## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Penerapan Patient Safety Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan dari Perspektif Hukum Pidana
Agnesia Wettry Sagita 1* , Fadillah Sabri 2 , Siska Elvandari 3 , Syofirman Syofyan 4 , A. Irzal Rias 5 , Nilma Suryani 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
* Corresponding Author: agnesiaws17@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 10/08/2023 Topik baru di dalam ilmu kesehatan Indonesia melahirkan pertanyaan terhadap kedudukan  rumah  sakit  untuk  bertanggungjawab  secara  pidana  terhadap penerapan sistem patient safety dalam menyelenggarakan asuhan keperawatan. Patient  safety  atau  dikenal  dengan  keselamatan  pasien  menjadi  topik  penting dalam menghindari bahaya atau kemungkinan cedera pada pasien selama masa rawatan inap di rumah sakit. Rumah sakit sebagai korporasi bertanggungjawab atas  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  stafnya  berdasarkan  hubungan  kerja  yang terjalin  di  antara  keduanya.  Saat  ini,  dalam  menetepkan  tanggung  jawab pidana  rumah  sakit  dilakukan  dengan  melakukan  proses  penemuan  hukum berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Kesehatan,  Undang-Undang  Rumah Sakit,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  kebijakan  hukum  lainnya yang  memiliki  relevansi.  Dalam  penerapannya,  patient  safety  sudah  diatur secara  hukum  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia 1691/VIII/2011  tentang  Keselamatan  Pasien  yang  diperbaharui  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Keselamatan Pasien.  Perawat  dalam  melaksanakan  praktik  keperawatannya  dilakuaan dengan  pemberian  asuhan  keperawatan  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Keperawatan.
Direvisi, 07/09/2023
Dipublikasi, 01/10/2023
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Patient Safety ; Asuhan Keperawatan
Abstract Keywords: Criminal Liability; Patient Safety; Nursing Care This  new  topic  in  Indonesian  medical  science  raises  questions  about  the position of hospitals to be criminally responsible for implementing the system patient  safety  in  providing  nursing  care.  Patient  safety  or  known  as  patient safety  is  an  important  topic  in  avoiding  danger or  possible  injury  to  patients during  hospital  stay.  The  hospital  as  a  corporation  is  responsible  for  the negligence  of  its  staff  based  on  the  working  relationship  between  the  two.
Currently,  in  determining  the  criminal  liability  of  hospitals,  it  is  done  by conducting  a  legal  discovery  process  based  on  the  provisions  of  the  Health Law,  Hospital  Law,  Criminal  Law  and  other  relevant  legal  policies.  In  its application,  patient  safety  legally  regulated  in  the  Regulation  of  the  Minister of  Health  of  the  Republic  of  Indonesia  1691/VIII/2011  concerning  Patient Safety which was renewed in the Regulation of the Minister of Health Number 11  of  2017  concerning  Patient  Safety.  Nurses  in  carrying  out  their  nursing practice are carried out by providing nursing care that has been regulated in the Nursing Act.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  menganut  3  (tiga)  konsep  unsur  negara  yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl yaitu mengakui hak asasi warga
negara,  memberikan  kekuasaan  kepada  negara  secara  terpisah  dalam  menjamin  hak  asasi manusia  dan  menyelenggarakan  pemerintahan  berdasarkan  aturan,  kebijakan  dan  keadilan terhadap hak warga negaranya. Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana  tercantuk  dalam  Pasal  28H  yang  menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara memiliki  hak  untuk  hidup  sejahtera  secara  lahir  dan  bathin,  memiliki  tempat  tinggal  dan lingkiungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  dan  mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Agar mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal,  maka  negara  wajib  untuk  menuyediakan fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  baik  agar  terciptanya  pelayanan  umum  yang  optimal sebagaimana telah diperintahkan dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945. Hak atas kesehatan meliptui hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengakses layanan kesehatan,  hak  untuk  mendapatkan  tindakan  yang  dilakukan  negara  dalam  melindungi kesehatan  publik. 1 Dalam  memenuhi  kewajiban  negara  dalam  implementasi  ketentuan  hak asasi  manusia,  negara  menggunakan  salah  satu  prinisp  kualitas.  Kualitas  yang  dimaksud merupakan kualitas dalam pelayanan kesehatan meliputi kecakapan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur operasional, standar profesi,  dan  etika  profesi  yang  mengedepankan  hak  pasien.  Rumah  sakit  sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan juga berkontribusi dalam memherikan fasilitas yang baik. Kualitas pelayanan kesehatan ini diharapkan akan memberikan rasa puas kepada pasien. 2
Topik  utama  dalam  menentukan  kualitas  suatu  pelayanan  kesehatan  didasarkan  pada terjaganya  keselamatan  pasien  ( patient  safety )  selama  masa  rawatan.  Keselamatan  pasien menjadi tanggung jawab rumah sakit beserta stafnya. Perawat menjadi jumlah staf terbanyak di rumah sakit yang paling sering berinteraksi dalam memantau perbaikan dan perkembangan penyembuhan pasien sangat  penting  untuk  mengetahui dan memahami sistem patient  safety untuk  menghindari nursing  error dalam  melaksanakan  praktik  keperawatannya  yang berbentuk  asuhan  keperawatan. 3 Insiden  keselamatan  pasien  ialah  kondisi  yang berkemungkinan  menyebabkan  cedera  pasien  akibat  tindakan  yang  salah  atau  tidak  sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi sehingga menimbulkan kerugian  yang  akan  berakhir  pada  pemberian  sanksi  kepada  pihak  yang  melakukan  sebagai bentuk  tanggung  jawab.  Insiden  keselamatan  pasien  dibagi  berdasarkan  kejadiannya  yaitu Kejadian  Potensial  Cedera  (KPC)  merupakan  keadaan  yang  berpotensi  untuk  menyebabkan cedera  atau  bahaya,  tidak  termasuk  kondisi  penyakit  yang  sedang  di  derita  atau  riwayat penyakit  pasien.  Kejadian  Nyaris  Cedera  (KNC)  insiden  yang  belum  sampai  terpapar  ke pasien,  Kejadian  Tidak  Cedera  (KTC)  merupakan  keadaan  yang  sudah  terpapar  ke  pasien, namun tidak terjadi cedera atau bahaya pada pasien, Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) ialah keadaan  yang  tidak  terduga  sebelumnya  tetapi  mengakibatkan  cedera  kepada  pasien  dan Kejadian  Sentinel  ialah  insiden  yang  tidak  diharapkan  namun  mengakibatkan  kematian, cedera permanen atau cedera berat temporer pada pasien sehingga membutuhkan penanganan cepat  untuk  mempertahankan  kehidupan  secara  fisik  maupun  psikis,  yang  tidak  terkait
1. Rif’atul Hidayat. (2016).  Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal. Yogyakarta: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 2.
2. Doko Wijono. (2000). Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Surabaya: Airlangga University Press.
3. Yohanes  David  Wahyu  Pambudi,  et  all.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Perawat  Dalam Penerapan  6  SKP  (Sasaran  Keselamatan  Pasien)  Pada  Akreditasi  JCI  (Joint  Commision  International)  Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Panti Waluya Malang. Malang: Jurnal Nursing New, Volume 3, Nomor 1.
dengan  perjalanan  penyakit  atau  keadaan  pasien  yang  disebabkan  oleh  hal  lain  selain insiden. 4 Kewajiban  seseorang  dalam  menerima  konsekuensi  dari  tindaknnya  disebut Pertanggungjawaban.  Pertanggungjawaban  dapat  diberikan  secara  sosial,  professional  dan hukum.  Dalam  ketentuan  hukum,  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  yang  melanggar aturan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan telah memenuhi unsur-unsur kesalahan akan diberikan sanksi salah satunya sanksi pidana. Sanksi pidana yang berlaku di  Indonesia terdiri  dari pidana pokok berupa pidana mati,  penjara, kurungan, denda, tutupan dan pidana tambahan  berupa  pencabutan  hak-hak  tertentu,  penyitaan  barang  tertentu  dan  pengumuman dari putusan hakim. 5
Dewasa ini sangat banyak ditemukan insiden keselamatan pasien yang belum memiliki titik  terang  dalam  penyelesaiannya.  Mengingat  sistem patient  safety merupakan  tanggung jawab bagi  semua pihak pemberi  layanan kesehatan, masih terdapat  ketidakjelasan  terhadap aturan  hukum  yang  sudah  ada  dengan  kejadian  yang  konkret  sehingga  dibutuhkan  perlukan proses pembentukan hukum. Kebutuhan hukum yang jelas dalam menentukan pihak – pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya menjadi catatan pokok yang akan dibahas dalam penulisan ini yang akan diuraikan menjadi 2 (dua) pembahasan mengenai pengaturan hukum dalam  pertanggungjawaban  pidana  dan  kepastian  hukum  rumah  sakit  terhadap  penerapan patient  safety dalam  pelaksanaan  asuhan  keperawatan.  Dalam  mencari  penyelesaian masalahnya,  digunakan  teori-teori  pendukung  seperti  Teori  Pertanggungjawaban  sebagai dasar  kewajiban  individu  dalam  menanggung  akibat  dari  perbuatannya,  Teori Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  hal  rumah  sakit  sebagai  badan  hukum  yang  dapat dimintai pertanggungjawabannya, Teori Keadilan dalam kesamaan status, hak dan kewajiban warga  negara,  Teori  Penemuan  Hukum  sebagai  penyelesaian  pada  kejadian  yang  tidak memiliki aturan hukum atau aturan hukum yang tidak jelas, dan Teori Perlindungan Hukum sebagai konsep utama negara hukum dalam mewujudkan hak asasi manusia.

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang- undangan, kaidah dasar, kebijakan hukum dan terkait masalah perpaduan hukum rumah sakit terhadap implementasi keselamatan pasien. Tipe dan spesifikasi penelitian dari penulisan ini adalah  normatif  deksriptif  analitik.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk memberikan  gambaran  melalui  data  atau  sampel  yang  telah  dikumpulkan  dan  menganalisis insiden  keselamatan  pasien  yang  terjadi. 6 Pelaksanaan  metode  ini  tidak  terbatas  sampai pengumpulan dan penyusunan data, tetapi termasuk analisa dan interpretasi tentang arti data sehingga  menghasilkan  penafsiran  hukum  dan  konstruksi  hukum  dalam  memahami bagaimana tanggung jawab hukum dan kepastian hukum rumah sakit terhadap implementasi patient safety dalam penyelenggaraan pola asuhan keperawatan di Indonesia.
4. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Keselamatan  Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
5. Moeljatno. (2005). Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Cet-24. Jakarta: Bumi Aksara.
6. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  hukum  dalam  pertanggungjawaban  pidana  rumah  sakit  terhadap penerapan patient safety dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Indonesia.
Rumah  sakit  sebagai  sarana  penyedia  layanan  kesehatan  melahirkan  hubungan  kerja terhadap stafnya berdasarkan adanya kata sepakat dalam perjanjian kerja antara  rumah sakit dan perawat yang memenuhi unsur pekerjaan, bayaran dan beban tugas. Hubungan kerja yang sudah  terbentuk  akan  melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi  masing  –  masing  pihak  yang terlibat perjanjian sehingga harus saling dipenuhi. Hak dan kewajiban antara rumah sakit dan pasien dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Kewajiban  Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Rumah sakit sebagai pemberi pekerjaan dianggap sebagai atasan dan  perawat  sebagai  pekerja  yang  telah  menerima  pekerjaan  yang  sudah  dijanjikan  dan memiliki  kewajiban  untuk  memantau  dan  mengawai  pekerjanya.  Rumah  sakit  merupakan korporasi  mempunyai  kepengurusan  sebagai  perwakilan  dalam  bidang  administrasi.  Dalam Pasal  1367 Ayat  (3) Kitab Undang  – Undang Hukum  Perdata mengatur  tentang  pihak yang bertanggungjawab  atas  perbuatan  orang  lain  yaitu  majikan  atau  orang  yang  memilih  orang lain untuk mewakili pekerjaan mereka, terhadap pekerjanya dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan  baik  dilakukan  dengan  sengaja  ataupun  tidak. 7 Perawat  sebagai  pekerja memiliki  kewajiban  melakukan  tugasnya  dengan  baik.  Sementara  itu,  hubungan  antara perawat  dan  perawat  merupakan  hubungan  asuhan  keperawatan  berdasarkan  perjanjian terapeutik. 8 Hubungan  ini  merupakan  hubungan  hukum  yang  terbentuk  dari  kesepakatan persetujuan  ( informed  consent )  untuk  melakukan  tindakan  penyembuhan  setelah mendapatkan  informasi  mengenai  tujuan  dan  prosedur  tindakan  yang  akan  dilakukan  untuk membantu  keluhan  pasien.  Dalam  dunia  keperawatan,  runtutan  tugas  yang  dilakukan  oleh perawat  disebut  dengan  praktik  keperawatan  dengan  implementasi  berupa  asuhan keperawatan.  Undang  –  Undang  Keperawatan  mendefinisikan  asuhan  keperawatan  sebagai runtutan  interaksi  perawat  dengan  pasien  untuk  memenuhi  kebutuhan  pasien  dalam  proses penyembuhannya. Agar terciptanya asuhan keperawatan yang merata dan berkualitas sebagai pedoman  bagi  setiap  rumah  sakit  agar  berjalan  sesuai  kompetensi,  standar  profesi,  standar prosedur  operasional  dan  etika  profesi  maka  disusunlah  suatu  standar  yang  disebut  Standar Asuhan Keperawatan Pasien yang terdiri dari: 9
1. Pengkajian  keperawatan  melalui  penggalian  data  lengkap  berupa  identitas,  permasalahan yang dikeluhkan oleh pasien, dan informasi mengenai kesehatan pasien.
2. Penetapan  diagnosis  keperawatan  berdasarkan  informasi  yang  telah  didapat  dari  pasien yang kemudian akan dianalisa berdasarkan ilmu keperawatan.
3. Rencana  dan  tujuan  asuhan  keperawatan  dalam  rangka  menyembuhkan  dan mengembalikan pasien ke keadaan pulih agar dapat menjalankan kembali kehidupannya di dalam keluarga dan sebagai masyarakat.
4. Pelaksanaan tindakan asuhan keperawatan.
5. Evaluasi dan follow up perkembangan pasien.
7. Anita  Mihardja,  et  all.  (2020).  Vicarious  Liability:  Perspektif  Masa  Kini.  Institut  Pendidikan  Tapanuli Selatan: Jurnal Education and Development.
8. Veronica  Komalawati.  (1999).  Peranan  Informed  Consent  Dalam  Transaksi  Terapeutik.  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
9. Nursalam dan Ferry Efendi. (2008). Pendidikan Dalam Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.

## 6. Dokumentasi asuhan keperawatan secara tertulis sebagai alat komunikasi perawat dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya.
Patient  safety sebagai  bentuk  usaha  yang  dilakukan  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan memiliki peran dalam pemberian asuhan keperawatan. Pandangan dan pemahaman perawat tentang keselamatan pasien sangat penting dalam upaya mencegah, mengendalikan, dan  meningkatkan  keselamatan  pasien .  Patient  safety merupakan  keharusan  bagi  setiap  staf rumah sakit termasuk perawat dan menjadi prioritas dalam melaksanakan pelayanan di rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  Pasal  13  yang  menegaskan  kepada  seluruh  staf  rumah  sakit  untuk  mengutamakan keselamatan  pasien. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Keselamatan  Pasien  mengutarakan  definisi patient  safety sebagai  suatu  sistem  yang  yang dirancang  untuk  membuat  pasien  merasa  aman  dan  nyaman  selama  masa  rawatan  di  rumah sakit.  Dalam  penerapannya, patient  safety memiliki  standar  agar  dapat  secara  merata digunakan  oleh  seluruh  rumah  sakit  yaitu  hak  pasien,  mendidik  pasien  dan  keluarga, keselamatan  pasien  dan  keberlanjutan  pelayanan  kesehatan,  rumah  sakit  harus  senantiasa melakukan follow up dan memperbaiki proses yang masih kurang tepat, memfokuskan peran pimpinan rumah sakit dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan  pasien  agar  lebih  memahami  dalam  pelaksanaannya  dan  meningkatkan komunikasi antar staf dalam hal keselamatan pasien. Untuk menciptakan standar keselamatan pasien agar dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut : 1. Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman keselamatan pasien.
2. Memandu dan mengarahkan staf.
3. Memadukan tindakan dalam mengelola risiko.
4. Meningkatkan sistem pelaporan
5. Berinterkasi dan menjalin komunikasi efektif dengan pasien.
6. Belajar dan bertukar informasi dan pengalaman tentang keselamatan pasien.
7. Menghindari cedera dengan implementasi sistem keselamatan pasien. Selain  itu, patient  safety memiliki  sasaran  selama  pelaksanaannya,  sasaran  tersebut meliputi  ketepatan  dalam  mengidentifikasi  pasien  baik  sebelum  dan  sesudah  tindakan, meningkatkan  komunikasi  yang  efektif  antar  staf  dan  antara  staf  dan  pasien,  meningkatkan kewaspadaan  dan  keamanan  dalam  penggunaan  obat  –  obat  yang  tergolong high-alert, memastikan  tepat  lokasi,  prosedur  dan  tepat  pasien  operasi,  mencegah  dan  mengontrol penyebaran  infeksi  dan  meminimalisir  risiko  jatuh  pada  pasien.  Esensi  pelaksanaan patient safety tampak  sebagai  tolak  ukur  kualitas  pelayanan  agar  terjadi  peningkatan  keselamatan pasien  di  rumah  sakit  dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dari  suatu  fasilitas kesehatan.  Ketentuan  hukum  terkait  pelaksanaan patient  safety merujuk  pada  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  1691/Menkes/Per/VIII/2011  tentang  Keselamatan  Pasien  yang selanjutnya  disempurnakan  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  11  Tahun  2017 tentang  Keselamatan  Pasien  yang  merupakan  perintah  dari  Pasal  43  Undang  –  Undang Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  yang  menyatakan  bahwa  rumah  sakit  wajib menerapkan  standar  keselamatan  pasien. 10 Selain  itu,  Pasal  46  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menguraikan tentang  tanggung jawab hukum rumah sakit
10. Hetty Ismaniar. (2019). Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit. Yogyakarta: Deepublish.
terhadap  semua  kerugian  akibat  kelalaian  dari  tenaga  kesehatannya.  Salah  satu  sanksi  yang dapat  diajukan  apabila  terdapat  kerugian  selama  penyelenggaran  keselamatan  pasien  ialah berupa  sanksi  pidana.  Seseorang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  jika  telah memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yaitu  terdapat  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan, unsur  kesalahan  sebagai  kesengajaan  atau  kelalaian  dan  adanya  pelaku  yang  dapat  dimintai pertanggungjawabannya dan tidak ada alasan pemaaf. 11 Mengingat dalam penyelenggaraannya,  sistem  keselamatan  pasien  didominasi  dalam  bentuk  tindakan  yang dilakukan  oleh  perawat,  maka  sangat  berisiko  untuk  terjadinya  kesalahan  yang  disengaja ataupun  tidak  yang  akan  merugikan  pasien  secara  materi  atau  fisik  sebagai  penerima pelayanan kesehatan sehingga menjadi kajian hukum pidana yang harus dipertanggungjawabkan.
Meskipun saat ini Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang- Undang  Keperawatan  beserta  Peraturan  Menteri  lainnya  belum  mengatur  mengenai  sanksi pertanggungjawaban  pidana  yang  akan  diterima  oleh  rumah  sakit  dan  perawat  sebagai pemberi  pelayanan  kesehatan,  namun  saat  ini  dapat  dilakukan  metode  penemuan  hukum sebagai jalan keluar penyelesaian dan pencarian solusi terhadap kejadian konkret yang belum memiliki  peraturan  perundang-undangan  atau  peraturan  yang  ada  tidak  mengatur  dengan jelas.  Dalam  Pasal  201  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  terdapat  pengaturan  sanksi  pidana  yang  dapat  diberikan  kepada  rumah  sakit  atas tindak  pidana  sebagai  sebuah  korporasi.  Hal  ini  dapat  dijadikan  landasan  dasar pertanggungjawaban pidana rumah sakit. Sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara atau pidana denda terhadap pengurusnya dan pidana denda terhadap korporasi. Selain pidana denda, korporasi  dapat  dibebankan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan  status  badan  hukum.  Mengingat  belum  memadainya  penjelasan  dan  pengaturan mengenai  sanksi  tindakan  yang  akan  diberikan,  sehingga  masih  mengacu  pada  sanksi  yang ada  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  pengaturan  perundang  – undangan yang memiliki relevansi terhadap kejadian yang konkret.

## Kepastian  hukum  rumah  sakit  terhadap  penerapan  patient  safety  dalam  pelaksanaan asuhan keperawatan di Indonesia.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  memberikan  aturan  hukum  terhadap  segala sesuatunya.  Aturan  hukum  dibentuk  sebagai  wujud  kepastian  hukum  yang  memberikan kejelasan  yang  bersifat  logis,  tidak  menimbulkan  kontradiktif  dengan  hukum  lainnya,  tidak menyimpang  dan  tidak  menimbulkan  multitafsir  sehingga  hukum  tersebut  bersifat  tegas, tidak  dapat  dipengaruhi  keadaan  yang  bersifat  subjektif,  dapat  dilaksanakan  dan  dapat dipertanggungjawabkan  karena  adanya  kekuatan  yang  konkret  bagi  hukum  tersebut. Nurhasan Ismail memberikan pandangannya mengenai struktur dan konsep internal dari suatu hukum  yang  harus  dipenuhi  sebagai  syarat  terciptanya  kepastian  hukum  yaitu  :  1)  konsep hukum harus jelas, 2) kedudukan hukum harus jelas berasal dari pemerintah atau negara dan 3) tidak kontradiktif dan konsisten terhadap ketentuan hukum lainnya. 12 Prinsip perlindungan di  bidang  hukum  merupakah  suatu  usaha  yang  diberikan  kepada  pelaku  hukum  melalui peraturan  hukum  yang  dapat  bersifat  represif  atau  restitutif,  tertulis  atau  tidak  tertulis  dan
11. Suyanto. (2014). Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.
12. I Dewa Gede Atmadja. (2018). Teori – Teori Hukum. Malang : Setara Press.
dapat diartikan sebagai dasar pemikiran dalam pembuatan hukum yang didukung oleh prinsip kepastian hukum dan juga prinsip pengayoman terhadap martabat manusia dengan menjamin keselamatan dan keamanan. 13 Pasal 29 Ayat (1) huruf s Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009  tentang  Rumah  Sakit  menguraikan  kewajiban  rumah  sakit  untuk  melindungi  dan memberikan  bantuan  hukum  untuk  semua  staf  rumah  sakit  dalam  melaksanakan  tugasnya. Patient safety merupakan suatu sistem terstruktur yang harus dilaksanakan oleh rumah sakit sebagaimana  tercantum  dalam  Bagian  Kelima  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang  Rumah  Sakit  tentang  Keselamatan  Pasien  pada  Pasal  2  yang  menyebutkan keselamatan  pasien  sebagai  salah  satu  nilai  dasar  yang  harus  ada  dalam  penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit, Pasal 3 yang menyatakan kewajiban rumah saikit untuk menerapkan standar keselamatan pasien melalui pelaporan insiden kepada komite yang sudah dipilih agar dapat dilakukan evaluasi dan menetapkan pemecahan masalah untuk menurunkan angka  kejadian  tidak  diharapkan  dan  Pasal  43  Ayat  (1)  yang  menyatakan  kewajiban  rumah sakit  untuk  menerapkan  standar  keselamatan  pasien.  Keselamatan  pasien  merupakan  salah satu dari 18 hak yang tercantum di dalam Pasal  32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 14
Diberlakukannya  standar  keselamatan  pasien  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  budaya keselamatan  pasien  yang  merata  di  setiap  rumah  sakit,  meningkatkan  rasa  tanggugnjawab rumah sakit kepada pasien sehingga akan selalu mencari penyelesaian dan pencegahan untuk terjadinya  kejadian  yang  tidak  diharapkan  sehingga  kelak  diharapkan  dapat  menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan selama rawatan di  rumah sakit. kejadian atau insiden dalam  keselamatan  pasien  terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  :  1)  kejadian  yang  behubungan dengan  proses  rawatan,  termasuk  dari  proses  adminsitrasi,  penggalian  penyakit  (anamnesa), komunikasi  hingga  pembayaran  dan  2)  kejadian  yang  berhubungan  dengan  ilmu  dan kompetensi pemberi pelayanan kesehatan seperti diagnosis yang belum tepat, tindakan yang salah  dan  cedera  yang  diakibatkan  karena  kesalahan  dalam  pelaksanaan  tugas. 15 Patient safety secara hukum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011  tentang  Keselamatan  Pasien  yang  selanjutnya  disempurnakan dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Keselamatan  Pasien. Selama  perawat  melaksanakan  praktiknya  sesuai  dengan  standar  pelayanan,  standar  profesi, standar  prosedur  operasional  dan  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan  maka  perawat akan  memperoleh  perlindungan  hukum.  Aturan  hukum  mengenai  praktik  keperawatan  telah diatur secara khusus dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2019  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/MENKES/425/2020  tentang Standar Profesi Perawat.
13. Iskandar  Markus  Sembiring.  (2020).  Modul  Manajemen  Pasien  Safety.  Deli  Serdang  :  Institusi  Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.
14. Nunung Rachmawati dan Yayang Harigustian. (2019). Manajemen Patient Safety. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru.
15. Politeknik  Kesehatan  Kemenkes  Palangka  Raya.  (2019).  Modul  Manajemen  Pasien  Safety.  Palangkaraya  : Jurnal Kebidanan.

## KESIMPULAN
Rumah  sakit  dalam  memberikan  tanggung  jawab  secara  pidana  terhadap  penerapan patient  safety dalam  pelaksanaan  asuhan  keperawatan  di  Indonesia  hingga  saat  ini  belum memadai  sehingga  dibutuhkan  metode  penemuan  hukum  berdasarkan  aturan  dan  kebijakan hukum  yang  berlaku  yang  memiliki  relevansi  terhadap  kejadian.  Landasan  aturan  hukum mengacu  pada  Undang  –  Undang  Kesehatan,  Undang  –  Undang  Rumah  Sakit,  Undang  – Undang  Keperawatan  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  mengenai patient  safety. Patient safety merupakan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan terutama rumah sakit. Sebagaimana dalam Pasal 46 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjamin tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap semua kerugian akibat kelalaian dari tenaga kesehatannya. Rumah sakit sebagai korporasi memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh staf yang ditanggungnya. Standar patient  safety sebagai  landasan  dasar  penyelenggaraan  rumah  sakit  dalam  memberikan pelayanan  kesehatan  dalam  implementasinya  lebih  besar  diperankan  oleh  perawat  sebagai bagian  dari  asuhan  keperawatan  sehingga  memiliki  kemungkinan  terjadinya  kesalahan, kecerobohan dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pasien sehingga perawat dapat dimintai pertanggungjawabannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anita Mihardja, et all. (2020). Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan: Jurnal Education and Development.
Doko  Wijono.  (2000).  Manajemen  Mutu  Pelayanan  Kesehatan.  Surabaya:  Airlangga University Press.
Hetty Ismaniar. (2019). Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit. Yogyakarta: Deepublish. I Dewa Gede Atmadja. (2018). Teori – Teori Hukum. Malang: Setara Press.
Iskandar Markus Sembiring. (2020). Modul Manajemen Pasien Safety. Deli Serdang: Institusi Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.
Moeljatno.  (2005).  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Cet-24.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Nunung  Rachmawati  dan  Yayang  Harigustian.  (2019).  Manajemen  Patient  Safety. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
Nursalam  dan  Ferry  Efendi.  (2008).  Pendidikan  Dalam  Keperawatan.  Jakarta:  Salemba Medika.
Politeknik  Kesehatan  Kemenkes  Palangka  Raya.  (2019). Modul  Manajemen  Pasien  Safety. Palangkaraya: Jurnal Kebidanan.
Rif’atul Hidayat. (2016).  Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal. Yogyakarta: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 2.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta. Suyanto. (2014). Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish. Veronica  Komalawati.  (1999).  Peranan  Informed  Consent  Dalam  Transaksi  Terapeutik.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Yohanes  David  Wahyu  Pambudi,  et  all.  (2018).  Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi Perawat  Dalam  Penerapan  6  SKP  (Sasaran  Keselamatan  Pasien)  Pada  Akreditasi  JCI (Joint  Commision  International)  Di  Ruang  Rawat  Inap  Rumah  Sakit  Panti  Waluya Malang. Malang: Jurnal Nursing New, Volume 3, Nomor 1.
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Keselamatan Pasien.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Kewajiban  Rumah  Sakit  dan Kewajiban Pasien.