## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 15, No. 1, 2019, h. 155-182
DOI: https://doi.org/10.30603/am.v15i1.977
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am

## Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango

## Faisal Pakaya, Lahaji
Baznas Kabupaten Bone Bolango, Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: fpakaya@gmail.com; lahaji@iaingorontalo.ac.id
Abstract:  This  study  aims  to  discuss  the  implementation  of  professional zakat in the State Civil Apparatus in Gorontalo District Government. This research is a field research with data collection methods such as observation, interviews,  questionnaires  and  documentation.  The  data  collected  is processed  and  analyzed  with  descriptive  qualitative.  The  results  showed that: First, the Regional Government of Bone Bolango District had carried out  the  mandate  of  Law  Number  23  of  2011  and  Government  Regulation Number  14  of  2014;  Second,  the  State  Civil  Apparatus  in  the  Regional Government of Bone Bolango Regency has a different understanding related to the existence of professional zakat; and Third, the receipt of professional zakat in the Regional Government of Bone Bolango Regency is quite high and  this  can  improve  the  welfare  of  the  community  if  it  is  distributed according to the procedure.
Keywords:  Professional  Zakat,  State  Civil  Apparatus,  Bone  Bolango Regency

## Implementation of Professional Zakat on State Civil Apparatuses in the Regional Government of Bone Bolango Regency
Abstrak: Penelitian ini bertujuan membahas implementasi zakat profesi pada Aparatur  Sipil  Negara  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode  pengumpulan data berupa  pengamatan,  wawancara,  angket  dan  dokumentasi.  Data  yang dikumpulkan  diolah  dan  dianalisis  dengan  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa: Pertama,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bone  Bolango  telah  menjalankan  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2011  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2014; Kedua, Aparatur  Sipil  Negara  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango memiliki pemahaman yang berbeda terkait adanya zakat profesi; dan Ketiga, penerimaan  zakat  profesi  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango cukup  tinggi  dan  hal  ini  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya jika didistribusikan sesuai prosedurnya.
Kata Kunci: Zakat Profesi, Aparatur Sipil Negara, Kabupaten Bone Bolango
Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango

## A. Pendahuluan
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim.  Zakat  memiliki  hikmah  yang  dikategorikan  dalam  dua  dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Zakat merupakan perwujudan ibadah seseorang kepada Allah  swt. sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Menunaikan zakat adalah urusan individu sebagai  pemenuhan  kewajiban  seorang  muslim,  penunaian  zakat  adalah kewajiban,  zakat  adalah  urusan  kepada  Allah  (vertikal).  Apabila  seorang muslim telah melaksanakan zakat, berarti telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya  di  sisi  Allah  dan  akan  mendapat  ganjaran  sebagaimana  yang Allah telah janjikan. 1
Zakat sebagai  ajaran yang berhubungan dengan persoalan ekonomi , maka persoalan zakat ini menjadi menarik untuk dikaji, sebab institusi zakat pernah  terbukti  mampu  membawa  kesejateraan  ekonomi  bagi  masyarakat islam sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh para  Khulafaur Rasyidin semisal  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Azis,  konon  para muzakki  sampai  tidak menemukan mustahik  (penerima) zakat, dikarenakan masyarakat Islam pada saat itu telah terbebas dari kemiskinan. 2
Keberadaan  zakat  beserta  sistem  yang  terbangun  lewat  institusi  ini memberikan  gambaran  bagaimana  Islam  membangun  keadilan  ekonomi melalui  instrumen  praktek  zakat  terutama  terutama  di  zaman  Khulafaur Rasyidin.  Namun  demikian  meski  zakat  termasuk  ibadah  namun  bukanlah kategori  ibadah  murni,  tetapi  termasuk  ibadah  yang  memiliki  karakteristik sosial (ibadah maliyah).
Kewajiban zakat di dalam Alquran dijelaskan sebanyak 27 ayat  yang mensejajarkan  antara  kewajiban  shalat  dalam  berbagai  bentuk  kata. Kesediaan  berzakat  dipandang  sebagai  indikator  utama  ketundukan seseorang hamba terhadap ajaran Islam dan sebagai ciri utama mukmin yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah swt., dan dipandang pula sebagai  seseorang  yang  berkeinginan  membersihkan  diri  dan  jiwanya  dari berbagai  sifat  buruk,  seperti  tamak,  rakus,  egois,  bakhil  sekaligus mensucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.
1 Asnaini ,  Zakat  Produktif  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Cet.  I;  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008), 1.
2 Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 37.
Perintah  pelaksanaan  kewajiban  berzakat  ini  dijelaskan  melalui firman Allah swt.: َُّللّاَو ْمَُلِ ٌنَكَس َكَتلاَص َّنِإ ْمِهْيَلَع ِّلَصَو اَِبِ ْمِهيِّكَزُ تَو ْمُهُرِّهَطُت ًةَقَدَص ْمِِلِاَوْمَأ ْنِم ْذُخ ٌعيَِسَ ( ٌميِلَع ٔٓ١ ) Terjemahnya: Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi  mereka. dan  Allah  Maha  mendengar  lagi  Maha  mengetahui  (QS  al-Taubah/9: 103). 3
Zakat di dalam Islam dibagi atas dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat  harta  ( ma>l).  Zakat  fitrah  dikeluarkan  pada  bulan  Ramadhan, sedangkan zakat ma>l dikeluarkan apabila sudah cukup senisab dan 1 tahun. Zakat ma>l  dapat  berupa  emas,  harta  perniagaan,  penghasilan,  profesi  dan lain  sebagainya.  Dewasa  ini  zakat  profesi  semakin  diperkenalkan  yang merupakan varian dari zakat ma>l yang mutakhir. Zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan berkaitan dengan hasil usaha seseorang selain zakat pertanian  dan  peternakan.  Untuk  mengelola  zakat,  infaq,  sedekah, pemerintah  membentuk  lembaga  non  struktural  yaitu  Badan  Amil  Zakat Nasional  (Baznas)  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat,  yang  sebelumnya  dikenal  dengan  Badan  Amil Zakat (BAZ). Selain mengelola zakat, infaq dan sedekah, Baznas juga dapat mengelola dana CSR, dana hibah maupun dana sosial keagamaan lainnya.
Di  era  sekarang  pemerintah  mengharapakan  agar  semua  potensi masyarakat  ikut  dikerahkan  untuk  mensejahterakan  seluruh  rakyat Indonesia,  termasuk  penggunaan  zakat.  Oleh  karena  itu,  zakat  sudah seharusnya  dikumpulkan,  dikelola  dan  didaya  gunakan  dengan  sebaik- baiknya  demi  kemaslahatan  seluruh  masyarakat.  Zakat  merupakan  potensi ekonomi  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  umat  dan  mengurangi angka  kemiskinan,  akan  tetapi  potensi  ekonomi  umat  tersebut  belum tergarap dan terkelola sebagaimana yang diharapkan.
3 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya  (Jakarta:  PT.  Sinergi Pustaka Indonesia, 2012 ), 273.

## Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
Pemerintah  daerah,  baik  provinsi  maupun  kabupaten  memiliki kebijakan  yang  berbeda  dalam  mengimplementasikan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Ada  yang mengimplementasikan  baik  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  (Perda), Peraturan  Gubernur  (Pergub)  maupun  Peraturan  Bupati  (Perbup).  Namun dalam sebuah pemerintahan daerah keberadaan  Perda maupun Perbup tidak menjamin optimalnya pengumpulan zakat di daerah tersebut.
Kabupaten  Bone  Bolango  adalah  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi Gorontalo  yang  segera  menyambut  hadirnya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.    yaitu  dengan  terbitnya  Peraturan Daerah  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Perda  ini diharapkan  dapat  meningkatkan  pengumpulan  zakat,  khususnya  zakat profesi  dari  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  Kabupaten  Bone  Bolango. Paling  tidak  dengan  adanya  Perda  ini,  pihak  Baznas  Kabupaten  Bone Bolango  maupun  pemerintah  daerah  mempunyai  payung  hukum  dalam menginstruksikan  seluruh  ASN  muslim  di  Kabupaten  Bone  Bolango  untuk pengumpulan zakat.
Kenyataan  di  lapangan  sejak  dibentuk  Baznas  Kabupaten  Bone Bolango  selalu  dalam  urutan  paling  bawah  pengumpulan  zakat  jika dibandingkan  lima  kabupaten/kota  lainnya  di  Provinsi  Gorontalo.  Baznas Kabupaten  lain  sudah  mencapai  pengumpulan  700  juta  hingga  milyaran rupiah per tahun, sedangkan pengumpulan zakat profesi Baznas  Kabupaten Bone Bolango masih di bawah 100 juta per tahun, khususnya dalam 4 tahun terakhir.  Menurut  data  Baznas  Kabupaten  Bone  Bolango  pada  tahun  2014 pengumpulan  zakat  profesi  sebanyak  Rp.  71.727.512,-  pada  tahun  2015 sebanyak Rp. 63.722.332,-  pada tahun 2016 sebesar Rp. 67.142.520,- tahun 2017 sebesar Rp. 82.236.141,-
Awal  tahun  2018  sebagai  usaha  dalam  menumbuhkan  kesadaran berzakat  di  kalangan  ASN,  Pemda  Kabupaten  Bone  Bolango menyelenggarakan kegiatan berupa gerakan zakat infaq sedekah yang meraih rekor MURI dengan tema “5 menit, 5000 aparat, 500 juta.” Kegiatan yang dirangkaikan dengan semangat hari patriotik 23 Januari 2018 tersebut dapat mengumpulkan  zakat  sebesar  Rp.  633.999.400,-  Kegiatan  ini  berdampak positif  terhadap  pengumpulan  zakat  dan  tingkat  kepatuhan  ASN  dalam membayar zakat profesi.

## B. Fungsi Zakat dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan
Islam  adalah  agama  yang rahmatan  lil’âlamin  yang  mengajarkan kepada  umatnya  untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  adil,  makmur, sejahtera, dan harmonis antara si kaya dan si miskin, kapan dan di manapun berada.  Salah  satu  upaya  Islam  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umat adalah  mewajibkan  membayar  zakat  bagi  orang  yang  telah  memenuhi persyaratan. 4 Dalam  konteks  inilah,  zakat  memiliki  fungsi  yang  sangat penting  dan  strategis  sebagai  instrumen  pemerataan  ekonomi  yang berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. 5 Al-Qardawî mengemukakan  bahwa  Allah  swt.  menyebutkan  fakir-miskin  pada  QS  al- Taubah/9:  60,  pada  urutan  pertama  dan  kedua,  menunjukkan  bahwa  fungsi utama  zakat  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin bahkan  menanggulangi  kemiskinan.  Menurutnya  hal  ini  merupakan  target zakat  yang  utama  dan  terpenting. 6 Berdasarkan  hal  ini  tampak  bahwa sesungguhnya  zakat  merupakan  instrumen  peningkatan  kesejahteraan masyarakat miskin yang efektif, ramah pasar dan bersifat kontinyu.
Lebih lanjut disebutkan oleh Syafi’ie El-Bantanie bahwa kedudukan dan  fungsi  zakat,  antara  lain: Pertama,  penggunaan  dana  zakat  sudah ditentukan  secara  jelas  dalam  syariat  (QS  al-Taubah/9:  60),  yaitu  zakat hanya  diperuntukkan  bagi    delapan  golongan (ashnaf),  orang-orang  fakir, miskin,  amil  zakat, muallaf,  memerdekakan  budak,  orang-orang  yang berutang, fi sabilillah,  dan ibnu sabil. Jumhur fuqaha sepakat bahwa selain delapan golongan di atas, tidak boleh menerima zakat. Tidak ada satu pihak pun yang berhak mengganti atau mengubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat  zakat  secara  inheren  bersifat pro-poor.  Zakat  akan  lebih  efektif meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin  karena  alokasi  dana  yang sudah  pasti  dan  diyakini  akan  lebih  tepat  sasaran  ( self-targeted);  Kedua, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Misalnya, zakat perdagangan dalam arti yang luas, tarifnya hanya 2.5%. Ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau  diubah  oleh  siapa  pun.  Oleh  karena  itu,  penerapan  zakat  tidak  akan menganggu insentif investasi dan akan  menciptakan transparansi kebijakan
4 Syafi’ie  El-Bantanie, Zakat  Infaq  dan  Sedeqah  (Bandung:  Salamadani  Pustaka Semesta, 2009), 9.
5 Yusuf al-Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 88.
6 Yusuf al-Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, 63.

## Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
publik  serta  memberikan  kepastian  usaha;  Ketiga,  zakat  memiliki  tarif berbeda  untuk  jenis  harta  yang  berbeda,  dan  memberikan  keringanan  bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Misalnya, zakat untuk  produk  pertanian  yang  dihasilkan  dari  lahan  irigasi  tarifnya  adalah 5%.  Sementara  itu,  jika  dihasilkan  dari  lahan  tadah  hujan  tarifnya  10%. Karakteristik  ini  membuat  zakat  bersifat market  friendly,  sehingga  tidak akan  menganggu  iklim  usaha; Keempat,  zakat  dikenakan  pada  basis  yang luas  dan  meliputi  berbagai  aktivitas  perekonomian.  Zakat  dipungut  dari produk  pertanian,  hewan  peliharaan,  simpanan  emas  dan  perak,  aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang  tambang yang diambil dari perut bumi. Pendapatan yang dihasilkan dari  aset atau keahlian pekerja. Artinya, potensi  zakat  itu  sangat  besar.  Hal  ini  menjadi  modal  dasar  yang  penting bagi  pembiayaan  program-program  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat miskin; Kelima,  zakat  adalah  “pajak  spiritual”  yang  wajib  dibayar  oleh setiap Muslim yang terkena kewajiban berzakat dalam kondisi apapun. Oleh karena  itu,  penerimaan  zakat  cenderung  stabil  dan  berkesinambungan.  Hal ini  akan  menjamin  keberlangsungan  program-program  penigkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam jangka waktu yang cukup panjang. 7
Pemungutann dan penggunaan zanat bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi  sosial,  ekonomi,  dan  permodalan  kehidupan  yang  adil  dalam masyarakat Islam, selain tentunya bertujuan ibadah sebagaimana penjelasan berikut ini:

## 1. Fungsi Sosial
Secara  umum,  fungsi  sosial  dari  zakat  adalah  memelihara menyelamatkan  modal  manusiawi,  dengan  cara  memotong  bagian  tertentu dari keuntungan modal ekonomi, yang kemudian diarahkan kepada bidang- bidang yang wajib dibiayai, sehingga keselamatan modal manusiawi maupun modal  ekonomi  bisa  terjamin,  dan  terjamin  pula  pertumbuhan  sosial  dari manusia  itu  sendiri  dan  pertumbuhan  masyarakat  Islam.  Selain  tujuan pertumbuhan  internal  masyarakat  Islam,  zakat  juga  bertujuan mempertahankan  negara  terhadap  musuh  dan  ancaman  dari  luar,  dan  juga untuk  tujuan  perjuangan  di  jalan  Allah,  dakwah  Islam  dan  pembelaannya. Zakat dapat berfungsi sosial sebagai berikut:
7 Syafi’ie El-Bantanie, Zakat Infaq dan Sedeqah,  9-11.

## a. Sarana jaminan sosial dan sarana pemersatu masyarakat
Zakat  berfungsi  sebagai  sarana  jaminan  dan  pemersatu  masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  pokok  tiap-tiap  individu, memberantas  kemiskinan  dan  pembiaran  terhadap  sesama  kaum  muslimin. Jumhur fuqaha sepakat bahwa selain delapan golongan di atas, tidak boleh menerima zakat. 8 Tidak ada satupun yang berhak mengganti atau mengubah ketentuan  ini.  Kemudian,  apabila  hasil  pemungutan  itu  tidak  cukup,  kalau pemerintah  adil,  boleh  saja memungut  secara  teratur  sebagian  harta  orang- orang  kaya  secukupnya  untuk  menutupi  kebutuhan-kebutuhan  pokok individu  maupun  masyarakat  miskin.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  boleh memungut  pajak  disamping  zakat,  untuk  menunjang  tugas  soaial.  Apabila kebutuhan-kebutahan  yang  pokok  telah  merosot  sampai  ke  batas  darurat, menghilangkan  keadaan  darurat  hukumnya  adalah fardhu  kifâyah, 9 selain kewajiban  membayar  zakat  itu  sendiri.  Hal  ini  karena  pembiaran  sesama muslim, menurut  fuqaha tidak diperkenankan.
Adapun  kebutuhan-kebutuhan  sosial  dari  setiap  orang  pada  zaman sekarang,  antara  lain:  (1)  kebutuhan-kebutuhan  hidup  yang  pokok;  makan, minum,  dan  seks;  (2)  keamanan  dan  perlindungan;  rumah  dan  pakaian;  (3) kesejahteraan  soaial,  kesehatan,  pengajaran,  perhubungan,  latihan  dan pendidikan  sosial  dan  berbagai  pengembangan  sosial  lainnya,  yang  dapat meningkatkan  kemampuan  seseorang  untuk  memberi  dan  melakukan pekerjaannya; dan (4) kebudayaan, olah raga dan hiburan. 10

## b. Sebagai pelunak hati dan alat penyebaran Islam
Bukankah zakat itu di antaranya digunakan untuk para muallaf yang dibujuk  hatinya,  orang-orang  yang  patut  diberi  zakat  sebagai  pelunak  hati mereka  atau  hati  kaumnya,  atau  untuk  memperteguh  keislaman  dalam hatinya.  Orang-orang  yang  dibujuk  hatinya  itu  ada  empat  golongan,  yaitu: (1)  sebagian  adalah  mereka  yang  dibujuk  hatinya  agar  membantu  kaum muslimin;  (2)  sebagian  lagi  dibujuk  hatinya  agar  tidak  menyerang  kaum muslaimin;  (3)  sebagian  lagi  dibujuk  hatinya  agar  masuk  Islam;  dan  (4) sebagian  lagi  dibujuk  agar  kaumnya  atau  keluarganya  masuk  Islam. 11
8 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 1 (Jakarta: Pena Publishing, 2002), 86.
9 Abdul  Wahhab  Khallaf, Ilm  Us|ul  Fiqh,  terj.  Moh.  Zuhri,  Ilmu  Ushul  Fiqh (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 310.
10 Syauqi  Ismail  Sahhatih, Al-Bunuk  al-Islâmiyah  (Saudi  Arabia:  Dâr  al-Syur ứ q, 1397 H.), 79. 11 Syauqi Ismail Sahhatih, Al-Bunuk al-Islâmiyah, 80.

## Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
Jadi  boleh  saja  masing-masing  dari  empat  golongan  tersebut  diberi zakat, yaitu bagian yang ditujukan untuk para mu’allaf, baik mereka sudah Islam  atau  masih  musyrik.  Pemberian  kepada  para muallaf  bertujuan pembelaan  dan  dakwah  Islam.  Kalau  zakat  itu  diberikan  kepada  para pahlawan  dan  pejuang  dengan  tujuan  pembelaan  dakwah,  demikian  pula tujuan diberikannya zakat kepada mereka yang dibujuk hatinya.
c. Untuk  memerdekakan  budak  dan  membebaskan  sesama  manusia  dari perbudakan  dan  perhambaan,  serta  mengembalikan  pada  kemuliaannya dan kemerdekaannya sebagai anak Adam. Al-Qur’an  memang  telah  menetapkan  antara  penggunaan  zakat  itu, ada  sebagian  yang  digunakan  untuk  memerdekakan  budak.  Hal  ini  cukup menjadi  bukti  bahwa  negara  Islamlah  yang  pertama  kali  diseluruh  dunia yang memerangi perbudakan dan menetapkan di antara zakat sebagian untuk memerdekakan  budak,  membebaskan  hamba  sahaya  dan  mengembalikan umat manusia kepada kemerdekaan dan  kemuliaannya sebagai anak Adam. Bagian  zakat  yang  ditujukan  untuk  memerdekakan  budak,  bisa  digunakan dengan tiga cara, yaitu:
1. Harta  zakat  digunakan  untuk  membeli  budak  laki-laki  maupun perempuan, kemudian dimerdekakan oleh pemerintah.
2. Diberikan  kepada  hamba mukatab,  yaitu  hamba  yang  telah  sepakat dengan  tuannya  untuk  memperoleh  kemerdekaan,  asalkan  dia  sanggup menyerahkan  kepada  tuannya  untuk  memperoleh  kemerdekaan,asalkan dia  sanggup  menyerahkan  kepada  tuannya  itu  sejumlah  harta. Pemberian  zakat  kepada  hamba mukatab  adalah  untuk  menolongnya memenuhi  sejumlah  harta  yang  harus  dibayar  tersebut,  agar  ia  segera memperoleh kemerdekaan.
3. Untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan musuh, jangan sampai dijadikan  budak.  Bahkan,  menurut  Imam  Malik,  umat  Islam berkewajiban  menebus  saudara-saudara  mereka  yang  tertawan, sekalipun  untuk  itu,  mereka  terpaksa  menguras  habis  seluruh  harta mereka. 12
Setelah  tidak  ada  lagi  perbudakan  pada  zaman  sekarang,  jika  mau meneruskan  realisasi  dari  fungsi  sosial  zakat,  maka  sebagian  dari  zakat didistribusikan  untuk  memerdekakan  bangsa-bangsa  terjajah,  yang sebenarnya  justru  merupakan  jenis  perbudakan  terburuk  pada  zaman
12 Syauqi Ismail Sahhatih, Al-Bunuk al-Islâmiyah, 81.
sekarang, dan termasuk juga di antaranya untuk melepaskan minoritas Islam dari penindasan, tekanan, dan keterbelakangan.
d. Dengan adanya bagian untuk orang-orang yang berutang ( gharimin)
Zakat  merupakan  suatu  sarana  untuk  memperbesar  volume  harta yang  disediakan  untuk  memberi  jaminan  sosial  dalam  soal  utang-piutang, dan  merupakan  payung  sosial  yang  melindungi  kaum  miskin  bersama keluarga  mereka  manakala  mereka  mempunyai  utang.  Karena  gudang penyimpanan  zakat  boleh  saja  melunasi  utang-utang  yang  adil,  yang bertumpuk  dari  para  debitur,  yang  tidak  sanggup  lagi  melunasinya,  baik merupakan pemberian yang takkan diminta kembali oleh baitul mal, ataupun merupakan pembelanjaan dalam bentuk utang yang baik ( al-qardhul hasan), yang  nantinya  harus  dikembalikan  lagi  oleh  debitur  itu  kepada baitul  mal, apabila  ia  telah  terlepas    dari  kesulitannya.  Dengan  demikian  ,  gudang penyimpanan  zakat  penting  sekali  perannya  dalam  memperbesar  volume harta yang disediakan sebagai jaminan sosial dalam soal utang-piutang, dan juga  mendorong  orang  untuk  mempercayai  orang  lain,  di  samping membukakan  pintu  bagi  kaum  miskin  yang  mempunya  utang,  pada  saat segala pintu tertutup rapat baginya. 13

## 2. Fungsi Ekonomi
Sistem-sistem  perpajakan  erat  hubunganya  dengan  sistem-sistem perekonomian.  Demikian  pula  pungutan  (zakat)  ternyata  mempunyai peranan  aktif  dalam  perekonomian.  Zakat  merupakan  pungutan  yang mendorong  kehidupan  ekonomi  hingga  tercipta  padanya  dinamika perputaran roda ekonomi.
Islam  mengharamkan  riba  dan  setiap  pinjaman  yang  menarik keuntungan adalah riba. Akan tetapi, Islam mengahalalkan jual beli dan laba perniagaan  dengan  cara  berjual-beli,  baik  dengan  harga  yang  dibayar  tunai ataupun  harga  yang  ditangguhkan  pembayaranya,  yang  berbeda  dari  harga tunai. 14
Islam  memandang  riba  merupakan  keuntungan  yang  menjijikan  dan laba yang haram dari modal berupa uang.Dalam sistem perkonomian Islam, uang  itu  takkan  mempunyai  keuntungan  yang  baik  dan  laba  yang  halal,
13 Syauqi Ismail Sahhatih, Al-Bunuk al-Islâmiyah, 82.
14 Shalah  al-Shawi  dan  Abdullah  al-Mushlih, Fiqh  Ekonomi  Keuangan  Islam,
(Jakarta: Dârul Haq, 2008), h. 87.

## Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
kecuali  bila  berjalin  dan  bergabung  dengan  salah  satu  atau  lebih  faktor- faktor  produksi  dibidang  investasi  dan  penanaman  modal  di  berbagai sektor. 15 Ekonomi Islam tidaklah berdasarakan riba, atau berdasarkan sistem permodalan  dengan  keuntungan  tetap  dan  tertentu,  yang  dijamin sebelumnya dalam kaitannya dengan modal. Akan tetapi, ekonomi Islam itu berdasarkan sistem kerja sama dan koperasi, dengan pembagian laba, yakni pembagian  hasil  karya  dan  usaha  yang  merata  dan  diketahui,  dengan berlandaskan prinsip, laba berhadapan dengan rugi, keuntungan berhadapan dengan tekor,dan mengambil berhadapan dengan memberi. 16
Oleh  karena  itu,  pada  saat  yang  sama,  ekonomi  Islam  harus berlandaskan  pada  pengarahan  zakat  agar  memberi  dorongan  terhadap kehidupan  ekonomi,  sebagai  suatu  sistem  penarikaniuran,  dengan  tujuan mengarahkan  dan  mengfungsikan  uang  supaya  di  investasikan  dan dikembangkan,  hingga  ia  tidak  termakan  oleh  peraturan  zakat.  Dengan demikian  mencairlah  uang  itu  memodali  perusahaan-perusahaan  lewat pertumbuhan  ekonomi.  Semakin  tinggi  grafik  pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi, semakin turun pula ukuran pungutan zakat. Hal ini akan memberi dorongan  kepada  mereka  pemilik  modal  untuk  berusaha  meningkatkan produksi  mereka  danmemperbaiki  mutunya  sebaik-baiknya,  sehingga  pada gilirannya akan terwujud pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Pembagian  zakat  juga  memainkan  peranan  ekonomi  yang  penting dalam  mendorong  peredaran  uang  dan  memperluas  arus  uang.  Karena dengan  adanya  zakat,  semakin  kuatlah  daya  beli.  Dengan  demikian, terjadilah pembelanjaan konsumtif untuk memperoleh barang ataupun jasa. Zakat juga aktif dalam merealisasikan keseimbangan yang stabil antara arus barang  dan  arus  uang.  Kedua-duanya  berjalan  dari  arah  yang  berlawanan, yang  satu  menyempurnakan  yang  lain.  Akan  tetapi,  dengan  adanya pembagian  zakat  secara  luas,  ia  meningkatkan  pembelanjaan  umum  untuk dikonsumsikan  pada  barang  dan  jasa.  Karena  orang-orang  fakir  dan  miskin yang  tidak  berpenghasilan  sama  sekali  atau  yang  paspasan  saja,  mendapat bantuan  pendapatan  berupa  uang,  yang  kemudian  mereka  gunakan  untuk memenuhi konsumsi keluarganya danmembeli barang dan jasa yang mereka butuhkan,  atau  mereka  mendapat  bantuan  berupa  benda,  yakni  barang  dan jasa yang langsung diberikan kepada mereka.
15 Shalah al-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, 447.
16 Andiwarman  A.  Karim, Bank Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2006), 52.
Demikianlah,  dan  akhirnya  bahwa  pembagian  untuk  para gharim yaitu  mereka  yang  menanggung  utang  bertumpuk-tumpuk  hingga  tak sanggup  lagi  melunasinya,  di  lapangan  kegiatan  ekonomi,  akan menyebabkan  meningkatnya  volume  harta  yang  disediakan  untuk  memberi pinjaman-pinjaman  yang  baik  (tanpa  bunga)  sehingga  pinjam-meminjam dibidang  produksi,  perdagangan  dan  pemberian  lisensi  dagang  mendapat dorongan. 17 Dengan demikian, gudang penyimpanan yang baik (al-qurdh al- hasan)  itu  akan  memainkan  suatu  peran  ekonomi  yang  penting  dan  nyata dalam  kegiatan  perekonomian  dan  perdagangan  dan  dalam  memperbesar volume  harta  yang  tersedia  untuk  dipinjam  berupa  utang-utang  produktif dan utan-utang perniagaan. 18

## 3. Fungsi Zakat dalam Peredaran Uang
Wajarlah  bila  hubungan  antara  penyediaan uang  dan  barang-barang simpanan  dengan  kebutuhan  serta  kelebihan  uang  dalam  ekonomi  Islam yang  tidak  terdapat  harta  bunga,  berbeda  secara  radikal  dari  hubungan antara  penyediaan uang  dan  barang-barang  simpanan  dengan  kebutuhan uang dalam kerangka harta bunga. Hal ini karena aliran-aliran ekonomi pun sebenarnya  mengalami  perkembangan  dan  perubahan  dalam  penilaiannya mengenai  harta  bunga  dan  fungsinya  sebagai  harta  penangguhan  menjadi harta  pengorbanan  atas  diedarkannya  uang.  Jadi,  bukan  merupakan  harta penangguhan  lagi.  Begitu  juga,  bunga  itu  sendiri  tidak  lagi  merupakan imbalan atas penyimpanan, tetapi imbalan atas ketidakterpeliharaanya uang disaat dalam kondisi beredar penuh.
Dengan  dihilangkannya  sistem  harta  bunga  seperti  halnya  pada sistem  ekonomi  Islam,  yang  sekaligus  diwajibkan  pula  membayar  zakat uang,  zakat  uang  itu  mendesak  kehidupan  ekonomi  untuk  melakukan peredaran  uang,  serta  mendorong  aktivitas  permodalan  dalam  negeri  pada proyek-proyek perekonomian dan perdagangan. Dengan demikian, hubungan yang mengatur supply dan demand uang akan terikat dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip Islam sebagai berikut:
a. Uang  harus  selalu  digabungkan  dengan  satu  atau  lebih  factor-faktor produksi,  supaya  berkembang  sedangkan  keuntungan  investasi  tetap terikat dengan prinsip untung-rugi, laba-rugi dan mengambil-menerima.
17 Syafi’ie El-Bantanie, Zakat Infaq dan Sedeqah, 11-12.
18 Syauqi Ismail Sahhatih, Al-Bunuk al-Islâmiyah, 83-86.
Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
b. Endapan-endapan  uang  apabila  telah  mencapai  nisap  dan  berulang tahun,  harus  tunduk  pada  peraturan  zakat  uang,  seharga  2,5  persen pertahun,  karena  dihukumi  sama  dengan  harta  yang  punya  potensi berkembang sendiri, sekalipun dalam kenyataanya tidak berkembang. 19
Struktur  penitipan  pada  bank-bank  Islam  tidaklah  sama  dengan struktur  penitipan  pada  bank-bank  dagang  yang  memakai  kerangka  harga bunga  ribawi.  Hal  ini  karena  titipan-titipan  investasi  secara  koperetif menduduki  tempat  pertama.  Pada  titipan  di  bank-bank  Islam.  Kemudian, karena  titipan-titipan  investasi,  baik  yang  berupa  titipan  tetap  amaupun titipan  beresiko  (sementara),  merupakan  salah  satu  faktor  kewajiban nonmoneter,  lain  halnya  dengan  titipan-titipan  berjalan  (rekening  berjalan) yang  menciptakan  salah  satu  faktor  penting  di  antara  faktor-faktor kewajiban  moneter,  semakin  bertambahnya  saldo  kewajiban-kewajiban nonmoneter  dibank-bank  Islam,  akhirnya  akan  mengakibatkan  semakin berkurangnya beberapa kewajiban moneter. 20

## C. Implementasi  dan Potensi Zakat  Profesi di Kabupaten Bone Bolango
Implementasi  zakat  profesi  di  Kabupaten  Bone  Bolango merupakan refleksi keagamaan kementerian agama yang ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012  dan keterlibatan ulama ( qadhi) khususnya para da’i meskipun belum ada sebuah wadah yang bisa  menaungi  para  ulama  atau  dikenal  dengan  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI).  Pada  awal  terbentuknya  Kabupaten  Bone  Bolango,  Kementerian Agama Kabupaten sangat berperan dalam mempelopori pengumpulan zakat, infaq  dan  sedekah.  Implementasi  zakat  profesi  yang  dipelopori  oleh Kementerian  Agama,  pemerintah  dan  ulama  tersebut  merupakan  tindakan yang didasari oleh paham kewajiban zakat.
Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  Kabupaten  Bone  Bolango  untuk  pertama kali  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Bone  Bolango  Nomor  112 Tahun 2003, seiring dengan terbentuknya  Kabupaten Bone Bolango sebagai kabupaten  yang  baru  dimekarkan    berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2003,  Kabupaten  Bone  Bolango  adalah  kabupaten  keempat  di Provinsi Gorontalo yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Gorontalo.
19 Syauqi Ismail Sahhatih, Al-Bunuk al-Islâmiyah, 87.
20 Syauqi Ismail Sahhatih, Al-Bunuk al-Islâmiyah, 89-92.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  373  Tahun  2003 bahwa kepengurusan Badan Amil Zakat berlaku selama 3 tahun, terdiri atas dewan  pertimbangan,  komisi/pengawas,  dan  badan  pelaksana.  Dalam menjalankan program masih senantiasa bermitra dengan kementerian agama, disamping  karena  letak  kantor  di  lingkungan  Kementerian  Agama,  juga mayoritas pengurus adalah pegawai Kementerian Agama.
Setelah    terbitnya    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat, maka kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten  Bone Bolango  berlaku  untuk  5  tahun  dan  tidak  boleh  lagi  ASN  masuk  dalam kepengurusan.  Sejak  pertama  kali  dibentuk  tahun  2003  hingga  terbentuk pengurus  transisi  tahun  2017  tercatat  bahwa  Baznas  Kabupaten  Bone Bolango  telah  mengalami  pergantian  pengurus  sebanyak  4  kali  atau  4 periode kepengurusan dengan dua kali pergantian  Ketua, yaitu H. Abd. Raif Huntoyungo, S.Ag.  dan Imran Ahmad, SE, MM., masing masing 2 periode. Kemudian  dibentuk  pengurus  transisi  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Bone Bolango  Nomor  90.a/KEP/BUP.BB/135/2017  tentang  Pengangkatan Pimpinan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Bone  Bolango  Periode 2017-2022 sebagai tindak lanjut dalam menjalankan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011  tentang Pengelolaan Zakat.
Sebagai  wilayah  yang  memiliki  potensi  dalam  pengumpulan, pengelolaan  dan  pendayagunaan  zakat  profesi,  posisi  Kabupaten  Bone Bolango  menjadi  sangat  penting.  Artinya  implementasi  zakat  profesi  bagi ASN  memiliki  corak  tersendiri  yang  khas  dan  unik.  Keunikan  tersebut terletak pada relasi paham tentang kewajiban zakat, terbitnya Perda, Perbup dan  adanya  beberapa  surat  edaran  dan  himbauan  dari  Bupati,  namun pengumpulan  zakat  di  Kabupaten  Bone  Bolango  masih  tergolong  rendah, Disamping itu, tidak adanya lembaga keagamaan khususnya MUI yang juga menjadi  faktor  penentu  dalam  membangun  kesadaran  para  ASN  untuk membayar zakat profesi.
Berdasarkan data dari Badan Kepagawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  bahwa jumlah  ASN  di  Kabupaten  Bone  Bolango  adalah  3730  orang.  Dengan perincian  menurut  golongan,  yaitu:  Golongan    IV  sebanyak  811  orang, Golongan    III  sebanyak  2049  orang,  Golongan  II    sebanyak  862  orang  dan Golongan  I  sebanyak 8 orang. Jika dilihat potensi zakat profesi dari seluruh ASN tersebut sebesar Rp. 367.242.588,-
Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
Tabel 1
Jumlah ASN dan Potensi Zakat No  Gol Jumlah Pegawai Gaji Per Individu Gaji Keseluruhan Potensi Zakat Per Individu Potensi Zakat Keseluruhan 1 IV 811 5,236,922.00  4,247,200,800.00 130,924.00  106,179,364.00 2 III 2049 3,827,040.00  7,841,621,900.00 95,676.00  196,040,124.00 3 II 862 2,993,707.00  2,580,576,200.00 74,842.00 64,514,385.00 4 I 8 2,543,575.00 20,348,600.00 63,589.00 508,715.00 Total 367,242,588.00 Sumber: Data Dinas Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango
Data di atas adalah berdasarkan gaji bersih sebagaimana wawancara dengan  Anas  Paudi,  Sekretaris  Dinas  Badan  Keuangan  dan  Pendapatan Daerah. 21 Juga  disampaikan  Ir.  H.  Ishak  Ntoma  mengatakan  zakat  profesi dipotong  dari  gaji  atau  penghasilan,  penghasilan  tidak  tetap  kalau  gaji  ada tunjangan  TKD/TPP.  Gaji  3  juta,  TKD  1  juta  berarti  penghasilan  4  juta. Penghasilan  diakumulasi  untuk  menetapkan  kewajiban  mengeluarkan zakat profesi. 22
Menurut  data  dari  Baznas  Kabupaten  Bone  Bolangobahwa pengumpulan 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017 mengalami pluktuasi  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2014  pengumpulan  zakat  profesi sebesar  Rp.  71.727.512,-  pada  tahun  2015  sebesar  Rp  .63.722.332  ,-  pada tahun  2016  sebesar  Rp.  67.142.520,-  tahun  2017  sebesar  Rp.  82.236.141,- Kami  mengakui  bahwa  zakat  di  Kabupaten  Bone  Bolango  termasuk  yang paling  rendah  di  Provinsi  Gorontalo  jika  dibandingkan  dengan kabupaten/kota  lainnya. Alhamdulillah,  awal  kepengurusan  kami,  yaitu bulan 17 Ramadhan 1438 H/ Juni 2017 M, diawali dengan Launching Zakat, khususnya  zakat  fitrah  oleh  Bupati  Bone  Bolango  H.  Hamim  Pou,  S.Kom, MH,  yang  langsung  diikuti  oleh  para  Kepala  OPD  dan  staf  lainnya.  Zakat yang terkumpul dalam kegiatan itu sebesar Rp. 61.465.300. 23
21 Anas  Paudi,  Sekretaris  Dinas  Badan  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Bone Bolango, Wawancara, di Kantor Dinas Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, tanggal 28 Maret 2019.
22 Ir. H. Ishak Ntoma, Sekretatis Daerah Kabupaten Bone Bolango, Wawancara, di Bone Bolango, tanggal 24 Maret 2019.
23 H. Harun S. Badjoda, S.IP., Ketua Baznas Kabupaten Bone Bolango, Wawancara,
di Bone Bolango, tanggal 26 Februari  2019.
Tabel 2 Penerimaan Zakat  dan Infaq  Tahun 2017 No Uraian Jumlah Pemasukan 1 Launching dan Pengumpulan Zakat Fitrah 61,465,300.00 2 Saldo Kepengurusan Sebelumnya 27,099,380.00 3 Cabang Dinas Bulango Timur 523,000.00 4 Kantor Camat Kabila Bone 1,400,000.00 5 Zakat Mal dari Taufik Sidiki 300,000.00 5 Zakat Infak 676,000.00 7 Dikbud Bone Bolango 2,227,500.00 8 Cabang Dinas Suwawa Tengah 895,000.00 9 Cabang Dinas Suwawa Timur 1,825,000.00 10 Sekretariat Daerah Bone Bolango 2,386,125.00 11 Bulan Mei (tanpa nama) 1,250,000.00 12 Bagian Hukum 360,000.00 13 Setoran Baznas 2,500,000.00 14 Bagian Kesra 200,000.00 15 Dikbud Bone Bolango (Juni) 2,197,500.00 16 Dikbud Bone Bolango (Juli) 2,160,000.00 17 Dikbud Bone Bolango(Agustus) 2,275,000.00 18 Dikbud Bone Bolango (September) 2,292,500.00 19 Bagian Tapem 375,000.00 20 Bappeda 9,750,000.00 21 Kantor Camat Suwawa Selatan 420,000.00 22 Kantor Camat Bulango Ulu 705,000.00 23 UPTD Suwawa Tengah 447,500.00 24 Bagian Tapem 394,000.00 25 Bagian Hukum 360,000.00 26 SMPN 1 Kabila 5,255,000.00 27 Cabang Dinas Tilong Kabila 1,215,000.00 28 Dikbud Bone Bolango 389,318.00 29 Dikbud Bone Bolango 389,318.00 30 Dikbud Bone Bolango 2,432,500.00 31 Dikbud Bone Bolango 2,417,500.00 32 Sekretariat Daerah Bone Bolango 7,119,000.00 Jumlah 82,236,141.00
Sumber: Data Baznas Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017
Pada  awal  tahun  2018  tepatnya  tanggal  23  Januari  seiring  dengan semangat  Hari  Patriotik  23  Januari,  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango menyelenggarakan kegiatan gerakan, infaq sedekah bagi ASN sebagai upaya jihad  melawan  kemiskinan  dengan  zakat  infaq  sedekah,  dan  usaha  untuk mensosialisasikan dan menumbuhkah kesadaran dalam mengeluarkan zakat.

## Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
dengan    tema  ”5  menit  5000  ASN  500  juta.” 24 Gerakan  ini  merupakan pertama  kali  ini  Indonesia  sehingga  dicatat  dalam  Rekor  Muri  Indonesia. Kegiatan  ini  selain  dikhususkan  untuk  ASN  di  lingkungan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango,  juga  menghimbau  instansi  vertikal termasuk  TNI/Polri.  Dari  target  yang  ditentukan  500  juta,  even  ini  justeru melebihi  target  yaitu  dapat  menghimpun  zakat,  infaq,  sedekah  sebesar Rp.637,999,400.00. Sebagaimana dapat dilhat dari tabel berikut:
Tabel 3
Hasil Pengumpulan Gerakan Zakat, Infaq, Sedekah bagi ASN
No Uraian Perkiraan Munfiq Jumlah Penerimaan 1 Bupati 1 25,000,000.00 2 Wabup 1 5,000,000.00 3 Setda 1 1,500,000.00 4 Assisten, Staf Ahli, Tim Kerja 9 6,800,000.00 5 PKK Kabupaten 100 15,000,000.00 6 TNI, POLRI, UMUM 30 1,280,000.00 7 Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu 42 4,200,000.00 8 Bagian Ekonomi & Pembangunan 18 4,100,000.00 9 Dinas Sosial 36 4,600,000.00 10 Dinas Kominpo 36 4,500,000.00 11 Bagian TUP 34 5,180,000.00 12 Badan  Lingkungan Hidup 44 4,850,000.00 13 SATPOL PP 34 4,300,000.00 14 BKPD 85 10,450,000.00 15 Setwan Aleg 61 7,100,000.00 16 Dinas Pekerjaan Umum (PU) 61 10,189,000.00 17 Dinas Perum, Pemukiman & Pertanahan 33 4,400,000.00 18 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 36 4,500,000.00 19 Dinas Kelautan dan Perikanan 21 3,800,000.00 20 Bagian Kesra 23 2,000,000.00 21 BAPPEDA 60 6,800,000.00 22 Bagian ULP 13 1,300,000.00 23 Dinas Perpustakaan 22 3,750,000.00 24 Dinas Keluarga Berencana Dan PP 68 8,284,000.00 25 Dinas Kesehatan 437 58,359,000.00 26 Dinas Perindakop 52 5,435,000.00 27 Bagian Hukum 14 2,360,000.00 28 PDAM 57 7,100,000.00
24 H.  Imran  Gaib,  S.Sos.I,  Kasubag  Keagamaan  Kesra  Kabupaten  Bone  Bolang,
Wawancara, di Bone Bolango, tanggal 25 Februari 2019.
29 INSPEKTORAT 51 6,000,000.00 30 Dinas Parawisata 38 4,400,000.00 31 Dinas Perhubungan 34 4,570,000.00 32 BKPPD 68 7,800,000.00 33 Bagian Humas 28 2,100,000.00 34 RS Toto 390 23,017,000.00 35 Dinas Pertanian dan Peternakan 160 17,060,000.00 36 Dinas Pendidikan 1270 147,962,100.00 37 Dinas Dukcapil 37 4,750,000.00 38 Dinas Kesbangpol 23 2,900,000.00 39 BPBD 52 3,600,000.00 40 RS Tombulilato 57 6,720,000.00 41 Dinas Pemuda dan Olah Raga 19 3,213,300.00 42 KPU 21 2,100,000.00 43 Dinas Pangan 35 5,164,000.00 44 Bagian Tapem 20 2,400,000.00 45 Bagian Umum 46 6,958,000.00 46 BNN 10 2,500,000.00 47 Komisioner BAZNAS 4 2,000,000.00 48 BPPD 10 8,284,000.00 49 Bank Sulutgo 10 2,500,000.00 50 Kecamatan Bone 56 6,070,000.00 51 Kecamatan Bone Raya 39 4,132,000.00 52 Kecamatan Bulawa 105 10,300,000.00 53 Kecamatan Bonepantai 165 17,000,000.00 54 Kecamatan Kabila Bone 21 8,550,000.00 55 Kecamatan Kabila 81 7,563,000.00 56 Kecamatan Botupingge 16 3,710,000.00 57 Kecamatan Tilongkabila 84 7,165,000.00 58 Kecamatan Suwawa 176 17,150,000.00 59 Kecamatan Suwawa Tengah 20 3,500,000.00 60 Kecamatan Suwawa Selatan 102 10,215,000.00 61 Kecamatan Suwawa Timur 34 9,700,000.00 62 Kecamatan Tapa 32 5,010,000.00 63 Kecamatan Bulango Utara 142 13,550,000.00 64 Kecamatan Bulango Timur 27 4,825,000.00 65 Kecamatan Bulango Selatan 56 8,000,000.00 66 Kecamatan Bulango Ulu 32 3,200,000.00 67 Kecamatan Pinogu 10 1,024,000.00 68 Kementerian Agama 60 6,200,000.00 69 Kantor Badan Pertanahan 7 2,000,000.00 70 BPS 27 1,000,000.00 Jumlah 5104 637,999,400.00
Sumber: Data Baznas Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018

## Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
Tabel  3  di  atas  diketahui  bahwa  seluruh  OPD  yang  menyalurkan zakat,  infaq  dan  sedekahnya  sejumlah  60  OPD  di  luar  instansi  vertikal, seperti Kementerian Agama, TNI/Polri, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ketua  Baznas  Kabupaten    Bone  Bolango  berharap  dengan  adanya even  tersbut  akan  meningkatkan  pengumpulan  zakat  profesi  ASN  di Kabupaten  Bone  Bolango.  Dalam  beberapa  kesempatan  saya  bertemu dengan  beberapa  rekan,  mereka  menyatakan  memang  ada  berupa ketidakpercayaan  terhadap  lembaga  Baznas,  dan  hal  ini  menjadi  tantangan saya sebagai Ketua untuk memulihkan kembali kepercayaan tersebut. 25
Setelah  kegiatan    gerakan  zakat  infaq  sedekah  tanggal  23  Januari 2018  memberikan  dapat  terhadap  peningkatan  pengumpulan  zakat  dan menambah  kesadaran  para  ASN  dalam  mengeluarkan  zakat  infaq  sedekah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4 Jumlah Zakat, Infaq dan Sedekah Tahun 2018 No Uraian Jumlah Pemasukan 1 Bagian Tapem 300,000.00 2 Bagian Hukum 360,000.00 3 Dinas PU 5,819,000.00 4 Dinas Pend. Tilongkabila 7,080,000.00 5 Diknas Suwawa  Timur 1,705,000.00 6 Setoran Zakat Agustus-Desember 2017 30,959,000.00 7 Setoran Zakat Kemenag 6,041,000.00 8 Setoran Infaq 1,500,000.00 9 Zakat Mal 1,500,000.00 10 Sairah Yusuf 100,000.00 11 KPU 700,000.00 12 KPU 700,000.00 13 Ronaldi Kasim 1,000,000.00 14 Setoran  Dikbud September 2017 389,318.00 15 Setoran BAZ Dikbud Oktober  2017 389,318.00 16 Setoran BAZ dikbud  Januari 2018 2,412,500.00 17 Setoran BAZ Dikbud  Februari 2,487,500.00 18 Setoran Dikbud Suwawa Tengah 1,760,000.00 19 Setoran Lili Dalu 435,000.00 20 Saira Yusuf 100,000.00 25 H. Harun S. Badjoda, S.IP., Ketua Baznas Kabupaten Bone Bolango, Wawancara,
di Bone Bolango, tanggal 26 Februari  2019.
21 SKN-NG BSMDIDJA 13,961,381.00 22 Saira Yusuf 100,000.00 23 Hasna Abdan 3,750,000.00 24 PKM Pinogu 2,100,000.00 25 Husain Sahrain 30,000.00 26 Kantor camat  Bulango Timur 1,750,000.00 27 Saira Yusuf 100,000.00 28 Saira Yusuf 100,000.00 29 RSUD Toto 16,100,000.00 30 Transferanonim 1,422,000.00 31 Saira Yusuf 100,000.00 32 Kantor camat  Suwawa 1,320,000.00 33 DPPKB dan P3A 4,515,000.00 34 Kemenag Bone Bol 20,000,000.00 35 Kantor Camat  Bulango Utara 1,470,000.00 36 Kacam Bulango Utara  maret- juni 2018 3,080,000.00 37 MAN Insan Cendekia 1,250,000.00 38 Diknas Bone Bolango Juni 2018 2,530,000.00 39 Diknas April 2018 2,502,500.00 40 Diknas Maret 2018 2,510,000.00 41 Diknas Mei 2018 2,565,000.00 42 Dinas Perpustakaan 440,000.00 43 Bayar Zakat ASN 1,525,000.00 44 Baznas Bone Bolango 1,050,000.00 45 Dinas Pangan 740,000.00 46 Dinas Perhubungan 1,750,000.00 47 Bappeda 1,353,723.00 48 Dinas Pangan 680,000.00 49 Bappeda 1,401,918.00 50 Transfer Anonim 100,000.00 51 Diknas Juli 2018 2,520,000.00 52 Diknas Agustus 2,512,000.00 53 Diknas September 2,462,500.00 54 SMP Satap Bulango Utara 728,000.00 55 Setoran Anonim 3,330,000.00 56 Bappeda 1,447,320.00 57 Dinas Pangan 710,000.00 58 Dikbud Desember 2,472,500.00 59 Dikbud November 2.472,500.00 60 Dikbud Oktober 2,472,500.00 Jumlah 163,200,107.00 Jumlah  Pengumpulan  Rekor Muri 23 Januari 2018 637,999,400.00 Total 801,199,507.00
Sumber: Data Baznas Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018
Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango

## D. Persepsi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bone Bolango tentang Zakat
Profesi
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  sekaligus  juga  sebagai makhluk  individual,  maka  terdapat  perbedaan  antara  individu  yang  satu dengan  yang  lainnya.  Adanya  perbedaan  inilah  yang  antara  lain menyebabkan  mengapa  seseorang  menyenangi  suatu  obyek,  sedangkan orang  lain  tidak  senang  bahkan  membenci  obyek  tersebut.  Hal  ini  sangat tergantung  bagaimana  individu  menanggapi  obyek  tersebut  dengan persepsinya.  Pada  kenyataannya  sebagian  besar  sikap,  tingkah  laku  dan penyesuaian  ditentukan  oleh  persepsinya.  Persepsi  meliputi  pengetahuan, dengan demikian persepsi mencakup penafsiran objek-objek, simbol-simbol dan orang-orang, dipandang dari sudut pengalaman penting. 26
Berbagai penjelasan terkait pengertian persepsi, antara lain menurut Deddy Mulyana bahwa persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang  memilih,  mengorganisasikan,  dan  menafsirkan  rangsangan  dari lingkungan  kita,  dan  proses  tersebut  mempengaruhi  perilaku  seseorang. 27
Sedangan  dalam  Wikipedia  menjelaskan  bahwa  persepsi  adalah  sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. 28
Menunaikan  zakat  merupakan  kewajiban  umat  Islam  yang  mampu dan  hasil  pengumpulan  zakat  merupakan  sumber  dana  yang  potensial  bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang jika dijalankan dengan semestinya, akan memberi dampak sangat  kongkret  dalam  proses  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat.  Zakat, selain  berfungsi  sebagai  sarana  mendekatkan  diri  kepadaAllah,  juga berfungsi  sebagai  sarana  penciptaan  kerukunan  hidup  antara  golongan kayadan  miskin.  Selain  itu,  mengeluarkan  zakat  dapat  mencegah monopoli harta kekayaan oleh orang-orang kaya. Selain sebagai kewajiban umat Islam, zakat  merupakan  pranatakeagamaan  dalam  upaya  mewujudkan  keadilan sosial bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, apabila dikelola dengan baik dan  benar,  zakat  dapat  dijadikan  sebagai  salahsatu  potensi  ekonomi  umat yang  dapat  dijadikan  sumber  dana  yang  dapat  dimanfaatkan  bagi kesejahteraan  umat  Islam,  terutama  untuk  menanggulangi  kemiskinan  dan
26 Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi (Jakarta: Prenada Media, 2009), 204.
27 Deddy  Mulyana, Ilmu  Komunikasi  Suatu  Pengantar  (Bandung:  Rosda  Karya, 2005), 167.
28 https://www.id.wikipedia.org/wiki/persepsi/ diakses tanggal  3 April 2019
menghilangkan kesenjangan sosial. Untuk maksud ini perlu ada pengelolaan zakat  secara  profesional  dan  bertanggungjawab  yang  dilakukan  bersama masyarakat dan pemerintah.
Pemerintah  dalam  konteks  ini  berkewajiban  memberikan perlindungan,  pembinaan  dalam  pelayanan  kepada muzakki,  mustahik  dan pengelola zakat. Khususnya pengelolaan zakat di Kabupaten Bone Bolango masih  memerlukan  perhatian  serius  dari  pemerintah  agar menjadikan  zakat sebagai  potensi  ekonomi  umat  Islam  di  Kabupaten  Bone  Bolango. Sebagaimana disampaikan Hamdan Ladiku bahwa:
Melalui  gerakan    insidentil  seperti  gerakan  zakat,  infaq,  sedekah,  “5 menit 500 ASN 500 juta” merupakan sosialisasi faktual yang bersifat implementatif.  Ketika  kesadaran  mulai  tumbuh  dan  efek  zakat  mulai terasa maka meningkat menjadi gerakan yang regulative yang sifatnya insidentil.  Gerakan  ini  belum  bisa  efektif  jika  kesadaran  belum  ada. Sebenarnya  secara  kemampuan  mereka  mampu,  dari  segi  keinginan mereka  ada  kemauan.  Harus  dilakukan  secara  berstruktur  melalui Baznas.   makna “ khudz,” tafsir implementatif dalam bentuk lembaga Baznas. 29
Untuk  membangun  kesadaran  dan  pemahaman  lebih  utuh  harus  ada kerjasama  yang  memerlukan  tiga  kekuatan  untuk  bersinergi,  yaitu pemerintah,  ulama  dan muzakki  (kalangan  zakat  profesi-  ASN),  sekaligus untuk  memperlihatkan  bahwa  baznas  menuntaskan  kemiskinan.  Karena pemerintah  mempunyai  daya  tekan  kepada  kepala  dinas  melalui  perintah, ditambah  lagi  dengan  ulama  yang  faham  dan  menyuarakan  tentang kewajiban zakat.
Hasil  sebaran  angket  terhadap  sampel  300  orang  responden  yang terdapat  di  19    Organisasi  Perangkat    Daerah    (OPD)  di  Kabupaten  Bone Bolango  dari  jumlah  populasi  sebanyak  3780  orang  diperoleh  data  sebagai berikut:
1. Pengetahuan tentang Zakat
a. Pertanyaan  terkait  hukum  zakat  bagi  yang  mampu  dan  sudah memenuhi  syarat hisab  dan  haul  dijawab  oleh  300  responden sebagai kewajiban yang harus ditunaikan.
29 Dr.  Hamdan  Ladiku,  M.H.I.,  Tokoh  Agama  Kabupaten  Bone  Bolango, Wawancara, di Bone Bone Bolango, tanggal 7 Januari 2019.
Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
b. Pertanyaan  terkait  persepsi  tentang  posisi  kewajiban  shalat  dan zakat  dijawab  sama  posisinya  oleh  277  responden,  dan  23 responden menjawab shalat lebih wajib dari zakat.
c. Pertanyaan  terkait  pelaksanan  kewajiban  zakat  dilaksanakan dijawab sudah oleh 300 responden.
d. Pertanyaan terkait pelaksanaan zakat berdasarkan ketentuan syariat dijawab  sudah  sesuai  oleh  289  responden,  dan  11  responden menjawab kadang-kadang.

## 2. Persepsi tentang Pengelolaan Zakat
a. Pertanyaan tentang persepsi tentang penyaluran zakat dijawab 63 respoden  bahwa  langsung  kepada  yang  berhak  menerima ( mustahik);  10  responden  menjawab  langsung  ke  Panti  Asuhan;
60  responden  menjawab  kepada  keluarga;  150  responden menjawab melalui Baznas; dan 17 orang menjawab melalui imam masjid.
b. Pertanyaan  tentang  apakah  amanah,  transparan  dan  professional pengelola  Zakat  pada  Baznas  Kabupaten  Bone  Bolango  bahwa 214 responden menjawab ya; 58 responden menjawab belum; dan 28 responden menjawab tidak tahu.
c. Pertanyaan  tentang  optimalisasi  pengelolaan  zakat  oleh  Baznas Kabupaten Bone Bolango bahwa 247 responden menjawab ya; 43 responden  menjawab  belum;  dan  10  responden  menjawab  tidak tahu.
d. Pertanyaan  tentang  sosialisasi  dan  informasi  dari  LAZ,  Baznas, ulama  (da’i)  sudah  memadai,  maka  50  responden  menjawab  ya; 152  responden  menjawab  belum;  27  responden  menjawab  tidak;
23  responden  menjawab  kadang-kadang;  dan  48  responden menjawab tidak tahu.
3. Peran Pemerintah
a. Pertanyaan  tentang  persepsi  perlunya  Perda  dan  Perbup  yang mengatur  pengelolaan  zakat,  maka  300  responden  menjawab perlu adanya.
b. Pertanyaan  tentang  Pemerintah  Daerah  Bone  Bolango  selalu menghimbau  ASN  membayar  zakat ma>l,  maka  293  responden menjawab  perlu;  3  responden  menjawab  kadang-kadang;  dan  4 responden menjawab tidak tahu.
c. Pertanyaan  tentang  perlu  adanya  instruksi  yang  tegas  kepada ASN  membayar  zakat  penghasilan/profesi,  maka  300  responden menjawab perlu.
d. Pertanyaan  tentang  perlunya  Gerakan  Membayar  Zakat  Infaq Sedekah,  seperti  pada  kegiatan  Rekor  MURI  pada  tanggal  23 Januari  2018,  maka  295  responden  menjawab  ya;  3  orang menjawab kadang-kadang; dan 2 responden menjawab tidak tahu.
e. Pertanyaan  tentang  kapan  perlu  diadakan  gerakan  membayar zakat,  seperti  pada  Kegiatan  Rekor  MURI  tanggal  23  Januari 2018,  maka  16  responden  menjawab  setiap  bulan;  31  responden menjawab 3 bulan 1 kali; 15 responden menjawab 4 bulan 1 kali;
40  responden  menjawab  6  bulan  1  kali;  dan  198  responden menjawab 1 bulan 1 kali.
Berdasarkan  data  di  atas  disimpulkan  bahwa  ASN  di  Kabupaten Bone  Bolango  pada  prinsipnya  tidak  berkeberatan  dalam  hal  pengumpulan zakat  profesi  atas  penghasilan  mereka.  Ini  menandakan  bahwa  ketaatan dalam menjalankan salah satu ajaran agama Islam sangat tinggi.

## E. Faktor  Penghambat Implementasi Zakat Profesi
Secara umum zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib  diberikan  oleh  setiap  muslim  yang  memenuhi  syarat  kepada  orang- orang  tertentu  dan  dengan  syarat-syarat  tertentu.  syarat-syarat  itu  adalah nisab  (jumlah minimum  harta  kekayaan yang  wajib  dikeluarkan zakatnya), haul  (jangka  waktu  yang  ditentukan  bila  seseorang  wajib  mengeluarkan zakat)  harta,  dan  kadarnya  (ukuran  besarnya  zakat  yang  harus dikeluarkan). 30
Kewajiban  zakat  dibuktikan  dengan  adanya  ayat  Alquran  dan  hadis Nabi saw. dengan adanya  suatu kewajiban agama. Zakat merupakan media kesalehan individual yang berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhannya, yang  dalam  praktik  atau  pemanfaatannya  senantiasa  berkaitan  dengan kehidupan  sosial.  Secara  filsafati,  zakat  mempunyai  beberapa  arti  penting sebagaimana  dikemukakan  oleh  al-Kasani  yang  dikutip  oleh  Yusuf  al- Qardhawi, Pertama,  menunaikan  zakat  merupakan  upaya  untuk  menolong
30 Mohammad  Daud Ali dan Habibah Daud, Lernbaga-Lembaga Islam di Indonesia (Cet. I;  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 241.

## Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
kaum  lemah,  membantu  orang  yang  membutuhkan  pertolongan  dan menopang  mereka  yang  lemah  agar  mampu  melaksanakan  apa  yang diwajibkan  Allah  swt.  Pada  aspek  tauhid  dan  ibadah,  menyiapkan  sarana untuk  melaksanakan  kewajiban  juga  merupakan  suatu  kewajiban; Kedua, membayar  zakat  dapat  membersihkan  diri  pelaku  dari  berbagai  dosa  an menghaluskan  budi  pekertinya,  sehingga  menjadi  orang  yang  pemurah. Realita  menunjukkan  bahwa  pada  umummya  manusia  cenderung  kikir. Dengan  mengeluarkan  zakat,  jiwanya  dilatih  bersikap  pemurah,  senang melakukan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang.
Sasaran zakat dapat dilihat dari firman Allah swt. sendiri yang telah menentukan  siapa  saja  yang  berhak  mendapatkan  zakat  tersebut,  Dia  lelah membaginya  kepada  delapan  bagian  yang  terdiri  atas  dua  tipe  manusia, yaitu: Pertama,  mereka  yang  mendapatkan  jatah  dari  zakat  karena membutuhkannya,  mereka  mendapatkannya  sesuai  dengan  keperluannya, banyak  atau  pun  sedikit,  seperti  fakir  miskin,  untuk  kemerdekaan  hamba sahaya, dan ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan); Kedua, mereka yang mendapatkan  bagian  karena  pertimbangan  jasa,  seperti  pengumpul  zakat, muallaf, orang yang berhutang, dan mereka yang berjuang di jalan Allah swt. Bila  seseorang  tidak  membutuhkan  dan  tidak  ada  pula  manfaat  pemberian zakat  kepadanya,  maka  ia  tidak  berhak  mendapatkan  bagian  zakat tersebut. 31
Secara umum, ada tiga hak yang terkandung dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban  dalam  harta  orang-orang  mampu  yang  harus  ditunaikan  untuk memenuhi  hak  pihak  lain.  Hak  fakir  miskin  merupakan  hak  yang  essensial dalam  zakat  karena  Allah  swt,  telah  menegaskan  bahwa  dalam  harta kekayaan  dan  pendapatan  seseorang,  ada  hak-hak  orang  miskin  (QS  al- Ma’a>rij/70:  24-25),  baik  yang  meminta-minta  maupun  yang  diam  saja. Adanya hak masyarakat dalam zakat juga disebabkan karena harta kekayaan yang  didapat  seseorang  sesungguhnya  berasal  dari  masyarakat,  terutama kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan dan badan usaha masyarakat itu  harus  dikembalikan  kepada  masyarakat,  terutama  melalui  saluran sabilillah (QS al-Z|ariya>t/5l: 19), sedangkan hak Allah adalah mutlak karana segala  kekayaan  diperoleh  seseorang  dari  Allah,  yang  diberikan  kepada seseorang  untuk  dinikmati,  dimanfaatkan,  dan  diurus  sebaik-baiknya. Menyebutkan  zakat  sebagai  hak  Allah  adalah  mendudukkan  zakat  sebagai
31 Mohammad  Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam, 242.
ibadah khassah  (ibadah  khusus)  yang  harus  dilaksanakan  dengan  ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah swt. 32
Begitu  pula  halnya  terkait  aturan  negara  Indonesia  dapat  dilihat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan  bahwa  pengelolaan  zakat  bertujuan:  (1)  meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat;  dan  (2) meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar  dalam  melakukan  pengumpulan  dan  pendistribusian  zakat.  Sehingga strategi  pencapaian  target  pengumpulan  dan  pendistribusian  zakat  secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektifit  dan  efisien. Untuk  itu  ada  6  (enam)  aspek  yang  perlu  dilakukan  agar  mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional, yaitu:
Pertama, aspek legalitas; Aspek legalitas mencakup sudah terbitnya Surat  Keputusan  pembentukan  lembaga  dan  Surat  Keputusan  unsur pimpinan  Baznas  Provinsi  dan  Baznas  Kabupaten/Kota.  Sedangkan  untuk seluruh  organisasi  pengelola  zakat  mendapatkan  izin  dari  pemerintah melalui Kementerian Agama.
Kedua,  aspek  akuntabilitas  dan  kesesuaian  syariah;  Untuk  Baznas, Baznas  Provinsi  dan  Baznas  Kabupaten.  aspek  ini  mencakup  laporan  dan pertanggungjawaban  secara  berkala,  pengesahan  RKAT  setiap  tahun,  audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah. Sedangkan  untuk  LAZ  mencakup  laporan  dan  pertanggungjawaban  secara berkala,  audit  atas  laporan  keuangan  oleh  KAP  dan  audit  syariah.  Untuk memberikan jaminan agar pengelolaan zakat nasional dapat berjalan sesuai dengan  syariah  Islam  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan  baik terhadap  keuangan,  program  dan  kesesuaian terhadap syariah.
Ketiga,  aspek  IT  dan  sistem;  Baznas  Provinsi,  Baznas  Kabupaten menerapkan  SiMBA  dengan  baik,  dan  LAZ  terintegrasi  baik  dengan SiMBA.  Sehingga  laporan  kepada  Presiden  dan  pemangku  kepentingan perzakatan  nasional  dapat  disampaikan  secara  berkala  dan  tepat  waktu. Kehadiran  SiMBA  dirancang  untuk  keperluan  pembuatan  laporan, penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh Baznas sebagai lembaga yang  diamanati  menjadi  koordinator  pengelolaan  zakat  secara  nasional.
32 Mohammad  Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam, 246.

## Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara
di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
Dengan berbasiskan web, SiMBA merupakan aplikasi yang  tersentralisasi sehingga  dapat  digunakan  oleh  Baznas  Provinsi,  Baznas  Kabupaten  dan LAZ tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.
Keempat,  aspek  penyaluran;  Berdasarkan  Zakat  Core  Principle dimana  untuk  menilai  kinerja  penyaluran  zakat  dilihat  dari  rasio pendistribusian  terhadap  pengumpulan  zakat.  Semakin  tinggi  rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat.  Disamping  itu,  dalam  penyaluran  zakat  diutamakan  untuk mengentaskan  orang  miskin  dari  batas  garis  kemiskinan  berdasarkan  data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).
Kelima,  aspek  pengumpulan;  Dalam  rangka  mengoptimalkan pengumpulan zakat secara nasional, maka Baznas, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten  dan  LAZ  perlu  melakukan  edukasi  terhadap  muzaki  dalam bentuk  Kampanye    zakat  nasional  yang  dilakukan  berkelanjutan.  Hal  ini penting agar muzakki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi  yang  sangat  strategis,  baik  dari  aspek  keagamaan,  sosial,  ekonomi maupun  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  itu,  Baznas  mesti  mampu memberikan  kenyamanan  dan  jaminan  bahwa  zakat  yang  telah  ditunaikan melalui  Baznas  itu  sampai  kepada mustahik.  Kenyamanan  ini  diharapakan akan  melahirkan  kepercayaan  yang  berkelanjutan  dari muzakki  kepada Baznas.
Keenam,  aspek  pengembangan  amil;  Untuk  meningkatkan  dan menstandarkan  kapasitas  dan  kompetensi  amil  secara  nasional,  maka  perlu dilakukan  pelatihan  dan  pembinaan  yang  sesuai  dan  mengacu  pada  standar nasional.
Dari  keenam  aspek  di  atas  hanya  aspek  pertama  yang  sudah sepenuhnya  dimiliki  oleh  Baznas  Kabupaten  Bone  Bolango  yaitu  aspek legalitas. Baznas Bone Bolango sudah memiliki Perda, Perbup, SK Pengurus oleh    yang  ditandatangi  oleh  Bupati  atas  rekomendasi  Baznas  Pusat  dan surat  resmi  lainnya.  Sedangkan  kelima  aspek  lainnya  yang  menjadi  tolok ukur  kepercayaan  ASN  dan  masyarakat  untuk  meyalurkan  zakat  di  Baznas masih  dibenahi,  hal  ini  merupakan  kendala  dan  tantangan  bagi  Baznas Kabupaten Bone Bolango.
Aspek kesadaran masyarakat dan ASN juga yang menjadi hambatan dalam  pengumpulan  zakat.  Kesadaran  bahwa  zakat  merupakan  perintah Allah  sebagaimana  perintah  sholat  belum  sepenuhnya  terpatri  dalam  diri
masyarakat. Mereka masih berpemikiran bahwa zakat hanya setahun sekali, yaitu zakat fitrah.
Faktor  lain  yang  menjadi  penghambat  Baznas  Kabupaten  Bone Bolango  dalam  mengimplementasikan  zakat  profesi  adalah,  keterbatasan fasilitas  yang  ada.  Fasilitas  fisik,  pelayanan,  peralatan  operasional  maupun financial. Saat ini bahkan sejak dibentuk  Baznas Kabupaten Bone Bolango belum  memiliki  gedung  sendiri  yang  representatif.  Saat  ini  masih menempati  ruangan  yang  berukuran    4  x  7    meter.    Kendala  lain  adalah masalah  dana  yang  berdampak  pada  kegiatan  kampanye,  sosialisasi, infornasi  dan  edukasi  zakat.  Di  samping  itu  Petugas    Baznas  dalam  proses pengumpulan belum sepenuhnya melakukan system ”jemput bola,” sehingga dalam  pengumpulan  zakat  tidak  tercapai  secara  maksimal.  Penyebab  lain yang turut andil  atas kurang berhasilnya pengumpulan zakat adalah, tidak adanya  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  maupun  koordinator  di  setiap  OPD. Pemimpin  yang  baik  seharusnya  tidak  boleh  melupakan  bawahan  di sekitarnya,  karena  terdapat  potensi  yang  dapat  dimanfaatkan,  termasuk potensi pahala yang bisa diraih bersama.

## F. Penutup
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  14  Tahun  2014  mengamanatkan  sejumlah  aturan,    di  antaranya pemangku    kepentingan    zakat    nasional    meliputi:    Pemerintah (Kementerian  Agama),  DPR,  Pemerintah  Provinsi,  DPRD  Provinsi, Pemerintah  Kabupaten/Kota,  DPRD  Kabupaten/Kota,  Baznas,  Baznas Provinsi,  Baznas  Kabupaten/Kota,    dan    LAZ.  Oleh  sebab  itu  seharusnya tidak ada lagi keraguan bagi bupati maupun stakeholder untuk mengeluarkan instruksi yang tegas tentang pengumpulan  zakat.
Pemahaman  ASN  tentang  kewajiban  zakat  profesi  masih  beragam. Pemahaman  ini  berdampak  pada  tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan  dalam membayar  zakat,  dalam  hal  ini  Baznas,  Pemerintah  Daerah  dan  ulama hendaknya  bersinergi  dalam  mensyiarkan  zakat.  Potensi  zakat  profesi  bagi ASN di Kabupaten Bone Bone Bolango adalah  sebesar Rp. 367,242,588.00 perbulan, atau mencapai 4 Milyard pertahun, apabila potensi ini dapat digali dan  dikelola    secara  optimal,  maka  akan  menjadi  sumber  dana  untuk pembangunan masyarakat Kabupaten Bone Bolango, baik dari segi ekonomi, kesehatan, kesejateraan, maupun sumber daya manusia.
Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango

## Daftar Pustaka
Ali  Mohammad  Daud,  dan  Habibah  Daud, Lembaga-Lembaga  Islam  di
Indonesia. Cet. I;  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
Asnaini. Zakat  Produktif  dalam  Perspektif  Hukum  Islam.  Cet.  I;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
El-Bantanie,  Syafi’ie. Zakat  Infaq  dan  Sedeqah.  Bandung:  Salamadani Pustaka Semesta, 2009.
Karim,  Andiwarman  A. Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan.  Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2006.
Kementerian  Agama  RI. Al-Qur’an  dan Terjemahnya.  Jakarta:  PT.  Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
Khallaf, Abdul Wahhab. Ilm Us|ul Fiqh, terj. Moh. Zuhri, Ilmu Ushul Fiqh.
Semarang: Toha Putra Group, 1994.
Muhammad. Zakat  Profesi:  Wacana  Pemikiran  dalam  Fiqih  Kontemporer.
Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
Mulyana,  Deddy. Ilmu  Komunikasi  Suatu  Pengantar  (Bandung:  Rosda Karya, 2005.
Al-Qardhawi, Yusuf. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema
Insani Press, 1995.
Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Jilid 1. Jakarta: Pena Publishing, 2002.
Sahhatih,  Syauqi  Ismail. Al-Bunuk  al-Islâmiyah.  Saudi  Arabia:  Dâr  al- Syur ứ q, 1397 H.
Al-Shawi Shalah, dan Abdullah al-Mushlih. Fiqh Ekonomi Keuangan Islam.
Jakarta: Dârul Haq, 2008.
Winardi. Manajemen Perilaku Organisasi. Jakarta: Prenada Media, 2009. https://www.id.wikipedia.org/wiki/persepsi/