## PENGELOLAAN KELEMBAGAAN BUMDes
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAN DAN KEBERLANJUTAN DESA
Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi e-mail: asadi.bwi@gmail.com
The  independence  and  sustainability  of  BUMDes  is  part  of  the  ideals  of national development. As one of the economic institutions that operate in rural areas,  BUMDes  must  have  differences  with  economic  institutions  in  general. This  is  intended  so  that  the  existenc contribute  significantly  to  the  improvement  of  the  welfare  of  villagers.  The purpose  of  bumdes  institutional  management  is  to  provide  services  for productive  business,  especially  for  rural  poor  groups,  reduce  the  prac rent and the release of money, create equitable effort, and increase the income of  rural  communities.    As  for  this  research,  using  qualitative  research  is  a traditional understanding process based on methodological research of various social or human problems. While the data and data sources needed in this study are; primary data and skunder data. There are primary data, namely: 1) Focus group  discussion  (FGD),  and  discussions  based  on  questions  that  have  been prepared  by  researchers  2)  Observation researcher  analyzes  the  results  of  the  interview.  The  results  showed  that  the institutional  management  of  BUMDes  can  improve  village  service  standards, and  must  always  be  improved  so  that  the  improvement  of  independence, sustainability,  and  village  defense  can  be  achieved  in  accordance  with  the principles  in  the  institutional  management  of  BUMDes:  1)  Cooperative,  2) Participatory,  3)  Emancipatory,  4)  Transparent,  5)  Accountable,  6) Sustainable. Thus BUMDes can put forward rural  communities  to  increase  and  accelerate  rural  economic  growth.  One  of the main points is the support and supot of the village government in an effort to increase village independence in the pre
Keywords: Bumdes Management, Independence, Village Sustainability

## PENGELOLAAN KELEMBAGAAN BUMDes DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN KEBERLANJUTAN DESA
Moh. As’adi, Ansari
Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi asadi.bwi@gmail.com, Ansaridosen1@gmail.com

## Abstract
ependence  and  sustainability  of  BUMDes  is  part  of  the  ideals  of national development. As one of the economic institutions that operate in rural areas,  BUMDes  must  have  differences  with  economic  institutions  in  general. This  is  intended  so  that  the  existence  and  performance  of  BUMDes  is  able  to contribute  significantly  to  the  improvement  of  the  welfare  of  villagers.  The purpose  of  bumdes  institutional  management  is  to  provide  services  for productive  business,  especially  for  rural  poor  groups,  reduce  the  prac rent and the release of money, create equitable effort, and increase the income of  rural  communities.    As  for  this  research,  using  qualitative  research  is  a traditional understanding process based on methodological research of various an problems. While the data and data sources needed in this study are; primary data and skunder data. There are primary data, namely: 1) Focus group  discussion  (FGD),  and  discussions  based  on  questions  that  have  been prepared  by  researchers  2)  Observation  3)  Interviewing  in  depth,  then  the researcher  analyzes  the  results  of  the  interview.  The  results  showed  that  the institutional  management  of  BUMDes  can  improve  village  service  standards, and  must  always  be  improved  so  that  the  improvement  of  independence, sustainability,  and  village  defense  can  be  achieved  in  accordance  with  the principles  in  the  institutional  management  of  BUMDes:  1)  Cooperative,  2) Participatory,  3)  Emancipatory,  4)  Transparent,  5)  Accountable,  6) Sustainable. Thus BUMDes can put forward the principle of gotong royong for rural  communities  to  increase  and  accelerate  rural  economic  growth.  One  of the main points is the support and supot of the village government in an effort to increase village independence in the pre-economic builder of the community.
Bumdes Management, Independence, Village Sustainability
DIRIAN
ependence  and  sustainability  of  BUMDes  is  part  of  the  ideals  of national development. As one of the economic institutions that operate in rural areas,  BUMDes  must  have  differences  with  economic  institutions  in  general.
e  and  performance  of  BUMDes  is  able  to contribute  significantly  to  the  improvement  of  the  welfare  of  villagers.  The purpose  of  bumdes  institutional  management  is  to  provide  services  for productive  business,  especially  for  rural  poor  groups,  reduce  the  practice  of rent and the release of money, create equitable effort, and increase the income of  rural  communities.    As  for  this  research,  using  qualitative  research  is  a traditional understanding process based on methodological research of various an problems. While the data and data sources needed in this study are; primary data and skunder data. There are primary data, namely: 1) Focus group  discussion  (FGD),  and  discussions  based  on  questions  that  have  been
3)  Interviewing  in  depth,  then  the researcher  analyzes  the  results  of  the  interview.  The  results  showed  that  the institutional  management  of  BUMDes  can  improve  village  service  standards, and  must  always  be  improved  so  that  the  improvement  of  independence, sustainability,  and  village  defense  can  be  achieved  in  accordance  with  the principles  in  the  institutional  management  of  BUMDes:  1)  Cooperative,  2) Participatory,  3)  Emancipatory,  4)  Transparent,  5)  Accountable,  6)
the principle of gotong royong for rural  communities  to  increase  and  accelerate  rural  economic  growth.  One  of the main points is the support and supot of the village government in an effort to
e community.
Bumdes Management, Independence, Village Sustainability

## Moh. As’adi Ansari
Kemandirian  dan  keberlajutan  BUMDes  merupakan  bagian  dari  cita pembagunan nasional.  Sabagai  salah satu  lembaga ekonomi yang bereoperasi dipedesaan,  BUMDes  harus pada  umumnya.  Ini  dimaksudkan  agar  keberadaan  dan  kinerja  BUMDes mampu  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  peningkatan kesejahteraan  warga  desa.  Tujuan  pengelolaan  kelembagaan  BUMDes  untuk memberikan  pelayanan  kebutuhan  untuk  usaha  produktif  terutama  bagi kelompok  miskin  di  pedesaan,  mengurangi  praktik  ijon  (rente)  dan  pelepasan uang,  menciptakan  pemerataan  berusaha,  dan  meningkatkan  pendapatan masyarakat  desa.    Adapun  penelitian  ini,  menggunakan  penelit yaitu  sebuah  proses  pemahaman  tradisional  berdasarkan  penelitian metodologis  dari  berbagai  masalah  sosial  atau  manusia.  Sedangkan  data  dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu; data primer dan data skunder.  Adapaun  data  pri diskusi  yang  didasarkan  pada  pertanyaan peneliti  2)  Observasi  3)  Mewawancara  secara  mendalam,  kemudian  peneliti menganalis  hasil  dari  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  ba pengelolaan  kelembagaan  BUMDes  dapat  peningkatan  standar  pelayanan desa,  dan    harus  selalu  ditingkatkan  agar  penigkatan  kemandirian, keberlanjutan,  dan  ketahan  desa  dapat  tercapai  sesuai  dengan  prinsip dalam  pengelolaan  kelembagaan  BUMDes:  1) Emansipatif,  4)  Transparan,  5)  Akuntabel,  6)  Sustainabel.  Dengan  demikian BUMDes  dapat  mengedepankan  prinsip  gotong  royong  bagi  masyarakat  desa untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi perdesaan. Salah satu point paling utama yaitu dukungan dan supot dari pemerintah desa dalam upaya  meningkatkan  kemandirian  desa  dalam  pembangun  prekonomian masyarakat.
Kata Kunci: Pengelolaan BUMDes, Kemandirian, Keberlanjutan Desa

## A. PENDAHULUAN
Usaha  yang  dijalankan  oleh  masya bagian  dari  desa  karena  BUMDes  bertujuan  untuk  memajukan  perekonomian  desa  dan meningkatkan kemandirian desa.
BUMDes,  sebagai  tulang  punggung  perekonomian  masyarakat,  berperan  sebagai organisasi  sosial  dan  komersia utama, yaitu: 1). BUMDes 2). Dana dari desa 51% Dana yang diperoleh dari masyarakat melalui  saham  (saham  atau  penyertaan)  49%  3)  Operasi  berdasarkan  filosofi  bisnis  dan berdasarkan budayanya 4) Wilayah dialokasikan  terhadap  peningkatan  SDM  masyarakat  dan  anggota  6)  Dukungan  dari komite desa. Usaha tersebut harus diawasi oleh permeintah desa. Dalam mengembangkan

## Abstrak
Kemandirian  dan  keberlajutan  BUMDes  merupakan  bagian  dari  cita pembagunan nasional.  Sabagai  salah satu  lembaga ekonomi yang bereoperasi dipedesaan,  BUMDes  harus  memiliki  perbedaan  dengan  lembaga  ekonomi pada  umumnya.  Ini  dimaksudkan  agar  keberadaan  dan  kinerja  BUMDes mampu  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  peningkatan kesejahteraan  warga  desa.  Tujuan  pengelolaan  kelembagaan  BUMDes  untuk
layanan  kebutuhan  untuk  usaha  produktif  terutama  bagi kelompok  miskin  di  pedesaan,  mengurangi  praktik  ijon  (rente)  dan  pelepasan uang,  menciptakan  pemerataan  berusaha,  dan  meningkatkan  pendapatan masyarakat  desa.    Adapun  penelitian  ini,  menggunakan  penelitian  kualitatif yaitu  sebuah  proses  pemahaman  tradisional  berdasarkan  penelitian metodologis  dari  berbagai  masalah  sosial  atau  manusia.  Sedangkan  data  dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu; data primer dan data skunder.  Adapaun  data  primer  yaitu:  1)  Focus  group  discussion  (FGD),  dan diskusi  yang  didasarkan  pada  pertanyaan-pertanyaan  yang  sudah  disiapkan peneliti  2)  Observasi  3)  Mewawancara  secara  mendalam,  kemudian  peneliti menganalis  hasil  dari  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  ba pengelolaan  kelembagaan  BUMDes  dapat  peningkatan  standar  pelayanan desa,  dan    harus  selalu  ditingkatkan  agar  penigkatan  kemandirian, keberlanjutan,  dan  ketahan  desa  dapat  tercapai  sesuai  dengan  prinsip dalam  pengelolaan  kelembagaan  BUMDes:  1)  Kooperatif,  2)  Partisipatif,  3) Emansipatif,  4)  Transparan,  5)  Akuntabel,  6)  Sustainabel.  Dengan  demikian BUMDes  dapat  mengedepankan  prinsip  gotong  royong  bagi  masyarakat  desa untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi perdesaan. Salah nt paling utama yaitu dukungan dan supot dari pemerintah desa dalam upaya  meningkatkan  kemandirian  desa  dalam  pembangun  prekonomian
Pengelolaan BUMDes, Kemandirian, Keberlanjutan Desa
Usaha  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  lokal  (BUMDes)  milik  desa  merupakan bagian  dari  desa  karena  BUMDes  bertujuan  untuk  memajukan  perekonomian  desa  dan meningkatkan kemandirian desa.
BUMDes,  sebagai  tulang  punggung  perekonomian  masyarakat,  berperan  sebagai organisasi  sosial  dan  komersial  BUMDes  sebagai  organisasi  komersial  dengan  ciri  yang utama, yaitu: 1). BUMDes 2). Dana dari desa 51% Dana yang diperoleh dari masyarakat melalui  saham  (saham  atau  penyertaan)  49%  3)  Operasi  berdasarkan  filosofi  bisnis  dan berdasarkan budayanya 4) Wilayah berdang/usaha yang telah dikuasai 5) Pendapatan akan dialokasikan  terhadap  peningkatan  SDM  masyarakat  dan  anggota  6)  Dukungan  dari komite desa. Usaha tersebut harus diawasi oleh permeintah desa. Dalam mengembangkan
Kemandirian  dan  keberlajutan  BUMDes  merupakan  bagian  dari  cita-cita pembagunan nasional.  Sabagai  salah satu  lembaga ekonomi yang bereoperasi
memiliki  perbedaan  dengan  lembaga  ekonomi pada  umumnya.  Ini  dimaksudkan  agar  keberadaan  dan  kinerja  BUMDes mampu  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  peningkatan kesejahteraan  warga  desa.  Tujuan  pengelolaan  kelembagaan  BUMDes  untuk
layanan  kebutuhan  untuk  usaha  produktif  terutama  bagi kelompok  miskin  di  pedesaan,  mengurangi  praktik  ijon  (rente)  dan  pelepasan uang,  menciptakan  pemerataan  berusaha,  dan  meningkatkan  pendapatan ian  kualitatif yaitu  sebuah  proses  pemahaman  tradisional  berdasarkan  penelitian metodologis  dari  berbagai  masalah  sosial  atau  manusia.  Sedangkan  data  dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu; data primer dan data
mer  yaitu:  1)  Focus  group  discussion  (FGD),  dan pertanyaan  yang  sudah  disiapkan peneliti  2)  Observasi  3)  Mewawancara  secara  mendalam,  kemudian  peneliti menganalis  hasil  dari  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa, pengelolaan  kelembagaan  BUMDes  dapat  peningkatan  standar  pelayanan desa,  dan    harus  selalu  ditingkatkan  agar  penigkatan  kemandirian, keberlanjutan,  dan  ketahan  desa  dapat  tercapai  sesuai  dengan  prinsip-prinsip
Kooperatif,  2)  Partisipatif,  3) Emansipatif,  4)  Transparan,  5)  Akuntabel,  6)  Sustainabel.  Dengan  demikian BUMDes  dapat  mengedepankan  prinsip  gotong  royong  bagi  masyarakat  desa untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi perdesaan. Salah nt paling utama yaitu dukungan dan supot dari pemerintah desa dalam upaya  meningkatkan  kemandirian  desa  dalam  pembangun  prekonomian
Pengelolaan BUMDes, Kemandirian, Keberlanjutan Desa
rakat  lokal  (BUMDes)  milik  desa  merupakan bagian  dari  desa  karena  BUMDes  bertujuan  untuk  memajukan  perekonomian  desa  dan
BUMDes,  sebagai  tulang  punggung  perekonomian  masyarakat,  berperan  sebagai l  BUMDes  sebagai  organisasi  komersial  dengan  ciri  yang utama, yaitu: 1). BUMDes 2). Dana dari desa 51% Dana yang diperoleh dari masyarakat melalui  saham  (saham  atau  penyertaan)  49%  3)  Operasi  berdasarkan  filosofi  bisnis  dan
berdang/usaha yang telah dikuasai 5) Pendapatan akan dialokasikan  terhadap  peningkatan  SDM  masyarakat  dan  anggota  6)  Dukungan  dari komite desa. Usaha tersebut harus diawasi oleh permeintah desa. Dalam mengembangkan
usaha,  Anda  harus  selalu menekankan  prin dengan  karakteristik,  keterampilan,  dan  sumber  daya  lokal  setiap  desa.  Peraturan tambahan BUMDes diatur dengan peraturan daerah (Perda).
Tanggung  jawab  dan  fungsi  pemerintah  dalam  menyebarluaskan  informasi  d mengedukasi  masyarakat  pedesaan  tentang  pentingnya  BUMDes  dalam  meningkatkan kepentingan  masyarakat  secara  umum.  Melalui  pemerintah  desa,  masyarakat  aktif,  peka dan siap dibangun. Oleh karenanya, harus mengadopsi konsep sistem ekonomi baru, yaitu sistem  ekonomi  dengan  fungsi  sosial  dan  komersial,  sesuai  dengan  karakteristik  desa, nilai-nilai kehidupan dan menghormati.
Bagaimana  seharusnya  perusahaan  komersial  mengoperasikan  BUMDes  secara profesional  dan  mengapa?  Karena  ini  adalah  fungsi  perusahaan.  Di  si berdirinya BUMDes, penguatan ekonomi mikro kelompok masyarakat telah memperoleh peluang untuk pengembangan kapasitas.
Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  apabila  dalam  proses  pembentukan  atau pendirian BUMDes banyak melibatkan masyarakat unt muyawarah  desa.  Kemandirian  dan  keberlajutan  merupakan  prinsip  gotong  royong  bagi masyarakat desa untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi perdesaan. Salah satu point paling utama yaitu dukungan dan supot da meningkatkan  kemandirian  desa  dalam  pembangun  prekonomian  masyarakat.  Selain  itu, peningkatan  standar  pelayanan  desa  harus  selalu  ditingkatkan  agar  penigkatan kemandirian, keberlanjutan, dan ketahan desa dapat tercapai sesuai
BUMDes  adalah  badan  hukum  yang  membawahi  berbagai pedesaan, termasuk keuangan/lembaga keuangan mikro,  dan UMKM. Saat ini, BUMDes memiliki  peluang  yang  sangat  besar  dalam  menjalankan  dan  mengelola  kesejahteraan masyarakat  desa  melalui  BUMDes  seperti  memberikan  layanan  yang  memenuhi standar, distribusi,  perdagangan  hasil  pertanian,  dan  usaha  skala  kecil  (ibu perdesaan).

## B. METODE PENELITIAN
Studi pengelolaan BUMDes merupakan penelitian kualitatif. Creswell mengatakan: 128 "Penelitian  kualitatif  adalah  proses  pemahaman  tradisional  berdasarkan penelitian  metodologis  dari  berbagai  masalah  sosial  atau  manusia.  Peneliti  membuat gambar  yang  kompleks  dan  komprehensif,  menganalisis  teks,  memberikan  pandangan informasi  rinci  dan  melakukan  penelitian  di  lingkungan  alam.  Metode  kualitatif merupakan  metode  yang  didasakan  pada  fenomina  atau  kondisi  sosial  yang  dialami masyarakat.  Data  dan  sumber  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer dan data skunder.
127 Pusat Penelitian Dinamika Siste Fakultas Ekonomi, UB, Malang, 2007, 4.
128 Creswell, John W. Desain Penelitian: Metode Kualitatif dan Kuantitatif,
KKUI, Jakarta, 2002, 40.
129 Fauzi,  A.  R.,  &  Ansari,  A.  (2020).  ANALISIS  YURIDIS  PERJANJIAN  JUAL  BELI  MELALUI  MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UNDANG

## Pengelolaan Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |
usaha,  Anda  harus  selalu menekankan  prinsip  efisiensi  dan  efektivitas  untuk  beradaptasi dengan  karakteristik,  keterampilan,  dan  sumber  daya  lokal  setiap  desa.  Peraturan tambahan BUMDes diatur dengan peraturan daerah (Perda). 127
Tanggung  jawab  dan  fungsi  pemerintah  dalam  menyebarluaskan  informasi  d mengedukasi  masyarakat  pedesaan  tentang  pentingnya  BUMDes  dalam  meningkatkan kepentingan  masyarakat  secara  umum.  Melalui  pemerintah  desa,  masyarakat  aktif,  peka dan siap dibangun. Oleh karenanya, harus mengadopsi konsep sistem ekonomi baru, yaitu ekonomi  dengan  fungsi  sosial  dan  komersial,  sesuai  dengan  karakteristik  desa, nilai kehidupan dan menghormati.
Bagaimana  seharusnya  perusahaan  komersial  mengoperasikan  BUMDes  secara profesional  dan  mengapa?  Karena  ini  adalah  fungsi  perusahaan.  Di  si berdirinya BUMDes, penguatan ekonomi mikro kelompok masyarakat telah memperoleh peluang untuk pengembangan kapasitas.
Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  apabila  dalam  proses  pembentukan  atau pendirian BUMDes banyak melibatkan masyarakat untuk menjadi partisipasi aktif dalam muyawarah  desa.  Kemandirian  dan  keberlajutan  merupakan  prinsip  gotong  royong  bagi masyarakat desa untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi perdesaan. Salah satu point paling utama yaitu dukungan dan supot dari pemerintah desa dalam upaya meningkatkan  kemandirian  desa  dalam  pembangun  prekonomian  masyarakat.  Selain  itu, peningkatan  standar  pelayanan  desa  harus  selalu  ditingkatkan  agar  penigkatan kemandirian, keberlanjutan, dan ketahan desa dapat tercapai sesuai dengan tujuan utama.
BUMDes  adalah  badan  hukum  yang  membawahi  berbagai entitas pedesaan, termasuk keuangan/lembaga keuangan mikro,  dan UMKM. Saat ini, BUMDes memiliki  peluang  yang  sangat  besar  dalam  menjalankan  dan  mengelola  kesejahteraan
at  desa  melalui  BUMDes  seperti  memberikan  layanan  yang  memenuhi standar,
distribusi,  perdagangan  hasil  pertanian,  dan  usaha  skala  kecil  (ibu-ibu  rumah  tangga

## METODE PENELITIAN
Studi pengelolaan BUMDes merupakan penelitian kualitatif. Creswell
"Penelitian  kualitatif  adalah  proses  pemahaman  tradisional  berdasarkan penelitian  metodologis  dari  berbagai  masalah  sosial  atau  manusia.  Peneliti  membuat gambar  yang  kompleks  dan  komprehensif,  menganalisis  teks,  memberikan  pandangan rinci  dan  melakukan  penelitian  di  lingkungan  alam.  Metode  kualitatif merupakan  metode  yang  didasakan  pada  fenomina  atau  kondisi  sosial  yang  dialami masyarakat.  Data  dan  sumber  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  data 129 Adapaun data primer yaitu: 1) Focus group discussion (FGD),
Pusat Penelitian Dinamika Sistem Pengembangan (PPDSP), Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Pedesaan,
Fakultas Ekonomi, UB, Malang, 2007, 4.
Desain Penelitian: Metode Kualitatif dan Kuantitatif, Terjemahan: Kelas III dan Kelas IV
.,  &  Ansari,  A.  (2020).  ANALISIS  YURIDIS  PERJANJIAN  JUAL  BELI  MELALUI  MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

## Dalam Upaya ....
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |   67
sip  efisiensi  dan  efektivitas  untuk  beradaptasi dengan  karakteristik,  keterampilan,  dan  sumber  daya  lokal  setiap  desa.  Peraturan
Tanggung  jawab  dan  fungsi  pemerintah  dalam  menyebarluaskan  informasi  dan mengedukasi  masyarakat  pedesaan  tentang  pentingnya  BUMDes  dalam  meningkatkan kepentingan  masyarakat  secara  umum.  Melalui  pemerintah  desa,  masyarakat  aktif,  peka dan siap dibangun. Oleh karenanya, harus mengadopsi konsep sistem ekonomi baru, yaitu ekonomi  dengan  fungsi  sosial  dan  komersial,  sesuai  dengan  karakteristik  desa,
Bagaimana  seharusnya  perusahaan  komersial  mengoperasikan  BUMDes  secara profesional  dan  mengapa?  Karena  ini  adalah  fungsi  perusahaan.  Di  sisi  lain,  sejak berdirinya BUMDes, penguatan ekonomi mikro kelompok masyarakat telah memperoleh
Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  apabila  dalam  proses  pembentukan  atau uk menjadi partisipasi aktif dalam muyawarah  desa.  Kemandirian  dan  keberlajutan  merupakan  prinsip  gotong  royong  bagi masyarakat desa untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi perdesaan.
ri pemerintah desa dalam upaya meningkatkan  kemandirian  desa  dalam  pembangun  prekonomian  masyarakat.  Selain  itu, peningkatan  standar  pelayanan  desa  harus  selalu  ditingkatkan  agar  penigkatan
dengan tujuan utama.
entitas ekonomi pedesaan, termasuk keuangan/lembaga keuangan mikro,  dan UMKM. Saat ini, BUMDes memiliki  peluang  yang  sangat  besar  dalam  menjalankan  dan  mengelola  kesejahteraan at  desa  melalui  BUMDes  seperti  memberikan  layanan  yang  memenuhi standar,
ibu  rumah  tangga
Studi pengelolaan BUMDes merupakan penelitian kualitatif. Creswell
"Penelitian  kualitatif  adalah  proses  pemahaman  tradisional  berdasarkan penelitian  metodologis  dari  berbagai  masalah  sosial  atau  manusia.  Peneliti  membuat gambar  yang  kompleks  dan  komprehensif,  menganalisis  teks,  memberikan  pandangan rinci  dan  melakukan  penelitian  di  lingkungan  alam.  Metode  kualitatif merupakan  metode  yang  didasakan  pada  fenomina  atau  kondisi  sosial  yang  dialami masyarakat.  Data  dan  sumber  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  data Adapaun data primer yaitu: 1) Focus group discussion (FGD),
Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Pedesaan,
Terjemahan: Kelas III dan Kelas IV
.,  &  Ansari,  A.  (2020).  ANALISIS  YURIDIS  PERJANJIAN  JUAL  BELI  MELALUI  MEDIA

## Moh. As’adi Ansari
dengan  perwakilan  perangkat  desa  dan  PRB  Desain  terstruktur  diskusi  kelompok  antar pengelola,  BUMD,  kelompok  masyarakat,  dan  peserta  desa  Diskusi  didasarkan  pada pertanyaan-pertanyaan  yang  disiapk Observasi:  Selama  periode  penelitian  fenomena  dan  lingkungan  di  lapangan  akan dilakukan secara berkala dan berulang berbagai  pihak  yang  kaitanya  dengan  penelitian dari wawancara.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pemerintah Desa Binaan BUMDes
Pemerintah  desa  binaan  BUMDes  mengelola  hasil  BUMDes  dengan  ikut mengawasi  rencana  kerja  yang  diselenggarakan  BUMDes  untuk  memajukan pembangunan  desa.  Kader tanggungjawabnya  yaitu  melaksnakan  fungsi  dan  kewenangan  yang  telah  diberikan oleh organisasi. Adapun pelaksanaan pengelolaan BUMDes harus sesuai dengan SOP organisi  yang  telah  dibentuk,  sedangkan  yang  kerap  terjad menghadapi beberapa kendala dalam mengembangkan BUMDes, seperti:
Keterlambatan pencairan dana membuat pembangunan BUMDes terkesan lamban, dan masyarakat  tidak  ikut  serta  dalam  pemeliharaan  BUMDes,  namun  tantangan  bagi pemerintah desa buk berkomunikasi  dengan  para  penentu  kebijakan  yaitu  kepala  desa.  Adapun  tujuan tersebut  merupakan  bentuk  dari  semangat  para  penguirus  dan  anggota  untuk membangkitkan  pengelolaan  BUMDes  dan  memperkuat  prekonomi oleh karena itu ada 4 point dalam menjalankan dan mengelola BUMDes yaitu:
a. Mediator  adalah  pelaksanaan  rencana  kerja  pemerintahan  desa  dalam  memberikan akomodasi BUMDes
b. Pemerintah desa sebagai mediator untuk melatih dan memberikan motivasi t pengelola BUMDes
c. Berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana kerja BUMDes untuk memastikan bahwa kepemimpinan  masing memimpin kelurahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
d. Sebagai  otorisasi,  BUM (SOP).
Dantika  dan  Januardi, BUMDes merupakan bentuk pertanggungjwaban pemerintah desa dalam mengkoordinasikan  dari  semua  unsur  yang  terkait.  Salah  satunya,  me peningkatan  PAD,  untuk  mensejahterakan  masyarakat  setempat  sehinga  rencana  dan proyek  nasional  mengalir  terhada  BUMDes.  Dalam  Sukamto  Sato,  dkk.,  (2019), yang  menjelaskan “Penyelenggaraan  urusan  umum  dan  kepentingan  masyarakat
TENTANG  INFORMASI  DAN  TRANSAKSI  ELEKTRONIK.  Ar dan Hukum Islam, 18(1), 114-141.
130 Dantika, Janurdi. Dampak terhadap kesejahteraan BUMDes,
131 Sukamto Sato, dkk., (2019). Sosialisasi Terhadap Pendirian dan Pembentukan BUMDes ditinjau dari Undang Undang No, 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 3(2
dengan  perwakilan  perangkat  desa  dan  PRB  Desain  terstruktur  diskusi  kelompok  antar pengelola,  BUMD,  kelompok  masyarakat,  dan  peserta  desa  Diskusi  didasarkan  pada pertanyaan  yang  disiapkan  peneliti  terlebih  dahulu  sesuai  kebutuhan  2) Observasi:  Selama  periode  penelitian  fenomena  dan  lingkungan  di  lapangan  akan dilakukan secara berkala dan berulang-ulang. 3) Mewawancara secara mendalam dengan berbagai  pihak  yang  kaitanya  dengan  penelitian  ini,  kemudian  peneliti  menganalis  hasil

## Pemerintah Desa Binaan BUMDes
Pemerintah  desa  binaan  BUMDes  mengelola  hasil  BUMDes  dengan  ikut mengawasi  rencana  kerja  yang  diselenggarakan  BUMDes  untuk  memajukan pembangunan  desa.  Kader  wajib  melaksanakan  apa  yang  sudah  menjadi tanggungjawabnya  yaitu  melaksnakan  fungsi  dan  kewenangan  yang  telah  diberikan oleh organisasi. Adapun pelaksanaan pengelolaan BUMDes harus sesuai dengan SOP organisi  yang  telah  dibentuk,  sedangkan  yang  kerap  terjadi  pengelola  BUMDes menghadapi beberapa kendala dalam mengembangkan BUMDes, seperti:
Keterlambatan pencairan dana membuat pembangunan BUMDes terkesan lamban, dan masyarakat  tidak  ikut  serta  dalam  pemeliharaan  BUMDes,  namun  tantangan  bagi pemerintah desa bukanlah pedoman penyelenggaraan melainkan sulitnya berkomunikasi  dengan  para  penentu  kebijakan  yaitu  kepala  desa.  Adapun  tujuan tersebut  merupakan  bentuk  dari  semangat  para  penguirus  dan  anggota  untuk membangkitkan  pengelolaan  BUMDes  dan  memperkuat  prekonomi oleh karena itu ada 4 point dalam menjalankan dan mengelola BUMDes yaitu:
Mediator  adalah  pelaksanaan  rencana  kerja  pemerintahan  desa  dalam  memberikan akomodasi BUMDes
Pemerintah desa sebagai mediator untuk melatih dan memberikan motivasi t pengelola BUMDes
Berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana kerja BUMDes untuk memastikan bahwa kepemimpinan  masing-masing  kelurahan  disosialisasikan  sehingga  dapat memimpin kelurahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Sebagai  otorisasi,  BUMDES  dikelola  sesuai  dengan  prosedur  operasi  standar
Dantika  dan  Januardi, 130 menyatakan  bahwa  pendirian  dan  pembentukan BUMDes merupakan bentuk pertanggungjwaban pemerintah desa dalam mengkoordinasikan  dari  semua  unsur  yang  terkait.  Salah  satunya,  me peningkatan  PAD,  untuk  mensejahterakan  masyarakat  setempat  sehinga  rencana  dan proyek  nasional  mengalir  terhada  BUMDes.  Dalam  Sukamto  Sato,  dkk.,  (2019),
“Penyelenggaraan  urusan  umum  dan  kepentingan  masyarakat
TENTANG  INFORMASI  DAN  TRANSAKSI  ELEKTRONIK.  Ar-Risalah:  Media  Keislaman,  Pendidikan 141.
Dampak terhadap kesejahteraan BUMDes, 2013, 73.
Sukamto Sato, dkk., (2019). Sosialisasi Terhadap Pendirian dan Pembentukan BUMDes ditinjau dari Undang Undang No, 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 3(2), 182-190.
dengan  perwakilan  perangkat  desa  dan  PRB  Desain  terstruktur  diskusi  kelompok  antar pengelola,  BUMD,  kelompok  masyarakat,  dan  peserta  desa  Diskusi  didasarkan  pada an  peneliti  terlebih  dahulu  sesuai  kebutuhan  2) Observasi:  Selama  periode  penelitian  fenomena  dan  lingkungan  di  lapangan  akan ulang. 3) Mewawancara secara mendalam dengan ini,  kemudian  peneliti  menganalis  hasil
Pemerintah  desa  binaan  BUMDes  mengelola  hasil  BUMDes  dengan  ikut mengawasi  rencana  kerja  yang  diselenggarakan  BUMDes  untuk  memajukan wajib  melaksanakan  apa  yang  sudah  menjadi tanggungjawabnya  yaitu  melaksnakan  fungsi  dan  kewenangan  yang  telah  diberikan oleh organisasi. Adapun pelaksanaan pengelolaan BUMDes harus sesuai dengan SOP i  pengelola  BUMDes menghadapi beberapa kendala dalam mengembangkan BUMDes, seperti:
Keterlambatan pencairan dana membuat pembangunan BUMDes terkesan lamban, dan masyarakat  tidak  ikut  serta  dalam  pemeliharaan  BUMDes,  namun  tantangan  bagi anlah pedoman penyelenggaraan melainkan sulitnya berkomunikasi  dengan  para  penentu  kebijakan  yaitu  kepala  desa.  Adapun  tujuan tersebut  merupakan  bentuk  dari  semangat  para  penguirus  dan  anggota  untuk membangkitkan  pengelolaan  BUMDes  dan  memperkuat  prekonomian  masyarakat, oleh karena itu ada 4 point dalam menjalankan dan mengelola BUMDes yaitu:
Mediator  adalah  pelaksanaan  rencana  kerja  pemerintahan  desa  dalam  memberikan
Pemerintah desa sebagai mediator untuk melatih dan memberikan motivasi terhadap
Berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana kerja BUMDes untuk memastikan bahwa masing  kelurahan  disosialisasikan  sehingga  dapat
DES  dikelola  sesuai  dengan  prosedur  operasi  standar
menyatakan  bahwa  pendirian  dan  pembentukan BUMDes merupakan bentuk pertanggungjwaban pemerintah desa dalam
mengkoordinasikan  dari  semua  unsur  yang  terkait.  Salah  satunya,  mengupayakan peningkatan  PAD,  untuk  mensejahterakan  masyarakat  setempat  sehinga  rencana  dan proyek  nasional  mengalir  terhada  BUMDes.  Dalam  Sukamto  Sato,  dkk.,  (2019), 131 “Penyelenggaraan  urusan  umum  dan  kepentingan  masyarakat
Risalah:  Media  Keislaman,  Pendidikan
Sukamto Sato, dkk., (2019). Sosialisasi Terhadap Pendirian dan Pembentukan BUMDes ditinjau dari Undang-
setempat  dalam  ke bertanggung jawab untuk mengawasi pendanaan BUMDes masyarakat. Pemdes harus aktif  berpartisipasi  dan  mewujudkan  pelaksanaan  kegiatan  BUMDes  yang  meliputi rencana, mengawasi, dan pemberian modal untuk pemba a. Pengurus  dan  anggota  (LPMD,  RT/RW,  Karang  Taruna,  PKK,  TOGA,  dan TOMAS).
b. Organisasi  BUMDes  independen  bukan  pemerintah  pedesaan,  dan  BUMDes dilaksanakan dengan keputusan.
c. Kekuasaan pengawasan pengelolaan BUMDes dialihkan kepada Dewan Pengawa Badan pengawasan terdiri atas lembaga desa.
d. Modalnya bukan BUMD milik negara.
e. BUMDes  dibangun  dengan  perhatian  dan  kesadaran  masyarakat  pedesaan  akan pentingnya  BUMDes  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (termasuk UU No. 22/1999 sebelumnya) dan Keputusan Pemerintah No. 71 Tahun 2005 tentang Desa.
BUMDes merupakan lembaga desa dengan tujuan untuk meningkatkan PAD dan dapat  menjalin  hubungan  kerjasama  dengan pemerinta  sehingga  dapat  mensejahterakan  masyarakat  setempat  dalam  mewujudkan dan memperkuat kemadirian dan keberlanjutan desa.

## 2. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes
Pengembangan badan usaha milik desa membutuhkan data yang dapat  menjadi  sebuah  informasi  yang  akan  memberikan  dampak  terhadap pengembangan  ekonomi  dengan  demikian  seperti  Pemdes,  Pemerintah  Daerah  dapat memberikan sumbangsih dalam peningkatan produktivitas dari BUMDes itu sendiri.
Tujuan  berdiriny kebutuhan produksi, terutama masyarakat miskin pedesaan, mengurangi kendala utang (sewa),  dan  dengan  menciptakan  perusahaan  yang  adil  untuk  mengeluarkan  dana. Peluang  masyarakat  desa  dan  pendapatan  yang  le perdesaan yang menerima pelayanan dasar BUMDes:
a. Masyarakat  desa  yang  sebagian  besar  mata  pencahariannya  mengandalkan pertanian,  memenuhi  kebutuhan  sehari melakukan kegiatan ekonomi ko
b. Pendapatan  tergolong  sangat  rendah  dan  sulit  dicadangkan  Masyarakat  pedesaan dengan  tambahan  modal  untuk  pengembangan  usaha,  banyak  masyarakat  yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari memiliki modal lebih. Oleh karena itu, secara umum BUMDes dibentuk untuk:
1) Menaikkan standar pelayanan minimal untuk mengembangkan pelayanan publik di desa,
2) Memperkuat  kerja  produktif  desa  sebagai  daerah  otonom  untuk  mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan memperl
132 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
133 PP. No. 71 tahun 2015 tentang Perdesaan

## Pengelolaan Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |
setempat  dalam  kerangka  kesatuan  sistem  pemerintahan  NKRI.” bertanggung jawab untuk mengawasi pendanaan BUMDes masyarakat. Pemdes harus aktif  berpartisipasi  dan  mewujudkan  pelaksanaan  kegiatan  BUMDes  yang  meliputi rencana, mengawasi, dan pemberian modal untuk pembangunan yaitu:
Pengurus  dan  anggota  (LPMD,  RT/RW,  Karang  Taruna,  PKK,  TOGA,  dan
Organisasi  BUMDes  independen  bukan  pemerintah  pedesaan,  dan  BUMDes dilaksanakan dengan keputusan.
Kekuasaan pengawasan pengelolaan BUMDes dialihkan kepada Dewan Pengawa Badan pengawasan terdiri atas lembaga-lembaga desa dan sesuai dengan peraturan
Modalnya bukan BUMD milik negara.
BUMDes  dibangun  dengan  perhatian  dan  kesadaran  masyarakat  pedesaan  akan pentingnya  BUMDes  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (termasuk UU No. 22/1999 sebelumnya) dan Keputusan Pemerintah No. 71 Tahun 2005 tentang Desa. 133
BUMDes merupakan lembaga desa dengan tujuan untuk meningkatkan PAD dan dapat  menjalin  hubungan  kerjasama  dengan  berbagai  instansi  swasta  maupun pemerinta  sehingga  dapat  mensejahterakan  masyarakat  setempat  dalam  mewujudkan dan memperkuat kemadirian dan keberlanjutan desa.

## prinsip Pengelolaan BUMDes
Pengembangan badan usaha milik desa membutuhkan data yang dapat  menjadi  sebuah  informasi  yang  akan  memberikan  dampak  terhadap pengembangan  ekonomi  dengan  demikian  seperti  Pemdes,  Pemerintah  Daerah  dapat memberikan sumbangsih dalam peningkatan produktivitas dari BUMDes itu sendiri.
Tujuan  berdirinya  BUMDes  dengan  menyediakan  layanan  untuk  memenuhi kebutuhan produksi, terutama masyarakat miskin pedesaan, mengurangi kendala utang (sewa),  dan  dengan  menciptakan  perusahaan  yang  adil  untuk  mengeluarkan  dana. Peluang  masyarakat  desa  dan  pendapatan  yang  lebih  tinggi.  Ciri- perdesaan yang menerima pelayanan dasar BUMDes:
Masyarakat  desa  yang  sebagian  besar  mata  pencahariannya  mengandalkan pertanian,  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  berupa  pangan,  sandang,  papan,  dan melakukan kegiatan ekonomi komersial informal;
Pendapatan  tergolong  sangat  rendah  dan  sulit  dicadangkan  Masyarakat  pedesaan dengan  tambahan  modal  untuk  pengembangan  usaha,  banyak  masyarakat  yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya berakhir di tangan pengusaha yang odal lebih. Oleh karena itu, secara umum BUMDes dibentuk untuk:
Menaikkan standar pelayanan minimal untuk mengembangkan pelayanan publik
Memperkuat  kerja  produktif  desa  sebagai  daerah  otonom  untuk  mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan memperluas sawah; dan
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa PP. No. 71 tahun 2015 tentang Perdesaan
Dalam Upaya ....
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |   69
rangka  kesatuan  sistem  pemerintahan  NKRI.” 132 Pemdes bertanggung jawab untuk mengawasi pendanaan BUMDes masyarakat. Pemdes harus aktif  berpartisipasi  dan  mewujudkan  pelaksanaan  kegiatan  BUMDes  yang  meliputi
Pengurus  dan  anggota  (LPMD,  RT/RW,  Karang  Taruna,  PKK,  TOGA,  dan
Organisasi  BUMDes  independen  bukan  pemerintah  pedesaan,  dan  BUMDes
Kekuasaan pengawasan pengelolaan BUMDes dialihkan kepada Dewan Pengawas. lembaga desa dan sesuai dengan peraturan
BUMDes  dibangun  dengan  perhatian  dan  kesadaran  masyarakat  pedesaan  akan pentingnya  BUMDes  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  UU  No.  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (termasuk UU No. 22/1999 sebelumnya)
BUMDes merupakan lembaga desa dengan tujuan untuk meningkatkan PAD dan berbagai  instansi  swasta  maupun pemerinta  sehingga  dapat  mensejahterakan  masyarakat  setempat  dalam  mewujudkan
Pengembangan badan usaha milik desa membutuhkan data yang akurat sehingga dapat  menjadi  sebuah  informasi  yang  akan  memberikan  dampak  terhadap pengembangan  ekonomi  dengan  demikian  seperti  Pemdes,  Pemerintah  Daerah  dapat memberikan sumbangsih dalam peningkatan produktivitas dari BUMDes itu sendiri.
a  BUMDes  dengan  menyediakan  layanan  untuk  memenuhi kebutuhan produksi, terutama masyarakat miskin pedesaan, mengurangi kendala utang (sewa),  dan  dengan  menciptakan  perusahaan  yang  adil  untuk  mengeluarkan  dana.
-ciri  masyarakat
Masyarakat  desa  yang  sebagian  besar  mata  pencahariannya  mengandalkan hari  berupa  pangan,  sandang,  papan,  dan
Pendapatan  tergolong  sangat  rendah  dan  sulit  dicadangkan  Masyarakat  pedesaan dengan  tambahan  modal  untuk  pengembangan  usaha,  banyak  masyarakat  yang
harinya berakhir di tangan pengusaha yang odal lebih. Oleh karena itu, secara umum BUMDes dibentuk untuk:
Menaikkan standar pelayanan minimal untuk mengembangkan pelayanan publik
Memperkuat  kerja  produktif  desa  sebagai  daerah  otonom  untuk  mengentaskan

## Moh. As’adi Ansari
3) Memperkuat kemandirian dan kapasitas desa dan masyarakat untuk memperkuat ekonomi pedesaan.

## 3. Pembangunan Perdesaan Badan Usaha Perdesaan (BUMDes)
Pembangunan  pedesaan  harus  dilihat  sebagai  upaya  percepatan  dan menyediakan tempat, infrastrukt yang efisien dan berkelanjutan. Siagyan, pembagunan  SDM  merupakan  alasan  utama  kemerdekaan  Indonesia. penmgembangan  SDM  yaitu  hasil  yang  memuaskan  dan  da baik. 136
Adisasmita, 137 menyatakan bahwa terdapat strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif  dan  menyeluruh,  meliputi  7  metode  untuk  mempercepat  dan mewujudkan  pembagunan  pedesaan  yaitu:  1).  Pemerataan  2).  Kemandirian  dan keberlanjutan  3).  Lingkungan  yang  beragam  4).  Koordinasi  dan  pengentasan kemiskinan 5). Berkomunikasi yang atif dengan Pemdes dan melalui berbagai saluran dan  bentuk  persuasi  dan  media  pendidikan  untuk  melakukan  komunikasi  dua  arah formal, informal,  vertikal, horizo inisiatif  adalah  pemerintah  daerah  dan  kelompok  masyarakat  di  masyarakat  pedesaan yang  mengumpulkan  informasi,  mengambil  keputusan  dan  mengambil  keputusan, melaksanakan dan memantau kebijakan. Melaksanaka berjejaring dan berkesinambungan. pada  solusi  strategis  terhadap  permasalahan  pedesaan;  Tentang  kependudukan  dan berbagai  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  keadilan kesejahteraan, dan peran serta masyarakat terkait dengan tujuannya.

## 4. Strategi Pengelolaan BUMDesa
Tanpa  dukungan  SDM  yang  profesional  dan  dukung  SDA  sangat  sulit  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaa.  Elsa tentang strategi  dalam membagun dan meningkatkan kemadirian desa dengan melalui peningkatan  potensi  sehingga  dapat  menjamin  dan  memanfaatkan  potensi  yang  ada secara  optimal.  Selain  itu  dengan  meningkatkan  SDM,  masyarakat  dapat mempromosikan hasil dari usaha
Karena  potensi  desa  dan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  tinggi,  efek sinergi secara bertahap telah tercipta. Tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas sangat menentukan pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, saya berharap desa dengan  kemajuan.  Mengubah  desa  menjadi  semakin  sulit.  Adaptasi  lansekap  akan mempengaruhi perkembangan lansekap itu sendiri. Salah satu cara untuk mewujudkan
134 Siagian, Sondang P. Badan Pengembangan,
135 Adisasmita, Rahadjo, Membagun Desa Perkotaan,
136 Sumpeno,  Wahjudin, Merencanakan  Desa  Terpadu, Pemerintahan Desa.
137 Adisasmita, Rahardjo, Membagun Desa Perkotaan,.... 81.
138 Elsa, Lembang Nagari Batu Banyak, Kabupaten Solok Strategi Pengembagan

## Memperkuat kemandirian dan kapasitas desa dan masyarakat untuk memperkuat ekonomi pedesaan.

## Pembangunan Perdesaan Badan Usaha Perdesaan (BUMDes)
Pembangunan  pedesaan  harus  dilihat  sebagai  upaya  percepatan  dan menyediakan tempat, infrastruktur, dan mempercepat pembangunan ekonomi di daerah yang efisien dan berkelanjutan. Siagyan, 134 meyakini dalam mempercepat terwujudnya pembagunan  SDM  merupakan  alasan  utama  kemerdekaan  Indonesia. penmgembangan  SDM  yaitu  hasil  yang  memuaskan  dan  dapat  dipergunakan  dengan
menyatakan bahwa terdapat strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif  dan  menyeluruh,  meliputi  7  metode  untuk  mempercepat  dan mewujudkan  pembagunan  pedesaan  yaitu:  1).  Pemerataan  2).  Kemandirian  dan tan  3).  Lingkungan  yang  beragam  4).  Koordinasi  dan  pengentasan kemiskinan 5). Berkomunikasi yang atif dengan Pemdes dan melalui berbagai saluran dan  bentuk  persuasi  dan  media  pendidikan  untuk  melakukan  komunikasi  dua  arah formal, informal,  vertikal, horizontal,  diagonal,  dan  berkesinambungan. inisiatif  adalah  pemerintah  daerah  dan  kelompok  masyarakat  di  masyarakat  pedesaan yang  mengumpulkan  informasi,  mengambil  keputusan  dan  mengambil  keputusan, melaksanakan dan memantau kebijakan. Melaksanakan kegiatan secara komprehensif, berjejaring dan berkesinambungan. Ketujuh , indikator kinerja yang dicapai didasarkan pada  solusi  strategis  terhadap  permasalahan  pedesaan;  Tentang  kependudukan  dan berbagai  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  keadilan kesejahteraan, dan peran serta masyarakat terkait dengan tujuannya.

## Strategi Pengelolaan BUMDesa
Tanpa  dukungan  SDM  yang  profesional  dan  dukung  SDA  sangat  sulit  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaa.  Elsa 138 memberikan  pandangan ntang strategi  dalam membagun dan meningkatkan kemadirian desa dengan melalui peningkatan  potensi  sehingga  dapat  menjamin  dan  memanfaatkan  potensi  yang  ada secara  optimal.  Selain  itu  dengan  meningkatkan  SDM,  masyarakat  dapat mempromosikan hasil dari usaha yang sudah dilakukan.
Karena  potensi  desa  dan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  tinggi,  efek sinergi secara bertahap telah tercipta. Tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas sangat menentukan pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, saya berharap desa dengan  kemajuan.  Mengubah  desa  menjadi  semakin  sulit.  Adaptasi  lansekap  akan mempengaruhi perkembangan lansekap itu sendiri. Salah satu cara untuk mewujudkan
Badan Pengembangan, Jakarta: PT. Bumi Aksala, 2005, 56. Membagun Desa Perkotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, 58. Merencanakan  Desa  Terpadu, Banda  Aceh:  Baca  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang
Membagun Desa Perkotaan,.... 81.
Lembang Nagari Batu Banyak, Kabupaten Solok Strategi Pengembagan Desa Tertinggal,
Memperkuat kemandirian dan kapasitas desa dan masyarakat untuk memperkuat
Pembangunan  pedesaan  harus  dilihat  sebagai  upaya  percepatan  dan ur, dan mempercepat pembangunan ekonomi di daerah meyakini dalam mempercepat terwujudnya pembagunan  SDM  merupakan  alasan  utama  kemerdekaan  Indonesia. 135 Tujuan  dari pat  dipergunakan  dengan
menyatakan bahwa terdapat strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif  dan  menyeluruh,  meliputi  7  metode  untuk  mempercepat  dan mewujudkan  pembagunan  pedesaan  yaitu:  1).  Pemerataan  2).  Kemandirian  dan tan  3).  Lingkungan  yang  beragam  4).  Koordinasi  dan  pengentasan kemiskinan 5). Berkomunikasi yang atif dengan Pemdes dan melalui berbagai saluran dan  bentuk  persuasi  dan  media  pendidikan  untuk  melakukan  komunikasi  dua  arah
ntal,  diagonal,  dan  berkesinambungan. Keenam ,  titik inisiatif  adalah  pemerintah  daerah  dan  kelompok  masyarakat  di  masyarakat  pedesaan yang  mengumpulkan  informasi,  mengambil  keputusan  dan  mengambil  keputusan,
n kegiatan secara komprehensif,
, indikator kinerja yang dicapai didasarkan pada  solusi  strategis  terhadap  permasalahan  pedesaan;  Tentang  kependudukan  dan berbagai  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  keadilan,  keadilan,
Tanpa  dukungan  SDM  yang  profesional  dan  dukung  SDA  sangat  sulit  untuk memberikan  pandangan ntang strategi  dalam membagun dan meningkatkan kemadirian desa dengan melalui peningkatan  potensi  sehingga  dapat  menjamin  dan  memanfaatkan  potensi  yang  ada secara  optimal.  Selain  itu  dengan  meningkatkan  SDM,  masyarakat  dapat
Karena  potensi  desa  dan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  tinggi,  efek sinergi secara bertahap telah tercipta. Tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas sangat menentukan pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, saya berharap desa ini bisa maju dengan  kemajuan.  Mengubah  desa  menjadi  semakin  sulit.  Adaptasi  lansekap  akan mempengaruhi perkembangan lansekap itu sendiri. Salah satu cara untuk mewujudkan
Banda  Aceh:  Baca  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang
perekonomian  pedesaan  adalah  dengan  menciptakan  lembaga  komersial  yaitu BUMDes.
Mengembangkan ekonomi  tidak dapat dilihat secara kasap mata dan masih ada masalah jaminan sosial di semua sektor masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan  demikian,  untuk  menjamin  keberlangsungan  pembangunan  pedesaan  dapat menggandeng Pemdes sehingga rencana yaitu kemandirian dan keberlanjutan desa.
Tujuan  dasar  pendirian  badan  usaha  atau  BUMDes  merupakan  untuk meningkatkan  dan  mengubah  pola  pikir  masyarakat  dan  dapat  meningkatkan  SDM masyarakat  yang  libih  baik,  namun  ada  beberapa  tantangan  dalam  mengelola BUMDes, antara lain:
a. Pengalaman dan tidak memiliki mitra
b. Penguatan SDM masyarakat
c. Melihat potensi pengelolaan;
d. Meningkatkan SDM pengelola BUMDes
e. Transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.
Atas  dasar ini, tantangan pengelolaan BUMDes terutama fokus pada pelayanan dan  administrasi  yang  lebih  baik,  sehingga  pemerintah  dapat  menjalankan  fungsi  dan memberikan  kontribusi  untuk  kemajuan  desa.  Dilaporkan  oleh  Koristia  Berlian Ramadana dan lain-lain,
a. Sumber keuangan PAD
b. Mensejahterakan masyarakat pedesaan
c. Meningkatkan potensi masyarakat pedesaan.
Pengelolaan  BUMDes  memiliki  beberapa  kontribusi  yang  dapat  memberikan dan mempertahankan program pembangunan yang ada di pedesaan. Hal in menciptakan  PAD  yang  lebih  besar  ketika  masyarakat  pedesaan  profesional  sehingga dapat  memiliki  keterampilan  yang  sesuai  untuk  mengelola  BUMDes.  BUMDes  harus terkelola  oleh  tenaga  yang  profesional  sehingga  dapat  mempresentasikan  dan menjabarkan  unsur-unsur  pemerintah  desa,  unsur  masyarakat,  dan  keutuhan  struktur organisasi  secara  keseluruhan.    BUMDes  menjadikan  desa  mandiri  dan  mengelola derajat desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Ke depan, desa  dapat  menjadi model  pengelolaan  dana  de pembangunan  fasilitas  BUMDes,  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  bermanfaat  bagi masyarakat.

## 5. Kemandirian Desa Berbasis Kemampuan Lokal
Otonomi  desa  merupakan  kondisi  yang  mencerminkan  kemauan  kuat masyarakat untuk maju, menghasilkan produk atau pekerjaan yang dibanggakan desa, dan kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhannya.
Tata  Kelola  Kelembagaan  BUMDes  adalah  dasar  dalam  mendorong perekonomian  masyarakat  dengan  memanfaatkan  potensi  SDA  dan  sumber lainnya.  Perusahaan  Pedesaan  (BUMDes)  tertarik  dalam  pembangunan  sosial  lokal.
139 Koristya Berlian Ramadana, dkk., Malang, 2013, 47.

## Pengelolaan Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |
perekonomian  pedesaan  adalah  dengan  menciptakan  lembaga  komersial  yaitu
embangkan ekonomi  tidak dapat dilihat secara kasap mata dan masih ada masalah jaminan sosial di semua sektor masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan  demikian,  untuk  menjamin  keberlangsungan  pembangunan  pedesaan  dapat menggandeng Pemdes sehingga sasaran dan target pelaksanaan sesuai dengan program rencana yaitu kemandirian dan keberlanjutan desa.
Tujuan  dasar  pendirian  badan  usaha  atau  BUMDes  merupakan  untuk meningkatkan  dan  mengubah  pola  pikir  masyarakat  dan  dapat  meningkatkan  SDM
libih  baik,  namun  ada  beberapa  tantangan  dalam  mengelola BUMDes, antara lain:
Pengalaman dan tidak memiliki mitra Penguatan SDM masyarakat Melihat potensi pengelolaan; Meningkatkan SDM pengelola BUMDes
Transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.
as  dasar ini, tantangan pengelolaan BUMDes terutama fokus pada pelayanan dan  administrasi  yang  lebih  baik,  sehingga  pemerintah  dapat  menjalankan  fungsi  dan memberikan  kontribusi  untuk  kemajuan  desa.  Dilaporkan  oleh  Koristia  Berlian lain, 139 antara lain  yaitu:
Sumber keuangan PAD Mensejahterakan masyarakat pedesaan
Meningkatkan potensi masyarakat pedesaan.
Pengelolaan  BUMDes  memiliki  beberapa  kontribusi  yang  dapat  memberikan dan mempertahankan program pembangunan yang ada di pedesaan. Hal in menciptakan  PAD  yang  lebih  besar  ketika  masyarakat  pedesaan  profesional  sehingga dapat  memiliki  keterampilan  yang  sesuai  untuk  mengelola  BUMDes.  BUMDes  harus terkelola  oleh  tenaga  yang  profesional  sehingga  dapat  mempresentasikan  dan unsur  pemerintah  desa,  unsur  masyarakat,  dan  keutuhan  struktur organisasi  secara  keseluruhan.    BUMDes  menjadikan  desa  mandiri  dan  mengelola derajat desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Ke depan, desa  dapat  menjadi model  pengelolaan  dana  desa,  menyempurnakan  strategi  pelaksanaan  rencana pembangunan  fasilitas  BUMDes,  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  bermanfaat  bagi

## Kemandirian Desa Berbasis Kemampuan Lokal
Otonomi  desa  merupakan  kondisi  yang  mencerminkan  kemauan  kuat uk maju, menghasilkan produk atau pekerjaan yang dibanggakan desa,
dan kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhannya.
Tata  Kelola  Kelembagaan  BUMDes  adalah  dasar  dalam  mendorong perekonomian  masyarakat  dengan  memanfaatkan  potensi  SDA  dan  sumber
.  Perusahaan  Pedesaan  (BUMDes)  tertarik  dalam  pembangunan  sosial  lokal.
Koristya Berlian Ramadana, dkk., Badan Usaha Pedesaan Hadir Untuk Memperkuat Prekonomian Pedesaan,
Dalam Upaya ....
perekonomian  pedesaan  adalah  dengan  menciptakan  lembaga  komersial  yaitu
embangkan ekonomi  tidak dapat dilihat secara kasap mata dan masih ada masalah jaminan sosial di semua sektor masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan  demikian,  untuk  menjamin  keberlangsungan  pembangunan  pedesaan  dapat sasaran dan target pelaksanaan sesuai dengan program
Tujuan  dasar  pendirian  badan  usaha  atau  BUMDes  merupakan  untuk meningkatkan  dan  mengubah  pola  pikir  masyarakat  dan  dapat  meningkatkan  SDM
libih  baik,  namun  ada  beberapa  tantangan  dalam  mengelola
as  dasar ini, tantangan pengelolaan BUMDes terutama fokus pada pelayanan dan  administrasi  yang  lebih  baik,  sehingga  pemerintah  dapat  menjalankan  fungsi  dan memberikan  kontribusi  untuk  kemajuan  desa.  Dilaporkan  oleh  Koristia  Berlian
Pengelolaan  BUMDes  memiliki  beberapa  kontribusi  yang  dapat  memberikan dan mempertahankan program pembangunan yang ada di pedesaan. Hal ini akan dapat menciptakan  PAD  yang  lebih  besar  ketika  masyarakat  pedesaan  profesional  sehingga dapat  memiliki  keterampilan  yang  sesuai  untuk  mengelola  BUMDes.  BUMDes  harus terkelola  oleh  tenaga  yang  profesional  sehingga  dapat  mempresentasikan  dan
unsur  pemerintah  desa,  unsur  masyarakat,  dan  keutuhan  struktur organisasi  secara  keseluruhan.    BUMDes  menjadikan  desa  mandiri  dan  mengelola derajat desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Ke depan, desa  dapat  menjadi
sa,  menyempurnakan  strategi  pelaksanaan  rencana pembangunan  fasilitas  BUMDes,  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  bermanfaat  bagi
Otonomi  desa  merupakan  kondisi  yang  mencerminkan  kemauan  kuat uk maju, menghasilkan produk atau pekerjaan yang dibanggakan desa,
Tata  Kelola  Kelembagaan  BUMDes  adalah  dasar  dalam  mendorong perekonomian  masyarakat  dengan  memanfaatkan  potensi  SDA  dan  sumber-sumber .  Perusahaan  Pedesaan  (BUMDes)  tertarik  dalam  pembangunan  sosial  lokal.
Badan Usaha Pedesaan Hadir Untuk Memperkuat Prekonomian Pedesaan,

## Moh. As’adi Ansari
Menghargai dan memberikan semangat dan perhatian yang marginal untuk menjadikan masyarakat  lebih  kreatif  dan  efisien.  Strategi  pengelolaan  BUMDes  adalah  secara bertahap  mempertimbangka Permendesa), 140 meliputi:
a. Sosialisasi dan pelatihan BUMDes;
b. Diskusi masyarakat tentang Bumdes;
c. BUMDes masyarakat pengolah (bisnis sosial dan sewa);
d. Analisis profitabilitas BUMDes, dengan fokus pada perantara, (bisnis  sosial),  bisnis  keuangan  (keuangan  komersial)  dan  persewaan  komersial (leasing), termasuk  teknologi  dan  teknologi,  manajemen  Dan  aspek  kepegawaian, komersial, badan hukum , dan perencanaan bisnis;
e. Kerjasama antara masyarakat d
f. Bentuk  BUMD  diversifikasi  usaha,  fokus  pada  perusahaan  keuangan company), joint venture
Setidaknya  lima  (5)  prinsip  harus  diperhatikan  dalam  pengelolaan  perusahaan pedesaan yaitu 141 :
a. Kolaborasi : dari berbagai komponen upaya mengembangkan usahanya.
b. Bekerjasama:  seluruh  komponen  yang  ikut  serta  dalam  mamajukan  dan mengembangkan BUMDes tidak melihat emansipasi.
c. Transparansi  :  mempengaruhi  kepentingan  masyarakat,  masyarakat  dapat mengetahui kegiatan dan pelaksanaan rencana BUMDes yang dilaksanakan.
d. Tanggung jawab : semua kegiatan bisnis harus dipertanggung jawabkan.
e. Tindak lanjut dan terus
Oleh karena itu, kuatnya perekonomian masyarakat desa memerlukan kerjasama untuk meningkatkan persatuan seluruh  elemen desa, termasuk antara pemerintah desa dan antar masyarakat dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan.
Keberadaan  BUMDes  saat  ini  dengan  tujuan  untuk  menjamin  kemadirian masyarakat  sekaligus  dapat  menghasilkan  penda Pengelolaan seluruh kelembagaan desa (BUMDes) merupakan dasar untuk memajukan perekonomian  masyarakat  pedesaan  melalui  pemanfaatan  SDA  dan  potensi lain yang dimiliki masyarakat desa.
Melalui  keberadaan dan pengelol pengembangan  kesempatan  kerja  di  masyarakat  akan  menjadikan  desa  mandiri, sehingga  permasalahan  yang  selalu  melingkupi  desa  akan  hilang.  Namun,  jika  ada kerjasama  yang  erat  antara  pemerintah  pedesaan  dan  masyarakat, kemandirian pedesaan melalui pengelolaan perusahaan pedesaan akan berhasil.

## 6. Faktor penghambat pengembangan BUMDes
Pertama, faktor aksesibilitas. Panduan operasi standar tidak disertakan.Meskipun  panduan  umum  sudah  ada,  masalahnya  persis  sama  d deskripsi  sebelumnya.  Pembentukan  BUMDes  tidak  berpengaruh  terhadap  faktor
140 PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2010 tentang Perusahaan Perdesaan.
141 Purnomo, Joko, Pembentukan Desa dan Pe
Menghargai dan memberikan semangat dan perhatian yang marginal untuk menjadikan masyarakat  lebih  kreatif  dan  efisien.  Strategi  pengelolaan  BUMDes  adalah  secara bertahap  mempertimbangkan  pengembangan  inovatif  BUMDes  (sesuai  Pasal  25
meliputi:
Sosialisasi dan pelatihan BUMDes;
Diskusi masyarakat tentang Bumdes;
BUMDes masyarakat pengolah (bisnis sosial dan sewa);
Analisis profitabilitas BUMDes, dengan fokus pada perantara, holding, (bisnis  sosial),  bisnis  keuangan  (keuangan  komersial)  dan  persewaan  komersial termasuk  teknologi  dan  teknologi,  manajemen  Dan  aspek  kepegawaian, komersial, badan hukum , dan perencanaan bisnis;
Kerjasama antara masyarakat dengan BUMDes atau dari sektor lainnya.
Bentuk  BUMD  diversifikasi  usaha,  fokus  pada  perusahaan  keuangan company), joint venture (perusahaan induk).
Setidaknya  lima  (5)  prinsip  harus  diperhatikan  dalam  pengelolaan  perusahaan
laborasi : dari berbagai komponen upaya mengembangkan usahanya.
Bekerjasama:  seluruh  komponen  yang  ikut  serta  dalam  mamajukan  dan mengembangkan BUMDes tidak melihat emansipasi.
Transparansi  :  mempengaruhi  kepentingan  masyarakat,  masyarakat  dapat kegiatan dan pelaksanaan rencana BUMDes yang dilaksanakan.
Tanggung jawab : semua kegiatan bisnis harus dipertanggung jawabkan.
Tindak lanjut dan terus-menerus
Oleh karena itu, kuatnya perekonomian masyarakat desa memerlukan kerjasama n persatuan seluruh  elemen desa, termasuk antara pemerintah desa dan antar masyarakat dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan.
Keberadaan  BUMDes  saat  ini  dengan  tujuan  untuk  menjamin  kemadirian masyarakat  sekaligus  dapat  menghasilkan  pendapatan  bagi  pendapatan  awal  desa. Pengelolaan seluruh kelembagaan desa (BUMDes) merupakan dasar untuk memajukan perekonomian  masyarakat  pedesaan  melalui  pemanfaatan  SDA  dan  potensi lain yang dimiliki masyarakat desa.
Melalui  keberadaan dan pengelolaan BUMDes, peningkatan perekonomian dan pengembangan  kesempatan  kerja  di  masyarakat  akan  menjadikan  desa  mandiri, sehingga  permasalahan  yang  selalu  melingkupi  desa  akan  hilang.  Namun,  jika  ada kerjasama  yang  erat  antara  pemerintah  pedesaan  dan  masyarakat, kemandirian pedesaan melalui pengelolaan perusahaan pedesaan akan berhasil.

## Faktor penghambat pengembangan BUMDes
faktor aksesibilitas.
Panduan operasi standar tidak
disertakan.Meskipun  panduan  umum  sudah  ada,  masalahnya  persis  sama  d deskripsi  sebelumnya.  Pembentukan  BUMDes  tidak  berpengaruh  terhadap  faktor

## PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2010 tentang Perusahaan Perdesaan.
Menghargai dan memberikan semangat dan perhatian yang marginal untuk menjadikan masyarakat  lebih  kreatif  dan  efisien.  Strategi  pengelolaan  BUMDes  adalah  secara
n  pengembangan  inovatif  BUMDes  (sesuai  Pasal  25
olding, bisnis sosial (bisnis  sosial),  bisnis  keuangan  (keuangan  komersial)  dan  persewaan  komersial termasuk  teknologi  dan  teknologi,  manajemen  Dan  aspek  kepegawaian,
engan BUMDes atau dari sektor lainnya.
Bentuk  BUMD  diversifikasi  usaha,  fokus  pada  perusahaan  keuangan (financial
Setidaknya  lima  (5)  prinsip  harus  diperhatikan  dalam  pengelolaan  perusahaan laborasi : dari berbagai komponen upaya mengembangkan usahanya.
Bekerjasama:  seluruh  komponen  yang  ikut  serta  dalam  mamajukan  dan
Transparansi  :  mempengaruhi  kepentingan  masyarakat,  masyarakat  dapat kegiatan dan pelaksanaan rencana BUMDes yang dilaksanakan.
Tanggung jawab : semua kegiatan bisnis harus dipertanggung jawabkan.
Oleh karena itu, kuatnya perekonomian masyarakat desa memerlukan kerjasama n persatuan seluruh  elemen desa, termasuk antara pemerintah desa dan antar masyarakat dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan.
Keberadaan  BUMDes  saat  ini  dengan  tujuan  untuk  menjamin  kemadirian patan  bagi  pendapatan  awal  desa. Pengelolaan seluruh kelembagaan desa (BUMDes) merupakan dasar untuk memajukan perekonomian  masyarakat  pedesaan  melalui  pemanfaatan  SDA  dan  potensi-potensi
aan BUMDes, peningkatan perekonomian dan pengembangan  kesempatan  kerja  di  masyarakat  akan  menjadikan  desa  mandiri, sehingga  permasalahan  yang  selalu  melingkupi  desa  akan  hilang.  Namun,  jika  ada kerjasama  yang  erat  antara  pemerintah  pedesaan  dan  masyarakat,  pencapaian kemandirian pedesaan melalui pengelolaan perusahaan pedesaan akan berhasil.
faktor aksesibilitas.
Panduan operasi standar tidak
disertakan.Meskipun  panduan  umum  sudah  ada,  masalahnya  persis  sama  dengan deskripsi  sebelumnya.  Pembentukan  BUMDes  tidak  berpengaruh  terhadap  faktor
koherensi  desa  atau  aktor  yang  disosialisasikan  dengan  tingkat  sosialisasi  yang rendah. 142
Kedua, ketersediaan  sumber  daya  manusia.  Diharapkan  acuan  gagasan  besar BUMDes adalah gagasan pengurus yang berkuasa. Namun kenyataannya BUMD sulit memilih  warga  desa  yang  dianggap  paham  dan  paham.  Mereka  dapat  menyelesaikan tugas-tugas  BUMDes.  Ini  dapat  diubah  menjadi  pendekatan  yang  sederhana  dan realistis.  Biarkan  penduduk  desa  menyelesa lengkap.
Ketiga, tidak mungkin  mengelola BUMDes. Penghalang yang sama pentingnya adalah ketidakmampuan administratif BMD internal, sehingga departemen administrasi pedesaan pada akhirnya akan mengambil alih fungsi dan BUMDes  dengan  pengendalian  diri  mencerminkan  bahwa  BUMDes  belum  dibentuk menjadi  pesawat  yang  bisa  difoto.  Karena  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  kawasan bisnis. Bagaimana sebuah perusahaan dengan perputaran modal memungkinkan mengelola aktor dari internal.

## 7. Faktor Pendorong Pengembangan BUMDes
Pertama, penyempurnaan  konsep  BUMDes,  penyempurnaan  konsep  yang dipertimbangkan,  adalah  rincian  empat  tahapan  khusus,  termasuk  persiapan, pembuatan, pengelolaan dan pendaftaran. lebih  dari  70%  langkah  tidak  berguna.  Pasalnya,  pekerjaan dilaksanakan  dapat  memakan  waktu  yang  sangat  lama,  dengan  berbanding  terbalik dengan ketersediaan warga desa untuk berpartisipasi di se
Pekerjaan perbaikan konsep yang akan diterapkan dalam rencana program yang akan  dilaksanakan  pastinya  sebelum  dan  sesudah  pelaksanaan  program  tersebut  akan dilaksanakan  evaluasi  secara  rutin  sehingga  pelaksanaan  program  dapat  berjalan dengan lancar dan tidak menghilangkan langkah oleh setiap orang yang melakukan langkah
Kedua, urutan  aktor  sosial  menjalankan  fungsi  dan  kewenanganya.  Menurut perjalanan  pendirian  BUMDes  yang  menjadi  acuan  da merencanakan  program  ataupun  proyek  untuk  meningkatkan  ekonomi  desa  kuarng lebih  50%  dari  potensi,  dilihat  dari  arus  informasi  pemilik  proyek,  desa  sudah mencapai  prestasi  terbesar,  dan  pemerintah  desa  belum  pernah  mendengarnya sepenuhnya.  Dan  masyarakat  pedesaan.  Peneliti  percaya  bahwa  aktor  sosial  harus konsisten untuk mendistribusikan informasi secara seragam. Pemberian motivasi untuk melaksanakan  rencana  tersebut,  bukan  karena  dirancang  untuk  memberikan  bantuan negara, melainkan untuk m daerah. dan penghuninya. Dari program.
Jika  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  tugas  sosialisasi  ini  merasa tidak  mampu menjaga konsistensi, mereka dapat meminta saran. Karena fokus rencana adalah untuk
142 Hari  Fitrianto,  “Institutional  Revitalization  of  Bumdes  In  Efforts  to  In Resilience  in  East  Java,” Departemen  Ilmu  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,    Universitas Airlangga, Surabaya , 02, 08 (Desember 2016), 922.
143 Hari Fitrianto, 924.

## Pengelolaan Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |
koherensi  desa  atau  aktor  yang  disosialisasikan  dengan  tingkat  sosialisasi  yang
ketersediaan  sumber  daya  manusia.  Diharapkan  acuan  gagasan  besar gagasan pengurus yang berkuasa. Namun kenyataannya BUMD sulit memilih  warga  desa  yang  dianggap  paham  dan  paham.  Mereka  dapat  menyelesaikan tugas  BUMDes.  Ini  dapat  diubah  menjadi  pendekatan  yang  sederhana  dan realistis.  Biarkan  penduduk  desa  menyelesaikannya  secara  metodis,  hati
tidak mungkin  mengelola BUMDes. Penghalang yang sama pentingnya adalah ketidakmampuan administratif BMD internal, sehingga departemen administrasi pedesaan pada akhirnya akan mengambil alih fungsi dan kekuasaannya. Frustrasi batin BUMDes  dengan  pengendalian  diri  mencerminkan  bahwa  BUMDes  belum  dibentuk menjadi  pesawat  yang  bisa  difoto.  Karena  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  kawasan bisnis. Bagaimana sebuah perusahaan dengan perputaran modal memungkinkan mengelola aktor dari internal.

## Faktor Pendorong Pengembangan BUMDes
penyempurnaan  konsep  BUMDes,  penyempurnaan  konsep  yang dipertimbangkan,  adalah  rincian  empat  tahapan  khusus,  termasuk  persiapan, pembuatan, pengelolaan dan pendaftaran. Lebih dari 10%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih  dari  70%  langkah  tidak  berguna.  Pasalnya,  pekerjaan-pekerjaan  yang  sudah dilaksanakan  dapat  memakan  waktu  yang  sangat  lama,  dengan  berbanding  terbalik dengan ketersediaan warga desa untuk berpartisipasi di setiap tahapan. 143
Pekerjaan perbaikan konsep yang akan diterapkan dalam rencana program yang akan  dilaksanakan  pastinya  sebelum  dan  sesudah  pelaksanaan  program  tersebut  akan dilaksanakan  evaluasi  secara  rutin  sehingga  pelaksanaan  program  dapat  berjalan lancar dan tidak menghilangkan langkah-langkah mendesak yang harus diatasi oleh setiap orang yang melakukan langkah-langkah tersebut.
urutan  aktor  sosial  menjalankan  fungsi  dan  kewenanganya.  Menurut perjalanan  pendirian  BUMDes  yang  menjadi  acuan  dalam  menyusun  dan merencanakan  program  ataupun  proyek  untuk  meningkatkan  ekonomi  desa  kuarng lebih  50%  dari  potensi,  dilihat  dari  arus  informasi  pemilik  proyek,  desa  sudah mencapai  prestasi  terbesar,  dan  pemerintah  desa  belum  pernah  mendengarnya
Dan  masyarakat  pedesaan.  Peneliti  percaya  bahwa  aktor  sosial  harus konsisten untuk mendistribusikan informasi secara seragam. Pemberian motivasi untuk melaksanakan  rencana  tersebut,  bukan  karena  dirancang  untuk  memberikan  bantuan negara, melainkan untuk mengutamakan prakiraan dan tidak adanya dampak terhadap daerah. dan penghuninya. Dari program.
Jika  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  tugas  sosialisasi  ini  merasa tidak  mampu menjaga konsistensi, mereka dapat meminta saran. Karena fokus rencana adalah untuk
Hari  Fitrianto,  “Institutional  Revitalization  of  Bumdes  In  Efforts  to  Increase  Independence  and  Village Departemen  Ilmu  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,    Universitas , 02, 08 (Desember 2016), 922.

## Dalam Upaya ....
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |   73
koherensi  desa  atau  aktor  yang  disosialisasikan  dengan  tingkat  sosialisasi  yang
ketersediaan  sumber  daya  manusia.  Diharapkan  acuan  gagasan  besar gagasan pengurus yang berkuasa. Namun kenyataannya BUMD sulit memilih  warga  desa  yang  dianggap  paham  dan  paham.  Mereka  dapat  menyelesaikan tugas  BUMDes.  Ini  dapat  diubah  menjadi  pendekatan  yang  sederhana  dan
ikannya  secara  metodis,  hati-hati  dan
tidak mungkin  mengelola BUMDes. Penghalang yang sama pentingnya adalah ketidakmampuan administratif BMD internal, sehingga departemen administrasi kekuasaannya. Frustrasi batin BUMDes  dengan  pengendalian  diri  mencerminkan  bahwa  BUMDes  belum  dibentuk menjadi  pesawat  yang  bisa  difoto.  Karena  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  kawasan bisnis. Bagaimana sebuah perusahaan dengan perputaran modal memungkinkan untuk
penyempurnaan  konsep  BUMDes,  penyempurnaan  konsep  yang dipertimbangkan,  adalah  rincian  empat  tahapan  khusus,  termasuk  persiapan,
Lebih dari 10%. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan  yang  sudah dilaksanakan  dapat  memakan  waktu  yang  sangat  lama,  dengan  berbanding  terbalik 143
Pekerjaan perbaikan konsep yang akan diterapkan dalam rencana program yang akan  dilaksanakan  pastinya  sebelum  dan  sesudah  pelaksanaan  program  tersebut  akan dilaksanakan  evaluasi  secara  rutin  sehingga  pelaksanaan  program  dapat  berjalan
langkah mendesak yang harus diatasi
urutan  aktor  sosial  menjalankan  fungsi  dan  kewenanganya.  Menurut lam  menyusun  dan merencanakan  program  ataupun  proyek  untuk  meningkatkan  ekonomi  desa  kuarng lebih  50%  dari  potensi,  dilihat  dari  arus  informasi  pemilik  proyek,  desa  sudah mencapai  prestasi  terbesar,  dan  pemerintah  desa  belum  pernah  mendengarnya
Dan  masyarakat  pedesaan.  Peneliti  percaya  bahwa  aktor  sosial  harus konsisten untuk mendistribusikan informasi secara seragam. Pemberian motivasi untuk melaksanakan  rencana  tersebut,  bukan  karena  dirancang  untuk  memberikan  bantuan
engutamakan prakiraan dan tidak adanya dampak terhadap
Jika  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  tugas  sosialisasi  ini  merasa tidak  mampu menjaga konsistensi, mereka dapat meminta saran. Karena fokus rencana adalah untuk
crease  Independence  and  Village Departemen  Ilmu  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,    Universitas

## Moh. As’adi Ansari
menyebarkan  dan  merangsang  konsensus  peserta  sosial  yang  dapat  mengelak  dan melaksanakan rencana BUMDes.
Ketiga, mempersiapkan adopsi rencana BUMDes di desa. Seperti disebutkan di atas,  dalam  contoh  ini,  informasi  aktor  yang  bersosialisasi  dengan  aktor  pro diuraikan  sebagai  hari  libur  negara,  yang  tidak  mempengaruhi  objek  sasaran.  Tujuan utama  BUMDes  adalah  masyarakat  dan  anggota  BUMDes.  BUMDes  merupakan perwujudan  pengelolaan  ekonomi  produktif  rakyat  atas  dasar  kerjasama,  partisipasi, pembebasan,  transparansi,  tanggung  jawab,  dan  keberlanjutan.Agar  dapat  bekerja secara efisien, produktif, profesional dan mandiri, diperlukan pengelolaan departemen bisnis dengan tekun dan tekun.
Setelah  informasi  tentang  bagian  normatif  untuk  dimasukkan  ke  dalam  unit BUMD  menjadi  tidak  mungkin,  data  tidak  dapat  divalidasi  kecuali  pelatihan  internal yang  tepat  dilakukan  atau  setidaknya  di  kotamadya  dan  kotamadya  daerah  tersebut. Dapatkan  informasi  yang  jelas  tentang  BUMDes  dari  kerangka  hukum  dan  peraturan hingga tujuan empiris. Seperti yang sudah disampaikan kepada para pihak terkait  dalam  pendirian  dan  pembentukan  BUMDes.  Karena  BUMDes  akan mendominasi perdagangan perkotaan dan mempromosikan ekonomi perkotaan.
Harapan  kami  untuk  memenuhi  Standar  Pelayanan  Minim sama  dengan  masyarakat,  yang  tercermin  dalam  perlindungan gangguan  pihak  ketiga  (dalam  dan  luar  desa)  yang  merugikan  otonomi  desa  secara resmi.  Adapun  aturan kokoh.  Sedangkan  untuk  peningkatan  lembaga  akan  memfokuskan  terhadap  semua pengurus maupun anggota sehingga dapat meningkatkan SDM dan dapat memberikan pelayanan  yang  memenuhi  standal.  Sesuai  dengan  keinginan  pemerintah  untuk merancang  proyek  skala  besar  maup pelatihan sehingga target potensi yang sudah menjadi program terlaksana.
Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  koordinasi  antara  ketersediaan  lapangan pekerjaan  di  masyarakat  setempat  dan  pembentukan  partisipasi  BUMD  di  unit merupakan langkah awal yang tepat. Dibandingkan dengan proporsi jumlah penduduk setiap  desa,  dapat  dipahami  bahwa  rata terpilih  adalah  sejumlah  20%  dan  35%,  sedangkan  jumlah  80%  maupun  65% merupakan  keluarga demikian  porsi  dari  BUMDes  mendekati  kebutuhan  kunjungan  masyarakat  miskin Rusia.  Namun  mengingat  sebagian  besar  masyarakat  miskin  yang  70%  diantaranya bekerja  di  bidang  pertanian,  maka  dapat  dikataka perkebunan yang ada masih belum dapat membantu sebagian besar keluarga miskin di desa tersebut.
Ketidaksesuaian  antara  pemilihan  dan  pendirian  lembaga  keuangan  mikro dengan  pendirian  BUMDes  pastinya  akan  terjdinya  merosotnya  ke kemandirian  dalam  meningkatkan  presentasi/pendapatan  perusahaan.  Dari  presentase 50% yaitu; pertama, konsep dari BUMDes harus sesuai dengan aturan (SOP/Undang
144 Harmiati & Abdul Aziz Zulhakim, “Eksis Usaha  dan  Ekonomi  Masyarakat  Desa  Yang  Berdaya  Saing  di  Era  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN,” Unihaz Bengkulu , 2017, 33.
enyebarkan  dan  merangsang  konsensus  peserta  sosial  yang  dapat  mengelak  dan melaksanakan rencana BUMDes.
mempersiapkan adopsi rencana BUMDes di desa. Seperti disebutkan di atas,  dalam  contoh  ini,  informasi  aktor  yang  bersosialisasi  dengan  aktor  pro diuraikan  sebagai  hari  libur  negara,  yang  tidak  mempengaruhi  objek  sasaran.  Tujuan utama  BUMDes  adalah  masyarakat  dan  anggota  BUMDes.  BUMDes  merupakan perwujudan  pengelolaan  ekonomi  produktif  rakyat  atas  dasar  kerjasama,  partisipasi,
paransi,  tanggung  jawab,  dan  keberlanjutan.Agar  dapat  bekerja secara efisien, produktif, profesional dan mandiri, diperlukan pengelolaan departemen bisnis dengan tekun dan tekun.
Setelah  informasi  tentang  bagian  normatif  untuk  dimasukkan  ke  dalam  unit menjadi  tidak  mungkin,  data  tidak  dapat  divalidasi  kecuali  pelatihan  internal yang  tepat  dilakukan  atau  setidaknya  di  kotamadya  dan  kotamadya  daerah  tersebut. Dapatkan  informasi  yang  jelas  tentang  BUMDes  dari  kerangka  hukum  dan  peraturan
iris. Seperti yang sudah disampaikan kepada para pihak terkait  dalam  pendirian  dan  pembentukan  BUMDes.  Karena  BUMDes  akan mendominasi perdagangan perkotaan dan mempromosikan ekonomi perkotaan.
Harapan  kami  untuk  memenuhi  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  bersama sama  dengan  masyarakat,  yang  tercermin  dalam  perlindungan (protection) gangguan  pihak  ketiga  (dalam  dan  luar  desa)  yang  merugikan  otonomi  desa  secara resmi.  Adapun  aturan-aturan  tersebut  dilaksanakan  dalam  tatanan  kelembagaan  yang oh.  Sedangkan  untuk  peningkatan  lembaga  akan  memfokuskan  terhadap  semua pengurus maupun anggota sehingga dapat meningkatkan SDM dan dapat memberikan pelayanan  yang  memenuhi  standal.  Sesuai  dengan  keinginan  pemerintah  untuk merancang  proyek  skala  besar  maupun  kecil,  maka  perlu  rambu pelatihan sehingga target potensi yang sudah menjadi program terlaksana.
Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  koordinasi  antara  ketersediaan  lapangan pekerjaan  di  masyarakat  setempat  dan  pembentukan  partisipasi  BUMD  di  unit merupakan langkah awal yang tepat. Dibandingkan dengan proporsi jumlah penduduk setiap  desa,  dapat  dipahami  bahwa  rata-rata  proporsi  rumah  tangga  miskin  di  desa terpilih  adalah  sejumlah  20%  dan  35%,  sedangkan  jumlah  80%  maupun  65%
yang  kaya  dan  memiliki  keuangan  yang  mencukupi.  Dengan demikian  porsi  dari  BUMDes  mendekati  kebutuhan  kunjungan  masyarakat  miskin Rusia.  Namun  mengingat  sebagian  besar  masyarakat  miskin  yang  70%  diantaranya bekerja  di  bidang  pertanian,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  sektor  pertanian  dan perkebunan yang ada masih belum dapat membantu sebagian besar keluarga miskin di
Ketidaksesuaian  antara  pemilihan  dan  pendirian  lembaga  keuangan  mikro dengan  pendirian  BUMDes  pastinya  akan  terjdinya  merosotnya  ke kemandirian  dalam  meningkatkan  presentasi/pendapatan  perusahaan.  Dari  presentase
konsep dari BUMDes harus sesuai dengan aturan (SOP/Undang
Harmiati & Abdul Aziz Zulhakim, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  Dalam Mengembangkan Usaha  dan  Ekonomi  Masyarakat  Desa  Yang  Berdaya  Saing  di  Era  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN,”
enyebarkan  dan  merangsang  konsensus  peserta  sosial  yang  dapat  mengelak  dan
mempersiapkan adopsi rencana BUMDes di desa. Seperti disebutkan di atas,  dalam  contoh  ini,  informasi  aktor  yang  bersosialisasi  dengan  aktor  program diuraikan  sebagai  hari  libur  negara,  yang  tidak  mempengaruhi  objek  sasaran.  Tujuan utama  BUMDes  adalah  masyarakat  dan  anggota  BUMDes.  BUMDes  merupakan perwujudan  pengelolaan  ekonomi  produktif  rakyat  atas  dasar  kerjasama,  partisipasi,
paransi,  tanggung  jawab,  dan  keberlanjutan.Agar  dapat  bekerja secara efisien, produktif, profesional dan mandiri, diperlukan pengelolaan departemen
Setelah  informasi  tentang  bagian  normatif  untuk  dimasukkan  ke  dalam  unit menjadi  tidak  mungkin,  data  tidak  dapat  divalidasi  kecuali  pelatihan  internal yang  tepat  dilakukan  atau  setidaknya  di  kotamadya  dan  kotamadya  daerah  tersebut. Dapatkan  informasi  yang  jelas  tentang  BUMDes  dari  kerangka  hukum  dan  peraturan iris. Seperti yang sudah disampaikan kepada para pihak-pihak yang terkait  dalam  pendirian  dan  pembentukan  BUMDes.  Karena  BUMDes  akan mendominasi perdagangan perkotaan dan mempromosikan ekonomi perkotaan. 144 al  (SPM)  bersama- (protection) dari gangguan  pihak  ketiga  (dalam  dan  luar  desa)  yang  merugikan  otonomi  desa  secara aturan  tersebut  dilaksanakan  dalam  tatanan  kelembagaan  yang oh.  Sedangkan  untuk  peningkatan  lembaga  akan  memfokuskan  terhadap  semua pengurus maupun anggota sehingga dapat meningkatkan SDM dan dapat memberikan pelayanan  yang  memenuhi  standal.  Sesuai  dengan  keinginan  pemerintah  untuk un  kecil,  maka  perlu  rambu-rmabu  mapun pelatihan sehingga target potensi yang sudah menjadi program terlaksana.
Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  koordinasi  antara  ketersediaan  lapangan pekerjaan  di  masyarakat  setempat  dan  pembentukan  partisipasi  BUMD  di  unit  usaha merupakan langkah awal yang tepat. Dibandingkan dengan proporsi jumlah penduduk
rata  proporsi  rumah  tangga  miskin  di  desa terpilih  adalah  sejumlah  20%  dan  35%,  sedangkan  jumlah  80%  maupun  65%
yang  kaya  dan  memiliki  keuangan  yang  mencukupi.  Dengan demikian  porsi  dari  BUMDes  mendekati  kebutuhan  kunjungan  masyarakat  miskin Rusia.  Namun  mengingat  sebagian  besar  masyarakat  miskin  yang  70%  diantaranya
n  bahwa  sektor  pertanian  dan perkebunan yang ada masih belum dapat membantu sebagian besar keluarga miskin di
Ketidaksesuaian  antara  pemilihan  dan  pendirian  lembaga  keuangan  mikro dengan  pendirian  BUMDes  pastinya  akan  terjdinya  merosotnya  keteguhan  dan kemandirian  dalam  meningkatkan  presentasi/pendapatan  perusahaan.  Dari  presentase
konsep dari BUMDes harus sesuai dengan aturan (SOP/Undang-
tensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  Dalam Mengembangkan Usaha  dan  Ekonomi  Masyarakat  Desa  Yang  Berdaya  Saing  di  Era  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN,” Fisip
Undang) yang berlaku, sehingga potensi ditingkatkan dengan memperhatikan sumber daya lokal dan kebutuhan pasar.
Kedua, Pemprop dan Pemda kurang maksimal dalam melakukan aksi sosial, hal ini  menunjukkan  bahwa  kota sebenarnya. Pemerintah harus mengant karena  peran  sosialisasi  adalah  tanggung  jawabnya.  Sebagaimana  tertuang  dalam panduan  BUMDes,  panduan  tersebut  menyatakan  bahwa  peran  dan  peran  pemerintah adalah  menyebarluaskan  informasi  melalui  pemerintah  pro dan mengedukasi masyarakat desa tentang pentingnya BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
Lebih  dari  50%  persetujuan  tersebut  merupakan  jawaban  atas  arti  penting sebenarnya  BUMDes  bagi  kemandirian  masyarakat  desa.  Rata merupakan variasi dari perusahaan. Dengan demikian, sesuai dengan tujuan BUMDes sebagai  lembaga  ekonomi,  modal  venturanya  berorientasi  pada  masyarakat  dan menekankan  kemandirian.
(seperti pengelola kota atau pihak ketiga lainnya), termasuk melalui pihak ketiga.
Tujuan Dasar Tata Kelola Perusahaan Publik (BUMDes).
a. Meningkatkan ekonomi pedesaan
b. Mengoptimalkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat
c. Memperkuat upaya pengelolaan potensi pr
d. Menyusun rencana program kerja BUMDes dengan pihak
e. Mengusahakan  terciptanya  peluang  dan  jariangan  yang  mendukung  untuk menciptakan pelayanan publik
f. Memberikan kesempatan terhadap masyarakat tentang peluang kerja
g. Peningkatan  kepentingan  umum  dengan  mengoptimalkan  layanan  publik  dalam mewujudkan kemandirian desa
h. Peningkatan prekonomian masyarakat upaya menciptakan PAD

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  interpretasi  data,  kami  sampai  pada  kesimpulan, pentingnya  menumbuhkan  BUMDes  ditengah kemadirian  dan  keberlanjutan  desa.  Adapun  BUMDes  merupakan  wadah  bagi  masyarakat untuk  mengkritisi  dan  memberikan  solusi  demi  terwujudnya  tujuan  utama  dari  pendirian BUMDes.  Disamping  itu,  B terlaksananya program-program yang telah direncakan sebelumnya. Arti penting keberadaan BUMDes  meliputi:  (1)  BUMDes  mencegah  perilaku  ekonomi  yang  merugikan  seperti “kebangkrutan”. (2) BUMDes dapat mem swasta  dan  kota  di  pedesaan.  (3)  Usaha  yang  dikembangkan  BUMDes  bersifat  mendukung dan  tidak  mengambil  alih  usaha  yang  sudah  ada BUMDes  bagi  kemandirian  desa,  BUMDes  adal membawa  masyarakat  menuju  kesuksesan.  Ketiga,  pembangunan  daerah  perdesaan  yang mandiri  bersifat  terbuka,  transparan,  bertanggung  jawab,  dan  rinci.  Selain  itu,
145 Dkk. Coristya Berlian Ramadana,
(Malang, 2013), 76.

## Pengelolaan Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |
Undang) yang berlaku, sehingga potensi-potensi ekonomi msyarakat di pedesaan dapat tingkatkan dengan memperhatikan sumber daya lokal dan kebutuhan pasar.
Pemprop dan Pemda kurang maksimal dalam melakukan aksi sosial, hal ini  menunjukkan  bahwa  kota-kota  tersebut  belum  memahami  konsep  BUMDes  yang sebenarnya. Pemerintah harus mengantisipasi terhdap perkembangan BUMDes saat ini, karena  peran  sosialisasi  adalah  tanggung  jawabnya.  Sebagaimana  tertuang  dalam panduan  BUMDes,  panduan  tersebut  menyatakan  bahwa  peran  dan  peran  pemerintah adalah  menyebarluaskan  informasi  melalui  pemerintah  provinsi  dan/atau  kabupaten dan mengedukasi masyarakat desa tentang pentingnya BUMDes dalam meningkatkan
Lebih  dari  50%  persetujuan  tersebut  merupakan  jawaban  atas  arti  penting sebenarnya  BUMDes  bagi  kemandirian  masyarakat  desa.  Rata-rata  produk  BUMDes merupakan variasi dari perusahaan. Dengan demikian, sesuai dengan tujuan BUMDes sebagai  lembaga  ekonomi,  modal  venturanya  berorientasi  pada  masyarakat  dan menekankan  kemandirian. 145 Dan  BUMDes  dapat  meminjam  dana  dari  pihak  ketiga ngelola kota atau pihak ketiga lainnya), termasuk melalui pihak ketiga.
Tujuan Dasar Tata Kelola Perusahaan Publik (BUMDes).
Meningkatkan ekonomi pedesaan
Mengoptimalkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Memperkuat upaya pengelolaan potensi prekonomian pedesaan
Menyusun rencana program kerja BUMDes dengan pihak-pihak yang terkait Mengusahakan  terciptanya  peluang  dan  jariangan  yang  mendukung  untuk menciptakan pelayanan publik
Memberikan kesempatan terhadap masyarakat tentang peluang kerja katan  kepentingan  umum  dengan  mengoptimalkan  layanan  publik  dalam mewujudkan kemandirian desa Peningkatan prekonomian masyarakat upaya menciptakan PAD
Berdasarkan  analisis  dan  interpretasi  data,  kami  sampai  pada  kesimpulan, a  menumbuhkan  BUMDes  ditengah-tengan  masyarakat  untuk  menciptakan kemadirian  dan  keberlanjutan  desa.  Adapun  BUMDes  merupakan  wadah  bagi  masyarakat untuk  mengkritisi  dan  memberikan  solusi  demi  terwujudnya  tujuan  utama  dari  pendirian BUMDes.  Disamping  itu,  BUMDes  dapat  memberikan  fasilitas  maupun  sopot  terhadap
program yang telah direncakan sebelumnya. Arti penting keberadaan BUMDes  meliputi:  (1)  BUMDes  mencegah  perilaku  ekonomi  yang  merugikan  seperti “kebangkrutan”. (2) BUMDes dapat memberikan pelayanan permodalan kepada usaha mikro swasta  dan  kota  di  pedesaan.  (3)  Usaha  yang  dikembangkan  BUMDes  bersifat  mendukung dan  tidak  mengambil  alih  usaha  yang  sudah  ada .  Kedua, kita  dapat  melihat  pentingnya BUMDes  bagi  kemandirian  desa,  BUMDes  adalah  organisasi  nyata  dan  mungkin  yang membawa  masyarakat  menuju  kesuksesan.  Ketiga,  pembangunan  daerah  perdesaan  yang mandiri  bersifat  terbuka,  transparan,  bertanggung  jawab,  dan  rinci.  Selain  itu,
Dkk. Coristya Berlian Ramadana, Badan Usaha Pedesaan Hadir Untuk Memperkuat Prekonomian Pedesaan

## Dalam Upaya ....
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |   75
potensi ekonomi msyarakat di pedesaan dapat tingkatkan dengan memperhatikan sumber daya lokal dan kebutuhan pasar.
Pemprop dan Pemda kurang maksimal dalam melakukan aksi sosial, hal kota  tersebut  belum  memahami  konsep  BUMDes  yang isipasi terhdap perkembangan BUMDes saat ini, karena  peran  sosialisasi  adalah  tanggung  jawabnya.  Sebagaimana  tertuang  dalam panduan  BUMDes,  panduan  tersebut  menyatakan  bahwa  peran  dan  peran  pemerintah
vinsi  dan/atau  kabupaten dan mengedukasi masyarakat desa tentang pentingnya BUMDes dalam meningkatkan
Lebih  dari  50%  persetujuan  tersebut  merupakan  jawaban  atas  arti  penting a  produk  BUMDes merupakan variasi dari perusahaan. Dengan demikian, sesuai dengan tujuan BUMDes sebagai  lembaga  ekonomi,  modal  venturanya  berorientasi  pada  masyarakat  dan
Dan  BUMDes  dapat  meminjam  dana  dari  pihak  ketiga ngelola kota atau pihak ketiga lainnya), termasuk melalui pihak ketiga.
Mengoptimalkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat pihak yang terkait Mengusahakan  terciptanya  peluang  dan  jariangan  yang  mendukung  untuk Memberikan kesempatan terhadap masyarakat tentang peluang kerja katan  kepentingan  umum  dengan  mengoptimalkan  layanan  publik  dalam
Berdasarkan  analisis  dan  interpretasi  data,  kami  sampai  pada  kesimpulan, pertama, tengan  masyarakat  untuk  menciptakan kemadirian  dan  keberlanjutan  desa.  Adapun  BUMDes  merupakan  wadah  bagi  masyarakat untuk  mengkritisi  dan  memberikan  solusi  demi  terwujudnya  tujuan  utama  dari  pendirian UMDes  dapat  memberikan  fasilitas  maupun  sopot  terhadap program yang telah direncakan sebelumnya. Arti penting keberadaan BUMDes  meliputi:  (1)  BUMDes  mencegah  perilaku  ekonomi  yang  merugikan  seperti berikan pelayanan permodalan kepada usaha mikro swasta  dan  kota  di  pedesaan.  (3)  Usaha  yang  dikembangkan  BUMDes  bersifat  mendukung kita  dapat  melihat  pentingnya ah  organisasi  nyata  dan  mungkin  yang membawa  masyarakat  menuju  kesuksesan.  Ketiga,  pembangunan  daerah  perdesaan  yang mandiri  bersifat  terbuka,  transparan,  bertanggung  jawab,  dan  rinci.  Selain  itu,
Badan Usaha Pedesaan Hadir Untuk Memperkuat Prekonomian Pedesaan

## Moh. As’adi Ansari
mengoptimalkan aset dan potensi ekonomi secara optimal dala masarakat  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  agar  tercipta  pengelolaan  kesejahteraan  BUMDes upaya meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan desa. Ada beberapa potensi yang harus di  kerjan  yaitu;  meningkatkan  potensi  prekonomin  masyarak yang baik, dan meningkatkan SDM masyarakat sehinga bisa menciptakan ekonomi kreatif.
mengoptimalkan aset dan potensi ekonomi secara optimal dalam rangka meningkatkan SDM masarakat  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  agar  tercipta  pengelolaan  kesejahteraan  BUMDes upaya meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan desa. Ada beberapa potensi yang harus di  kerjan  yaitu;  meningkatkan  potensi  prekonomin  masyarakat,  menciptakan  potensi  sosial yang baik, dan meningkatkan SDM masyarakat sehinga bisa menciptakan ekonomi kreatif. m rangka meningkatkan SDM masarakat  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  agar  tercipta  pengelolaan  kesejahteraan  BUMDes upaya meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan desa. Ada beberapa potensi yang harus
at,  menciptakan  potensi  sosial yang baik, dan meningkatkan SDM masyarakat sehinga bisa menciptakan ekonomi kreatif.
Adisasmita, Rahardjo, (2006), Membangun Desa Pekotaan,
Koristya  Berlian  Ramadana,  dkk.,  (2013) Prekonomian Pedesaan,
Creswell, John W. (2002), Desain Penelitian: Metode Kualitatif dan Kuantitatif, dan Kelas IV KKUI, Jakarta.
Coristya  Berlian  Ramadana,  Dkk. Pedesaan . Malang, 2013.
Dantika, Yanuardi, (2013), Dampak Terhadap Kesejahteraan Usaha Desa.
Elsa,  (2014), Lembang  Nagari  Batu  Banyak,  Kabupaten  Solok  Strategi  Pengembangan  Desa Tertinggal.
Fauzi,  A.  R.,  &  Ansari,  A.  (2020).  ANALISIS  YURIDIS  PERJANJIAN  JUAL  BELI  MELALUI MEDIA  ELEKTRONIK  BERDASARKAN  KUH  PERDATA  DAN  UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Ar Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam, 18(1), 114
Hari Fitrianto. “Institutional Revitalization of Bumdes In Efforts to Increase Independence and Village Resilience in East Java.” Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 02, 08 (Desember 2016).
Harmiati & Abdul Aziz Zulhakim. “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN.” Fisip Unihaz Bengkulu, 2017.
Sukamto  Sato,  dkk.,  (2019).  Mensosialisasikan ditinjau  dari  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Jurnal  Karya  Abdi  Masyarakat,  3(2),  182 190.
Siagian, Sondang P., (2005), Badan Pengembangan,
PP. No. 71 Tahun 2005 tentang Perdesaan.
KEMENDAGRI No. 39 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Perdesaan.
Pusat  Penelitian  Dinamika  Sistem  Pengembangan  (PKDSP).  (2007),
Pengelolaan Pedesaan,
Purnomo, Joko, (2016), Pembentukan Desa dan Pengelolaan Ba Infest.
Sumpeno, Wahjudin, (2011), Perencanaan Desa  Terpadu, tentang Pemerintahan Desa.
Pengelolaan Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya

## DAFTAR PUSTAKA
Membangun Desa Pekotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Koristya  Berlian  Ramadana,  dkk.,  (2013), Badan  Usaha  Pedesaan  Hadir  untuk  Memperkuat Prekonomian Pedesaan, Malang.
Desain Penelitian: Metode Kualitatif dan Kuantitatif, Terjemahan: Kelas III dan Kelas IV KKUI, Jakarta.
Coristya  Berlian  Ramadana,  Dkk. Badan  Usaha  Pedesaan  Hadir  Untuk  Memperkuat  Prekonomian . Malang, 2013.
Dampak Terhadap Kesejahteraan Usaha Desa.
Lembang  Nagari  Batu  Banyak,  Kabupaten  Solok  Strategi  Pengembangan  Desa
,  A.  (2020).  ANALISIS  YURIDIS  PERJANJIAN  JUAL  BELI  MELALUI
MEDIA  ELEKTRONIK  BERDASARKAN  KUH  PERDATA  DAN  UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Ar Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam, 18(1), 114-141.
Hari Fitrianto. “Institutional Revitalization of Bumdes In Efforts to Increase Independence and Village Resilience in East Java.” Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 02, 08 (Desember 2016).
miati & Abdul Aziz Zulhakim. “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing di Era
Masyarakat Ekonomi ASEAN.” Fisip Unihaz Bengkulu, 2017.
Sukamto  Sato,  dkk.,  (2019).  Mensosialisasikan  Terhadap  Pendirian  dan  Pembentukan  BUMDes ditinjau  dari  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Jurnal  Karya  Abdi  Masyarakat,  3(2),  182
Badan Pengembangan, Jakarta: PT. Bumi Aksala.
PP. No. 71 Tahun 2005 tentang Perdesaan.
EMENDAGRI No. 39 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Perdesaan.
Pusat  Penelitian  Dinamika  Sistem  Pengembangan  (PKDSP).  (2007), Pedoman  Pendirian  dan Pengelolaan Pedesaan, Fakultas Ekonomi, UB, Malang.
Pembentukan Desa dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Swasta,
Perencanaan Desa  Terpadu, Banda  Aceh: Baca  UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
Dalam Upaya ....
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Badan  Usaha  Pedesaan  Hadir  untuk  Memperkuat
Terjemahan: Kelas III
saan  Hadir  Untuk  Memperkuat  Prekonomian
Lembang  Nagari  Batu  Banyak,  Kabupaten  Solok  Strategi  Pengembangan  Desa
,  A.  (2020).  ANALISIS  YURIDIS  PERJANJIAN  JUAL  BELI  MELALUI MEDIA  ELEKTRONIK  BERDASARKAN  KUH  PERDATA  DAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Ar-
Hari Fitrianto. “Institutional Revitalization of Bumdes In Efforts to Increase Independence and Village Resilience in East Java.” Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
miati & Abdul Aziz Zulhakim. “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing di Era
Terhadap  Pendirian  dan  Pembentukan  BUMDes ditinjau  dari  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Jurnal  Karya  Abdi  Masyarakat,  3(2),  182-
Pedoman  Pendirian  dan
dan Usaha Milik Swasta, Jakarta: Tim
Banda  Aceh: Baca  UU No. 6 Tahun 2014