## INSTRUKSI REFOKUS DAN RELOKASI APBD DALAM UPAYA MEMINIMALKAN INFLASI AKIBAT KENAIKAN HARGA BBM
Rossa Putri Juliana, Ferdinand Sihite, Medelyne Melanesia Maryen, Retma Rahma Verani, Nandika Bagus Fahmi, Asianto Nugroho,Sapto Hermawan

## Fakultas Hukum

## Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia
e-mail : asiantonugroho@staff.uns.ac.id , saptohermawan _ fh@staff.uns.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the instructions for refocusing and relocating APBD to minimize inflation  due  to  rising  fuel  prices.  This  article  was  written  using  the  normative  legal  research method. Secondary data comes from literature reviews which are then qualified and quantified to answer the existing problem formulations. The results of the study show that the increase in fuel oil (BBM) is a domino effect that has a major impact on the people of Indonesia. The increase in fuel prices has implications for anticipating inflation. The government is trying to ease the burden on the people affected by the increase in fuel prices to balance the community's resilience so that they have purchasing power to meet their daily needs. Government policies for underprivileged communities  are  in  the  form  of  Direct  Cash  Assistance  (BLT)  and  Wage  Subsidy  Assistance (BSU)  for  workers/laborers.  In  ensuring  economic  stability  in  the  regions,  the  government  has provided General Transfer Funds (DTU), namely DAU and DBH originating from the APBN, one of which comes from the tax sector.
Keywords : BBM, APBD, inflation, refocus and budget relocation.

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  menganalisis  arahan  refokus  dan  relokasi  APBD  untuk  meminimalisir inflasi  akibat  kenaikan  harga  BBM.  Artikel  ini  ditulis  dengan  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif.  Data  sekunder  berasal  dari literature  review yang  kemudian  dikualifikasi  dan dikuantifikasi  untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  ada.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa kenaikan  bahan  bakar  minyak  (BBM)  merupakan  efek  domino  yang  berdampak  besar  bagi masyarakat  Indonesia.  Kenaikan  harga  BBM  berimplikasi  pada  antisipasi  inflasi.  Pemerintah berupaya  meringankan  beban  masyarakat  yang  terkena  dampak  kenaikan  harga  BBM  untuk mengimbangi ketahanan masyarakat agar memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. Kebijakan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh. Dalam menjamin stabilitas ekonomi di daerah, pemerintah telah menyediakan Dana Transfer Umum (DTU) yaitu DAU dan DBH yang bersumber dari APBN yang salah satunya berasal dari sektor pajak.
kata kunci : BBM, APBD, inflasi, refokus dan relokasi anggaran.
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022)

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu dari lima  negara  dengan  jumlah  penduduk terbanyak  di  dunia,  dengan  banyaknya mobilitas penduduk di Indonesia menyebabkan  banyak  orang  menggunakan kendaraan  dalam  segala  aktivitasnya,  agar kendaraan yang dikemudikan dapat berjalan tentunya  membutuhkan  sesuatu.  disebut bahan  bakar  minyak.  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  merupakan  bahan  bakar  yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai  bahan  bakar  kendaraan  seperti mobil dan sepeda motor. Banyaknya jumlah kendaraan  di  negara  ini  mengakibatkan permintaan bahan bakar minyak juga besar. Bahan Bakar Minyak sangat dibutuhkan oleh masyarakat  Indonesia  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari  baik  perseorangan maupun  organisasi,  Negara  Indonesia berhak menentukan harga BBM. Selama ini negara  selalu  menjaga  agar  harga  BBM tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia,  namun  kebutuhan  masyarakat yang  semakin  meningkat  akan  konsumsi BBM  dan  juga  kenaikan  harga  BBM internasional menyebabkan harga BBM lokal harus  disesuaikan  dengan  harga  BBM internasional sehingga fiskal negara keberlanjutan  tetap  aman  dan  sehat.  tidak terancam.
Kenaikan  harga  BBM  di  Indonesia bukanlah hal baru yang terjadi di negeri ini, dari  zaman  presiden  soeharto  hingga presiden joko widodo, harga bbm terus naik, hanya saja presiden habibie tidak menaikkan harga  bbm  melainkan  menurunkannya dengan Rp. 200 per liter. Belakangan ini kita dapat  melihat  kebijakan  perubahan  harga yang  dilakukan  pemerintah  melalui  berita televisi dan media sosial bahwa harga BBM Pertamax  naik  dari  Rp9.000-9.400/per  liter menjadi Rp12.500 per liter sejak 1 April 2022 dan  telah  menetapkan  BBM  Pertalite. sebagai bahan bakar bersubsidi.
Berdasarkan  catatan  Kementerian  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral,  BBM  Pertalite
1 Senior 03, R.   (2022, Oktober 3). BPS: Tingkat Inflasi Bulan  September  2022  Melonjak .  Fusilat  News.
merupakan  jenis  BBM  yang  paling  banyak digunakan dan sering digunakan pengendara,  mencapai  23  juta  kilo  liter sepanjang  tahun  2021.  Selengkapnya  79 persen  dari  bahan  bakar  mesin  jenis  lain seperti  Pertamax,  Pertamax  Turbo,  dan Premium yang mencatat pemakaian 21%.
Penetapan  BBM  Pertalite  sebagai subsidi  seperti  Premium  akan  memberikan keringanan bagi masyarakat karena harganya  yang  lebih  merakyat,  namun seperti BBM bersubsidi sebelumnya, premium  yang  sulit  didapatkan  akan membebani masyarakat karena BBM bersubsidi akan beresiko langka dan sering menghilang  dari  pasaran  seperti  BBM Premium.  Kenaikan  harga  bahan  bakar mesin  (BBM)  tentunya  akan  membuat masyarakat  sangat  resah  dan  kenaikan harga  BBM  akan  berdampak  pada  semua harga  dan  sektor  usaha  seperti  sektor sandang  dan  pangan  dan  tidak  menutup kemungkinan  akan  menyebabkan  inflasi masa  depan.  Kenaikan  harga  BBM  akan sangat  berdampak  pada  biaya  hidup masyarakat,  baik  untuk  kalangan  bawah maupun perusahaan besar karena kenaikan harga  BBM  akan  mempengaruhi  harga barang  yang  naik  juga  sehingga  produksi dan  daya  beli  masyarakat  menurun  yang mengakibatkan tidak ada produksi dan tidak ada  pembelian  sehingga  perekonomian terhambat yang akan mengakibatkan merosotnya  perekonomian  negara  dan kesulitan meningkat.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi pada September 2022 mencapai 1,17%.
Peningkatan  ini  6  kali  lipat  dibandingkan periode Agustus yang minus 0,21% 1 .  Inflasi tersebut salah satunya dipicu oleh kenaikan harga  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM).  Harga BBM  per  3  September  2022  untuk  pertalite naik  dari  Rp  7.650  per  liter  menjadi  Rp 10.000 per liter. Harga solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Harga Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Pemerintah
BPS  :  Tingkat  Inflasi  Bulan  September  2022 Melonjak - Fusilat News
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022)
memproyeksikan  pengelolaan  keuangan negara  masih  akan  dihadapkan  pada beberapa  masalah.  Dari  sisi  penerimaan negara, masih terdapat sejumlah permasalahan  seperti  ekonomi  global  dan domestik yang diproyeksikan masih stagnan, kecenderungan harga komoditas SDA yang cenderung  turun,  hingga  rendahnya  tingkat kepatuhan  dan  kesadaran  perpajakan. Selain  itu,  cakupan  basis  pajak  juga  dinilai masih  rendah.  Pemanfaatan  data  yang diperoleh  baik  dari  perbankan  domestik maupun  AEoI  masih  belum  optimal.  Hal  ini diperparah dengan belum optimalnya pengawasan  dan  penegakan  hukum  di bidang perpajakan dan pengelolaan kekayaan  negara  serta  pelayanan  publik. Akibat dari permasalahan tersebut, pemerintah menilai hal tersebut mengakibatkan  terbatasnya  ruang  fiskal untuk  membiayai  pembangunan.  Dari  sisi belanja  negara,  pemerintah  menilai  belanja negara masih belum efektif dalam mencapai target  pembangunan  dan  tingginya  beban wajib  yang  tertunda  juga  membatasi  ruang gerak fiskal.

## METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif yang dipadukan  dengan  penelitian  kepustakaan ( library research ). Riset kepustakaan merupakan  riset  yang  lebih  membutuhkan pengolahan filosofis dan teoretis daripada uji empiris  di  lapangan.  Karena  sifatnya  yang teoretis dan filosofis, penelitian kepustakaan lebih  sering  menggunakan  pendekatan filosofis ( philosophical approach ) dibandingkan dengan pendekatan lain yang meliputi  sumber  data,  pengumpulan  data, dan  analisis  data 2 .    Alasan  penulis menggunakan penelitian kepustakaan adalah 3 :
1.  Pertanyaan  penelitian  hanya  dapat dijawab
melalui penelitian
kepustakaan  dan  sebaliknya  tidak
2 Muhadjir,  N.  (2002). Metodologi  Penelitian Kualitatif . Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin
3 Mustika, Z.  (2004). Metode Penelitian  Kepustakaan .
Edisi I.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia
mungkin  mengharapkan  data  dari penelitian lapangan.
2.  Studi  kasus  dalam  literatur  diperlukan sebagai tahapan tersendiri yaitu penelitian pendahuluan untuk memahami lebih dalam fenomena baru yang sedang berkembang di lapangan atau masyarakat saat ini.
3.  Data  pustaka  tetap  dapat  diandalkan untuk menjawab pertanyaan
penelitian. Perpustakaan tersebut merupakan  tambang  emas  yang sangat  kaya  untuk  dijadikan  dasar sebuah penelitian ilmiah.
Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis  strategi  refokus  dan  relokasi APBD dalam menanggulangi dampak kenaikan  bahan  bakar  minyak  (BBM). Kemudian  peneliti  mengolah  data  tersebut sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan  teori  dan  kebijakan  yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  Kepala  Daerah  merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  serta pengawasan  keuangan  daerah  dengan melimpahkan  sebagian  atau  seluruhnya kepada  pejabat  dan  perangkat  daerah. Pemerintah dapat membentuk dana cadangan  untuk  membiayai  kebutuhan darurat yang belum dianggarkan dalam satu periode anggaran.
Berdasarkan 4 Pasal  316  Ayat  1 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD dapat direvisi jika:
a.   Perkembangan  yang  tidak  sesuai
dengan asumsi KUA;
b. Keadaan yang menyebabkan terjadinya  pergeseran  anggaran  antar
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
unit  organisasi,  antar  kegiatan,  dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan kelebihan perhitungan tahun sebelumnya
digunakan  untuk  pembiayaan  tahun berjalan; d. Keadaan darurat; dan/atau e. Keadaan luar biasa. Dasar perubahan APBD 5 berdasarkan Pasal 155 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi 6 :
(1)  Perubahan  APBD  yang  disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan  asumsi  KUA  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  154  ayat  (1) huruf  a  dapat  berupa  melebihi  atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula dilaksanakan di KUA.
(2)  Kepala  daerah  merumuskan  hal-hal yang mengakibatkan perubahan APBD sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 154  ayat  (1)  huruf  a  ke  dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD. (3)  Dalam  rancangan  kebijakan  umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dijelaskan secara lengkap mengenai:
●  perbedaan  asumsi  dengan  KUA
yang telah ditentukan sebelumnya; ●  program  dan  kegiatan  yang  dapat diusulkan untuk diakomodasi dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
●  pencapaian  target  kinerja  program dan  kegiatan  yang  harus  dikurangi dalam perubahan APBD jika asumsi KUA tidak terpenuhi; dan
5 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6 Pogos,    M.    (2021).    Tata    Cara    Pengalihan    Dana APBD    Kabupaten    Dalam    Hal    Terjadi  Pandemi
●  pencapaian  target  kinerja  program dan kegiatan yang harus
ditingkatkan dalam perubahan APBD jika melebihi asumsi KUA. (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan kepada  DPRD  paling  lambat  minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
5)  Setelah  pembahasan  rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4),  kemudian disepakati  menjadi  kebijakan  umum perubahan APBD dan PPA perubahan APBD  paling  lambat  minggu  kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan  peraturan  daerah  tentang perubahan  APBD  diperkirakan  pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, perlu dihindarkan penganggaran untuk kegiatan pembangunan  fisik  dalam  rancangan peraturan  daerah  tentang  perubahan APBD.
7)  Format  rancangan  kebijakan  umum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)  tercantum  dalam  Lampiran  C.I Peraturan Menteri ini.
8) Format desain PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat  (5) tercantum dalam Lampiran C.II Peraturan Menteri ini.
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat  dibiayai  dari  sumber  pembiayaan daerah  yang  ditetapkan  dalam  Perda tentang  APBD,  dan  pembiayaan  daerah bersumber dari:
1.  Sisa  perhitungan  anggaran  tahun lalu;
2. Transfer dari dana cadangan;
Covid-19  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lex Administratum , Vol. IX No. 03.
3.  Hasil  penjualan  kekayaan  daerah yang dipisahkan;
4. Pinjaman daerah. Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat  menyampaikan  rancangan  peraturan daerah yang telah disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung lainnya kepada DPRD untuk pengambilan keputusan  mengenai  Raperda  tentang perubahan  APBD  yang  dilakukan  paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran tahun anggaran 7 .
Penerapan  kebijakan  refokus  dan relokasi  APBD  dalam  rangka  penanganan kenaikan  harga  BBM  oleh  Pemerintah Daerah.  Sehubungan  dengan  kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan  Pemerintah  khususnya  untuk jenis  BBM  penugasan  seperti  Pertalite  dan juga  Solar  Subsidi  Pertamax  sejak  3 September 2022. Diperlukan langkah cepat, tepat, fokus dan terintegrasi bagi pemerintah untuk  memfokuskan  kembali  kegiatan  dan merelokasi  anggaran  untuk  mengatasi dampak  inflasi  yang  mungkin  terjadi,  serta membantu  masyarakat  yang  tidak  mampu untuk  mendapatkan  bantuan  khusus  untuk meringankan beban pembelian BBM.
Pemerintah pusat kini telah mengeluarkan  sejumlah  kebijakan  untuk menghadapi  dampak  inflasi  yang  mungkin terjadi.  Dalam  kebijakan  ini,  pemerintah daerah  dan  desa  wajib  ikut  serta  dalam penanggulangan  melalui  dukungan  sosial. Wakil  Menteri  Keuangan  Prof.  Suahasil Nazara mengatakan dengan adanya kenaikan ini (Pertalite, Pertamax dan Solar), Pemerintah  berupaya  semaksimal  mungkin untuk  menahannya  agar  harga  barang lainnya  tidak  terlalu  cepat  naik.  Setidaknya ada  3  kebijakan  bantalan  sosial  yang disiapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko  Widodo  yaitu  pertama,  pemberian Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  oleh Kementerian  Sosial  sebesar  Rp150.000 empat  kali  kepada  KPM.  Kedua,  Bantuan Subsidi  Upah  (BSU)  sebesar  Rp600.000 untuk  pekerja  dengan  gaji  maksimal  Rp3,5
7 Sunarno, H. S. (2018). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
juta/bulan. Ketiga, dukungan Pemda sebesar  2%  dari  Dana  Transfer  Umum (DTU)  yaitu  DAU  dan  DBH  untuk  subsidi sektor  transportasi,  termasuk  angkutan umum,  ojek  dan  nelayan,  serta  untuk tambahan  perlindungan  sosial.  Anggaran BLT untuk pengalihan subsidi BBM sebagai upaya mengatasi dampak inflasi telah diatur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) Nomor  134  Tahun  2022.  Untuk  melindungi masyarakat  miskin  dan  rentan  kemiskinan, pemerintah mengalokasikan Rp. 24,17 triliun dana BLT BBM. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pengalihan subsidi BBM dan kompensasi ke BLT BBM dialokasikan Rp. 24,17 triliun yang terdiri dari dua jenis.
Alokasi subsidi energi dan kompensasinya diperoleh dari APBN. Salah satu  sumber  utama  penerimaan  negara adalah penerimaan pajak. Dengan penerimaan  pajak  yang  tinggi,  pemerintah mampu  menutupi  komitmen  pemberian subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp. 502,4  triliun  sebagaimana  tertuang  dalam Keppres  98/2022.  Untuk  memitigasi  risiko penurunan  daya  beli  masyarakat  akibat inflasi akibat kenaikan harga BBM, pemerintah menyediakan BLT untuk mentransfer  subsidi  BBM  sebesar  Rp.  12,4 triliun.  Pemerintah  akan  memberikan  BLT sebesar  Rp.  600  ribu  untuk  20,65  juta keluarga penerima manfaat. BLT dibayarkan pada  bulan  September  dan  Desember masing-masing sebesar Rp. 300 ribu.
Selain itu, pemerintah juga memberikan  bantuan  subsidi  upah  (BSU) bagi 16 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp. 3,5 juta per bulan. BSU senilai Rp. 600 ribu  akan  menyalurkan  subsidi  angkutan angkutan umum dan memberikan tambahan bantuan  sosial  dengan  menggunakan  2% dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  dana bagi hasil.

## KESIMPULAN
Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan efek domino berpengaruh
besar bagi rakyat Indonesia. Kenaikan harga BBM berimplikasi untuk mengatisipasi terjadinya  inflasi.  Pemerintah  berupaya meringankan beban masyarakat yang
terdampak
kenaikan
BBM
agar menyeimbangkan resiliensi masyarakat, sehingga  mampu  memilki  daya  beli  untuk mencukupi  kebutuhan  hidupnya.  Kebijakan pemerintah  kepada  masyarakat  kurang mampu  berupa  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT),  dan  Bantuan  Subsidi  Upah  (BSU) kepada  pekerja/buruh.  Pemerintah  dalam menjamin stabilitas ekonomi di daerah telah memberikan  Dana  Transfer  Umum  (DTU) yakni  DAU  dan  DBH  bersumber  dari  APBN salah satunya dari sector perpajakan

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Muhadjir,  N.  (2002). Metodologi  Penelitian Kualitatif . Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin Mustika,  Z.    (2004). Metode  Penelitian Kepustakaan .    Edisi  I.    Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Sunarno, H. S. (2018). Hukum Pemerintahan Daerah  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika.

## JURNAL
Pogos,  M.    (2021).    Tata  Cara  Pengalihan
Dana  APBD  Kabupaten  Dalam  Hal Terjadi  Pandemi  Covid-19  yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten  Ditinjau  dari  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah. Lex Administratum , Vol. IX No. 03.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah

## INTERNET
Senior  03,  R.      (2022,  Oktober  3). BPS: Tingkat Inflasi Bulan September 2022 Melonjak . Fusilat News.  URL: BPS :