## ANALISIS  LAPORAN  REALISASI  ANGGARAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO EFEKTIVITAS  DAN RASIO EFISIENSI  PADA KANTOR BADAN PERIJINAN TERPADU  DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN  SERANG
Rukayah 1) , Nugrahini  Kusumawati 2), Raden Irna  Afriani 3)
1 Jurusan  Akuntansi  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Bina  Bangsa  Banten Email  : Rukayahaya941@yahoo.com
2 Jurusan  Akuntansi  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Bina  Bangsa  Banten nugrahini.kusumawati@binabangsa.ac.id
Email  : 3 Jurusan  Akuntansi  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Bina  Bangsa  Banten Email  : irna.afriani22@gmail.com

## ABSTRAK
One  of  the  main  pillars  of  a  country's  economy  is  the  accountability  of  the stakeholders.  In  advanced  societies  of  civilization,  such  accountability  is  insufficient with  oral  reports,  but  should  be  supported  by  written  accountability  reports.  Presentation of  financial  statements  is  one  of  written  accountability  for  the  financial  performance  that has  been  achieved.The  aim  of  this  research  is  how  to  know  financial  performance  of Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal    Kabupaten  Serang  is  analyzed  from LRA  2014  2016  using  effectivity  ratio  and  efficiency  ratio.The  research  method  used  is descriptive  quantitative  approach.  The  results  of  the  research  show  that  average effectiveness  ratio  from  2014-2016  102%  is  very  effective.  This  is  because  the realization  of  local  retribution  revenue  has  increased  from  year  to  year.  The  ratio  of efficiency  of  Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal    Kabupaten  Serangshowed that  the  average  efficiency  ratio  is  92%,its  mean  that  less  efficient.  This  is  because operational  expenditure  and  capital  expenditure  increase  every  year.  Based  on  the  result of  research  that  financial  performance  of  Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman Modal    Kabupaten  Serang.
Keywords   : Effectivity  Ratio, Efficiency  Ratio

## PENDAHULUAN
Mewujudkan Good  Governance diperlukan  perubahan  paradigma  pemerintahan yang  mendasar  dari  sistem  lama  yang  serba  sentralistis,  dimana  pemerintah  pusat  sangat kuat  dalam  menentukan  kebijakan.  Paradigma  baru  tersebut  menuntut  suatu  sistem  yang mampu  mengurangi  ketergantungan  dan  bahkan  menghilangkan  ketergantungan  pemerintah daerah  kepada  pemerintah  pusat,  serta  bisa  memberdayakan  daerah  agar  mampu berkompetisi  baik  secara  regional,  nasional  maupun  internasional.  Menanggapi    paradigma baru  tersebut  maka  pemerintah  memberikan  otonomi  kepada  daerah  seluas-luasnya  yang bertujuan  untuk  memungkinkan  daerah  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangganya  sendiri agar  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  serta dalam  rangka  pelayanan  kepada masyarakat.
Diberlakukannya  UU  No.  32  Tahun  2004  yang  dikenal  dengan  sebutan  otonomi daerah,  kemudian  untuk  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah dikeluarkan  juga  UU  No.  33  Tahun  2004  dan  tentunya  kedua  UU  ini  erat  kaitannya  karena secara  otomatis  dengan  adanya  peralihan  wewenang  pemerintah  dari  pusat  kedaerah  maka harus  diikuti  dengan  penyerahan  keuangan  yang  dipercayakan  pemerintah  pusat  untuk  bisa mengolah  keuangan  dari  masing-masing  daerah.  Memang  kehadiran  UU  No.  33  Tahun  2004 telah  membawa  dampak  yang  besar  dan  cukup  mendasar  dalam  hubungan  keuangan  pusat dan  daerah.  Dalam  UU  ini  menyatakan  antara  lain  bahwa  untuk  mendukung  penyelenggaran otonomi  daerah  melalui  penyediaan  sumber-sumber  pembiayaan  berdasarkan  desentralisasi, dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan,  perlu  diatur  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah
pusat  dan  daerah  berupa  sistem  keuangan  yang  diatur  berdasarkan  pembagian  kewenangan, tugas,  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  antar  tingkat  pemerintahan.Permendagri  No.  56  Tahun 2007  mendefinisikan  bahwa  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban daerah  tersebut  dalam  kerangka  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah.
Organisasi  sektor  publik  saat  ini  tengah  menghadapi  tekanan  untuk  efesien  dalam memperhitungkan  biaya  ekonomi  dan  biaya  sosial,  serta  dampak  negatif  atas  aktivitas  yang dilakukan.Setiap  organisasi  pemerintahan  pasti  menginginkan  tujuannya  tercapai  secara efektif  dan  efesien  dalam  merealisasikan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerahnya (APBD),  terlebih  lagi  dalam  situasi  globalisasi  seperti  masa  sekarang  ini,  untuk  itu pemerintah  harus  menyusun  laporan  realisasi  anggaran  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Laporan  realisasi  anggaran  merupakan  salah  satu  komponen  dalam  laporan keuangan  pemerintah  yang  menyajikan  informasi  tentang  realisasi  anggaran  dalam  suatu periode  tertentu.  Laporan  Realisasi  Anggaran  bagian  yang  sangat  penting  dalam  suatu perusahaan  atau  instansi,  dimana  fungsinya  untuk  mengetahui  keadaan  keuangan  suatu perusahaan  atau  instansi.  Laporan  realisasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  yang telah  ditetapkan  melalui  PERDA  setelah  sebelumnya  diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  paling  lambat  6  bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir,  laporan  realisasi  ini merupakan  salah  satu  alat  ukur  untuk  melihat  implementasi  dari  kebijakan  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  suatu  daerah  dalam  upaya  mewujudkan  pelayanan  publik  yang optimal  serta upaya  dalam  mendorong  pembangunan  ekonomi  daerah.

## KAJIAN LITERATUR

## Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dalam  buku  Abdul  Halim  : dapat  didefinisikan  sebagai  rencana  operasional  keuangan  pemerintah  daerah,  dimana  pada satu  pihak  menggambarkan  perkiraan  pengeluaran  setinggi-tingginya  guna  membiayai kegiatan-kegiatan  dan  proyek-proyek  daerah  selama  satu  tahun  anggaran  tertentu,  dan dipihak  lain  menggambarkan  perkiraan  dan  sumber-sumber  penerimaan  daerah  guna menutupi  pengeluaran- pengeluaran  yang  dimaksud”.
Menurut  Wajong  (1962)  dalam  Halim  2008  APBD  didefinisikan  sebagai  rencana pekerjaan  keuangan  yang  dibuat  untuk  suatu  jangka  tertentu  ketika  badan  legislatif  (DPRD) memberikan  kredit  kepada  badan  eksekutif  (kepala  daerah)  untuk  melakukan  pembiayaan guna  kebutuhan  rumah  tangga  daerah  sesuai  dengan  rancangan  yang  menjadi  dasar penetapan  anggaran,  dan  yang  menunjukan  semua  penghasilan  untuk  menutup  pengeluaran tadi.

## Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah
Pemerintah  Daerah  dituntut  untuk  dapat  menyajikan  Laporan  Keuangan  yang meliputi  :  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca  Daerah,  Laporan  Arus  Kas,  Catatan  Atas Laporan  Keuangan,  Laporan  Realisasi  Anggaran.  Laporan  Realisasi  Anggaran  Menyajikan ikhtisar  sumber,  alokasi  dan  pemakaian  sumber  daya  ekonomi  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Daerah  yang  menggambarkan  perbandingan  antara  anggaran  dan  realisasinya dalam  1  periode  pelaporan.  Unsur  yang  tercakup  dalam  laporan  realisasi  anggaran  terdiri dari  pendapatan,  belanja,  transfer  dan  pembiayaan.Terhadap  unsur-unsur  tersebut  masing- masing  didefinisikan  sebagai  berikut  :
1. Pendapatan  (basis  kas)  adalah  penerimaan  oleh  bendahara  umum  daerah  yang menambahkan  ekuitas  dana  lancer  dalam  periode  tahun  anggaran  bersangkutan  yang menjadi  hak pemerintah  daerah yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih.
2. Belanja  (basis  kas)  adalah  semua  pengeluaran  bendahara  umum  daerah  yang  mengurai ekuitas  dana  lancar  dalamperiode  tahun  anggaran  bersangkutan  yang  tidak  akan diperboleh  pembayarannya  kembali.  Belanja  (basis  akrual)  adalah  kewajiban  pemerintah daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih.
3. Transfer  adalah  penerimaan  atau  pengeluaran  uang  dari  suatu  entitas  pelaporan dari/kepada  entitas  pelaporan  lain,  termasuk  dana perimbangan  dan dana bagi  hasil.
4. Pembiayaan  (financing)  adalah  setiap  penerimaan  yang  harus  dibayar  kembali,  baik  pada tahun  anggaran  bersangkutan,  maupun  tahun-tahun  anggaran  berikutnya,  yang  dalam penganggaran  pemerintah  daerah  terutama  dimaksudkan  untuk  penutup  defisit  atau memanfaatkan  surplus  anggaran.  Penerimaan  pembiayaan  antara  lain  dapat  berasal  dari pinjaman  dan  hasil  divestasi.  Pengeluaran  pembiayaan  antara  lain  digunakan  untuk pembayaran  kembali  pokok  pinjaman,  pemberian  pinjaman  kepada  entitas  lain  dan penyertaan  modal  pemerintah  daerah.
a) Neraca Daerah
Neraca  menggambarkan  posisi  keuangan  suatu  entitas  pelaporan  mengenai  asset,  kewajiban dan  ekuitas  dana  pada  tanggal  tertentu.  Neraca  sekurang-kurangnya  mencantumkan  pos-pos berikut  ini:
1. Kas dan setara kas
2. Investasi  jangka  pendek
3. Piutang  pajak dan bukan  pajak
4. Persediaan
5. Investasi  jangka  panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban  jangka  pendek
8. Kewajiban  jangka  panjang
9. Ekuitas  dana
b) Laporan  arus  kas/Aliran  kas
Laporan  arus  kas  menyajikan  informasi  kas  sehubungan  dengan  aktivitas  operasional, investasi  aset  non  keuangan,  pembiayaan  dan  transaksi  non  anggaran  yang  menggambarkan saldo  awal,  penerimaan,  pengeluaran  dan  saldo  akhir  kas  pemerintah  daerah  selama  periode tertentu.  Unsur  yang  tercakup  dalam  laporan  arus  kas  terdiri  dari  penerimaan  dan pengeluaran  kas, yang  masing- masing  didefinisikan  sebagai  berikut:
1. Penerimaan  kas  adalah  semua  aliran  kas  terdiri  dari  penerimaan  yang  masuk  ke bendahara  umum  daerah
2. Pengeluaran  kas adalah  semua  aliran  kas yang  keluar  dari  bendahara  umum  daerah.
c) Catatan  Atas Laporan  Keuangan
Catatan  atas  laporan  keuangan  berisi  penjelasan  naratif  atau  rincian  dari  angka-angka  yang tertera  dalam  laporan  realisasi  anggaran,  neraca,  laporan  arus  kas.  Catatan  atas  laporan keuangan  juga  memuat  informasi  tentang  kebijakan  akuntansi  yang  dipergunakan  oleh entitas  pelaporan  dan  informasi  lain  yang  diharuskan  dan  dianjurkan  untuk  mengungkapkan didalam  standar  akuntansi  pemerintahan  serta  ungkapan-ungkapan  yang  diperlukan  untuk menghasilkan  penyajian  laporan  keuangan  secara wajar.
Adapun  hal-hal  yang  diungkapkan  dalam  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  adalah  sebagai berikut:
1. Menyajikan  informasi  tentang  kebijakan  fiskal/keuangan,  ekonomi  makro,  pencapaian target  APBD  berikut  kendala  dan hambatan  yang  dihadapi  dalam  pencapaian  target.
2. Menyajikan  ikhtisar  pencapian  kinerja  keuangan  selama  satu tahun  pelaporan
3. Menyajikan  informasi  tentang  dasarpenyusunan  laporan  keuangan  dan  kebijakan akuntansi  yang  dipilih  untuk  diterapkan  atas  transaksi-transaksi  dan  kejadian-kejadian penting  lainnya.
4. Mengungkapkan  informasi  yang  diharuskan  oleh  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) yang  belum  disajikan  pada lembar  muka  laporan  keuangan
5. Mengungkapkan  informasi  untuk  pos-pos  aset  dan  kewajiban  yang  timbul  sehubungan dengan  penerapan  basis  akrual  atas  pendapatan,  belanja  dan  rekonsiliasinya  dengan  basis kas
6. Menyediakan  informasi  tambahan  yang  diperlukan  untuk  penyajian  secara  wajar,  yang tidak  disajikan  pada lembar  muka  laporan  keuangan.

## Analisis Laporan  Realisasi Anggaran
Analisis  adalah  penyelidikan  mendalam  tentang  sesuatu  dengan  memaparkan  data  atau  fakta yang  ada  untuk  kemudian  dicari  keterkaitan  antara  data-data  tersebut.  Laporan  realisasi anggaran  (LRA)  Menurut  Nur  Afiah  me nyebutkan  bahwa  “laporan  realisasi  anggaran  adalah laporan  yang  menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi  dan  pemakaian  sumber  dana  ekonomi yang  dikelola  oleh  pemerintah  (pusat  atau  daerah)  yang  menggambarkan  perbandingan antara  anggaran  dan  realisasinya  dalam  s atu  periode  pelaporan”.Secara  sederhana  laporan realisasi  anggaran  merupakan  salah  satu  komponen  dalam  laporan  keuangan  pemerintah yang  menyajikan  informasi  tentang  realisasi  dan  anggaran  entitas  pelaporan  secara tersanding  untuk  periode  tertentu” Analisis  laporan  realisasi  anggaran  adalah  mengkaji secara  mendalam  tentang  laporan  realisasi  anggaran  yang  telah  disusun  oleh  pihak  yang bertanggung  jawab  dalam  penyusunan  laporan  realisasi  anggaran  tersebut.  Mahsun (2013:145)  menyatakan  bahwa  anggaran  adalah  perencanaan  keuangan  untuk  masa  depan yang  pada  umumnya  mencakup  jangka  waktu  satu  tahun  dan  dinyatakan  dalam  satuan moneter.  Anggaran  merupakan  perencanaan  jangka  pendek  organisasiyang  menerjemahkan beberapa  program  kedalam  rencana  keuangan  tahunan  yang  lebih  kongkret.  Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting  yang  dimiliki  pemerintah  untuk  mengarahkan perkembangan  sosial  dan  ekonomi,  menjamin  kesinambungan,  dan  meningkatkan  kualitas hidup  masyarakat.Tujuan  pelaporan  realisasi  anggaran  menurut  PSAP  Nomor  02  adalah memberikan  informasi  realisasi  dan  anggaran  entitas  pelaporan.  Perbandingan  antara anggaran  dan  realisasinya  menunjukan  tingkat  ketercapaian  target-target  yang  telah disepakati  antara  legislatif  dan eksekutif  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Manfaat  informasi  realisasi  anggaran  yaitu  menyediakan  informasi  mengenai realisasi  pendapatan,  realisasi  belanja,  realisasi  transfer,  surplus/defisit  dan  realisasi pembiayaan  dari  satu  entitas  pelaporan  yang  masing-masing  diperbandingkan  dengan anggarannya.  Informasi  tersebut  berguna  bagi  para  pengguna  laporan  dalam  mengevaluasi keputusan  mengenai  alokasi  sumber-sumber  daya  ekonomi,  akuntabilitas  dan  ketaatan entitas  pelaporan  terhadap  anggaran  dengan:
a. Menyediakan  informasi  mengenai  sumber,  alokasi,  dan  penggunaan  sumber  daya ekonomi.
b. Menyediakan  informasi  mengenai  realisasi  anggaran  secara  menyeluruh  yang  berguna dalam  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  dalam  hal  efisiensi  dan  efektivitas  penggunaan anggaran.
Analisis Menilai Kinerja  Keuangan  Daerah
Halim  berpendapat  bahwa  untuk  mengukur  kinerja  keuangan  daerah  yang transparan,  jujur,  demokratis,  efektif,  efisien,  akuntabilitas,  analisis  rasio  terhadap  APBD perlu  dilakasanakan  dan hasil  dari  rasio  tersebut  dapat digunakan  :
1. Menilai  kemandirian  keuangan  daerah  dalam  membiayai  penyelenggaraan  otonomi daerah
2. Mengukur  efisiensi  dan efektivitas  dalam  merealisasikan  pendapatan  daerah
3. Mengukur  sejauh  mana  aktivitas  pemerintah  daerah  dalam  membelanjakan  pendapatan daerahnya
4. Melihat  pertumbuhan  atau  perkembangan  perolehan  pendapatan  dan  pengeluaran  yang dilakukan  selama  periode  waktu  tertentu.

## METODOLOGI  PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  teori  dalam  Sekaran,  yaitu metode  deskriptif  kuantitatif  (Sekaran  U,  2002).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang bertujuan  menjelaskan  fenomena  yang  ada  dengan  menggunakan  angka-angka  untuk menggambarkan  karakteristik  individu  atau  kelompok  (Syamsudin  &  Damiyanti:  2011). Penelitian  ini  menilai  sifat  dari  kondisi-kondisi  yang  tampak.  Tujuan  dalam  penelitian  ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya.Dalam menganalisa  data  yang  terkumpul  penulis  menggunakan  rasio  keuangan  yaitu  rasio Efektivitas  dan  rasio  Efisiensi.  Dimana  Rasio  Efektivitas  dapat  diukur  dengan  : (SuyanaUtama,  2008:33)
Realisasi  Pendapatan Rasio Efektivitas = x 100% Anggaran  Pendapatan Tabel 1.  Kriteria  Efektivitas Kinerja  Keuangan PersantaseKinerjaKeuangan  ( % ) Kriteria Di  atas 100 Sangat  Efektif 100 Efektif 90 – 99 Cukup  Efektif 75 – 89 Kurang  Efektif Di  bawah  75 Tidak  Efektif
Berdasarkan  analisis  rasio  Efektivitas  yang  diuraikan  diatas  maka  dapat  dijelakan  sebagai berikut  :
1. Jika  hasil  perbandingan  lebih  dari  100%, maka  pendapatan  dikatakan  sangat  efektif
2. Jika  hasil  pencapaian  100%, maka  pendapatan  dikatakan  efektif
3. Jika  hasil  pencapaian  antara  90%-99%, maka  pendapatan  dikatakan  cukup  efektif
4. Jika  hasil  pencapaian  75%-89%, maka  pendapatan  dikatakan  kurang  efektif
5. Jika  hasil  pencapaian  dibawah  75%, maka pendapatan  dikatakan  tidak  efektif.

## Rasio Efisiensi
Tingkat  efisiensi  diukur  dengan  cara  membandingkan  realisasi  anggaran  belanja dengan  total  anggaran  belanja  (Mahsun  :  2013).
Realisasi  Belanja Rasio Efisiensi = x100%
Anggaran Belanja
Tabel 2.  Kriteria  Efisiensi Kinerja  Keuangan
PersantaseKinerjaKeuangan  ( % ) Kriteria Di  atas 100 Tidak  Efisien 90 – 100 Kurang  Efisien 80 – 90 Cukup  Efisien 60 – 80 Efisien Di  bawah60 Sangat  Efisien
Berdasarkan  analisis  rasio  Efisiensi  yang  diuraikan  diatas  maka  dapat  dijelakan sebagai  berikut  :
1. Jikahasilperbandinganlebihdari  100%, makaanggaranbelanjadikatakantidakefisien
2. Jika  hasil  pencapaian  antara  90%-100%,  maka  anggaran  belanja  dikatakan  kurang efisien
3. Jika  hasil  pencapaian  anatara  80%-90%, maka  anggaran  belanja  dikatakan  cukup  efisien
4. Jika  hasil  pencapaian  antara  60%-80%, maka  anggaran  belanja  dikatakan  efisien
5. Jika  hasil  pencapaian  dibawah  60%, maka anggaran  belanja  dikatakan  sangat  efisien.

## HASIL  DAN DISKUSI Rasio Efektivitas
Dari  perhitungan  rasio  Efektivitas,  diperoleh  rasio  efektivitas  Keuangan  Badan Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal  Kabupaten  Serang  Tahun  Anggaran  2014  sampai dengan  Tahun  Anggaran  2016 :
Tabel 3. Rasio Efektivitas Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal Kabupaten  Serang Tahun  Anggaran  2014 -2016
Sumber  data :  BPTPM Kabupaten  Serang,  2014-2016 (Data Diolah)
Hasil  dari  rasio  efektivitas  Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penamanan  Modal Kabupaten  Serang  Tahun  Anggaran  2014,Anggaran  Pendapatan  Daerah  sebesar  Rp. 14.511.158.692  dan  Realisasi  Pendapatan  sebesar  Rp.  15.031.931.412.  Selisih  antara anggaran  dan  realisasi  sebesar  Rp.  520.772.720,  dengan  demikian  diperoleh  rasio  efektivitas sebesar  103%  dikategorikan  sangat  efektif  karena  melebihi  100%.Hal  ini  dikarenakan realisasi  penerimaan  retribusi  daerah  mengalami  kenaikan  sebesar  103,59%.  Pada  tahun 2014  jumlah  perusahaan  yang  terdaftar  memiliki  izinmengalami  peningkatan  sehingga melebihi  target  yang  telah  ditentukan.
Tahun Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan Rasio Efektivitas Kriteria 2014 Rp. 15.031.931.412,00 Rp. 14.511.158.692,00 103% Sangat Efektif 2015 Rp.20.393.524.779,00 Rp.19.800.000.000,00 103% Sangat Efektif 2016 Rp. 20.530.823.763,00 Rp. 20.000.000.000,00 102% Sangat Efektif Jumlah  rata-rata 102% Sangat  Efektif
Pada  tahun  2015  Anggaran  Pendapatan  sebesar  Rp.19.800.000.000  dan  Realisasi Pendapatan  sebesar  Rp.  20.393.524.779.  Selisih  anggaran  dan  realisasi  anggaran  sebesar  Rp. 593.524.779.  Dengan  demikian  diperoleh  rasio  efektivitas  sebesar  103%.  Dapat diketegorikan  sangat  efektif  karena  rasio  efektivitas  melebihi  100%.  Realisasi  penerimaan retribusi  daerah  mengalami  peningkatan  dari  tahun  sebelumnya  sebesar  103%,  hal  ini dikarenakan  Pendapatan  Retribusi  Daerah  diantaranya  Retribusi  izin  Mendirikan  Bangunan dan  Retribusi  izin  Gangguan/Keramaian  bahwa  pada  tahun  2014  Pendapatannya  lebih  kecil dari  pada  tahun  2015,  pada  tahun  2014  jumlah  Perusahaan  yang  terdaftar  memiliki  izin  lebih sedikit  dibandingkan  Pada  tahun  2015  mengalami  peningkatan  sehingga  melebihi  target yang  telah  ditentukan  dan  terdapat  penambahan  Pendapatan  Retribusi  izin  Usaha  Pendirian Keramba  Apung.
Pada  tahun  2016  Anggaran  Pendapatan  sebesar  Rp.  20.000.000.000  dan  Realisasi Pendapatan  sebesar  Rp.  20.530.823.763.  Selisih  anggaran  dan  realisasi  anggaran  sebesar  Rp. 530.823.763. dengan  demikian  diperoleh  rasio  efektivitas  sebesar  102%.  Dapat dikategorikan  sangat  efektif  karena  rasio  efektivitas  melebihi  100%.  Dapat  dianalisa  bahwa Pendapatan  Retribusi  Daerah  diantaranya  Retribusi  izin  mendirikan  bangunan  dan  Retribusi izin  gangguan/keramaian  bahwa  pada  tahun  2015  pendapatannya  lebih  kecil  dari  tahun  2016 dikarenakan  pada  tahun  2015  jumlah  perusahaan  yang  terdaftar  memiliki  izin  lebih  sedikit. Pada  tahun  2016  mengalami  peningkatan  sehingga  melebihi  target  yang  telah  ditentukan pada  pagu  anggaran.  Pemerintah  Daerah  Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal Kabupaten  Serang  dianggap  berhasil  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Daerah  sehingga melebihi  target  anggaran  yang  ditetapkan.
a. Rasio Efisiensi
Dari  perhitungan  rasio  Efisiensi,  diperoleh  rasio  efisiensi  Keuangan  Badan Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal  Kabupaten  Serang  Tahun  Anggaran  2014  sampai dengan  Tahun  Anggaran  2016 :
Tabel 4. Rasio Efisiensi Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal Kabupaten  Serang Tahun  Anggaran  2014 -2016
Tah un Uraian Anggaran  Belanja Realisasi Belanja Kriteria Rp % 2014 Belanja Rp. 8.179.081.600,00 Rp. 7.509.036.703,00 91% Kurang Efisien 1. Belanja Operasional Rp. 7.058.471.600,00 Rp. 6.440.641.253,00 91% Kurang Efisien 2. Belanja  Modal Rp. 1.120.610.000,00 Rp. 1.068.395.450,00 95% Kurang Efisien 2015 Belanja Rp. 8.218.397.897,00 Rp. 7.858.371.790,00 95% Kurang Efisien 1. Belanja Operasional Rp. 7.586.037.897,00 Rp. 7.246.345.890,00 95% Kurang Efisien 2. Belanja  Modal Rp. 632.360.000,00 Rp. 612.025.900,00 96% Kurang Efisien 2016 Belanja Rp. 8.090.176.405,00 Rp. 6.884.408.724,00 85% Cukup Efisien 1. Belanja Operasional Rp. 7.213.693.405,00 Rp. 6.007.953.624,00 83% Cukup Efisien 2. Belanja  Modal Rp. 876.483.000,00 Rp. 876.455.100,00 100% Kurang Efisien
92% Kurang  Efisien

## Sumber  data :  BPTPM Kabupaten  Serang,  2014-2016 (Data Diolah)
Hasil  Perhitungan  Rasio  Efisiensi  Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal Kabupaten  Serang  Tahun  2014,  Anggaran  Belanja  sebesar  Rp.8.179.081.600dan  Realisasi Belanja  sebesar  Rp.  7.509.036.703.  Selisih  anggaran  belanja  dengan  realisasi  belanja  sebesar Rp.  670.044.897,  dengan  demikian  diperoleh  rasio  efisiensi  sebesar  91%  dikategorikan kurang  efisien  karena  melebihi  90%.  Hal  ini  dikarenakan  Anggaran  yang  diajukan  oleh BPTPM  kepada  Pemerintah  Daerah  guna  membelanjakan  kebutuhannya  cenderung  tidak terealisasi  sehingga  anggaran  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  tidak  cukup  untuk membelanjakan  kebutuhannyadan  pemerintah  daerah  hanya  memberikan  anggaran  sesuai dengan  SAB  (Standar  Anggaran  Belanja)  saja  .  Kemudian  hasil  Rasio  Efisiensi  Anggaran Belanja  Operasional  sebesar  Rp.  7.058.471.600  dan  Realisasi  Belanja  Operasional  sebesar Rp.  6.440.641.253.  Selisih  anggaran  belanja  operasional  dengan  realisasi  belanja operasional  sebesar  Rp.  617.830.347,  dengan  demikian  diperoleh  rasio  efisiensi  sebesar  91% dikategorikan  kurang  efisien  karena  melebihi  90%.  Hal  ini  dikarenakan  belanja  pegawai  dan belanja  barang  dan  jasa  mengalami  kenaikan  disetiap  tahunnya.  Selanjutnya  Hasil Perhitungan  Rasio  Efisiensi  Anggaran  Belanja  Modal  sebesar  Rp.  1.120.610.000  dan Realisasi  Belanja  Modal  sebesar  Rp.  1.068.395.450.  Selisih  anggaran  belanja  modal  dengan realisasi  belanja  modal  sebesar  Rp.  52.214.550,  dengan  demikian  diperoleh  rasio  efisiensi sebesar  95%  dikategorikan  kurang  efisien  karena  melebihi  90%.  Hal  ini  dikarenakan  belanja modal  mengalami  kenaikan  harga  disetiap  tahunnya.  Maka  hasil  dari  perhitungan  jumlah rata-rata  rasio  efisiensinya  sebesar  92%  dikategorikan  kurang  Efisien  karena  melebihi  90%. Pemerintah  Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal  Kabupaten  Serang  Tahun Anggaran  2014  dianggap  Kurang  Berhasil  dalam  membelanjakan  anggarannya  sehingga hampir  mencapai  target  anggaran  yang  ditetapkan.
Pada  Tahun  2015  Anggaran  Belanja  sebesar  Rp.  8.218.397.897  dan  Realisasi  Belanja sebesar  Rp.  7.858.371.790.  Selisih  anggaran  belanja  dengan  realisasi  belanja  sebesar  Rp. 360.026.107,  dengan  demikian  diperoleh  rasio  efisiensi  sebesar  95%  dikategorikan  kurang efisien  karena  melebihi  90%.  Hal  ini  dikarenakan  Anggaran  yang  diajukan  oleh  BPTPM kepada  Pemerintah  Daerah  guna  membelanjakan  kebutuhannya  cenderung  tidak  terealisasi sehingga anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak cukup  untuk membelanjakan  kebutuhannyadan  pemerintah  daerah  hanya  memberikan  anggaran  sesuai dengan  SAB  (Standar  Anggaran  Belanja)  saja.  Kemudian  hasil  Rasio  Efisiensi  Anggaran Belanja  Operasional  sebesar  Rp.  7.586.037.897  dan  Realisasi  Belanja  Operasional  sebesar Rp.  7.246.345890.  Selisih  anggaran  belanja  operasional  dengan  realisasi  belanja  operasional sebesar  Rp.  339.692.007,  dengan  demikian  diperoleh  rasio  efisiensi  sebesar  95% dikategorikan  kurang  efisien  karena  melebihi  90%.  Hal  ini  dikarenakan  belanja  pegawai  dan belanja  barang  dan  jasa  mengalami  kenaikan  disetiap  tahunnya.  Selanjutnya  Hasil Perhitungan  Rasio  Efisiensi  Anggaran  Belanja  Modal  sebesar  Rp.  632.360.000  dan  Realisasi Belanja  Modal  sebesar  Rp.  612.025.900.  Selisih  anggaran  belanja  modal  dengan  realisasi belanja  modal  sebesar  Rp.  20.334.100,  dengan  demikian  diperoleh  rasio  efisiensi  sebesar 96%  dikategorikan  kurang  efisien  karena  melebihi  90%.Hal  ini  dikarenakan  belanja  modal mengalami  kenaikan  harga  disetiap  tahunnya.  Maka  hasil  dari  perhitungan  jumlah  rata-rata rasio  efisiensinya  sebesar  95%  dikategorikan  kurang  Efisien  karena  melebihi  90%. Pemerintah  Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal  Kabupaten  Serang  Tahun Anggaran  2015  dianggap  Kurang  Berhasil  dalam  membelanjakan  anggarannya  sehingga hampir  mencapai  target  anggaran  yang  ditetapkan.
Pada  Tahun  2016  Anggaran  Belanja  sebesar  Rp.  8.090.176.405  dan  Realisasi  Belanja sebesar  Rp.  6.884.408.724.  Selisih  anggaran  belanja  dengan  realisasi  belanja  sebesar  Rp.
530.823.763.  dengan  demikian  diperoleh  rasio  efisiensi  sebesar  85%  dikategorikan  cukup efisien  karena  melebihi  80%.  Hal  ini  dikarenakan  Anggaran  yang  diajukan  oleh  BPTPM kepada  Pemerintah  Daerah  guna  membelanjakan  kebutuhannya  cenderung  tidak  terealisasi sehingga anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak cukup  untuk membelanjakan  kebutuhannyadan  pemerintah  daerah  hanya  memberikan  anggaran  sesuai dengan  SAB  (Standar  Anggaran  Belanja)  saja.  Kemudian  hasil  Rasio  Efisiensi  Anggaran Belanja  Operasional  sebesar  Rp.  7.213.693.405  dan  Realisasi  Belanja  Operasional  sebesar Rp.  6.007.953.624.  Selisih  anggaran  belanja  operasional  dengan  realisasi  belanja operasional  sebesar  Rp.  1.205.739.781,  dengan  demikian  diperoleh  rasio  efisiensi  sebesar 83%  dikategorikan  cukup  efisien  karena  melebihi  80%.  Hal  ini  dikarenakan  belanja  pegawai dan belanja  barang  dan jasa mengalami  penurunan  dari tahun  sebelumnya.
Selanjutnya  Hasil  Perhitungan  Rasio  Efisiensi  Anggaran  Belanja  Modal  sebesar  Rp. 876.483.000  dan  Realisasi  Belanja  Modal  sebesar  Rp.876.455.100.  Selisih  anggaran  belanja modal  dengan  realisasi  belanja  modal  sebesar  Rp.  27.900,  dengan  demikian  diperoleh  rasio efisiensi  sebesar  100%  dikategorikan  kurang  efisien  karena  melebihi  90%.Hal  ini dikarenakan  belanja  modal  mengalami  kenaikan  harga  disetiap  tahunnya.  Maka  hasil  dari perhitungan  jumlah  rata-rata  rasio  efisiensinya  sebesar  89%  dikategorikan  Cukup  Efisien karena  melebihi  80%.  Pemerintah  Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal Kabupaten  Serang  Tahun  Anggaran  2016  dianggap  Cukup  Berhasil  dalam  membelanjakan anggarannya  karena belum  mencapai  target  anggaran  yang  ditetapkan.

## Pembahasan
Tabel  4  dapat  kita  lihat  Rasio  Efisiensi  Belanja  Badan  Perijinan  Terpadu  dan Penanaman  Modal  Kabupaten  SerangPada  tahun  2014  persentase  Belanja  Operasional sebesar  91%  sedangkan  persentase  Belanja  Modalnya  sebesar  95%.  Pada  tahun  2014 mengalami  kenaikan  belanja  operasi  dan  belanja  modal.Belanja  tersebut  dapat  dianalisa bahwa  pada  tahun  2013  belanja  operasi  dan  belanja  modalnya  menyesuaikan  kebutuhan- kebutuhan  pegawai,  serta  kebutuhan  kantor.  Sedangkan  Pada  tahun  2014  belanja  pegawai dan  belanja  barang  dan  jasa  mengalami  kenaikan,  Terkecuali  pada  belanja  modal  belanja gedung  dan bangunan  yang  hanya  merupakan  kelanjutan  pada tahun  2013.
Pada  tahun  2015  persentase  Belanja  Operasional  sebesar  95%  sedangkan  Belanja Modal  sebesar  96%.  Belanja  Operasi  dan  Belanja  Modal  di  tahun  2015  mengalami  kenaikan dari  tahun  sebelumnya,  hal  ini  dikarenakan  pada  Belanja  Operasional  belanja  untuk  pegawai mengalami  kenaikan  sedangkan  belanja  barang  dan  jasa  mengalami  penurunan  dari  tahun sebelumnya.  Belanja  Modal  mengalami  penurunan  dari  tahun  sebelumnya,  di  tahun  2015 belanja  gedung  dan  bangunan  mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya,  adanya  belanja jalan,  irigasi  dan  jaringan  di  tahun  2015,  sedangkan  belanja  aset  tetap  lainnya  hanya  ada  di tahun  2014.
Pada  tahun  2016  persentase  Belanja  Operasional  sebesar  83%  sedangkan  Belanja Modal  sebesar  100%.  Belanja  Operasi  mengalami  penurunan  dari  tahun  sebelumnya sedangkan  Belanja  Modal  mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya,  hal  ini  dikarenakan Belanja  Operasional  dan  Belanja  Modal  menyesuaikan  kebutuhan-kebutuhan  pegawai  serta kebutuhan  kantor.  Pada  tahun  2016  mengalami  penurunan  belanja  operasi  karena perencanaan  kegiatan  kurang  memahami  dan  pada  belanja  modal  mengalami  kenaikan karena  menyesuaikan  kebutuhan  fisik.
Kinerja  Keuangan  Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal  Kabupaten  serang dari  tahun  ketahun  mengalami  peningkatan.  Namun  belum  mengalami  peningkatan  yang
signifikan.  Hal  ini  perlu  diperbaiki  lagi  dalam  pengelolaan  Belanja  Operasi  dan  Belanja Modalnya.  Perlu  untuk  diperhatikan  oleh  Pemerintah  Daerah  walaupun  patokan  untuk besarnya  Belanja  Operasional  dan  Belanja  Modal  terhadap  APBD  belum  ada,  namun sebagai  daerah  yang  berada  di  Negara  Berkembang  Pemerintah  Daerah  seharusnya meningkatkan  Belanja  Modal  (pembangunan)  dalam  menyediakan  sarana  prasarana  yang mendukung  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan pelayanan  publik.

## KESIMPULAN
Efektivitas  Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal  Kabupaten  Serang  Tahun Anggaran  2014  sampai  dengan  Tahun  2016  dilihat  dari  perhitungan  rata-rata  Rasio Efektivitasnya  diperoleh  sebesar  102%  termasuk  dalam  Kriteria  Sangat  Efektif.  Hal  ini berarti  Pemerintah  Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal  Kabupaten  Serang dikatakan  berhasil  Merealisasikan  Pendapatan  dengan  Anggaran  Pendapatannya.  Efisiensi Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal  Kabupaten  Serang  Tahun  Anggaran  2014 sampai  dengan  Tahun  2016.  Dilihat  dari  perhitungan  rata-rata  Rasio  Efisiensinya  diperoleh sebesar  92%  termasuk  dalam  Kriteria  Kurang  Efisien.  Hal  ini  berarti  Pemerintah  Badan Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal  Kabupaten  Serang  dapat  dikatakan  Kurang berhasil  dalam  Merealisasikan  Belanja  dengan  Anggaran  Belanjanya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdul  Halim,  2007, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3 (Jakarta:Salemba  Empat)
Abdul  Halim,  Muhammad  Syam  Kusufi,  2014, Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi Sektor    Publik (Jakarta:Salemba  Empat) Amirullah  Haris  Budiyono,  2004, Pengantar Manajemen (yogyakarta:Graha  ilmu)
Deddi  Nordiawan,  Ayuningtyas  Hertianti,  2010, Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi  2 (Jakarta:Salemba  Empat)
Mardiasmo,  2009, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta:Andi)
Nur Afiah,  2010, Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Sawir,  Agnes,  2003, Analisa  Kinerja  Keuangan  dan  Perencanaan  Keuangan  Perusahaan (Jakarta:PT.  Gramedia  Pustaka  Utama)
Sedarmayanti,  2009, Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja
Sholeh,  Chabib,  Suripto,  2011, Menilai  Kinerja  Pemerintah  Daerah (Bandung:Fokus Media) SP. Hasibuan,  1984, Manajemen Sumberdaya Manusia Edisi Revisi Sugiyono,  2012, Metode  Penelitian  Pendidikan.  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D (Bandung:Alfabeta)
Suyana  Utama,  2008, Rasio Efektivitas dan Efisiensi
Anastasia  F.  Palilingan,  H.  Sabijono,  L.  Mawikere,  2015, Analisis  Kinerja  Belanja  Dalam Laporan Realisasi  Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado
A.N.J.  Dien,  J.  Tinangon.,  S.  Walandouw,  2015, Analisis  Laporan  Realisasi  Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
Gusti  Ayu  Yuni  Antari,  2016, Analisis  Laporan  Keuangan  Sebagai  Dasar  Dalam  Menilai Kinerja Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangli
Joko  Pramono,  2014, Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)
Mira  Mustika,  2016, Analisis  Laporan Realisasi APBD Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2010-2014
R.Y.  Budiman.,  H.  Wokas,  2015, Analisis  Kinerja  Belanja  Dalam  Laporan  Realisasi Anggaran Pada Tiga Daerah Pemekaran di Provinsi Sulawesi Utara
Pemendagri,  Tahun  2007, No. 56, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
UU No. 32, Tahun  2004, Otonomi Daerah UU No. 33, Tahun  2004, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah