## PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

## MOCH CAHYO SUCIPTO
Dosen Prodi Perbankan Syariah STIES Indonesia Purwakarta Jl. Veteran No 150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat Indonesia
e-mail: cahyosucipto@gmail.com

## JURNAL

## A. Latar Belakang Masalah
Sistem  ekonomi  Islam  bagi  kaum  muslimin  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari keyakinan  ( Aqidah ) dan merupakan  wujud ketakwaan seorang  muslim, apabila dalam bermu’amalah sesuai dengan syariah ajaran Islam sebagai bukti ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Hal ini berarti  bahwa  ketaqwaan-lah  yang  menjadi  asas  pokok  dalam  sistem  perekonomian  Islam,  sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.
Awal  mula  pemikiran  Ekonomi  Islam  diawali  sejak  masa  Nabi  Muhammad  SAW  diutus menjadi  seorang  Rasul.  Beberapa  kebijakan  yang  dikeluarkan  di  masa  Rasulullah  selain  masalah hukum  (fiqih)  dan  politik  (siyasah),  kebijakan  dalam  hal  perniagaan  atau  ekonomi  (muamalah)  juga diatur  di  antara  kebijakan  –  kebijakan  yang  dikeluarkan.  Rasulullah  menjadikan  masalah  ekonomi sebagai  suatu  hal  yang  harus  diberikan  perhatian  yang  lebih.  Oleh  karena  perekonomian  adalah  pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Kebijakan yang telah dibentuk oleh Rasulullah ini, juga dijadikan pedoman oleh para Khalifah yang menggantikan kepemimpinan sepeninggal Rasulullah saw dalam  mengambil  keputusan  tentang  perekonomian.  Landasan  utama  sebagai  dasar  adalah  Al-Quran dan Al -Hadist.
Ketidakberhasilan  secara  penuh  dari  sistem-sistem  ekonomi  yang  ada  disebabkan  karena masing-masing  sistem  ekonomi  mempunyai  kelemahan  atau  kekurangan  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  kelebihan  masing-masing.  Kelemahan  atau  kekurangan  dari  masing-masing sistem ekonomi tersebut lebih menonjol ketimbang kelebihannya.
Karena  kelemahannya  atau  kekurangannya  lebih  menonjol  daripada  kebaikan  itulah  yang menyebabkan  muncul  pemikiran  baru  tentang  sistem  ekonomi  terutama  dikalangan  negara-negara muslim  atau  negara-negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  yaitu  sistem  ekonomi syariah.  Negara-negara  yang  penduduknya  mayoritas  Muslim  mencoba  untuk  mewujudkan  suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-quran dan Hadist, yaitu sistem ekonomi Syariah yang telah berhasil membawa umat muslim pada zaman Rasulullah meningkatkan perekonomian di Zazirah Arab. Dari  pemikiran  yang  didasarkan  pada  Al-quran  dan  Hadist  tersebut,  saat  ini  sedang  dikembangkan Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah di banyak negara Islam termasuk di Indonesia.
Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai  kelebihan-kelebihan  untuk  menutupi  kekurangan-kekurangan  dari  sistem  ekonomi  yang telah  ada.  Islam  diturunkan  ke  muka  bumi  ini  dimaksudkan  untuk  mengatur  hidup  manusia  guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim tetapi, seluruh  umat  yang ada di  muka bumi. Ketentraman  hidup  tidak  hanya  sekedar  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  secara  melimpah  ruah  di
dunia,  tetapi  juga  dapat  memenuhi  ketentraman  jiwa  sebagai  bekal  di  akhirat  nanti.  Jadi  harus  ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dengan kebutuhan untuk akhirat.
B. Metode Penelitian

## 1. Objek Penelitian
Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pertanyaan penelitian. Dimana yang menjadi subjek penelitian  ini  berkaitan  dengan  masalah  prinsip,  nilai-nilai,  tujuan  dan  perbedaan  ekonomi  Islam dengan ekonomi lainnya.

## 2. Metode Penelitian
Metode  merupakan  suatu  cara  ilmiah  yang  dilakukan  untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan tertentu.  Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dan  kualitatif. Penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  keadaan  objek  penelitian  untuk mengungkapkan  suatu  masalah  atau  fakta  yang  ada  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  serta  sifat- sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan metode kulitatif digunakan untuk mencri jawaban atas pertanyaan penelitian (Moh.Nazir,2003:54).
Penelitian  ini  bermaksud  memperoleh  deskripsi  mengenai  prinsip,  nilai-nilai,  tujuan  dan perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya.
a. Sumber dan Jenis Data
Menurut  Suharsimi  Arikunto 1 yang  dimaksud  dengan  sumber  data  dalam  penelitian  adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
1) Al-Quran.
2) Al-Hadits.
3) Referensi  studi  pustaka,  artikel,  jurnal,    dan  lain-lain,  Sedangkan  jenis  data  yang  dgunakan adalah dalam penelitian ini adalah Data sekunder diperoleh dari buku dan Internet.
b. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode Archival  Research (penelitian  arsip),  yaitu pengumpulkan  data  yang  umumnya  berupa  bukti,  catatan,  atau  laporan  historis  yang  telah  disusun dalam  arsip  (data  dokumenter)  yang  dipublikasikan  dan  yang  tidak  dipublikasikan. Semua  data  yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan UIN SGD Bandung, serta berbagai sumber yang relevan.

## C. KAJIAN  TEORI

## 1. Prinsip Ekonomi Islam
Segala  aturan  yang  diturunkan  Allah  swt  dalam  sistem  Islam  mengarah  pada  tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh  ciptaan-Nya.  Demikian  pula  dalam  hal  ekonomi,  tujuannya  adalah  membantu  manusia mencapai  ketenangan  di  dunia  dan  di  akhirat.  Seorang  fuqaha  asal  Mesir  bernama  Prof.  Muhammad
1 Arikunto. Suharsimi, Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek.  Rineka Cipta. Hal 45
Abu  Zahrah  mengatakan  ada  tiga  sasaran  hukum  Islam  yang  menunjukan  bahwa  Islam  diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:
1. Penyucian  jiwa  agar  setiap  muslim  boleh  menjadi  sumber  kebaikan  bagi  masyarakat  dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakupi aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya  maslahah  (merupakan  puncaknya).  Para  ulama  menyepakati  bahwa  maslahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakupi lima jaminan dasar yaitu:
a. Kamaslahatan keyakinan agama ( al din )
b. Kamaslahatan jiwa ( al nafs )
c. Kamaslahatan akal ( al aql ).
d. Kamaslahatan keluarga dan keturunan ( al nasl )
e. Kamaslahatan harta benda ( al mal ) Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar:
1. Berbagai  sumber  daya  dipandang  sebagai  pemberian  atau  anugerah  dari  Allah  swt  kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.
4. Ekonomi  Islam  menolak  terjadinya  akumulasi  kekayaan  yang  dikuasai  oleh  segelintir  orang saja.
5. Ekonomi  Islam  menjamin  pemilikan  masyarakat  dan  penggunaannya  direncanakan  untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
8. Islam menolak riba dalam bentuk apapun.
Sistem  Ekonomi  Islam  mengakui  hak  seseorang  untuk  memiliki  apa  saja  yang  dia  inginkan dari  barang-barang  produksi  ataupun  barang-barang  konsumsi.  Dalam  waktu  bersamaan  mengakui juga  kepemilikan  umum,  dalam  hal  ini  Ekonomi  Islam  memadukan  antara  maslahat  individu  dan maslahat umum. Tampaknya inilah salah satunya jalan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan di masyarakat 2 . Berdasarkan pandangan diatas, Islam berdiri di atas tiga pilar fundamental yakni :

## 2. Pandangan Tentang Kepemilikan (AI-Milkiyyah)
Kepemilikan (property), dari  segi kepemilikan itu sendiri,  pada hakikatnya  merupakan milik Allah SWT, dimana Allah SWT adalah Pemilik kepemilikan tersebut sekaligus juga Allahlah sebagai Dzat Yang memiliki kekayaan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman “ Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. ”(QS. An-Nuur : 33). Oleh karena itu, harta kekayaan  itu  adalah  milik  Allah  semata.  Kemudian  Allah  SWT  telah  menyerahkan  harta  kekayaan kepada  manusia untuk diatur dan dibagikan kepada  mereka. Karena  itulah  maka  sebenarnya  manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut. Sebagaimana firman-Nya :
1. “Dan  nafkahkanlah  apa  saja.  yang  kalian  telah  dijadikan  (oleh  Allah)  berkuasa terhadapnya. “ (QS. Al-Hadid : 7)
2. “Dan (Allah) membanyakkan harta dan anak-anakmu.” (QS. Nuh : 12)
Dari  sinilah  kita  temukan,  bahwa  ketika  Allah  SWT  menjelaskan  tentang  status  asal kepemilikan harta kekayaan tersebut, Allah SWT menyandarkan kepada diri-Nya, dimana Allah SWT
2 Izzan & Tanjung, 2006, Referensi Ekonomi Syariah. Rosdakarya. Hal. 34.
menyatakan  “Maalillah”  (harta  kekayaan  milik  Allah).  Sementara  ketika  Allah  SWT  menjelaskan tentang  perubahan  kepemilikan  kepada  manusia,  maka  Allah  menyandarkan  kepemilikan  tersebut kepada manusia. Dimana Allah SWT menyatakan dengan firman-Nya :
1. “Maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya. “( QS. An-Nisaa` : 6)
2. “Ambillah dari harta-harta mereka. “( QS. Al-Baqarah : 279 )
3. “Dan harta-harta yang kalian usahakan.” (QS. At - Taubah : 24) 4. “Dan hartanya tidak bermanfaat baginya, bila ia telah binasa.” ( QS. Al-Lail :11) Ayat-ayat  di  atas  menunjukkan  bahwa  hak  milik  yang  telah  diserahkan  kepada manusia (istikhlaf)  tersebut  bersifat  umum  bagi  setiap  manusia  secara  keseluruhan.  Oleh  karena itu agar manusia benar-benar memiliki harta kekayaan (hak milik), maka  Islam memberikan syarat yaitu harus  ada  izin  dari  Allah  SWT  kepada  orang  tersebut  untuk memiliki  harta  kekayaan  tersebut  dan hanya  bisa  dimiliki  oleh  seseorang  apabila  orang yang  bersangkutan  mendapat  izin  dari  Allah  SWT untuk memilikinya.

## 3. Pengelolaan Kepemilikan (at-tasharruf fi al milkiyah).
Harta  dalam  pandangan  Islam  pada  hakikatnya  adalah  milik  Allah  SWT.  kemudian  Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasi harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut  sah  memiliki  harta  tersebut.  Adanya  pemilikan  seseorang  atas harta  kepemilikian  individu tertentu  mencakup  juga  kegiatan  memanfaatkan  dan  mengembangkan  kepemilikan  harta  yang  telah dimilikinya  tersebut.  Setiap  muslim  yang telah  secara  sah  memiliki  harta  tertentu  maka  ia  berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta  yang  telah  dimilikinya  tersebut  ia  tetap  wajib  terikat  dengan  ketentuan-ketentuan  hokum  Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.
Dalam pengelolaan harta untuk kelangsungan hidup, manusia oleh Allah SWT diperintahkan agar menggali dan mengelola potensi bumi dan segala potensi yang kandungannya dan meningkatkan sarananya  yaitu  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut 3 .  Firman  Allah yang terkait dengan hal ini adalah :
Dan mereka berkata : "Hati kami tertutup". Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka yang beriman. (Al-Baqarah : 88).
3 Ismail Nawawi : Ekonomi Islam , Putra Media Nusantara, Surabaya.cetakan I, 2009, hal. 107.
Dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang  dikaruniakan  Allah  kepada  sebahagian  kamu  lebih banyak dari  sebahagian  yang  lain.  (Karena)  bagi  orang  laki-laki  ada  bahagian  dari  pada  apa  yang mereka  usahakan,  dan  bagi  para  wanita  (pun)  ada  bahagian  dari  apa  yang  mereka  usahakan,  dan mohonlah  kepada  Allah  sebagian  dari  karunia-Nya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  segala sesuatu. (An-Nisaa :32)
Menurut Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak  dapat  disebut  harta.  Manfaat  tidak  termasuk  harta,  tetapi  manfaat  termasuk  milik,  perbedaan keduanya  menurut  hanafiyah  yaitu,  harta  merupakan  segala  sesuatu  yang  dapat  disimpan  untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri orang lain, sedangkan milik adalah  sesuatu  yang  dapat  digunakan  secara  khusus  dan  tidak  dicampuri  penggunaannya  oleh  orang lain 4 .

## 4. Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Manusia
Karena distribusi  kekayaan termasuk  masalah  yang sangat  penting,  maka  Islam memberikan juga  berbagai  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  hal  ini.  Mekanisme distribusi  kekayaan  kepada individu,  dilakukan  dengan  mengikuti  ketentuan  sebab-sebab kepemilikan  serta  transaksi-transaksi yang  wajar.  Hanya  saja,  perbedaan  individu  dalam  masalah  kemampuan  dan  pemenuhan  terhadap suatu kebutuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka.
Selain  itu  perbedaan  antara  masing-masing  individu  mungkin  saja  menyebabkan  terjadinya kesalahan  dalam  distribusi  kekayaan.  Kemudian  kesalahan  tersebut  akan  membawa  konsekuensi terdistribusikannya  kekayaan  kepada  segelintir  orang  saja,  sementara  yang  lain  kekurangan, sebagaimana  yang  terjadi  akibat  penimbunan  alat  tukar  yang  fixed,  seperti  emas  dan  perak.  Oleh karena itu, syara’ melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya namun mewajibkan perputaran  tersebut  terjadi  di  antara  semua  orang.  Allah  SWT  berfirman  : “Supaya  harta  itu  jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu .” (QS. Al-Hasyr : 7).
Sedangkan  prinsip-prinsip  dasar  ekonomi  Islam  menurut  Umer  Chapra 5 adalah  sebagai berikut:
a. Prinsip Tauhid .
Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini  didesain  dan  dicipta  dengan  sengaja  oleh  Allah  SWT,  bukan  kebetulan,  dan  semuanya  pasti memiliki  tujuan.  Tujuan  inilah  yang  memberikan  signifikansi  dan  makna  pada  eksistensi  jagat  raya, termasuk  manusia  yang  menjadi  salah  satu  penghuni  di  dalamnya.  Prinsip  Tauhid  menjadi  landasan utama bagi setiap  umat Muslim dalam  menjalankan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT. Prinsip Tauhid  ini  pula  yang  mendasari  pemikiran  kehidupan  Islam  yaitu  Khilafah (Khalifah) dan ‘Adalah (keadilan)
b. Prinsip Khilafah .
4 Hendi Sunedi, Fiqh Muamalah , Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan I, Hal. 9.
5 M.  Umer  Chapra  (2001), Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi, (terj.)  Ikhwan  Abidin, The  Future  of Economics: An Islamic Perspective, Jakarta: Gema Insani Press.
Khilafah  mempresentasikan  bahwa  manusia  adalah  khalifah  atau  wakil  Allah  di  muka  bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang  dapat  digunakan  untuk  hidup  dalam  rangka  menyebarkan  misi  hidupnya.  Ini  berarti  bahwa, dengan  potensi  yang  dimiliki,  manusia  diminta  untuk  menggunakan  sumberdaya  yang  ada  dalam rangka  mengaktualisasikan  kepen-tingan  dirinya  dan  masyarakat  sesuai  dengan  kemampuan  mereka dalam rangka mengabdi kepada Sang Pencipta, Allah SWT

## c. Prinsip Keadilan
Keadilan  adalah  salah  satu  misi  utama  ajaran  Islam.  Implikasi  dari  prinsip  ini  adalah:  (1) pemenuhan  kebutuhan  pokok  manusia,  (2)  sumber-sumber  pendapatan  yang  halal  dan  tayyib,  (3) distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  yang  merata,  (4)  pertumbuhan  dan  stabilitas.  Prinsip ‘Adalah (keadilan)  menurut  Chapra  merupakan  konsep  yang  tidak  terpisahkan  dengan  Tauhid  dan  Khilafah, karena  prinsip  ‘Adalah  adalah  merupakan  bagian  yang  integral  dengan  tujuan  syariah (maqasid  al Syariah) .  Konsekuensi  dari  prinsip  Khilafah  dan  ‘Adalah  menuntut  bahwa  semua  sumberdaya  yang merupakan  amanah  dari  Allah  harus  digunakan  untuk  merefleksikan  tujuan  syariah  antara  lain  yaitu; pemenuhan  kebutuhan (need  fullfillment) ,  menghargai  sumber  pendapatan (recpectable  source  of earning) , distribusi pendapatan dan kesejah-teraan yang merata (equitable distribution of income and wealth) serta stabilitas dan pertumbuhan (growth and stability).
5. Nilai - nilai Dasar Ekonomi Islam
Sistem ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang disyari’atkan oleh Allah yang ditujukan  untuk  menyelesaikan  berbagai  problem  kehidupan,  terutama  dalam  bidang  ekonomi,  dan mengatur  atau  mengorganisir  hubungan  manusia  dengan  harta  benda,  memelihara  dan menafkahkannya.  Tujuan  sistem  ekonomi  ini  adalah  untuk  menciptakan  kemakmuran  dan  keadilan dalam . kehidupan manusia, merealisasikan kesejahteraan mereka, dan menghapus kesenjangan dalam masyarakat  Islam  melalui  pendistribusian  kekayaan  secara  berkesinambungan,  mengingat  adanya kesenjangan  itu  sebagai  hasil  proses  sosial  dan  ekonomi  yang  penting.  Ada  tiga  dasar  yang  menjadi prinsip sistem ekonomi syari’ah dalam Islam yaitu 6 :

## a. Ilahiyyah
Dalam  uraianya  adalah  sebuah  peranan  ekonomi  Islam  yang  berorientasi  pada  sebuah  nilai-nilai ketauhidan, dalam arti sempitnya merupakan sebuah pragmatisme ekonomi Islam yang dikemas dalam pemahaman agama yang semuanya dikembalikan dan sesuai dengan aturan Allah.

## b. Khilafah
Prinsip ini mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan  dianugerahi  seperangkat  potensi  spiritual  dan  mental  serta  kelengkapan  sumberdaya  materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya.

## c. Keadilan (Al - ‘adalah)
Keadilan  merupakan  bagian  yang  integral  dengan  tujuan  syariah  (maqasid  al-Syariah). Konsekuensi dari prinsip Khilafah dan ‘Adalah menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk  merefleksikan tujuan syariah antara lain  yaitu; pemenuhan kebutuhan  (need  fullfillment),  menghargai  sumber  pendapatan  (recpectable  source  of  earning),
6 Hamid, Arifin. 2007 . Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. GHALIA Indonesia. Hal.89
distribusi  pendapatan  dan  kesejah-teraan  yang  merata  (equitable  distribution  of  income  and  wealth) serta stabilitas dan pertumbuhan (growth and stability).

## d. Takaful
Takaful  merupakan  jaminan  masyarakat  (social  insurance)  atau  bantuan  yang  diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat tidak mampu. Takaful memiliki beberapa konsep, diantaranya :
1. Jaminan  terhadap  kepemilikan  dan  pengelolaan  sumber  daya  oleh  individu.  Setiap  individu juga harus dijamin untuk mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat pekerjaan.
2. Jaminan untuk setiap individu untuk menikmati hasi pembangunan.
3. Jaminan bagi setiap individu untuk membangun keluarga sakinah.
4. Jaminan bagi setiap individu untuk amar ma’ruf nahi munkar.

## 5. Karakteristik Ekonomi Islam
Sebuah  karekteristik  ekonomi  Islam  mempunyai  wajah  tersendiri  bagi  sebuah  unsur  kredibilitas dalam ekonomi Islam
a. Tujuan Ekonomi Islam
Yaitu  kebahagian  dunia  akhirat  (falah)  melalui  suatu  kehidupan  yang  baik  dan  terhormat (hayyah toyyibah).
Falah  bias  dicapai  melalui  5  kemaslahatan,  yaitu  keimanan  (ad-dien),  ilmu  (al-ilm), kehidupan (an-nafs), harta (al-maal), keturunan (an-nash).
Maslahah  dapat  dicapai  jika  manusia  hidup  dalam  keseimbangan.  Adapaun  ekonomi  Islam sendiri  mencakup  keseimbangan  fisik  dengan  mental,  material  dan  spiritual,  individu  dan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat.

## b. Moral Sebagai Pilar Ekonomi Islam
Setiap orang Islam perlu mewujudkan perilaku homo Islamicus, artinya moral Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu  kegiatan  baik  atau  buruk  sehingga  perlu  dilaksanakan  atau  tidak.  Moralitas  Islam dibangun atas suatu postulat keimanan (rukun iman) dan postulat ibadah rukun  Islam. Moral ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi dua komponen, yaitu:
a. Nilai  ekonomi  Islam:  kualitas  atau  kandungan  intrinsik  yang  diharapkan  dari  suatu perilaku
b. Prinsip  ekonomi  Islam:  mekanisme  atau  elemen  pokok  yang  menjadi  struktur  atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadilan.
6. Perbedaan Ekonomi Konvensional, sosialis dan Islam
Secara  garis  besar,  di  dunia  ini  pernah  dikenal  dua  macam  sistem  ekonomi,  yakni  sistem ekonomi liberal atau kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Menurut Dumairy 7 Sistem ekonomi adalah suatu  sistem  yang  mengatur  serta  menjalin  hubungan  ekonomi  antar  manusia  dengan  seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia dengan  subjek;  barang-barang  ekonomi  sebagai  objek;  serta  alat  kelembagaan  yang  mengatur  dan menjalinnya dalam kegiatan ekonomi.
a. Sistem Ekonomi Kapitalisme
Sistem  ekonomi  kapitalis  mengakui  pemilikan  individual  atas  sumber  daya-sumber  daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Setidak-tidaknya, terdapat keleluasaan yang sangat longgar bagi orang perorangan dalam atau untuk memiliki sumber daya. Kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antarbadan usahan dalam meraih keuntungan, sangat dihargai. Tidak ada batasan atau kekangan bagi orang perorangan dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Prinsip “keadilan”  yang  dianut  oleh  sistem  ekonomi  kapitalis  adalah  “ setiap  orang  menerima  imbalan berdasarkan  prestasi  kerjanya ”.  Campur  tangan  pemerintah  dalam  sistem  ekonomi  kapitalis  sangat minim. Pemerintah lebih berkedudukan sebagai “pengamat” dan “pelindung” perekonomian.
Sistem kapitalis sebagai pengganti sistem komunis memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan  perekonomian  dunia.  Kapitalis  berasal  dari  kata  capital,  secara  sederhana  dapat diartikan sebagai ‘modal’. Didalam sistem kapitalis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik modal, dimana  dalam  perekonomian  modern  pemilik  modal  dalam  suatu  perusahaan  merupakan  para pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebuah perusahaan akan melimpahkan  kekuasaan  tersebut  kepada  top  manajemen  yang  diangkat  melalui  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS).  Tidak  jarang  dalam  suatu  perusahaan  pemegang  saham  terbesar  atau mayoritas dapat merangkap sebagai top manajemen.
Hal  ini  secara  tidak  lansung  akan  meyebabkan  top  manajemen  bekerja  untuk  kepentingan pemegang saham dan bukan untuk kepentingan karyawan atau buruh yang juga merupakan bagian dari perusahaan,  karena  mereka  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pemegang  saham  melalui  RUPS. Kapitalisme dapat dikatakan memiliki lima ciri-ciri menonjol dibawah ini :
1) Ia  menganggap  ekspansi  kekayaan  yang  dipercepat  dan  produksi  yang  maksimal  serta pemenuhan  “keinginan”  ( want )  menurut  preferensi  individual  sebagai  sangat  esensial  bagi kesejahteraan manusia.
2) Ia  menganggap  bahwa  kebebasan  individu  yang  tak  terhambat  dalam  mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemelikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.
3) Ia  berasumsi  bahwa  inisiatif  individual  ditambah  dengan  pembuatan  keputusan  yang terdesentralisasi  dalam  suatu  pasar  kompetitif  sebagai  syarat  untuk  mewujudkan  efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya.
4) Ia tidak  mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif, baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributive.
5) Ia  mengklaim  bahwa  melayani  kepentingan  diri  sendiri  ( self  interest )  oleh  setiap  individu secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif.
Dalam sistem perokonomian ini juga terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan.
a. Kelebihan dari sistem kapitalisme :
1) Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.
7 Dumairi, 1996. Ekonomi makro. LPPE yogyakarta
2) Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya.
3) Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.
b. Kelemahan dari sistem kapitalisme :
1) Tidak  ada  persaingan  sempurna.  Yang  ada  persaingan  tidak  sempurna  dan  persaingan monopolistik.
2) Sistem  harga  gagal  mengalokasikan  sumber-sumber  secara  efisien,  karena  adanya  faktor- faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).

## 1. Sistem Ekonomi Sosialisme.
Dalam sistem ekonomi sosialis, sumber daya ekonomi atau factor produksi diklaim sebagai milik negara.  Sistem  ini  lebih  menekankan  pada  kebersamaan  masyarakat  dalam  menjalankan  dan memaukan perekonomian. Imbalan yang diterima berdasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan asa yang dicurahkan. Prinsip “keadilan” yang dianut oleh sistem ekonomi sosialis ialah “setiap orang menerima  imbalan  yang  sama”.  Dalam  sistem  ekonomi  sosialis,  campur  tangan  pemerintah  sangat tinggi. Justru pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi ( what, how, for whom ). Sistem ekonomi sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Berpijak pada konsep Karl Marx  tentang  penghapusan  kepimilikan  hak  pribadi,  prinsip  ekonomi  sosialisme  menekankan  agar status  kepemilikan  swasta  dihapuskan  dalam  beberapa  komoditas  penting  dan  menjadi  kebutuhan masyarakat banyak, seperti air, listrik, bahan pangan, dan sebagainya.
Adapun ciri dari sistem sosialis adalah sebagai berikut :
a. Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).
1) Masyarakat  dianggap  sebagai  satu-satunya  kenyataan  sosial,  sedang  individu-individu fiksi belaka.
2) Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.
b. Peran pemerintah sangat kuat.
1) Pemerintah  bertindak  aktif  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  hingga  tahap pengawasan.
2) Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.
c. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi.
1) Pola  produksi  (aset  dikuasai  masyarakat)  melahirkan  kesadaran  kolektivisme (masyarakat sosialis).
2) Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis).
Adapun kelebihan serta kelemahan dari sistem sosialis adalah sebagai berikut:
a. Kelebihan Sistem Sosialis.
1) Disediakannya kebutuhan pokok.
Setiap  warga  Negara  disediakan  kebutuhan  pokoknya,  termasuk  makanan  dan  minuman, pakaian,  rumah,  kemudahan  fasilitas  kesehatan,  serta  tempat  dan  lain-lain.  Setiap  individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan Negara.
2) Didasarkan perencanaan Negara.
Semua  pekerjaan  dilaksanakan  berdasarkan  perencanaan  Negara  Yang  sempurna,  diantara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam System Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi.
3) Produksi dikelola oleh Negara
Semua  bentuk  produksi  dimiliki  dan  dikelola  oleh  Negara,  sedangkan  keuntungan  yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara.
b. Kelemahan Sistem Sosialis.
1) Sulit melakukan transaksi.
Tawar-menawar  sangat  sukar  dilakukan  oleh  individu  yang  terpaksa  mengorbankan kebebasan  pribadinya  dan  hak  terhadap  harta  milik  pribadi  hanya  untuk  mendapatkan makanan  sebanyak  dua  kali.  Jual  beli  sangat  terbatas,  demikian  pula  masalah  harga  juga ditentukan  oelh  pemerintah,  oelh  karena  itu  stabilitas  perekonomian  Negara  sosialis  lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh Negara, bukan ditentukan oelh mekanisme pasar.
2) Membatasi kebebasan.
System  tersebut  menolak  sepenuhnya  sifat  mementingkan  diri  sendiri,  kewibawaan  individu yang menghambatnyadalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak, ini menunjukkan secara  tidak  langsung  system  ini  terikat  kepada  system  ekonomi  dictator.  Buruh  dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.
3) Mengabaikan pendidikan moral.
Dalam  system  ini  semua  kegiatan  diambil  alih  untuk  mencapai  tujuan  ekonomi,  sementara pendidika  moral  individu  diabaikan.  Dengan  demikian,  apabila  pencapaian  kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nlai-nilai moral tidak diperhatikan lagi.
Selain dari kedua sistem ekonomi diatas, terdapat juga pandangan mengenai sistem ekonomi Islam yang akhir-akhir ini sudah mulai di terapkan dalam perekonomian Indonesia.

## D. KESIMPULAN
Sistem  Ekonomi  Islam  mengakui  hak  seseorang  untuk  memiliki  apa  saja  yang  dia  inginkan dari  barang-barang  produksi  ataupun  barang-barang  konsumsi.  Dalam  waktu  bersamaan  mengakui juga  kepemilikan  umum,  dalam  hal  ini  Ekonomi  Islam  memadukan  antara  maslahat  individu  dan maslahat umum 8 . Ekonomi Islam berdiri di atas tiga pilar fundamental yaitu :
1. Pandangan Tentang Kepemilikan (AI-Milkiyyah)
Kepemilikan (property), dari  segi kepemilikan itu sendiri,  pada hakikatnya  merupakan milik Allah SWT, dimana Allah SWT adalah Pemilik kepemilikan tersebut sekaligus juga Allahlah sebagai Dzat Yang memiliki kekayaan.
2. Pengelolaan Kepemilikan (at-tasharruf fi al milkiyah).
8 Izzan & Tanjung, 2006, Referensi Ekonomi Syariah. Rosdakarya. Hal. 34.
Harta  dalam  pandangan  Islam  pada  hakikatnya  adalah  milik  Allah  SWT.  kemudian  Allah telah  menyerahkannya  kepada  manusia  untuk  menguasi  harta  tersebut  melalui  izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut.
3. Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Manusia
Syara’ melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Allah SWT berfirman : “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu .” (QS. Al-Hasyr : 7).
4. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam ada 4 yaitu:
a. Ilahiyyah
b. Khilafah
c. Keadilan (al-‘Adalah)
d. Takaful
5. Karakteristik ekonomi Islam
a. Tujuan ekonomi Islam sendiri adalah kebahagian di dunia dan di akhirat
b. Moral sebagai pilar penting dalam ekonomi Islam
Islam  lebih  mengedepankan  pola-pola  agama  yang  memandang  sebuah  kemaslahatan  dalam dua  dimensi  yaitu  dunia  dan  akhirat  kelak.  Perbedaan  ekonomi  Islam  dengan  ekonomi  konvensional terletak  pada  filosofi  ekonomi,  bukan  pada  ilmu  ekonominya.  Filosofi  ekonomi  memberikan  ruh pemikiran dengan  nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah. Sedangkan ilmu ekonomi berisi alat- alat analisa ekonomi yang dapat digunakan. Bahwa ekonomi Islam adalah sebuah ajaran atau doktrine dan  bukannya  ilmu  murni (science), karena  apa  yang  terkandung  dalam  ekonomi  Islam  bertujuan memberikan  sebuah  solusi  hidup  yang  paling  baik.  Sedangkan  ilmu  ekonomi  hanya  akan mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. Ekonomi Islam sebagai sistem  ekonomi  yang  baru  diterapkan  di  dunia  perbankan  khususnya  di  negara  Indonesia  terdapat management syariah (ekonomi Islam) yang kurang professional.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran Al-Karim.
Ahman, Eeng dan Yana Rohmana.(2007). Pengantar Teori Ekonomi Mikro . Bandung : Laboratorium Ekonomi dan Koperasi
An-Nabani,  Taqyudin,  1996,  membangun  sistem  ekonomi  alternatif,  perspektif  Islam.Surabaya  : Risalah Gusti.
Arikunto,Suharsimi.(2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Atang  A.Hakim  &  Jaih  Mubarok,  2012. Metodologi  studi  Islam, Bandung  :PT  Remaja  Rosdakarya, cetakan ke-14
Chapra M. Umer (2001), Masa Depan Ilmu Ekonomi, (terj.) Ikhwan Abidin, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Jakarta: Gema Insani Press.
Djazuli,Acep. 2005. Ilmu Fiqh, Jakarta : Prenada Media
Hamid, Arifin. 2007 . Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. GHALIA Indonesia. Hal.89
Iqbal, Muhaimin. 2008. Dinar Solution : dinar sebagai solusi . Jakarta : Gema Insani.
Karim, Adiwarman. 2009. Bank Islam : analisis fiqh dan keuangan. Jakarta : Rajawali Pers.
Kusnendi.(2002). Teori  Makroekonomi  I,  Model  Fluktuasi  Ekonomi  Jangka  Pendek . Modul  Kuliah Ekonomi FPIP S UPI Bandung: Tidak Diterbitkan.
Muana Nanga. (2001). Teori Makro Ekonomi . Jakarta: Rajawali Press.
Mochamad Soef Sinergitas Ekonomi Islam (Syari’ah., Posted on November 21, 2009
Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah , Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Sadono Sukirno. (2004). Makroekonomi, Teori Pengantar; Edisi Ketiga . Jakarta: Rajawali Press.
Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D. (1997). Makro-Ekonomi, Edisi Keempatbelas . Jakarta:
Erlangga.
Sugiono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung . ALFABETA
UU  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan, Pasal 1, ayat (9).