## WANPRESTASI BADAN USAHA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL
Oleh:

## Maria Rosalind
Email: maria.rosalind@student.ukdc.ac.id Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya
Retno Dewi Pulung Sari Email: retno.dewi@ukdc.ac.id Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  karakteristik  dan  implementasi  atas Perjanjian  Kerjasama  Operasional  (KSO).    Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum secara  normatif  melalui  pendekatan  konsep  (conceptual  approach)  yang  dibantu  dengan data-data  yang  berasal  dari  jurnal,  buku  dan  undang-undang  terkait.  Hasil  dari  penelitian menunjukkan  bahwa  badan  usaha  KSO  memiliki  karakteristik  layaknya  konsorsium  yang bukan  merupakan  badan  hukum  karena  lahir  atas  persetujuan  antara  subjek-subjek  hukum berdasarkan  Pasal  1320  jo.  Pasal  1338  KUHPerdata.  Layaknya  badan  usaha  berbentuk konsorsium lainnya, badan pengurus dalam sebuah Badan Kerjasama berkedudukan seperti mitra,  yaitu  sama  sebagai  pemilik  dan  pengurus,  di  mana  tidak  ada  pemisahan  harta kekayaan  yang  mengakibatkan  adanya  pertanggungjawaban  penuh  terhadap  badan kerjasama.  Maka,  dengan  adanya  pengakuan  legalitas  konsorsium  yang  merujuk  pada pendaftaran  serta  pengawasan  perjanjian  kerjasama  untuk  membentuk  sebuah  entitas  baru seperti di beberapa negara yang menerapkan konsep perjanjian serupa, antara badan hukum swasta  diperlukan  untuk  mempermudah  kegiatan  badan  usaha  baik  dari  segi  administrasi maupun litigasi.
Kata kunci : Badan Usaha, Perjanjian Kerjasama Operasional, Wanprestasi

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  characteristics  and  implementation  of  the  Joint Operation  Agreement  (JOA/KSO)  using  normative  legal  research  through  conceptual approach,  assisted  by  data  from  related  journals,  books,  and  laws.  The  result  shows  that business entities formed by KSO agreement have the characteristics of a consortium which do not fall under legal entities because they are born by agreement between legal subjects based on Article 1320 jo. Article 1338 of the Civil Code. Like any other business entities in the form of  consortium,  the  management  body  is  meant  as  a  partner,  namely  the  same  as  the  owner and  manager  where  there  is  no  separation  of  assets  between  members,  following  full accountability  to  the  consortium.  Thus,  like  in  any  other  countries  with  the  same  type  of agreement, the legality of consortium should be recognized and is needed by registering and supervising  the  KSO  between  private  legal  entities  in  every  area  of  business  activities, including administration and litigation.
Keywords : Business Entity, Default, Joint  Operation Agreement

## PENDAHULUAN

## 1.2. Latar Belakang
Berkembangnya  kegiatan  bisnis  yang pesat  tidak  pelak  menjadi  tantangan  besar bagi  banyak  pebisnis  atau  pengusaha. Perkembangannya  pun  seringkali  diikuti dengan  kendala-kendala  yang  dilator- belakangi  oleh  ketatnya  persaingan  usaha, kemajuan teknologi, perpajakan, dan faktor- faktor  lainnya. 1 Sehingga,  untuk  men- dorong  dan  menunjang  kepentingan  para pengusaha tersebut, lahirlah sebuah hubungan  kerjasama  antara  satu  badan usaha  dengan  badan  usaha  lainnya  yang umumnya  dibuat  dalam  bentuk  perjanjian kerjasama.  Pembentukan  kerjasama  ini merupakan  satu  dari  berbagai  strategi  dan fleksibilitas dalam berbisnis untuk menyelesaikan  pekerjaan  bersama  dan nantinya  akan  ada  pembagian  pendapatan ( revenue sharing ) atau laba ( profit sharing ) antar pihak yang terikat di dalamnya.
Secara umum, ada dua bentuk kerjasama  yang  dikenal  di  Indonesia,  yaitu Kerjasama  Operasional  (untuk  selanjutnya disingkat KSO) atau Joint Operation (untuk selanjutnya  disingkat  JO)  dan  Ventura Bersama atau Joint Venture (untuk selanjutnya  disingkat  JV).  Kedua  bentuk tersebut  memiliki  prinsip  dan  karakteristik
1 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Bisnis  Prinsip  dan Pelaksanaannya  di  Indonesia, (Depok:  Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 133.
yang  sama,  yaitu  diawali  dengan  adanya persetujuan tertulis antara 2 (dua) perusahaan atau lebih untuk meng- gabungkan  modal  usaha  dalam  rangka menjalankan suatu proyek. Yang membedakan  adalah  JV  yang  membentuk entitas baru, umumnya berbentuk Perseroan Terbatas,  dengan  aturan  tersendiri  tanpa campur  tangan  perusahaan  induk  yang membentuk  JV  tersebut.  Sementara  KSO tidak  membentuk  perusahaan  baru  dari perusahaan  induknya.  Maka  dari  itu, keabsahan  pendirian  JV  harus  disahkan melalui  SK  Kemenkumham  sebagaimana diatur  dalam  UU  Perseroan  Terbatas, sedangkan  KSO  hanya  sebatas  Akta Kerjasama yang dibuat di hadapan Notaris. 2
Bentuk  perjanjian  kerjasama  yang menjadi  fokus  dalam  pembahasan  adalah Perjanjian  Kerjasama  Operasional  (untuk selanjutnya  disingkat  Perjanjian  KSO)  atau disebut  juga Joint  Operation  Agreement (untuk  selanjutnya  disingkat  JOA).  KSO pertama  kali  dikenal  di  Indonesia  melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 740/KMK.00/1989  tentang  Peningkatan Efisiensi  dan  Produktivitas  Badan  Usaha Milik  Negara  dalam  Pasal  1  angka  14, bahwa kerjasama  operasi  adalah  kerja- sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk bersama-sama  melakukan  suatu  kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
2 Ibid .
Pengertian  lainnya  dijelaskan  dalam  Surat
Direktur Jenderal
Pajak No. S-
323/PJ.42/1989  tanggal  6  Desember  1989 tentang Masalah Perpajakan bagi Kerjasama  Operasional/ Joint  Operation bahwa  JO  adalah perkumpulan  dua  badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan  suatu  proyek  dan  bersifat sementara  hingga  proyek  tersebut  selesai . Maksud  kata  “sementara”  berarti  terdapat jangka  waktu  tertentu  dalam  kerjasama tersebut  dan  akan  dibubarkan  bila  proyek telah` selesai dengan pembagian keuntungan secara proporsional antara para pihak  sesuai  porsi  yang  ditentukan  dalam perjanjian KSO.
Perjanjian KSO termasuk dalam perjanjian tidak bernama ( innominaat ) yang bersifat mutualisme karena kehendak dari 2 (dua)  atau  lebih  badan  usaha  untuk menggabungkan modal usaha demi menjalankan  suatu  usaha  dan  mencapai suatu  tujuan  yang  sama,  yaitu  memperoleh keuntungan dan memperkecil risiko.
Melalui KSO, akan lahir suatu badan usaha baru  yang  disebut  badan  usaha  KSO. 3
Perjanjian  KSO  sendiri  kebanyakan  hanya mengatur  terkait  hak  dan  kewajiban  para pihak yang tergabung dalam kerjasama saja, mendasarkan  pada  Pasal  1320 jo. Pasal
3 Yohana  Priscila, Perlindungan  Hukum  bagi  Pihak Ketiga yang Dirugikan Akibat Pembubaran Badan Usaha  Kerjasama  Operasional ,  Tesis,  Program Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2019.

## 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(untuk  selanjutnya  disingkat  KUHPerdata). Berdirinya  badan  usaha  KSO  dianggap sebagai suatu entitas tersendiri dan terpisah dari badan usaha para pihak yang tergabung di  dalamnya.  Hal  ini  diperlihatkan  dengan diberikannya kewenangan bagi badan usaha untuk  melakukan  kepentingan  hukumnya dan  bertindak  untuk  dan  atas  nama  badan itu  sendiri,  tanpa  perlu  diwakili  oleh  badan usaha  para  pihak  dalam  KSO  tersebut. Meski  begitu,  secara  yuridis  status  badan usaha  KSO  bukanlah  berbentuk  badan hukum,  mengingat  berdasarkan  peraturan perundang-undangan,  sebuah  badan  hukum harus  dibuktikan  dengan  adanya  akta pendirian  secara  notariil  dan  mendapat pengesahan dari Kementerian Badan Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Per- nyataan serupa juga ditulis dalam publikasi berjudul “Kedudukan Perjanjian Kerjasama Operasi  (KSO)  dalam  Hukum  Perusahaan di  Indonesia”  yang  fokus  pembahasannya membahas  terkait  karakteristik  Perjanjian KSO antara badan usaha milik Pemerintah 4 dan  dalam  tulisan  ini,  penulis  akan membahas  karakteristik  Perjanjian  KSO antara badan usaha milik swasta.
Badan  usaha KSO  adalah badan usaha yang  lahir  akibat  kesepakatan  perjanjian antara  badan  usaha  para  pihaknya  saja,
4 Eka Suci Mauliyani, et. al., Kedudukan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dalam Hukum Perusahaan  di  Indonesia, Analisis, Vol. 2, No. 2, 2013.
sehingga  keberadaannya  bergantung  pada kehendak  para  pihak  yang  terkait.  Serta terkait pembubarannya pun tidak diwajibkan  melalui  proses  yang  ditetapkan pemerintah kepada badan usaha atau badan hukum lainnya. 5 Jika melihat pada karakteristik-karakteristik  tersebut,  apakah eksistensi  badan  usaha  KSO  yang  lahir akibat  terbentuknya  Perjanjian  Kerjasama Operasional  dapat  disebut  sebagai  subjek hukum. Hal ini yang terjadi pada Perjanjian Kerjasama  Operasional  yang  dibuat  antara PT S dan PT I. Melalui perjanjian ini, PT S bertindak  sebagai  pemilik  sebuah  lahan tanah  sepakat  untuk  melakukan  kerjasama pembangunan  dan  pengembangan  di  atas lahan  tersebut,  yaitu  berupa  bangunan Condominium  Office ,  dengan  PT  I  yang merupakan  badan  usaha  pengembang  di bidang properti.
KSO  ini  kemudian  melahirkan  sebuah badan  usaha  terpisah  bernama  Badan Kerjasama SI  yang  beroperasi di  Surabaya. Tujuan  dibentuknya  Badan  Kerjasama  SI adalah  untuk  melaksanakan  pengembangan bangunan  beserta  sarana  dan  prasarana penunjang,  beberapa  diantaranya  yaitu membangun,  mengelola,  menerima  hasil penjualan  dan  persewaan  serta  melakukan kerjasama  dengan  Pihak  Ketiga  berkaitan dengan  operasional  dan  penjualan.  Dalam praktik  di  lapangan,  Badan  Kerjasama  SI
5 Yohana Priscila, Op.Cit .
diurus  oleh  Para  Pengurus  yang  diwakili dari  masing-masing  Pihak,  yakni  dengan komposisi  1  (satu)  orang  anggota  merupa- kan  wakil  dari  PT  S  dan  3  (tiga)  anggota lainnya  merupakan  wakil  dari  PT  I.  Maka melalui  badan  kerjasama  ini,  terdapat  dua kepentingan dari dua badan hukum berbeda dengan  porsi  hak  dan  kewajiban  masing- masing.
Keberadaan  badan  usaha  KSO  bukan merupakan  suatu  peristiwa  yang  diatur khusus  dalam  undang-undang,  melainkan suatu  peristiwa  yang  lahir  akibat  adanya perjanjian kerjasama. Maka secara filosofis, perjanjian  mengandung  makna  “janji  harus ditepati”  atau  “janji  adalah  hutang”. Perjanjian  merupakan  jembatan  yang  akan membawa  para  pihak  mewujudkan  suatu tujuan  atas  dibuatnya  sebuah  perjanjian, yaitu  perlindungan  dan  keadilan  bagi  para pihak. 6 Salah  satu  tujuan  utama  dibentuk- nya  Perjanjian  KSO  adalah  untuk  mem- peroleh  keuntungan  bagi  Para  Pihak,  maka kontradiksinya  adalah  akan  timbul  sebuah kerugian  jika  perjanjian  tersebut  tidak ditepati  atau  dilaksanakan  sebagaimana mestinya.  Dalam  hal  ini  berkaitan  erat dengan  tidak  adanya  itikad  baik  dalam pelaksanaan  sebuah  perjanjian.  Terkait itikad  baik,  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat (3)  KUHPerdata,  khususnya  dalam  per-
6 Niru  Anita  Sinaga, Peranan  Asas-asas  Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian , Bimamulia Hukum, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 108, https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20 .
janjian  kerjasama  bersifat  timbal  balik karena  adanya  janji  yang  harus  ditepati sebagaimana dibahas dalam sebuah publikasi  berjudul  “Ketentuan  Hukum terhadap  Pelaksanaan  Itikad  Baik  dalam Kerjasama” yang berfokus pada kajian teori itikad baik pada perjanjian kerjasama secara umum. 7 Namun,  dalam  tulisan  penulis  ini akan  secara  khusus  membahas  terkait kelalaian sebagai bentuk adanya itikad tidak baik dalam pelaksanaan Perjanjian KSO.
Dalam  Pasal  6  ayat  6.1  Perjanjian Kerjasama  No.  13  antara  PT  S  dan  PT  I, terdapat  ketentuan  terkait  jaminan  oleh  PT S  yang  menyatakan  bahwa  tanah  terbebas dari  segala  jaminan  dan  segala  bentuk perkara/sengketa dengan pihak lain di mana PT  S  akan  membebaskan  PT  I  dari  segala tuntutan  baik  langsung  maupun  tidak langsung  terhadap  tanah  yang  menjadi objek  perjanjian,  serta  ditegaskan  kembali terkait  penjaminan  terhadap  Pihak  Ketiga tidak  boleh  dilakukan  tanpa  adanya persetujuan tertulis dari Para Pihak. Namun dalam  pelaksanaannya,  salah  satu  pihak menjaminkan sebagian dari objek perjanjian tanpa  pemberitahuan  maupun  persetujuan terlebih  dahulu,  sehingga  menyebabkan pihak lainnya merasa dirugikan.
Pasal  1243  KUHPerdata  mengandung asas  ganti  kerugian  bahwa  dengan  terjadi-
7 Raden Juli Moertiono, Ketentuan Hukum terhadap Pelaksanaan  Itikad  Baik  dalam  Kerjasama , Prosiding  Seminar  Nasional  &  Expo  II  Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019.
nya  wanprestasi  (ingkar  janji)  meng- haruskan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasi  dan  membayar  kerugian  kepada kreditur  yang  mempunyai  hak  menerima prestasi  dari  pihak  lainnya  jika  me- nimbulkan  kerugian.  Kewajiban  ini  tidak hanya  timbul  kepada  pihak  yang  terikat dalam  Perjanjian  KSO,  namun  juga kepada Pihak  Ketiga.  Dalam  publikasi  berjudul “Konsep  Ganti  Rugi  dalam  Perbuatan  Me- lawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya  dalam  KUHPerdata”,  me- nerangkan  secara  teoritis  terkait  konsep ganti  rugi  di  mana  pada  hakikatnya  ganti kerugian  tidak  akan  selalu  harus  berwujud uang,  yaitu  salah  satunya  adalah  seberapa mungkin  untuk  mengembalikan  kondisi penderita  ke  keadaan  semula. 8 Melalui tulisan  ini  akan  membahas  lebih  terkait konsep  tersebut  yang  terjadi  dalam  sebuah badan  usaha  KSO  akibat  diadakannya Perjanjian  KSO  antara  PT  S  dan  PT  I, termasuk masalah yang terjadi dan penyelesaiannya.
Perselisihan  dalam  Perjanjian  KSO serupa pernah pula dibahas dalam publikasi berjudul  “Karakteristik  Perjanjian  Kerja- sama  Operasi/ Joint  Operation ”,  di  mana kesalahan  dilakukan  oleh  pihak  pelaksana
8 Titin Apriani, Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan  Hukum  dan  Wanprestasi  serta  Sistem Pengaturannya dalam KUHPerdata , Jurnal Ganec Swara,  Vol.  15,  No.  1,  2021.  hlm.  932, https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193 .
operasional,  sehingga  tanggung  jawab sepenuhnya ditanggung oleh pihak tersebut. 9 Sedangkan  dalam  pembahasan tulisan  ini,  kesalahan  dilakukan  oleh penyedia  lahan,  namun  tidak  menghapus tanggung jawab yang harus dipikul bersama-sama.  Pembahasan  tentang  KSO juga  dibahas  dalam  sebuah  publikasi berjudul  “Kedudukan  Para  Pihak  dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Pengem- bangan Lahan Perumahan dan Implikasinya terhadap  Hak  Pengelolaan  Lahan”  yang fokus  utama  membahas  terkait  kedudukan para  pihak  dalam  perjanjian 10 ,  sedangkan dalam  penulisan  ini  akan  lebih  membahas ciri  dan  implementasi  dari  Perjanjian  KSO antara PT S dan PT I.
Untuk  mendukung  penelitian,  telah dilakukan wawancara dengan salah satu staf legal Badan  Kerjasama  SI  yang  akan mendukung  riset  dan  data  dalam  penulisan ini.  Oleh  karena  itu,  permasalahan  yang akan  diangkat  terkait  praktik  Perjanjian KSO antara PT S dan PT I dengan rumusan masalah  yaitu  apa  karakteristik  Perjanjian KSO  antara  PT  S  dan  PT  I  dan  bagaimana implementasi  serta  akibat  hukum  dalam
9 Dwi  Novita  Sari, Karakteristik  Perjanjian Kerjasama  Operasi/Joint  Operation ,  Lex  Lata,
Vol. 1, No. 3, 2019, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article /view/511 .
10 Galuh  Sawitri,  Nanik  Tri  H., Kedudukan  Para Pihak  dalam  Perjanjian  Kerjasama  Operasional Pengembangan Lahan Perumahan dan Implikasinya  terhadap  Hak  Pengelolaan  Lahan , Notarius, Vol. 11, No. 1, 2018, https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23125 .
pelaksanaan kerjasama operasional berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 13 jo. Akta  Perjanjian  Badan  Pengurus Kerjasama No. 14 antara PT S dan PT I.

## 1.3. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:
1. Apa karakteristik Perjanjian KSO antara PT S dan PT I?
2. Bagaimana  implementasi  serta  akibat hukum  dalam  pelaksanaan  kerjasama operasional berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama  No.  13 jo. Akta  Perjanjian Badan  Pengurus  Kerjasama  No.  14 antara PT S dan PT I?
3. Bagaimana  penerapan  JOA  atau  KSO dalam  sistem  hukum  negara  lain  selain di Indonesia?

## METODE ENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan peneliti  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif  yang  berfokus  pada  pengkajian tekstual terhadap tulisan atau teks hukum. 11
Dengan  kata  lain,  penelitian  yuridis normatif akan mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kerjasama  operasi,  termasuk  cakupan  asas- asas  hukum  serta  perbandingan  hukum
11 Bahder Johan Nasution, Metode   Penelitian   Ilmu   Hukum ,  (Bandung: Mandar Maju, 2008),  hlm. 127.
lainnya,  baik  secara  vertikal  maupun horizontal.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  peneliti  adalah  pendekatan konsep  ( conceptual  approach ).  Dalam penelitian  normatif,  pendekatan  konsep digunakan  untuk  menyamakan  pemahaman terhadap bahasa hukum yang multitafsir. 12

## PEMBAHASAN
3.1. Karakteristik  Badan  Kerjasama  SI
dalam Perjanjian
Kerjasama

## Operasional antara PT S dan PT I
Perjanjian antara PT S dan PT I pada dasarnya menerapkan prinsip-prinsip perjanjian  pada  umumnya  yang  diatur secara khusus dalam KUHPerdata, terutama terkait  perikatan  atau  kontrak.  Badan Kerjasama  SI  yang  didirikan  antara  PT  S dan  PT  I  dibuat  berdasarkan  Akta Perjanjian  Badan  Pengurus  Kerjasama  No. 14  tanggal  22  November  2010  di  hadapan Notaris,  bahwa  Badan  Kerjasama  yang dibentuk akan menjalankan kegiatan operasional  atas  proyek Condominium Office .  Melihat  dari  perjanjian  yang disusun,  Badan  Kerjasama  SI  merupakan entitas  terpisah  dari  Para  Pihak  yang  mana dibentuk  berdasarkan  suatu  perjanjian tersendiri  di  hadapan  Notaris.  Kerjasama seperti  ini  dikategorikan  sebagai Adminis-
12 Suhaimi, Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jurnal  Yustitia,  Vol.
19, No. 2, 2018, hlm. 208-209,
10.53712/yustitia.v19i2.477.
trative  JO ,  karena  munculnya  entitas  baru yang berbeda dari perusahaan para anggotanya.  Maka  dari  itu,  pertanggung- jawaban  pekerjaan  berada  pada  entitas  JO, bukan pada masing-masing anggota. Termasuk  pula  untuk  masalah  pembagian modal  kerja,  pengadaan  peralatan,  tenaga kerja,  biaya  bersama  ( joint  cost )  dan pembagian  hasil  ( profit  sharing )  akan didasarkan  pada  porsi  pekerjaan  ( scope  of work )  masing-masing  yang  diatur  di  dalam perjanjian. 13 Dalam hal ini, Badan Kerjasama  SI  telah  membagi  modal  dan hasil  sebagaimana  tertuang  dalam  Akta Perjanjian  Kerjasama  No.  13 jo. Akta Perjanjian  Badan  Pengurus  Kerjasama  No. 14  sebesar  25%  (dua  puluh  lima  persen) untuk Pihak Pertama dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Pihak Kedua berdasarkan  komposisi  perbandingan  hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Kerjasama  Operasi  dikenal  pula dalam  peraturan  terkait  Jasa  Konstruksi yang  tercantum  pada  Pasal  1  angka  56 Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  14  Tahun 2021  tentang  Perubahan  atas  PP  No.  22 Tahun  2020  tentang  Peraturan  Pelaksanaan
13 Julius C. T. Simorangkir, Tanggung Jawab Sekutu Maatschapterhadap  Pihak  ke-3  dalam  suatu Perjanjian Konsorsium terkait Bubarnya Maatschapatas  Kehendak  Para  Sekutu  (Kasus Perjanjian  Konsorsium  antara  PT  Agro  Bintang Dharma  Nusantara  dengan  Pemerintah  Daerah Balikpapan,  Bontang,  Kutim  dan  Paser) ,  Fiat Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  9,  No.  2,  2015, hlm. 247-248, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.599 .
Undang-undang  No.  2  Tahun  2017  tentang Jasa  Konstruksi  (selanjutnya  PP  14/2021) bahwa Kerjasama  Operasi  atau  KSO adalah  kerjasama  usaha  antar  pelaku usaha  di  mana  masing-masing  pihak mempunyai  hak  dan  kewajiban,  serta tanggung  jawab  yang  jelas  berdasarkan persetujuan  tertulis .  Bila  mengacu  pada tujuan  terbentuknya  perjanjian  ini  adalah untuk  pembangunan  dan  pengembangan
Condominium  Office ,  sehingga  terciptalah sebuah  kerjasama  yang  tertuang  dalam KSO  antara  PT  S  sebagai  penyedia  tanah dan  PT  I  sebagai  penyedia  jasa  pem- bangunan  dan  pengembangan.  Salah  satu kualifikasi terpenting anggota penyedia jasa dalam  KSO  menurut  PP  14/2021  adalah berbentuk  badan  usaha,  di  mana  salah  satu badan  usaha  anggota  KSO  tersebut  harus menjadi  pimpinan  KSO  ( lead  firm ).  Syarat pimpinan KSO  menurut Pasal 70C ayat  (5) yakni  harus  memiliki  kualifikasi  setingkat atau  lebih  tinggi  dari  badan  usaha  anggota KSO lainnya dengan porsi modal mayoritas dan  paling  banyak  70%  (tujuh  puluh persen).  Maka  mengacu  pada  peraturan, Perjanjian Kerjasama antara PT S dan PT I merupakan sebuah KSO di mana PT I dapat diposisikan sebagai pimpinan KSO berdasarkan  persentase  modal  badan  yang telah  disetujui  para  pihak.  Bentuk  KSO seperti  ini  yang  dalam  praktiknya  dikenal dengan Non-administrative JO ,  yang  mana kontrak  dibuat  atas  nama  masing-masing
perusahaan  anggota. 14 Maka,  bentuk  per- janjian  antara  PT  S  dan  PT  I  dapat disimpulkan sebagai berikut:
Gambar 1.
Jenis Perjanjian Kerjasama PT S-PT I
Baik  istilah  JO  maupun  KSO  juga seringkali  dikaitkan  dengan  konsorsium, yaitu  suatu  kesepakatan  bersama  antara subjek  hukum  untuk  melakuka  nsuatu pembiayaan,  atau  untuk  melakukan  suatu pekerjaan  bersama-sama  dengan  porsi pekerjaan  yang  telah  ditentukan  dalam suatu perjanjian.  Esensi sebuah konsorsium tidak  dapat  dipersamakan  maupun  di- golongkan  dengan  badan  hukum  atau subjek hukum karena konsorsium lahir atas persetujuan  antara  subjek-subjek  hukum berdasarkan  Pasal  1320 jo. Pasal  1338 KUHPerdata.  Konsorsium  hanya  merupa- kan  bentuk  kerjasama  para  subjek  hukum tersebut dengan tujuan yang sama, sehingga tanggung jawab dibebankan kepada masing-masing  anggotanya  dalam  setiap perbuatan  yang  dilakukan  karena  kon-
PT S PT I

## BADAN
KERJASAMA SI PKS No. 14 ( Administrative JO ) PKS No. 13
( Non- administrative
JO )
sekuensi  atas  perjanjian  tersebut  berdasar- kan  asas pacta  sunt  servanda dan  asas kebebasan berkontrak. 15
Selain
dipersamakan dengan konsorsium,  ada  juga  yang  berpendapat bahwa  badan  usaha  KSO  bukanlah  subjek hukum, namun disebut sebagai Quasi Legal
Entity atau Shadow  Legal  Entities . 16
Klasifikasi  tersebut  berdasarkan  atas  fakta bahwa  badan  usaha  tersebut  merupakan eksekusi atas kerjasama operasi antara para pihak  di  dalamnya  untuk  mengembangkan ataupun  menyelesaikan  suatu  proyek  yang terintegrasi  dengan  badan  usaha  KSO. Badan  usaha  KSO  diberikan  otorisasi mutlak  untuk  bertindak,  baik  seluruhnya maupun  sebagian  kepada  para  pihak  yang tergabung  dalam  KSO  dengan  membentuk Badan  Direksi  sebagai  badan  eksekutif untuk  menjalankan  aktivitas  badan  usaha KSO  dan  merupakan  wakil  yang  ditunjuk untuk  bertindak  atas  dan  untuk  para  pihak KSO.  Pembentukan  Direksi  merupakan kesepakatan  antara  para  pihak  yang tertuang  dalam  Perjanjian  Kerjasama. 17
Dalam  kerjasama  ini,  Badan  Kerjasama  SI telah  menunjuk  dari  masing-masing  pihak dan  membentuk  Badan  Direksi  dengan skema perwakilan sebagai berikut:
15 Ibid , hlm. 246-251.
16 Irawan  Soerodjo, JointVenture  as  a  Model  of Cooperation  in  the  Infrastructure  Projects  in Indonesia ”,  International  Journal  of  Economics and Business Administration, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 397-398, 10.35808/ijeba/470.
17 Ibid .

## Gambar 2.

## Badan Direksi Badan Kerjasama SI
Badan  Direksi  dalam  konsorsium selayaknya  seperti  seorang  mitra  karena kedudukannya adalah sama sebagai pemilik dan  pengurus  ( each  partner  has  right  to manage  the  business ). 18 Sehingga,  per- tanggungjawabannya  bersifat  tidak  terbatas dan melekat pada anggotanya, sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  1.2  huruf  B Perjanjian  Kerjasama  No.  13,  yaitu  bahwa Para  Pihak  setuju  untuk  ikut  menanggung kewajiban  Badan  Kerjasama  SI  kepada Pihak Ketiga. Pertanggungjawaban bersama ini  mencerminkan  badan  usaha  KSO sebagai  suatu  kemitraan  atau  partner berusaha,  bukan  majikan/pengusaha  yang memiliki  kontrol  atas  satu  sama  lain. Pertanggungjawaban  juga  termasuk  pada utang-utang  yang  harus  dilunasi,  jika  ada, saat  berakhirnya  Badan  Kerjasama  SI setelah  dikeluarkan  pemasukan  modal masing-masing menurut perbandingan pemasukannya  (Pasal  4  ayat  4 jo. Pasal  25 Perjanjian  Badan  Pengurus  Kerjasama  No.
18 Julius C. T. Simorangkir, Op.Cit., hlm. 251-252.
PT S 1. Ny. A PT I 1. Tn. X 2. Tn. Y BADAN KERJASAMA SI
14).  Sebagaimana  disebutkan  pula  di  atas, Badan  Kerjasama  SI  dapat  dipersamakan dengan  konsorsium,  yang  berarti  bukan merupakan  badan  hukum  seperti  Perseroan atau  Persekutuan  Perdata.  Oleh  sebab  itu, tidak  ada  pemisahan  harta  kekayaan  yang mengakibatkan  anggotanya  bertanggung jawab  penuh  terhadap  konsorsium  sebagai- mana yang telah diperjanjikan. 19
3.2. Implementasi  Perjanjian  Kerjasama
Operasional  antara  PT  S  dan  PT  I serta Akibat Hukumnya
Penggunaan  kontrak  atau  perjanjian berkembang pesat sebagai konsekuensi dari perkembangan  bentuk-bentuk  kerjasama bisnis  sebagai  dasar  para  pihak  untuk melakukan  penuntutan  jika  apa  yang  di- janjikan tidak terlaksana. 20 Tidak terkecuali pada  pelaksanaan  badan  usaha  berdasarkan pada  perjanjian  kerjasamayang  sering mengalami  persoalan-persoalan,  mengingat perjanjian ini cenderung bersifat manajerial dan  operasional.  Seperti  halnya  Badan Kerjasama SI  yang berdasarkan pada KSO, menggunakan perjanjian untuk pelaksanaan badan  usaha  baik  secara  sistematis  dan teknis di lapangan. KSO digunakan dengan harapan  akan  adanya  efisiensi  dalam
19 Wisnu  Aji  Pradhana, Akibat  Hukum  bagi Konsorsium  yang  Diputus  Bersalah  dalam Perkara  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU) , Jurnal  Privat  Law ,  Vol.  8,  No.  1,  2020, hlm.
160, https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40390 .
20 Dwi Novita Sari, Op.Cit., hlm. 206.
kegiatan  bisnis  dan  berusaha.  Dari  hasil wawancara  dengan  salah  satu  tim legal Badan Kerjasama SI, bahwasanya hal itulah yang merupakan salah satu tujuan terbentuknya  badan  usaha  tersebut  yang mendasarkan  pada  perjanjian  kerjasama. Namun,  tujuan  ini  tetap  tidak  menutup kemungkinan  adanya  permasalahan  di lapangan,  mengingat  Badan  Kerjasama  SI secara  praktis  bukanlah  sebuah  subjek hukum, namun digambarkan sebagai sebuah  badan  usaha  berdasarkan  suatu persetujuan  tertulis,  sehingga  tidak  ada pemisahan harta. Berbeda dari badan usaha berbadan  hukum  ( legal  entity )  di  mana unsur kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek  hukum  lain  merupakan  salah  satu unsur  pokok  penting  bagi  sebuah  badan hukum  yang  mampu  bertanggung  jawab secara  hukum  ( rechtsbevoegdheid ),  karena berfungsi sebagai 21 :
1. alat  untuk  mengejar  tujuan  pendirian atau pembentukannya;
2. objek tuntutan; dan
3. objek  jaminan  bagi  siapa  saja  atau pihak-pihak  lain  dalam  mengadakan hubungan  hukum  dengan  badan  hukum bersangkutan.
21 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi , (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 71.
Sebagai  pihak  penyedia  lahan,  PT  S menyatakan  pada  Pasal  6  ayat  6.1  huruf  A Perjanjian  Kerjasama  No.  13  terkait penguasaan  tanah  bahwa  Pihak  Pertama berwenang  secara  penuh  untuk  memiliki dan  menguasai  tanah,  dan  Pihak  Pertama merupakan satu-satunya pihak yang menguasai  tanah.  Pernyataan  ini  pun  juga didukung  dengan  sertipikat  kepemilikan tanah dan perizinan yang mengatasnamakan PT S. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tidak  ada  pemisahan  harta  kekayaan  dalam Badan  Kerjasama  SI sebagai  badan pengelola. Maka untuk menjalankan kerjasama,  PT  S  memberikan  kuasa  hak penggunaan  atas  tanah  tanpa  kecuali  dan tidak dapat dicabut kembali (kecuali dengan persetujuan  PT  I)  sepenuhnya  kepada Badan Kerjasama SI.
Konsep  pemberian  kuasa  pada  Pasal 1792  KUHPerdata  sama  dengan  suatu perjanjian bersifat  sepihak,  di  mana seseorang  memberikan  kekuasaan  kepada orang  lain,  yang  menerimanya  untuk menyelesaikan  suatu  pekerjaan untuk  atas namanya . 22 Seperti  halnya  perjanjian  pada umumnya,  dengan  memberikan  kuasa kepada  orang  lain  berarti  para  pihak  setuju untuk  mengikatkan  diri  terhadap  satu  sama lain dan memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dan dengan siapa
22 Djaja  S.  Meliala, Penuntun  Praktis  Perjanjian Pemberian Kuasa  menurut  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata ,  (Bandung:  Nuansa  Aulia,  2008), hlm. 3.
ia  akan  membuat  suatu  perjanjian  (Pasal 1313 jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata).
Untuk  memastikan  bahwa  objek perjanjian,  dalam  hal  ini  lahan/tanah  milik PT  S,  dapat  digunakan  sebagaimana  yang telah  diperjanjikan  dalam  Perjanjian  KSO, maka PT S selaku Pihak Pertama menjamin pada  Pasal  6  ayat  6.1  huruf  C  Perjanjian Kerjasama  No.  13  bahwa  tanah  terbebas dari  segala  jaminan  dan  segala  bentuk perkara/sengketa dengan pihak lain di mana Pihak  Pertama  akan  membebaskan  PT  I selaku  Pihak  Kedua  dari  segala  tuntutan baik  langsung  maupun  tidak  langsung terhadap tanah yang menjadi objek perjanjian.  Kemudian  dipertegas  kembali dalam kaitannya dengan pengikatan kepada Pihak  Ketiga  dan  tanggung  jawab  Para Pihak, bahwa tidak satupun Pihak diperbolehkan  mengikat  Badan  Kerjasama SI  dengan  Pihak  Ketiga,  menjaminkan dan/atau menjadikan dirinya sebagai penjamin terhadap orang atau badan hukum lainnya  untuk  dan  atas  nama  Badan Kerjasama  SI  tanpa  persetujuan  tertulis terlebih  dahulu  dari  Para  Pihak.  Segala bentuk  perbuatan  tersebut  yang  dilakukan oleh  Pihak  tanpa  persetujuan  tertulis terlebih  dahulu  dari  Para  Pihak  akan menjadi  tanggung  jawab  (termasuk  segala tuntutan,  kerugian  dan  kewajiban  lainnya) Pihak  bersangkutan  dan  tidak  mengikat Badan  Kerjasama  SI  dan/atau  pihak lainnya.
Sayangnya, sebuah persetujuan umumnya  rentan  akan  terjadinya  cidera janji  atau  wanprestasi.  Terjadinya  wan- prestasi  tidak  terlepas  dari  permasalahan pernyataan  lalai  ( ingebrekestelling )  dan kelalaian  ( verzuim ). 23 Keadaan  ini  yang dilakukan  oleh  PT  S  dengan  tanpa persetujuan  tertulis  menjaminkan  sebagian dari  lahan  yang  dijadikan  objek  pengem- bangan  kepada  pihak  lain  dan  berakhir dengan  terjadinya  penyitaan  objek  yang dijaminkan.  Menurut  hasil  wawancara, lahan  yang  dijaminkan  adalah  area  yang telah  dikembangkan  dan  telah  memiliki beberapa  penyewa  tenant.  Esensi  dari sebuah perjanjian terletak pada pelaksanaan hak  dan  kewajibannya,  dalam  hal  ini  ter- dapat  tuntutan  kewajiban  untuk  memenuhi prestasi.  Jika  salah  satu  pihak  tidak  me- laksanakan kewajiban tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka pihak yang melakukan  akan  dianggap  ingkar  janji  atau wanprestasi. 24
Terdapat empat macam keadaan yang dikategorikan  sebagai  tindakan  wanprestasi (kelalaian atau kealpaan), yaitu 25 :
23 M.  Yahya  Harahap, Segi-segi  Hukum  Perjanjian (Cetakan  Kedua) ,  (Bandung:  PT  Alumni,  1986), hlm. 60.
24 Sri  Redjeki  Slamet, Tuntutan  Ganti  Rugi  dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan  Wanprestasi ,  Lex  Jurnalica,  Vol.  10,  No.
2, 2013, hlm. 114, https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/artic le/view/359 . 25 Ibid .
1. tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi akan dilakukan;
2. melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
3. melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan, tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Melaksanakan penjaminan tanpa adanya  persetujuan  tertulis  merupakan  hal yang  tidak  boleh  dilakukan  menurut kesepakatan dalam Perjanjian KSO in casu . Begitu  pula  merupakan  kewajiban  PT  S untuk  menjamin  bahwa  objek  perjanjian bebas  dari  segala  bentuk  jaminan,  maka dengan  tidak  terlaksananya  prestasi  ter- sebut,  PT  S  dapat  dikatakan  telah melakukan wanprestasi.
Terjadinya wanprestasi berakibat langsung  terhadap  terjadinya  kerugian. Timbulnya  kerugian  pun  harus  memiliki hubungan  kausal  antara  wanprestasi  dan kerugian  tersebut  yang  merupakan  akibat langsung  dari  perbuatan  ingkar  janji. 26
Meski dalam kasus ini menurut narasumber permasalahan  diselesaikan  secara  internal oleh  Para  Pihak  sehingga  tidak  menimbul- kan  kerugian  yang  signifikan,  hal  ini  tidak menutup  kemungkinan  wanprestasi  yang dilakukan  dapat  menimbulkan  kerugian terhadap Pihak Ketiga, yaitu para penyewa.
26 Ibid , hlm. 118-119.
Karena  dengan  tidak  terpenuhinya  pe- rikatan,  terdapat  hak-hak  kreditur  yang dapat dituntut kepada debitur, salah satunya adalah hak menuntut ganti rugi ( schadever- goeding ). 27 Adanya  pertanggungjawaban dari  seluruh  anggota  Badan  Kerjasama  SI disepakati  menjadi  kewajiban  Para  Pihak, yaitu  dengan  pemberian  ganti  rugi  kepada Pihak  Ketiga  dengan  persetujuan  semua Pihak berupa kompensasi, yakni:
a) biaya  kompensasi  relokasi  ke  area pengembangan yang lain; dan
b) kompensasi  nilai  sewa  yang  disamakan dengan  nominal  sebelumnya,  namun luas  lokasi  baru  yang  disewakan  lebih besar dari lokasi lama.
Permasalahan  yang  terjadi  tersebut merupakan  satu  dari  berbagai  masalah lainnya yang dapat terjadi di kemudian hari.
Hal  ini  tidak  lepas  oleh  fakta  bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap pembentukan  entitas  baru  yang  lahir  dari KSO  antara  badan  hukum  swasta  belum sejelas  dan  seketat  KSO  yang  melibatkan badan  usaha  milik  negara,  umumnya dikenal  dengan  Perjanjian  Bangun  Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) atau dikenal pula dengan build operate transfer/ build transfer operate (BOT/BTO). Perjanjian BGS/BSG adalah kontrak
27 Mariam  Darus  Badrulzaman,  et.al., Kompilasi Hukum  Perikatan ,  (Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti, 2011), hlm. 21.
kerjasama  oleh  pemerintah  dengan  pihak swasta  dalam  hal  pelayanan  publik  dengan tujuan  penyediaan  infrastruktur.  Beberapa peraturan  yang  mengatur  terkait  jenis kerjasama ini di Indonesia seperti Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  27  Tahun  2014 sebagaimana  telah  diubah  melalui  PP  No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  BOT adalah  solusi  untuk  pengusaha  yang  ingin berinvestasi  tanpa  perlu  membeli  atau memiliki  tanah,  namun  cukup  dengan mengembangkan  atau  mengelola  fasilitas berdasarkan  konsesi  yang  diberikan  pihak Pemerintah,  yang  mana  bagi  Pemerintah sekaligus  sebagai  bentuk  pengembangan infrastruktur bagi masyarakat luas. 28

## 3.3. Penerapan  JOA  atau  KSO  dalam Sistem Hukum di Beberapa Negara
Hal  yang  perlu  diantisipasi  terkait KSO  antara  badan  hukum  swasta  yaitu terutama  terkait  legalitas  yang  merujuk pada  pendaftaran  serta  pengawasan  per- janjian  kerjasama  antar  badan  usaha.  Di negara lain seperti Malaysia yang menganut sistem  hukum common  law ,  membentuk suatu bentuk usaha yang lebih fleksibel dan
28 Muhammad  D.  H.  Noho,  et.al., Analisis Perbandingan  Pengaturan  Hukum  Build  Operate Transfer  (BOT)  di  Indonesia  dengan  Negara ASEAN , Jurnal  USM  Law Review,  Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 737, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4282 .
dinamis  dalam  hal  pembentukan,  pe- meliharaan,  dan  pemutusan  hubungan kerjanya. Limited  Liability  Partnership (LLP) diusulkan oleh Companies Commission  of  Malaysia (CCM)  dengan terbentuknya  LLP  di  bulan  April  2008, kemudian  disusul  dengan  disahkannya peraturan  untuk  menunjang  kegiatan  LLP dengan  terbitnya Partnership  Act  2012. Menurut Article  2  Partnership  Act  2012, LLP adalah badan usaha dengan pertanggungjawaban  hukum  terpisah  dari anggota sekutunya. Pendirian LPP didasarkan  pada  suatu  perjanjian  tertulis yang  telah  disepakati  sebelumnya  antara para  sekutu  yang  kemudian  didaftarkan  ke Kementerian Perdagangan. 29
Membandingkan  pula  dengan  JOA/ KSO  di  Argentina,  yang  disebut  UTE  atau Union Transitoriade Empresas , juga dibentuk  berdasarkan  kontrak.  Argentina yang  juga  mengadopsi  sistem  hukum civil law seperti Indonesia menetapkan bahwasanya UTE bukan merupakan sebuah badan  hukum,  korporasi  ataupun  segala bentuk subjek yang mampu untuk memegang  hak  dan  kewajiban  sah  di  mata hukum,  namun  bersifat  kontraktual.  UTE yang  dibentuk  hanya  diperuntukkan  untuk pembangunan  projek  tertentu,  pemanfaatan sumber  daya  alam  dan/atau  penyediaan
29 Rizha Claudilla Putri, Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan  di  Indonesia  dan  Perbandingannya di Malaysia , Cepalo, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 19- 20, https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1913 .
beberapa  jasa.  Anggota  dari  UTE  sendiri terdiri dari beberapa orang perorangan atau badan  hukum  yang  setiap  anggotanya mempunyai kepribadian dan otonomi masing-masing. Keuntungan yang diperoleh  nantinya  akan  dibagi  secara  rata berdasarkan  proporsi  partisipasi  setiap pihak  dan  harus  dituangkan  dalam  per- janjian  kerjasama.  Karena  karakteristik anggotanya, pertanggungjawaban UTE dibebankan  secara  individual,  sehingga setiap  anggota  harus  memiliki  kekuatan setara untuk menjalankan kerjasama. Hukum  di  Argentina  juga  mengharuskan UTE  untuk  didaftarkan  ke Public  Registry of Commerce . 30
Hingga  saat  ini,  belum  pernah  terjadi perselisihan  atau  sengketa  dalam  Badan Kerjasama  SI  hingga  masuk  jalur  pengadi- lan  atau  litigasi,  karena  penyelesaian persoalan  lebih  banyak  diselesaikan  secara persuasif, seperti proses musyawarah ataupun  negosiasi  antara  Para  Pihak. Namun, dengan sisi kelemahan badan usaha berbentuk konsorsium yang bukan merupakan  subyek  hukum,  perlu  adanya pengawasan  dan  antisipasi  yang  dapat dilakukan  seperti  dengan  mendaftarkan badan  usaha  konsorsium  ke  lembaga pemerintahan  terkait  untuk  mendapatkan
30 Thomas  Lanardonne  &  Pablo  Rueda, Joint Operating  Agreements:  Challenges  and  Concerns from  Civil  Law  Jurisdictions  ( Energy  and Environmental  Law  &  Policy  Series  Vol.  30) ,ed. Eduardo  G.  Pereira  (Wolters  Kluwer  Law  & Business, 2015).
pengakuan di mata pemerintah, seperti yang diterapkan  di  beberapa  negara  dengan model  badan  usaha  serupa.  Dengan  adanya pengakuan konsorsium sebagai badan usaha terdaftar,  kepastian  hukum  dapat  diperoleh dalam proses-proses, terutama terkait administrasi  maupun  litigasi,  baik  secara formil dan materiil.

## KESIMPULAN
Perjanjian KSO antara PT S dan PT I terbagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  Perjanjian Kerjasama  No.  13  merupakan Non- administrative  JO karena  terbentuknya perjanjian  ini  adalah  untuk  pembangunan dan  pengembangan Condominium  Office , sehingga terciptalah sebuah kerjasama yang tertuang  dalam  perjanjian  tersebut  antara PT  S  sebagai  penyedia  tanah  dan  PT  I sebagai  penyedia  jasa  pembangunan  dan pengembangan.  Serta,  Perjanjian  Badan Pengurus  Kerjasama  No.  14  merupakan Administrative JO karena munculnya entitas  baru  “Badan  Kerjasama  SI”  yang berbeda  dari  perusahaan  para  anggotanya. Kedua  perjanjian  berkesinambungan  dan mengacu pada satu jenis badan usaha, yaitu konsorsium.  Badan  Kerjasama  SI  dapat dipersamakan  dengan  konsorsium,  yang berarti  bukan  merupakan  badan  hukum seperti Perseroan atau Persekutuan Perdata, karena  konsorsium  lahir  atas  persetujuan
antara  subjek-subjek  hukum  berdasarkan Pasal  1320 jo. Pasal  1338  KUHPerdata. Dengan  bentuk  dan  sifatnya  yang  di- persamakan  dengan  konsorsium,  pengurus Badan  Kerjasama  SI  berkedudukan  sama seperti  mitra,  yaitu  sebagai  pemilik  dan pengurus.  Sehingga,  pertanggungjawaban Badan  Kerjasama  tersebut  melekat  pada anggotanya  dan  bersifat  tidak  terbatas karena  dalam  konsorsium  tidak  mengenal terkait pemisahan harta kekayaan.
Konsekuensi  dari  konsorsium,  seperti Badan  Kerjasama  SI,  adalah  badan  usaha tersebut  rentan  akan  permasalahan  yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian, seperti  wanprestasi  maupun  perbuatan melawan  hukum  karena  sifatnya  yang kontraktual.  Tidak  terpenuhinya  prestasi oleh  PT  S  kepada  PT  I  dengan  menjamin- kan sebagian objek perjanjian tidak menjadi tanggung  jawab  PT  S  saja,  namun  tetap menjadi  pertanggungjawaban  dan  melekat pada  seluruh  anggota  Badan  Kerjasama  SI sebagaimana  disepakati  oleh  Para  Pihak, yaitu  dengan  pemberian  ganti  rugi  kepada Pihak  Ketiga  dengan  persetujuan  semua pihak.
Selain  itu,  belum  ada  pengawasan maupun  pengaturan  dari  pemerintah  yang dapat menjamin pelaksanaan KSO, khususnya  antar  badan  hukum  swasta, berjalan  sebagaimana  mestinya  sehingga tidak  merugikan  pihak-pihak  di  dalam, tidak terkecuali hubungannya dengan Pihak
Ketiga.  Beberapa  negara  dengan  badan usaha  serupa  telah  menerapkan  pengaturan hukum  yang  disesuaikan  dengan  kondisi masing-masing  negara.  Badan  usaha  yang terlahir  dari  kerjasama  merupakan  sebuah penemuan  hukum  yang  perlu  diakomodir pengaturannya secara spesifik di Indonesia. Dengan  adanya  pengakuan  konsorsium sebagai  badan  usaha  terdaftar,  hal  tersebut akan  mempermudah  proses-proses  teknis dan operasional, terutama terkait administrasi  maupun  litigasi  karena  adanya kepastian  hukum  baik  secara  formil  dan materiil.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asshiddiqie,  Jimly.  2006. Perkembangan dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara Pasca  Reformasi ,  Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Asyhadie,  Zaeni.  2018. Hukum  Bisnis
Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia ,  Depok:  Raja  Grafindo Persada.
Badrulzaman,  Mariam  Darus,  et.al.  2011.
Kompilasi Hukum
Perikatan ,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Bandung: PT Alumni.
Lanardonne,  Thomas  &  Pablo  Rueda,  (ed).
2015. Joint  Operating  Agreements: Challenges  and  Concerns  from  Civil Law Jurisdictions (Energy and Environmental  Law  &  Policy  Series Vol.  30) .  Edited  by  Eduardo  G. Pereira.  Wolters  Kluwer  Law  & Business.
Meliala,  Djaja  S.  2008. Penuntun  Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa menurut Kitab
Undang-undang Hukum Perdata ,  Bandung:  Nuansa  Aulia,
2008.
Nasution,  Bahder  Johan.  2008. Metode Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Bandung:
Mandar Maju.

## Jurnal
Apriani,  Titin.  Konsep  Ganti  Rugi  dalam Perbuatan  Melawan  Hukum  dan
Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya  dalam  KUHPerdata. Jurnal  Ganec  Swara ,  Vol.  15,  No.  1 (2021):
932.
https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.1
93 .
Mauliyani,  Eka  Suci,  et.  al.  Kedudukan
Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dalam Hukum Perusahaan di Indonesia. Analisis ,  Vol.  2,  No.  2 (2013).
Noho,  Muhammad  D.  H.,  et  al.  Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build  Operate  Transfer  (BOT)  di Indonesia  dengan  Negara  ASEAN. Jurnal USM Law Review , Vol. 4, No. 2  (2021):  737. http://dx.doi.org/ 10.26623/julr.v4i2.4282 .
Pradhana,  Wisnu  Aji.  Akibat  Hukum  bagi Konsorsium  yang  Diputus  Bersalah dalam  Perkara  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU). Jurnal Privat  Law ,  Vol.  8,  No.  1  (2020):
160.
https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.4
0390 .
Putri,  Rizha  Claudilla.  Bentuk  Hukum
Perusahaan  Persekutuan  di  Indonesia dan  Perbandingannya  di  Malaysia.
Cepalo ,  Vol.  4,  No.  1  (2020):  19-20. https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1
.1913 .
Sari,  Dwi  Novita.  Karakteristik  Perjanjian
Kerjasama  Operasi/Joint  Operation.
Lex  Lata ,  Vol.  1,  No.  3  (2019):  206. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/ LexS/article/view/511 .
Sawitri,  Galuh,  Nanik  Tri  H.  Kedudukan
Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Pengembangan  Lahan  Perumahan dan  Implikasinya  terhadap  Hak
Pengelolaan  Lahan. Notarius ,  Vol.
11, No. 1 (2018). https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23
125 .
Simorangkir,  Julius  C.  T.  Tanggung  Jawab Sekutu Maatschap terhadap Pihak ke- 3  dalam  suatu Perjanjian  Konsorsium terkait  Bubarnya  Maatschap  atas
Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian  Konsorsium  antara  PT Agro  Bintang  Dharma  Nusantara dengan Pemerintah Daerah
Balikpapan,  Bontang,  Kutim  dan Paser). Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu Hukum ,  Vol.  9,  No.  2  (2015):  247- 252.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v
9no2.599 .
Sinaga,  Niru  Anita.  Peranan  Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. Binamulia  Hukum ,  Vol.  7,  No.  2 (2018):
108.
https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20 . Slamet,  Sri  Redjeki.  Tuntutan  Ganti  Rugi dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum:
Suatu
Perbandingan dengan
Wanprestasi. Lex  Jurnalica ,  Vol.  10, No. 2 (2013):
114-119.
https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.p hp/Lex/article/view/359 .
Soerodjo, Irawan. Joint Venture as a Model of  Cooperation  in  the  Infrastructure Projects  in  Indonesia. International Journal  of  Economics  and  Business Administration ,  Vol.  8,  No.  2  (2020):
397-398. 10.35808/ijeba/470 .
Suhaimi.  Problem  Hukum  dan  Pendekatan dalam  Penelitian  Hukum  Normatif. Jurnal Yustitia , Vol. 19, No. 2 (2018):
208-209. 10.53712/yustitia.v19i2.477

## Tesis/Prosiding
Priscila,  Yohana.  “Perlindungan  Hukum bagi  Pihak  Ketiga  yang  Dirugikan Akibat  Pembubaran  Badan  Usaha Kerjasama Operasional”. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang, 2019. Moertiono, Raden Juli, “Ketentuan Hukum terhadap  Pelaksanaan  Itikad  Baik dalam Kerjasama”. Prosiding Seminar  Nasional  &  Expo  II  Hasil Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat 2019.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Penulis pertama adalah mahasiswi Program  Sarjana  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
Surabaya.    Penulis  kedua  merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.