## Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat

## Muhammad Tho’in
Program Studi Ekonomi Syariah, STIE-AAS Surakarta email: thoinsyakira@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana program  pembiayaan  pendidikan  yang dilakukan,  untuk  mengetahui  kriteria  siswa  yang  akan  mendapatkan beasiswa  pendidikan, dan untuk  mengetahui  fleksibilitas  dalam  mengalokasikan  dana zakat untuk  pendidikan di  lembaga amil zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Teknik analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisa  data interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisa data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan ada dua program pembiayaan pendidikan yang  dilakukan  lembaga  ini  yaitu  program beasiswa  terpadu dan  pesantren  yatim. Kedua program  ini  dibiayai  dari  pendayagunaan  dana  zakat  yang  telah  dihimpun. Kriteria-kriteria siswa penerima bantuan beasiswa pendidikan digolongkan berdasarkan skala prioritas: 1) fakir miskin,  yatim/piatu,  takmir  masjid;  2) fakir miskin,  yatim/piatu;  3) fakir miskin .  Selain  itu  ada fleksibilitas anggaran dalam mengalokasikan dana zakat untuk program pendidikan.
Kata kunci: lembaga amil zakat, pengelolaan zakat, pembiayaan pendidikan.

## Abstract
This study aims to find out how educational financing program is done, to know the criteria of students  who  will  get  educational  scholarship,  and  to  know  the  flexibility  in  allocating  zakat funds for education at the zakat al-Ihsan Institute of Central Java. This research use desciptive qualitative  approach.  Methods  of  data  collection  in  this  study  was  conducted  by  observation, interview,  and  documentation.  Data  analysis  techniques  in  this  study  using  interactive  data analysis techniques consisting of three components of data analysis that is data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study found there are two educational financing programs  undertaken  by  this  institution  is  an  integrated  scholarship  program  and  orphaned pesantren.  Both  programs  are  financed  from  the  utilization  of  zakat  funds  that  have  been collected.  The  criteria  of  the  students  receiving  educational  scholarships  are  classified  by priority scale: 1) the poor, orphan, takmir mosque; 2) the poor, orphans; 3) the poor. In addition there is the flexibility of the budget in allocating zakat funds for education programs.
Keywords: amil zakat institution, management of zakat, tuition fee.

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  cara  terbaik untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  suatu  bangsa.  Namun  di  Indonesia khususnya  Jawa  Tengah  masalah  putus sekolah  telah  menjadi  fenomena  tahunan setiap  kelulusan  sekolah  dan  Penerimaan Siswa Baru (PSB) dimulai. Hal ini disebabkan mahalnya  biaya  pendidikan  yang  harus  di tanggung, daya serap pendidikan masih rendah dan  anggaran  pendidikan  belum  terpenuhi sebagaimana  ketentuan  UU  yakni  20  %  dari APBN/APBD  yang  diamanatkan UU No. 20 tahun 2003 yakni pasal 49 ayat 1. 1
Salah satu akar permasalahan pendidikan pada umumnya adalah pembiayaan.  Orang  tua  tidak  memiliki dana cukup  membiayai  pendidikan  anaknya  karena pendapatan  rendah,  tidak  sebanding  dengan tingginya  biaya  pendidikan  yang  harus ditanggung.  Karena  itu  tanpa  peningkatan pembiayaan  dari  pemerintah,  maka  jelas pendidikan  di  Indonesia  sangat  sulit  untuk keluar dari krisis. Memang UUD 1945 (setelah amandemen) menetapkan, anggaran 20 persen, yang  dipikul  oleh  pemerintah  pusat  dan daerah,  tetapi  kita  semua  mengetahui  bahwa, tetap  belum  terjadi  peningkatan  yang  betul- betul signifikan dalam anggaran pendidikan.
Kondisi  ini  dapat  menyebabkan  negeri ini  kehilangan  generasi,  dikarenakan  generasi yang  akan  datang  adalah  generasi  yang memiliki  kualitas  intelektual  yang  rendah sehingga dikhawatirkan akan terjadi menjamurnya  kasus  pekerja  anak,  anak jalanan, pelacuran  anak dan kasus sosial anak lainnya akibat kemiskinan dan tekanan hidup.
Melihat kenyataan ini  menurut Munadi menjadikan  rasa  pesimisme  menyelimuti dunia  pendidikan  terutama  implementasi minimal  20  %  APBN/APBD  untuk  alokasi bidang  pendidikan  di  luar  gaji  guru  dan pendidikan  kedinasan  sebagaimana  yang diamanahkan  konstitusi,  baik  Tap  MPR  No.
1 UU  No.  20  tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasioanal Pasal 49 ayat 1.
VI  tahun  2002,  UUD  1945  Pasal    31  ayat  4 dan  UU  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasioanal Pasal 49 ayat 1. 2
Namun demikian ada amanat terobosan dari  penjelasan  Pasal  46  UU  No.  20  tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. Ketentuannya menyebutkan bahwa selain dari sektor APBD dan APBN, pendanaan pendidikan  dari  masyarakat  bisa  mencakup sumbangan  pendidikan,  hibah,  wakaf,  zakat, pembayaran  nadzar,  pinjaman,  sumbangan perusahaan,  keringanan  dan  penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang syah.
Sebenarnya  apa  yang  telah  dinyatakan dalam  penjelasan  UU  No.  20  tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yaitu pasal  46  itu  merupakan  manifestasi legitimasi bagi  gerakan  yang  sudah  dilakukan  dan dikembangkan  oleh  pribadi  maupun  lembaga dalam mengatasi pengurangan ketergantungan terhadap biaya pendanaan pendidikan. Kedermawanan  berbasis  keagamaan  inilah yang  bisa  menjadi  alternatif  pembiayaan  atau alternatif pendanaan pendidikan.
Hal  ini  tidak  terjadi  saat  ini  saja  tetapi sudah  berlangsung  lama,  terutama  dalam sejarah  peradaban  umat  Islam.  Pertama, mengembangkan sektor wakaf. Kedua, pengembangan  distribusi  infaq  wajib  maupun sunnat  (baik  produktif  maupun  konsumtif). Ketiga,  pengembangan  dan  penggalakan kerjasama tanggung jawab sosial.
Di Provinsi Jawa  Tengah  terdapat lembaga-lembaga  atau  kelompok  masyarakat yang memiliki konsentrasi pada bidang sosial, pendidikan dan sebagainya, namun jumlahnya masih sedikit. Salah satu lembaga yang peduli dengan  pendidikan  adalah  Lembaga  Amil Zakat  Al-Ihsan  Jawa  Tengah.  Lazis  ini merupakan lembaga amil zakat yang didirikan dan  mulai  beroperasi  tanggal  12  Oktober
2 Munadi,  Muhammad, Instrumen  Religius Philantropy  sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Pendidikan Islam, Jurnal at Tarbawi, Vol.2.No.1 2004, hal. 71.
2000. Dalam aktifitasnya memiliki konsentrasi bidang  garap  yaitu bidang sosial, dakwah dan pendidikan. Sedangkan penghimpunan dananya  diperoleh  dari    zakat,  infaq  dan shodaqoh  yang  dialokasikan  salah  satunya pada  program  pembiayaan  pendidikan.  Sesuai misi  Lazis  Al  Ihsan  guna  meningkatkan sumber daya manusia, maka program pembiayaan pendidikan ini menjadi salah satu prioritas utama untuk mengguragi jumlah anak putus sekolah di Jawa Tengah.
Zakat  merupakan  konsep  ibadah  yang diajarkan oleh agama Islam dengan memberikan  berbagai  kemaslahatan  baik untuk  mustahik (penerima  zakat)  maupun muzakki (pemberi zakat). Namun kemaslahatan  yang  diharapkan  belum  optimal karena berbagai faktor yaitu, krisis kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga pengelola  zakat  dan  belum  maksimalnya kesadaran  para  wajib  zakat.  Sebagai  aset utama yang sangat berharga maka zakat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat termasuk diantaranya permasalahan pendidikan.
Dalam  hal  ini  peneliti  hanya  akan mengkonsentrasikan keterlibatan lembaga amil zakat Al Ihsan Jawa Tengah pada bidang pendidikan  yang  nantinya  dapat  dilihat berbagai hal yang meliputi alokasi pemanfaatan  dana  zakat,  kriteria  siswa penerima  bantuan  beasiswa  dan  besarnya bantuan,  serta  ada  tidaknya  fleksibilitas pengalokasian dana terkait pembiayaan pendidikan.
Zakat
1. Pengertian Zakat Zakat telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para  sahabat,  tabi’in,  tabi’ut  tabi’in  dan generasi penerus sampai sekarang. Ditinjau dari  segi  bahasa,  zakat  berasal  dari  kata dasar,  zakaa  yang  berarti  suci,  berkah, tumbuh  dan  terpuji.  Sedangkan  dari  segi istilah  fiqih,  zakat  berarti  sejumlah  harta tertentu  yang  diwajibkan  Allah  SWT,
diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut-Nya, disamping mengeluarkan  jumlah  tertentu  itu  sendiri. 3 Yusuf  Qordhowi  juga  mengatakan  zakat merupakan  ibadah  maaliyah  al  ijtima’i artinya ibadah dibidang harta yang memiliki  fungsi  strategis,  penting  dan menentukan dalam membangun kesejahteraan  masyarakat. 4 Menurut  Gazi Inayah makna zakat yaitu berkah dan bersih dalam  harta.  Ia  juga  berarti  takwa,  pahala, dermawan, berkecukupan bersih dan halal. 5
Sedangkan  menurut  Shidiqy bahwa pengertian  dari  zakat  itu  sendiri  adalah salah  satu  rukun  Islam  yang  merupakan kewajiban  agama  yang  dibebankan  atas kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. 6 Ditinjau  dari  segi  bahasa  zakat berarti  berkah  tumbuh,  bersih,  dan  baik. Zakat dari segi istilah berarti sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Harta  yang dimaksud adalah harta  zakat  untuk  mensucikan  diri  dari kotoran  kikir  dan  dosa  serta  menyuburkan harta  atau  membanyakkan  pahala  yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya.
Dengan  demikian  zakat  merupakan kewajiban  umat  Islam  untuk  menyerahkan sejumlah  harta  tertentu  sesuai  dengan syariat  agama Islam  yang  diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Landasan Hukum Zakat
a. Al Qur'an
3 Muhammad, Zakat  Profesi  Wacana  Pemikiran dalam  Fiqih  Kontemporer, Jakarta:  Salemba  Diniyah, 2002, hal. 10.
4 Hafidhuddin, Didin, Zakat  dalam  Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002, hal. 8.
5 Inayah, Gazi, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan  Pajak, Yogyakarta:  PT.  Tiara  Wacana  Yogya, 2003, hal. xi.
6 Shiddieqy,  Hasbi  (-Ash), Pedoman  Zakat, Jakarta: Bulan Bintang, 1999, hal. 8.
Al Quran Surat Al Taubah (9): 103 yang artinya sebagai berikut:
                                                            
                                                         
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi) ketenteraman  jiwa  bagi  mereka. Dan Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Mengetahui”. 7
Pada  kata  ambillah  dalam  kaidah ushul  fiqih  berarti  bersifat  keharusan, sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada Rosulullah mengambil harta dari pemiliknya  sebagai  sedekah  ataupun zakat,  untuk  disampaikan  kepada  yang berhak menerimanya.
b. Hadits Hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu Umar:
Artinya: “Dari Abu Abdurrahman
Abdullah  bin  Umar  bin  Khathab  ra. berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah SAW  bersabda,  “Islam  itu  didirikan  di atas  lima  dasar:  bersaksi  bahwa tiada Tuhan  (yang  berhak  disembah)  selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan  shalat,  menunaikan  zakat, haji ke baitullah, dan berpuasa
Ramadhan. ” (HR. Bukhari dan Muslim). 8
c. Menurut UU RI No. 38 Tahun 1999
7 Departemen Agama  RI, Al  Qur’an  dan Terjemahannya, 2005.
8 Nawawi,  Imam, Hadis  Arbain  An  Nawawiyah dan  terjemahannya, Surakarta:  Media  Insani  Press, 2003, hal. 15.
Penunaian  zakat  bagi  umat  Islam
Indonesia  telah  lama  dilaksanakan  bagi dorongan pengamalan dan menyempurnakan ajaran agamanya. Disadari  mayoritas umat  Islam  bahwa zakat  merupakan  sumber  dari  potensi namun dimanfaatkan dan dikelola secara baik  terpadu  dan  optimal  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam UU RI tentang pengelolaan zakat No.  38  tahun  1999  disebutkan  antara lain:
1) Pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan perencanaan, penorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian  serta  pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1).
2) Zakat  adalah  harta  yang  wajib disisihkan  oleh  seorang  muslim  atas benda  yang  dimiliki    orang  miskin sesuai  dengan  ketentuan  agama untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya (pasal 1 ayat 2).
3) Setiap  warga  negara  Indonesia  yang bergama  Islam  dan  mampu  atau kadar  yang  dimiliki  oleh    orang muslim  berkewajiban  menunaikan zakat (pasal 2).
4) Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan,
pembinaan,  dan  pelayanan  kepada muzaki,  mustahiq  dan  amil  zakat (pasal 3).
5) Pengelolaan  zakat  berasalkan  iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian  hukum  sesuai  dengan Pancasila dan UUD 1945 (pasal 4).
6) Pengelolaan zakat bertujuan
a) Meningkatkan  pelayanan  bagi masyarakat  dalam  menunaikan zakat  sesuai  dengan  tuntutan agama.
b) Meningkatkan  fungsi  peranan pranata  keagaman  dalam  upaya
mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. c) Pengelolaan  zakat  dilakukan oleh  badan  amil  zakat  yang dibentuk pemerintah sesuai dengan  tingkatan  di  lembaga amil zakat yang dibentuk
masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. d) Pengelolaan zakat juga mencakup  pengelolaan  infaq, shadaqoh,  hibah,  wasiat,  waris,
dan kafarat. 9
3. Syarat dan Rukun Zakat a. Syarat zakat Menurut  kesepakatan  ulama  syarat wajib  zakat  adalah  merdeka,  muslim, memiliki  harta  yang  penuh,  mencapai nisab,  dan  mencapai  haul,  jumhur  zakat diwajibkan  atas  tuan  karena  dialah  yang memiliki  harta  hambanya,  karena  itu, dialah yang wajib mengeluarkan
zakatnya. 1) Merdeka Menurut  kesepakatan  ulama, zakat tidak  wajib  atas  hamba  sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai  hak  milik. Tuannyalah yang  memiliki  apa  yang  ada ditangan hambanya.
2) Islam Menurut  ijma’,  zakat  tidak  wajib atas  orang  kafir  karena  zakat merupakan ibadah yang suci sedangkan  orang  kafir  bukan  orang yang  suci. Mazhab  Syafi’ i  berbeda dengan mazhab-mazhab yang
lainnya,  mewajibkan orang  murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya.
9 Departemen Agama  RI, Pola  Pembinaan Lembaga  Zakat  Indonesia, Jakarta:  Direktorat  Jendral Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan Haji, 2003, hal. 12.
Sebelum  riddah-nya  terjadi,  yakni harta yang dimiliki ketika dia masih menjadi seorang muslim.
3) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
Harta  yang  mempunyai  kriteria ini ada lima jenis yaitu:
a) uang, emas, perak, baik berbentuk  uang  logam  maupun uang kertas b) Barang  tambang  dan  barang temuan
c) Barang dagangan
d) Hasil tanaman dan buah-buahan e) Menurut jumhur binatang ternak yang meruput sendiri. 4) Harta  yang  dizakati  telah  mencapai nishab atau senilai dengannya.
Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara’ sebagai tanda kayanya  seorang  dan  kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.
5) Harta  yang  dizakati  adalah  milik penuh
Mazhab Hanafi, berpendapat  bahwa yang  dimaksud  ialah  harta  yang dimiliki  secara  utuh  dan  berada  di tangan  sendiri  yang  benar-benar dimiliki  secara  utuh  dan  berada  di tangan  sendiri  yang  benar-benar dimiliki. Mazhab Maliki
berpendapat  bahwa  yang  dimaksud dengan  harta  yang  dimiliki  secara penuh  ialah  harta yang  dimiliki secara  asli  dan  hak  pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. 10 b. Rukun zakat
Rukun  zakat  adalah  menyerahkan sebagian  dari  nishab  (harta)  dengan melepas kepemilikan terhadapnya, menjadikannya  sebagai  milik  orang fakir,  dan  menyerahkannya  kepadanya atau  harta  tersebut  diserahkan  kepada
10 Zuhayly, Wahbah (-Al), Zakat, Kajian Berbagai Madzhab, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 99.
wakilnya  yakni  imam  atau  orang  yang bertugas untuk memungut zakat. 11 Dari uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa  orang  yang  wajib berzakat  adalah  mereka  yang  merdeka, muslim,  berakal,  memiliki  harta  yang penuh,  mencapai  nishob  dan  mencapai haul. Sementara sebagai rukunnya dengan  menyerahkan  harta  zakatnya kepada delapan (8) asnaf atau diantaranya melalui lembaga yang bertugas memungut zakat atau diserahkan  langsung  kepada  mustahik zakat.
4. Macam-macam Zakat a. Zakat maal
1) Zakat pertanian dan ternak Zakat  pertanian  dan  ternak  telah dicontohkan  pada  zaman  Rosulullah SAW. Zakat pertanian dengan sistem irigasi  dikeluarkan  sebesar  5  %  dan dengan sistem tadah hujan sebesar 10
%  dari  hasil  tiap  panen  dengan ketentuan  telah  mencapai  nishob yaitu  652,8  kilogram  gandum. 12 Contoh zakat pertanian adalah gandum, biji gandum, kurma, anggur. Zakat  peternakan  diberikan pada  ternak  yang  memberi  manfaat. Contoh: unta, sapi kambing dan lain- lain.
2) Zakat emas dan perak
Wajib mengeluarkan zakat emas  dan perak,  baik  berupa  mata  uang, kepingan emas, maupun emas mentah,  jika  masing-masing  benda tersebut  telah  sampai  satu  nishab, waktunya  cukup  setahun  dan  si pemilik  bebas  dari  hutang  dan
11 Ibid.
12 Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2003, hal. 91.
keperluan-keperluan pokok
kehidupannya. 13
3) Zakat perdagangan
Yang termasuk kategori harta perdagangan  adalah  segala  sesuatu yang sejak awal diniatkan diperdagangkan  untuk  memperoleh keuntungan. 14 Contoh zakat kekayaan dagang adalah mobil, obat- obatan,  peternakan,  emas  dan  perak dan lain-lain.
4) Harta rikaz
Para ulama berbeda pendapat mengenai  arti  rikaz  dan  maa’din, baik  dari  sisi  macamnya  maupun batas  minimumnya.  Mazhab  Hanafi tidak  membedakan  antara  rikaz  dan maa’din,  wajib  dikeluarkan  zakat atas  keduanya  sebesar  20  %  baik yang  telah  maupun  belum  mencapai nishob. Sementara itu, jumhur ulama (Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanbaliyah) membedakan antara rikaz dan maa’din . 15
Maa’din  adalah  segala  sesuatu  yang diciptakan  Allah  dalam  perut  bumi, baik padat maupun cair seperti emas, tembaga,  minyak,  gas,  besi  sulfur, dan  yang  lainnya,  serta  ada  usaha untuk mengeksploitasinya.
Sedangkan  rikaz  menurut  jumhur adalah  harta  kekayaan  peninggalan orang terdahulu dari zaman purbakala  yang  dipendam  dalam bumi,  atau biasa disebut harta karun. Termasuk di dalamnya, barang (harta) yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya (luqathah).
Para  ulama  sepakat,  kadar  zakat adalah  20  %  tanpa  ada  nishob.
13 Sabiq,  Sayyid, Fiqih  Sunnah, Jakarta:  Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 515.
14 Hafidhuddin, Zakat ..., Jakarta:  Gema  Insani, 2003, hal. 95.
15 Tim  Pelatihan  Amil  Zakat, Panduan  Praktis Zakat. Jakarta: Inti Mandiri Sejahtera, 2003, hal. 58.
Sedangkan maa’din (barang tambang)  kadar  zakatnya  2,5%  dan harus  mencapai  nishab,  yaitu  senilai
85  gram  emas.  Berbeda  dengan pendapat  Hanafi  yang menetapkan 20 % tanpa mensyaratkan nishab.
5. Penerima zakat Sebagaimana  ketentuan  atas  zakat, Al-Qur'an  Q.S.  At  Taubah  (9)  ayat  58-60 yang artinya sebagai berikut.
                                                                      
                                                              
                                                                     
                                                      
                                                                               
                                                              
                                              
“Dan  di  antara  mereka  ada  orang  yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka  diberi  sebahagian  dari  padanya, mereka  bersenang  hati,  dan  jika  mereka tidak  diberi  sebahagian  dari  padanya, dengan  serta  merta  mereka  menjadi marah.  Dan  sekiranya  mereka  benar- benar  ridho  dengan  apa  yang  diberikan kepada  mereka oleh  Allah  dan  RosulNya dan  berkata: cukuplah  Allah  bagi  kami, Allah  dan  rosulNya  akan  memberikan kepada  kami  sebagian  dari  karuniaNya. Sesungguhnya  kami  orang-orang  yang berharap  kepada  Allah.  Sesungguhnya zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang- orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus  zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan untuk  mereka  yuang  sedang  dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan  Allah,  dan Allah  Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana ” . 16

## a. fakir
Al  Faqir  menurut  Mahzab  Syafi'i  dan Hambali  adalah  orang  yang  tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang tidak  mampu  mencukupi  kebutuhan sehari-hari. 17
b. Miskin Orang  miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi penghasilannya  tidak  dapat  dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. 18
c. Amil zakat
Amil zakat adalah mereka yang menyediakan  waktunya  yang  cukup  (full time)  dalam  mengelola  zakat,  melalui kelembagaan  yang  amanah,  terbuka, profesional  dan memiliki  pengetahuan yang cukup tentang zakat. 19 d. Muallaf
Menurut Qordhowi yang  dimaksud dengan  golongan  muallaf  antara  lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan  hati  atau  keyakinannya dapat  bertambah  terhadap  Islam  atas terhalangnya  niat  jahat  mereka  terhadap kaum  muslimin  atau  harapan  akan adanya  kemanfaatan  mereka  dalam membela  dan  menolong  kaum  muslimin dari musuh. 20
e. Memerdekakan budak Barang  siapa  telah  memerdekan  budak, maka baginya berhak memperoleh zakat.
16 Departemen Agama  RI, Al  Qur’an  dan Terjemahannya, 2005, hal. 196.
17 Zuhayly, Wahbah (-Al), Zakat, Kajian Berbagai Madzhab, Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  1995,  hal. 280.
18 Ibid.
19 Hafidhuddin, Zakat ..., Jakarta:  Gema  Insani, 2003, hal. 141.
20 Qordhowi,  Yusuf, Hukum  Zakat.  Bandung: Mizan  dan  Jakarta:  PT. Pustaka  Lintera  Antar  Nusa, 1999, hal. 563.
Walaupun  dalam  konteks  sekarang memang tidak  ada  lagi  praktik-praktik perbudakan sebagaimana praktik perbudakan  yang  terjadi  pada  zaman dahulu.
f. Orang yang berhutang Mahzab  Hanafi  mengatakan orang  yang berhutang  ialah  orang  yang  betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa- apa selain hutangnya itu. Mazhab Maliki mengatakan bahwa orang yang berhutang  adalah  orang-orang  yang benar-benar  dililit  hutang  sehingga  dia tidak  bisa  melunasi  hutangnya.  Dan hutang  itu  tidak  dia  pakai  untuk melakukan  kemaksiatan  seperti  minum khamr dan berjudi. 21
g. Sabilillah Menurut bahasa sabil artinya thoriq/jalan.  Jadi  sabilillah  artinya  jalan yang menyampaikan  pada  ridho  Allah baik aqidah maupun perbuatan.
h. Ibnu sabil Menurut jumhur ulama ibnu sabil adalah kiasan  untuk  musafir  yaitu  orang  yang melintas dari satu daerah ke daerah yang lain.

## Biaya Pendidikan
1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan Pembiayaan  dalam  kamus  besar Bahasa  Indonesia  adalah  semua  yang berhubungan  membiayai. 22 Menurut  Fatah biaya  pendidikan  diartikan  sebagai  jumlah uang  yang  dihasilkan  dan  dibelanjakan untuk  berbagai  keperluan  penyelenggaraan pendidikan  sekolah  yang  mencakup  gaji guru,  peningkatan  kemampuan  profesional guru, pengadaan perabot /mebeler, pengadaan  alat-alat  pelajaran,  alat  tulis gambar,  kegiatan  ekstra  kurikuler,  kegiatan pengelolaan  pendidikan  dan  supervisi/ pembinaan  pendidikan,  serta  ketatausahaan
21 Zuhayly, Zakat, Kajian ..., hal. 287.
22 Depdikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Balai Pustaka, 2002, hal. 17.
sekolah. 23 Sementara  Nanang  Fatah  juga mengatakan  di  Jurnal  Edukasi  Volume  5 tahun 2007 bahwa biaya pendidikan adalah nilai  uang  dalam  bentuk  moneter  (rupiah) dari  seluruh  sumberdaya  (input) yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan atau sekolah/madrasah. 24
2. Landasan Hukum Mengenai Sumber- Sumber Pembiayaan Pendidikan
Agar  pendidikan  dapat  dimiliki  oleh seluruh  rakyat  sesuai  dengan  kemampuan tiap-tiap individu, maka pendidikan menjadi tanggungjawab keluarga, masyarakat  dan  pemerintah.  Keberadaan pemerintah tanpa didukung masyarakat dan keluarga  setiap  kebijakan  yang  diambilnya tidak akan berarti  apa-apa. Sehingga dalam rangka mengusahakan terwujudnya kerjasama  itu  lebih  tegas  perlu  diciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien, tentu  saja  didukung  dengan  fasilitas  sarana dan prasarana yang memadai.
Secara  yuridis  telah  dicantumkan pada  amandemen  Undang-Undang  Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Dan ayat 2 " Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib membiayainya". Ayat 3 "Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan  keimanan dan  ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan  bangsa  yang  diatur  dalam undang-undang".  Dan  juga  ditegaskan kembali  dalam  Pasal  31  Ayat  4  "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya  20%  dari  APBN  serta dari  ABPD,  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".
23 Fatah,  Nanang, Ekonomi  dan  Pembiayaan. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 27.
24 Fatah, Nanang, Indikator Kemandirian Pembiayaan  Madrasah..Jurnal  Edukasi, Vol.5.No.1
Januari-Maret 2007, Hal. 35.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka pemerintah wajib
menyelenggarakan pendidikan bagi semua warga. 3. Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan
Menurut Supriyadi, sumber pembiayaan pendidikan pada tingkat makro berasal  dari  pendapatan  negara  dari  sekitar pajak,  pendapatan  dari  sektor  non  pajak misalnya  dari  pemanfaatan  sumber  daya alam  dan  produksi  nasional  lainnya  yang pemanfaatannya  dalam  gas  dan  non  migas, keuntungan  dari  ekspor  barang  dan  jasa, bantuan  dalam  bentuk  hibah  dan  pinjaman luar  negeri. 25 Nawawi mengatakan  sumber dana  di  lingkungan  lembaga  pendidikan tidak hanya dari pemerintah melalui APBN dan  APBD.  Sumber  lainnya  adalah  dari murid/orang  tua  dalam  bentuk  sumbangan pembinaan  pendidikan  (SPP)  dan  dari sumber masyarakat melalui
Badan Pembantu Pembinaan Pendidikan (BP3). 26
Dikarenakan  terbatasnya  anggaran pemerintah, sehingga pembiayaan ini dibebankan  pada  selain  pemerintah  juga kepada  keluarga  dan  masyarakat.  Menurut H.A.R-Tilaar, membagi
sumber pembiayaan menjadi 3 yaitu: 27 a. Pemerintah  yang  berupa  biaya  rutin, biaya  pembangunan  biaya  Inpres  dan subsidi bantuan pembangunan
pendidikan.
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)  yang  sekarang  masih  berlaku untuk SLTA dan Perguruan Tinggi.
c. Sumbangan  untuk  Badan  Pembantu Pembinaan Pendidikan (BP3).

## Metodologi Penelitian
25 Supriyadi, Dedi, Satuan  Biaya  Pendidikan Dasar dan Menengah, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003, hal. 5.
26 Nawawi,  Hadari, Administrasi  Pendidikan, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997, hal. 72.
27 H.  A.  R.  Tilaar, Analisis  Kebijakan  Pendidikan Suatu Pengantar, Bandung: PT. Remaja Roesda Karya, 1995, hal. 424.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  berorientasi  pada  deskriftif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian  ini  mengarah  pada  pendiskripsian secara rinci dan mendalam mengenai gambaran  kondisi  yang  sebenarnya  terjadi  di lapangan.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  deskripsi  yang    berarti bahwa  data  yang  dikumpulkan  berupa  kata- kata,  gambar  dan  bukan  angka-angka. 28 Dengan  demikian  laporan  penelitian  akan berisi  kutipan-kutipan  data  untuk  memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam usaha mendekati obyek penelitian  untuk  mendapatkan  data,  maka penulis  menggunakan  metode  pengumpulan data sebagai berikut:
1. Metode Observasi Teknik observasi digunakan untuk menggali  data  yang  berupa  peristiwa, tempat  atau  lokasi  dan  benda,  serta rekaman gambar. 29
2. Metode Wawancara Wawancara  adalah  percakapan  dengan maksud  tertentu.  Percakapan  itu  dilakukan oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara  yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai  yang  memberikan  jawaban atas  pertanyaan  itu.  Maksud  mengadakan wawancara  itu  menurut  Lincoln  dan  Guba antara  lain  mengkosentrasikan  mengenai orang, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian. 30
3. Metode Dokumentasi
Dokumentasi  berasal  dari  dokumen  yang berarti  setiap  bahan  tulis,  atau  film  yang dipersiapkan  karena  adanya  permintaan
28 Moleong,  Lexy  J, Metode  Penelitian  Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 3.
29 H.B.  Sutopo, Pengantar  Penelitian  Kualitatif, Surakarta:  Universitas  Sebelas  Maret  Press,  2002,  hal. 64.
30 Moleong, Metode ..., hal. 135.
pendidik.  Menurut Guba  dan  Licoln mendefinisikan  dokumen  adalah  setiap pernyataan  tertulis  yang  disusun  oleh seseorang  atau  lembaga  untuk  keperluan penguji suatu peristiwa. 31

## Keabsahan Data
Keabsahan  data  merupakan  konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas)  dan  keandalan  (reabilitas)  dan disesuaikan  dengan  tuntutan  pengetahuan, kriteria  dan  paradigmanya  sendiri.  Untuk mendapatkan  keabsahan  data  diperlukan teknik  pemeriksaan.  Dalam  penelitian  ini untuk mendapatkan keabsahan data digunakan teknik  triangulasi  yakni  teknik  pemeriksaan keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu yang  lain  di  luar  data  itu  untuk  keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 32
Menurut  Denzin, membedakan  empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang  memanfaatkan  penggunaan  sumber, metode, penyidik dan teori. 33 Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi melalui penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan  dan  mengecek  balik  derajat kepercayaan  suatu  informasi  yang  diperoleh melalui  waktu  dan  alat  yang  berbeda.  Hal  ini dapat dicapai dengan jalan:
1. Membandingkan data  hasil  pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa  yang  dikatakan  orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan  hasil  wawancara  dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
31 Ibid, hal. 161.
32 Ibid, hal. 178.
33 Lincoln,  Denzin, Handbook  of  Qualitatife Research, California: Sage Publication, Inc., 2003, hal.
179.
4. Membandingkan keadaan  dan  perspektif seseorang  dengan  berbagai  pendapat  dan pandangan orang.
5. Membandingkan  hasil  wawancara  dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## Teknik Analisis Data
Adapun  langkah  analisa  data  yang ditempuh  oleh  penulis  dari  data-data  yang diperoleh,  penulis  berupaya  mengkaji  dan mengkaitkan  data-data  tersebut  disesuaikan dengan pokok permasalahan untuk mendapatkan kejelasan terhadap yang dibahas, kemudian dipaparkan dalam bentuk kejelasan.
Proses  analisis  data  dimulai  dengan menelaah  data  yang  tersedia  dari  berbagai sumber  yaitu  wawancara,  pengamatan  yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen  pribadi,  dokumen  resmi,  gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan  ditelaah,  maka  langkah  berikutnya  adalah mengadakan reduksi data kemudian menyusunnya dalam satuan-satuan, dikategorisasikan kemudian mengadakan pemeriksaan  keabsahan  data. 34 Adapun  tahap- tahap analisisnya adalah sebagai berikut:
1. Reduksi  data,  merupakan  proses  seleksi, pemfokusan,  penyederhanaan  dan  abstraksi data  kasar  yang  berdasarkan  dari  catatan- catatan tertulis di lapangan (fieldnote).
2. Penyajian  data,  setelah  data  direduksi langkah  selanjutnya  adalah  memilah-milah data  sesuai  dengan  pengelompokkan  yang telah ditentukan dengan membuat semacam matriks,  skema  atau  tabel.  Hal  ini memudahkan dalam pemahaman.
3. Kesimpulan, dalam hal ini peneliti berusaha untuk  menarik  kesimpulan  berdasarkan semua  hal  dari  reduksi  data  dan  penyajian data.
Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan  teknik  analisa  data  interaktif yang  terdiri  dari  tiga  komponen  analisa  data yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Ketiga  hal  tersebut
34 Moleong, Metode ..., hal. 190.
merupakan  rangkaian  kegiatan  analisis  yang dilakukan secara berurutan. 35

## Analisis dan Pembahasan 1. Deskripsi Lokasi Penelitian
Lembaga  amil  zakat  Al  Ihsan  Jawa Tengah  sebagai  salah  satu  lembaga  amil zakat  yang  senantiasa  berusaha  untuk mengoptimalkan dana zakat untuk pembiayaan  pendidikan.  Dengan  demikian apa  yang  telah  dilakukan  oleh  lembaga  ini diharapkan  dapat  membantu  pemerintah untuk  menjamin  masyarakat  tetap  dapat mengenyam  pendidikan.  Pada  akhirnya mengurangi  jumlah  anak  putus  sekolah serta  meningkatkan  sumber  daya  manusia generasi  bangsa  ini  untuk  masa  yang  akan datang.
a. Program penghimpunan Program penghimpunan yang dilakukan  oleh  lembaga  amil  zakat  Al- Ihsan  Jawa  Tengah  adalah  berupa: penghimpunan zakat, infaq dan shodqoh, wakaf,  donasi,  konsultasi  zakat,  masjid center, dan lazis network.
b. Program pendayagunaan Program pendayagunaan yang dilakukan  oleh  lembaga  ini  adalah berupa:  klinik  kesehatan  cuma  Cuma, beasiswa  terpadu (beter)  SD  sampai SMA,  bantuan  biaya  hidup,  pesantren yatim,  peduli  sosial  remaja,  training peningkatan skill, peduli sembako rakyat,  bantuan  kemanusiaan,  tebar hewan  qurban, crisis center, dan pemberdayaan ekonomi.
c. Layanan khusus Selain program  penghimpunan  dan pendayagunaan,  lembaga  amil  zakat  Al- Ihsan  Jawa  Tengah  memiliki  program layanan  khusus  yang  berupa:  aksi  cepat tanggap, riset dan magang, dan kerjasama pengelolaan zakat.
35 Ibid, hal. 280.
2. Pendayagunaan
Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan a. Produk program divisi pendidikan
Ada  dua  program  yang  ada  pada  divisi pendidikan  di  lembaga  amil  zakat  Al- Ihsan  Jawa  Tengah  yaitu  beasiswa terpadu (beter) serta pesantren yatim. 1) Program beasiswa terpadu (beter) Program beasiswa terpadu ini memiliki  tujuan  yang  sangat  mulia yaitu: meningkatkan taraf hidup dan pendidikan  anak-anak  yatim  dan dhuafa,  memberikan  kesempatan yang  luas  bagi  anak-anak  kurang mampu untuk mengenyam pendidikan, memotivasi  semangat belajar  dan  prestasi  akademik  serta mengembangkan  potensi  anak, dan memberikan  pendampingan  berupa bimbingan diniyah,  life  skill dan sains.
Bentuk-bentuk program beasiswa terpadu ini adalah:
a) memberikan
pendampingan berupa  bimbingan diniyah,  life skill dan sains; b) bantuan biaya  pendidikan  dan alat-alat sekolah;
c) pendampingan dan pengembangan potensi siswa;
d) Life Skill Education;
e) kunjungan ke orang tua asuh; dan
f) Launcing penyerahan  beasiswa kepada penerima beasiswa.
Untuk  memperoleh  hasil  maksimal pada program beasiswa terpadu dari aspek pembinaan anak asuh, lembaga  ini berinisiatif  mendirikan pondok  yatim selain sebagai tempat tinggal,  di  sanalah  penempaan mereka  dengan  pembinaan,  baik ilmu  umum  (keduniaan)  maupun ilmu  din  (agama),  serta  diharapkan model  pribadi  muslim lebih  mudah dapat  terbentuk  disana. Melihat
akan kebutuhan yang harus terpenuhi  dan  urgensinya program ini maka lembaga ini pun mengalokasikan dana zakatnya untuk  pembiayaan  program  pondok yatim berserta operasionalnya.
2) Pesantren yatim Lembaga  amil  zakat  Al  Ihsan  Jawa
Tengah  adalah  lembaga nirlaba
yang kelahirannya berawal  dari empati  kolektif  dari  komunitas aktivis dakwah yang banyak berinteraksi dengan masyarakat dhuafa.  Lembaga  ini  berkhidmat mengangkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa. Beranjak dari khidmat lembaga  dan  kondisi  masyarakat tersebut di atas  yang menggerakkan lembaga  ini  memberikan  perhatian kasih sayang dan pembinaan sehingga  lembaga  ini  mengangkat program  pesantren  yatim yang dimaksudkan  untuk  memberikan asuhan kepada anak anak yatim dari kaum dhuafa.
Bentuk-bentuk  program  pesantrean yatim ini adalah:
a) bantuan  biaya  pendidikan  dan alat-alat sekolah;
b) pendampingan
keagamaan,
melalui  berbagai  kegiatan  kajian mentoring yang disampaikan
oleh para pembinanya;
c) motivasi dan pengembangan potensi anak yatim;
d) makanan  sehat  dan  asrama  bagi anak yatim;
e) kunjungan ke orang tua asuh; dan f) bingkisan kasih sayang bagi anak yatim.
Untuk mengantisipasi  agar dana  beasiswa  yang  diberikan  tidak digunakan sebagaimana semestinya, lembaga  ini  melakukan  kontrol secara rutin. Bentuk pengawasan ini dilakukan  dengan 2  cara.  Cara
pertama dengan  pengecekan    ke sekolah anak masing masing apakah pembayaran  SPP  atau  pembayaran kebutuhan  sekolah  lainnya  sudah dibayar atau belum. Kedua
pengecekan secara ditanyakan langsung  kepada  anak  pada  saat pembinaan.
Pada program  pembiayaan pendidikan ini baik beasiswa terpadu (beter) dan pesantren yatim, beserta kebutuhan operasional pendukung
masing-masing,
prosedur penetapan anggaran alokasi dananya berawal dari pengajuan dari tim devisi pendidikan.  Ini  diawali  dengan analisa terhadap kebutuhan- kebutuhan  masing-masing  program oleh  devisi  pendidikan.  Kemudian diplenokan  di  dewan  manajemen khususnya direktur dan para manajer  devisi,  selanjutnya  jika sudah  diperiksa  keamanan  dari  sisi syariah  baik  asal  dana  maupun rencana pengalokasian beserta besaran  nominalnya  oleh  dewan syariah,  akan  ditetapkan  dan  dapat diteruskan kemudian
ke pelaksanaan  di  lapangan.  (diolah dari  wawancara  dengan  manajer divisi  pendidikan  Lazis  Al-Ihsan Jawa Tengah).
Pengalokasian dana zakat untuk  pembiayaan  pendidikan  yang dilakukan  oleh  lembaga  ini  lebih besar bila dibandingkan  dengan pos pembiayaan  untuk  program  yang lain,  hal  itu  dilakukan  sejalan dengan  misi  lembaga  ini  yaitu “meningkatkan kualitas sumber daya  manusia  melalui  peningkatan kualitas pendidikan Islam dan pe ngembangan dakwah Islam”
Secara kajian syariah penerima  zakat  kedua  program
pembiyaan  pendidikan  (program beasiswa  terpadu  dan  pesantren yatim)  tidaklah  menyalahi  syariat agama  Islam  sebab  mereka  yang mendapatkan yaitu para anak dhuafa dan  yatim  (yatim  piatu)  termasuk dalam  golongan  8  asnaf  yang berhak  mendapat  pembagian  zakat. Hal ini dilandaskan pada Al- Qur’an Surat  at-Taubah  ayat  60  sebagai sumber  hukumnya.  Dari  aspek  asal dana,  juga  besarnya  secara  syariah aman,  sebab  dana  yang  digunakan untuk  pembiyaan  berasal  dari  ZIS (Zakat,  Infaq,  Shodaqoh)  yang  pos dana  ini  sah  saja  jika  dimanfaatkan untuk  memenuhi  kebutuhan  anak yatim piatu dan dhuafa (muslim).
b. Kriteria  penerima  pembiayaan  atau beasiswa pendidikan Pada  pelaksanaannya,  ada  penyeleksian anak  yang  masuk  dalam  prioritas  atau kriteria-kriteria    untuk  mendapatkan beasiswa  ini  diutamakan  anak-anak yang tergolong sebagai berikut: 1) Fakir miskin,  yatim/piatu,  takmir  masjid;  2) Fakir  miskin,  yatim/piatu;  3)  Fakir miskin.  dinyatakan  fakir  miskin  yaitu mereka  yang  orang  tuanya  tidak mampu,  yang  berpenghasilan  rendah dalam  hal  ini  di  bawah  1  juta, dinyatakan  sebagai  keluarga  tidak mampu  dari  kelurahan  atau  takmir masjid, kemudian ditindak lanjuti dengan  survei  datang  langsung  ke rumah,  dan  yang  penting  pula  anak tersebut  sanggup  mengikuti  pembinaan yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  amil zakat Al Ihsan Jawa Tengah.
c. Pembinaan anak penerima beasiswa Sebagaimana  yang  menjadi  program lembaga, beasiswa terpadu (beter) tidak hanya  pemberian  uang  untuk  biaya sekolah  saja, namun  disamping  itu  ada pembinaan secara berkala kepada mereka  selama  seminggu  sekali  oleh
para  relawan  yang  telah  ditunjuk  oleh pihak lembaga ini.
Bentuk  pembinaan  yang  diterapkan lebih kepada pembianaan mental, kepribadian  Islami  (akhlaqul  karimah) sejenis  mentoring  keIslaman,  tetapi tidak  menutup  kemungkinan  secara insidental  ada  yang  dalam  bentuk pengembangan skill, serta permainan ke luar  (out  bond).  Pada  malam  harinya mereka mendapat pendampingan materi tambahan  pelajaran  sekolah  dari  para pembina.  Selama  mereka  di  sana diwajibkan  untuk  mengikuti  tata  tertib yang  berlaku  mulai  dari  kebiasaan  pola belajar, bermain ibadah semua diatur. d. Pola alokasi dana program pendidikan Mengenai  pola  alokasi  dana  yang digunakan untuk membiayai dua program di atas, dalam devisi pendidikan  di  sana  ada  yang  namanya fundraising. Sementara  untuk program pesantren  yatimnya  juga  ada fundrising tersendiri melalui penawaran partisipasi pembangunan pesantren dan operasional pesantren yatim. Dari dana yang  didapatkan semuanya  masuk terlebih  dahulu  ke  bendahara,  baru kemudian  dalam  pendayagunaannya disesuaikan  dengan  kebutuhan  dari masing-masing  program.  Jika  dalam pelaksanaannya kebutuhan untuk pembiayaan beasiswa misalnya mengalami  kekurangan maka  bisa diambilkan  dari  pos  lain misalnya  dari dana infaq sosial atau dari pos lain yang memungkinkan untuk dipindahkan berdasarkan  tingkat  kepentingan  dan mendesaknya  program  (skala  prioritas). Artinya  terdapat  fleksibilitas  dalam pengalokasian  dana  zakat  di  lembaga amil zakat ini terkait pemanfaatannya di bidang  pendidikan. Hal ini  dilakukan tentunya  sesuai  dengan  pertimbangan- pertimbangan yang telah dimusyawarahkan.

## Penutup
Lembaga  amil  zakat  Al-Ihsan  Jawa Tengah sebagai lembaga zakat yang mempunyai  tujuan  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia,  taraf  hidup  masyarakat serta  mewujudkan  infrastruktur  ekonomi masyarakat  yang  kuat  melalui  pemberdayaan dana  zakat.  Salah  satu  langkah  untuk mewujudkan tujuan itu adalah dengan membuat  program  pembiayaan  pendidikan. Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan  ada  dua  program pembiayaan pendidikan  yang  dilakukan  lembaga  ini  yaitu program beasiswa terpadu (beter) dan pesantren  yatim.  Kedua  program  ini  dibiayai dari  pendayagunaan  dana  zakat  yang  telah dihimpun.
Bentuk-bentuk
pembinaan yang diterapkan di  lembaga  amil  zakat  Al-Ihsan Jawa  Tengah lebih  kepada  pembianaan mental, kepribadian Islami (akhlaqul karimah) sejenis  mentoring  keIslaman,  tetapi  tidak menutup  kemungkinan  secara  insidental  ada yang  dalam  bentuk  pengembangan  skill,  serta permainan ke luar (out bond).
Kriteria-kriteria  siswa  penerima  bantuan beasiswa pendidikan digolongkan berdasarkan skala  prioritas:  1)  Fakir  miskin,  yatim/piatu, takmir masjid; 2) Fakir miskin, yatim/piatu; 3) Fakir miskin. Dari kriteria fakir miskin mereka yang      penghasilan  orang  tuanya  rendah  yaitu di  bawah  1  juta  per  bulan  serta  dilihat  dari beban  tanggungan  keluarga.  Dari  ketiganya yang paling banyak yaitu kriteria fakir miskin, yatim piatu, disusul kemudian kriteria pertama yaitu  fakir  miskin,  yatim  piatu,  talmir  masjid dan yang terakhir yatim, piatu saja.
Sistem alokasi dana zakat yang diterapkan  lembaga  ini  untuk  pembiayaan pendidikan, terlihat tidak kaku tata aturan atau sistem  yang  dipakai.  Ini  dapat  dilihat  dari pengalokasian  dana  untuk  beasiswa,  ini menunjukkan  adanya  fleksibilitas  dalam pengalokasian dana pada program ini, sehingga  akan  berdampak  positif  pada
program  pemberian  beasiswa. Sebab  sistem seperti  ini  dapat  menjamin  keberlangsungan program  yang sudah dijalankan, sehingga jika dalam  kerjanya fundrising devisi  pendidikan untuk  beasiswa  mendapatkan    dana  tidak sesuai  target,  program  ini  tidak  berhenti  di tengah jalan.

## Daftar Pustaka
Departemen Agama  RI, Al  Qur’an  dan Terjemahannya, 2005.
Departemen Agama  RI, Pola  Pembinaan Lembaga  Zakat  Indonesia, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan
Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan Haji, 2003.
Depdikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
Jakarta:  Balai Pustaka, 2002.
Fatah,  Nanang, Ekonomi  dan  Pembiayaan.
Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002. , Indikator  Kemandirian  Pembiayaan Madrasah..Jurnal  Edukasi  Vol.5.No.1 Januari-Maret 2007, Hal. 35.
Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian  Modern, Jakarta:  Gema Insani, 2003.
H. A. R. Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan  Suatu  Pengantar, Bandung: PT. Remaja Roesda Karya, 1995.
H.B.  Sutopo, Pengantar  Penelitian  Kualitatif, Surakarta: Universitas  Sebelas  Maret Press, 2002.
Inayah,  Gazi, Teori  Komprehensif  Tentang Zakat  dan  Pajak, Yogyakarta:  PT.  Tiara Wacana Yogya, 2003.
Lincoln,  Denzin, Handbook  of Qualitatife Research, California:  Sage  Publication, Inc., 2003.
Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya, 2002.
Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam  Fiqih  Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
Munadi, Muhammad, Instrumen  Religius Philantropy sebagai Alternatif
Pembiayaan Pendidikan Islam, Jurnal at Tarbawi Vol.2.No.1 2004, Hal.67-78. Nawawi,  Hadari, Administrasi  Pendidikan, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997. Nawawi, Imam, Hadis Arbain An Nawawiyah dan  terjemahannya, Surakarta:  Media Insani Press, 2003.
Qordhowi,  Yusuf, Hukum  Zakat.  Bandung: Mizan dan  Jakarta:  PT. Pustaka  Lintera Antar Nusa, 1999.
Sabiq,  Sayyid, Fiqih  Sunnah, Jakarta:  Pena Pundi Aksara, 2006.
Shiddieqy,  Hasbi  (-Ash), Pedoman  Zakat,
Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
Supriyadi, Dedi, Satuan  Biaya  Pendidikan Dasar dan Menengah, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
TAP MPR No. VI tahun 2002 Tim  Pelatihan  Amil  Zakat, Panduan  Praktis Zakat. Jakarta:  Inti  Mandiri  Sejahtera, 2003.
UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 Pasal  31 ayat 4 UU  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem
Pendidikan Nasioanal Pasal 49 ayat 1.
UU  RI  No.  38  Tahun  1999  tentang
Pengelolaan Zakat.
, Zakat,  Kajian  Berbagai  Madzhab, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
Zuhayly, Wahbah (-Al), Zakat, Kajian Berbagai
Madzhab, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.