I. PENDAHULUAN K edelai diperdagangkan secara global dalam skala besar selain gandum, jagung dan beras. Walaupun kedelai hanya dihasilkan oleh beberapa negara saja seperti Amerika, Brazil dan Argentina sebagai negara produsen terbesar, namun pemanfaatannya meluas ke
seluruh penjuru dunia. Masalahnya, permintaan domestik di negara pengimpor berkembang lebih pesat dibandingkan dengan produksi domestiknya, termasuk di Indonesia. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2015) menyebutkan bahwa sebagian besar kedelai di Indonesia dikonsumsi dalam bentuk tempe dan

## ABSTRAK
Kedelai domestik lebih aman dikonsumsi dibandingkan kedelai transgenik, serta memiliki kadar protein lebih tinggi dibanding kedelai impor. Pengembangan kedelai domestik masih prospektif, namun daya saing kedelai domestik terhadap kedelai impor semakin berat akibat melimpahnya kedelai impor. Kebijakan pemerintah berupa input-output diharapkan mampu melindungi kedelai domestik agar mampu berdaya saing. Penelitian ini untuk menganalisis daya saing kedelai domestik serta tingkat proteksi kebijakan pemerintah terhadap kedelai domestik di Kabupaten Grobogan. Penelitian dilaksanakan di sentra produksi kedelai, yaitu Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Data penelitian diperoleh melalui survei terhadap 30 petani kedelai pada bulan April 2019. Data primer adalah data usahatani kedelai yang ditanam pada awal musim hujan tahun 2017/2018. Data dianalisis menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usahatani kedelai domestik di Kabupaten Grobogan terbukti memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan nilai PCR 0,88 dan DRCR 0,92. Kebijakan pemerintah terhadap output, input dan output-input pada usahatani kedelai domestik bersifat memproteksi kedelai domestik dan menguntungkan petani sehingga petani memperoleh surplus lebih tinggi. Kebijakan pemerintah berupa subsidi diharapkan dapat meningkatkan daya saing kedelai domestik menjadi lebih kuat. kata kunci: daya saing, kedelai, PAM analisis.

## ABSTRACT
Domestic soybeans are safer to consume than transgenic soybeans and have higher protein content than imported soybeans. Domestic soybean development is still prospective, but domestic soybeans’ competitiveness is getting more massive due to the abundance of imported soybeans. Government policy in the form of input-output is expected to protect domestic soybeans from being competitive. This research analyzes the competitiveness and level of protection of government policies on domestic soybeans in Grobogan Regency. The research was conducted in soybean production centers, which is Panunggalan Village, Pulokulon District, Grobogan Regency. The research data was obtained through a survey of 30 soybean farmers in April 2019. Primary data is data on soybean farming planted at the beginning of the 2017/2018 rainy season. Data analyzed using the Policy Analysis Matrix (PAM). The results indicate that domestic soybean farming in Grobogan Regency is proven to have comparative and competitive advantages with PCR values 0.88 and DRCR 0.92. Government policy on output, input, and output-input of domestic soybean farming protects domestic soybeans and benefits farmers to get a higher surplus. Government policy in the form of subsidies is expected to strengthen the competitiveness of domestic soybeans. keywords: competitiveness, soybean, PAM analysis.

## Daya Saing dan Proteksi Kebijakan Pemerintah terhadap Kedelai Domestik di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

## The Competitiveness and Government Policies Protection to Domestic Soybeans in Grobogan Regency, Central Java

## Chanifah, Joko Triastono dan Dewi Sahara
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah Jl. Soekarno-Hatta Km. 26 No. 10, Bergas, Kabupaten Semarang Email : chanifahnurokhman@yahoo.com
Diterima: 8 Juli 2020                             Revisi: 21 September 2020                    Disetujui: 10 Desember  2020
tahu sebesar 83,7 persen, dikonsumsi dalam bentuk kecap dan taoco sebesar 14,7 persen, sedangkan sisanya dikonsumsi dalam bentuk susu kedelai, kecambah dan lainnya.
Rata-rata konsumsi setara kedelai (tahu, tempe, kecap) di Indonesia tahun 2018 mencapai 7,51 kg/kapita/tahun, hal ini menyebabkan kebutuhan  kedelai nasional mencapai 2.448.480 ton . Untuk memenuhi kebutuhan kedelai tersebut, maka pemerintah melakukan skenario penyediaan kedelai sebesar 3.517.222 ton agar tidak terjadi kelangkaan. Ketersediaan kedelai nasional pada tahun 2018 masih didominasi oleh kedelai impor sebesar 73,48 persen, sedangkan kedelai domestik hanya menyumbang sebesar 26,52 persen (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2019). Konsumsi kedelai di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan sehat, pendapatan dan pertumbuhan penduduk, (Sari dan Parjanti, 2016; Haryanto, 2019). Selain itu tren permintaan kedelai untuk bahan baku pakan juga semakin meningkat.
Defisit  kedelai  menyebabkan  Indonesia menjadi importir kedelai terbesar ke-10 di dunia. Jika ketergantungan impor kedelai semakin meningkat dan terus berlanjut, dikhawatirkan akan melemahkan ketahanan pangan domestik (Mudrieq, 2014). Terlebih sejak dihapusnya tarif impor kedelai tahun 1994 menyebabkan harga kedelai impor cenderung lebih murah dibandingkan harga kedelai domestik. Kondisi tersebut menyebabkan harga kedelai domestik tidak kompetitif dan insentif petani dalam berproduksi menurun (Primasari, dkk., 2010).
Kedelai domestik yang tidak kompetitif menyebabkan daya saing kedelai domestik menjadi rendah dibandingkan kedelai impor. Kondisi tersebut sebenarnya mampu diatasi dengan adanya kebijakan pemerintah. Pemerintah melalui kebijakannya diharapkan dapat membantu petani produsen dalam menghadapi lingkungan yang semakin kompetitif (Sukmaya, dkk., 2016). Bentuk kebijakan tersebut berupa subsidi baik dari sisi input, output maupun input-output  (Pearson, dkk., 2005). Fakta Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan kedelai hanya dari kedelai domestik, menyebabkan impor kedelai
masih sangat diperlukan. Kebijakan subsidi diharapkan mampu memberikan insentif lebih kepada produsen sehingga petani akan tertarik kembali untuk mengembangkan kedelai di lahan pertaniannya, termasuk di lokasi produksi kedelai di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.
Kedelai yang dibudidayakan di Kabupaten Grobogan adalah kedelai domestik yaitu Varietas Grobogan dan Anjasmoro. Selama tahun 2009 – 2012, Varietas Grobogan merupakan varietas terbanyak yang ditanam oleh petani di Jawa Tengah yaitu mencapai 71,34 persen dari seluruh areal tanam kedelai (Purwantini, 2014). Varietas Grobogan disukai karena memiliki keunggulan yaitu berukuran besar, berbentuk bulat, berwarna kuning dan tidak kalah dengan kualitas kedelai impor (Sekarmurti, dkk., 2015). Harapannya adalah kedelai domestik tersebut mampu berdaya saing dengan kedelai impor.
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kedelai domestik memiliki keunggulan secara kompetitif dan komparatif di Indonesia (Zakaria, dkk., 2010). Di Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep kedelai domestik memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif (Wahyuni, dkk., 2013). Di Bangsalsari, Jawa Timur kedelai domestik juga juga memiliki keunggulan secara kompetitif dan komparatif (Haryanto, 2019). Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian oleh Sukmaya, dkk., (2016) di Kabupaten Lamongan Jawa Timur yang menemukan bahwa kedelai domestik tidak berdaya saing. Penelitian Sari dan Parjanti (2016) menemukan bahwa kedelai domestik di Banaran, Pracimantoro Kabupaten Wonogiri memiliki keunggulan kompetitif, namun tidak secara komparatif. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana posisi daya saing kedelai domestik di Kabupaten Grobogan sebagai daerah sentra produksi kedelai. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk:  (i) mengetahui daya saing usahatani kedelai secara kompetitif dan komparatif; dan (ii) mengetahui tingkat proteksi kebijakan pemerintah terhadap kedelai domestik di Kabupaten Grobogan.

## II. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan  metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang berfungsi untuk menjelaskan hasil penelitian secara sistematis dan faktual, serta menjelaskan
hubungan antara variabel-variabel yang diteliti (Putri, dkk., 2019). Pengambilan data dilakukan pada rentang waktu yang bersamaan pada periode tertentu dan hanya dilakukan satu kali ( cross sectional ).
2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ditentukan secara purpossive yaitu di daerah sentra produksi kedelai di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan merupakan kontributor utama produksi kedelai domestik di Jawa Tengah yang menyumbang sebesar 36,07 persen (Sahara, dkk., 2016). Tahun 2018, Kecamatan Pulokulon menyumbang 49,07 persen produksi kedelai di Kabupaten Grobogan (BPS Kabupaten Grobogan, 2019).  Data primer diperoleh melalui survei pada bulan April 2019.

## 2.2. Data dan Sampel Penelitian
Data primer yang digunakan adalah data usahatani kedelai yang ditanam pada awal musim hujan (musim labuhan) tahun 2017/2018 (sekitar bulan September s/d Oktober) dan dipanen tahun berikutnya (sekitar bulan Januari/ Februari 2018/2019).
Metode pengambilan data dilakukan melalui survei dengan wawancara langsung kepada petani kedelai menggunakan panduan kuesioner terstruktur. Survei merupakan metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data (Singarimbun, 2014). Responden merupakan petani kedelai yang konsisten menanam kedelai selama 2 kali musim tanam berturut-turut, yaitu sebanyak 30 orang. Responden dipilih secara proporsional random sampling dari jumlah populasi. Wawancara juga dilakukan terhadap pihak
lain yang terkait yaitu pedagang, produsen benih, praktisi, peneliti, penyuluh dan pembuat kebijakan yang dianggap paham terhadap permasalahan kedelai di Kabupaten Grobogan.
Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari instansi terkait. Beberapa data sekunder yang digunakan adalah data ekspor dan impor dari Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), data pertukaran mata uang diperoleh dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (www.kemendag.go.id), biaya transportasi diperoleh dari jasa ekspedisi (misal FEDEX), data harga produk pertanian dari toko saprotan dan beberapa sumber lainnya.

## 2.3. Analisis Data Penelitian
Data dianalisis menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) yang dikembangkan oleh Monke dan Pearson sejak tahun 1989. PAM merupakan alat untuk menganalisis pengaruh intervensi pemerintah dan dampaknya pada sistem komoditas serta pengaruhnya terhadap daya saing suatu  komoditas (Putri, dkk., 2019). Matriks PAM menurut Pearson, dkk., (2005) disusun dengan tahapan sebagai berikut: (i) Mengidentifikasi  semua  input  pada  usahatani kedelai; (ii) Memilah biaya kedalam kelompok tradable input dan nontradable input (Tabel 1); dan (iii) Menentukan harga bayangan ( shadow price ) dari input dan output usahatani kedelai. Penentuan shadow exchange rate /SER pada harga sosial nilai tukar menurut Gitinger (2008) adalah sebagai berikut:
……………………...………………. ( 1 )
Keterangan:
SER = shadow exchange rate (nilai tukar bayangan dalam Rp/US $)
Tabel 1. Presentase Alokasi Biaya Input-Output dalam Komponen Non Tradable dan Tradable
Sumber: BPS Indonesia* (2018), BPS Kabupaten Grobogan** (2019), APPI***(2019)
OER = official exchange rate (nilai tukar resmi dalam Rp/US $)
SCF = standard convertion factor (faktor konversi baku)
Nilai SCF ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut:
…………...............…….. ( 2 ) Keterangan: M = nilai impor X = nilai expor T m = pajak impor T x = pajak ekspor
Penentuan harga bayangan nilai tukar menggunakan data rata-rata nilai tukar uang resmi dari Bank Indonesia Tahun 2018 yaitu sebesar Rp14.246,43/US $, kemudian dihitung dan dikonversi menggunakan kondisi ekspor- impor beserta pajaknya sehingga diperoleh nilai SCFt sebesar 0,99 dan nilai SER Rp14.336,34/ US $. Penentuan harga bayangan input benih, pajak, iuran kelompok, sewa lahan dan penyusutan alat didekati menggunakan harga aktual sebagai input domestik nontradable .
Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai total penerimaan dan biaya input tradable - nontradable pada harga privat dan harga sosial, kemudian di aplikasikan pada Policy Analysis
Matrix (PAM) huruf A, B, C, E, F, G (Tabel 2). Menghitung tingkat keuntungan dan dampak kebijakan pada matrik PAM huruf D, H, I, J, K, L sesuai dengan rumus yang ditampilkan. Baris pertama berisikan perhitungan privat provitability (PP) untuk mengukur  daya  saing kompetitif. Baris kedua berisikan perhitungan social provitability (SP) untuk mengukur daya saing komparatif. Baris ketiga untuk menghitung transfer effect (TE) karena adanya perbedaan harga privat dan harga sosial sebagai dampak dari sebuah kebijakan.
Daya saing kompetitiff suatu sistem usahatani dianalisis berdasarkan nilai PP dan nilai rasio biaya privat ( Privat Cost Ratio / PCR). Apabila keuntungan privat bernilai positif (PP>0), artinya sistem usahatani menguntungkan  secara  finansial.  Apabila suatu sistem usahatani bernilai PCR < 1, artinya sistem usahatani tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Daya saing komparatif dianalisis berdasarkan nilai SP dan rasio biaya sumberdaya domestik ( Domestic Resource Cost Ratio/ DRCR). Apabila   keuntungan   social bernilai  positif (SP>0) artinya sistem usahatani menguntungkan secara ekonomi.  Apabila suatu sistem usahatani bernilai  DRCR < 1, artinya sistem usahatani tersebut memiliki keunggulan komparatif  dan  lebih  efisien  jika  diproduksi  di dalam negeri dibandingkan impor.
Tabel 2. Policy Analysis Matrix (PAM)
Tingkat proteksi kebijakan pemerintah dianalisis menggunakan dasar kebijakan output, input dan input-output. Proteksi kebijakan output dianalisis berdasarkan nilai output transfer (OT) dan koefisien proteksi output nominal (NPCO). Proteksi kebijakan input dianalisis berdasarkan nilai input transfer (IT), koefisien proteksi input nominal (NPCI) dan transfer faktor (FT). Proteksi kebijakan input-output dianalisis berdasarkan nilai net transfer (NT), koefisien protektif efektif (EPC), rasio subsidi bagi produsen (SRP) dan koefisien keuntungan (CP).
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Daya Saing Komparatif dan Kompetitif Usahatani Kedelai domestik
Penentuan daya saing didasarkan atas biaya input dan output, baik tradable maupun nontradable pada harga privat dan harga sosial. Harga privat merupakan harga aktual yang diterima dan dibayarkan oleh petani dalam proses produksi. Harga sosial atau harga bayangan merupakan harga yang terjadi pada
pasar persaingan sempurna dan diukur dengan harga bayangan sosialnya (harga sebelum ada kebijakan). Penentuan harga privat dan harga sosial input-output tradable dan nontradable harus dihitung terlebih dahulu agar bisa dianalisis menggunakan matriks PAM.
3.1.1.  Biaya Privat dan Sosial Input-Output
Tradable dan Nontradable
Perbandingan nilai biaya privat dan sosial pada komponen input-output tradable dan nontradable usahatani kedelai ditampilkan pada Tabel 3. Nilai output pada penerimaan privat lebih besar dibandingkan pada penerimaan sosial. Hal ini terjadi karena  harga privat kedelai domestik setiap kilogramnya lebih tinggi dibandingkan harga sosialnya. Rata-rata harga privat kedelai domestik di Kecamatan Pulokulon dibeli oleh pedagang sebesar Rp6.880,00/kg sedangkan harga sosialnya sebesar Rp6.818,18/kg.
Harga privat kedelai domestik yang diterima oleh petani lebih rendah dari HPP kedelai yang telah ditetapkan oleh Permendag Nomor
Tabel 3. Nilai Biaya Privat dan Sosial pada Komponen Input-Output Tradable dan Nontradable Usahatani Kedelai Seluas Satu Hektar di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Tahun 2018 – 2019.
Sumber: Analisis Data Primer, (2019)
27/M-DAG/PER/5/2017 sebesar Rp8.500,00/ kg. Juga lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Grobogan, pengusaha dan BULOG yaitu sebesar Rp7.400,00. Sehingga secara faktual harga privat kedelai domestik masih di bawah HPP.
Tabel 3 menunjukkan total biaya untuk input tradable lebih kecil dibandingkan input nontradable, baik pada biaya privat maupun biaya sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam memproduksi kedelai di dalam negeri, penggunaan input domestik masih jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan input asing dengan perbandingan 5,77–6,41 persen untuk input tradable dan 93,59–94,23 persen untuk input nontradable . Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam memproduksi kedelai di dalam negeri tidak terlalu bergantung pada input asing.
Tabel 3 menunjukkan bahwa komposisi biaya input pada nilai privat lebih rendah dibandingkan biaya input pada nilai sosial. Kondisi tersebut akibat harga pupuk Urea dan Phonska yang lebih murah pada harga privat dibandingkan harga sosial sebagai dampak adanya kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi. Subsidi pupuk berdampak pada penurunan biaya produksi sehingga keuntungan usahatani meningkat (Tamba dan Pastini, 2012).
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.47 Tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian menyatakan bahwa harga pupuk Urea sebesar Rp1.800,00/ kg dan NPK Phonska Rp2.300,00/kg. Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda karena petani membayar pupuk bersubsidi tersebut lebih mahal diatas harga HET yaitu Urea sebesar Rp2.248,00/kg (24,9 persen lebih tinggi) sedangkan NPK Phonska Rp2.587,00/kg (11,1 persen lebih tinggi). Dugaan penyebab harga pupuk yang lebih tinggi dari harga HET tersebut adalah karena belum lancarnya distribusi pupuk ke tingkat pengecer akibat  transportasi, persediaan pupuk kurang terutama pada musim tanam akibat perencanaan keperluan pupuk yang kurang akurat (Sudana, 2011). Harga sosial pupuk Urea sebesar Rp4.464,00/kg dan NPK Phonska sebesar Rp6.298,00/kg.
Harga privat pestisida lebih mahal dibandingkan harga sosialnya karena input tersebut sudah tidak disubisdi oleh pemerintah. Rata-rata harga privat pestisida yang dibayar oleh petani sebesar Rp553.269,00/liter, sedangkan rata-rata harga sosialnya sebesar Rp455,852,00/liter. Rata-rata harga privat tenaga kerja TKLK yaitu Rp97.925,00/HOK lebih mahal dibandingkan harga sosialnya Rp95.731,00/HOK, demikian pula dengan harga privat tenaga kerja TKDK yaitu Rp85.097,00/ HOK lebih mahal dibandingkan harga sosialnya Rp83.191,00/HOK. Perbedaan tersebut akibat kebijakan pemerintah dalam penerapan upah minimal rata-rata (UMR). Faktanya, perbedaaan tersebut tidak terlalu besar karena menurut Pearson, dkk. (2005) tingkat divergensi pasar tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia kecil. Distorsi tidak begitu signifikan karena peraturan tentang upah minimum kurang berlaku di sektor pertanian.
3.1.2. Daya Saing Kompetitif Usahatani Kedelai Domestik
Keunggulan kompetitif diukur menggunakan indikator Privat Cost Ratio (PCR) sedangkan keunggulan komparatif diukur menggunakan indikator Domestic Resource Cost Ratio (DRCR). Tabel 4 menunjukkan hasil analisis Matriks PAM pada usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan Tahun 2018–2019.
Tabel 4 menunjukkan nilai PCR usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan kurang dari 1 yaitu 0,88, artinya   sistem  usahatani tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Untuk mendapatkan nilai   tambah output kedelai sebesar 1 rupiah hanya diperlukan tambahan biaya domestik lebih kecil, yaitu 0,88 rupiah sehingga memproduksi kedelai di dalam negeri lebih menguntungkan daripada impor. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian oleh Bowo, dkk. (2016) yang menghasilkan bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan kompetitif dengan nilai PCR <1 yaitu 0,43.  Anggraeni, dkk. (2018) menemukan bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan tahun 2018 memiliki keunggulan kompetitif dengan nilai PCR 0,75 dan penelitian oleh Siagian, dkk., (2014) menemukan bahwa usahatani kedelai di Provinsi Banten memiliki keunggulan kompetitif
dengan nilai PCR 0,79.

## 4.1.3.  Daya Saing Komparatif Usahatani Kedelai Domestik
Tabel 4 menunjukkan nilai DRCR pada usahatani kedelai domestik bernilai kurang dari 1 yaitu 0,92, artinya sistem usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan komparatif karena dengan memproduksi kedelai di dalam negeri akan menghemat sumberdaya domestik sebesar 92 persen terhadap biaya impor (jika biaya impor kedelai sebesar US $ 1, maka biaya memproduksi kedelai domestik hanya US $ 0,92). Hal ini menujukkan bahwa memproduksi kedelai didalam negeri masih lebih  menguntungkan  dan  lebih  efisien  secara ekonomi.
Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian oleh Anggraeni, dkk. (2018) yang menemukan bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan tahun 2018 memiliki keunggulan komparatif dengan nilai DRCR 0,88. Siagian, dkk. (2014) menemukan bahwa usahatani kedelai di Provinsi Banten memiliki keunggulan komparatif dengan nilai DRCR 0,92. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian oleh Bowo, dkk. (2016) yang menemukan bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan tidak memiliki keunggulan komparatif karena nilai DRCR >1, yaitu 1,18. Hasil penelitian yang berbeda tersebut terjadi karena perbedaan tahun dan lokasi penelitian, serta data yang digunakan oleh Bowo (2016) adalah data sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usahatani kedelai domestik di Kabupaten Grobogan memiliki daya saing, baik secara kompetitif maupun komparatif, namun nilai PCR dan DRCR hampir mendekati nilai 1. Kondisi ini perlu diwaspadai karena keunggulan komparatif dan kompetitif yang   dimiliki  oleh  usahatani kedelai domestik tersebut sangat rentan
terhadap perubahan kebijakan (Haryanto, 2018).
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedelai domestik di Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif karena lokasi kecamatan sampel penelitian memiliki tingkat produktivitas yang paling tinggi di Kabupaten Grobogan. Tahun 2018, rata-rata produktivitas kedelai di Kecamatan Pulokulon mencapai 2,2 ton/ha, lebih tinggi dibandingkan rata-rata produktivitas di Kabupaten Grobogan yang hanya mencapai 2,04 ton/ha (BPS Kabupaten Grobogan, 2019).
3.2. Analisis Proteksi Kebijakan Pemerintah
Usahatani kedelai di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait variabel input maupun outputnya. Kebijakan pemerintah akan memberikan pengaruh positif maupun negatif baik untuk petani maupun masyarakat pada umumnya, dan kebijakan pemerintahpun tidak hanya menguntungkan petani dari sisi on farm, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas sebagai konsumen kedelai terbesar. Indikator untuk menganalisis pengaruh proteksi kebijakan pemerintah terhadap sistem usahatani suatu komoditas dapat dilihat dari sisi output, input maupun output-input pada baris ketiga Matriks PAM, yaitu baris “Dampak Kebijakan” (Tabel 4).
3.2.1.  Kebijakan Output
Kebijakan output meliputi transfer output ( ouput transfer /OT)  dan  Koefisien  Proteksi Output Nominal ( Nominal Protection Coefficient of Output/NPCO ). Transfer output bermanfaat untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah sudah memberikan insentif kepada petani kedelai atau belum, sedangkan NPCO berfungsi untuk mengetahui tingkat proteksi pemerintah
Tabel 4. Matriks Analisis PAM Usahatani Kedelai di Kabupaten Grobogan, Tahun 2018–2019
Sumber: Analisis Data Primer, (2019)
terhadap output.
Transfer output merupakan selisih dari penerimaan harga privat dan harga sosial . Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai transfer output bertanda positif yaitu sebesar Rp153.622,00 artinya bahwa kebijakan pemerintah terhadap output mampu memberikan insentif kepada petani. Nilai NPCO merupakan rasio dari penerimaan harga privat terhadap harga sosial. Nilai NPCO bertanda positif sebesar 1,01 artinya bahwa harga privat kedelai yang diterima petani ( Rp6.880,00/kg) lebih tinggi dibandingkan harga sosialnya (Rp6.818,18/kg). Petani mendapatkan harga privat 0,1 persen lebih tinggi dari harga kedelai internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bersifat memproteksi kedelai domestik di tingkat petani walau tingkat proteksinya sangat rendah. Rendahnya proteksi tersebut dikarenakan kedelai merupakan komoditas pangan ketiga setelah padi dan jagung (Yuwariyah, dkk. 2017), sehingga perhatian pemerintah terhadap komoditas ini tidak sebesar pada padi dan jagung.
Harga privat yang diterima petani lebih besar dibandingkan harga sosialnya, namun perlu diperhatikan bahwa harga privat yang diterima petani masih di bawah harga kesepakatan dan HPP yang telah ditetapkan yaitu Rp8.500,00/kg atau Rp7.400,00/kg. Jika HPP tersebut mampu diterapkan maka keuntungan petani dan proteksi pemerintah terhadap output dapat meningkat.
3.2.2.  Kebijakan Input
Kebijakan input meliputi input transfer ( input transfer/ IT),  Koefisien  Proteksi  Input  Nominal
( Nominal  Protection  Coefficient  of  Input /NPCI) dan faktor transfer ( factor transfer /FT). Input transfer merupakan selisih biaya input tradable pada harga privat dan harga sosial.  Nilai input transfer pada Tabel 4 bertanda negatif yaitu – Rp131.302,00 (IT<0), artinya bahwa  terdapat transfer dari produsen input tradable ke petani sebesar Rp131.302,00, karena adanya subsidi pupuk Urea dan NPK Phonska. Subsidi tersebut menyebabkan petani membayar harga input tradable lebih murah dari harga seharusnya.
Nominal  Protection  Coefficient  of  Input merupakan rasio dari biaya input tradable
pada harga privat terhadap harga sosial. Nilai NPCI<1, yaitu 0,87 mengindikasikan bahwa petani membayar nilai faktor input tradable hanya 87 persen dibanding nilai sosialnya atau lebih murah sebesar 13 persen. Kebijakan pemerintah terhadap input tradable bersifat insentif atau subsidi terutama terhadap input pupuk, namun nilai insentifnya terbilang rendah. Kebijakan ini sangat menguntungkan petani karena petani membayar input tradable lebih murah dari yang seharusnya. Kebijakan insentif atau subsidi merupakan bentuk proteksi harga input yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kedelai sehingga pengeluaran biaya petani dapat ditekan dan mampu meningkatkan pendapatan baik privat maupun sosial (Soetriono, 2010).
Faktor transfer merupakan selisih biaya input nontradable pada harga privat dan harga sosial. Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai FT bertanda negatif (FT<0) yaitu - Rp398.966,00, nilai ini mengindikasikan bahwa petani diuntungkan karena terdapat transfer dari produsen ke petani berupa input nontradable sebesar Rp398.966,00.
3.2.3.  Kebijakan Input-Output
Kebijakan input-ouput dilihat dari sisi keuntungan pada Matriks PAM. Net transfer merupakan selisish keuntungan pada harga privat dan harga sosial. Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai net transfer >0 yaitu sebesar Rp683.920,00. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat surplus yang diperoleh petani sebesar Rp683.920,00 sebagai dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output.
Nilai  koefisien  protektif  efektif/EPC merupakan rasio keuntungan atas penggunaan biaya input tradable pada harga privat dan harga sosial. Nilai EPC>1, yaitu 1,02, menunjukkan terdapat proteksi pemerintah pada input tradable terhadap kedelai domestik karena kebijakan yang diterapkan memproteksi petani kedelai walaupun tingkat proteksinya rendah.
Nilai koefisien keuntungan (PC) merupakan perbandingan antara keuntungan bersih privat dengan keuntungan bersih sosial. Nilai PC>0 yaitu 1,55 artinya bahwa kebijakan pemerintah terhadap input-output menyebabkan keuntungan yang diterima oleh
sehingga petani memperoleh surplus lebih tinggi dari yang seharusnya diterima. Pemerintah selaku pembuat kebijakan diharapkan mampu memproteksi kedelai domestik agar mampu bersaing dengan kedelai impor. Di sisi lain petani kedelai selaku produsen diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil outputnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Dwidjono Hadi Darwanto, M.S. atas bimbingan dan bantuannya dalam penulisan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, N.W., W. Roessali, dan H. Setiyawan. 2018. Competitiveness of Soybean Business Farming Analysis in Grobogan Regency Central Java Province. Agroland: The Agriculture
Science Journal 5 (2): 112–22.
APPI. 2019. Kebutuhan Pupuk di Indonesia. appi. pdf. Retrieved from www.appi.or.id/download. php?kat=statistic&fileid=202  [diakses  tanggal  5 September 2019).
Badan Pusat Statistik Indonesia. 2018. Buletin
Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor. file:///I:/ 2019/jurnal-pustaka-del/BPS%202018% 20buletin%20ekspor%20impor.pdf
[diakses tanggal 1 Oktober 2019]. Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. 2019. Kabupaten Grobogan dalam Angka 2019.https:// grobogankab.bps.go.id/publication/2019/08/16/ c6f3e10287e35d90e4b9a2e5/kabupaten- grobogan-dalam-angka-2019.  html  [diakses tanggal 8 Juli 2020].
Bowo, P. A., A. Nurayati, dan R. M. M. Imleesh. 2016. Analysis of Competitiveness and Government Policy on Rice, Corn and Soybean Farming . Journal of Economics andPolicy. tp://journal. unnes.ac.id/nju/index.php/jejak 9 (2): 159–69. Gitinger, J. P. 2008. Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian . Jakarta: UI-Press. Haryanto, L. I., Masyhuri dan Irham. 2018. Daya Saing dan Sensitivitas Usahatani Jagung di Kabupaten Pacitan. J urnal Kawistara 8 (3):
213 – 309.
Haryanto, T. 2019. Impact  Of  Government  Policies On The Competitiveness Of Soybean Farming System  In  Indonesia:  Study  In  Bangsalsari District, East Java Province. Journal of
Developing Economies 4 (June): 52–62. Mudrieq, S. H. 2014. Problematika Krisis Pangan Dunia dan Dampaknya Bagi Indonesia. Jurnal Academica 6 (2): 1287 – 1302.
petani lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang seharusnya diperoleh pada harga sosial. Kebijakan pemerintah terhadap input-output yang berlaku saat ini memberikan dampak positif pada usahatani kedelai domestik di Kabupaten Grobogan. Hasil ini selaras dengan penelitian oleh Mutiara, dkk. (2013) yang menyatakan bahwa usahatani kedelai di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan memiliki nilai PC lebih dari 1, artinya intervensi pemerintah membuat petani mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan konsumen. Nilai SRP merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penerimaan pada harga sosial yang diperlukan apabila subsidi atau pajak digunakan sebagai pengganti kebijakan. Nilai SRP merupakan rasio dari net transfer terhadap penerimaan harga sosial. Nilai SRP>0 yaitu 0,04 artinya bahwa kebijakan pemerintah mendukung dan menguntungkan usahatani kedelai domestik.
Kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah terkait dengan pemberian subsidi pupuk pada usahatani kedelai memiliki pengaruh yang positif terhadap struktur biaya produksi, biaya yang dikeluarkan oleh petani menjadi lebih kecil. Pemerintah bersifat memproteksi dan memberikan insentif untuk usahatani kedelai domestik, namun tingkat proteksinya relatif rendah. Hal ini akan berimplikasi apabila terjadi perubahan kebijakan yang kurang menguntungkan bagi usahatani kedelai sedikit saja, maka daya saing kedelai domestik terhadap kedelai impor akan rendah. Apabila daya saing suatu komoditas rendah dibandingkan produk impor, terutama pada komoditas strategis maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap menurunnya ketahanan pangan nasional.

## IV. KESIMPULAN
Usahatani kedelai domestik di Kabupaten Grobogan berdaya saing karena memiliki keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif dengan nilai PCR 0,88 dan DRCR 0,92. Tingkat daya saing dari usahatani tersebut masih sangat rentan terhadap perubahan kebijakan karena nilai PCR dan DRCR mendekati angka 1. Kebijakan pemerintah terhadap output, input dan output-input pada usahatani kedelai domestik bersifat memproteksi kedelai domestik dan menguntungkan petani
Mutiara F., D. Koestiono dan A. W. Muhaimin. 2013. Keunggulan Komparatif dan Dampak Kebijakan Subsidi Input Output terhadap Pengembangan Komoditas Kedelai (Glycine Max) di Kabupaten Pasuruan. Jurnal Habitat 12 (2): 92 – 102.
Pearson, S, G Carl, dan B. Sjaiful. 2005. Aplikasi Policy Analysis Matrix Pada Pertanian Indonesia . Bogor: Yayasan Obor Indonesia.
Primasari, R., S. Hardyastuti, dan J. H. Mulyono. 2010. Dampak Perubahan Tarif Impor Kedelai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi 17 (1): 39–48.
Purwantini, T. B. (2014). Sistem perbenihan mendukung keberlanjutan produksi kedelai di jawa tengah. In Prosiding Seminar Hasil Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 2014 (pp. 582–590). Balai Penelitian Kacang- kacangan dan Umbi-umbian. Malang.
Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2015. Buletin Konsumsi Pangan 5: 9 – 18.
Pusat Data dan Informasi Pertanian . 2019. Buletin Konsumsi Pangan. 10 (1): 1–96.
Putri, T. W. S, A. Suryantini, dan A. W. Utami. 2019. T he Competitineness Of Stevia Rebaudiana As A Sweetener AlternativeE In Tawangmangu Subdistrict Karanganyar . Jurnal Agro Ekonomi 30 (1): 78–93.
Sahara, D., R. Oelviani dan R. Kurnia. 2016. Analisis Fungsi Keuntungan Pada Usahatani Kedelai di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 19 (2), 85–92.
Sari, B. J. W. P, dan S.D.W Parjanti. 2016. Competitive Advantage  Analysis  Of  Soybean  Farming  In Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan 17 (2): 143–51.
Sekarmurti, P.K., W.D. Prastiwi, dan W. Roessali. 2015. Preferensi Penggunaan Kedelai Pada Industri Tempe dan Tahu Di Kabupaten Pati.
Jurnal Sungkai Vol.6 6 (1): 97–109.
Siagian, V., A. Fauzan, N. Amin, I. Setyowati, dan R. Sintawati. 2014. Analisis Daya Saing Komoditas Kedelai di Provinsi Banten. Prosiding Seminar Nasional  Agroinovasi  Spesifik  Lokasi  Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, 72–80.
Singarimbun, M. 2014. Metode dan Proses Penelitian dalam Buku Metode Penelitian Survei Edisi Revisi . Edited by S dan Tukiran Effensi. Jakarta: LP3ES.
Soetriono. 2010. Rancang Bangun Hulu Hilir, Pemodelan dan Kebijakan Pemerintah Pada Agribisnis Kedelai. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanaian (J-SEP) 4 (3): 44-59.
Sudana, W. 2011. Efektivitas Penerapan Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Urea dan Harga Gabah Pembelian Pemerintah di Beberapa Sentra Produksi Padi. Iptek  Tanaman  Pangan 6 (1): 30–40.
Sukmaya, S. G., D. Rachmina dan Saptana. 2016. Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Kedelai Vs Pengusahaan Kedelai di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Jurnal Forum Agribisnis Vol 6 (1): 21–52.
Tamba, I. M., dan N. L. Pastini. 2012. Dampak Kebijakan Kredit dan Subsidi Pupuk Terhadap Keuntungan Usahatani Padi. AGRIMETA: Jurnal Pertanian Berbasis Keseimbangan Ekosistem 2 (3): 1–11.
Wahyuni, P. R., R. Santoso dan D. Wahyudi. 2013. Daya Saing Kedelai di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Jurnal Cemara 10 (1):18 – 35.
Yuwariyah, Y., D. Ruswandi dan A. W. Irwan. 2017. Pengaruh pola tanam tumpangsari jagung dan kedelai terhadap pertumbuhan dan hasil jagung hibrida dan evaluasi tumpangsari di Arjasari Kabupaten Bandung. Jurnal Kultivasi Vol. 16 (3): 514 – 521. Zakaria, A. K., W. K. Sejati, dan R. Kustiari.2010. Analisis Daya Saing.. Komoditas Kedelai Menurut Agro Ekosistem: Kasus di Tiga Provinsi Di Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi 28 (1): 21–37.
BIODATA PENULIS:
Chanifah dilahirkan di Magelang, 29 Desember 1981. Menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Agribisnis di Institut Pertanian Bogor Tahun 2010, S2 Program Studi Ekonomi Pertanian di Universitas Gadjah Mada Tahun 2019.
Joko Triastono dilahirkan di Banyumas, 31 Mei 1967. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jenderal Soederman Tahun 1989, S2 Ekonomi Pertanian di Universitas Gadjah Mada tahun 2000 dan S3 Ekonomi Pertanian di Universitas Gadjah Mada tahun 2007.
Dewi Sahara dilahirkan di Pati, 6 Desember 1968. Menyelesaikan pendidikan S1 Budidaya Tanaman di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1992, S2 Ekonomi Pertanian di Universitas Gadjah Mada tahun 2001 dan S3 Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor tahun 2011.