INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 4489-4506 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Dinamika Konflik Pemilihan Umum Di Kota Bandung
Yogi Gumilar Saeful Akbar 1 ✉ , Algeri Yusuf Ahmad Choir 2 , Amelia Nurfaadiyah 3 , Devina Novelia 4 , Leciana Juliana 5 , Nabila Rahmadani 6 , Windy Dwi Yulia 7
Universitas Langlangbuana
Email: yogi.gumilar@unla.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) seringkali menimbulkan konflik, baik konflik yang timbul antar- pemilih maupun pemilih dengan penyelenggara. Konflik tersebut dapat dipicu karena berbagai faktor yang melatarbelakangi pemilih maupun calon yang terlibat dalam pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik pemilu di Kota Bandung dengan mengidentifikasi dan menggali faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan konflik, yaitu perbedaan antar-individu,, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan,  dan  perubahan  sosial.  Pendekatan  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan merujuk  pada  teori  Soerjono  Soekanto,  yang  memaparkan  bahwa  faktor  penyebab  konflik  dapat memengaruhi  tingkat  keparahan  konflik.  Lokasi  penelitian  difokuskan  pada  Kota  Bandung,  dengan menganalisis kondisi dalam pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suasana pemilu di Kota Bandung tahun 2024 berjalan kondusif karena masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dalam memahami proses pemilu, sehingga kemungkinan konflik dari faktor yang diteliti dapat ditanggulangi dan diselesaikan dengan efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terjadi konflik signifikan di masyarakat  Kota  Bandung,  mengindikasikan  bahwa  pemahaman  yang  baik  terhadap  pemilu  dapat mengendalikan dan menyelesaikan potensi konflik.
Kata Kunci: Analisis Konflik, Faktor Pemicu Konflik, Pemilu

## Abstract
The  implementation  of  elections  often  gives  rise  to  conflicts,  both  between  voters  and  among organizers.  These  conflicts  can  be  triggered  by  various  factors  involving  voters  and  candidates participating in the election. This research aims to analyze election conflicts in the city of Bandung by identifying and exploring factors that have the potential to cause conflict, such as individual differences, cultural  disparities,  variations  in  interests,  and  societal  changes.  A  qualitative  approach,  referencing Soerjono Soekanto's theory, which explains how factors causing conflict can influence its severity, was used in this research. The study focused on the Bandung city, analyzing the conditions surrounding the 2024 election. The research findings  indicate that the election atmosphere in Bandung in 2024 was conducive due to the community's political knowledge. Consequently, potential conflicts arising from the  identified  factors  could  be  addressed  and  resolved  effectively.  Interview  results  revealed  no significant conflicts among the people of Bandung City, suggesting that a thorough understanding of elections can mitigate and resolve potential conflicts.
Keywords: Onflict Analysis, Conflict Trigger Factor, Election

## PENDAHULUAN
Pada  era  demokrasi,  integritas  pemilihan  umum  menjadi  landasan  utama  untuk menjadikan  suatu  sarana  dalam  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  guna  menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Presiden Republik Indonesia, 2017a). Pemilu merupakan ajang untuk memenuhi posisi di pemerintahan yang dilakukan secara sah melalui pemilihan oleh masyarakat untuk menetukan pemimpin dan wakil, untuk penyampaian aspirasi mereka (Anggara, 2019). Pemilu memiliki peran ganda, berfungsi  sebagai  tempat  di  mana  konflik  muncul  dan  juga  sebagai  alat  untuk menyelesaikan konflik. Sebagai arena konflik, pemilu muncul sebagai hasil dari ketegangan antara partai yang bersaing, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan konfrontasi fisik atau non fisik. Sementara itu, sebagai instrumen resolusi konflik, pemilu dianggap sebagai proses yang dapat mengakhiri ketegangan dengan memberikan keputusan melalui suara rakyat (Anggraini et al., 2019).
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  menjadi  momen  penting  dalam  kehidupan  demokratis suatu  negara.  Sebagai  bentuk  penyelenggaraan  kedaulatan  rakyat,  pemilu  memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memilih wakil-wakil mereka
dalam  lembaga-lembaga  legislatif  dan  eksekutif.  Aspirasi  merupakan  suatu  impian  atau harapan yang menjadi landasan bagi tuntutan perubahan atau pemenuhan kebutuhan yang dirasakan oleh individu, kelompok, atau seluruh masyarakat. Dalam konteks pemilu, aspirasi masyarakat dapat meliputi beragam hal, mulai dari penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi  manusia,  ketersediaan  lapangan  pekerjaan  yang  memadai,  hingga  penanganan masalah kesenjangan sosial.
Ketika memilih calon wakil rakyat dan partai dalam pemilu, masyarakat cenderung memberikan suaranya pada mereka yang dianggap mampu mewakili serta  mewujudkan aspirasi yang mereka miliki. Visi dan misi yang diusung oleh calon atau partai menjadi faktor penentu dalam proses pemilihan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat memainkan peran penting dalam dinamika pemilu. Sebagai contoh, dalam sebuah pemilu, masyarakat mungkin memiliki aspirasi untuk melihat peningkatan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mereka berharap agar calon yang mereka pilih nantinya dapat menjadi penggerak dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara  mereka.  Selain  itu,  aspirasi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  juga menjadi  salah  satu  faktor  penting.  Masyarakat  ingin  melihat  adanya  kebijakan  yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan berkelanjutan.
Tidak hanya itu, penyelesaian permasalahan kesenjangan sosial juga menjadi fokus aspirasi bagi sebagian besar masyarakat. Mereka berharap adanya kebijakan yang mampu mengurangi  disparitas ekonomi dan sosial di dalam masyarakat.  Oleh  karena itu, calon- calon yang mampu memberikan solusi konkret terhadap masalah-masalah tersebut akan mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat.
Dalam praktiknya, aspirasi masyarakat tercermin dalam dinamika politik sehari-hari. Para calon dan partai politik berusaha untuk memahami dan menggambarkan diri mereka sebagai  pihak  yang  mampu  mewujudkan  aspirasi  tersebut.  Melalui  berbagai  macam kampanye  dan  program-programnya,  mereka  berupaya  untuk  meyakinkan  masyarakat bahwa visi dan misi mereka sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat luas.
Namun,  aspirasi  masyarakat  tidak  selalu  seragam.  Masyarakat  terdiri  dari  beragam lapisan  dan  kelompok  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan  yang  berbeda-beda.  Oleh karena  itu,  dalam  konteks  pemilu,  sangat  penting  bagi  calon  dan  partai  politik  untuk memahami serta merespons aspirasi yang beragam ini dengan bijak. Keterbukaan untuk mendengarkan dan mewakili berbagai suara dari masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam  meraih  dukungan  pemilih.  Dalam  konteks  pemilu  yang  semakin  terbuka  dan demokratis, partisipasi aktif masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat harus merasa
bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka diperhatikan dan diwakili oleh para pemimpin yang terpilih. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin terpilih menjadi hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat.
Kepemimpinan lokal memainkan peran yang sangat vital dalam merancang strategi dan membentuk tim pemenangan selama pemilihan umum, yang dijadikan sebagai poros utama  dalam  memberikan  aspirasi  terhadap  masyarakat.  Kepemimpinan  lokal  yang berfokus  pada  evaluasi  pasca  pemilu  dalam  melakukan  pembelajaran  yang  mencakup pengalaman  kampanye  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap perbaikan strategi untuk pemilihan umum yang akan datang. Sebagai contoh, pemilihan Ridwan  Kamil,  mantan  Gubernur  Jawa  Barat  sebagai  Ketua  Tim  Kampanye  Daerah  Jawa Barat oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 2 pada pemilu 2024, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Kepercayaan masyarakat terhadap pengaruh kepemimpinan lokal Ridwan Kamil dalam memenuhi aspirasi masyarakat dan pencapaian prestasi  dalam  masa  jabatan  sebagai  Gubernur  Jawa  Barat  dianggap  dapat  menarik kepercayaan masyarakat dalam pemilihan umum. (Dirgantara, 2023)
Perbedaan aspirasi dan pilihan politik dapat memicu konflik akibat perbedaan isu yang diperjuangkan.  Dalam  penyelenggaran  pemilu  khususnya  di  Jawa  Barat,  Kota  Bandung, sebagai pusat kegiatan politik dan sosial, menjadi lokasi yang memiliki kondisi pemilu yang dinamis.  Sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi  dan  sosial  di  Jawa  Barat,  Kota  Bandung menjadi lingkungan yang dinamis selama proses pemilu. Partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat tetap mendatangkan tantangan kompleks terkait konflik dalam pemilu. Konflik- konflik ini tidak hanya berasal dari persaingan politik, tetapi juga melibatkan berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat yang menjadi isu dalam aspirasi, seperti agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Politisasi identitas menjadi salah satu sumber konflik yang paling sering ditemui di Indonesia. Sebagai contoh pada kasus pemilu 2019, politik  identitas  dengan  membawa  simbol  agama  dijadikan  sebagai  alat  dalam  pemilu melalui media kampanye, terutama di media online untuk menunjukkan bahwa kandidat memiliki ketaatan agama yang tinggi. Politisasi agama tersebut kemudian berkembang dan menghasilkan politik kebencian (Ronaldo & Darmaiza, 2021). Pada pemilu di Kota Bandung, faktor  agama  menunjukkan  kompleksitas  dinamika  sosial  melalui  analisis  konflik  agama. Terlihat bahwa masalah-masalah agama memiliki potensi untuk menimbulkan ketegangan, memperlebar kesenjangan antar kelompok-kelompok, dan berpengaruh pada pergerakan politik, sehingga dapat memengaruhi persentase suara dari tahun 2018-2022. Data terkait potensi konflik pemilu 2018 hingga 2022 di Kota Bandung disajikan pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1 Data Faktor Potensi Konflik Di Kota Bandung Sumber: (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023)
Konflik merupakan bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya,  konflik merupkan bagian  dari  proses interaksi  sosial  yang terjadi karena  adanya perbedaan- perbedaan baik fisik emosi, kebudayaan dan perilaku atau presepsi mengenai perbedaan kepetingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirası pihak -pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (Mustamin, 2016). Konflik tidak dapat terhindarkan di dalam kelompok masyarakat, karena konflik dapat muncul akibat adanya perbedaan kepentingan. Munculnya konflik ini berasal dari individu-individu yang berada dalam satu lingkungan, dipicu  oleh  keberadaan  elit  yang  memegang  kekuasaan  dan  memberi  perintah  kepada kelompok lain yang menjadi target dari perintah tersebut (Dahrendorf, 1958). Sedangkan menurut  pembahasan  lain  konflik  merupakan  Benturan  seperti  perbedaan  pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu- individu, individu dan kelompok, kelompok dan individu atau kelompok dengan pemerintah (Anggraini et al., 2019). Pandangan serupa juga diungkapkan bahwa konflik sebagai persepsi tentang adanya perbedaan kepentingan atau keyakinan yang bertujuan untuk  mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama bagi pihak yang terlibat dalam suatu konflik (Rubin, J. Z., Pruitt, D. G., & Kim, 1994) .
Teori konflik yang dikemukakan Soerjono Soekanto menjadi dasar konseptual yang sesuai. Teori tersebut fokus pada aspek-aspek sosiologis yang dapat menjelaskan dinamika konflik dalam konteks pemilu. Ide-ide seperti konflik sosial, stratifikasi sosial, dan interaksi sosial dapat diterapkan untuk menguraikan faktor-faktor yang memicu konflik dalam proses
pemilihan  umum  di  Kota  Bandung  (Soekanto,  2006).  Menelaah  konflik  pemilu menggunakan metode kualitatif dengan teori konflik ini sangat penting, karena bertujuan untuk menelaah suatu pertentangan antar individu ataupun kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, yang disertai dengan menentang pihak lawan dapat berupa ancaman atau kekerasan (Soekanto, 2006). Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan konflik Soerjono Soekanto:
a. Perbedaan antara individu-individu yang dapat melahirkan perbedaan pendirian dan perasaan;
b. Perbedaan  kebudayaan merupakan suatu hal yang melatarbelakangi  pembentukan serta perkembangan kepribadian;
c. Perbedaan  kepentingan  merupakan  sumber  utama  dari  pertentangan  dalam kepentingan ekonomi, dan politik;
d. Perubahan  sosial  dapat  merubah  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  sehingga menyebabkan munculnya golongan-golongan yang memiliki pendirian berbeda. Analisis  konflik  pemilu  di  Kota  Bandung  melibatkan  pemahaman  yang  mendalam terhadap  ketimpangan  sosial,  politik,  dan  ekonomi  yang  mungkin  menjadi  pemicunya. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi laporan dari para pelaksana pemilu, baik dari kandidat, pemilih (masyarakat), maupun pihak terkait lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mencari jawaban atas pertanyaan "apa" yang terjadi, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" konflik pemilu muncul dan berkembang di Kota Bandung. Diharapkan bahwa melalui pemahaman yang mendalam terhadap konflik pemilu di Kota Bandung, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merancang strategi mitigasi konflik, meningkatkan integritas pemilu, dan memperkuat dasar demokrasi di tingkat lokal.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Menurut  (Creswell  & Creswell,  2018),  penelitian  kualitatif  yaitu  metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang-dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses metode penelitian kualitiatif diekplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas perilaku, kejadian, tempat  dan  waktu  .  Sehingga  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dalam penelitian  Analisis Konflik Pemilu di Kota Bandung. Setelah data dianalisis, hasil penelitian dapat diinterpretasi untuk mengidentifikasi pola, keterkaitan, dan kesimpulan yang relevan
dengan konflik pemilu di Kota Bandung. Penginterpretasi hasil penelitian membantu dalam menyederhanakan  kompleksitas  konflik  pemilu  dan  memberikan  wawasan  yang  relevan untuk pembuatan keputusan.
Penggunaan  metode  kualitatif  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  tentang  suatu  masalah,  gejala,  fakta,  peristiwa  atau  realita  secara  luas  dan mendalam sehingga diperoleh pemahaman baru. Adapun metode kualitatif adalah untuk mengutamakan bahan atau hasil pengamatan yang sulit diukur dengan angka atau ukuran, terlepas  dari  fakta  bahwa  peristiwa  tersebut  terjadi  dalam  masyarakat.  Metode  kualitatif lebih cocok digunakan ketika fokus penelitian adalah untuk memahami konteks, makna, dan interpretasi peristiwa atau perilaku. Hal ini berbeda dengan metode kuantitatif yang lebih menitikberatkan  pada  pengumpulan  data  berupa  angka  dan  statistik.  Faktor  penyebab terjadinya konflik disajikan pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Tabel Faktor Penyebab Terjadinya Konflik
KAJIAN ASPEK KAJIAN Konflik • Perbedaan antara individu-individu • Perbedaan kebudayaan
• Perbedaan kepentingan
• Perubahan sosial
Sumber: (Soekanto, 2006)
Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan responden dalam penelitian ini adalah  metode purposive  sampling.  Metode  purposive  sampling  merupakan  teknik penentuan  sampling  yang  dipilih  dengan  pertimbangan  tertentu  (Sugiyono,  2018). Pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  ditetapkan  dengan  beberapa  kriteria  untuk mendapatkan  hasil  yang  valid.  Kriteria  yang  digunakan  dalam  penentuan  responden meliputi pemahaman terhadap kondisi pemilu di Kota Bandung dan pemahaman terhadap konflik terkait pemilu di Kota Bandung. Responden yang dipilih merupakan perwakilan dari lembaga  yang  berwenang,  tokoh  masyarakat,  dan  pemilih  pemula  yang  berada  di  Kota Bandung.  Penelitian  ini  tidak  memiliki  batasan  sampel,  namun  penentuan  sampel responden bergantung pada kejenuhan data. Kelompok responden disajikan pada Tabel 1.2.
Tabel 1.2 Responden Penelitian
No. Kelompok Responden 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung 2 Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung 3 Tokoh Agama Kota Bandung 4 Budayawan Kota Bandung 5 Perwakilan Masyarakat – Pemilih pemula (Generasi-Z)
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menjelang pemilu 2024, potensi terjadinya konflik dan polarisasi masyarakat semakin tinggi terlebih karena seluruh pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak, maka wacana akan keamanan saat pemilu menjadi urgensi sendiri potensi kerawanan konflik. Wawancara dilakukan  terhadap  Kesbangpol  Kota  Bandung,  KPU  Kota  Bandung  serta  Tokoh  Agama, Tokoh  Budayawan  dan  perwakilan  masyarakat  Kota  Bandung  yang  merupakan  pemilih pemula (Generasi-Z). Data awal potensi konflik yang menjadi  landasan  dalam penelitian adalah  data  konflik  di  Kota  Bandung  yang  disajikan  pada  Gambar  1.1,  yang  kemudian dikonfirmasi  menggunakan  aspek  kajian  berdasarkan  teori  yang  dikembangkan  oleh Soekanto  (2006)  meliputi  perbedaan  antar  individu,  perbedaan  kebudayaan,  perbedaan kepentingan dan perubahan sosial.

## Kondisi Potensi Konflik Kota Bandung Tahun 2018-2022
Berdasarkan  data  sekunder  yang  didapatkan  dari  Kesbangpol  Kota  Bandung  dan disajikan  pada  Gambar  1.1,  dapat  dilihat  bahwa  pada  awal  tahun  2018  Kota  Bandung menghadapi tingkat potensi konflik ekonomi yang signifikan dalam konteks pemilu. Namun, hingga akhir tahun 2022, terjadi penurunan persentase potensi konflik tersebut. Fenomena ini  mengindikasikan  adanya  dinamika  yang  signifikan  dalam  politik  lokal  Kota  Bandung sepanjang periode tersebut, yang patut untuk dikaji lebih dalam dalam konteks pemahaman konflik politik dan sosial-budaya di tingkat lokal.
Permasalahan sosial-budaya seringkali menjadi pokok perhatian dalam tahun-tahun politik,  terutama  dalam  konteks  persiapan  menghadapi  pemilu  serentak  yang  akan menentukan  arah  aspirasi  masyarakat.  Konflik  politik  dalam  konteks  pemilu  sering  kali muncul karena persaingan antar partai politik, perbedaan ideologi, dan isu-isu sensitif yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat. Karakteristik dan kebijakan dari masing- masing kandidat, serta strategi kampanye yang digunakan, dapat menjadi pemicu utama bagi munculnya konflik politik.
Selain itu, aspek Hankamnas (Pertahanan dan Keamanan Nasional) juga dapat menjadi sumber  konflik  selama  pemilu.  Ketegangan  politik  atau  perbedaan  pandangan  terkait kebijakan pertahanan dan keamanan nasional sering kali menjadi titik-titik gesekan di antara para peserta pemilu. Isu-isu keamanan bisa dimanfaatkan sebagai alat politik selama masa kampanye, yang kemudian dapat memicu ketegangan di kalangan masyarakat.
Selanjutnya, faktor perselisihan antara organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan instansi-instansi lainnya juga sering muncul selama periode pemilu. Perselisihan ini dapat timbul akibat perbedaan pandangan, interpretasi isu politik, atau  persaingan  kepentingan  antar  pihak-pihak  yang  terlibat.  Dalam  suasana  kompetisi politik yang ketat, peningkatan ketegangan bisa menjadi hal yang wajar terjadi.
Namun, penting untuk diingat bahwa konflik yang terjadi selama pemilu tidak selalu bersifat  negatif.  Konflik  dapat  pula  menjadi  momentum  untuk  meningkatkan  kesadaran politik  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  demokrasi.  Konflik  yang  dihadapi masyarakat bisa menjadi peluang untuk mendiskusikan isu-isu yang penting bagi mereka, serta mencari solusi bersama untuk masalah-masalah yang dihadapi.
Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan semangat "Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh" sebagai landasan bagi tindakan-tindakan yang diambil oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ormas, LSM, dan instansi-instansi lainnya. Semboyan ini, yang berasal dari budaya Jawa,  mendorong  untuk  saling  mengingatkan,  saling  mengasihi,  dan  saling  menjaga. Implementasi  semboyan  ini  dapat  membantu  mempererat  tali  persaudaraan  antara berbagai  pihak,  sehingga  konflik  dapat  diatasi  secara  lebih  baik  dan  kerja  sama  dapat terwujud.
Selain itu, dalam menghadapi  konflik  politik  yang mungkin muncul  selama  pemilu, pendekatan yang  inklusif dan  berbasis pada dialog antarberbagai  pihak menjadi  sangat penting. Pembangunan pemahaman bersama tentang isu-isu yang menjadi sumber konflik, serta  upaya  untuk  mencari  solusi  yang  adil  dan  berkelanjutan,  dapat  menjadi  langkah- langkah yang efektif dalam mengelola konflik politik dengan baik.
Dalam  mengembangkan  pendekatan  ini,  peran  lembaga-lembaga  pendidikan  dan penyuluhan  politik  juga  tidak  boleh  diabaikan.  Lembaga-lembaga  ini  memiliki  peran penting  dalam  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  proses  demokrasi  dan pentingnya partisipasi politik yang bertanggung jawab. Melalui penyuluhan dan pelatihan yang  tepat,  masyarakat  dapat  dilengkapi  dengan  keterampilan  dan  pengetahuan  yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam proses pemilu.
Dengan demikian, meskipun konflik politik selama pemilu dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi stabilitas dan kemajuan suatu masyarakat, namun dengan pendekatan yang  tepat  dan  kerjasama  yang  baik  antarberbagai  pihak,  konflik  tersebut  dapat  diatasi secara efektif. Selain itu, konflik juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.
Kondisi Potensi Konflik terkait Pemilu di Kota Bandung Tahun 2024
Bagian  ini  akan  menjelaskan  tentang  kondisi  potensi  konflik  terkait  pemilu  di  Kota Bandung pada Tahun 2024 berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

## Perbedaan Antar Individu
Perbedaan  individu  merupakan  perbedaan  kuantitatif  dalam  suatu  sifat,  yang  bisa membedakan  satu  individu  dengan  individu  lainnya.  Individu  menunjukan  kedudukan seseorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan  dengan  orang  perseorangan.  Perbedaan  ini  disebut  perbedaan  individu  atau perbedaan  individual  yang  menjadi  ciri  dan  sifat  orang  yang  dapat  menjadi  pembeda individu satu dengan yang lain. Sifat individu dapat mengalami perubahan sebagai bentuk peralihan tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus menerus karena sifat sosial yang dinamis (Yanti et al., 2020). Konflik dapat terjadi antar individu dalam suatu kelompok karena faktor perbedaan pandangan dan kepentingan dari berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
Definisi tersebut dapat menjelaskan konflik dalam kegiatan politik yang melibatkan banyak  individu  dan  kelompok.  Perbedaan  dari  berbagai  individu  tersebut  dapat menghasilkan banyak pemikiran dan kebutuhan yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi pemicu adanya konflik terkait politik, baik yang dipicu dari perbedaan pilihan, perbedaan kepercayaan, norma, nilai, maupun  dari isu penting yang menjadi fokus utama dari tiap individu. Salah satu aspek mendasar terkait individu yang sering menimbulkan konflik dalam pemilu adalah kepercayaan atau agama.
Data Kesbangpol pada Gambar 1.1 menunjukkan terdapat penurunan konflik akibat perselisihan  terkait  agama  di  Kota  Bandung  dalam  kurun  waktu  2018-2022.  Penyebab penurunan  konflik  agama  dalam  pemilu  di  Kota  Bandung  serta  potensi  dampaknya terhadap pemilu yang akan datang menjadi subjek wawancara dengan responden. Menurut Bapak  Bachtiar,  responden  yang  merupakan  Kepala  Sub  Bidang  Pendidikan  Politik Kesbangpol Kota Bandung, Bandung merupakan daerah yang heterogen dengan penduduk
yang  mewakili  beragam  agama,  bahkan  memiliki  warga  yang  menganut  kepercayaan lainnya. Meskipun demikian, harmoni dan toleransi antarumat beragama telah menjadi ciri khas  masyarakat  Kota  Bandung,  tercermin  dari  adanya  kampung  toleransi  di  berbagai wilayah. Bapak Osin Sodikin, responden yang merupakan budayawan Sunda menambahkan bahwa  perubahan  demografi,  seperti  pertumbuhan  populasi  dan  perubahan  komposisi penduduk,  dapat  memengaruhi  dinamika  politik  dan  preferensi  pemilih.  Kemungkinan adanya generasi baru yang lebih terbuka terhadap pemilihan tanpa terpaku pada faktor agama menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya faktor agama dalam pemilu. Meskipun demikian, penurunan faktor agama tidak selalu menjadi penentu dalam pemilu, karena masyarakat Kota Bandung telah menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih cerdas terhadap proses pemilu, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Osin Sodikin. Kesimpulan ini diperkuat dengan pandangan bahwa setiap agama menawarkan konsep perdamaian dan solusi  terbaik  untuk  mengatasi  konflik,  menunjukkan  bahwa  keyakinan  agama  masih memainkan  peran  penting  dalam  memelihara  kedamaian  dan  keselamatan  masyarakat. Kenyataan  ini  menyebabkan  penganut  masing-masing  agama  melakukan  klaim  ekstrim bahwa  agama  yang  dianutnya  benar,  sehingga  sering  terjadi  benturan  keyakinan  yang dapat memicu konflik antar umat beragama.  Bentrokan seperti itu tidak dapat dihindari, karena terdapat banyak agama yang berbeda di dunia (Lestari, 2020). Namun, dalam kasus konflik pemilu akibat perbedaan individu dalam hal kepercayaan di Kota Bandung, benturan tersebut  dapat  diminimalisir  dengan  kehidupan  heterogen  yang  berdampingan  dan pemahaman bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan.

## Perbedaan Kebudayaan
Perbedaan  dalam  kebudayaan  merupakan  suatu  fenomena  yang  mencakup kompleksitas yang meliputi aspek-aspek seperti ilmu pengetahuan, kebiasaan, kepercayaan, seni,  moralitas,  hukum,  tradisi,  dan  kemampuan  lainnya.  Dalam  pandangan  ini,  setiap masyarakat  di  dunia  memiliki  kebudayaan  yang  menjadi  ciri  khasnya,  dan  kebudayaan tersebut  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  kehidupan  sosial  mereka.  Teori  ini diperkuat oleh Hatu (2011), yang menegaskan bahwa kebudayaan mencerminkan nilai-nilai, norma,  dan  tradisi  yang  hidup  dalam  masyarakat,  serta  menjadi  bagian  integral  dari identitas kolektif suatu kelompok. Keberadaan kebudayaan tercermin dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan membentuk identitas kolektif yang mengikat mereka sebagai suatu  entitas  sosial.  Perbedaan  antara  kebudayaan,  di  satu  sisi,  didasarkan  pada  tingkat
keterbukaan  terhadap  pengaruh  luar,  dengan  beberapa  kebudayaan  cenderung mempertahankan sifat tertutup dan mewarisi nilai-nilai tersebut secara turun-temurun.
Dalam konteks pemilihan calon dalam sebuah pemilihan umum, peran latar belakang kebudayaan  menjadi  penting  dalam  pertimbangan  pemilih.  Sebagaimana  yang disampaikan oleh Bapak Fajar Kurniawan dari KPU Kota Bandung, representasi kebudayaan dalam pemerintahan sering kali menjadi alasan bagi sebagian pemilih untuk memilih calon tertentu. Namun demikian, Bapak KH. Abdul Kohar Nurzaman Al-Qudsy Lc mengingatkan bahwa latar  belakang  kebudayaan  seharusnya  tidak menjadi  satu-satunya kriteria  dalam memilih  calon.  Aspek-aspek  seperti  kompetensi,  integritas,  visi,  dan  kemampuan  untuk memecahkan  masalah  juga  harus  dipertimbangkan  secara  serius.  Pandangan  ini menunjukkan bahwa, sementara kebudayaan dapat memengaruhi preferensi pemilih dalam konteks  tertentu,  budaya  politik  yang  terbuka  terhadap  partisipasi  publik  juga  memiliki peran  krusial  dalam  memperkuat  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  politik,  sesuai dengan  temuan  penelitian  oleh  Chan  et  al.,  (1996).  Dengan  demikian,  hubungan  antara kebudayaan dan politik adalah hal yang kompleks dan sering kali melibatkan banyak faktor yang saling terkait dan mempengaruhi.

## Perbedaan Kepentingan
Konflik, menurut definisi yang diberikan oleh Pritt dan Rubbin dalam Irwandi & Chotim (2017), merujuk pada persepsi akan adanya perbedaan kepentingan atau keyakinan bahwa tujuan  yang diinginkan  oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik  tidak  dapat  dicapai secara bersamaan. Perbedaan kepentingan tersebut dapat muncul karena latar belakang perasaan, pandangan, dan budaya yang berbeda di antara individu atau kelompok. Situasi ini dapat terjadi ketika setiap individu atau kelompok memiliki preferensi atau kepentingan yang berbeda terkait dengan kandidat atau isu tertentu. Dalam banyak kasus, konflik yang timbul dari perbedaan kepentingan ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Soekanto, 2006).
Adanya perbedaan kepentingan tersebut sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik sosial,  karena  kepentingan  itu sendiri  adalah  suatu hal  yang esensial bagi kelangsungan hidup individu maupun kelompok. Ketika individu berhasil memenuhi kepentingannya, ia akan  merasakan  kepuasan.  Namun,  ketika  mengalami  kegagalan  dalam  memenuhi kepentingannya, hal tersebut tidak hanya dapat menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, tetapi  juga  berpotensi  memperburuk  hubungan  interpersonal  dan  menciptakan ketegangan  dalam  masyarakat.  Pertanyaan  kemudian  muncul,  apakah  perbedaan
kepentingan pemilih dapat menimbulkan konflik di masyarakat, yang bahkan dimulai sejak di tingkat keluarga?
Hasil wawancara dengan berbagai pihak memberikan gambaran bahwa perbedaan kepentingan pemilih memang memiliki potensi untuk memicu konflik di masyarakat, bahkan di  tingkat  terendah  seperti  dalam  lingkup  keluarga.  Bapak  Bachtiar,  kepala  sub  bidang pendidikan politik Kota Bandung, menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik bisa saja menimbulkan ruang diskusi dan perdebatan di antara masyarakat atau keluarga. Namun, dalam Pemilu 2019, meskipun polarisasi politik begitu terasa, masyarakat Indonesia telah menunjukkan bahwa ruang-ruang tersebut biasanya berada pada tataran yang sehat, yakni pada tataran gagasan, narasi, dan argumentasi, tanpa sampai menimbulkan konflik sosial yang merugikan.
Rahmayanti, pemilih pemula yang terlahir di antara tahun 1997-2012 dan termasuk ke dalam kelompok Generasi-Z, juga memberikan perspektif yang sejalan dengan hal tersebut. Menurutnya, perbedaan pandangan politik di antara anggota keluarga dapat menimbulkan ketegangan  dan  konflik,  terutama  jika  perbedaan  tersebut  melibatkan  nilai-nilai  atau keyakinan yang sangat penting bagi masing-masing individu. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perbedaan kepentingan memang dapat menimbulkan konflik  dalam  pemilu  karena  setiap  individu  memiliki  preferensi  atau  kepentingan  yang berbeda  terkait  dengan  kandidat  atau  isu  tertentu.  Dalam  konteks  keluarga,  perbedaan pandangan politik di antara anggota keluarga juga dapat menghasilkan ketegangan dan konflik,  terutama  jika  perbedaan  tersebut  melibatkan  nilai-nilai  atau  keyakinan  yang dianggap sangat penting oleh masing-masing individu.
Selain itu, penting untuk dicatat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam suku, ras, dan agama, seringkali mengalami ketidaksetaraan dalam kesejahteraan masyarakatnya.  Ketidaksetaraan  ini  dapat  memicu  timbulnya  konflik,  baik  itu  antar kelompok, individu, maupun antarnegara. Muspawi (2014) mendefinisikan konflik sebagai keadaan dimana terjadi ketegangan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki  perbedaan  kepentingan,  tujuan,  nilai,  atau  sumber  daya.  Konflik  sendiri  dapat muncul  dalam  berbagai  konteks,  termasuk  dalam  hubungan  pribadi,  kelompok  sosial, masyarakat, organisasi, atau antarnegara.
Dengan demikian, pemahaman akan perbedaan kepentingan dan konflik serta upaya- upaya penanganannya menjadi sangat penting dalam konteks pemilu dan masyarakat pada umumnya.  Pendidikan  politik,  dialog  antarkelompok,  serta  promosi  perdamaian  dan toleransi menjadi langkah-langkah yang harus terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas
sosial dan kedamaian dalam masyarakat. Semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, tokoh  masyarakat,  hingga  individu-individu,  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga keharmonisan  dan  kestabilan  sosial.  Dengan  demikian,  konflik  dapat  dihindari  atau diminimalkan,  sehingga  masyarakat  dapat  terus  berkembang  secara  damai  dan berkelanjutan.

## Perubahan Sosial
Perubahan sosial merupakan fenomena yang mencakup perubahan dalam lembaga kemasyarakatan suatu masyarakat yang berdampak pada sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku antar kelompok di dalamnya (Valencia & Giraldo, 2019). Konflik sosial seringkali muncul sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi dengan cepat di dalam masyarakat.  Meskipun  perubahan  merupakan  hal  yang  lazim,  namun  jika  terjadi  secara mendadak  atau  dengan  kecepatan  yang  tinggi,  dapat  memicu  timbulnya  konflik  sosial (Soekanto, 2006). Hal ini terjadi karena perubahan-perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dan  cepat  dapat  mengakibatkan  goncangan  dalam  masyarakat,  bahkan  memunculkan penolakan  terhadap  perubahan  tersebut  karena  dianggap  dapat  mengganggu  tatanan kehidupan masyarakat yang telah mapan.
Pertanyaan  yang  muncul  adalah  apakah  perubahan  sosial  yang  cepat,  terutama dengan  kemajuan  akses  internet  seperti  media  sosial,  dapat  menyebabkan  golongan- golongan dalam masyarakat memiliki pendirian yang berbeda? Dalam hal ini, Rahmayanti, seorang  generasi-Z,  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  era  digitalisasi,  setiap  generasi memiliki akses yang mudah terhadap informasi teknologi melalui media sosial atau televisi. Hal ini menjadi penting karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti contohnya buzzer  (pihak  yang  dibayar  untuk  berkampanye)  yang  dapat  menciptakan kerumitan dalam suasana menjelang pemilihan umum, dan membuka peluang terjadinya perbedaan  pendirian  dalam  memberikan  suara  saat  pemilu.  Rahmayanti  menjelaskan bahwa dalam konteks ini, penyebaran berita melalui media sosial memiliki potensi besar untuk  mempengaruhi  dan  mengubah  dukungan  masyarakat  pemilih  terhadap  calon tertentu.  Misalnya,  pada  awalnya  pendukung  kandidat  pertama  mungkin  berharap  agar kandidat  tersebut  berhasil  memenangkan  pertarungan,  namun  pada  kesempatan selanjutnya,  ketika  kandidat  kedua  diabaikan  oleh  pesaingnya,  hal  tersebut  dapat memunculkan  rasa  empati  terhadap  kandidat  kedua.  Dengan  tersebarnya  informasi tersebut  melalui  media  sosial,  masyarakat  memiliki  potensi  untuk  terpengaruh  dan
mengubah  dukungannya,  dengan  beralih  mendukung  kandidat  kedua  sebagai  respons terhadap perkembangan informasi yang terjadi di dunia digital.
Pendapat  tersebut  didukung  oleh  Bapak  Bachtiar,  kepala  sub  bidang  pendidikan politik Kota Bandung, yang menyatakan bahwa dengan perkembangan teknologi informasi, masyarakat  memiliki  akses  yang  lebih  mudah  untuk  meningkatkan  literasinya.  Dengan peningkatan literasi tersebut, informasi yang diterima oleh masyarakat tentang suatu topik menjadi lebih komprehensif, dan dapat menjadi sumber bagi masyarakat untuk mengubah pendiriannya terhadap pemahaman yang dimilikinya sebelumnya.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  perubahan  sosial  memang  memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pemilihan umum yang akan berlangsung. Namun demikian, masyarakat telah menunjukkan kecerdasannya dalam memilah informasi yang diterima  dari  media  massa.  Mereka  mampu  untuk  memahami  dengan  cermat  informasi yang disajikan di media sosial, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya perubahan pendirian yang dipicu oleh informasi yang tersebar secara daring.
Selain itu, media sosial juga memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena memungkinkan pengguna untuk memperoleh dan berbagi informasi dengan cepat. Hal ini terbukti dengan kemenangan Barack Obama dalam dua kali pemilihan presiden  di Amerika Serikat, yang dalam sebagian besar didukung oleh kampanye yang efektif melalui jejaring sosial (Suhendra, 2015).
Dalam  konteks  ini,  dapat  dilihat  bahwa  media  sosial  tidak  hanya  memengaruhi perubahan pendirian dalam masyarakat, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi  politik  masyarakat  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  terus memperhatikan  peran  dan  dampak  media  sosial  dalam  proses  demokrasi,  serta mengembangkan  strategi  yang  tepat  untuk  memanfaatkannya  secara  positif  dalam memperkuat sistem politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

## SIMPULAN
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia 1945 (Presiden Republik Indonesia, 2017).  Penyelenggaraan pemilu tidak akan terlepas dari konflik, baik konflik antar-pemilih ataupun dengan penyelenggara pemilu. Konflik  dalam  pemilu  tidak  dapat  dihindari  teruma  ketika  perbedaan  aspirasi  atau
kepentingan suatu kelompok.
Sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi  dan  sosial  di  Jawa  Barat,  Kota  Bandung menjadi lingkungan yang dinamis selama proses pemilu. Dengan partisipasi politik yang tinggi  dari masyarakat, menghadapi tantangan kompleks terkait  konflik  dalam pemilu. Konflik-konflik tersebut tidak hanya berasal dari persaingan politik, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden yang ditentukan dengan metode purposive  sampling,  konflik  dalam  pemilu  di  Kota  Bandung  melibatkan  pemahaman tentang penyelenggaraan pemilu. Sebagai institusi penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran  penting  dalam  pencegahan  konflik.  Kesbangpol  Kota  Bandung  berperan  dalam pendidikan politik yang dapat menjadi landasan dalam minimasi konflik dalam pemilu. Selain itu, tokoh masyarakat seperti tokoh agama dan budayawan juga memiliki peran yang signifikan dalam mencegah adanya konflik, terutama dalam kondisi pemilu yang rawan penyebaran berita bohong ( hoax) maupun peningkatan politik identitas yang dapat berkembang menjadi politik kebencian. Peran pihak-pihak tersebut sangat besar dalam pencegahan  konflik  politik  di  masa  pemilu,  terutama  yang  dapat  terjadi  di  kalangan masyarakat muda seperti Generasi-Z yang merupakan pemilih pemula.
Kota Bandung, sebagai kota yang heterogen, menunjukkan keberagaman agama dan  kepercayaan  dengan  adanya  kampung  toleransi  di  berbagai  wilayah.  Meskipun perbedaan politik dapat muncul dari pilihan yang berbeda, keselarasan dan toleransi di antara masyarakat Kota Bandung dapat meminimalkan konflik. Pemilih, menurut informasi dari  KPU,  mempertimbangkan  berbagai  faktor  dalam  memilih  calon,  termasuk  latar belakang kebudayaan. Sosialisasi intensif oleh penyelenggara pemilu diharapkan dapat membantu mengurangi gesekan antar kelompok budaya. Generasi-Z, yang hidup dalam era digitalisasi, memiliki kemampuan akses informasi teknologi melalui media sosial atau televisi, yang dapat memengaruhi perbedaan pendapat dan dukungan pemilih. Tokoh agama  menekankan  relevansi  latar  belakang  kebudayaan  dalam  pemilihan  calon, sementara  tokoh  budayawan  menyuarakan  bahwa  faktor  agama  tidak  selalu  menjadi penentu  dalam  pemilu,  dengan  masyarakat  yang  semakin  cerdas  dalam  memahami pemilihan tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh faktor agama. Kesimpulan tersebut menyoroti kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi konflik Pemilu di Kota Bandung, menekankan  pentingnya  pendekatan  holistik  dan  pendidikan  politik  untuk  menjaga partisipasi yang sehat dalam proses demokrasi.
Di tengah dinamika pemilu yang semakin kompleks dan berkembang, media sosial
memainkan  peran  yang  signifikan  dalam  mempengaruhi  persepsi  dan  pandangan masyarakat  terhadap  para  kandidat  dan  partai  politik.  Dengan  kemajuan  teknologi informasi,  informasi  dapat  dengan  cepat  dan  mudah  disebarkan  melalui  berbagai platform media sosial. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara lebih  aktif  dalam  proses  politik  dan  pemilihan.  Namun,  di  sisi  lain,  media  sosial  juga membawa risiko adanya hoax yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih.
Dalam  menghadapi  dinamika  ini,  pendidikan  politik  menjadi  sangat  penting. Masyarakat perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai  warga  negara,  serta  pentingnya  partisipasi  dalam proses politik. Pendidikan politik yang baik akan membantu masyarakat dalam memahami isu-isu yang kompleks dan menganalisis informasi dengan kritis, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan umum. Pendidikan politik tersebut juga dapat meminimalisir terjadinya konflik akibat kesalahan persepsi, disinformasi, dan hoax yang beredar.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, S., Afrizal, A., & Indradin, I. (2019). Regulasi Konflik Pemilu (Studi Kasus Resolusi Konflik  Pilkada  2015  dan  Persiapan  Pemilu  2019  di  Kabupaten  Sijunjung).  Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 21(2), 177-184.
Anggara,  D.  (2019).  Kajian  Umum  Pilkada. Africa’s  Potential  for  the  Ecological Intensification of Agriculture, 53(9), 1689 – 1699.
Chan, J. L., Jones, R. H., & Lüder, K. G. (1996). GOVERNMENTAL AND Editor : ACCOUNTING INNOVATIONS. Governmental Nonpofit Accounting, 9, 1 – 19.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In Research Defign:
Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches.
Dirgantara, A. (2023). Ridwan Kamil Jadi Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran di Jawa Barat.
Kompas.
https://nasional.kompas.com/read/2023/11/17/17531921/ridwan-kamil-jadi-ketua- tim-kampanye-daerah-prabowo-gibran-di-jawa-barat#google_vignette
Hatu,  R.  (2011).  PERUBAHAN  SOSIAL  KULTURAL  MASYARAKAT  PEDESAAN  (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik). Jurnal  INOVASI, 8(4), 3 – 9.
Irwandi,  &  Chotim,  E.  R.  (2017).  Analisis  Konflik  Antara  Masyarakat,  Pemerintah,  dan Swasta. Jispo, 7(2), 24 – 42.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. (2023). Jumlah Potensi Konflik di Kota
Bandung.  KESBANGPOL.  https://portal.kesbangpol.bandung.go.id/jumlah-unjuk- rasa-berdasarkan-tahun-di-kota-bandung/
Lestari,  J.  (2020).  PLURALISME  AGAMA  DI  INDONESIA:  Tantangan  dan  Peluang  Bagi
Keutuhan  Bangsa. Al-Adyan:  Journal  of  Religious  Studies,  1(1),  29 – 38. https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i1.1714
Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi).
Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Penawar, 16(2), 41 – 46.
Mustamin, M. (2016). Studi Konflik Sosial Di Desa Bugis Dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten  Bima  Tahun  2014. Jurnal  Ilmiah  Mandala  Education,  2(2),  185. https://doi.org/10.58258/jime.v2i2.109
Presiden  Republik  Indonesia.  (2017).  UU  no.7  2019  Pemilu  Serentak. Undang-Undang Pemilu.
Ronaldo, R., & Darmaiza, D. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden  Indonesia 2019. Indonesian Journal of Religion and Society, 3(1), 33 – 48. https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.150
Suhendra,  A.  (2015).  SENJATA  BARU  DALAM  RUANG  POLITIK :  Konstruksi  Sosial Penggunaan Jejaring Sosial Online dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2012. Jurnal Sejarah Dan Budaya, 8(1), 1 – 12.
Soekanto, S. (2006). Sosiologi suatu pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Viera  Valencia,  L.  F.,  &  Garcia  Giraldo,  D.  (2019). 済無 No  Title  No  Title  No  Title. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952., 2.
Yanti, F., Sari, P. I., & Magdalena, I. (2020). Implikasi Sumber Perbedaan Individu Dalam Lingkup Pendidikan Di Sdn Kalideres 06 Pagi. Jurnal Pendidikan Dan Sains, 2(3), 288 – 303.