## GADAI SYARIAH LAHAN PRODUKTIF (Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan
Kabupaten Sumenep)
Fadllan (Dosen Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan/fadlanelhanif@gmail.com)
Abstrak :
Artikel ini  didasarkan  pada 2  (dua)  fokus  permasalahan,  yaitu: pertama, bagaimana  sistem  gadai  syariah  lahan  produktif  di  Desa Prancak  Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep? Kedua, bagaimana  status  hukum  gadai  syariah  lahan  produktif  di  Desa Prancak  Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep  dalam perspektif  ekonomi  syariah? Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa: (1)  Praktik  gadai  yang  dilaksanakan  di  Desa  Prancak  Kecamatan Pasongsongan Kabupaten  Sumenep  adalah  dilakukan  antar  pribadi, yang tidak terlepas dari semangat tolong-menolong. Bentuk pinjaman yang diberikan dikurskan pada nilai barang (semisal emas dan pupuk), untuk  menjaga  nilai  pinjaman  dari  kemungkinan  terjadinya  inflasi karena tidak ada batasan waktu yang ditentukan saat melakukan akad. Hal ini adalah sah-sah saja jika tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan bagi pihak murtahin dari pinjaman yang diberikan rahin . (2) Status  hukum  gadai  syariah  lahan  produktif  di  Desa  Prancak Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep  secara  keseluruhan jika dilihat dari segi syarat dan rukun gadai (pelaksanaan akad, pihak- pihak  yang  berakad,  barang  gadaian,  dan  hutang)  telah  memenuhi ketentuan hukum Islam, hanya saja dari segi serah terima barang tidak sempurna karena rahin tidak menyerahkan sertifikat tanahnya sebagai bukti  kepemilikan  sah  yang  harus  dipegang  oleh  pihak murtahin sebagai  barang  jaminan.  Sedangkan  dilihat  dari  segi  pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Prancak adalah digarap oleh pemilik lahan  ( rahin ),  namun  pengelolaannya  dikelola  secara  bersama-sama antara rahin dengan murtahin , dimana murtahin berkontribusi dalam hal biaya  sementara rahin tetap  sebagai  penggarap  lahan,  dan  ada  bagi hasil antara rahin dan murtahin bilamana lahan tersebut dipanen. Hal ini
(Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)
Nuansa, Vol. 13 No. 1 Juli – Desember 2016
tidak  bertentangan  dengan  konsep  Islam  karena  saling  memberi keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak  dan  pemilik  lahan  ( rahin )  tetap dapat memanfaatkan barang gadai tersebut.
Kata Kunci:

## Gadai Syariah, Lahan Produktif
Abstract : This article is derived from 2 (two) research focuses, they are: firstly, how is the system  of  syariah  pawning/security  of  productive  land  at  Prancak  village, Pasongsongan district, Sumenep regency? Secondly, how is the legal status of syariah pawning of productive land at Prancak village, Pasongsongan district, Sumenep regency from the perspective of syariah economy? The research result shows that (1) the pawning practice, done in at Prancak village, Pasongsongan district, Sumenep regency, has been completed from person to person (personal relationship)  to  help  each  other.  The  form  of  credit  has  been  converted  into value of things (gold and fertilizer) to protect and anticipate the value of credits form inflation since there is no time limitation during the transaction. This is considered as legal practice as far as it is not aimed at taking any advantages from  murtahin  side against  the  rahin  side.    (2)  The legal  status  of  syariah pawning  of productive  land  at  Prancak  village,  Pasongsongan  district, Sumenep  regency  from  the  perspective  of  syariah  economy  has  fulfilled  the Islamic law. However, there remains imperfectness in the process of transaction because rahin does not provide the land certificate as the legal document toward the murtahin. From the view point of the use of syariah pawning of productive land  at  Prancak  village,  Pasongsongan  district,  Sumenep  regency,  it  is cultivated  by  the  rahin  but  it  is  collectively  managed  by  both  rahin and murtahin. The  former  is  responsible  for  the  cultivation  and  the latter is responsible for the operating cost, and there has been a profit sharing of the harvest.  This  practice  is  legal  from  the  perspective  of  Islamic  law  since  both sides  are  in  mutual profit  sharing  and  rahin  is  still  able  to  function  the pawning.
Key Wods: Syariah Pawning, Productive Land

## Fadllan
133

## Pendahuluan
Sebagai  suatu  sistem  kehidupan  komprehensif,  Islam  dipercaya  oleh pemeluknya  sebagai  agama  yang  memberi  pedoman  hidup  kepada  manusia secara  menyeluruh,  meliputi  segala  aspek  kehidupannya  yang  mencakup  aspek aqidah,  ibadah,  akhlak,  dan  kehidupan  bermasyarakat  menuju  tercapainya kebahagiaan  hidup  rohani  dan  jasmani,  baik  dalam  kehidupan  individunya maupun  hubungannya  dengan  orang  lain  yang  disebut mu’amalah. 1 Masalah mu’amalah selalu  dan  terus  berkembang,  tetapi  perlu  diperhatikan  agar perkembangan  tersebut  tidak  menimbulkan  kesulitan-kesulitan  hidup  pada pihak  tertentu  yang  disebabkan  oleh  adanya  tekanan-tekanan  atau  tipuan  dari pihak lain.
Persoalan mu’amalah merupakan  persoalan  yang  senantiasa  aktual  di tengah-tengah masyarakat, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. Di sinilah, agaknya, rahasia kenapa syariat Islam  itu  hanya  menetapkan  ajaran mu’amalah dalam  bentuk  prinsip-prinsip umum  dan  kaidah-kaidah  dasar  saja,  dengan  mengemukakan  berbagai  prinsip dan  norma  yang  dapat  menjamin  prinsip  keadilan  dalam  ber- mu’amalah antara sesama manusia. 2 Sifat mu’amalah ini  dimungkinkan  karena  Islam  mengenal  hal  yang diistilahkan sebagai tsawābit wa mutaghayyirāt ( prinsiples and variables ). Dalam sektor ekonomi,  misalnya,  yang  merupakan  prinsip  adalah  larangan  riba.  Sedangkan contoh  variabel  adalah  instrumen-instrumen  untuk  melaksanakan  prinsip- prinsip  tersebut. Termasuk  salah  satu  aspek mu’āmalah adalah ar-Rahn (gadai), yang  merupakan  sarana  tolong-menolong  antar  umat  manusia.  Adalah  tugas seorang  muslim  bagaimana  mengembangkan  teknik  penerapan  prinsip-prinsip ar-Rahn (gadai)  dalam  variabel-variabel  yang  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi pada setiap masa. Berangkat dari asumsi di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pandangan-pandangan  ulama  fikih  tentang  konsep  gadai  ( ar-Rahn )  terkait
1 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-asas  Hukum  Muamalah  (Hukum  Perdata  Islam), ed.  Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11. Kata mu’amalah berasal dari bahasa Arab ( ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﻟا ) yang secara  etimologi  sama  dan  semakna  dengan al-mufa’alah (saling  berbuat).  Kata  ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan fiqh mu’āmalah secara terminologi didefinisikan  sebagai  hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  tindakan  hukum  manusia  dalam persoalan-persoalan  keduniaan.  Misalnya,  dalam  persoalan  jual  beli,  utang  piutang,  kerjasama dagang,  perserikatan  dalam  penggarapan  tanah,  dan  sewa  menyewa.  Lihat,  Abdullah  as-Sattar Fathullah Sa’id, al-Mu’amalāt fi al-Islām, (Mekah: Rabithah al-Alam al-Islami: Idarah al-Kitab al- Islami, 1402 H.), hlm. 12 2 Ibid., hlm. 17
(Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)
Nuansa, Vol. 13 No. 1 Juli – Desember 2016
dengan  praktik  gadai  lahan  produktif  di  Desa  Prancak  Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu  kepercayaan  dari  orang  yang  berpiutang,  maka  orang  yang  berutang menggadaikan  barangnya  sebagai  jaminan  terhadap  utangnya  itu.  Barang jaminan  tetap  milik  orang  yang  menggadaikan  (orang  yang  berutang/debitur) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang/kreditur). Praktik seperti ini  telah  ada  sejak  zaman  Rasulullah  SAW  dan  beliau  sendiri  pun  pernah melakukannya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits berikut: ُﷲا َﻲِﺿَر َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ ِﻣﺎًﻋْرِد ُﻪَﻨَﻫَرَو  ٍﻞَﺟَأ  َﱃِإ ﱟيِدْﻮُﻬَـﻳ ْﻦِﻣ ﺎًﻣﺎَﻌَﻃ ىَﺮَـﺘْﺷا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأ ﺎَﻬْـﻨَﻋ ْﻦ
(ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور) ٍﺪْﻳِﺪَﺣ
“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 3
Dalam  masalah  gadai,  Islam  telah  mengaturnya  seperti  yang  telah diungkapkan oleh ulama fikih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang  gadai  oleh  penerima  gadai  yang  semua  itu  bisa dijumpai  dalam  kitab-kitab  fikih.  Dalam  pelaksanaannya  tidak  menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.
Secara etimologi,  gadai  atau rahn berarti al-tsubūt  wa  al-dawām yang  artinya tetap  dan  kekal.  Sebagain  ulama lughat mengartikan ar-rahn dengan al-Habsu (menahan). 4 Sementara Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mendefinisikan rahn dengan menjamin  hutang  dengan  barang  di  mana  hutang  dimungkinkan  bias  dibayar dengannya, atau hasil penjualannya. 5
Sedangkan  secara  terminologi, ar-Rahn adalah  menahan  salah  satu  harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut  memiliki  nilai  ekonomis.  Dengan  demikian,  pihak  yang  menahan memperolah  jaminan  untuk  dapat  mengambil  kembali  seluruh  atau  sebagian piutangnya. 6 Jadi, ar-Rahn adalah  semacam  jaminan  utang  atau  lebih  dikenal dengan istilah gadai.
Selanjutnya penulis  akan  menggambarkan  pelaksanaan  praktik  gadai  lahan produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Sudah
3 Imam al-Bukhari, Shahih Bukhāri, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 1891), hlm. 116
4 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid III (Beirut: Dār al-fikr, t.t.), hlm. 187
5 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, (Jakarta: darul Falah, 2004), cet. Ke-7, hlm. 531
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), cet. ke-1, hlm. 128

## Fadllan
menjadi tradisi bagi masyarakat desa setempat menggadaikan lahan atau sawahnya. Hal  tersebut  dilakukan  semata-mata  karena  adanya  kebutuhan  yang  sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai lahan tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si A yang akan menggadaikan tanah  sawahnya  kepada  si  B seseorang  yang  akan  memberikan  pinjaman. Masyarakat  Desa  Prancak  biasanya  menggadaikan  sawahnya  kepada  kerabat  atau famili  ataupun  kepada  tetangganya  sendiri.  Dengan  waktu  pengembalian  uang pinjaman (utang) tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Pada saat  transaksi  gadai  itu  dilaksanakan  kedua  belah  pihak  tidak  menghadirkan  saksi karena antara penggadai ( rahin ) dan penerima gadai ( murtahin ) sudah saling percaya, tetapi ada sebagian rahin dan murtahin yang mendaftarkannya kepada perangkat desa sebagai antisipasi jika  suatu  saat  nanti ada  salah satu pihak yang ingkar janji atau melakukan wanprestasi.
Tradisi yang ada dan berlaku di sana, setiap bentuk pinjaman apapun baik dengan cara gadai atau pinjaman murni tanpa ada barang jaminan, uang pinjaman yang  diberikan  oleh  kreditur disamakan  dengan  nilai  harga  emas,  untuk menghindari  adanya  penurunan  nilai  mata  uang  terhadap  harga  barang  saat  si debitur  mengembalikan  hutangnya.  Sebagai  contoh  si  A  meminjam  uang  Rp 4.000.000,- kepada si B, dan nilai harga emas pergramnya pada saat meminjam uang Rp 400.000,- maka uang pinjaman tersebut bernilai emas 10 gram pada waktu ia mengembalikan  uang  tersebut.  Bentuk  pinjaman  yang  demikian  tentunya  bisa merugikan salah satu pihak dan biasanya pihak yang paling merasa dirugikan adalah pihak  penggadai  ( rahin ),  karena  ia  akan  membayar  hutang  lebih  besar  dari  nilai pinjaman yang diterima. Selain itu lahan atau sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang dikuasai oleh murtahin beserta hasilnya. Pada saat rahin melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus rela dengan ketentuan yang diberikan oleh murtahin berkaitan  dengan  nilai  pinjaman  yang  distandarkan  dengan  nilai  harga  emas. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam menganjurkan untuk dilakukan atas dasar  rela  tanpa  mengandung  unsur  keterpaksaan  dan  yang  perlu  diperhatikan adalah harus memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindari unsur-unsur penindasan.
Hal inilah  yang  mendorong  penulis  untuk  melakukan  penelitian  lebih mendalam  terhadap  praktik  gadai  lahan  produktif  di  Desa  Prancak  Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dalam perspektif ekonomi Islam.
(Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)
Nuansa, Vol. 13 No. 1 Juli – Desember 2016

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh  Bogdan  dan  Taylor  bahwa  pendekatan  kualitatif  merupakan  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 7 Menurutnya, pendekatan ini diarahkan pada  individu  tersebut  secara holistic (utuh),  yaitu  dalam  hal  ini  tidak  boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari satu kesatuan.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research ),  yaitu penelitian  yang  dilakukan  langsung  terjun  ke  lapangan  guna  memperoleh  data yang  lengkap  dan  valid  mengenai  praktik  gadai  yang  terjadi  di  Desa  Prancak. Dilihat  dari  sifatnya,  penelitian  ini  bersifat  deskriptif-analisis,  yaitu  suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (praktik gadai lahan  produktif)  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Prancak  Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep yang kemudian dianalisis dengan perspektif ekonomi syariah.
Kehadiran  peneliti  di  lapangan  adalah  salah  satu  langkah  penting  dalam penelitian kualitatif. Peneliti sebagai instrumen kunci sekaligus pengumpul data, dengan  melakukan  observasi  lapangan  dan  wawancara,  agar  peneliti  lebih mengetahui dan memahami gambaran yang lebih utuh tentang lokasi penelitian. Karena  itulah  dalam  penelitian  kualitatif,  kehadiran  peneliti  di  Desa  Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep merupakan suatu keniscayaan. Di  sini  peran  peneliti  sebagai  pengamat  penuh  yang  statusnya diketahui  oleh informan.  Langkah  pertama  peneliti menemui tokoh  masyarakat  termasuk kepala desa untuk  mendapatkan  informasi  tentang  segala  sesuatu  yang  ada hubungannya  dengan  persiapan  penelitian, seperti  penentuan  informan penelitian, dan setelah itu peneliti mengumpulkan data.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengambil  lokasi  di  Desa  Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Desa ini menjadi pilihan lokasi penelitian  karena  mayoritas  penduduknya  adalah  petani  dan  tradisi  gadai  telah lama dipraktikkan secara turun-temurun, di samping penduduk di desa tersebut adalah beragama Islam.
Sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata  dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 8 Hal ini senada dengan penjelasan Jonathan Sarwono, bahwa yang dimaksud dengan
7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.
4.
8 Moleong, Metodologi… hlm. 157.

## Fadllan
data kualitatif adalah data dalam bentuk bukan angka. Data dapat berupa teks, dokumen,  gambar,  foto,  artefak  atau  objek-objek  lainnya  yang  ditemukan  di lapangan  selama  melakukan  penelitian  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif. 9 Sumber  data  dalam  penelitian  ini pertama, data  primer,  adalah  data-data yang  diperoleh  dari  masyarakat  secara  langsung,  yang  dalam  penelitian  ini diperoleh  dari  pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi  gadai, yaitu pihak penggadai ( rahin ) maupun penerima gadai ( murtahin ), dan tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Kedua, data sekunder, adalah data pelengkap yang diambil dari dokumentasi, monografi desa, buku-buku, jurnal dan hasil-hasil penelitian maupun literatur yang berhubungan dengan tema penelitian ini.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi,  yaitu  pengamatan  dan  pencatatan  dengan  sistematis  fenomena- fenomena  yang  diselidiki. 10 Jadi  metode  observasi  merupakan  suatu  cara penelitian  untuk  data  yang  dilaksanakan  secara  langsung  mengamati  objek yang diteliti dan gejala-gejala yang timbul.
2. Wawancara,  yaitu  suatu  proses  tanya  jawab  secara  lisan  dengan  dua  orang atau  lebih  berhadap-hadapan  secara  fisik  yang  satu  melihat  yang  lain  dan mendengarkan secara langsung. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan  dari  responden  secara  bebas,  dan  jawabannya  tidak  dibatasi. Wawancara  ( interview )  adalah  mendapatkan  informasi  dengan  cara  bertanya langsung  kepada  para  informan. 11 Wawancara  ini  dilakukan  dengan mengambil  informan  dari  pihak  penggadai  ( rahin )  dan  penerima  gadai ( murtahin )  yang  ada  di  Desa  Prancak  Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten Sumenep,  dan  agar  wawancara  ini  lebih  valid  penyusun  juga  melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pihak pemerintah desa setempat.
3. Dokumentasi,  adalah  usaha  pengumpulan  data  yang  didapat  dengan  cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan- tulisan serta monografi desa yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada di lokasi tersebut.
Analisis  data  merupakan  salah  satu  tahapan  dalam  suatu  penelitian. Analisis  data  dilakukan  ketika  dan  setelah  seperangkat  fakta  atau  informasi diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu
9 Jonathan  Sarwono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif (Yogyakarta:  Graha  Ilmu,  2006), hlm. 223.
10 Sutrisna Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 136
11 Masri Singarimbun dan Sofyan, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192
(Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)
Nuansa, Vol. 13 No. 1 Juli – Desember 2016
pola,  kategori  dan  satuan  uraian  data,  sehingga  dapat  ditemukan  tema  serta rumusan  hipotesis. 12 Dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  analisis  data  melalui beberapa  kegiatan,  yaitu:  kegiatan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Untuk dapat mengecek keabsahan data yang diperoleh di lapangan, maka peneliti mengecek temuan dengan menggunakan teknik perpanjangan kehadiran peneliti, observasi yang diperdalam dan Audit Trial Sendiri.

## Hasil Penelitian
1. Sistem  Gadai  Syariah  Lahan  Produktif  di  Desa  Prancak  Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa mayoritas  masyarkat  di  desa  Prancak  adalah  petani.  Hal  ini  sesuai  dengan data yang ada dalam dokumen desa yang menunjukkan bahwa jumlah petani sebanyak 4187 orang yang merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan profesi lainnya. 13
Terkait  dengan  praktik  gadai  yang  dilaksanakan  di  desa  Prancak  ini masyarakat nampaknya menjalankan transaksi dalam bentuk yang tradisional, yaitu mereka melakukan transaksi secara langsung antar perorangan misalnya antara  yang  mampu  dengan  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi.  Adapun dorongan  mereka  melakukan  gadai  lahan  produktif  ini  karena  dilatar belakangi oleh kebutuhan yang mendesak dan harus segera dipenuhi. Sesuai dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh  Bapak  Ahamd  Sirat,  sebagaimana  hasil wawancara berikut :
“Karena faktor kebutuhan yang mendesak dan jumlahnya tidak sedikit, seperti untuk kebutuhan biaya sekolah anak, membayar hutang dan modal usaha. Kalau dengan menggadaikan sawah masih ada kemungkinan tanah atau sawah itu bisa kembali lagi bilamana hutang itu sudah dibayar, daripada dijual kan lebih baik digadaikan.” 14
Sejalan  dengan  ungkapan  di  atas  apa  yang  dikemukakan  oleh  Bapak Budin, salah seorang warga yang juga menggadaikan lahannya, sebagaimana petikan wawancara berikut:
“Untuk  keperluan  hidup  sehari-hari  dan  modal  untuk  bertani,  saya menggadaikan  sawah  karena  tidak  punya  barang  berharga  yang  bisa  dijual,
12 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  Remaja  Rosda  Karya,  1990) , hlm. 103. 13 Observasi langsung pada tanggal 15/05/2014 14 Wawancara langsung dengan Bapak Ahmad Sirat, tanggal 01/05/2014

## Fadllan
kalau tanahnya yang dijual nanti tidak dapat bertani lagi karena tidak punya lahan, mendingan digadaikan daripada tanahnya dijual.” 15
Hal  yang  sama  juga  dijelaskan  oleh  Bapak  Ustadz  Syarkawi  salah seorang tokoh masyarakat di desa Prancak, sebagaimana petikan wawancara berikut: “Biasanya masyarakat di sini menggadaikan tanahnya karena kebutuhan yang mendadak,  semisal  mau  mengadakan  selametan,  hajatan,  modal  usaha, mengembalikan  pinjaman  (hutang)  yang  sering  ditagih  oleh  yang  memberi pinjaman, biaya sekolah anak-anaknya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak dapat ditunda.” 16
Sedangkan dilihat dari pihak penerima gadai ( murtahin ) terkait dengan motivasi dalam memberi pinjaman (hutang) kepada pihak penggadai ( rahin ) adalah bertujuan untuk membantu atau menolong saudara atau tetangganya yang membutuhkan bantuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh H. Ahmad Nizar (penerima gadai), sebagaimana petikan wawancara berikut:
“Saya dalam memberi pinjaman uang (hutang) kepada orang yang datang ke saya untuk menggadaikan tanahnya, karena memang ingin menolong saudara/tetangga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tentu saja sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, jika saya tidak sanggup memberi pinjaman, maka saya akan meminta maaf karena tidak dapat menolongnya.” 17
Sama  dengan penjelasan  di  atas,  peneliti  juga  mendatangi  salah  satu pihak penerima gadai ( murtahin ), yaitu H. Abd. Raqib, ia mengatakan:
“Untuk menolong orang lain yang sedang kesusahan, kita kan dianjurkan oleh agama  untuk  saling  tolong-menolong  dalam  hal  kebaikan. Selagi  masih  diberi kemampuan harus membantu, karena yang namanya manusia pasti suatu saat kita juga butuh kepada bantuan orang lain.” 18
Cara  dalam  melakukan/menawarkan  lahan  atau  sawah  yang  akan digadaikan  oleh  pihak  penggadai  ( rahin )  adalah  dilakukan  dengan  langsung mendatangi pihak penerima gadai ( murtahin ). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Ahmad Sirat sebagaimana hasil wawancara berikut: “Saya  langsung  datang  ke  rumah  orang  yang  saya  anggap  mampu,  dan menawarkan  tanah  untuk  digadaikan.  Jika  orang  itu  sanggup  dengan  jumlah uang  yang  saya  butuhkan, maka  langsung  pada  saat  itu dilakukan  transaksi.
15 Wawancara langsung dengan Ustadz Syarkawi, tanggal 05/06/2014
16 Wawancara langsung dengan Bapak H. Ahmad Nizar, tanggal 24/05/2015
17 Wawancara langsung dengan Bapak H. Ahmad Nizar, tanggal 24/05/2014
18 Wawancara langsung dengan Bapak H. Abd. Raqib, tanggal 31/05/2014
(Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)
Nuansa, Vol. 13 No. 1 Juli – Desember 2016
Terkadang  juga  terjadi  tawar-menawar  mengenai  jumlah  pinjaman  yang  akan diberikan, dengan melihat tingkat kesuburan tanah yang akan digadaikan.” 19
Senada dengan  pernyataan  di  atas,  apa  yang  disampaikan  oleh  Ust. Syarkawi sebagaimana petikan wawancara berikut:
“Penggadai  datang  kepada  penerima  gadai  (dalam  hal  ini  pemberi  pinjaman), untuk dicukupi kebutuhannya. Kalau si penerima gadai mempunyai uang tunai, maka diberikan uang tunai, tapi kalau mempunyai emas maka diberikan emas. Setelah  terjadi  kesepakatan  antara  keduanya,  maka  penggadai  menjadikan lahannya sebagai barang jaminan.” 20
Dari  penjelasan  di  atas,  cara melakukan  transaksi  gadai  dilaksanakan secara  sederhana  dan  dilaksanakan  langsung  antar  orang  perorangan.  Di samping  itu  pemberian  pinjaman  oleh  pihak  penerima  gadai  ( murtahin ) kepada pihak penggadai ( rahin ) tidak selalu berupa uang tunai tetapi bisa juga berupa emas, karena emas merupakan salah satu barang berharga yang sangat mudah dijual yang kemudian diwujudkan dalam bentuk uang.
Bahkan untuk kasus hutang piutang, termasuk juga transaksi gadai, di Desa  Prancak  ini  dikurskan  dengan  emas  untuk  jumlah  uang  yang dipinjamkan  kepada  pihak  peminjam.  Hal  ini  dilakukan  dengan  alasan menghindari  menurunnya  nilai  mata  uang  tehadap  nilai  barang  seiring berjalannya waktu, yang dalam istilah ekonomi dikenal dengan inflasi. Hal ini sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Budin,  sebagaimana  ia menuturkan:
“Kalau  hutang  piutang  di  desa  ini  biasanya  jumlah  uang  yang  dipinjamkan dikurskan  dengan  harga  barang  seperti  emas,  atau  dikurskan  dengan  harga pupuk.  Tujuannya  untuk  menghindari  merosotnya  nilai  mata  uang  yang dipinjamkan pada saat mengembalikan pinjaman, termasuk juga kadang-kadang transaksi gadai. Karena orang yang memberi pinjaman tidak mau rugi. Tetapi tidak semua orang yang memberi hutangan menerapkan hal semacam itu.” 21
Hal senada diungkapkan oleh H. Akh. Juhari, Sekretaris Desa Prancak, ia menyatakan:
“Ada  yang  menggunakan  kurs  emas,  biasanya  pihak  penerima  gadai  yang melakukan  ini  adalah  mereka  yang  paham  akan  bisnis  sehingga  ia  akan
19 Wawancara langsung dengan Bapak Ahmad Sirat, tanggal 01/05/2014 20 Wawancara langsung dengan Ustadz Syarkawi, tanggal 05/06/2014
21 Wawancara langsung dengan Bapak Budin, tanggal 11/05/2014

## Fadllan
mendapat uang lebih, dan ada juga yang tidak menggunakan kurs apapun, hanya memang ingin menolong.” 22
Selain  beberapa  hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  tradisi  atau  sistem gadai  lahan  produktif  yang  dilaksanakan  di  desa  Prancak  Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, antara pihak penggadai ( rahin ) maupun penerima  gadai  ( murtahin )  tidak  menentukan  batasan  waktu  dalam  transaksi yang dilakukan terkait dengan praktik gadai tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sirat (pihak penggadai), sebagaimana petikan wawancara berikut:
“Tidak  menentukan  batasan  waktu,  kalau  saya  menentukan  batasan  waktu, kalau  sudah  jatuh  tempo,  saya  takut  belum  mempunyai  uang  untuk  melunasi hutang sebagai tebusan terhadap tanah yang saya gadaikan.” 23
Juga  diakui  hal  yang  sama  oleh  H.  Ahmad  Nizar,  (pihak  penerima gadai), sebagaimana kutipan wawancara berikut:
“Walaupun terkadang saya menanyakan kapan kira-kira tanah yang dijadikan jaminan  akan  ditebus  kepada  pihak  penggadai,  tetapi  saya  mengerti  keadaan ekonomi dari pihak penggadai, yang mayoritas hanya mengandalkan penghasilan dari sumber pertanian, sedangkan lahan pertanian tersebut adalah kebanyakan tadah hujan dan tidak ada sumber mata air (irigasi), sedangkan saya dan pihak penerima gadai yang lain kebanyakan mempunyai sumber penghasilan yang lain, selain dari pertanian, misalnya sebagai pedagang, guru, dan lain sebagainya.” 24
Tidak  jauh  berbeda  dengan  apa  yang  disampaikan  di  atas  adalah  apa yang disampaikan oleh H. Akh. Juhari, Sekretaris Desa Prancak, sebagaimana petikan wawancara berikut:
“Praktik gadai di desa Prancak ini antara pihak penggadai dan penerima gadai tidak  ada  penentuan  waktu,  pokoknya  pihak  penggadai  sampai  mampu menebusnya, bahkan ada yang lebih 5 tahun status tanah yang digadaikan belum ditebus oleh pemiliknya.” 25
Dari  uraian  di  atas,  boleh  jadi  adanya  transaksi gadai  yang  dikurskan dengan emas atau barang berharga lainnya, salah satu alasannya adalah karena
22 Wawancara langsung dengan Bapak H. Akh. Juhari, tanggal 02/06/2014 23 Wawancara langsung dengan Bapak Ahmad Sirat, tanggal 01/05/2014 24 Wawancara langsung dengan Bapak H. Ahmad Nizar, tanggal 24/05/2014 25 Wawancara langsung dengan Bapak H. Akh. Juhari, tanggal 02/06/2014
(Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)
tidak  adanya  penentuan  batasan  waktu  yang  menyebabkan  lamanya  barang jaminan  tidak  ditebus  dalam  kurun  waktu  yang  bertahun-tahun  lamanya, sehingga  untuk  meminimalisir  kerugian  yang  terjadi  pada  pihak  penerima gadai,  maka  jumlah  pinjaman  yang  diberikan  kepada  pihak  penggadai dikurskan dengan emas seperti temuan di atas.
Jika  semisal  ada  yang  menentukan  batasan  waktu  dalam  pelaksanaan gadai  lahan  produktif  tersebut,  dan  ternyata  setelah  jatuh  tempo  penggadai tidak  dapat  melunasi  hutangnya,  pihak  penerima  gadai  ( murtahin )  tidak memberikan  sanksi  apapun  kepada  pihak  penggadai  ( rahin ),  namun  masa gadai secara otomatis menjadi diperpanjang. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan  oleh  Ustadz  Syarkawi  salah  seorang  tokoh  di  desa  Prancak, sebagaimana hasil wawancara berikut:
“Jika dari pihak penggadai belum bisa mengembalikan uang pinjaman pada saat jatuh  tempo,  maka  secara  otomatis  masa  gadai  itu  diperpanjang  sampai ia (penggadai) bisa melunasi hutangnya.” 26
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa praktik atau sistem gadai syariah lahan produktif di desa Prancak Kecamatan Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep  adalah  mayoritas  penduduknya  bekerja sebagai petani. Praktik gadai yang dilaksanakan secara sederhan, yaitu mereka melakukan transaksi secara langsung antar perorangan misalnya antara yang mampu dengan yang tidak mampu secara ekonomi.
Adapun  alasan  mereka  melakukan  gadai  lahan  produktif  karena kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi, seperti biaya sekolah, untuk modal usaha dan lain sebagainya. Sementara dilihat dari pihak penerima gadai ( murtahin ) terkait dengan motivasi dalam memberi pinjaman (hutang) kepada pihak  penggadai  ( rahin )  adalah  bertujuan  untuk  membantu  atau  menolong saudara atau tetangganya yang sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan. Cara  dalam  melakukan/menawarkan  lahan  atau  sawah  yang  akan digadaikan  oleh  pihak  penggadai  ( rahin )  adalah  dilakukan  dengan  langsung mendatangi pihak penerima gadai ( murtahin ). Pemberian pinjaman oleh pihak penerima gadai (murtahin ) kepada pihak penggadai (rahin ) tidak selalu berupa uang tunai tetapi bisa juga berupa emas, karena emas merupakan salah satu barang berharga yang sangat mudah dijual yang kemudian diwujudkan dalam bentuk  uang.  Bahkan  untuk  kasus  hutang  piutang,  termasuk  juga  transaksi gadai, di Desa Prancak ini dikurskan dengan emas untuk jumlah uang yang dipinjamkan  kepada  pihak  peminjam.  Hal  ini  dilakukan  dengan  alasan
26 Wawancara langsung dengan ustadz Syarkawi, tanggal 05/06/2014

## Fadllan
Nuansa, Vol. 13 No. 1 Januari – Juni 2016 143
menghindari  menurunnya  nilai  mata  uang  tehadap  nilai  barang  seiring berjalannya waktu, yang dalam istilah ekonomi dikenal dengan inflasi. Selain  hal  di  atas,  tradisi  atau  sistem  gadai  lahan  produktif  yang dilaksanakan  di  desa  Prancak  Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten Sumenep, antara pihak penggadai ( rahin ) maupun penerima gadai ( murtahin ) tidak  menentukan  batasan  waktu  dalam  transaksi  yang  dilakukan  terkait dengan  praktik  gadai  tersebut.  Jika  ada  yang  menentukan  batasan  waktu dalam  pelaksanaan  gadai  lahan  produktif  tersebut, dan  ternyata  pada  saat jatuh  tempo  penggadai  tidak  dapat  melunasi  hutangnya,  maka  masa  gadai secara otomatis menjadi diperpanjang.
2. Status  Hukum  Gadai  Syariah  Lahan  Produktif  di  Desa  Prancak Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep  dalam  Perspektif Ekonomi Syariah Untuk  mengetahui  status  hukum  gadai  syariah  lahan  produktif  yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Prancak, peneliti mengacu pada rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai, serta pemanfaatan barang gadai.
Ditinjau dari segi pelaksanaan akad gadai antara pihak penggadai dan penerima  gadai  bertemu  secara  langsung  dalam  satu  majlis  pada  saat melakukan perjanjian gadai. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Ahmad Sirat (pihak penggadai), sebagaimana hasil wawancara berikut:
“Ya, bertemu langsung dalam satu tempat/majlis dan membuat surat perjanjian secara  tertulis  dengan  disepakati  oleh  kedua  belah pihak, ada  yang  disaksikan oleh saksi, dan ada juga yang tidak menggunakan saksi, cukup pihak keluarga saja yang tahu, dan biasanya ini dilakukan kepada orang yang dipercaya.” 27
Hal  senada  juga  dinyatakan  oleh  bapak  Budin  (pihak  penggadai), sebagaimana petikan wawancara berikut:
“Ya, bertemu secara langsung dalam satu majlis dan langsung terjadi akad antara kedua belah pihak, dan biasanya ijab qabul ini dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah (Madura)”.
Demikian  juga  senada  dengan  pernyataan  di  atas  yang  dikemukakan oleh  H.  Ahmad  Nizar  (penerima  gadai),  sebagaimana  petikan  wawancara berikut: “Ya, bertemu langsung dengan penggadai dalam satu tempat/majlis”. Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  H.  Abd.  Raqib  (pihak  penerima gadai), sebagaimana petikan wawancara berikut:
27 Wawancara langsung dengan Bapak H. Abd. Raqib, tanggal 31/05/2014
(Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)
Nuansa, Vol. 13 No. 1 Juli – Desember 2016
“Ya, bertemu langsung di dalam satu tempat, karena biasanya langsung setelah terjadi akad penerima gadai menyerahkan uang kepada pihak penggadai” . Adapun  terkait  dengan  syarat  pihak-pihak  yang  melakukan  akad berdasarkan pengamatan peneliti telah memiliki kecakapan dalam bertindak hukum,  karena  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  akad  telah  dewasa  atau baligh dan berdasarkan kehendak masing-masing pihak bukan karena dipaksa maupun tekanan pihak lain.
Setelah terjadinya ijab qabul , kedua belah pihak langsung menerima hak masing-masing.  Penerima  gadai  ( murtahin )  langsung  menyerahkan  uang kepada  pihak  penggadai  ( rahin ).  Namun  berbeda  dengan penerima  gadai, yaitu  pihak  penggadai  tidak  menyerahkan  sertifikat  tanah  sebagai  bukti penguasaan  barang  kepada  penerima  gadai,  hanya  mengatakan  bahwa tanahnya  telah  menjadi  jaminan  hutang  yang  dipinjamnya  kepada  pihak penerima gadai (pemberi pinjaman).
Adapun  pemanfaatan  barang  jaminan  atau  pengelolaan  lahan  yang dijadikan  barang  jaminan,  tetap  dikelola  pihak  penggadai  namun  modalnya secara  bersama-sama  dengan  pihak  penerima  gadai.  Tradisi  ini  nampaknya berbeda dengan praktik gadai di daerah lain yang biasanya pengelolaan tanah atau  sawah  yang  berstatus  sebagai  jaminan  hutang  dikelola  oleh  penerima gadai. Sedangkan  hasil  dari  panen  lahan  yang  dikelola  bersama  ini  dibagi berdua karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam pengolahan lahan  tersebut,  walaupun  pihak  penerima  gadai  tidak  ikut  bekerja  hanya berkontribusi dalam modal saja. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Ahmad Sirat (pihak penggadai), sebagaimana petikan wawancara berikut: “Tidak, tanah tetap saya (penggadai) yang mengelola, tapi modalnya berdua dan hasil panennya juga dinikmati berdua sesuai dengan kesepakatan di awal” . 28
Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  bapak  Budin  (pihak  penggadai), sebagaimana petikan wawancara berikut:
“Tidak, tetap saya (penggadai) yang mengelola, tapi modalnya biasanya bersama- sama,  baik  untuk  bibit  maupun  pupuk,  dan  hasilnya  nanti  dibagi  dua berdasarkan  proporsi  modal  yang  diikutsertakan,  tentu  setelah  dipotong  biaya- biaya operasionalnya. Dengan cara begini tidak terlalu rugi bagi saya karena saya

## Fadllan
tetap  bisa  mengelola  lahan  sendiri,  dan  pihak  penerima  gadai sudah  pasti mendapat keuntungan” . 29
Demikian  juga  yang  disampaikan  oleh  H.  Ahmad  Nizar  (pihak penerima gadai), sebagaimana petikan wawancara berikut:
“Tidak, tetap penggadai yang menggarap lahan tersebut, tetapi bibitnya biasanya berdua dan hasilnyapun kalau sudah panen dibagi berdua. Hal ini berlaku bagi setiap  musim,  kecuali  lahan  tersebut  sudah  ditebus,  maka  dikelola  penuh  oleh pemilik lahan”. 30
Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  H.  Abd.  Raqib  (pihak  penerima gadai), sebagaimana hasil wawancara berikut:
“Tidak, Pengolahan lahan tetap di tangan pemilik tanah, biasanya kalau sudah menjelang masa tanam penggadai itu datang kepada saya (penerima gadai) untuk meminta  tambahan  modal  untuk kebutuhan  menggarap  lahannya.  Ia  hasilnya jika tidak gagal panen akan dibagi berdua” . 31
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  ovservasi  yang  peneliti  lakukan, dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  akad  telah  memenuhi  rukun-rukun gadai  karena  dilakukan  secara  langsung  oleh  kedua  belah  pihak  dalam  satu majlis. Pihak-pihak yang melaksanakan akadpun juga telah memenuhi syarat- syarat gadai karena memiliki kecakapan dalam bertindak hukum, dan tanah yang dijadikan barang jaminan adalah barang yang dibenarkan menurut syara’ dan  dapat  diperjualbelikan  serta  merupakan  hak  milik  penuh  si  penggadai. Marhun  bih (hutang)  juga  diberikan  saat  dilaksanakan  akad,  tetapi  tidak  ada serah terima sertifikat tanah dalam praktik gadai tersebut, hanya pernyataan menggadaikan tanah dari pihak penggadai kepada penerima gadai.
Sedangkan pemanfaatan lahan yang menjadi objek gadai tetap dikelola oleh pihak penggadai (pemilik tanah), tetapi dalam bentuk kerjasama, dimana pihak  penggadai  di  samping  bekerja  atau  mengolah  lahannya  juga mengeluarkan  biaya,  dan  pihak  penerima  gadai  hanya  berkontribusi  dalam modal saja tidak turut bekerja dalam mengolah lahan tersebut.

## Pembahasan
1. Sistem  Gadai  Syariah  Lahan  Produktif  di  Desa  Prancak  Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Mayoritas  ulama  fikih  sepakat  mengatakan  bahwa  akad rahn (gadai) adalah  dibolehkan,  karena  banyak  kemaslahatan  yang  terkandung  di
29 Wawancara langsung dengan Bapak Budin, tanggal 11/05/2014 30 Wawancara langsung dengan Bapak H, Ahmad Nizar, tanggal 24/05/2014
31 Wawancara langsung dengan Bapak H. Abd. Raqib, tanggal 31/05/2014
(Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)
Nuansa, Vol. 13 No. 1 Juli – Desember 2016
dalamnya,  yaitu  sebagai  sarana  tolong-menolong  antar  sesama  manusia. 32 Tradisi gadai lahan produktif yang dilaksanakan di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep juga tidak terlepas dari motivasi tolong menolong  atau  membantu  sesama  dalam  hal  memenuhi  kebutuhan  hidup yang  dijalani  sehari-hari.  Praktik  gadai  yang  dilaksanakan  masih  sederhana yaitu  dilakukan  secara  langsung  antar  perorangan,  dengan  cara  pihak penggadai  menemui  pihak  penerima  gadai.  Hal  ini  sebenarnya  telah dicontohkan  oleh  Rasulullah  SAW,  sebagaimana  diriwayatkan  dalam  hadis berikut:
َﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأ ﺎَﻬْـﻨَﻋ ُﷲا  َﻲِﺿَر َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ  ْﻦَﻋ
ُﻪَﻨَﻫَرَو  ٍﻞَﺟَأ  َﱃِإ ﱟيِدْﻮُﻬَـﻳ  ْﻦِﻣ ﺎًﻣﺎَﻌَﻃ ىَﺮَـﺘْﺷا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴ (ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور) ٍﺪْﻳِﺪَﺣ ْﻦِﻣﺎًﻋْرِد
“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan  menjadikan  baju besinya  sebagai  barang  jaminan” . (HR. al-Bukhari  dan Muslim).
Dari  hadis  di  atas,  jelas  bahwa  praktik  gadai  sebagaimana  telah dilakukan  di  Desa  Prancak  bukan  hal  yang  baru,  melainkan  telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Menurut kesepakatan ulama fikih, bahawa  peristiwa  Rasulullah  SAW.  menggadaikan  baju  besinya  itu,  adalah kasus gadai ( ar-rahn ) pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh beliau. 33 Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal, al-Bukhari, al- Nasa’i dan Ibnu Majah dari Anas Ibnu Malik, dengan redaksi yang berbeda. Terkait dengan marhun bih (hutang) yang diberikan oleh pihak murtahin (penerima  gadai)  kepada rahin (pihak  penggadai)  tidak  selalu  berupa  uang tunai tetapi bisa juga berupa emas, karena emas merupakan salah satu barang berharga yang sangat mudah dijual yang kemudian diwujudkan dalam bentuk uang. Bahkan untuk kasus hutang piutang, termasuk juga transaksi gadai, di Desa  Prancak  ini  dikurskan  dengan  emas  untuk  jumlah  uang  yang dipinjamkan  kepada  pihak  peminjam.  Hal  ini  dilakukan  dengan  alasan menghindari menurunnya nilai mata uang tehadap nilai barang. Dan hal ini juga telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dilakukan dengan suka sama suka.  Dalam  suatu  transaksi  unsur  utama  yang  diatur  oleh  Islam  adalah adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sesuai dengan firman Allah SWT: ٍضاَﺮَـﺗ ْﻦَﻋ ًةَرﺎَِﲡ َنْﻮُﻜَﺗ ْنَأ ﱠﻻِإ  ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟﺎِﺑ ْﻢُﻜَﻨْـﻴَـﺑ ْﻢُﻜَﻟاَﻮْﻣأ اْﻮُﻠُﻛْﺄَﺗَﻻ اْﻮُـﻨَﻣأ َﻦْﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡـﻳأﺂَﻳ ﺔﻳﻻأ... ْﻢُﻜﻨِﻣ
32 Ibnu Qudamah, al-Mughni, Jilid IV, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.), hlm. 337
33 Nasrun Haroen, MA., Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) , hlm. 253

## Fadllan
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama  suka  di antara kamu sekalian” . (QS. An-Nisa’: 29). 34
Menurut penulis dari ayat di atas, sistem gadai dengan jumlah pinjaman yang dikurskan kepada emas atau barang lain yang dipandang memiliki nilai kestabilan harga oleh masyarakat adalah sah-sah saja, jika tidak dimaksudkan untuk  mengambil  keuntungan  dari  pinjaman  yang  diberikan,  melainkan hanya sebagai bentuk berjaga-jaga dari adanya kerugian pihak penerima gadai (pemberi pinjaman) dari kemungkinan terjadinya penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang saat pengembalian pinjaman atau hutang. Tentunya hal tersebut dilakukan atas dasar kerelaan di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.
Di samping itu, Islam melarang keras terhadap aktifitas bisnis yang di dalamnya  mengandung  unsur  riba.  Termasuk  dalam  hal  hutang  piutang, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:
ًﺔَﻌَﻔْـﻨَﻣ ﱠﺮَﺟ  ٍضْﺮَـﻗ ﱡﻞُﻛ :َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﱠﻰﻠَﺻ ِﷲا  ُلْﻮُﺳَر  َلﺎَﻗ :َلﺎَﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر ﱟﻲِﻠَﻋ ْﻦَﻋَو ﻩاور) ﺎَﺑِر َﻮُﻬَـﻓ
.(ﺔﻣﺎﺳا ﰊا ﻦﺑ ثرﺎﳊا
“Setiap  utang  yang  dibarengi  dengan  pemanfaatan  atau  keuntungan  (untuk  pemberi utang), adalah riba” . (HR. al-Harits bin Abi Usamah). 35
Dari  hadis  tersebut,  jelas  segala  bentuk  hutang  piutang  tidak dibenarkan  mengambil  keuntungan  dari  utang  yang  diberikan,  karena merugikan salah satu pihak, yang hal itu merupakan ketidakadilan.
Selain beberapa  hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  tradisi  atau  sistem gadai  lahan  produktif  yang  dilaksanakan  di  desa  Prancak  Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, antara pihak penggadai ( rahin ) maupun penerima  gadai  ( murtahin )  tidak  menentukan  batasan  waktu dalam  transaksi yang  dilakukan  terkait  dengan  praktik  gadai  tersebut.  Jika  semisal  ada  yang menentukan  batasan  waktu  dalam  pelaksanaan  gadai  lahan  produktif tersebut,  dan  pada  saat  jatuh  tempo  penggadai  tidak  dapat  melunasi hutangnya, pihak penerima gadai ( murtahin ) tidak memberikan sanksi apapun kepada pihak penggadai ( rahin ), namun masa gadai secara otomatis menjadi diperpanjang. Hal ini nampaknya sesuai dengan konsep Islam, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah: 280 yang berbunyi:
34 Moh. Rifa’i, Tafsir al-Qur’an al-Karim; Terjemah/Tafsir al-Qur’an, (Semarang: CV. Widya Karsa Pratama, 1993), hlm. 174
35 Imam al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid. III, (tt: Syarikah Nur Asia, 1981), hlm. 115
(Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)
Nuansa, Vol. 13 No. 1 Juli – Desember 2016

## َﻛ ْنِإَو
َنْﻮُﻤَﻠْﻌَـﺗ ْﻢُﺘْﻨُﻛ ْنِإ ْﻢُﻜَﻟ اًﺮْـﻴَﺧ اْﻮُـﻗﱠﺪَﺼَﺗ ْنَأَو ٍةَﺮَﺴْﻴَﻣ  َﱃِإ ٌةَﺮِﻈَﻨَـﻓ ٍةَﺮْﺴُﻋ ْوُذ َنﺎ “Dan  jika  (orang  berhutang  itu)  dalam  kesulitan,  maka  berilah  tangguh  sampai  dia berkelapangan.  Dan  menyedekahkan  (sebagian  atau  semua  hutang  itu),  lebih  baik bagimu, jika kamu mengetahui” . (QS. Al-Baqarah: 280). 36
Dari ayat di atas, jelas bahwa memberikan tangguh kepada orang yang berhutang  jika  dalam  keadaan  yang  sulit,  sehingga  tidak  mampu  melunasi hutangnya  saat  jatuh  tempo,  maka  Islam  menganjurkan  untuk  memberi tenggang  waktu  kembali  sampai  ia  mempunyai  kelapangan  dan  mampu melunasi hutangnya. Bahkan jika ada kerelaan dari pihak yang memberi utang dengan  cara  menyedekahkan  sebagian  atau  keseluruhan  hutang  tersebut adalah merupakan hal yang sangat terpuji dalam pandangan agama.
2. Status  Hukum  Gadai  Syariah  Lahan  Produktif  di  Desa  Prancak Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep  dalam  Perspektif Ekonomi Syariah Pelaksanaan akad gadai lahan syariah yang dilakukan oleh masyarakat Desa  Prancak  Kecamatan Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep,  dilihat dari segi ijab qabul -nya  ( sighat akad)  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam meskipun ijab  qabul tersebut  dilakukan  secara  lisan  dengan  menggunakan bahasa  daerah  (Madura),  tetapi  kedua  pihak  mengetahui  maksud  dari  akad tersebut.  Dalam  pandangan  Islam  tidak  ada  ketentuan  penggunaan  bahasa tertentu  dalam sighat akad,  maka ijab  qabul yang  dilakukan  oleh para  pihak yang melakukan transaksi gadai lahan produktif dipandang sah. Di samping itu, aqid ( rahin dan murtahin/ kedua belah pihak yang berakad) sama-sama hadir di dalam satu majlis/tempat, ada yang menggunakan saksi dan ada juga yang tidak  menggunakan  saksi  tetapi  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  yang tertulis.
Mengenai  syarat-syarat  terkait  dengan  pihak  yang  melakukan  akad ( rahin dan murtahin ), merujuk kepada pendapat jumhur ulama, telah sah dan sesuai  dengan  ketentuan hukum  Islam,  karena  masing-masing  pihak  adalah orang  yang  sudah baligh ,  berakal  dan  cakap  bertindak  hukum  serta  atas kehendak  sendiri  bukan  karena  paksaan  dari  pihak  lain.  Menurut  ulama Hanafiyah,  kedua  belah  pihak  yang  berakad  tidak  disyaratkan  baligh,  tetapi cukup  berakal  saja.  Oleh  sebab  itu,  menurut  mereka,  anak  kecil  yang mumayyiz boleh  melakukan  akad  gadai,  dengan  syarat  akad  gadai  yang
36 Moh. Rifa’i, Tafsir al-Qur’an al-Karim; Terjemah/Tafsir al-Qur’an, (Semarang: CV. Widya Karsa Pratama, 1993), hlm. 111

## Fadllan
149
dilakukan  anak  kecil  yang  sudah mumayyiz ini  mendapat  persetujuan  dari walinya. Sedangkan  mengenai marhun  bih (hutang)  sudah  terpenuhi.  Tetapi dalam praktiknya pemberian hutang oleh pihak murtahin ada yang diberikan dalam  bentuk  uang  tunai  dan  ada  yang  diberikan  dalam  bentuk  barang berupa emas yang secara otomatis nilai pinjaman tersebut dikurskan dengan nilai  emas  tersebut.  Meskipun  nilainya  semakin bertambah  dengan  naiknya harga emas seiring berjalannya waktu atau dikurskan dengan barang lainnya semisal  dengan  harga  pupuk,  hal  ini  bukan  merupakan  tambahan  yang dipersyaratkan.
Dilihat  dari  objek  barang  yang  digadaikan  ( marhun ),  juga  sah  dalam pandangan hukum Islam karena lahan pertanian tersebut merupakan barang yang memilki nilai ekonomis dan sah untuk diperjual-belikan menurut syara’ karena bukan barang yang diharamkan menurut agama dan merupakan milik penuh pihak penggadai. 37 Namun dari sisi serah terimanya dianggap kurang sempurna  menurut  hukum  Islam  karena rahin tidak  menyerahkan  sertifikat tanah  yang  akan  digadaikan.  Sedangkan  menurut  ketetntuan  gadai  dalam Islam  harus  menyerahkan  sertifikat  sebagai  bukti  otentik, karena lahan/sawah termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak. Jadi hal ini dianggap tidak sempurna menurut ketentuan Islam.
Menurut jumhur ulama, untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai ini,  maka diperlukan al-qabdh (penguasaan  barang)  oleh  pemberi  utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, barang yang dijadikan jaminan, dan  utang,  menurut  ulama  hanafiyah  termasuk  syarat-syarat  gadai,  bukan rukunnya. 38
Para  ulama  fikih  sepakat  menyatakan  bahwa  gadai  itu  dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan  pemberi utang,  dan  uang  yang  dibutuhkan telah  diterima  peminjam uang. Para ulama menyebut syarat ini adalah qabdh al-marhun (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), sesuai dengan tuntunan surat al-Baqarah/2: 283 di atas, ﺔﺿﻮﺒﻘﻣ نﺎﻫﺮﻓ (barang jaminan itu dipegang/dikuasai [secara  hukum]). 39 Dengan  demikian,  apabila  barang  jaminan  itu  telah
37 Untuk lebih rinci dan lengkapnya tentang syarat barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan  dalam  transaksi  gadai  lihat,  Wahbah  az-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuh, Jilid  V, (Beirut: Dar al-Fikr 1984), hlm. 202 38 Al-Kasani, al-Bada’i’u ash-Shana’i’u, Jilid VI, (Mesir: al-Muniriyah, t.t.), hlm. 125
39 Ibid, hlm. 142; Lihat Juga, Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatuhu al-Muqtashid, Jilid II,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1978) , hlm. 271
(Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)
Nuansa, Vol. 13 No. 1 Juli – Desember 2016
dikuasai oleh pemberi piutang, maka akad gadai bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
Jadi menururt penulis, secara keseluruhan analisis dari akad gadai lahan produktif  yang  dilaksanakan  di  Desa  Prancak  Kecamatan  Pasongsongan Kabupaten Sumenep telah sah menurut ketentuan hukum Islam, hanya saja dari  segi  serah  terimanya  barang  tidak  sempurna  karena rahin tidak menyerahkan  sertifikat  tanahnya  sebagai  bukti  kepemilikan  sah  yang  harus dipegang oleh pihak murtahin sebagai barang jaminan.
Adapun  pemanfaatan marhun (barang  gadai)  yang  terjadi  di  Desa Prancak  adalah  dimanfaatkan  secara  bersama-sama  antara  pihak  penggadai dan  pihak  penerima  gadai  dalam  bentuk  kerjasama,  dan  tentunya  ada  bagi hasil antara rahin dan murtahin bilamana lahan tersebut dipanen.
Ulama  fikih  berbeda  pendapat  berkaitan  dengan  siapa  yang  paling berhak  dalam  memanfaatkan  barang  gadaian. Jumhur  fuqaha’ – selain  ulama Hanabilah – berpendapat  bahwa  pemegang  barang  jaminan  tidak  boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan  piutang  yang  ia  berikan,  dan  apabila  orang  yang  berutang  tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu  untuk  melunasi  piutangnya. 40 Alasan  jumhur  ulama  adalah  hadits  yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang berbunyi:
ْ ِﰊَأ ْﻦَﻋ
ُﻪَﻟ ُﻪَﻨَﻫَر ْيِﺬﱠﻟا ِﻪِﺒِﺣﺎَﺻ ْﻦِﻣ ُﻦْﻫﱠﺮﻟا ُﻖَﻠْﻐُـﻳ َﻻ : َلﺎَﻗ ْﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨﻟا ِﻦَﻋ َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﻪْﻴَﻠَﻋَو ُﻪُﻤْﻨُﻏ
(نﺎﺒﺣ ﻦﺑاو ﻰﻘﻬﻴﺒﻟاو ﻢﻛﺎﳊا ﻩاور) ُﻪُﻣْﺮُﻏ
“Abu  Hurairah  r.a.  berkata  bahwa  Rasulullah  saw.  bersabda:  “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya.” (HR. al-Hakim, al-Baihaqi dan Ibnu Hibban).
Berdasarkan  hadis  tersebut,  jumhur  menetapkan  baik hasil  maupun rugi  adalah  untuk  yang  menggadaikan,  maka  yang  pegang  jaminan  tidak memiliki  apa-apa kecuali dengan  izin  yang  menggadaikan.  Apabila  tidak diizinkan  oleh  yang menggadaikan,  meskipun  barang  gadaian  itu  adalah barang  yang  dapat  dikendarai,  maka  jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  itu sama  sekali  tidak  dapat  diambil  manfaat  oleh  si  pemegang  jaminan.  Akan tetapi Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, al-Hasan dan satu jama’ah berpendapat
40 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah, hlm. 256

## Fadllan
boleh mengambil manfaat barang itu untuk dikendarai dan diperah sekedar belanja yang dikeluarkan. 41
Menurut mazhab Syafi’i adalah halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat  dari  barang  gadaian  tersebut  tanpa  izin  pemegang  gadai.  Karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak dapat dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian, pemanfaatan itu tidak boleh  merusak, baik kualitas  maupun  kuantitas  barang  itu.  Oleh  sebab  itu, jika terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka pemilik bertanggung jawab atas hal itu. 42
Sedangkan  ulama  Hanafiyah 43 dan  Hanabilah, 44 menyatakan  pemilik barang  boleh  memanfaatkan  miliknya  yang  menjadi  barang  jaminan  itu, apabila  diizinkan  oleh  pemegang  jaminan.  Hal  ini  sejalan  dengan  hadis  di atas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu,  haruslah mendapat izin  dari  pihak  lainnya.  Apabila  barang  yang dimanfaatkan  itu  rusak,  maka  orang  yang  memanfaatkannya  bertanggung jawab membayar ganti ruginya.
Dari beberapa pendapat ulama di atas, penulis dapat simpulkan bahwa pemanfaatan  barang  gadai  yang  dilakukan oleh  pemilik  lahan  di  Desa Prancak  adalah  tidak bertentangan dengan  konsep  Islam,  sebagaimana pendapat Imam Syafi’i bahwa halal bagi penggadai mengambil manfaat dari barang  gadaian  tersebut  sekalipun  tanpa  izin  dari  pemegang  gadai,  karena pemilik  barang  tidak  dapat  dihalang-halangi  untuk  memanfaatkan  hak miliknya.
Apabila dilihat dari segi pemanfaatan yang dilakukan secara bersama- sama, juga tidak bertentangan dengan konsep Islam. Sebagaimana pendapata Imam Hanafi dan Hanabilah, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang  gadaian,  haruslah  mendapat  izin  dari  pihak  lainnya.  Pernyataan  ini menunjukkan  jika  pihak-pihak  yang  melakukan  akad  gadai  sama-sama memberi izin  terhadap  barang  gadaian  untuk  dimanfaatkan,  maka  hal  ini dibenarkan  dalam  Islam,  dengan catatan  tidak  ada  unsur  mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Namun  praktik  yang  dilakukan  di  Desa  Prancak,  jika  dicermati  lebih jauh nampaknya lebih pada bentuk kerjasama antara pihak penggadai dengan pihak  penerima  gadai  dalam  mengolah  lahannya.  Hal  ini  juga  menurut
41 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid…., hlm. 208
42 Asy-Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 131
43 Al-Kasani, al-Bada’i’u ash-Shana’i’u, hlm. 146
44 Qudamah, al-Mughni, hlm. 390
(Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)
Nuansa, Vol. 13 No. 1 Juli – Desember 2016
penulis, tidak bertentangan  dengan  Konsep  Islam  dan  merupakan  tradisi yang  sangat  baik  yang  dapat  saling  memberi  keuntungan  bagi  kedua  belah pihak.  Selama  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  keadilan,  dan banyak  terkandung  kemaslahatan di  dalamnya,  maka  praktik  tersebut  tidak dilarang  asalkan  tetap  memelihara  prinsip-prinsip  muamalah  yang  telah ditetapkan dalam Islam. Sejalan dengan kaidah:
ﺎﻬﳝﺮﲢ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟﺪﻟا لﺪﻳ ﱴﺣ ﺔﺣﺎﺑﻹأ ﺔﻠﻣﺎﻌﳌا ﰱ ﻞﺻﻷأ “Pada  dasarnya  semua  aktivitas  muamalah adalah  boleh  kecuali  ada  dalil  yang melarangnya” . Selain  kaidah  di  atas,  Ahmad  Azhar  Basyir  menjelaskan,  secara  garis besar  prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang  harus  dijadikan  pedoman  dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut: 1. Pada  dasarnya  segala  bentuk  muamalah  adalah mubah, kecuali  yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan as-Sunnah.
2. Muamalah  dilakukan  atas  dasar  suka  rela  tanpa  mengandung  unsur paksaan.
3. Muamalah  dilakukan  atas  pertimbangan  mendatangkan  manfaat  dan menghindarkan  mudharat  dalam  hidup  masyarakat.  Dengan  demikian, maka segala hal yang dapat membawa mudharat harus dihilangkan.
4. Muamalah  harus  dilaksanakan  dengan  memelihara  nilai-nilai  keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. 45
Dari  uraian  di atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sumber  hukum muamalah  adalah  al-Qur’an,  as-Sunnah,  dan  ijma’,  selain  itu  manusia diperbolehkan untuk mengatur bentuk muamalah apapun yang berkembang dalam  masyarakat , karena  sifat  muamalah  ini  dimungkinkan  melakukan inovasi terhadap bentuk-bentuk transaksi baru sesuai dengan perkembangan dan  kemajuan  zaman,  sebab  Islam  mengenal  hal  yang  diistilahkan  sebagai tsawabit  wa  mutaghayyirat ( principles  and  variables ) selama  tidak  bertentangan dengan nash .
Penutup Dari serangkaian  pembahasan  dan  analisis  terhadap  praktik  gadai  syariah lahan produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:
45 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-asas  Hukum  Muamalah  (Hukum  Perdata  Islam), ed.  Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 10

## Fadllan
1. Praktik  gadai  yang  dilaksanakan  di  Desa  Prancak  Kecamatan  Pasongsongan Kabupaten  Sumenep  adalah  dilakukan  antar  pribadi,  yang  tidak  terlepas  dari semangat  tolong-menolong.  Bentuk  pinjaman  yang  diberikan  dikurskan  pada nilai  barang  (semisal  emas  dan  pupuk),  untuk  menjaga  nilai  pinjaman  dari kemungkinan terjadinya inflasi karena tidak ada batasan waktu yang ditentukan saat melakukan akad. Hal ini adalah sah-sah saja jika tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan bagi pihak murtahin dari pinjaman yang diberikan rahin .
2. Adapun status hukum gadai syariah lahan produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep  secara  keseluruhan  jika  dilihat  dari  segi syarat  dan  rukun  gadai  (pelaksanaan  akad,  pihak-pihak  yang  berakad,  barang gadaian, dan hutang) telah memenuhi ketentuan hukum Islam, hanya saja dari segi  serah terima  barang  tidak  sempurna  karena rahin tidak  menyerahkan sertifikat tanahnya sebagai bukti kepemilikan sah yang harus dipegang oleh pihak murtahin sebagai barang jaminan. Sedangkan dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai  yang  terjadi  di  Desa  Prancak adalah  digarap  oleh  pemilik  lahan  ( rahin ), namun  pengelolaannya  dikelola  secara  bersama-sama  antara rahin dengan murtahin ,  dimana murtahin berkontribusi  dalam  hal  biaya  sementara rahin tetap sebagai penggarap lahan, dan ada bagi hasil antara rahin dan murtahin bilamana lahan tersebut dipanen. Hal ini tidak bertentangan dengan konsep Islam karena saling  memberi  keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak  dan  pemilik  lahan  ( rahin ) tetap dapat memanfaatkan barang gadai tersebut.

## Daftar Pustaka
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Basyir,  Ahmad  Azhar, Asas-asas  Hukum  Muamalah  (Hukum  Perdata  Islam), ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000,
Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1891.
Hadi, Sutrisna, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1990. Haroen, Nasrun, Figh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, Ensiklopedi Muslim, Jakarta: darul Falah, 2004.
Al-Kasani, al-Bada’i’u ash-Shana’i’u, Jilid VI, Mesir: al-Muniriyah, t.t.
Al-Khatib, Asy-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978. Moleong,  Lexy  J., Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2011.
(Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)
154 Nuansa, Vol. 13 No. 1 Juli – Desember 2016
Qudamah, Ibnu, al-Mughni, Jilid IV, Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t. Rifa’i,  Moh., Tafsir  al-Qur’an  al-Karim;  Terjemah/Tafsir  al-Qur’an, Semarang:  CV. Widya Karsa Pratama, 1993. Rusyd, Ibnu, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatuhu al-Muqtashid, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
Sabiq, Sayyid, Fiqh as-Sunnah, Jilid III , Beirut: Dar al-fikr, t.t. Said, Abdullah as-Sattar Fathullah, al-Mu’amalat fi al-Islam, Mekah: Rabithah al- Alam al-Islami: Idarah al-Kitab al-Islami, 1402 H. Sarwono, Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
Singarimbun, Masri, dan Sofyan, Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3ES, 1989. Az-Zuhaili,  Wahbah, al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuh, Jilid  V,  Beirut:  Dar  al-Fikr 1984.