Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 9 (1) (2023): 45-57

## Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal
of Social and Cultural Anthropology)
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos

## Analisis Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara dan Hubungannya dengan Indeks Pembangunan Manusia

## Analysis of Poverty Levels in North Sumatera and Their Relationship with the Human Development Index
Marhamah 1 , Dadang Sukandar 2 , Bahrul Khair Amar 3
1 Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan FST, Universitas Terbuka
2 Departemen Gizi Masyarakat, FEMA-IPB University
3 Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera  Utara,  dan  kaitannya  dengan Indeks  Pembangunan  Manusia.  Penelitian  menggunakan  desain cross-sectional ,  memanfaatkan  data  sekunder dari  BPS  tahun  2022.  Analisis  tingkat  kemiskinan  digunakan  data  persentasi  penduduk  miskin,  Indeks kedalaman dan Keparahan Kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan komponen IPM  yang  terdiri atas  umur  panjang  dan  hidup  sehat,  pengetahuan  dan  standar  hidup  layak.  Analisis  bivariat dilakukan  untuk  mengamati  hubungan  persentase  kemiskinan,  tingkat  kedalaman dan  keparahan  kemiskinan terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  persentasi  kemiskinan  (P0), tingkat  kedalaman  (P1),  tingkat  Keparahan  (P2)  Kemiskinan  berkorelasi  negatif  signifikan  terhadap  IPM  di Provinsi  Sumatera  Utara;  sedangkan  rata-rata  lama  sekolah,  harapan  lama  sekolah,  umur  harapan  hidup  dan besar  pengeluaran  ril  perkapita  yang  disesuaikan  berkorelasi  positif  signifikan  terhadap  IPM.  Terdapat hubungan  negatif  meskipun  tidak  signifikan  antara  kemiskinan  (P0),  tingkat  kedalaman  (P1)  dan  keparahan (P2)  kemiskinan  terhadap  stunting,  namun  tidak  ada  hubungan  dengan  BBLR.  Kemiskinan  dan  ketimpangan secara bersama-sama berkontribusi sebesar 77.4 % terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara.
Kata Kunci: Indeks Keparahan Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, IPM, presentase penduduk miskin

## Abstract
This study aims to analyze the poverty level in North Sumatra Province and its relation to the Human Development Index. The study uses a cross-sectional design, utilizing secondary data from BPS in 2022. Poverty level analysis uses data on the percentage of poor population, poverty depth index, and poverty severity index. The Human Development Index (HDI) is calculated based on HDI components consisting of longevity and healthy life, knowledge, and decent standard of living. Bivariate analysis was conducted to observe the relationship between poverty percentage, poverty depth, and poverty severity to the Human Development Index. The results show that poverty percentage (P0), poverty depth (P1), and poverty severity (P2) have a significant negative correlation with the HDI in North Sumatra Province, while  average  years  of  schooling,  expected  years  of  schooling,  life  expectancy,  and  adjusted  real  per  capita expenditure  have  a  significant  positive  correlation  with  the  HDI.  There  is  a  negative  relationship  between  poverty (P0), poverty depth (P1), and poverty severity (P2) with stunting, but no relationship with low birth weight. Poverty and inequality together contribute 77.4% to the HDI in North Sumatra Province.
Keywords: Human Development Index, percentage of poor people, poverty severity index, poverty depth index
How to Cite : Marhamah,  D.  Sukandar  &  B.  K.  Amal.  (2023). Analisis  Tingkat  Kemiskinan  di  Sumatera Utara  dan  Hubungannya  dengan  Indeks  Pembangunan  Manusia. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology), 9 (1): 45-57.
* Corresponding author:
E-mail: marhamah@ecampus.ut.ac.id ISSN 2460-4585 (Print) ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  dekade  terakhir, kemajuan  yang  pesat  dari  proses pembangunan telah menampakkan hasilnya.  Namun,  masalah  kemiskinan global  ternyata  masih  terjadi  dalam berbagai  dimensi  dan  mengakar.  Setiap tahun, lima juta anak di bawah lima tahun meninggal  akibat  penyakit  dan  saat  ini, sebagian  besar  anak-anak  di  negara berpenghasilan  rendah  dan  menengah yang  duduk  di  bangku  sekolah  dasar, banyak diantara mereka memiliki kemampuan  membaca,  menulis  dan berhitung  yang  rendah.  World  Bank (2022),  mencatat  bahwa  dalam  tiga dekade terakhir, jumlah orang yang hidup dalam  kemiskinan  ekstrem  mengalami penurunan.  Sayangnya  tren  tersebut terhenti  pada  tahun  2020,  krisis  yang diakibatkan  oleh  Covid  menyebabkan angka  kemiskinan  Kembali  meningkat. Jumlah  orang  yang  hidup  dalam kemiskinan ekstrem meningkat mencapai lebih  dari  700  juta  orang.  Tingkat kemiskinan  ekstrem  global  mencapai  9,3 persen,  naik  dari  8,4  persen  pada  tahun 2019.
Dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) 2020-2024  dirumuskan  bahwa  sasaran pembangunan adalah mewujudkan masyarakat  Indonesia  yang  mandiri, maju,  adil,  dan  makmur  melalui percepatan  pembangunan  di  berbagai bidang. Pembangunan diharapkan
berlandaskan pada keunggulan
kompetitif  di  berbagai  wilayah  yang  di dukung  oleh  SDM  berkualitas  dan berdaya  saing.  Menyongsong  bonus demografi tahun 2030, populasi masyarakat  yang  besar,  menjadi  modal keberlangsungan
pembangunan.
Diperlukan  SDM  berkualitas  untuk mendukung terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan.
Jika tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi  justru  dapat  membebani pembangunan.
Kualitas SDM dapat mempengaruhi status  kemiskinan,  semakin  rendah kualitas  SDM  maka  potensi  kemiskinan akan  semakin  besar.  Kemiskinan  adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar  minimum  kebutuhan  dasar  baik kebutuhan  makanan  manupun  non- makanan.    Keberhasilan  menuntaskan masalah  kemiskinan  merupakan  hasil dari proses pembangunan.
Pembangunan  merupakan  upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan  dan  meningkatkan  kualitas kehidupan.  Manusia  merupakan  subjek dari proses pembanguan, karena pembangunan berorintasi kepada peningkatan  kualitas  hidup  manusia. Paradigma pembangunan awalnya dititikberatkan  pada  perbaikan  kondisi ekonomi,  namun,  berbagai  penelitian membuktikan  bahwa  pembangunan ekonomi  saja  tidak  cukup  untuk mengingkatkan  kualitas  hidup  manusia, perlu  adanya  pembangunan  pendidikan dan  kesehatan  yang  merupakan  sektor penting  di  kehidupan  manusia.    Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai alat ukur pembangunan manusia karena  IPM  mengukur  kualitas  hidup manusia  melalui  tiga  dimensi  dasar: kesehatan,  pendidikan,  dan  standar hidup layak. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah  atau  negara  dan  merupakan indikator  penting  untuk  mengukur
keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk).
IPM  juga  dapat  digunakan  sebagai alat  untuk  mengevaluasi  kebijakan. Prioritas  pembangunan  dan  daerah sasaran  target  program  kegiatan,  dapat diseleksi berdasarkan
Indeks
Pembanguan Manusia. Pada tahun 2022, Sumatera  Utara  memiliki  IPM  72,72, masuk  dalam  kategori IPM  tinggi  (70  ≤ IPM  <  80).  Jika  dilihat  berdasarkan Kabko, sebagian besar Kabko (67,6%) di Sumatera  Utara  memiliki  IPM  dengan kategori  tinggi.  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Provinsi  Sumatera  Utara mengalami peningkatan  dari 72,00 pada tahun  2021,  menjadi  72,71  pada  tahun
2022 (meningkat 0,71
poin).
Peningkatan  IPM  tahun  2022  terjadi pada semua dimensi, baik angka harapan hidup,  rata-rata  lama  sekolah,  harapan lama  sekolah  serta  standar  hidup  layak (diukur  dari  besar  pengeluaran  per kapita  disesuaikan),  dengan  selisih kenaikan  poin  sebesar  0,38;  0,13;  0,04 dan  349  (ribu  rupiah)  secara  berturut- turut.
Tingkat  kemiskinan  secara  umum diukur  dengan  menggunakan  tiga indikator  yaitu  persentase  kemiskinan (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan  indeks  keparahan  kemiskinan  (P2). Selama periode Maret 2021 – Maret 2022 persentase penduduk miskin di Sumatera  Utara  mengalami  penurunan, dari  9,01%  pada  Maret  2021  menjadi 8,42 % pada Maret 2022 atau berkurang sebesar  0,59  poin.    Untuk  indeks kedalaman  kemiskinan  (P1),  terjadi penurunan  sebesar  0,157  poin,  dari
1,522  pada  Maret  2021  menjadi  1,365 pada  Maret  2022.  Penurunan  indeks kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa  ada  kenaikan  dalam  hal pengeluaran  sebagai  standar  hidup layak.  Demikian  juga  halnya  dengan Indeks keparahan  kemiskinan  (P2),  juga mengalami  penurunan  sebesar  0,033 poin,  dari  0,376  pada  Maret  2021 menjadi  0,343  pada  Maret  2022.  Hal  ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran  di  antara  penduduk  miskin di Sumatera Utara mengalami penurunan.    Kemiskinan  dapat  juga disebabkan  akibat  rendahnya  kualitas sumber  daya  manusia,  dan  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  dapat digunakan  untuk  mengukur  kualitas sumber daya manusia.
Kemiskinan  juga  dapat  terjadi akibat adanya ketimpangan pendapatan. Untuk mengukur besarnya ketimpangan, digunakan  koefisien  gini  atau  gini  rasio. Angka  gini  rasio  berkiran  antara  0-1. Daerah dengan skor gini rasio 0, artinya besar  pendapatan  di  desa  tersebut tersebar  secara  merata,  dan  skor  gini rasio  semakin  mendekati  1,  artinya sebaran pendapatan masyarakat mengalami  ketimpangan  mendekati sempurna.  Data  BPS  tahun  2022 menunjukkan gini rasio Provinsi Sumatera  Utara  sebesar  0,3120,  dengan skor gini rasio minimum dan maksimum berturut-turut  0,2090  (Kab.  Tapanuli Selatan)  dan  0.3990  (Kota  Medan). Angka  tersebut  menunjukkan  bahwa besar  pendapatan  di  Sumatera  Utara rata-rata  terdistribusi  merata,  gini  rasio dibawah 0,4.
Peningkatan produktivitas masyarakat  berbanding  lurus  dengan tingkat  pendapatan.  Masyarakat  yang sehat  dan  berpendidikan  yang  baik, diharapkan akan berkontribusi terhadap peningkatan  produktivitas  masyarakat dan  peningkatan  pengeluaran  untuk konsumsi.  Kemiskinan  dapat  dikatakan menurun    ketika  pengeluaran  untuk konsumsi  meningkat.  Di  sisi  lain, rendahnya IPM berakibat pada rendahnya  produktivitas  kerja  dari penduduk.  Rendahnya  produktivitas berakibat  pada  rendahnya  perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan  menyebabkan  tingginya jumlah  penduduk  miskin.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan indeks kemiskinan dengan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi  Sumatera  Utara  yang  diukur menggunakan  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM).

## Kemiskinan dan Status Gizi
Kemiskinan dan status gizi memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat dalam  proses  pembangunan.  Data menunjukkan  adanya  hubungan  antara kurang  gizi  dan  kemiskinan.  Rendahnya pertumbuhan  ekonomi  akibat  krisis ekonomi dapat menyebabkan meningkatnya  insiden  kemiskinan  dan status  gizi  buruk  pada  balita.  Upaya menurunkan  tingkat  kemiskinan  akan berkontribusi  terhadap  peningkatan status gizi balita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Status gizi buruk  pada  balita  dapat  menimbulkan pengaruh  yang  sangat  menghambat pertumbuhan fisik, mental, dan kemampuan  berpikir.  Dalam  proses
pembangunan  nasional,  pembangunan sumber  daya  manusia  (SDM)  harus menjadi  prioritas  utama.  Salah  satu komponen  penting  dalam  membangun SDM  berkualitas  dan  berdaya  saing tinggi  adalah  pembangunan  pangan  dan gizi,  yang  akan  meningkatkan  kualitas hidup,  produktivitas,  dan  kemandirian nasional.
Masalah gizi terkait dengan masalah  kemiskinan,  gangguan  yang ditimbulkan  akibat  masalah  gizi  juga secara  simultan  dapat  berdampak kepada  munculnya  masalah  kemiskinan. Malnutrisi  menyebabkan  rendahnya kemampuan akademis yang mempengaruhi  kualitas  sumber  daya manusia, selain juga dapat menimbulkan masalah  gangguan  kesehatan  dan  risiko menderita berbagai penyakit degeneratif yang  lebih  besar  di  masa-masa kehidupan selanjutnya. Tentu saja hal ini akan  membutuhkan  biaya  yang  cukup besar untuk menanganinya, dan membebani  anggaran  negara  yang dbutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan.  Diperlukan  pendekatan multisektor  dalam upaya  menyelesaikan masalah  gizi.  Ketersediaan  pangan dengan harga terjangkau, akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dan, kemampuan  mengakses  bahan  pangan ini termasuk salah satu indikator standar hidup layak yang  merupakan  komponen Indeks Pembangunan Manusia.
Stunting adalah salah satu masalah gizi  utama  yang  masih  dihadapi  sejak usia  dini,  terutama  pada  seribu  hari pertama  kehidupan  (1000  HPK)  sejak kehamilan  sampai  pada  usia  dua  tahun
pertama
kehidupan. Kekhawatiran terhadap  perkembangan  kualitas  SDM yang  disebabkan  oleh  masalah  gizi dimulai pada usia dini. Konsekuensi lain pada balita stunting diantaranya menurunkan kemampuan kognitif seperti
rendahnya kemampuan membaca, menghitung, memproses informasi,  kemampuan  daya  ingat,  dan terhambatnya  perkembangan  mental (Zuniga et al . 2013).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  Badan Pusat  Statistik,  tahun  2022.  Variabel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  persentase  penduduk  miskin (P0), Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan  indeks  keparahan  kemiskinan  (P2). Komponen  IPM  terdiri  atas  (a)  angka harapan  hidup,  (b)  rata-rata  lama sekolah,  (c)  harapan  lama  sekolah  dan (d)  pengeluaran  riil  per  kapita  yang disesuaikan.  Data  tentang  prevalensi stunting  dan  BBLR  juga  dianalisis.  Data diolah  menggunakan  SPSS  ver  22, hubungan antar variable diuji menggunakan  Pearson.  Pengelompokan IPM  dikategorikan  sebagai  berikut  : rendah  :  IPM  <  60;  sedang: 60  ≤  IPM  < 70,  tinggi  : 70  ≤  IPM  <  80 ,  dan  sangat tinggi  :  IPM ≥80 .  Uji  korelasi  dilakukan untuk  melihat  hubungan  antar  variable terkait  Indeks  Kemiskinan  dan  Indeks Pembangunan
Manusia. Hubungan Indeks Kemiskinan dan Indeks
Pembangunan  Manusia  dengan  stunting juga dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indeks  Pembangunan  Manusia  di Provinsi Sumatera Utara
Indeks  Pembangunan  Manusia menjelaskan  bagaimana  masyarakat dapat memanfaatkan hasil pembangunan, seperti pendapatan, kesehatan,  pendidikan,  dan  sebagainya. Pembangunan yang baik dapat meningkatkan  IPM  suatu  daerah,  karena negara  dengan  IPM  yang  tinggi cenderung  memiliki  pembangunan  yang lebih maju dan kualitas hidup yang lebih baik.  Pembangunan  yang  baik  juga  akan berkontribusi terhadap peningkatan IPM dan kualitas hidup masyarakat.
Sepanjang tahun 2020-2022, Provinsi  Sumatera  Utara  menunjukkan adanya  peningkatan  IPM,  namun  masih tetap dalam kategori status “tinggi” (70 ≤ IPM  <  80).  Dari  33  Kabko  yang  ada  di Sumatera  Utara,  Kota  Medan  satu- satunya  yang  mencapai  status  IPM sangat  tinggi,  yaitu  81,76.  Gambar  1 menjelaskan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia antar
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Tren kenaikan  Indeks  Pembangunan  Manusia digambarkan dengan garis putus-putus.
Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020-2022.
Berdasarkan  perbandingan  IPM antar  Kab/Kota  di  Provinsi  Sumatera Utara  tahun  2022,  tidak  terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori  capaian  dan  peringkat  IPM  di masing-masing  Kabupaten/Kota  dari tahun sebelumnya. Sebaran Kabupaten/Kota  berdasarkan  kategori IPM disajikan dalam Table 1.

## Tabel 1. Sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Menurut Kategori IPM
Kabko Kategori IPM Jumlah Kabko /Persentase Tanjung Balai, Kab. Padang Lawas, Kab.  Batubara,  Kab.  Pakpak
Bharat,  Kab.  Mandailing  Natal, Kab.  Nias  Utara,  Kab.  Nias,  Kab.
Nias Selatan, Kab Nias Barat Sedang : (0 ≤ IPM < 70) 9 (27,3%) Kota Pematangsiantar, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kota Tebing  Tinggi,  Kota Padangsidimpuan, Toba  Samosir,  Kab. Karo,  Kota  Sibolga, Tapanuli Utara, Simalungun, Labuhan  Batu,  Kab.
Labuanbatu  Utara, Dairi, Kab.
Labuhanbatu Selatan, Kab.
Langkat, Kab. Samosir, Kab.
Serdang Bedagai, Asahan, Kab. Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah,
Kota Gunungsitoli Tinggi : (70 ≤ IPM < 80) 23 (69,7 %)
Kota Medan Sangat
Tinggi
(IPM
≥ 80) 1 (3,0%)
Dari  keseluruhan  Kabko  di  Provinsi Sumatera  Utara,  Kota  Medan  masuk kategori  kota  dengan  kategori  IPM sangat  tinggi,  mengalahkan  32  Kabko
lainnya.  Indeks  Pembangunan  Manusia terdiri atas beberapa dimensi pendukung yang  terdiri  atas  Umur  Panjang  dan hidup sehat, diukur dengan berdasarkan umur  harapan  hidup  saat  lahir;  tingkat pengetahuan, diukur berdasarkan Harapan  Lama  Sekolah  dan  Rata-rata Lama  Sekolah;  serta  Standar  Hidup Layak yang dikur berdasarkan Pengeluaran Riil Perkapita (yang disesuaikan) (BPS 2022).
Sejalan  dengan  hasil  penelitian Ezkirianto  dan  Kindi  (2013),  bahwa pembangunan  suatu  wilayah  sangat bergantung  pada  pemerintah  daerah. Terbukti  bahwa  belanja  pemerintah  di bidang  pendidikan  dan  kesehatan berdampak  positif  dan  signifikan  pada pembangunan  manusia.  Selain  itu, tingkat pendidikan memengaruhi kemampuan  seseorang  dan  pemahaman mereka tentang teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Peran pemerintah  daerah  sebagai  pengambil kebijakan tentang penyediaan
infrastruktur  dan  alokasi  anggaran pemerintah menunjukkan kekuatan yang dimilikinya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Indikator Kemiskinan dan Hubungannya dengan Indeks Pembangunan Manusia
Tingginya  Indeks  Pembangunan Manusia,  berkorelasi  positif  dengan tingginya  harapan  hidup  masyarakat, tingkat Pendidikan yang lebih tinggi dan PDB  perkapita  yang  lebih  tinggi  (UNDP 2013).  Ranis  (2006)  menyatakan  bahwa pembangunan manusia merupakan kontributor dari stabilnya proses
pertumbuhan  ekonomi  dan  tidak  hanya berkontribusi terhadap
tujuan fundamental  pembangunan,  tetapi  juga sebagai faktor penting terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu.
Analisis  statistik  terhadap  Indek Pembangunan  Manusia  dan  Indikator kemiskinan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif signifikan  antara  persentase  kemiskinan (P0),  kedalaman  kemiskinan  (P1)  dan keparahan  kemiskinan  (P2)  terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Tabel 2), dengan  nilai  korelasi  masing  masing berturut turut -0.738; -0.699 dan -0.659. Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Huda  (2020),  dan  Prasetyaningrum  dan Sukmawati  (2018).  Semakin  rendah indeks  kemiskinan,  maka  IPM  akan semakin  tinggi.  Beberapa  penelitian menunjukkan  pola  bahwa  kemiskinan secara  umum  berpengaruh  negatif terhadap IPM.
Tabel 2. Korelasi Pearson antara Indeks Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia Indeks Kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia Persentase  Kemiskinan (P0) -.699** Tingkat Kedalaman (P1) -.659** Tingkat Keparahan (P2) -.738** Rata-Rata Lama Sekolah .923** Umur Harapan Hidup .531** Harapan Lama Sekolah .554** Rata-Rata Pengeluaran .889** Gini rasio .587** Kualitas  SDM  sangat  diperlukan mendukung
kesuksesan proses
pembangunan dalam menurunkan angka kemiskinan.    Tingkat  Pendidikan  sangat mempengaruhi  kualitas  SDM.  Kualitas pendidikan  suatu  negara  dapat  diproksi pada  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM). Hasil analisis statistik menunjukkan  bahwa  Indeks  kemiskinan berhubungan negatif signifikan terhadap rata-rata  lama  sekolah,  dengan  skor korelasi  P0,  P1  dan  P2  masing-masing berturut-turut  sebesar  -0.738;  -0,721;  - 0.691.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa semakin tinggi indeks kemiskinan, maka rata-rata  lama  sekolah  akan  semakin rendah.  Hasil  analisis  juga  menunjukkan adanya  korelasi  positif  signifikan  Gini rasio  dengan  IPM.  Skor  rata-rata  gini rasio  di  Provinsi  Sumatera  Utara (0.3120), menunjukkan bahwa distribusi besar  pendapatan  cenderung  tersebar secara merata.
Pendidikan  diperlukan  untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan  serta  derajat  kesejahteraan. Semakin  lama  seseorang  mengakses pendidikan,  atau  semakin  tinggi  tingkat pendidikan seseorang, maka produktivitas  dapat  ditingkatkan  dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Purnomo dkk. juga menemukan  bahwa  tingkat  Pendidikan berkorelasi  negatif  dengan  kemiskinan. Dalam  penelitiannya  Purnomo  juga memasukkan variabel mediasi pendapatan per kapita untuk menganalisis jalur hubungan pendidikan dengan kemiskinan, dan diperoleh model bahwa  apabila  pendidikan  naik  1  tahun maka  dapat  menurunkan  kemiskinan sebesar  -6,943972  persen  ( ceteris paribus ).
Indeks
kemiskinan juga menunjukkan  korelasi  negatif  signifikan dengan  besarnya  rata-rata  pengeluaran, dengan  skor  korelasi  P0,  P1  dan  P2 berturut-turut sebesar -0,728; -0,700 dan -0.671.
Besarnya
pengeluaran menunjukkan kemampuan untuk mengakses  kehidupan  yang  layak,  yang dapat  memenuhi  kebutuhan.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  masyarakat  ada dalam  kondisi  yang  tidak  miskin. Semakin  dalam  dan  semakin  parah tingkat kemiskinan, maka IPM juga akan semakin  rendah.  Upaya  menurunkan tingkat  kemiskinan  akan  berkontribusi terhadap  peningkatan  IPM;  IPM  yang tinggi menyokong peningkatan produktifitas  manusia  yang  disertai dengan  peningkatan  pendapatan  untuk memenuhi kehidupan yang layak.

## Indeks Kemiskinan dan Masalah Gizi
Masalah  gizi  merupakan  hal penting  yang  harus  mendapatkan perhatian  pemerintah,  dan  masalah  gizi identik dengan  kemiskinan. Masalah  gizi bukan  hanya  terkait  dengan  kesehatan, namun  juga  merupakan  refleksi  dari tingkat  daya  beli,  ketersediaan  pangan dan  faktor  sosial  budaya  lainnya. Meningkatnya  harga  bahan  pokok menimbulkan  masalah  di  masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan pangan mereka. Hal ini akan berdampak kepada tingkat kecukupan gizi masyarakat,  dan  potensi  timbulnya berbagai  masalah gizi dan kesehatan.
Menggunakan data dari survei IFLS (gelombang  2000  dan  2007)  dan mengontrol  sejumlah  faktor  sosial- ekonomi  (karakteristik  anak,  orang  tua,
rumah  tangga,  akses  dan  pemanfaatan layanan kesehatan, status pendapatan/aset  rumah  tangga,  dan karakteristik spasial),  Silva  dan  Sumarto (2018)  menemukan  bahwa  pendidikan ibu,  kondisi  air  dan  sanitasi,  kemiskinan rumah tangga, dan daerah tempat tinggal sangat  mempengaruhi  malnutrisi  kronis pada anak di Indonesia.
Salah  satu  masalah  gizi  terkait dengan  kemiskinan  adalah  stunting. Stunting  merupakan  suatu  kondisi kurang  gizi  kronis  akibat  kekurangan asupan gizi dari makanan, dan berlangsung  dalam  waktu  yang  lama. Stunting  masih  menjadi  masalah  gizi utama  di  negara  berkembang,  termasuk Indonesia.  Berbagai  program  telah dijalankan pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting, namun belum  memberikan  dampak  yang optimal  terhadap  penurunan  prevalensi stunting.  Hal  ini  dikarenakan  berbagai kendala  yang  ditemukan  di  lapangan. Hasil  penelitian  Muthia  et  al.  (2019) menjelaskan bahwa program pencegahan  stunting  belum  mampu menurunkan prevalensi stunting dikarenakan  tidak  adanya  dana  khusus untuk  intervensi  atau  program,  masih kurangnya  sumber  daya  manusia  untuk menjalankan  intervensi  atau  program, belum  adanya  pedoman  dan  Standar Operasional Prosedur (SOP), perencanaan  tidak  dilakukan  secara bottom up dan belum ada pencatatan dan pelaporan  intervensi  atau  program. Kendala-kendala  tersebut  menyebabkan program  penanganan  stunting  tidak mencapai  targetnya  untuk  menurunkan prevalensi stunting. Selanjutnya, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khoeroh
dan Indriyanti (2017)
juga menyampaikan bahwa program-program pencegahan  stunting  belum  berjalan dengan  optimal  dikarenakan  berbagai kendala  diantaranya  yaitu  sumber  daya manusia  yang  masih  kurang  dan  belum ada tenaga gizi.
Hasil analisis statistik menunjukkan  ada  hubungan  negatif antara  Indeks  Kemiskinan  dengan kejadian  stunting  di  Provinsi  Sumatera Utara  (Tabel  3),  meskipun  tidak signifikan;  dengan  skor  korelasi  P0,  P1 dan  P2  berturut-turut  sebesar  -0.391;  - 0,380;  -0,399.  Hasil  Survei  Status  Gizi Indonesia  (SSGI)  2022  menujukkan bahwa  prevalensi  stunting  di  Provinsi Sumatera  Utara  ada  di  bawah  tingkat prevalensi  nasional,  dimana  prevalensi stunting  di  Sumatera  Utara  tahun  2022 sebesar  21,1;  lebih  rendah  0,5  poin  dari Prevalensi  stunting  Nasional  sebesar 21,6.

## Tabel 3. Korelasi Pearson antara Indeks
Kemiskinan dengan Stunting Indeks Kemiskinan Stunting Persentase Kemiskinan (P0) -.391* Tingkat Kedalaman (P1) -.380* Tingkat Keparahan (P2) -.399*
Hasil  analisis  menjelaskan  bahwa kemiskinan  membawa  pengaruh  negatif terhadap  kejadian  stunting.  Stunting, yang  didefinisikan  sebagai  skor  tinggi badan  untuk  usia  yang  rendah  (HAZ), dimulai  dengan  berat  badan  bayi  yang rendah dan berlanjut dengan pertumbuhan  yang  terhambat  selama dua  tahun  pertama  kehidupan,  dan biasanya  tidak  dapat  diubah.  Dari  tahun 1990 hingga 2018, prevalensi stunting di
seluruh  dunia  telah  menurun,  tetapi stunting  masih  dialami  oleh  sebanyak 21,3%  anak  di  bawah  usia  5  tahun  di seluruh  dunia.  Kemiskinan  menjadi faktor yang mendasari, selain infeksi dan diet  yang  kurang  berkualitas  (Roediger 2020).  Pada  anak-anak,  penyebab stunting  melibatkan  banyak  faktor,  dan salah  satunya  adalah  kelahiran  bayi dengan  berat  badan  rendah  (BBLR). Secara  nasional,  prevalensi  BBLR  pada anak  usia  6-11  bulan,  mengalami peningkatan  dibandingkan  tahun  2021, yaitu  dari  5,1  meningkat  menjadi  5,8.  Di Provinsi Sumatera Utara, angka kejadian BBLR  relative  rendah,  kecuali  di beberapa daerah. Hasil uji statistik tidak menunjukkan  adanya  hubungan  antara BBLR dan Stunting.
Berbagai upaya yang dapat dilakukan  untuk  mencegah stunting , antara  lain  yaitu  memberikan  edukasi pada  pihak  terlibat  pencegahan  stunting seperti  kader,  ibu  balita,  ibu  hamil,  dan wanita  usia  subur  atau  calon  pengantin yang  nantinya  juga  akan  menjadi  calon ibu.  Berbagai  metode  dapat  diterapkan sebagai  upaya  memberikan  edukasi diataranya  seperti  konseling,  ceramah dan  pelatihan.  Salah  satu  pendekatan yang efektif untuk memberdayakan para ibu  balita,  pencegahan  stunting  dapat dilakukan  dengan  cara  membentuk kelompok  belajar.  Kelompok  belajar  ini nantinya  akan  menjadi  wadah  belajar dan  berdiskusi  ibu-ibu  balita  secara mandiri  yang  didampingi  oleh  fasilitator kesehatan. Selain itu, pemberian makanan  tambahan  pada  balita  juga dapat diterapkan sebagai upaya pencegahan
stunting. Makanan
tambahan yang diberikan dapat
dikembangkan  menggunakan  bahan baku  yang  mudah  ditemukan  di lingkungan  masyarakat,  berbasis  lokal namun berpotensi tinggi seperti tanaman kelor  atau  moringa  oleifera  (Fitri et.al . 2022).
Untuk  mengukur  besar  pengaruh kemiskinan  (P0)  terhadap  IPM  di Provinsi  Sumatera  Utara,  dilakukan analisis  regresi  sederhana  (Tabel  4). Dapat  diinterpretasikan  bahwa  ketika persentase  kemiskinan  (P0)  dan  Gini Rasio  adalah  nol,  maka  IPM  adalah sebesar  63,812;  saat  kemiskinan  naik sebesar  1%,  akan  menurunkan  IPM sebesar 0,615.
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi antara IPM,

## Kemiskinan dan Gini Rasio
Dari hasil analisis disipulkan bahwa kemiskinan  secara  signifikan  akan memberi  pengaruh  negatif  terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi  Sumatera  Utara,  semakin  tinggi kemiskinan  (P0),  maka  IPM  akan semakin  rendah.  Untuk  mengukur besarnya  kontribusi  kemiskinan  dan ketimpangan  terhadap  IPM  maka dilakukan  uji  Koefisien  Determinasi  (R Square ).  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kemiskinan dan ketimpangan secara bersama-sama berkontribusi  sebesar  77.4  %  terhadap IPM  di  Provinsi  Sumatera  Utara,  dan
sisanya  sebanyak  22,6%  dipengaruhi oleh faktor lainnya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Ramdhani  dkk.  2022  yang  melakukan analisis  Pengaruh  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  Terhadap  Kemiskinan  di Provinsi  DKI  Jakarta,  menunjukkan  hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini,  kemiskinan  di  Provinsi  DKI  Jakarta dipengaruhi  secara  signifikan  oleh Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM), jika IPM naik 1% maka kemiskinan akan berkurang sebesar 82,754%.

## SIMPULAN
Provinsi  Sumatera  Utara  memiliki Indeks  Pembanguan  Manusia  (IPM) dengan  kategori  tinggi,  bahkan  untuk kota  Medan  masuk  dalam  kategori  IPM sangat  tinggi.    Implikasi  dari  hasil penelitian  ini,  bahwa  Pemerintah Sumatera  Utara  berhasil  menurunkan kemiskinan,
sejalan dengan meningkatnya  Indeks  Pembangunan Manusia. Menggunakan data BPS tentang penurunan  berbagai  indeks  kemiskinan (P0,  P1  dan  P2),  ada  konsistensi  antara penurunan  Indeks  Kemiskinan  dengan peningkatan  IPM  di  Provinsi  Sumatera Utara.  Berbagai  komponen  dari  Indeks Pembangunan Manusia antara lain umur panjang  dan  hidup  sehat,  pengetahuan dan standar hidup layak juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dari hasil analisis diperoleh bahwa kemiskinan secara signifikan berkontribusi terhadap Indeks
Pembangunan  Manusia  di  Provinsi Sumatera  Utara.  Jika  kemiskinan  naik sebesar  1%,  maka  IPM  akan  turun
sebesar  0,615.  Hasil  analisis  regeresi linier  yang  dilakukan  untuk  menghitung besarnya  kontribusi  kemiskinan  dan ketimpangan  terhadap  IPM,  diperoleh bahwa  kemiskinan  dan  ketimpangan secara  bersama-sama  berkontribusi sebesar 77.4 % terhadap IPM.
Selain  itu,  terdapat  korelasi  negatif antara  IPM  dengan  kejadian  Stunting, meskipun  tidak  signifikan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kemiskinan  dapat menyebabkan  stunting,  dan  perlu perhatian  serius  untuk  menanganinya karena  stunting  yang  dialami  seseorang juga  dapat  membawa  pengaruh  tidak menguntungkan terhadap status kesehatan  dan  kualitas  hidup  di  tahap kehidupan  selanjutnya.  Berdasarkan hasil penelitian Silva dan Sumarto (2018) dapat  diketahui  bahwa  kemiskinan rumah  tangga  mejadi  salah  satu  faktor yang  sangat  mempengaruhi  munculnya masalah-maslah terkait gizi dan malnutrisi kronis pada anak di Indonesia, selain  pendidikan  ibu,  kondisi  air  dan sanitasi,  dan  daerah  tempat  tinggal. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan penting  dan  merupakan  langkah  lebih lanjut  untuk  memahami  faktor-faktor yang kompleks dalam malnutrisi anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Utara. 2022. https://sumut.bps.go.id/
Badan  Pusat  Statitik.  2022.  Profil  Kemiskinan Provinsi  Sumatera  Utara.  Maret  2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
Fitri  JR,  Huljannah  N,  Rochmah  TN,  2022. Program  Pencegahan  Stunting  di Indonesia:  A  systematic  review.  Media Gizi  Indonesia  (National  Nutrition Journal): 17(3): 281-292.
Hasil  Survei  Status  Gizi  Indonesia  (SSGI)  2022. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Hawari  A.  2021.  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  Kemiskinan,  dan  Pendidikan terhadap  IPM  34  Provinsi  di  Indonesia 2017-2019 Huda DAN. 2020. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan Multidimensional di Negara Berkembang dengan Pendekatan Regresi  Nonparametrik.  Statistika,  Vol. 20 No. 2, 75 – 82 Khoeroh,  H.,  Handayani,  O.W.K.,  Indriyanti,  D.R. (2017).  Evaluasi  Penatalaksanaan  Gizi Balita  Stunting  di  Wilayah  Kerja Puskesmas  Sirampog.  Unnes  Journal  of Public Health, 6 (3): 189-195. https://doi.org/10.15294/ujph.v6i3.11 723 Muthia,  G.,  Edison,  Yantri,  E.  (2019).  Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting  Ditinjau  dari  Intervensi  Gizi Spesifik  Gerakan  1000  HPK  Di
Puskesmas  Pegang  Baru  Kabupaten Pasaman.  Jurnal  Kesehatan  Andalas,  8 (4): 100 – 108 Prasetyaningrum dan Sukmawati, 2018. Analisis Pengaruh  Indeks  Pembanguna  Manusia (IPM),  Pertumbuhan  ekonomi  dan Pengangguran  terhadap  Kemiskinan  di Indonesia. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi  Syariah  Volume  6,  Nomor  2, 2018, 217 – 240. P-ISSN: 2355-0228, E- ISSN: 2502-8316.
Purnomo  SD,  Istiqomah,  Suharno  2020. Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan : Pendekatan Variabel Mediasi Pendapatan Perkapita. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 9.6 :539-560
Ramdhani  N,  Anggraeni  Y,  Desmawan  D.  2022.
Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia  (IPM)  terhadap  Kemiskinan  di Provinsi DKI. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen. Vol.1 No.2.
Ranis,  G.  dan  Stewart,  F.  2006.  “Successful Transition  towards  a  Virtuous  Cycle  of Human  Development  and  Economic Growth:  Country  Studies”.  Center Discussion Paper No. 943. Roediger R, Hendrixson DY, Manary MJ. 2020. A Roadmap  to  reduce  stunting.  The American  Journal  of  Clinical  Nutrition  : vol  112,  Supplement  2.  Pages  773S- 776S. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa205 Silva ID dan Sumarto S, 2018. Child Malnutrition In Indonesia : Can Education, Sanitation
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)
and  Helathcare  Augment  The  Role  of Income?.  Journal  of  International
Development. Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com).doi : 10.1002/jid.3365 Sofilda,  Eleonora  et  al.,  “Human  Development and  Poverty  in  Papua  Province  (An
Analysis  of  Simultaneous  Approach  on
Panel Data Regression)”, OIDA International  Journal  of  Sustainable Development  06:06  (2013):  51-62. Diakses 6 April 2018. Http://www.oidaijsd.com.
The  World  Bank,  2022.  Poverty,  Overview. https://www.worldbank.org/en/topic/ poverty/overview .  Diakses  26  Juni
2023. Understanding  Development  and  Poverty Alleviation, 2019. The Committee for the Prize  in  Economic  Sciences  in  Memory of  Alfred  Nobel.  Scientific  Background on  the  Sveriges  Riksbank  Prize  in
Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019. United Nation Indonesia. https://indonesia.un.org/en/92873- indonesia-breaks-high-human- development-category-group United  Nations  Development  Programme (UNDP).  Reports  (1990 – 2013)  Human development
reports (HDR). http://hdr.undp.org/sites/default/files/
reports/14/hdr2013_en_complete.pdf. Retrieved  22  Sept  2013.  10.  Barfield WD.  Standard  terminology  for  fetal, infant, and perinatal.
World  Health  Organization  2014.  Global nutrition targets 2025: low birth weight policy
brief. https://www.who.int/publications/i/it em/WHO-NMH-NHD-14 .
Zuniga JM, Marks SP, Gostin LO. 2013. Advancing the  Human  Right  to  Health.  New  York (US): Oxford University Press.