Volume 6 No. 1, Maret 2018 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094
Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index

## PELUANG MAHASISWA DAN DOSEN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK PATEN
(UU NO.13 TAHUN 2016 TENTANG HAK PATEN)

## Boru Dwi Sumarna
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email : boruds@gmail.com

## Abstrak
Hak  Kekayaan  Intelektual,  HaKI  yang  sudah  diganti  istilah  menjadi  HKI berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Perundang-undangan  RI  nomor 03.PR.07.10  tahun  2000,  mempunyai  sejarah  yang  cukup  panjang,  peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual telah ada sejak tahun 1840 pada saat pemerintah  kolonial  Belanda  memperkenalkan  undang-undang  pertama  mengenai perlindungan  HKI  pada  1844,  kemudian  pemerintah  Belanda  mengundangkan  UU Merek tahun 1885, selanjutnya UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Hindia  Belanda  nama  Indonesia  saat  itu  juga  telah menjadi  anggota  Paris Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property  sejak  1888  dan  anggota  Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak 1914. Pada zaman pendudukan  Jepang,  yaitu  tahun  1942  sampai  dengan  1945,  semua  peraturan perundang-undangan  di  bidang  HKI  tersebut  tetap  berlaku.  Setelah  proklamasi kemerdekaan  bangsa  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  sebagaimana ditetapkan  dalam  ketentuan  peralihan  UUD  1945,  seluruh  peraturan  perundang- undangan  peninggalan pemerintah  kolonial  Belanda  tetap  berlaku  selama  tidak bertentangan dengan UUD 1945. “Undang -Undang Hak Cipta dan Undang-Undang peninggalan  Belanda  tetap  berlaku,  namun  tidak  demikian  halnya  dengan  Undang- Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia, alasannya adalah,  berdasarkan  Undang-Undang  Paten  peninggalan  Belanda  itu,  permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia, tetapi pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. Sehingga  Indonesia  mulai  menerapkan  aturan  paten  diatur  sendiri  oleh  pemerintah Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual  (HKI), terutama menyangkut hak paten, selalu berkembang  dari  masa  ke  masa,  undang-undang  yang  pertama  kali  mengatur  paten adalah  UU  No.  6  Tahun  1989,  hingga  yang  terbaru  UU  No.  13  Tahun  2016.  Di antara kedua UU itu, masih ada lagi dua UU lagi yang mengatur Paten. Yakni UU No.13  Tahun  1997  ,  dan  UU  No.14  Tahun  2001.  Salah  satu  topik  yang  tak  luput diatur  dalam  empat  UU  Paten  yang  pernah  ada  di Indonesia  adalah  kewajiban pemegang paten terhadap paten yang dipegang atau produknya. Dari masa ke masa,
ada  perubahan  yang  cukup  signifikan  terkait  kewajiban  pemegang  paten  di Indonesia.
Kata kunci : HKI, Paten

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  aset  nasional  negara  kita  adalah  SDA,  sumber  daya  alam  yang melimpah  yang  ada  di  semua  pelosok  tanah  air  tercinta,  dan  aset  yang  lain  adalah SDM  sumber  daya  manusia  yang  banyak  sekali  karena  negara  kita  termasuk  negara yang  mempunyai  jumlah  berpenduduk  ketiga  terbesar  didunia  setelah  China  dan India,  permasalahannya  adalah  tidak  hanya  secara  kuantitas  tetapi  dengan  sumber daya manusia  yang banyak harus diimbangi juga dengan sumber daya manusia yang berkualitas, agar sumber daya alam bisa dimanfaatkan secara maksimal, jumlah SDM yang  berkualitas  juga  harus  memadai,  kualitas  SDM  salah  satunya  bisa  ditunjukan dengan  seberapa  banyak  hasil  karya  anak  bangsa  yang  didaftarkan  sebagai  hasil kekayaan  intelektual  baik  dalam  hak  cipta,  hak  paten,  merk  maupun  bidang-bidang HKI lainnya.
masa awal abad 15 ada beberapa undang-undang yang hampir sesuai dengan prinsip  yang  dianut  dalam  peraturan  paten  sekarang  ini.  Peraturan  Paten  Venesia (1474)  mengandung  ketentuan  yang  mewajibkan  si  penemu  untuk  mendaftarkan penemuannya, dan orang lain dilarang meniru atau menghasilkan produk yang mirip selama jangka waktu 10 tahun tanpa ijin atau lisensi dari si penemu.
Raja  James  I  dari  Inggris  melalui  undang-undang  monopoli  1624  membuat perubahan  yang  besar  bagi  perkembangan  peraturan  paten.  Undang-undang  tersebut banyak menganut prinsip yang sampai sekarang dipakai dalam setiap peraturan paten, yaitu  diantaranya  prinsip  hasil  temuan  dan  bukan  si  penemu  saja  sebagai  dasar pemberian paten, tetapi juga prinsip tentang kewajiban si penemu untuk mengerjakan penemuannya  dimana  paten  itu  didaftarkan.  Di  Amerika  Serikat  perlindungan  paten telah ada sejak akhir abad ke-18, hal ini didasarkan atas Konstitusi Amerika Pasal 1 seksi  8,  dimana  ditentukan  bahwa  Konggres  berwenang  untuk  antara  lain mempromosikan  kemajuan pengetahuan,  dan  kebudayaan  dengan  memberikan
jaminan  kepada  para  pencipta  (author),  sedangkan  di  Perancis,  berkembangnya perlindungan paten terjadi setelah revolusi Perancis.
Indonesia mengenal hak paten semasa dalam penjajahan Belanda yaitu waktu diberlakukannya Octrooiwet 1910 S.No. 33 yis S 11-33, S 22-54 yang mulai berlaku 1 Juli  1912.  Setelah  Indonesia  merdeka,  undang-undang octrooi ini  dinyatakan  tidak berlaku  karena  dirasakan  tidak  sesuai  dengan  suasana  negara  yang  berdaulat, penyebabnya  adalah  adanya  ketentuan  bahwa  permohonan octrooi di  wilayah Indonesia diajukan melalui kantor pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke Octrooidaad di negeri Belanda. Sehingga negara tidak mempunyai kedaulatan penuh untuk mengeluarkan keputusan tentang paten di Indonesia.
Sejak negeri Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1 April  1913,  maka  sebagai  Negara  jajahannya  Indonesia  diikutsertakan  dalam Konvensi tersebut sebagaimana disebutkan dalam Staatsblad tahun 1914 nomor 797, ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928, peninjauan ini  menghasilkan  ketetapan-ketetapan  dinyatakan  berlaku  pula  untuk  seluruh  negara jajahannnya  termasuk  untuk  Indonesia  (Staatsblad tahun  1931  nomor  325). Ketetapan-ketatapan dalam konvensi inilah  yang kemudian oleh pemerintah Belanda diberlakukan  di  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  jajahan  Belanda  dalam hubungannya  dengan  hal-hal  yang  menyangkut  hasil  ketepatan-ketetapan  konvensi Bern dalam dunia Internasional. 1
Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  pengumuman  Menteri  Kehakiman  RI tanggal 12 Agustus 1953 No. JS.S/41/4 B.N.55, yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara untuk menampung permintaan paten dalam negeri. 2
Dengan dikeluarkannya undang-undang paten yang baru yaitu UU nomor 13 tahun  2016  memperbaharui  undang-ungang  paten  sebelumnya  UU  nomor  14  tahun 2001,  peluang  dosen  dan  mahasiswa  untuk  mengajukan  hasil  karyanya  semakin terbuka  lebar,  karena  sebenarnya  banyak  karya  tulis  dari  dosen  dan  mahasiswa  baik
1 Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, “ TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia ”, Ri neka Cipta, Jakarta, Desember 2005, hal. 17
2 Muhamad Djumhana, “ Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 104
dalam  penelitian  maupun  tugas  akhir  dapat  diajukan  sebagai  hasil  kekayaan intelektual  sejauh  memenuhi  persyaratan  dalam  peraturan  perundang-undangan tersebut.
Semua  hasil  penelitian  yang  dibiayai  oleh  lembaga  /  institusi  perguruan tinggi  maupun  atas  biaya  sendiri,  keduanya  bisa  didaftarkan  sebagai  hasil  kekayaan intelektual,  dosen  dan  atau  mahasiswa  bisa  mendaftarkan  sebagai  pemilik  HKI maupun sebagai inventor atau pencipta saja, sesuai dengan lingkup fasilitas dan waktu yang dipakai untuk pelaksanaan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Kekayaan Intelektual
Kekayaan  Intelektual  adalah  hasil  kreatif  dari  pikiran  yang  muncul  dari kemampuan intelektual manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, karya sastra dan seni, simbol nama dan gambar yang mempunyai nilai ekonomis
HKI sebagai konsep hukum merupakan terminologi umum untuk menyebut berbagai hak  atau  sekumpulan  hak  yang  melindungi  upaya  kreatif manusia  atau  khususnya perlindungan  hukum  atas  hasil  kreativitas  manusia  yg  mengandung  keuntungan ekonomis.

## B. Pengertian Paten
Paten  dirumuskan  dalam  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2016 tentang Paten, yang berbunyi:
“Paten  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  inventor  atas hasil  invensinya  di  bidang  teknologi,  yang  untuk  selama  waktu  tertentu melaksanakan  sendiri  invensinya  tersebut  atau  memberikan  persetujuanya kepada pihak lain untuk melaksanakanya.”

## C. Pengertian Invensi
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  pasal  1  ayat  (2),  yang berbunyi:
“ Invensi  adalah  ide  inventor  yang  dituangkan  ke  dalam  suatu  kegiatan pemecahan masalah  yang  spesifik  di  bidang  teknologi  berupa  produk  atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses ” .

## D. Pengertian Inventor
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  pasal  1  ayat  (3),  yang berbunyi:
“ Inventor adalah  seorang  atau  beberapa  orang  yang  secara  bersama-sama pelaksanakan  ide  yang  dituangkan  ke  dalam  kegiatan  yang  menghasilkan Invensi ” .

## E. Pengertian Permohonan
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  pasal  1  ayat  (4),  yang berbunyi:
“ Permohonan  adalah  permohonan  Paten  atau  Paten  sederhana  yang  diajukan kepada Menteri ” .

## F. Pengertian Pemohon
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  pasal  1  ayat  (5),  yang berbunyi:
“ Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten ” .

## G. Pengertian Pemegang Paten
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  pasal  1  ayat  (6),  yang berbunyi:
“ Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten ” .

## H. Objek dan Subjek Paten
Objek paten  adalah  benda  tak  berwujud  yang  merupakan  bagian  dari  hak  atas kekayaan perindustrian. Paten mempunyai objek atas invensi atau juga disebut dengan invention dalam  bidang  teknologi  yang  secara  praktik  dapat  dipergunakan  dalam bidang perindustrian.
Pengertian industri  di  sini,  bukan  saja  terhadap  industri  tertentu,  tetapi  dalam arti  seluas-luasnya  termasuk  di  dalamnya  hasil  perkembangan  teknologi  di  bidang pertanian,  industri  peternakan,  dan  bahkan  industri  dalam  bidang  teknologi pendidikan.
Undang-undang Nomor  13  Tahun  2016  tentang  paten  menyebutkan,  bahwa “....yang  berhak  memperoleh  paten  adalah  inventor  atau  yang  menerima  lebih  lanjut hak  inventor  yang  bersangkutan.  Jika  suatu  invensi  dihasilkan  oleh  beberapa  orang secara  bersama-sama,  hak  atas  invensi  tersebut  dimiliki  secara  bersama-sama  oleh para inventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain, yang dianggap inventor adalah seseorang atau beberapa orang” 3
Bila dibandingkan dengan  hak  milik  kebendaan  yang  lain,  HKI  merupakan konsep yang abstrak, karena bentuk kepemilikannya tidaklah nyata (intangible) serta wujud  kepemilikan  hanya  berupa  klaim  atau  tindakan  hukum.  Hal  ini  berarti  bahwa kepemilikan  hanya  tercatat  dalam  format  hak  (biasanya  berupa  sertifikat)  dan  dalam pelaksanaannya memerlukan tindakan hukum, terutama bila terjadi pelanggaran.

## III. PEMBAHASAN
Konsep  perlindungan  hak  paten  di  Indonesia  adalah  salah  satu  bentuk perlindungan  karya  intelektual,  telah  dikenal  sejak  jaman  pemerintahan  Hindia Belanda,  dengan  diberlakukannya Octrooiwet  1910  S.  No.  33,  dan  sejak  tahun  1989
3 UU nomor 13 tahun 2016 tentang Hak Paten
Indonesia  telah  memiliki  Undang-Undang  Paten  Nasional,  yaitu  UU  No.  6  Tahun 1989. Undang-undang paten tersebut telah beberapa kali diperbaiki dan terakhir yaitu dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2016.
Sebagai  prinsip  umum,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  pasal  1  ayat  (1) UU Paten No. 13 Tahun 2016, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu (inventor) atas hasil temuan (invensi) nya di bidang teknologi,  yang untuk  selama  waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri  invensinya  tersebut  atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Dengan  diberikannya  paten,  maka  inventor  maupun  pemegang  hak  paten mempunyai hak untuk melaksanakan paten tersebut, antara lain dengan memproduksi barang  yang  dipatenkan,  menggunakan  teknologi  yang  dipatenkan  dan  melakukan perbuatan-perbuatan  lain  yang  berkaitan  dengan  penjualan  atas  barang-barang  yang dihasilkan atas penggunaan paten tersebut.
Selain  itu  untuk  dapat  diberikan  paten,  maka  invensi  di  bidang  teknologi tersebut selain diharuskan memenuhi syarat-syarat formal, diharuskan pula memenuhi syarat-syarat  substantif  yaitu  kebaruan  (novelty),  mempunyai  langkah  inventif (inventif step), serta dapat diterapkan dalam industri (industrially applicable).
Suatu  penemuan  dianggap  baru,  jika  pada  saat  pengajuan  permintaan  paten, penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu, artinya  penilaian  kebaruan  suatu  penemuan  ditentukan  atas  dasar  pada  saat permintaan  paten,  penemuan  tersebut  tidak  merupakan  bagian  dari  penemuan  yang telah  ada  atau  tidak  merupakan  bagian  dari  penemuan  yang  terdahulu,  selanjutnya penemuan  tersebut  tidak  diumumkan  baik  di  Indonesia  maupun  di  luar  Indonesia dalam  bentuk  tulisan  atau  uraian  secara  lisan  atau  melalui  peragaan  atau  cara  lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  terhadap  pelanggaran  hak  paten  ialah dengan  cara  mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan  Niaga.  Upaya  hukum  tersebut dilakukan bila terjadi wanprestasi atas perjanjian yang diberikan oleh pemegang paten kepada  penerima  lisensi  paten.  Dengan  arti  kata,  upaya  hukum  ini  bersifat keperdataan.
Upaya hukum lain bersifat pidana, yaitu jika terjadi pelanggaran terhadap hal- hal yang dilarang sebagaimana disebutkan sebelumnya. Jika terjadi hal tersebut, maka
penyidik yang terdiri dari penyidik pihak kepolisian, maupun penyidik PNS (Pegawai Negeri  Sipil)  mempunyai  kewenangn  untuk  melakukan  penyidikannya  setelah menerima  pengaduan  dari  si  pihak  pemegang  paten  dan  melimpahkannya  ke Kejaksaan, selanjutnya diteruskan ke proses peradilan niaga.
Indonesia  telah  memiliki  perangkat  hukum  yang  memadai  di  bidang perlindungan  hak  kekayaan  intelektual.  Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi- konvensi  internasional  di  bidang  hak  kekayaan  intelektual  seperti Paris  Convention, Berne  Convention,  maupun Trade  Related  Aspects  of  Intellectuals  Property  Rights (TRIPs).  hukum  di  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  dipunyai  Indonesia diantaranya adalah:
A. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
B. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
C. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
D. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
E. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
F. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Industri Geografis
G. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## H. UU  No.  15  Tahun  1994  Tentang Agreement  of  Trade  Related  Aspects  of Intellectuals Property Rights (TRIPs)
Perlindungan hukum terhadap invensi  yang dipatenkan diberikan untuk masa jangka  waktu  tertentu.  Selama  masa  jangka  waktu  tertentu,  penemunya  dapat dilaksanakan  sendiri  Invensinya  atau  menyerahkan  kepada  orang  lain  untuk melaksanakan,  baru  setelah  itu  invensi  yang  dipatenkan  tersebut  berubah  menjadi milik umum atau berfungsi sosial. Masa jangka waktu perlindungan hukum terhadap paten ini dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001  yang  menyatakan,  bahwa  paten diberikan  untuk  jangka  waktu  selama  20  (dua puluh)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan  dan  jangka  waktu  itu  tidak  dapat diperpanjang. Berbeda dengan ketentuan yang lama, masa jangka waktu perlindungan hukum  paten  selama  14  (empat  belas)  tahun  terhitung  sejak  penerimaan  permintaan paten dan dapat diperpanjang lagi satu kali untuk masa jangka waktu selama 2 tahun
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  dan  Pasal  43  Undang-Undang  Paten  Nomor  6 Tahun 1989. 4
Pemegang paten akan mendapat perlindungan hukum atas patennya selama 20 tahun,  dan  selama  10  tahun  untuk  paten  sederhana  dengan  syarat  pemegang  paten juga  harus  memenuhi  kewajiban-kewajibannya  diantaranya,  membayar  biaya pemeliharaan  yang  disebut  biaya  tahunan  yang  besarnya  telah  ditetapkan  oleh peraturan  perundang-undangan,  pemegang  paten  juga  wajib  melaksanakan  patennya di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  kecuali  apabila  pelaksanaan  paten  tersebut secara  ekonomi  hanya  layak  bila  dibuat  dengan  skala  regional  dan  ada  pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan  oleh  instansi  yang  berwenang  serta  disetujui  oleh  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual.
Untuk  menyesuaikan  dengan  perjanjian  TRIPs,  beberapa  ketentuan  dengan peraturan  perundang-undangan  HKI  di  Indonesia  telah  diamandemen  secara  khusus yang menghasilkan beberapa perubahan mendasar dalam hukum acara di Indonesia. 5
Perhitungan  masa  jangka  waktu  perlindungan  hukum  terhadap  paten  tersebut, dimulai  sejak  tanggal  penerimaan.  Sejak  tanggal  penerimaan  paten  inilah  dilakukan perhitungan perlindungan paten tersebut harus dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan  dalam  Berita  Resmi  Paten.  Kewajiban  ini  menyatakan,  bahwa  tanggal mulai  dan  berakhirnya  jangka  waktu  paten  dicatat  dan  diumumkan.  Dalam  ayat  ini dan  dalam  ketentuan-ketentuan  selanjutnya  dalam  undang-undang  ini  adalah  dicatat dalam  Daftar  Paten  dan  diumumkan  dalam  Berita  Resmi  Paten.  Di  negara-negara yang sudah maju ekonominya umumnya paten diberikan untuk jangka waktu selama 15 tahun.
Dengan  adanya  batas  waktu  tertentu  dari  perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada  paten  penemuan,  maka  setelah  berakhirnya  jangka  waktu  tersebut,  maka penemuan tersebut menjadi milik umum. Dalam arti bahwa setelah selesainya jangka waktu  perlindungan  yang  diberikan,  maka  setiap  orang  berhak  untuk  melaksanakan
4 UU nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten
5 Dirjen HKI , “ Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual ”, Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2007., hal. 35.
penemuan itu tanpa harus meminta lisensi terlebih dahulu dari penemu atau pemegang paten.
Dalam Undang-undang Paten yang baru ini, penyelesaian sengketa paten dapat dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di samping proses penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan.  Proses  pengadilan  dalam  menyelesaikan suatu sengketa pada umumnya akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Mengingat  sengketa  paten  berkaitan  erat  dengan  masalah  perekonomian  dan perdagangan  yang harus tetap berjalan, penyelesaian sengketa paten dapat dilakukan melalui  Arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa,  selain  relatif  lebih  cepat, biayanya pun lebih ringan. Demikian pula dalam Undang-undang Paten yang baru ini, penyelesaian  perdata  di  bidang  paten  tidak  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri,  tetapi dilakukan  di  Pengadilan  Niaga.    penulis  jelaskan  pihak  mana  saja  yang  berhak menggunakan  hak  paten  tersebut.  Selanjutnya  akan  dibahas  pula  mengenai perlindungan  hukum  bagi  penemu  (Inventor)  bukan  pemohon  hak  paten  dibidang teknologi, masalah tersebut akan penulis jabarkan secara utuh dari awal hingga akhir.
Persoalan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  untuk  HKI  atas  hasil penelitian  di  perguruan  tinggi adalah  bahwa  pengajuan  permohonan  HKI  diajukan oleh  lembaga  atau  institusi  yaitu  perguruan  tinggi  sehingga  yang  berhak  untuk mendapatkan  Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  perguruan  tinggi  tersebut,  namun peluang  dosen  dan  mahasiswa  yang  melakukan  penelitian yang  menghasilkan  karya tulis  dapat  menjadi  penemu  dan  berhak  disebut  namanya  sebagai  inventor  atau pencipta.
Kepemilikan HKI dalam  konteks  hubungan  kerja  dianut  prinsip  bahwa majikan/  pemesan  yang  menjadi  pemilik  HKI  (  ps.12  UU  14/2001  dan  ps  8  UU 19/2002).  Ketentuan  tersebut  diatas  bukanlah  harga  mati,  karena  untuk  menentukan kepemilikan  HKI  para  pihak  yang  bekerja  sama  dapat  membuat  kesepakatan- kesepakan  tentang  kepemilikan  HKI  dari  hasil  penelitian,  apalagi  bila  dilihat  bahwa kedudukan  antara  dosen  dan perguruan  tinggi  tidaklah  persis  sama  seperti  dalam hubungan majikan dan karyawan dalam suatu perusahaan.
Pada umumnya penentuan kepemilikan disandarkan pada asumsi hukum secara umum  dan  dibedakan  menurut  obyek  HKI-nya  misalnya  hasil  penelitian yang dihasilkan oleh dosen dalam kaitan dengan pekerjaannya dan terikat perjanjian kerja
dengan  perguruan  tinggi,  biasanya  perguruan  tinggi  adalah  pemilik  HKI  kecuali diperjanjikan lain dengan tidak mengesampingkan kepentingan peneliti misalnya:
A. Adanya pembagian  keuntungan  yang  seimbang (fair  share)  bila  karya  tersebut dikomersialisasikan,
B. Adanya jaminan yang layak atas keutuhan karya (hasil penelitian),
C. Adanya pengakuan sebagai inventor atau pencipta.
Suatu  invensi  dapat  diberikan  perlindungan  Paten  adalah  salah  satunya mengandung unsur kebaruan. Akan tetapi penyelenggaraan UUP sebelumnya selama ini  untuk  invensi  yang  diumumkan  oleh  inventornya  dalam  sidang  ilmiah  dalam bentuk ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi dan/atau forum ilmiah lain  dalam  rangka  pembahasan  hasil  penelitian  di  perguruan  tinggi  atau  lembaga penelitian  tidak  dapat  didaftarkan  Paten  karena  dianggap  telah  diumumkan  sehingga tidak memenuhi unsur kebaruan. 6
Tentu  hal  tersebut  sangat  merugikan  inventor  terutama  yang  bekerja  di perguruan tinggi. Sehingga dalam UUP baru memberikan pengecualian pengumuman terhadap  invensi  dalam  perguruan  tinggi.  Sesuai  dengan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  c, bahwa:  ” dikecualikan  dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (2), invensi  tidak  dianggap  telah  diumumkan  jika  dalam  waktu  paling  lama  6  (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:… c. diumumkan oleh inventornya dalam:  1.  Sidang  ilmiah  dalam  bentuk  ujian  dan/atau  tahap  ujian  skripsi,  tesis, disertasi,  atau  karya  ilmiah  lain;  dan/atau  2.  Forum  ilmiah  lain  dalam  rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.”
Dengan diberlakukannya UU  13  tahun  2016  tentang  Hak  Paten  yang  lebih banyak memberikan keuntungan / peluang bagi para peneliti di lingkungan perguruan tinggi khususnya para dosen dan mahasiswa dengan beberapa hal diatur diantaranya, pemegang  paten  berkewajiban  membuat  produk  di  dalam  wilayah  Indonesia.  Selain itu, pembuatan produk mesti menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan lapangan pekerjaan.
Masalah  pengaturan  benefit  terhadap  pemegang  paten  atau  penerima  lisensi paten  wajib  membayar  biaya  tahunan. walaupun  pelaksanaan  selanjutnya  diserahkan pada  kebijakan  masing-masing  universitas,  pada  umumnya  penentuan  kepemilikan
6 https://ayobelajarhaki.wordpress.com/2012/05/04/aspek-hukum-perlindungan-hak-paten-dan- hak-cipta-untuk-hasil-penelitian-di-perguruan-tinggi/
disandarkan  pada  asumsi  hukum  secara  umum  dan  dibedakan  menurut  obyek  HKI- nya misalnya. 7
Beberapa perubahan dari  Undang-Undang  Paten  terbaru  ini  dibandingkan Undang-Undang  sebelumnya,  yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah UU  No.  13  Tahun  2016,    sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20,  mengatur  lebih  tegas dalam  hal  kewajiban  pemegang  paten  membuat  produk  di  Indonesia,  sesuatu  yang kurang dilakukan oleh UU No. 14 Tahun 2001.
Pasal 17 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 sebenarnya juga membuat kewajiban pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di  Indonesia.  Namun,  bunyi  ketentuan  berikutnya  masih  membuat  pengecualian  dari kewajiban tersebut.
“Dikecualikan  dari  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  apabila pembuatan  produk  atau  penggunaan  proses  tersebut  hanya  layak  dilakukan  secara regional,”  demikian  bunyi  Pasal  17  ayat  (2)  UU  Paten  yang  lama  itu.  Lebih  lanjut, Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa pengecualian tersebut hanya dapat disetujui oleh Direktorat  Jenderal apabila  pemegang  paten  telah  mengajukan  permohonan  tertulis dengan  disertai  alasan  dan  bukti  yang  diberikan  oleh  instansi  yang  berwenang.  Tata cara  permintaan  pengecualian  tersebut  diatur  lebih  lanjut  di  dalam  peraturan pemerintah,  Pada  Undang-Undang  Paten terbaru  sama  sekali  tidak  memuat pengecualian  terhadap  kewajiban  pemegang  paten  untuk  membuat  produk  di Indonesia. Pasal 20 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2016 itu bahkan memperjelas bahwa yang dimaksud dengan membuat produk adalah  harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.
Dari  ketentuan  pasal  20  ayat  (2)  tersebut  lebih  memberi  peluang  untuk  para peneliti  di  perguruan  tinggi  lebih  besar  lagi  untuk  berkarya  dan  mengajukan permohonan pengajuan hasil karyanya untuk memperoleh hak kekayaan intelektual. 8
7 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5799e5174c840/disetujui-jadi-uu--ini-hal- penting-yang-diatur-dalam-uu-paten
8 https://kliklegal.com/kewajiban-pemegang-paten-membuat-produk-di-indonesia-ini-beda-uu- paten-yang-lama-dan-baru/

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
Dengan  diberlakukannya  undang-undang  terbaru  yaitu  UU  nomor  13  tahun 2016 tentang Hak Paten, dan perubahan pada pasal 17 ayat (1 sampai dengan 4) UU nomor  14  tahun  2001,  diberbaharui  menjadi  pasal  20  ayat  (  1  dan  2)  UU  nomor  13 tahun  2016,  serta  ketentuan dalam  Undang-undang  Paten  yang  baru  memberikan pengecualian  pengumuman  terhadap  invensi  dalam  perguruan  tinggi.  Sesuai  dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c, bahwa: ” dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  5  ayat  (2),  invensi  tidak  dianggap  telah  diumumkan  jika  dalam  waktu paling  lama  6  (enam)  bulan  sebelum  Tanggal  Penerimaan,  Invensi  telah:…  c. diumumkan oleh inventornya dalam:
A. Sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
B. Forum  ilmiah  lain  dalam  rangka  pembahasan  hasil  penelitian  di  lembaga pendidikan atau lembaga penelitian, memberikan  kesempatan kepada peneliti di  perguruan  tinggi  lebih  berpeluang  untuk  mendaftarkan  hasil  penelitiannya menjadi hak kekayaan intelektual dalam lingkup Hak Paten.
Perlindungan HKI  atas  hasil  penelitian  di  perguruan  tinggi  mempunyai beberapa permasalahan, terutama berkaitan dengan hak kepemilikan HKI tersebut.
A. Penelitian yang dilakukan dan menggunakan biaya sendiri oleh peneliti, maka peneliti tersebut berhak atas kepemilikan HKI,
B. Penelitian  yang  dilakukan  dan  menggunakan  biaya  sendiri,  tetapi menggunakan  fasilitas  lembaga  /  institusi  /  perguruan  tinggi,  maka  pemilik HKI adalah peneliti dan perguruan tinggi,
C. Penelitian dilakukan  oleh  peneliti  dengan  sumber  pendanaan  dari  luar perguruan  tinggi,  akan  tetapi  menggunakan  fasilitas  perguruan  tinggi  maka pemilik HKI adalah pemberi dana dan perguruan tinggi,
D. Penelitian dilakukan  oleh  peneliti  dengan  sumber  pendanaan  dari  luar perguruan  tinggi,  maka  pemilik  HKI  adalah  pihak  yang  mendanai  penelitian
tersebut,  peneliti  hanya  berhak  disebut  namanya  sebagai  inventor  atau pencipta, pemberi dana dapat disetarakan dengan pemesan,
E. Penelitian dilakukan  oleh  peneliti  dengan  kapasitas  sebagai  dosen  suatu perguruan  tinggi,  dibiayai  oleh  institusinya,  dilakukan  dalam  jam  kerja  dan menggunakan fasilitas milik perguruan tinggi tersebut, maka menurut undang- undang pemilik HKI adalah perguruan tinggi yang bersangkutan, karena dapat disetarakan sebagai atasan peneliti tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Afrillyanna  Purba,  Gazalba  Saleh,  Andriana  Krisnawati,  “ TRIPs-WTO  dan  Hukum HKI Indonesia ”, Rineka Cipta, Jakarta, Desember 2005
Dirjen  HKI  ,  “ Penegakan  Hukum  di  Bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual ”,  Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2007
Muhamad Djumhana,  “ Perkembangan  Doktrin  dan  Teori  Perlindungan  Hak Kekayaan Intelektual ”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

## Undang-Undang :
UU nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten
UU nomor 13 tahun 2016 tentang Hak Paten
Internet :
https://kliklegal.com/kewajiban-pemegang-paten-membuat-produk-di-indonesia-ini- beda-uu-paten-yang-lama-dan-baru/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5799e5174c840/disetujui-jadi-uu--ini- hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-paten
https://ayobelajarhaki.wordpress.com/2012/05/04/aspek-hukum-perlindungan-hak- paten-dan-hak-cipta-untuk-hasil-penelitian-di-perguruan-tinggi/