## PERAN PEMERINTAH DAERAH DI DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DI INDONESIA

## Darmini Roza, Laurensius Arliman S
Fakultas Hukum Universitas Ekaskti, STIH Padang Jl. Veteran Dalam No.26B, Padang Pasir, Kota Padang,
Jl. Gang Mesid Baiturahman No.40, Kota Padang darminirozaa@gmail.com, laurensiusarliman@gmail.com

## Abstract
Local government has a very vital role in the protection of children. This is stated in the articles of the Child  Protection  Act.  In  realizing  the  governance  of  the  fulﬁllment  of  children's  rights  by  the Regional Government must be fully realized and implemented properly. Decent City Children are the dream of every child, because the child will be raised properly and properly. Local Government as a government in direct contact with the life of children, should be more active and more critical, to voice  the  rights  of  children.  Managing  the  fulﬁllment  of  children's  rights  by  the  Regional Government should be overseen by an institution that focuses on protecting, protecting, monitoring and monitoring the rights of children. Understanding of sustainable child protection needs to be taught from an early age to the community, because if people are taught early on about sustaining child protection, then child protection in Indonesia will not stop.
Keywords: Local government; Rights of the Child; Indonesia.

## Abstrak
Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat vital didalam perlindungan anak. Hal ini tertuang didalam  pasal-pasal  Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Didalam  mewujudkan  tata  kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah haruslah benar-benar direalisasikan dan dijalankan dengan  semestinya.  Kota  Layak  Anak  merupakan  impian  dari  setiap  anak,  karena  anak  akan dibesarkan  secara  layak  dan  semestinya.  Pemerintah  Daerah  sebagai  pemerintah  yang bersentuhan  lansung  dengan  kehidupan  anak,  harusnya  lebih  aktif  dan  lebih  kritis,  untuk menyuarakan hak-hak anak. Menata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah harus diawasi sebuah lembaga sendiri yang fokus untuk melindungi, menjaga, memantau dan mengawasi hak anak. Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan sejak  dini  kepada  masyarakat,  karena  apabila  sejak  dini  masyarakat  diajarkan  memahami perlindungan  anak  secara  berkelanjutan,  maka  perlindungan  anak  di  Indonesia  tidak  akan berhenti.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Hak Anak; Indonesia.

## A. Pendahuluan
Di setiap negara, hak anak telah di atur dalam  Undang-Undang  dalam  hal  ini  tidak terkecuali di Indonesia(Qamar 2015). Apakah hak anak sudah berjalan dengan semestinya? pertanyaan  yang  singkat  untuk  di  jawab antara sudah atau memang belum. Anak yang seharusnya  mendapatkan  kasih  sayang  dari kedua  orangtuanya,  tapi  bagaimana  dengan fenomena  yang  terjadi  dalam  masyarakat pada  saat  ini?  Banyak  bayi,  anak  balita  di
buang oleh kedua orangtuanya atau di titipkan ke panti asuhan. Bahkan yang sering terjadi yaitu  penjualanan  anak  di  bawah  umur  dan menelantarkan  anaknya,  walupun  sudah tinggal  satu  atap.    Apakah  itu  termasuk pelanggaran  atas  hak  untuk  kelangsungan hidup  dan  tumbuh  kembang  anak?  Dalam fenomena  lain  menyebutkan  anak-anak sering  di  jadikan  obyek  eksploitasi  oleh orangtuanya.  Misalnya  saja  menyuruh anaknya  bekerja  daripada  melanjutkan
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
pendidikan(Arliman  2017).  Memang  secara kodratnya  kewajiban  anak  yaitu  membantu orangtua, tetapi jika orangtua itu masih bisa bekerja  lalu  kenapa  anak  yang  dijadikan sebagai  obyek  eksploitasi?  Bahkan  sering ditemui  dijalanan  anak  balita  yang  dibawa o l e h   o r a n g t u a n y a   u n t u k   m e n g e m i s . B a g a i m a n a   p e r a n   n e g a r a   d a l a m meminimalisir  eksploitasi  anak  agar  anak dapat  terpenuhi  hak-haknya?  Fenomena dalam penegakan hukum juga sangat menjadi sorotan, akibat dari pergaulan yang salah dan tidak adanya kontrol dari orang tua, membuat anak  melalukan  pelanggaran  bahkan  tindak pidana.  Bagaimana  peran  negara  dalam memenuhi hak anak yang terbukti melakukan tindak  pidana?  Apakah  anak  akan  mudah bergabung kedalam masyarakat dan menjadi seorang  dewasa  yang  ideal?  Bagaimana penerapan  hukum  oleh  penegak  hukum terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana sudah sesuai ketentuan?
Makna equality before the law sebagai suatu  mata  rantai  antara  hak  dan  kewajiban haruslah  berfungsi  menurut  kedudukannya masing-masing(Rochaeti  2015).  Sehingga makn a  k es amaan  d i  h adap an  hu kum memberikan  pengertian  bahwa  setiap  warga negara  harus  diperlakukan  adil  oleh  aparat penegak  hukum  dan  pemerintah.  Didalam Pasal  23 Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 t e n t a n g   P e r l i n d u n g a n   A n a k   ( U U Perlindungan  Anak)  menyebutkan  bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan kesejahteraan  Anak  dengan  memperhatikan hak  dan  kewajiban  Orang  Tua,  Wali,  atau orang  lain  yang  secara  hukum  bertanggung jawab  terhadap  Anak.  Namun  Selama  ini yang  terlihat  Pemerintah  Daerah  kurang terlihat  dalam  memenuhi  pemuhan  hak anak(S  2017).  Idealnya  Pemerintah  Daerah s e b a g a i   p e r p a n j a n g a n   p e m e r i n t a h pusat(Adam 2012), yang bersentuhan lansung dengan  anak,  harus  lebih  kritis  dalam menangani hak anak tersebut. Banyak kasus- kasus  pelanggaran  hak  anak  yang  terjadi  di daerah,  nyatanya  masih  menunggu  kinerja yang ditangani lansung dari pemerintah pusat. Pemerintah  Daerah  sepertinya  belum mempunyai  perhatian  secara  sungguh-
sungguh dan belum ada kebijakan yang baik terhadap  perlindungan  hak-hak  anak  serta belum  menjadi  skala  perioritas  dalam pembangunan daerah(Asshiddiqie 2006).
Seperti makna perumpamaan buah jatuh tidak pernah jauh dari pohon atau air cucuran atap jatuhnya kepelimbahan, dapat dimaknai bahwa  tingkah  laku  dari  anak  merupakan turunan  dari  sikap  atau  perilaku  orangtua yang dengan mudah ditiru oleh anak ataupun bagaimana  pengaruh  didikan  orangtua kepada anak setiap harinya. Seharusnya anak yang  lahir,  diharapkan  bukan  menjadi preman,  pencuri,  pencopet  ataupun  gepeng ( g e l a n d a n g a n   d a n   p e n g e m i s ) ,   t e t a p i diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung  keluarga,  pembawa  nama  baik keluarga,  bahkan  juga  harapan  nusa  dan bangsa.  Perkembangan  hidup  seorang  anak menjadi manusia dewasa, tidak terlepas dari tahap  pencarian  jati  diri,  pencarian  jati  diri seorang anak merupakan inti dari pola pikir anak  kedepan  dalam  melakukan  tindakan- tindakannya.  Dalam  tahap  ini  dipengaruhi oleh  mentalnya,  kadang  anak  mudah terpengaruh  dengan  situasi  dan  kondisi lingkungan  disekitarnya.  Sehingga  jika lingkungan  tempat  anak  berada  tersebut buruk, dapat berpengaruh pada tindakan yang dapat  melanggar  hukum.  Hal  itu  tentu  saja dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat.
Anak memiliki sistem penilaian kanak- kanak  yang  menampilkan  martabat  anak sendiri dan kriteria norma sendiri, sebab sejak lahir  anak  sudah  menampakan  ciri-ciri  dan tingkah  laku  karakteristik  yang  mandiri, memiliki  keperibadian  yang  khas  dan  unik. Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  taraf perkembangan  anak  itu  memang  selalu berlainan  dengan  sifat-sifatnya  dan  ciri- cirinya,  dimulai  pada  bayi,  remaja,  dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Anak mempunyai hak yang sama dengan  warga  negara  lainnya,  yang  harus dilindungi  dan  dihormati  oleh  setiap  warga N e g a r a   d a n   N e g a r a .   S e t i a p   N e g a r a dimanapun  di  dunia  ini  wajib  memberikan perhatian  serta  perlindungan  yang  cukup terhadap  hak-hak  anak.  Sampai  saat  ini p r o b l e m a t i k a   a n a k   b e l u m   m e n a r i k masyarakat  dan  pemerintah(Halili  2015).
S a n g a t   d i p e r l u k a n   p e n g a k u a n   d a n perlindungan  hak-hak  anak  yang  bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai anak, serta menghindari sejauh  mungkin  dari  berbagai  macam ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari  lingkungannya,  maupun  dari  anak  itu sendiri. Karena perlindungan hukum memang sangat dibutuhkan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, termasuk anak-anak.
Anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan, termasuk untuk tujuan komersial  yang  merugikan  kepentingan terbaik bagi anak. Betapa saat ini telah terjadi semacam jaringan yang memanfaatkan anak objeknya.  Anak  dijadikan  objek  untuk diperjualbelikan,  objek  kekerasan,  menjadi alat oleh orang dewasa tertentu untuk mencari nafkah dijalan-jalan sebagai anak jalana, dan sebagainya.  Perlakuan  kekerasan  terhadap anak itu seringkali justru terjadi dilingkungan sekitar  anak  itu  sendiri,  dimana  seharusnya anak  memperoleh  perlindungan.  Lihat  saja p a d a   i n i   k a s u s   k e l a l a i a n   t e r h a d a p perlindungan anak: 1) semakin meningkatnya anak yang disuruh orangtuanya untuk bekerja di jalanan; 2) anak yang dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga; 3) kekerasan s e k s u a l   t e r h a d a p   a n a k ;   4 )   a n a k diperjualbelikan  (eksploitasi)  untuk  pemuas s e k s   d a n   k a s u s   l a i n n y a   y a n g   t i d a k menguntungkan  anak(Ardhyanto  2015). I t u l a h   g a m b a r a n   y a n g   k u r a n g menggemberikan  bagi  potret  anak  di Indonesia, pada masa ini.
B e r d a s a r k a n   k a s u s - k a s u s   y a n g dipaparkan,  sangat  terlihat  sekali  baik Penegak Hukum dan Orang Tua mengabaikan hak-hak  anak  yang  seharusnya  mereka dapatkan.  Disini  juga  terlihat,  Pemerintah Daerah belum ikut andil atau campur tangan untuk  menengahi  kasus  yang  bersentuhan lansung  dengan  anak.  Maka  penulis  tertarik untuk  membahas  lebih  dalam  tentang  peran Pemerintah  Daerah  terhadap  pelaksanaan hak-hak  anak  yang  tercantum  dalam ketentuan  perundang-undangan  tentang perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  dan d i d a l a m   k o n v e n s i   h a k   a n a k   s e c a r a berkelanjutan.  Bertitik  tolak  kepada  latar belakang  sebagaimana  diungkapkan  di  atas, maka yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah:  1)  bagaimana  peran  pemerintah
daerah  melindungi  hal  anak?  2)  bagaimana mewujudkan tata kelola pemenuhan hak anak oleh  pemerintah  daerah?  3)  menggagas perlindungan  anak  yang  berkelanjutan  oleh pemerintah  daerah?  Penelitian  ini  adalah peneltian  yuridis  normatif  dengan  memakai Pendekatan  perundang-undangan(Bedner  et al.  2012),  untuk  menelaah  semua  regulasi yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum terkait  peran  pemerintah  daerah  terkait perlindungan anak.

## B.     Hasil dan Pembahasan
1. Peran  Pemerintah  Daerah  didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pemerintahan  Daerah  seperti  tertuang didalam  pasal  1  angka  1  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan  dewan  perwakilan  rakyat  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan di angka 2 menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah a d a l a h   k e p a l a   d a e r a h   s e b a g a i   u n s u r penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan y a n g   m e n j a d i   k e w e n a n g a n   d a e r a h otonom(Fahmiron 2017).
Didalam  pasal  1  angka  12  dan  19  UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Hak Anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi  oleh  Orang  Tua,  Keluarga, Masyarakat,  Negara,  Pemerintah,  dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah disini adalah  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  serta perangkat daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan.  Hal  tersebut  secara  tegas menjelaskan  bagaimana  kewajiban  dari Pemerintah  Daerah  untuk  melindungi  hak- h a k   a n a k   t e r u t a m a   d i d a l a m perkembangannya  menuju  dewasa,  agar kelak  menjadi  orang  yang  berguna  bagi Keluarga,  Masyarakat,  Pemerintah  Daerah dan  Negara.  Seperti  bunyi  pasal  20  UU
P e r l i n d u n g a n   A n a k   b a h w a   N e g a r a , Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, K e l u a rg a   d a n   O r a n g   Tu a   a t a u   Wa l i berkewajiban  dan  bertanggung  jawab terhadap penyelangaraan perlindungan anak.
B e b e r a p a   h a k   a n a k   y a n g   h a r u s dilindungi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  bahwa setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi  dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan a n a k ,   s e r t a   d a r i   b e r b a g a i   b e n t u k penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat  adiktif  lainnya.  Kebijakan  kriminal sebagaimana  adalah  suatu  usaha  yang r a s i o n a l   d a r i   m a s y a r a k a t   d a l a m menanggulangi  kejahatan,  dengan  mengacu pada  pendapat  Marc  Ancel  sebagai the rational organization of the control of crime by society (Rezah 2015).
Prinsip-prinsip Perlindungan Anak yang wajib  untuk  dilindungi  dan  dijalankan  oleh Pemerintah Darerah sesuai amandat dari UU Perlindungan  Anak,  adalah:  a)  Anak  tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak  itu  adalah  modal  utama  kelansungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya; b) Kepentingan terbaik anak (the best interest of the  child), agar  perlindungan  anak  dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importence (memperoleh  prioritas  tertinggi) dalam  setiap  keputusan  menyangkut  anak. Ta n p a   p r i n s i p   i n i   p e r j u a n g a n   u n t u k melindungi  anak  akan  mengalami  banyak batu sandungan; c) Ancangan daur kehidupan (life-circle  approach),  perlindungan  anak mengacu  pada  persamaan  pada  pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini  dan  terus  menerus.  Janin  yang  berada dalam  kandungan  perlu  dilindungi  dengan gizi termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui  ibunya.  Jika  ia  telah  lahir,  maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan  primer  dengan  memberikan pelayanan  imunisasi  dan  lain-lain,  sehingga anak  terbebas  dari  berbagai  mungkin
kecacacatan dan penyakit; d) Lintas Sektoral, nasib  anak  tergantung  dari  berbagai  faktor, baik  yang  makro  maupun  mikro,  yang lansung  maupun  tidak  lansung  (Widiantari 2017).  Kemiskinan,  perencanaan  kota  dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan  hafalan  dan  bahan-bahan  yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan,  dan  sebagainya  dapat ditangani  oleh  sektor,  terlebih  keluarga  atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah  perjuangan  yang  membutuhkan sumbagan semua orang di semua tingkatan.
Pasal  21  UU  Perlindungan  Anak menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah berkewajiban  dan  bertangung  jawab  untuk menghormati  pemenuhan  hak  anak  tanpa membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan, jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa, status  hukum,  urutan  kelahiran,  dan  kondisi ﬁsik  dan/atau  mental.  Untuk  menjamin pemenuhan  Hak  Anak  Pemerintah  Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan  menghormati  Hak  Anak,  Pemerintah Daerah  juga  berkewajiban  dan  bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan  di  bidang  penyelenggaraan Perlindungan  Anak.  Untuk  menjamin pemenuhan  Hak  Anak  dan  melaksanakan kebijakan  sebagaimana  dimaksud  diatas maka, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung  kebijakan  nasional  dalam penyelenggaraan  Perlindungan  Anak  di daerah.  Kebijakan  ini  dapat  diwujudkan m e l a l u i   u p a y a   d a e r a h   m e m b a n g u n kabupaten/kota  layak  Anak(Statistik  2015). Terhadap ketersediaan sumber daya manusia dalam  penyelenggaraan  Perlindungan  Anak Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  memberikan  dukungan sarana,  prasarana,  dan  ketersediaan  (yang dimaksud  dengan  “dukungan  sarana  dan prasarana”,  misalnya  sekolah,  lapangan bermain,  lapangan  olahraga,  rumah  ibadah, fasilitas  pelayanan  kesehatan,  gedung kesenian,  tempat  rekreasi,  ruang  menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari  unit  pelaksana  teknis  penyelenggaraan Perlindungan  Anak  yang  ada  di  daerah), seperti yang dijelaskan didalam Pasal 22 UU Perlindungan  Anak.  Pasal  23  dan  24  UU Perlindungan  Anak  menjelasakan  peran
Pemerintah  Daerah,  didalam  perlindungan anak lebih lanjut yaitu: a) Pemerintah Daerah menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan kesejahteraan  Anak  dengan  memperhatikan hak  dan  kewajiban  Orang  Tua,  Wali,  atau orang  lain  yang  secara  hukum  bertanggung jawab terhadap Anak; b) Pemerintah Daerah mengawasi  penyelenggaraan  Perlindungan Anak;  dan  c)  Pemerintah  Daerah  menjamin Anak  untuk  mempergunakan  haknya  dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.
Didalam  menjalankan  tanggung  jawab dan  kewajibannya  pemerintah  daerah  harus melaksanakan pengawasan lansung terhadap perlindungan  hak  anak,  selain  pengawasan perlindungan  hak  anak  yang  tertuang  dari t a n g g u n g   j a w a b   d a n   k e w a j i b a n   d a r i pemerintah  daerah  yang  telah  dijelaskan diatas,  pengawasan  pemerintah  daerah  juga tekait dalam hal berikut ini yaitu:
a)  P e m e r i n t a h   D a e r a h   m e l a k u k a n bimbingan  dan  pengawasan  terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak (Pasal 41)  yang  selanjutnya  diatur  dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 41 A);
b)  P e m e r i n t a h   D a e r a h   m e n j a m i n Perlindungan  Anak  dalam  memeluk agamanya  yang  meliputi  pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak (Pasal 43);
c)  Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas  dan  menyelenggarakan  upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar  setiap  Anak  memperoleh  derajat kesehatan  yang  optimal  sejak  dalam kandungan (Pasal 44);
d)  Pemerintah  Daerah  wajib  memenuhi tanggung  jawab  menjaga  kesehatan Anak  dan  merawat  Anak  sejak  dalam kandungan  apabila  Orang  Tua  dan K e l u a r g a   y a n g   t i d a k   m a m p u melaksanakan tanggung jawab tersebut (Pasal 45);
e)  Pemerintah  Daerah  wajib  melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan  dan  tumbuh  kembang Anak, terhadap  hal  ini  Pemerintah  Daerah h a r u s   m e l a k u k a n   a k t i v i t a s   y a n g melindungi Anak (Pasal 45 B);
f)  P e m e r i n t a h   D a e r a h   w a j i b mengusahakan  agar  Anak  yang  lahir t e r h i n d a r   d a r i   p e n y a k i t   y a n g
mengancam  kelangsungan  hidup dan/atau menimbulkan kecacatan (Pasal 46);
g)  Pemerintah  Daerah  wajib  melindungi Anak  dari  upaya  transplantasi  organ tubuhnya  (Pemerintah  Daerah  wajib melindungi  Anak  dari  perbuatan:  a) pengambilan organ tubuh Anak dan/atau j a r i n g a n   t u b u h   A n a k   t a n p a memperhatikan kesehatan Anak; b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; c )   p e n e l i t i a n   k e s e h a t a n   y a n g menggunakan  Anak  sebagai  objek penelitian  tanpa  seizin  Orang  Tua  dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik  bagi  Anak)  untuk  pihak  lain (Pasal 47);
h)  P e m e r i n t a h   D a e r a h   w a j i b menyelenggarakan  pendidikan  dasar minimal  9  (sembilan)  tahun  untuk semua Anak (Pasal 48);
i)  Pemerintah  Daerah  wajib  memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak  untuk  memperoleh  pendidikan (Pasal 49);
j)  Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk  memberikan  biaya  pendidikan dan/atau  bantuan  cuma-cuma  atau pelayanan  khusus  bagi  Anak  dari K e l u a r g a   k u r a n g   m a m p u ,   A n a k Terlantar,  dan  Anak  yang  bertempat tinggal di daerah terpencil (Pasal 53);
k)  P e m e r i n t a h   D a e r a h   w a j i b menyelenggarakan  pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di  luar  lembaga  (Penyelenggaraan pemeliharaan  dapat  dilakukan  oleh l e m b a g a   m a s y a r a k a t ,   U n t u k menyelenggarakan  pemeliharaan  dan perawatan  Anak  terlantar,  lembaga pemerintah  dan  lembaga  masyarakat dapat  mengadakan  kerja  sama  dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hlm penyelenggaraan  pemeliharaan  dan perawatan  pengawasannya  dilakukan o l e h   k e m e n t e r i a n   y a n g m e n y e l e n g g a r a k a n   u r u s a n pemerintahan  di  bidang  sosial)  (Pasal 55);
l)  P e m e r i n t a h   D a e r a h   d a l a m menyelenggarakan  pemeliharaan  dan perawatan  wajib  mengupayakan  dan
membantu  Anak,  agar  Anak  dapat:  a) berpartisipasi;  b)  bebas  menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati n u r a n i   d a n   a g a m a n y a ;   c )   b e b a s menerima  informasi  lisan  atau  tertulis s e s u a i   d e n g a n   t a h a p a n   u s i a   d a n p e r k e m b a n g a n   A n a k ;   d )   b e b a s berserikat  dan  berkumpul;  e)  bebas beristirahat,  bermain,  berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
f)     memperoleh  sarana  bermain  yang memenuhi  syarat  kesehatan  dan keselamatan. (Pasal 56);
m)  Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat  penampungan,  pemeliharaan, dan  perawatan  Anak  Terlantar  yang bersangkutan (Pasal 58);
n) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung  jawab  untuk  memberikan Perlindungan  Khusus  (Perlindungan Khusus  tersebut  kepada  Anak  dengan kriteria sebagai berikut: a) Anak dalam s i t u a s i   d a r u r a t ;   b )   A n a k   y a n g berhadapan dengan hukum; c) Anak dari kelompok  minoritas  dan  terisolasi;  d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e) Anak yang menjadi korban  penyalahgunaan  narkotika, alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif lainnya;  f) Anak  yang  menjadi  korban pornograﬁ; g) Anak dengan HIV/AIDS; h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau  perdagangan;  i) Anak  korban Kekerasan ﬁsik dan/atau psikis; j) Anak korban  kejahatan  seksual;  k)  Anak korban  jaringan  terorisme;  l)  Anak Penyandang  Disabilitas;  m)  Anak k o r b a n   p e r l a k u a n   s a l a h   d a n penelantaran; n) Anak dengan perilaku sosial  menyimpang;  dan  o) Anak  yang menjadi  korban  stigmatisasi  dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tu a n y a .   P e n j e l a s a n   l e b i h   r i n c i selanjutnya bisa dilihat didalam Pasal 59 A, Pasal 60, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal  67,  Pasal  67A,  Pasal  67B,  Pasal 67C,  Pasal  68,  Pasal  69,  Pasal  69  A, Pasal  69  B,  Pasal  70,  Pasal  71,  Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, Pasal 71D.) kepada Anak (Pasal 59);
o) Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab menyediakan  dana  penyelenggaraan ( P e n d a n a a n   p e n y e l e n g g a r a a n
Perlindungan Anak  bersumber  dari:  a) Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara;  b)  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah; dan c) sumber dana lain yang  sah  dan  tidak  mengikat,  sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dikelola  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.)
Perlindungan Anak (Pasal 71E);
2. Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemenuhan Hak Anak oleh Pemerintah Daerah. Indonesia  telah  meratiﬁkasi  Konvensi
Hak Anak  sejak  5  September  1990.  Hal  ini merupakan  komitmen  Indonesia  dalam menghormati  dan  memenuhi  hak  anak. Komitmen  ini  tertuang  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  28  B  (2),  dan o p e r a s i o n a l n y a   p a d a   U U   PA  U n t u k mentransformasikan  hak  anak  ke  dalam p r o s e s   p e m b a n g u n a n ,   p e m e r i n t a h mengembangkan  kebijakan  Kota  Layak Anak.  Kota  Layak  Anak  merupakan  istilah yang  diperkenalkan  pertama  kali  oleh K e m e n t e r i a n   N e g a r a   P e m b e r d a y a a n Perempuan  tahun  2005  melalui  Kebijakan Kota  Layak  Anak.  Karena  alasan  untuk mengakomodasi  pemerintahan  kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota  Layak Anak  dan  kemudian disingkat  menjadi  KLA.  Dalam  Kebijakan t e r s e b u t   d i g a m b a r k a n   b a h w a   K L A m e r u p a k a n   u p a y a   p e m e r i n t a h a n k a b u p a t e n / k o t a   u n t u k   m e m p e r c e p a t implementasi  Konvensi  Hak  Anak  (KHA) dari  kerangka  hukum  ke  dalam  deﬁnisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak(Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe 2015). Kota Layak Anak dan atau Kota Ramah Anak kadang-kadang  kedua  istilah  ini  dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat  dalam  menjelaskan  pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk  memberikan  yang  terbaik  bagi kepentingan anak.
Tujuan  dari  inisitif  KLA  adalah  untuk mengintegrasikan  hak-hak  anak  ke  dalam pembangunan  kabupaten/kota;  untuk melaksanakan  kebijakan  kabupaten/kota yang  layak  anak;  untuk  memobilisasi  dan mengintegrasikan  sumberdaya  manusia,
keuangan, sarana, prasarana dan metode yang ada  pada  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia u s a h a   d a l a m   r a n g k a   m e n c i p t a k a n kabupaten/kota  yang  dapat  memenuhi  hak- hak anak; untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan  strategi,  program,  kegiatan, dan  anggaran  yang  responsif  terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; untuk  memperkuat  peran  pemerintah kabupaten/kota,  dalam  menyatukan  tujuan pembangunan daerah di bidang perlindungan anak;  untuk  mempercepat  kemampuan keluarga,  masyarakat,  dunia  usaha  di p e m e r i n t a h a n   k a b u p a t e n / k o t a   d a l a m mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak;  dan  untuk  menyusun  dan  memantau k e r a n g k a   k e b i j a k a n   p e m e r i n t a h kabupaten/kota  yang  layak  anak  dengan mekanisme berkelanjutan (Fauzan 2010).
P e m e k a r a n   k a b u p a t e n   d a n   k o t a merupakan buah dari otonomi daerah. Gejala ini  sudah  terasa  sejak  berlakunya  Undang- Undang  Otonomi  Daerah  tahun  2001 (Kurniawan  2016).  Tujuan  akhir  dari pemekaran  ini  adalah  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan m e m p e r h a t i k a n   p r i n s i p   d e m o k r a s i , pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan  suatu  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna d a r i   t u j u a n   a k h i r   i n i   t e r s i r a t   b a h w a perlindungan anak menjadi salah satu urusan wajib  yang  diserahkan  oleh  pemerintah  ke pemerintah kabupaten dan kota akan semakin terwujud.  KLA  adalah  kota  yang  menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga  kota,  berarti  anak:  a)  keputusannya m e m p e n g a r u h i   k o t a n y a ;   b )   d a p a t mengekspresikan  pendapatnya  mengenai kota yang mereka inginkan; c) dapat berperan serta  dalam  kehidupan  keluarga,  komuniti, dan  sosial;  d)  dapat  mengakses  pelayanan dasar  seperti  kesehatan  dan  pendidikan;  e) dapat mengakses air minum segar dan tinggal di  lingkungan  dengan  sanitasi  yang  baik;  f) terlindungi  dari  eksploitasi,  kekerasan  dan penelantaran;  g)  merasa  aman  berjalan  di jalan; h) dapat bertemu dan bermain dengan temannya; i) hidup di lingkungan yang bebas polusi;  j)  berperan  serta  dalam  kegiatan
budaya  dan  sosial;  dan  k)  secara  seimbang dapat  mengakses  setiap  pelayanan,  tanpa memperhatikan  suku  bangsa,  agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.
Dari uraian tersebut, tergambar bahwa ada  tantangan  besar  untuk  mempercepat i m p l e m e n t a s i   h a k   a n a k   d i   t i n g k a t kabupaten/kota, provinsi, pada masa kini dan masa  datang.  Padahal  masalah  bukan  hanya anak, namun, jika kita tidak segera berinisatif, dikhawatirkan kepentingan terbaik bagi anak terabaikan.  Artinya,  hak  tumbuh  dan berkembang  mereka  kurang  optimal,  yang akan  berujung  pada  hilangnya  satu  generasi bangsa.  Selain  itu  kunci  sukses  untuk mewujudkan  kota  layak  bagi  anak  adalah adanya  keikhlasan  dan  ketulusan  orang dewasa  mengutamakan  kepentingan  terbaik anak.
U n t u k   e f e k t i v i t a s   p e n g a w a s a n p e n y e l e n g g a r a a n   P e r l i n d u n g a n   A n a k diperlukan  lembaga  independen  yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  dalam  penyelenggaraan P e r l i n d u n g a n   A n a k .   P a s a l   7 4   U U Perlindungan  Anak  angka  1  menyatakan b a h w a   D a l a m   r a n g k a   m e n i n g k a t k a n efektivitas  pengawasan  penyelenggaraan pemenuhan  Hak  Anak,  dengan  Undang- Undang  ini  dibentuk  Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia  yang  bersifat  independen. Dan  didalam  angka  2  lebih  menjabarkan peran  dari  Pemerintah  Daerah  yang  diberi kewenangan yang dinyatakan sebagai berikut bahwa,  dalam  hal  diperlukan,  Pemerintah D a e r a h   d a p a t   m e m b e n t u k   K o m i s i Perlindungan  Anak  Daerah  atau  lembaga lainnya  yang  sejenis  untuk  mendukung pengawasan  penyelenggaraan  Perlindungan Anak di daerah.
B a n d i n g k a n   d e n g a n   L e m b a g a P e r l i n d u n g a n   A n a k   s e b a g a i   w a h a n a masyarakat  yang  independen  guna  ikut memperkuat  mekanisme  nasional  dan internasional dalam mewujudkan situasi dan kondisi  yang  kondusif  bagi  pemantauan, pemajuan  dan  perlindungan  hak  anak  dan solusi  bagi  permasalahan  anak  yang  timbul, dimana  ini  lahir  dari  prakarsa  Departemen S o s i a l   R e p u b l i k   I n d o n e s i a ,   To k o h Masyarakat,  Perguruan  Tinggi,  Organisasi Non-Pemerintah  dan  Pemerintah,  Media Massa dan kalangan Profesi serta dukungan
Badan  Dunia  urusan  anak-anak  (UNICEF) melalui Forum Nasional Perlindungan Anak yang  Pertama  (I)  tanggal  26  Oktober  1998, dibentuklah  Komisi  Nasional  Perlindungan Anak  yang  selanjutnya  disebut  Lembaga Perlindungan  Anak  pada  tahun  2017 (Hidayati  2014).  Visi:  Terwujudnya  kondisi perlindungan  anak  yang  optimum  dalam mewujudkan  anak  yang  handal,  berkualitas dan  berwawasan  menuju  masyarakat  yang sejahtera dan mandiri, dan Misi: Melindungi anak dari setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar  hak  anak,  serta  mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu  mencegah  terjadinya  pelanggaran hak  anak,  Mewujudkan  tatanan  kehidupan yang  mampu  memajukan  dan  melindungi anak  dan  hak-haknya  serta  mencegah pelanggaran  terhadap  anak  sendiri,  dan Meningkatkan  upaya  perlindungan  anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan d a n   k e m a m p u a n   m a s y a r a k a t   s e r t a meningkatkan  kualitas  lingkungan  yang memberi  peluang,  dukungan  dan  kebebasan terhadap  mekanisme  perlindungan.  Peran Lembaga Perlindungan Anak: a) melakukan p e m a n t a u a n   d a n   p e n g e m b a n g a n perlindungan  anak;  b)  melakukan  advokasi dan  pendampingan  pelaksanaan  hak-hak anak;  c)  menerima  pengaduan  pelanggaran hak-hak  anak;  melakukan  kajian  strategis t e r h a d a p   b e r b a g a i   k e b i j a k a n   y a n g menyangkut  kepentingan  terbaik  bagi  anak; d) melakukan koordinasi antar lembaga, baik t i n g k a t   r e g i o n a l ,   n a s i o n a l   m a u p u n international;  memberikan  pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili  kepentingan  anak;  e)  melakukan rujukan  untuk  pemulihan  dan  penyatuan kembali  anak;  dan  f)  menyelenggarakan pendidikan  dan  pelatihan,  pengenalan  dan penyebarluasan  informasi  tentang  hak  anak. Sedangkan  Lembaga  Perlindungan  Anak m e m p u n y a i   f u n g s i :   a )   m e l a k u k a n pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak; b) melakukan kajian  hukum  dan  kebijakan  regional  dan n a s i o n a l   y a n g   t i d a k   m e m i h a k   p a d a kepentingan  terbaik  anak;  memberikan penilaian  dan  pendapat  kepada  pemerintah dalam  rangka  mengintegrasikan  hak-hak anak dalam setiap kebjijakan; c) memberikan pendapat  dan  laporan  independen  tentang
hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak; d) menyebarluaskan, publikasi dan sosialisasi tentang  hak-hak  anak  dan  situasi  anak  di indonesia;  e)  menyampaikan  pendapat  dan usulan  tentang  pemantauan  pemajuan  dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait; f) mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif  kemajuan  perlindungan  anak  di t i n g k a t   n a s i o n a l ;   d a n   m e l a k u k a n perlindungan  khusus.  Dari  penjelasan tersebut  penulis  merasa  Pemerintah  Daerah sudah  terbantu  dengan  adanya  Lembaga P e r l i n d u n g a n   A n a k ,   d a n   K o m i s i Perlindungan  Anak  Daerah  dan  Lembaga Sosial  lainya,  yang  juga  fokus  dan  kritis bergerak didalam menyuarakan perlindungan hak-hak anak. Apabila pemerintah ingin lebih berperan  aktif,  sudah  saatnya  Pemerintah D a e r a h   j u g a   p u n y a   l e m b a g a   s e n d i r i berdasarkan  amandat  dari  UU  Perlindungan Anak,  yang  nantinya  fokus  mengawasi  dan menjamin perlindungan hak anak.
Dasar  dari  pelaksanaan  perlindungan hak anak ini oleh Pemerintah Daerah adalah (Indoenesia  2012):  a)  Dasar  Filosoﬁs, Pancasila  dasar  kegiatan  dalam  berbagai bidang  kehidupan  keluarga,  bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar ﬁlosoﬁs pelaksanaan  perlindungan  anak;  b)  Dasar Etis,  pelaksanaan  perlindungan  anak  harus sesuai  dengan  etika  profesi  yang  berkaitan, untuk  mencegah  perilaku  penyimpangan dalam  pelaksanaan  kewenagan,  kekuasaan, d a n   k e k u a t a n   d a l a m   p e l a k s a n a a n perlindungan  anak;  c)  Dasar  Yuridis, pelaksanaan  perlindungan  hak  anak  harus didasarkan  pada  UUD  1945  dan  berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.  Penerapan  dasar  yuridis  ini  harus secara  integratif,  yaitu  penerapan  terpadu menyangkut  peraturan  perundang-undangan dari berbagai hukum yang berkaitan. Dengan adanya dasar perlindungan hak anak ini, maka Pemerintah  Daerah  dalam  membentuk Komisi  Perlindungan  Anak  Daerah  sudah seharusnya  terbantu,  karena  ini  dijadikan landasan untuk bergerak dalam menyuarakan perlindungan-perlindungan  hak  anak  di daerah.
3.   Gagagasan  Perlindungan  Anak  Yang Berkelanjutan Penanaman  pemahaman  perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan secara  dini  kepada  masyarakat.  Karena dengan  adanya  penanaman  pemahaman perlindungan  anak  berkelanjutan  membuat perlindungan  ini  tidak  berhenti  ketika  ada kasus-kasus  anak  yang  sedang  hangat diperbincangkan,  lebih  jauh  dari  itu  hal  ini berpengaruh  pada  implementasi  undang- undang  perlindungan  anak  (Samsudi  2017) yang ada bisa dilaksanakan oleh setiap orang, aparat  penegak  hukum,  dan  pihak-pihak terkait  yang  disebutkan  dalam  undang- u n d a n g   p e r l i n d u n g a n   a n a k   s e c a r a berkelanjutan (the best life to children).
Meratiﬁkasi  Konvensi  Hak  Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,  dan  mengimplementasikan  hak-hak anak  tersebut,  secara  kuantitatif  ada  40 (empat  puluh)  kewajiban  negara  peserta untuk  mengimplementasikan  hak-hak  anak. Selain itu ada 4 macam penanaman hak-hak anak  yaitu:  1)  hak  atas  kelangsungan  hidup (survival  rights);  2)  hak  atas  perlindungan (protection rights); 3) hak atas perkembangan (development  rigths);  dan  4)  hak  untuk berpartisipasi (participation rights).
Penanaman  prinsip  perlindungan  anak harus  menanamkan  hal  berikut  ini:  1) Anak tidak dapat berjuang sendiri, merupakan salah s a t u   p r i n s i p   y a n g   d i g u n a k a n   d a l a m perlindungan  anak  adalah:  anak  itu  modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan  keluarga,  untuk  itu  hak-haknya  harus dilindungi,  anak  tidak  dapat  melindungi sendiri  hak-haknya,  banyak  pihak  yang mempengaruhi  kehidupannya.  Negara,  dan m a s y a r a k a t   b e r k e p e n t i n g a n   u n t u k mengusahakan  perlindungan  hak-hak  anak; 2)  Kepentingan  terbaik  bagi  anak (the  best interst of the child), agar perlindungan anak dapat  diselenggarakan  dengan  baik,  dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik  anak  harus  dipandang  sebagai of paramount  importaence (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang m e n y a n g k u t   a n a k ,   t a n p a   p r i n s i p   i n i perjuangan  untuk  melindungi  anak  akan mengalami  banyak  sandungan,  prinsip the best  interest  of  the  child digunakan  karena dalam  banyak  hal  anak  korban,  disebabkan
ketidaktahuan  anak,  maka  masyarakat menciptakan  monster-monster  yang  lebih buruk di kemudian hari; 3) Pendekatan daur k e h i d u p a n ( l i f e - c i r c l e   a p p r o a c h ) , p e r l i n d u n g a n   a n a k   m e n g a c u   p a d a pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini, dan terus menerus. Janin yang  berada  dalam  kandungan  perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium, dan kalsium  yang  baik  melalui  ibunya.  Jika  ia telah  lahir,  maka  diperlukan  air  susu  ibu (ASI),  dan  pelayanan  kesehatan  primer dengan  memberikan  pelayanan  imunisasi, dan  lain-lain,  sehingga  anak  terbebas  dari berbagai  kemungkinan  cacat,  dan  penyakit, masa-masa  prasekolah,  dan  sekolah, diperlukan  keluarga,  lembaga  pendidikan, dan  lembaga  sosial/keagamaan  yang bermutu.  Anak  memperoleh  kesempatan belajar  yang  baik,  waktu  istirahat,  dan bermain  yang  cukup,  dan  ikut  menentukan nasibnya  sendiri.  Pada  saat  anak  sudah berumur  15-18  tahun,  ia  memasuki  masa transisi  dalam  dunia  dewasa.  Periode  ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang akan  dianggap  dewasa,  dan  secara  ﬁsik memang  telah  cukup  sempurna  untuk m e n j a l a n k a n   f u n g s i   r e p r o d u k s i n y a , pengetahuan yang benar tentang reproduksi, dan perlindungan dari berbagai diskriminasi, dan  perlakuan  salah,  dapat  memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi, dan  bertanggung  jawab.  Perlindungan  hak- h a k   m e n d a s a r   b a g i   p r a d e w a s a   j u g a diperlukan  agar  generasi  penerus,  tetap b e r m u t u ,   o r a n g   t u a   y a n g   t e r d i d i k mementingkan  sekolah  anak-anak  mereka, orang tua yang sehat jasmani, dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik ﬁsik  maupun  emosional  anak-anak  mereka; dan 4) Lintas sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro,  yang  langsung  maupun  tidak langsung, kemiskinan, perencanaan kota, dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan, dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan,  dan  sebagainya  tidak  dapat ditangani  oleh  sektor,  terlebih  keluarga  atau anak itu sendiri, perlindungan terhadap anak adalah  perjuangan  yang  membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.
Asas  hak  hidup,  kelangsungan  hidup,
dan  perkembangan  adalah  hak  asasi  yang paling  mendasar  bagi  anak  yang  dilindungi oleh  negara,  pemerintah,  masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asa ini memberikan gambaran  bahwa  hak  hidup,  kelangsungan hidup,  dan  perkembangan  merupakan  hak- hak anak yang paling utama untuk dilindungi (Robet  2014).  Asas  penghargaan  atas pendapat anak adalah penghormatan atas hak- h a k   a n a k   u n t u k   b e r p a r t i s i p a s i ,   d a n menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Asas ini bermaksud untuk mendorong partisipasi anak d a l a m   p e m e n u h a n   h a k n y a   d a l a m melaksanakan segala tindakan yang diambil dalam kehidupan si anak dengan meliputi: 1) hak  untuk  berpendapat,  dan  memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; 2) hak untuk mendapat,  dan  mengetahui  informasi  serta untuk  mengekspresikan;  3)  hak  untuk berserikat  menjalin  hubungan  untuk bergabung;  dan  4)  hak  untuk  memperoleh informasi  yang  layak,  dan  terlindungi  dari informasi yang tidak sehat.
Tanggal  20  November  1959  Sidang Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) telah  mengesahkan  Deklarasi  tentang  Hak- Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat  bahwa  umat  manusia  berkewajiban memberikan  yang  terbaik  bagi  anak-anak. Hal  ini  merupakan  penanaman  prinsip perlindungan  anak  yang  sudah  lama digagaskan  secara  universal,  dan  harusnya berlaku  di  seluruh  dunia  untuk  penegakan hukum  perlindungan  anak.  Deklarasi  ini memuat  10  (sepuluh)  asas  tentang  hak-hak anak (Manusia and Manusia 2008), yaitu: 1) Anak  berhak  menikmati  semua  hak-haknya sesuai  dengan  ketentuan  yang  terkandung dalam  deklarasi  ini.  Setiap  anak  tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin,  bahasa,  agama,  pandangan  politik, kebangsaan,  tingkatan  sosial,  kaya  miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya  maupun  pada  keluarganya;  2) Anak berhak  memperoleh  perlindungan  khusus, dan  harus  memperoleh  kesempatan  yang dijamin  oleh  hukum,  dan  sarana  lain,  agar m e n j a d i k a n n y a   m a m p u   u n t u k mengembangkan  diri  secara  ﬁsik,  kejiwaan, dan  moral,  mampu  untuk  mengembangkan
diri  secara  ﬁsik,  kejiwaan,  moral,  spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal  sesuai  dengan  kebebasan,  dan harkatnya.  Penuangan  tujuan  itu  ke  dalam hukum,  kepentingan  terbaik  atas  diri  anak harus  merupakan  pertimbangan  utama;  3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama, dan kebangsaan;  4)  Anak  berhak,  dan  harus dijamin  secara  kemasyarakatan  untuk tumbuh, dan kembang secara sehat. Untuk ini baik  sebelum  maupun  setelah  kelahirannya harus  ada  perawatan,  dan  perlindungan khusus  bagi  anak,  dan  ibunya. Anak  berhak mendapat  gizi  yang  cukup,  perumahan rekreasi,  dan  pelayanan  kesehatan;  5) Anak yang  cacat  ﬁsik,  mental,  dan  lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus  memperoleh  pendidikan,  perawatan, dan  perlakuan  khusus;  6)  Agar  kepribadian anak tumbuh secara maksimal, dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang, dan pengertian. Sedapat  mungkin  ia  harus  dibesarkan  di bawah  asuhan,  dan  tanggungjawab  orang tuanya  sendiri,  dan  bagaimanapun  harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani, dan rohani.  Anak  di  bawah  usia  5  (lima)  tahun tidak  dibenarkan  terpisah  dari  ibunya. Masyarakat, dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada  anak  yang  tidak  memiliki  keluarga, dan  kepada  anak  yang  tidak  mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak- anak  yang  berasal  dari  keluarga  besar;  7) Anak  berhak  mendapat  pendidikan  wajib secara  gratis  sekurang-kurangnya  pada tingkat  pendidikan  dasar.  Mereka  harus m e n d a p a t   p e r l i n d u n g a n   y a n g   d a p a t meningkatkan  pengetahuan  umumnya,  dan yang  memungkinkan  atas  dasar  kesempatan y a n g   s a m a   u n t u k   m e n g e m b a n g k a n kemampuannya,  pendapat  pribadinya,  dan persaan tanggungjawab moral, dan sosialnya, sehingga  mereka  dapat  menjadi  anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah  dijadikan  pedoman  oleh  mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan, dan  bimbingan  anak  yang  bersangkutan: pertama-tama  tanggung  jawab  tersebut terletak  pada  orang  tua  mereka. Anak  harus mempunyai  kesempatan  yang  leluasa  untuk bermain,  dan  berekreasi  yang  diarahkan
untuk  tujuan  pendidikan,  masyarakat,  dan pemerintah  yang  berwenang  harus  berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini; 8) Dalam keadaan  apapun  anak  harus  didahulukan d a l a m   m e n e r i m a   p e r l i n d u n g a n ,   d a n pertolongan;  9)  Anak  harus  dilindungi  dari segala  bentuk  kealapaan,  kekerasan,  dan eksploitasi.  Ia  tidak  boleh  dijadikan  subjek perdagangan.  Anak  tidak  boleh  bekerja sebelum  usia  tertentu,  ia  tidak  boleh dilibatkan  dalam  pekerjaan  yang  dapat merugikan  kesehatan  atau  pendidikannya, m a u p u n   y a n g   d a p a t   m e m p e n g a r u h i perkembangan  tubuh,  jiwa,  dan  akhlaknya; dan 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial,  agama  maupun  bentuk-bentuk d i s k r i m i n a s i   l a i n n y a .   M e r e k a   h a r u s dibesarkan  di  dalam  semangat  penuh pengertian  toleransi,  dan  persahabatan antarbangsa, perdamaian, serta persaudaraan semesta  dengan  penuh  kesadaran  bahwa tenaga,  dan  bakatnya  harus  diabadikan kepada sesama manusia (Handayani 2013).
M e n u r u t   p e n u l i s   d a r i   a s a s - a s a s perlindungan anak yang dikemukakan diatas, sudah dengan sangat gamblang menjelasakan mengenai  gagasan  penanaman  pemahaman perlindungan  anak  berkelanjutan.  Karena melalui  hal-hal  tersebut  merupakan  kunci penting dari agar perlindungan anak itu bisa berjalan  secara  berkelanjutan,  dan  tidak berhenti  dengan  adanya  kepentingan  dari segelintir  orang,  maupun  karena  topik p e r l i n d u n g a n   s a n g a t   m e n a r i k   u n t u k diperbincangkan  apabila  kasus  anak  itu terjadi di suatu daerah Indonesia.

## C.   Simpulan
Peran  Pemerintah  Daerah  didalam perlindungan anak sangatlah vital sekali. Ini sudah  tertuang  didalam  pasal-pasal  yang direvisi  sudah  menjelaskan  bagaimana t a n g g u n g   j a w a b   d a n   k e w a j i b a n   d a r i Pemerintah  Daerah  dalam  melindungi  hak anak.  Didalam  mewujudkan  tata  kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah haruslah  benar-benar  direalisasikan  dan dijalankan  dengan  semestinya.  Kota  Layak Anak  merupakan  impian  dari  setiap  anak, karena anak akan dibesarkan secara layak dan semestinya,  dan  didalam  pembentukan K o m i s i   P e r l i n d u n g a n   A n a k   D a e r a h ,
Pemerintah  Daerah  harus  terlihat  sungguh- sungguh dalam mengelola ini, jangan sampai Komisi Perlindungan Anak Daerah ini hanya tertuang didalam UU Perlindungan Anak saja, tanpa  ada  realisasinya  dari  Pemerintah D a e r a h .   P e m e r i n t a h   D a e r a h   s e b a g a i pemerintah yang bersentuhan lansung dengan kehidupan  anak  terlebih  dahulu  harusnya l e b i h   a k t i f   d a n   l e b i h   k r i t i s ,   u n t u k menyuarakan hak-hak anak dan wajib untuk memenuhi  dan  melindungi  hak  anak  dari pihak-pihak  yang  nantinya  merugikan perkembangan  hak  anak  dalam  mencapai kedewasaannya.  Melindungi  anak  didalam perkembangannya sampai dewasanya kelak, s u d a h   s e p a t u t n y a   P e m e r i n t a h mengalokasikan  dana APBD  secara  khusus, untuk  membantu  peran  aktif  Pemerintah Daerah terhadap perlindungan anak. Menata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah, sudah seharusnya pemerintah daerah membangun  sebuah  lembaga  sendiri  yang fokus untuk melindungi, menjaga, memantau dan  mengawasi  hak  anak.  Seperti  amandat dari  UU  Perlindungan  Anak  bahwa  daerah bisa  memiliki  Komisi  Perlindungan  Anak Daerah.  Pemerintah  Daerah  dapat  bekerja sama  dengan  Lembaga  Sosial  yang  fokus menyuarakan  hak-hak  anak,  agar  bisa memantau perkembangan perlindungan anak di daerah, bahkan sampai didaerah terpencil sekalipun,  yang  sulit  dijangkau.  Untuk mewujudkan  Kota  Layak Anak,  Pemerintah Daerah haruslah mempunyai komitmen yang kuat  untuk  mewujudkan  ini,  karena  apabila hal ini telah terealisasi, maka perkembangan anak  semakin  bagus  dan  menjadi  seorang dewasa  yang  kelak  berguna  bagi  dirinya sendiri,  Keluarga,  Orang  Tua,  Masyarakat, Pemerintah  Daerah  dan  Negara.  Terakhir, penanaman  pemahaman  perlindungan  anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan sejak dini kepada masyarakat, karena apabila sejak dini  masyarakat  diajarkan  memahami perlindungan  anak  secara  berkelanjutan, maka  perlindungan  anak  di  Indonesia  tidak akan berhenti.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, E Prajwalita Widiati & Haidir. 2012. “Pengawasan  Terhadap  Peraturan Kepala Daerah.” Yuridika 27(1): 7795.
A r d h y a n t o ,   R y a n   C h a n d r a .   2 0 1 5 . “Optimalisasi  Peran  KPAI  Sebagai Bentuk  State Auxiliary  Organs  Dalam P e r l i n d u n g a n   A n a k   Te r l a n t a r. ” U i v e r s i t a s   I s l a m   N e g e r i   S y a r i f Hidayatullah.
Ardiansyah,  Ferdricka  Nggeboe,  Abdul H a r i s s .   2 0 1 5 .   “ K a j i a n   Yu r i d i s Penelantaran  Anak  Oleh  Orang  Tua Menurut Persfektif Hukum Indonesia.” Jurnal Legalitas VII(1): 98144.
Arliman,  Laurensius.  2017.  “Perlindungan Anak  Oleh  Masyarakat  Ditinjau  Dari Mazhab  Sejarah  Di  Dalam  Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada  Kehidupan  Anak  Di  Indonesia.” Era Hukum 2(1): 12349.
Asshiddiqie,  Jimly.  2006.  Pengantar  Ilmu H u k u m   Ta t a   N e g a r a .   J a k a r t a : Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan M a h k a m a h   K o n s t i t u s i   R e p u b l i k Indonesia.
Bedner, Adriaan W, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel  Otto,  and  Theresia  Dyah Wirastri.  2012.  Kajian  Sosio  -  Legal. Denpasar: Pustaka Larasan.
Fahmiron.  2017.  Pertimbangan  Hakim Dalam  Perampasan  Aset  Koruptor (Dalam  Perspektif  Perlindungan  Hak Anak). Jakarta: Rajawali Press.
Fauzan,  Muhammad.  2010.  “Eksistensi K o m i s i   N e g a r a   D a l a m   S i s t e m Ketatanegaraan  Republik  Indonesia (Studi  Terhadap  Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia).”  Media  Hukum 17(2): 298312.
Halili. 2015. Hak Asasi Manusia: Dari Teori Ke  Pedagogi.  1st  ed.  Yogyakarta: Fakultas  Ilmu  Sosoal  Universitas Negeri Yogyakarta.
Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. 2013. “Urgensi  Perlindungan  Anak  Di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum).” Bestuur 2: 514.
Hidayati,  Nur.  2014.  “Perlindungan  Anak Te r h a d a p   K e j a h a t a n   K e k e r a s a n S e k s u a l   ( P e d o ﬁ l i a ) . ”   J u r n a l Pengembangan  Humaniora  14(1): 6873.  http://jurnal.  polines.ac.id/j u r n a l / i n d e x . p h p / r a g a m   / a r t i c l e / view/496.
Indoenesia,  Kementerian  Agama  Republik.
2012.  Bersatu  Mewujudkan  Indonesia Ramah  Anak.  Jakarta:  Kementerian
Agama Republik Indoenesia. Kurniawan,  Robi  Cahyadi.  2016.  “Inovasi Kualitas  Pelayanan  Publik  Pemerintah Daerah.”  Fiat  Justisia  Journal  of  Law 1 0 ( 3 ) :   5 6 9 8 6 .   h t t p : / / j u r n a l . fh.unila.ac.id/index.php/ﬁat.
Manusia,  Equitas  dan  Direktorat  Jenderal Hak  Asasi  Manusia  dan  Departemen Hukum Hak Asasi, and Manusia. 2008. Memperkuat  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia Di Indonesia. 1st ed. Jakarta: Equitas  dan  Direktorat  Jenderal  Hak Asasi  Manusia  dan  Departemen Hukum Hak Asasi Manusia Manusia.
Qamar, Nurul. 2015. Pengantar Hukum Tata Negara. Makasar: Arus Timur.
Rezah, Nurul Qamar dan Farah Syah. 2015. Ilmu Kenegaraan (Staatswissenschaft). Jakarta: Mitra Wacana Media.
Robet,  Robertus.  2014.  Politik  Hak  Asasi Manusia  Dan  Transisi  Di  Indonesia. Jakarta:  Lembaga  Studi  dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
Rochaeti,  Nur.  2015.  “Implementasi Keadilan  Restoratif  Dan  Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum 44(2): 15060.
S,  Laurensius  Arliman.  2017.  “Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan  PERPPU  1  Tahun  2016 Sebagai  Wujud  Perlindungan  Anak Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Tata Negara.”  Jurnal  Hukum  Positum  1(2): 16998.
Samsudi,  Y.A.  Triana  Ohoiwutun  &.  2017.
“Penerapan  Prinsip  Kepentingan Terbaik  Bagi  Anak  Dalam  Kasus Tindak  Pidana  Narkotika.”  Yudisial 10(1): 3957.
Statistik,  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak serta  Badan  Pusat  Statistik  dengan Badan  Pusat.  2015.  Proﬁl  Anak Indonesia  2015.  Jakarta:  Kementerian P e m b e r d a y a a n   P e r e m p u a n   d a n Perlindungan  Anak  serta  Badan  Pusat Statistik dengan Badan Pusat Statistik.
Widiantari,  Kadek.  2017.  “Perlindungan H u k u m   T e r h a d a p   A n a k   Ya n g Berkonﬂik  Dengan  Hukum  Yang Dijatuhi  Pidana  Pelatihan  Kerja.” Masalah-Masalah  Hukum  46(4): 299307.