BIRTH RECORDING ACCORDING TO ARTICLE 31 QANUN ACEH BARAT DAYA NO. 13 of 2012 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION
(Case Study in Gampong Gunung Samarinda, Babahrot District Regency. Aceh Barat Daya)

## Azmil Umur
Universitas Islam Negeri  Ar-Raniry Banda Aceh azmil.umur@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
In fulfilling the rights and obligations of residents of Aceh Barat Daya Regency in the field of population registration and civil registration, a comprehensive regulation is needed to become a guideline and guideline for all government apparatus of Aceh Barat Daya Regency as  regulated  in  Qanun  Aceh  Barat  Daya  District  Number  13  of  2012  regarding  the Administration of Population. The research question in this thesis is how the implementation of Article 31 Paragraph (1) Qanun Aceh Barat Daya Number 13 Year 2012 concerning the Implementation  of  Population  Administration  and  what  factors  become  obstacles  in implementing  Article  31  Paragraph  (1)  Qanun  Aceh  Barat  Daya  Number  13  Year  2012 Regarding  Population  Administration  in  Gampong  Gunung  Samarinda.  The  research method used is a qualitative method. This type of research is sociological legal research. The data sources used are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques used observation, questionnaires and interviews. The results of the study found that  in  terms  of  obtaining  birth  certificates,  there  were  still  many  people  in  Gampong Gunung Samarinda who did not have a birth certificate, namely from 1,838 people only 880 people had birth certificates and 958 people did not have birth certificates. The awareness of the people of Gampong Gunung Samarinda in terms of making birth certificates is still lacking. Thus, the implementation of article 31 Qanun Aceh Barat Daya Number 13 of 2012 concerning  the  Implementation  of  Population  Administration  in  Gampong  Gunung Samarinda  has  not  run  optimally,  meaning  that  the  Qanun  does  not  work  as  expected because there are still many people who do not have birth certificates, factors that affect the implementation of deeds birth, namely in general the public's awareness to take care of birth certificates  is  very  lacking  and  also  the  difficulty  of  the  bureaucracy  and  the  high  costs incurred in making a birth certificate due to the long distance.

## Keywords: Birth Registration, Administration and Population

## ABSTRAK
Dalam pemenuhan  hak dan kewajiban penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya di bidang pendaftaran penduduk  dan  catatan  sipil,  maka  diperlukan  pengaturan  secara  komprehensif  untuk  menjadi pegangan  dan  pedoman  bagi  seluruh  aparatur  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya sebagaimana  telah  diatur  di  dalam  Qanun  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya  Nomor  13  Tahun  2012 tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan.  Pertanyaan  penelitian  dalam  skripsi  ini adalah bagaimana implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi kendala  dalam  implementasi  Pasal  31  Ayat  (1)  Qanun  Aceh  Barat  Daya  Nomor  13  Tahun  2012
Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  di  Gampong  Gunung  Samarinda.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.  Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer,  data  sekunder  dan  tersier.  teknik pengumpul data digunakan observasi, angket dan wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam hal pengurusan akta kelahiran masih banyak masyarakat Gampong Gunung Samarinda yang belum memiliki akta kelahiran yaitu dari 1.838 orang hanya 880 orang yang memiliki akta kelahiran dan  958  orang  yang  belum  memiliki  akta  kelahiran.  Kesadaran  masyarakat  Gampong  Gunung Samarinda  dalam  hal  pembuatan  akta  kelahiran  masih  kurang.  Dengan  demikian,  implementasi pasal  31 Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  di  Gampong  Gunung  Samarinda  belum  berjalan  maksimal  artinya  Qanun  tidak berjalan sesuai yang  diharapkan  karena  masih  banyak  masyarakat yang  belum memiliki akta kelahiran,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pembuatan  akta  kelahiran  yaitu    pada umumnya  kesadaran  masyarakat untuk  mengurus  akta kelahiran sangat  kurang dan  juga faktor sulitnya  birokrasi  serta  banyaknya  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  pembuatan  akta  kelahiran dikarenakan jarak tempuh yang jauh.
Kata Kunci: Pencatatan Kelahiran, Administrasi dan Kependudukan

## A. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 Hal ini dikarenakan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap penduduk atau warga Negara.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 26 tentang warga Negara dan penduduk menyebutkan  bahwa  warga  negara  Indonesia  ialah  orang-orang  Indonesia  asli  dan  orang-orang bangsa lain yang disahkan Undang-Undang sebagai warga Negara. 2
Atas dasar inilah pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23  tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  dan  Undang-undang  Nomor  52  tahun  2009 tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga.  Selanjutnya  dikeluarkan Undang-undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak- hak  administratif  seperti  pelayanan  publik  serta  perlindungan  yang  berkenaan  dengan  dokumen kependudukan,  tanpa  adanya  perlakuan  yang  diskriminatif,  administrasi  kependudukan  diarahkan untuk :
1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional
2. Memberikan  kesadaran  penduduk  akan  kewajibannya  untuk  berperan  serta  dalam pelaksanaan administrasi kependudukan
1 Sarundajang , Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah , (Kata Hasta Pustaka,2005), hlm. 30.
2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memenuhi  data  statistik  secara  nasional  mengenai  peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa penting.
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal.
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan 3
Salah satu bentuk tugas dan pelayanan yang harus diberikan pemerintah adalah memberikan data identitas sebagai warga Negara sesuai dengan tempat berdomisili diseluruh wilayah kekuasaan hukum  Indonesia  misalnya,  penyelenggaraan  sistem    pendaftaran  (pencatatan)  penduduk  dan pencatatan  sipil  yang  belum  dapat  berjalan  secara  maksimal  dan  penyelenggaraan  dokumen- dokumen hukum dalam penghitungan statistik vital dan statistik kependudukan. 4
Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak awal dengan sengaja untuk maksud pembuktian. 5 Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga  tercipta  kepastian  hukum  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu  pemerintah  mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Di dalam Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 mengatakan bahwa Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orangtuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya. 6
Berdasarkan data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, jumlah masyarakat yang mempunyai akta kelahiran pada Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babarot Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 1
Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 No Jenis Kelamin Memiliki Akta Kelahiran Belum Memiliki Akta Kelahiran Jumlah 1 Laki-laki 451 481 932 2 Perempuan 429 477 906 3 Jumlah 880 958 1.838 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya
Berdasarkan  data  yang  peneliti  peroleh  dari  kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, di kecamatan Babahrot Gampong Gunung Samarinda lebih 50% masyarakat belum memiliki akta kelahiran.
Pada tahap pelaksanaan Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan,  ternyata  masih  banyak  masyarakat  yang  belum memiliki akta kelahiran sementara di dalam Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 dengan jelas mengatakan Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh
3 Bintoro Tjokroamidjojo, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan , (Jakarta :LAN RI 2001), hlm. 16.
4 Ibid., hlm.17.
5 Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata, Cet. II(Jakarta : Djambatan, 2005), hlm. 152
6 Qanun Aceh Barat Daya No 13 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 31
orangtuanya  atau  pihak  lain  yang  diberi  kuasa  oleh  orangtuanya  ke  Dinas  atau  UPTD  Instansi Pelaksanaan Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya. Hal ini sangat bertentangan dengan harapan pemerintah terhadap pembuatan akta kelahiran dimana setiap kelahiran anak wajib dilaporkan kelahirannya.
Sesuai  dengan topik  pembahasan jurnal  ini,  maka  metode  yang  digunakan  adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum  dan  bagaimana  efektifitas  hukum  itu  berlaku  dalam  masyarakat.  Adapun  dalam  hal  ini peneliti melakukan kajian terhadap implementasi Pasal 31 Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (studi kasus di Gampong Gunung Samarinda). Jika dilihat dari jenis metode yang di gunakan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah metode observational research dengan cara melihat langsung kelapangan dan menguraikan serta  menggambarkan  secara  jelas  tentang  bagaimana  Implementasi  Pasal  31  Qanun  Aceh  Barat Daya  Nomor  13  Tahun  2012  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  di  Gampong  Gunung Samarinda.
1. Sumber data
Adapun dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu:
a. Data Primer
Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  narasumber  dengan  metode observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan angket mengenai implementasi Pasal 31 Ayat (1)  Qanun  Aceh  Barat  Daya  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia,  Qanun  Aceh  Barat  Daya  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan  Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti.
c. Data Tersier
Data  tersier  yaitu  data  yang  digunakan  sebagai  data  pendukung  untuk  menjelaskan  data primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  ensiklopedia  dan  sejenisnya  yang  berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum, artikel-artikel dan sebagainya.
2. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi adalah pengamatan langsung di lokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
b. Wawancara
Wawancara  adalah  suatu  cara  mencari  dan  mengajukan  pertanyaan  secara  langsung  atau lisan kepada subjek penelitian 7 yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang bagaimana implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan apa saja yang menjadi kendala
7 Danny Zacharias, dkk, metodologi penelitian perdesaan, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm 77
dalam  implementasi  Pasal  31  Ayat  (1)  Qanun  Aceh  Barat  Daya  Nomor  13  Tahun  2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda.
c. Angket
Angket  yaitu  tehnik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  menyusun  suatu  daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Angket ini dibagikan kepada masyarakat yang telah  peneliti  tentukan  yaitu  100  orang  dan  dari  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya 1 orang, dengan menggunakan tehnik purposive sampling. Angket ini berupa daftar pertanyaan tentang bagaimana implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012  Penyelenggaraan Administrasi dan apa saja yang  menjadi kendala dalam implementasi  Pasal  31  Ayat  (1)  Qanun  Aceh  Barat  Daya  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda.
3. Analisis Data
Dalam penelitian ini analisa yang dilakukan adalah analisis kuantitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau  lisan  dan  prilaku  nyata.  Selanjutnya  ditarik  kesimpulan  secara  deduktif,  yaitu  menarik kesimpulan  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  ke  hal-hal  yang  bersifat  khusus.  Dimana  dalam mendapatkan suatu kesimpulan di mulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana fakta tersebut dijembatani oleh teori- teori.

## 4. Pedoman Penelitian
Sesuai  dengan  ketentuan  yang  sudah  ada,  maka  penulis  berpedoman  pada  petunjuk  buku Panduan Penulisan Skripsi, penerbit Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

## B. TEORITIK DAN KAJAN PUSTAKA
a. Peristiwa dalam Keluarga
Pada umumnya kedudukan hukum seseorang di mulai pada saat seseorang dilahirkan dan akan  berakhir  dengan  kematian  dengan  dirinya.  Sedangkan  peristiwa  kelahiran  sampai  dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukumyang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk mantan istri atau mantan suami dan anak-anak mereka. Maka  dari  itu  sangat  perlu  seseorang  itu  memiliki  dan  memperoleh  suatu  tanda  bukti  diri  dalam kedudukan  hukumnya,  supaya  mudah  mendapatkan  kepastian  tentang  kejadian-kejadian  tersebut. Oleh karena itu memerlukan pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan di antaranya mengenai kelahiran.  Setiap  kelahiran  wajib  dilaporkan  penduduk  kepada  instansi  pelaksana  di  tempat terjadinya peristiwa kelahiran. 8

## b. Kelahiran dan Akibatnya Menurut Hukum Islam
Dalam  Islam,  anak  berhak  mendapatkan  nama  dan  identitas  diri  sebagai  bentuk  perlindungan terhadap hak anak. Untuk nama anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam al-Qur’an bahwa anak harus diberi nama, sebagaimana Qur’an Surat Maryam ayat 7 berikut ini :
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
اًّ ي ِمَس ُ لْبَق ُْن ِم ُ هَل ُْل َع ْجَن ُْمَل ُ ه  م ْسا ٰىَي ْحَي ُ م َلَ غِب َُك  رِّشَب ن اَّنِإ اَّيِرَك َز اَي Artinya :
“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnyaKami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”
Namun, terkait pencatatan kelahiran anak oleh negara, tidak ada nash al-Qur'an yang secara langsung  mengatur pencatatan kelahiran seorang anak tersebut. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib. Dalam konsep Islam, identitas anak antara lain ditandai dengan penggunaan kata bin atau binti . Dengan konsep itu akan ketahuan, seseorang  keturunan siapa.  Islam  tidak  melarang  apabila  kelahiran  anak  dicatatkan  karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak. Oleh karena itu, tidak ada halangan sedikit  pun  dari  Islam  untuk  mencatatkan  kelahiran,  perkawinan  dan  kematian.  Selain  itu, sebagaimana  sejarah  sistem  administrasi  pada  zaman  Khalifah  Umar  Bin  Khatab,  walaupun  pada mulanya  hanya  melakukan  penyusunan  dokumen  tersebut  pada  harta  di  Baitul  Mal,  tetapi  jika ditelaah  lebih  jauh,  maka  pencatatan  kelahiran  dapat  diterapkan  karena  ada  kesesuaian  dalam mekanisme pencatatannya.

## c. Kependudukan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
1. Sistem Kewarganegaraan
Sistem  kewarganegaraan  merupakan  ketentuan/pedoman  yang  digunakan  dalam menentukan  kewarganegaraan  seseorang.  Pada  dasarnya  terdapat  tiga  sistem  yang  secara  umum dipergunakan  untuk  menentukan  kriteria  siapa  yang  menjadi  warga  negara  suatu  negara,  yaitu kriteria yang didasarkan atas kelahiran, perkawinan dan naturalisasi.

## a. Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran
Penentuan  kewarganegaraan  berdasarkan  kelahiran  seseorang  dikenal  dengan  dua  asas kewarganegaraan yaitu ius soli dan ius sanguinis. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Latin Ius berarti hukum, dalil atau pedoman.Soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah, dan sanguinis berasal dari kata sanguis yang berarti darah.

## a. Asas Ius Soli
Asas  ius  soli  adalah  bahwa  kewarganegaraan  seseorang  ditentukan  menurut  tempat kelahirannya. Untuk mudahnya asas ius soli dapat juga di sebut asas daerah kelahiran.
b. Asas Ius Sanguinis
Asas ius sanguinis dapat di sebut sebagai asas keturunan atau asas darah. Menurut prinsip yang  terkandung  dalam  asas  yang  kedua  ini,  kewarganegaraan  seseorang  ditentukan  oleh  garis keturunan orang yang bersangkutan. 9
9 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, ( Jakarta : Raja Wali Pers, Cet.II, 2010), hlm. 386

## d. Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. “hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang mestinya diterima atau  dilakukan  melulu  oleh  tertentu  dan  tidak  dapat  oleh  pihak  lain  manapun  juga  yang  pada prinsipnya  dapat  dituntut  secara  paksa  olehnya”.  Kemudian,  kewajiban  adalah  beban  untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukandengan penuh rasa tanggung jawab. 10 Warga Negara merupakan anggota Negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, kedudukanya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. 11
Hak  dan  kewajiban  warga  negara  terhadap  negaranya  telah  diatur  dalam  Undang-undang Dasar  1945  dan  berbagai  peraturan  lainnya  yang  merupakan  derivasi  dari  hak-hak  umum  yang digariskan  dalam  UUD  1945.  Hak-hak  dan  kewajiban  warga  negara  tercantum  dalam  Pasal  27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain:
Hak warga Negara:
• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
• Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
• Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
• Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
• Hak  untuk  mengembangkan  diri  dan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya  dan  berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
• Hak  untuk  memajukan  dirinya  dalam  memperjuangkan  haknya  secara  kolektif  untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
• Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (pasal 28D ayat 1).
• Hak  untuk  mempunyai  hak  milik  pribadi  Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai  pribadi di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas dasar  hukum yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1). 12
10 Kencana, Ilmu Pemerintahan, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 10
11 Wahyu Widodo, Budi Anwari & Maryanto, Pendidikan Kewarganegaraan …, Hlm. 50.
12 Undang-undang  Dasar Republik Indonesia 1945

## Kewajiban warga negara :
• Wajib  menaati  hukum  dan  pemerintahan.  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  berbunyi:  segala warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
• Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
• Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
• Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 28J ayat 2  menyatakan:  “Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
• Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” 13
e. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Isi penjelasan di dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu berupa:
1. Bab Satu pasal 1 menjelaskan tentang pengertian umum
2. Bab Dua mengatur tentang hak dan kewajiban pasal 2, 3 dan 4
3. Bab Tiga menjelaskan tentang kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan
1) Bagian satu pasal 5 dan 6 menjelaskan tentang kewenangan dinas
2) Bagian dua pasal 7 menjelaskan tentang UPTD instansi pelaksana
3) Bagian tiga pasal 8 menjelaskan tentang unit pendaftaran penduduk pencatatan sipil keliling (UP3SK)
4) Bagian  empat  menjelaskan  tentang  penjabat  pencatatan  sipil  dan  petugas  registrasi, dibagian ini ada 2 paragraf yaitu paragraf pertama menjelaskan tentang penjabat pencatatan sipil yaitu pasal 9, paragraph keduan menjelaskan tentang petugas regristrasi yaitu pasal 10
4. Bab Empat menjelaskan tentang pendaftaran penduduk
1) Bagian satu pasal 11 menjelaskan tentang nomor induk kependudukan (NIK)
2) Bagian  dua  menjelaskan  tentang  pencatatan  dan  penerbitan  biodata  penduduk,  kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan keterangan tempat tinggal, dibagian ini ada 4 paragraf yaitu  paragraf  pertama  mejelaskan  tentang  pencatatan  dan  penerbitan  biodata  penduduk yaitu  pasal  12,  paragraf  kedua  menjelaskan  tentang  kartu  keluarga  (KK)  yaitu  pasal  13, paragraf ketiga menjelaskan tentang penerbitan kartu tanda kependudukan (KTP) yaitu pasal 14,  paragraf  keempat  menjelaskan  tentang  penerbitan  surat  keterangan  tempat  tinggal (SKTT) yaitu pasal 15
13 Undang-undang  Dasar Republik Indonesia 1945
3) Bagian tiga menjelaskan tentang pembetulan dan pembatalan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP), dibagian ini ada 3 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pembetulan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) yaitu pasal 16, paragraf kedua  menjelaskan  tentang  pencabutan  kartu  keluarga  (KK)  dan  kartu  tanda  penduduk (KTP) yaitu pasal 17, paragraf ketiga  menjelaskan tentang legalisasi kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) yaitu pasal 18
4) Bagian  empat  menjelaskan  tentang  perndaftaran  peristiwa  penduduk,  dibagian  ini  ada  3 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang perubahan alamat yaitu pasal 19, 20 dan 21, paragraf kedua menjelaskan tentang pendaftaran pindah datang dalam daerah yaitu pasal 22, 23, 24 dan 25, paragraf ketiga menjelaskan tentang pendaftaran pindah dating penduduk dari dan ke luar daerah yaitu pasal 26, 27 dan 28
5) Bagian lima menjelaskan tentang pelaporan pendatang dan tamu yaitu pasal 29
5. Bab Lima menjelaskan tentang pencatatan sipil
1) Bagian satu menjelaskan tentang asas pencatatan yaitu pasal 30
2) Bagian dua menjelaskan tentang pencatatan kelahiran, dibagian ini ada 3 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan kelahiram di daerah yaitu pasal 31, paragraf kedua menjelaskan  tentang  pelaporan  kelahiran  penduduk  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 32, paragraf ketiga menjelaskan tentang pencatatan kelahiran warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut yaitu pasal 33 dan 34
3) Bagian tiga menjelaskan tentang pencatatan lahir mati warga Negara Indonesia dan orang asing yaitu pasal  35
4) Bagian  empat  menjelaskan  tentang  pencatatan  pernikahan,  dibagian  ini  ada  4  paragraf, paragraf  pertama  menjelaskan  tentang  pencatatan  pernikahan  di  daerah  yaitu  pasal  36, paragraf  kedua  menjelaskan  tentang  pencatatan  pernikahan  berdasarkan  penetapan pengadilan yaitu pasal 37, paragraf ketiga menjelaskan tentang pencatatan perkawinan antar warga  Negara  asing  yaitu  pasal  38,  paragraf  ke  empat  menjelaskan  tentang  pelaporan pernikahan warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 39
5) Bagian lima menjelaskan tentang pencatatan pembatalan pernikahan yaitu pasal 40
6) Bagian  enam  menjelaskan  tentang  pencatatan  perceraian,  dibagian  ini  ada  2  paragraf, paragraf  pertama  menjelaskan  tentang  pencatatan  perceraian  di  daerah  yaitu  pasal  41, paragraf kedua menjelaskan tentang pelaporan penceraian warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 42
7) Bagian tujuh menjelaskan tentang pencatatan pembatalan perceraian yaitu pasal 43
8) Bagian  delapan  menjelaskan  tentang  pencatatan  kematian,  dibagian  ini  ada  4  paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan kematian di daerah yaitu pasal 44, paragraf kedua  menjelaskan  tentang  pencatatan  kematian  seseorang  karena  hilang  atau  mati  tetapi tidak ditemukan jenazahnya yaitu pasal 45, paragraf ketiga menjelaskan tentang pencatatan kematian ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya yaitu pasal 46, paragraf ke  empat  menjelaskan  tentang  pelaporan  kematian  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 47
9) Bagian  sembilan  menjelaskan  tentang  pencatatan  pengangkatan  anak,  dibagian  ini  ada  2 paragraf,  paragraf  pertama  menjelaskan  tentang  pencatatan  pengangkatan  anak  di  daerah
yaitu  pasal  48,  paragraf  kedua  menjelaskan  tentang  pelaporan  pengangkatan  anak  di  luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 49
10) Bagian sepuluh menjelaskan tentang pencatatan pengakuan anak yaitu pasal 50 11) Bagian sebelas menjelaskan tentang pencatatan pengesahan anak yaitu pasal 51
12) Bagian dua belas menjelaskan tentang pencatatan perubahan nama yaitu pasal 52
13) Bagian  tiga  belas  menjelaskan  tentang  pencatatan  perubahan  status  kewarganegaraan, dibagian  ini  ada  2  paragraf,  paragraf  pertama  menjelaskan  tentang  pencatatan  perubahan kewarganegaraan di daerah yaitu pasal 53, paragraf kedua menjelaskan tentang pencatatan perubahan kewarganegaraan bagi pemegang kewarganegaraan ganda yaitu pasal 54
14) Bagian empat belas  menjelaskan tentang percatatan peristiwa penting lainnya yaitu pasal 55
15) Bagian  lima  belas  menjelaskan  tentang  pembetulan  dan  pembatalan  pencatatan  sipil,  di bagian ini ada 4 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil yaitu pasal 56, paragraf kedua menjelaskan tentang pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil yaitu pasal 57, paragraf ketiga menjelaskan tentang penerbitan kutipan akta pencatatan sipil baru yaitu pasal 58, paragraf keempat menjelaskan tentang legalisasi akta pencatatan sipil yaitu pasal 59
6. Bab Enam menjelaskan tentang pendataan penduduk rentan administrasi kependudukandan penduduk yang tidak mampu melaporkan diri
1) Bagian  satu  menjelaskan  tentang  pendataan  penduduk  rentan  administrasi  kependudukan yaitu pasal 60
2) Bagian  dua  menjelaskan  tentang  pendataan  penduduk  yang  tidak  mampu  mendaftarkan sendiri yaitu pasal 61
7. Bab  Tujuh  menjelskan  tentang  penerbitan  dokumen  kependudukan  bagi  petugas  rahasia khusus yaitu pasal 62
8. Bab Delapan menjelaskan tentang data dan dokumen kependudukan
1) Bagian satu menjelaskan tentang data kependudukan yaitu pasal 63
2) Bagian dua menjelaskan tentang dokumen kependudukan yaitu pasal 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 dan 76
3) Bagian tiga menjelaskan tentang perlindungan data dan dokumen kependudukan yaitu pasal 77
9. Bab  Sembilan  menjelaskan  tentang  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil  dalam keadaan darurat dan luar biasa yaitu pasal 78 dan 79
10. Bab Sepuluh menjelaskan tentang sistem informasi administrasi kependudukan
1) Bagian  satu  menjelaskan  tentang  pengelolaan  informasi  administrasi  kependudukan  yaitu pasal 80 dan 81
2) Bagian dua menjelaskan tentang pembiayaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yaitu pasal 82
11. Bab Sebelas menjelaskan tentang perlidungan data pribadi penduduk yaitu pasal 83, 84 dan 85
12. Bab Dua belas menjelaskan tentang pelaporan yaitu pasal 86
13. Bab Tiga belas menjelaskan tentang penyidikan yaitu pasal 87
14. Bab  Empat  belas  menjelaskan  tentang  sanksi  administratif  kependudukan  dan  pencatatan sipil
1) Bagian satu menjelaskan tentang sanksi administratif kependudukan yaitu pasal 88
2) Bagian dua menjelaskan tentang sanksi administratif pencatatan sipil yaitu pasal 89, 90 dan 91
3) Bagian tiga menjelaskan tentang biaya pelayanan yaitu pasal 92
15. Bab Lima belas menjelaskan tentang ketentuan pidana yaitu pasal 93 16. Bab Enam belas menjelaskan tentang ketentuan peralihan yaitu pasal 94, 95 dan 96
17. Bab Tujuh belas menjelaskan tentang ketentuan penutup yaitu pasal 97 dan 98
Dari penjelasan di atas jelaslah apa-apa saja yang diatur oleh Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Agar supaya setiap orang mengetahui, maka pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang disahkan di Blangpidie pada tanggal 16 November 2012 oleh Bupati Aceh Barat Daya  Jupri Hasanuddin dan di undangkan di Blangpidie pada tanggal 17 November 2012 oleh Sekretaris Daerah Ramli Bahar. 14

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda
Dalam  hal  pembuatan  akta  kelahiran,  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya  mengacu  pada  Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, di dalam  Qanun  tersebut  dijelaskan  secara  rinci  mengenai  tata  cara  pengurusan  administrasi kependudukan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018  tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Administrasi  kependudukan  tersebut  merupakan  hak  dari  setiap  masyarakat  sebagaimana yang  terdapat  dalam  pasal  2  ayat  1  Qanun  Aceh  Barat  Daya  Nomor  13  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap adanya hak pasti mempunyai kewajiban untuk dilaksanakan yaitu penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya  kepada  instansi  pelaksana  dengan  memenuhi  persyaratan  yang  diperlukan  dalam pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. 15
Dalam  hal  pengurusan  akta  kelahiran  masih  banyak  masyarakat  Gampong  Gunung Samarinda  yang  belum  memiliki  akta  kelahiran  yaitu  dari  1.838  orang  hanya  880  orang  yang memiliki akta kelahiran dan 958 orang yang belum memiliki akta kelahiran. Kesadaran masyarakat Gampong  Gunung  Samarinda  dalam  hal  pembuatan  akta  kelahiran  masih  kurang  mengingat pentingnya  fungsi  dari  pada  akta  kelahiran  itu  sendiri,  selain  dari  pada  menunjukaan  hubungan hukum antara si anak dan orang tuanya dan juga merupakan identitas awal seseorang tentang nama, orang tua dan kewarganegaraannya.
14 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
15 Qanun Aceh Barat Daya nomor 13 tahun 2012 tentang  pelayanan administrasi kependudukan pasal 2 ayat 1
Dalam  menerapkan  suatu  peraturan  maka  peraturan  tersebut  haruslah  disebar  luaskan terlebih dahulu kepada masyarakat agar masyarakat tidak mempunyai alasan untuk tidak mentaati peraturan  tersebut,  namun  apabila  peraturan  tersebut  tidak  diketahui  oleh  masyarakat  maka konsekuensinya hukum tersebut dianggap tidak ada. Namun dalam pelaksanaannya tentulah banyak hambatan seperti halnya pada pasal 31 Ayat (1) di atas, sebagai mana hasil penyebaran angket yang dilakukan  penulis  yaitu,  tentang  tanggapan  responden  tentang  peraturan  mengenai  administrasi kependudukan khususnya tentang akta kelahiran, adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5
Tanggapan Responden tentang Qanun Aceh Barat Daya No 13 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan No Kriteria Jawaban Responden Frekuensi Persentase 1 Tahu 19 19 % 2 Tidak Tahu 81 81 % Jumlah 100 100 %
Sumber : Data terpilah dari kuisioner tanggal 27 Agustus 2019
Berdasarkan  tabel  di  atas  dengan  jawaban  responden  yang  beragam,  jawaban  pertama  yaitu menjawab tidak tahu dengan frekuensi sebanyak 81 orang atau 81 % dari 100 orang responden karena tidak ada mendapatkan informasi tentang Qanun tersebut. Dan jawaban yang kedua menjawab tahu dengan  frekuensi  19  orang  atau  19%  dari  100  orang  karena  Qanun  tersebut  telah  dijelaskan  oleh kerabat  dan  melihat  di  internet.  Dengan  demikian  bahwa  alasan  masyarakat  tidaklah  begitu  tahu mengenai adanya Qanun yang mengatur tentang akta kelahiran.
Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yang diwakili  oleh  Bidang  Pelayanan  Pencatatan  Sipil  dengan  pertanyaan  bagaimana  yang  seharusnya dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar masyarakat mengetahui Qanun Aceh  Barat  Daya  Nomor  13  tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan. Beliau menjawab memang sudah merupakan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk  mensosialisasikan  Qanun  tersebut,  dinas  telah  mengundang  pihak  kecamatan  dan  keuchik untuk mensosialisasikan Qanun tersebut atau melalui spanduk-spanduk agar masyarakat melengkapi dokumen kependudukan. 16
Dari  penelitian  lapangan  yang  penulis  lakukan  masih  banyak  masyarakat  yang  belum memiliki  akta  kelahiran.  Adapun  jawaban  responden  mengenai  kepemilikan  akta  kelahiran  dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6

## Tanggapan Responden Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran
No Kriteria Jawaban Responden Frekuensi Persentase 1 Sudah 34 34%
16 Wawancara dengan Salahuddin, SH., Kabid  pelayanan  pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie
2 Belum 66 66% Jumlah 100 100%
Sumber: Data terpilah dari kuisioner tanggal 27 Agustus 2019
Berdasarkan tabel di atas dengan jawaban responden yang beragam, jawaban pertama yaitu menjawab sudah dengan frekuensi 34 responden atau 34 % dari 100 responden adapun alasan mereka yaitu karena akta kelahiran sangat banyak kegunaannya dan memiliki peranan penting dalam status anak    dan  jawaban  yang  kedua  menjawab  belum  dengan  frekuensi  66  orang  atau  66%  dari  100 responden adpun alasan mereka yaitu karena akta kelahiran tidak terlalu penting. Dengan demikian bahwa  alasan  masyarakat  tersebut  tidaklah  begitu  penting  memiliki  akta  kelahiran  karena  tidak begitu  banyak  digunakan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Menurut  penulis  hal  ini  terjadi  karena kesadaran akan pentingnya akta kelahiran sangat kurang dalam masyarakat.
Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil dengan  pertanyaan  Bagaimana  seharusnya  yang  dilakukan  oleh  pihak  Disdukcapil  apabila masyarakat  belum  juga  memiliki  akta  kelahiran  di  Gampong  Gunung  Samarinda,  menurut  pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memang kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam pembuatan  akta  kelahiran  namun  selain  itu  pihak  dinas  juga  harus  ikut  andil  di  dalam penyelenggaraan  pembuatan  akta  kelahiran  dengan  memberikan  sosialisasi  bahwa  kegunaan  akta kelahiran  sangatlah  penting  di  dalam  menjamin  status  anak  dan  juga  di  dalam  syarat-syarat administratif lainya. 17
Hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dalam hal pembuatan akta kelahiran ada sebagian masyarakat mengurus sendiri dan ada juga yang meminta kepada keluarga atau orang lain untuk mengurus akta kelahiran. Adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 7
Tanggapan Responden Tentang Prosedur Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran No Kriteria jawaban responden Frekuensi Persentase 1 Mengurus sendiri 47 47% 2 Melalui orang lain 53 53% Jumlah 100 100%
Sumber: Data terpilah dari kuisioner tanggal 27 Agustus 2019
Berdasarkan  tabel  di  atas  dengan  jawaban  responden  yang  beragam,  maka  tentunya mempunyai  alasan  beragam  pula,  jawaban  pertama  yaitu  menjawab  mengurus  sendiri  dengan frekuensi  47  responden  atau  47%  dari  100  responden  adapun  alasan  mereka  untuk  menghindari kesalahan pada akta kelahiran dan untuk mengetahui prosedur pembuatan akta secara jelas. Yang kedua mereka menjawab mengurus melalui orang lain dengan frekuensi 53 responden atau 53% dari 100 responden adapun alasan mereka yaitu karena mereka kurang begitu mengerti terhadap alur-alur pembuatan akta kelahiran makanya diperlukan pendampingan untuk membuat akta kelahiran.
17 Wawancara dengan Salahuddin, SH., Kabid  pelayanan  pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie
Selanjutnya hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh  Barat  Daya  yaitu  bagaimana  prosedur  permohonan  dalam  pembuatan  akta  kelahiran, beliau menjelaskan adapun  persyaratan pembuatan  akta  kelahiran  yaitu : surat  keterangan  kelahiran dari bidan/dokter, surat keterangan nikah orang tua, KK, KTP orang tua, KTP saksi. 18
Nampak bagaimana persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon dalam mendapatkan akta  kelahiran,  berdasarkan  Pasal  33  ayat  1,2  dan  3  Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018 Tentang  Persyaratan  Dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  adalah  sebagai berikut yaitu :
(1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
a. Surat keterangan kelahiran
b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan ataubukti lain yang sah
c. KK; dan
d. KTP-el
(2) Pencatatan  kelahiran  WNI  bagi  anak  yang  baru  lahir  atau  baru  ditemukan  dan  tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisisan
(3) Pencatatan  kelahiran  WNI  bagi  anak  yang  baru  lahir  atau  baru  ditemukan  dan  tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi. 19
b. Kendala-Kendala dalam Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda
Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dimuat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :
(1) Pemerintahan kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan  administrasi  kependudukan,  yang  dilakukan  oleh  bupati/walikota  dengan kewenangan meliputi
a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
b. Pembentukan  instansi  pelaksana  yang  tugas  dan  fungsinya  di  bidang  administrasi kependudukan
c. Pengaturan  teknis  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan
f. Penugasan  kepala  desa  untuk  menyelenggarakan  sebagai  urusan  administrasi kependudukan kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan
18 Wawancara dengan Salahuddin, SH., Kabid  pelayanan  pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie
19 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 33 ayat 1,2 dan 3
g. Penyajian  data  kependudukan  berskala  kabupaten/kota  berasal  dari  data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. 20
Tampaknya  pembagian  tugas/wewenang  dalam  penyelenggaraan  urusan  administrasi kependudukan antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota, seperti  yang  diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013,  secara  administrasi  tidak  ada masalah.  Namun  dalam  prakteknya  karena  pemerintahan  provinsi  tidak  diposisikan  sebagai koordinator  dan  pembina  tanpa  ada  kewenangan  untuk  membentuk  kelembagaan,  maka  seakan urusan ini tidak fokus menjadi perhatian pemerintah provinsi. 21
Kebanyakan  masyarakat  yang  penulis  teliti  mengatakan  banyaknya  faktor  yang  menjadi kendala yang dihadapi responden dalam pengurusan akta kelahiran. Sebagaimana hasil angket yang telah penulis buat, adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 8
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran
No Kriteria Jawaban Responden Frekuensi Persentase 1 Ada 74 74% 2 Tidak ada 26 26% Jumlah 100 100%
Sumber: Data terpilah dari kuisioner tanggal 27 Agustus 2019
Berdasarkan tebel di atas dapat dilihat bahwa mereka yang menjawab ada dengan frekuensi 74 atau 74% dari 100 responden adapun alasan mereka menjawab ada karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus akta kelahiran kerena jarak tempuh yang jauh, lamanya waktu untuk mendapatkan akta kelahiran dan pelaksana tidak memberikan pelayanan yang baik. Dan yang kedua menjawab tidak ada dengan frekuensi 26 atau 26% dari 100 responden adapun alasan mereka menjawab  tidak  ada  karena  selain  mempunyai  biaya  dan  juga  mereka  mengurus  akta  kelahiran tersebut tidak buru-buru sehingga waktu lamanya pengerjaan akta kelahiran tidak menjadi masalah bagi mereka.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  dengan  Kabid  Pelayanan  Pencatatan  Sipil  dengan pertanyaan  yaitu  apa  saja  kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak  capil  dalam  melakukan  pencatatan kelahiran,  beliau  menjawab  kendalanya  secara  spesifik  tidak  ada  tapi  banyak  dalam  pemohonan pembuatan akta kelahiran tersebut kadang tidak melengkapi syarat dalam pembuatan akta kelahiran, sebagaimana yang sering terjadi yaitu pihak yang ingin membuat akta kelahiran tidak mempunyai buku  nikah/surat  keterang  nikah.  Sehingga  keadaan  ini  tentu  menyulitkan  pihak  capil  dalam pengurusan akta tersebut. 22
20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 7 ayat 1
21 Ibid, Pasal 6 22 Wawancara dengan Salahuddin, SH., Kabid  pelayanan  pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie.
Menurut  penulis  hal  ini  biasa  diatasi  apabila  dilakukannya  sosialisasi  kepada  masyarakat secara rutin oleh pihak instansi pemerintah.
Dilihat  dari  jawaban  responden  mengemukakan  bahwa  kendala  yang  dihadapi  responden dalam pengurusan akta kelahiran yaitu sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut:
Tebel 9
Tanggapan Responden Tentang Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengurusan Akta Kelahiran
No Kriteria Jawaban Responden Frekuensi Persentase 1 Prosedur yang rumit 53 53% 2 Lamanya mendapatkan akta kelahiran 47 47% Jumlah 100 100%
Sumber: Data terpilah dari kuisioner tanggal 27 Agustus 2019
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  masyarakat  tersebut  memiliki  bermacam kendala yang dihadapi sehingga masyarakat enggan untuk mengurus hak identitas pertama bagi anak mereka, sebagaimana jawaban responden yang pertama yaitu sebanyak 53 responden atau 53% dari 100  responden  mengatakan  kendalanya  dikarenakan  prosedur  pembuatan  akta  kelahiran  yang berbelit-belit  serta  jauh  dari  tempat  mereka.  Kedua  sebanyak  47  responden  atau  47%  dari  100 responden menjawab lamanya mendapakatkan akta kelahiran dikarenakan mereka mengurus disaat waktu diperlukan.
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. 23 Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada  masyarakat  yang  merupakan  perwujudan  kewajiban  aparatur  pemerintah  sebagai  abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan akta kelahiran bagi masyarakat belum berjalan dengan baik dan masih banyaknya hambatan yang dihadapi masyarakat.
Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di lapangan, pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya berjalan kurang optimal,  dapat  dilihat  dari  beberapa  permasalahan  diantaranya  yaitu  prosedur  pembuatan  akta kelahiran  yang  mengharuskan  masyarakat  datang  langsung  ke  kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya serta kurangnya disiplin pegawai dalam hal waktu pelayanan. 24
Permasalahan yang lain, yaitu seringkali akta kelahiran selesai dalam waktu yang relatif lama padahal di  hasil wawancara dengan Kabid Capil mengatakan yaitu selama 1-3 hari kerja, 25 namun dalam kenyataannya bisa mencapai 1-3 minggu  sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan akta kelahiran dalam waktu cepat guna keperluan tertentu sangat dirugikan dengan tidak terselesaikannya. hal  ini  tentu  bertolak  belakang  dengan  asas  cepat  yang  seyogyanya  dimiliki  oleh  birokrasi pemerintah.  Salah  satu  penyebab  akta  kelahiran  tidak  selesai  pada  waktunya  tersebut  disebabkan
23 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik.
24 Data olahan obsevasi 2019
25 Wawancara dengan Salahuddin, S., Kabid  pelayanan  pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie.
karena kurangnya tanggung jawab yang dimiliki oleh aparatur pemerintah di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya.  Selain  itu,  warga  kurang  begitu  mengetahui tentang prosedur yang harus dijalani dalam pembuatan akta kelahiran. Tahapan prosedur ini kurang tersosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya sosialisasi yang kurang tentang pelaksanaan  prosedur  yang  benar  yang  harus  dijalani  dalam  mendapatkan  layanan  pemerintah, khususnya  dalam  pembuatan  akta  kelahiran  dan  juga  kebiasaan  masyarakat  yang  mengurus  akta kelahiran  ketika  membutuhkannya  sehingga  dampak  dari  hal  tersebut  membuat  lamanya mendapatkan akta kelahiran.
Kurang  optimalnya  pelayanan  pembuatan  akta  kelahiran  di  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya  diduga  karena  birokrasi  pemerintah  yang  dijalankan kurang profesional. Dampak dari apa yang ditunjukkan oleh kinerja birokrasi tentu saja dirasakan langsung  oleh  masyarakat  yang  secara  langsung  mendapatkan  pelayanan  dari  birokrasi pemerintahan,  padahal  sejatinya  apa  yang  dilakukan  dalam  upaya  pebenahan  birokrasi  diarahkan bagi peningkatan pelayanan kepada publik.

## D. PENUTUP DAN KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  penulis  lakukan  maka  dapat  penulis simpulkan yaitu sebagai berikut:
1. Implementasi pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda yaitu masih banyak  masyarakat  yang  belum  memiliki  akta  kelahiran,  kurangnya  sosialisasi  yang dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya serta sulitnya prosedur dikarenakan masyarakat kurang mengerti alur-alur pembuatan akta kelahiran dan persyaratannya sehingga masyarakat enggan mengurus akta kelahiran
2. Kendala-kendala  dalam  penerapan  pasal  31  Ayat  (1)  Qanun  Aceh  Barat  Daya  Nomor  13 Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  pada  umumnya masyarakat kurang begitu sadar arti pentingnya akta kelahiran dan juga faktor birokrasi yang mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil serta banyaknya biaya yang harus dikeluarkan karena jarak tempuh yang jauh.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  dapat  penulis  berikan  saran  yang  mudah-mudahan  dapat bermamfaat yaitu sebagai berikut:
1. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya seharusnya ada  ide-ide  baru  untuk  mempermudah  masyarakat  mengurus  akta  kelahiran  sehinga masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama  untuk  masyarakat  yang  perekonomiannya  menengah  kebawah,  Serta  melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat.
2. Kepada masyarakat Gampong Gunung Samarinda hendaknya memiliki kesadaran di dalam pembuatan  akta  kelahiran  dan  bagi  masyarakat  yang  ingin  mengurus  akta  kelahiran hendaknya melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan sehingga tidak akan mempersulit proses pembuatan akta kelahiran.
Al-Syathibi, al-Muawafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah ,  Beirut:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyyah,  t.th.,  1302 H/1884 M
Asshiddiqie, Jimly, Pengantar HukumTata Negara, Cet.II , Jakarta: Raja Wali Pers, 2010.
Asshidiqie, Jimly, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
Bakhri,  Syaiful, Beban  Pembuktian  Dalam  Beberapa  Praktik  Pengadilan, Jakarta:  Gramata Publishing, 2012.
Hadi, Suttrisno, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: UNS Press, 1989. Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Kencana, Ilmu Pemerintahan, Bandung: Mandar Maju, 1994.
Lembaga Administrasi Negara, Dasar-Dasar Kepemerintahan Yang Baik, Jakarta: LAN, 2008.
Nasir, Muhammad, Hukum Acara Perdata , Cet. II, Jakarta : Djambatan, 2005.
Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga , Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Sarundajang, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah , Kata Hasta Pustaka, 2005. Siswosoediro, Hery S, Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri) , Jakarta: Visimedia, 2008.
Sudarsono, Kamus Hukum , Jakarta: Rineka Cipta, 1992. Tjokroamidjojo, Bintoro, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan , Jakarta: LAN   RI, 2001.
Usman, Husaini, Metodelogi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Widodo, Wahyu, Budi, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan , Yokyakarta: Cv. Andi Offset, 2015.
Zacharias, Danny, dkk. Metodologi penelitian perdesaan, Jakarta: CV.Rajawali, 1985.
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Letak Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Qanun  Aceh  Barat  Daya  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan.
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik.
Feby Ambiyan, 2011. “ Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang- Undangan  di  Indonesia  (Studi  Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota Semarang)”.Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang.
Haryono,2013. “ Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klanten”. (skripsi yang telah dipublikasikan).
Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Putra astomo, penerapan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah . Kanun jurnal ilmu hukum, No.64 (2014).
http://jdih.acehbaratdaya.go.id/dih https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi/ https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10202/islam-memandang-akte-kelahiran-dari- kemaslahatannya/