## PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA: DARI FORMALISTIK MENUJU KE SUBSTANTIF
Rachmat Panca Putera IAI Agus Salim rachmatpancaputra9@gmail.com
Abstract
Political thinking about the relationship religion and countries have a problem with the most  attractive  to  moslem  community,  the  relationship  between  islam  and  state  in indonesia in be indonesian history is a story antagonistic and suspicion each other.Not intimate relationship is mainly, but not wholly , caused by the views on the founder of the country  most  of  it  muslims  about  was  about  to  be  taken  kemanakah  country  newly independent.One  of  the  most  important  items  in  a  difference  of  opinion  on  wased  this country inclined to islam , or nationalist muslim religion not determinant certain system for  muslims.Political  islam  in  indonesia  can  not  be  separated  from  the  dynamics  of thought and the renewal of a movement .Among in general divided into two groups .The first  group  were  convinced  that  the  islamic  state  of  as  a  model  of  government  will guarantee the teachings of islam implemented in the community .The second group refuse formalism  religion  in  state  affairs  ,  the  opposite  of  them  focused  on  the  importance  of grow and to create and integrity of the religious society of the people.
Key words : Islamic Politics, Synergy

## Abstrak
Pemikiran  politik  tentang  hubungan  agama  dan  negara  telah  menjadi  persoalan  yang paling banyak diminati oleh masyarakat muslim, hubungan antara Islam dan negara di Indonesia  pada  sebagaian  besar  babakan  sejarahnya  adalah  kisah  antagonis  dan kecurigaan  satu  sama  lain.  Hubungan  yang  tidak  mesra  ini  terutama,  tapi  tidak seluruhnya, disebabkan oleh perbedaan pandangan pada pendiri Republik Indonesia yang sebagian besarnya umat Muslim mengenai hendak dibawa kemanakah negara Indonesia yang  baru  merdeka.  Salah  satu  butir  terpenting  dalam  perbedaan  pendapat  di  atas  itu adalah apakah negara ini bercorak “Islam” atau “nasionalis”Islam sebagai agama tidak menentukan  system  peerintahan  tertentu  bagi  umat  Islam.  Politik  Islam  di  Indonesia tidak lepas dari dinamika pemikiran dan gerakan pembaharuan. Kalangan muslim secara umum  terbagi  dalam  dua  kelompok.  Kelompok  pertama  meyakini  bahwa  negara  Islam sebagai  model  pemerintahan  akan  menjamin  terlaksana  ajaran  Islam  di  masyarakat. Kelompok kedua menolak formalism agama dalam urusan kenegaraan, sebaliknya mereka memfokuskan  pada  pentingnya  menumbuhkan  dan  membina  masyarakat  religius  dan integritas bangsa.
Kata kunci : Politik Islam, Sinergi

## Pendahuluan
Pemikiran  politik  tentang  hubungan  agama  dan  negara  telah  menjadi persoalan yang paling banyak diminati oleh masyarakat muslim, terutama pada abad 19 hingga abad 21. Wacana hubungan agama dan negara selalu menjadi hal yang menarik bagi para pemikir politik Islam.
Secara global  di dunia Islam terdapat tiga aliran tentang hubungan Islam dan  ketatanegaraan: Pertama, aliran  pertama  berpendapat  bahwa  Islam  adalah agama  yang  lengkap,  yang  mencakup  pengaturan  bagi  semua  aspek  manusia
termasuk  ketatanegaraan. Kedua, aliran  kedua  ini  berpendapat  bahwa  Islam adalah  agama  dalam  pengertian  Barat,  Islam  tidak  ada  hubungannya  dengan ketatanegaraan karena Nabi Muhammad SAW bukanlah sebagai kepala negara melainkan  hanya  seorang  utusan  Allah  SWT. Ketiga, aliran  ketiga  ini berpendapat  bahwa  aliran  ini  menolak  Islam  adalah  agama  yang  lengkap, namun  juga  menolak  pendapat  bahwa  Islam  tidak  ada  hubungan  sama  sekali dengan  ketatanegaraan,  aliran  ini  mengatakan  bahwa  dalam  Islam  terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. 1
Indonesia  merupakan  negara  yang  mayoritas  masyarakatnya  beragama Islam,  keterlibatan  agama  dalam  merespon  berbagai  masalah  kehidupan  sosial semakin  jelas  dan  signifikan,  termasuk  dalam  menempatkan  hubungan  yang memungkinkan antara Islam dan negara. Karena masalah ini seringkali menjadi problem yang bersifat mendasar. Oleh karenanya tidaklah mengherankan kalau pemikiran tentang Islam dan negara ini sudah menjadi diskusi dan perdebatan ulama  sejak tempo  dulu  hubungan  antara  Islam  dan  negara  di  Indonesia  pada sebagaian besar babakan sejarahnya adalah kisah antagonis dan kecurigaan satu sama  lain.  Hubungan  yang  tidak  mesra  ini  terutama,  tapi  tidak  seluruhnya, disebabkan  oleh  perbedaan  pandangan  pada  pendiri  Republik  Indonesia  yang sebagian  besarnya  umat  Muslim  mengenai  hendak  dibawa  kemanakah  negara Indonesia  yang  baru  merdeka.  Salah  satu  butir  terpenting  dalam  perbedaan pendapat  di  atas  itu  adalah  apakah  negara  ini  bercorak  “Islam”  atau “nasionalis”. 2 Konstruk  kenegaraan  pertama  mengharuskan  Islam  harus  diakui dan diterima sebagai dasar ideologi negara. Sementara itu konstruk kenegaraan kedua  mendesak  agar  negara  ini  didasarkan  pada  Pancasila  sebagai  dasar ideologi negara
Munawir  Sjadzali  berpendapat  bahwa  Islam  dan  negara  tidak  berkaitan, piagam  Madinah  yang  dianggap  sebagai  Konstitusi  oleh  umat  Islam  tidak menyebutkan  agama  negara. 3 Menurutnya  Piagam  Madinah  hanya  sebagai landasan  kehidupan  bermasyarakat  bukan  untuk  membentuk  sebuah  negara, nabi Muhammad SAW pun tidak menjelaskan yang dibentuk di Madinah adalah sebuah negara.
Muhammad Tahir Azhari  dengan gagasan pembaharuan ideologi  negara. Ia berpendapat, “dari tinjauan yang lebih prinsipil, konsep negara Islam adalah sebuah distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara adalah salah  satu  segi  kehidupan  duniawi  yang  dimensinya  adalah  rasional  dan
1 Munawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran , edisi revisi (Jakarta: UI Press, 2003), h. 1
2 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islamdi Indonesia (Jakarta: Democracy, 2011) h 5
3 Munawir Sjadzali , . h. 16.
kolektif,  sedangkan  agama  adalah  aspek  kehidupan  yang  dimensinya  adalah spiritual dan pribadi”. 4
Bahtiar  Effendy  juga  mengungkapkan  bahwa  di  Indonesia  terjadi antagonisme  politik  antara  Islam  dan  negara  yang  sebagaian  besar  disebabkan oleh  idealisme  dan  aktivisme  Islam  politik  yang  bercorak  legalistik  dan formalistik. 5 Idealisme  dan  aktivisme  para  politisi  Muslim  dicirikan  oleh formalisme  dan  legalisme  mengakibatkan  berlangsungnya  hubungan  politik yang  tidak  mudah  antara  Islam  dan  negara  di  Indonesia.  Ia  berargumentasi dengan  menggunakan  gagasan  transformasi  intelektual  dapat  merubah  sikap negara terhadap politik Islam itu sendiri.

## Pembahasan

## 1. Konsep Negara dalam Islam
Agama dan negara, adalah dua buah intitusi yang sangat penting bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya. 6 Agama sebagai sumber  etika  moral  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  vital  karena berkaitan  erat  dengan  perilaku  seseorang  dalam  interaksi  sosial kehidupannya.  Dalam  hal  ini  agama  dijadikan  sebagai  alat  ukur  atau pembenaran  dalam  setiap  langkah  kehidupan,  baik  itu  interaksi  terhadap sesama  maupun  kepada  sumber  agama  itu  sendiri,  pada  sisi  lain  negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan mengenai tata kemasyarakatan berlaku dan mempunyai kewenangan memaksa bagi setiap masyarakat. Bisa saja aturan yang dibuat oleh negara sejalan dengan agama, tetapi bisa juga apa yang ditetapkan berlawanan dengan agama.
Konsep negara dalam Islam termasuk wilayah ijtihad umat Islam. Oleh karena itu, masalah negara merupakan urusan duniawi yang bersifat umum. Dalam  menyusun  teori  politik  mengenai  konsep  negara,  hal  yang ditekankan  bukanlah  struktur  “negara  Islam”,  melainkan  substruktur  dan tujuannya.  Hal  ini  dikarenakan  struktur  negara  termasuk  wilayah  ijtihad kaum Muslim sehingga bisa berubah. Adapun substruktur dan  tujuannyaa tetap menyangkut prinsipprinsip bernegara secara Islami.
Al-Quran  mengandung  nilai-nilai  dan  ajaran  yang  bersifat  etis mengenai aktivitas sosial-politik umat manusia. Ajarannya ini mencangkup prinsipprinsip  tentang  keadilan,  persamaan,  persaudaraan,  musyawarah, dan  lainlain. 7 Islam  adalah  agama  universal,  agama  yang  membawa  misi rahmatan  lil  alamin.  Islam  juga  memberikan  konsep  kepada  manusia
4 Muhammad  Tahir  Azhari, Negara  Hukum  :  Suatu  Study  Tentang  Prrinsip-PrinsupnyaDilihat Dari Segi Hukum Isam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 33.
5 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara di Indonesia (Jakarta: PT Temprin, 1995) h 146
6 John  L. Esposito,  Islam  and  Politics, terj.  H.M.  Josoef  Sou'yb, Islam  dan  Politik ,  (Jakarta:  PT. Bulan Bintang, 2000), h. 38.
7 Jubair  Situmorang, Model  Pemikiran  dan  Penelitian  Politik  Islam ,  (Bandung:  Pustaka  Setia, 2014), h 55
mengenai  persoalan  yang  berkaitan  dengan  urusan  duniawi,  seperti  cara mengatur  perekonomian,  penegakan  hukum,  konsep  politik,  dan sebagainya.  Salah  satu  bukti  tercatat  dalam  sejarah,  ketika  Nabi  hijrah  ke kota Madinah, beliau mampu menyatukan masyarakat yang majemuk yang terdiri atas berbagai agama dan peradaban yang berbeda dalam satu tatanan masyarakat madani.
Menurut  pandangan  Ibnu  Taimiyah,  negara  dan  agama  saling berkaitan  menjadi  satu.  Tanpa  kekuasaan  negara  yang  bersifat  memaksa, agama  berada  dalam  bahaya.  Tanpa  disiplin  hukum  wahyu,  negara  pasti menjadi sebuah organisasi yang tirani. 8
Politik  Islam  dalam  hal  ini  yaitu  hubungan  agama  dan  negara merupakan  persoalan  yang  banyak  menimbulkan  perdebatan  yang  terus berkepanjangan  dikalangan  para  ahli. 9 Hal  ini  disebabkan  oleh  perbedaan pandangan  dalam  menerjemahkan  agama  sebagai  bagian  dari  negara  atau negara  merupakan  bagian  dari  dogma  agama.  Bahkan  dikatakan  bahwa persoalan  yang  telah  memicu  konflik  intelektual  untuk  pertama  kalinya dalam  kehidupan  umat  Islam  adalah  berkait  dengan  masalah  hubungan agama dengan negara. 10
Islam  setidaknya  meliputi  dua  aspek  pokok  yaitu  agama  dan masyarakat  (politik). 11 Akan  tetapi  untuk  mengartikulasikan  dua  aspek tersebut dalam kehidupan nyata merupakan suatu problem tersendiri. Umat Islam  pada  umumnya  mempercayai  watak holistik Islam.  Dalam  persepsi mereka,  Islam  sebagai  instrumen  Ilahiyah  untuk  memahami  dunia, seringkali lebih dari sekedar agama. Banyak dari mereka malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai agama negara. 12
Negara  dalam  Islam  bisa  diterjemahkan  dengan  berbagai  cara. Perbedaan  ini  bukan  saja  disebabkan  oleh  faktor  sosio-budaya-historis, tetapi  bersumber  juga  dari  aspek  teologis-doktrinal.  Menurut  Karim, walaupun  Islam  mempunyai  konsep khalifah,  daulah,  hukumah tetapi  al- Qur ‟ an  belum  menjelaskan  secara  rinci  bentuk  dan  konsepsi  sebuah negara. 13
Menurut  Din  Syamsuddin,  secara  umum  ada  tiga  bentuk  paradigma tentang  hubungan  agama  dan  negara.Paradigma  ini  memecahkan  masalah dikotomi dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan  negara  dalam  hal  ini  tidak  dapat  dipisahkan.  Wilayah  agama  juga
8 Jubair Situmorang, Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam , h 50
9 Dede  Rosyada, Pendidikan  Kewargaan  (Civic  Education):  Demokrasi,  HakAsasi  Manusia  dan Masyarakat Madani , (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), h. 58.
10 M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h 9
11 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 , (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 1.
12 Ahmad  Syafi ‟ i  Maarif, Islam  dan  Masalah  Kenegaraan  Studi  tentang  Percaturandalam Konstituante , (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 15.
meliputi politik atau negara. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, negara merupakan  lembaga  politik  dan  keagamaan  sekaligus. 14 Kelompok  ini, memandang  syari ‟ ah  sebagai  totalitas  yang kaffah  kamilah bagi  tatanan kehidupan  kemasyarakatan  dan  kemanusiaan.  Sementara  negara  berfungsi untuk  menjalankan syari’ah.  Implikasinya  jelas, dimana  aturan  kenegaraan harus  dijalankan  menurut  hukum-hukum  Tuhan  ( syari’ah ).  Ayat-ayat alQur’an  yang  sering  dikumandangkan  sebagai  legitimasi  bagi  penerapan hukum Tuhan ini antara lain:
a) Paradigma Integralistik
Paradigma  ini  memecahkan  masalah  dikotomi  dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara dalam  hal  ini  tidak  dapat  dipisahkan.  Wilayah  agama  juga  meliputi politik  atau  negara.  Oleh  karena  itu,  menurut  paradigma  ini,  negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.51 Kelompok ini, memandang  syari’ah  sebagai  totalitas  yang kaffah  kamilah bagi  tatanan kehidupan  kemasyarakatan  dan  kemanusiaan.  Sementara  negara berfungsi untuk menjalankan syari ‟ ah.
Implikasinya  jelas,  dimana  aturan  kenegaraan  harus  dijalankan menurut  hukum-hukum  Tuhan  ( syari ‟ ah ).  Implikasinya  jelas,  dimana aturan  kenegaraan  harus  dijalankan  menurut  hukum-hukum  Tuhan ( syari ‟ ah ).  Ayat-ayat  alQur ‟ an  yang  sering  dikumandangkan  sebagai legitimasi  bagi  penerapan  hukum  Tuhan.  Paradigma  ini  dianut kelompok syi ‟ ah, yang pemikiran politiknya memandang bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi kenabian.hubungan legitimasi  keagamaan  berasal  dari  Tuhan  dan  diturunkan  lewat  garis keturunan Nabi Muhammad, legitimasi garis berdasarkan pada hukum Allah, dan hal itu hanya dimiliki oleh para keturunan Nabi. 15
b) Paradigma Simbiotik
Paradigma  kedua  memandang  agama  dan  negara  berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan erat secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara  agama  dapat  berkembang.  Sebaliknya,  negara  memerlukan agama,  karena  dengan  agama,  negara  dapat  berkembang  dalam bimbingan etika dan moral.
Aliran  pemikiran  ini  menyadari,  istilah  negara  ( dawlah )  tidak dapat  ditemukan  dalam  al-Qur'an.  Meskipun  terdapat  berbagai ungkapan  dalam  al-Qur'an  yang  merujuk  atau  seolah-olah  merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini  hanya  bersifat  insidental  dan  tidak  ada  pengaruhnya  bagi  teori
14 M.  Din  Syamsudin, Usaha  Pencarian  Konsep  Negara  dalam  Sejarah  Pemikiran  Politik Islam (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. ke-1, 1999), h. 45-46
politik.  Bagi  mereka,  jelas  bahwa  "al-Qur'an  bukanlah  buku  tentang ilmu politik. 16
c) Paradigma Sekuleristik.
Paradigma ketiga ini bersifat sekuralistik. Paradigma ini menolak hubungan  integralistik  dan  simbiotik  antara  agama  dan  negara.Dalam konteks Islam, paradigma sekuralistik menolak pendasaran agama pada negara  atau  menolak  determinasi  Islam  terhadap  bentuk  tertentu negara.  Menurut  paradigma  ini,  Islam  hanya  mengatur  hubungan manusia  dengan  Tuhan.  Sedangkan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  pengaturannya  diserahkan sepenuhnya  kepada  umat  manusia.  Masing-masing  entitas  dari keduanya  mempunyai  garapan  dalam  bidangnya  sendiri.  Sehingga keberadaannya  harus  dipisahkan  dan  tidak  boleh  satu  sama  lain melakukan intervensi.
Berdasarkan pada pemahaman yang dikotomis  ini,  maka hukum positif  yang  berlaku  adalah  hukum  yang  benar-benar  berasal  dari kesepakatan  manusia  melalui social  contract dan  tidak  ada  kaitannya dengan hukum agama ( syari ‟ ah ). 17
Salah  satu  orang  yang  memprakarsai  paradigma  ini  adalah  Ali Abdur  Raziq  pada  tahun  1925  ia  menerbitkan  sebuah  risalah  yang berjudul Al-Islam wa Ushul Al-Hukm. Menurutnya pembentukan negara tidak  disarankan  oleh  agama  ( syari ‟ at )  melainkan  berdasarkan  akal umat.61  Pada  zaman  Nabi  di  Madinah  dilihat  dari  sudut  apa  pun, menurutnya  bukanlah  persatuan  politik.  Disana  tidak  terkandung makna daulah atau  pemerintahan,  tetap  murni  persatuan  agama  yang tidak  dicampuri  noda-noda  politik.  Persatuan  iman  dan  pandangan agama bukanlah persatuan daulah dan pandangan kekuasaan. 18
2. Agama dan Negara dalam Politik Islam di Indonesia
Hubungan antara Islam dan politik di Indonesia memiliki tradisi yang amat  panjang.  Akar-akar  genealogisnya  dapat  ditarik  ke  belakang  hingga akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14, ketika Islam seperti dikatakan banyak kalangan  pertama  kali  diperkenalkan  dan  disebarkan  di  kepulauan Indonesia.  Dalam  perjalanan  sejarahnya,  Islam  mengadakan  dialog  yang bermakana  dengan  realitas-realitas  sosio-kultural  dan  politik  pada  tingkat lokal,  terlibat  dalam  politik.  Pada  kenyataannya  malah  dapat  dikatakan bahwa  Islam,  sepanjang  perkembangannya  di  Indonesia,  telah  menjadi
16 Din Syamsuddin, Etika dalam Membangun Masyarakat Madani ,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 60
17 Dede Rosyada, et. al., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HakAsasi Manusia dan Masyarakat Madani , (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), h. 63-64
18 Ali Abdul Raziq, Al-Islam wa Usul al-Ahkam , Mesir: 1925, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan , (Yogyakarta: Jendela, 2000), h. 85
bagian  integral  dari  sejarah  politik  di  Indonesia.  Meskipun  begitu  tidak semerta-merta bahwa Islam adalah agama politik. 19
Ekstitensi  Islam  politik  ( political  Islam )  pada  masa  kemerdekaan  dan sampai  pada  pasca  reformasi  pernah  dianggap  sebagai  persaingan kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Persepsi tersebut, membawa  implikasi  terhadap  keinginan  negara  untuk  berusaha menghalangi  dan  melakukan  domestikasi  terhadap  gerak  ideologis  politik Islam.
Antagonistik  politik  antara  Islam  dan  negara  sebagaian  besar disebabkan  oleh  idealisme  dan  aktivisme  Islam  politik  yang  bercorak legalistik dan formalistik. Hubungan yang tidak mesra ini disebabkan oleh perbedaan  pandangan  pada  pendiri  republik  ini  yang  sebagian  besarnya Muslim, mengenai hendak dibawa kemanakah negara Indonesia ini apakah negara bercorak Islam atau nasionalis. 20
Tema-tema  politik  Islam  lebih  bergulir  pada  tataran  ideologi  dan simbol ketimbang substansi, dan tema- tema Islam pada tataran ideologi dan simbolik  mencapai  klimaksnya  pada  perdebatan  dalam  konstituante  pada paruh  kedua  dasawarsa  1950-an.  Paparan  historis  yang  terkesan  deskriptif itu, secara tegas menunjukkan bahwa suhu politik yang tertampung dalam majelis  konstuante  tidak  dapat  mendinginkan  cita-  cita  idiologis  antara golongan  Islam  dan  golongan  nasionalis  sekuler,  yang  keduanya  memang sudah lama bersitegang.
Upaya untuk menemukan hubungan politik yang pas antara Islam dan negara  terus  berlanjut  pada  periode  kemerdekaan  dan  pascarevolusi, lantaran  tidak  juga  kunjung  ditemukan,  menyebabkan  berkembangnya kesaling curigaan yang lebih besar antara Islam dan negara.
Meskipun  cita-cita  terbinanya  hubungan  yang  mesra  dan  saling melengkapi antara Islam dan negara, belum sepenuhnya berhasil terwujud, ada  beberapa  isyarat  penting  yang  mengindikasikan  masuknya  kembali Islam  politik  kedalam  kehidupan  politik  negeri  ini.  Bukti  yang memperlihatkan  perkembangan  baru  ini  adalah  sikap  negara  yang  mulai tampak ramah terhadap Islam, yang ditandai oleh diterapkannya kebijakan- kebijakan  tertentu  yang  dipandang  sejalan  dengan  kepentingan  sosial- ekonomi,  kultural  dan  politik  Islam.  buktibukti  akomodasi  jika dikategorikan  secara  luas,  bisa  digolongkan  kedalam  empat  jenis  berbeda:
(1)  akomodasi  structural;  (2)  akomodasi  legislatif  (3)  akomodasi infrastruktual (4) akomodasi kultural. 21
19 Bahtiar  Effendy, Teologi  Baru  Politik  Islam  Pertautan  Agama,  Negara  danDemokrasi , (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 7
20 Ibid, h 22 21 Bahtiar  Effendy, Islam  dan  Negara  di  Indonesia (Jakarta:  PT  Temprin, 1995), h. 345
Salah  satu  bentuk  akomodasi  yang  paling  mencolok  adalah direkrutnya  para  pemikir  dan  aktivis  Islam  politik  generasi  baru  ke  dalam lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif negara. Sedikitnya ada dua alasan utama dibalik fenomena tersebut : yang pertama bersifat sosiologis, yang kedua bersifat politis.
Akomodasi  struktural  berkembang  dalam  jumlah  dan  substansinya. Tidak  hanya  lebih  banyak  aktivis  muslim  yang  direkrut  ke  dalam  mesin birokrasi  dan  politik,  tetapi  mereka  juga  dipromosikan  untuk  menduduki posisi yang lebih tinggi.
Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  akomodasi  kultural  negara  terhadap Islam bukanlah fenomena yang baru. Hal itu bahkan merupakan diskursus yang  masih  berlangsung,  yang  diakibatkan  oleh  proses  akulturasi  antara Islam dengan berbagai kekhususan ruang dan waktu Indonesia. Hasil-hasil yang muncul dari perjumpaan kultural itu amat beragam, sebagian besarnya tergantung  kepada  tingkat  kemampuan  kelompok-kelompok  yang  terlibat dalam melakukan proses rekonsiliasi atas keduanya. Tetapi pada umumnya, akomodasi  itu  mencakup  dari  yang  parsial  (sinkretis)  sampai  yang  total (murni).'' Mengingat kenyataan bahwa "Islam telah mengembangkan dirinya secara  amat  cepat,  dan  secara  keseluruhan  dengan  cara-cara  damai,  di sebagian besar kepulauan Nusantara," maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa banyak aspek kebudayaan Islam yang sudah lama terakomodasikan. Formulasi  linguistik  Pancasila  merupakan  salah  satu  indikasi  yang secara  gamblang  membuktikan  butir  di  atas.  Jika  preposisi  gramatikal  dan kata sambungnya diabaikan, dapat diperkirakan bahwa sepertiga dari kata dan  ungkapan  dalam  Pancasila  terdiri  dari  idiomidiom  Islam.  Hal  ini termasuk kata-kata seperti "adil," "adab," "rakyat," "hikmah," "musyawarah," dan  "wakil."  Penamaan  beberapa  lembaga  kenegaraan  seperti  "Majelis Permusyawaratan  Rakyat,"  "Dewan  Perwakilan  Rakyat,"  atau  “Mahkamag Agung” juga menunjukkan diterimanya nomenklatur Islam.
Selain itu ucapan " assalamu'alaikum " secara tidak resmi sudah menjadi ucapan "salam nasional." Hal ini dalam pengertian bahwa para pejabat tinggi negara, termasuk Presiden, menteri-menteri  kabinet, pejabat-pejabat  senior, memulai pidato resmi mereka dengan ucapan salam itu. Meskipun mungkin tidak  membawa  konsekuensikonsekuensi  lebih  Jauh  yang  substansial sifatnya,  bagaimanapun  gerakan  "kultural"  ini  memperlihatkan  langkah penting yang menunjukkan akomodasi cultural negara terhadap Islam. 22
Islam  politik  yang  berlangsung  dewasa  ini  telah  menemukan  sebuah format baru. Ciri-cirinya yang utama, yang mencakup (1) landasan teologis, (2) tujuan, dan (3) pendekatan Islam politik, dipandang sama dan sebangun dengan konstruk negara kesatuan nasional Indonesia.
22 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik PolitikIslam di Indonesia, h. 361
Sejauh  negara,  baik  secara  ideologis  maupun  politis,  berjalan  di  atas sebuah  sistem  nilai  yang  tidak  bertentangan  dengan  ajaran-ajaran  Islam, maka  cukup  bagi  politisi  Muslim  menyatakan  loyalitas  dan  dukungan mereka terhadap negara.
Sudah  sangat  jelas  bahwa  Islam  politik  tidak  lagi  mengispirasikan pembentukan  sebuah  negara  Islam.  Melainkan,  berdasarkan  pemahaman mereka  terhadap  ajaran-ajaran  Islam  maupun  corak  sosiologis  masyarakat Indonesia  yang  sangat  heterogen,  mereka  berkiprah  dalam  rangka membangun pembangunan sebuah system sosial-politik yang mencerminkan,  atau  sejalan  sengan  prinsip-prinsip  umum  nilai-niai  politik Islam, termasuk keadilan, musyawarah, egalitarianisme dan partisipasi.” 23
3. Hubungan Agama danNegara
Persoalan  hubungan  agama  dan  negara  di  masa  modern  merupakan salah  satu  subjek  penting,  yang  meski  telah  diperdebatkan  para  pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara  tuntas.  Hal  ini  dapat  dilihat  perdebatan  yang  terus  berkembang. Fenomena yang mengedepan ini bisa jadi  dikarenakan keniscayaan sebuah konsep  negara  dalam  pergaulan  hidup  masyarakat  di  wilayah  tertentu. Suatu negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama- sama dan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat. Di sini otoritas politik memiliki urgensinya dan harus ada yang terwakilkan dalam bentuk institusi yang disebut negara. Berdasarkan realitas tersebut, di antara kaum muslimin merasa perlu untuk merumuskan konsep negara.
Para  sosiolog  teoretisi  politik  Islam  merumuskan  beberapa  teori tentang hubungan agama dan negara. Teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik.
Paradigma  pertama menyatakan  bahwa  hubungan  antara  agama  dan negara  tidak  dapat  dipisahkan  ( integrated ).  Asumsinya  ditegakkan  di  atas pemahaman  bahwa  Islam  adalah  satu  agama  sempurna  yang  mempunyai kelengkapan  ajaran  di  semua  segmen  kehidupan  manusia,  termasuk  di bidang  praktik  kenegaraan.  Karenanya,  umat  Islam  berkewajiban  untuk melaksanakan  sistem  politik  Islami  sebagaimana  telah  dicontohkan  oleh Nabi  Muhammad  dan  empat al-Khulafa'  al-Rasyidin .  Pandangan  ini menghendaki  agar  negara  menjalankan  dwifungsi  secara  bersamaan,  yaitu fungsi  lembaga  politik  dan  keagamaan.  Menurut  paradigma  ini, penyelenggaraan  suatu  pemerintahan  tidak  berdasarkan  kedaulatan  rakyat melainkan merujuk kepada kedaulatan ilahi, sebab penyandang kedaulatan paling  hakiki  adalah  Tuhan.  Pandangan  ini  mengilhami  gerakan fundamentalisme.
23 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik PolitikIslam di Indonesia, h.390
Paradigma kedua berpendirian bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, antara keduanya terjalin hubungan timbal-balik atau saling memerlukan.  Dalam  kerangka  ini,  agama  memerlukan  negara,  karena dengan  dukungan  negara,  agama  dapat  berkembang.  Sebaliknya  negara membutuhkan  agama,  karena  agama  menyediakan  seperangkat  nilai  dan etika  untuk  menuntun  perjalanan  kehidupan  bernegara.  Paradigma  ini berusaha  keluar  dari  belenggu  dua  sisi  pandangan  yang  berseberangan: integralistik  dan  sekularistik.  Selanjutnya,  paradigma  ini  melahirkan gerakan modernisme dan neomodernisme.
Paradigma  ketiga merefleksikan  pandangan  sekularistik.  Menurut paradigma  ini,  agama  dan  negara  merupakan  dua  entitas  yang  berbeda, sehingga tidak dapat dikaitkan secara timbal-balik. Islam dimaknai menurut pengertian Barat yang berpendapat bahwa wilayah agama sebatas mengatur hubungan individu dan Tuhan. Sehingga mendasarkan agama kepada Islam atau  upaya  untuk  melakukan  determinasi  Islam  terhadap  bentuk  tertentu dari negara akan senantiasa disangkal.
Secara  garis  besar  ada  dua  spektrum  pemikiran  politik  Islam  yang berbeda. Pada spektrum pertama, beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar  negara,  bahwa  syariah  harus  diterima  konstitusi  negara,  kedaulatan politik  ada  ditangan  Tuhan,  gagasan  tentang  negara  bangsa  bertentangan dengan konsep ummah yang tidak mengenal batas-batas politik kedaerahan. Pada  spektrum  lain,  berpendapat  bahwa  istilah  negara  tidak  dapat ditemukan  dalam  al-Quran.  Pendapat  seperti  ini  juga  mengakui  bahwa AlQur’an  mengandung  nilai-nilai  dan  ajaran-ajaran  yang  bersifat  etis mengenai aktivitas sosial dan politik umat Islam.Negara Islam  tidak ada di dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi,  tetapi  nilai-nilai  dan  prinsipprinsip bernegara terdapat dalam ajaran Islam.
4. Formalistik Islam menuju ke subtantifis Islam dan sinergi
Indonesia  bukanlah  sebuah  negara  Islam  ataupun  negara  sekuler, melainkan  sebuah  negara  religious,  dalam  arti  bahwa  negara memungkinkan  dan  membantu  warganya  untuk  menjalankan  kewajiban- kewajiban agama mereka.
Pernyataan diatas sangat sesuai dengan apa yang terjadi di negara ini, dengan  terbentuknya  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  sejalan  dengan ajaran-ajaran  agama  Islam.  Adanya  kebijakan  tersebut,  negara  telah membantu  warganya  dalam  menjalankan  kewajiban-kewajiban  umat beragama. Dari perkembangan realitas tersebut, di era 1980-an dan 1990-an kemudian  terjadi  proses  relaksasi  politik  antara  Islam  dan  negara.  Negara mulai menampakkan wajahnya yang "ramah" terhadap Islam dan kemudian bersedia mengembangkan akomodasi.
Proses  perubahan  wajah  politik  Islam  di  Indonesia,  dari  formalistik- legalistik menuju substansialistik. Sebuah istilah yang untuk
menggambarkan proses perubahan ideologi  politik Islam di Indonesia  dari kehendak untuk memperjuangkan formalisme Islam dalam struktur negara, atau  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara,  menuju  pemaknaan- pemaknaan substansial atas nilai-nilai Islam kaitannya dengan negara.
Dalam  konteks  ini  Islam  tidak  lagi  dipandang  dalam  struktur simboliknya,  tetapi  lebih  ditangkap  semangat  nilainilai  yang  dibawanya dalam konteks prinsip-prinsip rahmatan li al-alamin , misalnya nilai keadilan ( al-'adl ),  kesamaan  ( al-musawah )  dan  musyawarah  ( syura )  untuk dikembangkan  dalam  tata  kehidupan  kenegaraan.  Apa  yang  ingin diwujudkan  bukanlah  idealisme  tentang  berdirinya  negara  Islam,  atau tegaknya  ideologi  Islam,  tetapi  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Islam dalam  konteks  ini  dipandang  sebagai  sebangun  dengan  konstruk  negara kesatuan  nasional  Indonesia.  Tidak  membutuhkan  legalistik  antara  Islam dan  negara, sejauh negara baik secara ideologis maupun politis berjalan di atas sistem nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Penerimaan  terhadap  konstruk  kesatuan  nasional  negara  Indonesia juga secara langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor penting lainnya. Hal ini  mencakup  kenyataan-kenyataan  bahwa  (1) negara  menjamin  kebebasan bagi  kaum  Muslim  untuk  menerapkan  ajaran-ajaran  agama  mereka;  (2) mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam; (3) konstitusi negara  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam,  bahkan  hingga  tingkat tertentu justru mencerminkan, subtansi prinsip-prinsip Islam.

## Kesimpulan
Islam sebagai agama tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu bagi muslim.  Berdasarkan  pendapat  tersebut  maka  termasuk  kedalam  aliran simbiotik,  pada  aliran  simbiotik  ini  beberapa  kalangan  muslim  berpendapat bahwa Islam tidak menemukan suatu pola yang baku tentang teori negara yang harus  dijalankan ummah .  Menurut  aliran  ini,  bahkan  istilah  negara  pun  tidak dapat  ditemukan  dalam  al-Quran.  Indonesia  bukanlah  negara  teokrasi  (negara agama)  maupun  negara  sekuler,  hanya  memperlihatkan  pentingnya  kewajiban negara  untuk  mengakomodasi  kepentingan-kepentingan  kaum  muslim. Hubungan agama dan negara di Indonesia secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni hubungan yang bersifat antagonistik dan hubungan yang  bersifat  akomodatif.  Indonesia  bukanlah  sebuah  negara  Islam  ataupun negara  sekuler,  melainkan  sebuah  negara  religious,  dalam  arti  bahwa  negara memungkinkan dan membantu warganya untuk menjalankan kewajibankewajiban agama mereka.

## Referensi
........., Teologi  Baru  Politik  Islam  Pertautan  Agama,  Negara  danDemokrasi , (Yogyakarta: Galang Press, 2001) Ahmad Syafi ’ i Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturandalam Konstituante , (Jakarta: LP3ES, 1996)
Ali Abdul Raziq, Al-Islam wa Usul al-Ahkam , Mesir: 1925, dan telah diterjemahkan ke  dalam  bahasa  Indonesia, Islam  dan  Dasar-Dasar  Pemerintahan , (Yogyakarta: Jendela, 2000), Bahtiar Effendy, Islam dan Negara di Indonesia (Jakarta: PT Temprin, 1995) Dede Rosyada, et. al., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HakAsasi Manusia  dan  Masyarakat  Madani ,  (Jakarta:  ICCE  UIN  Syarif  Hidayatullah, 2000)
Dede  Rosyada, Pendidikan  Kewargaan  (Civic  Education):  Demokrasi,  HakAsasi Manusia  dan  Masyarakat  Madani ,  (Jakarta:  ICCE  UIN  Syarif  Hidayatullah, 2000)
Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 ,(Jakarta: LP3ES, 1996) John  L. Esposito,  Islam  and  Politics, terj.  H.M.  Josoef  Sou'yb, Islam  dan  Politik ,
(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000)
Jubair Situmorang, Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
M. Din Syamsudin, Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. ke-1, 1999)
M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
Muhammad  Tahir  Azhari, Negara  Hukum  :  Suatu  Study  Tentang  Prrinsip- PrinsupnyaDilihat Dari Segi Hukum Isam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003)
Munawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran , edisi revisi (Jakarta: UI Press, 2003)