## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 3  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article

## Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
Rani Mariana 1 , Mohamad Anton Athoillah 2
1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ranimariana1985@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, anton_athoillah@uinsgd.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ).
Received :  April 23, 2023 Revised :  May 21, 2023 Accepted :  June, 17 2023 Available online    :   July 04, 2023
How to Cite:  Rani Mariana and Mohamad Anton Athoillah (2023) “ Tracking the Implementation of Hybrid Contract Transactions in Islamic Banking Products in Indonesia”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(3), pp. 592–610. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.695.

## Tracking the Implementation of Hybrid Contract Transactions in Islamic Banking Products in Indonesia
Abstract.  Islamic Banking Product Development Is Believed To Be One Of The Parameters Of The Ability  Of  Islamic  Banks  To  Adapt  To  Modern  Human  Needs.  Basically,  Islamic  Banks  Have  Made Several  Innovation  Efforts,  One  Of  Which  Is  By  Engineering  Contracts  In  Fiqh  Muamalah.  Some Contracts In Fiqh Muamalah Are Not Only Adopted, But Also Adapted By Islamic Banks So That They Are In Accordance With The Needs Of The Community. The Principle Of Freedom In Islam Is The Main  Capital  In  Facing  The  Complexity  Of  Economic  Problems  And  The  High  Needs  Of  The Community  For  The  Role  Of  Islamic  Banks.  Hybrid  Contract  (Al-'Uqud  Al-Murakkabah)  Is  One Example  Of  An  Islamic  Bank  Strategy  In  Developing  Business  Innovation.  Hybrid  Contract  Is  An Agreement  Between  Two  Parties  To  Do  Business  That  Includes  Two  Or  More  Contracts.  Hybrid

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
Contracts Have Been Used In Various Islamic Bank Products. For Example, IMBT, Property Financing, Sharia  Card,  Takeover  Financing,  Sharia  Pawn,  Current  Account  Products,  Sharia  Current  Account Financing, Sharia Bonds, And Sharia Hedging.

## Keywords: Implementation, Hybrid Transaction, Islamic Banking
Abstrak.  Pengembangan  Produk  Perbankan  Syariah  Diyakini  Sebagai  Salah  Satu  Parameter Kemampuan Bank Syariah Dalam Beradaptasi Dengan Kebutuhan Manusia Modern. Pada Dasarnya Bank  Syariah  Telah  Melakukan  Beberapa  Upaya  Inovasi,  Salah  Satunya  Dengan  Merekayasa  Akad- Akad Dalam Fiqh Muamalah. Beberapa Akad Dalam Fiqh Muamalah Tidak Hanya Diadopsi, Tetapi Juga  Diadaptasi  Oleh  Bank  Syariah  Sehingga  Sesuai  Dengan  Kebutuhan  Masyarakat.  Prinsip Kebebasan  Dalam  Islam  Menjadi  Modal  Utama  Dalam  Menghadapi  Kompleksitas  Permasalahan Ekonomi Dan Tingginya Kebutuhan Masyarakat Terhadap Peran Bank Syariah. Hybrid Contract (Al- 'Uqud Al-Murakkabah) Merupakan Salah Satu Contoh Strategi Bank Syariah Dalam Mengembangkan Inovasi Bisnis. Hybrid  Contract Adalah Kesepakatan  Dua Pihak  Untuk Melakukan Muamalah Yang Mencakup Dua Akad Atau Lebih. Hybrid Contract Telah Digunakan Dalam Berbagai Macam Produk Bank  Syariah.  Misalnya  Imbt,  Pembiayaan  Properti,  Syariah  Card,  Pembiayaan  Take  Over,  Gadai Syariah, Produk Giro, Pembiayaan Giro Syariah, Obligasi Syariah, Dan Lindung Nilai Syariah.
Kata Kunci: Implementasi, Transaksi Hybrid,  Perbankan Syariah

## PENDAHULUAN
Maraknya industri perbankan syariah di Indonesia saat ini merepresentasikan  sebuah  industri  jasa  keuangan  yang  tengah  memasuki  fase growth  (pertumbuhan)  sehinggasedang  sangat  membutuhkan  kepercayaan  dan loyalitas      masyarakat.  Loyalitas  dan  kepercayaan  ini  menjadi kemutlakan bagi bank syariah  sebelum  memasuki  fase  berikutnya,  yaitu  fase  kematangan  yang sesungguhnya.  Loyalitas  dan  kepercayaan  tidak  dapat  diperoleh  tanpa  adanya produk-produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah  semestinya  mampu memenuhi  seluruh  komponen  masyarakat,  baik dalam produk funding, financing, dan services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi  syarat  mutlak  sebagai  indikator  bahwa bank  syariah  mampu  beradaptasi dengan  kebutuhan  manusia  modern.  Inovasi  produk merupakan  salah  satu  unsur penting  untuk  dapat  menjaga  sustainabilitas  perusahaan.  Inovasi  produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan.
Pada  prinsipnya  perbankan  syariah  telah  melakukan  serangkaian  upaya inovasi,  salah  satunya  adalah  dengan melakukan  “rekayasa”  (engineering)  terhadap akad-akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Rekayasa dan adaptasi inimemang sebuah keniscayaan,  karena  jika  adopsi  dilakukan  secara  apa  adanya  maka  produk  bank syariah  diragukan  dapat  memberikan  manfaat  yang  tepat  bagi masyarakat  (Ruslan (2015:493).  Prinsip keleluasan  bermuamalah  dalam  Islam  merupakan  modal  utama untuk  menghadapi  kompleksitas  permasalahan  ekonomi  serta  besarnya  tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
Guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  mengembangkan  industri perbankan  dan  keuangan  yang  kian  kompetitif,  inovasi  dalam berbisnis  yang dilakukan  oleh  perbankan  syariah  melalui  serangkaian  adaptasi  tersebut  memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan antara lain kartu kredit  syariah, asuransi  syariah, obligasi  syariah,  dan  Islamic  Swap.  Produk-produk dalam  kegiatan  keuangan  syariah  tersebut  mengandung  beberapa  akad.  Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, dan kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang- kurangnya akad mudharabah (atau  ijarah) dan  wakalah,  serta  terkadang  disertai  kafalah  atau  wa’d.Islamic  swap  mengandung beberapa kali  akad  tawarruq,  bay‘,  wakalah,  sharf,  dan  terkadang  disertai  wa’d (Hasanuddin (2011:156).
Dalam setiap  transaksi,  akad-akad  tersebut  dilakukan  secara bersamaan  atau setidak-tidaknya  setiap  akad  yang  terdapat  dalam  suatu  produk  tidak  bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud  al-murakkabah  (Arab)  (Najamuddin (2013:6). Hybrid  contract  merupakan perbincangan  yang  masih  hangat  dikalangan  para  cendikiawan  muslim  untuk menentukan  keabsahan  hukumnya.  Pendapat  pertama  mengatakan  hukumnya mubah berdasar kaidah fiqhal-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah  boleh).  Pendapat  kedua  mengharamkan  berdasarkan hadits-hadits  yang mengharamkan  dua  jual  beli  dalam  satu  jual  beli  (bai’ataini  fi  bai’atin),  atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).
Sebagai  entitas  bisnis  yang  menjadi  bagian  penting  dalam  sistem  ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai  syariah.  Melakukan  inovasi  memang  tuntutan  bisnis, namun  menjaga shariah  compliance  juga menjadi  kewajiban  bagi  setiap  pelaku  bisnis  syariah,  tidak terkecuali  perbankan  syariah.  Profit-oriented  hanya  boleh  dijadikan  sebagai  media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu maslahah-oriented.

## TINJAUAN LITERATUR
Dalam bahasa Indonesia, hybrid contract diistilahkan dengan multiakad. Multi berarti banyak, lebih dari satu,lebih dari dua, atau berlipat ganda. Dengan demikian, hybrid contract(multiakad) dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang  banyak,  lebih  dari  satu.  Sementara  menurut  istilah  fiqh,  hybrid  contract merupakan  terjemahan  dari  kata  Arab  yaitu  al-’uqud  al-murakkabah.  Al-’uqud al- murakkabah  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  al-’uqud  (bentuk  jamak  dari  ‘aqd)  dan  al- murakkabah. Secara etimologi, al-‘aqd berarti mengokohkan,mengikat, menyambung, atau  menghubungkan.  Dalam  hukum  Indonesia,  akad diartikan dengan perjanjian. Sedangkan dalam istilah hukum Islam, menurut Yosi Aryanti (2016:178) ada beberapa definisi akad, Pertama; Akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau  pemindahan  kepemilikan)  dan  qabul  (pernyataan  penerimaan  kepemilikan) dalam  lingkup yang  disyariatkan  dan  berpengaruh  pada  sesuatu.  Kedua;  menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan  oleh  seseorang  berdasarkan  keinginannya  sendiri,  seperti  waqaf,  talak, pembebasan, atau sesuatuyang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
seperti jual beli, perwakilan, dan gadai, dan Ketiga akad merupakan  pertemuan  ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
Sedangkan  kata  al-murakkabah  (murakkab)  secara  etimologi  berarti  al-jam’u (mashdar),  yang  berarti  pengumpulan  atau  penghimpunan.  Kata  murakkab  sendiri berasal dari  kata  “rakkaba-yurakkibu-tarkiban”  yang  mengandung  arti  meletakkan sesuatu  pada  sesuatu  yang  lain  sehingga  menumpuk,  ada yang  di atas  dan yang  di bawah.  Sedangkan  menurut  najamuddin  (2013:8)  bahwa                                        murakkab  menurut pengertian para ulama fiqh          adalah imphunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu  nama.  Seseorang  menjadikan  beberapa  hal  menjadi  satu  hal  (satu  nama) dikatakan  sebagai  melakukan   penggabungan (tarkib). Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa  bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/basith) yang  tidak  memiliki  bagian-bagian.  Meletakkan  sesuatu  di  atas  sesuatu  lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.
Menelaah  tiga  pengertian  di  atas,  pengertian  pertama  lebih  tepat  digunakan karena  mengandung  dua  hal  sekaligus,  yaitu  terhimpunnya  beberapa  hal  dan bersatunya  beberapa  hal  itu  yang  kemudian  menjadi  satu  pengertian  tertentu. Pengertian  kedua  tidak  menjelaskan  akibat  dari  terhimpunnya beberapa  hal  itu. Meskipun pengertian  kedua  menyatakan  adanya  gabungan  dua  atau  beberapa  hal, tetapi tidak  menjelaskan  apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian  terakhir  lebih  dekat  kepada pengertian  etimologis,  tidak  menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu.
Maka pengertian hybrid contractatau al-’uqud al-murakkabah dalam istilah ada beberapa  pengertian  dari  kalangan  cendikiawan  muslim,  disimpulkan  oleh Hasanuddin (2009:3), menurut Nazih Hammad, akad murakkab adalah kesepakatan dua  pihak  untuk  melaksanakansuatuakadyangmengandung  dua  akad  atau  lebih, seperti  jual  beli  dengan sewa  menyewa,  hibah,  wakalah,  qardh, muzara’ah,sharf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dan seterusnya sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun  tersebut,  serta  semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat  hukum  dari  satu  akad.  Al-‘Imrani  mengatakan,  akad murakkab adalah  himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara  gabungan  maupun  secara  timbal  balik  sehingga  seluruh  hak dan  kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.
Dapat disimpulkan bahwa pengertian hybrid contract  adalah  kesepakatan  dua pihak  untuk  melaksanakan  suatu  muamalah  yang  meliputi  dua  akad  atau  lebih, misalnya  akad  jual-beli  dengan  ijarah,  akad  jual beli dengan  hibah,  dan  seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya,  dianggap  satu  kesatuan  yang  tak  dapat dipisah-pisahkan, yang sama  kedudukannya  dengan akibat-akibat  hukum  dari satu akad. Al-‘Imrani (2006:57) membagi hybrid contract dalam lima macam, yaitu al-’uqud al-mutaqabilah, al-’uqud al-mujtami’ah, al- ’uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah,  al-’uqud  al-mukhtalifah,  dan  al-’uqud  al-mutajanisah.  Dari  lima macam hybrid contract tersebut, dua macam yang pertama (al-’uqud al-mutaqabilah danal-’uqud al-mujtami’ah) adalahhybrid contract yang umum dipakai.

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
Al-mutaqabilah  menurut  bahasa  berarti  berhadapan.  Sesuatu  dikatakan berhadapan jika keduanya saling  menghadapkan  kepada yang  lain.  Sedangkan  yang dimaksud dengan al- ’uqud al-mutaqabilah adalah hybrid contract dalam bentuk akad kedua  meresponakad  pertama,  di  mana  kesempurnaan  akad  pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.
Akad terkumpul (al-’uqud al-mujtami’ah) Al-’uqud  al-mujtami’ah  adalah  hybrid contract yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau  lebih  akad  terhimpun  menjadi satu  akad. Seperti contoh  “Saya jual rumah ini kepadamu dan  saya  sewakan  rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”. Hybrid contract yang  mujtami’ah  ini dapat  terjadi  dengan  terhimpunnya  dua  akad yang  memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad  berbeda  akibat  hukum  dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau  dua  akad  dalam  satu  akad  yang  berbeda hukum  atas  satu  objek  dengan  satu imbalan, baik  dalam  waktu  yang  sama  atau  waktu  yang  berbeda.  Kemudian  akad Berlawanan (al-’uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al- mutanafiyah)
Ketiga  istilah  al-mutanaqidhah,  al-mutadhadah,  al-mutanafiyah  memiliki kesamaan  bahwa  ketiganya  mengandung maksud  adanya  perbedaan.  Tetapi  ketiga istilah  ini  mengandung  implikasi  yang  berbeda. Mutanaqidhah  mengandung  arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu  berkata  lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanaqidhah, saling berlawanan. Dikatakan mutanaqidhah karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, namun saling mematikan.

## Akad Berbeda (al-’uqud al-mukhtalifah)
Yang dimaksud dengan hybrid contract yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya.  Contoh  lain,  akad  ijarah  dan  salam.  Dalam  salam, harga  salam  harus diserahkan  pada  saat akad (fi al-majlis), sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Perbedaan antara hybrid contract yang mukhtalifah dengan yang mutanaqidhah, mutadhadah, dan mutanafiyah terletak pada keberadaan akad  masing-masing.  Meskipun  kata mukhtalifah lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukan  menurut  syariat.  Sedangkan  untuk  kategori  berbeda  yang  ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad  yang membangunnya.Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa hybrid contract yang mutanaqidhah,  mutadhadah,  dan  mutanafiyah adalah  akad-akad  yang  tidak  boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk hybrid contract  tersebut tidak seragam.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  deskriptif  kualitatif.

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
Menurut   Denzin  dan  Licoln,  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang (Akbar & Sucipto, 2018). Pendekatan ini lebih memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih  akurat  untuk  mengetahui  perbandingan  perkembangan  ekonomi  Islam  di Indonesia.  Sementara,  data  yang  dihimpun  berdasarkan  library  research  (studi kepustakaan)  berupa  pengumpulan  sebuah  data  informasi  secara  mendalam. Informasi  tersebut  diperoleh  dari  berbagai  literatur,  buku,  dan  referensi  lainnya hingga  hasil  penelitian sebelumnya yang  relevan  untuk  mendapatkan  jawaban  dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Yuliawati, 2020).
Sumber data potensial yang dapat Anda jelajahi untuk penelitian Anda tentang implementasi transaksi kontrak hibrida pada produk perbankan syariah di Indonesia antara lain: Jurnal Akademik: Jurnal akademik terkait perbankan syariah, transaksi kontrak  hibrida,  atau  topik  terkait  lainnya.  Beberapa  jurnal  yang  relevan  mungkin mencakup "Journal of Islamic Banking and Finance," "International Journal of Islamic Economics  and  Finance  Studies,"  atau  "Al-Iqtishad:  Journal  of  Islamic  Economics." Repositori  Penelitian  Online:  seperti  Google  Scholar,  Research  Gate,  atau Academia.edu, termasuk makalah, tesis, atau disertasi yang terkait dengan topik Situs Web Lembaga Keuangan: Kunjungi situs web lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti  Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  atau  lembaga  keuangan syariah seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, atau BNI Syariah. Buku dan Monograf:  Buku  atau  monograf  terkait  perbankan  syariah  atau  kontrak  hibrida  di perpustakaan  atau  toko  buku  terdekat.  Konferensi  dan  Seminar:  Konferensi  atau seminar terkait perbankan syariah di Indonesia.
Berikut  adalah  beberapa  teknik  pengumpulan  data  yang  dapat  digunakan untuk penelitian tersebut:
1. Studi Pustaka: Mengumpulkan data melalui studi pustaka melibatkan peninjauan dan  analisis  literatur  yang  relevan  yang  telah  diterbitkan  sebelumnya.  Mencari buku,  jurnal,  makalah,  dan  publikasi  lainnya  yang  membahas  tentang implementasi  transaksi  kontrak  hibrida  pada  produk  perbankan  syariah  di Indonesia.
2. Wawancara:  Melakukan  wawancara  dengan  praktisi  atau  pakar  di  bidang perbankan  syariah  di  Indonesia  dapat  memberikan  wawasan  yang  berharga tentang  implementasi  transaksi  kontrak  hibrida.  Anda  dapat  mewawancarai manajer produk perbankan syariah, akademisi, konsultan, atau regulator seperti perwakilan dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Observasi Partisipatif: Dalam teknik ini, Anda dapat mengamati dan terlibat secara aktif dalam proses implementasi transaksi kontrak hibrida pada produk perbankan syariah di Indonesia. Anda dapat mengunjungi bank-bank syariah atau lembaga keuangan  yang  menawarkan  produk  perbankan  syariah  untuk  memperoleh pemahaman langsung tentang praktik dan implementasi yang terjadi.
4. Analisis  Dokumen:  Mengumpulkan  data  dengan  menganalisis  dokumen  terkait, seperti  kebijakan  perbankan  syariah,  laporan  keuangan  bank  syariah,  panduan produk, dan dokumen-dokumen terkait lainnya.
Teknik analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut:

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
1. Analisis  Deskriptif:  Teknik  ini  melibatkan  penyajian  dan  deskripsi  data  yang dikumpulkan.  Menganalisis  data  mengenai  implementasi  transaksi  kontrak hibrida  pada  produk  perbankan  syariah  di  Indonesia  dengan  memberikan gambaran tentang karakteristik, tren, atau pola yang muncul dari data tersebut.
2. Analisis Kualitatif: Metode ini fokus pada pemahaman mendalam dan interpretasi data yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, Anda dapat menganalisis data kualitatif  yang  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  partisipatif,  atau  analisis dokumen.  Analisis  kualitatif  melibatkan  pengkodean,  pengelompokan  tematik, dan penyusunan narasi yang mendalam mengenai implementasi transaksi kontrak hibrida.
3. Analisis Kuantitatif: Jika Anda mengumpulkan data kuantitatif melalui kuesioner atau  sumber  lainnya,  Anda  dapat  menggunakan  analisis  kuantitatif  untuk menjawab  pertanyaan  penelitian  Anda.  Misalnya,  Anda  dapat  menggunakan teknik statistik seperti analisis regresi, uji hipotesis, atau analisis komparatif untuk mengevaluasi  hubungan  antara  variabel  terkait  dengan  implementasi  transaksi kontrak hibrida pada produk perbankan syariah di Indonesia.
4. Analisis  Konseptual:  Dalam  teknik  ini,  penulis  menganalisis  konsep-konsep teoritis dan kerangka kerja yang relevan dengan implementasi transaksi kontrak hibrid dalam konteks perbankan syariah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Status hukum hybrid contract belum tentu sama dengan status hukum dari akad- akad  yang  membangunnya.  Seperti  contoh  akad  bai’  dan  salaf  yang  secara  jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi, akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri- sendiri,  maka  baik  akad  bai’  maupun  salaf  diperbolehkan.  Artinya,  hukum  hybrid contract tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi  akad-akad  yang  membangunnya  adalah  boleh  ketika  berdiri  sendiri,  namun menjadi haram ketika akad- akad itu terhimpun dalam satu transaksi.
Meski ada hybrid contract yang diharamkan, namun prinsip dari hybrid contract ini adalah boleh dan hukum dari hybrid contract diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya.  Artinyasetiap  muamalat  yang  menghimpun  beberapa  akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi  peluang  pada  pembuatan  model  transaksi  yang  mengandung hybrid contract. Mengenai status hukum hybrid contract, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan  dengan  hukum  asalnya.  Perbedaan  ini  menyangkut  apakah  hybrid contractsah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut, membolehkan dan melarang.
Mayoritas                                                                                                               ulama  Hanafiyah,  sebagian  pendapat  ulama  Malikiyah,  ulama Syafi’iyah,  dan  Hanbali  berpendapat  bahwa  hukum  hybrid  contract  sah  dan diperbolehkan  menurut syariat  Islam.  Bagi  yang  membolehkan  beralasan  bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan  dan  dibatalkan  selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Hukum  asal  dari syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi hybrid contract, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri- sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu (Isfandiar,  2013:  207).  Oleh sebab  itu   kasus  itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah  umum  yang  berlaku  yaitu  mengenai  kebebasan  melakukan  akad  dan menjalankan  perjanjian yang  telah  disepakati.    Disimpulkan  oleh  para  ulama yang membolehkan  praktik  hybrid contract  bukan  berarti  membolehkan  secara bebas, tetapi tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh  dilewati.  Karena  batasan  ini akan menyebabkan hybrid contract menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan (Lutfi Sahal, 2015: 160).
Dalam hadits, Nabi secara jelas  menyatakan  tiga  bentuk  hybrid  contract  yang dilarang, yaitu hybrid contract dalam jual beli (ba’i) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu  di  antaranya tidak  jelas,  maka  hukum  dari  akad  itu  dilarang. Imam  al-Syafi’i memberi  contoh,  jika  seseorang  hendak  membeli  rumah  dengan harga  seratus, dengan syarat dia meminjamkan (salaf) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli  itu  tidak  jelas  apakah  dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad  jual  beli  itu  tidak  jelas,  karena  seratus yang  diterima  adalah  pinjaman (‘ariyah). Sehingga  penggunaan  manfaat  dari  seratus tidak jelas, apakah dari jual beli atau pinjaman.
Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang  hybrid contract antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh)  dan  jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad  untuk  menghindari  terjurumus  kepada  riba yang diharamkan.  Hal  itu  terjadi karena  seseorang  meminjamkan  (qardh)  seribu,  lalu  menjual  barang  yang  bernilai delapan  ratus dengan  harga  seribu.  Dia  seolah  memberi  seribu dan  barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus. Selain hybrid contract antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang hybrid  contract  antara  berbagai jual beli dan qardh dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung  unsur  jual beli dilarang untuk dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti antara ijarah dan qardh, salam dan qardh, sharf dan qardh, dan sebagainya.
Meski  penggabungan  qardh  dan  jual  beli  ini dilarang,  namun  menurut al- ‘Imrani  tidak  selamanya  dilarang.  Penghimpunan  dua  akad  ini  diperbolehkan apabila tidak ada  syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk  melipatkan  harga melalui qardh. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa  waktu  kemudian  ia  menjual  sesuatu  kepadanya  padahal  ia  masih  dalam rentang  waktu  qardh  tersebut.  Yang  demikian  hukumnya  boleh.  Hybrid  contract sebagai hilah ribawi Hybrid contractyang menjadi hilah ribawi dapat  terjadi  melalui kesepakatan  jual  beli ‘inah atau sebaliknya dan hilah riba fadhl.
Salah  satu  contoh  akad  dalam  bentuk  ‘inah  yang  dilarang  adalah  menjual sesuatu  dengan harga  seratus  secara  cicil  dengan  syarat pembeli  harus  menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai.  Pada  transaksi  ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah riba dalam pinjaman (qardh), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan  manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
ini.  Ibnu  al-Qayyim  menjelaskan  bahwa  agama  menetapkan  seseorang  yang memberikan qardh (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah qardh  yang diberikan, dan dilarang  menetapkan  tambahan  atas  qardh  baik  dengan hilah atau  lainnya.  Demikian  pula   dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan  memberikan  kepemilikan barang  dan  mendapatkan  harganya,  dan dilarang bagi yang bertujuan riba fadhl atau riba nasa‘, bukan bertujuan pada harga dan barang.

## Hilah riba fadhl
Hal ini terjadi manakala seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 20.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp 20.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1  kilogram).  Transaksi  seperti  ini  adalah  model  hilah  riba  fadhl  yang diharamkan. Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada  zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma  kualitas rendah  dua  kilo,  dua  kilo  dengan  tiga  kilo  dan  seterusnya.  Praktik seperti ini dilarang Nabi dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah  dibayar  dengan  harga  sendiri,  begitu  pula  ketika  membeli  kurma  kualitas sempurna  juga  dengan  harga  sendiri.  Maksudnya  adalah  akad  jual  beli  pertama dengan kedua harus dipisah.  Jual  beli kedua  bukanlah  menjadi  syarat  sempurnanya jual  beli  pertama,  melainkan  berdiri  sendiri.  Hal  ini  ditujukan   agar  dua  akad  itu dipisah,  tidak  saling  berhubungan,  apalagi  saling  bergantung  satu  dengan  lainnya. Setiap hybrid contract yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram,  meskipun  akad-akad  yang  membangunnya  adalah  boleh.  Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

## Hybrid contract antara akad salaf dan jual  beli
Sebagaimana diuraikan  bahwa  Nabi melarang hybrid contract antara akad   jual dan  salaf.  Larangan  ini  disebabkan karena  upaya mencegah (dzari’ah) jatuh  kepada yang  diharamkan  berupa  transaksi  ribawi.  Jumhur  ulama  melarang  praktik  hybrid contract  ini,  yakni  terjadinya  penghimpunan  akad  jual  beli (mu’awadhah)  dengan pinjaman  (qardh)  apabila  dipersyaratkan.  Jika  transaksi  hybrid  contract  ini  terjadi secara  tidak  disengaja,  maka  diperbolehkan  (karena  tidak  adanya  rencana  untuk melakukan qardh yang mengandung riba).
Hybrid  contract  antara  qardh  dan  hibah  kepada pemberi pinjaman (muqridh) Ulama  sepakat  mengharamkan  qardh yang  dibarengi  dengan  persyaratan imbalan lebih,  berupa  hibah  atau  lainnya.  Seperti  contoh,  seseorang  meminjamkan (memberikan  utang)  suatu  harta  kepada orang  lain,  dengan  syarat  ia  menempati rumah  penerima  pinjaman  (muqtaridh), atau  muqtaridh  memberi  hadiah  kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas  atau  kualitas  obyek  qardh  saat mengembalikan.  Transaksi  seperti  ini dilarang  karena  mengandung  unsur  riba. Apabila  transaksi  pinjam-meminjam  ini kemudian  disertai  hadiah  atau  kelebihan, tetapi  dilakukan  sendiri  secara  sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
syarat dan kesepakatan sebelumnya, maka hukumnya halal (karena tidak mengandung unsur  riba  di  dalamnya).  Hybrid  contract  terdiri  dari  akad-akad  yang  akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan
Kalangan  ulama  Malikiyah  mengharamkan  hybrid  contract  antara  akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak  belakang.  Larangan  ini  didasari  atas  larangan  Nabi menggabungkan  akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung- rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang hybrid contract dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju’alah, sharf, musaqah, syirkah, qiradh,atau nikah.
Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama selain Malikiyah membolehkan hybrid contract jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan hybrid contract jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan hybrid contract ini karena penghimpunan  dua  akad  yang  berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal  ini terjadi karena dua akad untuk  satu  objek  dan  satu  waktu,  sementara  hukumnya  berbeda.  Sebagai  contoh tergabungnya  antara  akad menghibahkan sesuatu dan  menjualnya. Akad- akad  yang berlawanan (mutadhadah) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

## Hybrid Contract dalam IMBT
Menurut Nasrullah (2016:78) akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik (IMBT) merupakan kombinasi antara akad sewa (ijarah) dengan hak opsional jual beli atau hibah  di  akhir  masa  sewa  yang  sifatnya tidak mengikat. Meski terjadi perbedaan pendapat apakah IMBTtermasuk ke dalam akad gabungan (murakab) yang dilarang oleh  Nabi  atau  bukan,  namun  mayoritas  ulama  sepakat  untuk  memperbolehkan praktik akad/ perjanjian IMBT.
Ketentuan  tentang  IMBT adalah berikut: Pihak yang melakukan  al-ijarah al- muntahiyah  bi  al-tamlik  harus  melaksanakan  akad  ijarah  terlebih  dahulu.  Akad pemindahan kepemilikan,  baik  dengan  jual  beli  atau  pemberian,  hanya  dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa’d, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa  ijarah  selesai.  Jika  salah  satu pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika terjadi  perselisihan  di  antara  kedua  belah  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui  Badan  Arbitrasi  Syari’ah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah, sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 27/DSN- MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al- Tamlik.

## Hybrid Contract dalam Pembiayaan Properti
Menurut  Aidil  (2015:16)  Musyarakah  Mutanaqishah  (MMQ)  atau  diminishing partnership  merupakan  produk  turunan  dari akad musyarakah atau syirkah.Secara etimologi syirkah  berarti  percampuran  (ikhtilath),  yaitu  bercampur  antara  dua  hal

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
sehingga  sulit  membedakan  antara  keduanya.Apabila  air  bercampur  dengan  gula dinamakan syirkah, karena hampir tidak mungkin dipisahkan. Kemudian kata syirkah ini dipakai dalam istilah akad (transaksi) sekalipun tidak terdapat percampuran antara dua hal.Musyarakah atau syirkah adalah adalah kesepakatan antara dua pihak untuk bekerjasama  dalam  modal  dan  usaha  untuk  memperoleh  keuntungan,  di  mana keuntungan  tersebut  dibagi  sesuai  dengan kesepakatan.  Sementara  mutanaqishah berasal  dari  kata  yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-  mutanaqishun  yang  berarti mengurangi secara bertahap.
Musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Akad MMQ terdiri dari akad musyarakah dan bai’ (jual-beli).Dalam akad MMQ, pihak pertama (syarik) wajib berjanji untuk menjual seluruh  hishshahatau  bagiannya secara  bertahap  dan  pihak  kedua  (syarik)  wajib membelinya.  Jual  beli  tersebut  dilaksanakan  sesuai  kesepakatan.  Setelah  selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 73/DSN- MUI/ XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah.
Implementasi musyarakah mutanaqishah dalam operasional perbankan syariah adalah  merupakan kerjasama antara  bank syariah dengan  nasabah untuk pengadaan atau  pembelian  suatu  barang (benda),  dimana  asset  barang  tersebut  menjadi milik bersama.  Adapun  besaran  kepemilikan  dapat  ditentukan  sesuai  dengan  sejumlah modal  atau  dana  yang  disertakan  dalam  kontrak kerjasama  tersebut.  Selanjutnya nasabah  akan  membayar  (mengangsur)  sejumlah  modal  yang  dimiliki  oleh  bank syariah.  Perpindahan  kepemilikan  dari  porsi  bank  syariah  kepada nasabah  seiring dengan  bertambahnya  jumlah  modal  nasabah  dari  pertambahan  angsuran  yang dilakukan  nasabah.  Dengan  kata  lain,  penurunan  porsi  kepemilikan  bank  syariah terhadap  barang atau  benda  berkurang secara  proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Hingga  angsuran  berakhir  berarti  kepemilikan  suatu  barang  atau  benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah asset musyarakah mutanaqishah  dapat di-ijarah-kan  kepada  syarik atau pihak lain. Apabila aset musyarakah menjadi obyek ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah    yang disepakati.      Keuntungan yang  diperoleh  dari  ujrah  tersebut  dibagi  sesuai  dengan nisbah  yang  telah  disepakati  dalam  akad,  sedangkan  kerugian  harus  berdasarkan proporsi  kepemilikan.  Nisbah  keuntungan  dapat  mengikuti  perubahan  proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan asset  musyarakah  syarik  yang  berkurang  akibat  pembayaran  oleh  syarik  (nasabah), harus  jelas  dan  disepakati  dalam  akad. Biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli Hybrid Contract dalam Syariah Card
Syariah  Card  adalah  fasilitas  kartu  talangan  yang  dipergunakan  oleh pemegangkartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempattempat tertentu  yang  harus  dibayar  lunas  kepada  pihak  yang  memberikan  talangan  pada waktu  yang  telah  ditetapkan. Jadi,  syariah  card  dapat  diartikan  sebagai  kartu  yang berfungsi seperti kartu kredityang hukumnya berdasarkan prinsip syariah. Terdapat

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
tiga  ketentuan  akad  yang  digunakan  dalam  produk  syariah  card  ini,  yaitu  sebagai berikut:  Pertama,  akad  kafalah.  Akad  inidigunakan  antara  penerbit  kartu  dengan merchant. Dalam hal ini  penerbit kartu adalahpenjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap  merchant  atas  semua  kewajiban bayar  (dayn)yang  timbul  dari  transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikantunai dari selain bank atau  ATM  bank  penerbit  kartu.  Atas  pemberian  kafalah,  penerbit  kartu  dapat menerima ujrah kafalah.
Kedua,  akad  qardh.  Akad  ini  digunakan  antara  penerbit  kartu  dengan pemegangkartu.  Dalam  hal  ini  penerbit  kartu adalah  pemberi  pinjaman  (muqridh) kepada  pemegangkartu  (muqtaridh)  melalui  penarikan  tunai  dari  bank atau  ATM bank penerbit  kartu.  Ketiga, akad  ijarah. Akad  ini digunakan  antara penerbit  kartu dengan  pemegangkartu.  Dalam  hal  ini  penerbit  kartu  adalah  penyedia  jasa sistem pembayaran dan pelayananterhadap pemegang  kartu.  Sebagaimana  dalam  Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, No. 54/ DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah  Card,  atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.

## Hybrid Contract dalam Gadai Syariah
Rahn atau gadai adalah  menahan  barang  sebagai  jaminan  atas  utang.  Barang yang  ditahan  tersebut  memiliki  nilai  ekonomis. Dengan  demikan,  pihak  yang menahan memperoleh  jaminan  untuk  dapat  mengambil  kembali  seluruh  atau sebagian  piutangnya,  sebagaimana  terdapat  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional MUI, No. 25/DSN-MUI/ III/2002 Tentang Rahn ((Irayana, 2014: 58).
Substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan  oleh  berkhianatnya  salah  satu  pihak  atau kedua belah pihak ketika keduanya  melakukan transaksi  utang  piutang.  Fungsi  barang  gadai  adalah  untuk menjaga  kepercayaan  masing- masing  pihak,  sehingga  penerima  gadai  (murtahin) meyakini  bahwa  pemberi  gadai  (rahin)  beritikad  baik  untuk  mengembalikan pinjamannya  (marhun  bih)  dengan  cara  menggadaikan  barang  atau  benda  yang dimilikinya  (marhun), serta  tidak  melalaikan  jangka waktu pengembalian utangnya itu.  Pada hakikatnya  praktik  gadai  merupakan  salah  satu bentuk  dari  muamalah, dimana sikap tolong menolong dan amanah sangat diutamakan (Irayana, 2014: 59).
Terdapat  beberapa  alternatif  mekanisme aktivitas  perjanjian  gadai  dengan menggunakan tiga akad perjanjian. Tiga akad perjanjian  ini  tergantung pada tujuan menggadaikan  jaminan dilakukan.  Ketiga  akad  tersebut  adalah  akad  al-qardh  al- hasan,  akad  mudharabah,  dan  akad  al-bai’  muqayyadah.  Akad  al-qardh al-hasan dilakukan  untuk  nasabah  yang  menginginkan  menggadaikan  barangnya  untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian rahin akan memberikan biaya upah, atau fee kepada murtahin, karena murtahin telah menjaga atau merawat marhun.
Akad  mudharabah  diterapkan  untuk  nasabah  yang  menginginkan menggadaikan  jaminannya  untuk  menambah  modal  usaha  (pembiayaan  investasi atau  modal  kerja).  Dengan  demikian  rahin  akan  memberikan  bagi  hasil  kepada murtahin  sesuai  dengan  kesepakatan  sampai  dengan  modal  yang  dipinjamkan terlunasi.  Sementara  akad  al-bai’muqayyadah dapat  dilakukan  jika  rahin  yang menginginkan menggadaikan  barangnya  untuk  keperluan produktif,  artinya  dalam menggadaikan  barangnya  rahin  tersebut  menginginkan  modal  kerja  berupa

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau  tidak  dapat  dimanfaatkan  oleh  rahin maupun  murtahin.  Dengan  demikian  menurut  Arrum  (2015)  murtahin  akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan rahin dan rahin akan memberikan mark-up kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung dan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

## Hybrid Contract dalam Produk Giro
Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  No.  01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro bahwa Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau  dengan  pemindahbukuan. Giro ada dua jenis, yaitu giro yang  tidak  dibenarkan secara syariah dan yang dibenarkan secara syariah. Giro yang tidak dibenarkan secara syari’ah  yaitu  giro  yang  berdasarkan  perhitungan  bunga.  Sedangkan  giro  yang dibenarkan  secara  syariah  yaitu  giro yang  berdasarkan  prinsip  mudharabah  dan wadi’ah.
Menurut  Azhar  (2016:100)  pada  giro,  akad  yang  digunakan  adalah  dengan menggabungkan  wadiah  dan  mudharabah  yang  bisa  disebut  tabungan  dan  giro Automatic             Transfer  Mudharabah  dan  Wadi’ah.  Nasabah mempunyai dua  rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus (dua rekening dalam satu produk). Setiaprekening dapat  pindah  secara otomatis jika salah satu rekeningmembutuhkan. Dalam transaksi giro berdasarkan mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibul  maal  atau  pemilik dana,  dan  bank  bertindak  sebagai  mudharib  atau  pengelola  dana.  Dalam kapasitasnya  sebagai  mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha  yang tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah  dan  mengembangkannya,  termasuk di dalamnya  mudharabah  dengan  pihak  lain.  Sedangkan  transaksi giro  berdasarkan wadi’ah bersifat  titipan.  Titipan  tersebut  bisa  diambil kapan saja (on call). Tidak ada imbalan  yang disyaratkan,  kecuali  dalam  bentuk  pemberian (‘athaya)  yang  bersifat sukarela dari pihak bank.

## Hybrid Contract dalam Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  No.  30/DSN-MUI/VI/2002  Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah menyatakan bahwa Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran (pembiayaan  khusus modal  kerja)  yang  dijalankan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Ketentuan akad dalam PRKS dilakukan dengan wa’d  untuk  wakalah  dalam  melakukan:  Pembelian  barang yang  diperlukan  oleh nasabah  dan  menjualnya  secara  murabahah kepada  nasabah tersebut,  dan  menyewa  (ijarah)/mengupah  barang/ jasa  yang  diperlukan  oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut.
Dikutip  dari  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  MUI,  No.  55/DSN-MUI/V/2007 Tentang  Pembiayaan  Rekening  Koran  Syariah Musyarakah,  bahwa  pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dapat dilakukan pula dengan wa’d untuk memberikan fasilitas  pinjaman qardh. Sedangkan PRKSMusyarakah  dilakukan  berdasarkan  akad musyarakah dan boleh disertai dengan wa’d. LKS dan nasabah bertindak selaku mitra (syarik),  yang  masing-  masing  berkewajiban  menyediakan  modal  dan  kerja.  LKS

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
boleh mewakilkan kepada nasabah dalam melaksanakan usaha sepanjang disepakati pada saat akad.  Nisbah  bagi  hasil  untuk  masing-masing  pihak  disepakati  pada saat akad.  Dasar  perhitungan  bagi  hasil  boleh  menggunakan  jumlah  dana  yang  telah terpakai dan keuntungan yang diperoleh dari usaha. LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah.

## Hybrid Contract dalam Obligasi Syariah
Salah satu bentuk instrumen  investasi pada pasar modal (konvensional) adalah obligasi yang selama  ini didefinisikan  sebagai  suatu  surat  berharga  jangka  panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban  membayar  bunga  pada  periode  tertentu  dan melunasi  pokok  pada  saat jatuh  tempo  kepada  pemegang  obligasi.  Obligasi  jenis  tersebut  tidak  dibenarkan menurut  syariah  karena  bersifat  utang  dengan  kewajiban  membayar  berdasarkan bunga.
Obligasi  yang  dibenarkan  menurut  syariah yaitu  obligasi  yang  berdasarkan prinsip-prinsip syariah.  Obligasi  syariah  adalah  suatu  surat berharga  jangka panjang berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dikeluarkan  emiten  kepada  pemegang  obligasi syariah  yang  mewajibkan  emiten  untuk  membayar  pendapatan  kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat  jatuh tempo, sebagaimana  tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 32/DSN-MU/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah. Dengan  demikian,  obligasi Syariah bukan merupakan utang berbunga tetap sebagaimana yang terdapat dalam obligasi  konvensional,  tetapi  lebih  merupakan  penyerta dana yang  didasarkan  pada prinsip  bagi  hasil.  Transaksinya  bukan  akad  utang  piutang  melainkan  penyertaan. Obligasi jenis ini lazim dinamakan muqaradhah bond (muqaradhah merupakan nama lain dari mudharabah). Dalam bentuknya yang sederhana, obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola atau mudharib dan dibeli oleh investor atau shahib maal.
Obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan   (financing)  dan  sekaligus  investasi (investment) memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat  ditawarkan  untuk tetap  menghindarkan pada  riba.  Berdasarkan  pengertian  tersebut, obligasi  syariah dapat  berupa  bagi  hasil berdasarkan  akad  mudharabah/muqaradhah/ qiradh  atau musyarakah.  Karena  akad mudharabah  atau  musyarakah  adalah  kerja sama dengan skema  bagi  hasil  pendapatan  atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan return  dengan  penggunaan  term  indicative/ expectedreturn  karena  sifatnya  yang floating dan  tergantung  pada  kinerja  pendapatan  yang dibagihasilkan.  Obligasi syariah  juga  dapat berupa margin/feeyang berdasarkan akad murabahah  atau  salam atau  istishna’  sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis, obligasi jenis ini akan memberikan fixed return.  Akad-akad yang digunakan dalam operasional obligasi Syariah  adalah   mudharabah  (muqaradah)  atau  qiradh, musyarakah,  murabahah, salam, istishna’, serta  ijarah.  Tetapi  di  antara  prinsip-prinsip instrumen  obligasi  ini yang  paling  banyak  digunakan  adalah  obligasi  dengan  instrumen  prinsip mudharabah  dan  ijarahyang  disertai dengan akad wakalah.

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia

## Hybrid Contract dalam Lindung Nilai Tukar
Munculnya  transaksi  lindung  nilai  atas  nilai  tukar  dilatarbelakangi  adanya paparan (exposure) risiko dalam mata uang asing, sehingga memerlukan lindung nilai dalam rangka memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar. Lindung nilai (al- tahawwuth/hedging) atas nilai tukar adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul  maupun  yang  diperkirakan  akan  timbul  akibat  adanya  fluktuasi nilai tukar. Sedangkan lindung nilai syariah (al-tahawwuth al-Islami/ Islamic hedging) atas  nilai  tukar  adalah  cara  atau  teknik  lindung  nilai  atas  nilai  tukar  berdasarkan prinsip  syariah.  Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  No.  96/DSN- MUI/IV/2015  bahwa  Transaksi  lindung  nilai  syariah  atas  nilai   tukar  dapat menggunakan salah satu dari akad sebagai berikut:

## ’Aqd al-Tahawwuth al-Basith (Transaksi Lindung Nilai Sederhana)
Adalah  transaksi  lindung  nilai  dengan  skema  forward  agreement  yang diikuti dengan  transaksi  spot  pada  saat  jatuh  tempo  serta  penyelesaiannya  berupa serahterima mata uang.  Forward Agreement (al-Muwa’adat li ’Aqd al-Sharf al-Fawri fi al-Mustaqbal)  adalah  saling  berjanji  untuk  transaksi  mata  uang  asing  secara  spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu. Sedangkan transaksi mata uang asing secara spot  (transaksi  spot)  adalah.  transaksi  pembelian  dan  penjualan  mata  uang  asing untuk  penyerahan  pada  saat  itu  atau  penyelesaiannya  paling  lambat  dalam.jangka waktu dua hari atau sesuai kelaziman.
Mekanisme  transaksi  lindung  nilai  Syariah  atas  nilai  tukar  dengan  ’aqd  al- tahawwuth al-basith adalah sebagai berikut: Para pihak saling berjanji (muwa’adah), baik  secara  tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu  kali  transaksi spot atau  lebih pada  masa  yang akan datang yang  meliputi  kesepakatan  atas  mata uang yang diperjualbelikan, jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu  pelaksanaan.  Pada  waktu  pelaksanaan, para pihak  melakukan transaksi  spot (ijab-qabul) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

## ’Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab
Adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dan  forward  agreement  yang  diikuti  dengan transaksi spot  pada  saatjatuh  tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Mekanisme transaksi lindung nilai  syariah atas  nilai  tukar  dengan  ’aqd  al-tahawwuth  al-murakkab  adalah  sebagai berikut:  Para  pihak  melakukan transaksi spot. Kemudian para pihak saling  berjanji (muwa’adah) untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang  yang  meliputi  kesepakatan  atas  mata  uang  yang  diperjualbelikan,  jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan. Pada waktu pelaksanaan,  para  pihak  melakukan  transaksi  spot  (ijab-qabul)  dengan  harga  yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

## ’Aqd al-Tahawwuth fi Suq al- Sil’ah
Adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
beli komoditi (sil’ah) dalam mata uang  rupiah yang diikuti dengan jual-beli komoditi (sil’ah) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saatjatuh tempo. Ada dua macam mekanisme transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan ’aqd al-tahawwuth fi suq al-sil’ah. Alur pertama dilakukan dengan dua transaksi sil’ah secara berurutan. Pada transaksi pertama, konsumen komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan sil’ah dan berjanji (wa’d) untuk membeli  sil’ah  tersebut  secara  tunai,  bertahap, atau  tangguh  kepada  peserta komersial  dalam  mata  uang  yang  diserahkan.  Kemudian (berdasarkan  pemesanan) peserta  komersial  membeli  sil’ah  secara  tunai  dari  sejumlah  peserta  pedagang komoditi  dalam  mata  uang  yang  diserahkan  dan  menerima  dokumen kepemilikan berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui yang          diterbitkan Bursa Komoditi Syariah  sebagai bukti  pembelian  komoditi.  Konsumen  komoditi membeli sil’ah dari peserta  komersial  dengan  akad  jual-beli  murabahah  dalam  mata  uang  yang diserahkan,  yang  pembayarannya  dilakukan  secara  tunai,  bertahap,  atau  tangguh sesuai  kesepakatan,  dan  diikuti  dengan  serah  terima  dokumen  kepemilikan. Kemudian konsumen komoditi menjual sil’ah secara tunai kepada peserta pedagang komoditi  dalam mata  uang  yang  diserahkan.  Penjual  komoditi  adalah  peserta pedagang  komoditi  yang  menjadi  peserta  komersial  atau  konsumen  komoditi. Konsumen  komoditi  adalah  pihak yang  membeli  komoditi  dari  peserta  komersial. Peserta  komersial  adalah  pembeli  komoditi  dari  pedagang  komoditi.  Peserta pedagang  komoditi  adalah  peserta  yang  menyediakan  stok  komoditi  di  pasar komoditi syariah.
Pada  transaksi  kedua,  konsumen  komoditi (LKS  atau  nasabah)  memberikan kuasa (akad wakalah) kepada peserta komersial untuk membeli sil’ah secara tunai dari sejumlah peserta  pedagang  komoditi  dalam   mata uang yang diserahkan. Konsumen komoditi  kemudian  menerima  dokumen  kepemilikan  SPAKT.  Peserta  komersial membeli  sil’ah dari konsumen komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang  yang  diterima,  yang  pembayarannya  dilakukan  secara  tunai,  bertahap,  atau tangguh sesuai  kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan. Peserta  komersial  kemudian  menjual  sil’ah  secara  tunai  kepada  peserta  pedagang komoditi  dalam  mata  uang  yang  diserahkan.  Konsumen  komoditi  menerima  mata uang yang diterima dari peserta komersial dalam  rangka  menunaikan  kewajibannya kepada  pihak  lain  dan  menyerahkan  mata  uang yang  diserahkan  kepada  peserta komersial (Aidil Alfin, 2006, 32).
Alur kedua dilakukan dengan dua transaksi sil’ah secara berurutan. Pada transaksi pertama, konsumen komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan  sil’ah  dan  berjanji  (wa’d)  untuk  membeli  sil’ah  tersebut  secara  tunai, bertahap, atau tangguh kepada peserta komersial dalam mata uang yang diserahkan. Berdasarkan  pemesanan  tersebut,  peserta  komersial  membeli  sil’ah secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan dan menerima dokumen  SPAKT.  Konsumen  komoditi membeli sil’ah dari peserta komersial dengan akad  jual-beli  murabahah  dalammata  uang  yang  diserahkan,  yang  pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah  terima  dokumen  kepemilikan.  Konsumen  komoditi kemudian menjual sil’ah secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan.

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
Pada transaksi kedua, konsumen komoditi         (nasabah) memberikan kuasa (akad wakalah) kepada peserta komersial untuk membeli sil’ah secara tunai dari sejumlah peserta  pedagang  komoditi  dalam  mata  uang  yang  diterima.  Kemudian  peserta komersial membeli sil’ah dari konsumen komoditi dengan akadjual-beli murabahah untuk kemudian menjual sil’ah secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata  uang  yang  diterima.  Konsumen  komoditi  menerima mata uang yang diterima dari peserta komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya             kepada pihak lain dan menyerahkan mata uang                    yang diserahkan kepada peserta komersial (Hafidz, 2015: 61).

## KESIMPULAN
Hybrid contract (al-’uqud al-murakkabah) adalah  kesepakatan  dua  pihak  untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual- beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah, dan seterusnya, sedemikian sehingga semua  akibat hukum  dari  akad-akad  gabungan  itu,  serta  semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama  kedudukannya  dengan  akibat-akibat  hukum  dari  satu  akad.  Hybrid  contract telah  dipergunakan  dalam  berbagai  inovasi  produk  perbankan  syariah.  Bentuknya antara  lain  IMBT,  pembiayaan properti(MMQ),  syariah  card,  pembiayaan  take over, gadai syariah, produk giro, PRKS, obligasi syariah, dan transaksi lindung nilai Syariah (Hafidz, 2015: 71).
Mengacu  pada  kondisi  tersebut,  maka  inovasi  produk  perbankan  syariah setidaknya  memerhatikan  inovasi  dalam  dua  dimensi,  yaitu  dimensi  ekonomi  dan dimensi  sosial.  Inovasi  dalam  dimensi  ekonomi  artinya  bahwa produk  perbankan syariah  harus  mampu  menghadirkan  produk  yang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat,  sehingga  bank  Syariah menjadi pilihan utama masyarakat.  Jika  hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Dari perspektif dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah,  bank  syariah  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  edukasi terhadap  perilaku  masyarakat.  Bank  syariah  dan  masyarakat  saling  melekat  dan memengaruhi  satu  dengan  yang  lain.  Pada  satu  sisi,  bank  syariah  melalui  pola inovasinya  harus  mampu  mensyariahkan  perilaku  masyarakat,  khususnya  yang berhubungan  dengan  lembaga  keuangan  syariah.  Oleh  karenanya,  tidak  semua demand yang muncul dari  nasabah  bank harus diakomodir oleh bank melalui produk- produknya  jika  demand  tersebut  tidak  sejalan  dengan  maslahah-oriented.  Demand bukanlah sesuatu  yang  given  and  taken  for  granted.  Dari  inovasi  produknya,  bank syariah  sejatinya  mampu  mewujudkan  demand  yang  selaras  dengan  shariah compliance yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Aidil  Alfin.  Multi-Akad  dalam  Perspektif Fikih  dan  Implementasinya  di  Perbankan Syariah. Al-Hurriyah, Vol. 17, No. 1
Ali  Amin  Isfandiar.  Analisis  Fiqh  Muamalah  tentang  Hybrid  Contact  Model  dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdullah  al-Imrani,  al-Uqud  al-Maliyah  al- Murakkabah:  Dirasah  Fiqhiyyah  Ta’shiliyyah  wa  Tathbiqiyyah  (Riyadh:  Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al- Tauzi, 2006).
Am. M. Hafidz Ms. Keterlekatan Sosial Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. Jurnal
Hukum Islam (Jhi), Vol. 13, No. 2
Arrum Mahmudahningtyas. Analisis Kesyariahan  Transaksi  Rahn  Emas (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
Destri  Budi  Nugraheni.  Analisis  Yuridis  Multi  Akad  dalam  Pembiayaan  Pengalihan Hutang pada PT Bank BRI Syariah. Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 2
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 01/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 25/ DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Fatwa  Dewan Syariah  Nasional MUI, No. 27/  DSN-MUI/III/2002 Tentang  Al-Ijarah
Al- Muntahiyah Bi Al-Tamlik.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 30/ DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 55/ DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, No. 54/ DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 31/ DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  No.  32/DSN-MU/IX/2002  Tentang  Obligasi Syariah.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  No.  73/  DSN-MUI/XI/2008  Tentang Musyarakah Mutanaqisah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 96/ DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung  Nilai  Syariah  (al-Tahawwuth  al-  Islami/Islamic  Hedging)  Atas  Nilai Tukar.
Hasanudin,  Multi  Akad  dalam  Transaksi  Syariah  Kontemporer  pada  Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

## Irayana, Harpen. Kajian Akad Pembiayaan Logam    Mulia    untuk    Masyarakat pada
Pegadaian Syariah. Jurnal Kewirausahaan,  Vol.  13,  No.  1
Lutfi  Sahal,  Implementasi  “al-’Uqud  al-  Murakkabah”  atau  “Hybrid  Contracts” (Multi Akad)  Gadai  Emas  pada  Bank  Syariah  Mandiri  dan  Pegadaian  Syariah.  At  - Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 6, No. 2.
Muhammad  Azhar  Muslihin.  Implementation  of  Syariah  Principle  Towards  Syariah Bank Operational from Financing Perspective: (Case Studies at Bank of Muamalat and Bank of Syariah Bukopin). Journal Economic and Bussiness of Islam, Vol. 1, No. 1.
Najamuddin.  Al-‘Uqud  Al-Murakkabah  dalam Perspektif  Ekonomi  Syariah.  Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2.

## Nasrulloh  Ali  Munif.  Analisis  Akad  Ijarah  Muntahiya  Bittamlik  dalam  Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Ahkam, Vol. 4, No. 1
Ruslan  Abdul  Ghofur.  Konstruksi  Akad  dalam  Pengembangan  Produk  Perbankan Syariah di Indonesia. Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3, 2015).

## Rani Mariana, Mohamad Anton Athoillah
Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia
Yosi Aryanti. Multi Akad (al-Uqud al- Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. Jurnal Ilmiah Syariah,  Vol.  1 5,