## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. IX No.1 Januari-Juni 2023 Page 102-117 jiap@uin-alauddin.ac.id

## PERSEPSI  MAHASISWA  TERHADAP  PERATURAN  PEMADANAN  NIK MENJADI  NPWP  DAN  DAMPAKNYA  TERHADAP  PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK
Chelsya & Verawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesi Surel: chelsya@fe.untar.ac.id  & verawati@fe.untar.ac.id

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume IX Nomor 1 Halaman 102-117 Samata, Januari-Juni 2023
ISSN 2441-3017 E-ISSN 2697-9116

## Tanggal Masuk:
25 Mei 2023
Tanggal Revisi:
25 Mei 2023
Tanggal Diterima:
30 Juni 2023
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi  dan pemahaman mahasiswa tentang aturan pencocokan NIK dengan NPWP dan dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kuantitatif  dengan  menggunakan  metode  survey. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  mahasiswa  sudah mengetahui peraturan pencocokan NIK dengan NPWP dan tata caranya  melalui  media  online  dan  sosialisasi  yang  diberikan  di Universitas.  Sedangkan  penyebab  gagalnya  validasi  NIK  ke NPWP  adalah  karena  belum  memenuhi  persyaratan  sebagai wajib pajak, dan belum diaktifkannya proses konfirmasi melalui email.

## Kata Kunci: Pajak; NIK; NPWP; Pemenuhan pajak
This  study  aims  to  determine  students'  perceptions  and understanding of the rules for matching NIK to NPWP and their impact on increasing tax compliance. This research is descriptive research with a quantitative approach using the survey method. The  results  showed  that  students  were  already  aware  of  the regulations  for  matching  NIK  to  NPWP  and  their  procedures through online media and socialization provided at the University. While the cause of the failure of NIK validation to NPWP is due to  not  fulfilling  the  requirements  as  a  taxpayer,  and  the confirmation process via email has yet to be activated. Key Word: Tax; NIK; NPWP; Tax Compliance
Copyright: Chelsya  &  Verawati.  (2023).  Persepsi  Mahasiswa  Terhadap  Peraturan Pemadanan NIK Menjadi NPWP dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Peradaban  Vol.  9  No.  1  (102-117). https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38917
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi  secara  langsung  dan  akan  digunakan  untuk  kepentingan pemerintah  dan  masyarakat  umum  (Mardiasmo,  2018).  Definisi  pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang  yang  berlaku  tanpa  adanya  imbalan  secara  langsung  dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peranan pajak terhadap jalannya roda perekonomian di Indonesia tidak dapat dipungkiri amatlah  besar.  Pajak  berperan  besar  untuk  menjaga  keseimbangan perekonomian negara dan membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia.  Hasil  pungutan  pajak  dari  obyek  dan  subyek  pajak  digunakan oleh negara untuk membangun fasilitas umum bagi masyarakat luas. Pajak memiliki  dua  fungsi  penting  dalam  perekonomian  negara,  yaitu  (1)  Pajak merupakan  sumber  dana  pemerintah  untuk  pembangunan  mulai  dari pemerintah pusat sampai ke daerah, (2) Pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur  kebijakan  –  kebijakan  pemerintah  di  bidang  sosial  ekonomi (Resmi, 2019).
Berdasarkan website Pajak Online diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib  pajak  menurun  pada  saat  pandemi  Covid-19.  Penerimaan  pajak sempat  mengalami  penurunan  karena  terdapat  perusahaan  –  perusahaan mengalami  kebangkrutan  akibat  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  yang ditetapkan Pemerintah demi mencegah penularan Covid-19, namun seiring dengan penghentian Pembatasan Sosial Berskala Besar, bisnis perusahaan mulai  mengalami  peningkatan  dan  penerimaan  pajak  mulai  mengalami peningkatan  yang  cukup  signifikan  baik  dalam  jumlah  nominal  maupun persentase terhadap jumlah keseluruhan pendapatan negara. Namun di sisi lain, persentase Wajib Pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah  seluruh  penduduk  di  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar dan melaporkan pajak masih sangat rendah.  Hal  lain  yang  menyebabkan  rendahnya  jumlah  masyarakat Indonesia  yang  membayar  dan  melaporkan  pajak  karena  masyarakat mengeluhkan repotnya melakukan registrasi untuk keperluan administrasi akibat  banyak  kartu  yang  diperlukan  untuk  registrasi  seperti  KTP,  kartu NPWP,  Kartu  Keluarga,  dan  berbagai  kartu  lainnya.  Apabila  persyaratan kartu  yang  diminta  tidak  dibawa,  maka  registrasi  untuk  keperluan administrasi  tidak  dapat  diproses.  Saat  ini  masyarakat  memiliki  banyak nomor  identitas  seperti  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK),  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  (NPWP),  nomor  Paspor,  nomor  Surat  Ijin  Mengemudi  (SIM), nomor  anggota  BPJS,  nomor  rekening  bank,  nomor  telepon  dan  nomor identitas  lainnya  yang  apabila  dijumlahkan  bisa  mencapai  40  nomor identitas.  Keluhan  dari  masyarakat  inilah  yang  mendorong  pemerintah untuk membuat terobosan baru yaitu menjadikan NIK menjadi NPWP.

## Page 102-117
Terobosan  baru  dari  pemerintah  terkait  pemadanan  NIK  menjadi NPWP  diresmikan  pada  tanggal  19  Juli  2022  dan  proses  transisi  akan berlangsung  secara  bertahap  hingga  akhir  tahun  2023  dan  akan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 1 Januari 2024. Penggunaan NIK sebagai NPWP adalah inovasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat, bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bagi penerimaan negara secara umum, dan  potensinya  bagi  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  di kemudian  hari.  Dengan  penetapan  NIK  menjadi  NPWP,  memungkinkan WNI  yang  telah  berusia  18  tahun  dan  telah  memiliki  penghasilan  di  atas PTKP  dapat  melaporkan  dan  membayar  pajak  ke  negara.  Pemadanan  / Integrasi NIK menjadi NPWP diharapkan oleh pemerintah bisa bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak perlu menggunakan banyak kartu seperti  kartu  NIK,  kartu  NPWP,  dan  berbagai  kartu  lainnya  dalam melakukan  registrasi  untuk  keperluan  administrasi.  Dengan  pemadanan NIK  menjadi  NPWP  akan  tercipta  Single  Identification  Number  (SIN) sehingga  untuk  keperluan  administrasi,  masyarakat  cukup  membawa  1 kartu  saja  yaitu  KTP.  Pemerintah  berharap  melalui  terobosan  ini  dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
Terobosan pemerintah ini menimbulkan masalah baru yaitu munculnya stigma buruk dari masyarakat bahwa masyarakat yang sudah berumur 18 tahun  harus  membayar  dan  melaporkan  pajak  padahal  belum  memiliki penghasilan,  padahal  stigma  itu  tidaklah  benar.  Stigma  buruk  ini berdampak negatif bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penyebabnya adalah masih kurangnya tingkat pendidikan/ wawasan masyarakat  dan  masih  kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP.
Fitria  dan  Supriyono  (2019)  menemukan  bahwa  pemahaman  atas peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Guna, dkk (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Masruroh dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa  pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak. Mintje (2016) menemukan bahwa kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Nugroho,  dkk  (2016) menemukan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  terhadap pemenuhan  kewajiban  membayar  pajak  orang  pribadi.  Pradana  dan Firmansyah  (2020)  menemukan  bahwa  keadilan  interpersonal  dan kewajaran informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  sebelumnya  terkait  kepatuhan  wajib  pajak  yang dilakukan  oleh  Tan,  Hizkie,  Firmansyah  dan  Trisnawati  (2021), menunjukkan bahwa:
Kesadaran  dan  tingkat  pendidikan  wajib  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  hasil  analisis  deskriptif menunjukkan  nilai  rata  –  rata  sebesar  4,304  yang  menunjukkan  semakin
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
tinggi  tingkat  pendidikan/  wawasan  wajib  pajak,  maka  semakin  tinggi kepatuhan wajib pajak.
Pelayanan perpajakan dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil analisis deskriptif  menunjukkan  nilai  rata  –  rata  sebesar  4,25  yang  menunjukkan semakin  baik  pelayanan  dan  sosialisasi  yang  diberikan  pemerintah,  maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
Peraturan  perpajakan  terbaru  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata – rata 4,237 yang menunjukkan semakin  tinggi  pemahaman  terhadap  perubahan  peraturan  perpajakan terbaru, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Dengan  beragam  fakta  yang  didapatkan  dari  hasil  penelitian sebelumnya,  maka  penulis  melakukan  penelitian  mengenai  persepsi mahasiswa  terhadap  peraturan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  dan dampaknya  terhadap  peningkatan  kepatuhan  pajak.  Penulis  menganggap penelitian ini sangat penting karena penelitian ini belum pernah dilakukan dan  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sosialisasi  bagi  mahasiswa  agar  tidak tercipta  stigma  buruk  mahasiswa  terhadap  peraturan  pemadanan  NIK menjadi NPWP.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi, pedoman dan  acuan  dalam  penelitian  berikutnya  yang  berhubungan  dengan penerapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah, khususnya DJP, dapat menjadi acuan untuk tindak lanjut penentuan strategi kebijakan ke  depannya  terkait  penerapan  NIK  menjadi  NPWP  dan  dampaknya terhadap  peningkatan  kepatuhan  pajak.  Manfaat  dari  hasil  penelitian  ini bagi  mahasiswa  adalah  diharapkan  dapat  membantu  mahasiswa  untuk dapat  memahami  peraturan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  dan  dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa sebagai wajib pajak yang telah berusia 18 tahun dan yang telah memiliki penghasilan agar patuh dalam membayar dan melaporkan pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kuantitatif,  menggunakan  metode  survei.  Penelitian  deskriptif  kuantitatif bertujuan  untuk  mengungkapkan  informasi  secara  kuantitatif  disertai dengan penjelasan/ deskripsi dan untuk menjelaskan fenomena dengan teori dan hasil riset dengan melihat data empiris yang akan digunakan sebagai hasil  evaluasi.  Penelitian  ini  menjadi  gambaran  deskriptif  mengenai pelaksanaan  implementasi  peraturan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP berdasarkan persepsi mahasiswa. Objek penelitian ini adalah evaluasi akhir pelaksanaan implementasi peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dan dampaknya  terhadap  peningkatan  kepatuhan  pajak.  Sumber  data  primer
didapatkan  responden  sebanyak  75  mahasiswa.  Sedangkan  data  sekunder berasal dari buku referensi dan jurnal-jurnal terkait penerapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dan kepatuhan pajak.
Untuk mendapatkan data yang optimal, peneliti menyebarkan angket/ kuesioner melalui link googleform yang diisi oleh mahasiswa program studi S1.  Kuesioner  terdiri  dari  5  pertanyaan  tertutup.  Teknik  analisis menggunakan  standar  baku  diagram  hasil  kuesioner  mahasiswa  yang disajikan  menggunakan  informasi  data  statistik  (Bethlehem,  2009). Penelitian ini menggunakan data primer yang dianalisis melalui pemetaan hasil  tiap  butir  pertanyaan.  Hasil  grafik  dari  setiap  pertanyaan  akan digunakan  sebagai  evaluasi  untuk  menentukan  tindak  lanjut  strategi pemerintah,  dalam  hal  ini  DJP,  dalam  menetapkan  kebijakan  lanjutan untuk  memastikan  kesuksesan  pelaksanaan  pemadanan  NIK  menjadi NPWP  dan  dapat  diterapkan  secara  penuh  dan  berkelanjutan  demi peningkatan  kepatuhan  pajak  dan  peningkatan  penerimaan  pajak  untuk kesejahteraan  rakyat.  Hasil  penelitian  juga  akan  digunakan  sebagai adaptasi  atas  kajian  kegiatan  implementasi  NIK  menjadi  NPWP  dan diharapkan  dapat  menjadi  masukan  bagi  pemerintah  untuk  terus melakukan terobosan baru terkait pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemahaman  Mahasiswa  mengenai  Peraturan  Pemadanan  NIK  menjadi NPWP
Pertanyaan  yang  disampaikan  kepada  mahasiswa  untuk  mengetahui seberapa  besar  pemahaman  mereka  terhadap  peraturan  perpajakan  yang baru  ditetapkan,  yaitu  mengenai  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  adalah “Apakah  anda  sudah  mengetahui  mengenai  peraturan  pemadanan  NIK menjadi  NPWP?”  Hasil  survei  kepada  75  responden  mengenai  tingkat pemahaman  mahasiswa  atas  peraturan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1.
Hasil Pemahaman Mahasiswa terhadap Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa sebanyak 76% mahasiswa sudah  mengetahui  adanya  peraturan  baru  dalam  bidang  perpajakan mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP, sedangkan sisanya sebesar 24% mahasiswa  belum  mengetahui  adanya  peraturan  baru  tersebut.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  upaya  Pemerintah  dalam  menyebarkan  informasi sudah  cukup  baik.  Penyebaran  informasi  ini  tentunya  dibantu  pula  oleh berbagai seminar yang dilakukan untuk sosialisasi, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Asosiasi, maupun Universitas.

## Sumber  Informasi  Mahasiswa  mengenai  Peraturan  Pemadanan  NIK menjadi NPWP
Pertanyaan  yang  disampaikan  kepada  mahasiswa  untuk  mengetahui darimana  mahasiswa  mendapatkan  informasi  mengenai  peraturan pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  adalah  “Darimana  anda  mengetahui informasi  mengenai  peraturan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP?”  Hasil survei kepada 75 responden mengenai sumber informasi mahasiswa dapat mengetahui adanya peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2.

## Hasil Sumber Informasi Mahasiswa terhadap Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP
Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa sebesar 50,7% mahasiswa mengetahui adanya peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dari berita atau media online; sebesar 37,3% mahasiswa mengetahui adanya peraturan pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  dari  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh Universitas;  sebesar  6,7%  mahasiswa  mengetahui  adanya  peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dari website Kemenkeu.go.id; dan sebesar 5,3%  mahasiswa  mengetahui  adanya  peraturan  pemadanan  NIK  menjadi NPWP dari website DJP Online (Pajak.go.id). Hasil survei ini menunjukkan bahwa sumber informasi terbesar bagi mahasiswa berasal dari media online dan sosialisasi yang dilakukan oleh Universitas. Oleh karena itu, pada jaman

## Page 102-117
kemajuan teknologi ini, cara terbaik untuk melakukan penyebaran informasi adalah melalui media online.

## Pemahaman  Mahasiswa  Mengenai  Prosedur  Untuk  Memadankan  NIK Menjadi NPWP
Pertanyaan  yang  disampaikan  kepada  mahasiswa  untuk  mengetahui apakah mahasiswa telah memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk  melakukan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  adalah  “Apakah  anda sudah mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk memadankan NIK menjadi NPWP?” Hasil survei kepada 75 responden mengenai pemahaman mahasiswa atas langkah yang perlu dilakukan untuk memadankan NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3.
Hasil Pemahaman Mahasiswa terhadap Prosedur untuk Memadankan NIK menjadi NPWP
Melalui  Gambar  3.  dapat  dilihat  bahwa  sebanyak  52%  mahasiswa belum  memahami  bagaimana  prosedur  untuk  memadankan  NIK  menjadi NPWP.  Sedangkan  sisanya  sebanyak  48%  mahasiswa  sudah  memahami bagaimana  langkah-langkah  untuk  melakukan  pemadanan  NIK  menjadi NPWP.  Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  mahasiswa  yang  belum mengetahui  bagaimana  teknis  prosedur  melakukan  pemadanan  NIK menjadi NPWP dapat dimaklumi, karena sebagian besar mahasiswa belum memiliki penghasilan. Pada sisi lain, walaupun mahasiswa belum memiliki penghasilan, namun mereka memiliki kesadaran akan perpajakan dan mau belajar  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  pemadanan  NIK  menjadi NPWP.  Hal  ini  tentunya  akan  memberikan  manfaat  bagi  mahasiswa  itu sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Mahasiswa dapat membantu dalam melakukan  sosialisasi  dan  membantu  sebagai  relawan  pajak  yang  dapat membantu wajib pajak melakukan pemadanan.
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## Sumber Informasi Mahasiswa mengenai Prosedur Untuk Memadankan NIK menjadi NPWP
Pertanyaan  yang  disampaikan  kepada  mahasiswa  untuk  mengetahui darimana  mereka  mengetahui  langkah-langkah  untuk  memadankan  NIK menjadi  NPWP  adalah  “Darimana  anda  mengetahui  informasi  mengenai langkah-langkah  dalam  memadankan  NIK  menjadi  NPWP?”  Hasil  survei kepada 75 responden mengenai darimana sumber informasi mahasiswa atas prosedur  untuk  melakukan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  dapat  dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4.
Hasil Sumber Informasi Mahasiswa terhadap Prosedur untuk

## Memadankan NIK menjadi NPWP
Melalui  Gambar  4.  dapat  dilihat  bahwa  sebanyak  50,7%  mahasiswa mengetahui  prosedur  melakukan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  dari berita  atau  media  online;  sebanyak  32%  mahasiswa  mengetahui  tahapan pemadanan NIK menjadi NPWP dari sosialisasi Universitas; sebanyak 13,3% mahasiswa  mengetahui  prosedur  memadankan  NIK  menjadi  NPWP  dari website  DJP  Online  (pajak.go.id);  dan  sebanyak  4%  sisanya  mengetahui prosedur  melakukan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  dari  website kemenkeu.go.id.  Hasil  survei  ini  menunjukkan  bahwa  sumber  informasi terbesar  bagi  mahasiswa  berasal  dari  media  online  dan  sosialisasi  yang dilakukan oleh Universitas. Selain itu, sebagian mahasiswa memiliki tingkat kesadaran  belajar  yang  cukup  tinggi,  karena  ada  mahasiswa  yang mempelajarinya  melalui  website  DJP  Online  (pajak.go.id).  Dapat disimpulkan  bahwa  pada  zaman  sekarang  ini  dimana  kemajuan  teknologi berkembang  pesat,  mahasiswa  memiliki  banyak  cara  dan  sumber  untuk memperoleh informasi.
Pendapat Mahasiswa Mengenai Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP Pertanyaan  yang  disampaikan  kepada  mahasiswa  untuk  mengetahui pendapat dan persepsi mereka mengenai peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP adalah “Bagaimana pendapat anda mengenai penetapan peraturan
pemadanan NIK menjadi NPWP oleh pemerintah?” Hasil survei kepada 75 responden  mengenai  pendapat  mahasiswa  atas  penetapan  peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5.
Hasil Pendapat Mahasiswa terhadap Penetapan Peraturan Pemadanan

## NIK menjadi NPWP
Melalui  Gambar  5.  dapat  dilihat  bahwa  sebanyak  72%  mahasiswa setuju  dengan  penetapan  peraturan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP; sebanyak  17,3%  mahasiswa  sangat  setuju  dengan  penetapan  peraturan pemadanan  NIK  menjadi  NPWP;  sebanyak  9,3%  mahasiswa  tidak  setuju dengan penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP; dan sebanyak 1,3%  mahasiswa  sangat  tidak  setuju  dengan  penetapan  peraturan pemadanan  NIK  menjadi  NPWP.  Berdasarkan  hasil  survei  dapat disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  mahasiswa  setuju  dengan  penetapan peraturan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa mahasiswa  yang  nantinya  akan  menjadi  bagian  dari  masyarakat  yang produktif menginginkan adanya efisiensi dalam segala hal.

## Pendapat  Mahasiswa  Mengenai  Dampak  Pemadanan  NIK  menjadi  NPWP terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak
Pertanyaan  yang  disampaikan  kepada  mahasiswa  untuk  mengetahui pendapat dan persepsi mereka mengenai dampak pemadanan NIK menjadi NPWP  terhadap  peningkatan  kepatuhan  pajak  adalah  “Apakah  upaya pemerintah menetapkan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP adalah solusi tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak?” Hasil survei kepada 75 responden  mengenai  pendapat  mahasiswa  atas  ketepatgunaan  penetapan peraturan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  terhadap  peningkatan kepatuhan pajak dapat dilihat pada Gambar 6.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Gambar 6.
Hasil Pendapat Mahasiswa terhadap Penetapan Peraturan Pemadanan

## NIK menjadi NPWP
Berdasarkan  Gambar  6.  dapat  dilihat  bahwa  sebanyak  73,3% mahasiswa  setuju  bahwa  peraturan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP merupakan  solusi  yang  efektif  guna  meningkatkan  kepatuhan  pajak; sebanyak 17,3% mahasiswa sangat setuju bahwa peraturan pemadanan NIK menjadi  NPWP  merupakan  solusi  yang  efektif  guna  meningkatkan kepatuhan  pajak;  sebanyak  8%  mahasiswa  tidak  setuju  dengan  peraturan pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  merupakan  solusi  yang  efektif  guna meningkatkan kepatuhan pajak; dan sebanyak 1,3% mahasiswa sangat tidak setuju dengan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan solusi yang  efektif  guna  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Hasil  survei menunjukkan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP dapat meningkatkan kepatuhan pajak, karena tidak terlalu banyak kartu yang harus dibawa.

## Pendapat  Mahasiswa  Mengenai  Pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  Dapat Memberikan Kemudahan
Pertanyaan  yang  disampaikan  kepada  mahasiswa  untuk  mengetahui pendapat dan persepsi mereka mengenai kemudahan yang didapatkan wajib pajak setelah penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP adalah “Apakah upaya pemerintah menetapkan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP untuk mempermudah wajib pajak agar di kemudian hari wajib pajak cukup  membawa  1  nomor  identitas  (KTP)  untuk  keperluan  pajak  dan registrasi  lainnya  adalah  solusi  yang  tepat?”  Hasil  survei  kepada  75 responden mengenai pendapat mahasiswa atas kemudahan bagi wajib pajak setelah pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7.
Hasil Pendapat Mahasiswa terhadap Kemudahan bagi Wajib Pajak Setelah Penetapan Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP
Berdasarkan  Gambar  7.  dapat  dilihat  bahwa  sebanyak  73,3% mahasiswa  setuju  bahwa  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  dapat memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  dalam  melakukan  administrasi perpajakan  dan  lainnya;  sebanyak  25,3%  mahasiswa  sangat  setuju  bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan dan lainnya; dan sebanyak 1,3% mahasiswa sangat tidak setuju dengan kemudahan yang didapat wajib pajak setelah penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP. Upaya pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  yang  diterima  dengan  baik  dapat mendukung  terciptanya  Single  Identification  Number  (SIN).  Melalui  SIN, wajib pajak mendapatkan kemudahan karena cukup dengan 1 kartu dapat mengurus  semua  administrasi,  baik  administrasi  perpajakan  maupun administrasi kependudukan lainnya.

## Pendapat Mahasiswa Mengenai Penyebab Kegagalan Validasi NIK menjadi NPWP
Pertanyaan  yang  disampaikan  kepada  mahasiswa  untuk  mengetahui pendapat dan persepsi mereka mengenai penyebab dari kegagalan validasi NIK  menjadi  NPWP  adalah  “Dalam  proses  validasi  NIK  menjadi  NPWP, muncul  kendala  karena  gagal  validasi.  Menurut  anda,  apa  yang  menjadi penyebab  munculnya  kendala  gagal  validasi?”  Hasil  survei  kepada  75 responden  mengenai  pendapat  mahasiswa  atas  penyebab  dari  gagalnya validasi NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 8.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Gambar 8.

## Hasil Pendapat Mahasiswa terhadap Penyebab Kegagalan Validasi NIK menjadi NPWP
Berdasarkan  Gambar  8.  dapat  dilihat  bahwa  sebanyak  53,3% mahasiswa  berpendapat  bahwa  penyebab  gagalnya  validasi  NIK  menjadi NPWP  disebabkan  karena  tidak  memenuhi  persyaratan  (tidak  memiliki KTP, tidak memiliki penghasilan, dan tidak mengisi formulir dengan benar dan  lengkap);  sebanyak  18,7%  mahasiswa  berpendapat  bahwa  penyebab gagalnya  validasi  NIK  menjadi  NPWP  disebabkan  karena  NIK  tidak terdaftar  di  database;  sebanyak  10,7%  mahasiswa  berpendapat  bahwa penyebab gagalnya validasi NIK menjadi NPWP disebabkan karena alamat email salah atau tidak aktif; sebanyak 10,7% mahasiswa berpendapat bahwa penyebab  gagalnya  validasi  NIK  menjadi  NPWP  disebabkan  karena  tidak konfirmasi atau aktivasi email; dan sebanyak 6,7% mahasiswa berpendapat bahwa penyebab gagalnya validasi NIK menjadi NPWP disebabkan karena alamat rumah tidak sesuai dengan KTP. Hasil survei menunjukkan bahwa gagalnya validasi NIK menjadi NPWP karena memang disebabkan karena calon  wajib  pajak  belum  memenuhi  persyaratan  sebagai  wajib  pajak. Penyebab lainnya dikarenakan mekanisme konfirmasi dan aktivasi melalui email.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengevaluasi  persepsi mahasiswa  terhadap  peraturan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  dan dampaknya  terhadap  peningkatan  kepatuhan  pajak.  Responden  dari penelitian  ini  adalah  mahasiswa  yang  berjumlah  75  responden  yang menjawab pertanyaan tertutup. Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah mengetahui adanya peraturan perpajakan terbaru mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP serta bagaimana prosedur untuk melakukan  pemadanan  tersebut.  Sumber  informasi  mengenai  peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP diperoleh mahasiswa dari media online dan berbagai  sosialisasi  yang  diberikan  oleh  Universitas.  Pengetahuan
pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  dapat  memberikan  keuntungan  bagi mahasiswa, karena mahasiswa dapat berperan sebagai relawan pajak yang membantu  para  wajib  pajak  dalam  melakukan  pemadanan.  Adanya peraturan  pemadanan  NIK  menjadi  NPWP  ini  dapat  memberikan kemudahan  bagi  para  wajib  pajak  dalam  melakukan  administrasi perpajakannya. Upaya ini dapat mendorong terciptanya Single Identification Number sehingga terdapat efisiensi dalam semua administrasi perpajakan dan  administrasi  kependudukan.  Selain  itu,  proses  pemadanan  tentunya memerlukan waktu dan terkadang menimbulkan kendala berupa gagalnya validasi. Penyebab dari kegagalan validasi NIK menjadi NPWP disebabkan karena belum memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak dan karena proses konfirmasi melalui email yang belum diaktivasi.
Melalui  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  sosialisasi untuk menyebarkan informasi mengenai peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP yang dilakukan sudah memadai. Selain itu, dapat diketahui bahwa mahasiswa memiliki tingkat kesadaran tinggi untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana  proses  dan  langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan  untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Mahasiswa dapat membantu dalam proses penyebaran lebih cepat dan dapat berperan sebagai relawan pajak  yang  membantu  wajib  pajak  dalam  melakukan  pemadanan  NIK menjadi NPWP. Upaya pemadanan NIK menjadi NPWP dapat mendorong terwujudnya  sentralisasi  penggunaan  Single  Identification  Number  bagi semua aspek.
Saran bagi penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya dapat meneliti  dengan  mengambil  responden  wajib  pajak,  mengkategorikan berdasarkan jumlah penghasilan, dan mengkategorikan berdasarkan umur. Saran  bagi  Pemerintah  khususnya  DJP  adalah  dapat  terus  memberikan sosialisasi  mengenai  peraturan  baru  melalui  media  online,  dapat memberikan  sosialisasi  dan  pelatihan  mengenai  peraturan  perpajakan terbaru  kepada  mahasiswa  karena  dapat  membantu  dalam  penyebaran informasi  dan  dalam  bantuan  teknis  sebagai  relawan  pajak.  Saran  bagi mahasiswa  untuk  terus  memperoleh  informasi  dan  pengetahuan  dari berbagai  sumber  yang  mudah  diakses  dan  terpercaya,  mengikuti  seminar dan lokakarya yang diberikan di Universitas, dan dapat ikut serta sebagai relawan pajak sehingga ilmu yang didapat bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  Y.,  &  Novitasari,  M.  (2020).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digital. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 22(1), 84-96.
Anwar,  M.,  &  Hapsari,  R.  (2021).  Pengaruh  pengetahuan  perpajakan  dan keterampilan  pengisian  SPT  terhadap  kepatuhan  pajak  pada  wajib pajak orang pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 23(1), 91-101.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Bethlehem, J. (2009). Applied survey methods: A statistical perspective. John Wiley & Sons.
Chalil, N., & Asy’ari, A.R.  (2019). Factors affecting tax compliance behavior in Indonesia: A review of literature. International Journal of Advanced Science and Technology, 28(8), 2766-2772.
Darmawan, D.A., & Pramuka, B.A. (2020). Effect of tax knowledge and tax awareness  on  tax  compliance  with  tax  sanctions  as  a  moderating variable.  International  Journal  of  Academic  Research  in  Accounting, Finance and Management Sciences, 10(4), 1-11.
Fitria,  P.A.,  &  Supriyono,  E.  (2019).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan Perpajakan,  Persepsi  Tarif  Pajak  dan  Keadilan  Perpajakan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.  ECONBANK:  Journal  of  Economics  and Banking, 1 (1), 47-54. https://doi.org/10.35829/econbank.v1il.7
Guna, W.I., Amini, S.A., Firmansyah, A., Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan  Selama  Era  Pandemi  Covid-19:  Insentif  Pajak, Sosialisasi  Perpajakan,  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak.  Jurnal  Pajak Indonesia, 6(2S), 613-625. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1834
Herawati, N., & Siswanto, H. (2019). Analisis persepsi dan kepatuhan pada wajib  pajak  orang  pribadi  yang  menerapkan  self  persepsi  dan kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang menerapkan self assessment system. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(2), 201-211.
Hidayat,  M.  T.,  &  Marfuah,  N.  (2020).  Pengaruh  kesadaran  pajak, keterampilan pengisian SPT, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak  pada  wajib  pajak  orang  pribadi.  Jurnal  Akuntansi  dan  Pajak, 21(1), 29-40.
Larasati, A., & Devi, A.N. (2020). Effect of taxpayer knowledge, tax service quality,  and  penalty  on  tax  compliance.  International  Journal  of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 10(2), 12-24.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan. XVI, 404 halaman. ISBN: 978-979-29-6794-
4
Marzuki, M., & Dharmawan, A. (2019). The influence of taxpayer knowledge and tax penalty on taxpayer compliance with taxpayer awareness as a moderating  variable.  International  Journal  of  Economics,  Commerce and Management, 7(6), 35-49.
Masruroh,  S.,  &  Zulaikha.  (2013).  Pengaruh  Kemanfaatan  NPWP, Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan
terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  pada  WP  OP  di Kabupaten  Tegal).  Diponegoro  Journal  of  Accounting,  2(4),  1-15. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/5957 Mintje, M.S. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik (UMKM) dalam memiliki NPWP. Jurnal EMBA, 4(1), 974-1096. https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11851
Nugroho,  A.,  Andini,  R.,  &  Raharjo,  K.  (2016).  Pengaruh  kesadaran  wajib pajak  dan  pengetahuan  perpajakan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Journal of Accounting,
2(2), 1-13. https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/452
Nurhadi,  D.,  &  Wijayanti,  D.  (2020).  Analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  pada  perusahaan.  Jurnal Akuntansi, 12(1), 24-33.
Nurhayati,  S.,  &  Masruroh,  N.  (2018).  Dampak  efektivitas  dan  efisiensi sistem  pemungutan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kota Malang. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 2(1), 51-64.
Pajak  Online.  (2020).  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Menurun  saat Pandemi  Corona.  Pajak  Online.  https://www.pajakonline.com/tingkat- kepatuhan-wajib-pajak-menurun-saat-pandemi-corona/
Pradana,  R.F.,  &  Firmansyah,  A.  (2020).  The  role  of  prevention  efforts  in association  between  interactional  fairness  and  taxpayer  compliances intentions. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(2), 3176-3186.
Prastowo, A., & Wijayanti, D. (2018). Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  di  Indonesia.  Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 3(2), 165-177.
Putri,  D.  E.  (2019).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 14(1), 1-16.
Rahim,  A.,  &  Rahayu,  S.  (2018).  Analisis  pengaruh  kesadaran  pajak, pengetahuan  pajak,  dan  sikap  terhadap  kepatuhan  pajak.  Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 21(1), 12-23.
Resmi,  S.  (2019).  Perpajakan:  Teori  dan  Kasus  Buku.  Edisi  11.  Jakarta:
Salemba Empat.
Sudrajat,  D.,  &  Arifin,  Z.  (2021).  Pengaruh  faktor  sosial  dan  ekonomi terhadap  kepatuhan  pajak  di  Indonesia.  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan Bisnis. 5(1), 59-71.
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19: kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, peraturan perpajakan. Jurnalku.org, 1(3). https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.35
Taufik,  T.,  &  Harsono,  E.  (2019).  Determinants  of  individual  taxpayer compliance in Indonesia. Journal of Accounting and Taxation, 11(2), 16- 27.
Wibowo,  A.,  &  Anggraeni,  R.  (2021).  Pengaruh  tingkat  pendidikan, pengetahuan  perpajakan,  dan  kesadaran  pajak  terhadap  kepatuhan pajak  wajib  pajak  orang  pribadi.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi, 6(1), 61-72.
Yusni,  I.,  &  Harahap,  R.  (2020).  Persepsi  wajib  pajak  atas  pemanfaatan teknologi  informasi  dalam  pengisian  SPT  Tahunan  Pribadi.  Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 8(3), 506-515.