## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)

## OPTIMALISASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
Djamil Hasim 1 , Yanes Mirino 2 , Rijal 3
Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak, Biak Numfor, Indonesia 1,2,3 E-mail: djamilhasim1964@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  optimalisasi  penggunaan sistem  informasi  keuangan  daerah  (SIKD)  pada  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah (BPKD) di Kabupaten Biak Numfor. Metode penelitian ini menggunakan teknik studi kasus dengan penelitian deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  meliputi reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Keuangan  Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah wilayah Biak Numfor belum diterapkan secara optimal dimana pada  indikator  Kualitas  Sistem  yang  belum  memadai  dimana  sarana  yang  ada belum  memadai  sehingga  menjadi  faktor  terhambatnya  proses  pengelolaan keuangan  daerah,  pada  indikator  Kualitas  Informasi  terlihat  sudah  cukup  baik namun  masih  perlu  dilakukan  pembenahan  agar  akurasi  dan  tepat  waktu  dalam penyampain  informasi  yang  lebih  optimal,  pada  indikator  Kualitas  Layanan terlihat  belum optimal disebabkan kurangnya dukungan kualitas  jaringan dalam penggunaan  sistem  informasi  keuangan  daerah,  kemudian  indicator  Kepuasan Pengguna terlihat sudah cukup optimal karena dengan mudah dapat diakses dan direspon,  ini  berdasarkan  pengalaman  yang  dimiliki  sebelumnya  dalam menjalankan sistem aplikasi yang ada.
Kata Kunci : Optimalisasi, Sistem Informasi, Keuangan Daerah.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  optimization  of  the  use  of  the regional  financial  information  system  (SIKD)  at  the  Regional  Financial Management Agency (BPKD) in Biak Numfor Regency. This research method uses a  case  study  technique  with  qualitative  descriptive  research,  data  collection techniques  through  observation,  interviews,  and  documentation.  Data  analysis techniques  include  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions. The results of this study indicate that the Regional Financial Information System at the  Regional  Financial  Management  Agency  in  the  Biak  Numfor  region  has  not been  implemented  optimally  where  the  System  Quality  indicator  is  inadequate

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)
where the existing facilities are inadequate so that it becomes a factor hindering the regional financial management process, on the Information Quality indicator it appears  sufficient  However,  improvements  still  need  to  be  made  so  that  the accuracy and timely delivery of information is more optimal, the Service Quality indicator is seen to be not optimal due to the lack of network quality support in the use of regional financial information systems, then the User Satisfaction indicator is  seen  to  be  quite  optimal  because  it  is  easily  accessible  and  responded,  this  is based on previous experience in running existing application systems.
Keywords : Optimization, Information Systems, Regional Finance
PENDAHULUAN Pemerintahan  Kabupaten  Biak Numfor sebagai bagian dari pemerintahan  daerah  di  indonesia tepatnya  di  Provinsi  Papua  menjadi bagian  dari  pemerintahan  daerah  yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola  keuangan  daerah  secara transparan  dan  efektif.  Oleh  sebab  itu dalam  era  digitalisasi,  dengan  seiring berkembangnya  teknologi  maka  proses pelayanan  diwajibkan  berubah  sesuai dengan  konteks  zaman  yang  ada, sehingga menjadi aspek penentu bahwa sebuah pelayanan akan berjalan dengan baik  jika  teknologi  bisa  dilakukan dengan  baik  bedasarkan  sistem  yang ada.  Oleh  sebab  itu  salah  satu  yang menjadi  penentu  dalam  membenahi pelayanan itu adalah bagaimana penggunaan sistem informasi keuangan daerah  menjadi  sangat  penting  untuk mendukung kegiatan pengelolaan keuangan  daerah  Kabupaten  Biak Numfor Lanjut  yang  dikatakan  (Rustina, 2018) bahwa Sistem Informasi Keuangan  Daerah  (SIKD)  yang  dibuat dengan memanfaatkan teknologi informasi,  dibuat  sedemikian  rupa
sehingga dapat digunakan untuk menghimpun,  mengolah,  menyajikan,
dan menjadi referensi data dan informasi keuangan daerah, serta untuk memudahkan komunikasi antara Kementerian  Keuangan,  pemerintah daerah  dan  pemilik  atau  pengguna informasi keuangan daerah lainnya. Pada konsep diatas dapat digambarkan bahwa dengan memanfaatkan  teknologi,  pemerintah dapat  berfungsi  secara  terintegrasi dengan  akses  antar  unit  kerja  dengan menciptakan  jaringan  sistem  informasi manajemen dan proses kerja agar proses pengeloaan data berbasis aplikasi dapat menjadi  solusi  yang  baik  untuk meningkatkan  kinerja  pegawai  secara kolektif dan berkesinambungan sehingga  menimbulkan  tingkat  yang optimal  dalam  penggunaan  sistem informasi keuangan daerah di Kabupaten Biak Numfor. Jika diamati secara umum penggunaan sistem informasi keuangan daerah  di  Kabupaten  Biak  Numfor masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam menyediakan  laporan  keuangan  yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)
efektif sehingga hal tersebut memberikan  pengaruh  kepada  daerah- daerah  yang  lain.  Beberapa  kendala yang  terjadi,  seperti  permintaan  dari
Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  ada belum bisa menerbitkan surat persediaan  Dana  (SPD)  pada  bidang anggaran  salah  satu  faktornya  karena aplikasi  belum bisa di  gunakan dengan baik,  disamping  itu  sumber  daya manusia  atau  pegawai  yang  ada  belum memahami  secara  jelas  terkait  aplikasi yang  digunakan  sehingga  kondisi  ini terjadi  karena  aplikasi  yang  disediakan dari  pusat  belum  berjalan  secara maksimal.  Menurut  Jogiyanto  (dalam Pirade  et  al.,  2013)  sekalipun  kualitas sistem informasi telah meningkat, masih banyak  sistem  informasi  yang  tidak pernah  diterapkan.  Hal  ini  karena pengguna menolak untuk menggunakannya atau tidak mau. Oleh  karena  keuangan  daerah merupakan  salah  satu  faktor  yang  juga mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, maka  Kabupaten  Biak  Numfor  sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah,  khususnya  kinerja  pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan  yang  menjadi  tugas masing-masing  perangkat  daerah  akan terbantu  dengan  pengelolaan  keuangan yang  baik.  Setiap  Perangkat  Daerah menetapkan  suatu indikator yang menjadi  ukuran  kinerja  yang  akan dilaksanakan,  begitu  juga  dengan
BPKAD  Kabupaten  Biak  Numfor menetapkan  indikator  yang  digunakan sebagai  alat  ukur  kinerja  pelayanan yang  disebut  lndikator  Kinerja  Kunci (IKK).  Penetapan  indikator  kinerja disetiap perangkat daerah dapat mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai indikator kinerja pelayanan pemerintah, indikator  SDG's,  Standar  Pelayanan Minimal (SPM), ataupun indikator yang telah  diratifikasi oleh  pemerintah maupun muatan lokal. Indikator kinerja BPKAD  Kabupaten  Biak  Numfor dalam  kurun  waktu  terus  mengalami perubahan,  hal  ini  disebabkan  adanya perubahan RPJMD Pemerintah
Kabupaten  Biak  Numfor  yaitu  dengan ditetapkannya  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatur dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Biak Numfor Nomor 16 Tahun 2014.
Meskipun  BPKAD  Kabupaten Biak Numfor mengalami banyak kesulitan dalam menjalankan kewajiban dan  melaksanakan  kegiatannya  di bidang  pengelolaan  keuangan  dan  aset daerah,  Namun permasalahan ini harus dilihat  sebagai  peluang  untuk  tumbuh dan  berkembang.  Pelayanan  sedang dikembangkan oleh BPKAD Kabupaten Biak  Numfor.  Pengelolaan  keuangan dan aset di masa depan akan menghadapi beberapa tantangan, namun tantangan  yang  paling  penting  adalah dinamika  pembangunan  regional  yang pesat  akibat  perubahan  global  yang tidak dapat dihindari di berbagai bidang kehidupan  masyarakat.  Seiring  dengan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)
perkembangan internasional ini, sejumlah kebijakan provinsi dan federal telah  diperkirakan.  Kebijakan  tersebut tentu  saja  membawa  dampak  bagi pemerintah  daerah  Kabupaten  Biak Numfor.  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan  berbagai  program  dan kegiatan  terlaksana  secara  selaras  dan satu sama lain.
Hal  ini  dapat  digambarkan  pada permasalahan yang ada seperti Kualitas pegawai yang belum memadai, pengelolaan sumber daya manusia yang tidak konsisten atas uang dan aset lokal. Jumlah  pegawai  di  BPKAD  masih rendah,  dan  sistem  serta  proses pengelolaan  keuangan  dan  barang daerah  belum  dilaksanakan  secara maksimal sehingga menimbulkan aspek permasalahan  yang  harus  diselesaikan berdasarkan ancaman, termasuk dinamika perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada pengelolaan  keuangan  dan  barang daerah, terdapat kesenjangan dalam cara pengawas,  pemeriksa,  dan  pengelola memandang atau menafsirkan kebijakan pengelolaan  keuangan  dan  barang daerah.  Ada  pula  jaringan  teknologi informasi,  kesenjangan  sarana  dan prasarana  antar  pegawai  daerah,  serta adanya  rotasi/mutasi  sumber  daya manusia antar pegawai daerah.
Selain itu, kendala dalam penyusunan  laporan  keuangan  daerah juga banyak disebabkan oleh rendahnya kemampuan aparatur dalam melakukan perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan di
daerah. serta adanya perubahan petugas keuangan yang disebabkan oleh promosi, mutasi, maupun rotasi. Permasalahan  lain  yang  menghambat penyusunan  Laporan  Keuangan  adalah belum  optimalnya  Pengelolaan  barang milik daerah, hal ini terlihat dari belum akuratnya  data  yang  disajikan  pada neraca  Perangkat  Daerah.  Karena neraca  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  laporan  keuangan pemerintah daerah, hal ini menyebabkan tertundanya penyusunannya. Berdasarkan gambaran permasalahan diatas maka perlu dilakukan  kajian  untuk  menemukan sebuah  solusi  dan  masukan  agar  dapat menjadi referenasi bagi pemerintah dan masyarakat  agar  pengelolaan  keuagan daerah  dengan  menggunakan  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  (SIKD) dilaksanakan  dengan  optimal.  oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian dan optimalisasi  pengunaan  SIKD  untuk meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  di Kabupaten Biak Numfor.

## KAJIAN PUSTAKA Konsep Optimalisasi
Menurut Winardi (dalam
Wahyuningtyas,  2018)  salah  satu ukuran yang mengarah pada pencapaian tujuan  adalah  optimasi.  Secara  umum, optimasi  adalah  pencarian  nilai  terbaik dari serangkaian fungsi yang disediakan dalam  suatu  konteks.  Menurut  Tim Penyusun  Kamus  Bahasa  Indonesia

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)
(dalam  Hidayat  &  Irvanda,  2022) Optimalisasi  merupakan  suatu  teknik, cara,  atau  kegiatan  yang  optimal. Membuat  keputusan  terbaik,  tertinggi, atau  paling  menguntungkan  dikenal dengan  istilah  mengoptimalkan.  yang dimaksud  dengan  “optimasi”  adalah “pencapaian hasil sesuai yang diinginkan, dengan demikian optimalisasi  adalah  pencapaian  hasil sesuai  antisipasi  secara  efektif  dan efisien”.
Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (dalam Hidayat & Irvanda, 2022) Proses  mendapatkan  kondisi  yang menghasilkan  nilai  maksimum  atau minimum  suatu  fungsi  adalah  definisi lain dari optimasi.
Tidak  selalu  mungkin  untuk mendapatkan  keuntungan  tertinggi  jika tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan atau biaya terendah jika tujuan sekundernya adalah mengurangi  biaya.  Menemukan  solusi terbaik adalah proses optimasi.
Konsep Sistem Informasi
Kata  "sistem"  berasal  dari  kata
Yunani "systema", yang berarti "keseluruhan  yang  terdiri  dari  banyak bagian"  dan  "hubungan  yang  terjadi antar komponen secara teratur". Sistem adalah  kumpulan  bagian  atau  elemen yang saling berhubungan yang memungkinkan terjadinya aliran material, informasi, dan energi. (Desrinelti et al., 2021) Suatu  sistem  adalah  puncak  dari
sejumlah  komponen  yang  bekerja bersama untuk mencapai tujuan
tertentu.  (Rachmawati  et  al.,  2018). Sistem  informasi  adalah  sistem  buatan manusia yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengeluarkan  data  kepada  pengguna. Seringkali terdiri dari kombinasi komponen manual dan berbasis komputer.
Sebagaimana  dijelaskan  Undang- Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 127 ayat (4) menjelaskan  bahwa  Sistem  Informasi yang  dimaksud  ayat  (1)  dan  (2) berbasiskan  teknologi  informasi  yang mudah  diaplikasikan,  mudah  di  akses, dan  memiliki  sistem  keamanan  yang dipercaya  (Krisbintoro  Sigit  et  al., 2020). Lanjut Hal ini konsisten dengan era baru yang dihadirkan oleh teknologi informasi  dan  sistem  informasi  pada sektor  publik.  Untuk  meningkatkan produktivitas pegawai, pemerintah akan menggunakan perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan teknologi komunikasi.
Menurut  DeLone  dan  McLean (dalam  Muharsyah  &  Ekawati,  2022) “Kualitas  informasi  memiliki  atribut seperti  informasi  yang  diperoleh  dari suatu  sistem,  keakuratan,  relevansi informasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi,” menurut penelitian. “Kualitas informasi
berkaitan  dengan  penggunaan  sistem, kepuasan  pengguna,  dan  manfaat bersih.”  Kualitas  Informasi  sering  kali menjadi  komponen  penting  dalam metrik kepuasan pengguna akhir.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)
DeLone & McLean (dalam Husrizalsyah  &  Pramana, 2020) secara khusus ajukan sejumlah kriteria tertentu, seperti apakah keluaran sistem informasi akan menghasilkan informasi berkualitas  tinggi,  untuk  menentukan sistem  mana  yang  lebih  efektif.  Model keberhasilan sistem yang diperoleh dari penyelidikan  empiris  setidaknya  telah diuji  dalam  sejumlah  penelitian.  Telah banyak  model  pengukuran  sistem informasi  yang  dihasilkan;  penting untuk  disadari  bahwa  mereka  sering diuji dan mendapat perhatian lebih dari para  peneliti.  Karena  permasalahan perilaku terkait langsung dengan elemen  teknologi,  model  ini  semakin populer  karena  menggunakan  konsep yang mudah dipahami. Dijelaskan lebih lanjut bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu pengukuran  sistem  informasi  meliputi kepuasan  pengguna  akhir  ( end  user satisfation ),  kualitas  layanan  (service quality),  kualitas  sistem  informasi ( system  quality ),  kualitas  informasi
( information
quality ), intensitas penggunaan  sistem  informasi  ( use ),
dampak organisasi ( organizational impact ),  dampak  individu  ( individual impact ).
Sistem Informasi Keuangan Daerah
Sebagaimana
dinyatakan (Budiriyanto,  2013)  bahwa  Sistem
Informasi  Keuangan  Daerah  yang disebut juga SIKD dijelaskan dalam PP No.  56  Tahun  2005  pasal  1  angka  15 sebagai suatu sistem yang
mengumpulkan, mengelola, dan
mentransformasikan  informasi  tentang pengelolaan  keuangan  daerah  dan  data terkait  lainnya  menjadi  data  yang disediakan  untuk  kepentingan  daerah. masyarakat  dan  digunakan  sebagai dasar pengambilan keputusan. Mengatur, melaksanakan, dan mengungkapkan keputusan pertanggungjawaban pemerintah daerah.  Sistem  informasi  keuangan daerah  adalah  suatu  sistem  yang menghimpun, memelihara, dan mentransformasikan  data  pengelolaan keuangan  daerah  dan  sumber-sumber terkait  menjadi  informasi  yang  dapat diakses  oleh  masyarakat  dalam  rangka penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Hanriani, 2019)
Menurut  Ismi  (dalam  Abdul, 2021)  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dibuat oleh  BPKP  merupakan  salah  satu  alat untuk  membantu  pemerintah  daerah dalam  mengelola  keuangannya.  Oleh karena itu penerapannya berupa Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  (SIPKD)  yang  digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi  penegakan  berbagai  peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, antara lain keekonomian,  efektivitas,  transparansi, akuntabilitas, dan auditabilitas.

## Keuangan Daerah
Keuangan Daerah menurut (Moses  &  Ariadi,  2017)  adalah mencakup segala bentuk kekayaan yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)
berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban daerah, dan semuanya dilindungi dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.
Menurut  Glen  A.  Welsch,  et.al (dalam Muh Hidayat B, 2022) mengatakan  bahwa  keuangan  publik adalah studi tentang bagaimana anggaran mempengaruhi perekonomian,  khususnya  bagaimana anggaran  mempengaruhi  pencapaian tujuan-tujuan  ekonomi  yang  penting seperti pertumbuhan, stabilitas, pemerataan dan efisiensi. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  105  Tahun  2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, keuangan daerah secara umum diartikan  sebagai  segala  hak  dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah yang  dapat  dinyatakan  dalam  uang, termasuk  segala  jenis  uang.  keuangan daerah. Menggunakan Kerangka Pendapatan dan Belanja Daerah, kekayaan. (Fedinant, 2020).

## METODE
Untuk  mengetahui  lebih  jauh mengenai pemanfaatan sistem informasi keuangan  daerah  di  Kabupaten  Biak Numfor,  penelitian  ini  menggunakan penelitian  kualitatif  deskriptif  dan metodologi  studi  kasus.  Sebagaimana dikemukakan  oleh  Moleong  (2012:6) Melalui penggunaan bahasa, latar alam, dan  teknik  ilmiah  lainnya,  penelitian kualitatif berupaya memahami peristiwa
yang  dialami  partisipan  penelitian secara holistik. Tujuan metode pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  untuk memudahkan penulis memperoleh data yang  asli  dan  dapat  dipercaya  melalui Observasi, Wawancara, dan dokumentasi.  Teknik  Analisis  Data Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan  menggunakan  analisis  data model  Analisis  menggunakan  model interkatif Miles, Huberman dan Saldana (dalam  Arma  et  al.,  2023)  yang  terdiri atas  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Ada  empat  alur  yang digunakan  ketika  menganalisis  data kualitatif  yaitu Data  Collection,  Data Condensation,  Data  Display,  dan Conclusing Drawing/ Verification . Oleh karena  itu  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  setiap  tahapan  proses  dilakukan untuk  memperoleh  keabsahan  data dengan melihat seluruh informasi  yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain penelitian lapangan lainnya,  dokumen  pribadi,  dokumen resmi,  foto,  dan  lain-lain.  sumber  lain diperoleh  melalui  metode  wawancara dan didukung dengan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbicara konsep Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  (SIKD) adalah sistem penyimpanan, pengelolaan,  dan  pengolahan  data pengelolaan informasi keuangan daerah serta data terkait untuk disajikan kepada

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)
masyarakat  dan digunakan sebagai  alat pengambilan keputusan dalam pelaksanaan, pelaporan, dan pelaksanaan. merupakan tanggung jawab regional. Namun fokus kajian ini adalah pada metodologi untuk mengkaji permasalahan  yang ada  dan bagaimana menilai tingkat optimalisasi pengelolaan  keuangan  daerah  sesuai dengan  kewenangan  yang  diberikan oleh pemerintah federal kepada pemerintah kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan kekuatan dan keterbatasan kawasan, mengidentifikasi
strategi  pembangunan  yang  harus diterapkan  di  kawasan,  negara,  dan kawasan.  Metrik  keuangan  digunakan untuk  menunjukkan kinerja  yang harus dicapai  dalam  jangka  waktu  tertentu. Perencanaan memegang peranan penting  dalam  memaksimalkan  sistem informasi keuangan daerah. Oleh karena itu,  perencanaan  berdampak  pada seberapa besar pengelolaan yang diperlukan dan apa yang harus disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Biak  Numfor.  Total  untuk mencapai  tujuan  dalam  melaksanakan prosedur  perhitungan  keuangan  daerah dengan aplikasi yang sekarang digunakan  dalam  sistem  keuangan. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah Kabupaten  Biak  Numfor  ditemukan sudah  optimal  berdasarkan  kajian  teori dengan melihat indikator yaitu Kualitas Sistem,  Kualitas  Informasi,  Kualitas Pelayanan,  dan  Kepuasan  Pengguna Terhadap  Dispatch  yang  Ada.  Oleh
karena  itu,  penulis  memaparkan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  di lapangan  dengan  menganalisis  secara menyeluruh  berdasarkan  permasalahan yang ada. Hal tersebut juga merupakan faktor  yang  sangat  berpengaruh  dalam optimalisasi penggunaan sistem keuangan  daerah  dikabupaten  biak numfor berdasarkan rujukan teori  yang dijadikan rujukan yakni teori DeLone & McLean (dalam Husrizalsyah & Pramana,  2020),      maka  dapat digambarkan hasil penelitian ini.

## 1. Kualitas Sistem
Dalam  sebuah  proses  untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang ingin  dicapai  maka  hal  tersebut  akan didukung dengan akses yang cepat dan akuratnya sebuah pekerjaan, olehnya itu seorang  pegawai  pemerintah  harus mampu beradaptasi secara berkesinambungan dengan perkembangan  teknologi  agar  mereka lebih memahami konteks sebuah pekerjaan yang bisa dicapai dengan baik dan akurat, salah satu aspek yang paling penting  diperhatikan  adalah  ketka dalam memulai sebuah pekerjaan dalam administrasi  saat  ini  yakni  menunjuk pada aspek teknologi sistem yang akan digunakan,  seperti  memahami  sistem tersebut  dengan melihat apakah mudah dilakukan atau digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan. Pengembangan  Kualitas  Sistem dalam menjalankan
optimalisasi penggunaan  aplikasi  keuangan  daerah Kabupaten Biak Numfor belum terlihat optimal  karena  dipengaruhi  kualitas

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)
sumber  daya  manusia  sebagai  dimensi pada  penempatan  pegawai  dengan pendidikan  serta  pengalaman  yang mereka  kerjakan.  Perubahan  siklus pengendalian manajemen di pemerintah daerah,  semuanya  merupakan  bagian dari proses perubahan seperti pembentukan strategi, perencanaan strategis, penganggaran dan akuntabilitas,    dan  mekanisme reward and  punishment  system .  Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menerapkan strategi yang akan digunakan  dalam  penggunaan  aplikasi
SIKD  mempunyai  keterkaitan  dengan kemampuan  pengalaman  kerja  pada bidang pekerjaan yang mereka kerjakan sehingga  berpengaruh  sejauh  mana kualitas  sistem  yang  akan  digunakan. hasil wawancara dengan informan IAM mengatakan:
“Saya pikir, kualitas sistem sudah baik namun masih perlu dilakukan perbaikan agar proses perhitungan keuangan dan pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik” Sependapat apa yang di ungkapkan oleh Informan RA mengatakan :
“kalau  kami  lihat  aplikasi  ini belum  berjalan  dengan  normal dan  baik  karena  sistem  yang  ada belum  bisa  dibuka,  itu  yang menjadi  kendala  bagi  kami  terus kalau masalah”
Berdasarkan Informasi diatas dapat  dianalisis  bahwa  kualitas  sistem sangat mempengaruhi tingkat
penggunaan  yang  dialami  oleh  sumber daya  yang  ada  artiya  apa  bahwa
semakin  bagus  sistem  yang  ada  maka semakin baik pula, khusus bagi pegawai yang  diberi  tanggung  jawab  tersebut dimanfaatkan.  Selain  itu,  kemampuan pengguna  yang  dibutuhkan  organisasi merupakan prosedur yang sangat penting  dalam  mengevaluasi  kualitas sistem  karena  orang  yang  tepat  di tempat yang tepat akan dapat membantu mencapai hasil yang diinginkan. Disamping  itu  dalam  jika  dilihat kemampuan  sumber  daya  manusia dalam  menggunakan  aplikasi  belum terlihat  optimal,hal  ini  didasarkan kemampuan pegawai  dalam  menguasai IT belum begitu baik.
Olehnya  itu  sebagai  kesimpulan, kualitas sistem pelayanan dalam penggunaan  optimalisasi  penggunaan aplikasi  SIKD  menjadi  acuan  untuk melihat  seberapa  besar  keberhasilan dalam  menjalankannya  dengan  melihat aspek  SDM  yang  ada,  sehingga  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  dapat teroptimaslisasi  dalam  penggunaannya. Sejalan  dengan  pendapat  Noviyanti (dalam Husrizalsyah & Pramana, 2020) mengklaim  bahwa  kualitas  sistem memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap  seberapa  baik  suatu  sistem digunakan.  Oleh  karena  itu,  hubungan antara  kualitas  dan  pengguna  secara psikologis  dapat  memotivasi  keinginan untuk  menggunakan  sistem.  Pengguna memang  memengaruhi  penggunaan, dan penggunaan memengaruhi pengguna,  namun  orientasi  kualitas harus  memainkan  peran  penting  dalam kedua  variabel  tersebut.  Pengguna

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)
sistem  yang  setia  dan  berperilaku  baik akan frustrasi jika sistem tidak didukung oleh luaran (output) informasi berkualitas tinggi juga. 2. Kualitas Informasi Salah  satu  komponen  terpenting dalam membantu perkembangan organisasi  adalah  sistem  informasinya. Untuk memberitahukan kepada masyarakat  umum  tentang  keuangan daerah,  suatu  instansi  pemerintah menggunakan sistem informasi keuangan daerah, yaitu sistem informasi berbasis komputer. Salah satu komponen penting dari sistem informasi yang  baik  adalah  perangkat  keras komputer.
Untuk  meningkatkan  kapasitas keuangan  daerah,  sumber  PAD  perlu dioptimalkan dalam hal ini. Oleh karena itu, penting untuk memperluas tema dan sumber  pendapatan.  Upaya  jangka pendek yang paling cepat dan sederhana adalah  dengan  mengintensifkan  aset atau  sumber  pendapatan  daerah  yang sudah ada, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Output  PAD  dapat  ditingkatkan  tanpa penambahan  sumber  atau  item  baru yang  memerlukan  tambahan  waktu,
tenaga, dan penelitian untuk
membangunnya.  Sistem  pengelolaan keuangan  yang  ada  saat  ini  cenderung dibawah  standar,  sehingga  dukungan teknologi  informasi  yang  terintegrasi sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan pendapatan  daerah  bagi  kabupaten- kabupaten  pemekaran.  Kemungkinan besar  informasi  yang  diberikan  tidak
konsisten,  versi  data  berbeda,  dan  data kedaluwarsa karena masalah ini tercermin  dalam  sistem,  kurangnya gadget  teknis,  dan  jumlah  sistem  yang masih  ada.  hanya  beroperasi  sebagian. Sistem  pengelolaan  keuangan  daerah mempunyai  permasalahan  yang  cukup banyak,  misalnya:  baik  dari  segi  data wajib pajak/retribusi, perhitungan besaran  pajak,  jumlah  tagihan  pajak, dan tujuan penyediaan pajak yang tidak optimal,  sehingga  perlu  perangkat komputer  yang  baik  agar  optimalisasi dalam  penggunaan  aplikasi  keuangan daerah bisa tercapai dengan baik. Hasil informasi informan bapak YHA mengatakan: “Kalau menurut kualitas informasi disini belum cukup baik yang telah disiapkan dalam mendukung kerja sistem SIKD ini. Yach  seperti  komputer  ini  yang setiap staff masih perlu ditambahkan” Informasi diatas menujukan bahwa kualitas informasi sangat dibutuhkan dilihat pada aspek ketepatan waktunya, namun hal tersebut menunjukkan bahwa tepat waktu dalam menerima  informasi  masih  terkendala pada  sarana  seperti  akses  jaringan internet  sehingga  hal  tersebut  sangat mempengaruhi optimalisasi dalam penggunaan  sistem  informasi  pada Keuangan  daerah  kabupaten  biak numfor.  Disamping  itu  informasi  yang diterima  kadang  terlambat  sehingga respon yang diterima oleh pegawai juga mengalami  kendala.  Hal  ini  dilihat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)
berdasarkan Informasi YHA mengatakan: “iya  terkadang  informasi  yang kami  terima  itu  tidak  tepat, padahal datanya sudah dibutuhkan,  ya  kendalanya  ini biasa  faktor  jaringan  kemudian biasa juga sistem lagi error”
Hasil  Informasi  diatas  dapat dianalisa  bahwa  kualitas  informasi sangat berpengaruh besar pada dimensi tepat waktu dalam menerima informasi itu  sangat  dibutuhkan  karena  ada  yang sifatnya  mendesak  untuk  dibutuhkan,
sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi bahwa kualitas informasi  itu  sangat  di  dukung  dengan akses  jaringan  internet,  kemudian sistem  yang  ada  dalam  keadaan  stabil ketika dibutuhkan. Sebagai kesimpulan bahwa kualitas informasi dalam optimalisasi penggunaan sistem informasi di keuangan daerah kabupaten biak numfor dalam perangkat teknologi  sangat  mendukung  untuk melihat  sejauh  mana  kualitas  sistem informasi  yang  ada  untuk  dijadikan indikator
keberhasilan dalam optimalnya dalam pengeloaan keuangan daerah  di  kabupaten  biak  numfor, namun  dilihat  kondisi  yang  ada  pada aspek  tersebut  belum  optimal  karena peralatan teknologi ysng tersedia belum memadai.  Artinya  apa  bahwa  ketika perangkat  yang  dibutuhkan  tersedia maka  kualitas  informasi  yang  akan didapatkan akan cepat diterima sehingga  hal  tersebut  mempengaruhi bahwa  kualitas  sistem  berjalan  dengan baik  karena  tingkat  penggunaan  dalam
mengoptimalkan sistem yang ada dapat tercapai dengan baik.

## 3. Kualitas Layanan
Dari  segi  pelayanan,  Kabupaten Biak  Numfor  masih  sangat  kurang terlayani khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.  Sistem  pelayanannya  lemah dalam  hal  ini  karena  belum  banyak masyarakat  yang  bisa  memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sebab,  sumber  daya  manusia  di  Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Biak  masih  belum  mencukupi  untuk mengelola  hal  tersebut.  Kemudian masalah  yang  selanjutnya  adalah  akses jaringan  yang  kurang  memadai  dalam melakukan  pelayanan  berbasis  aplikasi yang  membantu  pengelolaan  keuangan daerah memanfaatkan sistem informasi seefektif  mungkin,  olehnya  itu  dalam kajian  ini  disamping  yang  menjadi masalah  selain  dari  sumber  daya manusia  maka  peneliti  melihat  pada aspek lainnya yaitu akses jaringan untuk menilai  bagaimana  kualitas  layanan yang  diberikan  oleh  badan  pengelola keuangan daerah kabupaten biak numfor. Olehnya itu pada titk
permasalahan  yang  sering  terjadi  pada pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis aplikasi  ditemukan  adanya  jaringan internet yang kurang memadai sehingga optimalisasi  penggunaan  SIKD  belum berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan  Informasi  dengan  bapak IAM mengatakan :

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)
“Biasanya  kami  menunggu  waktu istirahat di rumah untuk memproses  informasi  agensi  saat istirahat,  yaitu  pada  malam  hari. Karena  aplikasi  SIKD  sering mengalami  masalah  pada  jam kerja  produktif  dari  perangkat komputer atau jaringan internet” Berdasarkan hasil Informasi diatas  dapat  dianalisa  bahwa  kualitas layanan  dilihat  pada  dimensi  jaringan internet  sangat  berpengaruh  terhadap optimalisasi penggunaan Dalam mendukung  proses  input  di  SIKD, terkadang  juga  terjadi  gangguan  yang menghambat  proses  input,  meskipun dengan cepat kembali normal, disamping  itu  hal  tersebut  sangat mempengaruhi  kualitas  layanan  yang diberikan  dan  dapat  menjadi  hambatan dalam  pengelolaan  keuangan  yang secara berkesinambungan akan menimbulkan permasalahan yang serius. Hal ini menunjukkan bagaimana jaringan  internet  dapat  dikatakan  tetap terjaga  kualitas  pelayanannya  secara optimal  jika  mengatur  proses  kerja sistem  SIKD  dan  salah  satu  fungsi jaringan  adalah  untuk  izin  pengiriman data. sistem informasi keuangan daerah. 4. Kepuasan Pengguna
Hal  ini  dimaksudkan  bahwa dengan membuat informasi lebih mudah diakses  oleh  masyarakat,  badan  publik akan  terdorong  untuk  bertindak  secara bertanggung  jawab  dan  fokus  dalam memberikan  pelayanan  publik  yang sebaik-baiknya.
Hal ini dapat terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan sekaligus
mencegah  kegiatan-kegiatan  terkait korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN) serta  menghasilkan  pemerintahan  yang baik  dan  bersih.  Melalui  proses  dan penerapan  gagasan  keterbukaan,  tata pemerintahan  yang  baik,  partisipasi masyarakat yang jujur, dan akuntabilitas yang  tinggi  akan  dihasilkan  sebagai sarana  mewujudkan  demokrasi  yang sesungguhnya.  Dengan  memberikan akses  informasi  kepada  masyarakat luas,  lembaga-lembaga  publik  diyakini akan  terdorong  untuk  bertindak  secara bertanggung  jawab  dan  berkonsentrasi dalam  memberikan  pelayanan  terbaik kepada masyarakat. Pemanfaatan terbaik  sistem  keuangan  daerah  juga akan  bergantung  pada  kebahagiaan pengguna,  atau  dalam  hal  ini  pendapat masyarakat dan pegawai.
Berdasarkan  informasi  dengan bapak MK mengatakan :
“bahwa kami belum merasa  puas dalam penggunaan sistem ini, juga masih  perlu  dilakukan  perbaikan terutama pada ketersediaan sarana yang kurang memadai” Berdasarkan  hasil  wawancara diatas dapat  dianalisis bahwa kepuasan pengguna dalam melakukan penggunaan  aplikasi  sistem  informasi keuangan daerah kabupaten biak numfor  belum  terlihat  optimal.  hal  ini dilihat  pada  pegawai  yang  mengatakan bahwa  mereka  belum  merasa  puas sebagai  pengguna  dalam  pengelolaan keuangan daerah kabupaten biak numfor,  dilihat  dari  aspek  sarana  yang mendukung  belum  maksimal  seperti kualitas  sistem,  kualitas  informasi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)
seperti  akses  internet  dan  peralatan komputer yang mendukung optimalisasi dalam  penggunaan  sistem  informasi keuangan daerah kabupaten biak numfor.
Olehnya  itu  sebagai  kesimpulan bahwa  kepuasaan  pengguna  sangat mempengaruhi optimalnya penggunaan sistem  informasi  keuangan  daerah dikabupaten  Biak  Numfor  terutama dalam  peningkatan  ketersediaan  sarana dan prasarana yang mendukung, disamping itu perlu diberikan kenyamanan  kepada  setiap  pegawai yang  ada  terutama  pada  dukungan kualitas  sistem  dan  kualitas  sistem informasi  untuk  menunjang  kinerjanya dalam  mengelola  keuangan  daerah kabupaten  biak  numfor.  Disamping  itu perlu  dilihat  juga  berdasarkan  respon pegawai  dengan  fokus  berdasarkan pengalaman  dalam  penggunaan  sistem informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan sistem  informasi  keuangan  daerah (SIKD) sebagai acuan dalam bekerja.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  maka  dapat  disimpukan berkaitan dengan bagaimana penggunaan sistem informasi keuangan daerah  pada  pemerintahan  Kabupaten
Biak  Numfor  bahwa  Kualitas  Sistem, penggunaan SIKD Pada instansi BPKD Kabupaten Biak Numfor belum berjalan dengan  optimal  hal  ini  para  pengguna atau  pemakai  sistem  yang  ada  belum stabil  dalam  penggunaanya,  disamping
itu sumber daya manusia yang dimiliki perlu  dibekali  dengan  pengembangan pengetahuan  akan  sistem  yang  ada. Disamping  itu  sistem  yang  ada  dilihat pada  kemudahan  penggunaanya  masih perlu dibenahi sehingga dapat terintegrasi dengan baik dalam pengelolaan  keuangan  daerah.  Dilihat
Kualitas  Informasi,  dalam  penggunaan sistem  informasi  keuangan  daerah (SIKD)  yaitu  kelengkapan  fasilitas sarana  dan  akses  jaringan yang mendukung kerja pada sistem, dan pada instansi BPKD kabupaten Biak Numfor fasilitas sarana yang mendukung belum memadai  sehingga  optimalisasi  belum tecapai dengan baik. Hal ini mempengaruhi  kualitas  informasi  yang disampaikan  tidak  akurat  bahkan  tidak tepat waktu ketika dibutuhkan. Dari segi Kualitas  Layanan  sistem  informasi keuangan  daerah  (SIKD)  respon  yang diberikan  oleh  pegawai  cukup  baik  hal ini mereka selalu memberikan pelayanan  dengan  baik  dengan  respon dalam  menyelesaikan  permasalahan yang ada. Kemudian, guna
mempercepat  penyelesaian,  kepuasan pengguna  sistem  informasi  keuangan daerah  (SIKD)  senantiasa  mengacu pada SOP pemerintah serta aturan yang ditetapkan  menteri  keuangan  dengan mempertimbangkan keahliannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiriyanto,  E.  (2013).  Kajian  Legal
Sistem Informasi Keuangan Daerah  (  SIKD  )  Disharmonisasi peraturan perundangan. In

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)
Kementerian  Republik  Indonesia Kajian .  Kementerian  Republik Indonesia Kajian.
Moleong,  Lexy  J.  (2012).  Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Bandung  :
PT Remaja Rosdakarya. Abdul, W. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi  Dan  Pengendalian  Intern Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan
Pemerintahan  Provinsi  Sulawesi  Barat (Studi  Empiris  pada  SKPD  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Pendapatan Daerah . Stie Nobel Indonesia Makassar. Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023).  Implementasi  Kebijakan Dinas  Perhubungan  Kota  Medan Dalam  Menanggulangi  Parkir Liar  Di  Tepi  Jalan  Umum Kecamatan Medan Marelan. Dharmawansa , 17 (April),  922–
942.
Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N.  (2021).  Kebijakan  publik :
konsep pelaksanaan. JRTI (Jurnal Riset  Tindakan  Indonesia) , 6 (1), 83–88.
Fedinant,  S.  A.  (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Toraja Utara . Politeknik Stia LAN Makassar. Hanriani.  (2019). Analisis Penggunaan Sistem Informasi Keuangan
Daerah  Pada  Badan  Pengelola
Keuangan  Daerah  Kabupaten Enrekang . Universitas Muhammadiyah Makassar. Hidayat,    asep,  &  Irvanda,  M.  (2022). Optimalisasi  Penyusunan  dan Pembuatan Laporan untuk Mewujudkan  Good  Governance. Hospitality 281 , 11 (1), 281–290.
Husrizalsyah,  D.,  &  Pramana,  A.
(2020).  Analisis  Model  Delone
And  Mc  Lean  Pada  Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah  Kota  Medan. Ilmiah MEA  (manajemen,Ekonomi,  Dan
Akuntansi) , 4 (2), 116–128.
Krisbintoro Sigit, R., Robi, H. A., Feni, R., & Frida, A. (2020). Optimalisasi Kompetensi Aparatur  Sipil  Negara  Dalam Mendukung  Penggunaan  Sistem Informasi. Nusantara:  Jurnal Ilmu  Pengetahuan  Sosial , 7 (2),
408–420.
Moses,  M.,  &  Ariadi,  W.  (2017).
Identifikasi  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Penerbitan  Surat Perintah  Pencairan  Dana  Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan  dan  Asset  Daerah Provinsi  Papua. Ekonomi  Dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura ,
8 (1), 85–90.
Muh  Hidayat  B.  (2022).  Pengaruh sistem pengelolaan keuangan
terhadap kinerja keuangan daerah melalui implementasi sistem

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023  (669-683)
akuntansi pada kantor biro umum sekretariat provinsi sulawesi barat.  Universitas  Hasanuddin Makassar.
Muharsyah,  A.,  &  Ekawati,  R.  K. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem  dan  Kualitas  Layanan Terhadap  Kepuasan  Pengguna Pada Aplikasi Tokopedia Dengan
Model  Delone  And  Mclean  Di Kota Palembang. JuSiTik : Jurnal
Sistem  Dan  Teknologi  Informasi Komunikasi , 4 (2), 20–27. https://doi.org/10.32524/jusitik.v 4i2.505 Pirade, D., Saleh, A. K., Amar, M. Y., Dinas, S., Keuangan, P., & Toraja, K. T. (2013). Pengaruh Penggunaan  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  ( SIPKD ) Terhadap Kinerja Pegawai  Di  Kabupaten  Tana
Toraja. Jurnal  Analisis , 2 (2),
183–192.
Rachmawati,  S.,  Retnasari,  T.,  & Sunarto,  S.  (2018).  Optimalisasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Perusahaan. Jurnal  Teknologi  Dan  Ilmu Komputer  Prima  (JUTIKOMP) , 1 (2),
87–95. https://doi.org/10.34012/jutikomp .v1i2.269 Rustina. (2018). Optimalisasi Penggunaan  Sistem  Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Takalar (Studi Kasus pada Badan Pengelola  Keuangan  Daerah) . Universitas Muhammadiyah Makassar. Wahyuningtyas, N. H. (2018). Optimalisasi Peran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Tuban dalam Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Tuban (  Studi  pada  Kantor  BPPKAD Kabupaten Tuban) . UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Biak Numfor  Nomor  16  Tahun  2014 tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun 2005  tentang  Sistem  Informasi
Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara