakan    sebagai  pendukung  kesimpulan adalah  dengan  menggunakan  analisis cluster  yang mengkategorisasi  variabel  jawaban  responden sesuai  prinsip-prinsip  tata  kelola  korporat.  Untuk mengetahui  tingkat  pelaksanaan  GCG,  peneliti menjumlahkan  setiap  skor  dari  setiap  pertanyaan pada  masing-masing  prinsip  tata  kelola  korporat.
Nilai  yang  diperoleh  masing-masing  prinsip  tata kelola adalah skor 1 sampai dengan skor 4, apabila dijumlahkan  maka  total  skor  maksimal  yang diperoleh sama dengan 88.

## Tabel 2. Nilai skor yang diperoleh untuk Tata
kelola Indikator Tata kelola korporat Jml. Pertanyaan Nilai Skor Maksimal Transparansi 5 16 Akuntabilitas 5 20 Responsibilitas 5 20 Independensi 5 16 Kewajaran  dan Kesetaraan 5 16 Total skor 88 Sumber: Data diolah Untuk menentukan apakah responden termasuk  kategori  menerapkan  tata  kelola korporatnya  dengan  baik  ataukah  tidak,  peneliti akan  menghitung  terlebih  dahulu    menggunakan teori  distribusi  data.  Dimana  di  dalam  teori  ini menyatakan  bahwa  data  harus  dikelompokkan  ke dalam  kelas-kelas.  Dari  hasil  tersebut  peneliti memasukkannya  ke  dalam  kategori  sesuai  dengan tabel berikut:

## Tabel 3. Skor indikator penerapan tata kelola korporat

## Sumber: Data diolah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Cluster
Analisis  cluster  bertujuan  untuk  melakukan pengelompokan  objek  yang  didasarkan  adanya kesetaraan  ciri-ciri    dari  objek-objek  tersebut. Dalam  analisis  ini  menggunakan  metode K-Means Clustering , yaitu menentukan jumlah klaster  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  3  cluster.  Hasil clustering yang  pertama  tersaji  pada  tabel    pusat Cluster Awal berikut.
Skor Kategori 71 - 88 Baik sekali 53 - 70 Baik 35 - 52 Buruk 17 - 34 Buruk sekali

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 12 NO 2 – JULI 2020 – Halaman 54-67

## Tabel 4. Initial Cluster Centers
Sumber: Data diolah
Tabel  4  tersebut  diperlukan  dalam  analisis selanjutnya  untuk  mengetahui  berapa  kali  proses iterasi  dilakukan  berdasarkan  96  sampel    yang diteliti.  Pada  tabel  5  dapat  diketahui  hasil  dari proses  clustering  dilakukan  dalam  5  tahap  agar memperoleh  hasil  yang  sesuai.  Sedangkan  jarak minimum antar pusat clusters adalah 5,411.
Pada  tabel    6  merupakan Output  Final  Cluster Center yang  menunjukkan    proses  standardisasi yang  merujuk  pada  z–score  dengan  determinasi sebagai berikut:
a. Bernilai  negatif  (-)  bermakna,  bahwa  data dibawah  rata-rata total.
b. Bilai  positif  (+)  bermakna,  bahwa  data diatas rata-rata total.
Tabel 6. Final Cluster Centers
Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel 6 hasil Final Cluster Centers , maka dideskripsikan sebagai berikut:

## Cluster -1
Dalam  cluster-1  nilai  yang  diperoleh  dari keseluruhan  variabel  yang  diteliti  menunjukkan nilai  negatif  (-)  yang  berarti  data  berada  di  bawah rata-rata  total.  Dengan  demikian  dapat  diduga bahwa  cluster-1  adalah  pengelompokan  UMKM yang belum menerapkan tata kelola korporat.
Mengingat  tingkat  pendidikan  dari  pengelola UMKM  pada  cluster-1  lebih  banyak  didominasi oleh  19  responden  berpendidikan  SMP  dan  44 responden  berpendidikan  SMA,  seperti  yang ditunjukkan  pada  tabel  7  dan  berdasarkan  status usaha  dari  UMKM  didominasi  oleh  UMKM  yang berstatus  usaha  belum  berbadan  hukum  seperti yang ditunjukkan pada tabel 8.
Tabel 7. Tingkat Pendidikan
Sumber: Data diolah
Initial Cluster Centers Cluster 1 2 3 Zscore(TRAN SPARANSI) -1.20386 2.26011 -.88895 Zscore(AKU NTABILITAS) -1.23684 2.21911 -.49628 Zscore(PERT GGJAWABA N) .36813 1.16231  -4.79401 Zscore(INDE PENDENSI) .61749 2.04591 .26039 Zscore(KEW AJARAN) -1.34052 1.72353 .02128
Tabel 5. Iteration History a Iteration Change in Cluster Centers 1 2 3 1 1.799 1.961 .615 2 .059 .134 .000 3 .066 .161 .000 4 .045 .100 .000 5 .000 .000 .000
Sumber: Data diolah
Final Cluster Centers Cluster 1 2 3 Zscore(TRANSP ARANSI) -.55496  1.38287 -1.04641 Zscore(AKUNT ABILITAS) -.47010  1.16117 -.74313 Zscore(PERTGG JAWABAN) -.15530 .70850 -4.79401 Zscore(INDEPE NDENSI) -.19952 .46445 .08184 Zscore(KEWAJ ARAN) -.38107 .93320 -.48940
count PENDIDKAN Total
1  2 3 4 5 Cluster Number of Case 1 1  19  44 2 0 66 2 0  6  18 1 3 28 3 0  2 0 0 0 2 Total 1 27  62 3 3 96

## ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PADA KELOMPOK USAHA TEKSTIL KECIL DAN MENENGAH DI PEKALONGAN OLEH: NUGRAHENI dan MARTONO
Tabel 8. Status Usaha
Sumber: Data diolah

## Cluster-2
Karaktersitik  responden  yang  dikelompokkan sebagai cluster-2 yaitu badan usaha yang  memiliki rata-rata  nilai  variabel  transparansi,  akuntabilitas, pertangungjawaban  independensi  dan  kewajaran yang  lebih  dari  rata-rata  sampel  dari  responden yang  diteliti.  Hal  ini  terbukti  dari  nilai  positif  (+) dalam  keseluruhan  variabel  yang  terdapat  pada tabel Final Cluster Centers . Dengan demikian dapat diduga bahwa
cluster-2 merupakan pengelompokan responden
UMKM yang melaksanakan tata kelola korporat.
Pada  cluster-2  tingkat  pendidikan  responden sudah  lebih  baik  dari  cluster-1  yang  didominasi oleh responden yang berpendidikan SMP dengan 6 responden  dan  SMA  dengan  18  responden, sedangkan  Diploma  ada  1  responden  dan  Sarjana (S1)  ada  3  responden,  seperti  yang  ditunjukkan pada tabel 7.
Berdasarkan  status  usaha  dari  UMKM didominasi oleh UMKM yang berstatus usaha yang sudah  berbadan  hukum  sebesar  23  UMKM, sedangkan yang  belum  berbadan  hukum jumlahnya  lebih  banyak  sebanyak    73  UMKM, seperti yang ditunjukkan pada tabel 8.
Pada  tabel  9    tentang  omzet  usaha  yang dicapai  UMKM.  Rata-rata  nilai  yang  dicapai  oleh UMKM  setiap  bulannya  pada  cluster-2  lebih  dari Rp  300  juta  sampai  dengan  Rp2,5  miliar.  Hal  ini diperkuat  oleh  tabel  10 Chi-Square  Tests yang menghasilkan  nilai  p-value  0.00  (<  0,05)  artinya terdapat  hubungan  antara  cluster  yang  terbentuk berdasarkan latar belakang omzet usaha.

## Tabel 9. Omzet Usaha
Sumber: Data diolah
Sumber: Data diolah
Ditinjau  dari  nilai  aset  yang  dimiliki  UMKM, menunjukkan  bahwa  UMKM  yang  berada  pada cluster-2  didominasi  oleh  UMKM    yang  telah mencapai  nilai  aset  diatas  Rp  500  juta  sampai dengan  Rp  10  miliar.  Hal  ini  juga  diperkuat  oleh tabel Chi-Square  Tests yang  menunjukkan  nilai  p- value 0.01(< 0,05), artinya adanya hubungan antara cluster  yang  terbentuk  berdasarkan  latar  belakang nilai aset. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 12.
Tabel 11. Nilai aset
Sumber: Data diolah
Tabel 12. Chi-Square Tests
Sumber: Data diolah
Cluster-3 Karakteristik responden UMKM yang termasuk  sebagai  kelompok  cluster-3  yaitu  Badan usaha  yang  memiliki  rata-rata  independensi melebihi  rata-rata  sampel  dari    responden  yang diteliti. Untuk instrumen variabel yang lain seperti tranparansi,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban dan  kewajaran  terhadap  tata  kelola  berada dibawah rata-rata sampel. Dengan demikian dapat diduga  sekumpulan  responden  UMKM  yang  kecil jumlahnya  berada  pada  cluster-3.  Hal  ini ditunjukkan  pada  tabel  sebelumnya  baik  dari
STATUS USAHA Total 0 1 Cluster Number of Case 1 66 0 66
2 5 23 28
3 2 0 2 Total 73 23 96
OMZET USAHA Total 1 2 3 Cluster Number  of Case 1  51 13 2 66 2 5 21 2 28 3 2 0 0 2 Total 58 34 4 96
Tabel 10. Chi-Square Test Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi- Square 30.601 a 4 .000 Likelihood Ratio 32.067 4 .000 Linear-by-Linear Association 14.348 1 .000 N of Valid Cases 96
Count NILAI ASET To tal 1 2 3 Cluster Number of Case 1 32 32 2 66 2 2 22 4 28 3 2 0 0 2 Total 36 54 6 96
Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 19.513 a 4 .001 Likelihood Ratio 22.648 4 .000 Linear-by-Linear Association 7.356 1 .007 N of Valid Cases 96
pendidikan,  status  usaha,  omzet  usaha  maupun nilai aset yang dimiliki berada pada kategori 1 dan belum  berbadan  hukum.  Hal  tersebut  diperkuat dari  hasil  signifikansi  pada  tabel chi-square  tests yang  menunjukkan  adanya  hubungan  antara cluster  yang  terbentuk  dengan  latar  belakang pendidikan,  status  usaha,  omzet  usaha  maupun nilai aset.

## Tabel 13. Chi-Square Tests
Sumber: Data diolah
Tahap  analisis  selanjutnya  yang  perlu dilakukan  adalah  mengetahui  perbedaan  variabel pada  cluster  yang  terbentuk.  Hasil  tersebut  dapat dilihat  pada  tabel  Anova  dari  nilai  F  dan  nilai probabilitas  (sig)  masing-masing  variabel  seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 14. ANOVA
Sumber: Data diolah
Pada  tabel  14,  hasil  uji  anova    menunjukkan bahwa  nilai  p-value<0,05,  hal  ini  menjelaskan bahwa  penilaian  antar  cluster  berbeda  secara signifikan.  Hasil  cluster  yang  didapat  dalam penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  instrumen tranparansi adalah variabel yang paling menunjukkan  adanya    perbedaan    diantara diantara  UMKM  pada  ketiga  cluster  yang terbentuk.  ini  dapat  ditunjukkan  dari  nilai  F  = 186,762 dan sig= 0,000.
Kemudian variabel kedua adalah pertanggung jawaban  dan  variabel  ketiga  adalah  akuntabilitas. Hasil  tersebut  dapat    terjadi  karena  berdasarkan anggota  UMKM    di  masing-masing  cluster  pada cluster  1  lebih  banyak  dibanding  pada  ckluster  2 dan  3.  Hal  Selanjutnya  untuk  mengetahui  jumlah anggota  masing-masing  cluster  yang  terbentuk dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 15. Number of Cases in each Cluster
Sumber: Data diolah
Analisis dan Pembahasan Hasil  analisis  data  menggunakan K-Means clustering ,    menunjukkan  bahwa  terdapat    66 UMKM  belum  menerapkan  tata  kelola  korporat dan sejumlah 28 UMKM yang  telah  melaksanakan tata  kelola  korporat.  Apabila  dijabarkan  dalam tingkat pelaksanaan tata kelola korporat menggunakan scorring dapat  diperoleh  hasil  pada tabel 16 berikut:

## Tabel 16. Hasil Skor penerapan tata kelola korporat
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi- Square 73.456 a 2 .000 Likelihood Ratio 79.439 2 .000 Linear-by- Linear Association 50.411 1 .000 N of Valid Cases 96
Cluster Error F Sig.
Mean Square Df Mean Square df Zscore(TR ANSPAR ANSI) 38.031 2 .204 93  186.762 .000 Zscore(A KUNTAB ILITAS) 26.721 2 .447 93 59.799 .000 Zscore(PE RTGGJA WABAN) 30.806 2 .359 93 85.808 .000 Zscore(IN DEPEND ENSI) 4.340 2 .928 93 4.676 .012 Zscore(KE WAJARA N) 17.224 2 .651 93 26.453 .000
The  F  tests  should  be  used  only  for  descriptive  purposes because  the  clusters  have  been  chosen  to  maximize  the differences  among  cases  in  different  clusters.  The  observed significance  levels  are  not  corrected  for  this  and  thus  cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.
Cluster 1 66.000 2 28.000 3 2.000 Valid 96.000 Missing .000
NO Prinsip Tata Kelola Jumlah Berdasarkan Kategori Sangat Baik Baik Bur uk Sangat Buruk Jml % Jml % Jml % Jml  % 1 Transpar ansi 13 14 20  21 57 59 6 6 2 Akuntabi litas 14 15 26  27 48 50 8 8 3 Pertangg ung jawaban 74 77 20  21 0 0 2 2 4 Independ ensi 22 22 51  53 24 25 0 0 5 Kewajara n & Kesetaraa n 21 22 39  41 35 36 1 1

## ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PADA KELOMPOK USAHA TEKSTIL KECIL DAN MENENGAH DI PEKALONGAN OLEH: NUGRAHENI dan MARTONO
Tabel 17. Tingkat Pelaksanaan Tata Kelola Korporat UMKM
Sumber: Data diolah
Berdasarkan  data  pada  tabel  16  pelaksanaan tata  kelola  korporat  pada  UMKM  di  Pekalongan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum melaksanakan pengelolaan perusahaan dengan  baik  terutama  pada  penyusunan  laporan keuangan  dan  akuntansi.  Transparansi  dan akuntabilitas dari UMKM masih lemah. Keterbukaan  informasi  apakah  itu  untuk  proses pengambilan    keputusan  atau  informasi  terkait dengan  keuangan  dan  non  keuangan  tidak  jelas, tidak  transparan.  Banyak  dari  responden  yang menyatakan hanya laporan laba rugi yang disusun, dan  sebagian  lagi  selain  laporan  laba  rugi  juga neraca.  Demikian  juga  dalam  menyampaikan informasi  baik  keuangan  dan  non  keuangan kepada  investor  atau  kreditor  juga  belum  atau sangat jarang dilakukan. Penyampaian pelaksanaan  kegiatan  kepada  pemberi  modal ataupun penjelasan mengenai pola penggajian atau pemberian honor pada para pegawainya juga tidak pernah dilakukan. Peraturan mengenai penggajian/pemberian  honor  biasanya  dilakukan secara  lisan,  sehingga  tidak  dapat  memberikan kejelasan  pada  masing-masing  individu  yang berkerja  pada  UMKM  tersebut.  Hal  ini  sangat berhubungan  dengan  status  badan  usaha  UMKM, lihat  tabel  18  karena  hanya  24%  saja  UMKM  yang telah  berbadan  hukum.  Status  UMKM  yang  telah berbadan  hukum  maka  memiliki  kewajiban  untuk menyusun  laporan  keuangan  secara  lengkap  dan kontinyu.

## Tabel 18. Status Badan Usaha Responden
Sumber: Data diolah
Berdasarkan hasil yang terdapat pada tabel 16, dan  sesuai  dengan  hasil  yang  terdapat  pada  tabel 14,  menunjukkan    bahwa  terjadi  perbedaan  yang signifikan antar cluster, serta menunjukkan adanya perbedaan  diantara  cluster-cluster  yang  ada berdasar prinsip tranparansi.
Sedangkan  untuk  akuntabilitas  bagi  UMKM, yang  berkaitan    struktur  pertanggungjawban dengan  sistem  yang  dimiliki  perusahaan    juga terdapat  kelemahan.  Banyak  dari  UMKM  tersebut yang  melakukan  perangkapan  fungsi  untuk  tugas dan  tanggungjawab  yang  berbeda.  Rincian  tugas dan  tanggungjawab  yang  jelas  bagi  pegawai  juga tidak  ada,  karena  sering  sekali  pimpinan perusahaan melakukan perubahan-perubahan peraturan/ketentuan  terutama  ketentuan  atau peraturan  tersebut  tidak  tertulis.  Tidak  memiliki prosedur operasi yang sudah distandarkan dengan baik. Tidak memiliki pedoman perilaku yang telah dibakukan, dan pemberian sistem bonus dan sanksi bagi pegawai tidak jelas. Masalah-masalah tersebut membuat  pelaksanaan  tata  kelola  UMKM  menjadi tidak baik.
Sedangkan  untuk  kategori  pelaksanaan  tata kelola  korporat  33%  baik,  dan  15%  amat  baik, sangat  dominan  dipengaruhi  oleh  prinsip pertanggungjawaban  dan  prinsip  independensi (kemandirian) UMKM. Pertanggungjawaban sangat  dibutuhkan  dalam  hal  kepatuhan  terhadap landasan hukum perusahaan serta segala peraturan hukum  untuk  mengelola  bisnis.  Proses  tersebut dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan  yang  telah  dianggarkan,  kepatuhan  terhadap setiap perjanjian kesepakatan. Misalnya pembayaran  pengembalian  pinjaman  tepat  waktu, termasuk juga penyampaian laporan perkembangan  usaha  kepada  pemberi  pinjaman. Kepatuhan  terhadap  undang-undang  perpajakan, yaitu  ketepatan  penyampaian  surat  setoran  pajak dan pembayaran pajak.
Independensi  yang  dipahami  sebagai  bentuk tidak  adanya  konflik  kepentingan  atau  adanya pengaruh  dari  pihak-pihak  yang  bertentangan dengan  perundang-undangan  rlaku  dan  landasan hukum  perusahaan.  Adanya  kemandirian  untuk memilih  pemasok  atau  distributor,  penentuan tenaga  kerja,  serta  penyusunan  rencana  kerja  dan mengambil  keputusan  yang  dilakukan    manajer tanpa  campur  tangan  oleh  pemilik  atau investor/kreditor
Kondisi  di  atas  yaitu  dalam  pelaksanaan  tata kelola  yang  baik,  sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat pendidikan  yang  cukup  tinggi.  Berdasarkan  data yang  diperolah  untuk  tingka  pendidikan  SMP
Skor Kategori Jumlah Responden % 71 – 88 Amat Baik 14 15 53 – 70 Baik 32 33 35 – 52 Buruk 48 50 17 – 34 Sangat Buruk 2 2 Status Usaha Jumlah % Sudah  Berbadan Hukum 23 24 Belum  Berbadan Hukum 73 76 Total 96 100
terdapat  6  responden,  tingakt  pendidikan  SMA terdapat 18 responden sedangkan tingkat Diploma ada  1  responden  serta  Sarjana  sebanyak  3 responden.  Pada  UMKM  yang  telah  berbadan hukum dan memiliki omzet yang mencapai  Rp 300 juta  hingga  Rp  2,5  miliar,  hal  ini  jelas  sangat membutuhkan  suatu  pengelolaan  yang  baik  dan sehat terhadap UMKM tersebut.
Prinsip kewajaran dan kesetaraan mempunyai skor  22%  sangat  baik  dan  41%  baik.  Penjelasan untuk  prinsip  ini  relevan  dengan  penjelasan- penjelasan  sebelumnya  bahwa  perlakuan  yang seimbang  untuk  memuaskan  hak-hak  bagi pemangku kepentingan haruslah sesuai serta patuh terhadap kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari bentuk  pengawasan  oleh  pemberi  modal  UMKM baik  melalui  rapat  koordinasi  dan  atau  laporan yang dikirim secara periodik kepada para pemberi modal.  Sedangkan  ketidaksetaraan  terlihat  dari perlakuan  yang  tidak    sama,  misalnya  pemberian gaji/honor  untuk  karyawan  yang  masih  memiliki hubungan  keluarga  dengan  dan  karyawan  non- keluarga, besarannya berbeda.
Penelitian  ini  menujukkan  hasil  yang  sesuai dengan  penelitian  Niode  (2009),  bahwa  masalah manajemen  non  keuangan  diantaranya  adalah Ketergantungan  pada  sumber  daya  manusia  serta kesulitan  untuk  memajukan    SDM,  Lemahnya wawasan  mengenai  keuangan dan akuntansi. Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  UMKM  sektor industri  tekstil  di  pekalongan,  berdasarkan  data Pendidikan  sebagian  besar  tingkat  pendidikan antara  SD  sampai  SMA  (93%)  sehingga pengetahuan    tentang  keuangan  dan  akuntansi terkait  dengan  tata  kelola  perusahaan  masih kurang.   Berdasarkan hal tersebut bagi para pelaku UMKM agar dapat melaksanakan fungsi pengendalian  dan  membangun  keberlanjutan usaha  maka  perlu  menyusun  laporan  keuangan secara  kontinu.  Hasil  penelitian  ini,  juga menunjukkan    dari  97  sampel  UMKM  industri tekstil  di  Pekalongan    hanya  sebesar  30%  yang menyusun laporan keuangan.
Menurut Zhang dan Thiam (2014) menyatakan reputasi  dari  SME  dapat  meningkat  karena pelaksanaan  tata  kelola  dilakukan  dengan  baik. Reputasi  pada  UMKM  yang  meiliki  tata  kelola akan  menjadi  semakin  baik  apabila  pelaku  bisnis dapat  melakukan  penjajakan  untuk  bermitra dengan  usaha  asing  (luar  negeri),  dengan melakukan  ekspor.  Akan  tetapi  hal  ini  masih menjadi kesulitan untuk  dilakukan.
Menurut  Koech  dkk.  (2016)  dalam  hasil penelitian dinyatakan jika struktur organisasi dapat
menjadi baik, maka harus menempatkan pemimpin yang  totalitas    dan  proses  pemilihan  pemangku atau  direksi    harus  melalui  prosedur  secara transparan.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip pertanggungjawaban,  independensi,  kewajaran dan kesetaraan yang mempunyai skor yang baik

## SIMPULAN
Dari  hasil  paparan  dapat  disimpulkan  (1) Pelaksanaan  tata  kelola  pada  UMKM  di Pekalongan  khususnya  untuk  industri  produk tekstil  yang  sudah  dilakukan  adalah  prinsip pertanggungjawaban kemudian
prinsip
independensi, kewajaran dan kesetaraan berikutnya  prinsip  akuntabilitas    dan  terakhir adalah prinsip transparansi sehingga dikategorikan bahwa  pelaksanaan    tata  kelola  masih  rendah khususnya  pada  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas; (2) Tingkat pendidikan yang semakin tinggi,  juga  berkaitan  dengan  tingkat  kesadaran akan manfaat dari adanya  laporan keuangan yang dibuat  secara  kontinyu  agar  pelaku  bisnis  dapat melakukan  fungsi  pengendalian  secara  internal serta dapat membangun usaha secara berkelanjutan berdasarkan  prinsip  tata  Kelola  dan  (3)  UMKM yang  telah  berbadan  hukum,  juga  menunjukkan kepatuhannya  untuk  melaksanakan  tata  kelola korporat yang lebih baik.
Berdasarkan  pada  hasil  kesimpulan    peneliti dapat  memberikan  saran    kepada  pelaku  UMKM, bahwa  (1)  Perlu  bagi  pelaku  UMKM  untuk  selalu menyusun  laporan  keuangan  sebagai    salah  satu bentuk  dalam  menginformasikan  setiap  kegiatan UMKM.  Agar  dapat    terus  mempertahankan keberlanjutan  usaha,  (2)  Bagi  pemerintah,  sudah saat  saatnya  UMKM  perlu  memiliki  pedoman pelaksanaan  tata  kelola  korporat,  sehingga  dapat dijadikan sebagai dasar untuk memandu pelaksanaan tata kelola korporat yang baik dan (3) Untuk menstimulasi ketrampilan dalam menyusun laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  UMKM, perlu  dilakukan  sosialisasi  dan  pendampingan implementasi SAK-ETAP secara berkesinambungan.
Keterbatasan    dalam  penelitian  ini  dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Terdapat kelemahan pada  instrumen  yang  digunakan  peneliti  sebagai sarana  menggali  informasi  bagi  UMKM.  Hal  ini dikarenakan  item-item  pertanyaan  untuk  UMKM tidak  sesuai  dengan  karakteristik  UMKM. Sedangkan  dalam  penelitian  ini  mengacu sepenuhnya  dari  pelaksanaan  tatakelola  pada korporasi yang  berpedoman pada   KNKG; dan (2) Subjektivitas  dalam  mengisi  kuesioner  oleh
responden  sangat  mungkin  terjadi,  karena beberapa sebab yang dimungkinkan terjadi karena lemahnya  instrumen  dalam  penelitian  ini  atau kejujuran dari responden dalam mengisi kuesioner. Hal  lain  adalah  tidak  adanya  pendampingan  dari peneliti saat responden mengisi kuesioner tersebut, sehingga  dapat  terjadi  kekurang  pahaman  atas item-item pertanyaan yang diajukan.

## REFERENCES
Badan  Pusat  Statistik.  (2011).  Statistik  Indonesia 2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Daniri,  A.  M.  (2005). Good  Corporate  Governance: Konsep dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Ray Indonesia.
Donaldson,  L.  dan  Davis,  J.  H.  (1989).  CEO governance and shareholder returns: Agency theory  or  stewardship  theory. Paper dipresentasikan  pada  the  annual  meeting  of  the Academy of Management, Washington DC. Donaldson, L. dan Davis, J. H. (1991). Stewardship theory  or  agency  theory:  CEO  Governance and shareholder returns. Australian Journal of Management , 16(1), 49-64.
Hart,  O.  (1995).  Corporate  Governance:  Some Theory  and  Implications, The  Economic Journal , 105 (430), 678-689.
The Indonesian Institute for Corporate Governance.
(2004). Internalisasi Good Corporate Governance dalam  Proses  Bisnis .  Laporan  Corporate Perception Index.
Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3, (1-77).
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  (2006).
Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance Indonesia . Jakarta.
Koech., P., Namusonge, G. S. dan Mugambi, F. M. (2016). Board Characteristic as a Determinant of Effectiveness of Corporate Governance in State Corporation in Kenya . International Journal of Business and Commerce 5 (4), 37-62.
Lane, S., Astrachan, J., Keyt, A. dan McMillan, K. (2006). Guidelines for Family Business Boards of Directors. Family Business Review , 19 (2), 147-167.
Lembaga  Pengembangan  Perbankan  Indonesia.
(2015). Profil  Bisnis  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM). LPPI  dan  Bank Indonesia.
Kementrian  Perindustrian  Republik  Indonesia. (2016,  Januari  29).  Jawa  Tengah  Dominasi
Investasi  di  Sektor  Tekstil. Koran  Sindo .
Didapat dari https://kemenperin.go.id/artikel/14207/Jawa-
Tengah-Dominasi-Investasi-di-Sektor-TekstiI, 26 Januari 2017, pukul 17.20 WIB. Maskur,  A.  (2012). Analisis  Pelaksanaan  Good Corporate Governance di Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Studi Kasus pada Mitra Binaan Unit PKBL  PT  Taspen  (Persero). (Tesis,  Universitas Indonesia,  Jakarta,  Indonesia).  Didapat  dari http://lib.ui.ac.id/detail?id=20312683&lokas i=lokal.
Niode,  I.  Y.  (2009).  Sektor  UMKM  di  Indonesia: Profil,  Masalah,  dan  Strategi  Pemberdayaan. Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan  Bisnis  OIKOS- NOMOS, 2 (1), 1-10.
Nugraheni,  B.  D.  dan  Martono,  C.  (2015). Analisis Mekanisme  Tata  Kelola,  Manajemen  Laba  dan Pengungkapan
Informasi
Lingkungan
Perusahaan  pada  Industri  Manufaktur  di Indonesia. Penelitian  tidak  dipublikasikan  di Unika Widya Mandala Surabaya.
Organisation  for  Economic  Co-operation  and Development.  (2009). Practical  Guide  to Corporate  Governance:  Experience  from  Latin American  Companies .  Washington,  DC: International Finance Corporation.
Palupijati,  S.  dan  Sivilokonom.,  N.  I.  (2013). Tata Kelola pada UKM: Perbandingan Penerapan Pada Bisnis  Keluarga  dengan  Bisnis  Non  Keluarga . ( Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia).
Didapat dari htpp://repository.ugm.ac.id/125670/
Putri,  W.  H.  dan  Bakhtiar,  I.  (2015).  Sistem  Tata Kelola  Keuangan  Industri  Kecil  dan Pengrajin  Kayu  sebagai  Upaya  Penyehatan dan  Pelaksanaan  Tanggungjawab  Sosial Perusahaan  dalam  Pengentasan  Kemiskinan . Paper  dipresentasikan  dalam  Seminar  Nasional Universitas PGRI Yogyakarta . Santoso, S. (2008). Panduan Lengkap Menguasai SPSS 16. Jakarta:  PT  Elex  Media  Komputindo Kelompok Gramedia.
Sarwono,  J.  (2009). Statisitik  itu  Mudah:  Panduan Lengkap  untuk  Belajar  Komputasi  Statistik menggunakan  SPSS  16 .  Yogyakarta:  Andi Publishers.
Shahab,  M.  A.  (2012).  SME  Governance  and  Staffs Empowerment  on  SMEs  Performance  in Semarang . Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 17 (2), 113-119.
Simamora,  B.  (2005). Analisis  Multivariat  Pemasaran Edisi  Pertama .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Undang  –Undang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  Nomor  20.  (2008).  Didapat  dari https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-151 bi/Documents/UU20Tahun 2008UMKM.pdf,
9 Maret  2017, pukul 18.23 WIB.
Zhang, X. dan Thiam, M. (2014). Assessing the role of  stakeholders  in  the  implementation  of SME’s  Governance  Principles  in  France. International Journal of Business and Commerce,
3 (5), 69-81.