## IMPLEMENTASI KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH
Betha Rahmasari
Universitas Muhammadiyah Metro umdosen@gmail.com

## Abstract
Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengatur dan  mengurus kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah  Kabupaten.  Desa  berfungsi  sebagai  ujung  tombak  di  dalam  melaksanakan pembangunan  disegala  bidang  baik  di  bidang  Pemerintahan,  pembangunan,  maupun kemasyarakatan  maupun  tugas-tugas  pembantuan  yang  merupakan  pembangunan integral  yang tidak dapat dipisahkan satu sama  lainnya  yang  meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Pembangunan  desa  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam rangka  Pembangunan  Nasional  dan  Pembangunan  Daerah,  karena  di  dalamnya terkandung  unsur  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya.  Selain  itu, pembangunan  desa  dapat  menyentuh  secara  langsung  kepentingan  sebagian  besar masyarakat  yang  bermukim  di  perdesaan  dalam  rangka  upaya  meningkatkan kesejahteraan  mereka.  Dalam  pembangunan  desa  pemerintahan  desa  berkedudukan sebagai  subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia,  sehingga desa  memiliki  kewenangan,  tugas  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakatnya  sendiri.  Masyarakat  internasional  sering  menyebut pemerintah desa dengan istilah “local government”.
Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama  ini pemerintahan desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Kata kunci : Desa, Keuangan Desa, Pemerintahan Daerah

## Abstract
The  village  is  a  legal  community  that  has  the  authority  to  organize  and  manage  the interests  of  the  local  community  based  on  local  origins  and  customs  that  are recognized in the National Government system and located in the District. The village serves as the  spearhead  in carrying out development  in  all  fields  both in the  field of Government, development, and society as well as tasks of assistance which is integral development  that  can  not  be  separated  from  each  other  which  includes  life  and livelihood of the community.
Rural  development  has  a  very  important  and  strategic  role  in  the  framework  of National  Development  and  Regional  Development,  because  it  contains  elements  of equity  of  development  and  its  results.  In  addition,  village  development  can  directly touch  the  interests  of  the  majority  of  people  who  live  in  rural  areas  in  order  to improve their welfare. In the village  village government development  is  located as a subsystem of the governance system in Indonesia, so that the village has the authority, duties  and  obligations  to  organize  and  manage  the  interests  of  its  own  community. The  international  community  often  calls  the  village  government  the  term  "local government".
Good  governance  governance  in  a  State  is  an  inevitable  necessity.  In  line  with  the issuance  of  Law  Number  6  Year  2014  About  the  Village,  it  needs  serious  attention considering that during this village government is regulated by Law Number 32 Year 2004 Jo Law Number 23 Year 2014 About Local Government.
Keywords: Village, Village Finance, Local Government

## PENDAHULUAN
Perimbangan  keuangan  pusat-daerah  kini  telah  menjadi  ikon  utama  otonomi daerah  dan  sudah  dipastikan  dengan  kebijakan  negara  melalui  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004.  Ada  dua  alasan  penting  lahirnya  kebijakan  perimbangan keuangan  pusat-daerah.  Pertama,  alasan  teoretik  yang  berpijak  pada  anjuran desentralisasi.  Desentralisasi  menyatakan  bahwa  pembagian  kekuasaan  dan kewenangan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan desentralisasi keuangan (fiskal) dalam  bentuk  pembagian  keuangan  kepada  daerah  dan  memberi  kekuasaan  daerah untuk  menggali  sumber  keuangan  sendiri.  Keuangan  yang  didesentralisasikan
( decentralized  budget )  ke  daerah  digunakan  untuk  membiayai  pelayanan  publik  dan pembangunan daerah yang sesuai dengan preferensi lokal.
Pada  pasal  1  angka  5  Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  2005  menetapkan bahwa  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  seanjutkan  disebut  Desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  sangat  jelas  bahwa undang-undang  No.  32  Tahun  2004  memberikan  dasar  menuju self  governing yaitu suatu  komunitas  yang  mengatur  dirinya  sendiri,  dengan  pemahaman  bahwa  Desa memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan social budaya setempat.
Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada  di  daerah  Kabupaten.  Desa  berfungsi  sebagai  ujung  tombak  di  dalam melaksanakan  pembangunan  disegala  bidang  baik  di  bidang  Pemerintahan, pembangunan,  maupun  kemasyarakatan  maupun  tugas-tugas  pembantuan  yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Pembangunan  desa  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dan  strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung  unsur  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya.  Selain  itu, pembangunan  desa  dapat  menyentuh  secara  langsung  kepentingan  sebagian  besar
masyarakat  yang  bermukim  di  perdesaan  dalam  rangka  upaya  meningkatkan kesejahteraan  mereka.  Dalam  pembangunan  desa  pemerintahan  desa  berkedudukan sebagai  subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia,  sehingga desa  memiliki  kewenangan,  tugas  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.
Masyarakat  internasional  sering  menyebut  pemerintah  desa  dengan  istilah “local government”. Peran pemerintahan ditingkat lokal/desa tersebut diakui memberi pengaruh pada pembangunan, sebagaimana pendapat dibawah ini:
“It  is  acknowledged  that  local  governance  constitutes  the  most  critical  level  of governance  where  the  momentum  to  sustain  national  development  can  be  created. Local governance is a system of devolution of powers to the local authority to provide services  of  local  nature. (Diakui  bahwa  pemerintahan  local  merupakan  tingkat  yang paling  kritis  dalam  pemerintahan  dimana  momentum  untuk  melanjutkan pembangunan  nasional  dapat  dilakukan.  Tata  pemerintahan  lokal  adalah  sistem pengalihan kekuasaan kepada otoritas lokal untuk menyediakan layanan yang bersifat lokal)”. 1
Dalam  operasionalisasi  Desa  untuk  mewujudkan  otonomi  yang  diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan  dengan  Alokasi  Dana  Desa,  sehingga  Pemerintah  Daerah  Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada  setiap Desa  yang berada di wilayahnya.  Hal ini  tercantum  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang menyebutkan  bahwa  keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang
1 Abdur-rahman  Olalekan  Olayiwola.  2013. Local  Governance  and  Public  Goods:  Some  Lessons from the British Local Government System . European Journal of Bus iness and Social Sciences, Vol. 2, No.9 , pp 39-66, December 2013. Available at http://www.ejbss.com/recent.aspx
dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa  yang  menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa diberikan  oleh  pemerintah  Pusat  yang  diperoleh  dari  dana  perimbangan  APBN  yang diterima  oleh  Kabupaten/Kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) sebesar 10%.  Dana tersebut kemudian  dapat  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat.  Jumlah  nominal  yang  akan  diberikan  kepada  masing-masing  desa  akan berbeda  tergantung  dari  georafis  desa,  jumlah  penduduk,  serta  jumlah  angka kematian.  Alokasi  dana  sebesar  10%  yang  diterima  oleh  desa  akan  menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa. 2
Tata  kelola  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dalam  suatu  Negara merupakan  suatu  kebutuhan  yang  tak  terelakkan.  Sejalan  dengan  dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini pemerintahan desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  Jo  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.  Diaturnya  desa  dengan  undang-undang  tersendiri,  memperlihatkan  kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan  visi  dan  misi  Undang-undang  tersebut,  dimana  Negara  melindungi  dan memperdayakan  desa  agar  menjadi  kuat  dalam  melaksanakan  penyelenggarakan pemerintah,  pembangunan  dan  kemasyarakatan  menuju  terciptanya  masyarakat  yang adil  makmur  dan  sejahtera.  Dalam  Undang-Undang  tersebut  diatur  tentang  perlunya
2 Widjaja HAW. 2003. Pemerintahan Desa/marga . Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
menerapkan  kaidah-kaidah  yang  baik  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan, termasuk  di  dalamnya  kaidah-kaidah  dalam  bidang  pengelolaan  pemerintahan  untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  yang  didalamnya  termasuk  tata kelola  keuangan  pemerintahan  pusat,  daerah  dan  desa.  Dalam  rangka  mewujudkan tata  kelola  keuangan  pemerintahan  yang  baik  itulah,  pemerintah  Republik  Indonesia melakukan reformasi di  bidang pengelolaan keuangan Negara dan daerah. Reformasi pengelolaan  keuangan  ini  pada  dasarnya  dilatarbelakangi  oleh  masih  digunakannya peraturan  perundang-undangan  peninggalan  pemerintah  kolonial.  Walau  kehendak menggantikan  aturan  bidang  keuangan  warisan  telah  lama  dilakukan  agar  selaras dengan  tuntutan  zaman,  baru  pada  tahun  2003  hal  itu  terwujud  dengan  terbitnya Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  keuangan  Negara.  Hal  itu  senada dengan  makin  besarnya  belanja  Negara  yang  dikelola  oleh  pemerintah  sehingga diperlukan  suatu  metode  pengawasan  yang  memadai.  Salah  satu  bentuknya  adalah keterlibatan masyarakat/ stakeholders. 3
Sejauh ini keuangan desa didefinisikan sebagai semu hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang  yang  dapat  dijadikan  milik  desa  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  tersebut.  Keuangan  desa  pada  dasrnya  merupakan  sub  sistem  dari keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang  keuangan  Negara.  Dalam  penjelasan  Undang-Undang  tersebut  dinyatakan bahwa ppendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan Negara adalah dari sisi  objek,  subjek,  proses,  dan  tujuan.  Dari  sisi  objek,  yang  dimaksud  dengan keuangan  Negara  meliputi  semua  hak  dan  kewajiban  Negara  yang  dapat  dinilai
3 Chabib soleh, Heru Rochamansyah, 2010, Pengelolaan Keuangan Desa , fokusmedia
dengan  uang,  termasuk  kebijakn  dan  kegiatan  dalam  bidang  fiskal,  moneter  dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  Negara  berhubungan  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 4

## PEMBAHASAN
Seiring  dengan  perkembangan  politik,  maka  berdasarkan  ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  X/MPR/1998  tentang  Pokok- pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidup- an  nasional  sebagai  Haluan  Negara  dan  ketetapan  MPR  Republik  Indonesia  Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang  berkeadilan  serta  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  serta ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Negara  yang  bersih  dan  bebas  korupsi,  Kolusi dan Nepotisme, ditetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakn pengganti dari UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah serta UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Undang-undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintaha  Daerah,  mengatur juga  tentang  Pemerintahan  Desa,  yaitu  pada  BAB  XI  dari  pasal  93  sampai  dengan Pasal  111.  Banyak  terdapat  perubahan-perubahan  yang  mendasar  bila  dibandingkan dengan  UU  No.  5  Tahun  1979,  antara  lain  pemerintahan  desa  buka  lagi  merupakan organisasi  pemerintahan  terendah  di  bawah  camat,  sehingga  Kepala  Desa  tidak  lagi bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui  Camat  melainkan  bertanggung  jawab
4 Bambang  Trisantono.  2010. Pedoman  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa .  Jakarta. Fokusmedia
kepada  rakyat  melalui  Badan  Perwakilan  Desa,  yang  berfungsi  sebagai  lembaga legislasi dan pengawasan dalam  hal pelaksanaan peraturan desa, anggran pendapatan dan  belanja  desa,  serta  keputusan  kepala  desa.  Lebih  lanjut  berdasarkan  pasal  111 ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  No.  76  Tahun  2001  tentang  Pedoman  Umum Pengaturan Mengenai desa. 5
Kemudian, berdasarkan pertimbangan bahwa undang-undang nomor 22 tahun 1999  tentang  pemerintahan  daerah  dengan  seluruh  peraturan  pelaksananya  ternyata tidak  sesuai  dengan  perkembangan  keadaan,  ketatanegaraan,  dan  tuntuttan penyelenggaraan otonomi daerah, maka UU No. 22 Tahun 1999  ini pun direvisi dan diganti dengan diterbitkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004.
Dalam  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  pengaturan  mengenai  Desa terdapat pada BAB XI pasal 200 sampai dengan Pasal 216. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan [asal 216, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Pengertian keuangan desa menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 212 ayat (1) jo’ Permendagri No. 37 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1) bahwa keuangan desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  dalam  rangka  penyelenggara  pemerintahan desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk  kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah :
1. Keanekaragaman, yang  memiliki  makna  bahwa  istilah  Desa  dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi social budaya masyarakat setempat.
Hal  ini  berarti  pola  penyelenggaraan  pemerintahan  serta  pelaksanaan
5 Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
pembangunan  di  desa  harus  menghormati  sistem  niali  yang  berlaku  pada masyarakat  setempat  namun  harus  tetap  mengindahkan  sistem  nilai  bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Partisipasi, memiliki  makna  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  desa  harus  mampu  mewujudkan  peran  aktif  masyarakat  agar masyarakat  senantiasa  memiliki  dan  turut  serta  bertanggungjawab  terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesame warga desa.
3. Otonomi  asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur  dan  mengurus  masyarakat  setempat  didasarkan  pada  hak  asal  usul dan  nilai-nilai  social  budaya  yang  terdapat  pada masyarakat  setempat  namun harus    diselenggarakan  dalam  persepktif  administrasi  pemerintahan  Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
4. Demokratisasi, memiliki  makna  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang  diartikulasi  dan  diagregasi  melalui  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintahan Desa.
5. Pemberdayaan  masyarakat, memiliki  makna  bahwa  penyelenggara pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  di  Desa  ditujukan  untuk meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  penetapan kebijakan,  program  dan  kegiatan  yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan prioritas kebutuhan masyarakat. 6
Berdasarkan  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004,  Desa  atau  yang  disebut dengan nama lain, adalah kesatuann masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wi-
6 Ibid, hal 3-4
layah  yurisdiksi,  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan/atau diben- tuk dalam sistem pemerintahan nasional dan  berada di  Kabupaten/kota, sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
b. Urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota  yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
c. Tugas  pembantuan  dari  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota, dan
d. Urusan  pemerintahan  lainnya  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan diserahkan kepada desa 7
Urusan  pemerintahan  yang  akan  diserahkan  pengaturannya  kepada  desa  berdasarkan Permendagri  No.  30  Tahun  2006,  harus  didasarkan  kepada  hasil  pengkajian  dan evaluasi  dengan  pertimbangan  aspek  geografis,  kemampuan  personil,  kemampuan keuangan,  efesiensi  dan  efektivitas.  Penyerahaan  urusan  pemerintahan  tersebut ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  kabupaten/kota,  yang  selanjtnya  pemerintahan desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang
7 Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005
dapat  dilaksanakan  di  desa,  dan  kesiapan  pemerintahan  desa  ditetapkan  dengan keputusan kepala desa atas persetujuan pimpinan BPD.
Berdasarkan  keputusan  kepala  desa  tersebut,  bupati  /walikota  menetapkan peraturan  bupati/walikota  tentang  penyerahan  urusan  pemerintahan  kabupaten/kota kepada  desa.  Penyerahan  tersebut  dilaksanakan  secara  nyata  dan  serentak  dan disaksikan oleh camat serta seluruh kepala badan/dinas/kantor.
Pemerintah kabupaten/kota dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/kota kepada desa atas permintaan pemerintahan desa. Apabila pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang  telah  diserahkan  oleh  kabupaten/kota  kepada  desa  dalam kurun  waktu  2  (dua)  tahun  tidak  berjalan  secara  efektif,  pemerintah  kabupaten/kota dapat  menarik sebagia atau seluruh urusan pemerintahan  yang telah diserahkan. Tata cara penarikan atau peraturan tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang yaitu :
a. Kreteria pelaksanaan urusan pemerintahan;
b. Mekanisme penambahan urusan pemerintahan;
c. Mekanisme penarikan urusan pemerintahan.
Pelaksanaan  urusan  pemerintah  kabupaten/kota  yang  diserahkan  kepada  desa dibiayai  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota.  Urusan pemerintaha  kabupaten/kota  yang  dapat  diserahkan  pengaturannya  kepada  desa meliputi :  bidang pertanian dan ketahanan pangan;  bidang pertambangan dan energy serta  sumber  daya  mineral;  bidang  kehutan  dan  perkembunan;  bidang  perindustrian dan perdagangan; bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; bidang penanaman modal; bidang tenaga kerja dan trasmigrasi; bidang kesehatan; bidang pendidikan dan kebudayaan;  bidang  social;  bidang  penataan  ruang;  bidang  pemukiman/perumahan; bidang  pekerjaan  umum;  bidang  perhubungan;  bidang  lingkungan  hidup;  bidang
politik  dalam  negeri  dan  administrasi  public;  bidang  otonomi  desa;  bidang perimbangan  keuangan;  bidang  tugas  pembantuan;  bidang  pariwisata;  bidang pertanahan;  bidang  kependudukan  dan  catatan  sipil;  bidang  kesatuan  bangsa  dan perlindungan  masyarakat,  dan    pemerintahan  umum;  bidang  perencanaan;  bidang penerangan/informasi  dan  komunikasi;  bidang  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan anak; bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; bidang pemuda dan  olahraga;  bidang  pemberdayaan  masyarakat  desa;  bidang  statistic;  bidang  arsip dan perpustakaan. 8
Mengenai Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan Negara  sebagaimanadiatur  dalam  Undang-undang  No.  17  Tahun  2003  Tentang keuangan  Negara.  Dalam  penjelasan  undang-undang  tersebut  dinyatakan  bahwa pendekatan  yang  digunakan  dalam  merumuskan  keuangan  Negara  adalah  dari  sisi objek,  subjek,  proses,  dan  tujuan.  Dari  sisi  objek,  yang  dimaksud  dengan  keuangan Negara  meliputi  semua  hak  dan  kewajiban  Negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, termasuk  kebijakan  dan  kegiatan  dalam  bidang  fiskal,  moneter  dan  pengelolaan kekayaan  Negara  yang  dipisahkan,  segala  sesuatu  baik  berupa  uang,  maupun  berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Berdasarkan  pengertian  keuangan  Negara  dengan  pendekatan,  terlihat  bahwa hak  dan  kewajiban  Negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  diperluas  cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan  Negara  yang  dipisahkan.  Berpijak  pada  penjelasan  tersebut,  sebagai  sub sistem dari keuangan Negara, keuangan desan adalah semua hak dan kewajiban desa
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata cara penyerahan urusan pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa.
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik  berupa uan  maupun  barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajinan desa. 9

## A. Ruang Lingkup Keuangan Desa
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  ruang  lingkup  keuangan  desa  secara otomatis sejalan dengan hak atau kewenangan yang dimiliki desa sebagaimana diatur pada Bab III Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yaitu :
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas;
2. Kewenangan local berskala desa, paling sedikit terdiri atas;
3. Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  pemerintah,  pemerintah  provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota;
4. Kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  pemerintah,  pemerintah  provinsi, pemerintah  kabupaten/kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Selanjutnya  hak  sebagaimana  tercerminan  dari  kewenangan  desa  tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
 Kewenangan berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas :
1) Sistem organisasi masyarakat adat;
2) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3) Pembinaan lembaga hukum adat;
4) Pengelolaan tanah kas desa; dan
5) Pengembangan peran masyarakat desa.
 Kewenangan local berskala desa, paling sedikit terdiri atas :
9 Bab VIII, Bagian kesatu, pasal 71 (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
1) Pengelolaan tambahan perahu ;
2) Pengelolaan pasar desa;
3) Pengelolaan tempat pemandian umum;
4) Pengelolaan jaringan irigasi;
5) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
6) Pembinaan  kesehatan  masyarakat  dan  pengelolaan  pos  pelayanan terpadu;
7) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8) Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
9) Pengelolaan embung desa;
10) Pengelolaan air mimun berskala desa;
11) Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
 Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah provinsi,pemeritahan kabupaten/kota, dan
 Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi,pemeritahan  kabupaten/kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Dalam  hubungan  ini  Menteri  dapat  menetapkan  jenis kewenangan  desa  sesuai  dengan  situasi,  kondisi  dan  kebutuhan  yang  bersifat local. 10
Pelaksanaan  atas  semua  kewenangan  tersebut  memerlukan  sejumlah uang/dana  baik  yang  merupakan  hasil  pungutan  desa  berdasarkan  peraturan  desa, maupun  dana  yang  berasal  dari  APBN,  bantuan  APBD  provinsi,  alokasi  Dana  Desa
10 Bab III Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
yang  bersumber  dari  APBD  kabupaten/kota  maupun  bagi  hasil  pajak  dari  retribusi kabupaten/kota. Adapun ruang lingkup keuangan desa, meliputi :
a) Hak desa untuk melakukan pungutan berdasarkan peraturan desa;
b) Kewajiban  desa  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  desa  dan membayar tagihan pihak ketiga;
c) Penerimaan desa;
d) Pengeluaran desa;
e) Kekayaan  desa  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa  uang, surat  berharga,  piutang,  barang,  serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan oleh Badan Usaha Milik Desa;
f) Kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  desa  dalam  rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

## B. Ruang Lingkup berdasarkan sifat pengelolaannya
Dilihat  dari  sifat  pengelolaannya  keuangan  desa  dapat  dibagi  menjadi keuangan  desa  yang  sifat  pengelolaannya  dilakukan  secara  langsung  yang  berupa anggaran  pendapatan  dan  belanja  Desa  (APBDesa)  dan  keuangan  desa  yang  sifat pengelolannya  dilakukan  secara  terpisah  yang  dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDesa).
Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara tidak langsung atau terpisah oleh  BUMDesa  dimaksudkan  buka  saja  untuk  menjadi  motor  penggerak  roda-roda perekonomian desa tetapi juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan desa.  Untuk itu pengelolaan keuanga desa ini harus ditangani secara professional, sehingga kedua maksud tersebut dapat dicapai.

## C. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa
Untuk  mencapai  efektivitas  dan  efesiensi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa diperlukan  sejumlah  asas  atau  prinsip  yang  harus  dijadikan  pedoman,  asas  atau prinsip-prinsip dimaksud adalah :
1. Asas  kesatuan,  yaitu  asas  atau  prinsip  yang    menghendaki  agar  semua pendapatan  dan  belanja  desa  disajikan  dalam  kesatuan  dokumen  anggaran desa;
2. Asas  universalitas,  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  mengharuskan  agar  setiap transaksi  keuangan  desa  ditampilkan  secara  utuh  dalam  dokumen  anggaran desa;
3. Asas  tahunan  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  membatasi  masa  berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran;
4. Asas  spesialitas,  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  mewajibkan  agar  setiap  kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya;
5. Asas  akuntabilitas  yang  berorientasi  pada  hasil  yaitu  asas  atau  prinsip  yang menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  pengelolaan  keuang  desa  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa,  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan;
6. Asas  proporsionalitas  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas  profesionalitas  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  mengutamakan  keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Asas  keterbukaan  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  membuka  diri  terhadap  hdak masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur  dan  tidak
diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas  pemeriksanaan  keuangan  oleh  BPK  yang  bebas  dan  mandiri  yaitu  asas atau  prinsip  yang  memebrikan  kebebasan  bagi  BPK  untuk  melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun;
10. Asas value for money yaitu asas atau prinsip  yang menekankan bahwa dalam pengelolaan  keuangan  desa  harus  dilakukan  secara  ekonomis,  efesien,  dan efektif;
11. Asas  kejujuran  yatu  asas  atau  prinsip  yang  menekankan  bahwa  dalam pengelolaan  dana  public  (termasuk  APBDesa)  harus  dipercayakan  kepada aparat  yang  memiliki  integritas  dan  kejujuran  yang  tinggi,  sehingga  potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dapat diminimalkan;
12. Asas  pengendalian  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  menghendaki  dilakukannya monitoring  terhadap  penerimaan  maupun  pengeluaran  anggaran  pendapatan dan  belanja  desa,  sehingga  bila  terjadi  selisih  dapat  segera  di  cari  penyebab timbulnya selisih tersebut;
13. Asas  ketertiban  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  yaitu asas  atau  prinsip  yang  mengharuskan  bahwa  dalam  pengelolaan  keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang b erlaku;
14. Asas  bertanggungjawab,  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  mewajibkan  kepada penerima  amanah  atau  penerima  mandate  untuk  mempertanggungjawabkan pengelolaan  dan  pengendalian  sumberdaya  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang dipercayakan  kepadanya  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan;
15. Asas  keadilan,  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  menekankan  perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan  distribusi  hak  dan  kewajiban  berdasarkan  pertimbangan objektif;
16. Asas  kepatutan  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  menekankan  adanya  suatu  sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional;
17. Asas  manfaat  untuk  masyarakat,  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  mengharuskan bahwa  keuangan  desa  wajib  digunakan  atau  diutamakan  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
Berbagai  asas  atau  prinsip  pengelolaan  keuangan  tersebut  perlu  dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkedilan. Secara efektif maksudnya  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  tersebut  harus  dapat  mencapai  tujuan atau  sasaran  yang  ingin  dicapai,  secara  efisien,  maksudnya  bahwa  pengelolaan keuangan  dimaksud  dapat  menghasilkan  perbandingan  terbaik  anatara  masukan dengan keluarnya.
Sedangkan  secara  ekonomis,  maksudnya  bahwa  pengelolaan  keuangan tersebut  dapat  menghasilkan  perbandingan  terbaik  antara  masukan  dengan  nilai masukan,  adapun  secara  berkeadilan,  maksudnya  bahwa  pengelolaan  keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam  masyarakat.  Sumber pendapatan desa  dikelola  melaui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa.  Pengelolaan  keuangan desa  dilakukan  oleh  kepala  desa  yang  dituangkan  dalam  peraturan  desa  tentang anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa.  Pedoman  pengelolaan  keuangan  desa
ditetapkan  oleh  bupati/walikota  dengan  berpedoman  pada  peraturan  Menteri  Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
Pengertian keuangan desa menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat (1) jo’ permendagri No. 37 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1) bahwa keuangan desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  di  dalamnya  segala  bentik  kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
Sumber  pendapatan  desa  menurut  undang-undang  No.  32  Tahun  2004  pasal 212 ayat (3) terdiri atas :
1. Pendapatan asli desa;
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh pemerintah kabupaten/kota;
4. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
Lebih  lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Bab VII PP No. 72 Tahun 2005 yang dalam pasal 67 menetapkan bahwa :
1. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  desa  yang  menjadi  kewenangan  desa didanai  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa,  bantuan  pemerintah  dan bantuan pemerintahan daerah;
2. Penyelenggaraan  urusan  pemerintah  daerah  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Peneyelenggaraan  urusan  pemerintah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah desa didanai anggaran pendapatan dan belanja Negara.
Kemudian  pasal  68  PP  No.  72  Tahun  2005  menetapkan  bahwa  sumber  pendapatan desa terdiri atas :
1. Pendapatan asli desa yang meliputi :
a. Hasil usaha desa;
b. Hasil kekayaan desa;
c. Hasil swadaya dan partisipasi;
d. Hasil gotong royong;
e. Lain-lain pendapatan asli yang sah.
2. Bagi  hasil  pajak  daerah  kabupaten/kota  paling  sedikit  10%  (sepuluh  per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian di peruntukkan bagi desa;
 Dari  bagi  hasil  pajak  daerah  kabupaten/kota  paling  sedikit  10%
(sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada desa.
 Dari  retribusi  kabupaten/kota  sebagian  diperuntukkan  bagi  desa  yang dialokasikan secara propesional.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota  untuk  desa  paling  sedikit  10%  (sepuluh  per  seratus),  yang pembagiannya  untuk  setiap  desa  secara  proposional  yang  merupakan  alokasi dana desa;
 Yang  dimaksud  dengan  “bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya  alam  ditambah  dana  alokasi  umum  setelah  dikurangi  belanja pegawai;
 Dana  dari  kabupaten/kota  diberikan  langsung  kepada  desa  untuk dikelola  oleh  pemerintahan  desa,  dengan  ketentuan  30%  (tiga  puluh per  seratus)  digunakan  untuk  biaya  operasional  pemerintah  desa  dan BPD  dan  70%  (tujuh  puluh  per  seratus)  digunakan  untuk  kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Bantuan  keuangan  dari  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan :
 Bantuan  dari  pemerintahan  diutamakan  untuk  tunjangan  penghasilan kepala desa dan perangkat desa;
 Bantuan  dari  provinsi  dan  kabupaten/kotadigunakan  untuk  percepatan atau akselerasi pembangunan desa.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
 Sumbangan  adri  pihak  ketiga  dapat  berbentu  hadiah,  donasi,  wakaf, dll.  Sumbangan  serta  pemberian  sumbangan  dimaksud  tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbangan kepada desa;
 Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  jangka  waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah;
 Sumbangan  yang  berbentuk  barang,  baik  barang  bergerak  maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;

##  Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

## SIMPULAN
Tata  kelola  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dalam  suatu  Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkan undang- undang  mengenai desa, perlu  mendapatkan perhatian serius karena selama  ini aturan mengenai  desa  di  atura  dalam  undang-undang  32 tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah. Diaturnya desa di dalam undang-undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan  visi  dan  misi  undang-undang  tersebut,  dimana  Negara  melindung  dan memberdayakan  desa  agar  menjadi  kuat,  mandiri  dan  demokratis  sehingga  tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakata  menuju  terciptanya  masyarakat  yang  adil  makmur dan sejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdur-rahman  Olalekan  Olayiwola.  2013.  “Local  Governance  and  Public  Goods: Some Lessons from the British Local Government System”. European Journal  of  Bus  iness  and  Social  Sciences,Vol.  2, No.9  ,  pp  39-66,  December 2013. Available at http://www.ejbss.com/recent.aspx
Bambang  Trisantono.  2010.  Pedoman  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Jakarta. Fokusmedia
Chabib  soleh,  Heru  Rochamansyah,  2010,  Pengelolaan  Keuangan  desa, fokusmedia
Widjaja HAW. 2003. Pemerintahan Desa/marga . Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang no. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  30  Tahun  2006  Tentang  Tata  cara penyerahan urusan pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa.
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab VIII, Bagian kesatu, pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab III Pasal 33 dan 34