Article History Received: 02 November 2019 Revised:
25 November 2019
Published: November 2019
Keywords (Kata kunci):
democracy; prophetic vision; Christian social life; John W. De Gruchy; kehidupan sosial Kristen; visi profetis
DOI: http://dx.doi.org/10. 33991/epigraphe.v3i2.128

## Visi Profetis Kehidupan Sosial Umat Kristen dalam Demokrasi Menurut John W. De Gruchy

## Aseng Yulias Samongilailai
Sekolah Kristen Ketapang 1, Indonesia asengsamongilailai29@gmail.com

## Abstract
This  article  reviews  how  church  members  -  Christians  -  should  play  a role in social life, especially in the context of Indonesia's democratic life. The role of church members is derived from a theoretical study of John W. De Gruchy's thoughts on the prophetic vision which also functions as the  basis  for  this  role.  The  prophetic  vision  on  which  the  role  is  based covers the  importance of upholding justice, presenting the love of Jesus and  the  kingdom  of  God,  and  of  how  the  Christian  community  should become  an  ecclesiā  that  has  a  positive,  constructive  impact  on  social situations that are experiencing degradation in various lines of life.

## Abstrak
Artikel  ini  mengulas  tentang  bagaimana  mestinya  warga  gereja  –  umat Kristen – ikut berperan dalam kehidupan sosial khususnya dalam konteks kehidupan  demokrasi  Indonesia.  Peran  warga  gereja  yang  diperoleh berasal  dari  kajian  teoritis  terhadap  pemikiran  John  W.  De  Gruchy tentang visi profetis yang sekaligus berfungsi sebagai dasar/landasan dari peran  tersebut.  Visi  profetis  yang  menjadi  landasan  peran  meliputi tentang pentingnya menegakkan keadilan, menghadirkan kasih Yesus dan kerajaan Allah, dan tentang bagaimana harusnya komunitas Kristen men- jadi ecclesiā yang  memiliki  dampak  positif,  konstruktif  dalam  situasi sosial yang sedang mengalami degradasi dalam berbagai lini kehidupan. .

## 1. Pendahuluan
Demokrasi  jelas  bukan  istilah  baru  dalam  perbendaharan  kata  dan  istilah  kita sebagai warga negara Indonesia karena kita terlahir dan hidup dalam prinsip atau model pemerintahan  tersebut.  Berbagai  rentetan  peristiwa,  fenomena,  dan  tragedi  telah mewarnai perjalanan penggunaan dan penerapan model sistem pemerintahan tersebut di Indonesia.  Namun  sekalipun  demikian,  model  tersebut  masih  dipertahankan  karena diyakini  merupakan  sistem  pemerintahan  yang  ideal,  mampu  mengatasi  keaneka- ragaman suku, adat, ras dan agama yang merupakan ciri khas Indonesia. 1 Dengan model tersebut pula, sejatinya Indonesia diharapkan dapat menjadi rumah bersama yang aman,
1 Victor Silaen, Bertahan di Bumi Pancasila: Belajar dari Kasus GKI Yasmin (Jakarta: YKBK, 2012); Andreas A. Yewangoe, Tidak Ada Penumpang Gelap (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015); Andar Ismail, Selamat Mengindonesia: 33 Renungan tentang Kebinekaan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019).

## Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani
e-ISSN: 2579-9932 p-ISSN: 2614-7203 Vol 3, No 2, November 2019 (118-132) http://www.stttorsina.ac.id/jurnal/index.php/epigraphe
nyaman,  ramah-  tamah,  dan  menjunjung  tinggi  hak,  harkat  dan  martabat  rakyat  tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok, golongan, ras, agama, dan  budaya  yang biasnya  dapat  merobek  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  yang  selama  ini  telah diperjuangkan dan sementara terus dipelihara.
Heru Nugroho dalam tulisannya Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual  untuk  Memahami  Dinamika  Sosial-Politik  di  Indonesia menjelaskan beberapa  hal  penting,  yakni:  1)  bahwa  pada  dua  dasawarsa  terakhir,  khususnya  di banyak negara berkembang, istilah demokrasi menjadi kian populer baik dalam tingkat wacana  maupun  dalam  ranah  gerakan  sosial  politik. 2 Banyak  negara  tersebut menganggap  demokrasi  mampu  mengatur  dan  menyelesaikan  hubungan  sosial  politik, baik  dalam kepentingan  antar individu  dalam masyarakat,  hubungan antar masyarakat, masyarakat  dan  negara  maupun  antar  negara  di  dunia; 3 2)  bahwa  dalam  demokrasi tampak  warga  negara  mendapatkan  haknya,  yakni  kesempatan  dan  kemampuan  untuk menentukan  pilihan  akan  pemimpin  politiknya  tanpa  dipolitisasi  oleh  pihak  manapun; 3)  bahwa  dalam  demokrasi,  nilai  moral  dan  etika/kesantunan  yang  ada  tidak  hanya sekadar ada dalam wacana dan piagam undang-undang, namun mesti ada dan memiliki impact . Hal ini penting agar praktik-praktik si kuat menindas si lemah tidak terjadi dan terulang  kembali,  karena  jika  demikian  demokrasi  akan  tampak  sebagai  sebuah konsep/model  yang  dilematis;  4)  bahwa  konsep  liberalisasi  yang  melekat  erat  dan merupakan  “roh  demokrasi”  mestilah  dimaknai  sebagai  sebuah  masyarakat  yang memiliki  aturan  ( golden  role ,  dalam  hal  ini  UUD  1945  dan  Pancasila),  yang diperuntukkan menjamin pemberian ruang gerak dan kesempatan yang sama setara bagi warga negara untuk melakukan aktifitas kehidupannya.
Golden  role tersebut  mestilah  dihormati  dengan  sadar  oleh  setiap/semua  aktor- pelaku sosial dalam segala tingkat dan kapasitas, artinya meliputi penguasa, pemerintah, pengusaha  dan  rakyat.  Penyimpangan  dan  penyelewengan  terhadap golden  role tersebut  tentu  saja  dapat  ditindak  tegas  menurut  dan  melalui  lembaga  peradilan  tanpa pandang  bulu.  Lebih  jauh,  apabila  dalam  praksis  politik,  terkhusus  “penunjang kekuasaan”  melakukan  pelanggaran  maka  konsep  liberalisasi  yang  telah  diusulkan pemaknaannya akan jatuh dan tereduksi dalam paham Darwinisme. Paham Darwinisme mengajarkan  bahwa  konsep  liberalisasi  adalah  kebebasan  yang  tanpa  batas,  di  mana semua  orang  memiliki  kebebasan  mutlak  –  namun  mis-akhlak  dan  tanggung  jawab  – untuk berbuat semaunya, bahkan dalam ranah politik, partai politik memiliki kebebasan yang  seluas-luasnya  untuk  berorasi  sekalipun  dengan  demagogi,  spesifikasi  paham Darwinisme adalah barangsiapa  yang kuat  maka  dialah  yang berkuasa. Dengan paham ini,  niscaya  akan  dicapai  equilibrium  sosial,  sementara  justru chaos mendominasi cakrawala demokrasi.
2 Heru Nugroho, “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia,” Jurnal Pemikiran Sosiologi , Volume 1/1 (2012): 2.
3 Ibid.
Merespons  tulisan  Nugroho,  penulis  ingin  mendialogkannya  dengan  salah  satu kasus  yang  masih  segar  dalam  ingatan,  yakni  kasus  penistaan  agama  oleh  Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama – Ahok/BTP.  Isu surah Al-Maidah 51 yang dihadapi oleh Ahok dapat membantu pembaca untuk mengukur praktik demokrasi publik Indonesia. Secara akal sehat tentu kita dapat memisahkan mana yang faktual dan mana yang imajiner dalam isu yang seharusnya tidak perlu menyedot perhatian dan aksi demostrasi-destruktif yang sampai beberapa kali bahkan masih bertahan menjadi sebuah gerakan dengan wajah “alumni”. Akal jernih kita dapat menangkap dengan cepat bahwa yang  dikritik  oleh  Ahok  dalam  pidatonya  ketika  kunjungan  kerja  di  Kepulauan  Seribu 27 September 2016 yang lalu bukanlah surat Al-Maidah, juga bukan Islam, dan bahkan juga  bukan  para  pendengarnya  saat  itu.  Yang  dikritik  olehnya  adalah  instrumentalitas agama,  termasuk  ayat-ayat  kitab  suci,  untuk  melayani  politik. 4 Dari  kasus  tersebut tampak  bahwa  ada  sisi  lain  dalam  demokrasi  Indonesia  yang  sifatnya  krusial,  yakni masih  bercokolnya sentimentalitas  primordialisme .  Hal  ini  dapat  saja  dilihat  sebagai salah  satu  kewajaran  mengingat  bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara multikultur  dan  sosiokultur  di  dunia  (Kusumohamidjojo,  2000,  p.  45) 5 ,  namun  di  sisi lain  kasus  tersebut  jelas  bertentangan  dengan  idealisme  demokrasi  seperti  yang  telah dipaparkan oleh Nugroho dalam tulisannya.
Dalam  hal  ini,  penulis  menilai  bahwa  tidak  cukup  hanya  menekankan  aspek kesadaran  dari  semua  aktor/pelaku  sosial  maupun  masyarakat.  Karena  perlu  disadari bahwa hampir setiap individu memiliki kecenderungan terhisab dalam suatu komunitas, sehingga ketika berjumpa dengan individu  yang lain dalam ranah apa pun, sebenarnya ia  sedang  berjumpa  pula  dengan  individu  yang  juga  terhisab  dalam  suatu  komunitas yang  lain  seperti  dirinya.  Singkatnya,  ketika  terhisab,  loyalitas  acap  kali  menutup rasionalitas.  Penulis  melihat  bahwa  perlu  pula  menambahkan  aspek  lain  di  samping peran  sadar  semua  pelaku/aktor  dan  masyarakat.  Argumen  dan  penjelasan  F.  Budi Hardiman  dalam Demokrasi  dan  Sentimentalitas:  Dari  “Bangsa  Setan-setan, Radikalisme  Agama,  sampai  Post-Sekularisme akan  menolong  pembaca,  ia  menjelas- kan, demokrasi adalah rasionalisasi dan demokratisasi adalah proses rasionalisasi. Hasil dari  rasionalisasi  salah  satunya  adalah  keberhasilan  suatu  komunitas/masyarakat  untuk melampaui loyalitas-loyalitas primordial di dalamnya, seperti agama dan etnisitas yang tidak  diperlakukan  seolah  entitas  gaib  yang  tabu  untuk  dibicarakan,  namun  justru menjadi bagian dari komunikasi konstruktif publik dan dikontrol oleh penalaran publik. 6 Dua  perspektif  di  atas,  Nugroho  dengan  gagasan  persuasif  kepada  semua  aktor sosial  supaya  berperan  secara  sadar  dan  pro  aktif  untuk  menghormati golden  role sebagai  tata  tertib  kehidupan  bersama  dan  Hardiman  dengan  rasionalitas  publik  yang
4 Sabar Subekti, “Gereja di Tengah Maraknya Politik Identitas dan Fundamentalisme di Indonesia,” Jurnal Lensa 5/1 (2013): 23-33.
5 B. Kusumohamidjojo, Kebhinekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayan (Jakarta: Grasindo, 2000), 45.
6 F. Budi Hardiman, Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari “Bangsa Setan-setan, Radikalisme Agama, sampai Post-Sekularisme (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 71-73.
melampaui  loyalitas-loyalitas  primordial  komunitas  dan  golongan,  dapat  merupakan idealisme dan optimisme terhadap para pemeran pentas kehidupan sosial di dalam hidup berdemokrasi.  Pula,  dua  perspektif  di  atas  sedikitnya  menjadi  landasan  pemikiran  dan rumusan penulisan tulisan ini. Dalam hal ini penulis menaruh perhatian khusus kepada bagaimana peran warga negara yang secara kalkulasi pemeluk agama tergolong sebagai salah  satu  “minoritas”  di  negeri  ini,  yakni  Kristen.  Dengan  demikian,  yang  menjadi rumusan  masalah  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  warga  gereja  yang  sekaligus warga  negara  bisa  ikut  berpartisipasi  aktif  dalam  kehidupan  sosial  khususnya  dalam kehidupan  berdemokrasi  seperti  yang  diharapkan  oleh  Nugroho  dan  Hardiman, mengingat Indonesia terdiri dari masyarakat  yang sangat majemuk. Sebagaimana judul tulisan ini, maka tentu tulisan ini merupakan kajian pada teori John W. De Gruchy.

## 2. Metode
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  analitik  yang  merupakan suatu  metode  yang  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  memberikan  gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Sebagaimana telah disinggung dalam rumusan masalah, maka objek yang akan diteliti adalah teori John W. De Gruchy demi menemukan bagaimana seharusnya orang- orang  Kristen  berperan  dan  bersikap  secara  aktif,  konstruktif,  dan  positif  dalam lingkungan  demokrasi.  Namun  sebelumnya,  penting  untuk  diketahui  bahwa  berbicara mengenai  bagaimana peran  yang diharapkan dari warga  gereja, maka hal  itu berbicara mengenai  apa  dasar  dari  peran  yang  diharapkan  tersebut  sebagaimana  tersirat  dalam judul  artikel  ini.  Adapun outline penulisan  dalam  artikel  ini  meliputi;  1)  pemaparan tentang  pemikiran  John  W.  De  Gruchy  sebagai  dasar  atau  landasan  dari  peran diharapkan  dari  warga  gereja  dan  2)  pemaparan  implementasi  pemikiran  John  W.  De Gruchy  sebagai  peran  warga  gereja  yang  diharapkan  bagi  praksis  kehidupan.  Data primer yang akan penulis gunakan adalah buku karya Gruchy yang berjudul Christianity and  Democracy .  Sedangkan  data  sekunder  terdiri  dari  beberapa  pemikiran  para  ahli sebagai bahan perbandingan dengan pemikiran John W.De Gruchy.

## 3. Pembahasan

## Kekristenan dan Demokrasi
Gruchy  menegaskan  bahwa  pada  dasarnya  hubungan  antara  kekristenan  dan demokrasi  bersifat  ambigu,  terkhusus  ketika  menoleh  kepada  rekam  jejak  sejarah  dari masing-masing.  Kecenderungan  ambiguitas  yang  tentu  saja  heterogen  tersebut  tampak dalam  gerakan  kekristenan  yang  sifat  dan  coraknya  konservatif,  reformis,  dan  radikal. Sedangkan  demokrasi,  tampak  dalam  evolusinya  yang  liberalis  dan  sosialis.  Penting untuk  digarisbawahi  bahwa  dalam  hal  ini  orang-orang  Kristen  sama  sekali  tidak menganggap  demokrasi  (sistemnya)  sebagai  bentuk  pemerintahan  yang  “terbaik”. Walaupun gereja-gereja  bebas Protestan  tertentu  terkait  erat  dengan  kemunculan
demokrasi  liberal,  namun  kekristenan mainstream secara  keseluruhan,  khususnya Katolisisme Roma, sejak semula menolaknya (Gruchy, 1995, p. 8). 7
Hal  itu  dikarenakan,  khususnya  sejak  masa  Pencerahan  sewaktu  demokrasi menjadi  sama  dengan  liberalisme 8 ,  yang  kemudian  membuat  demokrasi  dianggap sebagai buah karya revolusi dan dipandang selaku serangan gencar atas iman dan nilai- nilai  kristiani  tradisional.  Stanley  Hauerwas  menegaskan  bahwa  “gereja  ada  bukan untuk memberi etos bagi demokrasi atau segala bentuk lain organisasi sosial”. 9 Gruchy mengutip  Adrian  Hastings  yang  mengatakan  bahwa  pada  dasarnya,  kekristenan/agama Kristen tidak memiliki model politik yang ideal yang tercantum dalam piagam dasarnya dan  pada  saat  yang  sama,  kekristenan/agama  Kristen  tidak  dapat  disamakan  dengan model/sistem  pemerintahan  apapun. 10 Menyamakan  agama  Kristen  dengan  sebuah sistem  politik  tertentu  jelas  merupakan  sebuah  kesalahan,  namun  juga  tidaklah  berarti bahwa semua sistem pemerintahan sama-sama dapat diterima bagi iman Kristen.

## Visi Profetis Menurut John W. De Gruchy

## Biarlah Keadilan bergulung-gulung seperti Air
Para  nabi,  dalam  seruan  nubuatan,  peringatan,  dan  kecaman  sekalipun  kepada orang-orang Israel, selalu didasarkan pada dua hal, yakni: 1) Yahweh adalah Allah yang telah  membebaskan  mereka  dari  perbudakan  di  Mesir,  dan  2)  Yahweh  telah  mengikat perjanjian  dengan  mereka  di  Sinai,  bahwa  Yahweh  adalah  Allah  mereka  dan  mereka adalah  umat  pilihan  dan  kepunyaan-Nya.  Dua  hal  di  atas  merupakan  landasan  dan fondasi  bagi  semua  sisi  dan  segi  kehidupan  orang-orang  Israel,  tentang  bagaimana mereka  hidup  sebagai  umat  yang  telah  dibebaskan  dan  dimerdekakan,  dan  tentang bagaimana mereka berbakti kepada Allah mereka, Yahweh. Oleh Gruchy, 2 landasan di atas digunakan untuk menjelaskan sasaran kritik para nabi atas kehidupan orang-orang Israel yang pasang-surut dalam hubungan vertikal dan horizontal. 11
Pertama,  Gruchy 12 melihat  bahwa  pada  periode  pertama/awal  permukiman  orang- orang  Israel  di  Kanaan,  pergumulan  kenabian  yang  sangat  urgen  kala  itu  adalah perjuangan  untuk  melawan  “Baalisme”.  Pergumulan  tersebut  menjelaskan  bahwa ternyata telah terjadi penyimpangan kesetiaan, dari Yahweh kepada Baal dengan modus ingin membangun relasi atau tatanan sosial. Browning menjelaskan bahwa Baal adalah dewa  kesuburan  dan  pertanian.  Ketika  Israel  baru  menetap  di  tanah  Kanaan,  mereka tergiur dengan godaan untuk beralih kepada Baal. Intinya, pertentangan antara Yahweh
7 John W. De Gruchy, Christianity and Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 8.
8 Nugroho, “Demokrasi dan Demokratisasi”, 5-6.
9 Stanley Hauerwas, A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic (Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press), 12.
10 Grucy, Christianity and Democracy , 8-9.
11 Ibid., 40-41.
12 Ibid., 41.
dan  Baal  dalam  kehidupan  orang-orang  Israel  adalah  tentang  kesetiaan  mereka. 13 Merespons  hal  tersebut,  para  nabi  menolak  dan  bahkan  menentang  keras  legitimasi suatu tatanan sosial yang merusak ketaatan kepada Yahweh, yang menindas kaum tani, dan  yang  menghancurkan  dasar  keberadaan  orang-orang  Israel.  Tidak  heran  banyak upaya dan usaha dilakukan oleh para nabi demi melakukan semacam “reformasi” kultus demi memperbaiki kehidupan sosial dan keagamaan Israel, seperti yang tertulis dalam 2 Raj.  11:18  di  mana  kuil Baal  dihancurkan  dan  1  Raj.  18:20-40  di  mana  para  pengikut Baal  dikalahkan  secara  total.  Pembersihan  tersebut  berlanjut  kembali  dalam  reformasi Yosia dalam cerita 2 Raj. 23:4-5.
Kedua, Gruchy melihat bahwa reformasi Deuteronomis tidak hanya berpusat pada permasalahan  keagamaan  semata,  melainkan  juga  permasalahan  ekonomi. 14 Ketika Israel  telah  menjadi  suatu  monarki  pemerintahan,  cita-cita  sosial  egaliter  para  nabi terus-menerus mendapatkan ancaman dan tekanan, tidak terkecuali  melalui pajak  yang memberatkan  dan  penyitaan  tanah  sebagai  ganti  pembayaran  utang-piutang.  Kondisi tersebut  melahirkan  reformasi  Deuteronomis  yang  menyerukan  Israel  untuk meneladani/meniru  kepedulian  Yahweh  terhadap  orang  miskin,  tertindas,  janda,  yatim piatu,  dan  korban  masyarakat  lainnya.  Bahkan  orang  asing  pun  harus  diperlakukan secara  adil  dan  tetap  menaruh  respek  terhadap  hak-hak  mereka.  Selain  itu,  para  nabi juga  menyerukan  agar  administrasi  hukum  yang  berkenaan  dengan  masalah  pribadi antarpribadi  dalam  jumlah  yang  besar  harus  dilakukan  dalam  hal  ranah  kewajiban perjanjian  untuk  mencari  dan  menemukan  kebenaran  Allah,  yakni Yahweh’s  burning compassion  for  the  oppressed . Tsedākah ,  kebenaran  sosial  atau  keadilan,  merupakan barometer  “kesehatan  masyarakat”.  Hal  ini  berarti  bahwa  ketidakadilan  sosial  harus secara  teratur  diperbaiki  sebagaimana  diisyarat  dan  ditentukan  dalam  ajaran  Tahun Yobel (Ima. 7). Tidak kalah penting, bahwa kekuatan “orang-orang istimewa” haruslah berada  di  bawah  pengawasan  dan  kendali  demi  memastikan  bahwa  mereka  juga diperhitungkan  dan  dilibatkan  untuk  tunduk  kepada  administrasi  dan  hukum  demi kebenaran sosial dan terciptanya masyarakat yang adil.
Dalam  bagian  ini  Gruchy  menegaskan  bahwa  ekspresi  terbaik  untuk  mengeks- presikan  visi  kenabian  adalah shalom . 15 Shalom mengacu  pada  penyembuhan, pemulihan,  dan  keutuhan  hubungan  manusia,  kesejahteraan  ciptaan,  dan  hubungan perjanjian  antara  Yahweh  dan  Israel. Shalom juga  merupakan  sinonim  untuk mengekspresikan  keselamatan  dan  juga  mengandung  dimensi  eskatologis,  guna menunjukkan  bahwa  apa  yang  akan  dilakukan  dan  dikerjakan  oleh  Allah  akan melampaui  apa  yang  ada  sekarang.  Tetapi shalom juga  tidak  dapat  dipisahkan  dari tindakan  dan  praktik  keadilan,  semisal  nabi-nabi  palsu.  Mereka  menyatakan shalom tanpa  keadilan (Yer.  14:13),  padahal shalom adalah  karunia  Allah  bagi  mereka  yang
13 W.R.F. Browning, Kamus Alkitab: Panduan Dasar ke dalam Kitab-kitab, Tema, Tempat, Tokoh, dan Istilah Alkitabiah (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 41.
14 Grucy, Christianity and Democracy , 42-44.
15 Ibid., 44-45.
melakukan  keadilan.  Gruchy  menegaskan  bahwa  visi  kenabian  “biarlah  keadilan bergulung-gulung  seperti  air”  merupakan  pernyataan  persuasif  untuk  perjuangan kebebasan, kesetaraan politik, dan keadilan sosial.

## Yesus dan Kerajaan Allah
Ernst  Troeltsch  sebagaimana  dikutip  oleh  Gruchy  mengamati  bahwa  Yesus mempersembahkan  diri-Nya  demi  kepentingan  kaum  tertindas,  menganggap  kekayaan sebagai bahaya bagi jiwa dan terlebih melawan aristokrasi imam Yahudi yang mewakili kekuatan-kekuatan  agamawi  yang  dominan  pada  masanya,  hal  ini  jelas  dalam  Injil Sinoptik dan Kanonik. 16
Yesus  merupakan  seorang  Yahudi,  itu  artinya  Ia  akrab  dan  mengetahui  dengan baik  bagaimana  bingkai  atau  pola  pikir  orang  Yahudi  masa. 17 Selain  itu,  Yesus  juga lekat  dengan  tradisi  kenabian,  baik  sebagai  orang  yang  menyatakan  kebaikan  Allah dalam  menghadapi  ketidakadilan  pada  masa-Nya  maupun  sebagai  orang  yang  secara aktif  berupaya  melakukan  pembaruan  sosial  atas  dasar  “Kerajaan  Allah”.  Kerajaan Allah  merupakan  konsep  yang  sangat  penting  dan  merupakan  pusat  atau  inti  dari pemberitaan  Yesus  yang  tercatat  dalam  keseluruhan  kitab-kitab  Injil  Kanonik.  Hal tersebut juga diungkapkan oleh I. Howard Marshal yang pendapatnya dikutip oleh Craig L. Blomberg bahwa Kerajaan Allah merupakan tema sentral pengajaran Yesus. 18 Dalam Injil Lukas 4:18-19 yang berbunyi: “ Pneûma kyríou ep ᾽ emè hoû heíneken échrisén me euangelísasthai  ptōchoîs,  apéstalkén  me,kērýxaiaichmal ṓ tois  áphesin  kaì  typhloîs anáblepsin,  aposteîlai  tethrausménous  en  aphései,  kērýxai  eniautòn  kyríou  dektón ”.
Kalimat di atas menggambarkan Yesus sebagai tokoh yang memandang misi-Nya sejak semula sesuai dengan firman dari seorang nabi  pasca-pembuangan, sebagai kabar baik bagi  kaum  miskin,  pembebasan  bagi  para  tawanan,  penglihatan  bagi  orang  buta, kebebasan  bagi  korban-korban  masyarakat,  serta  penyambutan  Tahun  Yobel,  yang  di dalamnya  pembaruan  masyarakat  dan  lingkungan  hidup  secara  keseluruhan  dapat berlangsung (Yes. 61:1-2). 19
Beberapa  aspek  terkait  yang  perlu  disebutkan  guna  memperlihatkan  pentingnya politik  Yesus  sebagai  seorang  nabi.  Aspek  yang  pertama  adalah  cara-Nya menjungkirbalikkan  relasi  sosial  dan  berusaha  membangun  kembali  relasi  sosial  itu menurut garis egaliter. Yesus mendemonstrasikan hal ini dalam relasi-relasi-Nya sendiri yang  bersifat  antarpribadi  dan  menerapkannya  dalam  membangun  komunitas  para murid-Nya.  Yesus  juga  tidak  menghiraukan  sekat  (batasan)  sosial  dan  sekat  hierarkis yang  bersifat  gender  atau  kelas,  kesucian  atau  kesalehan  ritual  yang  secara  tradisional memisahkan umat satu sama lain. Rudolf Bultmann sebagaimana dikutip oleh Bammel
16 Grucy, Christianity and Democracy , 46; John H. Yoder, The Politics of Jesus (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 3.
17 Ernst Bammel dan C.F.D Moule (ed), Jesus and The Politics of His Day (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 129.
18 Craig L. Blomberg, Interpreting The Parables (Downers Grove (Illinois: InterVarsity Press, 1990), 296.
19 Grucy, Christianity and Democracy , 46-47.
mengatakan  bahwa  Yesus  melawan  kekerasan  dalam  hukum  pemurnian,  polemik melawan  legalisme  Yahudi,  dan  prostitusi. 20 Lebih  jauh,  Yesus  menentang  pola-pola kepemimpinan otoriter dan patriarkal dalam Yudaisme dan kebudayaan-kebudayaan di sekitarnya saat itu. 21
Aspek  yang  kedua,  sebagaimana  tampak  dalam  pengusiran  yang  dilakukan-Nya atas  kuasa  setan  dan  pelayanan  penyembuhan-Nya,  Yesus  peduli  akan  keutuhan  umat secara  orang  per  orang  dan  karena  itu  peduli  pula  akan  kebebasan  mereka  dari bermacam  bentuk  kungkungan  yang  merusak  kualitas  kehidupan  yang  dikehendaki Allah. Di sini jelas bahwa Yesus memang membebaskan umat dari kungkungan kuasa- kuasa  yang  merendahkan  martabat  manusia,  dan  memungkinkan  mereka  menemukan martabat  anugerah  Allah  seperti  Ia  juga  memberdayakan  mereka  untuk  menghayati kehidupan secara lebih bertanggung jawab bagi sesama. Pengusiran setan yang dilaku- kan  Yesus  dan  mukjizat-mukjizat  penyembuhan-Nya  merupakan  tindakan  simbolis yang  kuat,  yang  memberi  kesaksian  atas  pemerintahan  Allah.  Bukan  karena  tindakan- tindakan  itu  menentang  hukum  alam,  melainkan  karena  menentang  struktur-struktur keberadaan sosial yang terdalam. 22
Aspek  yang  ketiga,  Yesus  dengan  gigih  menentang  ketidakadilan  sosial  dan ekonomi.  Hal  ini  tampak  dalam  berbagai  cara,  tidak  hanya  pada  ajaran-Nya  tentang kekayaan  dan  kemiskinan.  Ajaran  Yesus  semacam  itu  bertahan  selama  beradab-abad setelah  gereja  menyadari  sulitnya  menyetujui  riba  atau  bahkan  pemilikan  kekayaan pribadi  tanpa  syarat  dan  kualifikasi  yang  ketat. 23 Kalimat  Yesus  dalam  Matius  6:33: “ zēteîte  d   prō ton  t ḕ n  basileían  [toû  theoû]  kaì  t ḕ n  dikaiosýnēn  autoû,  kaì  taûta pánta  prosteth ḗ setai  hymîn ”.  Kalimat  atau  nasihat  Yesus  ini  merupakan  tantangan kenabian  yang  jelas  untuk  mengupayakan  keadilan,  khususnya  demi  kaum  miskin, sebagai landasan kehidupan sosial. Dalam menjalankan misi-Nya untuk memproklamasikan  kedatangan  Kerajaan  Allah,  Yesus  menghadapi  otoritas  agamawi dan  politis  pada  masa-Nya  yakni  mereka  yang  mengontrol  pendapatan  bait  suci  di Yerusalem. Ini membawa-Nya ke penyaliban – kematian yang disebabkan oleh kepen- tingan agamawi, intrik-intrik politik dan tuntutan massa.
Melalui  pandangan  Reinhold  Niebuhr  yang  dikutip  oleh  Gruchy  (1995)  mengata- kan  bahwa  banyak  orang  telah  mengakui  kemungkinan  yang  tidak  mungkin  (utopis) dari  amanat  kenabian  Yesus  yang  radikal  dan  karenanya  memandangnya  sebagai interim  ethics .  Yoder  juga  menjelaskan  hal  itu  bahwa  memang  ada  pandangan  yang mengatakan  bahwa  pengajaran  Yesus  soal  etika  tidak  relevan.  Alasannya  adalah pengajaran  etika  Yesus  terlampau  singkat  sehingga  dianggap interim (sementara).
20 Bammel dan Moule, Jesus and The Politics of His Day , 130.
21 Grucy, Christianity and Democracy , 47.
22 Ibid.
23 Ibid., 48.
Selain  itu  Yesus  adalah  seorang  yang  dipandang  sebagai  figur  sederhana  dari  daerah pedesaan. 24
Tetapi  ada  yang  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  kesaksian  profetis  Yesus  -  Kerajaan Allah  –  memberikan  kritik  radikal  terus-menerus  terhadap  semua  sistem  politik  yang merendahkan  martabat  manusia  lewat  dominasi  yang  tidak  adil  atas  orang  lain.  Selain kritik,  Kerajaan  Allah  juga  berbicara  mengenai  pembaharuan  bagi  orang-orang  miskin dan  teraniya,  yakni  mereka  bisa  dan  berhak  untuk  berinteraksi  bersama,  bekerjasama, dan  mereka  juga  disembuhkan  secara  pribadi. 25 Dalam  ketaatan  kepada  Yesus,  selalu ada  orang  yang  berupaya  memelihara  kesaksian  ini  dalam  masyarakat,  dan  kerap  kali dengan  pengorbanan  yang  besar.  Mereka  yang  melakukannya  menjadi  alat  dalam menentang  tirani  serta  memberikan  kritik  radikal  terhadap  semua  sistem  sosial  yang tidak adil. 26

## Ekklēsia Kristen
Dalam  kesinambungan  dengan  Yesus,  orang  Kristen  mula-mula  yang  berupaya mewujudkan  suatu  bentuk  komunitas  yang  egaliter  dalam  kelompok  mereka  sendiri yakin bahwa kematian dan kebangkitan Yesus telah mengakhiri tatanan kehidupan lama yang  mengandung  pemilahan  manusia,  dosa,  dan  kebencian.  Bagi  Niebuhr 27 egaliter diartikan sebagai egaliter justice yang mana untuk melawan semua orang yang memiliki hak istimewa karena memiliki kekayaan.
Dalam  konteks  di  atas,  baptisan  menjadi  sesuatu  yang  penting.  Baptisan  menjadi sebuah  tanda  masuk  ke  dalam  kelompok  mesianis  yang  merupakan  representasi  kasat mata  dari  kemanusiaan  baru  milik  Allah,  dan  dengan  demikian  baptisan  juga  berarti sebagai  penolakan  radikal  terhadap  semua  perbedaan  sosial  yang  memecah  belah. Malina  menegaskan  “ baptism  is  the  dipping  symbolized  a  change  of  one’s  way  of thinking  and  feeling  about  life  in  general  and  people  in  particular .” 28 Paulus  berkata baptisan adalah bersekutu atau masuk ke dalam Kristus. Artinya, dengan baptisan maka juga  ikut  merasakan  kematian  Kristus. 29 Sehingga  zaman  baru  yang  berisikan kebenaran,  keadilan,  persamaan  hak  dan  kewajiban,  kebebasan,  dan  karenanya syalom yang  universal,  kini  sedang  merekah  dan  akan  segera  berdiri  sekali  untuk  selamanya sewaktu Yesus datang kembali untuk mendirikan kerajaan-Nya.
Gruchy  berdasarkan  pandangan  Wayne  E.  Meeks  menegaskan  2  hal,  yakni:  1) bahwa  kata ekklēsia ,  bukan synagōgē dipilih  oleh  kekristenan  mula-mula  untuk melukiskan  persekutuan  umat  Allah,  terutama  karena ekklēsia merupakan  terjemahan
24 Yoder, The Politics of Jesus , 5-6.
25 Richard A. Horsley, Jesus and Empire: The Kingdom of God and The New World Disorder (Minneapolis: Fortress Press, 2003), 79.
26 Grucy, Christianity and Democracy , 48-49.
27 Reinhold Niebuhr, The Nature and Destiny of Man (Westminster: Jhon Knox Press, 1996), xiii.
28 Bruce J. Malina, The Social World of Jesus and The Gospels (London, New York: Routledge, 1996), 11.
29 James D.G. Dunn, The Theology of Paul The Apostle (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 448.
LXX  yang  lebih  disukai  atas  kata qāhāl dalam  bahasa  Ibrani. 30 Kata ekklēsia juga membedakan  orang-orang  Kristen  mula-mula  dengan  kelompok  sukarela  dan perkumpulan  pribadi/tersendiri  yang  banyak  jumlahnya,  yang  juga  hidup  di  dunia Yunani  serta  yang  hanya  memperbolehkan  orang  dari  status  yang  sama  menjadi anggotanya. 31 Gereja,  di  pihak  lain,  tidak  memandang  dirinya  selaku  masyarakat sukarela  atau  perkumpulan  pribadi,  tetapi  sebagai  suatu  komunitas  universal  yang terwujud  dalam  jemaat-jemaat  lokal,  yang  merangkum  orang  yang  berasal  dari  semua kalangan  masyarakat.  Cara  yang  ditempuh  oleh ekklēsia Kristen  yang  majemuk  di berbagai  daerah  untuk  mengorganisasikan  dirinya  pada  mulanya  bervariasi.  Sekurang- kurangnya  di  beberapa  daerah,  pemimpin-pemimpin  setempat  baik  laki-laki  maupun perempuan  dipilih  secara  demokratis,  misalnya  dalam  Kisah  Para  Rasul  6.  Demikian juga,  persoalan-persoalan  utama  yang  dihadapi  gereja  yang  sedang  bertumbuh  itu diselesaikan  dalam  musyawarah  dan  sering  kali  melalui  konsensus  (kesepakatan) misalnya  dalam  Kis  15;  2)  bahwa  pemakaian ekklēsia dalam  bahasa  Yunani  lebih merupakan  istilah  politis  ketimbang  kultis  yang  melukiskan  persekutuan  warga  yang berkumpul  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  kewarganegaraan  mereka.  Pada umumnya  orang  Yunani  bingung  karena  cara  orang  Kristen  memakai  kata  itu  dalam teologi.  Sementara  bagi  orang  Kristen  Yunani,  kata  itu  menyiratkan  analogi  dengan dewan sekuler yang terdiri dari para warga dengan implikasi bahwa orang-orang Kristen bertanggung  jawab  untuk  menjamin  agar  bukan  hanya  komunitas  mereka,  melainkan juga masyarakat yang lebih luas, diperintah dengan baik (bnd. 1 Kor. 6:2). 32
Lebih  lanjut  Maan  mengatakan  bahwa  relasi  antara ekklēsia kristiani  dan masyarakat  politik  menjadi  persoalan  yang  mendapat  perhatian  utama  dari  para penguasa  kekaisaran  ketika  kekristenan  berkembang  di  seluruh  Kekaisaran  Romawi. 33 Kekristenan  semakin  dianggap  sebagai  insititusi  sosio-politik  tandingan,  pusat kekuasaan lain, yang membuat klaim-klaim absolut dan universal atas nama Allah. Jadi, keberadaannya sendiri memang mengganggu secara politis dan kadangkala juga secara ekonomis.  Hal  ini  kemudian  disadari  oleh  kekaisaran,  pada  waktu  orang  Kristen menolak  untuk  mengakui  ilah-ilah  warga  lokal  dan  juga  menolak  menyembah  kaisar sebagai ilahi. Pembangkangan sipil semacam itu menyuntikkan suatu dualisme kritis ke dalam  masyarakat  politik  dan  mejadi  tonggak  penting  dalam  perkembangan  gagasan civil  society di  kemudian  hari. 34 Tidak  mengherankan,  perlu  banyak  upaya  dari  para apologet  untuk  meyakinkan  para  penguasa  bahwa  orang  Kristen  dapat  menjadi  orang beriman  yang  taat  sekaligus  warga  negara  yang  baik.Orang  Kristen  kemudian  dapat
30 Grucy, Christianity and Democracy , 48-49; Pelita Hati Surbakti, “Gereja, Anak dan Bapa dalam Injil Matius: Sebuah Studi Relasional.” Jurnal Lensa, 5 (1): 54.
31 Grucy, Christianity and Democracy , 50.
32 Ibid., 51.
33 Michael Maan, The Sources of Social Power (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 325.
34 Grucy, Christianity and Democracy , 51-52.
belajar  cepat  dalam  lingkungan  masyarakat  Romawi,  bahkan  belajar  memandang tatanan sosialnya sebagai ketetapan ilahi. 35
Dari bagian ini dapat dilihat bahwa orang Kristen mula-mula berupaya keras untuk membuat suatu komunitas yang lebih baik. Hal itu dikarenakan tatanan kehidupan saat itu  tidak  sesuai  dengan  tatanan  kehidupan  yang  diperjuangkan  oleh  Yesus  yang  telah mati di salib.

## Implementasi Pemikiran John W. De Gruchy
Kehidupan  sosial  dalam  konteks  demokrasi  penting  dipikirkan  dengan  amat matang, arif, dan bijaksana agar dapat terwujud nyata dalam kehidupan dan terpelihara bagi  generasi  terkhusus  Indonesia  mendatang.  Ranah  hidup  berdemokrasi  tidak  hanya sebatas  tentang  politik  dan  kekuasan,  tetapi  juga  tentang  bagaimana  menjadi  pelopor untuk  menegakkan  keadilan/kebenaran  di  tengah-tengah  ketidakberdayaan  dan kekalutan.  Maka  sebagai  warga  gereja,  kita  diharapkan  untuk  tidak  menarik  diri  dan menafikan  peran  nyata  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  emansipasi  dan  pengentasan  – persoalan  dan  pergumulan  –  bangsa  yang  telah  mencapai  taraf  kompleks  dan  akut, bahkan  dalam  ranah  etis-moralistis  yang  sekarang  ini  sedang  krisis.  Namun  sebelum melihat  implementasi  pemikiran  dari  John  W.  De  Gruchy,  penulis  melihat  bahwa penting  untuk  menegaskan  terlebih  dahulu  bagaimana  posisi/kedudukan  umat  Kristen dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.
Andreas A. Yewangoe dalam Tidak Ada Penumpang Gelap akan sangat menolong pembaca.  Ia  mengatakan  bahwa  umat  Kristen  Indonesia  merupakan  bagian  integral bangsa.  Alasannya,  karena  pada  dasarnya  umat  Kristen  tidak  dapat  dilepaskan  dari bangsa  Indonesia  yang  majemuk. 36 Kemajemukan  menjadi  kata  kunci  yang  patut dipertimbangkan  dengan  sebaik  mungkin  ketika  bangsa  ini  akan  didirikan  oleh  para founding fathers . Dengan mengakui kemajemukan, itu sama halnya dengan mengayomi atau  mengajak  suku,  etnis,  bahasa,  dan  agama  yang  heterogen  –  meskipun  secara kuantitas  berbeda  –  untuk  menyebut  diri  sebagai  satu  identitasi  bangsa,  yakni Indonesia. 37 Ia juga mengatakan bahwa pernyataan ini mesti terus-menerus digaungkan dan  diorasikan  karena  tidak  jarang  timbul  yang  namanya  keragu-raguan,  baik  di kalangan umat agama lain yang melihat umat Kristen sebagai “penumpang gelap dalam kereta  yang  bernama  Indonesia”  maupun  di  kalangan  umat  Kristen  sendiri  yang mengidap  penyakit minderwaardigheidscompleks (rasa  rendah  diri)  karena  merasa  diri minoritas . 38
Selanjutnya,  tentang  bagaimana  mengimplementasikan  – syalom dan  keadilan, “teori Kerajaan Allah” dan ekklesiā Kristen yang telah dijelaskan sebelumnya  – dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi. Beberapa poin penting, yaitu:
35 W.H.C. Frend, The Rise of Christianity (Philadelphia: Fortress Press, 1984), 131.
36 Yewangoe, Tidak Ada Penumpang Gelap , 7.
37 Ibid., 8-9.
38 Ibid., 7.

## Syalom dan Keadilan
Seperti  yang telah ditegaskan oleh Gruchy bahwa syalom dan keadilan adalah hal yang  perlu  dilakukan  secara  berbarengan.  Bagaimana  mungkin  mengikrarkan syalom namun  mempraktikkan  ketidakadilan.  Sebaliknya,  keadilan  niscaya  akan  terwujud apabila  tidak  mengalami  penyembuhan,  pemulihan,  dan  keutuhan  hubungan  secara pribadi  baik  dengan  Tuhan  maupun  dengan  manusia  lainnya alias syalom .  Dalam konteks  kehidupan  sosial  dalam  demokrasi  khususnya  Indonesia,  keadilan  merupakan nilai  yang  tidak  bisa  ditepis,  diabaikan,  dan  dipermainkan.  Berdasarkan  pemikiran Gruchy,  di  sini  warga  gereja  diajak  untuk  mengadopsi  bagaimana  kepedulian  Tuhan kepada  orang-orang  yang  mengalami  ketidakadilan,  seperti  orang  miskin,  tertindas, janda,  yatim  piatu,  dan  masyarakat  lainnya  yang  menjadi  korban.  Armand  Barus melalui  gagasan  Reinhold  Neibuhr  berkata,  berbicara  keadilan  maka  tidak  dapat dilepaskan  dari  kasih.  Kasih  dan  keadilan  bersifat  dialektis.  Kasih  membutuhkan keadilan,  dan  sebaliknya  keadilan  merupakan  implementasi  dari  kasih  dalam masyarakat.  Keadilan  adalah  aplikasi  dari  kasih.  Keadilan  adalah  pelayanan  kasih. 39 Barus  juga  berkata,  gereja  adalah  umat  Allah.  Gereja  dipanggil  dari  dalam  dunia  dan dikhususkan  oleh  dan  bagi  Allah,  kemudian  diutus  Allah  ke  dalam  dunia. 40 Sejalan dengan  itu,  Leonard  Hale  berkata,  bahwa  karya  pelayanan  gereja  harus  senapas  dan searah dengan karya pelayanan Kristus, termasuk di dalamnya perjuangan menegakkan keadilan. 41 Dalam  ilmu  Filsafat  Manusia,  makna  keadilan  selalu  terkait  dengan  orang lain,  yang  berarti  bahwa  sikap  adil  menyangkut  tentang  perlakuan  kita  terhadap  orang lain. 42 Benang merah yang dapat dilihat di sini ialah, bahwa gereja tidak dipanggil dan dieksklusifkan  oleh  Tuhan  dari  hegemoni  permasalahan  masyarakat,  melainkan  diutus ke dalam dunia untuk berkarya sebagaimana Tuhan peduli bahkan penuh kasih kepada manusia, bahkan ketika datang ke dalam dunia dalam inkarnasi Kristus. Karya Kristus bukanlah  karya  yang  memperjuangkan  permasalahan-Nya  sendiri,  namun  perjuangan bagi orang lain. Justru karena “merekalah/kitalah” Kristus datang ke dunia.

## Menghadirkan Kerajaan Allah
Perlu  dan  penting  disadari,  bahwa  upaya  untuk  menghadirkan  kerajaan  Allah bukanlah  upaya  yang  sebentar,  instan  dan  gampang.  Terlebih  di  Tanah  Air,  “rumah” dengan  berbagai  macam  latar  belakang  pribadi,  komunitas,  dan  golongan.  Tidak tertutup kemungkinan munculnya gesekan-gesekan mulai dari skala kecil hingga besar. Lantas,  bagaimana  umat  Kristen  Indonesia  dapat  menghadirkan  kerajaan  Allah?  Ruck dkk mengatakan bahwa umat Kristen seyogianya menjadi “komunitas yang relevan”. 43 Komunitas yang relevan artinya komunitas yang memiliki pesan yang layak diterapkan
39 Armand Barus, “Solidaritas Sosial Gereja”, 18.
40 Ibid.
41 Leonard Hale, Diutus ke dalam Dunia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 1.
42 Kasdin Sihotang, Filsafat Manusia: Jendela menyingkap Humanisme (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 130.
43 John Ruck dan Anne Ruck, Jemaat Misioner (Jakarta: YKBK, 2011), 269-306.
dan sesuai dengan konteks dari penerima pesan tersebut. Pesan umat Kristen tentu saja berdasar  kepada  kebenaran  Allah,  kebenaran  Alkitab,  keselamatan  melalui  Yesus Kristus,  dan  adanya  kehadiran  Roh  Kudus.  Pesan  ini  merupakan  pegangan  yang  perlu digenggam  erat  oleh  setiap  umat  Kristen  Indonesia  untuk  menjadi  individu  dan komunitas  yang  relevan.  Relevan  tidak  hanya  bagi  anggotanya  tetapi  juga  bagi masyarakat  sekitarnya.  PGI  pernah  merumuskan  bahwa  gereja  mempunyai  tanggung jawab politik dalam arti aktif dan ikut serta dalam mengupayakan kehidupan berbangsa, bernegara,  dan  bermasyarakat  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945  dengan memperjuangkan  keseimbangan  antara power,  justice,  and  love . 44 Sidang  Raya  ke-10 DGD  (Dewan  Gereja-gereja  Sedunia)  di  Busan  2013,  membahas  tentang  gereja  (umat Kristen)  mengambil  peran  untuk  menegaskan  bahwa  Injil  memberitakan  bagaimana Yesus berpihak kepada kaum miskin, tertindas dan kaum tersingkir, bukan sebaliknya. Gereja  mesti  bersuara  protes  terhadap  penindasan,  ketidakadilan,  kemiskinan, keserakahan,  dan  pada  gilirannya  memberitakan  bagaimana  Allah  bertindak  dan berpihak  kepada  kaum  yang  menderita. 45 Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa umat  Kristen  Indonesia,  dihimbau  untuk  mengambil  peran active  not  passive sebagai warga  negara  untuk  bisa  menghadirkan  kerajaan  Allah  dalam  kehidupan  bergereja, bermasyarakat, dan berbangsa.

## Ekklesiā Kristen
Berdasarkan  kajian  terhadap ekklesiā Kristen  dalam  pemikiran  Gruchy,  maka peran  warga  gereja  yang  diharapkan  adalah  1)  dapat  menjadi ekklesiā yang  mampu menegaskan  persekutuan  umat  Allah.  Persekutuan  yang  dimaksudkan  adalah persekutuan  yang welcome kepada  semua  orang  tanpa  memandang  statusnya. Persekutuan  ini  justru  mengusung  baptisan  sebagai  penolakan  radikal  terhadap pembedaan-pembedaan  strata  sosial  yang  berpotensi  terjadinya  perpecahan.  Selain  itu baptisan  juga  dimaksudkan  sebagai  tanda  masuknya  seseorang  ke  dalam  kelompok mesianis dalam arti kemanusiaan baru dari Allah. Dapat dikatakan baptisan merupakan tanda  “penyambutan”  seseorang  ketika  ia  telah  memutuskan  untuk  bergabung, ketimbang sebagai prasyarat untuk akan bergabung.
Selain  itu,  2)  diharapkan  hadir  menjadi  komunitas  yang  mampu  memperbaiki keadaan  yang  meliputi  tatanan  sosial-politis-ekonomis  bahkan  dalam  ranah  etis- moralistis  yang  sekarang  ini  sedang  mengalami  degradasi.  Sumadikarya 46 dalam sambutannya, mengatakan bahwa warga gereja – umat Kristen – perlu memikirkan dan bertindak dengan serius bukan saja tentang dampak dari gejala-gejala kebusukan dunia, tetapi juga penyebabnya. Sumadikarya menegaskan bahwa umat Kristen penting untuk menghayati  arti  dari  menjadi  Garam  dan  Terang.  Garam  bukan  hanya  penyedap  rasa, tetapi  juga  pencegah  kebusukan.  Terang  bukan  hanya  sebagai  penerang,  tetapi  juga
44 Yewangoe, Tidak Ada Penumpang Gelap , 223.
45 Rogate R. Mshana dan Athena Peralta (ed), Mengaitkan kemiskinan, Kesejahteraan, dan Ekologi (Jakarta: Pokja Oikotree, 2016), viii.
46 Mshana dan Peralta, Mengaitkan kemiskinan, Kesejahteraan, dan Ekologi , vii.
untuk  mengusir  kegelapan.  Sabar  Subekti  dalam  konteks  merespons  perkembangan kasus-kasus  politik  identitas  dan  pertumbuhan  kaum  fundamentalis  di  Indonesia  – ketika  politik  identitas  dijadikan  sarana  untuk  meraih  kekuasaan,  maka  salah  satunya agama  dijadikan  sebagai  penggerak  massa  dan  mengelolanya  menjadi  suara  politik  – berkata bahwa gereja dan warga gereja sudah saatnya berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian  di  dunia  sebagaimana  amanat  Kepala  Gereja  dan  sekaligus  sebagai tanggung  jawab  sebagai  warga  negara. 47 Dua  pendapat  di  atas  kiranya  semakin meneguhkan  peran  warga  gereja  dalam  kehidupan  sosial  khususnya  dalam  bangsa Indonesia yang demokratis. Ekklesiā peduli Indonesia.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas,  maka  kita  telah  menemukan  jawaban  dari pokok  pembahasan  dalam  tulisan  ini  yakni  tentang  bagaimana  warga  gereja  bisa  ikut berpartisipasi  dan  berkontribusi  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  bangsa  yang demokrasi.  Menurut  pemikiran  John  W.  De  Gruchy,  untuk  warga  gereja  dapat  ikut berperan  aktif,  maka  haruslah  kehadiran  warga  gereja  berlandaskan  kepada  “visi profetis”. Visi profetis tersebut meliputi tentang penegakan keadilan dengan syalom dan kasih, mewujudnyatakan/menghadirkan kasih Yesus dan implementasi Kerajaan Allah, dan  supaya  menjadi  komunitas ekklesiā yang  tidak  membuat  pembedaan-pembedaan strata kehidupan.  Visi profetis  ini penting sekali dijadikan sebagai  dasar/landasan  agar kehadiran warga gereja – umat Kristen -  di tengah-tengah gegap gempita permasalahan, pergumulan  bahkan  primordialisme  dalam  kebangsaan  merupakan  kehadiran  yang memiliki impact positif  dan  konstruktif.  Pula,  tidak  tertutup  kemungkinan  menjadi pelopor bagi kolaborasi dengan masyarakat lintas agama dan budaya demi mewujudkan keadilan dan perdamaian di Indonesia.

## Referensi
Bammel,  Ernst  dan  Moule,  C.F.D  (ed).  1984. Jesus  and  The  Politics  of  His  Day . Cambridge: Cambridge University Press.
Barus, Armand. 2009. “Solidaritas Sosial Gereja.” Jurnal Lensa , 3 (3): 1-21. Blomberg,  Craig  L.  1990. Interpreting  The  Parables .  Downers  Grove,  Illinois: InterVarsity Press.
Browning, W.R.F. 2014. Kamus Alkitab: Panduan Dasar ke dalam Kitab-kitab, Tema, Tempat, Tokoh, dan Istilah Alkitabiah . Jakarta: BPK Gunung Mulia. Dunn, James D.G. 1998. The Theology of Paul The Apostle . Grand Rapids: Eerdmans. Frend, W.H.C. 1984. The Rise of Christianity . Philadelphia: Fortress Press. Frost, Michael dan Hirsch, Alan. 2003. The Shaping of Things to Come: Innovation and Mission forThe 21 st Century Church . Peabody: Hendrickson Gruchy,  Jhon  W.  De.  1995. Christianity  and  Democracy .  Cambridge:  Cambridge University Press.
Gunawan, Chandra. 2014. “Gereja Mula-mula dan Pergumulan Politik Zamannya, Serta Implikasi Bagi Pergumulan Gereja Masa Kini.” Jurnal Te Deum , 3 (2): 183-215.
47 Subekti, Gereja di Tengah Maraknya Politik Identitas dan Fundamentalisme di Indonesia , 30.
Hardiman,  F.  Budi.  2018. Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari “Bangsa Setan-setan, Radikalisme Agama, sampai Post-Sekularisme . Yogyakarta: Kanisius, 2018. Hauerwas, Stanley. 1981. A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic . Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press. Held, David. 2006. Models of Democracy . Cambridge: Polity Press. Horsley, Richard A. 2003. Jesus and Empire: The Kingdom of God and The New World Disorder . Minneapolis: Fortress Press. Horsley, Richard A. 2014. Jesus  and The Politics of  Roman Palestine . Columbia: The University of South Carolina Press.
Ismail,  Andar.  2019. Selamat  Mengindonesia:  33  Renungan  tentang  Kebinekaan . Jakarta: BPKGunung Mulia.
Johnstone, Patrick. 1998. The Church is Bigger than you Think . Gerards Cross: WEC. Kusumohamidjojo,  B.  2000. Kebhinekaan  Masyarakat  Indonesia:  Suatu  Problematik Filsafat Kebudayan . Jakarta: Grasindo. Maan, Michael. 1986. The Sources of Social Power . Cambridge: Cambridge University Press.
Malina, Bruce J. 1996. The Social World of Jesus and The Gospels . London, New York: Routledge.
Marshal,  I.  Howard.  2004. New  Testament  Theology:  Many  Witnesses,  one  Gospel . Downers Grove: InterVarsity Press.
Minear,  Paul  S.  2004. Images  of  the  Church  in  the  New  Testament .  Louisville: Westminster John Knox Press.
Mshana,  Rogate  R  dan  Peralta,  Athena  (ed).  2016. Mengaitkan  Kemiskinan, Kesejahteraan, dan Ekologi . Jakarta: Pokja Oikotree. Niebuhr,  Reinhold.  1996. The  Nature  and  Destiny  of  Man .  Westminster:  Jhon  Knox Press.
Nugroho,  Heru.  2012.  “Demokrasi  dan  Demokratisasi:  Sebuah  Kerangka  Konseptual Untuk  Memahami  Dinamika  Sosial-Politik  di  Indonesia,” Jurnal  Pemikiran Sosiologi Volume 1 (1): 1-15. Ruck, John dan Ruck, Anne. 2011. Jemaat Misioner . Jakarta: YKBK. Schreiner,  Thomas  R.  2008. New  Testament  Theology:  Magnifying  God  in  Christ . Grand Rapids: Baker Academic.
Sihotang,  Kasdin.  2018. Filsafat  Manusia:  Jendela  menyingkap  Humanisme . Yogyakarta: Kanisius.
Silaen,  Victor.  2012. Bertahan  di  Bumi  Pancasila:  Belajar  dari  Kasus  GKI  Yasmin . Jakarta:YKBK.
Subekti,  Sabar.  2013.  “Gereja  di  Tengah  Maraknya  Politik  Identitas  dan Fundamentalisme di Indonesia.” Jurnal Lensa , 5 (1): 23-33.
Surbakti, Pelita Hati. 2013. “Gereja, Anak dan Bapa dalam Injil Matius: Sebuah Studi Relasional.” Jurnal Lensa , 5 (1): 49-57.
Surbakti,  Pelita  Hati.  2014.  “Kerajaan  Allah:  Antara  Frasa  yang  Relevan  dan Pemaknaan yang Relevan.” Jurnal Teologi Reformed Indonesia , 4 (1): 29-42. Yewangoe,  Andreas  A.  2015. Tidak  Ada  Penumpang  Gelap:  Warga  Gereja,  Warga Negara .Jakarta: BPK Gunung Mulia. Yoder, Jhon H. 1972. The Politics of Jesus . Grand Rapids: Eerdmans