## PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP OLEH PEMERINTAH DESA WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

## Eka Nurcahya
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis Email : Ekanurcahya67@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan  hasil  observasi  awal,  ditemukan  beberapa  permasalahan  diantaranya, kurangnya  komunikasi  antara  Pemerintah  Desa  Wonoharjo  dengan  Masyarakat,  masih mengedepankan ego/ pemikiran masing-masing saat pendataan, adanya ketidak jelasan informasi, masyarakat  kurang  mengetahui  tentang  adanya  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap. Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1) Bagaimana  Pelaksanaan  Program  Nasional  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  oleh Pemerintah  Desa  Wonoharjo  Kecamatan  Pangandaran  Kabupaten  Pangandaran  ?  2)  Apa Hambatan Yang Di Alami Oleh Pemerintah Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran  Dalam  Melaksanakan  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  ?  3)  Apa Sajakah  Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Pemerintah  Desa  Wonoharjo  Kecamatan  Pangandaran Kabupaten  Pangandaran  Dalam  Mengatasi  Hambatan-Hambatan  Saat  Melaksanakan  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan yaitu  wawancara,  observasi  dan  studi  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  data  adalah  dengan menganalisis data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan dengan langkap  pertamamerangkum  data,  kedua  paparan  data,  ketiga  adalah  ferifikasi  dan  kesimpulan. Adapun  untuk  Informan  dalam  penelitiaan  ini  adalah  Panitia  Pelaksana  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  Pemerintah  Desa  Wonoharjo  Tahun  2017  sebanyak  10  orang.  Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Wonoharjo  secara  keseluruhan  seperti  sosialiasi,  survey lokasi, pembentukan kepanitiaan, pendataan dan pengumpulan data fisik dan data yuridis sampai dengan  pengumuman  dan pembagian  sertifikat  yang  telah  diterbitkan dilaksanakan  dengan  baik. Hambatan  yang  dialami  adalah  seperti  masih  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap,  terdapat  sengkata  tanah  serta  hasil  data  fisik  dan  data yuridis  yang  didapatkan  seperti  luas  tanah  tidak  sesuai  dengan  Surat  Pemberitahuan  Pajak Terhutang  (SPPT).  Adapun  upaya  yang  dilakukan  secara  umum  yaitu  dengan  melakukan sosialisasi  ulang  mengenai  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  guna  menyelesaikan menyelesaikan  permasalahan  yang  dialami  dan  yang  mengikuti  aturan  yang  berlaku  yaitu Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Program, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

## A. PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian
Indonesia merupakan Negara  Agraris dimana sebagian  besar  masyarakatnya  memiliki  mata pencaharian  sebagai  petani.  Sebagai  Negara Agraris  tanah  mempunyai  arti  penting  bagi kehidupan  Bangsa  Indonesia  sehingga  didalam setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Rakyat Indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan  soal  tanah.    Seperti  halnya  tanah
sebagai  tempat  tinggal,  sebagai  penghasil  bahan makanan  seperti  padi,  jagung  dan  masih  banyak yang lainnya.
Dikarenakan    pentingnya  tanah  seringkali terjadi  sengketa  yang  melibatkan  tanah  baik  itu dari  kalangan  masyarakat  maupun  di  kalangan aparat hukum seperti kehilangan hak kepemilikan tanah, mengakui tanpa hak, menguasai tanpa hak ataupun  aparat  hukum  yang  menggunakan kewenangannya  untuk  urusan  pribadi  dalam urusan pertanahan.
Oleh karena itu untuk memperoleh Kepastian Hukum  dan  Kepastian  akan  Hak  atas  tanah Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960 telah meletakkan  Kewajiban  kepada  Pemerintah  untuk melaksanakan  Pendaftaran  Tanah  yang  ada diseluruh  Indonesia,  disamping  bagi  pemegang hak  untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Jaminan  Kepastian  Hukum  ini  tercantum  dalam ketentuan  Pasal  19  ayat  (1)  Undang  –  Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang berbunyi ”  Untuk  menjamin  Kepastian  Hukum  Hak  dan Tanah  oleh  Pemerintah  diadakan  Pendaftaran Tanah  di  seluruh  Wilayah  Republik  Indonesia menurut  ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah ”
Untuk  keberhasilan  bunyi  pasal  19  ayat  (1) Undang  –  Undang  Pokok  Agraria  No.  5  Tahun 1960,  pemerintah  mengambil  langkah  strategik yaitu  dengan  melakukan  percepatan  pendaftaran tanah  (sertifikat  tanah)  secara  masal  melalui Badan  Pertanahan  Nasional  dengan  dasar  yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.  Dengan  dilaksanakannya  PTSL,  tanah yang  ada  di  Indonesia  sedikit  banyaknya mempunyai  kekuatan  hukum  sehingga  tanah tersebut  tidak  akan  mengalami  permasalahan kedepannya.
B. LANDASAN TEORITIS
1. Pendaftaran Tanah Pendaftaran Tanah adalah serangkaian kegiatan  mendaftarkan  bidang  tanah  ke  Badan Pertanahan  Nasional  yang  dilakukan  oleh masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya sehingga mendapatkan sertifikat tanah.
Pendaftaran tanah bisa dilakukan berdasarkan dua  hal  pertama  atas  inisiatif  dari  masyarakat sendiri, kedua karena adanya program pendaftaran  tanah  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional. Menurut  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  No.  35  Tahun  2016  Pasal  1 ayat (2) mendefinisikan pendaftaran tanah :
Rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah secara
terus-menerus, berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang tanah  yang  sudah  ada  haknya,  dan  hak
milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak- hak tertentu yang membebaninya.
Adapun  Menurut  Aartje  Tehupeiori  (2012:6) pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatang yang terdiri atas :
1. Pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan  dan  penyajian  data  fisik bidang-bidang tanah tertentu; 2. Pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan dan penyajian data yuridis tertentu;
3. Penerbitan  surat  tanda  bukti  haknya; dan
4. Pencatatan  perubahan-perubahan  pada data  fisik  dan  data  yuridis  yang  terjadi kemudian.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam hal  pendataan  atas  hak  suatu  tanah.  Pendataan disini  merupakan  keharusan  agar  semua  tanah yang berada di suatu wilayah jelas kepemilikannya  dan  mempunyai  kekuatan  dasar hukum  berupa  sertifikat  hasil  dari  mendaftarkan tanah tersebut.
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Menurut  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016  adalah :
Kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama kali  yang  dilakukan  secara  serentak  yang meliputi  semua  objek  pendaftaran  tanah yang  belum  didaftar  dalam  suatu  wilayah desa/kelurahan  atau  nama  lainnya  yang setingkat dengan itu.
Ruang  lingkup  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  adalah  meliputi  seluruh  wilayah Republik Indonesia.
3. Tujuan dan Asas Pendaftaran Tanah
Adapun  tujuan  pendaftaran  tanah  menurut Jimmi Joses Sembiring (2010:24) yaitu :
1. Untuk  memberikan  kepastian  hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah, satuan  rumah  susun,  dan  hak-hak  lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. Untuk  menyediakan  informasi  kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk  pemerintah  agar  dengan mudah  dapat  memperoleh  data  yang diperlukan dalam mengadakan
perbuatan  hukum  mengenai  bidang- bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggarakannya tertib
administrasi pertanahan.
Asas-Asas  Pendaftaran  Tanah  yang  salah satunya  asas  terbuka  menurut  Jimi  Joses Sembiring (2010:22) untuk mempermudah setiap Warga  Negara  Indonesia  melakukan  Pendaftaran Tanah, Pemerintah menetapkan Asas-Asas Pendaftaran  Tanah  sebagaimana  diatur  pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah salah satunya “Asas terbuka, dimaksudkan untuk memberikan  informasi  kepada  masyarakat  agar dapat  memperoleh  keterangan  mengenai  data pertanahan yang benar setiap saat.”
4. Tahapan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap
a. Penetapan  Lokasi  Kegiatan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Penetapan  lokasi  adalah  kegiatan  yang dilakukan  untuk  menentukan  dimana  lokasi pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  dilakukan sehingga  PTSL  dapat  berjalan  dengan  baik  dan sesuai dengan harapan.
Dalam  penetapan  lokasi  haruslah  melakukan pemberitahuan  rencana  pemilihan  lahan  terlebih dahulu  guna  melancarkan  kegiatan  penetapan lokasi itu sendiri.
Menurut  UU  Nomor  2  Tahun  2012  Pasal  16 huruf  a,  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, persiapan penetapan lokasi atau pengadaan tanah harus  melaksanakan  “Pemberitahuan  Rencana Pembangunan”.  Dimana  dalam  pemberitahuan rencana  pembangunan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  16  huruf  a  disampaikan  kepada masyarakat  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
Pemberitahuan  rencana  pembangunan  yang dilaksanakan  secara  langsung  menurut  Peraturan Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  Pasal  12  ayat (2),  berbunyi  “Pemberitahuan  secara  langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :  a. sosialisasi; b. tatap muka; atau c. surat pemberitahuan”.
Secara  umum  sebelum  melaksanakan  suatu program akan diadakan sosialisasi terlebih dahulu untuk mengenalkan program yang akan dilaksanakan  kepada  masyarakat.  Menurut  Un Habitat (2009) menyatakan  :
Sosialisasi pada dasarnya adalah penyebarluasan informasi (program,
kebijakan,  peraturan)  dari  satu  pihak
(pemilik  program,  kebijakan,  peraturan) kepada  pihak-pihak  lain  (aparat,  masyarakat yang  terkena  program,  dan  masyarakat umum).  Isi  informasi  yang  disebarluaskan bermacam-macam  tergantung  pada  tujuan program.
Dari pernyataan Un Habitat di atas sosialisasi dapat disimpulkan sebagai usaha dari pemerintah untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan nilai, norma, aturan-aturan dalam kebijakan yang dikeluarkan untuk dapat dipahami oleh masyarakat.  Sehingga  kebijakan  tersebut  dapat berjalan  dan  terlaksana  dengan  baik  dan  sesuai harapan.
Adapun menurut Kotler (2008:51) berpendapat,  “salah  satu  kunci  menuju  sukses adalah  lokasi.  Lokasi  dimulai  dengan  pemilihan komunitas. Keputusan ini sangat bergantung pada potensi  pertumbuhan  ekonomis  dan  stabilitas, persaingan, iklim politik dan sebagainya”.
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 pasal 4 , penetapan lokasi berbunyi : (1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di wilayah kerjanya. (2) Penetapan
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada  lokasi  desa/kelurahan  yang  ada kegiatan PRONA/PRODA, dana desa, lintas  sektor,  swadaya  masyarakat, corporate  social  responsibility ( CSR ) dan/atau  program  pendaftaran  tanah masal lainnya.
(3) Dalam  hal  tidak  terdapat  kegiatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) maka  penetapan  lokasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan  berdasarkan  ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,  untuk  pendaftaran  tanah sistematis lengkap 1 (satu) desa/kelurahan. (4) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dibuat  dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum  dalam  Lampiran  I,  yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Dari  bunyi  PMA  35/2016  pasal  4  di  atas dapat  disimpulkan  penetapan  lokasi  dilakukan
oleh  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  yang diprioritaskan  di  Desa/Kelurahan  yang  ada kegiatan PRONA/PRODA atau lahan persawahan  dan  perekonomian  yang  belum terdaftarkan  atau  berdasarkan  ketersediaan  dana yang sah berdasarkan ketentuan.
b. Pembentukan Panitia Ajudikasi
Panitia  adalah  sekelompok  individu  dalam suatu  organisasi  yang  diberikan  tugas  tertentu untuk  melaksanakan  suatu  program.  Panitia tidaklah  terbentuk  dengan  sendirinya  tanpa adanya  suatu  tugas  yang  diembannya  karena panitia  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  dapat menjalankan  suatu  kegiatan  sampai  berhasil  dan mencapai tujuan bersama.
Adapun  Pembentukan  Panitia  Ajudikasi berdasarkan Pasal 5 PMA Nomor 35 Tahun 2016 tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, diantaranya yaitu :
(1) Setelah menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pertanahan membentuk Panitia Ajudikasi Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (2) Susunan  Panitia  Ajudikasi  Percepatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) terdiri dari:
a. Seorang  Ketua  Panitia  merangkap anggota  yang  dijabat  oleh  seorang pegawai Kantor Pertanahan;
b. Susunan anggota terdiri dari:
1) Seorang pegawai Kantor Pertanahan  yang  membidangi urusan infrastruktur pertanahan; 2) Seorang pegawai Kantor Pertanahan  yang  membidangi urusan hubungan hukum pertanahan; 3) Seorang  sekretaris  merangkap pengumpul administrasi; 4) Kepala Desa/Kelurahan setempat atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan 5) Anggota  dapat  ditambah  dari unsur Kantor Pertanahan sesuai kebutuhan. Berdasarkan bunyi Pasal 5 di atas Pembentukan  Panitia  Ajudikasi  disini  dilakukan oleh  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  yang selanjutnya  diserahkan  kepada  Pemerintah  Desa Wonoharjo  sebagai  pelaksana  dari  program tersebut  sehingga  Pemerintah  Desa  Wonoharjo
dapat mengetahui  kebutuhan apa saja  yang harus diisi didalamnya sesuai kebutuhan yang ada.
c. Pengumpulan Data Fisik Dan Data Yuridis Pengumpulan data fisik dalam hal percepatan pendaftaran tanah menurut Pasal 8 PMA 35/2016 tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi :
(1) Pengumpulan Data Fisik dilaksanakan melalui  kegiatan  pengukuran  dan pemetaan bidang tanah.
(2) Pengumpulan Data Fisik sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan oleh Satgas  Fisik dengan berpedoman pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
(3) Satgas  Fisik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. Penyediaan Peta Dasar Pendaftaran  baik  dalam  bentuk peta dan/atau citra; b. Pengukuran  batas  bidang  tanah secara  kadastral  yang  dituangkan pada
Gambar Ukur, atas penunjukan  pemilik  tanah  atau kuasanya; c. Melaksanakan  pemetaan  bidang tanah  pada  Peta  Pendaftaran  dan Peta Bidang Tanah, serta menandatangani Surat Ukur; dan d. Menjalakan prosedur dan
memasukkan  data  dan  informasi yang  berkaitan  dengan  Data  Fisik bidang  tanah  pada  aplikasi  KKP yang menghasilkan informasi tentang: Gambar Ukur, Peta Bidang  Tanah,  Daftar  Tanah,  Peta Pendaftaran,  dan  Surat  Ukur,  serta informasi lainnya. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), Satgas  Fisik  dapat  dibantu  oleh Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi  melalui  tata  cara  dan pembiayaan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Standar,  kriteria,  metode,  prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan,  dan  penyajian  serta pemeliharaan  data  dan  dokumen teknis  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan bunyi Pasal 8 di atas Pengumpulan  Data  Fisik  disini  diawali  dengan Pengukuran  Bidang  Tanah  dan  selanjutnya
melakukan Penetapan Batas-Batas Bidang  Tanah dan  pemasangan  tanda-tanda  batas  sesuai ketentuan seperti Penyediaan Peta Dasar Pengukuran  batas  bidang  tanah,  melaksanakan pemetaan bidang tanah, menjalakan prosedur dan memasukkan  data  dan  informasi  yang  berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah.
Pengumpulan  Data  yuridis  berdasarkan  Pasal 9  PMA  35/2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  adalah sebagai berikut :
(1) Pengumpulan Data Yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan pemeriksaan dan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah. (2) Pengumpulan Data Yuridis sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), dilakukan oleh  Satgas Yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
a. melaksanakan  pengumpulan  Data Yuridis bidang tanah;
b. melakukan  pemeriksaan  bidang- bidang tanah;
c. melakukan  penyelidikan  riwayat kepemilikan tanah;
d. membuat daftar bidang-bidang tanah;
e. menyiapkan pengumuman mengenai  Data  Fisik  dan  Data Yuridis bidang tanah;
f. menginvetarisasi  keberatan  dan mengupayakan penyelesaiannya;
g. menyiapkan naskah surat keputusan  pemberian  hak  dan/atau penegasan hak atas tanah; h. menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan  dengan  Data  Yuridis pada aplikasi KKP; dan i. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.
(4) Dalam  melakukan  tugas  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul dan  Pemeriksa  Data  Yuridis  melalui tata  cara  dan  pembiayaan  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Standar,  kriteria,  metode,  prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan,  dan  penyajian  serta pemeliharaan  data  dan  dokumen
yuridis  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pengumpulan  Data  Yuridis  lokasi pelaksanaan  percepatan  pendaftaran tanah  sistematis  lengkap  untuk  setiap 1 (satu) lokasi, dapat dilakukan secara bersamaan  atau  simultan  dengan kegiatan pengumpulan Data Fisik.
Dalam  Pengumpulan  Data  Yuridis  disini  jika merujuk  bunyi  pasal  di  atas  dapat  di  pahami yakni  pelaksana  melakukan  kegiatan  berupa pemeriksaan dan penyelidikan riwayat kepemilikan  tanah  sampai  dengan  membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.
d. Pembuktian  Hak  dan  Pembukuan  Hak Atas Tanah
Penerbitan Hak dan Pembukuan Hak tercantum  dalam  Pasal  11  PMA 35/2016  tentang Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap yang berbunyi :
(1) Untuk  memenuhi  asas  publisitas dalam  pembuktian  pemilikan  tanah maka dilaksanakan pengumuman Data  Fisik  dan  Data  Yuridis  yang dipublikasikan  di  Kantor  Pertanahan dan  Kantor  Kepala  Desa/Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari kerja. (2) Asas publisitas sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat diperkuat  dengan  memasang  tanda atau  papan  yang  bertuliskan:  “Tanah Dalam  Proses  Kegiatan  Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”,  pada  lokasi  pendaftaran tanah sistematis lengkap, oleh
masing-masing peserta ajudikasi percepatan.
(3) Bentuk  dan  isi  Pengumuman  Data Fisik  dan  Data  Yuridis  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan sebagaimana  contoh  Lampiran  III yang merupakan bagian tidak terpisahkan  dari  Peraturan  Menteri ini.
Untuk  Pembuktian  Hak  disini  pihak  Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Desa Wonoharjo melakukan publikasi atau pengumuman  mengenai  data  fisik  dan  data yuridis. Selanjutnya Pemerintah Desa Wonoharjo sebagai pelaksana melakukan pembukuan terhadap  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  di dapatkan untuk diserahkan ke Kantor Pertanahan Nasional untuk diproses/ dibuatkan sertifikat.
e. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah
Untuk penerbitan sertipikat ada didalam pasal 14 PMA 35/2016 yang berbunyi :
(1) Terhadap tanah yang  sudah dibuatkan berita  acara  penyelesaian  proses Pendaftaran  Tanahnya,  dan  oleh Ketua  Panitia  Ajudikasi  Percepatan telah  dibukukan  dalam  daftar-daftar, maka  oleh  Kepala  Kantor  diterbitkan sertifikat  hak  atas  tanahnya  untuk disampaikan kepada yang berhak.
(2) Dalam  hal  percepatan  pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis menggunakan  dana  yang  berasal  dari Pemerintah, maka: a. sertifikat yang diterbitkan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) hanya diberikan kepada: 1. masyarakat tidak mampu;
2. masyarakat yang termasuk
dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;
3. badan  hukum  yang  bergerak  di bidang  keagamaan  dan  sosial yang penggunaan tanahnya untuk  peribadatan,  pesantren, panti  asuhan,  panti  jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah; 4. Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/ Purnawirawan POLRI; 5. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya  dan  tidak  bersifat profit; 6. Waqif; atau
7. Masyarakat Hukum Adat. b. untuk peserta percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap selain sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a,  bidang tanahnya hanya dilakukan pendaftaran  pada  daftar  tanah  dan daftar lainnya. (3) Kriteria penerima sertifikat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf  a  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah peserta  percepatan  pendaftaran  tanah
sistematis lengkap sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b, dilakukan  atas  biaya  sendiri  sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan. (5) Penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan dengan mengingat ketentuan  bahwa  Pendaftaran  Tanah merupakan  kewajiban  dan  tanggung jawab Pemerintah, dan bagi masyarakat  yang  tidak  mampu  dapat dibebaskan dari
biaya-biaya pendaftaran tanah, maka untuk pelaksanaan  percepatan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  ditetapkan bahwa  pelunasan  Bea  Perolehan  Hak Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  tidak menjadi
persyaratan untuk kelengkapan  berkas  bagi  penerbitan Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  hasil pelaksanaan  percepatan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap,  tetapi merupakan pajak terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan.
(6) Penerbitan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan  dengan  syarat  sebagai berikut:
a. penerima  hak  menyerahkan  surat- surat bukti kepemilikan yang asli;
b. penerima  hak  membuat  Surat Pernyataan BPHTB Terhutang yang  menjadi  warkah  hak  atas tanah  yang  bersangkutan,  dan dicatat  dalam  Buku  Tanah  dan Sertifikat Hak Atas Tanahnya; dan c. mutasi  atau  perubahan  atas  Buku Tanah  dan  Sertipikat  Hak  Atas Tanah  hanya  dapat  dilakukan setelah  yang  bersangkutan  dapat membuktikan bahwa BPHTB terhutang tersebut sudah
dilunasinya.
d. Format  Surat  Pernyataan  BPHTB Terhutang  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (6)  huruf  b  ditetapkan sebagaimana  contoh  Lampiran  V yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari  Peraturan  Menteri ini.
Dari bunyi Pasal di atas Penerbitan  Sertifikat disini  akan  dikeluarkan  apabila  si  pendaftar  dari program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap telah menyelesaikan tahap verifikasi dan memenuhi  syarat  yang  ditentukan  dan  telah
dibukukan  kedalam  daftar-daftar.  Selanjutnya setelah  memenuhi  tahapan-tahapan  tersebut Badan  Pertanahan  akan  menerbitkan  sertifikat hak  atas  tanahnya  untuk  disampaikan  kepada yang berhak melalui Pemerintah Desa
Wonoharjo. C.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Kualitatif  dimana  dalam  pendekatan  kualitatif menekankan  analisis  proses  dari  proses  berpikir secara  induktif  yang  berkaitan  dengan  dinamika hubungan  antar  fenomena  yang  diamati,  dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.
Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif maka data yang dihasilkan akan berupa kata-kata tertulis yang berasal dari individu kelompok atau subjek  penelitian  yang  sudah  diamati  dan dianalisis.
Adapun  menurut  Bogdan  &  Taylor  (Imam Gunawan, 2015:82) Penelitian Kualitatif adalah :
Prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis atau  lisan  dari  orang-orang  dan  berprilaku yang  dapat  diamati  yang  diarahkan  pada latar dan individu secara holistik (utuh). Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan November  2017  sampai  dengan  Maret  2018  dan bertempat  di  Desa  Wonoharjo  Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

## Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu Aparatur Pemerintah Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang diberi tugas untuk melaksanakan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  sebanyak 10 (sepuluh) orang.

## Data dan Teknik Pengumpulan Data
Data  dalam  penelitiaan  ini  adalah  semua informasi  yang  berkaitan  dengan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  yang  dilaksanakan oleh  Pemerintah  Desa  Wonoharjo  Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran bisa berupa  kata-kata  informan,  dokumen  PTSL ataupun  Undang-Undang  tentang  Pendaftaran Tanah.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  Wawancara,  Observasi  dan Dokumentasi.
Teknik Analisis Data Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analis menurut Miles & Huberman (1992) melalui tiga tahapan yaitu pertama reduksi data  (data  reduction),  merangkum  dan  memilih hal-hal  pokok  yang  akan  dianalisis,  kedua
paparan  data  (data  display),  menyusun  hasil  dari reduksi data, ketiga penarikan kesimpulan.
D. HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa  Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap,  meliputi :

## A. Penetapan Lokasi
Penetapan  Lokasi  oleh  Pemerintah  Desa Wonoharjo  Kecamatan  Pangandaran  Kabupaten Pangandaran  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat  dan  kedua,  melakukan  survey  lokasi terhadap  calon  penerima  PTSL,  dengan  hasil penelitian sebagai berikut :
a. Sosialisasi  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  oleh  Pemerintah  Wonoharjo  kepada masyarakat.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  dalam sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa Wonoharjo dilakukan melalui perwakilan Kepala Dusun,  Ketua  RT/RW  dan  perwakilan  dari masyarakat  yang  mengikuti  pembekalan  tentang pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  untuk kemudian mensosialisasikan langsung ke masyarakat luas.
b. Survey  Lokasi  Calon  Penerima  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Panitia Pelaksana  PTSL  Pemerintah  Desa  Wonoharjo melakukan survey lokasi berdasarkan ketersediaan dana  yang didapatkan sebagai dasar permohonan  ajuan  dilaksanakan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Adapun  untuk  pelaksanaan  survey  lokasi dilakukan  dengan  dua  cara  pertama,  Pemerintah Desa Wonoharjo mendatangi langsung masyarakat  berdasarkan  data  pertanahan  yang ada  di  Kantor  Desa  Wonoharjo  yang  bidang tanahnya  belum  terdaftarkan/  belum  disertifikat, kedua  dengan  menyediakan  tempat  pendaftaran calon penerima PTSL di Kantor Desa
Wonoharjo. B. Pembentukan Panitia Ajudikasi Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan panitia ajudikasi pelaksana pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  dilakukan berdasarkan  rujukan  dari  Badan  Pertanahan Nasional  dengan  ketentuan  PMA  No.35  Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dan
Pemerintah Desa Wonoharjo menindaklanjutinya dengan Surat Keputusan Kepala Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Nomor  :  13  Tahun  2017  yang  ditetapkan  pada tanggal  07  Agustus  2017,  Tentang  Penetapan Susunan  Panitia  Pelaksana    Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (Ptsl)  Tahun  2017  Desa Wonoharjo  Kecamatan  Pangandaran  Kabupaten Pangandaran.
C. Pengumpulan Data Fisik Dan Data Yuridis a. Pengumpulan Data Fisik Hasil penelitian menunjukan bahwa pendataan dan pengumpulan data fisik dilakukan melalui  pengukuran  bidang  tanah  oleh  tim  ukur seperti  menentukan letak batas tanah, melakukan pengukuran  bidang  tanah  dan  luas  tanah. Kemudian panitia pelaksana PTSL Desa Wonoharjo  memasukan  data  yang  didapat  ke dalam  aplikasi  KKP  (Komputerisasi  Kegiatan Pertanahan),  markah  dokumen  sampai  dengan pembuatan  peta  dasar  dari  bidang  tanah  tersebut untuk kemudian diserahkan ke BPN.
b. Pengumpulan Data Yuridis Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Panitia Pelaksana  PTSL  Desa  Wonoharjo  melakukan pendataan  dan  pengumpulan  data  yuridis  dengan pengumpulan surat-surat kepemilikan tanah yang mendaftar  seperti  SPPT,  Surat  Pernyataan  Hak, Surat Saksi kestatusan tanah/riwayat tanah seperti tanah hasil jual beli, tanah waris, tanah hibah dan sebagainya selanjutnya surat-surat tersebut diverifikasi  apakah  benar  tanah  yang  didaftarkan sesuai dengan surat-surat tanah yang dikumpulkan atau tidak.
D. Pembuktian  Hak  dan  Pembukuan  Hak Atas Tanah
Pembuktian  dan  pembukuan  hak  atas  tanah dilakukan dengan :
a. Mendaftarkan  Data  Fisik  dan  Data  Yuridis Bidang  Tanah  yang didapatkan  ke  Badan Pertanahan Nasional Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam pendaftaran  data  fisik  dan  data  yuridis  bidang tanah  ke  BPN  oleh  Pemerintah  Desa  Wonoharjo dilakukan  dalam  bentuk  dokumen  berupa  daftar isian  yang  didalamnya  meliputi  informasi- informasi  mengenai  bidang  tanah  yang  akan disertifikatkan
seperti Formulir Isian Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap,  Form Isian  Hasil  Pengukuran  Dan  Sebagainya  setelah memasukan data tersebut kedalam dokumen data tersebut  ditandatangani  dan  dikirimkan  ke  BPN untuk  segera  ditindaklanjuti  menjadi  Sertifikat tanah..
b. Pemerintah  Desa  Wonoharjo  dengan  Badan Pertanahan  Nasional  Mempublikasikan  Data Fisik  dan  Data  Yuridis  Bidang  Tanah  yang didaftarkan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa publikasi data  fisik  dan  data  yuridis  bidang  tanah didaftarkan  ke  BPN  oleh  Pemerintah  Desa Wonoharjo  dilakukan  dengan  cara  menempelkan selebaran informasi berupa pengumuman mengenai daftar calon penerima peserta PTSL di Kantor Desa Wonoharjo dan melakukan pemberitahuan  kepada  RT/RW  dan  Kepala Dusun  terkait  publikasi  yang  akan  dilakukan untuk disampaikan kepada masyarakat.
E. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah a. Penerbitan  Sertifikat  Bagi  yang  Memenuhi Syarat Hasil penelitian menunjukan bahwa  sertifikat tanah  akan  diterbitkan  apabila  peserta  PTSL sudah  memenuhi  daftar  isian  dan  persyaratan yang  telah  ditentukan.  Dan  data  peserta  PTSL sudah  diajukan  ke  BPN  oleh  Pemerintah  Desa Wonoharjo.  Dan  selama  3  bulan  dari  masa pendaftaran,  tidak  ada  yang  menggugat  maka bidang  tanah  yang  diajukan  oleh  Pemerintah Desa  Wonoharjo  ke  BPN  bisa  dibuat  sertifikat tanahnya.
b. Pengumuman dan Pembagian Sertifikat Tanah yang telah diterbitkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengumuman sertifikat tanah yang telah diterbitkan dilakukan dengan cara melalui Kepala Dusun  dan  Ketua  RT/RW  yang  sudah  mendapat pemberitahuan sebelumnya dari Pemerintah Desa Wonoharjo untuk disampaikan ke masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian yang didapatkan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  Oleh  Pemerintah  Desa Wonoharjo sudah sesuai dengan tahapan pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  yang  ada dalam  Peraturan  Menteri  Agraria/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016 tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  Pasal  (3),  yang berbunyi :
Percepatan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah sistematis lengkap  dilakukan  dengan tahapan :
a. Penetapan  lokasi  kegiatan  percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
b. Pembentukan panitia ajudikasi percepatan; dan
c. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah; dan
d. Pembuktian  hak  serta  pembukuan  hak atas tanah
e. Penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah, bagi yang memenuhi syarat.
Dan  sejalan  dengan  pendapat  dari  Aartje Tehupeiori (2012:6) pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri atas : 1. Pengumpulan,
pengolahan,
penyimpanan  dan  penyajian  data  fisik bidang-bidang tanah tertentu;
2. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data yuridis tertentu;
3. Penerbitan  surat  tanda  bukti  haknya; dan
4. Pencatatan  perubahan-perubahan  pada data  fisik  dan  data  yuridis  yang  terjadi kemudian.
Berdasarkan  pendapat  Aartje  Tehupeiori (2012:6)  dan  PMA  Maka  35/2016 pasal  3,  maka penelitia menyimpulkan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Pemerintah Desa Wonoharjo  berhasil  dilakukan  dengan  baik karena dalam pelaksanaannya secara keseluruhan mengacu pada ketentuan yang ada.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian Pelaksanaan  Program  Nasional  Pendaftaran Tanah  Sitematis  Lengkap  oleh  Pemerintah  Desa Wonoharjo  Kecamatan  Pangandaran  Kabupaten Pangandaran, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa  Wonoharjo  secara  keseluruhan  seperti sosialiasi,  survey  lokasi,  pembentukan kepanitiaan,  pendataan  dan  pengumpulan data  fisik  dan  data  yuridis  sampai  dengan pengumuman dan pembagian sertifikat yang telah diterbitkan dilaksanakan dengan baik.
2. Hambatan yang dialami adalah seperti masih
kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap,  terdapat  sengkata  tanah  dalam survey  lokasi  calon  penerima  PTSL,  hasil data  fisik  dan  data  yuridis  yang  didapatkan seperti  luas  tanah  tidak  sesuai  dengan  Surat Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT), surat-surat  tanah  yang  dikumpulkan  tidak lengkap, dalam sertifikat yang telah
diterbitkan  ada  data  yang  tidak  sesuai dengan SPPT seperti nama pemilik dan luas tanah.
3. Upaya  yang  dilakukan  seperti  melakukan sosialisasi  ulang,  menyelesaikan  sengketa tanah  yang  terjadi  dan  melanjutkan  proses PTSL,  untuk  data  hasil  ukur  yang  tidak sesuai  dengan  SPPT  mengikuti  data  hasil ukur  terbaru  mengacu  ke  data  yang  ada dalam  SPPT,  meminta  kelengkapan  surat- surat bidang tanah yang belum terkumpulkan,  terkait  data  sertifikat  yang tidak  sesuai  dengan  SPPT  Pemerintah  Desa Wonoharjo  membuat  data  sertifikat  yang benar  dan  meminta  Badan  Pertanahan Nasional  untuk  membuat  ulang  sertifikat dengan  data  yang  sudah  disediakan  dari hasil peninjauan ulang.
2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  saran yang dapat peneliti berikan yaitu :
1. Untuk terciptanya keberhasilan dalam Pelaksanaan  Program  Nasional  Pendaftaran Tanah  Sisteamtis  Lengkap  keberhasilan- keberhasilan  indikator  aspek  kajian  dalam pendaftaran  tanah  seperti  sosialisasi,  survey lokasi,  pendataan  dan  pengumpulan  data fisik dan data yuridis serta pengumuman dan pembagian sertifikat tanah harus dipertahankan.
2. Untuk  mengatasi  hambatan  yang  dialami agar dapat diminimalisir, sebaiknya Pemerintah Desa Wonoharjo lebih meningkatkan kemampuan Sumberdaya
Perangkat  Desa  yang  ada  dengan  tujuan untuk memperluas dan mempertajam kemampuannya.
3. Dengan  adanya  hambatan  /permasalahan yang  terjadi  saat  Pelaksanaan  Program Nasional  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  oleh  Pemerintah  Desa  Wonoharjo diharapkan  bisa  menjadi  acuan/tolak  ukur dalam  pelaksanaan  PTSL  kedepan  sehingga pelaksanaan  PTSL  dapat  terlaksana  dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku-buku Gunawan  Imam.  2015. Metode  Penelitian Kualitatif  Teori  dan  Praktik .  Jakarta  :
Cetak ketiga. PT. Bumi Nusantara.
Kotler,  Philip.  2008. Manajemen  Pemasaran. Jilid  1,  Jakarta  :  PT.  Indeks  Kelompok Gramedia.
Sembiring Joses Jimmy. 2010. Panduan Mengurus  Sertifikat  Tanah. Jakarta: Transmedia Pustaka.
Tehupeiori Aartje. 2012. Pentingnya Pendaftaran Tanah  Di  Indonesia. Jakarta:  Swadaya Grup.
Un  Habitat.  2009. Sosialisasi  dan  Kampanye Penyadaran Publik . Jakarta.
b. Dokumen-dokumen
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  5
Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar
Pokok-Pokok  Agraria  Presiden  Republik Indonesia. Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.