## Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksanaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan
Kade Richa Mulyawati, A.A.Sg.Laksmi Dewi*, dan Komang Indra Saputra
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa , Denpasar, Bali-Indonesia Laksmidewi2909@gmail.com

## Abstrak
Dalam ketentuan KUHP, tampaknya tidak ada peraturan tentang tindakan kriminal yang dapat dikenakan hukuman bersyarat, dalam hal pengawasan dan pelaksanaan keputusan hakim, seperti yang dilakukan oleh pelaksana putusan pengadilan.  tidak  berfungsi  dengan  baik  seolah-olah  pengawasan  hanya  formalitas  saja,  masalah  dalam  tesis  ini adalah  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  hukuman  bersyarat  dan  penerapan  hukum  hukuman bersyarat  dalam  hal  pengawasan  dan  implementasi  yang  dilakukan  oleh  jaksa,  jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  empiris  dengan  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Sumber  data  yang  digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini membahas  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  persidangan  pidana  yang  dalam  memberikan  putusannya hakim memiliki pandangan yang berbeda antara hakim satu sama lain mengenai putusan bersyarat atau pidana dan proses  yang  dilakukan  oleh  jaksa  dalam  hal  pelaksanaan  dan  pengawasan  terpidana  pidana  atau  kriminal  yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  jaksa  berdasarkan  dasar  hukum  dari Ordonansi Kondisi Persyaratan Bersyarat.
Kata kunci: Hukuman bersyarat; Masa percobaan pidana; Penerapan hukum

## Abstract
In  the  provisions  of  the  Criminal  Code,  there  does  not  appear  to  be  any  regulation  regarding  any  criminal  act which can be imposed by a conditional penalty, in the case of the supervision and execution of the judge's decision, as the executor of the court decision does not work properly as if supervision is only a formality alone, the problem in  this  thesis  is  the  basis  of  judges'  consideration  in  providing  conditional  punishment  and  the  application  of conditional punishment law in terms of supervision and implementation conducted by the prosecutor, the type of research used in this study is empirical law with sociological juridical approach. Source of data in use is primary data  source  and  secondary  data  source.  Data  collection  techniques  used  in  the  research  is  literature  study  or library reseach. Analysis of the data in use is a qualitative analysis. This study discusses the judges' consideration in  deciding the criminal trial  which in  giving its  verdict the judge has a different  view among judges  with each other regarding the conditional or criminal verdict and the process carried out by prosecutor in the case of the implementation and supervision of convicted criminal or criminal in charge of the implementation and supervision conducted by the prosecutor based on the legal basis of the Conditional Conditional Conditions Ordinance.
Keywords: Conditional penalty; Criminal probation; Application of law

## I.  PENDAHULUAN
Hukum  pidana  yang  telah  di  rumuskan  ke dalam KUHP  merupakan hukum yang mengatur perbuatan perbuatan yang di larang oleh undang- undang  beserta  sanksi  pidana  yang  dapat  di jatuhkan bagi si pelanggar (Bambang, 2000) .
Hukum  pidana  juga  bisa  di  artikan  suatu hubungan yang mengikat individu dengan negara yang di dalamnya berisi seperangkat aturan aturan yang  bila  di  langgar  akan  menimbulkan  suatu sanksi bagi para prlanggarnya. Pada umumnya di Indonesia,  uraian  harus  meliputi  pidana  yang tercantum  dalam  perundang-undangan  pidana umum  (KUHP).  Jadi  macam  macam  pidana  di
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved Halaman 57
Published: 28/02/2019
How To Cite: Mulyawati, K, R, M., Dewi, A, A, S, L., Saputra, K,I . 2019. Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksanaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan .Volume 13, Nomor 1. Hal 57 - 61. http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.925.57-61
Indonesia  tercantum  di  dalam  pasal  10  KUHP yang  di  antaranya:  Pidana  Pokok  dan  Pidana Tambahan.
Pidana  pokok  meliputi  (pidana  mati,pidana penjara,pidana  kurungan,pidana  denda,pidana tutupan).Pidana  tambahan  meliputi  (pencabutan hak  hak  tertentu,perampasan  barang-barang tertentu,pengumuman  putusan  hakim).  Jika melihat  dari  akibat  yang  timbul  dari  adanya pidana  dan  pemidanaan  nampaknya  yang menjadikan  seseorang  enggan  atau  jera  untuk melakukan  suatu  peristiwa  pidana  adalah  sistem pemidanaan  pidana  pokok  karena  dalam  pidana pokok  tersebut  memaksa  seseorang  untuk mengikuti dan tunduk terhadap apa pun ketentuan dari  aturan  yang  ia  langgar  cotohnya  seperti seseorang  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana sudah  di  pastikan  akan  kehilangan  suatu kemerdekaannya,  dalam  artian  di  samping seseorang  tersebut  akan  di  kenakan  sanksi berdasarkan  pidana  materil  ia  juga  akan kehilangan  hak  -hak  tertentu  baik  semasa  ia menjadi  terpidana  ataupun  pada  saat  ia  nanti kembali ke lingkungan masyarakat.
Dalam  sistem  pemidanaan  pidana  pokok maupun  pidana  tambahan  terdapat  suatu  pidana yang khusus pidana itu tidak tertulis dalam pidana pokok  maupun  pidana  tambahan  yang  tercantum dalam  pasal  10  KUHP  namun  tetap  terikat  pada ketentuan  pasal  tersebut  pidana  tersebut  ada apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama  satu  tahun  atau  pidana  kurungan.  Pidana tersebut  biasa  di  sebut  dengan  pidana  bersyarat atau pidana percobaan (voorwaardelijke veroordeling)  yang  tercantum  dalam  ketentuan pasal  14  a  sampai  14  f  KUHP.Dalam  pidana bersyarat  atau  pidana  percobaan  dikenal  syarat umum  dan  syarat  kusus  yang  menjadi  dasar  dari adanya  pidana  bersyarat  atau  pidana  percobaan tersebut.  Syarat  umum  ialah  terpidana  bersyarat tidak  akan  melaksanakan  atau  melakukan  delik apapun dalam  waktu  yang di tentukan,sedangkan syarat  khusus  akan  di  tentukan  hakim (Andi, 1994).
Pidana  bersyarat  di  putus  oleh  hakim pengadilan  dengan  memiliki  syarat  -syarat  yaitu pelaksanaannya  diawasi  oleh  petugas  yang berwenang,  untuk  mengawasi  dalam  hal  tersebut jaksalah  yang  memiliki  tugas  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  narapidana  yang  di  putus dengan  putusan  pidana  bersyarat    di  maksudkan untuk  memperbaiki  terpidana  agar  tidak terpengaruh hal yang buruk dalam penjara.
Jadi  setelah  melalui  proses  pemeriksaan  di muka  persidangan  apabila  hakim  menimbang bahwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan  suatu  tindak  pidana  yang  sesuai dengan  dakwakan  penuntut  umum,  maka selanjutnya  adalah  menentukan  hukuman  apa yang  akan  di  berikan  akibat  dari  tindak  pidana yang di lakukan oleh terdakwa.
Dalam  hal  ini  piana  bersyarat  atau  pidana percobaan, terpidana tidak perlu mengalami masa pidana  yang  di  jatuhkan,asalkan  selama  masa tertentu  terpidana  tidak  melakukan  tindak  pidana apapun.  Inilah  yang  di  sebut  sebagai  masa percobaan. (Masruchin, 1997) .
Dalam  perspektif  pidana  dan  pemidanaan berkaitan dengan putusan pidana percobaan yang di  berikan  oleh  pengadilan,  terdapat  suatu  norma yang  mengikat  dalam  pelaksanaan  putusan tersebut, hal tersebut di atur dalam bab XX dalam Kitab  undang  undang  hukum  acara  pidana  pasal 227 tentang pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan (1981, n.d.).
Jaksa  selaku  eksekutor  putusan  pengadilan memiliki  tanggung  jawab  atas  pengawasan putusan  pidana  bersyarat  atau  pidana  percobaan yang  di  jatuhkan  oleh  majelis  hakim  pengadilan. Dalam  praktek,  pengawasan  oleh  jaksa  ini  tidak berjalan  dengan  semestinya.  Seakan  akan pengawasan hanya bersifat formalitas belaka.Dalam  organisasi  kejaksaan  Negeri  tidak ada  bagian  yang  khusus  yang  menangani  pidana bersyarat tersebut. (Andi, 1994).
Dari  apa  yang  di  uraikan  di  latar  belakang masalah  tersebut  di  atas,  maka  dapat  di kemukakan  2  (dua)  permasalahan  yang  akan  di bahas  dalam  kaijan  ini,  yaitu  :  1)  Bagaimana dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan putusan  pidana  percobaan?  dan  2)  bagaimana penerapan  hukum  putusan  pidana  percobaan dalam  pengawasan  dan  pelaksanaan  yang  di lakukan oleh kejaksaan ?
Tujuan  dari  penelitian  ini  di  bedakan  menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Unutk tujuan umumnya adalah  sebagai berikut :  Tujuan dari  penelitian  ini  dibedakan  menjadi  dua  yaitu tujuan umum dan tujuan khusus : a) untuk melatih diri  dalam  penulisan  karya  ilmiah,  b)  untuk melaksanakan  tri  darma  perguruan  tinggi terutama  dalam  bidang  penelitian,  c)  untuk memperoleh  gelar  sarjana  dalam  bidang  ilmu hukum.
Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksanaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 58
Tujuan  khusus  dari  penelitian  ini  adalah: 1)  untuik  mengetahui  bagaimana  penerapan hukum  terhadap  putusan  pidana  percobaan dengan  dasar  pertimbangan  hakim  dalam memutus  perkara  pidana  percobaan;  dan  2) unntuk  mengetahui  bagaimana  penerapan terhadap putusan pidana percobaan dalam hal pengawasan dan pelaksanaan yang di lakukan oleh instansi kejaksaan.
II.  METODE Tipe
penelitian ini menggunakan penelitian  hukum  empiris,  yaitu  menkaji ketentuan  hukum  yang  berlaku  dalam  artian nyata  serta  apa  yang  terjadi  di  lingkungan masyarakat.  Pendekatan  masalah  dalam penulisan  ini  menggunakan  pendekatan masalah  secara  yuridis  sosiologis  ,  yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai  suatu  hal  yang  riil  dan  fungsional dalam sistem kehidupan ytang nyata
Sumber data yang di gunakan oleh penulis dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer dan  data  sekunder  .  data  perimer  yaitu  data yang di peroleh langsung dari obyeknya yang berupa wawancara, responden, studi dokumen,serta  lokasi  penelitian.  dan  data sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  pidana percobaan atau pidana bersyarat.

## III.PEMBAHASAN
Pidana  diterjemahkan  dari  bahasa  Belanda “ straf ”,  yang  berarti  hukuman.  Istilah  pidana lebih  tepat  daripada  istilah  hukuman  karena hukum  sudah  lazim  sebagai  terjemahan  dari “recht”.  Yang  jika  di  kaitkan  antara  kedua  kata tersebut  antara straf dan rech memiliki  suatu  arti yaitu hukum pidana.
Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang  sengaja  dijatuhkan/diberikan  oleh  negara pada  seseorang  atau  beberapa  orang  sebagai akibat  hukum  (sanksi)  atas  perbuatannya  yang telah  melanggar  larangan  dari  ketentuan  hukum pidana.  Pidana  adalah  masalah  pokok  dalam hukum pidana, secara sederhana dapat dikemukakan  bahwa  hukum  pidana  merupakan hukum  yang  mengatur  tentang  perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang beserta  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan
kepada pelakunya.
Pidana adalah pemberian sanksi kepada setiap orang  yang  melangar  hukum  pidana.  Salah  satu tujuan pemberian pidana adalah untuk memberikan efek jera dan memperbaiki prilaku si pelangar  hukum  pidana  tersebut.  Sejalan  dengan hal tersebut, Pidana dengan bersyarat yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan,  adalah  suatu  system  penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaanya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, Pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak  perlu  dijalankan  pada  terpidana  selama syarat  yang  ditentukan  tidak  dilanggarnya,  dan pidana  dapat  dijalankan  apabila  syarat-syarat yang  ditetapkan  itu  tidak  ditaatinya  atau dilanggarnya (Adami Chazawi, 2005).
Penjatuhan  pidana  bersyarat  diatur  dalam Pasal 14a - 14f KUHP.  Dalam Pasal 14 (a) KUHP ditentukan  bahwa  hakim  dapatmenetapkanpidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan,apabila:1). Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun; 2). Hakim menjatuhkan  pidana  kurungan  (bukan  kurungan penggganti  denda  maupun  kurungan  penggganti perampasan barang) (2009, n.d.).
Hakim  merupakan  pilar  utama  dan  tempat terakhir  bagi  para  pencari  keadilan  dalam  proses peradilan.sebagai  salah  satu  elemen  kekuasaan kehakiman  yang  menerima,  memeriksa,  dan memutus  perkara,  hakim  di  tuntut  untuk memberikan  keadilan  kepada  para  pencari keadilan. (A. Latief, 2007).
Hakim  adalah  pejabat  yang  melaksanakan tugas  kekuasaan  kehakiman  (pasal  11  ayat(1) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  pasal  12 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986). Yakni  pejabat  peradilan  yang  di  beri  wewenang oleh  undang-undang  untuk  mengadili  (pasal  1 butir(8) undang undang nomor 8 tahun 1981).
Hakim  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara terutama  dalam  perkara  pidana  tidak  jarang  kita temui  bahwa  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara teresbut  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  , bisa  sampai  berminggu  minggu  ,berbulan bulan ,bahkan sampai dengan satu tahun lamanya baru    bisa  terselenggara  atau  selesainya  suatu perkara  tersebut.  Putusan  hakim  merupakan puncak  dari suatu perkara yang di periksa dan di adili  oleh  seorang  hakim.  Hakim  memberikan keputusannya  berdasarkan  hal  hal  sebagai berikut:  1)Keputusan  mengenai  peristiwanya,
Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksanaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 59
apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah  di  tuduhkan  kepadanya.;  2)  Keputusan mengenai  hukumnya,  apakah  perbuatan  yang  di lakukan  oleh  terdakwa  itu  merupakan  suatu tindak  pidana  dan  apakah  terdakwa  bersalah  dan dapat  di  pidana;  3)  Keputusan  mengenai pidananya,  apabila  terdakwa  memang  dapat  di pidana.Putusan  hakim  juga  berpedoman  pada  3 hal  yaitu  :  1)Unsur  yuridis  ,yang  merupakan unsur  yang  utama;  2)Unsur  filosofis,  berintikan kebenaran  dan  keadilan;  3)  Unsur  sosiologis, yaitu  mempertimbangkan  tata  nilai  budaya  yang hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat (Sudarto, 1986).
Dalam memberikan putusan pidana percobaan terhadap  terdakwa  atau  pelaku  tindak  pidana hakim  memiliki  suatu  dasar  pertimbangan  yang berbeda  antara  hakim  satu  dengan  yang  lainnya menurut beberapa nasasumber yang di wawancarai  yaitu  beberapa  hakim  yang  ada dalam  pengadilan  negeri  tabanan  bali  dalam memberikan  putusan  pidana  percobaan  menurut mereka  harus melihat dari kausistis kasus pidana yang  di  lakukan  oleh  terdakwa.  Terdapat  suatu unsur  yang  menjadi  dasar  di  berlakukannya pidana  percobaan  bagi  terdakwa  unsur  tersebut adalah  :  1)  unsur  subyektifitas  ,  Lebih memperhatikan  kelakuan  atau  sikap  terdakwa dalam persidangan terutama dalam agenda sidang pembuktian  dengan  mendengarkan  pengakuan terdakwa  dalam  proses  pembuktian  tersebut,  jika dalam  proses  pemeriksaan  tersebut  terdakwa terlihat  menyesal  dan  beritikad  baik  dalam memberikan  keteranagan  dan  tidak  berbelit  belit dalam  menyampaikan  pengakuannya  dan  hal tersebut  sudah  sesuai  dengan  surat  dakwaan  dari penuntut  umum  hal  tersebut  akan  menjadi  salah satu  pertimbangan  hakim  untuk  memberikan putusan  pidana  percobaan;  2)  unsur  yuridis merupakan  suatu  dasar  hukum  yang  mengatur tentang  pidana  percobaan  yang  dimana  di  atur dalam  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  pada  pasal  14a  sampai  dengan  pasal  14 f KUHP.  Yang  dimana  dalam  ketentuan  tersebut sebagian  besar  berisikan  tentang  aturan  yang mengatur pidana percobaan.
Menegenai  tentang  pengawasan  dari  putusan pengadilan  berkaitan  dengan  putusan  pidana percobaan hal tersebut di lakukan oleh kejaksaan sesuai  dengan  ketentuan  pasal  1  ayat  1  Undang- undang  no  16  tahun  2004  Tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  pengawasan  merupakan pokok  penting  dalam  pemidanaan  bersyarat  , Karana dengan adanya pengawasan barulah dapat
di ketahui apakah terpidana pidana bersyarat atau pidana  percobaan  tersebut  telah  mematuhi  syarat syarat  yang  telah  di  tetapkan  oleh  majelis  hakim dalam amar putusan pengadilan.
Dalam  ketentuan  pasal  14  d  ayat  1  KUHP  di tentukan bahwa yang di serahi mengawasi supaya syarat-syarat  di  penuhi,  bahwa  pejabat  yang berwenang  menyuruh  menjalankan  putusan,  jika di kemudian hari ada perintah untuk menjalankan putusan.  Dalam  sistem  hukum  acara  pidana  di indonesia,  pejabat  yang  berwenang  untuk melaksanakan  putusan  pengadilan  adalah  jaksa, sesuai dengan yang di atur dalam ketentuan pasal 1  butir  6  huruf  a  KUHAP  di  tentukan bahwakejaksaan  adalah  pejabat  yang  di  berikan wewenang  oleh  peraturan  Per  Undang  – undangan  untuk  ini,  untuk  bertindak  sebagai penuntut  umum  serta  melaksanakan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dari ketentuan pasal 14 d ayat 3 KUHP di tentukan bahwa ketentuan lebih lanjut  atau  aturan  lebih  lanjut  berkaitan  dengan pengawasan  dan  bantuan  serta  mengenai penunjukan  lembaga  dan  pemimpin  rumah penampungan  yang  dapat  di  serahi  memberikan bantuan tersebut , di atur dengan undang- undang.
Untuk merlaksanakan perintah dalam ketentuan  pasal  14 d  ayat  3  KUHP  ini  kemudian telah  di  undangkan  ordonansi  pelaksanaan hukuman  bersyarat (uitvoering  gordonnatie voorwaardelijke  veroordeeling) dalam  s.  1939 Nr.77.  Sistem  pengawasan  di  tentukan  dalam ketentuan  pasal  2,3,4,  dan  5  ordonansi  ini.Dari ketentuan  pasal  2  ayat  1  ordonansi  tersebut terlihat  bahwa  di  tentukan  hanyalah  kewajiban jakasa  untuk  melaporkan  adanya  penjatuhan pidana  bersyarat  atau  pidana  percobaan  kepada Directur Van Justice memerintahkan agar bahan masukan  yang  telah  di  terimanya  itu  segera  di masukan dalam daftar umum yang di kelola oleh departemennya.
Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 ordonansi di tentukan  bahwa    jaksa  harus  melaporkan  kepada Directuer  Van  Justice tentang  selesainya pelaksanaan  pidana  bersyarat.  Dalam  laporan  itu di muat: 1)Saat berakhirnya waktu percobaan; 2) Kalimat  terakhir  yang  di  jadikan  dasar  dari  tiap keputusan  yang  disesuaikan  dengan  pasal  14  e atau  14  f  KUHP;  3)  Berakhirnya  jangka  waktu bila  mana  di  perintahkan  untuk  menjalankan pelaksanaan keputusan dengan hukuman bersyarat  itu,  bila  pengakhiran  jangka  waktu  itu tidak  jatuh  bersaamaan  dengan  pengakhiran
Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksanaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 60
waktu percobaan hukuman bersyarat itu.
Dalam pasal 4 ayat 1 dari ketentuan ordonansi di  tentukan  kewajiban  jaksa    jika  perkara  di periksa  dalam  lingkunagn  peradilan  umum    dan orditur  militer  jika  perkara  di  perikasa  di lingkungan peradilan militer untuk memberitrahukan  kepada Directuer  V an  Justice jika  hakim  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana  selama masa percobaan.
Selanjutnya  dalam  ketentuan  pasal  5  ayat  1 ordonansi  di  tentukan  bahwa  dalam  menjalakan perintah  agar  terdakwa  dengan  hukuman bersyarat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi  syarat-syarat  umum  yang  di  berikan kepadanya,  tidak  perlu  di  adakan  pengawasan lebih  lanjut  lagi  selain  tindakan  yang  berkaitan dengan  ketentuan  dalam  pasal  2  sampai  dengan pasal 4.

## IV. SIMPULAN
Dari  bab  bab  sebelumnya  dapat  di  tarik kesimpulan  yaitu  :  1)  Pidana  percobaan atau pidana  bersyarat  merupakan  pemidanaan yang  di  terapkan  di  indonesia  dengan ketentuan pasal 13 KUHP yang mencantumkan  macam  macam  pemidanaan dan pidana percobaan termasuk
di dalamnya  ,Dasar  pertimbangan  hakim  dalam memberikan putusan pidana percobaan dapat di  lihat  dari  penerapan  putusan  itu  sendiri, apabiila  putusan  hakim  berkaitan  dengan  hal tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  atau  sudah  tidak  adanya  upaya  hukum lagi  dari  terdakwa  maka  pemidanaan  bisa  di laksanakan.  Dalam  menjatuhkan  putusan pidana  percobaan  majelis  hakim  memiliki suatu  pandangan  atau  pertimbangan  yang berbeda  antara  hakim  satu  dengan  yang lainnya  tergantung  pada  perkara  apa  yang  di sidangkan  dan  dalam  menjatuhkan  putusan hakim  juga  melihat  kasuistis  dari  perkara tersebut,hakim juga melihat unsur subyektifitas dan yuridis  dalam memberikan putusan  pidana  bersyarat  atau  pidana percobaan  ,  putusan  hakim  juga  berpedoman pada:  Unsur  yuridis  yang  merupakan  unsur yang  utama,  Unsur  filosofis  berintikan kebenaran  dan  keadilan,  Unsur  sosiologis yaitu  mempertimbangkan  tata  nilai  budaya yang  hidup  dan  berkembang  dalam
masyarakat.  2)penerapan  hukum  terhadap putusan pidana percobaan dalam pengawasan dan  pelaksanaan  yang  di  lakukan  oleh kejaksaan dalam penerapannya terdapat suatu kelemahan  dalam  melaksanakan  pengawasan yang di lakukan oleh jaksa, pengawasan yang di  lakukan  oleh  jaksa  hanya  bersifat formalitras  belaka  karna  dalam  pengawasan banyaknya  suatu  kendala  yang  salah  satu kendala  tersebut  adalah  belum  terdapatnya suatu  bagian  dari  kejaksaan  yang  bertugas dalam  hal  pengawasan  terhadap  terpidana yang di putus dengan pidana percobaan, yang di maksudkan dengan pengawasan formalitas disini  adalah,  jkasa  melaporkan  kepada Directuer  Van  Justice (Mentri  kehakiman) tentang  penjatuhan  pidana  bersyarat  ,  kapan di  mulainya  dan  kapan  berakhirnya pelaksanaan  pidana  bersyarat,  sedangkan mentri  kehakiman  memerintahkan  agar masukan  dari  jaksa  tersebut  di  masukan dalam  suatu  daftar  umum  di  departemennya. Dalam ordonansi ini tidak di tentukan adanya pengawasan yang berupa komunikasi, apalagi antara terpidana bersyarat dengan pengawasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
1981, U. N. 8 T. (n.d.). hukum acara pidana. 2009, U. N. 48 T. (n.d.). kekuasaan kehakiman. Andi, H. (1994). Asas-asas hukum pidana . JAKARTA: Rineka Cipta. Bambang, W. (2000). Sistem Pidana dan pemidanaan . jakarta: Sinar Grafika.
Chazawi,  A.  (2005). Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian I . jakarta: PT. Raja Grafindo.
Latief,  A,  M.  (2007). Kebijakan  Reformasi  Hukum: Suatu  Rekomendasi .  jakarta:  Komisi  Hukum Nasional RI. Masruchin, R. (1997). Hukum Pidana . malang: pustaka
Hidayah. Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat (uitvoering gordonnative voorwaardelijke veroordeeling)  s.1926-487,  s.d.u.t.dg.S.1928-
445 dan S.1939-77
Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana . Bandung: Alumni.
Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksanaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 61