## Mogok Kerja Buruh Berdampak Pemutusan Hubungan Kerja
Sahur Ramsay
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : sahur_ramsay@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  menganalisis  dan  menjelaskan  mogok  kerja  yang merupakan  hak  normatif  dari  buruh,  yang  telah  mendapat  legitimasi  dari  peraturan  perundang- undangan. Mogok kerja sebagai sarana untuk menyamakan kedudukan dengan pengusaha akan tetapi berdampak pemutusan hubungan kerja.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  normatif  empiris.  Penelitian  normatif  dilakukan  dengan penelitian  kepustakaan  untuk  memperoleh  data  sekunder  melalui  studi  dokumen.  Penelitian  empiris dilakukan  dengan  penelitian  lapangan  untuk  memperoleh  data  primer  melalui  wawancara  dengan subjek  peneliti.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif  dan  hasilnya  disampaikan  secara deskriptif.  Berdasarkan  penelitian  dan  Pembahasan,  maka  penulis  menyimpulkan  Mogok  kerja merupakan  hak  dasar  yang  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  undang-undang  ketenagakerjaan, Sebagai hak dasar maka keberadaannya harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali pengusaha. Mogok kerja bukan sesuatu yang “liar”, mogok kerja harus dilakukan dengan etika yang baik. Mogok kerja  yang  baik,  apabila  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  peraturan  perundang-undangan.  Adapun prosedur  untuk  melakukan  mogok  kerja  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  140  UUK  dan  Pasal  3 KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah:
Prosedur  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  ketenagakerjaan  dan  KEP.232/MEN/2003  tentang Akibat  Hukum  Mogok  Kerja  Yang  tidak  Sah,  untuk  melakukan  mogok  kerja  yang  sah,  sangat memberatkan  bagi  pihak  buruh.  Pada  saat  peneliti  melakukan  penelitian  di  Dinas  Nakertrans  Kab Sleman,  Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul  dan  Dinas  Sosnakertrans  Kota  Jogja,  peneliti  tidak mendapatkan  kasus  mogok  kerja  yang  dilakukan  oleh  buruh  sesuai  dengan  prosedur  perundang- undangan. Menurut  Ari Hernawan kemungkinan kecil bagi pekerja  atau  serikat pekerja yang mogok kerja  untuk  dapat  memenuhi  prosedur  tersebut.  Prosedur  mogok  kerja  yang  sudah  diakomodasikan dalam  undang-undang  ketenagakerjaan  tersebut  sangat  berat  untuk  dilaksanakan  pekerja.  Ketentuan mengenai  prosedur  mogok  kerja  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  sangat  membatasi ruang gerak pekerja untuk mogok sehingga hak mogok menjadi sulit dilaksanakan secara sah, padahal mogok  adalah  hak  dasar  pekerja  dan  organisasi  pekerja  yang  seharusnya  dipermudah  untuk pelaksanaannya.
KATA KUNCI : Mogok Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja Dan Hukum Positif

## PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  menyadari  bahwa  pekerjaan  merupakan  kebutuhan  asasi  warga negara  sebagaimana  tercantum  dalam  Konstitusi  Pasal  27  ayat  (2)  dan  Pasal  28D  ayat  (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan : Tiap-tiap warga berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan. Dan Setiap  pekerja berhak  untuk  bekerja  dan  mendapatkan imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam hubungan  kerja. Pasal  41  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  yang  selanjutnya  disebut  UUK  menyatakan  pemerintah  menetapkan kebijakan  ketenagakerjaan  dan  perluasan  kesempatan  kerja.  Hak  memperoleh  pekerjaan
( right  to  work )  bagi  setiap  orang  atau  warga  negara  berimplikasi  pada  kewajiban  negara untuk memfasilitasi warga negara agar  memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.
Angka  angkatan  kerja  yang  tiap  tahunnya  meningkat  mengharuskan  pemerintah membuat  suatu policy yang  berorientasi pada  penciptaan  lapangan  kerja  dan  pemberdayaan usaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Keterlibatan  perusahaan  multinasional  tidak  kalah urgen untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Sehingga,  penyerapan  tenaga  kerja  ke  pasar kerja dapat mengurangi pengangguran.
Ikut andilnya perusahaan multinasional di Indonesia bukan tanpa pertimbangan, yang sering  menjadi  pertimbangan  yaitu  kekayaan  sumber  daya  alam  dan  melimpahnya  tenaga kerja murah serta kondisi ketenagakerjaan yang kondusif. Kondusifnya iklim ketenagakerjaan lebih  ditekankan  pada  regulasi  yang  cenderung  berpihak  kepada  kepentingan  pengusaha. Orientasi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menekan biaya produksi.  Stategi  yang dilakukan oleh pengusaha untuk efesiensi biaya produksi ( cost of production ) dengan menghemat pengeluaran untuk membiayai sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan tersebut.
Hubungan  industrial  antara  pekerja/buruh  dan  pengusaha  tidak  selamanya  terjalin dengan  harmonis  dan  dinamis,  tidak  tertutup  kemungkinan  setiap  saat  hubungan  itu  akan diwarnai  perselisihan.  Pemeo  menyatakan,  perselisihan  hubungan  industrial  senantiasa akan terjadi,  sepanjangan  masih  ada  pekerja/buruh  dan  pengusaha.  Hal  itu  dipicu  dari  adanya perbedaan  kepentingan  antara  pekerja/buruh  dan  pengusaha.  Pekerja  dalam bargaining position yang lemah diperlakukan dengan sewenang-wenang, upah pekerja bernilai asimetris dengan produktifitasnya, tenaga diperas tanpa penghargaan yang pantas.
Kondisi  seperti  itu  banyak  cara  yang  digunakan  oleh  pekerja  untuk  menunjukan ketidakpuasannya  baik  secara  terorganisasi  maupun  tidak.  Pada  umumnya  pekerja menunjukan  bentuk-bentuk  konflik  untuk  mengubah  kondisi  yang  dianggap  tidak memuaskan  mencakup  tindakan-tindakan  seperti  pemogokan,  bekerja  lambat,  larangan lembur dan bahkan hanya duduk-duduk di tempat kerja.
Mogok  kerja  ( strike )  dilakukan  oleh  pekerja/buruh  sebagai  alternatif  terakhir  ( last resource )  untuk  menyelesaikan  perselisihan  hubungan  industrial,  jika  cara-cara  damai  yang ditempuh  tidak  menemukan  titik  temu.  Mogok  kerja  dapat  disebabkan  oleh  hal-hal  sebagai berikut: (1) Belum  terlaksananya  hubungan  kemitraan  di  tempat  kerja.  Sikap  pengusaha memandang  pekerja  hanya  sebagai  faktor  produksi  serta  hanya  berorientasi  mencari keuntungan  semata.  Penyebab  lainnya  adalah  kurangnya  rasa  memiliki  ( sense  of  belonging ) dari  pekerja  terhadap  perusahaan  dimana  pekerja  bekerja.  Pekerja  cenderung  untuk
mendapatkan  upah  yang  besar  tanpa  harus  bekerja  keras. ;  (2) Kegagalan  perundingan  yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan yang terjadi sebagai akibat  ketiadaan  hubungan  komunikasi  yang  baik  dan  efektif.  Penyebabnya  adalah  belum adanya lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai forum komunikasi dimana partisipasi kaum pekerja  dapat  dilaksanakan. ;  (3) Lamanya  proses  penyelesaian  perselisihan  perburuhan. Mogok kerja sebagai “senjata” untuk menyeimbangankan posisi pekerja/buruh dengan pihak pengusaha. Mogok kerja sebagai alat untuk menuntut hak-hak normatif yang diamputasi oleh pengusaha  berakhir  dengan  pemutusan  hubungan  kerja.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penulis  kemudian  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan  Judul  “Analisis Mogok  Kerja  Buruh  Berdampak  Pemutusan  Hubungan  Kerja Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Studi  Kasus  Mogok  Kerja  Awak  Mobil Tangki  pada  PT  PTC,  D.I.Yogyakarta)”.; (1) Bagaimana  mekanisme  mogok  kerja  yang  sah berdasarkan hukum positif yang berlaku?

## PEMBAHASAN

## Mekanisme Mogok Kerja Sah Berdasarkan Hukum Positif Yang Berlaku
Hubungan  kerja  merupakan  hubungan  yang  terjalin  antara  penerima  kerja  dan pemberi  kerja  berdasarkan  perjanjian  kerja/kesepakatan  kerja,  baik  untuk  waktu  tertentu maupun  untuk  waktu  tidak  tertentu  yang  mengandung  adanya  unsur  pekerjaan,  upah  dan hubungan  di  bawah  perintah.  Hubungan  kerja  menjadi  hubungan  hukum  ketika  adanya perjanjian  kerja.  Perjanjian  kerja  dibuat  untuk  perlindungan  dan  kepastian  akan  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak.  Hubungan  kerja  sebagai  realisasi  dari  perjanjian  kerja, hendaknya  menunjukkan  kedudukan  masing-masing  pihak  yang  pada  dasarnya  akan menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja secara timbal balik.
Pekerja awak mobil tangki yang selanjutnya disebut (AMT) yang terdiri dari supir dan kernet berjumlah 194 orang dengan PT Pertamina Training and Consulting yang selanjutnya disebut  (PT  PTC)  di  Terminal  Bahan  Bakar  Minyak  Rewulu  Kabupaten  Bantul, melakukan hubungan  kerja.  Hubungan  kerja  didasarkan  pada  perjanjian  kerja  waktu  tertentu.  Dalam perjanjian  tersebut  ditentukan  perjanjian  kerja  berlaku  mulai  tanggal  1  September  2012 sampai  dengan  31  Agustus  2014.  Perjanjian  PT  PTC  dengan  AMT  didasarkan  pada perjanjian Nomor: /PTC/KK/VII/2012, tanggal 1 Agustus 2012.
PT  PTC  merupakan  perusahaan  penyedia  jasa  tenaga  kerja  bagi  PT  Pertamina  Patra Niaga selanjutnya disebut PT PPN, sedangkan PT PPN adalah perusahaan yang mendapatkan
penugasan  dari  PT  Pertamina  (Persero)  untuk  melaksanakan  pengoperasian  kendaraan, operasional  mobil  tangki  terminal  bahan  bakar  minyak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi daerah  Jawa  dan  Madura  guna  melayani  konsumsi  bahan  bakar  minyak.  Perjanjian  yang melandasi  hubungan  PT  Pertamina  (Persero)  dengan  PT  PPN  sama  dengan  perjanjian  yang melandasi  hubungan  antara  PT  PPN  dengan  PT  PTC  yakni  perjanjian  Nomor: 799/PN000.201/KTR/2012  tanggal  22  Oktober  2012.  Dalam  melaksanakan  pengoperasian mobil tangki PT PPN berkerja sama dengan PT PTC dan PT PTC merekrut pekerja (AMT) untuk mengoperasikan mobil-mobil tangki yang akan menyuplai BBM pada tiap-tiap SPBU di  D.I  Yogyakarta.  Jadi,  perjanjian  antara  PT  PPN  dengan  PT  PTC  merupakan  perjanjian penyedia jasa pekerja.
Hubungan  kerja  tidak  selamanya  berjalan  harmonis  dan  dinamis,  perselisihan  dan perbedaan pandangan/pendapat akan mewarnai hubungan industrial. Perbedaan pendapat/pandangan  para  pihak  (pengusaha  dan  pekerja)  menyebabkan  Pekerja  AMT melaporkan  PT  PTC  pada  instansi  yang  membidangi  ketenagakerjaan  mengenai  perbedaan pandangan (kelebihan jam kerja). Tepatnya tanggal 21 Maret 2013, Pihak AMT melaporkan ke  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Bantul  dengan  laporan  bahwa  para pekerja/buruh  AMT  dipekerjakan  melebihi  jam  kerja.  Waktu  bekerjanya  AMT  jam  07.00 sampai  selesai,  selesainya  tidak  mempunyai  batas  waktu  terkadang  sampai  jam  22.00.  Jika, memasuki  H-  10  sebelum  Hari  Raya  Idul  Fitri  sampai  H+  10  setelah  Idul  Fitri  pekerja diharuskan  piket  sampai  jam  22.00.  Atas  kelebihan  waktu  kerja  yang  dialami  oleh  pekerja, pihak  pengusaha  tidak  memberikan  upah  kerja  lembur.  Menanggapi  laporan  dari  pekerja AMT,  satu  minggu  kemudian  tepatnya  tanggal  28  Maret  2013,  pegawai  pengawas ketenagakerjaan  Kabupaten  Bantul  melakukan  pemeriksaan  di  PT  PTC.  Dari  hasil pemeriksaan  diperoleh  informasi  bahwa  PT  PTC  mempekerjakan  AMT  melebihi  jam  kerja tetapi tidak memberikan upah kerja lembur terhadap kelebihan jam kerja, sehingga pegawai pengawas  ketenagakerjaan  mengeluarkan  Nota  Pemeriksaan  I  Nomor:  561/927  tanggal  15 April 2013.
Kisruh  yang  terjadi  antara  PT  PTC  dengan  AMT  mengenai  upah  lembur, menyebabkan  PT  PPN  sebagai user mempunyai  kewajiban  untuk  mengklarifikasi persoalan tersebut.  Pada tanggal  26  April  2013,  personalia  PT  PPN  mendatangi  Kantor  Dinas  Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Dinas Nakertrans Kab Bantul, untuk  memberikan  penjelasan  mengenai  upah  lembur.  Pernyataannya  bahwa,  AMT  telah diberikan  upah  lembur  dengan  nama  lain  yaitu  Tunjangan  performansi , yang  menurut  PT PPN hasil yang diperoleh lebih besar dari upah kerja lembur.
Datangnya  PT  PPN  pada  Kantor  Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul  dalam  memberikan informasi  tentang  upah  kerja  lembur  yang  sama  dengan  tunjangan  performansi,  membuat pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  melakukan  pemeriksaan  kembali  ke  PT  PPN  dan  PT PTC. Pada tanggal 2 Mei 2013, pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan untuk  mendapat  bahan  dan  penjelasan  mengenai  tunjangan  performansi.  Setelah  dipelajari dan  ditelaah  ternyata  tunjangan  performansi  tidak  berhubungan  dengan  upah  kerja  lembur. Tunjangan performansi merupakan tunjangan yang didasarkan pada kinerja, sedangkan upah lembur  diberikan  apabila  pekerja  bekerja  melebihi  jam  kerja  yang  telah  ditentukan  undang- undang.
Menurut  Bahari,performansi  dan  upah  kerja  lembur  adalah  dua  hal  yang  berbeda, upah  lembur  didasarkan  pada  kelebihan  jam  kerja  sedangkan  performansi  didasarkan  pada pencapaian target atau didasarkan pada kinerja.
Nota  Pemeriksaan  I  yang  dikeluarkan  oleh  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  tidak mendapat  respon  dari  pihak  PTC,  sehingga  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan mengeluarkan  Nota  Pemeriksaan  II  pada  tanggal  13  Mei  2013.  Atas  terbitnya  Nota Pemeriksaan  II,  PT  PTC  memberikan  tanggapan  melalui  surat  Nomor:  343/PTC- RTCOS/V/2013 tanggal 21 Mei 2013, perihal tanggapan atas Nota Pemeriksaan I dan II. PT PTC  melalui  surat  tersebut  menyatakkan  bahwa  perusahaan  (PT  PTC)  tidak  dapat memberikan upah lembur dengan mendasarkan pada perjanjian kerja. Perjanjian kerja  antara PT  PTC  dengan  personil  AMT  tidak  menyebutkan  pemberian  upah  kerja  lembur  kepada AMT.  Perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama  wajib  ditaati,  dilaksanakan  dengan  itikad baik yang berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
Menurut  Direktur  utama  PT  PTC  apabila  terjadi  keberatan  dan  terjadi ketidaksepahaman  tentang  sistem  kerja  maupun  sistem  pembayaran  upah  tunjangan performansi,  mengenai  perjanjian/kontrak  kerja  yang  dibuat  antara  PT  PTC  dengan  para AMT  tersebut  dari  kewajiban  timbal  balik  yang  tidak  terpenuhi  atas  prestasinya,  maka menurut  undang-undang  salah  satu  pihak  tidak  boleh  membatalkan  menurut  kehendaknya sendiri  dan menuntut  diluar  kesepakatan yang  telah  dibuat  sebelumnya.  Ketentuan  Pasal  55 UUK  berbunyi  perjanjian  kerja  tidak  dapat  ditarik  kembali  dan/atau  diubah,  kecuali  atas persetujuan para pihak.
Tanggapan  PT  PTC  yang  tidak  memberikan  upah  kerja  lembur  didasarkan  pada perjanjian  kerja  menyebabkan  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  Kab.  Bantul  ingin mengetahui  perjanjian  kerja  tersebut.  Keingintahuan  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan
pupus disebabkan PT PTC Kab. Bantul tidak berwenang mengeluarkan data yang diperlukan sebelum mendapatkan izin dari kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
PT  PTC  yang  tidak  mendaftakan  perjanjian  kerja  pada  instansi  yang  bertanggung jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  (Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul)  melanggar  peraturan perundang-undangan,  menurut  Raharjo,  perjanjian  wajib  didaftarkan  pada  instansi  yang bertanggung jawab untuk mengetahui perjanjian kerja tersebut seimbang ( balance ) atau tidak seimbang.  Karena  dalam  perjanjian  tersebut  memuat  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang membuat perjanjian. Perusahaan yang tidak mendaftarkan perjanjian kerja maka, ada indikasi etika tidak baik dari perusahaan.
Terbatasnya  akses  untuk  memperoleh  perjanjian  kerja  antara  PT  PTC  dengan  AMT dan semakin meluasnya permasalahan terminal bahan bakar. Maka, tindak lanjut pemeriksaan kasus  tersebut  Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul  mohon  bantuan  dan  petunjuk  Kepala  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I.Yogyakarta untuk menyelesaikannya.
Dinas Naketrans D.I.Yogyakarta menanggapi permintaan dari Dinas Nakertrans Kab Bantul,  dengan  melakukan  penelitian  di  lapangan.  Dari  hasil  penelitian  di  lapangan  pihak Dinas Nakertras D.I.Yogyakarta menyimpulkan bahwa AMT tidak mempunyai hak mendapat upah  kerja  lembur,  karena  pengendalian  jam  kerja  sulit  dilakukan  dan  belum  ada  aturan khusus mengenai supir angkutan jarak jauh. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pihak Dinas  Nakertrans  D.I.Yogyakarta  memanggil  AMT  dan  PT  PTC.  Dalam  proses  klarifikasi dan mediasi tidak memperoleh penyelesaian sehingga kasus dilimpahkan pada Kementerian Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI.  Dinas  Nakertrans  D.I.Yogyakarta  mengeluarkan  surat Nomor:  565/5202  tanggal  26  Juli  2013,  ke  Direktoral  Jendral  Pembinaan  dan  Pengawasan Tenaga  Kerja  Kementerian  Tenaga  Kerja  selanjutnya  disebut  Dirjen  Binwasnaker Kemnakertrans RI dan Transmigrasi Republik Indonesia yang subtansinya memohon bantuan tindak  lanjut  ke  Kementerian  Tenaga  kerja  dan  Transmigrasi  RI  mengingat  kasus  tersebut terjadi di beberapa Provinsi.
Kementrian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI  mengeluarkan  surat  Nomor:  B. 335/PPK/X/2013  tanggal  11  Oktober  2013,  yang  ditujukan  kepada  beberapa  Dinas Nakertrans  Provinsi,  pokok  isinya  adalah  sektor  usaha  atau  pekerjaan  tertentu  yang mempunyai  karakteristik  tertentu  belum  diatur  secara  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal  77  ayat  (2)  UUK,  maka  berlaku  aturan  waktu  kerja  dan  waktu  istrahat  secara  umum (Kepmenakertrans  No.  KEP.102/MEN/IV/2004  tentang  Waktu  Kerja  dan  Upah  Kerja Lembur).  Dalam  surat  tersebut  pula  pihak  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi meminta bantuan Provinsi untuk menyelesaikan kasus kerja lembur.
Menanggapi  permintaan  dari  Kemetrian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  Dinas Nakertrans  D.I.Yogyakarta  mengirim  surat  ke  Dinas  Nakertrans  Kab.  Bantul  melalui  surat: 566/7072  tanggal  21  Oktober  2013,  yang  isinya  meminta  kepada  pegawai  pengawas ketenagakerjaan Kab. Bantul untuk menyelesaikan perhitungan upah kerja lembur bagi AMT. Pada tanggal 29 Oktober 2013, Dinas Nakertrans Kab Bantul mengirimkan surat ke PT PTC melalui  surat  Nomor:  568/2606  yang  isinya  meminta  data  jam  kerja  AMT  dan  daftar  upah pekerja dari bulan September 2012 s/d Juli 2013.
Pihak PT PTC menanggapi surat tersebut dengan memberikan balasan dengan Nomor surat:  535/PTC-DK11010/2013-S2  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  8  November  2013,  yang subtansinya  PT  PTC  tidak  menerima  surat  tembusan  dari  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  RI  Nomor:  B.335/PPK/X/2013  maka  pihak  perusahaan  akan  mempelajari  lagi dan dalam proses pencarian data yang diminta.
Tanggal  8  Januari  2014,  Dirjen  Binwasnaker  Kemnakertrans  RI  mengeluarkan  surat Nomor: B.04/PPK/I/2014 tentang Penentuan Komponen Perhitungan Upah Lembur ditujukan kepada  Dinas  Nakertrans  Provinsi.  Pokok  isinya  adalah  tunjangan  performansi  termaksud kategori bonus dan bukan merupakan upah kerja lembur. Serta memerintahkan kepada Dinas Nakertrans Provinsi untuk menghitung dan menetapkan besarnya upah lembur, apabila pihak perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dilimpahkan ke pegawai pengawas negeri sipil ketenagakerjaan untuk melakukan upaya penegakan hukum ( pro justicia ).
Dinas  Nakertrans  D.I.Yogyakarta  menanggapi  surat  dari  Kementerian  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  RI  dengan  mengeluarkan  surat  Nomor:  566/439  Januari  2014,  yang subtansinya mengundang Dinas Nakertrans Kab. Bantul untuk hadir tanggal 27 Januari 2014, di  Ruang  Seksi  Pengawasan  Ketenagakerjaan  Dinas  Nakertrans  D.I.Yogyakarta,  mengikuti acara rapat koordinasi penentuan komponen perhitungan upah lembur AMT. Hasil dari rapat tersebut,  dianjurkan  kepada  Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul,  untuk  menghitung  dan menetapkan  upah  kerja  lembur  AMT  dengan  meminta  data  kembali  ke  PT  PTC  untuk keperluan perhitungan upah kerja lembur AMT.
Menindak  lanjuti  hasil  rapat  tersebut  Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul  mengeluarkan surat:  568/181  tanggal  5  Februari  2014,  yang  isinya  meminta  kembali  data  jam  kerja  AMT dan  apabila  tidak  dilaksanakan  akan  dilakukan  upaya  penegakan  hukum  oleh  pegawai pengawas  negeri  sipil.  Menanggapi  surat  tersebut  pihak  pengusaha  mengirim  surat  balasan dengan  Nomor:  472/PTC-DKI  1010/2014-S2  tanggal  20  Februari  2014,  perihal  penjelasan penentuan komponen perhitungan upah lembur. Perusahaan tidak dapat mengirim data yang diminta dikarenakan beberapa alasan diantaranya: sedang berjalan persidangan di Pengadilan
Hubungan  Industrial  Jakarta  Pusat  mengenai  tuntutan  lembur  AMT  dan  telah  ada kesepakatan  upah  terbaru  pada  akhir  Juli  2013  yang  telah  didaftarkan  di  Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta.
Habisnya  tenggang  waktu  yang  diberikan  oleh  pihak  Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul dan  tidak  ada  tanggapan  dari  pihak  pengusaha  maka,  pihak  Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul, bersurat  ke  Dinas  Nakertrans  D.I.Yogyakarta  dengan  Surat:  568/420  tanggal  27  Februari 2014, yang subtansinya memohon agar pegawai pengawas negeri sipil ketenagakerjaan Dinas Nakertrans  D.I.Yogyakarta  melakukan  upaya  penegakan  hukum  ( pro  justicia ).  Pihak  Dinas Nakertrans  D.I.Yogyakarta  mengundang  Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul  untuk  hadir  di ruangan pengawasan ketenagakerjaan Dinas Nakertrans D.I.Yogyakarta melalui surat Nomor: 566/1441  tanggal  6  Maret  2014.  Hasil  rapat  tersebut  Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul  diminta untuk membuat penetapan upah lembur berdasarkan data yang ada. Apabila perusahaan tidak memberikan  data  yang  diperlukan,  maka  dari  pengakuan  AMT  dapat  digunakan  dasar perhitungan  upah  lembur.  Apabila  penetapan  telah  dikirimkan  ke  perusahaan  tetapi  tidak dilaksanakan maka tindak lanjutnya adalah dibuat laporan kejadian untuk selanjutnya masuk ke penyidikan ( pro justicia ).
Menindak  lanjuti  rapat  koordinasi  tersebut  Dinas  Nakertrans  D.I.Yogyakarta mengeluarkan surat Nomor: 566/1680 tanggal 14 Maret 2014, kepada Dinas Nakertrans Kab. Bantul  yang  isinya  Dinas  Nakertrans  Kab.  Bantul  diminta  untuk  membuat  penetapan  upah lembur AMT berdasarkan data yang diserahkan oleh AMT disebabkan dari pihak perusahaan tidak  memberikan  data.  Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul  mengeluarkan  Nota  Pemeriksaan  III Nomor:  560/680  tanggal  28  Maret  2014  dan  penetapan  upah  lembur  awak  mobil  tangki Nomor:  568/660  pada  tanggal  25  Maret  2014.  Dengan  keluarnya  Nota  Pemeriksaan  III  dan penetapan tidak ditanggapi oleh perusahaan sampai tenggang waktu habis.
Tetap  bergeming  PT  PTC  dari  anjuran  Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul  untuk membayarkan  upah  kerja  lembur.  AMT  yang  upah  kerja  lemburnya  tidak  dibayarkan menempuh “senjata terakhir” untuk menuntut haknya. Mogok kerja sebagai “senjata terakhir” buruh  tidak  dapat  dielakkan.  Raharjo  menyatakan  mogok  kerja  merupakan  solusi  terakhir agar  hak  buruh/pekerja  diperoleh,  tetapi  dalam  melakukan  mogok  kerja  harus  mempunyai etika  yang  baik.  Pekerja  yang  beretika  baik,  sebelum  melakukan  aksi  mogok  kerja  minimal (7) tujuh hari kerja melakukan pemberitahuan pada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Serikat  Pekerja  Awak  Mobil  Tangki  Perisai  Bangsa  Indonesia,  selanjutnya  disebut SPAMT-PBI. SPAMT-PBI tercatat dikantor Dinas Nakertrans dengan Nomor: 646/SPAMT-
PBI/II/2014,  tertanggal  12  Januari  2014.  SPAMT-PBI  pada  tanggal  13  Mei  2014, melayangkan surat pemberitahuan mogok kerja, dengan Nomor: 013/SPAMT-PBI/V/PEMB- MGK/VII/2014.  Surat  tersebut  ditujukan  kepada  Direktur  PT.  Pertamina Training  and Consulting dan Direktur PT Pertamina Patra Niaga Di TBBM Rewulu D.I.Yogyakarta, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  D.I.Yogyakarta  dan  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Bantul  Yogyakarta).  Subtansi  surat  berkenaan  dengan  aksi  mogok  kerja  AMT  yang  akan dilakukan pada tanggal 26 Mei 2014.
Mogok  kerja  merupakan  hak  dasar  yang  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  undang- undang ketenagakerjaan, Sebagai hak dasar maka keberadaannya harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali pengusaha. Mogok kerja bukan sesuatu yang “liar”, mogok kerja harus dilakukan dengan etika yang baik. Mogok kerja yang baik, apabila dilakukan sesuai dengan prosedur  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  prosedur  untuk  melakukan  mogok  kerja sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  140  UUK  dan  Pasal  3  KEP.232/MEN/2003  tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah:
Ketentuan  Pasal  140  UUK  yang  berbunyi: (1) Sekurang-kurangnya  dalam  waktu  (7)  tujuh hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat; (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: (a) Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja; (b) Tempat mogok kerja; (c) Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja, dan; (d) tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggungjawab mogok kerja.
Ketentuan  Pasal  3  KEP.232/MEN/2003  tentang  Akibat  Hukum  Mogok  Kerja  Yang Tidak  Sah  berbunyi,  Mogok  kerja  tidak  sah  apabila  dilakukan;  (a)  Bukan  akibat  gagalnya perundingan;  dan  atau ;  (b) Tanpa  pemberitahuan  kepada  pengusaha  dan  instansi  yang bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan;  dan  atau ;  (c) Dengan  pemberitahuan  kurang dari  7  (tujuh)  hari  sebelum  pelaksanaan  mogok  kerja;  dan  atau ;  (d) Isi  pemberitahuan  tidak sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  140 ayat  (2)  huruf  a,  b, c,  dan  d  Undang-Undang  Nomor  13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang tidak Sah, untuk melakukan mogok kerja yang sah, sangat memberatkan bagi pihak buruh. Pada saat peneliti melakukan penelitian  di  Dinas  Nakertrans  Kab  Sleman,  Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul  dan  Dinas
Sosnakertrans Kota Jogja, peneliti tidak mendapatkan kasus mogok kerja yang dilakukan oleh buruh  sesuai  dengan  prosedur  perundang-undangan.  Menurut  Ari  Hernawan  kemungkinan kecil  bagi  pekerja  atau  serikat  pekerja  yang  mogok  kerja  untuk  dapat  memenuhi  prosedur tersebut.  Prosedur  mogok  kerja  yang  sudah  diakomodasikan  dalam  undang-undang ketenagakerjaan  tersebut  sangat  berat  untuk  dilaksanakan  pekerja.  Ketentuan  mengenai prosedur mogok kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sangat membatasi ruang gerak  pekerja  untuk  mogok  sehingga  hak  mogok  menjadi  sulit  dilaksanakan  secara  sah, padahal mogok adalah hak dasar pekerja dan organisasi pekerja yang seharusnya dipermudah untuk pelaksanaannya.
Mogok  kerja  yang  dilakukan  oleh  AMT  dianggap  mogok  kerja  yang  tidak  sah  dari pihak Dinas Nakertrans Kab Bantul. Pihak Dinas Nakertrans Bantul menyatakan mogok kerja AMT  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  140  ayat  (2)  UUK  dan  Pasal  3  huruf  (d) Kepmenakertrans  RI  Nomor:  KEP.232/MEN/2003.  Dalam  surat  pemberitahuan  mogok tersebut ada beberapa hal yang belum terpenuhi yaitu; (a) Waktu hanya menyebut hari senin dan  tanggal  26  Mei  2014  tanpa  menyebutkan  jam  dimulai  dan  diakhiri  mogok  kerja. Pasal 142 ayat (1) UUK secara eksplisit menyebutkan mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan 140 UUK adalah tidak sah. Menurut Ari Hernawan Dalam surat pemberitahuan mogok kerja, harus mencantumkan kapan mogok akan diawali dan diakhiri (harus tercantum hari, tanggal dan jam pemogokan) sulit dipenuhi pekerja  atau  serikat  pekerja  yang  mogok.  Hal  tersebut  dikarenakan  pekerja  tidak  dapat memastikan  kapan  mogok  kerja  berakhir,  bergantung  pada  hasil  perundingan  dengan pengusaha.  Bahkan  dalam  praktik  ada  beberapa  pengusaha  yang  menolak  berunding  atau hanya  mengirim  wakil  perusahaan  untuk  berunding  yang  biasanya  tidak  dapat  membuat keputusan  tanpa  bertanya  dahulu  kepada  pengusaha  yang  diwakilinya  sehingga  waktu perundingan  menjadi  berlarut-larut.;  (b)  Tempat  mogok  kerja  disebutkan  tidak  secara  jelas atau  tidak  spesifik  menyebutkan  lokasi,  tetapi  hanya  dicantumkan  “diseluruh  wilayah  Jawa Timur,  Jawa  Tengah  dan  D.I.  Yogyakarta. Luasnya  lokasi  mogok  kerja  yang  dicantumkan dalam surat pemberitahuan mogok disebabkan mogok yang dilakukan berlaku secara serentak dibeberapa wilayah di daerah Jawa. Dicantumkannya satu Provinsi misalnya D.I.Yogyakarta untuk  memperluas  wilayah  mogok  kerjanya,  sehingga  apabila  mogok  kerja  dilakukan  di Kepatihan atau DPRD, maka hal tersebut, sudah mencukupi. Karena jika membatasi mogok kerja hanya pada lokasi tertentu misalnya Perusahaan, akan sulit bagi pekerja/buruh untuk di dengar  dan  dipenuhi  tuntutannya.  Menurut  Ari  Hernawan  memang  sulit  membatasi  ruang gerak mogok hanya dalam lingkungan perusahaan. Ketika tuntutan pekerja yang mogok tidak
dipenuhi pengusaha, biasanya pekerja akan menyalurkan aspirasi atau tuntutannya ke institusi atau lembaga yang dipandang akan mau mendengarkan tuntutan mereka.
Pandangan penulis, para AMT dalam melakukan aksi mogok kerja telah menunjukkan etika yang baik. Dari proses perundingan  yang berlarut-larut, serta melibatkan instansi yang bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  (Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul,  Dinas Nakertrans D.I.Yogyakarta sampai pada tingkat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik  Indonesia)  perundingan  tidak  menemukan  titik  terang.  Sebelum  melakukan  aksi mogok  SPAMT-PBI  melayangkan  surat  pemberitahuan  mogok  kerja  yang  akan  dilakukan pada tanggal 26 Mei 2014, sedangkan surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2014, ada jeda waktu 13 hari dari waktu melakukan mogok kerja. sehingga pihak Dinas Nakertrans dapat melakukan upaya damai dan pihak pengusaha dapat meminimalisir kerugian yang akan dialami.  Motivasi  para  AMT  melakukan  mogok  kerja  untuk  menuntut  hak  normatif  (upah kerja lembur) yang diabaikan pengusaha. Tetapi etika baik tersebut dianulir oleh pihak Dinas Nakertrans  dan dinilai sebagai mogok kerja yang tidak sah.
Menurut Ari Hernawan yang dikutip oleh Nailul Amany, mengkritisi mogok kerja sah yang  pada  kenyataanya  sulit  terpenuhi  sebagai  berikut: Pemogokan  tidak  lagi  dilihat  secara subtansial,  apa  yang  menjadi  sebab  dan  alasan  mogok  tetapi  apakah  mogok  itu  sudah memenuhi tata cara formal. Bisa dikatakan bahwa undang-undang ketenagakerjaan memang memandang  mogok  dalam  kerangka  formal  belaka.  Legalitas  hukum  suatu  pemogokan diutamakan daripada subtansi. Karena mengedepankan formalitas apa yang menjadi subtansi mogokpun  potensial  menjadi  terlupakan.  Kondisi  tersebut  dapat  menjadikan  negara  tidak mau  peduli  pada  apa  yang  menjadi  substansi  pemogokan  dan lebih  mengurus  soal  tata  cara dan prosedur mogok apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan tata cara tersebut. Di luar prosedur  tersebut  mogok  dianggap  liar  dan  tidak  sah  dan  karennya  tidak  mendapat perlindungan negara sebagaimana mogok sah.
Penulis  menyimpulkan,  eksekutif  (Dinas Nakertrans  Kab  Bantul)  dalam  menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh AMT sah atau tidaknya, lebih terpaku pada pemenuhan tata cara  formal  yang  tertuang  dalam  peraturan  perundang-undangan,  tanpa  mempertimbangkan subtansial pemogokan yang dilakukan AMT.

## SIMPULAN
Mogok  kerja  merupakan  hak  dasar  yang  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  undang- undang ketenagakerjaan, Sebagai hak dasar maka keberadaannya harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali pengusaha. Mogok kerja bukan sesuatu yang “liar”, mogok kerja harus
dilakukan dengan etika yang baik. Mogok kerja yang baik, apabila dilakukan sesuai dengan prosedur  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  prosedur  untuk  melakukan  mogok  kerja sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  140  UUK  dan  Pasal  3  KEP.232/MEN/2003  tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah:
Prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang tidak Sah, untuk melakukan mogok kerja yang sah, sangat memberatkan bagi pihak buruh. Pada saat peneliti melakukan penelitian  di  Dinas  Nakertrans  Kab  Sleman,  Dinas  Nakertrans  Kab  Bantul  dan  Dinas Sosnakertrans Kota Jogja, peneliti tidak mendapatkan kasus mogok kerja yang dilakukan oleh buruh  sesuai  dengan  prosedur  perundang-undangan.  Menurut  Ari  Hernawan  kemungkinan kecil  bagi  pekerja  atau  serikat  pekerja  yang  mogok  kerja  untuk  dapat  memenuhi  prosedur tersebut.  Prosedur  mogok  kerja  yang  sudah  diakomodasikan  dalam  undang-undang ketenagakerjaan  tersebut  sangat  berat  untuk  dilaksanakan  pekerja.  Ketentuan  mengenai prosedur mogok kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sangat membatasi ruang gerak  pekerja  untuk  mogok  sehingga  hak  mogok  menjadi  sulit  dilaksanakan  secara  sah, padahal mogok adalah hak dasar pekerja dan organisasi pekerja yang seharusnya dipermudah untuk pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusmidah, dkk, Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Pustaka Larasan, Jakarta, Budi  Santoso,  “Justifikasi  Efisiensi  Sebagai  Alasan  Pemutusan  Hubungan  Kerja”, mimbar hukum, Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  Vol.  25,  Nomor  3  Oktober 2013.
Djumadi, 1992, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT RajaGrafindo  Persada, Jakarta Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Haryani, Sri, 2002, Hubungan Industrial Di Indonesia, UPP AMP YKPN, Yogyakarta Hernawan, Ari, 2013, Ketidakadilan Dalam Norma dan Praktik Mogok Kerja Di Indonesia, Udayana University Press, Bali
Koeshartono. D dan M.F. Shellyana Junaedi, 2005, Hubungan Industrial Kajian Konsep dan Permasalahan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta Tanya,  Bernald  L,  Theodorus  Yosep  Parera,  Samuel  F  Lena,    2015, Pancasila  Bingkai Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)