## PERAN SAVE THE CHILDREN DALAM MELINDUNGI PEKERJA ANAK DI KAWASAN INDUSTRI SEPATU CIBADUYUT BANDUNG  JAWA BARAT PADA TAHUN 2017-2019
Taufan Herdansyah Akbar, Yuswari O Djemat, Nur Annisa & Mahesvara Sahastiadi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi

## Abstrak
Kemiskinan  merupakan  isu  nomor  satu  dalam  agenda  pembangunan  berkelanjutan  PBB ( Sustainable  Development  Goals) .  Masih  adanya  pekerja  anak  di  Indonesia  dapat  menjadi indikator  bahwa  kehidupan  masyarakat  Indonesia  masih  kurang  sejahtera  sehingga  fenomena pekerja  anak  di  bawah  umur  masih  dapat  ditemui.  Salah  satunya  adalah  di  kawasan  industri sepatu  Cibaduyut,  sering  ditemukan  pekerja  anak  yang  disebabkan  oleh  kondisi  perekonomian keluarga  yang  tidak  baik.  Tujuan  dari  penulisan  jurnal  ini  adalah  mengetahui  bagaimana  peran dari Save  the  Children sebagai  salah  satu  organisasi  internasional  yang  bergerak  di  bidang pemerolehan  hak  dan  perlindungan  anak  dalam  kasus  pekerja  anak  di  kawasan  industri  sepatu Cibaduyut. Di mata dunia, fenomena pekerja anak di bawah umur menjadi sorotan karena tidak sesuai  dengan  hak  –  hak  anak  yang  seharusnya  mereka  dapatkan. Save  the  Children berperan melalui  kerja  sama  dengan  pemerintah  dalam  membantu  pekerja  anak  yang  ada  di  Indonesia untuk memenuhi hak–hak yang seharusnya diperoleh oleh mereka. Selain itu melalui kampanye dengan  menyuarakan  hak–hak  anak  menjadi  salah  satu  cara  mereka  dalam  menyadarkan pentingnya anak–anak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi mereka semua. Peran yang dilakukan Save  the  Children tidak  efektif  dalam  memberhentikan  pekerja  anak,  namun membantu  dalam  pemerolehan  hak-hak  anak.  Metode  penelitian  yang  digunakan  bersifat kualitatif  dengan  pengumpulan  data  yang  kemudian  dijadikan  sebagai  dasar  dari  pembahasan serta teori yang digunakan.
Kata Kunci: Pekerja Anak, Perlindungan Anak, Hak Anak, Save the Children.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  berkembang  di  kawasan  Asia  Tenggara  yang memfokuskan kepada pengembangan dan kemajuan di sektor ekonomi saat ini melalui berbagai bidang.  Salah  satunya  adalah  melalui  bidang  industri.  Salah  satu  bidang  industri  yang  ada  di Indonesia  adalah  industri  sepatu  yang  berada  di  Cibaduyut,  Bandung  Jawa  Barat.  Keberadaan
industri  tersebut  erat  kaitannya  dengan  sumber  daya  manusia  sebagai  penggerak  di  bidang tersebut.  Sumber  daya  manusia  yang  ada  terdiri  dari  berbagai  jenis  usia  dengan  jenis  kelamin yang berbeda.
Pengembangan di  sektor ekonomi diharapkan mampu  meningkatkan kesejahteraan serta kualitas  dari  masyarakat  Indonesia.  Mengingat  bahwa  ekonomi  merupakan  hal  yang  memiliki pengaruh  yang signifikan terhadap berbagai  aspek.  Ketimpangan ekonomi  yang mempengaruhi kesejahteraan  di  Indonesia  saat  ini  terlihat  jelas.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  fakta  bahwa masih banyaknya masyarakat yang mengalami kemiskinan salah satunya di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  Badan  Pusat  Statistik  dari  tahun  2017-2019  angka kemiskinan  di  Bandung  mencapai  angka  lebih  dari  220  ribu  orang,  namun  hal  tersebut mengalami penurunan dari tahun 2017-2019 (Badan Pusat Statistik, 2020).
Angka kemiskinan tersebut dijadikan sebagai latar belakang maraknya pekerja anak yang ada  di  Bandung  khususnya  di  kawasan  industri  sepata  Cibaduyut.  Pekerja  anak  sendiri merupakan  para  pekerja  yang  dianggap  belum  waktunya  untuk  melakukan  kegiatan  tersebut, dalam  hal  ini  pekerja  tersebut  merupakan  anak-anak  yang  tidak  memiliki  kewajiban  untuk melakukan  tersebut.  Anak-anak  yang  dimaksud  sesuai  dengan  Pasal  1  No.1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak-anak adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun.  Pada  kenyataannya  sering  ditemukan  banyaknya kalangan  usia  di  bawah  18  tahun  sudah  bekerja.  Hal  tersebut  dituntut  dengan  alasan perekonomian  keluarga  yang  kurang  mencukupi  sehingga  terpaksa  untuk  melakukan  pekerjaan tersebut.  Disamping  itu  faktor  rendahnya  pendidikan  pun  bisa  mempengaruhi  tindakan  yang dilakukan oleh orang tua tersebut.
Pada  dasarnya  setiap  anak  memiliki  hak  untuk  mengenyam  pendidikan  bahkan  bermain sesuai dengan usianya. Dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan bahwa seorang anak memiliki  kewajiban  untuk  bekerja  guna  memenuhi  perekonomiannya.  Namun  karena  faktor ekonomi  yang  tidak  mencukupi  maka  anak  melakukan  partisipasi  dalam  membantu  di  bidang ekonomi  sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan  keluarganya  (Djakaria,  2017).  Permasalahan mengenai  pekerja  anak  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia  saja,  namun  isu  ini  sudah  menjadi  isu yang mengglobal. Banyaknya pekerja anak di seluruh dunia mengakibatkan beberapa organisasi internasional  turut  serta  memberikan  fokus  perhatian  terhadap  kasus  tersebut.  Karena  ketika membahas  mengenai  pekerja  anak  akan  erat  kaitannya  dengan  eksploitasi  anak,  tertundanya
perolehan  pendidikan  yang  layak  hingga  pekerjaan  yang  berbahaya  yang  menghambat  kepada tumbuh kembang anak itu sendiri ( Prajnaparamita , 2018 ) .
Keberadaan  anak  sendiri  merupakan  tanggung  jawab  dari  orang  tua,  masyarakat  dan pemerintah. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut dibutuhkan sinergi antara ketiga aktor tersebut,  ketika  peran  pemerintah  tidak  didukung  oleh  orang  tua  maupun  masyarakat  maka pekerja anak akan semakin marak terjadi. Sehingga aktor tersebut sering melakukan kerja sama guna  meminimalisir  adanya  pekerja  anak.  Sebagai  salah  satu  organisasi  internasional Save  the Children memiliki  peran  yang  cukup  signifikan  dalam  melindungi  pekerja  anak  yang  ada  di Indonesia.
Salah  satunya  adalah  pekerja  anak  yang  berada  di  kawasan  industri  sepatu  Cibaduyut. Cibaduyut sendiri merupakan salah satu kawasan industri sepatu yang berada di Bandung, Jawa Barat.  Kawasan  tersebut  sering  dijadikan  sebagai  kunjungan  bagi  para  wisatawan  domestik maupun  internasional  sebagai  tempat  perbelenjaan  sepatu.  Dengan  kondisi  tersebut  maka  tak heran di kawasan tersebut terdapat rumah produksi sepatu. Melihat peluang tersebut maka rumah produksi  akan  berusaha  untuk  memproduksi  secara  maksimal  guna  mendapatkan  keuntungan yang  maksimal.Sehingga  dalam  hal  ini  para  pengusaha  akan  melakukan  berbagai  cara  guna mendapatkan pencapaian yang diharapkan tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan, bahkan pengusaha tersebut bisa melalaikan peraturan yang ada.
Penelitian ini akan memfokuskan kepada peran dari Save the Children itu sendiri sebagai organisasi  internasional  dalam  upaya  melindungi  pekerja  anak  di  kawasan  industri  sepatu Cibaduyut.  Dengan  menggunakan  metodologi  penelitian  kualitatif  yaitu  mengumpulkan  data baik  data  primer  maupun  sekunder  (Creswell,  2010).  Dari  perolehan  kedua  jenis  data  tersebut kemudian  jadikan  landasan  untuk  menghasilkan  pembahasan  serta  kesimpulan  atas  rumusan masalah yang ada.
Dalam  teori  hubungan  internasional,  teori  liberalisme  dapat  dijadikan  acuan  untuk menangani  masalah  pekerja  anak  di  bawah  umur.  Dengan  adanya  kerjasama  antara  pemerintah dan  pihak  lain  dapat  mempermudah  bantuan  kepada  anak–anak  tersebut.  Teori  liberalisme sendiri  lebih  menekankan  kepada  adanya  kerja  sama  dan  kolaborasi  antara  aktor  yang  terlibat, kaum liberalisme sendiri berpandangan bahwa aktor yang dimaksud bukan hanya negara namun terdapat  aktor  non  negara  yang  memiliki  peran  penting  (Viotti  &  Kauppi,  2012).  Berdasarkan teori  tersebut,  aktor  yang  berperan  adalah  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  yang
merupakan  aktor  negara,  sedangkan  aktor  non  negara  yang  terlibat  adalah  organisasi internasional Save the Children. Namun dalam melakukan kegiatan yang ada Save the Children sendiri senantiasa didukung dan saling bekerja sama dengan pemerintah.
Save  the  Children dapat  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  karena  dengan  adanya organisasi tersebut program – program yang terbentuk dapat lebih sempurna. Save the Children akan  mengawasi  kinerja  pemerintah  dan  memberi  masukan  apabila  program  tersebut  kurang efektif. Kampanye yang diberlakukan oleh Save the Chilren merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan INGO. Organisasi tersebut mendorong pemerintah untuk selalu konsisten dalam menangani masalah tentang pekerja dibawah umur.
Liberalisme  sendiri  berpandangan  bahwa  isu-isu  yang  ada  tidak  hanya  membahas mengenai isu keamanan dan militer, namun ekonomi, sosial, hak asasi manusia, kultural bahkan isu  lingkungan  merupakan  hal  yang  perlu  dibahas  dalam  sistem  yang  ada  (Viotti  &  Kauppi, 2012).  Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  kasus  yang  diangkat  dalam  jurnal  ini  yang memfokuskan  pada  permasalahan  sosial  yang  menyangkut  kepada  hak  asasi  manusia  namun dilatarbelakangi oleh ekonomi.

## PEMBAHASAN
Miriam  Budiardjo  mengatakan  bahwa  :  “hak  azasi  adalah  hak  yang  dimiliki  manusia yang  telah  diperoleh  dan  dibawanya  bersamaan  dengan.  kelahirannya  di  dalam  kehidupan masyarakat”.  Setiap  manusia  memiliki  hak  untuk  menggapai  cita–citanya  sesuai  dengan keinginan  dan  kemampuannya  (Na’a,  2010).  Maka  setiap  anak  juga  memiliki  hak  untuk menjalani  kehidupan  sesuai  dengan  usianya  dan  tidak  diharuskan  bekerja.  Permasalahan mengenai  gagasan  hak  asasi  bagi  anak  sudah  dideklarasikan  oleh  PBB  yang  kemudian diratifikasi  oleh  negara-negara  anggotanya.  Alasan  terbentuknya  deklarasi  PBB  tersebut  pasca Perang Dunia I sebagai wujud dari adanya penindasan bagi anak dan perempuan serta banyaknya jumlah anak yang menjadi yatim piatu (Siregar, 2019).
Anak  sebenarnya  tidak  diberi  larangan  untuk  bekerja,  bukan  pula  kewajibannya  namun perlu  diperhatikan  bahwa  apabila  anak  tersebut  bekerja  tidak  mengganggu  terhadap  aktivitas anak  yang  seharusnya.  Begitu  pun  dengan  pekerja  anak  di  kawasan  industri  sepatu  Cibaduyut. Dalam setiap satu rumah produksi sepatu terdapat 4-5 orang anak-anak yang rata-rata usia 5-13 tahun (Prajnaparamita, 2018). Umumnya memiliki latar belakang yang sama yaitu kurang baik di
bidang  ekonomi  bahkan  pendidikan.  Mereka  bekerja  untuk  membantu  orang  tuanya  memenuhi kebutuhan hidup.
Berdasarkan  hal  tersebut  terdapat  beberapa  sudut  pandang.  Di  sisi  lain  beberapa  orang setuju  akan  tindakan  yang  dilakukan  anak  tersebut  dengan  alasan  memang  sudah  menjadikan kewajiban seorang anak untuk membantu orang tuanya, apalagi melihat kondisi orang tua yang mengalami kesulitan. Namun apabila dilihat berdasarkan hukum hal tersebut tidak sesuai, karena sejatinya  anak  sendiri  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  bekerja  terlebih  melihat  kondisi  di  usia tersebut merupakan masa anak untuk belajar, bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Kondisi  yang  tidak  sesuai  tersebut  dikhawatirkan  mampu  mempengaruhi  terhadap  tumbuh kembang anak.
Beberapa  dari  mereka  bekerja  atas  seijin  orang  tua,  namun  hanya  secara  lisan  tidak tertulis.  Sehingga  dari  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  keadaan  ini  lebih  rentan  terhadap adanya  penyelewengan  hak-hak  pekerja,  karena  tidak  adanya  hal  yang  bisa  dijadikan  sebagai bukti  apabila  ada  hal  yang  tidak  sesuai.  Bahkan  upah  yang  diberikan  hanya  berkisar  Rp 100.000,- hingga Rp 300.000,- setiap minggunya. Ini bukan upah yang cukup bagi mereka yang bekerja lebih dari tiga jam bahkan tidak ada waktu yang pasti dari tiap harinya.
Pasal  68-75  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  menjelaskan  mengenai  larangan pengusaha  untuk  mempekerjakan  anak.  Kemudian  pada  Pasal  69  ayat  (1)  dijelaskan  kembali bahwa  :“Bagi  anak  yang  berumur  13  tahun  sampai  15  tahun  dapat  dipekerjakan  melakukan pekerjaan ringan selagi tidak mengganggu perkembahan kesehatan fisik mental dan sosial”
Para  pengusaha  menggunakan  jasa  anak  sebagai  pekerja  dikarenakan  upah  yang  murah karena  anak  tersebut  tidak  memiliki  kemampuan  yang  distandarisasikan  dengan  kemampuan orang dewasa dalam bekerja. Adapun anak-anak yang sengaja dimintai oleh orang tuanya untuk ikut  bekerja  membantu  dalam  produksi  tersebut  tanpa  diberi  upah,  karena  upah  yang  ada  akan dijadikan  satu  dengan  upah  orang  tuanya.  Perlu  ditekankan  kembali  bahwa  masyarakat  pun memiliki  peran,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  mereka  bisa  turut  melaporkan  kepada pemerintah apabila mendapati kasus adanya pekerja anak di suatu rumah produksi.
Para  pekerja  anak  di  kawasan  industri  sepatu  Cibaduyut  tersebut  umumnya  bekerja  di bagian  pengeleman  sol  sepatu,  dimana  banyaknya  zat-zat  kimia  yang  dihirup  oleh  anak-anak tersebut dan tanpa adanya pelindung yang diberikan oleh penguasaha. Hal ini dapat menganggu
kepada  kesehatan  anak-anak  tersebut  bahkan  bisa  mempengaruhi  terhadap  tumbuh  kembang sang anak.
Atas dasar kondisi perekonomian yang tidak baik, anak–anak tersebut rela mengorbankan kesehatan mereka untuk bekerja membantu orang tua. Pemerintah terus memantau dan berusaha untuk  meminimalisir  adanya  pekerja  anak  di  bawah  umur  dengan  menciptakan  program– program  untuk  masyarakat  kurang  mampu,  namun  tetap  saja  program  tersebut  kurang  efektif karena  anak–anak  tersebut  terdesak  dengan  kondisi  perekonomian  yang  sulit  sehingga  perlu adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak lain.
Dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut,  pemerintah  didukung  oleh  organisasi internasional  yang bergerak di bidang perolehan serta perlindungan hak bagi anak yang dikenal dengan Save  the  Children. Di  kawasan  Internasional  sendiri Save  the  Children sudah  berdiri selama  100  tahun.  Kegiatan  yang  dilakukan  selama  berdirinya  organisasi  tersebut  antara  lain adalah  memberikan  perlindungan  melalui  advokasi,  memberikan  perlindungan  bagi  anak-anak yang  menjadi  korban  peperangan,  memberikan  edukasi  sebagaimana  hak  yang  seharusnya diperolah  dan  melakukan  kampanye  bagi  masyarakat  internasional  (Save  the  Children International, 2020).
Pertama kali muncul di  Indonesia pada tahun 1976 di  Aceh sebagai  bentuk dari operasi penyelematan  anak-anak  yang  terkena  dampak  dari  konflik  Gerakan  Aceh  Merdeka,  kemudian disusul pada tahun 2004 membantu anak-anak yang terkena bencana tsunami sebagai respon dari keberadaan Save  the  Children itu  sendiri  (Save  the  Children  ,  2020).  Keberadaannya menghasilkan respon yang baik dari pemerintah dan masyarakat yang ada. Melihat respon yang baik  tersebut  maka  hingga  saat  ini Save  the  Children terus  melakukan  pengembangan  dan kegiatan  yang  sesuai  dengan  dasar  tujuan  dari  pembentukan  organisasi  tersebut,  salah  satunya adalah melalui ikut serta berperan dalam melindungi pekerja anak yang ada di Indonesia.
Dalam menyikapi kasus tersebut Save the Children atau dikenal dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik sebagai salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang memfokuskan kerja mereka terhadap anak, seperti perlindungan anak, kemiskinan anak, tata kelola anak, pendidikan, kesehatan  dan  nutrisi,  aksi  kemanusiaan  bahkan  hingga  advokasi  (Save  the  Children  ,  2020). Melihat  sejarahnya bahwa Save the Children sendiri sudah  berdiri sejak tahun 1919 di  London setelah Perang Dunia I, kemudian organisasi ini menyusun Deklarasi Hak Anak yang kemudian
diadopsi  oleh  PBB  pada  tahun  1989  sebagai  Konvensi  PBB  mengenai  Hak  Anak  ( Save  the C hildren , 2020) . Deklarasi tersebut kemudian diratifikasi oleh Indonesia.
Untuk di Indonesia sendiri Save the Children muncul pada tahun 1976 yang selanjutnya terdaftar  resmi  pada  tahun  2014  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  (KEMENKUMHAM)  Republik  Indonesia.  Alasan  ini  termasuk  ke  dalam KEMENKUMHAM  dikarenakan  permasalahan  mengenai  pekerja  anak  memiliki  keterkaitan tentang  hukum  dan  hak  asasi  manusia,  karena  di  dalamnya  terdapat  hukum  yang  mengatur menganai  anak  yang  menyangkut  hak-hak  dan  kewajiban.  Mempekerjakan  anak  termasuk  ke dalam pelanggaran hak asasi manusia sebagai anak, karena mengeksploitasi yang mengakibatkan berkurangnya hak menjadi seorang anak.
Mengenai ekspolitasi anak sendiri terdapat dalam Keputusan Presiden No.59 Tahun 2002 bahwa  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak  yang  berdasarkan  pada  Undang-Undang No.1  Tahun  2000  mengenai  pengesahan ILO  Convention yaitu  larangan  dan  penghapusan pekerjaan buruk bagi anak  yang salah satunya adalah larangan anak  yang bekerja pada industri dan  jenis  kegiatan  yang  menggunakan  bahan  kimia  yang  berbahaya.  Pekerja  anak  di  kawasan industri sepatu Cibaduyut sendiri merupakan salah satu jens pekerjaan yang menggunakan bahan kimia  melihat  kondisi  bahwa  pekerja  anak  tersebut  banyak  yang  ditempatkan  di  bagian pengeleman sol sepatu. Ini membuktikan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang tidak diperuntukkan bagi anak.
Melihat  bahwa  kasus  pekerja  anak  sendiri  merupakan  salah  satu  bagian  dari  eksploitasi anak  maka Save  the  Children sendiri  dalam  mengatasi  hal  tersebut  melakukan  perlindungan terhadap  anak.  Melalui  program family  first yang  dilakukan  antara  pemerintah  dan  mitra masyarakat  setempat  untuk memastikan  adanya perlakuan  yang tepat  bagi anak-anak  (Save the Children  ,  2020).  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa Save  the  Children terus  memantau mengenai  pekerja  anak  yang  berada  di  kawasan  industri  sepatu  Cibaduyut  untuk  mendapatkan perlakuan yang selayaknya sebagai seorang anak. Ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah  dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan  yang menjelaskan bahwa anak tidak boleh bekerja  lebih  dari  3  jam.  Disamping  itu Save  the  Children pun  mampu  memberikan  masukan terhadap  regulasi  Pemerintah  Kota  Bandung  terkait  perlindungan  pekerja  anak  di  kawasan industri sepatu Cibaduyut tersebut.
Sebagaimana  latar  belakang  adanya  pekerjaan  anak  adalah  permasalahan  ekonomi  serta pendidikan  yang  berujung  pada  kesejahteraan  keluarga,  maka Save  the  Children pun  membuat suatu program bernama Livelihoods. Program tersebut ditujukan untuk memberikan bantuan bagi orang tua untuk  memenuhi  kebutuhan dasar anak-anak mereka seperti makanan bahkan hingga pendidikan (Save the Children , 2020). Ketika hal dasar tersebut sudah terpenuhi maka itu bisa meringkan  beban  orang  tua,  beberapa  kegiatan  yang  dilakukan  yaitu  memberikan  bantuan kepada keluarga dalam hal keuangan serta memberikan pelatihan praktik keterampilan (Save the Children , 2020) .
Save the Children sendiri bisa memberikan bantuan kepada orang tua pekerja anak yang ada  untuk  memberikan  bantuan  dalam  hal  keuangan  atau  pun  pendidikan  bagi  pekerja  anak  di kawasan  industri  sepatu  Cibaduyut.  Dengan  diberikannya  bantuan  tersebut  dalam  program Livelihoods ini  diharapkan  orang  tua  bisa  memberikan  kesempatan  bagi  anaknya  untuk mengenyam  pendidikan  dan  berhenti  menjadi  pekerja  anak.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut dapat dikatakan bahwa disamping memperhatikan terhadap sang anak, Save the Children sendiri berusaha  untuk  membantu  memperbaiki  terhadap  permasalahan  yang  melatarbelakangi  adanya pekerja anak.
Namun,  dalam  menjalankan  program  tersebut  akan  ditemukan  tantangan  yang menghambat  atas  pencapaian  tujuan  yang  diharapkan.  Salah  satunya  adalah  kurangnya pemahaman  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Hambatan  tersebut  sama  halnya  dengan  yang  dialami oleh  UNICEF  dalam  meneggakkan  perlindungan  anak  di  Indonesia  yang  menganggap  bahwa masyarakat masih belum sadar atas pentingnya mengimplementasikan Undang Undang hak anak yang ada (Mudji & Laras, 2017). Masyarakat masih belum paham akan hal tersebut ini terbukti ketika  mereka  mengetahui  adanya  pekerja  anak  di  salah  satu  rumah  produksi  mereka membiarkan  hal  tersebut,  padahal  anak  merupakan  tanggung  jawab  dari  orang  tua,  keluarga bahkan  hingga  masyarakat  dan  lingkungan  yang  ada.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  edukasi yang  diberikan  dan  pemahaman  masyarakat  serta  diperlukan  sinergi  dalam  menjalankan  sistem yang ada, ketika pemerintah dan organisasi  internasional bekerja sama dalam mengatasi hal  ini namun tidak didukung oleh masyarakat maka hal tersebut akan sulit untuk dicapai.
Hingga  saat  ini  permasalahan  mengenai  pekerja  anak  di  kawasan  industri  sepatu Cibaduyut masih dapat ditemui, ini dikarenakan bantuan yang diberikan masih dianggap kurang serta  pemahaman  masyarakat  akan  pentingnya  implementasi  Undang-Undang  hak  anak  masih
minim. Save  the  Children sendiri  hanya  memberikan  bantuan  yang  lebih  mengarah  kepada bantuan  meningkatkan  kualitas  baik  berupa  program  pendidikan  melalui  beberapa  aksi  sosial atau  bantuan  dana  bagi  keluarga.  Namun  bantuan  yang  diberikan  dirasa  masih  kurang  karena keluarga  tetap  mengalami  permasalahan  ekonomi  yang  semakin  kompleks  dengan berkembangnya kebutuhan hidup,  sehingga anak masih diperlukan untuk  membantu  memenuhi perekonomian.  Dalam  hal  ini  maka  peran Save  the  Children sendiri  masih  belum  efektif  bagi para pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut.

## KESIMPULAN
Para  pekerja  anak  di  bawah  umur  berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  lebih tinggi  yang  sesuai  dengan  bakat  dan  kemampuannya.  Fenomena  pekerja  anak  yang  ada  di Cibaduyut  merupakan  salah  satu  contoh  kasus  pembatasan  dalam  hak–hak  anak  karena  para pekerja  anak  tersebut  dieksploitasi  untuk  dijadikan  pekerja  dengan  upah  yang  tidak  besar. Pemerintah  harus  lebih  memperhatikan  kondisi  kesejahteraan  masyarakatnya  agar  fenomena pekerja  anak  di  bawah  umur  dapat  dihapuskan  karena  anak–anak  seharusnya  mendapatkan bantuan dan perhatian lebih dari baik dari pemerintah maupun masyarakat yang ada. Dalam hal ini Save the Children sebagai salah satu organisasi internasional bekerja sama dengan pemerintah guna  menanggulangi  maraknya  pekerja  anak  di  kawasan  industri  sepatu  Cibaduyut.  Kegiatan yang dilakukan oleh Save the Children guna bukti sebagai adanya peran aktif yang sesuai dengan dasar dari tujuan terbentuknya organisasi tersebut adalah memberikan bantuan kepada anak-anak melalui program family first dan livelihoods.
Dengan dukungan dari  organisasi internasional Save the Children para pekerja anak yang ada di Cibaduyut dapat diringankan bebannya dan para pekerja anak dapat mendapatkan bantuan lebih dari pemerintah Kota Bandung sehingga mereka dapat memenuhi hak–hak mereka sebagai seorang  anak.  Keberadaan Save  the  Children dalam  melakukan  pemberantasan  pekerja  anak  di kawasan Cibaduyut sendiri masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan masih adanya pekerja anak  di  kawasan  tersebut.  Kegiatan  yang  selama  ini  dilakukan  oleh Save  the  Children hanya membantu  para  pekerja  anak  dan  keluarga  dalam  mendapatkan  hidup  yang  lebih  baik  namun tidak memberhentikan para anak untuk bekerja, ini dikarenakan keluarga masih merasa kesulitan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Creswell,  J.  W.,  2010. Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Viotti,  P.  R.  &  Kauppi,  M.  V.,  2012. International  Relations  Theory. 5th  ed.  United  States: Pearson.

## Jurnal
Djakaria,  M.,  2017.  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KESELAMATAN  DAN KESEHATAN  KERJA  BAGI  PEKERJA  ANAK  DITINJAU  DARI  UNDANG- UNDANG  NOMOR  13 TAHUN  2003  JO  UNDANG-UNDANG  NOMOR  35  TAHUN 2014. Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, 1(1), pp. 27-59 .
Mudji, A. D. & Caharamayang, L. A., 2017. Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Meneggakan Perlindungan Anak. Jurnal Transborders, 1(1), pp. 35-49.
Na’a, Suprin. 2010. Sebuah Kontemplasi Tentang Klasifikasi Hak Hak Asasi Manusia. 125
Prajnaparamita, K., 2018. Perlindungan Tenaga  Kerja  Anak. Adminitrative Law  &  Governance Journal, Volume I (Edisi Khusus 1), pp. 112-128.
Siregar, G. N., 2019. THE ROLE OF SAVE THE CHILDREN ON THE IMPLEMENTATION OF WASH IN SCHOOL EMPOWERMENT (WISE) IN NUSA TENGGARA . JOM FISIP, 6(1), pp. 1-15.

## Peraturan Perunadang-undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  menjelaskan  mengenai  larangan  pengusaha  untuk mempekerjakan anak.
Keputusan  Presiden  No.59  Tahun  2002  bahwa  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak yang  berdasarkan  pada  Undang-Undang  No.1  Tahun  2000  mengenai  pengesahan  ILO Convention yaitu larangan dan penghapusan pekerjaan buruk bagi anak.

## Website
Badan  Pusat  Statistik,  2020. Jumlah  Penduduk  Miskin  Menurut  Kabupaten/Kota,  2015-2019. [Online]
Available  at:  https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1260/jumlah-penduduk- miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2019.html [Accessed 8 July 2020].
Save the Children Indonesia, 2020. Tentang Kami. [Online] Available at: https://www.stc.or.id/tentang-kami/kerja-kami/perlindungan-anak [Accessed 8 July 2020].
Save the Children International, 2020. What we do. [Online] Available at: https://www.savethechildren.net/what-we-do [Accessed 13 July 2020]