## HAK ATAS PENGADAAN  DAN STANDAR  RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU  MANTAN WAKIL PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA

## Laurensius Arliman S
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Jalan Gang Mesjid Baiturahman Nomor 40 Kota Padang Email: laurensiusarliman@gmail.com

## Abstrak
Presiden adalah pemimpin tertinggi di Republik Indonesia, juga jelas dinyatakan dalam Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Setelah  presiden  keluar,  dan menjadi warga negara Indonesia biasa, presiden juga masih mendapatkan salah satu dari hak-hak  mereka,  yaitu  hak  untuk  mencari  nafkah,  itu  adalah  bentuk  penghormatan kepada  mantan  Presiden  atau  Wakil  Presiden  yang  telah  memimpin  negeri  ini  selama periode kepemimpinannya. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  mengubah  aturan  menyediakan  rumah  bagi  mantan  presiden  dan  wakil presiden.  Perubahan  ini  kemudian  dituangkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  52 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2007 tentang Pengadaan dan Standar Rumah untuk Mantan Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan yang dibuat oleh Presiden, mengundang reaksi keras dari masyarakat. Oleh karena itu, fasilitas  akan  disediakan  untuk  mantan  presiden  dan  wakil  presiden  dalam  bentuk pengadaan  rumah  dianggap  sangat  berlebihan  dan  tidak  mencerminkan  rasa  keadilan bagi  masyarakat,  terutama  orang-orang  dari  kelas  menengah  ke  bawah  yang  sampai sekarang  belum  memiliki  rumah.  Dalam  makalah  ini  akan  membahas  pengadaan  dan hak  untuk  rumah  standar  untuk  mantan  Presiden  dan/atau  mantan  Wakil  Presiden Republik  Indonesia,  dan  pengadaan  kontroversi  dan  standar  untuk  rumah  mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kata kunci: Standar Rumah, Mantan Presiden, Mantan Wakil Presiden

## Abstract
President is the supreme leader in the Republic of Indonesia, it is also clearly stated in the Constitution of  the Republic of  Indonesia  Year 1945. After the outgoing president, and  became  ordinary  Indonesian  citizens,  the  president  is  also  still  get  one  of  their rights, namely the right to earn a living, it is a form of tribute to the former President or Vice President  who has  been leading this country during the period  of  his leadership. Towards the end of his term, Susilo Bambang Yudhoyono to change the rules providing a  home  for  former  president  and  vice  president.  The  change  was  then  poured  in Presidential  Regulation  No.  52  Year  2004  on  the  Amendment  of  Presidential  Decree No.  88 Year  2007  concerning  Procurement  and  Standard  Home  for  Former  President and  Vice  President.  The  policy  made  by  President,  invited  strong  reactions  from  the public.  Therefore,  the  facilities  will  be  reserved  for  the  former  president  and  vice president  in  the form  of procurement  of  the house is  considered very exaggerated and does  not  reflect  a  sense  of  justice  for  the  people,  especially  people  from  the  lower middle  class  who  until  now  have  not  had  a  home.  In  this  paper  will  discuss  the procurement  and  the  right  to  a  standard  home  to  the  former  president  and  /  or  the
former  vice  president  of  the  republic  of  Indonesia,  and  controversy  procurement  and standards for the former president's home and / or former vice president of the republic of Indonesia.
Keywords: Standard House, Former President, Former Vice President

## A.   PENDAHULUAN

## 1.   Latar Belakang
Negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  berbentuk  Republik.  Di  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) di dalam  negara  yang  berbentuk  Republik 1 maka  di  dalam  sistem  pemerintahannya  yang berperan sebagai kepala negara adalah Presiden. 2 hal ini secara jelas termaktub di dalam Pasal  4  ayat  (1)  UUD  1945. 3 Berdasarkan  Pasal  4  UUD  1945,  Presiden  Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.  Berdasarkan  atas  maknanya  lembaga  kepresidenan  berisi  atas  2  (dua)  jabatan yaitu  Presiden  dan  Wakil  Presiden. 4 Atas  ketentuan  pada  Pasal  4  UUD  1945  tersebut, maka  UUD  1945  memberikan  kedudukan  yang  kuat  kepada  lembaga  kepresidenan, karena  Presiden  adalah  penyelenggara  pemerintahan.  Selain  menjalankan  kekuasaan membentuk  peraturan  perundang-undangan,  kekuasaan  yang  berkaitan  dengan penegakkan hukum (seperti grasi, amnesti dan abolisi) dan lain sebagainya. Kedudukan Presiden  sebagai  pemimpin  eksekutif  mempunyai  hak  prerogatif  untuk  mengadakan rekruitmen guna mengisi jabatan sejumlah posisi eksekutif dalam bidang pemerintahan seperti anggota kabinet (menteri, menteri koordinator, dan menteri negara) dan pejabat yang setingkat dengan menteri.
Setelah  Presiden  telah  habis  masa  jabatannya,  dan  menjadi  warga  negara Indonesia yang biasa, Presiden juga tetap mendapatkan haknya. Salah satu haknya, yaitu hak  untuk  mendapatkan  tempat  tinggal,  hal  ini  sebagai  bentuk  penghormatan  kepada mantan  Presiden  atau  Wakil  Presiden  yang  telah  memimpin  Negara  ini  selama  masa periode kepemimpinannya. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY)  mengubah  peraturan  penyediaan  rumah  bagi  mantan  presiden  dan wakil presiden. Perubahan itu kemudian dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 52  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  88  Tahun  2007 tentang  Pengadaan  dan  Standar  Rumah  bagi  Mantan  Presiden  dan  Wakil  Presiden (Perpres 52/2014).
Peraturan ini merupakan hasil revisi (perubahan) dari Keputusan Presiden Nomor 81  Tahun  2004  tentang  Pengadaan  Rumah  bagi  Mantan  Presiden  dan  Wakil  Presiden. Kebijakan yang dilakukan Presiden pada last minute tersebut mengundang reaksi keras dari  masyarakat.  Sebab,  fasilitas  yang  akan  diperuntukkan  bagi  mantan  presiden  dan wakil  presiden  berupa  pengadaan  rumah  ini  dinilai  sangat  berlebihan  serta  tidak mencerminkan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat,  khususnya  masyarakat  dari  golongan ekonomi  menengah  ke  bawah  yang  sampai  saat  ini  belum  memiliki  rumah 5 .  Terlebih
1 Sudarsono, Kamus Hukum , Jakarta: Rineka cipta, 2003, hlm. 403
2 Hendarmin Renadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik , Bandung: Fokusmedia, 2006, hlm. 71
3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi sebagai  berikut: “Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang- Undang Dasar ”
4 Jimly Ashidiqie, Konstitusi dan Konsttusionalisme Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 167-168
5 Ubed Bagus Razali, “Di Balik Fasilitas Mantan Presiden ” , Kompas, 2014
lagi  dalam  perpres  tersebut  tidak  diatur  mengenai  batasan  anggaran  untuk  pengadaan rumah  bagi  mantan  presiden  dan  wakil  presiden  sehingga  berapa  pun  harganya  pasti akan dibeli  negara.  Hal  itu tentu saja bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 28H  Ayat  (1)  yang  menyatakan  setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta memperoleh pelayanan kesehatan.
Penghormatan  yang  berlebihan  terhadap  mantan  Presiden  dan  Wakil  Presiden merupakan sebuah ironi. Sebab, sangat tidak tepat apabila fasilitas  yang berlebihan itu diartikan  sebagai  bentuk  penghormatan  dan  diberikan  ketika  masih  ada  keluarga  para pahlawan  kemerdekaan  ataupun  atlet  yang  sebelumnya  telah  mengharumkan  nama bangsa  di  kancah  internasional  yang  hidup  menderita.  Selain  itu  pada  masa  akhir pemerintahan  SBY,  juga  menandatangani  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya, dan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Dimana  peraturan  tersebut  kemudian  membawa  dampak  pada  lahirnya  Peraturan Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2013  tentang  Pengesahan Validasi  Organisasi  dan  Tugas  Pasukan  Pengamanan  Presiden  atau  yang  disebut Paspampres,  selain  juga  pembentukan  Paspampres  Grup  D  yang  sedikitnya  berjumlah 28 orang untuk mengawal mantan presiden dan wakil presiden 6 .
Selama ini, negara sudah menghormati pemimpinnya dengan memberikan fasilitas yang  lebih  dari  cukup.  Salah  satu  contohnya  ialah  gaji  presiden  Indonesia  pada  masa kepresidenan  SBY  berada  pada  urutan  tertinggi  ketiga  di  dunia  dengan  total  sebesar 124.171 dollar AS atau setara dengan Rp 1,12 miliar per tahun. Gaji presiden Perancis dan  Amerika  Serikat  hanya  menempati  posisi  ketujuh  dan  kedelapan  dalam  daftar peringkat  gaji  tertinggi  yang  diperoleh  kepala  negara  di  dunia 7 .  Belum  lagi  uang pensiun yang akan diterima mantan Presiden sebesar Rp 30,24 juta per bulan dan Wakil Presiden sebesar Rp 20,16 juta per bulan. Dengan pendapatan sebesar itu, tentu mantan Presiden  dan  Wakil  Presiden  pasti  mampu  membeli  rumah  yang  layak  tanpa  harus disediakan  oleh  negara  ketika  tidak  lagi  menjabat  sebagai  Presiden  ataupun  Wakil Presiden.
Maka  dalam  tulisan  ini  mencoba  membedah  atas  hak  pengadaan  dan  standar rumah  bagi  mantan  Presiden  dan/atau  mantan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia, serta  fenomena  yang  terjadi  akibat  Peraturan  Presiden  yang  keluar  pada  masa pemerintahan SBY sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6 (enam).

## 2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  penjelasaan  diatas,  maka  penulis  mencoba  menjelaskan  hal-hal tersebut didalam rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:
a.  Bagaimana  hak  atas  pengadaan  dan  standar  rumah  bagi  mantan  presiden  dan  wakil presiden?
b.  Bagaimana pro kontra pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden?
6 Ibid.
7 Ibid.

## B.   PEMBAHASAN
1. Hak  Atas  Pengadaan  dan  Standar  Rumah  Bagi  Mantan  Presiden  dan  Wakil Presiden
Sebagai  satu  jabatan  tunggal,  Presiden  adalah  pemegang  tunggal  kekuasaan eksekutif,  dihasratkan  untuk  menjadi  jangkar  dan  kompas  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.  Tetapi  agar  Presiden  tidak  bertindak  sewenang-wenang,  maka  bukan hanya  masa  jabatannya  harus  diatur  batas-batasnya,  melanikan  cara  mengisinya  pun harus  diatur.  Sebab  itu,  maka  yang  menjadi  jantung  dari  urusan  memilih  Presiden  dan Wakil  Presiden  adalah  terwujudnya  kehidupan  berbangsa,  dan  bernegara  yang berperikemanusiaan, adil dan beradab. Karena itu pula, maka urusan pengisian jabatan Presiden  dan  Wakil  Presiden,  tidak  bisa  dijadikan  sekedar  urusan  pengisian  jabatan, apalagi urusan partai politik, dan legitimasi sang Presiden dan Wakil Presiden. Karena hakikat seperti itulah, maka urusan pilih memilih presiden dan wakil presiden menjadi urusan  seluruh  orang  merdeka-warga-civilis.  Agar  supaya  kesejatiaan  hasrat  tersebut terjaga, maka pemegang jabatan ini, termasuk mereka yang memegang kekuasaan pada cabang kekuasaan lain-harus memiliki tanggung jawab. Kualifikasi tanggung jawabnya pun harus melebihi orang kebanyakan 8 .
Untuk  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahannya,  Presiden  perlu  diberikan suatu  kekuasaan  yang  dilindungi  oleh  konstitusi. 9 Bagir  Manan,  mengatakan  bahwa konstitusi  adalah  kumpulan  asas  dan  kaidah  (hukum),  yang  mengatur  mengenai organisasi  yang  meliputi  susunan  organisasi,  bantuk  organisasi,  jabatan-jabatan  dalam organisasi,  pejabat-pejabat  dalam  organisasi,  kekuasaan  organisasi,  tugas  dan wewenang  pejabat-pejabat  organisasi,  cara-cara  mengisi    jabatan  organisasi,  dan  lain- lain hal yang berkaitan dengan seluk beluk organisasi. 10 Rechtsataat maupun the rule of law merupakan  tipe  negara  yang  keduanya  sama-sama  memiliki  ciri  melindungi rakyatnya dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Menurut Hassel dan Hofmanski sebagaimana  dikutip  oleh  I  Dewa  Gede  Atmadja  bahwa  tipe rechtstaat melindungi warga  negara  dari  tindakan  pemerintah  yang  sewenang-wenang  dengan  prinsip demokrasi, dimana ide dan kehendak rakyat dapat mempengaruhi pemerintah. 11
Ketika terjadi reformasi konstitusi pada tahun 1998, muncul beberapa kesepakatan dasar  dalam  melakukan  perubahan  UUD  1945,  antara  lain  mempertegas  sistem presidensil.  Namun,  dalam  kenyataannya  kesepakatan  tersebut  tidak  ditaati  secara konsisten  oleh  Majelis  Pemusyawaratan  Rakyat  (MPR).  Pembongkaran  konstruksi presidensialisme  dalam  UUD  1945  secara  signifikan  pada  perubahan  pertama  (1999), kemudian  penguatan  kelembagaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  pada  perubahan kedua (2000), bukannya melainkan keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR, tetapi  justtru  menimbulkan  ketidakjelasan  sistem  Presidensiil,  yang  ingin  dibangun melalui  Perubahan  UUD  1945.  Kesan  parlementernya  justru  semakin  menguat. 12 Pola
8 Margarito  Kamis,  “Jabatan  Presiden  Dan  Wakil  Presiden.  Mengenali  dan  Menjahit  Sejumlah Mimpi  tentang  Tata  Cara  Pengisiannya  untuk  Keindahan  Kebangsaan  Indonesia  Akan  Datang” ,  Jurnal Konstitusi , Vol. III, No. 2, 2010, hlm. 28
9 Rizky  Putra  Zulkarnain,  “Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kapolri  Oleh  Presiden” ,  Jurnal Yuridika , Vol. 30, No. 1, 2015, hlm. 120
10 Bagir  Manan  dan  Susi  Dwi  Harijanti, Memahami  Konstitusi  Makna  dan  Aktualisasi, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 145
11 I  Dewa  Gede  Atmadja, Teori  Konstitusi  dan  Konsep  Negara  Hukum, Malang:  Setara  Press, 2015, hlm. 134
12 Ni’matul Huda, “Sistem Presidensiil di Indonesia dan Impeachment dalam UUD 1945”, Jurnal Konstitusi , Vol. III, No.2, 2010, hlm. 8
hubungan  antara  reduksi  kekuasaan  Presiden  dan  pemberdayaan  DPR,  di  satu  sisi dengan  upaya  mempertahankan  sistem  presidensial.  Seperti  ketegangan  hubungan antara  Presiden  dan  DPR  akhir-akhir  ini  yang  disibukkan  dengan  Hak  Angket  DPR dalam  kasus  Bank  Century.  Besar  kemungkinan  kecenderungan  ini  bisa  menimbulkan apa  yang  disebut constutusional  deadlock , political  deadlock antara  Presiden  dan DPR. 13
Presiden  tak  harus  berasal  dari  partai  politik.  Pernyataan  itu  mungkin  patut diperdebatkan,  namun  yang  pasti  seorang  kader  parati  yang  telah  terpilih  menjadi Presiden  tidak  diperbolehkan  menjadi  pengurus  aktif  di  partai  politik.  Kekhilafan Presiden  SBYuntuk  menjadi  ketua  partai  ketika  memimpin  menjadi  Presiden  bukan satu-satunya  yang  telah  terjadi.  Presiden  Megawati  Soekarnoputri  juga  pernah melakukan  hal  yang  sama  ketika  memimpin  pemerintahan 14 di  republik  ini.  Dalam banyak  catatan  sejarah  Indonesia,  hubungan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  menagalami romantisme  yang  turun  naik.  Kadangkala  harmonis,  namun  dilain  periode  bisa berseberangan  luar  biasa.  Misalnya,  pada  masa  Presiden  Sukarno  dan  Wakil  Presiden Mohammad Hatta, perpecahan diantara keduanya sudah menjadi rahasia umum. Dengan ideologi  yang  berbeda,  kedua  pimpinan  tersebut  sering  bersebarangan  pendapat. Ujungnya, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya. Pada masa  era  Presiden  Soeharto,  hubungan  kepala  negara  dan  Wakil  Presiden  hampir  tak terdera  isu  perpecahan  karena  Presiden  memilih  tangan  kanan  utamanya  menjadi pendamping.  Pada  masa  Presiden  Abdurahman  Wahid  yang  ringkas,  Wakil  Presiden Megawati  dianggap  mendulang  posisi  yang  menguntungkan  dengan  membiarkan serangan  kritik  kepada  Presiden.  Paling  fenomenal  tentu  saja  hubungan  Presiden  SBY dan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla,  keduanya  acapkali  terlibat  saling  sindir  di  media publik. 15
Terlepas  dari  hak  tersebut  sehubungan  dengan  kewenangan  Presiden  sebagai kepala  negara  yang  diberi  kekuasaan  oleh  undang-undang  dasar  membentuk  Perppu dengan  syarat-syarat  yang  juga  diatur  dengan  undang-undang  dasar.  Namun  dalam kenyataannya perppu-Perppu yang dibentuk oleh Presiden masih terjadi pro dan kontra baik untuk mengisi kekosongan hukum maupun syarat normatif dalam pembentukannya maka  untuk  itu  perlu  ketegasan  yang  jelas  dan  pasti.  Untuk  mengantisipasi  keadaan tersebut, maka di Indonesia secara konstitusional telah diletakkan pengaturannya dalam Pasal  22  UUD  1945  yang  menegaskan  bahwa  dalam  hal  ikhwal  kegentingan  yang memaksa  Presiden  berhak  mengeluarkan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang- undang.  Peraturan  pemerintah  itu  haris  mendapat  persetujuan  dari  DPR  dalam persidangan  yang berikut. Jika tidak mendapat  persetujuan maka peraturan pemerintah harus  dicabut.  Ketentuan  dalam  Pasal  22  UUD  1945  tersebut  mengisyaratkan  apabila keadaan lebih genting dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu adanya syarat- syarat  yang  ditentukan  lebih  dahulu  oleh  dan  dalam  suatu  undang-undang,  serta bagaimana  akibat-akibat  yang  tidak  sempat  ditunggu  dan  ditetapkan  dalam  suatu undang-undang,  Presiden  berhak  menetapkan  Perppu  sekaligus  menyatakan  suatu keadaan  bahaya  dan  darurat. 16 Selanjutnya  kewenangan  Presiden  tersebut  dapat
13 Ni’matul Huda, UUD 1945 & Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 284
14 Feri  Amsari,  “Presidensialisme  dan  Lembaga  Kepresidenan”, Jurnal  Konstitusi, Vol.  II  No.1, 2013, hlm. 39
15 Ibid ., hlm. 47
16 Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 140
mengacu  pada  putusan  MK  Nomor  138/PUU/VII/2009  yang  berhubungan  dengan syarat hal ikhwal kegentingan memaksa mengeluarkan Perppu. 17
Dalam  pada  itu,  apabila  Presiden  berhalangan  tetap,  Pasal  8  ayat  (1)  harus dilaksanakan.  Artinya,  Wakil  Presiden  menggantikan  Presiden  sampai  habis  masa jabatannya.  Dengan  demikian,  apabila  Presiden  baru  menjabat  satu  tahun,  kemudian berhalangan  tetap,  Wakil  Presiden  menjadi  Presiden  untuk  empat  tahun  yang  tersisa. Dan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, UUD 1945 sudah mengaturnya. Hal  itu  dapat  dibaca  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  UUD  1945  yang  manyatakan  dalam  hal terjadi  kekosongan  Wakil  Presiden,  selambat-lambatnya  dalam  waktu  60  hari,  MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. 18
Persoalan  yang  mendasar  timbul,  apabila  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam waktu  yang bersamaan berhalangan tetap. Untuk itu ada berbagai pendapat  yang dapat dikemukakan.  Yang  pertama,  adalah  bahwa  ketua  MPR  bertindak  sebagai  pejabat Presiden,  dengan  catatan,  dalam  waktu  yang  ditentukan  harus  segera  melaksanakan pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Pendapat  ini  pernah  menjadi  wacana  dalam diskusi-diskusi,  sebelum  MPR  mengambil  keputusan.  Salah  satu  argumentasi  yang dikemukakan adalah, karena ketua MPR yang berasal dari DPR dipilih dalam pemilihan umum,  seperti  halnya  Presiden,  yang  juga  dipilih  oleh  rakyat  secara  lansung.  Di samping  pendapat  di  atas  ada  pula  yang  mengatakan  sebaiknya  ketua  DPR  yang menjadi  pejabat  Presiden,  dengan  catatan  dalam  waktu  yang  ditentukan  harus melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 19
Ternyata MPR mengambil oper ketentuan yang tercantum dalam Ketetapan MPR- RI  nomor  VII/MPR/1973  tentang  keadaan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik Indonesia. 20 Ada  dua  pertimbangan  yang  tercantum  dalam  Ketetapan  MPR  tersebut, seperti yang dijelaskan sebagai berikut: 1) bahwa manusia sebagai insan hamba Tuhan secara kodrati tiada luput dari hambatan dan ujian, yang antara lain dapat berupa suatu halangan yang disebabkan oleh hal-hal yang ada di luar kemampuannya, sehingga tidak dapat  menjalankan  dharma,  karya,  dan  kewajibannya  dalam  kehidupannya  sehari-hari, baik  secara  tetap  maupun  untuk  sementara  waktu;  dan  2)  bahwa  keadaan  yang sedemikian  itu,  bila  menyangkut  diri  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden,  yang mempunyai  akibat  dan  pengaruh  nasional  yang  luas  serta  dalam,  maka  haruslah  ada kepastian hukum yang mengatur dalam hal-hal seperti itu sampai terjadi.
Ketentuan  mengenai  keadaan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik Indonesia  berhalangan  tetap  diatur  dalam  Pasal  5,  yang  seluruhnya  berbunyi  sebagai berikut:  1)  dalam  hal  Presiden  dan  Wakil  Presiden  berhalangan  tetap,  Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah Presiden dan  Wakil  Presiden  berhalangan  tetap  sudah  menyelenggarakan  Sidang  Istimewa Mejelis  untuk  memilih  dan  mengangkat  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  yang  masa jabatannya  berakhir  sesuai  dengan  masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang digantikannya; 2) Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri-
17 Darmini  Roza,  Kekuasaan  Pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Merupakan Hak Konstitusional Presiden Sebagai  Kepala Negara , Jurnal Yustisia, Vol.  22, No. 2, 2015, hlm. 19
18 Sri  Soemantri, Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pemikiran  dan  Pandangan, Bandung:  Remaja Rosdakarya Offset, 2014, hlm. 188
19 Ibid.
20 Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 109
menteri  yang  memegang  jabatan  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Luar  Negeri,  dan Menteri  Pertahanan-Keamanan  secara  bersama-sama  melaksanakan  Jabatan  Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh menteri-menteri yang bersangkutan; 3) Pemangku Sementara Jabatan Presiden melaksanakan pekerjaan sehari-hari  Presiden  sampai  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  dipilih  oleh  Majelis memegang jabatannya.
Diakui  bahwa  pelaksanaan  kekuasaan  pemerintahan  oleh  Presiden  berdasarkan tafsir UUD 1945 pra amandemen, Presiden dibekali hak perogatif. Misalnya dalam hal menayatakan  keadaan  bahaya  (Pasal  12);  mengangkat  duta  dan  konsul  (Pasal  13); memberika  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah Agung  (Pasal  14  ayat  (1));  amnesti  dan  abolisi  dengan  memperhatikan  pertimbangan DPR  (Pasal  14  ayat  (2));  membentuk  Dewan  Pertimbangan  Presiden  (Pasal  16); mengangkat  dan  memberhentikan  menteri  (BAB  V  Pasal  17  ayat  (2)).  Sebenarnya, UUD  1945  tidak  menyebutkan  secara  eksplisit  mengenai  hak  perogatif.  Akan  tetapi, dalam  praktiknya  hal  ini  dikenal  luas  dan  bahkan  menjadi  argumentasi  utama  dalam membenarkan penggunaan hak-hak tertentu oleh Presiden secara mandiri (tanpa adanya mekanisme  pengawasan  dari  lembaga  lainnya). 21 Bahkan  seperti  yang  dilakukan  oleh SBY, mengeluarkan Perpres 52/2014.
Dalam  pelaksanaannya,  ternyata  hak-hak  perogatif  sebagai  bentuk  kekuasaan Presiden  telah  banyak  menimbulkan  berbagai  masalah  yang  sampai  saat  ini  masih diwarnai  pendapat  pro  dan  kontra  seputar  penggunaannya.  Hal  ini  dapat  disebabkan karena  tiga  hal,  Pertama, besarnya  kekuasaan  Presiden  tersebut  tidak  diikuti  dengan mekanisme  dan  pertanggungjawaban  yang  jelas.  Padahal  hak-hak  tersebut  sifatnya substansial  bagi  kehidupan  bangsa,  sehingga  memerlukan  adanya  kontrol,  misalnya pemilihan  duta  dan  konsul,  penentuan  susunan  kabinet,  wewenang  untuk  menyatakan perang,  dan  lain  sebagainya.  Kedua, fenomena  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah telah sedemikian besarnya, sehingga menimbulkan sensitivitas dalam tubuh masyarakat  terhadap  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  khususnya Presiden. Ketiga, berkaitan erat dengan  yang kedua, sensitivitas ini juga didorong oleh tumbuhnya  kesadaran  masyarakat  dengan  sangat  cepat  dengan  dipicu  oleh  atmosfer reformasi yang tengah berjalan pada saat ini. 22
Pengadaan  rumah  bagi  mantan  presiden  dan  mantan  Wakil  Presiden sesungguhnya sejak dulu telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 yang  ditandatangani  Presiden  Megawati  Soekarnoputri,  dan  kemudian  diubah  menjadi Peraturan  Presiden  nomor  88  Tahun  2007  yang  ditandatangani  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono,  dengan  diluarkannya  Perpres  52/2014.  Pepres  yang  diteken tanggal  2  Juni  2014  itu  merupakan  revisi  dari  peraturan  serupa  sebelumnya.  Namun karena  peraturan  terdahulu  dianggap  belum  mengatur  secara  detail  soal  standar  rumah kediaman  yang  layak,  maka  Presiden  SBY  kembali  merevisinya  demi  menjamin kesetaraan pemberian penghargaan pemerintah Republik Indonseia kepada para mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden.
Dalam  Peraturan  Presiden  yang  baru  ini,  diatur  soal  kualifikasi  dan  spesifikasi rumah  bagi  mantan  Presiden  dan  mantan  Wakil  Presiden.  Sementara  anggaran pengadaan dan pajak rumah itu akan menjadi tanggungan negara. Dimana pasal 1 ayat
21 Bachtiar Baital, “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Perogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman” , Jurnal Cita Hukum , Vol. 1, No. 1, 2014, hlm.
20
22 Ibid., hlm. 20-21
Hak Atas Pengadaan  Dan Standar……………..……....
(1) menyatakan bahwa Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak, dan ayat (2) menyatakan bahwa mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden hanya berhak mendapatkan  rumah  sebanyak  satu  kali,  termasuk  bagi  mantan  Presiden  dan/atau mantan  Wakil  Presiden  yang  menjalani  masa  jabatan  lebih  dari  satu  periode,  dan mantan Wakil Presiden yang menjadi Presiden.
Menurut Pasal (2) ayat 1 menjelaskan bahwa rumah kediaman yang layak adalah sebidang  tanah  berikut  bangunan  di  atasnya  yang  memiliki  kriteria  umum  sebagai berikut:  a)  Berada  di  wilayah  Republik  Indonesia;  b)  Berada  pada  lokasi  yang  mudah dijangkau  dengan  jaringan  jalan  memadai;  c)  Memiliki  bentuk,  keluasan,  dimensi, desain,  dan  tata  letak  ruang  yang  dapat  mendukung  keperluan  dan  aktivitas  mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden beserta keluarga; dan d)Tidak menyulitkan dalam penanganan  keamanan  dan  keselamatan  mantan  Presiden  dan/atau  mantan  Wakil Presiden beserta keluarga.
Hal  ini  menjadi  janggal  ketika  Pasal  3  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  rumah  bagi mantan  Presiden  dan/atau  mantan  Wakil  Presiden  harus  tersedia  sebelum  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  tersebut  berhenti  dari  jabatannya,  dan  anggaran  untuk pengadaan  rumah  bagi  mantan  Presiden  dan/atau  mantan  Wakil  Presiden  dibebankan pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  c.q  Bagian  Anggaran  Kementerian Sekretariat  Negara  paling  lambat  pada  satu  tahun  anggaran  sebelum  Presiden  dan/atau Wakil Presiden tersebut berhenti dari jabatannya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat  (1).  Selanjutnya  pasal  4  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  perhitungan  penganggaran untuk  pengadaan  rumah  kediaman  bagi  mantan  Presiden  dan/atau  mantan  Wakil Presiden  dilakukan  dengan  cara:  a)  perhitungan  pengadaan  tanah  dilakukan  dengan mengalikan luas tanah dengan nilai tanah pada saat penganggaran sesuai kriteria lokasi; b)  perhitungan  pengadaan  bangunan  dilakukan  dengan  mengalikan  luas  bangunan dengan harga per meter persegi pembangunan rumah dengan kualitas baik.
Pasal 5 juga menjelaskan lebih lanjut bahwa segala pajak dan biaya lainnya yang terkait  dengan  pemberian  rumah  kediaman  yang  layak  bagi  mantan  Presiden  dan/atau mantan Wakil Presiden ditanggung oleh negara, dan pasal 6 ayat (1) juga menjelaskan bahwa pemberian  rumah  kepada  masing-masing  mantan  Presiden  dan/atau  mantan Wakil  Presiden  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri  Sekretaris  Negara,  selain  itu pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat a) nama mantan Presiden dan/atau nama mantan Wakil Presiden; b) Letak rumah; c) Luas dan harga tanah dan bangunan.
Lebih lanjut pasal 7 menegaskan apabila dalam hal Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia dalam masa jabatannya, kepada janda/duda mantan Presiden dan atau mantan Wakil Presiden diberikan rumah kediaman yang layak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, dan didalam pasal 8 menegaskan bahwa pengadaan rumah kediaman  bagi  mantan  Presiden  dan/atau  mantan  Wakil  Presiden  yang  telah  berhenti dari jabatannya dan sampai dengan saat ini belum dilakukan pengadaan, menggunakan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

## 2. Pro  Kontra  Pengadaan  Dan  Standar  Rumah  Bagi  Mantan  Presiden  Dan Wakil Presiden
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  ada  beberapa  langkah  untuk  memperkuat sekaligus membatasi kekuasaan lembaga kepresidenan. Pertama, memberikan hak veto kepada  Presiden  terhadap  Rancangan  Undang-Undang  yang  diusulkan  oleh  DPR  dan
Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD).  Hak  veto  merupakan  salah  satu  instrument checks and  balances  system  cheks  and  balances  system yang  diperlukan,  sebagaimana diterapkan  di  Amerika  Serikat,  sehingga bargaining politik  Presiden  dalam  proses legislasi  menjadi  lebih  kuat.  Kedua , Presiden  perlu  dibatasi  kewenangannya  dalam proses legislasi dengan mengeluarkan fungsi legislasi Presidem karena kepadanya telah diberikan hak veto terhadap Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPR dan DPD. Dengan formulasi seperti itu, maka kekuasaan legislasi murni berada di tangan lembaga legislasi  yaitu  DPR  dan  DPD.  Ketiga, dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara, harus  ada  jaminan  Presiden  dapat  hanya  dapat  diatuhkan  karena  alasan-alasan pelanggaran hukum berat dan definitif serta prosedur  yang jelas, 23 namun terhadap hal Presiden  dan  Wakil  Presiden  setelah  purna  bakti,  tidak  ada  penjelasan  yang  jelas. Perlukah  mantan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diberi  rumah?,  perlukah  juga  diberi mobil?,  memang  kita  tidak  ingin  mantan  Presiden  atau  Wakil  Presiden  kita  hidup menderita  seperti  keluarga  pahlawan  selama  ini.  Tapi,  saat  ini  kita  tidak  hidup  pada zaman perjuangan ketika pemimpin mendedikasikan seluruh waktu, tenaga, dan pikiran untuk negara sehingga tidak sempat memikirkan kebutuhan  keluarganya seperti rumah dan kendaraan.
Sistem  politik  kita  juga  hanya  memungkinkan  orang  kaya  yang  bisa  menjadi pemimpin. Untuk menjadi calon Presiden, tidak cukup modal politik dan moral. Modal finansial justru paling penting. Apalagi untuk mendapat tiket (dukungan), mereka harus berhadapan  dengan  pimpinan  partai  politik  yang  mata  duitan.  Dalam  aturan sebelumnya, rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi maksimal Rp 20 miliar.  Kini  tidak  dibatasi.  Berapa  pun  harganya  akan  dibeli  negara.  Apakah  SBY sengaja  menyiapkan  perpres  tersebut  untuk  kepentingan  sendiri?  Itu  harus  ditanyakan langsung kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, pembantu-pembantu SBYsudah ramai membantah hal tersebut, dengan menyatakan alasan-alasan yang lain.
Keluarnya  Perppres  tersebut  jelas  menambah  coreng-moreng  wajah  SBY menjelang  lengser.  Citra  SBY  semakin  tidak  mendapatkan  simpatik  dari  masyarakat pada  akhir  masa  jabatannya  sebagai  pemimpin  tunggal  di  republik  ini.  Itu  menambah daftar  blunder  SBY  di  pengujung  masa  akhir  tugasnya.  Sejumlah  blunder  tersebut, antara  lain,  SBY  terkena  badai  kasus  korupsi  di  tubuh  Partai  Demokrat  menjelang lengser.  Suara  Partai  Demokrat  anjlok  lebih  dari  separo  pada  Pemilu  Umum  Presiden 2014 saat partai tersebut dipimpin langsung oleh SBY. Blunder lainnya, SBY bersikap pengecut saat pengumuman hasil konvensi calon presiden Partai Demokrat. Para peserta konvensi  pun  diperlakukan  tidak  layak.  Peluang  Partai  Demokrat  mengusung  calon Presiden  dilepas  begitu  saja  oleh  SBY.  Kemudian,  Partai  Demokrat  di  bawah kepemimpinan  SBY  tidak  punya  teman  koalisi  karena  ditinggal  partai  lain  yang  sibuk membentuk sekutu antara satu dengan yang lainnya. Citra SBY sebagai pemimpin yang ragu-ragu dan lamban terkonfirmasi sendiri oleh sikap politiknya. Citra itu pun semakin hancur saja dengan keluarnya Peraturan Presiden yang nanti dinikmati kali pertama oleh SBY  sebagai  seorang  Presiden  yang  akan  lengser  dan  hal  yang  sama  dengan  Wakil Presiden Boediono. 24
Terbitnya  Perpres  52/2014  menyebutkan  bahwa  spesifikasi  rumah  dan  semua biaya  pengadaan,  termasuk  pajak  dibebankan  kepada  negara  dibuat  agar  mantan
23 Iwan Satriawan, “Lembaga Kepresidenan: Harus Kuat Tapi Akuntabel” , Jurnal Ultimatum, Ed, II, 2007, hlm. 28
24 Jawa Pos, “Rumah Bagi mantan Presiden ”, http://www2.jawapos.com/baca/artikel/2618/rumah- bagi-mantan-presiden, diakses tanggal 2 Januari 2017
Presiden  dan  mantan  Wakil  Presiden  memiliki  rumah  yang  layak 25 .  Intinya,  rumah kediaman  bagi  mantan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dianggap  layak  atau  pantaslah untuk ditempati oleh para mantan Presiden dan Wakil Presiden yang pernah memimpin negara yang tersebar dari sabang sampai merauke ini.
Julian membantah, Peraturan Presiden itu diubah karena permintaan khusus SBY. dengan tujuan agar mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden bisa mendapatkan hak atas rumah tinggal yang layak dengan perhitungan luas tanah yang disesuaikan di dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  (Permenkeu).  Sesuatu  yang  tidak  berlebihan,  karena  di dalam  Peraturan  Presiden  juga  sudah  disinggung  berlaku  pada  mantan  Presiden sebelumnya  belum  pernah  mendapatkan  hak  atas  rumah,  satu  kali  selama  pernah menjabat  sebagai  Presiden 26 ,  sehingga  bagi  para  mantan  Presiden  dan  mantan  Wakil Presiden  yang  belum  mendapat  rumah  tinggal  nantinya  akan  merujuk  pada  Peraturan Presiden ini.
Mengenai penyebutan kriteria rumah, hal itu semata untuk standarisasi rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, pada Peraturan Presiden sebelumnya tidak diatur lebih spesifik. Sementara itu, ketentuan biaya pengadaan rumah, termasuk pajak dan  biaya  lain-lainnya  akan  dibebankan  kepada  negara.  Julian  mengaku  belum memahami  ketentuan  tersebut,  karena  anggaran  rumah  mantan  Presiden  dan  mantan Wakil Presiden dibebankan negara, diberikan pada sekertaris negara, hal-hal  lain  yang berkaitan pada yang lain. Pada aturan sebelumnya, apakah memang pengadaan tahunan memang  dibebankan  pada  negara,  dibiayai  oleh  negara 27 .  Namun  masalahnya,  cukup sulit  mencari  rumah  bagi  mantan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terkait  pelaksanaan Perpres  52/2014  itu.  Oleh  karena  itu,  mantan  Presiden  dan  wakilnya  akan  diberikan berupa uang tunai saja  yang nilainya setara dengan ketentuan pengadaan rumah dalam Peraturan Presiden tersebut.
Perubahan  Peraturan  Presiden  tentang  Pengadaan  Rumah  bagi  Mantan  Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah permintaan Mantan Wakil Presiden  Jusuf  Kalla.  Permintaan  Jusuf  Kalla  itu  sudah  disampaikan  kepada  Presiden SBY  sejak  Tahun  2009  lalu.  Perpres  yang  sekarang  keluar  itu  untuk  membela  Jusuf Kalla yang keinginannya belum dapat (yaitu rumah). Jusuf Kalla ingin mendapat rumah jatah  mantan  wakil  presiden  yang  berdekatan  dengan  rumah  pribadinya  di  Jalan Brawijaya,  Jakarta  Selatan.  Sementara  itu,  saat  ini,  nilai  rumah  di  daerah  itu  terus merangkak  naik 28 .  Dalam  Peraturan  Presiden  yang  diubah,  memang  tertera  ketentuan nilai  rumah  mantan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  setinggi-tingginya  berharga  Rp.  20 miliar. Dengan catatan, nilai itu terus bertambah mengikuti angka inflasi dari tahun ke tahun.  Namun,  ternyata  Menteri  Keuangan  terdahulu,  Agus  Martowardoyo, mengeluarkan  peraturan  yang  menetapkan  harga  rumah  bagi  mantan  Presiden  dan Wakil Presiden maksimal Rp. 20 miliar, sedangkan sekarang lebih fleksibel tergantung kementerian keuangan.  Yang  berhak atas rumah itu adalah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, serta mantan Wakil Presiden Jusuf  Kalla.  Dimana  Megawati  dan  Abdurahman  Wahid  sudah  mendapatkannya.
25 Nasional  News  Viva,  “Ini  Isi  Perpres  Rumah  Buat  Presiden” , http://nasional. news.viva.co.id/news/read/512251-ini-isi-perpres-rumah-buat-mantan-presiden, diakses tanggal 2 Januari 2017
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Nasional  News  Viva,  “Alasan  Pengadaan  Rumah  Layak  Bagi  Mantan  Presiden”, http://fokus.news.viva.co.id/news/read/512131-alasan-pengadaan-rumah-layak-bagi-mantan-presiden, diakses tanggal 3 Januari  2017.
Sedangkan  untuk  SBY  dan  Boediono,  akan  diadakan  setelah  dianggarkan  di  APBN 2014. 29 Adapun nilai harga rumah sangat sulit di daerah Jakarta, karena tidak ada yang mau  menjual  rumahnya  di  Ibukota  Negara  Republik  Indonesia  ini,  dan  adapun  yang ingin  menjual  tanah  dengan  harga  yang  sangat  tinggi,  sabgat  berbeda-beda  antar  satu wilayah  dengan  yang  lain.  Adapun  nilai  harga  rumah,  menurut  Menteri  Sekretaris Negara, bisa dilakukan dengan mengambil patokan berdasarkan harga tanah rata-rata di rumah dinas Menteri. Misalnya, luas tanah untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden adalah  sekian  meter,  kemudian  nilai  jual  objek  pajak  (NJOP)nya  akan  dibandingkan dengan  rumah  dinas  Menteri  yang  ada  di  Jalan  Widya  Chandra  dan  Denpasar  yang masih diwilayah Ibukota Negara ini. 30
Selain  memperoleh  rumah,  Presiden  SBY  dan  Wakil  Presiden  Boediono  juga dikabarkan akan memperoleh mobil setelah resmi tidak menjabat sebagai presiden dan Wakil  Presiden  Republik  Indonesia.  Dalam  surat  lelang  yang  dikeluarkan  Menteri Sekretaris  Negara  pada  tanggal  27  Agustus  2014  lalu  disebutkan  bahwa  Menteri Sekretaris  Negara  memenangkan  PT.  Mercedes  Benz  Indonesia  untuk  pekerjaan pengadaan kendaraan menteri/pejabat setingkat menteri, kendaraan mantan presiden dan mantan  wakil  presiden  dengan  nomor  surat  Peng-03/PPBJ-PKMPSM/08/2014  dengan nilai lelang sebesar 91,9 miliar.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1978  tentang  Hak  Keuangan/Administratif Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta  Bekas  Presiden  dan  Wakil  Presiden  (UU  7/1978), pada  Pasal  6  menyatakan  menerima  tunjangan  pensiun  sebesar  100  persen  dari  gaji pokok terakhir. Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon.  Seluruh  biaya  perawatan  kesehatannya  serta  keluarganya.  Diberikan  sebuah rumah  kediaman  yang  layak  dengan  perlengkapannya.  Dan  disediakan  sebuah kendaraan  milik  Negara  dengan  pengemudinya.  Pemberian  tunjangan  rumah  untuk Presiden dan Wakil Presiden tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan. Menjadi pemimpin negara adalah tugas pengabdian dan tidak seharusnya berharap imbalan ketika pensiun. Logika  berpikir  pejabat  dan  politik  harus  diperbaiki. 31 Kerja  Presiden  dan  Wakil Presiden itu kerja pengabdian, paradigmanya harus diubah.
Terkait  dengan  Jusuf  Kalla  yang  pada  saat  itu  tengah  mencalonkan  diri  sebagai calon  Wakil  Presiden  mendampingi  Joko  Widodo  masih  menempati  rumah  pribadinya di  Jalan  Brawijaya  Raya  Nomor  6,  Jakarta  Selatan.  Jusuf  Kalla  berpeluang  menjabat Wakil Presiden untuk kedua kalinya, namun sesuai ketentuan Peraturan Presiden baru, mantan  ketua  umum  Golongan  Karya  itu  hanya  berhak  mendapat  jatah  satu  rumah. Berbanding  terbalik  dengan  mendiang  mantan  Presiden  Abdurahman  Wahid, mendapatkan jatah rumah dari negara di kawasan elit Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Namun,  semasa  hidupnya,  Gus  Dur  dan  keluarga  tidak  pernah  menempati  rumah tersebut.  Dia  bahkan  berniat  menjual  rumah  yang  nilainya  saat  itu  mencapai  Rp20 miliar.  mantan  Presiden  Abdurahman  Wahid  dan  keluarga  lebih  memilih  tinggal  di kediaman pribadinya yang juga terdapat Pondok Pesantren Yayasan Wakhid Hasyim, di Jalan Warung Silah nomor 10, Ciganjur, Jakarta Selatan. Keluarga Mantan Presiden RI ke-4,  membenarkan  jika  mantan  Presiden  Abdurahman  Wahid  mendapatkan  jatah fasilitas rumah pribadi, di kawasan elit Mega Kuningan, Jakarta Selatan yang lokasinya
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Sekretariat  Kabinet,  “Pemerintah  Beri  Uang  Tunai  Untuk  Pengganti  Rumah  Mantan  Presiden dan  Mantan  Wapres”,  http://setkab.go.id/pemerintah-beri-uang-tunai-untuk-pengganti-rumah-mantan- presiden-dan-mantan-wapres/, diakses tanggal 2 Januari 2017
berdampingan  dengan  mantan  Wakil  Presiden  Try  Sutrisno.  Namun  sayangnya  rumah tersebut  tidak  ditempati,  tetapi  rencananya  akan  dijual  apabila  harganya  mencapai  Rp. 50 miliar. Selain itu istri mantan Presiden Abdurahman Wahid tidak mau menempatinya karena  tidak  ada  jamaahnya,  dan  lebih  enak  tinggal  di  Ciganjur  yang  banyak jamaahnya. 32
Berdasarkan undang-undang memang  ada ketentuan presiden dan wakil presiden yang  pensiun  dengan  hormat  mendapatkan  rumah  dari  negara.  Atau  jika  tidak  bisa mengambil uang asal tidak lebih dari Rp. 20 miliar. Namun begitu, pemberian fasilitas tersebut  bukan  berasal  dari  Presiden,  melainkan  berdasarkan  UU  7/1978. Di  dalam Undang-Undang tersebut, pada Pasal 6 menyatakan mantan presiden dan wakil presiden akan  mendapatkan  uang  pensiun  yang  besarnya  sama  dengan  gaji  pokok terakhir. Selanjutnya,  Pasal  7  dinyatakan,  mantan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diberi tunjangan  biaya  rumah  tangga  yang  berkenaan  dengan  pemakaian  air,  listrik,  telepon, dan  seluruh  biaya  perawatan  kesehatannya  dan  keluarganya.  Selain  itu,  pada  pasal  8 dinyatakan,  mantan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  berhenti  dengan  hormat  dari jabatannya akan diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya dan  disediakan  sebuah  kendaraan  milik  negara  lengkap  dengan  pengemudinya. Perawatan  rumah  dan  mobil  ini  dibiayai  oleh  negara. Menurut  Hatta,  apabila  fasilitas tersebut tidak diberikan, maka pemerintah melanggar undang-undang. Kalau kita tidak kasih  rumah  itu  berarti  kita  yang  melanggar  undang-undang.  Tapi  semua  mantan Presiden  dan  Wakil  Presiden  menerimanya,  jelas  Hatta.  Mantan  Wakil  Presiden Megawati Soekarnoputri juga mendapat rumah dari negara yang berada di Jalan Teuku Umar  no  27  A,  Menteng,  Jakarta  Pusat.  Megawati  pun  sebenarnya  sudah  memiliki rumah pribadi di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. 33
Negara  tidak  akan  dirugikan  dengan  adanya  Perpres  52/2014,  karena  pengadaan rumah itu merupakan bentuk penghormatan negara kepada pemimpinnya, dan itu pasti sudah dipertimbangkan dengan matang. Ini merupakan salah satu fasilitas untuk mantan kepala negara, wajar-wajar saja, tidak merugikan negara. Bahkan tidak ada kepentingan politis  dibalik  perubahan  Perpres  52/2014  oleh  SBY.  Presiden  sekarang  sudah  punya rumah sendiri-sendiri, SBY hanya berfikirnya ke depan, karena harus menunggu enam bulan  itu  hanya  alasan  saja. 34 Meski  begitu,  sebaiknya  nilai  anggaran  yang  digunakan untuk  pengadaan  ruman  mantan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  lebih  dari  Rp,  10 miliar.  Kalau  membayangkan  di  Amerika  Serikat,  rumah  untuk  mantan  kepala  negara Rp.  220  miliar,  itu  kan  tinggi  sekali.  Kalau  di  Indonesia,  antara  Rp.5-10  miliar  sudah cukup bagus, itu kan nanti jadi hak milik

## C. SIMPULAN
Presiden merupakan pemimpin tertinggi di Negara Republik Indonesia ini, hal ini tentu  jelas  dinyatakan  dalam  UUD  1945  sebagi  konstitusi  kita.  Setelah  Presiden  dan Wakil  Presiden  memasuki  masa  purna  bakti  alias  pensiun,  dan  menjadi  warga  negara Indonesia  biasa,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  juga  masih  mendapatkan  hak  mereka, yaitu  hak  untuk  diberikan  rumah,  rumah  pensiun  itu  adalah  bentuk  penghormatan kepada  mantan  Presiden  atau  Wakil  Presiden  yang  telah  memimpin  negeri  ini  selama periode  kepemimpinannya.  Menjelang  akhir  masa  jabatannya,  SBY  untuk  mengubah
32 Pelita,  “Gus  Dur  Jual  Rumah  Jatah  Jika  Harganya  Capai  Rp.  50M”,  http://www.pelita.or.id /baca.php?id=47822, diakses tanggal 2 Januari 2017
33 Ibid.
34 Ibid.
aturan  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  sebagai  Pengganti  Keputusan  Presiden  di  era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang intinya menyediakan rumah pensiun bagi mantan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Perubahan  ini  kemudian  dituangkan  dalam Perpres  52/2014.  Kebijakan  yang  dibuat  oleh  SBY,  mengundang  reaksi  keras  dari masyarakat. Oleh karena itu, fasilitas akan disediakan untuk mantan presiden dan wakil presiden  dalam  bentuk  pengadaan  rumah  dianggap  sangat  berlebihan  dan  tidak mencerminkan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat,  terutama  orang-orang  dari  kelas menengah ke bawah yang sampai sekarang belum memiliki rumah. Presiden dan Wakil Presiden  Republik  Indonesia  dalam  masa  jabatan  tugasnya  adalah  mengabdi  kepada negara,  seharusnya  setelah  Presiden  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  memasuki purna bakti mereka tetap mengabdi kepada negara, dengan tidak menuntut hak dengan fasilitas rumah yang mewah dengan jumlah pembelian rumah berharga puluhan miliar, bayangkan  kalo  anggaran  itu  diberikan  kepada  masyarakat  miskin  yang  membutuhkan kesehatan  atau  pendidikan  ataupun  diberikan  kepada  pembangunan  negara  Republi Indonesia  in,  memang  mantan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mendapatkan  rumah pensiun,  tapi  dengan  harga  yang  ekonomis  dan  tidak  membebankan  kepada  keuangan negara yang sedang berkembang ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Amirudin  dan  Asikin,  Zainal.  2003 .  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:

## Rajawali Press
Manan,  Bagir  dan  Susi  Dwi  Harijanti.  2014. Memahami  Konstitusi  Makna  dan Aktualisasi. Jakarta: Rajawali Press
Renadireksa,  Hendarmin.  2006. Arsitektur  Konstitusi  Demokratik .  Bandung:
Fokusmedia
Dewa  Gede  Atmadja,  I.  2015. Teori  Konstitusi  dan  Konsep  Negara  Hukum. Malang: Setara Press
Ashidiqie,  Jimly.  2010. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika
Johnny, Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
_______. 2008. UUD 1945 & Gagasan Amandemen Ulang. Jakarta: Rajawali Pers
_______. 2003. Politik Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Grup
Soemantri,  Sri.  2014. Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pemikiran  dan  Pandangan.
Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
_______.  1993. Tentang  Lembaga-Lembaga  Negara  Menurut  UUD  1945. Bandung:

## Citra Aditya Bakti
Sudarsono. 2003. Kamus Hukum . Jakarta: Rineka cipta
Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika

## Jurnal:
Baital,  Bachtiar,  “Pertanggungjawaban  Penggunaan  Hak  Perogatif  Presiden  Di  Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman” , Jurnal Cita Hukum , Vol. 1, No. 1, 2014
Roza,  Darmini,  “Kekuasaan  Pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Merupakan  Hak  Konstitusional  Presiden  Sebagai  Kepala  Negara” , Jurnal Yustisia, Vol. 22, No. 2, 2015. Amsari, Feri, “Presidensialisme dan Lembaga Kepresidenan”, Jurnal Konstitusi, Vol. II No.1, 2013.
Satriawan,  Iwan,  “Lembaga  Kepresidenan:  Harus  Kuat  Tapi  Akuntabel” ,  Jurnal Ultimatum, Ed, II, 2007
Kamis,  Margarito,  "Jabatan  Presiden  Dan  Wakil  Presiden.  Mengenali  dan  Menjahit Sejumlah Mimpi tentang Tata Cara Pengisiannya untuk Keindahan Kebangsaan Indonesia Akan Datang" , Jurnal Konstitusi , Vol. III, No. 2, 2010.
Huda, Ni’matul, “Sistem Presidensiil di Indonesia dan Impeachment dalam UUD 1945 , Jurnal Konstitusi” , Vol. III, No.2, 2010
Zulkarnain,  Rizky  Putra,  “Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kapolri  Oleh  Presiden” , Jurnal Yuridika , Vol. 30, No. 1, 2015

## Internet:
Jawa  Pos,  “Rumah  Bagi  mantan  Presiden ”, http://www2.jawapos.com/baca/ artikel/2618/rumah-bagi-mantan-presiden, diakses tanggal 2 Januari 2017
Nasional  News  Viva,  “Alasan  Pengadaan  Rumah  Layak  Bagi  Mantan  Presiden” , http://fokus.news.viva.co.id/news/read/512131-alasan-pengadaan-rumah-layak- bagi-mantan-presiden, diakses tanggal 3 Januari  2017
_______,  “Ini  Isi  Perpres  Rumah  Buat  Presiden” , http://nasional.news.viva.co.id/news /read/512251-ini-isi-perpres-rumah-buat-mantan-presiden,  diakses  pada  tanggal 2 Januari 2017
Pelita,  “Gus  Dur  Jual  Rumah  Jatah  Jika  Harganya  Capai  Rp.  50M”, http://www.pelita.or.id/baca.php?id=47822, diakses tanggal 2 Januari 2017
Sekretariat  Kabinet,  “Pemerintah  Beri  Uang  Tunai  Untuk  Pengganti  Rumah  Mantan Presiden  dan  Mantan  Wapres ” ,http://setkab.go.id/pemerintah-beri-uang-tunai-
untuk-pengganti-rumah-mantan-presiden-dan-mantan-wapres/, diakses tanggal 2 Januari 2017
Artikel surat kabar: Razali, Ubed Bagus, “Di Balik Fasilitas Mantan Presiden”, Kompas, 2014