## PEMBADANAN HUKUM FINTECH SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT 1
Otih Handayani 1 * dan Adi Sulistiyono 2 1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Harsono RM No 67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36.A Surakarta, 57126 otih.handayani@gmail.com

## Abstract
Financial Technology (Fintech), a new  paradigm  of  financial services, developing very fast to penetrate  the  world  without  barriers.  This  study  aims  to  embodying  Fintech  Law  as  an instrument for regulating fair business competition. This research is a normative legal research, data  collected  by  literature  study,  analyzed  qualitatively.  The results  of  the  study  describe  the phenomenon  of  the  Fintech  Association  which  has  78%  members  set  a  loan  interest  of  0.8 percent per day which results in consumers having less choice when using Fintech. Weak legal instruments have resulted in unfair business competition, one of which is in the form of a cartel. Embodying Fintech Law will be able to eliminate the Fintech cartel and provide legal protection for consumers to receive fair treatment.
Keywords : Embodying; Cartel; Financial Technology (Fintech)

## Abstrak
Revolusi  Industri  4.0.  melahirkan  Financial  Technology  (Fintech)  sebagai  paradigma  baru  di bidang  jasa  keuangan  merupakan  akselerasi  pemberian  pinjaman  dana  dengan  memanfaatkan proses  otomatis  dan  menyederhanakan  proses  pinjaman.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk membadankan  Hukum  Fintech  sebagai  instrumen  pengaturan  persaingan  usaha  yang  sehat. Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  doktrinal/normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan.  Data  dikumpulkan  dengan  studi  kepustakaan,  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil Penelitian  mendeskripsikan  fenomena  Asosiasi  Fintech  yang  beranggotakan  78%  menetapkan bunga  pinjaman  0,8  persen  per  hari  yang  mengakibatkan  konsumen  kurang  memiliki  pilihan apabila  menggunakan  Fintech.  Lemahnya  instrumen  hukum  berdampak  pada  terjadinya persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  yang  salah  satunya  berbentuk  kartel.  Pembadanan  hukum Fintech  akan  mampu  meniadakan  kartel  Fintech  dan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen mendapatkan perlakuan yang fair sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
Kata Kunci : Pembadanan; Kartel; Financial Technology (Fintech)
1 Merupakan artikel hasil penelitian mandiri dalam kajian hukum persaingan usaha (business law).

## A. Pendahuluan
Saat  ini  dunia  mengalami  Revolusi Industri  4.0  atau  Era  Disrupsi  4.0,  suatu keadaan  dimana  perpaduan  teknologi mengaburkan  batas  antara  bidang  fisik, digital,  biologis  atau secara  kolektif  disebut sebagai  sistem  siber  fisik  ( cyber  physical system/cps ).  Revolusi  Industri  4.0  meliputi berbagai  industri  di  antaranya  transportasi, penjualan  retail,  keuangan,  agrikultur, asuransi, kesehatan dan lain-lain. Di  sektor  jasa,  inovasi  berbasis teknologi  di  antaranya  di  bidang  keuangan atau Financial  Technology  (Fintech )  telah merambah ke berbagai sektor, seperti startup pembayaran, peminjaman ( lending ), perencanaan  keuangan  ( personal  finance ), investasi  ritel,  pembiayaan  ( crowdfunding ), uang  elektronik,  dan  lain-lain  diharapkan dapat  membangun  ekonomi  inklusif.  Pada Fintech , P2P  Lending adalah  komponen terbesar, secara global bisnis ini dapat dilihat pada Republik Rakyat Tiongkok (RRC) dan AS sebagai pasar terbesar di dunia, dengan $ 100  miliar  kredit Fintech baru  yang dikeluarkan  di  RRC  pada  2015  dan  $  34 miliar  di  AS.  Pinjaman  kepada  perorangan terdiri  dari  sebagian  besar P2P  Lending di RRC  dan  AS. P2P  Lending untuk  bisnis masih  relatif  kecil  tetapi  telah  berkembang pesat  (Nemoto  et  al.,  2019).  Di  Indonesia per  Januari  2020,  jumlah  dana  kredit  yang telah  disalurkan  mencapai  Rp  88.3  triliun (OJK, n.d.-a).
Sampai dengan saat ini industri Fintech masih  diatur  oleh  Peraturan  OJK  (POJK) Nomor  77  Tahun  2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  (Santi  et  al.,  2017).  Tanpa didukung  oleh  landasan  hukum  yang  jelas seringkali Fintech disalahgunakan  oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Di  penghujung  tahun  2019,  Polres Metro  Jakarta  Utara  melakukan  tindakan penegakan  hukum  kepada  PT.  Barracuda Fintech  Indonesia.  Dua  warga  negara  asal China  yang  diduga  otak  dari  pinjaman online ilegal (Fintech) yaitu Feng Qian alias OL  sebagai  Direktur  Utama  dan  Dian  Xiao Liang  alias  TD  sebagai  wakil  direktur
diduga  melakukan  ancaman  dan  pemerasan melalui  Penagih  Utang  ( debt  collector) kepada  nasabah  (Liputan6,  n.d.).  Kasus  ini sesungguhnya hanya satu dari sekian banyak kasus  yang  menimpa  warga  masyarakat menengah ke bawah akibat maraknya bisnis Fintech .  Hingga  akhir  2019,  Satuan  Tugas Penanganan  Dugaan  Tindakan  Melawan Hukum  di  Bidang  Penghimpunan  Dana Masyarakat  dan  Pengelolaan  Investasi dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KDK.01/2016  tanggal  1  Januari  2016 (OJK,  n.d.-b),  Satgas  Waspada  Investas) telah  menindak  1.898  entitas P2P  Lending illegal  (Kontan.co.id,  n.d.).  Hal  lain  adalah potensi  terjadinya  praktek  kartel  pada P2P Lending melalui  Asosiasi  yang  menetapkan bunga pinjaman pada anggota Asosiasi.
Akibat  lain  dari  belum  jelasnya instrumen  pengatur Fintech yaitu  dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  di  antaranya pasal  11  tentang  Kartel  yang  berbunyi: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan  pelaku  usaha  pesaingnya,  yang bermaksud  untuk  mempengaruhi  harga dengan  mengatur  produksi  dan  atau pemasaran  suatu  barang  atau  jasa,  yang dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat”.
Dengan  jumlah  penduduk  sekitar 270.000.000  (dua  ratus  tujuh  puluh  juta) jiwa, saat ini pengguna internet di Indonesia, jumlahnya mencapai 171 juta. Potensi pasar online yang sangat besar di Indonesia sudah pasti  berpotensi  pada  terjadi  persaingan usaha  tidak  hanya  bagi  para  pelaku  bisnis dalam negeri melainkan juga menjadi target raksasa-raksasa  bisnis  internasional.  Di antara  pelaku  usaha  pada  bidang  sejenis terjadi persaingan  usaha  yang  semakin tajam. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk secara cepat dan tepat mencari strategi agar dapat terus mempertahankan eksistensinya  namun,  banyak  di  antara pengusaha-pengusaha  tersebut  seringkali
menggunakan jalan pintas dalam
menerapkan strategi yang digunakan dengan menggunakan  persengkongkolan  dalam bentuk  suatu  perjanjian  yang  memuat ketentuan  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  kartel  dan  persaingan usaha  tidak  sehat  (Barita  &  Sulistiyono, 2019) . Oleh karenanya dibutuhkan pembadanan hukum Fintech untuk menyelamatkan  berbagai  pihak  yang  dapat mengakomodir  tidak  terbendungnya  model bisnis  baru  yang  memanfaatkan  kemajuan teknologi.
State  of  the  art penelitian  ini  diambil dari  beberapa  contoh  penelitian  terdahulu dalam bentuk jurnal di antaranya penelitian berjudul Kekosongan  Norma  Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To  Peer  Lending oleh Antoni  Tjandra membahas  tentang perlindungan  hukum pada debitur terhadap suku  bunga pinjaman peer  to  peer  lending 0,8%  per  hari  (batas maksimum)  dikeluarkan  oleh  Asosiasi Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia
(AFPI),  penelitian  berjudul Legalitas
Penggunaan  Metode  Harrington  Dalam Praktik  Kartel  (Studi  Kasus  Praktik  Kartel Ban  Kendaraan  Roda  Empat) oleh  Hendrik Barita  dan  Adi  Sulistiyono , membahas tentang KPPU  membutuhkan  bukti  tidak langsung  untuk  membuktikan  adanya perjanjian kartel di antara pelaku usaha dan penelitian  berjudul Pengawasan  Otoritas
Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology    Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016)  oleh Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono membahas  hubungan  hukum  para pihak  yang  terlibat  dalam fintech dan mengetahui  pelaksanaan  pengawasan  yang dilakukan  oleh  ojk  terhadap fintech. Kebaruan  dari  penelitian  kami  adalah membahas  hubungan  ketiga  penelitian tersebut  di  atas  yang  menghasilkan  suatu kesimpulan  bahwa  diperlukan pembadanan (embodying)  prinsip-prinsip,  norma,  dan aturan  hukum  fintech  guna  memayungi kepentingan  pelaku  usaha,  mitra  usaha, pesaing,  dan  pengguna jasa  guna  mencegah
dan  menindak  praktek  mononopoli  dan persaingan usaha tidak sehat.
Teori  hukum  atau  asas  hukum  yang menjadi  kerangka  teoritis  dalam  penelitian ini  adalah  Teori  Keadilan  yang  digawangi oleh  Jhon  Rawls  yang  menyatakan  bahwa prinsip  keadilan  sosial  merupakan  dasar untuk  menetapkan  distribusi  prospek  untuk mendapatkan barang-barang pokok. Kebutuhan  dasar  meliputi  hak-hak  dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan. Tulisan ini memfokuskan pada beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimana Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang larangan  praktek  monopoli  dan  persaingan usaha  tidak  sehat  memayungi  kepentingan pelaku  usaha,  mitra  usaha,  pesaing,  dan pengguna  jasa  pada  bisnis Financial Technology Era  Revolusi  4.0.?,  dan;  (2) Bagaimana  pembadanan  hukum fintech dapat menjadi instrumen pengaturan persaingan usaha yang sehat?

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis- normatif. Penelitian normatif atau kepustakaan  merupakan  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder.  Dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat;  Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/KDK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi.  Data  sekunder  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder berupa  buku-buku,  peraturan-peraturan, karya  ilmiah  dan  kamus  hukum.  Metode analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengaturan  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1999  terhadap  Kepentingan Pelaku Usaha, Mitra Usaha, Pesaing, dan  Pengguna  Jasa  pada  Bisnis Financial  Technology  Era  Revolusi 4.0
Pengertian Fintech menurut Committee on the Global Financial System, Financial Stability  Board  “technologically  enabled financial innovation that could result in new business models, applications, processes, or products with an as- sociated material effect on financial markets and institutions and the provision  of  financial  services” (Omarini, 2018).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK)  No.  77  tahun  2016  menjelaskan bahwa P2P lending merupakan
penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung melalui sistem elektronik
dengan menggunakan  jaringan  internet  (Darman, 2019). Proses  pengajuan P2P  Lending sangatlah  mudah  dan  sederhana,  calon debitur  hanya  memerlukan  KTP,  rekening bank,  kartu  tanda  karyawan,  dan  kontak keluarga atau  teman  dekat.  Berbeda  dengan pinjaman  di  bank  yang  seringkali  harus melewati  beberapa  tahapan,  mulai  dari pengajuan, wawancara, hingga survei.
a. Persaingan  Usaha  pada Fintech Peer  to  Peer  Lending  (P2P Lending)
Menurut  Adam  Smith  dalam The Wealth  of  Nations (1776),  persaingan akan mendorong alokasi faktor produksi ke  arah  penggunaan  yang  paling bernilai  tinggi  dan  efisien  (Economics &  Edition,  2008).  Adanya  persaingan menyebabkan  perusahaan-perusahaan komersial  mengembangkan  produk, teknologi dan jasa,
sehingga menyebabkan  lebih  banyaknya  pilihan, menghasilkan  produk  yang  lebih  baik,
dan harga yang lebih rendah.
Hukum  persaingan  usaha  penting dalam  ekonomi  pasar  sebagai  upaya pemerintah melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Pasal  1  angka  6  UU  No.5  Tahun  1999 menyatakan  bahwa  Persaingan  usaha tidak  sehat  adalah  persaingan  antar pelaku  usaha  dalam  menjalankan kegiatan  produksi  dan  atau  pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara  tidak  jujur  atau  melawan  hukum atau menghambat persaingan usaha. Hal lain  yaitu  pasal  2  menyatakan  “Pelaku usaha  di  Indonesia  dalam  menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan  keseimbangan  antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.
Secara umum, materi dari UU No.5 Tahun  1999  ini  mengandung  6  (enam) bagian  pengaturan  yang  terdiri  dari: perjanjian yang dilarang; kegiatan yang dilarang;  posisi  dominan;  Komisi Pengawas Persaingan Usaha; penegakan hukum; ketentuan lain-lain.
b. Perjanjian yang Dilarang
(Kartel)
Salah  satu  bentuk  perjanjian  yang dilarang  menurut  undang-undang  ini adalah Kartel. Istilah kartel berasal dari bahasa  Latin,  yaitu cartellus, dalam Black’s Law Dictionary, kartel didefinisikan  sebagai,  “ A  combination of producers or  sellers  that  join together  to  control    a  product’s production  or  price.    An  association of firms  with  common  interest,  seeking  to prevent  extreme  on  unfair  competition, allocate  markets,  or  share  knowledge ” (Garner,  2004). Menurut Lee McGowan, “cartels  are  a  combination to  divide  up  markets  and  fix  prices (generally  higher  to  maximise  profit) among  themselves (Baruchello,  2013) .
Sedangkan Richard A. Posner
menjelaskan  bahwa  kartel  adalah,  “ A
contract among competing sellers to fix
the  price  of  the  product  they  sell  (or, what  is  the  same  thing,  to  limit  their output) is like any other contract in the sense  that  the  parties  would  not  sign  it unless they expected it to make them all better off (Posner, 2012).
Membanjirnya  pasokan  dari  suatu produk tertentu di  dalam  suatu  pasar, dapat  membuat  harga  dari  produk tersebut  di  pasar  menjadi  lebih  murah, kondisi  ini  akan  menguntungkan  bagi konsumen, tetapi tidak bagi pelaku usaha (produsen  atau  penjual).  Agar  harga pokok  di  pasar  tidak  jatuh  dan  harga produk  dapat  memberikan  keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha,
pelaku usaha biasanya membuat
perjanjian  di  antara  mereka  untuk mengatur  mengenai  jumlah  produksi sehingga  jumlah  produksi  merekea  di pasar  tidak  berlebih,  dan  tujuannya  agar tidak  membuat  harga  produk  mereka  di pasar  menjadi  lebih  murah.  Seringkali praktek  kartel  juga  untuk  mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan  mengurangi  produk  mereka secara  signifikan  di  pasar,  sehingga menyebabkan di dalam pasar mengalami kelangkaan, yang mengakibatkan konsumen  harus  mengeluarkan    biaya yang  lebih  untuk  dapat  membeli  produk pelaku usaha tersebut di dalam pasar atau dapat  dikatakan  tujuan  utama  dari praktek  kartel  adalah  untuk  mengeruk sebanyak mungkin surplus konsumen ke produsen.  Oleh  karena  Kartel  menukar kompetisi  dengan  tindakan-tindakan yang  kolutif  diantara  pesaing,  maka dilarang  dalam  hukum  persaingan  usaha (Andersen & Rogers, 1999).
Karakteristik  dari  perjanjian  kartel yaitu: pertama , perjanjian  termasuk juga  tindakan  bersama  ( concerted action )  yang  dilakukan  secara  tertulis maupun  tidak  tertulis,  dan  bersifat sukarela; kedua , dilakukan  oleh  para pelaku    usaha    yang    bersifat persaingan    (bersifat    horizontal) maupun  pelaku  usaha  lainnya  yang bersifat  independen  (bersifat  vertikal);
dan ketiga , bertujuan  untuk  mencegah, membatasi, ataupun mendistorsi persaingan  di  antara  mereka  (Antoni, 2019).
Selain  karakteristik  tersebut  ada pula  pendapat  lain  menyatakan  bahwa s uatu kartel pada umumnya mempunyai beberapa  karakteristik  (Bhakti,  2015): 1)  Terdapat  konspirasi  di  antara beberapa  pelaku  usaha;  2)  Melibatkan para  senior  eksekutif  dari  perusahaan yang  terlibat.  Para  senior  eksekutif inilah  biasanya  yang  menghadiri pertemuan-pertemuan  dan  membuat keputusan; 3) Biasanya dengan menggunakan  asosiasi  untuk  menutupi kegiatan mereka.
Setidaknya ada tiga cara melakukan kartel, yaitu melalui harga, produksi dan wilayah pemasaran.
Hal ini mengakibatkan  terjadinya  kerugian berupa  terjadinya  praktek  monopoli oleh  para  pelaku  kartel,  sementara  itu bagi  konsumen  kehilangan  pilihan harga,  kualitas  yang  bersaing  dan layanan purna jual yang baik (Nasution &  Winarti,  2008).  Oleh  karenanya Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  melarang  hal tersebut  sebagaimana  tercantum  dalam pasal  Pasal  5  ayat  (1)  yang  berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya  untuk  menetapkan  harga atas  suatu  barang  dan  atau  jasa  yang harus  dibayar  oleh  konsumen  atau pelanggan  pada  pasar  bersangkutan yang  sama  (UU  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat, 1999).
c. Potensi Kartel pada Peer To Peer Lending
Hingga  Maret  2020,  Asosiasi Fintech Pendanaan  Bersama  Indonesia (AFPI)  beranggotakan  128  dari  164 penyelenggara P2P Lending yang sudah
terdaftar dan berizin di OJK (menguasai 78%).  Dengan  penguasaan  sebesar  ini maka menurut Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  dikategorikan  sebagai  oligopoli yaitu:  Pelaku  usaha  patut  diduga  atau dianggap secara bersama-sama melakukan  penguasaan  produksi  dan atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2  (dua)  atau  3  (tiga)  pelaku  usaha  atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari  75%  (tujuh  puluh  lima  persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Di  dalam  teori  ekonomi  mikro, model  oligopoli  dibagi  dalam  2  (dua) jenis,  yaitu  (Koutsoyiannis,  n.d.):  1) Oligopoli  non-kolusif,  dimana  setiap tindakan  yang  dilakukan  oleh  suatu produsen  akan  memancing  reaksi  dari produsen  lain;  2)  Oligopoli  kolusif, terdiri  dari  kartel  dan  penentuan  harga, dimana  kerjasama sejumlah  perusahaan yang  bersaing  untuk  mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan  jumlah  produksi  dan harga  suatu  barang  dan/atau  jasa  untuk memperoleh  keuntungan  diatas  tingkat keuntungan yang wajar.
Pada  struktur  pasar  persaingan sempurna, jumlah  pelaku  usaha  banyak dan  tidak  ada  hambatan  bagi  pelaku usaha  untuk  masuk  ke  dalam  pasar, akibatnya  setiap  pelaku  usaha  dalam pasar tersebut tidak dapat
mengendalikan harga. Sebaliknya dalam pasar  oligopoli  potensi  kerjasama  para pelaku  usaha  untuk  menentukan  harga produk  dan  jumlah  produksi  masing- masing pelaku usaha menjadi besar, hal ini menjadi lahan subur terjadinya kartel dimana  pelaku  usaha  bersatu  untuk menguasai  sebagian  besar pangsa pasar (Hovenkamp, 2016).
Salah  satu  sumber  pendapatan  jasa keuangan  bersumber  dari  pendapatan bunga.  Suku  bunga  adalah  persentase
tertentu yang diperhitungkan dari pokok pinjaman  yang  harus  dibayarkan  oleh debitur  dalam  periode  tertentu,  dan diterima  oleh  kreditur  sebagai  imbal jasa.  Imbal  jasa  ini  merupakan  suatu kompensasi  kepada  pemberi  pinjaman (kreditur)  karena  telah  merelakan debitur (peminjam dana) untuk mendapatkan  manfaat  dari  dana  yang dimilikinya,  alih-alih  menggunakannya untuk tujuan lain (Nuraini, 1999).
d. Penetapan Suku Bunga

## Perbankan
Bunga bank adalah tambahan yang disebabkan  karena  adanya  simpanan maupun pinjaman antara pihak nasabah dan  pihak  bank  dari  pokok  simpanan dan  pokok  pinjaman  yang  dilakukan atau  ditransaksikan  (Romdhoni  et  al., 2012).  Menurut  Erawati  dan  Llewelyin (2002),  suku  bunga  juga  merupakan salah  satu  faktor  yang  penting  dalam perekonomian  suatu  negara  karena sangat berpengaruh terhadap “kesehatan” suatu perekonomian.
Bank  Indonesia  sebagai  regulator melalui Undang-Undang Republik Indonesia  No.  23  Tahun  1998  tentang Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan  Bank  Indonesia  (Bank Indonesia  Rate  – BI  Rate )  sebagai kebijakan  nilai  suku  bunga  terkait dengan  kebijakan  moneter  yang  akan diterapkan  pada  masyarakat  seluruh Indonesia.
BI Rate ditetapkan  setiap  bulan melalui rapat anggota Dewan Gubernur dengan  mempertimbangkan  kondisi perekonomian baik di Indonesia maupun  situasi  perekonomian  global secara  umum  yang  kemudian  menjadi kebijakan  moneter  untuk  penentuan suku bunga yang dipakai sebagai acuan bank-bank  yang  lainnya  di  Indonesia. Fungsi dari BI Rate
agar diimplementasikan
pada operasi
moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas ( liquidity management )  di  pasar  uang  untuk
mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (Romdhoni et al., 2012).
Pada  tanggal  19  Agustus  2016 Bank  Indonesia  (BI)  mengumumkan formula  baru  suku  bunga  acuan perbankan,  yakni  BI  7- Day  Reverse Repo Rate (BI-7-DRRR) , yang menggantikan  formula  sebelumnya yakni  BI Rate .  Dengan  penggunaan instrumen  BI-7-DRRR  sebagai  suku bunga  kebijakan  baru,  terdapat  tiga dampak  utama  yang  diharapkan. Pertama , menguatnya  sinyal  kebijakan moneter  dengan  suku  bunga (Reverse) Repo  Rate  7 hari  sebagai  acuan  utama di pasar keuangan. Kedua , meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan  suku  bunga  perbankan. Ketiga , terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan  struktur  suku  bunga  di pasar  uang  antarbank  (PUAB)  untuk tenor 3-12 bulan (Bank Indonesia, n.d.).
Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat, menyatakan:  Monopoli  dan atau pemusatan  kegiatan  yang  berkaitan dengan  produksi  dan  atau  pemasaran barang  dan  atau  jasa  yang  menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang- cabang  produksi  yang  penting  bagi negara  diatur  dengan  undang-undang dan  diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha Milik  Negara  dan  atau  badan  atau lembaga  yang  dibentuk  atau  ditunjuk oleh  Pemerintah.  Berdasarkan  pasal  ini maka  menetapan BI-7DRRR yang mendasarkan  pada  Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia dapat dikecualikan dari Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga tidak
dapat
dikategorikan sebagai Kartel (monopoly by law).
e. Penetapan  Suku  Bunga P2P Lending Para pelaku P2P Lending
tergabung  dalam  Asosiasi  Fintech Pendanaan  Bersama  Indonesia  (AFPI).
AFPI  ditunjuk  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam
meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi  di  Indonesia,  berdasarkan surat  No.  S-5/D.05/2019  (AFPI,  n.d.). AFPI  membantu  OJK  dalam  mengatasi banyaknya penyelenggara Fintech ilegal yang  membuka  layanan  jasa  keuangan Peer  to  Peer  Lending  (Tjandra,  2020). AFPI menetapkan  bunga  pinjaman 0,8  persen  per  hari. Asosiasi  melihat besaran  bunga  di  negara  Inggris  yang menjadi patokan dimana bunga pinjaman supreme -nya  sebesar  0,8% (CnbcIndonesia, n.d.).
Berdasarkan Karakteristik  dari perjanjian  kartel  maka  sesungguhnya penetepan  bunga P2P  Lending oleh AFPI  memenuhi  unsur-unsur  kartel yaitu: Pertama ,  adanya  tindakan bersama  ( concerted  action )  sepakat dengan  bunga  pinjaman  sebesar  0,8 persen per hari; dengan jumlah anggota yang  meliputi  78% P2P  Lending termasuk  dalam  oligopoli  kolutif dimana kerjasama  sejumlah  perusahaan yang  bersaing  untuk  mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan  jumlah  tingkat  suku bunga untuk memperoleh keuntungan di atas  tingkat  keuntungan  yang  wajar. Kedua ,  d ilakukan  oleh  para  pelaku usaha melalui Asosiasi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan P2P  Lending yang  sesungguhnya  ada  pesaingan  di antara  mereka; asosiasi  menjadi  sarana untuk  menutupi  kegiatan  kartel  suku bunga P2P  Lending. Ketiga, b ertujuan untuk  mencegah,  membatasi,  ataupun mendistorsi  persaingan  di  antara  para pelaku  usaha P2P  Lending. Dengan
menetapkan bunga pinjaman 0,8 persen per  hari  anggota  Asosiasi  menjadikan nilai  tersebut  sebagai  acuan  dalam menjalankan kegiatannya.
Penetapan  bunga  pinjaman  oleh
Asosiasi dan bukan Regulator sesungguhnya  tidak  memiliki  dasar hukum yang kuat, dibandingkan dengan penetapan  suku  bunga  acuan  BI-7- DRRR  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia.    Menurut  Mantan  Ketua Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU)  sekaligus  Pendiri Institute  for Competition  and  Policy  Analysis (ICPA),  Syarkawi  Rauf  jika  penentuan besaran  bunga  dilakukan  melalui regulator,  maka  hal  itu  tidak  jadi kewenangan  KPPU.  KPPU  tidak  bisa melakukan  penyelidikan  akan  hal  itu karena  ketika  kebijakan  yang  dibuat melalui regulator masuk poin pengecualian objek penyelidikan KPPU (CnbcIndonesia, n.d.).
Dalam  hal  suku  bunga  pinjaman Fintech  P2P  Lending sesungguhnya belum  ada  pihak  yang  memiliki kewenangan  termasuk  juga  OJK  meski hingga  saat  ini  OJK  merupakan Regulator  dari Fintech  P2P  Lending oleh  karenanya  penetapan  bunga pinjaman 0,8 persen per hari oleh AFPI untuk P2P  Lending tidak  dapat dikategorikan sebagai Monopoly by Law (sebagaimana  penetapan BI-7DRRR oleh  BI)  dan  patut  untuk  dimasukkan dalam  “Perjanjian  Yang  Dilarang (Kartel)”.
2. Pembadanan Hukum Fintech sebagai Instrumen  Persaingan  Usaha  yang Sehat
Dalam  konteks  kegiatan  ekonomi, pembadanan  ( embodying )  prinsip-prinsip, norma, dan aturan hukum fintech merupakan pengembanan hukum yang signifikan. Istilah pengembanan  hukum  berasal  dari  istilah yang  digunakan  oleh  Meuwissen  yaitu ‘rechtsbeoefening’,  yaitu  kegiatan  manusia berkenaan  dengan  adanya  dan  berlakunya hukum  di  dalam  masyarakat.  Kegiatan
tersebut  mencakup  kegiatan  membentuk, melaksanakan,  menerapkan,  menemukan, meneliti, dan secara sistematikal mempelajari  dan  mengajarkan  hukum  yang berlaku itu (Shidarta, 2018).
Jhon  Rawls  menyatakan  bahwa  prinsip keadilan sosial merupakan merupakan dasar untuk  menetapkan  ditribusi  prospek  untuk mendapatkan barang-barang pokok.
Kebutuhan  dasar  meliputi  hak-hak  dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan,  pendapatan  dan  kesejahteraan. Prinsip-prinsip  keadilan  harus  mengerjakan dua  hal  pertama  Prinsip  keadilan  harus memberi  penilaian  kongkret  tentang  adil tidaknya  institusi-institusi  dan  praktek institusional. Kedua Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan  hukum  untuk mengoreksi  ketidakadilan dalam  struktur  dasar  masyarakat  tertentu (Rawls,  2019).  Sedikitnya  terdapat  tiga pihak  yang  terkait  dalam  Fintech  yaitu pemberi  dana,  penyelenggara  dan  penerima dana,  ketiganya  hendaknya  mendapatkan keadilan sama yang dituangkan dalam aturan yang komprehensif.
Pembadanan  hukum Fintech yang  adil dapat  menjadi  instrument  persaingan  usaha yang sehat, maka prinsip, norma, dan aturan terkait  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  harus menjadi  fokus  perhatian,  di  antaranya pengaturan  tentang:  definisi  pelaku  usaha, pasar  yang  bersangkutan,  dan  pengaturan tentang ekstrateritorialitas.

## a. Pelaku Usaha
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka  5  UU  Nomor  5  Tahun  999 dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  pelaku  usaha  adalah:  “ setiap orang  perorangan  atau  badan  usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri  maupun  bersama-sama  melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi “.
Dalam  hukum  perdata  diakui  bahwa suatu  badan  hukum  (sebagai  suatu subyek  hukum  mandiri; persona  standi in  judicio )  dapat  melakukan  perbuatan melawan hukum ( onrechtmatig handelen; tort ). Badan hukum mempunyai  kewenangan  melakukan perbuatan  hukum  seperti  halnya  orang, akan  tetapi  perbuatan  hukum  itu  hanya terbatas  pada  bidang  hukum  harta kekayaan.  Mengingat  wujudnya  adalah badan  atau  lembaga,  maka  dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum  bertindak  dengan  perantara pengurus- pengurusnya .  Untuk  Asosiasi yang dikategorikan sebagai perkumpulan,  diatur  dalam  Pasal  1653 KUHPerdata.
b. Pasar yang Bersangkutan
Penentuan pasar bersangkutan secara tepat diperlukan untuk mengukur struktur pasar dan batasan dari perilaku anti-persaingan yang dilakukan, sehingga dapat mengidentifikasi pesaing  nyata  dari  pelaku  usaha dominan dan dapat membatasi perilakunya. Pendefinisian pasar bersangkutan  yang  terlalu  sempit  dapat membawa  kepada  hal-hal  yang  tidak berhubungan  dengan  persaingan,  dan sebaliknya  definisi  pasar  bersangkutan yang  terlalu  lebar  dapat  menyamarkan permasalahan  yang  sebenarnya.  Ini tentu  saja  menjadi  suatu  kasus  dimana penekanan  terlalu  banyak  ditempatkan pada  porsi  pasar  yang  muncul  dari definisi  pasar  yang  tidak  tepat  (Lubis dan Sirait (ed), 2009).
Definisi  pasar  bersangkutan  dari beberapa  otoritas  pengawas  persaingan usaha  adalah  sebagai  berikut:  Federal Trade  Commission  (FTC),  Amerika Serikat  dalam  Department  of  Justice (DOJ) Merger Guidelines (COMMISSION AUTHORIZED, 1987) mendefinisikan pasar bersangkutan  sebagai  : “a  product  or group  of  products  and  a  geographic area  in  which  it  is  sold  such  that  a
hypothetical,  profit-maximizing  firm, not subject to price regulation, that was the  only  present  and  future  seller  of those  products  in  that  area  could impose a “small but significant and non transitory”  increase  in  price  above prevailing  or  likely  future  levels” . Undang-undang  No.  5  Tahun  1999 Pasal  1  angka  10  mendefinisikan  pasar bersangkutan sebagai: “Pasar
bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran  tertentu  oleh  pelaku  usaha atas  barang  dan  atau  jasa  yang  sama atau  sejenis  atau  substitusi  dari  barang dan  atau  jasa  tersebut”  Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan  bahwa  pasar  bersangkutan adalah  batasan  kancah  persaingan,  baik secara  geografis  maupun  ketersediaan alternatif  produk,  yang  memungkinkan terjadinya  proses  substitusi  antar produk.
1) Pasar Produk
Faktor  yang  dipertimbangkan preferensi  atau  selera  konsumen merupakan  faktor  penentu  dalam pendefinisian pasar produk diwakili oleh  indikator  utama  yaitu  harga, karakter atau ciri dari  produk yang bersangkutan dan kegunaan (fungsi).

## 2) Pasar Geografis
Penetapan  pasar  berdasarkan aspek  geografis  sangat  ditentukan oleh  ketersediaan  produk  yang menjadi  obyek  analisa  yaitu kebijakan perusahaan, biaya transportasi,  lamanya  perjalanan, tarif  dan  peraturan-peraturan  yang membatasi  lalu  lintas  perdagangan antar kota/wilayah. Berbagai faktor tersebut akan menentukan luas dan cakupan  wilayah  dari  produk  yang dijadikan obyek analisa. Dalam hal ini,  perdagangan  via  internet  ( on line  trading )  serta  mekanisme transaksi paperless cenderung
mengaburkan hambatan dan batasan antar wilayah.
c. Ekstrateritorialitas
Ekstrateritorialitas  adalah  keadaan pengecualian  dari  yurisdiksi  hukum lokal,  biasanya  sebagai  hasil  dari negosiasi  diplomatik.  Poin  krusial  dari ekstrateritorialitas  penegakan  hukum persaingan  usaha  adalah  perluasan yurisdiksi  sehingga  UU  No.  5  Tahun 1999 dan segenap peraturan pelaksanaannya,  dapat  diberlakukan pula  bagi  pelaku  usaha  yang  berada  di negara lain namun tindakannya memiliki  dampak  anti  persaingan terhadap pasar dan kondisi perekonomian di Indonesia. Ekstrateritorialitas penegakan hukum  persaingan  usaha  ditemukan dalam pengawasan merger di Indonesia.
Peraturan  KPPU  No.  2  Tahun  2013,
KPPU hanya berwenang untuk mewajibkan  pelaku  usaha  merger melakukan  notifikasi  dan  memberikan hak  konsultasi.  KPPU  tidak  memiliki kewenangan untuk membatalkan kegiatan merger asing yang
mengakibatkan  praktik  monopoli  atau persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam pasar domestik.

## D. Simpulan
Beranjak  dari  isu  hukum  yang merupakan  pokok  masalah  yang  kemudian dianalisa melalui pembahasan, maka penelitian  ini  dapat  diambil  beberapa kesimpulan  sebagai  berikut:  Pertama,  pada Revolusi  Industri  4.0  aspek  penguasaan teknologi menjadi kunci penentu daya saing, munculnya fenomena sharing economy antar pihak  yang  berbisnis  termasuk  inovasi  di bidang  keuangan Financial  Technology (Fintech )  sejatinya  dapat  mendorong ekonomi  inklusif.  Keberadaan  UU  No.  5 tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  yang  saat  ini  berlaku  belum  dapat memayungi kepentingan pelaku usaha, mitra
usaha,  pesaing,  dan  pengguna  jasa.  Hal  ini tampak  dari  adanya  dugaan  kartel  bunga Fintech  P2P  Lending yang  mengakibatkan konsumen  kurang  memiliki  pilihan  apabila hendak menggunakan jasa keuangan tersebut. Simpulan kedua, pembadanan ( embodying )  prinsip-prinsip,  norma,  dan aturan hukum Fintech merupakan pengembanan  hukum  yang  signifikan. Sebagai bisnis Revolusi Industri 4.0, hukum Fintech belum  memiliki  pengaturan  yang menerjemahkan  prinsip,  norma  dan  aturan yang  terkait  terutama  perihal  larangan praktek  mononopoli  dan  persaingan  usaha tidak sehat di antaranya pengaturan tentang: definisi pelaku usaha, pasar yang bersangkutan,  dan  pengaturan  tentang ekstrateritorialitas.
Berdasarkan  simpulan  tersebut,  maka penulis  menyampaikan  saran  sebagai berikut: Pertama, sebagai pendorong ekonomi  inklusif, Fintech  P2P  Lending harus dimanfaatkan secara maksimal dengan meminimalkan  resiko  baik  bagi  pemberi dana,  penyelenggara,  maupun  penerima dana. OJK sebagai Lembaga yang menaungi bisnis model baru ini harus mensosialisasikan  hak  dan  kewajiban pemberi dan penerima dana serta mengawasi penyelenggara secara intensif guna meminimalkan  terjadinya  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  dalam  bisnis  ini.  Kedua, pembadanan  ( embodying )  prinsip-prinsip, norma,  dan  aturan  hukum Fintech harus segera  dibuat  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan  mengingat Fintech P2P Lending sudah terlaksana sehingga para pihak  yang  terlibat  didalamnya  dapat memperoleh  kemanfaatan,  keadilan  dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
AFPI.  (n.d.). Asosiasi  Fintech  Pendaaan Bersama  Indonesia  (AFPI) .  AFPI. https://www.afpi.or.id/members/page/3
Andersen,  W.,  &  Rogers,  C.  P.  I.  (1999). Antitrust  Law:  Policy  and  Practice (Casebook  Series)  3rd  Edition .  Lexis
Nexis Matthew Bender.
Antoni,  V.  (2019). Penegakan  Hukum  atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender  di  Indonesia . Mimbar  Hukum  - Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada , 31 (1), 95. https://doi.org/10.22146/jmh.37966 Bank  Indonesia.  (n.d.). BI  7-day  (Reverse) Repo Rate . Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/moneter/bi- 7day- RR/penjelasan/Contents/Default.aspx Barita,  H.,  &  Sulistiyono,  A.  (2019). Legalitas Penggunaan Metode Harrington dalam Praktek Kartel (Studi Kasus  Praktik  Kartel  Ban  Kendaraan
Roda Empat ). Jurnal Privat Law, VII(1), 98–103.
Baruchello,  G.  (2013). The  Antitrust Revolution  in  Europe:  Exploring  the European  Commission’s  Cartel  Policy.
By  Lee  McGowan. The  European Legacy , 18 (1), 89–92. https://doi.org/10.1080/10848770.2012.
737766
Bhakti,  R.  T.  A.  (2015). Analisis  Yuridis Dampak  Terjadinya  Pasar  Oligopoli
Bagi  Persaingan  Usaha  Maupun Konsumen Di Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan, 3(2), 64. https://doi.org/10.33884/jck.v3i2.965
CnbcIndonesia. (n.d.). Asosiasi Patok Bunga Fintech  Maksimal  0,8%/Hari,  Kartel? CnbiIndonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20 190717102811-37-85511/asosiasi- patok-bunga-fintech-maksimal-08-hari- kartel
Darman.  (2019). Financial  Technology (FinTech):  Karakteristik  dan  Kualitas
Pinjaman pada Peer to Peer Lending di
Indonesia . Jurnal Manajemen Teknologi, 18(2), 130–137. https://doi.org/10.12695/jmt.2019.18.2. 4
Economics,  D.  O.  F.,  &  Edition,  S.  (2008).
The  New  Palgrave  dictionary  of economics.  In  Choice  Reviews  Online (Vol. 46, Issue 02). https://doi.org/10.5860/choice.46-0666
Garner,  B.  A.  (2004). Black’s  Law
Dictionary:  Eighth  Editon .  Thomson West USA.
Hovenkamp,  H.  (2016). Federal  antitrust policy :  the  law  of  competition  and  its practice . West Academic.
UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat,  Pub.  L .  No.  5,  46 (1999).
COMMISSION  AUTHORIZED,  Pub.  L. No. V870026 (1987). https://www.ftc.gov/policy/advocacy/ad vocacy-filings/1987/08/ftc-staff- comment-us-international-trade- commission-matter
Kontan.co.id.  (n.d.). Kasus  Vega  Data  dan Barracuda  Fintech,  Satgas  Investasi beri  apresiasi  ke  polisi .  Kontan.Co.Id. https://keuangan.kontan.co.id/news/kas us-vega-data-dan-barracuda-fintech- satgas-investasi-beri-apresiasi-ke-polisi
Koutsoyiannis, A. (n.d.). Modern
Microeconomics .  Palgrave  Macmillan UK.  https://doi.org/10.1007/978-1-349- 15603-0
Liputan6.  (n.d.). Kepolisian  Tangkap  2  Bos Fintech Ilegal Warga China . Liputan6.Com.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4 142989/kepolisian-tangkap-2-bos- fintech-ilegal-warga-china
Nasution,  F.,  &  Winarti,  R.  (2008). Kartel dan Problematikanya. Majalah Kompetisi.
Nemoto,  N.,  Huang,  B.,  &  Storey,  D.  J.
(2019). Optimal  Regulation  of  P2P Lending  for  Small  and  Medium-Sized Enterprises .  SSRN  Electronic  Journal,
912. https://doi.org/10.2139/ssrn.3313999
Nuraini, L. (1999). Pengaruh Makroekonomi Terhadap Indeks Saham Pada  Jakarta  Islamic  Index  (JII)  Dan Indeks  Saham  Syariah  Indonesia  (ISSI) Periode 2015-2018 [IAIN Tulungagung]. http://repo.iain- tulungagung.ac.id/id/eprint/13671
OJK.  (n.d.-a). Direktori  Fintech  (Peer  To Peer  Lending)  per  Januari  2020 .  OJK. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/dat a-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/- Direktori-Fintech-(Peer-To-Peer- Lending)-per-Januari-2020.aspx
OJK.  (n.d.-b). Profile  Satgas .  OJK. https://www.ojk.go.id/waspada- investasi/id/tentang/Pages/Profil- Satgas.aspx
Omarini,  E.  (2018). Peer-to-Peer  Lending : Business  Model  Analysis  and  the Platform  Dilemma  A  Framework  of Definitions in the Peer-to-Peer Lending Landscape. International  Journal  of Finance , Economics and Trade ( IJFET ), 2(3), 31–41.
Posner, R. A. (2012). Economic Analysis of Law . Aspen Publishers.
Rawls,  J.  (2019). A  Theory  of  Justice-Teori
Keadilan; Dasar- Dasar Fisafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial  Dalam  Masyarakat .  Pustaka Pelajar.
Romdhoni,  A.  H.,  Tho’in,  M.,  &  Wahyudi,
A.  (2012) .  Sistem  Ekonomi  Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau  Tidak). Jurnal  Akuntansi  Dan Pajak, 13(01).
https://doi.org/10.29040/jap.v13i01.190
Santi,  E.,  Budiharto,  B.,  &  Saptono,  H.
(2017). Pengawasan  Otoritas  Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology  (  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan  Nomor  77/Pojk.01/2016) . 6 (3), 1–20.
Shidarta,  A.  (2018). Meuwissen  Tentang Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum, Teori  hukum,  dan  Filsafat  Hukum (A. Gunarsa (ed.); 5th ed.). Refika Aditama.
Tjandra,  A.  (2020). Kekosongan  Norma Penentuan  Bunga  Pinjaman  Financial
Technology  Peer  To  Peer  Lending . Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3 (1), 90–103. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.307 7