## PERUBAHAN STRUKTUR GERAKAN PERLAWANAN PETANI RENGAS
Oleh :
Mohammad Syawaludin
(awalugm@yahoo.co.id) Dosen Program Studi Politik Islam
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## Abstracts :
Research study focuses on changes in the structure of the movement and its  relation  to  the  achievement  of  objectives  of  the  struggle.  Form  of peasant movement Rengas  to structure the resistance movement and the movement to change the structure in accordance with the environmental conditions encountered resistance.  Through the analysis of periodic this research can parse the initial formation process of the development of the structure and expansion of the structure of the movement until the action changes  the  structure  of  the  movement  after  he  did  a  mass  reklaiming. Methods  of  qualitative  research  approaches  used  for  the  case  study approach,  this  type  of  approach  was  chosen  because  the  more  stressed the  rationalism  and  the  reality  of  the  social,  political,  cultural.  In addition  the  election  method  of  the  single  case  study  is  a  research strategy that will help researchers investigate carefully a program, event, activity,  process  or  a  group  of  individuals.  Cases  where  limited by time and  the  type  of  activities  which  the  researchers  were  able  to  gather information in a complete and scalable.
Keywords : conflict , contentious politic, social movement

## Pendahuluan
Konflik  agraria antara petani dengan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis yang berada di Kabupaten  Ogan  Ilir,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  tidak  sekedar  bagian  realitas  konflik struktural  yang  bersumber  dari  kepentingan  ekonomi  dan  pembangunan.  Namun,  ada kenyataan  yang  perlu  diperjelas,  yakni  suatu  kondisi  pergeseran  strategi  perlawanan warga Rengas yang  mengalami kondisi dinamis dan menunjukan identitas baru bentuk perjuangan.  Perseteruan  yang  terjadi  sejak  awal  1980-an  ini  memunculkan  suatu  rupa gerakan  dan  perlawanan  modern  dari  para  petani,  yang  bergerak  dinamis  mengikuti kebutuhan pengorganisiran.
Pada  konflik  di  Ogan  Ilir  ini,  terdapat  tiga  persoalan  yang  harus  diperhatikan, yaitu:  pendorong  formasi  gerakan,  pembentuk  dan  penguatan  struktur  gerakan,  dan
dinamika  perubahan  strategi  struktur  gerakan  petani  yang  direpresentasikan  oleh urgensi peran organisasi gerakan petani. Perhatian terhadap analisis peluang politik dan proses pembingkaian  akan mempertajam analisis kondisi yang mendorong munculnya petani  dalam  bentuk  gerakan  massif  yang  lahir  dari    konflik  agraria,  meskipun  sudah diketahui masyarakat selalu didalam kondisi yang dilemahkan.
Oleh  karena  itu,  beberapa  tahapan  yang  menjadi  pembatasan  bagaimana permasalahan  gerakan  petani  ini  akan  dihadirkan  ;  perubahan  struktur  gerakan  dari kelompok ke gerakan petani terorganisir adalah terkait dengan taktik pencapaian tujuan perjuangan.  Tidak  hanya  sebagai  wadah  perjuangan  petani  yang  tidak  terlepas  dari proses  peranan  dan  kerja  oleh  para  aktor  gerakan  yang  terlibat.  Selanjutnya  gerakan petani  dapat  dilihat  dari  sisi  bagaimana  sumberdaya  yang  dimiliki  kemudian  dapat dimobilisasi,  bagaimana    ruang  politik  oleh  para  aktor  gerakan  dimaknai  sebagai peluang  atau  ancaman,  dan  bagaimana  makna  situasi  gerakan  dapat  dibangun  dengan memanfaatkan  narasi-narasi  keyakinan  yang  ada.  Selain  itu,  dinamika  gerakan  petani secara  internal  dapat  dilihat  sebagai  jaringan  antar  aktor  dan  secara  eksternal memungkinkan membentuk jaringan sosial lebih luas.
Konflik sebagai suatu yang inheren dalam sistem masyarakat, ini tak lepas dari fakta hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dan sifat kekuasaan yang mendominasi dan diperebutkan sehingga menciptakan steering problem . Baginya konflik merupakan kondisi  dominasi  struktural,  kelompok  yang  berada  didalam  struktur  dengan  berbagai perangkat  kewenangan  mampu  mengarahkan  berbagai  bentuk  kebijakan  dan  aturan main diluar struktur wewenang tersebut. Hal menarik lainnya adalah sering ditemukan narasi-narasi  Islam dalam  bentuk  keyakinan  yang  umum  dan  menjadi  pengikat solidaritas gerakan baik ke dalam maupun jaringan keluar.
Kajian  tentang  kekuasaan  dan  kewenangan  yang  bertemu  dengan  jaringan kepentingan-kepentingan ekonomi, kekuasaan, elite masyarakat, pengusaha dan sumber daya  alam.  Kontestasi  ini  didukung  keberadaan  sistem  politik  transisional  yang menciptakan  suatu  kondisi  jalinan  hubungan  kekuasaan  yang  didasari  atas  kekuatan- kekuatan  yang  dimiliki  oleh  pelaku.  Sering  ditemukan  adanya  relasi  saling memanfaatkan  dan  ketergantungan  (interdependensi)  yang  secara  terus  menerus dipelihara, direproduksi, dan dimantapkan dalam kondisi ketegangan tersebut.
Politik  perlawanan  dimainkan  perananya  sebagai  bentuk  memobilisasi  gerakan perlawanan.  Karenanya,  untuk  sampai  pada  gerakan  perlawanan,  maka  upaya mobilisasi massa itu harus memperhatikan faktor kesempatan dan ancaman atau situasi ketegangan  struktural  ( repertoire  of  contention ). Seperti  yang  diutarakan  oleh  Charles Tilly  dan  Lesley  Wood 1 bahwa  perlawanan  yang  terus  menerus  atas  nama  kelompok yang  dirugikan  terhadap  pemegang  kekuasaan  melalui  berbagai  ragam  protes  publik, termasuk  tindakan-tindakan  di  luar  jalur  partisipasi  politik  formal  yang  diatur  oleh hukum  dan  perundangan,  untuk  menunjukkan  bahwa  kelompok  tersebut  solid, berkomitmen, serta mewakili jumlah yang signifikan.

## Jalannya Konflik
Konflik agraria antara petani Rengas dengan PTPN VII  Cinta Manis berlangsung sejak 1982,  saat  pemerintah  membentuk  PTPN  VII  Unit  Cinta  Manis  berdasarkan  Surat Menteri Pertanian (No.076/Mentan/1/1981 -  02  Februari 1981) perihal  izin prinsip PT Cinta  Manis  di  daerah  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  dan  Kabupaten  Lamatang  Ilir Ogan  Tengah,  Sumatera  Selatan.  Ditindaklanjuti  dengan  surat  Bupati  Kepala  Daerah Tingkat II OKI nomor: PU.000/4117/1981 tanggal 27 Maret 1981 perihal Pencadangan Areal    untuk  perkebunan  tebu  dan  seterusnya  perolehan  lahan  berdasarkan  SK Gubernur  Sumsel  No.  379/Kpts/I/1981  tanggal  16  November  1981,  Perihal Pencadangan  Tanah  Negara  Seluas  +  20.000  ha  untuk  Proyek  Pabrik  Gula  di Kecamatan Tanjungraja, Muarakuang, Inderalaya, dan Tanjungbatu, Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir.
Proses  pembangunan  PTPN  VII  Unit  Cinta  Manis  ini  dipaksakan  oleh Pemerintah  Orde  Baru  dengan  menekan  para  petani  dari  20  desa  dan  6  kecamatan  di Ogan  Ilir  untuk  menyerahkan  lahan  mereka  dijadikan  perkebunan  tebu.  20  Desa tersebut ialah desa Sribandung, Tanjung Laut, Tanjung Pinang, Tanjung Atap, Tanjung Baru  Petai,  Sentul,  Limbang  Jaya  (KecamatanTanjung  Batu).  Desa  Sri  Kembang, Rengas, Lubuk Bandung (Kecamatan Payarman). Desa  Ketiau, Betung, Payalingkung, Lubuk  Keliat  (Kecamatan  Lubuk  Keliat),  dan  Desa  Meranjat  I  dan  II,  Meranjat  Ilir (Kecamatan Indralaya Selatan). Lalu, Desa Tanjung Gelam, Tanjung Sejaroh, Tanjung
1 Charles  Tilly  and  Lesley  J.  Wood, Social  Movements , 1768-2008 ,  USA:  Paradigm  Publishers, 2009.
Agung  Sejaro  Sakti  (Kecamatan  Indralaya  Induk),  serta  Desa  Sri  Ngilam  (Kecamatan Tanjung Raja). 2
Tanah  yang  selama  puluhan  tahun  digarap  sebagai  ladang  warga,  diambil  alih oleh PTPN VII untuk ditanami tebu guna memasok Pabrik Gula Cinta Manis. Tindakan Orde Baru ini merupakan satu dari sekian banyak penyerobotan lahan oleh negara dan korporasi, yang dibarengi dengan tindakan-tindakan intimidasi dan kekerasan. Besaran kompensasi ganti rugi tanah pun tidak transparan dan nominalnya yang sungguh dirasa tidak adil. Lahan warga saat itu hanya diberi ganti rugi sebesar Rp. 150.000 per hektare atau Rp. 15,- per meter persegi.
Di  awal  sengketa,  para  petani  proses  gugatan  terhadap  pemerintah  secara terbuka  hanya dilakukan secara  individu dan kelompok-kelompok kecil petani. Begitu represifnya pemerintah Orde Baru melalui otoritas militer setempat dapat menekan riak- riak perlawanan petani agar tidak meluas dan tuntutan-tuntutan perdata hanya dilakukan oleh  masyarakat  yang  memiliki  Surat  Keterangan  Hak  Tanah.  Meskipun  demikian, ketidakpuasan  masyarakat  ini  tetap  memercikan  gesekan-gesekan  kecil  antara  petani dengan  PTPN  VII  apalagi  wilayah  operasi  BUMN  tersebut  jauh  lebih  luas  dari  Hak Guna Usaha sesuai yang tercantum pada perjanjian awal.
Serangkaian  peristiwa  gesekan  dan  pengancaman  yang  dilakukan  oleh  pihak PTPN  maupun  aparat  militer  menjadi enterpoin  mobilisasi  struktural. Prakondisi sumberdaya potensial lokal sebagai framing processes , terjadi pada saat beberapa orang warga  desa  yang  tidak  puas  dan  merasa  memiliki  hak  atas  lahan  terus  berjuang  dan menempuh  jalur  hukum.  Perjuangan  jalur  hukum  dengan  menguasakan  ke  pengacara salah satunya  membuahkan  hasil,  yakni dengan ditetapkannya 40,725 Ha  lahan warga atas nama keluarga almarhum Jakfar  yang sudah incracht melalui putusan Mahkamah Agung tahun 1994 dan dinyatakan sah milik warga dengan ganti rugi.
Perlawanan petani Rengas dilakukan secara individual dan kelompok-kelompok lokal yang ada serta dibantu oleh organisasi pemerintah desa, seperti: LKMD, Pesirah dan Kerio .  Dukungan  dari  organisasi  pemerintahan  desa  pada  saat  itu  dapat  terjadi karena kepala desa dan para pembantunya sejak  dari awal  menolak keberadaan PTPN VII  di  Rengas  dan  mayoritas  petani  yang  berjuang  menuntut  pengembalian  lahan
2 http://www.mongabay.co.id/2012/07/17/petani-ogan-ilir-polisi-bentrok-diduga-ada-skenario. Diakses pada 8 April 2016.
berasal  dari  Desa  Rengas.  Di  sini  sudah  tampak  ruang  mobilisasi  massa  yakni  unsur dukungan dari organisasi meskipun masih sangat terbatas. Fungsi keorganisasian inlah akan  berperan  dan  berkembang  sendiri  mencari  dan  memperbesar  dukungan  diluar masyarakat petani itu sendiri.
Penelitian  di  lapangan  menemukan  bahwa  ada  gerakan  dari  warga,  petani  dan keluarga  petani  yang  berhimpun  dalam  suatu  kelompok  terbatas.  Tujuan  kelompok- kelompok  tersebut  adalah  melakukan  kegiatan  perlawanan  dan  pertahanan  atas  lahan yang diambil oleh PTPN VII dengan cara menanami dan menjaga lahan tersebut secara individual atau keluarga. Kelompok-kelompok terditeksi dengan nama kelompok petani keluarga 171, 111 dan 60 serta kelompok petani Rengas yang berusaha berjuang secara bersama-sama  menutut  pengembalian  lahan  dari  PTPN  VII  Cinta  Manis,  meskipun dalam  ranah  yang  masih  sangat  terbatas.    Kelompok-kelompok  ini  terus-menerus melakukan  kegiatan  perlawanan  baik  secara  individual  maupun  kelompok.  Secara indivual perlawanan sering dilakukan dengan cara merusak irigasi air, mempertahankan tanah  sengketa  yang  berada  di  dekat  perkebunan  masyarakat.  Sementara  secara kelompok  aktifitas  perlawanan  dilakukan  dengan  cara  menuntup  akses  jalan  ke perkebunan  tebu,  demontrasi  ke  kabupaten  atau  menduduki  lahan  sengketa  tanpa merusak perkebunan tebu.
Momentum  kebangkitan  secara  terbuka  dan  cukup  mempengaruhi  kesolidan petani dipicu oleh peristiwa konfrontasi berdarah antara petani dan aparat Brimob pada 4  Desember  2009. 3 Bentrokan  terjadi  diawali  oleh  penertiban  yang  dilakukan  oleh aparat Brimob dengan membongkar pondok-pondok petani di areal tanah sengketa, hal ini  spontan  memicu  kemarahan  para  petani.  Pada  peristiwa  tersebut  aparat  Brimob melakukan  penembakan  ke  arah  warga  sehingga  menyebabkan  12  petani  mengalami luka  tembak.  Pasca  peristiwa  tersebut,  para  petani  Rengas  membentuk  serikat  petani dan  mulai  membangun  perlawanan  kolektif  secara  lebih  terorganisir.  Beberapa organisasi  masyarakat  sipil  dan  advokasi  legal  mulai  masif  masuk  membantu  para
3 Kajian  tentang  kekuasaan  dan  kewenangan  yang  bertemu  dengan  jaringan  kepentingan- kepentingan  ekonomi,  kekuasaan,  elite  masyarakat,  pengusaha  dan  sumber  daya  alam  didukung keberadaan sistem politik transisional justru menciptakan suatu kondisi jalinan hubungan kekuasaan yang didasari atas kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh pelaku dan ini merupakan relasi saling memanfaatkan dan  ketergantungan  (interdependensi)  yang  secara  terus  menerus  dipelihara,  direproduksi,  dan dimantapkan dalam kehidupan masyarakat.
petani  Rengas  seiring  dengan  semakin  besarnya  porsi  pemberitaan  oleh  media  dan perhatian masyarakat.
Pembingkaian keterlibatan  pihak yang mendukung petani dari aktor non petani dalam  memobilisasi  potensi  sumberdaya  sosial  politik  yang  berkembang  menjadi gerakan  petani  Rengas  sampai  pada  titik  kulminasinya  setelah  peristiwa  bentrokan. Perjuangan  petani  Rengas  mulai  memasuki  fase  kolektif  terorganisir  ditandai  dengan kehadiran  Dewan  Pengurus  Pusat  (DPP)  Serikat  Petani  Indonesia  (SPI)  mengunjungi Desa  Rengas,  Kecamatan  Payaraman,  Kabupaten  Ogan  Ilir,  Sumatra  Selatan,  pada  30 Desember 2009. Kunjungan tersebut dilakukan setelah sebelumnya SPI melakukan aksi massa bersama petani Desa Rengas, di Kantor DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumsel, dan  Kanwil  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Sumsel,  28-29  Desember  2009.  Aksi massa  yang  berjumlah  1000  orang  ini  berjalan  beriringan  dari  Gedung  Olah  Raga Sriwijaya  Palembang  menuju  gedung  DPRD  Sumsel.  Mereka  menuntut  DPRD  segera mengaudit  PTPN  VII  yang  diduga  kuat  telah  merugikan  negara,  karena  PTPN  VII disinyalir  telah  mengusahakan  perkebunannya  di  luar  izin  Hak  Guna  Usaha  (HGU) yang  telah  ditetapkan  secara  nasional.  Mereka  juga  mendesak  kepada  kementerian BUMN,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  serta  Badan  Pertanahan  Negara  (BPN) untuk mengaudit keberadaan usaha PTPN VII.
Konsolidasi  petani  Rengas  terjadi  ketika  warga  dan  petani  Rengas  yang  sudah melebur menjadi petani Rengas mengutarakan keinginan besar untuk bergabung dengan SPI  Sumsel,  mengikuti  arahan  dari  SPI  dan  WALHI  di  Palembang.  Sejak  pernyataan warga  Rengas  berikrar  bergabung  dengan  SPI  dan  WALHI  maka  setiap  aktivitas perjuangan  warga  Rengas  selalu  diadvokasi  dan  didampingi  oleh  SPI  dan  WALHI, meskipun  belum terbentuk basis struktur organisasi di desa Rengas. Dari pihak ketiga ini  yang  mendukung perjuangan dan aktivitas warga dan petani  Rengas adalah  Walhi, LBH  Palembang,    sementara  Pemprov  Sumsel  dan  Pemkab  OKI,  khususnya  sejak 1998, 4 memberi  dukungan  dalam  bentuk  regulasi  administratif  khususnya  tentang
4 Terkait  dengan  status  kepemilikan  tanah  warga  Rengas,  maka  pemerintahan  daerah  Sumatera Selatan,  pada  tanggal  1  September  1999  telah  mengirim  surat  kepada  Bupati  Ogan  Komering  Ilir  dan Direksi  PTPN  VII  dengan nomer  surat  593/4885/1999,  dengan  tegas  pada  poin  3  surat  tersebut  bahwa bila  tidak  tercapai  kesepakatan  pemerintah  daerah  tingkat  I  Sumatera-Selatan  akan  mengambil  sikap tegas, bahwa tanah-tanah masyarakat yang dimaksud akan di- enclave , dikembalikan kepada masyarakat pemilik dan tidak dapat diusahakan lagi oleh PTPN VII dan selanjutnya kerugian masyarakat selama 17 tahun agar diselesaikan melalui jalur hukum.
proses ganti rugi, alas hukum batas tanah dan luas lahan yang mendapat HGU. 5 Adapun partai  politik  memberikan  dukungan  sesuai  dengan  arah  “kepentingan”  dan  lebih banyak melihat momentum.
Sampai  beberapa  tahun  berikutnya  konflik  ini  tak  kunjung  menemukan  titik temu. Pada awal 1-6 Juli 2012, sebanyak 600 orang petani dari 20 desa itu melakukan unjuk  rasa  di  berbagai  kementerian  dan  lembaga  terkait  di  Jakarta,  salah  satunya Kementerian  BUMN  dan  Badan  Pertanahan  Nasional.  Para  petani  memprotes  luasan tanah  yang  digunakan  oleh  PTPN  VII  yang  dirasa  melebihi  luas  tanah  yang  telah disepakati sebelumnya. Menurut para petani, lahan yang dikuasai PTPN VII di 21 desa, Kabupaten Ogan Ilir mencapai 21 ribu hektare, tetapi dari jumlah itu diketahui hanya 6 ribu  ha  yang  memiliki  HGU  dan  selebihnya  sekitar  15  ribu  ha  tidak  memiliki  HGU sesuai yang diklaim petani sebagai lahan milik mereka.
Namun,  aksi  ini  tidak  mendapatkan  tanggapan.  Bahkan,  bentrok  susulan semakin  sering  terjadi.  Berselang  seminggu  kemudian  pada  17  Juli,  terjadi  bentrokan antara  petani  Ogan  Ilir  yang  tergabung  dalam  Gabungan  Petani  Penesak  Bersatu (GPPB)  dengan  Brimob.  Kejadian  ini  dipicu  penghadangan  dan  pembakaran  satu  unit traktor  milik  PTPN  VII  unit  Cinta  Manis,  sekitar  pukul  09.00  oleh  enam  orang  tak dikenal. GPPB dan  Walhi  menduga, pembakaran  ini aksi disengaja  yang dibuat untuk mendiskreditkan petani Ogan Ilir. Respon dari aparat pun semakin keras,  pada 27 Juli 2012, pasukan Brimob yang membawa senjata lengkap dengan mengendarai sedikitnya tujuh  unit  mobil  truk  mendatangi  Desa  Limbang  Jaya.  Dalam  kejadian  tersebut,  para petani  mengalami  tindakan  kekerasan  dari  aparat,  serangkaian  penembakan  diarahkan ke arah petani sehingga menyebabkan jatuhnya korban.
Setelah sekian lama berada dalam kondisi perseteruan, terjadi perubahan budaya dan  perilaku  yang  dialami  oleh  warga  desa.  Warga  desa  menjadi  cenderung  sangat
5 Bahkan,  pada  tanggal  28  Nopember  2000  dkeluarkan  surat  nomor:  593.83/6623/1/2000  dan tanggal  15  Januari  2001  surat  nomor  593.83/0716/2001  dari  Gubernur  Sumatera-Selatan,  Rosihan Arsyad, dan Bupati Ogan Komering Ilir yang isinya meminta kepada kementerian BUMN dan PTPN VII agar mengembalikan lahan warga secepatnya dan memberikan kompensasi atas penggunaan lahan warga selama  27  tahun.  Di  tahun  2003  bukti  kuat  atas  lahan  milik  warga  Rengas  semakin  kuat  lagi  dengan adanya dokumen berita acara TIM 9 (pembebasan tanah) tentang pembayaran ganti rugi hanya 825 Ha dari  yang  diklaim  PTPN  VII  seluas  2.354  Ha.  Pada  inilah  warga  secara  bersamaan  mengadakan pengukuran  sendiri  secara  manual  atas  lahan  yang  disengketakan.  surat  perintah  Gubernur  dan  Bupati OKI  terhadap    tanggal  15  januari  tahun  2001  secara  eksplisit  dan  jelas  surat  bernomor: 593.83/0716/I/2001  meminta  kepada  Kementerian  BUMN  dan  PTPN  VII  agar  mengembalikan  lahan warga secepatnya dan memberikan kompensasi atau ganti rugi atas penggunaan lahan warga.
tertutup dan terkesan waspada dan cenderung mencurigai setiap kedatangan orang asing yang masuk ke desa mereka. Sebelumnya warga desa terutama laki-laki sangat terbiasa berada  di  luar  rumah  hingga  tengah  malam.  Tidak  banyak  kegiatan  yang  dilakukan memang  saat  malam  hari,  mereka  hanya  berkumpul  di  balai-balai  depan  rumah  dan berjaga-jaga untuk keamanan desa. Budaya  berkumpul ini pun menciptakan rasa aman bagi warga desa. Sementara itu, ibu-ibu yang sebelumnya berprofesi sebagai pengerajin dan  penenun  kain.  Kini  mereka  cendrung  tidak  lagi  aktif  berproduksi  kerja  di  rumah, lebih  memilih  mengurung  diri,  tertutup  di  rumah  atau  malah  merasa  aman  jika berkumpul dengan para tetangga untuk saling menjaga antar satu warga dengan warga lain.  Ibu-ibu  yang  seharusnya  memiliki  kegiatan  rumah  tangga,  dan  ikut  membantu keuangan rumah menjadi cenderung lebih pasif.
Ketidaknyamanan  warga  ditambah  dengan  semakin  banyaknya  orang  luar masuk, disebabkan setelah peristiwa kekerasan, desa mereka menjadi perhatian banyak pihak,  mulai  dari  awak  media,  tim  penyidik  kepolisian  sampai  pada  kunjungan- kunjungan orang yang memiliki kepentingan lainnya.  Apalagi setelah seringkali aparat Brimob mendatangi warga desa, warga lebih memilih berada di dalam rumah. Sehabis ibadah sholat isya’, jalan-jalan di desa sudah sepi. Tak lagi ada, warga yang berkumpul di luar rumah, tak ada lagi ada warga yang berani keluar rumah. Ketegangan sosial  ini cendrung  menciptakan  kondisi  mencekam  di  desa.  Selain  itu,  warga  mulai meghidupkan  sistem  keamanan  mereka  sendiri  dalam  menghadapi  kondisi  terburuk akibat  konflik  tersebut.  Seperti  yang  terjadi  saat  kedatangan  ratusan  polisi  Brimob, warga  menabuh  beduk di Masjid sebagai alarm  system untuk warga  lainnya.  Tabuhan beduk menjadi tanda dengan tiga makna, yakni tabuhan karena telah terjadi kebakaran, pencurian  atau  kedatangan  polisi  memasuki  desa.  Begitu  beduk  ditabuh  bertalu-talu, serentak warga berkumpul dan bersiap menghadapi rombongan aparat Brimob.
Pembangunan jejaring solidaritas juga digarap serius oleh para petani. Pada 8-10 Februari  2013,  dua  orang  petani  Rengas  mewakili  serikat  petani  di  Ogan  Ilir  untuk menghadiri  Kongres  Forum  Komunikasi  Masyarakat  Agraris  (FKMA)  di  Bantul, Yogyakarta.  Pada  kongres  tersebut  berkumpul  perwakilan  kelompok-kelompok  petani yang tengah mengalami konflik, baik dengan pihak korporasi, negara, bahkan perebutan tanah dengan pihak militer. Di sana perwakilan petani dari Rengas, seperti perwakilan
petani  lainnya,  mempresentasikan  kasus  yang  mereka  alami  serta  menguraikan bagaimana kondisi yang dihadapi petani Rengas saat itu.

## Contentious Politics dan Ketegangan Struktural
Kondisi ketegangan struktural agraria yang menjadi sumber utama munculnya gerakan petani (meskipun dipahami tidak secara otomatis sebagai sebab) yang di dalamnya juga sudah  muncul  aksi-aksi  kolektif  petani.  Temuan  ini  diposisikan  sebagai    basis akumulasi  sumber  daya  potensi  petani  yang  diwujudkan  dalam  penguatan  struktur mobilisasi sumberdaya dalam gerakan sosio-politik petani Rengas terhadap PTPN  VII Cinta Manis. Dalam konteks ini, gerakan petani Rengas terdiri atas struktur sumberdaya mobilisasi  yang  selalu  dikonstruksi  oleh  para  aktor  terlibat  untuk  mencapai  tujuan- tujuannya,  baik  tujuan  jangka  pendek  (sosio-politik)  maupun  jangka  panjang  (sosio- kultural).
Bila  melihat  kategori  unsur-unsur    munculnya  suatu  gerakan  sosial  model mobilisasi  Charles  Tilly  yang  meliputi  beberapa  unsur  yakni organisasi,  interest, repression,  power,  opportunity  or  threat  dan  collective  action. Faktor  utama  untuk memobilisasi  massa  dalam  kasus  konflik    Rengas  ini  adalah  organisasi  sebab ketertarikan  petani  untuk  berhimpun  yang  kemudian  menjadi  potensi  berhubungan dengan  “lawan”,  yang  kemudian  membuka  peluang  ketersediaan  ruang  untuk melakukan  interaksi  dengan  pihak  lainnya  adalah  suatu  cara  memaksimalkan  peluang yang  akan  dijadikan  sasaran  perjuangan.  Pada  proses  ini  yang  terjadi  sesungguhnya adalah  suatu  gerakan  perlawanan  balik  dari  petani  ( reclaim  atau  counter  claim ) terhadap dominasi kekuasaan.
Politik  perlawanan  dimainkan  perananya  sebagai  bentuk  memobilisasi  gerakan perlawanan.  Karenanya,  untuk  sampai  pada  gerakan  perlawanan,  maka  upaya mobilisasi massa itu harus memperhatikan faktor kesempatan dan ancaman atau situasi ketegangan  struktural  ( repertoire  of  contention ).  Maksud  Telly  dan  Wood 6 adalah sebagai  bentuk  perlawanan  yang  terus  menerus  atas  nama  kelompok  yang  dirugikan terhadap  pemegang  kekuasaan  melalui  berbagai  ragam  protes  publik,  termasuk tindakan-tindakan  di  luar  jalur  partisipasi  politik  formal  yang  diatur  oleh  hukum  dan
6 Charles  Tilly  dan  Lesley  J.  Wood, Social  Movements , 1768-2008 ,  USA:  Paradigm  Publishers, 2009.
perundangan, untuk  menunjukkan  bahwa kelompok tersebut solid,  berkomitmen,  serta mewakili jumlah yang signifikan.
Contentious  politic dapat  menjelaskan  bahwa  bagaimana  perlawanan  yang dilakukan  secara  tindakan  kolektif  bertujuan  mengubah  suatu  kondisi  sosial  politik tertentu. Untuk mencapai tujuan perubahan tersebut, maka seorang aktor atau pemimpin gerakan  perlawanan  memiliki  peluang  dan  kesempatan  didalam  mendayagunakan sejumlah  potensi  yang  ada  dilingkungan  sekitar  ketegangan-ketegangan  tersebut  atau framing  processes. Pemetaaan  sejumlah  potensi  nilai-nilai  lokal  seperti:  lembaga- lembaga  kemasyarakatan,  organisasi  lokal,  dan  jaringan  pendukung  lainnya  diaktivasi melalui  aktivitas  kolektif  yang  ada  dan  digunakan  untuk  memobilisasi  suatu  gerakan perlawanan  ( mobilization  structured ).  Upaya  tersebut  harus  memperhatikan  peluang dan  ancaman  atau  situasi  lingkungan  yang  ada  didalam  ketegangan-ketegangan  yang terjadi,  karenanya  pembacaan  situasi  ketegangan  tersebut  harus  melihat  aktivitas kontrol  sosial  yang  dilakukan  oleh  pihak  lawan.  Situasi  tersebut  dipahami  sebagai the repertoire  of  contentious .  Dari  sinilah  akan  terjadi  cara  berinteraksi  dan  bagaimana orang-orang  berada  dalam  from  perlawanan  berinteraksi  dalam  pertikaian  politik ( contentious interaction ). 7
Menurut  Tarrow, 8 tindakan  yang  mendasari  politik  perlawanan  adalah  aksi kolektif  yang  melawan.  Tindakan  kolektif  biasa  mengambil  banyak  bentuk,  yang singkat maupun yang berkelanjutan, terlembagakan ataupun cepat bubar, membosankan atau  dramatis.  Umumnya  tindakan  kolektif  berlangsung  dalam  institusi  ketika  orang yang  bergabung  di  dalamnya  bertindak  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Aksi  kolektif memiliki  nuansa  penentangan  ketika  aksi  itu  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat  diterima  oleh  pemegang  otoritas  atau  pihak-pihak  yang  ditentang  lainnya.  Aksi kolektif  yang  melawan  merupakan  basis dari gerakan sosial, karena  aksi  itu seringkali merupakan  satu-satunya  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  orang-orang  yang  berada diluar struktur.
Dalam  pandangan  Tarrow  dan  Tilly  bahwa  gerakan  sosial  lahir  dari  situasi dalam  masyarakat  karena  adanya  kenyataan  tindakan  ketidakadilan  dan  sikap
7 Sebagian analisis ini diambil dari penjelasan  Mustain, op-cit, hal:90
8 Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and  Politics , 2nd ed.: Cambridge University Press, 1998.
sewenang-wenang  terhadap  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  gerakan  sosial  lahir  dari reaksi  terhadap  sesuatu  yang  tidak  diinginkan  rakyat  atau  menginginkan  perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Gerakan Sosial  merupakan gerakan  yang  lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintahan  dan  didukung  adanya  peluang  dan  kesempatan  politik  bukan  sekedar dukungan  dari  pihak-pihak  yang  mengalami  penindasan,  teraliansi  dan  terisolir  dalam masyarakat. 9
Di  dalam  perubahan  tersebut  warna  kepentingan,  kepercayaan,  organisasi, kepemimpinan,  ideologi  keyakinan  dan  kemampuan  masing-masing  memberikan kontribusi  nyata  dalam  perubahan  identitas  perjuangan.  Ini  terlihat  pada  elemen  dasar perlawanan  yang  bersumber  dari  kenyataan  ketidakadilan  dan  ancaman  hilangnya sumber  ekonomi  warga  Rengas.  Bagi  warga  Rengas  tanah  merupakan  sumber kehidupan  dan  sumber  daya  rumah  tangga,  karena  itu    petani  berjuang  untuk melindungi kepemilikannya atas tanah dengan cara aksi-aksi kolektif dan  membangun solidaritas di dalamnya.
Dari  hasil  pengkajian  data  di  lapangan  ditemukan    tiga  elemen    utama  saling terkait yang mendorong tingkat perlawanan dari  aksi-aksi kolektif petani di antaranya: struktur  peluang  politik  dan  proses  politik,  mobilisasi,  dan  pembingkaian  kolektif. Maksud dari  struktur peluang politik dimaknai sebagai derajat keterbukaan politik yang memungkinkan  dilakukanya  aksi-aksi  kolektif  petani  sebagai  proses  politiknya. Sedangkan  struktur mobilisasi sumberdaya merupakan proses di mana suatu organisasi gerakan  petani  yang  diciptakan  dapat  menjamin  kontrol  kolektif  terhadap  sumberdaya material dan non material.
Bila  melihat  kategori  unsur-unsur    munculnya  suatu  gerakan  sosial  model mobilisasi  Tilly  yang  meliputi  beberapa  unsur  yakni organisasi,  interest,  repression, power,  opportunity  or  threat  dan  collective  action. Faktor  utama  untuk  memobilisasi massa  dalam  kasus  konflik    Rengas  ini  adalah  organisasi  sebab  ketertarikan  petani untuk  berhimpun  yang  kemudian  menjadi  potensi  berhubungan  dengan  “lawan”,  yang kemudian  membuka  peluang  ketersediaan  ruang  untuk  melakukan  interaksi  dengan pihak  lainnya  adalah  suatu  cara  memaksimalkan  peluang  yang  akan  dijadikan  sasaran perjuangan.  Pada  proses  ini  yang  terjadi  sesungguhnya  adalah  suatu  gerakan
9 Ibid.
perlawanan  balik  dari  petani  ( reclaim  atau  counter  claim )  terhadap  dominasi kekuasaan.
Charles  Tilly 10 melihat  bahwa  mobilisasi  secara  kolektif  meliputi  organisasi, interest,  peluang  atas  ancaman  dan  kemampuan  kelompok  dalam  menghadapi  represi atau kontrol sosial. Aspek interest (kepentingan) terkait dengan persoalan ekonomi dan kehidupan  politik,  aspek  organisasi  terkait  dengan well  defined  groups 11 dan  aspek represi  terkait  dengan  kemampuan  memaksimalkan  peluang  dan  ancaman  yang  saling berhadapan dengan interest yang ada.
Teori mobilisasi sumber daya Tilly ini lebih melihat bahwa munculnya gerakan sosial  karena  tersedianya  faktor-faktor  pendukungnya  seperti  adanya  sumber-sumber pendukung, tersedianya kelompok koalisi dan adanya dukungan sumber daya potensial lainnya  seperti  tekanan  dan  upaya  pengorganisasian  secara  terstruktur.  Hal  lain  yang juga  penting  adalah  ideologi.  Akan  tetapi,  Tilly  memberi  batasan  bagi  ruang  gerakan mobilisasi dalam tindakan massa yakni selalu dikaitkan dengan alat-alat produksi yang menjadi arena konflik kepentingan, diantara alat produksi tersebut adalah : tanah, buruh kerja,  modal  capital  dan  teknologi.  Dalam  studi  mengenai  konflik  Rengas  ini  yang menjadi  sumber  kepentingannya  adalah  tanah  yang  dikelola  dan  dikuasai  oleh  PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.
Tarrow    yang  menempatkan  gerakan  sosial  sebagai  politik  perlawanan  yang terjadi  ketika  rakyat  biasa  yang  bergabung  dalam  kelompok  masyarakat  yang  lebih berpengaruh  menggalang kekuatan untuk  melawan elit, pemegang otoritas, dan pihak- pihak  lawan  lainnya.  Ketika  perlawanan  ini  didukung  oleh  jaringan  sosial  yang  kuat, dan  digaungkan  oleh  resonansi  kultural  dan  simbol-simbol  aksi,  maka  politik perlawanan  mengarah  ke  interaksi  yang  berkelanjutan  dengan  pihak-pihak  lawan,  dan hasilnya adalah gerakan sosial.
Struktur mobilisasi sumberdaya terwujud dalam meluasanya  jaringan (struktur) dan  isu-isu  yang  membentuk  kekuatan  struktur  gerakan.  Bertemunya  solidaritas, komitmen yang diintegrasikan oleh  organisasi akan membuahkan teokrasi , seperti yang didefinisikan  oleh  Charles  Tilly  yang  melihat  “ extensive  integration  of  trust  networks around  communities  of  beliefs ”.  Tilly  menegaskan  bahwa  tingkat  keorganisasian,
10 Ibid., h. 56
11 Bagi  Tilly  aspek  organisasi  menjadi  prasyarat  bagi  terciptanya  suatu  tindakan  kolektif,  sebab organisasilah yang kemudian bertugas untuk mengelolah interest ke dalam proses mobilisasi massa.
sebagai  aspek  yang  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  tingkat  mobilisasi, ditentukan oleh group inclusiveness ,  atau kohesi/solidaritas sosial dan diperkuat oleh kehadiran “keyakinan”.

## Simpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa    paling  tidak  ada  tiga  unsur  utama  saling  terkait yang  mendorong  keberhasilan  aksi-aksi  kolektif  petani  di  Rengas  ,  yaitu  struktur peluang  politik  dan  struktur  mobilisasi,  pembingkaian  kondisi-kondisi  ketegangan struktural  yang  terus-menerus  dan  perubahan  dari  tindakan  kolektif  ke  serikat  petani Rengas  dengan  memaksimalkan  sumberdaya  organisasi.    Hal  ini  menggambarkan perubahan  strategi  perjuangan  dari  tindakan  kolektif  ke  kolektif  terorganisir  adalah suatu kolektivitas tindakan petani diaktivasi oleh berbagai aktivitas institusi, organisasi lokal  dan  nasional  yang  ada  dan    mendukung  perjuangan  petani  dan  narasi  keyakinan terhadap iman. Fakta menunjukkan bahwa kalimat-kalimat Allahu Akbar, Fii Sabillilah, La  ilaah  illa  Allah, merupakan  unsur  penyatu  dan  penguat  nilai  perjuangan  untuk mencapai tujuan perubahan tersebut.
Gerakan Petani Rengas dalam studi ini secara khusus menunjuk pada “gerakan petani”,  yakni  sebagai  gerakan  sosial  terdiri  atas  aktor  petani  dan  non  petani  yang membingkai isu atau mengusung agenda perubahan tatanan agraria dengan basis massa utamanya  adalah  petani.  Gerakan  Petani  Rengas  muncul  sebagai  akumulasi pemanfaatan  kesempatan  politik  dan  ketersediaannya  sumber-sumber  daya  seperti dukungan  massa,  koalisi,  demonstrasi,  kepemimpinan,  media  dan  ideologi.  Adapun maksud dari “ideologi” dalam penelitian ini  dimaknai sebagai suatu kesatuan perasaan dan  komitmen  kesadaran  bahwa  petani  Rengas  sadar  dan  memahami  persoalan  yang sedang mereka hadapi dan membangun solusinya.
Pada  tingkat  keorganisasian  gerakan  itu  menunjukkan  sebagai  suatu  realitas sosial sebagai identitas bersama dan jejaring menyatukan para anggota kelompok yang berwujud pada group inclusiveness . Teori mobilisasi struktur menjelaskan bahwa suatu gerakan  sosial  membutuhkan  sebuah organisasi  baik terlembaga atau tidak terlembaga yang  memiliki  sebuah  struktur  yang  mudah  untuk  dimobilisasi.  Teori  ini  menekankan jika agents atau  aktor  mampu  memobilisasi  struktur  organisasi,  maka  gerakan  sosial akan sukses. Organisasi gerakan adalah wahana atau kendaraan bagi terwujudnya cita-
cita sosial yang dinginkan. Melalui organisasi gerakan, akan terwujud upaya mobilisasi massa  dan  pendidikan  kepada  massa  terhadap  kondisi  ekonomi  politik  yang  mereka alami.
Sementara itu, komponen ideasional, yaitu identitas kolektif. Maksudnya adalah pemahaman  seseorang  atau  bersama  mengenai  siapakah  kita  dan  siapakah  orang  lain, dan  sebaliknya,  pemahaman  orang  lain  mengenai  diri  mereka  dan  orang-orang  di  luar mereka. Identitas kolektif dan saling ketergantungan berhubungan secara multiplikatif, di  mana  keberadaan  keduanya  secara  bersama–sama  berimplikasi  positif  terhadap tingkat  keorganisasian.  Sebab,  tindakan  kolektif  yang  terbungkus  baik  oleh  organisasi akan  membentuk  suatu  jaringan  dan trust  networks .  Perkawinan  antara  komitmen bersama  dengan  integritas  dalam  suatu  wadah  organisasi  tesebut  akan  menghasilakan “teokrasi”  perjuangan.  yang  didefinisikan  oleh  Tilly  sebagai  “ extensive  integration  of trust networks around communities of beliefs ”. 12
Dalam konteks ini gerakan perlawanan petani Rengas tidak saja diideasionalkan oleh  kekuatan-kekuatan  sipil  organik  dan  elemen  mobilisasi  sumber  daya  seperti kepentingan dan organisasi, tetapi juga suatu pembentukan keyakinan yang muncul dan menyebar  kuat  sebagai  narasi  gerakan,  yakni:  kalimat-kalimat  “ Allahu  Akbar,  Fii Sabillillah ”,  narasi-narasi  keagamaan  tersebut  merupakan  simbol  pernyataan  bahwa tujuan  perjuangan  dari  gerakan  perlawanan  petani  Rengas  bukan  berhenti  pada kepentingan  kembalinya  hal  lahan  mereka  semata,  tetapi  memperjuangan  hak kemanusiaan secara universal yakni hak para petani tertindas.

## Daftar Pustaka
Coser, Lewis A. The Fungtions of Sosial Conflict . New York : The Free Press. 1956.
--------------------. Men of Idea: A Sociologist’s View , New York, The Free Press. 1970 Taylor, S.J.,  Bogdan, R. Introduction to Qualitative Reserach Methods: The Search for Meaning (2nd ed.). New York : John Wiley & Sons. 1984.
Tilly, Charles. From Mobilization to Revolution . New York: Random House. 1978.
-------------. Popular contention in Great Britain, 1758-1834 . Cambridge, MA: Harvard University Press. 1995
-------------. To Explain Political Process . The American Journal of Sociology. 1995.
12 Tilly, “Trust and Rule”, Theory and Society , Vol. 33, No. 1, 2004, h. 1-30.
-------------. Processes  and  Mechanism  of  Democratization .  Sociological  Theory,  Vol. 18, No. 1, 1-16.. 2000.
-----------.  “Social  Movement  and  National  Politics”,  dalam  C.  Bright  and  Sandra Harding  (eds.), State-Making  and  Social  Movements:  Essays  in  History  and Theory . Ann-Arbor, Michigan: University of Michigan Press. 2009.
Tilly,Charles  and  Sydney  Tarrow. Dynamics  of  Contention. Cambridge:  Cambridge University Press. 2008.
Tilly,  Charles  and  Lesley  J.  Wood. Social  Movements,  1768  –  2008 .  Paradigm Publishers. 2009.