## MANFAAT SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI UPAYA PENERTIBAN ADMINISTRASI DI BIDANG PERTANAHAN Abdul Mukmin
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam Undang- Undang  Pokok Agraria  (UUPA),  karena  pendaftaran  tanah  merupakan  awal  dari proses  lahirnya  sebuah  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah secara  jelas dinyatakan  tujuan  yang  hendak  dicapai  dengan  adanya pendaftaran  tanah  tersebut, yaitu  bagi  masyarakat  adalah  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  atas bidang  tanah  yang  di  hakinya,  sedangkan  bagi  pemerintah  adalah  untuk  tertib administrasi pertanahan.
Kata Kunci : Sertifikat, Tertib Administarsi Pertanahan

## PENDAHULUAN
Tanah  yang  ada  di  Indonesia pada  umunya dikuasai  oleh  masyarakat  Indonesia, akan tetapi secara yuridis (hukum) belum demikian. 1 Melihat hal tersebut bahwa tidak semua  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  dan  menguasai  tanah  mempunyai hak kepemilikan atas tanah tersebut. Hal ini bukan hanya oleh masyarakat pedesaan tetapi juga masyarakat  perkotaan, yang memiliki dan menguasai tanah namun tidak disertai kepemilikan  sertifikat  atas  tanah yang  dihakinya  tersebut. 2 Hal  ini  selain  akan berdampak  pada  rawannya  timbul  sengketa  pertanahan  juga  sangat  menyulitkan pemerintah dalam menyediakan informasi di bidang pertanahan tersebut.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Nomor    5  Tahun  1960,  dalam pasal  19 merupakan  dasar  yang  memberikan  arahan  dalam  pembentukan  dari  Peraturan Pemerintah  tentang  pendaftaran  tanah.  Dalam  pasal  19  tersebut  dijelaskan  mengenai tujuan  dilaksanakannya  pendaftaran  tanah  tersebut,  yaitu  untuk  menjamin  kepastian hukum oleh pemerintah serta untuk kepentingan negara (dalam hal administrasi) dan masyarakat, untuk keperluan lalu lintas sosial ekonomi. 3
Kebutuhan  akan  tanah  dewasa  ini  semakin  meningkat  sejalan  dengan bertambahnya  jumlah  penduduk,  jumlah  badan  usaha,  dan  meningkatnya  kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk  bertani  tetapi  juga  dapat  dipakai  sebagai  jaminan  mendapatkan  pinjaman  di bank,  untuk  keperluan  jual  beli  dan  sewa  menyewa.  Begitu  pentingnya  kegunaan
1 Sajuti Thalib, Hubungan Tanah Dengan Masyarakat Indonesia, Djambaran, Jakarta, 2004, hal 64
2 Ibid
3 P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, Cet I, 1999, hal 14
tanah bagi  orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut. 4
Dokumen-dokumen  pertanahan  sebagai  hasil  proses  pendaftaran  tanah  adalah dokumen  tertulis  yang  memuat  data  fisik  dan  data  yuridis  tanah  bersangkutan. Dokumen-dokumen  pertanahan  tersebut  dapat  dipakai  sebagai jaminan  dan  menjadi pegangan  bagi  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan  atas  tanah  tersebut.  Calon pembeli tanah atau calon kreditur merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas tanah jika terjadi transaksi jual beli atau transaksi perkreditan. Tidak hanya calon pembeli  dan  kreditur,  pemerintah  juga  sangat  membutuhkan  pencatatan  atas  tanah guna melaksanakan kebijakan pertanahan dengan tertib dan tidak tumpang tindih. 5
Sertifikat hak atas tanah adalah produk pemerintah yang lahir karena hukum, dan bersifat  konkret  karena  ditujukan  untuk    subyek  dan  obyek  yang  dapat  ditentukan. Sertifikat  atas  tanah  juga  bersifat  individual  dan  final,  karena  tidak  ditujukan  untuk masyarakat  umum,  akan  tetapi  hanya  bagi  mereka  yang  tercantum  dalam  sertifikat tersebut serta tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain. Bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan maka tindakan pemerintah dalam kegiatan pemberian setifikat hak atas  tanah  adalah  bertujuan  untuk  menimbulkan  keadaan  hukum  baru  (recht sechpendde/constitutieve beschikking)  sehingga  lahir  pula  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban hukum baru terhadap orang atau badan hukum tertentu yang telah memiliki surat sertifikat hak atas tanah.
Dengan demikian, maka makna sertifikat sebagai alat pembuktian  yang kuat dan bahwa  tujuan  pendaftaran  tanah  yang  diselenggarakan  adalah  dalam  rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, serta terjaminnya tertib administrasi  di  bidang  pertanahan  menjadi  tampak  dan  dirasakan  artinya baik  bagi masyarakat maupun pemerintah.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  yang  telah  penulis  kemukan  pada  alasan  pemilihan  judul, maka  dalam  hal  ini  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut ;
1. Bagaimana  Peran  Pemerintah  Dalam  Menertibkan  Sistem  Pertanahan  di Indonesia ?

## TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk  mengetahui  mengapa  tanah  yang  dihaki  oleh  masyarakat  harus  memiliki surat tanda bukti hak berupa sertifikat.
2. Untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam menertibkan sistem pertanahan di Indonesia.
4 Florianus SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Visimedia, Jakarta, 2007, hal 1
5 Ibid, hal 2

## METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  Yuridis  Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer atau yang lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan. 6
Karakteristik  utama  penelitian  hukum  normatif  dalam  melakukan  pengkajian hukum adalah ; 7
1. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian  hukum  normatif yang  dikaji  adalah  bahan  hukum  yang berisi  aturan- aturan  yang  bersifat  normatif,  bahan  hukum  tersebut  terdiri  dari  bahan  hukum primer  (peraturan  perundang-undangan,  yurispridensi,  traktat,  perjanjian- perjanjian  keperdataan  para  pihak,  dan  sebagainya)  serta  bahan  hukum  sekunder (buku-buku  ilmu  hukum,  jurnal  ilmu  hukum,  laporan  penelitian  ilmu  hukum, artikel ilmiah hukum dan bahan seminar, lokakarya dan sebangainya).
2. Pendekatannya  Yuridis  Normatif,  yaitu  dalam  pengkajian  atau  penelitian  untuk menjelaskan  hukum  tidak  diperlukan  dukungan  data  atau  fakta  sosial,  jadi  untuk menjelaskan  hukum  atau  mencari  makna  dan  member  nilai  akan  hukum  tersebut hanya  digunakan  konsep  hukum  dan  langkah-langkah  yang  ditempuh  adalah langkah normatif. 8
3. Menggunakan Metode Interprestasi, untuk menjelaskan atau memaparkan hukum tersebut, metode interprestasi yang digunakan terdiri dari interprestasi gramatikal, interprestasi  sistematis,  interprestasi  historis,  interprestasi  perbandingan  hukum, interprestasi antisipasi dan interprestasi ideologis.
4. Analisisnya, memiliki kekhusussan tersendiri  yaitu dalam melihat apakah  syarat- syarat  normatif  dari  hukum  sudah  terpenuhi  atau  belum  sesuai  dengan  ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.
5. Tidak  Menggunakan  Statistik,  hal  tersebut  disebabkan  karena  penelitian  hukum normatif merupakan penelitian atau pengkajian yang sifatnya murni hukum.
6. Teori  Kebenarananya  Pragmatis,  artinya  dapat  bermanfaat  secara  praktis  dalam kehidupan masyarakat.
7. Sarat  Nilai,  artinya  ada  pengaruh  dari  subyek,  sebab  menurut  pandangan  para penganut  hukum normatif  justru  dengan  adanya  pengaruh  penilaian  itulah  sifat spesifik dari ilmu hukum normatif dapat diungkap.
B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis  adalah  studi  kepustakaan yaitu  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan cara  mengumpulkan  data  dari buku-buku yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 9

## 1. Data Primer 10
Cara  pengumpulan  data  primer  yaitu  dengan  mempelajari  dan  mengkaji terlebih dahulu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  tahun 1997 Tentang
6 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju, Jambi, 2008, Cet I, hal 86
7 Ibid
8 Ibid, hal 87
9 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cet I, 2009, hal 24
10 Soejono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 13
Pendaftaran  Tanah dan Peraturan  Menteri  Negara  (Permeneg)  Agraria  /  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997,  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  24  Tahun  1997,  Tentang  Pendaftaran Tanah.

## 2. Data Sekunder 11
Adalah data  yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, serta  responden yang  memberikan  informasi  kepada  penulis,  hasil  penelitian  tersebut  merupakan data  pendukung  terhadap  penulisan  ini,  data  sekunder juga  memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari, rancangan undang- undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya
3. Data Tersier 12
Adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dll.

## C. Analisa Data
Analisa  data  ini  dilakukan  dengan  cara  studi  dokumentasi  yaitu  mempelajari peraturan-peraturan  yang  menjadi  objek  penelitian  yang  dipilih  dan  himpunan berdasarkan  azas  hukum,  kaidah  hukum  dan  ketentuan  hukum positif  yang mendasarinya.
Hal inilah yang kemudian sangat membedakan antara penelitan Yuridis Normatif dengan penelitian Yuridis Empiris, dalam pengakajian hukum normatif langkah  atau kegiatan  melakukan  analisisnya  mempunyai  sifat  yang  sangat  spesifik  atau  khusus, kekhususannya  disini  bahwa  yang  dilihat  adalah  apakah  syarat-syarat  normatif  dari hukum sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri. 13

## PEMBAHASAN

## Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Sistem Pertanahan Di Indonesia
Selain  gencar  melaksanakan  sosialisasi  atau  penyuluhan-penyuluhan  terkait perndafataran  tanah,  Pemerintah  dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional  juga melaksanakan  beberapa  program untuk mendukung  pelaksanaan  pendaftaran  tanah tersebut, dalam rangka tercapainya tertib administrasi di bidang pertanahan. Diantara program  yang  sudah  dijalankan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional adalah  Proyek Operasi  Nasional  Agaraia  (PRONA)  dan  Layanan  Rakyat  Untuk  Sertifikasi  Tanah (LARASITA).
1. Proyek Operasi Nasional (PRONA)
a. Pengertian Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA)
Dikemukakan  oleh  Dr.  Sunarjati  Hartono,  sehubungan  dengan perkembangan-perkembangan  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  persoalan yang timbul ;
11 Ibid
13 Bahder Johan Nasution, Op Cit, hal 87
Bahwa tanah bagi orang Indonesia merupakan masalah yang paling pokok dapat  pula  kita  konstantir  dari  banyak  perkara  perdata  maupun  pidana  yang diajukan  ke  pengadilan  yang  berkisar  sekitar  suatu  sengketa  tanah.  Boleh dikatakan  90%  dari  perkara  waris  menyangkut  soal  tanah  dan  rumah  belum lagi  dihitung  perkara  piutang  dimana  tanah  menjadi  jaminan  utang  serta perkara  penganiayaan,  pencurian  atau  perbuatan  melawan  hukum  yang bermula pada sengketa tanah. Dari banyak perkara-perkara  yang menyangkut tanah  dapat  dilihat  bahwa  tanah  yang  sentral  dalam  kehidupan    dan perekonomian yang bersifat agraris. 14
Keadaan  yang  demikian  itulah  yang  dikhawatirkan  oleh  pemerintah umumnya  masyarakat  yang  bersangkutan,  maka  dari  itu  dengan  Proyek Operasi  Nasional  Agraria  (Prona)  ini  diharapkan  keadaan  yang  demikian  itu dapat diatasi dengan penuh pengertian dan kesadaran masyarakat.
Pada  dasarnya  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  (Prona)  ditekankan  pada masyarakat  dengan  ekonomi  lemah,  sedangkan  bagi  masyarakat  yang  tidak mampu  atau  kurang  mampu  mereka  dibebaskan  dari  biaya  (pasal  19  ayat  4 Undang  Undang  Pokok  Agraria).  Kerja  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria (Prona) meliputi ;
1) Pensertifikatan massal.
2) Penyuluhan-penyuluhan hukum tentang keagrariaan.
3) Menginventarisasikan sengketa-sengketa pertanahan.
Petugas  lapangan  terdiri  dari  Kepala Kantor  Agraria  Kotamadya  dan stafnya,  mereka  diberangkatkan  ke  lokasi  yang  ditentukan  dan  membuat  pos Proyek  Operasi  Nasional  Agraria.  Di  pos  ini  berlangsung  kegiatan penyelesaian  permohonan  pemilik  tanah,  pengukuran,  pemetaan  dan pembuatan gambar, pengesahan dan penyelesaian surat-surat untuk penerbitan sertifikat,  penyelesaian  sengketa  tanah  dan  penyelesaian  risalah  pemeriksaan tanah, semua kegiatan itu diupayakan agar jauh dari persengketaan.
Petugas  agraria  juga  memberikan  penyuluhan-penyuluhan  bergerak ke lokasi  yang  ditetapkan  misalnya  sekolah,  tempat  ibadah,  pasar,  dll. Penyuluhan  diberikan  dan  sekaligus  dibagikan  formulir  petunjuk  tata  cara mengajukan permohonan.
Setelah  selesai  dilakukan  pengukuran  langsung  dibuatkan  gambar  tanah, tempatnya  di  pos-pos  yang  telah  ditentukan  bisa  dib  alai  desa,  gedung serbaguna,  rumah  penduduk,  atau  ditenda-tenda  yang  telah  didirikan sebelumnya.  Bila  semua  sudah  selesai  tinggal  gerakkan  satuan  tugas administrasi,  mereka  menyelesaikan  segala  urusan  administrasi  sampai  terbit dan diserahkannya sertifikat kepada pemohon.
Proyek  Operasi Nasional Agraria  (Prona)  yang berlaku mulai 15 Agustus 1981 yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 dengan penjelasan sebagai berikut ;
14 Sunarjati Hartono, Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, hal 8
1) Pembentukan  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  (selanjutnya  disebut proyek)  adalah  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  melaksanakan  Garis- garis  Besar  Haluan  Negara  (Tap  MPR  No  IV/MPR/1978)  dan  tertib administrasi  pertanahan  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah. Tujuan Proyek adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat  dalam  bidang  pertanahan,  sebagai  upaya  untuk  berpartisipasi dalam  menciptakan  stabilitas  sosial  politik  serta  pembangunan  di  bidang ekonomi.
2) Tugas Proyek adalah ;
a. Melaksanakan  suatu  program pensertifikatan  tanah  secara  massal  di Indonesia  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat.
b. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap kasus-kasus tanah yang  berupa  sengketa  yang  bersifat  strategis  dan  menyelesaikannya secara tuntas. 15
b. Objek Pensertifikatan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona)
1) Diutamakan  desa-desa  yang  sudah  ada  peta  wilayah  atau  situasinya, misalnya ;
a) Sudah ada peta potret.
b) Sudah ada peta yang dbuat berdasarkan desa demi desa.
c) Sudah ada peta situasi dalam rangka pembuatan sertifikat secara rutin.
2) Bila di suatu Kabupaten/Kotamadya belum ada desa yang mempunyai peta wilayah  berdasarkan  pengukuran  desa  demi  desa  dipilih  desa  atau  daerah yang telah mempunyai peta dari instansi lain atau peta-peta lain yang akan memudahkan gambar situasi.
3) Hindarkanlah  daerah-daerah  yang  terlalu  banyak  sengeketa,  yang memungkinkan tak dapat diselesaikan dengan segera. 16
Untuk  menentukan  apakah  daerah  tersebut  terkena  Proyek  Operasi Nasional Agraria, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah ;
1) Penentuan  lokasi  proyek  untuk  wilayah  Kabupaten/Kotamadya  harus dikaitkan  dengan  ruang  lingkup  proyek.  Dalam  melaksanakan  proyek, pembagian  kerja  tetap  dilakukan  secara  fungsional  sesuai  dengan  bidang tugasnya  masing-masing  agar  dengan  demikian  tetap  terjamin  adanya kebenaran  formil  dan  materil  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan, adapun urutan prioritas sebagai berikut ;
a) Ditetapkan secara berkelompok terutama untuk pensertifikatan tanah di daerah-daerah  yang  penguasaan  atau  pemilikan  tanahnya  terkena ketentuan  Landreform  baik  yang  ditujukan  pada  tanah-tanah  yang masih  menjadi  hak  bekas  pemilik  lama  maupun  yang  telah diretribusikan kepada para penggarap.
b) Ditetapkan  secara  berkelompok  untuk  daerah-daerah  penerima transmigran atau daerah-daerah Resttlement.
c) Ditetapkan  di  daerah-daerah  yang  tanahnya  mempunyai  potensi produksi bahan pokok yang cukup untuk dikembangkan.
15 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria
16 Djoko Prakoso, Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agaria, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 69
d) Ditetapkan  secara  berkelompok  pada  dan  mempunyai  potensi  yang cukup besar untuk dikembangkan.
e) Dipilih  mengenai  tanah-tanah  sengketa  yang  bersifat  strategis  dan dapat diselesaikan secara tuntas.
2) Tiap-tiap  Kabupaten/Kotamadya  supaya  ditetapkan  lokasi  proyek  di daerah-daerah masing-masing dan harus dapat menerbitkan sertifikat tanah sebanyak-banyaknya.
3) Dengan  menentukan  lokasi  pensertifikatan  massal  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  poin  1  dan  2,  sudah  barang  tentu  tidak  termasuk  lokasi- lokasi  proyek  lain  yang  tidak  dijangkau  oleh  program  Proyek  Operasi Nasional Agraria (Prona). 17
Dalam  rangka  melaksanakan  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  ini  telah tersusun  peraturan  pemerintah  mengenai  aturan  biaya-biaya  yang  diperlukan dalam  rangka  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria,  dan  untuk  memenuhi keinginan  masyarakat  dalam  mendapatkan  sertifikat  tanah, perlu  adanya peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  dari  pihak  agraria  yang  terpadu mencakup semua fungsi keagrariaan.
Dengan  demikian  para  pemilik  tanah  dapat  mengurus  sertifikat  tanahnya secara  mudah,  cepat  dan  murah,  khususnya  dari  masyarakat  ekonomi  lemah untuk  menyelesaikan  atau  mengurus  sertifikat  hak  atas  tanahnya  maka  perlu diadakan penetapan biaya yang ringan terhadap pemberian hak-hak atas tanah negara  maupun  penegasan  tanah-tanah  hak  adat  yang  dijadikan  lokasi  atau obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.
Sasaran  yang  hendak  dicapai  oleh  pemerintah  dengan  pelaksanaan program Prona adalah selain untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan juga untuk pelaksanaan pemusatan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  pemusatan  pendapatan  akan  tercapai  apabila  ada usaha  peningkatan  pandapatan  pada  sebagian  besar  anggaran  rakyat,  yaitu dengan  jalan  mengadakan  pengolahan-pengolahan  terhadap  tanah  sesuai dengan  anjuran  pemerintah  dengan  melalui  penyuluhan-penyuluhan  dan anjuran  untuk  menanamkan  bibit  tanaman  yang  telah  ditunjuk,  guna  untuk meningkatkan hasil produksi tersebut.
Telah  kita  sadari  bahwa  terhadap  masalah  pertanahan  realitanya  pada dewasa  ini  menjadi  problem  dan  telah  banyak  masalah  pertanahan  ini  yang menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu  penanganan  tugas  keagrariaan  dilaksanakan  dengan  cara  kerja  yang konsepsional dan berprogram meliputi semua fungsi yang ada yaitu tata guna tanah,  fungsi  Landreform,  pengurusan  hak-hak  atas  tanah  dan  pendaftaran tanah yang didukung oleh administrasi yang mantap.
2. Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) adalah Pola Pelayanan Pertanahan  yang  secara  aktif  dilakukan  oleh  BPN  RI  bagi  masyarakat  dalam pengurusan  pertanahan  untuk  memberikan  keadilan  bagi  masyarakat, mempercepat  proses,  meningkatkan  cakupan  wilayah  dan  untuk  menjamin pengurusan pertanahan tanpa perantara dengan cara mendekatkan pelayanan BPN
17 Petunjuk Pelaksanaan PRONA, Dirjen Direktorat Agararia, Jakarta, 4 September 1981, hal 6
RI  secara  langsung  kepada  masyarakat  melalui  Kantor  Pertanahan  Bergerak (mobile office). 18
Larasita adalah  produk  baru  pelayanan  pertanahan  yang  dikembangkan  oleh Kantor  Pertanahan  untuk  mendekatkan  pelayanan  ke  masyarakat.  Secara  mudah dapat  dikatakan  bahwa Larasita adalah  program  pelayanan  masyarakat  di  bidang pertanahan  yang  dilakukan  dengan  cara  membawa front  office ke  tempat  tinggal masyarakat.  Masyarakat  tidak  perlu  mengunjungi  kantor  pertanahan,  cukup menunggu  di  desanya  saja  karena Larasita secara  terjadwal  akan  mengunjungi masyarakat  yang  berada  di  pelosok-pelosok  desa  yang  membutuhkan  pelayanan pertanahan. 19
Larasita dikembangkan  dari  motivasi  untuk  lebih  mendekatkan  BPN  dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelayanan BPN dari "menunggu/pasif"  menjadi "menjemput/aktif"  mendatangi  masyarakat  secara langsung.
Larasita menjalankan  tugas  pelayanan  sertifikasi  tanah  di  manapun  target kegiatan  berada  (Kantor  Pertanahan  Bergerak/mobile  office).  Dengan  Kantor Bergerak  tersebut  akan  memberikan  ruang  interaksi  antara  aparat  BPN/Kantor Pertanahan  dengan  masyarakat  sampai  tingkat  Kecamatan,  Desa/Kelurahan, RT/RW  diseluruh  wilayah  kerja,  terutama  pada  wilayah  yang  jauh  dari  Kantor Pertanahan.
Adapun Tujuan dan Manfaat Larasita 20
a. Tujuan Larasita adalah ;
1) Membangun kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2) Mendekatkan  pelayanan  pertanahan  ke  semua  masyarakat,  terutama  yang secara  geografis  mempunyai  kendala  untuk  mendatangi  Kantor Pertanahan.
3) Menghilangkan  peran  pihak  ketiga  dalam  pelayanan  Pertanahan  dan memotong mata rantai pengurusan sertifikat tanah.
4) Mengurangi terjadinya konflik pertanahan.
5) Meningkatkan target sertifikasi bidang tanah secara nasional.
6) Meminimalkan bias informasi pertanahan ke masyarakat.
b. Manfaat Larasita adalah ;
1) Masyarakat secara langsung menikmati pelayanan yang adil, terukur, jelas, terang, mudah dan bertanggung jawab.
2) Memberikan  kepastian  hukum  dan  proses  serta  memudahkan  bagi masyarkat yang hendak melakukan sertifikasi tanah.
Larasita sebagai  Kantor Pertanahan  Bergerak  memberikan    pelayanan kepada  masyarakat  melelui  prosedur  Pendaftaran  Tanah  Pertama  kali  baik secara  perorangan  maupun  secara  kolektif  melalui  Desa/Kelurahan  dengan dilampiri Daftar Nominatif calon peserta.
Jumlah  peserta  tidak  dibatasi,  namun  dibatasi  dengan  batas  waktu pendaftaran di lapangan sampai dengan pukul 12.00 Wib/Wita.
Masyarakat/peserta  tidak  perlu  datang  ke  Kantor  Pertanahan  selama proses berlangsung, cukup menunggu di Desa/Kelurahan dan petugas Larasita yang  akan  mendatangi  peserta  untuk  menerima  berkas-berkas  permohonan
18 Ibid
19 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), Aplikasi Pemetaan Kantor Pertanahan LOC Gravikal Versi 4.2, juga ditulis oleh Maria Iriana Puji Lestari, 6 Juli 2010
20 Ibid
sertifikasi dan biaya.
Sertifikat  yang  sudah  selesai  akan  diserahkan  petugas Larasita ke Desa/Kelurahan domisili peserta. Penggunaan tanah diutamakan untuk rumah tinggal dan tidak dalam sengketa serta belum bersertifikat.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN)  untuk  mendukung  terlaksananya  program  pendafatarn  tanah  adalah  dengan Program  Nasional  Agraria  (PRONA)  dan  Layanan  Rakyat  Sertifikasi  Tanah (LARASITA).

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur :
Ali Zainuddin, Metode Penelitan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
E. Utrecht, Pengantar Hukum Administarasi Negara Indonesia, Pusataka Tinta Mas, Surabaya, 1988
Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Djambaran, Jakarta, 2003
Hartono  Sunarjati, Beberapa  Pemikiran  ke  Arah  Pembaharuan    Hukum  Tanah,
Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
Hermit  Herman, Cara  Memperoleh  Sertifikat  Tanah  (Tanah  Hak  Milik,  Tanah Negara,  Tanah  Pemda  dan  Balik  Nama), Mandar  Maju,  Bandung,  Cet  II, 2009, hal 31
HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
K. Saleh Wantjik, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997
Nasution  Johan  Bahder, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum, Mandar  Maju, Bandung, 2008
P.  Parlindungan, Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia, Mandar  Maju,  Bandung,  Cet  I, 1999.
Prakoso  Djoko,  Purwanto  Adi  Budiman, Eksistensi  Prona  Sebagai  Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
S.A  de  Smith, Constituonal  and  Administration  Law,  Second  Edition  (England- Peguin Edication), 1973
Santoso Urip, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana,   Jakarta, 2007
Sangsun  SP  Florianus, Tata  Cara  Mengurus  Sertifikat  Tanah, Visimedia,  Jakarta, 2007
Soekanto  Soejono,  mamudji  Sri, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2010,
Soedjono,  Abdurrahman, Prosedur  Pendaftaran  Tanah  (Tentang  Hak  Milik,  Hak Sewa, dan Hak Guna Bangunan), Rhineka Cipta, Cet III, 2008.
Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, Cet II, 2008.
Thalib Sajuti, Hubungan Tanah Dengan Masyarakat Indonesia, Djambaran, Jakarta, 2004
Peraturan Perundang-undangan :

## Amandemen Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang  Nomor  5  tahun  1960, Tentang  Undang-undang  Pokok  Agraria (UUPA)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Menteri  Negara  (Permeneg)  Agraria  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  3  Tahun  1997, Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah (PP) 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah.
………………………………………………………………………………………… Nomor  18  Tahun  2009, Tentang  Larasita  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia
Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  (Kepmendagri)  Nomor  22  Tahun  1981,
Tentang Besar Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertifikat yang Menjadi Obyek Operasional Nasional Agraria (PRONA.)
………………………………………………………………..Nomor  189  Tahun  1981,
Tentang  Proyek Operasi Nasional Agaria (PRONA.)