## PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MINERAL BERWAWASAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Kabupaten Halmahera Utara)
Aliyusra Jolo 1 , Rudi S. Gautama * 2
1 Program Magister Rekayasa Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, ITB,
Kelompok Keahlian Lingkungan Tambang, Email : lhio_mining@yahoo.co.id
2 Pasca Sarjana Rekayasa Pertambangan-ITB, Kelompok Keahlian Lingkungan tambang,  Jl. Ganesha no. 10 Bandung.
*Corresponding Author: ukarws@yahoo.com , arwi.mining@itb.ac.id ; Manuscript received: 20-03-2018 Revision accepted: 28-05-2018

## Abstrak
Keterdapatan  potensi  sumber  daya  mineral  mempunyai  peran  strategis  untuk  mempercepat  laju pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara dimana status wilayah dalam katogori daerah tertinggal. Pengelolan  potensi  sumberdaya  mineral  yang  dieksploitasi  tentu  mempunyai  tantangan  yang  cukup berat  karena  pada  wlilayah  izin  usaha  pertambangan  terdapat  potensi  sumber  daya  alam  lainnya seperti  kehutanan,  kawasan  pertanian  dan  kelautan.  Pengoptimalan  potensi  sumberdaya  mineral diperlukan  kajian  lingkungan  hidup  strategis  untuk  menetukan  arah  kebijakan  pengelolaan  kegiatan pertambangan  sehingga  diharapakan  dapat  meminimaliskan  potensi  pencemaran  dampak  negatif lingkungan.  Pengelolaan  sumberdaya  mineral  juga  mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi sektor  lainnya,  sehingga  mempercepat  laju  pembangunan  daerah  disamping  meminimalkan    potensi dampak lingkungan sehingga manfaat dari sumberdaya mineral dapat dioptimalkan. Oleh karenanya perlu menentukan arah kebijakan pengelolaan potensi sumberdaya mineral di  Kabupaten Halmahera Utara  yang  berwawasan  lingkungan.  Kondisi  eksisting  di  Kabupaten  Halmahera  Utara  menunjukan hampir  seluruh  wilayah  daratan  merupakan  kawasan  hutan  dengan  persentase  87%,  sedangkan sisanya  adalah  Areal  Penggunaan  Lain  (APL).  Selain  itu,  dalam  megeksploitasi  potensi  sumberdaya mineral  juga  berdampak  terhadap  kelautan  dan  spesies  endemik  serta  pendapatan  nelayan.  Arah kebijakan  pengelolaan  lingkungan  hidup  kegiatan  pertambangan  emas  meliputi  pembatasan  luas bukaan sehingga ekosistem lokal terjaga, Pengelolaan air asam tambang dengan water management , serta limbah pengolahan bijih perlu diproses dengan detoksifikasi. Arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup  kegiatan  pertambangan  Nikel  meliputi  pembatasan  luas  bukaan  sehingga  potensi  erosi  dapat berkurang,  pengelolaan  air  dengan  melakukan water  management dan  pengelolaan  lahan  bekas tambang.  Arah  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  hidup  kegiatan  pertambangan  Mangan  meliputi pembatasan luas bukaan sehingga potensi erosi di Pulau Doi Kecamatan Loloda Kepulauan dan erosi di  Kecamatan  Loloda  Utara  serta  Galela  Utara  dapat  dikurangi,  pengelolaan  air  dengan water management ,  pengolahan  tailing  dilakukan  dengan  lapisan  air  permanen, cladding dan capping serta pengelolaan  lahan  bekas  tambang.  Arah  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  hidup  kegiatan pertambangan  pasir  besi  diantaranya  pencegahan  abrasi  dengan  melakukan  penanaman  mangrove, budidaya  terumbu  karang  dan  pembuatan  tanggul  penahan  ombak,  penambahan  atau  penetapan daerah  perlindungan  dan  penguatan  status  konservasi  untuk  melindungi  spesies  burung  mamua  di Kecamatan  Galela  Utara,  membatasi  perizinan  eksploitasi  pertambangan  di  sempadan  pantai  serta pemberdayaan masyarakat nelayan.
Kata Kunci : APL, Halmahera Utara, pertambangan, water management, tailing
E-ISSN-2580-7129 Print- ISSN-1978-610X

## TECHNO: JURNAL PENELITIAN
Jurnal homepage : http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/Techno Volume 07 Nomor 01 Mei 2018

## PENDAHULUAN
Industri  pertambangan  merupakan  suatu  bidang  usaha    dengan  kegiatannya  berpotensi menimbulkan  perubahan  pada  rona  lingkungan  di  sekitar  aktifitas  penambangan.  Aktivitas industri  pertambangan  selalu  berdampak  pada  dua  sisi.  Sisi  pertama  adalah  untuk pembangunan  dan  kemakmuran  ekonomi  negara,  sementara  di  sisi  yang  lainnya  adalah potensi  dampak  kerusakan  lingkungan.  Kondisi  ini  juga  diiringi  oleh  laju  pertumbuhan penduduk,  pesatnya  pembangunan  infrastruktur,  pola  hidup  masyarakat  yang  cenderung konsumtif, terjadinya perubahan iklim, lemahnya penegakan hukum serta belum optimalnya kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kabupaten Halmahera Utara  merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang  masuk  dalam  katagori  kawasan  daerah tertinggal.  Kabupaten Halmahera Utara  yang  merupakan  daerah  tertinggal,  untuk  itu  perlu memanfaatkan  potensi  sumberdaya  mineral  demi  mempercepat  pembangunan  daerah  dan kesejateraan  masyarakat  Halmahera  Utara.  Dengan  demikian  dalam  proses  pengelolaan potensi  sumber  daya  mineral  tersebut  di  harapkan  seoptimal  mungkin,  untuk  dapat mengoptimalkan  potensi  sumber  daya  mineral  maka  diupayakan  potensi  dampak  negatif terhadap lingkungan hidup kegiatan pertambangan mineral dapat di minimalisir.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  dengan pendekatan  Kajian  Lingkungan Hidup  Strategis.  KLHS  merupakan  bagian  dari  keselurahan kajian lingkungan hidup (environmental assesment), yang dalam konteks proses pengambilan keputusan  pembangunan,  dimanfaatkan  mulai  dari  perumusan  kebijakan,  rencana  dan program. Sifat kajian terhadap aspek kebijakan, aspek regional, aspek programatik dan aspek sektoral.  Sedangkan  untuk  AMDAL,  implementasinya  adalah  pada  tingkat  proyek.  Ruang lingkup studi KLHS dalam suatu pengambilan keputusan dapat dilihat pada gambar dibawah
Gambar 1. Ruang Lingkup Studi KLHS

## KONDISI WILAYAH

## a. Administratif
Secara administratif luas keseluruhan wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 22.507,32 kilometer  persegi  yang  terdiri  dari  laut  seluas  lebih  19.375,02  km 2 (86,09%),  sedangkan  luas
TECHNO: Vol. 07 ( 01) Mei 2018
daratan  adalah  3.132,30  km 2 (13,91%).    Saat  ini  Kabupaten  Halmahera  Utara  terdiri  dari  17 Kecamatan  dan  196  desa.  Kawasan  terbangun  adalah  ruang  dalam  kawasan  permukiman yang mempunyai ciri dominasi penggunaan lahan secara terbangun atau lingkungan binaan untuk  mewadahi  kegiatan  daerah  (Peraturan  Menteri    Pekerjaan  Umum  no.  20  tahun  2011 tentang Pedoman Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten).
Tabel 1. Luas Wilayah Administratif Kab. Halmahera Utara

## b. Rencana Pola Ruang
Rencana  pola  ruang  RTRW  kabupaten  Halmahera  Utara  berdasarkan  PERDA  kabupaten Halmahera  Utara  nomor:  09  tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  kabupaten Halmahera Utara tahun 2012-2032, yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk kawasan lindung tersebar di seluruh wilayah kabupaten Halmahera Utara terdapat di kecamatan Malifut, Kao Barat, Tobelo, Galela, Galela Barat dan kecamatan Loloda Utara serta kecamatan  Galela  Utara,  sedangkan  untuk  kawasan  budidaya  meliputi  kawasan  hutan produksi  terbatas,  kawasan  hutan  produksi  tetap  dan  kawasan    hutan    produksi  konversi, kawasan  pertanian  dan  kawasan  pemukiman.  Kawasan  budidaya  juga  tersebar  di  seluruh wilayah kabupaten Halmahera Utara.

## ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP

## a. Tumpang Tindih Kawasan Pertambangan Mineral dan Kawasan Hutan
Tumpang tidih sektor pertambangan dalam kawasan hutan lindung terdapat pada izin usaha pertambangan  emas  sebanyak  6  (enam)  IUP  yaitu  PT  Nusa  Halmahera  Mineral,  PT  Addis Pratama Perkasa, PT Halmahera Jaya Mineral, PT Nusantara Timur Mineral dan 2 (dua) IUP mineral emas PT Hibualamo Jaya.
Kecamatan
Jumlah Desa
Luas Wilayah (Km 2 )
Administrasi
Terbangun (Km 2 ) (%) (Km 2 ) Malifut 22 374,1 11.94 0,27 Kao 19 111,2 3.55 0,21 Kao Utara 11 128,8 4.11 0,20 Kao Barat 20 596,7 19.05 0,21 Kao Teluk 11 135,4 4.32 0,12 Tobelo 10 33 1.05 0,80 Tobelo Tengah 9 56 1.79 0,16 Tobelo Utara 11 100,4 3.21 0,27 Tobelo Selatan 13 204,3 6.52 0,35 Tobelo Timur 6 120 3.83 0,16 Tobelo Barat 5 294,7 9.41 0,14 Galela 6 138,7 4.43 0,17 Galela Utara 12 255,3 8.15 0,20 Galela Selatan 7 84,5 2.70 0,18 Galaela Barat 9 45,5 1.45 0,23 Loloda Utara 15 390,4 12.46 0,25 Loloda Kepulauan 10 63,3 2.02 0,19
Jumlah
Daratan / Land 196 3132,30 13,91 4,45 Lautan / Sea 19375,02 86,09 Luas Keseluruhan  / All 22.507,32 100
Aliyusra Jolo & Rudi S. Gautama. APL, Halmahera Utara, pertambangan, water management, tailing Manis
Dari  penjelasan  tumpang  tindih  kawasan  hutan  terhadap  izin  usaha  pertambangan  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  tumpang  tidih  kawasan  hutang  lindung  terhadap  izin  usaha pertambangan  emas.  Apabila  kegiatan  pertambangan  emas  dilakukan  dengan  metode tambang terbuka maka berpotensi dampak penting yaitu berkurang bahkan punahnya biota endemik  selain  itu  berpotensi  terhadap  pencemaran  air.  Tumpang  tindih  izin  usaha pertambangan mineral terhadap kawasan hutan dapat di lihat Tabel 2.
Tabel 2. Luas Tumpang Tindih Kawasan Pertambangan Dalam Kawasan Hutan

## b. Tumpang Tindih Kawasan Pertambangan dan Pertanian
Adapun  luas  kawasan  pertanian  yang  terdapat  dalam  kawasan  izin  usaha  pertambangan perkomoditas mineral adalah sebagai berikut:
a) Emas
Izin  usaha  pertambangan  (IUP)  mineral  emas  di    dalam  kawasan  pertanian  terdapat  8 (delapan)  dari  12  wilayah  izin  usaha  pertambangan  mineral  emas.  Wilayah  tumpang tindih terdapat pada PT Hibualamo Jaya, PT Addis Pratama Perkasa seluas , PT Wirabudi Putra Perkasa PT Triwira Adepermana Pratama, Ksu Beringin Jaya, Terrarex Lumina Jaya dan PT Nusa Halmahera Mineral. Wilayah tumpang tindih terhadap kawasan pertanian terluas  berada  pada  PT  Nusa  Halmahera  Mineral  sebesar  5.934,40  Ha  dan  PT  Terrarex Lumina Jaya seluas 4.152,87 ha.
No Nama Perusahaan Mineral
Luas wilayah IUP (Ha)
Luas tumpang tindih lahan (Ha) HPT HPK HL HP 1 PT. Mineral Elok Sejatera Mangan 834,55 767,37 2 PT. Elga Astra Media Mangan 1.000,00 971,50 28,50 3 PT. Putra Pangestu Mangan 1.891,11 811,10 975,06 4 PT. Putra Waihetu Mineral Mangan 2.505,80 1.569,63 379,88 5 PT. Global Digital Nusantara Mangan 2.036,65 1.676,57 31,98 6 PT. Proindo Plus Mangan 2.025,18 1.072,54 277,45 7 PT. Halmahera Sentara Mineral Pasir Besi 1.500,00 68,55 8 PT. Indonesia Bina Mineral Pasir Besi 1.587,53 9 PT. Infiniti Pacifik Mining Mangan 2.634,84 493,24 167,84 10 PT. Hibualamo Jaya emas 5.000,00 2.607,50 153,50 131,50 1.821,00 11 PT. Adya Karya Gemilang Mangan 321,27 160,64 160,60 12 PT. Adya Karya Gemilang Mangan 248,61 209,98 13,00 13 PT. Karya Intan Maksima Pasir Besi 2237,37 14 PT. Amo Ngajama Pasir Besi 1.300,00 15 PT. Addis Pratama Perkasa Pasir Besi 3.054,02 653,56 1.017,90 16 PT. Addis Pratama Perkasa Emas 7419,81 135,04 2.699,33 1.022,45 17 PT. Indonesia Bina Mineral Pasir Besi 399,97 18 PT. Sumber Ardi Swarna Pasir Besi 1.544,00 26,40 19 PT. Intim Resources Pasir Besi 858,19 20 PT. Wirabudi Putra Perkasa Pasir Besi 1871,81 453,91 21 PT. Hibualamo Jaya Emas 12889,61 2.875,67 4.511,36 22 PT. Halmahera Jaya Mineral Emas 1.500,00 159,75 266,70 846,75 23 PT. Bumi Nusantara Timur Mineral Emas 3.560,00 3.204,00 176,22 24 PT. Labindo Nusa Persada Nikel 3.607,04 25 PT. Hibualamo Jaya Emas 15.668,11 10.452,20 278,89 3.290,30 26 PT. Triwira Adipermana Pratama Emas 12.168,28 2967,84 5.354,04 27 PT. Triwira Adipermana Pratama Emas 2.831,89 1.572,83 1.047,80 28 PT. Ksu Beringin Jaya Emas 1.706,47 70,31 1.375,24 29 PT. Terrarex Lumina jaya Emas 9.234,11 3.664,09 30 PT. Nusa Halmahera Mineral Emas 29.622,00 10.563,21 4.822,46 7.482,52 Total 133.058,22 35.473,20 26.472,03 14.046,57 9.547,91

## TECHNO: Vol. 07 ( 01) Mei 2018

## b) Nikel
Pada  kawasan  IUP  mineral  nikel  yang  berada  dalam  kawasan  pertanian  terdapat  PT Labindo Nusa Persada dengan luas tumpang tindih sebesar 2582,23 ha.
c) Mangan
Pada kawasan IUP mineral  mangan dalam kawasan pertanian terdapat 4 (empat) dari 9 (sembilan)  IUP  yang  tumpang  tindih  diantaranya  PT  Putra  Waihetu  Mineral,  PT  Global Digital Nusantara, PT Proindo Plus dan PT Infiniti Pacifik Mining. Luas tumpang tindih kawasan pertanian terluas berada pada PT Proindo Plus sebesar 990,48 ha dan PT Global Digital Nusantara seluas 663,35 ha.
d) Pasir besi
Wilayah  IUP  mineral  pasir  besi  yang  berada  dalam  kawasan  pertanian  terdapat  PT Halmahera  Sentra  Mineral,  PT  Amo  Ngajama,  PT  Addis  Pratama  Sejatera  dan  PT Wirabudi Putra Perkasa. Luas tumpang tindih izin usaha pertambangan mineral pasir besi dalam kawasan pertanian terluas terdapat pada PT Addis Pratama seluas 1.872,33 ha dan PT Amo Ngajama seluas 260,45 ha.
Berdasarkan  tumpang  tindih  wilayah  izin  usaha  pertambangan  mineral  dalam  kawasan pertanian,  terdapat  tumpang  tindih  lahan  sebesar  25.892,7  (33%)  ha  dari  luas  total  lahan pertanian  di  kabupaten  Halmahera  Utara  (77.922  Ha).  Tumpang  tindih  wilayah  izin  usaha pertambangan  mineral  terhadap  lahan  pertanian  dengan  pemakaian  lahan  terbesar didominasi  oleh  IUP  emas.  Cebakan  emas  merupakan  emas  primer  yang  melakukan penambangan  dengan  metode  tambang  bawah  tanah  sehingga  tidak  berdampak  penting. Luas  tumpang  tindih  izin  usaha  pertambangan  mineral  dalam  kawasan  pertanian  dapat dilihat pada Tabel 3.
Aliyusra Jolo & Rudi S. Gautama. APL, Halmahera Utara, pertambangan, water management, tailing Manis

## Tabel 3. Luas Tumpang Tindih Kawasan Pertambangan Dalam Kawasan Hutan

## c.  Pertambangan Terhadap Perikanan & Kelautan
Adapun  potensi  dampak  yang  ditimbulkan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  adalah sebagai berikut :

## a) Dampak  langsung
Dampak langsung terjadi pada kegiatan pertambangan pasir besi yang pada umumnya lokasi kegiatan pertambangan berada pada wilayah pesisir pantai dan di laut. Adapun wilayah  izin  usaha  pertambangan  tersebut  yaitu  PT  Halmahera  Sentra  Mineral,  PT Indonesia Bina Mineral, PT Karya Intan Maksima, PT Amo Ngajama, PT Addis Pratama Sejatera, PT Indonesia Bina Mineral, PT Sumber Ardi Swarna, PT Intim Resource dan PT Wirabudi Putra Perkasa.
b) Dampak tidak langsung
Dampak  tidak  langsung  merupakan  dampak  yang  disebabkan  oleh  kegiatan pertambangan  yang  wilayah  izin  usaha  pertambangan  berada  jauh  dari  pesisir  pantai dan  laut  sehingga  pencemaran  terjadi  dari  proses  transportasi  melalui  sungai  yang masuk ke laut.
No Nama Perusahaan Mineral Luas wilayah IUP (Ha) Luas tumpang tindih lahan pertanian (Ha) 1 PT. Mineral Elok Sejatera Mangan 834,55 2 PT. Elga Astra Media Mangan 1.000,00 3 PT. Putra Pangestu Mangan 1.891,11 4 PT. Putra Waihetu Mineral Mangan 2.505,80 297,94 5 PT. Global Digital Nusantara Mangan 2.036,65 663,35 6 PT. Proindo Plus Mangan 2.025,18 990,48 7 PT. Halmahera Sentara Mineral Pasir Besi 1.500,00 208,63 8 PT. Indonesia Bina Mineral Pasir Besi 1.587,53 0 9 PT. Infiniti Pacifik Mining Mangan 2.634,84 560,13 10 PT. Hibualamo Jaya emas 5.000,00 283,05 11 PT. Adya Karya Gemilang Mangan 321,27 12 PT. Adya Karya Gemilang Mangan 248,61 13 PT. Karya Intan Maksima Pasir Besi 2237,37 14 PT. Amo Ngajama Pasir Besi 1.300,00 260,45 15 PT. Addis Pratama Perkasa Pasir Besi 3.054,02 1.872,33 16 PT. Addis Pratama Perkasa Emas 7419,81 932,32 17 PT. Indonesia Bina Mineral Pasir Besi 399,97 18 PT. Sumber Ardi Swarna Pasir Besi 1.544,00 19 PT. Intim Resources Pasir Besi 858,19 20 PT. Wirabudi Putra Perkasa Pasir Besi 1871,81 234,74 21 PT. Hibualamo Jaya Emas 12889,61 2.464,56 22 PT. Halmahera Jaya Mineral Emas 1.500,00 23 PT. Bumi Nusantara Timur Mineral Emas 3.560,00 24 PT. Labindo Nusa Persada Nikel 3.607,04 2.582,23 25 PT. Hibualamo Jaya Emas 15.668,11 0,00 26 PT. Triwira Adipermana Pratama Emas 12.168,28 4.076,23 27 PT. Triwira Adipermana Pratama Emas 2.831,89 28 PT. Ksu Beringin Jaya Emas 1.706,47 378,95 29 PT. Terrarex Lumina jaya Emas 9.234,11 4.152,87 30 PT. Nusa Halmahera Mineral Emas 29.622,00 5.934,40 Total 133.058,22 25.892,7

## TECHNO: Vol. 07 ( 01) Mei 2018

## d . Pertambangan Mineral Terhadap Spesies Endemik
Spesies endemik di Kabupaten Halmahera Utara tersebar sebagai berikut: Di  wilayah  selatan  Kabupaten  Halmahera  Utara,  tepatnya  pada  lokasi  izin  usaha pertambangan mineral emas terdapat spesies endemik Burung Bidadari dan burung Kakatua Putih  serta  burung  Nuri  Bayan.  Pembukaan  lahan  tidak  terlalu  signifikan  sehingga  spesies endemik  pada  daerah  tersebut  tidak  berpotensi  berkurang  ataupun  punah.  Spesies  burung Nuri Bayan terdapat di Kecamatan Galela Barat tepatnya di wilayah izin usaha pertambangan mineral emas, juga tidak berdampak signifikan. Di kecamatan Galela dan Kecamatan Galela Barat  terdapat  burung  Mamoa  yang  merupakan  wilayah  izin  pertambangan  mineral  pasir besi.  Metode  penambangan  dengan  menggunakan  kapal  keruk  dapat  menyebabkan  abrasi sehingga dapat mengancam  kepunahan spesies tersebut yang menggunakan pantai sebagai tempat bertelur bagi  burung Mamoa. Di pulau  Tobo-Tobo terdapat kelelawar buah. Daerah tersebut merupakan daerah yang berdekatan dengan wilayah konsesi mineral pasir besi.
e. Dampak Positif Ekonomi Dan Sosial Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Halmahera Utara
1) Sumbangan pihak ketiga PT Nusa Halmahera Mineral Kontribusi  perusahan  pertambangan  terhadap  pembangunan  daerah  di  tunjukan  PT Nusa Halmahera Mineral dengan memberikan sumbagan terhadap pemerintah daerah Kabupaen Halmahera Utara sebesar Rp 86.175.000.000,- (SKPD Halmahera Utara 2014).

## 2) Dana bagi Hasil SDA pertambangan umum
Dana  bagi  hasil  dari  penerimaan  negara  iuran  tetap (land-rent) yang  menjadi  bagian daerah  dibagi  dengan  rincian  16%  (enam  belas  persen)  untuk  provinsi  yang bersangkutan;  dan  64% (enam  puluh  empat  persen)  untuk  kabupaten/kota  penghasil. Dana bagi hasil dari penerimaan negara iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) yang  menjadi  bagian  daerah  dibagi  dengan  rincian:  16%  (enam  belas  persen)  untuk provinsi  yang  bersangkutan;  32%  (tiga  puluh  dua  persen)  untuk  kabupaten/kota penghasil;  dan  32%  (tiga  puluh  dua  persen)  untuk  kabupaten/kota  lainnya  dalam provinsi yang bersangkutan. Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Dana bagi hasil sumber  daya  alam  pertambangan  umum  di  Kabupaten  Halmahera  Utara  tahun  2014 sebesar Rp15.757.000.000,-  (SKPD Halmahera Utara 2014)

## 3) Tenaga kerja sektor pertambangan mineral
Sektor  pertambangan  umum  di  Kabupaten  Halmahera  Utara  menyerab  tenaga  kerja sebanyak 2.774 orang tahun 2013 (Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah daerah Halmahera Utara)
4) Tanggung jawab sosial masyarakat ( Corporate Social Responsibility ) Corporate  Social  Responsibility (CSR)  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  sosial  dari perusahaan  kepada  mayarakat  dengan  membawa sustainability  development ,  bahwa pembangunan  berkelanjutan  adalah  pembangunan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan manusia  saat  ini  tanpa  mengorbankan  kemampuan  generasi  yang  akan  datang  dalam memenuhi kebutuhan mereka (masyarakat).
5) Efek ganda ( multi player effect )
Kehadiran perusahaan pertambangan disuatu daerah membutuhkan banyak input dari sektor-sektor    lain.  Semakin  banyak  perusahaan  tambang  memeberikan  kepercayaan kepada  pengusaha  lokal  untuk  memenuhi  input-input  produksinya,  maka  semakin
Aliyusra Jolo & Rudi S. Gautama. APL, Halmahera Utara, pertambangan, water management, tailing Manis
besar manfaat yang dapat diterima.  Secara teori, nilai ekonomi merupakan akumulasi dari tiga variabel ekonomi yaitu :  imbalan ekonomi (economic rent) berupa keuntungan langsung, kelebihan pembayaran (excess payment) dan berbagai macam keterkaitan  atau linkages (Bulmer, 1998) antara lain : keterkaitan hulu, hilir, teknologi, pembayaran pajak dan kebutuhan akhir (final demand) .

## PEMBAHASAN

## Karakteristik Cebakan Mineral dan Teknik Pengolahan

## 1) Emas
Cebakan  mineral  emas  tersebar  di  beberapa  wilayah  Kabupaten  Halmahera  Utara.  Sebaran cebakan mineral emas tersebar pada tiga wilayah sebagai berikut:
a. Wilayah Selatan Kabupaten Halmahera Utara di Kecamatan Kao, Malifut, Kao Teluk dan Kecamatan Kao Barat
b. Wilayah Tengah Kabupaten Halmahera Utara di Kecamatan Galela Barat
c. Wilayah Utara Kabupaten Halmahera Utara di Kecamatan Loloda Utara.
Berdasarkan karakteristik endapan emas tersebut, kegiatan penambangan dilakukan dengan metode  tambang  bawah  tanah (cut  and  fill) dan  tambang  terbuka (open  pit) .  PT  Nusa Halmahera Mineral melakukan kegiatan pertambangan mineral menggunakan kedua metode penambangan tersebut. Adapun tahapan penambangan pada kedua metode tersebut adalah sebagai berikut:

## Open pit
PT.  Nusa  Halmahera  Mineral  melakukan  penambangan  terbuka  dengan  metode Open  pit mining . Adapun proses penambangan adalah sebagai berikut:
1) Melakukan  pembukaan  lahan  yaitu  pembersihan  lahan  permukaan  dengan  penebangan pohon.
2) Selanjutnya melakukan pemisahan overburden yang ditempatkan pada disposal.
3) Setelah  itu  di  lakukan  pengeboran  untuk  pengisian  bahan  peledak  pada  batuan  dan kemudian di ledakkan menjadi material lepas.
4) Selanjutnya dilakukan pengangkutan.
5) Ore kemudian disimpan pada stokpile .
6) Pengolahan bijih.

## 2) Nikel
Berdasarkan  karakteristik  tersebut  sehingga  penambangan  nikel  dilakukan  dengan  metode tambang terbuka ( open cast ).
Open cast mining , metodanya hampir sama dengan open pit mining , tetapi berbeda pada satu hal  yaitu  tanah  penutup  tidak  dibuang  ke  daerah  pembuangan  di  luar  tambang  tetapi dibuang  langsung  ke  lokasi  bersebelahan  yang  telah  ditambang.  Tahapan  aktivitas penambangan nikel di Kabupaten Halmahera Timur dengan tahapan  sebagai berikut:
1. pembersihan lahan ( clearing )
2. pemisahan lapisan penutup ( topsoil )
3. penggalian
4. pengangkutan
5. pemisah crusher ukuran pada saat dumping dengan alat jaw crusher 6. stockpile
7. pengapalan.

## 3) Mangan
Berdasarkan  karakteristik  maka  endapan  mineral  mangan  tersebut  merupakan  endapan sekunder,  sehingga  metode  penambangan  menggunakan  metode  tambang    terbuka (open cast) . Adapun tahapan penambangan cebakan mangan adalah sebagai berikut:
1. pembersihan lahan ( clearing )
2. pemisahan lapisan penutup ( topsoil )
3. penggalian
4. pengangkutan
5. ukuran pada saat dumping dengan alat jaw crusher 6. stockpile
7. pengolahan pemisahan bijih.

## 4) Pasir Besi
Berdasarkan  karakteristik  endapan  pasir  besi  tersebut,  sehingga  penambangan  dilakukan  di darat  dengan  metode  tambang  terbuka  (alluvial)  dan  di  laut  menggunakan  metode  kapal keruk.

## 1. Tambang Alluvial
Metode tambang alluvial adalah  tambang  terbuka yang  diterapkan untuk   menambang endapan-endapan  alluvial,  misalnya    tambang    bijih  timah,  pasir  besi,  dan    lain-lain. Penambangan  pasir besi di darat menggunakan alat muat (truk) dan alat gali (shovel) .
2. Kapal keruk
Berdasarkan macam alat galinya, maka kapal keruk yang digunakan untuk penambangan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :
a. Multi  bucket  dredge yaitu  kapal  keruk  yang  alat-galinya  berupa  rangkaian  mangkok ( bucket ).
b. Cutter suction dredge , yaitu kapal keruk dengan alat-gali berupa pisau pemotong yang menyerupai bentuk mahkota.
c. Bucket  wheel  dredge ,  yaitu  kapal  keruk  yang  dilengkapi  dengan  timba  yang  berputar (bucket wheel ) sebagai alat gali.

## I. Potensi Dampak Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Pertambangan
1) Emas
Pada kegiatan pertambangan emas dilakukan dengan metode tambang bawah tanah ( cut and  fill )  dan  tambang  terbuka  ( open  pit ).  Adapun  potensi  dampak  penting  kegiatan pertambangan emas adalah sebagai berikut:
Aliyusra Jolo & Rudi S. Gautama. APL, Halmahera Utara, pertambangan, water management, tailing Manis

## a. Dampak Air Asam Tambang (AAT)
Di  wilayah  Tengah  Kabupaten  Halmahera  Utara  sungai  yang  berpotensi  tercemar adalah  sungai  Ake  Tiabo,  sedangkan  di  wilayah  Utara  Kabupaten  sungai  yang berpotensi  tercemar  adalah  sungai  Ake  Pacak,  Ake  Akerella,  Ake  Sahu  dan  Ake Pasawani.
b. Potensi berkurang atau punahnya biota endemik Pada  wilayah  usaha  pertambangan  terdapat  kawasan  hutan  lindung  yang  tumpang tindih terhadap kawasan hutan tersebut, sehingga metode penambangan terbuka pada wilayah di Kecamatan Malifut dan Kao berpotensi untuk melakukan pembukaan lahan, yang  berpotensi  terhadap  berkurang  atau  punahnya  spesies  endemik  berupa  burung Bidadari dan Kakatua Putih.
c. Potensi pencemaran lingkungan akibat pengolahan emas
Ion sianida (CN) mempunyai kemampuan menghambat kerja enzim dalam tubuh yang peka terhadap sianida (Anonymous, 1994).

## 2) Nikel
Kegiatan  pertambangan  nikel  dengan  metode  tambang  terbuka open  cast berpotensi terjadinya dampak penting lingkungan hidup akibat kegiatan pembukaan lahan. Adapun potensi dampak penting tersebut adalah potensi pencemaran air.
Pertambangan  dengan  metode  tersebut  berpotensi  terjadinya  erosi  sangat  tinggi  akibat adanya pembukaan lahan disamping karakteristik mineral nikel laterit (sedimen). Potensi pencemaran air terjadi pada saat musim hujan air mengalir melalui sungai musiman Desa Gonga dan masuk ke air laut sehingga air laut menjadi keruh.
3) Mangan
Kegiatan pertambangan dengan tambang terbuka ( open cast ) berpotensi terjadinya dampak lingkungan hidup. Adapun potensi dampak penting adalah adalah sebagai berikut:
a. Potensi Perubahan Bentang Alam
Perubahan  bentuk  topografi  dan  keadaan  muka  tanah  ( land-impact )  di  Pulau  Doi Kecamatan  Loloda  Kepulauan  dan  Kecamatan  Loloda  Utara,  dapat  mengubah keseimbangan  sistem  ekologi  bagi  daerah  sekitarnya.  Pontensi  dampak  pencemaran air.
Pada  proses  pembukaan  lahan  berpotensi  erosi  dapat  menyebabkan  air  menjadi tercemar. Adapun daerah aliran sungai berpotensi terjadinya pencemaran tersebut di antaranya  sungai  Ake  Pacak,  Ake  Supu  dan  Ake  Mela.  Sungai  pada  daerah  ini umumnya  pendek-pendek  yang  apabila  tercemar  langsung  masuk  kelaut.  Dampak eksternal  penting  mengancam  terhadap  pendapatan  para  nelayan  di  Kecamatan Loloda  Utara.  Daerah  tangkapan  ikan  I  (satu)    beradada  pada  pantai  kecamatan tersebut.
b. Potensi dampak dari Pengolahan Mangan. Selain  dampak  yang  ditimbulkan  dari  kegiatan  penambangan,  potensi  dampak  juga terjadi  pada  proses  pengolahan  bijih  mangan  yang  menghasilkan  tailing  berbentuk slurry. Kandungan logam berat (Fe dan Mn) dapat berbahaya dengan konsentrasi yang tinggi.  Salah  satu  dampak  negatif  tersebut  berupa  peningkatan  limbah  cairan tailing
TECHNO: Vol. 07 ( 01) Mei 2018
hasil  pengolahan  mangan  apabila  masuk  ke  badan  sungai  langsung  masuk  ke  laut kecamatan Loloda Utara.
4) Pasir Besi
Adapun  potensi  dampak  kegiatan  pertambangan  pasir  besi  dengan  metode  tambang terbuka dan kapal keruk adalah sebagai berikut:
a. Potensi terjadinya abrasi dan gelombang pasang ekstrim. Abrasi  selain  menyebabkan  gelombang  ekstrim  juga  menyebabkan  spesies  endemik berupa  burung  Mamoa  berkurang  bahkan  punah  karena  di  daerah  pantai  Galela Utara merupakan tempat bertelur burung tersebut.
b. Potensi kelimpahan biota perairan .
Kegiatan  penambangan  pasir  besi  di  pesisir  pantai  menyebabkan  air  laut  di Kecamatan Loloda Utara dapat tercemar sehingga berpengaruh terhadap kelimpahan biota perairan.
c. Potensi berkurangnya produktifitas perikanan Potensi  produktifitas  penangkapan  ikan  berkurang  karena  pada  kegiatan penambangan mineral pasir besi berdekatan dengan daerah penangkapan ikan (DPI 1) dan daerah penangkapan ikan (DPI 2) yang menjadi daerah utama tangkapan ikan di Kabupaten Halmahera Utara.
d. Potensi dampak lingkungan dari pengolahan pasir besi. Pada kegiatan pertambangan pasir besi tahapan proses pengolahan dapat berpotensi terjadinya pencemaran air laut akibat hasil pengolahan  pasir besi berbentuk slurry .

## II. Arah Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## 1) Emas
Adapun syarat usulan pengelolaan kegiatan penambangan mineral emas adalah sebagai berikut:
a) Membatasi luas bukaan sehingga ekosistem lokal terjaga yang menyebabkan spesies endemik berupa burung Bidadari dan Kakatua Putih tidak berkurang bahkan tidak punah
b) Pengelolaan air asam tambang dengan melakukan overburden management plan dan water management .
c) Limbah pengolahan bijih perlu diproses dengan detoksifikasi .
Ada dua tahap untuk mengurangi kandungan sianida dengan proses detoksifikasi. Fase pertama dari detoksifikasi dengan menggunakan sodium metabisulphat di dalam proses Inco detoksifikasi,    akan  dilakukan  setelah  limbah  dipompa  ke  fasilitas penyimpanan limbah.
2) Nikel
Adapun syarat usulan pengelolaan kegiatan penambangan nikel adalah sebagai berikut:
a) Membatasi luas bukaan sehingga potensi erosi berkurang. Kegiatan  pembukaan  lahan  penambangan  nikel  dilakukan  pada  wilayah  atau  pada blok-blok  mineral  Nikel  dengan  kandungan  kadar  nikel  yang  tinggi.  Setelah  blok
Aliyusra Jolo & Rudi S. Gautama. APL, Halmahera Utara, pertambangan, water management, tailing Manis
dilakukan  penambangan  blok  tersebut  direklamasi  dan  blok  lainnya  dilakukan penambangan, begitu seterusnya.
b) Pengelolaan air dengan melakukan Water Management .
c) Pengelolaan lahan bekas tambang.
3) Mangan
Adapun  syarat  usulan  pengelolaan  kegiatan  penambangan  mineral  mangan  adalah sebagai berikut:
a) Membatasi luas bukaan.
Penambangan dengan metode tambang terbuka berpotensi lahan menjadi kritis, dapat menimbulkan  erosi,  pencemaran  air  permukaan  dan  lain-lain,  sehingga  perlu membatasi luas bukaan agar lahan tidak terlalu lama dibiarkan.
b) Water Management
Penambangan dengan metode tambang terbuka akan memberikan dampak terhadap perubahan  topografi  di  lokasi  penambangan  akibat  adanya  proses  penggalian  dan penimbunan. Hal ini tentu akan mempengaruhi kondisi hidrologi melalui perubahan catchment area.  Pola  aliran  air  permukaan  akan  mengalami  perubahan  yang  akan mempengaruhi  debit  aliran  pada  sungai  di  catchment  tersebut.  Pembuatan  kolam pengendapan, metode pemurnian air secara konvensional merupakan kombinasi dari tiga proses, yaitu koagulasi, flokulasi dan pengendapan.
c) Pengolahan Tailing
Sifat kimia dan fisik tailing sangat bervariasi biasanya sulit dimantapkan dan ditanami kembali. Oleh karena itu penelitian geoteknis dan non-teknis diperlukan agar tailing memenuhi  kriteria  sebagai  berikut:  Tidak  mengakibatkan  pencemaran,  strukturnya stabil, serasi dengan bentang alam sekitarnya dan mempunyai kapasitas yang cukup untuk menampung seluruh tailing .
4) Pasir Besi
Adapun  syarat  usulan  pengelolaan  kegiatan  penambangan  pasir  besi  adalah  sebagai berikut:
a) Pencegahan abrasi dengan cara sebagai berikut:
i. Penanaman mangrove, padang lamun
ii. Budidaya terumbu karang
iii. Pembuatan tanggul penahan ombak
b) Penambahan  atau  penetapan  daerah  perlindungan  dan  penguatan  status  konservasi untuk melindungi spesies endemik burung Mamua di kecamatan Galela Utara.
c) Membatasi perizinan eksploitasi pertambangan di sempadan pantai.
d) Pemberdayaan masyarakat nelayan.
Memberikan  pelatihan  budidaya  perikanan  seperti  membuat  kolam  jaring  terapung dan lain-lain.

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:
1. Arah  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  hidup  kegiatan  pertambangan  emas  adalah sebagai berikut:
a. Membatasi  luas  bukaan  sehingga  ekosistem  lokal  terjaga  yang  menyebabkan spesies  endemik  berupa  burung  Bidadari  dan  Kakatua  Putih  tidak  berkurang bahkan tidak punah.
b. Pengelolaan air asam tambang dengan melakukan overburden management plan dan water management .
c. Limbah Pengolahan bijih perlu diproses dengan detoksifikasi .
2. Arahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan pertambangan Nikel adalah sebagai berikut:
a) Membatasi luas bukaan sehingga potensi erosi dapat berkurang.
b) Pengelolaan air dengan melakukan water management sehingga laut di desa Gonga Kecamatan Tobelo Timur tidak tercemar.
c) Pengelolaan lahan bekas tambang
3. Arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan pertambangan Mangan adalah sebagai berikut:
a) Membatasi  luas  bukaan  sehingga  potensi  erosi  di  Pulau  Doi  Kecamatan  Loloda Kepulauan  dan  erosi  di  Kecamatan  Loloda  Utara  serta  Galela  Utara  dapat dikurangi.
b) Pengelolaan air dengan melakukan water management sehingga sungai Ake Pacak, Ake Supu dan Ake Mela dan laut di Kecamatan Loloda Utara, Galela Utara serta Loloda Kepulauan tidak tercemar.
c) Pengolahan tailing ,  pengelolaan tailing dapat  dilakukan  dengan  lapisan  air permanen, cladding dan capping .
d) Pengelolaan lahan bekas tambang.
4. Arah  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  hidup  kegiatan  pertambangan  pasir  besi adalah sebagai berikut:
a) Pencegahan  abrasi  dengan  dengan  melakukan  penanaman  mangruve,  budidaya terumbu karang dan pembuatan tanggul penahan ombak.
b) Penambahan atau penetapan daerah perlindungan dan penguatan status konservasi untuk melindungi spesies endemik burung Momua di Kecamatan Galela Utara
c) Membatasi perizinan eksploitasi pertambangan di sempadan pantai
d) Pemberdayaan masyarakat nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asdak, Chay. 2012. Kajian Lingkungan Hidup strategis: jalan menuju pembangunan berkelanjutan . Gadjah Mada Unirversity press, Yogyakarta
BPS, 2013. Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka Tahun 2013
Hudson,  L.Travis.,  Fox  D  Frederick  dan  Plumlee  S  Geoffrey.  1999. Metal  Mining  and  the environment ,Amerika,American Geological Institute
Aliyusra Jolo & Rudi S. Gautama. APL, Halmahera Utara, pertambangan, water management, tailing Manis
Hasyim, Wahab Abd. 2007. Keberlanjutan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat tanpa Tambang Nikel , Bogor, IPB
Katili  dan  Tjia,  H.D.  1980. Geotectonic  of  Indonesia,  a  modern  view ,  Department  of  Geology, Bandung Institute of Technology
Kendarsi  dan  Marjono.  1969. Bahan-bahan  galian  di  daerah  Provinsi  Maluku,  Dinas  Eksplorasi, Direktorat Geologi, Bandung
Kisman. 2006. Eksplorasi pasir besi di daerah kecamatan Galela Utara , Pusat Sumberdaya Geologi ___________, Laporan Akhir Addendum Studi Kelayakan Sebagian Wilayah KK (25.852 Ha) Kencana 1, Kencana 2 dan Kencana Link, PT. Nusa Halmahera Minerals
Latifah siti, 2003, Kegiatan Reklamasi Lahan Pada Bekas Tambang , Universitas Sulawesi Utara.
Mitchell,  Bruce,  B.  Setiawan,  Rahmi  Hadi  Dwita. Pengelolaan  Sumberdaya  dan  Lingkungan .
Gadjah Mada Unirversity press, Yogyakarta
Meliani, Diah. 2011. Daya Dukung Lingkungan Kecamatan Rasau Jaya Berdasarkan Ketersediaan Dan Kebutuhan Lahan , Universitas Tanjungpura, Pontianak.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara .
Republik  Indonesia.  2009. Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
Raden Ince, Pulungan, M. Saleh, Tamrin dan Dahlan Moh. 2010. Kajian Dampak Penambangan Batubara  Terhadap  Pengembangan  Sosial  Ekonomi  dan  Lingkungan  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara, Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian dalam Negeri Republik  Indonesia.  2008.  Peraturan  Pemerintah  No.  26  Tahun  2008  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Nasional.
Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan  Pembangunan  di  Luar  Kegiatan  Kehutanan  yang  Berlaku  pada  Departemen Kehutanan .
Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Kehutanan No. 56 Tahun 2008 tentang  Tata Cara Penentuan  Luas  Areal  Terganggu  dan  Areal  Reklamasi  dan  Vegetasi  untuk  Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan .
Rachmat,  M.  J.  1955. Peninjauan  Cebakan  Bijih  Mangan  di  P.  Doi ,  Urusan  Geologi  Ekonomi, Djawatan Geologi, Bandung
Spitz Karlheinz dan Trudinger John. 2009. Mining and the Environment from ore to metal .Taylor & Francis Group.
Triadiyoga,  Guruh  Charismaputra.  2011. Geologi  dan  Hubungan  Urat  Kuarsa  Terhadap Mineralisasi, Daerah Toguraci dan Sekitarnya , Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara , Provinsi Maluku Utara
Suparmoko,M.  2008.  Ekonomi  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  suatu  pendekatan teoritis,edisi 4 revisi, UGM, Yogyakarta
Yunianto,  Bambang.  2008. Kajian  Permasalahan  sosial  ekonomi  Rencana  Pengembangan  dan Pengolahan  Pasir  Besi  dipantai  selatan  Kulon  Progo  Yogyakarta, Bandung,Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara.
Suparmoko.  M.  2012. Ekonomi  sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan  (suatu  pendekatan  teoritis) , Yogyakarta, UGM
Aliyusra Jolo & Rudi S. Gautama. APL, Halmahera Utara, pertambangan, water management, tailing Manis