## Analisis Kinerja Lembaga Penegak Hukum Untuk Korupsi Pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
Dias Nurmalasari 1 , Aria Farah Mita 2
Universitas Indonesia. Jakarta, Indonesia 1,2

## Abstract
In these times, the crime of money laundering (TPPU) has become increasingly complex and complicated by using various and varied modes. This is one of the challenges for law enforcement agencies for corruption. In accordance with the Performance Accountability Report of Law Enforcement Agencies for corruption in 2021 it is not yet optimal in handling ML cases, namely only reaching 40%. Therefore, the purpose of this research is to identify the main causes of the Law Enforcement Agency for Corruption not being optimal in handling ML cases and to analyze what factors can optimize the handling of ML cases in the Law Enforcement Agency for Corruption. The researcher uses an extensive literature review and focuses on the performance of Law Enforcement Agencies for corruption so that they can be optimal in handling ML cases. Collecting evidence using a case study research strategy with a qualitative approach through direct observation of internal sources, analysis of documents, and interviews with related parties. This study uses interactive model data analysis techniques. In handling ML cases, the Law Enforcement Agency for corruption found that there were variations of fraud used by perpetrators of criminal acts that were increasingly complex, so it was necessary to improve HR capabilities in handling ML cases. In addition, there is a need for a specific policy regarding the handling of ML cases which can then be set forth in Standard Operating Procedures .
Keywords : performance management system ; money laundering ; corruption ; law enforcement
Corresponding author. dias.nurma@gmail.com 1 , aria.farahmita@ui.ac.id 2
History of article. Received: April 2023, Revision: Juni 2023, Published: September 2023

## INTRODUCTION
Salah satu Kategori Occupational Fraud yang saat ini  masih  menjadi  masalah  besar  di  Indonesia  yaitu Korupsi. Pada Tahun 2021, Transparency International merilis  data  survey  berupa  skor  Indeks  Persepsi Korupsi  (IPK)  suatu  negara.  Dalam  hasil  surveynya Indonesia  memperoleh  skor  Indeks  Persepsi  Korupsi yaitu 38 dengan peringkat 96 dari 180 negara yang di survey. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi.
Di  Indonesia,  salah  satu  Lembaga  Penegak Hukum  yang  mendapatkan  amanat  untuk  melakukan Pemberantasan  Korupsi  secara  profesional,  intensif, dan berkesinambungan. Berdasarkan Rencana Strategis  Lembaga  Penegak  Hukum  untuk  korupsi Tahun  2020-2024  salah  satu  tujuannya  yaitu Mengoptimalkan kegiatan penindakan Tindak Pidana Korupsi dan  TPPU (Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi, 2020).
Dalam  mencapai  tujuannya  yang  menjadi  tolak ukur  dalam  mengukur  kinerja  Lembaga  Penegak Hukum untuk korupsi salah satunya adalah Indikator Kinerja  Utama  (IKU)  (Lembaga  Penegak  Hukum
untuk Korupsi, 2021). Pengukuran IKU yaitu dengan membandingkan  antara  target  (rencana)  dengan realisasinya.  Pada  tahun  2021,  realisasi  IKU  pada penanganan  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  melalui TPPU/Korporasi  yaitu  sebanyak  8  (delapan)  perkara dari  target  20  perkara  yaitu  hanya  mencapai  40% (Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi, 2021). Hal ini  menunjukkan  bahwa  Lembaga  Penegak  Hukum untuk  Korupsi  belum  optimal  dalam  menangani perkara Tindak Pidana
Korupsi melalui TPPU/Korporasi sesuaiLaporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi, (2021).
Usaha Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi dalam  mencapai  tujuannya  salah  satunya  didukung oleh  Lembaga  Keuangan  Intelijen  (FIU).  Pada Penelitian  Hasani  (2015),  terdapat  4  (empat)  faktor permasalahan  yaitu  faktor  pertama  kegagalan  dalam kategori  kepemimpinan  dan  kebijakan,  faktor  kedua kegagalan  dalam  kategori  organisasi  dan  birokrasi, faktor ketiga kegagalan dalam kategori informasi dan peringatan,  dan  faktor  keempat  kegagalan  dalam kategori analisis intelijen. Selanjutnya pada penelitian Sari  (2021),  pada  periode  2015-2019  hanya  sebesar 29% atau sekitar 205 Laporan Hasil Analisis FIU yang ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
Bahwa  pengoptimalan  penanganan  perkara korupsi dan TPPU di Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi  dapat  membantu  meningkatkan  mekanisme pemulihan  dan  pengelolaan  aset  hasil  tindak  pidana korupsi dan mencegah potensi adanya dampak negatif ekonomi  di  Indonesia.  Pencucian  uang  berpotensi dapat menghancurkan suatu negara melalui perekonomian,  keamanan,  dan  konsekuensi  sosial (McDowell  dan  Novis,  2001).  Beberapa  dampak negatif  ekonomi  atas  TPPU  yang  dapat  ditimbulkan yaitu  melemahkan  sektor  swasta  yang  sah,  merusak integritas  pasar  keuangan,  kehilangan  kendali kebijakan  ekonomi,  adanya  penyimpangan  dan ketidakstabilan  ekonomi,  Pemerintah  berpotensi kehilangan  pendapatan  dari  pajak,  adanya  risiko terhadap upaya privatisasi pada bisnis, dan berpotensi dapat  merusak  reputasi  negara  dan  berpotensi menimbulkan biaya sosial yang tinggi (McDowell dan Novis, 2001).
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  merumuskan masalah  antara  lain  (1)  mengapa  Lembaga  Penegak Hukum untuk korupsi belum optimal dalam menangani perkara  TPPU?  (2)  bagaimana  Lembaga  Penegak Hukum  untuk  korupsi  dapat  mengoptimalkan  jumlah perkara  TPPU  agar  dapat  mencapai  tujuan  Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi sesuai dengan Rencana Strategi  Lembaga  Penegak  Hukum  untuk  korupsi Tahun  2020-2024?.  Bahwa  penelitian  ini  memiliki tujuan  untuk  memberikan  rekomendasi  kepada Lembaga  Penegak  Hukum  untuk  korupsi  agar  dapat membantu  memecahkan  masalah  sehingga  dapat mengoptimalkan kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya.
Performance Management System (PMS) Framework
Performance  Management  System (PMS) Framework merupakan  suatu  sistem  yang  digunakan oleh  organisasi  untuk  menyampaikan  tujuan  dan sasaran  perusahaan ( Otley,  1980).  Menurut  Hood (dalam  Sativa  dan  Daskalakis,  2018),  Bahwa  pada organisasi  sektor  publik  PMS  yang  digunakan  yaitu New  Public  Management. Pendekatan New  Public Management mengukur  kinerja  dengan  penetapan target, evaluasi, dan penghargaan. Selanjutnya Brujin (dalam  Sativa  dan  Daskalakis,  2018)  pengukuran kinerja  pemerintah  menggunakan output yang dihasilkan.
Penetapan  target  merupakan  harapan  suatu organisasi  yang  selanjutnya  dapat  diukur  melalui kinerja organisasi. Penetapan target memiliki akronim SMARTER  di  mana  pengembangan  dari  akronim SMART  yang  terdiri  dari Specific,  Measureable, Agreed  Upon,  Realistic,  Time-based,  Ethical,  and Recorded (Wade,  2009).  Dalam  mengukur  evaluasi kinerja secara objektif menggunakan hasil aktual dan
kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan (Ferreira dan  Otley,  2009).  Selanjutnya,  Penghargaan merupakan suatu bentuk imbalan yang akan diterima sesuai  dengan  hasil  evaluasi  kinerja  yang  diperoleh (Otley dalam Ferreira dan Otley, 1999).

## Fraud
Occupational  fraud ( Fraud dalam  hubungan kerja) adalah suatu penipuan terhadap organisasi yang dilakukan oleh Individu di mana Individu merupakan pegawai  dari  organisasi  tersebut  (ACFE,  2020). Kategori utama dalam Occupational Fraud yaitu Asset Misappropriation,  Fraudulent  Statements, dan Corruption (ACFE, 2020). Di Indonesia, fraud diatur dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  peraturan perundangan  lain.  Fraud  dalam  hubungan  kerja  atau Occupational  fraud adalah  penipuan  yang  dilakukan oleh  individu  terhadap  suatu  organisasi  yang mempekerjakan  individu  tersebut  (ACFE,  2020). Occupational  fraud dikenal  dengan  menggunakan bagan dengan sebutan fraud tree. Occupational fraud tree memiliki  3  (tiga)  kategori  utama  yaitu Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset), Fraudulent Statements, dan Corruption (Korupsi) (ACFE, 2020). Alasan seseorang melakukan fraud yaitu dapat dijelaskan  menggunakan triangle  fraud (Cressey dalam  Tuanakotta  2010). Triangle  fraud terdiri  dari pressure (tekanan), perceived  opportunity (peluang yang dirasakan), dan rationalization (rasionalisasi).
1. Pressure adalah  upaya  penggelapan  uang  yang dilakukan  pelaku  karena  adanya  tekanan  secara pribadi yang dialami oleh pelaku.
2. Perceived opportunity adalah upaya pelaku yang memiliki  peluang untuk melakukan fraud di mana pelaku  juga  memiliki  kepercayaan  dan  keahlian dalam pekerjaannya.
3. Rationalization adalah upaya pelaku dengan cara mencari  pembenaran  terlebih  dahulu  sebelum melakukan fraud .
Gambar 1. Triangle Fraud Pressure Rationaliz ation Perceived Opportunit y
Sumber: Cressey hyphotesis (dalam Tuanakotta,
2010)

## Korupsi
Korupsi  merupakan  salah  satu  kategori Occupational Fraud (ACFE, 2020). Dalam melakukan Korupsi di sektor pemerintahan seseorang melakukan perbuatan  penyalahgunaan  jabatannya  ( missue  of public  office )  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi (Tuanakotta,  2010).  Penegakan  hukum  dalam memberantas  korupsi  telah  ada  di  berbagai  negara salah satunya di Indonesia melalui Lembaga Penegak Hukum  dan  Keuangan  yaitu  Penyidik  (Investigator) dan Auditor (Tuanakotta, 2010). Semakin banyak dan semakin baik penegakan hukum maka pemberantasan korupsi semakin besar (Tuanakotta 2010).

## Pencucian Uang
Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  TPPU menyebutkan bahwa:
“ Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata  uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain atas  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta  Kekayaan  dipidana  karena  tindak  pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ”. TPPU  merupakan  suatu  tindak  pidana lanjutan yang berasal dari tindak pidana asalnya, salah satunya seperti korupsi. Oleh sebab itu, harus terlebih dahulu  membuktikan  tindak  pidana  asalnya  sebelum menangani  perkara  TPPU  (FIU,  2021).  Mahkamah Agung  menyampaikan  penanganan  perkara  TPPU harus diawali dengan tindak pidana asalnya tetapi tidak wajib  untuk  melakukan  pembuktian  terlebih  dahulu terhadap tindak pidana asalnya, sehingga penanganan perkara  TPPU  tidak  perlu  menunggu  putusan pengadilan  atas  perkara  tindak  pidana  asalnya  atau telah memiliki kekuatan hukum tetap tetap ( inchracht ). Pencucian  uang  memiliki  3  (tiga)  kelompok yaitu placement,  layering,  and integration (FATF dalam  FIU  2017).  Pelaku  TPPU  biasanya  tidak menempatkan  uang  hasil  tindak  pidana  dalam  sistem keuangan guna untuk menghindari adanya deteksi oleh otoritas  terkait  sehingga  mengalihkan  uangnya  untuk membelikan aset atas nama orang lain atau hal lainnya.
Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( Criminal Justice System ) Pakar dan ahli hukum pidana Amerika Serikat memperkenalkan  Sistem  Peradilan  Pidana.  Di Amerika,  Sistem  peradilan  pidana  menunjukkan
adanya  ketidakpuasan  terhadap  kinerja  aparatur penegak  hukum  dalam  menanggulangi  kejahatan karena sistem mengabaikan potensi hukuman pidana. Sistem  Peradilan  Pidana  adalah  suatu  sistem  untuk penegakkan hukum, proses peradilan, dan permasyarakatan  yang  dimulai  dari  penyelidikan sampai  dengan  pengawasan  terhadap  putusan seseorang yang akan dijatuhi hukuman.
Pengaturan  prosedur  penanganan  perkara pidana  di  Indonesia  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  KUHAP, konsep hukum acara pidana terbagi dalam 3 (tiga) fase antara lain fase pra-ajudikasi merupakan pemeriksaan pendahuluan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, ajudikasi merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim,  dan  pasca  ajudikasi  merupakan  putusan  dan upaya hukum.

## Proses Penanganan  Perkara  di  Lembaga  Penegak Hukum untuk Korupsi
Pada pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  menjelaskan  bahwa salah  satu  tugas  Lembaga  Penegak  Hukum  untuk korupsi  adalah  penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi. Selanjutnya  dalam  pasal  11  Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:
“Lembaga  Penegak  Hukum  untuk  korupsi memiliki  wewenang  untuk  melakukan  penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana korupsi  yang  melibatkan  aparat  penegak  hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang berkaitan dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  atau  Penyelenggara  Negara dan/atau  menyangkut  kerugian  negara  paling  sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Pendekatan yang digunakan oleh Penyelidik dan Penyidik  dalam  menangani  perkara  TPPU  yaitu pendekatan follow the suspect dan pendekatan follow the money (Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, 2018). pendekatan follow the suspect merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada perbuatan pelaku dan selanjutnya melakukan penelusuran aset milik pelaku (Lembaga  Penegak  Hukum  untuk  korupsi,  2018). Pengungkapan  menggunakan  pendekatan follow  the suspect merupakan pengungkapan yang dilakukan dari hulu  ke  hilir  ( top  down )  (Lembaga  Penegak  Hukum untuk  korupsi,  2018).  Pendekatan follow  the  money merupakan suatu pendekatan dimulai dari menelusuri aset  yang  selanjutnya  fokus  pada  pelaku  dan perbuatannya  (Lembaga  Penegak  Hukum  untuk korupsi, 2018). Pengungkapan menggunakan pendekatan follow the money merupaka pengungkapan yang dilakukan dari hilir ke hulu ( bottom up ) (Lembaga Penegak  Hukum  untuk  korupsi,  2018).  Kedua pendekatan  tersebut  dilakukan  berfungsi  untuk mendapatkan  bukti-bukti  pelaku  melakukan  TPPU.
Kemudian, bukti-bukti tersebut dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku di Pengadilan (Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, 2018). Berikut kerangka penanganan perkara TPPU atas tindak pidana korupsi di Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi:
Gambar 2. Alur Penanganan Perkara TPPU atas Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi Sumber: data diolah oleh peneliti, 2023

## Penelitian Terdahulu
Pada  periode  2015-2019,  hasil  analisis  (HA) yang  diberikan  FIU  hanya  dapat  ditindaklanjuti  oleh penegak hukum hanya sebesar 29%. Adanya keraguan Penyidik  dalam  mengenakan  pasal  TPPU  dan menindaklanjuti HA FIU (Hasani, 2015). Hal tersebut dikarenakan pemahaman Penyidik masih kurang untuk menangani  perkara  TPPU  (Hasani,  2015).  Selain  itu, Penyidik  merasa  bahwa  informasi  HA  yang disampaikan oleh FIU masih kurang lengkap dan tidak memenuhi unsur pidana TPPU (Hasani, 2015). Dalam membuat  HA,  FIU  membutuhkan  waktu  yang  lama sehingga  menghambat  Penyidik  untuk  memperoleh informasi  (Hasani,  2015).  Pengumpulan  informasi merupakan  tantangan  utama  dalam  melakukan investigasi TPPU (Zolkafli et al , 2019). Implementasi kebijakan  dalam  menangani  perkara  TPPU  pada Lembaga  Penegak  Hukum  untuk  korupsi  yaitu: (Suharso, 2022)
1. Faktor commitment yaitu terkait dukungan sarana dan  prasarana  pelaksanaan  penanganan  perkara TPPU yang belum memadai;
2. Faktor content yaitu  terkait  aturan  khusus  yang mengatur terkait penanganan perkara TPPU; dan
3. Faktor communication yaitu terkait komunikasi di mana penyampaian pesan dan arahan belum secara formal  dan  tidak  di  dukung  dokumen-dokumen resmi.
Kemudian,    untuk  mengukur  kinerja  penggunaan performance management system theory efektif dalam melakukan pengukuran kinerja pada Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi (Sativa dan Daskalakis, 2009).

## METHOD

## Strategi dan Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  strategi  penelitian berupa  studi  kasus  ( case  study )  dengan  pendekatan penelitian  berupa  pendekatan  kualitatif.  Penelitian kualitatif  merupakan  suatu  sarana  untuk  melakukan eksplorasi  dan  memahami  lebih  dalam  mengenai individu  atau  kelompok  atas  masalah  sosial  manusia (Creswell,  2009).  Permasalahan  yang  terdapat  dalam penelitian  ini  yaitu  mengidentifikasi  penyebab  utama Lembaga  Penegak  Hukum  untuk  korupsi  belum optimal  dalam  menangani  perkara  TPPU  dan menganalisis faktor-faktor yang dapat
mengoptimalkan  penanganan  perkara  TPPU  di Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi.
Penelitian kualitatif memiliki beberapa strategi salah satunya yaitu studi kasus (Cresswell, 2009). Studi kasus merupakan strategi yang dilakukan oleh peneliti untuk  melakukan  eksplorasi  secara  mendalam mengenai  suatu  peristiwa,  kegiatan,  program,  proses oleh satu atau lebih individu (Cresswell, 2009).

## Pengumpulan Data
Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data model interaktif sesuai yang ditulis oleh Miles & Huberman ( 1994).  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  menggunakan  instrumen  penelitian  berupa wawancara  dan  dokumentasi.  Menurut  Yin  (2018) wawancara  dapat  membantu  memberikan  penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa dari suatu peristiwa penting  dan  dapat  membantu  menjelaskan  sudut pandang  dari  Narasumber  dan  informasi  dokumenter (baik kertas maupun elektronik) mungkin akan relevan dengan  setiap  topik  pada  penelitian  studi  kasus. Pengumpulan  Data  berkaitan  dengan  kendala  yang menjadi  penyebab  Lembaga  Penegak  Hukum  untuk Korupsi  belum  optimal  dalam  menangani  perkara TPPU.
Pada  penelitian  ini,  Peneliti  akan  melakukan proses  wawancara  kepada  Penyelidik,  Penyidik,  dan Penuntut di Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi. Wawancara akan dilakukan secara tatap muka ( offline ) maupun  dalam  jaringan  ( online ).  Proses  wawancara secara  garis  besar  akan  menanyakan  terkait  dengan kendala  apa  saja  yang  dihadapi  oleh  Penyelidik, Penyidik  dan  Penuntut  dalam  menggunakan pendekatan follow  the  money dan  pendekatan follow the suspect saat sedang menangani perkara TPPU. Hal ini  dapat  membantu  Peneliti  untuk  menganalisis kendala  yang  sedang  dihadapi  dan  memberikan rekomendasi  sehingga  Lembaga  Penegak  Hukum untuk  korupsi  dapat  mengoptimalkan  jumlah penanganan perkara TPPU pada tahun mendatang.
Selain itu, Penelitian ini juga menggunakan data dokumentasi yang diperoleh melalui dokumen rencana
strategis  Lembaga  Penegak  Hukum  untuk  korupsi, laporan  akuntabilitas  kinerja  tahun  2021  Lembaga Penegak  Hukum  untuk  korupsi,  dan  jurnal  penelitian yang terkait.

## Analisa data
Pada  tahap  analisa  data,  sesuai  dengan pembahasan analisa data yang dikemukakan oleh Ellet (2018) maka tahapan analisa data yang dilakukan oleh Peneliti dalam melakukan diagnosis masalah yaitu:
a. Define the problem, mendeskripsikan masalah dan selanjutnya  dapat  menentukan  penyebab  utama permasalahan.
b. Summarize  the  causes  the  problem ,  membuat ringkasan  atas  penyebab  permasalahan  sehingga dapat menganalisis masalah utama.
c. Prove  each  cause ,  menemukan  bukti-bukti  atas penyebab  yang  memberikan  pengaruh  pada masalah utama. Terdapat 4 (empat) desain uji yang
d. umum dilakukan yaitu construct validity, internal validity,  external  validity, dan reliability (Yin, 2018).
e. Present  an  action  plan, membuat  rencana rekomendasi yang dapat menyelesaikan masalah.

## Unit Analisis
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  kasus  pada satu  unit  analisis  yaitu  Kedeputian  Penindakan  dan Eksekusi  pada  Lembaga  Penegak  Hukum  untuk Korupsi  selaku  pihak  yang  melakukan  kegiatan penanganan perkara TPPU. Penanganan perkara TPPU merupakan objek pada penelitian ini.

## RESULT AND DISCUSSION

## Penetapan Target
Penetapan  target  kinerja  oleh  Lembaga Penegak Hukum telah mendapat kesepakatan dari para pemangku  kepentingan  yang  kemudian  dituangkan dalam  Rencana  Strategis  Lembaga  Penegak  Hukum untuk  korupsi  2020-2024.  Selanjutnya  penetapan target  tersebut  menjadi Key  Performance  Indicator (KPI)  bagi  Satuan  Tugas  (Satgas)  Direktorat Penyidikan.  Pada  tahun  2021,  Lembaga  Penegak Hukum untuk korupsi menetapkan target sebanyak 20 perkara TPPU.

## Evaluasi
Bahwa  jumlah  penanganan  perkara  TPPU pada  tahun  2021  merupakan  jumlah  terbanyak  yang ditangani  oleh  Lembaga  Penegak  Hukum  untuk korupsi  sejak  tahun  2016-2021  seperti  yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini:
Gambar 3. Penanganan Perkara TPPU yang ditangani oleh Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi Tahun 2016-2021 Sumber: olahan penulis 2023
Pada  tahun  2021,  Lembaga  Penegak  Hukum  untuk korupsi hanya berhasil menangani 8 (delapan) perkara
korupsi dari 20 target perkara. Namun, pada Gambar 3 menunjukkan bahwa Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi  pada  tahun  2021,  telah  berusaha  untuk mengoptimalkan penanganan perkara TPPU meskipun Lembaga  Penegak  Hukum  untuk  korupsi  belum berhasil mencapai target.
Penanganan perkara TPPU yang berasal dari tindak  pidana  korupsi  pada  tahun  2021  yaitu  sebagai berikut: No Tanggal Surat  Perintah Penyidikan Tindak  Pidana Asal Korupsi 1 22 Maret 2021  Penyuapan, Gratifikasi 2 27 Agustus 2021 Penyuapan, Gratifikasi 3 17  September 2021 Penyuapan, Gratifikasi 4 17  September 2021 Penyuapan, Gratifikasi 5 4 November 2021 Penyuapan, Gratifikasi 6 22  Desember 2021 Penyuapan, Gratifikasi 7 29  Desember 2021 Penyuapan, Gratifikasi 8 31  Desember 2021 Pemborongan, Gratifikasi
Tabel 1. Perkara TPPU yang ditangani oleh Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi Tahun 2021 \Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, 2021, olahan penulis 2023
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa dari 8 (delapan) perkara TPPU yang ditangani oleh Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, 7 (tujuh) diantaranya berasal  dari  tindak  pidana  korupsi  berupa  penyuapan dan  gratifikasi,  sedangkan  1  (satu)  perkara  TPPU
0 2 4 6 8 10 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Grafik Penanganan Perkara TPPU 2016-2021 Total
lainnya  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi  berupa Pemborongan dan Gratifikasi.
Bahwa berdasarkan wawancara yang dilakukan  kepada  Penyelidik  Lembaga  Penegak Hukum untuk korupsi, pada tahap penyelidikan yang menjadi  fokus  utama  Penyelidik  adalah  penanganan perkara  korupsi.  Pada  tahap  ini  Penyelidik  belum berfokus  pada  penanganan  TPPU.  Pada  tahap Penyelidikan, Penyelidik hanya memberikan informasi kepada Penyidik mengenai adanya indikasi TPPU pada saat  Penyelidik  sedang  menangani  perkara  korupsi. Bahwa  untuk  menemukan  adanya  indikasi  perkara TPPU,  Penyelidik  menggunakan  2  (dua)  pendekatan yaitu follow the suspect dan follow the money . Dalam melakukan penyelidikan, Penyelidik juga dibantu oleh pihak-pihak  internal  dan  eksternal  agar  bukti-bukti yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Pada  tahap  Penyidikan  fokus  penanganan perkara  TPPU  baru  dilakukan.  Penyidik  dapat  mulai melakukan penanganan perkara TPPU sejak Penyidik menerima  laporan  berupa  Laporan  Kejadian  Tindak Pidana  Korupsi  (LKTPK)  dari  Penyelidik.  Bahwa target  penanganan  perkara  TPPU  yaitu  sebanyak  20 perkara,  di  mana  target  tersebut  merupakan  target Direktorat.  Namun,  terdapat  perbedaan  perhitungan antara  target  individu  dengan  target  Direktorat  yang menyebabkan  tidak  tercapainya  jumlah  penanganan perkara TPPU tersebut. Salah satu yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut adalah belum adanya aturan Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi yang mengatur secara khusus mengenai penanganan perkara TPPU.  Selain  itu,  tidak  adanya  aturan  tersebut berdampak pada perbedaan persepsi antara Penyelidik, Penyidik,  Penuntut,  dan  Unit  kerja  yang  mendukung penanganan perkara TPPU. Dalam menangani perkara TPPU  penegak  hukum  semakin  mendapatkan tantangan  di  mana  semakin  berkembangnya  zaman, modus pencucian uang yang digunakan oleh tersangka semakin  bervariasi  dan  semakin  kompleks.  Hal  ini menyebabkan Penyelidik, Penyidik, Penuntut dan Unit kerja  lain  yang  mendukung  TPPU  membutuhkan waktu  yang  lebih  banyak  untuk  menemukan  bukti- bukti  yang  kuat  mengenai  adanya  TPPU  atas  kasus korupsi  yang  dilakukan  oleh  tersangka.  Oleh  karena itu,  diperlukan  adanya update pengetahuan  untuk meningkatkan  kapabilitas  dan  kemampuan  dari Penyelidik,  Penyidik,  Penuntut,  dan  Unit  kerja  yang mendukung penanganan perkara TPPU.
Pada tahap Penyidikan, untuk meningkatkan dan  menguatkan  bukti-bukti  adanya  TPPU  yang dilakukan  oleh  pelaku  korupsi  Penyidik  juga menggunakan pendekatan follow the money dan follow the  suspect .  Penyidik  bekerja  sama  dengan  pihak internal  dan  pihak  eksternal  yang  dapat  mendukung penanganan perkara TPPU. Namun, dalam pelaksanaannya  diperlukan  waktu  yang  lama  bagi Penyidik  untuk  melakukan  penelusuran  aset  atas
transaksi  keuangan  yang  dapat  mengindikasikan  dan membuktikan  adanya  TPPU  sehingga  diperlukan koordinasi secara berkala antara Penyelidik, Penyidik dan  Unit/Lembaga  yang  mendukung  penanganan perkara  TPPU.  Hal  ini  dilakukan  guna  untuk memenuhi unsur pasal TPPU yang akan disangkakan kepada tersangka.
Pada  tahap  Penuntutan,  Jaksa  Penuntut berfokus pada pelimpahan perkara korupsi dan perkara TPPU  ke  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Salah satu  yang  menjadi  kendala  dalam  melakukan penuntutan  terhadap  pelaku  korupsi  oleh  Jaksa Penuntut  adalah  adanya  perbedaan  persepsi  antara Penyidik,  Jaksa  Penuntut,  dan  Hakim  seperti perbedaan  nilai  suap  dan  tempus  waktu  dalam membuktikan adanya pidana korupsi dan TPPU. Selain itu,  penerapan  pasal  yang  akan  dipersangkakan  juga harus  tepat  untuk  meminimalisir  adanya  Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh pelaku korupsi dan pencucian uang.

## Penghargaan
Bahwa  target  penanganan  perkara  TPPU Lembaga  Penegakan  Hukum  untuk  korupsi  tidak tercapai.  Pencapaian  target  tersebut  diukur  mealalui kinerja  pegawai  yang  memiliki  wewenang  dalam menangani  perkara  TPPU.  Namun,  tidak  adanya hukuman  atau  penalti  bagi  pegawai  jika  kinerja pegawai  buruk,  akan  tetapi  berpotensi  dapat menghilangkan  kesempatan  untuk  memperoleh tunjangan  kinerja  dan  promosi  jabatan  (Sativa  dan Daskalakis, 2018). Sehingga, tidak tercapainya target penanganan  perkara  TPPU  pada  tahun  2021  dapat dijadikan  bahan  evaluasi  bagi  Lembaga  Penegakan hukum untuk korupsi pada tahun-tahun mendatang.

## CONLUSION
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  yaitu melakukan  analisis  alasan  Lembaga  Penegak  Hukum untuk  korupsi  belum  optimal  dalam  penanganan perkara TPPU pada tahun 2021 dan melakukan analisis mengenai apa saja faktor yang dapat mengoptimalkan Lembaga  Penegak  Hukum  untuk  korupsi  dalam melakukan penanganan TPPU. Peneliti menggunakan Performance  Management  System (PMS)  dalam melakukan  analisis  yaitu  melalui target  setting (penetapan target), performance evaluation (evaluasi) dan reward  system (penghargaan).  Gagasan  dari penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya yaitu mengkombinasikan antara kinerja penanganan perkara TPPU  Lembaga  Penegak  Hukum  untuk  korupsi dengan pencucian uang  yang semakin kompleks dan bervariasi.
Bahwa  berdasarkan  analisis  data  dan wawancara  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi belum memiliki aturan
terkait dengan penanganan perkara TPPU yang dapat menjadi  panduan  bagi  Penyelidik,  Penyidik,  dan Penuntut  dan  unit  kerja  lain  yang  mendukung  dalam menangani  perkara  TPPU  untuk  menyamakan persepsi.  Modus  pencucian  uang  yang  semakin kompleks  dan  bervariasi  membutuhkan  waktu  yang lebih lama dalam mengumpulkan alat bukti sehingga perlunya  meningkatkan  kapabilitas  dan  kemampuan Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut dan unit kerja lain yang  mendukung  dalam  menangani  perkara  TPPU. Selain itu, pentingnya dukungan dari masyarakat untuk dapat  berpartisipasi  memberikan  informasi  mengenai adanya TPPU yang dilakukan oleh para pelaku TPPU. Keterbatasan  Penelitian  dan  Saran  untuk Penelitian Selanjutnya
Keterbatasan  penelitian  ini  pada  ruang lingkupnya  yaitu  hanya  melakukan  penelitian  pada salah  satu  Lembaga  Penegak  Hukum  untuk  korupsi. Penelitian  ini  hanya  memiliki  sudut  pandang  dari Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, sehingga peneliti tidak memiliki sudut  pandang  dari  pihak-pihak  yang  mendukung penanganan  perkara  TPPU.  Pada  Penelitian selanjutnya,  Peneliti  dapat  melakukan  penelitian terhadap  pihak-pihak  yang  mendukung  penanganan perkara  TPPU  dan  dapat  melibatkan  kinerja  penegak hukum lainnnya yang menangani perkara TPPU yang selanjutnya  berdampak  pada  pengoptimalan Asset Recovery di Indonesia

## REFERENCES
Bondan,  Gandjar  Laksmana  Bonaprapta,
2019. Buku Informasi Modul 2 Hukum dan Sistem Peradilan Pidana . LEMBAGA  PENEGAK  HUKUM UNTUK KORUPSI (https://aclc.Lembaga  Penegak  Hukum untuk korupsi.go.id/content/download/aa4aa8
3f-d936-4da7-8d84- 0af2d25d6224?filename=Modul- Hukum-dan-Sistem-Peradilan-Pidana- WS-APIP.pdf)
Cresswell,  J.  (2009). Research  design: Qualitative,  Quantitative  and  Mixed methods  approaches SAGEpublication. Inc, California. Ellet,  William. The  case  study  handbook: How  to  read,  discuss,  and  write persuasively  about  cases .  Harvard Business Press, 2018
FATF.  2022 .  Report  on  the  State  of Effectiveness  and  Compliance  with  The FATF Standards. Paris Ferreira, A., & Otley, D. (2009). The design and  use  of  performance  management systems:  An  extended  framework  for analysis. Management accounting research , 20(4), 263-282.
Financial  Action  Task  Force.  2012.  The FATF  Recommendations.  Paris:  FATF- GAFI.
Hasani,  Nurul.  2015.  Kegagalan  Intelijen dalam  Penanganan  Tindak  Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. UI- Jakarta
Gorecki,  J.  (1979). A  theory  of  criminal justice .  New  York:  Columbia  University Press.
LEMBAGA  PENEGAK  HUKUM  UNTUK KORUPSI.  2018. Pedoman  Penanganan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan Pemulihan Aset di Pasar Modal. Jakarta LEMBAGA  PENEGAK  HUKUM  UNTUK KORUPSI.  2021. Laporan  Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 . Jakarta Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1994).
Qualitative  data  analysis:  An  expanded sourcebook . sage.
McDowell,  J.,  &  Novis,  G.  (2001). The consequences  of  money  laundering  and financial  crime.  Economic  Perspectives , 6(2), 6-10.
Novita  Sari,  Andini.  2021.  Akuntansi Forensik  dalam  menelusuri  Dana  Hasil Tindak Kejahatan. UI-Jakarta Otley, D. T., & Berry, A. J. (1980). Control, organisation and accounting. Accounting, organizations and society , 5(2), 231-244. Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan.  2017. Tipologi  Pencucian Uang  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan Pencucian Uang. Jakarta Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan. 2021. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 . Jakarta Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan.  2021. Laporan  Hasil Riset Tipologi  Tahun  2021  Berdasarkan
Operational Management for Electric Vehicle Charging Station (eV-Station) in Indonesia
Putusan  Pengadilan  Pencucian  Uang Tahun 2021 . Jakarta
Sativa,  O.,  &  Daskalakis,  C.  (2018). Performance  Management  in  Anti-
Corruption  Authorities  Indonesian  and
Swedish Cases . Integritas: Jurnal Antikorupsi, 4(2), 129-158.
Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi forensik dan  audit  investigatif.  Jakarta:  Salemba Empat,
Yin,  Robert  K.  2018. Case  Study  Research and Application Design and Methods (6 th ed.). SAGE
Zolkaflil,  S.,  Omar,  N.,  &  Syed  Mustapha Nazri,  S.  N.  F.  (2019). Implementation evaluation:  a  future  direction  in  money laundering  investigation . Journal  of Money  Laundering  Control ,  22(2),  318- 326.
Peraturan Undang-Undang :
Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER- 013/AJA/06/2014 tentang pemulihan aset Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia https://www.transparency.org/en/cpi/2021