p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Penyelesaian  Wanprestasi  dalam  Kredit  Kepemilikan  Rumah  (KPR) dengan Akad Murābaḥah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya

## Ahmad Maulidizen
Program Doktor Ekonomi Islam Akademi Pengajian Islam (APIUM), Universiti Malaya, Malaysia Email: ahmadzen682@gmail.com

## Abstrak
Islamic financing products have grown rapidly in the banking and finance industries of this era. This situation can be seen through the addition of Islamic banking assets several years, in addition to the inclusion of more institutions that offer products in Islam. According to Ibn al-Ḥumām, Murābaḥah is a contract of delivery of goods of sale and purchase owned by a person based on the price of basic origin  and increase profits and declared to the buyer. This  study  aims  to  find  out  the  application  of  home  ownership  financing  with  akad Murābaḥah Bank Tabungan  Negara  Syariah Branch Surabaya  and to know how to settle Wanprestasi in financing home ownership has been in accordance with Sharia or not. This research is field research with qualitative descriptive approach and observation, interview and documentation method in collecting data. The author concludes that in the handling of customers Wanprestasi financing home ownership that still have good intentions, the Bank Tabungan Negara Syariah provides a policy with rescheduling that is changing the terms of financing which only concerns the payment schedule and duration and impose a burden of 1.5% of the remaining arrears. However, for customers who do not have Wanprestasi i'tikad well then  the bank provides a decisive action by clearing  the  house as a  guarantee  in  the contract. The implementation of the settlement of Wanprestasi in the State Savings Bank Syariah  Branch  Surabaya  has  applied  in  accordance  with  the  guidelines  contained  in  the Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 / DSN-MUI / II / 2005.
Kata Kunci: Housing Loan, Murabahah, dan Fatwa DSN
Syariah Islam merupakan jalan hidup umat manusia dan diciptakan untuk mengantarkan  manusia  menuju  kebahagiaan  di  dunia  dan  akhirat (falāḥ) melalui penegakan berbagai seruan yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Al-Ḥadīth. Aturan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al- Ḥadīth tersebut mengatur manusia dalam berbagai  aspek  (Nasution,  1986,  hal.  29;  Karim,  2004,  hal.  5;  Taylor,  2002,  hal. 387), dalam bidang ‘ubūdiyah dan muʻāmalah (Tabari, 2010, hal. 249-254). Selain
Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murbahah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya
prinsip-prinsip  ekonomi  Syariah  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  dalam  Hukum Islam mempunyai juga moral ekonomi, yang dikenal dengan “Golden Five”, iaitu keadilan (justice), kebebasan (freedom), persamaan (equality), konsultasi/ partisipasi, dan  pertanggungjawaban (responsibility). Golden  Five ini  dijadikan sebagai  prinsip-prinsip  umum  yang  mendasari  prinsip  ekonomi  Syariah  (Fadel, 2009, hal. 102). Falsafah pelaksanaan pembiayaan Bank Syariah wajib memenuhi aspek  Syariah  dan  aspek  ekonomi  (Saed,  2008,  hal.  138;  Rivai,  2010,  hal.  680; Muhammad,  2005,  hal.  17).  Salah  satu  bentuk  pembiayaan  Bank  Syariah  adalah Murābaḥah, yaitu bank membiayai pembelian sebuah barang atau aset atas nama nasabah dan menambahkan mark-up (kenaikan) sebelum menjual kembali kepada nasabah,  dan  pembayaran  dilakukan  selama  tempo  masa  tertentu  secara  ansuran (Borhan, 2001, hal. 131).
Kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  berkaitan  erat  dengan  kebutuhan pokok  atau  kebutuhan  primer.  Kebutuhan  pokok  tersebut  merupakan  kebutuhan yang  sangat  mendasar,  antara  lain  kebutuhan  akan  pangan,  sandang  dan  papan. Melihat  perkembangan  populasi  penduduk  Indonesia  saat  ini  yang  semakin bertambah,  maka kebutuhan  masyarakatpun  semakin tinggi,  salah satunya  adalah kebutuhan  akan papan. Rumah merupakan  salah  satu  kebutuhan  primer.  Dengan terpenuhinya  kebutuhan  akan  rumah  maka  dapat  meningkatkan  kesejahteraan keluarga  dan masyarakat serta  terciptanya  suasana kerukunan hidup keluarga dan masyarakat.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  perumahan,  Pemerintah menyediakan  dan  menyelenggarakan  program  yang  ditujukan  untuk  tercapainya tujuan  tersebut  melalui  program  kredit  rumah  bagi  masyarakat.  Program  kredit rumah ini dilaksanakan oleh Bank yang mempunyai fungsi atau kegiatan utamanya adalah  menghimpun dana  dari masyarakat  dan menyalurkannya  kembali  kepada masyarakat.  Sesuai  dengan  isi pasal  1 angka  27 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang  berbunyi:  “Bank  adalah  badan  usaha  dan  menyalurkan  kepada  masyarkat dalam  bentuk  kredit  dan atau  bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Sjahdeini, 2014, hal. 32).
Berbicara  masalah  Pembiayaan  Kepemilikan  Rumah  tidak  bisa dipisahkan dari kiprah dan peran Bank Tabungan Negara. Bank milik pemerintah ini  memang  sudah  puluhan  tahun  memfokuskan  layanan  jasa  dan  produknya kepada  masyarakat dalam pemberian KPR, juga membuka layanan yang sama pada Bank  Tabungan  Negara  Syariah  dengan  produk  unggulannya  KPR  Syariah. Pertumbuhan  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  Bank  Tabungan  Negara  Syariah untuk  pembiayaan masyarakat  yang ingin mendapatkan rumah cukup pesat. Bank
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Tabungan Negara Syariah Surabaya merupakan salah satu bank Syariah Indonesia yang  menjalankan  konsep Murābaḥah yaitu  jual  beli  barang  dengan  tambahan keuntungan  yang disepakati (Antonio, 2001, hal. 101). Murābaḥah adalah produk pembiayaan  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  perbankan  Syariah  di  dalam kegiatan  usaha.  Landasan Syariah  pada  akad Murābaḥah yaitu  berlandaskan Al- Qur’an  dan  Al-Ḥadīth (Haoudi, 2007, hal. 119; Yuliana, 2013, hal. 51-61; Anwar, 2003, hal. 62-80; Nugroho, 2011, hal. 164-165; Hamwi & Aylward, 1999, hal. 407- 420).  Bank  Tabungan  Negara  Syariah  Surabaya  memberikan  pelayanan  Kredit Pemilikan  Rumah.  Produk  KPR  yang  ditawarkan  oleh  Bank  Tabungan  Negara Syariah  Surabaya  ini  diantaranya  KPR Bank Tabungan Negara Syariah  Platinum iB dan KPR Bank Tabungan Negara Syariah Indent iB (BTN, 2014). Pada penelitian ini  berfokus  pada  produk  KPR  Bank  Tabungan  Negara  Syariah  Platinum  iB. Maksud  produk  KPR  Bank  Tabungan  Negara  Syariah  Platinum  iB  disini  adalah pembelian rumah dengan akad berdasarkan prinsip Murābaḥah.
Pada  Bank  Tabungan  Negara  Syariah  Surabaya  ditemui  adanya permasalahan  mengenai  wanprestasi. Terjadinya  wanprestasi  senantiasa diawali dengan  hubungan  kontraktual. Kontrak  dibuat  sebagai  instrument khusus  yang mengatur  hubungan  hukum  antara  kepentingan  yang  bersifat  privat atau perdata khususnya dalam pembuatan kontrak (Yahman, 2011, hal. 49). Keabsahan kontrak merupakan hal yang esensial dalam hukum kontrak. Pelaksanaan isi kontrak yakni hak dan kewajiban hanya dapat  dituntut  oleh pihak yang satu  kepada pihak yang lain  demikian  pula  sebaliknya,  apabila  kontrak  yang dibuat   itu   sah  menurut hukum.  Kontrak  yang  sah  tidak  boleh  diubah  atau  dibatalkan  secara  sepihak (Yahman,  2011,  hal.  51).  Wanprestasi  disini  merupakan  suatu  peristiwa  atau keadaan, dimana debitur  tidak memenuhi kewajiban prestasi  perikatannya  dengan baik,  dan debitur  mempunyai unsur  salah.  Maksud  unsur  salah  adalah  adanya unsur  salah  pada  debitur  yang  tidak  dipenuhi  kewajiban  itu  sebagaimana mestinya (Satrio, 2012, hal. 3). Menurut  hukum  perdata, analisa kredit  dilakukan untuk  menghindari  kemungkinan  terjadinya  wanprestasi  atau  ingkar  janji, sedangkan  menurut  dunia  perbankan  hal  ini  disebut  kredit  macet  yaitu  suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak  mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.
Ketika  marketing  Bank  Tabungan  Negara  Syariah  Surabaya  menyetujui KPR  yang  diajukan  oleh  nasabah,  sehingga  proses  KPR  itu  berjalan  sampai beberapa  kali  pembayaran,  terkadang  ada  nasabah  di  tengah  pembayaran mengalami  wanprestasi. Biasanya,  kendala  yang  dihadapi  oleh  nasabah  tersebut
Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murbahah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya
karena permasalahan yang tidak terduga. Dengan adanya kasus yang dialami diatas, Bank  Tabungan  Negara  Syariah  Surabaya  melakukan rescheduling terhadap nasabah  yang  tidak  mengangsur  sesuai  dengan  penetapan  waktu  yang  telah ditentukan.  Permasalahan  ini  sesuai      dengan  penetapan  Fatwa  DSN-MUI  No. 48/DSN-MUI/II/2005  tentang  Penjadwalan  Kembali  Tagihan Murabahah dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  pasal  126.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk menganalisa lebih lanjut  dengan  judul  “Penyelesaian  Wanprestasi  Dalam  Kredit  Pemilikan  Rumah Dengan  Akad Murābaḥah :  Studi  Kasus  Di  Bank  Tabungan  Negara  Syariah Surabaya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk; pertama, mengetahui  bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara  Syariah  Surabaya, kedua, mengetahui  bagaimana  analisis  hukum  Islam terhadap  penyelesaian  wanprestasi  dalam  Kredit  Pemilikan  Rumah  di  Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya.

## Kajian Teoritis
Perkataan Murabahah berasal  dari  kata  kerja  bahasa  Arab rābaḥa, yurābiḥu, murābaḥatan. Kata kerja asalnya adalah dari fi’il thulāthi iaitu rabaḥa. Dalam  kamus Lisān  al-‘Arabī,  perkataan  al-ribḥu,  al-rabaḥu dan al-rabbaḥu membawa  maksud  yang  sama  yaitu  penambahan  atau  pertumbuhan  dalam perniagaan (Manzur, 1954, hal. 268; al-Fiyruzabadi, 1983; Ascarya, 2011, hal. 81- 82).  Manakala  Ibn  al-‘Arabi  pula  menyatakan  perkataan al-ribḥu dan al-rabaḥu adalah  bermakna  keuntungan  dalam  perniagaan.  Kombinasi  takrifan  tersebut membawa  kepada  pengertian al-ribḥ sebagai  keuntungan  daripada  perputaran modal dapat melalui pekerjaan, dan segala macam transaksi yang dilakukan secara individu maupun kolektif (Maulidizen, 2016, hal. 34).
Sedangkan Murābaḥah adalah  berasal  dari  kata  kerja rabaha yang bermaksud  saling  memberi  keuntungan  di  antara  pembeli  dan  penjual.  Walau bagaimanapun,  jika  dilihat  dari  aspek  komersial,  hanya  memberi  keuntungan kepada pihak penjual dan pembeli saja, tetapi dari aspek yang lain, ia tetap memberi keuntungan kepada pembeli iaitu dalam bentuk tercapai hajatnya untuk memperoleh dan  memiliki  sesuatu  barang  (Kamri  &  Mansor,  2002,  hal.  126). Murābaḥah diharuskan menjadi salah satu intrumen pembiayaan berdasarkan Al-Qur’an dan Al- Ḥadīth mahupun ijmak ulama (al-Kasani, hal. 220). Akan tetapi, tidak didapatkan ayat  Al-Qur’an  atau  Al-  Ḥadīth  yang  secara  langsung  berkenaan  dengan Murābaḥah, hanya  didapati  pedoman  am  tentang  jual  beli,  keuntungan,  kerugian
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
dan  perniagaan  (Borhan  J.  T.,  1998,  hal.  53;  Saeed,  1996,  hal.  76).  Para  ‘ulama mendefinisikan Murābaḥah dengan perbagai bentuk definisi tetapi dengan maksud yang  relatif  sama.  Menurut  Ibn  al-Humām, Murābaḥah adalah  suatu  akad penyerahan barang perniagaan yang dimiliki oleh seseorang, berdasarkan harga asal pada  akad  yang  pertama,  serta  menambah  keuntungan,  dengan  memberitahukan kepada  pembeli  (al-Humam,  1970,  hal.  252).  Keuntungan  yang  disepakati  boleh ditentukan  dalam  bentuk  jumlah  uang  tertentu  atau  dalam  bentuk  persen  tertentu dari nisbah harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%  (al-Syarbini, 1958, hal. 77; Musjtari, 2000, hal. 55; Muhammad, 2011, hal. 22).
Ibn Qudamah (1972, hal. 102; al-Dasuqi, TT, hal. 159) memberikan definisi sebagai suatu bentuk jual beli yang menjual suatu barang dengan harga modal serta menambah keuntungan yang diketahui. Al-Imām Mālik turut menjelaskan bahawa Murābaḥah iaitu  apabila  ia  menjual  sesuatu  dengan  mengambil  keuntungan  satu dirham bagi setiap dirham modal yang dikeluarkannya atau setengah dirham bagi setiap dirham yang dikeluarkannya, atau sebelas dirham bagi setiap sepuluh dirham modal yang dikeluarkannya, sama ada untungnya sedikit dari modal atau untungnya lebih  banyak  daripada  modal,  bergantung  di  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak (Sahnun,  TT,  hal.  325).  Al-Imam  Malik  mendasarkan  keabsahan Murābaḥah dengan ‘amalu  ahli  al-Madinah “Ada  konsensus  pendapat  disini  (Madinah) mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengembalikannya ke  kota  lain  untuk  menjualnya  berdasarkan  suatu  kesepakatan  terhadap keuntungan”.
Al-Imām  al-Shāfi’ī  (1968,  hal.  33),  menerima  keabsahan Murābaḥah, beliau menyatakan: “Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, ‘Kamu beli untukku, aku akan memberimu keuntungan begini, begini’, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah”. Al-Imām al-Nawawī (TT, hal. 526), salah satu tokoh dalam mazhab Shāfi’ī menyatakan bahawa Murābaḥah sah  menurut  hukum  tanpa  ada  bantahan.  Ibn  Rusyd  mendefinisikan Murābaḥah sebagai  jual  beli  barang  pada  harga  modal  dengan  tambahan  keuntungan  yang disepakati  (Rusyd,  1988,  hal.  216).  Ulama  Ḥanafī  membenarkannya  berdasarkan kondisi penting  bagi  keabsahan  penjualan di dalamnya,  dan juga  kerana  manusia memerlukannya (Saeed, 1996, hal. 77). Dengan demikian Murābaḥah merupakan penjualan  barangan  pada  harga  tertentu  yang  meliputi  harga  belian  dan  margin keuntungan dan seharusnya harga tersebut disepakati oleh kedua-kedua pihak yang berkontrak  (Usmani,  2002,  hal.  41).  Dengan  menggunakan  kaedah Murābaḥah, pemilik barangan (pihak bank) membuat perjanjian jual beli dengan nasabah. Dalam
Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murbahah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya
hal ini nasabah sebagai rekan memohon dari pihak bank untuk membeli sesuatu aset untuknya. Pihak bank akan membeli aset yang diinginkan dan akan menjual kepada nasabah  dengan  suatu  tingkat  harga  yang  meliputi  kos  awal  beserta  tambahan untung tertakluk kepada persetujuan kedua-kedua belah pihak (Borhan J. T., 2001, hal.  131;  Sholihuddin,  2011,  hal.  111;  Sutedi,  2009,  hal.  95).  Nasabah  akan membayar  balik  secara  angsuran  mengikut  tempo  waktu  tertentu  yang  disepakati bersama tanpa adanya bunga dikenakan ke atas hutang tersebut.
Oleh kerana demikian, dapat difahami bahwa mekanisme Murābaḥah yang berlaku sekarang adalah merupakan skim jual beli barang antara kedua belah pihak yang  mengikut  persetujuan  pada  harga  yang  mencakupi  harga  asal  barang  dan keuntungan. Nasabah meminta pembiayaan kepada bank, institusi kewangan atau koperasi membeli aset barang yang diinginkan dan menjual barang tersebut kepada nasabah  dengan  harga  asal  dicampur  keuntungan  yang  diberitahukan  kepada nasabah (al-Asyqar, 1998, hal. 71; Haron, 1996, hal. 318; Antonio, 2011, hal. 101). Pada asasnya ia mempunyai unsur pinjaman kemudian digantikan kepada konsep jual beli barang, dimana pembiaya akan memberitahu harga asal membeli barang dan  keuntungan  yang  diambil  kepada  nasabah.  Maka  atas  dasar  harga  asal  yang ditambah dengan keuntungan tersebut menjadi harga jualan yang ditawarkan kepada nasabah sebagai pembeli yang akan membayar secara tangguh, beransur-ansur atau sekaligus mengikuti persetujuan kedua belah pihak (Hamoud, 1985, hal. 237). Jadi dapat kita simpulkan bahawa, Murābaḥah adalah akad jual beli barangan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli (Karim, 2004, hal. 113). Sedangkan yang dimaksud harga dalam jual beli Murābaḥah adalah  harga  beli  dan  kos  yang  diperlukan  ditambah  dengan keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan (S, 2010, hal. 73).

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan beberapa metod utama dalam penulisan artikel ini,  sebagai  panduan  untuk  mengumpulkan  data  dan  menganalisis  data.  Dalam metode  pengumpulan  data,  menggunakan  metode  interview,  observasi  dan dokumentasi.  Metode  wawancara  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang terperinci tentang penyelesaian wanprestasi dalam Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan  Negara  Syariah  Surabaya.  Sumber  informasi  penelitian  dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung. Dalam hal ini  wawancara  dilakukan  dengan  1  manajer,  4  karyawan  dan  1  nasabah  Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya.
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017

## Hasil Penelitian
1. Pelaksanaan  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  di  Bank  Tabungan  Negara Syariah Surabaya
a. Proses  Penyaluran  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  Platinum  iB  Bank
Tabungan Negara Syariah (Effendi, 2015).
Diperuntukkan  untuk  membiayai  nasabah  yang  akan  membeli  rumah, rumah  toko,  rumah  kantor,  apartemen  dan  jenis  tingal  lainnya  (rumah baru/lama).  Nasabah  melakukan  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  iB melalui Bank Tabungan Negara Syariah. Nasabah memberikan beberapa spesifikasi  yang  dinginkan  nasabah.  Selanjutnya  bank  memesankan rumah  yang  dinginkan  kepada developer sesuai  dengan  spesfikasi  yang diinginkan nasabah. Setelah bank mendapatkan rumah yang sesuai dengan yang diinginkan, bank menawarkan rumah tersebut kepada nasabah. Jika nasabah  cocok  dengan  rumah  dan  biaya  yang  telah  disepakati,  maka nasabah  melakukan  pembiayaan  KPR  tersebut  dan  mengangsur  cicilan rumah kepada bank.
Fitur  produk  pembiayaan  KPR  Platinum  iB  Bank  Tabungan  Negara Syariah (Murābaḥah) yaitu:  1)  Nilai  pembiayaan  bebas;  2)  Uang  muka minimal  20%;  3)  Maksimal  jangka  waktu  pembiayaan  15  tahun;  4) Kemampuan  mengangsur  70%  dari  sisa  penghasilan  bersih;  5)  Berada pada  lokasi  yang marketable ;  6) Discover dengan  asuransi  jiwa  dan kebakaran Syariah; 7) Pelunasan dipercepat tanpa penalty; dan 8) Margin bersifat tetap sejak akad dihitung dengan sistem flat.
Biaya  realisasi  akad  pembiayaan  yaitu  1)  Biaya  administrasi;  2)  Biaya appraisal ; 3) Biaya asuransi jiwa dan kebakaran; 4) Biaya notaris; dan 5) Biaya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).
b. Aplikasi  Pengajuan  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  Platinum  iB  Bank Tabungan Negara Syariah (Hamka, 2014)
Pembiayaan  diberikan  dengan  mengukur  dan  menilai  dari  persyaratan dokumen  yang  diajukan  kepada pihak  bank  serta  kelayakannya,  adapun point yang diukur yakni
1) Persyaratan  Nasabah  yaitu  a)  Mengisi  formulir  permohonan;  b)
Menyerahkan  copy  identitas  dari  berupa  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah; c) Menyerahkan copy slip/keterangan  gaji  atau  keterangan  penghasilan;  d)  Menyerahkan
Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murbahah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya
copy  Surat  Keputusan  (SK)  Pegawai  /keterangan  Kerja  dari Perusahaan; dan e) Menyerahkan copy Ijin Usaha untuk wiraswasta (Akta  Pendirian,  Domisili  Usaha,  Tanda  Daftar  Perusahaan  (TDP), Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Persyaratan  diatas  dapat  direalisasi  jika  calon  nasabah  yang  akan menggunakan  produk  KPR  Platinum  iB  memiliki  penghasilan  yang dapat dipotong sepertiga dari besar penghasilannya untuk digunakan sebagai biaya angsuran perbulannya.
2) Persyaratan  Jaminan  yang  harus  diberikan  yaitu  a)  Sertifikat  Hak Milik  (SHM),  atau  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  (SHGB);  b) Sertifikat  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB);  dan  c)  Sertifikat  Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Proses Penyelesaian Wanprestasi Kredit Pemilikan Rumah(KPR) Platinum iB

## Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya
Nasabah KPR yang tidak dapat mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang  telah  disepakati  disebut  dengan  nasabah  wanprestasi.  Nasabah dinyatakan  wanprestasi,  apabila  tidak  memenuhi  dengan  baik  kewajiban- kewajibannya  atau  melanggar  ketentuan-ketentuan  dalam  akad.  Apabila nasabah wanprestasi, bank berhak untuk memberikan peringatan dalam bentuk tindakan tindakan sebagai berikut:
a. Memberikan  peringatan  baik  secara  lisan  maupun  tulis,  dan  dalam bentuk  surat  atau  akta  lain  yang  sejenis  berupa  pernyataan lalai/wanprestasi yang dikirimkan ke alamat nasabah, antara lain:
1) Memberikan Surat Peringatan satu kepada nasabah, apabila nasabah tidak  merepon surat  peringatan  satu  maka  nasabah  akan diberikan surat peringatan kedua dan selanjutnya.
2) Memberikan  Surat  Panggilan  kepada  nasabah  jika  nasabah mengabaikan semua surat peringatan.
3) Jika  surat  panggilan  tidak  direspon  dengan  baik,  maka  nasabah mendapatkan Surat Somasi.
4) Memberikan  Surat  Lelang  kepada  nasabah  secara  sepihak. Memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan papan peringatan
(Plank),  Stiker  atau  dengan  cara  apapun  yang  ditempelkan  atau dituliskan  pada  jaminan  pembiayaan  jika  nasabah  mengabaikan semua peringatan.
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
b. Faktor-faktor  yang menyebabkan wanprestasi antara lain:
1) Nasabah  diberhentikan  dari  Kantor/Instansi  yang  bersangkutan, dijatuhi  hukuman  pidana,  mendapat  cacat  badan,  musibah,  dan konflik  sehingga  oleh  karenanya  belum/tidak  dapat  dipekerjakan lagi.
2) Nasabah  telah  dinyatakan  pailit  atau  tidak  dapat  membayar  atau telah  dikeluarkan  perintah  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk menunjuk wakil atau kantornya.
Salah  satu  penyelesaian  yang  dilakukan  olah  Bank  Tabungan  Negara Syariah Surabaya terhadap  nasabah  yang  melakukan  wanprestasi  yakni dengan  rescheduling.  Rescheduling yang  dimaksud  ini  adalah  dilakukan dengan  cara  memperpanjang jangka  waktu  angsuran  dengan  waktu  yang sudah  disepakati oleh  kedua  belah pihak. Rescheduling yang  ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya dengan memberikan denda terhadap nasabah  sebagai  akibat  wanprestasi  (Effendi,  2014).  Besarnya  denda  yang didapat oleh  nasabah rescheduling sebesar 1,5% dari sisa biaya tunggakan. Munculnya  denda  tersebut  digunakan  untuk  mengurus  biaya  administrasi karena  perpanjangan  waktu  ini  juga  membutuhkan  kinerja  dua  kali  lipat (Hamka, 2014). Kebijakan ini diberikan kepada nasabah beri’tikad baik untuk melanjutkan angsurannya
Namun  jika  rescheduling tidak berjalan  dengan  baik,  maka  bank berhak mengakhiri  jangka  w a k t u   pembiayaan  dan  dapat  untuk  seketika  menagih pelunasan  sekaligus  seluruh  sisa  utang  yang  timbul.  Nasabah  wajib membayar dengan seketika dan sekaligus melunasi sisa hutang yang ditagih oleh bank. Apabila setelah mendapat peringatan dari bank tetapi nasabah tidak dapat melunasi seluruh sisa utang yang seketika ditagih oleh bank, maka bank berhak memerintahkan  kepada  nasabah  untuk  mengosongkan  rumah  berikut tanahnya yang telah dijaminkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari terhitung  sejak tanggal perintah bank, tanpa syarat-syarat dan ganti rugi apapun juga.
Nasabah  wanprestasi  tidak  dapat  melunasi  sisa  utang  atau  sudah melakukan  pengosongan  rumah,  bank  berhak  untuk  melakukan  tindakan- tidakan sebagai berikut:
a. Melaksanakan eksekusi terhadap  barang jaminan berdasarkan ketentuan per-Undang-undangan yang berlaku.
Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murbahah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya
b. Melaksanakan  penjualan  terhadap  barang  jaminan  berdasarkan  surat kuasa untuk menjual yang dibuat oleh nasabah.
c. Menetapkan harga penjualan dengan harga yang dianggap baik oleh bank. Tindakan  selanjutnya  adalah  bank  menggunakan  haknya  menagih pelunasan sekaligus  atas  utang  nasabah dan nasabah tidak  dapat  memenugi kewajibannya  membayar  pelunasan  tersebut  walaupun  telah  mendapat peringatan-peringatan  dari  bank,  maka  bank  berhak  untuk  setiap  saat melaksanakan  hak  eksekusinya  dan  atas  penjualan  rumah  jaminan  yang dipegangnya  menurut  cara  dan  dengan  harga  yang  diangap  baik  oleh  bank termasuk  dan  tidak  terkecuali  bank  berhak  sepenuhnya  mengambil  cara mencarikan  nasabah  baru  untuk  mengambil  alih  atau  mengoper  utang nasabah. Selanjutnya  pada saat  sekarang ini untuk  keperluan pada waktunya nanti,  dengan  akad  i n i   nasabah  memberikan  kuasa  kepada  bank  untuk melakukan  segala  tindakan  guna  melaksanakan  maksud  tersebut,  tanpa  ada tindakan yang dikecualikan.
3. Kasus Yang Terjadi Pada Nasabah Wanprestasi
Dalam  realisasi  produknya,  yaitu  pembiayaan  KPR  Platinum  iB  di Bank Tabungan  Negara  Syariah didapati  seorang  nasabah  yang  bernama  A.  Nasabah tersebut melakukan  pembiayaan  KPR  selama  5  tahun  dimulai  dari  tahun  2008 sampai 2012.  Harga  jual  rumah  sebelum  ditetapkannya  margin  sebesar  Rp 390.000.000,00. Uang muka yang harus diberikan nasabah kepada Bank Tabungan Negara  Syariah yakni  sebesar  20%  dari  harga  setelah  margin.  Margin  yang ditetapkan oleh bank sebesar 7,1504% dari harga jual rumah. Dengan perhitungan biaya sebagai berikut (Vinesa, 2014):
Untuk  mengetahui  Margin  (X)  = Harga  jual  rumah x  jangka  waktu  (dalam tahunan)  x  margin.  Setelah  diperoleh  X,  maka  untuk  memperoleh  harga  cicilan perbulan, diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

## Y =
Maka,  untuk  mencari  besarnya  margin  beserta  besarnya  cicilan  perbulan adalah sebagai berikut:
390.000.000 x 5 x 7,1504 % = 139.432.800 Untuk memperoleh harga cicilan perbulan;
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Sehingga diperoleh  cicilan  perbulan  sebesar  Rp  8.823.880.  Maka  harga jual  untuk  KPR  P l a t i n u m   iB  dalam  jangka  waktu  5  tahun  sebesar  Rp 529.432.800. Jadi, berdasarkan perhitungan tersebut  diperoleh:
 Margin                        : Rp 139.432.800
 Harga Jual                   : Rp 529.432.800
 Cicilan per bulan         : Rp 8.823.880
Nasabah  A  sudah  melakukan  pengangsuran  KPR  Platinum iB  selama  4 tahun sebesar Rp 423.546.240. Namun dalam angsuran tahun kelima nasabah tidak dapat melanjutkan  pembayaran  angsuran  selama  6  bulan  dengan  alasan nasabah mengalami musibah yakni kecelakaan yang terjadi pada dirinya sehingga biaya yang biasanya  untuk  mengangsur digunakan untuk  biaya kesehatannya.  Hal  ini  yang dikatakan sebagai  perbuatan wanprestasi.   Dalam kasus ini, nasabah mengajukan rescheduling kepada Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya.
Sisa biaya untuk mengangsur yakni sebesar Rp 105.886.560. Sedangkan pada rescheduling yang  diterapkan  oleh  Bank  Tabungan  Negara  Syariah  memiliki biaya  denda  dikarenakan  keterlambatan  angsuran.  Denda  yang  diberikan  yakni 1,5% dari sisa angsuran. Maka besar denda pada setiap  bulannya adalah 1,5 % 105.886.560  =  1.588.298,4.    Jumlah  yang    harus    dibayar    keseluruhan  adalah 105.886.560 + 1.588.298,4  =  107.474.858,4.  Jadi  jumlah  angsuran  yang  harus dibayar  pada setiap bulan sebesar Rp 8.956.238,2.

## Pembahasan
1. Pelaksanaan  Penyelesaian  Wanprestasi  Kredit  Pemilikan  Rumah(KPR) Platinum iB Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  yang  dilakukan  di  Bank  Tabungan  Negara Syariah  Surabaya  biasanya  terdapat  hambatan-hambatan  yang  terjadi  yakni pemenuhan prestasi terlambat.  Hambatan atau gangguan  dapat  datang  dari  pihak kreditur   yaitu bank,  tetapi  pada  umumnya  atau  sebagian  besar  hambatan  dari pihak  debitur atau   nasabah   yang   terlambat   memenuhi   angsuran   atau   tidak membayar hutangnya (wanprestasi). I’tikad tidak baik dari debitur yang merupakan salah satu  faktor  kendala  penyelesaian  KPR  bermasalah  yaitu  bahwa  debitur akan memanfaatkan   beberapa  kelemahan  yang  ada  pada  bank  untuk   tujuan tidak membayar kreditnya pada bank.
Perbankan tidak  dapat  menghindari pembiayaan bermasalah,  suatu pembiayaan  dikatakan  bermasalah  pada  awalnya  ditandai  dengan  adanya  tanda- tanda  dari  nasabah  yang  dibiayai  mengalami  kesulitan  financial  atau  karena terjadinya  musibah  yang  dialami  oleh  nasabah.  Walaupun  berbagai  usaha  telah
Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murbahah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya
dilakukan  untuk  mencegah  pembiayaan  bermasalah  tersebut  belum  menutup kemungkinan terjadinya  pembiayaan bermasalah dimasa mendatang
a. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KPR  Platinum iB dalam  akad Murābaḥah oleh Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya Sebelum  bank  melakukan  penyelesaian  atas  pembiayaan  KPR  yang bermasalah terlebih  dahulu  bank  melakukan  restrukturisasi  pembiayaan terhadap masalah yang dihadapi nasabahnya.   Restrukturasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan  penyediaan dana terhadap  nasabah  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi kewajibannya  dengan  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku  yaitu  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional,  peraturan  Bank  Indonesia  dan  Standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank Syariah ((BTN), 2007, hal. 4).  Restrukturasi  ini  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  untuk diketahui sebelum melangkah pada penyelesaian pembiayaan KPR lebih lanjut, diantaranya:
1) Collection, yaitu  penagihan  secara  intensif  kepada  nasabah  yang mengalami pembiayaan KPR bermasalah. Bank Tabungan Negara Syariah  Surabaya  melakukan  dengan  cara  bertahap.  Pertama, konfirmasi melalui telepon. Kedua, mengirimkan surat
pemberitahuan  angsuran. Ketiga, peringatan  atau  teguran,  dan Keempat, Penagihan langsung yakni dengan mendatangi langsung ke rumah nasabah pembiayaan KPR yang mengalami penunggakan.
2) Rescheduling (penjadwalan  kembali)  adalah  kebijakan  Bank
Tabungan  Negara  Syariah  Surabaya  memberikan  keringanan terhadap  nasabah  menyangkut  jadwal  pembayaran  atau  jangka waktu termasuk penundaan masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran  pembiayaan KPR.  Misalkan dalam  perpanjangan jangka waktu  pembiayaan  KPR  dari  5  tahun  menjadi  6  tahun  dengan demikian jumlah angsuran akan menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan  jangka  waktu  angsuran. Rescheduling ini  salah  satu cara yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai i’tikad baik dan karakter jujur.
3) Melakukan  pembinaan  melalui  pendekatan  kepada  nasabah pembiayaan  KPR  yang  bermasalah,  hal  ini  dilakukan  untuk mengetahui  permasalahan  yang  terjadi  pada  nasabah  pembiayaan KPR  yang  mengalami  penunggakan  ke  rumahnya  kemudian
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
membicarakan atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah dan alternatif jalan keluar dalam menyelesaikannya. Jika  nasabah  bersedia  membicarakan  problem  kondisi  keuangan secara jujur dan terbuka ini berarti nasabah mempunyai kemampuan baik untuk menyelesaikan masalah tunggakan dengan bank. Bank bisa  segera  mengetahui  apa  yang  menjadi  penyebab  pembiayaan KPR  tersebut  bermasalah  sehingga  selanjutnya  bisa  memutuskan atau mengambil tindakan dalam menyelesaikan.
4) Pengurangan  tunggakan  pokok  pembiayaan,  ini  merupakan  salah satu cara yang dilakukan Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya terhadap nasabah yang mengalami penunggakan pokok pembiayaan yang  dari/lebih  kecil  tunggakan  pokok  pembiayaan  yang seharusnya dibayar.
5) Eksekusi  jaminan  asset  nasabah  atau  objek  pembiayaan  yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan KPR. Hal ini dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya apabila nasabah  sudah  benar-benar  tidak  mampu  lagi  untuk  membayar hutangnya.  Proses  eksekusi  oleh  Bank  Tabungan  Negara  Syariah Surabaya  dapat  dilakukan  dengan  menyerahkan  sertifikat  rumah sebagai jaminan dari nasabah yang bersangkutan atau bank sendiri yang  akan  melakukan  penjualan  atas  barang  jaminan.  Hal  ini tentunya  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak atau  menyerahkan  ke  lembaga  eksekutor  yaitu  BUPLN  (Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara).
6) Hapus  buku  yaitu  langka  terakhir  yang  dilakukan  oleh  Bank Tabungan  Negara  Syariah  Surabaya  untuk  membebaskan  nasabah dari beban hutangnya, dikarenakan nasabah sudah tidak mampu lagi untuk  membayar  angsuran  KPR  dan  bgitu  pula  dengan  barang jaminan.  Pada  perbankan  Syariah  jika  terdapat  perbedaan  atau perselisihan maka kedua belah pihak terus menyelesaikannya sesuai tata  cara  dan  hukum  materi  Syariah.  Lembagga  yang  mengatur hukum materi dn berdasarkan prinsip-prinsip Syariah di Indonesia dikenal  dengan  nama  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS).  Selama  hanya  dengan  pihak  bank  dengan nasabah,  maka  hendaknya  merujuk  atau  menyelesaikan  melalui BASYARNAS.
Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murbahah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya
b. Strategi  Bank  Tabungan  Negara  Syariah  Surabaya  dalam  Mengatasi Pembiayaan KPR Platinum iB dalam akad Murābaḥah terhadap Nasabah
Wanprestasi.
1) Melakukan  pembinaan  dengan  cara  menelpon  nasabah  yang terlambat  membayar  angsuran,  mengirim  surat  pemberitahuan  atau surat  peringatan  terhadap  nasabah  yang  menunggak  dan  menagih langsung dengan cara mengunjungi rumdah atau kantor nasabah yang menunggak.
2) Melakukan rescheduling atau  penambahan  jangka  waktu  sesuai dengan  kesepakatan  dua  belah  pihak.  Dalam  hal  tersebut  nasabah dapat  memperpanjang  janga  waktu  dan  memperkecil  angsuran. Bentuk  tindakan  bank  jika  nasabah  di rescheduling adalah penambahan  denda  atas  keterlambatan  pembayaran  angsuran  yakni sebesar 1,5% dari sisa biaya tunggakan.
2. Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Proses  Penyelesaian  Wanprestasi  Kredit Pemilikan  Rumah  (KPR)  Platinum  iB  Bank  Tabungan  Negara  Syariah Surabaya
Pembayaran KPR Platinum i B ini menggunakan akad Murābaḥah yaitu ikatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli atas barang tersebut, dimana penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli dengan keuntunan yang  disepakati  di  awal  akad.  Jika  nasabah  tidak  memnuhi  akad  yang  telah disepakati maka nasabah tersebut melakukan kelalaian dalam perjanjian yang biasa disebut sebagai wanprestasi.
Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa dalam penyelesaian nasabah wanprestasi atau tidak bisa menyelesaikan atau melunasi dapat diberikan tindakan salah satunya dengan  cara  melakukan  tindakan rescheduling. Dijelaskan  Penjadwalan  Kembali Tagihan Murābaḥah. Dijelaskan  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 48/DSN-MUI/II/2005  tentang  Penjadwalan  Kembali  Tagihan Murābaḥah . Ketentuan  penyelesaiannya  bahwa  Lembaga  Keuangan  Syariah  boleh  melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan Murābaḥah bagi nasabah yang tidak bisa  menyelesaikan  atau  melunasi  pembiayaannya  sesuai jumlah dan  waktu  yang telah disepakati, dengan ketentuan 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; dan 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewabiannya  atau  jika  terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melaui
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  setelah  tidak  tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Beberapa definisi rescheduling di atas, menjelaskan bahwa peran rescheduling sangat  membantu  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah.  Mekanisme rescheduling dapat  dilakukan  dengan  cara  memperpanjang  jangka  waktu pengembalian  dan  memperkecil  jumlah  angsuran  pembiayaan  KPR  Platinum  iB dengan menggunakan akad Murābaḥah. Dengan ketentuan bahwa tidak menambah jumlah  tagihan  yang  tersisa.  Namun  dalam  praktiknya  cara rescheduling tersebut diterapkan  supaya  sisa  pinjaman  pokok  nasabah  yang  bermasalah  (wanprestasi). Dalam mengangsur pinjaman pokok nasabah juga tetap dibebani biaya margin yang dihitung sampai angsuran tersebut selesai, jumlah dari pengembalian pembiayaan nasabah  melebihi  dari  sisa  pinjaman  pembiayaan  KPR  Platinum  iB  pada  Bank Tabungan  Negara  Syariah  Surabaya.  Seolah-olah  hanya  memperbarui  akad,  jika akad  dalam  peraturan  yang  disampaikan  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  dalam masalah rescheduling tidak  ada  penambahan  jumlah  hutang  yang  tersisa,  maka Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya sebagai pelopor Syariah berbeda dengan Fatwa DSN tersebut. Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya masih menerapkan biaya  tambahan  yang  dicicil  bersamaan  dengan  pembiayaan  yang  diberikan. Tambahan ini berakibat karena nasabah lali dalam mengangsur, maka timbul denda tersebut.

## Kesimpulan
Pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian KPR Platinum i B yang menggunakan akad Murābaḥah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya telah menerapkan cara yang sesuai dengan pedoman yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah  Nasional  No.  48/DSN-MUI/II/2005,  menyatakan  bahwa  sistem pembayaran dalam akad Murābaḥah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam tempo waktu yang telah disepakati antara LKS  dengan  nasabah.  Pada  Fatwa  menjelaskan  bahwa  nasabah  yang  melakukan rescheduling tidak  akan  mendapatkan  biaya  tambahan  atau  denda.  Pembebanan biaya sebagai akibat dari rescheduling dapat dikatakan sistem yang merugikan bagi nasabah.  Dalam  penambahan  denda  ini  dikatakan  sebagai  tambahan  administrasi akibat  nasabah  lali  dalam  mengangsur  yang  menjadi  kesalahan  nasabah  Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya.
Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murbahah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya

## Daftar Pustaka
(BTN),  D.  P.  (2007). Surat  Edaran  Pertauran  Direksi  No.  21/YIII/2007. Jakarta:
PT. Bank Tabungan Negara (Persero).
al-Asyqar,  M.  S.  (1998). Buhuth  Fiqhiyyah  fi  Qadaya  Iqtisadiyyah  Mu’asirah.
'Amman: Dar al-Nafa’is. al-Dasuqi, S. a.-D.-S. (TT). Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir. Beirut: Dar al-Fikr. al-Fiyruzabadi. (1983). al-Qamus al-Muhit. Beirut: Dar al-Fikr. al-Humam, A.-I. K.-D.-R.-S. (1970). Sharh Fath al-Qadir. Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah. al-Kasani, A. I.-D. (Tanpa Tahun). Bada’iʻ al-Sana’iʻ fi Tartib al-Syara’iʻ. Beirut: Matbaʻah al-ʻAsimah. al-Nawawi, A. Z.-D. (TT). Rawdah al-Talibin , 526. Al-Maktab al-Islami li al-Taba’ wa al-Nasyr). al-Syafi’i, M. b. (1968). al-Umm. Kaherah: Dar al-Sya’b. al-Syarbini, M. a.-K. (1958). Mughni al-Muhtaj. Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matbaʻah al-Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. Antonio,  M.  S.  (2011). Bank  Islam  dari  Teori  ke  Praktek. Jakarta:  Gema  Insani
Press.
Anwar, M. (2003). Islamicity of Banking and Modes of Islamic Banking. Arab Law Quarterly, 18 (1). Ascarya. (2011). Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Press.
Borhan,  J.  T.  (1998).  Bay’  al-Murabahah  in  Islamic  Commercial  Law. Jurnal Syariah, 6 .
Borhan, J. T. (2001). Falsafah Ekonomi dan Instrumen Muamalah dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia. Jurnal Usuluddin, 13 . BTN. (2014, Oktober 18). BTN . Retrieved from BTN: http://btn.co.id/syariah Effendi, A. (2014, Desembe 14). Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya. (A. Maulidizen, Interviewer)
Effendi, A. (2015, Desember 14). Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya. (A. Maulidizen, Interviewer)
Fadel, M. (2009). Shari’a: Islamic Law in Contemporary Contex”. (A. Amanat, &
F. Griffel, Eds.) Journal of Law and Religion, XXIV .
Hamka.  (2014,  Desember  8).  Kredit  Pemilikan  Rumah  Bank  Tabungan  Negara Syariah Surabaya. (A. Maulidizen, Interviewer)
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Hamoud, S. (1985). Islamic Banking. London: Arabian Information Ltd.
Hamwi,  B.,  &  Aylward,  A.  (1999).  Islamic  Finance;  A  growing  internasional market. Thunderbird International Business Review .
Haoudi, H. A. (2007). Muhammad’s Social Justice or Muslim Cant?: Langdellanism and  The  Failures  of  Islamic  Financ. Cornell  International  Law  Journal ,
119.
Haron,  S.  (1996). Prinsip  dan  Operasi  Perbankan  Islam. Kuala  Lumpur:  Berita
Publishing Sdn Bhd.
Kamri,  N.  A.,  &  Mansor,  F.  (2002).  Aplikasi  Konsep  al-Murabahah  dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia. Prosiding Seminar Kewangan Islam. Kuala Lumpur: API UM,. Karim,  A.  (2004). Bank  Islam  (Analisis  Fiqih  dan  Kewangan). Jakarta:  Raja
Grafindo Persada.
Karim,  A.  (2004). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Manzur,  A.  a.-F.-D.  (1954). Lisan  al-‘Arab. Kaherah:  al-Dar  al-Misriyyah  li  al- Ta’lif wa al-Tarjamah.
Maulidizen,  A.  (2016). Pelaksanaan  Penjadualan  Semula  Pembiayaan  Mikro Murabahah  di  Bank  Syariah  Mandiri,  Indonesia. Jurusan  Syariah  Dan
Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Muhammad.  (2005). Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah. Yoyakarta:  Unit
Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
Muhammad. (2011). Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
Musjtari,  D.  N.  (2000). Penyelesaian  Sengketa  Operasional  Bank  Syariah.
Yogyakarta: Nuha Medika.
Nasution, H. (1986). Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta: UI Press.
Nugroho,  D.  A.  (2011,  November  ).  Peranan  al-Mudharabah  Sebagai  Salah  Satu Produk  Perbankan  Syariah  Dalam  Upaya  Mengentaskan  Kemiskinan  Di
Indonesia. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 8 (2).
Qudamah, ‘. A.-M. (1972). Al-Mughni Wa al-Sarh al-Kabir. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi.
Rivai,  V.  (2010). Islamic  Banking:  Ekonomi  Islam  Bukan  Opsi  Tetapi  Solusi.
Jakarta: Bumi Aksara.
Rusyd, M. I. (1988). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Beirut: Dar al- Qalam.
Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murbahah di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya
S, B. (2010). Aspek Hukum Lembaga Kewangan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Saed, A. (2008). Bank Islam dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saeed, A. (1996). Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation. Leiden: E. J Brill. Sahnun, ‘. a.-S.-T. (TT). Al-Mudawwamah al-Kubra. Beirut: Dar Sadir. Satrio, J. (2012). Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi.
Bandung: Citra Aditya Bakti. Sholihuddin,  M.  (2011). Kamus  Istilah  Ekonomi,  Keuangan  dan  Bisnis  Syariah.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sjahdeini,  S.  R.  (2014). Perbankan  Syariah,  Produk-produk  dan  Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta: Kecana Prenada Media Grup. Sjahdeini,  S.  R.  (2014). Perbankan  Syariah,  Produk-produk  dan  Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta: Kecana Prenada Media Grup. Sutedi, A. (2009). Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
Tabari, N. M. (2010). Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade. Journal Company Law,
31 (8).
Taylor, J.  M. (2002).  Islamic  Banking  The  Feasibility  of  Establishing  an  Islamic
Bank In The United State. American Business Law Journal . Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. London: Kluwer Law International.
Vinesa,  H.  (2014,  November  1).  Bank  Tabungan  Negara.  (A.  Maulidizen, Interviewer)
Yahman.  (2011). Karakteristik  Wanprestasi  dan  Tindak  Pidana  Penipuan  Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Yuliana, R. (2013, September ). Muhasabah Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI,
1 (1).