INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8666-8681 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Studi Komparatif  Terhadap Hukuman Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
Rindu Olga Alpadira 1 ✉ , Sukmareni 2, , Syaiful Munandar 3
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email : rinduolga7@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hukum pidana Islam dan Hukum Pidana secara tegas melarang hukuman mati. Namun, hukuman mati masih  diperdebatkan  di  Indonesia.  Ada  beberapa  orang  yang berpendapat  bahwa  hukuman  mati melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  dan  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  hukuman  mati dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum. Untuk menyelidiki perbedaan pendapat tersebut, analisis kritis harus dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasilnya adalah bahwa hukum pidana Islam dan Indonesia menerapkan hukuman mati dengan hati-hati dan dengan batasan yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Batasan-batasan  ini  diharapkan  dapat  mendamaikan pendukung hukuman mati dan penentangnya di Indonesia. Hukuman mati dalam hukum pidana Islam dimaksudkan untuk melindungi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan seseorang, yang merupakan karunia Allah SWT yang harus dilindungi, dan orang yang melanggarnya berhak atas hukuman mati. Kata Kunci : Hukuman Mati, Hukum Pidana, dan Hukum Islam

## Abstract
Islamic criminal law and criminal law expressly prohibit the death penalty. However, the death penalty is still debated in Indonesia. There are some people who argue that the death penalty violates Human Rights (HAM), and there are also those who argue that the death penalty is intended to protect the public interest. To investigate these differences of opinion, a critical analysis must be carried out using normative juridical methods. The result is that both Islamic and Indonesian criminal law apply the death penalty with caution and within the limits set by law. It is hoped that these restrictions will reconcile both death penalty supporters and opponents in Indonesia. The death penalty in Islamic criminal law is intended to protect one's religion, soul, property, intellect, and offspring, which are gifts from Allah SWT that must be protected, and those who violate them are entitled to the death penalty.
Keyword: death penalty, criminal law, Islamic law

## PENDAHULUAN
Dalam hukum Pidana dikenal dengan berbagai macam penjatuhan sanksi tindak pidana, salah satu sanksi paling berat ialah pidana mati. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Hukuman atau pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.
Pidana mati tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP)  yang  diwarisi  dari  Pemerintah  Kolonial  Belanda.  Selain  di  dalam  KUHP,  ancaman pidana  mati  pun  tersebar  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  KUHP pidana diatur dalam 10 KUHP, yang menyebutkan ada 3 jenis pidana yaitu, Pidana Pokok, yang terdiri dari  Pidana mati,  Pidana penjara, Pidana kurungan, dan Pidana denda. Pidana Tambahan,  yang  terdiri  dari:  Pencabutan  hak  tetentu,  Perampasan  barang  tertentu, Pengumuman putusan hakim. Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan .
Hukuman tertinggi yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Masyarakat sangat memperhatikan pidana mati sejak KUHP menyingkirkan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif. Ini karena, dalam KUHP terbaru, pidana mati dapat dibatalkan jika terpidana mati berkelakuan baik selama 10 tahun, sehingga terdapat keringanan berupa penjara seumur hidup atau 20 tahun Untuk membandingkan KUHP baru dan lama, diskusi tentang pidana mati harus dilakukan. Dalam KUHP baru, pidana mati tidak
lagi menjadi pidana pokok tetapi menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam KUHP baru akan menjalani masa percobaan selama sepuluh tahun untuk mengetahui apakah mereka berubah  atau  tidak.  Jika  selama  masa  percobaan  terpidana  terbukti  berbuat  baik  atau menyesal, maka terpidana mati akan diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pada akhirnya, ada pro dan kontra terhadap kebijakan ini.
Orang-orang yang mendukung pidana mati sebagai alternatif mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran HAM dan harus tidak dilaksanakan karena tujuan hukum adalah untuk menertibkan masyarakat.  Sebaliknya, masa percobaan sepuluh tahun bagi terpidana mati dianggap tidak adil. Hal ini disebabkan fakta bahwa seseorang yang Pidana mati merupakan jenis  pidana  yang  berlaku  sejak  terbentuknya  negara  indonesia  sampai  sekarang,  bahkan pidana  mati  telah  berlaku  berabad-abad,  bahkan  sebelum  era  kolonial,  semua  proses eksekusi terpidana mati dilakukan secara kejam. Pidana mati merupakan jenis pidana yang mengandung perdebatan. hukuman mati pelaksanaannya masih mengundang perdebatan Perdebatan  tentang  hukuman    mati  telah  berlangsung  sejak  berabad-abad  lamanya. Hukuman ini adalah hukuman yang paling keras dan paling lama digunakan. dihukum mati pasti telah melakukan tindak pidana berat. hukuman mati dianggap merampas hak hidup manusia, yaitu hak hidup yang dimiliki manusia sejak lahir yang pada dasarnya tidak dapat dicabut karena ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu pasal 28 a  dan  28  I  ayat  (1).  Namun  hukuman  mati  juga  memiliki  resiko  tertentu  yaitu  apabila dikemudian hari terbukti terdapat kesalahan dalam menjatuhkan putusan makan pemerintah hanya  dapat meminta maaf tanpa dapat mengembalikan nyawa terpidana  mati dan  juga hukuman mati karena merupakan hukuman yang tidak manusiawi. Senada dengan majelis ulama  indonesia  melalui  fatwa  tentang  hukuman  mati  dalam  tindak  pidana  tertentu menegaskan bahwa islam mengakui eksistensi hukuman mati,sebab hukuman mati berfungsi sebagai dzawajir (pencegah) demi kepentingan duniawi dan dzawabir (penebus dosa) bagi pelakunya diakhirat.
Hukum  pidana  Islam  masih  mempertahankan  eksistensi  dari  hukuman  mati.  Selain karena memang dalam Pidana Islam  masih  bertahan  pada  dalil-dalil  baku  yang  ada  di dalam  al- Qur’an maupun al -Hadist, alasan aqli yang digunakan adalah bahwa penghapusan hukuman mati tidak berarti menjadi lebih baik. Hikmah besar dalam perintah hukuman mati menurut  islam  yaitu  untuk  mendidik  manusia  agar  menjaga  dan  menghormati  jiwa  dan kehidupan menusia itu sendiri,sebab seseorang akan terkendali untuk tidak melakukannya karena  mereka  tidak  akan  mau  dihukum  mati  juga,  maka  ia  akan  berpikir  panjang  untuk melakukan pembunuhan serta kehidupan manusia akan terjaga dan terpelihara.
Hukuman mati bukanlah merupakan hal baru dalam Islam,melihat hakikat dari adanya
hukuman  adalah  untuk  menciptakan  efek  jera  sehingga  pelakunya  tidak  lagi  mengulangi sebuah tindak pidana, maka tak heran jika hukuman mati juga berlaku dalam Islam. Tak hanya itu, dalil adanya hukuman mati dalam Islam memiliki dasar yuridis yang sangat kuat, dengan adanya beberapa surah yang menjelaskan adanya hukuman mati, di antaranya adalah dalam Q.S Al-Maidah (5): ayat 45, Yang berbunyi :
ِّ ن ِّ سلاِّب  َّن ِّ سلا َو  ِّنُذُ ْلْاِّب  َنُذُ ْلْا َو  ِّفْنَ ْلْاِّب  َفْنَ ْلْا َو  ِّنْيَعْلاِّب  َنْيَعْلا َو  ِّسْفَّنلاِّب  َسْفَّنلا  َّنَأ اَهيِّف   ْمِّهْيَلَع اَنْبَتَك َو َنو ُمِّلاَّظلا ُمُه   َكِّئ ََٰلوُأَف ُ َّاللَّ   َل َزْنَأ اَمِّب ْمُك ْحَي  ْمَل  ْنَم َو ۚ ُهَل ٌة َراَّفَك  َوُهَف ِّهِّب  َقَّدَصَت  ْنَمَف ۚ  ٌصاَصِّق َحو ُرُجْلا َو Artinya  :  “Dan  Kami  telah  tetapkan  terhadap  mereka  di  dalamnya  (At  Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang- orang yang zalim.”
Maka bisa dikatakan bahwa hukuman mati bukan hasil pemikiran para mujtahid ( ijtihad) akan tetapi sudah  ditetapkan berdasarkan firman Allah  dalam nash al- Qur’an. Hakikatnya penerapan hukuman mati dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam meneggakan amar ma’ruf nahi mungkar yang cakupannya lebih menekankan pada perlindungan  keselamatan  individu  dan  masyarakat  agar  terhindar  dari  kejahatan  yang membahayakan  sendi-sendi  kehidupan  manusia,  oleh  karena  itu  sebagai  negara  dengan penduduknya mayoritas muslim, dan terbesar di dunia, tidak dipungkiri bahwa penerapan hukuman  mati  masih  diberlakukan  di  Negara  Indonesia  atas  kejahatan  pembunuhan  dan kejahatan serius lainnya yang mengancam nyawa dan jiwa umat manusia serta mengganggu ketertiban umum dan stabilitas negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mencakup    tentang  asas-asas  hukum,  selain  itu  penelitian  ini  juga  mengkaji  dan  meneliti peraturan  perundang-undangan  tentang  hukuman  mati  .  penelitian  yuridis  normatif  adalah metode atau cara yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka, membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian memuat kajian tentang penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan hukuman mati menurut hukum pidana positif dan hukum islam
a. Pengaturan hukum pidana positif tentang hukuman mati
Pidana berasal dari kata straf, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman.
Karena  hukuman  umumnya  merupakan  terjemahan  dari  recht,  istilah  pidana  lebih tepat daripada hukuman. Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara atau suatu lembaga terhadap seseorang atau beberapa orang sebagai konsekuensi hukum (sanksi) atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Tindakan pidana, atau strafbaarfeit, adalah larangan dalam hukum pidana ini. Dalam  hukum  positif  Indonesia  saat  ini,  ada  berbagai  jenis  hukuman,  salah satunya adalah hukuman mati. Salah satu jenis pidana pokok, hukuman mati, diatur secara  eksplisit  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  peraturan hukum pidana, atau KUHP.
Dalam hukum pidana Indonesia, hukuman mati dengan tegas disebutkan dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Bahkan  dalam  jenis-jenis hukuman  yang  diatur  dalam  Pasal  10  KUHP  secara  eksplisit  menentukan  eksistensi hukuman  mati  sebagai  pidana  pokok.  Di  Indonesia,  hukuman  mati  secara  hukum dibenarkan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa pasal dalam KUHP dan di luar KUHP. Ini menunjukkan bahwa hukuman mati ada dalam sistem hukum pidana negara tersebut.  Dalam  KUHP,  pidana  mati  dimungkinkan  atas  beberapa  kejahatan,  di antaranya adalah, Kejahatan terhadap keamanan Negara, Pasal 104 dan Pasal 124 (3) KUHP,  Karena  makar  dengan  tujuan  membunuh  presiden,  wakil  presiden,  atau merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, menurut Pasal 104 KUHP.
Pasal 124 ayat (3) tentang tindakan membantu musuh waktu perang, menyatakan bahwa seseorang akan dikenakan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama waktu tertentu yang tidak lebih dari dua puluh tahun jika pembuat, memberi tahu atau menyerahkan kepada musuh; menghancurkan atau merusak  suatu  lokasi  atau  pos  yang  diperkuat  atau  diduduki;  menyebabkan  atau mendorong huru hara, pemberontakan, atau disersi di antara tentara.Perbuatan yang diancam hukuman menurut Pasal ini termasuk perbuatan pada "waktu perang" yang sengaja membantu musuh atau merugikan Negara untuk keuntungan musuh.
Pasal 340 tentang tindak pidana pembunuhan berencana , menyatakan Barang siapa  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain,
diancam,  karena  pembunuhan  rencana  (moord),  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Isi Pasal ini hampir sama dengan Pasal 338 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal  365  ayat  (4)  tentang  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang mengakibatkan  luka  berat  atau  mati  ,  diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 Pasal 365 ayat (2) KUHP. Pasal 365 KUHP angka 1: Jika perbuatan dilakukan pada  waktu  malam  dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan  tertutup  yang  ada rumahnya,  di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, angka  3:  Jika  masuknya  ketempat  melakukan  kejahatan,  dengan  merusak  atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu.
Pasal 444 KUHP tentang tindak pidana pembajakan di  laut,  pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian  Dalam kasus pembajakan di laut atau di pantai yang dilakukan dalam keadaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 444 KUHP, nakhoda, panglima, atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  438  sampai  dengan  441  diancam  dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun. Pembajakan adalah sebuah proses perampokan yang beraksi terhadap perahu-perahu yang melalui atau melewati lautan.
b. Pengaturan hukum Islam tentang Hukuman Mati
Menurut garis besar yang ada dalam tataran hukum pidana Islam, pidana diartikan sebagai hukuman, Sedangkan Istilah Arab untuk hukuman , siksaan, atau pembalasan kejahatan adalah " uqubah", yang berarti siksa atau hukuman. Menurut Syaikh Wahbah Zuhaili,  ada  dua  jenis  hukuman,  Hukuman  akhirat  ( al  uqubah  al-ukhrawiyah) merupakan kehendak Allah SWT, hukuman yang benar ( haq) dan adil (‘adl ) ia dapat berbentuk  azab  atau  ampunan  dari-Nya,  Dan  hukuman  dunia  ( al  uqubah  al- dunyawiyah).
Menurut A. Djazuli membaginya menjadi beberapa bagian, Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya Nash dalam Al-Quran atau Al- Hadits, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu, Hukuman yang ada nash nya, yaitu Hudud, Qishash, Diyat,
dan Kafarah. Ini termasuk hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya, dan Hukuman yang tidak ada nash nya disebut ta'zir. Contohnya termasuk mencoba melakukan jarimah, jarimah hudud, atau qishash atau diyat yang tidak selesai, serta jarimah ta'zir itu sendiri.
Kedua,  Kedua,  ditinjau  dari  perspektif  hubungan  antara  hukuman  yang  satu dengan hukuman yang lain. Terbagi menjadi empat yaitu, hukuman pokok (al-uqubat al-ashliyyah), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh  yang  membunuh  dengan  sengaja,  hukuman  pengganti (al-uqubat  al- badaliyyah),  hukuman  yang  menggantikan  kedudukan  hukuman  pokok  (hukuman asli), hukuman  tambahan (al-uqubat al- taba’iyyah), yaitu hukuman yang  dikenakan mengiringi  hukuman  pokok,  hukuman  pelengkap (al-uqubat  al-takhmiliyyah),  yaitu hukuman  untuk  melengkapi  hukuman  pokok  yang  telah  dijatuhkan,  namun  harus melalui keputusan tersendiri oleh Hakim.
Ketiga,  ditinjau  dari  kekuasaan  hakim  dalam  menentukan  berat  ringannya hukuman,  hukuman  tersebut  terbagi  kepada  dua  macam,  yaitu,  hukuman  yang mempunyai  batas  tertentu,  artinya  hukuman  yang  telah  ditentukan  besar  kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya  dengan  hukuman  lain,  hukuman  yang  merupakan  alternatif  karena mempunyai batas tertinggi dan terendah.
Keempat,  ditinjau  dari  segi  objek  yang  dilakukannya  hukuman,  terbagi  dalam, hukuman Badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera, hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti  hukuman  mati,  hukuman  yang  dikenakan  terhadap  hilangnya  kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara.
Menurut  Abdul  Qadir  Audah,  hukuman  adalah  pembalasan  atas  pelanggaran undang-undang  syara'  untuk  kepentingan  umum.  (Audah,1986:59).    Dalam  hukum Islam,ada empat jenis hukuman mati, Hukuman Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan yang mana merupakan hak prerogatif Allah SWT dalam Al- Qur’an. Dalam hal ini hakim hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan Allah dan tidak boleh menambah atau menguranginya, jarimah hudud ada tujuh macam,yakni, Jarimah zina, Jarimah qadzaf, Jarimah syurb al-khamr, Jarimah pencurian, Jarimah hirabah, Jarimah riddah, Jarimah al-Baghyu. Hukuman Qishash wa diyat Adalah hukuman pembalasan yang  serupa  sedangkan diyat  adalah  pembayaran  ganti  rugi  dari  sipelaku  kepada korban atau keluarga korban . Hukuman kaffarat Adalah hukuman yang ditentukan sebagian dari qishash jarimah wa diyat dan sebagian dari jarimah ta’zir , Hukuman ta’zi r
adalah  Hukuman  ini  bentuknya  bermacam-macam,  tetapi  penentuan  hukuman  ini diserahkan pada pihak berwenang yaitu lembaga legislatif atau hakim.
Ta’zir  adalah  hukuman  yang  tidak  ditentukan  oleh  syara’,  tetapi  bentuk  dan ketentuannya  diserahkan  kepada  wali  al-amr  (negara)  dengan  memperhatikan perbedaan  waktu  dan  tempat.  Hukuman  mati  merupakan  salah  satu  alternatif hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana hudud. Namun demikian hukuman  mati  hanya  diberikan  kepada  empat  pelaku  hudud,  yaitu,  Zina  Muhshan adalah hubungan kelamin antara  laki-laki dengan  perempuan tanpa adanya  ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Delik perzinaan ditegaskan dalam al- Qur’an dan Sunnah. Hukuman bagi pelak u zina yang belum menikah (ghair muhshan) didasarkan pada ayat al- Qur’an, yakni didera atau  dicambuk  100  kali.  Sementara  bagi  pezina  muhshan  dikenakan  sanksi  rajam. Rajam  dari  segi  bahasa  berarti  melempari  batu.  Rajam  adalah  melempari  pezina muhshan sampai menemui ajalnya.
Pembunuhan  sengaja,  dalam  syariat  Islam  diancam  dengan  beberapa  macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok  dan  pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qishash dan kifarat, sedangkan penggantinya adalah diyat dan ta’zir.
Hirabah adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan,  penumpahan  darah,  perampasan  harta,  merusak  kehormatan,  merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, dan ketertiban umum, baik dari kalangan Muslim, maupun kafir (dzimmiy maupun harbiy). (Sayyid Sabbiq, Fiqh Sunnah, bab Hirâbah). Termasuk dalam hirabah, adalah kejahatan -kejahatan yang dilakukan oleh sindikat, mafia, dan triad. Misalnya, sindikat pencurian anak, mafia perampok bank dan rumah-rumah, sindikat  para pembunuh pembayaran,  dan tawuran massal.  Hirabah berasal dari kata  ‘harb’ (peperangan).  Para ulama  sepakat bahwa tindakan hirâbah termasuk dosa besar yang layak dikenai sanksi hadd. Hukum hirâbah dibunu h, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, atau dibuang dari negerinya. Ketentuan  ini  didasarkan  pada  firman  Allah  SWT.  Penjelasan  hal  tersebut  terdapat pada Q.S Al-Maidah (5): ayat 45, Yang berbunyi :
اَنْبَتَك َو ْْمِهْيَلَع اَهيِف َْأ ْ ن َْسْف نلا ْ ِسْف نلاِب َْنْيَعْلا َو ِْنْيَعْلاِب َْفْنَ ْلْا َو ِْفْنَ ْلْاِب َْنُذُ ْلْا َو ِْنُذُ ْلْاِب ْ نِ سلا َو ِْ نِ سلاِب َْحوُرُجْلا َو ْ صاَصِق ْ ۚ ْْنَمَف َْق دَصَت ِْهِب َْوُهَف ْ ة َرا فَك ُْهَل ْ ۚ ْْنَم َو ْْمَل ْْمُكْحَي اَمِب َْل َزْنَأ ُْ اللّ َْكِئََٰلوُأَف ُْمُه ْ ظلا َْنوُمِلا
Artinya  :  “Dan  Kami  telah  tetapkan  terhadap  mereka  di  dalamnya  (At  Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga  dengan  telinga,  gigi  dengan  gigi,  dan  luka  luka  (pun)  ada  qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang- orang yang zalim.”
Pelaku  murtad  atau  rinddah,  Landasan  hukuman  mati  untuk  orang  murtad dijelaskan dalam hadist Nabi SAW. yang bermakna “…dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia ”(H. R. Bukhari).  Dalam  hadits  lain  disebutkan,  bahwa  “Dari  Aisyah  ra.  telah  be rsabda Rasulullah SAW, Tidak halal darah seorang muslim kecuali orang yang membunuh jiwa sehingga karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang berzina dan ia muhshan, atau orang yang murtad setelah tadinya ia Islam” (H.R. Ahmad).
Untuk  selain  empat  hal di  atas  ada  jenis  ta‘zir  yang  dikenai  hukuman  mati, misalnya  untuk  tindak  pidana  spionase  (mata-mata)  dan  residivis  yang  sangat berbahaya.  Oleh  karena  hukuman  mati  sebagai  hukuman  ta‘zir  ini  merupakan pengecualian maka hukuman tersebut harus dibatasi dan tidak boleh diperluas, atau diserahkan  kepada  hakim,  seperti  halnya  hukuman  ta‘zir  yang  lain.  Dalam  hal  ini penguasa  (ulil  amri)  harus  menentukan  jenis-jenis  jarimah  yang  dapat  dijatuhkan hukuman mati.
2. Perbandingan hukuman mati menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam Indonesia  adalah  negara  yang  masih  menerapkan  pidana  mati  dalam  sistem  hukum pidana.  Eksistensi  pidana  mati  di  negara  ini  masih  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka mencapai kebenaran materil. Selain itu pidana mati sebagai upaya terhadap penghormatan hak asasi manusia, karena pidana mati tidak akan dijatuhkan melainkan karena terpidana telah melakukan tindak pidana yang telah terlebih dahulu melanggar hak asasi orang lain, sehingga dipandang perlu untuk dijatuhi pidana mati.
Pidana  Islam  membenarkan  penerapan  pidana  mati.  Hal  ini  harus  dilihat  secara hernemeutik, yaitu teks tersebut berasal dari kemampuan dan perkembangan masyarakat manusia  saat  itu  untuk  mengelola  kehidupan  bersama  yang  tertib,  dipahami  oleh kompleksitas  kelembagaan  yang  ada  saat  itu.  Meskipun  demikian,  Allah  Swt  memberi manusia akal budi  dan  pengetahuan tentang moralitas untuk meningkatkan  diri mereka sendiri dan kemanusiaan. sesuai dengan hukum pidana Islam.
Dari  kajian  perbandingan  ini,penulis  menganalisis  Kehadiran  Qhisash  meningkatkan
keamanan  dan  keuntungan  hukum,  karena  penerapan  hukum  Islam  telah  terbukti menguntungkan penganutnya. Indonesia sebagai negara civil law, adalah suatu keniscayaan untuk  mengakomodir  qhisash  dalam  sistem  pemidanaannya.  Terlebih  dengan  telah diterapkan  hukum  pidana  mati  masih  dinilai  belum  efektif  untuk  menekan  angka pertumbuhan tindak pidana, sehingga menurut penulis tidak ada salahnya untuk mencoba terlebih  dahulu  memberlakukan  qhisash  untuk  beberapa  tindak  pidana  yang  tergolong extra  ordinary  crime.  hal  ini  penulis  dasarkan  atas  Indonesia  yang  notabenenya  Eropa Kontinental namun juga mengakomodir sistem hukum Anglo Saxon, artinya bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk mengakomodir sistem hukum Islam, qhisash khususnya dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
Mengintegrasikan qhisash  dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  dapat  dilakukan dengan  jalan  pembaruan  hukum  pidana,  yaitu  membuat  atau  memberlakukan  suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur tindak pidana yang dapat diancam pidana mati.
Tabel 1 perbandingan hukuman mati menurut hukum pidana positif dan hukum islam
No Hukum pidana positif Hukum islam 1. Dalam  hukum    pidana  positif hukuman mati diatur  di dalam dan di luar KUHP Dalam  hukum    pidana  islam  hukuman mati diatur di dalam Al- Qur’an dan hadist 2.  Pidana  mati  dalam  hukum  pidana bisa berubah menurut zaman Dalam hukum islam pidana mati bersifat kekal dan abadi 3.  Eksekusi  hukuman  mati  dalam hukum  pidana  dilakukan  secara tertutup Eksekusi  hukuman  mati  dalam  hukum islam  dilakukan  secara  terbuka  dan dimuka umum 4.  Dalam  hukum  pidana  penjatuhan hukuman ditentukan oleh hakim Dalam  hukum  islam  di  dalam  kasus tertentu penjatuhan hukuman ditentukan oleh keluarga korban 5.  Pelaksanaan  pidana  mati  menurut hukum pidana Indonesia pengawasan  dilakukan  oleh  Kepala Polisi Komisariat Daerah Pelaksanaan pidana mati Menurut hukum Islam  pengawasan  dilakukan  oleh penguasa setempat 6.  Sanksi  alternatif  Menurut  hukum pidana  Indonesia  sanksinya  berupa pidana  penjara  seumur  hidup  atau
Sanksi  alternatif  pidana  mati  menurut hukum  Islam  alternatif  sanksinya  berupa pengampunan  yang  diberikan  oleh
selama  waktu  tertentu  (Hakim  yang menentukan).
keluarga  korban  yang  wujudnya  adalah membayar  diyat  atau  penghapusan pidana  mati  (keluarga  korban  yang menentukan).
sumber : analisis penulis
Fenomena pro-kontra hukuman mati bukan hal baru di dunia hukum dan masyarakat umum. Sumber kontroversi biasanya berkisar pada perdebatan tentang seberapa efektif atau  tidak  pidana  mati  sebagai  sanksi  hukum  dan  seberapa  baik  itu  berfungsi  sebagai pengendali kejahatan. Perdebatan ini sering dikaitkan dengan perspektif Hak Asasi Manusia serta doktrin agama yang menyatakan bahwa hak Tuhan sebagai sang khalik (pencipta), bukan manusia (penguasa), atas hidup dan mati makhluk, sekalipun atas nama Tuhan. ada beberapa perbedaan dalam sistem hukum di Indonesia. Misalnya, ada hukum yang berlaku secara formal di Indonesia dan hukum Islam.
Akhir-akhir ini, hukuman mati kembali menjadi topik diskusi yang menarik untuk dibahas secara  menyeluruh  dengan  mempertimbangkan  berbagai  konsekuensi  yang  dapat ditimbulkannya.  Masyarakat  menentang  hukuman  seperti  itu,  dengan  berbagai  alasan, perspektif tentang pidana mati dapat dibagi menjadi dua kelompok, mereka yang setuju dengan  pelaksanaan  pidana  mati  dan  mereka  yang  tidak  setuju.  Kedua  kelompok  ini memiliki  dasar  yang  sama,  yaitu  Pancasila,  khususnya  sila  kedua.  Mereka  yang  setuju dengan  hukuman  mati  mengatakan  bahwa  hukuman  mati  memuliakan  kemanusiaan. Sebaliknya,  mereka  yang  menentang  hukuman  mati  mengatakan  bahwa  hukuman  mati menghilangkan arti kehidupan manusia dan tidak berprikemanusiaan.
Kaum moral, teolog, falsafah undang-undang, sosiolog, psikiatris, dan kriminolog telah memperdebatkan  hukuman  mati  sebagai  yang  paling  tua  dan  paling  kontroversial  di seluruh dunia. Hukuman mati dapat ditemukan dalam beberapa pasal dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, hukuman mati juga ada dalam undang-undang di luar KUHP, seperti Undang-Undang Teroris, Korupsi, Pencucian Uang, dan masih banyak lagi.  Ini  menunjukkan  bahwa  hukuman  mati  semakin  populer  di  sistem  hukum  pidana Indonesia..  Bahkan  negara-negara  maju  yang  telah  menghapus  hukuman  mati  masih menerapkan hukuman mati terhadap delik-delik tertentu. Meskipun hukuman mati sudah menjadi wacana lama, pro dan kontra hukuman mati masih diperdebatkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas menolak usulan Uni Eropa untuk menghapus pemidanaan mati dalam rancangan KUHP yang baru, yang merupakan salah satu kebijakan penting dalam mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum
pidana Indonesia. Dan beberapa ahli hukum yang pro berendapat, menurut Anwar Harjono Tujuan  hukuman  mati  adalah  untuk  menciptakan  kehidupan  yang  damai  secara keseluruhan. Ini sesuai dengan keadilan, tujuan hukum, dan dua tujuan lain, kemanfaatan dan  kepastian  hukum.  Dalam  konteks  Indonesia,  hukuman  mati  digunakan  untuk menanggapi adanya ancaman hukuman mati bagi pelaku kejahatan tertentu, dan ini sesuai dengan  jumlah  penduduknya  yang  sebagian  besar  beragama  Islam.  Akibatnya,    "untuk memahami  hukum  Islam  diperlukan  daya  kemampuan  untuk  memberi  interpretasi  yang senantiasa up to date" (Harjono, 1977: 17).
Sehubungan dengan pancasila, yang berisi nilai-nilai agama, dr. Mahmud Mulyadi SH, MHum  dari universitas Sumatera Utara menjelaskan bahwa hak untuk hidup juga diakui sebagai hak setiap orang. Hanya allah yang berhak menentukan kehidupan dan kematian seseorang, dan hanya dia sendirilah yang dapat menentukan.
Meskipun pemidanaan mati memiliki kelemahan, ia masih jauh dari memenuhi tujuan pemidanaan.  Tidak  dibahas  faktor  sosial  apa  yang  mempengaruhi  timbulnya  kejahatan, tetapi  perbuatan  jahat  yang  dilakukannya.  Seorang  penjahat  yang  sering  melakukan kejahatan,  misalnya,  pada  akhirnya  dihukum  seumur  hidup.  Ia  sering  melarikan  diri  dan melakukan kejahatan lain, seperti membunuh, memperkosa, dan sebagainya, selama masa hukumannya. Jika tidak mati, pidana apa lagi yang setimpal baginya?
Namun, tidak semua kelompok masyarakat di Indonesia setuju dengan hukuman mati. Ada individu yang berpendapat bahwa hukuman mati melanggar konstitusi saat ini. Bahkan, hukuman mati adalah kasus pertama yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 — yakni, bertentangan dengan hak hidup yang dijamin menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
Mayoritas  aktivis  dan  pegiat  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  Indonesia  menentang hukuman  mati.  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  juga  menganggap hukuman mati tidak layak diterapkan di negara ini. Tidak ada bukti bahwa hukuman mati akan mengurangi kejahatan jika dikaitkan dengan pemberantasan kejahatan. Dan beberapa ahli hukum yang kontra juga berpendapat, Arief Sidharta dari Universitas Parahyangan, yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak terbukti menghasilkan efek jera dari pada ketika menerapkan hukum penjara seumur hidup tanpa remisi.
Menurut  Ronald  Z.  Titahelu,  Arief  Sidharta  dari  Universitas  Pattimura,  hukuman  mati tidak sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan peraturan dan sistem hukum yang ada, setiap orang memiliki hak untuk hidup, termasuk hak untuk tidak dibunuh.
Pada dasarnya, hal yang paling penting adalah kedua sitem mengakui hukuman mati, yang telah diatur oleh kedua sistem hukum ini. Namun, karena humanisme dan prinsip-
prinsip kemanusiaan universal yang merebak setelah perang dunia kedua, hukuman mati dianggap tidak logis di era modern.Dengan kata lain, para pembela HAM mengklaim bahwa dinamika  hukum  pidana  global  saat  ini  telah  berubah  dari  teori  pembalasan  ke  teori rehabilitasi, yang mengacu pada perawatan klinis.
Pada  akhirnya,  ada  perdebatan  di  masyarakat  tentang  apakah  hukuman  mati  harus diterapkan  di  Indonesia  saat  ini.  Perdebatan  tentang  hukuman  mati  justru  semakin meruncing daripada mencapai konsensus. Baik kelompok yang mendukung maupun yang menentang hukuman mati semakin kuat dalam argumen mereka, bahkan menjadi terlalu ekstrem sehingga melupakan prinsip-prinsip ilmiah dan ilmu pengetahuan.
Dalam  hukum  pidana  Islam,  hukuman  mati  adalah  bentuk  hukuman  maksimal  yang memiliki dasar hukum yang kuat. Tujuan penerapan hukuman mati adalah untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindakan yang membahayakan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa ancaman hukuman mati dalam Islam sebenarnya  bukanlah  metode  utama  untuk  mengatur,  menertibkan,  atau  melindungi masyarakat, tetapi lebih merupakan pilihan hukum terakhir, dengan demikian, hukum Islam menetapkan  persyaratan  tertentu  yang  memungkinkan  hukuman  mati  atas  pelanggaran tertentu.
Pada akhirnya, munculnya perdebatan tentang hukuman mati menyebabkan munculnya setidaknya dua kelompok besar kelompok yang menentang hukuman mati dan kelompok yang  mendukungnya.  Bagi  mereka  yang  menentang,  hukuman  mati  adalah  bentuk pembunuhan yang dilegalkan oleh negara, melanggar hak asasi manusia karena hak hidup adalah hak dasar yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apa pun. Di sisi lain, mereka yang mendukung hukuman mati adalah bentuk hukuman yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan yang dianggap besar atau luar biasa di masyarakat.
Banyak sarjana yang menyatakan bahwa, memang benar hukuman mati atau qisas itu ditetapkan dalam al- Qur‟an, namun menurut An - Na‟im, ketentuan tentang hukuman mati tidak  benar  ditetapkan  berdasarkan  al- Qur‟an,  akan  tetapi  berdasarkan  tentang  riwayat tentang kehidupan Nabi, serta riwayat-riwayat tentang adat budaya lokal Arab pada saat itu.

## SIMPULAN
Pengaturan  hukuman  mati  menurut  hukum  pidana  positif  dapat  digunakan  untuk melindungi  struktur  kehidupan,  sehingga  hukuman  mati  bukanlah  pelanggaran  hukum meskipun setiap orang berhak atas hak hidup, jadi negara melindungi rakyatnya dari hal-hal yang  melanggar  hukum.  Sedangkan  pengaturan  hukuman  mati  menurut  hukum  islam
diberikan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukuman mati dalam hukum Islam juga dikenal sebagai al-qatl al- siyâsi', yaitu hukuman mati yang diatur oleh al - Qur'an dan Sunnah.
Perbandingan  Hukuman  mati  menurut  hukum  pidana  positif  dan  hukum  islam terdapat  beberapa persamaan  dan perbedaan, Kemiripannya terletak  pada tujuan pidana mati  menurut  hukum  Islam  dan  KUHP  sebagai  upaya  terakhir  ketika  upaya  lain  untuk memberantas  kejahatan  gagal.  Perbedaannya  terletak  pada  sumber  dan  sistem  yang digunakan  dalam  hukum  Islam,  hukuman  mati  didasarkan  pada  Al-Qur'an  dan  al-Hadits, sedangkan  dalam  hukum  pidana  Indonesia  didasarkan  pada  hukum  pidana,  dalam menentukan  hukuman  mati  dalam  Islam  keluarga  korban  ditentukan  berdasarkan  hukum pidana. Hukum pidana Indonesia ditentukan oleh seorang hakim dapat berubah sewaktu- waktu,  ditujukan  untuk  menakut-nakuti  terpidana,  sedangkan  dalam  hukum  Islam  pidana mati bersifat kekal dan tetap, eksekusi dilakukan di tempat umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi hamzah et,al ,1985, pidana mati di Indonesia di masa lalu masa kini,dan masa yang akan datang, ghalia indonesia,Jakarta.
Ahmad fuadi, et.al.,, hukuman mati pengedar narkotika ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia” law jurnal
A.khumedi jafar”hukuman mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif” makalah,lampung 2 desember 2014
Advokat  konstitusi  “Menilik  Pidana  Mati  Dalam  KUHP  Lama  dan  Terbaru” https://advokatkonstitusi.com/menilik-pidana-mati-dalam-kuhp-lama-dan-terbaru/ dikunjungi 28 juni 2023
Bambang sugeng rukmono,2016, hakikat pelaksanaan hukuman mati ditinjau dari perspektif hak asasi manusia,PT raja gravindo persada,Jakarta
Bambang purnomo, asas-asas hukum pidana,(jakarta:ghalia indonesia) 1985
Baren sipayung et,al”penerapan hukuman mati menurut hukum positif diindonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia” jurnal kewarnegaraan ” Vol.7 No 1 juni 2023
Chuzaimah batubara “Qishash: hukuman mati  dalam perspektif al - Qur’an” miqot, vol XXXIV
No 2,2010,
Harry pratama et,al.,1982, teori dan praktik hukum acara pidana khusus penundaan eksekusi mati  bagi  terpidana  mati  di  Indonesia(kasus  tipikor,narkoba,teroris,pembunuhan,dan politik) cv Pustaka setia, bandung.
Habib Shulton Asnawi “hak asasi manusia islam dan barat: studi kritik hukum pidana islam
dan hukuman mati” supremasi hukum, vol 1,No 1,2012
https://khazanah.republika.co.id/berita/oukva3313/islam-memandang- hukumanmati#:~:text=Alquran%20mengatur%20hukuman%20mati%2C%20terutama %20untuk%20kasus%20kejahatan,daripada%20tetap%20menuntut%20eksekusi%20m ati%20terhadap%20si%20pelaku Dikunjungi 1 juli 2023
https://dalamislam.com/landasan-agama/hukuman-mati-dalam-islamHak-Asasi-Manusia- atau-Hak-Manusiawi.pdf(researchgate.net) dikunjungi 23 juni 2023
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati dikunjungi 25 mei 2023 http://www.legalitas.org/?q=content/dilema-hukuman-mati dikunjungi 25 mei 2023 https://an-nur.ac-dan-tazir-pengertiank-macam-macam-taadud-uqubah-tujuan-uqubah- dan-hal-hal-yang-membatakan-dan-menghapus-uqubah/ dikunjungi 26 juli 2023
J.E Sehatepi,1982, suatu studi khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana, Rajawali, Jakarta
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
M Nurul Islam,2016, hukum pidana islam,hamzah,Jakarta
M Ainun Najib, et.al.,,”hukuman mati di indonesia dalam perspektif ham dan hukum pidana islam” vol 03, No 06,2022
M rizal “penerapan hukuman mati perspektif hukum islam di indonesia
M.A.Kholiq “kontriversi hukuman mati dan  kebijakan regulasinya dalam RUU KUHP” jurnal hukum, Vol 14,No 2,2007
Miszuarty Putri, Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3567.
Muhammad  afif  dikotomi  pidana  mati  sebagai  hak  asasi  manusia  di  indonesia  menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam ,  jurnal gagasan hukum, Vol. 03 ,No.01 , 2021
Muhammad  Hatta,  PERDEBATAN  HUKUMAN  MATI  DI  INDONESIA:  Suatu  Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia” Vol. XXXVI No. 2 2012
Musa darwin pane, kebijakan hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum positif dan hak asasi manusia” law jurnal,res nullius, vol 1 no 1 januari 2019
Nelvitia  Purba,Sri  Sulistiyawati,2015 ,pelaksaan  hukuman  mati  perspektif  hak  asasi  manusia dan hukum pidana Indonesia. Graha ilmu, Yogyakarta
Nur insani,et,al, penerapan hukuman mati dalam perpektif hukum islam dan hukum positif di indonesia, pagaruyuang law jurnal, Vol 6 No 2,januari 2023
Pasal  28  a  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999    tentang  hak  untuk  hidup  dan
mempertahankan kehidupan
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana
Pasal 104 dan Pasal 124 (3) KUHP tentang tindak pidana makar terhadap presiden dan wakil presiden
Pasal 124 ayat (3) tentang tindakan membantu musuh waktu perang
Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana
Pasal 365 ayat (4) tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati
Qori Rizqiah H Kalingga, PIDANA MATI : HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” Justiqa  Vol.1 No.1 2019
Roeslan Saleh , 1987, masalah pidana mati, aksara baru, Jakarta
Salundik, PENEGAKAN HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA” Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai ,Vol. 1 No. 2, Septembert 2016
Syahraeni,2021, hukuman mati pelaku tindak pidana narkotika perspektif hukum islam dan hukum pidana positif, skripsi, sarjana hukum institut agama islam,palopo
Titon  Slamet  Kurnia,  2015, interprestasi  hak-hak  asasi  manusia  oleh  mahkamah  konstitusi republik indonesia the jimly court 2003-2008, cv mandar maju, bandung
Widodo,2017, perspektif  hukum  pidana  dan  kebijakan  pemidanaan:diversi  dan  keadilan restoratif,terorisme,cybercrime,pidana  mati  dan  peradilan  sesat,  Aswaja  Perindo, Yogyakarta