Abstrak —  Kabupaten  Tuban  merupakan  kabupaten  yang memiliki  potensi  sektor  pertanian  yang  cukup  besar,  dengan kontribusi  sebesar  24,6%  dalam  PDRB.  Dalam  RTRW Kabupaten  Tuban  terdapat  arahan  pengembangan  kegiatan pengolahan hasil pertanian, serta terdapat arahan pengembangan KSK  Agropolitan  di  lima  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Palang, Kecamatan  Semanding,  Kecamatan  Plumpang,  Kecamatan Widang dan Kecamatan Jatirogo. Agroindustri merupakan salah satu kegiatan dalam sistem agribisnis yang dikembangkan dalam kawasan  agropolitan,  sehingga  dalam  kawasan  agropolitan tersebut  diharapkan  terdapat  zona  untuk  kegiatan  agroindustri. Karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  kriteria zona  industri  dalam  mendukung  pengembangan  kawasan agropolitan di Kabupaten Tuban. Teknik analisis yang digunakan dalam  menyusun  kriteria  zona  industri  tersebut  adalah  analisis deskriptif menggunakan pedoman dan standar, literatur, maupun studi  kasus  yang  relevan.  Hasil  akhir  penelitian  ini  didapatkan delapan  kriteria  zona  industri  pendukung  pengembangan kawasan  agropolitan  di  Kabupaten  Tuban  yang  divisualisasikan menggunakan software  ArcGIS 10.2,  yaitu  kriteria  kondisi  fisik dasar, kriteria bahan baku, kriteria pasar, kriteria tenaga kerja, kriteria aksesibilitas (yang terdiri dari sub kriteria jaringan jalan dan  jarak  ke  pusat  kabupaten),  kriteria  sarana  dan  prasarana (yang  terdiri  dari  sub  kriteria  ketersediaan  jaringan  listrik, jaringan  air  bersih,  jaringan  telekomunikasi,  ketersediaan fasilitas  perekonomian,  dan  ketersediaan  rumah  potong  hewan), kriteria aglomerasi, serta kriteria penggunaan lahan.
Kata Kunci —agribisnis, agropolitan, kriteria, zona industri

## I. PENDAHULUAN
onsep  pengembangan  kawasan  agropolitan  merupakan salah  satu  alternatif  pengembangan  wilayah  perdesaan sebagai  solusi  ketimpangan  pembangunan  antara  wilayah perkotaan  dan  perdesaan  [1].  Konsep  ini  diterapkan  dengan cara  mengoptimalkan  potensi  suatu  wilayah  melalui  sistem agribisnis.  Sistem  agribisnis  merupakan  sistem  kegiatan berbasis pertanian yang terdiri dari empat subsistem mulai dari sub  sistem  produksi  hingga  pemasaran  [2].  Dengan  perhatian khusus  dari  pemerintah  terhadap  potensi  usaha  yang  ada  di wilayah  tersebut,  dapat  mendukung  peningkatan  keunggulan kompetitif dan komparatif pada wilayah tersebut [3].
Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur  yang  memiliki  potensi  di  dua  sektor  ekonomi,  yaitu sektor  pertanian dan sektor industri.  Sejak tahun 2009 terjadi
pergeseran  struktur  ekonomi  di  Kabupaten  Tuban.  Sektor pertanian  yang  dulunya  merupakan  sektor  dengan  kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tuban digeser oleh sektor industri  pengolahan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  PDRB  sektor industri  pengolahan  di  Kabupaten  Tuban  pada  tahun  2013 yaitu  sebesar  6.622.949,51  juta  rupiah  atau  memiliki kontribusi  sebesar  25,3%  (tanpa  migas).  Sedangkan  PDRB sektor  pertanian  sebesar  6.535.685,67  juta  rupiah  atau kontribusi sebesar 24,66% [3].  Dengan adanya potensi sektor pertanian  tersebut,  dalam  RTRW  Kabupaten  Tuban  Tahun 2012-2032 terdapat arahan pengembangan agroindustri. Selain itu,  untuk  mendukung  pengembangan  sektor  pertanian, terdapat  arahan  pengembangan  Kawasan  Strategis  Kabupaten (KSK)  Agropolitan  di  lima  Kecamatan  yaitu  Kecamatan Palang,  Kecamatan  Semanding,  Kecamatan  Plumpang, Kecamatan  Widang  dan  Kecamatan  Jatirogo.  Dari  kelima kecamatan  tersebut,  Kecamatan Palang dan Semanding sudah ditetapkan  sebagai  kawasan  agropolitan  dalam  SK  Bupati Tuban No.188.45/127/KPTS/414.012/2009.
Berdasarkan hasil analisis dalam RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032, sub sektor tanaman pangan dan peternakan merupakan  sub  sektor  pertanian  unggulan  di  Kabupaten Tuban.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  PDRB  kedua  sub  sektor tersebut.  Sektor  pertanian  tanaman  pangan  merupakan  sub sektor  unggulan  dengan  kontribusi  terbesar  untuk  sektor pertanian  pada  tahun  2013,  yaitu  68,31%  dan  PDRB  sebesar 4.464.694,12  juta  rupiah.  Sedangkan  sub  sektor  peternakan memiliki  PRDB  sebesar  985.976,02  juta  rupiah  pada  tahun 2013  atau  kontribusi  terbesar  kedua  setelah  tanaman  pangan yaitu  sebesar  15,1%  [4].  Kegiatan  pengolahan  yang memanfaatkan komoditas dari kedua sub sektor tersebut masih berupa kegiatan skala rumah tangga yang belum menghasilkan produk siap konsumsi. Selain itu, jumlahnya tidak berkembang sejak tahun 2009 [5].
Adanya  arahan  pengembangan  agroindustri  dan  kawasan agropolitan  merupakan  upaya  pemerintah  Kabupaten  Tuban dalam  mengoptimalkan  potensi  pertanian  yang  ada.  Dalam struktur  kawasan  agropolitan,  agroindustri  merupakan  salah satu  bagian  dari  sub  sistem  agribisnis  yang  menjadi  pusat kegiatan  ekonomi.  Karena  itu,  diperlukan  adanya  suatu  zona untuk  kegiatan  industri  pertanian  sebagai  pusat  pengolahan

## Kriteria Zona Industri Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Tuban
Naya Cinantya Drestalita dan Dian Rahmawati Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : d_rahmawati@urplan.its.ac.id
K
dalam  kawasan  agropolitan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menentukan  kriteria  zona  industri  tersebut,  dimana  kegiatan industri  dibatasi  pada  industri  pertanian  dari  sub  sektor pertanian unggulan di Kabupaten Tuban.

## II. METODE PENELITIAN
Sebelum  menyusun  kriteria,  tahap  pertama  dari  penelitian ini  adalah  menentukan  variabel-variabel  yang  mempengaruhi penentuan  zona  industri  pendukung  pengembangan  kawasan agropolitan  di  Kabupaten  Tuban.  Variabel-variabel  tersebut ditentukan  berdasarkan  hasil  kajian  pustaka  yang  kemudian dikonfirmasikan  kepada stakeholders terkait  menggunakan teknik content  analysis .  Analisis  tersebut  dilakukan  dengan memberikan  kode-kode  pada  sumber  teks  yang  berupa transkrip wawancara, yang diorganisasikan atau diklasifikasikan  berdasarkan  permasalahan  penelitian  [6]. Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat pada tabel 1.
Selanjutnya,  dalam  menyusun  kriteria  zona  industri pendukung pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Tuban digunakan analisis deskriptif. Analisis ini menggunakan sumber-sumber  seperti  standar  dan  peraturan,  literatur, maupun  berbagai  studi  kasus  yang  relevan  untuk mendeskripsikan  kriteria  dari  setiap  variabel.  Standar  dan peraturan  yang  digunakan  antara  lain  Keputusan  Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor
543/KPTS/M/2001,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 33  Tahun  2006,  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 41  Tahun  2007,  dan  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor 35  Tahun  2010.  Dari  analisis  deskriptif  akan  dihasilkan kriteria  berupa  tiga  tingkat  kesesuaian,  yaitu  sesuai,  cukup sesuai, dan tidak sesuai.

## III. HASIL DAN DISKUSI
Ruang  lingkup  wilayah  penelitian  ini  meliputi  lima kecamatan  di  Kabupaten  Tuban,  yaitu  Kecamatan  Palang, Kecamatan  Semanding,  Kecamatan  Plumpang,  Kecamatan Widang, dan Kecamatan Jatirogo. Kelima kecamatan tersebut
memiliki  luas  kurang  lebih  53.006  Ha.  Kabupaten  Tuban sendiri  berbatasan  langsung  dengan  Laut  Jawa  di  sebelah utara,  Kabupaten  Lamongan  di  sebelah  Timur,  Kabupaten Bojonegoro  di  sebelah  selatan,  serta  Kabupaten  Blora  dan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, di sebelah barat.
Pada  penelitian  ini,  kriteria  dan  sub  kriteria  disusun berdasarkan  indikator  dan  variabel  penelitian  menggunakan analisis  deskriptif.  Berdaskan  indikator  penelitian,  terdapat delapan  indikator  atau  delapan  kriteria.  Setiap  kriteria dipetakan  dengan  warna  merah  (tidak  sesuai),  kuning  (cukup sesuai), dan hijau (sesuai) melalui software ArcGIS 10.2. Kriteria pertama adalah kriteria kondisi fisik dasar . Kriteria ini  terdiri  dari  dua  sub  kriteria,  yaitu  sub  kriteria  jenis  tanah dan sub kriteria kerawanan bencana.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  35 Tahun 2010, kegiatan industri sebaiknya berada pada kawasan dengan jenis tanah yang tidak subur untuk pertanian. Artinya, jenis tanah yang sesuai sebagai zona industri adalah jenis tanah dengan  tingkat  kesuburan  rendah.  Di  Kabupaten  Tuban terdapat  lima  jenis  tanah,  yaitu  alluvial,  grumusol,  litosol, mediteran  renzina,  dan  rawa  atau  tanah  gambut.  Jika  dilihat dari  sifat  tanahnya,  jenis alluvial merupakan jenis tanah yang subur  untuk  kegiatan  pertanian  sehingga  tidak  cocok  untuk kegiatan industri. Untuk jenis tanah grumusol merupakan jenis tanah yang cocok untuk pertanian, namun memiliki kandungan organik yang rendah dan tingkat kesuburan cukup. Karena itu jenis  tanah  grumusol  dinilai  cukup  sesuai  sebagai  zona industri.  Jenis  tanah  mediteran  renzina  dan  rawa  merupakan jenis  tanah  yang  tidak  subur  dengan  unsur  hara  rendah sehingga dinilai cocok sebagai zona industri. Sub kriteria jenis tanah pada wilayah penelitian dapat dilihat pada gambar 1.

## Gambar. 1. Peta Sub Kriteria Jenis Tanah
Untuk  sub  kriteria  kerawanan  bencana,  pada  wilayah penelitian terdapat dua jenis bencana yaitu banjir dan longsor. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33 Tahun 2006, kawasan rawan bencana banjir dan longsor masih boleh  dimanfaatkan  sebagai  lokasi  kegiatan  industri.  Namun, bangunan industri harus memenuhi standar fisik tertentu, serta kawasan  bebas  bencana  harus  diutamakan  sebagai  lokasi kegiatan industri. Karena itu kawasan rawan banjir dan longsor
Tabel 1.
Variabel Penelitian Indikator Variabel Kondisi Fisik Dasar Jenis Tanah Kerawanan Bencana Bahan Baku Ketersediaan Bahan Baku Pasar Ketersediaan Pasar Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja Aksesibilitas Ketersediaan Jaringan Jalan Jarak ke Pusat Kabupaten Sarana dan Prasarana Ketersediaan Jaringan Listrik Ketersediaan Jaringan Air Bersih Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi Ketersediaan Fasilitas Perekonomian Ketersediaan Rumah Potong Hewan Aglomerasi Jumlah Industri Sejenis Penggunaan Lahan Jenis Penggunaan Lahan Sumber: Hasil Analisis, 2015
dianggap  cukup  sesuai  sebagai  zona  industri,  sedangkan kawasan bebas bencana dianggap sesuai sebagai zona industri. Untuk peta sub kriteria kerawanan bencana dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar. 2. Peta Sub Kriteria Kerawanan Bencana
Kritera  kedua  adalah kriteria  bahan  baku .  Kriteria  ini dimaksudkan  agar  lokasi  zona  industri  dapat  dengan  mudah menjangkau  bahan  baku.  Pada  penelitian  ini,  zona  industri yang  dimaksud  tidak  dibatasi  pada  komoditas  tertentu, melainkan dibatasi pada dua sub sektor yaitu tanaman pangan dan  peternakan.  Harapannya,  dalam  zona  industri  tersebut dapat  berkembang  kegiatan-kegiatan  industri  dari  berbagai komoditas  dari  sub  sektor  tersebut.  Oleh  karena  itu,  semakin banyak jenis komoditas unggulan dalam satu kecamatan berarti kecamatan  tersebut  memiliki  potensi  pengembangan  industri yang  lebih  bervariasi.  Kriteria  bahan  baku  pada  wilayah penelitian dapat dilihat pada gambar 3.

## Gambar 3. Peta Kriteria Bahan Baku
Kecamatan Semanding memiliki 4 jenis komoditas unggulan dari  sub  sektor  tanaman  pangan  dan  peternakan.  Kecamatan Palang memiliki 3 komoditas unggulan, sedangkan Kecamatan Plumpang,  Widang  dan  Jatirogo  hanya  memiliki  komoditas unggulan  dari  sub  sektor  tanaman  pangan  saja.  Karena  itu Kecamatan  Semanding  dinilai  sesuai,  Kecamatan  Palang dinilai  cukup  sesuai,  dan  lainnya  dinilai  tidak  sesuai  sebagai zona industri.
Kriteria  ketiga  adalah kriteria  pasar .  Sebagai  fasilitas pendukung  pemasaran  produk  industri,  ketersediaan  pasar perlu diperhatikan. Zona industri sebaiknya berada pada radius pelayanan  pasar,  yaitu  5-8  km  [7].  Artinya,  kawasan  yang berada  pada  radius  5  km  dari  pasar  dianggap  sesuai  sebagai zona  industri.  Kawasan  yang  berada  pada  radius  5-8  km  dari pasar dianggap cukup sesuai, sedangkan kawasan yang berada di  luar  radius  8  km  dari  pasar  dianggap  tidak  sesuai  sebagai zona  industri.  Kriteria  pasar  pada  wilayah  penelitian  dapat dilihat pada gambar 4.

## Gambar 4. Peta Kriteria Pasar
Kriteria  keempat  adalah kriteria  tenaga  kerja .  Jumlah tenaga  kerja  menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam pengembangan  industri  dan  harus  dipertimbangkan  dalam penentuan  lokasi  industri  [8].  Diasumsikan  semakin  banyak penduduk  usia  produktif  dalam  satu  kecamatan,  maka kecamatan  tersebut  semakin  sesuai  sebagai  zona  industri karena  memiliki  ketersediaan  tenaga  kerja.  Kecamatan Semanding  memiliki  jumlah  penduduk  usia  produktif  paling banyak  yaitu  sebesar  83.185  jiwa,  sedangkan  Kecamatan Widang  memiliki  jumlah    penduduk  usia  produktif  paling sedikit  yaitu  36.676  jiwa.  Berdasarkan  data  tersebut, digunakan rumus interval seperti dalam (1).
Interval = Nilai terbesar - Nilai terkecil (1)

## Jumlah orde
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  kecamatan  dengan  jumlah penduduk  usia  produktif  sebanyak  36.676-52.179  jiwa dianggap tidak sesuai sebagai zona industri. Untuk kecamatan dengan  jumlah  penduduk  usia  produktif  sebanyak  52.180- 67.683  jiwa  dianggap  cukup  sesuai,  sedangkan  kecamatan dengan penduduk usia produktif sebanyak 67.683-83.185 jiwa dianggap  sesuai  sebagai  lokasi  zona  industri,  seperti  yang terlihat pada gambar 5.

## Gambar 5. Peta Kriteria Tenaga Kerja
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  35 Tahun 2010, kegiatan industri sebaiknya berada pada kawasan yang terlayani oleh jaringan jalan arteri primer. Suatu kawasan dinilai sesuai untuk kegiatan industri jika berada pada radius 5 km  dari  jalan  arteri  primer.  Karena  itu,  untuk  sub  kriteria jaringan jalan, zona industri harus berada pada kawasan yang berada pada radius 5 km dari jalan arteri primer, seperti yang terlihat pada gambar 6.

## Gambar 6. Peta Sub Kriteria Jaringan Jalan
Untuk  sub  kriteria  jarak  dengan  pusat  kabupaten, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010,  kegiatan  industri  sebaiknya  berada  dekat  dengan  pusat kota/kabupaten, dengan jarak minimal 10 km. Selain Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 juga digunakan rumus  interval  seperti  pada  (1)  sesuai  jarak  kecamatan  yang paling dekat dan yang paling jauh dari Kecamatan Tuban, yang di  dalam  RTRW  Kabupaten  Tuban  disebutkan  sebagai  pusat kegiatan  ekonomi.  Kawasan  dengan  radius  10  km  dari Kecamatan  Tuban  dinilai  tidak  sesuai  sebagai  zona  industri karena  berada  terlalu  dekat  dengan  pusat  kabupaten. Sedangkan  kawasan  yang  berada  pada  radius  10-33  km dianggap  sesuai  sebagai  zona  industri,  dan  untuk  kawasan dengan radius lebih dari 33 km dianggap cukup sesuai sebagai zona industri seperti yang terlihat pada gambar 7.

## Gambar 7. Peta Sub Kriteria Jarak ke Pusat Kabupaten
Kriteria  keenam  adalah kriteria  sarana  dan  prasarana . Kriteria  ini  memiliki  lima  sub  kriteria,  yaitu  sub  kriteria jaringan  listrik,  sub  kriteria  jaringan  air  bersih,  sub  kriteria jaringan  telekomunikasi,  sub  kriteria  fasilitas  perekonomian, serta sub kriteria rumah potong hewan (RPH).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  35 Tahun  2010,  kegiatan  industri  harus  terlayani  jaringan  listrik yang dapat bersumber dari PLN maupun sumber tenaga listrik lainnya.  Karena  itu,  kecamatan  yang  terlayani  jaringan  listrik PLN  dinilai  sesuai  sebagai  zona  industri.  Karena  kelima kecamatan  sudah  terlayani  jaringan  PLN,  maka  seluruh wilayah  penelitian  dinilai  sesuai  sebagai  zona  industri berdasarkan sub kriteria jaringan listrik.

## Gambar 8. Peta Sub Kriteria Jaringan Listrik
Sub kriteria  selanjutnya  adalah sub kriteria air bersih, yang disebutkan  dalam  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  35 Tahun  2010  bahwa  kegiatan  industri  harus  terlayani  jaringan air  bersih  dengan  debit  minimal  0,55  liter/detik.  Di  kelima kecamatan yang menjadi wilayah peneltian, hanya Kecamatan Widang yang belum terlayani jaringan air bersih dari PDAM. Untuk  empat  kecamatan  lainnya  sudah  terlayani  jaringan  air bersih  dengan  debit  rata-rata  20  liter/detik  sehingga  sudah memenuhi persyaratan.

## Gambar 9. Peta Sub Kriteria Jaringan Air Bersih
Sub  kriteria  selanjutnya  yaitu  sub  kriteria  jaringan telekomunikasi.  Dalam  RTRW  Kabupaten  Tuban,  jaringan telekomunikasi  yang  saat  ini  dikembangkan  di  Kabupaten Tuban  berupa  BTS  bersama.  Diasumsikan  radius  pelayanan satu menara BTS kurang lebih 7 km [9]. Karena itu, kawasan yang berada di luar radius tersebut dinilai tidak sesuai sebagai zona industri.

## Gambar 10. Peta Sub Kriteria Jaringan Telekomunikasi
Selanjutnya, sub kriteria fasilitas perekonomian atau fasilitas pemodalan.  Pada  penelitian  ini  fasilitas  pemodalan  yang dimaksud  adalah  bank.  Radius  pelayanan  setiap  unit  bank bergantung  pada  jumlah  penduduk  dalam  suatu  wilayah. Semakin  banyak  jumlah  penduduk  yang  harus dilayani,  maka semakin  sempit  radius  pelayanannya  [10].  Berdasarkan Keputusan  Menteri  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah  No. 534/KPTS/M/2001,  setiap  30.000  jiwa  penduduk  harus tersedia  satu  unit  bank.  Radius  pelayanan  bank  tersebut diasumsikan  dengan  memperhatikan  luas  setiap  kecamatan, sehingga didapatkan radius pelayanan bank 3-5 km.

## Gambar 11. Peta Sub Kriteria Fasilitas Perekonomian
Sub  kriteria  terakhir  dari  kriteria  sarana  dan  prasarana adalah  rumah  potong  hewan  (RPH).  Adanya  RPH  dapat mendorong  munculnya  industri  ternak,  sehingga  perlu dipertimbangkan  dalam  menentukan  zona  industri  [11].  Di Kabupaten  Tuban  masih  belum  terdapat  peraturan  yang menyebutkan  radius  pelayanan  satu  unit  RPH,  sehingga digunakan  studi  kasus  dari  kabupaten  lain  yang  telah menetapkan radius pelayanan RPH kurang lebih 10 km [12].

## Gambar 12. Peta Sub Kriteria RPH
Kriteria  ketujuh  adalah kriteria  aglomerasi ,  yaitu  jumlah industri  berbasis  pertanian  yang  ada  dalam  satu  kecamatan. Adanya industri-industri sejenis dalam lokasi yang berdekatan menimbulkan  efisiensi  karena  terdapat  kesamaan  kebutuhan bahan  baku,  tenaga  kerja,  sarana  dan  prasarana  pendukung [14].  Karena  itu,  semakin  banyak  jumlah  industri  berbasis pertanian  dalam  satu  kecamatan,  semakin  sesuai  kecamatan tersebut  sebagai  zona  industri.  Untuk  mengetahui  klasifikasi setiap  skor  sesuai,  cukup  sesuai,  dan  tidak  sesuai  digunakan rumus  interval  seperti  pada  (1),  dengan  jumlah  industri pertanian  terbanyak  sebanyak  48  unit  di  Kecamatan Semanding,  dan  yang  paling  sedikit  sebanyak  39  unit  di Kecamatan Palang.

## Gambar 13. Peta Kriteria Aglomerasi
Kriteria  kedelapan  atau  kriteria  terakhir  adalah kriteria penggunaan lahan . Berdasarkan
Peraturan Menteri Perindustrian  Nomor  35  Tahun  2010,  kegiatan  industri  harus berada pada lahan selain permukiman, pertanian, dan kawasan lindung.  Berdasarkan    standar  tersebut,  kriteria  penggunaan lahan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 14.

## Gambar 14. Peta Kriteria Penggunaan Lahan

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  diskusi,  dapat  disimpulkan  terdapat delapan  kriteria  zona  industri  pendukung  pengembangan kawasan  agropolitan  di  Kabupaten  Tuban.  Penjelasan  dari setiap kriteria tersebut adalah:
1. Kriteria  kondisi  fisik  dasar  terdiri  dari  dua  sub  kriteria. Sub  kriteria  yang  pertama  adalah  jenis  tanah,  dimana kegiatan  industri  harus  berada  pada  lahan  dengan  jenis tanah  yang  tidak  subur  untuk  pertanian  yaitu  jenis  tanah mediteran  renzina,  litosol  dan  rawa.  Selanjutnya  sub kriteria kerawanan bencana. Kegiatan industri diutamakan berada  pada  daerah  bebas  bencana,  atau  boleh  berada pada daerah rawan banjir dan longsor.
2. Kriteria  bahan  baku  yaitu  harus  tersedia  3-4  jenis komoditas  unggulan  dari  sub sektor tanaman pangan dan peternakan dalam satu kecamatan.
3. Kriteria  pasar  yaitu  zona  industri  harus  terlayani fasilitas
pasar dalam radius pelayanan 5-8 km.
4. Kriteria  tenaga  kerja  yaitu  harus  tersedia  penduduk  usia produktif  dalam  jumlah  52.180-83.185  jiwa  dalam  satu kecamatan.
5. Kriteria  aksesibilitas  terdiri  dari  dua  sub  kriteria.  Sub kriteria  yang  pertama  adalah  jaringan  jalan,  yaitu  harus terlayani jaringan jalan arteri primer dengan radius 5 km. Selanjutnya  adalah  jarak  ke  pusat  kabupaten.  Zona industri harus berada minimal 10 km dari pusat Kabupaten Tuban  yaitu  Kecamatan  Tuban,  dan  diutamakan  berjarak antara 10-33 km dari Kecamatan Tuban.
6. Kriteria sarana dan prasarana terdiri dari lima sub kriteria. Sub kriteria  yang pertama  adalah jaringan listrik,  dimana zona  industri  harus  terlayani  jaringan  listrik  PLN.  Sub kriteria  yang  kedua  adalah  jaringan  air  bersih,  dimana zona industri harus terlayani jaringan PDAM dengan debit minimal  0,55  liter/detik.  Sub  kriteria  yang  ketiga  adalah jaringan  telekomunikasi.  Zona  industri  harus  terlayani BTS  dalam  radius  maksimal  7  km.  Selanjutnya  sub kriteria  fasilitas  perekonomian,  yaitu  zona  industri  harus terlayani  bank  sebagai  fasilitas  pemodalan  dengan  radius 3-5  km.  Sub  kriteria  yang  terakhir  adalah  rumah  potong hewan  (RPH),  dimana  zona  industri harus terlayani RPH dengan radius maksimal 10 km.
7. Kriteria  aglomerasi  adalah  tersedianya  industri  berbasis pertanian  dengan  jumlah  43-48  unit  dalam  satu kecamatan.
8. Kriteria  penggunaan  lahan  yaitu  zona  industri  harus berada  pada  lahan  selain  lahan  pertanian,  permukiman, maupun kawasan lindung.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Husodo,  S.  2013.  Ketahanan  Pangan  dan  Dilema  Sektor  Agropolitan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Yogyakarta.
[2] Soeharjo, A. 1990. Kumpulan Makalah Agribisnis. Bogor: IPB Press.
[3] Novitasari,  A.  O.  dan  D.  Rahmawati.  2013.  Identifikasi  Variabel Berpengaruh  pada  Peningkatan  Keunggulan  Kompetitif  Industri  Alas Kaki di Kabupaten Mojokerto. Jurnal Tekik POMITS 2,2: 153-157.
[4] Badan Pusat Statistik. 2013. PDRB Kabupaten Tuban. BPS Kabupaten Tuban.
[5] Badan Pusat Statistik. 2013. Kabupaten Tuban dalam Angka 2014. BPS Kabupaten Tuban.
[6] Martadwiprani,  H.  dan  D.  Rahmawati.  2013. Content  Analysis dalam Identifikasi  Karakteristik  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  Brondong, Kabupaten Lamongan. Jurnal Teknik POMITS 2,2 : 129-133.
[7] Ihsan.  1998.  Studi  Wilayah  Pusat  Belanja  Wilayah  di  DKI  Jakarta. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
[8] Rudi,  W  dan  Soetriono.  2004.  Konsep,  teori,  dan  Landasan  Analisis Wilayah. Malang: Bayumedia Publishing.
[9] Zulkarnaen,  R.R.  dan  R.P.  Setiawan.  2013.  Kriteria  Lokasi  Industri Pengolahan pisang di Kabupaten Lumajang. Jurnal Teknik POMITS 2,1 : 1-6.
[10] Wibowo,  P.  W.  2013.  Branchless  Banking  Setelah  Multilicense: Ancaman Atau Kesempatan Bagi Perbankan Nasional. Bank Indonesia. Jakarta.
[11] Burhanuddin  R.,  2007.  Studi  Kelayakan  Pendirian  Rumah  Potong Hewan di Kabupaten Kutai Timur. Penelitian Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kalimantan Timur.
[12] Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rumah Potong Hewan.
[13] Sjafrizal.  2008.  Ekonomi  Regional  Teori  dan  Aplikasi.  Padang: Badouse Media.