YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022, hlm. (1-10) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo

## Khoirul Bariyah
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal. Bangkalan E-mail: 180111100174@student.trunojoyo.ac.id

## Helmy Boemiya
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan E-mail: helmy.boemiya@trunojoyo.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i2.
Info Artikel |Submitted : 14 Juni 2022 |Revised : 2 Agustus 2022 |Accepted : 4 Agustus 2022
How  to  cite: Khoirul  Bariyah,  Helmy  Boemiya, “Tinjauan  Yuridis Tentang Penerbangan  Balon  Udara  Sebagai  Tradisi  Budaya  Masyarakat  Di  Kabupaten Ponorogo” , Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2022 )”, hlm. 1-10.

## ABSTRACK:
The country of Indonesia has a lot of cultural diversity, both language, social, ethnicity, race, religion in each of its regions. One of them is related to the culture that exists in Indonesia, namely the tradition of flying hot air balloons. In some areas in Indonesia this is made as an annual community tradition, for example in  Ponorogo  Regency.  This  community  raises  problems  such  as  the  emergence  of  cases  that  harm  the community, giving rise two problem formulations how to regulate positive law on hot air balloon flights in Indonesia, and how the Ponorogo Regency’s regional policy relates to the use of hot air balloons as a cultural tradition of the community. The type of research used is normative or doctrinal legal research, using a statutory approach. The results of the study indicate that regulations related to hot air balloon flights in Indonesia can be proven through regulations that have been established based on the hierarchy of formation. These are ordered from the highest to the lowest regulations, namely Law Number 1 or 2009 concerning Aviation, Minister of Transportation  Regulation  Number  40  of  2018  concerning  the  Use  of  Hot  Air  Balloons  in  Community Cultural Activities, and regional regulations at the provincial or district/city level in Indonesia. There is no policy in the form of a regional regulation related to hot air balloon flights in Ponorogo Regency, until now the policy is in the form a Regen t’s Circular.
Keyword : Hot Air Balloon, Policy, Cultural Traditions
Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo

## ABSTRAK:
Negara  Indonesia  memiliki  banyak  sekali  keberagaman  kebudayaan  baik  bahasa,  sosial, suku, ras, agama di masing-masing wilayahnya. Salah satunya terkait kebudayaan yang terdapat di Indonesia adalah tradisi menerbangkan balon udara. Di beberapa wilayah di Indonesia hal tersebut dijadikan  sebagai  tradisi  tahunan  masyarakat,  contohnya  di  Kabupaten  Ponorogo.  Kegiatan masyarakat  ini  menimbulkan  permasalahan  seperti  munculnya  kasus-kasus  yang  merugikan masyarakat, sehingga memunculkan dua rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum positif terhadap  penerbangan  balon  udara  di  Indonesia,  dan  bagaimana  kebijakan  daerah  Kabupaten Ponorogo terkait penggunaan balon udara sebagai tradisi budaya masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal,  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan terkait penerbangan  balon  udara  di  Indonesia  dapat  dibuktikan  melalui  peraturan  yang  telah  dibentuk berdasarkan  hierarki  pembentukannya.  Yakni  diurutkan  mulai  dari  peraturan  tertinggi  hingga terendah, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Permenhub Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat, dan perda di daerah baik tingkat provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. Adapun kebijakan berupa perda terkait penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo tidak ada, hingga kini kebijakan berupa Surat Edaran Bupati.
Kata Kunci : Balon Udara, Kebijakan, Tradisi Kebudayaan .

## Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo

## Pendahuluan
Indonesia  secara  formal  dalam sistem hukumnya berasal dari tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum islam, dan  hukum  barat,  dengan  segala perangkat dan persyaratan siapa saja dan dalam  aspek  atau  esensi  apa  saja  yang harus  mematuhi  hukum  dari  ketiga sistem  tersebut.  Dalam  perkembangan hukum di Indonesia, ketiga sistem dalam pengertiannya  yang  dinamis  itu  akan menjadi  bahan  baku  hukum  nasional. 1 Salah  satu  hukum  yang  melekat  dalam kehidupan masyarakat ialah hukum adat. Sebagai negara dengan kondisi geografis yang  luas,  Indonesia  memiliki  banyak sekali kekayaan alam dan kultur budaya pada
masing-masing
wilayah.
Keragaman  kultur  budaya  tersebut menjadikan  Indonesia  memiliki  ciri keragaman  dan  entitas  budaya  yang berbeda-beda  baik  itu  agama,  bahasa, sosial  masyarakat,  tradisi,  dan  kultur lainnya. 2 Hampir dapat dikatakan bahwa suatu daerah di Indonesia memiliki suku yang  berbeda  sehingga  memiliki  tradisi yang  berbeda  pula  dari  satu  wilayah dengan  wilayah  lainnya.  Sehingga meskipun  memiliki  kultur  budaya masyarakat  yang  berbeda-beda,  namun Indonesia  harus  menganut  paham hukum  yang  sama  dan  berlaku  secara nasional.
Hukum  yang  berlaku  menjadi payung  dan  dasar  dalam  kehidupan, meskipun tak terkecuali pada pengakuan hukum  adat  masing-masing  wilayah selama  itu  tidak  bertentangan  dengan hukum nasional. Undang-Undang Dasar
1 Muntoha, Negara  Hukum  Indonesia Pasca  Perubahan  UUD  1945 (Yogyakarta:
Kaubaka Dipantara, 2013). Hlm. 69.
2 Ratnasari  Dwi  Pratiwi  and  Indri

## Fogar Susilowati, “Pengawasan Penerbangan
Balon  Udara  Pada  Kegiatan  Budaya Masyarakat  Berdasarkan  Pasal  11  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang  Penggunaan  Balon  Udara  Pada Kegiatan Budaya Masyarakat,” Jurnal Hukum 6, no. 3 (2019): 48. Hlm. 47.
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (atau yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) telah menyebutkan “Negara Indonesia  adalah  negara  hukum” yang dimana pada ayat ini mengartikan bahwa dalam sistem tatanan kehidupan negara, berlandaskan pada hukum yang berlaku. 3 Pada  dasarnya  negara  hukum  ialah bahwasannya hukum membatasi kekuasaan  negara,  dalam  artian  segala sikap,  perilaku,  maupun  tindakan  yang dilakukan  oleh  pemangku  kekuasaan, aparatur pemerintah, ataupun masyarakat,  yang  dimana  batasan tersebut  berdasarkan  pada  hukum  yang berlaku. 4 Konsekuensi sebagai negara hukum  yang  memiliki  keberagaman kultur budaya, tentunya harus mengakui dan menghormati pula hukum yang ada pada  suatu  masyarakat  selama  tidak bertolak  belakang  dengan  hukum nasional.  Pengakuan  ini  pun  tertuang dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  yakni “Negar a  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang”. 5 Pada  Undang-Undang  ini mengandung  cita-cita  negara  Indonesia dalam  membangun  supremasi  hukum, namun dalam mewujudkannya dihadapkan  dengan  masalah  tradisi masyarakat  yang  dapat  berpotensi melanggar hukum.
3 Indonesia, “Undang -Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”. Pasal 1 ayat 3.
4 Abdul  Aziz  Hakim, Negara  Hukum Dan  Demokrasi  Di  Indonesia ,  ed.  Herry  CK (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm. 8. 5 Indonesia,  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B ayat (2).
Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo
Terlepas  daripada  hukum  adat yang  terdapat  di  Indonesia,  wilayah  di Indonesia  yang  menjunjung  tinggi  dan menghormati  nilai  kebudayaan  daerah dan adat istiadat adalah Ponorogo. Salah satu  kegiatan  yang  dijadikan  budaya ialah  menerbangkan  balon  udara. Penerbangan  balon  udara  ini  sudah melekat pada masyarakat Ponorogo sejak dulu hingga sekarang, bahkan di daerah Jawa Timur yang termasuk masif dalam menerbangkan  balon  udara  di  saat  Idul Fitri  adalah  Kabupaten  Ponorogo. Kegiatan tahunan masyarakat  ini berlangsung  selama  tujuh  hari  lebaran atau  dalam  tradisi  Jawa  dilaksanakan hingga hari “ kupatan ”. 6
Kegiatan  penerbangan  balon udara  ini  tentunya  sangat  merugikan masyarakat  apabila  penggunaan  atau penerbangannya  tidak  dibatasi.  Hal  ini dikarenakan  balon  udara  dibiarkan terbang bebas tanpa ada pengendali yang mungkin  saja  terbang  sangat  tinggi  dan jauh  dari  jangkauan  si  penerbang.
Faktanya
dari permasalahan
penerbangan  balon  udara  ini  masih banyak di lapangan, yang dimana dalam kurun  waktu  5  tahun  terakhir  masih terdapat berbagai kasus. Pada tahun 2017 terdapat  balon  udara  yang  terbakar  dan menjatuhi masjid di Ngawi, diduga balon tersebut  berasal  dari  Ponorogo  karena terdapat bukti serpihan kertas
pembungkus mercon yang  bertuliskan salah  satu  daerah  di  Ponorogo. 7
Kemudian  di  tahun  2018  tercatat
6 Pratiwi and Susilowati,
“Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan  Budaya  Masyarakat  Berdasarkan Pasal  11  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  40  Tahun  2018  Tentang  Penggunaan Balon  Udara  Pada  Kegiatan  Budaya Masyarakat.” Hlm. 47 7 Imam Tohari, “Balon Udara Jatuh Di Ngawi  Dari  Ponorogo?  Ini  Jawaban  Polisi,” Detik News, 2017.
8 Mukhlis Al  Alawi,  “8  Balon  Udara Milik  Warga  Diamankan  Di  Ponorogo  - Kompas.Com,” Kompas, 2018.
sebanyak 8 balon udara yang disita pihak kepolisian  karena  dapat  mengganggu penerbangan
atau merugikan masyarakat. 8 Pada  tahun  yang  sama, terdapat  balon  udara  yang  menimpa tiang  listrik  di  daerah  Siman  dan mengakibatkan  konslet  yang  berujung pemadaman  pada  saat  Idul  Fitri. 9 Sedangkan di tahun 2019, polisi berhasil mengamankan  sebanyak  59 balon udara dan  juga  menyita  bahan  pelengkapnya seperti mercon yang berbahaya. 10
Kasus  lain  selanjutnya  terjadi pada tanggal 29 Mei 2020, di Jalan Sultan Agung  Kecamatan  Ponorogo,  terdapat sebuah  balon  udara  yang  jatuh menyangkut tiang listrik. Meskipun tidak ada  korban  namun  harus  tetap diwaspadai,  untuk  mengevakuasinya dikerahkan  petugas  damkar  sebagai upaya  antisipasi  adanya  percikan  api atau  ledakan. 11 Terakhir,  kasus  terkait balon udara yang belum lama ini terjadi di  Ponorogo  yakni  pada  tanggal  6 Agustus 2021, di Dusun Demalang, Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman
Kabupaten  Ponorogo  terdapat  balon udara yang meledak. Akibat ledakannya sebanyak  empat  rumah  warga  rusak, jendela  rusak  parah,  dan  di  salah  satu rumah  terdapat  pintunya  yang  hancur, meskipun  demikian  tidak  ada  korban dalam kasus ini. 12
Beberapa kasus
tersebut menunjukkan bahwa penerbangan balon udara  di  Kabupaten  Ponorogo  masih masif  dilakukan,  untuk  itu  sangat
9 Muhammad  Herdianto,  “Telanjur Dianggap Tradisi, Balon Udara Di Ponorogo Menjadi  Permasalahan  Halaman  All  - Kompasiana.Com,” Kompasiana, 2018.
10 Mita Kusuma, “Dalam Sepekan, 59
Balon Udara Tanpa Awak Di Ponorogo Disita Polisi,” Jatimnov.com, 2019.
11 Damar, “Balon Udara Tanpa Awak Jatuh  Timpa  Tiang  Listrik  Di  Ponorogo,” CNN Indonesia, 2020.
12 Muhammad Ta ufiq, “Balon Udara Di Ponorogo Meledak, Rusak Empat Rumah Warga - Suara Jatim,” Suarajatim.id, 2021.

## Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo
diperlukan upaya yang mampu memperkuat  peraturan  yang  ada.  Hal demikian ditentukan dengan pembentukan  peraturan  daerah  dengan lebih khusus dan terkonsep berdasarkan kebudayaan masyarakat agar penegakan dapat berjalan efektif. Tentunya didukung  dari  berbagai  pihak  terkait seperti  Pemerintah  Daerah  ataupun pihak  kepolisian,  sehingga  adanya peraturan dapat ditaati oleh setiap orang melalui penegakannya.

## Metode Penelitian
Penelitian  hukum  yang  dilakukan menggunakan  jenis  penelitian  normatif dengan  pendekatan  secara  perundang- undangan ( statute approach ). Penelitian ini mengkaji dari perspektif hukum sebagai kaidah  ataupun  norma  yang  berlaku  di masyarakat  yang  dijadikan  tumpuan. Pendekatan secara perundang-undangan dilakukan  dengan  menelaah  aturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan isu yang dibahas.

## Pembahasan
1. Pengaturan  Tentang  Penerbangan
Balon Udara di Indonesia Pengertian  tentang  penerbangan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Penerbangan,  yaitu  penerbangan  adalah satu  kesatuan  yang  terdiri  atas pemanfaatan  wilayah  udara,  pesawat udara,  bandar  udara,  angkutan  udara, navigasi  penerbangan,  keselamatan  dan keamanan  lingkungan  hidup,  serta fasilitas  penunjang  dan  fasilitas  umum lainnya. 13 Berdasarkan pengertian mengenai penerbangan tersebut, penerbangan  sering  kali  dikaitkan dengan  pesawat  terbang  atau  kegiatan
13 Indonesia, “Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”. Pasal 1 Angka 1.
14 Euis  Karina  Kurniawati  and  Agus Samsul  Nahar, Mesin  Terbang  (Pesawat, Helikopter,  Dan  Balon  Udara) (Semarang: ALPRIN, 2008). Hlm. 25.
penerbangan  pesawat.  Namun  konsep penerbangan sebagaimana yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  yaitu penerbangan balon udara tanpa awak.
Adapun  definisi  mengenai  balon udara  memiliki  berbagai  definisi,  yaitu jenis  pesawat  yang  sifatnya  ringan  dari udara.  Pesawat  menggunakan  gas helium,  hidrogen,  ataupun  panas  untuk menghasilkan  gaya  apung.  Perbedaan antara  balon  udara  dan  pesawat  udara yaitu,  apabila  balon  udara  bergerak mengikuti  arah  angin,  sedangkan pesawat  udara  mempunyai  penggerak untuk  menghasilkan  gaya  dorong  dan juga mesin pengendali. 14 Namun definisi yang paling tepat dalam  penelitian  yakni  sebagaimana dimaksud pada Permenhub No. 40 Tahun 2018  memiliki  pengertian  “Balon  udara adalah  benda  yang  lebih  ringan  dari pesawat  udara  yang  tidak  digerakkan oleh mesin, namun dapat terbang karena diisi dengan gas yang dapat mengapung ( gas  buoyancy )  atau  melalui  pemanasan udara ( airbome heater )”. 15
Topologi  sosial  masyarakat  yang sejatinya  tidak  lepas  dari  unsur kebudayaan.  Nilai  kebudayaan  yang sudah  melekat  pada  diri  manusia  ini sudah  menjadi  sarana  yang  digunakan dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Bukan hanya benda, seni, ataupun  barang  berwujud  lainnya, melainkan  pula  tata  cara  perilaku manusia  sebagai  masyarakat  yang berbudaya. 16 Negara  Indonesia  yang menganut  sistem  hukum,  tentunya  nilai kebudayaan  yang  terdapat  dalam masyarakat haruslah tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku.
15 Indonesia,  “Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun  2018  Tentang  Penggunaan  Balon Udara  Pada  Kegiatan  Budaya  Masyarakat”. Pasal 1 Angka 1.
16
Ellya Rosana,
“Dinamisasi
Kebudayaan  Dalam  Realitas  Sosial,” Al- AdYaN 12, no. 1 (2017). Hlm. 17.
Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo
Pengaturan  penerbangan  balon udara  di  Indonesia  ini  tidak  lepas  dari konsep negara hukum. Indonesia sebagai negara  hukum,  hukum  positif  yang berlaku  secara  nasional  dituangkan dalam bentuk kodifikasi berupa undang- undang. Pembentukan hukum di negara Indonesia  harus  didasari  pada  tujuan negara.  Tujuan  negara  dan  cita-cita bangsa  tersebut  tercermin  dan  terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat,  yakni  berupa  keadilan  dan kesejahteraan  bagi  masyarakat  dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapan hukum positif terhadap  penerbangan  balon  udara  di Indonesia dengan jelas telah diberlakukan. Hal ini merupakan bentuk dari pembangunan hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, yang dimana penerbangan balon udara di sebagian wilayah di Indonesia dijadikan sebagai acara tahunan bahkan kebudayaan  baru  yang  berkembang  di masyarakat. Seyogianya tindakan
masyarakat  harus  berdasarkan  dengan hukum atau aturan yang berlaku, adanya hukum  positif  yang  mengatur  terkait penerbangan  balon  udara  dijadikan sebagai  upaya  represif  dan  mencegah kemungkinan  terjadinya  permasalahan akibat balon udara.
Peraturan  perundang-undangan terkait  penerbangan  balon  udara  di Indonesia  ini  secara  umum  terdapat Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009 Tentang Penerbangan dan secara khusus diatur melalui Permenhub No. 40 Tahun 2018.  Di  beberapa  daerah  di  Indonesia yang  masif  dalam  menerbangkan  balon udara  juga  telah  dibentuk  peraturan daerah  yang  mengatur  lebih  khusus terkait  penerbangan  balon  udara  dalam lingkup daerah tertentu.
Adapun peraturan tersebut
sebagai berikut:
a. UUD NRI Tahun 1945 , Konstitusi negara Indonesia telah memberikan penghormatan berupa hak-hak kepada
masyarakat dalam mempertahankan  budaya  yang ada  di  suatu  wilayah  negara Indonesia. Negara pun mengakui dan menjamin kebebasan tersebut selama tidak bertentangan dengan  hukum  nasional  atau peraturan  perundang-undangan. Dibuktikan dengan pasal 18B ayat (2), pasal 28J, pasal 32.
b. Undang-Undang/Perppu , Adanya  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.  Undang-Undang No.  1  Tahun  2009  tidak  secara tersistematik  mengatur  tentang penerbangan balon udara. Bahkan di  Undang-Undang  ini  tidak disebutkan pasal terkait penerbangan  balon  udara  atau definisi  terkait  balon  udara. Meskipun demikian dari beberapa  literatur,  balon  udara dikelompokkan sebagai pesawat. c. Peraturan Daerah Provinsi , Contohnya  seperti  Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  9 Tahun  2000  Tentang  Larangan Menaikkan  Layang-Layang  dan Permainan  Sejenis  di  Bandar Udara Ngurah Rai dan Sekitarnya dan  Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kawasan  Keselamatan  Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak. Pada  Perda  Provinsi  Bali  No.  9 Tahun 2000 Balon udara dikelompokkan ke dalam permainan  sejenis  layang-layang.
Larangan terdapat dalam Pasal  2 ayat  (1),  (2),  dan  (3).  Sedangkan dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat  No.  2  Tahun  2008  Balon udara  dikelompokkan  ke  dalam kegiatan  yang  menggunakan ruang udara. Pengaturan terdapat

## Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo
dalam  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10, Pasal 11, dan Pasal 12.
d. Peraturan  Daerah  Kab/Kota ,
Peraturan  Daerah  Wonosobo Nomor  2  Tahun  2016  Tentang Ketertiban  dan  Ketenteraman Masyarakat  yang  berlaku  di Kabupaten  Wonosobo  dengan dasar mengingatnya yang berkaitan  dengan  penerbangan balon udara ialah Pasal 18 ayat (6)
UUD  NRI  Tahun  1945  dan Peraturan  Daerah  Kabupaten Sintang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Pengendalian  Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Tebelian  Sintang  dengan  dasar mengingatnya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2009  Tentang
Penerbangan.
Pada  Perda  Wonosobo  No.  2 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 34 ayat  (2):  Orang/badan  dilarang membuat, menyimpan, memperjual belikan, dan menerbangkan  balon  udara  dan sejenisnya. Sedangkan pada Perda Kab.  Sintang  No.  6  Tahun  2014 Balon  udara  dikelompokkan  ke dalam kegiatan yang menggunakan ruang udara. Diatur  dalam  Pasal  8,  Pasal  9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. e. Peraturan Lembaga Negara Lain,
Adanya Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  40  Tahun 2018  Tentang  Penggunaan  Balon
Udara  Pada  Kegiatan  Budaya Masyarakat.  Penerbangan  balon udara  yang  dimaksud  dalam Permenhub  No.  40  Tahun  2018 berlaku  pada  setiap  kegiatan kebudayaan  masyarakat  yang meliputi festival budaya, perayaan  tahunan  masyarakat, dan adat budaya lainnya.
17 Dadang  Solihin  and  Radjap Semendawai, Optimalisasi  Otonomi  Daerah
Berdasarkan  Permenhub  No.  40
Tahun  2018  tidak  dilarang, melainkan dibatasi penggunaannya melalui cara-cara tertentu yang dapat diawasi. 2. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Terkait Penggunaan  Balon  Udara  Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Pemerintahan daerah
sebagaimana  dimaksud  berdasarkan Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 memberikan  kewenangan  yang  seluas- luasnya  kepada  daerah  dengan  prinsip demokrasi,  peran  serta  masyarakat, pemerataan, dan keadilan dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  dengan  mengacu  pada efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggara pemerintahan daerah, dilakukan dengan memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan, potensi dan keanekaragaman  daerah,  peluang  dan tantangan persaingan global. 17
Kebijakan  daerah berupa  produk hukum  daerah  dapat  dilakukan  oleh penyelenggara negara berdasarkan prinsip demokratis dan kondisi sosial di masyarakat. Dalam artian produk hukum dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat  dan  memuat  tujuan  yang hendak  dicapai  atas  kebijakan  tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah  Kabupaten/Kota  memiliki kewenangan  dalam  membentuk  Produk hukum berdasarkan wilayah
pemerintahannya.  Adapun  dasar  dari kewenangan pembentukan kebijakan ini telah diatur dalam Undang-Undang No.
12 Tahun 2011.
Pembentukan  kebijakan  daerah baik  dalam  bentuk  keputusan  ataupun produk  hukum  daerah  berupa  perda merupakan  kewenangan  pemerintah daerah  atas  dasar  otonomi  yang diberlakukan  di  Indonesia.  Otonomi seperti  yang  dimaksud  telah  tercermin
(Kebijakan, Strategi, Dan Upaya) (Jakarta Pusat: Yayasan Empat Sembilan, 2013). Hlm. 20-21.
Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo
dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014.  Kebebasan  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  berupa  kewenangan  untuk mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan termasuk  di  dalamnya  membentuk kebijakan daerah. Seperti halnya dengan Kabupaten  Ponorogo  yang  merupakan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota. Kabupaten Ponorogo dalam urusan  kepemerintahan  bupati  atau pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk kebijakan untuk  mengatur  dan  dijadikan  dasar hukum  masyarakat  di  wilayah  tersebut. Meskipun memiliki otonomi yang seluas- luasnya,  Kabupaten  Ponorogo  yang berada  dibawah  daerah  Provinsi  dan pusat  memiliki  pertanggungjawaban penuh kepada pemerintah di atasnya.
Kewenangan  dalam  pengelolaan wilayah  di  daerah  Ponorogo  termasuk dalam  ruang  udara  telah  diatur  dalam Perda  Kabupaten  Ponorogo  Nomor  6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan  Kabupaten  Ponorogo. Kebijakan  daerah  yang  dibentuk  oleh pemerintah  daerah  dapat  dibedakan menjadi dua macam. Hal ini memperlihatkan  adanya  dua  jenis kebijakan  di  daerah: pertama, kebijakan turunan, instruksi dari Pemerintah Pusat dan kedua, atas  inisiatif  dan  prakarsa Pemerintah Daerah. 18 Sehingga dalam hal pembuatan  kebijakan  daerah,  setiap daerah  dapat  membentuk  kebijakan daerah  masing-masing  atas  inisiatif pemerintah daerah dengan berdasar pada kebutuhan dan kondisi di suatu daerah.
Penerbangan  balon  udara  di kabupaten  Ponorogo  sendiri  sudah dilakukan  sejak  lama,  yang  dimana menjadi  tradisi  yang  bermula  dari kebiasaan  masyarakat,  atau  dapat dikatakan  sebagai  tradisi  yang  nilainya muncul akibat kebiasaan yang ada dalam
18 Muhammad Idris Patarai, Kebijakan Publik  Daerah  (Posisi  Dan  Dimensinya  Dalam
masyarakat  yang  dilakukan  secara berkelanjutan.
Namun seiring
perkembangan  zaman  kebudayaan  atau tradisi  ini  menjadi  memunculkan permasalahan  baru  di  Kabupaten Ponorogo.
Kontradiksi hukum positif terkait penerbangan  balon  udara  berupa peraturan perundang-undangan ataupun peraturan  menteri  masih  banyak  terjadi, namun  penerbangan  balon  udara  secara ilegal dengan tidak berpedoman kepada aturan masih marak dilakukan. Penerbangan  balon  udara  di  Kabupaten Ponorogo  yang  dijadikan  sebagai  tradisi budaya  masyarakat,  khususnya  pada perayaan hari raya Idul Fitri masih marak dilakukan. Hal ini dikarenakan kebijakan daerah  berupa  perda  yang  berkaitan dengan  penerbangan  balon  udara  di Kabupaten  Ponorogo  masih  belum dibentuk, atau dengan kata lain tidak ada.
Dasar  peraturan  yang  digunakan berupa  Permenhub  No.  40  Tahun  2018 dan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2009 yang digunakan dalam penjatuhan sanksi atau  denda.  Adanya  peraturan  tersebut dirasa  belum  efektif  dan  belum  mampu mengendalikan penerbangan balon udara  di  Kabupaten  Ponorogo.  Hal  ini dibuktikan  dengan  masih  maraknya penerbangan  balon  udara  secara  bebas dan  ilegal  tidak  berdasarkan  ketentuan. Seyogianya berdasarkan Permenhub No. 40 Tahun 2018 tersebut, dalam menerbangkan  balon  udara  diatur dengan  pembatasan  atau  pedoman penggunaannya, namun dalam
praktiknya  penerbangan  balon  udara dilakukan secara bebas dan tanpa izin. Berdasarkan  keterangan  yang didapat dari Sub Koordinator Pembentukan Perundang-Undangan Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah
Kabupaten Ponorogo yakni Bapak Rizky Wahyu  Nugroho,  S.H  bahwa  di Kabupaten  Ponorogo  terkait  dengan
Perspektif  Desentralisasi  Kebijakan) (Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI), 2020). Hlm. 2.

## Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo
kebijakan  penerbangan  balon  udara masih belum ada, yang dimana sejauh ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah hanya berupa surat edaran bupati tentang  penggunaan  balon  udara khususnya di setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri.
19 Adapun contoh dari Surat Edaran
Bupati  Ponorogo  tersebut  yakni  Nomor 451/1389/405.01.2/2020 Tentang
Himbauan  Pelaksanaan  Kegiatan  Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 M. Berkaitan dengan pelarangan menerbangkan balon udara  pada  surat  edaran  tersebut terdapat pada angka 1 yang menyatakan “agar tidak melakukan kegiatan berikut: menerbangkan  balon  udara,  takbiran keliling, dan silaturahmi/ halal bihalal /anjangsana/pertemuan- pertemuan“. 20
Sehingga  dapat  diketahui  bahwa di Kabupaten Ponorogo yang menjadikan penerbangan balon udara sebagai tradisi budaya  masyarakat  belum  memiliki kebijakan  terlebih  perda  yang  mengatur terkait  penerbangan  balon  udara  di Kabupaten  Ponorgoo.  Hingga  sekarang langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah daerah adalah membentuk Surat Edaran Bupati  pada  saat  menjelang  hari  Raya Idul  Fitri.  Kebijakan  pemerintah  daerah terkait dengan penggunaannya
berdasarkan  pada  Permenhub  No.  40 Tahun  2018  yang  dimana  terdapat batasan-batasan dalam penggunaannya. Praktik  penggunaan  balon  udara
di lapangan, tidak dilakukan sebagaimana  mestinya,  yang  dimana balon  udara  diterbangkan  secara  bebas tanpa
mengindahkan ketentuan- ketentuan  yang  berlaku  seperti  warna, ukuran,  syarat  penerbangan  yang ditambatkan,  dan  lain  sebagainya. Penerbangan  balon  udara  di  Kabupaten
19 Rizky Wahyu Nugroho, “Wawancara Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan” (2022).
20 Ponorogo,  “Surat  Edaran  Bupati Ponorogo  Nomor :  451/1389/405.01.2/2020
Ponorogo  merupakan  ilegal  tanpa mempertimbangkan  penggunaan  balon udara berdasarkan peraturan yang ada.

## Penutup
Pengaturan  tentang  penerbangan balon  udara,  khususnya  pada  kegiatan atau  budaya  masyarakat,  di  Indonesia sendiri  telah  dibentuk  peraturan  terkait hal tersebut. Peraturan disusun dari yang paling tinggi yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 2009, Permenhub No. 40 Tahun 2018, hingga terendah setingkat pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Kewenangan berdasarkan undang-undang  yang  dimiliki  oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo
termasuk  juga  dalam  pembentukan kebijakan  penerbangan  balon  udara. Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh, kebijakan  berupa  peraturan  daerah terkait  penerbangan  balon  udara  di Kabupaten  Ponorogo  belum  ada,  yang dimana  sampai  saat  ini  kebijakan  yang dilakukan  pemerintah  daerah  hanya berupa  Surat  Edaran  Bupati  tentang penggunaan  balon  udara  khususnya  di setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri.

## Daftar Pustaka
Alawi, Mukhlis Al. “8 Balon Udara Milik Warga  Diamankan  Di  Ponorogo  - Kompas.Com.” Kompas, 2018. Damar. “Balon Udara Tanpa Awak Jatuh Timpa  Tiang  Listrik  Di  Ponorogo.” CNN Indonesia, 2020.
Hakim,  Abdul  Aziz. Negara  Hukum  Dan Demokrasi  Di  Indonesia .  Edited  by
Herry  CK.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2015.
Herdianto,
Muhammad. “Telanjur
Dianggap  Tradisi,  Balon  Udara  Di Ponorogo  Menjadi  Permasalahan
Tentang  Himbauan  Pelaksanaan  Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 M ” (2020). Angka 1.
Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo
Halaman  All  - Kompasiana.Com.” Kompasiana, 2018. Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  2018  Tentang
Penggunaan  Balon  Udara  Pada Kegiatan Budaya Masyarakat (n.d.).
——— .  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 (n.d.).
——— . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (n.d.).
Kurniawati,  Euis  Karina,  and  Agus
Samsul  Nahar. Mesin  Terbang
(Pesawat,  Helikopter,  Dan  Balon Udara) . Semarang: ALPRIN, 2008. Kusuma, Mita. “Dalam Sepekan, 59 Balon Udara  Tanpa  Awak  Di  Ponorogo Disita Polisi.” Jatimnov.com, 2019.
Muntoha. Negara  Hukum  Indonesia  Pasca Perubahan  UUD  1945 .  Yogyakarta: Kaubaka Dipantara, 2013. Nugroho,  Rizky  Wahyu.  “Wawancara Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang- Undangan.” 2022.
Patarai,  Muhammad  Idris. Kebijakan Publik Daerah (Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan) .  Makassar:  De  La  Macca (Anggota IKAPI), 2020. Ponorogo. Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor : 451/1389/405.01.2/2020 Tentang  Himbauan  Pelaksanaan Kegiatan  Hari  Raya  Idul  Fitri  1441 H/2020 M (2020). Pratiwi,  Ratnasari  Dwi,  and  Indri  Fogar
Susilowati. “ Pengawasan Penerbangan  Balon  Udara  Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan  Pasal  11  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  40 Tahun  2018  Tentang  Penggunaan
Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat .” Jurnal Hukum 6, no.  3 (2019): 48. Rosana,  Ellya.  “Dinamisasi  Kebudayaan Dalam  Realitas  Sosial.” Al-AdYaN 12, no. 1 (2017): 16 – 30.
Solihin, Dadang, and Radjap Semendawai. Optimalisasi  Otonomi
Daerah  (Kebijakan,  Strategi,  Dan Upaya) .  Jakarta  Pusat:  Yayasan Empat Sembilan, 2013.
Taufiq,  Muhammad.  “Balon  Udara  Di Ponorogo  Meledak,  Rusak  Empat Rumah  Warga  - Suara  Jatim.” Suarajatim.id, 2021.
Tohari,  Imam.  “Balon  Udara  Jatuh  Di Ngawi Dari Ponorogo? Ini Jawaban Polisi.” Detik News, 2017.