## IMPLEMENTASI PELAYANAN BERBASIS DIGI- TALISASI GOVERNMENT PADA APLIKASI ALPU- KAT BETAWI DI KECAMATAN PENJARINGAN JA- KARTA UTARA

## Iqbal Aidar Idrus¹, Azwar Anas²

## ABSTRACT
1 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Sunter Permai Raya, DKI Jakarta idrusiqbal@yahoo.com
2 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,
Sunter Permai Raya, DKI Jakarta azwaranas1059@gmail.com
Implementasi kebijakan layanan pada program Aplikasi Alpukat Betawi di Keca- matan Penjaringan didasari dengan asas Peraturan Dalan Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara dar- ing atau online. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kuali- tatid deskriptif untuk memberikan potret dengan jelas mengenai permasalahan yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator model implementasi kebi- jakan Shabbir Cheema dan Dennis Rondinelli disertai teori electronic goverment dan konsep smart city sebagai pendukungnya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di wilayah Kecamatan Pen- jaringan belum optimal. Karena, sebagian besar masyarakat atau warga Ke- camatan Penjaringan belum mengetahui informasi adanya program Aplikasi Alpukat Betawi. Keberadaan program Aplikasi Alpukat Betawi bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Penjaringan berdaya guna untuk memberikan akses ke- mudahan, kecepatan dan kejangkauan masyarakat dari kejauhan terkait kepen- gurusan dokumen kependudukan secara online sehingga mendorong terciptanya konsep smart city melalui dimensi smart governance. Akan tetapi, masyarakat Kecamatan Penjaringan menilai program Aplikasi Alpukat Betawi masih belum efektif sebab terdapat kerusakan pada sistem yang tidak bisa membaca ketersedi- aan jaringan internet pengguna yang sudah terkoneksi dan tidak bisa membaca akun pengguna sebagai kepala keluarga yang akan mencetak Kartu Keluarga (KK) sehingga menimbulkan kesulitas masyarakat Kecamatan Penjaringan un- tuk mengakses program tersebut.
Keywords : Alpukat Betawi, Implementasi Kebijakan dan Electronic Goverment
PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya negara dalam memenuhi ber- bagai kebutuhan dasar dan hak – hak sipil bagi setiap warga negara atas penyediaan barang, jasa dan pelayanan administrasi yang telah disediakan oleh pelaksana pelayanan publik. Menurut Sadu Wasistiono (dalam Hardiyansyah, 2011:11) menjelaskan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau- pun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dimotori dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menekankan bahwa kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - un- dangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau  pelayanan administratif.
Standar penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, prima dan berkualitas menjadi tolok ukur dalam proses pelayanan guna menciptakan kesamaan hak, keadilan dan konsistensi. Menu- rut Caiden (dalam Agus Dwiyanto, 2015:137) mengatakan bahwa standarisasi pelayanan publik di- maksudkan untuk menjaga keadilan, persamaan, konsistensi dan keseragaman tindakan birokrasi dalam melayani. Oleh sebab itu, pelayanan publik yang kompeten mengedepankan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang dapat menjangkau khalayak masyarakat dari kejauhan guna  memper-
Jiapi : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Vol. 4 No. 1  June 2023 Website Journal : http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 04 No 01 June 2023 Website Journal : http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index
mudah proses pelayanan secara langsung sehingga tidak perlu kian kemari untuk datang ke tempat penyedia layanan.
Memasuki era modernisasi masyarakat dipaksa untuk mengikuti perubahan yang dinobatkan dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin kentara sehingga masyarakat dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna menunjang kelangsungan hidup. Peman- faatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat masyarakat lebih mudah mengakses segala sesuatu kebutuhan terkait pentingnya akan informasi dan komunikasi di tengah – tengah masyarakat modern. Sadar akan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, ma- syarakat menuntut pemerintah untuk memberikan penyediaan layanan berbasis digital guna mem- permudah proses pelayanan dengan cepat tanpa proses yang berbelit – belit.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam tubuh pemerintahan memiliki pe- ran penting yang digunakan untuk mengolah data, mencakup proses dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat diper- tanggung jawabkan. Sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebi- jakan dan strategi nasional pengembangan electronic goverment mengisyaratkan bahwa peman- faatan teknologi informasi dan komunikasi akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dijalankan secara optimal. Disusul dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PBE) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi infor- masi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, berkualitas dan terpercaya.
Adapun pemanfaatan teknologi infromasi dan komunikasi khususnya di Ibukota Negara Indo- nesia, yakni DKI Jakarta mulai melakukan berbagai inovasi pelayanan publik khususnya mengenai administrasi kependudukan melalui penerapan pemerintahan elektronik ( electronic goverment ). Pemanfaatan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan publik terutama terkait admi- nistrasi kependudukan dan catatan sipil di DKI Jakarta dapat menciptakan kolaborasi dan terin- tegrasi dengan berbagai instansi pemerintahan yang lainnya guna mempermudah pelayanan secara obyektif. Keberadaan electronic goverment di dalam Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupa- kan bagian dari percepatan proses penyelenggaraan pemerintahan untuk mengolah data, menyim- pan data, memanipulasi data dan mempublikasi data kepada masyarakat sebagai tanggungjawab dalam penyedia pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan serangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen data penduduk sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan admi- nistrasi kependudukan sebagai tanda atau identitas warga negara Indonesia yang pada hakikatnya memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi. Dalam rangka me- ningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar layanan berbasis teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dibutuhkan pemanfataan tek- nologi dalam pencapaian menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi masalah pen- dataan kependudukan.
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring atau online untuk mampu memban- tu proses kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di DKI Jakarta. Keberadaan regulasi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan berbagai inovasi terkait pelayanan dokumen kependudukan guna memfasilitasi dan mewadahi kebutuhan masyara- kat akan kepengurusan data kependudukan yang dapat menjangkau keberadaan masyarakat dari kejauhan. Hadirnya program Aplikasi Alpukat Betawi merupakan salah satu langkah konkrit Peme- rintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan layanan kependudukan dengan cepat, akurat dan terukur. Dengan adanya program Aplikasi Alpukat Betawi masyarakat dapat mengakses melalui smartphone dengan mudah sehingga saat proses layanan berlangsung tidak memakan waktu, boros ongkos dan lambat serta masyarakat tidak lagi datang jauh – jauh ke tempat penyedia layanan.
Aplikasi Alpukat Betawi merupakan akronim dari akses langsung pelayanan dokumen kepen-

## IMPLEMENTASI PELAYANAN BERBASIS DIGITALISASI GOVERNMENT PADA APLIKASI ALPUKAT BETAWI DI KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA
Iqbal Aidar Idrus¹, Azwar Anas²
dudukan cepat dan akurat yang telah diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memper- mudah proses layanan pendaftaran kependudukan secara online yang sudah terintegritasi dengan instansi pemerintah lainnya yang mencakup pelayanan administrasi kependudukan dan catatan si- pil. Dengan aplikasi Alpukat Betawi masyarakat dapat mengajukan permohonan layanan, penjad- walan, monitoring dan memutakhirkan kelengkapan data administrasi kependudukan. Fitur yang tersedia dalam Aplikasi Alpukat Betawi diantaranya yaitu, pencetakan KTP elektronik, pencetakan kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, perubahan biodata, legalisir/duplikat, informasi data keluarga, permohonan perpindahan, permohonan kedatangan, akta perkawinan (non muslim), akta perceraian (non muslim), lapor lahir luar negeri, lapor kawin luar negeri, lapor cerai luar negeri, dan pelayanan lintas sektor yakni data penduduk aktif usia sekolah. Berdasarkan data yang ter- muat smartcityindo.com pengguna Aplikasi Alpukat Betawi tercatat sudah ada 8.935 warga DKI Jakarta yang sudah terdaftar (smartcityindo.com, 2021). Program Aplikasi Alpukat Betawi terben- tuk dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan terutama terkait kepengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang masih berbelit-belit, proses memakan waktu lama, tidak transparan dan boros ongkos. Oleh sebab itu, hadirnya program Aplikasi Alpukat Betawi menja- di sebuah alternatif baru untuk menghindari kepengurusan dokumen kependudukan yang masih menggunakan cara lama.
Namun, berdasarkan observasi awal di bulan Agustus tahun 2021, penerapan program Apli- kasi Alpukat Betawi di wilayah Kecamatan Penjaringan masih belum optimal karena di lingkungan Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan yang terafiliasi pada kenyataanya masyarakat masih belum mengetahui adanya program Aplikasi Alpukat Betawi. Sejalan dengan hal tersebut, program Apli- kasi Alpukat Betawi dinilai masyarakat Kecamatan Penjaringan masih mengalami kerusakan pada sistem yang tidak membaca jaringan internet serta pada proses login, pengunggahan dan validasi dokumen ditolak karena sistem bermasalah. Kemudian, tidak bisa membaca ketersediaan jaringan internet pengguna yang sudah terkoneksi dan tidak bisa membaca akun pengguna sebagai kepala keluarga yang akan mencetak Kartu Keluarga (KK) sehingga menimbulkan kesulitan masyarakat Kecamatan Penjaringan untuk mengakses program tersebut. Hal ini berimplikasi pada pelaksanaan program Aplikasi Alpukat Betawi yang seharusnya berdaya guna untuk masyarakat Kecamatan Pen- jaringan justru belum bisa dimaanfaatkan dengan efektif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggambarkan sebuah kondisi fenomena deskriptif kualitatif yang menggambarkan sebuah fenomena sosial dan berusaha men- gangkat realitas tersebut ke dalam penelitian (Bungin, 2011:68). Sementara metode yang digunakan penulis menggunakan pendekatan studi kasus yang memusatkan diri pada satu unit tertentu dari berbagai fenomena (Sugiyono, 2010). Pemilihan penelitian dengan pendekatan studi kasus dikare- nakan dapat meneliti masalah – masalah yang mendalam dan bersifat aktual. Metode pengumpulan data melalui alur mekanisme observasi, wawancara dan telaah dokumen (Bungin, 2013). Wawanca- ra dilakukan terhadap infroman yaitu Kepala Unit Pengeloa Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta dan Kesatuan Pelak- sana Dukcapil Kecamatan Penjaringan.

## PEMBAHASAN
Program Aplikasi Alpukat Betawi Hadirnya program Aplikasi Alpukat Betawi diprakarsai dengan asas Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring atau online untuk mampu membantu proses pengurusan dokumen kependudukan secara cepat, te- pat dan terukur. Aplikasi Alpukat Betawi merupakan akronim dari akses langsung pelayanan do- kumen kependudukan cepat dan akurat yang telah diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempermudah proses layanan pendaftaran kependudukan secara online yang sudah terin- tegritasi dengan instansi pemerintah lainnya yang mencakup pelayanan administrasi kependudu- kan dan catatan sipil.

## JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 04 No 01 June 2023
Website Journal : http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index
Dengan aplikasi Alpukat Betawi masyarakat Kecamatan Penjaringan dapat mengajukan per- mohonan layanan, penjadwalan, monitoring dan memutakhirkan kelengkapan data administrasi kependudukan. Fitur yang tersedia dalam Aplikasi Alpukat Betawi diantaranya yaitu, pencetakan KTP elektronik, pencetakan kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, perubahan biodata, le- galisir/duplikat, informasi data keluarga, permohonan perpindahan, permohonan kedatangan, akta perkawinan (non muslim), akta perceraian (non muslim), lapor lahir luar negeri, lapor kawin luar negeri, lapor cerai luar negeri, dan pelayanan lintas sektor yakni data penduduk aktif usia sekolah.
Adapun uraian dan penjelasan berdasarkan implementasi kebijakan Shabbir Cheema dan Dennis Rondinelli (Subarsono, 2013) sebagai berikut :
Kondisi Lingkungan
Pertama, kondisi lingkungan infrastruktur dan sarana pra-sarana merupakan tahap penting untuk penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan. Lingkungan terse- but digunakan sebagai penunjang agar pelaksanaan program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan  memiliki  efektivitas  dan  efisiensi.  Ketersediaan  infrastruktur  dan  sarana  pra-sarana di Kesatuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Penjaringan sudah cukup memadai baik di internal maupun eksternal. Adanya infrastruktur sarana dan pra-sarana di internal meliputi seperangkat komputer, jaringan internet, printer, mesin nomer antrian, CCTV, mesin foto- copy , wifi gratis, ruang tunggu, ruang anak – anak, ruang laktasi, perpustakaan, jalur khusus disa - bilitas merupakan salah satu bagian yang akan menopang pengimplementasian program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan. Hal ini ditujukan untuk warga Kecamatan Penjaringan sebagai pengguna Aplikasi Alpukat Betawi untuk memfasilitasi dalam pengambilan dokumen yang sudah terselesaikan di loket service point PTSP Kecamatan Penjaringan.
Tersedianya infrastruktur dan sarana pra-sarana di eksternal meliputi jaringan internet dan penyediaan pengantaran dokumen ke tempat pemohon dengan Gojek merupakan rekontruksi pelak- sanaan program Aplikasi Alpukat Betawi agar berjalan dengan optimal di Kecamatan Penjaringan. Stabilitas jaringan internet adalah komponen penting dalam pelaksanaan program Aplikasi Alpukat Betawi sebab jaringan internet yang ada di Kecamatan Penjaringan sudah cukup stabil sehingga dapat menjadi penghubung koneksi antara Kesatuan Pelaksana Dukcapil Kecamatan Penjaringan dan warganya untuk kepengurusan administrasi kependudukan melalui Aplikasi Alpukat Betawi. Sementara itu, sarana pengantaran dokumen dengan Gojek merupakan fitur yang tersedia di Apli - kasi Alpukat Betawi agar warga Kecamatan Penjaringan bisa memilih untuk pengambilan dokumen secara langsung di loket service point atau memilih Gojek untuk mengantarkan dokumen ke tempat tujuan sehingga sudah memfasilitasi warga Kecamatan Pejaringan dengan baik.
Kedua, kondisi lingkungan sosial dalam penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di Ke- camatan Penjaringan dipengaruhi adanya dorongan dari masyarakat terutama yang mayoritasnya sudah memahami akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga me- nekankan pelayanan dokumen kependudukan secara online yang disertai dengan adanya jaringan internet yang menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakatya.
Ketiga, Kondisi lingkungan politik di Kecamatan Penjaringan mendukung hadirnya program Aplikasi Alpukat Betawi. Karena penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi membutuhkan ke- terlibatan pejabat publik dan pejabat politik di Kecamatan Penjaringan agar berlangsung program Aplikasi Alpukat Betawi berjalan secara efektif dan efisien. Keterlibatan tersebut ditandai dengan dukungan dari pejabat politik seperti Gubernur Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta terutama dalam perumusan anggaran untuk penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Pen- jaringan. Keterlibatan pejabat publik di Kecamatan Penjaringan dalam penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi mendukung dan mendorong karena seperangkat pejabat publik Kecamatan Penja- ringan ikut andil dalam momen sosialisasi dan ikut menghadiri acara – acara yang berkaitan dengan pelaksanaan program terutama program Aplikasi Alpukat Betawi di wilayah Kecamatan Penjarin- gan. Keterlibatan pejabat publik dan pejabat politik merupakan bentuk dukungan adanya penera- pan program Aplikasi Alpukat Betawi agar pelaksanaan program tersebut bisa berjalan dengan baik.
Keempat, kondisi lingkungan ekonomi masyarakat yang ada di Kecamatan Penjaringan sudah

## IMPLEMENTASI PELAYANAN BERBASIS DIGITALISASI GOVERNMENT PADA APLIKASI ALPUKAT BETAWI DI KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA

## Iqbal Aidar Idrus¹, Azwar Anas²
pada taraf yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan besarnya jumlah masyarakat Kecamatan Penjaringan yang mayoritasnya sudah memiliki smart phone android sehingga penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi setara dengan kuantitas ekonomi masyarakat Kecamatan Penjaringan seba- gai target sasaran program tersebut.

## Hubungan Antar Organisasi
Hubungan antar organisasi meliputi komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Ke- satuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Penjaringan untuk men- dukung keberhasilan penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjarin- gan. Komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan melibatkan perangkat organisasi seperti Kementerian Dalam Negeri; Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo- tik Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakar- ta, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta, Kesatuan Pelaksana Dukcapil Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan yang terafiliasi.
Pengimplementasian program Aplikasi Alpukat Betawi memerlukan komunikasi yang digu- nakan sebagai penghubung untuk menginformasikan dalam pelaksanaan program Aplikasi Alpu- kat Betawi di Kecamatan Penjaringan. Komunikasi dilakukan agar segala sesuatu informasi dapat disampaikan, baik melalui cetak maupun elektronik seperti halnya komunikasi antar instansi yang dibuat untuk menguhubungkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dengan Kesatuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Penjaringan terkait penye- lenggaran pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Penjaringan. Komunikasi sangat diperlukan untuk menjalin kerjasama dalam memperoleh keberhasilan pengimplementasian pro- gram Aplikasi Alpukat Betawi. Komunikasi tersebut dilakukan untuk mengontrol dan memonito- ring para petugas loket pelayanan di Kecamatan Penjaringan guna memberikan informasi seputar berjalannya program Aplikasi Alpukat Betawi yang mengalami kerusakan atau down pada sistem untuk segera dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melalui telepon kantor, email , pesan suara dan menggunakan handphone android melalui aplikasi whatsapp atau grup whatsapp .
Koordinasi merupakan salah satu bagian dari hubungan antar organisasi dalam proses penga- turan, pengintegrasian dan penyatuan. Koordinasi ini dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan penerapan program Aplkasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan. Secara sistem koordinasi program Aplikasi Alpukat Betawi terintegrasi dengan domain -nya yaitu Jakarta.go.id yang terhu- bung langsung dengan Dinas Kominfotik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesatuan Pelaksana Dukcapil Kecamatan Penjaringan menjalin koordinasi terkait banyaknya pengajuan permohonan masyarakat dari kelurahan yang terafiliasi. Koordinasi tersebut dilakukan untuk melihat layanan yang masuk di kelurahan apabila kedapatan permohonan yang masuk pada sistem belum terseles- aikan, maka dimonitoring agar segera dibereskan. Sedangkan, koordinasi yang dilakukan Dinas Ke- pendudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mendisposisikan petugasnya ke loket pelay- anan yang berada di Kecamatan Penjaringan untuk keberlangsungan koordinasi dalam pelaksanaan program Aplikasi Alpukat Betawi.

## Sumber Daya Organisasi
Penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi dibutuhkan ketersediaan sumber daya organisasi yang akan digunakan sebagai lokomotif dalam pengimplementasian program Aplikasi Alpukat Beta- wi di Kecamatan Penjaringan agar berjalan secara efektif dan efisien. Dinas Kependudukan dan Pen - catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta serta Kesatuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Penjaringan memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang cukup mumpuni dalam pengimplementasian program Aplikasi Alpukat Betawi. Dalam hal ini, ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memiliki pe- tugas berlatar belakang pendidikan teknologi sehingga dapat mengelola data base server , mengelo- la system aplikasi dan pengelolaan hardware jaringan untuk pelaksanaan program Aplikasi Alpukat

## JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 04 No 01 June 2023
Website Journal : http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index
Betawi serta ditempatkan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Kemudian, ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Kesatuan Pelaksana Dukcapil Ke- camatan Penjaringan dalam pelaksanaan program Aplikasi Alpukat Betawi para petugas PNS dan PJLP sudah ditempatkan dari Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta melalui tahap pegembangan pendidikan dan pelatihan petugas yang sudah diatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang pendidikan kedinasan yang befungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keteram- pilan petugas.

## Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana
Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana pada penerapan program Aplikasi Alpukat Be- tawi di Kecamatan Penjaringan terdapat adanya penekanan terhadap tanggungjawab petugas dalam menjalankan program tersebut. Hal ini ditandai dengan karakter dan kemampuan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Dukcapil Provinsi DKI Jakarta yang bertanggungjawab memantau server dan database pada sistem Aplikasi Alpukat Betawi. Pemantauan tersebut dilakukan untuk menjaga optimalisasi server dan database terkait jalannya seluruh proses permohonan yang ada di Aplikasi Alpukat Betawi agar ber- jalan dengan baik. Kemudian, karakter dan kemampuan petugas dari Kesatuan Pelaksana Kependu- dukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Penjaringan dalam melayani masyarakat menekankan aspek tanggungjawab sebagai karakter utama untuk memproses permohonan yang masuk pada program Aplikasi Alpukat Betawi yang berorientasi pada pelayanan cepat, akurat dan tepat. Adanya karakter tanggungjawab tersebut tergambarkan dari petugas PJLP yang bertugas di loket service point di Kecamatan Penjaringan yang memproses pengajuan layanan dengan segera dan mengoptimalkan kecepatan layanan berlangsung melalui Aplikasi Alpukat Betawi.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Pengimplementasian program Aplikasi Alpukat Betawi di wilayah Kecamatan Penjaringan sebagai kanal yang menyediakan kepengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara daring atau online supaya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Kecamatan Penja- ringan terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya.
Faktor yang menjadi pendukung dalam penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di Ke- camatan Penjaringan ditandai adanya dorongan kondisi sosial masyarakat terhadap pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan smarphone android untuk mengakses pelayanan kependudukan secara daring atau online melalui Aplikasi Alpukat Betawi. Selain itu, kon- disi lingkungan yang ada di wilayah Kecamatan Penjaringan ditunjang adanya ketersediaan infra- struktur dan sarana prasarana yang ada di internal misalnya pada loket service point atau PTSP di Kecamatan Penjaringan seperti perangkat komputer, printer, mesin fotocopy , CCTV, wifi gratis, ruang loket layanan, ruang tunggu, ruang laktasi dan jalur khusus penyandang difabel. Kemudian, di lingkungan eksternal tersedianya infrastruktur jaringan internet serta akses pengiriman Gojek untuk mengantarkan dokumen ke tempat tujuan.
Adapun penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan didukung dengan melibatkan pejabat politik seperti Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan pejabat politik legis- latif seperti DPRD DKI Jakarta yang menyetujui serta menginisiasikan dalam perumusan anggaran selama proses penerapan program tersebut. Kemudian, dukung dari pejabat publik di Kecamatan Penjaringan yang diikutsertakan dalam momen sosialisasi dan ikut menghadiri acara-acara yang berkaitan dengan pelaksanaan program terutama program Aplikasi Alpukat Betawi di wilayah Ke- camatan Penjaringan. Keterlibatan pejabat publik dan pejabat politik merupakan bentuk dukungan adanya penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan agar pelaksanaan program tersebut bisa berjalan dengan baik.
Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di Keca- matan Penjaringan yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Penjaringan ke- dapatan masih belum mengetahui informasi adanya program Aplikasi Alpukat Betawi dan sebagian masyarakatnya yang lanjut usia belum terbiasa menggunakan smart phone sehingga lebih memilih

## IMPLEMENTASI PELAYANAN BERBASIS DIGITALISASI GOVERNMENT PADA APLIKASI ALPUKAT BETAWI DI KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA
Iqbal Aidar Idrus¹, Azwar Anas²
untuk datang langsung ke tempat penyedia layanan di loket service point atau PTSP kecamatan ataupun kelurahan. Kemudian, beberapa masyarakatnya juga beranggapan proses layanan doku- men kependudukan di Kecamatan Penjaringan masih berbelit – belit sehingga sebagian masyara- katnya masih menggunakan jasa calo.
Selain itu, faktor penghambat lainnya penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecama- tan Penjaringan terletak pada server Aplikasi Alpukat Betawi yang sering mengalami maintenance atau down dan jaringan internet yang belum memiliki stabilitas untuk menopang selama proses penggunaan berlangsung, hal ini disebabkan karena penyedia layanan jaringan internet masih ter- pisah. Kemudian, masyarakat Kecamatan Penjaringan menilai program Aplikasi Alpukat Betawi masih belum efektif sebab terdapat kerusakan pada sistem yang tidak bisa membaca ketersediaan jaringan internet pengguna yang sudah terkoneksi dan tidak bisa membaca akun pengguna sebagai kepala keluarga yang akan mencetak Kartu Keluarga (KK) sehingga menimbulkan kesulitan masya- rakat Kecamatan Penjaringan untuk mengakses program tersebut.
Implementasi Program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan Dalam Mendukung Terwujudnya Konsep Smart City Melalui Dimensi Smart Governance Penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan merupakan salah satu wujud nyata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mengop- timalkan berlangsungnya proses pelayanan administrasi kependudukan di tingkat Kesatuan Pelak- sana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Penjaringan. Dalam hal ini, pemanfaatan tek- nologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan roda pemerintahan telah melahirkan sebuah inovasi pelayanan khususnya dalam kepengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yakni program Aplikasi Alpukat Betawi. Adapun diterapkannya program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan sebagai bentuk perwujudan sesuai dengan prinsip electronic goverment yang mengisyaratkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan meningkat- kan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, berkualitas dan terpercaya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga terciptanya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).
Kemudian, penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan berdaya guna mendorong jalannya tata kelola pemerintahan di Kesatuan Pelaksana Kependudukan dan Pen- catatan Sipil Kecamatan Penjaringan dengan baik melalui prinsip electronic goverment sehingga berorientasi pada kecepatan, keakuratan dan ketepatan terhadap pelayanan kepada masyarakat me- lalui program Aplikasi Alpukat Betawi. Oleh karena itu, pelaksanaan program Aplikasi Alpukat Be- tawi diKecamatan Penjaringan berdasarkan prinsip electronic goverment melalui aspek goverment to citizen (pemerintah untuk masyarakat).
Program Aplikasi Alpukat Betawi memfokuskan diri untuk memfasilitasi akses langsung ke- pada masyarakat terutama dalam kepengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan secara daring atau online . Fokus program tersebut memicu kontribusi masyarakat karena program Aplikasi Alpukat Betawi tertuang dalam model goverment to citizen , yang berarti berbagai macam program baik dalam bentuk aplikasi atau website merupakan sarana bagi peme- rintah guna membangun dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi agar memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Pelaksanaan program Aplikasi Alpukat Betawi di wilayah Kecamatan Penjaringan memiliki tujuan penting sebab aplikasi tersebut termuat dalam model go- verment to citizen supaya pemerintah dan masyarakat saling terhubung satu sama lain sehingga dapat menjangkau dan diakses oleh masyarakat dari kejauhan untuk memenuhi kebutuhan layanan administrasi kependudukan.
Dengan hadirnya program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan sebagai bentuk dorongan untuk mewujudkan konsep smart city (kota pintar). Asas prakarsa smart city merupa- kan suatu konsep dalam menata dan mengelola suatu kota dengan efektif dan efisien memanfaat - kan pengelolaan sumberdaya yang tersedia dengan optimal serta dapat mengintegrasikan berbagai komponen-komponen di kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemu-

## JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 04 No 01 June 2023
Website Journal : http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index
dian dengan konsep smart city penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara terpadu dengan berbagai infrastruktur yang tersedia untuk menyelesaikan problematika kota, memonito- ring perkembangan dan kemajuan suatu kota dan untuk menjamin keberlangsungan ekosistem di kawasan perkotaan secara berkualitas. Oleh karena itu, penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan menjadi salah satu bagian dari konsep smat city melalui dimensi smart governance (pemerintahan yang cerdas). Program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan tertuang dalam smart govenance merupakan bagian dari dimensi smart city . Smart governance merupakan dimensi yang menekan- kan terhadap kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat yang dapat menyo- kong terwujudnya tata kelola dan jalannya roda pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan demokra- si serta menciptakan kunatitas dan kualitas layanan menjadi lebih baik. Adapun smart governance terbagi menjadi tiga bagian yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatnya kualitas layanan publik, dan terciptanya transparansi. Kemudian, program Aplikasi Alpukat Betawi adalah salah satu bagian dari penerapan prinsip smart governance karena program tersebut menganjurkan adanya keterlibatan masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan kepu- tusan seperti penentuan tanggal pengambilan dokumen di loket service point atau PTSP Kecamatan Penjaringan yang diputuskan langsung oleh masyarakat sendiri dan program Aplkasi Alpukat Beta- wi mengedepankan transparansi selama proses permohonan.
KESIMPULAN Penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan sudah sesuai dengan asas “Permendagri Nomor 7 Tahun 2019” tentang layanan dokuemn kependudukan secara daring atau online . Kesatuan Pelaksana Dukcapil Kecamatan Penjaringan sudah mensosialisasikan program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan pada tahun 2019. Akan tetapi, sebagi- an besar masyarakat Kecamatan Penjaringan masih kedapatan tidak mengetahui informasi adanya program Aplikasi Alpukat Betawi.
Dari aspek kondisi lingkungan infrastruktur dan sarana pra-sarana memiliki ketersediaan yang cukup baik mulai dari internal dan eksternal dalam keberlangsungan program Aplikasi Alpu- kat Betawi di Kecamatan Penjaringan. Dari aspek kondisi sosial adanya dorongan dari masyarakat terutama yang mayoritasnya sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui pe- manfaatan smart phone (ponsel pintar). Dari aspek kondisi politik didukung dari pejabat politik seperti Gubernur Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta serta seperangkat pejabat publik Keca- matan Penjaringan. Dari aspek kondisi ekonomi didukung perekonomian masyarakatnya pada taraf yang baik, ditandai dengan besarnya jumlah masyarakat Kecamatan Penjaringan yang mayoritasnya sudah memiliki smart phone android .
Kesatuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Penjaringan menja- lin hubungan antar organisasi sudah dengan baik, melalui telepon kantor, email , pesan suara dan menggunakan smart phone melalui aplikasi whatsapp atau grup whatsapp . Sumber daya organisasi atau sumber daya manusia di Kecamatan Penjaringan sudah cukup baik, karena petugas PNS dan PJLP sudah ditempatkan dari Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta melalui tahap pegembangan pendidikan dan pelatihan petugas. Karateristik dan kemampuan agen pelaksana m enekankan aspek tanggungjawab sebagai karakter utama berdaya guna mengemban tugas dengan baik. Faktor Pendukung penerapan program Aplikasi Alpukat Betawi di Kecamatan Penjaringan yaitu adanya dorongan masyarakat terhadap pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan smarphone android . Sedangkan, faktor penghambatnya yaitu beberapa ma- syarakatnya yang lanjut usia belum terbiasa menggunakan smart phone , sebagian masyarakatnya juga beranggapan proses layanan masih berbelit – belit sehingga masih menggunakan jasa calo. Kemudian, masyarakat Kecamatan Penjaringan menilai program Aplikasi Alpukat Betawi masih be- lum efektif sebab terdapat kerusakan pada sistem yang tidak bisa membaca ketersediaan jaringan internet pengguna yang sudah terkoneksi dan tidak bisa membaca akun pengguna sebagai kepala keluarga yang akan mencetak kartu keluarga.

## IMPLEMENTASI PELAYANAN BERBASIS DIGITALISASI GOVERNMENT PADA APLIKASI ALPUKAT BETAWI DI KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA
Iqbal Aidar Idrus¹, Azwar Anas²

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial    Lainnya. 2nd ed. Jakarta : Prenada Media Group.
Cohen, Boyd. 2013. What exactly a smart City?. http://www.boydcohen.com/smartcities.html. (Diakses pada tanggal 1 Agustus2022).
Giffinger et al. 2007. Smart Cities Ranking of European mediun-sized cities. (Centre of Regional Science, Vienna UT, October 2007).  http://www.smart- cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf. (Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022).
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik . Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Indrajit, Richardus Eko. 2016. Konsep dan Strategi Electronic Goverment . Jakarta: Penerbit Andi.
Nasir, Azwir, Oktari, R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pasa Satuan Kejra Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). Jurnal Ekonomi, 19(02). Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik . Yogyakarta: CAPS. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press.
Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Malang: UMM Press. Widodo, Joko. 2001. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik . Malang: CV Citra.