Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief

## REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
(Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)
Oleh:
Hanafi Arief 1
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin E-Mail: uin12345678a@gmail.com
Abstract: This  research  focuses  the  discussion  on  the  discourse  of  the  castrated  punishment  for  the perpetrators of the crime of child rape, which will be issued by the Government in the product of law of PERPPU  no.  1  of  2016  about  the  Second  Amendment  to  Law  Number  23  Year  2002  on  Child Protection.  The research method used in this research is the normative juridical in reviewing the legal studies.  The  findings  of  this  study  are  many  who  agree  with  the  plan  and  not  a  few  who  disagree, nevertheless,  the  researcher  argues  that  there  should  be  an  intensive  study  in  advance  on  the  basic philosophy as well as the purpose of this law, so that the above mentioned law will be able to meet the aspects of legality and justice aspects and will be more effective in eradicating or providing a deterrent effect against the perpetrators of criminal acts of sexual abuse and violence against children.
Abstrak: Penelitian  ini  akan  membahas  tentang  wacana  hukuman  kebiri  bagi  pelaku  tindak  pidana pemerkosaan  terhadap  anak,  yang  akan  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  dalam  produk  hukum  berupa PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif dalam menelaah kajian hukumnya. Hasil temuan penelitian ini adalah banyak yang sependapat dengan adanya rencana tersebut dan tidak sedikit pula yang tidak sependapat, melalui penelitian hukum peneliti berpendapat bahwa harus ada kajian khusus terlebih dahulu tentang dasar filosofi maupun tujuan dari  peraturan  ini  atau  making  of  law  process,  sehingga  PERPPU  No.  1  tahun  2016  ini  akan  dapat memenuhi aspek legalitas dan aspek keadilan serta akan terasa lebih efektif dalam memberantas ataupun memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pelecehan dan kekerasan terhadap anak.
Kata Kunci : Kriminologi Hukum, Hukuman Kebiri, PERRPU No. 1 Tahun 2016

## Pendahuluan
Perkembangan  dan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  baik  secara  institusional  maupun intelektual  dalam  kriminologi  menunjukkan  terjadinya  hubungan-hubungan  dialektesis  antara pengetahuan dan pemikiran dengan realitas sosial, serta juga tahap-tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasikan dalam praktik sosial bidang pengetahuan ilmiah ini. Kriminologi masa lalu beranjak  dari  pemahaman  yang  dangkal  mengenai  kejahatan,  padahal  kejahatan  tak  hanya  bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik,  ekonomi,  dan  sosial  masyarakatnya,  termasuk  dinamika  sejarah  kondisi-kondisi  yang melandasinya (yakni struktur-struktur sosial yang ditentukan secara historis).
1 Peneliti adalah Dosen DPK pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
Negara  Indonesia  telah  sepakat  menjadikan  negara  ini  menjadi  negara  hukum,  negara yang  berdasarkan  atas  hukum, Rule  of  Law , Rechtstaats .  Akan  tetapi,  apakah  itu  semua  harus dilaksanakan  dengan  memberikan  apresiasi  begitu  luar  biasa  terhadap  undang-undang?.  Hal  ini juga  mengingatkan  kita  bahwa  Indonesia  termasuk  bagian  dari  penganut  dalam  sistem  hukum Eropa  Kontinental  atau Civil  Law ,  di  mana  dogma-dogma  hukum  normatif  terus  digunakan dalam penerapan dan penegakkan hukum.
Memang  selama  ini  khususnya  Fakultas-fakultas  Hukum  tidak  mengabaikan  diskusi- diskusi  tentang  kritikan-kritikan  terhadap  undang-undang,  tidak  sedikit  dalam  diskusi  yang mengatakan  “undang-undang  lemah”.  Akan  tetapi,  mengapa  tidak  dipermasalahkan  undang- undang yang sudah jadi namun banyak mengandung cacat, baik secara formil terlebih-lebih nilai- nilai  substantifnya  dilihat  dari  segi  efektifitasnya.  Tetapi  undang-undang  tersebut  harus  dapat dimanfaatkan demi hukum dengan berbagai penafsiran.
Dalam relalitas sosial, undang-undang terkadang tertinggal dengan perubahan-perubahan yang terjadi, akan tetapi karena undang-undang tersebut dibangun dengan kekuasaan walaupun tertinggal dengan perubahan, akan tetapi hal itu menjadi hal yang sangat luar biasa (jika tidak mau disebut undang-undang sebagai Tuhan dalam hukum).
Terlalu  banyaknya  aturan  ( hyperegulated )  dalam  negara  Indonesia  yang  kesemuanya mengatur demi ketertiban. Terkadang kita lupa bahwa aturan-aturan yang selama ini kita jalankan mengandung  di  dalamnya  (walaupun  tidak  semua)  kejahatan  tersembunyi. Hyperegulated atau peneliti  lebih  senang  menyebutnya  dengan  “perundang-undangan  mania”  dalam  penelitian  ini sebenarnya dimaksudkan untuk menambah kritikan terhadap hukum, yang tidak mampu dalam mencapai  atau  sebagai  alat  dalam  perubahan  sosial.  Kritikan  ini  sebenarnya  telah  berlangsung lama yang bersumber pada gejolak sosial pada dekade awal 1960-an, di mana ketika itu muncul istilah sosiologi hukum, yang rajin untuk membahas permasalahan hukum dan masyarakat.
Banyak penelitian mengungkapkan fenomena yang mengejutkan yaitu korban kekerasan yang  paling  banyak  merupakan  perempuan  dan  anak-anak. 2 Dalam  situasi  krisis,  baik  krisis ekonomi maupun krisis politik, kaum perempuan dan anak-anak perempuan adalah pihak yang paling banyak menjadi korban kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, psikis, ekonomi seksual.
Dalam  hukum  positif  Indonesia  dapat  ditemui  arti  perkosaan  selaku  dikaitkan  dengan kekerasan  terhadap  perempuan.  Perkosaan  adalah  bagian  dari  kekerasan  terhadap  perempuan yang  terdiri  atas  kekerasan  fisik,  psikis,  dan  seksual. 3 Perkosaan  adalah  penggunaan  ancaman, kekuatan fisik, atau intimidasi dalam rangka memperoleh relasi seksual dengan kehendak orang lain  yang  bertentangan  dengan  kehendak  orang  tersebut.  Laki-laki  pelaku  berniat  bukan  hanya sekedar  melampiaskan  hasrat  seksualnya  saja,  tetapi  berkeinginan  untuk  menista  dan merendahkan perempuan korban dengan cara memakai seks sebagai senjata untuk menyatakan kekerasan, kekuatan, dan agresinya. 4
2 Sri Santuti hariadi, “Tindak Perkosaan Terhadap Anak Perempuan” dalam Anak Rawan : Bunga Rampai Tentang Anak- Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus , cet. 1, 2000, Lutfansah Mediatama, Surabaya, hal.3.
3 Purwadianto, 2003, Agus, Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM, Gramedia Utama, Jakarta, hlm.65.
4 Dhermawan Oka, 2005, Perlindungan Aborsi Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan , Bina Bahasa, Jakarta, hlm.20.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
Antara lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa perkosa berarti paksa, gagah, kekerasan, kuat perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan  kekerasan,  menggagahi. 5 “Gagah,  kuat,  paksa,  kekerasan,  dengan  paksa,  dengan kekerasan, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan  kekerasan.  Sedangkan  perkosa  adalah  perbuatan  memperkosa,  penggagahan,  paksaan, pelanggaran dengan kekerasan.” 6
Pada  konteks  seksual,  kelemahan  posisi  perempuan  dan  anak-anak  menyebabkan masyarakat  tidak  mendapat  cukup  informasi  tentang  resiko  yang  harus  ditanggung  oleh perempuan apalagi, sebagai akibat hubungan seksual. Bukan hanya resiko fisik seperti kehamilan, tetapi  juga  psikologis,  masa  depan  dan  pengertian  tentang  mengandung  dan  nilai  anak,  apalagi jika  hubungan  seksual  tersebut  dengan  cara  pemerkosaan,  jelas  sesuatu  yang  tidak  pernah diharapkan setiap perempuan. 7
KUHP memandang kekerasan (seksual) yan terjadi terhadap perempuan tidak dianggap sebagai  suatu  kekerasan  yang  melanggar  harkat  dan  martabat,  melainkan  bentuk  pelanggaran terhadap norma, nilai atau kesusilaan dalam masyarakat. 8 Kejahatan seksual merupakan masalah pelik,  mulai  dari  perumusannya  hingga  pembuktiannya  di  pengadilan.  Hal  ini  diakui  oleh  Van Bemmelen dan para penyusun Rancangan KUHP. 9
Pada umumnya kejahatan ini mengambil korban perempuan dan anak perempuan, karena seksualitasnya  perempuan  dan  anak  perempuan  berkedudukan  subordinatif  dalam  relasinya dengan  laki-laki  dan  masyarakat. 10 Kejahatan  seksual  ini  kemudian  dikonotasikan  sebagai kejahatan karena terhadap seseorang karena ia berjenis kelamin perempuan dan juga karena sifat- sifat jendernya yakni yang berkaitan dengan peran dan kedudukannya, oleh karena itu kejahatan ini  disebut  sebagai  kejahatan  berbasis  jender  ( Gender  based  Violence ). 11 Seiring  dengan perkembangan, kualifikasi dari kejahatan seksual pun mengalami pergeseran. Ini terkait dengan masalah  kriminalitas  dan  deskriminalisasi. 12 Dalam  perkembangannya, marital  type yang  tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sekarang telah menjadi delik  yang  dapat  dipidana  berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT).
Media  massa  maupun  media  elektronik  sedang  ramai  membicarakan  tentang pemerkosaan  yang  dilakukan  terhadap  anak,  contohnya  yang  ramai  diberitakan  sekarang  ialah kasus  Yuni  seorang  gadis  berusia  14  tahun,  pelajar  SMPN,  asal  Bengkulu  yang  tewas  karena
5 Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.673.
6 W. J. S.Poerwadaminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, hlm.741.
7 Bagong Suyanto dan Karnaji, ed, Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Studi Tentang Pola Terjadinya Pelecehan Seksual dan Tindak Pidana Perkosaan  Terhadap Anak Perempuan di Jawa Timur , 2000, Lutfansah Mediatama, Surabaya, hlm.x.
8 Theresia  Dyah  Wirastri,  “ Perlindungan  Terhadap  Korban  Perkosaan  Dalam  Pendekatan  Hukum  Berperspektif  Perempuan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Jakarta Timur Tahun 2003)” , “(Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2004), hlm.58.
9 Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana , cet. 1., 1997, IND-HILL-CO, Jakarta, hlm.3.
10 Katjasungkana dan Mumtanah, Op. Cit , hlm.4. 11 Ibid . hlm 67 12 Santoso, Op. Cit ., hlm.4.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
diperkosa oleh 14 pria. Belum lagi kasus yang lain yang mungkin belum terekspos keluar yaitu berdasarkan  data  sementara  yang  diperoleh  oleh  peneliti,  seperti  : pemerkosaan  yang  dilakukan terhadap siswi SD berinisial AS (6), 13 yang dilakukan di sebuah rumah kosong di Jalan Paropo, Panakukang, Makasar, oleh seorang pemuda berinisial Fdl (23) , Pemerkosaan terhadap siswi SMA yang dilakukan oleh 4 orang pemuda di Kabupaten Pandeglang, Banten , 14 pemerkosaan terhadap 2 gadis ABG yang dilakukan oleh 12  pemuda  pemabuk  di  Pemalang , 15 pemerkosaan  terhadap  berinisial  RZ  (14)  pelajar  SMP  di  Kabupaten Merangin  Jambi  yang  disetubuhi  oleh  gurunya  sendiri  berinisial  DA  (37) , 16 pemerkosaan  terhadap  bocah kakak  beradik  inisial  S  (4)  dan  EN  (6)  yang  dilakukan  oleh  S  (45)  di  Lubuklinggau,  Ponorogo , 17 dan lainnya dimana peneliti akan sajikan secara sampling data kejahatan pemerkosaan terhadap anak tahun 2016 di bagian penyajian data.
Pemerintah  dengan  tanggap  merespon  fenomena  kejahatan  terhadap  anak  dan perempuan  ini  dengan  sangat  serius,  terbukti  bahwa  Presiden  mengeluarkan  PERPPU  No.  1 Tahun  2016  sebagai  hasil  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak.  Tidak  tanggung-tanggung  ancaman  hukuman  minimal  pun diterapkan  sebagaimana  yang  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  Pasal  81  ayat  (1)  yang menyebutkan  bahwa  “ setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)” ,  ayat  (3)  “ Dalam  hal  tindak  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,  pengasuh  anak,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat  yang  menangani  perlindungan  anak,  atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ”, ayat (4) “ Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat  (3),  penambahan  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  juga  dikenakan  kepada  pelaku  yang  pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D ”, ayat (5) “ Dalam hal tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  76D  menimbulkan  korban  lebih  dari  1  (satu)  orang, mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit  menular,  terganggu  atau  hilangnya  fungsi  reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun ”,  ayat  (6)  “ Selain  dikenai  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai tambahan berupa pengumuman identitas pelaku” , serta pada ayat (7) “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik” .
Penerapan  hukuman  secara  maksimal  dibuat  agar  supaya  orang  yang  akan  melakukan tindak  pidana  akan  berpikir  lagi  jika  akan  melakukan  tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana pemerkosaan  terhadap  anak.  Akan  tetapi  jika  kita  coba  cermati  lagi  bahwa  sanksi  pidana  itu bukan  terletak  pada  ancaman  maksimalnya,  tetapi  lebih  dari  itu  tujuan  hukum  pidana  yaitu tentang  efektifitas  hukum  pidana  itu  sendiri,  di  mana  agar  masyarakat  patuh,  taat,  dan  tidak
13 http://news.okezone.com/read/2016/06/01/340/1403025/pemerkosa-siswi-sd-diberondong-tembakan-oleh polisi
14 http://news.okezone.com/read/2016/05/31/340/1402276/siswi-sma-diperkosa-empat-remaja-di-pandeglang
15 http://news.okezone.com/read/2016/05/23/512/1395228/dua-gadis-remaja-diperkosa-12-pria-mabuk-satu- korban-tewas
16 http://daerah.sindonews.com/read/1113500/174/dua-bulan-guru-bejat-ini-setubuhi-muridnya-hingga-lima-kali- 1464862294
17 http://daerah.sindonews.com/read/1113009/190/perkosa-dua-anak-dari-selingkuhannya-pria-ini-ditangkap- 1464723458
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
melakukan tindak pidana. Untuk itu berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah secara yuridis  normatif mengenai REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG  HUKUMAN  KEBIRI  BAGI  PELAKU  TINDAK  PIDANA  PELECEHAN SEKSUAL  (Kajian  Analisis  Yuridis-Sosiologis  PERPPU  No.  1  Tahun  2016  Dalam  Perspektif Kriminologi Hukum).

## Rumusan Masalah
Bagaimana   kajian analisis yuridis sosiologis tentang  penegakan hukum ( law Enforcement ) pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak ditinjau dari perspektif kriminologi hukum dan efektifitas hukuman kebiri ?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penegakkan  hukum  ( law  Enforcement ) pelaku  tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  anak  ditinjau  dari  perspektif  kriminologi  hukum tentang efektifitas hukuman kebiri.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah  hukum,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  teori-teori  dan  doktrin hukum,  yurisprudensi,  dan  bahan-bahan  kepustakaan  lainnya  yang  relevan  dengan  topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengakajian terhadap  PERPPU  No.  1  Tahun  2016  sebagai  hasil  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek  penelitian.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis, yakni  menganalisis  permasalahan  tentang  efektifitas  ancaman  hukuman  kebiri  terhadap  tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

## Law Enforcement Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia
Penegakan  hukum  ( law  enforcement )  dalam  arti  luas  mencakup  kegiatan  untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran  atau  penyimpangan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum.,  baik  melalui prosedur  peradilan  ataupun  melalui  prosedur  arbitrase  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa lainnya  ( alternative  desputes  or  conflicts  resolution ).  Bahkan,  dalam  pengertian  yang  lebih  luas  lagi, kegiatan  penegakan  hukum  mencakup  pula  segala  aktifitas  yang  dimaksudkan  agar  hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  benar-benar  ditaati  dan  sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.
Terkait  dengan  adanya  upaya  penegakkan  hukum ( law  enforcement )  tersebut  di  atas  maka hal ini tidak bisa dilepaskan dengan upaya negara untuk mengakomodir perlindungan terhadap HAM ( Hak Asasi Manusia ) sebagaimana yang telah dituangkan di dalam UUD NRI Tahun 1945, konsepsi  HAM  yang  pada  awalnya  menekankan  pada  hubungan  vertikal  terutama  dipengaruhi
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
oleh  sejarah  pelanggaran  HAM  yang  terutama  dilakukan  oleh  negara,  baik  terhadap  hak  sipil- politik  maupun  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Konsekuensinya  disamping  karena  sudah merupakan  tugas  pemerintahan,  kewajiban  utama  perlindungan  dan  pemajuan  HAM  ada  pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya.  Dalam  hukum  nasional,  pasal  28I  ayat  (4) 18 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah  tanggung  jawab  negara,  terutama  Pemerintah.  Dengan  berkembangnya  konsepsi  HAM yang  juga  meliputi  hubungan-hubungan  horizontal  mengakibatkan  perluasan  kategori pelanggaran  HAM  dan  aktor  pelanggarnya.  Hak  atas  informasi  dan  hak  partisipasi  dalam pembangunan  misalnya  tidak  hanya  menjadi  kewajiban  negara,  tetapi  juga  menjadi tanggungjawab  korporasi-korporasi  yang  dalam  aktivitasnya  bersinggungan  dengan  kehidupan masyarakat.  Pelanggaran  HAM  tidak  hanya  dapat  dilakukan  oleh  negara,  dalam  pola  relasi kekuasaan horizontal peluang terjadinya pelanggaran HAM lebih luas dan aktor pelakunya juga meliputi aktor-aktor non negara, baik individu maupun korporasi. Karena itulah memang sudah saatnya  kewajiban  dan  tanggungjawab  perlindungan  dan  pemajuan  HAM  juga  ada  pada  setiap individu  dan  korporasi,  hal  ini  juga  telah  dinyatakan  dalam  “ Declaration  on  The  Right  and Responsibility  of  Individuals,  Groups,  and  Organs  of  Society  to  Promote  and  Protect  Universally  Recognized Human Rights and Fundamental Freedom pada 1998 .” 19
Pemahaman  tentang  negara  hukum  telah  berkembang  cukup  lama  yakni  sejak  pertama kali  dikemukakan  oleh  Plato  pada  tahun  429  SM. 20 Istilah  negara  hukum  atau  negara  berdasar atas hukum dalam konstitusi Indonesia dapat dijumpai dalam UUD 1945, yaitu pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS, pasal 1 ayat (1) UUDS 1950, dan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Seperti halnya  Muh.  Yamin  mengegaskan  bahwa,  Republik  Indonesia  ialah  suatu  negara  hukum ( rechtstaat,  government  of  laws )  tempat  keadilan  yang  tertulis  berlaku,  bukanlah  negara  polisi  atau negara  militer,  tempat  polisi  dan  prajurit  memegang  pemerintah  dan  keadilan,  bukanlah  pula negara kekuasaan  ( machtsstaat ) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang- wenang. 21
Negara hukum sebagai suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari rechtsstaat ataupun rule of law , ketiga istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah  kekuasaan  absolute  demi  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi. 22 Dalam  Kamus Bahasa  Indonesia,  istilah  negara  hukum  diartikan  sebagai negara  yang  menjadikan  hukum  sebagai kekuasaan  tertingg i. 23 Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  negara  hukum  terdiri  dari  negara  hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum tertulis, yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang- undangan, sedangkan negara hukum material adalah negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya  pada  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  meyelenggarakan  kesejahteraan umum. 24
18 Hasil perubahan kedua UUD 1945
19 Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1998 dengan resolusi 53/144.
20 Von Schmid, 1998, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum , Cetakan Keenam, PT. Pembangunan, Jakarta, hlm. 11.
21 Muh. Yamin, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia , PT. Ghalia Indonesia, Jakarta,hlm. 72.
22 Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tantang Unsur-unsurnya , Cet. Pertama, UI Press, Jakarta, hlm. 30.
23 Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  1966,  Kamus  Bahasa  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Kedua,  Cet.  Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 685.
24 Ibid . hlm 67.
Negara hukum oleh Oemar Seno Adji diartikan sebagai suatu negara yang memandang prinsip  legalitas  sebagai  karakteristik  yang  esensial,  bertindak  melalui,  berdasarkan  dan  sesuai hukum. 25 Negara hukum sebagai suatu konsep teoritis  yang tumbuh dan berkembang di daratan Eropa  Barat  ( kontinental )  yang  dilatar  belakangi  oleh  suasana  kehidupan  bernegara  berdasarkan atas  pemusatan  kekuasaan  sudah  tidak  populer  lagi,  sehingga  Montesquieu  mengintroduksikan ide trias politica di bidang ketatanegaraan , sedangkan Immanuel Kant mulai menggali ide negara hukum yang sudah dikenal sejak zaman Plato dengan istilah nomoi . 26
Menurut Sri Soemantri, negara hukum secara umum/universal memiliki 4 ( empat ), yaitu : (1) pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  harus  berdasar  hukum  atau  peraturan perundang-undangan ; (2) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia ; (3) adanya pembagian kekuasaan dalam negara ; (4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) . 27
Negara hukum ( rechtsstaat ) adalah konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945 yang semula rumusan negara hukum tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD NRI 1945, tetapi dijelaskan dalam Penjelasan NRI UUD 1945. Walaupun  penegasan  negara  hukum  Indonesia,  yakni  berdasar  atas  hukum  diletakkan  pada Penjelasan UUD  NRI 1945, tidak mengurangi makna paham  negara hukum karena Penjelasan UUD  NRI  1945  merupakan  bagian  integral  dari  suatu  undang-undang. 28 Namun  demikian, setelah perubahan UUD  NRI 1945 pengaturan prinsip negara hukum dituangkan  dengan jelas dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “ Negara Indonesia adalah Negara hukum .”
Untuk memahami penegasan negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak terlepas dari pokok pikiran dan dasar filosofis yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia yang dalam hal ini dapat ditelusuri isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang menyatakan, “…. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,  dan  keadilan  sosial .”  Di  samping  itu,  pada  alinea  keempat  UUD  NRI  Tahun  1945  juga menjelaskan pokok pikiran yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan negara yaitu : “ Negara yang  berkedaulatan  rakyat,  yaitu  sebuah  negara  yang  didasarkan  atas  kerakyatan  dan  permusyawaratan perwakilan .”
Penegasan lainnya adalah pada Penjelasan UUD NRI 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum ( rechtsstaa t) tidak berdasar atas kekuasaan belaka ( machtsstaat ).
Berdasarkan  prinsip  negara  hukum,  sesungguhnya  yang  memerintah  adalah  hukum, bukan  manusia.  Hukum  dimaknai  sebagai  kesatuan  hierarkis  tatanan  norma  hukum  yang berpuncak  pada  konstitusi.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  sebuah  negara  hukum  menghendaki adanya  supremasi  konstitusi.  Supremasi  konstitusi  disamping  merupakan  konsekuensi  dari
25 Oemar Adji, Op. Cit ., hlm. 12
26 Padmo  Wahyono,  1992,  Asas  Negara  Hukum  dan  Perwujudannya  dalam  Sistem  Hukum  Nasional,  dalam  Moh.  Busyro Muqaddas dkk, Politik Pembangunan Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta, hlm.40. Pembahasan tentang pemikiran Plato dapat dilihat dalam Von Schmid, 1998, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negra dan Hukum, Cet. Keenam, PT. Pembangunan, Jakarta, hlm. 10.
27 Sri  Soemantri  Martisoewignjo,  1992, Asas  Negara  Hukum  dan  Perwujudannya  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  dalam  M.  B. Muqoddas dkk, Politik Pembangunan Hukum Nasional , UII. Press, Yogyakarta, hlm. 28.
28 Yusril  Ihza  Mahendra,  1995, Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  dan  Implikasinya  terhadap  Perumusan  Politik  Hukum  Nasional ,  makalah disampaikan  pada  seminar  sehari  Menyongsong  Hari  Kemerdekaan  RI  ke  50,  tanggal  5  Agustus  1995  yang  diselenggarakan oleh ICMI Korwil DKI Jakarta. Hlm. 21.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
konsep  negara  hukum,  sekaligus  merupakan  pelaksanaan  demokrasi  karena  konstitusi  adalah wujud  perjanjian  sosial  tertinggi.  Oleh  karena  itu,  aturan-aturan  dasar  konstitusional  harus menjadi  dasar  dan  dilaksanakan  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur penyelenggaraan  negara  dan  kehidupan  masyarakat.  Dengan  demikian,  perubahan  UUD  NRI Tahun 1945 yang bersifat mendasar tentu saja berpengaruh terhadap sistem dan materi peraturan perundang-undangan  yang  telah  ada.  Perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945  membawa  implikasi terhadap jenis peraturan perundang-undangan serta materi muatannya. Adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan, serta  penyesuaian  materi  muatan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ada  dan berlaku.

## Tinjauan Yuridis Tentang Kriminologi Hukum
Dalam  kajian  kriminologi  hukum  dibahas  tentang  keseluruhan  pengetahuan  yang membahas  kejahatan  sebagai  suatu  gejala  sosial.  Nama  kriminologi  yang  ditemukkan  oleh  P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “ crimen ” yang  berarti  kejahatan  atau  jahat,  dan  “ logos ”  yang  berarti  ilmu  pengetahuan,  maka  kriminologi dapat  berarti  ilmu  tentang  kejahatan  atau  penjahat.  Beberapa  sarjana  memberikan  definisi berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya seperti : 29
1. W.  A.  Bonger  memberikan  definisi  kriminologi  sebagai  ilmu  pengetahuan  yang bertujuan  menyelidiki  gejala  kejahatan  seluas-luasnya.  Sutherland  merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial ( The body of knowlwdge regarding crime as a social phenomenon ).
2. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. 30
3. Paul  Mudigdo  Moeliono  menyatakan  bahwa  tidak  sependapat  dengan  yang dikemukakan  Sutherland  dan  dia  memberikan  definisi  kriminologi  sebagai  ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
4. Michael  dan  Adler  mendefinisikan  bahwa  kriminologi  adalah  keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara  mereka  secara  resmi  diperlakukan  oleh  lembaga-lembaga  penertib  masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
5. Wood  berpendirian  bahwa  istilah  kriminologi  meliputi  keseluruhan  pengetahuan yang  diperoleh  berdasar  teori  atau  pengalaman,  yang  bertalian  dengan  perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
6. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orangorang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
7. Wolfgang,  Savitz  dan  Johnston  dalam The  Sociology  of  Crime  and  Delinquency memberikan  definisi  kriminologi  sebagai  kumpulan  ilmu  pengetahuan  tentang kejahatan  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  dan  pengertian  tentang gejala  kejahatan  dengan  jalan  mempelajari  dan  mennganalisis  secara  ilmiah keterangan-keterangan,  keseragaman-keseragaman,  pola-pola  dan  faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.
29 Ibid. , hlm.13.
30 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002. Kriminologi, PT. Grafindo, Jakarta, hlm.10.
Secara umum maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai pendapat para sarjana tersebut bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal, yaitu :
a. Perbuatan yang disebut kejahatan;
b. Pelaku kejahatan;
c. Reaksi  masyarakat  yang  ditujukan  baik  terhadap  perbuatan  maupun  terhadap pelakunya. 31
Dalam kajian kriminologi banyak sekali mengenal teori-teori, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi ke dalam tiga perspektif, yaitu :
1. Teori yang menggambarkan dan menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis. Dalam teori ini lebih menitik beratkan pada perbedaan-perbedaan kondisi fisik  dan  mental  yang  terdapat  pada  individu.  Dengan  pula  memperhatikan  suatu variasi  kemungkinan,  antara  lain  yaitu  :  cacat  kesadaran,  ketidakmatangan  emosi, perkembangan  moral  lemah,  pengaruh  hormon,  ketidaknormalan  kromosom, kerusakan otak dan sebagainya yang mempengaruhi tingkah laku kriminal. Para tokoh teori ini seperti : Cesare Lombroso, Rafaelle Garofalo serta Charles Goring. 32
2. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis. Teori sosiologis mencari alasan perbedaan dalam rangka kejahatan di dalam suatu lingkungan sosial. Teori ini dapat  dikelompokkan  dalam  tiga  katagori  umum,  yaitu  : strain , cultural  deviance (penyimpangan budaya), dan sosial control (kontrol sosial). Dengan mendasarkan satu pemahaman bahwa motivasi kejahatan merupakan bagian dari umat manusia.
3. Teori  yang  menjelaskan  kejahatan  dari  perspektif  lainnya,  dalam  teori  ini  perspektif lainnya merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejatahan yang sangat berbeda dengan  dua  perspektif  sebelumnya,  yang  dianggap  sebagai tradisional  expanations . Kriminolog  menjelaskan  kejahatan  dengan  berusaha  menunjukkan  bahwa  orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal tetapi lebih karena apa yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  berada  dalam  kekuasaan,  khususnya  mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana. 33
Aliran kriminologi baru lahir sejak adanya pemikiran yang berlawanan dengan anggapan bahwa perilaku menyimpang yang dikenal dengan sebutan kejahatan, haruslah dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidak merataan kekuasaan, kemakmuran serta hingga pada bidang otoritas  serta  yang  berkaitan  dengan  perubahan-perubahan  pada  sektor  ekonomi  dan  politik dalam masyarakat.
Batas ukur dari penyimpangan atau bukan perbutan yang menyimpang bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan ( social injuries ) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masayarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Disini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
31 Rahmat, 2012, Analisis yuridis kriminologis terhadap kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di indonesia ( studi kasus universitas negeri gorontalo )”, hlm.16.
32 Ibid. , hlm.17.
33 Op. Cit. , hlm.36.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
Kriminologi yang memandang bahwa negara (kekuasaan) adalah penyebab dari kejahatan dan  seharusnya  bertanggung  jawab  atas  merebaknya  kejahatan  dalam  masyarakat  yang  dikenal dengan aliran kriminologi kritis, yang dipelopori oleh Taylor dan Joek Young, kriminolog Inggris. Aliran ini menyebar luas ke Amerika Serikat dan melahirkan aliran New Criminology (Kriminologi Baru). Beberapa studi tentang kejahatan dan aliran klasik (abad XVIII), aliran positif dan aliran sosiologis (abad XIX), dan aliran perlindungan sosial ( social defence ) abad XX. Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya “ Principle of Criminology ” mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi differensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini. Dari banyak pendapat para  ahli  kriminologi,  bahwa  Sutherland  memperkenalkan  teori  ini  dengan  dua  versi  yaitu pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Dalam teorinya tersebut Sutherland berpendapat  bahwa  perilaku  kriminal  merupakan  perilaku  yang  dipelejari  di  dalam  lingkungan sosial,  artinya  semua  tingkah  laku  dapat  dipelajari  dengan  berbagai  cara.  Oleh  karena  itu, perbedaan  tingkah  laku  yang conform dengan criminal adalah  apa  dan  bagaimana  sesuatu  itu dipelajari. 34
Sutherland  dalam  mengemukakan  teorinya  tersebut,  ia  banyak  dipengaruhi  oleh  W.I. Thomas,  sebagai  anggota  aliran  Chicago  dari  aliran  “ Symbolic  Interactionism ”  dari  chicago  mead. Park  dan  Burges  serta  aliran  ekologi  yang  banyak  dikembangkan  oleh  Shaw  dan  Mckay  serta hubungannya  dengan  Thorsten  Sellin  telah  memberikan  sumbangan  yang  sangat  berguna  bagi Sutherland  dalam  mengembangkan  teorinya  ini.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  teori  ini disusun  bertitik  tolak  atas  tiga  teori  : ecological  and  culter  transmission  theory , symbolic  interactionism , culture theory . 35
Dari  pengaruh-pengaruh  teori  tersebut,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada :
1. Bahwa  setiap  orang  akan  menerima  dan  mengakui  pola-pola  perilaku  yang  dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3. Konflik  budaya  ( conflict  of  culture )  merupakan  prinsip  dasar  dalam  menjelaskan kejahatan. 36
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  diatas  bahwa  teori  ini  ada  dua  versi  dalam kelahirannya.  Versi  pertama  dikemukakan  pada  tahun  1939-1947,  dalam  buku Principle  of Criminolgy edisi  ketiga.  Sutherland  lebih  memfokuskan  kepada  konflik  budaya  dan  disorganisasi sosial  serta  asosiasi  differensial.  Dalam  publikasinya  tersebut,  Sutherland  (1939)  menegaskan bahwa :
“... Any person can be be trained to adopt and follow any pattern of behaviour which he is able to execute; Failure to folloe a prescribed pattern of behaviour is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual; and the conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime ”. 37
34 Frank P. William III et.al, 1986, “ Criminology Theory ”, New Jersey : Printice hall, Englewood Cliffs, 1988, dikutip dalam buku Anwar. A, Yesmil, 2010, Kriminologi , PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.74.
35 Romli atmasasmita, 1992, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi , Eresco, Bandung, hlm.13.
36 Anwar. A, Yesmil , Op. Cit. , hlm. 74. 37 Loc. Cit .
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
Dalam versi pertama ini, Sutherland mendefinisikan Asosiasi Diferensial adalah sebagai “ the contents of the pattern presented in association would differ from individual to individual ”. Hal ini tidaklah  berarti  bahwa  hanya  kelompok  pergaulan  dengan  penjahat  akan  menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang  lain.  Jelas  disini  perilaku  jahat  itu  karena  adanya  komunikasi,  yang  tentunya komunikasi  ini  dilakukan  dengan  orang  jahat  pula.  Maka  jelas  pula,  Sutherland  tidak pernah mengatakan “ Mere association with criminals would cause criminal behaviour ”. Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti  pengertian social disorganization dengan differential  social  organization .  Dengan  demikian,  teori  ini  menentang  bahwa  tidak  ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. 38
Robert  K.  Merton,  menggunakan  istilah  “ Anomie ”  untuk  menggambarkan  keadaan deregulation dalam  masyarakat.  Keadaan  deregulasi  oleh  Durkheim  diartikan  sebagai  tidak ditaatinya  aturan-aturan  yang  terdapat  dalam  masyarakat  dan  orang  tidak  tahu  apa  yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulasi “ normlessness ” inilah yang menimbulkan perilaku deviate . Keadaan ini disebabkan karena telah terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai  akibat  dari  depresi.  Depresi  telah  menghilang  dan  telah  terjadi  “ deregulasi ”  di  dalam masyarakat, keadaan inilah yang dinamakan dengan kondisi “ anomi ”.
Kondisi  anomi  menurut  Merton,  adalah  suatu  keadaan  masyarakat  tanpa  norma,  dan keadaan ini mempermudah terjadinya penyimpangan tingkah laku. Ia menjelaskan kondisi anomi yang  maksudnya  ditujukan  kepada  tingkah  laku  Amerika  Serikat.  Perbedaannya  dengan Durkheim  adalah  bahwa Merton  mengartikan  anomi  sebagai kesenjangan  antara  sarana  ( means ) dengan  tujuan  atau  cita-cita  ( goals )  sebagai  hasil  kondisi  masyarakat.  Sehingga  menurut  Merton penyimpangan  tingkah  laku  atau deviation merupakan  gejala  dari  struktur  masyarakat  dimana aspirasi  budaya  yang  sudah  terbentuk  terpisah  dari  sarana  yang  tersedia  di  amsyarakat.  Secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan dapat terjadi dari kebutuhan umum masyarakat, karena masyarakat itu dalam keadaan anomi.
Sementara  itu,  Teori  Asosiasi  Differensial  bertitik  tolak  pada  teori  pluralis.  Teori  ini dimaksud mengakui perbedaan beragam kondisi sosial. Dengan nilai-nilai internal serta tujuannya masing-masing  dan  mempergunakan  sarana-sarana  yang  berbeda  untuk  mencapai  tujuannya tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya Sutherland menolak pemikiran Merton tersebut, yang mengatakan bahwa kejahatan dalam penyimpangan tingkah laku seseorang adalah hasil ( out-come ) dari  perbedaan-perbedaan  kepentingan  untuk  mencapai  satu  tujuan  yang  sama.  Bahkan,  dapat dikatakan bahwa teori differential social organization mengakui keberadaan pelbagai ragam organisasi masyarakat, yang terpisah dan masing-masing bersaing satu sama lainnya dengan norma dan nilai- nilainya sendiri. Di lain pihak, justru teori ini hendak menemukan serta mencari bagaimana nilai- nilai  dan  norma-norma  yang  dimaksud  dapat  dikomunikasikan  atau  dialihkan  dari  kelompok masyarakat yang satu kepada yang lainnya. Selain itu juga, anomi nampaknya berkaitan dengan bahwa  dalam  setiap  masyarakat  terdapat  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  dominan  yang diterima sebagian besar masyarakat.
Sisi  lain  dalam  pandangan  aliran  kriminologi  klasik  yang  berkembang  di  Inggris  dan kemudian  meluas  ke  negara-negara  lain  di  Eropa  dan  Amerika  Serikat  menggunakan metode
38 Anwar. A, Yesmil , Ibid., hlm. 75
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
armchair (tulis-menulis). Psikologi yang menjadi dasar aliran ini bersifat individualistis, intelektualistis, serta  voluntaristis . 39 Landasan  dari  aliran  kriminologi  klasik  ini  adalah,  bahwa  individu  dilahirkan bebas dengan kehendak bebas “ free will ”. Untuk menentukan pilihannya sendiri, individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan serta memiliki kekayaan, pemerintah negara dibentuk  untuk  melindungi  hak-hak  tersebut  dan  muncul  sebagai  hasil  perjanjian  sosial  antara yang diperintah dan yang memerintah, setiap warga negara hanya menyerahkan sebagina haknya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat demi kepentingan sebagian  besar  masyarakat,  dan  posisi  kejahatan  adalah  kejahatan  merupakan  pelanggaran  atas perjanjian  sosial  dan  oleh  karena  itu  kejahatan  merupakan  kejahatan  moral.  Hukuman  hanya dapat  dibenarkan  selama  hukuman  itu  ditujukan  untuk  memelihara  perjanjian  sosial  tersebut. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari, dan setiap orang  dianggap  sama  di  muka  hukum,  maka  sebaiknya  ia  harus  diperlakukan  sama  pula  tanpa pandang bulu.
Pada  dasarnya  aliran  ini  berpandangan  adanya  kebebasan  kehendak  sedemikian  rupa sehingga  tidak  ada  kemungkinan  untuk  menyelidiki  lebih  lanjut  sebab-sebab  kejahatan  atau berusaha  mencegah  kejahatan.  Aliran  klasik  berpendangan  bahwa  setiap  orang  yang  melanggar UU tertentu harus menerima hukuman yang sama tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya, miskin, posisi sosial dan keadaan lainnya.  Hukuman harus dijatuhkan secara berat, akan tetapi proporsional, serta untuk atau dimaksudkan memperbaiki pribadi si penjahat.
Aliran  ini  mengakui  juga  bahwa  manusia  memiliki  akal  disertai  denga  kehendak  bebas untuk menentukan pilihannya, akan tetapi aliran ini berpendapat bahwa kehendak bebas tersebut tidaklah lepas dari pengaruh lingkungan. Secara singkat, aliran ini berpegang teguh kepada faktor lingkungan, yang dikuasai oleh hukum sebab-akibat. Karena pengaruh lingkungan tersebut, orang dapat membedakan antara lingkungan yang interen dan humoral (berperikemanusiaan dan netral) yaitu mengenai sistem saraf sentral yang ekstern (luar) yaitu mengenai lingkungan individu. 40

## Efektifitas Hukum Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya
Ketika  kita  ingin  mengetahui  sejauhmana  efektifitas  dari  hukum,  maka  pertama-tama harus  mengukur  sejauh  mana  aturan  hukum  itu  ditaati  atau  tidak  ditaati.  Tentu  saja  jika  suatu aturan  hukum  itu  ditaati  oleh  sebagian  besar  anggota  masyarakat  maka  tentu  saja  kita  akan mengatakan  bahwa  aturan  hukum  yang  bersangkutan  adalah  efektif.  Akan  tetapi  akan  muncul pertanyaan  berikutnya,  sekalipun  dapat  dikatakan  bahwa  aturan  yang  ditaati  tersebut  dapat dikatakan  aturan  itu  efektif,  tetapi  sejauhmana  derajat  efektifitasnya.  Seseorang  mentaati  atau tidak  suatu  aturan  hukum,  tergantung  pada  kepentingannya,  dan  yang  dinamakan  dengan kepentingan  itu  ada  bermacam-macam,  di  antaranya  yang  bersifat compliance , identification , internalization dan  masih  banyak  jenis  kepentingan  lain.  Jika  ketaatan  sebagian  besar  warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya  takut  sanksi,  maka  derajat  ketaatannya  sangat  rendah,  kalau  ketaatannya  berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinstik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.
39 Soedjono Dirdjosisworo, 1996, Anatomi Kejahatan di Indonesia , Granesia, Bandung, hlm.7
40 Anwar. A, Yesmil , Op. Cit., hlm.82
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut C. G Howard & R. S. Mummers dalam “ Law : Its Nature and Limits ”, antara lain :
a. Relevansi antara hukum  secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang  menjadi  target  aturan  hukum  secara  umum  itu.  Oleh  karena  itu,  jika  aturan hukum  yang  dimaksud  berbentuk  undang-undang,  maka  pembuat  undang-undang dituntut  untuk  mampu  memahami  kebutuhan  hukum  dari  target  pemberlakuan undang-undang tersebut.
b. Kejelasan  rumusan  dari  substansi  aturan  hukum,  sehingga  mudah  dipahami  oleh target  dibelakukannya  aturan  hukum.  Jadi,  perumusan  substansi  aturan  hukum  itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, haruslah ditulis dengan jelas dan mampu  dipahami  secara  pasti.  Meskipun  nantinya  tetap  membutuhkan  interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
c. Sosialisasi  yang  optimal  kepada  seluruh  target  aturan  hukum  itu.  Kita  tidak  boleh meyakini  fiksi  hukum  yang  menentukan  bahwa  semua  penduduk  yang  ada  dalam wilayah  suatu  negara,  dianggap  mengetahui  seluruh  aturan  hukum  yang  berlaku  di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui  keberadaan  suatu  aturan  hukum  dan  substansinya,  jika  aturan  hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka sejogjanya aturannya bersifat  melarang,  dan  jangan  bersifat  mengharuskan,  sebab  hukum  yang  bersifat melarang  ( prohibitur )  lebih  mudah  dilaksanakan  ketimbang  hukum  yang  bersifat mengharuskan ( mandatur ).
e. Sanksi  yang  diancamkan  oleh  aturan  hukum  itu,  harus  dipadankan  dengan  sifat aturan  hukum  yang  dilanggar  tersebut.  Suatu  sanksi  yang  dapat  kita  katakan  tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
f. Berat  ringannya  sanksi  yang  diancamkan  dalam  aturan  hukum,  harus  proporsional dan  memungkinkan  untuk  dilaksanakan.  Sebagai  contoh,  sanksi  denda  yang diancamkan  oleh  Undang-Undang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  No.  22  Tahun 2009,  kiranya hal tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan tingkat penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah bagi pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk dipenuhi  oleh  mereka.  Sebaliknya,  sanksi  yang  terlalu  ringan  untuk  suatu  jenis kejahatan,  tentunya  akan  berakibat  warga  masyarakat  tidak  akan  segan  untuk melaksanakan kejahatan tersebut.
g. Kemungkinan  bagi  penegak  hukum  untuk  memproses  jika  terjadi  pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memungkinkan karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati oleh karenanya  memungkinkan  untuk  diproses  dalam  setiap  tahapan  (penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  dan  penghukuman).  Membuat  suatu  aturan  hukum  yang mengancamkan  sanksi  terhadap  tindakan-tindakan  yang  bersifat  gaib  atau  mistik, adalah  mustahil  untuk  efektif  karena  mustahil  untuk  ditegakkan  melalui  proses hukum.  Mengancamkan  sanksi  bagi  perbuatan  yang  sering  dikenal  sebagai  “sihir” atau “tenung” adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih  efektif  ketimbang  aturan  hukum  yang  bertentangan  dengan  nilai  moral  yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi  bagi  tindakan  yang  juga  dilarang  dan  diancamkan  sanksi  oleh  norma  lain, seperti norma moral, agama, adat istiadat atau kebiasaan dan lainnya. aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain akan lebih tidak efektif.
i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal  dan  profesional  tidaknya  aparat  penegak  hukum  untuk  menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut ; dimulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses  penegakkan  hukumnya  yang  mencakupi  tahapan  penemuan  hukum (penggunaan  penalaran  hukum,  interpretasi  dan  konstruksi),  serta  penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada  standar  hidup  sosio-ekonomi  yang  minimal  di  dalam  masyarakat.  Dan sebelumnya  ketertiban  umum  sedikit  atau  banyak,  harus  telah  tejaga  karena  tidak mungkin  efektifitas  hukum  akan  terwujud  secara  optimal,  jika  masyarakat  dalam keadaan chaos atau situasi perang dahsyat. 41
Jika  yang  akan  kita  kaji  adalah  efektifitas  perundang-undangan  maka  kita  dapat mengatakan  bahwa  tentang  efektifitasnya  suatu  perundang-undangan,  banyak  bergantung  pada beberapa faktor, antara lain :
1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi  yang  terkait  dengan  ruang  lingkup  perundang-undangan  di  dalam masyarakat.
4. Bagaimana  proses  lahirnya  suatu  perundang-undangan,  yang  tidak  boleh  dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat) yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall  sebagai sweep  legislation (undang-undang  sapu),  yang  memiliki  kualitas  buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. 42
Perubahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  (UU  No.  23  Tahun  2002)  sebagaimana  yang  termuat  dalam  PERPPU  Nomor  1  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  (PERPPU  No.  1  Tahun  2016)  mengalami  perubahan  yang  sangat  besar berkaitan dengan sanksi pidananya. Sejak dikeluarkannya PERPPU tersebut telah menimbulkan perdebatan di banyak kalangan, banyak yang sependapat namun tidak sedikit pula yang kurang sependapat.  Sebagaimana  kita  pahami  memanglah  tidak  dapat  kita  pungkiri  bahwa  kejahatan terhadap  anak  sudah  dalam  kondisi  darurat,  mengingat  banyak  terjadi  kasus  pelecehan  hingga kekerasan terhadap anak. Untuk itu dalam penelitian secara yuridis normatif ini peneliti mencoba untuk memberikan gambaran secara yuridis-sosiologis dalam pelecehan dan kekerasan terhadap anak.
Dalam UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang  masih  dalam  kandungan”.  Kemudian  dapat  kita  ketahui  secara  filosofis  dibuatnya  adalah yang tercermin di dalam bagian konsideran menimbang, dimana hal tersebut di sebutkan :
a. bahwa  negara  menjamin  hak  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
41 Achmad Ali, 2009, Teori Hukum (Legal Theory &  Teori Peradilan (Judicial Prudence) , PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 377
42 Achmad Ali, Ibid. , hlm. 379
b. bahwa  kekerasan  seksual  terhadap  anak  semakin  meningkat  secara  signifikan  yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang  anak,  serta  mengganggu  rasa  kenyamanan,  ketentraman,  keamanan,  dan ketertiban masyarakat;
c. bahwa  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak belum  memberikan  efek  jera  dan  belum  mampu  mencegah  secara  komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dalam  PERPPU  tersebut  ada  perubahan  pada  pasal-pasal  antara  lain  pada  pasal  81 diubah dan terdiri atas 9 (sembilan) ayat, di antara pasal 81 dan pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 81A yang terdiri atas 4 (empat) ayat, pasal 82 di ubah yang terdiri atas 8 (delapan) ayat, di antara pasal 82 dan pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 82A yang terdiri atas 3 (tiga) ayat. Di antara pasal-pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa untuk ancaman hukuman bagi  pelanggar  ketentuan pada  pasal  81  ayat  (7)  “terhadap  pelaku  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (4)  dan  ayat  (5)  dapat  dikenai  berupa  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat  pendeteksi elektronik”.
Mengingat bunyi pasal 81 ayat (4) bahwa “selain terhadap pelaku sebagaimana pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D”, kemudian pada  ayat  (5)  disebutkan bahwa “  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam 76D menimbulkan  korban  lebih  dari  1  (satu)  orang,  mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
Merujuk  pada  pasal  71D  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  (UU  No.  35  tahun 2014)  telah  disebutkan  bahwa  “Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Dan pada pasal 59  (1)  yang  menyebutkan  “Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga  negara  lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, (2) Perlindungan  Khusus  kepada  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  kepada  :  a. Anak  dalam  situasi  darurat,  b.  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  c.  Anak  dari  kelompok minoritas  dan  terisolasi,  d.  Anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual,  e.  Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya, f. Anak yang menjadi korban pornografi, g. Anak dengan HIV/AIDS, h. Anak korban penculikan, penjualan,  dan/atau  perdagangan,  i.  Anak  korban  Kekerasan  Fisik  dan/atau  psikis,  j.  Anak korban kejahatan seksual, k. Anak korban jaringan terorisme, l. Anak penyandang disabilitas, m.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
Merujuk  pada  data  Catahu  yang  dirilis  pada  tahun  2016  dari  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Seksual yang terjadi di ranah Personal dari jumlah kasus sebesar 321. 752, maka kekerasan seksual menempati peringkat ke-dua. Yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan  seksual  5%  (166  kasus).  Ranah  publik  , dari  data  sebanyak  31%  (5.002  kasus)  maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%), dan untuk Ranah Negara  (yang  menjadi  tanggung  jawab)  terdapat Kekerasan  Seksual  dalam HAM  masa  lalu,  tes keperawanan  di  institusi  pemerintah,  dan  lainnya.  Pelaku  Kekerasan  Seksual  adalah  lintas  usia, termasuk anak-anak jadi pelaku. 43 Selain itu dalam Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual, di Jakarta tanggal 15 Pebruari 2016 memberikan pandangan bahwa :
“...Komnas  HAM  memahami  bahwa  masalah  kejahatan  seksual  terhadap  anak  sudah mencapai  titik  luar  biasa dan  memahami  pula  perlu  diambilnya  langkah  yang  luar  biasa untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Namun,  Komnas  HAM  mengingatkan  bahwa perkembangan  peradaban  menuntun  agar  penghukuman  tetap  dilakukan  dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali  menjadi  manusia  yang  utuh  dan  siap  kembali  dalam  kehidupan  sosial kemasyarakata. Dengan demikian, pemberian hukuman baik cara maupun tujuan tetaplah harus berpedoman pada Hak Asasi Manusia. Komnas HAM telah meminta masukan dari berbagai pihak, dan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban, Komnas HAM memberikan pandangan sebagai berikut :
a. pemberian  hukuman  melalui  pengebirian  dapat  dikualifikasi  sebagai  penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai  dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) Konsitusi  Indonesia  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari penyiksaan  dan  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  martabat  manusia”.  Dengan demikian  hak  tersebut  merupakan  yang  bersifat  konstitusional  dan  pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menajdi komitmen konstitusional pula. Indonesia juga  telah  mengesahkan  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau Hukuman  Lain  Yang  Keji,  Tidak  Manusiawi,  dan  Merendahkan  Martabat  Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998.
b. Pemberian  hukuman  tambahan  dengan  pengebirian  (baik  kimiawi  maupun  dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasi sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggran hak atas persetujuan tindakan medis ( the right to informed consent ) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang ( the protection of the physical and mental integrity of the person ).
c. Masukkan  dari  para  dokter,  ahli  hukum  dan  kriminolog  menyatakan  bahwa  sebab kekerasan  seksual  bukan  hanya  bersifat  medis  namun  juga  psikologis  dan  sosial. Tindakan kekerasan seksual juga bukan hanya  penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan  sosial  dengan  tetap  berpedoman  pada  Hak  Asasi  Manusia.  Dengan  demikian penanganan  maslaah  kekerasan  seksual  dengan  pemberian  hukuman  tambahan
43 http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di- bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
pengebirian  ( castration )  mereduksi  masalah  dan  tidak  akan  menjawab  masalah kekerasan  seksual  yang  dihadapi.  Langkah  pemberian  hukuman  melalui  pengebirian tidak  proporsional  untuk  menangani  masalah  dan  menjauh  dari  tujuan  yang  ingin dicapai.
d. PERPPU  tentang  pemberian  hukuman  kebiri  sebaiknya  dipertimbangkan  kembali dan  tidak  diterbitkan.  Komnas  HAM  memandang  bahwa  penanganan  kejahatan seksual  terhadap  anak-dalam  hal  ini  juga  perempuan-meminta  sebuah  tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi  dan  tindakan  pencegahan  seperti  pengembangan  sistem  perlindungan sosial  terhadap  anak  (misalnya  komunitas  ramah  anak  dan  juga  perempuan, keterbukaan  informasi  tentang  para  pelak)  ataupun  melalui  pendidikan  dan peningkatan  pemahaman  mengenai  reproduksi.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan melaksanakan  Inpres  No.  5  Tahun  2014  tentang Gerakan  Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.” 44
Peneliti  tertarik  pada  pemberlakuan  hukuman  kebiri  yang  diberlakukan  pada  PERPPU No.  1  Tahun  2016,  guru  besar  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, Harkristuti  Harkrisnowo  mengatakan,  hukuman  tersebut  bisa  jadi  salah  sasaran  dan dikhawatirkan  akan  menjadi  bumerang. 45 Ia  memaparkan,  seringkali  pelaku  kekerasan  seksual dianggap  memiliki abnormal  sex  drive atau  libido  seks  tinggi  dan  dengan  dorongan  yang  tidak normal.  Padahal,  belum  tentu  semua  kasus  kekerasan  seksual  dilakukan  oleh  pelaku  yang memiliki abnormal  sex  drive .  Dan  variabel  yang  harus  diatur  jika  hukuman  kebiri  dijadikan peraturan akan sangat kompleks.
Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T. Cheney  dalam A.  Brief  History  of  Castration  2 nd Edition ,  2006,  menyatakan  bahwa  kebiri  sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tidak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia, namun  di  Mesir  pada  2.600  Sebelum  Masehi  (SM)  budak  yang  dikebiri  berharga  lebih  tinggi karena  dianggap  lebih  rajin  dan  patuh  kepada  majikannya.  Tindakan  serupa  ditemukan  pada budak  pada  budak  di  Yunani  sekitar  500  SM,  penjaga  Harem  di  Persia,  serta  bendahara  dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok. 46
Pemberian  pemberatan  hukuman  pada  pelaku  kejahatan  seksual  anak  dengan mengebirinya  melalui  suntikan  cairan  kimiawi,  menunjukkan  cara  berpikir  balas  dendam  yang merupakan  pendekatan  hukuman  yang  sudah  lama  ditinggalkan.  Pendekatan  ini  pun  dinilai merupakan  pendekatan  hukuman  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  primitif  dan  terkesan barbarisme .  Penghukuman  pemberatan  hampir  tidak  memiliki  korelasi  dengan  berkurangnya kejahatan seksual pada anak. Di banyak negara, hukuman balas dendam kepada pelaku kejahatan sudah  tidak  popular  lagi,  bahkan  menimbulkan  banyak  protes  dari  masyarakat  dan  berbagai organisasi  Hak  Asasi  Manusia.  Secara  akademik  hukuman  ini  juga  tidak  memberikan  efek pemulihan  pada  korban.  Seorang  ahli  kriminal  anak  Jocelyn.  B.  Lammdari  Yale  University, mengatakan  bahwa  kriminalisasi  tidak  memberikan  efek  jera  sama  sekali  kepada  pelaku  tindak
44 www.komnasham.go.id
45 http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/23040851/Hukuman.Kebiri.Dikhawatirkan.Salah.Sasaran.dan.Jadi .Bumerang.
46 M.Zaid  Wahyudi.  Sumber:  Kompas,  19  Mei  2014,  http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan- dorongan-seksual.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat memberikan rasa terlindungi dan rasa pemuliaan yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini. 47
Dalam  artikel  pro-kontra  tentang  pengebirian  pelaku  kejahatan  seksual  yang  dimuat dalam jurnal ABA bulan Juli 1992, pendapat Douglas. J. Beshrov yang menyetujui pengebirian dalam rangka perlindungan masyarakat, di patahkan argumentasinya oleh Andrew Vachs sebagai kesalahan karena hanya melandaskan pada pertimbangan biologis semata. Terdapat data bahwa pengebirian    tidak  menghilangkan  libido  seksual,  karena  dorongan  seksual  tidak  hilang  dengan pengebirian. 48
Sementara  itu,  Mary  Ann  farkas  dan  Amy  Stichman,  mengemukakan  juga  bahwa penegebirian pelaku kejahatan seksual yang bertujuan untuk melindungi masyarakat berlawanan dengan  tujuan  pembinaan  ( treatment )  pelaku  pelanggaran  dan  tidak  menghasilkan  perlindungan bagi  masyarakat. 49 Raymond  A.  Lombardo  dalam  telaahnya  terhadap  efektifitas  pengebirian secara  kimiawi  mempergunakan  “ depo-provera ”  hanya  efektif  terhadap  pelaku  kejahatan  seksual tipe paraphiliac ,  yaitu  penderita  kelainan  hormonal  yang  memiliki  kompulsi  untuk  melakukan perilaku  seksual  menyimpang  untuk  memenuhi  fantasinya. 50 Prisbery  menambahkan  melalui penelitiannya  bahwa  pelaksanaan  penghukuman  pelaku  kejahatan  seksual  dengan  membuat catatan tentang profil pelaku (kendaraan yang dimiliki, foto wajah dsb) agar dapat diakses publik telah  mampu  menurunkan  tingkat  kejahatan  seksual.  Namun  ia  berpendapat  pula  bahwa  tidak semua pelaku kejahatan seksual layak menerima hukuman tersebut karena derajat kesalahannya berbeda-beda, oleh karena itu harus dilaksanakan secara selektif. 51
Bahwa  dalam  meta-analysis  yang  dilakukan  oleh  Friedrich  Losel  dan  Martin Schmuckers, 52 terdapat  69  studi  yang  membandingkan  80  treatment group dan control  group dan melibatkan  lebih  dari  2.200  individu,  telah  ditemukan  sebuah  kesimpulan  bahwa  secara  umum tindakan  intervensi  terhadap  pelaku  kejahatan  seksual  memiliki  efek  positif  dan  signifikan terhadap  tingkat  residivitas  dengan Odds  Ratio (O.R)  sebesar  1.67.  dari  berbagai  tindakan  yang diterapkan untuk pelaku kejahatan seksual, surgical castration dan hormonal medication memiliki efek yang  paling  tinggi  dalam  mengurangi  angka  residivitas  tersebut.  Akan  tetapi,  Losel  dan Schumacker mengingatkan  bahwa tidak satu pun studi mengenai castration memenuhi level 3 dari The  Maryland  Scientific  Methods  Scale (SMS). 53 Dimana  pelaku  kejahatan  seksual  yang  menerima surgical castration adalah kelompok yang telah terseleksi dan memiliki motivasi tinggi, sedangkan di sisi  lain  individu  yang  yang  berada  di contol  group sering  menolak  intervensi  atau  tidak  disetujui oleh tim ahli. Dengan demikian, menjadi dimungkinkan bahwa individu yang berada di treatment
47 Ahmad  Sofian  Kebiri  Versus  Restitusi/Kompensas,  Http://BusinessLaw.Binus.Ac.Id/2015/10/27/Kebiri- Versus-Restitusikompensasi.
48 Muhammad Mustofa, 2015, Pro Kontra Pengebirian Pelaku Kejahatan Seksual , Makalah Pada Diskusi Hukum Pidana, Sanksi Kebiri : Rasional Atau Emosional , F.H. UI, Depok.
49 Muhammad Mustofa , Ibid ., hlm. 4.
50 Op.  Cit .,  mengutip  Lombardo,  R.  A.,  1977,  " California's  Unconstitutional  Punishment  for  Heinous  Crimes:  Chemical Castration on Sexual Offenders " Fordham Law Review, Vol. 65, Issue 6. hlm. 2611-1646.
51 Op. Cit ., mengutip Prisbery. T, 2012, "Unjustified Punishment: Juvenile Consensual Sex Offenders and The Sex Offenders Registry", BYU Prelaw Review, Vol. 26, hlm. 107-120.
52 Op. Cit., mengutip Shields, R.T, 2013, " Sex Crime and Punishment. An Analysis of Sex Offender Sentencing in Florida ", Florida State University, Post Graduate Electronic Dessertation.
53 Op. Cit ., mengutip Friedrich Lösel dan Martin Schmucker, “ The Effectiveness Of Treatment For Sexual Offenders: A Comprehensive Metaanalysis ” dalam Journal of Experimental Criminology, 1, (2005) , hlm. 117-146.
groups memiliki tingkat resiko pengulangan tindak pidana yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berada di control group .
Selain  itu  mengingat  alasan  hukum,  etik,  dan  medis,  metode surgical  castration ini  jarang digunakan di dalam praktek. Losel dan Schumacker juga menggarisbawahi bahwa sebagian besar pelaku  kejahatan  seksual  tidak  memiliki  tingkat  hormon  laki-laki  abnormal  yang  tinggi.  Hal  ini harus    diperhatikan    ketika  opsi  yang  dipilih  adalah  hormonal  medication,  yindakan  intervensi dengan medroxy-progesteronacetate (Amerika Serikat) atau cyproteronacetate (Eropa, misalnya Androcur) ternyata  tidak  bekerja  dengan  membuat  normal  tingkat  testoteron  yang  ekstrim,  tetapi  dengan mengurangi gairah seksual secara signifikan. 54
Selain  itu  tercatat  ada  beberapa  efek  samping  negatif  serius  yang  secara  gradual  akan berujung  pada  tindakan non  compliance dan drop  out .  Pendapat  lain,  Meyer,  Cole,  dan  Emory 55 berpendapat bahwa penghentian pemberian tindakan hormonal juga akan meningkatkan resiko residivitas secara signifikan. Oleh karena itu, hormonal medication sebaiknya diberikan untuk kasus dimana  gairah  seksual  memainkan  peran  penting  di  dalamnya  dan  hal  ini  pun  harus  diikuti dengan  intervensi  psikologis  yang  mendukung  terciptanya compliance dan  memiliki  hubungan kausal tersendiri pada pengulangan kejahatan seksual. 56
Kastrasi  memang  dapat  menurunkan  dorongan  seksual  pada  pelaku  kejahatan  seksual, namun  demikian  jika  dilakukan  pengebirian  dengan  penghilangan  testis,  maka  akan menghilangkan  organ  secara  permanen.  Di  samping  itu  meskipun  akan  turun  secara  drastis dorongan  seksualnya,  akan  tetapi  masih  ada  faktor-faktor  psikologis  yang  dapat  menimbulkan kembali  dorongan  seksual.  Pengebirian  juga  dapat  menimbulkan  kemungkinan  pelaku  menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam  dimana  hal  ini  dimungkinkan  terjadi  sejak  pelaku  merasakan  viktimisasi  pada  dirinya. walaupun secara medis memberi dampak penuruan dorongan seksual, namun harus dikaji secara mendalam,  dampak  sosial  dan  psikologis  pada  pelaku  yang  dikebiri  sehingga  diperlukan pendampingan  psikologis  dan  sosial  terhadap  pelaku  selama  dan  setelah  menjalani  masa hukumannya. 57
Muhammad  Mustofa  menambahkan  bahwa  secara  garis  besar  dapat  dikatakan  bahwa faktor  pendorong  timbulnya  kejahatan  seksual  itu  sangat  bervariatif.  Faktor  mana  yang  paling dominan  untuk  dapat  dijadikan  pedoman  untuk  memberikan treatment yang  tepat  belum  dapat ditemukan secara ilmiah. Kesulitan menemukan faktor pencetus dan treatment yang tepat terhadap pelaku  kejahatan  seksual  adalah  kesulitan  metodologis  yang  harus  menerapkan desaign eksperimental .  Sampel  hanya  terbatas  pada  pelaku  yang  sedang  menjalani  hukuman.  Pembagian sampel  ke  dalam  kelompok treatment dan  kontrol  masih  terhambat  oleh  rambu-rambu  etika penelitian.    Namun  demikian  untuk  memberlakukan  pelaku  kejahatan  seksual  dan  sekaligus memberikan perlindungan masyarakat, tidak boleh hanya didasari oleh pertimbangan emosional,
54 Op.  Cit. ,  mengutip  David  P.  Farrington,  “ Methodological  Quality  Standards  For  Evaluation  Research ”  dalam The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 587, (2003): 49-68. 55 Op. Cit ., mengutip A. Rosler & E. Witztum, “ Pharmacotherapy Of Paraphilias In The Next Millennium ” dalam Behavioral Sciences and the Law, 18 , (2000), hlm.43-56.
56 Op.  Cit .,  mengutip  W.  J.  Meyer,  C.  Cole,  &  E.  Emory,  “ Depo  Provera  Treatment  For  Sex  Offending  Behavior:  An Evaluation Of Outcome ” dalam Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law 20 , (1992), hlm.249-259. 57 Pribudiarta  Nur  Sitepu,  2015, Pemberatan  Hukuman  bagi  Pelaku  Kejahatan  Seksual  terhadan  Anak ,  Makalah  Pada Diskusi Hukum Pidana, Sanksi Kebiri: Rasional Atau Emosional, FH UI, Depok 12 November 2015.
common  sense ,  pencitraan,  melayani  tuntutan  publik  yang  lebih  banyak  merupakan  pertimbangan emosional. Bagi ilmuwan setiap pertimbangan atau rekomendasi harus didasarkan pertimbangan ilmiah  yang  ditandai  adanya  kesesuaian  antara  gagasan  dengan  fakta  dan  sekaligus  merupakan pelaksanaan amanah Konstitusi yaitu demi mencerdaskan kehidupan bangsa. 58
Penerapan  sebuah  peraturan  perundang-undangan  haruslah  melihat  dari  semua  elemen kehidupan di masyarakat terlebih lagi jika itu menyangkut mengenai hukum pada ranah publik. Peneliti bukanlah tidak sependapat dengan ancaman hukuman “ maksimal ” terhadap pelaku tindak kejahatan  pelecehan  dan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dan  perempuan,  namun  diharapkan lembaga legislatif dan eksekutif mampu memberikan peran controlling di dalam masyarakat. Control tersebut  dilakukan  melalui  kewenangan  yang  telah  di  mandatkan  oleh  rakyat  Indonesia sebagaimana  ditegaskan  di  dalam  pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  bahwa  “Kedaulatan adalah  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar”.  Kemudian  di tegaskan dalam BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA pasal 4 ayat (1) UUD NRI  Tahun  1945  bahwa  “Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan menurut  Undang-Undang  Dasar”.  Sehingga  bisa  kita  berikan  gambaran  bahwa  Presiden  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  penjelmaan  dari  seluruh  rakyat  Indonesia  dalam  konsep Negara  Republik  Indonesia  diharapkan  mampu  memberikan  perlindungan  bagi  segenap  dan seluruh rakyat. Indonesia sebagai penganut sistem negara hukum dan implementasi dari sistem due process law , sehingga tidak ada lagi dikotomi terhadap setiap warga negara, asas equality before the law harus tetap ditegakkan terlepas ada asas kepastian hukum.
Variabel  tindak  kejahatan  memiliki  banyak  variabel  pendukungnya,  seperti  masih maraknya  peredaran  minuman  keras,  peredaran  narkoba,  peredaran  situs-situs  porno,  rasio kenakalan remaja yang semakin tinggi, mengikisnya nilai-nilai budaya ketimuran, punahnya nilai- nilai budaya dan adat yang berlaku dalam masyarakat, penegakkan hukum yang jauh dari nilai- nilai keadilan dan kepastian hukum, dsb. Ancaman hukuman kebiri sendiri dirasa akan mampu mengurangi tindak kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual akan tetapi peneliti berpendapat dengan merujuk sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas seperti di atas, peraturan ini harus didukung  oleh  peraturan-peraturan  yang  lain  baik  dari  tingkat  pusat  hingga  tingkat  daerah. Misalnya :
1. peraturan  perundang-undangan  sampai  peraturan  daerah  tentang  penertiban minuman  keras,  pelanggaran  terhadap  ketentuan  ini  memang  di  beberapa  wilayah atau  daerah  di  Indonesia  seringkali  dianggap  sebagai  hal  yang  biasa.  Mulai  dari produsen  minuman  keras  hingga  pemasaran  minuman  haram  ini.  Kemudahan acces untuk  mendapatkan  barang  ini  di  tengah  masyarakat  akan  dapat  memunculkan potensi  tindak  kejahatan,  dan  parahnya  lagi  bukan  hanya  tentang  pelaku  tindak kejahatan  pelecehan  dan  kekerasan  seksual  saja  akan  tetapi  hampir  semua  tindak kejahatan dapat dimunculkan dari potensi ini. Pemerintah harus lebih peka terhadap hal-hal  yang  berlaku  di  masyarakatnya,  sehingga  efektifitas  peraturan  perundang- undangan akan mampu di terapkan dengan baik.
58 Pribudiarta Nur Sitepu, Ibid ., hlm.3
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
2. Kemudahan acces di  layanan  internet  mulai  dari  blog  sampai  pada  situs-situs  yang berbau pornografi. Minimnya sistem filterisasi terhadap pengguna layanan internet bisa juga menimbulkan potensi terhadap paradigma yang ada di kalangan remaja bahkan sampai  usia  anak-anak.  Telah  banyak  kita  baca  dari  koran  hingga  media  elektronik berapa  banyak  anak-anak  di  bawah  umur  telah  berani  bahkan  terang-terangan melakukan hal-hal yang tidak patut ditiru oleh mereka. Minimnya pendidikan seks di keluarga  dan  lingkungan  juga  sangat  mempengaruhi  terhadap  perkembangan pendidikan seks terhadap anak.
3. Sistem  pendidikan  yang  dirasa  kurang  memberikan  wawasan  terhadap  nilai-nilai budaya.  Pada  usia  anak-anak  diharapkan  mereka  mendapatkan  lebih  banyak  porsi tentang  pendalaman  nilai-nilai  agama,  budaya  sehingga  ini  dapat  memberikan  daya filterisasi terhadap pengaruh-pengaruh yang negatif ketika mereka berhadapan dengan situasional perbuatan yang melawan nilai-nilai hukum, agama dan budaya.
4. Eksploitasi  terhadap  anak  yang  semakin  merajalela  di  tengah  perkembangan  negara yang  semakin  heterogen  dan  individualistis  ini.  Hal  ini  dapat  kita  ukur  dari pengamatan yang dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia, semakin banyaknya GePeng (Gelandangan dan Pengemis) yang tidak sedikit membawa bahkan bisa kita konotasikan “ mempekerjakan ” anak. Kita ketahui bahwa kehidupan di jalan bukanlah tempat  anak-anak  seusia  mereka,  pada  kondisi  kehidupan  seperti  ini  sangat  rentan sekali bagi mereka untuk bersentuhan langsung dengan tindak kejahatan hingga nilai- nilai kejahatan yang berpotensi tertanam dalam paradigma mereka sebagai anak-anak. Dan  masih  banyak  lainnya  hal-hal  yang  dapat  kita  ketahui  bahkan  tanpa  kita  sadari setiap hari kita melihat tentang kekerasan terhadap anak secara psikis .

## Saran
Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  diharapkan  mampu  memberikan perlindungan  bagi  segenap  tumpah  darah  Indonesia.  Kepentingan  rakyat  haruslah  tetap dikedepankan  selain  ada  penerapan  asas  kepastian  hukumnya.  Harmonisasi  dan  sinergitas peraturan  perundang-undangan  harus  dijalankan  agar  pemenuhan  efektifitas  peraturan perundang-undangan bisa di raih. Perlindungan terhadap anak bukan saja tugas negara, namun itu  juga  menjadi  tugas  setiap  warga  negara  Indonesia.  Pemenuhan  rasa  keadilan  oleh  negara jangan  saja  terfokus  pada  segi  pelaku  tetapi  juga  dari  segi  korban,  sehingga  potensi  terhadap tindak  pidana  pelecehan  dan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  dapat  muncul  dapat diminimalisir di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Achmad  Ali,  2009, Teori  Hukum  (Legal  Theory  &  Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence) , PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm.377. Azhary,  1995, Negara  Hukum  Indonesia-Analisis  Yuridis  Normatif  Tantang  Unsur-unsurnya ,  Cet. Pertama, UI Press, Jakarta, hlm.30. Bagong Suyanto dan Karnaji, ed, 2000, Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Studi Tentang Pola Terjadinya Pelecehan Seksual dan Tindak Pidana Perkosaan  Terhadap Anak Perempuan di Jawa Timur , Lutfansah Mediatama, Surabaya, hlm.x.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
Dhermawan  Oka,  2005, Perlindungan  Aborsi  Bagi  Perempuan  Korban  Pemerkosaan ,  Bina  Bahasa, Jakarta, hlm.20. Frank P. William III et.al, 1986, “ Criminology Theory ”, New Jersey : Printice hall, Englewood Cliffs, 1988,  dikutip  dalam  buku  Anwar.  A,  Yesmil,  2010, Kriminologi ,  PT.  Refika  Aditama, Bandung, hlm.74.
Muh.  Yamin,  1982, Proklamasi  dan  Konstitusi  Republik  Indonesia ,  PT.  Ghalia  Indonesia, Jakarta,hlm.72. Muhammad Mustofa, 2015, Pro Kontra Pengebirian Pelaku Kejahatan Seksual , Makalah Pada Diskusi Hukum Pidana, Sanksi Kebiri : Rasional Atau Emosional , F.H. UI, Depok. Padmo  Wahyono,  1992, Asas  Negara  Hukum  dan  Perwujudannya  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional , dalam  Moh.  Busyro  Muqaddas  dkk, Politik  Pembangunan  Hukum  Nasional ,  UII  Press, Yogyakarta, hlm.40.
Penerbit Citra Umbara, 2002, Hasil perubahan kedua UUD 1945 , Bandung Pribudiarta Nur Sitepu, 2015, Pemberatan Hukuman Bagi Pelaku  Kejahatan Seksual Terhadap Anak , Makalah  Pada  Diskusi  Hukum  Pidana, Sanksi  Kebiri  :  Rasional  Atau  Emosional ,  FH  UI, Depok 12 November 2015. Purwadianto Agus, 2003, Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM , Gramedia Utama, Jakarta, hlm.65. Rahmat,  2012, Analisis  yuridis  kriminologis  terhadap  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  oknum  aparat kepolisian di indonesia ( studi kasus universitas negeri gorontalo )”, hlm.16. Romli Atmasasmita, 1992, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi , Eresco, Bandung, hlm.13. Soedjono Dirdjosisworo, 1996, Anatomi Kejahatan di Indonesia , Granesia, Bandung, hlm.7 Sri  Santuti  Hariadi, “Tindak  Perkosaan  Terhadap  Anak  Perempuan”  dalam  Anak  Rawan  :  Bunga Rampai Tentang Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus , cet. 1, 2000, Lutfansah Mediatama, Surabaya, hlm.3. Sri Soemantri Martisoewignjo, 1992, Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional ,  dalam  M.  B.  Muqoddas  dkk, Politik  Pembangunan  Hukum  Nasional ,  UII.  Press, Yogyakarta, hlm.28.
Theresia Dyah Wirastri, 2003, “ Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan Dalam Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Jakarta Timur Tahun 2003)” , “(Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2004), hlm.58. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002. Kriminologi, PT. Grafindo, Jakarta, hlm.10. Topo Santoso, 1997, Seksualitas dan Hukum Pidana , cet. 1., IND-HILL-CO, Jakarta, hlm.3. Von  Schmid,  1998, Ahli-Ahli  Pikir  Besar  Tentang  Negara  dan  Hukum ,  Cetakan  Keenam,  PT. Pembangunan, Jakarta, hlm. 11.
Yusril Ihza Mahendra, 1995, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Implikasinya terhadap Perumusan Politik Hukum  Nasional ,  makalah  disampaikan  pada  seminar  sehari  Menyongsong  Hari Kemerdekaan RI ke 50, tanggal 5 Agustus 1995 yang diselenggarakan oleh ICMI Korwil DKI Jakarta. hlm.21.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PERPPU  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 tahun 2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

## Kamus
Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.673.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                          Hanafi Arief
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  1966,  Kamus  Bahasa  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi Kedua, Cet. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 685.
W. J. S.Poerwadaminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, hlm.741. Data Website Dari Internet http://news.okezone.com/read/2016/06/01/340/1403025/pemerkosa-siswi-sd-diberondong-tembakan-oleh polisi http://news.okezone.com/read/2016/05/31/340/1402276/siswi-sma-diperkosa-empat-remaja-di-pandeglang http://news.okezone.com/read/2016/05/23/512/1395228/dua-gadis-remaja-diperkosa-12-pria-mabuk-satu korban-tewas http://daerah.sindonews.com/read/1113500/174/dua-bulan-guru-bejat-ini-setubuhi-muridnya-hingga-lima-kali- 1464862294 http://daerah.sindonews.com/read/1113009/190/perkosa-dua-anak-dari-selingkuhannya-pria-ini-ditangkap 1464723458 http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di- bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/ www.komnasham.go.id http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/23040851/Hukuman.Kebiri.Dikhawatirkan.Salah.Sasaran.dan.Jadi.
Bumerang.
M.Zaid  Wahyudi.  Sumber:  Kompas,  19  Mei  2014,  http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan- dorongan-seksual.
Ahmad  Sofian  Kebiri  Versus  Restitusi/Kompensas,  http://BusinessLaw.Binus.Ac.Id/2015/10/27/Kebiri-Versus- Restitusikompensasi.