## Legalitas
Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Kota Jambi
Suzanalisa, * Supeno, dan Wartono Triyan Kusumo Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122
* Correspondence email: supeno@gmail.com
Abstract. The Jambi City Government has regulated the handling of beggars on public roads in Article 504 of the Criminal Code. Of the many beggars in Jambi City, not all of them have been rehabilitated through the Jambi City Social Service and not a single beggar has been sanctioned on Jambi City's public roads. The aim of this research is to understand and analyze the factors that cause the number of beggars on public roads to increase in Jambi City, the effectiveness of sanctions against beggars on public roads based on Article 504 of the Criminal Code in the jurisdiction of Jambi City and the obstacles and efforts in Minimize begging on public roads in the jurisdiction of Jambi City. The theories used in this writing are effectiveness theory, criminology theory and effort theory. This type of research is empirical legal research. The discussion explains that the factors causing the increase in the number  of  beggars  on  public  roads  in  Jambi  City  are  physical  condition  and  age,  family  economic  conditions,  employment opportunities, perception of  begging,  high  income, begging  is an  easy job, strategic location  and capital.  The effectiveness of sanctions against beggars on public roads based on Article 504 of the Criminal Code in the jurisdiction of Jambi City has not been effective either by the city of Jambi, in this case the Jambi City Social Service, the Jambi City Civil Service Police Unit and the  police  due  to  misunderstandings  related  to  the  content.  Article  504  of  the  Criminal  Code.  The  obstacles  and  efforts  in minimizing begging on public roads in the Jambi City jurisdiction are the lack of infrastructure and lack of legal understanding among the people of Jambi City. The efforts made are that the Jambi City Social Service formed a team to arrest beggars in Jambi City, carry out raids and train- training carried out by the Jambi City Social Service and the private sector.
Keywords: Effectiveness, Criminal Sanctions, Beggar, Jambi City
Abstrak. Penanganan  pengemis  di  jalan  umum,  Pemerintah  Kota  Jambi  telah  mengaturnya  dalam  Pasal  504  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Dari  sekian  banyak  pengemis  yang  ada  di  Kota  Jambi,  belum  semuanya  direhabilitasi  melalui  Dinas Sosial Kota Jambi dan tidak ada satupun pengemis yang terkena sanksi yang ada di jalan umum Kota Jambi. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisa yang menjadi faktor penyebab jumlah pengemis di jalan umum meningkat di Kota Jambi, efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di  wilayah hukum  Kota  Jambi  dan kendala dan  upaya dalam meminimalisir pengemis di  jalan umum di  wilayah hukum  Kota Jambi. Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori efektivitas, teori kriminologi dan teori upaya. Tipe penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Di dalam pembahasan menjelaskan bahwa faktor penyebab jumlah pengemis di jalan umum meningkat di Kota Jambi adalah kondisi fisik dan usia, kondisi ekonomi keluarga, lapangan pekerjaan, persepsi mengemis, besar pendapatan, mengemis merupakan pekerjaan  yang mudah, lokasi strategis dan modal.  Efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi adalah belum di efektifkan baik oleh kota  Jambi  dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  Kota  Jambi,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Jambi  dan  kepolisian  dikarenakan kesalahpahaman  terkait  dengan  isi  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tersebut.  Kendala  dan  upaya  dalam meminimalisir  pengemis  di  jalan  umum  di  wilayah  hukum  Kota  Jambi  adalah  kurangnya  sarana  prasarana  dan  kurangnya pemahaman  hukum  masyarakat  kota  Jambi.Upaya  yang  dilakukan  adalah  Dinas  Sosial  Kota  Jambi  membentuk  Tim untukmelakukan penangkapan pengemis yang ada di Kota Jambi, melakukan razia dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi maupun swasta.
Kata Kunci : Efektivitas, Sanksi Pidana, Pengemis, Kota Jambi

## PENDAHULUAN
Pada umumnya perilaku kontradiktif tersebut hanya dilakukan oleh segolongan minoritas masyarakat namun akibatnya  dapat  menimbulkan  dampak  yang  luas  bagi  masyarakat  lainnya.  Salah  satu  bentuk  pelanggaran  hukum khususnya hukum pidana adalah dalam bidang ketertiban umum misalnya mengenai masalah pengemis pengemis di jalan umum. Masalah pengemis di jalan umum ini adalah merupakan  masalah  yang sangat kompleks karena selain bersinggungan dengan aspek hukum juga berkaitan erat dengan aspek-aspek sosial seperti ekonomi, mental dan budaya masyarakat  sehingga  wajar  apabila  disini  memerlukan  upaya  penanggulangan  atau  penanganan  yang  lebih komprehensif  dari  aparat  penegak  hukum  maupun  Pemerintah  Kota  Jambi  dengan  melibatkan  semua  elemen masyarakat.
Eksistensi pengemis di jalan umum dalam lingkungan masyarakat Kota Jambi sudah jelas sangat meresahkan karena disamping sebagai pelanggaran hukum juga merupakan salah satu penyakit sosial yang tidak boleh dianggap
Suzanalisa, Supeno, dan Wartono Triyan Kusumo. Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi
sebagai masalah sepele dan dibiarkan begitu saja. Apalagi dalam kenyataannya kehadiran pengemis di jalan umum dalam masyarakat Kota Jambi tidak dapat dibendung, bahkan sulit ditanggulangi secara tuntas. Kalau ditinjau lebih jauh masalah pengemis di jalan umum ini adalah masalah yang terus mewarnai kehidupan dari dahulu hingga sekarang. Pengemis diartikan sebagai orang yang mencari nafkah dengan cara mengemis di muka umum dengan berbagai cara dan alasan, dengan harapan mendapatkan rahmat dari orang banyak. Cara yang dimaksud adalah dengan menyanyikan lagu atau meminta sumbangan di pinggir jalan raya. Disamping itu, pengemis di jalan umum jelas merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan.
Keberhasilan percepatan pembangunan di wilayah perkotaan dan sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah  pedesaan  mengundang  arus  migrasi  desa  kota  yang  antara  lain  memunculkan  pengemis  karena  sulitnya pemukiman dan pekerjaan di wilayah perkotaan dan pedesaan. 1 Masalah pengemis muncul ketika orang-orang tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya ekonomi dan sosial yang dibutuhkan untuk hidup yang layak. Orang- orang yang terpinggirkan ini seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kesulitan untuk keluar dari situasi tersebut. Masalah pengemis dapat memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu juga, para pengemis di jalan umum itu pada umumnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, untuk itu para pengemis  di  jalan  umum  berkeliaran  kesana  kemari  untuk  mencari  nafkah  atau  pekerjaan.  Meskipun  beberapa pengemis mungkin benar-benar membutuhkan bantuan finansial, banyak juga yang melakukan pengemisan sebagai bisnis  atau  cara  mudah  untuk  menghasilkan  uang.  Dari  kondisi  yang  demikian  dapat  merupakan  salah  satu  bentuk penyebab bermunculnya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
Dalam  penanganan  pengemis  di  jalan  umum  ini,  oleh  Pemerintah  termasuk  juga  Pemerintah  Kota  Jambi sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota Jambi merupakan evolusi dari pemerintah pusat yang menganut prinsip kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dan berkeadilan, meningkatkan daya saing daerah dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan  masyarakat dan partisipasi masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, perlu diimplementasikan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga selaras dengan rasa keadilan di masyarakat.
Selain itu juga, apabila dilihat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan pengemisan merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran di bidang ketertiban umum. Ketentuan tersebut menegaskan pengemisan yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemisan yang dilakukan di tempat-tempat umum. Ketentuan KUHP tersebut menegaskan kegiatan pengemisan yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemisan yang dilakukan di tempat-tempat umum yang mana dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum. 2
Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka sudah seharusnya sanksi dalam pasal tersebut harus diimplementasikan kepada pengemis di jalan umum yang ada di Kota Jambi. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Jambi terkait dengan jumlah pengemis yang ada di kota Jambi dari tahun 2020 terdapat 38 orang pengemis, kemudian pada tahun 2021 terdapat 78 orang pengemis dan terakhir pada tahun 2022 terdapat 80 orang pengemis di jalan umum yang ada di kota Jambi dengan total selama tiga tahun terakhir 196 orang. 3
Dari data tersebut telah menunjukkan bahwa masih meningkatnya jumlah pengemis di kota Jambi dari tahun ke  tahun.  Dari  sekian  banyaknya  pengemis  yang  ada  di  kota  Jambi  tersebut  tidak  semua  mendapatkan  rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial Kota Jambi dan belum ada pengemis di jalanan umum yang ada di kota Jambi dijerat dengan sanksi pidana. Sedangkan apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 504 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah mengatur terkait dengan sanksi pidana terhadap pengemis jalanan termasuk juga dalam hal ini pengemis  yang ada di kota Jambi. Hal ini telah menunjukkan bahwa belum diefektifkan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pengemis di Kota Jambi.
Padahal  isi  dari  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  mengatur  tentang  hukum  terkait seseorang yang mengemis di muka umum. Adapun isi dari Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:
(1) Barang  siapa  mengemis  di  muka  umum,  diancam  karena  melakukan  pengemisan  dengan  pidana  kurungan paling lama enam minggu.
(2) Pengemisan  yang  dilakukan  oleh  tiga  orang  atau  lebih,  yang  berumur  di  atas  enam  belas  tahun,  diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
1 Feni Yuwan Sufiyana, Peran Pekerja Sosial Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Mardi Utomo Semarang, Journal of Non Formal Education and Community Empowerment, Vol. 2, No. 2 , 2013, halaman 52.
2 Eduard Meiyer Paulus, Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum, Jurnal Lex et Societatis, Volume IV, Nomor 2 , 2016, halaman 327.
3 Sumber: Data Dinas Sosial Kota Jambi.
Suzanalisa, Supeno, dan Wartono Triyan Kusumo. Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi
Dengan adanya sanksi yang diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka sudah seharusnya terhadap pengemis di kota Jambi yang telah mengemis di jalan umum sudah seharusnya dijatuhkan dengan sanksi bukan dilakukan rehabilitasi terhadap pengemis tersebut.
Walaupun telah ada sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas, akan tetapi diketahui bahwa selama ini pihak kepolisian Polresta Jambi tidak pernah menangani kasus pengemis sesuai dengan isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polresta Jambi dalam hal mengamankan pengemis dan  pada  saat  itu  diserahkan  ke  Dinas  Sosial  Kota  Jambi  untuk  dilakukan  pembinaan.  Pihak  Polresta  Jambi mengamankannya berdasarkan keresahan masyarakat Kota Jambi dan hal ini juga penanganan pengemis merupakan kewenangan dari Dinas Sosial Kota Jambi sehingga penerapan sanksi sesuai dengan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat ditegakkan kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut.
Dalam  penerapan  hukum  di  masyarakat  sesungguhnya  tidak  sesederhana  ketika  hukum  itu  selesai  dibuat, kemudian langsung dapat diterapkan. 4 Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya rehabilitasi terhadap pengemis oleh Dinas  Sosial  Kota  Jambi.  Ini  membuktikan  bahwa  walaupun  telah  ada  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, namun pada kenyataannya Dinas Sosial Kota Jambi masih belum mengimplementasikan sanksi pidana yang tercantum  dalam  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tersebut  dan  terhadap  pengemis  yang  telah tertangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dilakukan rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Jambi. Selain itu juga, Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak melarang pengemis untuk “meminta tolong” di setiap rumah masyarakat Kota Jambi, tetapi melarang perilaku tersebut di tempat umum seperti pasar, stasiun dan pinggir jalan. Perilaku yang dijelaskan dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dapat mengganggu orang yang sedang berjalan, dianggap tidak pantas. Namun, jika ada mengemis yang datang ke rumah, selama tidak termasuk ruang  lingkup  muka  umum,  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ini  tidak  terikat  dengan  pengemis tersebut.
Sebenarnya  Pemerintah  mengeluarkan  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  guna  untuk penanganan  pengemis  di  jalan  umum  yang  merupakan  salah  satu  langkah  yang  harus  dijalankan.  Aksi  tersebut bertujuan untuk menghilangkan maraknya pengemis di jalan umum yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Salah  satu  kota  yang  menangani  masalah  pengemis  di  jalan  umum  di  kotanya  adalah  Kota  Jambi.  Adapun  tujuan diterbitkannya  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yaitu  penanganan  pengemis  di  jalan  umum berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia.
Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Mempengaruhi legitimasi jaminan sosial sebagai tujuan nasional. 5 Oleh karena itu, sudah jelas bawah terbitnya Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat pengemis di jalan umum yang ada di Kota Jambi. Hal ini dikatakan demikian karena apabila dilihat dari sejumlah lokasi yang kerap ditemukannya pengemis seperti di kawasan simpang traffic light Universitas Batanghari. Kemudian di kawasan SPBU Kelurahan Rawasari, Simpang Lippo Mal, Palmerah, simpang traffic light Paal X hingga Simpang Bata. 6
Mengingat begitu banyak lokasi yang telah dilakukan oleh pengemis yang ada di kota Jambi tersebut maka Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi terus melakukan penertiban terhadap pengemis di kota Jambi tersebut. Walaupun telah dilakukan penertiban terhadap pengemis di kota Jambi, akan tetapi pada kenyataannya masih ada juga pengemis yang berkeliaran di daerah yang telah disebutkan di atas. Padahal, sudah seharusnya apabila dilakukan kembali oleh pengemis yang sama maka apabila dilihat dari isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan telah dilakukan razia untuk kedua kalinya, pengemis tersebut dapat dijatuhkan pidana kurungan paling lama enam minggu jika mengemis di muka umum dan pidana kurungan paling lama tiga bulan jika Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun.
Padahal  dampak  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  sebelum  terjadi  adalah  memperhatikan kondisi dimana Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini benar-benar terjadi dan waktu kapan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diundangkan. Jika Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sah secara hukum, pengaruh masyarakat dapat dilihat dari sikapnya terhadap Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, masyarakat dapat mematuhi, menolak atau tetap acuh tak acuh. Jadi, dalam hal ini penting untuk memahami bagaimana Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sebenarnya bekerja.
Namun,  hasilnya  tetap  saja  tidak  dijalankan  isi  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tersebut,  padahal pengemis di jalan umum yang ada di Kota Jambi merupakan pengemis yang sama ketika dilakukan razia sebelumnya yaitu tahun 2023 terdapat 80 orang pengemis di jalan umum yang ada di kota Jambi. Untuk itu dapat dikatakan bahwa
4 Eddi  Wibowo,  dkk, Hukum  dan  Kebijakan  Publik ,  Yayasan  Pembaruan  Administrasi Publik  Indonesia,  Yogyakarta,  2004, halaman 8.
5 Sabian Usman, Menuju Penegakan Hukum Responsif , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, halaman 37.
6 https://jambi.tribunnews.com/2023/05/22/dinsos-kota-jambi-lakukan-pemetaan-pmks-secara-berkala , Diunduh tanggal 25 Mei 2023.
Suzanalisa, Supeno, dan Wartono Triyan Kusumo. Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi
terkait dengan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini belum diimplementasi oleh Pemerintah Kota Jambi dalam  mengangani  masalah  pengemis  di  Kota  Jambi  sehingga  dapat  dikatakan  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana ini hanya sebagai pengaturan belaka karena tidak diimplementasikan dalam bentuk kenyataan kepada para pengemis yang ada di kota Jambi.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pendahuluan diatas memandang perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam karya tulis ini dengan judul “ Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi ”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  Kota  Jambi  yang  merupakan  kota  kecil  dengan  slogan  “kota  jambi  kota  beradat”  juga  tidak  luput  dari masalah  pengemis  dan  gelandangan.  Saat  ini  masih  banyak  muncul  para  pengemis  jalanan  yang  mengadu  nasib meminta  belas  kasihan  para  pemberi  receh  kepada  mereka.  Meskipun  telah  ada  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  di  wilayah  hukum  Kota  Jambi  yang  melarang  mengemis,  namun  masih  saja ada  celah  dan  peluang pengemis melakukan pengemisan di jalan umum di Kota Jambi. Itu karena selain rasa kemanusiaan dari pemberi juga kurangnya  sosialisasi  tentang  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  itu sendiri  kepada  masyarakat  Kota Jambi  dan  akhirnya  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  itu  tinggal  aturan  saja.  Jika  Pasal  504  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  itu  tidak  dimaksimalkan  pelaksanaannya  terutama  pemerintah  dan  aparat  penegak maka pengemis di Kota Jambi akan terus ada dan bahkan terus bertambah. Pengemis di perkotaan termasuk juga di Kota Jambi merupakan fenomena yang mulai dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial ekonomi dan politik  yang ditimbulkannya. Modernisasi dan industrialisasi sering kali dituding sebagai pemicu, diantara beberapa pemicu yang lain adanya perkembangan daerah perkotaan secara pesat mengundang terjadinya urbanisasi dan kemudian komunitas-komunitas kumuh atau daerah kumuh yang identik dengan kemiskinan perkotaan.  Hal  ini  juga  terjadi  di  kota  Jambi  di  mana  dengan  adanya  urbanisasi  ini  mendorong  orang  yang  sulit mendapat  pekerjaan  untuk  menjadi  pengemis  di  pinggir  jalan.Merespon  perkembangan  kota  dan  urbanisasi  yang berlebihan tersebut maka salah satu dampak dari adanya perkembangan kota dan urbanisasi itu akan muncul berbagai macam  masalah  termasuk  juga  dalam  hal  ini  munculnya  pengemis  yang  ada  di  pinggir  jalan  di  kota  Jambi.  Jika dikaitkan dengan teori kausalitas pada hukum pidana maka sudah jelas dengan adanya kemiskinan ini yang menjadi faktor-faktor dan alasan yang menyebabkan timbulnya pengemis di kota-kota besar termasuk juga di kota Jambi. Oleh karena itu, para pengemis yang ada di kota Jambi tersebut biasanya mencari peluang untuk mengemis di pusat-pusat keramaian atau di tempat-tempat wisata untuk mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang berjalan di sekitarnya dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan.
Merespon perkembangan kota dan urbanisasi yang berlebihan tersebut, maka salah   satu   dampaknya   adalah munculnya gelandangan pengemis. Biasanya   mereka mencari peluang dengan memanfaatkan pusat-pusat keramaian dan tempat-tempat wisata untuk mencari penghasilan. Penelitian sejarah munculnya fenomena masalah  gepeng  di berbagai  mayoritas    perkembangan  kota,    hampir  menjadi    sebuah  kesepahaman    bersama  bahwa  munculnya keberadaan  gelandangan  dan  pengemis  di  kota-kota  mayoritas  dunia  beriringan      dengan      gerakan      pesatnya industrialisasi,   globalisasi,   modernisasi,   dan pembangunan. Industrialisasi di berbagai   kota   besar  dan menengah di Indonesia telah membawa   dampak   meningkatnya   migrasi   desa   ke   kota.   Migrasinya   masyarakat penduduk dari sebuah desa ke sebuah kota di samping sebagai akibat modernisasi dan perkembangan kota, migrasi desa- kota juga merupakan tolok ukur minimalisnya peluang kerja   dan  kesempatan,  standar   upah   yang  begitu  rendah   dan sirkulasi  perekonomian pedesaan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Pemerintah yang hanya mementingkan unit produksi,  fasilitas  layanan  publik  dan  pembangunan  berbasis  perkotaan  (urban  bias)  juga  ikut  memicu  gelombang migrasi penduduk desa ke kota.
Merespon perkembangan kota dan urbanisasi yang berlebihan tersebut, maka salah   satu   dampaknya   adalah munculnya      gelandangan      pengemis.      Biasanya      mereka  mencari  peluang  dengan  memanfaatkan  pusat-pusat keramaian  dan  tempat-tempat  wisata  untuk  mencari  penghasilan.  Penelitian  sejarah  munculnya  fenomena  masalah gepeng  di berbagai mayoritas  perkembangan kota,  hampir menjadi  sebuah kesepahaman  bersama bahwa munculnya keberadaan  gelandangan  dan  pengemis  di  kota-kota  mayoritas  dunia  beriringan      dengan      gerakan      pesatnya industrialisasi,   globalisasi,   modernisasi,   dan pembangunan. Industrialisasi di berbagai   kota   besar  dan menengah di Indonesia telah membawa   dampak   meningkatnya   migrasi   desa   ke   kota.   Migrasinya   masyarakat penduduk dari sebuah desa ke sebuah kota di samping sebagai akibat modernisasi dan perkembangan kota, migrasi desa- kota juga merupakan tolok ukur minimalisnya peluang kerja   dan  kesempatan,  standar   upah   yang  begitu  rendah   dan sirkulasi  perekonomian pedesaan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Pemerintah yang hanya mementingkan unit produksi,  fasilitas  layanan  publik  dan  pembangunan  berbasis  perkotaan  (urban  bias)  juga  ikut  memicu  gelombang migrasi penduduk desa ke kota.
Merespon perkembangan kota dan urbanisasi yang berlebihan tersebut, maka salah   satu   dampaknya   adalah munculnya      gelandangan      pengemis.      Biasanya      mereka  mencari  peluang  dengan  memanfaatkan  pusat-pusat
Suzanalisa, Supeno, dan Wartono Triyan Kusumo. Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi
keramaian  dan  tempat-tempat  wisata  untuk  mencari  penghasilan.  Penelitian  sejarah  munculnya  fenomena  masalah gepeng  di berbagai mayoritas  perkembangan kota,  hampir menjadi  sebuah kesepahaman  bersama bahwa munculnya keberadaan  gelandangan  dan  pengemis  di  kota-kota  mayoritas  dunia  beriringan      dengan      gerakan      pesatnya industrialisasi,   globalisasi,   modernisasi,   dan pembangunan. Industrialisasi di berbagai   kota   besar  dan menengah di Indonesia telah membawa   dampak   meningkatnya   migrasi   desa   ke   kota.   Migrasinya   masyarakat penduduk dari sebuah desa ke sebuah kota di samping sebagai akibat modernisasi dan perkembangan kota, migrasi desa- kota juga merupakan tolok ukur minimalisnya peluang kerja   dan  kesempatan,  standar   upah   yang  begitu  rendah   dan sirkulasi  perekonomian pedesaan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Pemerintah yang hanya mementingkan unit produksi,  fasilitas  layanan  publik  dan  pembangunan  berbasis  perkotaan  (urban  bias)  juga  ikut  memicu  gelombang migrasi penduduk desa ke kota.
Dengan adanya perkembangan di kota termasuk juga dalam hal ini kota Jambi dan migrasi yang dialami oleh masyarakat Provinsi Jambi yang mana migrasi ini merupakan perpindahan masyarakat desa ke kota juga merupakan tolak ukur dalam hal meningkatnya kepadatan penduduk sehingga minimnya peluang kerja yang ada di kota Jambi. Akibat dari kepadatan penduduk dan minimnya peluang kerja yang ada di kota Jambi tentunya menjadi faktor pemicu terjadinya pengemis di kota Jambi karena kebanyakan pengemis berpikir lebih baik mengemis di pinggir jalan sebab mendapatkan uang lebih mudah daripada bekerja dan belum tentu juga diterima ketika melamar pekerjaan.
Keberadaan  pengemis  di  Kota  Jambi  merupakan  realitas  sosial  yang  muncul  karena  adanya  faktor-faktor pendorong  yang  kuat dan  menjadi  bagian  yang  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat  Kota Jambi pada umumnya atau karena kurangnya perhatian atas faktor pendorong itu sendiri. Faktor pendorong itu bisa dimulai  dari  permasalahan  sosial,  budaya,  maupun  ekonomi  keluarga.  Tidak  terselesaikannya  faktor  pendorong  itu menjadikan pengemis tetap bertahan dengan dengan kondisi dan menjadi pengemis seumur hidupnya. Kondisi ini akan menjadi masalah Kota Jambi jika berlarut-larut tidak diatasi atau antisipasi dengan cara yang baik dan tepat. Adapun faktor penyebab mendorong pengemis untuk mengemis di kota Jambi antara lain :
1. Kondisi Fisik dan Usia
Dari  kondisi  kedua  kondisi  ini,  jelas  terlihat  bahwa  faktor  cacat  fisik  menjadi  alasan  mereka  mengemis sampai saat ini. Karena dengan kondisi fisik seperti pengemis yang cacat kaki dan cacat mata akan susah mencari penghidupan dari pekerjaan umumnya orang-orang yang hidup di perkotaan maupun pedesaan. Keterbatasan fisik ini menjadi alasan utama pengemis yang awalnya memiliki usaha, setelah kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik akhirnya beralih profesi menjadi pengemis. Begitupun juga pengemis yang awalnya bekerja tidak tetap setelah kondisi matanya yang kurang baik akhirnya berfikir dan menjadi pengemis sampai saat ini.
Kondisi fisik memang menjadi penting untuk manusia pada masa produktif dan menanggung beban berat. Akan sulit mengerjakan pekerjaan biasa bagi orang yang telah mengalami cacat fisik apapun itu. Akhirnya berfikir untuk mengerjakan apa yang bisa kerjakan tanpa harus kerja berat dan bisa sambal bersantai (duduk) yaitu salah satunya  mengemis. Selain kondisi fisik, faktor usia juga mendorong orang  menjadi pengemis karena mengingat usia yang sudah tua dan tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat sehingga ada sebagian orang yang sudah tua tersebut lebih memilih menjadi pengemis di jalan di kota Jambi karena pekerjaannya  yang tidak berat dan tidak mengeras energi.
2. Kondisi Ekonomi Keluarga
Pengemis merupakan salah satu masalah sosial yang memerlukan penelitian intensif dan mendalam untuk sampai  ke  akar  masalahnya.  Penyebab  utama  pengemis  turun  ke  jalan  umum  pada  dasarnya  adalah  kesulitan ekonomi yang melekat pada lingkungan keluarga, namun ada penyebab lain seperti pengaruh teman dan lingkungan sosial  masyarakat  Kota  Jambi.  Karena  kesulitan  keuangan  menciptakan  suasana  yang  tidak  kondusif  bagi lingkungan  rumah,  kebutuhan  dasar  tidak  terpenuhi  dan  anak-anak  mencari  cara  untuk  memenuhi  kebutuhan tersebut.
Pendapatan selalu menjadi tolak ukur yang umum untuk kesejahteraan masyarakat termasuk juga masyarakat Kota Jambi. Dengan kondisi cacat, pengemis umumnya akan kesulitan masalah perekonomian keluarganya atau dirinya  sendiri.  Tidak  hanya  itu  saja,  sebagai  pengemis  yang  telah  30  tahun  berkeliling  malang  melintang  di kehidupan mengemis selama 30 tahun menanggung kahidupan keluarganya dengan 3 orang anak yang masih masa sekolah.
Pengemis  harus  menjamin  pendidikan  bagi  anaknya  dan  menjamin  kelangsungan  hidup  istri,  anak  dan dirinya sendiri. Dengan kondisi cacat ini artinya susah bekerja sehingga tidak berpenghasilan dan tidak menjamin kesejahteraan keluarga. Mengemis bagi pengemis yang ada di Kota Jambi merupakan tuntutan dan pekerjaan satu- satunya.  Berbeda  dengan  pengemis  yang  memang  belum  berkeluarga  sehingga  tuntutan  untuk  tetap  mengemis sebagai  pekerjaan  satu-satunya  tidaklah  sekuat  pengemis  yang  memiliki  tanggungan  keluarga  sehingga  faktor keluarga menjadi pendorong paling penting menjadi pengemis.
Hal ini dikatakn demikian sebab sebagai kepala keluarga pengemis  tersebut sebenarnya telah menjalankan fungsi keluarga dengan baik namun dalam hal fungsi sosial dan kondisi masalah sosial lain pengemis tersebut telah
Suzanalisa, Supeno, dan Wartono Triyan Kusumo. Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi
menciptakan masalah baru bagi ketertiban di wilayah kota Jambi. Kondisi ini dikatakan demikian sebab pengemis merupakan permasalahan sosial bagi Kota Jambi yang harus diselesaikan dan telah ada Pasal 504 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tentang pelarangan bagi pengemis itu sendiri di Kota Jambi.
3. Lapangan Pekerjaan
Awalnya  para  pengemis  telah  bekerja  baik  sebagai  karyawan  maupun  usaha  sendiri.  Namun  dengan keterbatasan  fisik  sekali  lagi  itu  menjadi  faktor  pendorong  untuk  tidak  bekerja  lagi  dan  menjadi  pengemis. Berdasarkan informasi dari salah satu pengemis di Kota Jambi bahwa belum ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterbatasan fisik mereka dan tentunya juga belum ada yang sesuai dengan penghasilan mereka (pengemis) jika  dibandingkan  penghasilan  dengan  mengemis  selama  ini. 7 Jadi,  itulah  alasan  kebanyakan  pengemis  lebih memilih untuk tetap mengemis di jalan umum di Kota Jambi.
Padahal  apabila  dilihat  dalam  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  perbuatan  pengemisan merupakan  perbuatan  kriminal  yang  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  pelanggaran  di  bidang  ketertiban umum. Ketentuan tersebut menegaskan pengemisan yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemisan yang dilakukan di tempat-tempat umum.
4. Persepsi Mengemis
Persepsi  terhadap  mengemis  merupakan  faktor  yang  mendorong  untuk  bertindak  meminta-meminta.  Para pengemis tidak memaknai perbuatanya sebagai mengemis atau meminta-minta kepada orang lain. Para pengemis menggunakan istilah tukang sadakah (orang yang mengharapkan sedekah) dalam melakukan kegiatanya. 8 Memaknai mengemis sebagai tukang sadakah memberikan arti bahwa mendapatkan sedekah merupakan hak yang  seharusnya  diterima  oleh  orang  yang  kurang  mampu  dan  merupakan  kewajiban  bagi  orang  yang  mampu. 9 Persepsi yang demikian membuat para pengemis merasa tidak malu melakukan kegiatan mengemis karena mereka merasa  hanya  meminta  haknya  kepada  orang  yang  mampu.  Pandangan  yang  demikian  berimplikasi  pada  cara bagaimana para pengemis melakukan aktifitasnya. Para pengemis dalam melakukan kegiatanya tidak mengucapkan kata-kata meminta, bahkan para pengemis tidak menengadahkan tanganya untuk meminta uang.
Seperti halnya yang di lakukan oleh saya (pak Mamad) yang hanya duduk diam tanpa kata minta tapi ada orang  yang  mau  memberi belas kasihannya. 10 Ini salah satu cara komunikasi pengemis dengan calon dermawan yang lewat. pak Mamad yang hanya duduk diam saja di depan pintu masuk pusat perbelanjaan yang tentu lalu lintas manusia  akan  banyak,  peluang  untuk  menemui  para  dermawan  juga  akan  lebih  banyak.  Yang  di  lakukan  pak Mamad tak kalah cerdik, selain duduk diam, tak jarang pak Mamad juga berkeliling ke tempat-tempat lain yang lebih ramai. Ini juga di lakukannya agar saat ada penertiban tidak ikut ketangkap oleh aparat yang sedang razia di lokasi.
Pengemis telah beranggapan bahwa mengemis adalah pekerjaan halal yang tidak salah. Tidak ada pekerjaan lain selain mengemis yang bisa mereka lalukakan. Tanpa mengemis pak Mamad tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri. Mengemis untuk pengemis sebagai penerima sedekah dan beranggapan bahwa mereka (pak Mamad) tidaklah mampu lagi mengerjakan pekerjaan lain selain mengemis. Mental yang telah terbentuk lama karena mengemis ini juga sulit di rubah sehingga aktivitas mengemis bagi mereka sudah merupakan pekerjaan yang layak dan telah mendarah daging bagi dirinya (pengemis). Jadi wajar saja persepsi mengemis bagi mereka sudah terbentuk sejak lama.
5. Besar Pendapatan
Pendapatan harian yang di peroleh dari mengemis sungguh mencengangkan. Awalnya kita ketika tidak tahu berfikir bahwa mengemis adalah pekerjaan fakir miskin. Namun, dengan mengemis mereka (pengemis) bisa saja menjadi  kaya  dan  bahkan  sudah  kayapun  mereka  tetap  mengemis. 11 Dari  hasil  wawancara  kepada  pak  Mamad selaku pengemis bahwa rata-rata penghasilan  mereka perhari bisa mendapatkan Rp. 100.000,- jika cuaca bagus. Artinya  ini  pendapatan  standar  saat  sepi  atau  sedang-sedang  saja. 12 Jika  kondisi  ramai  atau  pada  hari  bulan Ramadhan pengemis bisa mendapatka lebih dari Rp.200.000 perharinya. Angka yang cukup besar untuk sebuah pekerjaan kasar apapun. 13
Inilah  faktor  penarik  yang  menjadi  alasan  kenapa  pengemis  selalu  ada  dan  akan  terus  men  jadi  pengemis karena potensi penghasilan para  pengemis tidak lah kecil, bahkan menjadi semakin besar. Jika di hitung resiko maka
7 Wawancara dengan Mamad selaku Pengemis di Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.
8 Wawancara dengan Feriadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.
9 Wawancara dengan Drs. M. Arif Budiman, M.H selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.
10 Wawancara dengan Mamad selaku Pengemis di Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.
11 Wawancara dengan Drs. M. Arif Budiman, M.H selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.
12 Wawancara dengan Mamad selaku Pengemis di Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.
13 Wawancara dengan Feriadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.
Suzanalisa, Supeno, dan Wartono Triyan Kusumo. Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi
tidak ada hampir tidak ada, apalagi modal juga sangatlah minim. Untuk itu pemerintah di berbagai kota di Indonesia termasuk pemerintah Kota Jambi termasuk juga aparat penegak hukum Kota Jambi harus menjalankan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana aturan hukum ini telah melarang memberi dan mengemis di kota Jambi terutama jalanan umum dan pasar.
Hal itu dibuat karena, jika pengemis di kota Jambi dibiarkan dengan aktivitasnya  yang potensi penghasilan besar maka akan selalu bertambah masyarakat Kota jambi yang bermental pengemis di masyarakat kota Jambi sebab mencari  pekerjaan  juga  sulit  di  tambah  lagi  penghasilan  dari  pekerjaan  juga  belum  tentu  besar  untuk  memenuhi kebutuhan hidup saat sekarang ini.
1. Mengemis merupakan pekerjaan yang mudah
Mengemis  merupakan  pekerjaan  yang  mudah  tanpa  memerlukan  modal  kecuali  menghilangkan  perasaan malu pada awal memulai pekerjaan tersebut di Kota Jambi. Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki- laki, perempuan, anak-anak kecil, anak muda, orang dewasa dan orang yang lanjut usia, orang yang sehat dan sakit, orang yang mempunyai cacat tubuh dan orang yang mempunyai anggota tubuh yang lengkap. 14
Peluang  untuk  memasuki  pekerjaan  ini  juga  tidak  sulit  dan  sangat  terbuka  bagi  siapa  saja  karena  tidak memerlukan ketrampilan khusus. Orang dapat mudah berpindah dari pekerjaan sebelumnya dilakukan baik karena usia  sudah  tua,  usahanya  bangkrut  atau  merasa  penghasilanya  kurang  memuaskan  atau  karena  orang  yang membantu usahanya tidak ada lagi kemudian berpindah menjadi pengemis.
Kasus-kasus  yang dialami oleh para informan  memberikan gambaran  yang dapat memperkuat  pernyataan tersebut. Pak Mamad  mengemis karena beliau berfikir bahwa  mengemis  merupakan pekerjaan  yang  mudah dan bisa saya lakukan selama ini. 15 Tidak peduli dengan keterbatasan pengemis, bahkan keterbatasan mereka menjadi modal bagi para pengemis itu untuk mendapatkan belas kasih sayang bagi siapapun yang kasihan kepada mereka. 2. Lokasi Strategis
Mengemis tidaklah membutuhkan sewa lokasi untuk mengemis, cukup duduk diam di tempat dimana banyak lalu lintas manusia di Kota Jambi. Lokasi para pengemis juga dipilih oleh mereka berdasarkan strategisnya tepat itu seperti tempat perbelanjaan, hiburan dan jalanan ( traffic light ). Di pilih lokasi yang mudah dilihat orang lewat sehingga saat melihat kemudian para dermawan kasihan makan terjadilah komunikasi (memberi dan menerima) antara keduanya.
Ada pula yang mengemis ke rumah-rumah, namun itu tidak di lakukan oleh semua pengemis di Kota Jambi. 16 Pengemis lebih memilih tempat keramaian seperti pasar dan tempat hiburan. Keseharian pengemis dihabiskan di pasar yang memang selalu ada lalu lintas manusia dengan sisa uang belanja mereka yang siap diberikan sedekahnya kepada pengemis tersebut.
3. Modal
Bisa dibilang modal mengemis itu tidak ada, hanya bermodal wajah dan kondisi fisik (cacat) pengemis bisa duduk dimana saja. Menghilangkan rasa malu oleh pengemis mengharap belas kasihan orang lain untuk memberi recehnya. Jadi, modal mengemis bisa dibilang tidak ada.

## Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi
Masalah-masalah sosial pada hakekatnya juga merupakan fungsi-fungsi struktural dari totalitas sistem sosial, yaitu  berupa  produk  atau  konsekuensi  yang  tak  diharapkan  dari  satu  sistem sosio  cultural . 17 Fenomena  pengemis bukanlah  hal  baru  pada  masyarakat  Kota  Jambi.  Akan  tetapi  fenomena  pengemis  ini  semakin  hari  semakin  marak terjadi  di  Kota  Jambi,  terutama  dipersimpangan  lampu  merah  yang  ada  di  kota  Jambi.  Untuk  itu  perlu  adanya penanganan yang tepat dan terarah serta sedini mungkin terhadap permasalahan pengemis di jalan umum yang ada di wilayah Kota Jambi.
Bagi sebagian orang, pengemis hanya di pandang sebagai pihak yang mengganggu ketertiban, bahkan tidak sedikit yang mengangapnya sebagai penyakit sosial yang harus dibersihkan. Sementara itu apabila ditinjau dari aspek hukum, pengemis bisa dijerat dengan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal-pasal yang ada di KUHP seperti dalam Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Adapun  sanksi  dalam  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana sebagai berikut :
(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
14 Wawancara dengan Drs. M. Arif Budiman, M.H selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.
15 Wawancara dengan Mamad selaku Pengemis di Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.
16 Wawancara dengan Feriadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.
17 Kartini Kartono, Op.Cit , halaman 4.
Suzanalisa, Supeno, dan Wartono Triyan Kusumo. Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi
(2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
Apabila  dilihat  isi  yang  tercantum  dalam  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tersebut  maka perbuatan  pengemisan  yang  dilakukan  di  jalan  umum  di  Kota  Jambi  merupakan  perbuatan  kriminal  yang dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  pelanggaran  di  bidang  ketertiban  umum.  Hal  ini  menunjukan  adanya kriminalisasi  terhadap  pengemis  dalam  KUHP. 18 Dengan  adanya  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  504  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  tersebut  menegaskan  pengemisan  yang  ada  di  Kota  Jambi  dapat  dikenakan  sanksi pidana hanya pengemisan yang dilakukan di tempat-tempat umum.
Maka demikian ada pengkriminalisasian pengemis dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan  ini  dianggap  sebuah  tindak  pidana  yang  kategorisasikan  sebagai  delik  pelanggaran  terhadap  ketertiban umum. Kriminalisasi ( criminalization ) merupakan objek studi hukum pidana materil ( substantive criminal law ) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. 19
Larangan ini terlihat sedikit tidak biasa dan janggal dikalangan masyarakat Kota Jambi yang terbiasa berzakat memberi fakir miskin ataupun pengemis. Larangan ini seolah-olah anti sosial, akan tetapi bukan itu yang dimaksud, Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bukan melarang kepada orang miskin yang “minta pertolongan”, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat-tempat umum,  misalnya di pasar, stasiun, di tepi jalan dan sebagainya.  Perbuatan  tersebut  dalam  penjelasan  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ini  dapat menggangu orang-orang disekitar keramaian tersebut dan orang-orang yang sedang berpergian dan dianggap kurang pantas  dan  sangat  memalukan.  Akan  tetapi  jika  datang  meminta-minta  di  rumah,  tidak  dikenakan  Pasal  504  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asal tidak kelihatan dari jalan umum.
Walaupun telah ada sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas, akan tetapi diketahui bahwa selama ini pihak kepolisian Polresta Jambi tidak pernah menangani kasus pengemis  sesuai  dengan  isi  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Namun,  Polresta  Jambi  pernah mengamankan pengemis dan pada saat itu diserahkan ke Dinas Sosial Kota Jambi untuk dilakukan pembinaan. Pihak Polresta Jambi mengamankannya berdasarkan keresahan masyarakat Kota Jambi yang mana pada saat itu pengemis tersebut meminta uang di tempat umum dan jika tidak diberikan maka pengemis tersebut berkata kotor dan mencaci maki orang yang tidak memberinya uang.
Pengemis yang diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alasan penghukuman tersebut didasarkan  kepada  menganggu  ketertiban  umum,  dikhawatirkan  akan  melakukan  pencurian  serta  untuk menyembunyikan kejorokan dan kemiskinan rakyat Indonesia. 20 Pilihan untuk menghukum pengemis tanpa melihat jenis pengemis tersebut merupakan pilihan yang irrasional dengan melihat kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak mencukupi ( over capacity ), dan rumah binaan (singgah) yang tidak memadai serta faktor kemiskinan masih menjadi penyebab utama yang mendorong perbuatan mengemis.
Tindakan  preventif  (pencegahan)  yang  dilakukan  dari  Dinas  Sosial  Kota  Jambi  tidak  membawa  efek perubahan positif karena dilakukan dengan cara tidak maksimal akan berpengaruh terhadap tindak upaya pencegahan dengan  cara  refresif  (penghukuman)  akan  tetapi  hal  ini  juga  tidak  dapat  dilakukan  dengan  maksimal  karena penanganan yang demikian merupakan kewenangan dari Dinas Sosial Kota Jambi sehingga penerapan sanksi sesuai dengan  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tidak  dapat  ditegakkan  kepada  orang  yang  melanggar ketentuan tersebut. Hal ini yang membuat Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut hambar dan tidak memberikan efek jera.
Keadaan demikian yang saling merasa tidak memiliki kewenangan dalam tindakan-tindakan terhadap orang yang melakukan kegiatan mengemis di wilayah Kota Jambi. Adanya Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut membuat adanya terjadi kesalahpahaman dan dari penegak hukum kurang memahami keberalakukan Pasal 504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  berlaku.  Dengan  keadaan  demikian  jika  ingin  menerapkan  sanksi pidana terhadap para pengemis sebagaimana diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tersebut seharunya dari pihak Dinas Sosial Kota Jambi memiliki data yang pasti terhadap para pengemis yang ada di wilayah  Kota  Jambi  untuk  memudahkan  siapa-siapa  saja  yang  telah  terjaring  razia  sudah  dibina  berkali  kali  dan diberikan pemahaman tetap melakukan hal yang sama berulang-ulang. Untuk itu diperlukan kebijakan atau keputusan pemerintah  Kota  Jambi  agar  para  pengemis  yang  sudah  diingatkan  berkali-kali  seharunya  dapat  ditindak  dengan hukum  pidana.  Artinya  dalam  hal  pelaksanaan  teknis  terjadi  kekosongan  hukum  membuat  para  penegak  hukum melakukan tugas dan fungsinya tidak maksimal.
18 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,    halaman 62.
19 Salman, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1, 2009, halaman 1.
20 Soerjono Soekanto, Op.Cit , halaman 47.

## SIMPULAN
Faktor  penyebab  jumlah  pengemis  di  jalan  umum  meningkat  di  Kota  Jambi  adalah  kondisi  fisik  dan  usia, kondisi ekonomi keluarga, lapangan pekerjaan, persepsi mengemis, besar pendapatan, mengemis merupakan pekerjaan yang mudah, lokasi strategis dan modal.
Efektivitas sanksi terhadap  pengemis  di  jalan  umum  berdasarkan  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  di  wilayah  hukum  Kota  Jambi  adalah  tidak  efektif  Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  baik dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Jambi,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Jambi  dan  kepolisian  dikarenakan kesalahpahaman terkait dengan isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Kendala dan upaya dalam meminimalisir  pengemis  di  jalan  umum  di  wilayah  hukum  Kota  Jambi  adalah  kendalanya  yaitu  adanya  himbauan Pemerintah Kota Jambi yang bersifat insidentil untuk bersedekah di hari Jumat sehingga banyak para pengemis yang ada di persimpangan lampu merah untuk mendapatkan belas kasihan dari masyarakat kota Jambi, kemudian kurangnya prasarana  prasarana  dari  Dinas  Sosial  Kota  Jamb  terkait  peralatan  yang  dibutuhkan  oleh  pengemis  untuk mengembangkan usaha setelah mendapat pelatihan dari Dinas Sosial Kota Jambi kurangnya pemahaman masyarakat kota Jambi terhadap hukum yang berlaku sehingga dengan adanya Peraturan Walikota ini masih banyak masyarakat kota Jambi memberikan sedikit rezekinya kepada pengemis tersebut. Salanjutnya upaya yang dilakukan adalah Dinas Sosial Kota Jambi membentuk Tim untuk melakukan penangkapan pengemis yang ada di Kota Jambi, melakukan razia dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi maupun swasta.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Kencana, Jakarta, 2017Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori  Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) ,  Kencana, Jakarta, 2009Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan , Kencana, Jakarta, 2010 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya ), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2007 Ahmad Sofian, Ajaran Kausalitas Dalam RKUHP , Institute for Criminal Justice Reform , Jakarta, 2016 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia , Pradnya Paramita, Jakarta, 1985 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana , Pustaka Pena Press, Makassar, 2016 Arnicun Hartomo, Ilmu Sosial Dasar , PT.Bumi Angkasa, Jakarta, 2001 Bakri, Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1 , UB Press, Malang, 2013 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2013 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 Dimas  Dwi  Irawan, Pengemis  Undercover  Rahasia  Seputar  Kehidupan  Pengemis ,  Titik  Media  Publisher,  Jakarta, 2013
Dimas, Pengemis Undercover , Titik Media, Jakarta, 2014 Eddi Wibowo, dkk, Hukum dan Kebijakan Publik , Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004 Engkus Kuswarno, Metode Penelitian Komuniaksi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008 Fitrotin Jamilah, KUHP , Dunia Cerdas, Jakarta, 2014 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , Nusa Media, Bandung, 2006 Hartomo, Arnicun, Ilmu Sosial Dasar , PT.Bumi Angkasa, Jakarta, 2001
I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum ,  Kencana,  Jakarta, 2016
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Ishaq, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Bandung, 2017
J.E. Sahetappy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
Jan Remmelink, Hukum Pidana , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
Suzanalisa, Supeno, dan Wartono Triyan Kusumo. Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi
Jan Remmelink, Hukum Pidana , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , Konstitusi Press (Konpres), Jakarta, 2012 John M. Bryson, Perencanaan Strategi Organisasi Sosial , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999 Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia , Kepel Press, Yogyakarta, 2019 Kansil dan Christine, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 , Rineka Cipta, Jakarta, 2000 Kartini Kartono, Patologi Sosial II Kenakalan Remaja , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Lamintang, Hukum Panitensir Indonesia , Arimeco, Bandung, 1986 Laurensius Arliman, Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat , CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal , Sinar Grafika, Jakarta, 2016 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik , UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2005 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2012 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2015 Mahrus  Ali, Kejahatan  Korporasi  Kajian  Relevansi  Sanksi  Tindakan  Bagi  Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi , Arti Bumi Aksara, Yogyakarta, 2008