PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

## ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST CORPORATE CRIMES IN THE FORESTRY SECTOR
Zulkifli 1 , Marlia Sastro 2 , Budi Bahresy 3
1 Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum positif di Indonesia, faktor penyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di sektor kehutanan  Kabupaten  Aceh Tengah  dan upaya  yang  dilakukan  dalam  penegakan hukum  pidana.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung  ke  obyeknya  untuk  mengetahui  penegakan  hukum  pidana  terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan  aturan  hukum  pidana  terhadap  kejahatan  korporasi  di  sektor kehutanan dalam hukum di Indonesia, dasar pertimbangan dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  hutan.  Faktor  penyebab sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah ialah  lemahnya  sistem  perundang-undangan  dan  lemahnya  sistem  penegakan hukum  oleh  aparat  penegak  hukum.  Upaya  yang  dilakukan  dalam  penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah  dengan  pemberian  sanksi  kepada  pelaku  korporasi  berdasarkan  undang undang dan sosialisasi terhadap kerusakan hutan. Rekomendasi: diharapkan kepada penegak  hukum  dapat  menggunakan  pendekatan  baru  dalam  penanganan pembalakan  liar  di  Kabupaten  Aceh  Tengah,  tidak  hanya  menerapkan  perbuatan tindak  pidana,  tetapi  juga  memaksimalkan  seluruh  potensi  yang  ada  sehingga meminimalisir  kegagalan dalam penegakan hukum, dilakukannya revisi terhadap Undang-undang kehutanan yang ada terutama dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap korporasi, dan pemberian, perbaikan sarana dan prasarana bagi penegak hukum  serta  anggaran  yang  cukup  dikarenakan  pembuktian,  pemeriksaan  tindak pidana kehutanan tidak mudah.
Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Kejahatan Korporasi, Sektor Kehutanan

## Abstract
This study aims to determine and analyze the rule of criminal law against corporate crimes in the forestry sector in positive law in Indonesia, the inhibiting factors and
the efforts made in enforcing criminal law in the forestry sector of Central Aceh Regency. The research method used is a sociological juridical approach aimed at obtaining legal knowledge empirically by going directly to the object  to find out criminal law enforcement against corporate crimes. The results of the study show that  the  criminal  law  rules  against  corporate  crimes  in  the  forestry  sector  in Indonesia,  the  basis  for  consideration  in  Law  Number  41  of  1999  concerning Forestry and Law Number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction. The factors causing the difficulty of enforcing criminal law are  weak  legal  system  and  the  weak  system  by  law  enforcement  officers.  Efforts have been made in enforcing criminal law against corporate crimes in the forestry sector of Central Aceh Regency by imposing sanctions on corporate actors based on the law and socializing forest damage. Recommendation: it is hoped that law enforcement can use a new approach in handling illegal logging in Central Aceh Regency,  not  only  implementing  criminal  acts,  but  also  maximizing  all  existing potentials  so  as  to  minimize  failures  in  law  enforcement,  revisions  to  existing forestry laws, especially in terms of imposing criminal sanctions on corporations, and  providing,  repairing  facilities  and  infrastructure  for  law  enforcement  and sufficient budget due to evidence, the examination of forestry crimes is not easy.
Keywords: Criminal Law Enforcement, Corporate Crime and Forestry Sector.

## A. PENDAHULUAN
Penegakan hukum kehutanan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999  tentang  Kehutanan.  Tujuan  utama  dari  Undang-Undang  Kehutanan  adalah perlindungan  dan  pemanfaatan  hutan  bagi  kesejahteraan  bersama.  Di  dalam  Undang- Undang  Kehutanan  diatur  tentang  larangan-larangan  kegiatan  yang  dikategorikan sebagai  tindakan  yang  membahayakan  hutan  antara  lain  aktifitas  yang  akan  merusak infrastruktur  yang  digunakan  untuk  melindungi  hutan,  menggunakan  atau  menempati sebagian dari kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri, membakar hutan, menambang hasil hutan tanpa ijin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah. 1
Undang-Undang lain yang berkaitan erat dengan kehutanan yaitu UndangUndang Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan.  Undang-Undang  ini  ada  karena  pemerintah  beranggapan  bahwa Peraturan PerUndang-Undang yang ada sekarang ini tidak memadai dan belum mampu
1 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
menangani  pemberantasan  secara  efektif  mengenai  kehutanan  terhadap  perusak  hutan yang terorganisasi. Undang-Undang ini merupakan metamorphosis RUU Pemberantasan Illegal Loging yang diusulkan pertengahan dekade 2000an.
Suatu perbuatan yang dilakukan secara individual atau korporat, perbuatan yang mengakibatkan  pengrusakan  hutan  yang  berdampak  negatif  salah  satunya  adalah kejahatan penebangan liar ( illegal logging ) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin  dan/atau  merusak  hutan,  bahwa  kegiatan  penebangan  hutan  ( illegal logging )  ini merupakan  kegiatan  yang unpredictable terhadap  kondisi  hutan  setelah  penebangan, karena diluar perencanaan yang telah ada. Upaya penanggulangan  kejahatan korporasi dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan penegakan  hukum,  yang  sesungguhnya  meliputi  masalah  yang  cukup  luas,  yaitu: meliputi  evaluasi  terhadap  substansi  hukum  pidana  yang  berlaku  saat  ini,  guna melakukan pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi kejahatan. 2
Pasal  25  dan  Pasal  26  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  menyatakan  bahwa  “setiap  orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan” dan “setiap orang dilarang merusak, memindahkan atau menghilangkan tanda batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan  hutan  atau  batas  kawasan  hutan  yang  berimpit  dengan  batas  negara  yang mengakibatkan  perubahan  bentuk  dan  atau  luasan  kawasan  hutan”.  Kawasan  Hutan sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  2  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  kawasan  hutan  adalah “wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.
Tindak pidana kehutanan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan  perizinan  yang  ada  atau  tidak  memiliki  izin  secara  resmi  maupun  yang memiliki  izin  namun  melanggar  dari  ketentuan  yang  ada  dalam  perizinan  itu,  secara umum adalah berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan terhadap hasil hutan, contohnya pada pemanfaatan hasil hutan yang diberikan izin dalam bentuk
2 Mahmud  Mulyadi  dan  Fery  Antoni  Surbakti, Politik  Hukum  Pidana  Terhadap  Kejahatan Korporasi , Jakarta, Softmedia, 2010, hlm. 6.
Izin Pemanfaatan Kayu Hutan Alam (IPKHA) terjadi over atau penebangan di luar areal konsesi  yang  dimiliki  termasuk  penebangan  liar,  penggunaan  kawasan  untuk pertambangan  yang  menyalahi  prosedur  atau  izin  terdapat  kerugian  negara  artinya kerugian  secara  materiil  maupun  inmateriil  dari  kerusakan  sumber  daya  hutan  dan ekosistemnya tersebut.
Pembalakan  liar  di  area  hutan  lindung,  kawasan  Gunung  Gerunte,  Kampung Asir-asir,  Kecamatan  Laut  Tawar,  Kabupaten  Aceh  Tengah  pada  Tahun  2020  yang memusnahkan puluhan ton kayu illegal jenis meranti. 3 Bukan hanya di Aceh Tengah, bahkan  juga  terjadi  di  Kabupaten  Bener  Meriah  menurut  Serambinews.com,  dimana pada  Tahun  2019  terjadi  Pembalakan  liar  ( illegal logging )  di  Wilayah  Samar  Kilang kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah mencapai seluas 123 hektar, besar- besaran  yang  mengakibatkan  kerugian. 4 Data  ini  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi pembalakan  liar  di  areal  hutan.  Fakta  yang  demikian  tidaklah  menutup  kemungkinan potensi  adanya  permasalahanpermasalahan  kompleks  di  bidang  kehutanan,  khususnya aspek pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi.
Mengingat  hakikat,  dimensi  dan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  akibat kerusakan  hutan,  maka  wajar  apabila  berbagai  upaya  dilakukan  sebagai  usaha penanggulangan kerusakan hutan di Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu jalannya adalah melalui  penegakan  hukum  pidana  kehutanan.  Sejalan  dengan  konsep  bahwa  hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia,  merupakan  kekayaan  yang  dikuasai  oleh  Negara,  memberikan  manfaat serbaguna  bagi  umat  manusia,  karenanya  wajib  disyukuri,  diurus,  dan  dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang, maka perlindungan hukum di Kabupaten Aceh Tengah terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat dari segala ancaman, harus diutamakan.
Kondisi  tersebut  kurang  efektif  karena  aset  hasil  kejahatan  masih  dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan di sektor kehutanan untuk tetap beraktifitas karena
3 https://rri.co.id/takengon/daerah/840830/rusak-hutan-lindung-polisi-amankan-dua-warga - aceh-tengah, di akses pada tanggal 18 Mei 2021.
4 https://aceh.tribunnews.com/2019/07/29/polisi-ungkap-illegal-logging-di-samar- kilangamankan-2-tersangka-dari-aceh-utara-dan-tamiang, di akses pada tanggal 18 Mei 2021.
aset yang dimiliki tetap mampu menghidupi kegiatan, untuk itu selain penegakan hukum kepada pelaku, perampasan aset hasil dari tindak pidana yang merupakan live blood of the  crime harus  dapat  di  putus  ( cut  off )  sehingga  tidak  mampu  lagi  menghidupi aktifitasnya. 5 Penegakan  hukum  yang  saat  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Aceh  Tengah, masih terlihat kepada penghukuman kepada pelaku daripada kepada aset dari hasil tindak pidana di sektor kehutanan yang berhasil dikumpulkan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka  peneliti mengangkat  judul  penelitian  hukum  tentang  “Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap Kejahatan  Korporasi  Di  Sektor  Kehutanan  (Studi  Penelitian  di  Kabupaten  Aceh Tengah)”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum positif di Indonesia?, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di sektor  kehutanan  Kabupaten  Aceh  Tengah?  dan  bagaimanakah  upaya  yang  dilakukan dalam  penegakan  hukum  pidana  terhadap  kejahatan  korporasi  di  sektor  kehutanan Kabupaten Aceh Tengah?

## B. METODE PENELITIAN
1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis  empiris,  pada  penelitian  hukum empiris,  maka  yang  diteliti  pada  awalnya  adalah  data  sekunder,  untuk  kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. 6 Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. 7 Penelitian ini bersifat preskriptif analisis 8 yaitu penelitian yang
5 Reda Manthovani, Penuntutan Korporasi Sebagai  Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Di Sektor Kehutanan: Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang dalam Pembuktian Tindak Pidana  di  Sektor  Kehutanan  di  Indonesia  Yang  Dilakukan  oleh  Korporasi. Makalah dalam http://media.neliti.com, 2010 , hlm. 2.
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 52.
7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007 , hlm. 51.
8 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 9
bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  atau  penjelasan  penegakan  hukum  pidana terhadap  kejahatan  korporasi  di  sektor  kehutanan    dan  merumuskan  masalah  sesuai dengan  keadaan  atau  fakta  yang  ada  dalam  hukum  pidana  yang  berlaku  dan  yang berkaitan  dengan  penegakan  hukum  pidana  terhadap  kejahatan  korporasi  di  sektor kehutanan  Kabupaten  Aceh  Tengah  Provinsi  Aceh  kemudian  melakukan  analisis terhadap hasil penelitian.
2. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  Provinsi  Aceh. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa lemahnya penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi.
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang berasal dari responden dan informan  penelitian.  Apabila  ingin  meneliti  semua  elemen  yang  dalam  wilayah penelitian,  maka  penelitiannya  merupakan  penelitian  populasi 9 .  Jadi  populasi  dalam penelitian  ini  adalah  keseluruhan  subjek  yang  berasal  dari  responden  dan  informan penelitian  yang  terlibat  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  permasalahan  yang diteliti.
Adapun  sampel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  responden  dan  informan  yaitu responden  yaitu:  Hakim,  Jaksa,  Kepolisian,  Penyidik  dan  POLHUT  Kabupaten  Aceh Tengah  yang  bersangkutan.  Dan  informan  yaitu  masyarakat  atau  pelaku  usana  sekitar lokasi pembalakan liar.
3. Sumber Data
Sumber data primer yaitu sumber data yang terkait langsung dari lapangan yang berupa  observasi  dan  wawancara  mengenai  permasalahan  yang  diteliti,  dalam  hal  ini wawancara  dilakukan  dengan  responden  dan  informan  untuk  mendapatkan  jawaban permasalahan penelitian yang peneliti lakukan.
Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian.
a. Undang-Undang Dasar 1945
9 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian , Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 130.
b. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung ke lapangan, yaitu melakukan pengamatan langsung  terhadap  objek  yang  akan  diteliti,  dalam  hal  ini  penelitian akan dilakukan  dengan  cara  wawancara  kepada  responden  dan  informan  dalam  penegakan hukum  pidana  terhadap  kejahatan  korporasi  di  sektor  kehutanan  Kabupaten  Aceh Tengah.  Oleh  karena  itu,  instrument  pengumpulan  data  yang  peneliti  gunakan  adalah sebuah Recorder (alat perekam) dan Field Note (catatan lapangan). Pengumpulan data melalui  Studi  Kepustakaan  ( Library  research ),  dalam  hal  ini  buku,  literature,  dan peraturan  perundangan  serta  dokumen  tentang  penegakan  hukum  pidana  terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.
5. Analisis Data
Analisis  data  merupakan  langkah  selanjutnya  untuk  mengolah  hasil  penelitian menjadi sebuah laporan, data yang diperoleh, dikerjakan, dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang ada. Dari semua data yang diperolah dikumpulkan,  disusun,  dijelaskan  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  metode preskriptif  analisis.  Preskriptif  analisis  karena  penelitian  ini  bertolak  pada  penegakan hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat di dalam masyarakat dari keadaan, perilaku manusia dan gejala-gejala yang ada. Apakah hukum dengan peraturan-peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya sudah berlaku dengan benar  dan  efektif  dalam  praktek  di  masyarakat.  Kualitatif  karena  pendekatan  data penelitian adalah kualitatif. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah merupakan hasil dari interpretasi induktif.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Aturan  Hukum  Pidana  terhadap  Kejahatan  Korporasi  di  Sektor  Kehutanan dalam Hukum Positif Di Indonesia
Dalam  sistem  hukum  pidana,  terdapat  beberapa  teori  yang  dapat  dipergunakan untuk  menentukan  dasar-dasar  yang  patut,  agar  korporasi  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana.  Umumnya,  pertanggungjawaban  pidana  korporasi didasarkan  pada  doktrin  respondeat  superior,  yaitu  suatu  doktrin  yang  menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak dapat melakukan kesalahan. 10 Dalam hal ini, hanya agen- agen korporasi yang dapat melakukan kesalahan, yakni mereka yang bertindak untuk dan atas  nama  korporasi.  Oleh  sebab  itu,  agen-agen  korporasi  saja  yang  dapat  melakukan kesalahan  dan  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  secara  pidana.  Tiga  model pertanggungjawaban pidana korporasi di atas akan dijelaskan sebagai berikut.
1. Direct Corporate Criminal Liability atau Theory Identification
Teori  ini  dikenal  sebagai  doktrin  pertanggungjawaban  pidana  secara langsung. Dalam teori ini, perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior dan  merupakan directing  mind (tindakan,  perbuatan  atau  kebijakan  yang  dibuat  oleh anggota  direksi  atau  organ  perusahaan/korporasi)  dari  suatu  korporasi,  dapat diidentifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. 11
Dari penjelasan ini, maka apabila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka unsur mens rea yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur mens rea bagi perusahaan, sehingga dengan demikian korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan ( actus reus ) yang dilakukan  oleh  pejabat  senior  di  dalam  perusahaan  sepanjang  ia  melakukannya  dalam ruang  lingkup  kewenangan  atau  dalam  urusan  transaksi  perusahaan. 12 Lebih  jelasnya menurut  teori  Identifikasi  ini  bahwa  untuk  dapat  dituntut  pertanggungjawaban  dari korporasi, harus dipenuhi dua (2) elemen, yaitu: adanya orang yang diidentifikasi dengan korporasi; dan bahwa perbuatan orang tersebut dilakukan dalam lingkup jabatannya.
Menurut  Muladi,  dalam  teori  ini  semua  tindakan  atau  tindak  pidana  yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasikan dengan organisasi atau mereka
10 Ibid, hlm. 7
11 Ibid, hlm. 7
12 Hutauruk  H  Rufinus, Penangulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui  Pendekatan  Restoratif, Suatu Terobosan Hukum , Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 48
yang  disebut who constitute  its  directing mind ,  yaitu  individu-individu  seperti  pejabat atau pegawai yang mempunyai tingkatan manager, yang dalam tugasnya tidak dibawah perintah  atau  arahan  dari  kewenangan  atasan  yang  lain  dalam  organisasi,  dapat diidentifikasi  sebagai  perbuatan  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi, sehingga mereka dapat dipidana. 13
2. Strict Liability /Absolute Liability atau Pertanggungjawaban Mutlak
Doktrin  ini  juga  dikenal  dengan  pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan  atau disebut  dengan no-fault  liability atau liability  without  fault .  Dalam  doktrin  ini, pertanggungjawaban  pidana  dapat  dimintakan  tanpa  keharusan  untuk  membuktikan adanya  kesalahan  dari  pelaku  tindak  pidana. 14 Dengan  demikian  dapat  dilihat  dengan jelas  bahwa strict  liability tidak  hanya  mengesampingkan  asas  kesalahan  tetapi meniadakan  asas  kesalahan.  Korporasi  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  tanpa membuktikan  terlebih  dahulu  adanya  kesalahan.,  inilah  yang  dikenal  dengan pertanggungjawaban mutlak.
3. Vicarious Liability atau Pertanggungjawaban Pengganti
Menurut  Barda  Nawawi  Arief, vicarious  liability diartikan  sebagai pertanggungjawaban  menurut  hukum  seseorang  atas  perbuatan  salah  yang  dilakukan oleh  orang  lain.  Secara  singkat  sering  diartikan  pertanggungjawaban  pengganti. Pertanggungjawaban,  misalnya  terjadi  dalam  hal  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan oleh  orang  lain  itu  ada  di  dalam  ruang  lingkup  pekerjaan  atau  jabatannya.  Jadi,  pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh,  pembantu  atau  bawahannya.  Dengan  demikian  dalam  pengertian vicarious liability ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan. 15
Berdasarkan  doktrin  pertanggungjawaban  pengganti  ini,  seseorang  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  atau  kesalahan  atas  perbuatan  dan  kesalahan
13 Muladi, Penerapan  Tanggungjawab  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana, Semarang,  UNDIP, 2003, hlm. 2
14 Daniel A. Tambuwun, Pertanggungjawaban Pidana ..., hlm. 7.
15 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm. 33
orang lain. Dengan demikian, menurut teori pertanggungjawaban pengganti ini, ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: 16
a. agen melakukan suatu kejahatan;
b. kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; dan
c. dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.
Menurut  Muladi,  dengan  teori  ini  dimaksudkan  bahwa  perbuatan  seseorang bawahan  akan  dikaitkan  dengan  korporasi,  perkembangan  dari  teori ini memunculkan teori  pengganti  yang  dinamakan  teori  identifikasi.  Dalam  teori vicarious  liability , seseorang dapat bertanggungjawab (dipertanggungjawabkan) atas perbuatan orang lain. Dalam kaitannya dengan korporasi, suatu organisasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan  karyawannya,  wakil  perusahaannya  atau  mereka  yang  memperoleh  mandat dari perusahaannya, atau setiap orang yang bertanggungjawab kepadanya. 17
Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia pada  dasarnya  diatur  secara tegas  dalam berbagai  peraturan  perundangundangan  yang bersifat  khusus.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  ini,  diatur  tentang pertanggungjawaban  korporasi  dan  siapa  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana  antara  lain  undang-undang  yang  menentukan  bahwa  korporasi  sebagai  subyek hukum, tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus atau kepada korporasi, sebagai berikut: 17
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Pasal  116  menyebutkan  bahwa:    “Apabila  tindak  pidana lingkungan dilakukan oleh atau nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana  dijatuhkan  kepada  badan  usaha  dan  orang  yang  memberi  perintah  atau pemimpin  kegiatan  dalam  tindak  pidana”. 18 Dan  Pasal  50  menentukan  bahwa “korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam  lingkup  usahanya  sebagaimana  ditentukan  dalam  anggaran  dasar  atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”. 19
16 Daniel A. Tambuwun, Pertanggungjawaban Pidana ..., hlm. 8.
17 Ibid, hlm. 8.
17 Rufinus H Hutauruk, Op-Cit , hlm. 76-91.
18 Ibid , hlm. 81.
19 Daniel A. Tambuwun, Pertanggungjawaban Pidana ..., hlm. 12.
Ketentuan  penegakan  hukum  pidana  di  bidang  kehutanan  juga  yang  dapat dijeratkan pada perbuatan illegal logging adalah UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengancam hukuman sangat berat, yaitu pidana penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 juncto Pasa 150 UndangUndang Nomor 41 Tahun  1999).  Selain  itu  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan di pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliyar lima ratus juta rupiah)
Ketentuan lain dalam hukum pidana positif yang dapat dijeratkan pada kejahatan illegal  logging adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Adapun  pasal- pasal KUHP yang dapat dikenakan kepada kejahatan illegal logging adalah pengrusakan barang (Pasal 406-412 KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Di samping  itu  delik  pencurian  dalam  Pasal  363-365  KUHP  juga  dapat  dijeratkan  pada perbuatan illegal logging dengan ancaman pidana mulai paling lama lima tahun sampai lima belas tahun. Ketentuan mengenai delik pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276 KUHP  juga  dapat  diterapkan  pada illegal  logging jika  pelakunya  menggunakan suratsurat palsu untuk mengangkut kayu hasil curian, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun sampai 8 tahun.

## 2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sulitnya Penegakan Hukum Pidana Di Sektor Kehutanan di Sektor Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah
1. Kelemahan Sistem Peraturan Perundang-Undangan
Kurangnya  independensi  kelembagaan  hukum,  terutama  lembaga-lembaga  penegak hukum yang membawa akibat besar dalam sistem hukum. Intervensi terhadap kekuasaan yudikatif misalnya telah mengakibatkan terjadinya partialitas dalam berbagai putusan, walaupun hal seperti ini menyalahi prinsip-prinsip impartialitas dalam sistem peradilan. Akumulasi  terjadinya  putusan-putusan  yang  meninggalkan  prinsip  impartialitas  dalam jangka panjang telah berperan terhadap terjadinya degradasi kepercarcayaan masyarakat kepada  sistem  hukum  maupun  hilangnya  kepastian  hukum.  Adanya  kelemahan  dalam pengimplementasian  peraturan  perudang-undangan  yang  sudah  ada  kepada  korporasi,
tetapi peraturan perudang-undangan sangat tegas apabila dilakukan oleh individu atau masyarakat kecil.
Praktek pengaturan tentang akuntabilitas lembaga hukum tidak dilakukan dengan jelas, baik  kepada  siapa  atau  lembaga  mana  ia  harus  bertanggung  jawab  maupun  tata  cara bagaimana yang harus dilakukan untuk memberikan pertanggung jawabannya. Hal ini memberikan  kesan  tiada  transparansi  di  dalam  semua  proses  hukum  yang  dijalankan. Disamping itu faktor sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum, secara umum mulai dari peneliti hukum, perancang perundang-undangan sampai pada tingkat pelaksana dan penegak  hukum  masih  perlu  peningkatan,  termasuk  dalam  hal  memahami  dan berperilaku responsife gender .
Sistem  Peradilan  yang  tidak  transparan  dan  terbuka  juga  mengakibat  hukum  belum sepenuhnya memihak kepada kebenaran dan keadilan karena tiadanya akses masyarakat untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  peradilan.  Kondisi  akan memperlemah  dengan  profesionalisme  dan  kualitas  sistem  peraturan  perundang- undangan  yang  masih  belum  memadai  sehingga  membuka  kesempatan  terjadinya penyimpangan  kolektif  di  dalam  proses  peradilan  atau  lebih  dikenal  dengan  mafia peradilan.
Dengan  demikian  perlu  melakukan  pembenahan  struktur  hukum  melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta  kualitas  sistem  peradilan  yang  terbuka  dan  transparan,  menyederhanakan  sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan  bahwa  hukum  diterapkan  dengan  adil  dan  memihak  kepada  kebenaran dengan selalu memperhatikan kemajemukan budaya yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
Peningkatan kemandirian hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman membawa perubahan bagi terselenggaranya check and  balances dalam  penyelenggaraan  Negara  dengan  beralihnya  kewenangan administratif,  organisasi,  dan  keuangan  lembaga  peradilan  kepada  Mahkamah  Agung. Pembinaan  satu  atap  oleh  Mahkamah  Agung  secara  politik  hukum  agar  penegakan hukum  ( law  inforcement )  tidak  diintervensi  oleh  kekuatan  eksekutif.  Sebagai  benteng terakhir  orang  mencari  keadilan.  Mahkamah  Agung  harus  steril  dari  segala  macam tawar-menawar yang dilakukan oleh orangorang yang ingin membeli hukum. Untuk itu
pembentukan lembaga Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku para hakim perlu kita apresiasikan  sebagai  langkah  positif  kearah  pembangunan  struktur  hukum  yang independen disertai dengan akuntabilitas lembaga hukum.
Peningkatan  profesionalisme  hakim  dan  aparat  peradilan  perlu  dilakukan, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan tidak semata-mata dari apa yang telah diatur dalam  undang-undang,  tetapi  lebih  jauh  dari  pada  itu  hakim  harus  bisa  menemukan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak ada pengaturannya dalam undang-undang di Indonesia. Karena hukum akan menjadi bermakna hanya dengan cara penafsiran yang bergantung kepada norma dasar yang didalilkan.
Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law yang tidak murni seperti terlihat dari keputusan-keputusan hakim yang dijadikan sebagai sumber hukum (yurisprudensi). Fenomena ini tentu menuntut seorang hakim di Indonesia khususnya Kabupaten Aceh Tengah pada saat menjatuhkan hukuman harus dibekali dengan penguasaan ilmu hukum, disamping  fenomena-fenomena  krusial  yang  berkembang  di  masyarakat  Kabupaten Aceh Tengah.
Di  samping  itu  dengan  melibakan  peran  serta  masyarakat  dalam  mengawasi penyelenggaraan  peradilan  karena  sebetulnya  bukanlah  merupakan  hal  yang  baru. Memang setelah kejatuhan rezim Orde Baru digantikan dengan Orde Reformasi, peran serta  masyarakat  melalui  lembaga  pengawasan  seperti  ICW  ( Indonesian  Coruption Watch ), MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia), Judicial Watch, Parliament Watch, Police Watch memberikan warna lain dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya di  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Tentu  dalam  melakukan  pengawasan  dalam  penegakan hukum agar penegak hukum bisa bekerja  dengan jujur, berani, serta independen tidak partisan.
Menurut Satjipto Rahardjo, peran publik dalam hukum guna menyumbang usaha keluar  dari  keterpurukan  hukum  saat  ini,  pertama,  disadari  kemampuan  hukum  itu terbatas. Mempercayakan segala sesuatu kepada hukum adalah suatu sikap yang tidak realistis. Kita menyerahkan nasib kepada institusi yang tidak absolut untuk menuntaskan tugasnya sendiri. Kedua, masyarakat ternyata tetap menyimpan kekuatan otonom untuk
melindungi dan menata dari sendiri. Kekuatan itu untuk sementara waktu tenggelam di bawah dominasi hukum modern yang nota bena adalah hukum Negara. 20
Timbulnya  kemerosotan  budaya  hukum  di  lingkungan  masyarakat  ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktum hukum yang ada. Hal ini telah tercermin  dari  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  di  masyarakat.  Menurunnya  kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat juga merupakan penyebab tidak efektifnya pelaksanaan  hukum  di  masyarakat.  Kondisi  ini  tercermin  dari  maraknya  kasus  main hakim sendiri seperti pembakaran pelaku kejahatan, sweeping oleh sebahagian anggota masyarakat.
2. Kelemahan Sistem Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum
Kuantitas  dalam  arti  tercukupinya  aparat  penegak  hukum,  kualitas  dalam  arti kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus  lingkungan  akan  berpengaruh  terhadap  efektifitas  penegakan  hukum lingkungan.  Di  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  baik  pada  dimensi  preventif maupun represif, masih kekurangan aparat PPNS pada instansi teknis terkait, sehingga mereka hanya menangani tugas-tugas preventif seperti pemantauan, pembinaan maupun peringatan.  Terjadi  pelanggaran  yang  beraspek  pidana,  mereka  tidak  memiliki wewenang untuk mengambil tiridakan hukum.
Keterbatasan jumlah penyidik, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan yang memiliki kemampuan  dan  keterampilan  teknis  dalam  penanganan  kasus-kasus  lingkungan. Kelemahan  di  bidang  implementasi  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  kapasitas profesionalisme  para  pelaksana  dan  penegak  hukum  yang  belum  memadai.  Hal  ini didukung dengan kenyataan bahwa pencemaran (khususnya) dan kerusakan lingkungan biasanya terkait pada suatu zat (kimia) tertentu, bukan merupakan persoalan yang dapat ditetapkan secara yuridis yang dapat ditangani dengan mudah oleh penegak hukum.
Kurang  berhasilnya  penegakan  hukum  di  bidang  kehutanan  juga  dapat diakibatkan oleh rendahnya moral dan integritas para penegak hukum. Karena semakin kuat  moral  dan  integritas  para  penegak  hukum,  terutama  dalam  mencegah  pengaruh
20 Azmi Fendri, “Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2, hlm. 12
imbalan materi dalam pengambilan keputusan mereka, semakin kuat penegakan hukum lingkungan  di  Indonesia.  Memperhatikan  praktek  peradilan  saat  ini,  masih  sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian serta penanganan yang lebih serius. Selengkap apapun peraturan perundangundangan dan seterampil apapun para penegak hukumnya, hanya akan menjadi benda mati apabila tidak diimbangi dengan moral dan integnitas yang tinggi dari para penegak hukumnya.Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan  korporasi  di  sektor  kehutanan  hampir  kami  pastikan  tidak  berjalan  karena banyak interpensi dari luar, ya mau gimana lagi, namanya aja pemerintah.
Kejahatan  kehutanan  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  tidak  hanya  dilakukan  oleh perorangan dan kelompok masyarakat, melainkan juga melibatkan korporasi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Ini bisa terlihat dari berbagai putusan yang ada dalam perkara kehutanan. Namun dari sekian banyak korporasi yang terlibat dalam kejahatan kehutanan di  Kabupaten  Aceh  Tengah,  hanya  sedikit  saja  korporasi  yang  dijatuhi  hukuman. Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  memang  menjadi  perhatian  publik  saat  ini, dikarenakan  susahnya  menyentuh  atau  menyeret  korporasi  tersebut  ke  pengadilan. Faktor-faktor yang menyebabkan korporasi sulit di seret ke pengadilan, yaitu: disamping luasnya wilayah 250 ribu HA, terbatasnya anggaran, kurang tenaga/SDM, dan kondisi alam.
Penegakan  hukum  pidana  di  bidang  kehutanan  dilaksanakan  sesuai  undang- undang,  akan  tetapi  terdapat  interpensi  pada  fakta  dilapangan  bahwa  kasus  kerusakan hutan  yang  sulit  ditangani  cukup  diselesaikan  dengan  musyawarah  antara  pemerintah setempat dengan korporasi melalui pengurusnya. Kemungkinan ini terjadi, karena kasus kehutanan memiliki dampak yang cukup luas pada proyek atau rencana pembangunan yang  dilakukan  pemerintah  setempat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sekitarnya.
Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana kehutanan banyak faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya untuk menegakkan hukum pidana  kehutanan  baik  faktor  secara  yuridis  maupun  non  yuridis.  Penegakan  hukum pidana  kehutanan  terhadap  korporasi  sebagai  pelaku  kejahatan  di  Kabupaten  Aceh Tengah bisa dikatakan sangat sulit ditegakkan. Itu semua bisa terbukti dalam beberapa tahun terakhir bisa dikatakan hanya sedikit sekali korporasi yang dapat diseret ke muka
pengadilan yaitu hanya tiga kasus dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Sementara korporasi-korporasi  yang  mempunyai  modal  besar  tidak  satupun  bisa  diseret  ke  muka pengadilan. Ini disebabkan ketidakberanian aparat penegak hukum kita untuk menindak korporasi-korporasi tersebut. Ini bisa dibuktikan dalam beberapa tahun belakangan ini dimana dalam kasus pembakaran hutan dan Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Aceh  Tengah  hanya  pelaku  lapangan  saja  yang  di  seret  ke  pengadilan,  sementara korporasi  yang terlibat  tidak  satupun  dibawa  ke  pengadilan.  Ketidakberanian  penegak hukum  kita  dalam  mengungkap  kejahatan  kehutanan  di  Kabupaten  Aceh  Tengah disebabkan  banyak  melibatkan  orang-orang  yang  berkuasa,  bahkan  melibatkan  aparat penegak hukum kita, sehingga kecil kemungkinan kepolisian atau aparat penegak hukum kita berani untuk menjerat korporasi dalam kasus kejahatan di sektor kehutanan.
Di  samping  kelemahan-kelemahan  diatas  masih  ada  faktor-faktor  lain  yang menghambat  penegakan  hukum  atau  pengendalian  terhadap  tindak  pidana  korporasi, yaitu pertama, korporasi (sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan yang potensial) pada umumnya mempunyai lobby yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara- cara menanggulangi tindak pidana korporasi. Kedua, menentukan pertanggungjawaban pidana  korporasi  maupun  menentukan  kesalahan  korporasi  tidaklah  mudah. 21 Melihat adanya kendala-kendala seperti tersebut di atas, maka tidak aneh apabila sampai saat ini banyak korporasi yang melakukan tindak pidana/kejahatan-kejahatan yang berlangsung terus menerus tanpa ada yang bisa menghentikannya.
Dengan  dimuatnya  beberapa  hal  baru  seperti  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui bahwa  tuntutan  lokasi  untuk  meningkatkan  peran  hukum  pidana  guna  menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup telah ditanggapi secara proporsional melalui Undang- undang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Namun  seiring  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  menuntut  keterampilan  penegak  hukum  lingkungan menguasainya  untuk  mengantisipasi  jika  terjadi  dampak  negatif  dalam  perjalanannya. Kemampuan teknis yang terbatas, dapat menjadi penyebab macetnya proses penegakan hukum  mulai  dari  tingkat  penyidikan  sampai  dengan  proses  pengadilan  maupun pelaksanaan  penegakan  hukum  administrasi.  Tinggi  rendahnya  tingkat  keberhasilan
21 Bambang  Ali  Kusumo,  Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Jurnal Wacana Hukum, Volume VII, Nomor 2, Oktober. 2008, hlm. 58
penegakan hukum terkait, baik dan segi personil maupun sarana atau fasilitas pendukung yang mereka miliki. Dalam hal ini Polri sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam menemukan dan mengajukan alat bukti  tentang telah  terjadinya  pencemaran  dan  perusakan lingkungan.  Oleh  karena  itu Polri harus dapat menemukan alat-alat bukti dengan cara yang benar dan sesuai dengan undang-undang.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  sulitnya  penegakan  hukum  pidana  di  sektor kehutanan  Kabupaten  Aceh  Tengah  dimana  tindak  pidana  yang  dilakukan  korporasi terhadap  penebangan  hutan  sangat  sulit  sekali  diketahui.  Meskipun  diketahui,  untuk membuktikannya  di  pengadilan  masih  menghadapi  permasalahan  hukum,  karena kesulitan  dalam  mencari  bukti-bukti  berdasarkan  hukum  dan  sulit  menentukan  siapa yang  harus  pertanggungjawab  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  korporasi  tersebut sehingga dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi penebangan hutan dan  lahan  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  mengalami  beberapa  hambatan  antara  lain:  a) Ketidaksederhanaan  perangkat  hukum  dan  perangkat  peraturan  perundang  undangan; dan b) Ketidakprofesionalisme aparat penegak hukum lingkungan.

## D. KESIMPULAN
Aturan  hukum  pidana  terhadap  kejahatan  korporasi  di  sektor  kehutanan  dalam hukum  positif  di  Indonesia,  bahwa  dasar  pertimbangan  dapat  dipidananya  korporasi adalah karena korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dan  UndangUndang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  hutan,  dapat  melakukan  perbuatan pidana/tindak pidana yaitu dilakukan oleh para pengurusnya, ataupun oleh anggotanya harus bertanggung-jawab secara pidana. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggung-jawab secara pidana. Sanksi terhadap korporasi, berupa denda, pembubaran  perusahaan,  pembayaran  ganti  rugi,  perampasan  dan  penyitaan, pengumuman keputusan hakim, pencabutan izin usaha, penutupan sebagian atau seluruh perusahaan, tindakan tata tertib dan pembayaran biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  sulitnya  penegakan  hukum  pidana  di  sektor kehutanan  di  sektor  kehutanan  Kabupaten  Aceh  Tengah  yaitu  lemahnya  sistem perundang-undangan  dan  lemahnya  sistem  penegakan  hukum  oleh  aparat  penegak hukum  di  kabupaten  Aceh  Tengah.  Sehingga  tindak  pidana  yang  dilakukan  korporasi terhadap  penebangan  hutan  sangat  sulit  sekali  diketahui.  Ketidakberanian  penegak hukum dalam mengungkap kejahatan kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah disebabkan banyak  melibatkan  orangorang  yang  berkuasa,  bahkan  melibatkan  aparat  penegak hukum  kita,  sehingga  kecil  kemungkinan  kepolisian  atau  aparat  penegak  hukum  kita berani untuk menjerat korporasi dalam kasus kejahatan di sektor kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abidin, Farid Zainal. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta, Sinar Grafika. 2007.
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence)   Termasuk Interpretasi   Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Kencana, 2009.
Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum , Jakarta,
Rajawali Press, 2004.
Andi  Hamzah. Asas-asas  Penting  dalam  Hukum  Acara  Pidana .  Surabaya,  FH Universitas. 2005
-------------------, Penegakan Hukum Lingkungan . Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
Balkin, dalam Wajah Hukum Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., Bandung, Aditya Bakti, 2000.
Bambang  Ali  Kusumo,  Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana  di Indonesia, Jurnal Wacana Hukum, Volume VII, Nomor 2, Oktober. 2008. Barda Nawawi Arief. Perbandingan Hukum Pidana , Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
-----------, Kebijakan Hukum Pidana , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
-----------, Kapita  Selekta  Hukum , Pidana  Tentang  Sistem . Peradilan  Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
Boisvert dalam Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidan Korporasi, Jakarta,
Gafiti Pers, 2006.
Dwidja Priyatno, Kebijaksanaan Legeslasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia, Bandung, Utomo, 2003.
H. Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
H.B.  Sutopo, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Sebelas  Maret  University  Press, Surakarta, 2002.
Hutauruk  H  Rufinus, Penangulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui  Pendekatan Restoratif, Suatu Terobosan Hukum , Jakarta, Sinar Grafika, 2013. I. S. Susanto, Kriminologi , Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
J.H.  Merryman,  The  Civil  Law  Tradition:  An  Introduction  to  The  Legal  System  of Western  Europe  and  Latin  Amerika,  California,  Standford  University  Press, 1985.
Lawrence  M.  Friedman  diterjemahkan  oleh  Wishnu  Basuki,  H ukum  Amerika  Sebuah Pengantar, Jakarta, Tatanusa, 2001.
Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Remaja  Rosdakarya,  Bandung, 2007.
Lili Rasjidi dan l.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Bandung, Mandar Maju, 2003.
Mahmud Mulyadi dan Fery Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi , Softmedia, Jakarta, 2010.
Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku  Kedua,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  Lembaga Kriminologi , Jakarta, Universitas Indonesia, 1997.
Martiman  Prodjohamidjojo, Sistem  Pembuktian  dan  Alat  Alat  Bukti ,  Jakarta,  Ghalia, 1983.
Masrudi Muchtar, Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Jakarta, Prestasi Pustaka, 2015.
Muladi, Penerapan  Tanggungjawab  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana, Semarang, UNDIP, 2003.
Muladi,  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Kencana  Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
Peter Gillies dalam Utomo Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia , Bandung, 2004.
Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung  RI.
Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging, 2012.
R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
Robintan Sulaiman, Otopsi Kejahatan Bisnis , Jakarta, Pusat Studi Hukum Bisnis UPH, 2001.
Salim H.S. Dasar - Dasar Hukum Kehutanan , Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
---------------, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum , Jakarta, Rajawali Press, 2012. Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2009.
-----------, Masalah Penegakan Hukum . Sinar Baru. Bandung. 2009.
Setyono, Kejahatan  Korporasi,  Analisa  Viktimologis  Dan  Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia , Banyumedia, Malang, 2009. Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum ,  Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
------------, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2010.
Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum,  Paradigma,  Metode,  dan  Dinamika  Masalahnya , Jakarta, Elsam, 2002.
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian , Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Suriansyah  Murhaini. Hukum  Kehutanan  (Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan Dibidang Kehutanan), Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
Sutan Remy Sjahdeni, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ,  Grafiti Press, Jakarta, 2006.
Yusrizal, Kapita Selekta: Hukum Pidana & Kriminologi, Sofmedia, Jakarta, 2012. Yusuf Shofte, Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi , Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan.

## C. Jurnal, Tesis
Astan  Wirya,  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan  Tindak Pidana Kehutanan”. Jurnal IUS, Vol III, Nomor 7, April 2015.
Azmi Fendri, “Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia”,
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2.
Bambang  Ali  Kusumo,  Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana  di Indonesia, Jurnal Wacana Hukum, Volume VII, Nomor 2, Oktober. 2008.
Daniel A. Tambuwun, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Hukum Positif Indonesia, Lex Crimen Vol. IV, No. 8, Oktober 2015.
Erdiansyah, “Ada Asap Tidak Ada Penegakan Hukum”, Artikel Tabloid Saksi Fakultas Hukum Universitas Riau , 2013.
Happy  Christian  Hutapea,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pelaku  Tindak Pidana  Perkebunan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014”.
Journal Equitable 1, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.
Muhammad Hirsandy Surgana, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Di Sektor  Kehutanan  Di  Provinsi  Riau”, Tesis, Program  Magister  Ilmu  Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.
RM.  Armaya  Mangkunegara,  “Pemidanaan  Korporasi  Dalam  Hukum  Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban”. Jurnal Rechtidee , Vol. 13, No. 1, Juni 2018.
Yudi  Krismen,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Kejahatan  Ekonomi”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 4, No. 1. 2013.