Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk Di Kabupaten Aceh Tengah)

## Gita Rahmani
gitarahmani99@gmail.com
M.Amin Qodri m_aminqodri@unja.ac.id
Pahlefi pahlefi@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi Article History: Submitted : 14 December 2021; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 15 Juni 2022

## Abstract
This study aims to determine the responsibilities of the Provider/PT.Gunung Reduk to workers who  experience  work  accidents  who  have  not  been  registered  in  the  BPJS  Employment program, as  well as to find out  the  constraints that the Provider/PT.Gunung Reduk  have in giving responsibility to workers who experience work accidents. . The research method used is empirical juridical, namely researching in terms of labor protection in terms of social security which  should  be  based  on  applicable  laws  and  regulations  and  how  it  is  implemented  at PT.Gunung Reduk. Based on the results of the research and discussion, it was found that, in carrying  out  the  responsibility  of  Provider/PT.  Gunung  Reduk  to  workers  who  had  work accidents, they had carried out their responsibilities, namely by providing treatment and care costs  and  transportation  costs  to  the  hospital  when  an  accident  occurred,  but  this  is  not  in accordance with the applicable law, because the provider does not register its workers in the BPJS Employment program. The provider/PT.Gunung Reduk should immediately register their workers into the BPJS Employment program, because workers have the right to get protection in the form of Social Security provided by the Social Security Administering Body (BPJS) which has been stipulated by Law Number 24 of 2011. The obstacles The provider/PT.Gunung Reduk in  giving  responsibility  to  workers  who  experience  work  accidents  in  the  form  of administrative  obstacles,  namely  BPJS  registration  which  is  considered  so  complicated, workers who are only contracted for 3 months, BPJS is considered not so important, and the provider's lack of legal awareness of how important it is. BPJS of Employment.
Keywords: Legal Protection, Labor, Work Accident
Abstrak
Volume 3 Nomor 2 Juni 2022 Halaman 158 - 170 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tanggung  jawab  Penyedia/PT.Gunung  Reduk terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS  Ketenagakerjaan,  serta  untuk  mengetahui  kendala-kendala  Penyedia/PT.Gunung Reduk  tersebut  dalam  memberi  tanggung  jawab  terhadap  pekerja  yang  mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, yaitu meneliti dalam hal perlindungan tenaga kerja dari segi jaminan sosial yang seharusnya berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  bagaimana  pelaksanaannya  pada PT.Gunung Reduk. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan hasil bahwa, pada pelaksanaan tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap tenaga kerja yang mengalami  kecelakaan  kerja  sudah  melaksanakan  tanggung  jawab  yaitu  dengan memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta biaya angkut ke Rumah Sakit pada saat terjadi kecelakaan saja, namun hal ini belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena  penyedia  tidak  mendaftarkan  pekerjanya    dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan. Hendaknya pihak Penyedia/PT.Gunung Reduk segera mendaftarkan pekerjanya ke dalam program  BPJS  Ketenagakerjaan,  karena  pekerja  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan perlindungan  berupa  Jaminan  Sosial  yang  diberikan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS)  yang  telah  ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011.  Adapun kendala  Penyedia/PT.Gunung  Reduk  tersebut  dalam  memberi  tanggung  jawab  terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berupa kendala administrasi yaitu pendaftaran BPJS yang dinilai begitu rumit, pekerja yang hanya dikontrak 3 bulan saja, BPJS dinilai tidak begitu  penting,  dan  kurangnya  kesadaran  hukum  penyedia  terhadap  betapa  pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.
Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja

## A. PENDAHULUAN
Tenaga  kerja  adalah  salah  satu  langkah  pembangunan  ekonomi,  yang  mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian sosial dalam hal  peningkatan  produktivitas  dan  kesejahteraan.  Tenaga  kerja  yang  melimpah  sebagai penggerak  tata  kehidupan  ekonomi  serta  merupakan  sumber  daya  yang  jumlahnya melimpah. 1
Para tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja. Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan  yang  sesuai  dengan  kemampuan  dan  keahliannya  serta  diberikan  penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.
Perlindungan  tenaga  kerja  timbul  karena  adanya  perjanjian  yang  disepakati  oleh pihak pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan  kerja.Tenaga  kerja  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan baik dalam suatu bentuk perjanjian kerja waktu tertentu terutama
1 Lalu Husni, “ Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi,” Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal.47
tenaga  kerja  lokal  harus  diberikan  perlindungan  hukum  terkait  dengan  sistem  kinerja tenaga kerja, pengupahan maupun jaminan sosial tenaga kerja pada suatu perusahaan. 2
Adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberi perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja, sehingga apabila dikemudian hari terjadi kecelakaan kerja  pekerja/buruh  tidak  perlu  khawatir  karena  sudah  ada  peraturan  yang  mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut. Maka setiap badan usaha harus memberikan perlindungan kerja terhadap tenaga kerja nya.
PT.  Gunung  Reduk  merupakan  suatu  perusahaan  konstruksi  bidang  Pelaksanaan dengan  bentuk  Perseroan  Terbatas.  PT.  Gunung  Reduk  adalah  kontraktor  yang mengerjakan  proyek  nasional.  PT.  Gunung  Reduk  yang  beralamat  di  Jl.  Lebe  Kader, Kampung Mongal, Kecamatan. Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.
PT.  Gunung  Reduk  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  terhadap  tenaga  kerja konstruksinya.  Perlindungan  hukum  terhadap  pekerjanya  merupakan  kebutuhan mendasar  dan  mutlak  yang  harus  dipenuhi  pihak  perusahaan  terhadap  pekerja,  salah satunya adalah kebutuhan akan pemenuhan kesejahteraan yang berbentuk Jaminan Sosial Tenaga  Kerja  yang  bertransformasi  menjadi  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial. Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  maka  sebenarnya  PT.  Gunung  Reduk  wajib mengikutsertakan  pekerjanya  ke  dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan.  Menurut  UU Ketenagakerjaan  pada  Pasal  99  ayat  (1)  dikatakan  bahwa  setiap  pekerja/buruh  dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial kerja. Kemudian, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya  disebut  UU  BPJS).  Menyebutkan  “Pemberi  kerja  secara  bertahap  wajib mendaftarkan  dirinya  dan  pekerjaannya  sebagai  peserta  kepada  badan  penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (yang  selanjutnya  disebut    BPJS)  merupakan badan  hukum  yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan  program  jaminan  sosial  sebagai salah  satu  bentuk  perlindungan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar  dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Berdasarkan  Pasal  86  ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa  setiap pekerja/buruh  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  kesehatan  dan keselamatan kerja, namun pada kenyataannya PT. Gunung Reduk tidak mendaftarkan para tenaga kerja konstruksinya ke dalam program jaminan sosial atau BPJS.
2 Marthen  Rahanra,  “ Perlindungan  Hukum Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Dan  Pekerja  Lokal Dalam Waktu Tertentu Terhadap Perjanjian Kerja Pada Proyek LNG Tangguh di Era  Pandemi Covid- 19” Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol 4 No. 1, 2021, hal. 117.
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan:
Jenis program jaminan sosial meliputi:
a. Jaminan kesehatan;
b. Jaminan kecelakaan kerja;
c. Jaminan hari tua;
d. Jaminan pensiun;
e. Jaminan kematian; dan
f. Jaminan kehilangan pekerjaan.
Namun di dalam skripsi ini penulis hanya membahas dan meneliti mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja saja.
Berikut tabel yang menunjukkan jumlah pekerja yang  mengalami kecelakaan pada pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri oleh PT.Gunung Reduk di kabupaten Aceh Tengah dari Agustus-Desember Tahun 2020:

## Tabel 1
Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja yang Mengalami Luka Berat dan Luka Ringan pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung
Reduk di Kabupaten Aceh Tengah
dari Bulan Agustus-Desember
Tahun 2020:
Bulan Jumlah Kasus Kecelakaan Luka Berat Luka Ringan Agustus - 1 September - 1 Oktober 1 1 November - 2 Desember 1 -

## Sumber : PT. Gunung Reduk
Dari  tabel  diatas  menjelaskan  bahwa  pekerjaan  konstruksi  ini  mempunyai  tingkat resiko  yang  sangat  tinggi  dan  setiap  pekerja  perlu  perlindungan  hukum  yang  menjamin
pemberian jaminan sosial tenaga kerja bagi mereka. Tetapi pihak PT. Gunung Reduk tidak melaksanakan tanggung jawab dengan tidak memberikan  perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang.
Maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan  menulis  permasalahan  tersebut  dalam skripsi  dengan  judul  :  “Tanggung  Jawab  Penyedia    Terhadap  Perlindungan  Tenaga  Kerja (Studi  Kasus  Pembangunan  Gedung  Kantor  Kejaksaan  Negeri  Oleh  PT.  Gunung  Reduk  di Kabupaten Aceh Tengah).
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  latar  belakang  diatas  adalah sebagai  berikut  :  Pertama,  Bagaimana  bentuk  tanggung  jawab  penyedia  terhadap perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada pembangunan gedung kantor  kejaksaan  negeri  oleh  PT.  Gunung  Reduk  di  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Kedua,  Apa kendala  yang  dihadapi  oleh  PT.  Gunung  Reduk  dalam  memberikan  tanggung  jawab terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah bentuk tanggung jawab PT. Gunung Reduk terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh  Tengah.  Kedua,  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kendala-kendala  apakah  yang menyebabkan  PT.  Gunung  Reduk  kurang  bertanggung  jawab  dengan  tidak mengikutsertakan tenaga konstruksinya dalam program BPJS, pada pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah. Selain tujuan penelitian, adapun manfaat dari penelitian ini adalah: Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat memperluas pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya  tentang  tanggung  jawab  penyedia  terhadap  perlindungan  tenaga  kerja  yang mengalami kecelakaan kerja. Manfaat Secara Praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan  sumbangan  pemikiran  di  bidang  hukum  pada  umumnya  bagi  mahasiswa Universitas Jambi, dan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya tentang tanggung jawab penyedia terhadap perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris yang mengkaji ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  yang  telah  terjadi  didalam  kehidupan  masyarakat. 3 Pengolahan  dan  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  penyajian  dalam  bentuk tabel, analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif.
3 Bambang Waluyo, “ Penelitian Hukum Dalam Praktek” Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.15

## B. PEMBAHASAN
1. Bentuk  Tanggung  Jawab  Penyedia  Terhadap  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Yang Mengalami  Kecelakaan  Kerja  Pada  Pembangunan  Gedung  Kantor  Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah
Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa  dia  memikul  tanggung  jawab  hukum,  subjek  berarti  bahwa  dia  bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. 4
Didalam  menjalankan  hubungan  kerja  pekerja  yang  melakukan  pekerjaannya pasti tidak lepas dari gangguan-gangguan yang dapat menimpa diri pekerja baik yang datangnya  dari  dirinya  sendiri,  yakni  kecerobohan  atau  kurangnya  keahlian  yang dimiliki  pekerja  tersebut  terhadap  suatu  jenis  macam  pekerjaan,  maupun  gangguan yang datangnya dari luar diri pekerja atau keadaan lingkungan kerja itu sendiri.
Dengan  adanya  gangguan  yang  dapat  menyebabkan  kerugian  pada  pekerja maupun  perusahaan,  hal  seperti  ini  tentunya  tidak  dapat  dihindari  oleh  pihak  PT. Gunung  Reduk,  seperti  gangguan  kecelakaan  kerja  yang  berhubungan  dengan hubungan kerja. Hal ini wajar dan merupakan resiko yang harus dihadapi oleh setiap pekerja  dan  perusahaan.  Resiko  kerja  tersebut  dapat  diantisipasi  dan  ditanggulangi dengan  cara  memberikan  perlindungan  kepada  pekerja  melalui  program  BPJS Ketenagakerjaan, Walaupun tidak otomatis para pekerja aman dari resiko kecelakaan kerja,  tetapi  para  pekerja  akan  merasa  lebih  terlindungi  oleh  adanya  jaminan kecelakaan kerja yang diberikan perusahaan dengan didaftarkannya pekerja kedalam program  BPJS.  Namun  bagi  pekerja  yang  tidak  terdaftar  dalam  program  BPJS Ketenagakerjaan  tidak  diketahui  bagaimana  perlindungan  yang  akan  didapatkannya karena  pekerja  tidak  mendapatkan  perlakuan  yang  setara  dengan  pekerja  yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap  pekerja  melalui  program  BPJS Ketenagakerjaan  tersebut,  maka  yang  diwajibkan  mengikutsertakan  tenaga  kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja adalah penyedia jasa, dengan ketentuan:
1. Penyedia  jasa  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  harian  lepas,  borongan,  dan perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang  bekerja  kurang  dari  tiga  bulan  secara
4 Ibid. hal. 81.
berturut-turut wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
2. Penyedia  jasa  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  harian  lepas,  borongan  dan perjanjian  kerja  waktu  tertentu  secara  terus-menerus  selama  tiga  bulan berturut-turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari dua puluh hari wajib  mengikutsertakan  seluruh  tenaga  kerjanya  dalam  program  jaminan kecelakaan  kerja,  jaminan  kematian,  jaminan  hari  tua  dan  jaminan pemeliharaan kesehatan.
(Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  bagi  Tenaga  Kerja  Harian  Lepas,  Borongan,  dan Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  yang  dipekerjakan  pada  perusahaan  sector jasa konstruksi).
Berdasarkan penelitian tahun 2021 pada pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri di Kabupaten Aceh Tengah yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu pekerja yang mengalami cacat sebagian (cacat anatomis) untuk selamanya, dan pekerja yang mengalami luka berat serta luka ringan yang menyebabkan pekerja  sementara tidak mampu  bekerja  (STMB).  Dengan  demikian dari  7 orang  populasi,  sampel  yang dapat ditemui dan dapat di wawancara dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang, yaitu  1  orang  yang  mengalami  cacat  sebagian  (cacat  anatomis)  untuk  selamanya,  1 orang  yang  mengalami  kecelakaan  berat,  dan  2  orang  yang  mengalami  kecelakaan ringan.
Untuk lebih jelasnya dapat penulis gambarkan dalam bentuk tabel berikut ini:
Tabel 2
Daftar Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja PT. Gunung Reduk Yang
Menjadi Responden No. Nama Jenis Kecelakaan Akibat Kecelakaan 1. Riswandi Terjatuh kedalam lubang Bore pile Kaki kanan patah 2. Sutrisno Terjatuh dari ketinggian saat memasang besi Luka di bagian punggung, kepala, dan kaki 3. Fatur Terpeleset dan terjatuh saat mengangkut semen Kaki kanan terkilir 4. Hendra Tertimpa besi saat menurunkan besi dari truk Luka pada bagian kaki kiri Sumber data: Hasil Penelitian Tahun 2021
Dari  tabel  II  diatas  dapat  diketahui  jenis  dan  akibat  kecelakaan  kerja  yang menimpa  pekerja  pada  pembangunan  gedung  kantor  kejaksaan  oleh  PT.  Gunung Reduk.  Kecelakaan  tersebut  menyebabkan  pekerja  cacat  sebagian  (cacat  anatomis) untuk  selamanya  dan  sementara  tidak  mampu  bekerja  (STMB).  Pekerja  yang mengalami  cacat  sebagian  (cacat  anatomis)  untuk  selamanya  adalah  cacat  yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian dari anggota tubuh. Pekerja dalam keadaan STMB yang dimaksud disini adalah bahwa kecelakaan itu menyebabkan pekerja yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya karena ia harus menjalani  perawatan  dan  sehubungan  dengan  kecelakaan  kerja  yang  dialaminya tersebut. Kemudian setelah sembuh maka ia dapat bekerja kembali.
Sebagaimana telah diuraikan pada bab  yang  terdahulu  bahwa salah satu  sarana untuk memperbaiki nasib pekerja jika terjadi kecelakaan kerja dalam hubungan kerja adalah dengan didaftarkannya pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Namun dalam hal ini pihak PT. Gunung Reduk tidak mendaftarkan para pekerjanya pada  program  BPJS  Ketenagakerjaan,  sehingga  pekerja  tidak  mendapatkan  haknya sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bahwa  “setiap  pekerja,  buruh  dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan social tenaga kerja”.
Pada  saat  pekerja  mengalami  kecelakaan  kerja,  pihak  perusahaan  memang bertanggung  jawab  penuh  atas  biaya  pengobatan  dan  perawatan  selama  di  Rumah Sakit meskipun dilakukan hanya saat kecelakaan kerja terjadi dan selanjutnya menjadi tanggungan dari pekerja itu sendiri.
Menurut  PP  No.  44  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggara  Program  Jaminan Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian,  Santunan  kecacatan,  dan  Santunan  berupa uang penggantian Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah sebagai berikut:
1. Santunan  Kecacatan  yang  perhitungannya  mengacu  pada  tabel  santunan kecelakaan kerja BPJS, Berikut ketentuan besaran santunan kecacatan JKK BPJS Ketenagakerjaan:
a. Cacat  Sebagian  Anatomis  sebesar  =  persentase  sesuai  tabel  x  80  x  upah sebulan.
b. Cacat  Sebagian  Fungsi  =  persentase  berkurangnya  fungsi  x  persentase sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
c. Cacat Total Tetap = 70 persen x 80 x upah sebulan.
2. Santunan berupa uang penggantian Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah sebagai berikut:
a. 6 bulan pertama sebesar 100 persen dari upah.
b. 6 bulan kedua sebesar 100 persen dari upah.
c. 6 bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50 persen dari upah.
Di  Aceh  Tengah  masih  banyak  perusahaan  yang  belum  mengikutsertakan pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya PT. Gunung Reduk, padahal badan usaha tersebut harus atau wajib ikut karena memperkerjakan pekerja lebih dari 10 orang atau lebih tenaga kerja.
Untuk  mengetahui  besarnya  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  yang  diterima pekerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja  sehingga  mengakibatkan  pekerja  cacat sebagian  (cacat  anatomis)  untuk  selamanya  dan  dalam  keadaan  Sementara  Tidak Mampu Bekerja (STMB)  jika terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan dapat penulis gambarkan dalam tabel berikut:
Tabel 3.
Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Sehingga Dalam Keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
No. Nama Pekerja Jenis Santunan Upah (Rp) Besarnya Santunan JKK yang Seharusnya yang diberikan PT. Gunung Reduk 1. Riswandi Cacat Sebagian (cacat Anatomis) untuk selamanya 1.350.000  3.780.000.000 5.000.000 2. Sutrisno STMB 1.300.000 1.300.000 1.000.000 3. Fatur STMB 1.350.000 1.350.000 1.000.000 4. Hendra STMB 1.300.000 1.300.000 500.000
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021
Dari Tabel III diatas, dapat diketahui bahwa kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja  PT.  Gunung  Reduk  adalah  mengakibatkan  pekerja  Cacat  Sebagian  (cacat Anatomis) untuk selamanya dan sementara tidak mampu bekerja (STMB).
Seperti kasus yang dialami oleh pekerja yang bernama Riswandi, pada saat bekerja ia  mengalami  kecelakaan  kerja  yang  mengakibatkan  kaki  kanannya  patah.  Jika  ia
terdaftar  sebagai  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  maka  ia  akan  mendapat  santunan Cacat Sebagian Anatomis dihitung berdasarkan Persentase sesuai tabel dikali 80 dikali upah sebulan. Yaitu persentase sesuai tabel sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah adalah 35 dikali 80 dikali upah sebulan yaitu 1.350.000 maka santunan kecacatan yang akan  diterima  Riswandi  adalah  sebesar  Rp.  3.780.000.000;  (tiga  milyar  tujuh  ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan santunan yang diberikan oleh PT. Gunung Reduk hanya sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).
Kemudian pada kasus Sutrisno yang menyebabkan ia dalam keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) jika ia terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maka  ia  akan  mendapatkan  santunan  berupa  uang  penggantian  STMB  dihitung  dari lamanya ia dalam keadaan STMB, Yaitu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua sebesar 100 persen dari upah kemudian 6 bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50 persen dari upah. Sutrisno  dalam  keadaan  STMB  selama  30  hari  yaitu  termasuk  kedalam  6  bulan pertama. Upah sebulan yang di terima Sutrisno adalah Rp. 1.300.000; maka santunan STMB yang seharusnya juga sebesar Rp. 1.300.000; ini belum termasuk penggantian biaya  untuk  pengobatan,  perawatan,  transportasi  dan  jasa  dokter  yang  dikeluarkan oleh pekerja. Sedangkan santunan yang diberikan pihak PT. Gunung Reduk hanyalah sebesar Rp. 1.000.000;
Begitu juga perhitungan untuk kasus-kasus Fatur dan Hendra yaitu dihitung dari lamanya ia dalam keadaan STMB, Yaitu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua sebesar 100 persen dari upah kemudian 6 bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50 persen dari upah.
Jika para pekerja terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan maka santunan STMB yang diterima bisa lebih besar dari perhitungan diatas, karena santunan STMB ini  belum  termasuk  penggantian  untuk  biaya  pengobatan  dan  perawatan,  biaya transportasi dan jasa dokter yang dikeluarkan oleh pekerja dalam masa penyembuhan dan pemulihan.
Pihak  perusahaan  memang  tidak  menelantarkan  pekerjanya  yang  mengalami kecelakaan  kerja,  sebab  masih  diberikannya  biaya  pengobatan  dan  perawatan  serta biaya  angkut  ke  Rumah  Sakit,  meskipun  bentuk  tanggung  jawab  yang  diberikan perusahaan hanya saat terjadi kecelakaan pada diri pekerja itu sendiri.
2. Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  PT.  Gunung  Reduk  Dalam  Memberikan  Tanggung Jawab  Terhadap  Tenaga  Kerja  Yang  Mengalami  Kecelakaan  Kerja  Pada Pembangunan  Gedung  Kantor  Kejaksaan  Negeri  Oleh  PT.  Gunung  Reduk  Di Kabupaten Aceh Tengah
Adapun  kendala-kendala  PT.  Gunung  Reduk  tersebut  dalam  memberi  tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan antara lain:
1. Kendala-kendala dari Pihak PT. Gunung Reduk
a. Faktor administrasi pendaftaran BPJS yang dinilai begitu rumit.
b. Faktor pekerja yang dikontrak hanya 3 bulan saja.
c. Faktor resiko kecelakaan yang tidak terlalu besar.
d. Faktor kurang pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan. 5
2. Kendala-kendala dari Pihak Pekerja
a. Faktor belum mengurus kembali  KTP yang hilang  sebagai salah satu syarat untuk menjadi peserta BPJS.
b. Faktor hanya di kontrak kerja selama 3 bulan saja.
c. Faktor pemotongan gaji untuk iuran tiap bulannya.
d. Faktor kurangnya pengetahuan dibidang BPJS Ketenagakerjaan. 6
Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kendala kurangnya tenggung jawab pihak  penyedia  atau  PT.  Gunung  Reduk  terhadap  pekerjanya  yang  mengalami kecelakaan  kerja  adalah  karena  tidak  ada  kesadaran  hukum  dari  pihak  penyedia tentang  betapa  pentingnya    mengikutsertakan  pekerjanya  ke  dalam  program  BPJS Ketenagakerjaan.
Bertitik  tolak  kendala-kendala  tersebut,  tindakan  perusahaan  yang  tidak mengikuti  program  BPJS  Ketenagakerjaan  adalah  tindakan  yang  menyalahi  aturan yang ada. Alasan-alasan diatas merupakan alasan yang terlalu dilebih-lebihkan. Karena apapun  alasannya  setiap  pekerja  mempunyai  hak  yang  harus  diberikan  oleh pengusaha/perusahaan yaitu untuk mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.  Apalagi  jika  dilihat  jumlah  pekerjanya  yang  lebih  dari  10  orang pekerja.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (3), pengusaha hendaknya mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan,  sehingga  sesungguhnya  alasan  yang  dikemukakan  oleh  penyedia dapat dibantah oleh ketentuan tersebut.

## C. PENUTUP
Dari uraian pembahas diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai  berikut:
1. Bentuk tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk yaitu hanya memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta biaya angkut ke Rumah Sakit pada saat terjadinya kecelakaan kerja. Apabila ada biaya lain maka menjadi tanggungan
5 Wawancara dengan iskandi, Manajer Pelaksana PT. Gunung Reduk, Tanggal 24 November 2021.
6 Wawancara dengan Riswandi, Pekerja PT. Gunung Reduk. Tanggal 24 November 2021.
pekerja  itu  sendiri.  Karena  pihak  Penyedia  tidak  megikutsertakan  para pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, Penyedia/PT. Gunung Reduk belum melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
2. Kendala  yang  menyebabkan  kurang  bertanggung  jawabnya  Penyedia/PT.
Gunung Reduk terhadap pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja adalah karena  kurangnya  kesadaran  hukum  penyedia  di  bidang  program  BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja yang hanya di kontrak 3 bulan saja, serta risiko kecelakaan  kerja  yang  menurut  penyedia  tidak  terlalu  besar  sehingga pengusaha  enggan  mendaftarkan  pekerjanya  kedalam  kepesertaan  program BPJS Ketenagakerjaan.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Husni,  L,.  2014, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan,  Ed-Revisi, Jakarta  :  Raja
Grafindo Persada.
Waluyo, Bambang,. 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.
Marthen Rahanra, “ Perlindungan Hukum Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pekerja Lokal  Dalam  Waktu  Tertentu  Terhadap  Perjanjian  Kerja  Pada  Proyek  LNG Tangguh di Era  Pandemi Covid-19” Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol 4 No.
1, 2021.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 13 Tahun 2003. TLNRI Nomor 4279.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , UU Nomor 24 Tahun 2011. TLNRI Nomor 5256.
Republik  Indonesia, Undang-Undang Tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja (jamsostek) UU Nomor 3 Tahun 1992. TLNRI Nomor 3468.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020. TLNRI Nomor 6573.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan.
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2012  Tentang  Penerapan  Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  tahun  1993  Tentang  Penyelenggara  Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.