-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## PELAKSANAAN BLOKIR SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM

## Redy Savendra Sihaloho, Agus Nurudin
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : redy.savendra94@gmail.com

## Abstract
The  recording  of  the  blockagehas  been  specifically  regulated  in  the  Regulationof  the  Minister  of Agrarian  Affairsand  Spatial  Planning  No.  13/2017  concerning  Procedures  for  Blocking  and Confiscating. Article 13 of the Ministerial Regulation states that the blockage by individuals or legal entities  is  valid  for  30  daysand  can  be  extended  with  a  court  order  in  the  form  of  a  decision. However,the  blockage of eight land certificatesthat  had been purchased by PT.  Randugarut  Plastic Indonesia (as a buyer) from PT. SIMOPLAS (as a seller) does not delete within 30 days even though there is no court decision.The research method used in this study is empirical juridical approach with descriptive analytical research specifications.From the research results and discussion, it can be seen thatblockage with lawsuit letter is recordedbased on the provisions of Article 45 paragraph (1) letter e  on  the  Government  Regulation  No.  24/1997which  remains  valid  until  a  court  decision  has permanent legal force ( inkracht van gewijsde ). The recording of the blockage based on the provisions of  Article  45  paragraph  (1)  letter  e  causing  confusion  between  the  recording  of  the  blockage  and confiscation,as a result, legal certainty cannot be realized.
Kata Kunci : Blockage; Lawsuit; Verdict; Legal Certainty.

## Abstrak
Pencatatan blokir telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Pasal 13 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu  30  hari  dan  dapat  diperpanjang  dengan  adanya  perintah  pengadilan  berupa  penetapan  atau putusan pengadilan, namun dalam prakteknya blokir terhadap 8 sertipikat HGB yang telah dibeli oleh PT. Randugarut Plastic Indonesia (Pembeli) dari PT. SIMOPLAS (Penjual) tidak hapus dalam 30 hari meskipun tidak ada penetapan atau putusan pengadilan. Metode dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian  dan  pembahasan  dapat  diketahui  bahwaapabila  permohonan  pencatatan  blokir  dilampiri surat  gugatan,  maka  pencatatan  blokir  berpedoman  pada  Pasal  45  angka  (1)  huruf  e  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dengan  jangka  waktu  blokir  sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ). Pencatatan blokir berdasarkan ketentuan Pasal 45 angka (1) huruf e tersebut menimbulkan kerancuan antara pencatatan blokir dengan sita sehingga kepastian hukum tidak dapat terwujud.
Kata Kunci : Blokir; Gugatan; Putusan; Kepastian Hukum.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Perbedaan kepentingan penguasaan tanah pada dasarnya merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, tidak jarang hal tersebut menjadi penyebab timbulnya perselisih  yang berujung pada sengketa hak atas tanah antar individu atau antara individu dengan badan hukum.(Soemartono, 2014)Objek sengketa berkaitan dengan tanah dapat  beragam,  baik  menyangkut  data  fisik,  data  yuridis,  ataupun  perbuatan  hukum  yang berkaitan  dengan  hak  atas  tanah.  Dalam  berbagai  kasus,  sengketa  tanah  sering  diikuti  dengan pemblokiran sertipikat oleh pihak berkepentingan, baik oleh perorangan, badan hukum, maupun pemerintah.  Pemblokiran  dilakukan  dengan  pertimbangan  agar  kepentingan  orang  atau  badan hukum  yang  berhakatas  tanah  yang  disengketakan  mendapat  perlindungan  hukum.(Ghomzah, 2003)Dengan  dilakukannya  blokir  sertipikat  oleh  BPN  maka  untuk  sementara  waktu  segala perbuatan hukum dan peristiwa hukum tidak dapat dilakukan sampai blokir tersebut dihapus.
Ketentuan blokir sertipikat dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e PP No. 24 Tahun 1997  tentang  Pendafaran  Tanah  yang  menyatakan  bahwa  Kepala  Kantor  Pertanahan  menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, apabila tanah yang bersangkutan merupakan  obyek  sengketa  di  Pengadilan.  Mengenai  penolakan  pendaftaran  peralihan  dan pembebaban tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam kaitannya dengan permohonan blokir sertipikat  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  126  dan  Pasal  127  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Selain  diatur  dalam  PP  24  Tahun  1997, PMNA/Ka.BPN  3  Tahun  1997  peraturan  blokir diatur pula dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  dan  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  1    Tahun  2010  tentang  Standar  Pelayanan  dan  Pengaturan Pertanahan.Pencatatan blokir dan sita yang masih tersebar di beberapa peraturan, belum lengkap, tidak  seragam,  dan  tidak  sesuai  tuntutan  berpotensi  menjadi  penghambat  tercapainya  tertib administrasi  pertanahan.  Hambatan  tersebut  oleh  pemerintah  diupayakan  penyelesaiannya melalui pembentukan peraturan khusus mengenai blokir dan sita, dengan diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN No. 13 Tahun 2017).
BPN  sebagai  instansi  yang  berwenang  melakukan  pencatatan  blokir  dalam  prakteknya tidak  melaksanakan  ketentuan  pasal  13Permen  ATR/KBPN  No.  13  Tahun  2017  yang menyatakan bahwa catatan blokir hapus atau berakhir dalam 30 hari apabila tidak dikuti dengan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
sita  berupa  penetapan  atau  putusan,  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  mengenai jangka  waktu  berlaku  blokir.  Salah  satu  contoh  adalah  dalam  gugatan  perkara  perdata  No. 348/Pdt.G/2017/PN.Smg dan perkara No. 213/Pdt.G/2018/PN.Smg yang dijadikan syarat untuk blokir oleh Tn. Ir. Edhie Sukianto Tejopurnomo terhadap 8 sertipikat HGB yang telah dibeli oleh PT. Randugarut Plastic Indonesia (Pembeli) dari PT. SIMOPLAS (Penjual).
Dalam  amar  putusan  perkara  No.  348/Pdt.G/2017/PN.Smg  dijelaskan  bahwa  gugatan gugur demi hukum dengan adanya putusan pernyataan pailit No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg terhadap  PT.  SIMOPLAS.  Dalam  putusan  pailit  tersebut,  telah  ditetapkan  bahwa  8  sertipikat HGB  yang  dibeli  oleh  PT.  Randugarut  Plastic  Indonesia  (Pembeli)  tidaklah  termasuk  dalam boedel  pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  berada  di  bawah  kewenangan  kurator. Sedangkan dalam amar putusan perkara No. 213/Pdt.G/2018/PN.Smg dijelaskan bahwa gugatan tidak  dapat  diterima  ( niet  ontvankelijke  verklaard/N.O )  dengan  pertimbangan  bahwa  perkara tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan (kompetensi absolute ) Pengadilan Niaga.
Dalam  kasus  tersebut  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  tidak  terdapat  perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan Pengadilan yang menjadi syarat perpanjangan jangka waktu blokir terhadap 8 HGB yang telah dibeli oleh PT. Randugarut Plastic Indonesia (Pembeli), sebagaimana ditentukan Pasal 13 ayat (2) Permen ATR/Ka.BPN 13 Tahun 2017. Namun, dalam prakteknya catatan blokir terhadap 8 sertipikat HGB  yang telah dibeli PT. Randugarut Plastic Indonesia tidak hapus dengan sendirinya setelah 30 hari sejak tanggal pencatatan blokir, sehingga mengakibatkan tidak dapat dilakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) tanah kepada PT. Randugarut  Plastic  Indonesia  (Pembeli)  guna  memperoleh  kepastian  hukum.  Ketidaksesuaian antara implementasi  blokir sertipikat di Kantor Pertanahan dengan peraturan pencatatan blokir menarik penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan blokir sertipikat.
Dalam menjawab problematika penelitian diajukan beberapa teori yang menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan permasalahan. Teori berfungsi  untuk menerangkan, memprediksi,  dan  menemukan  keterpautan  fakta-fakta  yang  ada  secara  sistematik.  Untuk memberi  kejelasan  pada  penelitian  ini,  penulis  mengemukakan  kerangka  teori  yang  berkaitan dengan penelitianyaitu :
1. Triadism law theory ;
Triadism  Law  Teori meliputi  pemahaman  atas  nilai  keadilan  (aspek  filosofis),  nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).(Samekto, 2013) Hukum sengaja  diciptakan  dan  dibuat  oleh  manusia  untuk  diberlakukan,  dilaksanakan  dan ditegakkan  karena  tanpa  hukum  kehidupan  masyarakat  tidak  akan  berjalan  secara  baik,
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
masyarakat sendiri juga dibangun di atas fondasi hukum.(Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, 1980)
Penegakkan hukum ada tiga unsur  yang harus diperhatikan,  yaitu:  kepastian hukum ( rechtssicherheit ),  keamanfaatan  ( zweckmassigkeit ),  dan  keadilan  ( gerechtigkeit ).  Ketiga nilai hukum tersebut oleh Gustav Radbruch dikatakan sebagai penopang cita hukum ( idee des  rechts ).  Hukum  sendiri  menurut  Gustav  Radbruch,  mengemban  nilai  keadilan  bagi kehidupan  konkret  manusia.  Untuk  mengisi  cita  keadilan  dengan  isi  yang  konkret,  maka harus menengok pada segi finalitasnya (kegunaan). Kemudian untuk melengkapi keadilan dan  finalitas  itu  dibutuhkan  kepastian.  Kepastian  menunjuk  pada  jaminan  bahwa  hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai aturan yang ditaati.(Rahardjo, 2010)
2. Legal system theory ;
Lawrence  M.Friedmen  mengemukakan  bahwa  efektif  dan  berhasil  tidaknya penegekan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum ( structure of law ), substansi  hukum ( substance of the law ) dan budaya  hukum ( legal culture ). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang- undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup ( living law ) dan dianut dalam suatu masyarakat.(Friedman, 2001) Sistem hukum dibuat dalam rangka menciptakan negara hukum  yang  menjadikan  hukum  sebagai  pemimpin  dalam  menyelenggarakan negara.(Darnela, 2015)
3. Perlindungan hukum
Teori  perlindungan  hukum  menurut  Salim  HS  adalah  teori  yang  mengkaji  dan menganalisis  tentang  wujud  atau  bentuk  atau  tujuan  perlindungan,  subjek  hukum  yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Secara teoritis, perlindungan hukum dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu: 1)perlindungan yang bersifat  preventif  atau  pencegahan,  misalnya  mengajukan  keberatan  ;dan  2)  perlindungan yang  bersifat  represif  atau  penyelesaian  apabila  terjadi  sengketa  melalui  pengadilan  atau instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.(Nurbani, 2017)
Pencatatan blokirmelebihi batas jangka waktu berlaku yakni 30 hari, meskipun tidak ada perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan mengenai perpanjangan jangka waktu blokir terhadap  8  sertipikat  HGB  yang  telah  dibeli  oleh  PT.  Randugarut Plastic  Indonesia  (Pembeli) dari PT. SIMOPLAS (Penjual) menimbulkan pertanyaan terkait: 1) Bagaimana persyaratan dan prosedur  pencatatan  blokir  di  kantor  pertanahan?;  2)  Bagaimana  kepastian  jangka  waktu
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
berlakunya blokir di kantor pertanahan?; 3) Bagaimana upaya hukum pemilik sertipikat terblokir di kantor pertanahan?

## B. Metodologi Penelitian
Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :
1. Metode Pendekatan
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  metode  pendekatan  yang digunakan  adalah  yuridis  empiris  dengan  maksud  untuk  mengkaji  pelaksanaan  atau implementasi  ketentuan  hukum  positif  (perundang-undangan)  secara  faktual  pada  setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.(Muhammad,  2004)Pengkajian  tersebut  bertujuan  untuk  memastikan  apakah hasil  penerapan  dan  peristiwa  hukum in-concreto itu  sesuai  atau  tidak  dengan  ketentuan undang-undang.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan  gambaran  mengenai  situasi-situasi  atau  kejadian-kejadian  tertentu  untuk mengambil kesimpulan secara umum dari objek masalahnya.
3. Sumber dan Jenis Data
Sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Data Primer
Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  metode  wawancara.  Narasumber  dalam penelitian  ini  yaitu,  duaNotaris/PPAT  dari  Kota  Semarang;  satu  Advokat  dari  Kota Semarang, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Semarang
b. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  berupa  bahan  hukum  primer  yang  meliputi  peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi Studi Pustaka dan studi dokumen  melalui  buku-buku,  hasil  penelitian  dan  karya  ilmiah  serta  bahan  hukum lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  melakukan  pengumpulan  data  penelitian,  penulis  menggunakan  dua  teknik pengumpulan  data  yaitu,  kajian  dokumen  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data sekunder dan wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer.
5. Metode Analisis Data
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Analisis  data  merupakan  tindak  lanjut  dari  proses  pengolahan  data.  Data  yang  diperoleh dianalisis  dengan  menggunakan  metode analisis kualitatif .  Metode  ini  ditujukan  terhadap data-data  yang  sifatnya  berdasarkan  kualitas,  mutu  dan  sifat  yang  nyata  berlaku  dalam masyarakat.  Sehingga  yang  menjadi  tujuan  penelitian kualitatif adalah  ingin menggambarkan kejadian yang sebenarnya yang ada di lapangan.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Blokir Di Kantor Pertanahan
Permohonan  blokir  oleh  perorangan  atau  badan  hukum  pada  umumnya  dapat dilakukan  apabila  syarat  adanya  hubungan  hukum  terpenuhi,  yaitu  subjek/pihak  yang memiliki hubungan hukum terhadap tanah dan objek yang berkaitan dengan tanah atau tanah sebagai objek penjaminan dalam perikatan, sebagaimana. Namun, Kantor Pertanahan Kota Semarang  menerapkan kebijakan  bahwa pengajuan permohonan blokir disertai perkara di pengadilan dalam hal objek gugatan bukan berupa tanah atau tanah sebagai objek jaminan, sebagai contoh gugatan ganti kerugian dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau  Wanprestasi  dapat  dijadikan  dasar  pencatatan  blokir  di  Kantor  Pertanahan  Kota Semarang.(Radiyanto, 2019)
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pencatatan blokir dikategorikan menjadi dua yaitu, blokir biasa atau blokir tanpa dilampiri perkara dan blokir yang dilampiri perkara atau  blokir  perkara.  Pencatatan  blokir  tanpa  dilampiri  perkara  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan  dalam  hal  terpenuhinya  syarat  hubungan  hukum  dan  bukti  hubungan  hukum antara  pemohon  dan  tanah,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  5  dan  Pasal  6  huruf  (F) Permen ATR/Ka.BPN 13 Tahun 2017, misalnya dalam hal waris, sengketa harta bersama dalam perkawinan, atau perikatan dengan objek jaminan berupa tanah. Jangka waktu blokir tanpa dilampiri perkara telah diatur dalam Pasal 13 Permen ATR/Ka.BPN 13 Tahun 2017 yakni blokir perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencatatan  dan  dapat  diperpanjang  dengan  adanya  perintah  pengadilan  berupa  penetapan atau putusan. Sedangkan, blokir dengan dilampiri perkara dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam  hal  pemohon  blokir  melampirkan  salinan  gugatan  yang  telah  diregister  Pengadilan Negeri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6  huruf  f angka  1 Permen  ATR/Ka.BPN 13 Tahun  2017,  meskipun  objek  gugatan  perkara  tidak  berkaitan  dengan  tanah  atau  tanah sebagai objek jaminan dalam perikatan.
Pencatatan blokir dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan pertimbangan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1131 KUHPerdata bahwa semua harta kebendaan orang yang berutang (debitor)  merupakan  jaminan  terhadap  terhadap  segala  perikatan  yang  dibuat
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
olehnya.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Kepala Kantor Pertanahan memutuskan untuk  menerima  permohonan  pencatatan  blokir  perkara  yang  dibuktikan  dengan melampirkan  salinan  gugatan  yang  diregister  oleh  Pengadilan  Negeri.  Kantor  Pertanahan Kota  Semarang  menjelaskan  bahwa  dengan  adanya  perkara  di  Pengadilan,  maka pemblokiran  dilakukan  sampai  adanya  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  (putusan inkracht ) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e PP 24 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan  dan  pembebanan  hak  jika  tanah  yang  bersangkutan  menjadi  objek  sengketa  di pengadilan.  Salah  satu  contoh  blokir  perkara  adalah  dalam  gugatan  perkara  perdata  No. 348/Pdt.G/2017/PN.Smg  dan  perkara  No.  213/Pdt.G/2018/PN.Smg  yang  dijadikan  syarat untuk  blokir  oleh  Tn.  Ir.  Edhie  Sukianto  Tejopurnomo  (Pemohon)  terhadap  8  HGB  yang telah dibeli oleh PT. Randugarut Plastic Indonesia (Pembeli) dari PT. SIMOPLAS (Penjual).
Mengenai  pertimbangan  pemblokiran  di  atas,  Radiyanto  menyampaikan  bahwa  ia memang  tidak  sependapat  dengan  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  dengan  alasan perjanjian utang piutang tanpa penjaminan berupa tanah atau sertipikat, maka secara logika hukum perjanjian tersebut tidaklah mengikat tanah milik debitor, kecuali sudah ditetapkan sita oleh Pengadilan sebagai bentuk penjaminan pelunasan piutang kreditor. Penetapan sita sebagai  bentuk  penjaminan  dalam  perkara  utang  piutang,  misalnya  B  mengajukan permohonan sita terhadap harta A untuk memenuhi pelunasan piutang kalau debitor kalah dan  tidak  mau  bayar  utangnya,  kemudian  dengan  adanya  sita  maka  kreditor  dapat mengeksekusi  melalui  Pengadilan  Negerti.  Jadi  harus  ada  penetapan  sita  terlebih  dahulu untuk  dilakukan  pencatatan,  tetapi  dengan  ditetapkan  sita  berarti  masuk  dalam  ranah pencatatan  sita  perkara,  bukan  pencatatan  blokir.  Akan  tetapi,  rekan-rekan  di  BPN  tidak berani dan tetap berpandangan bahwa tanah milik A tetap harus diblokir dengan alasan tanah tersebut adalah hartanya.(Radiyanto, 2019)
Selain itu, Kantor Pertanahan Kota Semarang beranggapan bahwa jarang sekali hakim Pengadilan Negeri menetapkan perpanjangan jangka waktu blokir sebagaimana diatur dalam Pasal  13  ayat  (2)  Permen  ATR/Ka.BPN  13  Tahun  2017  kalau  objek  blokir  tidak  masuk gugatan  di  Pengadilan.  Pada  umumnya  hakim  Pengadilan  akan  menjawab  (memutuskan) bahwa blokir adalah urusan BPN dan sudah ada contoh kasus seperti itu, kecuali pemohon mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan. Oleh karena itu, apabila ada perkara maka Kantor Pertanahan  menggunakan  ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  huruf  e  PP  24 Tahun  1997  dengan status quo sampai adanya putusan inkracht .(Radiyanto, 2019)
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pemblokiran  berdasarkan  ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  huruf  e  PP  24  Tahun  1997 dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan pertimbangan untuk menghindari adanya resiko pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 416 dan 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  yang  dapat  diartikan  secara  luas  yakni  melampaui  wewenang  jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan. Untuk lebih jelasnya, dalam kasus pemblokiran apabila putusan hakim pengadilan menyatakan bahwa blokir bukanlah kewenangannya, kemudian berdasarkan  putusan  itu  blokir  dibuka  atau  dihapus  dan  terjadi  peralihan  sertipikat  yang menimbulkan kerugian bagi pemohon blokir (penggugat) yang dimenangkan dalam putusan Pengadilan, sedangkan menurut Pasal 45 ayat (1) huruf e PP 24 Tahun 1997 yang ditafsirkan sebagai pasal tentang kewenangan Kepala Kantor Pertanahan ‘dapat’ menolak pendaftaran peralihan  atau  pembebanan  hak  jika  tanah  menjadi  objek  sengketa  di  Pengadilan,  tetapi ‘tidak menolak’ pendaftaran peralihan dan pembebanan hak tanah sehingga timbul kerugian, maka  Kepala  Kantor  Pertanahan  dapat  diminta  pertanggungjawaban  secara  pidana. Mengenai  pencatatan  blokir  perkara  tersebut,  Kantor  Pertanahan  di  lain  tempat  juga melakukan  hal  yang  sama  apabila  blokir  dilampiri  perkara  maka  blokir  berlaku  sampai putusan inkracht. (Radiyanto, 2019)
blokir perkara dengan alasan tidak semua objek gugatan adalah tanah atau sertipikat sebagai  penjaminan  dalam  perikatan  utang-piutang  bukanlah  termasuk  ruang  lingkup pencatatan blokir, melainkan termasuk dalam ruang lingkup pencatatan sita.
Untuk lebih jelasnya, menurut Pasal 3 ayat (1) Permen ATR 13 Tahun 2017 dijelaskan bahwa  pencatatan  blokir  dilakukan  terhadap  hak  atas  tanah  atas  perbuatan  hukum  atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan. Menurut ketentuan tersebut,  objek  pencatatan  blokir  (yang  dimohonkan  blokir)  di  Kantor  Pertanahan  wajib berupa  hak  atas  tanah.  Dengan  perkataan  lain,  sengketa  tanah  merupakan  syarat  utama pemblokiran,  sehingga  objek  sengketa  selain  hak  atas  tanah  seharusnya  tidak  dapat dimohonkan pemblokiran.
Sedangkan, pengertian penyitaan berasal dari terminology Beslag (Belanda) dan istilah Indonesia  “ Beslah ”  tetapi  istilah  bakunya  ialah  sita  atau  penyitaan.(Harahap,  2007)
Menurut M.  Yahya  Harahap,  tujuan  dari  sita  jaminan  ( conservatoir  beslag )  yang  diatur dalam  Pasal  227  HIR  yakni  agar  barang  yang  disita  tidak  digelapkan  atau  diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita), tetapi untuk melunasi pembayaran utang
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
tergugat  kepada  penggugat.(Harahap,  2007)  Berdasarkan  pengertian  sita  tersebut  di  atas, kebijakan Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk menerapkan blokir perkara adalah tidak tepat  atau  keliru,  dikarenakan  gugatan  dengan  tujuan  pelunasan  utang  debitor  (Tergugat) termasuk dalam ruang lingkup pencatatan sita perkara. Dengan demikian, pencatatan blokir karena  pertimbangan  tidak  semua  objek  gugatan  berkaitan  dengan  tanah  atau  sertipikat sebagai jaminan menimbulkan kerancuan antara pencatatan blokir dan sita perkara
Jika dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum yang pernah dikemukan oleh Lawrence M. Friedmen,  yakni  keefektifan  dan  berhasil  tidaknya  penegakan  hukum  tergantung  3  unsur sistem  hukum  yaitu  struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  budaya  hukum.  Ketiga  unsur tersebut  bersifat  komulatif  demi  terbentuknya  suatu  aturan  yang  memberikan  keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam unsur budaya hukum diperlukan aparat penegak hukum yang menjamin perwujudan kaidah hukum ke dalam praktek atau dengan perkataan lain adanya jaminan pelaksanaan aturan hukum.
Dalam praktek blokir, peran pemerintah khususnyaBPN dalam keberlakuan pencatatan blokir  dan  sita  dalam  Permen  ATR/Ka.BPN  13  Tahun  2017  adalah  sangat  penting.  BPN sebagai  instansi  berwenang  di  bidang  administrasi  pertanahan  seharusnya  melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan  Pasal 2 ayat (1)  Permen ATR/Ka.BPN 13 Tahun 2017, yang  menyatakan  bahwa  Peraturan  Menteri  ini  dimaksudkan  sebagai  pedoman  bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor  Wilayah Badan Pertanahan  Nasional  dan  Kantor  Pertanahan  dalam  melaksanakan  pencatatan  dan penghapusan blokir dan sita atau adanya sengketa dan perkara mengenai hak atas tanah.
Menurut ketentuan tersebut di atas, BPN seharusnya  lebih berani dan tegas menolak permohonan blokir yang tidak memenuhi persyaratan wajib adanya hubungan hukum antara pemohon dengan tanah yang diatur dalamPermen ATR/Ka.BPN 13 Tahun 2017, sehingga tidak  menimbulkan  kerancuan  antara  pencatatan  blokir  dan  sitayang  berakibat  tidak tercapainya kepastian hukum. Salah satu contoh kasus adalah pemblokiran 8 sertipikat HGB yang  telah  dibeli  PT.  Randugarut  Plastic  Indonesia  yang  seharusnya  ditolak  oleh  Kantor Pertanahan  Kota  Semarang  karena  tidak  terpenuhi  persyaratan  wajib  pemblokiran  yakni adanya  hubungan  hukum  antara  pemohon  Tn.  Ir.  Edhie  Sukianto  Tedjopurnomo  dengan tanah  yang  dimohonkan  blokir,  yang  dibuktikan  dengan  adanya  gugatan  ganti  kerugian dalam perkara PMH yang termasuk ke dalam ruang lingkup pencatatan sita.
Selain itu, pencatatan blokir perkara dengan alasan resiko pidana yang ditanggung oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dijelaskan pada pembahasan awal adalah tidaklah tepat, karena Pasal 25 ayat (5) Permen ATR/Ka.BPN 13 Tahun 2017 telah mengatur bahwa
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pencatatan  sita  yang  dilakukan  terhadap  hak  atas  tanah  dalam  rangka  kepentingan penyelesaian  perkara  di  pengadilan  atau  penyidikan  merupakan  perbuatan  administrasi pemerintahandan  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana.  Dengan  demikian, peraturan  perundang-undangan  telah  memberikan  perlindungan  hukum represif terhadap pejabat yang melaksanakan tugas jabatan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Oleh karena  itu,  seharusnya  tidak  ada  kekhawatiran  penjabat  BPN  untuk  tegas  menolak permohonan blokir dengan alasan pemidanaan karena melampaui kewenangan. Sebab, tanpa adanya  keberanian  dan  ketegasan  BPN  menolak  blokir  yang  tidak  memenuhi  persyaratan dalam  Permen  ATR/KBPN  13/2017  maka  kepastian  hukum  tidak  akan  pernah  tercapai, padahal tugas BPN adalah memberikan kepastian hukum dalam bidang pertanahan.
2. Kepastian Jangka Waktu Berlakunya Blokir Di Kantor Pertanahan
Jangka waktu blokir telah diatur  dalam Pasal 13  Permen  ATR/BPN 13 Tahun 2017 yangmenyatakan bahwa  catatan blokir berlaku 30 hari  sejak tanggal pencatatan dan dapat diperpanjang  dengan  perintah  pengadilan  berupa  penetapan  atau  putusan.  Ketentuan tersebut,  apabila  ditafsirkan  secara  berlawanan  ( argumentum  a  contrario ),  maka  catatan blokir hapus atau gugur dalam 30 hari, jika tidak diikuti dengan perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan.
Dalam  praktek  pemblokiran,  ketentuan  Pasal  13  Permen  ATR/BPN  13  Tahun  2017 tidak dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. Hal tersebut dapat disimpulkan dalam  gugatan  perkara  perdata  No.  348/Pdt.G/2017/PN.Smg  dan  perkara  No. 213/Pdt.G/2018/PN.Smg  yang  dijadikan  syarat  untuk  blokir  oleh  Tn.  Ir.  Edhie  Sukianto Tejopurnomo  (Pemohon)  terhadap  8  HGB  yang  telah  dibeli  oleh  PT.  Randugarut  Plastic Indonesia (Pembeli) dari PT. SIMOPLAS (Penjual).
Perkara perdata No. 348/Pdt.G/2017/PN.Smg yang dijadikan syarat untuk pengajuan permohonan blokir oleh Tn. Ir. Edhie Sukianto Tejopurnomo tertanggal 30 Mei 2018, dalam amar  putusan  menyatakan  bahwa  gugatan  gugur  demi  hukum  dengan  adanya  putusan pernyataan  pailit  No.  2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg  terhadap  PT.  SIMOPLAS  tanggal  22 Februari  2018.  Berkenaan  dengan  putusan  pailit  tersebut,  merujuk  pada  Surat  Nomor: 18/SPF-Pailit/FA/V/18 tertanggal 22 Mei 2018, yakni Tim Kurator PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit)  telah  menyatakan  bahwa8  sertipikat  HGB  yang  telah  dibeli  oleh  PT.  Randugarut Plastic  Indonesia  (Pembeli)  bukan  merupakan  boedel  pailit,  akan  tetapi  PT.  Randugarut Plastic  Indonesia  tidak  dapat  melanjutkan  proses balik  nama  dikarenakan  sertipikat objek jual-beli telah dimohonkan blokir oleh Tn. Ir. Edhie Sukianto Tejopurnomo karena adanya gugatan  perkara  No.  213/Pdt.G/2018/PN.Smg  sebagaimana  termuat  dalam  Surat  Nomor:
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
2713/300-33.74/VII/2018  tertanggal  03  Juli  2018,  perihal  Pengembalian  Berkas Permohonan an. PT. Randu Garut Plastic Indonesia.
Menurut surat perihal Pengembalian Berkas Permohonan an. PT. Randu Garut Plastic Indonesia, selain dikarenakan terdapat permohonan blokir terhadap 8 sertipikat HGB yang telah  dibeli  oleh  PT.  Randugarut  Plastic  Indonesia,  di  dalam  blokir  tersebut  dilampirkan bukti  gugatan  di  Pengadilan  Negeri  Semarang  dengan  register  perkara  No. 213/Pdt.G/2018/PN.Smg  tanggal  05  Juli  2018.  Kemudian  di  dalam  suratnya,  Kantor Pertanahan Kota Semarang menyatakan tidak dapat memproses permohonan peralihan hak yang  diajukan  oleh  PT.  Randu  Garut  Plastic  Indonesia,  sampai  adanya  putusan  yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara bersangkutan.
Kemudian sampai dengan surat permohonan penghapusan catatan blokir disampaikan oleh Kuasa Hukum dari PT. Randu Garut Plastic Indonesia kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 30 April 2019, tidak ada perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan  dan  gugatan  perkara  yang  menjadi  dasar  alasan  pemblokiran  dinyatakan  tidak diterima  (N.O.) oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Semarang  dalam  putusannya  No. 213/Pdt.G/2018/PN.Smg,  Putusan  No.  262/pdt.G/2018/PN.Smg  dan  Putusan  No. 470/Pdt.G/2018/PN.Smg, maka jangka waktu pemblokiran yang diajukan oleh Tn. Ir. Edhie Sukianto Tejopurnomo telah  melebihi 30  hari, sehingga sudah seharusnya  blokir  berakhir dan dilakukan penghapusan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.
Menanggapi  permohonan  penghapusan  catatan  blokir  tersebut  di  atas,  Kantor Pertanahan  Kota  Semarang  dalam  surat  korespondensi  Nomor  HP.03.03/2326- 33.74/VII/2019 tertanggal 2 Juli 2019 menyampaikan kepada Kuasa Hukum PT. Randugarut Plastic  Indonesia  (Pembeli)  dan  tembusan  surat  disampaikan  juga  kepada  Kepala Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  RI  dan  Kepala  Kantor Wilayah  ATR/BPN  Provinsi  Jawa  Tengah,  bahwa  terhadap  8  sertipikat  HGB  yang  telah dibeli  oleh  PT.  Randugarut  Plastic  Indonesia  sedang  menjadi  objek  perkara  perdata  No. 262/Pdt.G/2018PN.Smg  dan  terdapat  upaya  hukum  banding  dan  dalam  hal  itu  Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai pihak Tergugat III, sehingga dengan berpedoman pada Pasal 45 ayat (1) huruf e PP 24 Tahun 1997 tidak dapat dilakukan pendaftaran peralihan hak atau  pembebanan  hak  tanggungan  terhadap  objek  tanah  bersangkutan  sampai  adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (putusan inkracht ).
Dilihat dari kasus di atas, pemblokiran tersebut sudah melanggar ketentuan Pasal 13 Permen  ATR/Ka.BPN  13  Tahun  2017  karena  telah  melebihi  batas  jangka  waktu  blokir perorangan  yaitu  30  hari  dan  tidak  ada  perpanjangan  blokir  melalui  perintah  pengadilan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
berupa penetapan atau putusan, yang mana jangka waktu blokir pada kasus di atas adalah antara  tanggal  30  Mei  2018  hingga  wawancara  dengan  Penulis  tanggal  19  Agustus  2019 catatan blokir belum juga dihapus atau dicoret oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.
Mengenai  hapusnya  catatan  blokir  apabila  tidak  diikuti  dengan  penetapan  atau putusan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13  ayat  (2),  Kantor  Pertanahan  Kota Semarangmenafsirkan secara gramatikal bahwa frasa “dapat” diperpanjang dengan adanya perintah  pengadilan  berupa  penetapan  atau  putusan,  bukan  merupakan  keharusan  dalam perpanjangan  blokir,  melainkan  bersifat fakultatif .  Dengan  perkataan  lain,  frasa  “dapat” dalam Pasal 13 ayat (2) diartikan perpanjangan blokir bisa dilakukan dengan ada penetapan atau tidak ada penetapan.
Berkenaan dengan blokir perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45 angka (1) huruf e PP 24 Tahun 1997 harus dipahami dengan merujuk kepada peraturan pelaksananya yakni ketentuan Pasal 126 PMNA/Ka.BPN 3 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa catatan blokir karena perkara hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal pencatatan,  kecuali  diikuti  dengan  putusan  sita  jaminan.  Dengan  demikian  merujuk ketentuan ayat (4), meskipun ada gugatan di Pengadilan, tetapi apabila tidak disertai adanya sita jaminan, maka seharusnya catatan blokir hapus dengan sendirinya atau gugur dalam 30 hari. Dengan perkataan lain, harus ada sita jaminan agar blokir perkara dalam Pasal 45 Ayat (1) huruf e PP 24 Tahun 1997 dapat diberlakukan.(Ayik, 2019)
Kemudian, dalam praktek hukum acara perdata tidak semua permohonan sita jaminan dalam gugatan dikabulkan oleh hakim, meskipun permintaan sita jaminan oleh Penggugat untuk  menjamin  agar  dikemudian  hari  gugatan  tidak  hampa  atau  untuk  menjamin  bahwa Tergugat  tidak  mengalihkan  barangnya,  maka  Penggugat  mengajukan  permohonan  sita jaminan. Untuk sita jaminan yang dikabulkan, maka otomatis berlaku ketentuan pasal 45 (1) huruf e PP 24 Tahun 1997 yakni blokir perkara, sedangkan untuk sita jaminan yang tidak dikabulkan maka blokir hapus dengan sendirinya dalam 30 hari.
Sesuai  ketentuan  peralihan  Pasal  44  Permen  ATR/Ka.BPN  13 Tahun  2017,  meskipun pencatatan blokir telah diatur secara khusus, namun hal tersebut tidak mencabut ketentuan blokir  yang  tersebar  di  beberapa  peraturan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Permen ATR/Ka.BPN 13 Tahun 2017. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan perpanjangan jangka waktu blokir melalui perintah pengadilan berupa penetapan dalam Pasal 13 ayat (2) Permen ATR/Ka.BPN yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 126 ayat (4) PMNA/Ka.BPN 1997.(Ayik, 2019)
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pencatatan blokir dengan berpedoman ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e PP 24 Tahun 1997 mengakibatkan kepastian hukum pendaftaran tanah tidak akan terwujud. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu perkara perdata dari tahap  gugatan di Pengadilan Negeri, Banding di  Pengadilan  Tinggi,  dan  Kasasi  di  Mahkamah  Agung  sampai  pada  putusan inkracht memerlukan waktu lama yakni ± 2 tahun. Kemudian, persyaratan pencatatan blokir karena adanya perkara memungkinkan blokir dilakukan berulang-ulang kali atau lebih dari 1 (satu) kali, sehingga menimbulkan pertanyaan kapan putusan inkracht akan tercapai, jika adanya blokir perkara justru memberi kesempatan bagi pemohon untuk tetap menghambat peralihan atau pembebanan hak atas tanah dengan cara mengajukan perkara baru ketika gugatan awal diperkirakan akan kalah.
Menurut  penjelasan  di  atas,  jika  ditinjau  dari  sudut  pandang Triadism  Law  Theory bahwa keberlakuannya suatu peraturan yakni tercapainya nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun di atas fondasi hukum.
Berkaitan dengan pencatatan blokir dan sita yang diatur dalam Permen ATR/Ka.BPN 13  Tahun  2017  dapat  disimpulkan  telah  memuat ketiga  nilai  hukum  dengan  memberikan kepastian  mengenai  persyaratan  dan  prosedur  pencatatan  blokir.  Namun,  dengan  adanya pemblokiran di luar ketentuan Permen ATR/Ka.BPN 13  Tahun 2017 yakni  blokir perkara justru mengabaikan nilai kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat ataupun pembeli  beritikad  baik  dalam  hal  terjadi  peralihan  jual-beli,  karena  dengan  adanya  blokir perkara  maka pendaftaran  peralihan  hak atas tanah di  Kantor Pertanahan untuk mendapat kepastian  hukum  tidak  dapat  terlaksana,  padahal  tugas  aparatur  pemerintah  di  bidang pertanahan adalah memberikan jaminan kepastian hukum.
c. Upaya Hukum Pemilik Sertipikat Terblokir Di Kantor Pertanahan
Pemblokiran  yang  tidak  sesuai  dengan  Permen  ATR/Ka.BPN  13  Tahun  2017  tidak hanya  mengakibatkan  kepastian  hukum  tidak  terwujud,  melainkan  juga  menimbulkan kerugian  bagi  pemilik  sertipikat  terblokir,  baik  kerugian  materiil  maupun  idiil.  Kerugian materiil  meliputi  kerugian  yang  nyata  diderita  dan  tidak  diperolehnya  keuntungan, sedangkan  kerugian  immateriil  misalnya  ketakutan,  sakit,  kehilangan  kesenangan  hidup. Blokir  perkara  dalam  contoh  kasus  sub-bab  di  atas,  berpotensi  menimbulkan  kerugian finansial terhadap pemilik  sertipikat terblokir,  misalnya PT. Randugarut Plastic Indonesia (selanjutnya disebut X) hendak  mengajukan pinjaman (utang) ke Bank Z dengan  jaminan sertipikat (agunan tanah) guna kepentingan modal usaha. Akan tetapi, kredit atau pinjaman
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
uang  ditolak  oleh  Bank  Z  dengan  alasan  sertipikat  yang  hendak  menjadi  jaminan  sedang dalam pemblokiran di BPN. Dalam contoh kasus di atas, akibat adanya blokir maka X tidak dapat  mengakses  modal  untuk  mengembangkan  ataupun  mempertahankan  produksi perusahaan. Selain itu, X berpotensi menanggung kerugian  berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh jika blokir karena adanya perkara tidak berlaku.(Riyadi, 2019)
Menurut Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur bahwa  tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Sesuai Pasal 1365, perbuatan melawan hukum atau “ onrechtmatige daad ” diartikan secara sempit, hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum. Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas sebagai berbuat tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan dalam masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.(Sianturi, 2013)
Upaya  hukum pemilik sertipikat terblokir terhadap perbuatan  melawan hukum  yang dilakukan oleh pemohon blokir Tn. Ir. Edhie Sukianto Tejopurnomo dan Kantor Pertanahan Kota  Semarang  yang  menerapkan  kebijakan  blokir  perkara  yang  bertentangan  dengan peraturan positif, yakni dengan mengajukan gugatan Perkara Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri dengan Tn. Ir. Edhie Sukianto Tejopurnomo dan Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai Pihak Tergugat.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  persyaratan  pencatatan  blokir  perorangan  dengan melampirkan perkara (surat gugatan)untuk jangka waktu berlaku  blokir sampaiadanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e PP 24 Tahun 1997 dengan pertimbangan tidak semua objek gugatan perkara adalah tanah atau sertipikat sebagai  jaminan  dalam  perikatan  dengan  tujuan  pelunasan  piutang  kreditormenimbulkan kerancuan antara pencatatan blokir perdata dengan sita perkara dan sita pidana..
Pencatatan blokir oleh Kantor Peranahan berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e PP  24  Tahun  1997  menimbulkan  ketidakpastian  mengenai  jangka  waktu  blokir.  Hal  itu dikarenakan  batas  jangka  waktu  blokir tidak  bisa  ditentukan  sampai  adanya  putusan inkracht , sedangkan blokir  perkara memberi  peluangpermohonan pemblokiran dilakukan  lebih dari satu kali atau berulang-ulang.
Upaya hukum bagi pemilik sertipikat terblokir ataupun pembeli beritikad baik dalam hal telah dilakukan peralihan jual beli akan tetapi belum balik nama adalah dengan cara mengajukan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  kepada  Pemohon  Blokir  dan  Kantor  Pertanahan sebagai  institusi  yang  berwenang  melaksanakan  pencatatan  blokir  tetapi  tidak  melaksanakan pencatatan blokir sesuai Permen ATR/Ka.BPN 13 Tahun 2017 yang merupakan peraturan khusus pencatatan blokir dan sita.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayik. (2019, Agustus 21). Advocat di Legal Consultant Agus Nurudin. Kuasa Hukum PT. Randu Garut Plastic Indonesia . (Redy, Interviewer) Semarang.
Darnela, L. (2015). Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Tasikmalaya. Vol. 49. As-Syir’ah , 264.
Friedman, L. M. (2001). American Law: An Introduction; Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (2nd Edition ed.). (W. Basuki, Trans.) Jakarta: PT Tatanusa.
Ghomzah,  A.  A.  (2003). Hukum  Pertanahan  Seri  Hukum  Pertanahan  III  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas Tanah;Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah (III ed.). Jakarta: Prestasi Pustaka.
Harahap, M. (2007). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nurbani, S. H. (2017). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers.
Radiyanto.  (2019,  Agustus  19).  Kepala  Seksi  Penanganan  Masalah  dan  Pengendalian  Pertanahan.  (Redy, Interviewer) Semarang.
Rahardjo, S. (1980). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
Rahardjo, S. (2010). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
Riyadi, B. (2019, Agustus 10). Notaris/PPAT. (Redy, Interviewer) Semarang.
Samekto, F. A. (2013). Hukum Dalam Lintas Sejarah. Semarang: Indepth Publishing.
Sianturi,  P.  T.  (  2013). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang  Jaminan  Tidak  Bergerak  Melalui Lelang. Bandung: Mandar Maju.
Soemartono,  R.  G.  (2014). Mengenal  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Arbitrase. Jakarta:  Universitas Terbuka.