## ZAKAT DAN PARADIGMA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

## Handoyo
Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
E-mail: handoyo@unsiq.ac.id
Nurma Khusna Khanifa
Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo E-mail: nurmakhusna@unsiq.c.id

## ABSTRAK
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  Islam  yang  pelaksanaannya  didasarkan  pada syariat. Selain sebagai sebuah ritual ibadah, zakat juga merupakan ibadah sosial dan memiliki dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dimana dimensi spritual, zakat dapat membersihkan atau mensucikan jiwa pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir, dan  bakhil.  Kemudian  dimensi  yang  bersifat  sosial,  zakat  dapat  dipergunakan sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi umat. Zakat  sebagai  upaya pemberdayaan  ekonomi umat dapat  digali potensinya agar  dapat  berperan  aktif  dalam  pengentasan  kemiskinan  umat.  Sehingga, implementasinya dapat memberi keselarasan dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia.
Kata kunci  : Zakat, pemberdayaan, ekonomi umat.

## A. PENDAHULUAN
Al-Qur`an merupakan sumber utama sekaligus fundamental bagi agama Islam, di  samping  berfungsi  sebagai  petunjuk ( hudân ),  antara  lain  dalam  persoalan- persoalan aqîdah,  syarî'ah, dan  hal- hal yang berkaiatan dengan mu’âmalah (ekonomi),  juga  berfungsi sebagai pembeda ( furqân ) antara yang haq  dan  bâṭil (Kamali  1991:  17).
Di  samping  sebagai  teks  keagamaan, Al-Qur`an  juga  merupakan  sumber penggalian dan pengembangan dalam  ajaran  Islam.  Untuk  dapat
melakukan penggalian
dan pengembangan  terhadap  teks  Al-Qur`an dipersyaratkan  suatu  kualifikasi  dan
keyakinan kuat untuk dapat menghasilkan  pemahaman  yang  tepat mengenai  perilaku  kehidupan  manusia dalam  bermasyarakat,  termasuk  dalam bidang  ekonomi  ( al-iqtiṣadiyyah )    yang digambarkan  secara  umum    dalam  ayat- ayat  Al-Qur`an  salah  satunya  adalah tentang zakat.
Zakat  merupakan  ibadah mâliyah ijtimâ’iyah yang  memiliki  posisi  yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik  dari  sisi  ajaran  maupun  dari  sisi pembangunan kesejahteraan umat (Qardhawi 1999: 235). Keberadaan zakat dianggap ma’lûm  min  ad-dîn  bi  aḍ- ḍarûrah atau  diketahui  secara  otomatis adanya  dan  merupakan  bagian  mutlak
dari  keislaman  seseorang  (Yafie  1994: 231).  Zakat  dalam  pandangan  Islam merupakan suatu kewajiban yang memiliki  dua  dimensi,  yakni  dimensi spiritual  dan  dimensi  sosial.  Dalam fungsinya  yang  bersifat  sosial,  zakat dapat  dipergunakan  sebagai  sarana pemerataan pendapatan masyarakat melalui  pendistribusian  harta  kepada orang-orang yang memerlukan sebagaimana  yang  telah  disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60.
Zakat  merupakan  manifestasi  dari kegotong royongan antara para aghniyâ` dengan fakir miskin . Mengeluarkan zakat merupakan tindakan atau upaya perlindungan  bagi  masyarakat  dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat  yang  hidup,  subur  dan berkembang keutamaannya.
Namun nyatanya ketika kita menelisik mengenai angka kemiskinan di Indonesia  dapat  diperoleh  angka  yang cukup  fantastik,  yaitu  mencapai  34.69 juta jiwa atau 15,42% dari total penduduk Indonesia,  hal  ini  menunjukkan  tujuan (ruh)    zakat  belum  terrealisasi  dengan baik sebagai sarana pengentasan kemiskinan  umat  yang  sempurna.  Ia masih dianggap sebatas simbol keagamanaan belaka karena pada
nyatanya  banyak  ummat  Islam  yang mampu  tetapi  belum  memahami  betapa pentinnya tentang potensi  zakat.  Bahkan sekedar  mengetahui  hukum  zakat  saja banyak orang yang tidak tahu bagaimana menyalurkan kewajiban zakatnya sehingga  kesadaran  untuk  membayar zakat belum tumbuh dan berkembang.
Oleh  karena  itu,  penulis  ingin mencoba mengkaji lebih jauh lagi tentang zakat  dalam  prespektif  pemberdayaan ekonomi  umat  serta  bagaimana  potensi zakat tersebut dapat berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan umat. Harapannya  karya  tulis  ini  mampu menarik  kronologi  konsep  Al-Qur`an tentang  pengentasan  kemiskinan  yang tertuang dalam kewajiban zakat. Sehingga, implementasinya dapat memberi  keselarasan  dalam  kehidupan sosial dan ekonomi manusia.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Zakat Dalam Al- Qur`an
a. Pengertian Zakat
Di  dalam  al-Qur`an  terdapat  32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim  dari    kata zakat ,  yaitu  kata ṣadaqah dan infâq .  Zakat  menurut bahasa  berasal  dari  kata  dasar ( كز ى ) yang berarti tumbuh, bersih, atau suci, berkah,  baik  (Munawwir  1984:  615).
Sesuatu dikatakan zakat berarti sesuatu  itu  tumbuh  dan  berkembang, seseorang  dikatakan  zakat  berarti seseorang  itu  baik  (Qardhawi  1999: 34).  Oleh  karena  itu  benda  dan  harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan zakat, karena akan mendatangkan kesuburan dan kesucian  baik  bagi  harta  tersebut maupun muzakki . Sebagaimana firman Allah SWT:
ِ ه َطُت ًةَق َد َص ْم ِهِلاَوْم َ أ  ْن ِم ْ ذ ُخ ا َهِب ْم ِهي ِ كَزُت َو ْم ُه ُر
“ Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan dan mensucikan mereka ” (Q.S. Al-Taubah 103).
Menurut  Asnaini  (2008:  5), bahwa Zakat dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta  seseorang  yang  telah  berzakat. Dikatakan  suci,  karena  zakat  dapat mensucikan  pemilik  harta  dari  sifat- sifat yang tercela, yaitu tamak, syirik, kikir,  dan  bakhil.  Dikatakan  tumbuh, karena  zakat  akan  melipat  gandakan pahala bagi muzakki pemilik harta dan membantu  kesulitan  para mustâḣiq yang menerima zakat. Disebut dengan kata  zakat,  sebagaimana  terungkap dalam firman Allah SWT:
َ لو ُس َ رلا او ُعي ِط َ أ َو َةا َ كَ زلا اوُتآ َو َةا َ ل َ صلا اوُميِق َ أ َو َ نو ُم َح ْرُت ْم ُ ك َ ل َع َ ل
“ Dan  dirikanlah  ṣalat,  tunaikanlah zakat,  dan  taat  lah  kepada  rosul,
supaya  kamu  diberi  rahmat,” (Q.S. Al- Nur 56).
Dalam Lisân  al-‘Arab ,  kata az- Zakâh berasal  dari  kata zakâ .  Ibn Manzhûr  (630-711  H/1232-1311  H) menyebutkan dua  definisi az-Zakâh . Pertama, az-Zakâh bermakna aṣ-ṣalâḣ (kesalehan)  dengan empat bentuk kata kerja  yaitu zakâ , zakiya , zakkâ ,  dan tazakkâ .  Kedua, az-Zakâh bermakna zakat  harta  atau  penyucian  harta dengan  satu  bentuk  kata  kerja  yaitu zakkâ . Az-Zakâh adalah  harta  yang dikeluarkan  untuk  menyucikan  harta itu  dengannya  (Ibnu  Manẓûr,  t.t.: 1849).
Pendapat  senada  dilontarkan  aṭ- Ṭabârî.    Menurutnya,    asal  kata az- zakâh adalah namâ`  al-mâl  wa taṭmîruhu  wa  ziyâdatuhu. Zakat adalah harta yang berasal dari harta. Ia dinamakan    zakat    karena  untuk mengagungkan  Allah  dengan  cara mengeluarkan  sisa  harta  kepada Tuhan  yang  menciptakan  harta  itu dari  yang  dia  miliki.  Boleh  jadi  juga ia dinamakan zakat karena ia merupakan  penyucian  bagi  sisa  harta yang  dimiliki  seseorang  (Aṭ-Ṭabarî 2001: 611-612).
Ditinjau  dari  segi  istilah  ada beberapa  definisi  zakat,  diantaranya menurut  Asy-Syaukani  dalam  kitab Nail  al-Auṭâr sebagaimana  yang
dinukil  Hasbi  As-Ṣiddieqy  (2009:  5) bahwa yang dimaksud zakat adalah:
ْي ِق َ ف ى َ ل ِا  ِبا َصِ نلا  َنِم  ٍء ْز ُج  ُءا َط ْعِا َ غ  ِهِو ْح َنَو  ٍر َرْي . ِهْي َ ل ِا  ِف ُ ر َص َ تلا  َنِم ُعَنْمَي ِ ي ِع ْر َش  ِعِن اَمِب  ٍف ِص َ تَم
“ Memberikan  sesuatu  bagian  harta yang  sudah  sampai  nisab  kepada orang fakir, dimana tak ada halangan syar’i  yang  mencegah  pemberian kepadanya ”
Sedangkan menurut Ahmad Rofik zakat  merupakan  ibadah  sekaligus kewajiban  sosial  bagi  para aghniyâ` (hartawan) setelah kekayaannya
memenuhi  batas  minimal  ( niṣâb )  dan rentang waktu setahun ( ḣaul ).
Tujuannya untuk mewujudkan
pemerataan  keadilan  dalam  ekonomi. Menurut Umar bin al-Khaṭab,
zakat  disyariatkan  untuk  merubah mereka  yang  semula mustaḣiq
(penerima)  zakat  menjadi muzakki
(pemberi/pembayar zakat) (Rofiq 2004:  259).  Sedangkan  menurut  fiqh
Islam  zakat  adalah  sejumlah  harta yang wajib dikeluaarkan dari kekayaan  orang-orang  kaya  untuk diberikan  kepada  orang  yang  berhak menerimanya  dengan  aturan-aturan yang telah ditentukan didalam syara’  (as-Shidieqy  2009:  2).  Jika dirumuskan merupakan sebagian harta yang  wajib  dikeluarkan  oleh  setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang  tertentu  dengan  syarat- syarat tertentu.
b. Dasar Hukum
Zakat  merupakan  salah  satu rukun  Islam  yang  berkaitan  dengan persoalan  harta,  dan  fungsi  zakat ini sangat fundamental yakni
untuk menjaga keharmonisan hubungan  antara  sesama  manusia. Maka  dari  itu  setiap  muslim  yang telah  memiliki  harta  yang niṣâb- nya sudah  mencukupi  dan  haulnya  sudah tiba,  maka  dari  harta  itu  wajib dikeluarkan dan dibayarkan zakatnya. Perintah untuk
mengeluarkan dan membayarkan zakat  tercantum  dengan  jelas  di dalam  beberapa  ayat  Al-Qur`an, yang  beberapa  diantaranya  adalah sebagai berikut:
1) Q.S. Al-Baqarah: 43
اوُتآ َو َةا َ ل َ صلا اوُميِق َ أَو ي ِعِكا َ رلا  َعَم او ُع َ كْرا َو َةا َ كَ زلا َن “ Dan  dirikanlah  ṣalat  tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang- orang  yang  ruku ”  (Q.S.  Al- Baqoroh: 43).
2) Q.S. At- Taubah: 103
ا َهِب ْم ِهي ِ كَزُت َو ْم ُه ُر ِ ه َطُت ًةَق َد َص ْم ِهِلاَوْم َ أ  ْن ِم ْ ذ ُخ “Ambillah  zakat  dari  sebagian harta  mereka,  dengan  zakat  itu kamu membersihkan dan mensucikan  mereka” (Q.S.  At- Taubah: 103).
3) Q.S. Al-An’âm: 141
ِه ِدا َص َح  َم ْوَي ُه َ ق َح اوُتآ َو
“Dan tunaikanlah haknya sewaktu dituai  hasilnya” (Q.S.  Al-An’am: 141).
4) Q.S. Al- Bayinah: 5
او ُد ُب ْع َيِل ا َ ل ِإ او ُر ِم ُ أ ا َم َو للا َه لا ُه َ ل  َني ِصِل ْخ ُم َني ِ د َكِل َذ َو  َةا َ كَ زلا اوُت ْؤُي َو  َةا َ ل َ صلا اوُميِقُيَو َءاَفَن ُح ِة َمِ ي َ ق ْ لا  ُني ِد
“ Padahal  mereka  tidak  disuruh kecuali  supaya  menyembah  Allah dengan memurnikan ketaatan padanya dalam (menjalankan) agama  dengan  lurus  dan  supaya mereka  mendirikan  ṣalat  dan menunaikan zakat dan yang demikian  itu  adalah  agama  yang lurus” (Q.S. Al- Bayinah: 5).
5) Q.S. At-Taubah: 60
ِني ِكا َس َم ْ لا َو  ِءا َر َ ق ُ ف ْ لِل  ُتا َ ق َد َ صلا  اَمَ نِإ ا َهْي َ ل َع  َنيِل ِما َع ْ لا َو يِف َو  ْم ُهُبو ُ ل ُ ق  ِة َ ف َ ل َؤ ُم ْ لا َو
ِنْبا َو  ِه َ للا  ِليِب َس  يِف َو َني ِم ِراَغ ْ لا َو  ِبا َ ق ِ رلا ُه للا  َو  ِه للا  َن ِم ًة َضي ِر َ ف  ِليِب َ سلا َح ٌمي ِلَع ٌمي ِك . Artinya:
“ Sesungguhnya  zakat-zakat  itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang  miskin,  pengurus- pengurus zakat, para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)  budak,  orang-
orang yang berhutang, untuk jalan Allah  dan  untuk  mereka  yang sedang  dalam  perjalanan,  sebagai suatu  ketetapan  yang  diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi  Maha  Bijaksana” (Q.S.  At- Taubah: 60).
Berdasarkan  dalil-dalil  di  atas, terutama  yang  menempatkan  kata zakat yang beriringan kata ṣalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat  sebagai  ibadah  wajib  yang tidak dapat dipisahkan dengan ibadah  ṣalat.  Ini  berarti  bahwa  zakat itu  salah  satu  sendi  satu  tiang  utama
dari  bangunan  Islam.  Demikian  zakat sebagai  rukun  Islam,  meninggalkan zakat  bagi  orang-orang  yang  telah mampu menunaikannya, maka batallah status orang  tersebut sebagai penganut ajaran Islam.
Selain  dasar  hukum  zakat  di dalam Al Qur’an terdapat  pula  Ḣadiṣ Nabi diantaranya:
ُ لو ُس َر َ لا َ ق ِه للا ى َ ل َص ُه للا َي ِنُب  َم َ ل َس َو  ِهْي َ ل َع ا َ لِإ َه َ ل ِإ ا َ ل ْ ن َ أ ِة َداَه َش  ٍسْمَخ ىَلَع ُما َل ْسِإْلا َه للا َو َ ن َ أ ُ لو ُس َر ا ًد َ مَح ُ م ِه للا ِةا َ كَ زلا  ِءا َ تي ِإ َو  ِةا َ ل َ صلا  ِماَقِإَو َ نا َض َم َر  ِم ْو َص َو  ِ ج َحْلاَو “ Islam  itu  ialah:  Bahwa  engkau bersaksi  sesungguhnya  tiada  Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad  adalah  utusan  Allah, mendirikan  ṣalat,  menunaikan  zakat, berpuasa pada  bulan  Ramadan,  dan Haji  ke  Baitullah  bagi  yang  mampu mengunjunginya” .
ا َه َط ْع َ ا  ْن َم ﺃ ْي َةا َ كَ زلا اًر ِج َ ت ْؤ ْم ُه َ ل َ ف َﺃ ا َه َر ْج ْن َم َو ا َه َعَن َم ْن ِم ًةَم ْز َع  ِهِلِب  ِإ  َر ْط َشَو اَهْو ُذ ِخآ اَ نِإَف .ى َ لا َعَت َو  َك َرا َب َ ت اَنِ ب َر  ِتاَم ِزَع
” Barang siapa memberikannya (zakat) karena berharap mendapatkan pahala,  baginya  pahala.  Dan  barang siapa yang enggan mengeluarkannya, kami akan mengambilnya (zakat) dan setengah  untanya  sebagai  salah  satu uzmah  (kewajiban  yang  dibebankan kepada  para  hamba)  oleh  Allah  swt. Tidak  sedikit  pun  dari  harta  itu  yang halal  untuk  keluarga  Muhammad (H.R. an-Nasâ’i, Hadits No. 2246)
c. Jenis dan Klasifikasi Zakat
Harta  yang  wajib  dizakatkan menurut fiqh klasik adalah antara lain
menurut Ibnu al-Qayim pada dasarnya ada  empat  jenis,  yaitu  :  (1)  tanam- tanaman dan buah-buahan; (2) Hewan ternak;  (3)  Emas  dan  Perak  dan  (4) Harta  Perdagangan.  Menurut  Ibnu  al- Qayyim,  keempat  jenis  inilah  yang paling  banyak  beredar  dikalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya  merupakan  yang  sangat penting  atau  kebutuhan ḍarûri (Al- Jauziyyah 1995: 2/3).
Didin Hafiduddin mengemukakan bahwa jenis harta yang wajib dizakati
sesuai dengan perkembangan
perekonomian modern saat ini meliputi: (1) Zakat profesi; (2) Zakat perusahaan;  (3)  Zakat  surat-surat berharga;  (4)  Zakat  perdagangan mata  uang;  (5)  Zakat  hewan  ternak yang diperdagangkan; (6) Zakat madu dan  produk  hewani;  (7)  Zakat investasi property; (8) Zakat asuransi Syari’ah;  (9)  Zakat  usaha  tanaman anggrek,  sarang  burung  wallet,  ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis;  (10)  Zakat  sektor  rumah tangga  modern  (Hafidhuddin  2002: 91-121).
Sedangkan dalam Undang-
Undang No. 38/1999 Bab IV, Pasal 11
(2) tentang pengelolaan Zakat, disebutkan  tujuh  jenis  harta  yang dikenai  zakat,  yaitu:  (a)  Emas,  perak dan  uang;  (b)  Perdagangan  dan
perusahaan; (c). Hasil pertanian, hasil perkebunan,  dan  hasil  perikanan; (d)  Hasil  pertambangan;  (e)  Hasil peternakan;  (f)  Hasil  pendapatan  dan jasa; (g). Rikaz (Asnaini 2008: 37).
Adapun  cara  penghitungannya secara  sederhana  dapat  dilihat  dalam tabel 1.
d. Mustaḣiq Zakat
Dalam  al-Quran  orang  yang berhak  menerima  zakat  fitrah  dan zakat mal ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur`an, ada delapan golongan ( aṣnaf ) yaitu:
َنيِل ِما َع ْ لا َو  ِني ِكا َس َم ْ لا َو  ِءا َر َ ق ُ ف ْ لِل  ُتا َ ق َد َ صلا اَمَ نِإ َني ِم ِرا َغْلاَو  ِباَقِ رلا يِفَو ْم ُهُبو ُ ل ُ ق  ِة َ ف َ ل َؤ ُم ْ لا َو ا َه ْي َ ل َع
َو  ِه للا  َن ِم ًة َضي ِر َ ف  ِليِب َ سلا ِن ْبا َو  ِه َ للا  ِليِب َس يِف َو ُه للا ٌمي ِك َح ٌميِلَع
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah  untuk  orang-orang  fakir, orang-orang miskin, pengurus- pengurus  zakat,  para  mu'allaf  yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan)  budak,  orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk  mereka  yang  sedang  dalam perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan yang  diwajibkan  Allah,  dan  Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana (Q.S At Taubah : 60)
Berdsarkan penjelasan ayat diatas maka  pihak  yang  berhak  menerima zakat, adalah:
1) Faqîr -  Mereka  yang  hampir  tidak memiliki  apa-apa  sehingga  tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup pokoknya.
2) Miskîn -  Mereka  yang  memiliki harta  namun  tidak  cukup  untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok.
3) ‘Âmil -  Mereka  yang  bertugas mengumpulkan,  mendistribusikan, dan  menatalaksanakan  pengelolaan zakat.
4) Mu`allaf -  Mereka  yang  baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan untuk
menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5) Riqâb  - Hamba  sahaya  yang  ingin memerdekakan dirinya. No Jenis Barang
Niṣab
Zakat Keterangan
1.
Ternak Unta
5 - 9 ekor
10 -14 ekor 1 kambing 2 kambing Usia 2 tahun 2 tahun (dst) Ternak Kerbau 30 -39 ekor 40 – 59 ekor 60 – 69 ekor 1 kerbau 1 kerbau 2 kerbau 2 tahun Ternak kambing 40 – 120 ekor 120- 200 ekor 210 – 399 ekor 1 kambing betina 2 kambing betina 3 kambing betina 2 tahun 2. Emas 20 misqal 2,5%= 0,5 misqal 20 misqal = 93,6 gr di luar perhiasan wajar Perak 200 dirham 2,5%= 5 dirham 200 dirham = 624 gram Perhiasan diluar kewajaran (simpanan) 20 misqal 2,5 %= 0,5 misqal 3. Makanan pokok (mengenyangkan) Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham 1/10 irigasi alam 1/20 irigasi biaya Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham 4. Buah-buahan Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham 1/10 irigasi alam 1/20 irigasi biaya Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham 5. Perniagaan Analog dengan emas 93,6 gram 2,5 % 1 tahun dr awal perhitungan 6. Profesi Analog dengan emas 93,6 gram jika digunakan rata-rata 2,5%, setiap Rp1.000.000,- = Rp 25.000,- 2,5% x Rp 7.488.000,- = Rp 187.200,00- Harga emas 1 gram = Rp 80.000,- 93,6 x Rp 80.000, = Rp 7.488.000,-
Tabel 1. Cara Perhitungan Zakat Sederhana (Asnaini 2008: 37)
6) Gharîm -  Mereka  yang  berhutang untuk  kebutuhan  yang  halal  dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
7) Fî  Sabîlillah -  Mereka  yang berjuang di jalan Allah (misal: para dai,  orang  yang  berperang  demi mempertahankan  agama  dan  tanah air dsb).
8) Ibnu    Sabîl -  Mereka  yang kehabisan  biaya  dan  perbekalan  di perjalanan.
2. Urgensi  zakat  dalam  Ajaran Agama Islam
Menunaikan  zakat  merupakan  suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu ( aghniyâ’ ).  Zakat  merupakan  salah  satu dari rukun Islam yang lima sebagai wujud ibadah kepada Allah sekaligus
merupakan amal sosial (kemasyarakatan)
dan kemanusiaan dalam wujud mengkhususkan sejumlah harta atau nilai milik  perorangan  atau  badan  hukum untuk  diberikan  kepada  yang  berhak dengan syarat-syarat tertentu guna menyucikan  dan  menumbuhkan  harta serta  jiwa  pribadi  para  wajib  zakat, mengurangi penderitaan  masyarakat,
memelihara  keamanan  dan  meingkatkan pembangunan.
Demikian  pentingnya  ibadah  ini, sehingga  Islam  telah  menempatkan sebagai sebuah pilar ketiga setelah ibadah ṣalat. Dan dalam Al-Qur`an, Allah telah
menyebutkan perihal zakat selalu berdampingan  dengan  kewajiban  ṣalat. Ini menunjukan bahwa keduanya mempunyai arti yang urgen dan memiliki hubungan erat dalam menumbuh kembangkan  kualitas  hidup  umat.  Ṣalat merupakan ibadah jasmaniah yang paling utama,  sedang  zakat  dipandang  sebagai ibadah maliyah (harta benda) yang paling mulia.  Keharmonisan  antara  keduanya mutlak  diwujudkan  sehingga  dapat membangun  tatanan  sosial  yang  solid, berbasis  pada  keseimbangan  nilai-nilai religi dan ekonomi (Kuncoro 2017).

## 3. Kebijakan Pemerintah Terhadap Lembaga Pengelola Zakat
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun Islam  yang  landasannya  adalah  syariat  / hukum  Islam.  Kedudukan  hukum  Islam dalam negara Republik Indonesia secaraeksplisit tercantum dalam Pasal 29 UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Mahaesa  dan  menjamin  kemerdekaan masing-masing penduduk untuk melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya.
Pada  hakiktnya  zakat  merupakan transfer  kekayaan.  Di  mana  yang  kaya ( muzakki )  bisa  membantu  yang  lemah ( mustaḣiq ). Bisa disebut, zakat memiliki semangat  “pengembangan  masyarakat”. Menurut  Zubaedi  sebagaimana  yang
disampaikan  oleh  Asnaini  (2008:  4), menyebutkan  bahwa  “Pengembangan masyarakat  ( community  development ), merupakan sebuah ikhtiyâr praktis untuk mengarahkan masyarakat kepada kemandirian, sehingga mereka  mampu  menganalisa  sendiri isu-isu sosial serta dapat menemukan  solusi  atas  permasalahan mereka sendiri”.
Secara  legal  formal  institusi  zakat atau  pengelolaan  zakat  oleh  Negara disebutkan  dalam  QS.  At-Taubah/9:  60 dan  103).  Contoh  yang  dilakukan  oleh Nabi  saw  dan  para  sahabat  juga menjadi  dasar  yang  kuat  bahwa  zakat wajib  dikelola  oleh  Negara.  Adapun untuk masalah pengelolaan zakat, pemerintah  mengatur  dalam  bentuk Undang-Undang  dengan  pertimbangan, pertama, bahwa zakat merupakan kewajiban  bagi  umat  Islam  yang mampu  sesuai  dengan  syariat  Islam. Kedua, bahwa zakat merupakan pranata  keagamaan  yang  bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga , bahwa  dalam  rangka  meningkatkan daya  guna  dan  hasil  guna,  zakat  harus dikelola secara melembaga sesuai dengan  syariat  Islam.  Hal  ini  diatur dalam  Undang-Undang  nomor  23  tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
mengamandemen Undang-Undang nomor 38 tahun 1999.
4. Pemberdayaan  Ekonomi  dan Pengentasan Kemiskinan Umat
Pengertian pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mc. Arḍe sebagaimana yang dikutip Harry Hikmat (2010: 3) adalam sebagai proses pengambilan keputusan orang-orang yang  secara  konsekuen  melaksanakan keputusan-keputusan  yang  telah  diambil tersebut. Orang-orang yang telah mencapai  tujuan  kolektif  diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan sebuah keharusan untuk lebih diberdayakan  melalui  usaha  mereka sendiri  dan  akumulasi  pengetahuan, keterampilan  dan  sumber  daya  lainnya. Hal  itu  dalam  rangka  mencapai  tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan  eksternal.  Akan  tetapi  apa yang  dikemukakan  Mc.  Arḍe  bukanlah bertujuan untuk  mencapai  sebuah tujuan semata,  namun  lebih  jauh  lagi  yaitu mementingkan  makna  sebuah  proses dalam  pengambilan  keputusan  sebagai langkah  untuk  mencapai  sebuah  tujuan (Hikmat 2010: 3).
Pemberdayaan  yaitu  sebuah  proses dengan  mana  orang  menjadi  cukup  kuat untuk  berpartisipasi  dalam  berbagai pengontrolan atas, mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta
lembaga-lembaga  yang  mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan  bahwa  orang  memperoleh keterampilan-keterampilan,  pengetahuan dan  kekuasaan  yang  cukup  untuk mempengaruhi  kehidupanya  dan  orang lain  yang  menjadi  perhatiannya  (Edi Suharto, 2005: 58).
Zakat  merupakan  alat  yang  efektif untuk mewujudkan tujuan fiskal yang  juga  diharapkan  akan  dapat mempengaruhi efek pembangunan. Zakat akan mendorong terjadinya perputaran  harta,  karena  dengan  zakat harta  tidak  akan  terjadi idle dan hoarding melainkan  akan  mendorong investasi, meningkatkan permintaan dan  sebagainya.  Dengan  dikelolanya zakat secara efektif oleh negara, maka  zakat  akan  menjadi  sumber  dana yang sangat besar yang dapat didistribusikan setiap saat sebagai jaminan  sosial  sehingga  akan  mampu mendorong
dan
mempercepat pembangunan.
Dalam  hal  ini  ada  tiga  hal  yang terkait dengan zakat  dalam  mendorong pembangunan  ekonomi umat :
a. Zakat  akan membersihkan harta  yang didiamkan (ditimbun / idle ) .
b. Zakat dapat menjadi dana sosial (yang dapat  membantu  orang-orang  yang membutuhkan dan untuk meningkatkan standar hidup
masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitasnya.
c. Institusi  zakat  dapat  menambah  atau meningkatkan permintaan dalam skala makro  ekonomi  karena  kaum  fakir miskin  memiliki  kemampuan  untuk berbelanja,  hal  ini  tentunya  akan meningkatkan  pertumbuhan  investasi dan ekonomi (Jasafat 2015) .
Untuk  memaksimalkan  hasil  yang ingin  dicapai  tentunya  dibutuhkan  suatu metode yang baik, ekonomis, efisien dan transparan  dalam  pengumpulan  dan pendistribusian  zakat.  Untuk  itulah diperlukannya campur tangan pemerintah dalam  pengelolaan  zakat  disamping bantuan dari seluruh lapisan masyarakat.
5. Potensi Zakat dalam

## Pemberdayaan Ekonomi Umat
Sesungguhnya  ajaran  Islam  dengan konsep  zakatnya  telah memberikan landasan mendasar bagi pertumbuhan dan perkembangan  kekuatan  sosial  ekonomi umatnya.  Ajaran  ini  memiliki  dimensi yang  kompleks  yang  tidak  dimiliki  oleh ajaran agama atau aliran-aliran pemikiran ekonomi  klasik  maupun  modern  lainnya sehingga dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, ada banyak pandangan  konstruktif  tentang  peran, fungsi dan potensi zakat, antara lain:
a. Zakat  yang  dikelola  dengan  baik, dimungkinkan  dalam  membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus
pemerataan  pendapatan  ( economy growth with equality ).
b. Zakat cenderung pada pendistribusian harta  secara  egaliter  dan  menjaga sirkulasi peredarannya.
c. Zakat  adalah  merupakan  sumber  kas perbendaharaan negara sekaligus merupakan  sokoguru  dari  kehidupan ekonomi  yang  telah  dicanangkan  Al-
Qur`an.
d. Zakat  akan  mencegah  terjadinya akumulasi dan
sentralisasi kepemilikan  harta  pada  segelintir orang  dan  pada  saat  yang  bersamaan akan  mendorong  manusia  untuk melakukan pengembangan harta
(investasi) dan menggalakkan distribusi.
e. Zakat  merupakan  ibadah mâliyah ijtimâ’iyyah yang  memiliki  posisi strategis penting dan menentukan. Hikmah  diperintahkan  kewajiban zakat  atas  kepemilikan  harta  kekayaan adalah untuk mendorong aktifitas ekonomi,  perputaran  modal  sekaligus mengurangi  aktifitas  spekulasi  dan penimbunan  barang  ( iḣtikâr )  (Kuncoro 2017).
6. Pengelolaan Zakat
dalam
Pemberdayaan Ekonomi Umat
Salah  satu upaya mendasar  dan fundamental  untuk  mengentaskan  atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah  dengan  cara  mengoptimalkan
pengelolaan  zakat.  Hal  itu  dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama  umat  Islam  memiliki  kesadaran untuk  berzakat  dan  selama  dana  zakat tersebut  mampu  dikelola  dengan  baik, maka  dana  zakat  akan  selalu  ada  serta bermanfaat  untuk  kepentingan  dan kesejahteraan masyarakat.
Sehubungan  dengan  hal  itu,  maka zakat  dapat  berfungsi  sebagai  salah  satu sumber  dana  social-ekonomi  bagi  umat Islam.  Artinya  pendayagunaan  zakat yang  dikelola  tidak  hanya  terbatas  pada kegiatan-kegiatan  tertentu  saja  yang berdasarkan pada orientasi konvensional- konsumtif, tetapi dapat pula
dimanfaatkan  untuk  kegiatan-kegiatan ekonomi umat (produktif) dan memberdayakan,  sepertidalam  bentuk program  pengentasan  kemiskinan  dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha (Yusuf Qordowi, 1993: 881). Karena itu, di atas menjelaskan  bahwa  zakat  merupakan institusi yang bertujuan untuk membantu masyarakat  Islam  dari  kesulitan  hidup. Dengan  demikian  potensi  zakat  harus didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat .  Sebagaimana  firman  Allah
SWT dalam surat at-Taubah ayat 103; ْ ذ ُخ ا َهِب ْم ِهي ِ كَزُت َو ْم ُه ُر ِ ه َطُت ًةَق َد َص ْم ِهِلاَوْم َ أ  ْن ِم
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS: At- Taubah: 103).
Lafazh khuż pada ayat tersebut yang memiliki arti “ mengambil ”,
diinterpretasikan  sebagai  suatu  perintah dari  pihak  pemegang  otoritas  seperti imam,  hakim,  khalifah  atau  pemerintah. Di  Indonesia  pemegang  otoritas  ini sebagaimana berdasarkan UU RI No. 38 tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat, diwakili  oleh  suatu  bentuk  lembaga intermediary (amil)  yaitu  Badan  Amil Zakat  (BAZ)  yang  dibentuk  oleh pemerintah  dan  Lembaga  Amil  Zakat yang  dibentuk  oleh  masyarakat  yang kemudian  dikukuhkan  oleh  pemerintah (A. Qodri Azizy,
2004: 138).
Pengelolaan  merupakan  aktifitas  yang dilakukan  Amil  terhadap  dana  zakat setelah  dihimpun.  Dengan  demikian pengelolaan adalah proses yang dilakukan  setelah  proses  penghimpunan dan sebelum didistribusikan, pada mustahiq zakat (Qardhawi 1999: 121).
Pendistribusian zakat dari bentuknya dapat  dilakukan  dalam  dua  hal,  yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Pendistribusian  dalam  bentuk  sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada  seseorang  satu  kali  atau  sesaat saja.  Dalam  hal  ini  juga  berarti  bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai  target  terjadinya  kemandirian
ekonomi  dalam  mustahiq.  Hal  ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua  yang  sudah  jompo,  dan orang cacat (Qardhawi 1999: 121).
Pendistribusian dalam bentuk pemberdayaan  merupakan  penyaluran zakat yang disertai target untuk merubah kondisi mustḣiq menjadi katagori muzakki .  Target  ini  adalah  target  besar yang  tidak  dapat  dengan  mudah  atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi.  Karena  itu,  penyaluran  zakat harus  disertai  dengan  pemahaman  yang utuh  terhadap  permasalahan  yang  ada pada penerima ( mustaḣiq ). Penilaian dan pemahaman  terhadap  kondisi mustaḣiq salah  satunya  dapat  mengacu  kepada indikator-indikator kemiskinan yang dirumuskan  oleh  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (BPPN),  dengan tetap mempertimbangkan rumusan- rumusan fiqih (Wasim 2017)
Di  Indonesia  pengelolaan  zakat diatur  berdasarkan  Undang-Undang  No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan  Keputusan  Menteri  Agama (KMA)  No.  58  tahun  1999  tentang pelaksanaan  Undang-Undang  No.  38 tahun 1999  dan  Keputusan  Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan  Haji  No.  D/291  Tahun  2000 tentang  Pedoman  Teknis  pengelolaan zakat.  Meskipun  harus  diakui  bahwa
dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar,  misalnya  tidak  dijatuhkan sanksi  bagi  muzaki  yang  melalaikan kewajibannya  (tidak  mau  berzakat), tetapi Undang-Undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola  zakat  yang  amanah,  kuat  dan dipercaya oleh masyarakat.
Di  Indonesia,  lemahnya  sistem pengelolaan disebut sebagai  faktor  yang dominan  yang  menjadikan  hilangnya ruh  zakat.  Hal  ini  di  buktikan  bahwa upaya  penghimpunan  zakat  terhitung sangat  kecil  dibanding  negara  tetangga kita  seperti  Malaysia.  Karena  undang- undang  pengelolaan  zakat  di  Indonesia baru  terwujud  beberapa  tahun  yang lalu  sehingga  selama  ini  pengelolaan zakat  di  Indonesia  masih  dilakukan dengan sistem yang masih tradisional dan konvensional (Zuhdi 1991: 256).
Dalam literature zakat, baik literature  klasik  maupun  modern,  selalu ditemukan  bahwa  pengumpulan  zakat adalah  kewajiban  pemerintah  di  negara Islam.  Penguasa  berkewajiban  memaksa warga Negara  yang beragama  Islam dan mampu  membayar  zakat  atas  harta kekayaannya  yang  telah  mencapai  haul dan nisab. Kewajiban membayar zakat ini diikuti dengan penerapan dan pelaksanaan  pengelolaan  zakat  yang professional. Ketidakberhasilan ini
disebabkan karena persoalan manajemen kelembagaannya.  Olehnya  itu  perlunya penerapan  prinsip-prinsip  manajemen secara  professional.  Salah  satu  model pendayagunaan  zakat  dengan  sistem Surplus  zakat  Budged (Ridwan  2002 : 122).
Zakat  diserahkan  oleh  muzakki kepada  Amil,  dana  yang  dikelola  akan diberikan kepada mustaḣiq dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapat  izin  dari mustaḣiq yang menerimanya.  Dana  dalam  bentuk  uang cash akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan, dengan harapan perusahaan  tersebut  akan  berkembang dan  dapat  menyerap  tenaga  kerja  dari masyarakat  ekonomi  lemah  termasuk mustahiq. Disamping itu perusahaan akan memberikan  bagi  hasil  kepada  mustahiq yang memiliki sertifikat pada perusahaan tersebut.  Dari  bagi  hasil  yang  diterima mustahiq  tersebut  jika  telah  mencapai niṣab  dan haulnya diharapkan  mustahiq tersebut  dapat  membayar  zakat  atau memberikan ṣadaqah. Tugas amil adalah membentuk  mustahiq  dalam  mengelola dana zakat dan selalu memberi pengarahan atau motivasi serta pembinaan sampai mustahiq dapat memanfaatkan dana yang dimiliki dengan baik (Jasafat 2015) .
Dalam  pengelolaan  zakat  ada  dua model  yang  dapat  diterapkan  yaitu pertama ,  sistem In  Kind diterapkan dengan  mekanisme,  dana  zakat  yang ada  tidak  dibagikan  dalam  bentuk uang  atau  sertifikat.  Namun  dana zakat  diberikan  dalam  bentuk  alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum  ekonomi  lemah  yang  ingin berusaha/produksi,  baik  mereka  yang baru  akan  mulai  usahanya  maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha . Kedua, Model Revolving  Fund adalah sistem pengelolaan zakat, dimana  amil  memberikan  pinjaman dana  zakat  kepada  mustahiq  dalam bentuk  pembiayaan Qarḍ  al-Ḣasan . Tugas  mustahiq  adalah  mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil  sebagian  maupun  sepenuhnya, tergantung  pada  kesepakatan  awal. Model ini zakat akan dikelola secara bergulir dari mustahiq ke mustahiq lainnya, jika mustahiq yang meminjam tersebut telah mengembalikan sepenuhnya dana pinjaman.  Salah  satu  tujuan  model  ini adalah  untuk  pemerataan  pendapatan (Jasafat 2015) .

## C. SIMPULAN
Salah  satu  persoalan  masyarakat yang  menjadi  tantangan  hidup  adalah
masalah kesejahteraan ekonomi.
Islam yang merupakan agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia seharusnya sudah menjadi tanggung jawab umat Islam  untuk  menanggulangi  kemiskinan yang terjadi di negeri ini. Penanggulangan kemiskinan harus menjadi  agenda  bersama  umat  Islam Indonesia. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menuntut pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat. Untuk itu pengelolaan zakat  yang  baik  akan  memberikan landasan  mendasar  bagi  pertumbuhan dan  perkembangan  kekuatan  sosial ekonomi  umatnya.  Ajaran  ini  memiliki dimensi  yang  kompleks  yang  tidak dimiliki oleh ajaran agama atau aliran-aliran pemikiran ekonomi
klasik maupun modern lainnya sehingga dari  sisi  pembangunan  kesejahteraan umat, ada banyak pandangan
konstruktif  tentang  peran,  fungsi  dan potensi zakat. Dengan
cara pemberdayaan dana zakat yang dikelola secara profesional maka akan  dapat  mengatasi  semua  hal  yang menyebabkan timbulnya kemiskinan. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Asnaini.  2008. Zakat  Produktif  dalam Prespektif Hukum Islam .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian  Modern .  Jakarta: Gema Insani Press.
Hikmat, Harry. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat . Bandung: Humaniora Utama Press.
Ibnu  Manẓûr,  Jamaluddin  Muhammad ibn  Mukarram  ibn  Ali. Lisân  al- ‘Arab . Cairo: Dâr al-Ma’ârif.
Jasafat. 2015. “Manajemen Pengelolaan Zakat,  Infaq,  dan  Sadaqah  pada Baitul  Mal  Aceh  Besar.” Al- Ijtima’iyyah 1(1): 1–15.
al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 1995. 2 Zâd al-Ma’ad . Kuwait: Dâr el-Fikr.
Kamali,  Muhammad  Hasyim.  1991. Prinsip  dan  Teori-teori  Hukum Islam (Uṣul al-Fiqh). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kuncoro,  Anis  Tyas.  2017.  “Zakat: Pengaman  Katup    Keseimbangan Kehidupan  Ekonomi  Umat.” Ulul Albab 01(01).
Munawwir,  Ahmad  Warson.  1984.
Kamus Arab Indonesia al- Munawwir .  Yogyakarta:  Ponpes al-Munawwir.
an-Nasâ`i, Ahmad bin Syu’aib. 2000. as-
Sunan  aṣ-Ṣughrâ .  Riyâḍ:  Dâr  as- Salâm.
Qardhawi,  Yusuf.  1999. Fiqh  az  Zakât .
V.  Bandung:  PT.  Litera  Antar Nusa dan Mizan.
Ridwan,  Muh.  2002. Zakat  Dan Kemiskinan . Yogyakarta: UII Press.
Rofiq, Ahmad. 2004. Fiqh Kontekstual:
Dari  Normatif  Ke  Pemakaian
Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
ash-Shidieqy,  Hasbi.  2009. Pedoman Zakat .  Semarang:  Pustaka  Rizki Putra.
aṭ-Ṭabarî,  Abû  Ja’far  Muḣammad  ibn Jarîr.  2001. Jâmi’  al-Bayân  ‘an Ta’wîl  Âyi  al-Qur’ân .  Cairo:  Dâr Ḣijr.
Wasim,  Arif  Al.  2017.  “Zakat Komoditas Pertanian dakam Perspektif  Hermeneutika  Etik.”
Syariati III(02): 199–218.
Yafie, Ali. 1994. Menggagas Fiqh Sosial dari  Soal  Lingkungan  Hidup,
Asuransi hingga Ukhuwah .
Bandung: Mizan.
Zuhdi, Masjfuk. 1991. Masail
Fiqhiyyah .  Jakarta:  CV.  Haji
Masaagung.