## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 07 | Nomor 02 | Desember 2023 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Analisis Pasar Modal Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2002
Muhammad  Faishol 1 ,  Ziyadatus  Shofiyah 2 ,  Fahad  Abdillah 3 ,  Fathimatuz Zuhro 4 , Erma Arinatul Wahzulah 5
123 Institut Alif Muhammad Imam Syafi’i│muhammadfaishol1996@gmail.com
4 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya
5 Institut Agama Islam Negeri Kediri

## Abstrak
Mempromosikan  bisnis  Islam  di  pasar  ekonomi  yang  patuh  syariah  sangat menguntungkan. Kondisi ekonomi saat ini tidak seharusnya memengaruhi pasar saham. Pasar konvensional dan syariah dapat disesuaikan dengan hukum Islam dalam  Muamalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  tetapi perbedaan mendasar harus dipertimbangkan dalam pengoperasiannya. Penelitian ini  bertujuan  untuk  membantu  umat  Islam  khususnya  kaum  millenial  agar memahami apakah Pasar Modal telah sesui dengan syaria’t Islam sebagaimana Fatwa  No.40/DSN-MUI/X/2002.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  metode  penelitian desk  kualitatif dengan  teknik  penelitian  lapangan  atau perpustakaan. Sumber data pustaka dari penelitian ini yaitu Fatwa No.40/DSN- MUI/X/2002  dan  dari sumber ilmiah  terkait.  Sedangkan  sumber  data  lapangan yaitu  yang  berkaitan  langsung  dengan  pasar  modal.  Hasil  dari  penelitian  ini mengungkapkan  bahwa  ada  perbedaan  fundamental  antara  pasar  konvensional dan  syariah  menurut  fatwa  DSN  MUI  dalam  hal  operasional,  sedangkan  pasar konventional memiliki banyak spekulasi dan praktek jual beli saham yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan dengan demikian tidak dapat mencapai tujuan kemandirian.  Selain  itu,  Islam  mengharuskan  transaksi  keuangan  dilakukan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Namun,  investasi  berdasarkan  prinsip- prinsip Islam berbeda dari investasi atas dasar prinsip ekonomi konvensional.
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI; Pasar Modal Syariah; Saham
Sharia  Capital  Market  Analysis  Based  on  Fatwa  of  the  National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 40/DSN- MUI/X/2002

## Abstract
Promoting Islamic business practices in a Sharia-compliant economic market is highly beneficial. The current economic conditions should not influence the stock market.  Both  conventional  and  Sharia-compliant  markets  can  be  aligned  with Islamic  law  in  Muamalah  to  enhance  the  welfare  of  society,  but  fundamental differences must be considered in their operation. This research aims to assist Muslims,  especially  millennials,  in  understanding  whether  the  Capital  Market complies  with  Islamic  Sharia,  as  per  Fatwa  No.  40/DSN-MUI/X/2002.  The research  employs  a  qualitative  desk  research  method  with  field  or  library research  techniques.  The  literature  data  sources  include  Fatwa  No.  40/DSN- MUI/X/2002 and related scholarly sources, while field data sources are directly related to the capital market. The findings of this research reveal fundamental differences between conventional and Sharia-compliant markets according to the DSN MUI fatwa in terms of operations. Conventional markets involve numerous speculative practices and stock transactions that do not align with Islamic law, thereby hindering the achievement of financial independence. Islam also requires financial transactions to adhere to Islamic principles, but investments based on these principles differ from conventional economic-based investments.
Keywords: Fatwa DSN-MUI; Sharia Capital Market; Stocks .

## PENDAHULUAN
Alat  ekonomi  yang  paling banyak  digunakan  di  Indonesia  adalah berinvestasi di Pasar Modal. Perencanaan  investasi  adalah  tugas yang  diperlukan,  terutama  di  periode pasca-abad  pertengahan  kita.  Investasi sendiri  pada  saat  ini  mewakili  deposit dana  yang  akan  digunakan  untuk periode berikutnya.  Dua  jenis  investasi yang  terdaftar  di  dash  adalah  investasi jangka  pendek  dan  investasi  dalam jangka  panjang.  Namun  pada  era milinials  ini  kebanyakan  masyarakat berivestasi dalam bentuk saham. Saham merupakan surat berharga yang dijual di pasar  modal  ( capital  market ).  Pasar
modal  ( capital  market )  merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan  jangka  panjang  yang  bisa diperjual  belikan,  baik  dalam  bentuk utang maupun modal sendiri. Pada  tahun  1950  pasar  modal sah dibuka kembali dengan
diterbitkannya  UU  Darurat  No.  13 Tahun 1951, yang kemudian ditetapkan sebagai UU No. 15 Tahun 1952, namun pasar  modal  mengalami  kelusuhan karena perubahan ekonomi dan politik. Sejak  abad  ke-19  pasar  modal  di Indonesia telah mengalami tiga tahap(Rusmini et al., 2022). Selain berkembang secara konvensional,  pertumbuhan  instrumen pasar  modal  juga  didorong  oleh
komunitas  Muslim  Indonesia  yang mendorong pertumbuhan Sistem
Ekonomi  Islam  (SEI)  yang  menganut prinsip  syariah.  Pada  tahun  1900-an, gerakan  Islamisasi  ekonomi  yang dipelopori  oleh  beberapa  tokoh  Islam mendorong penerapan nilai-nilai syariah  pada  lembaga  keuangan  dan operasinya, seperti pasar modal.
Akhirnya di Indonesia pada tahun 2003, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  mengeluarkan fatwa mengenai
mekanisme beroperasinya  pasar  modal  syariah, objek yang diperdagangkan dan syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu emtien yang terlibat di dalamnya (DSN- MUI, 2020).
Kemunculan  fatwa  ini  menjadi sebuah hal yang menarik, terutama ter- dapat pendapat dari Iwan P.Pondjowinoto yang menyatakan bahwa  penggunaan  istilah  prinsip syariah pasar modal dikarenakan secara hakiki prinsip umum yang diterapkan di pasar  modal  dan  bursa  efek  sudah sejalan  dengan  prinsip  syariah  (Ulfah Nur  Afiyah  dan  Moch  Mahbub  et  al., 2019). Sehingga istilah yang dimunculkan  dalam  fatwa  tersebut bukanlah ‘Pasar Modal Syariah melainkan  ‘Penerapan  Prinsip  Syariah di  Bidang  Pasar  Modal’.  Kedua  istilah tersebut  jika  diamati  hampir  memiliki makna yang berdekatan.
Dengan  demikian  maka  tujuan penelitian  ini  memberikan  gambaran sebagai  umat  Islam  untuk  mengetahui Pasar  Modal  yang  selama  ini  telah berjalan dan sedang di gandrungi kaum
milenial sudah sesuai syariah atau masih konvensional, tidak hanya transaksinya namun  produk  dan  segala  hal  yang berhubungan dengan itu semua menurut para ulama khususnya fatwa DSN MUI.
Pasar Modal Syariah
Perkembangan pasar modal konvensional di Indonesia sudah dimulai  sejak  tahun  1912.  Efek  yang diperdagangkan  pada  masa  itu  adalah saham dan obligasi perusahaan- perusahaan  Belanda  dan  pemerintah Hindia  Belanda.  Pasar  modal  syariah dibuka  secara  resmi  pada  tanggal  14 Maret  2003  oleh  Menkeu  Boediono yang  didampingi  oleh  ketua  Bapepam Herwidayatmo,  wakil  dari  MUI,  wakil DSN dari direksi SRO, direks perusahaan  efek,  pengurus  organsasi pelaku  dan  asosiasi  profesi  di  pasar modal  Indonesia.  Sebenarnya,  sesuai rencana pasar modal syariah diresmikan pada awal Nopember 2002. Akan tetapi, pada  saat  itu  Bapepam  dan  Dewan Syariah  Nasional  belum  merasa  siap. Hal  ini  berkaitan  dengan  banyaknya kendala  yang  belum  selesai  dibahas. Sebelumnya,  Bapepam  telah  mengkaji cukup lama dan bahkan telah mengirim delegasi  untuk  studi  banding  dan melihat mekanisme beroperasinya pasar modal  syariah  di berbagai pasar modal syariah dunia (Lutfiyah et al., 2022).
Hadirnya  pasar  modal  syariah diharapkan  menjadi  tonggak  sejarah baru, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia  kemudian  pada  tahun  2021 terjadi  peristiwa  penggabungan  tiga bank  Himbara  syariah  menjadi  Bank
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Syariah  Indonesia  (Faishol,  2022). Pasar  modal  syariah  belum  lama didirikan. Sebelum  kehadirannya, telah ada reksadana syariah pada tahun 1997. Pada  tahun  2000,  indeks  Islam  Jakarta (JII)  diluncurkan.  Menkeu  Boediono sendiri  berharap  bahwa  munculnya pasar  modal  syariah  akan  diikuti  oleh hasil  kerja  keras  dan  pengembangan instrumen  lain  yang  berbasis  syariah. Dengan munculnya Dow Jones Islamic Index (DJII),  negara-negara maju  telah memulai  jalan  untuk  pengembangan instrumen syariah di pasar modal. Pasar modal  konvensional  maupun  syariah pada  era  milinials  ini merupakan  suatu instrumen  perekonomian  (investasi) yang  banyak  diminati  oleh  individu maupun lembaga.  Ini dapat dilihat  dari peretumbuhannya yang
semakin
meningkat(Werdi  Apriyanti,  2018) .
Pengertian  pasar  dalam  arti sempit  adalah  tempat  para  penjual  dan pembeli  bertemu  untuk  melakukan transaksi. Pembeli dan penjual langsung bertemu  untuk  melakukan  transaksi dalam suatu tempat yang disebut dengan pasar. Pasar dianggap sebagai tempat di mana  pembeli  dan  penjual  melakukan transaksi.  Dalam  pengertian  ini,  tidak perlu  ada  pertemuan  langsung  antara penjual  dan  pembeli;  mereka  dapat berkomunikasi  satu  sama  lain  melalui teknologi  informasi  modern  seperti internet, ponsel, dan yang lainnya.
Menurut  Undang-Undag  Pasar Modal  No.  8  tahun  1995,  pasar  modal adalah  kegiatan  yang  bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan  efek,  perusahaan  publik
yang  berkaitan  dengan  efek  yang diterbitkannya,  serta  lembaga  dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Pasar  uang  terdiri  dari  surat berharga  jangka  pendek,  sedangkan pasar  modal  terdiri  dari  instrumen keuangan  jangka  panjang,  termasuk utang  dan  modal  sendiri.  Pada  pasar modal,  instrumen  keuangan  yang diperjualbelikan termasuk saham, obligasi, waran, hak, obligasi konvertabel,  dan  berbagai  produk turunan  seperti  opsi.  Di  sisi  lain,  yang diperjualbelikan  termasuk  Surat  Bank Indonesia  (SBI),  Surat  Berharga  Pasar
Uang  (SBPU),  Nota  Surat  Berharga Komersil, Monery Panggilan, Perjanjian Pembelian, Pengakuan Banker, Surat Berharga Keuangan, dan lainnya(Trimulato, 2021). Secara teoritis, saham menunjukkan partisipasi dalam perusahaan dan memberikan pemegang saham hak untuk mengambil bagian dari keuntungan  bisnis.  Konsep  ini  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah. Konsep ini dikenal oleh prinsip syariah sebagai  kegiatan  musyarakah  atau syirkah. Berdasarkan analogi ini, saham dianggap  sebagai  hasil  yang  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah. Namun,  tidak  semua  saham  yang diterbitkan oleh perusahaan publik atau emiten  dapat  diklasifikasikan  sebagai saham  syariah(Gultom  &  Munandar, 2023).
Pasar  modal  syariah  memiliki prinsip  yang  berbeda  dari  pasar  modal konvensional.
Saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah
hanya  boleh  berasal  dari  emiten  yang memenuhi persyaratan syariah. Prinsip- prinsip  syariah  seperti  mudharabah, musyarakah,  ijarah,  istishna’,  salam, dan  murabahah  juga  harus  diterapkan dalam  obligasi  yang  diterbitkan.  Pasar modal syariah juga menjual obligasi dan saham  syariah.  Yang  terakhir  adalah reksa  dana  syariah,  yang  merupakan jenis  investasi  yang  menggabungkan saham  dan  obligasi  syariah  dalam  satu produk  dan  diawasi  oleh  manajer investasi (Batubara, 2020).
Karena  pasar  modal  syariah secara khusus memperjual belikan efek syariah,  dikenal  juga  dengan  nama "efek"  atau  "efek  syariah."  Menurut undang-undang  pasar  modal,  efek syariah  adalah  efek  yang  memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam perjanjian, pengelolaan,  dan  penerbitan  surat berharga.  Prinsip-prinsip  syariah  yang dimaksud di sini adalah prinsip-prinsip yang berasal dari ajaran Islam,
sebagaimana  ditetapkan  dalam  fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI .

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  deskriptif dengan  teknik  pengumpulan  data menggunakan studi pustaka atau library research . Studi kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan  dengan mencatat semua temuan mengenai tema, yakni  tentang  Fatwa  No.40/DSN- MUI/X/2002 Tentang Pasar Modal dan Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan juga artikel/jurnal. Kemudian
setelah
mencatat  langkah  selanjutnya  yakni memadukan  dan  menganalisa  segala temuan (Yusuf, 2017).
Sumber  data  yang  digunakan dalam  studi  kepustakaan  berasal  dari; pertama,  sumber  data  primer,  yang merupakan sumber data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut,  yaitu  dari  al-Qur’an,  Hadits, dan referensi mengenai ekonomi Islam. Kedua,  data  sekunder  yang  diperoleh dari sumber yang dapat menunjang data primer, berasal dari buku atau arsip lain yang membahas tentang fokus penelitian. Penulis memilih jenis penelitian  ini  karena  relevan  dengan penelitian  yang  dilakukan.  Penulis menganalisa dan
mengumpulkan sumber  primer  kemudian  mencatat temuan  temuan  yang  berkaitan  dengan tema  penelitian,  begitu  juga  sumber skunder  dan  sumber  pendukung  lain yang berkaitan dengan penelitian ini .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fatwa dsn MUI Tentang Pasar Modal
Syariah
Fatwa  DSN  nomor  40/DSN- MUI/X/2002,  menjelaskan  landasan syariahnya  adalah  pertama  Al  Qur’an Surah An-Nisa 4: 29:
ْم ُ كَنْيَب  ْم ُ ك َ لا َو ْم َ ا  آْ ْو ُ ل ُ ك ْ أَت  ا َ ل  ا ْوُن َم ٰ ا   َنْي ِذ َّ لا  اَهُّي َ آٰي ... ۗ ْم ُ كْن ِ م  ٍ ضا َرَت  ْن َع  ًة َرا َج ِت َ ن ْو ُ كَت ْ ن َ ا ْٓا َّ ل ِا  ِل ِطاَب ْ لاِب
Terjemahnya:
“Wahai  orang  yang  beriman,
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
dengan  jalan  perdagangan  yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. . .”  (Al-Qur’an Kemenag Online, 2023).
Wahbah  Az-Zuhaili  (AzZuhaili Wahbah,  1997:  84)  menafsirkan  ayat tersebut  dengan  kalimat  janganlah kalian  ambil  harta  orang  lain  dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan  riba,  judi,  merampas  dan penipuan.  Akan  tetapi  dibolehkan  bagi kalian  untuk  mengambil  harta  milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari  keridhaan  dan  keikhlasan  hati antara  dua  pihak  dan  dalam  koridor syari’.
Tijarah adalah usaha
memperoleh  untung  lewat  jual  beli. Taradhi (saling rela) adalah kesepakatan yang  sama-sama  muncul  antar    kedua pihak  pelaku  transaksi,  jual  beli  tanpa ada unsur penipuan (Nafis, 2018).
Kedua, Hadist Nabi yang diriwayatkan  oleh  Baihaqi  dari  Ibnu
Umar,  Rasulullah  SAW  melarang  jual beli (yang mengandung) gharar. Ketiga,
Kaidah  Fiqh,  yang  menjelaskan  bahwa “Pada dasarnya segala bentuk mu’malah  boleh  dilakukan  sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Keempat, Pendapat ulama Ibnu Qadamah  dalam  Al-Mughni  juz  5/175, menjelaskan  bahwa  “jika  seorang  dari dua  orang  berserikat  membeli  porsi mitra  serikatnya,  hukumnya  boleh karena  ia  membeli  milik  pihak  lain”.
Berdasarkan Fatwa DSN nomor 40/DSN-MUI/X/2002 secara garis
besar  dapat  dijelaskan  sebagaimana dalam tabel berikut:
Tabel 1: Fatwa DSN nomor 40/DSN- MUI/X/2002 No.  Bab Tentang 1 I Ketentuan Umum 2 II Pronsip-Prinsip  Syariah di Bidang Pasar Modal 3 III Emiten yang Menerbitkan Efek Syariah 4 IV Kriteria  dan  Jenis  Efek Syariah 5 V Transaksi Efek Dalam BAB I, Ketentuan Umum,
pasal 1, dijelaskan yang dimaksud:
1. Pasar  Modal  adalah  kegiatan  yang bersangkutan  dengan  penawaran umum  dan  perdagangan  efek. Perusahaan  publik  yang  berkaitan dengan  efek  yang  diterbitkannya serta  lembaga  dan  profesi  yang berkaitan dengan efek. 2. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum; 3. Efek Syari’ah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan  perundangundangan  di bidang  pasar  modal  adalah  surat berharga  yang  akad,  pengelolaan perusahaannya
maupun cara
penerbitannya  memenuhi  prinsip- prinsip syariah.
4. Syari’ah Compliance Officer (SCO) adalah pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat  sertifikat  dari  DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip  syariah  di  pasar Modal.
5. Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah  pernyataan  tertulis  yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu Efek  Syariah bahwa efek  tersebut  sudah  sesuai  dengan prinsip-prinsip Syariah.
6. Prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinisp yang didasarkan atas ajaran  Islam  yang  pendapatnya dilakukan  oleh  DSN-MUI,  baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.
Dalam  BAB  II,  Prinsip-Pirnisp Syariah di Bidang Pasar Modal, pasal 2, Pasar Modal:
1. Pasar Modal berserta seluruh mekanisme  kegiatannya  terutama mengenai  emiten,  jenis  efek  yang diperdagangkan  dan  mekanisme perdagangannya  dipandang  telah sesuai  dengan  syariah  apabila  telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
2. Suatu efek dipandang telah memenuhi  prinsip-prinsip  syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. Dalam  BAB  III,  Emiten  yang Menerbitkan  Efek  Syariah,  pasal  3, memuat Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik:
1. Jenis  usaha,  produk  barang,  jasa yang  diberikan  dan  akad  serta  cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menrbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaiaman dimaksud dengan  pasal  3  angga  1  di  atas,
antara lain ;
a. Perjudian  dan  permainan  yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan d. Produsen,  distributor,  dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa  yang  merusak  moral  dan bersifat mudarat;
e. Melakukan investasi pada emiten  (perusahaan)  yang  pada saat  transaksi  tingkat  (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga  keuangan  ribawi  lebih dominan dari modalnya. 3. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani  dan  memenuhi ketentuan  akad  yang  sesuai  dengan syariah  atas  efek  syariah  yang dikeluarkan.
4. Emiten atau perusahaan pbulik yang menerbitkan  efek  syariah  wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi  prinsip-prinsip  syariah dan  memiliki  Syariah Complience Officer .
5. Dalam  hal  emiten  atau  perusahaan publik  yang  menerbitkan  efek syariah sewaktuwaktu tidak
memenuhi  persyaratan  tersebut  di
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
atas,  maka  efek  yang  diterbtikan dengan  sendirinya  sudah  bukan sebagai efek syariah.
Dalam  BAB  IV,  Kriteria  dan Jenis  Efek  Syariah,  pasal  4,  memuat Jenis Efek Syariah:
1. Efek  syariah  mencakup  saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah,  Kontrak  Investasi  Kolektif Efek  Beragun  Aset  (KIK-EBA) Syariah  dan  surat  berharga  lainnya yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah.
2. Saham syariah adalah bukti kepemilikan  atas  suatu  perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3,  dan  tidak  termasuk  saham  yang memiliki hak-hak istimewa.
3. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan  prinsip  syariah  yang dikeluarkan emiten kepada pemegang  obligasi  syariah  yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang  obligasi  syariah  berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar  kembali  dana  obligasi pada saat jatuh tempo.
4. Reksa  dana  syariah  adalah  reksa dana  yang  beroperasi  menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik  dalam  bentuk  akad  antara pemodal  sebagai  pemilik  harta (shahibul maal/rabbul maal) dengan manajer  investasi,  begitu  pula pengelolaan  dana  investasi  sebagai wakil shahibul maal, maupun antara menajer  investasi  sebagai  wakil
shahibul  maal  dengan  pengguna investasi.
5. Efek  Beragun  Aset  Syariah  adalah efek  yang  diterbitkan  oleh  kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri  dari  aset keuangan  berupa  tagihan  yang timbul dari surat berharga komersial,  tagihan  yang  timbul  di kemudian  hari,  juall  beli  pemilikan aset  fisik  oleh  lembaga  keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ atau kas serta aset  keuangan  setara,  yang  sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Surat  berharga  komersial  syariah adalah  surat  pengakuan  atau  suatu pembiayaan  dalam  jangka  waktu tertentu yang sesua dengan prinsip- prinsip syariah.
Dalam BAB V, Transaksi Efek, pasal 5 memuat transaksi yang dilarang: 1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan  menurut  prinsip  kehati- hatian  serta  tidak  diperbolehkan melakukan spekulasi
dan manipulasi  yang  di  dalamnya mengandung  unsur  dharar,  gharar,
riba,  maisir,  risywah,  maksiat  dan kezhaliman.
2. Tindakan  spekulasi  transaksi  yang mengandung  unsur  dharar,  gharar, riba,  maisir,  risywah,  maksiat  dan kezhaliman  sebagamana  dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
a. Najsy , yaitu melakukan penawaran palsu; b. Ba’i al-ma’dum , yaitu melakukan penjualan atas
barang  (efek  syariah)  yang belum dimiliki (short selling)
c. Insider  trading ,  yaitu  memekai informasi  orang  dalam  untuk memperoleh  keuntungan  atas transaksi yang dilarang
d. Menimbulkan  informasi  yang menyesatkan;
e. Melakukan investasi pada emiten  (perusahaan)  yang  pada saat  transaksi  tingkat  (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga  keuangan  ribawi  lebih dominan dari modalnya; dipindahkan ke pasal 2 f. Margin trading , yaitu melakukan  transaksi  atas  efek syariah dengan fasilitas pinjaman  berbasis  bungan  atas kewjiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebtu; dan g. Ikhtikar (penimbunan),  yaitu melakukan  pembelian  atau  dan pengumpulan suatu efek syariah untuk  menyebabkan  perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain
h. Dan transaksi-transaksi lain yang  mengandung  unsur-unsur di  atas.  Pasal  6,  harga  pasar wajar,  harga  pasar  dari  efek syariah  harus  mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sebenarnya  dari aset  yang menjadi  dasar  penerbitan  efek tersebut dan / atau sesuai dengan mekanisme  pasar  yang  teratur wajar  dan  efisien  serta  tidak direkayasa.
Pasar  modal  Indonesia  telah diatur  dalam  Undang-undang  Pasar
Modal  (UUPM)  No  8  tahun  1995.
UUPM  tersebut  tidak  membedakan antara pasar modal konvensional dengan  pasar  modal  syariah.  Oleh karena  itu,  pasar  modal  syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara  umum  kegiatan  Pasar  Modal Syariah  tidak  memiliki  perbedaan dengan  pasar  modal  konvensional, namun  terdapat  beberapa  karakteristik khusus  Pasar  Modal  Syariah,  yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip syariah (Muchlis et al., 2022).
Prinsip-prinsip  syariah  di  pasar modal  adalah  prinsip-prinsip  hukum Islam  dalam  kegiatan  di  bidang  pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sepanjang fatwa dimaksud  tidak  bertentangan  dengan peraturan Bapepam LK yang didasarkan pada fatwa DSNMUI. Prinsip syariah di bidang  pasar  modal  yang  dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 40 tentang pasar  modal  dan  pedoman  umum penerapan  prinsip-prinsip  syariah  di bidang  pasar  modal,  adalah  (Neni Hardiati & Hasan Bisri, 2021):
a. Pasar modal beserta seluruh mekanisme  kegiatannya  terutama mengenai  emiten,  jenis  Efek  yang diperdagangkan  dan  mekanisme perdagangannya  dipandang  telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
b. Suatu efek dipandang telah memenuhi  prinsip-prinsip  syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa
Efek  tersebut  sudah  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah (Fatwa DSN MUI  No.  40  Tentang  Pasar  Modal dan  Pedoman  Umum  Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal).
Emiten  atau  perusahaan  publik yang  memenuhi  prinsip  syariah  harus menyatakan  dalam  kegiatan  usahanya bahwa  tidak  bertentangan  dengan prinsip  syariah.  Sementara,  emiten  dan perusahaan publik yang tidak menyatakan  bahwa  kegiatan  usahanya tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah,  namun  memenuhi  kriteria produk syariah, maka termasuk juga ke dalam golongan saham syariah. Adapun kriteria  bagi  emiten  dan  perusahaan publik tersebut adalah tidak melakukan kegiatan  usaha  seperti  perjudian  dan permainan yang tergolong judi,
perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan  barang/jasa,  perdagangan dengan  penawaran/  permintaan  palsu, bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan  berbasis  bunga,  jual  beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian  (gharar)  dan/atau  judi (maisir)  seperti  asuransi  konvensional.
Emiten  dan  perusahaan  publik  yang kegiatan usahanya memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa yang  haram  zatnya  (haram  li-dzatihi), barang  atau  jasa  haram  bukan  karena
zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan  oleh  DSN-MUI;  dan/atau, barang  atau  jasa  yang  merusak  moral dan  bersifat  mudarat,  dan  melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah) Selain itu, emiten atau perusahaan  publik  yang  bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan  akad  yang  sesuai  dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan,  serta  wajib  menjamin bahwa  kegiatan  usahanya  memenuhi prinsipprinsip  Syariah  dan  memiliki Shariah  Compliance  Officer. Shariah Compliance Officer (SCO) adalah pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari  DSN-MUI  dalam  pemahaman mengenai  prinsip  Syariah  di  pasar modal.
Sama  halnya  dengan  pasar modal  konvensional,  pasar  modal syariah juga memiliki beberpa instrumen, yakni saham syariah, obligasi syraiah dan reksa dana syariah. Saham dan obligasi merupakan instrumen pasar modal, sedangkan reksa dana  merupakan  salah  satu  bentuk lembaga investasi. Ketiga instrumen ini mempunyai  prospek  yang  menjanjikan dalam  pengembangan  pasar  modal syariah di Indonesia. Dalam penerbitan efek syariah di pasar modal harus sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dala Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
Nomor 53/POJK.04/2015 Tentang Akad Yang digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
adalah ijarah, istishna, kafalah, mudharabah, musyarakah dan wakalah(Julijanto et al., 2022).
Secara  umum,  emiten  dan perusahaan  publik  yang  terlibat  dalam kegiatan  usaha  sesuai  dengan  prinsip syariah  adalah  emiten  dan  perusahaan publik  yang  memiliki  rasio  hutang berbasis  bunga  terhadap  total  ekuitas tidak  lebih  dari  82%,  dan  rasio  total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya terhadap total pendapatan usaha dan lainnya tidak lebih dari 10%. Namun  demikian,  tidak  semua  saham yang  diterbitkan  oleh  emiten  dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham  syariah.  Suatu  saham  dapat dikategorikan  sebagai  saham  syariah jika  saham  tersebut  diterbitkan  oleh emiten  dan  perusahaan  publik  yang secara jelas menyatakan dalam anggaran  dasarnya  bahwa  kegiatan usaha  emiten  dan  perusahaan  publik tidak  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip syariah.

## Pasar Modal Syariah
Menurut Metwally, bahwa dalam  rangka  membentuk  pasar  modal syariah diperlukan beberapa karakteristik. Karakteristik- karakteristik  tersebut  adalah:  a)  Semua saham  harus  diperjualbelikan  pada bursa efek; b) Bursa perlu mempersiapkan  pasca  perdagangan dimana  saham  dapat  diperjualbelikan melalui  pialang;  c)  Semua  perusahaan yang  sahamnya  dapat  diperjualbelikan di  bursa  efek  diminta  menyampaikan informasi tentang perhitungan ( account ) keuntungan  dan  kerugian  serta  neraca
keuntungan  kepada  komite  manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3  bulan;  d)  Komite  manajemen menerapkan  harga  saham  tertinggi (HST)  tiap-tiap  perusahaan  dengan interval tidak lebih  dari 3 bulan sekali; e) Saham  tidak boleh  diperjual  belikan dengan  harga  lebih  tinggi  dari  HST;  f) Saham  dapat  dijual  dengan  harga dibawah  HST,  g)  Komite  manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan  yang  terlibat  dalam  bursa efek  itu  mengikuti  standar  akuntansi syariah; h) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu  periode  perdagangan  setelah menentukan HST; i) Perusahaan hanya dapat  menerbitkan  saham  baru  dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.
Sebagai  instrumen  investasi  di Indonesia  keberadaan  pasar  modal syariah  menurut  Metwally  memiliki beberapa  fungsi  yaitu  (Rusmini  et  al., 2022):
1. Memungkinkan  bagi  masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan  memperoleh  bagian  dari keuntungan dan resikonya.
2. Memungkinkan  para  pemegang saham  dalam  menjual  sahamnya guna mendapakan likuiditas.
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan  dari  luar  untuk membangun  dan  mengembangkan lini produksinya.
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari  fluktuasi  jangka  pendek  pada harga  saham  yang  merupakan  ciri
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
umum pada pasar modal konvensional. 5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Pasar  modal  syariah,  selain berfungsi sebagai instrumen investasi di Indonesia,  juga  berkontribusi  besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Ini  dapat  dilihat  dari perkembangan  pasar  modal  syariah yang berdampak pada indikator ekonomi  seperti  nilai  tukar  rill,  tingkat inflasi, dan produk domestik bruto, yang merupakan ukuran
pertumbuhan ekonomi.  Ini  sesuai  dengan  teori pertumbuhan ekonomi Shumpeter, yang menyatakan  bahwa  proses  inovasi adalah pendorong perkembangan ekonomi, dan pelakunya adalah investor atau  wiraswastawan.  (Faishol  et  al., 2022). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat  hanya  bisa  diterapkan dengan  adanya  inovasi  oleh  para wiraswasta.  Dengan  adanya  inovasi tersebut  dan  didorong  oleh  keinginan untuk  memperoleh  keuntungan  maka akan  diadakan penanaman modal  baru. Investasi yang baru ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Pendapatan masyarakat akan bertambah dan tingkat konsumsi menjadi bertambah  tinggi.  Kenaikan  tersebut akan mendorong perusahaan-
perusahaan  lain  untuk  menghasilkan lebih  banyak  barang  dan  melakukan penanaman  modal  baru  (Nabilah  & Tutik, 2020).
Investasi adalah kegiatan muamalah  yang  sangat  dianjurkan dalam Islam karena harta yang dimiliki dapat  menjadi  produktif  dan  juga menguntungkan orang lain.
Menanamkan  modal  di  pasar  modal adalah  salah  satu  jenis  investasi  yang memiliki  potensi  untuk  mengubah kehidupan  ekonomi.  Seruan  investasi tersebut  diawasi  oleh  institusi  pasar modal  syariah.  Pasar  modal  syariah didirikan  dengan  tujuan  mewujudkan tujuan ekonomi tertentu untuk kemaslahatan yang selalu sesuai dengan tujuan  hukum  Islam.  Ada  beberapa misis yang diemban dalam
operasionalisasi  pasar  modal  syariah.
Pertama, menjadi sarana investasi yang dapat memberikan keuntungan. Kedua,
sarana yang dapat mewujudkan prinsip ta’awun di mana pihak yang membutuhkan modal tertolong, sedangkan pihak lainnya dapat mengolah uangnya dengan kemanfaatan. Ketiga,  prinsip  menyemarakkan  sektor rill,  di  mana  harta  yang  diinvestasikan akan menjadi pelumas bagi bergeraknya roda perekonomian yang akan berimbas kepada berkurangnya jumlah pengangguran, khususnya di Indonesia. Adapun  jenis  instrumen  pasar modal  yang  jelas  diharamkan  syari’ah adalah sebagai berikut:(Yani, 2017) 1. Preffered Stock (saham istimewa) Saham  jenis  ini  diharamkan  oleh ketentuan  syar’i  karena  terdapat  dua karakteristik utama yaitu:
a.  Adanya  keuntungan  tetap  ( pre- determinant revenue ), hal ini menuurut
kalangan  ulama  dikatagorikan  sebagai riba.
b. Pemilik saham preferen mendapatkan hak  istimewa  terutama  pada  saat likuidasi.
2. Forward Contract Forward  contract diharamkan  karena segala  bentuk  jual  beli  utang  ( dayn  bi dayn/debt perumusan  diaggap  jual  beli utang  piutang  sedangkan  terjadinya transaksi  jual  beli  dilakukan  sebelum tanggal jatuh tempo.
3. Option Option merupakan  hak,  yaitu  untuk membeli dan menjual barang yang tidak disertai  dengan underlying  asset atau real asset . Transaksi option ini bersifat non  exist dan  dinilai  oleh  kalangan ulama  bahwa  kontrak  Option  ini (termasuk future )  mengandung  unsur gharar (penipuan/spekulasi) dan maysir (judi).
Pengertian lain dari Option yaitu Kontrak antara dua pihak yang member pengambil  (pembeli)  hak,  tetapi  bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual sejumlah  saham  pada  harga  yang  telah ditentukan  pada  atau  sebelum  tanggal yang telah ditentukan.
1) Option call
Memberi  hak,  tetapi  bukan  kewajiban, untuk  membeli  saham  yang  mendasari pada  harga  yang  telah  ditentukan  pada atau  sebelum  tanggal  yang  telah ditentukan.
2) Option put
Memberi  pengambil  hak,  tetapi  bukan kewajiban  untuk  menjual  saham  yang mendasarinya  pada  harga  yang  telah
ditentukan  pada  atau  sebelum  tanggal yang telah ditentukan.
Adapun DSN-MUI melalui fatwa yang secara substansi pasar modal baik  konvensional  maupun  syariah dapat  dikatakan  selaras  dengan  hukum Islam,  namun  menjadi  perbedaan  yang fundamental antara pasar modal konvensional  dan  syariah  terletak  pada operasionalisasinya, dimana pada pasar modal  konvensional  masih  banyak ditemui spekulasi dan  praktek  jual beli saham yang tidak sesuai dengan hukum Islam  yang  dapat  merusak  tujuan kemaslahatan itu sendiri.
Kegiatan  spekulasi  Menurut  DSN MUI  dilarang  karena  terdapat  unsur- unsur  yang  tidak  sesuai  dengan  syariat Islam,  diantaranya  spekulan  lebih mementingkan  kepentingan  diri  dan tidak  mempedulikan  kepentingan  dan kondisi  ekonomi  serta  pelaku  pasar yang lain. Tindakan seperti itulah yang dilarang dalam al-Qur’an

## KESIMPULAN
Adapun  yang  dimaksud  dengan priinsip-prinsip  syariah  adalah  prinsip yang  didasarkan  oleh  syarih  ajaran Islam yang penetapanya dilakukan oleh DSN-MUI  melalui  fatwa.  Muamalah adalah  kemaslahatan  umat  yang  juga dijadikan  tujuan  dibentuknya  pasar modal.  Yang  menjadi  perbedaan  yang fundamental antara pasar modal konvensional  dan  syariah  terletak  pada operasionalisasinya, dimana pada pasar modal  konvensional  masih  banyak ditemui spekulasi dan  praktek  jual beli saham yang tidak sesuai dengan hukum
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Islam  yang  dapat  merusak  tujuan kemaslahatan itu sendiri.
Meskipun  demikian,  konsep investasi  menurut  perspektif  Islam berbeda  dengan  investasi  ekonomi konvensional.  Ini  terutama  disebabkan oleh fakta bahwa pengusaha Islam tidak menggunakan  tingkat  bunga  dalam perhitungan  investasi  mereka.  Dalam situasi  di  mana  kekayaan  dipandang
oleh  Allah  sebagai  Qiyaman,  atau sarana  utama  untuk  hidup.  Investasi berarti menunda menggunakan properti kita saat ini atau menyimpan,
mengawasi, dan yang dianjurkan dalam al-Qur’an seperti yang dijelaskan dalam surat  Yusuf  ayat  46-49.  Sementara spekulasi adalah tindakan yang dilarang oleh Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Kemenag Online. (2023). Qur’an dan Terjemahan . https://quran.kemenag.go.id/
Batubara, Y. (2020). Analisis Maslahah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi  di  Indonesia. HUMAN  FALAH:  Jurnal  Studi  Ekonomi  Dan  Bisnis Islam , 7 (2), 236–254. https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7246
DSN-MUI.  (2020).  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No.135/DSN-MUI/V/2020 Saham. Dewan Syariah Nasional MUI , 19 , 1–18.
Faishol, M. (2022). Analisis Bisnis Affiliate Marketing Pada Media Sosial dalam Perspektif  Pemasaran  Syariah  Muhammad  Syakir  Sula [Universitas  Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. http://digilib.uinsa.ac.id/60017/
Faishol, M., Nisak, L. N. S., Najib, M. T. A., Mukminin, M. A. A., & Sadid, M. A. (2022).  Praktek  Predatory  Pricing  dalam  Perspektif  Maqashid  Syariah. AL- MANHAJ:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam , 4 (2),  113–118. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1580
Gultom,  R.  Z.,  &  Munandar,  A.  N.  I.  (2023).  Pengupasan  Hukum  Pasar  Modal Syariah Terhadap Hukum Islam. DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam , 3 (2), 90– 100. https://doi.org/10.53990/djei.v3i2.235
Julijanto,  M.,  Zahriani,  L.,  Surahman,  S.,  Rosidah,  A.  C.  Z.  N.,  Rohmah,  U., Masjupri, Wati, A., Fu’adi, R., Huda, N., Rusli, Ulirrahmi, F., Sholikin, N., Habibie,  H.  M.  H.,  &  Haris,  A.  (2022). Ekonomi  Syariah  dalam  Dinamika Hukum  Teori  dan  Praktik (A.  Wicaksono  (ed.);  Issue  0274).  CV  Gerbang Media  Perkasa Bekerjasama  dengan Fakultas  Syariah  UIN  Raden  Mas  Said Surakarta.  http://eprints.iain-surakarta.ac.id/4719/1/Ekonomi  Syariah  dalam dinamika hukum rev.pdf
Lutfiyah, A., Raharjo, D. P., & Ghozali, M. L. (2022). Implementasi Fatwa Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Terhadap  Pasar Modal  Syariah  di  Pasar  Modal  Syariah  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi
Islam , 8 (03), 3434–3441. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6077 Muchlis, S., Munir, & Mais, R. G. (2022). Analisis Dampak Instrumen Investasi Keuangan  Syariah  Sebagai  Determinan  Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional Periode 2013-2020. Jurnal PETA , 7 (2), 241–260. https://doi.org/https://doi.org/10.51289/peta.v7i2.529
Nabilah, F., & Tutik, H. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas dan Motivasi Investasi terhadap  Minat Berinvestasi Pasar Modal Syariah pada Komunitas Investor Saham Pemula. Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 1 (1), 55. https://doi.org/10.24853/trd.1.1.55-67
Nafis, M. C. (2018). Teori Hukum Ekonomi Syariah .
Neni Hardiati, & Hasan Bisri. (2021). Tinjauan Hukum Investasi Terhadap Pasar Modal  Syariah. Jurnal  Indonesia  Sosial  Sains , 2 (3), 416–425. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i3.220
Rusmini, R., Illah, G. R. R., Putri, L., Lestari, D., & ... (2022). Instrumen-Instrumen Pasar  Modal  Syariah  Sebagai  Salah  Satu  Produk  Pada  Lembaga  Keuangan Non Bank Syariah. Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam , 4 (2), 122–138.
Trimulato, T. (2021). Analysis Produk Keuangan Syariah Sukuk. Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance , 1 (2), 120–137.
https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.72
Ulfah Nur Afiyah dan Moch Mahbub, Syariah, F., Uin, H., Gunung, S., & Bandung, D.  (2019).  Analisis  Fatwa  Dsn-Mui  No.40/Dsn-Mui/X/2003  Tentang  Pasar Modal Modal. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , VI (2), 83–96.
Werdi  Apriyanti,  H.  (2018).  Perkembangan  Industri  Perbankan  Syariah  Di Indonesia :  Analisis  Peluang  Dan  Tantangan. Maksimum , 8 (1),  16. https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23
Yani,  A.  F.  (2017).  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  tentang  Ekonomi  Syariah. TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan , 18 (1), 50–66. Yusuf,  prof. A. M. (2017). Metode Penelitian ; Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan . KENCANA.