PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 787

## PERAN PETUGAS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA TAMAILA KECAMATAN TOLANGOHULA KABUPATEN GORONTALO

## Nurlin Kaje
Universitas Terbuka Gorontalo nurlinkaje148@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  petugas  desa  dalam penyaluran  bantuan  sosial  di  Desa  Tamaila,  Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  yang terkait  dan  relevan  dengan  penelitian  ini.  Bantuan  sosial  yang  dilakukan  oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk  kepedulian pemerintah kepada rakyatnya. Hal ini  sesuai  dengan  amanah  konstitusi  bahwa  fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar diperlihara oleh negara. Permasalahan  yang terjadi di Desa Tamaila adalah terdata 351 jiwa  tergolong  miskin,  tetapi  yang  didata  dan  mendapatkan  bantuan  sosial  hanya  261 jiwa  saja.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  petugas  dalam  menyalurkan  bantuan sosial  tidak  transparan,  dimana  tidak  jelas  berapa  jumlah  bantuan  sosial  yang seharusnya  diterima  oleh  warga  yang  wajib  menerima.  Petugas  tidak  melakukan pendataan  dengan  baik  siapa  saja  yang  layak  dan  wajib  menerima  bantuan  sosial, dimana ada warga yang tidak didata padahal layak menerima. Petugas pilih kasih dalam penyaluran  bantuan  sosial  karena  yang  diutamakan  adalah  kaum  kerabat  dan  orang- orang  terdekat  yang  selalu  mendukung  arahan  kepala  desa.  Unsur  kesengajaan  ini dikaitkan dengan siapa saja  yang tidak  memilih dalam pemilihan kepala desa sehingga diabaikan  dan  dipersulit  dalam  berbagai  hal,  terutama  untuk  mendapatkan  bantuan sosial.  Untuk  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  penyaluran  bantuan  sosial  yang  dilakukan oleh  petugas  belum  transparan,  pilih  kasih  dan  pendataan  warga  penerima  bantuan sosial  belum  akurat  karena  ada  yang  terlewati.  Untuk  itu  disarankan  agar  dalam penyaluran bantuan sosial harus mendapatkan pengawasan yang ketat.
Kata Kunci: Bantuan Sosial, Fakir Miskin, Anak-Anak Terlantar

## ABSTRACT
This  research  aims  to  find  out  the  role  of  village  officials  in  distributing  social assistance in Tamaila Village, Tolangohula District, Gorontalo Regency. This research uses a descriptive method  with a qualitative approach. Data collection was carried out
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 788
through  observation,  interviews  and  documentation  related  and  relevant  to  this research.  Social  assistance  provided  by  the  government  is  a  form  of  government concern  for  its  people.  This  is  in  accordance  with  the  constitutional  mandate  that  the poor and neglected children are cared for by the state. The research results show that officers in  distributing  social assistance are not  transparent,  where it is not  clear how much  social  assistance  should  be  received  by  residents  who  are  obliged  to  receive  it. Officers did not properly collect data on who was eligible and obliged to receive social assistance,  where  there  were  residents  who  were  not  recorded  even  though  they deserved to receive it. Officers show favoritism in distributing social assistance because the priority is relatives and those closest to them who always support the village head's directions. This element of intentionality is associated with anyone who does not vote in the village head election so that it is ignored and makes things difficult in various ways, especially  getting  social  assistance.  For  this  reason,  it  can  be  concluded  that  the distribution  of  social  assistance  carried  out  by  officers  is  not  yet  transparent,  there  is favoritism  and  data  collection  on  residents  receiving  social  assistance  is  not  accurate because  something  has  been  overlooked.  For  this  reason,  it  is  recommended  that  the distribution of social assistance must receive strict supervision.
Keywords: Social Assistance, Poor People, Neglected Children

## PENDAHULUAN
Penduduk  Indonesia  yang  berjumlah  lebih  kurang  275  juta  jiwa,  menurut  data statsitik hampir 40% hidup di bawah garis kemiskinan. Yang umumnya mereka adalah warga desa terpencil, miskin, berpendidikan rendah dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga banyak yang melakukan urban ke kota untuk mengadu nasib dengan  keterampilan  yang  minim.  Kemiskinan  di  berbagai  penjuru  dunia  merupakan suatu masalah krusial di negara-negara berkembang seperti Indonesia, misalnya. Negara dimana  ada  pemerintah  yang  diberi  mandat  melalui  pemilihan  umum  oleh  rakyatnya memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan meningkatkan  kualitas  hidup  Masyarakat,  dan  menghindarkan  masyarakat  dari kemelaratan  dan  kemiskinan.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  membuat  suatu  kebijakan pembangunan  bidang  sosial  ekonomi  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  tingkat kesejahteraan  dan  daya  beli  masyarakat  melalui  bantuan  sosial,  antara  lain  Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), dan lainya.
Di  Indonesia,  kewajiban  negara  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya tertuang  jelas  dalam  konstitusi  negara,  sehingga  harus  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya  dan  seadil-adilnya.  Jika  dalam  sila  ke-5  Pancasila  tertuang  kata  “Keadilan Sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Itu  artinya  adalah  bahwa  keadilan  sosial  harus diperoleh  seluruh  rakyat  tanpa  terkecuali.  Jika  ada  rakyatnya  yang  terkategori  miskin
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 789
atau  sangat  miskin  sehingga  tidak  mampu  membeli  kebutuhan  sehari-hari,  maka  yang harus disalahkan adalah pemerintah yang telah diberikan kewenangan yang besar dalam mengatur  segala  sesuatu  tetapi  tidak  mampu  mengangkat  rakyatnya  dari  jeratan kemiskinan.
Pada  kenyataan  berdasarkan  sensus  penduduk,  bahwa  jumlah  penduduk Indonesia  yang  telah  mencapai  lebih  dari  275  jiwa,  yang  hidup  di  bawah  gaaris kemiskinan  terus  meningkat  mencapai  lebih  dari  40%.  Dan  jumlah  penduduk  yang berpendidikan  rendah  mencapai  lebih  dari  60%.  Rendahnya  tingkat  pendidikan  juga sangat  memengaruhi  tingkat  kemiskinan  karena  tidak  memiliki  keterampilan pengetahuan  yang  memadai  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dengan  pendapatan  yang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.
Dalam  amanah  Undang-Undang  Dasar  1945,  dimana  telah  dituangkan  secara jelas  pada  pasal  34  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar dipelihara oleh negara, (UUD1945, 2000). Dengan penjelasan tersebut maka pemerintah yang  berkuasa  dengan  suatu  legalitas  melalui  pemilihan  umum,  wajib  menjalankan tugasnya  antara  lain  harus  memelihara  fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  di  seluruh pelosok Indonesia tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Papua, dan dari Miangas hingga Pulau Rotte. Kewajiban neraga atau pemerintah tersebut tak boleh diabaikan sedikit pun karena  perintah  itu  tertuang  dalam  konstitusi  negara.  Jika  pemerintah  tingkat  pusat membuat peraturan, maka kementerian di bawahnya membuat petunjuk teknis. Adapun petunjuk teknis tentang penyalurannya diatur dalam peraturan Menteri Sosial  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Penyaluran  Belanja  Bantuan  Sosial  di lingkungan Kementerian Sosial, yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial, (Kemensos, 2019).
Jika  mengacu  pada  peraturan  Menteri  Sosial  (Kemensos,  2019)  tersebut,  pada pasal  1  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  bantuan  sosial  adalah  bantuan  berupa  uang,  barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat  miskin, tidak  mampu dan/atau  rentan  terhadap  risiko  sosial.  Selanjutnya  pada  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa uang, barang atau jasa yang diberikan oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  miskin  atau  tidak  mampu  guna  melindungi masyarakat  dari  kemungkinan  terjadinya  risiko  sosial,  meningkatkan  kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
Agar  penyaluran  tersebut  tepat  sasaran,  maka  menurut  ayat  (6)  (Kemensos, 2019)  bahwa  perlu  dilakukan  verifikasi  yang  merupakan  proses  kegiatan  pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data. Selain itu dijelaskan pada pasal 5 ayat (1)  bahwa  tujuan  pemberian  bantuan  sosial  merupakan  semua  upaya  yang  diarahkan untuk meringankan penderitaan,  melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan  fisik,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 790
mental,  dan  sosial  termasuk  kondisi  psikososial  dan  ekonomi  serta  memberdayakan potensi  yang  dimiliki  agar  seseorang,  keluarga,  kelompok,  dan/atau  masyarakat  yang mengalami  guncangan  dan  kerentanan  sosial  dapat  tetap  hidup  secara  wajar. Selanjutnua  pada  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  bantuan  sosial  yang  diberikan  kepada penerima bantuan sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Saraswati,  2022)  bahwa  dalam kenyataan  di  lapangan,  pemberian  bantuan  sosial  masih  sering  bermasalah,  terjadi kendala  yang  terkait  dengan  kegiatan  proses  penyalurannya.  Dimana  pembagian bantuan  sosial  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  Masyarakat  yang  wajib menerima  sebenarnya  bukan  hal  yang  baru.  Yang  terjadi  adalah  penyaluran  bantuan sosial  yang  tidak  transparan  menimbulkan  berbagai  tanggapan  dari  masyarakat  yang berkaitan  dengan  realisasi  penyaluran  bantuan  sosial  yang  terjadi  di  lapangan  yang hanya  menimbulkan  kekecewaan  yang  berkepanjagan  bagi  yang  tidak  tersentuh  atau tidak  terdata.  Selanjutnya  menurut  Saraswati,  bahwa  pokok  persoalan  bantuan  sosial yang sering terjadi yaitu terkait perkara data penerima bantuan sosial  yang tidak sesuai dengan  jumlah  aktual  orang  miskin  di  lapangan  dan  masalah  kelompok  sasaran ( targeting  groups )  yang  tidak  tepat  sasaran.  Inilah  yang  menyebabkan  masalah fundamental  dalam  penyaluran  bantuan  sosial  tidak  kunjung  selesai,  dalam  arti  terus- menerus  menimbulkan  kesenjangan  tak  pernah  usai  karena  adanya  kepentingan  di tingkat aparat desa, misalnya.
Dalam penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya  tanpa  kendala  dan  dilakukan  secara  transparan  dalam  melakukan  pendataan agar tidak ada yang terlewati. Tetapi di lapangan seringkali terjadi hal yang tidak sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku,  dimana  petugas  yang  melakukan  pendataan  lebih mengutamakan  kepentingan  diri  dan  kelompok,  yang  mungkin  dalam  pelaksanaan sesuai  dengan  pesan  sponsor.  Padahal  bagi  mereka  yang  tak  mampu,  bantuan  sosial merupakan  suatu  harapan  besar  untuk  menyambung  hidup  yang  tak  menentu.  Dimana semua  kebutuhan  sehari-hari  terus  naik  terutama  bahan  pokok  seperti  beras,  minyak goreng,  bawang  merah,  bawang  putih,  telur  dan  gula  serta  lain-lainnya,  yang  menjadi keperluan hidup.
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Arfandi,  2022)  bahwa ketika  seseorang  menerima  suatu  pemberian  dengan  cuma-cuma  maka    penerimaan tersebut  dikategorikan  bukan  merupakan  pendapatan  atau  penghasilan  dimana  dalam teori  ekonomi  hal  seperti  itu  disebut  sebagai  pembayaran  tanpa  balas  jasa  atau  tidak dapat dikembalikan. Kemiskinan menjadi suatu masalah pembangunan bidang ekonomi diberbagai  bidang  yang  ditandai  dengan  tingkat  pengangguran  (tanpa  pekerjaan)  yang tinggi,  keterbelakangan,  dan  keterpurukan,  yang  disebabkan  oleh  perubahan  sosial  di antaranya  terkena  musibah  bencana  alam,  pemutusan  hubungan  kerja,  serta  menderita
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 791
akibat  perubahan  sosial  ekonomi,  serta  jumlah  penduduk  yang  semakin  banyak  tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk sehari-hari atau kebutuhan primer (pokok).
Hal yang sama terjadi juga di Desa Tamaila Dimana dalam penyaluran bantuan sosial  yang  dilakukan  oleh  petugas  yang  ditunjuk  oleh  kepala  desa  dalam  mendata masyarakat  yang  wajib  dan  patut  menerima  bantuan  sosial  seringkali  melakukan pendataan  yang  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  di  lapangan.  Dalam  hal  ini  ada  warga yang  wajib  dan  patut  menerima,  hanya  karena  berbeda  pilihan  pada  pemilihan  kepala desa terdeteksi dan diketahui tidak memilih kepala desa yang sedang menjabat saat ini, maka tidak dilakukan pendataan atau sengaja dilewati dalam pendataannya. Padahal ini adalah  program  pemerintah  yang  diberikan  secara  cuma-cuma  kepada  warga  yang rentan terhadap kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari- hari.
Menurut data yang diperoleh dari Desa Tamaila, bahwa jumlah penduduk adalah 2.287 jiwa. Penduduk yang tergolong miskin berjumlah 351 jiwa, tetapi yang menerima bantuan  hanya  261  jiwa.  Berarti  yang  tidak  menerima  bantuan  soslail  berjumlah  90 jiwa.  Hal  ini  setelah  ditelusuri  dengan  mendatangi  sejumlah  warga  yang  tidak memeroleh  bantuan  sosial  disebabkan  tidak  didata  oleh  petugas  dari  desa.  Yang menurut  sejumlah  warga  yang  diwawancarai  hal  ini  terjadi  karena  tidak  memilih  atau berseberangan  dengan  kepala  desa  yang  saat  ini  sedang  menjabat  dari  hasil  pemilihan yang lalu.
Selayaknya hal seperti  itu tidak dilakukan oleh kepala  desa, tetapi unsur politik selalu  merugikan  yang  tidak  memilih,  dan  menguntungkan  bagi  mereka  yang mendukung  pasangan  calon.  Haruskan  kondisi  seperti  itu  tetap  terpelihara  dan dipelihara  oleh  anasir  politik  hanya  karena  dendam  kesumat,  tetapi  menyebabkan sebagian  masyarakat  terabaikan  dan  hidup  dalam  kemelaratan,  kemiskinan  yang berkepanjangan  selama  pejabat  kepala  desa  berkuasa.  berdasarkan  undang-undang bahwa  kepala  desa  menjabat  selama  6  (enam)  tahun.  Artinya  bahwa  selama  6  (enam) tahun  itu  juga,  mereka  yang  tidak  memilih  tidak  akan  mendapatkan  bantuan  sosial sebagaimana diamanahkan oleh peraturan yang berlaku?
Kemiskinan, ketidakadilan dan diskriminasi seperti itu terjadi di mana-mana, di berbagai  daerah  hampir  di  seluruh  Indonesia.  Ada  yang  muncul  di  media  sosial,  ada juga  yang  tidak  diekspos  karena  berbagai  pertimbangan  dan  hambatan  atau  dihalangi oleh  oknum-oknum  terkait.  Menurut  pendapat  (Arfandi,  2022),  bahwa  kemiskinan adalah  suatu  keadaan  tidak  berharta,  berpenghasilan  rendah,  dan  serba  kekurangan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok,
Adapun rumusan masalah dalam penelitian  ini adalah bagaimana peran petugas dalam penyaluran  bantuan sosial di  Desa Tamaila, Kecamatan Tolangohula  Kabupaten Gorontalo?
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 792

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  kualitatif  dengan  metode deskriptif, (Moleong, 2018), (Arikunto, 2014), (Herdiansyah, 2010). Pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  studi  pustaka, (Sugiyono,  2017).  Pengolahan  data  kualitatif  ini  dilakukan  dengan  tiga  langkah  atau triangulasi  yaitu:  reduksi,  penyajian  dan  penarikan  kesimpulan,  (Mudjia,  2010),  (A. Muri Yusuf, 2017), (Tobing & David, 2017).
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Tamaila,  Kecamatan  Tolangohula Kabupaten  Gorontalo  yang  memiliki  luas  1640  m 2 .  Dengan  jumlah  penduduk  2.287 jiwa. Jumlah penduduk miskin sebanyak 351 jiwa. Jumlah penduduk yang mendapatkan bantuan sosial 261 jiwa. (Sumber dari Desa Tamaila, 2023).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini  banyak  hambatan  yang  ditemui  karena adanya  pihak-pihak  yang  merasa  terganggu  dengan  suatu  wawancara  yang  agak mendalam, terutama yang berkaitan dengan kinerja dalam melaksanakan bantuan sosial kepada  warga  di  daerahnya.  Namun  hal  tersebut  tidak  menurunkan  niat  dalam melakukan  penelitian  terutama  bagaimana  peran  petugas  dalam  menyalurkan  bantuan sosial  kepada  warga  yang  rentan  terhadap  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  karena harga-harga bahan kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan.
Dalam penelitian diperoleh bahwa terdata ada 351 jiwa penduduk Desa Tamaila tergolong miskin, tetapi yang telah terdata dan menerima bantuan sosial hanya 261 jiwa. Ini berarti terdapat 90 jiwa warga miskin tidak mendapatkan bantuan sosial, baik terdata sebagai  penerima  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  maupun  penerima  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT).  Hal  ini  menjadi  pertanyaan  sebagian  warga  terutama  mereka yang  tidak  mendapatkan  bantuan  dan  meresahkan  karena  warga  yang  tak  patut menerima  malah  terdata,  sementara  yang  layak  menerima  sama  sekali  tidak  tersentuh. Sehingga sebagian warga  yang tidak didata atau sengaja tidak didata berasumsi  bahwa hal ini terjadi karena pada waktu pemilihan kepala desa, mereka berseberangan pilihan.
Wawancara  dilakukan  antara  lain  kepada  beberapa  orang  yang  ditugaskan melakukan  pendataan  dan  mereka  menyatakan  bahwa  pendataan  kepada  warga  yang wajib  mendapatkan  bantuan  sosial  sudah  sesuai  dengan  petunjuk,  perintah  dan  arahan kepala  desa.  Bahwa  pendataan  dilakukan  kepada,  terutama  yang  memilih  kepala  desa pada waktu pemilihan dilaksanakan.
Wawancara  juga  dilakukan  kepada  sejumlah  warga  yang  menerima  dan  tidak menerima  bantuan  sosial,  menyatakan  bahwa  mereka  menerima  bantuan  sosial  karena telah  memilih  kepada  desa  yang  saat  ini  menjabat.  Sedang  mereka  yang  tidak  didata
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 793
baik  sengaja  maupun  tidak  disengaja,  karena  petugas  hanya  melakukan  pendataan kepada mereka yang memilih kepala desa yang sedang menjabat saat ini.
Wawancara  utama  dilakukan  kepada  kepala  desa  dan  mengelak  bahwa pendataan  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan  prosedur  dan  persyaratan  penerima bantuan  sosial.  Ketika  ditanya  mengapa  sebagian  tidak  mendapat  bantuan  sosial sebagaimana  diamanah  oleh  peraturan  yang  berlaku,  maka  kepada  desa  yang  merasa terdesak  mengatakan  akan  melakukan  pendataan  ulang  agar  tidak  ada  lagi  yang terlewati  dalam  menerima  bantuan  sosial  yang  seharusnya  menjadi  hak  bagi  mereka yang terdampak kemiskinan karena tak mampu lagi bekerja, misalnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas dalam menyalurkan bantuan sosial tidak  transparan,  dimana  tidak  jelas  berapa  jumlah  bantuan  sosial  yang  seharusnya diterima oleh warga yang wajib menerima. Petugas tidak melakukan pendataan dengan baik siapa saja yang layak dan wajib menerima bantuan sosial, dimana ada warga yang tidak  didata  padahal  layak  menerima.  Petugas  pilih  kasih  dalam  penyaluran  bantuan sosial  karena  yang  diutamakan  adalah  kaum  kerabat  dan  orang-orang  terdekat  yang selalu  mendukung  arahan  kepala  desa.  Unsur  kesengajaan  ini  dikaitkan  dengan  siapa saja yang tidak memilih dalam pemilihan kepala desa sehingga diabaikan dan dipersulit dalam berbagai hal, terutama untuk mendapatkan bantuan sosial.

## HASIL PEMBAHASAN
Sesungguhnya  bantuan  sosial  yang  diberikan  dan  dialokasikan  oleh  pemerintah selama  ini  belum  dapat  memenuhi  kualitas  hidup  warga  karena  terlalu  sedikit  atau memang  pemerintah  hanya  sekedar  memberikan  bantuan  ala  kadarnya,  yang  penting warga mendapatkan  bantuan sosial  berupa uang  yang diterimakan setiap 3 (tiga) bulan mereka terima secara berkelompok melakukan antrian di bank-bank yang telah ditunjuk untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata  bantuan  memiliki  arti  barang  yang dipakai  untuk  membantu,  pertolongan,sokongan.  Sedangkan  Bantuan  sosial  atau  dapat disebut Bansos adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga,  termasuk  bantuan  pemerintah  kepada  masyarakat  akibat  bencana  alam, peperangan  dan  pendidikan  yang  diterimakan  langsung  kepada  orang  yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011, bantuan sosial  merupakan  pemberian  bantuan  berupa  uang/barang  dari  pemerindah  daerah kepada  individu,keluarga,  kelompok  dan/atau  masyarakata  yang  sifatnya  tidak  secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi terjadinya risiko sosial.
Risiko  sosial  adalah  kejadian  atau  peristiwa  yang  dapat  menimbulkan  potensi terjadinya  kerentanan  sosial  yang  ditanggung  oleh  individu,  keluarga,  kelompok  dan atau  masyarakat  sebagai  dampak  krisis  sosial,  krisis  ekonomi,  krisis  politik,  fenomena
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 794
alam dan  bencana alam  yang  jika tidak diberikan belanja  bantuan  sosial akan semakin terpuruk, (Tri Alfian Subekti, 2023).
Dalam  hal  bantuan  sosial  berupa  uang  yang  dikategorikan  sebagai  bantuan langsung tunai (BLT)  misalnya, diawali dari pendataan di tingkat desa atau kelurahan, yang dilakukan oleh petugas kemudian diteruskan data tersebut ke Dinas Sosial hingga Kementerian Sosial. Tetapi pendataan tidak selalu berjalan dengan baik dan menyeluruh serta tepat sasaran, karena ada juga yang tidak terdata oleh petugas. Bantuan sosial pada dasarnya  adalah  mengurangi  tingkat  kemiskinan  yang  terus  terjadi  di  kalangan masyarakat pinggiran karena jauh dari sumber-sumber perputaran ekonomi.
Dalam  menjalankan  tugas  sudah  selayaknya  orang  yang  ditugaskan  berperan sesuai  tugasnya.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata p eran  artinya  pemain sandiwara  atau  sesuatu  yang  menjadi  bagian  dari  suatu  peristiwa  atau  kegiatan. Sementara  kata  petugas  berasal  dari  kata  tugas  yang  artinya  sesuatu  yang  wajib dikerjakan  atau  yang  ditentukan  untuk  dilakukan,  (Santosa,  2018).  Adapun  yang dimaksud  dengan  peranan  petugas  dalam  hal  ini  adalah  seseorang  atau  sekelompok orang  yang  ditugaskan  untuk  melaksanakan  penyaluran  bantuan  sosial  kepada  warga masyarakat.  Melakukan  pendataan  siapa  saja  yang  wajib  mendapatkan  bantuan  sosial dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan terutama tanpa pilah pilih oleh karena kepentingan politik, misalnya.
Pada  kenyataannya  di  lapangan  terjadi  seperti  itu,  ada  diskriminasi  dalam menentukan  siapa  saja  yang  boleh  dialokasikan  bantuan  sosial  dan  siapa  yang  tidak dilirik  sama  sekali  oleh  petugas  lapangan.  Petugas  lapangan  hanya  menjalankan  apa yang  menjadi  pesan  sponsor.  Oleh  sebab  itu,  dalam  menyalurkan  bantuan  sosial  harus dilakukan  pengawasan  oleh  atasan  yang  dibentuk  dalam  suatu  tim  yang  terkordinasi secara  intergral.  Karena  permasalahan  kemiskinan  telah  menjadi  suatu  hal  yang kompleks  dan  merata  di  berbagai  pelosok  negeri,  sehingga  suatu  negara  tidak  dapat mengatasi  masalah  tersebut  sendirian.  Secara  umum,  kemiskinan  dianggap  sebagai kondisi  dimana  seseorang  atau  sekelompok  orang  tidak  mampu  memenuhi  hak-hak dasarnya  untuk  memertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan  yang  bermartabat. Ketidakmampuan  seseorang  dalam  suatu  pekerjaan  yang  dilakoninya  belum  dapat menghasilkan uang yang cukup, misalnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, apalagi kebutuhan bahan pokok seperti beras terus mengalami kenaikan harga, sehingga tidak  terbeli  oleh  mereka  yang  tidak  memiliki  penghasilan  tetap.  Kecuali  oleh  mereka yang  berpenghasilan  tetap  seperti  para  pegawai  negeri  sipil,  dan  anggota  legislatif adalah anggota dewan yang terhormat.
Kemiskinan  merupakan  dampak  yang  sangat  nyata  di  dalam  kehidupan Masyarakat  terutama  bagi  keluarga  sangat  miskin  baik  diukur  dari  segi  kemampuan perekonomian,  pendidikan  maupun  kesehatan  berupa  pemenuhan  kebutuhan  gizi  dan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 795
nutrisi  yang  dapat  memicu  akan  rendahnya  sumber  daya  manusia,  (Muin,  2020). Kemiskinan diartikan juga sebagai suatu keadaan yang dihadapi oleh seseorang, dimana mereka  tidak  mempunyai  cukup  sumber  daya  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang lebih baik, hal ini dapat dilihat dari segi ekonomi, psikologis, sosial, maupun spiritual.
Untuk itu, pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sebaiknya mempertimbangkan  4  (empat)  prinsip  utama  penanggulangan  kemiskinan  yang komprehensif,  yaitu:  1.  Perbaikan  dan  pengembangan  sistem  perlindungan  sosial;  2. Peningkatan akses pelayanan dasar; 3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;  4. Pembangunan  yang  inklusif.  Program  penanggulangan  kemiskinan  merupakan  suatu kegiatan  yang  dilaksanakan  pemerintah  pusat  ataupun  daerah,  dunia  usaha,  serta masyarakat  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sangat  miskin  dengan bantuan  sosial,  pemberdayaan  masyarakat,  pemberdayaan  usaha  makro  ekonomi  ndan mikro, serta program lainnya.
Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan  strategi  mengurangi  beban  pengeluaran  masyarakat  miskin,  meningkatkan kemampuan  dan  pendapatan  masyarakat  miskin,  mengembangkan  dan  menjamin keberlanjutan  usaha  mikro  serta  kecil,  dan  membentuk  sinergi  kebijakan  dan  program penanggulangan  kemiskinan.  Dalam  rangka  menangani  masalah  kemiskinan  di Indonesia  pemerintah  menggunakan  berbagai  program  dan  stimulus  untuk  mengatasi masalah kemiskinan dengan bantuan sosial.
Masyarakat  Indonesia  sebagian  besar  masih  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan yang  tak  berkesudahan  sejak  negara  ini  diproklamasikan.  Walaupun  ada  perbaikan  di berbagai  bidang  seperti  pendidikan  dan  kesehatan,  tetapi  belum  dapat  mendongkrak kualitas  hidup  secara  menyeluruh,  Hal  ini  disebabkan  para  elit  politik  lebih mementingkan  kesejahteraan  diri  pribadi,  keluarga,  kelompok  dan  golongan  mereka sendiri.  Perilaku  para  pemimpin  bukan  lagi  hal  yang  tabu,  tapi  sudah  menjadi  rahasia umum.
Jika saja bantuan sosial untuk masyarakat miskin  diberikan dengan tanpa unsur kepentingan,  tentu  tidak  ada  kemiskinan,  kemelaratan  yang  berkepanjangan  di  negara Indonesia yang tanahnya luas dan subur. Haruskah masyarakat hidup dari bantuan sosial yang  diberikan  oleh  pemerintah  secara  terus-menerus  dengan  intimidasi  dan  tekanan terutama ketika permainan politik dimulai?
Dalam penelitian diperoleh bahwa terdata ada 351 jiwa penduduk Desa Tamaila tergolong miskin, tetapi yang telah terdata dan menerima bantuan sosial hanya 261 jiwa. Ini berarti terdapat 90 jiwa warga miskin tidak mendapatkan bantuan sosial, baik terdata sebagai  penerima  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  maupun  penerima  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT).  Hal  ini  menjadi  pertanyaan  sebagian  warga  terutama  mereka yang  tidak  mendapatkan  bantuan  dan  meresahkan  karena  warga  yang  tak  patut
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 796
menerima  malah  terdata,  sementara  yang  layak  menerima  sama  sekali  tidak  tersentuh. Sehingga sebagian warga  yang tidak didata atau sengaja tidak didata berasumsi  bahwa hal ini terjadi karena pada waktu pemilihan kepala desa, mereka berseberangan pilihan.
Apa  yang  terjadi  di  Desa  Tamaila,  kemungkinan  besar  terjadi  juga  di  berbagai daerah,  hanya  saja  belum  terungkap  secara  jelas,  sehingga  tidak  banyak  yang  tahu. Keluhannya  sama,  yaitu  tidak  didata  secara  baik  oleh  petugas,  sehingga  yang seharusnya patut menerima tetapi tidak menerima karena belum ada tidak didata secara baik. Hal  ini tentu menimbulkan kesenjangan sosial  yang  makin tajam di antara warga masyarakat yang rentan terhadap risiko kemiskinan berkepanjangan.
Dalam  suatu  wawancara  yang  dilakukan,  penulis  berdasarkan  penelitian lapangan  dan  dibeberkan  di  hadapan  kepala  desa  yang  sempat  terkejut.  Kepala  desa berjanji  akan  melakukan  pendataan  yang  lebih  baik  dan  transparan  kepada  warganya yang  mengalami penurunan penghasilan dan pendapatan, agar tidak terjadi  lagi tingkat kemiskinan yang berlangsung tanpa berkesudahan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  petugas  yang mendapatkan tugas dari atasannya (kepala desa) tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku,  karena  tidak  melakukan  pendataan  secara  menyeluruh  dan transparan  terhadap  pelaksanaan  penyaluran  bantuan  sosial.  Karena  pendataan  yang dilakukan  lebih  mementingkan  pesan-pesan  terselubung  untuk  dijalankan  di  lapangan. Sehingga ada warga  yang tidak terdata karena adanya unsur kepentingan tertentu yang sengaja diselipkan dalam pelaksanaannya.
Untuk menghindari hal-hal yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku atau penyimpangan  yang  mungkin  dapat  dilakukan  oleh  petugas  di  lapangan,  maka disarankan  agar  para  petugas  dalam  melakukan  pendataan  sebaiknya  atau  harus didampingi  oleh  aparat  yang  independen  dan  tidak  berpihak  karena  tidak  memiliki kepentingan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Muri Yusuf. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian
Gabungan (4th ed.). Kencana. Arfandi, M. (2022). Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Penerima Manfaat (Studi kasus Desa Tende Kacamatan Galang Kabupaten Tolitoli) . 1 (3), 191– 202.
Arikunto, S. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta .
Herdiansyah, H. (2010). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. In Jakarta: Salemba Humanika . Kemensos. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial .
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 797
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In PT Remaja Rosdakarya . Mudjia, R. (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. https://doi.org/10.1360/zd-2013-43-6-1064
Muin, R. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Poliwali Mandar . 5 (2), 130–147. Santosa, A. (2018). Kamus Umum Bahasa Indonesia . Mahkota Kita.
Saraswati, R. O. R. S. (2022). Responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sleman Dalam Menangani Penyaluran Bantuan sosial Tunia (BST) Pada Masa Pandemi Covid- 19 (Studi Kasus di Desa Sidoarum) . 13 , 61–76. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Tobing, H., & David. (2017). Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif (1st ed.). Program Studi Psikologi Fadok Udayana.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/434113472f0dc64681fc 958a8037db67.pdf
Tri Alfian Subekti. (2023). Analisis Hukum Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat di Era pandemi Covid-19 . 19 . UUD1945. (2000). Undang-Undang Dasar 1945 (Issue 1). Pemerintah Negara Republik Indonesia.