## TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK: INOVASI DAN ADAPTASI MENUJU EFISIENSI DAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
Pri Utami Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Email: pri.utami@unis.ac.id

## Abstrak
Artikel ini membahas transformasi dalam bidang Administrasi Publik sebagai respons terhadap kompleksitas  tantangan  dalam  pelayanan  masyarakat.  Dengan  menggabungkan  pendekatan inovatif dan teknologi, administrasi publik dapat menghadapi perubahan lingkungan global dan memenuhi  harapan  masyarakat  terhadap  pelayanan  berkualitas.  Studi  kasus  keberhasilan transformasi di beberapa instansi  pemerintah menunjukkan dampak positif terhadap kualitas pelayanan  dan  efisiensi  penggunaan  sumber  daya.  Namun,  artikel  ini  juga  mengidentifikasi tantangan  dan  hambatan  dalam  transformasi,  seperti  resistensi  perubahan  dan  keterbatasan teknologi.  Rekomendasi  untuk  masa  depan  termasuk  peningkatan  kesadaran  masyarakat, pengembangan kompetensi pegawai, dan investasi dalam teknologi. Transformasi administrasi publik memiliki potensi untuk menciptakan pelayanan yang lebih responsif dan efektif di era modern.
Kata Kunci : Administrasi Publik, Transformasi, Inovasi, Efisiensi, Pelayanan Berkualitas.

## Abstract
This article discusses the transformation in the field of Public Administration as a response to the  complexity  of  challenges  in  public  service.  By  combining  innovative  approaches  and technology,  public  administration  can  address  global  environmental  changes  and  meet society's expectations for quality services. Case studies of successful transformation in various government agencies demonstrate a positive impact on service quality and resource efficiency. However,  the  article  also  identifies  challenges  and  barriers  in  transformation,  such  as resistance to  change and technological  limitations. Recommendations for  the future include raising public awareness, developing employee competencies, and investing in technology. The transformation  of  public  administration  holds  the  potential  to  create  more  responsive  and effective services in the modern era.
Keywords: Public Administration, Transformation, Innovation, Efficiency, Quality Service.

## A. PENDAHULUAN
Dalam era dinamis yang ditandai oleh perkembangan teknologi, perubahan lingkungan global, dan harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik, administrasi publik  berada  di  persimpangan  penting.  Dalam  menghadapi  perubahan  yang  cepat  dan kompleks, transformasi administrasi publik menjadi kunci untuk memastikan pelayanan yang efisien dan berkualitas kepada masyarakat ( Sepriano, dkk. , 2023). Transformasi administrasi publik  menjadi  krusial  untuk  memastikan  efisiensi  yang  optimal  dan  pelayanan  berkualitas kepada masyarakat.  Transformasi  ini melibatkan inovasi  dan adaptasi dalam  berbagai  aspek administrasi untuk mengatasi kompleksitas tantangan masa kini.

## ARTIKEL
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah  cara  manusia berinteraksi  dan  berkomunikasi  (Sari,  dkk.,  2018).  Harapan  masyarakat  terhadap  pelayanan publik yang lebih  cepat, efisien, dan transparan  mendorong pemerintah  dan lembaga publik untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Dalam konteks ini, inovasi dalam administrasi publik menjadi  kunci  untuk  menjawab  tuntutan  tersebut.  Penggunaan  teknologi  digital,  aplikasi berbasis  daring,  dan  integrasi  data  dapat  mengubah  cara  lembaga  publik  beroperasi  dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat (Supriyadi & Asih, 2020; Junaidi, 2021; Trisantosa, dkk., 2022).
Selain  inovasi,  transformasi  administrasi  publik  juga  memerlukan  adaptasi  terhadap perubahan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Keberlanjutan pelayanan yang berkualitas harus didukung oleh perubahan struktural dalam organisasi dan budaya administrasi. Integrasi konsep  efisiensi  dan  transparansi  menjadi  faktor  penting  dalam  memastikan  bahwa  sumber daya  yang  terbatas  dimanfaatkan  sebaik  mungkin  untuk  kepentingan  Masyarakat  (Masdar, dkk., 2009).
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  berbagai  aspek  transformasi  administrasi publik,  dengan  penekanan  pada  peran  inovasi  dan  adaptasi  dalam  mencapai  efisiensi  dan pelayanan berkualitas. Melalui tinjauan konsep, studi kasus, serta analisis dampak positif dan tantangan  yang  dihadapi,  artikel  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  tentang pentingnya transformasi administrasi publik di era modern.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Transformasi  administrasi  publik  telah  menjadi  isu  yang  semakin  penting  di  tengah perubahan kompleks  dalam  lingkungan sosial,  politik, dan ekonomi. Upaya transformasi ini mencakup  inovasi  dan  adaptasi  dalam  menghadapi  tantangan  modern  untuk  memastikan efisiensi  dan  pelayanan  berkualitas  kepada  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  literatur  telah mengidentifikasi  berbagai  pendekatan,  strategi,  dan  dampak  dari  transformasi  administrasi publik.
Transformasi  administrasi  publik  dilihat  sebagai  respons  terhadap  perubahan  global dan lokal yang mempengaruhi lingkungan operasional pemerintahan. Menurut Hood (1991), transformasi  administrasi  publik  melibatkan  perubahan  dalam  struktur,  proses,  dan  budaya administrasi  untuk  menghadapi  perubahan  lingkungan  yang  cepat.  Hal  ini  dapat  melibatkan peningkatan  efisiensi  dalam  pengelolaan  sumber  daya,  penerapan  teknologi  informasi,  dan peningkatan kualitas pelayanan.
Inovasi  dianggap  sebagai  pilar  utama  transformasi  administrasi  publik.  Osborne  & Gaebler (1992) memperkenalkan konsep " reinventing government " yang menekankan inovasi dalam pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi, seperti e-government, telah menjadi fokus  utama  dalam  upaya  inovasi  administrasi  publik  (Moon,  2002).  Penggunaan  aplikasi berbasis daring, integrasi data, dan platform partisipasi publik memungkinkan lembaga publik untuk memberikan pelayanan yang lebih responsif dan efektif.
Namun,  transformasi  administrasi  publik  juga  menghadapi  berbagai  tantangan. Tantangan perubahan budaya organisasi, resistensi pegawai, dan perubahan regulasi sering kali menghambat  upaya  transformasi  (Rainey,  2009).  Di  samping  itu,  keberlanjutan  dari transformasi  administrasi  publik  juga  bergantung  pada  dukungan  politik, sumber  daya  yang memadai, dan pemahaman yang kuat tentang tujuan dan manfaatnya (Bovaird, 2005).
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  peran  inovasi  dan  adaptasi  dalam transformasi administrasi publik menuju efisiensi dan pelayanan berkualitas. Dengan merujuk pada  konsep-konsep  dan  temuan  dari  literatur  yang  relevan,  artikel  ini  akan  menganalisis dampak positif dan tantangan transformasi administrasi publik dalam konteks modern.

## C. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  literatur  dan analisis  konten  (Martono,  2010;  Ahmad,  2018).  Metode  penelitian  ini  dirancang  untuk memberikan pandangan yang mendalam tentang peran inovasi dan adaptasi dalam transformasi administrasi  publik.  Dengan  menggabungkan  data  dari  literatur  dengan  analisis  konten, penelitian ini berupaya memberikan wawasan yang lebih kaya tentang topik ini.
Data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur yang terkait dengan transformasi  administrasi  publik,  inovasi,  adaptasi,  efisiensi,  dan  pelayanan  berkualitas. Sumber data meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait administrasi  publik. Data  yang  relevan  dan  berkaitan  dengan  topik  penelitian  dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditentukan. Data tersebut harus memiliki relevansi dan signifikansi terhadap tujuan penelitian.
Data  yang  telah  terkumpul  dianalisis  melalui  metode  analisis  konten.  Analisis  ini dilakukan  dengan  mengidentifikasi  pola-pola,  tema-tema,  dan  konsep-konsep  yang  muncul dari data yang dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memahami peran inovasi dan adaptasi dalam transformasi administrasi publik menuju efisiensi dan pelayanan berkualitas.
Hasil  analisis  konten  tersebut  kemudian  diinterpretasikan  untuk  mengidentifikasi temuan-temuan utama yang terkait dengan konsep transformasi administrasi publik. Temuan ini kemudian dikaitkan dengan konsep literatur yang relevan untuk mendukung argumen dalam artikel. Hasil interpretasi dan analisis data digunakan untuk menyusun artikel. Artikel ini akan menguraikan  temuan-temuan  penting  dari  literatur  dan  analisis  konten,  serta  merangkum dampak positif dan tantangan dalam transformasi administrasi publik untuk mencapai efisiensi dan pelayanan berkualitas.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep Administrasi Publik dan Transformasinya
Administrasi publik merujuk pada serangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan oleh pemerintah  atau  lembaga  publik  untuk  mengelola  sumber  daya,  menyusun  kebijakan,  serta menyelenggarakan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Administrasi  publik  melibatkan  berbagai fungsi,  seperti  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  evaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam administrasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi prinsip  kunci.  Administrasi  publik  juga  mencakup  pengelolaan  sumber  daya  manusia, anggaran,  infrastruktur,  serta  regulasi  yang  mengatur  interaksi  antara  pemerintah  dan masyarakat.  Peran  administrasi  publik  tidak  hanya  terbatas  pada  tugas-tugas  administratif, tetapi  juga  mencakup  peran  strategis  dalam  merumuskan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Transformasi administrasi publik merujuk pada perubahan mendasar dalam paradigma, pendekatan,  dan  praktik  yang  digunakan  dalam  administrasi  publik.  Transformasi  ini diperlukan  sebagai  respons  terhadap  perubahan  lingkungan  sosial,  ekonomi,  teknologi,  dan politik yang terus  berkembang. Transformasi administrasi  publik mendorong adopsi inovasi dan adaptasi untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap relevan, efektif, dan efisien.
Salah satu pendorong transformasi administrasi publik adalah perkembangan teknologi informasi  dan  komunikasi.  Penerapan  e-government  dan  digitalisasi  layanan  publik  telah mengubah  cara  pemerintah  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Hal  ini  memungkinkan  warga untuk mengakses informasi dan layanan secara lebih mudah dan cepat. Selain itu, transformasi administrasi publik juga melibatkan perubahan dalam budaya organisasi, dengan fokus pada transparansi, partisipasi, dan pemberdayaan.
Transformasi administrasi publik memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Dengan mengadopsi teknologi baru, pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, dan pendekatan yang lebih responsif, administrasi publik dapat  memberikan  dampak  yang  lebih  positif  bagi  masyarakat.  Transformasi  ini  juga mendorong  perubahan  dalam  pola  pikir  dan  praktek  birokrasi,  yang  mengarah  pada pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kesimpulannya, konsep administrasi publik dan transformasinya memiliki peran sentral  dalam  mengelola  dan  menyelenggarakan  pemerintahan  serta  pelayanan  kepada masyarakat. Transformasi administrasi publik menjadi penting dalam menghadapi tantangan zaman  dan  memastikan  bahwa  pelayanan  publik  tetap  relevan  dan  bermanfaat  bagi  semua lapisan  masyarakat.  Transformasi  ini  tidak  hanya  tentang  perubahan  teknologi,  tetapi  juga tentang perubahan budaya, nilai, dan prinsip dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

## 2. Peran Inovasi dalam Transformasi Administrasi Publik
Inovasi memiliki peran sentral dalam transformasi administrasi publik menuju efisiensi dan pelayanan publik berkualitas (Bozeman & Kingsley, 1998). Dalam menghadapi tantangan yang  semakin  kompleks  dan  tuntutan  masyarakat  yang  terus  berkembang,  inovasi memungkinkan  lembaga-lembaga  publik  untuk  menghadapi  perubahan  dengan  lebih  baik. Inovasi  membuka  peluang  untuk  memperkenalkan  cara-cara  baru  dalam  mengelola  proses pemerintahan, memanfaatkan teknologi terbaru, dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Inovasi memiliki peranan sentral dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.  Melalui  penerapan  ide-ide  baru,  teknologi  canggih,  dan  pendekatan  yang  kreatif, inovasi membawa dampak positif bagi administrasi publik dan masyarakat (Linder, Jarvenpaa & Davenport, 2003). Dalam era dinamika perubahan yang cepat dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, inovasi menjadi landasan utama dalam transformasi administrasi publik.
Mergel (2016), mengatakan beberapa alasan pentingnya inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik antara lain:
a. Pengoptimalan  proses  dan  sumber  daya:  Inovasi  memungkinkan  pemerintah  untuk merancang  ulang  proses  kerja  dan  mengidentifikasi  cara-cara  baru  untuk  mengelola sumber  daya  yang  terbatas.  Dengan  mengadopsi  teknologi  dan  solusi  inovatif, pemerintah dapat menghindari pemborosan waktu dan sumber daya yang tidak perlu, sehingga mampu mencapai efisiensi yang lebih tinggi.
b. Respons Cepat terhadap Perubahan: Inovasi memampukan administrasi publik untuk merespons perubahan dan tantangan dengan lebih cepat. Dengan memiliki sistem dan teknologi yang fleksibel, pemerintah dapat dengan mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang.
c. Peningkatan  Kualitas  Pelayanan:  Melalui  inovasi,  pelayanan  publik  dapat ditingkatkan  dalam  hal  akurasi,  kecepatan,  dan  kualitas.  Teknologi  baru memungkinkan  pemerintah  untuk  memberikan  layanan  yang  lebih  baik,  termasuk aksesibilitas yang lebih  mudah, informasi yang lebih  akurat,  dan  respons yang lebih cepat terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.
d. Transparansi  dan  Akuntabilitas:  Inovasi  dapat  mendukung  transparansi  dalam administrasi  publik  dengan  memberikan  akses  publik  yang  lebih  baik  terhadap informasi  dan  data.  Hal  ini  membantu  membangun  kepercayaan  masyarakat  dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengambil keputusan.
e. Partisipasi  Masyarakat  yang  Lebih  Aktif:  Inovasi  dalam  bentuk  platform  partisipatif memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ini tidak hanya memberikan warga suara dalam kebijakan publik, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan keterlibatan mereka dalam pembangunan.

## 3. Adaptasi dalam Konteks Administrasi Publik
Menurut  Dunleavy  dkk.  (2005),  lembaga  publik  perlu  melakukan  adaptasi  terhadap perubahan lingkungan global, teknologi, dan tuntutan masyarakat karena berbagai alasan yang mendasar:
a. Perubahan  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  di  skala  global  dapat  memiliki dampak  langsung  pada  kondisi  domestik.  Lembaga  publik  harus  mampu  merespons perubahan  ini  untuk  mengantisipasi  dan  mengelola  potensi  dampak  negatif  serta memanfaatkan peluang yang muncul.
b. Teknologi  terus  berkembang  dengan  cepat  dan  mempengaruhi  banyak  aspek kehidupan, termasuk cara lembaga publik berinteraksi dengan masyarakat, mengelola data,  dan  menyelenggarakan  layanan.  Beradaptasi  dengan  teknologi  baru memungkinkan  lembaga  publik  untuk  meningkatkan  efisiensi,  aksesibilitas,  dan kualitas pelayanan.
c. Tuntutan dan harapan masyarakat terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi. Lembaga publik perlu mampu mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat dengan cara yang efektif, demi menjaga kepercayaan dan legitimasi. Menurut  Welch  dkk.  (2005)  dan  Olsen  (2007),  lembaga  publik  perlu  melakukan adaptasi dengan cara sebagai berikut:
a. Lembaga  publik  harus  memiliki  karyawan  yang  kompeten  dan  siap  menghadapi perubahan.  Ini  dapat  dicapai  melalui  pelatihan  dan  pengembangan  sumber  daya manusia serta penggunaan praktik manajemen yang modern.
b. Lembaga publik perlu mendorong inovasi dalam proses, layanan, dan model kerja. Ini bisa  melibatkan  adopsi  teknologi  baru,  pengembangan  layanan  berbasis  daring,  dan eksplorasi cara-cara baru untuk mengatasi masalah yang ada.
c. Berkolaborasi  dengan  pihak-pihak  eksternal  seperti  sektor  swasta,  organisasi  non- pemerintah, dan masyarakat sipil dapat membantu lembaga publik mengakses sumber daya, pengetahuan, dan pendekatan yang berbeda.
d. Lembaga publik harus fleksibel dalam mengubah kebijakan dan regulasi sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Mereka juga perlu mengambil langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi perubahan mendatang.
e. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dapat membantu  lembaga  publik  memahami  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat,  serta mendapatkan umpan balik yang berharga.

## 4. Efisiensi dalam Administrasi Publik
Efisiensi  dalam  administrasi  publik  merujuk  pada  penggunaan  sumber  daya  yang optimal  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  pemerintahan  dan  menyediakan  pelayanan  publik. Konsep  efisiensi  melibatkan  pendekatan  yang  mengutamakan  hasil  yang  maksimal  dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara bijaksana. Efisiensi dalam administrasi publik mencakup pengurangan pemborosan, peningkatan produktivitas, dan optimalisasi proses kerja.
Pengelolaan sumber daya yang efektif sangat penting dalam administrasi publik karena berdampak  langsung  pada  kemampuan  lembaga  publik  untuk  memberikan  pelayanan berkualitas  kepada  masyarakat.  Dengan  pengelolaan  yang  baik,  lembaga  publik  dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal, menghindari pemborosan anggaran dan waktu, serta menjaga keberlanjutan pelayanan.
Penggunaan teknologi dan inovasi memainkan peran krusial dalam mencapai efisiensi operasional  dalam  administrasi  publik.  Teknologi  memungkinkan  otomatisasi  proses, pengumpulan dan analisis data yang cepat, serta pelayanan berbasis daring yang lebih efisien. Contoh penggunaan teknologi termasuk sistem manajemen informasi, platform e-government, dan aplikasi berbasis mobile.

## ARTIKEL
Inovasi  juga  diperlukan  untuk  menciptakan  pendekatan  baru  dalam  mengatasi tantangan administrasi publik. Inovasi dalam model kerja, proses pelayanan, dan pengambilan keputusan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Misalnya, penerapan metode manajemen baru, seperti Lean Management, Six Sigma, atau Design Thinking, dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan efisiensi.
Penggunaan teknologi dan inovasi juga dapat membantu lembaga publik untuk lebih responsif  terhadap  perubahan.  Dalam  era  digital,  lembaga  publik  yang  mampu  beradaptasi dengan  cepat  terhadap  perubahan  teknologi  dan  tuntutan  masyarakat  akan  memiliki keunggulan dalam mencapai efisiensi dan memberikan pelayanan yang berkualitas.
Menurut Hood (1995), Brudney & England (1983), dan Bason (2010), manfaat efisien dalam administrasi publik adalah:
a. Efisiensi  membantu  lembaga  publik  mengurangi  biaya  operasional  dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih cerdas.
b. Dengan  efisiensi,  pelayanan publik dapat ditingkatkan dalam  hal  kecepatan, akurasi, dan ketersediaan.
c. Pengelolaan  sumber  daya  yang  efektif  dan  efisien  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.
d. Efisiensi memberikan keunggulan kompetitif bagi lembaga publik dalam menghadapi tantangan dan persaingan.
e. Efisiensi berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih cepat dan responsif.

## 5. Pelayanan Publik Berkualitas
Pelayanan  publik  berkualitas  merujuk  pada  penyediaan  layanan  yang  memenuhi standar  tertentu  dalam  hal  kecepatan,  akurasi,  ketersediaan,  dan  responsifitas  terhadap kebutuhan  masyarakat.  Standar  pelayanan  publik  yang  berkualitas  diperlukan  untuk memastikan bahwa warga negara mendapatkan layanan yang adil, efisien, dan responsif dari lembaga-lembaga publik.
Inovasi dan adaptasi berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Dalam menghadapi  perubahan  tuntutan  dan  teknologi,  lembaga  publik  harus  mampu  beradaptasi untuk  tetap  relevan  dan  efektif.  Inovasi  melibatkan  pengenalan  metode,  teknologi,  atau pendekatan baru untuk memberikan layanan yang lebih baik. Adaptasi mencakup fleksibilitas dalam merespons perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
Menurut Bekkers & Homburg (2007), Lee & Kwak (2009), dan Margetts dkk. (2015), manfaat inovasi dan adaptasi dalam pelayanan publik adalah:
a. Inovasi  dapat  mengoptimalkan  proses  pelayanan  sehingga  dapat  diselesaikan  lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah.
b. Inovasi  dan  adaptasi  melalui  layanan  berbasis  daring  (online)  dapat  meningkatkan aksesibilitas, memungkinkan warga untuk mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan.
c. Inovasi memungkinkan pelayanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga publik dapat dengan cepat menyesuaikan layanan mereka untuk merespons perubahan kebutuhan.
d. Inovasi dapat memperbaiki kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan praktik terbaik.
e. Inovasi  dan  adaptasi  dapat  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam penyediaan layanan publik, mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Contoh konkret dari inovasi dalam pelayanan publik adalah pengembangan sistem e- government.  E-government  memungkinkan  warga  negara  untuk  mengakses  informasi  dan layanan  pemerintah  secara  online,  mengajukan  permohonan  izin,  membayar  pajak,  dan
melaporkan  masalah.  Ini  tidak  hanya  meningkatkan  efisiensi,  tetapi  juga  meningkatkan transparansi dan partisipasi Masyarakat.
Pelayanan publik berkualitas merupakan landasan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah.  Dengan  mengikuti  standar  yang  ditetapkan,  menerapkan inovasi, dan beradaptasi dengan perubahan, lembaga publik dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, responsif, dan efisien kepada masyarakat.

## 6. Tantangan dalam Transformasi Administrasi Publik
Implementasi  transformasi  administrasi  publik  seringkali  dihadapkan  pada  berbagai hambatan dan tantangan yang kompleks. Beberapa hambatan yang umum meliputi:
a. Pegawai  publik  atau  birokrat  mungkin  memiliki  kecenderungan  untuk  menolak perubahan karena kekhawatiran terhadap perubahan peran atau kehilangan kendali.
b. Transformasi administrasi publik mungkin membutuhkan investasi finansial, teknologi, dan sumber daya manusia yang signifikan, yang dapat menjadi kendala terutama dalam situasi anggaran terbatas.
c. Perubahan  dalam  pemerintahan  atau  perubahan  kebijakan  dapat  mempengaruhi kontinuitas transformasi administrasi publik.
d. Budaya organisasi yang resisten terhadap perubahan atau memiliki norma-norma yang tidak mendukung inovasi dapat menghambat transformasi (Meyer & Goes, 1988; Oreg, Vakola & Armenakis, 2011).
Untuk  mengatasi  resistensi  dan  menghadapi  perubahan  dalam  lingkungan  birokrasi adalah  langkah  kritis  dalam  transformasi  administrasi  publik.  Beberapa  strategi  yang  dapat diterapkan adalah:
a. Melibatkan pegawai  dan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan, manfaat, dan rencana transformasi.
b. Memberikan  pelatihan  dan  pengembangan  keterampilan  kepada  pegawai  untuk mengatasi  kekhawatiran  dan  meningkatkan  kesiapan  mereka  dalam  menghadapi perubahan.
c. Melibatkan pegawai dalam merancang dan mengimplementasikan transformasi dapat membantu meredakan resistensi dan memberikan rasa memiliki terhadap proses.
d. Kepemimpinan  yang  kuat  dan  berkomitmen  terhadap  transformasi  dapat  membantu menginspirasi pegawai dan memberikan contoh positif.
e. Mendorong  perubahan  dengan  memberikan  penghargaan,  insentif,  atau  pengakuan kepada  pegawai  yang  berpartisipasi  aktif  dalam  transformasi  (Van  de  Ven  &  Poole, 1995).
Tantangan dalam transformasi  administrasi  publik mungkin kompleks,  tetapi  dengan pendekatan  yang  tepat,  hambatan-hambatan  tersebut  dapat  diatasi.  Melibatkan  pegawai, menggunakan  komunikasi  yang  efektif,  dan  memberikan  dukungan  yang  cukup  dapat membantu membangun momentum positif untuk perubahan dan mencapai tujuan transformasi administrasi publik.

## E. KESIMPULAN
Melalui  studi  literatur  dan  analisis  konten,  ditemukan  bahwa  inovasi  dan  adaptasi memainkan  peran  sentral  dalam  memajukan  administrasi  publik  menuju  ke  arah  yang  lebih baik.  Inovasi,  khususnya  dalam  penerapan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  telah membentuk  cara  lembaga-lembaga  publik  beroperasi  dan  berinteraksi  dengan  masyarakat. Kemampuan  untuk  menyediakan  pelayanan  berbasis  daring,  mengintegrasikan  data,  dan memanfaatkan  platform  partisipasi  publik  telah  membuka  jalan  menuju  efisiensi  yang  lebih besar  dan  pengalaman  pelayanan  yang  lebih  memuaskan. Namun,  transformasi  administrasi publik  tidaklah  selalu  mulus.  Tantangan  dalam  mengubah  budaya  organisasi,  mengatasi
resistensi  dari  pegawai,  dan  menavigasi  perubahan  regulasi  merupakan  hal-hal  yang  harus diperhitungkan. Dalam konteks ini, dukungan politik yang kuat, sumber daya yang memadai, dan komunikasi yang efektif sangatlah penting.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content analysis). Research Gate , 5 (9), 1-20. Bason, C. (2010). Leading public sector innovation: Co-creating for a better society. Policy Press.
Bekkers, V. J., & Homburg, V. M. F. (2007). The myths of e-government: Looking beyond the assumptions of a new and better government. Information Polity, 12(1-2), 109-122.
Bovaird, T. (2005). Public Governance: Balancing Stakeholder Power in a Network Society. International Review of Administrative Sciences, 71 (2), 217-228. Bozeman, B., & Kingsley, G. (1998). Risk culture in public and private organizations. Public Administration Review, 58 (2), 109-118.
Brudney,  J.  L.,  &  England,  R.  E.  (1983).  Toward  a  definition  of  the  coproduction  concept. Public Administration Review, 43(1), 59-65.
Dunleavy,  P.,  Margetts,  H.,  Bastow,  S.,  &  Tinkler,  J.  (2005).  New  public  management  is dead—long live digital-era governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 16(3), 467-494.
Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons?. Public Administration, 69 (1), 3-19. Hood,  C.  (1995).  The  "new  public  management"  in  the  1980s:  Variations  on  a  theme.
Accounting, Organizations and Society, 20(2-3), 93-109.
Junaidi,  F.  (2021).  Transformasi  Digital,  Pelayanan  Publik  Di  Masa  Pandemi. Ekasakti Educational Journal , 1 (2), 278-292.
Lee,  G.,  &  Kwak,  Y.  H.  (2009).  An  open  government  implementation  model:  Moving  to increased public engagement. Public Administration Review, 69(3), 475-487.
Linder, S. H., Jarvenpaa, S. L., &  Davenport, T. H. (2003). Toward  an innovation  sourcing strategy. MIT Sloan Management Review, 44 (4), 43-49.
Margetts, H., John, P., Escher, T., & Reissfelder, S. (2015). Social information and the urban- rural divide in political behaviour. Political Studies, 63(1_suppl), 42-60.
Martono, N. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Masdar, S., Asmorowati, S., & Irianto, J. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Untuk Pelayanan Publik . Surabaya: Airlangga University Press. Mergel,  I. A.  (2016).  The transformational  potential  of e‐government:  A  case study of two online budget simulation projects in Brazil. Public Administration Review, 76 (4), 566- 576.
Meyer, A. D., & Goes, J. B. (1988). Organizational assimilation of innovations: A multilevel contextual analysis. Academy of Management Journal, 31(4), 897-923.
Moon,  M.  J.  (2002).  The  Evolution  of  E-Government  among  Municipalities:  Rhetoric  or Reality?. Public Administration Review, 62 (4), 424-433.
Olsen, J. P. (2007). The institutional dynamics of the European Union: Explaining the period of  policy  stability  and  the  creation  of  the  single  market.  International  Organization, 61(4), 803-835.
Oreg, S., Vakola, M., & Armenakis, A. (2011). Change recipients' reactions to organizational change: A 60-year review of quantitative studies. The Journal of Applied Behavioral Science, 47(4), 461-524.
Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector . Addison-Wesley Professional.
Rainey, H. G. (2009). Understanding and Managing Public Organizations . Jossey-Bass. Sari, A. C., Hartina, R., Awalia, R., Irianti, H., & Ainun, N. (2018). Komunikasi dan media sosial. Jurnal The Messenger , 3 (2), 69.
Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afiyah, S., ... & Indarti, C. F. S. (2023). Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital . Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
Supriyadi,  E.  I.,  & Asih,  D.  B.  (2020).  Implementasi Artificial  Intelligence  (Ai)  di  Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal RASI , 2 (2), 12-22. Trisantosa,  I.  N.,  Kurniasih,  D.,  &  Hubeis,  M.  (2022). Pelayanan  Publik  Berbasis  Digital . Yogyakarta: Deepublish.
Van  de  Ven,  A.  H.,  &  Poole,  M.  S.  (1995).  Explaining  development  and  change  in organizations. Academy of Management Review, 20(3), 510-540.
Welch,  E.  W.,  Hinnant,  C.  C.,  &  Moon,  M.  J.  (2005).  Linking  citizen  satisfaction  with  e- government and trust in  government. Journal of Public Administration Research and Theory, 16(1), 33-53.