e-ISSN 2621-6159
ANALISA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN  Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MEMILIKI SENJATA TAJAM OLEH ANAK.
La Ode Muhammad Karim Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Email: Muhqarim@gmail.com

## ABSTRAK
Saat  ini  kejahatan  dengan  menggunakan  senjata  api  ataupun  senjata  tajam  sangatlah  sering  terjadi.  Salah  satu kejahatan  yang  marak  terjadi  saat  ini  adalah  kejahatan  yang  disertai  dengan  penggunaan  senjata  tajam.  Dimana penggunaan senjata yang tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan berbagai masalah dan tindakan kriminal. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Penerapan  Hukum  Pidana  materil  terhadap  pelaku  tindak  pidana membawa  senjata  tajam  oleh  anak  dalam  putusan  NO.  Nomor  16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau  dan  Bagaimana pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  membawa  senjata  tajam oleh  anak  dalam  putusan  NO.  Nomor  16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau.Dalam  penulisan  ini,  penulis  menggunakan dua  jenis  sumber  data.  Jenis  dan  sumber  data  yang  akan  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder,  Data primer  Yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan  penelitian  secara  langsung  dengan  pihak-pihak  terkait dan Data sekunder Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan  dengan  objek  kajian  seperti  literatur-literatur,  buku-buku,  dokumen-dokumen,  peraturan  perundang- undangan maupun sumber lainnya yang berkaitan erat dengan masalah dan tujuan penelitian. hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis menunjukan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus diatas sudah sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No. 12/Drt/1951  LN No.  78.1951.  berdasarkan fakta-fakta  hukum  baik keterangan  terdakwa  dianggap  sehat  jasmani dan  rohani  tidak  terdapat  gangguan  mental  sehingga  mampu  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dan Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  membawa  senjata  tajam oleh  anak  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Baubau  NO.  Nomor  16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.  Bau  telah  sesuai. Berdasarkan  penjabaran  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa  dan  barang  bukti  serta  adanya  pertimbangan- pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim.
Keywords: tindak pidana, senjata tajam

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  sebagaimana  dijelaskan  secara  tegas  di  dalam  Undang-undang Dasar  1945  merupakan  negara  hukum.  Negara  hukum  menghendaki  agar  hukum ditegakkan,  dalam  artian  hukum  harus  dihormati  dan  ditaati  oleh  siapapun  tanpa terkecuali. Sebagai  negara hukum Indonesia bertujuan untuk  menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat.
Dengan  kemajuan  zaman,  perilaku  manusia  di  dalam  masyarakat  pun  ikut berkembang. Berdasarkan fakta yang terjadi di dalam masyarakat bahwa bukan hanya orang  dewasa  melanggar  norma-norma  hukum  yang  berlaku,  tetapi  juga  anak-anak sebagai  pelanggar  umum  khusus  norma-norma  hukum,  anak  dihadapkan  dengan permasalahan melakukan tindak pidana.
e-ISSN 2621-6159
Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimna seharusnya kita  berbuat,  bertingkah  laku,  tidak  berbuat,  dan  tidak  bertingkaah  laku  di  dalam masyarakat (Yulies Tiena Masriani, 2004:  1)
Dudu Duswara Machmuddin (2003: 7) memberikan istilah hukum identik dengan istilah law dalam  bahasa  Inggris, droit dalam  bahasa  Perancis, recht dalam  bahasa Jerman, recht dalam bahasa Belanda, atau dirito dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang  pada  dasarnya  berlaku  dan  diakui  orang  sebagai  peraturan  yang  harus  ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.
Kejahatan  merupakan  fenomena  yang  kompleks  yang  dapat  di  pahami  dari berbagai  sisi  yang  berbeda.  Itu  sebabnya  dalam  keseharian  kita  dapat  menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri (Topo Santoso, 2010: 1).
Saat  ini  kejahatan  dengan  menggunakan  senjata  api  ataupun  senjata  tajam sangatlah sering terjadi khususnya di wilayah Kota Baubau seperti yang diberitakan di koran. Perampokan, penculikan, bahkan pembegalan sudah tidak asing lagi kita dengar diberitakan. Tindak pidana tersebut sering dilakukan dengan menggunakan senjata api ataupun senjata tajam.
Salah  satu  kejahatan  yang  marak  terjadi  saat  ini  adalah  kejahatan  yang  disertai dengan  penggunaan  senjata  tajam.  Dimana  penggunaan  senjata  yang  tidak  sesuai fungsinya maka akan menimbulkan berbagai masalah dan tindakan kriminal. Persoalan kriminalitas  khususnya  membawa  senjata  tajam  ataupun  menggunakan  senjata  tajam memang  sangat  meresahkan  masyarakat,  sebab  rasa  aman  dan  ketertiban  yang didambakan menjadi terancam.
Kepemilikan  senjata  tajam  baik  yang  illegal  maupun  yang  legal  tidak  mampu mendapat  pengawasan dari masyarakat umum,  aparat kepolisian  dan TNI, hal ini lah yang  menjadi  pemicu  meningkatnya  kejahatan  yang  melibatkan  senjata  tajam  dalam melancarkan  aksi  pelaku.  Hal  ini  sangat  membutuhkan  perhatian  juga  pengawasan khusus dari pihak yang berwajib.
e-ISSN 2621-6159
Dalam  kejahatan dengan menggunakan senjata tajam  tersebut maka  pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Darurat (selanjutnya disingkat Drt) No. 12 tahun 1951sebagai  usaha  preventif  untuk  mencegah  atau  mengurangi  penggunaan  senjata tajam  dalam  suatu  kejahatan.  Undang-Undang  Drt  No.  12  Tahun  1951  ini  selain mengatur  senjata  api  dan  bahan  peledak  juga  didalamnya  mengatur  tentang  senjata tajam.    Dalam  undang-undang  ini,  senjata  tajam  yang  dipergunakan  untuk  pertanian, atau  untuk  pekerjaan  rumah  tangga  atau  mata  pencaharian  yang  tidak  bertentangan dengan undang-undang yang boleh digunakan di kepentingan sehari-hari.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan menganalisis lebih dalam  penerapan  hukum  tentang  tindak  pidana  kepemilikan  senjata  tajam  oleh  anak dengan mengangkat Judul Analisa Hukum Putusan Pengadilan No.  Nomor 16/Pid.Sus- Anak/2015/Pn.Bau  Terhadap  Tindak  Pidana  Membawa  Atau  Memiliki  Senjata  Tajam Oleh Anak.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah Bagaimana Penerapan Hukum Pidana materil terhadap pelaku tindak pidana  membawa  senjata  tajam  oleh  anak  dalam  putusan  NO.  Nomor  16/Pid.Sus- Anak/2015/PN.Bau  dan  Bagaimana  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam putusan NO. Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  ini  penulis  menggunakan  dua  jenis  sumber  data.  Jenis  dan sumber  data  yang  akan  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder,  Data  primer Yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan  penelitian  secara  langsung  dengan pihak-pihak  terkait  dan  Data  sekunder  Yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan berupa berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti  literatur-literatur,  buku-buku,  dokumen-dokumen,  peraturan  perundang- undangan  maupun  sumber  lainnya  yang  berkaitan  erat  dengan  masalah  dan  tujuan penelitian.
e-ISSN 2621-6159
Sumber data dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan ( library research )
Yaitu  data  yang  diperoleh  dengan  menelaah  berbagai  buku  kepustakaan,  koran  dan karya ilmiah  yang ada hubungannya dengan objek penelitian dan Penelitian  lapangan ( field research ) Untuk mendapatkan data lapangan penulis turun langsung ke lapangan mewawancarai  narasumber  yang  menjadi  sampel  di  penelitian  ini  yaitu  Hakim  yang memutus perkara.
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. yakni dengan cara meneliti bahan  pustaka,  Kemudian  disajikan  secara  deskriptif,  guna  memberikan  pemahaman yang  jelas  dan  terarah  dari  hasil  penelitian  nantinya.  Analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  data  yang  berupaya  memberikan  gambaran  secara  jelas  dan  konkrit terhadap objek yang  dibahas dan selanjutnya  data tersebut  disajikan secara  deskripsi yaitu  menjelaskan,  menguraikan,  dan  menggambarkan  serta  di  hubungkan  dengan rumusan  peraturan perundang-undangan  yang ada sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna menjawab permasalahan yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Hukum  Pidana  Materil  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Membawa Senjata Tajam Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau Sebelum  membahas  penerapan  pidana  materil  pada  putusan  NO.  Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.  Bau  Maka  penulis  terlebih  dahulu  akan  menjelaskan ringkasan posisi kasus. Berdasarkan analisa dari pengakuan terdakwa, keterangan saksi,  dan  hasil  pemeriksaan  pada  tahap  penyidik,  penuntutan  dan  pemeriksaan dipersidangan yaitu sebagai berikut. Adapun identitas terdakwa  yaitu  Irfan Faisal Alias  Bin  Faisal  yang  lahir  di  Laino  umur  14  tahun/  /  04  Agustus  2001  yang bertempat tinggal Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau.
e-ISSN 2621-6159
a. Posisi kasus
Bahwa terdakwa    Irfan Faisal Alias Irfan Bin Faisal, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kota Mara, Kelerahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam  daerah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Baubau,  terdakwa  tanpa  hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, penikam atau penususk berupa 1 (satu) bilah badik, yang dilakukan dengan cara- cara atau keadaan sebagai berikut.
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama teman-temannya  jalan-jalan  dikota  Mara  karena    ada  acara  hari  ulang  tahun kota Baubau, kemudian terdakwa memeras seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dengan terdakwa meminta uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)  kepada  laki-laki  tersebut,  namun  secara  tiba-tiba  datang  anggota kepolisian  hendak  menangkap  terdakwa  sehingga  terdakwa  langsung melarikan  diri  lalu  anggota  kepolisian  tersebut  mengejar  terdakwa kemudian  terdakwa  mengambil  sebilah  badik  dari  pinggang  sebelah kanannya  setelah  itu  terdakwa  membuang  sebila  badiknya  dibelakang panggung  kota  mara  dan  saat  itu  angkota  kepolisian  melakukan pemeriksaan disekitar tersebut lalu anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata  tajam jenis  badik  yang terbuat  dari  besi  dengan  panjang  ± 23 cm,  berhula  kayu  lengkap  dengan  sarungnya  dimana  badik  tersebut  milik terdakwa.  Karena  terdakwa  tidak  dapat  menunjukan  /  tidak  memilik  surat iin  senjata  tajam  dari  pihak  yang  berwenang,  sehingga  pada  saat  itu terdakwa  bersama  dengan  barang  bukti  dibawa  ke  polres  Baubau  untuk diproses lebih lanjut
b. Dakwaan Penuntut Umum
e-ISSN 2621-6159
Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 143 kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP)  tentang  melimpahkan  perkara  di  sertai  surat  dakwaan  maka  penulis mencoba menguraikan unsur formil dan materil.

## 1. Unsur Formil
Syarat-syarat  formil  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  Jaksa  Penuntut Umum dalam  pembuatan Surat Dakwaan  adalah  Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum, Berisi identitas terdakwa/ para terdakwa, yang meliputi:  nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur  atau  tanggal  lahir,  jenis kelamin, kebangsaan, tempat  tinggal, agama  dan  pekerjaan  terdakwa  (Pasal 143  ayat  2  huruf  a  KUHAP). Identitas  ini  dimaksudkan  agar  orang  yang didakwa  dan  diperiksa  di  muka  persidangan  di  Pengadilan  adalah  benar- benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain.
2. Unsur Materil
1. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan
Dalam  menyusun  surat  dakwaan,  harus  Penguraian  unsur  mengenai waktu  tindak  pidana  dilakukan  adalah  sangat  penting  karena  hal  ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan recidive, alibi, kadaluarsa,  kepastian  umur  terdakwa  atau  korban,  serta  hal-hal  yang memberatkan  terdakwa.  Begitu  juga  halnya  dengan  penguraian  tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya UU tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya “di muka umum, di dalam pekarangan tertutup) dan lain-lain.
e-ISSN 2621-6159
2. Memuat  uraian  secara  cermat,  jelas  dan  lengkap  mengenai  tindak pidana yang didakwakan.
a. Uraian Harus Cermat
Dalam  penyusunan  surat  dakwaan,  penuntut  umum  harus  bersikap cermat/  teliti  terutama  yang  berkaitan  dengan  penerapan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  agar  tidak  terjadi  kekurangan  dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur- unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.
b. Uraian Harus Jelas
Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak  pidana/  delik  yang  didakwakan  secara  jelas  dalam  arti  rumusan unsur-unsur  delik  harus  dapat  dipadukan  dan  dijelaskan  dalam  bentuk uraian  fakta  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Dengan  kata  lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan  oleh  terdakwa.  Sehingga  dalam  uraian  unsur-unsur  dakwaan dapat  diketahui  secara  jelas  apakah  terdakwa  dalam  melakukan  tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/pleger), pelaku peserta  (mede  dader/pleger),  penggerak  (uitlokker),  penyuruh  (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu (medeplichting).
c. Uraian Harus Lengkap
Lengkap  adalah  bahwa  dalam  menyusun  surat  dakwaan  harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara
e-ISSN 2621-6159
lengkap  dalam  arti  tidak  boleh  ada  yang  tercecer/  tertinggal  tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa  dimana  semua  harus  diuraikan,  baik  unsur  tindak  pidana  yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan  sehingga  tidak  satupun  yang  diperlukan  dalam  rangka  usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.
Dalam kasus ini dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum telah  sesuai  dan  telah  memenuhi  unsur  formil  dan  materil  sebagaimana dalam pasal 143 ayat 2 huruf a Kitab undang-undang hukum pidana yang di mana telah di cantumkan secara lengkap identitas terdakwa.
c. Analisis Penulis
Dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  hakim  dituntut  untuk  mencari  dan membuktikan  kebenaran  materiil  berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah  terbukti  di persidangan. Dengan mengetahui fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, maka pembuktian  mengenai  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada terdakwa.  Perbuatan  terdakwa  telah  terpenuhi  unsur  tindak  pidana  sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

## 1. Unsur barang siapa
Pengertian barangsiapa disini adalah setiap orang atau badan hukum yang di persamakan  dengan  orang  yang  dapat  mempertanggung  jawabkan perbuatannya  serta  menunjuk  kepada  pelaku  delik  yang  di  rumuskan  dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa Irfan Faisal Alias Irfan Bin Faisal  telah
e-ISSN 2621-6159
membenarkan  telah  membenarkan  identitasnya  dalam  surat  dakwaan  dan telah pula di benarkan oleh terdakwa  serta di  perkuat oleh keterangan saksi- saksi, bahwa apa yang telah di lakukan oleh terdakwa atas dasar kesadarannya dan di lakukan dalam keadaan sehat dan jasmani.

## 2. Unsur melawan hukum
Bahwa  pengertian  sifat  melawan  hukum  dalam  hukum  pidana  merupakan hal  pokok  yang  harus  ada/mutlak  dalam  setiap  rumusan  tindak  pidana.  Kata melawan  hukum  adalah  kata  yang  sudah  baku  di  gunakan  untuk menerjemahkan  kata  dari  bahasa  belanda onrechtmatige atau wederrechtelijk atau  dari  bahasa  inggris unlawful .  Dengan  demikian onrechmatige atau wederrechtelijk atau unlawfulness dapat  di  terjemahkan  sifat  melawan  hukum atau  bersifat  melawan  hukum.  Sifat  melawan  hukum  merupakan  salah  satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan perbuatan inilah yang di larang dan di ancam pidana.
3. Unsur“Menguasai,  Membawa  atau  Menyimpan  senjata  pemukul,  senjata penikam atau senjata penusuk .
Bahwa unsur ini bersifat pilihan (choice) ,  dimana salah satunya terbukti maka  unsur  lain  tidak  perlu  dipertimbangkan  lagi.  berdasarkan  fakta  hukum yang  terungkap  di  persidangan,  Bahwa  terdakwa  membawa  1  (satu)  senjata tajam jenis badik dengan cara pada saat terdakwa lari dan kemudian terdakwa dihadang oleh saksi dan saksi Bilawal Murhum Basal, lalu terdawa mengambil
e-ISSN 2621-6159
badik  dari  pinggang  sebelah  kanannya  kemudian  badik  tersebut  terdakwa membuangnya  atau  melempar  badik  tersebut  dengan  menggunakan  tangan kirinya  kearah  penjual  minuman  dingin,  lalu  saksi  mengambil  dan mengamankan badik tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas  dan  hasil  analisis  penulis,  maka  penulis berpendapat  bahwa  penerapan  hukum  pidana  materiil  pada  perkara  yakni pasal  2  ayat  (1)  undang-undang  Nomor  12/Drt/1951  telah  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dengan  terungkapnya  fakta- fakta  di  persidangan  maka  benar  terdakwa  menguasai  dalam  miliknya  dan menyimpan  suatu  senjata  penikam  atau  senjata  penusuk  yang  dalam  hal  ini adalah senjata tajam jenis badik, selain itu terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan  dengan  senjata  tersebut.  Maka  perbuatan  terdakwa  telah memenuhi segala unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan.
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Sanksi  Terhadap  Pelaku

## Tindak Pidana Dalam PutusanNomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bau
Putusan  hakim  atau  putusan  pengadilan  merupakan  aspek  penting  dan diperlukan  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana.  Putusan  hakim  berguna  bagi terdakwa  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  tentang  statusnya.  Dalam menjatuhkan  putusan,  keputusan  hakim  harus  mencerminkan  keadilan,  akan  tetapi persoalan  keadilan  tidak  akan  berhenti  dengan  pertimbangan  hukum  semata-mata, melainkan  persoalan  keadilan  biasanya  dihubungkan  dengan  kepentingan  individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.
e-ISSN 2621-6159
Penting  kiranya  untuk  memberikan  pemahaman  bahwa  sebuah  keadilan  itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

## 1. Pertimbangan Hakim
Setelah  hakim  mengetahui  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  proses persidangan maka yang menjadi pertimbangan hakim adalah:
- Menimbang,  bahwa  terhadap  dakwaan  tersebut  terdakwa  mengatakan  telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi
- Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dakwaannya,  penuntut  umum  telah mengajukan  saksi-saksi  didepan  persidangan,  dimana  memberikan  keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 2. Analisis Penulis
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  mencerminkan  rasa keadilan.  Hakim  dituntut  untuk  mempunyai  keyakinan  dengan  mangaitkan keyakinan  tersebut  dengan  alat-alat  bukti  yang  sah  serta  menciptakan  hukum sendiri  yang  berdasarkan  keadilan  yang  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila sebagai  sumber  dari  segala  hukum.  Selain  itu,  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan tidak  hanya  berdasarkan  pertimbangan  yuridis  tetapi  terdapat  juga  pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut.
Pertimbanga  keputusan  disesuaikan  dengan  kaidah-kaidah,  asas-asas  dan keyakinan  yang  kukuh  yang  berlaku  didalam  masyarakat,  karena  itu  pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi perlu dimiliki oleh hakim.
e-ISSN 2621-6159
Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Majelis hakim memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan  pasal  yang  didakwakan  serta  tetap  memperhatikan  undang-undang pengadilan anak dan tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta halhal  yang  memberatkan  dan  meringankan  sehingga  terdakwa  harus mempertanggungjawabkan  perbuatanya  sesuai  dengan  pututsan  yang  dijatuhkan oleh majelis hakim.
Pertimbangan  putusan  Pengadilan  Negeri  tersebut  di  atas  penulis  uraikan dengan membaginya kedalam 2 bagian. Bagian pertama adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis

## D. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  yang  terdapat  pada  bab  sebelumnya  dan  hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut  Penerapan  hukum  pidana  materil  terhadap  kasus  diatas  sudah  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  12/Drt/1951  LN  No.  78.1951.  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  baik keterangan  terdakwa  dianggap  sehat  jasmani  dan  rohani  tidak  terdapat  gangguan mental  sehingga  mampu  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dan  Pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  membawa senjata  tajam  oleh  anak  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Baubau  NO.  Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan  terdakwa  dan  barang  bukti  serta  adanya  pertimbangan-pertimbangan
e-ISSN 2621-6159
yuridis,  hal-hal  yang  meringankan  dan  memberatkan  terdakwa  serta  memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami, C. (2005). Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Andi,  H.  (1978). delik-delik  tersebar  diluar  KUHP  dengan  komentar  1 .  Jakarta:  PT Pradnya Paramita.
Yulies, T. M. (2004). Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Topo, S. (2010). Kriminologi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No.1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No.12 Tahun 1951 Tentang Tentang kepemilikan senjata tajam
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak