## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)
Vol 2, No 2, 2023, 66-79
Paradigma  Baru  Ekonomi  Keluarga  dalam  Pembangunan Hukum  Ekonomi  untuk  Mewujudkan  Ketahanan  Nasional
(The New Paradigm of Family Economy in the Development of Economic Law to Realize National Resilience)
Buswin Wiryawan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung lawyer.erwinbuswin@gmail.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 2 Desember 2022 Revisi 1 pada 9 Desember 2022 Revisi 2 pada 14 Desember 2022 Disetujui  pada  15  Desember 2022

## Abstract
Purpose: To find out the role of the government in providing wider space to regulate the economy in order to achieve people's welfare, where the people are the goal of national economic development. Method: This  study  was  compiled  using  a  normative  juridical approach, in which the author conducted research by examining legal principles  and  theories,  along  with  the  provisions  in  statutory regulations and legal literature.
Result: The  concept  of  the  family  economy  is  in  line  with  the provisions  of  Chapter  XIV  concerning  the  National  Economy  and Social Welfare Article 33 of the 1945 Constitution. Based on these provisions, it can be said that Indonesia does not adhere to a capitalist economic  system  or  a  planned  economic  system  or  an  Islamic economic  system  but  tries  to  accommodate  various  economic systems with an emphasis on in a planned economic system. Contribution:  T his  context  is  expected  to  be  able  to  face  and overcome all threats, challenges, obstacles, and disturbances to the continuity of the national economy Keywords: Paradigm, Family, Economic Law, National Resilience How  To  Cite: Wiryawan,  B.  (2023).  Paradigma  Baru  Ekonomi Keluarga dalam Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(2),66-79.

## 1. Pendahuluan
Pandemi  COVID-19  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  aktivitas  perekonomian  domestik negara-negara di dunia. Apabila ditinjau dari segi permintaan maupun penawaran, krisis yang ditimbulkan oleh  pandemi  COVID-19  telah  mengakibatkan  terjadinya  kontraksi  sebesar  -2,0%  sampai  dengan  2,8% terhadap perekonomian global. Kontraksi tersebut sudah membuat banyak negara memasuki pertumbuhan ekonomi secara negatif. Berdasarkan laporan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), krisis  yang  dialami  sebagai  akibat  dari  pandemi  COVID-19  berimplikasi  pada  berhentinya  aktivitas produksi, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham, penurunan  kinerja  perusahaan,  dan  ancaman  pada  sektor  perbankan  dan  keuangan.  Selain  itu,  pandemi COVID-19  akan  mengurangi  arus  perdagangan  dan  investasi  global  hingga  30%,  serta  menambah volatilitas  pasar  keuangan  dunia  hingga  mencapai  215%.  Jika  kondisi  ini  berlanjut,  maka  dapat diproyeksikan  terjadi  penurunan  tingkat  luaran  antara  seperlima  hingga  seperempat  di  banyak  negara, dengan pengeluaran konsumen yang berpotensi turun hingga sepertiga.  Di Indonesia, implikasi pandemi COVID-19  secara  nyata  mengancam  pertumbuhan  perekonomian  nasional.  Memburuknya  pertumbuhan perekonomian nasional sebagai akibat dari pandemi COVID-19 membuat Indonesia semakin rentan untuk dijadikan sasaran “Perang Modern”. Kondisi ekonomi yang morat marit, membuat komitmen bangsa dan wawasan kebangsaan yang tidak solid, sehingga memudahkan terjadinya inflitrasi atau subversi di bidang perekonomian.  Adanya  strata  tertentu  dalam  masyarakat  yang  sudah  tidak  mempercayai  kepemimpinan
nasional,  sangat  memudahkan  pihak  “dalang”  menyebarkan  desas  desus,  provokasi,  dan  adu  domba. Strategi  inilah  yang  digunakan  dalam  “Perang  Modern”,  (SESKOAD),  2004).  Clausewitz  berpendapat bahwa perang merupakan bentuk lain dari diplomasi di mana ia adalah suatu kelanjutan dari diplomasi. “Kegagalan diplomasi akan mengantarkan pada kondisi perang. Dalam situasi damai, diplomatlah yang berperang, sedangkan dalam kondisi perang, tentara yang turun ke medan peperangan, (Columbus & Wolfe, 1978).” Sementara menurut Quincy Wright (1960), perang merupakan “kondisi di mana dua golongan atau lebih  yang  bertentangan,  melaksanakan  konfliknya  dengan  melibatkan  angkatan  bersenjata.”  Menurut Lindgreen  (1979),  perang  adalah  pertempuran  bersenjata  yang  “…berkelanjutan;  melibatkan  sebuah pemerintah  di  satu  pihak  dan  di  pihak  lain  melibatkan  suatu  pemerintah  lain  atau  sebuah  kelompok terorganisasi; menyangkut usaha untuk menguasai sebuah pemerintahan atau merebut suatu daerah yang dikuasai oleh sebuah negara.” Definisi perang ini masih bersifat sempit dan terbatas, yakni “dipahami hanya dalam konteks perang fisik dan perang konvensional. Pemahaman perang secara luas, tidak terpaku pada perang fisik dan konvensional, tetapi lebih bersifat soft dan non fisik.”
Menurut  Hou  et  al.,  (1992),  perang  dianalogikan  dengan  berbisnis  dan  militer  dianalogikan  dengan manajemen.  Menurutnya,  tentara  yang  berperang  sebenarnya  sama  dengan  pengusaha  yang  berbisnis. Sedangkan menurut Griffiths & O’Callaghan (2002), perang secara luas berarti “eksploitasi sumber daya ekonomi oleh suatu pihak terhadap pihak lain. Penguasaan dan monopoli ekonomi oleh negara-negara besar terhadap  Negara  Dunia  Ketiga  merupakan  perang  jenis  ketiga”  atau  “Perang  Modern” . Dalam  “Perang Modern”, negara-negara besar mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Negara Dunia Ketiga melalui perubahan  terhadap  struktur  perekonomian.  Hal  ini  konsisten  dengan  pendapat  I.  T.  Raharjo  dalam artikelnya “Tekanan Ekonomi, Manajemen Keuangan, dan Kesejahteraan pada Keluarga Muda.”
Menurut  Raharjo,  pertumbuhan  perekonomian  suatu  negara  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  penting. Terdapat  5  (lima)  indikator  pertumbuhan  ekonomi,  yakni  pendapatan  masyarakat,  perubahan  struktur perekonomian, pertumbuhan kesempatan kerja, tingkat dan penyebaran kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  dan  produk  domestik  bruto,  (Raharjo  et  al.,  2015) . Pendapatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu keluarga. Menurut Nursaid dan Armawi, terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan dan ketahanan ekonomi, khususnya dalam hal ini ketahanan ekonomi keluarga, (Yogyakarta & Nursaid, 2016). Ketahanan yang dimaksud dalam ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu sistem untuk kembali pada kondisi semula atau transisi pada keadaan baru yang lebih layak. Sistem ketahanan keluarga dalam hal ini diperlukan secara kolektif untuk ketahanan nasional. Ketahanan  ekonomi  keluarga  diharapkan  menjadi  daya  tangkal  bangsa  dan  negara  dalam  menghadapi “Perang Modern.”
Ketahanan nasional memiliki aspek pancagatra yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, ketahanan ekonomi mengacu pada tindakan yang melekat dan adaptif yang diambil untuk memungkinkan individu dan masyarakat untuk mencegah beberapa potensi kerugian.  Ketahanan  ekonomi  merupakakan  konsep  yang  dapat  meningkatkan  kinerja  suatu  organisasi selama krisis. Ketahanan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai alat yang mampu mengurangi kerugian yang disebabkan oleh bencana atau pandemi. Ketahanan ekonomi didefinisikan dalam hal tindakan yang diambil  pasca  terjadinya  bencana,  bukan  sebelum  bencana.  Pra-bencana  merupakan  usaha  untuk mengurangi  kerentanan  melalui  mitigasi.  Selain  itu,  ketahanan  ekonomi  berfokus  pada  pengurangan gangguan yang terjadi pada arus barang dan jasa. Gangguan ini bermula dari berkurangnya stok modal atau umumnya disebut juga sebagai Business Interruption (BI) atau gangguan bisnis, (Riyani, 2020). Berbeda dengan kerusakan properti, BI mulai pada titik bencana terjadi dan berlanjut sampai ekonomi pulih atau mencapai normal baru. Diakui bahwa ketahanan adalah suatu proses, di mana kapasitas ketahanan dapat ditingkatkan sebelum bencana, misalnya dengan mengadakan latihan manajemen darurat, meningkatkan inventaris,  menyediakan  peralatan  yang  berlebihan,  atau  memberikan  bantuan  pemerintah),  tetapi  tidak dilaksanakan sampai bencana terjadi, (Riyani, 2020).
Sedangkan yang dimaksud dengan ketahanan ekonomi keluarga adalah  “kondisi dinamik suatu keluarga yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan keluarga dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari luar  maupun  dalam,  yang  langsung  maupun  tidak  langsung  membahayakan  kelangsungan  kehidupan ekonomi keluarga.” Saat ini sedang dikembangkan suatu “kebijaksanaan dan strategi pembangunan melalui upaya  intervensi  dari  dalam  melalui  pemberdayaan  keluarga  sebagai  unit  terkecil  dari  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Hendra  (1986)  menyebutkan  bahwa  untuk  mengukur  perkembangan perekonomian dan kemakmuran Indonesia, terdapat 4 (empat) komponen yang digunakan, yakni kesehatan, pendidikan, pengeluaran per kapita, dan pemukiman.” Ketahanan ekonomi juga dapat diukur dari “jumlah penghasilan atau pengeluaran per rumah tangga dalam jangka waktu tertentu dibandingkan dengan batas kemiskinan.  Ketahanan  ekonomi  keluarga  diharapkan  dapat  mampu  menghadapi  dan  mengatasi  segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kelangsungan perekonomian nasional.”
Dari segi yuridis, konsep ekonomi keluarga telah sesuai dengan ketentuan Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:
(1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
(2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
(3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Hasil amandemen ke-IV pada tanggal 10 Agustus 2002 menambahkan dua ayat, yang berbunyi: (1) “Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonmi nasional.”
(2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.”
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia “tidak menganut sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi  terencana  atau  sistem  ekonomi  Islam,  tetapi  berusaha  untuk  mengakomodasi  berbagai  sistem ekonomi  tersebut  dengan  penekanan pada  sistem  ekonomi  terencana  karena  peran  pemerintah  diberikan ruang  lebih  luas  untuk  mengatur  perekonomian  untuk  mencapai  kesejahteraan  rakyat.  Rakyat  menjadi tujuan dari pembangunan perekonomian nasional, sehingga banyak ahli ekonomi menerjemahkan Pasal 33 UUD 1945 menjadi sistem ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Guna meyakinkan argumentasi tersebut,  penting  untuk  menelusuri  semangat  dan  filosofi  dari  rumusan  Pasal  33  UUD  1945  melalui pemikiran dari ahli ekonomi tersebut.” (Irawan, 2013)
Mohammad Hatta, mengatakan bahwa “dasar perekonomian di masa yang akan datang akan semakin jauh dari dasar individualisme dan semakin dekat dengan kolektivisme, yaitu sama sejahtera. Dasar kolektivisme adalah  tolong-menolong  atau  gotong  royong).  Perekonomian  Indonesia  harus  dibangun  dengan  dasar tersebut  secara  lebih  teratur  dan  menggunakan  hasil  kemajuan  teknik  modern  (ilmu  pengetahuan  dan teknologi).” Wujudnya adalah ekonomi keluarga, sebab ekonomi keluarga berakar dari pergaulan hidup masyarakat Indonesia yang bercorak kolektif, gotong royong, tolong-menolong, dan tentunya berlandaskan kekeluargaan,  (Irawan,  2013).  Sebagai  bagian  dari  sistem  ekonomi  kerakyatan  atau  ekonomi  Pancasila, model  dan  penerapan  ekonomi  keluarga  “tidak  menggunakan  asumsi-asumsi ceteris  paribus ,  tetapi memasukkan semua variabel yang benar-benar harus dipertimbangkan. Jika Pancasila mengandung 5 (lima) asas,  maka  semua  sila  Pancasila,  yakni  (1)  etika,  (2)  kemanusiaan,  (3)  nasionalisme,  (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi keluarga yang disusun.” Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945 menjadikan konsep ekonomi keluarga sebagai ekonomi yang “holistik yang tidak memisahkan masalah ekonomi dari masalah sosial, masalah budaya, masalah etika, dan masalah hukum,” (Irawan, 2013).
Sebagai  bagian  dari  sistem  ekonomi  Pancasila  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  Indonesia  saat  ini (modern), ekonomi keluarga memiliki beberapa keunggulan, yaitu: 1. “Rakyat banyak terlindungi dari persaingan yang tidak sehat yang mungkin terjadi di antara para pemilik modal;”
2. “Negara  lebih  leluasa  dan  mampu  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  melalui  upaya pembukaan lapangan kerja;”
3. “Mempersempit adanya kesenjangan sosial;” dan 4. “Menciptakan hubungan sinergis antara pemilik modal dengan masyarakat dalam pola hubungan mitra kerja.”
Dalam  rangka  mewujudkan  keunggulan-keunggulan  dari  ekonomi  keluarga,  Pemerintah  Indonesia  telah mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Ekonomi  Kreatif  (“UU  No.  24/2019”). Undang-Undang  ini  diharapkan  memberikan  dukungan  terhadap  kemajuan  ekonomi  kreatif  yang menciptakan  keberpihakan  pada  nilai-nilai  seni  dan  warisan  budaya  lokal  bangsa  Indonesia  melalui peningkatan  pemberdayaan  dan  potensi  sumber  daya  kreatif.  “Ekonomi  kreatif  merupakan  rangkaian kegiatan perekonomian yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Berbeda dengan karakteristik industri pada umumnya, ekonomi kreatif termasuk dalam kategori kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses perwujudan suatu ide atau gagasan menjadi suatu kekayaan intelektual (intellectual property) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kesejahteraan dan lapangan pekerjaan masyarakat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara,” (Howkins, 2013). Meskipun berpangkal  pada  kreativitas,  keterampilan  serta  bakat  individu,  materi  muatan  UU  No.  24/2019  tetap mencerminkan asas kekeluargaan, supaya mempunyai efektivitas bagi penegakan hukumnya.
Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai  ekonomi  keluarga  sebagai  bagian  dari  sistem  ekonomi kerakyatan  juga  dapat  ditelusuri  dalam  Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga  (“UU  No.  52/2009”)  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  87 Tahun  2014  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga  Berencana  dan  Sistem Informasi Keluarga (“PP No. 87/2014”). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1)-(2) PP No. 87/2014, dalam rangka memenuhi  kebijakan  nasional  pembangunan  keluarga,  keluarga  harus  memenuhi  fungsi:  “(a)  fungsi keagamaan; (b) fungsi sosial budaya; (c) fungsi cinta kasih; (d) fungsi perlindungan; (e) fungsi reproduksi; (f) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (g) fungsi ekonomi; dan (h) fungsi pembinaan lingkungan.” Adapun yang  dimaksud  dengan  fungsi  ekonomi  adalah  unsur  pendukung  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 11 UU No. 52/2009,  “ketahanan  dan  kesejahteraan  keluarga  adalah  kondisi  keluarga  yang  memiliki  keuletan  dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan  keluarganya  untuk  hidup  harmonis  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  lahir  dan batin.”
Menurut Sunarti, ketahanan ekonomi keluarga “terdapat beberapa komponen input meliputi sumber daya yang  dimiliki  keluarga  baik  secara  fisik,  maupun  non  fisik  mental  spiritual.  Sumber  daya  fisik  material diukur dari kemampuan ekonomi sebuah pendapatan per kapita, aset keluarga, dan pengeluaran per kapita.” Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (“Permen PPPA No. 6/2013”), “konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik; (3) Ketahanan Ekonomi; (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya,” (Sunarti et al., 2003).
Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan menyangkut permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  UUD  1945  mengatur  mengenai  peran  ekonomi keluarga sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional?
2. Bagaimana  UUD  1945  mengatur  mengenai  ketahanan  ekonomi  keluarga  sebagai  suatu  upaya  untuk mewujudkan pembangunan hukum ekonomi Indonesia?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative, (Sri Mahmudji, 2005), di mana penulis melakukan penelitian dengan mengkaji asas-asas dan teori-teori hukum, beserta ketentuan- ketentuan  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  literatur  hukum  yang  secara  khusus  mengatur tentang ekonomi keluarga sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional dan pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Peran Ekonomi Keluarga dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional
Untuk memahami kenapa Ekonomi Keluarga sejatinya merupakan salah satu pilar dari Ketahanan Nasinoal, sejatinya harus dipahami dasar ideologis sistem ekonomi Indonesia (Sri-Edi Swasono, 2007), yakni konsep Nasionalisme Ekonomi, yang didalamnya memiliki beberapa dasar Ideologis yang relevan, yakni: 1. Indonesia didirikan berdasarkan “rasa bersama,” yang mana ini dikemukakan oleh Soekarno dan Hatta pada sidang BPUPKI 15 Juli 1945, yang mana pengejewantahannya adalah pada Pasal 33 UUD 1945. (Polamolo, 2018)
2. Indonesia  menjunjung  tinggi  Kedaulatan  Rakyat  ( Volkssouvereiniteit ),  Namun  paham  demokrasi Indonesia  tidak  berdasar  pada  individualisme  layaknya  konsepsi  Rousseau,  tetapi  berdasarkan  suatu semangat persatuan sebagai bangsa. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang sosial, berdasarkan nilai kebersamaan, bukan demokrasi liberal berdasar individualisme. (Heru Nugroho, 2012)
3. “Pengutamaan kepentingan masyarakat ini tidak mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena,” sebagaimana  dikemukakan  Mohammad  Hatta  dalam  Sidang  BPUPKI  tanggal  15  Juli  1945  tentang perlunya  melindungi  pula  hak-hak  warganegara  orang-seorang.  Penggambaran  mengenai  demokrasi Ekonomi  adalah:  Jika  dalam  Demokrasi  Politik  tidak  boleh  terjadi  autokrasi  politik,  pula  di  dalam Demokaasi Ekonomi tidak boleh terjadi autokrasi ekonomi. Dengan demikian, autokrasi ekonomi yang berupa pengumpulan kekuatan dan kekuasaan ekonomi pada golongan kecil dari keseluruhan anggota masyarakat, sepatutnya dilarang. Paham Demokoasi Ekonomi ini mengijinkan rakyat secara bersamaan memiliki  kedaulatan  ekonomi,  dalam  artian  sistem  perekonomian  Indonesia  adalah  ekonomi  rakyat ( grassroots  economy )  sebagai  pendorong  utamanya  yang  memegang  peran  dominan  serta  menjadi tumpuan ekonomi nasional. (Sri-Edi Swasono, 2007) 4. “Pembangunan Nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional Indonesia,” yakni: " Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa ,"  Dengan  kata  lain,  manusia  Indonesia  juga  ikut  dibangun,  bukan sekedar  perekonominya,  dimana  pembangunan  ekonomi  adalah  kelanjutan  dari  upaya  membangun manusia  Indonesia.  Pembangunan  Nasional  adalah  untuk  manusianya,  pula  sebaliknya  manusianya adalah  untuk  pembangunan.  Pembangunan  manusia  Indonesia  selanjutnya  menjadi  dasar  bagi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia. (Bonaraja Purba, 2021)
5. Pasal  33  UUD  1945  merupakan  kristalisasi  dari  Nasionalisme  Ekonomi  Indonesia,  dimana  cita-cita kemerdekaan “untuk mengganti asas kolonial, yaitu "asas perorangan" menjadi asas nasional,” yakni "kebersamaan dan kekeluargaan".(Indonesia, 1945) “Aturan Peralihan Ayat II UUD 1945 dengan tegas menempatkan  peraturan  huluk  kolonial  berdasar  asas  perorangan  pada  kedudukan  yang  temporer,” berlaku hanya sampai digantikan oleh produk hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 telah menempatkan rakyat pada tingkatan tertinggi, yakni diberikan hak konstitusional untuk
memperoleh sebesar-besar kemakmuran dari hasil bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalam alam Indonesia. (Sri-Edi Swasono, 2007)
Dengan  demikian,  dapat  dirumuskan  bahwa  sistem  perekonomian  yang  tertuang  dalam  konsep Nasionalisme Ekonomi  merupakan sistem perekonomian yang people centric , dimana penekanan utama bukan pada eksploitasi maksimal dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, namun menekankan pada hak  semua  orang  untuk  mendapatkan  bagian  dari  kesejahteraan  yang  didapatkan  oleh  pemangaatan sumberdaya  tersebut.Selanjutnya,  dalam  konsep  Ekonomi  Keluarga,  perlu  juga  dipahami  apa  yang dimaksud dengan keluarga. Soerjono Soekanto (2002), menyatakan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam  masyarakat  yang  berperan  sebagai  wadah  dalam  proses  pergaulan  hidup  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Keluarga  sejatinya  didasarkan  atas  ikatan  perkawainan  yang  terdiri  atas  suami,  istri  dan anak-anak yang belum menikah. Melihat kedua unsur dari Konsep Ekonomi Keluarga ini, sejatinya dapat dilihat bahwa pembahasan mengenai ekonomi keluarga sejatinya bukan untuk membangun pengetahuan teoretis mengenai ekonomi keluarga itu sendiri, namun lebih pada pengetahuan praktis dan implementatif yang menerangkan mengenai pilihan ekonomi suatu keluarga dan jika dikaji lebih dalam dapat memberi solusi  atas  permasalah  ekonomi  mikro  nyata  yang  dihadapi  oleh  keluarga  dalam  kehidupan  sehari-hari, (Doriza, 29015).
Ekonomi keluarga merupakan salah satu unit kajian ekonomi pada unit paling kecil (keluarga) dari sistem ekonomi  yang  lebih  besar,  dalam  konteks  ini,  yakni  negara.  “Kajian  ekonomi  keluarga  menjelaskan mengenai bagaimana keluarga menghadapi masalah kelangkaan sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan akan barang dan jasa, sehingga anggota keluarga” yang dewasa sebagai penghasil nafkah dituntut mampu untuk menentukan pilihan berbagai macam kegiatan yang menghasilkan nafkah agar tujuan tersebut  tercapai.  “Setiap  kegiatan  atau  pekerjaan  yang  dilakukan  keluarga  menjawab  tiga  pertanyaan pokok, yaitu: Pertama, barang dan jasa apa yang ingin dimiliki; Kedua, bagaimana cara memperolehnya, dan ketiga, siapa yang menggunakannya,” (Doriza, 29015). Sehingga, kajian ekonomi keluarga dalam hal ini dari prespektif hukum sejatinya membahas membahas mengenai peran pemerintah dalam “pengambilan keputusan,  kegiatan  atau  pekerjaan  ekonomi,  dan  tujuan  ekonomi  yang  mempermudah  keluarga  untuk mengambil  keputusan  ekonomi,  sedangkan  peran  sektor  swasta  dalam  ekonomi  keluarga  adalah mempermudah keluarga untuk menentukan keinginan, kebutuhan, sumber daya, penentuan pilihan alokasi sumber dayanya.”
Selanjutnya,  membahas  mengenai  konsep  Ketahanan  Nasional,  sejatinya  dalam  konteks  Indonesia “ketahanan nasional mempunyai makna yang luas. Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan adat istiadat, sehingga ketahanan nasional perlu dipahami secara komprehensif dan terpadu, baik secara personal maupun  kolektif,  untuk  kemudian  diwujudkan  secara  nyata  pada  kehidupan  bermasyarakat.”  Dalam konteks inilah, “maka ketahanan nasional merupakan amanat tiap insan bangsa yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh setiap komponen bangsa, yakni menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” (Pranowo,  2010).  Sejatinya,  Ketahanan  Nasional  terdiri  dari  banyak  aspek,  seperti  Ketahanan  Ideologi, Ketahanan Politik, Ketahanan Sosial Budaya, Ketahanan Pertahanan-keamanan, dan Ketahanan Ekonomi. Dalam hal ini, akan dibahas mengenai konsep Ketahanan Ekonomi. Ketahanan ekonomi Indonesia adalah suatu keadaan dimana sistem perekonomian Indonesia dapat berhasil dalam mengutamakan pertumbuhan yang stabil serta pemerataan perkembangan ekonomi pada rakyatnya, contohnya adalah kedaaan ekonomi global yang tidak pasti, namun harga pangan dan pokok bahan kebutuhan primer tetap stabil. Ketahanan ini merupakan kenyataan kalau bangsa Indonesia pandai bekerja sama dan bersaing dalam bidang ekonomi dengan  bangsa-bangsa  lain  serta  dalam  mengurus  Sumber  Daya  Alamnya,  (Sayidiman  Suryohadiprojo, 2016).
Keadaan ini harus diimbangin dengan distribusi penghasilan yang merata sehingga kesenjangan antara kaya dan  miskin  dapat  ditekan  menjadi  sekecil  mungkin.  Pemerintah  harus  selalu  diusahakan  untuk mengembangkan ekonomi nasional melalui pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan. Oleh sebab itu,  sistem  ekonomi  yang  digunakan  dan  diterapkan  di  Indonesia  merupakan  gabungan  dari  ekonomi berorientasi  pasar  yang  mebgijinkan  tiap  individu  kebebasan  untuk  berusaha  dan  bersaing,  tetapi  juga campuran dari ekonomi dengan azas kekeluargaan. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, perkembangan ekonomi  dengan  azas  kekeluargaan  dilakukan  agar  tercipta  pemerataan  dalam  kekuatan  ekonomi  antar seluruh  rakyat  Indonesia.  Dengan  melihat  pada  pengalaman  bangsa-bangsa  lain;  kita  perlu  menerapkan sistem  perekonomian  yang  menciptakan  ekonomi  nasional  yang  besar,  efisien  dan  dapat  memanfaatkan potensi bangsa yang tersedia. Kenyataan ini berarti bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya diserahkan pada kekuatan  pasar  saja  yang  hanya  menguntungkan  pihak  yang  sudah  kuat  lebih  dulu,  tetapi  ada  peran pemerintah untuk melakukan pengaturan yang menjamin keadilan dan kerataan perkembangan, (Sayidiman Suryohadiprojo, 2016).
Melihat  pada  kedua  konsepsi  diatas,  yakni  Ekonomi  Keluarga  dan  Ketahanan  Nasional,  sejatinya  peran ekonomi  keluarga  menjadi  krusial  dalam  mewujudkan  suatu  Ketahanan  Nasinoal  yang  holistik,  hal  ini adalah  karena  Keluarga  merupakan  unit  terkecil  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Sayangnya,  sampai sekarang belum ada peraturan turunan yang membahas secara detail usaha pemerintah dalam membantu Ekonomi Keluarga, bahkan frasa Ekonomi Keluarga hanya muncul dalam Penjelasan Undang-Undang no. 52  Tahun  2009  tentang  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga  (“ UU 52/2009 ”). Dimana didalamnya disebukan bahwa:
“Pasal 30” “Ayat (1)”
“Yang dimaksud dengan seluruh dimensinya antara lain meliputi:” a. “peningkatan potensi ekonomi keluarga;” b. “pembinaan pemenuhan gizi seimbang;”
c. “kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;”
d. “peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan” e. “pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak.”
Pasal  30  ini  pula  bukan  membahas  mengenai  pemberdayaan  perekonomian  secara  umum,  namun membahas mengenai penurunan angka kematian. Khususnya, Pasal 30 UU 52/2009 membahas mengenai penurunan  angka  kematian  dan  kewajiban  pemerintah  untuk  meningkatkan  (1)  Pemerintah  menetapkan kebijakan yang “mewujudkan mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya”.  Peraturan turunan UU 52/2009 yakni “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun  2014  Tentang  Perkembangan  Kependudukan  Dan  Pembangunan  Keluarga,  Keluarga  Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga” (“PP 87/2014”) juga menyebutkan frasa Ekonomi Keluarga dalam Pasal 22,  dimana  disebutkan  bahwa  salah  satu  cara  untuk  mewujudkan Pengembangan  ketahanan  dan kesejahteraan keluarga adalah dengan memberdayakan ekonomi keluarga. Penjelasan mengenai Pasal 22 ini menerangkan bahwa:
“Pasal 22” “Huruf d”
“Pemberdayaan ekonomi keluarga, dalam rangka meningkatkan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga khususnya keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I.”
Sejatinya, menurut peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku, konsepsi dari ekonomi keluarga ini  belum  terdefinisikan  dengan  baik,  dan  memiliki  definisi  yang  kabur  sehingga  pelaksanaannya  tidak
dapat ditakar dengan baik. Pengaturan lebih jelas dari Ekonomi kelaurga ini muncul para RUU Ketahanan Keluarga, dimana didalam Pasal 41 dinyatakan:
“Pasal 41”
“Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan ekonomi keluarga bagi seluruh anggota keluarga, berupa antara lain:”
a. “memiliki sumber penghasilan;” b. “mampu membiayai kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan anggota keluarganya; dan” c. “mempelajari dan menerapkan manajemen keuangan rumah tangga secara baik.”
Dapat dilihat dalam pengertian diatas, dijelaskan secara detail apa aspek yang  menjadi indikator praktis dari  suatu  keluarga  yang  memiliki  ketahanan  ekonomi  yang  baik.  Selanjutnya,  dalam  Pasal  75  RUU Ketahanan Keluarga, disebutkan pula:
“Pasal 75”
(1) “Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  memfasilitasi Keluarga  yang  mengalami  Krisis Keluarga karena masalah ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a dengan memberikan stimulan pemberdayaan ekonomi Keluarga.”
(2) “Stimulan pemberdayaan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan kerja atau wirausaha, modal usaha, dan fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan potensi keluarga rentan sehingga  dapat  menopang  keberlangsungan  keluarganya  untuk  mengembangkan  kemandirian ekonomi.”
Dari rangkaian Pasal 40 dan 75 RUU Ketahanan Keluarga ini, dapat dilihat bahwa baru muncul definisi yang secara jelas menentukan indikator apa yang menujukkan suatu keluarga memiliki tingkat Ekonomi Keluarga  yang  baik  serta  cara  jelas  bagaimana  pemerintah  hadir  untuk  membantu  memberdayakan perekonomian  keluarga  ini.  Meskipun  RUU  ini  belum  berlaku,  setidaknya  RUU  ini  dapat  memberikan sedikit  gambaran  mengenai  kedepannya  akan  seperti  apa  konsep  Ekonomi  Keluarga  di  Indonesia,  dan bagaimana cara pemerintah hadir untuk meningkatkannya .

## 3.2 Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam UUD 1945: Suatu Upaya Mewujudkan Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia
Ekonomi  adalah  “suatu  bidang  pengkajian  tentang  pengurusan  sumber  daya  baik  pada  tataran  individu maupun  kelompok  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya.  Ekonomi  berasal  dari  kata oikos yang berarti  rumah  tangga  dan nomos yang  berarti  aturan.”  Sementara  ilmu  ekonomi  adalah  “suatu  telaah mengenai  individu  dan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhannya  dengan  menggunakan  sumber  daya yang  terbatas  sebagai  akibat  dari  adanya  kelangkaan.  Ekonomi  berkaitan  dengan  pengetahuan  tentang peristiwa  dan  persoalan  yang  berkaitan  dengan  upaya  manusia  secara  perorangan  atau  pribadi,  atau kelompok, keluarga, suku bangsa, organisasi, dan negara dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas pada sumber daya pemuasan yang terbatas,” (Ismail Namawi, 2002).
Sedangkan  makna  keluarga  menurut  Plato  adalah  unit  sosial  pertama  dari  perkembangan  masyarakat menuju negara kota. Plato mengkaji perkembangan negara kota (polis) Yunani. Polis ini menjadi puncak dari  proses  perubahan  yang  secara  alamiah  dari  bentuk  organisasi  sosial  yang  pertama,  yakni  keluarga. Keluarga  kemudian  tumbuh  menjadi  kelompok  kekerabatan  yang  diorganisir  dalam  bentuk  desa-desa, melalui penggabungan sampai mencapai tingkat kompleksitas yang paling tinggi dalam bentuk negara kota atau  polis.  Plato  mengemukakan  bahwa  “keluarga  adalah  unit  terkecil  dari  organisasi  sosial”.  Yang dimaksud dengan unit adalah “bagian-bagian yang menyatu satu sama lain dalam suatu kerja sama yang sinergis untuk mengerjakan suatu hal. Bagian-bagian ini bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan demi mencapai  tujuan  yang  sama.”  Bagian-bagian  ini  kemudian  membentuk  suatu  organisme  sosial  di  mana manusia  mengemban  status  sebagai  salah  satu  bagiannya.  Kerja  sama  antar  manusia  dengan  pembagian
tugasnya  masing-masing  berfungsi  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama  dan  membentuk  kelompok. Kelompok sosial inilah yang disebut dengan unit, (Doriza, 29015). Keluarga adalah “kelompok pertama, derajat pengelompokan terkecil jika dibandingkan dengan pengelompokan yang lain sebab unit keluarga terdiri  atas  gabungan-gabungan  individu,”  (Doriza,  29015). Keluarga  “memegang  peranan penting  pada kegiatan  suatu  negara  karena  permintaan  dan  penawaran  barang  dan  jasa,  termasuk  uang  bermula  dari keluarga. Kondisi ekonomi suatu negara menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara. Dengan semakin  kuat  dan  baiknya  ekonomi  keluarga,  maka  akan  semakin  kuat  dan  sejahtera  suatu  negara,” (Rachmawati et al., 2022).
Ekonomi keluarga merupakan “salah satu unit kajian ekonomi pada unit paling  kecil dalam masyarakat (keluarga) dari sistem ekonomi yang lebih besar, seperti perusahaan dan negara. Kajian ekonomi keluarga membahas  tentang  bagaimana  keluarga  menghadapi  masalah  kelangkaan  sumber  daya,”  khususnya  di tengah situasi pandemi dan keadaan Perang Modern, untuk “memuaskan keinginan dan kebutuhan akan barang dan jasa, sehingga  keluarga dituntut mampu menentukan pilihan berbagai macam  kegiatan (atau pekerjaan) guna mencapai tujuan. Setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan keluarga menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) barang dan jasa apa yang dibutuhkan (2) bagaimana cara memperolehnya, dan (3) siapa saja yang akan memakainya atau mengonsumsinya. Kajian ekonomi keluarga dengan demikian membahas  tentang  keinginan,  kebutuhan,  sumber  daya,  penentuan  pilihan,  dan  pengambilan  keputusan, kegiatan atau pekerjaan ekonomi, dan tujuan ekonomi,” (Rachmawati et al., 2022). Ekonomi keluarga juga dapat didefinisikan “sebagai segala kegiatan dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup atau basic needs , yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, dan Pendidikan,” (Goenawan Sumodiningrat, 2015).
Ketahanan ekonomi keluarga dipahami “sebagai keadaan dinamis suatu keluarga mengenai kegigihan dan kekuatan  dalam  menghadapi  berbagai  tantangan,  ancaman,  dan  hambatan  serta  gangguan  baik  dari eksternal  maupun  internal,  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  membahayakan  kelangsungan perekonomian keluarga.” Sebagai unit terkecil dari sebuah negara, “keluarga dengan ketahanan ekonomi yang kuat akan menciptakan dasar ekonomi negara yang kuat pula,” (Wulandari, 2017) . Ketahanan ekonomi keluarga berperan penting dalam membentuk ketahanan ekonomi negara. Ekonomi keluarga yang kuat akan menghasilkan ekonomi negara yang kuat pula. Oleh karena itu, diperlukan peran besar pemerintah untuk dapat  menghidupkan  ekonomi  keluarga  sebagai  bagian  dari  upaya  mewujudkan  ketahanan  nasional, (Rachmawati et al., 2022).
Adapun  yang  dimaksud  dengan  ketahanan  nasional  adalah  “kondisi  dinamis  bangsa  Indonesia  yang meliputi  segenap  aspek  kehidupan  nasional  yang  terintegrasi  berisi  keuletan  dan  ketangguhan  yang mengandung  kemampuan  mengembangkan  kekuatan nasional,  dalam  menghadapi  dan  mengatasi  segala tantangan,  ancaman,  hambatan,  dan  gangguan,”  baik  yang  “datang  dari  luar  maupun  dari  dalam,  untuk menjamin identitas, integritas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.” Ketahanan nasional merupakan “kondisi kehidupan yang harus diwujudkan”. Suatu kondisi kehidupan “harus dibina secara dini terus-menerus dan sinergis, dimulai secara khusus melalui keluarga bermodalkan  keuletan  dan  ketangguhan  yang  mengandung  kemampuan  mengembangkan  kekuatan nasional”,  (Wingarta,  2016).  Sebagai  konsepsi,  “ketahanan  nasional  adalah  konsepsi  kekuatan  nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam  seluruh  aspek  kehidupan  secara  utuh  dan  menyeluruh  berlandaskan  Pancasila  dan  UUD  1945,” (Wingarta, 2016).
Sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  ketahanan  ekonomi  keluarga  sebagai  bagian  dari  ketahanan ekonomi nasional,  negara  telah  menuangkan  kebijakan  ekonomi  tertingginya  di  dalam  konstitusi.  Upaya  negara untuk  menuangkan  kebijakan  ekonomi  tertinggi  di  dalam  UUD  1945  disebut  dengan  istilah  konstitusi ekonomi.  Istilah  ini  pertama  kali  dicantumkan  oleh  Wolfgang  K.  berpendapat  bahwa  “ide  konstitusi
ekonomi dari Franz Bohn meletakkan ide kompetisi dalam bentuk hukum dan landasan teoritis mengenai tata ekonomi ( economic order ) dalam suatu konstitusi.” Dituangkannya kebijakan ekonomi tertinggi dalam suatu konstitusi sudah dilakukan oleh Uni Soviet pada tahun 1918 dan Republik Weimar Jerman pada tahun 1919.  Melalui  konstitusi  ekonomi,  ketahanan  ekonomi  keluarga  dapat  dikuatkan  dan  didorong  dengan memastikan  hak  ekonomi  dalam  UUD  1945,  (Taqiuddin,  2021).  Kebijakan  perekonomian  tertinggi mengenai  ekonomi  keluarga  terkandung  di  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi sebagai berikut:
“BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL” “Pasal 33”
(1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
(2) “Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak dikuasai oleh negara.”
(3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Makna kata bahwa perkonomian “disusun” mengacu pada konsep perekonomian sebagai suatu  susunan,  yakni  susunan  kebijakan  negara  yang  sistematis  dan  menyeluruh  pada  tingkat  nasional hingga  tingkat  daerah-daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia.  Susunan  perekonomian merupakan suatu usaha bersama berlandaskan “asas kekeluargaan”.  Usaha bersama dengan berpedoman pada “asas kekeluargaan” dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni mikro, makro, dan usaha bersama sebagai prinsip.  Perspektif  mikro  dikaitkan  dengan  pembentukan  koperasi  sebagai  badan  usaha,  (Firmansyah, 2012). Namun, jika perspektif ini digunakan, maka akan menimbulkan suatu kerancuan bahwa keseluruhan susunan  perekonomian  Indonesia  identik  dengan  pembentukan  koperasi.  Dari  perspektif  makro,  yakni dengan  melihat  penafsiran  Widjojo  yang  pada  saat  itu  menanggapi  Wilopo,  usaha  bersama  tidak  lain mengacu  pada  usaha  bersama  seluruh  rakyat  Indonesia  di  bidang  perekonomian.  Perekonomian  disusun dengan usaha bersama tidak lain menunjukkan sistem perekonomian nasional Indonesia di mana elemen- elemen  rakyat  turut  berpartisipasi  dalam  pembangunannya.  Kebersamaan  di  sini  tidak  hanya  berkaitan dengan bentuk badan usaha, tetapi berkaitan dengan konsep pelaku usaha yang dijalankan oleh perusahaan, (Firmansyah, 2012).
Sebagai  prinsip,  “asas  kekeluargaan”  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  menunjukkan  pengertian  semangat kebersamaan, jiwa gotong royong, dan kerjasama. Baik koperasi maupun perusahaan yang dibentuk oleh suatu  keluarga  mengutamakan  kerjasama  dalam  suasana  kebatinan  berlandaskan  kebersamaan  dan  asas kekeluargaan, (Firmansyah, 2012).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  33  UUD  1945,  konstitusi  ekonomi  Indonesia  adalah  “sistem  ekonomi Pancasila  atau  demokrasi  ekonomi”.  Sebagaimana  tertuang  dalam  Penjelasan  Pasal  33  UUD  1945, “tercantum  dasar  demokrasi  ekonomi  di  mana  produksi  dikerjakan  oleh  semua,  untuk  semua  di  bawah pimpinan  atau  pemilikan  anggota-anggota  masyarakat.”  Kemakmuran  masyarakat  yang  diutamakan, “bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas  kekeluargaaan”.  Bangun  perusahaan  yang  sesuai  dengan  itu  “(usaha  bersama)  adalah  koperasi”. Perekonomian  berdasar  “atas  demokrasi  ekonomi,  kemakmuran  bagi  semua  orang.  Sebab  itu  cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Jika tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang- seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.”
Pengertian Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yakni “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan…,” pada hakikatnya mengacu pada koperasi.  Menurut Mohammad Hatta, koperasi “bukanlah suatu sektor perekonomian, tetapi merupakan peri-hidup sosial, yang menyangkut nilai-nilai, jiwa atau semangat yang berdasarkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, gotong-royong dan seterusnya, yaitu jiwa, semangat atau peri-hidup koperasi,” (Harahap & Arif, 1985).
Terdapat  juga  penafsiran  yang  berbeda  mengenai  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945,  terutama  terhadap penjelasan “…Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi…”. Pengertian dari kata “Bangun” dapat berarti “bentuk atau struktur”. Kedua perkataan ini adalah “sinonim, tetapi tidak sama atau identik”. Bentuk mengacu “pada wujud yang kelihatan, penampilan lahiriah, sedangkan struktur adalah berkenaan dengan susunan, hakekat batiniah. Jika “Bangun” diartikan sebagai “bentuk”, maka mengasosiasikannya dengan bentuk hukum atau rechtsvorm dari badan koperasi” berarti secara harafiah menunjuk pada suatu koperasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (“UU No. 17/2012”).(Ruslina, 2016)
Bentuk-bentuk  perusahaan  lain  seperti  “Perseroan  Terbatas  (PT),  Persekutuan  Firma  (Firma),  dan Persekutuan Komanditer (CV), bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” juga dapat diidentifikasi sebagai bentuk koperasi. Dalam artian, bentuk-bentuk badan usaha ini  harus  memiliki  semangat  atau  jiwa  koperasi,  yakni  usaha  bersama  atas  dasar  asas  kekeluargaan. Ketentuan  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945  harus  diinterpretasikan  “bahwa  yang  dimaksud  dengan perekonomian  berlandaskan  asas  kekeluargaan  bukan  hanya  koperasi,”  tetapi  termasuk  di  dalamnya BUMN, BUMDes, PT, Firma, dan CV.(Ruslina, 2016)
Dalam kaitannya dengan ekonomi keluarga, “GBHN memuat ciri-ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia yang  mengadopsi Ketetapan  MPRS  No. XIII/MPRS/1966 Tentang  Pembaruan Kebijaksanaan  Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan”. Adapun ciri-ciri positifnya, antara lain: (RUU Sementara, 1966) a. “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, dan karenanya tidak mengenal struktur pertentangan kelas;”
b. “Sumber-sumber  kekayaan  negara  dan  keuangan  negara  digunakan  dengan  pemufakatan  lembaga- lembaga  perwakilan  rakyat,  sedang  pengawasan  dari  penggunaan  ada  pada  lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula;”
c. “Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara dan  yang  menguasai  hajat hidup  rakyat  banyak dikuasai oleh Negara;”
d. “Kepada warga negara diberi kebebasan dalam menilik pekerjaan dan diberi hak akan pengerjaan serta penghidupan yang layak;”
e. “Hak milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat, dan karenanya tidak boleh dijadikan alat untuk mengeksploitasi sesama manusia.”
f. “Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dapat dikembangkan sepenuhnya dalam batas- batas yang tidak merugikan kepentingan umum;”
g. “Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.”
Usaha bersama adalah suatu bentuk mutualisme dan asas kekeluargaan adalah suatu bentuk persaudaraan. Oleh karena itu, sesuai paham kolektivisme atau komunitarianisme yang berdasarkan pada “ mutualism dan brotherhood ini, kepentingan masyarakat ( social interest ) diletakkan sebagai pondasi utama”. Mengingat makna  demokrasi  ekonomi  adalah  “kemakmuran  masyarakat  dan  bukan  kemakmuran  orang-seorang,” maka  kemakmuran  masyarakat  dan  kedudukan  rakyat,  “terutama  keluarga  ditempatkan  dalam  posisi sentral-substansial, dan tidak boleh direduksi menjadi posisi marginal-residual,” (Ruslina, 2016).

## 4. Kesimpulan
Sekarang  belum  ada  peraturan  Undang-undang  yang  membahas  secara  detail  definisi  Ekonomi Pembangunan  usaha  pemerintah  dalam  membantu  Ekonomi  Keluarga,  bahkan  frasa  Ekonomi  Keluarga hanya muncul dalam Penjelasan Undang-Undang no. 52 Tahun 2009. Pengaturan yang ada sekarang pula bukan  membahas  mengenai  pemberdayaan  perekonomian  secara  umum,  namun  membahas  mengenai penurunan  angka  kematian.  Selanjutnya,  “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  87  Tahun 2014” juga menyebutkan frasa Ekonomi Keluarga dalam Pasal 22, dimana disebutkan bahwa salah satu cara  untuk  mewujudkan Pengembangan  ketahanan  dan  kesejahteraan  keluarga  adalah  dengan memberdayakan  ekonomi  keluarga. Sejatinya,  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  sekarang berlaku, konsepsi dari ekonomi keluarga ini belum terdefinisikan dengan baik, dan memiliki definisi yang kabur  sehingga  pelaksanaannya  tidak  dapat  ditakar  dengan  baik.  Pengaturan  lebih  jelas  dari  Ekonomi kelaurga ini muncul pada RUU Ketahanan Keluarga, di mana didalamnya dijelaskan secara detail apa aspek yang menjadi indikator praktis dari suatu keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi yang baik serta cara jelas bagaimana pemerintah hadir untuk membantu memberdayakan perekonomian keluarga ini. Meskipun RUU ini belum berlaku, setidaknya RUU ini dapat memberikan sedikit gambaran mengenai kedepannya akan  seperti  apa  konsep  Ekonomi  Keluarga  di  Indonesia,  dan  bagaimana  cara  pemerintah  hadir  untuk meningkatkannya.
Ketahanan  ekonomi  keluarga  sebagai  suatu  upaya  untuk  mewujudkan  pembangunan  hukum  ekonomi Indonesia telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan.  Jika  kata  “Bangun” diartikan sebagai “bentuk”, maka mengasosiasikannya dengan bentuk hukum atau rechtsvorm dari badan koperasi  berarti  secara  harafiah  menunjuk  pada  suatu  koperasi  sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (“UU No. 17/2012”). Bentuk-bentuk badan usaha ini  harus  memiliki  semangat  atau  jiwa  koperasi,  yakni  “usaha  bersama  atas  dasar  asas  kekeluargaan. Ketentuan  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945  harus  diinterpretasikan  bahwa  yang  dimaksud  dengan perekonomian  berlandaskan  asas  kekeluargaan  bukan  hanya  koperasi,”  tetapi  termasuk  di  dalamnya BUMN,  BUMDes,  PT,  Firma,  dan  CV.  Akan  tetapi,  pembangunan  hukum  ekonomi  melalui  ketahanan ekonomi keluarga belum sepenuhnya diimplementasikan oleh para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman  terhadap  esensi  dari  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945  harus  dipahami  oleh  para  pengambil kebijakan sebagai suatu petunjuk tentang susunan perekonomian dan kewenangan negara dalam mengatur kegiatan perekonomian, khususnya ekonomi keluarga.

## Limitasi dan Studi Lanjutan
Dengan digunakannya metode penelitian berupa pendekatan yuridis normatif, maka penulis hanya dapat mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dan pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.  Metode penelitian ini tentu mempunyai suatu limitasi, yakni bahwa penulis tidak dapat mengkaji bagaimana konsep ekonomi keluarga diterapkan  di  tengah  masyarakat  Indonesia  dan  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan  mengenai ekonomi keluarga. Begitu pula sebaliknya, penulis tidak dapat mengkaji pengaruh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ekonomi keluarga terhadap ketahanan ekonomi di tengah masyarakat. Kedua kondisi ini dapat dikaji hanya jika penulis menggunakan metode penelitian yuridis  sosiologis.  Penulis  baru  akan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  sosiologis  terhadap pengaturan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional pada disertasinya sebagai suatu studi lanjutan.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Allah  SWT  yang  telah  memberikan  penulis  kesehatan, kesempatan & rezeki hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada ibu, kakak, dan istri (Riska Kurnia, S.H., M.Kn.) yang selalu memberikan dukungan,
serta kepada mentor penulis, Bapak Prof. Dr. Tarsisius Muwardji, S.H., M.H. dan Alvan Sikumbang, S.H. yang selalu membagikan ilmunya pada saat berdiskusi.

## Daftar Pustaka
(SESKOAD), S. S. dan K. A. D. (2004). Bangsa Indonesia Terjebak Perang Modern . SESKOAD. Bonaraja Purba. (2021). Ekonomi Pembangunan . Yayasan Kita Menulis. Columbus,  T.  A.,  &  Wolfe,  J.  H.  (1978). Introduction  to  International  Relations:  Power  and  Justice . Prentice hall.
Doriza, S. (29015). Ekonomi Keluarga . PT. Remaja Rosdakarya.
Firmansyah, A. (2012). Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia.
Syiar Hukum FH UNISBA , XIII , 264–288. Goenawan Sumodiningrat. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dan JPS . Gramedia Pustaka Umum. Griffiths, M., & O’Callaghan, T. (2002). International Relations: The Key Concepts . Routledge.
Harahap,  &  Arif,  P.  (1985). Membangun  Sistem  Ekonomi  Nasional:  Sistem  Ekonomi  dan  Demokrasi Ekonomi . UI Pers. Hendra. (1986). Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia . Gramedia.
Heru Nugroho. (2012). Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 1 (1). Hou, Chow, W., & Tzu, S. (1992). Perang dan Manajemen . Gramedia Pustaka Utama. Howkins, J. (2013). The Creative Economy . Penguin Books. Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 , Ps. 33 , ayat 1-3.
Indonesia.  (2009).  Undang-Undang  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Undang-Undang Republik Indonesia 52 Tahun 2009, LN No. 161 Tahun 2009, TLN No. 5080 , 2 , 1–8.
Indonesia.  (2014).  Peraturan  Pemerintah  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan Keluarga,  Keluarga  Berencana  dan  Sistem  Informasi  Keluarga. Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 , 41. https://peraturan.bpk.go.id/
Irawan, R. C. (2013). Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia . Mandar Maju. Ismail  Namawi.  (2002). Ekonomi  Islam:  Perspektif  Teori,  Sistem  dan  Aspek  Hukum .  CV  Putra  Media Nusantara.
Lindgreen. (1979). International Wars and Conflict Politics . Stanford University Press. Polamolo, S. (2018). Gelap-Terang Panca Sila : Otokritik Atas Teks Sejarah Yang Melenceng ’ Grim and Bright  ’  of  Panca  Sila :  Autocritics  of  Misguided  Historical  Text. Jurnal  Konstitusi , 15 (1975). https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31078/jk1528
Pranowo, M. B. (2010). Multidimensi Ketahanan Nasional . Pustaka Alvabet. Quincy Wright. (1960). The Study of International Relations . Appleton-Century.
Rachmawati,  E.,  Suryani,  S.,  Hidayat,  D.,  Yulefnita,  Y.,  &  Saputra,  R.  (2022).  Ketahanan  Ekonomi Keluarga  Kepada  Masyarakat  Terdampak  Covid  19  Di  Kelurahan  Muara  Fajar  Kota  Pekanbaru. Buletin Pembangunan Berkelanjutan , 5 (3). https://doi.org/10.25299/bpb.2021.8729
Raharjo, I. T., Puspitawati, H., & Pranaji, D. K. (2015). Tekanan Ekonomi, Manajemen Keuangan, dan Kesejahteraan  pada  Keluarga  Muda. Jurnal  Ilmu  Keluarga  Dan  Konsumen , 8 (1),  38–48. https://doi.org/10.24156/jikk.2015.8.1.38
Riyani, T. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Pada Ketahanan Ekonomi Keluarga Pekerja Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi di DKI Jakarta . Tesis Magister Universitas Indonesia, Salemba. Ruslina, E. (2016). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Konstitusi , 9 (1), 49. https://doi.org/10.31078/jk913 Sayidiman Suryohadiprojo. (2016). Ketahanan Nasional Indonesia. Jurnal Ketahanan Nasional 2 , 1 . Sementara,  M.  P.  R.  (1966). Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  No. XXIII/MPRS/1966  tentang  Pembaharuan  Kebijaksanaan  Landasan  Ekonomi,  Keuangan,  dan
Pembangunan, TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 . XXIII , 1–15. Soekanto, S. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar . PT. Raja Grafindo Persada. Sri-Edi Swasono. (2007). Indonesia Is Not for Sale . Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sri  Mahmudji.  (2005). Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum .  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia.
Sunarti, E., Syarief, H., Megawangi, R., Hardiansyah, Saefuddin, A., & Husaini. (2003). Rumusan Ukuran Ketahanan Keluarga. Media Gizi Dan Keluarga , 27 (I), 3.
Taqiuddin,  H.  U.  (2021).  Gagasan  UUD  1945  Sebagai  Konstitusi  Politik,  Konstitusi  Ekonomi,  dan Konstitusi Sosial. Econetica , 3 (2).
Wingarta,  P.  S.  (2016).  Rejuvenasi  Bhineka  Tunggal  Ika:  Pendekatan  Kewaspadaan  Nasional. Jurnal Kajian Lemhanas RI , 26 .
Wulandari,  P.  K.  (2017).  Inovasi  pemuda  dalam  mendukung  ketahanan  ekonomi  keluarga  (  studi  di kampung  warna-warni  kelurahan  Jodipan). Jurnal  Ketahanan  Nasional , 23 (3),  300–319. https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/ 10.22146/jkn.28829
Yogyakarta,  D.  I.,  &  Nursaid,  A.  (2016).  Peran  Kelompok  Batik  Tulis  Giriloyo  Dalam  Mendukung Ketahanan  Ekonomi  Keluarga  (Studi  Di  Dusun  Giriloyo,  Desa  Wukirsari,  Kecamatan  Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Ketahanan Nasional , 22 , 217–236.