R,  Ferdiansyah.,  et.al  (2021)  Intervensi  Pemerintah  Indonesia dalam  Penetrasi  Musik  Lokal Ke  Pasar Global  Melalui  Badan  Ekonomi  Kreatif  (BEKRAF). Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah Indonesia,  6 (4). http:// 10.36418/syntax-literate.v6i4.2525 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 4, April 2021
INTERVENSI  PEMERINTAH  INDONESIA  DALAM  PENETRASI    MUSIK LOKAL  KE  PASAR  GLOBAL  MELALUI  BADAN  EKONOMI  KREATIF (BEKRAF)

## Ferdiansyah R, Indra Tamsyah dan Yuniarsih Manggarsari
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Sriwijaya Email: ferdiansyah@unsri.ac.id, indratamsyah@fisip.unsri.ac.id dan yuniarsihmanggarsari@fisip.unsri.ac.id

## Abstract
This study aims to find out more about the effectiveness of the role of the Indonesian government through BEKRAF in helping Indonesian music industry products enter the global market. Researchers used a descriptive analytic research approach, with qualitative  data  obtained  through  in-depth  interviews  and  documentation  studies. Interviews were conducted in September 2019, with representatives of BEKRAF. The results  of  this  study  indicate  that  BEKRAF  has  taken  several  ways,  namely: strengthening awareness of copyright, improving industrial infrastructure, granting actor  certification,  and  providing  support  to  actors  who  have  the  opportunity  to perform overseas. It's just that this method is still ineffective, because of a number of procedural rules, and it is also not right on target..
Keywords: service trade, music industry, government role , BEKRAF

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  lebih  jauh  mengenai  efektifitas  peran pemerintah  Indonesia  melalui  BEKRAF  dalam  membantu  produk  industri  musik Indonesia  memasuki  pasar  Global.  Peneliti  menggunakan  pendekatan  penelitian deskriptif  analitik,  dengan  data  kualitatif  yang  diperoleh  melalui  wawancara mendalam  dan  studi  dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  pada  September  2019, dengan  perwakilan  BEKRAF.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  BEKRAF telah menempuh beberapa cara, yaitu: penguatan kesadaran akan hak cipta, perbaikan infrastruktur industri, pemberian sertifikasi aktor, serta pemberian dukungan kepada aktor yang berkesempatan melakukan pertunjukan di luar negeri. Hanya saja cara ini masih  kurang  efektif,  karena  sejumlah  aturan  prosedural,  dan  juga  kurang  tepat sasaran.
Kata Kunci: perdagangan jasa, industri musik, peran pemerintah, BEKRAF

## Pendahuluan
Pada  2015,  Pemerintah  Indonesia  membentuk  Badan  Ekonomi  Kreatif (BEKRAF)  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  industri  kreatif.  Ini  adalah pemerintah  non  kementerian  yang  bertugas  untuk  membantu  presiden  dalam merumuskan,  menetapkan,  mengoordinasikan,  dan  sinkronisasi  kebijakan  di  bidang
ekonomi kreatif. Ketika pertama kali berdiri, BEKRAF telah menetapkan Industri Musik sebagai salah satu dari 4 Subsektor prioritas, selain Film, Animasi dan Game Developer. Industri  musik  sudah  puluhan  tahun  eksis  dan  menjadi  konsumsi  lintas  negara (terutama  di  Asia  Tenggara).  Namun  sayangnya,  industri  ini  belum  dikaji  secara menyeluruh,  terutama  dari  perspektif  ekonomi  politik  dan  perdagangan  internasional. Minimnya penelitian ini terlihat dari munculnya kontroversi UU tahun 2019, serta data statistik industri musik yang baru muncul pada tahun 2016. Satu persoalan yang sangat jelas  terlihat  pada  industri  musik  Indonesia  hingga  tahun  2015  adalah  belum  adanya gambaran yang jelas mengenai kondisi nilai ekonomi industri musik Indonesia hari ini.
Sejak  tahun  2015  juga,  dengan  menggandeng  Badan  Pusat  Statistik,  BEKRAF secara  regular  mulai  mengeluarkan  statistik  Industri  Musik–walaupun  metodologinya masih  dipertanyakan  beberapa  orang-  (Malau,  2016).  Data  yang  dikeluarkan  oleh BEKRAF pada tahun 2016 menunjukkan bagaimana sektor industri kreatif menyumbang cukup besar pada neraca Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tahun 2014 industri kreatif menyumbang 784, 82 Triliun. Angka ini terus meningkat, dan pada 2015 menjadi 852, 24 Triliun, lalu di tahun 2017 menjadi 1000 Triliun (Sasongko, 2018). Sementara Industri  Musik  sendiri  menyumbang  0,47  persennya  pada  tahun  2015  atau  sekitar  4 Triliyun Rupiah, dan 1 persen pada tahun 2017 atau sekitar 10 Triliun Rupiah (Kreatif, 2017).
Setidaknya angka statistik di atas didapat berdasarkan 4 kegiatan utama: produksi musik, distribusi musik, pertunjukan musik serta manajemen musisi. Kegiatan produksi melibatkan  musisi  serta  perusahaan  rekaman,  dengan  produknya  berupa  lagu  di  dalam piringan  hitam,  cakram  padat  (CD),  kaset  pita,  MP3,  serta  Ring  Back  Tone  (RBT). Kegiatan distribusi melibatkan Toko Musik, Platform/Aplikasi berbasis operating system seluler,  serta  operator  telekomunikasi.  Kegiatan  pertunjukan  musik,  melibatkan  musisi dan event organizer. Sementara,  kegiatan  manajemen  musisi  biasanya  dilakukan  juga oleh  perusahaan  rekaman, atau  manajemen  mandiri.  Lalu,  yang  juga  belum  banyak disinggung atau belum secara pasti dapat dilihat adalah nilai yang hilang akibat praktek pembajakan produk fisik, maupun belum adanya kerangka legal terkait performing rights. Sebenarnya  di  awal  tahun  2019,  muncul  angin  segar  pada  industri  musik Indonesia dengan adanya  Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan. Sayangnya RUU tersebut memang tidak fokus dan terlalu gemuk. Saat peneliti melakukan analisis pada Naskah Akademik RUU tersebut, peneliti melihat tidak adanya kejelasan apa yang sebenarnya  ingin  diatur.  Ia  menyentuh  banyak  sekali  ranah,  seperti  Hak  Cipta, Kebudayaan, Pendidikan, hingga Sertifikasi pelaku industri. Alhasil, karena banyaknya reaksi  negatif  dari  para  pelaku  industri  musik,  RUU  yang  sudah  diusulkan  menjadi prioritas ini dicabut dari Program Legislasi Nasional.
Semua gejala ini membuat penulis sadar bahwa industri musik merupakan salah satu sektor ekonomi di  Indonesia yang belum begitu banyak dikaji dari sudut pandang ekonomi politik, khusunya perdagangan internasional. Padahal, jika saja DPR fokus pada persoalan ini dalam membuat RUU, maka itu akan lebih baik. Karena memang perkara
hak  ekonomi  inilah  yang  menjadi  kendala  utama  industri  musik  Indonesia,  seperti pembajakan hingga tidak adanya standar upah.
Berdasarkan  keterangan  dari  Anang  Hermansyah,  anggota  DPR  RI  sekaligus salah satu orang yang mengusulkan, RUU ini memang dimaksudkan untuk melindungi hak  ekonomi  para  pelaku  industri  musik:  seperti  pembagian  royalti  hak  cipta,  hingga standar  upah  bagi  para  pekerja  industri  musik  (Adyatama,  2019).  Ini  artinya  memang sudah ada kesadaran dan niat luhur dari para legislator untuk membuat sebuah payung hukum yang kuat bagi industri musik. Hanya ini tidak diimbangi dengan usaha DPR RI dalam  membuat  naskah  akademik  yang  paripurna,  padahal  inilah  yang  akan  menjadi landasan RUU tersebut.
Fakta  lain  yang  juga  menarik  adalah,  produk-produk  industri  musik  Indonesia juga diminati oleh negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini bahkan terjadi sudah sejak lama. Misalkan, salah satu band terkenal Indonesia Sheila on 7 berhasil menjual 2 album pertamanya sebanyak masing-masing 150.000 ribu kopi di Malaysia (Tahun 1999- 2000). Mereka pun hampir setiap tahun selalu menggelar pertunjukan musik di berbagai kota di sana (Ine, 2005). Di tahun itu, harga satu kaset adalah 13RM atau sama dengan RP.130.000. Jika dikali 300 ribu kopi, maka penghasilan kotor yang didapatkan Sheila on 7 dari penjualan kaset bisa mencapai 39 Milyar Rupiah. Ini belum termasuk musisi-musisi lain yang juga sampai hari ini sangat diminati di Malaysia: seperti Padi, Dewa, Peterpan (NOAH),  Wali,  Rossa,  serta  Afgan,  juga  belum  termasuk  pertunjukan  di  Negara  lain seperti Singapura, Thailand dan Filipina, yang juga menjadi pasar bagi musisi Indonesia.
Selain di mata rantai produksi, mata rantai konsumsi Indonesia juga menjanjikan nilai  ekonomi  yang  menarik.  Misalkan,  usaha event  organizer di  bidang  pertunjukan musik.  250  juta  penduduk  Indonesia,  selain  menjadi  pasar  yang  menarik  bagi  produk lagu-lagu  musisi  luar  negeri,  juga  tentu  menjadi  pasar  yang  menarik  bagi  pertunjukan langsung mereka.
Data Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mencatat, sepanjang 2011, tidak kurang dari 305 pertunjukkan insidental, termasuk konser musik telah digelar, dengan pungutan pajak mencapai Rp 15 miliar, atau sedikit lebih rendah dibandingkan tauhn 2009 yang sebesar  Rp  16  miliar.  Marjin  keuntungan  yang  bisa  diperoleh  promotor  dalam menyelenggarakan setiap konser musik berkisar antara 10 persen sampai 20 persen, dari biaya yang dikeluarkan. Jika asumsi anggaran sebuah konser musik senilai Rp 270 juta sampai  Rp  54  miliar,  maka  laba  yang  dapat  dihasilkan  oleh  sebuah  promotor  berkisar antara Rp 27 juta – Rp 54 juta hingga Rp 5,4 miliar – Rp 10,8 miliar per konser. Di tahun 2012,  ada  110  konser  artis  Internasional  yang  digelar  dengan  perputaran  uang  yang menembus angka Rp 5,940 triliun (Rahman, 2012).
Angka  ini  tentu  sudah  sangat  lumayan,  akan  tetapi  bisnis  pertunjukan  musisi internasional di Indonesia masih memiliki persoalan. Antara lain, Pertama, belum banyak gedung  pertunjukan  yang  memang  dirancang  untuk  kebutuhan  konser. Kedua , pertunjukan masih terpusat di Jakarta, artinya kota-kota besar lain yang tingkat konsumsi masyarakatnya juga sudah tinggi belum tergarap dengan baik. Selain itu, faktor ketertiban masyarakat  dan  keamanan  sebuah  kota/negara  juga  sangat  menentukan  (Wisbisono,
2016). Oleh karena beberapa faktor ini, masih banyak musisi luar negeri yang berpikir dua kali untuk tampil di Indonesia. Bahkan, banyak orang Indonesia yang lebih memilih ke  luar  negeri  untuk  menonton  pertunjukan  musisi  yang  sebenarnya  juga  tampil  di Indonesia.  Mereka  merasa  lebih  nyaman  menonton  di  Singapura  bahkan  London ketimbang di Jakarta.
Statistik menunjukkan, ada sekitar 319 festival musik di Britania Raya pada 2015. Data  UK  Musik  menunjukkan  bahwa  Britania  Raya  didatangi  oleh  sekitar  10,4  juta wisatawan musik. Sekitar 767.000-nya berasal dari luar negeri. Jumlah itu naik sekitar 16 persen dari 2014. Wisatawan musik juga merupakan orang yang royal. Para wisatawan musik dari luar negeri itu, menghabiskan rata-rata £852, atau sekitar Rp14 juta. Itu tidak termasuk  pengeluaran  untuk  tiket  konser  atau  festival.  Pengeluaran  terbesar  bagi  para wisatawan musik itu adalah untuk makanan, minuman, tempat tinggal (Wisbisono, 2016). Fakta  ini  tentu  kita  dapat  melakukan  refleksi,  bahwa  seharusnya  Indonesia  juga  bisa menjadi negara tujuan utama para wisatawan musik di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tentu  sangat  mungkin,  mengingat  250  Juta  penduduk  yang  sangat  potensial.  Tinggal bagaimana  pemerintah  dan  pihak  swasta  dapat  membangun  infrastruktur  yang  dapat membuat wisatawan nyaman.
Seperti  yang sudah diutarakan sebelumnya, bahwa belum banyak penelitian yang mengkaji  industri  musik  dari  sudut  pandang  ekonomi  politik,  salah  satu  di  antaranya adalah penelitian Ilham Maulana dan Andry Alamsyah mengenai Model Bisnis Kanvas dalam Industri Musik, penelitian ini coba untuk memberikan rekomendasi kepada pelaku industri musik untuk melihat bisnis musik ke dalam 9 elemen, mulai dari partner kunci, aktivitas  kunci,  hingga  segmentasi  pasar  (Maulana  &  Alamsyah,  2014).  Selain  itu  ada juga penelitian yang dilakukan oleh Andhika Putra Herzany mengenai peran BEKRAF terhadap perlindungan hukum atas suatu karya cipta lagu di Indonesia (Herzany, 2018). Dua penelitan ini ikut membantu penulis dalam membangun argumen artikel ini, namun tentu saja ada perbedaan. Perbedaan dengan penelitian pertama , terletak pada Objek yang diteliti, dimana penelitian tersebut menjadikan pelaku usaha (korporasi) sebagai obyek, sementara  itu  penulis  menjadikan  pemerintah  sebagai  obyek  penelitian  (dalam  hal  ini BEKRAF).  Sementara  untuk  penelitian kedua ,  perbedaannya  terletak  pada  cakupan penelitian,  dimana  penelitian  yang  penulis  lakukan  menjangkau  ke  segala  aspek  baik ekonomi, hukum maupun birokrasi. Penelitian ini mencoba untuk mengisi ruang kosong tersebut, yaitu dengan menyoroti langkah pemerintah dalam memajukan industri musik Indonesia  dari  beragam  aspek,  mulai  dari  peningkatan  kapasitas  aktor  industri, penyediaan payung hukum, hingga bantuan keuangan.
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  menelusuri  lebih  jauh  bagaimana  peran BEKRAF  dalam  mengatasi  persoalan-persoalan  yang  terdapat  di  dalam  industri  musik Indonesia.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  pada  para  pengambil keputusan  yang  terkait  (khususnya)  dan  masyarakat  luas,  dalam  rangka  membangun ekosistem industri music Indonesia yang lebih baik.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif,   yaitu suatu penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala atau permasalahan secara mendalam (Ikbar,  2012).  Pertanyaan  penelitian  yang  akan  dijawab  adalah  bagaimana  peran BEKRAF dalam membantu penetrasi musik lokal ke pasar global. Teknik pengumpulan data  dilakukan  melalui  metode  wawancara  mendalam  dengan  pihak  BEKRAF,  dan melakukan penelusuran dokumen-dokumen serta berita yang terkait. Data ini kemudian dianalisis dengan meletakkannya pada konteksi intervensi negara pada perdagangan jasa global.

## Hasil dan Pembahasan
A. Intervensi Pemerintah dalam Perdagangan Jasa Lintas Negara
Di dalam kajian perdagangan global, umum diketahui bahwa intervensi negara terhadap  pasar  sudah  sangat  minimalis.  Namun  ternyata  hal  tersebut  hanya  terjadi pada perdagangan barang, yang diatur dalam General Agreement on Trade and Tariff (GATT). Sementara pada perdagangan jasa yang diatur dalam General Agreement on Trade in Services (GATS), intervensi negara masih sangat besar. Di dalam Pasal 1 GATS artikel 3(b) disebutkan bahwa “ service includes any service  in  any  sector  except  services  supplied  in  the  exercise  of  governmental authority ”  jasa  mencakup  setiap  jasa  pada  setiap  sektor  kecuali  jasa-jasa  yang diberikan  dalam  rangka  melaksanakan  wewenang  pemerintah.  Sedangkan  pada artikel 3(c) dijelaskan “ a service supplied in the exercise of governmental authority’ means  any  service  which  is  supplied  neither  on  a  commercial  basis,  nor  in competition with one or more service suppliers ”. suatu jasa diberikan dalam rangka untuk melaksanakan wewenang pemerintah, berarti suatu jasa yang diberikan tidak untuk  komersial  atau  tidak  berkompetisi  dengan  satu  atau  lebih  pemberi  jasa  lain- (Hawin, 2012).
Dari definisi jasa menurut WTO di atas, penting untuk digarisbawahi bahwa jasa yang bisa diperdagangkan dalam kerangka GATS adalah jasa-jasa yang memang dikomersilkan  dan  bukan  merupakan  jasa  yang  menjadi  hak  monopoli  pemerintah. Jasa  yang  komersil  adalah  jasa  yang  praktik  perdagangannya  memiliki  kompetisi dengan minimal satu penyedia jasa sejenis yang lain.
Pengkategorian  jasa  yang  tergolong  komersil  tentu  memiliki  perbedaan  di masing-masing  negara  (misalkan  jasa  listrik  di  Indonesia  adalah  monopoli pemerintah, namun di banyak negara adalah jasa komersil). Oleh karena itu, negosiasi liberalisasi jasa dalam GATS dilakukan dalam model initial request dan initial offer . Setiap  negara  bisa  mengirimkan initial  request yaitu  daftar  sektor-sektor  jasa  yang diinginkan untuk dibuka di negara lain, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh negara yang  diminta  dengan  meliberalisasi  sektor-sektor  tertentu  yang  dipilihnya  sendiri ( initial  offer ). Perundingan untuk  perluasan perdagangan sektor jasa ini  diserahkan oleh WTO untuk dilakukan secara bilateral oleh masing-masing negara, yang apabila
kemudian ditemukan kata sepakat akan berlaku secara multilateral (Ennew & Fujia, 2009).
Di Indonesia, Industri Musik adalah sebuah kegiatan ekonomi jasa yang bukan monopoli wewenang pemerintah, dikarenakan di dalamnya sudah terjadi persaingan usaha sejak dulu. Persaingan tersebut dapat dilihat dari bagaimana geliat industri ini bahkan sejak puluhan tahun yang lalu hingga hari ini. Misalkan laporan Nielsen tahun 2005 mengenai World Market Share , menjelaskan 4 perusahaan besar usaha rekaman dan  distribusi  produk  rekaman  yang  menguasai  dunia  (multi  nasional),  termasuk Indonesia:  yakni  Sony  BMG,  EMI,  Warner  Music  dan  Universal  (Nielsen  Sound, 2005;  dalam  (Sumahar,  2014).  Perusahaan-perusahaan  ini  mendominasi  industri musik Indonesia bersama juga perusahaan lokal seperti Musica Studio, Nagaswara, Trinity  Optima,  dan  banyak  sekali  perusahaan  rekaman  mandiri  (Indie  Label).  Di ranah  pertunjukan  musik,  beberapa  pemain  pentingnya  adalah  Java  Musikindo, Rajawali  Indonesia,  dan  Berlian  Entertainment.  Data-data  ini  menunjukkan  pula bahwa  industri  musik  Indonesia  adalah  ranah  persaingan  bagi  pelaku-pelaku  usaha global.
Setelah memahami bagaimana rincian dari bentuk-bentuk perdagangan yang diatur didalam GATS, penting juga untuk memahami bagaimana berlakunya prinsip Most  Favoured Nation dan National Treatment di  dalam perjanjian GATS. Prinsip Most  Favoured  Nation atau  prinsip  non-diskriminasi  dipahami  sebagai  perlakuan yang “sama” oleh anggota WTO kepada semua anggota WTO lainnya. Sedangkan prinsip National Treatment dipahami sebagai perlakuan yang “sama” antara produk dalam negeri dan produk impor.
Di dalam perjanjian GATS, prinsip Most Favoured Nation beserta ketentuan transparency berlaku  secara  umum  bagi  setiap  jasa  yang  dibuka  perdagangannya ataupun  tidak.  Sedangkan  prinsip  National  Treatment  beserta  ketentuan Market Access -  hanya  berlaku  untuk  sektor  dan  subsektor  yang  dibuka  dan  juga  harus dinegosiasikan. Negara-negara yang memberi komitmennya juga boleh menetapkan syarat-syarat dan pembatasan-pembatasan berlakunya prinsip National Treatment dan Market  Access .  Lalu,  diperbolehkan  juga  menentukan  “ exemptions ”  untuk  Most Favoured Nation (Hawin, 2012).
Penjabaran ini tentu menarik untuk disimak, karena prinsip yang serupa tidak berlaku  sama  pada  perdagangan  lain,  misalkan  perdagangan  barang  yang  diatur  di dalam  GATT.  Di  dalam  GATT,  prinsip Most  Favoured  Nation dan National Treatment berlaku  secara  umum  baik  untuk  barang-barang  yang  sudah  tercantum dalam schedule  of  commitment maupun  barang-barang  yang  tidak  tercantum. Keduanya juga berlaku otomatis tanpa dinegosiasikan.
Perbedaan  yang  ada  antara  aturan  GATT  dan  GATS  ini  kemudian memberikan  celah  yang  begitu  besar  bagi  negara  dalam  memainkan  perannya  di percaturan  politik  perdagangan  global.  Walaupun  negara  tidak  dapat  menghalangi akses  bagi  masuknya  layanan  jasa  dari  luar  negeri  setelah  ia  memberikan
komitmennya, namun setidaknya negara dapat mengatur sedemikian rupa perbedaan perlakuan antara penyedia jasa-jasa dari luar negeri dan penyedia jasa lokal.
B. Peran BEKRAF dalam Perlindungan Hak Cipta Musisi
Keuntungan  ekonomi  yang  maksimal  adalah  tujuan  utama  perluasan  pasar industri  musik  Indonesia  ke  ranah  global.  Dalam  proses  tersebut,  produk-produk industri  musik  ini  tentu  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  jelas,  agar ketika produk tersebut digunakan/dikonsumsi oleh publik, royaltinya dapat ditagih. Perlindungan ini yang masih kurang, dimana tampak dari masih banyaknya produk bajakan fisik dan juga portal-portal musik gratis tanpa lisensi yang jelas.
Dalam  wawancara  yang  penulis  lakukan,  dikatakan  bahwa  BEKRAF berencana  meluncurkan  portal  musik  yang  bernama  Portamento.  Portal  ini  akan mencakup semua file pemusik, terkoneksi dengan Dirjen Pajak dan Kemenkumham, dan menjadi big data industri musik Indonesia. Database ini kemudian bisa diakses oleh konsumen yang ingin mengggunakan karya tersebut untuk beragam keperluan (Fajriyah, 2019).
Awalnya untuk musik, tetapi ke depan akan diterapkan untuk segala sesuatu yang bisa dijual secara digital. Sistem yang kini sedang dalam tahap kajian ini akan menghubungkan  semua  pelaku  ekosistem  musik,  mulai  investor  hingga  lembaga negara  terkait  seperti  Ditjen  Pajak.  Sistem  ini  akan  menggantikan  pengaturan  hak cipta musisi dan royaltinya yang selama ini dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional  (LMKN).  Untuk  mengatasi  pembajakan,  BEKRAF  melakukan  sosialisasi kepada  para  musisi  untuk  mendaftarkan  karyanya,  seiring  dengan  sosialisi  kepada masyarakat  akan pentingnya penghargaan terhadap hak cipta. Pada saat  yang sama BEKRAF menggandeng Irama Nusantara untuk pengarsipan dan pendapatan industri rekaman. Berkat kerjasama ini, ribuan judul lagu Indonesia berhasil didata (Fajriyah, 2019).
Ide  ini  merupakan  sebuah  langkah  yang  sangat  baik.  Seperti  yang  sudah dijelaskan  di  latar  belakang,  ide  ini  akan  mampu  mengurangi  hilangnya  potensi ekonomi  yang  bisa  didapat  oleh  pelaku  industri  musik.  Hanya  saja  sampai  saat  ini Portamento yang dimaksud belum kunjung diluncurkan.
Selain itu, pekerjaan rumah besar di sektor ini adalah  kurangnya kesadaran pelaku  Industri Musik atas karya ciptanya, dimana para pelaku ekonomi kreatif itu seharusnya  sadar  dan  tetap  terus  andil  terhadap  ciptaan  yang  dihasilkan  (Herzani, 2018). Oleh karena itu, selain pembuatan basis data, diperlukan juga peran pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya kesadaran akan hak kekayaan intelektual.
C. Sertifikasi Profesi Musisi Untuk Masuk Ke Pasar Global
Selanjutnya yang juga penting adalah sertifikasi bagi musisi professional. Hal ini agar mereka mudah untuk mendapatkan pekerjaan baik di dalam ataupun di luar negeri.  Selain  kemampuan  yang  menjadi  jelas  dengan  adanya  sertifikat,  sertifikasi juga  penting  agar  musisi  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri  mendapatkan  upah yang layak sesuai dengan kemampuan yang ia miliki.
BEKRAF memiliki kegiatan sertifikasi bagi profesi musisi, spesifik lagi bagi penyanyi dan pemain musik. Setiap tahun diselenggarakan di tiga kota, dengan kuota masing-masing 100 orang per kota (Fajriyah, 2019). Agar sektor musik berkontribusi maksimal  BEKRAF  juga  aktif  mendukung  pendirian  Lembaga  Sertifikasi  Profesi Musik  Indonesia  (LSPMI)  yang  bertugas  mengelola  kompetensi  musisi.  Salah satunya  adalah  kegiatan  sertifikasi  yang  secara  perdana  digelar  di  Bandung  pada pertengahan Mei 2018. Tercatat ada 140 musisi yang mengikuti uji kompetensi itu, yang terdiri dari penyanyi (vokalis) dan pemusik (instrumentalis) seperti pemain gitar, bas, keyboard, dan drum (Fajriyah, 2019).
Ari Juliano, salah satu petinggi BEKRAF mengatakan, manfaat sertifikasi ini adalah  kompetensi  musisi  akan  diakui  secara  nasional  dan  internasional.  Selain kemampuan  teknis,  perilaku  juga  menjadi  poin  penilaian.  Sehingga  secara  tidak langsung,  sertifikasi  akan  meningkatkan  pengetahuan  dan  perilaku  para  musisi. Sertifikasi  ini  penting  bagi  musisi  yang  bekerja  di  hotel,  restoran,  kafe,  atau  kapal pesiar  di  luar  negeri.  Karena  dalam  banyak  kasus,  para  penyanyi  dan  musisi  yang tidak memiliki sertifikasi  tidak diizinkan untuk  tampil di  luar negeri. Mereka yang diizinkan  tampil,  bisa  dibayar  lebih  rendah  dibanding  musisi  yang  tersertifikasi kompetensinya.
D. Bantuan Untuk Perbaikan Infrastruktur Pertunjukan Musik
Selanjutnya  yang  menarik  adalah  mencari  tahu  bagaimana  peran  BEKRAF dalam  meningkatkan  baik  kualitas  maupun  kuantitas  infrastruktur  penunjang pertunjukan  musik.  Di  dalam  program  kerjanya,  BEKRAF  turut  memberikan anggaran  untuk  membangun  dan  memperbaiki  gedung  pertunjukan,  dan  juga berencana membangun museum musik Indonesia. BEKRAF juga turut memberikan bantuan hibah infrastruktur seni setiap tahunnya. Hibah ini diberikan kepada pelaku pertunjukan  musik  yang  mengajukan  proposal  kepada  BEKRAF.  Hibah dilangsungkan setiap tahunnnya melalui proses seleksi (Fajriyah, 2019).
Di tahun 2018 BEKRAF telah mengucurkan dana sebesar Rp 42 miliar untuk revitalisasi infrastruktur industri kreatif. Sementara di tahun 2017, angkanya sedikit lebih tinggi sebesar Rp 45,5 miliar. Bantuan ini terdiri dari tiga paket, yaitu revitalisasi ruang  kreatif,  sarana  ruang  kreatif,  dan  juga  sarana  teknologi  dan  informasi. Infrastruktur  merupakan  salah  satu  kunci  utama  dalam  persaingan  kreativitas  dan pertumbuhan  ekonomi  (Fajriyah,  2019).  Anggaran  tersebut  dikucurkan  antara  lain untuk merevitalisasi 35 ruang kreatif, lebih dari 10 ribu jenis sarana, dan lebih dari 1.500 sarana teknologi informasi & komunikasi. Ada 92 lembaga tersebar di seluruh Indonesia yang kemudian menerima manfaat ini (Reily, 2019). BEKRAF menetapkan lima  kategori  pengusul,  yaitu  komunitas  kreatif,  pemerintah  provinsi,  pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan lembaga adat. Kegiatan kreatif yang dijalankan setidaknya berlangsung sejak dua tahun sebelum mengajukan proposal.
Langkah  yang  dilakukan  BEKRAF  ini  merupakan  sebuah  terobosan  yang sangat  baik  dalam  memajukan  sektor  pertunjukan  musik  di  Indonesia,  hanya  saja menurut  peneliti,  hal  tersebut  masih  berkutat  pada  pertunjukan  dengan  skala  yang
kecil.  Karena  apabila  total  anggaran  di  atas  kita  bagi  dengan  jumlah  penerimanya, maka  angka  tersebut  tidak  lebih  dari  sekitar  1  Milyar.  Angka  yang  sudah  cukup banyak  untuk  industri  pertunjukan  skala  komunitas,  namun  masih  sangat  kurang untuk infrastruktur pertunjukan musik yang berskala internasional. Anggaran ini juga tidak secara spesifik diperuntukkan untuk infrastruktur pertunjukan musik, melainkan keseluruhan subsector Industri Kreatif.
Meskipun  penyelenggaran  pertunjukan  musik  di  Indonesia  sepuluh  tahun belakangan terus meningkat, akan tetapi hal tersebut sebenarnya belum menjadikan Indonesia  sebagai  pemain  utama  di  kawasan  Asia  Tenggara,  terutama  bila  kita membandingkan dengan geliat yang sama yang terjadi di Thailand, dan Singapura. Singapura terutama, adalah Negara yang paling banyak disinggahi oleh musisi-musisi Internasional.  Mirisnya,  sebagain  penonton  yang  menikmati  konser  konser  musisi- musisi internasional di Singapura ini adalah orang-orang Indonesia.
Beberapa  konser  musisi  ternama  di  Singapura  dapat  dijadikan  contoh bagaimana tingginya animo masyarakat Indonesia untuk datang ke Singapura sekedar menonton  pertunjukan  musisi  Internasional,  misalkan  konser  Coldplay  pada  awal tahun 2017. Tingginya minat penonton Indonesia dikonfirmasi oleh Raymond Lim, Area  Director  Indonesia,  Singapore  Tourism  Board.  Menurutnya,  penonton  yang datang ke Singapura banyak yang berasal dari negara lain di sekitarnya. Dikatakan pada konser Coldplay, 20% penontonnya berasal dari Indonesia (Rafikasari, 2017).
Begitu  banyak  musisi  dunia  yang  menggelar  konser  di  Singapura  dan disambut meriah oleh penonton Indonesia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tempat yang  mumpuni  untuk  menggelar  konser  dengan  kapasitas  puluhan  ribu  penonton seperti  National  Stadium,  hingga  tersedianya  teknisi  berpengalaman.  Selain  itu, Singapura sangat mudah dicapai karena banyaknya pilihan penerbangan ke sana dari yang low cost hingga fullservice flight, dan sistem pembelian tiket konser di sana juga cukup memudahkan penonton.
Kalau  orang  mau  nonton  konser  biasanya  memastikan  tempatnya  mudah dicapai,  tiket  mudah  didapat,  membelinya  tak  sulit.  Setelah  nonton  konser,  tutur Raymond, kalau traveler mau pulang ke hotel atau pun lanjut wisata ke tempat lain itu mudah. Transportasi umum di Singapura banyak pilihannya. Lokasi konser pun ada yang berdekatan dengan objek wisata populer di sana. Setelah nonton konser ingin bisa kembali ke hotel. Setelah konser bisa juga mengeksplor kota, transportasi umum juga sangat mudah (Rafikasari, 2017).
Drummer Grup Musik PAS Band, Sandy Andarusman membenarkan hal ini. Menurutnya,  Indonesia  kekurangan  gedung  pertunjukan  untuk  menggelar  konser. Yang biasa jadi tempat konser adalah hotel, gedung sewaan, atau semacam hall. Lebih lanjut menurut Sandy, Indonesia membutuhkan area atau bangunan khusus seperti di Singapura.  Beberapa  lokasi  konser  terkenal  di  yaitu  National  Stadium,  Singapore Conference  Hall,  Victoria  Theatre,  The  Star  Performing  Arts  Center,  Singapore Indoor Stadium,  dan lain-lainya  (Anggraini, 2019).  Jakarta sendiri sebelumnya ada gedung  pertunjukan  musik  di  kawasan  Taman  Impian  Jaya  Ancol,  Jakarta  Utara
bernama Mata Elang International Stadium (MEIS). Bangunan berkapasitas 200.000 orang  ini  tutup  per  26  Juni  2014  karena  konflik  terkait  perizinan  yang  melibatkan perseroan serta pengelola Ancol Beach City.
Dari cerita sukses Singapura, tentu Indonesia harus banyak berkaca. Dengan logika  sederhana,  kita  pasti  bisa  sadar  bahwa  250  juta  penduduk  Indonesia  adalah pasar  yang  sangat  besar  untuk  industri  pertunjukan  musik.  Bayangkan  jika perekonomian  dan  kelas  menengah  tumbuh  merata  di  seluruh  pulau-pulau  di Indonesia, maka setidaknya musisi-musisi internasional bisa mengagendakan 8 kali konser di Indonesia. Misalkan di Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Denpasar, Makasar dan Ambon.  Namun selain peningkatan perekonomian, proyeksi ini tentu membutuhkan dukungan infrastruktur.
Di  banyak  kota  yang  disebutkan  di  atas,  konser  artis-artis  dalam  negeri sebenarnya  rutin  diselenggarakan.  Hanya  saja  tempatnya  masih  meminjam  arena- arena yang sebenarnya kurang representatif, seperti parkiran mall, gedung olahraga, dan  sejenisnya,  yang  sebenarnya  tidak  diperuntukkan  untuk  pertunjukan  musik. Selain itu seperti Singapura, sudah seharusnya kota-kota di Indonesia juga didesain agar segala seluk beluk ruang publik dapat terintegrasi dan dapat dijangkau dengan mudah. Mulai dari bandara, arena pertunjukan, pusat perbelanjaan, destinasi wisata, seharusnya  terkoneksi  dengan  jalur  transportasi  umum.  Peran  BEKRAF  belum sampai menjangkau area ini.
E. Bantuan Biaya Bagi Musisi yang Tampil di Luar Negeri
Salah  satu  terobosan  penting  yang  dilakukan  oleh  BEKRAF  adalah dianggarkannya  pembiayaan  bagi  musisi  Indonesia  yang  diundang  untuk  tampil  di pertunjukan musik luar negeri. Salah satu musisi yang sempat menjadi sorotan terkait hal ini adalah band Efek Rumah Kaca (ERK). Band ini diundang untuk tampil pada SXSW Festival di Amerika Serikat, dan semula akan didukung pembiayaanya oleh BEKRAF  (Abdulsalam,  2018).  Namun  akhirnya  Kerjasama  ini  batal  dikarenakan ERK merasa ada kejangalan di dalam pengalokasian dana.
ERK  sebagai  sebuah  band  merasa  dana  yang  dikucurkan  oleh  BEKRAF mampu  mencukupi  perjalanan  mereka  untuk    anggota  band  beserta  kru  yang jumlahnya  10  orang.  Hanya  saja,  BEKRAF  hanya  memperbolehkan  anggaran  ini untuk digunakan oleh 5 orang saja. Setelah ditelusuri lebih lanjut, perbedaan persepsi ini  muncul  akibat  ERK  yang  melihat  penggunaan  anggaran  dengan  cara memaksimalkan fungsi (tiket ekonomi paling murah dengan jadwal tetap, penginapan kelas  budget),  sementara  BEKRAF  menggunakan  anggaran  dengan  merujuk  pada aturan  standar  baku  (tiket  dengan  jadwal  fleksibel,  penginapan  standar  perjalanan dinas).  Hal  ini  tentu  memicu  perselisihan  yang  untungnya  tidak  berkepanjangan. Walaupun  ERK  akhirnya  tetap  berangkat  ke  festival  tersebut,  namun  mereka menggunakan  dana  sendiri  yang  didapat  melalui  konser  penggalangan  dana,  tetap menolak menggunakan dana BEKRAF.
Musisi  lain  mungkin  banyak  yang  mampu  beradaptasi  dengan  aturan BEKRAF. Akan tetapi kasus ERK ini dapat memperlihatkan bahwa ada jarak yang
cukup besar antara cara pikir/cara kerja musisi dan pemerintah. Musisi berfikir dan bekerja dengan cara kreatif agar apa yang ingin mereka tuju dapat berhasil, sementara pemerintah  bekerja  dengan  aturan  birokratis  yang  baku  secara  berkesinambungan. Dua hal ini tentu saja rentan akan munculnya konflik. Hal yang sama juga terlihat dari komunitas  musik  yang  enggan  menggunakan  beberapa  aset  pemerintah  karena dianggap terlalu birokratis dan tidak komunikatifnya masalah pembiayaan (Resmadi, Idhar & Bastari, 2020). Maka perlu bagi pemerintah, untuk menyesuaikan diri dalam berbagai upaya kerjasama dengan pelaku industri kreatif, khususnya terkait dengan batasan-batasan  biroikrasi  yang  bisa  mengekang  cara  pikir  dan  cara  kerja  pelaku industry kreatif.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  BEKRAF  telah  melakukan  berbagai  strategi guna  membawa  industri  musik  Indonesia  ke  pasar  global.  Strategi  tersebut  antara  lain adalah  upaya  perlindungan  hak  cipta  musisi,  pemberian  sertifikasi  profesi,  bantuan perbaikan infrastruktur, serta bantuan biaya untuk musisi yang tampil di luar negeri.
Terkait  dengan  payung  hukum  hak  cipta,  BEKRAF  telah  membuat  strategi  yang tepat  dengan  rencana  pembuatan  portal  musik  bernama  Portamento.  Sayangnya  hal tersebut sejauh ini belum terlaksana. Sementara terkait sertifikasi profesi, sudah berjalan dengan baik, walaupun jangkauannya harus diperluas lagi.
Penulis  juga  menemukan  beberapa  hal  yang  masih  kurang  efektif,  seperti  dalam bantuan infrastruktur, yang ternyata masih menyasar pertunjukan skala kecil. Sementara yang sangat dibutuhkan penyelenggara pertunjukan musik Indonesia adalah infrastruktur yang berskala internasional. Indonesia masih kalah bila dibandingkan dengan Singapura yang sampai hari ini masih  menjadi  pusat  utama pertunjukan musik di  Asia Tenggara. Padahal  Indonesia  berpeluang  menjadi  yang  terdepan  dalam  hal  ini,  karena  pasar penonton  pertunjukan  musik  Indonesia  dalam  sektor  ini  sangat  besar.  Indonesia  harus mencontoh  Singapura  yang  berhasil  mengintegrasikan  transportasi  publik,  ruang pertunjukan musik dan tempat-tempat pariwisata
Terakhir,  terkait  dengan  bantuan  biaya  bagi  musisi  yang  tampil  di  luar  negeri, pemerintah harus mengupayakan prosedur yang lebih fleksibel, karena harus diakui ada perbedaan yang sangat mendasar antara pola kerja seniman dengan pola kerja birokrasi. Harus ada jalan tengah agar cara kerja dan cara fikir pemerintah mampu selaras dengan cara kerja dan cara fikir pelaku industri kreatif.

## BIBLIOGRAFI
Abdulsalam, Husein.  (2018). Bagaimana Efek Rumah Kaca Mundur Sebagai  Delegasi Bekraf  untuk  SXSW .  Retrieved  from  https://tirto.id/bagaimana-efek-rumah-kaca- mundur-sebagai-delegasi-bekraf-untuk-sxsw-cFLN diakses 30 Maret 2019. Google Scholar
Adyatama,  Egi.  (2019). Wawancara  Eksklusif  Anang  Hermansyah  soal  RUU Permusikan .  Retrieved  from  https://nasional.tempo.co/read/1173401/wawancara- eksklusif-anang-hermansyah-soal-ruu-permusikan diakses 23 Maret 2019.
Anggraini,  Rizka  Gusti.  (2019). Kontribusi  Industri  Musik  Minim  Akibat  Kendala Infrastruktur .  Retrieved  from  https://katadata.co.id/berita/2019/02/11/kontribusi- industri-musik-minim-dinilai-karena-infrastruktur-terbatas  diakses  1  November 2019
Ennew, Christine T., & Fujia, Yang. (2009). Foreign Universities in China: A Case Study . European Journal of Education, 44 (1), 21–36. Google Scholar
Fajriyah, Atikah Nur. (2019). Wawancara Langsung Dengan Staf Bagian Penelitian dan Pengembangan BEKRAF, September 2019. Google Scholar
Hawin,  M.  (2012).  GATS  dan  Pendidikan. Bahan  Kuliah  Hukum  Perdagangan Internasional , 3–4. Google Scholar
Herzani,  Andhika  Putra.  (2018). Peran  Badan  Ekonomi  Kreatif  (BEKRAF)  terhadap perlindungan  hukum  atas  suatu  karya  cipta  lagu  di  Indonesia .  Universitas Tarumanagara. Google Scholar
Ikbar,  Yanuar.  (2012). Metode  penelitian  sosial  kualitatif. Bandung:  Refika  Aditama. Google Scholar
Ine. (2005). Sheila on 7 Konser Keliling Malaysia . Retrieved from https://hot.detik.com/musik/531966/sheila-on-7-konser-keliling- malaysia&nocache=1 diakses 30 Maret 2019.
Kreatif, Badan Ekonomi. (2017). Data statistik dan hasil survei ekonomi kreatif. Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif . Google Scholar
Malau,  Robin.  (2016). Mengukur  Kontribusi  Ekonomi  Musik  Terhadap  Negara . Retrieved from http://www.walikotamusik.com/mengukur-ekonomi-musik/ diakses 1 April 2019
Maulana, Ilham, & Alamsyah, Andry. (2014). Rekomendasi Model Bisnis Industri Musik Pop dan Rock di Indonesia Berdasarkan Model Business Canvas. Jurnal Manajemen Indonesia , 14 (2), 153–162. Google Scholar
Rafikasari,  Diana.  (2017). Alasan  Wisatawan  Gemar  Nonton  Konser  di  Singapura .
Retrieved  from https://lifestyle.sindonews.com/read/1238057/164/ini-alasannya- wisatawan-gemar-nonton-konser-di-singapura-1504928954  diakses  1  November 2019
Rahman, Yanuar. (2012). Indonesia Ladang Emas Konser Internasional . Retrieved from https://www.beritasatu.com/home/38803-indonesia-ladang-emas-konser- internasional.html  diakses 30 Maret 2019
Reily,  Michael.  (2019). Bekraf  Siap  Gelontorkan  Dana  Untuk  26  Ruang  Kreatif . Retrieved  from https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5e9a51a5cbad9/bekraf- siap-gelontorkan-dana-untuk-26-ruang-kreatif-di-2019 diakses 10 Oktober 2020
Resmadi,  Idhar  &  Bastari,  Rendy.  (2020). Pemetaan  Ekologi  Sektor  Musik  Indonesia . Jakarta: British Council Indonesia. Google Scholar
Sasongko,  Agung.  (2018). BEKRAF:  Kontribusi  Musik  ke  PDB  Kecil .  Retrieved  from https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/10/p5cb8r313 -bekraf- kontribusi-musik-ke-pdb-kecil diakses 30 Maret 2019. Google Scholar
Sumahar, Muarif Pebriansah. (2014). Analisis wacana dominasi major label pada industri musik  indonesia  dari  band  efek  rumah  kaca. Jurnal  Komunikasi.  Universitas Airlangga Surabaya . Google Scholar
Wisbisono,  Nuran.  (2016). Berburu  Konser  Hingga  Ke  Luar  Negeri .  Retrieved  from https://tirto.id/berburu-konser-hingga-ke-luar-negeri-b5Hs diakses 1 April

## Copyright holder:
Ferdiansyah R, Indra Tamsyah dan Yuniarsih Manggarsari (2021)
First publication right: Journal Syntax Literate
This article is licensed under: