## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 9, No. 1, Desember 2023 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 191-205 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

## DEFORMITAS POLITIK PARIWISATA: DAMPAK KONFLIK KEPENTINGAN TERHADAP PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Sam Sachrul Mamonto 1* , Muhammad 2 , Gustiana A. Kambo 3 , Magdalena Wullur 4 1, 2,3 Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin. Indonesia
4 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi. Indonesia *Korespondensi: samsmamonto@gmail.com
***

## ABSTRAK
Kabupaten Bolaang  Mongondow  Timur  mempunyai  potensi  wisata  yang  lengkap,  baik  dari wisata buatan, wisata alam, maupun wisata budaya. Namun pengembangan pariwisata tidak berjalan  seiring  dengan  harapan  membangun daerah  melalui  peningkatan Pendapatan  Asli Daerah  yang  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  daerah  dalam  mencapai kemasyarakatan, pelayanan publik, dan daya saing. Anggaran pembangunan dirasionalisasi dan difokus ulang sehingga upaya percepatan pembangunan menjadi tantangan besar ketika realitas  kemampuan  finansial  tidak  sejalan  dengan  kebijakan  perencanaan  dan penganggaran.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  deformitas  politik  pariwisata sebagai  dampak  konflik  kepentingan  dalam  kegiatan  pengembangan  desa  wisata  di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan informan kunci sehingga pengembangan pariwisata lebih menekankan pada hubungan antara politik dan pariwisata, khususnya dalam hal pariwisata mampu mengubah struktur kekuasaan dan nilai-nilai di suatu kawasan wisata.
Kata kunci: Deformitas; Politik Pariwisata; Konflik Kepentingan

## ABSTRACT
The  East  Bolaang  Mongondow  Regency  possesses  a  comprehensive  range  of  tourism potential, encompassing artificial, natural, and cultural attractions. Nevertheless, the growth of tourism does not align with the aspiration of enhancing the region's economic prosperity by boosting Regional Original Income, which is anticipated to yield advantages for the region in terms  of  community  development,  public  services,  and  competitiveness.  The  development budget  is  streamlined  and  redirected  to  prioritize  efforts  to  expedite  development,  which poses a significant challenge when the actual financial capacity does not align with planning and  budgeting  policies.  The  objective  of  this  study  is  to  examine  the  distortion  of  tourism policies  resulting  from  conflicts  of  interest  in  the  development  of  tourism  villages  in  East Bolaang Mongondow Regency. This study employs a qualitative research approach, utilizing key  informants.  Consequently,  the  focus  of  tourism  development  lies  predominantly  on  the interplay between politics and tourism, particularly in terms of tourism's potential to reshape the power dynamics and cultural values within a tourist destination.
Keywords: Deformity; Politics Tourism; Conflict of Interest

## PENDAHULUAN
Deformitas  dalam  KBBI  adalah  kelainan  atau  abnormalitas  dan  memiliki  18  arti  menurut  KBBI. Diantaranya yaitu, kekurangan, kelemahan, penyimpangan, perbedaaan dan penyakit serta keanehan. Hal ini terindikasi di pengembangan desa wisata yang sarat terhadap kepentingan politik, entah karena desa tersebut  merupakan  basis  konstituen  ataukah  daerah  asal  elit  politik  sehingga  bisa  berkembang. Pariwisata, menurut (Zendrato, 2014), merupakan fenomena kemasyarakatan yang kompleks, melibatkan berbagai aspek seperti manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan menjadi objek kajian
Citation (APA): Momonto,  S.S,  Muhammad,  M., Kambo,  G.  A.,  &  Wullur,  M.  (2023).
Deformitas Politik Pariwisata: Dampak Konflik Kepentingan Terhadap Pengembangan Desa  Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Jurnal Noken:
Ilmu-Ilmu
Sosial , 9 (1),
191 –205. https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.3059 Email Authors:
samsmamonto@gmail.com alhamid.muhammad41@gmail.com gustianakambo@yahoo.com wulur@gmail.com
Submitted: 15 Desember 2023 Accepted: 20 Desember 2023 Published: 31 Desember 2023
Copyright  (c)  2023 Samsachrul Momonto,  Muhammad  Muhammad, Gustiana A Kambo, Magdalena Wullur
This work is licensed under a Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
Sam Sachrul Mamonto, Muhammad, Gustiana A. Kambo, Magdalena Wullur
sosiologi.  Kegiatan  ini  tidak  hanya  terjadi  dalam  ruang  hampa,  tetapi  juga  berhubungan  dengan  isu-isu sosial,  politik,  ekonomi,  keagamaan,  ketertiban,  keramahtamahan,  kebudayaan,  kesehatan,  termasuk institusi sosial yang mengaturnya. Fakta ini menunjukkan bahwa pariwisata adalah bidang multidisipliner, melibatkan  berbagai  ilmu,  termasuk  politik,  di  mana  sektor  ini  dianggap  sebagai he  mother  of  science karena  peranannya  yang  krusial  dalam  kebijakan  pemerintah  yang  berisikan  pertimbangan  politis  dan melibatkan  banyak  kepentingan  (Spillane,  1987;  Singgalen  et  al.,  2019).  Namun,  kurangnya  dampak pariwisata pada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sering menghambat implementasi kebijakan yang efektif, mengakibatkan kesan negatif pada sirkulasi kehidupan masyarakat.
Dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,  kepala  daerah  dalam  menjalankan pemerintahannya  merujuk  pada  visi  pembangunan  yang  dijanjikan  selama  kampanye  politik.  Dengan demikian,  dalam  konteks  pembangunan  daerah,  visi  merupakan  rumusan  umum  tentang  keadaan  yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga visi menjadi dasar  dari arah pembangunan atau  dari kondisi masa  depan daerah yang  diharapkan dapat  dicapai  dalam  5 (lima) tahun  mendatang,  dan  menjawab  isu  strategis  pembangunan  daerah  yang  harus  diselesaikan  dalam pembangunan jangka menengah, dengan pendekatan melalui pengembangan desa wisata.
Dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  desa  menjadi  aset utama dalam pembangunan nasional. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas pada masyarakat desa dalam mengembangkan wilayahnya. Pembangunan desa wisata adalah bagian terintegral dari pembangunan nasional, bertujuan meningkatkan pendapatan perkapita, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan  akses  dan  kualitas  pelayanan  publik,  serta  daya  saing  daerah.  Desa  Wisata,  yang merupakan  bagian  dari  wisata  pedesaan,  mengandalkan  potensi  pedesaan  yang  unik  dan  menarik.  Ini termasuk  pengembangan  dan  pemberdayaan  potensi  tersebut  sebagai  produk  wisata  untuk  menarik wisatawan (Sudibya, 2018).
Pengembangan  desa  wisata  didasarkan  pada  lima  prinsip  utama  yang  mencerminkan  pola pembangunan  berimbang  dan  berlanjut.  Pertama,  pendekatan  komunal  dan  individual,  dimana pembangunan  desa  wisata  mengakar  pada  pranata  sosial  adat,  menekankan  prinsip  komunalitas  sambil menghargai potensi dan aspirasi individu. Kedua, aspek material dan non-material, yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada kesejahteraan jiwa dan raga, dengan memperhatikan dukungan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Ketiga, keseimbangan antara jangka pendek dan jangka panjang, di  mana  strategi  pembangunan  jangka  pendek  harus  terintegrasi  dengan  tujuan  jangka  panjang  secara keseluruhan.  Keempat,  orientasi  pasar  yang  seimbang  antara  wisatawan  mancanegara  dan  nusantara, menargetkan  kedua  segmen  pasar  secara  efektif.  Kelima,  pendekatan  rasional  dan  beragama, menggambarkan  bahwa  pembangunan  Desa  Wisata  merupakan  salah  satu  strategi  penting  yang diperlukan  oleh  penyelenggara  negara,  dengan  mempertimbangkan  aspek  rasional  dan  nilai-nilai  agama dalam pembangunan masyarakat desa.
Penelitian ini  diarahkan pada pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa  alternatif  kebijakannya.  Pada  prosesnya,  pengembangan  Desa  Wisata  dapat  dijabarkan  dalam tahapan  rintisan,  Berkembang,  Maju,  dan  Mandiri.  Selanjutnya  data  BPS,  Sulawesi  Utara  dalam  Angka memperlihatkan jumlah kunjungan wisatawan dari mancanegara dan domestik pada Tahun 2020 sebanyak
31.915  wisatawan.  Namun  faktanya,  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur,  pengembangan  Desa Wisata  tidaklah  mudah,  karena  saat  ini  semua  desa  atau  sebanyak  33  desa  dari  35  desa  wisata  masih berstatus desa wisata rintisan. Fenomena yang ditangkap dari data PDRB sektor pariwisata, bila kesadaran bahwa  cadangan  sumber  daya  alam  semakin  menipis  sebagai  tumpuan  industri  ekstraktif,  maka pemerintah  perlu  segera  mengembangkan  sektor  pariwisata  dalam  rangka  menstimulasi  pertumbuhan ekonomi  (Furkan  dkk., 2016). Karena Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki potensi pariwisata yang lengkap dari sisi wisata buatan, wisata budaya dan wisata alam.
Pengembangan  Pariwisata  di  Indonesia,  yang  diamanatkan  oleh  Pasal  11  dari  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009  menyatakan  pemerintah  dan  lembaga  yang  terkait  bertanggung  jawab menyelenggarakan  penelitian  dan  pengembangan  di  bidang  kepariwisataan.  Ini  untuk  mendukung pembangunan  kepariwisataan  secara  umum.  Lebih  lanjut,  Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2019 tentang  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif,  yang  tercatat  dalam  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269, menekankan pentingnya pengembangan Desa Wisata. Namun, potensi Desa  Wisata  ini  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  (Nugroho,  2004)  dan (Parson, 2006) menyarankan bahwa pengembangan Desa Wisata memerlukan dukungan politik yang kuat, terutama jika daerah tersebut merencanakan perkembangan Desa Wisata.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  terkait  dengan  Pemerintahan  Daerah  mendefinisikan Otonomi  Daerah  sebagai  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  dalam  mengatur  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat,  memiliki  implikasi  signifikan  terhadap  politik  dan  pemerintahan daerah. Namun, pengembangan desa wisata sering kali terhambat oleh konflik kepentingan, dimana aspek politik  bertentangan  dengan  tujuan  pengembangannya.  Craik  (1991:321)  menekankan  bahwa  hubungan antara  tuan  rumah  dan  pengunjung/wisatawan  harus  dipahami  dalam  konteks  hubungan  internasional antara  negara  berkembang  dan  negara  barat  yang  makmur.  Menurut  (Hall,  1994:138),  merujuk  pada (Simmons dan Dvorin, 1977), analisis kebijakan terkait lingkungan harus mencakup identifikasi komponen- komponen  keadaan  dan  ciri-ciri  dinamis  lingkungan  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  tidak  mungkin menyelesaikan  masalah  dengan  solusi  teoritis  tanpa  mempertimbangkan  batasan-batasan  lingkungan. Standar ideal dalam menilai kebijakan harus relevan dengan lingkungan spesifik di mana kebijakan tersebut diterapkan.  Lingkungan  pembuatan  kebijakan  umum  seharusnya  melingkupi  nilai-nilai,  norma-norma, pemahaman,  ideologi,  dan  pertimbangan  teknis  yang  sesuai  dengan  kriteria  pemilihan  kebijakan,  untuk kejelasan  operasionalisasinya.  Selain  itu,  pertimbangan  terkait  politik  dalam  kepariwisataan,  terutama dalam  memanfaatkan  waktu  senggang  atau  leisure  time,  tidak  hanya  merupakan  hasil  dari  kekuasaan ekonomi dan sosial, tetapi juga dari perjuangan politik.
Konflik kepentingan dalam pembangunan pariwisata, khususnya desa wisata, merupakan isu krusial. Meskipun  aturan  dan  prosedur  telah  disesuaikan,  realisasi  pembangunan  desa  wisata  seringkali  tidak semudah di daerah lain. Konflik kepentingan terjadi ketika penyelenggara negara, yang memiliki kekuasaan dan  kewenangan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  memiliki  atau  diduga  memiliki kepentingan  pribadi  yang  berpotensi  mempengaruhi  kualitas  dan  kinerja  tugasnya  (ACLC  KPK,  2023). Untuk  mengatasi  hal  ini,  pembuat  kebijakan  harus  dipisahkan  atau  disesuaikan  sesuai  dengan  tingkatan jabatan  yang  linier.  Tujuan  pemisahan  ini  adalah  untuk  mengontrol  dan  mengawasi  proses  pembuatan
kebijakan di setiap jabatan. Setiap jabatan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat perlu diawasi dan dikendalikan  secara  ketat  untuk  menghindari  kebijakan  yang  merugikan  masyarakat  dan  menciptakan konflik  kepentingan  dalam  kelompok  atau  golongan  tertentu.  Dengan  demikian  penting  untuk  dilakukan penelitian terkait teori kelembagaan baru yang dapat memanage konflik kepentingan ke arah yang positif, Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah deformitas politik pariwisata sehingga memperlihatkan  bagaimana  dampak  konflik  kepentingan  terhadap  pengembangan  desa  wisata  dan bagaimana  kekuasaan  dari  seorang  bupati  bisa  mewujudkan  pengembangan  desa  wisata  dan  apa  ada konflik kepentingan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

## METODE
Jenis  penelitian  yaitu  penelitian  kualitatif  untuk  mengeksplorasi  fenomena  sebagai  konteks  sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Objek penelitian Pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow. Informan kunci  penelitian  yaitu  Kepala  Dinas  Pariwisata,  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  Sangadi  desa  wisata, Kepada Badan Perencanaan Daerah, Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekertaris Daerah. Fokus penelitian pada Desa Wisata. Teknik Pengumpulan Data melalui studi Literatur,  wawancara,  obeservasi,  dan  observasi  serta  dokumentasi.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Teknik  analisis  data  yaitu  kondensasi  data,  penyajian data, dan penerikan kesimpulan selanjutnya dibuat keabsahan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kekuasaan Bupati Dalam Mewujudkan Pengembangan Desa Wisata
Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara negara harus beroperasi sesuai dengan jabatan yang dipegangnya. Kinerja seorang pejabat publik dinilai berdasarkan berbagai aspek, termasuk profesionalisme, kemampuan, kewenangan, dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya. Profesionalisme pejabat publik  tercermin  dari  keahlian  mereka  yang  sejalan  dengan  jabatan  yang  diemban,  serta  kemampuan dalam  mengelola  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  ditugaskan.  Menurut  (Fuqoha,2015),  jika  semua  pejabat menjalankan  tugas  mereka  sesuai  aturan,  konflik  kepentingan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja dapat dihindari. Konflik kepentingan sering kali dipicu oleh permasalahan birokrasi. Oleh karena itu, pentingnya pengelolaan yang baik di instansi pemerintah tidak bisa diremehkan. Good  Governance , yang sangat menekankan pentingnya penerapan  etika kerja, berperan  penting  dalam mencegah konflik kepentingan dan memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut (Sulistiyana, 2021) menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance ini esensial untuk  memastikan  bahwa  tindakan  pemerintah  tidak  hanya  efisien  tetapi  juga  etis  dan  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku,  sehingga  dapat  mengurangi  potensi  konflik  kepentingan  dan  meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Pemegang  kekuasaan  dalam  pengambilan  suatu  keputusan  politik,  khususnya  dalam  perumusan suatu  kebijakan  publik,  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor.  Faktor-faktor  ini  meliputi  kondisi  perekonomian, persyaratan-persyaratan  prosedural, komitmen yang dibuat sebelumnya, serta tekanan  politik dan sosial. Misalnya, ketika seorang Bupati menghadapi tekanan social dan politik dalam membuat keputusan terkait kebijakan publik, keputusan tersebut sering kali dirancang berdasarkan keuntungan politik, yang dianggap
Sam Sachrul Mamonto, Muhammad, Gustiana A. Kambo, Magdalena Wullur
sebagai cara mencapai tujuan partai atau kelompok kepentingan tertentu. Pendekatan ini sering digunakan oleh para ahli politik untuk mempelajari dan menilai proses pembentukan kebijakan. Konflik kepentingan, khususnya  bagi  seorang  Bupati,  muncul  ketika  mereka  menempatkan  seseorang  dalam  posisi  yang membutuhkan kepercayaan tinggi, seperti penunjukan kepala  desa pelaksana tugas, sementara memiliki kepentingan  pribadi  dan  profesional  yang  salng  bertentangan.  Persinggungan  kepentingan  menyulitkan kepala desa di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Konflik kepentingan-kepentingan dapat muncul bahkan tanpa  menimbulkan  suatu  tindakan  yang  tidak  pantas  atau  tidak  etis,  namun  bisa  mengurangi  tngkat kepercayaan publik terhadap individu dan/atau profesi tersebut. Tercampurnya antara kepentingan pribadi dan  kepentingan  publik  menjadi  sumber  konflik  berbagai  kepentingan  ini.  Dampak  dari  suatu  konflik kepentingan  bisa  sangat  signifikan,  termasuk  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  pengabaian  tugas  utama dari  pejabat  publik,  yakni  melayani  berbagai  kebutuhan  masyarakat. Situasi  ini  menggarisbawahi pentingnya  pemisahan  yang  jelas  antara  kepentingan  pribadi  dan  publik  dalam  pengambilan  keputusan oleh pejabat publik untuk memastikan integritas dan efektivitas dalam pelayanan publik.

## Dampak Konflik Kepentingan Terhadap Pengembangan Desa Wisata
Permasalahan  yang  sering  muncul  antara  potensi  sumber  daya  alam  dan  potensi  sumber  daya manusia terletak  pada kurangnya  optimalisasi sumber daya alam untuk dijadikan  potensi wisata. Contoh nyata dari hal ini adalah kurangnya inisiatif dalam pengadaan fasilitas dan prasarana oleh masyarakat lokal. Fasilitas dan prasarana tersebut sangat penting dalam mendorong  partisipasi  segenap masyarakat serta menjamin adanya akses ke sumber daya fisik, sebagai prasyarat utama perkembangan desa wisata.
Selain itu, ada juga tantangan dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif secara berkelanjutan, sebagaimana  diamanatkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2019  terkait  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269). Menurut (Maesa  dan  Wulandari,  2018)  serta  (Indriani,  2020),  potensi  ini  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh masyarakat.  Oleh  karena  itu,  jika  suatu  daerah  merencanakan  pengembangan desa  wisata, diperlukan kebijakan  politik  yang  kuat  (Nugroho,  2004;  Parson,  2006).  Kebijakan  ini  harus  melibatkan  semua  pihak yang berkepentingan, dengan catatan bahwa kepentingan tersebut harus linier dan saling menguntungkan. Jika tidak, hal ini bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan desa wisata. Dari sisi kebijakan dan praktik, ada  perlunya  sinergi  yang  lebih  baik  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  pemangku  kepentingan  lain dalam merencanakan dan mengelola sumber daya alam untuk tujuan wisata. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran  masyarakat  tentang  potensi  sumber  daya  alam  mereka,  penguatan  kapasitas  lokal  dalam pengelolaan  dan  pemasaran  wisata,  serta  pengembangan  infrastruktur  dan  layanan  yang  mendukung. Dengan pendekatan terpadu dan kolaboratif, potensi sumber daya alam dan potensi sumberdaya manusia dapat  dioptimalkan  secara  efektif  untuk  pengembangan desa  wisata yang  berkelanjutan  dan menguntungkan bagi semua pihak.
Konflik kepentingan dalam isu-isu tertentu, seperti pengembangan desa wisata , memiliki keterkaitan erat  dengan  tingkat  perhatian  yang  diberikan  oleh  pemerintah  maupun  pihak-pihak  di  luar  pemerintahan yang  berhubungan  dengan  pejabat  pemerintahan.  Penentuan  konflik  kepentingan  adalah  proses  yang bertujuan  agar  suatu  masalah  mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah.  Proses  ini  mengeksplorasi bagaimana masalah dipandang, dirumuskan, dan bagaimana ia mengarahkan perhatian publik serta masuk ke dalam  arena  politik. Aspek politik adalah  aspek yang sangat luas dan dapat ditemukan dalam  segala
bidang,  termasuk  dalam  kebijakan  publik.  Meskipun  seringkali  kebijakan  publik  hanya  dianggap  sebagai masalah administratif, kenyataannya, kebijakan ini tidak dapat dipisahkan dari aspek politik. Muatan politis ini,  terutama  berkaitan  dengan  konflik  kepentingan  dalam  pengembangan  desa  wisata  dan  politik pariwisata,  dapat  diidentifikasi  sejak  awal  pembentukan  kebijakan.  Kebijakan  publik  dalam  konteks  ini sering  kali  mencerminkan  berbagai  kepentingan  dan  pandangan  yang  berbeda,  baik  dari  pemerintah maupun pihak lain yang terlibat. Dalam hal pengembangan Desa Wisata, hal ini melibatkan pertimbangan berbagai aspek seperti kebutuhan lokal, potensi sumber daya alam dan manusia, serta dampak ekonomi dan  sosial.  Oleh  karena  itu,  penanganan  konflik  kepentingan  tidak  hanya  memerlukan  pendekatan administratif, tetapi juga pendekatan politik yang mempertimbangkan pandangan dan kepentingan berbagai pihak.  Pendekatan  ini  harus  mampu  memfasilitasi  dialog,  negosiasi,  dan  kesepakatan  antara  berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.
Dalam  konteks  pengembangan  pariwisata  yang  berkaitan  erat  dengan  politik,  pernyataan  dari informan  kunci  menyoroti  proses  perumusan  kebijakan  publik.  Proses  ini  melibatkan  usulan-usulan  yang dirancang untuk mengembangkan rencana, metode, dan strategi yang bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi  kebutuhan,  serta  memberikan  solusi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  publik  yang  ada. Dalam hal pengembangan pariwisata, ini berarti menciptakan kerangka kerja yang efektif untuk memajukan sektor ini, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berperan, mulai dari kepentingan lokal hingga pengaruh  politik  yang  lebih  luas.  Kebijakan  publik  dalam  bidang  pariwisata  harus  dirancang  dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keberlanjutan lingkungan, dampak ekonomi, sosial, dan budaya pada masyarakat lokal, serta kebutuhan pengembangan infrastruktur yang memadai. Selain itu, proses ini juga  harus  mampu  mengakomodasi  berbagai  pandangan  dan  kepentingan  dari  berbagai  stakeholder, termasuk  pemerintah,  industri  pariwisata,  masyarakat  lokal,  dan  kelompok  lingkungan.  Pentingnya perumusan kebijakan ini terletak pada kemampuannya untuk menyediakan solusi yang komprehensif dan praktis,  yang  tidak  hanya  menangani  isu-isu  langsung  terkait  dengan  pariwisata,  tetapi  juga  membantu dalam  mengatasi  tantangan  yang  lebih  besar  seperti  ketidakseimbangan  ekonomi,  masalah  lingkungan, dan  isu  sosial.  Dengan  demikian,  perumusan  kebijakan  publik  dalam  konteks  pengembangan  pariwisata harus menjadi proses yang inklusif, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan yang terus berkembang.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa semua aktor yang berperan dalam kebijakan publik dilingkup eksekutif  sudah  berperan  dengan  baik  sesuai  dengan  peran  dan  kepentingan  yang  melekat.  Pada penelitian ini lebih mengutamakan kebijakan sesuai arahan dari bupati yang dilakukan terintegrasi dalam satu tujuan. Kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda), menjadi kesepakatan bersama antar SKPD,  sehingga  pertimbangan  dalam  menghasilkan  sebuah  peraturan  daerah  bukan  hanya  untuk kepentingan  sebagian  orang,  atau  berpikir  pariwisata  hanyalah  urusan  Dinas  Pariwisata  tetapi  harusnya lintas SKPD, sebab jika demikian akan terindikasi melestarikan egosektoral antar SKPD.
Kebijakan untuk membuat peraturan peraturan atau produk hukum terkait dengan menunjang Desa Wisata penting dilakukan dalam pengembangan Desa Wisata yaitu Desa Atoga Timur dan Desa Bukaka. Berikut  ini  kita  membahas  peran  dari  masing-masing  SKPD  terkait  untuk  mewujudkan  Desa  Wisata  di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai berikut: Dalam penelitian ini, Bapak Eko, yang menjabat
Sam Sachrul Mamonto, Muhammad, Gustiana A. Kambo, Magdalena Wullur
sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan berperan sebagai informan, memberikan  pernyataan  penting  mengenai  proses  formulasi  kebijakan  terkait  Peraturan  Daerah RIPPARKAB. Beliau menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan ini belum selesai, dengan beberapa dokumen  penting  masih  dalam  tahap  penyelesaian.  Dokumen-dokumen  tersebut  termasuk  Kajian Lingkungan  Strategis  (KLHS)  dan  kajian  akademis,  yang  rencananya  akan  diselesaikan  pada  tahun berikutnya.  Penyelesaian  dokumen-dokumen  ini  sangat  penting  untuk  mendukung  peraturan  yang  akan diterbitkan  oleh  Bupati,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  Surat  Keputusan  Bupati  Bolaang  Mongondow Timur tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Nomor 143 Tahun  2018. Proses formulasi kebijakan ini menunjukkan  pentingnya  dokumen-dokumen  seperti  KLHS  dan  kajian  akademis  dalam  pengembangan kebijakan  publik,  terutama  dalam  konteks  pengembangan  pariwisata  daerah.  KLHS  adalah  alat  penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mempertimbangkan aspek lingkungan secara menyeluruh, sedangkan  kajian  akademis  memberikan  dasar  ilmiah  dan  analisis  terperinci  tentang  potensi,  tantangan, dan  dampak  dari  kebijakan  yang  diusulkan.  Dalam  konteks  Surat  Keputusan  Bupati  tentang  Penetapan Kawasan Desa Wisata, dokumen-dokumen ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi tidak hanya mendorong pengembangan pariwisata tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat  setempat.  Penyelesaian  dokumen  ini  menjadi  langkah  kunci  dalam  menentukan  arah  dan efektivitas  kebijakan  pariwisata  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur.  Selanjutnya  terkait  dengan pembangunan Desa Wisata, bahwa:
“untuk pariwisata 3 tahun terakhir fokus proses untuk sarana baru pangsa pasar yang sebelumnya tidak  jelas  dari  mana,  dengan  harapan  untuk  pendamping  desa  segera  dilantik  sehingga  bisa mempengaruhi penyusunan anggaran, dengan adanya pokdarwis uang yang masuk dipintu masuk setiap destinasi bukan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, yang akhirnya tidak tahu masuk di mana dan ketika ditelusuri, ternyata sekdes menjadi tenaga honor pariwisata, Sekdes menjadi THL. Selanjutnya perlu penegasan bupati ke para kepala desa yang membiarkan aparat dan masyarakat sekitar sebagai miras sampai mabuk di lokasi padahal sudah dibentuk homestay. Juga diperlukan pelatihan kepada masyarakat jalan yang dilalui itu tentang kesepakatan pemerintah dalam hal ini membutuhkan  intervensi  bupati  mengumpulkan  kepala  desa  dalam  program  bupati  sehingga pariwisata bisa berkembang.
Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur  berperan  aktif  dalam  mengidentifikasi berbagai  kebutuhan,  mengidentifikasi  potensi  pariwisata,  dan  komitmen  masyarakat  dalam mengembangkan  pariwisata  di  daerah  tersebut,  sesuai  dengan  teori  kebijakan  publik.  Berdasarkan kebutuhan, potensi, dan komitmen masyarakat ini, Dinas Pariwisata melakukan analisis untuk menentukan aspek-aspek apa saja yang layak diusulkan untuk dijadikan kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian akan dimasukkan  ke  dalam  program  dan  kegiatan,  termasuk  sub-kegiatan,  sebagai  bagian  dari  strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Proses ini menekankan pentingnya keterlibatan  masyarakat  dan  pemahaman  menyeluruh  tentang  potensi  lokal  dalam  pembuatan  kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
Pernyataan  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur sesuai teori kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan politik dalam kebijakan publik. Dalam proses perumusan  kebijakan  publik,  terdapat  suatu  konsep  yang  dikenal  sebagai  desain  kebijakan  atau  'policy design'. Tujuan dari desain kebijakan ini adalah untuk mengembangkan rencana, metode, dan solusi yang
bertujuan  meringankan  masalah,  memenuhi  kebutuhan,  dan  mengambil  tindakan  menyelesaikan permasalahan  publik.  Dalam  konteks  pengembangan  pariwisata,  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Bolaang Mongondow Timur memainkan peran kunci sebagai regulator dan pengusul kebijakan pariwisata. Mereka bertanggung jawab untuk mengajukan usulan kebijakan yang akan membantu dalam mengatasi tantangan yang dihadapi sektor pariwisata dan mendukung pertumbuhan serta pengembangan pariwisata di daerah tersebut.  Ini  menunjukkan  bagaimana  instansi  pemerintah  terkait  secara  aktif terlibat  dalam  menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat membawa perubahan positif dan memajukan kepentingan publik di bidang pariwisata.
Ibu  Wiwik  Kurnia  sebagai  Kaban  Keuangan  sebagai  informan  menyatakan  terkait  pengembangan Desa Wisata, bahwa:
“pengembangan  Desa  Wisata  harus  dimulai  dengan  kebijakan  pariwisata  Bolaang Mongondow  Timur  sektor  pariwisata  merupakan  sektor  yang  sangat  menjanjikan  bagi  PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehingga diperlukan kerja tim dari semua SKPD untuk merumuskan kebijakan pariwisata yang tidak tumpang tindih dan egosektoral, saatnya untuk semua  SKPD  bersama  untuk  meningkatkan  sektor  pariwisata,  jika  legislatif  tidak  diberikan pemahaman  soal  pariwisata  oleh  bupati  maka  mereka  akan  mengganggarkan  bukan  untuk tujuan pariwisata.
Selanjutnya,  Bapak  Hendra,  yang  menjabat  sebagai  Asisten  satu  bidang  pemerintahan  dan kesejahteraan masyarakat, memiliki peran penting dalam proses pengembangan kawasan wisata. Tugas utamanya  adalah  melakukan  pengarahan  dan  pembinaan  secara  kelembagaan  terhadap  para  sangadi, yaitu pemimpin lokal, untuk mengoptimalkan pengelolaan kawasan-kawasan yang dinilai  memiliki potensi besar  sebagai  objek  wisata.  Hal  ini  dilakukan  dengan  memanfaatkan  potensi  wisata  yang  ada  dan menggalang  komitmen  dari  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  kawasan  tersebut.  Bapak  Hendra bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para sangadi mampu memahami dan melaksanakan strategi pengembangan wisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan  aspek-aspek  keberlanjutan  lingkungan  dan  kebudayaan.  Keterlibatan  dan  komitmen masyarakat setempat dianggap sangat krusial dalam upaya ini, karena mereka merupakan bagian integral dari daya tarik wisata dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut.
“penting untuk semua bekerja tim dan memasukkan perencanaan dan penggganggaran untuk 35 desa wisata. Diperlukan sinergitas untuk keterkaitan dengan program kerja bupati. Jika ada kepala desa yang tidak sejalan sekiranya bupati dapat menempatkan Plt di desa wisata yang tidak  berkembang.Ini  sangatlah  dibutuhkan  dalam  pengembangan  objek  wisata.  Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya warga yang tinggal di sekitar objek wisata yang ada di Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur  juga  memiliki  beberapa  peranan  dalam  formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada umumnya, masyarakat akan mengusulkan mengenai pembangunan infrastruktur atau fasilitas di objek wisata yang ada di sekitar  tempat  tinggalnya.  Kemudian,  masyarakat  juga  dapat  mengusulkan  kepada  Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengenai potensi wisata yang ada supaya potensi wisata tersebut mendapatkan perhatian dan menjadi sasaran kebijakan pemerintah di sektor pariwisata.
Dalam  konteks  pembahasan  anggaran  untuk  pembangunan  infrastruktur  dan  fasilitas  yang mendukung pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, peran legislatif menjadi krusial. Anggota legislatif  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mendorong  penerapan  anggaran  yang  telah  dibahas  dan dimusyawarahkan  dalam  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  atau  Musrenbang  pada  tingkat  desa. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk para pengelola daerah atau objek wisata, warga setempat, dan  para  dinas  terkait.  Mereka  bersama-sama  berdiskusi  dan  menyepakati  pengalokasian  dana  untuk proyek-proyek  infrastruktur  dan  fasilitas  yang  dianggap  esensial  dalam  mendukung  pertumbuhan  serta pengembangan  sektor  pariwisata  di  daerah  tersebut.  Dengan  begitu,  legislatif  berperan  aktif tidak  hanya dalam  persetujuan  anggaran  tetapi  juga  dalam  memastikan  bahwa  keputusan-keputusan  yang  diambil benar-benar  mencerminkan  kebutuhan  dan  aspirasi  dari  semua  pihak  terkait,  terutama  masyarakat  lokal dan pengelola pariwisata, demi kemajuan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya Kaban Bappeda Bapak James, menyatakan bahwa:
“untuk  mekanisme  anggaran  pembangunan  infrastruktur  dan  fasilitas,  itu  dilakukan  melalui Musrenbang di tingkat desa bersama dinas terkait, seperti dengan Dinas Pariwisata, dengan Pekerjaan  Umum,  juga  dengan  legislatif”  Kemudian,  Sangadi  Atoga  Timur  sebagai  inisiasi objek wisata River View menyatakan bahwa:
“kita  mengundang  serta  memberdayakan  masyarakat  untuk  mengelola  Bumdes  dan  duduk bersama  pemerintah  desa,  DPRD  untuk  membahas  mengenai  anggaran  untuk  wisata  ini. Bagaimana kedepannya, masyarakat biasanya memberikan usulannya melalui itu”
Warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi objek atau daerah wisata memainkan peran penting dalam mendukung berbagai program pariwisata. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan fasilitas parkir yang dapat dikelola oleh warga  di sekitar objek wisata, yang tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengunjung tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, banyak warga di  sekitar  ketiga  daerah  atau  objek  wisata  yang  diteliti  berinisiatif  untuk  berwirausaha,  seperti  dengan membuka  warung  untuk  berjualan  di  sekitar  daerah  atau  objek  wisata.  Usaha-usaha  ini  tidak  hanya menaikan tingkat perekonomian desa tetapi juga perekonomian masyarakat secara keseluruhan.
Kehadiran  pedagang  di  sekitar  objek  wisata  juga  memberikan  dampak  positif  terhadap  tingkat kunjungan  wisatawan.  Dengan  adanya  pedagang  yang  menjual  oleh-oleh,  makanan,  dan  minuman, pengunjung  merasa  lebih  nyaman  dan  terlayani  selama  kunjungan  mereka.  Hal  ini  memungkinkan pengunjung  untuk  menikmati  pengalaman  wisata  mereka  dengan  lebih  lengkap,  termasuk  menikmati kuliner lokal dan membeli cenderamata khas daerah. Kehadiran pedagang ini juga menambah daya tarik objek wisata, menciptakan suasana yang lebih hidup dan autentik.
Di sisi lain, jika tidak ada pedagang yang berjualan di sekitar objek wisata, sangat mungkin terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas dan kenyamanan di objek  wisata,  yang  merupakan  aspek  penting  dalam  pengalaman  wisata.  Oleh  karena  itu,  keterlibatan masyarakat lokal dalam menyediakan fasilitas dan layanan di sekitar objek wisata menjadi faktor kunci yang berkontribusi  terhadap  keberhasilan  dan  keberlanjutan  pariwisata  di  suatu  daerah,  sekaligus  membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui peningkatan ekonomi lokal.
Sam Sachrul Mamonto, Muhammad, Gustiana A. Kambo, Magdalena Wullur
Pemahaman terintegrasi tentang pengembangan kawasan wisata berbasis pedesaan menekankan integrasi masyarakat lokal sebagai aspek penting. Menurut (Lindberg dan Hawkins, 1995), mengintegrasi masyarakat lokal sebagai mitra sejajar dalam desain, pelaksanaan, dan penggunaan lahan serta sumber daya  adalah  kunci  dalam  membentuk  subsistem  pariwisata  yang  efektif.  Keberhasilan  perkembangan wisata  sangat  bergantung  pada  partisipasi  masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Partisipasi langsung masyarakat di Desa Wisata, yang diutamakan, meliputi peran mereka sebagai pelaku pengembangan wisata, seperti menjadi pemandu wisata atau pelaku pertunjukan seni. Partisipasi ini tidak hanya mendukung perkembangan Desa Wisata, tetapi juga menjadi potensi wisata itu sendiri. Sementara itu, partisipasi tidak langsung mencakup pemberian layanan yang berkualitas kepada pengunjung, seperti menyediakan homestay, konsumsi, serta merawat dan memelihara kehidupan desa sebagai potensi wisata. Hal ini menciptakan ruang interaksi antara wisatawan dan penduduk lokal, yang merupakan elemen penting dalam  memberikan  pengalaman  yang  otentik  dan  berkesan  bagi  pengunjung.  Dengan  demikian, keterlibatan  aktif  masyarakat  lokal  dalam  berbagai  aspek  pengembangan  wisata  pedesaan  tidak  hanya meningkatkan  daya  tarik  wisata,  tetapi  juga  membantu  mempertahankan  keunikan  dan  keaslian  budaya serta lingkungan desa.
Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur,  sebagai  unsur  pelaksana  di  bidang pariwisata,  dipimpin  oleh  Kepala  Dinas  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah.  Tugas  utama  Kepala  Dinas  adalah  membantu  Bupati  dalam melaksanakan  urusan  pariwisata  yang  menjadi  kewenangan  daerah,  termasuk  tugas-tugas  pembantuan yang  diberikan  kepada  Kabupaten.  Kepentingan  Dinas  Pariwisata  ini  mencakup  pengelolaan  dan pengembangan  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur,  dengan  tujuan  untuk memajukan  pariwisata  daerah  sesuai  dengan  potensi  dan  kebutuhan  lokal.  Melalui  peran  ini,  Dinas Pariwisata berupaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan ekonomi dan sosial daerah,  sejalan  dengan  kebijakan  dan  arahan  yang  diberikan  oleh  Bupati.  Berdasarkan  penyataan  dari Sangadi (Pemimpin Desa) Desa Bukaka yaitu:
“sangat  disadari bahwa kepentingan kami  untuk mengembangkan  desa wisata harus sesuai kepentingan  dari  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur dalam  kebijakan  pariwisata  adalah  untuk  mewujudkan  RPJMD  yaitu  untuk  kepentingan meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan dimulai dari Desa kami”
Menurut  teori  kebijakan  publik  yang  dikemukakan  oleh  (Dunn,1999),  tahapan  kedua  dalam  proses kebijakan  publik  adalah  formulasi  kebijakan.  Tahap  ini  melibatkan  desain  dan  penyusunan  rancangan tujuan  kebijakan  serta  strategi  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Kesesuaian  antara  teori  ini  dan  realitas yang  terjadi  dapat  dilihat  melalui  pernyataan  yang  diberikan  oleh  Sekretaris  Dinas  Pariwisata,  yang mengindikasikan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menerapkan prinsip ini dalam praktiknya. Dinas Pariwisata di daerah ini telah menetapkan kepentingan untuk mengembangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memiliki fokus khusus dalam formulasi kebijakan pariwisata. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di daerah tersebut. Peningkatan lama tinggal wisatawan diharapkan akan berdampak langsung pada  peningkatan  okupansi  hotel  dan  permintaan  terhadap  layanan  penyedia  jasa  wisata.  Hal  ini  tidak hanya  akan  menguntungkan  industri  pariwisata  secara  keseluruhan,  tetapi  juga  akan  memberi  manfaat
ekonomi  yang  signifikan  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur.  Strategi kebijakan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi wisata, hingga pengembangan produk wisata yang unik dan menarik. Dengan demikian, Dinas Pariwisata bekerja untuk memastikan bahwa setiap aspek kebijakan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan  ekspektasi wisatawan serta mendukung  pertumbuhan  ekonomi lokal. Keterlibatan  aktif dari  berbagai pemangku  kepentingan,  termasuk  pengusaha  lokal,  komunitas,  dan  pemerintah  daerah,  menjadi  kunci dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan ini secara efektif.
Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur,  yang  berperan  sebagai  pelaksana kebijakan  pariwisata,  berusaha  memenuhi  kepentingan  yang  dapat  memacu  dampak  ekonomi  yang signifikan.  Jika  kedua  kepentingan  ini  terpenuhi,  pertumbuhan  ekonomi  di  sektor  pariwisata  dapat berkembang dengan  baik, menghasilkan efek pengganda bagi sektor terkait. Masyarakat, sebagai warga negara dan aktor penting dalam kebijakan, berperan dalam formulasi kebijakan pariwisata. Mereka memiliki kepentingan dan aspirasi yang patut diperjuangkan menjadi kebijakan yang menguntungkan. Kepentingan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, termasuk dalam kebijakan pariwisata, sangat terkait dengan  kehidupan  mereka.  Sangadi,  sebagai  pemimpin  desa,  memiliki  kepentingan  utama  dalam kesejahteraan  masyarakat  sekitar  objek  wisata.  Semua  Sangadi  berkepentingan  agar  objek  wisata mendapatkan perhatian pemerintah dan menjadi fokus kebijakan, yang jika terwujud, dapat menguntungkan masyarakat secara langsung.
Peningkatan  kunjungan  wisatawan  karena  kebijakan  pariwisata  berpotensi  meningkatkan pendapatan  masyarakat  sekitar  objek  wisata.  Masyarakat  juga  berkepentingan  dalam  pembangunan infrastruktur, seperti akses jalan menuju objek wisata, yang memudahkan mereka. Pengelola objek wisata di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur  membutuhkan  kebijakan  pariwisata  dan  regulasi  daerah  yang efektif untuk pengelolaan objek wisata, yang mendukung operasional dan pengembangan mereka. Sektor pariwisata  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur  memiliki  potensi  besar  dalam  menghasilkan keuntungan  ekonomi,  baik  bagi  masyarakat  maupun  pemerintah.  Wisatawan  yang  berwisata  di  daerah tersebut  berkontribusi  pada  perekonomian  lokal  melalui  pengeluaran  akomodasi,  transportasi,  pembelian cinderamata, dan keperluan lain.
Berdasarkan pernyataan informan dalam penelitian ini, terdapat kesesuaian antara sumber-sumber berbeda  yang  menyatakan  bahwa  kebijakan  pariwisata  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur  telah memberikan dampak positif. Kebijakan ini telah menghasilkan efek pengganda dalam perekonomian lokal dan  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Setiap  kebijakan  publik  memiliki  hambatan  dalam implementasinya,  termasuk  kebijakan  pariwisata  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur.  Hambatan- hambatan  ini  harus  segera  diatasi  agar  kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  bermanfaat  bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serius dalam mengelola pariwisata tetapi masih  kekurangan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Kerjasama  dengan  masyarakat  lokal  penting,  tetapi masih  terdapat  kurangnya  kesadaran,  termasuk  dalam  hal  pembayaran  tiket  masuk  objek  wisata  oleh masyarakat  lokal.  Komitmen  tinggi  dari  bupati  dan  kesadaran  masyarakat  lokal  diperlukan  untuk mendukung kebijakan pariwisata. Masyarakat harus menjaga dan mentaati peraturan, termasuk membayar tiket masuk objek wisata meskipun mereka merupakan penduduk sekitar (Movahedi et al., 2020).
Selain hambatan SDM, terdapat juga hambatan geografis dalam pengembangan pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berinovasi dalam menciptakan objek wisata baru yang dapat  menjadi  ikon  wisata  (Sushanti  dan  Kurniawaqn,  2018).  Legitimasi  kebijakan  pengembangan pariwisata  sedang  diproses  melalui  penyelesaian  RIPPARDA  dan  Peraturan  Bupati  baru  terkait  Desa Wisata.  Masyarakat  di  sekitar  objek  wisata  berperan  dalam  mendukung  program  pariwisata,  termasuk menyediakan fasilitas parkir dan berwirausaha sebagai pedagang. Upaya ini meningkatkan perekonomian desa  dan  masyarakat.  Pengelolaan  manajemen  dari  kelembagaan  baru  dan  pemahaman  tentang deformitas  politik  pariwisata  diperlukan  untuk  wawasan  mendalam  tentang  cara  pengelolaan  dan pengembangan pariwisata dalam konteks politik.
Keputusan Kebijakan. Pariwisata dibuat, oleh siapa, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor apa.  Ini  melibatkan  analisis  terhadap  dinamika  politik,  interaksi  antara  berbagai  pemangku  kepentingan, dan peran aktor politik dalam menentukan arah kebijakan pariwisata. Ditemukan bahwa penetapan 35 desa wisata tidak disosialisasikan dengan baik oleh para kepala desa sehingga mereka mempunyai kepentingan sendiri untuk memakai anggaran untuk lainnya bukan untuk kepentingan pengembangan pariwisata.
Tujuan dan Prioritas. Bagaimana tujuan dan prioritas dalam pengembangan pariwisata dipilih dan dirumuskan. Pemahaman tentang pemaknaan di balik pilihan-pilihan ini dapat membantu mengidentifikasi apakah  kebijakan  pariwisata  difokuskan  pada  pertumbuhan  ekonomi,  pelestarian  lingkungan, pengembangan sosial, atau tujuan lainnya. Prioritas yang dikembangkan adalah BUMDes namun demikian tidak  untuk  prioritas  pengembangan  desa  wisata  tetapi  lebih  pada  pemanfaatan  untuk  kepentingan kekuasaan.
Alokasi  Sumber  Daya. Termasuk  anggaran,  infrastruktur,  dan  personil,  ditentukan  untuk  sektor pariwisata.  Ini  mencakup  analisis  terhadap  bagaimana  kepentingan  politik  dapat  mempengaruhi  alokasi sumber daya ini. Ditemukan bahwa kepala desa tidak tahu soal dana afirmasi digunakan untuk wisata pada target PADes belum dibuat.
Partisipasi  Masyarakat. Partisipasi  masyarakat  lokal  dalam  pengambilan  keputusan  pariwisata dipromosikan atau dibatasi oleh politik pariwisata. Pemahaman tentang hubungan antara aktor politik dan masyarakat  lokal  dapat  memberikan  wawasan  tentang  sejauh  mana  aspirasi  dan  kebutuhan  komunitas dipertimbangkan dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat tidak bisa membedakan desa wisata dan wisata  desa  serta  tidak  disosialisasikan  dengan  baik  tentang  desa  wisata  sehingga  konflik  kepentingan menjadi lebih menjauhkan pengembangan desa wisata.
Dampak  Sosial  dan  Lingkungan. Kebijakan  pariwisata  memengaruhi  masyarakat  lokal  dan lingkungan.  Ini  mencakup  pertimbangan  tentang  bagaimana  politik  pariwisata  dapat  mempengaruhi keberlanjutan sosial dan lingkungan di destinasi pariwisata. Masyarakat merasa senang dengan penetapan desa  wisata  tetapi  tidak  sepakat  menerima  tamu  datang  ke  desa  mereka  sehingga  ini  menjadi  anomali pada  saat  kunjungan  wisata  yang  dilakukan  oleh  tamu  domestik  dan  diprediksi  akan  lebih  parah  jika kedatangan tamu dari luar negeri.
Sam Sachrul Mamonto, Muhammad, Gustiana A. Kambo, Magdalena Wullur
Keterwakilan dan Kepentingan Spesifik. Analisis tentang keterwakilan dan kepentingan kelompok- kelompok  spesifik  dalam  politik  pariwisata,  termasuk  industri  pariwisata,  kelompok  masyarakat  adat, kelompok  lingkungan,  dan  sektor  swasta.  Masyarakat  memiliki  kepentingan  untuk  pembangunan  padat karya bukan pada pengembangan pariwisata.
Studi pengembangan pariwisata dalam perspektif kelembagaan, khususnya pada kelembagaan baru, melibatkan  analisis  tentang  bagaimana  struktur,  fungsi,  dan  peran  kelembagaan  dalam  mengelola  dan mengembangkan sektor pariwisata di suatu wilayah atau negara.
Identifikasi Masalah dan Peluang. Kelembagaan baru dalam pengembangan pariwisata sering kali muncul karena adanya masalah yang belum terpecahkan atau peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Studi awal harus mencakup identifikasi masalah utama yang dihadapi dalam sektor pariwisata dan juga peluang yang dapat ditingkatkan.
Peran  Kelembagaan. Analisis  peran  yang  dimainkan  oleh  berbagai  kelembagaan  dalam  industri pariwisata penting. Ini dapat mencakup pemerintah, badan pariwisata, pihak swasta, LSM, dan kelompok masyarakat setempat. Studi ini akan membantu dalam menentukan bagaimana peran baru dapat mengisi celah atau meningkatkan peran yang ada.
Struktur Organisasi. Pemahaman tentang struktur organisasi kelembagaan baru sangat penting. Ini mencakup  komposisi  dewan  direksi,  keanggotaan,  hierarki,  dan  mekanisme  pengambilan  keputusan. Struktur organisasi yang baik dapat memfasilitasi kerja sama yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat.
Sumber Daya. Ketersediaan sumber daya seperti  anggaran, personil, dan infrastruktur juga harus dianalisis.  Kelembagaan  baru  mungkin  perlu  mengidentifikasi  sumber  daya  tambahan  atau  mencari  cara untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efisien.
Kebijakan  dan  Regulasi. Penyelidikan  tentang  kerangka  hukum  dan  regulasi  yang  mengatur industri pariwisata di wilayah atau negara tersebut sangat penting. Ini akan membantu kelembagaan baru dalam memastikan bahwa operasinya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Keterlibatan Pihak Terkait. Studi ini juga perlu mempertimbangkan keterlibatan aktor-aktor utama dalam  industri  pariwisata,  seperti  pemilik  usaha  pariwisata,  komunitas  lokal,  dan  organisasi  non- pemerintah.  Membangun  dukungan  dan  keterlibatan  dari  pihak-pihak  ini  adalah  kunci  dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
Evaluasi  Dampak. Setelah  kelembagaan  baru  didirikan,  penting  untuk  terus  memantau  dan mengevaluasi  dampaknya  terhadap  pengembangan  pariwisata.  Ini  melibatkan  pemantauan  kinerja, pengukuran  pencapaian  tujuan,  dan  penyesuaian  strategi  jika  diperlukan.  Penekan  dalam  perspektif kelembagaan  baru,  studi  pengembangan  pariwisata  dapat  difokuskan  pada  pemahaman  tentang  "Politik Pariwisata."  Politik  Pariwisata  mengacu  pada  pemaknaan  atas  bagaimana  kebijakan,  keputusan,  dan tindakan terkait pariwisata diputuskan, dirancang, dan dilaksanakan oleh  aktor-aktor  politik dan lembaga- lembaga terkait dalam suatu wilayah atau negara.
Sam Sachrul Mamonto, Muhammad, Gustiana A. Kambo, Magdalena Wullur

## SIMPULAN
Pemahaman  tentang  Politik  Pariwisata  penting  karena  mencerminkan  bagaimana  kebijakan  dan praktik  dalam  industri  pariwisata  dikendalikan,  dan  bagaimana  kebijakan-kebijakan  ini  dapat  berdampak pada  berbagai  aspek,  mulai  dari  ekonomi  hingga  budaya  dan  lingkungan.  Analisis  ini  dapat  membantu dalam  merancang  strategi  kelembagaan  baru  yang  lebih  responsif  dan  berkelanjutan  dalam mengembangkan  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur.  Pentingnya  pengawasan pada  keberpihakan  anggaran  untuk  desa  yang  terlepas  dari  dampak  politik  pada  pengembangan  desa wisata.  Selanjutnya  pengembangan  BUMDes  harus  disterilkan  dari  kepentingan  kepala  desa  yang menggunakan  BUMDes  untuk  kepentingan  pribadi  dengan  beralasan  bahwa  tidak  paham  cara pengembangan desa wisata. Penelitian kedepannya diharapkan dapat meneliti tentang konflik kepentingan secara terintegrasi dengan APBN dan APBD Provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
ACLC KPK. (2023). Konflik Kepentingan. https://aclc.kpk.go.id
BPS. (2020). Sulawesi Utara dalam Angka
Craik,  J.  (1991).  Resorting  to  Tourism:  Cultural  Policies  for  Tourism  Development  in  Australia.  North Sydney: Allen & Unwin
Dunn, William. (1999). Analisa Kebijakan Publik. (Samodra Wibawa, Penerjemah).Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Fuqoha. (2015). Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaran Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional  swala  :  Jurnal  Administrasi  Negara  (dalam  bahasa  Inggris).  3  (3):  30. doi:10.30656/sawala.v3i3.288. ISSN 2598-4039.
Furkan,  L. M., H. Sudiartha  dan Agusdin.  (2016). Dinamika Inovasi Pada Kluster Industri Pariwisata Bali melalui  Kerjasama  Pemerintah  Universitas  Industri. Jurnal  Ilmu  Manajemen  dan  Bisnis. e-ISSN: 2477-1767, Vol. 4, No. 2.
Indriani, E. (2020). Membangun Daya Saing Industri Kreatif-Pariwisata Berbsis Kearifan Lokal Menuju One Village One Product . Jurnal Ekonomi dan Perbankan. ISSN: 2579-5597, Vol. 5, No. 1.
Maesa,  R. and D.  Wulandari.  (2018).  The  Development  of  Creative  Economy:  Case  Study  of  Jodipan Colorful Village in Malang. Universitas Negeri Malang Economics Development Analysis Journal. Vol. 7 (3).
Movahedi, R., L. Z. Sayar, M. Pouya, G. Aeini, and M. Bahadori. (2020). Factor Affecting Rural Tourism Cluster Development (Case Study: Ashtaran Village, Touyserkan Country). Journal of Research and Rural Planning, e-ISSN: 2383-245, Vol. 9, No. 3, serial No. 30: 53-69.
Nugroho D. R. (2004). Kebijakan Publik (formulasi implemetasi dan evaluasi). PT. Gramedia: Jakarta.
Parson, S. (2006). Public Policy. Kencana Premada Group: Jakarta.
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
Rose, R. (1969). The Power Elite. New York, Oxford University Press.
Simmons,  Robert  H.and  Dvorin,  Eugene  P.(1977).  Public  Administration:  Value,  Policy  and  Change. Washingthon, DC: Alfred Publishing Co.Inc
Singgalen,  Y.  A.,  G.  Sasongko,  and  P.  G.  Wiloso.  (2019).  Community  Participation  in  Regional  Tourim Development:  A  Case  Study  in  North  Halmahera  Regency-Indonesia.  Regional  Development, Entrepreneurship and Sustainaibility Center.
Spillane J. J, (1987). Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya, Yogyakarta, Kanisius.
Sudibya, B. (2018). Wisata dan Desa Wisata. Jurnal Bappeda Litabang. Vol.1, No 1, April: 21-25.
Sulistiyana, D. B., & Seran, G. G. (2016). Pengelolaan Konflik Kepentingan. dalam Modul Intergritas Bisnis KPK, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Jakarta.
Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Desa Wisata Nomor 143 Tahun 2018
Susanty,  A.,  N.  B.  Puspitasari,  dan  C.  Valinda.  (2017).  Pengembangan  Strategi  Pariwisata  Berbasis Ecotourism pada  Klaster  Pariwisata,  Borobudur-Dieng,  Jawa  Tengah. Jurnal  Teknik  Industri, Universitas Dipenogoro . Vol. XII, No. 1.
Sushanti, I. R. and A. Kurniawan. (2018). Konsep Kampung Wisata Belanja Berkelanjutan Klaster Industri Kerajinan Mutiara, Emas dan Perak (MEP) di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Jurnal Planoearth. ISSN 2502-5031, Vol. 3, Hal. 23-29.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Zen,  M.  H and D.  Wulandari.  (2016).  Development  Strategy  of  the  Tourism  Industry  in  Banyuwangi Regency  (Case  Study:  Natural  Park  Ijen  Crater  Banyuwangi). IOSR  Journal  of  Business  and Management. e-ISSN: 2278-487X, Vol. 18, Issue 8, Ver. 1: 41-47
Zendrato, S. K. (2014). Kebudayaan dan Pariwisata Nias. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media

## PROFIL SINGKAT
Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si. lahir di Modayang, 16 Desember 1973 merupakan mahasiswa yang sedang  menempuh  pendidikan  Program  Doktoral  di  program  studi  Ilmu  Politik  Universitas  Hasanuddin Makassar.