## PERMASALAHAN SUMBER DAYA AIR DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAERAH IRIGASI DERAS II KABUPATEN MUSI RAWAS

## YUNAN HAMDANI
Dosen Teknik Sipil Universitas Tamansiswa Palembang Jalan Tamansiswa No. 261.Palembang kode pos 30126 E-mail : yunanhamdani@ymail.com

## ABSTRAK
Daerah  Irigasi  Deras  II merupakan  irigasi  teknis  dan  masuk  ke  dalam  wilayah  sungai  Air Lakitan  yang  pengelolaannya merupakan kewenangan  Kabupaten  Musi  Rawas. Daerah  irigasi  ini mempunyai  dua bendung  sebagai  sumber  air  irigasi  yaitu  bendung  Moyan  dan Bendung  Aur  yang direncanakan mampu mengairi lahan sawah seluas 928 hektar. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah  semula  bagian  hulu  bendung  moyan  terdapat  lahan  tidur  berupa  rawa,  pada  saat  ini  rawa tersebut dimanfaatkan kembali oleh petani menjadi lahan sawah dan kolam ikan yang sumber airnya berasal dari sungai deras (hulu bendung Moyan). Dengan adanya pengambilan air ini maka berdampak pada debit air yang masuk ke intake bendung Moyan menjadi berkurang yang mengakibatkan fungsi bendung  menjadi  kurang  maksimal.  Selain itu juga pada  hulu bendung memiliki  permasalahan  yang kompleks  yang  harus  ditanggulangi  seperti  kerusakan lingkungan  akibat  berbagai  aktifitas, penebangan hutan secara liar, konversi hutan dalam skala luas menjadi perkebunan kelapa sawit dan kebun  karet. Permasalahan  sumber  daya  air  memang  sulit  untuk  dihilangkan,  namun  dapat diminimalkan.  Untuk  meminimalkan  masalah  sumber  daya  air,  dewasa  ini dilakukan  pengelolaan terpadu  sumber  daya  air.  Pengelolaan  sumberdaya  air terpadu  (Integrated  Water  Resources Management/IWRM) saat ini merupakan paradigma dominan untuk pengelolaan air di negara-negara berkembang,  termasuk Indonesia.  Dengan  mengetahui  permasalahan  sumber  daya  air  dalam penegelolaan  terpadu  melalui  pemetaan  dinamika  permasalahan  sumber  daya  air,  maka  dapat dibuat konsep awal pengelolaan terpadu daerah irigasi Deras II khususnya pengelolaan terpadu pada bendung Moyan, yang hasilnya dapat dikembangkan  guna pengelolaan secara menyeluruh pada daerah irigasi Deras II agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang ada dapat diminimalkan, dengan demikian dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Kata Kunci: Pengelolaan Terpadu, Permasalahan SDA .

## 1. PENDAHULUAN
Kecenderungan  semakin  meningkatnya perkembangan kota Lubuk  Linggau maupun Kabupaten Musi  Rawas,  baik  dari  aspek penduduk,  ekonomi,  industri  rumah  tangga, pariwisata  dan transportasi,  memicu  semakin meningkatnya  kebutuhan  air  yang  diambil  dari daerah  aliran  sungai.  Hal  ini  semakin  memicu terjadinya  konflik kepentingan  sumber  air  untuk memenuhi  segala  aktivitas.  Pengelolaan  DAS secara  berkelanjutan  sangatlah  penting,  guna mengatasi permasalahan tersebut. Artinya, pengelolaan  suatu  daerah  aliran  sungai  yang mempertimbangkan berbagai  aspek,  terpadu  dan dapat  berkelanjutan  terus  menerus,  sehingga kebutuhan air  untuk  segala  aktivitas  yang  ada
dapat  diatur  secara  tepat  waktu,  adil  dan bertanggung  jawab  kelangsungannya  secara berkelanjutan.
Daerah  Irigasi  Deras  II    merupakan gabungan irigasi  teknis dan  semi  teknis dengan luas  areal  layanan  928 ha, daerah  irigasi  ini mempunyai 2 bendung sebagai sumber air irigasi yaitu  bendung  Moyan  dan  Bendung  Aur dibangun Tahun  1984/1985  dan  1987/1988. Secara  administrasi  daerah  irigasi  ini  meliputi wilayah Desa Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta. Pada daerah irigasi Deras II (Bendung Air Moyan)  sumber air bendung Moyan berasal dari Sungai  Moyan.  Semula  bagian  hulu  bendung Moyan  terdapat  lahan  tidur  berupa  rawa,  pada saat ini rawa tersebut dimanfaatkan kembali oleh
petani  menjadi  lahan  sawah  yang  sumber  airnya berasal dari sungai Deras (hulu bendung moyan). Dengan  adanya  pengambilan  air  ini  maka berdampak  pada  debit  air  yang  masuk  ke  intake Moyan  menjadi  berkurang,  oleh  sebab  itu  perlu dilakukan  kajian  mengenai  besaran  debit  yang boleh  dipakai  oleh  petani  di  hulu  bendung sehingga  pasokan  air  pada  intake  Moyan  tidak kekurangan  air. Daerah  Irigasi  ini  pada awal pembangunannya ditujukan untuk sawah memproduksi  beras.  Dalam  perjalanannya,  sejak tahun  2000-an  ada  beberapa  bagian pada  daerah hulu bendung yang potensial, berkembang selain untuk  produksi beras  juga  digunakan  untuk budidaya  ikan  kolam  air deras  dan  pembukaan perkebunan berupa kebun karet dan kelapa sawit.
Permasalahan  lapangan  yang  timbul karena  perubahan  peruntukan  air  irigasi  yang sebelumnya  hanya  untuk  produksi  beras  dan berkembang  untuk    produksi  ikan  kolam  air deras, telah menimbulkan konflik kepentingan di tingkat lapangan. Kondisi ini selalu disampaikan oleh  petani  dan  petugas  lapangan  pada  setiap kesempatan,  baik  dilapangan  maupun  di  tingkat nasional.  Sementara  itu  antara  produksi  beras dan  ikan  semua  sama  penting  dan  utama  bagi daerah, karena itu tidak ada yang dapat di nomor duakan,  dan  kondisi jaringan  irigasi  pada situasi sekarang  sudah  tidak  dapat  mendukung  dan terancam  kelestarian  dan  keberlanjutannya. Berdasarkan  Undang  Undang  no.  7  tahun  2004 tentang  Sumber  Daya  Air  bahwa  perlu  adanya kegiatan  yang  tepat  terhadap tata  kelola pemakaian air sesuai dengan kondisi di lapangan serta  kebiasaan  masyarakat  setempat. Didalam pasal  51  ayat  (1)  perlu  segera  disosialisasikan secara  benar  ke  berbagai  kalangan  khususnya  di daerah  bahwa tata  kelola  pemakaian  air lebih diutamakan  pada  kegiatan  pencegahan  atau kegiatan  non-fisik  (non-struktur)  disamping kegiatan  secara  fisik. Hal  ini  merupakan  suatu prioritas  pendekatan  terhadap  pola tata  kelola pemakaian air.
Kajian  konflik  irigasi  dan  alternatif penyelesaian  untuk  pertanian  dan  perikanan  di daerah  irigasi  Deras  II  (bendung  air  Moyan) bertujuan  untuk  menghimpun  dan  mengkaji berbagai  alternatif  pengelolaan  air  irigasi  untuk kesejahteraan masyarakat, dan mengindentifikasi dan  mencari  formulasi  pemecahan  masalah dalam pemanfaatan air irigasi yang optimal, dan menjaga  kelestarian  dan  keberlanjutan  jaringan irigasi  dan  sistem  irigasi  pada  bendung  air Moyan.
Upaya  untuk memecahkan  masalah konflik  kepentingan  antara  produksi  beras  dan ikan  kolam  air  deras  serta  menjaga  kelestarian dan keberlanjutan sistem irigasi tersebut diperlukan  suatu  kajian  akademis  dan masukan dari praktisi lapangan.  Hasil  kajian  ini  dapat memberikan masukan  untuk saling  pengertian dan  bersinergi  antara  kebijakan  pemerintah, kebutuhan  petani,  kebutuhan  pengusaha  ikan kolam air deras, dan kelestarian dan keberlanjutan sistem irigasi tersebut.

## 2. STUDI LITERATUR
Pengelolaan  sumberdaya  air  terpadu  / IWRM (Integrated Water Resources Management) adalah proses yang mengutamakan fungsi koordinasi dan pengelolaan air, tanah dan sumber  daya  terkait  guna  memaksimalkan  hasil secara  ekonomis  dan  kesejahteraan  sosial  dalam pola  yang  tidak  mengorbankan  keberlangsungan ekosistem  vital  (Global  Water  Partnership- Technical Advisory Committee, 2000). Organisasi  ini  telah  merumuskan  definisi  dan interpretasi  IWRM,  yaitu  “Suatu  proses  yang mengintegrasikan  pengelolaan  air,  lahan,  dan sumber  daya  terkait lainnya  secara  terkoordinasi dalam  rangka  memaksimalkan  resultan  ekonomi dan  kesejahteraan  sosial  secara  adil  tanpa mengorbankan  keberlanjutan  ekosistem  yang vital”. IWRM  didasarkan  pada  pemahaman bahwa  sumber  daya  air  merupakan  komponen yang  tidak  terpisahkan  dari  ekosistem,  sumber daya alam, dan baik sosial dan ekonomi.
Prinsip pengelolaan terpadu ini dikembangkan  sebagai  respons  terhadap  pola pengelolaan  SDA  yang  selama  ini  dilakukan secara  terfragmentasi.  Rumusan  IWRM  tersebut kemudian  dikerucutkan  lagi  dalam  pertemuan Global Water Partnership-South East Asia, 2004 menjadi sebagai berikut: “Co -ordinated management of resources in natural environmental  (water,  land,  flora,  fauna)  based on  RIVER  BASIN  as  geographical  unit,  with objective  of  balancing  man’s  needs  with necessity of conserving resources to ensure their sustainability”.
Konsep IWRM ini membawa paradigma baru  yaitu  lebih  mengutamakan  keterpaduan lintas sektor, keterpaduan pengelolaan, keterpaduan  lingkungan  dan  keterpaduan  antar individu. Konsep ini memilih pendekatan bottom up  ketimbang  top  down  dan  mendorong pengelolaan  sumber  daya  secara  multi  sektor serta multi disiplin.
Pendekatan  terpadu  pada  pengelolaan sumber daya air akan mengedepankan kemajuan penggunaan  sumber  daya  air,  dan  memupuk keberlangsungan sumber daya air dan kesetaraan sesama  pemangku kepentingan.  Dalam  Agenda 21  UN  Conference  on  Environment  and Development,  Rio  de  Janeiro,  1992,  dicetuskan bahwa  pengelolaan  sumber  daya  air  secara menyeluruh  dan  terpadu  lintas  sektor  dalam kerangka  kebijakan  sosial  ekonomi  nasional adalah sungguh penting.
Karena  air  adalah  elemen  vital  yang menunjang  kehidupan  dan  pembangunan.  Maka pengelolaan berkesinambungan harus mempertimbangkan  faktor  sosial  ekonomi  dan lingkungan.  IWRM adalah proses utama dimana berbagai faktor terhubung, sehingga memungkinkan  pengambilan  keputusan  dari berbagai  level  dalam  kerangka  koordinasi  dan perencanaan lintas sektor dari berbagai kalangan terkait.
Prinsip  utama  IWRM,  sesuai  dengan prinsip  Dublin  1991  adalah  pembangunan  dan pengelolaan Sumber Daya Air harus berdasarkan pendekatan  partisipatif  melibatkan  berbagai pengguna,  perencana  dan  pembuat  kebijakan  di semua tingkat.
Konsep IWRM atau pengelolaan sumber daya  air  terpadu  kemudian  diadopsi  pemerintah Indonesia  dalam  UU  No.  7  Tahun  2004  tentang Sumber Daya Air. Disebutkan dalam pasal 3 UU SDA  bahwa  ”Sumber  daya  air  dikelola  secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup...”. Lebih lanjut dalam pasal 85 ayat  1  UU  SDA  menyebutkan,  ”Pengelolaan sumber  daya  air  mencakup  kepentingan  lintas sektoral  dan  lintas  wilayah  yang  memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi  dan  manfaat  air  dan  sumber  air.” Kemudian  pasal  85  ayat  2  menyebutkan, ”Pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan  berbagai  sektor,  wilayah, dan  para pemilik  kepentingan  dalam  bidang  sumber  daya air.”
Sesuai  amanat  undang-undang  itu,  maka pendekatan pengelolaan sumber daya air terpadu dilakukan  untuk  membenahi  permasalahan  pada Daerah Irigasi Deras II.  Hambatan yang ditemui dalam  pelaksanaan  penanganan terpadu  ini cukup banyak terutama terkait kepentingan antar sektor yang masih menonjol.

## 3. METODOLOGI
Penelitian ini  telah  dilaksanakan  tahun 2017 dengan  pendekatan  lokasi  Daerah  Irigasi Deras  II  khusus  pada  Bendung  Air  Moyan yang mengairi  lahan  irigasi  seluas  386  ha.Secara administratif  daerah  irigasi  ini  meliputi  wilayah Desa Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara  melakukan  survey  dan  pengisian  kuisioner dan sampel  diambil  berdasarkan letak  daerah layanan  terhadap  bangunan  sadap utama  atau bendung,  yaitu  dibagi  tiga  :  bagian  hulu, bagian tengah  dan  bagian  hilir.  Kemudian  untuk populasi  yang  tidak  merata  sebarannya  seperti letak sawah yang berada di daerah hulu bendung dan letak kolam,  sampel  diambil  berdasarkan posisi  kolam  dan  luasan  kolam  serta  jumlah kolam  yang  berada  di  hulu  bendung,  yang berguna  untuk  mendapatkan  masukan  dari berbagai pihak terkait dengan konflik pemanfaatan air irigasi.
Selanjutnya untuk mendapatkan kesamaan  pemahaman  tentang fakta  yang ditemukan, dilakukan diskusi dengan cara duduk bersama  untuk  mendapatkan  kesamaan  persepsi, seperti  yang  diamanatkan  dalam  pasal  85  ayat  2 UU  SDA. Adapun  pihak  yang  telah  diminta masukan  melalui wawancara  berasal  dari  pihak pemerintah, pengusaha  ikan,  petani, dan  tokoh masyarakat di  Kabupaten  Musi  Rawas.  Dalam mencari  penyelesaian  digunakan  pendekatan sehingga antara petani dan pemilik kolam sama- sama  diuntungkan  dan  penyelesaian masalah yang diharapkan dapat dipakai secara permanen.
Gambar 1. Lokasi Bendung Air Moyan

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Daerah  irigasi  Deras  II (Bendung  Air Moyan) dibangun  pada  tahun  1985  dengan klasifikasi  jaringan  irigasi  semi  teknis  yang pengelolaannya masuk dalam kewenangan Kabupaten Musi Rawas. Sumber air berasal dari sungai  Moyan dan  dapat  melayani  irigasi  seluas 386  ha  dengan  bangunan  pengambilan  tipe bendungan  urugan  tanah  dan  koordinat  x  = 271.335 dan y =9.659.404 berada di desa Sumber Asri  Kecamatan  Sumber  Harta. Hasil  penelitian terhadap potensi ketersediaan air di Bendung Air Moyan, didapatkan debit air telah jauh berkurang sehingga  tidak  mampu  melewati  peil  mercu bendung seperti terlihat pada gambar 2 di bawah ini
(a)
(b)
Gambar 2. Bendung Air Moyan   (a) Kondisi air pada peil mercu bendung.  (b) Kondisi arah hilir bendung.
(c) kondisi di hulu bendung.
Pada  saat  ini telah  terjadi  fluktuasi debit yang  besar  antara  musim  hujan  dan  musim kemarau,  sehingga  menyebabkan  kebutuhan  air irigasi  menjadi  terganggu dan  dari  hasil pendalaman  terhadap  sumber permasalahan konflik irigasi dilapangan di lokasi Bendung Air Moyan didapatkan permasalahan  dimana  petani yang  terkumpul  dalam  Perkumpulan  Petani Pengelola Air (P3A) tidak mendapatkan perlindungan  dan  jaminan  terhadap  kepastian mendapatkan  air  dari  pemerintah  dikarenakan adanya  perbedaan  fluktuasi  debit  air  pada bangunan  pengambilan  dan  pola  pembagian  air dan petugas pembagi air dilapangan antara petani dengan  petani, antara  petani  dengan  kolam  air deras,  dan dengan  pemakai  air  yang  membuka kembali lahan sawah di arah hulu bendung tidak ada, sehingga  terjadi  rebutan  antar  pihak  dan pengaturan pembagian air irigasi belum diperbaharui sesuai dengan perkembangan peraturan  perundangan  yang  berlaku  sedangkan peraturan perundangan telah berubah dengan UU Nomor  7  tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air, dimana Pemerintah Daerah sangat lambat  dalam implementasi perubahan  peraturan  perundangan di lapangan. Karena itu pelaksanaan kewenangan pengelolaan irigasi  pada  lokasi  tersebut menjadi seolah-olah  tidak  ada kejelasan  siapa yang bertanggungjawab,  atau  saling  lempar tanggung jawab  sehingga  terjadi  semacam  pembiaran pemberian  izin  untuk  pengambilan  air  sehingga terjadi  pemakaian  air  yang  tidak  sesuai  dengan peruntukannya  seperti  pembukaan  lahan  sawah dan  kolam  air  di  sebelah  hulu  bendung  yang mengakibatkan debit air menjadi jauh berkurang terutama pada musim kemarau. Seperti diketahui pemakaian  air  untuk  kolam  cukup  boros sehingga  mengakibatkan  berkurangnya  debit sungai Moyan  sebagai sumber air  pada bendung Air  Moyan  dan  berakibat  terganggunya  pasokan air di peil mercu bendung Moyan.
Sebagian petani yang membuka lahan di hulu  sungai  Moyan  memanfaatkan  sawahnya untuk  pendederan  (pembesaran  anak  ikan) sehingga mengganggu jadwal tanam serta petani yang lain tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan tidak ada pola tanam, jadwal tanam dan jadwal penebaran  benih  ikan,  sehingga mengakibatkan  budidaya tanaman  padi  sudah
tidak dapat dilakukan dua kali setahun, dan antar petani  tidak  mematuhi  kesepakatan diantara mereka  berupa  bertanam  tidak  sesuai  jadwal yang  telah  ditetapkan .  Lebih-lebih  hal  tersebut terjadi  pada  musim  kemarau  sehingga  produk pertanian  mereka  mengalami  penurunan  yang drastis, bahkan banyak para petani yang merubah peruntukan  lahannya  menjadi  lahan  perkebunan dan berakibat sebagian lahan sawah telah beralih fungsi menjadi kebun karet dan sawit.
Permasalahan  lain  yang  tak  kalah pentingnya  adalah  terjadi  pendangkalan alur sungai  Moyan  yang  diakibatkan  oleh  erosi  dan sedimentasi di hulu dan mengakibatkan debit air menjadi berkurang dan banyaknya eceng gondok di permukaan air yang berpotensi memperlambat aliran air.
Berdasarkan  sumber  dari  masyarakat  elevasi muka air biasanya mencapai 40 cm diatas mercu bendung dan saluran  terisi  air  sampai  ke  ujung hilir saluran, namun sekarang saluran mengalami kekeringan selama  4 tahun  terakhir. Di  sebelah hulu  mercu  bendung terdapat sungai yang  mempunyai  lebar  sungai  30-50  m  , kedalaman  5  meter  dan  mempunyai  debit  air yang  cukup kecil  akibat  pengaruh  erosi  dan sedimentasi alur sungai.
Dampak  dari  kondisi  dan  permasalahan diatas adalah saluran irigasi dan bangunan irigasi menjadi  tidak  terawat  dan  sebagian  menjadi rusak,  pintu  air  banyak  tidak  berfungsi  dan pembagian  air  hanya  berdasarkan  perkiraan dan jumlah  air  yang  mengalir  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan irigasi dan mengakibatkan kekurangan  air  pada  sawah-sawah  bagian  hilir daerah  irigasi,  dan  bagian  tengah  terutama  pada musim kemarau, dan banyak terjadi kebocoran di saluran  primer, sekunder,  dan  tersier  yang disebabkan saluran  rusak  dan  dan petani melakukan pelobangan  saluran untuk  pencurian air.
Gambar 3.  Kondisi saluran yang rusak
Penyelesaian  masalah  konflik  air  irigasi di  lokasi  Bendung  Air  Moyan  tidak  dapat dilakukan  hanya  sebagian  saja,  tetapi  harus menyeluruh  dan  terpadu  oleh  para  pihak  seperti konsep  IWRM. Untuk  itu  konfik  yang  ada sekarang  ini  harus  dikelola  dengan  bijaksana, dimana semua pihak merasa diuntungkan karena diperlukan penyelesaian yang permanen dan oleh karena itu perlu kerjasama yang baik. Rekomendasi  dari  hasil pertemuan  tersebut banyak  sekali  yang  disampaikan,  namun  jika ditarik  kesimpulan  ada  beberapa  pokok-pokok penting antara lain :
 Membuat  peraturan  perundangan  irigasi yang  mengatur  kepentingan  para  pihak  di dalam daerah irigasi, sesuai dengan undang- undang  dan  peraturan  yang  baru serta menegakkan  peraturan  yang  ada  tanpa pandang  bulu  dengan  memberikan sanksi kepada siapapun.
 Semua pemilik kolam ikan harus mempunyai izin dan untuk kolam ikan yang airnya  tidak  kembali  lagi  kesaluran  semula agar kontruksinya dirubah sehingga air bisa kembali lagi kesaluran semula serta mengendalikan pemakaian airnya.
 Membatasi jumlah kolam ikan dan pemakaian  volume  airnya diatur dengan memasang  alat  ukur. dengan  pembatasan waktu  izin  dan  peninjauan  izin  operasi setiap beberapa waktu sesuai kebutuhan.
 Merehabilitasi jaringan dan bangunan irigasi yang  sudah  rusak  agar  dapat  berfungsi  lagi dengan baik.
 Memfungsikan tugas dan kewajiban Komisi Irigasi ditingkat kabupaten untuk menetapkan  pola  tanam  polatanam,  jadwal tanam  dan  jadwal  irigasi  sesuai  kebutuhan lapangan.
 Mensosialisasikan  pertanian  yang  hemat  air memberdayakan  lembaga-lembaga  yang sudah  ada  seperti  P3A  ditingkat  tersier, sekunder dan primer.
 Menegakkan  peraturan  yang  telah  ada dengan  tegas  dalam  melaksanakan  operasi dan  pemeliharaan  jaringan  irigasi,  serta memberikan sanksi kepada para pihak yang melanggar.
 Perlu  adanya  tindakan  normalisasi  sungai Moyan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air di hulu bendung Pertemuan  juga  dilanjutkan  dengan peninjauan  dilapangan  terutama  pada  lokasi-
lokasi  yang  dianggap kritis  karena  adanya pengrusakan fasilitas irigasi yang ada.
Untuk  permasalahan  konisi  debit  yang kecil sebenarnya  hal  ini  bisa  diantisipasi  dengan memperdalam areal  tampungan pada  sungai eksisting  sehingga  dapat  menambah  kapasitas tampungan sehingga  bisa mengalirkan  debit  air sesuai  dengan  yang  direncanakan.  Pada  bulan Desember – Juni  adalah  waktu  dengan  curah hujan  yang  cukup  tinggi,  sehingga  bisa memberikan  supply  air  yang  cukup  besar  pada kolam  tampungan.  Sementara  pada  bulan  Juli – Oktober,  bendung  dapat  berfungsi  dengan adanya  kolam tampungan sehingga mencukupi kebutuhan.
Upaya lain yang  bisa  dilakukan  adalah melakukan  kegiatan  pelestarian  dan  konservasi di  area  sekitar  kawasan  pengembangan Daerah Irigasi  Deras  II,  untuk  menjaga  kesinambungan dari pemanfaatan air permukaan dan air tanah.

## 5. KESIMPULAN
 Perubahan atau alih fungsi lahan dari sawah menjadi kolam telah merubah keseimbangan penggunaan  air,  sebagai  dampaknya  luas daerah  layanan  ada  cenderung  menurun.
Karena  itu  pola  pengelolaan  air  yang lama dengan instrumennya tidak mampu mengimbangi  perkembangan  yang  ada dilapangan.
 Pengelolaan  konflik  penggunaan  air  irigasi untuk  pertanian  dan  perikanan  di  lokasi Bendung  Air  Moyan  diharapkan  dapat didekati dengan sistem kolaborasi.
 Penyelesaian  masalah konflik  air  irigasi  di lokasi  Bendung  Air  Moyan  tidak  dapat dilakukan  hanya  sebagian  saja,  tetapi  harus menyeluruh  dan  terpadu  oleh  para  pihak seperti konsep pengelolaan terpadu (IWRM).
 Perlu dilakukan tindakan normalisasi sungai Moyan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air di hulu bendung.
 Upaya lain yang  bisa  dilakukan  adalah melakukan kegiatan pelestarian dan konservasi di area sekitar kawasan pengembangan Daerah  Irigasi  Deras  II, untuk menjaga kesinambungan dari pemanfaatan air permukaan dan air tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Dispertan Musi Rawas dan Faperta Universitas Sriwijaya. 2005. Studi Pengelolaan Konflik Penggunaan Air
Irigasi  untuk  Pertanian  dan Perikanan  Di Daerah  Irigasi  Tugu  Mulyo, Kabupaten Musi  Rawas. Dinas  Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten  Musi  Rawas, Lubuk
Linggau.
2. Robert  J.  Kodoatie  &  Roestam  Sjarief, 2005. Pengelolaan  Sumber  Daya  Air
Terpadu. Penerbit Andi Yogyakarta. 3. Global Water Partnership, Technical Assistance  Committee,  2000, Integrated Water Resources Management, TAC Background papers No. 4, http://www.gwpforum.org/gwp/library/Tacn o4.pdf
4. United  Nations  Water  Virtual  Learning Center  (WVLC),Introduction  to  IWRM, http://wvlc.uwaterloo.ca/