## Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik
Armen Yasir dan Zulkarnain Ridlwan
Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  pentingnya  ketersediaan mekanisme  konsultasi  publik  dalam  perumusan  kebijakan  dan  peraturan  ditingkat daerah.  Berdasarkan  tinjauan  normatif,  disimpulkan  bahwa  tersedianya  mekanisme konsultasi publik sangat penting guna membangun keterlibatan masyarakat sekaligus membentuk  keterbukaan  lembaga  publik.  Kondisi  yang  demikian  selaras  dengan prinsip  negara  hukum.  Guna  menjamin  efektifitas  mekanisme  tersebut,  maka  daerah perlu mengundangkan peraturan daerah yang mengatur akan hal itu.
Kata Kunci : Payung Hukum, Mekanisme Konsultasi Publik, di Daerah

## Pendahuluan
Pelibatan  masyarakat  dalam perumusan  kebijakan  telah  menjadi diskursus  intensif  dalam  pengelolaan pemerintahan  dewasa  ini.  Pelibatan  ini dimaksudkan untuk membentuk sinergi kemitraan antara pemerintah dan publik  dalam  penyusunan  kebijakan publik  sekaligus  menjalankan  prinsip demokratisasi  dalam  proses  formulasi kebijakan  publik.  Keterlibatan  publik tersebut terutama dalam fase
perumusan  kebijakan,  sebab  yang terpenting  dalam  proses  kebijakan publik  adalah  formulasi  (perumusan) kebijakan 1 .
Sebagaimana dikemukakan oleh Leo 2 dalam menjelaskan paradoksal  antara  nilai  demokrasi  dan birokrasi,  bahwa  demokratisasi  dalam proses  formulasi  kebijakan  publik dapat  dipahami  sebagai  akomodasi kepentingan masyarakat dalam
1 Lihat  Leo  Agustio, Dasar-dasar  Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 96.
2 Ibid., hlm. iv.
kebijakan  serta  adanya  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pembuatan kebijakan publik. Namun pada kenyataannya partisipasi dan akomodasi kepentingan publik seringkali  terbentur  dengan  nilai-nilai prosedural hirarkis-birokratis-formal yang  menyebabkan  proses  formulasi seakan-akan berada dalam ruang terbuka  akan  tetapi  sarat  dengan muatan  birokratis  yang  memunculkan nilai demokratis semu, ersazt democracy.
Pilihan model formulasi kebijakan  cukup  banyak.  Thomas  R. Dye  dalam  bukunya Understanding Public  Policy (1995)  sebagaimana dikutip oleh Leo 3 menjabarkan setidaknya  terdapat  sembilan  model formulasi  kebijakan,  yaitu:  model sistem, model elite, model institusional,  model  kelompok,  model proses, model rasional, model inkremental, model pilihan publik, dan model  teori  permainan.  Dari  sembilan model  tersebut,  model  elite  dan  model
3 Ibid., hlm. 131.
pilihan publik menjadi sampel perbedaan yang sangat timpang. Dalam  model  elite  tergambar jelas bagaimana kebijakan yang dihasilkan  hampir  dapat  dipastikan akan  berwarna  kepentingan  elite-elite yang  berkuasa  dibandingkan  dengan kebutuhan dan tuntutan publik. Karena pada  dasarnya  ketika  para  elite merumuskan kebijakan, maka kebijakan-kebijakan  yang  berusaha untuk  mempertahankan  kekuasaannya,
kebijakan yang menguntungkan dirinya, hingga kebijakan yang berusaha meminggirkan partisipasi
publik  akan  lebih  banyak  muncul. 4
Adapun model pilihan publik, menyatakan  bahwa  kebijakan  yang dibuat oleh pemerintah haruslah kebijakan  yang  memang  berbasis  pada public  choices (pilihan  publik  yang mayoritas).
Dari  kedua  model  formulasi kebijakan  tersebut,  pilihan  yang  lebih tepat  adalah  model  pilihan  publik. Model  ini  menjabarkan  pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan  publik  dengan  membuka kesempatan  yang  luas.  Disatu  sisi dapat terlihat dalam keseharian, keinginan masyarakat untuk melibatkan  diri  semakin  menguat seiring semakin meningkatnya
kesadaran  dan  kemampuan  untuk bertumbuh,  berdaya,  dan  berkembang menjadi civil  society. Masyarakat semakin paham akan hak dan kewajiban  mereka  dalam  pengelolaan persoalan-persoalan publik.
Oleh  sebab  itu,  partisipasi publik  dalam  proses  pemerintahan  dan pembangunan perlu ditegaskan sebagai upaya  yang  paling  efektif  dalam konteks  penciptaan good  governance,
4 Ibid., hlm. 132.
karena  di  dalamnya  ada  pelibatan seluruh stakeholders, pemberian legitimasi,  transparansi,  nilai  keadilan, dan akuntabilitas. Media untuk menjamin  partisipasi  publik  tesebut dikenal  dengan  istilah  mekanisme kebijakan  publik.  Media  ini  dilindungi oleh  aturan  hukum  guna  dimanfaatkan publik  dalam  mengakses  informasi, memberikan masukan dalam penentuan kebijakan  publik  dan  perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi agenda pembangunan
serta pelaksanaan tugas oleh badan publik.
Penyusunan  kebijakan  publik yang dimaksud disini termasuk kebijakan  publik  ditingkat  daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda yang merupakan produk kebijakan yang sangat penting ditingkat daerah haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh  pemangku  kepentingannya. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan  Perda  hendaknya  dapat diberi kesempatan untuk ikut menentukan arah dan substansi kebijakan  selama  tidak  bertentangan dengan  kebijakan  umum  ditingkat nasional  dan  sejalan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mekanisme  keterlibatan  inilah yang  penting  untuk  diatur  dalam  suatu peraturan  legal  formal  agar  dalam prakteknya  tidak  lagi  ada  keraguan masyarakat  akan  pentingnya  peran serta  dalam  pemerintahan.  Disisi  lain ketersediaan  mekanisme  pelibatan  ini akan  memberi  format  baru  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, dalam  hal  ini  pengelolaan  badan publik, untuk senantiasa memerhatikan kedudukan masyarakat
dalam perumusan  kebijakan.  Sehingga  cita untuk menciptakan pemerintahan daerah  yang  sejalan  dengan  asas-asas
umum  pemerintahan  yang  baik  akan dapat terwujud.

## Konsultasi  Publik  dalam  Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi
Konsep  negara  hukum  yang demokratis menggariskan bahwa keberadaan peraturan perundang- undangan,  termasuk  peraturan  daerah, dibuat  untuk  mewujudkan  prinsip- prinsip dasar negara hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan sebagai bentuk  formil  hukum  juga  diarahkan kepada  hal  tersebut,  hak  masyarakat dijamin dan dilindungi dengan peraturan perundang-undangan.
Hubungan  antara  demokrasi dan  negara  hukum  dapat  tercermin dalam  penjabaran  bahwa  yang  dapat menjamin secara konstitusional terselenggaranya pemerintah yang
demokratis adalah adanya hukum yang menaunginya. Dengan kata lain demokrasi  yang  berada  dibawah Rule of  Law. Sedangkan  syarat-syarat  dasar untuk  terselenggaranya  pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law ialah: 5
1. Perlindungan  konstitusional,  dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin  hak-hak  individu,  harus menentukan  pula  cara  prosedural untuk  memperoleh  perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan  kehakiman  yang  bebas  dan tidak  memihak  ( independent  and impartial tribunals ).
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk
berserikat/berorganisasi
dan beroposisi.
5 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Edisi  Revisi ),  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2008), hlm. 116.
6. Pendidikan kewarganegaraan ( civic education ). Ketersediaan mekanisme konsultasi  publik  dalam  pembentukan kebijakan  di  daerah  sejalan  dengan perlindungan  konstitusional  sebagai salah  satu  syarat  dasar  pemerintahan demokratis. Urgensitas penerapan mekanisme  konsultasi  publik  dewasa ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi.  Held  mengemukakan  7 prinsip  demokrasi  yang  paling  utama yaitu: 6
1. That all should govern, in the sence that  all  should  be  involved  in legislating,  in  deciding  in  general policy,  in  apllying  laws  in  the government administration.
2. That  all  should  be  personally involved in crucial decision making,  that  is  to  say  in  deciding general  laws  and  matters  of general policy.
3. The  rulers  should  be  accountable to  the  ruled:  They  should,  in  other words,  be  obligated  to  justify  their action  to  the  ruled  and  be removable by the ruled.
4. The  rulers  should  be  accountable to the representatives to the ruled.
5. That rulers should be chosen by the ruled.
6. That rulers should be chosen by the representatives of the ruled.
7. The  rulers  should  act  in  the  intres of the ruled.
Konsultasi publik dalam hal ini dapat  digolongkan  menjadi  bentuk akuntabilitas  dan  petanggungjawaban tindakan  yang  dilakukan  pemerintah. Dengan  demikian,  disamping  sejalan dengan cita negara hukum, keberadaan
6 Miriam  Budiardjo,  dan  Ambong, Fungsi Legislatif  dalam  Sistem  Politik  Indonesia, Rajawali  Press,  Jakarta, 1995,  hlm.  74 mengutip  dari  David  Held, Models  of Democracy, Politiy Press, London, 1990.
mekanisme  konsultasi  publik  sesuai dengan  prinsip  demokrasi.  Meski
dalam prakteknya, demokrasi ditakdirkan  untuk  bersifat illusive dan
imposible . Illusive sebab elit
sebenarnya  hanya  bertanggung  jawab diantara  mereka  sendiri,  tidak  pernah langsung  ke  rakyat. Imposible sebab elite,  sekali  terpilih  mewakili  rakyat dalam  pemilu,  dapat  dengan  mudah mengatasnamakan  kepentingan  pribadi ( personal  interest )  sebagai  kehendak rakyat ( the will of the people ). 7

## Landasan  Penerapan  Mekanisme Konsultasi Publik ditingkat Daerah
Kebijakan dan peraturan daerah dibuat atas dasar tujuan-tujuan tertentu yang  ingin  dicapai  yang  dilandaskan pada pedoman atau standar norma yang digariskan  oleh  pemerintah.  Perda sebagai  instrumen  penyelenggaraan kekuasaan  pemerintah  daerah  harus mempunyai karakter yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat. Karakter  pengaturannya  pun  harus bersifat    progresif,  artinya  pengaturan tetap  harus  memahami  kondisi  sosial ekonomi masyarakat. Proses pembentukan  Perda  secara  rigid  diatur dalam  Pasal  136  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menentukan bahwa:
(1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
(2) Perda  dibentuk  dalam  rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah provinsi/  kabupaten/kota  dan  tugas pembantuan.
(3) Perda  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  merupakan  penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan  yang  lebih
7 John  Plamenatz, Democracy  and  Illusion, Longman, New York, 1976.
tinggi  dengan  memperhatikan  ciri khas masing-masing daerah.
(4) Perda  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilarang  bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
(5) Perda  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
Berdasarkan Pasal 137 Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 ditentukan  bahwa  Perda  dibentuk berdasarkan  pada  asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang meliputi:
a) kejelasan  tujuan;  artinya,  tujuan dari perda yang akan dibentuk tidak menyimpang dari tujuan yang telah digariskan  dalam  dasar  filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan Perda. b) kelembagaan atau organ
pembentuk  yang  tepat;  artinya, perda ini dapat dibentuk atas usulan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (hak  inisiatif  lembaga  legislatif) atau  oleh  Kepala  Daerah.  Perda dibahas  bersama  antara  lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif,  dan  atas  persetujuan bersama  antara  keduanya,  kepala daerah menetapkan perda.
c) kesesuaian  antara  jenis  dan  materi muatan;  artinya,  materi  muatan yang terkandung dalam perda  yang akan dibentuk berkesesuaian dengan jenis perdanya.
d) dapat  dilaksanakan;  artinya,  perda yang  akan  dibentuk  akan  menjadi pedoman  perilaku  bagi  semua pihak  serta  ketentuan  pasal/norma dalam perda dapat
diimplentasikan/operasional.
e) kedayagunaan  dan  kehasilgunaan; artinya  perda  yang  akan  dibentuk
dapat diterima baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
f) kejelasan  rumusan;  artinya  bahwa rumusan  pasal  dapat  dipahami  dan dilaksanakan dan tidak menimbulkan tafsir ganda (ambigu). g) keterbukaan;  artinya,  peran  serta masyarakat dapat diakomodasi baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasan.
Mekanisme  konsultasi  publik sejalan  dengan  asas  keterbukaan. Dalam  konteks  proses  pembentukan Perda,  kesepakatan  atau  persetujuan bersama  antara  kepala  daerah  dan DPRD dengan menegasikan
keterlibatan  masyarakat/publik  sebagai stakeholders bukanlah  kondisi  yang tepat.  Realitas  keberadaan  pemerintah daerah  yang  sejatinya  sebagai  pelayan masyarakat  hendaknya  menyadarkan institusi  tersebut  untuk  melibatkan seluruh  pihak  yang  terkait  dalam urusan  publik  melalui  forum-forum terbuka  seperti,  media  massa, public hearing ,  forum  warga,  dan  forum masyarakat luas  lainnya.  Metode seperti ini akan memungkinkan institusi-institusi  pemerintahan  dapat mengetahui seluruh aspirasi
masyarakat  dan  mengartikulasikannya dalam  setiap  aktivitas  pemerintahan dan  pembangunan.  Disamping  itu dengan  adanya  media  tersebut,  maka seluruh  kelompok  kepentingan  yang ada dalam masyarakat juga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam menengahi keberagaman pikiran atau  konflik  yang  ada.  Situasi  seperti ini akan menciptakan peluang potensial bagi masyarakat
luas untuk menjalankan kewajiban maupun haknya  secara  legal  dan  bertanggung jawab. 8
8 Lijan Poltak Sinambela, Reformasi
Pelayanan  Publik;  teori,  kebijakan,  dan
Konsultasi publik ( public consultation )  bersama  dengan  istilah dengar pendapat umum ( public hearing )  adalah  dua  istilah  yang menjadi popular dengan berkembangnya proses-proses
partisipatif  dalam  penentuan  kebijakan dan  perumusan/  penyusunan  peraturan perundang-undangan  yang  tentunya akan  berdampak  bagi  warganegara. Konsultasi  publik  merupakan  istilah yang sering terkait dengan proses yang dilakukan  oleh  eksekutif,  sedangkan dengar  pendapat  umum  lebih  sering terkait  dengan  proses  yang  dilakukan di  gedung  dewan  oleh  kalangan legislatif.
Meskipun
sebenarnya legislatif juga dapat melakukan konsultasi  publik  di  daerah-daerah untuk  memperoleh  masukan  mengenai suatu  rancangan  peraturan  perundang- undangan  yang  sedang  disusunnya. Konsultasi  Publik  yang  dilakukan pemerintah  untuk  melibatkan  warga negara  dalam  merumuskan  sebuah kebijakan atau peraturan akan membangun  terjadinya  hubungan  dua arah antara pemerintah dan warganegara.  Di  sini,  peran  penting warganegara  dan  para  pemangku kepentingan  ( stakeholders )  lain  diakui oleh pemerintah. 9
Pernyataan  bahwa  “ada  hak masyarakat
untuk memberikan
masukan dalam setiap kebijakan
implementasi, (Jakarta:  Bumi  Aksara,  2007), hlm. 47-48.
9 Pengantar  Resensi  buku Memfasilitasi Kebijakan Publik ; Refleksi Pengalaman Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang  Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan, Pengendalian,  dan  Evaluasi  Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (RPP- T2CP2EPRPD) yang  diterbitkan   oleh  FPPM, BIGS, USAID-DRSP dan Dirjen Bina Bangda Depdagri.  Sebagaimana  dipublikasikan  dalam http://jrki.wordpress.com/category/resensi- buku/.
negara” 10 melekat pada penyelenggaraan  pemerintahan  dalam seluruh  tingkatannya,  termasuk  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.
Bentuk  operasional  dari  pemberian masukan  masyarakat  tersebut  lazim dikenal dengan istilah konsultasi publik.  Konsultasi  publik  digunakan sebagai  salah  satu  dari  metode-metode partisipatif  dalam  merancang  dan memutuskan sebuah kebijakan bersama eksekutif.  Konsultasi  publik  tidak  lain adalah musyawarah antara
warganegara  dan  pemerintah  untuk mencari  cara  terbaik  atau  untuk memecahkan  suatu  persoalan.  Melalui konsultasi  publik,  relasi  antar  warga negara  dan  pemerintah  dikembangkan menjadi  hubungan  yang  lebih  erat, sejajar  dan  saling  memerlukan  satu sama lain.
Keterlibatan masyarakat  dalam penyusunan  kebijakan  di  wilayah eksekutif biasanya jarang terjadi. Pihak eksekutif  (juga  legislatif)  umumnya jarang  memberikan  ruang  bagi  publik untuk terlibat dalam perumusan kebijakan. Demikian pula yang berjalan di pemerintahan daerah. Keterbukaan  pemerintah  daerah  atas masukan  dan  pendapat  publik  dalam penyusunan  kebijakan  daerah  belum disediakan  mekanisme  yang  jelas.
Mekanisme yang dimaksud disini yaitu suatu prosedur yang legal formal diatur dalam  peraturan  daerah  berkaitan dengan  tata  cara  masyarakat  untuk melibatkan  diri  dalam  penyusunan kebijakan publik.
Ketiadaan mekanisme ini menjadikan masyarakat hanya
memiliki  sarana  komunikasi  guna memberi  masukan  kepada  pemerintah daerah  melalui  sarana  media  massa. Baik  media  cetak  yang  berupa  koran lokal,  maupun  media  elektronik  yang
10 Pengantar Resensi Buku, Op.Cit.
berupa  televisi  dan  radio  lokal,  serta media  online.  Akan  tetapi  sarana tersebut  belum  memberi  peluang  bagi didengar atau diperhatikannya masukan/pendapat  masyarakat  akan suatu  perumusan  kebijakan.  Bahkan yang  lebih  tidak  efektif  adalah  tidak adanya  itikad  baik  dari  pemerintah daerah  untuk  memperhatikan  sama sekali.  Bisa  jadi  hal  ini  disebabkan keterbatasan  pemahaman  dan  teknik mengelola  masukan  dari  masyarakat, baik  dikalangan  eksekutif  maupun legislatif. Namun juga bisa disebabkan kurang efektifnya sarana dan mekanisme pengajuan pendapat  publik tersebut.
Padahal dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan dinyatakan bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan  yang  baik  adalah ”asas  keterbukaan”  (huruf  g)  yang selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan  bahwa:  ”dalam  proses pembentukan  peraturan  perundang- undangan  mulai  dari  perencanaan, persiapan, penyusunan,
dan
pembahasan  bersifat  transparan  dan terbuka.  Dengan  demikian  seluruh lapisan masyarakat
mempunyai kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk memberikan  masukan  dalam  proses pembuatan peraturan perundang- undangan. Implementasi dari asas
keterbukaan  adalah  dalam  bentuk peran  serta  masyarakat  sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011  yang berbunyi: “Masyarakat berhak memberikan masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis dalam pembentukan perundang- undangan.”
Berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal 28 (Rancangan) Peraturan Presiden tentang Tata Cara Mempersiapkan  Rancangan  Peraturan
Daerah  sebagai  pelaksanaan  Pasal  59 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundangundangan  dan  Pasal  140 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa: 11
(1) Masyarakat  berhak  memberikan masukan  secara  lisan  atau  tertulis sebagai bahan penyempurnaan
dalam  tahap  penyiapan  rancangan Perda.
(2) Masyarakat  dalam  memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.
(3) Masukan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  memuat  pokok- pokok materi yang diusulkan.
(4) Masukan dari masyarakat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), dapat diagendakan dalam rapat penyiapan rancangan Perda. Dalam proses penyusunan Rancangan  Peraturan  Daerah  baik  di lingkungan Pemerintah Daerah maupun  di  DPRD  masyarakat  tetap dapat  berperan serta secara  aktif untuk memberikan masukan dalam
penyempurnaan  Rancangan  Peraturan Daerah,  demikian  juga  pada  saat dilakukan  pembahasan  bersama  antara DPRD  dan  Pemerintah  Daerah,  DPRD dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat  Umum  untuk  mendapatkan lagi masukan dari masyarakat.
11 Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat  Fasilitasi  Perancangan  Peraturan Daerah, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Edisi Kelima, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  2011),  hlm.,  18-19.
Lihat juga Departemen Hukum dan Hak  Asasi Manusia  RI  Direktorat  Jendral  Peraturan Perudang-Undangan  bekerja  sama  dengan
United  Nations  Development  Programme (UNDP), Panduan Praktis Memahami Perancangan  Peraturan  Daerah, (Jakarta:
CAPPLER Project, 2008), hlm. 15.
Peran  serta  masyarakat  dalam proses  penyusunan  Peraturan  Daerah dilaksanakan  dengan  memperhatikan prinsip akses informasi dan partisipasi.
1) Akses Informasi Dalam  rangka  akses  informasi, Pemerintahan Daerah wajib menyebarluaskan rancangan atau
peraturan  perundang-undangan  tingkat daerah.  Penyebarluasan  bagi  Peraturan Daerah  dan  Peraturan  perundang- undangan dibawahnya dilakukan sesuai dengan  perintah  Pasal  94  Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundangundangan  yang  menyatakan bahwa  “Penyebarluasan  Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah
diundangkan  dalam  Lembaran  Daerah dilakukan  bersama  oleh  DPRD  dan Pemerintah  Daerah  Provinsi  atau
Kabupaten/Kota.”
Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui peraturan perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami  isi  serta  maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui  media  elektronik,  atau  media cetak  yang  terbit  di  daerah  yang bersangkutan  serta  media  komunikasi langsung.
2) Akses Partisipasi
Mengenai  partisipasi  publik dalam  Undang  Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  telah diatur  secara  tegas  dalam  Pasal  96 yang  menyatakan  bahwa  masyarakat berhak  memberikan  masukan  secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan.
Partisipasi  masyarakat  pada tahap  pembahasan  di  DPRD  dapat dilakukan sesuai dengan peraturan tata
tertib  DPRD.  Dengan  akses  partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau menyumbangkan pemikirannya terhadap  suatu  kebijakan  yang  akan diambil oleh pemerintah daerah. Dalam hal  masukan  disampaikan  secara  lisan,
maka yang bersangkutan dapat
menyampaikan  sendiri  kecuali  dalam hal  masukan  secara  lisan  disampaikan oleh kelompok masyarakat maka harus diwakilkan  pada  pimpinan  kelompok tersebut.
Akses  partisipasi  sebagaimana telah  diuraikan  diatas  sejalan  dengan kebijakan  Menteri  Dalam  Negeri  yang ditetapkan  dalam  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  41  Tahun  2001 tentang  Pengawasan  Represif  terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri tersebut memberikan peluang kepada masyarakat yang merasa haknya dilanggar  untuk  mengajukan  Hak  Uji Materiil  terhadap  Peraturan  Daerah  ke Mahkamah Agung.
Oleh karena itu, mengantisipasi permasalahan ketidakefektifan pelaksanaan  peraturan  daerah  pada masa  yang  akan  datang,  maka  dalam setiap pembentukannya diperlukan adanya  keterbukaan  yaitu  pemberian kesempatan  kepada  masyarakat  baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun dari  unsur  masyarakat  terkait  lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan,  persiapan,  penyusunan dan/atau  dalam  pembahasan  Raperda dengan  cara  memberikan  kesempatan untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan  secara  lisan  atau  tertulis sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kajian terhadap peraturan perundang-undangan  ini  dimaksudkan untuk  mengetahui  kondisi  hukum  atau peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  substansi  atau materi  yang  akan  diatur.  Dalam  kajian
ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah  yang  baru.  Analisis  ini  akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-
undangan  yang  ada  serta  posisi  dari peraturan  daerah  untuk  menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.
1) Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Depan Umum Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 9  Deklarasi  Universal  Hak-hak  Asasi Manusia  yang  berbunyi  "Setiap  orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan  pendapat,  dalam  hal  ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan  dan  pendapat  dengan  cara apa  pun  juga  dan  dengan  tidak memandang batas-batas". Perwujudan  kehendak  warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan  dan  sebagainya  harus  tetap dipelihara  agar  seluruh  tatanan  sosial dan  kelembagaan  baik  infrastruktur maupun  suprastruktur  tetap  terbebas dari  penyimpangan  atau  pelanggaran hukum  yang  bertentangan  dengan maksud,  tujuan  dan  arah  dari  proses keterbukaan  dalam  pembentukan  dan penegakan  hukum  sehingga  tidak menciptakan  disintegrasi  sosial,  tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.
a. Pasal  2  Ayat  (1)  Setiap  warga negara,  secara  perorangan  atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Pasal  4  Huruf  c  bahwa  tujuan pengaturan  tentang  kemerdekaan menyampaikan  pendapat  di  muka umum  adalah  mewujudkan  iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi  dan  kreativitas  setiap warga  negara  sebagai  perwujudan hak  dan  tanggung  jawab  dalam kehidupan berdemokrasi.
2) Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara  Yang  Bersih  Dan  Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pelibatan masyarakat dalam  upaya  penyelenggaraan  negara yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN, diatur  dalam  Pasal  3,  Pasal  8,  Pasal  9,
Penjelasan  Umum,  Penjelasan  Pasal  3,
Penjelasan  Pasal  8,  dan  Penjelasan Pasal 9.
a. Pasal 3 Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :
a) Asas Kepastian Hukum;
b) Asas  Tertib  Penyelenggaraan Negara;
c) Asas Kepentingan Umum;
d) Asas Keterbukaan;
e) Asas Proporsionalitas;
f) Asas Profesionalitas, dan
g) Asas Akuntabilitas.
b. Khusus  mengenai  peran  serta masyarakat,  diatur  dalam  Bab  VI yang terdiri dari Pasal 8 dan Pasal 9.
a) Pasal 8
Ayat (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan  hak  dan  tanggung  jawab masyarakat  untuk  ikut  mewujudkan
Penyelenggara Negara yang bersih. Ayat (2) Hubungan antar
Penyelenggara  Negara  dan  masyarakat dilaksanakan  dengan  berpegang  teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3.
b) Pasal 9
Ayat (1) Peran serta masyarakat
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8 diwujudkan dalam bentuk :
1) hak  mencari,  memperoleh,  dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
2) hak  untuk  memperoleh  kekayaan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; 3) hak  menyampaikan  saran  dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap  kebijakan  penyelenggara negara; dan
4) hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal : a. melaksanakan haknya sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a, b, dan c;
b. diminta  hadir  dalam  proses penyelidikan,  penyidikan,  dan di  sidang  pengadilan  sebagai saksi  pelapor,  saksi,  atau  saksi ahli,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Hak tersebut dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  dengan  menaati  norma agama dan norma sosial lainnya.
c. Penjelasan Umum
Tindak  pidana  korupsi,  kolusi dan  nepotisme  tidak  hanya  dilakukan oleh  penyelenggara  negara,  antar- penyelenggara  negara,  melainkan  juga penyelenggara  negara  dengan  pihak lain  seperti  keluarga,  kroni,  dan  para pengusaha,  sehingga  merusak  sendi- sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Masyarakat belum sepenuhnya berperan  serta  dalam  menjalankan fungsi  kontrol  sosial  yang  efektif terhadap penyelenggaraan negara. Dalam rangka penyelamatan dan
normalisasi  kehidupan  nasional  sesuai tuntutan reformasi diperlukan
kesamaan  visi,  persepsi,  dan  misi  dari seluruh  Penyelenggara  Negara  dan masyarakat.  Kesamaan  visi,  persepsi, dan misi  tersebut  harus  sejalan dengan tuntutan  hati  nurani  rakyat  yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara  Negara  yang  mampu menjalankan  tugas  dan  fungsinya secara  sungguh-sungguh,  penuh  rasa tanggung  jawab  yang  dilaksanakan secara  efektif,  efisien,  bebas  dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pengaturan  tentang  peran  serta masyarakat  dalam  undang-undang  ini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan  negara  yang  bersih dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.  Dengan  hak  dan  kewajiban yang  dimiliki,  masyarakat  diharapkan dapat  lebih  bergairah  melaksanakan kontrol  sosial  secara  optimal  terhadap penyelenggaraan  negara,  dengan  tetap menaati  rambu-rambu  hukum  yang berlaku.
d. Penjelasan Pasal 3
Angka 4 Yang dimaksud dengan  "Asas  Keterbukaan"  adalah asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak masyarakat untuk memperoleh informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak diskriminatif  tentang  penyelenggaraan negara  dengan  tetap  memperhatikan perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Angka 7 Yang dimaksud dengan  "Asas  Akuntabilitas"  adalah asas  yang  menentukan  bahwa  setiap kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan
Penyelenggara  Negara  harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Penjelasan Pasal 8
Ayat (1) Peran serta masyarakat yang  dimaksud  disini,  adalah  peran aktif  masyarakat  untuk  ikut  serta mewujudkan  Penyelenggara  Negara yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan  dengan  menaati  norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
f. Penjelasan Pasal 9
Ayat (2) Pada dasarnya masyarakat  mempunyai  hak  untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan  negara,  namun  hal tersebut  tetap  harus  memperhatikan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku yang memberikan  batasan  untuk  masalah- masalah tertentu dijamin
kerahasiaannya, antara lain yang dijamin  oleh  Undang-Undang  tentang Pos  dan  Undang-Undang  tentang Perbankan.
3) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Secara  umum  undang-undang
ini mengatur tentang hak yang melekat pada  manusia.  Namun  secara  khusus yang  berkaitan  dengan  keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan diatur dalam beberapa pasal, yaitu:  Pasal  43  Ayat  (2)  tentang  hak turut  serta  dalam  pemerintahan,  Pasal 44  tentang  mengajukan  pendapat kepada  pemerintah,  dan  Pasal  102 khusus  berkaitan  dengan  perumusan kebijakan  dalam  pengaturan  HAM. Selengkapnya pasal-pasal tersebut berbunyi:
a. Pasal  43  Ayat  (2)  “Setiap  warga negara  berhak  turut  serta  dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan  perantaraan  wakil  yang dipilihnya  dengan  bebas,  menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.
b. Pasal  44  “Setiap  orang  berhak sendiri maupun bersama-sama
berhak mengajukan pendapat,
permohonan,  pengaduan,  dan  atau usaha  kepada  pemerintah  dalam rangka  pelaksanaan  pemerintahan yang  bersih,  efektif,  dan  efisien, baik  dengan  lisan  maupun  dengan tulisan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan”.
c. Pasal  102 mengatur bahwa “Setiap orang, kelompok, organisasi
politik, organisasi masyarakat,
lembaga  swadaya  masyarakat,  atau lembaga  kemasyarakatan  lainnya, berhak  untuk  mengajukan  usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang  berkaitan  dengan  hak  asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya”.
Demikian  penting  tersedianya mekanisme  konsultasi  publik  didalam pemerintahan  daerah  khususnya  dalam pembentukan  kebijakan  dan  peraturan ditingkat  daerah,  maka  perlu  disusun suatu  peraturan  daerah.  Peraturan daerah  yang  dimaksud  setidaknya berisi tentang Ketentuan Umum bahwa dalam peraturan daerah tersebut terdapat  istilah-istilah.  Diantara  istilah yang semestinya dijabarkan dan digunakan  dalam  Peraturan  Daerah tentang  Mekanisme  Konsultasi  Publik yaitu Daerah, Pemerintah dan Perangkat  Daerah,  Publik,  Konsultasi Publik,  Kebijakan  Publik,  Mekanisme konsultasi publik, Transparansi, Partisipasi  Akuntabilitas  adalah  setiap kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan badan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik  sebagai  pemegang  kedaulatan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya berisi materi
pengaturan yang setidaknya mencakup:
1. Maksud dan Tujuan
Mewujudkan    sinergi kemitraan    yang    bertujuan untuk    membangun    sistem pemerintahan    yang  transparan, partisipatif  dan  akuntabel  pada publik  baik  dalam  perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan melalui mekanisme konsultasi publik; Meningkatkan  kesadaran  publik akan peran dan tanggung jawabnya  dalam  meningkatkan kualitas  kebijakan  publik  yang ditetapkan; dan Mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
2. Perencanaan Terdiri  dari  tiga  bagian.
Bagian kesatu, Penyusunan. Penyusunan setiap bentuk perencanaan  pembangunan  dan kebijakan  publik  oleh  badan publik harus melibatkan partisipasi  publik.  Partisipasi publik    tersebut  dilaksanakan berdasarkan    asas    kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran  secara  lisan  dan  tulisan; rasional,  tepat  guna  dan  tepat sasaran,  kebebasan  berpendapat serta  taat  hukum;  Partisipasi publik bertujuan untuk;
meningkatkan    kualitas    dari kebijakan publik yang dirumuskan    dan    ditetapkan dalam membangun pemerintahan  yang  demokratis dan  partisipatif;  meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung  jawabnya  terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Bagian yang kedua, Hak dan  Kewajiban.  Publik  berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan/ penyusunan perencanaan  pembangunan  dan kebijakan publik, meliputi:
perumusan visi, misi dan rencana  strategis;  penyusunan program pembangunan tahunan; penyusunan APBD; penyusunan maupun revisi Tata Ruang, Tata Guna  Lahan  dan  sebagainya; penyusunan  peraturan  daerah;
dan  proses  perjanjian  yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Bagian yang Ketiga, Tata Cara. Dalam rangka menjamin  keterlibatan  publik maka  Badan  Publik  menempuh mekanisme atau tata cara tertentu. Dimulai dari penyusunan  dan  perencanaan draft  yang  disampaikan  kepada publik,  periode  dan  mekanisme tanggapan publik terhadap draft/konsep,  hingga  terakhir penetapan kebijakan publik. 3. Penyelenggaraan Kebijakan Publik Terdiri dari lima bagian. Bagian  Kesatu,  Pelaksanaan. Dalam melaksanakan Kebijakan    publik    setiap Badan Publik harus mengedepankan    manajemen yang mendasarkan pada transparansi,  akuntabilitas  dan partisipasi publik. Bagian  Kedua,  Hak  dan Kewajiban. Publik berhak untuk  memperoleh  informasi tentang      pelaksanaan  dan pengawasan pelaksanaan kebijakan  publik  berdasarkan peraturan  perundang-undangan. Badan Publik wajib memelihara dan  mengembangkan  budaya transparansi sebagai perwujudan akuntabilitas publik  untuk  tercapainya  tata pemerintahan yang baik. Bagian Ketiga, Informasi. Setiap proses perumusan    kebijakan    dan hasil kebijakannya diinformasikan    secara    aktif pada  publik  dengan  prosedur dan mekanisme tertentu. Badan Publik wajib menyediakan informasi  publik  setiap  saat. Pemenuhan kebutuhan informasi    oleh    publik    harus dapat   diberikan  dalam   waktu selambat-lambatnya  1  (satu) minggu  setelah  permintaan. Setiap badan publik dikecualikan  dari  kewajiban membuka  akses  bagi  setiap orang untuk mendapatkan informasi publik terhadap informasi yang dapat menghambat  proses  penegakan hukum Bagian Keempat, Prosedur. Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan dengan transparan Bagian Kelima, Kebijakan Publik. Segala bentuk keputusan  dan  laporan  hasil- hasil rapat harus dapat diketahui oleh publik.
4. Pengawasan Pengawasan penyelenggaraan  badan  publik terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan publik.  Pengawasan  fungsional dilakukan  oleh  Kepala  Daerah. DPRD  melakukan  Pengawasan
Legislatif atas pelaksanaan kebijakan  Pemerintah  Daerah. Publik dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kebijakan Publik  oleh  Badan  Publik sepanjang  tidak  bertentangan dengan  Peraturan  Perundang- undangan.
5. Keberatan Publik
Setiap pemohon informasi  dan  partisipasi  dapat mengajukan  keberatan  dalam hal tertentu. Keberatan diajukan kepada  atasan  dari  pejabat badan publik terkait. 6. Sanksi Ketentuan pengenaan sanksi.  Setiap  pejabat  pada Badan  Publik  dan/atau  Publik yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Kebijakan Publik  akan  dikenakan  sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Ketentuan Lain-Lain Badan Publik berkewajiban untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan kelembagaan Publik dalam rangka meningkatkan sinergi kemitraan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan tersedianya suatu peraturan daerah yang mengatur tentang  mekanisme  konsultasi  publik maka  keterlibatan  masyarakat  dalam perumusan kebijakan daerah dan pembentukan  peraturan  di  tingkat daerah  menjadi  jelas  dengan  bentuk mekanisme  konsultasi  publik  yang
memiliki payung hukum. Maka orientasi pengaturan hukum mekanisme konsultasi publik dilakukan dengan maksud dan tujuan mewujudkan    sinergi    kemitraan    yang bertujuan  untuk: 1. Membangun
sistem pemerintahan    yang  transparan, partisipatif  dan  akuntabel  pada publik  baik  dalam  perencanaan, pelaksanaan
maupun
pengawasan melalui mekanisme konsultasi publik;
2. Meningkatkan  kesadaran  publik akan peran dan tanggung jawabnya  dalam  meningkatkan kualitas  kebijakan  publik  yang ditetapkan; dan 3. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Terbentuknya  peraturan  daerah tentang  mekanisme  konsultasi  publik sudah  tepat  dan  untuk  itu  harus mengandung substansi berikut:
1. Partisipasi    publik    tersebut dilaksanakan  berdasarkan  asas kebebasan berpendapat mengeluarkan  pikiran  secara lisan dan tulisan: rasional, tepat guna dan tepat sasaran, kebebasan  berpendapat  serta taat hukum;
2. Partisipasi publik bertujuan untuk  meningkatkan    kualitas dari    kebijakan    publik    yang dirumuskan dan ditetapkan dalam membangun pemerintahan  yang  demokratis dan partisipatif; dan 3. Meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan daerah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan analisa  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  adanya mekanisme  konsultasi  publik  dalam perumusan kebijakan daerah dan peraturan  ditingkat  daerah  sangat penting  untuk  membangun  partisipasi publik.  Akuntabilitas  dan  transparansi penyelenggaraan    pemerintahan    yang mengacu  pada    ketentuan    peraturan
perundangan    yang    berlaku    akan menjadi    sebuah    prasyarat  bagi partisipasi  publik  yang  lebih  intensif yang  akan  semakin  meningkatkan kesadaran  publik  akan  peran  dan tanggungjawabnya dalam ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan  pemerintahan  dan perwujudan  tata  pemerintahan  yang baik.  Sinergi  tersebut  didasarkan  pada prinsip kesetaraan, partisipasi, transparansi,  akuntabilitas,  demokratis saling menghormati sehingga pembangunan  sistem  pemerintahan yang lebih  baik  di  daerah dapat  segera diwujudkan.  Mekanisme  konsultasi publik juga sesuai dengan pembentukan  hubungan  timbal  balik positif  antara  pemerintah  daerah  dan masyarakat. Hal ini dikarenakan
penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang nyata dan bertanggung jawab di daerah memerlukan peran serta aktif dan nyata dari segenap komponen penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan.  Untuk  itu,  agar  bentuk mekanisme  konsultasi  publik  dapat berlaku efektif hendaknya diatur dalam suatu peraturan daerah, dengan substansi minimal yang diatur mencakup teknis pelaksanaan konsultasi publik. Tersedianya mekanisme konsultasi publik mengharuskan
lembaga  publik  di  daerah  untuk  lebih terbuka, oleh karena itu penting adanya penyesuaian institusi kelembagaan daerah.  Mekanisme  konsultasi  publik hendaknya  dapat  dimaksimalkan  oleh masyarakat  untuk  terlibat  aktif  dalam pembentukan  kebijakan  dan  peraturan ditingkat  daerah  yang  sesuai  dengan aspirasi masyarakat.

## Daftar Pustaka
Cheema,  Shabbir  G,  dan  Rondinelli, Decentralizaytion
and
Development, Policy Implementation  in  Developing Countries , Beverly Hills, California,  Sage  Publications, 1984. John Plamenatz, Democracy  and
Illusion, (New  York:  Longman,
1976). Leo  Agustio, Dasar-dasar  Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta,
2008). Lijan  Poltak  Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik; teori, kebijakan,  dan  implementasi,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003). Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu Politik , (Edisi  Revisi ),  (Jakarta:
PT  Gramedia  Pustaka  Utama, 2008) ----------------------, dan Ambong, Fungsi  Legislatif  dalam  Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1995) Muhammad  Agus  Yusoff  dan  Rusman Ghazali, Otonomi Daerah, Partisipasi, dan Good Governance.  Jurnal  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik  LABSOSPOL FISIP – UNAS. 2003. Pengantar  Resensi  buku Memfasilitasi Kebijakan Publik ; Refleksi Pengalaman Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah  tentang  Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Daerah  (RPP- T2CP2EPRPD) yang  diterbitkan oleh  FPPM,  BIGS,  USAID- DRSP  dan  Dirjen  Bina  Bangda Depdagri. Sebagaimana dipublikasikan dalam http://jrki.wordpress.com/categor y/resensi-buku/ .
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum; Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara  Yang  Bersih  Dan  Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa  kali  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2008  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;