ISSN 1829-9237
A BSTRAK :
Pemerintah  saat  ini  tengah  menyiapkan  RUU  Kebahasaan.  Draf  RUU- nya  pun  menggelinding  ke  permukaan.  Berbagai  tanggapan  mewarnai perangkat hukum formal kebahasaan ini. Sebagai alat komunikasi sosial pula, peranan bahasa sangat menentukan kebertahanan suatu bangsa. Karena  itu,  pendekatan  sosiologi  diharapkan  mampu  membuka  tabir ideologi kebahasaan sebagai bentuk pemertahanan bahasa itu sendiri .
KATA KUNCI : RUU, pemertahanan bahasa, sosiologi
P ERBINCANGAN mengenai konsep pemertahanan  bahasa  sampai  sekarang  memiliki argumentasi  yang  beragam,  sesuai  dengan  latar belakang ideologi (pandangan hidup) para pengguna bahasa.
Ideologi , menurut Kamus Sosiologi Antropologi ,  M.  Dahlan  Yacub  Al-Barry  (2001),  di antaranya berarti cara berpikir atau pandangan hidup seseorang  atau  suatu  golongan.  Dalam  kaitan  ini, ideologi  kebahasaan  berarti  kumpulan  konsep bersistem  dalam  proses  berbahasa  yang  dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
Untuk  melihat  ideologi  kebahasaan  sebagai alat pemertahanan bahasa, penulis akan mengkajinya melalui  pendekatan sosiologi .  Sosiologi    adalah suatu  telaah  yang  obyektif  dan  ilmiah  tentang manusia  dalam  masyarakat  serta  tentang  sosial  dan proses sosial.
Sosiologi menelaah tentang bagaimana masyarakat  itu  tumbuh  dan  berkembang.  Dengan mempelajari  lembaga-lembaga  sosial  dan  segala masalah    perekonomian,  keagamaan,  politik,  pers, dan lain-lain, kita mendapat gambaran tentang cara- cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mekanisme kemasyarakatannya, serta proses pembudayaannya.
Pendekatan  ini  juga  mengacu  kepada  teori pendekatan bahasa dan sastra yang dibawakan Levy Strauss (antropologi-strukturalisme) , Roland
Barthes (semiotik) , dan Sigmund Freud (psikoanalisa) .  Dari  pendekatan  sosiologi  ini  kita akan  melihat  sejauh  mana  draf  Rancangan  Undang-
undang Kebahasaan yang tengah diproses di Jakarta memperlihatkan  ideologi  kebahasaan  sebagai  wujud pemertahanan bahasa itu sendiri di tengah tantangan arus teknologi dewasa ini.

## Kemisteriusan Bahasa
BERTEORI tentang asal usul bahasa, memang sangat spekulatif. Ia penuh dengan misteri. Ia  seperti  udara,  dirasa  perlu  jika  terkena  polusi. Kalau  sudah  begini,  orang  pun  berdebat  mengenai kepentingannya.  Tidak  heran,  semua  orang  pasti membutuhkannya.
Karena  sifatnya  yang  penuh  spekulatif  dan misteri,  maka  teori  mengenai  asal-usul  bahasa  telah berkembang  sedemikian  rupa,  sejak  dari  yang bersifat  ilmiah,  ideologis-rasialis,  sampai  bernada mitos dan main-main (2004: 35). Secara garis besar, terdapat  tiga  teori  mengenai  hal  ini,  yaitu  teologis, naturalis, dan konvensionalis.
Pendukung aliran teologis mengatakan, manusia  bisa  berbahasa  karena  anugerah  Tuhan, yang  pada  awalnya  diajarkan  pada  Adam,  nenek moyang  seluruh  manusia.  Pendapat  ini  biasanya dicarikan  pembenarannya  dari  cerita  Bibel  atau  Al- Quran  mengenai  kehidupan  Adam  di  surga  dan dialognya dengan Tuhan.
Teori  kedua, naturalis ,  beranggapan  bahwa kemampuan  manusia  berbahasa  merupakan  bawaan alam, sebagaimana kemampuan melihat, mendengar maupun  berjalan.  Contohnya,  bangsa  Mesir  yang merasa  peradaban  mereka  paling  tua  di  dunia berpandangan bahwa bahasa Phrygian adalah bahasa tertua.

## RUU K EBAHASAAN DAN P EMERTAHANAN B AHASA Suatu Tinjauan Sosiologis
Oleh Suyadi Staf Teknis Balai Bahasa Medan
ISSN 1829-9237
Legenda  ini  bersumber  pada  sebuah  cerita mengenai  Psammatichus,  Raja  Mesir  Kuno  yang memerintah sekitar 600 SM melakukan eksperimentasi  terhadap  dua  bayi  yang  baru  saja lahir.  Dua  bayi  tersebut  dititipkan  kepada  seorang pengasuh,  dengan  syarat,  harus  dijaga  baik-baik, tetapi  tidak  boleh  diajak  bicara  sepatah  kata  pun. Alasannya,  raja  ingin  tahu  ucapan  apa  yang  keluar pertama kali dari seorang bayi yang tidak mengenal pengajaran bahasa.
Begitulah hingga suatu saat satu di antara dua bayi  itu  mengucapkan  kata  “ bekos ”  yang  ternyata dalam  bahasa  Phrygian  berarti roti .  Sejak  saat  itu, Raja  Psammatichus  membuat  maklumat  bahwa bahasa  alami  yang  paling  tua  adalah  bahasa Phrygian.
Teori  serupa  diperkenalkan  Max  Muller (1883-1900) dan Johan Gotfried Von Herder (1722). Muller memopulerkan teori ding-dong . Ia berpandangan,  pada  awalnya  bahasa  muncul  secara alamiah,  secara  spontan  ketika  mendengar  suara- suara alam. Disebut teori ding-dong , karena getaran suara  yang  ditangkap  oleh  indera  telinga  bagaikan pukulan  pada  bel,  sehingga  melahirkan  bunyi  yang kemudian diteruskan oleh mulut.
Gottfried  memperkuat  teori  naturalis  dengan menganalogkan  dorongan  berbahasa  bagi  manusia dengan janin atau embrio bayi dalam kandungan ibu yang  senantiasa  mempunyai  dorongan  alami  untuk keluar.  Pada  umur  tertentu,  janin  dalam  perut  ibu memiliki  kehendak  dan  kekuatan  untuk  keluar. Begitu pula halnya dengan dorongan berbahasa.
Teori  ketiga, konvensionalis ,  berpandangan bahwa bahasa pada awalnya muncul sebagai produk sosial.  Ia  merupakan  hasil  konvensi  sosial  yang disepakati  dan  kemudian  dilestarikan  bersama-sama secara turun-temurun.
Karena  bahasa  adalah  hasil  konvensi,  maka setiap  masyarakat  atau  bangsa  memiliki  bahasa tersendiri dan bahkan bisa menciptakan bahasa yang baru.  Ibarat  pohon  dalam  taman,  bahasa  selalu berkembang,  sekalipun  ada  pula  yang  kering  dan lama-lama mati.
Pembahasan  mengenai  kompleksitas  dan misteri bahasa ini juga diperkaya oleh kalangan ahli neurolinguistik,  sebuah  kajian  ilmiah  yang  meneliti asal-usul  bahasa  dari  segi  jaringan  saraf  otak. Menurut  kajian  ini,  otak  manusia  terbagi  dua:  otak belahan  kiri  dan  otak  belahan  kanan.  Ungkapan verbal, analitis, repetitif, dan imitiatif adalah produk otak  sebelah  kiri,  sedangkan  berpikir  dan  berbahasa puitis,  imajinatif,  komprehensif,  dan  kontemplatif pekerjaan otak sebelah kanan.
Demikianlah  berbagai  teori  mengenai  asal- usul  bahasa  dari  berbagai  pandangan.  Kemisterian akan  terjadi  kalau  kita  mau  menengok  asal-usul bahasa  kita.  Lihat  saja,  bagaimana  bangsa  Mesir yang  merasa  bahwa  Phrygian  sebagai  bahasa  yang paling  tua,  maka  orang  India  pun  berkeyakinan bahwa  bahasa  yang  diajarkan  Tuhan  pertama  kali adalah bahasa Hindi.
Begitu  juga  orang  Cina  mengklaim  bahwa bahasa  Cina    merupakan  bahasa  tertua  yang diajarkan  Tuhan.  Sementara  orang  muslim  Arab memercayai  bahwa  Tuhan  akan  mengadili  manusia di  akhirat  dengan  bahasa  Arab,  karena  wahyu  Al- Quran  yang  merupakan  kalam  Tuhan  adalah berbahasa  Arab.  Bagaimana  dengan  Indonesia? Misteri!

## Bahasa sebagai Alat Komunikasi
Sejak masyarakat manusia ada di dunia, hasrat bergaul  merupakan  naluri  sosial  yang  dirasakan keperluannya. Hasrat ini merupakan dorongan naluri yang  ada  pada  setiap  manusia.  Naluri  ini  berwujud pada  naluri  ingin  selamat,  naluri  ingin  adil,  naluri ingin aman dan naluri lainnya.
Begitulah.  Ras  Siregar  menyatakan,  untuk mencapai nalurinya, manusia menggunakan medium bahasa.  Dengan  medium  bahasa,  dunia  manusia semakin  luas,  melewati  batas  fisik,  agama,  dan kebudayaan,  bahkan  juga  melewati  batas  ruang  dan waktu.  Dengan  bahasa,  benda-benda  atau  orang- orang  di  sekelilingnya  dirajut  dengan  pemberian nama  dan  label,  sehingga  dengan  alat  label  itu manusia  menciptakan  jaringan  komunikasi  serta membangun makna-makna.
Dengan demikian, bahasa merupakan medium ekspresi  dan  eksternalisasi  diri  agar  dirinya dipahami  dan  diterima  orang  lain.  Lewat  bahasa pula, seseorang melakukan identifikasi dan internalisasi nilai-nilai serta informasi yang dijumpainya.  Dengan  bahasa,  alam  sekelilingnya diberi  atribut  dan  klasifikasi  sehingga  atribusi  dan klasifikasi mengantarkan lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jarak  ruang  dan  waktu  bisa  dipersempit  dan bisa juga diperlebar oleh wawasan ilmu pengetahuan yang  dikomunikasikan  oleh  bahasa.  Jika  sejarah berhasil mendekatkan masa lalu ke masa kini, maka prediksi tentang masa depan pun bisa diproyeksikan sejak  hari  ini.  Kalau  saja  tak  ada  institusi  bahasa, terlebih  bahasa  tulis,  maka  dunia  manusia  akan menjadi  sempit,  pendek,  karena  khazanah  hidup masa lalu akan lenyap bersama perjalanan waktu.
Peran  bahasa  pada  konteks  sosial  paling mencolok  adalah  dalam  memelihara  identitas  dan
ISSN 1829-9237
kohesi  masyarakat  atau  bangsa.  Sebuah  bangsa mampu menyelenggarakan tertib sosial dan melakukan komunikasi secara efektif ketika ditemukan  teknologi  mesin  cetak,  telepon  dan satelit.
Dalam hal ini cendikiawan Muslim, Komaruddin Hidayat (2004: 46) mengakui, fenomena  bangsa  dan  bahasa  Indonesia  sangat menarik diamati. Ia menyebutkan, sebuah penghargaan tak ternilai layak diberikan kepada para pahlawan  yang  secara  gigih  memperjuangkan  agar bahasa  Indonesia  dijadikan  bahasa  nasional,  yang dicanangkan  jauh  sebelum  hari  kemerdekaan  17 Agustus 1945.
Menurutnya,  bisa  dibayangkan  bagaimana sulitnya  melakukan  komunikasi  politik,  agama,  dan pembangunan  kalau  masyarakat  Indonesia  yang secara  etnis  dan  bahasa  begitu  beragamnya  tidak memiliki bahasa kesatuan yang dengannya komunikasi antarsesama suku di tanah air berlangsung.
Dengan diterimanya bahasa Indonesia sebagai bahasa  nasional,  ditambah  lagi  oleh  proses penyebarannya  yang  relatif  cepat,  umur  Republik Indonesia  yang  relatif  muda  secara  gemilang  telah berhasil menciptakan sebuah kesatuan dan wawasan nusantara.  Kohesi  nasional  yang  mampu  merakit pluralitas  etnis  dan  bahasa  lokal  ke  dalam  kesatuan nusantara  dengan  pengikat  dan  medium  bahasa Indonesia,  merupakan  modal  sosial  yang  harus dijaga.

## Bahasa adalah Proses Berpikir
Bahasa  adalah  lambang  bunyi  teratur, mengungkapkan  pikiran  dan  perasaan,  bersumber dari  dalam  tubuh,  keluar  dari  tenggorokan  sebagai alat  ucap,  lisan  dan  tulisan  (1987:  32).  Pada dasarnya  manusia  memiliki  akal  dan  perasaan. Memiliki  gradasi  pikiran  dan  emosi.  Pikiran  dan emosi  yang  tercetus  ini  bercakap-cakap  atau berbicara  disebut  dengan  bahasa  lisan.  Pikiran  dan emosi  yang  keluar  ini  kemudian  disalin,  disebut bahasa tulis.
Begitulah,  jarak  antara  bahasa  dan  pikiran menjadi  sangat  dekat  ketika  seseorang  merenung, berpikir  dan  berbicara  tanpa  kata  dan  tanpa  tulisan, karena  di  saat  diam,  yang  aktif  adalah  bahasa pikiran.
Namun,  jika  hakikat  bahasa  adalah  pikiran, dan  jika  sebuah  pikiran  tidak  dieksternalisasikan dalam  kata-kata  atau  pembicaraan,  yaitu  sebagai media  berkomunikasi  dengan  orang  lain,  apa  yang terjadi? Di sini tampak jelas bahwa bahasa bukanlah sekadar  bunyi  suara  yang  memiliki  makna
berdasarkan  kesepakatan  masyarakat,  melainkan lebih dari itu, bahasa memiliki entitas ontologis.
Karena  berpikir  maupun  berbicara  selalu mengasumsikan  adanya  materi  maupun  objek  yang dipikirkan dan muncul sebagai produk pembicaraan, maka  berbahasa  teratur  dan  komunikatif  hanya  bisa dilakukan  oleh  mereka  yang  secara  konseptual menguasai materi pembicaraan.
Dengan  demikian,  mutu  sebuah  karya  tulis, misalnya, bahannya bukan diukur dari tebal-tipisnya halaman,  melainkan  dari  kualitas  isinya.  Termasuk di  dalamnya,  kaidah  gramatikal,  keindahan  bahasa, kejituan  gagasan,  ekonomisasi  dan  pemilihan  kata, serta kadar kebenaran informasi yang disajikan.
Dalam  filsafat  bahasa,  dikenal  tiga  macam teori  makna,  yaitu ideational,  referential, dan behavioral .  Teori  pertama  berpandangan,  sebuah ungkapan  kalimat  tidak  memiliki  kebenaran  pada dirinya  karena  kebenaran  dan  makna  yang  esensial benda  secara  otonom  dalam  bentuk  ide.  Menurut Plato,  realitas  sejati  dan  sempurna  berada  di  alam ide,  sementara  objek  dan  realitas  yang  tertangkap oleh  indera  hanyalah  penampakan  dan  serpihan partikular  dan  realitas  yang  ada  di  alam  ide,  yang tidak  mungkin  terjangkau  secara  utuh  oleh  indera dan penalaran manusia.
Mirip  teori  ini  adalah  teori intensiona l.  Teori ini  berpandangan,  kebenaran  suatu  kalimat  ataupun ungkapan  tidak  terletak  pada  struktur  kalimatnya, melainkan  pada  kehendak,  maksud  atau  intensi  dari sang pembicara.
Teori  ini  kemungkinan  dimunculkan  untuk mengingatkan  pendengar  atau  pembaca  sebuah buku, majalah atau surat kabar agar tidak serta-merta memercayai sepenuhnya sebuah narasi dan informasi,  mengingat  daya  tampung  bahasa  yang terbatas  dan  kadang  kala  kurang  tepat  untuk menghadirkan  kehendak  yang  ada  dalam  hati, pikiran, dan perasaan penutur.
Teori  kedua,  teori referensial atau  teori gambar (picture  theory) ,  berpendapat,  kebenaran makna  sebuah  ungkapan  dan  pernyataan  terletak pada  ketepatan  relasi  antara  proposisi  dan  objek yang  ditunjuk.  Sangat  dominan  dalam  alam  pikiran modern  dan  metodologi  ilmu  pengetahuan  alam yang  bersifat  positivistik.  Sebuah  pernyataan  dan proposisi  ilmiah  dinyatakan  valid  jika  mampu bertahan,  diklasifikasi  dan  diverifikasi  dengan mengacu  pada  realitas  objektif  yang  berada  di  luar kita.
Teori  ketiga, behavioral (tingkah  laku), menyebutkan,  makna  paling  mendasar  dari  sebuah ungkapan  terletak  pada  pesan  yang  diinginkan pembicara  untuk  memengaruhi  prilaku  pendengar
ISSN 1829-9237
atau  pembicara.  Teori  ini  sangat  disadari  oleh kalangan  politisi  dan  ideolog,  sehingga  muncullah bahasa-bahasa jargon dan propaganda. Juga digemari  kalangan  bisnis  modern  yang  sangat mengandalkan kekuatan bahasa iklan untuk memengaruhi calon konsumen.
Menyadari misteri bahasa berupa kompleksitas hubungan antara teks, pikiran, perasaan,  ucapan,  dan  tindakan,  maka  disadari ataukah  tidak,  setiap  saat  kita  selalu  berada  dalam dunia penafsiran dalam pengambilan keputusan.
Pada  setiap  peristiwa  komunikasi,  objek apapun  yang  tertangkap  telinga,  mata  dan  pikiran selalu  mengundang  kita  untuk  menafsirkan  dan memberi  respon.  Bahkan,  sebelum  mengungkapkan perasaan atau pikiran kepada orang lain, kita dituntut melakukan  penafsiran  terhadap  diri  sendiri,  yakni kata  atau  kalimat  apakah  yang  tepat  untuk mengomunikasikan  maksud  yang  masih  ada  dalam disket otak agar komunikan mudah memahami.
Tidak  hanya  penafsiran  gramatikal-kognitif, kita  juga  menafsirkan  aspek  psikologis  kultural, karena  sikap  gaya  dan  suasana  pembicaraan  akan memengaruhi  bagaimana  sebaiknya  kita  memberi respon.  Berbicara  tatap  muka  dan  melalui  telepon, misalnya  berpengaruh  pada  bagaimana  cara  kita bersikap.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  diambil  makna bahwa  dengan  bahasa  kita  dapat  menyampaikan  isi pernyataan  atau  pikiran  kita  kepada  orang  lain. Sebaliknya,  orang  lain  dapat  menyampaikan  isi pernyataan  pada  kita.  Karena  itu,  jelas  dan  pasti bahwa bahasa itu dapat dijadikan alat komunikasi.

## Sejarah Bahasa Indonesia
Pemberlakuan  Bahasa  Indonesia  di  bumi nusantara  mengalami  sejarah  yang  panjang.  Tidak terlepas  dari  keberagaman  suku  dan  budaya. Masing-masing  suku  tentunya  memiliki  identitas tersendiri,  di  antaranya  bahasa.  Bahasa  inilah  yang mempersatukan  suku-suku  tersebut.  Ia  berkembang sesuai  warisan  budaya,  alam  perasaan  dan  alam pikiran masing-masing.
Sejarah mencatat, suku-suku yang ada di bumi nusantara pernah disatukan oleh dua kerajaan besar: Sriwijaya  dan  Majapahit.  Kerajaan  Sriwijaya  yang berkedudukan di Pulau Sumatera memiliki ciri khas bahasa Melayu Kuno, orang Malaysia menyebutnya bahasa Jawi . Kerajaan Majapahit yang berkedudukan di Pulau Jawa dengan ciri khas bahasa Jawa Kuno.
Tak heran, J. Crawfurd (1992: 4) berpendapat, bahasa Jawa dan bahasa Melayu ini merupakan cikal bakal bahasa-bahasa di Nusantara. Bahasa Jawa dan
bahasa  Melayulah  induk  bahasa  serumpun  yang terdapat di bumi nusantara ini.
Crawfurd menambah analisisnya dengan bukti bahwa  bangsa  Melayu  dan  bangsa  Jawa  telah memiliki  taraf  kebudayaan  yang  tinggi  dalam  abad ke-19.  Taraf  ini  hanya  dicapai  setelah  mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya.
Dari  kajian  terhadap  perbandingan  bahasa yang  ada  di  Sumatera,  Jawa,  Kalimantan,  dan kawasan  Polinesia,  ia  berkesimpulan  bahwa:  a) Orang  Melayu  tidak  berasal  dari  mana-mana,  tetapi merupakan induk yang  menyebar ke tempat lain; b) Bahasa  Jawa  ialah  bahasa  tertua  dan  bahasa  induk dari bahasa lain.
Lalu  mengapa  bahasa  Melayu  saja  yang menjadi  dasar  bahasa  Indonesia?  Mengapa  bukan bahasa  Jawa?  Pakar  bahasa  kita,  Prof.  Dr. Slametmuljana  memaparkan  empat  faktor  penyebab bahasa  Melayu  dijadikan  bahasa  Indonesia,  yaitu: Pertama , lingua  franca .  Sejak  lama  bahasa  Melayu menjadi  bahasa  perhubungan  dan  perdagangan  di Indonesia.
Dengan  bantuan  para  pedagang,  bahasa Melayu  tersebar  ke  seluruh  Indonesia,  terutama  di Pesisir,  kota  pelabuhan.  Bahasa  Melayu  juga menjadi penghubung antarindividu. Karena perkembangan bahasa Melayu ini, penjajah menetapkan bahasa Melayu diajarkan di sekolah.
Begitu  juga  pada  masa  penjajahan  Jepang, bahasa  Melayu  diharuskan  digunakan  di  Indonesia karena  Jepang  tidak  menyukai  bahasa  Inggris  dan Belanda. Dengan demikian, bahasa Melayu mengalami  kontak  sosial  di  seluruh  wilayah Indonesia dengan berbagai bahasa suku.
Kedua, bahasa  Melayu  sederhana ditinjau dari  sudut  ilmu.  Sistem  bahasa  Melayu  sederhana, baik fonologi, morfologi, maupun sintaksis, sehingga mudah dipelajari. Selain itu, kesederhanaannya  pun  tidak  menampilkan  adanya tingkatan  seperti  bahasa  Jawa: ngoko dan kromo ; tidak  mengarah  halus-kasar  seperti  dalam  bahasa Sunda.
Ketiga, faktor  psikologis .  Erat  kaitannya dengan  sikap  politis.suku  Jawa  dan  Sunda  yang mayoritas  sudah  dengan  sukarela  menerima  bahasa Indonesia  sebagai  bahasa  nasional.  Rela  dengan kepentingan nasional. Ada keikhlasan mengembangkan  semangat  dan  rasa  nasionalisme ketimbang  kesukuan,  karena  sadar  akan  perlunya kesatuan dan persatuan.
Keempat, bahasa  budaya .  Kesanggupan bahasa  Melayu  itu  sendiri  untuk  dipakai  sebagai bahasa  kebudayaan  dalam  arti  yang  luas.  Bahasa Melayu  mampu  merumuskan  pendapat  secara  jelas
ISSN 1829-9237
dan  tepat  serta  dapat  mengekspresikan  perasaan secara baik.
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia Kedudukan  bahasa ialah  status  relatif  bahasa sebagai  sistem  lambang  nilai  budaya,  yang dirumuskan  atas  dasar  nilai  sosial,  dihubungkan dengan  bahasa  bersangkutan.  Sedangkan fungsi bahasa adalah  pesan  bahasa  yang  bersangkutan  di dalam masyarakat pemakainya.
Salah  satu  kedudukan  bahasa  Indonesia adalah  sebagai  bahasa  persatuan  atau  bahasa nasional.  Kedudukan  ini  dimiliki  oleh  bahasa Indonesia  sejak  dicetuskannya  Sumpah  Pemuda  28 Oktober  1928,  dan  dimungkinkan  oleh  kenyataan bahwa  bahasa  Melayu,  yang  melandasi  bahasa Indonesia,  telah  dipakai  sebagai lingua  franca selama  berabad-abad  sebelumnya  di  seluruh kawasan Indonesia.
Bahkan, di dalam  masyarakat  Indonesia tidak terjadi “persaingan bahasa”, misalnya, persaingan di antara  bahasa  daerah  yang  satu  dengan  bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional.
Di  dalam  kedudukannya  sebagai  bahasa nasional,  bahasa  Indonesia  berfungsi  sebagai  (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang  berbeda  latar  belakang  sosial  budaya  dan bahasanya,  dan  (4)  alat  perhubungan  antarbudaya serta antardaerah.
Selain    kedudukan  sebagai  bahasa  nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara,  sesuai  ketentuan  yang  tertera  di  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  Bab  XV  Pasal  36: “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.”
Di  dalam  kedudukannya  sebagai  bahasa negara,  bahasa  Indonesia  berfungsi  sebagai  (1) bahasa  resmi  kenegaraan,  (2)  bahasa  pengantar resmi  di  lembaga  pendidikan,  (3)  bahasa  resmi  di dalam  perhubungan  pada  tingkat  nasional,  (4) bahasa  resmi  untuk  pengembangan  kebudayaan nasional, (5) sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, (6) bahasa media  massa,  (7)  pendukung  sastra  Indonesia,  dan (8) pemerkaya bahasa dan sastra daerah.
Karena  itulah,  kehadiran  Undang-Undang Kebahasaan  nantinya  diharapkan  dapat  membuka misteri  bahasa  itu  sendiri.  Kegelapan  pikiran terhadap  bahasa,  dapat  dikupas  melalui  UU  ini apabila  kita  melihatnya  secara  jernih  dan  tepat sasaran.
RUU Kebahasaan
Saat  ini  pemerintah  tengah  menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Bahasa. Draf RUU yang disiapkan Badan Pertimbangan  Bahasa  dan  Pusat  Bahasa  ini  pun masuk ke DPR untuk dibahas dan disebarkan kepada publik.  Menyongsong  RUU  Bahasa  ini,  Pusat Bahasa  dan  Balai  Bahasa  Medan  menggelar sosialisasi di Hotel Garuda Citra Medan 14 Agustus 2007. Berbagai pihak pun menanggapi kemungkinan diundangkannya pengaturan bahasa ini.
Mengapa  Undang-Undang  (UU)  tentang kebahasaan itu perlu? Ada berbagai alasan perlunya UU  itu.  Di  antaranya,  dilatarbelakangi  penggunaan bahasa Indonesia saat ini yang menampakkan gejala makin kurang memperhatikan kaidah bahasa.
Gejala  ini  makin  meluas  dan  meliputi berbagai  unsur  masyarakat,  termasuk  kalangan penyelenggara negara atau pejabat pemerintahan. Ini ditambah  masyarakat  Indonesia  yang  paternalistik, melihat perilaku pemimpin untuk dijadikan pegangan. Mereka selalu meniru penggunaan bahasa para  pemimpinnya,  baik  di  kantor  maupun  melalui media massa.
Penggunaan  bahasa  Indonesia  oleh  pejabat yang  terjadi  sampai  sekarang  tidak  atau  belum merupakan teladan yang baik. Sebaliknya, apa yang dapat  dilihat  dalam  praktik,  penuturan  bahasa Indonesia  maupun  penulisan  bahasa  Indonesia, kurang  mampu  memperhatikan  kaidah  bahasa  yang telah ditetapkan.
Lalu,  adakah  pelanggaran  bahasa  dilakukan para  pejabat  kita?  Pelanggaran  berbahasa  dalam pengertian  ini  berarti  tidak  menggunakan  kaidah bahasa  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia pada 1972, beserta ketentuan-ketentuan lainnya dari Pusat Bahasa.
Sayangnya,  keputusan  menteri  mengenai pedoman  umum  ejaan  yang  disempurnakan  (EYD) itu  tidak  mencantumkan  pasal  tentang  sanksi  atas pelanggaran ketentuan EYD.
Sebuah  keputusan  menteri  tidak  dapat mencantumkan  ketentuan  administrasi  terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  para  pejabat  di lingkungan departemen yang bersangkutan, berkaitan  materi  yang  diatur,  jadi  tidak  bersifat umum.  Ini  menjadikan  keputusan  tersebut  tidak menggigit.
Itulah  yang  mendasari  perlunya  Bahasa Indonesia di-UU-kan. Malah, lebih penting lagi UU Kebahasaan ini merupakan amanah „ruh‟ Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.  Proklamasi Kemerdekaan  Republik  Indonesia mengamanahkan “Hal-hal yang mengenai
ISSN 1829-9237 70
pemindahan kekuasaan dan lain-lain, akan diselenggarakan  dengan  cara  saksama  dan  dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.
Frasa „pemindahan  kekuasaan  dan  lain-lain‟ itu pun memang dilakukan secara cepat. Seluruh hal menyangkut sistem kenegaraan yang paling mendasar  itu  pun  diatur  dalam  butir-butir  UUD  45 yang  dideklarasikan  satu  hari  setelah  proklamasi, yakni 18 Agustus 1945.
Sesuai  amanah  Proklamasi  Kemerdekaan pula,  penyelenggara  negara  punya  tugas  besar merencanakan, menyusun, dan melaksanakan tugas- tugas  yang  memperkuat  sendi-sendi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Segala  peraturan  dan perundangan  pun  dibuat.  Termasuk  –  tentunya  – adalah mengenai kebahasaan.
Meski terbilang terlambat, – maklum, amanah Proklamasi  Kemerdekaan  RI  sudah  berjalan  62 tahun  –  UU  Kebahasaan  memang  perlu  dilahirkan demi  pemertahanan  keutuhan  bangsa  dan  negara. UU  Kebahasaan  ini  perlu  secepatnya  dibentuk, mengingat amanah UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali selama reformasi.
Di dalam versi terakhir perubahan UUD 1945 itu,  terdapat  beberapa  ketentuan  mengenai  bahasa, yaitu  Pasal  32  ayat  (2)  berbunyi  “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan  budaya  nasional”;  Pasal  36  berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”; Pasal 36c berbunyi  “Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dalam undang-undang.”
Karena  itu,  wajar  bila  Pasal  36c,  khususnya mengenai  bahasa,  dianggap  sebagai  amanat  agar pasal  32  dan  36  dijabarkan  dalam  bentuk  undang- undang organik. Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan dan UU Bahasa bertujuan untuk menegaskan bidang penggunaan  bahasa  yang  harus  menggambarkan pemuliaan  dan  pengunggulan  bahasa  nasional  dan pelbagai aspek bahasa lain yang mendukungnya.
Untuk  mewujudkan UU Kebahasaan itu, juga bukan  disusun  dalam  waktu  sebentar.  Ia  telah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum proklamasi  kemerdekaan    disampaikan  Soekarno- Hatta.  Setidaknya,  sejak  Sumpah  Pemuda  28 Oktober  1928  didengungkan,  bahasa  Indonesia sudah menjadi identitas bangsa Indonesia.
Nasib  bahasa  Indonesia  pun  terus  dibahas. Sudah  sejak  lama  keprihatinan  dan  kepedulian terhadap  bahasa  dimunculkan  dalam  berbagai pertemuan  kebahasaan,  terutama  dari  kongres  ke kongres bahasa di Indonesia. Hanya saja hingga kini belum  ada  formula  jitu  unuk  menjalankan  putusan- putusan pertemuan atau kongres tersebut.
Pasca-Sumpah Pemuda, kongres demi kongres  diadakan.  Dimulai  dari  Kongres  Bahasa Indonesia I 1938 sampai Kongres Bahasa Indonesia VIII  2003.  Hal  itu  dimaksudkan  agar  bahasa Indonesia  sebagai  identitas  kultur  bangsa  Indonesia tidak  lapuk  oleh  hujan  tidak  lekang  oleh  panas. Nyatanya,  kekurangan  dan  pelanggaran  bahasa sebagaimana  telah  tercatat  dari  kongres  ke  kongres bahasa  semakin  menjadi-jadi.  Apa  dan  siapa  yang salah?  Apakah  kita  memang  tidak  serius  dalam menggunakan  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan benar? Perlukah para pelanggar bahasa „dipolisikan‟? Apakah sanksinya?
Berkaitan  itulah,  Pusat  Bahasa  Departemen Pendidikan Nasional didukung Badan Pertimbangan Bahasa  menyusun  draf  RUU  Kebahasaan.  Ini  juga merupakan penugasan dari Kongres Bahasa Indonesia VIII 2003.
Di  Medan,  setidaknya  draf  RUU  Kebahasaan itu  sudah  beberapa  kali  disosialisasikan.  Pertama oleh  Kepala  Pusat  Bahasa  Dr.  Dendy  Sugono,  16 September  2006  di  Hotel  Dhaksina  Medan.  Acara ini  dirangkaikan  penyerahan  Anugerah  bahasa kepada  Media  Cetak  Kota  Medan  dan  pelantikan Forum Bahasa Media Massa Medan.
Kedua,  dilakukan  Biro  Hukum  Departemen Pendidikan  Nasional  melalui  diseminasi  di  Balai Bahasa Medan, Desember 2006. Terakhir, dilakukan Kepala  Bidang  Pengembangan  Pusat  Bahasa  Dr. Sugiyono  di  Hotel  Garuda  Citra  Medan,  Selasa (14/8) barusan.
Masalah  sanksi  bagi  pelanggar  bahasa tampaknya  menjadi  persoalan  mengemuka  dalam setiap  sesi  sosialisasi.  Dalam  hal  ini,  para  perumus draf  RUU  Kebahasaan  tampaknya  terlalu  berhati- hati.  Sampai-sampai,  tidak  mencantumkan  proses penyelidikan, penyidikan sampai peradilan bagi para pelanggar bahasa.
Di  dalam  pasal  31  Bab  VII  draf  RUU Kebahasaan, hanya mencantumkan sanksi administratif,  yaitu,  teguran  lisan,  teguran  tertulis, denda  administratif;  penundaan  atau  penghentian layanan publik, dan/atau pencabutan izin.
Pelaksana eksekusi sanksi hanya dilaksanakan atas lembaga pemerintah yang membidangi kebahasaan  di  Indonesia  bersama pejabat  terkait . Siapakah yang dimaksud pejabat terkait itu?
Di  dalam Penjelasan pasal  31  ayat  (2)  draf RUU  Kebahasaan,  tidak  satu  pun  menyinggung lembaga  hukum,  kepolisian  ataupun  kejaksaan. Padahal,  kedua  lembaga  ini  yang  berwenang melakukan  penyidikan  terhadap  suatu  pelanggaran hukum,  umum  ataupun  khusus,  perdata  maupun pidana.
ISSN 1829-9237
Draf  RUU  Kebahasaan  hanya  menjelaskan, sanksi  berupa  teguran  lisan  dan  tertulis  dilakukan lembaga  pemerintah  yang  membidangi  kebahasaan dan  kesusastraan  di  Indonesia.  Sanksi  teguran tertulis  disampaikan  kepada  pihak  pelanggar  oleh lembaga  pemerintah  yang  membidangi  kebahasaan dan ditembuskan kepada lembaga yang memberikan pelayanan kepada pihak pelanggar.
Sanksi  berupa  penundaan  pemberian  layanan dilakukan  oleh  lembaga  kepemerintahan  yang menyelanggarakan pelayanan publik sesuai kewenangannya. Sanksi berupa penundaan pelayanan  bagi  pelanggar  perseorangan  dilakukan melalui lembaga pemberi pelayanan kepada pelanggar sesuai kepenmtingannya, dengan mengikuti  prosedur  serupa  sebagaimana  dilakukan kepada pelanggar berupa lembaga.
Lalu  dijelaskan,  penundaan  layanan  bagi pelanggar  yang  berbentuk  badan  dilakukan  pada jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh lembaga yang  memberikan  pelayanan  kepada  pelanggar sesuai tingkat pelanggarannya. Penundaan pemberian layanan ini dapat dicabut atau ditingkatkan menjadi pencabutan izin, jika pelanggar mengabaikannya setelah diperingatkan secara tertulis  sebanyak  tiga  kali.  Sedangkan  pencabutan izin  dilakukan  setelah  diberi  teguran  tertulis sebanyak tiga kali dan tetap tidak diindahkan.
Menilik  jenis-jenis  sanksi  itu,  tampaknya RUU Kebahasaan ini diarahkan kepada para pejabat publik  atau  lembaga  publik.  Ini  memang  dapat dimaklumi,  mengingat  budaya  paternalistik  yang melekat  pada  masyarakat  Indonesia.  Meskipun sanksi  yang  ada  terbilang  terlalu  ringan,  namun diharapkan  dapat  menimbulkan  efek  jera  jike pelanggar  bahasa  tersebut  berkali-kali  mendapat sanksi.
Penerapan  sanksi  administratif,  ketimbang sanksi  perdata  dan  pidana,  yang  arahnya  lebih banyak  ditujukan  kepada  pemberian  insentif  dan disinsentif,  tampaknya  sangat  berkaitan  dengan pendidikan sikap dan moral masyarakat Indonesia.
Pemberian  insentif  dan  disinsentif  dapat dikaitkan dengan persyaratan kenaikan pangkat bagi pejabat  yang  bersangkutan,  dalam  arti  bahwa penggunaan  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar oleh pejabat atau lembaga diberikan penilaian positif untuk  kenaikan  jenjang  kepangkatannya,  sedangkan penggunaan  bahasa  Indonesia  yang  tidak  baik  dan benar diberikan penilaian negatif.
Karena  itu,  wajar  saja  jika  kita  mendesak pemerintah – dalam hal ini eksekutif dan legislatif – segera  mengesahkan  RUU  Kebahasaan  ini  menjadi UU.  Kalaupun  ada  kekurangan,  bisa  diatur  dalam
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait, agar UU itu dapat diimplementasikan di lapangan.

## Peranan Pers
Pers  memiliki  kekuatan  yang  sangat  besar. Kekuatannya    tidak  melulu  dalam  pembentukan opini,  tetapi  juga  –  bahkan  sebagian  besar  –  karena pengaruh  pemakaian  bahasanya.  Bahkan,  dalam proses  pembakuan  bahasa,  bahasa  pers  memiliki karakteristik  tersendiri  dan  bersaing  dengan  bahasa yang  digunakan  atau  diajarkan  di  sekolah  yang sering tidak diikuti oleh pers.
Masalah penggunaan bahasa pers mengemuka dalam sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU)  Kebahasaan  yang  dilakukan  Pusat  Bahasa dan  Balai  Bahasa  Medan  di  Hotel  Garuda  Citra Medan, 14 Agustus lalu. Berbagai pihak yang hadir dalam  sosialisasi  itu,  menyoalkan  penggunaan bahasa pers ini. Mengapakah?
Tak  bisa  dipungkiri,  pers  memiliki  pengaruh yang  amat  luas  untuk  menginformasikan  sesuatu maupun  sejumlah  persoalan.  Pers,  baik  media  cetak ataupun elektronik, memiliki keunggulan komparatif untuk  menyebarluaskan  informasi,  pendapat,  dan wacana publik ke tengah khalayak.
Persoalannya,  pers  selalu  menuai  kritik  yang berkaitan  dengan  bahasa.  Sedikit  saja  pers  keliru menggunakan  bahasa,  masyarakat  akan  terus mengikuti  kekeliruan  itu.  Apalagi,  jika  wartawan mengutip  tokoh  atau  pejabat  Negara  dan  pejabat publik lainnya.
Tentang  mutu  penggunaan  bahasa  Indonesia oleh  pers  sudah  banyak  orang  yang  mengulasnya. Tidak  hanya  dari  kalangan  di  luar  pers,  tetapi  juga dari  lingkungan  pers  sendiri.  Sebut  saja  tulisan Rosihan  Anwar,  Muchtar  Lubis  (1983),  Soewardi Idris (1987), Kurniawan Junaedhie (1991), Djafar H Assegaf  (2000),  Krisna  Harahap  (2000),  Septiawan Santana  Kurnia  (2002),  AM  Dewabrata  (2004), Parni  Hadi,  Goenawan  Mohamad,  Fikri  Jufri, Mohammad Sobari, dan sebagainya.
Begitu  juga  makalah-makalah  atau  kertas kerja  para  tokoh  pers  yang  ditampilkan  pada  setiap acara  Kongres  Bahasa  Indonesia  yang  dilaksanakan Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional Republik Indonesia.
Pers  memang  memiliki  kekuatan  tersendiri dalam  menyampaikan  pesan-pesan  moral  kepada masyarakat.  Begitupun,  bukan  berarti  pers  tidak mendapatkan kritik pedas dari pembacanya. Pasalnya,  bahasa  pers  yang  kerap  cenderung  tidak sesuai  dengan  norma  yang  ditetapkan  –  terlebih dengan  yang  diajarkan  di sekolaj  –  menuai  tuduhan bahwa pers sebagai perusak bahasa.
ISSN 1829-9237
Hal  ini,  menurut  C  Ruddyanto  dari  Pusat Bahasa  pada  Kongres  Bahasa  Indonesia  VIII  di Jakarta  (2003),  sebenarnya  bukan  karena  parahnya pelanggaran  atau  penyimpangan  yang  dilakukan, tetapi  terlebih  karena  dominannya  bahasa  pers  itu dalam  aktivitas  berbahasa  masyarakat  sehari- hari.Kalangan pers sebenarnya juga telah menyadari kecenderungan tersebut.
Dari hasil survei Ruddyanto terhadap penggunaan  bahasa  para  guru,  tokoh  birokrat,  dan wartawan di Jakarta, menyebutkan, kalangan jurnalis atau  wartawan  ternyata  adalah  kelompok  yang paling banyak menerima bentuk-bentuk bahasa yang ditawarkan  Pusat  Bahasa  sebagai  lembaga  resmi Pemerintah di bidang kebahasaan.
Survei  tersebut  menyimpulkan,  birokrat  lebih sulit  melakukan  inovasi  bahasa.  Bahasa  mereka cenderung konservatif. Guru lebih mudah menyesuaikan  diri  walau  tidak  seleluasa  jurnalis. Sangat  mungkin  bahasa  guru  cenderung  normatif, tidak  mudah  berubah  jika  sudah  ada  norma  yang ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan  pers  lebih  mudah  melakukan pembaruan. Ini, agaknya disebabkan oleh kecenderungan banyaknya tantangan untuk menemukan  ungkapan  atau  kosa  kata  baru  baik untuk  menghindari  kesan  terpaku  pada  bentuk  klise maupun  memang  untuk  mengungkapkan  hal-hal yang  berkembang.  Bahasa  jurnalis  cenderung kreatif.
Kita  mengetahui  misi  media  –  terkhusus media  cetak  –  adalah  turut  mencerdaskan  bangsa dengan  peran  memberikan  informasi  yang  benar, objektif,  dan  akurat.  Sebagai  media  pendidikan publik, tidak pula terlepas sebagai media hiburan.
Di sisi lain, dalam perannya turut menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparansi  publik,  media  massa  juga  menyandang fungsi  sebagai  lembaga  pengawasan  sosial.  Tugas dan  fungsi  ini  dilaksanakan  secara  simultan  dan komparatif  oleh  masing-masing  pegiat  media, makanya  dituntut  kemampuan  simulasi  hingga materi  yang  disampaikan  bisa  dimengerti  dan dipahami masyarakat, khususnya pembaca.
Bagaimana  cara  menyampaikannya  adalah tergantung  pada  kemampuan  menggunakan  bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar; ini yang nantinya disebut dengan laras bahasa jurnalistik.
Sekarang  permasalahannya,  apakah  semua media  telah  menyadari  hal  tersebut?  Jawabannya, belum  semua  media  memperhatikannya.  Forum Bahasa Media Massa (FBMM) mencatat, masyarakat  dan  media  massa  sama-sama  punya andil  menciptakan  dan  memelihara  keteledoran
berbahasa.  Keduanya  dianggap  mempertautkan penyebab dan akibat persoalan berbahasa yang tidak berujung-pangkal.
Praktisi  media  massa,  Masarimar  Mangiang ( Kompas ,  14  Januari  2003)  malah  membeberkan, kesalahan  berbahasa  di  media  massa  bukan  hanya berkutat pada kesalahan teknis pemilihan kata, tetapi juga pada kekacauan berlogika.
Hal  itu  terjadi  karena  wartawan  tidak berupaya  menyempurnakan  struktur  kalimat  dari ucapan  sang  narasumber.  Ironisnya,  sumber  berita wartawan tidak sedikit pejabat tinggi negara ataupun pejabat publik lainnya yang memungkinkan ucapannya ditiru oleh orang banyak.
Wartawan,  katanya,  tidak  jarang  meloloskan kalimat  yang  dikutip  dari  birokrat,  seperti  : “Kita harus  segera  mengambil  suatu  langkah-langkah antisipatif…” Kalimat  ini  rancu  karena  kata “langkah-langkah”  yang  dimaksudkan  sebagai „beberapa  butir  kebijakan‟,  diawali  kata  “suatu” yang berarti tunggal.
Mangiang pun merisaukan, lingkungan pemakai  bahasa,  narasumber,  dan  wartawan  lebih sering  tidak  acuh  ketimbang  peduli  pada  bahasa yang  baik.  Hal-hal  seperti  ini  dinilai  sepele,  karena hanya  kesalahan  penggunaan  titik  koma  (padahal sifatnya serius).
Mereka,  sebut  Mangiang,  berada  dalam masyarakat  yang  sulit  sekali  menyadari  kesalahan dalam tradisi, tidak terlatih berpikir jernih dan logis, serta mudah hanyut dalam aneka pengaruh. Padahal, peran  wartawan  dengan  media  massanya  bukan sekadar  sebagai  distributor  informasi.  Ada  pesan yang tak kalah penting, yaitu fungsi mendidik.
Mengapa  itu  terjadi?  Pemerhati  bahasa lainnya,  Suroso  ( Kompas ,  4  Januari  2003),  juga mengakui,  bahasa  jurnalistik  sebagai  salah  satu varian  ragam  bahasa  Indonesia,  belum  banyak dikembangkan  oleh  surat  kabar  yang  ada  di Indonesia.
Ada  kecenderungan,  pegiat  media  hanya menggunakan    kalimat  dengan  struktur  yang mementingkan  unsur  “siapa”  orang  yang  menjadi berita.  Tidak  heran  kalau  unsur  lain,  seperti “mengapa”,  jarang  disampaikan  dalam  berita  yang ada di koran nasional.
Surat  kabar  yang  ada,  katanya,  lebih mementingkan  unsur  “siapa”  orang  yang  menjadi tokoh  berita,  karena  ada  pengaruh  budaya  di Indonesia  yang  memang  lebih  mementingkan  siapa orang  yang  berbicara  dibandingkan  substansi  suatu persoalan.
Akibatnya, jarang sekali dijumpai berita yang diproduksi  dari  kerja  investigasi  yang  lebih  banyak
ISSN 1829-9237
mengungkap unsur “mengapa”. Padahal, menurutnya, dengan mengembangkan unsur “mengapa”  dalam  struktur  kalimat,  wartawan  akan membuat  sebuah  berita  lebih  informatif  yang menguntungkan pembaca.
Suroso mengakui, hal itu terjadi tidak terlepas karena  selama  ini  memang  belum  ada  lembaga pendidikan  yang  mengajarkan  tentang  kemampuan menulis  sejak  dini.  Bahkan,  menurutnya,  perguruan tinggi  yang  punya  pendidikan  jurnalistik  pun  tidak membekali  keterampilan  bahasa  jurnalistik  dengan baik.
Sebenarnya,  pers  tidak  perlu  dipersalahkan dalam penggunaan bahasa. Sebab, sudah sejak lama keprihatinan  dan  kepedulian  terhadap  bahasa  yang digunakan  kalangan  pers  dimunculkan  dalam berbagai  pertemuan  kebahasaan,  terutama  dari kongres ke kongres bahasa di Indonesia. Hanya saja hingga  kini  belum  ada  formula  jitu  unuk menjalankan putusan-putusan pertemuan atau kongres tersebut.
Setelah  Sumpah  Pemuda  28  Oktober  1928, hubungan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  antara wartawan  (pers)  dengan  Bahasa  Indonesia  diakui oleh  Kongres  Bahasa  Indonesia  I  1938  sampai Kongres  Bahasa  VIII  2003.  Kongres  Bahasa  I  di Solo  bahkan  mengutip  saran  tokoh  pers  nasional, Adinegoro (almarhum), menjadi salah satu keputusan kongres, yakni :
“Sudah  waktunya  kaum  wartawan  berdaya upaya  mencari  jalan-jalan  untuk  memperbaiki bahasa  di  dalam  persuratkabaran,  karena  itu berharap  supaya  Perdi  (Persatoean  Djoernalis Indonesia)  bermufakat  tentang  hal  itu  dengan anggota-anggotanya dan komisi yang akan dibentuk oleh  Kongres  yang  baru  bersama-sama  pengurus pusat  Perdi” (ejaan  dan  istilah  telah  disesuaikan dengan yang kini berlaku).
Kongres  Bahasa  II  1954  di  Medan  malah secara  khusus  menghasilkan  satu  Resolusi  tentang Bahasa  Indonesia  dalam  Pers  dan  Radio.  Resolusi pada  bagian  “Mengingat”  antara  lain  menyebutkan, alat  dari  pers  dan  radio  adalah  bahasa.  Di  bagian “Menimbang” antara lain tertulis:
1. Bahasa  sebagai  alat  pers  dan  radio  harus  dibuat seefektif-efektifnya atau dijadikan sebaik- baiknya.
2. Kebaikan  bahasa  sebagai  alat  Pers  dan  Radio terliht pada sifat mudah dan jelas.
3. Sifat  mudah  dan  jelas  itu  terjadi  jika  mengikuti pertumbuhan  bahasa  dengan  timbulnya  kata- kata,  lenggam-langgam,  daya,  dan  ungkapan- ungkapan baru di dalam masyarakat.
Resolusi iu sendiri menyatakan pendapat :
1) Bahasa  Indonesia  di  dalam  Pers  dan  Radio  tak dapat  dianggap  sebagai  bahasa  yang  tak terpelihara dan rusak.
2) Bahasa  Indonesia  di  dalam  Pers  dan  Radio adalah bahasa  masyarakat umum yang langsung mengikuti pertumbuhan sebagai fungsi masyarakat.
3) Pers  dan  radio  hendaknya  sedapat  mungkin berusaha memperhatikan tata bahasa yang resmi.
4) Menganggap  perlu  supaya  dilanjutkan  adanya kerja sama yang lebih erat antara Pers dan Radio dengan Balai-balai Bahasa.
Dua  puluh  empat  tahun  kemudian,  tepatnya pada Kongres Bahasa Indonesia III 1978 di Jakarta, kongres  juga  secara  tegas  menyarankan  masalah pembinaan  dan  pengembangan  bahasa  Indonesia  di bidang komunikasi, sebagai berikut:
1) Untuk  mencegah  erosi  bahasa,  perlu  diadakan penelitian mendalam tentang sebab-sebabnya.
2) Kerja  sama  antara  wartawan  dan  ahli  bahasa dalam  penumbuhan  bahasa  Indonesia  perlu digalakkan.
3) Perlu  diadakan  penataran  bahasa  Indonesia untuk  wartawan  surat  kabar,  televisi,  dan  radio, baik pemerintah maupun swasta.
4) Pejabat Negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah,  dalam  segala  jenjang  hendaknya berusaha  menggunakan  bahasa  Indonesia  yang lebih  cermat,  baik  dalam  komunikasi  resmi maupun dalam pergaulan resmi.
5) Perlu dipikirkan kemungkinan penempatan ahli- ahli  bahasa  di  kantor-kantor  pemerintah  dan swasta  untuk  memantapkan  penggunaan  bahasa Indonesia dalam kegiatan masing-masing.
6) Sebaiknya,  surat  kabar  dan  majalah  berbahasa Indonesia  menyediakan “Pojok  Bahasa” yang memuat  petunjuk  praktis  penggunaan  bahasa Indonesia.
7) Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa (sekarang bernama Pusat Bahasa, pen .) bersama dengan  Dewan  Pers  dan  lembaga  lainnya hendaknya  segera  menyusun  pedoman  lafal baku  bahasa  Indonesia  yang  didasarkan  atas penelitian,  antara  lain,  untuk  penyiar  radio  dan televisi.
8) Sebaiknya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,  pers,  dan  televisi  serta  radio  dapat melakukan  kerja  sama  yang  lebih  efektif  dalam usaha keefisienan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan baku.
Kongres Bahasa Indonesia IV 1983 di Jakarta menyarankan, semua petugas pemerintahan, khususnya  yang  berhubungan  langsung  dengan masyarakat,  seperti  lurah,  guru,  juru  penerang,
ISSN 1829-9237
penyiar  RRI/TVRI,  dan  staf  redaksi  media  cetak, harus  memiliki  kemampuan  dan  keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
Kongres  Bahasa  Indonesia  V  1988  di  Jakarta mencatat, karena media massa merupakan komunikator  pembangunan  yang  memanfaatkan bahasa  Indonesia,  maka  media  massa  seperti  surat kabar  dan  majalah,  hendaknya  memiliki  tenaga khusus  kebahasaan  yang  membina  bahasa  siaran sehingga  bahasa  media  massa  dapat  dijadikan contoh bagi masyarakat.
Kongres Bahasa Indonesia VI 1993 di Jakarta malah merekomendasikan tindak lanjut putusannya : a. Untuk meningkatkan sikap positif dan menggalakkan  penggunaan  bahasa  yang  lebih cendikia,  media  cetak  dianjurkan  menyediakan rubrik  bahasa sebagai  sarana  pembaca  untuk berdialog mengenai bahasa.
b. Dalam  memperkaya  bahasa  Indonesia,  dunia pers  telah  menunjukkan  kepeloporannya  dalam menerima  unsur  serapan.  Bagi  perkembangan bahasa,  hal  itu  sama  sekali  tidak  merugikan, namun  pengguna  bahasa  dalam  pers  dianjurkan juga  menggali  kekayaan  bahasa  dari  bahasa serumpun dan bahasa daerah.
c. Selain penguasaan bahasa, minat terhadap sastra hendaknya  menjadi  bahan pertimbangan  khusus dalam penerimaan calon wartawan.
d. Setiap media massa dianjurkan untuk mengangkat  redaktur  khusus  bahasa  agar pemantauan  dan  evaluasi  atas  bahasa  yang dipergunakan  dapat  dilakukan  secara  lebih efektif.
Kongres Bahasa Indonesia VII 1998 di Jakarta yang  bertepatan  dengan  suasana  reformasi  pasca- lengser- nya Pak Harto mengusulkan tindak lanjut:
 Pengembangan  peristilahan  dalam  berbagai bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  perlu diprioritaskan  dan  pengembangan  kosa  kata perlu ditingkatkan, antara lain, dengan penyerapan kata dari bahasa lain melalui kaidah penyerapan yang lebih mantap.
 Penggunaan eufemisme secara berlebihan dengan maksud menutup-nutupi kenyataan yang negatif harus dihindarkan, sedangkan eufemisme yang berkaitan dengan kesopansantunan berbahasa serta adat istiadat perlu dilestarikan.
 Bahasa  Indonesia  dalam  iklan,  selain  harus mengutamakan  penggunaan  bahasa  Indonesia yang  baik  dan  benar,  juga  harus  berpedoman pada  norma-norma  sosial  budaya  bangsa sehingga  kata-kata  yang  berkonotasi  vulgar tidak digunakan.
Begitulah.  Betapa  besarnya  peranan  media dalam  penggunaan  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan benar  sesuai  laras  yang  ada,  menyebabkan  bahasa media terus menjadi sorotan dan tindak lanjut setiap Kongres Bahasa Indonesia.
Nyatanya, tidak sedikit media masih mengabaikan keputusan-keputusan kongres tersebut. Bahkan,  pers  terus  dituduh  sebagai  perusak  bahasa karena  banyak  mengabaikan  kaidah  bahasa  baku dengan  alasan  memiliki  laras  bahasa  jurnalistik tersendiri.
Ironisnya, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers  sebagai  payung  hukum  pers,  juga  tidak mencantumkan  masalah  bahasa.  Padahal,  masalah bahasa  pers  kerap  diperbincangkan  secara  serius pada setiap Kongres Bahasa Indonesia.
Bahkan, para tokoh persnya juga ikut berurun- rembug mempresentasekan makalahnya. Oleh karena  itu,  barangkali  sudah  waktunya  UU  Nomor 40/1999  itu  direvisi  dengan  memasukkan  masalah bahasa  agar  menjadi  pedoman  mengikat  bagi kalangan pers.
Untungnya,  di  dalam  UU  Nomor  32  Tahun 2002  tentang  Penyiaran  telah  mencantumkan  hal tersebut.  UU  ini  secara  eksplisit  mengatur  Bahasa Siaran, yakni dalam Bab IV bagian kedua dalam tiga pasal, yakni pasal 37, 38, dan 39.
Pasal 37 berbunyi: “Bahasa pengantar utama dalam  penyelenggaraan  program  siaran  harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.” Pasal 38: “1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar  dalam  penyelenggaraan  program  dan siaran  muatan  lokal dan, apabila  diperlukan,  untuk mendukung  mata  acara  tertentu;  2)  Bahasa  asing hanya  dapat  digunakan  sebagai  bahasa  pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.”
Lalu,  Pasal  39  berbunyi: “1)  Mata  acara siaran berbahasa sing dapat disiarkn dalam bahasa aslinya  dan  khusus  untuk  jasa  penyiaran  televisi harus  diberi  teks  bahasa  Indonesia  atau  secara selektif  disulisuarakan  ke  dalam  bahasa  Indonesia sesuai  dengan  keperluan  mata  acara  tertentu;  2) Sulih  suara  bahasa  asing  ke  dalam  bahasa Indonesia  dibatasi  paling  banyak  30%  (tiga  puluh persen)  dari  jumlah  mata  acara  berbahasa  asing yang  disiarkan;  3)Bahasa  isyarat  dapat  digunakan dalam  mata  acara  tertentu  untuk  khalayak tunarungu.”
Sudah  jelas  sebenarnya  bahwa  media  massa juga  harus  andil  dalam  pemertahanan  bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sayangnya, keluhan terhadap  mutu  bahasa  Indonesia  yang  digunakan media hingga kini belum sirna.
ISSN 1829-9237
Anggota  Badan  Pertimbangan  Bahasa  yang juga  tokoh  pers  Parni  Hadi  dalam  Kongres  Bahasa Indonesia  VIII  (2003)  mengatakan,  apa  yang  dapat dianggap  sebagai  kekurangan  dan  pelanggaran sebagaimana  telah  tercatat  dari  kongres  ke  kongres bahasa semakin menjadi-jadi.
Apa dan siapa yang salah? Apakah insan pers tidak  serius  dalam  menggunakan  bahasa  Indonesia yang baik dan benar? Perlukah mereka „dipolisikan‟?  Apakah  sanksinya?  Masalah  sanksi bagi  pelanggar  bahasa  inilah  yang  masih  terus digodok dalam pembuatan RUU Kebahasaan.
Di  dalam  RUU  Kebahasaan,  penggunaan bahasa Indonesia pada pers atau media massa diatur di  dalam  Pasal  18  Bab  III,  yang  terdiri  atas  empat ayat.  Yakni, bahasa  Indonesia  harus  digunakan sebagai  bahasa  pengantar  utama  dalam  media massa (ayat  1); bahasa  daerah  dapat  digunakan sebagai  bahasa  pengantar  media  massa  dalam segmen kedaerahan (ayat 2).
Lalu, bahasa  asing  dapat  digunakan  sebagai bahasa  pengantar  media  massa  dalam  segmen internasional  dan/atau  untuk  keperluan  tertentu (ayat  3)  serta film,  sinema  elektronik,  dan  produk multimedia  lain  yang  disiarkan  menggunakan bahasa  asing  harus  diberi  teks  bahasa  Indonesia atau  disulihsuarakan  ke  dalam  bahasa  Indonesia (ayat 4).
Pengaturan  sanksi  atas  pelanggaran  bahasa oleh  pers  ini  ternyata  tidak  berlaku  secara  khusus, melainkan  juga  berlaku  pada  para  pengguna  bahasa lainnya. Hal ini tercantum di dalam Pasal 31. Sanksi pun hanya dikenai pada pelanggaran ayat (1) dan (4) Pasal 18, yaitu berupa sanksi administratif.
Sebagaimana  pemaparan  di  atas,    sanksi administratif  tersebut  berupa  teguran  lisan,  teguran tertulis,  denda  administratif,  penundaan  atau penghentian  layanan  publik,  dan/atau  pencabutan izin.
Bentuk  sanksi  ini,  tampaknya  tidak  terlalu berbeda  sebagaimana  terdapat  di  dalam  UU Penyiaran.  Di  dalam  UU  Penyiaran  masalah  sanksi tercantum  di  dalam  Bab  V  pasal  55    mengenai Sanksi  Administratif  bagi  pelanggar  pasal  39  ayat (1), yakni teguran lisan, penghentian sementara mata acara  yang  bermasalah  setelah  melalui  tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif,  pembekuan  kegiatan  siaran  untuk waktu  tertentu,  tidak  diberi  perpanjangan  izin penyelenggaraan  penyiaran,  dan  pencabutan  izin penyelenggaraan siaran.
Simpulan
Pendekatan sosiologis memang dapat mengungkap  ideologi  pemertahanan  bahasa  yang tercermin  dalam  butir-butir  RUU  Kebahasaan.  Hal ini  terbukti  dengan  adanya  fungsi  bahasa  sebagai alat  komunikasi  sosial.  Karena  itu,  pers  sebagai lembaga  komunikasi  sosial  ikut  berperan  dalam mempertahankan bahasa Indonesia.
Dan,  pengaturan  kebahasaan  sebagaimana terkandung  di  dalam  draf  RUU  Kebahasaan, sebenarnya  bukan  bermaksud  membatasi  kreativitas dan  kebebasan  para  pengguna  bahasa  dan  kalangan pegiat media atau pers. Justru, dengan RUU itu, pers ikut berperan dalam pemertahanan bahasa Indonesia di tengah era globalisasi saat ini. ***

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Yanuar. 1992. Dasar-dasar
Kewartawanan  :  Teori  dan  Praktik. Padang  : Angkasa Raya Al-Barry, M. Dahlan Yacub, 2001. Kamus Sosiologi Antropologi . Surabaya : Indah Anto,  J.  dkk.  2005. Pers  Bebas  Tapi  Dilibas  : Cermin  Retak  Kebebasan  Pers  di  Sumatera dan Aceh. Medan : KIPPAS Dewabrata,  A.M.  2004. Kalimat  Jurnalistik  : Panduan Mencermati Penulisan Berita. Jakarta : Kompas
Draf  Rancangan  Undang-Undang  Kebahasaan. 2007.  Jakarta:  Pusat  Bahasa  Departemen Pendidikan Nasional Effendi, Onong Uchjana. 1986. Dinamika Komunikasi. Bandung : Remadja Karya Effendy, Onong Uchjana. 1988. Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktik. Bandung : Remadja Karya Eriyanto.  2001. Analisis  Wacana  :  Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta : LKiS. Hadi, Parni. Peran Media Massa Elektronik dalam Meningkatkan  Mutu  Penggunaan  Bahasa Indonesia  di  Era  Reformasi. Makalah  Kongres Bahasa  Indonesia  VIII  14-17  Oktober  2003. Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas RI Hardjasoemantri,  Koesnadi.  2003. Sanksi  terhadap Pelanggaran Bahasa. Makalah Kongres Bahasa Indonesia  VIII.  14-17  Oktober  2003.  Jakarta  : Pusat Bahasa Depdiknas RI
Hidayat, Komaruddin. 2004. Menafsirkan
Kehendak Tuhan. Jakarta: Teraju Harahap,  Krisna.  2000. Kebebasan  Pers  di Indonesia  dari  Masa  ke  Masa. Bandung  : Grafitri Junaedhie,  Kurniawan.  1991. Ensiklopedi  Pers Indonesia. Jakarta : Gramedia  Pustaka Utama Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. 2003.  Jakarta  : Pusat Bahasa Depdiknas RI
ISSN 1829-9237 76
Kridalaksana,  Harimurti.  2003. Undang-Undang Bahasa  sebagai  Sarana  Pemantapan  Politik Bahasa  Nasional. Makalah  Kongres  Bahasa Indonesia  VIII  14-17  Oktober  2003.  Jakarta  : Pusat Bahasa Depdiknas RI Kurnia,.  Septian  Santana.  2002. Jurnalisme  Sastra. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Pers  Indonesia  Pasca-Soeharto. 1999.  Laporan Tahunan 1998/1999. Jakarta : LSPP-AJI Purnomo,  Mulyadi  Eko.  2003. Bahasa  Media Massa  :  Laras  Bahasa  Jurnalistik  yang  Perlu Dikembangkan. Makalah  Kongres  Bahasa Indonesia  VIII  14-17  Oktober  2003.  Jakarta  : Pusat Bahasa Depdiknas  RI
Said,  Mohammad.  1976. Sejarah  Pers di  Sumatera Utara. Medan : Waspada Siregar,  Ras.  1987. Bahasa  Indonesia  Jurnalistik. Jakarta : Pustaka Grafika Sugono,  Dendy.  1994. Berbahasa  Indonesia dengan Benar . Jakarta : Puspa Swara. Sumadiria, AS Haris. 2004. Jurnalistik Indonesia : Menulis Berita dan Feature. Jakarta : Simbiosa Rekatama Media Yanti,  Yusrita.  2003. Bahasa  Indonesia  dalam Editorial  Media  Indonesia. Makalah  Kongres Bahasa  Indonesia  VIII  14-17  Oktober  2003. Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas RI