## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 3003-3010 DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4592

## Strategi Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semurut

## Melati Dama*, Arief Fachrureza
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman *Correspondence: melati.dama@fisip.unmul.ac.id
Abstrak. Pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan mereka sendiri berdasarkan prinsip otonomi  dan  prinsip  subsidiaritas.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  dan  menjelaskan  strtegi pendanaan dan penglolaan anggaran pendapatan dan belanja kampung, serta faktor pengaruh dalam pendanaan dan  pengelolaan  anggaran  dan  pendapatan  belanja  di  Kampung  Semurut.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  wawancara  dan  studi  kepustakaan  dari  berasal  dari  jurnal,  artikel,  dan  buku  serta  sumber informasi  yang  dipublikasikan  melalui  internet.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  secara  kualitatif deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  anggaran  dan  pendapatan  belanja  kampung Semerut  dapat  dikatakan  efektif  berupa  Kejelasan  tujuan  yang  dicapai,  Kejelasan  strategi  mencapai  tujuan, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat sasaran, Ketersediaan sarana dan prasarana. Faktor yang mendukung efekvitifitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kampung Faktor yang mendukung efekvitifitas  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Kampung  Semurut  berupa,  SDM  aparatur  yang memadai, partisipasi  penduduk  usia produktif  tinggi,  komunikasi  baik  antar  pemerintah kampung.  Sedangkan, faktor  yang  menghabat  berupa  adanya  topografi  kampung  yang  sulit  terjangkau,  akses  suplai  barang  yang terbatas,  sarana  dan  prasarana  kampung  belum  memadai,  serta  perancanaan  program  kerja  tidak  matang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung  Semurut  dinilai  efektif  dengan  mempertimbangkan  indikator  seperti  kejelasan  tujuan,  strategi, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat sasaran, dan ketersediaan sarana-prasarana.
Kata kunci : Strategi Pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Abstract.  Regional  governments  have  the  authority  to  regulate  their  own  affairs  based  on  the  principle  of autonomy  and  the  principle  of  subsidiarity.  The  aim  of  this  research  is  to  analyze  and  explain  strategies  for funding  and  managing  village  income  and  expenditure  budgets,  as  well  as  influencing  factors  in  funding  and managing  budgets  and  income  and  expenditure  in  Semrut  Village.  Data  collection  techniques  use  interviews and  literature  studies  from  journals,  articles  and  books  as  well  as  information  sources  published  via  the internet. The data analysis technique uses descriptive qualitative analysis. The results of the research show that the management of the budget and expenditure income of Semerut village can be said to be effective in the form of  clarity  of  goals  achieved,  clarity  of  strategies  to  achieve  goals,  careful  planning,  preparation  of  programs that  are  right  on  target,  availability  of  facilities  and  infrastructure.  Factors  that  support  the  effectiveness  of managing the village's income and expenditure budget. Factors that support the effectiveness of managing the income and expenditure budget of Semrut Village include adequate human resources for the village apparatus, high  participation  of  the  productive  age  population,  good  communication  between  village  governments. Meanwhile, inhibiting factors include village topography that is difficult to reach, limited access to supplies of goods, inadequate village facilities and infrastructure, and inadequate work program planning. The conclusion of  this  research  is  that  the  strategy  for  managing  the  Village  Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBK)  of Semrut Village is considered effective by considering indicators such as clarity of objectives, strategy, careful planning, preparation of programs that are right on target, and availability of facilities and infrastructure.

## Keywords : management strategy, revenue and expenditure budget

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  adalah  sebuah  negara  kesatuan  yang menggunakan  Undang-Undang  Dasar  1945 sebagai landasan konstitusi negara. Dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara,  Pemerintah  Indonesia,  sesuai  dengan Pasal  18  ayat  (1)  dan  (2),  telah  menyatakan
bahwa  NKRI  memiliki  pemerintahan  daerah yang terbagi menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota  (Fartini,  2022).  Pemerintahan daerah  ini  memiliki  wewenang  untuk  mengatur urusan  mereka  sendiri  berdasarkan  prinsip otonomi  dan  prinsip  subsidiaritas  (Halwati, 2021).
Tertera  dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, otonomi  daerah  didefinisikan  sebagai  hak, kewenangan,  dan tanggung  jawab  yang  dimiliki oleh  daerah  otonom  untuk  mengelola  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (Alfinia, 2021). Menurut Ali 2018) bahwa dalam upaya mengatur pemerintahan  daerah,  wilayah  tersebut  juga terbagi  ke  dalam  berbagai  tingkatan  atau  strata. Provinsi  dibagi  menjadi  kabupaten  dan  kota, sementara  kabupaten  dan  kota  dibagi  menjadi kelurahan dan/atau desa. Dengan
diberlakukannya  Undang-Undang  No  6  Tahun 2014  tentang  Desa,  telah  dimulai  perubahan signifikan dalam pengorganisasian dan pengelolaan pemerintahan Desa, terutama dalam aspek-aspek  yang  terkait  dengan  pemberian wewenang  kepada  Desa  untuk  mengatur pembangunan  dan  keuangan  mereka  sendiri secara mandiri sehingga hal ini dijelaskan dalam pasal  4  bagian  (h)  dan  pasal  4  bagian  (i)  dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang  menyatakan  bahwa  peraturan  mengenai Desa  bertujuan  untuk  meningkatkan  ekonomi masyarakat  Desa  serta  mengatasi  ketimpangan pembangunan  nasional;  dan  untuk  memperkuat masyarakat  Desa  sebagai  aktor  utama  dalam Pembangunan (Sartika, 2016).
Dalam  pelaksanaan  tugas  Pemerintahan Desa,  pendanaan  menjadi  faktor  utama  yang mendukung  kelancaran  proses  tersebut.  Hal  ini mengarah  pada  konsep  keuangan  Desa,  yang mencakup semua aspek hak dan kewajiban Desa yang  dapat  diukur  dengan  nilai  uang,  termasuk segala  jenis  barang  dan  hal  yang  terkait  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Adi et al.,  2019).  Hak  dan  kewajiban  tersebut berdampak  pada  beberapa  aspek,  termasuk pendapatan,  pengeluaran,  sumber  pembiayaan, dan manajemen keuangan Desa. Adapun sumber pendapatan  desa  berasal  dari  Pendapatan  asli daerah,  transfer,  dan  pendapatan  lainnya  seperti pemberian dana hibah (Zainul, 2018). Pendapatan  tersebut  kemudian  dikelola  oleh Pemerintahan Desa melalui perencanaan keuangan tahunan yang disebut sebagai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) (Widdy & Wiguna, 2021).
Kampung  Semurut  Kecamatan  Tabalar Kabupaten Berau kemudian merincikan rencana keuangan  tahunan  tersebut  di  dalam  Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Semurut Tahun  2021  dengan  jumlah  sebesar  Rp.
2.964.659.637,29-.  Akan  tetapi  pada  proses pengelolaan anggaran setiap tahunnya selalu saja ada  program  kerja  yang  tidak  terlaksana  di Kampung Semurut yang kemudian menimbulkan  masalah  yaitu  terhambatnya proses pembangunan Kampung.
Tabel 1 Rincian SiLPA Kampung Semurut Tahun 2019-2021 No Tahun Jumlah (dalam rupiah) 1 2019 Rp. 419.535.594,94- 2 2020 Rp. 252.158.637,29- 3 2021 Rp. 241.324.921,29
Sumber:  Arsip  Kantor  Kepala  Kampung Semurut 2023
Tabel 1 dapat dilihat bahwasanya dalam setiap  tahun  anggaran  berjalan  selalu  saja  ada program  kerja  yang  tidak  terlaksana  sehingga anggaran  yang  ada  kemudian  masuk  ke  dalam pembiayaan  tahun  berjalan  sebagai  Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Hal ini kemudian  menimbulkan  sebuah  permasalahan yaitu tidak terlaksana program kerja pembangunan  Kampung  yang  kemudian  akan menghambat  proses  pemerataan  pembangunan yang  menjadi  tujuan  utama  dari  diundang- undangkannya  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Fenomena  tersebut  tentunya  diperlukan adanya optimalisasi dalam penggunaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kampung (APBK)  di  Kampung  Semurut  yang  berkaitan dengan  pembangunan  di  Kampung  Semurut, yang pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan  di  Kampung  Semurut  dan mencapai  cita-cita  dari  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  berkaitan  dengan prinsip  otonomi  daerah  dalam  upaya  relevansi pemerataan  pembangunan  di  seluruh  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.    Tujuan penelitian  ini  adalah  menggambarkan  strategi pendanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Kampung  (APBK)  di Kampung  Semurut  serta  faktor  pengaruh  dalam pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Kampung.

## METODE
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Menurut Zellatifanny dan Mudjiyanto  (2018)  bahwa  penelitian  deskripsi dapat dikatakan sebagai penelitian yang berupaya  mendeskripsikan  objek  atau  subjek yang  ditelti  secara  objektif,  serta  menyajikan
fakta  secara  sistematis,  frekuensi  yang  sesuai, serta  dan  sesuai  karakteristiknya.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  observasi, wawancara, dan studi literature dari berasal dari jurnal,  artikel,  dan  buku  serta  sumber  informasi yang  dipublikasikan  melalui  internet  (Nina  A dkk.,  2022).  Teknik  analisis  data  menggunakan analisis secara kualitatif dengan metode penyajian, reduksi dan kesimpulan atau verifikasi data.

## HASIL

## Kejelasan Tujuan yang ingin dicapai
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Kampung (APBK)
merupakan rencana keuangan  tahun  Pemerintah  Kampung  yang
dibahas  dan  ditetapkan  oleh  Kepala  Kampung bersama  Badan  Permusyawaratan  Kampung (BPK)  melalui  Peraturan  Kampung.  APBK Tahun  Anggaran  2021  disusun  sesuai  dengan prioritas  kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dalam Peraturan  Kampung  tentang  RKP  Kampung Tahun  2021  yang  disusun  melalui  berbagai tahapan  yang  dimana  salah  satunya  melibatkan unsur masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kampung  Semurut  Tahun  2021.  Adapun  total dana  dari  APB  Kampung  Semurut  Tahun  2021 ialah sebesar Rp. 2.964.659.637,29- yang dibagi ke  dalam  5  (lima)  bidang  pembelanjaan Kampung.

## Tabel 2

## Kegiatan Pembangunan Kampung Semurut berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014
tentang Desa No Bidang Pembangunan Nama Kegiatan 1 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia - Peningkatan halaman PAUD - Pengadaan transportasi anak sekolah - Penyelenggaraan Posyandu - Pengadaan tandon air - Pengadaan cuci tangan - Pengadaan Kampung siaga kesehatan 2 Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar - Pemberian bantuan langsung tunai - Pemberian santunan janda/duda dan fakir miskin 3 Pembangunan sarana dan prasarana Desa - Peningkatan jalan dermaga - Peningkatan jalan usaha tani - Pembuatan tambatan perahu - Semenisasi halaman gedung serbaguna - Rehabilitasi jembatan titian 4 Pengembangan potensi ekonomi lokal dan lingkungan secara berkelanjutan. - Pemberian alat panen padi - Bantuan bibit dan pakan perikanan
Sumber: Arsip Kantor Kepala Kampung Semurut (Dokumentasi, 06 Januari 2023)
Tabel 2 dapat terlihat bahwa Pemerintah Kampung
Semurut telah
menyusun  program  kerja  yang  disesuaikan dengan tujuan pembangunan Desa berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menunjukan bahwa dalam proses pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kampung Semurut  tahun  2021  Pemerintah  Kampung Semurut telah memiliki tujuan yang jelas dan memiliki dasar aturan yang kuat.

## Kejelasan Strategi pencapaian tujuan
Cara  yang  ditempuh  oleh  Pemerintah Kampung  dalam  upaya  mencapai  tujuan  dari penyusunan APB Kampung terdiri dari 5 (lima) yaitu: (1) Penyelenggaraan Pemerintah
Kampung; (2) Pelaksanaan Pembangunan Kampung;  (3)  Pembinaan  Kemasyarakatan;  (4)
Pemberdayaan Masyarakat; dan (5) Penanggulangan
Bencana, Darurat dan mendesak  Kampung.  Hasil  wawancara  dapat terlihat  bahwa  strategi  Pemerintah  Kampung dalam mencapai tujuan pembangunan Kampung adalah  melibatkan  masyarakat  di  dalam  proses penyusunan  APB  Kampung,  yang  dimana  pada pembangunan  Kampung  berfokus  pada  2  (dua) sektor  yaitu  pada  sektor  pertanian  dan  sektor perikanan.  Menurut  Ramadhani  et  al.,  (2022) Strategi  adalah  proses  penentuan  tujuan  dan petunjuk  tindakan,  bersama  dengan  penentuan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya.  Tabel  3  dapat  terlihat  bahwa strategi  Pemerintah  Kampung  Semurut  yang telah  ditetapkan  di  dalam  RKP  Kampung  pada dua bidang potensi Kampung, yaitu pada bidang perikanan  dan  pertanian  telah  berjalan,  dengan menyasar  pada  masyarakat  Kampung  Semurut
yang  mayoritas  bekerja  sebagai  petani  dan  juga nelayan  dengan  jumlah  anggaran  yang  besar
dengan  tujuan  untuk  memaksimal  potensi sumber daya alam tersebut
Tabel 3
Program Kerja Pemerintah Kampung Semurut dalam Pemanfaaatan Potensi Kampung tahun
2021 Bidang dan Kegiatan Alokasi Dana Kelautan dan Perikanan - Peningkatan jalan dermaga
- Pembangunan tambatan perahu
- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/Dll) Rp. 510.100.004,00;- Rp. 36.500.000,00;- Rp. 115.500.000,00;- Pertanian - Bantuan Pupuk Rp. 89.000.000,00;-

## Sumber: RKP-Kampung Semurut tahun 2021 (Dokumentasi, 06 Januari 2023)
Perencanaan yang matang Sebagai
lembaga pelaksana Pemerintahan  Kampung,  Pemerintah  Kampung Semurut  memiliki  tugas  dan  fungsi  dalam  hal pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Kampung.  Proses  pengelolaan  itu  sendiri berkaitan  erat  dengan  proses  perencanaan. Proses  perencanaan  dari  penyusunan  APB Kampung  itu  sendiri  dimulai  dari  penyusunan Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  Kampung yang  mulai  disusun  pada  bulan  Juli  tahun berjalan.  RKP  Kampung  disusun  dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan  Kampung  yang  dimuat  di  dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung  (RPJMK).  RKP  Kampung  kemudian ditetapkan  melalui  peraturan  Kampung  paling lambat  akhir  bulan  September  tahun  berjalan. RKP  Kampung  inilah  yang  kemudian  menjadi dasar penetapan dari APB Kampung. Penyusunan APB Kampung ini sendiri ditetapkan  berdasarkan  kebutuhan  prioritas Kampung yang dirumuskan bersama masyarakat melalui  Musrenbang  Kampung  yang  kemudian ditetapkan  menjadi  APB  Kampung  melalui Peraturan Kampung.
Hasil  wawancara  tersebut  keadaan  yang terjadi  di  lapangan  sesuai  dengan  apa  yang diungkapkan  yang  dimana  proses  penyusunan APB  Kampung  disesuaikan  dengan  RPJMK, Peraturan  Bupati  tahun  terkait,  serta  usulan- usulan masyarakat dalam Musrenbang Kampung yang ditetapkan di dalam RKP Kampung. Akan tetapi pada proses pelaksanaannya ada beberapa program  kegiatan  yang  termasuk  di  dalam Pembelanjaan  Kampung  yang  tidak  terlaksana sehingga  akhirnya  anggaran  yang  tersisa
menjadi  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (SiLPA)  tahun  berikutnya.  Adapun  program kegiatan yang tidak terlaksana itu sendiri terdiri atas  3  (tiga)  kegiatan  di  dalam  bidang Pembangunan  Kampung  yaitu,  pembangunan gorong-gorong,  pembangunan  pendopo  Rt.  05, serta penambahan teras masjid Al-Akbar Rt.01.
Bahwasanya  proses  perencanaan  di dalam proses penyusunan APB Kampung belum sepenuhnya direncanakan secara matang dikarenakan proses pelaksanaan program kegiatan  belum  sepenuhnya  berjalan  sesuai rencana  sehingga  terdapat  sisa  anggaran  yang ada  yang  pada  akhirnya  menjadi  Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berikutnya.  Program  kegiataan  yang  tidak terlaksana  ini  terjadi  dikarenakan  perencanaan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kampung belum  dilakukan  dengan  mempertimbangkan keadaan dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia  sehingga  kemudian  program  kegiatan itu  tidak  terlaksana  baik  sebagian  maupun sepenuhnya. Anggaran belanja Kampung Semurut  terdiri  atas  bidang  penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan
kemasyarakatan kampung, pemberdayaan masyarakat  Kampung,  dan  penanggulangan bencana,  keadaan  darurat  dan  mendesak Kampung.  Anggaran  pembiayaan  Kampung yang  terdiri  atas  SiLPA  tahun  sebelumnya. Tabel 4 dapat terlihat bahwa realisasi Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Kampung  Semurut tahun  2021  mencapai  angka  92%  sehingga indikator perencanaan yang matang termasuk ke dalam kategori efektif.
Melati Dama dan Arief Fachrureza, Strategi Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semurut
Tabel 4

## Realisasi Belanja Kampung
Bidang Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung 958.000.937,29 930.333.592,00 97,1% Pelaksanaan Pembangunan Kampung 1.058.831.000,00 914.871.000,00 86,4% Pembinaan Kemasyarakatan 433.701.400,00 380.341.000,00 87,7% Pemberdayaan Masyarakat 324.526.300,00 315.376.300,00 97,2% Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kampung 189.600.000,00 187.600.000,00 98,9% TOTAL 2.964.659.637,29 2.728.521.892,00 92,0 % Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 241.324.921,29
Sumber : Arsip Kantor Kepala Kampung Semurut (Dokumentasi, 06 Januari 2023)

## Penyusunan Program yang Tepat Sasaran
Sebagai  upaya  dalam  memaksimalkan potensi yang ada Pemerintah Kampung Semurut kemudian  menyusun  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Kampung  Semurut  Tahun  2021  dengan mempertimbangkan potensi Kampung, kebutuhan  masyarakat,  dan  juga  Visi  Misi pembangunan  daerah.  Hasil  wawancara  dapat bahwa
Pemerintah Kampung telah mengupayakan dalam proses penyusunan program  kerja  di  dalam  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Kampung merupakan program kerja
yang  menjadi  kebutuhan  utama  masyarakat  dan juga  dengan  mempertimbangkan  pendanaan, potensi Kampung dan juga visi misi pembangunan dari Pemerintah Daerah berkaitan. Pemerintah  Kampung  telah  mengupayakan upaya  pemaksimalan  hasil  perikanan  dengan mengadakan  bantuan  terhadap  masyarakat nelayan  baik  yang  berupa  kebutuhan  berlayar seperti  pengadaan  mesin  kapal  maupun  akses infrastruktur masyarakat nelayan seperti jembatan titian, tambatan perahu, dan perbaikan jalan menuju dermaga Kampung Semurut.
Tabel 5

## Realisasi Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semurut tahun 2021
No Bidang Kegiatan 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung - Penyelenggaraan Belanja Siltap,Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kampung
- Penyusunan/Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kampung
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 2 Pelaksanaan Pembangunan Kampung - Penyelenggaraan PAUD Milik Kampung (Honor,Pakaian dll) - Peningkatan Sarana/Prasarana PAUD/
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku, Honor Taman Baca)
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil, Lansia, Insentif)
- Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan
- Pemeliharaan gedung serbaguna
- Peningkatan jalan lingkungan pemukiman
- Peningkatan jalan usaha tani
- Pengadaan sarana dan prasarana transportasi Kampung
- Peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif kampung 3 Pembinaan Kemasyarakatan - Penyelenggaraan pos keamanan Kampung
- Penyediaan santunan fakir miskin
- Pembangunan sarana prasarana keagamaan milik Kampung
- Tunjangan imam masjid/gereja, penghulu, da'i
- Pembinaan karangtaruna tingkat kampung
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan 4 Pemberdayaan Masyarakat - Peningkatan jalan dermaga - Pembangunan tambatan perahu
- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/Dll)
- Pemberian bantuan pupuk NPK dan urea
- Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Kampung
Sumber: Arsip Kantor Kepala Kampung Semurut (Dokumentasi, 06 Januari 2023)

## Persedian sarana dan prasarana
Sarana  dan  prasarana  merupakan  faktor pendukung  di  dalam  proses  pengelolaan  APB Kampung, dengan adanya sarana serta prasarana yang memadai yang kemudian dapat menunjang pembangunan  Kampung  menuju  ke  arah  yang lebih  baik.  Sarana  dan  prasarana  juga  menjadi unsur  utama  di  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintah  Kampung  yang  dimana  mencakup penyelenggaraan Pemerintahan Kampung,
pembangunan
Kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan kemasyarakatan,  dan  juga  penanggulangan bencana,  darurat  dan  mendesak  Kampung. Kampung  Semurut  dalam  hal  sarana  dan prasarana  termasuk  Kampung  cukup  tertinggal dengan  tidak  tersedianya  sarana  dan  prasarana yang memadai di wilayah Kampung.

## Tabel 6 Daftar Ketersedian Sarana dan Prasarana
Kampung Semurut No Nama Aset Jumlah 1 Masjid 2 unit 2 Posyandu 2 unit 3 Pustu 2 unit 4 Lapangan Futsal 2 unit 5 Sekolah Dasar 2 unit 6 PAUD 2 unit 7 Tambatan perahu 4 unit 8 Kantor Kampung 1 unit 9 Rumah sehat 10 unit 10 Irigasi persawahan 1 unit 11 Bendungan 1 unit 12 Gereja 1 unit 13 Pabrik es 1 unit 14 Balai pertemuan Kampung 2 unit 15 Pabrik Penggilingan Padi - 16 Mobil operasional Kampung 1 unit 17 Motor operasional Kampung 4 unit 18 Mesin traktor bajak sawah - 19 Mesin panen padi - 20 Mesin perontok padi - 21 PDAM UPTD 22 Mushollah 1
Sumber : RPJM Kampung Semurut Tahun 2020- 2025 (Dokumentasi, 06 Januari 2023)
Tabel 6 dapat terlihat bahwa ketersediaan  sarana  dan  prasarana  di  Kampung Semurut masih sangat terbatas terutama berkaitan  dengan  prasarana  Kampung  seperti jalan  umum  yang  tidak  memadai,  penerangan jalan yang tidak ada, sistem keamanan Kampung yang belum berjalan, gedung serbaguna Kampung  yang  belum  ada,  dan  beberapa fasilitas umum Kampung lainnya yang sekiranya memiliki peran vital di dalam proses pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Kampung  Semurut.  Adapun  pada  APBK  tahun 2021  ini  sendiri  sarana  dan  prasarana  mendapat perhatian  yang  besar  dari  Pemerintah  Kampung sehingga  menjadi  harapan  bagi  masyarakat terkait  pembangunan  Kampung  ke  arah  yang lebih baik.
Bahwasanya  sarana  dan  prasarana  di Kampung  Semurut  belum  bersifat  memadai, akan  tetapi  pembangunan  sarana  dan  prasarana mendapatkan  perhatian  besar  dari  Pemerintah Kampung  yang  dimana  pembangunan  sarana dan prasarana itu sendiri mencakup pembangunan jembatan titian, peningkatan jalan usaha tani, semenisasi halaman gedung sebaguna, pembuatan tanggul air asin, peningkatan jalan dermaga Kampung, pembuatan  tambatan  perahu,  dan  program pembangunan  lainnya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa ketersedian sarana dan prasarana menjadi prioritas  utama  di  dalam  proses  pengelolaan APBK tahun 2021. Tabel 7 dapat terlihat dari 10 (sepuluh)  pembangunan  infrastruktur  Kampung 7 (tujuh) telah terlaksana 2 (dua) tidak terlaksana dan  1  (satu)  program  kerja  terlaksana  sebagian. Hal  ini  kemudian  menunjukkan  bahwa  pada tahun  anggaran  2021  Pemerintah  Kampung Semurut  memberikan  perhatian  yang  besar terhadap  pembangunan  sarana  dan  prasarana  di Kampung Semurut.

## Tabel 7
Daftar Pembangunan Infrastruktur Kampung Semurut Tahun 2021 No Nama Kegiatan Status Pelaksanaan 1 Peningkatan halaman PAUD Terlaksana 2 Pengadaan transportasi laut anak sekolah Terlaksana 3 Pembuatan tanggul air asin Terlaksana 4 Peningkatan jalan dermaga Terlaksana 5 Rehabilitasi jembatan titian Terlaksana 6 Semenisasi gedung serbaguna Terlaksana 7 Pembuatan tambatan perahu Terlaksana
8 Pembangunan gorong-gorong Tidak terlaksana 9 Pembangunan pendopo Tidak terlaksana 10 Penambahan teras masjid Al-Akbar Terlaksana sebagian
Sumber: Arsip Kantor Kepala Kampung Semurut (Dokumentasi, 06 Januari 2023)
Faktor Pengaruh Pengelolaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung

## Faktor pendukung
Berbicara  tentang  lembaga  pelaksana Pemerintahan  Kampung  sumber  daya  manusia merupakan  kekuatan  utama  yang  dimiliki  oleh Pemerintah  Kampung  Semurut,  dengan  jumlah penduduk  mencapai  1202  jiwa  Kampung Semurut  termasuk  ke  dalam  pola  menengah  di dalam  kategori  susunan  organisasi  Pemerintah Kampung  yang  disesuaikan  dengan  Peraturan Bupati  Berau  Nomor  20  Tahun  2017  tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintah Kampung.  Peraturan  Bupati  ini  kemudian  yang menjadi landasan di dalam tes masuk perangkat Kampung  yang  dimana  terdiri  atas  tes  tertulis, wawancara,  dan  juga  uji  kompentensi  sehingga menjadikan aparatur Kampung Semurut terjamin kemampuannya  di  dalam  menjalankan  roda pemerintahan  Kampung.  Hal  ini  juga  didukung dengan  sarana  dan  prasarana  Kantor  Kepala Kampung  yang  memadai  sehingga  aparatur Kampung dapat menjalankan operasional Kantor dengan baik.
Masyarakat  usia  produktif  juga  menjadi salah  satu  faktor  pendukung  Kampung  Semurut di  dalam  proses  pengelolaan  APB  Kampung, dengan  jumlah  penduduk  mencapai  1202  jiwa, 759  jiwa  diantaranya  termasuk  di  dalam  usia produktif  atau  dengan  persentase  mencapai 63,1%.  Hal  ini  kemudia  menjadikan  Kampung Semurut  tidak  pernah  kekurangan  sumber  daya manusia terutama di dalam pelaksanaan program kerja  pembangunan  di  Kampung  Semurut,  yang dimana  di  dalam  prosesnya  banyak  menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Selain itu berkaitan  dengan  penduduk  Kampung  Semurut, partisipasi  masyarakat  juga  menjadi  salah  satu kekuatan  utama  di  dalam  proses  pelaksanaan pembangunan  Kampung.  Hasil  wawancara diketahui  bahwa  partisipasi  masyarakat  menjadi salah satu kekuatan Kampung Semurut di dalam proses pengelolaan APBK.

## Faktor penghambat
Pada  proses  pengelolaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semurut pada tahun  2021  itu  sendiri  Pemerintah  Kampung Semurut  memiliki  beberapa  kelemahan  yang kemudian  berakibat  tidak  terlaksana  beberapa
program  kerja  yang  telah  dianggarkan.  Salah satu  faktor  tersebut  adalah  topografi  Kampung yang  terbilang  cukup  sulit  untuk  dijangkau terutama  di  wilayah  Rt.  3,4  dan  juga  5  yang terdapat di muara sungai Semurut sehingga satu- satunya akses untuk menuju ke wilayah tersebut adalah  melalui  transportasi  air.  Hal  ini  juga kemudian  menimbulkan  permasalahan  lain terkait  dengan  suplai  barang  yang  susah  untuk dijangkau sehingga program kerja yang direncakan mengalami kesulitan untuk terlaksana. Faktor lainnya di Kampung Semurut adalah  infrastruktur  Kampung  yang  belum memadai  terutama  berkaitan  kembali  dengan topografi  Kampung  yang  terpisah  sehingga infrastruktur  yang  dibangun  di  daratan  utama Kampung belum mampu menjangkau keseluruhan  wilayah  di  Kampung  Semurut. Salah  satunya  adalah  tidak  tersedianya  jaringan komunikasi  seluler  di  beberapa  wilayah  di Kampung  Semurut  sehingga  menghambatnya komunikasi  yang  berusaha  untuk  dijalin  antara Pemerintah  Kampung  dengan  masyarakat  yang bertempat  tinggal  di  wilayah  yang  belum terjangkau jaringan komunikasi seluler.
Selain  itu  faktor  penghambat  di  dalam proses  pengelolaan  Anggaran  Pnedapatan  dan Belanja  Kampung  di  Kampung  Semurut  adalah proses  perencanaan  yang  dilakukan  oleh aparatur  Kampung  seringkali  tidak  dilakukan secara matang sehingga mengakibatkan beberapa  program  kerja  itu  tidak  terlaksana. Hasil  wawancara  diketahui  bahwa  proses perencanaan  yang  tidak  matang  menjadi  salah satu  faktor  penghambat  di  dalam  proses pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Kampung  Semurut  yang  berdampak  pada program kerja yang tidak dijalankan dengan baik atau tidak terlaksana sama sekali.

## SIMPULAN
Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Kampung  (APBK)  Kampung  Semurut Kecamatan  Tabalar  Kabupaten  Berau  Tahun 2021  berada  dalam  kategori  efektif  dengan indikator  berupa,  1)  Kejelasan  tujuan  yang dicapai,  2)  Kejelasan  strategi  mencapai  tujuan, 3)  Perencanaan  yang  matang,  4)  Penyusunan program  yang  tepat  sasaran,  5)  Ketersediaan sarana  dan  prasarana.  Faktor  yang  mendukung
efekvitifitas  pengelolaan  anggaran  pendapatan dan  belanja  Kampung  Semurut  berupa,  SDM aparatur  yang  memadai,  partisipasi  penduduk usia  produktif  tinggi,  komunikasi  baik  antar pemerintah  kampung.  Sedangkan,  faktor  yang menghabat  berupa  adanya  topografi  kampung yang  sulit  terjangkau,  akses  suplai  barang  yang terbatas,  sarana  dan  prasarana  kampung  belum memadai, serta perancanaan program kerja tidak matang.  Berdasarkan  kesimpulan  tersebut, penulis memberikan rekomendasi berupa, memaksimalkan  Badan  Usaha  Milik  Kampung untuk mendorong perekonomian dan pembangunan kampung,
Kemudian, meningkatkan skill masyarakat untuk memaksimalkan  pembangunan  fasilitas  fisik, serta  memperbesar  dermaga  dan  menyalurkan kebutuhan  air  secara  massal  dalam  rangka memudahkan  akses  transportasi  dan  pengadaan suplai barang. Terakhir, diperlukan pertimbangan  faktor  penghambat  seperti  cuaca, waktu,  topografi,  dan  ketersediaan  bahan  dalam membangun Kampung Semurut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  K.  S.  K.,  Dian,  P.  P.,  Made,  I.  P.  N.,  & Gusti,  B.  N.  P.  P.  2019.  Praktek Akuntabilitas  dan  Kompetensi  Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal KRISNA:  Kumpulan  Riset  Akuntansi , 10 (2), 168–176.
Alfinia,  M.  2021.  Histori  Pemerintahan  Daerah Di Indonesia. OSF , 1 (1), 1–44.
Ali,  S.  K.  2018.  Mengelola  Hubungan
Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintahan  Daerah  yang  Efektif  dan Efisien  Dalam  Politik  Desentralisasi.
Ilmu Dan Budaya , 2 (1), 1–16.
Sartika,  P.  L.  2016.  Kewenangan  Desa  dan Penetapan  Peraturan  Desa. Kementrian Hukum Dan HAM Riau , 3 (1), 1–15.
Fartini,  A.  2022.  Politik  Hukum:  Otonomi Daerah  Pasca  Amandemen  UUD  1945 Upaya  Menjaga  Keseimbangan  Antara Prinsip  Unity  dan  Diversity. PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan) , 1 (1), 1– 11. Halwati, U. 2021. Relasi antar umat beragaram di media . STAIN Press. Nina A, Hanifa D, Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia,  M.  2022.  Metode  Penelitian Kualitatif  Studi  Pustaka. Edumaspul ,
6 (1), 974–980.
Ramadhani,  S.,  Nasution,  H.,  Azhari,  I.,  & Kustiawan,  W.  2022.  Strategi  Lobi  dan Negosiasi  Dalam  Proses  Komunikasi Politik. Jurnal Edukasi Nonformal , 3 (1), 1–7.
Widdy,  Y.  W.,  &  Wiguna.  2021.  Efektivitas Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Desa di Desa Selaawi Kecamatan  Talegong  Kabupaten  Garut. Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) , 2 (2).
Zainul,  A.  M.  2018.  Pengelolaan  Anggaran Pembangunan  Desa  di  Desa  Bungin Tinggi,  Kecamatan  Sirah  Pulau  Padang, Kabupaten  Ogan  Komerin  Ilir,  Sumatra Selatan. Jurnal Thengkyang , 1 (1), 2–22. Zellatifanny,  C.,  &  Mudjiyanto,  B.  2018.  Tipe
Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu
Komunikasi. Diakom :  Jurnal  Media Dan Komunikasi , 1 (2), 83–90.