## PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA CIMINDI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN
Oleh :

## SULAEMAN BARKAH
Email: sulaemanbarkah4151@gmail.com Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E. Martadinata No.150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  permasalahan  yang  disebabkan  karena  pengawasan Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  di  Desa  Cimindi Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Pangandaran  di  duga  belum  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini terlihat  dari  beberapa  permasalahan  yaitu:  1).  Tidak  berjalannya  laporan  rutin  setiap  sebulan sekali  dan  tiga  bulan  sekali  sehingga  untuk  proses  evaluasi  kedepannya  tersendat.  Seperti  pada laporan  triwulan  pada  bulan  April,  Mei,  Juni  tidak  berjalan  lancar,  dan  juga  pada  awal  tahun 2017. 2). Sering terlambatnya masuk kerja yang dilakukan oleh pegawai BUM Desa hal ini di duga akibat  pengawasan  yang  kurang  maksimal  dari  BPD.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  deskriftif  dengan  pendekatan  kualitatif  dan  dengan  jumlah  informan  sebanyak 10  orang.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  terdiri  dari  studi  kepustakaan,  wawancara,  dan observasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  meliputi  tahap  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian  data,  serta  verifikasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa Pengawasan  Badan  Usaha  Milik  Desa  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  di  Desa  Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut  terbukti  dari  9  indikator,  7  indikator  dilaksanakan  dengan  baik,  dan  2  indikator  belum dilaksanakan  dengan  baik.  Hambatan-hambatan  yang  ditemukan  antara  lain:  1).  Kurangnya aktifnya  anggota  BPD  sebagai  pengawas  untuk  memastikan  proses  pelaksanaan  kegiatan  BUM Desa.  2).  Terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia  dalam  kepengurusan  Badan  Usaha  Milik  Desa.  3). Kurangnya disiplin anggota BUM Desa. 4). Lemahnya koordinasi dan penjadawalan dalam tubuh Badan  Permusyawaratan  Desa.  Untuk  mengatasi  berbagai  hambatan  tersebut,  maka  dilakukan upaya  sebagai  berikut:  1).  Perekrutan  kembali  bagi  masyarakat  di  Desa  Cimindi  Kecamatan Cigugur  Kabupaten  Pangandaran  untuk  menjadi  anggota  kepengurusan  BUM  Desa.  2). Meningkatkan  koordinasi  antar  anggota  BPD  di  Desa  Cimindi  Kecamatan  Cigugur  Kabupaten Pangandaran.  3).  Meningkatkan  intensitas  komunikasi  dengan  pemanfaatan  media  komunikasi, contohnya handphone. 4). Memberlakukan absensi bagi kepengurusan BUM Desa di Desa Cimindi Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Pangandaran.  5).  Memberikan  teguran  dengan  tegas  oleh  BPD setidaknya supaya dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan lain.
Kata Kunci: Pengawasan, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Badan Permusyawaratan Desa

## A. PENDAHULUAN
Dalam  penyelenggaraan  pembangunan desa  diperlukan  pengorganisasian  yang  mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan  desa  akan  berjalan  lebih  rasional, tidak  hanya  didasarkan  pada  tuntutan  emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya (Suwignjo, 1982:81). Usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat  melalui  usaha-usaha  dipedesaan maka  di  bentuk  badan  usaha  melalui  Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya  disebut  BUM  Desa,  adalah badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa melalui penyertaan secara langsung  yang
berasal dari  kekayaan Desa yang
dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.
Untuk  mencapai  tujuan  BUM  Desa dilakukan  dengan  cara  memenuhi  kebutuhan (produktif  dan  konsumtif)  masyarakat  melalui pelayanan  distribusi  barang  dan  jasa  yang dikelola  masyarakat  dan  Pemdes.  Pemenuhan kebutuhan  ini  diupayakan  tidak  memberatkan masyarakat, mengingat BUM Desa akan menjadi usaha  desa yang  paling  dominan  dalam menggerakkan  ekonomi  desa.  Lembaga  ini  juga dituntut  mampu  memberikan  pelayanan  kepada non  anggota (di luar  desa)  dengan  menempatkan harga  dan  pelayanan  yang  berlaku  standar  pasar. Artinya terdapat  mekanisme  kelembagaan/tata aturan  yang  disepakati  bersama,  sehingga  tidak menimbulkan  distorsi  ekonomi  di  pedesaan disebabkan  usaha  yang  dijalankan  oleh  BUM Desa.  Dinyatakan  di  dalam  undang-undang bahwa BUM Desa  dapat  didirikan  sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
Pendirian  BUM  Desa  di  Desa  Cimindi Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Pangandaran berdiri  sejak  bulan  Mei  tahun  2010.  Dalam pelaksanaannya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa)  di  Desa  Cimindi  Kecamataan  Cigugur Kabupaten  Pangandaran  bergerak  dalam  tiga jenis usaha.
Adapun  dalam  pelaksanaannya,  terdapat beberapa  permasalahan  yang  ditemukan    seperti: 1). Tidak berjalannya laporan rutin setiap sebulan sekali  dan  tiga  bulan  sekali  sehingga  untuk proses  evaluasi  kedepannya  tersendat.  Seperti pada  laporan  triwulan  pada  bulan  April,  Mei, Juni  tidak  berjalan  lancar,  dan  juga  pada  awal tahun 2017. 2). Sering terlambatnya  masuk  kerja yang  dilakukan  oleh  pegawai  BUM  Desa  hal  ini diduga akibat pengawasan yang kurang maksimal dari Badan Permusyawaratan Desa.
Bertolak  dari  permasalahan  tersebut, maka  peneliti  menyusun  rumusan  masalah sebagai  berikut:  1).  Bagaimana  pelaksanaan pengawasan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa)  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  di Desa  Cimindi  Kecamatan  Cigugur  Kabupaten Pangandaran? 2). Bagaimana hambatan-
hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan pengawasan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa)  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  di Desa  Cimindi  Kecamatan  Cigugur  Kabupaten Pangandaran?  3).  Bagaimana  upaya-upaya  yang
dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  pengawasan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  oleh  Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi
Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran?

## B. LANDASAN TEORITIS
Pengertian pengawasan menurut
Murhaini  (2014:4)  bahwa:  “pengawasan  adalah suatu  penilaian  yang  merupakan  suatu  proses pengukuran  dan  verifikasi  dari  serangkaian proses yang telah diselenggarakan scara berkelanjutan.”
Dalam  hal  ini  penilaian  atau  evaluasi dilaksanakan  secara  terukur,  dengan  kuantitas yang  jelas  baik  pencapaian  maupun  target  yang telah  diinginkan.  Dalam  pengawasan  terkandung keharusan  untuk  secara  konkret  menemukan hambatan apa  yang terjadi. Berikutnya tentu saja menemukan solusi yang tepat.
Menurut Mustikowati (Ernie dan Saefulah, 2005:12), fungsi pengawasan adalah:
a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian  tujuan  serta  target  sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
b. Mengambil  langkah  klarifikasi  dan koreksi  atas  penyimpangan  yang mungkin ditemukan.
c. Melakukan  berbagai  alternatif  solusi atas  berbagai  masalah  yang  terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya  menurut  Siagian  (2008:115) teknik–teknik  pengawasan  mempergunakan  dua macam teknik, yaitu:
1. Pengawasan Langsung Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:
a. Inspeksi langsung,
b. On- the-spot observation, dan
c. On-the-spot report,
2. Pengawassan Tidak Langsung Laporan ini berbentuk:
a. Tertulis, dan
b. Lisan.
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (6)  Undang- undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa menyebutkan bahwa: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya  disebut  BUM  Desa,  adalah badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa melalui penyertaan secara  langsung  yang berasal dari kekayaan  Desa yang
dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
BUM  Desa  sendiri,  sebagai  suatu lembaga  ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif  masyarakat  dan  menganut  asas  mandiri. Ini  berarti  pemenuhan  modal  usaha  BUM  Desa harus  bersumber  dari    masyarakat.  Meskipun demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  BUM Desa  dapat  mengajukan  pinjaman  modal  kepada pihak  luar,  seperti  dari  Pemerintah  Desa  atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.
Hal  ini  sesuai  dengan  peraturan  per undang-undangan  (UU  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  Pasal  213  ayat  3).
Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan  pendirian  BUM  Desa,  karena implikasinya akan bersentuhan
dengan pengaturannya  dalam  Peraturan  Daerah  (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

## C. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif untuk  mengetahui  nilai  variabel  mandiri  dan tidak  bersifat  menggabungkan  ataupun  membuat perbandingan  dengan  variabel  lain.  Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian di Desa  Cimindi  Kecamatan  Cigugur  Kabupaten Pangandaran.  Penelitian  ini  dilaksanakan  selama 6  bulan  dari  bulan  Desember  2016  sampai dengan bulan Mei 2017.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan istilah fokus kajian. Fokus  kajian tersebut adalah pengawasan Badan Usaha Milik Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi
Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Pangandaran. Dengan  aspek-aspek  dalam  penelitian  ini  adalah sub  fokus  kajian  untuk  mendukung  pengawasan BUM  Desa.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  10  orang  informan,  1  orang  kepala desa,  3  orang  kepengurusan  BUM  Desa  dan  6 orang anggota BPD.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  yang berupa  observasi  dan  wawancara.  Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan  dan  studi  lapangan  dan  studi lapangan  yang  berupa  observasi  dan  wawancara. Kegiatan  analisis  data  kualitatif  dilakukan meliputi  tiga  (3)  tahap  yaitu  reduksi  data
( reduction ),  penyajian  data  ( data  display ),  dan Conclusion drawing/verication .
D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN a. Pembahasan Hasil Penelitian Pembahasan  Pelaksanaan  Pengawasan BUM Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran
Dalam  hal  pengawasan  ini  peneliti menggunakan teori menurut Siagian (2011: 115). Dalam  pelaksanaan  pengawasan  BUM  Desa  di Desa  Cimindi  Kecamatan  Cigugur  Kabupaten Pangandaran  memiliki  tujuan  yaitu  untuk meningkatkan    kualitas  pegawai    dalam menunjang tugas dan kewenangannya.  Penelitian ingin  menggunakan  studi  lapangan  yaitu  dengan melakukan  wawancara  dan  observasi  langsung kepada  objek  penelitian.  Mengenai  wawancara yang  dilakukan  oleh  peneliti  berdasarkan  pada pedoman  adanya  dimensi  atau  sub  variabel penelitian mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Siagian (2011:115), yakni terdiri:
1. Teknik pengawasan langsung, apabila pemimpin mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan. Pengawasan  langsung  ini  dapat berbentuk:
1) Inspeksi Langsung
2) On-the-spot observation
3) On-the-spot-report
2. Teknik  pengawasan  tidak  langsung, pengawasan  yang  dilaksanakan  dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui  laporan  yang  disampaikan oleh para bawahan.
1) Inspeksi Langsung
a. Memeriksa secara langsung proses pelaksanaan kegiatan BUM Desa
Mengenai  pemeriksaan  secara  langsung proses  pelaksanaan  kegiatan  BUM  Desa  oleh BPD  di  Desa  Cimindi  Kecamatan  Cigugur Kabupaten  Pangandaran  belum  begitu  maksimal dalam pelaksanaannya karena hal ini terlihat dari terpakunya  BPD  melakukan  pengamatan  hanya dilakukan pada saat jadwal monitoring saja, tidak melihat  celah-celah  kekurangnan  BUM  Desa dimana  jika  ada  lebih  baik  langsung  mengambil tindakan koreksi.
b. Mengamati tugas pelaksanaan BUM Desa Pengawasan  BUM  Desa  oleh  BPD  dengan mengamati  tugas  pelaksanaannya    belum  dapat
dilaksanakan.  Hal  ini  terlihat  dari  BPD  belum pernah  datang  secara  langsung  ke  lokasi terjadinya  pelaksanaan  kegiatan  BUM  Desa untuk mengamati pelaksanaannya karena terbentur  dengan  kesibukan  kerja  masing-masing anggota  BPD  itu  sendiri  di  luar  jadwal  sebagai anggota BPD.
2) On-the-spot  observation  (Observasi  di tempat)
a. Meninjau ulang pelaksanaan hasil kegiatan BUM Desa
Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan bahwa  peninjauan  ulang  pelaksanaan  hasil kegiatan  BUM  Desa  sudah  dilaksanakan  dengan melihat berkas-berkas  hasil kegiatan BUM Desa, meninjau ulang perencanaan  kegiaan BUM Desa pada  saat  pertemuan  rutin  setiap  bulannya  dan dapat di terima oleh semua pihak  yang terlibat di kepengurusan  BUM  Desa.  Hal  ini  dikarenakan peninjauan  ulang  yang  baik  dan  langsung  ke pokok  permasalahan  yang  dihadapi,  sehingga proses evaluasi bisa cepat di tangani.
b. Memberikan  pengarahan  kepada  para pegawai  BUM  Desa  terkait  masalah- masalah yang dihadapi Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai pengarahan  kepada  para  pegawai  BUM  Desa terkait  masalah-masalah  yang  dihadapi  yakni pelaksanaan  pengarahan  terhadap  BUM  Desa telah  dilaksanakan  dengan  mengadakan  kegiatan rapat  rutin  setiap  bulannya  sebagai  monitoring dan  evaluasi.  Pengarahan  tersebut  terkait  hal-hal yang  harus  di  perhatikan  dan  dijalankan  guna memperbaiki  dan  lebih  meningkatnya  kegiatan BUM Desa.
3) On- the-spot-report (Laporan di tempat)
a. Meminta  laporan  hasil  kerja  pegawai BUM Desa dalam pelaksanaanya Berdasarkan hasil peneliti lakukan mengenai BPD meminta laporan  hasil kerja pegawai BUM Desa  yakni  berupa  laporan  lisan  maupun  secara tertulis  pada  saat  kegiatan  monitoring  atau  rapat evaluasi  sudah  di  laksanakan  hal  ini  dilihat  dari pelaksanaannya  pada  setiap  bulan  dan  juga  pada akhir tahun. Kekuarangan dalam laporan tersebut justru  dari  pegawai  BUM  Desa  yaitu  lambatnya penyerahan  laporan  yang  semestinya  pada  setiap awal  bulan  namun  kenyataannya  sering  ngaret, lambatnya perekapan hasil kegiatan BUM Desa.
b. Melakukan evaluasi dan koordinasi secara  rutin  maupun  secara  kondisional disesuaikan  dengan  program  yang  di jalankan BUM Desa
Berdasarkan hasil peneliti lakukan mengenai BPD  melakukan  evaluasi  dan  koordinasi  secara rutin  maupun  secara  kondisional  sudah  di laksanakan  disesuaikan  dengan  program  yang  di jalankan  berdasarkan  peraturan  yang  sudah  di aturan  dalam  AD/ART  yang  sebelumnya  sudah di  tetapkan  bersama  pada  saat  pembentukan BUM Desa.
4) Teknik Pengawasan Tidak Langsung
a. Meminta laporan secara tertulis berdasarkan waktu atau jadwal pelaporan yang telah ditetapkan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  BPD meminta  laporan  secara  tertulis  berdasarkan waktu  atau  jadwal  pelaporan  yang  telah  di tetapkan  sudah  berjalan  hal  ini  berdasarkan peraturan  yang  tercantum  dalam  AD/ART. Pelaporan  secara  tertulis  memang  sudah  berjalan sebagai  mana  mestinya  karena  dalam  AD/ART jelas laporan tertulis harus betul-betul dilaporkan. b. Meminta laporan tertulis secara kondisional berdasarkan penemuan permasalahan yang terjadi di lapangan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai laporan  tertulis  secara  kondisional  atau  sewaktu- waktu  di  butuhkan  pada  saat  penemuan permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan  belum terlaksana,  hal  ini  terlihat  dari  laporan  secara tertuis  hanya  dilakukan  pada  kegiatan  dan  pada jadwal yang telah di tetapkan saja.
c. Meminta laporan lisan secara kondisional  berdasarkan  penemuan permasalahan yang terjadi di lapangan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai indikator  laporan  lisan  secara  kondisional berdasarkan penemuan permasalahan yang terjadi di  lapangan  sudah  di  laksanakan  yaitu  di komunikasikan  melalui  pemanfaatan  media komunikasi.  Dalam  hal  ini  sudah  cukup  baik pengawasan melalui pemanfaatan media komunikasi,  ini  terlihat  dari  aktifnya  para pegawai  dalam  menggunakan  media  komunikasi melalui handphone .
Hambatan-hambatan  Yang  Ditemukan dalam Pelaksanaan  Pengawasan  Badan  Usaha  Milik Desa  di  Desa  Cimindi  Kecamatan  Cigugur Kabupaten Pangandaran oleh Badan Permusyawaratan Desa Mengenai pelaksanaan pengawasan
Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Cimindi Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Pangandaran oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  sudah dilaksanakan  dengan  baik.  Walaupun  demikian,
berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti lakukan ditemukan beberapa hambatan-hambatan dari  keseluruhan  dimensi  dalam  pelaksanan pengawasan    oleh  Badan  Usaha  milik  Desa  oleh Badan Permusyawaratan Desa antara lain sebagai berikut:  1).  Kurangnya  aktifnya  anggota  BPD sebagai  pengawas  untuk  memastikan  proses pelaksanaan kegiatan BUM Desa. 2).
Terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia  dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa sehingga dalam  pelaksanaannya  kurang  maksimal.  3). BUM  Desa  kurang  disiplin  terbukti  seringnya mengabaikan  laporan,  pengarahan  yang  di berikan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam rangka rapat  koordinasi, monitoring, dan evaluasi,  ataupun  pada  saat  BUM  Desa  diminta laporan  secara  kondisional  atau  sewaktu-waktu dibutuhkan  secara  tertulis  maupun  lisan  kepada Badan  Permusyawaratan  Desa  pada  waktu  yang telah  ditentukan.  4).  Lemahnya  koordinasi  dan penjadwalan dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa sehingga untuk pengawasan  langsung  terhadap  BUM  Desa kurang maksimal. Upaya-Upaya yang Dilakukan
dalam Mengatasi  Hambatan  yang  Ditemukan  dalam Pengawasan Badan Usaha  Milik Desa di Desa Cimindi  Kecamatan  Cigugur  Kabupaten Pangandaran  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa Berikut  ini  akan  peneliti  bahas  mengenai upaya untuk mengatasi hambatan dari keseluruhan  dimensi, antara lain sebagai  berikut:
1).  Perekrutan  kembali  bagi  masyarakat  di  Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk menjadi anggota kepengurusan  Badan  Usaha  Milik  Desa.  2). Meningkatkan  koordinasi  antar  anggota  Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Pangandaran, sehingga  bisa  di  minimalisir  kekurangan- kekurangan  yang  ada  di  BPD.  Sehingga  dapat terus-menerus  mengawasi  pelaksanaan  BUM Desa.  3).  Meningkatkan  intensitas  komunikasi dengan  pemanpaatan  media  komunikasi,  yaitu contohnya handphone. Sehingga  antara  BUM Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam pengawasannya bisa terus menerus dan berkesinambungan.  4).  Memberlakukan  absensi bagi  kepengurusan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di Desa  Cimindi  Kecamatan  Cigugur  Kabupaten Pangandaran.  5).  Memberikan  teguran  dengan tegas oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa
setidaknya supaya dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan lain.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  baik  melalui observasi  dan  wawancara  dengan  informan mengenai  “Pengawasaan  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUM  Desa)  oleh  Badan  permusyawaratan Desa  di  Desa  Cimindi  Kecamatan  Cigugur Kabupaten Pangandaran”
maka penulis simpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  pengawasaan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUM  Desa)  oleh  Badan permusyawaratan  Desa  di  Desa  Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran secara  umum  sudah  dilaksanakan  dengan baik.  Berdasarkan  teknik  pengawasan  oleh Siagian (2011:115), hal tersebut terbukti dari 9 indikator, 7 indikator dilaksanakan dengan baik dan 2 indikator belum dapat dilaksanakan.
Tujuh  (7)  indikator  yang  dapat  di katakan baik dan sudah dapat di laksanakan, diantaranya : a). Memeriksa secara langsung proses pelaksanaan kegiatan BUM Desa. b). Meninjau  ulang  pelaksanaan  hasil  kegiatan BUM  Desa.  c).  Memberikan  pengarahan kepada  para  pegawai  BUM  Desa  terkait masalah-masalah yang dihadapi. d).
Meminta  laporan  hasil  kerja  pegawai  BUM Desa  dalam  pelaksanaannya.  e).  Melakukan evaluasi dan koordinasi secara rutin maupun secara  kondisional  disesuaikan  dengan program  yang  dijalankan  BUM  Desa.  f). Meminta laporan secara tertulis berdasarkan waktu  atau  jadwal  pelaporan  yang  telah ditetapkan. g). Meminta laporan lisan secara kondisional berdasarkan penemuan permasalahan yang terjadi di lapangan.
Dua  (2)  indikator  yang  dapat  di katakan  belum  baik  dan  belum  dapat  di laksanakan,  diantaranya:  a).  Mengamati tugas  pelaksanaan  BUM  Desa.  b).  Meminta laporan tertulis secara kondisional berdasarkan  penemuan  permasalahan  yang terjadi di lapangan.
2. Hambatan  dalam  Pengawasan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUM  Desa)  oleh  Badan permusyawaratan  Desa  di  Desa  Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran adalah  sebagai  berikut:  a).  Kurangnya aktifnya  anggota  BPD  sebagai  pengawas untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan  BUM  Desa.  b).  Terbatasnya
Sumber  Daya  Manusia  dalam  kepengurusan Badan  Usaha  Milik  Desa  sehingga  dalam pelaksanaannya  kurang  maksimal.  c).  BUM Desa  kurang  disiplin  terbukti  seringnya mengabaikan  laporan,  pengarahan  yang  di berikan  Badan  Permusyawaratan  Desa dalam  rangka  rapat  koordinasi,  monitoring, dan  evaluasi,  ataupun  pada  saat  BUM  Desa diminta  laporan  secara  kondisional  atau sewaktu-waktu  dibutuhkan  secara  tertulis maupun lisan kepada Badan Permusyawaratan  Desa  pada  waktu  yang telah  ditentukan.  d).  Lemahnya  koordinasi dan  penjadwalan  dalam  tubuh  Badan Permusyawaratan  Desa  sehingga  untuk pengawasan  langsung  terhadap  BUM  Desa kurang maksimal.
3. Untuk mengatasi hambatan dalam Pengawasaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM  Desa)  oleh  Badan  permusyawaratan Desa  di  Desa  Cimindi  Kecamatan  Cigugur Kabupaten  Pangandaran  dilakukan  upaya- upaya  sebagai  berikut:  a).  Perekrutan kembali  bagi  masyarakat  di  Desa  Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk menjadi anggota kepengurusan Badan Usaha  Milik  Desa.  b).  Meningkatkan koordinasi antar anggota Badan Permusyawaratan  Desa  di  Desa  Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran,  sehingga  bisa  di  minimalisir kekurangan  sumber  daya  di  BPD.  Sehingga dapat terus-menerus mengawasi pelaksanaan
BUM  Desa.  c).  Meningkatkan  intensitas komunikasi  dengan  pemanpaatan  media komunikasi,  yaitu  contonya handphone. Sehingga  antara  BUM  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasannya  bisa  terus  menerus  dan berkesinambungan. d). Memberlakukan absensi  bagi  kepengurusan  Badan  Usaha Milik  Desa  di  Desa  Cimindi  Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. e). Memberikan  teguran  dengan  tegas  oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  setidaknya supaya  dapat  meminimalisir  kesalahan- kesalahan lain. Adapun  saran yang  ingin  penulis
sampaikan dalam penelitian ini supaya pengawasan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa)  oleh Badan Permusyawaratan  Desa (BPD) di  Desa  Cimindi  Kecamatan  Cigugur  Kabupaten Pangandaran dapat dilaksanakan dengan optimal,
yang  dapat  penulis  uraikan  sebagai  berikut:  1). Mengenai  pelaksanaan  pengawasan  BUM  Desa oleh  BPD  di  Desa  Cimindi,  sebaiknya  BPD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan  yang  sudah  di  laksanakan  selama ini.  Hal  tersebut  penting  dilaksanakan  guna dijadikan  bahan  pertimbangan,  agar  pengawasan yang  akan  datang  lebih  efektif  dan  efisien.  2). Untuk  menghadapi  hambatan  dalam  pelaksanaan pengawasan  kegiatan  BUM  Desa  selama  ini, pihak  BPD  meningkatkan  pendampingan,  dan pembinaan  kepada  anggota  kepengurusan  BUM Desa  secara  langsung  dan  terus-menerus  serta tetap melaksanakan program sesuai dengan tugas dan  fungsinya  sehingga  pelaksanaannya  dapat terlaksana  jauh  lebih  baik.  Kemudian  secara internal melaksanakan evaluasi terhadap langkah- langkah  atau  teknis  pelaksanaan  pengawasan yang  terdapat  dalam  peraturan  AD/ART  sebagai peraturan  pelaksanaan  kegiatan  BUM  Desa  agar teknis  pelaksanaan  pengawasan  lebih  jelas.  3). Agar  upaya  yang  dilakukan  untuk  menghadapi hambatan-hambatan  tersebut  dapat  berjalan dengan baik, seyogyanya dilakukan evaluasi juga perihal  kinerja  pegawai  BUM  Desa  dan penambahan  jumlah  anggota  BUM  Desa  yang minim  agar  pelaksanaan  kedepannya  lebih  baik dan  dapat  memaksimalkan  kinerja  BUM  Desa dilaksanakan
guna
dijadikan bahan pertimbangan,  agar  pengawasan  yang  akan datang lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Makmur. Efektivitas  Kebijakan  Kelembagaan
Pengawasan ,  Refika  Aditama,  Bandung, 2011 Murhaini. Manajemen Pengawasan Pemerintahan  Daerah, Pustaka  Belajar, Yogyakarta, 2014
Rahardjo,  Adisasmita. Pembangunan Perdesaan , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013 Siagian. P. Sondang. Filsafat Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta 2011 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan  R  &  D ,  Alfabeta,  Bandung,
2012

## B. UNDANG-UNDANG
Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  4  Tahun  2015
tentang Pendirian,Pengurusan, dan
Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan Usaha Milik Desa