Jurnal Vokasi, Vol. 5 No.2 Oktober 2021 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat

## ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
Hanna Oktavia 1 , Galih Fajar Muttaqin 2 , Dabella Yunia 3 *
123 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan D3 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
* Email: dabellayunia@untirta.ac.id ,

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  penyusunan  anggaran  dan  efisiensi pelaksanaan  anggaran  di  kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Provinsi  Banten.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran di kantor Satuan Polisi Pamong Praja  Provinsi  Banten  secara  keseluruhan  sudah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor 21 Tahun 2011 tetapi tidak dijelaskan secara rinci tentang tahap penyusunan rencana kerja  di  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.  Tahap  penyusunan  anggaran  yang  sesuai, yaitu  kepala  daerah  menyusun  rancangan  Kebijakan  Umum  Anggaran  APBN  dan rancangan  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Kemudian  rancangan  Kebijakan  Umum Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan  rancangan  Prioritas  dan  Plafon Anggaran  disampaikan  oleh  kepala  daerah  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  menyusun  Rencana  Kerja  dan  Anggaran- Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  Rencana  Kerja  dan  Anggaran-Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  yang  telah  disusun  Satuan  Kerja  Perangkat  daerah  disampaikan kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Daerah,  Kepala  Daerah  menyampaikan rancangan peraturan daerah kemudian menetapkan peraturan daerah tentang Anggara Pendapatan  dan  Belanja  Daera,  Pejabat  Pembuat  Kebijakan  Daerah  mengumumkan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  Pejabat  Pembuat  Kebijakan  Daerah mengesahkan  rancangan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran-Satuan  Kerja  Perangkat Daerah. Keseluruhan tahap tersebut telah dilaksakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sudah sesuai dengan peraturan Permendagri  Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  pelaksanaan  anggaran  di  Satuan  Polisi  Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dan 2020 kurang efisien.

## Kata kunci: analisis penyusunan, pelaksanaan anggaran, efisien

## PENDAHULUAN
Organisasi  Sektor  Publik  bertujuan  memberikan  pelayanan  bagi  masyarakat.  Salah  satu bentuk  Organisasi  Sektor  Publik  adalah  pemerintah.  Organisasi  Sektor  Publik  bentuk pemerintah  menghasilkan  barang  dan  jasa  publik  yang  mengutamakan  kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2012). Di Indonesia, organisasi pemerintah terbagi  atas pemerintah pusat, daerah tingkat I, daerah tingkat II, hingga kelurahan. Organisasi “pemerintah” dibentuk berjenjang  dengan  maksud  menunjang  pembangunan  setiap  daerah.  Pembangunan  setiap daerah berbeda-beda tergantung potensi dan prioritas masing-masing daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membuka peluang yang besar bagi  daerah untuk  mengembangkan  dan  membangun  daerahnya  sesuai  kebutuhan  dan  prioritas  masing- masing.  Undang-undang  Nomor  25  tahun  2004  tentang  SIsten  Perencanaan  Pembangunan Nasional  dan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  bahwa dalam  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  disusun  perencanaan  pembangunan  daerah sebagai  satu  kesatuan  dalam  system  perencanaan  pembangunan  nasional.  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2004  tentang  Penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga (RKAKL). Proses kinerja pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  dan  Kementrian  Negara/Lembaga  (K/L)  tidak  terlepas  dengan perencanaan,  pelaksaan,  serta  pengendalian  anggaran.  Salah  satu  tahap  pelaksanaan
Jurnal Vokasi, Vol. 5 No.2 Oktober 2021 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
perencanaan  yang  dilakukan  SKPD  dan  KL  dalam  mengelola  keuangan  adalah  menyusun Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA),  yang  bertujauan  untuk  merencanakan  penganggaran kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan di masa yang akan datang.
Pengelolaan operasional sektor publik memiliki strategi yang baik dalam mengontrol sumber daya  yang  dimiliki  untuk  digunakan  secara  optimal,  efisien  dan  efektif  sehingga  tujuan  dan sasaran  organisasi  dapat  tercapai  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan  oleh  masing- masing  organisasi.  Dengan  demikian,  dibutuhkan  perencanaan  yang  cermat  agar  kegiatan- kegiatan  pemerintahan  dapat  diterapkan  dalam  sebuah  bentuk  anggaran  (Kusniawati,  2017). Selaitu,  Sujaweni  (2015)  menyatakan  bahwa  anggaran  sektor  publik  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  dari  pimpinan  organisasi  untuk  memberikan  informasi  tentang  segala aktifitas  dan  kegiatan  organisasi  untuk  memberikan  informasi  tentang  segala  pengelolaan dana  publik  dan  pelaksanaan  berupa  rencana-rencana  program  yang  dibiayai  dengan  uang publik. Anggaran menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik yang meliputi  informasi  mengenai  pendapatan,  belanja  dan  aktivitas.  Isi  dari  anggaran  adalah rencana  kegiatan  dalam  satu  periode  yang  direpresentasikan  dalam  bentuk  rencana pendapatan dan belanja. Belanja juga berbentuk estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.
Salah  satu  organisasi  pemerintah  yang  menerapkan  peraturan  daerah  adalah  Satuan  Polisisi Pamong  Praja  yang  bertugas  menegakkan  ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat, sedangkan  anggota  atau  apparat  dari  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  mempunyai  tugas menegakkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  dan  menyelenggarakan  Ketertiban  Umum  dan Ketentraman  masyarakat.  Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa  Ketentraman,  Ketertiban  Umum  dan  Perlindungan  Masyarakat  merupakan  urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah.
Salah  satu  wewenang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  ialah  Mengelola  dan  memberikan pelayanan  pembinaan  administrasi  umum  kepada  semua  unsur  dilingkungan  Satuan  Polisi Pamong  Praja  agar  pelaksanaan  tugas  dapat  berjalan  dengan  cepat,  tepat  dan  lancar.  Satuan Polisi  Pamong  Praja  juga  memiliki  wewenang  mengkoordinir  penyusunan  laporan, pelaksanaan,  budaya  kerja,  Laporan  Keterangan  Pertanggung  Jawaban  (LKPJ),  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD),  Laporan  Kinerja  Keuangan,  serta  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  berdasarkan  ketentuan  dan  prosedur  yang berlaku  untuk  digunakan  sebagai  pertanggungjawaban  Pelaksanaan  kinerja.  Pedoman Penyusunan  RKA-SKPD  adalah  sebagai  acuan  dalam  menyusun  RKA  bagi  SKPD  yang merupakan  bahan  penyusunan  APBD  Provinsi  Banten.  Adapun  tujuan  dari  disusunnya Pedoman Penyusunan RKA SKPD adalah untuk menyamakan persepsi dalam menyusun dan merencanakan  anggaran  sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan. (http://info.metrokota.go.id/kantorsat-pol-pp/).
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  yang  telah  disampaikan,  maka  perumusan  masalah penelitian  ini  adalah  bagaimana  proses  penyusunan  anggaran  dan  apakah  pelaksanaan anggaran di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sudah efisien.

## METODE PELAKSANAAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif,  yaitu penelitian  yang  bertujuan  memperoleh  gambaran  untuk  memahami  serta  menjelaskan bagaimana  proses  penyusunan  anggaran  dan  realisasi  anggaran  di  kantor  Satuan  Polisi Pamong Praja Povinsi Banten. Penelitian  ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2021.
Jurnal Vokasi, Vol. 5 No.2 Oktober 2021 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Jenis data  yang digunakan penulis untuk mendukung dalam penelitian  adalah data  sekunder. Data  sekunder  dalam  penelitian  penulisan  ini  diperoleh  dengan  menggunakan  data  yang diolah  yang  dimiliki  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Provinsi  Banten,  sebagai  bahan masukan  dan  informasi  yang  dibutuhkan  mengenai  Analisis  Penyusunan  dan  Pelaksanaan Anggaran.
Sumber data yang diambil dalam penulisan ini adalah Data Internal. Dalam penelitian ini data internal  berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 dan 2020 yang dapat diperoleh dari Bagian  Keuangan  dan  Bagian  Program  Evaluasi  dan  Pelaporan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Provinsi Banten. Penelitian ini menguraikan hasil analisis dari belanja.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :
1. Metode  dokumentasi  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  dengan mengumpulkan  dokumen  yang  telah  dibuat  dan  dimiliki  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Provinsi Banten
2. Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, serta menelaah buku-buku dan berbagai sumber lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Penyusunan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Mekanisme  Penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  merupakan  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  yang  berisi  rencana pendapatan,  rencana  belanja  program  dan  kegiatan  SKPD  sebagai  dasar  penyusunan APBD. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung  SKPD  (gaji  pokok  dan  tunjangan  pegawai,  tambahan  penghasilan,  rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD). Proses Penyusunan RKA-SKPD
1. RKA-SKPD  dibuat  oleh  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah    mengacu  kepada Surat  Edaran  Gubernur  tentang  Pedoman  Penyusunan  RKA,  dengan  memperhatikan urusan pemerintahan, tugas pokok dan fungsi;
2. RKA-SKPD  dibuat  berdasarkan  indikator  kinerja,  capaian/target  kinerja,  tugas  pokok dan  fungsi,  Standar  Harga  Satuan,  Standar  Harga  Barang  dan  Jasa,  Analisis  Standar Belanja, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Dalam  penyusunan  RKA  dilengkapi  dengan  antara  lain  Daftar  Rincian  Program  dan Kegiatan  (DRPK)  yang  telah  diverifikasi  oleh  Bappeda,  Rencana  Kebutuhan  Barang Milik  Daerah  (RKBMD)  yang  telah  diverifikasi  oleh  BPKAD,  serta  dokumen pendukung lainnya;
4. Untuk  program  dan  kegiatan  yang  didanai  dari  Dana  Alokasi  Khusus  dibuat  dalam RKA tersendiri termasuk belanja penunjang,  dengan menunjukan petunjuk teknis  atau informasi resmi dari Kementerian terkait;
5. SKPD  menyusun  rancangan  anggaran  kas  bulanan  dan  triwulanan  sesuai  dengan rencana  penerimaan  dan  pengeluaran  bersamaan  dengan  penyusunan  RKA  untuk mempermudah  input  ke  dalam  Sistem  Informasi  Manajemen  Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL).
Dalam proses Penyusunan Anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, Kendala yang dihadapi biasanya terjadi di server sistem aplikasi ketika penginputan yang sering down karena sekali input maka bisa seluruh  Indonesia pun  nginput anggaran. Sistem yang dipakai dari pusat Kemendagri dinamakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).
Jurnal Vokasi, Vol. 5 No.2 Oktober 2021 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat

## 2. Pengukuran Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Belanja  daerah  merupakan  semua  kewajiban  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan,  meliputi  semua pengeluaran  dari  rekening  kas  umum  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran.  Belanja  yang terdapat  dalam  anggaran  merupakan  patokan  maksimal  dalam  melakukan  pembelanjaan terkait dengan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan anggaran yang terjadi tidak boleh melebihi anggaran yang ditetapkan.
Pengukuran  efisiensi  didasarkan  pada  pusat  biaya  sehingga  dilakukan  perbandingan  antara anggaran  dengan  realisasi  belanja.  Pengukuran  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa besar  tingkat  efisiensi  suatu  anggaran  yang  dilihat  dari  besarnya  tingkat  persentasi  capaian. Dalam  mengukur  tingkat  efisiensi,  belanja  diklarifikasikan  menjadi  dua  yaitu  belanja  tidak langsung  dan  belanja  langsung.  Belanja  tidak  langsung  terdiri  atas  belanja  pegawai  yang berisi  gaji  dan  tunjangan  pegawai  negeri  sipil.  Sementara  itu,  belanja  langsung  terdiri  atas belanja barang dan jasa dan  belanja modal.
Menghitung tingkat  efisiensi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan pusat biaya  dengan  melakukan  perbandingan  antara  realisasi  Belanja  dengan  Anggaran  Belanja kemudian dikalikan 100 % atau dapat dituliskan dalam formula sebagai berikut :
Tingkat Efisiensi =
X 100%
Melihat  kinerja  keuangan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Provinsi  Banten  berdasarkan  kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996
Tabel 1 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan
Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 100% Keatas Tidak Efesien 90% - 100% Kurang Efesien 80% - 90% Cukup Efesien 60% - 80% Efesien Kurang dari 60% Sangat Efesien Pembahasan
1. Penyusunan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Penyusunan Anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
1. Penyusunan  anggaran  dimulai  dengan  penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran (RKA)  yang  disesuaikan  visi  Misi  Satpol  PP  Provinsi  Banten  yang  tertuang  dalam RPMJD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
2. RKA diberikan kepada Tim Penyusun APBD
3. RKA  disetujui  oleh  Tim  Penyusun  APBD  yang  terdiri  dari  BAPEDDA,  BIRO ADPEM, BPKAD, dan INPEKTORAT
4. RKA  yang  semula  bersifat  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  dituangkan  kedalam penjabaran APBD Provinsi Banten
5. Bentuk  penjabaran  APBD  pada  Organisasi  Pemerntah  Daerah  (OPD)  Satpol  PP disebut Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA)
RKA-SKPD  yang  telah  disusun  oleh  selanjutnya  disampaikan  kepada  Bappeda untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibantu oleh Tim  Verifikasi.  Maka  dari  itu  Penyusunan  Anggaran  di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Provinsi Banten dapat dirangkum dalam sebuah table perbandingan sebagai berikut :
Jurnal Vokasi, Vol. 5 No.2 Oktober 2021 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tabel 2. perbandingan proses Penyusunan RKA-SKPD antara Peraruran Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
NO Peraturan  Menteri  dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Satuan  Polisi  Pamong  Praja Provinsi Banten Keterangan 1 Kepala  Daerah  menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun berikutnya berdasarkan SKPD. Satpol  PP  menyusun  Renja yang kemudian diserahkan kepada Gubernur untuk disusun menjadi  rancangan  KUA  dan PPAS tahun berikutnya berdasarkan RKPD Proses yang dilakukan dan dokumen  yang digunakan sudah sesuai 2 Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan  kepala  daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan  RAPBD  tahun anggaran berikutnya. Pembahasan  dilakukan  oleh TAPD bersama dengan Badan anggaran DPRD. Rancangan  KUA  dan  PPAS disampaikan  Gubernur  kepada DPRD. Proses yang dilakukan dan dokumen  yang digunakan sudah sesuai 3 Pada  SKPD  disusun  RKA- SKPD tahun berikutnya. Satpol  PP  Provinsi  Banten menyusun  RKA-SKPD  tahun berikutnya berdasarkan RPJMD 2018-2022 Pihak serta dokumen  yang digunakan sudah sesuai. 4 RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan  kepada  PPKD sebagai  bahan  penyusunan rancangan  Perda  Tentang APBD Tahun berikutnya. Satpol  PP  Provinsi  Banten menyampaikan RKA-SKPD yang  telah  disusun  kepada kepala  Tim  Penyusun  APBD (BAPEDDA,  BIRO  ADPEM, BPKAD, INSPEKTORAT). Proses yang dilakukan dan pihak yang berkaitan  sudah sesuai. 5 Kepala daerah menyampaikan rancangan perda  tantang  APBD  beserta lampirannya kepada DPRD. Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD dengan disertai nota keuangan Proses yang dilakukan  sudah sesuai 6 Penetapan Perda tentang APBD  dan  peraturan  kepala daerah  tentang  penjabaran APBD Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD Proses yang dilakukan dan pihak yang berkaitan  sudah sesuai. 7 PPKD mengumumkan kepada  kepala  SKPD  agar menyusun DPA-SKPD Sekda  mengumumkan  kepada Kepala  Satpol  PP  Provinsi Banten  agar  menyusun  DPA- SKPD Proses yang dilakukan dan pihak yang berkaitan  sudah sesuai. 8 Berdasarkan  hasil  verifikasi antara    TAPD  dan  kepala SKPD,  PPKD  mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. Berdasarkan hasil verifikasi antara TAPD dan Kepala Satpol PP Provinsi Banten, Tim Penyusun APBD Provinsi Banten mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekda. Proses yang dilakukan dan pihak yang berkaitan  sudah sesuai.

## Sumber : Data Diolah
Berdasarkan  Tabel  diatas,  secara  keseluruhan  proses  penyusunan  APBD  di  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Provinsi  Banten  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  No  21
Jurnal Vokasi, Vol. 5 No.2 Oktober 2021 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahun  2011.  Tahap  perumusan  strategi  dan  prioritas  pembuatan  APBD  pada  dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab kepala daerah dalam hal ini Gubernur. Namun dalam pelaksanaan  APBD,  wewenang  dan  tanggung  jawab  diberikan  kepada  perangkat  daerah dalam  hal  ini  Satpol  PP  Provinsi  Banten  sehingga    bila  dilihat  berdasarkan  proses  yang dilakukan  sudam  memenuhi  prosedur  yang  tercantum  dalam  Pemendagri  Nomor  21  Tahun 2011.
Adapun  tahap  awal  penyusunan  Renstra  dan  Renja  yang  dilakukan  oleh  setiap  SKPD termasuk  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Provinsi  Banten  tidak  dijelaskan  secara  rinci  pada Pemendagri  Nomor  21  tahun  2011  dan  Pemendagri  Nomor  59  Tahun  2007  karena  proses tersebut  masih  sama  seperti  peraturan  sebelumnya  yaitu  Pemendagri  Nomor  13  tahun  2006 sehingga yang tercantum hanya ketika Gubernur menyusun rancangan KUA dan PPAS.

## 2. Pengukuran Pelaksanaan Anggaran Sataun Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Pengukuran  efisiensi  didasarkan  pada  pusat  biaya  sehingga  dilakukan  perbandingan  antara anggaran  dengan  realisasi  belanja.  Pengukuran  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa besar  tingkat  efisiensi  suatu  anggaran  yang  dilihat  dari  besarnya  tingkat  persentasi  capaian. Dalam  mengukur  tingkat  efisiensi,  belanja  diklarifikasikan  menjadi  dua  yaitu  belanja  tidak langsung  dan  belanja  langsung.  Belanja  tidak  langsung  terdiri  atas  belanja  pegawai  yang berisi  gaji  dan  tunjangan  pegawai  negeri  sipil.  Sementara  itu,  belanja  langsung  terdiri  atas belanja barang dan jasa dan  belanja modal.
Tabel 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019
Jenis Belanja Anggaran Belanja Realisasi Belanja % Capaian Kriteria Belanja Daerah 34.744.918.000 33.205.452.348 95,57 Kurang Efisien Belanja Tidak langsung 19.300.000.000 18.436.242.523 95,52 Kurang Efisien Belanja Pegawai 19.300.000.000 18.436.242.523 95,52 Kurang Efisien Belanja Langssung 15..444.918.000 14.769.209.825 95,63 Kurang Efisien Belanja Barang dan Jasa 14.044.918.000 13.436.347.825 95,67 Kurang Efisien Belanja Modal 1.400.000.000 1.332.862.000 95,20 Kurang Efisien
Sumber : Data Diolah
Berdasarkan  tabel  diatas,  persentase  capaian  belanja  pada  tahun  2019  belum  menunjukkan efisien.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  persentase  capaian  belanja  tidak  langsung  adalah    92,52% sedangkan belanja langsung adalah 95,63% bila dilihat kriterianya berdasarkan Kepmendagri Nomor  690.900.327  tahun  1996  belanja  tidak  langsung  dan  belanja  langsung  tergolong kurang  efisien.  adapun  belanja  pegawai  yang  terdapat  pada  belanja  langsung  dan  belanja barang  dan  jasa  serta  belanja  modal  yang  tergolong  dalam  belanja  langsung  dalam  kriteria kurang efisien. Maka secara keseluruhan, belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja  Provinsi Banten menunjukkan persentase capaian sebesar 95,57% yang berarti kurang efisien.
Jurnal Vokasi, Vol. 5 No.2 Oktober 2021 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat

## Tabel 4 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020
Jenis Belanja Anggaran Belanja Realisasi Belanja % Capaian Kriteria Belanja Daerah 30.596.253.000 28.571.017.099 93.38 Kurang Efisien Belanja Tidak langsung 15.630.000.000 14.232.133.323 91,06 Kurang Efisien Belanja Pegawai 15.630.000.000 14.232.133.323 91,06 Kurang Efisien Belanja Langssung 14.966.253.000 14.338.883.776 95,81 Kurang Efisien Belanja Barang dan Jasa 14.610.467.060 13.989.388.776 95,75 Kurang Efisien Belanja Modal 355.785.940 349.495.000 98,23 Kurang Efisien
Sumber : Data Diolah
Bedasarkan tabel diatas, efisiensi belanja pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Adapun persentasi capaian belanja tidak langsung sebesar 91,06% sedangkan  belanja  langsung  adalah  95,81%.  Bila  dilihat  kriteria  berdasarkan  Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996  belanja tidak langsung dan belanja langsung masih tergolong kurang  efisien.  adapun  belanja  pegawai  yang  terdapat  pada  belanja  langsung  dan  belanja barang  dan  jasa  masih  tergolong  kurang  efisien  serta  belanja  modal  yang  tergolong  dalam belanja langsung masih dalam kriteria kurang efisien. Maka secara keseluruhan, belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten menunjukkan persentase capaian sebesar 93,38% yang  berarti  kurang  efisien.  Sehingga  bila  dilakukan  rata-rata  maka  capaian  belanja  selama dua tahun tersebut menunjukkan 94,47% atau tergolong kurang efisien .Efesiensi ditentukan oleh  ketepatan  dalam  mendayagunakan  anggaran  belanja  dengan  nilai  yang  rendah  pada pencapaian tujuan. Dalam pemerintahan, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran  jika  rasio  efisiensinya  kurang  dari  100%,  sebaliknya  jika  melebihi  100%  maka menunjukkan  terjadinya  pemborosan  anggaran  dan  tidak  efisien.  Dalam  penghematan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mencapai angka 94,47%  yang berarti sudah baik.

## KESIMPULAN
Kesimpulan menjawab dari tujuan pengabdian. Paper yang dikirim sesuai dengan format yang diberikan di atas sangat dihargai, ini akan membantu sekretariat untuk menghasilkan terbitan tepat  waktu. Penyunting berhak mengubah  setiap naskah yang tidak sesuai dengan pedoman di atas.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Provinsi  Banten terkait  dengan  proses  Penyusunan  Anggaran  beserta  dengan  pelaksanaannya,  maka  dapat disimpulkan :
1. Proses  penyusunan  Anggaran  di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Provinsi  Banten  secara keseluruhan  sudah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011  tetapi  tidak dijelaskan  secara  rinci  untuk  tahap  penyusunan  renja  di  SKPD.  Sementara  itu,  tahap yang  sudah  sesuai  yaitu  :  kepala  daerah  menyusun  rancangan  KUA  dan  rancangan PPAS, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD, SKPD  menyusun  RKA-SKPD,  RKA-SKPD  yang  telah  disusun  SKPD  disampaikan
Jurnal Vokasi, Vol. 5 No.2 Oktober 2021 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
kepada  PPKD,  kepala  Daerah  menyampaikan  rancangan  perda  kemudian  menetapkan perda tentang APBD, PPKD mengumumkan kepada kepala SKPD agar menyusun DPA- SKPD,  PPKD  mengesahkan  rancangan  DPA-SKPD.  Maka  berdasarkan  tahap  tersebut, tahap keseluruhan yang sudah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sudah sesuai.
2. Pelaksanaan  anggaran  di  satuan  Polisi  Pamong  Praja  Provinsi  Banten  Tahun  Angaran 2019  dan  2020  kurang  efisien.  Ditemukan  bahwa  Persentase  capaian  pada  tahun  2019 sebesar 95,57 % yang dapat dikatakan kurang efisien. Pada tahun 2020 persentase capian sebesar 93,38% atau dapat dikatakan kurang efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Kusniawati.  2017. Jurnal  Penelitian  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  pada  SKPD  Kota  Samarinda (Online),  No. 2 (https://scholder.google.co.id), diakses 12 mei 2021)
[2] Kementerian  Dalam  Negeri.  2011.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
[3] Pemerintah  Republik  Indonesia.  2014.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Jakarta
[4] Sujarweni, V. W. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press