Vol. 8, No. 2, 2021, Hal. 46-53 DOI: https://doi.org/ 10.32923/tarbawy.v8i2.1666
Meningkatkan  Minat  Baca  Pada  Anak-Anak  Kampung  Air  Asin Pangkalpinang Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Program Pondok Baca
Trisna  Amelia  Putri 1 ,  Achmad  Syahrial 2 ,  Edwir  Fyanurdin 3 ,  Heni  Yuniarti 4 ,  Irina  Weni Merkuri 5 , Yesi Okta Apriyanti 6
1 Universitas Muhamadiyah Bangka Belitung
2 Universitas Muhamadiyah Bangka Belitung 3 Universitas Muhamadiyah Bangka Belitung
4 Universitas Muhamadiyah Bangka Belitung
5 Universitas Muhamadiyah Bangka Belitung
6 Universitas Muhamadiyah Bangka Belitung
Info Artikel :
ABSTRAK Diterima 28 Agustus 2021 Direvisi 21 september, 2021 Dipublikasikan 21 oktober 2021 Artikel  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  Minat  Baca  Pada  Anak-Anak Kampung Air Asin Pangkalpinang Di Masa Pandemi Covid-19.  Metode yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Keberhasilan yang di dapatkan dari  program  pondok  baca  ini  salah  satunya  dapat  membantu  anak-anak Kampung  Air  Asin  Pangkalpinang  di  masa  pandemi  covid-19  ini  agar memudahkan  mereka  menggunakan  semua  sarana  dan  prasarana  yang tersedia untuk menunjang belajar. Program ini berdampak positif bagi anak- anak, orangtua maupun para guru disekolahnya untuk mengatasi hambatan- hambatan yang dihadapi.
Kata Kunci:
Pondok Baca,
Anak-anak,
Keywords: Reading Hut, Children

## ABSTRACT
This article aims to increase reading interest in the children of Pangkalpinang Saltwater Village  during  the  Covid-19  Pandemic.  The  methods  used  are  observation  and documentation.  One  of  the  successes  that  have  been  gained  from  the  pondok  Baca program is to help the children of Kampung Air Asin Pangkalpinang during the Covid- 19 pandemic to make it easier for them to use all available facilities and infrastructure to support learning. This program has a positive impact on children, parents and teachers in their schools to overcome related obstacles
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.
Koresponden: Trisna amelia putri putryamelia445@gmail.com

## Pendahuluan
Usaha-usaha  yang  dilakukan  sebagai  proses  pembaharuan  dalam  bidang  pendidikan  serta pengajaran dalam upaya memperbaiki kualitas masyarakat Indonesia yang sudah lama terombang-ambing oleh para penjajah akan segera dilakukan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengenai pendidikan Agama yang ada di sekolah, saat ini pemerintah terlihat mulai  memberikan  perhatian lebih  setelah  sekian  lama  waktu penjajahan, hal  tersebut  karena  tidak  ada ruang untuk pendidikan Agama di dalam sekolah negeri. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayan yaitu Ki Hajar Dewantara pada saat itu dengan lantang dan tegasnya mengatakan tepatnya di sebuah tempat yaitu  alun-alun Yogyakarta  bahwa pengajaran pendidikan  Agama  sangat  dibutuhkan  di  sekolah-sekolah milik pemerintah (Kosim, 2014). Pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama. Islam masuk ke Indonesia dengan berbagai kultur atau budaya, antara lain adalah perkawinan, perdagangan, dan juga pendidikan. Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang target pokoknya

## Trisna amelia putri, dkk.
adalah bertujuan untuk memberikan suatu pengetahuan tentang Islam serta dapat menanamkan perilaku dan sikap beragama yang ditujukan kepada peserta didiknya (Supandi, 2017).
Pada Pada zaman orde lama, secara spesifik pendidikan Islam belum diperhatikan oleh pemerintah, dikarenakan zaman orde lama di Indonesia berada dalam keadaan lemah dan masih banyak keperluan lain yang harus dipelajari untuk mengembangkan berbagai aspek, mulai dari struktur kenegaraan yang baru saja dibangun,  kemudian  Negara  Indonesia  masih membutuhkan  dukungan  dan  komunikasi  dengan Negara lain untuk menjalin suatu hubugan kerja sama dalam bidang apapun, kemudian Negara Indonesia masih membutuhkan  banyak  modal  untuk  membangun  Negara  ini.  Sehingga  banyak  sekali  permasalahan- permasalahan yang kemudian  muncul,  seperti permasalahan  tentang  ideologis politik  dan  dari  beberapa politik Islam elite yang menimbulkan pihak pemerintah merasa curiga dan menimbulkan perasaan tidak suka atau tidak senang pada umat Muslim, keadaan ini terus menerus terjadi dan terlihat seperti sedang terlibat perang dingin antara pihak pemerintah pada masa orde lama dengan tokoh dan politik Islam elit yang selanjutnya berdampak pada tidak diperhatikannya pendidikan Islam di Indonesia.
Pada  era  Orde  Baru  inilah  Soeharto  memiliki kepemimpinan yang  militeristik  dan  sangat kuat. Pada  masa  ini  rakyat  sipil  dimatikan  suara  beserta  perannya.  Sederhana  saja  pada  masa  Soeharto  pada kelompok tertentu diharuskan memberikan suara mereka kepada golongan karya yang mempunyai relasi dengan pemerintah. Adanya kewajiban tersebut tak heran selama diadakannya pemilu sebanyak empat kali, perolehan suara yang terbanyak yang akan terus menjadi memimpin. Sedangkan suara yang lain yang ingin membela dan menegakkan syari’at Islam sebagai landasan negara ini nyaris tidak terdengar (Syamsuddin & Fatkhan,  2010).  Pada  dasarnya  semangat  pekembangan hukum  Islam  di  Indonesia  ini  menggantungkan harapannya  kepada  pemerintahan  Orde  Baru.  Harapan  tersebut  timbul  setidaknya  dikarenakan  adanya partisipasi yang diberikan oleh umat Islam yang cukup besar dalam merobohkan pemerintahan orde lama. Akan tetapi pada kenyataannya adalah keinginan serta harapan umat muslim dalam kegiatan memajukan dan mengkonversikan beberapa nilai hukum Islam dalam perundang-undangan tersebut malah mengalami permasalahan yang bisa dibilang cukup besar, karena kegiatan tersebut berlawanan dengan strategi pada pembangunan yang dikuasai para penguasa di pemerintahan Orde Baru ini. Pada saat Orde Baru kali ini juga  peranan  partai  politik  direndahkan,  termasuk  pembahasan-pembahasan  mengenai  masalah  yang berkenaan  dengan  ideologi  yang  selain  ideologi  Pancasila  maka  dilarang,  dan  terutama  ideologi  yang sifatnya adalah keagamaan.(Alidar, 2012).
Reformasi ini merupakan suatu perubahan yang mencolok untuk melakukan  perbaikan baik di bidang politik,  sosial,  ekonomi,  maupun  didang  keagamaan  dalam  kehidupan    masyarakat atau negara. Sehubungan dengan reformasi dan juga globalisasi pendidikan adalah salah satu harapan di bidang ekonomi dan  dapat  digunakan  sebagai  penebuhan  kebutuhab  pasar  global.  Dalam  pandangan  Islam  pendidikan merupakan bagian dari tugas manusia sebagaikhalifah yang harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab, dan pertanggungjawaban tersebut dapat diajukan atau dituntut ketika ada suatu peraturan serta pedoman pelaksanaannya. Penjelasan tentang pendidikan Islam ini melahirkan adanya suatu penekanan atas makna dari pendidikan pengukuhan akhlak, penerapan metode, dan pendekatan yang memiliki sifat teoritis dan praktis ke arah peningkatan dan perbaikan sikap mental yang menggabungkan antara keimanan dan amal sholih yang melekat pada individu dam masyarakat luas. Pendidikan Islam ini merupakan sekumpulan teori yang tersusun dari al- Qur’an dan Hadits (Dacholfany, 2015)

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  Strauss  dan  Corbin  (2007:1),  penelitian  kualitatif  ialah penelitian  untuk  mengamati  kehidupan  dalam  ruang  lingkup  masyarakat,  sejarah,  perilaku,  fungsi organisasi,  gerakan  sosial  atau  hubungan  persaudaraan.  Sedangkan  Bogdan  dan  Taylor  (1992:21), mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat menghasilkan perolehan data deskrtiptif  yang  biasanya  berupa  lisan,  tulisan,  dang  dari  perilaku  seseorang  yang  diamati.  Dengan menggunakanbentuk library research atau  penelitian kepustakaan (Nugrahani, 2014). Penelitian kepustakaan ialah  sebuah  studi  di  mana  dalam  pengumpulan  data  dan  informasinya  berasal  dari  buku,  majalah, dokumen,  jurnal, buku  sejarah,  dan  lain-lain. Penelitian  kepustakaan  ini  diambil  dari beberapa referensi buku dan jurnal tentang sejarah pendidikan Islam pada zaman orde lama, orde baru dan reformasi. Fokus penelitian  ini  adalah  bagaimana  kondisi  pendidikan  Islam  yang  terjadi  pada  masa  tersebut. Sari, M.,  & Asmendri,  A.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian  Pendidikan  (Sari  & Asmendri, 2020)

## Hasil Dan Pembahasan

## A. Definisi Pendidikan Islam
Dalam  bahasa  yunani  pendidikan  berasal  dari  kata padegogik yang  berarti  kepandaian  dalam membimbing  anak.  Sedangkan  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  pendidikan merupakan pemberian  ajaran  mengenai  adab  dan  kepandaian  dalam  pikiran.  Pendidikan  secara  umum  merupakan sebuah  metode  dalam  pembaruan  sifat,  sikap  dan  perilaku  individu  atau  masyarakat  dalam  upaya pendewasaan melalui pengajaran, jalannya dalam berperilaku, dan cara dalam mendidik individu maupun kelompok.  Menurut  Ki  Hajar  Dewantara,  pendidikan  merupakan  sebuah  usaha  yang  bertujuan  untuk mengembangkan kesempurnaan kehidupan.
Dari  definisi-definisi  tentang  pendidikan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  merupakan sebuah usaha untuk membimbing anak sejak dalam kandungan hingga dewasa dalam jasmani dan rohani (Nurkholis, 2013) . Dalam pendidikan pun berusaha dalam memberi arahan seluruh kemampuan peserta didik ataupun siswa secara maksimal yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kepribadian yang paripurna pada  setiap  individu.  Dalam  dunia  pendidikan  berharap  besar  terhadap  peserta  didik  yang  membawa kualitas hidup yang sebaik-baiknya (Yusuf, 2018).
Pendidikan merupakan sebuah proses yang mencakup 3 bagian, diri sendiri, masyarakat dan seluruh realitas. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas individu. Pendidikan sangat berperan penting dalam  jalannya  kehidupan.  Sehingga  pendidikan  tidak  hanya  tentang  sekolah  saja  tetapi  sampai  dalam jalannya kehidupan seseorang (Musanna, 2017). Tetapi lebih dari sebuah jalannya transfer ilmu, nilai dan pembentukan sikap sifat dengan segala yang ingin dituju. Oleh karena itu, dalam sekolah atau pengajaran tersebut  lebih  berperan  utama  pada  pembentukan  kepribadian  atau  bidang-bidang  tertentu.  Pendidikan sendiri merupakan sebuah jalan yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan individu bahkan masyarakat.
Pendidikan  memiliki  dua  hal  penting  yakni  aspek  kognitif  (berpikir)  dan  afektif  (merasa).  Sebagai contoh,  saat  kita  belajar  tidak  hanya  mengandalkan  pikiran  saja,  tetapi  juga  komponen-komponen  lain mengenai dengan perasaann seperti suka, gembira, dan sebagainya. Pokok pendidikan menurut Ki Hajar dewantara  adalah  membebaskan  atau  membiarkan  manusia.  Sehingga  terbukti  bahwa  pendidikan  tidak hanya mengandalkan dalam hal kognitif saja, tetapi dapat membahas lebih luas.
Sedangkan pendidikan Islam merupakan penciptaan perilaku mukmin atau perubahan sifat, sikap dan perilaku  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Pendidikan  dalam  Islam  memang  bertujuan  untuk  menciptakan perilaku  umat  muslim  seutuhnya,  menumbuhkan  segala kemampuan  manusia  baik  jasmani  dan rohani. Pendidikan  islam  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan  sistematis  untuk menumbuhkan  kemampuan  pada  setiap  anak  berlandaskan  syariat  agama  Islam  (Awwaliyah  &  Hasan, 2018)
Pada  dasarnya  pendidikan  merupakan  penghubung  dalam  proses  membimbing  dan  menumbuhkan kemampuan-kemampuan kemanusiaan yang baik. Selain itu, pendidikan menjadi pengantar umat manusia menuju  peradaban  yang  lebih  agung  atau  tinggi  berdasarkan  pada  keseimbangan  jalinan  manusia, lingkungan, dan sang pencipta. Pendidikan merupakan suatu bidang yang didalamnya mengaitkan dengan kehidupan manusia. Tujuan secara umum pendidikan islam adalah menjadikan kepribadian setiap mukmin memiliki  daya  pikir  yang  maju,  bersedia  dalam  melegalkan  setiap  kebenaran  ilmunya  itu,  dan  ahli mengimplementasikan  ilmu  yang  dimilikinya.  Tujuan  pendidikan  Islam  dapat  terwujud  jika  dijalankan sesuai  dasar-dasar  yang  benar  yaitu  Al  Quran  dan  Hadist  (R.  Hidayat,  2016).  Berdasarkan  pendapat beberapa ahli tentang definisi pendidikan Islam :

## 1. Drs. Ahmad D. Marimba
Pendidikan Islam merupakan tuntunan jasmani dan rohani berlandaskan kaidah-kaidah Islam menuju terciptanya perilaku yang pokok atau utama menurut syariat Islam. Dengan definisi lain, perilaku yang utama berarti perilaku muslim. Perilaku muslim yakni mempunyai nilai yang terkandung dalam agama islam dan senantiasa bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Musthafa Al-Ghulayani
Pendidikan Islam merupakan menegakkan sifat dan sikap yang mulia didalam jiwa setiap anak dalam pertumbuhannya diberikan nasihat-nasihat dan petunjuk sehingga akhlak menjadi peran utama guna terwujudnya memiliki rasa cinta bekerja agar bermanfaat pada tanah air.
3. Drs. Burlian Shomad

## Trisna amelia putri, dkk.
Pendidikan  Islam  merupakan  pendidikan  yang  memiliki  tujuan  membentuk  setiap  orang  menjadi manusia yang berciri khas berderajat tinggi menurut Allah SWT dan dalam kandungan pendidikannya guna mewujudkan tujuan tersebut.
Dari beberapa pendapat yang sudah disampaikan oleh para pakar dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam  merupakan  tuntunan  yang  harus  dikerjakan  oleh  orang  dewasa kepada  anak  terdidik  dalam  masa pertumbuhan guna terwujudnya perilaku muslim (Azis, 2019). Pendidikan sebagai upaya membimbing dan membentuk pribadi setiap individu, jasmani dan rohani tetapi berlangsung secara bertahap (Rahman, 2012).
Pendidikan Islam merupakan suatu proses dalam menuntun diri yang memuat aspek akal, jasmani, dan hati yang bertujuan membina perilaku muslim yang berkaitan dengan nilai-nilai islam agar setiap individu dapat hidup guna dapat menjalankan tugasnya dimuka bumi sebagai khalifah (T. Hidayat et al., 2018).

## B. Keadaan Pendidikan Islam pada Zaman Orde Lama, Baru, dan Reformasi
Orde lama merupakan orde yang terjadi pada periode pemerintahan Presiden Ir. Soekarno tahun 1945 sampai tahun 1968. Ir. Soekarno memerintah Negara Indonesia dengan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Pada saat awal kemerdekaan. Pemerintah Republik  Indonesia  sudah  mengadakan  pembinaan  mengenai  pendidikan  Islam.  Perkembangan pendidikan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946 (MUDZAKKIR, 2015). Dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan agama Islam ini dilakukan dengan cara  tradisi  formal  yang  diamanatkan  kepada  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  serta Departemen Agama. “Pendidikan Agama Islam akan diatur oleh pemerintah mulai  Desember 1946 di sekolah-sekolah umum, sebelum pendidikan agama yang digunakan sebagai pengganti pendidikan budi pekerti di mana sudah ada dari zaman J epang di beberapa daerah”.
Sebelum  kemerdekan  Indonesia,  sebenarnya Departemen  agama  sudah  ada.  Namun  sudah  ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan nama Kantoor voor Inlandshe Zaken, kemudian di zaman penjajahan  Jepang  dinamai  Shukuma,  Kemudian,  Indonesia  merdeka  pada  tanggal  3  Januari  1946 berubah  menjadi  Kementrian  Agama.  Pada  tahun  1945  setelah  Indonesia  merdeka  dibentuklah kepanitiaan perumusan kebijakan pendidikan dengan pemaparan berupa model pendidikan Islam lama dan  model  baru,  mengatakan:  “Pada hakikatnya  madrasah  dan  pesantren  merupakan  sumber pendidikan dan alat untuk mencerdaskan rakyat, yang sudah mendarah daging pada rakyat Indonesia, sebaiknya  madrasah/pesantren  memperoleh  perhatian  nyata  berupa  bantuan  materiil  dan  berupa tuntunan dari pemerintah, karena lembaga tersebut meyediakan pendidikan agama dan termasuk dalam Departemen Agama”.
Walaupun  banyak  yang  menyambutnya  dengan  baik  akan  sumbangan  materiil  dan  pemberian fasilitas oleh kebijakan Pemerintahan Orde lama, akan tetapi terdapat  beberapa masyarakat yang tidak menyetujui.  Setelah  pemerintah  colonial  Belanda  beberapa  waktu  lalu  telah  memojokkannya. Kebijakan  Pemerintah  pada  masa  Orde  Lama  ini  dianggap  Oase  untuk  melakukan  pengembangan terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan pemerintah Orde Lama ini merupakan awal mula dari  munculnya  pendidikan  Islam  yang  terjadi  secara  menyeluruh  dari  kelembagaan  (madrasah) maupun non lembaga (masjid dan surau yang digunakan sebagai tempat untuk mengaji). Madrasah di Indonesia yang dikelola oleh suatu organisasi sosial kemasyarakatan banyak dipengaruhi oleh orientasi organisasinya (Romlah, 2016) Peran yang sangat berpengaruhterhadap perkembangan madrasah yang dimiliki Departemen Agama pada masa Orde Lama adalah semangat yang tinggi dan kegigihan yang sangat  intens  dalam  mempertaruhkankan  politik  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Mengajarkan pendidikan agama di sekolah-sekolah menjadi salah satu cara untuk penyesuaian Departemen Agama selain  pada  peluasan  madrasah  itu  sendiri.  Usaha  tersebut  secara  khusus  diatasi  oleh  satuan  yang mengelola pendidikan Agama.
Departemen Agama juga menyarankan agar pesantren yang keadaannya masih tradisional untuk dimajukan  menjadi  sebuah  madrasah  dan  tetap  diatur  dengan  konsep  klasikal,  dan  menggunakan kurikulum yang tetap dan mengikutsertakan mata pelajaran umum di samping mata pelajaran agama. Imbauan  Departemen  Agama  ini  menjadi  sebuah  kesempatan  bagi  umat  Islam  dalam  rangka mendirikan lembaga  pendidikan  Islam.  Dari beberapa  contoh perkembangan  madrasah  yang  sangat kentara saat Orde Lama ini adalah dikembangkannya (PGA) Pendidikan Guru Agama dan Pendidikan Hakim  Islam  Negeri.  Keduanya  menjadi  bukti  atas  perkembangan  yang  sangan  penting  karena madrasah dilibatkan dalam mencetak tenaga professional bidang keagamaan,  selain mempersiapkan tenaga yang bersedia untuk mengembangkan madrasah. Madrasah ini sudah tersebar hampir di seluruh kota-kota  di  Indonesia  pada  tahun  60- an,  dan  untuk  madrasah  Ibtida’iyah  ini  dilaporkan  mencapai 13.057 unit, Madrasah Tsanawiyah 776 unit, serta Madrasah ’Aliyah mencapai 1.188 unit pendidikan.

## Trisna amelia putri, dkk.
Oleh karena itu, pada masa rezim Orde Lama ini Departemen Agama yang akan turun tangan langsung untuk  membawahi  madrasah  dengan  bidang  khusus  yang  akan  menangani.  Dalam  hal  ini,  pendiri madrasah diberi banyak kesempatan untuk membangun dan mengembangkan madrasah. (Sudarmono, 2020).
Masa  Orde  Baru  diawali  dengan  adanya  Supersemar  atau  biasa  disebut  dengan  Surat  Perintah Sebelas  Maret  yang  terjadi  sekitar  Tahun  1966,  hal  ini  merupakan  awal  mula  terjadinya  pegantian kekuasaan Ir.Soekarno (pemerintahan lama) kepada Soeharto (pemerintahan baru). Pergantian tersebut memberikan efek pada perubahan antara strategi bidang politik dan juga kebijakan pada pendidikan tingkat nasional. Awal masa Orde Baru, pemerintah sukses mengalihkan perhatian mengenai bidang pendidikan  dari  sebuah  perselisihan  antara  ideologis  politis  kepada  orientasi  praktis.  Pada  saat  itu pendidikan ditempatkan pada bagian dari sebuah strategi kebudayaan, yang menjadikan pendidikan sebagai alat untuk membentuk manusia modern dan mandiri dari kedaulatan dan bersikap menyukai ilmu serta tekhnologi. Dalam hal ini, pendidikan diatur agar menghasilkan kekuatan sehingga dapat membangkitkan laju industri yang merupakan suatu program pemerintah.
Orde baru ini pada dasarnya merupakan sebuah interelasi total terhadap orde lama di mana orde lama ini didominasi oleh PKI yang disinyalir bertentangan dengan pancasila. Orde baru diharapkan membawa  wajah  baru  pada  kebijakan  pendidikan  Islam  dikarenakan  telah  mengalihkan  efek  dari paham  komunisme  menjadi  purifikasi  Pancasila  yang  melalui  perencanaan  pembangunan  nasional secara  kontinu.  Sehingga  Orde  Baru  sering  dikatakan  sebagai  Orde  Pembangunan  dan  juga  Orde Konstitusional. Yaitu memiliki tujuan untuk mewujudkan seorang manusia yang sebaik-baiknya serta mengimbangkan  antara  jasmani  dan  rohani  untuk  menjadikan  kehidupan  yang  positif.  Dengan peningkatan pembangunan yang semakin tinggi, maka diharapkan kepercayaan kepada Tuhan akan semakin baik, yaitu baik dalam kehidupan masing-masing individu ataupun dalam kehidupan sosial. Untuk  itu  diupayakan  agar  pembangunan  sarana-sarana  yang  dibutuhkan  dalam  pengembangan keagamaan termasuk pada pendidikan Agama Islam untuk didaftarkan di dalam kurikulum pada semua jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi (Yuningsih, 2015).
Respon  masyarakat  muslim  sangat  dirasakan  pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru  ini  yang berhubungan  dengan  Inpres  15/1974  dan  Kepres  34/1972,  kemudian  langkah  yang  diambil  oleh pemerintahan  Orde Baru adalah sebuah kebijakan mengenai madrasah. Yaitu untuk membina kualitas pendidikan madrasah. Sehingga pada 24 Maret, SKB atau Surat Keputusan Bersama ini ditandatangani oleh tiga menteri pada tahun 1975. Surat Keputusan Bersama ini sukses menjaga eksistensi madrasah dengan melibatkannya dalam sistem pendidikan nasional, dengan memberi ruang pergerakan terhadap lulusan  dari  madrasah  sebagai  bandingan  tambahan  ilmu  umum  sebanyak  70%  dari  kurikulum  dan pelaksanaannya yang selalu ditangani oleh Departemen Agama. Dari ketegangan yang terjadi ketika keluarnya  SKB  tersebut,  tampak  ada  bayangan  kemenangan  Departemen  Agama  sebagai  perantara aspirasi atau harapan umat. Akan tetapi, jika diingat kembali bahwa ada salah satu dari rencana/strategi kebudayaan yang digunakan pada masa Orde Baru adalah merubah bagian-bagian masyarakat dalam suatu  kesatuan,  maka  sebenarnya  SKB  adalah  sebuah  kemenangan  Departemen  Agama  sebagai anggota pemerintah. Hal tersebut berarti masyarakat muslim yang tergabung dalam masyarakat bangsa, untuk meningkatkan penguasaan mereka maka Surat Keputusan Bersama (SKB) ini dapat dijadikan sebagai alat pengontrolnya. Apalagi dilihat bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) ini diikuti inpres (sekolah  kecil)  di  mana  inpres  ini  terbukti  mampu  menghidupkan  ribuan  madrasah  dari  bantuan pemerintah  dalam  merehab bangunannya. Ditambah  dengan  adanya  subsidi  yang  diberikan kepada madrasah menjadikan kelancaran dalam pengerjaan pembangunan gedung. Dewasa ini banyak sekali pesantren yang akhirnya membangun madrasah ataupun sekolah umum karena didukung oleh program tersebut.  Ketika  di  desa-desa  mendirikan  sekolah  inpres  secara  bersamaan  mereka  menjadi  saingan utama bagi madrasah. Dengan biaya yang lebih terjangkau bagi warga desa sekolah inpres cenderung banyak  peminatnya.  Mungkin  hal  tersebut  yang  menjadi  faktor  utama  madrasah  menjadi  mati  dan memilih untuk dijadikan sekolah negeri (Hanipudin, 2019).
Secara literal reformasi adalah membentuk atau menata kembali. Selain itu, mengenai pengertian secara  umum,  zaman  reformasi  merupakan  zaman  pemerintaha  yang  diawali  selepas  jatuhnya pemerintahan  pada  zaman  Orde  Baru  terjadi  pada  tahun  1998  (Ikhwan,  2017).  Pada  Tahun  1998 menjadi  sebuah  permulaan  berdirinya  reformasi  pendidikan  Islam  di  negara  Indonesia.  Bertepatan bersama  perekonomian,  sosial,  dan  dunia  politik  yang kritis  menerpa negara  Indonesia. Krisis  yang dialami  ini  merupakan  kerja  yang  giat  guna  mendapatkan  aktivitas  atau  sebuah  kondisi  yang  baik, dikenal  dengan  istilah  masa  reformasi.  Menurut  Emil  Salim  bahwa  reformasi  merupakan menitiberatkan terhadap transposisi bersama melihat kepentingan masa yang akan datang. Sedangkan menurut Din Syamsudin bahwa reformasi merupakan sebuah cara perbaikan  yang lengkap dari orde

## Trisna amelia putri, dkk.
kehidupan dari segi politik, ekonomi, hukum, hal terpenting pendidikan Islam (Pratama & Zulhijra, 2019).  Dari mulai tahun hingga saat ini yang sering disebut sebagai era Reformasi (Ikhwan, 2017).
Pada masa reformasi melanjutkan senuah arti yang mulia bagi kemajuan dibidang pendidikan Islam yang sebelumnya pada masa Orde Baru program pendidikannya tidak mencapai target. Perekonomian yang  sedang  kritis  berlangsung  mulai  bulan  Juli  1997  telah  memindahkan  tatanan  ataupun perekonomian Nasional. Dibidang politik, zaman Orde Baru sudah saatnya berakhir dan digantikan oleh pemerintahan atau sering dijuluki sebagai sebagai “Reformasi Pembangunan” meskipun demikian Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm: 347. Kajian Sosio Historis Pendidikan Islam... – Afiful Ikhwan 16 sebagian besar jiwa  zaman Orde reformasi sebagian besar jiwa tetap sedang berasal dari rezim Orde Baru namun terdapat  sedikit perubahan yaitu adanya kebebasan pers dan multi partai. Membutuhkan tindakan pergeseran pola berasal dari pendidikan untuk mengatasi metode globalisasi serta kembali mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Membangun masyarakat madani  Indonesia  adalah  harapan  era  Reformasi.  Sebagian  berpendapat  maka  reformasi  telah terlaksana penanganan Negara yang telah 32 tahun berhenti, maka untuk mereka mundurnya  jabatan Presiden Soeharto pada Kamis, 21 Mei tahun 1998 adalah ujung suatu kemenangan. Beberapa terdapat yang  memandang  zaman  Reformasi  untuk  usaha  membersihkan  tindakan  KKN  serta  hal  lainnya. Sampai ekuivalen dengan pembentukan pemerintah yang bersih dan berdaulat (Ikhwan, 2017).
Reformasi hingga dapat diartikan peralihan tentang seluruh sistem pemerintah secara total. Hingga demikian,  Reformasi  adalah  masa  pemerintahan  di  Indonesia  dimulai  setelah  berhentinya pemerintahan Orde Baru tahun 1998, dari tahun tersebut hingga saat ini , dinamakan era Reformasi (Ikhwan, 2017).
Pada masa orde lama perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sangat berangkaian dengan kedudukan Departemen Agama berdiriri resmi mulai tanggal 3 Januari 1946. Departemen ini secara intens mengusahakan politik pendidikan Islam di Indonesia. Usaha tersebut diselesaikan oleh anggota khusus yang mengelola masalah pendidikan agama dengan cara spesifik. Disekolah umum, peraturan resmi pertama mencakup pendidikan agama,  dicantumkan dalam UU Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan UU Pendidikan tahun 1954 No. 20  berbunyi:
1.  Di  sekolah-sekolah  negeri  di  selenggarakan  pelajaran  agama.  Dan  orang  tua  murid  berhak menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tesebut atau tidak.
2.  Cara  menyelenggarakan  PA  di  sekolah-sekolah  negeri  di  atur  melalui  menteri pendidikan,pengajaran dan kebudayaan (PPK) bersama menteri agama.
Sistem  pendidikan  Islam  sejak  mendapati  mutasi  searah  perubahan  zaman  serta  pergantian kekuasaan di Indonesia. Pemerintah Belanda mulai mengenalkan system pendidikan formal yang lebih sistematis serta terkendali untuk memikat kaum muslimin agar masuk pada pendidikan formal, sejak Andalusia memulai berdiri dengan gerakan pembaharuan Islam , sehingga kejayaan Islam mengalami kemunduran. Hal tersebut disebabkan sistem pendidikan Islam berada di masjid ataupun langgar yang telah diperhatikan kurang memadaui dan memerlukan adanya pembaharuan dan dapat disempurnakan (Ningsih, 2015).
Perkembangan  yang  cukup  signifikan  bermula  setahap  demi  setahap  masa  Oede  Baru perkembangan  pendidikan  Islam.  Madrasah  serta  system  pendidikannya  mulai  didirikan  diantara lembaga-lembaga pesantren. Dalam system pendidikan ini terbagi beberapa jenjang menjadi Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Pesantren meningkat pesat dalam perkembangannya karena menghidupkan system  madrasah.  Tahun  1958/1959  mulai  lahir  Madrasah  Wajib  Belajar  lalu  memiliki  hak  dan kewajiban seperti sekolah negeri. Bagian dari sistem pendidikan nasional dilibatkan agar madrasah dan pedidikan keagamaan inilah tuntutan dari tokoh-tokoh Islam. Akibat pandangan sikap pemerintah yang mendiskriminasikan menjadi lebih keras dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972, yang kemudian diperkuat dengan Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1974. Kepres dan Inpres ini yang isinya dianggap melemahkkan dan menjauhkan madrasah dari pendidikan nasional. Apalagi sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres itu sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang sejak zaman penjajahan sudah diselenggarakan umat Islam.
Timbulnya tindakan keras umat Islam dirasa oleh pemrintah yang berjalan meningkatkan kebjakan untuk melaksanakan pembinaan mutu pendidikan madrasah. Dalam hal bertujuan menangani kekhawatiran  dan  kecemasan  umat  Islam  maka  akan  dihapuskannya  sistem  pendidikan  madrasah sebagai kongkurensi Kepres dan Inpres di atas, maka pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri  Dalam  Negeri)  No.  03  Tahun  1975.  SKB  ini  merupakan  acuan  solusi  yang  di  satu  sisi memberikan penetapan eksistensi madrasah, dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjut usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Dalam SKB tersebut
diakui  terdapat  tiga  tingkatan  madrasah  yaitu  Ibtidaiyah,  Tsanawiyah,  dan  Aliyah  yang  ijazahnya sudah diakui sama dan setingkat dengan SD, SMP, dan SMA. Kemudian lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi, serta siswa tersebut dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Makna SKB Tiga Menteri bagi umat Islam yaitu pertama, terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa-siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga-lembaga pendidikan tradisional (madrasah  dan  pesantren),  serta  kedua,  membuka  jangka  waktu  kemungkinan  anak-anak  santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern (Yuningsih, 2015).
Dunia pendidikan Agama Islam bukan merupakan produk baru dalam kebijakan pemerintah era Reformasi. Kebijakan pemerintah pada masa reformasi ini merupakan kebijakan yang melanjutkan dari segi positif dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sebelum masa reformasi. Salah satu kebijakan pemerintah reformasi yang melanjutkan kebijakan pemerintah masa sebelumnya yaitu kebijakan mengenai program wajib belajar sembilan tahun yaitu jenjang SD dan SMP atau sederajat. Pada Masa Reformasi pendidikan Agama Islam lebih dilihat dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum. Salah satu bukti merupakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  nasional  yang  dikelola  berbagai  bidang  pendidikan  salah satunya  adalah  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  yang  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan pendidikan umum (Ikhwan, 2017).

## Kesimpulan
Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan penghubung dalam proses membimbing dan menumbuhkan kemampuan-kemampuan kemanusiaan yang baik. selain itu, pendidikan menjadi pengantar umat  manusia  menuju  peradaban  yang  lebih  agung  atau  tinggi  berdasarkan  pada  keseimbangan  jalinan manusia,  lingkungan,  dan  Sang  Pencipta.  Pendidikan  merupakan  suatu  bidang  yang  didalamnya mengaitkan  dengan  kehidupan  manusia.  Tujuan  secara  umum  pendidikan  Islam  adalah  menjadikan kepribadian setiap mukmin memiliki daya pikir yang maju, bersedia dalam melegalkan setiap kebenaran ilmunya  itu,  dan  ahli  mengimplementasikan  ilmu  yang  dimilikinya.  Tujuan  pendidikan  Islam  dapat terwujud jika dijalankan sesuai dasar-dasar yang benar yaitu Al Quran dan Hadist.
Keadaan  pada  pendidikan  zaman  orde  lama,  metode  yang  digunakan  dalam  pendidikan  Islam mengalami  pergantian  dengan  zaman  di  negara  Indonesia.  Kemenangan  Islam  yang  mengalami kemerosotan sejak jatuhnya Andalusia, saat ini yang mulai bangun dengan aksi alih generasi Islam, selain itu, pemerintahan negara Belanda juga mulai mengenalkan tentang metode pendidikan yang formal lebih terstruktur dan tertata guna menarik kaum mukmin untuk masuk pada pendidikan yang berbasis formal. Hal tersebut dikarenakan metode yang digunakan pendidikan Islam di Masjid surau sudah terlihat tidak layak dan diperlukannya sebuah inovasi baru lalu disempurnakannya. Keadaan pada pendidikan zaman orde  baru,  perubahan pendidikan  Islam  perlahan  demi  perlahan  mengalami  perubahan  yang pesat,  dari institusi  pesantren  mulai  membangun  madrasah.  Pada  tingkatan  pendidikan  terbagi  menjadi Ibtidaiyah, Tsanawiyah,  dan  Aliyah.  Sedangkan  keadaan  pendidikan  orde  reformasi,  peraturan  pemerintah  masa Reformasi dunia pendidikan Islam bukan merupakan sebuah hasil yang baru. Namun, peraturan-peraturan pada zaman reformasi merupakan peraturan yang melanjutkan dari segi positif peraturan yang diambil dari sebelum  masa-masa  reformasi.  Di  antara  peraturan  pemerintah  tersebut  salah  satunya  adalah  peraturan terkait program wajib belajar sembilan tahun yaitu tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Oleh karena itu, pendidikan Islam sudah ada sejak zaman orde lama hingga reformasi, yang kualitas pendidikannya semakin membaik dan mengalami perubahan yang baik.

## Referensi
Alidar,  E.  (2012).  Hukum  Islam  Di  Indonesia Pada Masa  Orde  Baru  (1966-1997). LEGITIMASI:  Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum , 1 (2), 88 – 107. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1429 Awwaliyah, R., & Hasan, B. (2018). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA , 19 (1), 34 – 49. https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.370 Azis, R. (2019). Ilmu Pendidikan Islam (Baharuddin (ed.)). SIBUKU.
Dacholfany,  M.  I.  (2015).  Reformasi  Pendidikan  Islam  dalam  Menghadapi  Era  Globalisasi:  Sebuah Tantangan dan Harapan. JURNAL AKADEMIKA , 20 (01), 174 – 192.
Hanipudin, S. (2019). Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. Matan : Journal of Islam and Muslim Society , 1 (1), 39 – 53. https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037 Hidayat, R. (2016). Ilmu Pendidikan Islam (C. Wijaya (ed.)). Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia. http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf
Hidayat,  T.,  Rizal,  A.  S.,  &  Fahrudin,  F.  (2018).  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Islam  Dan  Peranannya Dalam Membina Kepribadian Islami. Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam , 8 (2), 218 – 244. https://doi.org/10.22373/jm.v8i2.3397 Ikhwan, A. (2017). Kajian Sosia-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi. Edukasi , 05 (01), 14 – 32. http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf Kosim, M. (2014). Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah pada Masa Orde Lama. Karsa , 22 (1), 1 – 20. http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/karsa/article/download/550/532
MUDZAKKIR. (2015). Pendidikan Islam Masa Orde Lama Dan Orde Baru. Jurnal Al-Fatih , 55 – 66.
Musanna,  A.  (2017).  Indigenisasi  Pendidikan:  Rasionalitas  Revitalisasi  Praksis  Pendidikan  Ki  Hadjar
Dewantara. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 2 (1), 117 – 133.
https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i1.529 Ningsih, H. K. (2015). Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Zaman Orde Lama 1945-1965 . 1 – 15. Nugrahani,  F.  (2014). Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Penelitian  Pendidikan  Bahasa .  http://e- journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/ 11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org Nurkholis.  (2013).  Pendidikan  dalam  Upaya  Memajukan  Teknologi. Jurnal  Kependidikan , 1 (1),  24 – 44. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/download/530/473/ Pratama, P. I., & Zulhijra. (2019). Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia. PAI Raden Fatah , 1 (1), 117 – 127. http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf
Rahman,  A.  (2012).  Pendidikan  Agama  Islam  dan  Pendidikan  Islam  -  Tinjauan  Epistemologi  dan  Isi  - Materi. Eksis , 8 (1), 2053 – 2059.
Romlah. (2016). Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam , 1 – 232. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Sari,  M.,  &  Asmendri.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian  Pendidikan IPA. Natural  Science:  Jurnal  Penelitian  Bidang  IPA  Dan  Pendidikan  IPA , 6 (1),  41 – 53.
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159
Sudarmono, M. A. (2020). Tinjauan Sejarah Pendidikan Islam Masa Orde Lama . 18 (1), 17 – 26. Supandi, S. (2017). Interaksi Negara Dengan Dunia Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa. Al-Ulum : Jurnal Penelitian  Dan  Pemikiran  Ke  Islaman , 4 (2),  214 – 227.  https://doi.org/10.31102/alulum.4.2.2017.214- 227
Syamsuddin, M., & Fatkhan, M. (2010). Dinamika Islam pada Masa Orde Baru. Jurnal Dakwah , XI (2), 139 – 159.
Yuningsih, H. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. Jurnal Tarbiya , Volume I (Nomor 1),
175 – 194.
Yusuf, M. (2018). Pengantar Ilmu Pendidikan (D. Ilham (ed.)). Kampus IAIN Palopo.