Ali Dahwir, Sistem Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Halaman. 1- 10

## SISTEM KOORDINASI ANTARA PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Oleh :
Ali Dahwir Fakultas Hukum Universitas Palembang dahwirali@yahoo.com

## ABSTRACT
The  coordination  system  between  Police  investigators  and  the  Corruption  Eradication Commission (CEC) against corruption eradication efforts in Indonesia is CEC coordinate the process of  investigation,  investigation  and  prosecution  of  corruption.  In  this  case,  the  prosecution  of  all corruption  by  police  should  be  under  the  coordination  of  CEC.  In  the  context  of  coordinating  the prosecution process, the CEC is authorized to request information on all criminal acts of corruption to the police agency. Moreover, if the action is taken against corruption as regulated in Article 11 of the Corruption Eradication Commission Law.
Keywords: Coordination System; Corruption; Corruption Eradication Commission

## ABSTRAK
Sistem koordinasi antara penyidik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  adalah  KPK  mengkoordinir  proses  penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  hal  ini,  penindakan  seluruh  tindak  pidana korupsi oleh kepolisian mesti berada dibawah koordinasi KPK. Dalam konteks mengkoordinir proses penindakan,  KPK  berwenang  untuk  meminta  informasi  tentang  seluruh  kegiatan  penindakan  tindak pidana  korupsi  kepada  instansi  kepolisian.  Lebih-lebih  lagi  bila  penindakan  itu  dilakukan  terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK.
Kata Kunci : Sistem Koordinasi, Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tindak pidana
korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana khusus, yang mempunyai  spesifikasi  tertentu  yang berbeda  dengan  hukum  pidana  umum, seperti  adanya  penyimpangan  hukum acara  serta  apabila  ditinjau  dari  materi yang  diatur  maka  tindak  pidana  korupsi secara  langsung  maupun  tidak  langsung dimaksudkan menekan
seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan  terhadap  keuangan  dan perekonomian  negara. 1 Korupsi  adalah salah  satu  bentuk  kejahatan  yang mengglobal karena sampai saat ini masih senantiasa  menjadi  topik  pembicaraan
1 Lilik Mulyadi, 2000, Tindak Pidana Korupsi , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2
yang selalu hangat, baik dalam kehidupan  masyarakat  maupun  dalam seminar-seminar  yang  bertaraf  nasional maupun  internasional  karena  korupsi bukan hanya menjadi konsumsi perbincangan masyarakat atas dan menengah  saja,  melainkan  juga  masalah korupsi saat ini sudah menjadi pembahasan masyarakat akar rumput. 2
Tindak  pidana  korupsi  yang terjadi di Indonesia sudah dapat digolongkan  sebagai  tindak  pidana  yang bersifat extra  ordinary  crime ,  karena tindak  pidana  korupsi  ini  sudah  sangat berdampak  masif  dalam  hidup  dan kehidupan  bernegara  di  Indonesia.  Oleh karena  tindak  pidana  tersebut  sudah bersifat extra  ordinary  crime dan
2 Edi  Yunara,2012, Korupsi  dan  Pertanggung Jawaban  Pidana  Korporasi ,  PT.Citra  Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1
dilakukan  oleh  mereka  yang  memiliki status  sosial  yang  tinggi  maka  pola pemberantasan  tindak  pidana  ini  harus dibuat bersifat extra juga. 3
Karakteristik
kejahatan terhadap  kepentingan  publik  secara spesifik  dapat  dilihat  dari  sifat  dan pelaku  tindak  kejahatannya.  Dari  sisi sifat  kejahatannya,  daya  rusak  kejahatan terhadap  kepentingan  publik  biasanya memiliki  efek  yang  luas  dan  besar. Aspek  ini  mencakup  segi  kualitas kejahatannya  yang  menggunakan  modus operandi yang kompleks maupun dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan otoritas  hukum,  politik,  ekonomi,  dan profesi.
Kerugian-kerugian yang ditimbulkan  oleh  kejahatan  ini  secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu  kerugian  yang  sifatnya  individual maupun  yang  bersifat  massif  dan kejahatan  yang  mengakibatkan  kerugian negara.
Dalam  rangka  pemberantasan dan  pencegahan  berkembangnya  tindak pidana korupsi, pemerintah telah melakukan berbagai  upaya salah satunya dengan  dibuatnya  peraturan  perundang- undangan  tentang  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  diantaranya:  Undang- undang  nomor    31  tahun  1999  tentang pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  nomor  20  tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  serta  UU  No  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Sebelum  terbentuknya  KPK
Polri diberikan kewenangan oleh
Undang-undang
untuk melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap
3 Ali  Dahwir, Rekonstruksi  Sanksi  Pidana  Dalam Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  di  Indonesia ( Punishment  Prevention Oriented ),  Lex  Publica,  Jurnal  Ilmu  Hukum Asosiasi  Pimpinan  Perguruan  Tinggi  Hukum Seluruh  Indonesia,  (APPTHI),  Volume  IV,  No.  1 Nopember 2017, Jakarta, hlm. 646
semua  tindak  pidana,  baik  tindak  pidana umum  maupun  tindak  pidana  khusus termasuk tindak pidana korupsi. Selanjutnya  berdasarkan  ketentuan  Pasal 43  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2001,  badan  khusus  tersebut yang selanjutnya disebut Komisi
Pemberantasan
Korupsi, memiliki kewenangan  melakukan  koordinasi  dan supervisi, termasuk
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.  Berdasarkan  pada  uraian tersebut tulisan ini diberi judul: SISTEM KOORDINASI  ANTARA  PENYIDIK POLRI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.

## B. Permasalahan
Adapun  permasalahan  dibahas dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimanakah sistem  koordinasi  antara  penyidik  Polri dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) terhadap dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?
C. Metode Penelitian Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian hukum  Normatif.  Penggunaan  metode Normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang mengkonsepsikan  hukum  sebagai  norma meliputi  nilai-nilai,  hukum  positif  dan putusan pengadilan. Dimaksudkan bahwa hukum  sebagai  ilmu  normatif  dalam memecahkan  persoalan  hukum  yang terjadi  di  dalam  masyarakat,  maka pendekatan peraturan hukum dan perundang-undangan atas suatu perbuatan  pidana  khususnya  dalam tindak pidana korupsi. Metode
pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan
yuridis-normatif yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan
perundang-undangan  yang  berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga  digunakan  pendekatan  lain  yang diperlukan  guna  memperjelas  analisis ilmiah  yang  diperlukan  dalam  penelitian normatif. 4 Selain  itu  digunakan  juga metode konseptual, yaitu penelitian yang mempelajari  pandangan-pandangan  ahli hukum  dengan  doktrin-doktrin  di  dalam hukum  pidana  khususnya  hukum  pidana korupsi.

## II. PEMBAHASAN
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Kata korupsi berasal dari bahasa Latin Corruptio atau Corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa Corruptio itu berasal pula dari kata asal Corrumpere , suatu  kata  Latin  yang  lebih  tua.  Dari bahasa  Latin  itulah  turun  ke  banyak bahasa Eropa seperti Inggris: Corruption, Corrupt , Prancis:
Corruption ,  dan  Belanda, Corruptie (korruptie ).  Arti  harfiah  dari  kata  itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak  bermoral,  penyimpangan  dari kesucian,  kata-kata  atau  ucapan  yang menghina atau memfitnah. 5
Kemudian  arti  kata  korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan  kata  bahasa  Indonesia itu,  disimpulkan  oleh  Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia:  “Korupsi  ialah  perbuatan yang  buruk  seperti  penggelapan  uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya‟. Apabila  pengertian  tindak pidana dihubungkan dengan pengertian  korupsi,  maka  Tindak
Pidana Korupsi dapat diartikan sebagai  suatu  perbuatan  yang dilarang dan  diancam  dengan  pidana  oleh  UU
4 Jhonny  Ibrahim,  2005, Teori  dan Metode  Penelitian  Hukum  Normatif .  Penerbit Bayumedia Publising, Malang, hlm. 241
5 Andi  Hamzah,  1991, Korupsi  di Indonesia , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7
PTP  Korupsi.  Perbuatan-perbuatan yang  dilarang  dan  diancam  dengan pidana  itu  merupakan  perbuatan- perbuatan  yang  busuk,  buruk,  bejat, tidak  jujur,  dapat  disuap,  tidak bermoral, dan lain-lain.
2. Tugas  Polri  Menurut  UU  No.  2 Tahun 2002
Tugas,  Fungsi  dan  wewenang
Kepolisian  Republik  Indonesia  diatur dalam  UU  Nomor  20/1982  tentang
Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertahanan  dan  Keamanan  dan  UU Nomor  10/1961  tentang  Ketentuan- ketentuan  Pokok  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  dan  UU  Nomor 8/1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana. Berdasarkan  UU  tersebut  diatas,  pada hakekatnya  tugas  pokok  Kepolisian Republik
Indonesia adalah menegakkan  hukum  dan  membina keamanan  dan  ketertiban  masyakarat (kamtibmas).  Kedua  tugas  pokok tersebut menggambarkan peranan utama  Kepolisian  Republik  Indonesia sebagai  alat  negara  penegak  hukum dan  sebagai  inti  pembina  kamlibmas Konsekuensi  dari  penentuan  POLRI sebagai  ABRI,  maka  tugas  POLRI juga  ikut  serta  dalam  tugas  bantuan pertahanan  dan  dalam  pelaksanaan fungsi sosial politik ABRI.
Disamping tugas pokok
tersebut, beberapa peraturan perundang¬-undangan  membebankan tugas  dan  peranan  tambahan  kepada POLRI, antara lain :
1.  Sebagai  NCB  (National  Central Bureau)  Interpol,  yang  diwakili
Pemerintahan  Republik  Indonesia dalam ICPO (International Criminal Police Organization) Interpol,  sesuai  Keputusan  Perdana Menteri Nomor 245/PM/1954;
2.  Sebagai Koordinator dan Pengawas Alat  Kepolisian  Khusus  (Polsus), sesuai  Keputusan  Presiden  Nomor 372/1972;
Ali Dahwir, Sistem Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Halaman. 1- 10
3.  Sebagai Penanggung Jawab mengenai pemberantasan uang palsu  (dalam  kaitannya  secara internasional),  sesuai  UU  Nomor 6/1981  tentang Ratifikasi  Konvensi
Geneva;
4.  Sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidikan  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) sesuai UU Nomor 8/1981. Di dalam Undang-undang
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Bab III Pasal 13 mengenai  Tugas  dan  Wewenang Kepolisian  Republik  Indonesia  secara umum adalah:
a. Selaku  alat  negara  penegak  hukum memelihara  serta  meningkatkan tertib hukum.
b. Melaksanakan  tugas  Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan  kepada  masyarakat  bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Bersama-sama dengan segenap komponen  ketentuan  pertahanan keamanan  negara  lainnya  membina ketentraman masyarakat dalam wilayah  negara  guna,  mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
d. Membimbing masyarakat terciptanya kondisi yang menunjang  terselenggaranya  usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a,  huruf  b, dan huruf c.
e. Melaksanakan  tugas  lain  sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Tugas  Kepolisian  Republik Indonesia di bidang penegakan hukum/yuridis sebagaimana yang terdapat  dalam  UU  Nomor  2/2002
Pasal  14  point  a  yaitu  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap semua  tindak  pidana  sesuai  dengan Hukum  Acara  Pidana  dan  peraturan perundang-undangan lainnya,
selanjutnya di dalam point b “menyelenggarakan identifikasi
Kepolisian,  Kedokteran,  Kepolisian dan  Laboratorium  Forensik  serta Psikologis Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian”. Selanjutnya dalam Pasal 15 wewenang dari  Kepolisian  Republik  Indonesia adalah:
a. Menerima laporan dan pengaduan.
b. Melakukan  tindakan  pertama  di tempat kejadian.
c. Mengambil  sidik  jari  dan  identitas lainnya serta memotret seseorang.
d. Mencari  keterangan  dan  barang bukti.
e. Menyelenggarakan  Pusat  Informasi Kriminal Nasional.
f. Membantu menyelesaikan
perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
g. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
h. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
i. Memberikan  bantuan  pengamanan dalam  sidang  dan  pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
j. Melaksanakan  pemeriksaan  khusus sebagai bagian dari tindakan
Kepolisian dalam rangka pencegahan.
k. Menerima  dan  menyimpan  barang temuan untuk sementara waktu
l. Mengeluarkan  surat  izin  atau  surat keterangan  yang  diperlukan  dalam rangka pelayanan masyarakat.
m. Mengeluarkan peraturan
Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
Kepolisian  yang  mengikat  warga masyarakat.
a. Komisi Pemberantasn Korupsi
Ali Dahwir, Sistem Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Halaman. 1- 10
Lahirnya Undang-Undang
Nomor  30  Tahun  2002  Tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  selanjutnya  disebut  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  adalah amanat  Pasal  43  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Hal  ini  dikarenakan oleh lembaga pemerintah yang menangani  perkara  tindak  pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Pasal  Pasal  43  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999 mengamanatkan bahwa untuk
melakukan  penegakan  hukum  dalam memberantas tindak pidana korupsi  di Indonesia  perlu  dibentuk  suatu  badan khusus  yaitu  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kewenangannya harus bersifat independen serta bebas dari kekuasaan manapun  dalam  usaha  pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara maksimal,  optimal,  intensif,  efektif, profesional dan berkesinambungan.
Komisi Pemberantasan
Korupsi  adalah  lembaga  negara  yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.  KPK  dibentuk  dengan tujuan  meningkatkan  daya  guna  dan
hasil guna terhadap
upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi.
Menurut  ketentuan  Pasal  6 UU  KPK,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  mempunyai  tugas  sebagai berikut:
a. Koordinasi  dengan  instansi  yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana
korupsi; b. Supervisi  terhadap  instansi  yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan  tindak  pidana  korupsi;
dan
e. Melakukan monitor terhadap
penyelenggaraan pemerintahan
negara.
Dalam  menjalankan  tugas  dan wewenang  penyelidikan,  penyidikan dan  penuntutan  KPK,  disamping mengikuti hukum acara pidana sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk  meningkatkan  efisiensi dan  efektifitas  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  korupsi,  di dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002 diatur tentang pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan  umum  yang  untuk  pertama kali dibentuk adalah pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
b. Sistem koordinasi antara penyidik Polri dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) terhadap dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Undang-Undang  KPK  tidak
memberikan definisi khusus mengenai koordinasi. Bila merujuk draf
Ali Dahwir, Sistem Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Halaman. 1- 10
Penjelasan  Pasal  6  UU  KPK,  yang dimaksud  dengan  koordinasi  adalah bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK memberikan pengarahan,  pedoman,  petunjuk,  atau melakukan  kerjasama  dengan  instansi terkait dengan kegiatan pemberantasan korupsi  dan  instansi  yang  dalam melaksanakan pelayanan publik berpotensi korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi  atau  disingkat  menjadi  KPK merupakan  suatu  komisi  khusus  yang dasar  pendiriannya  diatur  dalam  pasal 43  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana Korupsi (UU No. 31/1999) dan secara  lebih  dalam  diatur  dalam  UU UU  No.  30/2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal  43  UU  No.  31  Tahun  1999 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang  KPK  adalah  melakukan melakukan  koordinasi  dan  supervisi, termasuk  melakukan  penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sebagai  lembaga  baru  yang memiliki  kewenangan  berdasarkan
Undang-undang KPK memiliki hubungan  koordinasi  dengan  lembaga lain  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas- tugasnya.  Hubungan  fungsional  dan koordinatif  antara  Kepolisian  dengan KPK  dapat  dilihat  dengan  jelas  dalam penjabaran  Pasal  6  UU  No.  30  Tahun 2002  seperti  telah  disebut  di  atas.
Dalam  pasal  tersebut  terlihat  betapa besar peran, tugas  dan wewenang dari KPK  dalam  pemberantasan  tindak pidana korupsi.
Selain  pihak  POLRI  dan Kejaksaan,  kewenangan  melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga dimiliki  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK).  Dalam  Pasal  26 Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana  Korupsi  disebutkan  bahwa penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan  di  sidang  pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan  berdasarkan  hukum  acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan  lain  dalam  undang-undang ini.  Selanjutnya,  menurut  ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KPK disebutkan bahwa  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan  tindak  pidana  korupsi dilakukan  berdasarkan  hukum  acara pidana  yang  berlaku  dan  berdasarkan Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  kecuali  ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Dari ketentuan tersebut, maka hukum acara yang berlaku bagi tindak pidana korupsi adalah Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga  dalam  membahas  proses acara tindak pidana korupsi menggunakan ketentuan-ketentuan yang  termuat  dalam  pasal-pasal  dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang tindak pidana korupsi.
Wewenang KPK terkait dengan tugas penyelidikan, penyidikan dan  penuntutan  tindak  pidana  korupsi tertuang pada Pasal 11 UU KPK yaitu terhadap tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan  aparat  penegak  hukum, penyelenggara  negara,  dan  orang lain  yang  ada  kaitannya  dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. menyangkut kerugian negara paling sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
Dalam  UU  KPK,  wewenang KPK diberikan secara luas yaitu bukan hanya lembaga yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan
Ali Dahwir, Sistem Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Halaman. 1- 10
penuntutan  akan  tetapi  KPK  juga berwenang mengambil alih penyelidikan  dan  penyidikan  yang telah  dilakukan  oleh  Polisi  dan mengambil alih penuntutan yang telah dilakukan  oleh  Kejaksaan.  (Pasal  8 UU  KPK).  Dengan  demikian  di samping Polisi yang memiliki kewenangan  sebagai  penyelidik  dan penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi, KPK juga memiliki
kewenangan  dan  berfungsi  sebagai penyelidik,  penyidik  dan  penuntut umum.  Dalam  kata  lain,  Polisi  dan KPK sama-sama mempunyai wewenang dalam melakukan
penyidikan  dan  penyelidikan  dalam tindak pidana korupsi.
Menurut  UU  KPK,  KPK bukan  hanya  dapat  bertindak  sebagai penyidik,  penyelidik  dan  melakukan penuntutan,  akan  tetapi  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  9,  dikatakan  bahwa KPK dapat mengambil alih penyidikan dan  penuntutan  yang  dilakukan  oleh Kepolisian  dan  Kejaksaan,  dengan alasan:
1.  laporan masyarakat mengenai
tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2.  proses  penanganan  tindak  pidana korupsi berlarut-larut atau tertunda- tunda  dengan  alasan  yang  tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3.  penanganan  tindak  pidana  korupsi ditujukan  untuk  melindungi  pelaku tindak pidana korupsi yang sebenarnya;
4.  penanganan  tindak  pidana  korupsi mengandung unsur korupsi;
5.  hambatan penanganan tindak pidana  korupsi  karena  adanya campur tangan dari pihak Eksekutif, Yudikatif maupun Legislatif; dan/atau 6.  keadaan lain yang menurut pertimbangan pihak Kepolisian atau  Kejaksaan  penanganan  tindak pidana  korupsi  sulit  dilaksanakan
secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar  utama  KPK  dapat
mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian  dan  kejaksanaan  adalah adanya  laporan  masyarakat  mengenai tindak  pidana  korupsi  yang  tidak ditidaklanjuti. laporan masyarakat wujud  dari  peran  serta  masyarakat untuk membantu upaya mencegah dan memberantas  tindak  pidana  korupsi, sehingga  terdapat  kewajiban  dari aparat  untuk  menindaklanjuti  laporan tersebut.
Menurut  Pasal  1  ayat  2 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia  No.  68  Tahun  1999  tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Peran  Serta Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan Negara  menyebutkan  bahwa  yang dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan  penyelenggaraan  negara yang bersih dan bebas dari KKN yang dilaksanakan  dengan  menaati  norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
Tugas  KPK  diatur  secara rinci  dalam  pasal  6  UU  No.  30/2002, yaitu:
a.  koordinasi  dengan  instansi  yang
berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi;
b.  supervisi  terhadap  instansi  yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi;
c.  melakukan
penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d.  melakukan tindakan-tindakan pencegahan  tindak  pidana  korupsi; dan e.  melakukan monitor terhadap
penyelenggaraan pemerintahan
negara.
Ali Dahwir, Sistem Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Halaman. 1- 10
Dari  penjelasan  ini,  maka disimpulkan bahwa KPK harus menjadikan Kepolisian
sebagai
„ counter partner ‟  yang  kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal  ini  dapat  dipahami  mengingat keberadaan  KPK  tidak  sampai  pada daerah-daerah  terutama  Kabupaten dan Kotamadya. Apabila KPK
melakukan  penyelidikan,  penyidikan dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan  timbulnya  berbagai kesulitan
serta pembengkakan pembiayaan yang sangat besar. Sehingga untuk penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kepolisian  dan  Kejaksaan  secara teknis  dan  praktis  dengan  tetap bekerjasama dan disupervisi oleh KPK.
Demikian pula tentang fungsi KPK untuk tidak memonopoli penyelidikan, penyidikan dan penuntutan  serta  fungsi  lainnya,  yaitu sebagai  pemicu  dan  pemberdaya institusi dan fungsi melakukan supervisi  dan  memantau  instansi  yang telah  ada,  menandakan  bahwa  dalam hubungan  fungsional  antara  KPK dengan Kepolisian akan tetap memberikan  peran  yang  besar  kepada lembaga terdahulu untuk melaksanakan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan.
Sebagaimana  telah  diuraikan sebelumnya,  saat  ini  terdapat  tiga lembaga  (Polri,  Kejaksaan,  dan  KPK) yang  masing-masing  dapat  melakukan penyidikan  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia.
Seringkali hal ini menimbulkan tumpang tindih
kewenangan dan mengakibatkan friksi antar ketiga lembaga tersebut. Contoh: pada  kasus  Simulator  SIM  yang melibatkan  Djoko  Susilo,  terdapat perdebatan    kewenangan  penyidikan antara  penyidik  Polri  dan  penyidik KPK.  Hal  ini  juga  membulkan kerancuan  bagi  masyarakat  untuk
dapat  mengawal  jalannya  proses pemberantasan korupsi di Indonesia.
Agar  pemberantasan  korupsi berjalan sinergis, selama ini Kepolisian,  Kejaksaan  dan  KPK  telah berusaha  untuk  saling  berkoordinasi. Polisi,  kejaksaan,  KPK,  dan  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  misalnya secara  berkala  mengadakan  pelatihan koordinasi pemberantasan korupsi pada  2005.  Kejaksaan  Agung  dan KPK  juga  telah  menandatangani  kerja sama  pemberantasan  korupsi  pada  6 Desember  2005.  Kemudian,  pada  8 Maret  2006  Kapolri  dan  Jaksa  Agung telah menandatangani peraturan bersama penanganan korupsi.
Merujuk  Pasal  7  UU  KPK, KPK  menjadi  koordinator  untuk  (1) penindakan tindak pidana korupsi, dan (2) mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pertama , dalam hal penindakan, KPK mengkoordinir proses  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan  tindak  pidana  korupsi. Dalam  hal  ini,  penindakan  seluruh tindak  pidana  korupsi  oleh  kepolisian mesti berada dibawah koordinasi KPK. Bahkan dalam proses pembahasan UU KPK  sempat  terbersit  usulan  dari Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)  agar  diterapkannya  kebijakan satu  pintu  ( one  gate  policy )  dimana kewenangan  penyidikan  dipercayakan pada  KPK  dan  selanjutnya  KPK-lah yang menetapkan keterlibatan kepolisian dan atau kejaksaan. 6
Dalam  konteks  mengkoordinir proses  penindakan,  KPK  berwenang untuk  meminta  informasi  tentang seluruh  kegiatan  penindakan  tindak pidana korupsi kepada instansi kepolisian. Lebih-lebih lagi bila
6 Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Pandangan Umum Mengenai Rancangan Undang-Undang  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi ,  Jakarta,  21  September 2001, hlm. 2
Ali Dahwir, Sistem Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Halaman. 1- 10
penindakan  itu  dilakukan  terhadap tindak  pidana  korupsi  sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK.
Kedua , dalam melakukan pencegahan,  KPK  mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait mengenai pencegahan terjadinya tindak  pidana  korupsi.  Instansi  terkait disini  tidak  hanya  kepolisian  dan kejaksaan  saja,  melain  juga  termasuk institusi  lain  seperti  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK),  Badan  Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP), dan lembaga/badan lainnya. Dalam hal ini,  KPK  dapat  menyusun  jaringan kerja    ( networking )    yang  kuat  dan memperlakukan  institusi  yang  telah ada  sebagai    " counterpartner "  yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi  dapat  dilaksanakan  secara efisien dan efektif.
Sekalipun  bertindak  sebagai koordinator  dalam  penindakan  dan pencegahan  tindak  pidana  korupsi, KPK bukanlah sebuah lembaga super body . Sebagaimana disampaikan
Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya  ketika  membahas  RUU KPK bahwa KPK tidak menjadi  super dan permanent body , melainkan menjadi  pendorong  dan  penuntas proses  pemberantasan  tindak  pidana korupsi. 7
Keberadan  KPK  adalah  untuk mendorong agar institusi-institusi penegak hukum yang ada tapi “lumpuh”  atau  belum  berfungsi sebagaimana  adanya,  kelak  menjadi sebuah  institusi  penegak  hukum  yang mampu  dan  berfungsi  kembali  seperti apa  yang  diharapkan  publik.  Dalam konteks  itulah  posisi  KPK  sebagai lembaga  yang  menjadi  pemicu  dan pemberdayaan institusi  yang telah  ada
7 Fraksi Partai Golongna Karya, Pandangan  Umum  atas  Rancangan  Undang- Undang  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi , 11 September 2001, hlm. 6
dalam  pemberantasan  korupsi  ( trigger mechanism ),  maka  KPK  diharapkan tidak  memonopoli  penanganan  kasus korupsi di institusinya.
UU  No.  30/2002  secara  jelas sudah memberikan kewenangan kepada  KPK  yang  sangat  kuat  dan besar  untuk  melakukan  pencegahan dan  pemberantasan  korupsi  secara sistemik dan menjadikan KPK sebagai tonggak  utama  dalam  pemberantasan korupsi.  Keberadaan  KPK  dengan segala  tugas  dan  wewenangnya,  tetap memberikan  peran  yang  besar  bagi Kepolisian  dalam  melakukan  tugas dan  kewenangannya  dalam  tindak pidana  korupsi.  Sehingga  diharapkan pada  prakteknya  antara  Kepolisian, dengan KPK dapat saling menghormati  tugas  dan  wewenang masing-masing  pihak,    dan  dapat bekerjasama demi terberantasnya tindak pidana korupsi.
Pemberantasan  korupsi  hanya dapat dilakukan apabila ada komitmen kuat  dan  kerjasama  serta  koordinasi yang  baik  antar  instansi  pemerintah dan  aparat  penegak  hukum.  Tugas memberantas  korupsi  hanya  dapat dilakukan  apabila  semua  komponen bangsa  bersatu  dan  saling  mendukung dalam  segala  upaya  pemberantasan korupsi.

## III.  PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada uraian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa sistem  koordinasi  antara  penyidik Polri  dan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  terhadap  dalam  upaya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia adalah  KPK  mengkoordinir  proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan  tindak  pidana  korupsi. Dalam  hal  ini,  penindakan  seluruh tindak  pidana  korupsi  oleh  kepolisian mesti berada dibawah koordinasi KPK. Dalam  konteks  mengkoordinir  proses penindakan,  KPK  berwenang  untuk
meminta  informasi  tentang  seluruh kegiatan  penindakan  tindak  pidana korupsi  kepada  instansi  kepolisian. Lebih-lebih  lagi  bila  penindakan  itu dilakukan  terhadap  tindak  pidana korupsi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 11 UU KPK.
B. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut  maka  penulis  menyarankan kiranya sistem koordinasi yang diamanatkan oleh Undang-undang sebaiknya  dilakukan  dengan  sebaik- baiknya  untuk  tujuan  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di Indonesia.
DAFTAR  PUSTAKA A.Buku Ali Dahwir, Rekonstruksi Sanksi Pidana  Dalam  Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  di  Indonesia ( Punishment Prevention  Oriented ),  Lex  Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Seluruh Indonesia, (APPTHI), Volume IV, No. 1 Nopember 2017, Jakarta Edi Yunara,2012, Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi ,  PT.Citra  Aditya  Bakti, Bandung Fraksi  Partai  Demokrasi  Kasih  Bangsa, Pandangan Umum Mengenai Rancangan Undang- Undang tentang  Komisi    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  Jakarta, 21 September 2001 Fraksi  Partai  Golongna  Karya,  Pandangan Umum  atas  Rancangan  Undang- Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 11 September 2001 Jhonny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif , Penerbit Bayumedia Publising, Malang
Lilik  Mulyadi,  2007, Tindak  Pidana  Korupsi Di  Indonesia,  Normatif,  Teoretis,
Praktik,dan  Masalahnya, Alumni,
Bandung B, Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Undang-Undang Nomor 10/1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8/1981
tentang Hukum Acara Pidana.