## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
Wahyuddin 1 , Nora Sugianal 2
1,2 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh  Lhokseumawe
wahyuddin@unimal.ac.id
Abstract: This  study  aims  to  analyze  the  financial  performance  of  Lhokseumawe  City    using  the  Fiscal Decentralization  Degree  Ratio,  Independence  Ratio,  PAD  Effectiveness  Ratio,  Regional  Financial  Efficiency Ratio, and Harmony Ratio. The data used in this study are quantitative data, namely, Budget Realization Reports sourced  from  BPKD  (Regional  Financial  Management  Agency  of  Lhokseumawe  City.  Data  collection  uses documentation  method.  Data  analysis  method  used  is  quantitative  descriptive  with  the  formula  of  Fiscal Decentralization  Ratio,  Independence  Ratio,  Ratio  Effectiveness  of  PAD,  Regional  Financial  Efficiency  Ratio and  Harmony  Ratio  The  results  of  this  study  indicate  that  the  financial  performance  of  the  government  of Lhokseumawe City uses a Degree of Decentralization Ratio which can be categorized as very poor, because the average is 6.03%, the Regional Financial Independence Ratio is still classified instructive relationship because the  average  magnitude  of  this  ratio  is  7.82%,  PAD  Effectiveness  Ratio  of  the  financial  performance  of Lhokseumawe City  is less effective because the average effectiveness is below 100% which is 90.55%, Regional Financial Efficiency Ratio can be said to be less efficient because the average of regional financial efficiency of Lhokseumawe  City  is  96.59%,  the  Harmony  Ratio  is  known  that  the  average  regional operating  expenditure  is still  very  high  at  57.84%  compared  to  the  average  capital  expenditure  of  23.29%.  So,  it  can  be  said  that  the Regional Government is still not good at managing the government.
Keywords: Local  Government  Financial  Performance,  Degree  of  Fiscal  Decentralization  Ratio,  Regional Financial  Independence  Ratio,  PAD  Effectiveness  Ratio,  Regional  Financial  Efficiency  Ratio,  and  Harmony Ratio.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  diatur dalam  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-undang  No.  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah baik itu  kabupaten  maupun  Kota,  untuk  mengurus  rumah tangganya  sendiri  baik  dalam  bidang  pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.
Pemerintahan Kota Lhokseumawe merupakan  Kota  hasil  pemekaran  dari  Kabupaten Aceh  Utara  sejak  tahun  pertama  dibentuknya  Kota Lhokseumawe  yaitu  pada  tahun  2011  sampai  dengan saat  ini,  pertanggung  jawaban  atas  pengelolaan keuangan  daerah  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan perundang-  undangan  tentang  pengelolaan  Keuangan Daerah . Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  tahun  1945,  pemerintah  daerah berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  Pemerintah  Daerah  adalah  pelaksanaan fungsi-fungsi  pemerintahan  daerah  yang  dilakukan oleh  lembaga  pemerintahan  daerah  yaitu  Pemerintah
Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (Pemda dan DPRD).
Tujuan  otonomi  daerah  ini  tidak  lain  adalah untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  daerah yang  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan terbentuknya  sarana  dan  prasarana  di  daerah  yang layak.  Di  samping  itu,  pelaksanaan  otonomi  daerah juga  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  pengelolaan sumber  daya  alam  secara  efektif  serta  memberikan kesempatan bagi warga daerah untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan diterapkannya  otonomi  daerah,  diharapkan  kualitas dan  daya  saing  daerah  otonom  semakin  meningkat dan  juga  dapat  berdampak  pada  kemajuan  dan kesejahteraan masyarakatnya .
Menurut  Kamus  Akuntansi  Manajemen, Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah  sebagai berikut  :  “Pengertian  kinerja  Keuangan  pemerintah Daerah  diartikan  sebagai  aktivitas  terukur  dari  suatu entitas  selama  periode  tertentu  sebagai  bagian  dari ukuran  keberhasilan  pekerjaan.  Pengukuran  kinerja diartikan  sebagai  suatu  sistem  keuangan  atau  non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil  yang  dicapai  dari  suatu  aktivitas,  suatu  proses atau  suatu  unit  organisasi”.  Kinerja  keuangan
Volume 5, Nomor 1, Februari  2017
pemerintah  daerah  menjadi  sorotan  publik,  hal  ini mendukung dengan pernyataan Mardiasmo (2009:121) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintahan  merupakan  suatu  hal  yang  penting untuk menilai akuntanbilitas organisasi dan manajemen  dalam  menghasilkan  pelayanan  publik yang  lebih  baik.  Informasi  yang  disajikan  dalam pelaporan  keuangan  harus  memenuhi  karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Silky, 2012).
Dewasa  ini,  praktik  akuntansi  sektor  publik yang  dilakukan  oleh  lembaga-  lembaga  pemerintah banyak  mendapat  perhatian  dibanding  masa-masa sebelumnya.  Terdapat  tuntutan  yang  lebih  besar  dari masyarakat  untuk  dilaksanakannya  transparansi  dan akuntabilitas  publik  oleh  lembaga–lembaga  sektor publik (Mardiasmo, 2009:1). Dalam rangka melakukan upaya konkrit mewujudkan good governance, serta  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah, wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban yang  berupa  laporan  keuangan.  Bentuk  laporan pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  keuangan daerah  selama  satu  tahun  anggaran  adalah  dalam bentuk  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD),  yang  terdiri  dari  Laporan  Realisasi Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan Atas  Laporan  Keuangan  (Masdiantini  dan  Erawati, 2016).
Tuntutan  pengukuran  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  perlu  dilakukan  karena  adanya fakta  bahwa  masih  buruknya  kinerja  pemerintah daerah  di  indonesia  yg  dapat  terlihat  dengan  adanya pernyataan  Ketua  Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI (BPK  RI),  Anwar  Nasution  (Antarnews.com,  2007), bahwa  masih  buruknya  tranparansi  dan  akuntabilitas pemerintah  daerah  sehingga  hal  tersebut  berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah.
Berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah,  dana  alokasi  umum  (DAU) adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  Dana  alokasi  umum  (DAU)  diberikan pemerintah  pusat  untuk  membiayai  kekurangan  dari pemerintah  daerah  dalam  memanfaatkan  pendapatan asli  daerah  (PAD)  nya.  Penggunaan  dana  alokasi umum  (DAU)  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah sesuai  dengan  prioritas,  kepentingan,  dan  kebutuhan daerah  masing-masing  yang  bertujuan  untuk  3 meningkatkan  pelayanan  publik  dalam  rangka melaksanakan otonomi daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan  bahwa  keuangan  daerah  adalah  semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk kekayaan daerah tersebut.
Menurut  Kamus  Akuntansi  Manajemen, Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah  sebagai berikut  :  “Pengertian  kinerja  Keuangan  pemerintah Daerah  diartikan  sebagai  aktivitas  terukur  dari  suatu entitas  selama  periode  ter  sebagai  bagian  dari  ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja  diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu  pekerjaan  yang  dilaksanakan  atau  hasil  yang dicapai  dari  suatu  aktivitas,  suatu  proses  atau  suatu unit organisasi”.
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil  dari  kegiatan/program  yang  akan  atau telah  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan anggaran  daerah  dengan  kuantitas  dan  kualitas  yang terukur,  kemampuan  daerah  dapat  diukur  dengan menilai  efisiensi  atas  pelayanan  yang  diberikan kepada  masyarakat  (Sumarjo,  2010).  Organisasi sektor  publik  yang  salah  satunya  pemerintah merupakan  organisasi  yang  bertujuan  memberikan pelayanan  publik  kepada  masyarakat  dengan  sebaik- baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan,  keamanan,  penegakan  hukum,  transportasi dan  sebagainya.  Pelayanan  publik  diberikan  kepada masyarakat  yang  merupakan  salah  satu  stakeholder organisasi  sektor  publik,  oleh  karena  itu  Pemerintah Daerah  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggung jawaban  kepada  DPRD  selaku  wakil  rakyat  di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah  membutuhkan sistem  pengukuran  kinerja  yang  bertujuan  untuk membantu  manajer  publik  untuk  menilai  pencapaian suatu  strategi  melalui  alat  ukur  finansial  dan  non finansial.  Sistem  pengukuran  kinerja  sendiri  dapat dijadikan  sebagai  alat  pengendalian  organisasi. Kinerja  yang  baik  bagi  Pemerintah  Daerah  dicapai ketika  administrasi  dan  penyediaan  jasa  oleh Pemerintah  Daerah  dilakukan  pada  tingkat  yang ekonomis, efektif dan efisien (Adhiantoko, 2013).
Dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan Pemerintah  Daerah  sebagaimana  ditetapkan  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 timbul hak daerah  yang dapat dinilai  dengan  uang  sehingga  perlu  dikelola  dalam suatu  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah,  dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor  58  tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.  Pengelolaan  daerah  sebagaimana  dimaksud merupakan  sub  sistem  dari  sistem  pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam
Volume 5, Nomor 1, Februari  2017
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Pengelolaan tersebut  juga  ditunjang  dengan  keluarnya  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  nomor  13  tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  untuk  lebih melengkapi sistem.
Pengukuran  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  dilakukan  untuk  memenuhi  3  tujuan  yaitu (Mardiasmo, 2002: 121):
a. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
c. Mewujudkan  pertanggungjawaban  publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
d. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara
besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh  pendapatan  dengan      realisasi pendapatan yang diterima.

## Laporan Realisasi Anggran
Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen  penting  yang  mengundang  perhatian publik.  Disebabkan  karena  masyarakat  sebagai pemberi  dana  publik  melalui  pajak  daerah  yang mereka  bayarkan  berkepentingan  untuk  mengetahui apakah  dana  tersebut  telah  digunakan  dengan semestinya,  efesien,  efektif  dan  berorientasi  pada kepentingan publik.
Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi  yang  sangat  bermanfaat  untuk  menilai kinerja  keuangan  daerah.  Jika  dibandingkan  dengan neraca, LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan  LRA  ini  merupakan  jenis  laporan  keuangan daerah  yang  dahulu  dihasilkan  sebelum  membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung ( backbone ) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki  peran  penting  sebagai  alat  stabilisasi, distribusi,  alokasi  sumber  daya  publik,  perencanaan dan  pengendalian  organisasi  serta  penilaian  kinerja. Oleh  karena  itu  LRA  menjadi  salah  satu  laporan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  yang  utama. Berdasarkan  LRA  tersebut  pembaca  laporan  dapat membuat  analisis  kinerja  laporan  keuangan  berupa analisis  pendapatan,  analisis  belanja  dan  analisis pembiayaan
Tujuan  dari  laopran  Realisasi  Anggaran  adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan  dasar-dasar  penyajian  laporan realisasi  anggaran  untuk  pemerintah  dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan  informasi  realisasi  anggaran entitas pelaporan. Paradigma antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati  antara  legislatif  dan  eksekutif sesuai dengan peraturan perundangundang.

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Setiap  Pemerintah  Daerah  untuk  mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain:

## Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan  perbandingan  antara  jumlah  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio  ini  menunjukkan  derajat  kontribusi  PAD terhadap  Total  Pendapatan  Daerah.  Semakin  tinggi kontribusi  PAD  maka  semakin  tinggi  kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.  Derajat  Desentralisasi,  khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah
Rumus untuk Rasio Desentralisasi sebagai berikut:

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)  menunjukkan  tingkat  kemampuan  suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Rumus  untuk  Rasio  Kemandirian  Keuangan  daerah sebagai berikut:

## Rasio Efektivitas PAD
Rasio  Efektivitas  PAD  menggambarkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan PAD  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

## Intergovernmental Revenue

## Rasio Efesiensi Keuangan Daerah
Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  (REKD) menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya  biaya yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan
dengan  realisasi  pendapatan  yang  diterima.  Kinerja Keuangan  Pemerintahan  Daerah  dalam  melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila Rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%.  Semakin  kecil  Rasio  Efisiensi  Keuangan Daerah  berarti  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah semakin baik.
Rasio Keserasian (Rasio Keserasian
menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi  dananya  pada  Belanja  Operasi  dan  Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang  dialokasikan  untuk  Belanja  Operasi  berarti persentase  Belanja  Modal  yang  digunakan  untuk menyediakan  sarana  prasarana  ekonomi  masyarakat cenderung semakin kecil .

## Penelitian Terdahulu
1. Wijaya (2012) di Kota Surakarta dan Yogyakarta pada  tahun  2009-2010  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  tingkat  kinerja  keuangan Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari Rasio pendapatan daerah APBD  tahun  2009-2010  menggunakan  Rasio kemandirian,  Rasio  efektifitas  dan  efisiensi, Rasio keserasian dan Rasio pertumbuhan.
2. Yoananda  (2012)  di  kabupatn  Surakarta  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat perkembangan  kinerja  Pemerintah  Surakarta menggunakan Rasio Likuiditas, Rasio
Solvabilitas dan Rasio Utang.
3. Adhiantoko  (2013)  di  kabupaten  Blora  pada tahun 2007-2011 yang diteliti oleh penelitian ini bertujuan  untuk  menganilisis  Kinerja  Keuangan DPPKAD  Kabupaten  Blora  tahun  2007-2011 dilihat  dari  Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal, Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Rasio Efektivitas  PAD,  Rasio  Efisiensi  Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian.
4. Idayati  (2016)  di  kabupatn  Flores  Timur  yang diteliti  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah
Kabupaten  Flores  Timur  dengan  menggunakan analisis  Rasio  Keuangan  terhadap  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten
Flores Timur tahun anggaran 2012-2014.
5. Novrianti  (2016)  di  kabupaten  Dharmasraya pada tahun  tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  Dharmasraya  berdasarkan  Rasio kemandirian  keuangan  daerah,  Rasio  efektifitas dan  efisiensi  pendapatan  asli  daerah,  Rasio aktivitas, dan Rasio efesiensi belanja.

## Kerangka Pemikiran

## Gambar 1

## METODE PENELITIAN Objek dan Lokasi Penelitian
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  objek penelitian  adalah  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota Lhokseumawe.  Sedangkan  lokasi  untuk  mendapatkan data  penelitian  adalah  Kantor  BPKD  (Badan Pengelolaan  keuangan  Daerah)  Kota  Lhokseumawe jalan Merdeka No. 145 Lhokseumawe.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yg berbentuk angka-angka yg dapat diukur dengan satuan hitung.  Data  kuantitatif  dalam  penelitian  ini  adalah Laporan  Realisasi  Anggaran,  Pemerintah  Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2016.
Sumber data dalam penelitian ini merupakan Data  sekunder.  Sumber  data  sekunder  merupakan sumber  data  penelitian  yg  diperoleh  secara  tidak langsung  melalui  media  perantara.  Sumber  data diperoleh  dari  BPKD  (Badan  Pengelolaan  keuangan Daerah) Kota Lhokseumawe.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  Pengumpulan  data  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode dokumentasi yaitu pencarian data mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen  yang  ada.  Data  dikumpulkan  dari DPKAD  Kota  Lhokseumawe.  Data  dokumen  berupa Laporan  Realisasi  Anggaran  Kota  Lhokseumawe Tahun 2011-2016.

## PEMBAHASAN
Rasio Desentraliasai
Tabel 1.1 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi
KotaLhokseumawe Tahun Anggaran 2011-2016 Tahun Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp) Total Pendapatan Daerah (Rp) Derajat Desesntra lisasi (%) Kemampuan Keuangan 2011 28.602.050.297,21 520.729.023.712,21 5,49 Sangat Kurang
2012 28.230.886.878,38 582.615.583.256,10 4,85 Sangat Kurang 2013 36.213.933.082,49 643.373.365.018,25 5,63 Sangat Kurang 2014 48.730.219.320,12 768.270.271.382,74 6,34 Sangat Kurang 2015 56.560.454.282,49 835.809.796.431,35 6,76 Sangat Kurang 2016 56.348.631.473,02 908.888.389.623,51 6,20 Sangat Kurang
Sumber Data : DPKD Kota Lhokseumawe (diolah 2016).
Menurut  uraian  dan  perhitungan  pada  tabel 1.1  dapat  dilihat  dan  disimpulkan  bahwa  Rasio Derajat  Desentralisasi  selama  tahun  2011-2016  pada Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  masih  sangat  kurang karena  masih  berada  di  skala  interval  00,00-10,00%. Hal  ini  menunjukan  bahwa  PAD  Pemerintah  Kota Lhokseumawe  belum  mampu  untuk  membiayai pembangunan daerah karena PAD Kota Lhokseumawe  relatif  kecil  dibandingkan  dengan Pendapatan  Daerah  Kota  Lhokseumawe.  Hal  ini  juga disebabkan  karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat Kota  Lhokseumawe  untuk  membayar  pajak  dan retribusi  daerah  lainnya  yang  merupakan  sumber pendapatan PAD sehingga Pemerintah Kota Lhokseumawe  masih  menggunakan  bantuan  dari pemerintah  pusat  untuk  membangun  daerahnya.  Oleh sebab  itu  kedepannya  diharapkan  Pemerintah  Kota Lhokseumawe  dapat  berupaya  untuk  meningkatkan PAD  dengan  menggembangkan  dan  memanfaatkan potensi-potensi  yang  ada  dan  menggali  potensi- potensi yang baru.
Rata-rata rasio derajat desentralisasi selama 7 tahun  adalah  6,03%,  apabila  dibandingkan  dengan rasio  derajat  desentralisasi  kabupaten  blora  sebesar 6,57%, kabupaten Aceh timur sebesar 2,65% dan kota yogyakarta  sebesar  27,35%.  Hal  ini  menujukan  kota Lhokseumawe jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi masih sangat kurang karena  pemerintah kota Lhokseumawe belum mampu untuk menyelanggarakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada.
Pada  Penelitian  yang  dilakukan  Adhiantoko (2013)  Kinerja  Keuangan  Kabupaten  Blora  pada tahun 2007-2011 jika dilihat dari Rasio Desentralisasi masih sangat kurang karena rata-rata rasionya sebesar 6,57%.  Hal  tersebut  kurang  lebih  sama  dengan  apa yang  terjadi  di  Kota  Lhokseumawe  dimana  rata-rata kinerja  keuangannya  sebesar  6,03%  yang  tergolong sangat  kurang.  Menurutnya  hal  ini  terjadi  karena ketidakmampuan  pemerintah  daerah  untuk  menggali potensi-potensi  yang  ada.  Begitupun  yang  terjadi  di Kota  Lhokseumawe  dimana  peneliti  menyimpulkan ketidakmampuan  pemerintah  daerah  untuk  menggali potensi-potensi  yang  ada  guna  meningkatkan  PAD, menyebabkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah
Kota  Lhokseumawe  dilihat  dari  Rasio  Derajat Desentralisasi  masih tergolong sangat kurang.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tabel 1 Perhitungan Rasio Kemandirian keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011-2016 Tahun Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp) Pendapatan Transfer (Rp) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) Pola Hubunga n 2011 28.602.050.297,21 427.637.314.038, 00 6,68 Instruktif 2012 28.230.886.878,38 496.724.974.727, 00 5,68 Instruktif 2013 36.213.933.082,49 550.942.083.884, 00 6.57 Instruktif 2014 48.730.219.320,12 565.796.575.395, 00 8,61 Instruktif 2015 56.560.454.282,49 610.875.498.509, 00 9,26 Instruktif 2016 56.348.631.473,02 688.355.157.426, 00 8,18 Instruktif
Sumber Data : DPKD Kota Lhokseumawe (diolah 2016)
Menurut  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  selama tujuh  tahun  pada  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe memiliki  rata-rata  kemandiriannya  masih  tergolong rendah  dan  dalam  kategori  kemampuan  keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah  daerah,  ini  dapat  dilihat  dari  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  masih  tergolong dalam  interval  0%  -  25%.  Rasio  Kemandirian  yang masih  rendah  mengakibatkan  kemampuan  keuangan daerah  Kota  Lhokseumawe  dalam  membiayai pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah masih sangat tergantug bantuan dari pemerintah pusat.
Rata rasio derajat kemadirian kota Lhokseumawe  selama  7  tahun  adalah  7,82%,  apabila dibandingkan  dengan  rasio  kemandirian  kabupaten kota  bogor  sebesar  31,89%,  kabupaten  Aceh  timur sebesar  4,25%  dan  kota  yogyakarta  sebesar  39,87%. Hal ini menujukan kota Lhokseumawe jika dilihat dari rasio  kemandirian  masih  sangat  rendah  sekali  karena tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana ekstern masih sangat tinggi.
Pada  Penelitian  yang  dilakukan  Novrianti (2016)  Kinerja  Keuangan  Kabupaten  Dharmasraya pada  tahun  2015.  Rata-rata  rasionya  sebesar  7,70%. Hal ini juga terjadi di Pemerintah Kota Lhokseumawe dimana  rata-rata  rasionya  7,82%  yang  tergolong instruktif.  Menurutnya  penyebab  dari  buruknya kinerja  keuangan  kedua  daerah  ini  hampir  sama,  hal ini  terjadi  karena  masih  besarnya  ketergantungan pemerintah  daerah  Kota  Lhokseumawe  kepada
pemerintah  Pusat  untuk  mengolak  potensi  yang  ada guna menaikan PAD.

## Rasio Efektifitas PAD
Tabel 2

## Perhitungan Rasio Efektivitas PAD
KotaLhokseumawe Tahun Anggaran 2011-2016 Tahun Anggaran Realisasi PAD (Rp) Anggaran PAD (Rp) Rasio Efektivitas PAD (%) Kriteria 2011 28.602.050.297,21 30.506.475.000,00 93,76 Tidak Efektif 2012 28.230.886.878,38 35.100.405.000,00 80,43 Tidak Efektif 2013 36.213.933.082,49 38.350.390.000,00 94,43 Tidak Efektif 2014 48.730.219.320,12 49.305.773.500,00 98,83 Tidak Efektif 2015 56.560.454.282,49 67.314.758.015,00 84,02 Tidak Efektif 2016 48.730.219.320,12 66.754.367.843,00 84,41 Tidak Efektif
Sumber Data : DPKD Kota Lhokseumawe (diolah 2016).
Menurut  uraian  dan  hasil  perhitungan  pada tabel  1.3  diatas  Efektivitas  Kinerja  Keuangan  Kota Lhokseumawe tidak Efektif karena rata-rata efektivitasnya  memperoleh  nilai  kurang  dari  100% yaitu  90,55%  jika  dibandingkan  dengan  kota  Bogor sebesar  111,00%  dan  kota  Yogyakarta  sebesar 107,19%.  Hal  ini  disebabkan  karena  penerimaan  dari sektor  pajak  dan  retribusi  daerah  kurang  dari  yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Lhokseumawe  juga  dapat  dikatakan  memiliki  kinerja yang kurang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.
Pada  Penelitian  yang  dilakukan  Novrianti (2016)  Kinerja  Keuangan  Kabupaten  Dharmasraya pada  tahun  2015.  Rata-rata  rasionya  sebesar  7.70%. Hal ini juga terjadi di Pemerintah Kota Lhokseumawe dimana  rata-rata  rasionya  90,55%  yang  tergolong kurang  efektif.  Menurutnya  penyebab  dari  buruknya kinerja  keuangan  kedua  daerah  ini  hampir  sama,  hal ini terjadi karena karena masih banyaknya masyarakat yang  belum  patuh  dalam  membayar  pajak,  sehingga pendapatan  dari  pihak  masih  kecil  dan  belum  sesuai dengan target.

## Rasio Efesiensi Keuangan Daerah

## Tabel 3
Perhitungan Rasio Efesiensi Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2011-2016 Tahun Anggaran Realisasi Belanja Dearah (Rp) Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) Rasio Efesiens i
Keuanga n
Daerah (%) Kriteria
2011 521.424.477.433,00 520.729.023.712,21 100,13 Tidak Efesien 2012 572.642.520.110,00 582.615.583.256,10 98,29 Kurang Efesien 2013 632.996.881.573,00 643.373.365.018,25 98,38 Kurang Efesien 2014 727.480.904.420,00 768.270.271.382,74 94,69 Kurang Efesien 2015 836.023.957.358,00 835.809.796.431,35 100,03 Tidak Efesien 2016 800.532.645.791,21 908.888.389.623,51 88,08 Kurang Efesien
Sumber Data : DPKD Kota Lhokseumawe (diolah 2016)
Rata-rata  Efisiensi  Keuangan  Daerah  Kota Lhokseumawe  yang  tergolong  masih  Kurang  Efisien karena  rata-rata  rasionya  96,59%  jika  dibandingkan dengan  kota  Yogyakarta  sebesar  91,69%  dan kabupaten Dharmayasa sebesar 94,28%. Hal diakibatkan  karena  total  belanja  daerahnya  masih lebih  besar  daripada  pendapatan  daerahnya  terutama pada  tahun  2011  dan  2015.  Meskipun  pada  tahun 2012,  2013  dan  2014  tersebut  Pemerintah  Kota Lhokseumawe  sudah  dapat  menekan  belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  dalam  hal  ini  masih buruk  karena  belum  dapat  menekan  jumlah  belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kota  Lhokseumawe  dapat  meminimalisir  jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga  kedepannya  dapat  terjadi  peningkatan efisiensi belanja daerah.
Pada Penelitian  yang  dilakukan  Ardhiankoto (2013)  Kinerja  Keuangan  Kabupaten  Blora  pada tahun  2007-2011.  Rata-rata  rasionya  sebesar  99,61%. Hal ini juga terjadi di Pemerintah Kota Lhokseumawe dimana  rata-rata  rasionya  96,59%  yang  tergolong kurang  efesien.  Menurutnya  penyebab  dari  buruknya kinerja  keuangan  kedua  daerah  ini  hampir  sama,  hal ini  terjadi  karena  karena  masih  besarnya  realisasi belanja  daerah  dibandingan  pendapatan  daerah  yang diterima.

## Rasio Keserasian

## Tabel 4
Perhitungan Rasio Keserasian Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011-2016 (Belanja Operasi)
Tahun Anggaran Total Belanja Operasi (Rp) Total Belanja Daerah (Rp) Rasio Belanja Operasi (%) 2011 311.944.636.087,00 521.424.477.433,00 59,83 2012 343.660.915.866,00 527.642.520.110,00 65,13 2013 385.666.850.834,00 623.996.881.573,00 61,80 2014 406.641.590.656,00 727.480.904.420,00 55,89
2015 410.895.811.476,00 897.070.194.380,00 45,80 2016 546.193.806.303,21 800.532.645.791,21 68,22
Sumber  Data  :  DPKD  Kota  Lhokseumawe  (diolah 2016)
Tabel 5

## Perhitungan Rasio Keserasian Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011-2016 (Belanja Modal) Tahun Anggaran Total Belanja Modal (Rp) Total Belanja Daerah (Rp) Rasio Belanja Modal (%) 2011 107.248.438.920,00 521.424.477.433,00 20,56 2012 107.183.128.985,00 527.642.520.110,00 20,31 2013 119.231.217.739,00 623.996.881.573,00 19,11 2014 167.464.463.352,00 727.480.904.420,00 23,02 2015 223.021.063.652.00 897.070.194.380,00 24,86 2016 235.985.010.488,00 800.532.645.791,21 29,48
Sumber Data : DPKD Kota Lhokseumawe (diolah 2016)
Menurut  uraian  dan  perhitungan  di  atas bahwa  sebagian  besar  dana  yang  dimiliki  Pemerintah Kota  Lhokseumawe  masih  diprioritaskan  untuk kebutuhan  belanja  operasi  sehingga  rasio  belanja modal relatif  kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio  belanja  operasi  yang  masih  besar  dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana  untuk  belanja  operasi  terutama  dikarenakan besarnya  dinas-dinas  otonomi  dan  belanja  pegawai untuk  gaji  PNS.  Dengan  ini  dapat  menunjukkan bahwa  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  yang  lebih mementingkan  pada  pengeluaran-pengeluaran  rutin untuk  pemenuhan  aktivitas  Pemerintahan  dan  belum memperhatikan pembangunan daerah.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Ardhiantoko (2013) dijelaskan bahwa kinerja keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Blora  jika  dilihat dari  Rasio  Keserasian  masih  kurang  stabil  Karena selalu terjadi kenaikan maupun penurunan di tiap-tiap periode.  Hal  tersebut  hampir  sama  apa  yang  terjadi pada  penelitian  ini  dimana  Kinerja  Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe jika dilihat dari Rasio Keserasian masih tidak stabil.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah peneliti teliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota
Lhokseumawe  jika  dilihat  dari  Rasio Desentralisasi Fiskal dapat di kategorikan sangat kurang, karena masih berada dalam skala dibawah 10,00%.
2. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Lhokseumawe  jika  dilihat  dari  Rasio Kemadirian  Keuangan  Daerah  masih tergolong  sangat  rendah  dan  pola hubungannya  termasuk  dalam  pola hubungan instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0-25%.
3. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Lhokseumawe  jika  dilihat  dari  Rasio Efektivitas  PAD  tahun  2011-2015  tidak efektif  karena  masih  memperoleh  nilai kurang dari 100%.
4. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Lhokseumawe  jika  dilihat  dari  Rasio Efesiensi Keuangan Daerah tahun 2011- 2015  kurang  efesien  karena  rata-rata rasionya adalah 99,33%, yang disebabkan  oleh  adanya  selisih  yang cukup  besar  antara  pendapatan  dengan belanja Kota Lhokseumawe.
5. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Lhokseumawe  jika  dilihat  dari  Rasio Keserasian  adalah  belum  stabil  dari tahun  ketahun.  Pengeluaran  belanja operasi  lebih  besar  dari  belanja  modal. Besarnya belanja operasi rata-rata sebesar 84,55%, hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil dan  dinas  dinas  terbaru.  Untuk  belanja modal rata-rata sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan pemerintah Kota Lhokseumawe masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

## Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan Analisis  Kinerja  keuangan  Kota  Lhokseumawe  tahun 2011-2016,  adapun  saran-sarannya  adalah  sebagai berikut:
1. Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan objek yang lain, tidak hanya pada pemerintah Kota  Lhokseumawe,  tetapi  juga  pemerintah Aceh yang lebih besar populasinya atau juga dapat  membandingkan  pemerintah  satu dengan pemerintah lainnya.
2. Menambahkan  beberapa  variabel  lain  yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah untuk melengkapi variabel yang ada.
3. Periode  penelitian  dapat  diperluas  bukan hanya  selama  tujuh  tahun,  tetapi  lebih  dari tujuh  tahun  atau  priode  penelitian  dapat dibuat tahun terbaru.

## KEPUSTAKAAN
Adhiantoko, Hony. (2013). Analisis Kinerja
Keuangan  Kabupaten  Blora  (Studi  kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten
Blora  Tahun  2007-2011)’ .  Skripsi  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Aulia,  Zikri  (2016) Analisis  kinerja  keuangam pemerintah daerah kabupaten Aceh Timur. Skripsi Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera utara. Medan.
Giligan,  Thomas  W  and  Matsusaka,  John  G.  2001 . Fiscal  Policy,  Legislature  Size,  and Political Parties: Evidence  from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century . National Tax journal. Vol. 54: 57-82
Halim,  Abdul.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik:
Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta  : Salemba Empat.
Halim,  Abdul.  (2012). Pengelolaan  Keuangan Daerah.  Edisi  Ketiga .  Yogyakarta  :  UPP STIM YKPN.
Hendro  Sumarjo.  (2010). “Pengaruh  Karakteristik Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah.” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Hindri,  Asmoko.  2015. Korelasi  Opini  Audit  BPK atas LKKL dengan Hasil Evaluasi LAKIP K/L . Artikel Anggaran dan Pembendaharaan
Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan Kementrian Keuangan, pp:1-13.
Idayati,  Farida  (2016) Analisis  kinerja  keuangam pemerintah  kabupaten  Flores. Skripsi Fakultas Ekonomi STIESIA. Surabaya.
Indrarti,  Nuansa  Mega  Okky.  2011. Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli
Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah . Jurnal. Universitas Riau.
Kusumawardani,  Media.  2012. Pengaruh Size, Kemakmuran,  Ukuran  Legislatif ,Leverage Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  di  Indonesia. Skripsi .  Semarang  : Fakultas Ekonomi UNNES.
Mahsun,  Mohamad.  (2013).  ‘ Pengukuran  Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama’ . Yogyakarta: BPFE: hal. 25
Mahmudi.  (2015). ‘ Manajemen  Kinerja  Sektor Publik’ . Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen YKPN hal. 60.
Mardiasmo.  (2002). Otonomi  dan  Manajemen Keuangan  Daerah .  Yogyakarta:  Penerbit Andi.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik . Jogyakarta: Penerbit Andi.
Masdiantini, Putu Riesty. (2016). ‘ Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovermental Revenue ,  Temuan  dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan’ .  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana, di unduh pada 12 Desember 2016.
Minarsih,  Ratna  Ayu.  (2015). ‘Pengaruh Size, Wealth,  Laverage dan Intergovermental Revenue terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Jawa  Tengah’ . Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Mustikarini, Widya Astuti., Fitriasari, Debby. (2012). ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota di Indonesia Tahun
Anggaran  2007’ .  Simposium Nasional Akuntansi XV : Banjarmasin.
Nandhya, Marfiana. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota . Jurnal .
Universitas
Sebelas Maret, Surakarta.
Novrianti  (2016) Analisis  kinerja  keuangam pemerintah Dearah Kabupaten Dharmasraya  tahun  2015. Skripsi  Fakultas Ekonomi dan bisnis IAIN. Batusangkar. Mutiha, Artaingan (2016) Analisis kinerja keuangam pemerintah daerah Kota Bogor tahun anggaran 2010-2014. Skripsi Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58 Tahun  2005,  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Volume 5, Nomor 1, Februari  2017
Retnowati,  Reny.  (2016).
‘Analisis  pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Laverage dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011- 2013)’ . Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Riduan Tobing dan Nirwana. (2004). Kamus Istilah Akuntansi . Jakarta: Atalya Rileni Sucedo.
Sijabat, Hubert. 2016. Pengaruh Opini, Temuan Audit, Kemandirian dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014 . Skripsi.
Universitas Lampung.
Silky Raditya Siregar. (2012). Faktor – Faktor Yang Mempengaruh Pertimbangan Opini Auditor Atas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogya- karta . Accounting
Analysis
Journal
Universitas Negeri Semarang, 1(2):1-8.
Suhardjanto,  Djoko.,  Yulianingtyas,  Rena  Rukmita.
2011. ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah  Daerah  terhadap  Kepatuhan Pengungkapan  Wajib  dalam  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris
pada Kabupaten/Kota di Indonesia) . Jurnal  Akuntansi  &  Auditing. Volume 8/No.1/November 20011: 1-194.
Sumarjo,  Hendro.  2010. Pengaruh  Karakteristik Pemerintah  Daerah  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi
Empiris pada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di  Indonesia ) .  Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Surepno. 2013. Pengaruh Return On Equity (ROE) , Ukuran (Size) , dan Kemakmuran (Wealth) Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja
Keuangan
Pemerintah
Daerah
di
Indonesia . Skripsi . Universitas Negeri
Semarang.
Syamsuddin dan Damayanti. (2011). Metode Penelitian  Pendidikan  Bahasa .  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pusat dan daerah.
Wijaya,  Agung  (2012) Analisis  kinerja  keuangam pemerintah  kota  Surakarta  dan  kota Yogyakarta  dilihat  dari  rasio  pendapatan daerah  APBD  tahun  2009-2010. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Surakarta. Wulandari,  Anita.  (2001).  “ Kemampuan  Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam
Melaksanakan  Otonomi  Daerah . ” Jurnal
Kebijakan dan Administrasi Publik,
Kemampuan  Keuangan  Daerah (Vol.  5,  No.
2). November.
Yoananda,  Glennardilla  Dea  (2012) Analisis  kinerja keuangan  pemerintah  kota  Surakarta.
Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret. Surakarta.