## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## STRATEGI BKPSDM KOTA BANDUNG DALAM MENJAGA KINERJA PEGAWAI PADA MASA PANDEMI
Danny Permana 1
Universitas Jenderal Achmad yani 1
Email: dannypermana78@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendeskripsikan  Strategi  Pemerintah  Kota  Bandung melalui  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM) dalam  menjaga  kinerja  Pegawai  di  masa  pandemi  Corona  Virus  Diseases-19. Pemerintah  Kota  Bandung  melalui  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kota  Bandung  melakukan  penyesuaian  untuk  mewujudkan budaya  kerja  yang  adaptif  dan  berintegritas.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Bandung  berkaitan  dengan  kinerja  Pegawai  Pemerintah.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  deskriptif,  dengan  melakukan  telaah  kritis  terhadap  budaya  kerja normal  baru  Aparatur  Sipil  Negara  pada  masa  pandemi  di  Kota  Bandung.  Hasil penelitian  disimpulkan  adanya  upaya  tindakan  praktis  dalam  mendukung  kinerja aparatur  di  Kota  Bandung  melalui  penerapan  protocol  kesehatan,  menjaga produktivitas kerja dan penegakkan disiplin.
Kata Kunci : Strategi, Adaptasi, Kinerja Pegawai

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  saat  ini  memberi  keresahan  pada  masyarakat Indonesia maupun dunia akan tersebarnya virus yang berdampak pada kesehatan apabila segala  aktivitas  di  luar  rumah  tetap  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  yang  diatur  dalam  Instruksi  Mendagri  Nomor  15  tahun  2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019.  Pandemi  Covid-19  telah  menjadi  pandemi  yang  menyebabkan  terjadinya perubahan  di  berbagai  bidang  seperti  ekonomi,  pendidikan,  hingga  sosial  budaya. Banyak  kebiasaan  baru  yang  harus  dilakukan  setiap  orang  untuk  menghindari penyebaran virus ini, salah satunya social distancing atau menjaga jarak dengan orang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
lain. Dalam lingkungan Pemerintahan Daerah tentu merasakan dampak yang signifikan dari adanya pandemi covid-19 sehingga Pemerintah Daerah wajib melakukan perubahan kebijakan lingkungan kerja untuk menjaga kinerja pegawai pada masa pandemi.
Berbagai negara kemudian mulai menerapkan Protokol Covid-19 sesuai dengan anjuran World  Health  Organization (WHO),  mulai  dari  cuci  tangan,  tidak berkumpul/melakukan  pertemuan,  menjaga  jarak,  membatasi  keluar  rumah  bahkan dilakukan langkah isolasi mulai isolasi mandiri perorangan, komunitas, bahkan seluruh kota  (mulai  dari  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar/PSBB  sampai lockdown yang sekarang  dikenal  dengan  istilah  PPKM).  Sebagai  akibatnya  banyak  kantor  baik pemerintah  maupun  swasta  yang  kemudian  menerapkan  skema  bekerja  dari  rumah ( Working  from  Home /WFH).  Skema  WFH  merupakan  bagian  dari  konsep telecommuting (bekerja jarak jauh), yang sebenarnya bukan hal baru dalam dunia kerja dan  perencanaan  kota,  bahkan  telah  dikenal  sejak  tahun  1970-an  sebagai  salah  satu upaya mengatasi kemacetan lalulintas dari perjalanan rumah-kantor pulang-pergi setiap hari. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diberlakukan dalam kondisi normal dan bukan karena adanya pandemik seperti sekarang ini.
Dengan berbagai resiko yang ditimbulkan dari wabah Covid-19 yang berdampak terhadap perubahan tatanan kerja, tidak terkecuali para pegawai pemerintah, yang pada akhir-akhir ini mengaplikasikan konsep Work From Home (WFH) dengan lebih banyak kerja  dari  rumah  dan  melaksanakan  kegiatan  secara  daring.  Meskipun  demikian, Pegawai  Pemerintah  dituntut  tidak  mengesampingkan  pelayanan  kepada  masyarakat, dan  harus  adaptif  terhadap  perubahan  kerja  manual  menjadi  digital.  Kebijakan pemerintah dalam beberapa aspek birokrasi haruslah mampu beradaptasi dan merespon perubahan yang terjadi sehingga mampu memfasilitasi kesejahteraan dan pembangunan ekonomi  yang  berkelanjutan  dalam  segala  kondisi  yang  dihadapi.  Berbagai  tantangan dan  kendala  pelaksanaan  birokrasi  bukanlah  hal  mudah  untuk  segera  diatasi.  Konteks kedinamisan  dalam  pemerintah  ( dynamic  governance )  menjadi  keniscayaan  dalam menghadapi  tantangan  dan  hambatan  di  tengah  pandemi  ini.  Terkait  sumber  daya pegawai,  diperlukan  berbagai  strategi,  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Bandung melalui   Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Kota  Bandung  dalam  menghadapi  kondisi  pandemi  sehingga  pegawai  tetap  produktif, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Memasuki fase baru di era pandemi  yaitu fase normal baru dimana masyarakat kembali dapat beraktivitas, bekerja, dan beribadah seperti biasa, namun dengan desain atau  cara  yang  baru  perlu  dipersiapkan  tata  kelola  agar  ASN  tetap  berkinerja  tinggi. Birokrasi harus tetap menjadi garda depan untuk memberikan pelayanan publik dengan menyesuaikan kondisi yang ada, yaitu antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi,  informasi  dan  komunikasi  dalam  segala  hal  di  sektor  pemerintahan. Terbatasnya  ruang  gerak  dikarenakan  protokol  kesehatan,  masyarakat  tetap  dilayani secara optimal.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (library  research) yaitu  penelitian  melalui  metode  pengumpulan  data pustaka,  membaca,  dan  mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian.  Tahapan  yang dilakukan dalam penelitian adalah melalui penelusuran dan pencatatan, serta membaca berbagai  temuan  terkait  pembahasan  sistem  kerja  pegawai  di  era  pandemi  maupun kebijakan-kebijakan di era Covid-19 secara umum. Setiap pembahasan hasil penelitian, artikel,  maupun  berita  yang  didapatkan  dalam  literatur-literatur,  dan  sumber  website lembaga resmi pemerintah, maupun lembaga internasional, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan studi ini dianalisis dan dikaji serta dituangkan dalam bentuk narasi. Langkah  kedua  adalah  memadukan  segala  temuan,  baik  teori,  model  maupun  konsep perubahan  terkait  tatanan  kerja  aparatur  melalui  berbagai  bacaan,  baik  dari  sisi kelebihan,  kekurangan,  maupun  keterkaitan  tentang  tulisan  yang  dibahas.  Tahapan terakhir  adalah  memberikan  ulasan  dengan  mengelaborasi  model  maupun  pendekatan yang berbeda dari temuan dalam artikel sebelumnya.

## PEMBAHASAN
Perubahan yang terjadi menuntut suatu penyesuaian terhadap roda pemerintahan. Termasuk dalam pelaksanaan birokrasi. Penyelenggaraan roda pemerintahan yang baik dan  bersih,  sederhana,  fleksibel,  serta  didukung  oleh  tata  kelola  SDM  pegawai  tentu akan  menentukan  kualitas  pelayanan  publik.  Dibutuhkan  suatu  sistem  pengelolaan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
aparatur pemerintah sehingga semua kegiatan yang dilakukan efektif dan efisien dalam fungsi pelayanan.
Pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  memiliki  kewajiban  membangun komunikasi  efektif  melalui  berbagai  saluran  media  massa  terkait  dengan  adanya  virus Covid-19  yang  sedang  mewabah  sehingga  situasi  dan  kondisi  dapat  dikendalikan dengan baik. Tidak sekadar membuat masyarakat mengetahui tentang virus yang sedang mewabah ini, tetapi juga mengedukasi lewat proses literasi yang bersifat komprehensif dan proporsional.

## Penyesuaian melalui Kebijakan
Peraturan  Walikota  Bandung  Nomor  37  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) membawa perubahan pada pola kerja pegawai dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dengan  peraturan  tersebut  maka  terjadi perubahan  tatanan  kerja,  dengan  lebih  banyak  kerja  daring.  Aparatur  Sipil  Negara dituntut  untuk  tetap  produktif,  dan  tidak  mengesampingkan  pelayanan  kepada  warga, serta  harus  adaptif  dengan  perubahan  kerja  dari  yang  bersifat  manual  menjadi  digital. Melalui  peraturan  tersebut  telah  diterapkan  bekerja  dari  rumah  dengan  kriteria  dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  wajib  membuat  jadwal  bagi  ASN  yang masuk dan yang bekerja di rumah. Adanya ketentuan minimal 30 persen pegawai masuk kantor  setiap  harinya  untuk  mempertahankan  kinerja  pemerintahan  dan  pelayanan publik pada umumnya. Ketentuan lain dalam menunjang pelayanan adalah kepala dinas dan  pejabat  teras  lain  diwajibkan  datang  ke  kantor.  Selain  itu,  para  pejabat administrator,  atau  pejabat  di  eselon  III  diwajibkan  minimal  dua  orang  harus  hadir dalam setiap OPD. Pejabat pengawas, minimal satu orang harus berada di kantor setiap hari.  Guna  menunjang  pelaksanaan  tugas  kepemerintahan,  pimpinan  kantor  atau lembaga  tetap  diwajibkan  untuk  hadir  atau  masuk  kerja.  Sedangkan  untuk  pelaksana dalam satu seksi, subbid, atau subbag tata usaha diharuskan masuk kantor minimal dua orang setiap hari. Bagi guru yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah, diharuskan tetap  kreatif  dan  produktif  melakukan  tugas  sebagai  pemandu  dan  fasilitator

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
pembelajaran  melalui  berbagai  media,  maupun  sarana  yang  bisa  dimanfaatkan.  Dalam menjalankan fungsi pelayanan, ASN yang bekerja di rumah tetap diwajib mengaktifkan alat  komunikasi  untuk  berkoordinasi,  sehingga  pelayanan  kepada  masyarakat  tidak terganggu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tugas adalah mengatur jarak  aman  antar  pegawai  minimal  1  (satu)  meter  pada  saat  melakukan  antrian pemeriksaan suhu tubuh, masuk lift, masuk ruangan kerja, ruang rapat maupun pulang kerja;  Pegawai  meminimalisir  penggunaan  kendaraan  umum  pada  saat  berangkat,  dan atau  pulang  kantor;  dan  pegawai  yang  melaksanakan  kegiatan  operasional menggunakan kendaraan operasional kedinasan atau kendaraan pribadi.
Pemerintah  Kota  Bandung  melalui  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung menentukan protokol kesehatan yang harus dipatuhi pegawainya. Untuk memasuki area kantor bagi pegawai dan tamu telah disiapkan  petugas  untuk  mengukur  suhu.  Menghindari  bekerja  lembur  agar  pegawai dapat beristirahat cukup guna menjaga kekebalan atau imunitas tubuh, dan mewajibkan pegawai  ataupun  tamu  menggunakan  masker  sejak  perjalanan  dari  atau  ke  rumah,  dan selama di tempat kerja. Ketentuan lain adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun  cair  atau  menggunakan  hand  sanitizer  sebelum  memasuki  kantor.  Tamu  yang berkepentingan  mengisi  form  self  assesment  yang  telah  disediakan  (sesuai  form  I Keputusan  Menkes  Nomor  HK.01.07/MENKES/328/2020)  untuk  memudahkan penelusuran penularan Covid-19. Pengaturan peralatan, perlengkapan dan aktivitas kerja dengan  ketentuan  sebagai  dengan  menyediakan  peralatan  dan  perlengkapan  protokol kesehatan  yaitu alat pengukur suhu tubuh, kaca pelindung bagi petugas pengukur suhu badan  pegawai  atau  tamu,  air  dan  sabun  pencuci  tangan  atau  hand  sanitizer  dengan konsentrasi  alkohol  minimal  70%  dan  memasang  petunjuk  tata  cara  mencuci  tangan. Dalam  mendukung  protocol  kesehatan,  ditentukan  pula  bahwa  setiap  pegawai menempati meja dan kursi masing-masing, tidak  berpindah-pindah tempat duduk serta berjarak  aman  minimal  1  (satu)  meter.  Penggunaan  desinfektan  untuk  menjaga  dan memastikan  seluruh  area  kerja  bersih  dan  higienis  dan  juga  dengan  melakukan pembersihan  secara  berkala  terutama  pada  handel  pintu  dan  tangga,  tombol  lift  dan ruangan lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area umum dan fasilitas umum

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
lainnya.  Menjaga  kualitas  udara  tempat  kerja  dengan  mengoptimalkan  sirkulasi  udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta memasang pesan-pesan kesehatan.

## Produktivitas Kerja
Pegawai pemerintah dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu  harus  tetap  kreatif  dan  produktif.  Tidak  terkecuali  pada  saat  pandemi  seperti  ini. Dalam  Pelaksanaan  Tugas  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Bandung  melalui  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  bahwa  setiap pegawai menyusun laporan kinerja daring/online. Di sini dapat dilihat adanya ketentuan pegawai untuk tetap produktif dengan kondisi yang ada.
Begitu  pula  dalam  menunjang  penyelenggaraan  pelayanan  pada  unit  pelayanan publik  dibidang  administratif,  dilakukan  dengan  menggunakan  dan  memanfaatkan teknologi  informasi.  Atasan  langsung  memberikan  bimbingan  dan  atau  pendampingan kepada  pegawai  yang  melaksanakan  work  from  home  dalam  penyelesaian  tugas- tugasnya.  Guna  mengoptimalkan  pelayanan,  pemerintah  memfasilitasi  pemanfaatan teleworking  Pemerintah  Pemerintah  Kota  Bandung  melalui  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), melalui media zoom/gmeet, ataupun media  lain  sehingga  tujuan  kepemerintahan  dalam  melayani  masyarakat  tidak terkendala dengan adanya pandemi.

## KESIMPULAN
Kebijakan  dalam  pencegahan  dan  pengendalian  Covid-19  di  Pemerintah  Kota Bandung  tentu  memiliki  berbagai  konsekuensi  dalam  pelaksanaannya.  Diperlukan berbagai  upaya,  motivasi  untuk  melakukan  pelayanan  terbaik  terhadap  publik  sebagai acuan untuk ASN. Tidak sekedar melakukan tindakan-tindakan yang sebatas memenuhi formalitas dalam bekerja dalam kondisi darurat, dibutuhkan integritas yang tinggi pada kondisi ini.
Konsep dynamic  governance dalam  menghadapi  perubahan  di  berbagai  bidang kehidupan,  tidak  terkecuali  penyelenggaraan  pemerintahan  sebagai  akibat  dari perkembangan  kondisi  pandemi.  Pemerintah,  dalam  hal  ini  aparat  birokrasi  dituntut untuk mampu beradaptasi dan merespon perubahan tersebut agar mampu memfasilitasi

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
kesejahteraan  dan  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Pemerintahan  yang  dinamis ( dynamic  governance )  adalah  hal  penting  dalam  menjawab  perubahan,  ketidakpastian kondisi,  tantangan  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam menjalankan  roda  kepemerintahan  saat  ini. Dynamic  governance yang  merupakan outcome yang  diharapkan  dalam  menghadapi  perubahan  berbagai  sektor  karena pandemi, dapat terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang adaptif ( adaptive policies ) dilaksanakan (Neo & Chen, 2007).
Adaptasi  terhadap  berbagai  kebijakan  dalam  menyikapi  berbagai  kondisi  ini tidak dilakukan secara pasif, akan tetapi harus secara proaktif melalui berbagai inovasi, kontekstualisasi  dan  implementasi  yang  berkelanjutan.  Hal  yang  mendasar  dari  proses yang  menghasilkan dynamic  governance adalah  landasan  nilai  budaya (institutional culture) yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia.  Nilai  budaya  inilah  yang  pada  akhirnya akan  mempengaruhi  perilaku  kepemerintahan.  Terdapat  105  tiga  kapabilitas  dinamis yang  mendukung  yaitu thinking  ahead,  thinking  again ,  dan thinking  across .  Dimana ketiga  faktor  tersebut  yang  akan  memfasilitasi  kebijakan-kebijakan  yang  bersifat adaptif.  Kapabilitas  ini  harus  tertanam  dan  termanifestasi  dalam  strategi  dan  proses kebijakan  (membuat  pilihan  kebijakan,  implementasi  dan  evaluasi)  dari  lembaga- lembaga  pemerintah  sehingga  mereka  senantiasa  terus  belajar,  berinovasi  dan beradaptasi dengan perubahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung.  (2020).  Produktivitas  Selama  Work  From  Home:  Sebuah  Analisis  Psikologi Sosial, Jurnal Kependudukan, Vol.2 No.2
Basir. Barthos. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Penerbit Bumi Persada
Joharudin,  A.,  Septiadi,  M.  A.,  Maharani,  S.,  Aisi,  T.  D.,  &  Nurwahyuningsih,  N. (2020).  PANIC  SYNDROM  COVID-19:  PENEKANAN  TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIBERIKAN. Jurnal Perspektif, 4(1), 44-53. Hasibuan, M. P. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara Raharjo,Mudjia.  2011.  Metode  Pengumpulan  Data  Penelitian  Kualitatif.  Pacasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Vibriyanti, D. (2020). Work From Home : Cara Bekerja Baru di Masa Pandemi Covid.
Retrieved from Pusat Penelitian Kependudukan website:
http://kependudukan.lipi.go.id/en/berita/53-mencatatcovid19/856-workfrom- homecara-bekerja-baru-di-masa-pandemi-covid-19
Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020
Peraturan  Walikota  Bandung  Nomor  37  Tahun  2020  tentang  Pedoman      Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru