BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 5  No 2,  2024, pp. 1892-1897 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.9157

## Program Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Kelompok Usaha Kerupuk Ubi Ungu
Whydiatoro 1* , Budiman 2 , Engkos Koswara 3 , Intan Kusumadewi 4
1,2,3,4 Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia *e-mail korespondensi: why@unma.ac.id

## Abstract
The  government  provides  major  support  for  MSME  businesses  in  their  current  form  in  order  to  absorb  a sizable  workforce  by  creating  new  jobs.  With  the  legality  of  the  MSME  business,  it  will  assert  that  the business being conducted is approved as lawful by the government and earn the community's confidence in the enterprise. The sustainability of the business being run will have a significant impact in addition to the legality  of  the  operation  and  public  trust  because  the  operation  has  taken  advantage  of  a  government permit.  MSME  actors,  particularly  regular  people,  tend  to  disregard  the  significance  of  the  legality  of  the enterprise they are doing. Actors in the business world solely consider how successfully and profitably their company is doing. Therefore, it is essential to do outreach and education regarding the significance of the legitimacy of the business being run. The usage of the label CIKKAL has been authorised by the Padahaten Women's organisation as well as a trademark. Additionally, the mark is registered with PIRT management. Keywords: UMKM, Legality, Women's group

## Abstrak
Bentuk usaha UMKM saat ini sangat didukung oleh pemerintah, hal demikian untuk menciptakan lapangan kerja  baru  hingga  penyerapan  tenaga  kerja  yang  cukup  signifikan.  Dengan  legalitas  usaha  UMKM  akan menyatakan  diri  bahwa  usaha  yang  dijalankan  dinyatakan  legal  oleh  pemerintah  dan  akan  memperoleh kepercayaan dari masyarakat terhadap usaha yang dijalankan. Selain dari legalitas usaha dan kepercayaan masyarakat,  keberlangsungan  usaha  yang  dijalankan  menjadi  akan  cukup  berdampak  karena  usaha  yang dijalankan  telah  mengantongi  ijin  dari  pemerintah.  Para  pelaku  UMKM  terutama  masyarakat  awam,  tidak menghiraukan tentang pentingnya legalitas usaha yang mereka jalankan. Para pelaku usaha hanya berpikir bagaimana  usaha  yang  mereka  jalankan  dalam  berjalan  dengan  baik  dan  menghasilkan  keuntungan. Sehingga perlu dilakukan sosialiasi dan pendampingan tentang pentingnya legalitas usaha yang dijalankan. CIKKAL merupakan merek  dagang sekaligus label yang  disepakati oleh kelompok  Wanita Padahaten untuk digunakan. Merek tersebut juga didaftarkan dalam pengurusan PIRT.
Kata Kunci: UMKM, Legalitas, kelompok Wanita
Accepted: 2024-04-22
Published: 2024-04-30

## PENDAHULUAN
Kelompok wanita  di Desa Padahanten mempunyai sebuah kegiatan produksi yaitu membuat kerupuk ubi yang terbuat dari ubi ungu. Ubi ungu yang dihasilkan merupakan hasil tani dari warga sekitar  yang  memang  berprofesi  sebagai  petani.  Harga  ubi  ungu  yang  relative  lebih  rendah membuat kelompok ini berinovasi untuk meningkatkan nilai jual dari ubi ungu tersebut.
Hingga saat ini, pemasaran ubi ungu menggunakan website/media sosial dan juga warung ke warung. Melihat perkembangan akan permintaan dan peminatan akan kerupuk ubi ungu, penting dilakukan legalitas untuk usaha produk ubi ungu. Karena legalitas usaha merupakan jati diri yang melegalkan usaha tersebut.(IK Dewi, 2021)
Bentuk  usaha  UMKM  saat  ini  sangat  didukung  oleh  pemerintah,  hal  demikian  untuk menciptakan lapangan kerja baru hingga penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Dengan legalitas  usaha  UMKM  akan  menyatakan  diri  bahwa  usaha  yang  dijalankan  dinyatakan  legal  oleh pemerintah  dan  akan  memperoleh  kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  usaha  yang dijalankan.(Pramesti, Azizah, & W Nurbayzura, 2022)
Selain  dari  legalitas  usaha  dan  kepercayaan  masyarakat,  keberlangsungan  usaha  yang dijalankan  menjadi  akan  cukup  berdampak  karena  usaha  yang  dijalankan  telah  mengantongi  ijin dari pemerintah.(IK Dewi, 2021)
Para  pelaku  UMKM  terutama  masyarakat  awam,  tidak  menghiraukan  tentang  pentingnya legalitas  usaha  yang  mereka  jalankan.(Kusmanto  &  W  Warjio,  2019).  Para  pelaku  usaha  hanya berpikir  bagaimana  usaha  yang  mereka  jalankan  dalam  berjalan  dengan  baik  dan  menghasilkan keuntungan.  Sehingga  perlu  dilakukan  sosialiasi  dan  pendampingan  tentang  pentingnya  legalitas usaha yang dijalankan.(Diana, Akbhari, Fadhilah, & Hidayaturracman, 2022).
Dalam  pendampingan  tentu  akan  membutuhkan  syarat-syarat  untuk  bisa  mendapatkan Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).(Widayanto  &  A  Pujiastuti,  2020).  Persyaratan  tersebut  perlu diketahui  oleh  para  pelaku  usaha,  sehingga  para  pelaku  usaha  dapat  memahami  bagaimana pembuatan  NIB  tersebut.  Dalam  prosesnya  pendampingan  ini  membutuhkan  waktu  yang  tidak sedikit  karena  masyarakat  awam  mungkin  tidak  perhatian  untuk  syarat-syarat  yang  akan dibutuhkan.(Diana, Akbhari, Fadhilah, & Hidayaturracman, 2022)

## METODE

## Survey lapangan
Pada tahapan ini, melihat langsung ke lapangan untuk memastikan sejauh mana produk tersebut berkembang. Supaya pendampingan lebih terarah. Survey lapangan menijau langsung kebutuhan umkm yang menjadi sasaran/objek pengabdian.

## Studi literature
Pada  tahap  ini,  peneliti  mempelajari  kebutuhan  akan  teori  yang  menunjang  akan  terlaksananya proses  pengabdian.  Literatur  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  kebutuhan  umkm  yang  menjadi objek pengabdian.

## Identifikasi kebutuhan
Penentuan  kebutuhan  dalam  pengabdian  perlu  dilakukan,  supaya  proses  pengabdian  ini  tepat sasaan.  Pada  tahapan  ini  juga  tim  melakukan  identifikasi  terhadap  kebutuhan  objek  pengabdian supaya lebih terarah.

## Perencanaan pendampingan
Pada  tahap  ini,  perencanaan  pendampingan  legalitas  usaha  akan  diberikan.  Sekaligus  survey berkas  pendukung.  Pendampingan  dilakukan  untuk  memastikan  objek  pengabdian  dapat mengajukan legalitas usaha yang dijalankan.

## Pendampingan legalitas
Penyusunan berkas yang dibutuhkan dalam proses legalitas usaha. Hingga pendampingan upload ke  system  OSS  kementrian  Investasi.  Pendampingan  dilakukan  untuk  memastikan  berkas  yang diupload sesuai dengan yang dibutuhkan.
Gambar 1. Sistem OSS untuk ajuan perijinan usaha Sumber : („OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik‟, n.d.)

## Evaluasi program
Tahap  ini  untuk  melihat  sejauh  mana  kelompok  mendapatkan  ijin  usaha.  Evaluasi  ini  juga diharapkan untuk dapat melihat perkembangan ajuan legalitas dari usaha yang dijalankan

## Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir/penutup dari pengabdian yang telah dilaksanakan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Survey lapangan
Tim  melihat  langsung  sudah  sejauh  mana  pengetahuan  tentang  legalitas  dari  usaha  kelompok kerupuk  ubi  ungu.  Memberikan  beberapa  pertanya  terkait  dengan  identitas  usaha  kerupuk  ubi ungu  yang  telah  dijalankan  selama  ini.  Hasil  dari  survey  lapangan,  kelompok  ubi  ungu  Sebagian besar  belum  mengenal  yang  yang  Namanya  legalitas  usaha.  Hanya  ada  1  warga  yang  sudah mengenal dan sudah memiliki legalitas usaha, itu juga dibuatkan oleh pemerintahan setempat

## Gambar 2. Survey anggota kelompok

## Identifikasi kebutuhan
Dari  hasil  survey  lapangan,  kelompok  kerupuk  ubi  ungu  belum  memiliki  legalitas  satu  pun. Sehingga  tim  memutuskan  untuk  memberikan  pendampingan  dari  mulai  pembuatan  NIB  hingga
pengurusan  halal  yang  dikeluarkan  oleh  MUI.  Pemberian  pendampingan  tentu  tidaklah  mudah, mengingat anggota kelompok masih awam akan legalitas.

## Perencanaan pendampingan
Dalam pelaksanaan pendampingan, hal pertama yang akan tim lakukan adalah Pengurusan NPWP untuk  ketua/yang  mewakili  dari  kelompok  tersebut.  Pengurusan  NIB,  Pengurusan  PIRT, Pengususan  label  Halal,  Pendampingan  legalitas,  Pengurusan  NPWP,  Dilakukan  melalui  situs  DJP online seperti pada tampilan berikut:

## Gambar 3. Tampilan DJP online
Pengurusan NIB dilakukan melalui website berikut, mengikuti format yang dibutuhkan, diantaranya FORM NIB
Tim  pengabdian  mendapatkan  1  nama  untuk  diajukan  mewakili  kelompok,setelah  mendapatkan kesepakatan bersama untuk pengajuan tersebut, yaitu:
Nama Sesuai EKTP : SUTIAH NIK EKTP : 3210084107790101 Alamat Sesuai EKTP : Blok Rabu RT/RW : 04/04 Kel/Desa : Padahanten Kec : Sukahaji Kab : Majalengka Tempat, Tanggal lahir : Majalengka, 1 Juli 1979 No. HP : 081320712948 Email aktif di android : -
Kemudian nama tersebut kami bimbing untuk mendapatkan nomor NIB, melalui website berikut:

## Gambar 4. Tampilan website OSS untuk ajuan NIB

## Pengurusan PIRT
Untuk  pengurusan  PIRT  diperlukan  beberapa  persyaratan  salah  satunya  label  produk  untuk mencantumkan nomor PIRT dan kadaluarsa. Tim pengabdian membuatkan label untuk kelompok yang diberikan nama “CIKKAL” sebagai merek dadang untuk kelompok tersebut

## Gambar 5. Label untuk pengurusan PIRT
Selain label tersebut, anggota kelompok diminta untuk menuliskan komposisi dari masing-masing produk yang telah dibuat. Berikut beberapa produk yang telah dibuat komposisinya:
Kerupuk Ubi Ungu Komposisi: - Ubi Ungu - Tepung terigu
- Tepung tapioca
- Gula
Beca / Kicimpring Komposisi: - Singkong - Bumbu pelengkap
Keripik suit Komposisi: - Singkong - Bumbu pelengkap
Karena  beberapa  produk  dari  UMKM  tersebut  tergantung  terhadap  musim,  sehingga  terdapat beberapa produk yang belum teridentifikasi oleh kelompok tersebut.

## KESIMPULAN
Dari pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, diantaranya:
1. Kelompok  Wanita  Desa  Padahanten  memahami  tentang  pentingnya  memiliki  legalitas usaha untuk keberlangsungan usaha yang dijalani kelompok tersebut.
2. Kelompok Wanita Desa Padahanten memperoleh label untuk merek dagang dengan nama “CIKKAL”. Label tersebut digunakan untuk memperoleh nomor PIRT sebagai bukti legalitas usaha yang dijalankan

## DAFTAR PUSTAKA
Diana,  L.,  Akbhari,  I.,  Fadhilah,  A.,  &  Hidayaturracman,  H.  (2022a).  Pembuatan  Nomor  Induk Berusaha  (Nib)  Untuk  Kesadaran  Legalitas  Usaha  Bagi  Umkm  Kelurahan  Dukuh  Sutorejo.
Jurnal.Erapublikasi.Id. Retrieved 30 December 2022 from https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JPPM/article/download/72/82 Diana,  L.,  Akbhari,  I.,  Fadhilah,  A.,  &  Hidayaturracman,  H.  (2022b).  Peningkatan  Pemahaman Pengurusan  Legalitas  Usaha  Bagi  Umkm  Dimasa  Pandemi  Covid-19. Journal.Ummat.Ac.Id. Retrieved 30 December 2022 from http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5093 IK Dewi. (2021). Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada UMKM  Kaopi  di  Desa  Kolowa  Kecamatan  Gu  Kabupaten  Buton  Tengah. Jurnal- Umbuton.Ac.Id. Retrieved 30 December 2022 from http://jurnal-
umbuton.ac.id/index.php/ppm/article/view/1250
Kusmanto,  H.,  &  W  Warjio.  (2019).  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)
Ikatan  Makanan  Olahan  (IMO)  dalam  upaya  legalitas  usaha. Conference.Unri.Ac.Id. Retrieved 30 December 2022 from
http://conference.unri.ac.id/index.php/unricsce/article/view/114
OSS  -  Sistem  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  (n.d.).  Retrieved  31  December 2022, from https://oss.go.id/
Pramesti,  T.,  Azizah,  R.,  &  W  Nurbayzura.  (2022).  Pendampingan  Legalitas  Umkm  Nib  Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar.
Etdci.Org. Retrieved 30 December 2022 from https://etdci.org/journal/patikala/article/view/479
Widayanto,  M.,  &  A  Pujiastuti.  (2020).  Sosialisasi  Pentingnya  Legalitas  Usaha  Dan  Penjualan
Online  Untuk  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah. Jabb.Lppmbinabangsa.Id. Retrieved 30 December 2022 from
http://www.jabb.lppmbinabangsa.id/index.php/jabb/article/view/37