MEMBANGUN KERANGKA FILOSOFIS PENDIDIKAN YANG BERBASIS PADA PROBLEM SOSIAL
Sembodo Ardi Widodo Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta drsembodo.widodo@uin-suka.ac.id

## Abstract
This  article  is  intended  to  provide  philosophical  insight  of  the  importance  of  the educational  concept  based  on  social  problems.  Social  problems  like  poverty, unemployment, moral deterioration, corruption, social violence, and others arise because there is malfunction of education or education institutions in Indonesia in solving those problems. Recently the developing character education must be accompanied by the spirit of  progressivism  and  reconstructive  education  philosophy.  In  the  west,  both  of  the philosophical  ideologies  are  designed  to  create  progress  and  social  integrity.  Education curriculum is consciously directed to deal with the gap and the social life problem, both in relations  between  the  community  and  the  natural  environment  and  the  relationship between societies in politics, economic, and socio-cultural. If the concept of education in Indonesia is not built and directed to deal with social life in which taking part in solving the recent social problem widely, the  education will only produce graduates who do not care for various social problems faced by the community and the country. Furthermore, the development of science, technology, and information in the globalization era not only give  the  advantage  and  efficiency but  also  have  a  negative  impact  on  people’s behavior individually or in groups, and all of them must be anticipated and coped by education.
Keyword : philosophical framework, education, social problem

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  lembaga  yang  dengan  sengaja  diselenggarakan untuk  mewariskan  dan  mengembangkan  pengetahuan,  pengalaman, keterampilan,  dan  keahlian  oleh  generasi  yang  lebih  tua  kepada  generasi berikutnya. Melalui pendidikan sebagian besar manusia berusaha memperbaiki tingkat  kehidupan  mereka.  Terjadi  hubungan  yang  kuat  antara  tingkat pendidikan  seseorang  dengan  tingkat  sosial  kehidupannya.  Jika  pendidikan seseorang  maju,  tentu  maju  pula  kehidupannya,  demikian  pula  sebaliknya. 1 Karena  fungsi  pendidikan  ialah  membantu  melahirkan  pribadi-pribadi  unggul dan kreatif serta inovatif untuk dapat membawa masyarakatnya kepada keadaan yag lebih baik. 2
1 Sutrisno, Pendidikan  Islam  yang  Menghidupkan:  Studi  Kritis  Terhadap  Pemikiran  Pendidikan Fazlur Rahman , (Yogyakarta: Kota Kembang, 2006), h. 51.
2 H.A.R.  Tilaar, Perubahan  Sosial  dan  Pendidikan:  Pengantar  Pedagogik  Transformatif  untuk Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 19.
NIZHAM, Vol. 4, No. 2 Juli - Desember 2015
Di  samping  itu,  pendidikan  juga  merupakan  upaya  yang  dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang  dibebankan  kepadanya,  karena  hanya  manusia  yang  dapat  dididik  dan mendidik.  Pendidikan  dapat  mempengaruhi  perkembangan  fisik,  mental, emosional, moral, serta keimanan dan ketaqwaan manusia. 3
Pendidikan  adalah  kunci  utama  pembangunan  nasional,  sebab pembangunan  nasional  menitik  beratkan  pada  pembangunan  sumber  daya manusia  sebagai  investasi  jangka  panjang.  Dalam  perkembangan  sekarang  ini, pendidikan  tidak  hanya  bersangkut  paut  pada  intelektualitas  peserta  didik, namun juga moralitas, dan lebih jauh lagi pendidikan menawarkan pemecahan persoalan  sosial  yang  kerap  memunculkan  konflik  dalam  sekelompok masyarakat.  Konflik  adalah  sebagian  dari  penghambat  pembangunan  nasional, di  samping  pembangunan  bidang  lainnya,  yaitu  ekonomi,  politik,  dan  budaya. Maka  pendidikan  turut  berperan  dalam  penuntasan  masalah  kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kemerosotan moral, masalah korupsi, dan lain sebagainya.

## Kerangka Dasar Filosofis Pendidikan Berbasis Problem Sosial
Pendidikan  mempunyai  peran  kreatif-konstruktif  dalam  pembentukan masyarakat. Secara implisit ide ini telah terekspresikan dalam keyakinan publik di  mana  pendidikan  itu  memiliki  kekuatan  konstruktif  dalam  hubungannya dengan problem-problem sosial budaya. Pendidikan menjadi suatu proses sosial, alat  yang  sangat  efektif  dan  utama  dalam  rekonstruksi  sosial,  yaitu  mengatasi problem-problem  sosial  kemasyarakatan  agar  menuju  ke  arah  tatanan  dan kehidupan sosial yang lebih baik dan maju.
Munculnya pandangan filosofis pendidikan seperti ini berakar dari ide dan karya-karya nyata John Dewey khususnya,  dan para pengikutnya secara umum. Tesis  utamanya  adalah  bahwa  sekolah  itu  bukanlah  melulu  institusi  residual untuk  mempertahankan  sesuatu  sebagaimana  adanya.  Tetapi  pendidikan mempunyai  fungsi  kreatif  dalam  pembentukan  individu,  dan  pada  giliranya pembentukan budaya. Ini berarti dalam fungsi pendidikan dan persekolahan itu ada  kesatuan  antara  terma  psikologis  dan  sosial.  Pengetahuan  tentang kondisi- kondisi sosial pada situasi peradaban sekarang adalah penting agar sekolah atau pendidik dapat, sebagaimana mestinya, menginterpretasikan kekuatan-kekuatan transformatif  pendidikan,  dan  pada  dasarnya  sekolah  itu  terutama  sekali merupakan institusi sosial. 4
Konsep tentang demokrasi pendidikan, menurut Dewey merupakan wujud dari masyarakat yang maju secara intensional, ditegakkan untuk perubahan, dan terorganisir  secara  rasional  dan  seilmiah  mungkin.  Peran  pendidikan  dalam
3 Udin  Syaefudin  Sa’ud  dan  Abin  Syamsudidin  Makmun, Perencanaan  Pendidikan:  Suatu Pendekatan Komprehensif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6.
4 Lihat,  John  Dewey,  My  Pedagogic  Creed,  (New  York:  Progressive  Education  Association, 1929), h. 3-6.
NIZHAM, Vol. 4, No. 2 Juli - Desember 2015
masyarakat  seperti  ini  adalah  untuk  menanamkan  kebiasaan-kebiasaan  yang memungkinkan  bagi  individu-individu  untuk  mengontrol  lingkungannya  dari pada  melulu  tunduk  kepada  lingkungannya.  Masyarakat  yang  maju  akan berusaha membentuk pengalaman generasi muda sedemikian rupa ke arah yang lebih  baik  dari  pada  sekedar  mereproduksi  kebiasaan-kebiasaan  sekarang, sehingga  masyarakat  dewasa  masa  depan  dapat  menjadi  lebih  baik  baginya. Kehandalan potensi pendidikan sebagai  agen konstruktif perbaikan masyarakat ini  menjadi  suatu  kenyataan,  suatu  realita  yang  tidak  hanya  sekedar mengembangkan  anak  dan  pemuda,  namun  juga  masyarakat  masa  depan  di mana mereka akan menjadi unsur utama. 5
Elaborasi–elaborasi  fungsi  sosial  sekolah  berikutnya  adalah  melakukan berbagai pembentukan yang tentunya berbeda seiring dengan terus berubahnya masyarakat  dengan  merubah  individu-individu  untuk  melakukan  rekonstruksi sistem  sosial  yang  sudah  direncanakan.  Beberapa  elaborasi  itu  terutama menekankan  pertanggungjawaban  sekolah  dalam  menghadapi  tuntutan- tuntutan sosial sekarang. Interpretasi yang mendalam dari pertanggungjawaban ini  mencakup  pembentukan  program  sekolah  yang  sesuai  dengan  perspektif jangka panjang realitas-realitas masyarakat yang berubah, dan juga program itu harus  menyajikan  studi-studi  yang  memadai  untuk  seluruh  rangkaian kebutuhan-kebutuhan sosial.
Sementara  kalangan  melihat  fungsi  sosial  pendidikan  sebagai  salah  satu promosi  orientasi  kritik  terhadap  situasi  sekarang.  Penerjemahan  dari pandangan  ini  menyebabkan  penekanan  atas problem  solving dalam  ilmu-ilmu sosial,  dan  memperkenalkan  materi  atau  studi-studi  yang  barbasis  pada problem,  termasuk  pemahaman  akan  kekuatan-kekuatan  sosial  yang menyebabkan krisis sosial. 6
Walaupun  demikian,  apapun  variasi  dari  konsep-konsep  tentang  fungsi sosial  pendidikan,  ada  ide-ide  fundamental  tertentu  yang  berada  di  semua kawasan  konsep-konsep  tersebut. Pertama adalah  pemahaman  bahwa pendidikan itu biasanya bekerja dalam setting budaya masyarakat tertentu, pada waktu  tertentu,    di  tempat  tertentu,  dan  membentuk  individu    dalam berbagai ukuran  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  masyarakat  itu.  Semua  keputusan mengenai  pendidikan,  termasuk  mengenai  kurikulum,  dibuat  dalam  konteks masyarakat. Nilai-nilai dan kekuatan-kekuatan dari masyarakat itu menentukan tidak  hanya  perangai  manusia  apa  yang  eksis,  tetapi  juga  untuk  perluasan perangai  manusia  apa  yang  dibutuhkan  selanjutnya.  Para  pengambil  kebijakan pendidikan    itu  sendiri  terbenam  dalam  budaya  itu,  dan  karenanya  “tunduk” kepada  konsepsi-konsepsi  yang  telah  terkondisikan  secara  kultural  bagaimana pendidikan harus melayani masyarakat.
5 Lihat, John Dewey, Democracy and Education, (New York: Macmillan, 1928), h.92.
6 Brubacher, Modern Philosophies of Education, (McGraw-Hill, 1950),  h. 186-201.
NIZHAM, Vol. 4, No. 2 Juli - Desember 2015
Konsep ini berarti bahwa tidak hanya pelatihan intelektual saja yang harus diarahkan  untuk  memahami  kekuatan-kekuatan  budaya  dan  menguasai peralatan  intelektual  yang  diperlukan  untuk  pemahaman  tersebut,  tetapi  juga bahwa  di  sana  ada  pertanggungjawaban  yang fundamental  terhadap nilai-nilai esensial dan loyalitas-loyalitas budaya.
Ide  fundamental kedua dari  konsep  ini  adalah  apresiasi  yang  mendalam terhadap  fakta  perubahan  dalam  budaya  modern  dan  makna  dari  perubahan sosial itu. Jika masyarakat dan budaya berubah , maka itulah tugas dari sekolah- sekolah  untuk  memainkan  peran  konstruktif  dalam  perubahan  itu.  Pendidikan harus  menyesuaikan  tujuan  dan  program-programnya  dengan  kondisi-kondisi yang  berubah  ini,  dan  jika  mungkin  memberikan  ramalan-ramalan  situasi budaya dan masyarakat masa depan, khususnya kondisi-kondisi dari perubahan yang  cepat  yang  dihasilkan  oleh  tehnologi  modern.  Sebaliknya,  pendidikan menjadi  tidak  nyata,    hampa    dan  tidak  berdayaguna  karena  ia  tidak  dapat menyiapkan    generasi  muda  kepada  pertanggungjawaban  sosial  budaya  yang selalu  dinamis,  dan  dapat  mengantisipasi  problem-problem  kehidupan kontemporer.
Untuk menghadapi kondisi yang selalu berubah, berarti bahwa tujuan dan program-program pendidikan itu harus direncanakan untuk mengimplementasikan  tujuan-tujuan  tersebut,  termasuk  orientasi  yang berhubungan  dengan  penggunaan  material-material  harus  dirubah  juga.  Inilah pentingnya  menggunakan  inteligensi  kritis  dan  sikap-sikap  ilmiah  dalam memahami  dan  memecahkan  problem-problem  sosial  dan  kemanusiaan. Kualitas-kualitas  ini  dapat  digali  untuk  perluasan  kurikulum,  yaitu  bahwa materi pelajaran dalam pendidikan akan berarti bagi pengalaman  dan perhatian- perhatian budaya yang sedang berjalan, dan pengalaman itu digunakan sebagai kunci  untuk  memaknai  pengetahuan  dan    untuk  menerjemahkan  materi pelajaran ke dalam perilaku dan tindakan.
Ide fundamental ketiga adalah bahwa pendidikan itu merupakan perbuatan moral.  Ia  dimulai  dan  berakhir  dengan  keputusan-keputusan  nilai.  Keputusan- keputusan  pendidikan,  apakah  berkenaan  dengan  seleksi-seleksi  tujuan  dan kurikulum  selalu  mencakup  keputusan-keputusan  nilai.  Karena  alasan  ini, pendidikan  akan  selalu  mencakup  elemen  preskripsi.  Walaupun  penelitian ilmiah akan mengungkapkan apa adanya, namun ia tidak akan memutuskan apa yang  harus  ada.  Dalam  kerangka  pikir  ini,  pendidikan  menjadi  semacam perusahaan  moral,  yang  di  dalamnya  ia  menyeleksi  bagian-bagian  apa  dari budaya,  kebijakan  apa,  nilai-nilai  yang  bagaimana,  dan  ideal-ideal  apa  yang hendak ditransmisikan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak ada sekolah di  masyarakat  manapun  yang  dapat  bersikap  netral  sepenuhnya.  Perbedaan- perbedaan  kebijakan  akan  selalu  ada,  dan  perbedaan  itu  terletak  pada  apakah
NIZHAM, Vol. 4, No. 2 Juli - Desember 2015
dasar  seleksi-seleksi  itu  dibuat  jelas  dan  apakah    seleksi  itu  dibuat  dengan beberapa tingkatan metode dan penelitian ilmiah yang rasional. 7
Sekelompok  pendidik  yang  baru-baru  ini  menamakan  dirinya    sebagai “rekonstruksionist”,  dalam  nada  yang  sama  dan  dengan sense  of  urgency yang sama  menegaskan  pentingnya  misi  sosial  pendidikan.  Tesis  utama  mereka adalah  bahwa  transformasi  masyarakat  melalui  revolusi  tehnologi  dan  sains berjalan  secara  radikal  sebagaimana  untuk  memperoleh  konsensus  moral  dan intelektual  baru  guna  membentuk  dan  mengarahkan  transformasi  itu.  Adalah tugas  para  pendidik  untuk  menganalisis  trend-trend  sosial,  melihat  problem- problem  yang  dihadapi  masyarakat,  berspekulasi  tentang  segala  akibat  yang ditimbulkan  oleh  dinamika  sosial  dewasa  ini,  dan  memproyeksikan  nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang perlu ditampakkan untuk mempertahankan cara hidup yang demokratis.

## Pendidikan dan Problem Sosial

## 1. Pendidikan dan Masalah Kemiskinan
Krisis  multidimensional  yang  terjadi  pada  tahun  1997  menyebabkan jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  semakin bertambah.  Mengutip  data pusat statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar  39,05  juta  (17,75%).  Dibandingkan  dengan  penduduk  miskin  pada Februari  2005  yang  berjumlah  35,10  juta  (15,97),  maka  jumlah  penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Hal  ini disebabkan oleh meningkatnya angka  pengangguran,  sementara  harga  barang-barang  di  pasaran  terus meningkat.  Krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  berpengaruh  pada perekonomian  negara  sehingga  pemerintah  mengambil  kebijaksanaan, seperti  menaikkan  harga  BBM.  Bagi  penduduk  miskin  pemerintah memberikan dana kompensasi BBM, namun masih saja ada kesalahan teknis sehingga dana kompensasi tersebut tidak sampai pada sasaran.
Beberapa  akibat  yang  timbul  dari  meningkatnya  angka  kemiskinan antara lain:
a. Penurunan  tingkat  kesehatan  masyarakat  akibat  kekurangan  gizi, contohnya  kasus  busung  lapar  di  beberapa  daerah  yang  akhir-akhir  ini semakin meningkat; dan
b. Munculnya  demoralisasi  yang  ditandai  dengan  meningkatnya  angka kriminalitas. 8
Apabila  suatu  masyarakat  dan  bangsa  yang  hanya  dapat  bertindak secara  tradisional  di  dalam  kehidupan  ekonominya,  mereka  tidak  dapat bersaing di dalam kehidupan global. Pendidikan dalam abad 21 mempunyai
7 Penjelasan  lebih  lanjut  tentang  ketiga  ide  fundamental  tersebut  bisa  dilihat,  Hilda  Taba, Curriculum Development: Theory and Practice, (New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1962), h. 25-26.
8 Lihat, Tim Sosiologi, Sosiologi 1: Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat, (Jakarta: Yudhistira, cet. 2, 2007), h. 18-19.
NIZHAM, Vol. 4, No. 2 Juli - Desember 2015
tanggung  jawab  moral  untuk  menunjang  perkembangan  ekonomi  yang berdasarkan  ilmu  pengetahuan  agar  supaya  dapat  membantu  masyarakat membangun  suatu  kehidupan  yang  lebih  adil  dan  lebih  makmur  serta kompetitif.
Pengentasan  kemiskinan  hendaknya  datang  dari  masyarakat  sendiri untuk  mengatasi  keterpurukannya,  tentunya  dengan  bantuan  pemerintah. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang  besar,  nomor  lima  di  dunia,  yang  masih  hidup  di  bawah  garis kemiskinan  absolut  yaitu  penduduk  yang  hidup  kurang  dari  US$  1  sehari masih sangat besar sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut ini. Dalam masa krisis, jumlah penduduk Indonesia miskin semakin bertambah. 9 Negara Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin India 1.000 juta 525 juta Cina 1.300 juta 353 juta Bangladesh 130 juta 36,4 juta NIGERIA 110,6 juta 31,8 juta Brazil 166 juta 30,9 juta Indonesia 209 juta 30,7 juta 2. Pendidikan dan Masalah Pengangguran
Pada  bulan  Juni  2015,  Indopos  mengabarkan  bahwa  persoalan pengangguran di Indonesia masih menjadi momok menakutkan. Pasalnya, tingkat pengangguran di Indonesia  terus meningkat dari  tahun ke tahun. Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat,  dalam  kurun  waktu  satu  tahun, tingkat pengangguran di Indonesia mengalami penambahan sebanyak 300 ribu jiwa. Bahkan, dalam Februari 2015 saja sudah mengalami peningkatan dibandingkan  dengan  Agustus  2014,  sebanyak  210  ribu  jiwa.  Sementara, jika  dibandingkan  dengan  Februari  tahun  lalu  bertambah  300  ribu  jiwa. BPS  mencatat,  ada  7,4  juta  pengangguran  terbuka  per  Februari  2015. Ironisnya,  kenaikan  tersebut  sebagian  disebabkan  sarjana  yang menganggur.  Kondisi  ini  mengkhawatirkan.  Apalagi,  akhir  tahun  ini, Indonesia  akan  memasuki  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA).  Ini artinya, SDM Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama anak bangsa saja,  tapi  juga  dengan  bangsa  lain.  Perguruan  Tinggi  (PT),  termasuk universitas  sebagai  pencetak  calon  tenaga  kerja  mendapatkan  tantangan untuk melahirkan SDM berstandar kompetensi global.
Menteri  Ketenagakerjaan  M.  Hanif  Dhakiri  mengatakan  bahwa menurutnya  salah  satu  faktor  timbulnya  pengangguran  adalah  tidak terserapnya lulusan pendidikan oleh dunia industri, karena tidak memiliki kompetensi  dan  kualifikasi  yang  dibutuhkan  pasar  kerja.  Maka  itu,  dia
9 Lihat, H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional , (Jakarta, Rineka Cipta, Cet. 2, 2009), h.
47.
NIZHAM, Vol. 4, No. 2 Juli - Desember 2015
sangat  mendorong  dan  memberikan  perhatian  khusus  terhadap pengembangan  SDM  berbasis  kompetensi  untuk  menjawab  tantangan MEA.  Sebab  dengan  ketersediaan  SDM  yang  berkompeten  dan  berdaya saing  tinggi,  tenaga  kerja  Indonesia  diyakini  tidak  akan  kalah  bersaing dengan pekerja yang berasal dari negara-negara ASEAN lainnya. 10
Dengan pendidikan yang dibarengi dengan kemampuan life skill yang tinggi, maka pengangguran di Indonesia dapat teratasi sedikit demi sedikit menjadi lebih baik.
3. Pendidikan dan Masalah Kemerosotan Moral
Indonesia  dewasa  ini  tengah  mengalami  “badai”  arus  demoralisasi sekaligus  dehumanisasi  yang  begitu  luar  biasa.  Berbagai  kasus  seperti perkelahian  antar  pelajar,  pelecehan  seksual,  pemerkosaan,  pembunuhan, pornografi  maupun  penggunaan  berbagai  obat-obatan  terlarang (narkotika)  dengan  pelaku  anak  usia  remaja  dan  dewasa  semakin meningkat, bahkan terkesan  tanpa kendali.  Tercatat misalnya pada tahun 2008  lalu  saja,  hampir  setiap  bulannya,  terjadi  rata-rata  204  kasus pemerkosaan  dan  pelecehan  seksual,  137  kasus  penggunaan  narkotika, serta  tidak  kurang  dari  5-10  kali  perkelahian  antar  pelajar  maupun mahasiswa di Indonesia. 11
Di  era  globalisasi  yang  berada  dalam  dunia  yang  terbuka  ini,  ikatan nilai-nilai moral  mulai melemah. Masyarakat mengalami multikrisis yang dimensional,  dan  krisis  yang  dirasakan  sangat  parah  adalah  krisis  nilai- nilai  moral.  Perceraian  menjadi  sesuatu  yang  biasa,  penelantaran  anak dimana-mana, kenakalan remaja, perkelahian, tawuran di kalangan anak- anak  SMA,  perkelahian  di  kalangan  mahasiswa  bahkan  telah  merembet menjadi  tawuran  antar  kampung,  bahkan  tak  jarang  kita  lihat  tawuran antar supporter sepak bola di Indonesia yang sudah tak terkendalikan lagi. Yang baru-baru ini terjadi adalah tawuran antar supporter sepak bola saat perebutan Piala Presiden beberapa waktu lalu.
Hal  ini  baru  merupakan  sebagian,  dari  perilaku  menyimpang  di kalangan  remaja,  pemuda,  serta  masyarakat  yang  sedang  sakit,  yang menurut  hasil  penelitian  merupakan  akibat  dari  disintegrasi  keluarga seperti poor-parenting. Para generasi muda telah kehilangan pegangan dan keteladanan  dalam  meniru  perilaku  yang  etis.  Mereka  kehilangan  model orang dewasa yang dapat digugu dan ditiru. Gejala kehidupan pemimpin masyarakat yang diistilahkan di dalam gaya hidup KKN (Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme)  menunjukkan  bahwa  masyarakat  itu  sendiri  juga  telah kehilangan pegangan nilai-nilai moralnya.
Pada  dasarnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  sudah  cukup  tinggi untuk  menanggulangi  kemerosotan  moral  dan  budi  pekerti  anak.  Para
10 Baca lebih jelasnya, Indopos.co.id pada hari Senin, 8 Juni 2015.
11 Jawa Pos, 21 Oktober 2009.
orang tua pada umumnya berlomba-lomba menanamkan nilai-nilai moral dan  budi  pekerti  luhur  melalui  pendidikan  agama  sejak  usia  dini. Penanaman  pendidikan  agama  sejak  usia  dini  akan  secara  otomatis tertanam  nilai-nilai  moral  dan  budi  pekerti  luhur  yang  akan  berdampak sangat positif bagi perkembangan jiwa anak hingga dewasa. Hal ini terjadi disebakan  moral  dan  budi  pekerti  merupakan  bagian  dari  pendidikan agama yang disebut juga sebagai  pendidikan akhlak. 12 Meningkatnya peran-peran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,  termasuk  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dan pengajaran, harus pula disertai dengan kepemimpinan dalam masyarakat yang  bersih  dan  terbuka.  Pengalaman  kita  masa  lalu,  dengan  gagalnya program  indroktinasi  melalui  P-4 13 menunjukkan,  betapa  pentingnya peranan  pemimpin  masyarakat  di  dalam  mewujudkan  nilai-nilai  budaya yang  ingin  kita  wujudkan.  Oleh  sebab  itu,  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan  bebas  dari  KKN,  merupakan  langkah  awal  dalam  mewujudkan  cita- cita luhur tersebut. Stigma mengenai moral pemimpin-pemimpin masa lalu yang  hanya  mementingkan  dirinya  sendiri  telah  menyebabkan  hilangnya pusat-pusat  panutan  nilai  dari  masyarakat.  Legitimasi  pemimpin  dewasa ini  telah  merosot  bahkan  hilang  sama  sekali.  Oleh  sebab  itu,  upaya  kita untuk melahirkan pemerintah yang bersih dari KKN, merupakan langkah awal yang sangat strategis dalam pola pendidikan yang efektif. 14
Berbagai  usulan  tentang  perlunya  pendidikan  budi  pekerti  dalam pembanguan dan pembentukan moralitas dan mentalitas bangsa, bukanlah sesuatu  yang  baru.  Bahkan  menurut  Azyumardi  Azra  (2000),  sebelum pelajaran  agama  menjadi  mata  pelajaran  wajib,  dalam  rencana  pelajaran pada tahun 1947, yang ada hanyalah mata pelajaran “didikan budi pekerti” yang  bersumber  dari  nilai-nilai  tradisional,  khususnya  yang  terdapat dalam cerita pewayangan. Sejak 1950 (UU No. 4/1950 dan UU No. 12/1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan), pendidikan agama masuk sebagai mata pelajaran  fakultatif.  Artinya,  ia  merupakan  mata  pelajaran optional (pilihan), yang boleh diambil atau tidak diambil oleh peserta didik, apakah atas anjuran orang tuanya atau atas keputusannya sendiri. Hal yang sama juga  ditetapkan  dalam  Tap.  MPRS  No.  II/1960  dan  Tap.  MPRS  No. XXVII/1966 dengan penegasan bahwa pendidikan agama diselenggarakan sejak  dari  SD  sampai  perguruan  tinggi.  Dengan  demikian,  maka pendidikan dapat mengatasi masalah kemerosotan moral masyarakat.
4. Pendidikan dan Masalah Korupsi dan Lainnya
12 Sam  M.  Chan  dan  T.  Sam  Tuti, Analisis  SWOT  Kebijakan  Pendidikan  Era  Otonomi  Daerah , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h. 28.
13 P-4 singkatan dari Pendidikan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
14 Lihat, H.A.R. Tilaar, Perubahan Sosial dan ..., h. 415-416.
Dalam  “Tajuk  Rencana”  harian Kompas tanggal  10  Februari  2003, dikemukakan  suatu  kekhawatiran  atas  krisis  masyarakat  yang  disebabkan oleh  merajalelanya  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN)  yang  bukannya semakin menghilang dari masyarakat kita bahkan semakin lebih merajalela dalam  era  reformasi.  “Tajuk  Rencana”  tersebut  melihat  bahwa  KKN  telah menjadi  budaya  masyarakat  kita. 15 Dari  manakah  kita  akan  mulai memberantas  penyakit  masyarakat  yang  sangat  berbahaya  ini?  Ternyata pemberantasan  KKN  harus  dimulai  dari  diri  kita  sendiri,  yaitu  dengan memperbarui  kesadaran moral  kita. Kebangkitan moral  tersebut harus kita mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar kita. Masalah panutan dari  pemimpin-pemimpin  kita  yang  kehilangan  nilai-nilai  kepemimpinan, seperti asketisme serta para anggota masyarakat yang kehilangan kesadaran moral  disebabkan  antara  lain  oleh  isi  pendidikan  kita  yang  bersifat intelektualistik.  Kita  bisa  lihat  pejabat-pejabat  kita  yang  korupsi,  ternyata kebanyakan dari mereka adalah para lulusan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, krisis moral tersebut merupakan masalah pendidikan.
Di  Harian Kompas lagi  juga  memberitakan  bahwa  berdasarkan  indeks persepsi  korupsi,  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  survei  Transparency International,   Indonesia  masih  masuk  jajaran  negara-negara  terkorup dengan menempati peringkat ke-118 dari 174 negara. 16
Secara  faktual,  data  realistik  menunjukkan  bahwa  moralitas  maupun karakter bangsa (Indonesia) saat ini telah runtuh. Runtuhnya moralitas dan karakter bangsa tersebut telah mengundang berbagai musibah dan bencana di  negeri  ini.  Musibah  dan  bencana  tersebut  meluas  pada  ranah  sosial- keagamaan, hukum, maupun politik.
Musibah  sosial  keagamaan  dapat  diamati  pada  hilangnya  etika kemanusiaan,  sehingga  penghormatan  terhadap  jabatan  dianggap  lebih penting dari pada menghormati pribadi sebagai manusia, goncangan hukum dan  politik  dapat  diamati  pada  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  setiap  meja instansi, praktik money politik, skandal kasus Bank Century dan sebagainya; gelombang krisis ekonomi dapat diamati pada paradok negeri ini, di mana terdapat  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  luar  biasa,  namun  rakyatnya tetap  miskin  dan  sengsara;  “letusan  gunung”  spiritualitas  dapat  diamati pada  fenomena  bom  bunuh  diri,  meluasnya  isu  terorisme,  radikalisme, fundamentalisme,  pembakaran  gereja,  bahkan  pembakaran  masjid Ahmadiyah serta pembakaran masjid Syi’ah di Jawa Timur dan sebagainya; huru-hara  hukum  dan  peradilan  dapat  dilihat  pada  makelar  kasus  Gayus Tambunan, “cicak versus buaya”, PNS muda kaya raya, kasus “sandal jepit”, dan  sebagainya;  “banjir  bandang”  menerjang  dunia  pendidikan  berupa
15 Harian Kompas, 10 Februari 2003, “Tajuk Rencana”.
tawuran  pelajar  antar  sekolah,  kecurangan  ketika  ujian,  penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya.
Lengkap  sudah  bencana  hukum  maupun  politik,  gempa  sosial, dekadensi  moral  keagamaan,  krisis  etika,  goncangan  spiritual,  merosotnya kepercayaan diri, dan sebagainya. Semuanya datang silih berganti mendera bangsa ini bertubi-tubi dan cenderung semakin menjadi-jadi. 17
Di  samping  itu,  krisis  karakter  di  Indonesia  tercermin  dalam  banyak fenomena  sosial  ekonomi  yang  secara  umum  dampaknya  menurunkan kualitas kehidupan masyarakat luas, termasuk rusaknya lingkungan hidup. Korupsi,  mentalitas  peminta-minta,  konflik  horizontal  dengan  kekerasan, suka  mencari  kambing  hitam,  kesenangan  merusak  diri  sendiri (mengkonsumsi  narkoba),  dan  lain-lain  adalah  beberapa  ciri  masyarakat yang mengalami krisis karakter.
Korupsi  adalah  salah  satu  bentuk  krisis  karakter  yang  dampaknya sangat  buruk  bagi  bangsa  (Indonesia).  Ia  menjadi  penghambat  utama kemajuan  ekonomi  bangsa,  dan  pada  gilirannya  menjadi  sumber  dari berkembangnya  kemiskinan  di  Indonesia.  Dalam  pergaulan  internasional, posisi  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  korupsinya  berada  di rangking  atas  (satu  sampai  dengan  lima  besar)  sehingga  bangsa  ini kehilangan  martabatnya  di  tengah-tengah  pergaulan  dengan  bangsa  lain. Korupsi  terjadi  karena  orang-orang  kehilangan  beberapa  karakter  baik, terutama sekali kejujuran, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial. 18
Di  samping  korupsi,  memudarnya  karakter  ditunjukkan  oleh meningkatnya kesenangan dari sebagian warganya. Secara individu banyak orang  mengkonsumsi  narkoba,  secara  sosial,  banyak  orang  terlibat  dalam aksi-aksi  yang  berdampak  merusak  atau  menghancurkan  diri.  Ketika bangsa-bangsa lain meningkatkan daya saing negaranya, kita di Indonesia, sebagian  dari  kita malah  dengan  bersemangat memakai  energi  masyarakat untuk  mencabik-cabik  dirinya  sendiri,  dan  sebagian  besar  yang  lain membiarkannya. Memecahkan perbedaan pendapat atau pandangan dengan menggunakan  kekerasan,  secara  sistematik  mengobarkan  kebencian  untuk memicu  konflik horizontal  atas  dasar  SARA,  dan  menteror  bangsa  sendiri.
Hal  ini  terjadi  karena  makin  memudarnya  nilai-nilai  kemanusiaan  yang mencakup  semangat  dan  kesediaan  untuk  bertumbuh  kembang  bersama secara damai dalam kebhinekaan.
Seperti  kita  ketahui  bahwa  masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat yang  sangat  rajin  melakukan  kegiatan  keagamaan.  Sungguh  sebuah keganjilan  terjadi,  bahwa  masyarakat  yang  merasa  religius,  namun
17 Suyadi,  Strategi  Pembelajaran  Pendidikan  Karakter,  (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya, 2013), h. 1-2.
18 Gede Raka dalam Djoko Dwiyanto dan Ign. Gatut Saksono, Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila  (Negara  Pancasila:  Agama  atau  Sekuler;  sosialis  atau  Kapitalis,  (Yogyakarta:  Ampera Utama, 2012), h. 38-39.
negaranya  penuh  korupsi.  Lebih  memprihatinkan  lagi  adalah  bahwa menurut  salah  seorang  pejabat  KPK,  lembaga  negara  yang  paling  korup adalah  Departemen  Negara  (Pikiran  Rakyat  18  Oktober  2006).  Apabila pernyataan tersebut didasarkan pada data yang dapat dipercaya, maka hal ini  adalah  contoh  yang  paling  nyata  dari  hipokrisi  di  Indonesia.  Hipokrisi atau  kemunafikan  mengandung  arti  kepura-puraan  atau  menyuruh  atau menasihati  orang  lain  melakukan  hal  yang  baik  namun  dia  sendiri melakukan hal sebaliknya. 19
Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat  memperkecil  dan  mengurangi  penyebab  berbagai  masalah  budaya dan  karakter  bangsa.   Upaya  mengatasi  kondisi  tersebut  maka  diperlukan pemahaman  dan  langkah  untuk  membangun  kembali  karakter  bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila.

## Urgensi Pendidikan Sebagai Solusi Pemecahan Problem Sosial
Secara filosofis pendidikan merupakan hak asasi manusia. Sejalan dengan UUD  1945,  sesungguhnya  pendidikan  bersifat  terbuka,  demokratis,  tidak diskriminatif, dan menjangkau semua warga negara tanpa kecuali. 20 Pendidikan itu sangat penting sekali buat kehidupan manusia. Apalagi kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini yang serba pluralis. Tanpa pendidikan, bagaimana jadinya bangsa Indonesia ini ke depan? Pendidikan dapat diperoleh dengan  cara  belajar.  Proses  belajar  dapat  terjadi  kapan  saja  dan  di  mana  saja terlepas dari ada yang mengajar atau tidak. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi  individu  dengan  lingkungannya.  Belajar  adalah  suatu  proses  yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat nanti. 21
Kehidupan  suatu  bangsa  juga  ditentukan  oleh  tingkat  pendidikannya. Suatu  bangsa  yang  pendidikannya  maju,  tentu  kehidupannya  juga  maju, demikian  pula  sebaliknya.  Misalnya,  Malaysia  tingkat  pendidikannya  maju, tentu kehidupannya maju pula. Bangsa Indonesia tingkat pendidikannya kurang maju, tentu kehidupannya juga kurang maju. Malaysia dikatakan lebih maju dari Indonesia, karena Malaysia lebih maju pendidikannya dari Indonesia.
Pada  umunya  bangsa  yang  tingkat  pendidikannya  maju,  maju  pula perkembangan sains dan teknologinya. Jepang pendidikannya maju, tentu sains dan  teknologinya  juga  maju,  seperti  dalam  bidang  teknologi  otomatif  dan elektronik.  Amerika  maju  pendidikannya,  juga  maju  dalam  bidang  teknologi explorasi  tambang.  Sekalipun  Amerika  tidak  lebih  banyak  memiliki  tambang
19 Ibid., h. 39-40.
20 Munawir  Yusuf,  dkk, Pendidikan  Bagi  Anak  dengan  Problema  Belajar, (Solo:  Tiga  Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), h. 3.
21 Arif  S.  Sadiman,  dkk, Media  Pendidikan:  Pengertian,  Pengembangan  dan  Pemanfaatannya,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1.
NIZHAM, Vol. 4, No. 2 Juli - Desember 2015
minyak  dari  Saudi  Arabia,  tetapi  Amerika  lebih  banyak  menguasai  minyak, karena canggih di bidang explorasi tambang minyak.
Biasanya  bangsa  yang  tingkat  pendidikannya  tinggi,  pandai  mengatasi masalah  yang  mereka  hadapi.  Sebaliknya,  bangsa  yang  tingkat  pendidikannya rendah,  tentu  sulit  mengatasi  masalah  yang  mereka  hadapi.  Amerika  pandai mengatasi masalah bahan bakar minyak (BBM), sekalipun tidak banyak memiliki tambang  minyak,  karena  tinggi  tingkat  pendidikannya.  Sebaliknya,  Indonesia sekalipun  memiliki  banyak  tambang  minyak,  tetapi  sulit  mengatasi  masalah bahan  bakar  minyak,  karena  tingkat  pendidikannya  rendah,  yang mengakibatkan lemah di bidang teknologi explorasi tambang minyak.
Pendidikan yang menghidupkan adalah pendidikan yang dapat mengatasi masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh  umat  manusia.  Selama  pendidikan  tidak diarahkan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  yang  dihadapi  manusia, pendidikan itu tidak banyak gunanya. 22
Mengenai  pendidikan,  apa  tujuan  dari  pendidikan  itu?  Menurut  ahli pendidikan Herbert Spencer yang dikutip oleh Nasution beliau mengemukakan tujuan pendidikan sebagai berikut:
1. Self Preservation : manusia harus dapat menjaga kelangsungan hidupnya dengan hidup sehat, mencegah penyakit, hidup teratur dan sebagainya.
2. Securing The Necessities Of Life : ia harus sanggup mencari nafkahnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan suatu pekerjaan.
3. Rearng  A  Family :  ia  harus  menjadi  ibu  atau  bapak  yang  sanggup bertanggung  jawab  atas  pendidikan  anaknya  dan  kesejahteraan keluarganya.
4. Maintaining Proper Sosial And Political Relationship : setiap manusia adalah makhluk  sosial  yang  hidup  dalam  lingkungan  masyarakat  dan  negara. Oleh karena itu harus pandai bergaul, rela bekerjasama dengan orang lain dan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.
5. Enjoying  Leisure  Time :  ia  harus  juga  sanggup  memanfaatkan  waktu senggangnya dengan memilih kegiatan-kegiatan dan kegairahan hidup. 23
Dalam  masalah  ekonomi  misalnya,  ekonomi  baru  adalah  ekonomi  yang berdasarkan  ilmu  pengetahuan.  Hal  ini  berarti  kehidupan  ekonomi  akan tergantung  pada  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  menguasai  dan  mampu mengimplementasikan  nilai-nilai  ilmu  pengetahuan  di  dalam  kehidupan  dan organisasi  serta  produk  dari  investasi  tersebut.  Perkembangan  ekonomi  yang tidak  mengembangkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  tidak  memiliki organisasi  yang  efektif  dan  efisien,  tidak  akan  dapat  menghasilkan  produk- produk  yang  kompetitif.  Demikian  pula  produk-produk  yang  dihasilkan  tanpa inovasi  dan  pengembangan  terus-menerus  serta  tidak  mendapatkan  input  dari konsumen yang inteligen, tidak dapat menghasilkan produk yang bermutu dan
22 Lihat lebih jelas, baca Sutrisno, Pendidikan Islam ..., h. 51-52.
23 Nasution, Asas-Asas Kurikulum , (Bandung: Jemmars, 1982), h. 34.
NIZHAM, Vol. 4, No. 2 Juli - Desember 2015
mempunyai  daya  saing  tinggi.  Di  sinilah  letaknya  peranan  pendidikan  yang dapat  memberikan  sumbangan  dalam  terwujudnya  kegiatan  ekonomi  yang produktif  dan  mempunyai  daya  saing  tinggi  berkat  penguasaan  ilmu pengetahuan dari para pelakunya.
Apabila suatu masyarakat dan bangsa yang hanya dapat bertindak secara tradisional  di  dalam  kehidupan  ekonominya,  mereka  tidak  dapat  bersaing  di dalam  kehidupan  global.  Pendidikan  dalam  abad  21  mempunyai  tanggung jawab moral untuk menunjang perkembangan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan  agar  supaya  dapat  membantu  masyarakat  membangun  suatu kehidupan yang lebih adil dan lebih makmur serta kompetitif.
Seorang  pakar  ekonomi,  Lester  C.  Thurow,  mengemukakan  bahwa  salah satu  unsur  penting  dalam  membangun  kemakmuran  ialah  menciptakan  ilmu pengetahuan (creating knowledge) dan mengembangkan keterampilan (skills) yang pada  hakikatnya  tidak  lain  ialah  menemukan  ilmu  pengetahuan  baru.  Ilmu pengetahuan  tanpa  penerapannya  tidak  akan  bermanfaat  bukan  saja  bagi pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri tetapi juga bagi peningkatan taraf hidup manusia. 24
Dalam  masalah  budi  pekerti,  berbagai  pihak,  seperti  Kemendikbud  dan Badan  Pertimbangan  Pendidikan  Nasional  (BPPN)  membahas  masalah pendidikan  budi  pekerti  ini,  kemudian  menerbitkan  semacam  pedoman  bagi pendidikan  budi  pekerti.  Sebagai  kesimpulan  dan  rekomendasi  penting  dari wacana tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan  budi  pekerti  bukan  hanya  tanggung  jawab  sekolah,  tetapi juga tanggung jawab keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas. Jadi meskipun sekolah misalnya menyelenggarakan pendidikan budi pekerti, tetapi  lingkungan  masyarakatnya  tidak  atau  kurang  baik,  maka pendidikan budi pekerti di sekolah tidak banyak artinya.
2. Pendidikan  budi  pekerti  sesungguhnya  telah  terkandung  dalam pendidikan agama dan mata pelajaran lain. Akan tetapi, kandungan budi pekerti  tersebut  tidak  bisa  teraktualisasikan  karena  adanya  kelemahan mata  pelajaran  agama  dalam  segi  metode  maupun  muatan  yang  lebih menekankan  pengisian  aspek  kognitif  daripada  aspek  afektif  (budi pekerti).  Meskipun  BPPN  dan  Kemendikbud  telah  memperbincangkan dan  merumuskan  persoalan  ini  sejak  tahun  1995,  namun  harus  diakui belum tercapai kesepakatan tuntas tentang pendidikan budi pekerti. 25
Selanjutnya,  hasil  perumusan  Depdiknas  (2000)  dan  Depag  (2000) menyimpulkan  bahwa  pendidikan  budi  pekerti  bukan  menjadi  mata  pelajaran tersendiri  (monolitik),  tetapi  merupakan  program  pendidikan  terpadu  yang memerlukan  perilaku,  keteladanan,  pembiasaan,  bimbingan  dan  penciptaan
24 Lihat H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan ..., h. 50-51. 25 Lihat lebih lanjut,  Nurul Zuriah, Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platfom  Pendidikan Budi  Pekerti  Secara  Kontekstual  dan  Futuristik, (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2008), h. 117-118.
lingkungan  yang  kondusif.  Dengan  demikian,  pendidikan  budi  pekerti diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran dan program pendidikan, seperti pendidikan  agama  dan  PPKN.  Seperti  dapat  terlihat,  rincian  nilai-nilai  budi pekerti yang diberikan Depdiknas dan Depag pada intinya merupakan nilai-nilai keagamaan  dan  akhlak,  yang  secara  sosial  dan  kultural  dipandang  dan  diakui sebagai nilai-nilai luhur bangsa. 26
Selanjutnya,  pendidikan  yang  memenuhi  kebutuhan  daerah  adalah pendidikan yang meningkatkan mutu kualitas manusia Indonesia. Dalam hal ini, H.A.R.  Tilaar  mengatakan  bahwa  misi  pendidikan  nasional  ialah  menciptakan suatu  sistem  dan  iklim  pendidikan  nasional  yang  demokratis  dan  bermutu, dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. 27
Kegiatan  pendidikan  dapat  terjadi  di  berbagai  lingkungan:  keluarga, sekolah,  tempat  bekerja,  tempat  olahraga,  tempat  rekreasi,  dalam  kendaraan umum,  dan  sebagainya.  Jadi  upaya  pendidikan  formal  dan  non-formal  dapat dilakukan  di  berbagai  jenis  lingkungan.  Begitu  pula  halnya  dengan  peristiwa pendidikan informal, ia dapat terjadi di berbagai lingkungan pula.
Pada  dasarnya  semua  lingkungan  pendidikan  dapat  dibagi  menjadi  tiga jenis,  yaitu  (1)  lingkungan  pendidikan  keluarga;  (2)  lingkungan  pendidikan sekolah;  (3)  lingkungan  pendidikan  luar-sekolah. Pendidikan  formal terutama terjadi di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, tetapi dapat pula terjadi di  lingkungan  luar-sekolah. Pendidikan  non-formal terutama  dilakukan  di lingkungan  luar-sekolah  (di  masyarakat),  tetapi    dapat  juga  dilaksanakan  di lingkungan keluarga. Pendidikan informal dapat terjadi di mana-mana. 28
Secara  lebih  khusus  lagi,  peranan  pendidikan  (edukasi)  dalam mengadakan perubahan (transformasi) masyarakat, tampak sebagai berikut:
1. Menjaga  generasi  sejak  masa  kecil  dari  berbagai  penyelewengan  ala jahiliyyah. Mengembangkan pola hidup, perasaan dan pemikiran mereka sesuai  dengan  fitrah,  agar  mereka  memiliki  fondasi  yang  kokoh  di masyarakat.
2. Karena  pendidikan  berjalan  seiring  dengan  perkembangan  anak-anak, maka  pendidikan  akan  sangat  mempengaruhi  jiwa  dan  perkembangan anak  serta  akan  menjadi  bagian  dari  kepribadiannya  untuk kehidupannya kelak kemudian hari.
3. Pendidikan  sebagai  alat  terpenting  untuk  menjaga  diri  dan  memelihara nilai-nilai  positif.  Pendidikan  mengemban  dua  tugas  utama  yang  saling kontradiktif, yaitu melestarikan dan mengadakan perubahan. 29
Selain  itu,  beberapa  pengaruh  yang  dapat  dimainkan  oleh  pendidikan terhadap  perkembangan  masyarakat  di  lingkungannya  adalah  mencerdaskan
26 Ibid., h. 118.
27 H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan ...,  h. 67.
28 Mochtar  Buchori,  Ilmu  Pendidikan  &  Praktek  Pendidikan  dalam  Renungan,  (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994), h. 14.
29 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral ..., h. 7.
kehidupan  masyarakat,  membawa  bibit  pembaharuan  bagi  perkembangan masyarakat,  menciptakan  warga  masyarakat  yang  siap  dan  terbekali  bagi kepentingan  kerja  di  lingkungan  masyarakat,  serta  memunculkan  sikap-sikap positif  dan  kontruktif  bagi  masyarakat  sehingga  tercipta  integrasi  sosial  yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. 30
Lebih  lanjut  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  dikemukakan  bahwa  manusia  membutuhkan pendidikan  dalam  kehidupannya.  Pendidikan  merupakan  usaha  agar  manusia dapat  mengembangkan  potensi  dirinya  melalui  proses  pembelajaran  dan/atau cara  lain  yang  dikenal  dan  diakui  oleh  masyarakat.  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  31  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa  pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang  merupakan  salah satu tujuan negara Indonesia. 31
Sudah  jelas  di  sini  bahwa  pendidikan  itu  sangat  urgen  sekali.  Bahwa urgensi  pendidikan  adalah  sebagai  solusi  memecahkan  problem  sosial kemasyarakatan. Karena pendidikan nasional di Indonesia ini memiliki visi dan misi  pendidikan.  Pendidikan  nasional  mempunyai  visi  terwujudnya  sistem pendidikan  sebagai  pranata  sosial  yang  kuat  dan  berwibawa  untuk memberdayakan  semua warga  negara  Indonesia  berkembang  menjadi manusia yang  berkualitas  sehingga  mampu  dan  proaktif  menjawab  tantangan  zaman yang  selalu  berubah.  Dengan  visi  pendidikan  tersebut,  pendidikan  nasional mempunyai misi sebagai berikut:
1. Mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh  sejak  usia  dini  sampai  akhir  hayat  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan  keprofesionalan  dan  akuntabilitas  lembaga  pendidikan sebagai  pusat  pembudayaan  ilmu  pengetahuan,  keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan  berdasarkan  prinsip  otonomi  dalam  konteks  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30 Lihat  lebih  lanjut,  Hasbullah,  Dasar-Dasar  Ilmu  Pendidikan,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 1999), h. 104-109.
31 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral ..., h. 7.
NIZHAM, Vol. 4, No. 2 Juli - Desember 2015
Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional di atas, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya  potesi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab. 32
Bangsa  yang  cerdas  bukan  hanya  merupakan  bangsa  yang  dapat  bekerja tetapi  juga  bangsa  yang  dapat  menciptakan  lapangan  pekerjaan,  bangsa  yang kreatif  atau  yang  berjiwa entrepeneur sehingga  kekayaan  alam  dan  kekayaan kebudayaan Indonesia  dapat sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri. Pendidikan nasional bukan semata-mata ditujukan pada  persaingan 33 di  dalam  kehidupan  dunia  modern  yang  terbuka  tetapi pertama-tama  diarahkan  kepada  pemecahan  yang  dihadapi  oleh  bangsa Indonesia  sekarang  dan  dewasa  ini  yaitu  penuntasan  kemiskinan  dan peningkatan  kecerdasan  rakyat  banyak.  Tujuan  yang  mulia  ini  hanya  dapat diwujudkan  oleh  seseorang  yang  cakap  tetapi  juga  yang  bermoral  dan  takwa terhadap  Sang  Pencipta.  Pendidikan  nasional  bukan  semata-mata  untuk perkembangan intelektual atau pekerja yang terampil tetapi seorang yang cerdas dan bermoral serta kreatif.
Pesan  selanjutnya  yang  terkandung  dalam  UUD  1945  ialah  pendidikan nasional ditujukan untuk seluruh rakyat dan bukan hanya untuk sebagian kecil dari  masyarakat.  Dengan  sendirinya  sistem  pendidikan  nasional  yang  hanya mengalokasikan  kepada  segelintir  rakyat  Indonesia  bukan  hanya  bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga pengingkaran terhadap hak asasi manusia. 34

## Penutup
Dari uraian di atas, dapat disarikan bahwa dalam membangun pendidikan yang  mencerahkan,  perlu  ada  bangunan  filosofis  pendidikan  yang  didasarkan pada  problem-problem  sosial  kemasyarakatan.  Permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kemerosotan moral, korupsi, kekerasan sosial,  dan  lain  sebagainya  muncul  karena  salah  satu  faktornya  adalah  tidak berfungsinya  pendidikan  atau  lembaga-lembaga  pendidikan  yang  ada  di Indonesia dalam memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Pendidikan karakter  yang  sekarang  ini  dikembangkan  harus  dibarengi  dengan  semangat filosofi  pendidikan  progresivisme  dan  rekonstruktivisme.  Kedua  aliran  filsafat ini,  di  negara  Barat,  memang  didesain  untuk  menciptakan  kemajuan  dan integritas  sosial.  Kurikulum  pendidikan  secara  sadar  diarahkan  untuk memperbaiki  ketimpangan  dan  problematika  kehidupan  bermasyarakat,  baik
32 Lihat ibid., h. 8-9.
33 Lihat juga Agus Nuryatno, Mazhab Pendidikan Kritis , (Yogyakarta: Resist Book, 2011, h. 70.
34 Lihat, H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan , (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 6-7.
NIZHAM, Vol. 4, No. 2 Juli - Desember 2015
dalam  hubungan  antara  masyarakat  dengan  lingkungan  alam  maupun hubungan  antar  masyarakat  dalam  kehidupan  politik,  ekonomi,  dan  sosial- budaya.  Jika  konsep  pendidikan  di  Indonesia  tidak  dibangun  dan  diarahkan untuk  perbaikan  kehidupan  sosial,  yaitu  dengan  turut  andil  dalam menyelesaikan  problem-problem  sosial  kekinian  secara  luas  maka  pendidikan yang ada sekarang ini hanya akan melahirkan lulusan yang tidak peduli dengan berbagai  permasalahan  sosial  yang  dihadapi  masyarakat,  bangsa  dan  negara. Terlebih  lagi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  tehnologi,  dan  informasi  di  era globalisasi seperti sekarang ini selain memberikan keuntungan dan kemudahan dalam urusan dunia juga berdampak negatif terhadap perilaku masyarakat baik secara  individu  maupun  kelompok,  dan  itu  semua  harus  bisa  diantisipasi  dan diatasi oleh pendidikan.

## Daftar Pustaka
Brubacher, Modern Philosophies of Education , McGraw-Hill, 1950. Buchori,  Mochtar, Ilmu  Pendidikan  &  Praktek  Pendidikan  dalam  Renungan,
Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994.
Dewey, John, My Pedagogic Creed , New York: Progressive Education Association, 1929.
_________ , Democracy and Education , New York: Macmillan, 1928. Dwiyanto,  Djoko,  dan  Ign.  Gatut  Saksono, Pendidikan  Karakter  Berbasis  Pancasila (Negara  Pancasila:  Agama  atau  Sekuler;  sosialis  atau  Kapitalis), Yogyakarta: Ampera Utama, 2012.
Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
M. Chan, Sam, dan T. Sam Tuti, Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
Nasution, Asas-Asas Kurikulum, Bandung: Jemmars, 1982. Nuryatno, Agus, Mazhab Pendidikan Kritis, Yogyakarta: Resist Book, 2011.
S.  Sadiman,  Arif,  dkk, Media  Pendidikan:  Pengertian,  Pengembangan  dan Pemanfaatannya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996. Sutrisno, Pendidikan  Islam  yang  Menghidupkan  :  Studi  Kritis  Terhadap  Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman, Yogyakarta: Kota Kembang, 2006. Suyadi, Strategi  Pembelajaran  Pendidikan  Karakter, Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2013.
Syaefudin Sa’ud, Udin, dan Abin Syamsudidin Makmun, Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005. Tilaar,  H.A.R., Kekuasaan  dan  Pendidikan:  Manajemen  Pendidikan  Nasional  dalam Pusaran Kekuasaan, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
_______, Membenahi Pendidikan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta, Cet. 2, 2009. _______, Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk In , donesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2012. Taba,  Hilda, Curriculum  Development:  Theory  and  Practice, New  York:  Harcourt, Brace & World, Inc., 1962.
Tim Sosiologi, Sosiologi 1: Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat, Jakarta: Yudhistira, cet. 2, 2007.
Yusuf,  Munawir,  dkk, Pendidikan  Bagi  Anak  dengan  Problema  Belajar, (Solo:  Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.
Zuriah,  Nurul, Pendidikan  Moral  &  Budi  Pekerti  Dalam  Perspektif  Perubahan:
Menggagas  Platfom  Pendidikan  Budi  Pekerti  Secara Kontekstual dan  Futuristik, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Harian Kompas, 10 Februari 2003, “Tajuk Rencana”. Indopos, 8 Juni 2015 Jawa Pos, 21 Oktober 2009