Nur Hidayati

## KEADILAN RESTORATIF KASUS KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT

## RESTORATIVE JUSTICE CASES OF CORRUPTION IN THE PERSPECTIVE OF JUSTICE WITH DIGNITY

## Nur Hidayati
Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof Soedharto, S.H. No.1 Tembalang Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Email: 71hidayati@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  dan  mengalisis  pernyataan  Jaksa  Agung  Sanitiar  Burhanuddin bahwa pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tidak dipenjara, cukup pengembalian kerugian keuangan  negara  agar  proses  hukum  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan  mengingat penjara over-kapasitas yang dikaitkan dengan restorative justice. Jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menjelaskan dan menganalisis persepsi pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tidak dipenjara, dan cukup pengembalian kerugian keuangan negara. Metode pendekatan  menggunakan  statute  approach  dengan  menganalisis  perundang-undangan berupa Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 , UU No.20 tahun 2001, UU No.31 tahun 1999 sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekundernya publikasi tentang  hukum  meliputi  buku  teks,  jurnal,  KUHP.  Teknik  analisa  bahan  hukumnya metode  interpretasi  gramatikal  dan  sistematis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa, penerapan  restorative  justice  kasus  korupsi  tidak efektif,  tidak  memiliki  keadilan yang bermartabat.  Penelitian  ini  diharapkan  memperkaya  wacana  ke  arah  pembaharuan  dan pengembangan  hukum  pidana  pada  masa  mendatang  ataupun  sebagai  referensi  kajian berikutnya Kata Kunci: korupsi, restorative justice , keadilan bermartabat.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  investigate  and  responds  to  the  Attorney  General  Sanitiar Burhanuddin's argument that those who commit corruption for less  than Rp 50 million should not be imprisoned because it is sufficient to compensate for the state's financial losses  and  ensure  a  fast,  simple,  and  affordable  legal  process.  In  light  of the fact  that prisons  are  overcrowded,  this  argument  is  made.  This  is  normative  juridical  research based  on  primary  and  secondary  legal  materials  and  this  study  aims  to  explain  and analyze the perspective of corruption perpetrators under 50 million Rupiah without being imprisoned and without receiving sufficient compensation for the financial losses of the state. The method of approach is legislation in the form of Attorney General's Regulation (PERJA) Number 15 of 2020, Law No. 20 of 2001, and Law No. 31 of 1999 as primary legal  material.  The  secondary  legal  materials  are  publications  on  law  including textbooks, journals, and the Criminal Code. The technique of analyzing legal materials is  the  method  of  logical  and  systematic  interpretation.  The  results  show  that  the application of restorative justice in corruption cases is not effective, does not have a sense of justice dignity. This research is expected to enrich the discourse towards the renewal and  development  of  criminal  law  in  the  future  or  as  a  reference  for  the  subsequent research.
Keywords: Corruption, Restorative Justice, Justice’s Dignity
Nur Hidayati

## PENDAHULUAN
Perkembangan tindak pidana korupsi, baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas dewasa ini, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak  lagi  merupakan  kejahatan  biasa  ( ordinary crimes ), tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa ( extraordinary crimes ). Akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak  tatanan  kehidupan  bangsa,  bahkan korupsi  merupakan  perampasan  hak  ekonomi dan  hak  social  masyarakat  Indonesia.  Secara empirik bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi sering menghadapi kendala,  baik  berupa  kendala  teknis  yuridis, seperti  sulitnya  membuktikan  adanya  kerugian keuangan  negara,  sulitnya  menemukan  alat-alat bukti  karena  pelaku  dalam  melakukan  aksinya dengan  modus  operandi  yang  tidak  terjangkau oleh KUHAP maupun kendala nonteknis yuridis berupa adanya unsur campur tangan pihak luar, seperti intervensi pihak politisi ataupun eksekutif. (I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008)
Menurut Baharuddin Lopa, dalam mengungkap  suatu  kasus  korupsi  tentunya tidaklah  begitu  mudah  karena  perlu  suatu pemahaman  dalam  menguasai  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU PTPK), juga tentu harus menguasai suatu teknik operasi  dalam  memberantas  korupsi  agar penyidikan hingga penuntutannya dapat berjalan dengan  baik  atau  dapat  dikatakan  berhasil dengan baik. Suatu institusi yang menyelenggarakan  kehidupan  berbangsa  dan
bernegara,  supaya  dapat  berfungsi  efektif, diperlukan dua syarat: (Baharuddin Lopa, 2001) 1. Institusi  memiliki  system  yang  efektif,  jelas fungsi  dan  mekanisme  kerjanya.  Dalam kaitannya diperlukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan
2. Tersedianya  aparatur  yang  professional  dan bermental tangguh agar dapat memfungsikan institusi itu. Aparatur atau pejabata penyelenggara negara terdiri atas:
a. Kelompok  tingkat  atas  (supra-sistem) yang  diperankan  oleh  cabinet  (dean menteri)  yang  dipimpin  presiden  atau perdana menteri).  Pejabat pada tingkat ini memerankan perbuatan kebijakan pemerintah
b. Kelompok  tingkat  pelaksanaan  (sub  - sistem),  yaitu  mereka  yang  mengemban dan  melaksanakan  kebijakan-kebijakan yang digariskan pejabat-pejabat di tingkat atas.
Institusi  pada  tingkat  pelaksanaan  (aparat penegak hukum) yang diberi tugas dan tanggung jawab  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi, memerlukan  sarana  berupa  perangkat  hukum yang  memberikan  landasan  guna  melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif. Oleh karena itu,  diperlukan  instrument  yang  luar  biasa ( extraordinary  legal  instrument ),  sepanjang instrument luar baisa tersebut tidak bertentangan dengan  atau  menyimpang  dengan  pelbagai standar yang berlaku secara universal. Instrumen
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati
hukum  yang  luar  biasa  yang  diadopsi  ke dalam hukum acara dalam tindak pidana korupsi, antara lain berupa “pembalikan beban pembuktian”.  (I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008a, p. 57)
Titik  setral  dalam  peradilan  pidana  pada umumnya teretak pada system pembuktiannnya. Dikatakan  titik  sentral  karena  pada  system pembuktian inilah terletak kedudukan seimbang antara  kekuasaan  negara  dan  perlindungan  hak- hak  individu.  Meminjam  istilah  Muladi  system pembuktian merupakan core filter sebab melalui proses  pembuktian  akan  ditentukan,  apakah kekuatan  pembuktian  ( bewijskracht) dari  setiap alat  bukti  akan  menjadikan  seorang  terdakwa dibebaskan  ( vrijspraak ),  dilepaskan  dari  segala tuntutan hukum ( onslag van alle rechtsvervolging ) atau dijatuhi pidana.  (Muladi, 2001).
Berdasarkan prinsip umum atau asas yang universal  bahwa  dalam  pemeriksaan  perkara pidana  berlaku  asas  praduga  tak  bersalah ( presumption  of  innocence )  dan  asas  terdakwa tidak  wajib  mempersalahkan  drinya  sendiri ( nonself incrimination ), maka beban pembuktian ( burden  of  proof )  dalam  pemeriksaan  perkara pidana  berada  di  tangan  pihak  jaksa  penuntut mum, sebagai aparat yang mempunyai kewenangan untuk mewakili kekuasaan pemerintah untuk melakukan pembuktian apakah yang  didakwakan  kepada  sesorang  itu  terbukti atau tidak terbukti.
Penerapan  beban  bukti  terbalik  dalam kasus  korupsi  ditanggapi  baik  oleh  pemerintah
dengan  dibentuknya  Undang-undang  No.20 tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . UU No. 20 tahun 2001 disamping mengadakan perubahan  atas  beberapa  pasal  dari  UU  No.  31 tahun  1999,  juga  menciptakan  jenis  delik  baru yang disisipkannya ketentuan tentang “pembalikan  beban  pembuktian”  dalam  kasus korupsi  tertentu.  Seperti  pasal  12B  UU  No.20 tahun  2001,  Pasal  12C  UU  No.20  tahun  2001. Pasal 12B Undang-undang No.20 tahun 2001 (1) Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan  jabatannya  dan  yang  berlawanan dengan  kewajiban  atau  tugasnya,  dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta  rupiah)  atau  lebih,  pembuktian bahwa  gratifikasi  tersebut  bukan  suap dilakukan oleh penerima gratifikasi atau
b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah) pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut bukan  suap  dilakukan  oleh  penuntut umum.
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  adalah  pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling lama 20 (dua puluh) tahun , dan denda paling sedikit  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah) dn paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Pasal  12C  Undang-undang  No.20  tahun  2001 menyatakan:
(1) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  12B  ayat  (1)  tidak  berlaku  jika penerima  melaporkan  gratifikasi  yang
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati
diterimanya  kepada  Komisi  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
(2) Penyampaian pelaporan ssebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  wajib  dilakukan oleh  penerima  gratifikasi  paling  lambat  30 (tiga  puluh)  hari  kerja,  terhitung  sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
(3) Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puuh)  hari  kerja  sejak  tanggal  menerima laporan  wajib  menetapkan  gratifikasi  dapat menjadi milik penerima atau milik negara (4) Ketetuan  mengenai  tata  cara  penyampaia aporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam  Undnag-undang  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pembalikan  beban  pembuktian  dibatasi pada  pemberian  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara yang nilainya Rp 10.000.000,00  atau  lebih.  Apabila  pemberian tersebut  nilainya  kurang  dari  Rp  10.000.000,00 pembalikan beban pembuktian tidak berlaku dan tetap  berlaku  asas  umum  bahwa  jaksa  penunut umum  yang  membuktikan  adanya  pemberian tersebut    Pembalikan  beban  pembuktian  tidak berlaku  terhadap  tindak  pidana  korupsi, sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  No. 31  tahun  1999.  Disamping  itu,  apabila  si penerima  pemberian  suap  itu  melaporkan pemberian  yang  diterimanya  kepada  KPK sebelum  penyidikan  dan  dalam  waktu  paling lambat  30  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal pemberian  tersebut  diterima,  si  penerima permberian  tersebut  tiak  dituntut.  Dengan demikian, di sni terlihat adanya alasan penghapus
penuntutan  jika  si  penerima  melaaporkan pemberian tersebut kepada KPK.
Prinsip bahwa jaksa umum yang mempunyai  kewajiban  untuk  membuktikan merupakan  perwujudan  dari  perlindungan  hak asasi  manusia  yang  sifatnya  sangat  universal bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah, kecuali dapat dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan.
Dengan  diadopsinya  system  pembalikan beban  pembuktian  ke  dalam  Undang-undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  kita berharap  usaha  menciptakan good  governance melalui  upaya  pemberantasan  KKN  akan  dapat mencapai hasil yang optimal dan palu genderang “perang melawan KKN sudah dapat dibunyikan” Berdasarkan hal tersebut diatas adanya pernyataan  Jaksa  Agung  Sanitiar  Burhanuddin bahwa pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tidak dipenjara, cukup pengembalian kerugian  keuangan  negara  agar  proses  hukum cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan  mengingat penjara over -kapasitas justru bertolak belakang . Demikian juga melihat Pasal 4 UU No.31 tahun  1999  Jo  UU  No  20  tahun  2021  tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi menegaskan  bahwa  pengembalian  kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian  negara tidak  menghapuskan  dipidananya  pelaku tindak pidana. Adapun tujuan pemidanaan sebagaimana dalam  RUU  KUHP  tahun  2019  Pasal  52 bertujuan:
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan  menegakkkan  norma  hukum  demi perlindungan dan pengayoman masyarakat 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadaan  pembinaan  dan  pembimbingan agar menjadi orang yang baik
Restorative  justice merupakan  suatu pendekatan  yang  lebih  menitikberatkan  pada kondisi  teciptanya  keadilan  dan  keseimbangan bagi  pelaku  tindak  pidana  serta  korbannya sendiri.  Menurut  Tony  F.  Marshall  (Iba Nurkasihani,  2019)  “ Restorative  justice  is  a process whereby all the parties with a stake in a particular  offence  come  together  to  resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence  and  its  implications  for  the  future”. (Restorative justice a dalah sebuah proses dimana semua  pihak  yang  berkepentingan  dalam pelanggaran  tertentu  bertemu  bersama  untuk menyelesaikan  secara  bersama-sama  untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan  akibat  dari  pelanggaran  tersebut demi  kepentingan  masa  depan).  Menurut Mahkamah  Agung restorative  justice bisa diterapkan  untuk  kasus-kasus  tindak  pidana ringan  dengan  hukuman  pidana  penjara  paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000 (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 Kitab Undang- undang Hukum Pidana) dan bukan untuk tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  hukum  ini  sebagai instrument untuk menjelaskan, penulis
menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis  penelitiannya  adalah  penelitian  hukum yuridis normatif .
Penelitian  hukum  yuridis  normatif  yaitu  hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in books ) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin & Zainal asikin, 2012, p. 111) Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer  dan  sekunder,  yaitu  penelitian  yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan.(Soeryono Soekarto, 1984, p. 20). 2. Metode Pendekatan
Sehubungan  penelitian  hukum  yang  digunakan yuridis  normatif maka  pendekatan  yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). Pendekatan  perundang-undangan  ini  adalah Peraturan  Jaksa  Agung  (PERJA)  Nomor  15 Tahun  2020,  UU  No.20  tahun  2001,  UU No.31  tahun  1999.  Yang  menjadi  sumber utama penormaannya adalah Peraturan Jaksa Agung  (PERJA)  Nomor  15  Tahun  2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu  dengan  jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya  melibatkan  pelaku,  korban,  dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan konsep digunakan
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati
untuk  memahami  konsep-konsep  mengenai prinsip-prinsip  penormaan  yang  hadir  di dalam Restorative  justice kasus  korupsi sehingga  diharapkan  penormaannya  dalam aturan  hukum,  tidak  lagi  memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur.
3. Jenis dan sumber bahan hukum.
Dalam  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh  melalui  penelusuran  bahan  hukum atau  studi  pustaka  terhadap  bahan  hukum primer, sekunder, dan tersier.
a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang  terdiri  dari  aturan  hukum  nasional yang  diurut  berdasarkan  hierarki,  mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang- undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain  dibawah  undang-undang.  Dalam penelitian ini bahan hukum primer seperti UU  No.  31  tahun  1999  Jo  UU  No.  20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  Peraturan  Jaksa Agung  (PERJA)  Nomor  15  Tahun  2020 tentang  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,    dan putusan-putusan hakim
b. Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  diperoleh  dari  buku  teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus  hukum,  serta  symposium yang dilakukan para
pakar yang terkait. (Johnny Ibrahim, 2012,
p. 392)
c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan  bermakna  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  seperti kamus  hukum,  ensiklopedia,  dan  lain- lain.(Johnny  Ibrahim,  2012,  p.  392). Sumber Hukum diperoleh dari perpustakaan, browsing , buku-buku, Undang-undang, Peraturan-peraturan, serta pendapat para ahli.
4. Teknik analisa bahan hukum
Analisa  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu  persoalan  hukum.  (Johan,  2008,  p. 93) Metode  penafsiran  yang  digunakan  dalam penelitian  ilmu  hukum  normatif  terdapat dua metode :
a. Penafsiran  gramatikal  yaitu  penafsiran menurut  tata  bahasa  dan  kata-kata  yang merupakan  alat  bagi  pembuat  undang- undang  untuk  menyatakan  maksud  dan kehendaknya.(R.soeroso, 2008, p. 100) Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan  pasal  yang  satu  dengan  pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan  atau  pada  perundang-undangan yang  bersangkutan  atau  pada  perundang- undangan  hukum  lainnya,  atau  membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Efektifitas restorative justice kasus korupsi berbasis keadilan bermartabat
Korupsi berasal dari bahasa latin corruption yang  berarti  hal  merusak,  godaaan, bujukan, atau kemerosotan. Kata kerjanya adalah corrumpere ( corrumpo ,  saya  menghancurkan) yang berarti menimbulkan kehancuran, kebusukan, kerusakan, kemerosotan. Secara fisik, korupsi berarti kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran keutuhan  dan  penghancuran  bentuk  dengan akibat  yang  menyertainya  yaitu  keutuhan, kerusakan;  secara  moral,  korupsi  berarti penyelewengan  atau  penghancuran  integritas dalam  pelaksanaan  kewajiban  publik  melalui suap  atau  gratifikasi;  dan  secara  sosial,  korupsi berarti  penjungkirbalikan  segala  sesuatu  dari kondisi asli kemurnian, misalnya penyelewengan lembaga  dan  adat  istiadat.(Priyono  Herry  B, 2018, pp. 22–23) Korupsi terjadi di segala sektor kehidupan,  baik  sektor  swasta  maupun  publik yang membawa kerugian besar bagi masyarakat. Saat  ini  KUHP  dan  UU  antikorupsi  masih terbatas  pada  perbuatan  korupsi  yang  terjadi  di sektor  publik  dan  hanya  menyangkut  perbuatan mencuri  uang  rakyat  saja.  Namun,  dibanyak negara  lain  seperti  Hongkong,  Singapura, Amerika  Serikat,  dan  negara-negara  di  Eropa, UU  antikorupsi  juga  menangani  perusahaan swasta.  Contohnya  kasus Enron  Corporation , Lehman  Brother ,  dan Goldman  Sachs, negara berdasarkan  wewenangnya  memberikan  sanksi
hukum  pada  pihak  swasta  yang  terlibat. Terutama  kasus Lehman  Brother dan Goldman Sachs yang telah membawa akibat dahsyat yaitu krisis ekonomi dunia.  (Mikhael Dua dkk, 2019, pp. 13–14).
Perkembangan tindak pidana korupsi, baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas dewasa ini,  data  dikatakan  bahwa  korupsi  di  Indonesia tidak  lagi  merupakan  kejahatan  biasa  ( ordinary crimes ), tetapi sudah merupakan kejahatan yang luar  biasa  ( extraordinary  crimes ).  Akibat negative  dari  adanya  tindak  pidana  korupsi sangat  merusak  tatanan  kehidupan  bangsa, bahkan  korupsi  merupakan  perampasan  hak ekonomi  dan  hak  sosial  masyarakat  Indonesia. Secara  empirik  bahwa  penegakan  hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  sering mengalami  kendala,  baik  berupa  kendala  teknis yuridis,  seperti  sulitnya  membuktikan  adanya kerugian keuangan negara, sulitnya menemukan alat-alat  bukti  karena  pelaku  dalam  melakukan aksinya  dengan  modus  operandi  yang  tidak terjangkau  oleh  KUHAP  maupun  kendala  non teknis  yuridis  berupa  adanya  unsur  campur tangan pihak luar, seperti intervensi pihak politisi ataupun eksekutif. (I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008a,  p.  34)  Merebaknya  kasus  korupsi  ke segala aspek kehidupan disebabkan korupsi yang terjadi  sejak  puluhan  tahun  yang  lalu  dibiarkan saja  berlangsung  tanpa  diambil  tindakan  yang memadai  dari  kacamata  hukum,  khususnya hukum  pidana.  Pepatah  latin Fiat  justisia  ruat coelum yang  berarti  “meski  langit  runtuh
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati
keadilan  harus  ditegakkan”.  Pepatah  ini  sering digunakan  sebagai  dasar  argumen  pembenaran dalam  pelaksanaan  sebuah  sistem  peraturan hukum. Dalam penerapannya, adagium tersebut seolah-olah  diimplementasikan  dalam  sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan  dan  kepastian  hukum.  Tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di  Indonesia  telah  mengatur  mengenai  prosedur formal  yang  harus  dilalui  dalam  menyelesaikan sebuah  perkara  pidana.  Namun  sayangnya, sistem  formil  tersebut  dalam  praktiknya  sering digunakan sebagai alat represif bagi mereka yang berbalutkan  atribut  penegak  hukum.  (Pembela Umum pada LBH Mawar Saron, 2022) Menurut Baharudin  Lopa  (2001),  suatu  institusi  dalam menyelenggarakan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  supaya  bisa  berfungsi  efektif diperlukan dua syarat :
a. Institusi harus memiliki system yang efektif, jelas fungsi dan mekanisme kerjanya. Dalam kaitannya, diperlukan konstitusi dan peraturan  perundangan-undangan  lainnya yang  menetapkan  fungsi  dan  mekanisme kerja  yang  diperlukan  agar  konstitusi tersebut berjalan baik
b. Tersedianya  aparatur  yang  profesional  dan bermental  teguh  agar  dapat  memfungsikan institusi itu
Penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui  pendekatan  kebijakan  integral,  maka kebijakan  penanggulangannyapun  seharusnya melibatkan  berbagai  instansi/departemen  secara
integral.  Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan kejahatan  pada  hakekatnya  merupakan  bagian integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat ( social defence ) dan upaya mencapai kesejahteraan  ( social  welfare ).(Barda  Nawawi Arief, 2010, p. 4). Untuk itu diperlukan adanya politik  hukum  ( legal  policy ).  Politik  hukum ( legal policy ) merupakan pilihan tentang hukum- hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang  hukum-hukum  yang  akan  dicabut  atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  negara seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia  IV.  Sebagaimana  pendapat  Padmo Wahjono (Padmo Wahyono, 1998, p. 3), politik hukum ( legal policy ) adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria  untuk  menghukumkan  sesuatu  yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakkan hukum. Kebijakan penanggulangan  kejahatan  atau  dikenal  dengan istilah  “politik  kriminal”  dapat  meliputi  ruang lingkup  yang  cukup  luas.  Menurut  G.P. Hoefnagels  upaya  penanggulangan  kejahatan dapat ditempuh dengan:
a. Penerapan  hukum  pidana  ( criminal  law application );
b. Pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment ), dan
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan  lewat mass  media  ( influencing  views  of  society  on crime and punishment /mass media).
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati
Sistem  pemidanaan  secara  luas  sebagai suatu  proses  pemberian  atau  penjatuhan  pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan  mencakup  keseluruhan  ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan  secara  konkret,  sehingga seseorang  dijatuhi  sanksi  (hukum  pidana).  Ini berarti  semua  aturan  perundang-undangan mengenai  hukum  pidana  substantif.  Hukum pidana  formal  dan  hukum  pelaksanaan  pidana sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan  mengandung  aspek  perlindungan masyarakat  dan  aspek  perlindungan  individu. Aspek  perlindungan  masyarakat  terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum  pidana  sebagai  symbol  kualitas norma-norma  sentral  masyarakat  yang  ingin dilindungi  dalam  perumusan  delik  yang bersangkutan; dan aspek perlindungan individual terlihat dengan ditemukannya batas-batas kewenangan  dari  aparat  kekuasaan  dalam menjatuhkan pidana (Barda Nawawi Arief, 2010, pp. 115–116).
Tatanan  instrumen  hukum  acara  pidana dan  pemidanaan  di  Indonesia  telah  mengatur mengenai  prosedur  formal  yang  harus  dilalui dalam  menyelesaikan  sebuah  perkara  pidana. Namun  sayangnya,  sistem  formil  pidana  telah dijadikan  alat  represif  tanpa  memperhatikan kepentingan si korban dan pelaku seperti contoh kasusnya nenek Minah yang dituduh mencuri 2 (dua) butir kakao sehingga harus duduk di kursi
pesakitan dalam menjalani persidangan. Konsep seperti  inilah  yang tidak  memberi  perlindungan dan  penghargaan  kepada  kepentingan  sang korban  maupun  pelaku.  Ini  adalah  sebuah mekanisme konvensional yang disandarkan pada tegaknya  proses  formil  pidana  ( criminal  justice system ) tanpa melihat kenyataan di masyarakat, tanpa melihat kepentingan masyarakat, dan tanpa melihat  kemaslahatannya  di  masyarakat.  Hal inilah diperlukannya konsep Restorative Justice dalam  proses Criminal  Justice  Sytem di Indonesia.  (Pembela  Umum  pada  LBH  Mawar Saron, 2022).
Pasal 1 ayat (1) PERJA No. 15 tahun 2020 tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan,
Keadilan  Restoratif  adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Pasal  2  PERJA  No.  15  tahun  2020 menyatakan, penghentian penuntutan berdasarkan  keadilan  restoratif  dilaksanakan dengan berasaskan:
a. Keadilan
b. kepentingan umum;
c. proporsionalitas;
d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Sedangkan  pasal  3  PERJA  No.15  ahun  2020 menyebutkan:
(1) Penuntut Umum berwenang  menutup perkara demi kepentingan hukum
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati
(2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
a. terdakwa meninggal dunia;
b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
c. telah  ada  putusan  pengadilan  yang memperoleh  kekuatan  hukum  tetap terhadap  seseorang  atas  perkara  yang sama ( nebis in idem )
d. pengaduan  untuk  tindak  pidana  aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
e. telah  ada  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan ( afdoening buiten process ).
(3) Penye1esaian  perkara  di  luar  pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan
a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana  denda  dibayar  dengan  sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau
b. telah  ada  pemulihan  kembali  keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
(4) Penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
(5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan  restoratif  sebagaimana  dimaksud pada ayat (4)
dilakukan  oleh  Penuntut  Umum  secara bertanggung  jawab  dan  diajukan  secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
Prinsip Restorative  Justice atau  Keadilan Restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh  lembaga  penegak  hukum  di  Indonesia Prinsip keadilan restoratif atau restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana,  yang  dalam  mekanisme  (tata  cara peradilan  pidana)  fokus  pidana  diubah  menjadi proses  dialog  dan  mediasi.  Dialog  dan  mediasi dalam  keadilan  restoratif  melibatkan  beberapa
pihak  di  antaranya  pelaku,  korban,  keluarga pelaku  atau  korban,  dan  pihak-pihak  lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum  tersebut  guna  menciptakan  kesepakatan atas  penyelesaian  perkara  pidana.  Selain  itu, tujuan  lain  dari restorative  justice adalah  untuk mendapatkan  putusan  hukum  yang  adil  dan seimbang  bagi  pihak  korban  maupun  pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan  hukum  yang  selalu  mengedepankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan mengembalikan  pola  hubungan  baik  dalam masyarakat (Aryo Putranto Saptohutomo, 2022).
Salah satu landasan penerapan restorative justice oleh  Mahkamah  Agung  dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan  Mahkamah  Agung  dan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung.  Panduan restorative  justice dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020.  Kebijakan  mengenai  keadilan  restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15  Tahun  2020  tentang  Tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan  restorative  dilaksanakan  berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas,  pidana  sebagai  jalan  terakhir, dan  asas  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan. Penuntut  Umum  berwenang  menutup  perkara demi  kepentingan  hukum  salah  satunya  karena
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati
alasan  telah  ada  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan  ( afdoening  buiten  process) ,  hal  ini diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  huruf  e  PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Di dalam Peraturan Jaksa Agung  tersebut  pada  Pasal  3  ayat  (3)  terdapat ketentuan  apabila  ingin  menyelesaikan  perkara di  luar  pengadilan  untuk  tindak  pidana  tertentu dengan  maksimum  denda  dibayar  sukarela  atau telah  ada  pemulihan  keadaan  semula  melalui restorative justice .
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.  Negara  hukum  mengandung  pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Mengingat Pancasila  sebagai  dasar  negara  maka  hukum yang  berlaku  di  Indonesiapun  tidak  boleh bertentangan  dengan  pancasila.  Sebagaimana dikemukakan  dalam  teori  keadilan  bermartabat bahwa  tujuan  hukum  yang  ada  didalam  setiap sistem  hukum  berdasarkan  Pancasila.  Teori Keadilan  Bermartabat  juga  menjelaskan  tujuan hukum  dalam  pengertian  keadilan,  kepastian, dan  kemanfaatan  yang  ada  didalam  setiap  asas dan  kaidah  hukum  yang  saling  berkaitan  satu sama lain dalam sistem tersebut.
Hukum  dipahami  oleh  teori  keadilan bermartabat  sampai  ke  hakikat,  esensi,  atau substansi  yang  dipikirkan.  Teori  keadilan bermartabat  merupakan  suatu  keadilan  yang disediakan  oleh  sistem  hukum  yang  berdimensi spiritual  (rohaniah)  dan  material  (kebendaan).
Teori  keadilan  bermartabat  merupakan  teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil  dan  beradab  dan  dijawai  oleh  sila  pertama Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Istilah  adil  dan beradab sebagaimana yang dimaksud dalam sila kedua  Pancasila  tersebut,  oleh  Notonagoro dimaknai  dengan  rasa  kemanusiaan  yang  adil terhadap  diri  sendiri, terhadap  sesama  manusia, dan  terhadap  Tuhan  ( causa  prima ).  Dengan dilandasi  oleh  sila  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab  tersebut,  maka  keadilan  hukum  yang dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  adalah  keadilan yang memanusiakan manusia.
Menurut  Teguh  Prasetyo  keadilan  yang memanusiakan  manusia  disebut  sebagai  teori keadilan  bermartabat.  Dalam  artian  bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun  orang  tersebut  harus  tetap  diperlakukan sebagai  manusia  sesuai  dengan  hak-hak  yang melekat  pada  dirinya.  Sehingga  keadilan bermartabat merupakan keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.(Teguh  Prasetyo,  2015,  p.  63) Menurut  prespektif  Keadilan  Bermartabat, tujuan hukum adalah keadilan yang memanusiakan manusia. Dalam konsep keadilan yang  memanusiakan  manusia  terdapat  keadilan itu  sendiri,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Tidak  ada  pertentangan  antara  keadilan  dan kemanfaatan.  Begitupula  tidak  pertentangan antara  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  sebagai
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati
tujuan hukum adalah satu kesatuan keseimbangan.  Setiap  kali  hukum  dibicarakan maka  otomatis  didalamnya  terkandung  makna keadilan,  sekaligus  ada  kepastian  dan  semua hukum  yang  bermanfaat.  Teori  keadilan bermartabat berbasis pada jiwa bangsa. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila menjadi norma dasar negara, suatu elemen yang penting dalam sistem hukum, yang disebut dengan sistem hukum  pancasila.  Sila-sila  dalam  pancasila menjadi  ukuran-ukuran  kebaikan  bagi  suatu sistem hukum. Elemen atau unsur lainnya dalam sistem  hukum  pancasila  yaitu  tujuan  hukum. (Teguh Prasetyo, 2015, p. 7).
Korupsi sebagai fenomena sosial memiliki akar  pada  praktek  politik,  bisnis,  struktur masyarakat  dan  kebudayaan.  Sebagai  sebuah upaya  hukum,  perlawanan  terhadap  korupsi meliputi  langkah-langkah  seperti:  mengawasi, menyelidiki,  dan  menghukum  yang  melawan. Padahal  perlawanan  terhadap  korupsi  harus menyentuh  kerangka  berpikir,  perubahan  pada pandangan,  nilai  dan  standar  etis.  Berjaga-jaga, transparansi, keterbukaan, perlengkapan institusi merupakan sarana yang perlu untuk membongkar  keburukan  korupsi  serta  akibat negatifnya  bagi  manusia  dan  masyarakat. Dengan  alasan  ini,  Korupsi  lebih  dari  sekedar masalah  legalitas,  dan  menjadi  masalah  moral. Korupsi  sebagai  status  watak  seseorang,  defisit moralitas  sehingga  penegakan  hukum  tidaklah cukup.  Dibutuhkan  pendekatan  etis,  selain membongkar alasan-alasan moral dibalik korupsi
juga  membangun  kehendak  moral  untuk menolak  korupsi.  Etika  sebagai  refleksi  atas hidup  moral  manusia  menjadi  bagian  tak terpisahkan dari usaha untuk membangun sebuah masyarakat yang bebas korupsi.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  (Barda Nawawi  Arief,  2003) strategi  kebijakan penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  ialah terfokus  pada  upaya  melakukan  “pembaruan undang-undang” ( law reform ). Upaya melakukan pembaruan undang-undang memang merupakan  langkah  yang  sepatutnya  dilakukan. Namun,  karena  masalah  korupsi  sarat  dengan berbagai  kompleksitas  masalah,  seyogyanya ditempuh  “pendekatan  integral”.  Tidak  hanya melakukan law  reform ,  tetapi  juga  seyogyanya disertai  dengan social,  ecnomic,  political, cultural, moral and administrarive reform .
Untuk itu apabila kasus korupsi diberlakukan adanya restorative justice tidaklah efektif  dan  tidak  berkeadilan  bermartabat mengingat akar persoalan korupsi bukan sekedar alasan yang bersifat eksternal melainkan internal dan  bahkan  bersifat  inheren  pada  kepribadian manusia.  Selain  itu restorative  justice kasus korupsi justru konsep keadilan yang memanusiakan  manusia  terdapat  keadilan  itu sendiri, kemanfaatan dan kepastian hukum justru tidak teralisir. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan  sebagai  tujuan  hukum  adalah  satu kesatuan  keseimbangan  dalam  hal  ini  tidak terpenuhi.  Sebagaimana  menurut  Mahkamah agung, Restorative justice hanya dapat
Nur Hidayati
diterapkan  dalam  kasus-kasus  tindak  pidana ringan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  paling  lama  tiga  bulan dan denda Rp 2.500.000,00 (Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384,  Pasal 407, Pasal 482 KUH Pidana) . Pasal 364 KUH Pidana Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal  363  butir  4,  begitu  pun  perbuatan  yang diterangkan  dalam  pasal  363  butir  5,  apabila tidak  dilakukan  dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya,  jika harga  barang  yang  dicuri  tidak  lebih  dari  dua puluh  lima  rupiah,  diancam  karena  pencurian ringan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

## Pasal 373 KUH Pidana
Perbuatan  yang  diterangkan  dalam  pasal  372, jika  yang  digelapkan  itu  bukan  hewan  dan harganya  tidak  lebih  dari  Rp,  250,–,  dihukum, karena  penggelapan  ringan,  dengan  hukuman penjara  selama-lamanya  tiga  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,–. (K.U.H.P. 64-3, 70 bis, 101, 376, 482).
Pasal 379 KUH Pidana Perbuatan  yang  diterangkan dalam  pasal  378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga  barang,  utang  dan  piutang  itu  tidak  lebih dari  Rp.  250,  dihukum  karena  penipuan  ringan, dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900, (K.U.H.P. 64-3, 70 bis, 101, 394 s, 482).
Pasal 384 KUH Pidana Perbuatan  yang  diterangkan  dalam  pasal  383, jika harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari  Rp.  250,-dihukum  penjara  selama-lamanya tiga  bulan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp. 900,– (K.U.H.P. 394 s).
Pasal 407 KUH Pidana (1)   Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga
bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
(2)  Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Pasal 482 KUH Pidana
Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama - lamanya tiga bulan atau denda sebanyak  -  banyaknya  Rp  900,  jika  barang  itu diperoleh  karena  salah  satu  kejahatan,  yang diterangkan dalam pasal 364, 373 dan 379.
Dengan demikian, menekan korupsi di satu pihak,  dan  memelihara  integritas  di  lain  pihak, harus  dimulai  dengan  kesadaran  untuk  secara konsisten  bertindak  atau  berperilaku  sesuai dengan  predisposisi  moral,  yaitu  komitmen untuk senantiasa hanya melakukan apa yang baik dan benar. Korupsi akan terus subur akibat tidak ada  upaya  serius  membangun  integritas melalui perilaku  konkrit  pemangku  kekuasaan  baik publik  maupun  privat.  Untuk  itu  diperlukan adanya pengembangan integritas.
Menurut  Six  dan  Hubberts  (2006)  ada  6 (enam)  pilar    membangun  integritas  yaitu  : (Mikhael Dua dkk, 2019, pp. 81–84)
a. Political will
yaitu  membangun  integritas  dalam  konteks organisasi  (publik)  harus  dimulai  dari pimpinan untuk menjadi model integritas. b. Transparansi
Transparansi  akan  mendorong  munculnya kesadaran publik untuk berpartisipasi untuk mengontrol  dan  berkontribusi  konkrit  demi suksesnya sebuah kebijakan.
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati

## c. Akuntabilitas
Prinsip  ini  terwujud  melalui  pemanfaatan berbagai resources dan  jasa  publik  unutk memberikan  pelayanan  optimal  kepada masyarakat atau demi kepentingan umum. d. Partisipasi publik Demokrasi  meniscayakan  partisipasi  aktif publik,  termasuk  media,  dalam  pengelolaan negara.  Kritik  selalu  harus  punya  tempat dalam  ruang  publik,  namun  kitik  tidak melabrak  asas fairness dan responsibility dalam  tata  kelola  yang  baik  ( good governance ),  kritik  harus  dilakukan  dengan motif demi kebaikan umum dan bukan demi kepentingan  eksklusif  diri  atau  segelintir orang.
e. Peraturan hukum
Pilar  ini  menuntut  pentingnya  negara memiliki pembuat dan penegak hukum yang berintegritas.  Peraturan  hukum  menjadi hukum  karena  memenuhi  asas fairness , impartiality , dan integrity.
f. Ruang demokrasi Demokrasi  merupakan  manifestasi  dari integritas di dalam ruang publik.
2.      Upaya  alternatif  penerapan  instrumen pidana  dan  pemidanaan  secara  efektif terutama dalam kasus korupsi
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum ( rechtstaat ) sebagaimana tercantum Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, artinyanya semua subsistem dari  penyelenggaraan  negara  Indonesia  dan
sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat  kekuasaan  negara  serta  warganegara  harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk negara hukum  Indonesia.  Seluruh  instrumen  hukum nasional dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam pelaksanaan pembangunan, hukum diartikan      sebagai      sarana      untuk      mencapai tujuan  negara.  Pembangunan    hukum    tidak hanya dimaksudkan untuk pembangunan hukum positif,  yaitu  peraturan  perundang-undangan, tetapi    juga  dalam    arti    luas    yang    menunjuk pada    sebuah    system  yang      tidak      hanya meliputi   pembangunan   materi   hukum,   tetapi juga  kelembagaan    dan    penegakan    hukum, pelayanan  hukum,  dan  peningkatan kesadaran hukum  masyarakat  dan  aparatur  hukum  itu sendiri. (Chairul Huda, 2014) Ketika   membahas pembangunan      di      bidang      hukum,  tentunya tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  pembahasan tentang  politik  hukum  (kebijakan  hukum). Begitu  juga  sebaliknya,  ketika  berbicara mengenai  politik  hukum  erat  kaitannya  dengan pembangunan hukum.
Menurut Romli Atmasasmita  hakikat dari politik hukum nasional adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, harus dilihat sebagai conditio  sine  qua  non ,  bukan  sebaliknya condition  qum  qua  non .(Romli  Atmasasmita, 2012,  p.  111)  Oleh  karena  itu  politik  hukum nasional  harus  berpijak  pada  kerangka  dasar, yaitu: (Mahfudz MD, 2006)
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati
a. Politik  hukum  nasional  harus  selalu mengarah  pada  cita-cita  bangsa,  yaitu masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila
b. Politik  hukum  harus  ditujukan  untuk mencapai tujuan negara
c. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai
Pancasila  sebagai  dasar  negara,  yaitu berbasis  moral  agama,  menghargai  dan melindungi  hak  asasi  manusia  tanpa diskriminasi, mempersatukan  seluruh unsur bangsa,  meletakkan  kekuasaan  di  bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial;
d. Apabila  dikaitkan  dengan  cita  hukum negara  Indonesia,    politik    hukum  harus melindungi    semua    unsur    bangsa    demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan  kemasyarakatan,        mewujudkan demokrasi        (kedaulatan        rakyat)        dan demokrasi  kedaulatan  hukum,        serta menciptakan        toleransi        hidupberagama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan e. Arah  pembangunan  hukum  bukan  sesuatu yang  berdiri  sendiri,  melainkan  terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan  penyerasian.  Betapapun  arah pembangunan  hukum  bertitik  tolak  pada garis-garis  besar  gagasan  dalam  UUD  NRI Tahun  1945,  dibutuhkan  penyelarasan dengan  tingkat  perkembangan  masyarakat yang  dimimpikan  akan  tercipta  pada  masa
depan.  Pembangunan  hukum  tidak  identik dan  tidak      boleh      diidentikkan      dengan pembangunan      undang-undang      atau peraturan   perundangan   menurut   istilah yang      lazim      digunakan      di  Indonesia. Membentuk      undang-undang  sebanyak- banyaknya,  tidak  berarti  sama  dengan membentuk  hukum.  Negara  hukum  bukan negara undang-undang. Pembentukan undang-undang hanya bermakna pembentukan norma hukum. Padahal tatanan sosial, ekonomi budaya, dan politik bukan  tatanan  normatif  semata.  Karena itulah  maka  diperlukan  ruh  tertentu  agar tatanan tersebut memiliki kapasitas.
Berbicara  mengenai pembaharuan  hukum sangat    erat    hubungannya  dengan    kebijakan hukum  ( legal  policy ).  Hoefnagels  mengatakan kebijakan  hukum    merupakan    bagian    tidak terpisahkan    (integral)    dari    kebijakan    sosial ( social      policy );      atau      dengan      kata      lain, kebijakan      sosial      mencakup      didalamnya kebijakan      hukum,      yang      selengkapnya dikatakan      kebijakan  penegakan    hukum    ( law enforcement  policy) (G.P. Hoefnagels, 1978, p. 57)
Menurut Sudarto  (Sudarto, 1983, p. 93 dan 109)  melaksanakan  politik    hukum    pidana berarti    mengadakan    pemilihan    hukum  untuk mencapai    hasil    perundang-undangan    pidana yang  paling  baik,  dalam arti  memenuhi  syarat keadilan  dan  daya guna.  Pada kesempatan lain beliau  mengatakan      bahwa      melaksanakan
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati
politik      hukum      pidana      berarti,  usaha mewujudkan  peraturan  perundang-undangan pidana  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.
Terkait dengan politik hukum pembaharuan  hukum  pidana  dalam  hukum pidana nasional dikenal adanya konsep restorative  justice .  Konsep  ini  tergolong  baru dalam proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan  pelakunya.  Dalam konsep  ini  menawarkan  bentuk  penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan  pidana  yang  sudah,  agar  masyarakat tidak  hanya  tergantung  pada  prosedur  yang  ada saat ini. Namun tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian  masalah  terutama  untuk  korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), disamping  juga  untuk  pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah  proses  penyelesaian  dalam  konteks restorative justice (keadilan restorative). Konsep restorative justice dapat menjadi politik hukum yang bersifat tetap (permanen) dalam membangun sistem hukum
pidana nasional menempatkan peranan hukum sebagai  sarana  pembaharuan masyarakat.  Konsep restorative  justic e  lebih mengedepankan pendekatan sosiokultural dibandingkan  dengan  pendekatan  normative sehingga dengan pendekatan sosiokultural, aspek keadilan  bagi  semua  pihak  dengan  memenuhi hak dan kebutuhan semua pihak.
Penerapan instrumen pidana dan pemidanaan  secara  efektif  dalam  kasus  korupsi adalah  instrumen  pencegahan  dan  proses penegakan  hukum.  Dalam  menangani  perkara tindak  korupsi  agar  memiliki  daya  cegah  yang efektif  adalah  terletak  pada  “greget”  aparat penegak  hukum  dalam  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  korupsi,  bukan  terletak pada sifat eksepsionalitas hukum pidana materiil atau hukum pidana formil. Ketersediaan sumber daya  manusia  aparat  penegak  hukum  yang berkualitas, jujur, memiliki komitmen dan berani merupakan  hal  lebih  penting  dan  utama  dalam penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana korupsi  di  masa  sekarang  dan  di  masa  datang, dibanding dengan melakukan kebijakan pembaruan  hukum  pidana  materiil  dan  hukum pidana  formil,  sebagaimana  kebijakan  yang ditempuh selama ini. Untuk itu, kita harus mulai untuk  membangun  integritas  dalam  memerangi korupsi  dan good  governance lembaga  yang relevan dalam konteks memerangi korupsi.
Integritas menjadi senjata strategis ( moral bedrock )  untuk  memerangi  korupsi  karena integritas merupakan kekuatan internal-inherent individu  yang  bekerja  untuk  mencegahnya  dari perilaku  koruptif.  Adapun  upaya  memerangi korupsi  adalah  sebagai  berikut  :(Mikhael  Dua dkk, 2019, pp. 90–91)
a. Membangun  dan  mengembangkan  pribadi yang  berintegritas,  pribadi  yang  memiliki kemampuan  dan  keberanian  moral  untuk senantiasa bertindak sesuai dengan
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati
kesadaran  akan  apa  yang  seharusnya dilakukan.
b. Kualitas  karakter  individu  perlu  secara konsisten diupayakan semaksimal mungkin
c. Perlu dikembangkan hidup yang berkualitas dan bermakna
d. Diperlukan  keberanian  untuk  melakukan reformasi  dan  transformasi  organisasi  yang mendukung  tumbuh  dan  berkembangnya integritas moral dalam diri segenap anggota organisasi atau lembaga.
e. Integritas  menuntut  keberanian  untuk  tidak memberi  toleransi  terhadap  perilaku  tidak etis, termasuk melakukan korupsi.
Dalam Workshop on Combating Corruption yang  diselenggarakan  dalam rangka Konggres  PBB  ke-10  di  Wina  tentang Pencegahan  Kejahatan  dan  Perlakuan  Pelaku tanggal  10-17  April  2000  diketengahkan  empat (4)  dasar  dimana  tindakan  dapat  diambil  dalam menghadapi  korupsi  di  dalam  sebuah  negara, yaitu : (I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008a, p. 76) a. Institusi-institusi  dasar  dari  pemerintahan yang baik ( good governance ) perlu ditingkatkan
b. Kemampuan  dan  integritas  penegak  hukum perlu ditingkatkan
c. Pemerintah  perlu  menempatkan  seperangkat perlengkapan pencegahan yang kokoh.
d. Masyarakat perlu dididik tentang keuntungan- keuntungan diterapkannya good governance .

## SIMPULAN
Pernyataan
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin  bahwa pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tidak dipenjara, cukup pengembalian kerugian keuangan negara agar proses  hukum  cepat,  sederhana,  dan  biaya ringan  mengingat  penjara  over-kapasitas bertentangan dengan Pasal 4 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2021 tentang Tindak Pidana  Pemberantasan  Korupsi  menegaskan bahwa  pengembalian  kerugian  keuangan negara  atau  perekonomian  negara  tidak menghapuskan  dipidananya  pelaku  tindak pidana.  Mengingat  korupsi  bukan  merupakan katagori  tindak  pidana  ringan  (Pasal  364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal
1. 384,  Pasal  407,  Pasal  482  KUH Pidana), melainkan tindak pidana extraordinary  crime  sehingga  restorative justice  menurut  PERJA  No.15  tahun  2020 sangat  tidak  tepat  untuk  diimplementasikan sebagai  salah  satu  kebijakan  pembaruan hukum  pidana.  Pemberlakukan  restorative justice  kasus korupsi  menurut  PERJA No. 15 tahun  2020  tidaklah  efektif  dan  tidak berkeadilan  bermartabat  mengingat  akar persoalan korupsi bukan sekedar alasan yang bersifat  eksternal  melainkan  internal  dan bahkan  bersifat  inheren  pada  kepribadian manusia.
Penerapan instrument pidana dan pemidanaan  secara  efektif  dalam  kasus korupsi  adalah  instrumen  pencegahan  dan
Vol. 05, No. 02, (Agustus 2022), pp. 198-216.
Nur Hidayati
proses  penegakan  hukum.  Kita  harus  mulai membangun  integritas  dalam  memerangi korupsi  dan  good  governance  lembaga  yang relevan dalam konteks memerangi korupsi.

## Daftar Pustaka
Amiruddin & Zainal asikin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada.
Aryo  Putranto  Saptohutomo.  (2022).  Restorative  Justice:  Pengertian  Dan  Penerapannya  Dalam Hukum Di Indonesia. Nasional.Kompas.Com .
Baharuddin Lopa. (2001). Kejahatan korupsi dan penegakan hukum . PT.Kompas Nusantara.
Barda Nawawi Arief. (2003). Kapita selekta hukum pidana . PT. Citra Aditya Bakti.
Barda Nawawi Arief. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) . Kencana.
Chairul  Huda.  (2014).  Politik  Hukum  Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  Dalam KonteksPancasila,  UUD  NRI  Tahun  1945,  Dan  Global. Seminar  Nasional  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta . https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/301/259.
G.P. Hoefnagels. (1978). The Other Side of Criminology . Deventer-Kluwe.
I Nyoman Serikat Putra Jaya. (2008a). Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana . PT.Citra Aditya Bakti.
I Nyoman Serikat Putra Jaya. (2008b). Hukum pidana dan perkembangan masyarakat (I). PT. Citra Aditya Bakti.
Iba  Nurkasihani.  (2019).  Restorative  justice,  alternatif  baru  dalam  sistem  pemidanaan. JDIH Kabupaten  Tanah  Laut .  https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative- justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan
Johan, B. N. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum . Nandar Maju.
Johnny Ibrahim. (2012). Teori & Metodologi penelitian hukum normatif . bayumedia publishing.
Mahfudz MD. (2006). Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD1945 Hasil Amandemen .
Mikhael  Dua  dkk.  (2019). Etika  Antikorupsi :"Menjadi  Profesional  Berintegritas" (I).  Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
Muladi. (2001). Sistem pembuktian terbalik. Varia Peradilan Majalah Hukum XVI. No. 190 .
Padmo Wahyono. (1998). Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia . Makalah.
Pembela  Umum  pada  LBH  Mawar  Saron.  (2022).  Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Sistem Pidana Indonesia. Pengadilan Negeri Sabang Kelas II . https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457.
Nur Hidayati
Priyono Herry B. (2018). Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi . PT. Gramedia.
R.soeroso. (2008). Pengantar Ilmu Hukum, . Sinar Grafika.
Romli  Atmasasmita.  (2012). Teori  Hukum  Integratif:  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif . Genta Publishing.
Soeryono Soekarto. (1984). pengantar penelitian hukum . UI-Press.
Sudarto. (1983). Hukum pidana dan perkembangan masyarakat . Sinar Baru.
Teguh Prasetyo. (2015). Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum . Nusamedia.