Terakreditasi

## Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Tuban
Faradila Sofia Nur Faj’jrina*, Sri Wibawani Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia *faradilasofia3@gmail.com

## Abstract
Policy is a government activity aimed at providing positive impacts for the wider community. The success of a policy is determined not only by its formulation process but also  by  its  implementation.The  implementation  of  the  subscription  parking  policy  in Tuban  Regency  has  shown  quite  effective  results  with  the  involvement  of  various stakeholders  working  together  with  the  Tuban  Regency  Environmental  and Transportation  Agency,  leading  to  an  increase  in  parking  fee  revenue.  Therefore,  this study aims to further examine the implementation of the subscription parking policy in Tuban  Regency.The  research  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  descriptive method, analyzing based on Adam Smith's Implementation Model with several research focuses,  including  idealized  policy,  target  groups,  implementing  organization,  and environmental factors.The results of the study show that the focus on idealized policy has been effective, as evidenced by the interactions initiated by policy formulators such as the Environmental  and  Transportation  Agency,  the  Regional  Revenue  Management  Unit (UPT PPD), BPKPAD, the police, official parking attendants, and parking service users. The focus on target groups has been effectively achieved by raising public awareness and ensuring  the  safety  and  comfort  of  parking  service  users.  However,  the  implementing organization was less effective due to insufficient attention to parking service users. The focus  on  environmental  factors,  influenced  by  cultural,  social,  economic,  and  political elements, supports the success of the subscription parking policy in Tuban Regency.

## Keywords: Public Policy; Policy Implementation; Subscription Parking Policy

## Abstrak
Kebijakan adalah aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh proses pembuatannya,  tetapi  juga  oleh  implementasinya.  Implementasi  kebijakan  parkir berlangganan di Kabupaten Tuban menunjukkan hasil yang cukup efektif dengan adanya keterlibatan berbagai stakeholder yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan  Kabupaten  Tuban  dan  peningkatan  pendapatan  retribusi  parkir  sehingga penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  secara  lebih  lanjut  mengenai  implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban. Metode penelitian yang digunakan pada  penelitian  ini  adalah  dengan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan melakukan analisis berdasarkan model Implementasi Adam Smith dengan beberapa fokus penelitian,  diantaranya  adalah  kebijakan  ideal  (idealized  policy),  Target  groups (kelompok  sasaran),  Implementing  organization  (badan  pelaksana),  Environmental factors (faktor lingkungan). Hasil penelitian menunjukan bahwa Fokus idealized policy telah berjalan efektif, dibuktikan melalui interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD),  BPKPAD,  Kepolisian,  juru  parkir  dinas,  dan  pengguna  layanan  parkir.  Fokus target  groups  berhasil  efektif  mencapai  target  dengan  meningkatkan  kesadaran masyarakat  serta  memastikan  keselamatan  dan  kenyamanan  pengguna  layanan  parkir. Namun, implementing organization kurang efektif karena kurangnya perhatian terhadap
pengguna jasa parkir. Fokus environmental factors, dipengaruhi budaya, sosial, ekonomi, dan politik, mendukung keberhasilan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban.

## Kata  Kunci:  Kebijakan  Publik;  Implementasi  Kebijakan;  Kebijakan  Parkir Berlangganan

## Pendahuluan
Kebijakan adalah aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dampak positif  bagi  masyarakat  luas.  Menurut  Agustino  (2022)  keberhasilan  kebijakan  tidak hanya  ditentukan  oleh  proses  pembuatannya,  tetapi  juga  oleh  implementasinya. Kebijakan  publik  dibuat  untuk  menangani  masalah  agar  lebih  tertata,  memperlancar kenyamanan  dan  keamanan  publik,  dan  mempengaruhi  cara  bertindak  masyarakat. Thomas  R.  Dye  dalam  Pramono  (2020:  31)  menyatakan  bahwa  pemerintah  memilih segala sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan sebagai kebijakan  publik, dan kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya.
Aslinda (2023) menyatakan bahwa kebijakan selalu berada dalam suatu sistem, yaitu sistem perumusan, implementasi, dan evaluasi. Studi kebijakan melibatkan berbagai dimensi  dan  menawarkan  solusi  untuk  berbagai  masalah  yang  muncul.  Fokus  utama kebijakan  publik  adalah  pelayanan  publik  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat.  Nugroho  menambahkan  bahwa  di  negara  berkembang,  segala  aspek kebijakan publik dikembangkan seperti di negara maju, melibatkan implikasi politik yang erat terhadap formulasi, implementasi, dan kontrol politik sebagai aspek manajerial.
Dye dalam Kasmad (2018) menjelaskan bahwa tahapan kebijakan publik terdiri dari  lima  langkah:  identifikasi  masalah,  formulasi  kebijakan,  legitimasi  kebijakan, implementasi  kebijakan,  dan  evaluasi  kebijakan.  Setiap  tahapan  memiliki  fungsi  dan peran  yang  saling  mendukung  untuk  mencapai  kesuksesan  kebijakan  publik.  Analisis kebijakan publik diperlukan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam tataran  politik  guna  menyelesaikan  masalah-masalah  kebijakan,  memanfaatkan  teori, metode,  dan  teknik  dari  berbagai  bidang  ilmu  untuk  pemecahan  masalah  yang  lebih komprehensif dan efektif.
Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban menunjukkan hasil  yang  cukup  efektif  dengan  adanya  keterlibatan  berbagai  stakeholder  yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban dan peningkatan pendapatan retribusi parkir. Hal ini dibuktikan dari pendapatan retribusi dari penerapan  kebijakan  parkir  berlangganan  mengalami  kenaikan  dan  melampaui  target yang telah ditentukan. Hanya di saat era Covid-19 pendapatan sedikit menurun dari target awal yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan adanya potongan pembayaran pajak dari pemerintah  akibat  adanya  Covid-19  yang  mengakibatkan  perekonomian  masyarakat sempat menurun, eberhasilan implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik, yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan parkir dan retribusi daerah, serta memastikan kepentingan masyarakat terpenuhi.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebab penelitian  ini  berpotensi  untuk  menghasilkan  sebuah  penelitian  yang  sinkron  dengan keadaan  yang  sedang  diteliti.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  dan mendeskripsikan  implementasi  kebijakan  parkir  berlangganan  di  Kabupaten  Tuban, sehingga fakta atau data yang ada di lapangan mengenai implementasi kebijakan parkir berlangganan  di  Kabupaten  Tuban  berusaha  digambarkan  dan  dijelaskan  oleh  penulis
kepada pembaca. Penjelasan secara detail juga bermanfaat  bagi  pembaca supaya dapat bayangan keadaan di lapangan, sehingga tidak berasumsi secara pribadi dan menyebarkan berita hoax kepada masyarakat luas. Fokus penelitian menggunakan model Implementasi Adam  Smith  dalam  (Aslinda,  2023:  129-130)  dengan  beberapa  fokus  penelitian, diantaranya  adalah idealized  policy,  Target  groups , Implementing  organization , Environmental  factor. Sumber  data  yang  digunakan  adalah  dari  data  primer  yang bersumber dari observasi dan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Keselamatan Jalan. Serta  sumber  data  sekunder  yang  dikumpulkan  misalnya  lewat  dokumen  yang  dapat berbentuk skripsi, jurnal, buku, arsip, laporan, berita media cetak online maupun offline, dan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan  parkir  berlangganan  di Kabupaten Tuban.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  temuan  penulis  terhadap  data  di  lapangan  mengenai  Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Di Kabupaten Tuban, temuan tersebut digambarkan dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang relevan. Menurut Reswa (2015) dalam (Ksatrio Witjaksono  &  Wibawani,  2022:  1)  dengan  adanya  otonomi  daerah  pemerintah  daerah dituntut untuk semakin inovatif dalam membuat kebijakan, sehingga fasilitas parkir dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di wilayah Kabupaten Tuban.
Melalui  data  hasil  penelitian  tersebut  untuk  mendapatkan  informasi  yang diperlukan, penulis menggunakan hasil wawancara dan observasi dengan para informan secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Didukung  dengan  dokumentasi  untuk menunjang  data-data.  Penelitian  ini  menggunakan  model  implementasi  kebijakan  dari Adam Smith (1973) yang memandang suatu kebijakan sebagai proses atau alur. Proses implementasi kebijakan yang diusulkan menurut Smith terdiri dari empat variabel, yaitu:

## 1. Idealized Policy
Kebijakan  parkir  berlangganan  di  Kabupaten  Tuban  sesuai  dengan  Peraturan Bupati  Nomor  38  Tahun  2017  Pasal  3  bertujuan  guna  terwujudnya  tertib  pengelolaan operasional  parkir,  juru  parkir,  pengguna  lahan  parkir,  dan  pemungut  retribusinya. Perubahan dari sistem parkir konvensional ke berlangganan ini didorong oleh kebutuhan untuk  mengatasi  peningkatan  jumlah  kendaraan  dan  masalah  parkir  yang  semakin kompleks. Pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Seksi Manajemen  dan  Rekayasa  Lalu  Lintas  serta  Keselamatan  Jalan,  berupaya  memastikan mereka  memahami  dan  mematuhi  kebijakan  ini.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat (Meirinawati  &  Prabawati,  2015)  dalam  (Vipriyanti  &  Meirinawati,  2021:  228)  yang menyatakan  bahwa  Instansi  pemerintah  memberikan  pelayanan  publik  kepada masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap instansi tersebut sesuai dengan tata cara dan aturan pokok yang telah ditentukan.
Penelitian  dari  (Ksatrio  Witjaksono  &  Wibawani,  2022:  4)  juga  menjelaskan kejelasan  tujuan  dari  pelaksanaan  atau  implementasi  kebijakan  parkir  sudah  tercantum pada peraturan. Sehingga, keberhasilan pengelolaan operasional parkir, dilakukan dengan koordinasi yang efektif antara juru parkir, pengguna lahan parkir, dan pemungut retribusi, serta  adanya  kesadaran  dan  keseriusan  dalam  menjaga  kebersihan  dan  ketertiban  di wilayah parkir. Hal tersebut telah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Derah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2017 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasal 3.
Implementasi kebijakan parkir berlangganan telah menunjukkan hasil yang positif sesuai  dengan  tujuan  dan  Perda  Kabupaten  Tuban  No.  38  Tahun  2017  yang  bertujuan guna  terwujudnya  tertib  pengelolaan  operasional  parkir,  juru  parkir,  pengguna  lahan parkir,  dan  pemungut  retribusinya.  Ketercapaian  ini  dilihat  dari  adanya  peningkatan kesadaran masyarakat dan memastikan keselamatan serta kenyamanan pengguna layanan parkir.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  tujuan  kebijakan  ini  sudah  tercapai,  seperti tercantum  dalam peraturan yang berlaku, dengan adanya  interaksi yang efektif antaran interaksi dengan pengguna jasa layanan parkir berlangganan, teraksi dengan juru parkir, interaksi dengan kepolisian, aatan melaksanaan penerapan implementasi kebijakan parkir berlangganan.

## 2. Target Groups
Faktor  penting  dalam  kesuksesan  kebijakan  adalah  kelompok  sasaran,  yaitu pengguna  jasa  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum.  Penyesuaian  pola  aktivitas  sesuai Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  adalah  bentuk  interaksi  yang  diharapkan  oleh perumus kebijakan. Menurut Rohmatin  (2019), peran  adalah perilaku yang diharapkan dari  individu  atau  kelompok  dengan  tanggung  jawab  tertentu,  yang  dalam  konteks  ini adalah  partisipasi  aktif  dalam  melaksanakan  kebijakan  parkir  berlangganan  untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sesuai dengan Peraturan Bupati telah diatur mengenai Standart  Operasional  (SOP)  juru  parkir  merupakan target  groups oleh  pihak  Dinas sebagai  implementor  di  lapangan  langsung.  Vipriyanti  &  Meirinawati  (2021) menjelaskan  bahwa  kualitas  pelayanan  parkir  berlangganan  sangat  tergantung  pada penilaian  dari  masyarakat  pengguna  jasa  parkir.  Perubahan  pola  pembayaran  dari konvensional menjadi berlangganan tahunan memudahkan masyarakat dan menghilangkan pungutan liar. Namun, di lapangan masih terjadi praktik pungutan oleh juru  parkir  meskipun  masyarakat  sudah  membayar  retribusi  parkir  berlangganan. Pengguna parkir berlangganan seharusnya tidak diwajibkan membayar lagi di tepi jalan umum, yang ditandai dengan sticker parkir berlangganan pada kendaraan mereka.
Berdasarkan indikator target groups , penyesuaian pola aktivitas dan perilaku dari implementasi  kebijakan  parkir  berlangganan  dinilai  berhasil.  Masyarakat  membayar retribusi  sesuai  aturan  yang  ada  dalam  Peraturan  Daerah,  meskipun  ada  yang  merasa terpaksa  karena  peraturan  yang  berlaku.  Pemahaman  masyarakat  perlu  ditingkatkan melalui kampanye, edukasi,  dan informasi yang jelas agar mereka memahami manfaat kebijakan parkir berlangganan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih aktif  dan  partisipatif  dalam  mendukung  kebijakan  ini,  sehingga  kebijakan  parkir berlangganan dapat diimplementasikan lebih efektif dan efisien.

## 3. Implementing Organization
Implementing  organization  atau  implementor  merupakan  variabel  penting menurut  Adam  Smith  dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Para  implementor, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Kepolisian Resort Tuban, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), serta Juru Parkir Dinas, memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam  menjalankan  kebijakan  parkir  berlangganan. Mereka  perlu  memiliki  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  peran  dan  tanggung jawab mereka untuk mengelola kebijakan ini secara efektif. Badan-badan pelaksana ini membantu  implementor  dalam  mengumpulkan  data,  mengembangkan  strategi,  dan mengawasi  pelaksanaan  kebijakan  untuk  memastikan  kebijakan  parkir  berlangganan diimplementasikan dengan efisien. Hal tersebut dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian Standart Operasional Prosedur (SOP) dapat  dilakukan teguran tertulis  1  sampai 3 kali, dan yang ketiga ini biasanya adalah surat pemecatan. Teguran pihak Dinas terhadap juru parkir dinas tersebut dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :
Gambar 1. Penegakan Disiplin Terhadap Juru Parkir Dinas Sumber: Facebook Parkir Berlangganan Kabupaten Tuban (Diakses pada 18 Maret 2024)
Penegakan  ketidaksesuaian  juru  parkir  ini  dilakukan  sebab  peran  juru  parkir sangat  penting  dalam  memastikan  kebijakan  parkir  berlangganan  mencapai  tujuannya, guna  terwujudnya  tertib  pengelolaan  operasional  parkir,  juru  parkir,  pengguna  lahan parkir,  dan  pemungut  retribusinya.  Menurut  Mazmanian  dan  Sabitzer,  serta  Rohmatin, kegagalan  implementasi  sering  disebabkan  oleh  kurangnya  koordinasi  antar  instansi. Oleh  karena  itu,  kerja  sama  yang  efektif  antara  Pemerintah  Daerah,  Dinas  terkait,  dan para  stakeholders  sangat  penting.  Prinsip  koordinasi,  integrasi,  dan  sinkronisasi  harus diterapkan  untuk  memastikan  semua  bidang  bekerja  harmonis  dan  efisien  dalam melaksanakan tugas mereka.
Implementasi  kebijakan  parkir  berlangganan  di  Kabupaten  Tuban  sudah  dinilai berhasil  meskipun  ada  pro  dan  kontra.  Pemerintah  Daerah  terus  melakukan  langkah strategis untuk mengatasi hambatan, baik di lapangan maupun di dalam kantor, melalui musyawarah dan mufakat. Standar Operasional Prosedur (SOP) dijadikan pedoman bagi para  implementor  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik.  Juru  parkir  yang  lalai  dalam tugasnya  akan  ditindak  sesuai  aturan,  dan  masyarakat  bisa  menyampaikan  saran  atau laporan  melalui  web  aduan  atau  nomor  WhatsApp  yang  disediakan  oleh  Dinas. Peninjauan  rutin  oleh  Dinas  dan  Polres  setempat  memastikan  kepatuhan  terhadap kebijakan.  Semua  stakeholders  dituntut  untuk  meningkatkan  profesionalisme, pemahaman tentang substansi hukum, dan mengenali perilaku masyarakat setempat untuk menyampaikan kebijakan secara efektif dan diterima dengan baik.

## 4. Environmental Factors
Variabel terakhir yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah unsur lingkungan, yang meliputi  aspek budaya, sosial,  ekonomi, dan politik. Keempat  unsur ini berperan dalam  mempengaruhi  keberhasilan  kebijakan  parkir  berlangganan.  Menurut  Pereda, Schneider, Perico, & Cristia (2017) dalam Vipriyanti & Meirinawati (2021), Kebijakan untuk  menciptakan  fasilitas  parkir  yang  sesuai  dengan  dinamika  pertumbuhan  dan perubahan  kabupaten  atau  kota  dikembangkan  oleh  pemerintah,  bukan  hanya  untuk memenuhi  kebutuhan,  namun,  kebijakan  tersebut  juga  memberikan  peluang  untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Faktor budaya mencakup kesinambungan antar unsur, terutama pada faktor sosial. Rohmatin (2019) menyatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap parkir berlangganan serta sikap apatis masyarakat. Sehingga implementasi kebijakan ini membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa berjalan sesuai rencana, seperti dijelaskan oleh Anggara (2014)
dalam Ksatrio Witjaksono & Wibawani (2022) bahwa pengawasan yang ketat dibutuhkan agar implementasi berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.
Pengawasan  ketat  terkait  implementasi  kegiatan  kemudian  dilakukan  dengan dilaksanakannya kegiatan apel  rutin dilaksanakan setiap hari  Senin  pada pagi  dan sore hari. Bertujuan untuk melatih kedisiplinan dari datang harus tepat waktu  dan berisikan amanat dari Dinas untuk selalu mematuhi Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan  pelayanan  terhadap  kebijakan  parkir  berlangganan.  Hal  lain  yang  disampaikan dalam  apel  rutin  tersebut  selain  membahas  Standart  Operasional  Prosedur  (SOP)  juga membahas  terkait  dengan  penunjang  operasional,  pelaporan  kritikan  dan  saran  dari masyarakat, persiapan jika ada acara, dan lain-lainnya, sebagaimana hasil dokumentasi penulis dibawah ini;
Gambar 2 . Apel Juru Parkir Dinas Sebelum Bertugas Sumber : Dokumentasi Penulis, 2024 Berdasarkan indikator environtmental factors , yang mempengaruhi implementasi kebijakan  parkir  berlangganan  di  Kabupaten  Tuban  sudah  dinilai  berhasil.  Hal  ini dilakukan  dengan  strategi  melalui  kolaborasi  dengan  pihak-pihak  terkait.  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Tuban  melalui  pihak  Dinas  mengembangkan  sistem  kerja  yang dinamis dan fleksibel, disesuaikan dengan perubahan lingkungan. Kolaborasi antar pihak yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  parkir  berlangganan  sangat  penting  untuk efektivitas dan efisiensi. Tujuan dari sistem kerja ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, memastikan bahwa kebijakan parkir berlangganan serta manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan perlu diberikan.

## Kesimpulan
Kesimpulan  penelitian  dari  Implementasi  Kebijakan  Parkir  Berlangganan  di Kabupaten Tuban berdasarkan teori implementasi Adam Smith, bahwa fokus idealized policy telah berjalan secara efektif yang dilihat dari Interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan  seperti  pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Perhubungan,  UPT  Pengelolaan Pendapatan  Daerah  (PPD),  Badan  Pengelola  Keuangan,  Pendapatan  dan  Aset  Daerah (BPKPAD),  Kepolisian,  juru  parkir  dinas,  dan  pengguna  jasa  layanan  parkir berlangganan berhasil mendorong dan mempengaruhi kelompok sasaran..  Fokus target groups berhasil  efektif  mencapai  target  hal  ini  dibuktikan  dengan  meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan keselamatan serta kenyamanan pengguna layanan parkir. Pengguna layanan jasa parkir berlangganan telah taat membayar retribusi dan juru parkir  dinas  juga  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  peraturan.  Namun,  fokus
implementing organization kurang efektif karena kurangnya perhatian terhadap pengguna jasa  layanan  parkir,  meskipun  juru  parkir  dinas  telah  mengikuti  SOP  yang  diberikan. Secara umum, Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Tuban sudah cukup efektif dengan adanya keterlibatan berbagai instansi dalam perumusan kebijakan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan terus melakukan patroli dan apel untuk memastikan  juru  parkir  melayani  sesuai  SOP,  meskipun  ada  beberapa  kendala  seperti kurangnya  pengingat  bagi  pengguna  jasa  untuk  mengambil  stiker  parkir  setelah pembayaran STNK tahunan dan ketidaksesuaian jam operasional juru parkir dengan SOP. Terakhir,  fokus environmental  factors yang  dipengaruhi  oleh  budaya,  sosial,  ekonomi, dan  politik  yang  secara  keseluruhan  mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hubungan antar instansi yang lebih erat.

## Daftar Pustaka
Agustino,  L.  (2022). Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik  (Edisi  Revisi  Ke-2) .  Bandung: Alfabeta.
Aslinda. (2023). Model Kebijakan Publik Dan Teori Perubahan Kebijakan: Edisi Revisi . Yogyakarta: K-Media.
Fatimah,  S.,  &  Rodiyah,  I.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Parkir  Berlangganan  di Kabupaten  Sidoarjo  (Studi  Di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Sidoarjo). JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) . Hayat.  (2018). Kebijakan  Publik :  Evaluasi  Reformasi  Formulasi .  Malang:  Intrans Publishing.
Ksatrio  Witjaksono,  D.,  &  Wibawani,  S.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Kerja  Sama Pengelolaan Parkir. JKP : Jurnal Kebijakan Publik , 13 (1), 1–10. Miles,  Matthew.  B.,  Huberman,  A.  Michael.,  &  Saldaña,  J.  (2019). Qualitative  Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). New York: SAGE Publications Inc. Moleong,  L.  J.  (2016). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Nurachman, M. (2023). Analisis Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Periode 2021- 2022 (Studi Empiris Kabupaten Sumedang). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu , 1 (4), 97–104. Pramono, J. (2020). Implementasi Dan Evaluasi  Kebijakan Publik . Surakarta: UNISRI Press.
Pradana, G. W. (2021). Kebijakan Parkir Elektronik Sebagai Salah Satu Wujud Penerapan Smart City Di Kota Surabaya. GEMA PUBLICA . 6 (2).
Purnantoro,  A.  D.,  &  Lituhayu,  D.  (2017).  Evaluasi  Kebijakan  Pemungutan  Retribusi Parkir Berlangganan Kota Mojokerto. Jurnal Sains Dan Seni ITS , 6 (1), 51–66.
Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media. Rohmatin,  A.  (2019). Peran  Dinas  Perhubungan  Dalam  Meningkatkan  Kesadaran Parkir  Berlangganan  Sebagai  Upaya  Peningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Tuban . Semarang: Universitas Negeri Semarang. Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik . Surabaya: Brilliant. Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kualitatif  (Untuk  penelitian  yang  bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif) . Bandung: ALFABETA. Kasmad, R. (2018). Studi Implementasi Kebijakan Publik . Makassar: Kedai Aksara. Raviansyah. (2022). Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik (1st ed.). Riau: Get Press
Setiawan,  A.  B.,  &  Widiyarta,  A.  (2022).  Kualitas  Pelayanan  Parkir  Berlangganan  Di Kota Pasuruan. Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya . 7(1).
Watimena,  M.  A.,  &  Puturuhu,  D.  (2022).  Implementation  of  Parking  Retribution  and Illegal  Parking  Management  and  Their  Effect  on  Original  Local  Goverment Revenue. PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis) . 3(2). Vipriyanti, S., & Meirinawati. (2021). Kualitas Pelayanan Parkir Berlangganan Untuk Meningkatkan  Pendapatan  Retribusi  Parkir  Di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Tuban. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 9 (2), 227–240.