Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## STRATEGI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SERTA PERAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEDAULATAN NEGARA DI INDONESIA

## (ROLE OF IMMIGRATION AND LEGAL STRATEGY EFFORTS IMMIGRATION IN FACING THREATS OF THE STATE SOURCE IN INDONESIA)
Dinda Mayang (1) , Panca Wani (2) ,Warisul Ambia (3)
1,2,3 Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI. Indonesia Email : dindamayang@gmail.com (1) , pancasimamora@gmail.com (2) , warisulambia999@gmail.com (3)

## ABSTRAK
Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara (UU No 6 Tahun 2011 pasal satu angka 1). Saat ini Total jumlah penduduk dunia tahun 2019 adalah sebanyak 7.714.576.923 dan  terus  bertambah  tentunya.  Bertumbuh  1.07  persen  dibanding  tahun  2018  atau  bertambah 81.757.598  penduduk.  Adapun  jumlah  usia  rata-rata  penduduk  dunia  menurut  worldometers adalah 29,9 tahun. Ini merupakan suatu kondisi dimana siklus kepadatan dan lalu lintas orang di dunia semakin berkembang dan meningkat. Jumlah penduduk terbanyak masih didominasi Cina. Negara Tirai  Bambu ini mencatatkan  1.417.930.226  jiwa  penduduk. Total  penduduk  Cina  lima kali lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. Di peringkat dua, penduduk paling banyak di dunia ditempati oleh India. Penduduk India berjumlah 1.362.483.286 sejak artikel ini dibuat dan terus bertambah. India mengejar Cina yang hanya berjarak sekitar 50 juta penduduk. Indonesia  merupakan  negara  peringkat  ke  4  dengan  jumlah  penduduk  terbanyak  ke  4  di  dunia dengan  jumlah  penduduk  mencapai  257.912.349  jika  di  persenkan  mencapai  3.44%  penduduk bumi. Dengan adanya perkembangan globalisasi dan ekonomi yang kian meningkat dan jumlah peningkatan penduduk yang kian bertambah membuat manusia bermigrasi ke negara- negara lain. Dengan  adanya  dampak  perubahan  siklus  perekonomian  di  setiap  negara  berbeda  beda  serta mobilitas sosial dan diferensiasi sosial juga ketimpangan sosial maka akan timbul kriminalitas di setiap negara. Kriminalitas bukan hanya dari segi ekonomi saja tetapi, bisa dari segi politik, sosial, serta berdampak juga terhadap keamanan negara. Dengan adanya hal tersebut, maka keimigrasian harus  selektif  dalam  menerima  orang  asing  ( foreign )  ke  Indonesia,  guna  menjaga  stabilitas keamanan negara dari ancaman, gangguan, dan hambatan dari luar.
Kata Kunci : Penegakan Hukum , Orang Asing , Keimigrasian , Kejahatan

## ABSTRACT
Immigration is a matter of the traffic of people entering or leaving the territory of Indonesia and its supervision to maintain the upholding of state sovereignty (Law No. 6 of 2011 article one point 1). Currently, the total world population in 2019 is 7,714,576,923 and continues to grow, of course. Growth of 1.07 percent compared to 2018 or an increase of 81,757,598 inhabitants. The total age of the world's population according to world meters is 29.9 years. This is a condition where the cycle of density and traffic of people in the world is growing and increasing. The largest population
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
is still dominated by China. The Bamboo Curtain country has recorded 1,417,930,226 inhabitants. The  total  population  of  China  is  five  times  more  than  the  total  population  of  Indonesia.  In  the second place, India has the largest population in the world. The population of India has numbered 1,362,483,286  since  this  article  and is  counting.  India  is  catching  up  with  China which  is  only about 50 million inhabitants. Indonesia is the 4th country with the 4th largest population in the world with a population reaching 257,912,349 if it reaches 3.44% of the earth's population. With the  development  of  globalization  and  the  increasing  economy  and  the  increasing  number  of population, people migrate to other countries. The impact of changes in the economic cycle in each country is different and social mobility and social differentiation as well as social inequality will result in crime in each country. Crime is not only from an economic point of view but, from a political, social point of view, and also has an impact on state security. With this, immigration must be selective in accepting foreigners (foreign) to Indonesia, to maintain the stability of the country's security from threats, disturbances, and obstacles from outside.
Key Words: Law Enforcement, Foreigners, Immigration, Crime

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Permasalahan  imigrasi  di  Indonesia semakin  lama  semakin  meningkat,  dan tingkat kesukaran nya juga semakin bertambah. Imigrasi sangat berperan penting terhadap  kedaulatan  negara  yang  dimana Imigrasi  merupakan  pintu  gerbang  utama negara.  Imigrasi  sangat  berperan  penting terhadap  integrasi  negara  dalam  mencegah ancaman  dan  hambatan  bagi  pembangunan negara.  Ancaman  terbagi  ke  dalam  dua macam,  ancaman  kedaulatan  negara  yang berasal  dari  faktor  eksternal  dan  ancaman kedaulatan  negara  yang  berasal  dari  faktor internal.  Ancaman  yang  berasal  dari  faktor luar yakni pengaruh Ideologi dari negara lain yang  berdampak  buruk  terhadap  ketahanan negara, kemudian dari segi sosial bisa berupa pengaruh  budaya  yang  bersifat  chauvinisme dan ketidaksetaraan sosial atau ada diferensiasi  sosial  yang  sangat  mencolok yang tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila. Kemudian  adanya  kejahatan  yang  bersifat Internasional dan universal.
Kejahatan  Internasional  tidak  lepas juga  dengan  pengawasan  keimigrasian. Pengawasan  keimigrasian  sangat  berperan penting dalam menjaga keamanan, pengamanan  negara  dari  gangguan  yang bersifat  eksternal  maupun  internal.  Orang asing  harus  mentaati  apa  saja  yang  di  atur dalam Kebijakan selektif keimigrasian serta
tunduk pada aturan hukum di Indonesia.Fenomena kejahatan transnasional terorganisir (Transnational Organized Crime) / TOC) terus mengemuka dan membutuhkan perhatian  serius  dari  setiap  negara.  Bentuk- bentuk  TOC  -  seperti;  penyelundupan manusia  (Human  Trafficing),  aksi-aksi pembajakan,  kejahatan  internet  (Cyber Crime), terorisme, peredaran narkoba (Drug Trafficking), pencucian uang (Money Loundering),  penyelundupan  senjata,  dan aneka  kejahatan  ekonomi  internasional  – semakin  berkembang  pesat  dan  telah teridentifikasi  sebagai  ancaman  keamanan baru dan masyarakat, negara.  Demikian pula fenomena yang terjadi di Indonesia, kejahatan transnasional membutuhkan pehatian  bagi  pemerintah  dan  masyarakat untuk  mengatasinya.  Sehingga,  kejahatan trasnasional  dapat  dicegah.  Kemudian  ada ancaman  yang  berasal  dari  faktor  Internal yang  berupa  provokasi  terhadap  kerusuhan yang tidak menerima kebijakan dari pemerintah,  yang  mengakibatkan  daerah tersebut ingin memisahkan diri dari Negaranya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka rumusan  masalah  yang  dibahas  dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa saja pemahaman keimigrasian dalam menghadapi  permasalahan  kedaulatan negara?
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
2. Apa  saja  hubungan  antara  keimigrasian dengan  integrasi  dan  kedaulatan  negara dan  apa  saja  dasar  hukum  antara  kedua tersebut?
3. Bagaimana peran dan strategi pengawasan keimigrasian dalam menghadapi ancaman baik faktor eksternal maupun faktor internal terhadap pertahanan kedaulatan negara?

## Tujuan
Adapun  tujuan  dari  pembuatan  jurnal ini  adalah  sejauh  apa  peran  pemerintah bersama dengan keimigrasian dalam menghadapi  ancaman,  dan  hambatan  bagi kedaulatan negaraserta menghindari ancaman  yang  bersifat  membahayakan  bagi masyarakat. Dan selalu meningkatkan pengawasan keimigrasian serta harus selektif dalam  menerima  orang  asing  ke  Indonesia. Serta memahami seberapa banyak persentase ancaman  yang  bersifat  eksternal  maupun internal dengan keimigrasian.

## Metode Penelitian Pendekatan
Dengan  memahami  pendalaman  ilmu yang bersifat historis (sejarah) seperti sejarah kedaulatan  negara  dan  ancaman  kedualatan negara  serta  dampaknya  terhadap  keamanan negara  di  Indonesia,  dari  segi  empiris  yaitu berdasarkan hasil pengamatan dan
pembahasan dari berbagai aktivitas kehidupan manusia.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data nya bersifat empiris, normatif dan berdasarkan historis

## Teknik Analisa Data
1. Menggunakan  Teknik  secara  deskriptif dalam  menampilkan  kajian  data  terkait ancaman kedaulatan negara.
Menggunakan  teknik  secara  Empiris terhadap  pemahaman  dan  kejadian
berdasarkan  lapangan  dan  fakta  pada kejahatan  yang  berupa  ancaman  negara terhadap pengawasan keimigrasian.

## PEMBAHASAN
Keimigrasian merupakan satu tonggak dan  pilar  awal  dalam  menghadapi  ancaman yang  dapat  mengganggu  kedaulatan  negara yang  berasal  dari  faktor  luar.  Secara  yuridis Keimigrasian  menurut  Pasal  1  Angka  (1) Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang) menjelaskan pemahamannya sebagai  berikut: “Keimigrasian  adalah  hal ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya  dalam  rangka  menjaga tegaknya  kedaulatan  negara”. Kemudian peran fungsi terhadap imigrasi terdapat pada Pasal 1Angka (3) disebutkan Fungsi Imigrasi, yaitu:  (1)  pelayanan  masyarakat,    (2) penegakan hukum, (3) keamanan negara, (4) pembangunan  kesejahteraan  masyarakat, maka Imigrasi memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara.
Kedaulatan Negara adalah kekuasaan mutlak atau kekuasaaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh
suatu sistem negara nasional  yang  berdaulat. Kedaulatan Negara dalam  Arti  kenegaraan adalah kekuasaan penuh  dan  tertinggi  dalam suatu  negara  untuk mengatur  seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain .  Dengan  kata lain  perspektif  keimigrasian  dan  kedaulatan negara merupakan hubungan yang sangat erat terhadap keamanan negara, Menurut Kusumaatmadja Kedaulatan negara merupakan  suatu  sifat  atau  ciri  hakiki  dari suatu negara, dimana negara tersebut berdaulat,  tetapi  mempunyai  batas-batasnya yaitu  ruang  berlakunya kekuasaan tertinggi ini  dibatasi  oleh  batas-  batas wilayah negara itu,  diluar  wilayahnya  negara  tersebut  tidak lagi memiliki kekuasaan demikian ( Kusumaatmadja,  1982).  Dengan  menjaga ancaman  dari  luar  yang  dapat  mengancam kedaulatan  negara  maka  dibentuk  adanya
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
pengawasan  keimigrasian.  Maksud  dari pengawasan keimigrasian adalah Pengawasan Keimigrasian adalah
serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data  dan  informasi  keimigrasian  warga negara  Indonesia  dan  orang  asing  dalam rangka  memastikan  dipatuhinya  ketentuan peraturan  perundang-undangan  di  bidang Keimigrasian. Hubungan antara keimigrasian dengan kedaulatan negara terletak pada TPI, TPI  merupakan  cerminan  kedaulatan  negara imajiner  yang  ditentukan  oleh  Otoritas Imigrasi,  Keberadaan  TPI  berkaitan  erat dengan Area Imigrasi. Pasal 22 ayat (2) UU No.  6  Tahun  2011  menentukan  bahwa  Area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia  atau  pejabat  dan  petugas  yang berwenang.  Kedaulatan  disini  dimaksud bahwa  bahwa  imigrasi  merupakan  otoritas dan peran penting terhadap keluar masuknya seseorang baik WNA maupun WNI (Syahrin, M. A. 2018)
Berdasarkan kebijakan selektif ( selective  policy )  yang  menjunjung  tinggi nilai  hak  asasi  manusia,  diatur  masuknya orang  asing  kedalam  wilayah  Indonesia, demikian  pula  bagi  orang  asing  yang memperoleh  Izin  Tinggai  di  wilayah Indonesia  harus  sesuai  dengan  maksud  dan tujuannya  berada  di  Indonesia.  Berdasarkan kebijakan  dimaksud  serta  dalam  rangka melindungi  kepentingan  nasional,  hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban  umum  diperbolehkan  masuk  dan berada di wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, kebijakan selektif ini
mengharuskan bahwa:
1. hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan  masuk  dan  berada  di wilayah Indonesia;
2. hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban
umum yang  diperbolehkan  masuk dan berada di wilayah Indonesia;
3. orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
4. orang  asing  yang  masuk  dan  berada  di wilayah  Indonesia  harus  sesuai  dengan maksud dan tujuannya.
Berdasarkan  prinsip  ini,  maka  hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dannegara, wilayah Indonesia. Bahkan dalam tafsir  lain,  pergerakan  orang  asing  tersebut harus  dapat  sesuai  dengan  ideologi  negara dan  tidak  mengancam  keutuhan  bangsa. Sehingga  dasar  dari  hubungan  keimigrasian dengan  kedaulatan  negara  berawal  dari kebijakan selektif keimigrasian yang terdapat pada  poin  ke  dua  yang  dimana  tidak membahayakan  kedaulatan  negara  dan keamanan negara.
Relasi antara Keimigrasian dengan Kedaulatan negara
Imigrasi  berfungsi  sebagai  penjaga pintu  gerbang  negara,  dapat  dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama  dan  terakhir  yang  menyaring kedatangannya  dan  keberangkatan  orang asing  ke  dan  dari  wilayah  Republik Indonesia,  pelaksanaan  fungsi  keamanan yang  ditujukan  kepada  Warga  Negara Indonesia  dijabarkan  melalui  tindakan pencegahan  ke  luar  negeri  bagi  Warga Negara  Indonesia  atas  permintaan  Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung tindakan ini guna  untuk  menghindari  adanya  ancaman dan  gangguan  yang  dapat  menyebabkan hilangnya  kotrol  kedaulatan  negara  khusus Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  tidak  dapat dilakukan  pencegahan  karena  alasan-alasan keimigrasian  belaka.Dalam  sejarah  antar bangsa,  dan  praktik  kenegaraan,  keterkaitan antara  kedaulatan  ( sovereignty )  dan  hak menentukan  nasib  sendiri  suatu  bangsa (national self-determination ) seringkali menjadi  sumber  ketegangan  dan  bahkan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
konflik  dengan  kekerasan  di  berbagai wilayah negara ( Riyanto, S. 2012). ini juga terjadi  proses  interdependensi  legal  antara sistem  hukum  domestik  dengan  sistem hukum  multilateral  yang  dibangun  dan diterima oleh masyarakat negara-negara pada aras  regional  maupun  internasional.  Ini menjadi  alasan  mengapa  kedaulatan  negara menjadi peran penting terhadap pembangunan  bangsa(  Riyanto,  S.  2012). Berbicara  tentang  ancaman  kedaulatan negara  yang  berasal  dari  faktor  eksternal, juga  berbicara  mengenai peoples  muggling tidak  akan  terlepas  dari  masalah  imigran illegal atau imigran gelap. Kemudian adapun selain People Smuggling ada juga kejahatan transnasional hampir selalu berkaitan dengan kejahatan  dengan  motif  finansial,  yang membawa  dampak  terhadap  kepentingan lebih  dari  satu  negara.  Kejahatan  ini  antara lain,  ,  kejahatan  terorganisir  lintas  batas negara (transborder  organized  criminal activity) , pencucian uang (money
laundering) ,  kejahatan  finansial (financial crimes) , perusakan lingkungan secara disengaja (willful damage to the environment) ,  dan  lain-lain  yang  dapat mengakibatkan kestabilan politik di Indonesia  tidak  seimbang  dan  akan  banyak berdampak buruk terhadap kehidupan sosial, budaya  dan  politik,  akan  ada  banyak ketimpangan sosial akibat kejahatan Transnasional  ini, maka  Keimigrasian  harus benar benar selektif dalam memeriksa orang asing  yang  ingin  masuk  ke  wilayah Indonesia .
Pada tahun 2010, Conference of States Parties (CoSP)  UNTOC  yang  kelima  telah mengidentifikasi  beberapa  Kejahatan  Lintas Negara  Baru  dan  Berkembang  (New  and Emerging  Crimes),  antara  lain cybercrime, identity-related  crimes,  perdagangan  gelap benda  cagar  budaya,  kejahatan  lingkungan, pembajakan  di  atas  laut,  dan  perdagangan gelap organ tubuh. Kejahatan Lintas Negara Baru  telah  menjadi  perhatian  dari  dunia internasional  mengingat  jumlahnya  yang semakin  meningkat  dan  cara  yang  semakin
beragam  yang  dapat  mengancam  keamanan negara.  Kerugian  yang  ditimbulkan  dari kejahatan  jenis  ini  juga  sangat  besar.  Kita lihat  di  Cina  penegakan  hukum  terkait ekspansi  warga  negara  tiongkok  yang melakukan  pelanggaran,  mau  tidak  mau harus  segera  di  laksanakan,  terutama  di bidang keimigrasian.Adapun beberapa bentuk  kasus  kejahatan  internasional  yang dapat mengancam keamanan, dan kedaulatan negara  yang  pernah  terjadi  di  setiap  negara termasuk Indonesia yaitu:
1. Perdagangan  orang  dan  penyelundupan manusia , Isu  perdagangan  orang  dan penyelundupan manusia dapat dikategorikan sebagai isu migrasi ireguler.  Isu  migrasi  ireguler  tersebut tetap  menjadi  isu  sentral  di  dunia,  yang selain menyangkut masalah perdagangan orang  dan  penyelundupan manusia,  juga menyangkut  isu  pengungsi  dan  pencari suaka.  Indonesia  juga  tidak  luput mengalami  peristiwa  migrasi  ireguler. Berdasarkan  data  UNHCR,  pada  tahun 2018  terdapat  sekitar  14.000  pengungsi dan  migran  ireguler  yang  kebanyakan berasal dari Asia Tengah yang terdampar di  Indonesia  dalam  upaya  mencapai negara tujuan.
2. Kejahatan
perdagangan dan penyelundupan Narkoba, Kejahatan penyalahgunaan  narkotika  dan  obat terlarang  (narkoba)  pada  umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen,  kurir,  dan  korban  bisa  berasal dari  negara  yang  berbeda-beda.  Untuk itu,  diperlukan  diperlukan  kerja  sama internasional karena tidak dapat ditanggulangi  oleh  satu  negara  sendiri. Mengingat kondisi geografis dan demografis,  Indonesia  telah  menjadi salah  satu  negara  tujuan  dari  peredaran narkotika. Indonesia telah  menempatkan kejahatan  narkoba  sebagai  high-risk crime dan dalam penanganannya membutuhkan  upaya  yang  luar  biasa. Untuk  itu  Indonesia  mendorong  kerja sama  internasional  untuk  meningkatkan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
upaya  penanggulangan  isu  narkoba. Sekitar  1,4  juta  di  antaranya  adalah pengguna biasa dan hampir 1 juta orang telah menjadi pecandu narkoba.
3. Kejahatan  terhadap  eksploitasi  ilegal perikanan,  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  memiliki  kepentingan  besar dalam menjaga wilayahnya dan
menegakkan kedaulatan termasuk terhadap kejahatan perikanan.
Pada survey tahun 2017 yang dilakukan oleh Masyarakat Telekomunikasi, sekitar  91,8  persen  berita  sosial  politik menyangkut Pilkada dan Pilpres yang ada di media  sosial  dikategorikan  sebagai  berita hoax  Dikatakan  bahwa  kondisi  tersebut sangatlah  memprihatinkan  karena  akan berpengaruh terhadap kualitas peyelenggaraan Pemilu maupun hasil Pemilu itu  sendiri,  yang  pada  akhirnya  akan merugikan  masyarakat  kejadian  tersebut merupakan  hal  yang  sangat  krusial  dimana berita  yang  tidak  berdasarkan  fakta  di lapangan di sebarluaskan di jagad maya yang dapat  merugikan  banyak  orang,  ini  dapat mengakibatkan  ancaman  kedaulatan  negara yang  berasal  dari  faktor  Internal  yang  dapat memecah  belahkan  beberapa  kelompok orang demi keuntungan tersendiri, Ancaman kedua  adalah  ancaman  non-militer  atau nirmiliter yang merupakan ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan, teknologi dan kesehatan  umum,  serta  legislasi.  Sedangkan ancaman  ketiga  adalah  ancaman  hibrida, yaitu  ancaman  yang  memadukan  ancaman militer  dan  ancaman  non-militer.  Ancaman hibrida  dapat  berupa  gabungan  ancaman konvensional, asimetrik, cyber warfare , dan war  by  proxy, maka  untuk  menghadapi ancaman tersebut,
Djamaludin
mengungkapkan  bahwa  diperlukan  adanya peningkatan  sinergitas  TNI  dan  Polri  dalam rangka  mengamankan  bangsa  dan  Negara sesuai  dengan  tugas,  kewenangan  dan tanggung jawab masing-masing.
Selain, dirinya juga mengatakan bahwa kesadaran  masyarakat  dalam  bela  Negara
sangatlah penting sebagai upaya menghadapi ancaman-ancaman  tersebut.  Maka  di  sini senantiasa  Keimigrasian  juga  bekerja  sama dengan Jajaran lain seperti Menkopolhukam, TNI, POLRI dan sebagainya untuk senantiasa  mengantisipasi  siapa  saja  yang dapat mengancam keamanan, dan keselamatan  negara  juga  menjaga  tegaknya kedaulatan  negara.  Ada  beberapa  dampak serius  yang  ditimbulkan  dari  semakin meningkatnya  keberadaan  imigran  ilegal  di Indonesia.  Dampak  yang  mungkin  tidak dirasakan sekarang, tetapi beberapa tahun ke depan.Dampak  secara  ideologi.  Keberadaan imigran  ilegal  (baca:  pencari  suaka  dan pengungsi)  di  Indonesia,  akan  berdampak pada  falsafah  dan  pandangan  hidup  negara Indonesia. Perbedaan latar belakang bangsa, bahasa, dan budaya tentu berpotensi merubah cara  pandang  dan  kehidupan  masyarakat (Syahrin, M. A. 2018)
PERAN DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP

## KEDAULATAN NEGARA
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun 2011 tentang keimigrasian Penjelasan pasal 98 ayat (1) dan (2) yaitu Ayat(1)Kewenangan Penangkalan
merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan  ketertiban  umum  yang  dilaksanakan berdasarkan  alasan  Keimigrasian.  Ayat(2) Pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini adalah pimpinan instansi pemerintah. Adapun Upaya keimigrasian terhadap Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana Keimigrasian Yaitu:
1. Pengawasan  Keimigrasian,Pengawasan keimigrasian  tidak  hanya  pada  saat mereka  masuk  dan  keluar  dari  wilayah Indonesia,  tetapi  juga  selama  mereka berada  di  wilayah  Indonesia  termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan adalah  suatu  kegiatan  yang  menentukan apa  yang  sedang  diselenggarakan  yakni mengevaluasi penyelenggaraan dan bilamana  perlu  mengambil  tindakan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
korektif  sehingga  penyelenggaraan  itu berlangsung  dengan      rencana.Dengan adanya kegiatan pengawasan.kementrian Hukum  dan  HAM  diberi  wewenang khusus  yang  tidak  dimiliki  oleh  instansi lain  untuk  mengambil  tindakan  tertentu sebagai  suatu  tindakan  administartif imigrasi  terhadap  orang  asing.Menurut pasal  69  UU  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  keimigrasian  adalah  “Untuk melakukan  pengawasan  Keimigrasian terhadap  kegiatan  Orang  Asing  di Wilayah  Indonesia,  Menteri  membentuk tim  pengawasan  Orang  Asing  yang anggotanya  terdiri  atas  badan  atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.
2. Tindakan Keimigrasian, Tindakan keimigrasian  ini  dilakukan  sebagai pelaksanaan  kebijaksanaan  pengawasan di  bidang  keimigrasian  terhadap  orang asing  yang  berada  di  wilayah  Republik Indonesia  yang  melakukan  kegiatan- kegiatan  yang  bertentangan  dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.keimigrasian diluar tindakan hukum  pidana  atau  penyidikan  masuk kategori  Tindakan  Keimigrasian.  Selain menurut ketentuan hukum positif tersebut diatas, juga menurut hukum internasional bahwa  tindakan  keimigrasian  berupa deportasi  bukan  tindakan  hukum  pidana dan  ini  berlaku  secara  universal  pada negara-negara  lain  di  dunia(Bambang Hartono).daftar Pencegahan atau
Penangkalan;  b. pembatasan,perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu  di  Wilayah  Indonesia;  d. keharusan  untuk  bertempat  tinggal  di suatu  tempat  tertentu  di  Wilayah Indonesia;  e.  pengenaan  biaya  beban; dan/atau  f.  Deportasi  dari  Wilayah Indonesia.  (3)  Tindakan  Administratif Keimigrasian  berupa  Deportasi  dapat juga  dilakukan  terhadap  Orang  Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari
ancaman  dan  pelaksanaan  hukuman  di negara.
3. Karantina  Imigrasi,  Karantina  imigrasi adalah  tempat  penampungan  sementara bagi  orang  asing  yang  dikenakan  proses pengusiran  atau  deportasi  atau  tindakan keimigrasian  lainnya.  Namun  karantina imigrasi  diganti  dengan  Rumah  Detensi Imigrasi  berdasarkan  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  M.05IL.02.01  Tahun 2006  tentang  Rumah  Detensi  Imigrasi (Bambang Hartono)
Luas  lingkup  keimigrasian  tidak  lagi hanya
mencakup pengaturan, penyelenggaraan  keluar  masuk  orang  dari dan  kedalam  wilayah  Indonesia,  serta pengawasan  orang  asing  yang  berada  di wilayah Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan  pencegahan  orang  keluar  dari wilayah  Indonesia  dan  penangkalan  orang masuk ke wilayah Indonesia demi kepentingan  umum,  penyidikan  atas  dugaan terjadinya  tindak  pidana  keimigrasian,  ini juga berdampak penting terhadap kestabilan politik  dan  ekonomi,  serta  keamanan  dan pertahanan  negara  dan  berdampak  baik terhadap kedaulatan negara, serta pengaturan prosedur  keimigrasian  dan  mekanisme pemberian  izin  keimigrasian,  maka,  dapat dikatakan bahwa fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi  negara  atau  penyelenggaraan administrasi  pemerintahan  (Imam  Santoso. 2018) Permasalahan kedaulatan negara jugae adanya  keberadaan  pencari  suaka  dan pengungsi  di  Indonesia  yang  tidak  dapat dipisahkan dari intervensi lembaga internasional  dengan  manjadikan  hak  asasi manusia  sebagai  dasar  pembenarannya. Prinsip yang terkenal dalam hukum pengungsi adalah prinsip larangan pengusiran bagi pengungsi dan pencari suaka ke  negara  asalnya  (non-  refoulement)  yang diatur  dalam  Pasal  33  Ayat  (1)  Konvensi Tahun 1951 tentang Status
Pengungsi(Syahrin,  M.  A.  2018)  Melihat fungsi dan perannya batas imajiner memiliki
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
arti  penting  sebagai  penanda  kedaulatan negara,  bukan  sebagai  batas  antrian  saja. Selective policy suatu negara terhadap orang- orang  yang  akan  masuk  juga  terlaksana  di batas ini, inilah yang dikenal sebagai wujud dari  hak  eksklusif  negara  yang  berdaulat (Fahroy, C. A. 2017). Disini bisa dilihat data Tindak pidana terhadap WNA yang mengancam kedaulatan negara
Tabel.3. Data Pelaku WNA Berdasarkan Tindak Pidana Tahun 2015 –2016 No Kasus Kejahatan 2015 2016 1 Legalitas Dokumen 271 91 2 Pembunuhan 37 19 3 Penipuan Online / Cyber Crime 189 82 4 Perdagangan Manusia 91 19 5 Penganiaan 4 13 6 Pencurian 7 3 7 Narkoba 28 27 8 Terorisme - 2 9 Lain-Lain 88 7 Peran  Direktorat  Jenderal  Imigrasi (Kemenkumham) dalam memerangi ( combat) Kejahatan  Internasional  yang menggangu  ketertiban  masyarakat,  sangat besar dan strategis, hal ini dikaitkan dengan tugas  dan  fungsinya  sebagai  penjaga  pintu gerbang  wilayah  Indonesia,  terhadap  arus lalu  lintas  masuknya  orang  asing  ke Indonesia,  imigrasi  menerapkan  kebijakan yang  selektif  ( selective  policy )  bagi  orang asing yaitu hanya orang asing yang memberi manfaat  dan  tidak  mengganggu  keamanan dan ketertiban yang diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia.Dalam jenis tindak pidana yang  bersifat  Internasional  salah  satunya adalah Terorisme, terorisme bisa berdampak buruk  terhadap  keamanan  dan  ketahanan suatu  negara  baik  faktor  nya  berasal  dari dalam  maupun  dari  luar.  Di  dalam  intelijen keimigrasian,  terorisme  dikenal  juga  yaitu Pergerakan Foreign  Terrorist  Fighters (FTF), Foreign  Terrorist  Fighters adalah para  pejuang  teroris  asing  yang  merupakan individu  yang  melakukan  perjalanan  ke
negara lain untuk tujuan perbuatan, perencanaan, atau persiapan, atau partisipasi dalam, tindakan teroris atau penyediaan atau penerimaan  pelatihan  teroris,  termasuk konflik “Foreign  terrorist  fighters  are “individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose  of  the  perpetration,  planning,  or preparation  of,  or  participation  in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict” ( Trisapto Wahyudi Agung Nugroho) . Kemudian peran Imigrasi terhadap  kedaulatan  negara  terdapat  pada pemeriksaan Tempat Pemeriksaan
Keimigrasian, Pemeriksaan di TPI dilakukan untuk  mengatahui  validitas  dan  perekaman dokumen  perjalanan  dalam  data  perlintasan yang digunakan si pemegang, yang kemudian diikuti  dengan  peneraan  cap  kemigrasian berupa tanda masuk atau keluar (Fahroy, C. A. 2017).
Adapun beberapa poin penting terhadap  pemeriksaan  keimigrasian  dalam menjaga kedaulatan negara yaitu:
a. Sebagai  kedaulatan  negara,  cap  ini diterakan di dokumen perjalanan merupakan  simbol  kekuasaan  negara yang berdaulat, dimana negara menjalankan  hak  eksklusifnya  untuk menyaring  orang  yang  akan  masuk  atau keluar wilayahnya;
b. Pembatasan  wewenang  suatu  hukum negara  dari  si  pemegang  atau  pemilik dokumen  perjalanan  terhadap  aturan hukum  yang  berlaku  dalam  sebuah negara;
c. Bukti  otentik  seseorang  berada  dalam suatu  wilayah  negara  tertentu  yang  sah secara dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis;
d. Tanda yang digunakan untuk melanjutkan  proses  izin  tinggal  bagi warga  negara  asing  (WNA)  yang  akan menetap, melaksanakan kegiatan tertentu di suatu wilayah negara.
Kedaulatan  negara  terbagi  ke  dalam dua bentuk yaitu kedaulatan yang berasal dari
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
dalam dan kedaulatan dari luar yang dimana jika  kedaulatan  negara  yang  berasal  dari dalam  maka  negara  dan  pemerintahannya wajib mengatur segala kepentingan rakyatnya. Sejak  berdirinya  organisasi internasional  PBB,  perlu  dikemukakan beberapa hal penting berkaitan dengan cara- cara  tradisional  dalam  hal  perolehan kedaulatan  teritorial  oleh  negara  sebagai berikut:
1 Pertama, hukum  internasional  modern terutama  sejak  berdirinya  PBB,  telah melarang  penggunaan  kekerasan  dalam hubungan  internasional  sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB.
Perolehan kedaulatan atas  suatu wilayah tertentu melalui penaklukan dengan cara kekerasan  merupakan  cara  yang  tidak dapat  dibenarkan  dan  ilegal.  Perolehan kedaulatan  atas  suatu  wilayah  tertentu yang  terjadi  sebelum  berdirinya  PBB ditetapkan  berdasarkan  hukum  antar waktu ( intert-temporallaw ).
2 Kedua , perolehan dan penerapan kedaulatan  oleh  suatu  negara  terhadap suatu  wilayah  tertentu  diatur  oleh  dan didasarkan  pada  hak  untuk  menentukan nasib sendiri ( rightof self-determination ).
3 Ketiga, dalam kerangka hukum internasional  kontemporer,  penggunaan caracara  kekerasan  dalam  hubungan internasional  tidak  dapat  dibenarkan  ; kecuali,  dalam  halhal  tertentu  yang didasari  oleh  alasan-alasan  kuat  dan  sah menurut  hukum  internasional  (Riyanto, S. 2012).
Keimigrasian terus melakukakan kontribusi terhadap kebijakan dan penegakan hukum terhadap pengawasan orang asing dan pengawasan  izin  tinggal  terhadap  orang asing.  Secara  teoritik  terdapat  dua  landasan yang berbeda yang perlu dikemukakan yang masing masing mendasari kedaulatan negara( sovereignty )  dan  hak  menentukan nasib  sendiri  ( self  determination) .  Landasan teoritik  tersebut  dikenal  dengan  istilah  atau pendekatan“ sovereignty  first ”  dan  “ self- determination  first ”.    Pendekatan  yang
mengutamakan  kedaulatan  (“ sovereignty first” ),  terutama  dilandasi  oleh  prinsip kedaulatan  negara  ( sovereignty ),  integritas teritorial ( territorial integrity ) dan kemerdekaan politik ( political independence ) (Riyanto, S. 2012)

## PENUTUP
Kesimpulan Dengan adanya perkembangan
globalisasi dan ekonomi yang kian meningkat dan jumlah peningkatan penduduk  yang  kian  bertambah  membuat manusia  bermigrasi  ke  negara-  negara  lain. Dengan  adanya  dampak  perubahan  siklus perekonomian di setiap negara berbeda beda serta  mobilitas  sosial  dan  diferensiasi  sosial juga  ketimpangan  sosial  maka  akan  timbul kriminalitas di setiap negara. Dengan adanya hal  tersebut,  maka  keimigrasian  harus selektif  dalam  menerima  orang  asing ( foreign )  ke  Indonesia,  guna  menjaga stabilitas  keamanan  negara  dari  ancaman, gangguan,  dan  hambatan  dari  luar.  Faktor ancaman kedaulatan negara bukan hanya saja berasal  dari  luar  yang  mana  ancaman  itu berupa  ideologi  baru  yang  dapat  memecah kedaulatan  negara,  Terorisme, Traffiking, dan  Smuggling. Imigrasi  berfungsi  sebagai penjaga  pintu  gerbang  negara,  dapat dikatakan demikian karena imigrasi merupakan  institusi  pertama  dan  terakhir yang menyaring kedatangannya dan keberangkatan  orang  asing  ke  dan  dari wilayah Republik Indonesia.
Pelaksanaan  fungsi  keamanan  yang ditujukan  kepada  Warga  Negara  Indonesia dijabarkan  melalui  tindakan  pencegahan  ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan  Agung  tindakan  ini  guna  untuk menghindari adanya ancaman dan gangguan yang  dapat  menyebabkan  hilangnya  kotrol kedaulatan  negara  khusus  Warga  Negara Indonesia  (WNI)  tidak  dapat  dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian  belaka.  Dalam  sejarah  antar bangsa,  dan  praktik  kenegaraan,  keterkaitan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
antara  kedaulatan( sovereignty )  dan  hak menentukan nasib sendiri. Adapun beberapa bentuk  kasus  kejahatan  internasional  yang dapat mengancam keamanan, dan kedaulatan negara  yang  pernah  terjadi  di  setiap  negara termasuk Indonesia yaitu:
1. Perdagangan  orang  dan  penyelundupan manusia , Isu  perdagangan  orang  dan penyelundupan
manusia dapat
dikategorikan sebagai isu migrasi ireguler.
2. Kejahatan perdagangan dan penyelundupan Narkoba, Kejahatan penyalahgunaan  narkotika  dan  obat terlarang  (narkoba)  pada  umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen,  kurir,  dan  korban  bisa  berasal dari negara yang berbeda-beda.
3. Kejahatan  terhadap  eksploitasi  ilegal perikanan
Menurut ahli Mueller kejahatan Transnasional  atau  yang  disebut  juga kejahatan Internasional yang dapat mengancam
kedaulatan
negara
yaitu.“Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis  mengenai  ilmu  tentang  kejahatan, yang  diciptakan  oleh  perserikatan  bangsa- bangsa  bidang  pencegahan  kejahatan  dan peradilan pidana
dalam hal mengidentifikasikan fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara  lain.  dan  Bassiouni  mengatakan bahwa kejahatan transnasional atau transnational  crime adalah  kejahatan  yang mempunyai  dampak  lebih  dari  satu  negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara,  sarana  dan  prasarana  serta  metoda- metoda yang dipergunakan melampaui batas- batas teritorial suatu negara.
Jadi  istilah  kejahatan  transnasional dimaksudkan  untuk  menunjukkan  adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional  (di  dalam  batas  wilayah  negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara  lain.  Dengan  menghadapi
adanya kejahatan Transnasional maka Keimigrasian  melakukan  upaya-  upaya hukum  untuk  menjaga  stabilitas  keamanan dan  ketahanan  negara  yaitu  dengan  adanya pengawasan keimigrasian Pengawasan Keimigrasian.  Pengawasan  keimigrasian tidak  hanya  pada  saat  mereka  masuk  dan keluar  dari  wilayah  Indonesia,  tetapi  juga selama  mereka  berada  di  wilayah  Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang menentukan apa yang sedang diselenggarakan yakni mengevaluasi penyelenggaraan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga penyelenggaraan  itu  berlangsung  dengan rencana. Kemudian upaya hukum selanjutnya adalah  Tindakan  Keimigrasian.    Tindakan keimigrasian ini dilakukan sebagai pelaksanaan  kebijaksanaan  pengawasan  di bidang  keimigrasian  ter-hadap  orang  asing yang  berada  di  wilayah  Republik  Indonesia yang  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang bertentangan  dengan  peraturan  perudang- undangan  yang  berlaku.  Dan  upaya  hukum selanjutnya adalah Pencegahan dan Penangkalan.  Pelaksanaan  pencegahan  dan penangkalan adalah wewenang Kementerian hukum  dan  HAM  yang  dikeluarkan  melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.   tersebut dapat berpengaruh/  mengancam  stabilitas  negara. Adapun  Upaya  keimigrasian  serta  peran keimigrasian  dalam  menghadapi  ancaman kedaulatan  negara  serta  Penegakan  Hukum terhadap  Tindak  Pidana  Keimigrasian  yang akan mengancam keamanan negara yaitu:
1. Pengawasan  Keimigrasian,  Pengawasan keimigrasian  tidak  hanya  pada  saat mereka  masuk  dan  keluar  dari  wilayah Indonesia,  tetapi  juga  selama  mereka berada  di  wilayah  Indonesia  termasuk kegiatan-kegiatannya.  Dengan  adanya kegiatan pengawasan.kementrian Hukum dan HAM diberi wewenang khusus yang tidak  dimiliki  oleh  instansi  lain  untuk mengambil  tindakan  tertentu  sebagai suatu  tindakan  administartif  imigrasi terhadap orang asing.
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
2. Tindakan Keimigrasian, Tindakan keimigrasian  ini  dilakukan  sebagai pelaksanaan  kebijaksanaan  pengawasan di  bidang  keimigrasian  terhadap  orang asing  yang  berada  di  wilayah  Republik Indonesia  yang  melakukan  kegiatan- kegiatan  yang  bertentangan  dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.
3. Karantina  Imigrasi,  Karantina  imigrasi adalah  tempat  penampungan  sementara bagi  orang  asing  yang  dikenakan  proses pengusiran  atau  deportasi  atau  tindakan keimigrasian  lainnya  (Trisapto  Wahyudi Agung Nugroho)
Saran
1. Perlu adanya pemahaman tentang kedaulatan negara dan apa saja ancaman yang  dapat  menggangu  ketertiban  dan kedaulatan  negara,  dengan  menjalankan keamanan  kedaulatan  negara  maka pengawasan dan intelijen negara terhadap keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  di Indonesia  perlu  di  lakukan  dengan  cara tukar menukar informasi dengan
komunitas  intelijen  pusat  maupun  di daerah. Kemudian data tersebut diverifikasi dan dianalisis sehingga dapat diambil  suatu  tindakan  (contoh:  Pihak Direktorat Intelijen Imigrasi memberikan data  visa  orang  asing  kepada  Direktorat Intelijen Perpajakan yang kemudian data tersebut dapat
digunakan untuk menelusuri  ‘kejahatan”  perpajakan  yang dilakukan  oleh  orang  asing  tersebut) sehingga kejahatan dapat di antisipasi dan dapat menganalisis seberapa besar
persentase kejahatan Transnasional
tersebut.
2. Perlu Sumber Daya Manusia dengan cara melakukan  pendidikan  dan  pelatihan terkait analisis intelijen data dan intelijen keimigrasian,  pengawasan  keimigrasian dan pencegahan dan penagkalan terhadap orang  asing  maupun  operasi  intelijen,  , pengamanan dan pengawasan keberadaan orang  asing,  serta  perlu  adanya  sistem
informasi  keimigrasian  yang  mumpuni dalam menjaga keamanan negara
3. Setiap penyelenggara pengawasan keimigrasian,dan  intelijen  keimigrasian harus diberikan hak akses untuk menerima dan memberikan informasi
4. Pihak dari keimigrasian saling bekerjasama dengan lembaga negara lain agar  penegakan  hukum  serta  kestabilan politik  dan  ekonomi  semakin  baik.  Dan untuk saling tukar informasi orang asing untuk keamanan, dan pertahanan negara.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Imam  Santoso,  Santoso,  M.  I.,  &  Imam
Santoso.  (2018).  KEDAULATAN DAN YURISDIKSI NEGARA DALAM SUDUT PANDANG KEIMIGRASIAN. Binamulia Hukum .

## Jurnal Ilmiah
Agung Nugroho, Trisapto Wahyudi, “ Peran
Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi
Kerawanan  Yang  Ditimbulkan  Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia ”
Jurnal  Penelitian  Hukum,  Oktober 2018: 275-293.
http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V 12.275-293 .275-293
Hartono,  Bambang,  “Upaya  Penegakan Hukum  terhadap  Tindak  Pidana Keimigrasian”    Jurnal  Penelitian Hukum 4.
http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/d ownload/69/66
Fahroy,  C.  A.  (2017).  ASPEK  HUKUM
INTERNASIONAL PADA BATAS“IMAJINER” NEGARA. Jurnal Wawasan Yuridika . https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.12
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Syahrin,  M  Alvi.  (2016).  Eksodus  Warga Negara  Tiongkok:  Antara  Kebijakan dan Penyelundupan. Checkpoint , 29–
31.
Syahrin,  M  Alvi.  (2018).  Jus  Cogens  dalam Protokol Penyelundupan Migran
Tahun  2000. Bhumi  Pura , 2 (1),  13–
16.
Syahrin,  M  Alvi.  (2019).  Kepastian  Hukum dan Kekuatan Bangsa. Petak Norma ,
4 (2), 1–4.
Syahrin,  M  Alvi.  (2014).  Penyadapan  oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap. Bhumi Pura , 1 (1), 30–35.
Riyanto, S. (2012). KEDAULATAN
NEGARA  DALAM  KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL
KONTEMPORER. Yustisia  Jurnal Hukum .
https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i 3.10074 Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure .https://doi.org/10.30641/dejure. 2018.v18.43-57

## Peraturan Perundang- undangan
Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52.
Internet
“Kejahatan  Narkoba  Sebagai  Fenomena Dari Transnasional Organized Crime Di Indonesia”, dalam https://krisnaptik.com/2013/03/03/ke jahatan-narkoba-sebagai-fenomena-
dari-transnational-organized-crime-
di-indonesia/  ,  diakses  pada  hari Selasa(22/03/2021), pukul 17.48 WIB. “ K e j a h a t a n   l i n t a s   n e g a r a ” ,   d a l a m www.kemlu.go.id/Pages/lissueDispla y.aspx?IDP=20&l=id,  diakses  pada hariSelasa(22/03/2021),  pukul  17.48
WIB.
”  Pengertian  Kejahatan  Transnasional https://pengertianmenurutahli.blogsp ot.com/2013/11/pengertian-
kejahatan-transnasional.htmldiakses pada  hariSelasa(22/03/2021),  pukul 17.48 WIB.. “TENTANG TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN”
http://asakeadilan.blogspot.com/2014/04/ten tang-tindak-pidana- keimigrasian.html,  diakses  pada  hari Selasa(22/03/2021), pukul 17.48 WIB. “TEORI KEBIJAKAN SELEKTIF KEIMIGRASIAN”http://muhammad alvisyahrin.blogspot.com/2018/09/te ori-kebijakan-selektif-
keimigrasian.html,  diakses  pada  hari Selasa(22/03/2021), pukul 17.48
WIB.
“Apa  yang  dimaksud  dengan  kedaulatan
negara?”https://www.dictio.id/t/apa- yang-dimaksud-dengan-kedaulatan- negara/9286 di akses padaSelasa(22/03/2021), pukul 17.48 WIB.
http://alfonsiusjojosiringoringo.blogspot.co m/2012/12/transnasional-crime.html, diakses pada hari Selasa(22/03/2021), pukul 17.49 WIB.
“Kejahatan
Lintas Negara”http://www.kemlu.go.id/id/k
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
ebijakan/isukhusus/pages/Penanggul anganKejahatanLintasNegara-
Terorganisir.aspx, diakses pada Selasa(22/03/2021), pukul 17.50WIB. “Kejahatan Lintas Negara”https://kemlu.go.id/portal/id/ read/89/halaman_list_lainnya/kejahat an-lintas-negara diaksesSelasa(22/03/2021),
pukul
17.48 WIB.. “Laporan  Tahunan  Perdagangan  Orang 2018”https://id.usembassy.gov/id/our relationship-id/official-reports- id/laporan tahunan-perdagangan-
orang-2018/ diakses pada hari Selasa(22/03/2021), pukul 17.48
WIB.