## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2953/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung
1 Gemala Elfani, 2 M. Fachri Adnan
1 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
2 Universitas Negeri Padang Article Info Abstract Article history: Received: 30 Januari 2022 Publish : 02 Maret 2022 Artikel  ini  berdasarkan  pada  permasalahan  yang  ditemukan  dalam  pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis  lengkap di Kabupaten Sijunjung yaitu adanya masyarakat yang tidak memahami prosedur pelaksanaan program, objek tanah yang tidak  jelas  maupun  subjek  tanah  yang  belum  memenuhi  syarat,  pengurusan pembuatan  sertifikat  tanah  milik  adat  yang  susah,  kurangnya  ketersediaan  sumber daya  pelaksana  PTSL,  serta  penyuluhan/sosialisasi  yang  tidak  terjadwal  dengan jelas.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  program pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  dan  untuk  mengetahui  faktor  yang mempengaruhi  pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.  Teknik  yang  digunakan  dalam  dalam  mengumpulkan  data  yaitu observasi,  dokumentasi,  wawancara,  dan  dengan  mengkaji  buku-buku,  peraturan perundang-undangan,  karya  ilmiah,  jurnal,  dan  artikel-artikel.  Uji  keabsahan  data yang digunakan yaitu uji kreadibility (kepercayaan) dan triangulasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah reduksi data, display data (penyajian data), serta verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum  berjalan  dengan  efektif,  karena  tujuan  dari  program  belum  tercapai,  belum tepat sasaran karena adanya  masyarakat enggan menyertifikatkan tanah  milik adat, belum  efisien  karena  sumber  daya  pelaksana  yang  kurang,  belum  memenuhi kecukupan  karena  belum  semua  masyarakat  merasakan  manfaat  dari  program, sudah  dilaksanakan  secara  merata,  sudah  memenuhi  responsivitas  karena  pegawai sudah  responsif,  serta  belum  memenuhi  ketepatan  karena  belum  sesuai  dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Keywords: Pelaksanaan program,
Evaluasi, Pendaftaran Tanah This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:
M. Fachri Adnan Universitas Negeri Padang Email: fachriadnan@fis.unp.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  Setiap  pelaksanaan  program  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  pastinya  selalu terdapat evaluasi. Hal itu karena evaluasi sangat penting dalam sebuah proses pelaksanaan program karena dengan adanya evaluasi, pembuat dan pelaksana dapat menilai program sehingga hasil dari program  akan  menjadi  lebih  baik  lagi  kedepannya.  Salah  satu  program  pemerintah  di  bidang pendaftaran  tanah  yang  perlu  dievaluasi  yaitu  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap sebagai  wujud  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  memberikan  kepastian  hukum  kepada masyarakat dalam hal kepemilikan hak atas tanah.
Sumatera  Barat  sebagai  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  ikut  melaksanakan  program pemerintah  yang  selanjutnya  disebut  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)
berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 mengenai pelaksanaan PTSL diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.
Sijunjung  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  mendapatkan  kesempatan  untuk menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui website resmi Kabupaten Sijunjung dan berdasarkan wawancara dengan pegawai kantor  BPN  Kabupaten  Sijunjung  bahwa  terhitung  sejak  tahun  2007  –  2019  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sijunjung  telah  menerbitkan  sertifikat  hak  tanah  kepada  masyarakat  sebanyak  8.907 bidang.  Sementara  berdasarkan  data  yang  ada  di  kantor  Pertahanan  Kabupaten  Sijunjung  jumlah bidang tanah sebanyak 187.500 bidang, sedangkan yang tardaftar baru mencapai 41 Bidang. Serta 22 %  bidang tanah yang belum bersertifikat sebanyak 146.500 Bidang .
Penulis  memilih  Kabupaten  Sijunjung  sebagai  objek  penelitian  karena  Kabupaten  Sijunjung merupakan satu-satunya kabupaten di Sumatera Barat yang sudah mengikuti program PTSL selama 4 tahun berturut-turut semenjak tahun 2018-2021. Selain itu, Kabupaten Sijunjung memiliki potensi ekonomi  yang  sangat  bagus  terutama  dibidang  pertanian.  Hal  itu  karena  banyaknya  lahan perkebunan  di  Kabupaten  Sijunjung  yang  menjadikan  daerah  ini  cukup  kaya  akan  sumber  daya alam  disamping  karena  sebagian  besar  masyarakat  yang  merupakan  petani.  Selain  itu,  banyaknya tanah  ulayat  di  daerah  ini  memiliki  potensi  ekonomi  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  perumahan, fasilitas  umum  dan  sosial,  persawahan  dan  perkebunan,  maupun  peternakan  yang  bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang bersangkutan.
Di  Kabupaten  Sijunjung,  pelaksanaan  PTSL  masih  banyak  dijumpai  masalah.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  pegawai  BPN  Kabupaten  Sijunjung,  masalah  tersebut  seperti  lambannya proses  pembuatan  sertifikat  tanah  karena  dilakukan  secara  massal  dan  akan  selesai  dalam  waktu kurang  lebih  satu  tahun,  kurangnya  antusiasme  pemerintah  nagari  dalam  mendukung  pelaksanaan program PTSL.
Selain  itu,  jadwal  penyuluhan  yang  tidak  jelas  membuat  masyarakat  tidak  paham  mengenai prosedur  pelaksanaan  program  yang  dilaksanakan  pemerintah  ini  tentunya  akan  berdampak  pada buruknya citra pemerintah dimata masyarakat.
Masalah  lain  yang  terjadi  pada  saat  pelaksanaan  program  yaitu  masyarakat  yang  seringkali tidak  berada  ditempat  ketika  dilakukan  pendataan  dan  pengukuran  yang  membuat  petugas  ukur menjadi  bingung  menentukan  batas-batas  bidang  tanah  yang  akan  diukur,  juga  saat  pengumpulan data yuridis panitia ajudikasi kesulitan mendapatkan informasi mengenai tanah yang akan dijadikan sertifikat.
Banyaknya  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  program  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  di  Kabupaten  Sijunjung  mengharuskan  agar  dilakukannya  evaluasi  terhadap pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung. Hal itu dapat dibuktikan  dari  berbagai  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  mengenai  evaluasi  pelaksanaan program diantaranya ini diantaranya sebagai berikut :
Indah  dan  Weni  (2019)  dengan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  evaluasi  pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilakukan belum efektif karena masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Lundo.
Ulianna  (2020)  dengan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  evaluasi  pelaksanaan  program pendaftaran tanah sistematis lengkap belum efektif karena adanya perubahan jumlah target (kuota) untuk setiap desa, terdapat masyarakat yang tidak mampu membayar biaya operasional yang telah disepakati, dan terdapat praktik pungutan liar.
Seandainya  seluruh  masyarakat  Indonesia  memahami  betapa  pentingnya  memiliki  sertifikat tanah  yang  resmi  dan  diakui  oleh  pemerintah.  Mungkin  akan  dapat  meminimalisir  terjadinya berbagai hal yang memberikan dampak negatif seperti sengketa tanah di desa atau daerah maupun penyelewengan  yang dilakukan pihak yang terlibat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai
pentingnya  sertifikat  tanah  disebabkan  karena  kurangnya  sosialisasi  mengenai  pendaftaran  tanah sistematis lengkap berdasarkan peraturan pemerintah kepada masyarakat yang bersangkutan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  melihat  banyaknya  masalah  dalam  pelaksanaan  program pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  membuat  perlu  dilakukannya  evaluasi  terhadap  program tersebut. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung”.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  dapat  penulis  merumuskan  permasalahannya  sebagai berikut : Pertama, bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah. Sistematis Lengkap di  Kabupaten  Sijunjung; Kedua, apa  saja  faktor  yang  mempengaruhi  Evaluasi  Pelaksanaan  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung.
Melihat adanya masalah dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap membuat perlu dilakukannya evaluasi terhadap program tersebut. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung”.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sijunjung  yang  merupakan  salah  satu  instansi  yang menyelenggarakan  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap.  Informan  dalam  penelitian  ini yaitu  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sijunjung,  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha,  Ketua Panitia  Ajudikasi  PTSL,  Pegawai  Seksi  Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran,  Wali  Nagari  Kecamatan Lubuk  Tarok,  Kepala  Jorong  Sungai  Jodi,  dan  masyarakat  yang  mengikuti,  memahami  dan mengetahui  program  maupun  masyarakat  tidak  mengikuti  program  PTSL  untuk  mendapatkan informasi  yang  jelas  mengenai  evaluasi  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di Kabupaten  Sijunjung.  Pemilihan  informan  dilakukan  menggunakan  teknik purposive  sampling yaitu  penentuan informan berdasarkan suatu karakteristik atau pertimbangan tertentu.
Teknik  yang  digunakan  dalam  dalam  mengumpulkan  data  yaitu  observasi,  dokumentasi, wawancara,  dan  dengan  mengkaji  uku-buku,  peraturan  perundang-undangan,  karya  ilmiah, jurnal, artikel-artikel.  Alat  yang  digunakan  yaitu  pedoman  wawancara,  observasi,  alat  tulis  sebagai perangkat penunjang untuk mencatat data yang didapat selama penelitian.
Uji  keabsahan  data  yang  digunakan  yaitu  uji  kreadibility  (kepercayaan)  dan  triangulasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah reduksi data, display data (penyajian data), serta verifikasi dan penegasan kesimpulan.

## 3. PEMBAHASAN
Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Di  Kabupaten Sijunjung
1) Efektivitas
Untuk  mengetahui  efektivitas  pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap di Kabupaten Sijunjung penulis menggunakan indikator evaluasi program Dunn  (2013) sebagai berikut :
a) Pencapaian Tujuan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap  di  Kabupaten  Sijunjung  belum  mencapai  tujuan.  adanya  masalah  dalam pelaksanaannya diantaranya dalam proses pengurusan syarat-syarat PTSL seperti masyarakat yang tidak menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan program PTSL.
Tabel 1 Data Realisasi PTSL Di Kabupaten Sijunjung
No Tahun Realisasi K1 K2 K3 K4 1 2018 2,577 26 8,861 20 2 2019 2,372 4 1,155 57 3 2020 912 5 2,090 236 4 2021 660 3 7866 129
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung Keterangan  :
K1 = Hasil subjek dan objek sudah jelas dan memenuhi syarat akhirnya terbit sertifikat K2 = Objek dan subjek jelas, tetapi ada data yang tercatat dalam perkara pengadilan atau sengketa sehingga hanya terbit peta bidang
K3 =Subjek jelas namun objek tidak jelas ataupun subjek tanah belum memenuhi syarat, sehingga hanya dicatat dan masih berbentuk peta bidang saja
K4  =Bentuk  ketika  tanah  sudah  memiliki  sertifikat  namun  belum  terpetakan  atau  perlu perbaikan informasi
Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah K3 selalu lebih besar dari K1,  K2, dan K4. Dengan kata lain objek yang tidak jelas ataupun subjek tanah  yang belum memenuhi syarat sehingga  hanya  dicatat  dan  masih  berbentuk  peta  bidang  merupakan  faktor  utama penghambat evaluasi pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sijunjung.
Disamping itu,masalah tanah milik adat yang menurut sebagian masyarakat tidak perlu disertifikatkan  agar  tidak  terjadi  masalah  kedepannya.  Padahal,  yang  salah  bukan  sertifikat tanahnya melainkan perilaku perorangan yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Tanah milik adat tidak memiliki surat sama sekali serta batas tanahnya pun juga tidak jelas.
Namun,  jika  akan  dijadikan  sertifikat  pun  nantinya  harus  atas  nama  ninik  mamak sehingga  jika  seandainya  anggota  kaumnya  ingin  meminjam  di  bank  harus  berdasarkan persetujuan semua anggota kaum sedangkan masyarakat yang menjadi anggota kaum tersebut tidak  semuanya  berada  di  kampung  alias  merantau  sehingga  untuk  pengurusan  alas  hak menjadi susah, serta adanya masyarakat yang tidak berada di tempat sewaktu akan dilakukan pengukuran.
Hal  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Peggye,  dkk (2020)  bahwa  pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan yang belum efektif karena masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kelengkapan syarat yang telah ditetapkan.
Begitu  juga  dengan  penelitian  Sherley,  dkk  (2018)  bahwa  pelaksanaan  program pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  Desa  Kinabuhutan,  Kecamatan  Likupang  Barat, Kabupaten  Minahasa  Utara  tidak  efektif  karena  adanya  masyarakat  yang  tidak  dapat menunjukkan  batas-batas  tanah  karena  tidak  memiliki  penanda  batas,  tidak  memiliki  bukti kepemilikan,  dan  pada  saat  dilakukan  pengukuran  ada  yang  tidak  berada  ditempat,  serta terbatasnya jumlah petugas yang memiliki kompetensi sebagai petugas pengukur tanah.
Menurut  Dunn  (2013),  pencapaian  tujuan  adalah  terwujudnya  tujuan  program  yang telah  ditetapkan  pada  formulasi  kebijakan.  Di  Kabupaten  Sijunjung,  pencapaian  tujuan program belum sesuai dengan pendapat Dunn (2013) yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  melalui  pendaftaran  tanah  lengkap  untuk menciptakan nagari/desa lengkap di Kabupaten Sijujung. Jika dihubungkan dengan penelitian
ini, maka pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum mencapai tujuan dari program tersebut.
b) Ketepatan Sasaran
Ketepatan  sasaran  menurut  Dunn  (2013),  yaitu  pelaksanaan  program  mampu menyentuh seluruh kelompok sasaran yang telah ditetapkan pada formulasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelakanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum tepat sasaran karena belum menyentuh seluruh kelompok sasaran sesuai dengan pendapat Dunn (2013). Sasaran program pendaftaran tanah sistematis lengkap menurut  petunjuk  teknis  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yaitu  seluruh  masyarakat yang mempunyai bidang tanah di setiap nagari/desa demi tercapainya nagari/desa lengkap di suatu kabupaten dengan mengikuti semua tahapan pelaksanaan PTSL.
Pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  Kabupaten  Sijunjung belum  tepat  sasaran  karena  masyarakat  yang  menjadi  anggota  suatu  kaum  tidak  ingin menyertifikatkan  tanahnya  karena  mereka  menganggap  bahwa  fungsinya  hanyalah  sebagai ‘hak  pakai’  saja  serta  pengurusannya  juga  susah  karena  kabupaten  sijunjung  sebagian besarnya merupakan tanah milik adat.
Dari kedua indikator diatas yaitu pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran diatas, maka dapat  dikatakan  bahwa  efektifitas  dalam  pelaksanan  program  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum tercapai yakni belum tercapainya tujuan sepenuhnya dan  belum  tepat  sasaran.  Karena  menurut  Peggye  (2020)  efektivitas  berkaitan  dengan pencapaian  pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap  dengan  bercermin pada tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.
Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulianna (2020) dengan hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap  belum  efektif  karena  adanya  perubahan  jumlah  target  (kuota)  untuk  setiap  desa, terdapat  masyarakat  yang  tidak  mampu  membayar  biaya  operasional  yang  telah  disepakati, dan terdapat praktik pungutan liar.
Dari  hasil  penelitian  Ulianna  (2020)  dan  hasil  penelitian  penulis  dapat  disimpulkan bahwa  tidak  ada  perbedaan  dalam  segi  efektivitas  jika  dibandingkan  dengan  tahun-tahun sebelumnya.  Seharusnya  pelaksanaan  PTSL  ditahun  sebelumnya  menjadi  cerminan  agar tujuan  dari  program  bisa  tercapai  sebagaimana  mestinya  agar    masalah  yang  berulang  kali terjadi bisa dihilangkan.
c) Efisiensi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum efisien. Hal ini belum sesuai dengan pendapat Dunn (2013) yang mengatakan bahwa efisiensi yaitu jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat  efektivitas  yang  diharapkan.  Untuk  mengukur  efisiensi  program,  penulis menggunakan 3 (tiga) indikator yang dikembangkan oleh Dunn (2013) yaitu dari segi biaya, waktu, dan tenaga.
a) Dari segi biaya
Program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  terlaksana  dengan  anggaran    yang bersumber  dari  DIPA  Kementerian  ATR/BPN  karena  merupakan  program  Kementerian ATR/BPN.  Dalam  hal  ini  anggaran  pelaksanaan  program  PTSL  di  Kabupaten  Sijunjung terdapat  dalam  DIPA  Kabupaten  Sijunjung.  Anggaran  yang  digunakan  oleh  kantor petanahan  kabupaten  Sijunjung  dalam  pelaksanaan  PTSL  bisa  dikatakan  rendah  karena tidak  hanya  menggunakan  kendaraan  kantor  melainkan  menggunakan  kendaraan  pribadi karena keterbatasan kendaraan kantor.
b) Dari segi waktu
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  segi  waktu,  pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sudah efisien sesuai dengan pendapat Dunn (2013) yaitu untuk mencapai tujuan dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang telah ditetapkan. Jika  dikaitkan  dengan  penelitian  ini,  maka  yang  dimaksud  adalah  waktu  penyelesaian urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung.
c) Dari segi tenaga
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kriteria  efisien  jika  dilihat  dari  segi  tenaga belum mencukupi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rupina (2021)  bahwa  pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  Kabupaten Ogan  Ilir  belum  berjalan  dengan  baik  karena  kurangnya  ketersediaan  sumberdaya pelaksana. Hal ini juga sejalan dengan indikator input (masukan) yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis (2000) yang memfokuskan pada penilaian sumber daya pendukung dan bahan-bahan  dasar  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  program.  Indikator  ini  meliputi sumber  daya  manusia,  uang  atau  infrastruktur  pendukung  lainnya.  Jika  dikaitkan  dengan hasil  penelitian  penulis,  maka  tenaga/sumberdaya  pelaksana  program  pendaftaran  tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan indikator input (masukan) yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis (2000).
Jika  dilihat  dari  jumlah  pegawai  loket  yang  hanya  berjumlah  tiga  orang,  maka indikator tenaga belum tercukupi.
Tabel 2. Data Pegawai Loket Kantor Pertanahan No Nama 1 Yulie Syahrial, SH 2 Nurhayati 3 Eci Utami Winata
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten      Sijunjung Data  diatas  menunjukkan  bahwa  pegawai  loket  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sijunjung  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  berbeda.  Dari  ketiga  pegawai  loket, satu  diantaranya  berlatar  belakang  pendidikan  Sarjana  Hukum,  sedangkan  dua  pegawai loket  lainnya  hanya  tamat  SLTA,  Meskipun  demikian,  ketiga  pegawai  tersebut  memiliki pekerjaan yang sama dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung.
Begitupun dengan panitia ajudikasi dan petugas ukur yang hanya berjumlah total 26 orang masih kurang untuk mempercepat pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di 61 nagari/desa yang ada di Kabupaten Sijunjung dengan target seluruh bidang tanah sudah tersertifikatkan di tahun 2024 sehingga terwujud nagari/desa lengkap di tahun 2025.
Tabel 3 Data Pelaksana PTSL Di Kabupaten Sijunjung No Jabatan Jumlah 1 Panitia Ajudikasi PTSL 7 2 Petugas Ukur 4 3 Satuan tugas 15
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung Data  diatas  menunjukkan  jumlah  antara  panitia  ajudikasi  PTSL,  petugas  ukur,  dan satuan  tugas  berbeda.  Panitia  ajudikasi  PTSL  berjumlah  7  orang  per  tim  dari total  5  tim. Sedangkan petugas ukur  berjumlah 4 orang  dengan pembantu ukur 3 orang, serta satuan
tugas  berjumlah  15  orang  dengan  rincian  3  orang  ASN  dan  12  orang  PPNPN.  Sehingga, dapat dikatakan bahwa jumlah pelaksana program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung kurang untuk percepatan pelaksanaan PTSL di 61 nagari yang ada di Kabupaten  Sijunjung  dengan  target  pada  tahun  2024  seluruh  bidang  tanah  sudah tersertifikatkan.  Maka,  dapat  dikatakan  bahwa  sumber  daya  pelaksana  program pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  kantor  pertanahan  Kabupaten  Sijunjung  masih kurang.
2) Kecukupan
Dunn  (2013)  mengatakan  bahwa  kecukupan  berkenaan  dengan  seberapa jauh  pencapaian hasil  yaang  diinginkan  telah  menyelesaikan  masalah.  Jika  dikaitkan  dengan  hasil  penelitian penulis, bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum mencukupi  kebutuhan  masyarakat  sebab  belum  semua  masyarakat  merasakan  fungsi  dan manfaat  program  dan  itu  belum  sesuai  dengan  pendapat  Dunn  (2013).  Itu  karena  masyarakat yang ikut serta hanya menyelesaikan beberapa tahapan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis  lengkap  saja  tanpa  mengetahui  tahapan  kedepan  selanjutnya  atau  tidak  memenuhi syarat  sebagai  penerima  sertifikat  tanah  PTSL  karena  objek  tanah  yang  tidak  jelas,  maupun karena masyarakat enggan menyertifikatkan tanah milik adat.
3) Pemerataan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerataan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah  sistematis  lengkap  di  Kabupaten  Sijunjung  sudah  terpenuhi  karena  sudah  semua kecamatan mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung.
Tabel 4 Rekapitulasi Data Pelaksanaan PTSL Di Kabupaten Sijunjung
No Tahun Nama Nagari Yang Mengikuti PTSL 1 2018 Tanjung  Gadang,  Tanjung  Lolo,  Pematang  Panjang, Sijunjung,  Paru,  Tanjuang,  Sumpur  Kudus  Selatan,  Sungai Batuang, Kamang, Padang Tarok, Lubuk Tarok, dan Lalan 2 2019 Tanjung Gadang, Palangki, Koto Baru, Mundam Sakti, Koto Tuo, Palaluar, Tanjuang, dan Padang Tarok 3 2020 Muaro Bodi, Padang Sibusuk, dan Kampung Baru 4 2021 Padang  Sibusuk,  Muaro,  Batu  Manjulur,  Pamuatan, dan Guguak Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten   Sijunjung Keterangan : Kamang Baru :  Kamang, Padang Tarok, Sungai Batuang Tanjung Gadang  :  Tanjung Gadang, Tanjung    Lolo Sijunjung :  Muaro, Paru, Sijunjung,     Pematang Panjang Lubuk Tarok  : Lubuk Tarok dan Lalan IV Nagari :  Palangki, Kt Baru, Mundam Sakti, Koto Tuo, Muaro Bodi Kupitan :  Batu Manjulur, Pamuatan, Pdg.Sibusuk, dan Kp. Baru Koto VII : Guguak, Palaluar, Tanjuang Sumpur Kudus : Sumpur Kudus Selatan
Dari data diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2018-2021, sudah semua kecamatan di Kabupaten  Sijunjung  mengikuti  program  PTSL.  Namun,  belum  semua  nagari  di  setiap kecamatan mengikuti program. Dimana dari 61 nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung, baru 24 nagari  yang  mengikuti  program  tersebut.  Meskipun  demikian,  pelaksanaan  program  ini  secara
umum dapat dikatakan sudah merata walaupun masih belum semua bidang tanah di Kabupaten Sijunjung terdaftar.
Target  dari  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  ini  yaitu  untuk  menciptakan kabupaten/kota  lengkap  di  tahun  2025,  dimana  pada  tahun  2024  semua  bidang  tanah  sudah terdaftar  sehingga  semua  nagari  di  Kabupaten  Sijunjung  akan  mendapatkan  kesempatan  yang sama.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Dunn  (2013)  bahwa  pemerataan  berkenaan  dengan pemerataan  distribusi  manfaat  suatu  program  antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam masyarakat.  Program  yang  berorientasi  pada  pemerataan  merupakan  program  yang  akibatnya secara adil didistribusikan. sehingga, dalam hal ini program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung sudah dilakukan secara merata.
4) Responsivitas
Responsivitas  dalam  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  Di  Kabupaten  Sijunjung  dilihat  dari  respon  yang  diberikan  oleh  pegawai  kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung terhadap masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah PTSL. Sebagaimana yang kita tahu bahwa faktor penentu keberhasilan sebuah  program adalah respon BPN  Kabupaten  Sijunjung  terhadap  keluhan  dari  masyarakat  selama  pelaksanaan  program PTSL.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa jika ada keluhan dari  masyarakat  terkait  pelayanan  maupun  dalam  pengurusan  sertifikat  tanah,  pegawai  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sijunjung  responsif  dengan  melayaninya  dengan  baik  sehingga  bisa diselesaikan  secara  baik  pula.  Masyarakat  merasa  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  oleh  pegawai  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sijunjung  cukup  baik  dengan  begitu indikator  responsivitas  dalam  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung sudah terpenuhi.
5) Ketepatan
Indikator  ketepatan  dalam  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  Di  Kabupaten  Sijunjung  dilihat  sesuai  atau  tidaknya  program  PTSL  ini  dengan kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  Program  ini  belum  tepat  untuk  masyarakat  mengingat sebagian besar wilayah di Kabupaten Sijunjung merupakan tanah milik adat. Sehingga sertifikat tanah  untuk  tanah  adat  dalam  hal  pengurusannya  sangatlah  sulit  karena  kepemilikannya  yang hanya dianggap sebagai “hak pakai” saja bagi anggota kaum.
Ketepatan  berkenaan  dengan  dengan  pertanyaan  apakah  program  tersebut  tepat  untuk masyarakat  Dunn  (2013).  Jika  dikaitkan  dengan  hasil  penelitian  penulis,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  Kabupaten  Sijunjung kurang tepat untuk masyarakat di Kabupaten Sijunjung karena banyaknya tanah milik adat yang hanya  dianggap  sebagai  hak  pakai  saja  bagi  masyarakat  sehingga  masyarakat  belum  bisa merasakan tujuan dan manfaat dari program pendaftaran tanah sistematis lengakap tersebut.
Sehingga dari keenam indikator evaluasi program yang dikemukakan oleh William Dunn yaitu  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  pemerataan,  responsivitas,  dan  ketepatan  dapat  penulis simpulkan  bahwa  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Di Kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan semestinya karena empat indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan belum terpenuhi  dari enam indikator yang diharapkan. Faktor  yang  Mempengaruhi  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung
1) Penyuluhan/Sosialisasi
Penyuluhan  merupakan  faktor  penting  dalam  evaluasi  pelaksanaan  program  PTSL  di Kabupaten  Sijunjung.  Efektifnya  pelaksanaan  program  tersebut  tergantung  pada  pemahaman masyarakat  akan  PTSL  yang  dilakukan  pihak  BPN  maupun  perangkat  nagari/desa  melalui
penyuluhan.  Dalam  hal  ini,  penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  pihak  BPN  belum  optimal  yang dibuktikan  dengan  data  yang  penulis  dapatkan  bahwa  dalam  tahapannya  seperti  proses pemberkasan, survei, puldadis, dan lainnya masih terdapat permasalahan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyuluhan  mempengaruhi  evaluasi  pelaksanaan program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap.  Di  Kabupaten  Sijunjung,  penyuluhan  belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Hal itu karena  informasi  mengenai  pelaksanaan  penyuluhan  yang  diberikan  oleh  BPN  maupun  pihak wali  nagari  atau  kepala  jorong  tidak  jelas.  Hal  itu  membuat terjadinya  miss  komunikasi  antara masyarakat  yang  menjadi  calon  peserta  PTSL  dengan  pihak  BPN.  Sehingga  perlu  dilakukan kerjasama  dan  diskusi  antara  pihak  yang  terlibat  agar    masyarakat  bisa  mengikuti  penyuluhan tersebut sehingga partisipasi masyarakat untuk ikut serta pun akan meningkat tentunya.
Sejalan dengan itu, Setiana dalam (Dedy, 2011) berpendapat bahwa pengertian penyuluhan dalam  arti  umum  adalah  ilmu  sosial  yang  mempelajari  sistem  dan  proses  perubahan  pada individu  serta  masyarakat  agar  dapat  terwujud  perubahan  yang  lebih  baik  sesuai  dengan  yang diharapkan.
Jika  dihubungkan  dengan  hasil  penelitian  penulis,  maka  dapat  dikatakan  bahwa penyuluhan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan pendapat Setiana dalam (Dedy, 2011).
Namun  hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Peggye,  dkk  (2020)  menunjukkan hasil  sebaliknya  dimana  respon  terhadap  penyuluhan  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor  Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan terdapat 2 orang atau 9,52% responden yang mengatakan belum paham dengan penyuluhan yang disampaikan, sedangkan 19 orang reponden atau sebanyak 90,47% mengatakan paham dengan penyuluhan tentang PTSL yang disampaikan. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian penulis, penelitian yang dilakukan Peggye, dkk (2020) sangat  berbeda  dimana  sebagian  besar  masyarakat  paham  dengan  penyuluhan  program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilakukan.
2) Pencapaian Target Sertifikat Tanah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pencapaian  target  sertifikat  tanah  di  Kabupaten Sijunjung  dipengaruhi  oleh  berbagai  masalah  seperti  subjek  tanah  yang  tidak  jelas  sehingga tidak bisa dijadikan sertifikat tanah, penyuluhan yang masih kurang dan tidak terjadwal, maupun adanya masyarakat yang enggan menyertifikatkan tanah milik adat.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Peggye,  dkk  (2020)  yang  menjelaskan  bahwa  faktor penentu  keberhasilan  kegiatan  pendaftaran  tanah  yaitu  mencakup  kesiapan  sumber  daya manusia,  regulasi,  infrastruktur,  anggaran  dan  sinergisme  kelembagaan,  sedangkan  indikator keberhasilan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  adalah  tercapainya  hasil pelaksanaan  sesuai  sasaran/target  yang  ditetapkan  berupa  kuantitas  pada  satuan  kantor pertanahan tersebut dengan tepat waktu seuai anggaran dan berkualitas.
Jika  dihubungkan  dengan  hasil  penelitian  penulis  dari  segi  pencapaian  target,  Kabupaten Sijunjung  masih  harus  terus  melakukan  percepatan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap  untu  mengejar  target  sampai  tahun  2024  dengan  jumlah  nagari  yang  sudah  ikut  dari tahun 2018-2021 sebanyak 24 nagari/desa dari total 61 nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung sehingga  masih  ada  37  nagari  lagi  yang  belum  terdaftar.  Sehingga  secara  keseluruhan, pelaksanaan  program  pendaftarn  tanah  sistematis  lengkap  di  Kabupaten  Sijnjung  belum mencapai target/sasaran yang ditetapkan.
3) Sumber Daya Manusia
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  menjadi  pelaksana program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  Kabupaten  Sijunjung  belum  mencukupi. Sejalan dengan ini, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rupina (2021) menunjukkan bahwa berdasarkan  model  evaluasi  CIPP  (konteks,  input,  proses,  produk),  program  pendaftaran  tanah
sistematis lengkap di Kabupaten Ogan Ilir berlum berjalan dengan baik dari segi konteks dimana kondisi  lingkungan  di  masyarakat  belum  mendukung  pelaksanaan  program  serta  masih kurangnya ketersediaan sumber daya pelaksana.
Hasil  penelitian  Rupina  (2021)  dan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  menunjukkan hasil yang sama meskipun dengan metode  yang berbeda  yaitu sumber daya pelaksana program pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  yang  belum  mencukupi.  Untuk  itu,  demi  percepatan pelaksanaan  program  ini  perlu  dilakukan  penambahan  jumlah  sumber  daya  pelaksana  karena sumber  daya  manusia  sangat  menentukan  keberhasilan  program  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap.
4) Sarana Prasarana
Indikator  sarana  dan  prasarana  dalam  evaluasi  pelaksanaan  program  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  Di  Kabupaten  Sijunjung  belum  mencukupi.  Hal  itu  dibuktikan  dengan adanya  penggunaan  kendaraan  milik  pribadi  sewaktu  akan  melakukan  pengukuran  dan pengumpulan  data  yuridis  ke  nagari  yang  bersangkutan  karena  jumlah  kendaraan  kantor    dan satuan tugas maupun petugas ukur tidak sebanding.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sarana  prasarana  yang  dimiliki  kantor  pertanahan Kabupaten  Sijunjung  untuk  pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  belum memadai. Hal tersebut karena jumlah kendaraan kantor yang ada tidak mencukupi untuk jumlah pelaksana program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam melaksanakan tugas.
Wahyuningrum dalam (Christea, 2013) berpendapat bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang  dapat  memudahkan  dan  melancarkan  pelaksanaan  suatu  usaha.  Dimensi  fasilitas merupakan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  dalam  melakukan  atau  memperlancar  suatu kegiatan.  Jadi,  fasilitas  dapat  dikatakan  sama  dengan  sarana  dan  prasarana  dimana  fungsinya untuk  mempermudah  dan  memperlancar  pelaksanaan  suatu  usaha  yang  jika  dikaitkan  dengan penelitian  yang  penulis  lakukan  yaitu  mempermudah  dan  memperlancar  pelaksanaan  program pendaftaran sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembaasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pertama,  evaluasi  pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  Kabupaten Sijunjung dapat disimpulkan pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal berdasarkan 6 (enam) kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2013) hanya 2 (dua) kriteria yang sudah terpenuhi yaitu  pemerataan  dan  responsivitas.  Sedangkan  4  (empat)  indikator  evaluasi  lainnya  yaitu efektivitas, efisiensi,  kecukupan,  dan  ketepatan  belum  terpenuhi.  Hal  itu  dikarenakan  pada  kriteria efektivitas, tujuan belum tercapai sepenuhnya dan belum tepat sasaran. Pada kriteria efisiensi, belum berjalan efisien karena sumber daya manusia sebagai pelaksana program masih kurang. Pada kriteria kecukupan,  belum  terwujud  karena  kebutuhan  dan  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap belum tercukupi. Sedangkan pada kriteria ketepatan, kurang tepat karena belum sesuai denga kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat kemukakan saran sebagai berikut :
1. Kepada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sijunjung  perlu  dilakukan  penjadwalan  kegiatan penyuluhan/sosialisasi  agar  semua  masyarakat  yang  bersangkutan  bisa  hadir  sehingga  dapat memahami  pentingnya  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap,  serta  perlu  dilakukan penambahan  ketersediaan  sumber  daya  pelaksana  agar  dapat  mewujudkan  efisiensi.  Selain  itu, kondisi lingkungan di masyarakat yang belum mendukung pelaksanaan program PTSL membuat perlu dilakukan pendekatan terhadap masyarakat agar tertarik untuk ikut serta dalam program.
2. Kepada  peneliti  selanjutnya  agar  melakukan  penelitian  terhadap  evaluasi  pelaksanaan  program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Aisyah,  Haris  Retno  Susmiyati,  Rahmawati  Al-Hidayah.  (2020).  Implementasi  Asas  Sederhana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Menjamin Hak Keperdataan . Petitum, Vol. 8, No. 2, Oktober 2020 , 132-142. Ambiyar dan Muharika. (2019). Metodologi Penelitian Evaluasi Program. Bandung : ALFABETA. Arifin,  Z.  (2012). Evaluasi  Pembelajaran. Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam Kementerian Agama RI.
Dunn, William N. (2013). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Frisdiantara,  C.  (2013).  Pengaruh  Dimensi  Pelayanan  dan  Dimensi  Fasilitas  Terhadap  Kepuasan Mahasiswa Pada Universitas Kanjuruhan Malang, Universitas Kanjuruhan Malang. 110.
I  Gede  Kusuma  Artika  dan  Westi  Utami.  (2020).  Percepatan  Pembenahan  Data  Bidang  Tanah Kluster 4 Melalui Survei Data Pertanahan. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020 , 67-68.
Indah  Rahayu  Ningrum  dan  Weni  Rosdiana.  (2019).  Evaluasi  Program  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Kusnadi,  D.  (2011). Dasar  Dasar  Penyuluhan  Pertanian. Bogor:  Sekolah  Tinggi  Penyuluhan Pertanian Bogor.
Malau, R. K. (2021). Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Ogan Ilir. 1-62.
Miles dan Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Moeleong,  Lexy  J.  (2016). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Mujiburohman,  D.  A.  (2018).  Potensi  Permasalahan  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap (PTSL). 89-90.
Muryadi, A. D. (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. Jurnal Ilmiah Penjas, Issn : 2442-3874 Vol.3 No.1, Januari 2017 , 1-16.
Osleni,  R.  (2018).  Asas  Pendaftaran  Tanah  Dalam  Sertifikasi  Massal  atas  Tanah  Negara  Melalui Persertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Belawan Sicanang. 1-50. Peggye  Lenda  Olivia  Rembeth,  Bobby  Jhon  Vian  Polii,  dan  Leonardus  Ricky  Rengkung.  (2020). Evaluasi  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistemastis  Lengkap  Di  Kecamatan  Tumpaan Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal  Transdisiplin  Pertanian  (Budidaya  Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi , 441 - 450. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Rusydi  Ananda  dan  Tien  Rafida.  (2017). Pengantar  Evaluasi  Program  Pendidikan. Medan: Perdana Publishing.
Sherley  Veralin  Kamurahan,  Bobby  J.  V.  Polii,  dan  Charles  R.  Ngangi.  (2018).  Evaluasi Pelaksanaan  Program  Nasional  Agraria  Dan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap Dalam Pembangunan Wilayah Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa  Utara. Agrisosioekonomi:Jurnal  Transdisiplin  Pertanian  (Budidaya  Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi , 390-408. Sibuea,  U.  (2020).  Evaluasi  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Studi  Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. 1-126.
Suyikati.  (2019).  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6
Tahun 2018 Di BPN Kota Yogyakarta. Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019 , 111-114 Tohirin.  (2016). Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Pendidikan  dan  Bimbingan  Konseling  . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Ugik  Romadi  dan  Andi  Warnaen.  (2021). Sistem  Penyuluhan  Pertanian  Suatu  Pendekatan Penyuluhan Pertanian Berbasis  Modal  Sosial  Pada  Masyarakat  Suku  Tengger. Malang: CV. Tohar Media.