## ANALISA KEMAMPUAN KEUANGAN PADA KETIGA DAERAH TINGKAT II DI JAWA TENGAH DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH
Oleh: Ayu Noviani Hanum, SE, Akt
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang

## Abstrak:
Otonomi Daerah  adalah  kewenangan daerah  otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Keputusan  politik  pemberlakuan  Otonomi Daerah    di  Indonesia  dimulai  sejak  tanggal  1  Januari  2001. Tujuan  otonomi  daerah  bagi daerah  adalah  untuk  mewujudkan political  equality,  local  accountability dan local responsiveness.
Untuk mengukur kemandirian keuangan daerah, dapat menggunakan tiga tolak ukur, yaitu  :  (1)  Kemampuan  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sendiri,  (2)  Efektifitas  dan efisiensi pengeluaran anggaran daerah dan (3) Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF).
Dari tiga daerah kabupaten yang diteliti, yaitu Kabupaten Klaten, Pati dan Pemalang dapat  di  peroleh  kesimpulan  untuk  tolak  ukur  pertama,  bahwa  ketiga  kabupaten  memiliki kesenjangan  fiskal  yang  negatif  selama  periode  2001-2004,  dengan  rata-rata  kesenjangan fiskal  untuk  Kabupaten  Klaten  sebesar -30,5444,  Kabupaten  Pati  sebesar -62,3171  dan Kabupaten  Pemalang  sebesar -71,3171,  ini  berarti  bahwa  ketiga  daerah  kabupaten  belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya.
Untuk  tolak  ukur  kedua,  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  sektor  basis  di  Klaten hanya  memperoleh  proporsi  total  rata-rata  sebesar  27,65%  dan    72,35%  untuk  sektor nonbasis. Untuk Pati, sektor basis hanya memperoleh proporsi total rata-rata sebesar 37,01% dan    62,99%  untuk  sektor  nonbasis.  Sedangkan  untuk  Pemalang,  sektor  basis  hanya memperoleh proporsi total rata-rata sebesar 5,65% dan  94,34% untuk sektor nonbasis.
Untuk  tolak  ukur  terakhir,  yaitu  DDF,  hasil  analisis  data  menunjukkan  rasio-rasio DDF ketiga kabupaten masih jauh berada di angka satu (1). Rasio DDF yang pertama, yaitu perbandingan  rata-rata  antara  PAD  dengan  total  penerimaan  daerah  untuk  Klaten  sebesar 4,49%, Pati sebesar 9,80%, dan Pemalang sebesar 6,69%. (2) Rasio DDF yang kedua, yaitu rata-rata perbandingan antara PAD ditambah BHPNP terhadap total pengeluaran  daerah juga sangat  rendah,  untuk  Klaten  sebesar  9,11%,  Pati  sebesar  18,06%,  dan  Pemalang  sebesar 12,62%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah  daerah Klaten, Pati dan  Pemalang  dalam  membiayai  urusan  daerah  dengan  sumber  keuangan  sendiri  masih sangat rendah. Akibatnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi.
Dengan  tidak  terpenuhinya  ketiga  tolak  ukur  yang  diterapkan  pada  pemerintah Kabupaten Klaten, Pati dan Pemalang terhadap standar kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Klaten, Pati dan Pemalang belum mampu atau belum layak dalam melaksanakan otonomi daerah dari sektor keuangan.
Kata Kunci : Otonomi Daerah, kesenjangan fiskal, sektor basis, DDF.

## PENDAHULUAN
Sejak  era  pembangunan  ber-Pelita mulai  tahun  1969  propinsi  Jawa  Tengah “terjepit”  di antara  2  propinsi  besar  Jawa Barat,  DKI  Jakarta  dan  Jawa  Timur,  yang keduanya “maju pesat” melalui
industrialisasi yang bepusat di “Jabotabek”
dan  Surabaya.  Memang  benar  Jawa
Tengah memperoleh “pelimpahan
kemakmuran”
(trickle down) dari kemajuan  propinsi-propinsi  tetangganya ini,  tetapi  pada  saat  yang  sama  juga menerima dampak negatif, karena menjadi pemasok  tenaga  murah  yang  hanya dinikmati  mereka  yang  meninggalkan desanya.  Menurut  data  yang  di  peroleh dari  BKKBN,  pada  akhir  tahun  1999,  jika tingkat kemiskinan di Jawa Tengah di bagi tiga;  kemiskinan  tinggi,  sedang  dan rendah,  maka  pada  tahun  1999,  3  besar kabupaten termiskin adalah Klaten (46,21%),  Pemalang  (44,37%)  dan  Pati (43,79%).
Keputusan  politik  pemberlakuan
Otonomi  Daerah  yang  dimulai  sejak tanggal 1  Januari  2001,  telah  membawa implikasi  yang  luas  dan  serius. Otonomi Daerah  merupakan  fenomena  politis  yang menjadikan  penyelenggaraan  pemerintah yang  sentralistik  birokratis    ke  arah desentralistik parsipatoris. Undang- Undang    no.25  tahun  1999  tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi Daerah, yang meletakkan  otonomi  penuh,  luas  dan bertanggungjawab  pada  daerah  kabupaten dan kota.
Konsekuensi
logis pelaksanaan  otonomi  daerah  Berdasarkan UU  No.22  tahun  1999  dan  UU  No.25 tahun  1999  menyebabkan  perubahan dalam  Manajemen  keuangan  daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlu dilakukannya budgeting reform atau reformasi  anggaran.  Reformasi  anggaran ini meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Aspek  utama  budgeting  reform adalah  perubahan  dari traditional  budget ke performance budget. Secara garis besar terdapat  dua  pendekatan  utama  yang memiliki  perbedaan  mendasar.  Kedua pendekatan  itu  adalah  :  (a)  Anggaran tradisional  atau  anggaran  konvensional; dan  (b)  Pendekatan  baru  yang  sudah dikenal  dengan  nama  pendekatan New Public Management.
Salah  satu  syarat  yang  diperlukan dalam era otonomi daerah adalah tersedianya  sumber-sumber  pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan tersebut telah diatur  dengan  UU  No.25  tahun  1999 tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Di  samping  sumber  pembiayaan  dari  luar atau pemerintah pusat, pemerintah kabupaten juga mempunyai sumber pembiayaan  dari  dalam  diri  sendiri  atau yang  kita  kenal  dengan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD)

## PERUMUSAN MASALAH
Bagaimanakah kemampuan keuangan Pemerintah kabupaten Pemalang,  Pekalongan  dan  Pati  dalam memenuhi kebutuhan publik serta pengelolaan  daerah  secara  efektif  dan efisien, Berdasarkan pada anggaran penerimaan dan pengeluaran ?

## TUJUAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : a. Mengetahui apakah dari segi keuangan  Pemerintah  Kabupaten Klaten,    Pati  dan  Pemalang  telah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya secara mandiri.
b. Mengetahui  pengelolaan  keuangan pada  sektor  unggulan,  apakah alokasinya  sudah  tepat,  efektif  dan efisien sehingga
mampu meningkatkan
kemampuan keuangan  Pemerintah  Kabupaten Klaten, Pemalang dan Pati. c. Mengetahui optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi  hasil  Pemerintah  Kabupaten
Klaten,  Pati  dan  Pemalang  sebagai sumber kemandirian.

## PEMBAHASAN
Landasan Otonomi Daerah
Otonomi daerah dilaksanakan
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia  sebagai  perwujudan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang  berdasar  asas  desentralisasi  yang diwujudkan  dengan  otonomi  yang  luas, nyata  dan  bertanggung  jawab  yang  telah diatur kerangka landasannya dalam Undang-Undang Dasar 1945
Dalam  sisi  sejarah  perkembangan penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah dalam  merealisasikan  amanat  konstitusi telah  dikeluarkan  berbagai    peraturan perundang-undangan, antara lain :
a. Undang-undang No.1 Tahun 1945 b. Undang-undang No.1 Tahun 1957 c. Undang-undang No.22 Tahun 1958 d. Undang-undang No.18 tahun 1965 e. Undang-undang No.5 Tahun 1974
f. Undang-undang No.22 Tahun 1999
g. Undang-Undang No.25 Tahun
1999
h. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 i. Undang-Undang No.32 Tahun
2004
j. Undang-Undang No.33 Tahun
2004

## Tujuan Otonomi Daerah
Tujuan  otonomi  daerah  menurut Smith  (1985)  dalam  analisa  CSIS  yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat, dibedakan  dari  dua  sisi kepentingan,  yaitu kepentingan pemerintah Pusat dan pemerintah  Daerah.  Dari  kepentingan
Pemerintah Pusat, tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik  dan  mewujudkan  demokratisasi siste,  pemerintahan  di  daerah.  Sementara, bila  dilihat  dari  kepentingan  Pemerintah Daerah,  ada  tiga  tujuan,  yaitu  (Abdul Halim,  2001:23)  (1)Untuk  mewujudkan apa  yang  disebut political  equality, (2)
untuk  mewujudkan local  accountability dan (3) Untuk mewujudkan local responsiveness.

## Faktor Penunjang Otonomi Daerah
Faktor  yang  mempengaruhi  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah,  antara  lain (Josef Riwu, 1997: 60) :
a. SDM yang baik
b. Keuangan harus cukup dan baik
c. Peralatannya harus cukup dan baik
d. Organisasi dan manajemen yang baik Faktor  manusia  sebagai  pelaksana
otonomi  yang  harus  baik  adalah  hal daerah.  yang  sangat  penting,  karena merupakan  subyek  dari  otonomi  daerah. Keuangan  yang  cukup  baik  merupakan tulang punggung  dari  seluruh  aktivitas kegiatan  kepemerintahan  dan  dengan keadaan  keuangan  yang  baik  maka  dapat membuat  stabilnya  suatu  pemerintahan dan juga sebaliknya. Tersedianya peralatan yang  cukup  dan  baik,  akan  dapat memperlancar kegiatan pemerintahan secara teknis, sedangkan keadaan organisasi  dan  manajemen  yang  baik, dapat  membuat  kondisi  pemerintahan  itu sehat serta mengutamakan keefektifan dan keefisienan.

## METODE PENELITIAN Tolak  Ukur  Kemampuan  Keuangan Daerah
Dalam  mengukur  dan  menganalisa kemampuan keuangan  suatu  daerah  di  era otonomi,  maka  peneliti  mengembangkan metode analisa kuantitatif yang didasarkan atas landasan hukum otonomi daerah (UU No.22  dan  UU  No.25  tahun  1999)  dengn tiga  tolak  ukur.  Ketiga  tolak  ukur tersebut,yaitu  ; Penelitian  untuk  menilai kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan      otonomi    daerah    dibagi menjadi  tiga  ketegori, yaitu :
(1)  Kemampuan  keuangan  daerah  untuk memenuhi  kebutuhan  daerah,  diukur dengan menggunakan  kapasitas  fiskal dan kebutuhan fiskal untuk mengetahui
apakah  kapasitas  suatu  daerah  sudah mampu memenuhi kebutuhannya.
(2)  Efektifitas  dan  Efisiensi  pengeluaran anggaran daerah, dengan
menggunakan model
Location
Quatient (LQ) dan perbandingan perbandingan  untuk  mengukur  apakah pengeluaran  daerah  yang  terjadi  sudah tepat pada alokasi di sektor basis.
(3) d Kemampuan keuangan dalam membiayai  urusan  daerahnya  melalui sumber  keuangan  daerahnya  sendiri dengan menggunakan
analisa pertumbuhan,  perhitungan  rasio-rasio dan perhitungan Derajat  Desentralisasi
Fiskal (DDF)
Kebutuhan  Fiskal,  Kapasitas  Fiskal dan Kesenjangan Fiskal
Kebutuhan  fiskal  Fiskal (fiscal need) diasumsikan  sebagai  kebutuhan yang  terbagi  atas  dua  macam  kebutuhan, yaitu  kebutuhan    aparatur  dan  kebutuhan publik  atau  sering  disebut  juga kebutuhan daerah.
Usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  daerah tidak terlepas dari kemampuan menggalang sumber-sumber keuangan (fiscal  resource).  Sumber  keuangan  ini diperoleh  dari  berbagai  unsur,  seperti  dari potensi  sumber  daya  yang  ada  di  daerah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan  fiskal  daerah  itu.  Kemampuan untuk menggalang sumber-sumber keuangan  untuk  memenuhi  kebutuhan fiskal  disebut  kapasitas  fiskal (fiscal capacity)
Kesenjangan  fiskal (fiscal  gap) adalah selisih yang terjadi antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Bila kesenjangan  fiskal  menunjukkan  hasil yang  positip,  maka  kapasitas  fiskal  dari daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan  fiskal  yang  diharapkan  daerah tersebut dan menunjukkan bahwa kemampuan  keuangan  didaerah  tersebut baik.  Rumusnya yaitu  (Abdul  Halim, 2001:325-32

## KAPASITAS FISKAL (FC)
Keterangan :  FC   = Kapasitas Fiskal
FCs  = Kapasitas Fiskal Standar FC = Rata-rata PDRB Kabupaten per Kapita FCs FCs = Rata-rata PDRB Propinsi per Kapita
Jumlah Kabupaten

## KEBUTUHAN FISKAL
Keterangan : FN   = Kebutuhan Fiskal
FNs  = Kebutuhan Fiskal Standar

## Model LQ
Untuk mengetahui suatu sektor merupakan sektor basis atau bukan digunakan model Location Quatient (LQ) dengan formula (Lincoln Arsyad: 1998)
Keterangan : v i =  pendapatan sektor i di suatu daerah kabupaten v t =  pendapatan total suatu daerah kabupaten Vi =  Pendapatan sektor i di propinsi Vt =  Pendapatan total di propinsi
Semakin  tinggi  nilai  LQ,  semakin  tinggi keunggulan  komparatif  bagi  daerah  untuk mengembangkan  sektor  basisnya.  Ketentuan bila LQ > 1 maka menunjukkan bahwa sektor tersebut  tergolong  sektor  basis,  artinya prospektir  untuk  dikembangkan.  Sedangkan sebaliknya  bila  LQ  <  1,  maka  sektor  tersebut kurang prospektif untuk dikembangkan (Lincoln Arsyad , 1998).

## Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
Derajat  Desentralisasi  Fiskal  adalah tingkat  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam memanfaatkan,  mengelola  dan  meningkatkan penerimaan  daerah  secara  mandiri  untuk membiayai  sistem  pemerintahannya  yang masih  tersentralisasi  baik  secara  administrasi dan  pemanfaatannya  diatur  atau  dilakukan oleh pemerintah pusat.
Langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut :
a. Menghitung pertumbuhan PAD selama periode penelitian
Keterangan : TP PADt  = Tingkat pertumbuhan PAD tahun berjalan
PADt       =  PAD tahun berjalan
PADt-1   =  PAD tahun sebelumnya
b. Menghitung Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
b.1. DDF1 adalah rasio perbandingan antara PAD dengan TPD (Kuncoro, 1995:8)
FNs = Rata-rata Pengeluaran Jasa Publik per kapita Propinsi Jumlah Kabupaten FN = Rata-rata Pengeluaran Jasa Publik per Kapita Kabupaten FNs LQ = v i / v t Vi / V t
TP PADt = PADt - PADt-1 PADt – 1
DDF1 = PADt X 100% TPDt
Keterangan : DDF1  = Derajat Desentralisasi Fiskal PADt  =  Total PAD tahun t TPDt   =  Total Penerimaan Daerah tahun t
b.2. DDF2 adalah seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah, jika pengeluarannya dibiayai dari PAD dan Bag i Hasil (LPEM FE-UI:2000)
Keterangan :
(PAD + Bagi hasil)t = jumlah PAD + Bagi Hasil thn t
PTt =  Pengeluaran total tahun t

## HASIL ANALISIS DATA
Tolak  Ukur  Pertama  (Kemampuan  Keuangan  kabupaten  dalam  memenuhi    Kebutuhan Daerah)
Tabel 1.Kapasitas dan Kebutuhan Fiskal kabupaten Klaten Tahun Kapasitas Kebutuhan Kesenjangan Tanda 1 27.7517 64.4594 (36.7078) Negatif 2 31.2253 44.9097 (13.6843) Negatif 3 33.4244 93.7818 (60.3574) Negatif 4 35.6736 47.1016 (11.4280)
Negatif
DDF2 = (PAD + Bagi Hasil) X 100% PTt
Tabel 2. Kapasitas dan Kebutuhan Fiskal Kabupaten Pati
Tahun Kapasitas Kebutuhan Kesenjangan Tanda 1 24.3551 120.1977 (95.8426) Negatif 2 25.8831 84.4119 (58.5288) Negatif 3 25.4408 125.3033 (99.8626) Negatif 4 25.2636 20.2981 4.9655 Positif
Tabel 3. Kapasitas dan Kebutuhan Fiskal Kabupaten Pemalang
Tahun Kapasitas Kebutuhan Kesenjangan Tanda 1 17.2126 136.5380 (119.33) Negatif 2 16.5937 72.4553 (55.86) Negatif 3 16.8603 102.8143 (85.95) Negatif 4 16.5864 42.0893 (25.50) Negatif
Dari  tiga  daerah  kabupaten  yang diteliti,  yaitu Klaten,  Pati  dan  Pemalang dapat  di  peroleh  kesimpulan  untuk  tolak ukur  pertama,  bahwa  ketiga  kabupaten memiliki  kesenjangan  fiskal  yang  negatif selama tahun  pertama  sampai  dengan keempat setelah penerapan otonomi daerah, dengan rata-rata kesenjangan fiskal untuk Kabupaten Klaten sebesar -30,5444, Kabupaten  Pati  sebesar -62,3171  dan Kabupaten Pemalang sebesar -71,3171, ini berarti  bahwa  ketiga  daerah  kabupaten belum  mampu  memenuhi  kebutuhan daerahnya.
Tolak  Ukur  Kedua  (  Efektifitas  dan Efisiensi Pengeluaran Daerah
Untuk  tolak  ukur  kedua,  hasil analisis  menunjukkan  bahwa  sektor  basis di Klaten hanya memperoleh proporsi total rata-rata  sebesar  27,65%  dan    72,35% untuk  sektor  nonbasis.  Untuk  Pati, sektor basis  hanya  memperoleh  proporsi  total rata-rata  sebesar  37,01%  dan    62,99% untuk sektor nonbasis.  Sedangkan  untuk Pemalang, sektor basis hanya memperoleh proporsi  total  rata-rata  sebesar  5,65%  dan 94,34% untuk sektor nonbasis.
Dapat  ditarik  kesimpulan    bahwa dari  tahun pertama  sampai  dengan keempat setelah penerapan otonomi daerah, pengeluaran  pada  sektor  basis lebih  sedikit  daripada  pengeluaran  pada sektor  nonbasis.  Seharusnya  pengeluaran terbesar ditujukan pada sektor-sektor  yang memiliki potensi.
Tolak Ukur Ketiga (Derajat Desentralisasi Fiskal) a. Pertumbuhan PAD dan Bagi Hasil
Tingkat  pertumbuhan  PAD  dan BHPNP  Kabupaten  Klaten,  Pati  dan Pemalang,  dapat  diketahui  dari  tabel berikut
Tabel 4. Pertumbuhan PAD dan BHPNP Kabupaten Klaten Tahun PAD (%) BHPNP (%) 1 120.59% 42.98% 2 17.89% 21.18% 3 27.83% 57.24%
4 21.93% 25.78% Rata-rata 47.06% 36.80% Tabel 5.Pertumbuhan PAD & BHPNP Kab.Pati Tahun PAD(%) BHPNP(%) 1 96.52 117.32 2 38.17 5.09 3 17.65 96.73 4 35.49 (49.24) Rata-rata 46.96 42.47 Tabel  6 .  Pertumbuhan  PAD  &  BHPNP  Kab. Pemalang Tahun PAD (%) BHPNP (%) 1 175.95 22.18 2 28.53 47.08 3 9.66 43.52 4 (10.88) 8.67 Rata-rata 50.81 30.36 Tol b.Menghitung DDF 1 dengan membandingkan Rasio-rasio antara PAD,  BHPNP  dan  Sumbangan  Pusat terhadap Penerimaan Daerah
Tabel 7. Rasio PAD, BHPNP & Sumbangan Pusat Kab.Klaten Tahun PAD (%) BHNP Sumbangan Pusat 1 4.66 3.16 92.2 2 4.10 2.99 81.07 3 4.15 3.73 81.94 4 5.25 4.86 80.61 Rata-rata 4.49 3.68 84.46 Tabel 8. Rasio PAD, BHPNP & Sumbangan Pusat Kab.Pati Tahun PAD (%) BHNP Sumbangan Pusat 1 8.22 7.12 89.15 2 9.49 6.25 84.36 3 8.89 9.79 82.31 4 12.61 5.21 83.03 Rata-rata 9.80 7.09 84.71 Tabel 9. Rasio PAD, BHPNP & Sumbangan Pusat Kab.Pemalang Tahun PAD (%) BHNP Sumbangan Pusat 1 7.01 3.78 92.09 2 7.69 4.75 86.71 3 6.37 5.15 83.42 4 5.67 5.58 82.97 Rata-rata 6.69 4.82 86.30
c.Menghitung
DDF 2 dengan membandingkan  Rasio  antara  PAD ditambah BHPNP terhadap Pengeluaran Daerah T abel 10. Rasio PAD ditambah BHPNP Tahun Klaten Pati Pemalang 1 7.89 16.56 12.38 2 8.45 17.66 14.01 3 8.55 20.21 12.12 4 11.53 17.81 11.96 Rata-rata 9.11 18.06 12.62
Untuk  tolak  ukur  terakhir,  yaitu  DDF, hasil analisis data menunjukkan rasio-rasio DDF  ketiga  kabupaten  masih  jauh  berada di  angka  satu  (1).  Rasio  DDF  yang pertama,  yaitu  perbandingan  rata-rata antara  PAD  dengan  total  penerimaan daerah  untuk  Klaten  sebesar  4,49%,  Pati sebesar  9,80%,  dan  Pemalang  sebesar 6,69%.  (2)  Rasio  DDF  yang  kedua,  yaitu rata-rata perbandingan antara PAD ditambah BHPNP terhadap total pengeluaran    daerah  juga  sangat  rendah, untuk  Klaten  sebesar  9,11%,  Pati  sebesar 18,06%,  dan  Pemalang  sebesar  12,62%. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kemampuan keuangan  pemerintah  daerah  Klaten,  Pati dan  Pemalang  dalam  membiayai  urusan daerah  dengan  sumber  keuangan  sendiri masih sangat rendah. Akibatnya ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat semakin tinggi.

## KESIMPULAN
Dengan  tidak  terpenuhinya  ketiga tolak ukur yang diterapkan pada pemerintah  Kabupaten  Klaten,  Pati  dan Pemalang  terhadap  standar  kemampuan keuangan  daerah  dalam  menghadapi otonomi daerah, dapat ditarik kesimpulan bahwa  pemerintah  Kabupaten  Klaten, Pati  dan  Pemalang  belum  mampu  atau belum layak dalam melaksanakan otonomi daerah dari sektor keuangan.

## SARAN
1. Kapasitas  fiskal  seharusnya  lebih    di tingkatkan untuk memenuhi
kebutuhan  fiskal  suatu  daerah  dengan cara  lebih  memperhatikan  sektor- sektor  yang  berpotensi  (sektor  basis) pada  setiap  kabupaten,  yang  mampu meningkatkan  kemampuan  keuangan daerah secara proporsional, sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
2. Secara intensifikasi, pemerintah
Kabupaten Klaten, Pati dan Pemalang seharusnya dapat  mengidentifikasikan sumber-sumber  penerimaan  apa  saja yang belum dimasukkan atau dikelompokkan.
3. Kinerja pengelolaan pemungutan pajak daerah dan Bagi Hasil seharusnya  lebih  ditingkatkan  lagi guna meningkatkan penerimaan daerah 4. Seharusnya dalam alokasi pengeluaran APBD tidak mengedepankan kepentingan  suatu kelompok  atau golongan  saja,  tetapi  harus  benar- benar  sesuai  dengan  kebutuhan  dan tepat guna.
5. Untuk  memperoleh  kesimpulan  yang lebih  akurat  mengenai  porsi  anggaran pembangunan  yang  dialokasikan  ke sektor basis, maka penelitian selanjutnya  perlu  dilakukan  dengan menggunakan  APBD  dengan  periode yang  lebih  lama  lagi,  terutama sekarang  banyak  undang-undang  dan peraturan  pemerintah  baru  yang  di buat dalam rangka peningkatan kinerja  keuangan  negara  dan  daerah, alangkah  lebih  baiknya  jika  ada penelitian mengenai perbedaan kinerja keuangan  tiap  daerah  kabupaten sebelum dan sesudah terbitnya undang-undang atau peraturan pemerintah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincoln, 1999, “Pengantar Perencanaan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, BPFE -UGM, Yogyakarta.
Bas tian,  Indra,  2001,  “  Akuntansi  Sektor Publik  di  Indonesia”,  BPFE -UGM, Yogyakarta.
Baswir,  Revrisond,  1999,  “  Akuntansi Pemerintahan Indonesia.” BPFE,
Yogyakarta. Belkaoui,  Ahmed,  1981, “Accounting
Theory” , Harcourt Brace Jovanovich,
Inc., New York. Djoloda ra, Dimas,
2003, “Analisa Kemampuan  Keuangan  pada  Kelima Daerah  Tingkat  II  di  DI.Yogyakarta dalam Menyambut Otonomi Daerah.” UII, Yogyakarta. Halim, Abdul, 2001, ”Manajemen
Keangan  Daerah”,  Penerbit  Bunga Rampai, Yogyakarta. Kaho, Josef Riwu, Grafindo, 199 7,”Prospek  Otonomi  Daerah  di Negara Republik Indonesia”, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
Jones,  Rowan  and  Pendlebury,  Maurice,
1996, ”Public  Sector  Accounting” , Fourth  Edition,  Pitman  Publishing,
London.
Mardiasmo, 2002,”Akuntansi Sektor
Publik”, Andi, Yogyakart a.
Mardiasmo,  2002,  ”Otonomi  Daerah sebagai  Upaya  Memperkokoh  Basis
Perekonomian Daerah.” Jurnal
Ekonomi  Rakyat  Thn.1- No.4 – Juni 2002 Mardiasmo, 2002, ”Penanggulangan
Kemiskinan  di  Jawa  Tengah  dalam Era  Otonomi    Daerah.”  Jurnal Ekonomi  Rakyat  Thn.1 – No.9 – November  2002. Memesah, D.J., 1995, “Sistem Administrasi  Keuangan  Daerah”, Gramedia, Jakarta.
Republ ik  Indonesia,  1999,  ”  Undang - Undang Republik Indonesi Nomor 22  Tahun  1999  Tentang  ”Pemerintahan Daerah.”
Republik  Indonesia,  1999,  ”  Undang - Undang  Republik  Indonesi  Nomor 25 Tahun 1999 Tentang ”Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Daerah.”