## KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH DI SEPADAN SUNGAI INDRAGIRI, RENGAT, RIAU
Pedia Aldy 1 , Mira Dharma S 2
Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
* Email: 1 aldypedia@gmail.com

## ABSTRACT
Rengat, a capital of Kabupaten Indragiri Hulu, is a developing city in Riau. Development of the city was followed  by  increasing  of  population  and  growth  of  housing  and  residential  area.  Growth  of  housings  and residential area in Rengat City are along Sungai Indragiri. Along this river, housings and residential area have degradation quality and disordered pattern.  The  purpose of this research  was to  identify the characteristic of slums area along Indragiri’s river. There are 6 Desa (villages) which are been taken to this study, namely Desa Kuantan Baru (industry area), Desa Kuantan Baru, Desa Kampung Dagang, Desa Kampung Besar Kota, Desa Pasar Kota and Desa Sekip Hulu. This research used criteria parameter assessment for slums area. The criteria consist  of:  non-economic  vitality  criteria,  economy  area  vitality  criteria,  land  ownership,  infrastructures  and facilities, and government commitment. This research finding that from 6 villages, Desa Kampung Besar Kota is a  slums  area,  based  on  parameter  assessment.  Property  Development  approach  was  conducted  to  handling slums area of Desa Kampung Besar.
Keywords : characteristics, slums area, Indragiri’s river .

## PENDAHULUAN
Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dan perpindahan penduduk ke daerah perkotaan, merupakan penyebab utama pesatnya perkembangan  kegiatan  suatu  kota.  Pesatnya perkembangan menyebabkan perubahan struktur kota  yang  akan  mengarah  pada  kemerosotan suatu  lingkungan  permukiman  dan  tidak efisiennya  penggunaan  tanah  kawasan  pusat kota.
Pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut  seringkali  tidak  diimbangi  dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Terjadi kesenjangan antara kebutuhan  dengan  ketersediaan  sarana  dan prasarana, ditambah dengan adanya keterbatasan sumber daya penduduk (minimnya pendapatan).
Kawasan  permukiman  pada  umumnya mencakup  tiga  segi,  yaitu  kondisi  fisiknya, kondisi  sosial  ekonomi  budaya  komunitas  yang bermukim di permukiman tersebut, dan dampak oleh kedua kondisi tersebut (Putro, 2011).
Luas  wilayah  Kabupaten  Indragiri  Hulu meliputi  8198,26  Km2  yang  terdiri  dari  dataran
rendah,  dataran  tinggi  dan  rawa-rawa  dengan ketinggian  5-100  m  di  atas  permukaan  laut. Timbulnya  kawasan  permukiman  padat  dan kumuh di perkotaan, pada umumnya dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat migran. Penduduk  migran  tersebut  ada  karena,  mereka memiliki  harapan  besar  untuk  hidup  lebih  baik di perkotaan tanpa mempertimbangkan keahlian dan kesiapan yang mereka miliki untuk hidup di kota. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kaum  migran  yang  tidak  terkontrol  adalah semakin meluasnya kawasan/lingkungan permukiman  perkotaan  yang  kumuh  dan  tidak tertata. Khususnya dapat dilihat adanya permukiman yang tumbuh di lahan kritis seperti di  daerah  sepadan  sungai  Indragiri  (Kec. Rengat).
Permasalahan  permukiman  tersebut  kini juga  dirasakan  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu, terutama dengan semakin tumbuhnya lingkungan  perumahan  dan  pemukiman  kumuh di  wilayah  perkotaan  Rengat  dan  Air  Molek khususnya  di  daerah  sepanjang  sepadan  Sungai Indragiri  yang  kualitasnya  semakin  menurun dan belum dan atau tidak tertata dengan baik.
Maksud  dan  tujuan  dari  penelitian permukiman  di  sepadan  Sungai  Indragiri  (Kec. Rengat) ini adalah:
1. Mengidentifikasi  dan  menetapkan  kawasan permukiman yang berada di sepadan Sungai Indragiri (Kec. Rengat) Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Mendapatkan  data  kategori  dan  atau tingkatan  kekumuhan  maupun  kepadatan pada  masing-masing  kawasan  disepanjang sepadan  Sungai  Indragiri  (Kec.  Rengat) Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Untuk  mengetahui  penanganan  kawasan permukiman  lahan  kritis  sesuai  dengan karakteristik masing-masing kawasan.
Permukiman  kumuh  adalah  permukiman yang  tidak  layak  huni  karena  ketidakteraturan bangunan,  tingkat  kepadatan  bangunan  yang tinggi,  dan  kualitas  bangunan  serta  sarana  dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Perumahan  kumuh  adalah  perumahan  yang mengalami  penurunan  kualitas  fungsi  sebagai tempat hunian (Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Keberadaan lingkungan
kawasan permukiman  kumuh  membawa  permasalahan baru, seperti perkembangan fisik kota yang tidak baik, memberikan efek visual yang jelek, tingkat kesehatan  masyarakat  yang  semakin  rendah sebagai  akibat  dari  kondisi  permukiman  yang tidak  sesuai  dengan  standar  kesehatan  dan dampak  social  dan  ekonomi  masyarakat  yang buruk (Putro, 201 1).
Ciri-ciri  permukiman  kumuh  (Suparlan dalam Putro, 2011) adalah:
1. Fasilitas  umum  yang  kondisinya  kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi  hunian  rumah  dan  permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan  penghuninya  yang  kurang mampu atau miskin.
3. Adanya  tingkat  frekuensi  dan  kepadatan volume  yang  tinggi  dalam  penggunaan ruang-ruang  yang  ada  di  permukiman kumuh  sehingga  mencerminkan  adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya. 4. Permukiman kumuh  merupakan suatu satuan-satuan  komuniti  yang  hidup  secara tersendiri  dengan  batas-batas  kebudayaan dan  sosial  yang  jelas,  yaitu  terwujud sebagai:
a. Sebuah  komuniti  tunggal,  berada  di tanah  Negara,  dank  arena  itu  dapat digolongan sebagai hunian liar. b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan  bagian  dari  sebuah  RT  atau sebuah RW 5. Penghuni  permukiman  kumuh  secara  sosial dan  ekonomi  tidak  homogen,  warganya mempunyai  mata  pencaharian  dan  tingkat kepadatan  yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman  kumuh  juga  dikenal  adanya pelapisan sosial berdasatkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda- beda tersebut. 6. Sebagian  besar  penghuni  permukiman kumuh  adalah  mereka  yang  bekerja  di sektor  informal  atau  mempunyai  mata pencaharian tambahan di sektor informal.
Ciri-ciri  daerah  kumuh  adalah  sangat padat  penduduknya,  jalan  sempit  berupa  gang- gang  kecil,  drainase  tidak  memadai  bahkan  ada yang  tanpa  drainase,  tidak  ada  ruang  terbuka diantara  rumahnya,  fasilitas  pembuangan  air kotor/tinja  sangat  minim,  fasilitas  sumber  air bersih sangat minim, tata bangunan yang sangat tidak teratur, sistem sirkulasi udara dalam rumah tidak  baik,  tidak  ada privacy bagi  penghuni rumah  dan  berlokasi  di  pusat  kegiatan  ekonomi kota (Surahman, 2008).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.  Penelitian  dilakukan  di  sepadan sungai  Indragiri,  Kecamatan  Rengat,  yang terdiri  dari  6  desa,  yaitu  Desa  Kuantan  Baru (lokasi  pabrik),  Desa  Kuantan  Baru,  Desa Kampung  Dagang,  Desa  Kampung  Besar  Kota, Desa Pasar Kota, dan Desa Sekip Hulu.
Adapun  kriteria  sebagai  parameter  yang digunakan untuk melakukan identifikasi kawasan  kumuh  antara  lain  kriteria  vitalitas non-ekonomi, vitalitas  ekonomi kawasan,  status kepemilikan  tanah,  keadaan  prasarana  dan sarana,  dan  komitmen  pemerintah  kab/kota. Metode  pengumpulan  data  secara  observasi langsung  pada  objek  penelitian  dan  melalui wawancara,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan kriteria-kriteria
yang digunakan didapati hasil sebagai berikut:

## 1. Kriteria Vitalitas Non Ekonomi
Kriteria ini terdiri dari kesesuaian dengan Rencana  Tata  Ruang,  kondisi  bangunan  dan kondisi kependudukan. Kondisi bangunan dapat dikategorikan  menjadi  pertambahan  bangunan baru,  kepadatan  bangunan,  bangunan  temporer, tapak bangunan, dan jarak bangunan. Sedangkan kondisi  kependudukan  dapat  dikategorikan menjadi  kepadatan  penduduk  dan  pertambahan penduduk (Gambar 1-4).
Gambar 1 . Kondisi Bangunan di Sepadan Sungai
Gambar 2 . Jarak antar Bangunan
Gambar 3 . Kepadatan Bangunan

## 2. Kriteria Vitalitas Ekonomi
Kriteria  ini  terdiri  dari  kepentingan kawasan  terhadap  wilayah  sekitar,  jarak jangkauan  ke  tempat  kerja,  dan  fungsi  sekitar kawasan.

## 3. Kriteria Status Tanah
Kriteria  ini  terdiri  dari  status  tanah  yang berdominasi  sertifikat  lahan  dan  berdominasi status kepemilikan.

## 4. Kriteria Kondisi Prasarana dan Sarana
Kriteria  ini  merupakan  kondisi  prasarana sarana  yang  dapat  dikategorikan  menjadi kondisi  jalan,  kondisi  drainase,  kondisi  air bersih,  kondisi  air  limbah,  dan  kondisi persampahan (Gambar 4).
Gambar 4 . Kondisi Sarana dan Prasarana

## 5. Kriteria Komitmen Pemerintah
Kriteria  ini  terdiri  dari  indikasi  keinginan pemerintah kota/kabupaten atas pembiayaan dan kelembagaan serta upaya penanganan pemerintah kota/kabupaten atas rencana, penanganan, pembenahan fisik, dan penanganan kawasan. Hasil identifikasi karakteristik permukiman  berdasarkan  kriteria  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Identifikasi Permukiman si sepadan Sungai Indragiri
Kriteria Desa Kuantan Baru (pabrik) Kuantan Baru Kp. Dagang Kp. Besar Kota Pasar Kota Sekip Hulu Vit.Non Ekonomi Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah Rendah Vit. Ekonomi Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah Sedang Status Tanah Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Kondisi Prasarana Sarana Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah Rendah Komit. Pemerintah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah
Berdasarkan  hasil  penilaian  tersebut, maka  kawasan  permukiman  yang  termasuk dalam kategori permukiman kumuh adalah Desa Kampung Besar Kota (Gambar 5).

## Gambar 5 . Peta Desa Kampung Besar Kota
Desa  Kampung  Besar  Kota  merupakan pemukiman  yang  tidak  sesuai  dengan  Rencana Tata  Ruang.  Pemukiman    ini    memiliki pertambahan  bangunan  liar  yang  tinggi  untuk setiap  tahunnya.  Kepadatan  bangunan  di pemukiman  ini  mencapai  antara  60-100  rumah per  hektar.  Bangunan  temporer  pada  kawasan pemukiman  ini  tergolong  sedang.  Bangunan- bangunan   di   kawasan   pemukiman   tersebut memiliki   tapak bangunan yang lebih dari 70%. Jarak  antarbangunan  di  pemukiman  tersebut cenderung  rapat  dengan  jarak  kurang  dari  1.5 meter (Gambar 6).
Gambar 6 . Kondisi Bangunan pada Kawasan
Kondisi  kependudukan  di  desa  ini memiliki  jumlah  kepadatan  penduduk  antara 400-500  jiwa  per  hektar.  Sedangkan  tingkat pertumbuhan  penduduk  tergolong  sedang  yaitu dari 1.7%-2.1% per tahun.
Desa  Kampung  Besar  Kota  merupakan pemukiman        yang        memiliki        tingkat kepentingan yang sangat strategis terhadap kota. Mayoritas  penduduk  di  pemukiman  tersebut memiliki pekerjaan di pusat kota, sehingga jarak jangkau pemukiman dengan pusat kota tergolong  dekat.  Dan  pemukiman  tersebut berada  di  dalam  kawasan  pusat  kegiatan  bisnis kota.  Status  kepemilikan lahan kawasan pemukiman  ini  memiliki  sertifikat  Hak  Milik lebih  dari  50%  dan  kepemilikan  tanah  milik masyarakat lebih dari 50%.
Kondisi  jalan  di  pemukiman  ini  masih kurang  karena  masih  banyak  yang  belum disemenisasi (Gambar 7). Penyediaan air bersih masih sangat kurang sehingga masyarakat masih menggunakan  air  sungai  sebagai  sumber  air bersih  dan  melalui  sistem  pemipaan  sederhana. Beberapa  masyarakatnya  masih  menggunakan kamar  mandi  dan  wc  yang  langsung  di  sungai (Gambar  8).  Persampahan  masih  menyebar  di seluruh lingkungan kawasan pemukiman ini.
Gambar 7 . Sirkulasi Jalan Masih Menggunakan Papan
Gambar 8 . Penggunaan WC Umum di Sungai
Berdasarkan penilaian
terhadap kekumuhan  kawasan  pemukiman  Kampung Besar  Kota  mendapatkan  nilai  kategori  tinggi dan  menjadi  prioritas  utama  untuk  segera  di tangani.  Adapun    strategi    penanganan permukiman    kumuh    dengan    pendekatan Property Development yang terdiri dari Rencana Rumah  Layak  Huni,  Membatasi  Pertumbuhan permukiman baru, Rencana Tata Hijau, Rencana Sarana  dan  Prasarana,  Komponen  Kelengkapan kawasan, Ruang terbuka Hijau.
Letak  geografis  Kampung  Besar  Kota berada  di  bantaran  sungai  Indragiri,  dari pengamatan  langsung  di  lokasi,  bahwa  jumlah permukiman  baru  selalu  bertambah  ke  arah pinggiran  sungai.  Hal  ini  terjadi  pada  saat  air sungai  surut  kemudian  pendatang  baru  atau masyarakat   mulai membangun banngunan non permanen diatas perairan. Pertambahan bangunan  liar  non  permanen  di  bantaran  sungai tersebut selain membahayakan keselamatan jiwa juga menyebabkan bertambahnya nilai kekumuhan  pada  wajah  Kampung  Besar  Kota. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Arah Pengembangan Eksisting Desa Kampung Besar Kota
Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan  adanya  pembatasan  pertumbuhan pembangunan permukiman ke arah sungai yang menempati  lahan  sepadan.  Pembatasan  tersebut dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  (Gambar  10), yaitu:
1. Membangun turap di sepanjang lahan kritis
2. Membangun  jalan  yang  menghubungkan setiap  akses  dalam  Kampung  Besar  Kota, pembangunan  jalan  ini  dimaksudkan  di samping  menahan  pertumbuhan  rumah  liar, juga sebagai akses untuk inspeksi sungai dan kontrol sosial pada lahan pinggir sungai.
Gambar 10 . Arah Pembangunan Jalan Desa Kampung Besar Kota
Konsep      perencanaan      ruang      terbuka dan    tata    hijau   pada     kawasan perencanaan ini  lebih  tertuju  pada  pengembangan  ruang  di luar  bangunan  dengan  peruntukkan  sebagai wadah fasilitas rekreasi keluarga dan pembentuk jalur sirkulasi dalam kawasan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisa  terhadap  kriteria penilaian  kawasan  permukiman  di  sepadan Sungai Indragiri (Kecamatan Rengat) Kabupaten Indragiri Hulu diperoleh bahwa Desa Kampung  Besar  Kota  termasuk  ke  dalam kategori  permukiman  kumuh  tingkat  tinggi. Kategori  tingkat  tinggi  pada  kawasan  ini menggunakan  pendekatan  strategi Property Development sebagai  penanganan  kawasan. Pendekatan  strategi  ini  terdiri  dari  rencana rumah  layak  huni,  membatasi  pertumbuhan permukiman  baru,  rencana  tata  hijau,  rencana sarana  dan  prasarana,  komponen  kelengkapan kawasan,  ruang  terbuka  hijau.  Tahap  awal adalah    membatasi  pertumbuhan  permukiman baru  dengan  membangun  turap  dan  jalan  di sepanjang sepadan Sungai Indragiri.

## Daftar Pustaka
Anonim  (2006) Buku  Pedoman  Umum  NUSSP ,
Versi-2,  Dirjen  Cipta  Karya.  Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum RI. Anonim (2006) Identifikasi Kawasan Permukiman  Kumuh  Penyangga  Kota Metropolitan , Direktorat Pengembangan Permukiman, Dirjen Cipta Karya.
Jakarta:  Departemen  Pekerjaan  Umum RI.
Dyah, Ratih Wahyu., Kurniawan, Eddii Basuki.,
Usman, Fadli (2010) Penataan
Permukiman  di  Kawasan  Segiempat Tunjungan  Kota  Surabaya. Jurnal  Tata Kota dan Daerah, 2(2), 1-8.
Hariyanto,  Asep  (2006)  Strategi  Penanganan
Kawasan Kumuh Sebagai Upaya
Menciptakan  Lingkungan  Perumahan dan  Permukiman  yang  Sehat  (Kasus: Kota  Pangkalpinang). Jurnal  PWK Unisba, 11-35.
Kadir,  Ishak  (2010)  Penanganan  Kawasan Kumuh  Kota  Bau-Bau. Metropilar, 8(2), 251-259.
Putro,  Jawas  Dwijo  (2011)  Penataan  Kawasan Kumuh Pinggiran  Sungai di Kecamatan Sungai Raya. Jurnal Teknik Sipil Untan, 11(1), 19-34.
Suhaeri,  Heni  (2010)  Tipologi  Kawasan
Perumahan Kepadatan Penduduk Tinggi dan
Penanganannya.
Jurnal Permukiman , 5(3), 116-123.
Sulestianson, Erick., & Indrajati, Petrus Natavilan.  Penanganan  Permukiman Kumuh dengan Pendekatan Karakteristik  dan  Faktor  Penyebab Kekumuhan (Studi Kasus : Permukiman
Kumuh  di  Kelurahan  Tamansari  dan Kelurahan  Braga). Jurnal  Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK , 3(2), 263- 273.
Surahman,  Usep  (2008)  Perbaikan  Daerah Kumuh  (Slum)  dan  Liar  (Squatter).
Kasus  Kampung  Neglasari  Selatan Kecamatan  Padasuka  Kota  Bandung. Artikel Universitas Pendidikan Indonesia.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  1
Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan
Kawasan Permukiman.