## Wajah Hukum

## Pertanggungjawaban Pidana Atas Maraknya Tindak Penipuan Vaksinasi Covid-19 Melalui SMS di Indonesia
Yvonny 1 , Abdurrakhman Alhakim 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Kel. Baloi Permai, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau Correspondence email : 1951082.yvonny@uib.edu, alhakim@uib.ac.id
Abstrak. Perkembangan  teknologi  informasi  yang  canggih  selain  memudahkan  aktivitas  masyarakat,  juga  berdampak  buruk terhadap perilaku manusia, salah satunya yaitu  memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindakan kejahatan dengan  melakukan penyebaran  informasi  tidak  benar  terkait  vaksinasi Covid-19 dengan  menggunakan handphone melalui Short  Message  Service (SMS).  Hal  tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa  banyak  masyarakat  di  Indonesia  yang  mengalaminya,  sehingga  permasalahan tersebut  harus  segera  diatasi  secara  hukum  demi  keamanan  data  pribadi  masyarakat.  Penelitian  ini  ditulis  dengan  tujuan  untuk mengkaji  terkait  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan  vaksinasi Covid-19 melalui  SMS  di Indonesia  serta  perlindungan  hukum  pada  korban  atas  tindak  pidana  penipuan  vaksinasi Covid-19 melalui  SMS  di  Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini dikaji berdasarkan metode penelitian normatif yang datanya dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui  data  sekunder  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Hasil  pada  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  belum maksimalnya  aturan  hukum  mengenai  tindak  penipuan  penyebaran  informasi  melalui  media  telekomunikasi  yang  diterapkan  di Indonesia,  sehingga  perlu  untuk  dilakukan  pembaharuan  aturan  hukum  yang  lebih  ketat  kepada  para  pelaku  tindak  penipuan penyebaran informasi hoax melalui SMS agar korban yang mengalami permasalahan tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penipuan, Vaksinasi, Covid-19 , SMS
Abstract.  Development  of  sophisticated  information  technology  in  addition  to  facilitating  community  activities,  also  has  bad impact to human’s behaviour, one of them is using technology to commit crimes by disseminating incorrect information related to Covid-19 vaccination using mobile phones via Short Message Service. This is stated to have been experienced by many people in Indonesia,  so  that  is  why  the  problem  must  be  immediately  addressed  legally  for  the  security  of  people's  personal  data.  This research aims to know about criminal liability for perpetrators of fraudulent Covid-19 vaccination via SMS in Indonesia and legal protection to victims of the criminal act of fraudulent Covid-19 vaccination via SMS in Indonesia. The problems in this research is examined  using  normative  research  methods  that  analyzed  qualitatively  descriptively  using  secondary  data  from  primary, secondary,  and  tertiary  legal  materials.  Result  of  this  research  is  indicate  that  the  legal  rules  regarding  fraudulent  acts  of disseminating information through telecommunication media are applied in Indonesia, so it is necessary to update stricter legal rules for perpetrators of fraudulent acts of spreading hoax information via SMS, so victims who experienced that problem will get proper legal protection.
Keywords: Accountability, Fraud, Vaccination, Covid-19, SMS

## PENDAHULUAN
Penipuan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh aturan yang berlaku serta dilakukan secara sadar dan sengaja, dimana perbuatan ini dilakukan karena adanya  maksud dan tujuan tertentu yang merugikan orang lain. 1 Tindakan penipuan ini termasuk suatu tindak pidana, yang jika dilakukan akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai  undang-undang  yang  berlaku.  Seperti  yang  telah  diketahui,  perkembangan  teknologi  serta  informasi  yang semakin  maju  ini  telah  membawakan  banyak  dampak,  yaitu  berupa  adanya  perubahan  terhadap  segala  aspek-aspek kehidupan manusia di dunia, terkhususnya negara Indonesia. Dimana dengan adanya kemajuan teknologi di Indonesia, telah  merubah  segala  aspek-aspek  yang  terdapat  dalam  kehidupan  manusia.  Perubahan  aspek-aspek  kehidupan tersebut  dapat  dilihat  dari  perkembangan  teknologi  yang  canggih  menimbulkan  semakin  mudahnya  manusia mendapatkan  informasi  serta  melakukan  aktivitas  lainnya.  Namun,  dengan  adanya  perkembangan  teknologi  yang canggih  ini,  juga  dapat  membawa  pengaruh  buruk  dari  perilaku  manusia,  yaitu  memanfaatkan  teknologi  untuk melakukan tindakan kejahatan. 2 Salah satu tindak kejahatan berupa penipuan yang marak terjadi saat ini, yaitu tindak penipuan  melalui  media  telekomunikasi (handphone) melalui  via Short  Message  Service (SMS). 3 Seperti  yang  telah diketahui, bahwa tindak penipuan via SMS saat ini bukanlah kejadian yang asing. Dimana tindak penipuan ini dapat
1 Tony  Yuri  Rahmanto,  J.  H.  R.  S.  Kav,  dan  J.  S.  Kuningan.  "Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Vol. 19 No. 1, (2019): 31-35, hlm. 31.
2 Ibid., hlm. 33.
3 Noor Rahmad. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.
3 No. 2, (2019): 103-117, hlm.104.
Yvonny  dan  Abdurrakhman  Alhakim,  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Maraknya  Tindak  Penipuan  Vaksinasi  Covid-19

## Melalui SMS di Indonesia
dilakukan  oleh  siapapun  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  kerugian  bagi  pelaku  penipuan  tersebut  maupun  korban dari  tindak  penipuan  melalui  via  SMS.  Modus  dari  tindakan  penipuan  melalui  via  SMS  ini  terdiri  dari  banyak  jenis penipuan yang bisa dilakukan, yaitu bisa berupa modus penipuan via sms peminjaman  uang atas  nama keluarga dan teman  terdekat,  atau  bahkan  orang  lain  dengan  memberikan  nomor  rekening  bank,  modus  penipuan  via  sms mendapatkan hadiah doorprize dan dimintai untuk men- transfer sejumlah uang sebagai biaya pajak untuk hadiah yang didapatkan  tersebut,  serta  masih  banyak  lagi  modus  tindak  penipuan  lainnya  yang  terjadi  saat  ini. 4 Disamping  itu, terdapat  juga tindak pidana penipuan  yang saat ini  sedang viral dan banyak terjadi di  Indonesia,  yaitu  tindak pidana penipuan informasi terkait vaksinasi Covid-19 melalui via SMS. 5
Seperti yang telah diketahui, sejak akhir tahun 2019  pada salah satu kota di negara China, yaitu Kota Wuhan, telah muncul sebuah wabah penyakit yang cukup membahayakan  serta bisa dengan sangat cepat menular pada tubuh manusia, yaitu bernama “ Corona Virus Diesease 2019 ” (untuk selanjutnya disngkat Covid-19 ), dimana virus ini telah menyebar  ke  hampir  seluruh  negara  hingga  saat  ini,  salah  satu  diantaranya  adalah  negara  Indonesia. 6 Keberadaan wabah  penyakit  ini  mengharuskan  seluruh  warga  di  dunia,  termasuk  warga  Indonesia  untuk  melakukan  vaksinasi Covid-19 guna  menjaga  daya  tahan  imun  pada  tubuh  manusia  agar  tidak  mudah  tertular  virus  tersebut.  Informasi terkait vaksinasi Covid-19 itu biasanya sering disampaikan melalui via SMS, yang dimana saat ini banyak sekali orang yang menggunakan kesempatan seperti ini untuk melakukan penipuan kepada masyarakat lain.  Dimana tindak pidana penipuan ini dilakukan dengan  cara  mengirimkan pesan singkat  yang mengatasnamakan  dirinya sebagai panitia  atau tim dari vaksinasi Covid-19 untuk memintai  data-data pribadi masyarakat. 7 Padahal terkait perbuatan tersebut, sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP), yang menegaskan  bahwa  :  “ Siapapun  yang  memiliki  maksud  dalam  mencari  keuntungan  untuk diri  sendiri  maupun  pihak lain  dengan  cara  yang  bersifat  melawan  hukum,  menggunakan  nama  pihak  lain  yang  mengandung  unsur kebohonngan dengan cara menipu seseorang untuk memberikan benda bukan miliknya kepada dirinya ataupun agar diberikan hutang maupun dihapuskan piutangnya, maka akan dikenakan ancaman melakukan tindak penipuan dengan pidana  penjara  selama  4  (empat)  tahun.” Berdasarkan  pasal  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  dapat  dinyatakan bahwa setiap manusia yang dinyatakan melakukan tindakan yang mengatasnamakan nama orang lain dengan menipu seseorang  untuk  menyerahkan  suatu  benda  yang  bukan  dan  tidak  berhak  dimiliki  olehnya  dengan  tujuan menguntungkan dirinya sendiri akan diancam hukuman penjara maksimal selama 4 tahun.
Mengingat  bahwa  di  Indonesia  saat  ini  terdapat  regulasi  hukum  yang  mengatur  secara  khusus  terkait perlindungan  terhadap  data-data  pribadi,  maka  terkait  landasan  yang  bisa  dijadikan  sebagai  pengaturan  terhadap perlindungan  pribadi,  dapat  merujuk  pada  Pasal  28  G  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945), yang menegaskan bahwa : “Setiap manusia pantas untuk mendapatkan perlindungan  bagi  dirinya  sendiri,  keluarga,  serta  harta  kekayaan  yang  dimiliki  dan  dikuasai  olehnya  serta  pantas untuk  mendapatkan  rasa  keamanan  dari  segala  ancaman  yang  dapat  membuat  adanya  rasa  ketakutan  dalam melakukan  ataupun  tidak  melakukan  suatu  tindakan.” Berdasarkan  pasal  tersebut,  dapat  dinyatakan  bahwa  setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri sendiri (termasuk perlindungan terhadap data- data pribadi),  keluarga dan kerabat dekat,  serta  harta  kekayaan  yang dimiliki oleh mereka, serta memiliki hak  untuk memperoleh  perlindungan  dari  segala  ketidakamanan  dan  ketakutan  yang  ada.  Namun,  faktanya  masih  banyak masyarakat  yang  secara  sadar  dan  sengaja  memiliki  niat  serta  pemikiran  jahat  untuk  melakukan  tindak  penipuan melalui via SMS, khususnya tindak penipuan terkait informasi permintaan data-data pribadi untuk vaksinasi Covid-19 serta  pesan  singkat  mengenai  jadwal  kegiatan  vaksinasi Covid-19 kepada  masyarakat  di  Indonesia. 8 Disamping  itu, terdapat  juga  tindakan  penipuan  yang  dilakukan  oleh  seseorang,  dimana  orang  tersebut  berpura-pura  dan mengatasnamakan menjadi tim petugas kesehatan yang mengirimkan SMS terkait informasi vaksinasi Covid-19 tanpa melalui  proses  antrian,  tetapi  dengan  syarat  harus  berbayar. 9 Hal  tersebut  tentunya  menjadi  sebuah  masalah  penting
4 Arief Munandar Putra, dan Dahlan Ali. "Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , Vol. 2 No. 3, (2018): 617-625, hlm. 619.
5 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). [HOAKS] Pesan Singkat Mengatasnamakan Tim Vaksinasi , https://www.kominfo.go.id/content/detail/33679/hoaks-pesan-singkat-mengatasnamakan-tim- vaksinasi/0/laporan_isu_hoaks , diakses pada 15 Februari 2022.
6 Dalinama  Telaumbanua.  "Urgensi  Pembentukan  Aturan  Terkait  Pencegahan  Covid-19  Di  Indonesia." QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama , Vol. 12 No. 1, (2020): 59-70, hlm. 59-60.
7 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Op.Cit.
8 Muhammad  Ilman  Nafian.  (2021). Waspada  Data  Pribadi  Dicuri  Penipu  Bermodus  Tim  Vaksinasi!, https://news.detik.com/berita/d-5521425/waspada-data-pribadi-dicuri-penipu-bermodus-tim-vaksinasi  ,  diakses  pada  16  Februari 2022.
9 Kompas.  (2021). Waspada  Penipuan  Vaksin  Covid-19:  Modus  Minta  Bayaran  sampai  Pura-pura  Jadi  Nakes. https://www.kompas.com/global/read/2021/02/22/134323570/waspada-penipuan-vaksin-covid-19-modus-minta-bayaran-sampai- pura-pura?page=all , diakses pada 18 Februari 2022.
Yvonny  dan  Abdurrakhman  Alhakim,  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Maraknya  Tindak  Penipuan  Vaksinasi  Covid-19

## Melalui SMS di Indonesia
yang  harus secepat mungkin diatasi, dikarenakan dapat merugikan kelompok masyarakat yang telah menjadi korban atas tindak pidana penipuan terkait informasi vaksinasi Covid-19 yang menyesatkan melalui SMS tersebut. Penelitian terdahulu yang akan dijadikan sumber acuan pada penelitian ini ialah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya  oleh  Ni  Komang  Ratih  Kumala  Dewi  dengan  judul  “Tindak  Pidana  Penipuan  Dengan  Menggunakan Sarana Telekomunikasi (Handphone) .” 10 Dalam penelitian tersebut lebih berfokus mengkaji terkait penegakan hukum yang  dapat  dikenakan  terhadap  pelaku  tindak  penipuan  menggunakan  media  telekomunikasi.  Berbeda  dengan penelitian  ini,  yang  lebih  fokus  untuk  mengkaji  terkait  permasalahan  hukum  yang  saat  ini  sedang  viral,  yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan terkait informasi vaksinasi Covid-19 melalui via SMS di Indonesia. Kemudian,  penelitian yang dilakukan oleh  Hanuring Ayu  Ardhani Putri dan  Itok Dwi Kurniawan yang berjudul  “Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penipuan  Menggunakan  Media  Handphone  (SMS).” 11 Penelitian  tersebut lebih mengkaji mengenai aturan yang berlaku pada tindak pidana penipuan melalui media SMS serta penanggulangan terhadap tindakan pidana penipuan melalui media SMS di Indonesia. Dimana berdasarkan penelitian tersebut, terdapat unsur  perbedaan  pada  penelitian  yang  akan  dikaji  ini,  yaitu  penelitian  ini  lebih  berfokus  mengkaji  terkait  bentuk pertanggungjawaban  pidana  dari  pelaku  tindak  penipuan  serta  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  penipuan penyebaran  informasi  tidak  benar  terkait  vaksinasi Covid-19 melalui  via  SMS  di  Indonesia.  Maka  dari  itu,  penulis merasa  sangat  penting  untuk  dikaji  sebuah  penelitian  yang  berjudul  “Pertanggungjawaban  Pidana  atas  Maraknya Tindak Penipuan Vaksinasi Covid-19 Melalui SMS di Indonesia.”
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  terdapat  dua  rumusan  masalah  yang  akan dibahas pada penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan informasi  vaksinasi Covid-19 melalui  SMS  di  Indonesia?;  dan  2)  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  korban atas tindak pidana penipuan informasi vaksinasi Covid-19 melalui SMS di Indonesia?
Penelitian  ini  dirancang  dan  ditulis  dikarenakan  ada  beberapa  tujuan,  yaitu  untuk  mengkaji  dan  memberi pemahaman  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan  vaksinasi Covid-19 melalui SMS di Indonesia serta untuk mengkaji serta memberi pemahaman terkait perlindungan  hukum  pada korban atas tindak pidana penipuan vaksinasi Covid-19 melalui SMS di Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  dirancang  dengan  menggunakan  metode  penelitian  normatif,  yang  dilakukan  dengan  cara menganalisis  serta mengkaji terhadap  regulasi hukum serta teori  hukum  yang  relevan dengan masalah yang dibahas. Penelitian  ini  kemudian  dikaji  berdasarkan  pendekatan  perundang-undangan  serta  pendekatan  konseptual  dengan melakukan pendekatan terhadap teori hukum serta undang-undang yang relevan dengan topik pembahasan. Penelitian ini  dirancang  oleh  penulis  dalam  waktu  tiga  bulan,  yakni  pada  awal  bulan  Januari  sampai  dengan  awal  bulan  Maret 2022.  Penelitian  ini  memiliki  ruang  lingkup  yang  berfokus  pada  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  atas  tindak penipuan  penyebaran  informasi hoax terkait  vaksinasi Covid-19 melalui  SMS  serta  bentuk  perlindungan  hukum kepada  korban  atas  tindakan  penipuan  tersebut.  Objek  pada  penelitian  ini  berupa  teori  pertanggungjawaban  pidana serta  regulasi  hukum  yang  cocok  dengan  masalah  yang  dibahas,  diantaranya  KUHP  dan  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disingkat UU ITE).
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diteliti berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia,  yang  kemudian  dianalisis  menggunakan  regulasi  serta  teori  hukum  yang  berlaku  dan  tunduk  pada  negara Indonesia.  Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  diperoleh  melalui  data  sekunder,  yakni  menggunakan  studi dokumenter  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. 12 Bahan  hukum  primer  diperoleh  dari berbagai  aturan  maupun  kaidah  hukum,  yaitu  diperoleh  dari  berbagai  aturan  atau  kaidah  hukum  yang  sesuai  dengan permasalahan  yang  dibahas,  yakni  KUHP,  UUD  1945,  dan  UU  ITE.  Selanjutnya,  untuk  bahan  hukum  sekunder diperoleh  dari  hasil  penelitian  kepustakaan  berbagai  literatur,  seperti  buku,  jurnal-jurnal  serta  tulisan  ilmiah terpublikasi  yang  memiliki  relevansi  dengan  topik  yang  dibahas. 13 Sedangkan,  bahan  hukum  tersier  diperoleh  dari situs-situs  internet  yang  diakui  secara  resmi  sebagai  bahan  tambahan  untuk  melengkapi  bahan  hukum  primer  dan sekunder.  Kemudian,  data-data  yang  telah  diperoleh  pada  penelitian  ini  akan  dianalisis  secara  kualitatif  deskriptif
10 Ni  Komang  Ratih  Kumala  Dewi.  "Tindak  Pidana  Penipuan  Dengan  Menggunakan  Sarana  Telekomunikasi (Handphone)." Jurnal Advokasi , Vol. 7 No. 2, (2017): 245-256, hlm. 249.
11 Hanuring Ayu Ardhani Putri, dan Itok Dwi Kurniawan. "Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Media Handphone (Sms)." Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan , Vol. 11 No. 2, (2021): 33-39, hlm. 35.
12 David  Tan.  "Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam  Menyelenggarakan  Penelitian Hukum." NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , Vol. 8 No. 8, (2021): 2463-2478, hlm. 2465.
13 Jonaedi Efendi, S. H. I., M. H. dan Johnny Ibrahim, S. H., S. E., M. M., M. Hum., Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . (Depok : Prenada Media, 2018), hlm. 135.
Yvonny  dan  Abdurrakhman  Alhakim,  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Maraknya  Tindak  Penipuan  Vaksinasi  Covid-19

## Melalui SMS di Indonesia
dengan  cara  mendeskripsikan  permasalahan-permasalahan  yang  dibahas  agar  dapat  dikaji  menjadi  sebuah  penelitian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penipuan Informasi Vaksinasi Covid-19 Melalui SMS di Indonesia
Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang marak terjadi berbagai macam kasus tindakan kejahatan dari dulu hingga sekarang, terutama pada masa pandemi saat ini. Salah satu perbuatan atau tindakan kejahatan yang marak terjadi  di  tengah  pandemi  seperti  ini  ialah  tindakan  penipuan  terkait  informasi  vaksinasi Covid-19 melalui  via  SMS, dimana berita tersebut telah banyak beredar di berbagai media. 14 Seperti yang telah diketahui, bahwa tindak penipuan merupakan suatu perbuatan yang memiliki unsur pidana dan bersifat melawan hukum, dimana tindakan tersebut telah dilarang oleh ketentuan dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Walaupun termasuk tindakan yang terlarang, tetap  saja  terdapat  banyak  masyarakat  yang  melakukan  tindak  penipuan  yang  pada  akhirnya  merugikan  orang  lain. Tindak  penipuan  tersebut  dilakukan  oleh  para  pelaku  dengan  cara  berpura-pura  serta  mengatasnamakan  sebagai petugas  atau  panitia  dari  vaksinasi Covid-19 ataupun  tim  petugas  kesehatan  dengan  mengirimkan  pesan  singkat  via SMS  yang  berisikan  jadwal  kegiatan  vaksinasi Covid-19 di  sebuah  lokasi,  dimana  pada  SMS  tersebut  dituliskan bahwa  kegiatan  vaksinasi Covid-19 tersebut  tanpa  harus  melalui  proses  antrian  yang  memakan  waktu  lama,  namun dengan syarat meminta bayaran sejumlah uang. 15
Berdasarkan  informasi  yang  dikeluarkan  pada  akun Instagram @ccicpolri  (Direktorat  Tindak  Pidana  Siber Bareskrim  Polri)  tanggal  1  Maret  2021,  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  saat  ini  ribuan  pelaku  kejahatan  dengan melakukan tindakan penipuan  terkait informasi  vaksinasi Covid-19 melalui e-mail , telepon, terutama via  SMS, yang contohnya terlampir pada gambar berikut.
Gambar 1. Informasi Terkait Modus Penipuan SMS Vaksinasi Covid-19 Berbayar Sumber : Akun Resmi Instagram @ccicpolri
Berdasarkan  gambar  tersebut,  dapat  dibuktikan  bahwa  memanglah  benar  tindakan  penipuan  terkait  informasi vaksinasi Covid-19 melalui  SMS  di  Indonesia.  Dimana  sudah  banyak  sekali  pelaku  penipuan  tersebut,  dimana  salah satu  contohnya  yaitu  modus  kejahatan  penipuan  vaksinasi Covid-19 berbayar  tanpa  melalui  proses  antrian  yang panjang  melalui  via  SMS  dengan  meminta  bayaran  via transfer pada  rekening/akun  bank  dengan  berpura-pura menjadi  tim  petugas  kesehatan  yang  melakukan  vaksinasi Covid-19 .  Maka,  dikarenakan  banyaknya  pelaku  tindakan penipuan  terkait  informasi  vaksinasi Covid-19 melalui  SMS  tersebut,  dikeluarkan  poster  yang  berisikan  himbauan untuk  para  masyarakat  untuk  lebih  berhati-hati  jika  menerima  pesan  singkat  atau  SMS  yang  memberitahu  terkait informasi vaksinasi Covid-19 berbayar dengan tanpa melalui proses antrian yang panjang.
Disamping  itu,  terdapat  juga  tindakan  modus  kejahatan  penipuan  lainnya  yang  banyak  terjadi  saat  ini  terkait informasi  vaksinasi Covid-19 melalui  SMS,  yaitu  tindakan  modus  berupa  penipuan  dengan  berpura-pura  mengaku
14 Muhammad Ilman Nafian. (2021). Op.Cit.
15 Kompas. (2021). Op.Cit.
Yvonny  dan  Abdurrakhman  Alhakim,  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Maraknya  Tindak  Penipuan  Vaksinasi  Covid-19

## Melalui SMS di Indonesia
sebagai bagian dari tim atau panitia dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang menanyakan kondisi atau keluhan yang dialami oleh masyarakat pasca vaksinasi Covid-19 . 16
Gambar 2.  Tindakan Penipuan Permintaan Data Pribadi Vaksinasi Covid-19 Melalui SMS Sumber : Kominfo Republik Indonesia
Gambar 3. Himbauan Tindak Penipuan Mengatasnamakan Tim Vaksinasi Covid-19 Melalui SMS Sumber : Akun Resmi Twitter @InfokomPMK
Berdasarkan  informasi  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kominfo) Republik  Indonesia  pada  tanggal  4  April  2021,  dimana  informasi  yang  disampaikan  tersebut  mengenai  berita  hoaks terhadap tindakan penipuan yang mengatasnamakan petugas vaksinasi Covid-19 dengan cara mengirimkan SMS yang berpura-pura menanyakan apakah terdapat keluhan pasca melakukan vaksinasi Covid-19 . Para pelaku tindak penipuan tersebut melakukan modus dengan cara berpura-pura mengaku bahwa mereka merupakan bagian dari panitia vaksinasi Covid-19 dengan mengirimkan SMS yang berisikan permintaan data pribadi kepada orang yang akan  menerima SMS tersebut.  Dimana  hal  tersebut  dikonfirmasi  serta  ditegaskan  kembali  melalui  postingan  pada  akun Twitter @InfokomPMK  tanggal  2  April  2021,  pukul  21.45  WIB  bahwa  beredarnya  SMS  yang  mengatasnamakan  petugas vaksinasi Covid-19 dengan memintai dan mengumpulkan data-data pribadi kepada orang-orang yang akan menerima pesan tersebut ialah tindak penipuan. 17
Maka dari itu, dapat dinyatakan bahwa penting untuk diberikan informasi berupa himbauan seperti yang tertera pada  gambar  yang  dicantumkan  sebelumnya  oleh  pihak-pihak  yang  berwenang  kepada  seluruh  masyarakat  supaya lebih siaga jika menerima pesan (SMS) dari orang yang tidak dikenal, khususnya terkait informasi vaksinasi Covid-19 dengan  memintai  data-data  pribadi.  Sebab,  hal  tersebut  telah  dinyatakan  bahwa  merupakan  sebuah  tindak  penipuan dengan  mencari  kesempatan  untuk  mengumpulkan  data-data  pribadi  para  penerima  pesan. 18 Data-data  pribadi tentunya  tidak  bisa  diberikan  kepada  orang-orang  yang  tidak  dikenal,  karena  data  pribadi  merupakan  data  yang
16 Novina  Putri  Bestari.  (2021). Dapat  Pesan  Vaksin  Covid  Ini?  Jangan  Dibalas  atau  Dirampok! https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210405134956-37-235316/dapat-pesan-vaksin-covid-ini-jangan-dibalas-atau-dirampok  , diakses pada 19 Februari 2022.
17 Ibid.
18 Sahat  Manuli  Tua  Situmeang.  "Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Sebagai  Bentuk  Kejahatan  Sempurna  Dalam  Perspektif Hukum Siber." SASI , Vol. 27 No. 1, (2021): 38-52, hlm. 40.
Yvonny  dan  Abdurrakhman  Alhakim,  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Maraknya  Tindak  Penipuan  Vaksinasi  Covid-19

## Melalui SMS di Indonesia
bersifat privat, dimana data-data tersebut berisikan informasi-informasi pribadi yang harus dilindungi, sehingga tidak bisa  diberitahu  oleh  orang  yang  memang  tidak  dikenal. 19 Dimana  jika  data  pribadi  telah  diketahui  oleh  orang  yang tidak  dikenal,  maka  bisa  saja  mereka  menyalahgunakan  data-data  pribadi  kita  untuk  melakukan  hal-hal  yang mengandung unsur kejahatan. 20
Berdasarkan yang diuraikan diatas, para pelaku tindak penipuan terkait penyebaran informasi vaksinasi Covid- 19 melalui  SMS  tersebut  dinyatakan  telah  melanggar  Pasal  378  KUHP.  Dimana  berdasarkan  pasal  tersebut mengandung  beberapa  unsur  yang  mencerminkan  suatu  tindakan  pidana,  yaitu  adanya  unsur  objektif  dan  subjektif. Pada unsur objektif mengandung adanya suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan yang dimaksudkan pada poin tersebut ialah tindakan penipuan, seperti tindakan penipuan terkait informasi vaksinasi Covid-19 yang banyak terjadi saat  ini.  Tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  membujuk  seseorang  dengan  serangkaian  percakapan  yang mengandung  unsur  kebohongan (zamenweefsel  van  verdichtsels) untuk  melakukan  penipuan  dengan mengatasnamakan  pihak  lain  untuk  menyerahkan  suatu  barang  kepada  pelaku  tindak  penipuan,  dimana  barang tersebut padahal bukan miliknya sendiri. 21 Sedangkan unsur-unsur subjektif yang terkandung pada pasal tersebut ialah terdapat  satu  orang  atau  lebih  yang  terbukti  telah  melakukan  suatu  tindakan  yang  bersifat  melawan  hukum,  yaitu tindakan  penipuan.  Dimana  tindakan  penipuan  tersebut  dilakukan  karena  adanya  tujuan  dan  maksud  untuk menguntungkan  diri  pelaku  maupun  orang  lain. 22 Disamping  itu,  terhadap  seseorang  yang  menggunakan  salah  satu media telekomunikasi yang ada dalam handphone, yaitu SMS untuk melakukan penipuan dengan mengirimkan pesan singkat  terkait penipuan informasi  vaksinasi Covid-19, maka  hal tersebut  juga  akan merujuk pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang termasuk pelaksanaan dari Pasal 378 KUHP, yang menegaskan bahwa : “Setiap manusia yang secara sengaja  serta  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  penyebaran  berita  tidak  benar  serta  menyesatkan  yang merugikan  konsumen  dalam  transaksi  elektronik.” Dimana  berdasarkan  pasal  yang  diuraikan  sebelumnya, menyatakan  bahwa  siapapun  yang  melakukan  penyebaran  berita  yang  tidak  benar  (hoaks)  serta  dapat  menyesatkan dan merugikan pihak lain yang menerima berita tersebut terkait transaksi dalam elektronik.
Maka  atas  hal  tersebut,  berdasarkan  Pasal  45  Ayat  (2)  UU  ITE,  terhadap  orang  yang  melakukan  tindakan tersebut  akan  diancam  hukuman  berupa  pidana  penjara  maksimal  4  tahun  ditambah  menjadi  maksimal  6  tahun  atau dengan hukuman berupa denda maksimal  sebanyak Rp. 1.000.000.000 (1 miliar rupiah). Pada pasal 28 Ayat (1) UU ITE,  juga  terdapat  unsur-unsur  objektif  dan  subjektif.  Unsur-unsur  objektif  yang  terdapat  dalam  pasal  tersebut  yaitu adanya  unsur-unsur  suatu  perbuatan  dengan  melakukan  penyebaran  informasi  atau  berita  yang  tidak  benar,  dimana pada  akhirnya  mengakibatkan  timbulnya  kerugian  pada  orang  lain  melalui  transaksi  elektronik. 23 Salah  satu  contoh dari  unsur  dalam  pasal  tersebut,  yaitu  perbuatan  penipuan  dengan  menyebarkan  informasi  vaksinasi Covid-19 yang menyesatkan  dengan  berpura-pura  bertindak  dan  mengatasnamakan  diri  sebagai  petugas  kesehatan  yang  menangani serta mengurusi kegiatan vaksinasi Covid-19 dengan mengirimkan pesan singkat melalui SMS yang berisikan terkait informasi  vaksinasi Covid-19 tanpa  melalui  proses  antrian  tetapi  berbayar  melalui  via  transfer  pada  rekening  bank. Selain  itu,  terdapat  juga  unsur  subjektif  yang  terkandung  dalam  pasal  tersebut,  yakni  adanya  unsur  kesengajaan seorang  pelaku  untuk  melakukan  penyebaran  informasi  yang  tidak  benar  dengan  menggunakan  sarana  atau  alat elektronik  berupa handphone ,  contohnya  seperti  para  pelaku  yang  secara  sadar  dan  sengaja  melakukan  penipuan berupa penyebaran informasi yang tidak benar terkait kegiatan vaksinasi Covid-19 berbayar serta memintai data-data pribadi orang lain dengan menggunakan media telekomunikasi yang terdapat pada handphone, yaitu SMS. 24 Perbuatan tersebut  juga  merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  karena  telah  melakukan  penipuan  dengan  menyebarkan informasi atau berita yang tidak benar dan menyesatkan pihak lain.
Akan tetapi, setelah ditelaah lebih dalam mengenai beberapa ketentuan dalam peraturan hukum yang diuraikan sebelumnya, penulis beranggapan bahwa terkait penerapan kebijakan hukum mengenai beberapa ketentuan  peraturan hukum  yang  berlaku  untuk  pelaku  tindakan  penipuan  penyebaran  informasi  vaksinasi Covid-19 melalui  SMS  masih belum  berjalan  dengan  maksimal  dalam  kehidupan  masyarakat,  terutama  pada  kondisi  pandemi  saat  ini.  Artinya, meskipun  telah  adanya  ketentuan  peraturan  undang-undang  mengenai  larangan  untuk  melakukan  tindakan  yang
19 Thiara  Dewi  Purnama,  dan  Abdurrakhman  Alhakim.  "Pentingnya  Uu  Perlindungan  Data  Pribadi  Sebagai  Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia." Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 4 No. 3, (2021): 1056-1064, hlm. 274. 20 Muhamad  Hasan  Rumlus,  dan  Hanif  Hartadi.  "Kebijakan  Penanggulangan  Pencurian  Data  Pribadi  dalam  Media Elektronik." Jurnal HAM , Vol. 11 No. 2, (2020): 285-299, hlm. 289.
21 Lavinia  Mamoto.  "Peranan  Hukum  Pidana  dalam  Menanggulangi  Penipuan  Lewat  SMS  Serta  Penegakan Hukumnya." Lex Crimen , Vol. 5 No. 7, (2016): 157-163,  hlm. 160.
22 Kevin. J. Tamboto. "Pengaturan Dan Praktik Penerapan Pasal 378 Kuhp Tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017)." Lex Et Societatis , Vol. 6 No. 7, (2018), 66-73, hlm. 69.
23 Dhaniar.  E.  Budianstanti.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Penipuan  Melalui  Internet." Jurnal Cakrawala Hukum , Vol. 8 No. 1, (2017): 22-32, hlm. 26.
24 Dhaniar. E. Budianstanti. (2017). Loc.Cit., hlm. 26.
Yvonny  dan  Abdurrakhman  Alhakim,  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Maraknya  Tindak  Penipuan  Vaksinasi  Covid-19

## Melalui SMS di Indonesia
berunsur penipuan melalui sarana atau alat elektronik beserta ancaman hukuman pidananya yang tertera dalam KUHP serta  UU  ITE,  tetapi  penerapannya  bisa  dikatakan  bahwa  tidak  adanya  keefektifan  yang  signifikan  dan  membawa dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah berlaku tersebut. Faktanya, masih terdapat banyak sekali masyarakat yang secara sadar dan sengaja memiliki niat untuk berbuat jahat serta menggunakan kesempatan dalam kondisi pandemi seperti ini untuk melakukan tindakan penipuan berupa penyebaran informasi yang mengandung  unsur  kebohongan  terkait  vaksinasi Covid-19 melalui  SMS.  Dimana  walaupun  telah  diatur  juga mengenai  sanksi  atau  ancaman  pidana  terhadap  pelaku  yang  melakukan  tindakan  penipuan  dengan  menyebarkan informasi  yang  tidak  benar,  mereka  pun  juga  tetap  melakukan  tindakan  penipuan  tersebut  serta  tidak  takut  akan keberadaan aturan atau kebijakan hukum yang berlaku tersebut. Oleh karena itu,  ketentuan peraturan undang-undang mengenai larangan melakukan tindakan penipuan yang ada diatur dalam KUHP dan UU ITE ternyata masih terbukti belum berjalan dengan optimal dalam kehidupan masyarakat, maka alangkah baiknya jika dilakukannya pembaharuan ataupun  penyempurnaan  terhadap  beberapa  peraturan  perundang-undangan  tersebut  oleh  pihak  DPR  yang  bertugas dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan. Dimana dilakukannya pembaharuan ataupun penyempurnaan terhadap  aturan-aturan  hukum  tersebut  bertujuan  untuk  menciptakan  rasa  ketertiban  terhadap  seluruh  masyarakat dalam  menaati  aturan  yang  telah  ada,  terutama  ketaatan  bagi  para  pelaku  tindakan  penipuan  berupa  penyebaran informasi  yang  tidak  benar  mengenai  vaksinasi Covid-19 melalui  SMS  dalam  mematuhi  aturan-aturan  hukum  yang telah dilakukan pembaharuan ataupun penyempurnaan tersebut.
Selain itu, terhadap pelaku tindak penipuan penyebaran informasi  yang tidak benar terkait vaksinasi Covid-19, sebenarnya  juga  dapat  dikaitkan  dengan  salah  satu  teori  yang  berkaitan  dengan  hukum  pidana,  yang  dikenal  dengan istilah  “Teori  Pertanggungjawaban  Pidana”.  Van  Hamel  telah  menyatakan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  ialah dimana  keadaan  seseorang  yang  melakukan  suatu  perbuatan  yang  mengandung  unsur  pidana,  maka  orang  tersebut haruslah  mampu  mempertanggungjawabkan  terhadap  tindakan  atau  perbuatan  yang  telah  ia  perbuat. 25 Pelaku  yang melakukan tindakan  tersebut secara  sadar dan mengetahui perbuatan  apa yang sedang ia lakukan tersebut, dimana ia menyadari  bahwa  perbuatan  yang  dia  telah  perbuat  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  dan  tidak  pantas untuk  dilakukan.  Demikian  pula,  menurut  Simons  yang  menyatakan  bahwa “pertanggungjawaban  pidana  sebagai salah satu unsur terpenting dalam suatu tindak pidana, dimana unsur kesalahan pada pelaku perbuatan tindak pidana menjadi  faktor  utama  penentuan  terhadap  adanya  pertanggungjawaban  pidana.” 26 Seorang  pelaku  tindak  pidana terhadap  perbuatan  yang  telah  ia  lakukan  harus  memiliki  unsur  kesalahan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan pertanggungjawaban  pidana.  Begitu  pula  sebaliknya,  jika  seseorang  yang  tidak  melakukan  tindakan  yang  bersifat melawan  hukum  serta  tindakan  yang  berunsurkan  pidana,  maka  orang  tersebut  tentunya  tidak  bisa  dimintai pertanggungjawaban pidana. 27
Namun,  tidak  hanya  itu,  pelaku  yang  telah  melakukan  tindakan  yang  memiliki  unsur  pidana,  pastinya  harus memenuhi  syarat-syarat  dalam  pertanggungjawaban  pidana,  yakni  adanya  kesengajaan (dolus) dari  seorang  pelaku dalam  melakukan  tindakan  pidana.  Kesengajaan  yang  dimaksud  disini  ialah  pelaku  melakukan  tindakan  pidana dengan dikarenakan memang adanya niat jahat dari pemikiran dan hatinya sendiri untuk melakukan tindakan tersebut tanpa  dipaksa  oleh  orang  lain. 28 Selain  itu,  adanya  unsur  lalai (culpa) dari  pelaku  yang  melakukan  tindakan  pidana, dimana  pelaku  telah  dianggap  kurang  berhati-hati  dalam  melakukan  suatu  tindakan  sehingga  pada  akhirnya menimbulkan sebuah  kesalahan  atau  kelalaian yang merugikan pihak  lain. Dimana  hal  tersebut  juga ditegaskan oleh Van  Hamel,  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  memiliki  pemikiran  bahwa  tidak  akan  ada  akibat  yang  timbul  karena tindakan yang telah ia perbuat, yang pada akhirnya ternyata pemikiran tersebut dianggap tidak benar dan pelaku tidak pernag menyangka bahwa akibat tersebut bisa jadi timbul karena perbuatan yang telah ia  perbuat. 29 Kemudian, tidak adanya  alasan  untuk penghapusan pidana  yang diatur dalam KUHP  juga merupakan bagian dari  syarat-syarat dalam pertanggungjawaban  pidana  yang  tidak  dapat  terlepas  dari  seorang  pelaku  yang  melakukan  suatu  tindakan  pidana. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa para pelaku yang melakukan penipuan  dengan menyebarkan informasi yang tidak  benar  atau  hoaks  terkait  vaksinasi Covid-19 melalui  SMS  tentunya  akan  diancam  hukuman  sesuai  dengan ketentuan  pasal  yang  telah  mereka  langgar  berdasarkan  peraturan  undang-undang  yang  berlaku.  Disamping  itu,  para pelaku  tindakan  penipuan  tersebut  juga  memenuhi  syarat-syarat  dalam  pertanggungjawaban  pidana,  dimana  para pelaku atas kesalahan yang dilakukan olehnya harus dapat mempertanggungjawabkannya secara pidana.
25 Aryo  Fadlian.  "Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Suatu  Kerangka  Teoritis." Jurnal  Hukum  Positum ,  Vol.  5  No.  2, (2020): 10-19, hlm. 14.
26 Abdurrakhman  Alhakim,  dan  Eko  Soponyono.  "Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Vol. 1 No. 3, (2019): 322-336, hlm. 330.
27 Ayu Efritadewi. Modul Hukum Pidana . (Tanjungpinang : UMRAH Press, 2020), hlm. 45-46.
28 Ikka  Puspitasari.  "Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Penipuan  Online  Dalam  Hukum  Positif  Di Indonesia." Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) , Vol. 8 No. 1, (2018): 1-14, hlm. 9.
29 Aryo Fadlian. (2020). Op.Cit., hlm. 16.
Yvonny  dan  Abdurrakhman  Alhakim,  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Maraknya  Tindak  Penipuan  Vaksinasi  Covid-19

## Melalui SMS di Indonesia
Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Penipuan  Informasi  Vaksinasi  Covid-19  Melalui  SMS  di Indonesia
Maraknya tindakan penipuan penyebaran informasi vaksinasi Covid-19 yang tidak benar melalui SMS tentunya dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  kelompok  masyarakat  yang  telah  menjadi  korban  akan  tindak  penipuan  tersebut. Dimana kelompok masyarakat yang mengalami kejadian tersebut pasti akan merasa sangat khawatir, resah, dan takut akan tindakan penipuan SMS tersebut yang marak terjadi pada saat ini. Oleh karena hal tersebut, perlindungan hukum terhadap korban atas terjadinya tindakan penipuan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar  terkait vaksinasi Covid-19 melalui  SMS  sangat  diperlukan.  Perlindungan  hukum  bisa  didefinisikan  sebagai  suatu  bentuk  pengaturan yang  dibuat  sebagai  patokan  dalam  memberikan  rasa  keamanan  dan  ketentraman  pada  kehidupan  masyarakat  serta memberikan  sabuk  pengaman  bagi  kelompok  masyarakat  agar  terhindar  dari  berbagai  perbuatan  dan  ancaman  yang mengandung unsur kejahatan. 30 Meskipun  negara Indonesia telah memiliki pengaturan khusus yang mengatur terkait perlindungan  terhadap  saksi  serta  korban  yang  ada  diatur  dalam  UU  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disingkat UU PSK), tetapi berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) telah menyatakan bahwa ketentuan dalam UU PSK hanya mengatur mengenai  hak serta perlindungan  kepada para  saksi beserta korban  yang mengalami kasus tindakan pidana tertentu  saja. Padahal,  jika dipikirkan  secara matang,  setiap korban  itu merupakan seseorang  yang  pantas  untuk  diperlakukan  secara  adil  dan  seimbang  di  hadapan  hukum  atau  yang  biasa  dikenal dengan  istilah “equality  before  the  law”. 31 Maka  dari  itu,  seharusnya  undang-undang  tersebut  mengatur  terkait ketentuan terhadap perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi dan korban yang mengalami seluruh jenis perkara tindakan  pidana  supaya  korban  dan  saksi  tindakan  pidana  selain  yang  diatur  pada  undang-undang  tersebut  juga mendapatkan keadilan, kepastian, serta perlindungan hukum yang seimbang.
Korban  tindak  penipuan  terkait  penyebaran  informasi  vaksinasi Covid-19 yang  menyesatkan melalui  SMS tentunya  memiliki  wewenang  ataupun  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas  akibat  dari  perbuatan penipuan  yang  dialami  olehnya.  Dimana  hal  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (untuk  selanjutnya  disingkat  KUHAP)  yang  terdapat  beberapa  pasal  yang  relevan  dengan  hak  apa  saja  yang pantas untuk didapatkan oleh seorang korban dari tindakan pidana sebagai salah satu perlindungan hukum, khususnya terhadap  korban  tindakan  pidana  penipuan  informasi  vaksinasi Covid-19 yang  menyesatkan  dan  menimbulkan kerugian melalui SMS, yaitu sebagai berikut :
1. Pada  Pasal  108  Ayat  (1)  KUHAP,  yang  mengatur  terkait  hak  untuk  melapor  dan  atau  mengadu  secara  tertulis ataupun  lisan  atas  terjadinya  tindakan  pidana  melalui  www.djpp.kemenkumham.go.id    kepada  penyelidik    atau penyidik.
2. Hak suatu korban untuk melakukan penuntutan ganti kerugian dengan menggabungkan perkara  yang berunsurkan pidana  dan  perdata  terhadap  pelaku  atas  terjadinya  suatu  tindakan  pidana  yang  diatur  pada  Pasal  98  hingga  101 KUHAP.
Adapun regulasi lain yang bisa dijadikan sebagai salah satu perlindungan hukum pada korban atas tindak pidana penipuan terhadap penyebaran informasi vaksinasi Covid-19 yang menyesatkan, yaitu pengaturan mengenai larangan perbuatan  penipuan  ada  diatur  pada  Pasal  378  KUHP.  Kemudian,  terdapat  juga  UU  ITE  yang  juga  bisa  dijadikan sebagai  salah  satu  regulasi  yang  dibentuk  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  kelompok  masyarakat  yang menggunakan  transaksi  dalam  elektronik  agar  tidak  menyalahgunakannya  serta  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  semua  orang  yang  menggunakan  serta  memanfaatkan  teknologi  untuk  mendapatkan  suatu  informasi  yang jelas  dan  benar. 32 Namun,  sayangnya,  dalam  UU  ITE  tidak  terdapat  pengaturan  yang  secara  khusus  mengatur mengenai perlindungan  hukum pada para korban yang mengalami tindakan penipuan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan melalui sarana elektronik dalam handphone , yaitu SMS. 33 Maka dari itu, terkait hal tersebut hanya bisa dikaitkan dengan beberapa ketentuan pasal dalam  UU  ITE yang jika ditelaah dapat dijadikan  sebagai suatu  hak yang  pantas  didapatkan  serta  perlindungan  hukum  terhadap  para  korban  yang  mengalami  tindakan  penipuan penyebaran  informasi  vaksinasi Covid-19 berbayar  melalui  SMS,  yakni  ada  diatur  pada  Pasal  45  Ayat  (2)  yang mengatur mengenai pemberian hukuman serta ancaman pidana pada pelaku  tindakan penipuan berdasarkan ketentuan
30 Kadek  Yogi  Pratama  Putra,  A.  Agung  Sagung  Laksmi  D.,  dan  Luh  Putu.  S.  "Perlindungan  Hukum  Korban  Penipuan Undian  Berhadiah  Menurut  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik." Jurnal Interpretasi Hukum , Vol. 2 No. 3, (2021): 673-677,  hlm. 675.
31 Kadek Yogi Pratama Putra, A. Agung Sagung Laksmi D., dan Luh Putu. S. (2021). Loc.Cit., hlm. 675.
32 Putri  Ratnasari.  "Mekanisme  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Melalui  Media  Eletronik." Lex Administratum , Vol. 3 No. 1, (2015): 134-144, hlm. 137.
33 Annindita Maulida. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan/Promosi Melalui Short Message Service (SMS)”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum, (Tarakan : Universitas Borneo Tarakan, 2018), hlm. 57.
Yvonny  dan  Abdurrakhman  Alhakim,  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Maraknya  Tindak  Penipuan  Vaksinasi  Covid-19

## Melalui SMS di Indonesia
Pasal 28 Ayat (1) dalam bentuk hukuman denda dan penjara. Dimana dengan adanya beberapa ketentuan tersebut juga merupakan  hak dari korban tindak pidana penipuan terhadap penyebaran informasi vaksinasi Covid-19 melalui  SMS untuk mendapatkan perlindungan hukum, yaitu dengan pemberian ancaman  berupa hukuman dan sanksi pada pelaku yang  melakukan  tindak  penipuan  penyebaran  berita  tidak  benar  terkait  informasi  vaksinasi Covid-19 melalui  SMS. Selain itu, terhadap korban atas tindak penipuan melalui SMS terkait informasi vaksinasi Covid-19 yang menyesatkan juga  memiliki  hak  untuk  melakukan  penyelesaian  perkara  tindak  penipuan  tersebut  dengan  didasarkan  pada mekanisme proses penyelesaian perkara terhadap pelaku tindakan pidana penipuan tersebut didasarkan pada ketentuan yang  diatur  dalam  KUHAP  serta  mengacu  juga  pada  Pasal  42  hingga  44  UU  ITE  sebagai  aturan  pendukung  dalam menyelesaikan perkara tindakan penipuan tersebut.
Oleh karena hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum pada korban dari suatu tindakan yang  mengandung  unsur  pidana,  khususnya  tindakan  penipuan  sangatlah  diperlukan.  Sebab,  jika  para  korban  yang pernah  dan  sedang  mengalami  tindakan  pidana  tidak  diberikan  kepastian  hukum  serta  perlindungan  hukum,  mereka tentunya  akan  terus  merasa  tidak  adanya  keadilan  hukum,  dimana  keadilan  hukum  yang  dimaksud  yaitu  dapat menjamin  keamanan  serta  perlindungan  hukum  pada  diri  mereka  terhadap  akibat  yang  telah  timbul  dari  perbuatan kejahatan  yang  telah  dialami  oleh  mereka.  Disamping  itu,  peran  dari  aparat  pemerintah,  negara,  khususnya  aparat kepolisian yang berwenang juga sangat dibutuhkan untuk menerapkan serta memberikan penegakan hukum yang lebih ketat  lagi  dalam  menangani  kasus  tindakan  penipuan  yang  marak  terjadi  pada  saat  pandemi  ini,  yaitu  tindakan penipuan  dengan  melakukan  penyebaran  informasi  tidak  benar  terkait  vaksinasi Covid-19 berbayar  yang  dilakukan melalui  sarana  telekomonikasi  dalam handphone ,  yaitu  SMS.  Sehingga  para  korban  yang  mengalami  tindakan penipuan terkait  hal  tersebut pun dapat merasa terlindungi dan mendapatkan keadilan  serta kepastian  hukum dengan adanya penegakan hukum yang lebih ketat dan tegas tersebut.

## SIMPULAN
Tindak  penipuan  berupa  penyebaran  informasi  melalui  media  elektronik  telah  banyak  terjadi  di  Indonesia, khususnya  penyebaran  informasi hoax mengenai  vaksinasi Covid-19 melalui  SMS.  Meskipun  di  Indonesia  telah memiliki  beberapa  aturan  hukum  yang  mengatur  mengenai  tindak  penipuan  tersebut,  tetapi  dapat  dinyatakan  bahwa aturan hukum yang berlaku tersebut sebenarnya belum berjalan secara maksimal dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa masih banyak terdapat masyarakat yang dengan  sengaja  untuk berbuat jahat  serta menggunakan kesempatan dalam  kondisi pandemi  seperti  ini untuk melakukan tindakan penipuan berupa penyebaran  informasi hoax terkait  vaksinasi Covid-19 melalui  SMS.  Oleh  karena  itu,  pihak  DPR  selaku  pihak  yang merancang  suatu  aturan  undang-undang,  tentunya  harus  lebih  teliti  dan  memperhatikan  lagi  terhadap  peraturan perundang-undangan  KUHP  dan  UU  ITE,  dimana  terdapat  beberapa  ketentuan  dalam  aturan  tersebut  yang  harus dilakukan  penyempurnaan  ataupun  pembaharuan  aturan  hukum  dengan  ketentuan  yang  lebih  ketat  sesuai  dengan kondisi  sosiologis  yang  dialami  oleh  masyarakat  pada  saat  ini  supaya  dapat  memberikan  arahan  hukum  yang  lebih tepat  kepada  seluruh  masyarakat,  khususnya  pada  masyarakat  yang  pernah  melakukan  tindakan  penipuan  berupa penyebaran informasi yang tidak benar mengenai vaksinasi Covid-19 melalui SMS.
Perlindungan  hukum  terhadap korban tindak  penipuan penyebaran  informasi  vaksinasi Covid-19 melalui SMS juga  dinyatakan  perlu  untuk  dilaksanakan.  Dimana  berdasarkan  data  yang  telah  dianalisis,  dapat  disimpukan  bahwa perlindungan hukum yang pantas didapatkan oleh korban atas tindakan penipuan memiliki relevansi terhadap Pasal 98 hingga  101  serta  Pasal  108  KUHAP  yang  mengatur  mengenai  hak  yang  bisa  didapatkan  oleh  korban  dari  suatu tindakan  yang  mengandung  unsur  kejahatan.  Korban  atas  tindakan  penipuan  tersebut  juga  memiliki  hak  untuk melakukan  penyelesaian  perkara  tindak  penipuan  tersebut  dengan  didasarkan  pada  mekanisme  proses  penyelesaian perkara terhadap pelaku tindakan penipuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP serta Pasal 42 hingga 44 UU ITE. Disamping itu, peran dari negara, aparat pemerintah, khususnya aparat kepolisian yang berwenang juga  sangat  dibutuhkan  untuk  menerapkan  penegakan  hukum  yang  lebih  ketat  dan  tegas  dalam  menangani  kasus tindakan  penipuan  yang  marak  terjadi  pada  saat  pandemi  ini,  salah  satunya  yaitu  tindak  penipuan  penyebaran informasi hoax mengenai vaksinasi Covid-19 berbayar yang dilakukan melalui SMS.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Efritadewi, Ayu. Modul Hukum Pidana , Tanjungpinang : UMRAH Press, 2020 Jonaedi  Efendi,  S.  H.  I.,  Johnny  Ibrahim,  S.  H.,  &  Se,  M.  M., Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris , Depok : Prenada Media, 2018.
Yvonny  dan  Abdurrakhman  Alhakim,  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Maraknya  Tindak  Penipuan  Vaksinasi  Covid-19

## Melalui SMS di Indonesia

## Jurnal
Alhakim,  Abdurrakhman,  dan  Eko  Soponyono.  "Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi." Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  Vol.  1  No.  3,  (2019):  322- 336.
Budiastanti, Dhaniar Eka. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet." Jurnal Cakrawala Hukum , Vol. 8 No. 1, (2017): 22-32.
Dewi,  Ni  Komang  Ratih  Kumala.  "Tindak  Pidana  Penipuan  Dengan  Menggunakan  Sarana  Telekomunikasi (Handphone)." Jurnal Advokasi , Vol. 7 No. 2, (2017): 245-256. Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." Jurnal Hukum Positum , Vol. 5 No. 2, (2020): 10-19.
Mamoto,  Lavinia.  "Peranan  Hukum  Pidana  dalam  Menanggulangi  Penipuan  Lewat  SMS  Serta  Penegakan Hukumnya." Lex Crimen , Vol. 5 No. 7, (2016): 157-163.
Purnama,  Thiara  Dewi,  dan  Abdurrakhman  Alhakim.  "Pentingnya  Uu  Perlindungan  Data  Pribadi  Sebagai  Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di  Indonesia." Jurnal Komunitas Yustisia , Vol. 4 No. 3, (2021): 1056- 1064.
Puspitasari,  Ikka.  "Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Penipuan  Online  Dalam  Hukum  Positif  Di Indonesia." Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) , Vol. 8 No. 1, (2018): 1-14. Putra,  Arief  Munandar,  dan  Dahlan  Ali.  "Tindak  Pidana  Penipuan  Undian  Berhadiah." Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , Vol. 2 No. 3, (2018): 617-625.
Putra, Kadek Yogi Pratama,  A.  Agung  Sagung  Laksmi Dewi,  dan  Luh Putu  Suryani.  "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Undian Berhadiah Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Jurnal Interpretasi Hukum , Vol. 2 No. 3, (2021): 673-677.
Putri,  Hanuring  Ayu  Ardhani,  dan  Itok  Dwi  Kurniawan.  "Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penipuan  Menggunakan Media  Handphone  (Sms)." Jurnal  Pendidikan  Politik,  Hukum  Dan  Kewarganegaraan ,  Vol.  11  No. 2,  (2021): 33-39.
Rahmad,  Noor.  "Kajian  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Secara  Online." Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah ,
Vol. 3 No. 2, (2019): 103-117.
Rahmanto,  Tony  Yuri,  J.  H.  R.  S.  Kav,  dan  J.  S.  Kuningan.  "Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Vol. 19 No. 1, (2019): 31-35. Ratnasari,  Putri.  "Mekanisme  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Melalui  Media  Eletronik." Lex Administratum , Vol. 3 No. 1, (2015): 134-144.
Rumlus,  Muhamad  Hasab,  dan  Hanif  Hartadi.  "Kebijakan  Penanggulangan  Pencurian  Data  Pribadi  dalam  Media Elektronik." Jurnal HAM , Vol. 11 No. 2, (2020): 285-299.
Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." SASI , Vol. 27 No. 1, (2021): 38-52.
Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , Vol. 8 No. 8, (2021): 2463-2478.
Tamboto,  Kevin  Julio.  "Pengaturan  Dan  Praktik  Penerapan  Pasal  378  Kuhp  Tentang  Penipuan  (Kajian  Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017)." Lex Et Societatis , Vol. 6 No. 7, (2018): 66-73. Telaumbanua,  Dalinama.  "Urgensi  Pembentukan  Aturan  Terkait  Pencegahan  Covid-19 Di  Indonesia." QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama , Vol. 12 No. 1, (2020): 59-70.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

## Skripsi
Maulida,  Annindita.“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Iklan/Promosi  Melalui  Short  Message  Service (SMS)”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum . Tarakan : Universitas Borneo 2018.
Yvonny  dan  Abdurrakhman  Alhakim,  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Maraknya  Tindak  Penipuan  Vaksinasi  Covid-19

## Melalui SMS di Indonesia

## Internet
Bestari,  Novina  Putri.  (2021). Dapat  Pesan  Vaksin  Covid  Ini?  Jangan  Dibalas  atau  Dirampok! https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210405134956-37-235316/dapat-pesan-vaksin-covid-ini-jangan- dibalas-atau-dirampok , diakses pada 19 Februari 2022.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia.  (2021). [HOAKS]  Pesan  Singkat  Mengatasnamakan Tim  Vaksinasi ,  https://www.kominfo.go.id/content/detail/33679/hoaks-pesan-singkat-mengatasnamakan-tim- vaksinasi/0/laporan_isu_hoaks , diakses pada 15 Februari 2022. Kompas.  (2021). Waspada  Penipuan  Vaksin  Covid-19:  Modus  Minta  Bayaran  sampai  Pura-pura  Jadi  Nakes. https://www.kompas.com/global/read/2021/02/22/134323570/waspada-penipuan-vaksin-covid-19-modus- minta-bayaran-sampai-pura-pura?page=all , diakses pada 18 Februari 2022.
Nafian,  Muhammad  Ilman.  (2021). Waspada  Data  Pribadi  Dicuri  Penipu  Bermodus  Tim  Vaksinasi!, https://news.detik.com/berita/d-5521425/waspada-data-pribadi-dicuri-penipu-bermodus-tim-vaksinasi  ,  diakses pada 16 Februari 2022.