PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA STUDI KASUS PERKARA PIDANA NOMOR 07/PID-SUS-ANAK/2017/PN.PDG *
Dewi Elvi Susanti Fakultas Hukum, Universitas Andalas Jalan Gajah Mada Nomor 22  Kecamatan Nanggalo Kota Padang, e-mail: dewielvisusanti@gmail.com

## Abstract
This  study  illustrates  the  basis  and  consideration  of  public  prosecutors  and  judges  in convicting  children  as  perpetrators  of  crimes  in  a  letter  of  claim  and  decision.  There  were  two issues  that  would  be  examined,  namely:  a)  What  is  the  basis  and  consideration  of  the  Public Prosecutor  to  file  a  complaint  against  the  Child  as  a  criminal  in  a  case  Number:  07/Pid.Sus- Anak/2017/Pn.Pdg, b) What is the basis and consideration of the Judge in making a decision on the Child as a criminal offender in the decision Number: 07/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pdg, To discuss this problem a normative juridical method is used. From the results of the research obtained answers, a) the  basis  of  the  public  prosecutor  to  file  a  claim  against  a  child  is  Law  Number  3  of  1997 concerning the Juvenile Court and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, and several Circular of the Indonesian Attorney General, while prosecutor's consideration General filed  a  claim  in  court  No.  07/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pdg  was  the  fulfillment  of  the  elements  of  the article  being  charged,  things  that  incriminate  and  alleviate  children's  actions,  the  condition  of parents  of  children,  recommendations  of  correctional  facilities  (Bapas),  paying  attention  to  the interests of the community, victims and perpetrator; b) the basis of the judge in making a decision in case  No.  07/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pdg  was  Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Criminal Justice System of Children and was Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. There were 2  (two)  considerations  the  judge  handed  down  the  decision  in  case  No.  07/Pid.Sus- Anak/2017/Pn.Pdg are juridical considerations and non-juridical considerations.
Keywords: Child; Actor; Crime; Penalty .

## Abstrak
Kajian  ini  menganalisis  dasar  dan  pertimbangan  jaksa  penunut  umum  dan  hakim  dalam mempidana  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  surat  tuntutan  dan  putusan.  Ada  dua  hal permasalahan  yang  akan  dikaji  yaitu:  pertama  Apa  dasar  dan  pertimbangan  Penuntut  Umum mengajukan  tuntutan  terhadap  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  perkara  Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pdg,  kedua  apa  dasar  dan  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan  terhadap  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  putusan  Nomor:  07/Pid.Sus- Anak/2017/Pn.Pdg, Untuk membahas masalah tersebut digunakanlah metode yuridis normatif. Dari hasil  penelitian  diperoleh  jawaban,  pertama  dasar  penuntut  umum  mengajukan tuntutan terhadap anak adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan beberapa Surat Edaran Jaksa Agung RI, sedangkan  pertimbangan  Penuntut  Umum  mengajukan  tuntutan  dalam  perkara  No.  07/Pid.Sus- Anak/2017/Pn.Pdg  adalah  terpenuhinya  unsur-unsur  dari  pasal  yang  didakwakan,  hal  yang memberatkan  dan  meringankan  perbuatan  anak, keadaan  orang  tua  anak, rekomendasi  dari  balai pemasyarakatan  (Bapas),  memperhatikan  kepentingan  masyarakat,  korban  dan  pelaku  kejahatan; kedua  dasar  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  dalam  perkara  No.  07/Pid.Sus- Anak/2017/Pn.Pdg adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  dan  adalah  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak.  Ada  2  (dua)
* Naskah diterima: 18 Oktober 2018, direvisi: 11 Maret 2018, disetujui untuk terbit: 19 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v4i2.103
pertimbangan  hakim  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  No.  07/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pdg adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.
Kata Kunci: Anak; Pelaku; Tindak Pidana; Pemidanaan.

## PENDAHULUAN
Anak bukanlah objek untuk  dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan,  sehingga  bisa  tumbuh  dan berkembang  sebagai  anak  normal  yang sehat  dan  cerdas  seutuhnya.  Anak  adalah anugerah  Allah  Yang  Maha  Kuasa sebagai  calon  generasi  penerus  bangsa yang  masih  dalam  masa  perkembangan fisik  dan  mental.  Terkadang  Anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan  tindakan  yang  melanggar hukum.  Walaupun  demikian,  anak  yang melanggar  hukum  tidaklah  layak  untuk dihukum  apalagi  kemudian  dimasukkan dalam penjara (M. Nasir Djamil, 2015: 1)
Dilanjutkan  dalam  pasal  1  ayat  (3) Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya  disebut  anak  adalah  anak yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun, tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas) tahun  yang  diduga  melakukan  tindak pidana.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat  (1)  menyatakan  bahwa  segala  warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintah  itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap  seorang  anak  sebagai  pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.
Di  jelaskan  juga  dalam  pasal  1  ayat (2)  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  anak,  bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  anak selalu  menuai  kritikan  terhadap  para penegak  hukum  yang  oleh  banyak kalangan  dinilai  tidak  mengindahkan  tata cara  penanganan  terhadap  anak  yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap  kali  mereka  diperlakukan  sebagai orang  dewasa  dalam  bentuk  kecil  yang melakukan  tindak  pidana.  Disamping  itu sistim  pemidanaan  yang  sampai  sekarang terkadang  masih  memperlakukan  anak- anak  yang  terlibat  sebagai  pelaku  tindak pidana  itu  seperti  pelaku  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku  kejahatan  yang  patut  untuk mendapatkan  hukum  yang  sama  dengan orang dewasa.
Pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan  pertanggung  jawaban  individual/ personal ( Individual responsibility ) dimana pelaku dipandang sebagai individu  yang  mampu  untuk  bertanggung
jawab  penuh  terhadap  perbuatan  yang dilakukannya.
Sedangkan anak merupakan  individu  yang  belum  dapat menyadari  secara  penuh  atas  tindakan/ perbuatan  yang  dilakukannya,  hal  ini disebabkan karena anak merupakan individu  yang  belum  matang  dalam berpikir  (Mardjono  Reksodiputro,  1997: 43).
Untuk  mencermati  hukuman  yang cocok untuk anak yang melakukan tindak pidana  muncullah  berbagai  pandangan para ahli, diantaranya menurut Herbert L. Packer,  ada  dua  pandangan  konseptual yang masing-masing mempunyai
implikasi  moral  yang  berbeda  satu  sama lain, yakni pandangan retributif
( retributive view ) dan pandangan utilitarian ( utilitarian  view ).  Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang  yang  dilakukan  oleh  warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan  terhadap  kesalahan  yang dilakukan  atas  dasar  tanggung  jawab moralnya  masing-masing.  Pandangan  ini dikatakan  bersifat  melihat  ke  belakang ( backward-looking ). Pandangan utilitarian melihat  pemidanaan  dari  segi manfaat  atau  kegunaannya  dimana  yang dilihat  adalah  situasi  atau  keadaan  yang ingin  dihasilkan  dengan  dijatuhkannya pidana  itu.  Di  satu  pihak,  pemidanaan dimaksudkan  untuk  memperbaiki  sikap atau  tingkah  laku  terpidana  dan  di  pihak lain  pemidanaan  itu  juga  dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan  melakukan  perbuatan  yang
serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi  ke  depan  ( forward-looking ) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan  ( detterence )  (Zainal  Abidin,
2005: 10).
Muladi  di  dalam  disertasinya  yang berjudul  “ Lembaga  Pidana  Bersyarat Sebagai  Faktor  yang  Mempengaruhi
Proses Hukum Pidana yang
Berperikemanusiaan ”  memperkenalkan teori  tujuan  pemidanaan  yang  integratif (Kemanusiaan  dalam  Sistem  Pancasila). Dilandasi  oleh  asumsi  dasar,  bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap  keseimbangan,  keselarasan  dan keserasian  dalam  kehidupan  masyarakat yang  mengakibatkan  kerusakan  individu ataupun  masyarakat.  Dengan  demikian maka  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk memperbaiki  kerusakan  individu  dan masyarakat  yang  diakibatkan  oleh  tindak pidana  tersebut.  Hal  ini  terdiri    dari seperangkat  tujuan    pemidanaan    yang harus  dipenuhi,    dengan  catatan,  bahwa tujuan  manakah  yang  merupakan  titik berat  sifatnya  kasuistis  (Dwidja  Priyatno, 2009: 28).
Menurut  Muladi  (Muladi,  1995:  2), tujuan  pemidanaan  dijadikan  patokan dalam  rangka  menunjang  bekerjanya sistem  peradilan  pidana  dimaksudkan untuk  menciptakan  sinkronisasi  yang bersifat fisik, meliputi sinkronisasi struktural  ( structural  synchronization ), sinkronisasi substansial ( substansial
synchronization )  dan  dapat  pula  bersifat sinkronisasi kultural ( cultural synchronization ).  Dalam  hal  sinkronisasi kultural,  keserempakan  dan  keselarasan
dituntut  dalam  mekanisme  administrasi peradilan  pidana  ( the  administration  of justice )  dalam  rangka  hubungan  antar Dasar  dari  pada  adanya  perbuatan  pidana adalah  asas  legaliteit,  yaitu  asas  yang menentukan  bahwa  sesuatu  perbuatan adalah  dilarang  dan  diancam  dengan pidana  barang  siapa  yang  melakukannya, sedangkan  dasar  dari  pada  dipidanannya sipembuat  adalah  asas  “tidak  dipidana jika  tidak  ada  kesalahan”.  Dapat  pula dikatakan orang tidak mungkin dipertanggung  jawabkan  dan  dijatuhi pidana  kalau  tidak  melakukan  perbuatan pidana.  Tetapi  meskipun  dia  melakukan perbuatan  pidana,  tidaklah  selalu  dia dapat  dipidana,   jika  yang  melakukan pidana  adalah  orang  yang  sakit  jiwa.  Di dalam  proses  peradilan  pidana  terhadap anak masih saja memperlakukan tersangka  anak  sama  dengan  tersangka dewasa, malah terjadi adanya pelanggaran HAM.
Padahal ada perbedaan penanganan  di  dalam  proses  peradilan pidana.  Masalah  proses  peradilan  pidana terhadap  anak  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Repsublik  Indonesia  No.  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Mengapa  masalah  dalam proses  peradilan  anak  masih  terjadi pelanggaran  HAM  atau  salah  dalam menerapkan hukum?
Sejak  berlakunya  Undang-undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan
Negeri  Padang  dalam  hal  menangani perkara Anak selaku pelaku tindak pidana telah  memutus  perkara  dengan  bentuk tindak  pidana  yang  beragam  mulai  dari
perkara  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan,  tindak  pidana  pengrusakkan, persetubuhan terhadap Anak dan penganiayaan,  dengan  bentuk  putusan pidana yang sangat memperhatikan kepentingan Anak pelaku dimana
Pengadilan  Negeri  Padang  lebih  banyak mengeluarkan  putusan  dalam  bentuk latihan kerja di LPKS (lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial) untuk anak  pelaku  yang  orang  tuanya  masih sanggup membina anaknya dan menempatkan  anak  di  LPKA  (lembaga pembinaan  khusus  Anak)  untuk  Anak yang  orang  tuanya  dinilai  tidak  dapat membina  Anaknya  kembali  oleh  Hakim Anak.
Pasal  59  Undang-undang  Nomor  11 tahun 2012 menyatakan bahwa pemerintah  dan  lembaga  Negara  lainnya memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab memberikan  perlindungan  khusus  kepada Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun  anak  sebagai  korban  tindak pidana.  Pasal  40  ayat  (1)  Konvensi  Hak Anak  1990  memberikan  batasan  yang dimaksud  dengan  Anak  yang  berkonflik dengan hukum yaitu Anak yang disangka, dituduh,  atau  diakui  telah  melanggar Undang-undang  Hukum  Pidana,  dimana Konvensi  Hak  Anak  memiliki  perspektif terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  dikategorikan    dalam  situasi  yang khusus,  hal  ini  seiring  dengan  UNICEF yang menyebut anak dalam situasi khusus sebagai Children  in  especially  difficult circum stances (CEDS) hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan,  rentan  mengalami kekerasan,  berada  di  luar  lingkungan keluarga (dalam lingkup institusi Negara), membutuhkan  perlindungan,  keamanan terhadap  diri,  serta  proteksi  berupa regulasi khusus, dimana hal tersebut tidak dapat  terpenuhi  karena  anak  tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan dari  orang  dewasa  dimana  anak  berada. (Wiwik Afifah, 2014: 56)
Dalam  memberikan perlindungan terhadap  Anak  yang  berkonflik  dengan hukum  haruslah  berdasarkan  pada  azas- azas  yang  diatur  pada  pasal  2  Undang- undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain: azas  perlindungan,  azas  keadilan,  azas nondiskriminasi, azas kepentingan terbaik bagi  anak,  azas  penghargaan  terhadap pendapat  anak,  azas  kelangsungan  hidup dan tumbuh kembang anak, azas pembinaan dan pembimbingan anak, azas proporsional,
azas
perampasan kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai upaya  terakhir  dan  azas  penghindaran. Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak mengedepankan penyelesaian konflik hukum  yang  melibatkan  anak  sebagai pelaku  pada  pemulihan  dan  penggantian kerugian  yang  dialami  korban  dari  pada penghukuman anak sebagai pelaku, hal ini lebih  dikenal  dengan  konsep Restoratif Justice. Hal  ini  dilatar  belakangi  oleh konsep  pemikiran  yang  menyatakan bahwa proses penyelesaian perkara pidana yang  melibatkan  Anak  sebagai  pelaku tidaklah  semata-mata  bertujuan  untuk menghukum  Anak  tapi  juga  bertujuan
untuk  mendidik  Anak  dimana  tujuan utama  dari  proses    penyelesaian  perkara pidana  anak  yaitu  mengembalikan  dan memulihkan  kondisi  seperti  sebelum terjadinya  tindak  pidana,  dengan  adanya konsep Restoratif Justice yang merupakan penyelesaian  perkara  pidana  Anak  diluar peradilan pidana memberikan solusi  yang komprehensif dan efektif, dimana keadilan yang diberikan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat supaya Anak pelaku bertanggung  jawab  dan  tidak  didasarkan pada  pembalasan  yang  setimpal  pada pelaku  Anak  baik  secara  phisikis  ,  fisik atau hukuman. (Olvina Kartika Mamentu, 2015: 146).
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa  wajib  dilakukan  diversi  dalam semua  tahap  pemeriksaan  baik  tingkat penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan Anak  di  Pengadilan  Negeri.  Bahwa  dasar bagi Penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan  diversi  hanyalah  Undang- undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan Peraturan  Pelaksana  Nomor  65  tahun 2015,  dimana  kedua  peraturan  hukum tersebut tidak memberikan penjelasan dan petunjuk teknis tentang bagaimana Diversi  itu  dilakukan,  demikian  juga
Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah
Agung  Nomor  4  tahun  2014  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dengan mengingat ketentuan Pasal 15 UU Nomor
11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak yang didasarkan pada tujuan untuk  mengisi  kekosongan  hukum  acara tentang pelaksanaan diversi, tata cara, dan koordinasi  pelaksanaan  diversi  dimana PERMA  tersebut  hanya  berlaku  intern bagi  Institusi  Mahkamah  Agung  sendiri dalam  hal  ini  yaitu  Pengadilan  Negeri juga tidak memberikan penjelasan tentang penerapan  pasal  79  sehingga  penerapan pasal  tersebut  hanyalah  berdasarkan penafsiran  masing-masing  pihak  penegak hukum.
Proses  Diversi  dilakukan  melalui musyawarah  antara  para  pihak  yang terlibat yang wajib memperhatikan kepentingan  korban,  kesejahteraan  dan rasa  tanggung  jawab  anak,  menghindari stigma
negative, menghindari pembalasan,  keharmonisan  masyarakat serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban, sehingga
dengan diperolehnya kesepakatan  dari  para  pihak  yang  terlibat maka  stigma  negative  dari  Anak  pelaku tindak  pidana  dan  pembalasan  dapat dihindari,  dimana  penyelesaian  perkara pidana  Anak  berorientasi  pada  Keadilan Restoratif  (Adi  Hardiyanto  Wicaksono, Pujiyono, 2015: 20).
Pada bulan Juni 2016 sejumlah siswa SMP  Sahara  Kota  Padang  merayakan kelulusannya  dengan  konvoi  sepeda motor  di  jalan-jalan  Kota  Padang,  tanpa sebab  yang  jelas  salah  satu  Anak  yaitu Fauzan  Arsi  Putra  yang  dibonceng  oleh temannya  melayangkan  Gear  yang  telah diikatkan  ke  sabuk  dengan  serampangan saat  melewati sejumlah siswa dari SMPN 12  Kota  Padang  yang  kebetulan  sedang
berjalan di  trotoar sehingga Gear tersebut mengenai muka anak Gion Salendra yang mengakibatkan  luka  parah  pada  matanya. Orang tua dari Gio Salendra merasa tidak senang  karena  anaknya  menderita  luka parah  kemudian  melaporkan  Fauzan  Arsi Putra ke Polresta Padang sehingga Fauzan Arsi Putra diproses secara hukum dimana saat  itu  Fauzan  Arsi  Putra  berumur  17 (tujuh belas) tahun, dimana pihak Polresta Padang  memproses  Anak  tersebut  sesuai dengan  Undang-undang  Nomor  11  tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak. Komitmen  anak  wajib  dilindungi  agar tidak  menjadi  korban  dan  menderita kerugian  secara  mental,  fisik  dan  sosial yang disebabkan tindakan kebijakan siapa saja,  yang  aktif  ataupun  pasif,  baik  itu dari  diri  sendiri,  individu  atau  kelompok, organisasi  swasta  maupun  pemerintah baik  secara  langsung  ataupun  tidak langsung.  Disamping  itu,  khusus  bagi anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana, maka demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum  acara  dan  ancaman  pidananya dengan  maksud  untuk  lebih  mengayomi anak  tersebut  agar  dapat  menyongsong masa  depannya  yang  masih  panjang  dan memberi  kesempatan  kepada  anak  agar melalui  pembinaan  akan  memperoleh  jati dirinya  untuk  menjadi  manusia  yang mandiri,  bertanggung  jawab  dan  berguna bagi diri, keluarga, dan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  masalah  secara  normatif, yakni  pendekatan  yang  beranjak  dari
peraturan  perundang-undangan  sebagai bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-terori, konsep-konsep, azas-azas  hukum  yang  bersangkutan dengan masalah hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyusun pendapat hukum yang diperoleh.
Penyusunan  bahan  hukum  bertujuan untuk  menyeleksi  bahan  hukum  yang relevan  dengan  penelitian  ini.  Klasifikasi bahan hukum bertujuan untuk
memisahkan  antara  bahan  hukum  yang diperoleh  dari  penelitian  pusaka  ( library research )  Melalui  penelitian  yuridis normatif  dapat  terlihat  apa  yang  menjadi dasar  dan  pertimbangan  Penuntut  Umum dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  apa yang  menjadi  dasar  dan  pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dasar  dan  pertimbangan  Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap  Anak  sebagai  Pelaku
Tindak Pidana dalam Kasus Putusan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pdg Mempelajari  pertimbangan  Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan terhadap  Anak  Fauzan  Arsi  Putra  pgl. Ojan  bin  Abadi  tersebut  dihubungkan dengan  konsep Restoratif  Justice yang ada  dalam  Undang-undang  Nomor  11 tahun  2012  yang  dilaksanakan  dengan cara Diversi (pengalihan), dimana Diversi dilakukan karena dilatar belakangi
keinginan  menghindarkan  Anak  pelaku dari  efek  negatif  dalam  penyelesaian perkara  pidananya.  Pelaksanaan Diversi oleh  aparat  penegak  hukum  didasari  oleh kewenanganyang disebut dengan
discretion atau diskresi.  Dalam hubungan dengan discretion  power dalam  proses perkara  pidana,  kata  diskresi  sering dihubungkan  dengan  kewenangan  polisi saja sementara kewenangan serupa dihubungkan dengan jaksa dikenal sebagai hak mendeponir atau mengalihkan  perkara  yang  lazim  dikenal dengan  oportunitas.  Jaksa  menggunakan opurtunitasnya  atas  dasar  kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam memutuskan apakah suatu perkara diteruskan  untuk  dilakukan  penuntutan atau  tidak.  Dalam  penuntutan,  dikenal azas  yang  disebut  dengan  azas  legalitas dan oputunitas (legaliteit en het opportuniteits  beginsel). Menurut  azas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu  tindak  pidana,  artinya  Jaksa  harus melanjutkan  penuntutan  perkara  yang cukup  bukti,  sedangkan  menurut  azas oportunitas,  Jaksa  berwenang  menuntut atau  tidak  menuntut  suatu  perkara  ke Pengadilan,  baik  denga  syarat  maupu tanpa syarat.  Jadi  dalam hal  ini, Penuntut Umum  tidak  wajib  menuntut  seseorang yang  melakukan  tindak  pidana  jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.
Dalam  hal  perkara  atas  nama  Anak Fauzan  Arsi  Putra  pgl.  Ojan  bin  Abadi Penuntut Umum telah melakukan penyelesaian  pidana  secara  Restoratif Justice  melalui  tindakan  Diversi  dimana
Anak  Fauzan  Arsi  Putra  pgl.  Ojan  bin Abadi    yang  didampingi  oleh  orang tuanya, demikian juga  Anak korban  Gion Salendra  Irari  pgl.  Gion  yang  didampingi oleh orang tuanya, yang dihadiri juga oleh
Petugas Balai Pemasyarakatan dan Pekerja  Sosial  serta  Penasihat  Hukum Anak  telah  duduk  bersama-sama  dengan Penuntut Umum di ruang Diversi mencari penyelesaian  di  luar  persidangan,  namun dikarenakan orang tua dari Gion Salendra pgl.  Gion  tidak  bisa  memaafkan  dan menghendaki penyelesaian
hukum
dilanjutkan ke Peridangan maka Penuntut Umum  melimpahkan  perkara  tersebut  ke Pengadilan  Negeri  Padang  pada  tanggal 23 Juni 2016.
Selesai  pemeriksaan  sidang  terhadap
Anak selanjutnya Penuntut Umum berwenang  mengajukan  tuntutan  Pidana
guna membuktikan dakwaan yang didakwakan
terhadap terdakwa ( Requisitoir ),  dasar  hukumnya  Pasal  182 ayat  (1)  huruf  a  KUHAP.  Dalam  buku
“Peristilahan  hukum  dalam  praktek” (Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia,
1985)  memuat  kata  “ Requisitoir ”  yaitu tuntutan  hukuman  jaksa  penuntut  umum pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan  ditutup  (Leden  Marpaung,
1992: 300).
Surat tuntutan ( requisitoir ) yang baik adalah  surat  tuntutan  yang  mengandung fakta  hukum  tentang  peristiwa  pidana sehingga  dapat  diperoleh  kesimpulan hukum  tentang  terbukti  atau  tidaknya tindak pidana yang didakwakan.
1.  Dasar Penuntut Umum Mengajukan  Tuntutan  Terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Adapun  yang  menjadi  dasar  bagi Penuntut  Umum  dalam  mengajukan tuntutan  pidana  kepada  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  dalam  Kasus
Putusan Perkara No.07/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Pdg mengacu kepada peraturan
perundang-undangan,
diantaranya:
a. Undang-Undang Nomor 3  Tahun 1997 tentang s Pengadilan Anak;
b. Undang-Undang Nomor  11  Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Anak; c. Surat x Edaran x Jaksa x Agung RI
Nomor:  SE-001/JA/4/1995  tanggal 27  April  1995  tentang Pedoman Tuntutan Pidana;
d. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-02/JA/6/1989 tanggal  10  Juli
1989  tentang Penuntutan Terhadap Ana;
e. Surat Edaran  Jaksa Agung  Muda Tindak Pidana  Umum  Nomor:  B- 532/E11/1995  tanggal 9  November 1995 tentang petunjuk tekhnis tentang penuntutan terhadap anak;
f. Surat Edaran  Jaksa  Agung  Muda Tindak Pidana Umum Nomor:  B- 741/E/Epo.1/XII/1998 tanggal 15 Desember 1998  dan Nomor:  B- 129/E.3/Epo.1/2/1999 Perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 3  Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
g. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-
363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari  2010  tentang Petunjuk Teknis  Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
Namun z dari  aturan-aturan  yang menjadi zz acuan z Penuntut z Umum z dalam mengajukan tuntutan pidana terdapat hal yang z paling utama dan yang z menjadi z perhatian  penuntut z umum z yaitu z memberikan  perlindungan z kepada anak z dan z tidak z semata-mata  melihat perbuatan z jahat  yang  telah  dilakukan z oleh anak.
2.  Pertimbangan  Penuntut  Umum dalam Mengajukan
Tuntutan Terhadap  anak  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana dalam Kasus Putusan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pdg Dalam  Perkara  Nomor  07/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Pdg, Penuntut Umum
memiliki  beberapa  pertimbangan  dalam mengajukan  tuntutan berupa  pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap  Anak  Fauzan  Arsi  Putra  pgl. Ojan  bin  Abadi  diantaranya  sebagai berikut:
a) Terpenuhinya  Unsur-Unsur  Dari Pasal  Yang  Didakwakan  Dalam Surat Dakwaan
Dalam  Perkara  Nomor  07/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Pdg, Penuntut umum dalam  mendakwa  terdakwa  dengan  surat dakwaan  yang  disusun  secara  Alternatif Subsidaritas  yaitu  Dakwaan  Kesatu, Primair: Pasal  351  ayat  (2)  KUHP  jo Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.
Subsidiair : Pasal  351  ayat  (1)  KUHP  jo Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak; atau  Dakwaan  Kedua : Pasal  76  C  jo. Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  jo  Undang-undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Surat  dakwaan tersebut  memiliki  peranan  yang  penting dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Hal ini sejalan dengan pernyataan menurut Yahya Harahap (2003:390) bahwa :
Seorang  terdakwa  yang  dihadapkan ke  sidang  pengadilan  hanya  dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti  melakukan  tindak  pidana seperti  yang  disebutkan  atau  yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik  tolak  dan  diarahkan  kepada usaha  membuktikan  tindak  pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.
Berdasarkan  proses  pemeriksaan  di pengadilan dalam perkara Nomor
07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pdg dengan memperhatikan  ketentuan  pasal  184 KUHAP  didapat  alat  bukti  yang  sah terdiri  dari  keterangan  saksi,  keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sehingga  Penuntut  Umum  berkeyakinan Anak  terbukti  bersalah  sesuai  dengan Dakwaan  Primair  melanggar  Pasal  351 ayat  (2)  KUHP  yaitu  Penganiayaan  yang mengakibatkan luka berat.
b) Adanya  Hal  Yang  Memberatkan
Dan hal Yang Meringankan.
Penuntut  Umum  dalam  mengajukan tuntutan terhadap Anak juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan Anak, dimana hal tersebut  menjadi  pertimbangan  untuk mewujudkan  suatu  keadilan  bagi  Anak sebagai  pelaku  kejahatan,  anak  selaku korban  serta  melindungi  masyarakat.
Adapun  hal  yang  memberatkan  dalam perkara Nomor 07/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Pdg adalah perbuatan
Anak  selaku  pelaku  kejahatan  telah meresahkan  masyarakat,  perbuatan  Anak menimbulkan  trauma,  cedera  fisik  dan rasa  takut yang  dirasakan  korban. Sedangkan  hal  yang  meringankan  dalam perkara Nomor 07/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Pdg anak menunjukan sikap  yang  baik  selama  di  persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum atau tidak sebelumnya.
c) Orang tua anak dan keadaannya di ruang lingkup keluarga.
Penuntut  Umum  menuntut  Anak dengan  pidana    sebagai  pelaku  tindak pidana  terungkap  fakta  bahwa  Anak sebagai pelaku sering kali tidak mendapatkan  kasih  sayang  dan  perhatian yang  cukup  dari  orang  tuanya  yang disebabkan  oleh  berbagi  faktor  dan  yang paling  sering  dijumpai  yaitu  faktor ekonomi, dimana orang  tua sibuk bekerja di  luar  untuk  memcari  uang  sehingga orang  tua  tidak  lagi  memperhatikan  dan dapat mendidik anak sebagaimana mestinya.  Hal  tersebut  juga  terjadi  dalam
perkara Nomor 07/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Pdg. d) Rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Hasil penelitian Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan andalan Penuntut Umum dalam mengajukan  tuntutan  pidana  terhadap anak  sebagai  pelaku  dimana  Balai Pemasyarakatan  (Bapas)    dalam  sistem peradilan anak yang memang mempunyai tugas  melaksanakan  pembimbing  dan mendampingi anak dalam proses peradilan  anak  dan  hal  ini  diatur  dalam Undang-undang  No.  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan. Di dalam Pasal 1 angka  4  disebutkan  Balai  Pemasyarakat yang  selanjutnya  disebut  Bapas  adalah pranata  untuk  melaksanakan  bimbingan Klien Pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut Klien  adalah  seseorang  yang  berada dalam  bimbingan  Bapas  (Pasal  1  angka 9).

## e) Kepentingan Masyarakat
Penuntut Umum mengajukan
tuntutan  berupa  pidana  penjara  selama  1 (satu)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  terhadap anak  Fauzan  Arsi  Putra  pgl.  Ojan  bin Abadi antara lain selain mempertimbangkan keamanan masyarakat, Penuntut Umum juga mempertimbangkan bahwa perbuatan
Anak  Fauzan  Arsi  Putra  pgl.  Ojan  bin Abadi  yang  konvoi  dengan  motor  ramai- ramai  lalu  tawuran    tersebut  sangat meresahkan masyarakat sehingga Penuntut  Umum  berpendapat  bahwa
pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan 6  (enam)  bulan  tersebut  akan  menjadi peringatan dan efek jera bagi pelaku yang lain.  Dalam  hal  ini  pidana  penjara  yang diajukan  terhadap  Anak  Pelaku  dengan menempatkannya  di Lembaga Pembinaan Khusus  Anak  berarti    kebijaksanaan dalam perlakuan yang bersifat mengayomi  masyarakat  dari  gangguan kejahatan  sekaligus  mengayomi  para
Pelaku  Anak  untuk  dibina  dan  dibekali dengan ilmu, pendidikan dan
keterampilan    sebelum  kembali  ke masyarakat.
f) Keadilan Korban
Penuntut Umum mengajukan
tuntutan  berupa  pidana  penjara  selama  1 (satu)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  terhadap Anak  pelaku sebagai  sangsi  yang  tepat bagi  perbuatan  Anak  Fauzan  Arsi  Putra pgl.  Ojan  bin  Abadi,  dimana  Penuntut Umum mempertimbangkan bahwa perbuatan  Anak  Fauzan  Arsi  Putra  pgl. Ojan  bin  Abadi  telah  menimbulkan penderitaan  yang  tetap  bagi  Anak  Gion Salendra yang mengakibatkan Anak Gion Salendra  kehilangan  panca  indranya,  dan
yang terpenting Penuntut Umum
mengajukan  tuntutan  tersebut  berharap dapat  memberikan  rasa  keadilan  bagi korban  walaupun  mungkin  tidak  sesuai yang diharapkan korban.

## g) Kepentingan Anak Pelaku
Bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan tuntutan  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun  dan  6  (enam)  bulan  dengan mempertimbangkan  dan  memperhatikan keadaan  Anak  pelaku  antara  lain  usia
Anak  Pelaku  dan  keadaan  psikisnya dengan  memperhatikan  penyebab  Anak Pelaku  melakukan  kejahatan,  apakah dikarenakan mendapat tekanan dari lingkungan  atau  orang  lain,  atau  apakah pelaku Anak melakukan kejahatan dikarenakan emosi yang labil.
B. Dasar  dan  pertimbangan  Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap  Anak  sebagai  pelaku tindak  pidana    dalam  putusan perkara Nomo :07/Pid.Sus- Anak/2017/Pn.Pdg Sebelum  membahas  mengenai  dasar dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  Anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam putusan Nomor: 07/Pid.Sus- Anak/2017/Pn.Pdg, Bab I Pasal Angka 11
KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud  dengan  Putusan  Hakim  yaitu putusan  pengadilan  diartikan  sebagai pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam sidang  pengadilan  terbuka,  yang  dapat berupa  pemidanaan  atau  bebas  lepas  dari segala  tuntutan  hukum  dalam  hal  serta menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang ini.
1. Dasar  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Putusan  Terhadap  Anak  Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Adapun dasar hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pdg adalah  Undang-undang  Nomor  11  tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak    dan  Undang-undang  Nomor  35 tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  23  tahun  2004
tentang  Perlindungan  Anak  jo  Undang- undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang Perlindungan Anak.
2. Pertimbangan
Hakim Dalam Menjatuhkan  Putusan  Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang menjadi permasalahan menyangkut  pemidanaan,  yaitu  jenis pidana,  ukuran/  lamanya  pidana  yang dijatuhkan dan pelaksanaan pidana tersebut.  Seiring  dengan  perkembangan ilmu  pengetahuan  tentang  pidana  dan pemidanaan,  Hakim  diberikan  wewenang yang  luas  dalam  mengeluarkan  putusan berupa  pidana  untuk  menanggulangi kejahatan,  dan  hal  ini  sesuai  dengan pendapat    Edi  Djunedi  yang  menyatakan bahwa:
“Kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana ( judicial discreation insen-tencing ) adalah berdasarkan pemikiran modern dalam ilmu  kriminologi  yang  dipengaruhi ilmu  psikologi  dan  ilmu  sosial lainnya,  yang  menegaskan  bahwa dalam  menjatuhan  pidana  hakim haruslah mempergunakan asas individualisasi,  sesuai  dengan  tindak pidana  dan  pelaku-nya....”(Gregorius Aryadi, 1994 : 30).
Dikarenakan ccc hakim mempunyai kebebasan iiiiii yang mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi  pidana  dalam  putusan  yang ditanganinya.  Kebebasan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  pidana  adalah mutlak  dan  tidak  dicampuri  oleh  pihak lain.  Hal  ini  untuk  menjamin  putusan pengadilan yang sifatnya objektif. Namun kebebasan hakim dalam menentukan berat
ringannya  sanksi  pidana  penjara  tetap harus berpedoman pada batasan maksimum  dan  juga  minimum  dan kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan  pada    rasa  keadilan  baik terhadap  terdakwa  dan  korban  maupun masyarakat  serta  bertanggung  jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pertimbangan hakim merupakan salah  satu  aspek  terpenting  dalam menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu putusan hakim yang mengandung keadilan  (ex  aequo  et  bono)  dan mengandung kepastian hukum, di samping  itu  juga  mengandung  manfaat bagi  para  pihak  yang  bersangkutan sehingga  pertimbangan  hakim  ini  harus disikapi  dengan  teliti,  baik,  dan  cermat. Apabila  pertimbangan  hakim  tidak  teliti, baik,  dan  cermat,  maka  putusan  hakim yang  berasal  dari  pertimbangan  hakim tersebut  akan  dibatalkan  oleh  Pengadilan Tinggi  Mahkamah  Agung  (Mukti  Arto, 2004:140).
Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Padang    dalam  Putusan  No.  07/PID-Sus- Anak/2017/Pn.Pdg telah menjatuhkan putusan  pidana  bahwa  Anak  Fauzan  Arsi Putra  pgl.  Ojan  bin  Abadi  terbukti  telah melakukan  tindak  pidana  penganiayaan sebagaimana  dinyatakan  dalam  surat dakwaan  primer,  pasal  351  ayat  (2) KUHP dan menjatuhkan putusan terhadap Anak  Fauzan  Arsi  Putra  pgl.  Ojan  bin Abadi  dengan  pidana  penjara  selama  1 (satu)  tahun  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA)  Tanjung  Pati Kabupaten 50 Kota.
Menilik secara saksama dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan pidana              No. 07/PID-Sus- Anak/2017/Pn.Pdg menggunakan
pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  dan non yuridis.

## 1) Pertimbangan Yuridis
Adapun  pertimbangan  yang  bersifat yuridis  atau  disebut  juga  pertimbangan hukum  adalah  pertimbangan  hakim  yang didasarkan  pada  fakta  yang  terungkap  di persidangan  yang  merupakan  konklusi komulatif  dari  keterangan  para  saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan oleh  undang-undang  telah  ditetapkan sebagai  hal  yang  harus  dimuat  di  dalam putusan.
Adapun  Pertimbangan  hakim  dalam putusan No. 07/PID-Sus- Anak/2017/Pn.Pdg  yang  bersifat  yuridis yaitu:
a) Telah  terbuktinya  Dakwaan  Dari

## Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan  merupakan  dasar  hukum acara  pidana  karena  berdasar  itulah pemeriksaan  di  persidangan  dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa,  juga  memuat  uraian  tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu  dilakukan.  Dakwaan  yang  dijadikan pertimbangan  hakim  adalah  dakwaan yang  telah  dibacakan  di  depan  sidang pengadilan.  Dalam  pekara  No.  07/PID- Sus-Anak/2017/Pn.Pdg,  Penuntut  Umum mendakwa  Anak  Fauzan  Arsi  Putra  pgl. Ojan  bin  Abadi  dengan  bentuk  dakwaan Alternatif Subsidaritas yaitu :
Dakwaan Kesatu : Primair :
Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Subsidiair : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ATAU : Dakwaan Kedua :
Pasal  76  C  jo.  Pasal  80  Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  jo  Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap  dihadapan  persidangan  maka Penuntut  Umum  berkeyakinan  bahwa Dakwaan  Kesatu  Primair  yang  terbukti. Dimana  Penuntut  Umum  menuntut  anak Fauzan  Arsi  Putra  pgl.  Ojan  bin  Abadi telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  “Tindak  Pidana Penganiayaan  yang  mengakibatkan  luka berat”  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana  melanggar  pasal  351  ayat  (2) KUHP  jo  Undang-undang  Nomor  11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  dan  menuntut  supaya  anak Fauzan  Arsi  Putra  pgl.  Ojan  bin  Abadi dipidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun dan  6  (enam)  bulan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota.
b) Keterangan Saksi Sebelum memberikan putusan pidana Hakim Anak mempertimbangkan
keterangan  saksi  korban,  dimana  akibat tindakan pelaku Anak telah
mengakibatkan  timbulnya  trauma,  cedera fisik  berupa  rusaknya  bola  mata  (cacat) dan  psikis  (depresi  atau  rasa  takut). Kepercayaan  diri  korban  menurut  karena ada  cacat  di  wajah,  dan  hal  ini  didukung oleh  keterangan  saksi-saksi  lain  yang dihadirkan  oleh  Penuntut  Umum  yang dihadirkan di persidangan.
Dalam  menyidangkan  Anak  sebagai pelaku pidana, Hakim juga
memperhatikan  ketentuan  dari  pasal  60 Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak):

## Pasal 60
(1)  Sebelum  menjatuhkan  putusan, Hakim  memberikan  kesempatan kepada  orang  tua/Wali  dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. (2)  Dalam  hal  tertentu  Anak  Korban diberi  kesempatan  oleh  Hakim untuk  menyampaikan  pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
Keterangan  dari  orang  tua  Anak dihadirkan  di  persidangan  karena  anak dibawah  umur  masih  menjadi  tanggung jawab  dari  orang  tua  Anak,  untuk mengetahui  kebiasaan  keseharian  orang tua bersama Anak, sehingga dari keterangan  orang  tua  anak,  Hakim    bisa memperoleh  informasi  nantinya  yang dijadikan  pertimbangan  bagi    hakim dalam  memutus  perkara  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  Anak.  Dimana Hakim  Anak  juga  akan  menilai  keadaan orang  tua  anak  yang  menjadi  bagian  dari latar belakang Anak, karena dari beberapa
kasus  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana sering  kali  dijumpai  bahwa  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  tidak  mendapatkan kasih  sayang  dan  perhatian  yang  cukup dari  orang  tuanya  yang  disebabkan  oleh beberapa  faktor  dimana  yang  paling sering  yaitu  faktor  ekonomi  orang  tua yang tidak memungkinkan dalam mendidik  anak  dimana  kedua  orang  tua anak  harus  bekerja  seharian  di  luar  untuk memcukupi  kebutuhan  ekonomi  sehingga pendidikan anak terbengkalai.

## c) Keterangan Anak Pelaku
Menurut  Pasal  184  butir  e  KUHAP, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat  bukti.  Keterangan  terdakwa  adalah apa  yang  dinyatakan  terdakwa  di  sidang tentang  perbuatan  yang  ia  lakukan  atau yang  ia  ketahui  sendiri  atau  dialami sendiri. Dalam  praktik persidangan, keterangan  terdakwa  dapat  berbentuk pengakuan ataupun penolakan dari terdakwa, baik sebagian ataupun keseluruhan  terhadap  dakwaan  penuntut umum  dan  keterangan  yang  disampaikan oleh  para  saksi.  Keterangan  terdakwa sekaligus  juga  merupakan  jawaban  atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun  dari  penasihat  hukum.  Dalam pekara No. 07/PID-Sus-
Anak/2017/Pn.Pdg,  Anak  Fauzan  Arsi Putra  pgl.  Ojan  bin  Abadi  mengakui perbuatan telah melakukan penganiayaan.

## d) Barang Bukti
Pengertian barang bukti di sini adalah semua  benda  yang  dapat  dikenakan penyitaan  dan  diajukan  oleh  penuntut umum  di  depan  sidang  pengadilan,  yang meliputi:
(1) Benda  atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian  diduga  diperoleh  dari tindak  pidana  atau  sebagai  hasil tindak pidana;
(2) Benda  yang  dipergunakan  secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
(3) Benda  yang  digunakan  untuk menghalang-halangi  penyidikan tindak pidana;
(4) Benda  lain  yang  mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Barang-barang  bukti  yang  dimaksud di  atas  tidak  termasuk  alat  bukti.  Hal  ini dikarenakan  Undang-Undang  yaitu  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana pasal  184  KUHAP  menetapkan  lima macam  alat  bukti  yaitu  keterangan  saksi, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan keterangan  terdakwa.  Sementara  itu barang bukti yang dihadirkan di persidangan  memiliki  nila  tambah  bagi keyakinan  hakim  dalam  menilai  benar tidaknya  perbuatan  yang  didakwakan kepada  terdakwa,  sehingga  hakim  akan lebih  yakin  jika  barang  bukti  itu  dikenal dan  diakui  oleh  terdakwa  ataupun  saksi- saksi. Adapun barang bukti dalam pekara No. 07/PID-Sus-Anak/2017/Pn.Pdg, terdakwa  Anak  Fauzan  Arsi  Putra  pgl. Ojan  bin  Abadi,  adalah:  gear  besi  sepeda motor,  sabuk  karate,  sepeda  motor, pakaian korban.
e) Terpenuhinya Unsur-Unsur

## Tindak Pidana
Dalam  membuktikan  dakwaan  yang didakwakan kepada Anak penuntut umum dan  hakim  berusaha  untuk  membuktikan dakwaannya melalui alat-alat bukti
tentang  apakah  perbuatan  terdakwa  telah atau  tidak  memenuhi  unsur-unsur  yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.  Apabila  berdasarkan  fakta-fakta yang  terungkap  dipersidangan  ternyata perbuatan  terdakwa  memenuhi  unsur- unsur  dari  setiap  pasal  yang  didakwakan berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal yang didakwakan kepadanya. Melalui  unsur-unsur  dari  pasal  yang didakwakan terhadap Anak, hakim mempertimbangkan  apakah  Anak  telah memenuhi  seluruh  atau  sebagian  unsur dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh Anak  dengan  memperhatikan  alat  bukti yang  ditentukan  pasal  184  KUHAP,  alat bukti  yang  sah  terdiri  dari  keterangan saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk, keterangan  terdakwa,  dari  5  (lima)  alat bukti  tersebut  harus  ada  minimal  2  (dua) alat  bukti  yang  diajukan  ke  persidangan. Berdasarkan proses pembuktian di persidangan  Hakim  Anak  menyatakan bahwa  dakwaan  Primair  yaitu  pasal  351 ayat  (2)  KUHP  terlah  terbukti  semua unsur-unsurnya.
f) Hal-Hal Yang Memberatkan Sebelum menjatuhakan pidana terhadap Anak, Hakim Anak memperhatikan hal-hal yang
memberatkan  dan  meringankan  Anak, dimana  pertimbangan  ini  dibentuk  hakim Anak  untuk  mewujudkan  suatu  keadilan bagi  Anak  sebagai  Pelaku  Kejahatan, anak  sebagai  korban  kejahatan  dan masyarakat.  Dalam  perkara  ini  hal  yang memberatkan  adalah  tindakan  Anak
Pelaku  yang  telah  membuat  cedera  fisik korban  yang  terlihat  dari  hasil  Visum  Et Repertum  Nomor:  Y.M.01.08.1.5.1261 tanggal 22 Juni 2016 dengan kesimpulan: pada  pemeriksaan  korban  seorang  laki- laki  yang menurut  Surat  Permintaan Visu et  Repertum  berumur  enam  belas  tahun, ditemukan  luka-luka  terbuka  pada  daerah kelopak  mata  kiri  atas,  pipi  kiri,  mermar pada  pipi  kiri  dan  beberapa  luka  lecet pada  daerah  bibir  serta  pendarahan  di bilik  depan  mata  kiri,  lumpuhnya  syaraf yang  mengatur  pupil  serta  kecurigaan adanya  pendarahan  di  dalam  cairan rongga mata kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah menimbulkan berkurangnya  fungsi  penglihatan  mata kiri.  Disamping  itu,  tindakan  anak  selaku pelaku kejahatan telah meresahkan masyarakat.
g) Hal-Hal Yang Meringankan
Sikap  baik  Anak  Pelaku  selama  di persidangan  dan  tAnak  Pelaku  yang belum  pernah  dihukum sebelumnya merupakan  hal-hal  yang  meringankan yang  menjadi  pertimbangan  Hakim  Anak sebelum  menjatuhkan  Pidana  terhadap Anak  Pelaku.  Dalam  kasus  ini  Hakim juga  mempertimbangkan  ada  atau  tidak perdamaian antara Anak Pelaku dan Anak korban,  meskipun  perdamaian  tidak menghapus  tindak  pidana  namun  dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan keringanan hukuman
terhadap terdakwa.
Demikian umur Anak Pelaku
menjadi  pertimbangan  bagi  hakim  dalam mengadili  dan  memutus  perkara  Anak, karena  umur  anak  menjadi  pertimbangan
bagi  hakim  dalam  menentukan  bentuk sanksi  pidana  yang  akan  dijatuhkan kepada  Anak,  karena  ancaman  pidana Anak  sebagai  pelaku  tindak    adalah  ½ (satu  per  dua)  dari  maksimum  ancaman pidana penjara yang diancamkan terhadap orang  dewasa  dan  terhadap  Anak  tidak berlaku ancaman minimal khusus pasal 79 ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana.

## h) Memperhatikan  Hasil  Penelitian Kemasyarakatan
Berdasarkan  pada  Pasal  60  ayat  (2) dan ayat (3) UU Sistem  Peradilan Pidana Anak menyatakan:
Pasal 60 UU Sistem Peradilan Pidana Anak
(3)  Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum  menjatuhkan  putusan perkara.
(4)  Dalam  hal  laporan  penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada              ayat (3) tidak  dipertimbangkan  dalam putusan  Hakim,  putusan  batal demi hukum.
Mempertimbangkan  hasil  Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan
(BAPAS), yang meliputi:
i) Faktor  intern  yakni  dalam  diri Anak  sebagai  pelaku  tindak pidana,  misalnya  kejiwaan  dari Anak  apakah  memang  memiliki dasar sifat atau kepribadian yang tidak  baik  yang  nantinya  apabila membaur dengan kehidupan sosial  masyarakat  akan  lebih
merugikan  dari  pada  manfaat yang  di  peroleh  dari  masyarakat sehingga  si  Anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  harus  dipisahkan dari masyarakat agar mendapatkan perhatian, pembinaan pengawasan dan pendidikan  yang  lebih  intensif untuk  diarahkan  agar  menjadi pribadi yang lebih baik;
ii) Faktor  ekstern  yakni  pengaruh dari  luar  yang  mempengaruhi Anak  sebagai  pelaku  tindak pidana yang diperoleh dari lingkungan,  keluarga,  pergaulan dan  pendidikan  serta  efek  yang ditimbulkan  akibat  perbuatan Anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  bagi  korban,  masyarakat, orang tua dan lingkungan.
i) Keyakinan Hakim
Keyakinan  hakim  menjadi  dasar pertimbangan  dalam  menjatuhkan  sanksi pidana bagi Anak, keyakinan ini dibangun dari  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan,  jika  hakim  tidak  yakin  atau ada  keragu-raguan  dari  suatu  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak  maka hakim dapat menjatuhkan putuan bebas.

## 2) Pertimbangan Non Yuridis
Pertimbangan  non  yuridis  tersebut antara  lain  adalah  aspek  sosiologis, psikologis,  kriminologis  dimana  ketiga aspek  tersebut  merupakan  aspek  yang saling  terkait  yang  membantu  hakim untuk  menganalisa  secara  obyektif  dan realistis  (Madhe  Sadhi  Astuti,  2003  :43), sehingga  pemahaman  mengenai  aspek- aspek  non  yuridis  dalam  hubungan dengan  tindak  pidana  anak  di  samping sangat relevan, juga menjadi penting bagi seorang  hakim  ketika  ia  menangani perkara  tentang  pidana  anak,  sehingga
putusannya  akan  menjadi  lebih  adil  dan tepat.  Aspek  sosiologis  berguna  untuk mengkaji  latar  belakang  sosial  mengapa seorang  anak  melakukan  suatu  tindak pidana,  aspek  psikologis  berguna  untuk mengkaji  kondisi  psikologis  anak  pada saat  anak  melakukan  suatu  tindak  pidana dan  setelah  menjalani  pidana  sedangkan aspek  kriminologi diperlukan  untuk mengkaji  sebab-sebab  seorang  anak melakukan  tindak  pidana  dan  bagaimana sikap  serta  prilaku  anak  yang  melakukan tindak  pidana,  dengan  demikian  hakim diharapkan  dapat  memberikan  putusan yang  adil  sesuai  dengan  kebutuhn  anak (Madhe Sadhi Astuti, 2003: 47).
Pertimbangan sosiologis yang dipakai oleh  hakim  dalam  memberikan  putusan adalah  kondisi  sosial  keluarga  yang  tidak harmonis,  sehingga  kontrol  keluarga terhadap  perilaku  terdakwa  berkurang. Kemudian anak bergaul dengan lingkungan  sosial  yang  penuh  dengan kekerasan.
Adapun pertimbangan psikologis yang  dipakai  oleh  hakim  dalam  memutus perkara a quo adalah sifat-sifat emosional anak  masih  belum  stabil  serta  masih belum  dapat  membedakan  perbuatan mana  yang  baik  dan  yang  buruk  oleh karena  itu  perlu  ditangani  secara  khusus dalam  rangka  memberikan  perlindungan dan  kesejahteraan  anak.  Salah  satu  aspek yang  terkait  dalam  peranan  hakim  dalam peradilan  pidana  adalah  terkait  dengan jenis-jenis  pidana  yang  dapat  dijatuhkan kepada  anak,  untuk  itu  hakim  dalam memutus  perkara  pidana  anak  perlu mengetahui  faktor-faktor  yang  melatar
belakanginya termasuk  masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar- benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan  pengetahuan  yang  luas  dan mendalam  bagi  seorang  hakim  agar putusan yang dijatuhkan dapat mecerminkan  keadilan,  terhindar  dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.
Terkait  putusan  Hakim  tersebut, penulis  menilai  putusan  yang  dijatuhkan terhadap  Anak  Fauzan  Arsi  Putra  pgl. Ojan bin Abadi dihubungkan dengan teori tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana, telah  dengan  cermat  dan  teliti  serta bijaksana  dalam  menjatuhkan  putusan dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun  di    Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota.  Dihubungkan  dengan  teori  tujuan pemidanaan  antara  lain  Teori  Absolut, dimana  tindakan  pembalasan  didalam penjatuhan pidana ditujukan bahwa penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  anak pelaku  tindak  pidana  bertujuan  supaya anak  pelaku  tindak  pidana  menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum yang berlaku, sedangkan menurut teori relatif yang pada prinsipnya  teori  ini  menghendaki  untuk mencari  dasar  hukum  pidana  dalam menyelenggarakan  tertib  masyarakat  dan akibatnya,  yaitu  dengan  tujuan  preventif terjadinya kejahatan, dihubungkan dengan putusan  Hakim  Anak  terhadap  Anak Fauzan  Arsi  Putra  pgl.  Ojan  bin  Abadi, bahwa  tujuan  pemidanaan  terhadap  anak Fauzan  Arsi  Putra  pgl.  Ojan  bin  Abadi tersebut untuk menakut-nakuti atau
memperingatkan  kepada  anak  pelaku, dengan  demikian  anak  pelaku  akan  jera dan  tidak  mengulangi  perbuatannya  lagi. Sedangkan  menurut  teori  gabungan  yang merupakan perpaduan antara teori absolut dan  teori  relatif  penulis  menilai  bahwa putusan  Hakim  tersebut  telah  bijaksana dimana  Hakin  telah  mempertimbangkan hal  yang  meringankan  dan  memberatkan yang diselaraskan dengan tujuan pemidanaan  yaitu  terciptanya  keadilan baik  bagi  korban  maupun  bagi  Anak Pelaku.

## SIMPULAN
1. Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut  Umum  terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana  dengan mengajukan  tuntutan  yang  sifatnya memberi  efek  jera  kepada  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana,  namun Penuntut  Umum  tetap  memikirkan keunikan  anak  dalam posisinya sebagai pelaku tindak pidana, dimana Penuntut  Umum  memikirkan  dan mempertimbangkan  keadaan  anak yang masih membutuhkan pendidikan  demi  masa  depan  anak sebagai  generasi  penerus  bangsa namun  tetap  memikirkan  keadilan bagi  korban  walaupun  mungkin  dari perspektif  korban  dan  kelurganya keaadilan  yang  diupayakan  oleh Penuntut umum jauh dari harapan.
2. Putusan Hakim Anak dalam menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak yang melakukan tindak pidana didasari dengan beberapa pertimbangan  dan  memperhatikan kepentingan Anak, yaitu:
a. Berapa kali Anak tersebut melakukan  tindak  pidana  lebih dari satu kali.
b. Perbuatan Anak tersebut melakukan  suatu  tindak  pidana apakah tergolong dalam kejahatan  berat  mengakibatkan dampak yang serius.
c. Apakah  Anak  tersebut  sudah tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya lainnya.
d. Apakah
Anak
tersebut membahayakan masyarakat. Penjatuhan pidana penjara
terhadap Anak menimbulkan dampak negatif  dan  kerugian  khususnya terhadap  terpidana  anak,  diantaranya yaitu:
a. Anak  akan  akan  terpisah  dari keluarganya
b. Anak  menjadi  lebih  ahli  tentang kejahatan.
c. Anak  tersebut  diberi  cap  oleh masyarakat
d. Masyarakat  menolak  kehadiran mantan  terpidana  Anak  sehingga masa  depan  Anak  menjadi  lebih suram.
Namun  faktanya  yang  terjadi, anak  yang  telah  dijatuhi  pidana penjara  mereka  justru  tidak  menjadi lebih  baik  dari  sebelumnya  tetapi justru  akan  melakukan  kembali tindak  pidana,  maka  dari  sini  dapat dikatakan  bahwa  ternyata  penjatuhan pidana penjara tidaklah  efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi  tetapi  justru  menimbulkan
dampak-dampak yang merugikan bagi anak.
3. Dengan  diberlakukannya  Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang bertujuan  agar  terwujud  peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan  kepentingan  terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana Undang-undang
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  mengatur secara tegas tentang Keadilan Restoratif  yang  merupakan  suatu proses  yang  melibatkan  semua  pihak untuk mengatasi masalah serta menciptakan  suatu  kewajiban  untuk membuat  segala  sesuatunya  menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak  dan  masyarakat  dalam  mencari solusi untuk memperbaiki,
rekonsiliasi  dan  menentramkan  hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih diberikan
kepada:
1. Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH;
2. Yoeserwan, SH, MH,
Selaku  Dosen  Pembimbing  yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan  penelitian  ini  yang  telah membantu  penulis  dalam  menyelesaikan penelitian  ini  “Pemidanaan  Terhadap Anak  sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  di Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri Padang, dalam perkara Nomor: 07/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pdg.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku:
Deni  Setyo  Bagus  Yuherawan,  2009,
Dekontruksi  Azas  Legalitas  Hukum Pidana , Setara Press, Surabaya.
Harkristuti  Harkrisnowo,  Tantangan  dan Agenda  Hak-Hak  Anak,  Jakarta, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002 Mukti  Arto,  2004, Praktek  Perkara Perdata  pada  Pengadilan  Agama , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
M.  Nasir  Djamil,  2015,  (Pimpinan  Panja Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Komisi  III  DPR  RI), Anak  Bukan untuk Dihukum , Sinar Grafika,
Maidin  Gultom,  2014, Perlindungan Hukum  terhadap  Anak ,  Refka Aditama.
Zainal Abidin, 2005, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam
Rancangan  KUHP ,  Position  Paper
Advokasi  RUU  KUHP  seri  3,
ELSAM, Jakarta.

## Jurnal:
Wiwik  Afifah, Pertanggung  Jawaban Pidana  Anak  Konfilik  Hukum ,  Vol
10,  No.  19,  Hal  48-62,  Februari
2015.
Olvina  Kartika  Mamentu, Peran  Pasal  2 Undang-undang  Nomor  11  tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  terhadap  Anak  yang berkonflik  Hukum ,  Lex  Crimen  Vol IV/No.2/April/2015
Adi  Hardiyanto  Wicaksono,  Pujiyono,
Kebijaksanaan  Pelasanaan  Diversi sebagai  Perlindungan  Bagi  Anak yang Berkonflik Hukum pada tingkat  Penuntutan  di  Kejaksaan Negeri  Kudus ,  2015,  Jurnal  Law Reform,  Volume  11,  Nomor  1.
2015.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor:  35  tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor  23  tahun  2002  tentang
Perlindungan  Anak  (LNRI  tahun 2014 Nomor 297) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11  tahun  2012  tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.