## KEDUDUKAN HUKUM ANAK BEBINJAT   DALAM HUKUM WARIS
ADAT BALI,(STUDI KASUS DI DESA ABABI, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM )

## A.A. Mas Adi Trinaya Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra e-mail : agungmasadi@gmail.com

## ABSTRAK
Perkawinan merupakan perbuatan yang mempunyai akibat hukum sehingga harus dicatat secara resmi menurut hukum negara dan anak yang lahir di luar perkawinan atau “anak bebinjat ” hanya bisa dilegalkan dengan “pengesahan” sejak yang bersangkutan mendapatkan akta perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer diperoleh  dari  narasumber  atau  informan,  sedangkan  data  sekunder  yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara dengan metode analisis data yaitu metode kualitatif. Hasil  dari  penelitian  hukum  ini  menunjukkan  bahwa  dasar  hukum anak bebinjat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu tidak  ada/tidak  diatur  karena  anak bebinjat ini  lahir  dari  perkawinan  yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil. Kedudukan hukum anak bebinjat dalam hukum  waris  adat  Bali  adalah  dengan  sistem  pengangkatan  adat  yaitu meperas / peras pianak sehingga anak bebinjat mendapat kedudukan dan hak yang sama seperti anak kandung namun untuk di desa adat Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, anak bebinjat akan dapat harta warisan jika si  pewaris  melakukan  hibah  warisan  dihadapan  Notaris  dan  tanpa mengganggu hak waris dari ahli warisnya yang sah.
Kata Kunci : kedudukan hukum anak bebinjat , sistem pengangkatan adat, dan harta warisan

## ABSTRACT
Marriage  is  an  act  which  has  legal  consequence,  thus  it  must  be registered  formally  based  on  the  applicable  State  law.  Then,  the  unlawful child, “anak  bebinjat” can  only  be  legalized  by  “the  validation”  since  the person who involved gets the marriage certificate. This research is kind  of descriptive  empirical  law  research,  by  using  primary  data  source  that  is obtained  from  informants,  while  the  secondary  data  used,  consisted  of primary, secondary, and tertiary law material. The techniques of collecting the  data  were  the  documentary  studies  and  interviews  techniques  with
qualitative  method  of  data  analysis.  The  results  of  this  legal  research indicated that there was no legal basis of “anak bebinjat” (unlawful child)in Act No. 1 Tahun 1974 regarding Marriage/or not regulated, because “anak bebinjat” (unlawful  child)  was  born  from  unrecorded  marriage  in  the  civil registry  office.  The  legal  status  of “anak  bebinjat” (unlawful  child)  in  the Balinese  customary  law  inheritances  was  by  adopting  customary appointment  system  that  is “meperas/meras  pianak” (removal  of  children), hence the “anak bebinjat” (unlawful child) got the same position and rights as the biological children, but in case of Ababi Village, Abang Subdistrict, Karangasem Regency, the unlawful child would inherit legacy if the heir do made an inheritance grant at a Notary and without interfering the inheritance of his/her legitimate heirs.
Keywords : Legal  Status  Of  “anak  bebinjat”,  The  Customary  System  of  Child Adoption, Legacy.

## PENDAHULUAN
Perkawinan adalah suatu lembaga hukum  yang mempersatukan dua insan manusia  yang  berbeda  jenis  kelamin  setelah  memenuhi  persyaratan  tertentu, sebagai  salah  satu  perbuatan  hukum,  perkawinan  mempunyai  akibat  hukum. Adanya  akibat  hukum  ini  penting  sekali  hubungannya  dengan  sahnya  perbuatan hukum  tersebut.  Dalam  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Kemudian dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah”. Dengan demikian agar perkawinan tersebut resmi menurut hukum Negara, maka tiap perkawinan harus dicatat.
Pertanyaannya ialah bagaimana terhadap sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut ( Anak Bebinjat ). Pada  dasarnya  semua  manusia  dilahirkan  sama  kedudukannya  didalam  hukum ( equality  before  the  law ).  Namun  Negara  mempunyai  aturan  hukum  yang mewajibkan  rakyat  untuk  mentaati  dan  menjalankanya  tidak  terkecuali  masalah perkawinan dalam hal ini tentang kedudukan anak hasil perkawinan tersebut. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa: Anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pengaturan mengenai lembaga anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang di sahkan, merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara  anak  dan  orang  tua  yang  meyakininya.  Pengesahan  hanya  terjadi  dengan adanya  perkawinan  orang  tuanya  yang  telah  mengakuinya  lebih  dulu  atau mengakuinya pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga anak luar kawin ( anak
bebinjat ) ini dapat di akui dan di sahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada 1 .
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  Pasal  1  ayat  (2)  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan atau “ Anak Bebinjat ” menjadi diakui atau tidak oleh orang tuanya menurut KUHPerdata adalah bahwa dengan adanya ketentuan di luar perkawinan saja belum terjadi hubungan keluarga antara  anak  dengan  orang  tuanya.  Dengan  pengakuan,  lahir  suatu  pertalian kekeluargaa  dengan  akibat-akibatnya  (terutama  hak  mewaris)  antara  anak  dan keluarga  yang  mengakuinya,  namun  hubungan  kekeluargaan  antara  anak  dan keluarga  yang  mengakuinya  belum  juga  ada.  Hubungan  itu  hanya  di  legalkan dengan  “Pengesahan”  sebagai  pelengkap  dari  pada  pengakuan  tersebut  yang dilakukan  melalui  surat  penetapan,  sehingga  anak  luar  kawin  tersebut  sudah  sah menurut  hukum. 2 Selanjutnya  Undang-undang  tersebut  menegaskan  pencatatan pengesahan anak dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
1. Setiap  pengesahan  anak  wajib  dilaporkan  oleh  orang  tua  kepada  Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang  tua  yang  agamanya  tidak  membenarkan  pengesahan  anak  yang  lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
3. Berdasarkan laporan pengesahan  anak sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada akte kelahiran.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  permasalahan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) apakah dasar hukum anak bebinjat dalam Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  kaitannya  dalam
1 Prof.  R.  Subekti,  1993  , Perbandingan  Hukum  Perdata ,Pradnya  paramita,    Jakarta,  Pradnya paramita, hlm. 19.
2 Prof. R. Subekti, Op.cit.,hlm. 49.
hukum waris adat Bali? 2) Bagaimanakah  kedudukan hukum anak  bebinjat dalam hukum nasional?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  yang  pada  pokoknya menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum di tengah masyarakat. Objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi :
1. Efektivitas hukum
2. Kepatuhan terhadap hukum
3. Peranan lembaga atau isntitusi hukum di dalam penegakan hukum
4. Implementasi aturan hukum
5. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau  sebaliknya Penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Langkah  kerja  untuk  mendeskripsikan suatu  objek,  fenomena,  atau setting  social terjewantah  dalam  suatu  tulisan  yang bersifat naratif. . Artinya, data, fakta  yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada  angka-angka.  Mendeskripsikan  sesuatu  berarti  menggambarkan  apa, mengapa  dan  bagaimana  suatu  kejadian  terjadi. 3 Penelitian  deskriptif  ini mempelajari  masalah-masalah  dalam  masyarakat  serta  situasi-situasi  tertentu, termasuk  juga  tentang  hubungan,  kegiatan-kegiatan,  sikap-sikap,  pandangan- pandangan, serta proses-proses  yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 4
Data primer yang dipergunakan dalam penulisan karya tulis ini bersumber atau diperoleh dari penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di  lokasi  terjadinya anak diluar nikah  ( Anak Bebinjat ).Adapun  sumber data primer merupakan sumber data  yang diperoleh dari narasumber  yang paling utama, dalam hal ini adalah instansi pemerintah desa adat (kantor perbekel ) tetua desa adat, kelian banjar , masyarakat dan instansi pemerintah desa. Data sekunder yang  dipergunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  studi  dokumen  untuk mengumpulkan data sekunder. dan teknik wawancara untuk  mengumpulkan data primer.  Dengan teknik dokumentasi,  peneliti dapat  memperoleh informasi  bukan dari orang sebagai narasumber melainkan dari berbagai macam sumber tertulis.

## PEMBAHASAN
1. Dasar  Hukum  Anak  Bebinjat  dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan dan Kaitannya Dalam Hukum Waris Adat Bali Anak Bebinjat dalam  hal  ini  pengertiannya  menurut  di  desa  adat  Ababi adalah anak yang dilahirkan tanpa salah satu orang tua biologisnya (dalam hal ini ayahnya) yang mengakui anak tersebut sampai anak ini lahir.  Dalam kasus ini dapat
3 Djam’an Satori, Aan Komariah, op.cit , hlm. 28.
4 Moh. Nazir, 2003, Metode Penelitian ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 54-55.
diangkat dari salah satu keluarga yang berada di desa adat Ababi, yang mempunyai anak bebinjat.
Di  kasus  ini  antara  ayah  kandungnya  yang  diduga  menghamili  anak perempuannya. Di suatu ketika anak perempuannya ini hamil dan keluarganya tidak mengetahui  siapa  pelaku  dari  hamilnya  anak  tersebut  dan  anak  perempuan  ini menyebut  salah  satu  nama  yaitu  I  Ketut  Kuning  yang  tidak  lain  adalah  bapak kandungnya sendiri, namun I Ketut Kuning ini tetap tidak mengakui perbuatannya sampai  ia  berani  bersumpah  untuk  menerima  kutukan  di  Pura  Puseh  Desa  Adat Ababi.  Karena  dari  pihak  keluarga  tidak  dapat/tidak  bisa  memecahkan  masalah tersebut, maka dari pihak keluarga  melimpahkan kasus ini ke pihak perbekel desa adat Ababi yang pada saat itu jabatan perbekel masih diduduki oleh Bapak I Ketut Gina.
Selanjutnya karena diketahui kasus ini dilimpahkan sampai ke perbekel, I Ketut Kuning entah karena ketakutan atau apa, akhirnya ia mengakhiri hidupnya dengan  salah  pati  (bunuh  diri).  Mengetahui  ia  telah  bunuh  diri  dan  disimpulkan bahwa pernyataan dari si anak perempuan tersebut adalah benar dari pihak perbekel kembali  menyerahkan  kasus  ini  kekeluarganya  agar  dapat  diselesaikan  secara kekeluargaan. Agar aib yang ditimbulkan dapat sedikit tidaknya di kurangi karena kasus ini belum sampai kepihak kepolisian.
Selang  beberapa  bulan  dari  kasus  itu  anak  tersebut  lahir  tanpa  adanya seorang ayah yang mengakuinya sebagai anak.  Anak tersebut dibesarkan, dirawat sebagaimana anak pada umumnya oleh keluarga dari anak perempuan tersebut yang tak  lain  ibu  kandungnya  dan  juga  ibu  dari  anak  perempuan  yang  tak  lain  adalah neneknya (Istri dari I Ketut Kuning) tanpa diberikannya  status yang jelas terhadap anak tersebut, hingga sampai sekarang anak tersebut sudah memiliki istri dan anak namun status anak tersebut di keluarga masih kambang. Akan tetapi anak tersebut ikut turun di masyarakat seperti : ikut mebanjaran, menyama braya di masyarakat , namun  tak  lebih  seperti  halnya  pendatang,  karena  statusnya  di  banjar  adalah Keluarga Gamia. Keluarga Gamia adalah sebutan untuk keluarga yang menyalahi aturan  adat  (dalam  hal  ini  melakukan  hubungan  badan  dengan  orang  yang  tidak semestinya).
Pada dasarnya tidak ada manusia yang terlahir ke dunia ini dengan dosa dan secara biologis tidak ada seorang pun anak terlahir tanpa memiliki orang tua, dalam hal  ini  ayah  atau  bapak.  Mengenai  beragamnya  penyebutan  terhadap  status  anak sendiri,  seperti  anak  kandung,  anak  angkat,  anak  tiri  dan  anak  luar  nikah  (anak haram atau anak bebinjat ) hendaknya harus disikapi dengan bijak, agar tidak dapat menjadikan anak merasa terasingkan dan merasa terkucilkan.
Dari  paparan  diatas  bahwa  setiap  anak  dilahirkan  dari  seorang  ibu  dalam keadaan suci. Sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan realita masyarakat saat ini,  status  anak  khususnya anak  bebinjat menjadi  masalah  yang  cukup menghawatirkan, karena dampak dari masalah ini menimbulkan konflik batin yang
dirasakan  oleh  anak  tersebut.  Status anak  bebinjat dalam  undang-undang pemerintah :
Anak bebinjat ialah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  dicatat  menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, dicatatkan pada kantor catatan sipil.
Jadi,  jika  perkawinan  tidak  tercatat  di  Kantor  Catatan  Sipil  maka perkawinan  tersebut  tidak  sah  menurut  negara  dan  anak  yang  dilahirkan  di  luar pernikahan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga  ibunya  seperti  yang  dijelaskan  pada  Pasal  43  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini sebagaimana bunyi pasal 42-43 yang pada pokoknya menyebutkan :
“Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat pernikahan  yang  sah.  Anak  yang  dilahirkan  di  luar  pernikahan  hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
2. Kedudukan Hukum Anak  Bebinjat Dalam Hukum Nasional
Pengangkatan  anak  akan  mempengaruhi  kedudukan  hak  mewaris  anak angkat  terhadap  orang  tua  angkatnya.  Pada  prinsipnya  pewaris  terhadap  anak angkat  dikembalikan  kepada  hukum  waris  orang  tua  angkatnya.  Didasarkan pemikiran  hukum,  orang  tua  angkat  berkewajiban  mengusahakan  agar  setelah  ia meninggal  dunia,  anak  angkatnya  tidak  terlantar.  Untuk  itu  biasanya  dalam kehidupan bermasyarakat anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat. 5
Di kota-kota besar, tidak jarang hibah wasiat itu dibuat secara tertulis oleh seorang  Notaris  yang  khusus  diundang  untuk  mendengarkan  ucapan  terakhir dengan  demikian  maka,  hibah  wasiat  bentuk testamen hibah  wasiat  meliputi sebagian atau seluruhnya harta kekayaan pewaris akan tetapi tidak mengurangi hak mutlak  ahli  waris  lainnya  dan  dapat  dicabut  kembali.  Hal  ini  didasarkan  atas putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  62  Tahun  1962  Pn.  Tjn,  Tanggal  13  oktober tahun  1962  dan  didasarkan  putusan  Mahkamah  Agung,  tanggal  23  agustus  1960 Nomor 225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si pengibah.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak melarang bagi seseorang untuk Menghibah wasiatkan seluruh harta peninggalannya, tetapi Kitab Undang-Undang
5 R. Soepomo, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung, hlm. 97-98
Hukum  Perdata  mengenal  asas Ligitime  portie yaitu  bagian  warisan  yng  sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh  yang  meninggalkan  warisan.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  913-929  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didasarkan pasal 916 (a) Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  Pewaris  hanya  boleh  memberikan  peninggalannya  dengan  cara, hibah  wasiat  ataupun  pengangkatan  sebagai  ahli  waris  dengan  jumlah  tidak melebihi Ligitime portie . Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dijamin dengan bagian mutlak atau Ligitime portie adalah ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas.
Anak  angkat  dapat  mewarisi  dari  orang  tua  yang  mengangkatnya,  tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari Ligitime portie (Bagian Mutlak). Anak angkat yang diangkat Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya dengan ketentuan daerahnya, karena bias saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat.
Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan dengan penetapan  pengadilan.  Status  anak  angkat  tersebut  sama  kedudukannya  dengan anak  kandung.  Akibat  hukumnya  dalam  pembagian  harta  warisan  berlaku  sama dengan  anak  kandung  seperti  tertuang  dalam  Pasal  852  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata dan berlaku Ligitime portie (Pasal 913-929).
Dalam  hak  mewaris,  anak  angkat  akan  mendapatkan  warisan  yang  sama dengan  anak  kandung.  Tetapi  bila  ia  tidak  dapat  dikarenakan  berlakunya  hukum yang berlaku pada orang tua angkatnya, maka pewaris dapat memberinya dengan melalui hibah wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dengan tidak merugikan para ahliwaris lainnya.
Sistem pengangkatan anak bebinjat di desa adat Ababi hukumnya sah – sah saja  tanpa  ada  larangan awig  -  awig yang  mengikat,  melarang  untuk  melakukan pengangkatan anak yang statusnya tidak diketahui.
Desa  adat  Ababi  mengenal  pengangkatan  anak  dengan  sebutan Meras Pianak, dimana  apabila  ingin  mengangkat  anak meras  pianak yang  pertama dilakukan  ialah  musyawarah  kepada  keluarga  besar,  setelah  setuju  lanjutkan  ke prosesi selanjutnya yaitu : matur piuning di sanggah kemulan/betara hyang guru bahwa akan ada  orang baru yang akan di peras dan ikut kedalam keluarga dengan banten minimal banten pejati, kemudian kedua membersihkan anak tersebut secara niskala dengan banten Prayascita, Durmanggala dan Biakala dengan tujuan agar anak  yang akan di peras dapat  dikatakan bersih secara  niskala sehingga dapat  di
angkat  menjadi sentana /anak  angka,  serta  tidak  terlepas  juga  melapor  kepihak pemerintah seperti ke kantor catatan sipil. 6
Pengangkatan anak bebinjat menurut  hukum adat  Bali khususnya di  desa adat Ababi dapat digolongkan menjadi dua golongan, kalau dilihat dari kaitannya dalam masalah pewarisan yaitu pertama :
Pengangkatan  anak  yang  berakibat  terhadap  pewarisan  dalam  hal  ini pengangkatan anak laki-laki dari golongan purusa (garis keturunan laki-laki) dan pengangkatan anak perempuan yang diangkat menjadi sentana rajeg , maksudnya adalah anak perempuan tersebut statusnya berubah menjadi anak laki-laki sehingga apabila  ia  kawin  maka  pihak  laki-laki  statusnya  sebagai  perempuan  dan  harus tinggal  dirumah  si  perempuan  tersebut,  maka  si  perempuan  tersebut  bertindak sebagai suami dan dia berhak untuk mewarisi terhadap peninggalan orang tuanya, sehingga  anak  perempuan  tersebut  tidak  melangsungkan  perkawinan  diluar ditegaskan dengan “ kawin sentana ” 7
Disamping  pengangkatan  anak  yang  bertujuan  untuk  meneruskan generasinya atau keturunan, termasuk meneruskan harta kekayaan dari orang tua angkatnya,  juga  ada  pengangkatan  anak  yang  bertujuan  tidak  sebagai  penerus generasi, dalam hal ini bukan sebagai ahli waris. Pengangkatan anak semacam ini biasanya  anak  yang  diangkat  adalah  anak  perempuan  yang  mana  bukan  sentana rajeg,  status  anak  ini  tetap  seperti  anak  perempuan  pada  umumnya,  jadi  ia  tidak berhak mewarisi, sekalipun anak laki-laki yang diangkat tapi kalau statusnya bukan sebagai  penerus  generasi  juga  bukan  termasuk  ahli  waris,  jadi  statusnya  hanya menumpang atau dijadikan sebagai teman dari anak-anak kandung sahnya saja.
Seperti  yang  telah  di  kemukakan  oleh Jro  Mangku Sudarsana  bahwa memang  sudah  sewajar  dan  seharusnya anak  bebinjat /anak  angkat  yang  sudah mengabdikan diri seperti anak kandung sendiri mendapatkan haknya dalam hal ini warisan  materiil  maupun    non  materiil  sebagai  hadiah  atas  apa  yang  sudah diabadikan kepada orang tua angkatnya.
Di Bali khususnya di desa adat Ababi menerapkan sistem hukum kewarisan garis keturunan Patrilineal yaitu keturunan yang semata-mata hanya dilihat menurut garis laki-laki saja dan juga sistem sentana rajeg, dimana jika ia  perempuan dan menginginkan  warisan  ia  harus  menikah  dengan  membawa  suaminya  kerumah (kawin sentana).
Namun  disisi  lain  dilihat  dari  pandangan  hukum  bahwa  yang  berhak menjadi ahli waris adalah keluarga terdekat, namun jika anak bebinjat yang sudah
6 Wawancara dengan Bapak I Made Sugiarta, Klian Br. Bias di desa adat Ababi, tanggal 14 Oktober 2021
7 ibid
diangkat/diadopsi sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007  yang dijelaskan lebih rinci  dalam peraturan mentri sosial nomor 110 Tahun dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan  Pengangkatan  Anak,  diperas  sesuai  ketentuan  adat  yang  berlaku  di Desa Adat Ababi dan telah dinyatakan sah, maka kedudukannya sama seperti anak kandung  dan  berhak  atas  warisan  dari  si  pewaris,  karena  ia  sama  halnya kedudukannya  seperti  anak  angkat  yang  sudah  diakui  dan  namanya  tercantum dalam Kartu Keluarga.
Beda Halnya dengan anak bebinjat yang hanya diangkat sebagai anak secara visual saja tanpa adnya pengakuan hukum maka anak tersebut statusnya kambang sama halnya yang terjadi di desa adat Ababi. Jadi ia akan mendapat haknya dalam hal ini harta warisan jika hanya si pewaris atau orang tua angkat si anak bebinjat ini melakukan hibah harta warisan dihadapan Notaris dan tanpa mengganggu hak waris dari ahli warisnya yang sah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dasar  hukum anak  bebinjat dalam  undang-undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan itu tidak ada/tidak diatur karena anak bebinjat ini lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut tidak sah menurut negara dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah itu hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  seperti yang dijelaskan pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kedudukan hukum anak bebinjat dalam hukum waris adat Bali adalah anak bebinjat yang  sudah  diangkat  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku  di Indonesia yaitu tentang tata cara adopsi anak/pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang didukung oleh peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan  Anak  dan  sistem  pengangkatan  adat  yaitu meperas / peras  pianak dilakukan  dengan  benar  maka anak  bebinjat mendapat  kedudukan  dan  hak  yang sama seprti anak kandung namun jika si anak bebinjat ini statusnya kambang sama seperti  halnya  yang  terjadi  di  desa  adat  Ababi,  maka  ia  tidak  berhak  mendapat haknya  dalam  hal  ini  harta  warisan.  Ia  hanya  akan  dapat  harta  warisan  jika  si pewaris melakukan hibah warisan dihadapan Notaris dan tanpa mengganggu hak waris dari ahli warisnya yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA
B. Ter Haar Bzn, 1979, Azas-azas dan susunan hukum adat, (Terjemahan Oleh k. Ng. Soebakti Peosponoto), Pradnya Paramita,  Jakarta.
Moh. Nazir, 2003, Metode Penelitian ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 54-55.
R. Soepomo, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung, hlm. 97-98 R.  Subekti,  1993  , Perbandingan  Hukum  Perdata ,Pradnya  paramita,    Jakarta, Pradnya paramita, hlm. 19.

## Peraturan Perundang-undangan:
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak