## EVALUASI MANAJEMEN RESTITUSI PAJAK PPN PT PP PRESISI TBK

## Adimas Annas Purnomo
Universitas Indonesia Email: adimasannas@pp-presisi.co.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi prosedur dan sistem restitusi  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  yang  terjadi  di  dalam  PT  PP  Presisi  Tbk. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  desain  penelitian  studi  kasus  dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data dari wawancara terstruktur dan dokumentasi internal PT PP Presisi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten  dan  tinjauan  literatur  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah konsep  dan  pengertian  mengenai  PPN  serta  prosedur  restitusi  PPN,  serta  konsep evaluasi  restitusi  PPN.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  sistem  dan  prosedur  restitusi PPN  yang  telah  dan  sedang  berlangsung  di  PT  PP  Presisi  dinilai  sudah  cukup memenuhi  kriteria  evaluasi,  terutama  dalam  hal  efisiensi  waktu  dan  proses pencairan  dana  restitusi  PPN.  Namun,  terdapat  beberapa  catatan  yang  perlu diperhatikan,  antara  lain  terlalu  banyak  tahap  verifikasi,  hambatan  dalam  proses dokumentasi  dan  komunikasi,  serta  kurang  tertibnya  beberapa  vendor  terkait. Penelitian ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif  mengenai evaluasi manajemen  restitusi  pajak  PPN  di  PT  PP  Presisi.  Rekomendasi  dapat  diberikan kepada  perusahaan  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  hal  pengurangan  tahap verifikasi  yang  berlebihan,  peningkatan  efisiensi  dalam  proses  dokumentasi  dan komunikasi,  serta  penertiban  terhadap  vendor  terkait  guna  meningkatkan  kinerja manajemen restitusi pajak PPN secara keseluruhan.
Kata kunci : restitusi pajak; PPN; restitusi PPN

## Abstract
This research analyses and evaluates the value-added tax (VAT) refund procedures and systems within PT PP Presisi Tbk. The research method used is a descriptive qualitative case study design, utilizing data from structured interviews and internal documentation  of  PT  PP  Presisi.  Data  analysis  was  conducted  using  the  content analysis  method,  and the primary literature review utilized in  this study consisted of  the  concepts  and  definitions  related  to  Value  Added  Tax  (VAT)  and  the procedures  for  VAT  restitution, along  with  the idea of  evaluating  VAT  restitution. Based  on  the  research  discoveries,  the  VAT  refund  system  and  policies  that  have been implemented and are currently in progress at PT PP Presisi are considered to sufficiently meet the evaluation criteria, particularly regarding time efficiency and VAT  refund  reimbursements.  However,  there  are  several  things  to  note,  such  as; excessive  verification  stages,  documentation  and  communication  obstacles,  and non-compliant  related  vendors.  This  research  comprehensively  overviews  PT  PP Presisi's  VAT  refund  management  evaluation.  Improvement  recommendations  to improve  the  overall  performance  of  VAT  refund  management,  such  as  reducing excessive  verification  stages,  enhancing  efficiency  in  the  documentation  and communication  process,  and  organizing  the  related  vendors,  can  be  considered further for implementation.

## Keywords: tax refund; value-added tax; VAT refund

## Pendahuluan
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  salah  satu  jenis  pajak  yang  diterapkan  di Indonesia.  Kontribusi  PPN  terhadap  total  penerimaan  pajak  di  Indonesia  cukup  besar (Ogi,  Pangemanan,  &  Pontoh,  2020).  Menurut  data  Kementerian  Keuangan  melalui Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, PPN memberikan kontribusi sebesar 44,6% dari total  penerimaan  pajak  (Badan  Pusat  Statistik,  2023).  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) merupakan  jenis  pajak  tidak  langsung  untuk  disetor  oleh  pihak  lain  (pedagang)  yang bukan  merupakan  penanggung  pajak  atau  konsumen  akhir  (Daud,  Sabijono,  & Pangerapan, 2018).
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan  salah  satu  beban  pajak  yang  harus dipenuhi  atau  dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak  (Suwartawan  &  Ariani,  2022).  Di  dalam Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  terdapat  istilah  pajak  masukan  dan  pajak  keluaran. Pajak  masukan  adalah  pajak  pertambahan  nilai  yang  seharusnya  sudah  dibayar  oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan lain lain. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang  wajib  dipungut  oleh  pengusaha  kena  pajak  yang  melakukan  penyerahan  barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
Apabila  pajak  masukan  lebih  besar  daripada  pajak  keluaran  maka  wajib  pajak akan  mengalami  lebih  bayar  dan  Wajib  Pajak  mempunyai  hak  untuk  merestitusi pajaknya  atau  mengkompensasikan  pajaknya  ke  bulan  berikutnya,  karena  selain mempunyai  kewajiban  untuk  memungut  pajak  dari  rakyat,  pemerintah  juga  memiliki kewajiban  untuk  merestitusi  kelebihan  pajaknya  atau  Wajib  Pajak  dapat mengkompensasikan  kelebihan  pajak  yang  telah  dibayarkan  tergantung  dari  kebijakan Wajib Pajak itu  sendiri (Surianto, Mawarni, & Sumarni, 2020).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  37/PMK.03/2015  yang diperbarui oleh Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.03/2021 telah menetapkan  penunjukan  badan  usaha  tertentu  dalam  melakukan  pemungutan  PPN (Pajak  Pertambahan  Nilai).  Untuk  mengikuti  aturan  ini,  Pajak  Pertambahan  Nilai menetapkan pemungut PPN yang dikenal sebagai Wajib Pungut. Wapu adalah singkatan dari  Wajib  Pungut,  yang  merujuk  pada  pembeli  yang  seharusnya  membayar  pajak, namun  justru  melakukan  pemungutan  PPN.  Wajib  Pungut  ini  terdiri  dari  badan  usaha atau  instansi  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Keuangan,  dan  memiliki  kewajiban  untuk memungut,  menyetor,  dan  melaporkan  pajak  yang  harus  dibayarkan  atas  penjualan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Kemudian, perusahaan yang mayoritas  memiliki owner wajib  pungut  menjadikan  PPN  selalu  dalam  kondisi  lebih bayar,  dikarenakan  PPN  keluaran  yang  langsung  dipotong  dari  pendapatan,  sehingga tidak adanya setoran untuk PPN keluaran, namun banyaknya PPN masukan, menjadikan perusahaan wajib untuk restitusi untuk pengembalian lebih bayar dari PPN Masukan.
Pembahasan  pajak  PPN  ini  juga  terkait  dengan  banyaknya  anak  usaha  BUMN yang  bekerja  langsung  kepada  induk.  Salah  satunya  adalah  PT  Pembangunan Perumahan Presisi Tbk (PT PP Presisi Tbk).
PT  PP  Presisi  merupakan  salah  satu  anak  perusahaan  dari  PT  Pembangunan Perumahan  (PP)  Persero  Tbk.  Sebagai  anak  perusahaan,  sebagian  besar  penjualan  PT PP Presisi didapat dari PT PP Persero. Oleh karena itu, pembayaran dari piutang PT PP Persero  tidak  termasuk  ke  dalam  PPN  (hanya  nilai  piutangnya  saja).  Sehingga,  hal tersebut  menjadikan hak PT PP Presisi  selalu lebih bayar di  setiap PPN karena PT PP Persero adalah BUMN/ Wajib Pungut.
Oleh  karena  itu,  PT  PP  Presisi  selalu  menyimpan  atau  mengambil  kembali  uang pajak berlebih yang seharusnya dibayarkan di setiap tahunnya untuk memperbaiki arus kas  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  pembayaran  pajak  yang  lebih  banyak  dicatat sebagai  aset  dan  seharusnya  bisa  berubah  menjadi  uang  masuk  bagi  perusahaan. Namun,  jika  terjadi  kesalahan  dalam  pengajuan  restitusi,  perusahaan  harus  membayar denda  yang  besar  hingga  100%,  sehingga  beberapa  perusahaan  menghindari  proses pemeriksaan restitusi. Maka dari itu, diperlukan strategi khusus untuk mengoptimalkan pengajuan restitusi.
Oleh  karena  itu  perlu  upaya  untuk  melibatkan  semua  departemen  yang berkepentingan  dan  melakukan  berbagai  macam  persiapan  yang  dapat  memperlancar restitusi  dari  proses  transaksi,  dokumentasi,  pencatatan  sampai  pelaporan.  Pelibatan semua bagian dan tahapan yang panjang tentu bukan hal yang sederhana. Perlu konsep manajemen  restitusi  yang  tertata  dengan  baik  yang  melibatkan  seluruh  elemen perusahaan,  agar  nantinya  penerimaan  restitusi  menjadi  optimal,  karena  pajak  berada pada siklus akhir dari proses transaksi perusahaan. Konsep manajemen yang diperlukan nantinya harus tepat dan efisien.
Restitusi  PPN  merupakan  kegiatan  yang  berulang  di  PT  PP  Presisi.  Dengan adanya  manajemen  restitusi  yang  terencana  dengan  matang,  maka  perusahaan  dapat menghemat  sumber  daya  dan  memberikan  hasil  pencairan  lebih  maksimal  pada  saat yang  bersaamaan.  Maka  dari  itu,  pencairan  restitusi  yang  tertata  dengan  baik  dapat membantu aliran kas dari perusahaan. Secara umum, prosedur restitusi PPN PT Presisi terbagi  menjadi  delapan  tahapan  yang  melibatkan  beberapa  divisi  untuk  pengumpulan dokumen-dokumen  terkait  dan  pendukung,  serta  Divisi  Keuangan  dan  Pajak  sebagai pelaksana utama dari proses restitusi PPN di PT PP Presisi
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  pernah  dilakukan  oleh  para  peneliti pendahulu  adalah  untuk  membahas  restitusi  pajak  serta  efeknya  terhadap  Wajib  Pajak seperti  yang  dilakukan  oleh  (Istikhomah,  Sari,  &  Zahri,  2022)  dan  analisis  proses restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Mangundap & Tirayoh, 2016). Sejauh ini, belum terdapat sebuah penelitian yang membahas secara khusus mengenai keberhasilan tim  restitusi  dan  pengelolaannya  dalam  sebuah  perusahaan,  serta  efeknya  untuk meningkatkan efisiensi proses restitusi dengan hasil yang maksimal.
Adapun  tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai  adalah  untuk:  1.  Menentukan departemen-departemen yang terlibat dalam manajemen restitusi PPN di PT PP Presisi.
2.  Menganalisis  persiapan  dan  program  yang  telah  dilakukan  oleh  setiap  departemen dalam rangka proses restitusi PPN di PT PP Presisi. 3. Mengevaluasi realisasi hasil dari manajemen restitusi pajak di PT PP Presisi Tbk.

## Metode

## Jenis Penelitian
Berdasarkan  tujuannya,  penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian kualitatif  dengan  tingkat  eksplanasi  deskriptif  (non-eksperimental),  yaitu  penelitian yang  meneliti  situasi,  kondisi,  atau  hal-hal  lain  yang  sudah  disebutkan  tetapi  hanya mendokumentasikan  apa  yang  terjadi  pada  suatu  subjek  atau  bidang  kajian.  Temuan- temuan  tersebut  kemudian  disajikan  dalam  sebuah  laporan  penelitian  (Creswell  et  al., n.d.).  Menurut  (Widodo,  2001),  penelitian  deskriptif  digunakan  untuk  menemukan pengetahuan  yang  seluas-luasnya  terhadap  objek  penelitian  pada  suatu  waktu  yang spesifik  dengan  keunggulan  antara  lain,  dapat  melukiskan  keadaan  suatu  objek penelitian  tersebut  pada  suatu  waktu  tertentu,  mengidentifikasikan  data  yang menunjukkan  gejala-gejala  dari  suatu  peristiwa,  menemukan  data  yang  menunjukkan appearance  dari  suatu  realita,  dan  mengumpulkan  data  yang  dapat  menunjukkan realisasi suatu peraturan atau gagasan/ide (Widodo, 2001). Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran berupa hasil evaluasi manajemen restitusi PPN pada PT PP Presisi.
Berdasarkan  manfaat,  penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  terapan,  yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh berbagai pihak. Kegunaan penelitian terapan adalah  pemanfaatan  atau  penerapan  ilmu  pengetahuan  pada  isu-  isu  praktis  tertentu. Hasil dan saran pada penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penyedia jasa konstruksi  lainnya  dalam  upaya  peningkatan  efisiensi  prosedur  restitusi  PPN  melalui pengelolaan tim khusus restitusi secara optimal.
Penelitian  ini  dikategorikan  sebagai  penelitian  studi  kasus  dengan  kategori evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi suatu kinerja/efektivitas suatu sistem yang sudah diterapkan/keberlanjutan suatu usaha atau evaluasi lain sejenisnya. Oleh sebab itu rekomendasinya adalah tindak lanjut untuk memperbaiki atau mempertahankan kinerja tersebut.
Sebuah organisasi, institusi, atau gejala tertentu  dapat menjadi subjek investigasi studi kasus  secara intensif, terperinci  dan mendalam  (Creswell et  al.,  n.d.). Sedangkan menurut  dimensi  waktu,  Meskipun  menggunakan  metodologi  cross-  sectional, pengamatan  studi  ini  dilakukan  hanya  satu  kali  dan  pada  saat  tertentu  (Abduh, Alawiyah, Apriansyah, Sirodj, & Afgani, 2023).

## Pendekatan Penelitian
Menurut  (Robert  K.  Yin  2018:44-46),  pendekatan  studi  kasus  adalah  suatu pendekatan  riset  yang  mempelajari  sebuah  fenomena  tertentu  dalam  konteks  aslinya dengan  menggunakan  berbagai  sumber  data  yang  ada.  Pendekatan  studi  kasus  ini digunakan  untuk  memahami  fenomena  yang  kompleks  dengan  pendekatan  kualitatif,
dan  biasanya  melibatkan  studi  mendalam  terhadap  satu  atau  beberapa  kasus  yang terpilih.  Dalam  pendekatan  ini,  data  dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi,  dan  kemudian  dianalisis  secara  mendalam  untuk  mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang sedang dipelajari.

## Pengumpulan Data

## Sumber Data
Studi  ini  menerapkan  metode  kualitatif  dalam  proses  penelitiannya  dan menggunakan data primer sebagai sumber informasi. Data primer memiliki karakteristik di  mana  hanya  peneliti  yang  memiliki  akses  terhadap  data  tersebut,  sehingga  data tersebut tidak tersedia secara umum. Data primer diperoleh langsung melalui beberapa metode,  seperti  dokumentasi,  observasi,  wawancara,  diskusi  kelompok  terarah,  survei, dan eksperimen  (HR & Aithal, 2022). Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik Studi Kepustakaan ( Literature Review ) dan Studi Lapangan. Studi Kepustakaan ( Literature Review ) dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai literatur dan dokumen yang ada, seperti buku-buku, majalah, karya ilmiah, peraturan perundang undangan, serta surat dan laporan hasil restitusi pajak PT PP Presisi tahun 2017- 2019. Sedangkan Studi Lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terstruktur dengan berbagai pihak informan yang terkait dengan penelitian, guna memperoleh data primer yang dapat mendukung penelitian ini.

## Teknik Analisis Data
Untuk dapat merumuskan hasil penelitian, peneliti berupaya menginterpretasikan data  dan  informasi  yang  diperoleh  dengan  cara  melakukan  analisis  data  kualitatif. Proses  pengolahan  data,  organisasi  data,  kemudian  mengklasifikasi  data  untuk manajemen,  menggabungkan  data,  mencari  pola  pada  set  data,  serta  menentukan  apa yang  signifikan  dan  apa  yang  telah  ditemukan  dari  proses  olah  dan  analisis  data  yang kemudian membagikan hasil analisis tersebut kepada orang lain sebagai insights dikenal sebagai analisis data kualitatif (Bodgan & Biklen, 1982).
Data  primer  berupa  hasil  wawancara  terstruktur  dengan  narasumber  utama  dan didukung oleh data sekunder berupa laporan keuangan dan hasil restitusi pajak tahunan milik PT PP Presisi untuk jangka waktu tertentu. Cavanagh & Rosengren, berpendapat dalam  (Indriani  &  Zelfia,  2022)  bahwa  para  peneliti  menganggap  content  analysis sebagai  metode  yang  fleksibel  untuk  menganalisis  data  teks  dengan  pendekatan  mulai dari analisis impresionistik, intuitif, interpretatif hingga analisis tekstual yang sistematis dan ketat.
Berikut  langkah-langkah content  analysis kualitatif  yang  peneliti  lakukan  dalam penelitian ini (Sessa et al., 2022):
a. Mengumpulkan  data,  melalui  wawancara  terstruktur,  observasi  sumber  data (perhitungan  akuntansi  terkait  restitusi  pajak  PT  PP  Presisi  tahun  2017-2019),  dan mempelajari literatur-literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan lain-lain;
b. Menentukan unit dan jenis kategori analisis untuk menentukan cakupan analisis data dan  informasi  yang  mengacu  pada  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  untuk membatasi topik analisis.
c. Mengembangkan seperangkat aturan pengkodean untuk mendefinisikan dengan jelas aturan  tentang  apa  yang  akan  dan  tidak  akan  disertakan  seperti  pertanyaan  serta jawaban  spesifik  apa  yang  akan  disertakan  atau  tidak  disertakan  dalam  bab  analisis dan pembahasan dalam penelitian untuk memastikan bahwa semua data maupun teks dikodekan secara konsisten.
d. Menyematkan kode yang sesuai dengan aturan pengkodean dengan menelusuri setiap teks, catatan, dan semua data yang relevan seperti surat restitusi PPN PT PP Presisi, transkripsi  wawancara  narasumber,  serta  lampiran  dokumen  struktur  organisasi internal ke dalam kategori yang sesuai.
e. Mereduksi  data,  yang  dilakukan  dengan  cara  menambahkan,  mengurangi  atau menyederhanakan,  memfokuskan,  mengabstraksikan  data  dan  informasi  yang diperoleh  dalam  upaya  penyempurnaan  data;  upaya  menyensor  beberapa  dokumen internal yang bersifat rahasia, seperti identitas narasumber dan SOP restitusi PPN di PT PP Presisi
f. Menganalisis  data  wawancara  dengan  dukungan  data  dokumentasi  internal  yang sudah dikumpulkan melalui proses data mining tanpa perangkat lunak tertentu untuk menemukan  pola,  mengevaluasi  serta  menarik  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas rumusan masalah penelitian dalam bentuk narasi deskriptif.
g. Menyajikan data, yang dilakukan dengan cara menyusun atau mengelompokkan data dan  informasi  yang  diperoleh  berdasarkan  kriteria  atau  kategori  yang  diperlukan untuk keperluan evaluasi sistem dan prosedur restitusi PPN PT PP Presisi

## Hasil dan Pembahasan Demografi Narasumber
Penelitian  ini  dilakukan  di  PT  PP  Presisi  menggunakan  metode  wawancara dengan  jumlah  narasumber  sebanyak  3  (tiga)  orang.  Tabel  5.1  merupakan  tabel  yang berisi  informasi  mengenai  narasumber  penelitian  ini.  Tabel  tersebut  menjelaskan mengenai  jabatan serta pengalaman berkarir di  PT  PP  Presisi  yang dimiliki dari setiap narasumber.
Tabel 1 Profil Narasumber Unit Kerja Jabatan Informan Lama Berkarir di Perusahaan Kode Divisi Akuntansi, Keuangan dan Pajak Kepala Divisi 8 Tahun Narasumber A
Divisi Akuntansi,
Keuangan dan Pajak Kepala Departemen Pajak 10 Tahun Narasumber B Direksi  AKP  & MR Legal Direktur Keuangan 4 Tahun Narasumber C

## Sumber: Diolah peneliti

## Hasil Temuan
Wawancara
Menganalisis  data  wawancara  dengan  dukungan  data  dokumentasi  internal  yang sudah  dikumpulkan  melalui  proses data  mining tanpa  perangkat  lunak  tertentu  untuk menemukan  pola,  mengevaluasi  serta  menarik  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas rumusan masalah penelitian dalam bentuk narasi deskriptif.

## Tabel 2 Departemen yang Terlibat
Kode A Kriteria Evaluasi Fungsi Manajemen Dimensi Kol abor asi anta r dep arte men - Alokasi personel - Delegasi tugas -Pengelolaan komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Planning People Tabel 3 Persiapan dan Program Kode B Kriteria Evaluasi
Fungsi Manajemen Dimensi
Strategi
Pelaksanaa n - sistem yang efektif dan efisien untuk memroses restitusi dengan tepat -identifikasi transaksi yang memenuhi syarat -pengumpulan dokumen yang relevan - perhitungan jumlah restitusi yang seharusnya diterima Planning dan Organizing Business Process

## Tabel 4 Realisasi Hasil Manajemen
Kode C Kriteria Evaluasi Fungsi Manajemen Dimensi Sarana - sistem komputer dan database Actuating Technolog y
Kinerja - keakuratan  dan ketepatan  waktu restitusi - penegakan kepatuhan terhadap  peraturan  dan kebijakan  yang  berlaku dalam hal restitusi PPN Actuating dan Controlling Business Process

## Dokumentasi
Penulis  melakukan  dokumentasi  dalam  bentuk  pengumpulan  data  berupa dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan proses restitusi PPN yang terjadi di PT PP Presisi. Pada tahap ini, beberapa dokumen tersebut telah penulis paparkan pada bab 4, khususnya dalam bagian yang membahas nilai restitusi. Selain itu, beberapa dokumen lainnya  juga  dilampirkan  sebagai  lampiran  dalam  tesis  ini.  Penulis  melakukan pengumpulan  data  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  lengkap  dan akurat  mengenai  manajemen  restitusi  PPN  di  PT  PP  Presisi.  Dokumen-dokumen  yang dikumpulkan  meliputi  surat  permohonan  restitusi,  bukti  pembayaran  PPN,  laporan restitusi,  dan  dokumen  terkait  lainnya.  Data  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen tersebut  akan  dianalisis  dan  dievaluasi  guna  mengidentifikasi  kelemahan  dan  potensi perbaikan dalam manajemen restitusi PPN perusahaan.

## Pembahasan

## Departemen yang Terlibat dalam Manajemen Restitusi PPN PT PP Presisi
Secara  garis  besar,  PT  PP  Presisi  mendelegasikan  beberapa  divisi  untuk  terlibat langsung  dalam  pengelolaan  dan  pengajuan  restitusi  PPN  untuk  menjamin  proses restitusi pajak yang lancar. Kelima divisi tersebut adalah divisi teknik dan tender, divisi supply  chain  management, divisi  peralatan,  divisi  operasi,  dan  divisi  akuntansi keuangan  dan  pajak.  Divisi-  divisi  tersebut  memiliki  peran  serta  tanggung  jawab sebagai  berikut; (1)  divisi  teknik  dan  tender yang  bertanggung  jawab  dalam menangani  hambatan  atau  masalah  yang  terjadi  di  lapangan,  terutama  terkait  dengan transaksi  yang  berkaitan  dengan  restitusi  pajak.  Mereka  juga  berperan  dalam memastikan  bahwa  setiap  transaksi  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan  aturan  dan regulasi yang  berlaku, (2)  divisi  supply  chain  management bertanggung jawab dalam proses administrasi pajak, mulai dari pengumpulan dokumen hingga pengajuan restitusi
PPN.  Mereka  juga  berperan  dalam  memastikan  bahwa  setiap  transaksi  yang  terkait dengan restitusi pajak telah  dicatat dengan benar dan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku, (3)  divisi  peralatan bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  peralatan  dan inventaris yang berkaitan dengan restitusi pajak, seperti pengumpulan faktur pajak dan dokumentasi lainnya. Mereka juga memastikan bahwa setiap dokumen yang dibutuhkan telah  tersedia  dan  tercatat  dengan  baik, (4)  divisi  operasi bertanggung  jawab  dalam memastikan  bahwa  proses  pengajuan  restitusi  PPN  telah  dilakukan  secara  benar  dan efisien.  Mereka  juga  berperan  dalam  memastikan  bahwa  setiap  transaksi  telah  dicatat dengan  benar  dan  sesuai  dengan  aturan  pajak  yang  berlaku,  terakhir, (5)  divisi akuntansi keuangan dan pajak sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan dan  pengelolaan  pajak  atas  restitusi  PPN.  Mereka  juga  memastikan  bahwa  setiap transaksi telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku, serta mempersiapkan laporan keuangan dan pajak yang diperlukan.
Dalam  wawancara  yang  dilakukan,  beberapa  pernyataan  berikut  ini  telah dikemukakan:
"Tentunya  dengan  selalu  berkoordinasi  dari  tiap  tahapan  di  restitusi  dari  saat pengajuan  sampai  dengan  terbit  SKP  setiap  departemen  menyiapkan  data  dan konfirmasi  yang  dibutuhkan  oleh  fiskus."  (Narasumber  A,  2023) Pernyataan  ini menunjukkan pentingnya  koordinasi  antara departemen-
departemen  dalam  proses  restitusi  PPN.  Dalam  setiap  tahapan,  mulai  dari pengajuan hingga diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP), departemen- departemen terlibat  harus  saling  berkoordinasi.  Mereka  harus  menyediakan  data  dan  konfirmasi yang dibutuhkan oleh fiskus atau pihak otoritas pajak untuk proses restitusi tersebut.
Selain itu, narasumber lain juga mengatakan:
"Tentunya dengan selalu berkoordinasi  dengan seluruh divisi dan proyek  terkait dan membuat prosedur yang jelas dalam setiap administrasi, sehingga membuat semua bertanggung jawab atas dokumentasi yang baik di perusahaan." (Narasumber B, 2023)
Pernyataan  ini  menekankan  mengenai  pentingnya  koordinasi  dengan  seluruh divisi  dan  proyek  terkait  dalam  manajemen  restitusi  PPN.  Dalam  hal  ini,  perusahaan harus  membuat  prosedur  yang  jelas  untuk  setiap  langkah  administratif  dalam  proses restitusi. Hal ini akan memastikan bahwa semua pihak terlibat bertanggung jawab atas dokumentasi yang baik di perusahaan. Dengan adanya prosedur yang jelas, perusahaan dapat  memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  dan  meminimalkan  risiko  kesalahan dalam proses restitusi.
"Tentunya dengan kooperatif dan selalu memenuhi dokumen yang diminta sesuai dengan  jatuh  tempo  yang  telah  ditetapkan  agar  proses  sesuai  dengan  timeline restitusi." (Narasumber B, 2023)
Pernyataan  ini  menyoroti  pentingnya  kerjasama  dan  kepatuhan  dalam  proses restitusi  PPN.  Perusahaan  harus  bersikap  kooperatif  dengan  pihak  otoritas  pajak  dan selalu  memenuhi  dokumen  yang  diminta  sesuai  dengan  tenggat  waktu  yang  telah ditetapkan.  Dengan  demikian,  proses  restitusi  dapat  berjalan  sesuai  dengan  timeline
yang ditetapkan, meminimalkan keterlambatan atau kendala yang dapat mempengaruhi proses tersebut.
Dalam keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan perlunya koordinasi, prosedur yang  jelas,  kerjasama,  dan  kepatuhan  dalam  manajemen  restitusi  PPN  PT  PP  Presisi. Dengan mengoptimalkan faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat memperbaiki efisiensi dan  efektivitas  dalam  proses  restitusi  PPN  serta  meminimalkan  risiko  kesalahan  atau keterlambatan.
Tabel 5 Evaluasi Manajemen Restitusi PPN PT PP Presisi - Kolaborasi

## Departemen
People Business Process Technology Planning + + + Organizing + + + Actuating + + + Controlling + + +
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  PT  PP  Presisi memiliki kolaborasi yang baik antar departemen dalam konteks perencanaan restitusi PPN. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  sumber  daya  ( people )  yang  memadai  serta  sistem perencanaan ( business process ) yang efektif. Pernyataan dari narasumber menunjukkan kondisi  yang  kondusif  dan  efektif  dalam  alokasi  personel  untuk  delegasi  tugas, serta  adanya  kolaborasi  dan  koordinasi  yang  baik  antar  divisi  terkait  yang didukung  oleh  sistem  informasi  (technology)  yang  dianggap  memadai. Hal  itu menggarisbawahi bahwa 4 (empat) fungsi manajemen juga berjalan dengan semestinya. Dengan  demikian,  PT  PP  Presisi  dapat  dianggap  memiliki  fondasi  yang  kuat  untuk melaksanakan perencanaan restitusi PPN.

## Persiapan dan Program Restitusi PPN PT PP Presisi
PT  PP  Presisi  Tbk  telah  menerapkan  beberapa  strategi  untuk  meningkatkan efisiensi proses restitusi PPN. Salah satu strategi yang mereka gunakan adalah persiapan yang  matang  saat  pengajuan  restitusi.  Dengan  melakukan  persiapan  yang  matang,  PT PP  Presisi  Tbk  dapat  memastikan  bahwa  pengajuan  restitusi  dapat  dilakukan  dengan cepat  dan  sesuai  dengan  yang  diajukan,  sehingga  mengurangi  kemungkinan  adanya koreksi yang signifikan yang dapat dilihat dari kesaksian berikut:
“Tentunya  dengan  selalu  mempersiapkan  dengan  matang  saat  pesiapan pengajuan  restitusi  sehingga  saat  restitusi  sudah  cepat  dan  sesuai  dengan  yang diajukan sehingga tidak terdapat koreksi yang berarti” (Narasumber B, 2023)
“Sebelum  pengajuan  kami  mempersiapkan  dokumen  dokumen  yang  biiasa diminta  dan  mengecek  laporan  pajak  kesesuain  dengan  laporan  keuangan” (Narasumber A, 2023)
Selain  itu,  PT  PP  Presisi  Tbk  juga  memiliki  metode  untuk  mempercepat  proses pemeriksaan  dokumen  dan  data  dalam  restitusi  PPN.  Mereka  melakukan  persiapan dokumen-dokumen  yang  biasanya  diminta  dalam  pengajuan  restitusi  dan  melakukan pengecekan  kesesuaian  antara  laporan  pajak  dengan  laporan  keuangan.  Dengan melakukan  langkah-langkah  ini  sebelum  pengajuan,  PT  PP  Presisi  Tbk  dapat memastikan  keakuratan  data  dalam  pengajuan  restitusi  PPN.  Namun,  jika  terjadi ketidaksesuaian antara Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan permohonan restitusi PPN, PT PP Presisi Tbk memiliki langkah- langkah yang mereka ambil. Sebelum SKP dirilis, mereka  melakukan  pemeriksaan  akhir  dengan  membuat  draft  SKP  dan  memeriksanya dengan teliti untuk memastikan kesesuaian data yang telah diberikan. Hal ini dilakukan agar  terhindar  dari  adanya  koreksi  yang  seharusnya  tidak  perlu  dilakukan,  sehingga mengurangi  kemungkinan  ketidaksesuaian  dalam  SKP  yang  diterbitkan  sesuai  dengan pernyataan berikut:
“Biasanya sebelum stp rilis ada yang namanya pemeriksaan akhir dimana draft skp  sudah  dibuat  dan  kita  harus  memeriksa  terlebih  dahulu  dengan  kesesuaian  data yang  sudah  kita  berikan  jangan  sampai  terdapat  koreksi  yang  seharusnya  tidak dikoreksi  untuk  menghindari  ketidaksesuaian  dalam  skp  yang  terbit”  (Narasumber  A, 2023)
Dengan  menerapkan  strategi  persiapan  yang  matang,  mempercepat  proses pemeriksaan  dokumen  dan  data,  serta  melakukan  pemeriksaan  akhir  sebelum  SKP dirilis,  PT  PP  Presisi  Tbk  berupaya  meningkatkan  efisiensi  proses  restitusi  PPN  dan memastikan  keakuratan  data  dalam  pengajuan  restitusi.  Hal  ini  dapat  membantu perusahaan  dalam  mengoptimalkan  pengembalian  PPN  dan  meminimalkan  risiko ketidaksesuaian dengan pihak berwenang pajak.

## Tabel 6 Evaluasi Manajemen Restitusi PPN PT PP Presisi - Strategi Pelaksanaan
People Business Process Technology Planning + + + Organizing + + + Actuating +- +- +- Controlling +- +- +-
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  PT  PP  Presisi  memiliki strategi pelaksanaan yang efisien dalam konteks perencanaan dan pengorganisasian  restitusi  PPN. Hal  ini  terlihat  dari  adanya  sistem  perencanaan ( business process ) yang efektif dan efisien, serta proses perhitungan yang akurat terkait jumlah  restitusi  yang  seharusnya  diterima.  PT  PP  Presisi  mampu  mengidentifikasi transaksi  yang  memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan restitusi PPN dengan cukup baik. Dengan  demikian,  perusahaan  dapat  menghindari  kehilangan  dana  yang  seharusnya dikembalikan.  Selain  itu,  dari  sisi  teknologi  ( technology )  PT  PP  Presisi  juga  telah berhasil  membangun  mekanisme  pengumpulan  dokumen  yang  relevan  dengan  baik,
sehingga proses restitusi dapat berjalan dengan lancar. Dalam melaksanakan strategi ini, sumber  daya  ( people )  internal  PT  PP  Presisi  terbukti  mampu  secara  cukup  efisien mengintegrasikan  berbagai  aspek  yang  saling  bersangkutan  dalam  prosedur  restitusi PPN, termasuk perencanaan yang matang, identifikasi transaksi yang memenuhi syarat, serta  pengumpulan  dokumen  yang tepat . Dengan  mengoptimalkan  semua  tahapan ini, perusahaan  dapat  memastikan  bahwa  restitusi  PPN  dikelola  dengan  baik  dan  sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Realisasi Hasil Manajemen Restitusi PPN PT PP Presisi
Saat  ini,  prosedur  restitusi  PPN  yang  terjadi  dalam  PT  PP  Presisi  dapat  dilihat dalam bagan alur berikut;

## Gambar 1 Prosedur Restitusi Pra-Optimalisasi
Proses  restitusi  pajak  yang  harus  dilakukan  oleh  PT  PP  Presisi  terdiri  dari  8 (delapan) tahap sebagaimana didukung oleh pernyataan berikut:
“pertama, proyek mengajukan PR (Purchase Req) ke SCM pusat, kemudian SCM pusat  meminta  penawaran  dari  Vendor  (minimal  3  vendor)  setelah  nego  SCM  merilis PO  (Purchase  Order)  ke  Vendor,  setelah  itu  Vendor  mengirim  barang  ke  proyek, kemudian proyek memberikan Tanda Terima barang atau TTGR (Tanda Terima Good Receipt), setelah mendapat TTGR, vendor dapat menagih dengan mengirimkan invoice, faktur pajak dan kelengkapan tagihan lainnya kepada SCM, setelah diverifikasi, berkas akan  dinaikkan  ke  bagian  keuangan  dan  dijadikan  daftar  hutang”.  (Narasumber  A, 2023)
Prosedur  di  atas  dijabarkan  lebih  lanjut  pada  tahapan-tahapan  berikut:  (1) pencatatan,  pada  tahap  ini,  PT  PP  Presisi  harus  melakukan  pencatatan  terhadap seluruh  transaksi  yang  terkait  dengan  restitusi  pajak  yang  akan  diajukan.  Pencatatan dilakukan untuk memudahkan dalam pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan pada  tahap  selanjutnya,  (2)  rekonsiliasi  PPN  masukan  SPT  PPN  dengan  akun  UM PPN  masukan  LK,  dalam  tahap  ini  melibatkan  rekonsiliasi  antara  jumlah  PPN masukan  yang  tercatat  pada  SPT  PPN  dengan  jumlah  yang  tercatat  pada  akun  UM PPN  masukan  LK  (Laporan  Keuangan).  Rekonsiliasi  ini  bertujuan  untuk  memastikan
keakuratan  data  yang  akan  digunakan  untuk  mengajukan  restitusi  pajak,  (3) rekonsiliasi  PPN  masukan  SPT  PPN  dengan  akun  hutang  PPN  Keluar  LK,  dalam tahap ini melibatkan rekonsiliasi antara jumlah PPN masukan yang tercatat pada SPT PPN dengan jumlah yang tercatat pada akun hutang PPN Keluar LK. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data  yang akan  digunakan untuk mengajukan restitusi pajak, (4) mengumpulkan hardcopy faktur pajak, yang pada tahap ini, PT PP Presisi  harus  mengumpulkan  seluruh  dokumen  faktur  pajak  dalam  bentuk  hardcopy yang  dibutuhkan  dari  berbagai  departemen  internal  yang  akan  mendukung  bukti kompeten  dalam  pengajuan  restitusi  pajak,  (5)  menyiapkan  revisi  SPT  setelah dokumen faktur  pajak dikumpulkan, PT PP Presisi  harus  menyiapkan revisi  SPT  PPN sesuai  dengan  jumlah  PPN  yang  akan  diajukan  untuk  restitusi.  Lebih  jauh,  kesaksian pihak PT PP Presisi berikut menekankan mengenai pentingnya ketelitian dalam koreksi ulang jumlah serta berkas restitusi sebelum mengajukan dokumen- dokumen pengajuan kepada pihak terkait:
“seperti  yang  kita  tahu,  denda  atas  koreksi  restitusi  100%  dari  pengajuan,  jadi dalam tahapan harus sangat berhati hati dan sesuai dengan aturan, pertama pastikan PPN masukan yang kita terima atau faktur pajakan masukan yang kita ajukan restitusi sudah  lengkap  dan  tanggal  berkas  sudah  sesuai  dengan  penerimaan  barang  dari vendor, kemudian faktur pajak keluaran sudah lengkap dan sesuai dengan penyerahan barang  kepada  customer,  setelah  itu  khusus  untuk  PPN  masukan  atau  faktur  pajak masukan  semua  sudah  dibayarkan  kepada  vendor  dan  pastikan  vendor  sudah membayar  PPN  tersebut  dengan  memberikan  SPT  dan  lampiran  A2  dari  faktur  pajak tersebut,  kemudian  siapkan  laporan  untuk  membantu  saat  proses  pemeriksaan diantaranya  AKAB  (Arus  Kas  Arus  Barang),  ekualisasi  dan  rekonsiliasi  PPN  SPT dengan laporan keuangan”. (Narasumber A, 2023)
(6)  mengajukan  SPT,  yang  mana  tahap  ini  merupakan  proses  pengajuan  SPT PPN  restitusi  kepada  otoritas  pajak  terkait.  PT  PP  Presisi  harus  memastikan  bahwa semua dokumen dan data yang diperlukan telah terkumpul dengan lengkap dan akurat, (7) pemeriksaan yang diproses setelah SPT PPN restitusi diajukan, otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan data yang telah disampaikan. Tahap ini penting  untuk  memastikan  bahwa  permohonan  restitusi  pajak  yang  diajukan  telah memenuhi  semua  persyaratan  yang  ditetapkan,  (8)  pencairan  akan  segera  diproses apabila  tahap  pemeriksaan  telah  selesai  dan  permohonan  restitusi  pajak  disetujui, otoritas  pajak  akan  melakukan  pencairan  dana  restitusi  pajak  kepada  PT  PP  Presisi Proses  ini  dapat  memakan  waktu  beberapa  minggu  atau  bahkan  beberapa  bulan tergantung pada kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh otoritas pajak.
PT  PP  Presisi  juga  telah  mengadopsi  teknologi  dan  sistem  informasi  tertentu guna  mempermudah  proses  restitusi  PPN.  Salah  satu  sistem  yang  telah  diterapkan adalah SIMAP (Sistem Informasi  Restitusi PPN) yang memungkinkan pengguna untuk mengupload  file  PDF  dari  seluruh  berkas  yang  diperlukan  dalam  proses  restitusi. Dengan adanya  SIMAP,  perusahaan  dapat  menghindari  keterlambatan dan  kesalahan
dalam  pengumpulan  dokumen  yang  diperlukan,  sehingga  mempercepat  dan mempermudah proses restitusi PPN sebagaimana pernyataan berikut:
“ya, kami membuat sistem SIMAP dimana sistem ini dapat mengupload pdf dari seluruh berkas yang dibutuhkan saat restitusi”. (Narasumber B, 2023)
Hambatan  dalam  Realisasi  Manajemen  Restitusi  PPN  PT  PP  Presisi  seringkali meliputi beberapa faktor. Salah satu hambatan yang sering dihadapi adalah dalam hal dokumentasi. Proses pengumpulan berkas yang ada di perusahaan memerlukan waktu dan  jarak  yang  cukup,  sehingga  memakan  waktu  untuk  melengkapi  dan  memastikan pengajuan  restitusi  PPN  menjadi  lengkap  dan  ideal.  Untuk  mengatasi  hambatan tersebut,  PT  PP  Presisi  mengambil  langkah-langkah  tertentu.  Salah  satunya  adalah dengan  selalu  berkoordinasi  dengan  seluruh  divisi  dan  proyek  terkait  dalam perusahaan. Selain itu, PT PP Presisi juga membuat prosedur yang jelas dalam setiap administrasi  terkait  restitusi  PPN.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  semua pihak bertanggung jawab atas dokumentasi yang baik di perusahaan, sehingga proses restitusi PPN dapat berjalan lebih lancar sebagaimana dua pernyataan berikut:
“hambatannya  dalam  dokumentasi,  karena  jarak  dan  waktu  yang  diperlukan dalam  pengumpulan  berkas  yang  ada  di  perusahaan,  sehingga  membutuhkan  waktu untuk menjadi lengkap dan ideal dalam pengajuan”. (Narasumber B, 2023)
“tentunya dengan selalu berkoordinasi dengan seluruh divisi dan proyek terkait dan membuat prosedur yang jelas dalam setiap administrasi, sehingga membuat semua bertanggung jawab atas dokumentasi yang baik di perusahaan”. (Narasumber B, 2023)
Selain  itu,  apabila  terjadi  ketidaksesuaian  antara  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP) dengan  permohonan restitusi PPN, PT PP Presisi akan  melakukan pemeriksaan akhir sebelum  SKP  dirilis.  Dalam  pemeriksaan  akhir  ini,  draft  SKP  dibuat  dan  diperiksa untuk  memastikan  kesesuaian  data  yang  telah  diberikan.  Hal  ini  dilakukan  untuk menghindari  terjadinya  ketidaksesuaian  dalam  SKP  yang  diterbitkan  sebagaimana pernyataan berikut:
“biasanya sebelum stp rilis ada yang namanya pemeriksaan akhir dimana draft skp  sudah  dibuat  dan  kita  harus  memeriksa  terlebih  dahulu  dengan  kesesuaian  data yang  sudah  kita  berikan  jangan  sampai  terdapat  koreksi  yang  seharusnya  tidak dikoreksi untuk  menghindari ketidaksesuaian dalam skp yang terbit”. (Narasumber  A, 2023)
Namun, PT PP Presisi juga menghadapi kendala dalam mengoptimalkan restitusi PPN.  Salah  satu  kendala  tersebut  adalah  adanya  vendor  yang  kurang  kondusif. Meskipun  PT  PP  Presisi  telah  melakukan  pembayaran  PPN  kepada  vendor,  namun terkadang  vendor  tersebut  tidak  menyetorkan  PPN  tersebut  kepada  negara.  Hal  ini menjadi  kendala  dalam  upaya  optimalisasi  restitusi  PPN,  karena  PT  PP  Presisi  tidak dapat mengajukan restitusi PPN jika vendor tidak menyetorkan pajak yang seharusnya mereka  bayarkan  kepada  negara  seperti  yang  telah  dipaparkan  dalam  pernyataan berikut:
“vendor yang nakal meski sudah ada pembayaran dari PP presisi namun mereka tidak menyetorkan ppn tersebut kepada negara”. (Narasumber B, 2023)
Untuk mengevaluasi efisiensi dan keberhasilan proses restitusi PPN, perusahaan menggunakan  pengukuran  kinerja  dan  indikator  tertentu.  Salah  satu  indikator  yang digunakan  adalah  persentase  nilai  restitusi  yang  berhasil  dicairkan.  Dengan mengamati  presentase  ini,  perusahaan  dapat  menilai  sejauh  mana  proses  restitusi berjalan  dengan  efektif  dan  berhasil  dalam  mengembalikan  nilai  PPN  yang  telah dibayar  oleh  perusahaan.  Selain  itu,  ketepatan  waktu  dalam  pencairan  restitusi  juga menjadi  indikator  penting  dalam  mengevaluasi  keberhasilan  proses  restitusi  PPN. Dalam  hal  ini,  perusahaan  menilai  sejauh  mana  restitusi  PPN  dapat  diselesaikan sesuai  dengan  batas  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  melihat  tingkat  kepatuhan terhadap  waktu  pencairan  restitusi,  perusahaan  dapat  mengevaluasi  efisiensi  proses dan  mengidentifikasi  area  yang  perlu  ditingkatkan  yang  didukung  oleh  pernyataan berikut:
“dengan  melihat  persentase  nilai  dan  ketepatan  waktu  dalam  pencairannya”.
(Narasumber C,2023)
Maka  dari  itu,  pihak  PT  PP  Presisi  selaku  pihak  yang  mengajukan,  juga  ikut mengawal  ketat  proses  pencairan  melalui  upaya  yang  sebagaimana  pernyataan berikut:
“biasanya pihak kami akan datang langsung ke kantor pajak atau pun mengawal melalui layanan WhatsApp pelayanan KPP”. (Narasumber C,2023)

## Tabel 7 Evaluasi Manajemen Restitusi PPN PT PP Presisi - Sarana & Kinerja
People Business Process Technology Planning +- +- +- Organizing +- +- +- Actuating - - - Controlling + + +
Berdasarkan tabel  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa aktualisasi  restitusi PPN PT PP  Presisi  d ilaksanakan  dengan  cukup  efisien  dalam  konteks  pelaksanaan  dan pengawasan. Hal  ini  merupakan  hasil  dari  perencanaan  strategis  restitusi  PPN  PT  PP Presisi.  Meskipun  ada  beberapa  kelebihan  dalam  pelaksanaannya,  seperti  sistem informasi  terintegrasi  yang  memadai  ( technology )  dan  prosedur  restitusi  yang  berjalan lancar dan efisien secara keseluruhan ( business process ), terdapat 2  (dua) kekurangan. Kekurangan pertama terkait dengan dimensi sumber daya ( people ), terutama dari pihak eksternal  PT  PP  Presisi,  yang  sebelumnya  sudah  dijelaskan  bahwa  mereka  tidak memenuhi  kriteria penegakan  kepatuhan  terhadap  peraturan  dan  kebijakan  yang berlaku  dalam  hal  restitusi  PPN .  Kemudian,  terdapat  ketidaksesuaian  antara  SKP dengan permohonan restitusi PPN yang memakan waktu dalam tahap pengoreksiannya.
Kekurangan  ketiga  yang  perlu  diperhatikan  adalah  dimensi technology dan business process yang tidak sepenuhnya efektif dan efisien dalam pelaksanaan di lapangan. Ada beberapa hambatan dalam hal dokumentasi untuk pengumpulan berkas terkait jarak dan waktu,  yang  berdampak  pada  ketepatan  waktu  prosedur  restitusi  secara  keseluruhan. Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  kriteria  evaluasi sistem  komputer  dan database belum terpenuhi sepenuhnya, karena masih belum ada sistem informasi yang memadai  untuk  mengatasi  hambatan  dokumentasi  yang  secara  paralel  menghambat restitusi  PPN  PT  PP  Presisi  agar  memenuhi  kriteria  evaluasi keakuratan  dan ketepatan waktu restitusi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisa  dan  pembahasan  sistem  restitusi  PPN  PT  PP  Presisi,  dapat disimpulkan  bahwa  proses  restitusi  pajak  yang  dilakukan  oleh  PT  PP  Presisi  telah mematuhi  dasar  hukum  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 17/PMK.03/2013  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  10/PMK.03/2013.  Proses restitusi  PPN  dalam  PT  PP  Presisi  melibatkan  beberapa  tahapan.  Tahapan  tersebut meliputi  pencatatan  transaksi  terkait  restitusi  pajak,  rekonsiliasi  antara  PPN  masukan pada SPT PPN dengan  akun UM  PPN masukan  LK, rekonsiliasi  antara PPN masukan pada SPT PPN dengan akun hutang PPN Keluar LK, pengumpulan faktur pajak dalam bentuk  hardcopy,  penyusunan  revisi  SPT  PPN,  pengajuan  SPT  PPN  restitusi, pemeriksaan  oleh  otoritas  pajak,  dan  pencairan  restitusi  pajak  setelah  persyaratan terpenuhi. PT PP Presisi menjaga kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan koreksi jumlah dan berkas restitusi sebelum mengajukan dokumen-dokumen pengajuan kepada pihak  terkait.  Selain  itu,  mereka  juga  memastikan  bahwa  dokumen  dan  data  yang diperlukan telah terkumpul dengan lengkap dan akurat sebelum mengajukan SPT PPN restitusi.  Selama  proses  pencairan,  PT  PP  Presisi  mengawal  ketat  melalui  kunjungan langsung  ke  kantor  pajak  atau  melalui  layanan  WhatsApp  pelayanan  KPP.  Proses  ini melibatkan  kerja  sama  antara  berbagai  departemen  internal,  seperti  Divisi  Keuangan dan Pajak, serta otoritas pajak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh,  Muhammad,  Alawiyah,  Tri,  Apriansyah,  Gio,  Sirodj,  Rusdy  Abdullah,  & Afgani,  M.  Win.  (2023).  Survey  Design:  Cross  Sectional  dalam  Penelitian Kualitatif. Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer , 3 (01), 31–39.
Bodgan, Robert C., & Biklen, Sari K. (1982). Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Method. Boston: Ally &Bacon . Inc.
Creswell,  John  W.,  Deporter,  Bobbi,  Setiawati,  Gusti  Ayu  Dewi,  Foddy,  William, Hugdahl,  Kenneth,  &  Westerhausen,  Rene.  (n.d.). Adnan  Latief,  Mohammad. Research  Methods  on  Language  Learning.  Malang:  Universitas  Negeri  Malang, 2015.  Arikunto,  Suharsimi.  Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Ary, Donald, Lucy Cheser Jacobs, Asghar Razavieh, and .
Daud,  Andromedha,  Sabijono,  Harijanto,  &  Pangerapan,  Sonny.  (2018).  Analisis Penerapan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada  PT.  Nenggapratama  Internusantara. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 13 (02).
HR,  Ganesha,  &  Aithal,  P.  S.  (2022).  How  to  Choose  an  Appropriate  Research  Data Collection  Method  and  Method  Choice  among  Various  Research  Data  Collection Methods  and  Method  Choices  During  Ph.  D.  Program  in  India? International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS) , 7 (2), 455–489.
Indriani, Nur Hikmah, & Zelfia, Zelfia. (2022). Content Analysis Of Instagram Stories Features As Interpersonal Communication Media For Instagram Users In Makassar City. Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi , 3 (1), 150–157.
Istikhomah,  Annisa,  Sari,  Erma  Wulan,  &  Zahri,  Rihan  Mustafa.  (2022).  Sistem Administrasi  Pelaksanaan  Restitusi  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Pada Perusahaan  CV.  Satria. Simba:  Seminar  Inovasi  Manajemen,  Bisnis,  Dan Akuntansi , 4 .
Mangundap,  Purnama  V,  &  Tirayoh,  Victorina  Z.  (2016).  Analisis  prosedur  restitusi kelebihan pembarayan pajak pertambahan nilai (ppn) pada kantor pelayanan pajak pratama  manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan Akuntansi , 4 (1).
Ogi,  Gratia  Patricia,  Pangemanan,  Sifrid  S.,  &  Pontoh,  Winston.  (2020).  Analisis Pengendalian  Intern  Atas  Penerimaan  Kas  Pada  Pt.  Mandala  Multifinance,  Tbk Cabang  Manado. Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi , 15 (2),  124. https://doi.org/10.32400/gc.15.2.27983.2020
Sessa, Francesco, Bisegna, Claudio, Polverino, Paolo, Gacci, Mauro, Siena, Giampaolo, Cocci,  Andrea,  Marzi,  Vincenzo  Li,  Minervini,  Andrea,  Serni,  Sergio,  &  Campi, Riccardo. (2022). Transperineal laser ablation of the prostate (TPLA) for selected patients with lower urinary tract symptoms  due to benign prostatic obstruction: A
step-by-step guide. Urology Video Journal , 15 , 100167.
Surianto,  Surianto,  Mawarni,  Firda,  &  Sumarni,  S.  (2020).  Analisis  Proses  Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Jasa Konstruksi. Economics and Digital Business Review , 1 (1), 44–64.
Suwartawan,  Dedy,  &  Ariani,  Rospita.  (2022).  Dengue  Prevention  In  Gilimanuk  Port Buffer  Area  During  The  Covid-19  Pandemic. Proceeding  Book  Of  International Scientific Meeting On Epidemiology (ISME) , 90 .
Widodo, Joko. (2001). Good governance: telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah . Insan Cendekia surabaya.