## Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

## Nurlinda
Jurusan Akuntansi, Program Studi Perbankan dan keuangan, Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia
Abstract. This study aims to find out how accountability and its impact on rural financial management using the instruments  of  Permendagri  Number  113  of  2014  on  Village  Financial  Management.  This  research  data  using primary data and secondary data. The research method using qualitative method of phenomenology, data collection technique  is  done  by  using  interview  technique,  observation  and  documentation.  Data  were  analyzed  using exploration description analysis. The results of the research on Nagori Lestari Indah found that the management of  village finance  was good. Another finding is that  accountability of  planning,  implementation, administration, reporting, accountability at Nagori Lestari Indah has been good enough, but accountability in the village financial management accountability process is still poor.
Keywords: Accountability; Finance; Management; Rural
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan dampaknya pada pengelolaan keuangan  Desa  dengan  menggunakan  instrumen-instrumen  dari  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode penelitian menggunakan  metode  kualitatif  fenomenologi, teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskripsi explorasi. Hasil penelitian pada Nagori Lestari Indah menemukan bahwa, pengelolaan keuangan desa sudah baik. Temuan lainnya adalah  akuntabilitas  dari  perencanan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  pada Nagori  Lestari  Indah  sudah  sudah  cukup  baik,  namun  akuntabilitas  dalam  proses  pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa masih kurang baik.
Kata Kunci: Akuntabilitas; Desa; Keuangan; Pengelolaan
Corresponding author. nurlinda@polmed.ac.id How to cite this article. Nurlinda. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia , 6 (1), 63–72. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/10303 History of article. Received: January 2018, Revision: Maret 2018, Published: April 2018 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jrak.v6i1.10303 Copyright©2018. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI
.

## PENDAHULUAN
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi    (Kemendes PDTT) terus berupaya membangun sarana dan prasarana  untuk  kesejahteraan  masyarakat desa.  Dalam  tiga  tahun  terakhir  tak  hanya infrastrukutr,  pembangunan  sarana  ini  juga melingkupi  empat  program  prioritas  seperti pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),  pembangunan  embung  dan sarana  olah  raga.  Selama  tiga  tahun pengucuran dana desa, angka kemiskinan dan pengangguran di desa ternyata tidak berkurang signifikan.  Di  sisi  lain,  laporan  dugaan pelanggaran  pengelolaan  desa-desa  terus meningkat  (Koran  Sindo,  31  Oktober  2017). Besarnya  dana  desa  yang  telah  dikucurkan pemerintah dari tahun 2015 sebesar Rp. 20.776 Triliun  melalui  APBN-P  2015  untuk  74.093 desa  dan  tahun  2016  sebesar  Rp.  46,982 Triliun  melaui  APBN  2016  untuk  74.754 ternyata tidak mampu mendongkrak kemakmuran desa.
Menurut  data  yang  bersumber  dari Permendagri  56  Tahun  2015  yang  mencabut Permendagri 39 Tahun 2015 menyebutkan luas desa  di  Indonesia  adalah  1.913.578,68  Km2 dengan  jumlah  penduduk  255.153.932  serta total  dana  desa  yang  disalurkan  pada  tahun 2016  adalah  sebesar  Rp  46,982  Triliun    (UU No.  14/2015,  Perpres  137/2015)  dengan jumlah desa sebanyak 74.754 desa, sedangkan menurut  data  yang  di  rilis  Koran  Sindo  (31 Oktober 2017) menyebutkan bahwa pemerintah  akan  menyalurkan  dana  desa  60 Triliun untuk 74.064 desa. Sedangkan menurut BPKP  khusus  untuk  Provinsi  Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi yang disalurkan dana  Desa  terbesar  yakni  sebesar  Rp.  3,29 Triliun untuk 5.418 Desa.
Dana  yang  cukup  signifikan  tersebut selayaknya  mampu  menyokong  kemamuran sebuah  desa,  namun  rendahnya  pengawasan dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana,  pada akhirnya menjadi penyebab timbulnya masalah-masalah dalam pengelolaan dana desa tersebut. Menurut  Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,  dijelaskan  bahwa  setiap  Instansi pemerintah  sebagai  unsur  penyelenggara
pemerintahan Negara wajib mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas pokok  dan  fungsinya  serta  kewenangan strategik yang ditetapkan oleh masing- masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa  laporan  yang  disampaikan  kepada atasan  masing-masing,  lembaga  pengawasan dan penilai akuntabilitas.
Berdasarkan  (Permendagri  RI  Nomor 113,  2014)  ketentuan  pengelolaan  keuangan negara sebagaimana dimaksud adalah mencakup  keseluruhan  kegiatan  perencanaan, penguasaan,  penggunaan,  pengawasan  dan pertanggungjawaban.  Sehingga  masalah  yang timbul pada desa terkait pada pengelolaan desa dapat di hindari dengan menerapkan tata kelola desa yang baik atau Good Governance, dimana kata  “baik“  yang  dimaksudkan  disini  adalah tata  kepemerintahan  yang  mengikuti  kaidah- kaidah  tertentu  sesuai  dengan  prinsip–prinsip dasar Good Governance (Haryanto, Sahmuddin, 2007). Konsep Good Governance ini  dijelaskan  oleh  World  Bank  dalam (Mardiasmo,  2002)  yang  menyebutkan  good governance  sebagai  suatu  penyelenggaraan manajemen  pembangunan  yang  solid  dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan  korupsi  baik  secara  politik maupun  administrative,  menjalankan  disiplin anggaran  serta  penciptaan  legal  and  policy framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Menurut  UU  28  tahun  1999  tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari  KKN,  Pasal  1  ayat  (2)  dikatakan  bahwa Penyelenggara  Negara  yang  bersih  adalah penyelenggara negara yang menaati asas- asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  serta perbuatan tercela lainnya. Pada Bab III Pasal 3 UU tersebut disebutkan asas umum penyelenggaraan  Negara  meliputi,    Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas  Proporsionalitas,  Asas  Profesionalitas, Asas Akuntabilitas.
Pengelolaan  dana  baik  dari  pemerintah maupun  dari  masyarakat,  harus  dilandasi semangat  akuntabilitas.  Dengan  pengelolaan
dana  yang  akuntabel  masyarakat  dapat mengetahui  kemana  saja  dana  desa  tersebut dibelanjakan.  Beberapa  penelitian  terdahulu menemukan  masalah  terkait  akuntabilitas. (Amirullah, M Adam Ihyaul, Ulum Adi, 2016) dalam  penelitian  yang  dilakukan  di  Desa Brumbungan Kidul menemukan bahwa pengelolaan  keuangan  Desa  Brumbungan Kidul  secara  umum  masih  terdapat  ketidak sesuaian  pada  pertanggungjawaban,  dimana pertanggungjawaban belum dapat dipublikasikan  kepada  masyarakat  Desa Brumbungan Kidul karena tidak adanya media informasi  yang  dapat  dengan  mudah  diakses oleh  masyarakat.  (Safwirdi,  2005)  dalam penelitiannya  menemukan  secara  umum pengelolaan keuangan akuntanbel dan transparan.  Menunjukkan  adanya  perbedaan antara  informasi  yang  disampaikan  pihak eksekutif  dengan  kebutuhan  informasi  pihak auditor.  (Widiyanti,  2017)  menemukan  hasil penelitian  berdasarkan  (Permendagri  RI Nomor 113, 2014) menunjukkan bahwa secara garis  besar  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan  pada  tahapan  penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat  yang turut aktif  dalam  melakukan  pembangunan  desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil  yang  tidak  akuntabel  dan  transparan. Bukan  hanya  tidak  transparan  terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri

## KAJIAN LITERATUR

## Akuntabilitas
Menurut (Halim, Abdul dan Ikbal, 2012) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki  hak  atau  berkewenangan  untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut (Mardiasmo,  2017))  akuntabilitas  adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab  atas  keberhasilan  ataupun kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam
mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya,
melalui media pertanggungjawaban  yang  dikerjakan  secara berkala.  Sabeni  dan  Gozali  dalam  (Wiratna, 2015) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan  suatu  bentuk  keharusan  seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk meyakinkan  bahwa  tugas  dan  kewajibannya yang  diembannya  sudah  dilaksanakan  sesuai ketentuan  yang  berlaku.  (Mulgan,  2000) menyatakan  bahwa  akuntabilitas  menunjuk kepada  mekanisme  yang  diberikan  kepada pejabat  publik  untuk  dapat  menjelaskan  dan memastikan  bahwa  mereka  telah  bertindak dengan benar, berperilaku etis serta bertanggungjawab atas kinerjanya.
Berdasarkan pemikiran Mohammad dkk (2004:50)  dalam  (Fajri  &  Setyowati,  2015) menyatakan akuntabilitas terdiri atas tiga jenis yakni: a)
Akuntabilitas keuangan:
Pertanggungjawaban  yang  mencakup  laporan keuangan yang
terdiri dari
pendapatan/penerimaan,  penyimpanan,  serta pengeluaran; b) Akuntabilitas manfaat: Pertanggungjawaban  yang  mencakup  terkait hasil  pencapaian  tujuan  yang  sesuai  dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut  adalah  efektivitas;  c)  Akuntabilitas prosedural:  Pertanggungjawaban  terkait  pada pentingnya  prosedur  pelaksanaan  dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum

## Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut (Undang-Undang RI Nomor 6, 2014)  tentang  Desa,  menyatakan  bahwa Pemerintah  melalui  UU  tersebut  memberikan wewenang suatu desa untuk bisa mengurus dan mengatur  pemerintahannya  sendiri  secara mandiri. Definisi Desa menurut UU. Nomor 6 Tahun  2014  adalah  desa  dan  desa  adat  atau yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 (1), desa adalah desa dan desa adat atau  yang disebut nama lain adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  system  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Definisi  keuangan  Desa merujuk pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab I pasal 1 (5), Keuangan Desa adalah semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang  dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Definisi  pengelolaan  keuangan  Desa dalam  (Permendagri  RI  Nomor  37,  2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan  bahwa  pengelolaan  keuangan desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi
Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan  desa,  sedangkan  definisi  keuangan Desa  merujuk  pada  (Permendagri  RI  Nomor 113,  2014)  Tahun  2014  Bab  I  pasal  1  (5), Keuangan  Desa  adalah    semua  hak  dan kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak  dan  kewajiban  Desa.  Pengelolaan Keuangan  Desa  menurut  (Permendagri  RI Nomor  113,  2014)  Bab  1  pasal  1  (6),  adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.  Dalam  pengelolaan  keuangan  desa, Kepala Desa dibantu oleh Tim Pelaksana yang terdiri  dari  Perangkat  Desa,  seperti  diuraikan dalam  (Permendagri  RI  Nomor  113,  2014) BAB  III  pasal  4,  Tim  Pengelola  Keuangan Desa  terdiri  dari,  Kepala  Desa,  Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Bendahara Desa.
Terkait  dengan  proses  pengelolaan keuangan desa sesuai dengan (Permendagri RI Nomor  113,  2014)  tentang  Pengelolaan
Keuangan Desa terdiri maka pengelolaan desa terdiri dari, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban.
Proses  Pengelolaan  Keuangan  Desa menurut  (BPKP  RI,  2016)  dimulai  dari;  (1) Perencanaan  (RKPDesa),  yakni  keselarasan perencanaan,  tingkat  partisipasi  dan  kualitas RKP  Desa;  (2)  Penganggaran,  terdiri  dari: Unifikasi dan integrasi Anggaran, Harmonisasi Kades  &  BPD,  Evaluasi  APB  Desa  oleh Kecamatan;  (3)  Pelaksanaan,  terdiri  dari: Pengadaan B/J, Kewajiban Perpajakan, Kades “Powerfull”;  (4)  Penatausahaan,  terdiri  dari: Administrasi  pembukuan,  cara  peng-SPJ-an, Pencatatan  kekayaan  desa,  Konsep  “Belanja Modal  &  Belanja  Barang”  ;  (5)  Pelaporan  & Pertanggungjawaban,  terdiri  dari  Jumlah laporan  yang  harus  dibuat  dan  tata  cara pelaporan; (6) Pengawasan, meliputi Efektifitas  Pengawasan  dan  kesiapan  aparat pengawasan.
APBDes  meruapakan  salah  satu  alat perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa yang  diatur  dalam  (Permendagri  RI  Nomor 113,  2014)  BAB  IV  Pasal  8.  APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang terdiri dari: Pendapatan Desa, Belanja Desa; dan Pembiayaan  Desa.  Rencana  keuangan  ini  dan pengelolaannya  dilakukan  oleh  desa  setelah disahkannya  (Undang-Undang  RI  Nomor  6, 2014)  Tentang  Desa,  dimana  desa  diberikan kesempatan  yang  besar  untuk  mengurus  tata pemerintahannya  sendiri  serta  pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat desa.  Begitu  besar  peran  yang  diterima  desa yang  tentunya  harus  disertai  tanggung  jawab yang  besar  pula,  oleh  karena  itu  pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas  dalam  tata  pemerintahaanya, dimana  setiap  akhir  kegiatan  atau  periode akuntansi  harus  mempertanggungjawabkan kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan ketentuan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif fenomenologi, dimana data diperoleh dengan  melihat  berbagai  aspek  subjektif  dari perilaku  objek  kemudian  menggali  informasi dengan  melakukan  wawancara  kepada  objek atau  informan  dalam  penelitian,  setelah sebelumnya  melakukan  observasi  langsung pada  objek.  Observasi  pada  dokumen  juga dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran  jelas terhadap pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan  desa  sesuai  dengan  Permendgari Nomot  113  Tahun  2014..  Hasil  dari  proses wawancara  dan  observasi  pada  penelitian  ini diperoleh untuk memberikan uraian, penjelasan dan gambaran mengenai akuntabilitas pada pengelolaan keuangan pada Nagori Lestari Indah dan menarik kesimpulan dari  hasil  analisis  tentang  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  pada  Desa  Lestari Indah.  Sedangkan  teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi dan dokumentasi. Data penelitian menggunakan  data  Primer  (wawancara)  dan data sekunder (dokumentasi), teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  teknik  wawancara,  observasi dan  dokumentasi.  Analisis  yang  digunakan menggunakan analisis deskripsi explorasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Informasi Demografi
Demografi  wilayah  Desa  berdasarkan (Undang-Undang RI Nomor 6, 2014) merupakan  sebuah  Desa  khusus,  dengan demikian  Desa  Lestari  Indah  diperbolehkan untuk  tetap  mempertahankan  kekhususannya baik  dalam  sebutan  untuk  desa  atau  lainnya yang  diperbolehkan  menurut  UU.  Nomor  6. Kekhususan  Desa  ini  pun  dituangkan  dengan Keputusan  Bupati  Kabupaten  Simalungun Nomor 141/3623/PEMDES/ Tahun 2000 yang menetapkan, penyesuaian, sebutan/ peristilahan  Desa  di  Kabupaten  Simalungun sebagai berikut: (1) Desa Menjadi Nagori; (2) Kepala  Desa  Menjadi  Pangulu;  (3)  Dusun menjadi  Huta;  (4)  Kepala  Dusun  menjadi Gamot;  (5)  Badan  Perwakilan  Desa  menjadi Maujana; (6) Rukun Warga menjadi Urung; (7)
Rukun  tetangga  menjadi  dihilangkan  karena selama ini tidak berfungsi; (8) Perangkat Desa menjadi Tungkat Nagori
Nagori pada Kabupaten (Kab) Simalungun  adalah  Nagori  yang  terdiri  dari beberapa  Huta  dan  Nagori  Lestari  Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun ini terbagi dalam 6 (enam) Huta yang terdiri dari: a.) Huta 1; b.) Huta 2; c.) Huta 3; d.) Huta 4; e.) Huta 5 dan f.) Huta 6 dengan total penduduk sebanyak  3.285  orang  yang  tersebar  pada  6 (enam  Huta)  tersebut.  Mata  pencarian penduduk  terdistribusi  lebih  dari  76%  pada Jasa  Pemerintahan  (PNS)  dengan  tingkat kemiskinan rata-rata 17% dari total penduduk (sumber: RPJMNag Lestari Indah: 2017)

## Hasil Penelitian
Objek  Penelitian  ini  adalah  Nagori Lestari  Indah  Kecamatan  Siantar  Kab. Simalungun. Berikut ini dengan merujuk pada instrument  dari  Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014  tentang  pengelolaan  desa  yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  ditemukan kondisi sebagai mana berikut ini:
a. Perencanaan
Berdasarkan wawancara dengan perangkat    Nagori  Indah  Lestari  ditemukan bahwa  pada  tahap  pembuatan  rancangan Peraturan  Nagori  dimulai  dengan  proses penggalian  gagasan/ide/saran  dari  setiap Gamot  oleh  Maujana  Nagori  Lestari  Indah. Tahap selanjutnya Sekretaris Nagori menyusun  rancangan  peraturan  desa  tentang APBNagori  berdasarkan  RKPNagori  tahun berkenaan, kemudian menyampaikan rancangan Peraturan
Nagori tentang APBNagori  kepada  Pangulu  lalu  dilanjutkan dengan  menyampaikan  rancangan  peraturan desa  tentangAPBDes  oleh  Pangulu  kepada Maujana  untuk  dibahas  dan  disepakati bersama.  Dalam  proses  permusyawaratan  di Maujana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses  perencanaan  keuangan  desa  tersebut cukup tinggi ditandai dengan kehadiran warga 30-50  orang  yang  diundang  Pangulu  untuk hadir dalam musyawarah desa. jumlah tersebut dianggap dapat mewakili warga lainnya dalam
proses  perencanaan  keuangan  desa  dan program kerja yang disusun dalam Rancangan Kerja  Pemerintah  (RKP)  Nagori  hasil musyawarah  ini  akan  disampaikan  kepada Bupati/Walikota  melalui  camat  selambat- lambatnya tiga hari sejak disepakatai untuk di evaluasi.
Berdasarkan uraian diatas dapat disempulkan proses perencaan yang dilakukan oleh  Tungkat  Nagori  telah  sesuai  dengan (Permendagri  RI  Nomor  113,  2014)  tentang Pengelolaan  pasal  20  bulir  1-4  dan  pasal  21 bulir  1,  dan  sesuai  tata  kelola  pemerintahaan terlihat  bahwa  pada  proses  perencaaan  telah menunjukkan  tingkat  akuntabilitas  yang  baik dengan  melibatkan  unsur  masyarakat  dalam proses perencanaan.
b. Pelaksanaan
Prinsip  umum  yang  harus  ditaati  pada pelaksanaan  keuangan  Desa    mencakup penerimaan  dan  pengeluaran.  Salah  satu Prinsip  tersebut  adalah  bahwa  seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan  melalui  Rekening  Kas  Desa. Pada  tahap  awal  Pelaksanaan  Nagori  Lestari Indah  dimulai  dengan  proses  pencairan  dana yang dilakukan oleh bendahara Nagori di bank yang  telah  ditentukan.  Dana  diterima  secara bertahap yakni tahap 1 sebesar 60% dan tahap 2 sebesar 40%.
Proses  Pelaksanaan  pada  Nagori Lestari Indah dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) semua penerimaan dan pengeluaran Nagori Lestari  Indah  dalam  rangka  pelaksanaan kewenangan  desa  telah  dilaksanakan  melalui rekening kas desa; (2) semua penerimaan dan pengeluaran  desa  telah  didukung  oleh  bukti yang lengkap dan sah; (3) Pemerintah Nagori dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan Nagori  tidak  melakukan  pungutan  apapun sebagai  penerimaan  nagori  selain  yang ditetapkan  dalam  peraturan  nagori;  (4) Merujuk  (Permendagri  RI  Nomor  113,  2014) Pasal  25  Ayat  2,  telah  mengatur  bahwa Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas  Desa  pada  jumlah  tertentu  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  operasional  pemerintah desa.  Besarnya  jumlah  kas  yang  dapat disimpan Bendahara Nagori ditetapkan dalam Peraturan  Bupati/Walikota,  namun  hasil
penelitian  menemukan  bahwa  pada  Nagori Lestari  Indah  Bendahara  tidak  menyimpan uang  dalam  Kas  Desa  pada  jumlah  tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional  pemerintah  Nagori;  (5)  Sebelum rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa ditetapkan  menjadi  peraturan  desa,  Tungkat Nagori  tidak  melakukan  pengeluaran  desa yang  mengakibatkan  beban  pada  APBDesa; (6)  Tidak  ada  penggunaan  biaya  tak  terduga yang  dikeluarkan  mengingat  dalam  RPJM Nagori  Lestari  Indah  tidak  ada  dianggarkan dengan alasan bahwa desa tidak berada dalam daerah rawan bencana serta untuk menghindari adanya pos kegiatan yang yang tidak terserap, disamping itu dalam  (Permendagri RI Nomor 113, 2014) Pasal 17 bulir 1 memperkenankan desa  “Dalam  keadaan  darurat  dan/atau Keadaan  Luar  Biasa  (KLB)  pemerintah  Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggaranya; (7) Bendahara desa sebagai wajib pungut  pajak  penghasilan  (PPh)  dan  pajak lainnya, telah menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya  ke  rekening  kas  negara  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan..
Berdasarkan uraian diatas dapat disempulkan proses Pelaksanaan yang dilakukan  oleh  Tungkat  Nagori  telah  sesuai dengan  (Permendagri  RI  Nomor  113,  2014) tentang Pengelolaan pasal 24, 25 dan 26 Pasal V bagian Pelaksanaan. Disamping itu merujuk pada hasil penelitian pada proses pelaksanaan terlihat  bahwa Nagori Lestari Indah memiliki akuntabilitas  yang  baik  dengan  menggunakan satu rekening untuk penerimaan dan pengeluaran  dana  nagori,  serta  semua pengeluaran  dilengkapi  dengan  bukti—bukti yang cukup. Sedangkan posisi Bendahara desa yang  tidak  menyimpan  sebagian  dana sebagaimana yang dinyatakan dalam (Permendagri  RI  Nomor  113,  2014)  Pasal  25 Ayat 2 untuk aktivitas operasional Nagori yang kecil  disikapi  oleh  Tungkat  Nagori  sebagai cara untuk mengawasi pengeluaran kas.
c. Penatausahaan
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara  Nagori  dimana  Bendahara  Nagori telah melakukan pencatatan untuk penerimaan
dan  pengeluaran  serta  melakukan  tutup  buku diakhir bulan dan telah telah mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan  laporan  pertanggungjawaban.  Pada Nagori Lestari Indah laporan
pertanggungjawaban telah disampaikan kepada  kepala  desa  di  akhir  bulan  yang bersangkutan.  Kegiatan  penatausahaan  ini telah  sesuai  dengan  (Permendagri  RI  Nomor 113, 2014) bagian V Penatausahaan pasal 35.
Penatausahaan  pengelolaan  keuangan nagori  Lestari  Indah  sudah  dilaksanakan dengan  cukup  baik,  terlihat  dengan  proses pencatatan dan dan pertanggungjawaban yang teratur dari Bendahara ke Pangulu Nagori pada setiap  akhir  periodenya  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  telah  tercita  akuntabilitas dalam  proses  penatausahaan  dari  Bendahara sebagai  pelaksana  kepada  Pangulu  sebagai penanggungjawaban.
d. Pelaporan Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan pengungkapan informasi  laporan  keuangan  dari  pelaksana kepada pimpinan maupun kepada masyarakat. Kondisi  yang  ditemukan  pada  Nagori  Lestari Indah  dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  Pangulu  telah  menyampaikan  laporan realiasasi pada semester pertama dan semester akhir tahun 2016 kepada Bupati melalu camat, namun  karena  ada  beberapa  revisi  laporan tersebut dikembalikan untuk direvisi dan telah dikirim  kembali  pada  bulan  April  2017, sedangkan  untuk  tahun  2017  Pangulu  telah menyampaikan  laporan  realisasi  semester pertama pada bulan juni 2017.
Merujuk  pada  temuan  diatas  dapat disimpulkan bahwa Nagori Lestari Indah telah melaksanakan pelaporan keuangan desa sesuai dengan  (Permendagri  RI  Nomor  113,  2014) pasal  37.  Kesimpulan  tersebut  diperoleh  dari ketepatan waktu dalam menyampaikan pelaporan  keuangan  desa  baik  pada  semester pertama maupun pada semester akhir pelaksanaan  APBNag  kepada  bupati  sebagai mana  amaanah  (Permendagri  RI  Nomor  113, 2014),  namun  pada  laporan  semester  kedua tahun  2016  terjadi  pelaporan  berulang  yang diakibatkan  laporan  yang  disusun  harus  di
revisi,  sehingga  laporan  tersebut  dilaporkan kembali pada periode April 2017.
Dalam konteks pelaporan normatif dari pemerintah  Desa  ke  Pemerintah  Kabupaten sesuai  (Permendagri  RI  Nomor  113,  2014) Nagori  Lestari  Indah  telah  melaksanakan sesuai  prosedur  namun  karena  beberapa laporan  harus  di  koreksi  pada  akhirnya menyebabkan  laporan  semester  akhir  tahun 2016 dilaporkan pada april 2017, namun dalam konteks pelaporan subtantif kepada masyarakat,  Nagori  Lestari  Indah  belum melaksanakan sesuai amanah (Permendagri RI Nomor 113, 2014) dimana pelaporan penatalaksanaan keuangan desa belum disosialisasikan kepada masyarakat.
e. Pertanggungjawaban
Pangulu  Nagori  Lestari  Indah,  telah menyampaikan  Laporan  Realisasi  Pelaksaan APBNag  kepada  Bupati  pada  akhir  tahun, dimana  laporan  pertanggungjawaban  yang disampaikan  kepada  Bupati  oleh  Pangulu Nagori  Lestari  Indah  tersebut  terdiri  dari kegiatan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Desa.
Pada
saat melaporkan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBNag  Pangulu  turut  melampirkan  format Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  APBNag  dan Laporan  Kekayaan  Milik  Desa.  Namun  pada Nagori  Lestari  Indah  ditemukan  bahwa Laporan
Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa tidak diinformasikan  melalui media sebagai mana amanah (Permendagri RI Nomor 113,  2014).  Dalam  observasi  langsung memang tidak terdapat media informasi seperti papan  pengumuman,  radio  komunitas  dan media  informasi  lainnya  sebagai  penyampai informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Penyampaian informasi
pertanganggungjawaban hanya melalui undangan kepada Gamot-gamot yang diundang  untuk  mendengarkan  penjelasan realisasi  dan  laporan  pertanggungjawaban. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian (Amirullah, M Adam Ihyaul, Ulum Adi, 2016) serta  penelitian  (Riyanto,  2015),  yang menunjukkan  bahwa  pengelolaan  dana  pada desa dapat dipertanggungjawabkan di delapan seluruh  pemerintah  desa,  namun  belum  dapat
dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.
Berdasarkan  penjabaran  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  Nagori  Lestari  Indah belum menerapkan akuntabilitas pada pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan desa,  dimana  sebuah  pertanggungjawaban dikatakan akuntable apabila telah di informasikan  kepada  pengguna  informasi keuangan  tersebut  baik  keatas  maupun keabawah. Pertanggungjawaban laporan keuangan  dikatakan  akuntable  jika  telah dilaporkan  secara  lengkap  kepada  pimpinan juga  dilaporkan  kepada  masyarakat  dengan menggunakan  media  komunikasi  yang  telah ditentukan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  Pembahasan  diatas maka  dapat  diuraikan  simpulan  bahwa  pada Nagori  Lestari  Indah  dalam  pengelolaan keuangan desa sudah baik dimana kelengkapan dokumen  telah  sesuai  dengan  prosedur, penempatan  Tungkat  Nagori  yang  sesuai dengan tupoksinya, Maujana Nagori yang telah melaksanakan proses pengawasan dan evaluasi pada proses perencanaan. Hasil yang menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan desa sudah baik juga akan berhubungan dengan akuntabilitas  jika  akuntabilitas  ditinjau  dari dari Perencanan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban,. Dengan demikian  akuntabilitas  pada  Nagori  Lestari Indah  sudah  cukup  baik  hal  ini.  Penilaian  ini didasarkan  pada  proses  perencanaan  yang sudah  melibatkan  masyarakat,  penggunaan satu rekening untuk penerimaan dan pengeluaran dana desa,  proses pencatatan dan pertanggungjawaban  yang  teratur  setiap  akhir bulan dari Bendahara ke Pangulu Nagori,  serta telah  dilaporkannya  laporan  keuangan  secara rutin  ke  Bupati  melalui  camat.  Namun  jika dilihat dari proses pertanggungjawaban, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas masih kurang baik. Penilaian ini didasarkan
pada pelaksaaan pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan  desa.  Nagori  Lestari  Indah  terkait
pelaksanaan pertanggungjawaban kepada masyarakat, tidak menyampaikan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan desa  melalui  papan  pengumuman,  radio komunitas  atau  media  komunikasi  lainnya, melainkan hanya menyampaikan pertanggungjawaban dengan memanggil Gamot dari 6 (enam) huta sebagai perwakilan masyarakat melalui surat undangan untuk hadir mendengar proses pertanggungjawaban tersebut.  Hal  ini  berbeda  dalam  penyampaian informasi pertanggungjawaban pelaporan keuangan  desa  secara  normative  dimana Nagori  Lestari  Indah  dalam  penyampaian informasi pertanggungawaban pelaporan keuangan desa secara normative kepada Bupati telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  amanah (Permendagri RI Nomor 113, 2014).

## Saran
Perlu  di  sosialisasikan  kepada  kepada desa-desa  tentang  pengungkapan  informasi kepada  masyarakat  dengan  menggunakan media informasi agar akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  bisa  baik. Akuntabilitas  yang  baik  akan  menjadi  alat pengawasan bagi masyarakat terhadap jalannya pengelolaan keuangan desa.
Kontribusi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemetaan permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan  keuangan  desa  dengan  demikian hasil  penelitian  ini  dapat  manjadi  masukan dalam mencari solusi terbaik tentang pengelolaan keuangan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirullah,  M  Adam  Ihyaul,  Ulum  Adi,  P. (2016).  Analisis  Pengelolan  Keuangan Desa  Berdasarkan  Permendagri  113 Tahun 2014. In 2nd ICAF UMY 2016 (p. 28).
BPKP  RI.  (2016). Modul  Pengelolaan Keuangan Desa .
Fajri, R., & Setyowati, E. (2015). Akuntabilitas Pemerintah  Desa  Pada  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  (Studi  pada
Kantor  Desa Ketindan,  Kecamatan Lawang,  Kabupaten  Malang). Jurnal
Administrasi  Publik  (JAP) , 3 (7),  1099– 1104. Halim,  Abdul  dan  Ikbal,  M.  (2012).
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Yogyakarta : Yogyakarta: Sekolah Tinggi
Ilmu Manajemen YKPN.
Haryanto,  Sahmuddin,    dan  A.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik (Edisi  Pert). Semarang: Universitas Diponegoro. Mardiasmo.  (2002). Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Andi Offset.
Mardiasmo. (2017). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . www.kajianpustaka.com (04 Maret
2017).
Mulgan, R. (2000). Accountability : An Ever – Expanding  Concept. Journal  Public
Administration , Vol.78 (No. 3), 555–576.
Permendagri RI Nomor 113. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 (2014).
Permendagri  RI  Nomor  37.  Permendagri  RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (2007).
Riyanto,  T.  (2015).  Akuntabilitas  Finansial Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa
(ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan
Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Administrasi Negara , 3 (1), 119–130.
Safwirdi. (2005). Analisis, Pelaporan Keuangan Sektor Publik untuk Pengukuran Kinerja, Transparansi Akuntabilitas Publik dan Good Governance (Studi Kasus pada Pemerintah  Daerah  Tingkat  II  Daerah
Istimewa Yogyakarta) . Universitas Gajah Mada.
Undang-Undang  RI  Nomor  6.  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa (2014).
Widiyanti,  A.  (2017). Akuntabilitas  dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana
Desa  (Studi  Pada  Desa  Sumberejo  dan Desa  Kandung  di  Kecamatan  Winongan Kabupaten Pasuruan) . Universitas Islam Negeri  (UIN)  Maulana  Malik  Ibrahim, Malang.
Wiratna, S. (2015). Akuntansi Desa .
Yogyakarta: Pustaka Baru Press.