## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 : 1 – 15 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v13i2.3822 p-ISSN p-2477-5088
e-ISSN e-2716-2621
Optimalisasi Penerapan E-Government Pada Program SISABAR Dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang)
Optimizing The Implementation Of E-Government In The SISABAR Program In An Effort To Improve Child Protection (Case Study Of The Office Of Women's Empowerment And Child Protection In Tangerang Regency)
1 Oktaviani; 2 Agus Suherman; 3 Pri Utami 1 ’2’3 Ilmu Administrasi Negara/Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik/Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang/Indonesia
Email: 1901010110@students.unis.ac.id
(Diterima: 26-08-2023; Ditelaah: 30-08-2023; Disetujui: 13-12-2023)

## ABSTRAK (ABSTRACT)
E-Government merupakan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk menunjang  program  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Salah  satu  bentuk  penerapan  e- Government  ada  pada  Program  SISABAR  untuk  menangani  kasus  pelaporan  kekerasan pada anak agar anak merasa semakin terlindungi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan e-Government pada Program SISABAR serta mengetahui hambatan dan serta upaya pengoptimalisasian oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan di  analisis  menggunakan  tiga  indikator  keberhasilan  yaitu support,  capacity ,  dan value . Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan e-Government di  Kabupaten Tangerang  pada  Program  SISABAR  sudah  dinilai  optimal  karena  dinilai  dari  indikator pertama yaitu support yang diberikan sudah baik dilihat dari dukungan dinas terkait serta masyarakat. Namun, belum adanya landasan yuridis secara khusus yang mengatur Program SISABAR  itu  sendiri.  Sementara  untuk  indikator capacity ketersediaan  sumber  daya manusia,  ketersediaan  infrastruktur  teknologi  sudah  memadai,  namun  sumber  daya finansial  dalam  pengalokasian  jaringan  internet  menjadi  penghambat  pelaksanaa e- Government . Kemudian indikator value sudah baik dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh aparatur  kecamatan  dan  dinas  terkait  serta  masyarakat  yang  menjadi  pelapor  sudah menerima pelayanan dengan baik.
Kata kunci : E-Government , SISABAR, Kekerasan Anak

## A. PENDAHULUAN ( INTRODUCTION )
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan kita untuk meningkatkan  pelayanan  publik  dengan  cara  yang  lebih  berpijak  pada good  governance . Ketika  membangun e-Government ,  infrastruktur,  fasilitas,  pendanaan,  dan  sumber  daya manusia  yang  diperlukan  semuanya  harus  tersedia.  Pelayanan  publik  yang  lebih  baik adalah salah satu tujuan mempraktekkan e-Government bagi organisasi pemerintah. Dalam rangka  berinovasi  dan  meluncurkan  inisiatif  baru  dalam  birokrasi,  pemerintah  harus membuat komitmen yang kuat dalam hal ini. Pemanfaatan e-Government dalam birokrasi diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif reformasi birokrasi untuk pelayanan yang lebih  baik.  Penerapan e-Government sangat  diperlukan  guna  memberikan  pelayanan kepada  publik  demi  terjalinnya  komunikasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat. E- government sendiri juga membantu dalam pelaksanaan program sebuah instansi agar dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, telah menawarkan solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar lebih baik. Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet atau disebut dengan sistem e-Government.
Anak  merupakan  sumber  daya  bagi  seluruh  bangsa  karena  merupakan  potensi generasi  penerus  untuk  mewujudkan  impian  dan  cita-citanya  bagi  kemajuan  dan perkembangan bangsanya masing-masing. Setiap orang tua bisa bangga dengan anaknya jika mereka dididik sejak kecil hingga dewasa dan mampu melakukannya. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab setiap orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka di lingkungan yang aman, bebas dari bahaya atau kejahatan. Anak di Indonesia diberikan hak dan  kewajiban  yang  harus  dijunjung  tinggi  agar  dapat  berkembang  dengan  baik  dan mendapatkan jaminan hak dari negara untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh anak di  Indonesia.  Kita  semua  tahu  bahwa  anak  kecil  rentan  terhadap  pengaruh  luar  yang mungkin berdampak negatif pada mereka dan bahkan mungkin orang lain, tetapi karena jiwa mereka masih dalam keadaan tidak stabil, mereka tidak dapat membedakan apakah yang  mereka  lakukan  itu  benar  atau  salah.  Seringnya  penggunaan  kekerasan,  terutama terhadap anak, pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap kebebasan manusia, yang berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kekerasan adalah tindakan yang tidak pernah dibenarkan dan tidak diragukan lagi bertentangan dengan semua hukum dan aturan  nasional  dan  agama.  Melalui  pendidikan,  kita  dapat  berusaha  mencegah  atau setidaknya  mengurangi  kegiatan  yang  mengarah  pada  tindakan  kekerasan.  Mengingat pendidikan mencakup proses pembentukan moral dan karakter anak, merupakan sarana yang dipandang cocok dan efektif.
Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bagaimana  lemahnya  posisi  anak  ketika  mengalami  kekerasan  terhadap  dirinya.  Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya keluarga diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan
yang  sangat  disesalkan  adalah  kasus-kasus  tindak  pidana  terhadap  anak  selama  ini dianggap sebagai masalah yang tidak dianggap tindak pidana.
Pemerintah  Daerah  harus  mempunyai  sistem  pembangunan  berbasis  hak  anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha,  yang  terencana  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pemerintah Daerah berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  memberikan  dukungan  sarana,  prasarana,  dan ketersediaan  sumber  daya  manusia  dalam  penyelenggaraan  Perlindungan  Anak, menjamin  anak  untuk  mempergunakan  haknya  dalam  menyampaikan  pendapat  sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan  anak.  Pemerintah  Kabupaten  Tangerang  melalui  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Tangerang  semakin  serius  menangani tindak  kekerasan  yang  terjadi  pada  anak  upaya  yang  dilakukan  dengan  menyediakan sarana yang dapat menampung aspirasi masyarakatnya yaitu SISABAR, SISABAR hadir untuk menciptakan layanan guna menerima informasi dan laporan terkait kekerasan anak di Kabupaten Tangerang.
Inovasi  SISABAR  merupakan  sistem  informasi  digital  yang  bertujuan  untuk layanan pengaduan kasus anak, pencegahan, dan memudahkan untuk melaporkan kasus kekerasan  anak  di  Kabupaten  Tangerang.  Akar  permasalahan  terjadinya  kekerasan terhadap anak meliputi permasalahan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Berbagai upaya penanggulangan kasus kekerasan anak harus dilakukan agar tidak bertambahnya korban  kekerasan  anak  khususnya  di  Kabupaten  Tangerang.  SISABAR  merupakan program baru pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang,  meski  baru  aktif  pada  tahun  2022, website pengaduan  tersebut  nampaknya berdampak  signifikan  terhadap  peningkatan  pelaporan  kekerasan  terhadap  perempuan dan  anak.  Untuk  menggunakan  layanan  SISABAR  ini,  masyarakat  dapat  mengakses melalui sisabar.tangerangkab.co.id.. Kemudian, pelapor akan diminta mengisi data berupa tanggal  kejadian,  nama  pelapor,  nomor  telpon  pelapor,  jenis  kasus  dan  beberapa  hal lainnya.  Selama  beroperasi  nya  Program  SISABAR  sudah  banyak  kasus  yang  tercatat melalui website  sisabar.tangerangkab.go.id. Dengan  semakin  banyak  tercatatnya  kasus kekerasan  pada  anak  dari  tahun  ke  tahun  menggambarkan  bahwa  Program  SISABAR memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  yang  sudah  mengetahui  akan  keberadaannya Program SISABAR.
Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2006:13-15) menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses  yang  harus  dimiliki  dan  diperhatikan  sungguh-sungguh.  Ketiga  elemen  sukses tersebut adalah: Support, Capacity, dan Value .
1. Support (Dukungan),  Elemen  pertama  dan  paling  krusial  yang  harus  dimiliki  oleh pemerintah adalah keinginan ( intent ) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government , bukan hanya sekedar mengikuti trend  atau  justru  menentang  inisiatif  yang  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip e- Government .
2. Capacity (Kapasitas), Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan  atau  keberdayaan  dari  pemerintah  setempat  dalam  mewujudkan “impian” e-Government terkait menajdi kenyataan.
3. Value (Nilai),  Berbagai  inisiatif e-Government tidak  akan ada gunanya  jika  tidak  ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam  hal  ini,  yang  menentukan  besar  tidaknya  manfaat  yang  diperoleh  dengan adanya e-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan ( demand side ).
Berdasarkan  pengamatan  sementara  dan  fenomena  yang  terjadi  pada  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Tangerang  bahwa penerapan e-Government yang  diberikan  belum  semaksimal  mungkin  karena  SISABAR belum menjadi aplikasi melainkan masih berbasis website , selain itu juga masyarakat masih belum  sepenuhnya  mengetahui  artinya  hanya  sebagian  saja  yang  mengetahui  adanya program  SISABAR  dan  masayarakat  belum  paham  serta  belum  mengerti  untuk  dapat mengisi form guna  melaporkan  kepada website SISABAR.  Penelitian  ini  akan  lebih menekankan secara terperinci bagaimana e-Government dalam membentuk pelayanan yang optimal serta e-Government berperan penting dalam menangani kasus kekerasan pada anak khususnya  dengan  adanya  Program  SISABAR  ini.  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi semua elemen terkait penerapan e-Government dalam lingkup  pemerintahan  khususnya  pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang agar lebih efektif dan efisien.

## B. METODE ( METHOD )
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu Reduksi Data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten  Tangerang  yang  beralamat  pada  Kadu  Agung,  Kec.  Tigaraksa,  Kabupaten Tangerang, Banten 15720.

## C. HASIL DAN DISKUSI ( RESULT AND DISCUSSION )

## Hasil ( Result )
Pelaksanaan e-Government Pada  Program  SISABAR  Dalam  Upaya  Meningkatkan Perlindungan Anak di Kabupaten Tangerang
Program  tersebut  sudah  ada  sejak  tahun  2019  namun  efektif  digunakan  pada tahun 2020. Pada tahun 2019 DPPPA melakukan penyempurnaan pada program tersebut secara  teknis  supaya  dapat  digunakan  lebih  maksimal.  Dari  tahun  ke  tahun  sejak
diadakannya  Program  SISABAR  kasus  pelaporan  kekerasan  semakin  banyak  tercatat (terdata) dibandingkan belum diadakannya program tersebut. Dengan adanya program tersebut masyakarat semakin banyak yang terbantu. Terciptanya program tersebut bukan untuk menekan angka kekerasan yang semula ada menjadi tidak ada, melainkan untuk terus memantau seberapa banyak kenaikan kasus dari bulan sebelumnya hingga bulan selanjutnya,  semakin  banyak  yang  melaporkan  kasus  yang  dialami,  maka  DPPPA semakin terbantu. Namun pada saat ini Program SISABAR hanya bisa di akses melalui website Kabupaten Tangerang belum menjadi aplikasi, DPPPA sudah ada wacana untuk menjadikan  SISABAR  tetapi  itu  masih  jangka  panjang.  Masyarakat  selaku  pengguna SISABAR  sudah  semakin  banyak  yang  menggunakan  SISABAR  ini  karena  sudah dilatihnya  oleh  operator  kecamatan.  Kerja  sama  antar  stakeholder  sangat  mendukung adanya  program  SISABAR  hal  ini  dibuktikan  dengan  meningkatnya  masyrakat  yang sudah  bisa  menggunakan  website  SISABAR  ini  sesuai  kebutuhan.  Program  SISABAR merupakan  program  unggulan,  karena  program  ini  dapat  memudahkan  pelapor  yang jauh  dari  DPPPA  dengan  adanya  program  SISABAR  pelapor  bisa  mengadukan permasalahannya  melalui  website  SISABAR.  Program  SISABAR  menjadi  program unggulan  dan  sudah  banyak  masyarakat  yang  bisa  menggunakannya  karena  adanya sosialisasi dari DPPPA melalui kecamatan dan kegiatan sosialisasi ini dikatakan sudah berjalan secara menyeluruh. Sumber daya yang berkaitan dengan pelaksanaan program SISABAR secara keseluruhan berjalan sesuai dengan kebutuhan, sumber daya manusia yang  memiliki  kompetensi  dan  keahlian  khusus  seperti  psikolog  untuk  menangani korban sudah tersedia.
Tabel 1 Rekapitulasi Jenis Kasus 2022 No Kecamatan Jenis Kasus 2022 Kekerasan Seksual Pelecehan Seksual 1 BALARAJA 3 2 2 CIKUPA 6 3 3 CISAUK 1 0 4 CISOKA 1 1 5 CURUG 11 3 6 GUNUNG KALER 1 0 7 JAYANTI 1 3 8 JAMBE 0 0 9 KELAPA DUA 3 4 10 KEMIRI 1 0 11 KOSAMBI 2 2 12 KRESEK 4 0 13 KRONJO 0 1 14 LEGOK 3 0 15 MAUK 4 2 16 MEKAR BARU 1 0 17 PAGEDANGAN 1 2 18 PAKUHAJI 1 0 19 PANONGAN 4 1 20 PASAR KEMIS 5 1 21 RAJEG 3 6 22 SEPATAN 1 1
23 SEPATAN TIMUR 0 2 24 SINDANG JAYA 4 1 25 SOLEAR 2 1 26 SUKADIRI 0 0 27 SUKAMULYA 2 0 28 TELUKNAGA 0 0 29 TIGARAKSA 6 1 Jumlah 71 37
Sumber : (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang)
Hambatan  Pelaksanaan e-Government Pada  Program  SISABAR  di  Kabupaten Tangerang
Program SISABAR masih memiliki keterbatasan, selain tidak adanya aplikasi dan hanya  berbentuk  website  SISABAR  ini  kendalanya  sinyal,  masih  terdapat  kecamatan yang  tidak  terjangkau  jaringan  internet,  kemudian  sumber  daya  manusia  yang  belum terlatih  mengoperasikan  SISABAR  menjadi  kendala  dalam  berjalannya  program SISABAR.  Perbaikan  fitur  website  yang  lambat  dari  pihak  stakeholder  terkait  juga menjadi  faktor  penghambat  berjalannya  program  SISABAR.  Program  SISABAR  dapat dikatakan  sukses  kalau  pelapor  SISABAR  ini  bnayak,  artinya  masyarakat  banya  yang memanfaatkan  program  ini.  Manfaat  dari  adanya  program  SISABAR  terdapat monitoring,  pelapor  bisa  melacak  sudah  sampai  di  tahap  apa  pelaporan  yang  mereka buat.
Diskusi ( Discussion )
Support (Dukungan)
1. Disepakatinya Pelaksanaan e-Government Dalam pelaksanaan e-Government ini melalui website SISABAR (Sistem Informasi Sayang  Barudak)  di  Kabupaten  Tangerang  ini  tentu  mendukung  adanya  upaya pelaporam kasus kekerasan pada anak ataupun kekerasan lainnya melalui online. Upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  mencanangkan  Program  SISABAR  ini  sangat membantu  semua  pihak  termasuk  Dinas  terkait  dan  juga  masyarakat  dan  mendapat masukan  yang  positif  dari  bebagai  kalangan  yang  merasa  terbantu  dengan  adanya Program  SISABAR.  Serta  memudahkan  pemerintah  dalam  mencadangi  data  kasus pelapor  yang  tidak  lagi  manual.  Maka  dengan  ini,  dukungan  yang  diberikan  terkait pelaksanaan e-Government sangat mendukung dan bernilai positif dan diterima dengan baik  oleh  semua  kalangan.  Dengan  ini  pemerintah  terkait  mengharapkan  Program SISABAR terus berjalan sesuai tujuan yang akan dicapai kedepannya.
2. Dialokasikannya  sejumlah  sumber  daya  (manusia,  finansial,  tenaga,  waktu, informasi, dan lain-lain)
Program ini sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan yang pelapor butuhkan karena SDM yang dibutuhkan seperti operator di setiap kecamatan maupun pada  Dinas  terkait,  sudah  dilakukannya  pelatihan-pelatihan  di  Kecamatan.  Dengan
adanya pemilihan operator yang harus benar-benar mengerti komputer maka SDM yang dimiliki makin berkualitas karena sudah sejalan dengan tujuan yang akan dicapai. Begitu pula dalam bentuk pendanaan, karena dengan dana yang tersalurkan yaitu dana APBD dengan tepat maka kendala yang dialami selama Program SISABAR berjalan langsung teratasi.  Anggaran  ini  juga  merupakan  termasuk  dalam  proses  pengoptimalisasian penerapan Program SISABAR.
3. Dibangunnya  berbagai  infrastruktur  dan  superstruktur  pendukung  untuk mengembangkan e-Governement
Dibangunnya  infrastruktur  dan  superstruktur  pendukung  terkait  Program SISABAR  dapat  diketahui  bahwa  belum  ada  payung  hukum  yang  dilandaskan  pada Program  SISABAR,  karena  Program  SISABAR  ini  awal  mulanya  merupakan  program utusan yang ternyata menjadi salah satu program unggulan dari 15 program yang ada di Kabupaten  Tangerang.  Untuk  infrastruktur  sendiri,  sudah  memadai  baik  itu  dalam bentuk hardware maupun software , karena website SISABAR ini terus melakukan updating guna terus menyempurnakan Program SISABAR. Untuk hardware yang dimiliki DPPPA yang ditujukan untuk Program SISABAR sudah terpenuhi mulai dari jaringan internet maupun laptop untuk memudahkan para operator memasukkan data.
4. Disosialisasikannya  konsep e-Government secara  merata,  kontinyu,  konsisten,  dan menyeluruh
Strategi  yang  diciptakan  untuk  mensosialisasikan  Program  SISABAR  yaitu adanya rutinitas sosialisasi yang dilakukan pihak DPPPA untuk memudahkan pelaporan kekerasan anak sehingga masyarakat juga memhami betapa pentingnya jika mengalami kekerasan  pada  anak.  Sosialisasi  ini  berperan  sangat  penting  karena  tanpa  adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat program ini tidak akan berkembang. Pihak dinas juga memanfaatkan media baca yaitu leaflet yang dibagikan kepada anak- anak  sekolah  maupun  pada  kalangan  lainnya.  Maka  sosialisasi  yang  dilakukan pemerintah  sudah  berjalan  dengan  baik,  karena  seiring  berjalannya  waktu  pengguna SISABAR semakin banyak.

## Capacity (kapasitas)
Kapasitas atau kemampuan merupakan salah satu tolok ukur berjalannya suatu program. Kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas penyediaan sumber daya finansial, kapasitas ketersediaan teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia. Ada tiga hal yang harus  dimiliki  guna  terlaksananya e-Government ;  (1).  ketersediaan  sumber  daya  yang cukup  untuk  melaksanakan  berbagai  inisiatif  e-Government  yang  berkaitan  dengan finansial  (2).  Ketersediaan  infrastruktur  teknologi  informasi  yang  memadai  (3). Ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  dan  keahlian  yang dibutuhkan  agar  penerapan e-Government dapat  sesuai. Capacity atau  Kapasitas  dalam pelaksanaan e-Government di Kabupaten Tangerang khususnya dalam Program SISABAR mengenai  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya  finansial  dinilai  sudah  sangat baik.  Terkait  dengan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yaitu  operator  yang  telah
diberikan  pelatihan,  sehingga  operator  tidak  lagi  kebingungan  dalam  proses pengoperasian SISABAR. Lalu terkait dengann anggaran yang diberikan kepada DPPPA yang bersumber dari APBD sudah memadai dan sudah tercukupi sejauh ini.

## Value (Manfaat)
Kunci  kesuksesan  sebuah  pelaksaanan e-Government dinilai  dari  tingkat kebermanfaatan  yang  dihasilkan  terutama  bagi  masyarakat  sebagai  pengguna. Pelaksanaan e-Government dalam pelaporan kasus kekerasan pada anak dilihat dari segi manfaat yang sudah dirasakan langsung oleh pelapor dalam hal ini yaitu masyarakat, dimana  masyarakat  tidak  lagi  datang  langsung  ke  kantor  DPPPA  untuk  melaporkan kasus,  melainkan  dapat  dilaporkan via  online selagi  terjangkau  internet.  manfaat  dari Program SISABAR ini sangat besar karena banyak yang sudah terjaring oleh DPPPA yang semula  tidak  diketahui  sekarang  menjadi  diketahui,  karena  DPPPA  tidak  menekan jumlah  kekerasan  melainkan  ingin  mengetahui  seberapa  banyak  kekerasan  yang  ada setelah itu dilakukan proses pendampingan kasus hingga selesai. Dan DPPPA semakin mudah melakukan rekapitulasi kekerasan yang di alami oleh masyarakat pelapor pada 29  Kecamatan  di  Kabupaten  Tangerang.  Selain  itu  DPPPA  merasa  terbantu  karena pendataan  tidak  lagi  dilakukan  manual melainkan  hanya mengakses website SISABAR tersebut. Value (Manfaat) dari adanya Program SISABAR di Kabupaten Tangerang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan baik, masyarakat pelapor atau terlapor lebih mudah dijangkau. Oleh karena itu pelaksanaan e-Government melalui Program SISABAR dinilai berhasil  karena  memiliki  manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh  kalangan  masyarakat maupun dinas terkait.
Hambatan  Serta  Upaya  yang  Dilakukan  dalam  Pelaksanaan e-Government Pada Program SISABAR di Kabupaten Tangerang
Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan e-Government pada Porgram SISABAR yaitu  minimnya  akses  jaringan  internet  belum  merata.  Seperti  yang  diketahui, website dapat berjalan dengan lancar jika adanya jaringan internet yang mendukung. Jaringan internet  merupakan  faktor  utama  dalam  menjalankan  suatu  program  berbasis online .
Program  ini  ditujukan  pada  29  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Tangerang,  tidak semua  kecamatan  memiliki  akses  internet  yang  baik,  yang  terkendala  jaringan  salah satunya yaitu Kecamatan Gunung Kaler. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan jaringan  internet  yang  kurang  memadai.  Maka  dari  itu  masyarakat  yang  terdampak jaringan internet, mereka tidak mengakses Program SISABAR jika ada kasus pelaporan kekerasan,  melainkan  mereka  langsung  menghubungi  kecamatan  selanjutnya  pihak kecamatan mengarahkan kepada relawan kecamatan tersebut.
Upaya yang Dilakukan dalam Pelaksanaan e-Government pada Program SISABAR
Jaringan internet merupakan sebuah kunci berjalannya e-Government, oleh karena itu  penyediaan  akses  jaringan  internet  secara  merata  dan  menyeluruh  yang  termasuk dalam  kategori  sumber  daya  finansial  berupa  penyediaan  fasilitas  akses  internet  gratis seperti wifi yang harus terpasang pada kecamatan yang terdampak jaringan yang belum
memadai. Karena jika setiap rumah pada kecamatan yang terdampak di berikan fasilitas wifi sangat tidak mungkin. Maka dari itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan dipasangkan nya wifi pada setiap RW yang terdampak serta melakukan pengecekan atau controlling serta pelaporan kondisi fasilitas internet secara rutin. Upaya tersebut diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mengatasi hambatan yang terjadi.

## D. KESIMPULAN ( CONCLUSION )
E-Government yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang sudah dinilai optimal.  Mengingat  Program  SISABAR  merupakan  program  yang  baru  dibuat,  tetapi sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan. Dukungan yang diberikan oleh dinas terkait, pemerintah,  serta  masyarakat  juga  sudah  sangat  baik,  karena  semua  pihak  mendukung dengan adanya Program SISABAR. Selain itu kapasitas yang disediakan oleh dinas terkait sudah memadai mulai dari sumber daya manusia yang sudah sesuai dengan kemampuan untuk mengoperasikan teknologi dan sudah ada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kecamatan. Sumber daya finansial juga sudah tercukupi untuk anggaran yang tersalurkan dengan baik menggunakan dana APBD, namun hambatan yang terjadi ada pada sebagian kecamatan yang masih minim jaringan internet karena tidak semua kecamatan terjangkau jaringan  internet.  Serta  untuk  sumber  daya  infrastuktur  sudah  terpenuhi  karena  sesuai dengan kebutuhan. Manfaat yang didapat untuk semua pihak sudah tersampaikan dengan baik, mengingat banyak masyarakat yang sudah banyak menggunakan program tersebut dan pihak dinas yang merasa di untungkan dalam proses pencatatan data yang tidak lagi manual. Dan upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mensosialisasikan program tersebut sudah terpenuhi karena sosialisasi dilakukan rutin kepada masyarakat jika ada kegiatan  yang  berhubungan  dengan  anak  serta  pihak  dinas  terkait  jika  bekerja  sama dengan  sekolah-sekolah,  membuat leaflet supaya  sosialisasi  yang  disampaikan  bisa tersampaikan kepada semua kalangan khususnya para orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
Andi Rahmayanti Ramli, A. A. P. A., Aras, R. A., & Mubarak,  dan H. (2021). Penerapan Sistem  Informasi  Dalam  Optimalisasi  Pelaporan  Tanaman  Pangan  Di  Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Dinamika Pengabdian , Vol. 7 , 183 – 190. Andri Irawan. (2018). Sistem Pelayanan Publik Berbasis E-Government pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke . 7 No 01 , 20 – 37.
Anggun Pertiwi, Herman Dema, Ahmad Mustanir, E. A. (2021). Penerapan E-Government Dalam  Mewujudkan  Transparansi  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  (Studi  Pada Pemerintahan Desa Bulo Timoreng). PRAJA| , Volume 9 , 131 – 138.
Atik  Andhayani.  (2020).  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah:  e-Budgeting  untuk
Oktaviani, Agus Suherman, Pri Utami (2023). Optimalisasi Penerapan E-Government Pada Program SISABAR Dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang)
Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Riset Dan Aplikasi , 183 – 193.
Budianto, A., Engkus, & Yusuf, D. (2022). Optimalisasi Penerapan E-Government Melalui Aplikasi SIMKAH Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
Jurnal Hospitality , 11 (1), 4 – 5.
Butsi, F. I. (2019). Memahami Pendekatan Positivis, Konstruktivis Dan Kritis Dalam Metode Penelitian  Komunikasi. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Komunikasi , Vol.  2 (No.1).  https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Choiriyah, I. U. (2020). Penerapan E-Government Melalui M-Bonk di Kabupaten Sidoarjo. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 5 (2), 126 – 135. Haris Setyawan, I. W. (2020). Sistem Informasi Berbasis Web Sebagai Sarana Penyebaran Informasi dan Pengelolaan Pemerintahan Desa Barepan . Ibad F, S., & Lolita, Y. W. (2020). Pengembangan Pelayanan Publik Melalui E-Government (Studi Pada Layanan Smart city Kabupaten Situbondo) . Volume 6 (Nomor 2).
Ibrahim, Wahyu Hidayat Maita, I. (2017). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Kampar. Ilmiah  Rekayasa  Dan  Manajemen Sistem Informasi, Vol. 3 , 17 – 22.
Ida  Syafriyani,  Y.  P.  Z.  (2018).  Penerapan  E-Government  Dalam  Pelayanan  Administrasi Kepegawaian:  Studi  Di  Bkpsdm  Kabupaten  Sumenep. (Journal  of  Public  Sector Innovations) , Vol. 3 , 28 – 34.
Nur,  M.  (2021). Faktor  Sukses  Penerapan  E-Government  Dalam  Program  Sistem  Informasi Kesejahteraan  Sosial  Next  Generation  (SIKS-NG)  Di  Kabupaten  Gowa .  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
Nurdiani, Y., Ibrahim, A., Ambarita, A., & Abdullah, S. D. (2022). Membangun E-Goverment Sistem Informasi Pemerintah Desa Berbasis Web Di Pulau Maitara . Volume 7, 49 – 58. Nurita,  R.  F.  (2016).  Penerapan  Layanan  E-Government  Dalam  Perwujudan  Good Governance Di Pemerintah Kota Malang. Jurnal Cakrawala Hukum , Vol.7 (Vol.7, No.2),
238 – 246.
Nurlukman,  A.  D.  (2018).  e-Procurement:  Inovasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia. Journal of Government and Civil Society , 1 (1), 65. https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.264
Reza, F., & Putra, A. D. (2021). Sistem Informasi E-Smile (Elektronic Service Mobile) (Studi Kasus:  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Tulang  Bawang).
Teknologi Dan Sistem Informasi , Vol. 2 , 56 – 65.
Rona Putra. (2022). Optimalisasi Administrasi Tata Naskah Dinas Melalui Penerapan Sistem Informasi Pada Perguruan Tinggi. JARINGAN SISTEM INFORMASI ROBOTIK (JSR) , volume 6 . Sabino Mariano. (2019). Penerapan e-Government dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo . Suciska,  W.  (2016).  Optimalisasi  Penerapan  E-Goverment  Melalui  Media  Sosial  Dalam Mewujudkan Good Goverment. Prosiding Seminar Nasional Komunikasi 2016 , 2 (6), 374 – 389. http://repository.lppm.unila.ac.id/2948/1/303-525-1-PB.pdf
Suprihatmi  Sri  Wardiningsih.  (2020). Perkembangan  Teknologi  Dan  Sistem  Informasi  Untuk Peningkatan E-Government Dalam Pelayanan Publik . Vol. 7 .
Widodo, N. (2016). Pengembangan e-Government Di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka
Mewujudkan  Smart  City(Studi  di  Pemerintah  Daerah  Kota  Malang). Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) , Vol 2 (No. 4).
Yeni  Denisa  Lestari,  Joko  Tri  Nugraha,  N.  M.  F.  (2019).  Pengembangan  E-Government Melalui  Layanan  Aspirasi  Masyarakat  Di  Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika Kabupaten Magelang. Jurnal Ilmu Administrasi , Vol. XVI (Vol. XVI No.2), 163 – 178. Yenny MarthaA Diana Nugraha. (2021). Penerapan E-Government Melalui Sieka Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru . UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
Buku Elektronik (e-book)
Alreiskan Roudlotul Himah,  dkk. (2021). Sebuah Bunga Rampai Akuntan & Manajemen Sektor Publik (W. A. Wuryantoro, Maharani (ed.)). Global Aksara Pers.
Darius Antoni, Ph.D., Muhammad Izman, Herdiansyah, Ph.D., Muhamad Akbar, M. I. T. (n.d.). E-Government Berbasis Information Technology Infrastructure (E. Nindya (ed.)). CV. MITRA MANDIRI PERSADA.
Dr. Harbani Pasolong, M. S. (2019). Teori Administrasi Publik (Cetakan Ke). Alfabeta.
DR.  Mohammad  Muchlis  Solichin.  (2021). Paradigma  Konstruktivisme  Dalam  Belajar  Dan Pembelajaran (M. P. Dr. H. Ali Nurhadi (ed.)). Duta Media Publishing.

## Publikasi Elektronik
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Tangerang.  (2019).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai . Diskominfo. (2020). Web Terpadu Kabupaten Tangerang . https://tangerangkab.go.id/ DP3A Pemerintah Kabupaten Tangerang. (n.d.). SISABAR . https://sisabar.tangerangkab.go.id/
r=1.25#imgrc=RD9c0ejQjfF8zM