## PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDORONG AGRO INVESTASI
Korespondensi dengan Penulis: Yulizar D.Sanrego : Telp. +62 251 8421 076 Fax. +62 251 842 1077 E-mail: senapatie@yahoo.com Aam S.Rusydiana , E-mail: tasik_pisan@yahoo.com
Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13, No.2 Mei 2009, hal. 311 – 324 Terakreditasi SK. No. 167/DIKTI/Kep/2007

## PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDORONG AGRO INVESTASI
Yulizar D. Sanrego Aam S. Rusydiana
Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat STEI Tazkia Jl. Raya Darmaga Km.7 Bogor 16680
Abstract: Indonesia  is  an  agrarian  country.  More  of  40  percent  of  citizens  are  in  there sector. However, it is not easy to face the challenges in agriculture. One of primary problem in  agriculture  sector  is  about  capital  endorsement.  This  paper  tries  to  analyze  the  chance of financing agriculture sector may be given by Islamic banking industries in Indonesia, the challenges and steps that will be done, using descriptive statistic. The results show that sharia financing scheme has potentially very powerful prospect as an alternative within agriculture sector problems in Indonesia. To motivate the implementation, we hope that sharia banking industries  braver  and  more  incessant  give  the  financing  by  existing  various  scheme.  For recommendation, Bank Indonesia as monetary authority could offer full support by giving incentives they need.
Key words: sharia banking industries, sharia financing scheme, financing agriculture sector
Sangat indah teringat dalam memori kita tentang pembangunan  pertanian  selama  tahun  1970- an  dan  1980-an.  Menurut  Arham  (2008),  kala itu  keberhasilan  yang  ditunjukkan  oleh  sektor pertanian rata-rata sekitar 3,2% per tahun untuk pertumbuhan  PDB.  Swasembada  beras  dapat dicapai  pada  tahun  1984,  dan  telah  berhasil memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan pada 1980-an.  Swasembada  beras  ini  hanya  dapat dipertahankan sampai tahun 1993. Produktivitas padi  Indonesia  adalah  yang  tertinggi  di  Asia
Tenggara.  Upah  tenaga  kerja  pertanian  dan harga  pupuk  terendah  di  Asia  Tenggara,  dan oleh karenanya Indonesia memiliki keunggulan kompetitif beras sebagai substitusi impor.
Meskipun  swasembada  beras  tersebut hanya  dapat  kita  rasakan  sampai  tahun  1993, ‘citra  positif’  sektor  pertanian  tidak  berhenti begitu  saja.  Gema  pembangunan  pertanian dimulai  kembali  pada  awal  era  reformasi, mengingat  sumbangsih  yang  besar  dari  sektor pertanian dalam menopang roda perekonomian

## PERBANKAN
yang melanda sejak pertengahan 1997 utamanya pada upaya stabilisasi kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.
Dalam riset terbaru ADB (Asian Development Bank) dinyatakan bahwa setiap sektor pertanian tumbuh  10  persen  maka  jumlah  orang  miskin akan  berkurang  1,5–12  persen  (Susila  dalam Hafidhuddin,  2008).  Studi  ini  menunjukkan bahwa pertanian sampai kapan pun harus tetap mendapat perhatian yang besar dari pemerintah dan  seluruh  pemangku  kepentingan.  Berikut ini  adalah  beberapa  urgensi  sektor  pertanian dalam perekonomian Indonesia menurut Ashari & Saptana (2005): (1) Sektor pertanian merupakan andalan  mata  pencaharian  sebagian  besar penduduk/penyerap terbesar tenaga kerja yakni sekitar  41.2  persen  pada  2007.  (2)  Pertanian berkontribusi besar terhadap PDB yakni sekitar 13.8 persen (pada 2007). (3) Merupakan sumber devisa (ekspor) terutama komoditas kelapa sawit dan karet. (4) Hasil dari sektor pertanian menjadi sumber bahan baku industri. (5) Penyedia bahan pangan dan gizi penduduk Negara. (6) Pendorong bergeraknya  sektor-sektor  ekonomi  riil  yang lain. (7) Penyangga perekonomian nasional saat terjadi krisis ekonomi, seperti pengalaman ketika terjadi twin crisis, krisis moneter dan perbankan tahun 1997.
Terkait  dengan  kontribusi  pertanian pada ekonomi nasional di Indonesia, meskipun kontribusinya  dalam  hal  share  pada  PDB  dan penyedia  lapangan  kerja  cenderung  menurun, namun  pertanian  tetap  memberikan  peran yang  signifikan.  Pada  tahun  2003,  pertanian masih  menyumbang  15,2%  PDB  dan  terus mengalami  penurunan,  tahun  2007  pertanian masih  menyumbang  13,8%  PDB.  Jika  ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap, pertanian masih sangat penting kontribusinya, pada tahun 2007, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian  adalah  sekitar  41,2%  dari  seluruh angkatan kerja di Indonesia.

## Tabel 1. Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDB dan Tenaga Kerja
Sumber:  Laporan  Perekonomian  Indonesia,  Bank Indonesia (2007)
Seiring  dengan  adanya  peran  strategis sektor  pertanian  dalam  menyerap  tenaga kerja,  menurunkan  angka  kemiskinan  maupun potensinya  dalam  menyumbang  PDB  negara, permasalahan  yang  krusial  adalah  berkaitan dengan  finansial  akses  yang  masih  minim dimiliki  oleh  para  pelaku  di  sektor  tersebut. Sektor  usaha  yang  didominasi  oleh  usaha mikro  dengan  segala  keterbatasan  dalam memenuhi  syarat  mendapatkan  pembiayaan. Paper ini bertujuan untuk mempelajari peluang pembiayaan  sektor  pertanian  yang  mungkin bisa diperankan oleh industri perbankan syariah Indonesia dalam membuka peluang pembiayaan UMKM sektor pertanian. Studi ini menggunakan metode  kualitatif  eksposisif  yang  mencoba menggambarkan  lebih  komprehensif  kondisi sektor pertanian di Indonesia serta kemungkinan pembiayaan  berskema  syariah  untuk  dijadikan sebagai solusi alternatif.

## PEMBIAYAAN PERBANKAN INDONESIA: FAKTA EMPIRIS
Selama tahun 2007, ekonomi global berada dalam  gejolak  yang  dipicu  oleh  berlebihnya likuiditas dunia yang mendorong peningkatan arus  modal  jangka  pendek,  kemungkinan
Tahun Kontribusi Sektor Ekonomi (%) Pertanian Industri Jasa Perdagangan PDB TK PDB TK PDB TK PDB TK 2003 15.2 46 28  11.8 18.1 10.3 16.2 19.2 2004 14.9 43  28.4  12.1 18.3 10.5 16.4 19.5 2005 14.5  41.3  28.1 12 18.4 10.3 16.8 19 2006 14.2  40.1  27.8  11.9 18.4 11.4 16.9 19.2 2007 13.8  41.2  27.4  12.4 18.7 12 17.3 20.6

## PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDORONG AGRO INVESTASI

## PERBANKAN
contagion effect dari krisis subprime mortgage, serta  domino  effect  dan  kecenderungan kenaikan harga minyak. Akibat kondisi tersebut, sebagian  pihak  khawatir,  bahwa  target pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  akan  sulit dicapai. Namun, hingga akhir triwulan III-2007, kekhawatiran  tersebut  belum  mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada  tanggal 15 November  2007  yang  lalu,  pertumbuhan  PDB triwulan  III-2007  mencapai  6,5%  (y.o.y)  atau meningkat  sebesar  3,9%  terhadap  triwulan sebelumnya.  Apabila  pertumbuhan  ini  dapat dipertahankan hingga akhir tahun, maka target pertumbuhan  sebesar  6,3%  (y.o.y)  pada  tahun 2007,  dapat  dicapai.  Sumber  pertumbuhan terbesar pada triwulan III-2007 disumbang oleh sektor  pertanian  (1,3%),  industri  pengolahan (1,2%),  serta  perdagangan,  hotel  dan  restoran (1,2%).  Sektor  industri  pengolahan,  masih merupakan  penyumbang  terbesar  PDB  tahun 2007. Sektor pertanian berhasil melewati sektor perdagangan,  hotel  dan  restoran  sebagai penyumbang kedua terbesar PDB. Pertumbuhan yang  besar  pada  sektor  pertanian,  terutama, ditunjang  oleh  pertumbuhan  yang  tinggi  pada sub sektor perkebunan (33,7%).
Pertumbuhan ekonomi akan optimal apabila stabilitas  sistem  keuangan  dapat  terpelihara dengan  prospek  yang  baik.  Di  Indonesia, perbankan masih mendominasi sektor keuangan. Hal ini menimbulkan tingginya ketergantungan kepada perbankan sebagai sumber pembiayaan pembangunan  dan  perekonomian.  Dengan demikian,  apabila  perbankan  tidak  dapat menyalurkan pendanaan kepada sektor riil, maka pengaruh  kelambatan  pertumbuhan  ekonomi menjadi terasa. Kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan tersebut menurut Gamal (2007) ternyata  tidak  menghambat  penyaluran  kredit perbankan  Indonesia.  Bahkan,  pertumbuhan kredit  yang  diberikan  sampai  dengan  triwulan
III-2007  telah  mencapai  15,35%  dibandingkan akhir tahun 2006. Pertumbuhan kredit tersebut sudah melebihi pertumbuhan kredit perbankan selama tahun 2006.
S e k t o r   e k o n o m i   y a n g   m e n g a l a m i pertumbuhan kredit paling besar adalah sektor konstruksi (32,60%) diikuti oleh sektor keuangan dan jasa dunia usaha (25,26%). Sektor ekonomi lain yang mengalami pertumbuhan kredit cukup tinggi  adalah  sektor  pertambangan  (23,10%). Akan tetapi, pertumbuhan sektor pertambangan tidak stabil pada tiap triwulan. Pada triwulan II- 2007, pertumbuhan sektor ini mencapai 44,80%, namun  pada  triwulan  III  pertumbuhan  tinggal 23,10%.  Hal  ini  terjadi,  karena  sebagian  besar kredit yang diberikan untuk sektor ini merupakan kredit  modal  kerja  berjangka  sangat  pendek. Di samping itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran juga mengalami kenaikan cukup tinggi (21,09%).  Peningkatan  kredit  perbankan  di sektor ini, dipicu oleh peningkatan pengeluaran konsumsi  rumah  tangga  pada  PDB  Indonesia yang mencapai 5,3% (y.oy) pada triwulan III-2007 dengan nominal sebesar Rp 644,5 trilyun.
Sektor  ekonomi  lain  (yang  merupakan pembiayaan  konsumsi)  mempunyai    pangsa paling  besar  dalam  kredit  yang  diberikan  oleh perbankan  nasional  (29,23%).  Pertumbuhan kredit  yang  diberikan  kepada  sektor  ini  masih tetap  tinggi  (17,31%),  meskipun  tidak  sebesar tahun  2005  dan  sebelumnya  yang  mencapai  di atas 30% per tahun. Pada sektor produktif terjadi pergeseran pada sektor ekonomi yang memiliki pangsa paling besar dalam kredit yang diberikan. Jika  sebelum  tahun  2007  yang  paling  banyak mendapatkan  kredit  adalah  sektor  industri pengolahan,  maka  per  triwulan  III-2007  sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor produktif  yang  paling  banyak  mendapatkan kredit perbankan.
Sektor  keuangan  dan  jasa  dunia  usaha mengalami peningkatan outstanding kredit yang cukup  tinggi  pada  triwulan  III-2007  (Rp  98.269

## PERBANKAN
milyar) dibanding tahun 2006 yang masih sebesar Rp  78.455  milyar.  Kredit  sektor  ini,  merupakan kredit yang ditujukan kepada lembaga-lembaga pembiayaan  yang  sebagian  besar  diteruskan menjadi pembiayaan konsumer di berbagai sub sektor.
Sektor  pertanian,  meskipun  masih mempunyai  pangsa  yang  kecil  terhadap  total kredit  yang  diberikan  oleh  perbankan,  secara perlahan  meningkat  pangsanya  dari  tahun  ke tahun.  Sektor  pertanian  secara  tidak  diduga oleh banyak pihak, dapat menjadi penyumbang petumbuhan  PDB  Indonesia  terbesar  pada triwulan III-2007.
Pada  Gambar  1,  dapat  dilihat  bahwa outstanding  kredit  yang  diberikan  perbankan komersial nasional dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2002 yang hanya tercatat Rp 22,7 triliyun naik menjadi Rp 33,1 triliyun pada 2004,  dan  mencapai  Rp  56,9  triliyun  pada  akhir 2007. Meskipun demikian, porsi persentase kredit sektor  pertanian  dari  keseluruhan  kredit  yang dikucurkan perbankan nasional masih berada pada kisaran 5 hingga 6 persen setiap tahunnya.
B e r d a s a r k a n   j e n i s   p e n g g u n a a n , outstanding kredit yang diberikan perbankan nasional, merupakan kredit modal kerja. Akan
tetapi  pertumbuhan  paling  tinggi  terjadi pada  kredit  yang  digunakan  untuk  konsumsi yang  mencapai  17,38%  dalam  tiga  triwulan dibandingkan dengan akhir tahun 2006. Kredit yang  diberikan  untuk  investasi  hanya  Rp 172,462 milyar (18,87%) dari Rp 913.960 milyar total outstanding kredit perbankan nasional.

## Pembiayaan Perbankan Syariah
Perbankan  syariah  sebagai  bagian perbankan nasional turut berkontribusi dalam sektor  keuangan  untuk  membiayai  sektor- sektor ekonomi dalam PDB Indonesia. Pangsa pembiayaan syariah per triwulan III-2007 masih
2,80%  dari  total  kredit  yang  diberikan  oleh perbankan nasional. Pertumbuhan pembiayaan syariah  selama  triwulan  III-2007  masih  jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit yang diberikan  perbankan  nasional,  yakni  25,16% dibandingkan akhir tahun 2006.
Jika kita melihat pada Gambar 2, pangsa pembiayaan  syariah  terbesar  diberikan  pada sektor  jasa  dunia  usaha  (30,25%  pada  akhir tahun  2007),  diikuti  oleh  sektor  lain-lain/ konsumsi  (22,94%)  dan  sektor  perdagangan (15,62%).  Untuk  data  bulan  Agustus  2008 umpamanya, pembiayaan bank syariah terbesar
Gambar 1. Kredit Perbankan Komersial untuk  Sektor Pertanian

## PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDORONG AGRO INVESTASI

## PERBANKAN
masih tetap didominasi sektor jasa dunia usaha (business services), yakni sekitar 31%. Jauh lebih besar  jika  dibandingkan  dengan  pembiayaan sektor pertanian yang hanya lebih kurang 3% saja.  Dari  komposisi  tersebut,  dapat  dilihat bahwa lebih dari separuh pembiayaan syariah terdistribusi untuk penggunaan konsumsi. Hal ini menunjukkan komposisi pembiayaan yang berkaitan  dengan  konsumsi  pada  perbankan syariah  jauh  lebih  besar  dari  komposisi  yang ada  pada  perbankan  umum  nasional.  Hal  ini tentunya  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi dunia perbankan syariah nasional kita.
Sektor-sektor  ekonomi  produktif,  seperti sektor  pertanian,  sektor  pertambangan,  sektor industri  pengolahan,  dan  sektor  konstruksi mengalami  penurunan  pangsa  dari  tahun  ke tahun pada komposisi pembiayaan yang diberikan oleh perbankan Syariah. Sektor pertanian, yang saat ini dapat menjadi penyumbang pertumbuhan PDB terbesar, bukan hanya mengalami penurunan
pangsa  pada  pembiayaan  syariah,  tetapi  juga mengalami  penurunan  outstanding  dari  tahun ke  tahun  dibandingkan  tahun  2004.  Sektor pertanian  hanya  berpangsa  2,54%  dari  total pembiayaan  yang  diberikan  perbankan  syariah pada triwulan III-2007. Padahal pada 2004, sektor pertanian,  sempat  mendapatkan  7,59%  dari pangsa pembiayaan Syariah. Barulah pada akhir 2007, porsi pembiayaan syariah untuk pertanian kembali menunjukkan tren positif yang ditandai kenaikan, baik outstanding maupun sharenya.
Dapat  dilihat  pada  Gambar  3,  setelah mengalami  penurunan  dari  medio  tahun  2006
yang sekitar 4,1% hingga kuartal ketiga tahun 2007 (2,3%), pembiayaan yang dilakukan industri perbankan  syariah  untuk  sektor  pertanian kembali naik menjadi 3,2% pada Bulan Agustus 2008. Hal ini dicerminkan juga dengan kenaikan outstanding pembiayaan yang mencapai sekitar Rp 1,1 triliyun (Agustus 2008) dari awalnya hanya Rp 0,6 triliyun pada November 2007.

## Gambar 2. Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi

## PERBANKAN

## ISLAM DAN PERTANIAN

## Konsep  Islam  tentang  Pembangunan Pertanian
Menurut  Hafidhuddin  (2008),  terdapat beberapa konsep dan prinsip Islam yang masih sangat  relevan  dengan  kondisi  pembangunan pertanian Indonesia saat ini. Pertama, pentingnya keberpihakan pada petani. Ini adalah prinsip yang sangat fundamental karena ternyata berdasarkan kajian sejarah, petani selalu berada pada kondisi yang lebih lemah posisi tawarnya. Ajaran Islam sangat  menekankan  urgensi  keberpihakan kepada  masyarakat  kecil.  Dalam  sebuah  hadis, Rasulullah SAW bersabda: “Kalian akan ditolong dan diberi rezeki dengan sebab (kalian menolong) kaum dhuafa di antara kalian”. Pembelaan dan perlindungan  terhadap  petani  harus  menjadi bagian  dan  prioritas  negara.  Bagaimana  pun, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat fundamental  karena  memiliki  keterikatan langsung dengan kebutuhan hidup manusia.
Sektor produktif, di luar pertanian, meskipun mengalami peningkatan outstanding pembiayaan syariah,  namun  mengalami  penurunan  pangsa dibandingkan total pembiayaan yang diberikan. Sektor  industri  yang  menjadi  penyumbang PDB  hanya  mendapat  pangsa  4,68%  dari  total pembiayaan  syariah.  Sektor  ini  mengalami penurunan pangsa secara bertahap sejak tahun 2004. Sedangkan sektor produktif lainnya hanya memperoleh  pangsa  masing-masing  1,92% untuk sektor pertambangan, 8,91% untuk sektor konstruksi, serta 6,12% untuk sektor transportasi dan komunikasi.
Dari  data  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa pembiayaan syariah di Indonesia saat ini belum terpola. Jika pada tahun 2004 dan sebelumnya, komposisi  pembiayaan  yang  berkaitan  dengan konsumsi  dengan  sektor  produktif  masih berimbang,  maka  saat  ini  justru  komposisi pembiayaan  yang  berkaitan  dengan  konsumsi semakin jauh meninggalkan sektor produktif.
Gambar 3. Pembiayaan Bank Syariah pada Sektor Pertanian

## PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDORONG AGRO INVESTASI

## PERBANKAN
Kedua, penyediaan kebutuhan permodalan dan  bantuan  pemasaran.  Salah  satu  sebab mengapa Rasulullah membolehkan bai’ as-salam adalah  karena  beliau  menyadari  bahwa  petani sangat  bergantung  pada  permodalan.  Karena itu,  sudah  saatnya  skema-skema  pembiayaan pertanian berbasis syariah harus terus didorong dan  ditingkatkan.  Jika  perlu,  pemerintah menerbitkan sukuk berbasis akad salam sebagai pintu  investasi  di  sektor  pertanian.  Ketiga, inovasi dan diversifikasi produk. Ini adalah prinsip yang  sangat  penting  dan  mendasar.  Ajaran Islam  adalah  ajaran  yang  mendorong  umatnya untuk selalu berinovasi. Banyak ayat dan hadis yang  mengajak  umatnya  untuk  selalu  berpikir dan  membuat  berbagai  terobosan  baru.  Salah satu  hal  penting  yang  perlu  dilakukan  dalam membangun sektor pertanian Indonesia melalui upaya  berkesinambungan  dalam  menciptakan berbagai  inovasi  teknologi  pertanian.  Inovasi juga  bisa  dalam  bentuk  menciptakan  sistem pengelolaan  pertanian  yang  lebih  baik,  seperti mengembangkan  agribisnis  dan  agroindustri sebagai  alat  untuk  meningkatkan  value  added atau nilai tambah produk pertanian.
Keempat,  memanfaatkan  sumber  daya alam secara optimal dan bijak. Allah SWT telah menegaskan  bahwa  seluruh  isi  langit  dan bumi  diciptakan  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia.  Karena  itu,  manusia  diperintahkan untuk mengelola segala potensi kekayaan alam ini secara optimal, dengan tetap memerhatikan kelestarian alam dan lingkungan.

## P ro d u k   P e m b i a y a a n   S y a r i a h   u n t u k Pertanian
Terdapat  beberapa  skema  syariah  yang memungkinkan dalam realisasi pembiayaan sektor pertanian,  di  antaranya  adalah  mudharabah, musyarakah, muzara’ah, mukhabarah, musaqah, bai’ murabahah, istishna, salam dan rahn. Paper ini  hanya  mengkhususkan  untuk  membahas muzara’ah,  mukhabarah  dan  musaqah  yang
sangat terkait dengan model investasi kerjasama (syirkah) antara shohibul mal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola) antitesa dari konsep riba yang memiliki karakteristik zero sum game.
Muzara’ah,  mukhabarah  dan  musaqah merupakan  bentuk  kerjasama  atas  lahan pertanian di mana para pihak yang terlibat baik pemilik  modal  maupun  pengelola  sama-sama memiliki  peranan  masing-masing.  Keuntungan atau  kerugian  yang  akan  diraih  sebagai  buah dari  kerjasama  tersebut  tergantung  pada investasi yang mereka keluarkan dalam kerjasama tersebut.  Pada  gilirannya,  perbedaan  peran tersebut akan membawa konsekwensi pada rasio pembagian keuntungan ataupun kerugian yang akan ditanggung bersama.
Dalam  pengelolaan  lahan  pertanian, maka  sesungguhnya  fungsi-fungsi  kerjasama dapat dibedakan dalam fungsi mendasar yakni pengadaan  lahan  pertanian  yang  siap  tanam (bukan lahan mati), pekerjaan penanaman dan pemeliharaan serta pemanenan. Sedangkan dari segi  bentuk  investasi  maka  ada  yang  bersifat modal berkesinambungan (yang dapat digunakan berulang-berulang  dan  zat  serta  manfaatnya tidak  hilang  dalam  aktifitas  pertanian)  seperti peralatan pertanian, mesin dan lainnya. Ada juga yang  berbentuk  modal  habis  (yang  digunakan sebagai  biaya  yang  habis  dalam  pertanian) seperti  bibit,  pupuk  dan  lainnya  (Hermanto, 2007).  Perbedaan  tanggung  jawab  atas  hal-hal di  ataslah  yang  sesungguhnya  membedakan bentuk  transaksi  muzara’ah,  mukhabarah  dan musaqah.
Dalam  konteks  perjanjian  muzara’ah, maka  pemilik  lahan  bertanggungjawab  atas penyediaan lahan yang siap ditanami. Sedangkan pengelola  bertanggungjawab  atas  penyediaan alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi, proses  penanaman,  pemeliharaan  hingga pemanenan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tuan tanah tidak dapat mempertahankan tanah  hanya  dengan  meminta  orang  lain

## PERBANKAN
mengelolanya dan ia mendapatkan keuntungan dari hasil panen tanpa menanggung risiko apapun. Namun,  ia  wajib  menjaga  produktifitasnya dengan  mempertahankan  kesuburan  dan perawatan  lahan.  Dalam  perjanjian  kerjasama tersebut,  mengingat  tidak  banyaknya  peran dan  tanggungjawab  yang  dimilikinya  maka sangat wajar bila ia mendapatkan lebih sedikit rasio  bagi  hasil  dibanding  pengelola.  Dan  bila kerjasama  tersebut  menderita  kerugian  seperti dalam  hal  kegagalan  panen,  maka  ia  cukup menanggung risiko dengan tidak mendapatkan hasil produktifitas tanahnya.
Sementara  itu  pengelola  dengan  begitu banyaknya peran yang ia perankan maka wajar jika  ia  mendapatkan  rasio  pembagian  yang lebih  dari  hasil  panen  mengingat  besarnya risiko yang ia alami bila terjadi kegagalan dalam usaha  pertanian  tersebut.  Bentuk  kerjasama muzara’ah  ini  menunjukkan  perhatian  Islam dalam  menjaga  hak  kepemilikan  individu  dan distribusi  pengelolaan  lahan  yang  menjadikan seorang  tuan  tanah  yang  tidak  mempunyai biaya  dan  skill  dalam  pertanian  untuk  tetap dapat  mempertahankan  kepemilikannya  atas tanah dengan bekerjasama dengan orang yang mempunyai  biaya  dan  skill  dalam  pertanian namun tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam.
Sedangkan  mukhabarah,  pemilik  lahan bertanggungjawab atas penyediaan lahan yang siap  ditanami,  penyediaan  alat-alat  pertanian, bibit dan pupuk, teknologi. Sedangkan pengelola bertanggungjawab  atas  proses  penanaman, pemeliharaan  hingga  pemanenan.  Dengan demikian  dapat  dipahami  bahwa  tuan  tanah dapat mempertahankan tanah yang cukup luas dengan menyediakan biaya-biaya dan peralatan serta  meminta  orang  lain  mengelolanya  dan ia  mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  panen. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, mengingat peran dan tanggungjawab yang dimiliki kedua belah pihak berimbang maka sangat wajar bila
rasio bagi hasil berimbang di antara mereka. Bila kerjasama  tersebut  menderita  kerugian  seperti dalam  hal  gagal  panen  maka  pemilik  lahan menanggung risiko biaya yang telah dikeluarkan atas  usaha  pertanian  tersebut.  Sementara pengelola  mengalami  kerugian  non  materi seperti tenaga dan waktu yang telah dihabiskan untuk  pertanian  tersebut.  Bentuk  kerjasama mukhabarah  ini  menunjukkan  perhatian  Islam dalam  menjaga  hak  kepemilikan  individu  dan distribusi  pengelolaan  lahan  yang  menjadikan seorang tuan tanah yang mempunyai biaya dan skill dalam pertanian namun tidak punya cukup waktu dan tenaga untuk tetap dapat mengelola tanah  tersebut.  Maka  untuk  mempertahankan produktifitas  tanahnya  dan  mendapatkan  hasil ia bekerjasama dengan orang yang mempunyai waktu, tenaga dan skill dalam pertanian namun tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam.
Dalam konteks perjanjian musaqah, maka pemilik lahan bertanggungjawab atas penyediaan lahan  yang  siap  ditanami,  penyediaan  alat- alat  pertanian,  bibit  dan  pupuk,  teknologi, dan  proses  penanaman.  Sedangkan  pengelola bertanggungjawab  atas  pemeliharaan  hingga pemanenan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tuan tanah yang memiliki lahan dan modal yang cukup besar dan di sisi lain ada orang yang tidak mempunyai biaya dan skill serta memahami teknologi  pertanian,  maka  tidak  tertutup  bagi mereka  untuk  mendapatkan  hasil  dari  lahan pertanian dengan memelihara lahan yang sudah ditanami hingga masa panen; mencakup tindakan penyiangan,  pemupukan  (pupuk  disediakan pemilik  lahan),  penyiraman  dan  pembasmian hama  hingga  proses  pemanenan.  Pekerjaan- pekerjaan ini pada dasarnya tidak membutuhkan skill  dan  ilmu  teknologi  dalam  pertanian  dan hanya  bermodalkan  tenaga.  Dalam  perjanjian kerjasama tersebut, mengingat tidak banyaknya peran dan tanggungjawab yang dimilikinya maka sangat wajar bila ia mendapatkan lebih sedikit rasio bagi hasil dibanding pemilik lahan. Apabila

## PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDORONG AGRO INVESTASI

## PERBANKAN
kerjasama  tersebut  menderita  kerugian  seperti gagal panen, maka ia cukup menanggung risiko tidak mendapatkan hasil dari tenaga dan waktu yang yang telah dihabiskan.
Sementara itu pemilik lahan dengan begitu banyak peran yang ia miliki, maka wajar jika ia mendapatkan  rasio  pembagian  yang  lebih  dari hasil  panen  mengingat  besarnya  risiko  yang  ia akan alami bila terjadi kegagalan dalam usaha tersebut.  Bentuk  musaqah  ini  menunjukkan perhatian Islam dalam menjaga hak kepemilikan individu dan distribusi lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga non-profesional untuk tetap  dapat  memberikan  kontribusinya  bagi lahan pertanian.
Ilustrasi  pada  Tabel  2  menjelaskan bagaimana hubungan peran dan tanggung jawab masing-masing  pihak  serta  kemungkinan  rasio pembagian hasil panen (Hermanto, 2007):
atau pengelola lahan semakin besar risiko yang mereka maka semakin besar kemungkinan rasio bagi hasil yang berhak mereka peroleh. Hal ini juga terjadi dalam ekonomi konvensional dimana keuntungan investasi bergantung dari risiko yang dipertaruhkan dari bentuk investasi itu sendiri. Investasi dengan keuntungan tetap lebih sedikit keuntungan dibanding dengan sistem investasi dengan  sistem  kredit  karena  menanggung risiko kredit macet. Investasi dengan penyertaan modal  bahkan  bisa  mendapat  keuntungan hingga empat kali lipat dibanding sistem kredit karena  menanggung  risiko  kerugian  usaha. Dengan  paradigma  mendapatkan  untung  dan risiko  kerugian  seperti  ini  maka  sesungguhnya sistem kerjasama atas lahan pertanian menurut Islam dapat beradaptasi dengan tradisi ekonomi kontemporer.
Dari  beberapa  bentuk  model  kerjasama tersebut,  terlihat  bahwa  dalam  perspektif syariah antara sektor usaha (riil) dan keuangan (moneter)  harus  saling  berkaitan,  yang  amat berbeda dengan praktik ekonomi konvensional. Di dalam ekonomi konvensional kapitalis, sektor moneter  cenderung  bergerak  lebih  cepat  dan over expansive sehingga apa yang terjadi di sektor moneter  tidak  mencerminkan  fakta  riil  dalam ekonomi.  Permasalahan  di  lembaga  keuangan syariah  bukan  lagi  terletak  bagaimana  upaya untuk menyeimbangkan antara sektor keuangan dan sektor riil, tetapi permasalahannya terletak pada  sejauhmana  peran  lembaga  keuangan
Tabel 2.   Hubungan Peran dan Tanggung Jawab terhadap Rasio Bagi Hasil
Sumber: Hermanto, 2007.
Keterangan:
© :   Ta n g g u n g   j a w a b   p e m i l i k   l a h a n pertanian
® :   Tanggung jawab pengelola lahan pertanian
* :   Rasio ini merupakan contoh yang dapat disesuaikan kesepakatan  selama tidak merugikan satu sama lain
Berdasarkan  ilustrasi  pada  Tabel  2  maka dapat dipahami bahwa semakin besar peran dan tanggungjawab  yang  dimiliki  oleh  tuan  tanah
Bentuk Kerjasama Penyediaan Lahan Siap Tanam Bibit/ Pupuk Alat-alat Pertanian Pemeliharaan Rasio Bagi Hasil* © ® Muzara ’ ah © ® ® ® 25% 75% Mukhabarah © © ® ® 50% 50% Musaqah © © © ® 75% 25%

## PERBANKAN
syariah  dalam  mendorong  pertumbuhan sektor riil. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional,  lembaga  keuangan  syariah menutup  kemungkinan  terjadinya  decoupling antara  sektor  keuangan  dan  sektor  riil  sebagai karakteristiknya.  Terkait  dengan  kemampuan sistem kerjasama yang dapat beradaptasi dengan tradisi ekonomi kontemporer, ada penelitian yang mencoba untuk memastikan bahwa pembiayaan syariah  memiliki  prospek  positif  pada  sektor pertanian.
Ashari & Saptana (2005) mengatakan bahwa pelaksanaan  pembiayaan  syariah  untuk  usaha bidang pertanian di pedesaan memiliki prospek positif.  Hal  ini  dilandasi  oleh:  (a)  karakteristik pembiayaan  syariah  sesuai  dengan  kondisi bisnis pertanian, (b) beberapa skim pembiayaan syariah  sudah  jauh-jauh  hari  dipraktikkan masyarakat  petani,  bahkan  telah  melembaga, (c)  luasnya  cakupan  bidang  usaha  pertanian, (d) mengandung nilai-nilai universal, (e) petani memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap akad perjanjian, (f) adanya komitmen yang tinggi dari perbankan syariah untuk UMKM, serta (g) usaha di sektor pertanian termasuk kegiatan bisnis riil yang relevan dengan misi lembaga pembiayaan syariah. Beberapa langkah kebijakan operasional yang  diperlukan  menurut  penulis  adalah  (1) membedah konsep teoretis ke dalam konsep yang aplikatif  sehingga  mudah  diimplementasikan, (2) memantapkan upaya sosialisasi pembiayaan syariah  ke  masyarakat  petani  dan  pejabat publik  yang  menangani  sektor  pertanian,  (3) meningkatkan pemahaman SDM baik di tingkat pengusaha  pertanian,  pelaku  pembiayaan syariah  maupun  policy  maker  terhadap  prinsip pembiayaan  syariah,  (4)  menyusun  peta  usaha pertanian  yang  layak  dibiayai  dengan  pola syariah, (5) penentuan sasaran pembiayaan yang tepat, (6) perumusan skim yang aplikatif dengan prosedur yang sederhana, (7) membangun sistem insentif dan pinalti yang tegas, dan (8) menjamin adanya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam
transaksi  dan  pengelolaan  dananya,  serta  (9) adanya  dukungan  peraturan  hukum  baik  di tingkat daerah sebagai unit otonom maupun di tingkat pusat.
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  bekerjasama  dengan  Bank  Indonesia Bandung  (2007)  melakukan  penelitian  tentang Potensi  Pembiayaan  Syariah  untuk  Sektor Pertanian Padi dan Palawija di Jawa Barat. Hasil penelitiannya didapat bahwa pola pembiayaan syariah  sangat  prospektif  untuk  diimplemen- tasikan  di  sektor  pertanian.  Hal  ini  didukung dengan  karakteristik  dari  perbankan  syariah maupun sifat sektor dan pelaku usaha pertanian yang bisa saling bersinergi. Di antara karakteristik perbankan  syariah  yang  kondusif  untuk  sektor pertanian  adalah  (1)  spirit  pembiayaan  syariah sesuai  dengan  bisnis  pertanian,  (2)  komitmen yang  kuat  untuk  pembiayaan  UMKM,  (3)  nilai FDR  yang  relatif  tinggi,  dan  (4)  sifat  usaha yang  universal.  Sementara  sifat  usaha  dan pelaku  sektor  pertanian  yang  kondusif  untuk implementasi  pembiayaan  syariah  adalah:  (1) pola  pembiayaan  syariah  sudah  dipraktikkan petani,  (2)  luasnya  cakupan  usaha  pertanian, (3) karakter pelaku usaha pertanian yang relatif baik  dan  adanya  ikatan  emosional,  (4)  bisnis pertanian  terjamin  kontinuitasnya,  (5)  peluang bekerjasama pembiayaan dengan kelembagaan petani, serta (6) ada peluang berpartisipasi dalam kredit program.
Terkait  dengan  riset  peran  lembaga keuangan mikro sebagai lembaga seperti bank dalam memberikan akses finansial untuk sektor pertanian, Survei Bank Indonesia yang dilakukan oleh tim PPSK tahun 2007 menunjukkan bahwa ada tiga faktor penyebab LKM enggan menyalurkan pembiayaannya untuk sektor tersebut. Pertama, Mismatch dana. LKM tidak memiliki sumber dana jangka panjang (tiga bulan) yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan nasabah pertanian. Bagi LKM,  tiga  bulan  merupakan  masa  yang  relatif panjang dan lama untuk mendapatkan kembali

## PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDORONG AGRO INVESTASI

## PERBANKAN
dana  yang  digulirkan.  Tentunya,  dana  tersebut akan kembali kepada LKM pada saat panen tiba (yarnen). Pada masa tiga bulan inilah LKM merasa tidak memiliki kesempatan untuk menggulirkan kembali dananya yang memang terbatas.
Kedua,  Risiko  usaha.  Masalah  ini  sangat berkaitan  erat  dengan  sifat  usaha  pertanian itu  sendiri    yang  memang  memiliki  risiko  yang tinggi.  Untuk  masalah  ini  LKM  merasa  bahwa jika  melakukan  pembiayaan  untuk  sektor  ini, disamping waktunya lama, juga berisiko untuk tidak  mendapatkan  keuntungan  sama  sekali. Risiko  dalam  hal  ini  lebih  disebabkan  oleh pertimbangan alam.
Ketiga, Pemahaman LKM tentang feasibility study  yang  berkaitan  langsung  dengan  usaha pertanian  dan  kemampuan  teknis  lainnya seperti  manajemen,  produksi  dan  marketing. Untuk poin ini sumber daya manusia LKM belum memiliki  kemampuan  khusus  dalam  membaca feasibility  pada  usaha  pertanian  yang  layak diberikan pembiayaan. Bantuan dana (financial assistance) memang penting tetapi belum cukup. Kemampuan  dalam  mengaplikasikan  FS  dan teknis lainnya untuk usaha-usaha pertanian masih sangat langka di lingkungan LKM. Permasalahan- permasalahan  inilah  yang  seharusnya  menjadi titik  tolak  bagaimana  memaksimalkan  sinergi antara bank dan peran LKM sebagai lembaga non bank dalam memberikan pembiayaan terhadap usaha-usaha sektor pertanian.
Dari potensi perbankan dari sisi pelayanan finansial  berikut  potensi  lembaga  keuangan mikro yang “dekat” dengan usaha-usaha sektor pertanian  yang  mayoritasnya  tergolong  usaha mikro,  maka  salah  satu  faktor  kunci  adalah perlunya  dibuat  model  kemitraan  usaha  yang terintegrasi  antara  pelaku  usaha  pertanian dan  pihak  perbankan.  Pertama,  permasalahan
mismatch  dana  yang  terjadi  bisa  dicari  jalan keluarnya  dengan  channeling  strategy  yang bisa  dilakukan  dengan  bank  umum  atau  dana bergulir  dari  pemerintah.  Strategi  inilah  yang bisa  dilakukan  oleh  LKM  ketika  mengalami kekurangan  dana  khususnya  dana  nasabah LKM itu sendiri. Dana tersebut bisa dikhususkan untuk pola-pola pembiayaan di sektor pertanian. Riset dan Pilot Project Skims Pembiayaan Usaha Tani Pola Syariah, misalnya pengembangan KUT Pola Syariah dengan skim salam paralel dengan melibatkan  BULOG  atau  perusahaan  besar (grosir).  Bisa  juga  skim  pembiayaan  dengan biaya  murah  yang  bersumber  dari  IDB  (Islamic Development Bank).
P a d a   p o i n   i n i   p u l a   p e n u l i s   i n g i n memastikan  bahwa  dana-dana  yang  berasal dari pemerintah betul-betul disesuaikan dengan prioritas  kebutuhan  dan  usaha  yang  digeluti masyarakat. Hal ini sangat penting karena juga akan  menyangkut  dengan  visi  pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan potensi yang sangat besar di sektor usaha pertanian  ini,  seharusnya  pemerintah  memiliki visi  pembangunan  yang  jelas  untuk  sektor  ini. Kebijakan integratif mutlak diperlukan.
Kedua, permasalahan risiko pembiayaan di sektor pertanian, selain yang telah dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan dengan melakukan inisiasi mikro takaful (micro insurance) yang bisa memitigasi  risiko  pembiyaan  terhadap  sektor pertanian. Tentunya dengan keberadaan mikro takaful  ini  diharapkan  akan  mendukung  LKM dalam  menjalankan  aktivitas  dan  kegiatannya. Selain itu juga bisa memaksimalkan peran lembaga underwriting sebagai lembaga pengawas untuk menjaga  risiko  dana  yang  disalurkan  kepada usaha mikro Kecil (UMK).

## PERBANKAN
Ketiga,  permasalahan  kemampuan  SDM LKM  maupun  UMK  dalam  mengaplikasikan feasibility study dan bentuk teknis lainnya dalam hal pertanian bisa diupgrade dengan bimbingan atau  bantuan  teknis  dengan  menggunakan fasilitas pemerintah. Kemampuan teknis tersebut tentunya  akan  memberikan  bekal  bagi  para pelaku  keuangan  mikro  khususnya  di  sektor pertanian agar lebih profesional dan cerdas dalam menjalankan usahanya. Yang tidak kalah penting adalah peran dari LKM sendiri yang secara inovatif meramu pola-pola pembiayaan yang disesuaikan dengan  kebutuhan  masyarakat  dimana  LKM itu  beroperasi.  Kemampuan  untuk  melakukan product development menjadi hal yang mutlak diperlukan.  Adalah  tidak  bijaksana  jika  pelaku LKM  malah  mengalihkan  usaha  nasabah  dari pertanian menjadi usaha perdagangan dengan dalih  berisiko  dan  masa  return-nya  terlampau lama.
Last  but  not  least,  wacana  untuk menghadirkan  bank  syariah  pertanian  menjadi suatu  hal  yang  perlu  adanya  dalam  rangka mempertegas  peran  perbankan  syariah  dalam mendorong  pembiayaan  sektor  pertanian sebagaimana  Thailand  yang  memiliki  Bank  for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) yang memang khusus menjadi lembaga keuangan untuk sektor pertanian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Permasalahan di lembaga keuangan syariah bukan  lagi  terletak  bagaimana  upaya  untuk menyeimbangkan  antara  sektor  keuangan  dan sektor  riil,  tetapi  permasalahannya  terletak pada  sejauhmana  peran  lembaga  keuangan syariah  dalam  mendorong  pertumbuhan sektor riil. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional,  lembaga  keuangan  syariah menutup  kemungkinan  terjadinya  decoupling antara  sektor  keuangan  dan  sektor  riil  sebagai karakteristiknya. Kemampuan berinovasi, selain yang sudah ada dalam literatur fiqh muamalah, dalam menjawab kebutuhan masyarakat dalam memberikan akses finansial menjadi keniscayaan khususnya  di  sektor  pertanian  yang  menjadi potret  kemiskinan  sekaligus  potensi  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pihak  perbankan  syariah  bisa  mendanai  petani dari hulu sampai hilir dan masing-masing pelaku pertanian  ini  bisa  dibangun  kemitraan  dengan berbagai  bentuknya.  Permasalahan  risiko pembiayaan di sektor pertanian, selain yang telah dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan dengan melakukan inisiasi mikro takaful (micro insurance)
Gambar 3. Skema Ideal Pembiayaan Pertanian

## PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDORONG AGRO INVESTASI

## PERBANKAN
yang bisa memitigasi risiko pembiayaan terhadap sektor pertanian. Wacana untuk menghadirkan bank syariah pertanian menjadi suatu hal yang perlu  adanya  dalam  rangka  mempertegas peran  perbankan  syariah  dalam  mendorong pembiayaan  sektor  pertanian  sebagaimana Thailand yang memiliki Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) yang memang khusus menjadi lembaga keuangan untuk sektor pertanian.
Tentunya, upaya pengentasan kemiskinan hanya bisa dilakukan jika seluruh elemen bangsa secara  bersama-sama  berperan  aktif.  Adanya koordinasi lintas kepentingan menjadi hal yang tidak  bisa  ditawar-tawar  lagi.  Isu  kemiskinan adalah  isu  makro  yang  mutlak  menjadi  isu bersama  dan  bukan  isu  kelompok  tertentu. Mudah-mudahan  usaha-usaha  mikro  yang berbasis pertanian bisa diperlakukan lebih oleh pemerintah sehingga berdampak pada ketahanan pangan Indonesia yang kuat dan murah.

## Saran
Ada beberapa saran dan masukan terkait tulisan  ini,  baik  untuk  perbankan  syariah, pemerintah  maupun  bagi  kepentingan pengembangan  keilmuan  di  masa  mendatang. Pertama,  mengingat  potensinya  yang  lumayan besar,  akan  strategis  kiranya  jika  industri Perbankan Syariah Indonesia memberikan porsi lebih  dalam  portofolio  pembiayaannya  untuk sektor pertanian. Akad Muzaraah ataupun Salam yang  cocok  untuk  pembiayaan  bagi  hasil  di pertanian harus lebih banyak dipergunakan.
Kedua, pemerintah selayaknya memberikan insentif  lebih  terhadap  pengembangan  agro investasi  dan  sektor  pertanian  ini,  mengingat perannya  yang  sangat  besar  terhadap perekonomian  Indonesia.  Umpamanya  Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memberikan apresiasi  lebih  bagi  lembaga  perbankan  yang mampu  menyalurkan  dananya  untuk  sektor
pertanian.  Ataupun  dengan  mengeluarkan keputusan-keputusan  (PBI)  yang  pro  terhadap pengembangan agro investasi.
Tentunya, upaya pengentasan kemiskinan hanya bisa dilakukan jika seluruh elemen bangsa secara  bersama-sama  berperan  aktif.  Adanya koordinasi lintas kepentingan menjadi hal yang tidak  bisa  ditawar-tawar  lagi.  Isu  kemiskinan adalah  isu  makro  yang  mutlak  menjadi  isu bersama  dan  bukan  isu  kelompok  tertentu. Mudah-mudahan  usaha-usaha  mikro  yang berbasis pertanian bisa diperlakukan lebih oleh pemerintah sehingga berdampak pada ketahanan pangan Indonesia yang kuat dan murah.
Ada beberapa kelemahan dalam hasil riset ini.  Perlu  kiranya  di  waktu  yang  akan  datang melakukan penelitian serupa yang lebih bersifat kuantitatif  dengan  tools  analysis  yang  variatif. Sehingga  rasionalisasi  dan  kevalidannya  akan lebih terjamin. Umpamanya meneliti lebih jauh mengapa entitas perbankan cenderung enggan masuk dan memberikan pembiayaannya ke sektor pertanian. Selain itu, perlu juga mengkomparasi lebih  jauh  peran  dua  entitas  berbeda  yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah terhadap  pengembangan  agro  investasi  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arham, I. 2008. Potensi Strategis Pertanian dalam Membangun  Perekonomian  Indonesia. Makalah.
Ashari  &  Saptana.  2005.  Prospek  Pembiayaan Syariah  untuk  Sektor  Pertanian.  Paper. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
Bank  Indonesia.  2007.  Laporan  Perekonomian Indonesia Tahun 2007.

## PERBANKAN
Bank  Indonesia.  2006.  Laporan  Perekonomian Indonesia Tahun 2006.
Gamal, M. 2007. Sebaran Kredit Perbankan dan Pembiayaan Syariah. Paper.
Hafidhuddin, D. 2008. Pertanian dengan Prinsip Syariah. Makalah.
Hermanto,  B.  2007.  Agro  Investasi  dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional (Sebuah Pencerahan terhadap Konsep Fiqh Mu’amalah). Jurnal Hukum dan HAM, Vol.4, No.2.
Pusat  Analisis  Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan P e r t a n i a n ,   B a d a n   P e n e l i t i a n   d a n Pengembangan  Pertanian.  2007.  Potensi Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian Padi dan Palawija di Jawa Barat. Paper.
Subejo.  2006.  Memahami  dan  Mengkritisi Kebijakan  Pembangunan  Pertanian  di Indonesia. Makalah Ilmiah. Temu Nasional Mahasiswa Pertanian Indonesia.
Widodo,  L.  &  Wiji.  2008.  Obesitas  Keuntungan Perbankan. Makalah.