Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

## KUALITAS LAPORAN KEUANGAN: PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Kementerian Perhubungan BPTD Kelas II Provinsi Gorontalo)

## Marten Puyo
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo marten.puyo@unisan.ac.id

## Abstract
Improving the  quality  of  financial  reports can  be  done  by  consistently applying  public  sector accounting standards and conducting regular audits of financial reports. The aim of the research is  to  determine  and  analyze  the  role  of  the  quality  of  financial  reports  in  moderating  the application of public sector accounting reporting standards on the accountability of government agency performance. The research method approach used is a quantitative research method with the type of analysis used is survey analysis, using the PLS-SEM (partial least square modeling) analysis tool. The sample in the research was financial report managers, namely 46 respondents. Based on the results of this research, firstly, the implementation of public sector accounting has a  positive  and  significant  effect  on  the  accountability  of  government  agency  performance. Second,  the  quality  of  financial  reports  cannot  moderate  the  application  of  public  sector accounting to the accountability of government agency performance. The higher the quality of the  financial  reports,  the  greater  the  possibility  that  the  financial  reports  can  meet  the information needs of stakeholders Keywords Implementation of Public Sector Accounting, Quality of Financial Reports, and Accountability of Government Agency Performance

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Kinerja pemerintah daerah sangat penting dalam pemerintahan, dan hal ini dapat dilihat dalam  laporan  kinerjanya.  Sahala  Purba  et  al.,  (2022)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas merupakan sebuah pengendalian pada aparatur pemerintah terhadap segala aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintahan, hal ini dilakukan karena pemerintah berperan sebagai agen penting dalam  mempertanggungjawabkan  kinerja  pemerintahan  kepada  publik  atau  masyarakat  yang disebut  sebagai  prinsipal.  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  telah  dituangkan  dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi,  terdapat  beberapa  hal  telah  menunjukan  bahwa  akuntabilitas  kinerja  masih  dapat dikatakan lemah, dan untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum secara maksimal dapat diimplementasikan secara konsistensi dan nyata dijalankan. Kelamahan tersebut diantaranya, kurang adanya komitmen dalam mengedepankan tingkat akuntabilitas yang di  lihat  dari  sisi  kinerjanya  pemerintah,  sehingga  akuntabilitas  atas  kinerja  tersebut  belum mendapatkan  perhatian  penuh,  utamanya  pada  tingkatan  kementerian,  lembaga  serta  pada tingkatan untuk Pemerintah Daerah.
Melihat kelemahan pada hasil evaluasi MENPAN tersebut, maka hal ini harus didukung oleh standar pelaporan akuntansi sektor publik. Menurut Peilouw et al. (2023) bahwa akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi, dalam  hal  ini  instansi  pemrintah  perlu  memberikan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat. Demikian pula menurut Wina (2014) bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang baik oleh instansi  pemerintah  diharapkan  akan  dapat  memperbaiki  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah,  sehingga  kinerja  penyelenggaraan  urusan-urusan  pemerintah  dapat  optimal. Sebagaimana hasil riset mengatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dapat memberikan kontribusi ataupun sumbangan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699
misalnya  dalam  hal  penyajian  suatu  informasi  dalam  pertanggungjawaban  yang  berkaitan lansung dengan tujuan, fungsi dan serta obyek pengeluaran (Handayani, 2015; Mahsun (2016).
Anto et al. (2022)) menyatakan bahwa semakin meningkatnya implementasi pelaporan akuntansi  sektor  publik  maka  akan  meningkatnya  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah, sehingga menurutnya bahwa implementasi pelaporan akuntansi sektor publik memberikan efek pada  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Demikian  pula  Ikrami  (2021)  hasil  risetnya menunjukan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dapat memberikan peningkatan terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  Pemerintah.  Namun  menurut  Salamah,  et  al.  (2021)  yang menyimpulkan  hasil  risetnya  menyatakan  penerapan  dari  pelaporan  akuntansi  sektor  publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah justru tidak memberikan efek signifikan atau memiliki pengaruh yang negatif.
Inkonsistensi hasil dari beberapa penelitian tersebut, sehingga kualitas laporan keuangan dapat memberikan kekuatan atau memoderasi hubungan penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publip terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  Seperti dinyatakan oleh Ridzal (2020) bahwa fundamental dalam mengimplementasikan serta untuk dapat mewujudkan tingkat pertanggungjawaban pada sektor publik yaitu dengan menyusun laporan keuangan sektor publik tersebut. Demikian pula Ridzal (2020) menyatakan bahwa tugas utama pada instansi pemerintah sebagai pengelola keuangan, dan hal tersebut dimana penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini harus sesuai dengan misi serta tidak terlepas dari fungsi serta rencana  starategis  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya.  Hal  ini  dikarenakan  baha  pelaporan keuangan  yang  terbuka  dan  tanggungjawab  dapat  menjadikan  suatu  bentuk  pengelolaan keuangan daerah yang bisa dipertanggungjawabkan.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  fenomena  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  rumusan  dalam  penelitian adalah sebagai berikut:
a. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
b. Apakah  kualitas  laporan  keuangan  dapat  memoderasi  pengaruh  penerapan  akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
3. Tujuan Penelitian
a. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  penerapan  akuntansi  sektor  publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
b. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kualitas  laporan  keuangan  dapat  memoderasi pengaruh  penerapan  akuntansi  sektor  publik  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah
4. Manfaat Penelitian
Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja secara internal dan memberikan pengetahuan pada kerangka kualitas laporan keuangan melalui penerapan akuntansi sektor public, serta sebagai referensi yang relevan pada kajian selajutnya, dengan menambah kebaharuan pada penelitian selanjutnya.

## B. KAJIAN LITERATUR DAN HIPOTESIS
1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik
Halim dan Muhamad (2018:3) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses  dari  pengidentifikasian,  pengukuran,  pencatatan,  dan  pelaporan  transaksi  ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan  sebagai  informasi  dalam  mengambil  keputusan  ekonomi  oleh  pihak-pihak  yang memerlukan.
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699
Mengacu pada pernyataan Permadi (2013); Pujanira (2017); Rangkuti (2022) bahwa hal- hal yang menjadi indikator sebagai alat untuk mengukur variabel dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah:
a. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah
b. Prosedur  pencatatan  transaksi  dilakukan  berdasarkan  standar  pencatatan  akuntansi  pada umumnya
c. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodic

## 2. Kualitas Laporan Keuangan
Kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  adalah  suatu  bentuk  dari  beberapa  karakteristik yang terdapat pada suatu laporan keuangan yang kemudian dijadikan sebagai beberapa indicator, yang  dalam  hal  ini  telah  diatur  di  dalam  PP  No.  71  tahun  2010  yaitu  relevan,  andal,  dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  maka  Indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian mengacu pada PP no. 71 tahun 2010, juga mengacu pada penelitian atau referensi dari Andriani et al. (2019); Rompas & Kindangen (2022) yakni: a. Relevan
b. Andal
c. Dapat dibandingkan
d. Dapat dipahami

## 3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Lembaga Administrasi Negara (2003:3) menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  instinya  merupakan  suatu  instrumen  yang  telah  digunakan  oleh  instansi pemerintah di dalam untuk memenuhi suatu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atas sautu keberhasilan dan atau suatu kegagalan dalam pelaksanaan misi dari sebuah organisasi, yang dalam hal ini terdiri dari berbagai komponen yang kemudian mejadi satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
Indikator  dalam  penelitian  ini  untuk  variabel  Akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah mengacu  pada  Lembaga  Administrasi  Negara  (2003:3),  yang  mengatakan  pencapaian  kinerja instansi pemerintah, adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan strategi
b. Perencanaan kinerja
c. Pengukuran kinerja
d. Pelaporan kinerja
Konsep  penelitian  disusun  secara  logis  berlandaskan  pada  teori  dan  beberapa  kajian empiris, yang digambarkan pada kerangka pemikiran berikut:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Kualitas Laporan Keuangan (M) H 1 H 2
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
4. Hipotesis Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja

## Instansi Pemerintah
Pembahasan pada penerapan akuntansi sektor publik, lebih tepatnya mendapatkan suatu porsi  yang  lebih  besar  dari  kalangan  praktisi  maupun  akademisi.  Penekanan  tersebut  dapat dijadikan  sebagai  bentuk  upaya  untuk  dapat  memajukan  sektor  publik,  yang  masih  dianggap kurang dilkasanakan secara efisien dan kurang menarik, sehingga terkesan lebih tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang oleh banyak praktisi lebih maju dan efisien. Namun demikian,  sekarang  ini  melalui  kalangan  praktisi,  khususnya  pada  pemerintah,  sudah  mulai mendapatkan perhatian yang lebih terhadap sautu penilaian atas kelayakan melalui praktik dari manajemen pemerintahan yang dianggap dapat mencakup keperluan, yang perbaikannya melalui sistem  akuntansi manajemen,  juga  melalui  sistem akuntansi  keuangan,  perencanaan  keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Anto et al., 2022)
Kebijakan yang dilakukan pemerintah tentunya berdampak terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan, intansi pemerintah telah melakukan perencanaan, penganggaran, merealisasikan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan keuangan kepada publik. Laporan yang dibuat kemudian diaudit untuk mengetahui kebenarannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  Penyusunan  laporan  keuangan  yang  berpedoman  pada  standar akuntansi  Pemerintahan  bermanfaat  untuk  pemenuhan  kebutuhan  informasi  keuangan  secara umum  yang  lebih  berkualitas  bagi  para  pengguna  laporan  keuangan  di  dalam  rangka  menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. (Rahmawati & Heliana, 2022)
Akuntansi  sektor  publik  merupakan  mekanisme  teknik  dan  analisis  akuntansi  yang diterapkan  pada  lembaga  tinggi  negara  beserta  sub  bagiannya  untuk  penerapan  pengelolaan berbagai  dana  masyarakat.  (Bastian,  2014).  Penerapan  akuntansi  sektor  publik,  memberikan sumbangan  bagi  pengingkatan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  dalam  hal  penyajian informasi  pertanggungjawaban  mengenai  tujuan,  fungsi  dan  obyek  pengeluaran  (Handayani, 2015).
Oleh karena itu hipotesis yang diajukan berbunyi sebagai berikut: H1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## Peran Moderasi Kualitas Laporan Keuangan pada Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan keuangan pada umumnya merupakan suatu komponen yang sangat penting pada penyelenggaraan  pemerintah  yang  bersih.  Nasution  (2019)  mengatakan  bahwa  kualitas  pada laporan keuangan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilaksanakan untuk dapat menjamin suatu pengumpulan terhadap segala penerimaan negara dan penyaluran terhadap pengeluaran – pengeluaran Negara yang tidak menyimpang dari suatu rencana yang telah ditetapkan di dalam anggaran,  sehingga  maka  apabila  kinerja  akuntabilitas  instansi  pemerintah  dilakukan  dengan pengawasan  berdasarkan  kualitas  penyajian  laporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pihak eksternal  dan  pihak  internal  yang  dilakukan  secara  indepedensi,  maka  akan  menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Riset  dilakukan  (Ridzal,  2020)  Kualitas  laporan  keuangan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Ruminingsih et al.(2019)) menunjukkan bahwa kualitas  laporan  keuangan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah. Mudrikah  &  Ali  (2020)  bahwa  kualitas  laporan  keuangan  berpengaruh  positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tetapi penerapan standar akuntansi pemerintah tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Demikian  pula  kualitas laporan keuangan tidak dapat memoderasi hubungan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Putra et al., 2018)
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699
Oleh karena itu hipotesis yang diajukan sebagai berikut : H2. Kualitas Laporan Keuangan Tidak Mampu Memoderasi Pengaruh Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## C. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan,  merupakan  metode  penelitian  kuantitatif,  dengan menggunakan jenis  penelitian surey.  Data analisis menggunakan  data  statistic. metode  ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi pada sikap, perilaku, dan karakteritik dari populasi yang diperoleh melalui sampel dalam populasi (Creswell, 2017:21).
2. Jenis Dan Sumber Data
Data penelitian merupakan primer, merupakan data yang telah didapatkan atau yang telah melalui  pengumpulan  secara  langsung  di  lapangan  oleh  orang  yang  melakukan  penelitian atau  yang  bersangkutan  sebagai  keperluannya.  Data  tersebut  merupakan  data  yang  dapat telah diperoleh langsung dari data angket, data survei, data observasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung kepada responden sebagai pengelola keuangan pada Kementerian Perhubungan BPTD kelas II Provinsi Gorontalo.
3. Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah,  merupakan  keseluruan  jumlah  dari  pegawai  yang terdapat  pada  lingkungan  Kementerian  Perhubungan  BPTD  kelas  II  Provinsi  Gorontalo, sebanyak 250 pegawai, yang terdiri dari ASN dan Honorer atau tenaga kontrak. Sedangkan sampel  pada  penelitian  ini  adalah  responden  yang  berhubungan  dengan  tujuan  penelitian yakni pegawai/ honerer/ kontrak sebagai pengelola laporan keuangan pada masing-masing bidang atau divisi di Kementerian Perhubungan BPTD kelas II Provinsi Gorontalo berjumlah 46 responden
4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
Teknik pengumpulan data diperoleh langsung dari data angket, data survei, data observasi dan  sebagainya  yang  di  ukur  dengan  skal  likert.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan menggunakan  metode  analisis  PLS-SEM (partial  least  square  modeling) .  Program  yang digunakan adalah SmartPLS 3.0

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Outer Model
Penelitian  ini  pada  batas loading  factor yang  digunakan  yakni  sebesar  0,7.  Setelah dilakukan uji melalui pengolahan data terhadap keseluruhan variabel dan indikator melalui model yang  dibangun,  dengan  menggunakan  SmartPLS  3.0,  maka  hasil loading  factor dapat ditunjukkan seperti pada tabel 1 berikut:
Tabe. 1. Uji Outer Model
Variabel Indikator Loading Factor Outer loading Kesimpulan Penerapan Akuntansi Sektor Publik PASP.1 0.876 0,7 Valid PASP.1 0.915 Valid PASP.1 0.809 Valid Kualitas Laporan Keuangan KLK.1 0.922 0,7 Valid KLK.2 0.751 Valid KLK.3 0.883 Valid KLK.4 0.813 Valid Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AKIP.1 0.892 0,7 Valid AKIP.2 0.926 Valid AKIP.3 0.844 Valid AKIP.4 0.923 Valid Sumber: Data Primer yang diolah, 2023
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

## Tabel2. Uji Validitas Diskriminan Menggunakan Akar AVE
VARIABEL Validitas Diskriminan Akar AVE Penerapan Akuntansi Sektor Publik 0.754 Kualitas Laporan Keuangan) 0.714 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 0.804 X*Modersi 1.000
Sumber: Data Primer yang diolah, 2023
Hasil uji validitas diskriminan dengan menggunakan nilai akar AVE diperoleh nilai akar AVE  lebih  besar  dibandingkan  dengan  nilai  korelasi  antar  variabel  laten,  sehingga  variabel Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik,  Kualitas  Laporan  Keuangan,  dan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah telah memenuhi validitas diskriminan.

## Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha

## Tabel 3. Uji Reliability Konstruk
Variabel Cronbach's Alpha Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Keterangan Penerapan Akuntansi Sektor Publik 0.837 0.901 0.754 Terpenuhi Kualitas Laporan Keuangan 0.865 0.908 0.714 Terpenuhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0.919 0.943 0.804 Terpenuhi Batas Nilai ≥ 0,70 ≥ 0,70 ≥ 0,50 Terpenuhi
Sumber : Data Primer yang diolah, 2023
Hasil  penelitian  pada  uji  reliabilitas  konstruk  yang  dicapai  adalah  >  0,70,  maka  dapat dikatakan  bahwa  konstruk  tersebut  memiliki  reliabilitas  yang  tinggi. Cronbach’s  Alpha merupakan uji reliabilitas yang dilakukan memperkuat hasil dari composite reliability .
Pengujian Goodness of fit model
Tabel 4. Uji Goodness of fit model Saturated Model Estimated Model SRMR 0.104 0.104
Hasil uji goodness of fit model PLS pada Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai SRMR model pada saturated model sebesar 0,076 dan pada estimated model adalah sebesar 0,078. Oleh karena nilai SRMR model baik pada saturated model dan estimated model di bawah 0,08 maka model dinyatakan perfect fit dan layak digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Akan tetapi dalam kasus ini bahwa nilai SRMR memiliki nilai 0,104, hal ini dapat menunjukkan bahwa model cukup baik sesuai dengan data, meskipun masih ada sejumlah kecil ketidakcocokan antara model dan data yang diobservasi.

## Pengujian Inner Model (Model Struktural)
Analisa  inner  model  dapat  dievaluasi  dengan  menggunakan  R-square  untuk  konstruk dependen, Stone-Geisser Qsquare test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien  parameter  jalur  structural.  Hasil  pengujian  inner  model  meliputi  nilai  koefisien determinasi (R-square), dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi Variabel R Square R Square Adjusted Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 0.870 0.861
Sumber: Data Primer yang diolah, 2023
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699
Hasil  koefisien  determinasi  pengaruh  antara  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh nilai R  square  sebesar  0,870  yang  artinya  pengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah dapat dijelaskan sebesar 87% oleh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

## Pengujian Hipotesis
Berdasarkan hasil estimasi model PLS pada Gambar 1 terlihat bahwa terdapat satu jalur tidak langsung yang memiliki nilai P value < 0,05, sedangkan jalur lainnya memiliki nilai p value < 0,05
Gambar 2. Hasil Analisis Output Model Struktural PLS Algorithm
Hasil  pengujian  terhadap  pengaruh  langsung  masing-masing  variabel  eksogen  terhadap variabel endogen selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6
Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis
Variabel Original Sample (O) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values Kesimpulan PASP -> Ak. Kinerja Instansi Pemerintah 0.983 0.067 14.611 0.000 Diterima KLK*PASP -> Ak. Kinerja Instansi Pemerintah 0.109 0.105 1.032 0.303 Ditolak
Sumber : Data Primer yang diolah, 2023
Hipotesis Pertama:
Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  Berpengaruh  Positif  dan  Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai p value dari Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  adalah  sebesar  0,000  dengan  t statistik sebesar 14,611. Oleh karena nilai p value > 0,05 dan t statistik < 1,96 maka Ho ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung, Penerapan standar akuntansi yang dijalankan oleh Kementerian Perhubungan BPTD kelas II Provinsi Gorontalo telah konsisten dan tepat dalam sektor publik, hal ini telah meningkatkan  transparansi  dan  keterbacaan  laporan  keuangan  dan  kinerja,  konsistensi,  dan
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699
instansi  pemerintah  dapat  dengan  lebih  baik  menilai  kinerja.  Berdasakan  hasil  tersebut,  maka dapat  dinyatakan  bahwa  hipotesis  pertama  Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diterima.
Sebagaimanya pernyataan yang mendukung hasil riset ini, Halim dan Muhammad (2018:3) mengatakan  bahwa  akuntansi  sektor  publik  bentuk  dari  suatu  proses  kegiatan  suatu pengidentifikasian, dan juga membuat pengukuran, dan melakukan pencatatan, serta membuat bentuk pelaporan terhadap transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti  pemerintah,  LSM,  dan  lain-lain  yang  dijadikan  sebagai  informasi  dalam  mengambil keputusan  ekonomi  oleh  pihak-pihak  yang  memerlukan.  Juga  disamping  itu  laporan  terhadap keuangan pemerintah daerah diperuntukkan sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya bahwa laporan keuangan harus dibuat dan dilaporkan secara periodik untuk dapat mengukur kinerja instansi pemerintah secara periodic, dan untuk kepentingan dari laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pengambilan keputusan  oleh  yang  berkepentingan  (Utomo  et  al.,  2021;  Pujanira,  2017;  Zubeir,  2022). Akuntansi sektor publik juga menurut (Handayani, 2015) yang mengemukakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  dalam  hal  penyajian  informasi  pertanggungjawaban  mengenai  tujuan,  fungsi  dan obyek pengeluaran.
Beberapa  riset  sebelumnya,  telah  melaraskan  hasil  temuan  dalam  penelitian  ini,  bahwa Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  dapat  diketahui  dari  penyusunan  laporan  keuangan memberikan  sumbangan  bagi  peningkatan  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  dalam  hal penyajian  informasi  pertanggungjawaban  mengenai  tujuan,  fungsi  dan  obyek  pengeluaran. Dengan  kata  lain  bahwa  penerapan  akuntansi  sector  public  memberikan  dampak  pengaruh terhadap akuntnabilias kinerja akuntansi pemerintah (Mahsun, 2016; Peilouw et al., 2023)

## Hipotesis Kedua:
Kualitas  Laporan  Keuangan  Tidak  Memoderasi  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  nilai  p value  dari  Kualitas  Laporan  Keuangan  untuk memoderasi  Penerapan  Akuntansi  sector  public  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah adalah sebesar 0,303 dengan t statistik sebesar 1,032. Oleh karena nilai p value > 0,05 dan t statistik < 1,96, maka Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan tidak dapat memoderasi atau tidak dapat memperkuat terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pandangan  dalam  suatu  konteks  tertentu, Pandangan  ini  dapat  dikatakan  bahwa  adanya  banyak  faktor  lain  lebih  mendominasi  dalam pengaruh terhadap akuntabilitas  kinerja.   Hal ini  juga  dapat  dikatakan  bahwa  kualitas laporan keuangan  tidak  selalu  memoderasi  akuntabilitas  kinerja,  sehingga  hal  yang  penting  bahwa kualitas  laporan  keuangan  yang  baik  masih  merupakan  faktor  yang  dapat  membantu meningkatkan transparansi, kepercayaan publik, dan pemahaman pemangku kepentingan tentang kinerja instansi pemerintah Berdasakan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua  Kualitas  Laporan  Keuangan  memoderasi  Penerapan  Akuntansi  sector  public  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditolak.
Hasil  tersebut  dapat  diketahui,  penyajian  informasi  dalam  membandingkan  laporan keuangan periode sebelumnya, serta entitas perbandingan penerapan kinerja kebijakan akuntansi lainnya  belum  dipahami  secara  menyeluruh  oleh  pengguna  laporan  keuangan.  Sementara  itu, indikator  kinerja  menyajikan  informasi  tentang  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  instansi pemerintah, sehingga dengan kurangnya keterkaitan antara laporan keuangan dengan indikator kinerja dapat menyebabkan laporan keuangan tidak dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diverifikasi untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Erlina et al. (2015:25), menyatakan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan ukuran dari stakeholder yang akan menilai atau melakukan perincian terhadap suatu hasil  yang  berasal  dari  suatu  proses  pengidentifikasian,  dengan  melakukan  pengukuran,  yang kemudian dilakukan pencatatan dan transaksi kegiatan aktivitas ekonomi yang secara langsung
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699
berhubungan  dengan  transaksi  keuangan  pada  suatu  pemerintahan  daerah,  yang  kemudian dijadikan  sebagai  informasi  dalam  rangka  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  entitas akuntansi  dan  pengambilan  keputusan  ekonomi  oleh  pihak  yang  memerlukannya.  Dengan demikian  bahwa  Pernyataan  pada  Standar  Akuntansi  Keuangan  (IAI,  2015)  merupakan karakteristik  dari  kualitas  laporan  keuangan,  masih  harus  dipahami  secara  menyeluruh,  untuk dapat mengukur kualitas laporan keuangan yang tepat dan tersaji dengan benar.
Mudrikah  &  Ali  (2020)  kualitas  laporan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,  tetapi  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Demikian pula kualitas laporan keuangan  tidak  dapat  memoderasi  hubungan  penerapan  akuntansi  sektor  publik  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah (Mudrikah  &  Ali,  2020) Berdasarkan  riset  hasil penelitian ini, bahwa kualitas laporan keuangan tidak dapat memoderasi hubungan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini karena kualitas laporan keuangan merupakan hasil dari penerapan akuntansi sektor publik. Selain itu, kualitas laporan keuangan hanya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  peran  dari  kualitas  laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah.  Penerapan  akuntansi  sektor  publik  menjadi  standar  yang  harus digunakan  pada  system  pelaporan  keuangan  yang  handal  dan  dengan  memperhatikan pemahaman yang lebih  mendalam tentang pelaporan keuangan yang tepat. Kebijakan strategi dapat mencapai kinerja yang baik melalui penerapan akuntansi sektor public, sehingga pada saat penerapan  akuntansi  sektor  publik,  system  pembuatan  laporan  keuangan  menjadi  penting. Demikian pula hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan kepada staf instansi pemerintah untuk meningkatkan  pemahaman  para  pengguna  laporan  keuangan  tentang  pentingnya  akuntabilitas dan  kualitas  laporan  keuangan.  Memastikan  bahwa  semua  pengguna  laporan  keuangan memahami bagaimana akuntansi dan pelaporan keuangan berdampak pada akuntabilitas

## DAFTAR PUSTAKA
Anto,  H.,  Alamsyah,  S.,  &  Indrawan,  A.  (2022).  Implementasi  Pelaporan  Akuntansi  Sektor Publik  dan  Pengendalian  Intern  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  pada  Instansi Pemerintah. BALANCE:  Economic,  Business,  Management  and  Accounting  Journal , 19 (2), 184. https://doi.org/10.30651/blc.v19i2.13522
Handayani, P. T. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (Studi …. Maksi Untan , 12 (2), 1–11.
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/maksi/article/view/34730
Ikrami,  F.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  dan  Pengawasan  Internal Terhadap  Instansi  Pemerintahan  (Studi  Empiris  Pada  KEcamatan  Siantar  Timur  Kota Pematangsiantar). Thesis Faculty of Economy .
Mahsun. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi …. Jurnal Ekonomi, Bisnis … , 1 (3), 1–21.
Mudrikah,  F.,  &  Ali,  K.  (2020).  Pengaruh  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Pada  SKPD  Kabupaten
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699
Lampung Timur). Jurnal Fidusia , 3 (2), 166–182. www.Opsi.id,
Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual  dan  Pengawasan  Kualitas  Laporan  Keuangan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Dinas  Kehutanan,  Dan  Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik , 9 (2), 30– 43.
Nurhani Salamah, Ernadhi Sudarmanto, D. H. (2021). No Title. JURNAL ONLINE MAHASISWA (JOM) BIDANG AKUNTANSI , Vol 8 (No 3 (2021)). om.unpak.ac.id
Peilouw, C. T., Oktavia, D. D., Wulandari, A. A., & Latuan, C. F. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi  Sektor  Publik  dan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang). Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan , 5 (1), 111–122. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/9641/pdf
Pujanira, P. (2017). 16643-40953-1-Sm . VI (4).
Putra, A. P., Akram, A., & Hermanto, H. (2018). Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Lombok Barat. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 2 (2), 271– 290. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i2.3942
Rahmawati, W. R., & Heliana. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Bandung Conference  Series:  Accountancy , 2 (1), 14–33. https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.625
Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. Financial: Jurnal Akuntansi , 6 (1), 87–97. https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.135
Ruminingsih,  R.,  Riharjo,  I.  B.,  &  Ardini,  L.  (2019).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Efektivitas  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Akrual  Atas  Barang  Milik Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Profita: Komunikasi Ilmiah Dan … , 13 , 190–207. https://www.neliti.com/publications/522579/faktor-faktor-yang-mempengaruhi- efektivitas-penerapan-standar-akuntansi-pemerint
Sahala Purba, Rintan Saragih, & Tika Meisiska Br Sembiring. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 1 (1), 122–129. https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140
Utomo,  A.  C.,  Suyanto,  S.,  &  Riyanto,  K.  B.  (2021). Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah,  Good  Governance  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro). Jurnal Akuntansi Aktiva , 2 (2), 145–152.
Wina,  I.  P.  H.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Pelaporan  AkuntansiSektor  Publik  Dan Pengawasan  Kualitas  LaporanKeuangan  Terhadap  Akuntabilitas  KinerjaInstansi Pemerintah (Studi Kasus DispendaProv, Dispenda Kota, Dan Dishub Prov). Jurnal Riset , x , 1–15.
Zubeir, A. (2022). Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal .