## Volume 4 No. 1, Juli  2020
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Eksistensi Kewenangan Diskresi Kepala Daerah Dalam Penataan Ruang
Yanto Demetus Modu, Saryono Yohanes dan Umbu. L. Pekuwali Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Email: moduyanto77@gmail.com

## Abstrak
Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan diskresi kepala daerah dalam penataan ruang adalah Kepala  daerah  melaksanakan  diskresi  berdasarkan  3  (tiga)  poin  penting  pertama  kondisi darurat  yang tidak mungkin mmenetapkan peraturan, kedua belum ada peraturan yang mengatur, ketiga sudah ada peraturannya tetapi redaksinya multitafsir dan penggunaan kewenangan diskresi dibatasi oleh 4 (empat) yakni;  pertama  apabila  terjadi  kekosongan  hukum,  kedua  adanya  kebebasan  penafsiran  ketiga  adanya delegasi  perundang-undangan  dan  keempat  demi  pemenuhan  keentingan  umum.  Dalam  hukum  tata pemerintahan diskresi diberikan tidak dengan kebebasan sepenuhnya melainkan dengan batasan-batasan yang dapat dikatakan bersifat yuridis karena harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pengujiannya berdasarkan atas asas pemerintahan yang baik.
Kata Kunci: Diskresi; Kepala Daerah; Penataan ruang

## Abstract
The  results  showed  that  the  policy  regarding  regional  heads  in  spatial  planning  is  that  the  regional  head implements discretion based on the first 3 (three) important points regarding emergency requirements that are impossible  to establish  regulations, secondly there are no applicable  regulations, rather there are rules, redactional multi-interpretation  and use  of  authority discretion is  considered  by  4  (four)  namely;  the first time  there  is  a legal vacuum, second there  is freedom of interpretation third there  is  representation In the governance  law given is  not  in  accordance  with  the  freedom  approved  by  the  juridical  because  it  must  be accountable in its testing in accordance with the principles of good governance.
Keywords: Discretion; Regional Head; Spatial Planning

## A. PENDAHULUAN
Permasalahan  pembangunan  dalam  kaitannya  dengan  penataan  ruang  wilayah merupakan salah satu persoalan krusial perkotaan saat ini. Secara fisik, perkembangan kota  selalu  diikuti  oleh  kian  bertambah  luasnya  kawasan  terbangun.  Pertambahan penduduk dan  aktivitas  ekonomi di  satu  sisi,  dan  keterbatasan lahan  kota di  sisi  lain, menyebabkan  efisiensi  pemanfaatan  ruang  menjadi  tuntutan  yang  tidak  dapat dihindari.  Dalam  konteks  ini,  telah  diambil  serangkaian  kebijakan  dalam pengembangan daerah perkotaan sebagai wilayah permukiman, industri, jaringan jalan,
jaringan air minum, bangunan umum, maupun jalur hijau yang merupakan sarana dan prasarana dalam pengembangan tata ruang. 1
Penyimpangan  terhadap  penggunaan  ruang  kota  hampir  terjadi  di  seluruh  kota- kota  yang  ada  di  Indonesia,  penyimpangan-penyimpangan  yang  telah  dilakukan  itu, baru  disusuli  dengan  perubahan  peraturan  (Perda)  seperti  itu  sebagai  pertanda  telah terjadi pergeseran substansi kebijakan penataan ruang kota. Pergeseran tata ruang juga terkadang dilakukan untuk mengakomodasi kemauan dari luar, terutama dari pemilik modal untuk mempengaruhi arah kebijakan penataan ruang.
Ketentuan  Undang-undang  No.  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  terdapat prinsip-prinsip  dasar  tentang  penataan  ruang  secara  nasional.  Undang-undang  ini menegaskan  bahwa  penataan  ruang  harus  dilakukan  berdasarkan  asas-asas pemanfaatan  ruang  bagi  semua  kepentingan  secara  terpadu,  berkelanjutan,  berdaya guna, keterbukaan, kebersamaan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, dan  akuntabilitas. 2 Pola  penataan  ruang  yang  demikian  itu  memungkinkan terwujudnya beberapa hal : (1) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan  buatan;  (2)  terwujudnya  keterpaduan  dalam  penggunaan  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  buatan  dengan  memperhatikan  sumber  daya  manusia;  (3) terwujudnya  pelindungan  fungsi  ruang  dan  pencegahan  dampak  negatif  terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 3
Perubahan kebijakan penataan ruang kota memang selalu saja terjadi sebagai akibat adanya perubahan sosial masyarakat. Tingkat perubahan antara masyarakat yang satu dengan  masyarakat  yang  lain  sangat  berbeda  yaitu  tergantung  tingkat  pendidikan, penghasilan  dan  tingkat  kehidupan  atau  strata  sosial  masyarakat.  Itulah  sebabnya Khaldun  secara  tegas  mengatakan,  bahwa  hukum-hukum  yang berlaku dalam  sebuah tatanan  sosial  yang  terus  berubah  merupakan  sebuah  perubahan  yang  bersifat sosiologis, bukan bersifat biologis atau  bersifat alamiah. 4
1 J.T. Jayaginata. (1992) . Tata Guna Lahan dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan   Wilayah , Bandung: ITB Press , p. 12 2 Pasal 2 Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 3 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 4 Robert H. Lauer. (2003). Prespektif tentang Perubahan Sosial . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta , p. 16
Pergeseran  substansi  kebijakan  dapat  dipengaruhi  adanya  fenomena-fenomena sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  seperti  faktor  solidaritas,  pola  kepemimpinan, mata  pencaharian,  kemakmuran,  kekuatan  pemilik  modal,  dan  lain  sebagainya.  Tata Ruang sebenarnya memiliki fungsi penting dan menentukan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai upaya pengendalian tata ruang wilayah, serta merupakan instrumen bagi upaya  antisipasi  penurunan  kualitas  ruang.  Walaupun  demikian,  tidak  dapat disangkali  bahwa  kebijakan  tata  ruang  tersebut  terkadang  menimbulkan  benturan antara  pendekatan-pendekatan  teknokratik  dan  komersial  di  satu  sisi dan  pendekatan humanis di sisi yang lain. 5
Dengan  demikian,  perlu  dipikirkan  jalan  keluar  terjadinya  perbenturan kepentingan  akibat  adanya  fenomena-fenomena  sosial  yang  bisa  melahirkan perubahan  kebijakan  yang  tidak  memperhatikan  nilai-nilai  sosial  dalam  hubungan penggunaan  ruang  sehingga  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  dapat  menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah dengan arahan pengembangan sektor menurut Rencana Tata Ruang.
Berlakunya  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  (diganti  menjadi  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014)  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dimana  setiap pemerintahan daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber  daya  yang  dimilikinya,  maka  terjadi  perubahan  distribusi  kewenangan pemerintah  pusat  ke  daerah  salah  satunya  adalah  dalam  bidang  pembangunan. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  memberikan  perubahan  terhadap  pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang dan berimplikasi terhadap implementasi kebijakan  sektoral  di  daerah.  Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya  ditulis  UU  Pemda)  terhadap penyelenggaraan  penataan  ruang,  urusan  pemerintahan  merupakan  kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Menteri yang membidangi urusan  tertentu  bidang  pemerintahan,  serta Kepala  Daerah  sebagai  Wakil  Pemerintah Pusat  di  Daerah.  Diberlakukannya  UU  Pemda  memberikan  perubahan  terhadap
5 Ibid
pembagian  kewenangan  penyelenggaraan  penataan  ruang  dan  berimplikasi  terhadap implementasi kebijakan sektoral di daerah. 6
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  pemerintah  daerah  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi daerah ini menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus  dan  mengatur  semua  urusan  pemerintahan  di  luar  yang  menjadi  urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Namun  demikian,  dengan  adanya  pemberian  kewenangan  pemerintah  pusat  ke daerah  tidaklah  selalu  berjalan  mulus,  banyak  masalah-masalah  seperti  adanya kebijakan-kebijakan  daerah  yang  tidak  sesuai  dengan  konstitusi  Negara  yang  dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya atau bahkan daerah  dengan  Negara,  rendahnya  kemampuan  daerah  dalam  menyusun  regulasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing, serta orientasi  daerah  yang  menginginkan  adanya  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  melalui  peraturan daerah  untuk  menambah  anggaran  pembangunan  di  daerah ternyata  berpotensi  menjadi  boomerang  yang  justru  berdampak  pada  permasalahan- permasalahan yang berkaitan lingkungan dan penataan ruang.
Berlakunya  undang  undang  tentang  Pemerintahan  Daerah,  tentunya  membuat pimpinan  di  daerah  dengan  kewenangan  yang  dimilikinya  dapat  melakukan  inovasi atau  terobosan-terobosan  yang  mana  hal  itu  dipandang  bisa  meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang pembangunan di daerahnya masing- masing. Namun dalam praktek, kepala daerah sering mengalami kendala dan tidak bisa berbuat  banyak  karena  peraturan  belum  atau  tidak  mengatur  dengan  tegas,  seperti dalam hal penyalahgunaan tata ruang. Seringkali regulasi yang ada membuat seorang kepala  tidak  dapat bertindak  secara  bebas. Di  dalam  perkembangan  selanjutnya telah dihasilkan  satu  produk  hukum  yang  mengatur  tentang  Administrasi  Pemerintahan
6 Ari Dahfid.  (2017). “Kewenangan  Pemerintah Daerah dalam  Penataan Ruang  Setelah  Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014”. Dialogia Iuridica , 9 (1), 29-41:
DOI: https://doi.org/10.28932/di.v9i1.729 , p. 30.
yang  di  dalamnya  mengatur  tentang  diskresi  yang  dapat  diterbitkan  oleh  pejabat administrasi pemerintahan yang memiliki kewenangan di dalamnya.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292).  Terbitnya  Undang-Undang  tersebut,  diharapkan akan  menjadi  payung  hukum  yang  kuat  bagi  pejabat  administrasi  pemerintahan  di daerah yang pada waktu tertentu harus menerbitkan terobosan hukum yang memiliki landasan  hukum  yang  kuat  agar  tidak  menyalahi  atau  tidak  melanggar  peraturan perundang-undangan ( yuridis legal formal) .
Diskresi  telah  menjadi  salah  solusi  inovatif  yang  diharapkan  mampu  untuk mengatasi  kebutuhan,  kebuntuan,  kekosongan  hukum,  kebijakan  dan  regulasi  yang belum/tidak  tegas.  Selain  itu  diskresi  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  kebebasan  yang diberikan  kepada  alat  administrasi  Negara  dengan  mengutamakan  keefektifan tercapainya  suatu  tujuan  daripada  berpegang  teguh  pada  ketentuan  hukum  atau kewenangan  yang  sah  untuk  turut  campur  dalam  melaksanakan  tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.
Peran  pemerintah  untuk  mengatur  ketentuan  mengenai  diskresi  yang  terkait dengan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  sebuah  peraturan  perundang-undangan yang  dijadikan  dasar  pijakan  atau  landasan  hukum  bagi  para  kepala  daerah  atau pejabat  administrasi  pemerintahan  di  daerah  dalam    menjalankan  pemerintahannya menjadi  penting  karena  dalam  pemerintahan,  jangan  sampai  terjadi,  pelaksanaan diskresi oleh pejabat administrasi pemerintahan atau kepala daerah akan berimplikasi hukum serius bagi yang menerbitkan. Dari uraian pendahuluan diatas, terdapat 2 (dua) masalah  yang  dianalisis  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  yakni  (1)  penggunaan kewenangan  diskresi  dalam  penataan  ruang  dan  (2)  batas  penerapan  diskresi  dalam penataan ruang

## B. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (normatif law research) yang  studi  hukum  normatif  berupa  produk  hukum,  misalnya  mengkaji
Undang-undang.  Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga  penelitian  hukum  berfokus  pada  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 7
Pendekatan  yang  digunakan  ialah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . 8

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Penggunaan Kewenangan Diskresi Kepala Daerah Dalam Penataan Ruang S.  Prajudi  Atmosudirjo, Indroharto , Sjachran  Basah , Diana  Halim  Koentjoro mendefinisikan  diskresi  sebagai  kebebasan  bertindak  atau  mengambil  keputusan  dari para  pejabat  administrasi  negara  yang  berwenang  dan  berwajib  menurut  pendapat sendiri. 9 Diskresi secara umum dapat dimaknai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap  situasi  yang  dihadapi  menurut  pendapatnya  sendiri  sedangkan  secara  singkat diskresi  pemerintah  merupakan  kekuasaan  yang  timbul  karena  perkembangan  atau perluasan  konsep  fungsi  pemerintahan.  Diskresi  dapat  pula  dimaknai  sebagai kebebasan bertindak pemerintah untuk menjawab perkembangan tuntutan pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum di dalam sebuah negara. 10
Lebih  lanjut,  diskresi  diartikan  sebagai  salah  satu  sarana  yang  memberikan  ruang bergerak  bagi  pejabat  atau  badan-badan  administrasi  negara  untuk  melakukan tindankan  tanpa  harus  terikat  sepenuhnya  pada  undang-undang,  atau  tindakan  yang dilakukan  dengan  mengutamakan  pencapaian  tujuan (doelmatigheid) daripada  sesuai dengan hukum yang berlaku (rechtmatigheid) . 11
7 Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum  dan  Penelitian  Hukum . Cetakan Kesatu.  Bandung  : PT. Citra Aditya Bakti , p. 52 8 Peter Mahmud Marzuki. (2005) . Penelitian Hukum . Jakarta: Prenadia Group , p. 136 9 Ibid , p.66 10 Subadi  dan  Tiara  Oliviarizky Toersina. (2018).  “Perkembangan  Konsep  Atau  Pemikiran Teoritik Tentang  Diskresi  Berbasis  Investasi  Di  Daerah”. Jurnal  Mimbar  Hukum .  30  (1):  19-29, https://doi.org/10.22146/jmh.29222 , p.19 11 Lutfil  Ansori.  (2015).  “Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan”. Jurnal Yuridis . 2 (1): 134-150,  DOI: http://dx.doi.org/10.35586/.v2i1.165 , p.136.
Pada  hakekatnya  diskresi  merupakan  kebebasan  bertindak  atau  kebebasan mengambil  keputusan  dari  badan  atau  pejabat  administrasi  pemerintahan  menurut pendapatnya  sendiri  sebagai  pelengkap  dari asas legalitas manakala  hukum  yang berlaku  tidak mampu  menyelesaikan  permasalahan  tertentu  yang  muncul  secara  tiba- tiba,  yang  disebabkan  karena  peraturannya  memang  tidak  ada  atau  karena  peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak atau kurang jelas.
a. Kondisi darurat yang tidak mungkin menetapkan peraturan
Kondisi  darurat  dalam  penataan  ruang  sering  ditemukan  di  lapangan sebagaimana  temuan Bernardus  R  Djonoputro,  Sekretaris Jenderal  Ikatan  Ahli Perencanaan  (IAP)  Indonesia  mengatakan  kondisi  tata  ruang  Indonesia  dalam keadaan  darurat.  Hal-  hal  yang  dirasakan  darurat  dari  sisi  perencanaan  adalah keterlambatan  proses  legalisasi  perda  RTRW  (Rencana  Tata  Ruang  Wilayah), pembangunan  yang  cenderung  tidak  mengacu  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Nasional (RTRWN), dan penyusunan Undang-undang Perumahan dan Pemukiman Baru  (UU  PKP)  yang  tidak  mengakomodasi  penyediaan  perumahan  di  perkotaan bagi golongan tidak mampu. 12
Pelaksanaan  diskresi  dalam  kondisi  darurat  di  atas  tentunya  mengacu  pada Undang  undang  nomor  30  tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  terkait pelaksanaan diskresi sesuai dengan tujuannya sebagaimana tertuang dalam  Pasal 6 ayat 2 (e) yang berbunyi menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya.
Tinjauan pelaksanaan diskresi selanjutnya secara berturut turut dalam undang- undang  ini  mulai  dari  pasal  22  sampai  dengan  pasal  32  sebagaimana  dijabarkan dibawah ini;
Pasal 22
(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
b. mengisi kekosongan hukum;
c. memberikan kepastian hukum; dan
12 https://properti.kompas.com/read/2011/03/03/15312232/Tata.Ruang.Indonesia.dalam.Kondisi. Darurat . diakses pada tanggal 22 Desember 2019 Pukul 21.13 WITA
d. mengatasi  stagnasi  pemerintahan  dalam  keadaan  tertentu  guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
Dari  penjelasan  yang  ada  pada  pasal  22  ayat  1  bahwa  diskresi  sebagai  suatu kepastian dalam Negara hukum haruslah digunakan oleh pejabat yang  berwenang, dalam artian pejabat yang tidak berwenang tidak dapat melakukan diskresi karena ini  berkaitan  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  sebagai  pejabat  pemegang kekuasaan  administrasi  pemerintahan  yang  diamanatkan  menurut  Undang- undang.
Penjelasan  ayat  (2)  poin  (d)  y ang  dimaksud  dengan  “ stagnasi  pemerintahan” adalah  tidak  dapat  dilaksanakannya  aktivitas  pemerintahan  sebagai  akibat kebuntuan  atau  disfungsi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.
Penjelasan  lanjutan  tentang  peraturan  tersebut  memiliki  tiga  kata  kunci  yang dapat  ditelaah  oleh  penulis,  yang  pertama  terdapat  nom enklatur  “ tidak  dapat dilaksanakannya  aktivitas ”,  “ akibat  dari  kebuntuan ”,  dan  yang  terakhir  terdapat  kata
“ disfungsi .  Maka  ditinjau  dari  pemaknaan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), arti kata “stagnasi ” adalah keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak akt if, tidak jalan).
Adapun pengertian kata disfungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal tidak berfungsi secara normal atau terganggu fungsinya.
Salah  satu  fungsi  diskresi  ditujukan  untuk  mengatasi  kondisi  stagnasi  yang terjadi  pada  keadaan  mendesak.  Menurut  Anna  Erliyana,  penggunaan freies ermessen atau diskresi oleh badan/pejabat administrasi negara dimaksudkan untuk meyelesaikan  persoalan-persoalan  penting  dan  mendesak  serta  tiba-tiba  yang sifatnya  kumulatif. Bisa  saja  muncul  persoalan  yang  penting  tapi  tidak  mendesak untuk  segera  diselesaikan.  Ada  pula  kemungkinan  muncul  persoalan  mendesak, tapi  tidakterlalu  penting  untuk  diselesaikan.Suatu  persoalan  baru  dapat dikualifikasi  sebagai  persoalan  penting  apabila  persoalan  tersebut  menyangkut kepentingan umum, sedangkan kriteria kepentingan umum harus ditetapkan oleh
suatu peraturan perundang-undangan. 13
Pasal 23 Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:
(1) Pengambilan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang- undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
(2) Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang- undangan tidak mengatur;
a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang- undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
b. Pengambilan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  karena  adanya  stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
Penjelasan  dari  pasal  23  ayat  (1)  tersebut  diatas  adalah  Pilihan  Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan  kewenangan,  berhak,  seharusnya,  diharapkan,  dan  kata-kata  lain  yang sejenis  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  yang dimaksud pilihan Keputusan dan/atau Tindakan adalah respon atau sikap Pejabat Pemerintahan  dalam  melaksanakan  atau  tidak  melaksanakan  Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada ayat (2) dijelaskan bahwa y ang dimaksud dengan “peraturan perundang - undangan  tidak  mengatur”  adalah  ketiadaan atau  kekosongan  hukum  yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman.  Selanjutnya  pada  ayat  (2)  poin  (a)  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “peraturan  perundang - undangan  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas”  apabila dalam  peraturan  perundang-undangan  masih  membutuhkan  penjelasan  lebih lanjut,  peraturan  yang  tumpang  tindih  (tidak  harmonis  dan  tidak  sinkron),  dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat.
Pada  poin  (b)  selanjutnya  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “kepentingan  yang  lebih  luas”  adalah  kepentingan  yang  menyangkut  hajat  hidup orang  banyak,  penyelamatan  kemanusiaan  dan  keutuhan  negara,  antara  lain: bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa.
13 Anna  Erliyana. (2005) .  Keputusan  Presiden,  Analisis  Keppres  RI  1987-1998.  Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia , p. 138

## Pasal 24 Persyaratan Diskresi
Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:
a. Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Sesuai dengan AUPB;
d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
e. Tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
f. Dilakukan dengan iktikad baik.
Dari uraian pasal-pasal diatas maka penjelasan pada pasal tentang persyaratan diskresi dapat dilihat pada poin (d) dan (f) (Berdasarkan alasan-alasan yang objektif dan Dilakukan dengan iktikad baik). Yang dimaksud dengan “ alasan-alasan objektif ” adalah  alasan-alasan  yang  diambil  berdasarkan  fakta  dan  kondisi  faktual,  tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Makna “ iktikad  baik ”  adalah  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB. Pasal 25
(1) Penggunaan  Diskresi  yang  berpotensi  mengubah  alokasi  anggaran  wajib memperoleh  persetujuan  dari  Atasan  Pejabat  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  apabila penggunaan  Diskresi berdasarkan  ketentuan  Pasal  23  huruf  a,  huruf  b,  dan huruf  c  serta  menimbulkan  akibat  hukum  yang  berpotensi  membebani keuangan negara.
(3) Dalam  hal  penggunaan  Diskresi  menimbulkan  keresahan  masyarakat, keadaan  darurat,    mendesak  dan/atau  terjadi  bencana  alam,  Pejabat Pemerintahan  wajib  memberitahukan  kepada  Atasan  Pejabat  sebelum penggunaan  Diskresi  dan  melaporkan  kepada  Atasan  Pejabat  setelah penggunaan Diskresi.
(4) Pemberitahuan  sebelum  penggunaan  Diskresi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  dilakukan  apabila  penggunaan  Diskresi  berdasarkan  ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
(5) Pelaporan setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan  apabila  penggunaan  Diskresi  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal 23 huruf d yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam.
Pada  penjelasan  pasal  25  dapat  diuraikan  sebagai  berikut;  pada  poin  1 dijelaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan  “ memperoleh  persetujuan  dari  Atasan
Pejabat ”  adalah  memperoleh  persetujuan  dari  atasan  langsung  pejabat  yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
Bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengajukan persetujuan kepada  kepala  daerah.  Bagi  bupati/walikota  mengajukan  persetujuan  kepada gubernur.  Bagi  gubernur  mengajukan  persetujuan  kepada  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dalam  negeri.  Bagi  pimpinan  unit  kerja pada  kementerian/lembaga  mengajukan  persetujuan  kepada  menteri/pimpinan lembaga. Sistem pengalokasian anggaran sebagai dampak dari persetujuan Diskresi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada poin (2) yang  dimaksud dengan  “ akibat  hukum ” adalah  suatu keadaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Diskresi. Pada poin 3 Pelaporan kepada atasan digunakan sebagai instrumen untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi serta  sebagai  bagian  dari  akuntabilitas  pejabat.  Sedangkan  pada  poin  ke  5    Yang dimaksud  dengan  “ keadaan  mendesak ”  adalah  suatu  kondisi  objektif  dimana dibutuhkan dengan segera penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  untuk  menangani  kondisi  yang  dapat mempengaruhi, menghambat, atau menghentikan penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 26 Prosedur Penggunaan Diskresi
(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  wajib  menguraikan  maksud,  tujuan,  substansi,  serta dampak administrasi dan keuangan.
(2) Pejabat  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  menyampaikan  permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat.
(3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan.
(4) Apabila  Atasan  Pejabat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  melakukan penolakan,  Atasan  Pejabat  tersebut  harus  memberikan  alasan  penolakan secara tertulis.
Maksud  dari  peraturan  di  atas  adalah  bagaimana  prosedur  penggunaan diskresi  pada  Pasal  26  hanya  diperuntukkan  pada  penggunaan  diskresi  yang berpotensi mengubah alokasi anggaran . Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1), dimana disebutkan penggunaan diskresi yang dihadapkan pada
kondisi menurut Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 27
(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat  (3)  dan  ayat    (4)  wajib  menguraikan  maksud,  tujuan,  substansi,  dan dampak  administrasi  yang  berpotensi  mengubah  pembebanan  keuangan negara.
(2) Pejabat  yang  menggunakan  Diskresi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat.
(3) Pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi.
Berdasarkan  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  diatas, bahwasannya penggunaan diskresi yang memiliki potensi  mengubah pembebanan keuangan  negara.  Penggunaan  diskresi  tersebut  khusus  menghadapi  kondisi ketentuan pada Pasal 25 ayat (3) dan (4)
Pasal 28
(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat  (3)  dan  ayat    (5)  wajib  menguraikan  maksud,  tujuan,  substansi,  dan dampak yang ditimbulkan.
(2) Pejabat dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi.
(3) Pelaporan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2) disampaikan  paling  lama  5 (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan Diskresi.
Berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  diatas,  prosedur penggunaan  diskresi  terkhusus  untuk  menghadapi  kondisi  sesuai  dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan (5) yaitu:
(3)  Dalam  hal  penggunaan  Diskresi  menimbulkan  keresahan  masyarakat, keadaan  darurat,  mendesak  dan/atau  terjadi  bencana  alam,  pejabat pemerintahan  wajib  memberitahukan  kepada  Atasan  Pejabat  sebelum penggunaan  Diskresi  dan  melaporkan  kepada  Atasan  Pejabat  setelah penggunaan Diskresi.
(5)  Pelaporan  setelah  penggunaan  Diskresi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasasarkan ketentuan dalam  Pasal  23  huruf d yang  terjadi  dalam keadaan darurat,  mendesak, dan/atau, terjadi bencana alam.”
Pasal  29  Pejabat  yang  menggunakan  Diskresi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  26,  Pasal  27,  dan  Pasal  28  dikecualikan  dari  ketentuan  memberitahukan kepada Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (g).
Pasal 30 Akibat Hukum Diskresi
(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang apabila:
a. Bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Bertindak  melampaui  batas  wilayah  berlakunya  Wewenang  yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. Tidak sesuai dengan  ketentuan  Pasal  26,  Pasal 27, dan Pasal 28.
(2) Akibat  hukum  dari  penggunaan  Diskresi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) menjadi tidak sah.

## Pasal 31
(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila:
a. Menggunakan  Diskresi  tidak  sesuai  dengan  tujuan  Wewenang  yang diberikan;
b. Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau
c. Bertentangan dengan AUPB.
(2) Akibat  hukum  dari  penggunaan  Diskresi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) dapat dibatalkan.
Pasal 32
(1) Penggunaan  Diskresi  dikategorikan  sebagai  tindakan  sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.
(2) Akibat  hukum  dari  penggunaan  Diskresi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) menjadi tidak sah.
Pada  penjelasan  pasal  30,  Pasal  31  dan  Pasal  32  dapat  di  jabarkan  sebagai berikut; Berdasarkan ketiga Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Dikresi tidak sah apabila: a. Melebihi batas waktu berlakunya wewenang; b. Melebihi batas wilayah berlakunya  wewenang;  c.  Tidak  sesuai dengan  tujuan  wewenang;  d. Tidak  sesuai dengan ketentuan Pasal 26, 27, dan 28; (rumusan kata-kata dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf  b  memakai  kata  dan  bukan  dan/atau  sehingga  diartikan  ketidak  sesuaian dengan  Pasal  26,  27,  dan  28  berlaku  secara  kumulatif)  e.  Bertentangan  dengan AUPB; f. Dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.

## b. Belum ada peraturan yang mengaturnya
Terkait dengan diskresi pemerintah dalam penataan ruang pada keadaan yang
mana belum ada aturan yang mengaturnya diatur dalam Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 23 ayat (2);
Pengambilan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  karena  peraturan  perundang- undangan tidak mengatur;
a. pengambilan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  karena  peraturan  perundang- undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
b. pengambilan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  karena  adanya  stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
Hal  ini  jelas  bahwa  pemerintah  dalam  penataan  ruang,  pemerintah  daerah sebagai  kepala  wilayah  memiliki  diskresi  untuk  menentukan  pembagian- pembagian  area  pembangunan  terutama  saat  belum  memiliki  peraturan  tentang tata  ruang.  Hal  ini  tentu  sesuai  dengan  spirit  pembangunan  yang  berbasis  pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Dalam suatu daerah yang baru dibentuk tentu  perlu  dilakukan  pemetaan  wilayah  meskipun  belum  ada  landasan  yuridis terkait  perencanaan  penataan  ruang  namun  harus  sesuai  dengan  spirit  hukum, yang telah ditetapkan dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.
Diskresi  atau freies  ermessen adalah  kebebasan  untuk bertindak  atas  inisiatif sendiri,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  haruslah  tindakan-tindakan administrasi negara itu sesuai dengan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam negara hukum berdasarkan Pancasila
c. Sudah ada peraturannya namun redaksinya multitafsir ( vogue norm )
Kebebasan  diskresi  tersebut  adalah  kebebasan  administrasi  yang  mencakup kebebasan  administrasi (interpretatieverijheid ),  kebebasan  mempertimbangkan ( beoordelingsvrijheid ),  dan  kebebasan  mengambil  kebijakan  ( beleidsvrijheid ).
Kebebasan  interpretasi  mengimplikasikan  kebebasan  yang  dimiliki  organ pemerintah  untuk  menginterpretasikan  suatu  undang-undang.  Kebebasan mempertimbangkan  muncul  ketika  undang-undang  menampilkan  dua  pilihan ( alternatif )  kewenangan  terhadap  persyaratan  tertentu  yang  pelaksanaannya  dapat dipilih oleh organ pemerintahan. Sedangkan kebebasan mengambil kebijakan lahir ketika  pembuat  undang-undang  memberikan  kewenangan  kepada  organ
pemerintahan  dalam  melaksanakan  kekuasaannya  untuk  melakukan  inventarisasi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan. 14
Kebebasan  mempertimbangkan  ini  ada  yang  bersifat  subjektif  dan  bersifat objektif.  Kebebasan  mempertimbangkan  yang  bersifat  subjektif  ( subjectieve beordelingsruimte ),  yaitu  kebebasan  untuk  menentukan  sendiri  dengan  cara bagaimana  dan  kapan  wewenang  yang  dimiliki  itu  dilaksanakan.  Sedangkan kebebasan  mempertimbangkan  yang  bersifat  objektif (objectieve  beordelingsruimte) yaitu  kebebasan  menafsirkan  mengenai  ruang  lingkup  wewenang  yang dirumuskan  dalam  peraturan  dasar  wewenangnya.  Ketika  kebebasan  pemerintah atau  freies  ermessen  ini  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis,  ia  akan  menjadi peraturan kebijakan. 15
Konsekuensi  logis  dari  adanya  kewenangan freies  ermessen ini,  pemerintah diberi  kewenangan droit  function ,  yaitu  kekuasaan  untuk  menafsirkan  terhadap suatu  peraturan  perundang-undangan,  namun  bukan  berarti  pemerintah  boleh berbuat  sewenang-wenang.  Pemerintah  dilarang  melakukan  tindakan-tindakan yang bersifat detournement de pouvoir (melakukan sesuatu diluar tujuan kewenangan yang  diberikan)  atau onrechtmatige  overheidsdaad (perbuatan  melawan  hukum  oleh penguasa).  Sebab  setiap  perbuatan  pemerintah  yang  merugikan  warganya  karena detournement de pouvoir atau onrechtmatige overheidsdaad dapat dituntut baik melalui peradilan administrasi negara maupun melalui peradilan umum. 16
Berdasarkan  doktrin-doktrin  hukum  tersebut  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa pada hakekatnya diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari badan atau pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya  sendiri  sebagai  pelengkap dari  asas  legalitas  manakala  hukum yang berlaku  tidak  mampu  menyelesaikan  permasalahan  tertentu  yang  muncul  secara tiba-tiba, bisa karena peraturannya memang tidak ada atau karena peraturan yang
14 Ridwan. (2009). Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. Yogyakarta: FH UII Press , p.81 15 Ibid 16 SF. Marbun dan Moh Mahfud MD. (2006). Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Cetakan Keenam.Yogyakarta: Liberty , p. 47
ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas.

## 2. Batas Penggunaan Kewenangan Diskresi Dalam Penataan Ruang
Undang-undang  Nomor.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Negara  mengatur secara  eksplisit  perihal  diskresi.  Diskresi,  diartikan  dalam  Pasal  1  ayat  (9)  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014, sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal  peraturan  perundang- undangan  yang  memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Menurut  Muchsan 17 ,  pelaksanaan  diskresi  oleh  aparat  pemerintah  (eksekutif) dibatasi oleh 4 (empat) hal, yaitu :
a. Apabila  terjadi  kekosongan  hukum.  Contoh:  Indonesia  adalah  negara berkembang (developing country) , tentunya hukum dan masyarakat ikut tumbuh berkembang,  serta  bergerak  cepat.  Dalam  perkembangan  yang  begitu  cepat tentunya terjadi kekosongan hukum, karena belum ada pengaturannya terhadap permasalahan  baru  misalkan  dalam  penataan  ruang,  karena  belum  ada perundangan yang mengaturnya.
b. Adanya  kebebasan  penafsiran/interpretasi.  Contoh:  Pembuat  undang-undang membuat  suatu  undang-undang  yang  dalam  penjelasa nnya  dikatakan  “cukup jelas”, disitulah terjadi kebebasan untuk menafsirkannya. Dalam kasus penataan ruang  sering  di  temukan  kasus  penetapan  sepadan  pantai  yang  mana  menurut Undang-undang  nommor  1  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Wilayah  Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Dan Undang-undang Penataan Ruang yang menetapkan Nilai sepadan berjarak 100 meter ditarik ke darat dari titik pasang naik tertinggi hal ini menimbulkan multitafsir ketika dikeluarkan Perpres nomor 51 Tahun 2016 Tentang  Batas  Sepadan  Pantai Dalam  pasal  6  menyebutkan  bahwa  perhitungan batas sepadan pantai disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro- oscanografi  pesisir,  kebutuhan  ekonomi  dan  budaya,  serta  ketentuan  lain  yang terkait. Hal ini menimbulkan multitafsir.
c. Adanya  delegasi  perundang-undangan (delegatie  van  wetgeving) .  Contoh: Hinder  Ordonantie (Undang  undang  gangguan),  terdapat  satu  pasal  yang menyatakan bahwa yang memberi ijin adanya perusahaan adalah kepala daerah, asal  tidak  menimbulkan  bahaya (qwalijk) .  Unsur  “bahaya”  tersebut  tidak
17 Muchsan. (1981) .  Beberapa  Catatan  Tentang  Hukum  Administrasi  Negara  Dan  Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia. Yogyakarta:Liberty, p.78
dijabarkan dalam HO, jadi HO mendelegasikannya kepada kepala daerah untuk memberikan penjabarannya.
d. Demi  pemenuhan  kepentingan  umum.  Contoh:  Keputusan  Presiden  Nomor  55 Tahun  1993  Tentang  Pembebasan  Hak  atas  Tanah,  dalam  Keputusan  Presiden tersebut kepentingan umum dijabarkan menjadi 12 poin kepentingan umum.
Ketentuan  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan  mengatura  seorang pejabat  yang  berwenang  bisa  melakukan  diskresi  jika  memenuhi  yang  disebutkan dalam Undang-undang Administasi Pemerintahan yakni memuat setidaknya enam hal penting. Pertama ,  diskresi  itu  harus  sesuai  dengan  salah  satu  atau  beberapa  tujuan yang  dapat  dibenarkan,  yakni:  (1)  melancarkan  penyelenggaraan  pemerintahan;  (2) mengisi  kekosongan  hukum;  (3)  memberikan  kepastian  hukum;  atau  (4)  mengatasi stagnasi  pemerintahan  dalam  keadaan  tertentu  guna  kemanfaatan  dan  kepentingan umum.  Syarat kedua, diskresi  itu  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku. Ketiga ,  sesuai  dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik ( good governance ). Keempat , berdasarkan alasan-alasan yang objektif. Alasan-alasan objektif dalam konteks ini mengandung arti alasan itu sesuai fakta dan kondisi faktual, tidak  memihak,  rasional,  serta  berdasarkan  asas good  governance . Kelima ,  tidak menimbulkan  konflik  kepentingan. Keenam ,  dilakukan  dengan  iktikad  baik.  Iktikad baik  dalam  konteks  ini  adalah  keputusan  yang  ditetapkan  atau  tindakan  yang dilakukan berdasarkan motif kejujuran dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Sesuatu  yang  tidak  dipungkiri  bahwa  pemberian  diskresi  kepada  pemerintah merupakan  sebuah  kemestian  dalam  suatu  Negara  hukum,  namun  penggunaan diskresi  itu  bukan  tanpa  batas.  Rambu-rambu  dalam  penggunaan  diskresi  dan pembuatan  kebijakan  pemerintah  berdasarkan  Hukum  Administrasi  Negara  adalah Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  (AAUPB),  khususnya  asas  larangan penyalahgunaan  wewenang  ( detournement  de  pouvoir ) dan  asas  larangan  sewenang- wenang  ( willekeur ).  Dengan  kata  lain,  kebijakan  pemerintah akan  dikategorikan sebagai  kebijakan  yang  menyimpang  jika  didalamnya  ada  unsur  sewenang-wenang. Selain  itu  kebijakan  dianggap  menyimpang  jika  bertentangan  dengan  kepentingan umum.
Setiap penggunaan wewenang oleh pejabat selalu disertai dengan tanggungjawab,
sesuai  dengan  prinsip  “ geen  bevoegdheid  zonder verantwoordenlijkheid ”, yakni  tidak  ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban.

## D. PENUTUP
Penggunaan  Kewenangan  Diskresi  Kepala  Daerah  Dalam  Penataan  Ruang. digunakan  berdasarkan  3  (tiga)  hal  penting  yaitu  (1) kondisi  darurat  yang  tidak  mungkin menetapkan  peraturan,  (2)  belum  ada  peraturan  yang  mengaturnya  (kekosongan hukum), (3) sudah ada peraturannya namun redaksinya multitafsir ( vogue norm ).
Batas  penggunaan  kewenangan  diskresi  dalam  penataan  ruang  dibatasi  oleh  4 (empat)  hal  yaitu  (1)  apabila  terjadi  kekosongan  hukum,  (2)  adanya  kebebasan penafsiran/interpretasi,  (3)  adanya  delegasi  perundang-undangan (delegatie  van wetgeving) dan (4) pemenuhan kepentingan umum

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Abdulkadir  Muhammad.  (2004) . Hukum  dan  Penelitian  Hukum . Cetakan  Kesatu. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Anna  Erliyana.  (2005).  Keputusan  Presiden,  Analisis  Keppres  RI  1987-1998. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia .
J.T.  Jayaginata.  (1992). Tata  Guna  Lahan  dalam  Perencanaan  Pedesaan,  Perkotaan,  dan Wilayah .Bandung: ITB Press.
Muchsan.  (1981).  Beberapa  Catatan  Tentang  Hukum  Administrasi  Negara  Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty .
Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Prenadia Group.
Ridwan.  (2009) . Tiga  Dimensi  Hukum  Administrasi  dan  Peradilan  Administrasi. Yogyakarta: FH UII Press
Robert H. Lauer. (2003). Prespektif tentang Perubahan Sosial . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
SF. Marbun dan Moh Mahfud MD. (2006) . Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Cetakan Keenam.Yogyakarta: Liberty
Jurnal:
Ari  Dahfid.  (2017).  “Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penataan  Ruang  Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014”. Dialogia Iuridica , Vol.9, No.1.
Lutfil  Ansori.  (2015).  “Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Jurnal Yuridis . Vol. 2, No.1.
Subadi dan Tiara Oliviarizky Toersina. (2018). “Perke mbangan Konsep Atau Pemikiran Teoritik  Tentang  Diskresi  Berbasis  Investasi  Di  Daerah”. Jurnal  Mimbar  Hukum . Vol.30, No.1.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor  26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

## Website
Https://properti.kompas.com/read/2011/03/03/15312232/Tata.Ruang.Indonesia.dala m.Kondisi.Darurat . diakses pada tanggal 22 Desember 2019 Pukul 21.13 WITA