Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## DOI :

## TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN MATI  TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

## Rani Dewi Kurniawati 1

## ABSTRACT
The giving of the death penalty for narcotics dealers is a form of the state's seriousness in handling narcotics cases in this country. The death penalty imposed is a form of deterrence so that the perpetrators of criminal acts of traffickers feel deterred. This execution is carried out for the sake of more effective law enforcement and interests. The problems that will be discussed are how the basis for the formation of a law on the application of the death penalty  to narcotics traffickers is, how is the procedure for imposing the death penalty for narcotics traffickers and how the concept of Human Rights (HAM) is in the context of imposing the death penalty. The purpose of this study is to examine and examine the basis for the formation of a law on the application of the death penalty to narcotics traffickers, the procedure for imposing the death penalty for narcotics dealers and the concept of Human Rights (HAM) in the context of imposing the death penalty.
The method used in this research is the Normative Juridical Method, which is an approach based on formal and material legal materials by examining theories, concepts, legal principles, and legislation related to this research. This research is also descriptive analytical, namely by collecting detailed information in the field, identifying existing problems and then evaluating existing problems. The basis for the formation of attention regarding the urgency of imposing the death penalty on narcotics criminals is  because this crime causes massive victims, requires money for rehabilitation and law enforcement, damages the younger generation, and weakens the joints of social and state life. From a legal perspective, the procedure for imposing capital punishment sanctions has been regulated and its existence recognized both in the Criminal Code and in laws outside the Criminal Code. In the context of human rights, the death penalty is not inconsistent with national legal instruments and international law, such as the 1945 Constitution, Law No. 39/1999 on Human Rights, the 1984 Universal Declaration of Human Rights, or the International Covenant on Civil and Politica Rights 1966. In the instrument it is stated that the right to life is guaranteed but there are limitations determined by the law.
Keywords: Criminal Law, Narcotics, Human Right
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## Abstrak
Pemberian hukuan mati bagi pengedar narkotika merupakan salah satu bentuk keseriusan Negara terhadap penanganan kasus narkotika di Negara ini. Hukuman mati yang dijatuhkan merupakan bentuk hukuman penjeraan agar pelaku tindak pidana pengedar merasa jera. Eksekusi mati ini dilakukan demi kepentingan dan pelaksanaan hukum yang lebih efektif. Permasalahan yang akan dikupas adalah bagaimana landasan pembentukan Undang-undang atas penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkotika, bagaimana prosedur penjatuhan hukuman mati bagi pengedar narkotika serta bagaimana konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks penjatuhan hukuman mati. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengkaji landasan pembentkan Undang-undang atas penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkotika, prosedur penjatuhan hukuman mati bagi pengedar narkotika serta  konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks penjatuhan hukuman mati.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Yuridis Normatif, yaitu melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum formil dan materil dengan cara menelaaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliian ini juga bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan informasi secara rinci dilapangan, mengidentifikasi masalah yang ada kemudian mengevaluasi masalah-masalah yang ada.
Landasan pembentukan peratian mengenai urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah karena tindak pidana ini menimbulkan korban yang masif, membutuhkan biaya untuk rehabilitasi dan penegak hukumnya, merusak generasi muda, dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif hukum, prusedur penjatuhan sanksi pidana mati telah diatur dan diakui eksistensinya baik didalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, sanksi pidana mati tidak bertentagan dengan instrument hukum nasional maupun hukum internasional, sperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undag No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration Human Right 1984, maupun Internasional Convenant on Civil and Politica Rights 1966. Didalam instrument tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin namun terdapat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undag-undang.
Kata Kunci : Hukum Pidana, Narkotika, HAM

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## A. Latar Belakang Masalah
Hukum positif Indonesia mengatur salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat dijalankan seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawa. Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2 .
Hukuman mati dapat diberikan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat memutuskan seseorang mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut.
Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkoba yang dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkotika  sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkotika sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda.
Tanpa disadari kejahatan narkotika sebagai kejahatan yang telah merenggut nyawa manusia pasca mengkonsumsi narkotika akibat over dosis dan pengaruh kecanduan terhadap narkotika tersebut. Bahkan melalui pemerintah saat ini sudah mencanangkan Indonesia sebagai darurat narkotika karena obat terlarang ini sudah tidak mengenal batas dan wilayah ( territorial ). Bahkan Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan setengah hunian Lapas/Rutan seluruh Indonesia merupakan kasus narkotika. 3 Hal tersebut mengindikasikan kepada kita bahwa Indonesia benar-benar darurat narkotika.
Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur di dalam undang-undang dan merupakan salah satu hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana. Tetapi jika ditelusuri lebih jauh bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak asasi untuk hidup.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.
2 Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3 Setengah Penghuni Penjara Indonesia Terpidana Kasus Narkoba (https://m.tempo.co/read/ news/2016/03/28/063757367/ setengah-enghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba) diakses tanggal 16 Mei 2021.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
B. Identifikasi Masalah Bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas, maka identifikasi masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana landasan pembentukan Undang-undang atas penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkotika?
2. Bagaimanakah prosedur penjatuhan hukuman mati bagi pengedar narkotika?
3. Bagaimana konsep Hak Asasi Manusia ( HAM ) dalam konteks penjatuhan hukuman mati?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini, adalah sebagai berikut :
1. Untuk meneliti dan mengkaji landasan pembentukan Undang-undang atas penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkotika?
2. Untuk meneliti dan mengkaji prosedur penjatuhan hukuman mati bagi pengedar narkotika.
3. Untuk meneliti dan mengkaji konsep Hak Asasi Manusia ( HAM ) dalam konteks penjatuhan hukuman mati.
D. Metode Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian  menganalisisnya, serta mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-  teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas. 4 Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pendekatan yang dilakukan di dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya suatu metode yang menganalisis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan ( library research ) dan hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah narkotika, khususnya penerapan hukuman mati bagi pelaku pengedar narkotika dan kaitannya dengan hak hidup sebagai hak asasi manusia, dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka 5 .  Peneliti akan mengkaji dan menguji ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah penerapan hukuman mati terhadap  pengedar narkotika dengan cara menghubungkan Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang  No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 11.
5 . Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h lm. 13.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022

## E. Hasil Penelitian
1. Landasan Pemikiran Penerapan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Uraian berikut akan menganalisis penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari hukum dan hak asasi manusia. Tinjauan dari aspek hukum lebih difokuskan kepada bagaimana kebijakan formulatif dalam merumuskan ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Sedangkan tinjauan dari aspek hak asasi manusia lebih difokuskan kepada pertanyaan apakah pidana mati bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional terkait dengan masalah hak asasi manusia.
Ketentuan Pasal 10 KUHP  masih menjadikan pidana mati sebagai pidana pokok. Dijelaskan dalam Pasal 11 KUHP bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun tata cara pidana mati ini kemudian dirubah menjadi dilakukan oleh regu tembak. Mengenai ketentuan teknis eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pada Pasal 3  angka 3 disebutkan bahwa hukuman mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara yuridis, ancaman pidana mati terdapat baik di dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP. Di dalam KUHP terdapat 8 (delapan) tindak pidana yang diancam pidana mati. Sedangkan di luar KUHP, setidak-tidaknya terdapat 6 (enam) undang-undang yang memuat ancaman pidana mati, yaitu Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Berikut akan diuraikan bagaimana ancaman pidana mati dirumusan dalam undang-undang tersebut.
Dalam perspektif hak asasi manusia, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih dipermasalahkan. Sebagian kalangan mempermasalahkan dari segi instrumen hukum, baik nasional maupun internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Beberapa instrumen hukum yang mengakui keberadaan hak asasi manusia terutama hak untuk hidup, antara lain adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights , dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
2.  Penjatuhan Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Pidana a.  Ancaman Pidana Mati di dalam KUHP 1) Kejahatan terhadap Keamanan Negara
Ada tiga ketentuan kejahatan terhadap kemanan negara yang diancam pidana mati. Pertama, Pasal 104 terkait makar dengan maksud untuk  membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
Kedua, Pasal 111 terkait mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud  terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, jika perbuatan permusuhan  dilakukan atau terjadi perang. Ketiga, Pasal 124 ayat (3) memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki,  suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang; dan menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru- hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang. 2)  Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden ini diatur dalam Pasal 140 ayat (3) yang menyebutkan bahwa jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan kematian.
3) Perkelahian tanding
Perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu, atau jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak, atau jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan atau bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan.
4) Pembunuhan Berencana Pembunuhan berencana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyebutkan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih  dahulu merampas nyawa orang lain.
5) Pencurian dengan Kekerasan
Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada waktu malam dalamsebuah rumah atau pekarangan tertutupyang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta apa atau trem yang sedang berjalan; atau  jika  masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjatatau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
b. Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang di Luar KUHP
Sanksi pidana mati juga diancamkan oleh undang-undang di luar KUHP. Terdapat 6 (enam) buah undang-undang yang memberi ancaman pidana mati, yaitu :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
Pasal 59 ayat (2): menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I atau mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ke-tentuan atau mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dilakukan secara terorganisasi. 2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
a) Pasal 36: melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e. b) Pasal 37: melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j.
c) Pasal 40: melakukan percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan  untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9.
d) Pasal 42: (1) komandan militer atau seseorang yang secara efektif  bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah   Komandan dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut. Paparan tersebut di atas menggambarkan bahwa eksistensi pidana mati dalam perundang-undangan kita masih diakui, baik yang diatur di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Namun perlu dicatat bahwa pidana mati yang diancamkan dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP tersebut selalu dirumuskan secara alternatif dengan sanksi pidana lain, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kabijakan formulatif yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang adalah bahwa pidana mati itu dijatuhkan apabila kejahatannya memang sangat serius, dan hakim masih diberikan alternatif untuk memilih sanksi pidana selain pidana mati. Hal ini berarti pula bahwa sanksi pidana mati tidak bersifat mutlak atanpa ada alternatif sanksi pidana yang lain. Menurut Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964, Pidana mati dilaksanakan disuatu tempat di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri), dilaksanakan tidak dimuka umum (oleh karena itu tidak boleh diliput oleh media) dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Pidana mati yang dijatuhkan atas beberapa orang didalam satu putusan perkara, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali ditentukan lain. Dengan masukan Jaksa, Kapolda

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
dimana Pengadilan Negeri tersebut berada menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. Sebelum hukuman mati dilaksanakan maka dalam waktu tiga kali 24 jam si terpidana mati tersebut harus diberitahukan tentang akan dilaksanakannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu yang diberikan ini berguna untuk si terpidana mati bertemu dengan keluarganya. Ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan pidana mati yatu: 1. Pidana mati tidak boleh dilaksanakan pada orang yang sudah dijatuhi putusan, lalu menjadi gila dan keadaan itu diakui oleh hakim yang menjatuhkan putusan tersebut, maka pelaksanaan pidana mati tersebut ditangguhkan sampai orang gila itu sembuh, dan
2. Pidana  mati juga tidak boleh dilaksanakan pada seorang perempuan yang sedang mengandung atau hamil, dalam hal demikian pelaksanaan pidana mati tersebut juga ditangguhkan sampai perempuan yang hamil tersebut melahirkan.
Di dalam konstitusi Indonesia jelas dikatakan pada Pasal 28I ayat (5) bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan. Dan pada Pasal 28J  ayat (1) bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat (2) bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu  masyarakat demokratis. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam pasal 3 ayat (2) juga dikatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
Putusan pidana mati adalah harus segera dilaksanakan demi tercapainya keadilan . Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Bahwa apabila eksekusi pidana mati terus dilakukan penundaan tanpa adanya alasan hukum, maka hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan terhadap korban-korban, calon korban maupun bagi warga negara pada umumnya yang lainya.
3. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Konteks Penjatuhan Hukuman Mati Secara yuridis, ancaman pidana mati terdapat baik di dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP sebagaimana. Di dalam KUHP terdapat 8 (delapan) tindak pidana yang diancam pidana mati. Sedangkan di

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
luar KUHP, setidak-tidaknya terdapat 6 (enam) undang-undang yang memuat ancaman pidana mati, yaitu Undang-undang Korupsi, Undang- undang Narkotika, Undang-undang Psikotropika, Undang-undang Terorisme, dan Undang-undang Hak Asasi Manusia. Berikut ini penjelasan payung hukumnya:
1. Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang Dasar 1945 secara khusus mengatur hak asasi manusia ke dalam tiga pasal, yaitu Pasal 28A, Pasal 28I, dan Pasal 28J.
Berikut adalah isi dari masing-masing pasal tersebut.
Pasal 28A: Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pasal 28I: (1)  Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Pasal 28J: (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.
Mencermati Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 tersebut di atas dengan tegas dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun.
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ini mengatur hak untuk hidup ke dalam 2 pasal, yaitu Pasal 4 dan Pasal 9. Berikut adalah isi dari masing-masing pasal tersebut.
Pasal 4: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
Pasal 9: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Apabila kita cermati ketentuan Pasal 4 dan Padal 9 Undang-undang tentang HAM tersebut, nampak seolah-olah hak untuk hidup adalah hak yang mutlak dan tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Namun apabila kita baca bagian penjelasan pasal tersebut, ternyata terdapat pembatasan terhadap hak untuk hidup itu. Bunyi penjelasan pasal tersebut adalah:
“Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan/atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.”
Berdasarkan hasil analisis tersebut bahwa penerapan hukuman mati bagi pengedar narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku  di negara Indonesia, yakni sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkotika masih relevan dilaksanakan saat ini, hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dan menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika. Permasalahan saat ini adalah tidak adanya aturan yang mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana mati di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terutama bagi terpidana mati itu sendiri, khususnya terpidana mati tindak pidana pengedar narkotika. Kebijakan dalam pelaksanaan pidana mati bagi pengedar narkotika masih perlu dilaksanakan. Pelaksanaan eksekusi mati sebaiknya dilakukan setelah si terpidana mati melakukan semua upaya hukum dalam batas waktu 5 (lima) tahun.
4. Proses Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengedarkan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
a. Pegawai pejabat penyelidik dan penyidik
Nama resmi untuk penyidik disebut dengan sandi reserse tetapi dalam praktiknya, yang diketahui masyarakat umum tentang reserse berarti polisi bagian kriminal atau kejahatan berat.
Bila dirujuk secara normatif dalam ketentuan pasal 1 butir 4 menyatakan :
Penyelidik adalah pejabat kepolisian negara RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan menurut pasal 1 butir 1 mentukan : penyidik adalah pejabat kepolisian RI atau pejabat nageri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sekalian juga perlu aturan dalam pasal 1 butir 3 penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara RI yang karena diberi wewenag tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini.
Dari ketentuan itu dapat disimak profil mereka, antara lain semua polisi yang orang terlembaga ke dan didalam Kepolisian RI (Polri) adalah boleh dan bisa menjadi penyelidik, bahkan mumkin boleh

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
dikatakan bahwa fungsi utama menjadi seorang polisi adalah untuk menyelidik.
Didalam ketentuan yang berlaku sekaran ini pasal 4 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dinyatakan bahwa tujuan Polri adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamana dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselengaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarkat,serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 6
Penyidik harus dan wajib hanya polisi tertentu saja atau boleh juga PPNS (pejabat egawai negeri sipil ) yang telah terlatih dan ditugaskan khusus untuk itu. Ini berarti tidak semua polisi boleh dan bisa menjadi penyidik.
Oleh sebab  itu, ada imperatif hukum berupa wewenang yang didasarkan kepada hanya Undang-undang mengenai hukum acara. Sekurang-kuranya ada 2 hal didalam makna itu, yakni : (1) wewenang penyidik bisa jadi bukan hanya dari KUHAP tetapi ada juga yang diluar KUHAP. Ini artinya, harus dibaca dan didalami Undang-undang apa saja yang diberi wewenang penyidikan . (2) tidak ada penyidik yang dasar wewenagnya selain ditentukan didalam hanya Undang-undang. Itu berarti, bentuk hukum lain ( Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, keputusan setingkat menteri dan sebagainya) yang tidak diturunkan didalam Undang-undang secara derivatif, tidak boleh menjadi landasan wewenang penyidikan. Peraturan daerah boleh memberikan wewenang kepada penyidik, seperti polisi pamongpraja,
hanya saja sejauh ini Undang-undang tentang pemerintah daerah telah ada yang mengatur secara ekspelisit untuk memberikan wewenang penyidikan terhadap pelanggaran pidana perda.

## b. Proses Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika
1. Proses penyelidikan tindak pidana narkotika Penyelidikan adalah serangkaian tindakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.
2. Proses penyidikan tindak pidana narkotika a.  Tujuan Penyidikan Adapun tujuan daripada penyidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data–data yang akan digunakan untuk : 1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
6 Undang-undang Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
b. Sasaran penyelidikan Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditentukan sasaran penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik, yaitu 1)  Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
2) Benda atau barang atau surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk barang bukti dalam sidang  pengadilan. 3)  Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekananya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menetukan pelakunya.
F. Kesimpulan 1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Majalengka dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  salah satunya Perbup No 74
Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi adminstratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dan adaptasi kebiasaan baru dalam penanggulangan corona virus disease 19 . Namun jika dilihat  dalam praktiknya dilapangan, belum sepenuhnya ditaati. Berbagai pelanggaran masih cenderung terjadi, persoalan subtansial dalam menekan angka penyebaran covid-19 belumsepenuhnya berjalan efektif .
2. Pengenaan sanksi dilakukan  sebagai bentuk tindakan pengendalian secara preventif    yaitu  berupa  pemberian hukuman efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan. Hal ini disebabkan masih terjadinya pelanggaran- pelanggaran protokol kesehatan serta sikap  kurang pedulinya masyarakat terhadap tertib kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Majalengka. dengan penerapan sanksi berupa teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pidana kepada pelanggar dapat berjalan efektif guna memutus rantai penyebaran covid-19. Namun demikian, penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan belum memberikan efek jera. Hal ini terbukti dengan  bertambahnya angka kasus penyebaran covid-19 dan pelanggaran protokol kesehatan di Majalengka.
G. Saran 1. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus konsisten dalam menegakan hukum yang berlaku. Jika tidak begitu darurat pemerintah tidak perlu memberikan ijin kelonggaran atau perijinan dalam segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Karena implementasi dilapangan cenderung berbeda dengan pernyataan yang dibuat. Tanpa konsistensi ketegasan dan keseriusan dalam implementasinya kebijakan tidak akan berjalan efektif

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
2. Pemerintah dan Pejabat Berwenang perlu mempertimbangkan kembali dalam membuat regulasi terhadap sanksi administratif terutama  pidana denda, pemerintah dan pejabat berwenang harus melihat dengan keadaan ekonomi masyarakat ditengah himpitan wabah pandemi covid-19, maka pemerintah perlu mengkaji kembali regulasi kebijakan pemberian sanksi agar tidak ada peraturan yang merugikan masyarakat disamping memutus rantai penyebaran corona virus disease 19 diwilayah hukum pemerintahan kabupaten Majalengka.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
DOI :

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Sumber Buku
Barda Nawawi Arief, “ Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ” Kencana
Jakarta, 2014.
Hari Sasangka, “ Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana ” Mandar Maju Bandung, 2003.
Hartawi. A.M, Andi Hamzah dan A. Sumangelipu “ Pidana Mati di Indonesia” Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Lilik Mulyadi, “ Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahanya ” PT. Alumni, Bandung, 2007.
Mochtar Kusumaatmadja, “ Pengantar Ilimu Hukum” PT Alumni Bandung, 2009.
Muladi, “ Lembaga Pidana Bersyarat” Alumni Bandung, 2002.
Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum Cetakan ke-6” Kencana
Prenada Media Grup Jakarta
Ronny Hanitijo Soemitro, “ Metode Penelitian Hukum” Ghalia Indonesia Jakarta, 1982.
SR. Sianturi dan E.Y Kanter, “ Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya ”, Storia Grafika Jakarta, 2012.
Suharsil, “ Tindak Pidana Narkotika ” Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
Sunaryati Hartono, “ Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia” Bina
Cipta Bandung, 1998.
_______________________, “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri” Ghalia Indonesia Jakarta, 1990.
Soerjono  Soekanto, “ Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat” PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
__________________,” Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” UI Press Jakarta, 1983.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
DOI :
Van Apeldoorn,  “ Pengantar lmu Hukum ” Cetakan ke-20 Pradya Paramita Jakarta, 1983.
Yahya Harahap, “ Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan ”, Edisi ke-2, Sinar Grafika,
Jakarta, 2009.
Zainal Abidin, “ Hukum Pidana 1 ”  Edisi 1 Cetakan ke-5 Sinar Grafika Jakarta, 2018.
B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan
1. Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan
7. Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
8. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
9. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human Rights ) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948
10. International Convenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR
11. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 2/PUUV/2007 dan No.
3/PUUV/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang No 22 Tahun 1997
Tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4, Nomor 2  bulan Oktober, tahun 2022
DOI :

## C. Sumber Lain

## 1). Jurnal
Dina Maryana, “ Analisis Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pidana Mati terhadap Pengedar Narkoba di Indonesia ”, Naskah Publikasi Jurnal,
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
Mualimin Abdi, “ Hukuman mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia , Vol.4 No.4 Desember 2007.

## 2). Internet
Setengah Penghuni Penjara Indonesia Terpidana Kasus Narkoba (https://m.tempo.co/read/ news/2016/03/28/063757367/ setengah- penghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba) diakses bulan Mei 2021
Henry Yosodiningrat, “ Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang- undang Dasar 1945” , 30 Oktober 2007.