## JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi
VOLUME 2, NO 1, 2017

## DAFTAR ISI
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa
Blasius Manggu
STIM Shanti Bhuana Bengkayang, Indonesia 1-11
Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Dessy Triana Relita, Yulia Suriyanti, Lamberta STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia 12-25 Korelasi Kondisi Belajar Mengajar yang Efektif Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Sepauk Yakoba, Munawar Thoharudin, Anna Marganingsih STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia 26-36 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bengkayang Deffrinica STIM Shanti Bhuana Bengkayang, Indonesia 37-47
Peningkatan  Hasil  Belajar  Siswa  dengan  Model  Pembelajaran Cooperative Tipe Listening Team Pada Pokok Bahasan Kelangkaan Sumber Daya dan Kebutuhan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Silat Hilir
Yustina Upik, Avelius Dominggus Sore STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia 48-60
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE

## ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

## Blasius Manggu
Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen Shanti Bhuana Bengkayang, Indonesia Email: blasius@shantibhuana.ac.id
Abstract: Village  Allocation  Funds  and  Rural  Fund  to  improve  the  Community  Economic Growth in Sub Ledo Bengkayang. This study aimed to find out how big contribution Village Allocation  Fund  and  the  Village  Fund,  in  enhancing  the  economic  growth  of  rural communities  as  well  as  obstacles  in  the  face.  The  data  collection  was  done  by  library research, field research such as observation, interview and document verification. This study uses  qualitative  data  analysis.  Researchers  used  this  approach  to  get  a  comprehensive picture of Village Allocation Fund Contributions, Dana village in District Ledo, Bengkayang.

## Keywords: Village Allocation Fund, Economic Growth, Rural
Abstrak: Alokasi  Dana  Desa  dan  Dana  Desa  Dalam  meningkatkan  Pertumbuhan  Ekonomi Masyarakat  di  Kecamatan  Ledo  Kabupaten  Bengkayang.  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  Alokasi  Dana  Desa  dan  Dana  Desa,  dalam meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  desa  serta  hambatan-hambatan  yang  di hadapi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa  observasi,  wawancara  mendalam  dan  penelitian  dokumen.  Penelitian  ini menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif.  Peneliti  menggunakan  pendekatan  ini  untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Kontribusi Alokasi Dana Desa, Dana Desa di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang.
Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi, Desa
Diterima: 1 Maret 2017; Disetujui: 19 Maret 2017; Diterbitkan: 1 April 2017

## PENDAHULUAN
Desa  sebagai  pemerintahan  yang langsung  bersetuhan  dengan  masyarakat menjadi  fokus  utama  dalam pembangunan pemerintah,  hal  ini  dikarenakan  sebagian besar  wilayah  Indonesia  ada  di  pedesaan. Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  dalam Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  perimbangan  keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah menyatakan  bahwa  unsur  penting  dalam kedua undang-undang  ini  adalah  penguasa daerah dalam hal ini gubernur, bupati, atau wali  kota  harus  lebih  bertanggung  jawab kepada  masyarakat  di  daerah.  Pemerintah Daerah  diberikan  otonomi  yang  lebih  luas dalam membiayai dan pengolahan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran  mereka  sendiri.  Berdasarkan  hal tersebut  diharapkan  akan  lebih  terbuka ruang  bagi  aparat  di  daerah  untuk merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri.
Meskipun titik berat otonomi diletakan pada tingkat kabupaten dan kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian  tersebut  harus  di  mulai  dari level  pemerintahan  di  tingkat  paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung  dari  pendapatan  asli  desa  dan
swadaya  masyarakat  yang  jumlah  maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.
Praturan  pemerintah  Nomor  72 Tahun 2005 tentang tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c,  menyebutkan  bahwa  bagian dari  dana  perimbangan  pusat  dan  daerah yang  diterima  oleh  kabupaten  dan  kota untuk  desa,  paling  sedikit  10%  secara proporsional  pembagianya  untuk  setiap desa,  Dana  ini  dalam  bentuk  alokasi  dana Desa  atau  sering  disebut  sebagai  ADD. Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten  untuk  desa,  bersumber  dari bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
Menindaklanjuti  peraturan  tersebut Pemerintah  Kabupaten  Bengkayang  telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi  Dana  Desa  kepada  setiap  desa. Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengeluarkan Praturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2006 Pasal 7: Ditetapkan bahwa  paling  sedikit  60%  (enam  puluh persen) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk  tujuan  pemerataan  pembangunan dan meningkatkan partisipasi kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa
Adapun  tujuan  dari  Alokasi  Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:
a. Meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan
pemerintahan, pembangunan dan kemayarakatan sesuai kewenangannya;
b. Meningkatkan  kemampuan  lembaga kemasyarakatn di desa dalam
perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan  bekerja  dan  kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
Keberhasilan  yang  ditunjukan  oleh tiap  daerah  Kabupaten  dan  Kota  dalam pengelolaan sumber daya yang ada, belum sepenuhnya  berdampak  pada  kehidupan ekonomi  masyarakat  desa.  Hal  ini  terlihat dengan  masih tingginya angka kemiskinan serta  berbagai  aspek  pembangunan  masih sangat    jauh  jika    dibandingkan  dengan kota.    Peran  pemerintah  yang  sebelumnya terbatas  pada  usaha-usaha  membimbing dan  menggerakan,  kini  bergeser  pada kegiatan  memberi  bantuan  dana  kepada setiap kelurahan dan desa, selain bermaksud meningkatkan kehidupan ekonomi,  dengan  program-program  dan proyek-proyek    produktif  yang  langsung menyentuh  untuk  kebutuhan  masyarakat desa

## KAJIAN TEORI
Teori  keadilan  yang  diangkat  adalah teori  keadilan  menurut  Jhon  Stuart  Mill dan Jhon Rawls, sebagai berikut:
Ide  dasar  utilitarisme  sangat  sederhana: yang  benar  untuk  dilakukan  adalah menghasilkan  kebaikan  terbesar.  Karena fakta  menunjukan  bahwa  ide  seperti  ini merupakan  cara  banyak  orang  mendekati putusan-putusan  etis,  sangat  mudah  untuk melihat  kenapa  teori  ini  memiliki  daya tarik  sangat  besar.  Definisi  ini  sangat singkat  prinsip  keadilan  utilitarian  Mill, yaitu ‘Kemanfaatan’ atau prinsip kebahagiaan  terbesar’  menyatakan  bahwa tindakan tertentu benar cendrung memperbesar  kebahagiaan;  keliru  jika cenderung  menghasilkan  berkurangnya kebahagiaan.
Mill  dikutip  oleh  Lebacfz  (1986) menyimpulkan  bahwa  tidak  ada  teori keadilan  yang  bisa  dipisahkan  dari tuntutan  kemanfaatan.  Keadilan  adalah istilah  yang  diberikan  kepada  aturan  - aturan  yang  melindungi  klaim-klaim  yang dianggap  ensensial  bagi  kesejahtraan rakyat.  Klaim-klaim  untuk  memegang janji,  diperlakukan  dengan  setara  dan sebagainya. Sifat-sifat  esensial  keadilan  di dalam  skema  utilitariam  yaitu,  keadilan mengakui  eksistensi  hak-hak  individu yang  didukung  masyarakat.  Keadilan  bagi Mill  mensyarakat  aturan-aturan  yang ditetapkan  menjadi  kebaikan  masyarakat
demi  menjamin  pemenuhan  kewajiban- kewajiban  tertentu  yang  keras  dan  demi melindungi hak-hak individu.
Keadilan  bisa  memadukan  konsep mengenai  perlakuan  setara  dan  konsep pengabaian. Namun yang terpenting adalah  keadilan  bergantung  sepenuhnya pada kemanfaatan social sebagai fondasinya.  Karena  itulah,  semua  aturan keadilan,  termasuk  kesetaraan  bisa  tunduk kepada  tuntutan  kemanfaatan.  Apapun yang  membawa  kebaikan  terbesar  bagi semuanya dapat disebut adil.
Teori  ini  sejalan  dengan  program pemerintah melalui Dana Desa.
Pemerintah  berpandangan  bahwa  dengan menyalurkan  belanja  pemerintah  langsung ke desa, ini dapat meningkatkan perekonomian  masyarakat  desa,  dengan demikian  desa  akan  semakin  maju  serta semakin  mandiri  dalam  pembangunannya. Negara  menunjukan  rasa  adilnya  kepada masyarakat desa yang butuh di perhatikan.
Jhon Rawls mengajukan sebuah teori alternative  mengenai  keadilan  dengan menghindari  kelemahan  utilitarianisme sambil  mempertahankan  kekuatan  yang sama. Berharap dapat merumuskan sebuah teori  yang  dapat  mengakomodasikan pribadi  individu  secara  serius  tanpa mempertaruhkan  kesejahtraaan  atau  hak- haknya demi kebaikan orang lain, sekaligus  menawarkan  sebuah  metode yang  konkret  untuk  membuat  sesuatu
keputusan  yang  fundamental  mengenai keadilan distributive. Rawls lebih menyoroti masalaha tataran makro ketimbang mikro
A  Theory  of  Justice menawarkan sebuah  teori  yang  kompleks  sekaligus ketat,  berbasis  pemahaman  cemerlang mengenai  penggunaan  kontrak  social sebagai  teori  keadilan.  Lebih  penting  lagi, jika pendekatan utilitariasme Mill menjadikan individu rapuh terhadap tuntutan  kebaikan  terbesar  orang  lain, maka  prinsip  Rawls  jelas  melindungi pihak-pihak  yang  kurang  beruntung  di masyarakat. Tidak ada pertukaran kebebasan atau kesejahtraan mereka dengan  kesejahtraan  orang  lain  yang diperbolehkan.
Kebebasan  kebebasan  dasar  harus didistribusikan  setara  dan  tidak  boleh dikorbankan  demi  pencapaian  ekonomi. Intinya  adalah  untuk  menjadikan  pihak yang kurang beruntung menjadi lebih baik dari  kondisi  sebelumnya.  Teori  ini  juga mendukung  program  dana  desa,  dimana masyrakat  desa  sebagai  komunitas  yang kurang mendapat perhatian haruslah menjadi  focus  pembangunan,  sehingga pembangunan tidak  hanya dalam kota saja tetapi  pedesaanpun  boleh  berkembang sebagaimana perkembangan kota.
Teori keagenan menjelaskan hubungan  antara  principal  dan  agen  yang berakar pada teori ekonomi, teori
keputusan,  sosiologi  dan  teori  organisasi (DeGeorge,  1992  dikutip  oleh  smith  & Bertozzi, 1998). Teori keagenan menganalisis  susunan  kontraktual  diantara dua  atau  lebih  individu,  kelompok  atau organisasi.  Salah  satu  pihak  ( principal) membuat  suatu  kontrak,  baik  secara implisit  maupun  eksplisit  dengan  pihak lain  (agent)  dengan  harapan  agen  akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal.
Kesempatan  atau  kontrak  yang dimaksud  disini  adalah  pendelegasian wewenang  kepada  agen  untuk  melakukan semua  pekerjaan  secara  bertanggung jawab.  Dalam  hal  ini  dengan  pengelolaan Dana  Desa  oleh  Pemerintah  Desa  (agent), mereka bertanggung jawab kepada masyarakat desa (principal) sebagai pemberi  amanah  dalam  pelaksanaan  tugas pembangunan dan pemerintahan desa
Alokasi  Dana  Desa  biasa  disebut dengan  ADD  adalah  Alokasi  khusus  desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah  Daerah  (kabupaten).  Tujuan utamanya  adalah  untuk  mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan  fisik  (sarana-pra-sarana) maupun  sumber  daya  manusia  (sumber: www. Pusat Panduan.com/Definisi Alokasi Dana Desa, )
Dalam  PP  72/2005  Pasal  1  ayat  11 disebutan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang  dialokasikan  oleh  pemerintah/kota
untuk  Desa,  yang  bersumber  dari  bagian dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  yang  diterima  oleh  Kabupaten  dan Kota.  Kemudian  pasal  penjelas  PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bagian dana perimbangan  keungaan  pusat  dan  daerah” adalah  terdiri  dari  dana  bagi  hasil  pajak dan  sumber  daya  alam  ditambah  (Dana Alokasi  Umum)  setelah  dikurangi  belanja pegawai.  Dalam  pasal  penjelas  pula disebutkan  bahwa  Alokasi  Dana  Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat  dan  pembangunan  serta  30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD.
Alokasi  Dana  Desa  selanjutnya disebut ADD adalah dana  yang bersumber dari  APBD  yang  dialokasikan  dengan tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dala rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan  masyarakat. Alokadi  Dana  Desa  (ADD)  merupakan perolehan  bagian  keuangan  desa  dari Kabupaten  yang  penyalurannnya  melalui Kas Desa.
Keputusan Bupati Kabupaten Bengkayang    Nomor  18  Tahun  2006 mengenai  penggunaan  dan  pelaksanaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yaitu  untuk Pemerataan Pembangunan dan Meningkatkan  Partisipasi  Kesejahtraan
Serta Pelayanan Desa Melalui Pembangunan Dalam Skala Desa. Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014,  Dana  desa  adalah dana  yang  bersumber  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  yang diperunntukan  bagi  desa  yang  ditransfer melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk  penyelenggaranan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat  dan  kemasyrakatan.  Fokus penting  dari  penyaluran  dana  ini  lebih terkait  pada  implementasi  pengalokasian Dana  Desa  agar  bias  sesempurna  gagasan para  inisiatornya.  Skenario  awal  Dana Desa  ini  diberikan  dengan  mengganti program pemerintah  yang  dulunya disebut PNPM,  namun  berlakunya  Dana  Desa  ini dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing  untuk  menyalurkan  dana  ke  daerah di  Indonesia  dengan  program-progarm yang sebenarnya juga memicu pembangunan daerah
Sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  pemerintah  mengalokasikan  Dana Desa,  melalui  mekanisme  transfer  kepada Kabupaten dan  Kota. Berdasarkan Alokasi Dana  tersebut  maka  tiap  kabupaten  dan kota  mengalokasikannya  ke  pada  setiap desa  berdasarkan  jumlah  desa  dengan memperhatikan  jumlah  penduduk  (30%),
luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).  Hasil  perhitungan  tersebut  dapat disesuaikan  juga  dengan  tingkat  kesulitan geografis  masing-masing  desa.  Alokasi anggaran  sebagaimana  dimaksud  diatas, bersumber  dari  Belanja  pusat  dengan mengefektikan  program  yang  berbasis Desa  secara  merata  dan  berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan  10%    (sepuluh  perseratus)  dari dan  di  luar  dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
Berdasarkan  peraturan  pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang  Bersumber  dari  APBN,  dengan luasnya  lingkup  kewenangan  Desa  dan dalam  rangka  mengoptimalkan  penggunan Dana  Desa,  maka  penggunaan  Dana  Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  Desa.  Penetapan  prioritas penggunaan  dana  tersebut  tetap  sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab.
Menurut  Ginanjar  dalam  Riyadi (2005:4) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang  lebih  baik  melalui  upaya  yang dilakukan  secara  terencana.  Pembangunan merupakan  rangkaian  usaha  mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana  dan  sadar  yang  ditempuh    oleh suatu  negara  menuju  modernitas  dalam
pembinaan  bangsa.  Sedangkan  menurut Saul  M.  Katz  dalam  Yuwono  (2001:47) Pembangunan  sebagai  perubahan  sosial yang  berasal  dari  suatu  keadaan  tertentu keadaa yang dipandang lebih bernilai.
Dari
Konsep diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan  suatu  usaha  perubahan  untuk menjadi  kearah  yang  lebih  baik  dari keadaan  yang  sebelumnya,  direncanakan secara  sadar  agar  tercapai  sesuai  dengan tujuan  berdasarkan  norma-norma  tertentu. Menuju modernitas secara bertahap dengan  menggunakan  potensi  baik  alam, manusia, maupun social dan budaya.
Proses pembangunan desa merupakan  mekanisme  dari  keinginan pemerintahan  yang  dipadukan  dengan partisipasi  masyarakat, Perpaduan  tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan.  Mekanisme  pembangunan desa  merupakan  perpaduan  yang  serasi antara  kegiatan  pasrtispasi  masyarakat disatu  pihak  dan  kegiatan  pemerintah dipihak lain. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan pengarahan, bantuan pembinaan dan pengawasan. Agar kemampuan masyarakat dapat meningkat, dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahtraan masyarakat (Achmad, 1990:722)
Pemberdayaan  adalah  suatu  proses penguatan  masyarakat  dan  kekuasaan. Pemberdayaan proses dimana orang menjadi  cukup  kuat  untuk  berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi kehidupannya.
Pemberdayaan  menekankan  bahwa  orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan  orang  lain  yang  menjadi perhatiannya Parsons (dalam  Suharto, 2005:58-59)”.  Adapun  yang  dimaksud dengan  pemberdayaan  itu  sendiri  adalah dimana  pemberdayaan  menujuk  pada kemampuan  orang,  khususnya  kelompok rentan  dan  lemah  sehingga  merekea memiliki  kekuatan  dan  kemampuan  untuk dapat lebih mandiri.
Pemberdayaan  masyarakat  adalah upaya  gerakan  atau  terus  menerus  untuk menghasilkan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat  pada  prinsipnya  merupakan upaya  penguatan  masyarakat  untuk  dapat memperoleh  dan  mengelolah  faktor-faktor produksi  serta  penguatan  masyarakat secara langsung, baik secara kelembagaan, dalam seluruh proses pengolahan pembangunan, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi  hasil  pembanguan  White  (dalam Suhendra, 2006:7)
Pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya mempersiapkan masyarakat  seiring  dengan  langkah  dan
upaya memperkuat kelembagaan masyarakat  agar  mampu  mewujudkan kemajuan,  kemandirian  dan  kesejahtraan dalam  suasana  keadilan  social  yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat lapisan  masyarakat  yang  kondisi  sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Denga katan lain pemberdayaan  adalah  memampukan  dan memandirikan masyarakat. Sumaryadi (2005:111). Konsep pemberdayaan masyarakat dalah upaya untuk menigkatkan  harkat  dan  martabar  lapisan masyarakat  yang  dalam  kondisi  tidak mampu  untuk  melepaskan  diri  dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan  adalah  kemampuan  dan memandirikan  masyarakat.  Pemberdayaan merujuk  pada  keadaan  atau  hasil  yang ingin  dicapai  oleh  sebuah  perubahan social, memiliki kekuasaan  hidupnya  yang bersifat  fisik,  ekonomi  maupun  social. Adapun  tujuan  pemberdayaan  masyarakat pada dasarnya adalah sebagai berikut:
a. Membantu  pengembangan  masyarakat lemah,  rentan,  miskin,  buruh  tani, kaum  muda  pencari  kerja,  kaum  cacat dan kelompok wanitas yang dikesampingkan
b. Memberdayakan  kelompok-kelompok masyarakat  tersebut  secara  social ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri  dan  memenuhi  kebutuhan dasar  hidup,  namun  sanggup  berperan serta dalam pengembangan masyarakat dalam mencapai kemandirian.
Peningkatan berati kemajuan, perubahan, perbaikan, sedangkan perekonomian  yang  berarti  ilmu  mengenai asas asas produksi, distribusi dan pemakian  barang-barang  serta  kekayaan (seperti  halnya  keuangan,  perindustrian beserta  kekayan  (seperti  halnya  keuangan, perindustrian  dan  perdagangan).  Dari pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  peningkatan  perekonomian  adalah suatu  perubahan  jenjang  atau  perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah kea rah  perekonomian  yang  lebih  baik  atau mengalami kemajuan sebelumnya.
Ekonomi  kerakyatan  adalah  sebuah perekonomian  yang  dimiliki  oleh  rakyat kecil  dan didomninasi  oleh sebagian  besar bangsa Indonesia. Mengembangkan
ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan  sistem  ekonomi  yang berasa  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat berarti  harus  meningkatkan  kemampuan masyarakat  dengan  cara  mengembangkan dan  mendominasikan  potensinya,  atau dengan  lain  memberdaykan.    Upaya pengerahan sumber daya untuk
mengembangkan  potensi  ekonomi  rakyat ini  akan meningkatkan  produktivitas masyarakat,  sehingga  baik  sumber  daya manusia  maupun  dimanfaatkan.  Dengan demikian  masyarakat  dan  lingkungannya mampu  secara  partisipatif  menghasilkan dan  menumbuhkan  nilai  tambah  yang meningkatkan kemakuran dan kesejahtraan mereka

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan  gambaran  yang  menyeluruh tentang  Kontribusi  Alokasi  Dana  Desa, Dana Desa di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan tolak  ukur  perekonomia  suatu  Daerah. Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan berkelanjutan  merupakan  kondisi  utama atau  suatu  keharusan  bagi  kelangsungan pembangunan  ekonomi  dan  peningkatan kesejahtraan. Pembangunan pedesaaan telah  banyak  dilakukan  sejak  dari  dahulu hingga  sekarang,  tetapi  hasilnya  belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahtraan masyarakat pedesaaan.
Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan  hanya  sebagai  obyek  tetapi  juga sebagai  subyek  pembangunan  pedesaan melalui  penyediaan  prasarana  dan  sarana
untuk  memberdayakan  masyarakat  dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi  daerah  yang  efektif  dan  kokoh. Pembangunan  pedesaan  bersifat  multi aspek  oleh  karena  itu  perlu  dianalisis secara lebih terarah dan keterkaitan dengan bidang  sector,  social  budaya.  Tujuan pembangunan  pedesaan  jangka  pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi  dalam  kegiatan  ekonomi  dan pembangunan.
Alokasi  Dana  Desa  merupakan program  dari  pemerintah  pusat  yang dilalokasikan, untuk menanggulangi kemiskinan  dan  mengurangi  kesenjangan masyarakat. Untuk masyarakat Kecamatan Ledo  dampak  dari  adanya  anggaran  ini masih  belum  membawa  dampak  yang signifikan untuk saat sekarang. Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan  Ledo,  masih  dalam  tahap proses  untuk  menuju  ke  tingkat  yang diharapkan. Partisipasi dalam penyelenggaraan  pemerintah  desa  dalam melaksanakan  pelayanan  pemerintahan, pembangunan    dan  kemasyarakatan  di Ledo  masih  dalam  tahap  penyatuan  untuk meningkatkan masyarakat yang partisapatif dan berkontribusi dalam pembangunan. Kemampuan Lembaga kemasyarakatan    dalam  mendukung  Dana Desa Dan  Alokasi Dana Desa  masih perlu mengadakan  pendampingan  yang  sungguh
sungguh  di  dalam    progam  program  yang ditawarkan
untuk peningkatan
kesejahtraan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan. Program Dana  Desa  Dan  Alokasi  Dana  Desa  di kecamatan  Ledo,  Kabupaten  Bengkayang berdasasarkan  pengamatan  penulis,  masih dalam  tahap  proses  penyelesaian  untuk program  program  yang  dilaksanakan sesuai  Rencana  Anggaran  Belanja  Dana Desa  itu  sendiri,    dalam  hal  ini  penulis melaksanakan  penelitian  lebih  lanjut, sehingga dapat mengambil suatu kesimpulan

## PENUTUP
Dari hasil kajian yang dibuat penulis maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal terkait dengan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ledo Kabupaten
Bengkayang  yaitu  belum  optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan  pelayanan  pemerintahan, pembangunan  dan  kemayarakatan  sesuai kewenangannya, untuk perencanaan kemampuan  lembaga  kemasyarakatn  desa secara  partisipasif  tidak  optimal  sesuai dengan potensi desa.
Peningkatkan pemerataan pendapatan,  kesempatan bekerja  dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa di  kecamatan  ledo  masih  memerlukan perhatian  yang  serius  untuk  kearah  yang lebih baik.
Sehubungan dengan Kontribusi Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat  Desa  di  Kecamatan  Ledo belum  membawa dampak  yang lebih baik, maka  perlu  ada  pendampingan  teknis memberdayaan Aparat Desa dalam mengimplementasikan program-program yang  berkaitan  dengan  alokasi  Dana  Desa dengan cara pedampingan teknis. Pelaksanaan  program  harus  berdasarkan skala  prioritas,  pengawasan  pembangunan infrastrukur  yang  didanai  oleh  Alokasi Dana  Desa  perlu  pengawasan  yang  lebih optimal.  Perlu  adanya  sosialisasi  dari perangkat  desa  untuk  warga  masyarakat, supaya  terlibat  aktif  dalam  mendukung program  Dana  Desa  karena  selama  ini masih dirasakan kurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik,  2015. Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Profil Kecamatan Ledo , Bengkayang.
Direktorat Jendral Perimbangan  Keuangan Kementrian Keuangan 2015. Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2016 . http// www.djpk.kemenkeu.go.id Duadji, Noverman, 2012. Good
Govermance
Dalam Pemerintahan  Daerah .  Mimbar (Vol. 28). No. 2: 201-209.
Gresly  Yunius  Rainal  Mamelo,  2014.
Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan  Dana  Desa  Pada Desa-Desa Dalam Wilayah
Kecamatan  Kotamobagu  Timur , Sulawesi Utara.
Halim,  Abdul  dan  Muhamad  Iqbal,  2012. Pengolahan  Keuangan  Daerah. Edisi  Ketiga,  Cetakan  Pertama, Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen YKPN.
Hargono,  S.  Didiek,  2010. Efektivitas
Penyaluran  Alokasi  Dana  Desa Pada  Empat  Desa  di  Kabupaten
Karang Asem Propinsi Bali . Tesis :  Fakultas  Ekonomi  Program Studi  Magister  Perencanaan  dan Kebijakan Publik
Universitas
Indonesia. (Tidak dipublikasikan).
Sahdan,  Goris  dkk,  2004. Buku  Saku
Pedoman  Alokasi  Dana  Desa , Yogyakarta: FPPD
Widjaja,  HAW,  2004. Otonomi  Desa Merupakan  Otonomi  Yang  Asli, Bulat, dan Utuh , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sugiyono,  2014. Memahami  Penelitian Kualitaif . Bandung; CV, Alfabeta.
Sudjamitko,  Budiman dan Yando  Zakaria.
2015. Desa  Kuat,  Indonesia Hebat . Jakarta: PT. Buku Seru.