Volume 4 Issue 2, September 2020: pp. 251-263. Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Wewenang Jaksa sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

## The Authority of Prosecutors as Executorial Decisions of Court Decisions that
Have Permanent Legal Power
Daniar Rasyid Setya Wardhana 1 , Dicky Andi Firmansyah 2 , Er Handaya Artha Wijaya 3 , Yugo Susandi 4
1. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: roycegunner619@gmail.com
2. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: mi6ovice@gmail.com
3. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: conroyk517@gmail.com
4. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: metalgearamy@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Attorney; Court Verdict; Court A Court Verdict can be executed if the ruling has remained legal force. Legally, the  implementation  of  the  ruling  is  done  by  law  enforcement,  namely prosecutors  who  are  under  the  auspices  of  the  Republic  of  Indonesia prosecutor. The authority of the Prosecutor as the executor of the court ruling that has had a fixed legal force based on article 270 KUHAP, stating that the implementation of the court ruling that has acquired the legal force remains done by the prosecutor, for which the clerk sent a copy of the ruling letter to him; Article 30 paragraph (3) letter (b) of Law No. 16 of year 2004 concerning the attorney of the Republic of Indonesia, which mentions That criminal field, prosecutors  have  duties  and  authority  to  carry  out  the  determination  of judges  and  court  decisions  that  acquire  the  power  of  permanent  law;  and article 54 paragraph (1) of Law No. 48 year 2009 on judicial authority, which mentions that the implementation of a court ruling in criminal matters is done by prosecutors. In conducting the execution of the Prosecutor's Court should pay  attention  to  the  value  of  humanity  and  justice  and  should  be  able  to position his position as independent institution free from interference of any party.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Jaksa; Putusan Pengadilan; Pengadilan Putusan  pengadilan  dapat  dieksekusi  apabila  putusan  telah  berkekuatan hukum tetap. Secara hukum, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh penegak  hukum,  yakni  jaksa  yang  berada  di  bawah  naungan  lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.  Adapun wewenang jaksa sebagai  pelaksana putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap berdasarkan pada Pasal 270 KUHAP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap dilakukan  oleh  jaksa,  yang  untuk  itu  panitera  mengirimkan  salinan  surat putusan  kepadanya;  Pasal  30  ayat  (3)  huruf  (b)  Undan-Undang Nomor  16
Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  yang  menyebutkan bahwa  dibidang  pidana,  kejaksaan  mempunyai  tugas  dan  wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; serta Pasal 54 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyebutkan  bahwa pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana  dilakukan  oleh jaksa.  Dalam  melakukan  pelaksanaan  putusan  atau  eksekusi  jaksa  harus memperhatikan  nilai  kemanusiaan  dan  keadilan  serta  harus  dapat memosisikan  kedudukannya  sebagai  lembaga  independen  yang  bebas  dari campur tangan pihak mana pun.

## 1. Pendahuluan
Dalam  perbincangan  bahasa  hukum  sehari-hari,  pelaksanaan  putusan  pengadilan  lebih dikenal  dengan  sebutan  eksekusi.  Namun,  secara  yuridis  dalam  Bab  XIX  KUHAP, disebutkan dengan istilah pelaksanaan putusan pengadilan.  Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, pengertian eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim. Pengertian putusan pengadilan dan putusan hakim pada dasarnya sama, hanya perbedaan istilah saja. Putusan pengadilan  lebih  mengedepankan  institusi  pengadilan,  sedangkan  putusan  hakim  lebih spesifik teknis menunjuk kepada pejabat, yakni hakim yang membuat putusan 1 .
Pasal 1 butir 11 KUHAP, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.
Semua  putusan  pengadilan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yaitu  kekuatan  untuk dilaksanakan  secara  paksa  oleh  alat-alat  Negara.  Suatu  putusan  pengadilan  dikatakan mempunyai kekuatan eksekutorial karena adanya kepala putusan, yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 2 . Hal ini ditujukan agar setiap putusan pengadilan  melahirkan  suatu  putusan  yang  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang artinya  bahwa  putusan  tersebut  bisa  dilakukan  secara  paksa  jika  ada  pihak  yang dikalahkan namun tidak mau secara sukarela melaksanakan isi putusan tersebut 3 . Namun tidak  semua  putusan  pengadilan  dalam  melaksanakannya  dilakukan  secara  paksa  oleh alat-alat  Negara,  tetapi  hanya  putusan  pengadilan  yang  diktumnya  bersifat “ condemnatoir ”, sedangkan putusan yang diktumnya bersifat declaratoir dan constitutive tidak memerlukan sarana-sarana untuk melaksanakannya 4 .
1 Tim  Penyusun  Modul  Badan  Diklat  Kejaksaan  RI, Modul  Eksekusi (Jakarta:  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), 4.
2 Riduan Bakti Syahrani, Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 117.
3 Dahlan  Sinaga, Kemandirian  dan  Kebebasan  Hakim  Memutus  Perkara  Pidana  dalam  Negara  Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat , Bandung. (Nusa Media, 2015), 127; dalam Samuel Saut Martua Samosir, “Penerapan Penggunaan Irah - Irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa’  dalam  Konteks  Pencapaian  Keadilan,” Jurnal  Supremasi 9,  no.  2  (2019):  7, https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/790.
4 Syahrani, Materi Dasar Hukum Acara Perdata , 117.
Secara  teori  dan  praktik,  putusan  pengadilan  dapat  dieksekusi  apabila  putusan  telah berkekuatan  hukum  tetap.  Pelaksanaan  putusan  pengadilan  atau  eksekusi  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht  van  gewijde )  dalam  perkara  pidana  merupakan bagian  dari  penegakan  hukum  pidana 5 .  Secara  hukum,  pelaksanaan  putusan  tersebut dilakukan  oleh  penegak  hukum,  yakni  jaksa  yang  berada  di  bawah  naungan  lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.
Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia pada saat ini ialah Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan.  Menurut  ketentuan  dalam  Pasal  2  Ayat  (1) Undang-Undang  Kejaksaan,  menyebutkan  bahwa  Kejaksaan  Republik  Indonesia merupakan  lembaga  pemerintah  yang  melaksanakan  kekuasaan  Negara  dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang 6 .
Jaksa  itu  sendiri  merupakan  pejabat  fungsional  yang  diberi  kewenangan  oleh  undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang- undang.  Peran  yang  demikian  menuntut  seorang  jaksa  tidak  hanya  menguasai  disiplin hukum  pidana,  tetapi  juga  disiplin  hukum  perdata  dan  tata  usaha  negara.  Jaksa  tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum ( lex generalis ) tetapi juga yang bersifat khusus ( lex specialis ) yang banyak lahir akhir-akhir ini 7 .
Adapun wewenang jaksa dalam melakukan pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam beberapa pasal yakni Pasal 270 KUHAP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dilakukan  oleh  jaksa,  yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan  bahwa  dibidang  pidana,  kejaksaan  mempunyai  tugas  dan  wewenang melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  memperoleh  kekuatan hukum  tetap.  Serta  Pasal  54  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara  pidana  dilakukan  oleh  jaksa.  Dalam  melakukan  pelaksanaan  putusan  atau eksekusi jaksa harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu isu hukum dalam penelitian ini adalah apakah kewenangan jaksa membolehkan pelaksanaan putusan  tetap  di  luar  kewenangannya  atau  semata-mata  hanya  memperhatikan  sisi kemanusiaan dan keadilan.
5 R  Indra,  “Pelaksanaan  Putusan  (Eksekusi)  Perkara  Pidana  yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap,” Doktor Hukum , last modified 2019, diakses Mei 2, 2020, https://www.doktorhukum.com/pelaksanaan-putusan- eksekusi-perkara-pidana-yang-berkekuatan-hukum-tetap/.
6 Marwan  Effendy, Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif  Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), 127.
7 Kelik  Pramudya  dan  Ananto  Widiatmoko, Pedoman  Etika  Profesi  Aparat  Hukum (Jakarta:  Pustaka Yustisia, 2010), 39.

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut Morris L. Cohen, “ legal research is the process of finding the law that governs activities in human society” 8 . Kegiatan penelitian hukum  adalah  untuk  memperoleh  kebenaran  koherensi.  Kegiatan  ini  berpangkal  dari tolok  ukur  yang  berupa  moral.  Norma  yang  berupa  pedoman  tingkah  laku  harus berlandaskan prinsip hukum yang selanjutnya berpangkal kepada moral. Aturan hukum harus koheren dengan norma hukum dan norma hukum koheren dengan prinsip hukum 9 . Penelitian hukum untuk karya akademis juga harus menemukan preskripsi yang dapat diterapkan dan koheren dengan prinsip hukum yang merefleksikan moral 10 .
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan  ( statute  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani 11 .

## 3. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

## 3.1. Ruang lingkup putusan pengadilan
Ruang lingkup pelaksanaan putusan pengadilan meliputi:
a. Pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pidana pokok (pidana mati, pidana badan penjara/kurungan, serta pidana denda);
b. Pelaksanaan  putusan  pengadilan  mengenai  pidana  tambahan,  meliputi  pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, serta  pidana  tambahan  lainnya  yang  diatur  dalam  ketentuan  perundang-undangan khusus, antara lain berupa uang pengganti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 3.2. Dasar hukum putusan pengadilan
Dasar hukum pelaksanaan putusan pengadilan, antara lain:
a. Pasal 1 angka 6 huruf (a) KUHAP;
b. Pasal  270  sampai  dengan  pasal  276  KUHAP.  Ketentuan-ketentuan  dalam  KUHAP bersifat  umum,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  masih  harus  disesuaikan  dengan ketentuan  acara  khusus  dari  berbagai  perundang-undangan  lain  ( lex  spesialis derogate legi generali );
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , 12 ed. (Jakarta: Kencana, 2016), 57; dikutip dari Morris L. Cohen dan Kent C. Oslon, Legal Research (St. Paul, Minn: West Publishing Company, 1992), 1.
9 Marzuki, Penelitian Hukum , 64.
10 Ibid., 81 – 82.
c. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
d. Pasal  54  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman: Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa;
e. Undang-undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;
f. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011, tanggal 21 September 2011, Pasal 48 tentang SOP Pidum;
Dasar hukum tiap jenis putusan pengadilan sebagai berikut:
1. Ketentuan pelaksanaan putusan pengadilan pidana badan
a. Pasal 12 sampai dengan 14 KUHP tentang pidana penjara;
b. Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP tentang pidana bersyarat;
c. Pasal 18 sampai dengan pasal 23 KUHP tentang pidana kurungan;
d. Pasal 271, Pasal 272, Pasal 276 KUHAP;
e. Undang-Undang  Nomor  2/PNPS/Tahun  1964  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;
f. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi  sebagaimana  diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010
g. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-235/ E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 perihal eksekusi putusan pengadilan;
h. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-128/E/3/1996 tanggal 8 Maret 1996 perihal tugas dan tanggung jawab Jaksa selaku eksekutor putusan Pengadilan;
i. Instruksi  Jaksa  Agung  RI  Nomor:  INS-006/JA/4/1995  tanggal  24  April  1995 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan perkara pidana umum;
j. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001  tentang  Perubahan  Keputusan  Jaksa  Agung  RI  Nomor:  KEP132/11/1944 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
3.3. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan mengenai denda, biaya perkara, barang bukti dan pembayaran uang pengganti

## 3.3.1. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan putusan mengenai denda dan biaya perkara
Ketentuan yang  mengatur pelaksanaan putusan pengadilan mengenai denda  dan biaya perkara, antara lain:
a. Pasal 30, Pasal 31 ayat (3) KUHP tentang Denda;
b. Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP tentang Denda;
c. Pasal 222, pasal 275 KUHAP tentang Biaya Perkara;
d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010;
e. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-008/JA/7/1981 tanggal 23 Juli 1981 tentang Ongkos Perkara;
f. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-O09/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biara Perkara;
g. Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum  Nomor:  SE-235/E/3/  1994 tanggal 4 Maret 1994, perihal Eksekusi Putusan Pengadilan;
h. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
i. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

## 3.3.2. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan putusan mengenai barang bukti
Ketentuan mengenai barang bukti yakni:
a. Pasal 46 ayat (2) KUHAP;
b. Pasal 194 KUHAP dan Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;
c. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-011/JA/10/1983 tanggal 26 Oktober 1983 tentang  Penyelesaian  Barang  Rampasan  Khusus  Senjata  Api,  Mesin  dan  Bahan Peledak;
d. Keputusan  Jaksa  Agung  RI  Nomor:  KEP-089/JA/08/1988  tanggal  5  Agustus  1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan;
e. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-003/B/B.5/08/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan;
f. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/B/B 5/02/1993 tanggal 2 Februari 1993 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor: SE05/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988;
g. Surat  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum  Nomor:  B-235/E/3/1994  tanggal  4 Maret 1994 perihal Eksekusi Putusan Pengadilan.
3.3.3. Ketentuan  yang  mengatur  pelaksanaan  putusan  mengenai  pembayaran  uang pengganti
Ketentuan yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pembayaran uang pengganti, yakni :
a. Pasal 34 sub (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
b. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 1983 tanggal 7 Juli 1983 tentang Eksekusi Terhadap Hukuman Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.; serta
d. Surat  Edaran  Jaksa  Agung  RI  Nomor:  SE-004/JA/8/1983  tanggal  5  Agustus  1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.

## 3.4. Jenis dan karakteristik putusan pengadilan
Jenis-jenis putusan pengadilan di antaranya meliputi 12 :

## a. Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan
Putusan  pengadilan  pemidanaan  adalah  putusan  yang  dikeluarkan  berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  kepadanya  maka  pengadilan  menjatuhkan  pidana  sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP.
b. Putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan ( vrijspraak ) Putusan  pengadilan  berupa  pembebasan  adalah  putusan  yang  dikeluarkan berdasarkan  pemeriksaan  di  persidangan  pengadilan,  majelis  hakim  berpendapat bahwa  terdakwa  tidak  terbukti  secara  syah  dan  meyakinkan  bersalah  telah melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya  maka  pengadilan membebaskan dari segala dakwaan sebagaimana ditentukan dalam asal 191 ayat (1) KUHAP.
c. Putusan pengadilan yang berupa lepas dari segala tuntutan hukum ( ontslag van rechts vervolging )
Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka pengadilan  menjatuhkan  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  pidana  sebagaimana ditentukan  dalam  pasal  191  ayat  (2)  KUHAP  atau  terdakwa  tidak  dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

## 3.5. Karakteristik putusan pengadilan
Berikut karakteristik putusan pengadilan 13 :
a. Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Secara teori dan praktik suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Pengertian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan atau jika upaya hukum tidak digunakan oleh pihak yang berhak sehingga masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum terlewati atau upaya hukum telah diajukan
12 Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Modul Eksekusi , 12.
13 Ibid., 13 – 14.
oleh  pihak  berhak  tetapi  kemudian  upaya  hukum  yang  telah  diajukan  kemudian dicabut atau putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan untuk kasasi.
Sesuai ketentuan pasal 270 KUHAP panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan  untuk  dilaksanakan  oleh  Jaksa.  KUHAP  tidak  mengatur  dalam  jangka waktu berapa lama panitera mengirimkan salinan putusan kepada Jaksa. Mahkamah Agung  memberikan  batas  jangka  waktu  pengiriman,  ialah  dalam  surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  21  Tahun  1983  tanggal  8  Desember  1983,  panitera diwajibkan mengirimkan salinan putusan kepada Jaksa paling lambat 1 minggu untuk perkara  APB  dan  paling  lambat  14  hari  untuk  perkara  APS.  Dalam  hal  putusan Mahkamah  Agung  karena  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  jaksa  dapat mengeksekusi cukup dengan petikan putusan, tanpa menunggu salinan keputusan.
b. Putusan Pengadilan yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap Pada  prinsipnya  suatu  putusan  Pengadilan  yang  belum  berkekuatan  hukum  tetap, karena  terdakwa  dan  ataupun  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  menerima  putusan Eksekusi 14 Pengadilan dengan mengajukan upaya hukum, maka putusan Pengadilan tersebut belum dapat dilaksanakan (dieksekusi) oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP).

## 3.6. Instrumen  dan  kebijakan  putusan  pengadilan  hanya  sah  dan  mempunyai kekuatan hukum
Pasal  195  KUHAP,  menyatakan  bahwa  semua  putusan  pengadilan  hanya  sah  dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dari pasal tersebut, dapat diambil pengertian sebagai berikut 14 :
a. Putusan pengadilan berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
b. Semua keputusan tanpa kecuali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang diucapkan dalam sidang tertutup dengan sendirinya tidak sah dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  sekalipun  dalam  perkara kesusilaan dan perkara yang terdakwanya anak-anak.
Suatu  putusan  pengadilan  dapat  dieksekusi  apabila  putusan  telah  berkekuatan  hukum tetap. Pengertian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni:
a. Apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan;
b. Jika upaya hukum tidak digunakan oleh pihak yang berhak, sehingga masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum terlewati;
c. Upaya hukum telah diajukan oleh pihak berhak, namun upaya hukum yang diajukan kemudian dicabut;
d. Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan untuk kasasi.
14 Gatot  Supramono, Surat  Dakwaan  dan  Putusan  Hakim  yang  Batal  Demi  Hukum (Jakarta:  Djambatan, 1998), 111.
Putusan perkara pidana dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur mengenai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan perkara pidana, yakni dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, yang  menyatakan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap adalah:
a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari  sesudah  putusan  dijatuhkan  atau  setelah  putusan  diberitahukan  kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) juncto Pasal 234  Ayat (1)UU No. 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali untuk putusan bebas ( vrijspraak ), putusan lepas dari segala tuntutan hukum ( onslag van rechts vervolging ), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (Pasal 67 KUHAP);
b. Putusan  pengadilan  tingkat  banding  yang  tidak  diajukan  kasasi  dalam  waktu  14 (empat  belas)  hari  sesudah  putusan  pengadilan  yang  dimintakan  kasasi  itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 Ayat 1 Jo. Pasal 246 Ayat 1 KUHAP);
Putusan  kasasi.  Selama  putusan  belum  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali  baru  terbuka  setelah  upaya  hukum  biasa  (berupa  banding  dan  kasasi)  telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan  kasasi.  Pengaturan  secara  umum  upaya  hukum  peninjauan  kembali  diatur  dalam Pasal  263  sampai  Pasal  269  KUHAP.  Putusan  perkara  pidana  yang  dapat  diajukan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,  kecuali  putusan  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  (Pasal  263  Ayat  1 KUHAP).

## 4. Wewenang Jaksa sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

## 4.1. Eksekusi dalam putusan pidana dan sistem peradilan pidana
Pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya  oleh  panitera 15 .  Pelaksaan  pidana  penjara  atau  lembaga  pemasyarakatan, sedangkan pidana mati dilakukan di muka umum. Eksekusi dalam pelaksanaan putusan pidana  juga  diawasi  oleh  hakim  yang  ditunjuk  khusus  guna  membantu  ketua  dalam melakukan  pengawasan  dan  pengamatan  (Pasal  277  KUHAP).  Penetapan  sanksi  dalam suatu  perundang-undangan  pidana  bukanlah  sekedar  masalah  teknis  perundang- undangan  semata,  melainkan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  substansi  atau  materi
15 Pasal  270  KUHP.  Lihat  di Fiona  L.  Pelafu,  “Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  dalam  Perkara  Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara P idana,” Lex Crimen VI, no. 3 (2017): 89.
perundang-undangan  tersebut.  Masalah  penalisasi,  depenalisasi,  kriminalisasi,  dan dekriminalisasi  harus  dipahami  secara  komprehensif  dengan  segala  aspek  persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi 16 .
Eksekusi  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  masuk  dalam  tahap-tahap penegakan hukum pidana, semua tahap tersebut meliputi: tahap formulasi, tahap aplikasi, dan  tahap  eksekusi.  Tahap  eksekusi  yaitu  tahap  penegakan  atau  pelaksanaan  hukum pidana secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana.
Berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku,  Jaksa  diberi  tugas  dan  wewenang  sebagai pelaksana putusan pengadilan. dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

## 4.2. Tupoksi utama eksekusi dalam Kejaksaan Republik Indonesia
Eksekusi  merupakan  salah  satu  tupoksi  utama  Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, apabila mengabaikan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  adalah  suatu  bentuk  kelalaian  yang  serius  dan terancam sanksi kode etik maupun peraturan disiplin pegawai negeri sipil 17 .
Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan.  eksekutor  merupakan  suatu  pihak  yang  mempunya  kewenangan  untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku.
Eksekutor berasal dari kata eksekusi yang artinya pelaksanaan putusan pengadilan, yakni pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman pengadilan (khususnya hukuman mati);  penyitaan  atau  penjualan  seseorang  atau  lainnya  karena  berutang.  Adapun eksekutor  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  adalah  orang  yang  melaksanakan eksekusi.  Untuk  kewenangan  kejaksaan  di  bidang  pidana  yang  menyangkut  tentang eksekutor merupakan tindakan dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  harus ditaati  oleh  semua  pihak  yang  terlibat,  baik  aparatur  penegak  hukumnya  yaitu  jaksa maupun  terpidana.  Makna  eksekusi  yaitu  pihak  yang  telah  divonis  mau  tidak  mau
16 Rika  Maida  Putri,  “Analisis  Eksekusi  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Tanpa  Mencantumkan  Identitas Terdakwa (Studi Putusan Perkara PN.Ktb No.11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu)” (Universitas Bandar Lampung, 2016), 39.
17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
menerima secara sukarela dan menaatinya, sehingga putusan tersebut dapat dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum 18 .
Pelaksanaan  eksekusi  dilakukan  oleh  jaksa  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  270 KUHAP.  Sebelum  pelaksanaan  eksekusi,  panitera  harus  mengirimkan  salinan  putusan kepada kejaksaan. Apabila salinan belum diterima oleh kejaksaan, maka terpidana belum bisa di eksekusi.
Terdapat  perbedaan  dalam  pelaksanaan  putusan  pengadilan  terhadap  terpidana  yang sebelumnya  dilakukan  penahanan  dengan  terpidana  yang  sebelumnya  tidak  dilakukan penahanan.  Apabila  terpidana  sebelumnya  dilakukan  penahanan,  maka  pelaksanaan putusan  pengadilan  terhadap  terpidana  dilakukan  dengan  cara  melakukan  penahanan lanjutan sesuai dengan berapa tahun pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi berapa lama  terpidana  tersebut  sebelumnya  dilakukan  penahanan.  Namun,  pelaksaan  putusan pengadilan  akan  berbeda  dan  mendapatkan  perlakuan  yang  lebih  spesifik  apabila terpidana  sebelumnya  tidak  dilakukan  penahanan,  pihak  Kejaksaan  akan  memanggil terpidana untuk hadir ke Kejaksaan terlebih dahulu.
Saat  terpidana  sudah  berada  di  tangan  Kejaksaan  jaksa  akan  membuat  Berita  Acara Pelaksanaan  Putusan  (BA8)  dan  selanjutnya  terpidana  dibawa  ke  Lembaga Permasyarakatan dengan dilampirkan surat-surat sebagai berikut:
a. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. Surat perintah pelaksanaan putusan (P-48);
c. Berita acara pelaksanaan putusan (BA-8); serta
d. Surat  perintah  penahanan  beserta  berita  acara  penahanan,  apabila  terpidana dilakukan penahanan sebelumnya.

## 4.3. Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial
Eksekusi putusan merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan jaksa  penuntut  umum  kepada  terdakwa.  Tidak  semua  putusan  pengadilan  mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang  belum  dapat  dieksekusi  adalah  putusan  yang  belum  dapat  dijalankan,  pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan pada asasnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara 19 .
Hakim  dalam  menentukan  putusan  yang  akan  dijatuhkan  kepada  terdakwa  wajib mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, dalam hal ini  bukti-bukti,  keterangan  saksi,  pembelaan  terdakwa,  serta  tuntutan  jaksa  maupun
18 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.
19 Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana Jilid II (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008), 128.
muatan  psikologis.  Sehingga  keputusan  yang  akan  dijatuhkan  kepada  terdakwa  dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

## 5. Kesimpulan
Putusan  pengadilan  dapat  dieksekusi  apabila  putusan  telah  berkekuatan  hukum  tetap. Secara hukum, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh penegak hukum, yakni jaksa yang  berada  di  bawah  naungan  lembaga  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Adapun wewenang  jaksa  dalam  melakukan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dalam  melakukan  pelaksanaan  putusan  atau  eksekusi  jaksa  harus memperhatikan  nilai  kemanusiaan  dan  keadilan.  Selain  itu  bahwa  wewenang  Jaksa sebagai  pelaksana  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  adalah kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang berasal dari Undang-Undang, oleh sebab itu kedudukan  dan  wewenang  jaksa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  haruslah independen yaitu terlepas atau bebas dari campur tangan pihak mana pun,  serta harus dipastikan agar tidak berpihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu.

## Daftar Pustaka
Cohen,  Morris  L.,  dan  Kent  C.  Oslon. Legal  Research .  St.  Paul,  Minn:  West  Publishing Company, 1992.
Effendy,  Marwan. Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Indra,  R.  “Pelaksanaan  Putusan  (Eksekusi)  Perkara  Pidana  y ang  Berkekuatan  Hukum Tetap.” Doktor  Hukum .  Last  modified  2019.  Diakses  Mei  2,  2020. https://www.doktorhukum.com/pelaksanaan-putusan-eksekusi-perkara-pidana- yang-berkekuatan-hukum-tetap/.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . 12 ed. Jakarta: Kencana, 2016.
Pelafu,  Fiona  L.  “Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  dalam  Perkara  Pidana  Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.” Lex Crimen VI, no. 3 (2017): 86 – 93.
Pramudya, Kelik, dan Ananto Widiatmoko. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum . Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
Putri, Rika Maida. “Analisis Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tanpa Mencantumkan Identitas  Terdakwa  (Studi  Putusan  Perkara  PN.Ktb  No.11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu).” Universitas Bandar Lampung, 2016.
Samosir,  Samuel  Saut  Martua.  “Pe nerapan  Penggunaan  Irah- Irah  ‘Demi  Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ dalam Konteks Pencapaian Keadilan.” Jurnal Supremasi 9, no. 2 (2019): 1 – 16. https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/790.
Sinaga, Dahlan. Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat . Bandung. Nusa Media, 2015.
Supramono, Gatot. Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum . Jakarta: Djambatan, 1998.
Sutarto, Suryono. Hukum Acara Pidana Jilid II . Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008.
Syahrani, Riduan Bakti. Materi Dasar Hukum Acara Perdata . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Tim  Penyusun  Modul  Badan  Diklat  Kejaksaan  RI. Modul  Eksekusi .  Jakarta:  Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019.