## Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat
Institutional Development for Community Forest Revolving Fund

## Bramasto  Nugroho*
Departemen Manajemen Hutan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Akademik, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

## Abstract
Community forest (hutan rakyat, HR) in Java and Madura Island has been rapidly increasing. During 2003–2010 period, the average increment of HR was 200,000 ha year -1 . Due to that, Ministry of Forestry wants to expand the financing services not only to community forest plantation through revolving fund scheme called as PDB-HTR (outside Java), but also to the development of community forest through a revolving fund scheme called as PDB- HR (in Java). Expansion of this service is basically an institutional development effort means improvement of the rules of the game (i.e. credit scheme) and player of the game (organizations). Analysis on this paper is directed to provide input for the institutional development for PDB-HR by the use of 5 approaches to institutional development, and institutional analysis and development framework (IAD). The results showed that there was a need to improve PDB-HTR scheme, including the basis of loan calculation, credit rationing, the target group, the credit ceiling, and the payment system. Based on institutional perspective, some principles that  should be followed to support the poor to access the credit were simplicity, accessibility, conformity, feasibility, sustainability, transparancy, supervisory, assisting and facilitating, and learning.
Keywords: community forest, credit scheme, forest revolving fund, institutional development
*Penulis untuk korespondensi, email: bramasto2001@yahoo.co.id, telp.+62-251-8621244, faks.+62-251- 8621244

## Pendahuluan
Pembangunan  hutan  rakyat  (HR)  di  Pulau  Jawa  dan Madura berkembang sangat pesat. Pada tahun 2003 diketahui terdapat 1,56 juta ha HR dengan potensi kayu 39,5 juta m 3 (Departemen Kehutanan dan Badan Pusat Statistik 2004), yang berkembang menjadi 2,58 juta ha dengan potensi kayu 74,76 juta m 3 pada 2008 (BPKH Wilayah XI & MFP II 2009). Data terbaru bahkan menunjukkan bahwa hingga 2010, HR di Jawa-Madura telah mencapai luasan 2,80 juta ha dengan potensi standing stock sebesar 97,97 juta m 3 (Pusat P2H 2010) yang berarti bahwa luas HR telah melebihi luas hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani di Pulau Jawa yaitu 2,43 juta ha yang terdiri dari hutan produksi seluas 1,77 juta ha dan hutan lindung seluas 0,66 juta ha.  Merujuk pada data di atas, rata-rata  peningkatan  luas  HR  adalah  200.000  ha  tahun -1 selama  2003–2010,  tetapi  pembangunan  hutan  berbasis masyarakat di luar Pulau Jawa melalui skema-skema Hutan Tanaman  Rakyat  (HTR),  Hutan  Desa  (HD),  dan  Hutan Kemasyarakatan (HKm) belum menunjukkan kemajuan yang memadai.
Statistik Kehutanan (2008) mencatat bahwa lahan kritis di  Indonesia  telah  mencapai  77,81  juta  ha  (1  juta  ha  di antaranya  terdapat  di  Pulau  Jawa).  Namun  demikian, pemer in tah  memiliki  kemampuan   ter batas  un tuk merehabilitasi  hutan  dan  lahan  (kemampuan  pemerintah dalam  melakukan  rehabilitasi  adalah  632.000  ha  tahun -1 , Dephut 2008a).  Dengan kondisi tersebut, maka inisiatif lokal/ masyarakat  dalam  pembangunan  hutan  tanaman  berbasis
masyarakat  perlu  mendapat  dukungan  dari  semua  pihak. Pembangunan hutan tanaman akan menghasilkan tidak saja kayu dalam jumlah besar, tetapi dapat pula menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan (Cossalter & Pye- Smith 2003).
Selain dukungan yang terkait dengan infrastruktur dan penguatan  pasar  domestik,  diperlukan  pula  dukungan penyediaan  akses  terhadap  pendanaan  untuk  pengelolaan hutan  lestari  berbasis  masyarakat  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan  hutan, penyediaan  mata  pencaharian  masyarakat  dari  sektor kehutanan, dan pengentasan kemiskinan ( poverty alleviation ) (Gondo 2009). Namun demikian, lembaga formal perbankan masih  enggan  untuk  mendanai  usaha-usaha  skala  kecil masyarakat, terlebih untuk usaha hutan tanaman skala kecil. Hasil kajian Usman et al. (2004) di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa institusi formal perbankan sulit diakses oleh  masyarakat  miskin  karena  institusi  ini  berorientasi komersial. Kondisi ini menunjukkan ketidaktersediaan kredit dalam  jumlah  besar  saja  tidak  cukup  bagi  rumah  tangga miskin, masih  diperlukan prasyarat lain  yaitu keberadaan lembaga penyedia kredit yang dapat diakses oleh golongan miskin (Yunus 1981; Khandker 1995).
Oleh karena itu, keinginan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan  Pembangunan   Hutan  (BLU  Pusat  P2H) Kementerian  Kehutanan  untuk  memperluas  layanan pembiayaannya yang tidak saja ditujukan bagi HTI dan HTR (Dephut 2007a, 2007b) di luar Jawa, tetapi ditujukan pula
untuk  pembangunan  HR  melalui  skema  pinjaman  dana bergulir hutan rakyat (PDB-HR) di Jawa, perlu disambut dan dipersiapkan dengan baik. Dari sudut pandang kelembagaan, perluasan  layanan  ini  merupakan  upaya  pembangunan kelembagaan melalui perbaikan aturan main dan sekaligus organisasi (DFID 2003). Dengan alasan tersebut, penelitian in i  dilakukan  untuk  memberi  masukan  bagi  upaya pembangunan kelembagaan PDB-HR.
Kelembagaan  diartikan  sebagai  aturan  main,  norma- norma, larangan-larangan, kontrak, kebijakan dan peraturan/ perundangan yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau organisasi untuk mengurangi ketidakpastian  dalam  mengontrol  lingkungannya  serta menghambat  munculnya  perilaku  oportunis  dan  saling merugikan  sehingga  perilaku  manusia  dalam  memak- simumkan kesejahteraan individualnya lebih dapat diprediksi (North 1990; Kasper & Streit 1998; Menard & Shirley 2008). Definisi  tersebut  mengimplikasikan  2  komponen  penting dalam kelembagaan, yaitu aturan main ( rules of the game ) dan  organisasi  ( players  of  the  game ).  Keduanya  sulit dipisahkan karena organisasi dapat berjalan apabila aturan main mengizinkan/memungkinkan, sebaliknya aturan main disusun, dijalankan, dan ditegakkan oleh organisasi.
Pembangunan  kelembagaan  diartikan  sebagai  upaya perbaikan  peraturan,  insentif,  dan  mekanisme  penegakan aturan termasuk pengorganisasian implementasi, monitoring, dan  evaluasinya  (DFID  2003). Terdapat  5  langkah  dalam upaya pembangunan kelembagaan yaitu menganalisis dan mendiagnosis tujuan dan alasan perubahan serta kekuatan dan kelemahan kelembagaan yang saat ini berlaku, menganalisis dan mendiagnosis kekuatan dan kelemahan utama organisasi dari  perspektif  kelembagaan,  mendesain  perubahan kelembagaan,  melakukan   implemen tasi  per ubahan kelembagaan, dan memonitor dan mengevaluasi implementasi perubahan.  Untuk mewujudkan pembangunan kelembagaan tersebut Ostrom (2008) menyebutkan beberapa hal yang perlu diketahui  yang  meliputi  arena  aksi  ( action  arena )  yang merujuk pada konteks analisis kelembagaan, termasuk atribut- atribut pelaku ( actors ), karakteristik fisik sumber daya dan teknik produksi dan pengelolaannya, karakteristik masyarakat dalam  menyikapi  arena  aksi  yang  melingkupinya,  dan kebijakan dan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan  kerangka teori  di atas,  aturan main  dalam tulisan  ini  merujuk  pada  skema  pendanaan  dan  organisasi merujuk pada BLU Pusat P2H.  Adapun urutan langkah yang digunakan dalam penyusunan masukan bagi pembangunan kelembagaan PDB-HR adalah analisis kebijakan pendanaan pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat yang telah dan  sedang  berlaku  untuk  mengetahui  kelemahan  dan kekuatannya, mengeksplorasi pengalaman pengembangan kredit mikro  kehutanan  di  Jawa  dan  beberapa  negara  lain,  meng- identifikasi karakteristik pengusahaan HR,  mengidentifikasi karakteristik perilaku peminjaman rumah tangga petani hutan dan persepsi petani hutan terhadap kemungkinan dibukanya akses  pendanaan  PDB-HR,  dan  menyusun  prinsip-prinsip pembangunan kelembagaan PDB-HR.

## Metode
Mengingat keterbatasan dana, waktu, dan tenaga yang ada, perilaku  peminjaman  dan  persepsi  terhadap  PDB-HR diobservasi melalui survei lapangan dengan teknik wawancara terstruktur  menggunakan bantuan  kuesioner  di salah  satu sentra  pengembangan  HR  di  Pulau  Jawa.  Kabupaten Wonosobo  dipilih  sebagai  lokasi  survei  karena Wonosobo telah dikenal secara luas sebagai sentra pengembangan HR. Lokasi  desa  contoh,  yaitu  Desa  Tegalsari  dan  Desa Kalimendong ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Wonosobokan. Di Desa Tegalsari terdapat 2.115 petani yang mengusahakan HR, sedangkan di Desa Kalimendong terdapat 1.493 petani. Dengan demikian, jumlah petani yang mengusahakan HR di kedua  desa  tersebut  adalah  4.506  petani  (Dishutbun Kabupaten Wonosobo 2009). Adapun jumlah responden pada tiap desa ditentukan dengan menggunakan pendekatan Taro Yamane (Rakhmat 1998, diacu dalam Riduwan 2009):
n = N /( N . d 2 +1) [1]
keterangan:
n = Jumlah responden (45 orang)
N = Jumlah populasi (4.506 orang) d = Kelonggaran ketidaktelitian (15%)
Survei  lapangan dengan  teknik wawancara  terstruktur dengan bantuan kuesioner dilakukan pada Januari–Februari 2010.  Survei  dimaksudkan  hanya  untuk  mendapatkan gambaran sesaat di lokasi tertentu, sehingga menjadikan hasil pemotretan tersebut sebagai satu-satunya bahan pertimbangan untuk perbaikan kelembagaan disadari agak berisiko. Namun demikian, sebagai bagian dari metode penelitian, karakteristik tersebut  perlu  diketahui  sebagaimana  dikemukakan  oleh Ostrom (2008).

## Hasil  dan  Pembahasan
Kebijakan  pendanaan  pembangunan  hutan  tanaman berbasis masyarakat Penyediaan akses permodalan untuk pembangunan  hutan  tanaman  berbasis  masyarakat  oleh pemerintah telah dimulai dengan peluncuran skema Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS) oleh Departemen  Kehutanan  pada  tahun  1988/1989,  dan  pada tahun  1997  melalui  Kredit  Usaha  Hutan  Rakyat  (KUHR) untuk mendorong pembangunan usaha hutan rakyat di lahan- lahan hak milik (Kepmenhut Nomor 49/Kpts-II/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat).  Antara tahun 1988 sampai 1998 telah disalurkan dana KUK-DAS kepada petani sebesar  Rp41,91  miliar  dengan  total  pengembalian  kredit sejumlah  Rp21,78  miliar  (52%  dari  pinjaman).    Hal  ini mengindikasikan terjadinya tunggakan kredit sebesar Rp20,12 miliar (48% dari pinjaman).
Untuk  KUHR,  antara  tahun  1997  sampai  2000  telah disalurkan dana sebesar Rp107,58 miliar yang hingga 2010 belum  terbayar.  Menurut  informasi  dari  Biro  Keuangan Kementerian Kehutanan hingga Mei 2010, terdapat tunggakan kredit  KUHR  sebesar  Rp170,91  miliar  yang  terdiri  dari tunggakan  pinjaman  pokok  Rp105,82  miliar  dan  bunga
sebesar  Rp65,15  miliar  (konsultasi  pribadi).    Kondisi  ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan KUK-DAS dan KUHR mengalami banyak hambatan (Dephut 2005) sehingga sejak 2001 program tersebut dihentikan.   Bantuan kredit tersebut tidak dapat dilanjutkan karena diperlukan evaluasi terhadap dana/kredit yang telah disalurkan dan adanya amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi yang  mengatur  penyelenggaraan  skema  kredit  melalui Rekening  Pembangunan  Hutan  yang  diatur  melalui  SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan (Hindra 2006).
Sejalan dengan program Kementerian Kehutanan untuk mendorong pembangunan HTR pada tahun 2007, pemerintah menyediakan akses pendanaan/permodalan kepada pemegang IUPHHK-HTR  dan  IUPHHK-HTI.  Sejak  saat  itu  akses permodalan  untuk  pembangunan  hutan  tanaman  berbasis masyarakat telah terbuka kembali dengan skema Pinjaman Dana  Bergulir  HTR  (PDB-HTR,  berdasarkan  Keputusan Kepala Pusat P2H Nomor 01/Pusat P2H-1/2008 tentang Tata Cara Permohonan, Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana  Bergulir  Pembangunan  HTR,  Dephut  2008b)  dan
Tabel 1  Kebijakan PDB-HTR dan analisisnya
Aspek PDB-HTR (Per. KaPus P2H P.01/2008) Analisis Tujuan dan lokasi Peningkatan potensi dan kualitas hutan produksi (HP) Tidak ada akses untuk hutan hak (HR) Kegiatan yang dibiayai dan besarnya pinjaman Penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan/pengamanan dengan standar biaya Rp8.634.900–11.937.765 ha -1 Skema tunggal, dasar penentuan biaya kegiatan penanaman Peserta Kelompok Tani Hutan (KTH) (minimal 5 anggota, minimal 8 ha tiap anggota), Koperasi pemegang IUPHHK-HTR, dan Badan Usaha Berbadan Hukum (BUMN/D/S, koperasi, dan patungan BUMN dengan BUMS/D/koperasi) Pinjaman diberikan kepada kelompok dan Badan Usaha Berbadan Hukum Pendampingan Pendamping yang ditunjuk oleh bupati diutamakan dari penyuluh kehutanan dan koperasi Pendampingan oleh penyuluh yang dibiayai oleh APBD Tata cara permohonan Melibatkan 9 lembaga, 20 kegiatan, dengan Kapus P2H sebagai penilai dan pemberi persetujuan Kompleksnya prosedur berisiko salah sasaran Mekanisme pendanaan dan penyaluran Penyaluran kredit oleh Kapus P2H melalui bank, akad kredit antara Kapus P2H dengan debitur HTR, penyaluran bertahap didasarkan laporan fisik dan keuangan Peran Kapus P2H sangat sentral ( executing ) namun tidak memiliki kantor di tingkat tapak Mekanisme pengembalian Pengembalian pinjaman pokok sekaligus setelah jatuh tempo (maksimal 8 tahun), pembayaran bunga pinjaman mulai tahun ke-4, disetor ke rekening Pusat P2H PDB-HTR dibayar sekaligus. Masa jatuh tempo 8 tahun lebih lama dari KUR (maksimal 5 tahun) dan Kupedes (maksimal 3 tahun) Jaminan pinjaman Tanaman yang ditanam, surat pernyataan tanggung renteng, dan personal guarantee Tidak mensyaratkan agunan barang Bunga, provisi, dan handling fee Bunga LPS (7–10% tahun -1 ) tetap sampai jatuh tempo, dihitung setiap bulan, tidak bunga berbunga sejak akad, provisi, dan handling fee ditetapkan menteri
Bunga PDB-HTR relatif lebih murah dari KUR (16% tahun -1 ) dan Kupedes (14% tahun -1 ) Mekanisme pembinaan dan pengendalian Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Kapus P2H (dapat menunjuk pihak ketiga), biaya pembinaan dan pengendalian ditanggung pemerintah Peran Kapus P2H sangat sentral, namun tidak memiliki kantor di tingkat tapak Penilaian dan pelaporan KTH/koperasi dibebani 2 laporan per tahun yang ditujukan kepada 4 lembaga, Kapus P2H menyerahkan hasil evaluasi ke bank, dan bank memberikan informasi ke KTH
Mengandalkan laporan administratif
berkelompok (berdasarkan Permenhut Nomor P.9/Menhut- II/2008  tentan g  Persyaratan  Kelompok  Tan i  un tuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR, Dephut 2008c) melalui BLU Pusat P2H. Pembangunan 5,4 juta  ha  HTR  (pada  periode  2007–2016)  diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp 43,2 triliun (Ditjen BPK 2007)  dan   saat  in i  telah  ter sedia  dana   Rp2  triliun. Kebijakan PDB-HTR dan analisisnya secara ringkas disajikan pada Tabel 1.
Kebijakan  PDB-HTR  (Tabel  1)  menunjukkan  potensi kelemahan dalam pengembangan PDB-HR berupa sempitnya pilihan bagi petani akibat skema yang tunggal ( one size fits all ) dan hanya berorientasi pada pembangunan tanaman, tata cara  permohonan  yang  kompleks  dan  jauhnya  lokasi pengurusan pinjaman (BLU Pusat P2H berkantor di  Jakarta) berisiko salah sasaran karena hanya individu  atau  lembaga yang  memiliki  kemampuan  finansial  cukup  yang  dapat mengurusnya.    Selain  itu,  kelemahan  lainnya  adalah pengembangan  PDB-HTR  yang  mengandalkan  laporan- laporan administratif tanpa menghadirkan organisasi khusus
pengelola  program  di  level  tapak,  dikhawatirkan  akan mengganggu efektivitas program. Dalam pemanfaatan kredit, ketiadaan   un it  pengelola  pr ogr am  pin jaman   dapat menimbulkan  persepsi  bahwa  uang  yang  dipinjamkan merupakan “uang yang tidak bertuan”.  Kelemahan berikutnya adalah tidak adanya pendampingan pada pemberian kredit berkelompok (mekanisme tanggung renteng) sebagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Grameen Bank (Yunus 2007) dan kemitraan industri pengolahan kayu bersama petani HR di Pulau Jawa (Prihadi 2010).
Kredit  mikro  kehutanan  di  beberapa  negara Banyak model telah dikembangkan untuk penyediaan akses pinjaman pembangunan/pengusahaan hutan berbasis masyarakat yang umumnya berbentuk kredit mikro ( micro finance ). Gondo (2009) melaporkan beberapa model kredit mikro kehutanan di  Sudan  yaitu  model musharaka dan  model mudaraka . Model musharaka merupakan suatu bentuk kemitraan bagi hasil antara bank dan petani hutan dengan ketentuan hasil dibagi  berdasarkan  rasio  yang  disepakati  dan  kerugian ditanggung bersama sesuai nilai kepemilikan saham yang ditanamkan.    Adapun  model mudaraba yaitu  bentuk kerjasama kegiatan ( project ) antara bank dan petani.  Bank menyediakan permodalan dan petani menyediakan tenaga kerja dengan bagi hasil yang disepakati. Di Uganda sendiri telah dikembangkan kredit untuk pembangunan hutan tanaman kayu pertukangan.
May et al. (2003) mengidentifikasi 6 skema kredit mikro untuk pembangunan hutan skala kecil di Brazil yaitu:
1 Programa Nacional de Florestas (PNF) yaitu skema kredit untuk pembangunan tanaman, konsesi di kawasan hutan negara, perbaikan pengelolaan hutan lestari, peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah kehutanan dan peningkatan ekspor.
2 Propflora yaitu program pembangunan hutan komersial yang didanai oleh Bank Sentral Brazil (BACEN).
3 Pronaf florestal yaitu kredit untuk program reforestasi dan agrohutani ( agroforestry ) skala kecil dan dapat pula untuk mendukung pengembangan industri perkayuan dan furnitur skala kecil dan menengah.
4 Promanejo yaitu program untuk mendukung percontohan pengelolaan  pembalakan  lestari  ( sustainably  managed logging ) di Amazon.
5 Profloresta yaitu kredit untuk kehutanan, agrohutani dan industri perkayuan di Amazon di bawah BAZA ( Banco da Amazônia , Brazil).
6 Proambiente yaitu mekanisme kredit untuk agroforestry skala kecil dan penghargaan jasa lingkungan di Amazon di bawah FETAGRI ( Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará , Brazil).
Adapun untuk industri kehutanannya telah dikembangkan progr am promovel, yaitu  pr ogr am  untuk  pr omosi, restrukturisasi industri, sertifikasi produk, standard manage- ment , pemasaran, dan desain produk furnitur . Selain itu, telah dilakukan  pembentukan  asosiasi  yang  diinisiasi  oleh Associação  Brasileira  das  Industrias  do  Mobiliário
(ABIMOVEL) Brazil dan didukung oleh pemerintah.  Seluruh progr am  tersebut  dilin dungi  oleh Loan  Guarantee Programmes .
Prihadi (2008) melaporkan adanya varian skema kredit yang  berorientasi  pada  hasil  tanaman,  yaitu  kredit  tunda tebang  yang  telah  dipraktekkan  di  Kecamatan  Bawang, Kabupaten  Batang,  Jawa  Tengah  oleh  sebuah  industri perkayuan. Kredit tunda tebang adalah fasilitas pinjaman uang kepada  petani  yang  membutuhkan  dana  mendesak  (biaya sekolah, hajatan, hari raya, dan sebagainya) namun pohonnya masih  belum  masak  tebang  (<  5  tahun)  dengan  waktu penundaan 0,5–2 tahun dan suku bunga 6%  tahun -1 . Prihadi (2010) juga menunjukkan bahwa kredit tunda tebang dapat meningkatkan nilai net present value (jika PDB-HTR dapat diar tikan   sebagai  pen in gkatan   kemampuan   untuk mengembalikan kredit), meningkatkan keunggulan kompetitif dan  tingkat  efisiensi  pemanfaatan  input  domestik,  serta meningkatkan perolehan surplus produsen (petani HR).
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya skema yang dikembangkan sangat bervariasi.  Skema dapat berupa kredit untuk pembangunan hutan tanaman (pada skema agrohutani, reforestasi, peningkatan produktivitas hutan, dan sebagainya),  pengelolaan  hutan  lestari,  pengusahaan pembalakan  yang  ramah  lingkungan  untuk  memenuhi kebutuhan mendesak petani, penghargaan jasa lingkungan, dan dukungan kepada industri perkayuan dan furnitur skala kecil dan menengah.  Adapun basis pinjamannya meliputi biaya pembangunan tanaman, skema kredit yang berorientasi pada hasil tanaman, dukungan pengembangan UKM industri perkayuan dan furnitur, dan sebagai lembaga penjamin kredit (LPK).  Selain itu, pemberi/inisiator pinjaman juga bervariasi mulai  dari  pemerintah,  lembaga  keuangan  bank,  swasta (perusahaan  dan  asosiasi  industri),  dan  lembaga  swadaya masyarakat.
Karakteristik  pengelolaan  usaha  hutan  rakyat Secara umum  karakteristik  usaha  hutan  rakyat  dalam  aspek pengelolaan,  investasi,  produk,  dan  pemasaran  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1 Karakteristik pengelolaan
Pengelolaan dilakukan oleh tenaga kerja rumah tangga yang  berperan  sebagai  buruh  dan  sekaligus  manajer. Memanfaatkan lahan pekarangan dan kebun yang dimiliki rumah  tangga  dengan  sistem  agrohutani  berbasis pengelolaan pohon per pohon. Keputusan pemanfaatan hasil atau pemanen kayunya didasarkan pada kebutuhan keluarga atau secara umum disebut tebang butuh .
2 Karaktarestik investasi Skala usaha hutan rakyat umumnya kecil dan bersifat pada karya ( labor intensive ) sehingga mampu menyerap tenaga kerja pedesaan dalam jumlah besar.
3 Karakteristik produk Selain  menghasilkan  hasil  hutan  kayu,  nonkayu,  dan tanaman  hasil  agrohutani  yang  memiliki  nilai  pasar ( tangible ), HR menghasilkan pula jasa-jasa lingkungan yang tinggi manfaatnya bagi lingkungan walaupun tidak/
belum memiliki harga pasar ( intangible ). Tegakan hutan merupakan  barang  yang  tidak  mudah  busuk  ( non perishable good ) walaupun telah masak panen/tebang, berbeda  dengan  produk  pertanian  yang  apabila  telah masak panen harus dipungut walaupun harga sedang jatuh, kecuali  akan  dibiarkan  membusuk. Apabila  kapasitas petani hutan dalam menahan stock dapat ditingkatkan maka posisi tawar petani dapat pula ditingkatkan.
4 Karakteristik pemasaran Penjualan  oleh  petani  umumnya  dalam  jumlah  kecil berbasis tegakan (satu atau beberapa pohon) dengan sistem borongan  ( lumpsum  basis ).  Pemasarannya  sangat tergantung  kepada  tengkulak  dan  jarang  dilakukan penjualan  secara  langsung  kepada  konsumen  akhir ( inderect selling ).
Perilaku peminjaman dan persepsi terhadap pendanaan PDB-HR Kecilnya skala usaha HR ditunjukkan oleh hasil survei di Kecamatan Garung dan Leksono dengan rata-rata luas areal yang diusahakan untuk kelompok responden strata I (luas areal hutan rakyat < 0,50 ha) adalah 0,29 ha dengan rata-rata jumlah kepemilikan pohon adalah 112 pohon, untuk strata  II  (0,51–1,00  ha)  adalah  0,77  ha  dengan  jumlah kepemilikan pohon adalah 263 pohon, dan strata III (> 1,10 ha) adalah 1,60 ha dengan jumlah kepemilikan pohon adalah 562 pohon (Gambar 1).  Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 57% responden pernah meminjam uang (Gambar 2)
dengan jumlah pinjaman sangat bervariasi (< Rp10 juta hingga >  Rp20  juta)  dengan  sumber  utama  pinjaman  dari  Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Gambar 3). Menurut  Permenhut Nomor P.64/Menhut-II/2009  (Dephut 2009)  standar biaya pembangunan  HTR  terendah  adalah  Rp9.115.525  ha -1 (Rp480.625 di antaranya ditanggung pemerintah), serta yang tertinggi Rp12.602.126 (Rp664.361 di antaranya ditanggung pemerintah).  Adapun  jarak  sumber  pinjaman  dengan responden umumnya (59%) kurang dari 5 km (Gambar 4).
Dalam  survei  juga  digali  informasi  tentang  preferensi responden terhadap PDB-HTR bila suatu saat nanti PDB- HTR akan diberlakukan pula untuk pembiayaan HR di Pulau Jawa.  Jawaban responden menunjukkan bahwa baru sedikit (4%)  responden  mengetahui  adanya  program  PDB-HTR, selebihnya  (94%)  belum  mengetahui  (Gambar  5).  Hal  ini dapat dimaklumi mengingat hingga saat ini orientasi PDB- HTR memang masih untuk mendorong pengembangan HTR di  luar  Pulau  Jawa.  Namun  demikian,  tidak  sedikit  yang tertarik dengan PDB-HTR yaitu 60% responden (Gambar 6).
Hanya saja ketertarikan mereka untuk mengakses PDB- HTR bukan untuk pembangunan hutan, karena hanya 22% responden  yang  menyatakan  akan  menggunakan  PDB- HTRuntuk usaha kehutanan. Selebihnya, menyatakan akan menggunakan PDB-HTR untuk pembiayaan di luar sektor kehutanan seperti peternakan, pertanian, pendidikan, dan sebagainya (Gambar 7). Survei juga menunjukkan bahwa batas maksimum toleransi tingkat bunga yang dipandang
Pernah 57% Belum 43% Gambar 2  Pengalaman peminjaman.
> Rp20 juta 38% Rp10–15 juta 38% < Rp10 juta 14% Rp16–20 juta 14% Gambar 3  Jumlah pinjaman. > 5 km 41% < 5 km 59% Gambar 4  Jarak peminjaman. 122 Gambar 1  Luas dan jumlah pohon.
Strata I (<0,5 ha) Strata II (0,5–1 ha) Strata III (>1 ha) Luas (ha) 112 263 562 0,29 0,77 1,6 Jumlah pohon
JMHT Vol. XVI, (3):  118–125, Desember 2010
masih cukup menarik bagi responden adalah 10% tahun -1 (Gambar 8). Hal ini dapat dimaklumi karena pengalaman mereka berhubungan dengan BRI yang mengenakan tingkat bunga 14% tahun -1 untuk skema Kupedes.
Pembangunan kelembagaan pinjaman dana bergulir HR (PDB-HR) Berdasarkan  pengetahuan-pengetahuan  yang diperoleh dari uraian di atas dapat dikembangkan prinsip- prinsip pengembangan skema pinjaman dan kelembagaan pinjaman HR sebagai pegangan untuk menyusun kebijakan terhadapnya. Prinsip-prinsip pengembangan skema pinjaman yang dimaksud berupa:
1 Basis perhitungan besarnya pinjaman yang dirasa tepat adalah jumlah kepemilikan pohon, bukan berdasarkan standar biaya pembangunan hutan per satuan luas.
2 Peruntukan pinjaman diorientasikan untuk pengembangan agrohutani sehingga tidak terpaku pada pembangunan tegakan  hutan  saja.  Pengembangan  agrohutani  yang dimaksud  dapat  meliputi  pembangunan,  pengelolaan, peremajaan, dan pinjaman yang berorientasi pada hasil tanaman  dan  untuk  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan mendesak petani hutan.
3 Pemberian pinjaman diutamakan namun tidak terbatas untuk kelompok tani dengan sistem tanggung renteng dan koperasi,  melainkan  dapat  pula  melayani  pinjaman individual.
4 Plafon kredit dan waktu pengembalian dibatasi nilai dan jangka  waktu  maksimumnya  dengan  memerhatikan ekspektasi  nilai  jual  akhir  tegakan/kayu  yang  telah didiskonto.
5 Penjualan tegakan/kayu pada akhir daur dilakukan oleh petani/kelompok tani/koperasi dengan bimbingan BLU Pusat P2H.  Adapun kelebihan nilai penjualan riil dengan nilai kredit terdiskonto menjadi hak petani.
6 Memungkinkan  pembayaran  secara  cicilan  dan  bunga diperhitungkan terhadap sisa pinjaman terhutang. Skema cicilan merupakan keputusan bersama antara BLU Pusat P2H dengan peminjam.
7 Subsidi  bunga  sangat  memungkinkan  untuk  maksud sebagai  kompensasi  terhadap  jasa  lingkungan  yang dihasilkan HR.
8 Peran BLU Pusat P2H dalam penyaluran kredit secara langsung hendaknya merupakan upaya sementara, ketika swasta dan bank sudah dapat dibangkitkan minatnya dan telah berperan aktif maka peran BLU Pusat P2H dapat ditingkatkan sebagai lembaga penjaminan kredit usaha HR.
Persoalan  utama  dalam  pemberian  pinjaman  adalah adanya  kesenjangan  informasi  ( asymmetric  information ) antara pihak pemberi dan penerima pinjaman. Oleh karena itu, kehadiran Unit Organisasi Pengelola Program yang dekat dengan  kelompok  sasaran  sangat  diperlukan  untuk
Sudah 4% Belum 96% Pertanian 9% Peternakan 36% Pendidikan 2% Hutan 22% Lain-lain 31%
Gambar 5  Pengetahuan PDB-HTR.
Gambar 7  Rencana penggunaan. Tertarik 60% Tidak 40% >10% tahun -1 7% 7,1–10% tahun -1 30% < 5% tahun -1 30%
5–7% tahun -1
33% Gambar 6  Ketertarikan terhadap PDR-HTR.
Gambar 8  Preferensi bunga.
JMHT Vol. XVI, (3):  118–125, Desember 2010
meminimalisir munculnya perilaku oportunis penerima PDB- HR setelah akad ditandatangani ( ex post ), mengurangi biaya transaksi dan risiko salah sasaran penerima kredit ( ex ante ), dan  menjamin  kelancaran  pengembalian  pinjaman  dan melakukan pendampingan masyarakat. Untuk itu, prinsip- prinsip pengembangan organisasi PDB-HR perlu ditetapkan. Dari  perspektif  kelembagaan,  prinsip-prinsip  tersebut meliputi:
1 Kesederhanaan
Prosedur  untuk  peminjaman,  pengawasan  maupun pengembalian harus dibuat sesederhana mungkin tanpa menghilangkan aspek kehati-hatian ( prudential ).
2 Keterjangkauan Lokasi pengelola program pinjaman harus mudah diakses oleh dan berada/hidup di tengah-tengah masyarakat.
3 Kesesuaian Skema pinjaman sesuai dengan kemampuan pengembalian pinjaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, skema  tunggal  dengan  berpatokan  pada  standar  biaya penanaman yang kaku akan menjadi kontra produktif dan bahkan salah sasaran.
4 Kelayakan Dana  yang  disalurkan  memenuhi  kebutuhan  investasi petani dan usaha yang akan didanai harus layak usaha untuk menghindarkan petani dari belitan hutang.
5 Keberlanjutan Organisasi  pengelola  program  pinjaman  harus  dapat memastikan  bahwa  pinjaman  akan  kembali,  mampu menghasilkan keuntungan dan/atau mendatangkan dana yang memadai agar program dapat berkelanjutan.
6 Keterbukaan
Mengingat bahwa PDB-HR ini merupakan kredit program yang  mengelola  dana  publik  maka  transparansi  perlu dilakukan. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan ( trust )  baik  dari  penyandang  dana  maupun  petani peminjam.
7 Keterawasan Petugas pengelola program harus mampu mensupervisi dan melakukan perbaikan kinerja penggunaan pinjaman tanpa  menimbulkan  kecurigaan  yang  berlebihan. Sebaliknya,  petugas  pengelola  program  juga  dapat terawasi kinerjanya oleh atasannya.
8 Pendampingan Masyarakat/petani  yang  umumnya  tidak  memiliki kemampuan  mengelola  pinjaman  perlu  mendapat pendampingan dari petugas pengelola program, termasuk melakukan fasilitasi pembentukan kelompok.
9 Pembelajaran
Petugas pengelola program harus mampu meningkatkan kualitas  pelayanannya  baik  melalui  pembelajaran  dari proses  monitoring  dan  evaluasi  maupun  melalui pendidikan dan pelatihan, serta literatur dan hasil-hasil kajian.

## Kesimpulan
Pemerintah  dapat  berperan  dalam  upaya  penguatan pengusahaan HR  yang hingga  saat ini  lembaga keuangan seperti bank masih enggan untuk mendanainya berdasarkan pada manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat dihasilkan oleh pengusahaan HR. Namun demikian, ketika swasta dan bank sudah dapat dibangkitkan minatnya dan telah berperan aktif maka peran BLU Pusat P2H dapat ditingkatkan sebagai lembaga penjaminan kredit usaha HR. Penyediaan faktor-faktor pemungkin ( enabling factors ) sangat diperlukan dan tentu saja tidak akan mampu diselesaikan oleh BLU Pusat P2H sendiri untuk mendorong minat swasta dan bank. Oleh karena itu, program penyediaan akses pinjaman HR ini harus dipahami  sebagai  upaya  penyediaan  salah  satu  faktor pemungkin dan kerjasama/koordinasi dengan sektor lain di luar kehutanan.  Selain itu, pemahaman kerjasama/koordinasi dengan  eselon  lain  di  lingkup  kehutanan  juga  sangat diperlukan.  Pengembangan  skema  pinjaman  HR  ini  pada dasarn ya  merupakan   upaya  pembangunan  ekonomi masyarakat yang bersifat iteratif, dinamis, kontekstual, dan berkesinambungan.  Oleh karena itu, bentuk kelembagaannya (skema pinjaman  dan pengorganisasiannya)  tidak bersifat statis, melainkan evolutif sesuai perkembangan dan situasi ekon omi  masyar akat  yang  ber kembang.  Un tuk  itu, pembelajaran dari proses implementasi akan menjadi masukan berharga dalam rangka menjaga kontekstualitas kebijakan tersebut.

## Ucapan  Terima  Kasih
Kajian ini merupakan bagian dari penelitian Strengthen- ing  Rural  Institutions  to  Support  Livelihood  Security  for Smallholders Involved in Industrial Tree-planting Programs in Vietnam and Indonesia , sebuah kerjasama penelitian antara CIFOR, BMZ-Jerman, CeTSAF-Jerman, Humboldt Univer- sity-Jerman, Fakultas Kehutanan IPB-Indonesia, dan FSIV- Vietnam. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada BMZ- Jerman yang telah mendanai penelitian kerjasama tersebut.

## Daftar  Pustaka
[BPKH Wilayah XI dan MFP II]  Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa Madura dan Forest Governance and  Multi-stakeholders  Forestry  Programme.  2009. Potensi Kayu dan Karbon Hutan Rakyat di Pulau Jawa Tahun 1990–2008 .  Jakarta: BPKH Wilayah XI dan MFP II.
Cossalter C, Pye-Smith C. 2003. Fast-Wood Forestry: Myths and Realities . Bogor: CIFOR.
[Dephut dan BPS] Departemen Kehutanan dan Badan Pusat Statistik. 2004. Potensi Hutan Rakyat Indonesia 2003 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
[Dephut] Departemen Kehutanan RI.  2005. Laporan Evaluasi Kredit,  Kredit  Usaha  Hutan  Rakyat  (KUHR),  Kredit Usaha Persutraan Alam (KUPA), dan Kredit Usaha Tani
Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS). Jakarta: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
[Dephut]  Departemen  Kehutanan  RI.    2007a.  Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan No. 06.1/PMK.01/2007 dan No. 02/Menhut-II/2007 tentang Pen gelolaan   Dan a  Reboisasi  dalam  Rekenin g Pembangunan Hutan  Jakarta: Departemen Kehutanan
RI.
[Dephut] Departemen Kehutanan RI.  2007b. Permenhut No. 02/MENHUT-II/2007  tentang  Pengelolaan  Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan.  Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
[Dephut]  Departemen  Kehutanan  RI.  2008a. Statistik Kehutanan 2008 . Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
[Dephut]  Departemen  Kehutanan  RI.  2008b.    Keputusan Kepala Pusat P2H No.01/Pusat P2H-1/2008 tentang Tata Cara  Permohonan,  Penyaluran  dan  Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR.  Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
[Dephut] Departemen Kehutanan RI. 2008c.  Permenhut No. P.9/Menhut-II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani untuk  Men dapatkan   Pin jaman  Dana  Bergulir Pembangunan HTR. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
[Dephut] Departemen Kehutanan RI. 2009. Permenhut No. P.64/Men h ut-II/2009  tentan g  Stan dard  Biaya Pembangunan  Hutan  Tanaman  Industri    dan  Hutan Tanaman Rakyat. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
[DFID] Department for International Development. 2003. Promoting  Institutional  and  Organisational Development . London: Chimera Design Ltd.
[Dishutbun] Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo. 2009. Statistik Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonososbo . Wonosobo: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo. Wonosobo.
[Ditjen BPK] Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan. 2007. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat . Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
Gondo PC. 2009. The role of micro-financing in sustainable forest management. Di dalam: Proceeding XIII World Forestry Congres ; Buenos Aires, 18–23 October 2009. hlm 1–12.
Hindra B. 2006. Potensi dan kelembagaan hutan rakyat. Di dalam:
Prosiding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan Kontribusi Hutan Rakyat dalam Kesinambungan Industri Kehutanan ;
Bogor, 21 September 2006.  Bogor: Pusat Penelitian Hasil
Hutan, Departemen Kehutanan RI. hlm 14–23.
Kasper W, Streit ME. 1998. Institutional Economics: Social Order and Public Policy. Cheltenham UK, Northampton USA: Edward Elgar.
Khandker  SR, Khalily  B,  Khan  Z. 1995. Grameen  Bank: Performance and Sustainability. World Discussion Paper 306. Washington DC: The World Bank.
May  PH, Valéria  G  da Vinda,  Macqueen  DJ. 2003. Small and Medium Forest Enterprise in Brazil. London: Grupo de  Economia  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento Sustentável Rio de Janeiro and International Institute for Environment and Development.
Ménard  C,  Shirley  MM.  2008.  What  is  new  institutional economics.  Di dalam: Ménard C, Shirley MM, editor. Handbook of New Institutional Economics . Heidelberg: Springer-Verlag.
North  CD.  1990. Institutions,  Institutional  Change  and Economic  Performance .  New  York:  Cambridge University Press.
Ostrom E. 2008. Doing institutional analysis: digging deeper than  markets  and  hierarchies.    Di  dalam:  Ménard  C, Shirley  MM,  editor. Handbook  of  New  Institutional Economics . Heidelberg: Springer-Verlag.
Prihadi N. 2010. Kelembagaan kemitraan industri pengolahan kayu bersama rakyat dalam rangka pembangunan hutan di Pulau Jawa [disertasi]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
[Pusat P2H] Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan. 2010. Kerangka  Acuan  Seminar  Pola  Pengelolaan  dan Pembiayaan Hutan Rakyat. Jakarta: Pusat Pembiayaan Pembangunan  Hutan,  Badan  Layanan  Umum  (BLU) Kehutanan.
Riduwan.  2009. Pengantar  Statistika  Sosial .  Bandung: Alfabeta.
Usman S, Suharyo WI, Sulaksono B, Mawardi MS, Toyamah M, Akhmadi. 2004. Lessons Learned from Microfinance Services  In  East  Nusa  Tenggara .  Jakarta:  SMERU Research Institute.
Yunus M. 1981. Credit for Self Employment: A Fundamental Human Right . Dhaka: Grameen Bank.
Yunus  M.  2007. Bank  Kaum  Miskin:  Kisah  Yunus  dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan . Irfan Nasution, penerjemah.  Depok:  Marjin  Kiri.  Terjemahan  dari: Banker to the Poor: Micro-lending and the Battle against World Poverty.