http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada

## Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu
ISSN 2656-7202 (P) ISSN 2655-6626 (O)
Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2022
DOI: https://doi.org/10.35961/perada.v5i1.513

## PEMBENTUKAN PERATURAN ADAT PADA MASYARAKAT MANDAILING NATAL (STUDI KASUS DESA PIDOLO DOLOK)

## Liantha Adam Nasution
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal lianthaadam@stain-madina.ac.id

## ABSTRAK
Masyarakat  Mandailing  sangat  kental  dengan  peraturan  adat  yang  melekat  di  dalam  kehidupan masyarakatnya.  Begitu  juga  segala  peraturan  yang  ada  di  dalam  masyarakat  tidak  terlepas  dengan hukum dan norma adat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui segala bentuk peraturan adat  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  Mandailing,  serta  cara  pembentukan  peraturan  adat Mandailing,  dengan menggunakan  Normatif  dan Empiris    dengan  penelitian  yang  dilakukan di  Desa Pidoli  Dolok  dengan  metode  pengamatan,  survei  lapangan  dan  juga  wawancara.  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan diketahui bahwa  pembentukan peraturan  adat  dilakukan  oleh  raja  dengan persetujuan  dari mora,  kahanggi dan anak  boru. Dimana  peraturan  dibuat  untuk  memberikan kehidupan  yang  teratur  dalam  masyarakatnya  terkhusus  desa  Pidoli  Dolok.  Pemerintahan  adat mempunyai  hak  prerogatif  bagi  masyarakat  yang  mematuhi  semua  peraturan  yang  berlaku  dalam peraturan adat Mandailing Natal. Selain itu, walaupun seorang raja yang berkuasa di daerah tersebut dan juga sudah menjadi pusat kekuasaan dalam pemerintahan, raja selalu melibatkan hukum positif yang berlaku di dalam masyarakat serta melibatkan pandangan hukum dari para ulama yang berada di daerah tersebut.
The Mandailing community is very thick with customary regulations inherent in the lives of its people. Likewise, all regulations  in  society  are inseparable from customary laws and  norms. The purpose  of this  paper  is  to find  out  all  forms  of customary  regulations  that live  in  the  Mandailing  community,  as well  as  how  to  form  mandailing  customary  regulations,  by  using  field  research,  namely  research conducted in Huta Siantar Village and Pidoli Dolok Village by observation methods, field surveys and also  interviews.  Based  on  the  research  conducted  it  is  known  that  the  formation  of  customary regulations was carried out by the king with the consent of the mora, kahanggi and anak boru. Where rule is debated to provide an orderly life in its community, especially the villages of Huta Siantar and Pidoli  Dolok.  The  customary  government  has  a  prerogative  right  for  people  who  comply  with  all  the regulations applicable in the Mandailing Natal customary regulations.
Kata Kunci : Mandailing Natal, Peraturan Adat, Pembentukan Peraturan Adat
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada

## PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia, khususnya
masyarakat Mandailing Natal masih menjalankan  hukum  adat  dalam  kehidupan sehari-hari.  Hukum  adat  serta  peraturan  adat eksis di antara masyarakat adat dan  digunakan untuk  menangani  perselisihan  dan  delik  yang tidak  dapat  ditangani  oleh  polisi,  pengadilan, atau  lembaga  pemasyarakatan. 1 Masyarakat tetap  mempertahankan  dan  menjunjung  tinggi hukum  adat  karena  mereka  percaya  bahwa putusan  yang  berasal  peradilan  adat  dalam suatu  perkara  yang  dapat  menghadirkan  rasa keadilan 2 ,  serta  memberikan  keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan berbagai permasalahan yang timbul oleh permasalahan adat tersebut.
Keberadaan  hukum  adat  selaku  salah satu  wujud  hukum  yang diakui  keberadaannya dalam kehidupan adat serta adat hukum warga Indonesia  yang  dicantumkan  pada  Hukum Bawah  Republik  Indonesia  Tahun  1945  ialah pada  artikel  18B  bagian(  2)  yang  memastikan kalau“ Negeri membenarkan serta meluhurkan kesatuan-  kesatuan  Warga  Hukum  Adat bersama hak- hak tradisionalnya selama sedang hidup  serta  cocok  dengan  kemajuan  warga serta  prinsip  Negeri  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  hukum”.  Uraian hal  pengakuan  hukum  adat  oleh  Negeri  pula ada  pada  artikel  27  bagian(  1)  UUD’  45  yang memastikan“  Seluruh  masyarakat  Negeri berbarengan  perannya  di  dalam  hukum  serta rezim  serta  harus  menjunjung  hukum  serta rezim  itu  dengan  tidak  terdapat  kecualinya”, dari  kesimpulan  itu  bisa  disimpulkan  kalau, untuk  masyarakat  awam  ataupun  aparatur rezim  diharuskan  buat  menaati  hukum  yang legal  dalam  kehidupan  serta  adat  warga Indonesia  bagus  itu  hukum  kejahatan,  hukum awas, ataupun hukum adat.
1 Sukaria  Sinulingga  dkk, Pelestarian  Adat Masyarakat  Etnik  Sumatera  Utara (Medan:  Forum Komunikasi  Antar  Lembaga  Adat  Sumatera  Utara (FORKALA – SUI), 2004). h. 12
2 Suhunan Hamzah, Diktat Hukum Adat (Jakarta: University Press, 1978). h. 8
Hukum  Republik  Indonesia  No.  39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asas Orang selaku pangkal hukum pula membenarkan keberadaan  hukum  adat  selaku  salah  satu wujud  hukum  yang  legal  dalam  kehidupan serta adat hukum warga Indonesia, yang mana perihal ini  ditunjukkan dalam artikel 6 bagian( 1) Hukum itu yang memastikan“ Dalam bagan penguatan  hak  asas  orang,  perbandingan  serta keinginan  dalam  Warga  Hukum  Adat  wajib dicermati  serta  dilindungi  oleh  hukum,  warga, serta  penguasa”.  Bersumber  pada  Hukum  ini, hingga  bisa  kita  simpulkan  kalau  hukum  adat ditatap  selaku  infrastruktur  yang  dipakai  oleh Warga Hukum Adat  dalam penuhi“ hak adat” mereka,  alhasil  hukum  adat  wajib  dicermati serta  dilindungi  keberadaannya  bagus  oleh hukum,  warga,  ataupun  penguasa  alhasil kehadiran  hukum adat dalam warga  Indonesia bisa lalu terpelihara.
Hukum  adat  merupakan  hukum  yang tidak  tertulis,  tetapi  nilai-nilainya  ada  dan diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  untuk mereka  yang  menerapkannya. 3 Hukum  adat memiliki  ruang  lingkup  terbatas  yang  hanya relevan untuk masyarakat adat di mana hukum adat  itu  hidup  dan  berada,  dan  keadaan  ini mendorong kemungkinan untuk setiap kelompok  adat  memiliki  hukum  adat  yang berbeda.
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  Normatif  dan Empiris  yaitu  penelitian  dengan  melihat Peraturan-pertauran,  serta  meninjau  langsung kelapangan  ( Field  Research )  yang  dilakukan  di Desa Pidoli Dolok dengan metode pengamatan,  survei  lapangan  dan  juga wawancara  ke  beberapa  tokoh  adat  di  Desa Pidoli Dolok.

## SEJARAH SINGKAT MANDAILING NATAL
Pada  stanza  awal  syair  ke-13  Negeri kertagama  ada  julukan  Mandailing  serta  Pane serta  pada  stanza  kedua  ada  julukan  Padang Lawas.  Sebab  perihal  itu,  Mandailing  telah
3 Soekanto, Meninjau  hukum  adat  Indonesia (Jakarta: Soeroengan, 1954). h. 30
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
diketahui di nusantara beratus- ratus tahun saat sebelum  terdapat  Negarakertagama  sebab cuma  wilayah  lama  yang  telah  maju  serta mempunyai peran pentinglah yang dicatat oleh Mpu Prapanca.
Kabupaten  Mandailing  Natal  ialah Wilayah penopang antara dua komunitas etnik yang  berlainan  sistem  kekerabatannya,  ialah Batak  Toba  di  Tapanuli Utara  yang  menganut sistem  Paternal  serta  Minangkabau  yang menganut  sistem  Matrilineal  di  Sumatera Barat. Selaku komunitas penopang dua kultur, warga  Mandailing  hadapi  cara  percampuran nilai­  angka  adat  dari  kedua  komunitas  etnik itu  lewat  kontak  adat  yang  intensif.  Mereka bisa  memperkaya  budi  pekertinya  antara  lain berbentuk karakter yang mementingkan kelugasan  serta  kekuatan  hati  dari  utara  serta kecerdasan dari selatan. 4
Hal ini menunjukkan bahwa suku bangsa dan  wilayah  Mandailing  telah  dikenal  sejak akhir  abad  ke-14.  Sayangnya,  Mandailing seperti  menghilang  dari  sejarah  selama  lebih dari  lima  abad.  Mandailing  mencatat  sejarah baru  untuk  pertama  kalinya  pada  abad  ke-19, ketika  Belanda  menguasai  daerah  yang  kaya akan berbagai sumber daya alam ini 5 .
Ada  sebagian  tipe  julukan  Natal. Terdapat  yang  berkata  kalau  bangsa  Portugis lah yang berikan julukan ini sebab kala mereka datang  di  dermaga  di  wilayah  tepi  laut  barat Mandailing  mereka  menemukan  opini  kalau dermaga  alam  ini  mendekati  dengan  dermaga Natal di akhir selatan Daratan Afrika. Ada pula yang  mengatakan  kalau  armada  Portugis datang  di  dermaga  ini  pas  pada  hari  Natal, alhasil mereka memanggil dermaga  itu dengan julukan  Natal.  Tipe  lain  menerangkan  kalau julukan  Natal  serupa  sekali  tidak  terdapat hubungannya  dengan  Kota  Dermaga  Natal  di Afrika  Selatan  serta  tidak  terdapat  pula kaitannya dengan hari Natal.
4 Mhd Nur, Bandar Sibolga Di Pantai Barat Sumatra Pada Abad Ke-19 Sampai Pertengahan Abad Ke-20 , Cetakan pertama  (Padang,  Indonesia:  Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, 2015). h. 20
5 Ibid, h. 25
Adik dari penyair Sutan Takdir Alisjahbana,  Puti  Balkis  A.  Alisjahbana, menjelaskan bahwa nama kata Natal bersumber dari dua kata atau ungkapan singkat dalam bahasa Minangkabau dan Mandailing.
Terdapat  sebuah  ungkapan  atau  kata dalam bahasa Mandailing yaitu “natarida” yang memiliki  arti  nampak  (dari  kaki  Gunung- gunung Sorik Marapi di Mandailing). Kata atau ungkapan  ini  setelahnya  dikenal  dan  berubah menjadi  Natar.  Hingga  saat  ini  masih  banyak orang-orang  yang  berasal  dari  Mandailing menyebut  Natar  untuk  Natal,  termasuk  juga untuk penyebutan Batang Natar untuk Batang Natal. 6
M. Joustra, seorang tokoh dari Bataksch lnstituut, juga menyebut Natal dalam latar pada karyanya  yang  berjudul  " De  toestanden  in Tapanoeli en de Regeringscommissie ".
M.  Joustra  dalam  karyanya  menulis tentang  proses  perbaikan  jalan  pedati  menuju “Natar”  serta  proses  perbaikan  jalan  raya penghubung  antara  Sibolga  dan  Padang Sidempuan  yang  merupakan  bagian  dari  jalan yang  menyambungkan  Sumatera  Barat  dan Tapanuli.  Karya  M.  Joustra  ini  dimuat  pada halaman  14  dalam  Bataksch  lnstituut  no.  13 terbitan 1917.
Salah  satu  karya  dari  Dr.  S.  Muller  dan Dr.  L.  Horner  berupa  laporan  perjalanan  dan penelitian di Mandailing Tahun 1838 merupakan  karya  yang  diketahui  lebih  tua daripada  karya  M.  Joustra.  Dr.  S.  Muller  dan Dr. L. Horner menjelaskan bagaimana keadaan Air Bangis yang berada dalam kontrol Belanda semenjak  tahun  1756  serta  bagaimana  latar yang  letak  geografisnya  pada  posisi  0°  32′  30″ Lintang Utara dan 99° 5′ Bujur Timur, di mana telah  dikuasai  oleh  lnggris  sejak  tahun  1751- 1756. 7
Pernyataan  bahasa  Minangkabau  ranah nan  latar  setelah  itu  jadi  Nata(r)  yang
6 Edi  Nasution, Tulila:  Muzik  Bujukan  Mandailing , Cet. 1 (Penang, Malaysia: Areca Books, 2007). h. 11
7 Pemerintah  Kabupaten  Mandiling  Natal, ‘Sejarah dan Budaya Mandailing Natal’, berita.madina.go.id , 2022 <https://berita.madina.go.id/sejarah-dan-budaya- mandailing-natal/>.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
maksudnya  wilayah  tepi  laut  yang  latar merupakan  salah  satu  tipe  mengenai  asal muasal  julukan  Natal.  Seorang  sastrawan Mandailing,  Willem  lskander  memiliki  sebuah karya  monumental  dengan  judul  “Sibulus- bulus  Sang  Rumbuk­  rumbuk”  pada  karya tersebut  terpahat  gambaran  tanah  tempat lahirnya  yang  indah  dengan  dikelilingi  dengan dataran  tinggi  bukit-bukit  serta  gunung. Hingga  saat  ini  telah  teruji  tanah  Mandailing Sanggup  maju  menggunakan  sumber  daya alamnya  yang  meliputi  kemampuan  pangkal energi  alam,  semacam  tambang  kencana, beragam komoditas seperti karet, kelapa, beras serta kopi.
Bertepatan  pada  tanggal  9  Maret  1999, Kementerian  Dalam  Negeri  meresmikan Kabupaten  Mandailing  Natal  di  Kantor Gubernur  Sumatera  Utara  di  Medan.  Hal  ini tertuang  dalam  surat  yang  tertanggal  pada  24 April  1999  nomor  100/253.TU/1999.  Amru Daulay,  SH  selaku  Bupati  Mandailing  Natal, menetapkan  singkatan  Kabupaten  Madani Madina  untuk  Kabupaten  Mandailing  Natal dalam rangka sosialisasi kabupaten ini.
Kabupaten Mandailing  Natal terdiri dari 8 (delapan)  Kecamatan, 7 Kelurahan, dan  266 Desa  pada  saat  awal  berdiri.  Hingga  pada tahun  2002,  17  kecamatan,  7  kelurahan,  322 desa,  dan  10  Unit  Pemukiman  Transmigrasi (UPT). Selanjutnya Berdasarkan Perda No. 10 Tahun  2007  pemekaran  tersebut  bertambah menjadi  22  Kecamatan.  Pada  tahun  2008 kembali  menyusul  terbitnya  Perda  No.  8 Tahun 2008 mengenai Penghapusan Kelurahan,  Pengubahan  Nama  Desa,  dan Pembentukan  Desa,  sehingga  Kabupaten Mandailing Natal pada akhir tahun 2010 terdiri atas  23  Kecamatan,  27  Kelurahan,  dan  377 Desa.
Kabupaten ini berada pada bagian paling selatan  dari  Provinsi  Sumatera  Utara  (Sumut) dan  secara  langsung  berbatasan  dengan Sumatera Barat (Sumbar).
Kabupaten
Mandailing Natal memiliki penduduk asli yang terdiri  atas  dua  etnis  besar,  masyarakat  etnis Mandailing dan masyarakat etnis Pesisir
Komunitas  di  daerah  Mandailing  Natal terdiri  dari  etnis/suku  Aceh,  Melayu,  Nias, Batak,  Jawa,  Minang,  dan  Mandailing  dengan kelompok etnis/suku terbesar adalah Mandailing  (80%),  Melayu  pesisir  (7%),  dan Jawa (6%), etnis Melayu dan Minang berada di wilayah  Pantai  Barat,  sedangkan  Etnis Mandailing mendiami daerah Mandailing. 8
Pada zaman dahulu penduduk Mandailing  hidup  dalam  satu  kelompok, dengan  diperintah  oleh  seorang  raja  yang berdiam  di  Bagas  Godang,  sama  seperti penduduk  pada  kebanyakan  daerah  lain 9 . Sistem Dalian  Na  Tolu (tiga  tumpuan/pilar) digunakan  oleh  masyarakat  Mandailing  Natal untuk  mengatur  sistem  kehidupan  sehari-hari. Berdasarkan sistem ini terdapat tiga kelompok yaitu  Anak  Boru  (kelompok  kerabat  yang menerima anak perempuan), Kahanggi (kerabat  dari  marga  yang  sama),  dan kekerabatan  Mora  (kerabat  yang  memberikan anak  perempuan).  Umumnya,  pemimpin kelompok merupakan kerabat dekat Raja, yang dijadikan  kepala  pemerintahan  di  Huta  asal mereka atau negeri asalnya.

## PEMBENTUKAN  PERATURAN  ADAT MANDAILING NATAL
Pembentukan peraturan adat Mandailing Natal  telah  ada  sebelum  Indonesia  Merdeka yaitu sekitar tahun  1600-1800  M. Oleh  karena itu,  hukum  negara  harus  sesuai  dengan sosiologis dan filosofis dari masyarakat adat itu sendiri. 10 Peraturan  adat  Mandailing  Natal  di bentuk oleh Raja-raja terdahulu yang merupakan  hasil  musyawarah  antara  Mora, Kahanggi  dan  Anak  Boru,  yang  mengatur tentang pernikahan, kelahiran, serta kematian. 11 Yang  diartikan  dengan  Mora,  Kahanggi, serta  Anak Boru dalam  adat Mandailing Natal
8 Cut Nuraini, Permukiman Suku Batak Mandailing , Cet.  1  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press, 2004). h. 71
9 Ibid, h. 73
10
Hendro Puspito, Pengantar Sosiologi (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1997). h. 76
11 Veithzal  Rivai,  Bachtiar,  and  Boy  Rafli  Amar, Pemimpin  Dan  Kepemimpinan  Dalam  Organisasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013). h. 393.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
diucap  dengan  rancangan  Dalihan  na  Tolu yang  ialah  wujud  kekerabatan  dampingi  orang dalam  warga  Mandailing  Natal  di  mana rancangan  dalihan  dipercayai  bisa  membuat sistem  kekerabatan  yang  sempurna  semacam suatu  segitiga  serupa  bagian  yang  diartikan dengan  Mora(  donatur  anak  wanita)  serta memiliki  peranan  pada  anak  borunya  dalam istilahnya  diucap  dengan  elek  mar  anakboru (senantiasa  mencintai  anak  borunya),  setelah itu  yang  diucap  dengan  Kahanggi  (sistem kekerabatan  dampingi  ahli),  sedangkan  yang diartikan  dengan  Anak  Boru    (akseptor  anak wanita)  yang  mempunyai  peranan  terhadap moranya yang diketahui dengan sebutan: 1. Sitamba  na  urang  siorus  na  lobi (si  penambah yang kurang dan si pengurang yang lebih)
2. Na  manorjak  tupudi  juljul  tu  jolo (yang menerjang  ke  belakang  dan  menonjol  ke depan)  maksudnya  kewajiban  seorang  anak boru untuk memuliakan moranya
3. Si  tastas  nambur, artinya  adanya  kewajiban seorang  anak  boru  untuk  membuka  jalan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pihak mora.
Terdapatnya  pihak  Mora,  Kahanggi, serta  Anak  Boru  dalam  permusyawaratan dalam  pembuatan  peraturan  adat  Mandailing Natal  dengan  persetujuan  Raja  menunjukkan sistem  konferensi  yang  amat  pekat  dalam penanganan  sesuatu  kasus  atau  melotot  yang tidak  dapat  dituntaskan  Majelis  hukum,  Bagi pernyataan  yang  di  informasikan  oleh  Ustaz Mukhsin  berlaku  seperti  pengelola  adat  di Dusun  Pidoli  Dolok  kalau  tiap  perkara  yang terjalin  sudah  terdapat  peraturan  yang  menata saat  sebelum  perkara  itu  mencuat.  Serta peraturan  itu  dibuat  lewat  permusyawaratan ataupun lazim diucap  dalam dengan marpokat yang dicoba oleh 40 orang dalam satu kahanggi (sesuatu  perkumpulan  warga  satu  ahli  serta terdapat  pula  yang  menyebutnya  dengan saudara  pria  dari  pihak  papa  atau  generasi papa).  Serta  dalam  sesuatu  permusyawaratan wajib  dihadiri  oleh  Mora,  Kahanggi,  serta Anak  boru  serta  buat  peraturan  adat  yang cuma  bertabiat  lokal  ataupun  cuma  satu  desa hingga  peraturan  adat  terbuat  oleh  Kahanggi
serta  bila  peraturan  itu  tidak  bertabiat  lokal hingga peraturan itu terbuat oleh Mora natoras serta  atas  persetujuan  raja,  yang  jadi  Mora Natoras  di  dusun  Pidoli  Dolok  terdapat  8 orang  dan  Raja  Desa  Pidoli  sendiri  ada beberapa  gelar  raja    yaitu  Sutan  Batara  Pidoli, Sutan Mngaraja Enda dan Sutan Mandailing Pembentukan peraturan adat di Mandailing  natal  disamakan  dengan  adab maksudnya peraturan adat dibuat selama tidak bertentangan  dengan  agama  karena  agama adalah  pedoman  utama    yang  digunakan masyarakat dalam menyelesaikan suatu persoalan, adat Mandailing  secara resmi diatur di  masyarakat  adat  Mandailing  Natal  adalah pada  masa  jabatan  Drs.  H.  Dahlan  Hasan Nasution.  Tepatnya  setelah  dikeluarkannya Peraturan  Bupati  Mandailing  Natal  Nomor  7 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan  dana  desa  tepatnya  pada  pasal  1 ayat 8 yang berbunyi : 12
“Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus    urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat  ,  hak,  asal  usul  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Untuk  saat  ini  sanksi  bagi  pelanggar peraturan  adat  tidak  berjalan  efektif  setelah adanya hukum positif yang mengatur masyarakat  secara  resmi,  dan  bagi  pelanggar peraturan adat dalam masyarakat adat Mandailing  Natal  sendiri  diselesaikan  secara kekeluargaan  dan  di  damaikan  oleh  pihak hatobangon  atau  pemangku  adat  yang lainnya. 13 Pada  jaman  dulu  sanksi  yang diberikan  bagi  pelanggar  peraturan  adat khususnya di daerah Pidoli Dolok adalah tidak mendapatkan bagian atau tidak mendapat harta ataupun tempat usaha seperti kebun dan sawah
12 Bupati  Mandailing  Natal, Peraturan  Bupati Mandailing  Natal  Nomor  7  Tahun  2013  Tentang  Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa , 2013.
13 Rianto Adi, Metodologi penelitian sosial dan hukum (Jakarta: Granit, 2004). h. 4
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
untuk  digarap.  Dan  bagi  masyarakat  yang menaati peraturan adat maka berhak mendapatkan  imbalan  dari  raja  yaitu  tempat usaha, tanah, sawah, dan juga kebun.
Rezim  adat  memiliki  hak  prerogatif untuk  warga  yang  menaati  seluruh  peraturan yang  legal  dalam  peraturan  adat  Mandailing Natal.  Tidak  hanya  itu,  meski  seseorang  raja yang  berdaulat  di  wilayah  itu  serta  pula  telah jadi  pusat  kewenangan  dalam  rezim,  raja senantiasa  mengaitkan  hukum  positif  yang legal  di  dalam  warga  dan  mengaitkan pemikiran  hukum  dari  para  malim  yang terletak di wilayah itu. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Apid Nasution 14 dari  desa  Huta  Siantar  menyatakan  bahwa, seorang  pelaku  pelanggar  hukum  yang  ada dalam  masyarakat  akan  disidangkan  secara terang-terangan  di  hadapan  masyarakat  desa tersebut,  di  tempat  yang  bernama Sopo  Godang (suatu  tempat  untuk  melakukan  sidang  dan acara  adat lainnya). Dalam melakukan persidangan  harus  disaksikan  oleh  seluruh masyarakat  dalam  ruangan  yang  tidak  ada dindingnya  sehingga  bisa  di  saksikan  oleh semua orang tanpa ada penghalang. Karena itu asas  keadilan  dan  keterbukaan  selalu  menjadi asas  utama  yang  selalu  digunakan  di  desa  itu, serta tidak mengenal asas pernyataan kebencian  seperti  yang  ada  dalam  hukum positif.  Oleh  karena  itu,  hukuman  tersebut diberikan  bukan  berasal  atas  dasar  kebencian terhadap pelaku pelanggar hukum.
Dalam adat Mandailing hukuman terberat  yang  diberikan  bagi  pelanggar  hukum yaitu hanya diusir dari kampung (huta) dan juga di asingkan dari masyarakat dengan waktu yang ditentukan. 15 Hukuman tersebut diberikan agar para  pelanggar  hukum  bisa  memperbaiki hidupnya  dan  juga  memberikan  efek  jera  bagi pelaku  pelanggar  hukum  dan  juga  sebagai suatu cara untuk membuat masyarakat berpikir ulang  untuk  melakukan  pelanggaran  aturan
14 Apid, Pembentukan  Peraturan  Adat  Pada Mandailing (Huta Siantar: Bagas Godang, 2022).
15 Pandapotan  Nasution, Adat  Budaya  Mandailing Dalam  Tantangan  Zaman ,  Ed.  1.,  cet.  1  (Medan? FORKALA Prov. Sum. Utara, 2005). h. 152
adat  yang  sudah  ditetapkan  oleh  raja  dan  juga persetujuan  dari Mora,  Kahanggi ,  dan Anak Boru. Dan  jika  seorang  pelaku  pelanggaran telah  selesai  dalam  masa  hukumannya  atau masa  pengasingannya,  maka  ia  bisa  kembali dengan  memberikan  buah  tangan  berupa  kain untuk  diberikan  kepada  para  haobangon  atau tokoh adat dalam masyarakat yang sebelumnya memutus  perkaranya.  Kemudian  kasusnya  di anggap  telah  selesai  karna  telah  menjalani hukuman  yang  diberikan,  yang  menjadi  batas pemberian  hukumannya  adalah  sampai  ia  bisa memperbaiki  hidupnya  kembali  dan  suatu pelanggar  hukum  adat  tentunya  tetap  akan mendapat sanksi moral dalam masyarakat yang kemungkinan akan sangat sulit hilang walaupun  sudah  mendapat  hukuman  dan menjadi pengajaran bagi masyarakat lainnya.
Hukum  adat  adalah  suatu  adat  yang mengatur  suatu  hubungan  yang  baik  antara suatu  individu  dengan  individu  lainnya  dalam suatu  masyarakat.  Hukum  juga  memberikan jaminan  untuk  terpenuhinya  hak  serta kewajiban  bagi  seluruh  penduduk  didaerah tersebut. Hukum adat merupakan hukum yang tidak  tertulis. 16 Sebagaimana  yang  tercantum dan  tertulis  dalam Surat  Tumbaga  Holing yang menjadi  sumber  hukum  adat  Mandailing, dalam  surat  tersebut  dinyatakan  bahwa  aturan yang  tidak  pernah  tertulis,  tetapi  harus  dapat dibaca hati (roha).
Hukum  yang  terdapat  dalam  adat Mandailing  dipaparkan  dengan  rancangan Abdi, Domu, Uhum, Ugari, serta Hupantunon yang  jadi  pangkal  paling  tinggi  dalam  hukum adat  Mandailing,  ibaratkan  semacam  Hukum Bawah dasar sistem negeri Republik Indonesia, di  mana  Abdi  membuktikan  pada  salah  satu rancangan  angka  yang  tercantum  dalam  adat terhormat masyarakat Mandailing, ialah Holong  dohot  domu.  Serta  Holong  artinya satu  rancangan  silih  mencintai  bagus  antara seseorang  raja  dengan  rakyatnya  atau  sesama rakyatnya, dengan memakai rancangan Holong ini tiap orang yang hidup dalam warga dituntut
16 Soerojo  Wignjodipoero, Pengantar  Dan  Asas- Asas Hukum Adat (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995). h. 30
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
buat  menampilkan  rasa  kasih  sayangnya  pada orang  lain  bagus  melingkupi  saudara  dekat, orang sebelah, ataupun pada warga dusun yang memuat  dalam  wujud  marsihaholongan,  sa anak boru, balik majais, serta lain serupanya.
Konsep yang kedua yaitu Domu menunjukkan pada suatu konsep kebersamaan maksudnya  dengan  tidak  mengutamakan  diri sendiri  ataupun  golongan  tertentu  dan  selalu berupaya  untuk  selalu  memberikan  kebaikan dan  mengutamakan  kepentingan  bersama. Semua  orang  mempunyai  bagian  dalam menimbulkan  suatu  kewajiban  yang  harus dijaga  dan  dipelihara. 17 Dalam  konsep  ini  bisa menimbulkan  budaya marsialap  ari,  mayaraya, dan martoktok. Hal ini menunjukkan ungkapan kerukunan dalam lingkup na sabagas, na sahudon, na  sakahanggi. Karena  dalam  kelompok masyarakat tersebut, setiap permasalahan yang terjadi  diselesaikan  berdasarkan  kesepakatan bersama,  jika  tidak  bisa  di  selesaikan  antara kelompok  tersebut  maka  di  selesaikan  oleh mora dan anak  boru untuk  menguatkan keputusan  yang  akan  dibuat,  oleh  karena  itu, setiap  orang  harus  masuk  dalam  kelompok masyarakat untuk mengikat setiap orang dalam aturan  tersebut  dan  jika  ada  yang  tidak  patuh terhadap  keputusan  atau  aturan  tersebut  bisa membahayakan  konsep domu ,  dan  hukuman terberat yang bisa didapatkan dalam masyarakat  Mandailing  adalah  dikucilkan,  dan juga  dijauhkan  dari  kebersamaan  dalam masyarakat tersebut. 18
Rancangan yang ketiga ialah Uhum, yang ialah rancangan yang terdapat sehabis terdapat ketentuan  dari  rancangan  Abdi,  kehadiran rancangan ini menyangkut bermacam ketentuan  mengenai  metode  penerapan  serta pula  kedudukan  atau  pekerjaan  di  lakukan. Ilustrasinya  ketentuan  mengenai  penerapan acara  perkawinan  ataupun  yang  lazim  diucap
17 Basyral  Hamidy  Harahap, Siala  sampagul:  nilai- nilai  luhur  budaya  masyarakat  Kota  Padangsidimpuan , Cetakan  pertama  (Padangsidimpuan:  Pemerintah  Kota Padangsidimpuan, 2004). h. 25-27
18 Askolani  Nasution,  ‘SISTEM  HUKUM MANDAILING (2)’, 2022
<https://www.mandailingonline.com/sistem-hukum- mandailing-2/>.
dengan  horja,  serta  pula  dalam  kegiatan pemberian  titel  kebangsawanan  ialah  kegiatan patabalkon  goar,  serta  lain  serupanya.  Serta bila  terjalin  sesuatu  pelanggaran  dalam peraturan  ini  dapat  diserahkan  kompensasi atau  dapat  pula  dikeluarkan  dari  aliansi ataupun  kebersamaan(  kahanggi),  atau  dari aliansi lain yang terdapat dalam warga itu.
Konsep  yang  keempat  yaitu Ugari konsep ini adalah suatu aturan tambahan yang telah  disepakati  secara  bersama  dan  juga sebagai  aturan  tambahan  yang  belum  dibuat pada  peraturan patik dan uhum. Misalnya aturan  tentang  perkawinan  semarga  yang ditimbulkan karna adanya perubahan nilai-nilai yang  adan  dalam  masyarakat.  Karena  pada masa  lalu,  perkawinan  semarga  dianggap sebagai pelanggaran adat, karena itu jika terjadi pelanggaran  terhadap  peraturan  adat  tersebut bisa  diberikan  sanksi  berat.  Tetapi  karena perubahan  nilai-nilai  yang  terjadi  saat  ini tentang  pelanggaran  peraturan  adat  tentang larangan  perkawinan  semarga  ini  sudah  bisa ditolerir dan dianggap sebagai hal biasa.
Rancangan  kelima  ialah  Hapantonon mengarahkan mengenai aturan metode berdialog  serta  santun  adab.  Perihal  ini menyangkut ketentuan berdialog ataupun yang diucap  selaku  partuturon  (teguran)  opsi  tutur sebab perbandingan umur serta pula perbandingan  kategori  sosial,  bunyi  berdialog kita  kepada  orang  lain  serta  lain  serupanya. Ilustrasinya  metode  berdialog  kepada  mora, berdialog  kepada  ompung bayo, bunyi  ucapan pada  orang  yang  kita  kira  pantas  berdialog terbuka.  Untuk  orang  yang  melalaikan partuturan  dapat  diucap  selaku  orang  yang tidak  paham  adat  dan  tidak  menguasai  adat. Tetapi dalam perihal ini tidak terdapat ganjaran bagi  yang  tidak  paham  partuturan  ataupun teguran  tetapi  sanksinya  cuma  berbentuk diperlakukan  selaku  seorang  yang  anti  sosial ataupun  seorang  yang  tidak  ingin  berteman dalam warga adat, alhasil orang yang anti sosial semacam itu dapat disisihkan dalam pergaulannya  ataupun  dalam  aktivitas  sosial.
Selain itu juga ada raja Mandailing yang tidak  memiliki  kekuasaan  yang  mutlak
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
terhadap  hukum  dan  perundang-undangan. Juga  badan  legislatif  yang  bertugas  membuat undang-undang  atau uhum pada  pemerintahan Mandailing, tidak berada pada diri seorang raja tetapi  juga  melekat  pada  lembaga namora- natoras .  Pada  proses  rancangan  peraturan  dan pengawasan suatu peraturan tersebut diputuskan  secara  kolektif  pada  sidang  adat, sehingga  tidak  hanya  tersusun  atas  kehendak raja  saja  seperti  pada  umumnya  pada  daerah Jawa.  Pada  rancangan  ini  juga  termuat bagaimana pemberian sanksi untuk pihak yang melanggar  peraturan  adat. 19 Putusan  adat tersebut ditetapkan dan dinyatakan menggunakan  ungkapan:... muda  tartiop  opat  na, ni paspas naraco holing, ni ungkap buntil ni adat, ni suat dokdok ni hasalaan, ni dabu utang dohot baris.
Peraturan  adat  yang  ada  di  Desa  Pidoli ada yang menyangkut hal-hal berikut:
1. Larangan mengadakan Organ

## Tunggal
Menurut  masyarakat  desa  Pidoli Dolok  dalam  resepsi  pernikahan  yang mengadakan  Organ  Tunggal  itu  sudah tidak  layak  dan  menghilangnya  norma kesopanan  dari  kalangan  remaja,  ibu-ibu, serta  memberikan  pengajaran  yang  tidak mendidik  bagi  generasi  mudanya.  Hal  itu karena,  hiburan  dijadikan  sebagian  orang atau masyarakat yang tidak mengindahkan norma  kesopanan  tersebut  dan  banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat desa Pidoli Dolok.
2. Larangan  menikahkan  tiga  orang sekaligus  dalam  satu  keluarga  dalam satu  waktu  dan  yang  menjadi  sangsi bagi  pelaku  yang  melanggarnya  Raja tidak akan menghadiri pestanya Pantangan  menikahkan  3  orang berkeluarga  sekalian  sebab  dicemaskan hendak  membagikan  akibat  kurang  baik untuk  salah  satu  pihak.  Bersumber  pada Kerutinan  yang  terjalin  di  warga  yang telah  melanggar  ketentuan  itu  hendak menyambut  akibat  minus.  Misalnya,  salah
19 Soepomo R, Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1970). h. 30
satu  pihak  dari  tiga  pengantin  terdapat yang  tidak  memiliki  generasi  serta  apalagi terdapat  anak  dari  pernikahan  itu  yang tewas bumi.
3. Patuaekkon
Dalam  permasalahan  perkawinan  ada beberapa  peraturan  adat  Mandailing
Natal, Misalnya apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga seseorang  dilarang  kembal  ke  rumah orang  tuanya  dan  permasalahannya  di selesaikan secara musyawarah oleh Kahanggi. 20
4. Endeng-Endeng Secara etimologi Endeng-Endeng bersumber  dari  istilah Ende yang  berarti nyanyian  atau  lagu.  Pelaksanaan  Endeng- Endeng  ini  diisi  dengan  tarian  yang Bersama-sama antara mempelai dan pihak keluarganya  ( dahlian  na  tolu ). 21 Pada endeng-endeng  tidak  hanya  ada  tarian, ketika tarian gabungan dilakukan, keluarga biasanya  menjepit  uang  di  antara  jari telunjuk  dan  jari  tengah  mereka  untuk diberikan  kepada  mempelai.  Akan  tetapi hal  ini  tidaklah  mudah,  kedua  mempelai harus  terus  menari  sambil  berusaha mendapatkan  uang,  dengan  keluarga mempelai wanita terus-menerus menari ke berbagai  arah  untuk  membuat  keduanya sulit  atau  tidak  mungkin  mendapatkan uang  tersebut.  Pelaksanaan Endeng-Endeng ini  dapat  dilakukan  pada dua  pilihan  hari, yaitu setelah  hari Upah  Tondi dilakukan atau sebelumnya.
Adapun  syair  lagu Endeng-Endeng sebagai  berikut: Endeng-niendeng  baya Situkkoni  dondong, Ahama di konang bayo na lom-lom,  Sada  ditamba  sada  inda  dibotoho, Tammat  tusikola  jadi  panakko. Yang memiliki  arti: Endeng-endeng,  Apalah  yang engkau  kenang anak  laki-laki  yang  hitam  satu tambah  satu  kamu  tidak  tahu,  tamat  dari sekolah kamu jadi pencu.
20 R. h. 33
21 Barend  ter  Haar  and  Soebakti  Poesponoto K.Ng, Asas-asas dan susunan hukum-adat beginselen en stelsel van het adatrecht (Jakarta: Pradnja Paramita, 1999). h. 21
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
5. Upah-Upah
Pada  adat  Melayu Upah  Tondi  ini dikenal  dengan  sebutan Tepuk  Tepung Tawar . Pada Upah  Tondi, semua  anggota keluarga  atau  wakilnya  wajib  memberikan nasehat, yang disebut juga Mambaen Hata pada bahasa Mandailing. Keluarga tersebut  terdiri  dari Kahanggi (keluarga kandung yang melangsungkan perkawinan), Anak  Boru (keluarga  yang memperistri  anak  perempuan)  dan Mora (keluarga yang memberikan anak perempuannya  sebagai  istri,  dan  saudara laki-laki  dari  ibu  yang  bernama  Tulang). Keluarga  dari  tiga  pihak  ini  juga  disebut juga dengan Dalihan Na Tolu.
6. Tradisi  Mangalehen  Mangan  Pada Adat Mandailing Mangalehen mangan  pada adat Mandailing  artinya  memberi  makan  pada seorang  putri  yang  akan  menikah. Biasanya  tradisi  ini  dilaksanakan  pada malam  hari  sebelum  putri  itu  akan menikah keesokan harinya. Dalam  bahasa Mandailing  memberi  makan  ini  disebut sebagai “ Mangalehen Mangan Indahan Pamunan ”.  Fungsi  dari  tradisi  mangalehen mangan  ini  ialah  seorang  putri  yang  akan menikah  dengan  suaminya  ini  dianggap sudah  berpindah  menjadi  bagian  dari keluarga  suaminya  nanti.  Maka  dalam acara  mangalehen  mangan  ini  dimaknai sebagai memberi makan terakhir di rumah orang tuanya dalam status anak gadis. Dan fungsi  yang  lain  juga  kesempatan  bagi keluarga memberikan “ Poda ” atau nasehat kepada  putri  yang  akan  menikah  sebagai bekal untuk berumah tangga 22
Dalam acara mangalehen mangan ini dilaksanakan oleh orang tua seorang putri yang  akan  menikah  dan  akan  diberikan tempat  duduk  di  atas  “ amak  lampisan ” yaitu  tikar  adat  yang  berlapis.  Makanan yang  disediakan  yaitu  berupa  nasi,  ikan, telur,  ayam,  udang  dan  sedikit  garam
22 Pandapotan  Nasution, Uraian  singkat  tentang adat  Mandailing  serta  tata  cara  perkawinannya (Jakarta: Widya Press, 1994). h. 40
mentah  yang  diletakkan  di  atas  daun. Semua  makan  tersebut  disusun  dan diletakkan  di  atas  “ Anduri ”  yaitu  tampah yang  di  buat  dari  bambu  yang  dianyam dan  masih  ditutup  dengan  daun  pisang serta kain adat.
Setelah  itu  dibukalah  makanan  usai dibacakan pantun dalam bahasa Mandailing dengan cara menggulung daun pisang beserta kain adat yang dimulai dari ujung kanan hingga ke ujung kiri. Sesudah makanan  itu  terbuka  maka  si  putri  di “ Surdu ”  atau  disuguhi  beberapa  lembar daun sirih yang berasal dari orang tua dan kerabat  dan  juga  yang  memimpin  acara mangalehen mangan tersebut. Dan dilanjutkan  memberi  nasehat  oleh  ayah dan ibu seorang putri dan kepada kerabat dekat  juga  dimintai  untuk  memberi nasehat  kepadanya.  Setelah  semuanya memberi  nasehat  maka  yang  memimpin acara  tersebut  menjelaskan  semua  makna makanan  yang  telah  di  sajikan  di  depan putri  yang  akan  menikah  itu.  Selesai menjelaskan maka putri tersebut dipersilahkan  untuk  menikmati  makanan adat yang sudah tersaji di depannya. 23

## KESIMPULAN
Pembentukan peraturan adat Mandailing Natal  telah  ada  sebelum  Indonesia  Merdeka yaitu sekitar tahun  1600-1800  M. Oleh  karena itu,  hukum  negara  harus  sesuai  dengan sosiologis dan filosofis dari masyarakat adat itu sendiri.  Peraturan  adat  Mandailing  Natal  di bentuk oleh Raja-raja terdahulu yang merupakan  hasil  musyawarah  antara  Mora, Kahanggi  dan  Anak  Boru,  yang  mengatur tentang pernikahan, kelahiran, serta kematian.
23 Afifuddin Lubis, ‘Mangalehen Mangan, Tradisi Adat  Mandailing    untuk  Putri  yang  akan  Menikah’, Kompasiana.com ,
2022
<https://www.kompasiana.com/marayackandostorang /5b33efa4dd0fa8733b7d5383/mangalehen%20- mangan-tradisi-adat-mandailing-untuk-putri-yang-akan- menikah>.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
9
Pembentukan peraturan adat di Mandailing  Natal  disamakan  dengan  adab maksudnya peraturan adat dibuat selama tidak bertentangan  dengan  agama  karena  agama adalah  pedoman  utama    yang  digunakan masyarakat dalam menyelesaikan suatu persoalan, adat Mandailing  secara resmi diatur di  masyarakat  adat  Mandailing  Natal  adalah pada  masa  jabatan  Drs.  H.  Dahlan  Hasan Nasution.
Pemerintahan  adat  mempunyai  hak prerogatif  bagi  masyarakat  yang  mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam peraturan adat  Mandailing  Natal.  Selain  itu,  walaupun seorang  raja  yang  berkuasa  di  daerah  tersebut dan juga sudah menjadi pusat kekuasaan dalam pemerintahan,  raja  selalu  melibatkan  hukum positif yang berlaku di dalam masyarakat serta melibatkan pandangan hukum dari para ulama yang berada di daerah tersebut.[]

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Rianto, Metodologi penelitian sosial dan hukum (Jakarta: Granit, 2004)
Apid, Pembentukan  Peraturan  Adat  Pada
Mandailing (Huta Siantar: Bagas
Godang, 2022)
Bupati  Mandailing  Natal, Peraturan  Bupati Mandailing  Natal  Nomor  7  Tahun  2013 Tentang Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dana Desa , 2013
Haar,  Barend  ter,  and  Soebakti  Poesponoto K.Ng, Asas-asas dan susunan hukum-adat beginselen  en  stelsel  van  het  adatrecht (Jakarta: Pradnja Paramita, 1999)
Hamzah,  Suhunan, Diktat  Hukum  Adat (Jakarta: University Press, 1978)
Harahap,  Basyral  Hamidy, Siala  sampagul:  nilai- nilai  luhur  budaya  masyarakat  Kota Padangsidimpuan , Cetakan pertama
(Padangsidimpuan:  Pemerintah  Kota
Padangsidimpuan, 2004)
Lubis, Afifuddin, ‘Mangalehen Mangan, Tradisi  Adat  Mandailing    untuk  Putri yang  akan  Menikah’, Kompasiana.com ,
2022
<https://www.kompasiana.com/mara yackandostorang/5b33efa4dd0fa8733b 7d5383/mangalehen%20-mangan- tradisi-adat-mandailing-untuk-putri- yang-akan-menikah>
Nasution,  Askolani,  ‘SISTEM  HUKUM
MANDAILING (2)’, 2022 <https://www.mandailingonline.com/ sistem-hukum-mandailing-2/> Nasution, Edi, Tulila: Muzik Bujukan Mandailing ,  Cet.  1  (Penang,  Malaysia:
Areca Books, 2007)
Nasution, Pandapotan, Adat Budaya Mandailing Dalam  Tantangan  Zaman ,  Ed.  1.,  cet.  1 (Medan?  FORKALA  Prov.  Sum. Utara, 2005)
———, Uraian  singkat  tentang  adat  Mandailing serta  tata  cara  perkawinannya (Jakarta:
Widya Press, 1994)
Nur,  Mhd, Bandar  Sibolga  Di  Pantai  Barat Sumatra  Pada  Abad  Ke-19  Sampai Pertengahan Abad Ke-20 , Cetakan pertama (Padang, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan,  Balai  Pelestarian  Nilai Budaya Padang, 2015) Nuraini, Cut, Permukiman Suku Batak Mandailing ,  Cet.  1  (Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2004)
Pemerintah  Kabupaten  Mandiling  Natal, ‘Sejarah dan Budaya Mandailing Natal’, berita.madina.go.id , 2022 <https://berita.madina.go.id/sejarah- dan-budaya-mandailing-natal/> Puspito, Hendro, Pengantar Sosiologi
(Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1997)
R, Soepomo, Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam  Hukum  Adat (Jakarta:  Pradnya Paramita, 1970)
Rivai, Veithzal, Bachtiar, and  Boy Rafli Amar,
Pemimpin  Dan  Kepemimpinan  Dalam Organisasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) Sinulingga  dkk,  Sukaria, Pelestarian  Adat Masyarakat Etnik Sumatera Utara
(Medan:  Forum  Komunikasi  Antar
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
Lembaga Adat Sumatera Utara (FORKALA – SUI), 2004) Soekanto, Meninjau  hukum  adat  Indonesia
(Jakarta: Soeroengan, 1954)
Wignjodipoero,  Soerojo, Pengantar  Dan  Asas-
Asas  Hukum  Adat (Jakarta:  Toko Gunung Agung, 1995)