## IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 7
Volume 14, Nomor 01, Januari 2019

## Konstruksi Sosial Hubungan Tokoh Muslim-Kristen Pasca Konflik Horisontal di Kabupaten Poso

## Social Construction of Muslim-Christian Relationships
Post Horizontal Conflict in Poso Konflik District

## Ari Fahry
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia (*)Email Korespondensi: ari.fahry@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini ingin melihat bangunan hubungan sosial masyarakat Muslim-Kristen pasca konflik Horisontal di Kabpuaten Poso. Rentan waktu 20 tahun pasca konflik, masyarakat Poso tentunya memiliki perspekti baru yang berbeda dari perspektif sebelumnya saat konflik belum lama selesai. Memahami apa yang terjadi dalam suasana kebatinan masyarakat yang terlibat konflik, tentu menjadi sangat penting sebagai acuan bagaimana rekonsiliasi  bisa dicapai. Dalam terminology tersebut, dua  masyarakat  yang  berkonflik  membentuk realitas sendiri  terhadap  apa  yang  tengah  dialami.  Kabupaten  Poso  di  Sulawesi  Tengah  merupakan  daerah  yang pernah  dilandak  konflik  Horizontal  yang  berkepanjangan.  Perundingan  demi  perundingan  ditempuh  untuk menyelesaikan  konflik  dari  dua  komunitas  agama  yang  berselisih.  Perundingan  terakhir  perjanjian  Malino pun belum menghentikan eskalasi konflik di daerah tersebut. Lahir kemudian program deradikalisasi sebagi upaya meredam tingkat radikalisme di Kabupaten Poso. Hasil penelitian ini menemukan, bahwa masyarakat bahwa  tokoh-tokoh  agama  sebagai  cerminan  masyarakat  Poso,  telah  membentuk  realitas  baru  dalam memandang  konflik  Poso.  Muslim  dan  Kristen  sudah  dapat  kembali  berbaur  sebagaimana  biasa.  Realitas baru tersebut menginternalisasi menjadi fakta sosial yang di bangun di Kabupaten Poso.
Kata Kunci: Kontruksi Sosial, Hubungan, Konflik

## Abstract
This study  wants to  see the building  of social relations between the Muslim-Christian  community  after the Horizontal conflict in Poso Regency. Twenty years after the conflict, the Poso people certainly have a new perspective  that  is  different  from  the  previous  perspective  when  the  conflict  was  not  over.  Understanding what  happens  in  the  spiritual  atmosphere  of  the  people  involved  in  the  conflict,  of  course,  becomes  very important  as  a  reference  for  how  reconciliation  can  be  achieved.  In  this  terminology,  two  communities  in conflict form their own reality  of  what  is being  experienced.  Poso Regency in  Central  Sulawesi  is an area that has been hit by a prolonged horizontal conflict. Negotiations after negotiations were pursued to resolve the  conflicts  of  the  two  disputing  religious  communities.  The  latest  negotiations  on  the  Malino  agreement have not  stopped the escalation  of conflict  in the area. Then the deradicalization program  was born as an effort to reduce the level of radicalism in Poso Regency. The results of this study found that the community that religious figures as a reflection of the Poso  community had formed a new  reality in  viewing the Poso conflict. Muslims and Christians have been able  to  mingle again  as usual. This new  reality is internalized into a social fact that was built in Poso Regency.
Keywords: Social Construction, Relationship, Conflict
IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 7
Volume 14, Nomor 01, Januari 2019

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Poso  merupakan  daerah  di  Sulawesi  Tengah  di  mana  pernah  terjadi  konflik horisontal yang cukup panjang dan berjilid-jjilid. Pasca konflik, pemulihan situasi Poso juga tidak sesederhana mempertemukan dua kubu yang berbeda kemudian bersepakat damai lewat butir-butir kesepakatan.
Perundingan Malino yang mempertemukan tokoh-tokoh dari kelompok Muslim dan Kristen merupakan penanda betapa strategis peranan tokoh-tokoh agama dalam menciptakan keamanan di wilayah  ini.  Sikap  tokoh  merupakan  representasi  dari  sikap  masyarakat  umum,  di  mana  tokoh- tokoh agama memiliki pernanan strategis sebagai opinion leader di masyarakat (1).
Pasca  perundingan  damai  atau  yang  dikenal  dengan  perjanjian  Malino,  situasi  Poso  belum benar-benar  pulih.  Aksi-aksi  kekerasan  masih  saja  terjadi  di  daerah  bekas  konflik  ini.  Bom Tentena,  Bom  depan  Polres  Poso,  hingga  belakangan  munculnya  gerakan  perlawanan  yang dipimpin  Santoso  cs  semakin  menambah  muram  wajah  kabupaten  yang  memiliki  moto  Sintuwu Maroso (bersatu kita kuat) ini.
Tentang  bagaimana  konflik  terus  tumbuh  dan  hadir  Yunus  (2014:  227)  dalam  kesimpulan penelitiannya  mengatakan,  Salah  satu  penyebab  lahirnya  konflik  disebabkan  oleh  stereotype  satu kelompok  terhadap  kelompok  lain  yang  berbeda  agama.  Beberapa  kasus  yang  diikuti  oleh  upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat bernilai bagi masing-masing  pemeluk  agama  telah  terjadi  dimana-mana  di  muka  bumi  ini.  Dalam  beberapa dekade  terakhir  ini,  banyak  umat  agama  lain  memberikan  steriotype  kepada  umat  Islam  sebagai umat  yang  radikal,  tidak  toleran,  teroris,  fundamentalis  dan  sangat  subjektif  dalam  memandang kebenaran agama lain. Sementara umat Kristen dipandang sebagai umat yang agresif dan ambisius, bertendensi menguasai segala aspek kehidupan manusia (2).
Kegagalan  menangani  konflik  juga  menjadi  alasan  langgengnya  konflik  di  tengah-tengah masyarakat.  Kegagalan  rekonsiliasi  masyarakat  pasca  konflik  komunal  oleh  karena  proses rekonsiliasi  belum  sepenuhnya  menyentuh  akar  konflik  sehingga  yang  kemudian  diperparah  oleh terjadinya  krisis  kepercayaan  (distrust)  antar  masyarakat  yang  akhirnya  menimbulkan  segregasi sosial.  Kegagalan  rekonsiliasi  ini  hanya  dapat  dilakukan  dengan  dibangunnya  kembali  proses perdamaian  berjangka  panjang  yang  berbasis  kepercayaan  (trust).  Dalam  upaya  merajut  kembali perdamaian  (rekonsiliasi)  masyarakat  pasca  konflik  berbasis  trust,  terdapat  empat  indikator  yang mesti dilaksanakan, yakni menumbuhkan keinginan tiap  warga untuk berasosiasi, membudayakan kerjasama antar kelompok masyarakat, membudayakan kejujuran dan menanamkan sikap loyalitas sebagai  bentuk  pengabdian  tiap  orang  pada  kepentingan  masyarakat.  Mekanisme  rekonsiliasi masyarakat  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  lembaga  non-pemerintah  sebaiknya dilakukan  secara  terus-menerus  dan  bersifat  partisipatif  dengan  melibatkan  masyarakat  lokal sebagai rekonsiliator konflik (3).
Pasca  konflik  horizontal  yang  meninggalkan  “luka”  pada  masing-masing  kelompok masyarakat.  Masyarakat  Poso  berupaya  kembali  merajut  kehidupan  sosial  di  tengah  banyaknya peristiwa  serta  gangguan  yang  juga  dapat  berpotensi  mengganggu  keharmonisian  situasi  sosial yang ada di daerah tersebut.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  (4).  Secara  konvensional  metodologi kualitatif cenderung diasosiasikan dengan keinginan peneliti untuk menelaah makna, konteks, dan suatu  pendekatan  holistik  terhadap  fenomena  (5).  Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk mendapatkan  pemahaman  yang  sifatnya  umum  terhadap  kenyataan  sosial  dari  perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis  terhadap  kenyataan  sosial  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Seperti  yang  telah  diterangkan sebalumnya,  tradisi  penelitian  kualitatif  meliput  beberapa  metodelogi  diantaranya:  Biografi, Fenomenologi,  Grounded  Theory  Study,  Etnografi,  dan  Studi  Kasus.  Maka  dalam  penelitian  ini, penulis menggunakan teknik Studi Kasus untuk mengungkap pertanyaan penelitian ini.
IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 7
Volume 14, Nomor 01, Januari 2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kontruksi Sosial
Terdapat  dua  obyek  pokok  realitas  yang  berkenaan  dengan  pengetahuan,  yakni  realitas subyektif dan realitas obyektif (6). Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas  subyektif  merupakan  konstruksi  definisi  realitas  yang  dimiliki  individu  dan  dikonstruksi melalui  peoses  internalisasi  (7).  Realitas  subyektif  yang  dimilik  masing-masing  individu merupakan  basis  untuk  melibatkan  diri  dalam  proses  eksternalisasi,  atau  proses  interaksi  sosial dengan  individu  lain  dalam  sebuah  struktur  sosial.  Melalui  proses  eksternalisasi  itulah  individu secara  kolektif  berkemampuan  melakukan  obyektivikasi  dan  memunculkan  sebuah  konstruksi realitas  obyektif  yang  baru  sedangkan  realitas  ooyektif  dimaknai  sebagai  fakta  sosial.  Disamping itu  realitas  obyektif  merupkan  suatu  kompleksitas  definisi  realitas  serta  rutinitas  tindakan  dan tingkah  laku  yang  telah  mapan  terpola,  yang  kesemuanya  dihayati  oleh  individu  secara  umum sebagai fakta (8).
Realitas  objektif  hadir  dari  proses  eksternalisasi  individu-individu  yang  secara  kolektif berinteraksi dan memunculkan objektifitas baru yang juga disebut sebagai fakta sosial. Sementara subjektifitas  masing-masing  individu  dalam  memandang  realitas  terbentuk  dari  pengetahuan, pengalaman, serta konstruksi definisi terhadap realitas.
Institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia.  meskipun  institusi  sosial  dan  masyarakat  terlihat  nyata  secara  obyektif,  namun  pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa  terjadi  melalui  penegasan  berulang-ulang  yang  diberikan  oleh  orang  lain  yang  memiliki definisi  subyektif  yang  sama.  Pada  tingkat  generalitas  yang  paling  tinggi,  manusia  menciptakan dunia  dalam  makna  simbolis  yang  universal,  yaitu  pandangan  hidupnya  yang  menyeluruh,  yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan.  Pendek  kata,  Berger  dan  Luckmann  mengatakan  terjadi  dialektika  antara  individu menciptakan  masyarakat  dan  masyarakat  menciptakan  individu.  Proses  dialektika  ini  terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (9).

## Konflik Horisontal
Konflik  horizontal  ialah  konflik  antar  masyarakat  yang  bersifat  masal  (komunal)  (10).  Di Indonesia dengan penduduk yang beranekaragam, konflk-konflik horizontal rentan terjadi. Konflik semacam itu pernah terjadi di Ambon, Kalimantan, juga Poso.
Konflik Horizontal merupakan konflik yang berlangsung di antara (kelompok) masyarakat, yang  dapat  saja  dipicu  atau  bermula  dari  masalah  individu  anggotanya,  yang  kemudian  meluas menjadi konflik massal (11).
Biasanya,  konflik  horizontal,  konflik  primordial,  dan  konflik  sectarian  dikatakan  pula sebagai  konflik  sosial  dan  komunal.  Hal  ini  karena  konflik  ini,  melibatkan  banyak  orang  atau bersifat masif (massal), dan berkepanjangan yang menciptakan situasi anarki total akibat kerusuhan (riots)  yang  meluas.  Konflik  tersebut  tidak  berupa  tawuran  massal  biasa  yang  sifatnya  insidental dan kebetulan (11).
Dalam konteks konflik horizontal, paling tidak tiga persoalan yang dinilai sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Ketiganya menyangkut konflik agama, antar suku, antar wilayah. Diantara ketiga macam konflik horizontal, konflik antar pemeluk agama yang dinilai paling parah. Konflik agama yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia hingga saat ini menegaskan kuatnya identitas agama  dan  diartikulasikan  sebagai  simbol  penegasan  terhadap  kelompok  lawan.  Kekerasan  yang ditimbulkan oleh menguatnya diskriminasi antar pemeluk agama.

## Konflik Poso
Dalam  konflik  Poso,  konflik  antaragama  adalah  wacana  yang  yang  paling  dominan. Wacana  ini  membentuk  dan  mengkonstruksikan  peristiwa-peristiwa  kekerasan  di  Poso  dan sekitarnya  ke  dalam  narasi-narasi  mengenai  dua  komunitas  agama,  Islam  dan  Kristen  secara berhadap-hadapan. Bentuk produksi, re-produksi wacana konflik Poso sebagai konflik antar agama antara  lain  dengan  selalu  dihubungkannya  sebagai  peristiwa  kekerasan  dengan  komunitas  agama,

## IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 7
Volume 14, Nomor 01, Januari 2019
Kristen  dan  Islam.  Indikasi  menghubungkan  peristiwa  kekerasan  dengan  dua  agama  tersebut terlihat  pada  betapa  seringnya  pemerintah,  media  massa  termasuk  Organisasi  Non  Pemerintah (Ornop) lokal maupun international serta berbagai pihak mengidentifikasi korban dan atau pelaku penembakan, bom, mutilasi, bahkan  wilayah/tempat tinggal  yang dibakar, dirusak, dengan agama yang dianut  korban. Kebiasaan mengidentifikasikan peristiwa kekerasan berdasarkan agama yang dianut korban kemudian menjadi sesuatu yang biasa diikuti masyarakat Poso maupun luar Poso.
Wacana  konflik  Poso  sebagai  konflik  antar  agama  muncul  sejak  awal  dan  menjadi  salah satu  penyebab  utama  meluasnya  konflik  Poso.  Wacana  kecemburuan  sosial  dan  kesenjangan ekonomi memperkuat  wacana konflik Poso sebagai konflik  agama dengan menggunakan  kategori agama  dan  suku  yang  mayoritas  ada  di  kabupaten  Poso.  Sementara  itu  bergulirnya  wacana terorisme  tidak  saja  berhasil  menggeser  bahkan  menenggelamkan  wacana-wacana  lainnya,  tetapi juga  memelihara  wacana  dominan  yakni  konflik  poso  sebagai  konflik  antar  agama,  meskipun penyebutan  terorisme  hanya  pada  kelompok  agama  tertentu.  Ini  menunjukan  bahwa  konflik kekerasan  yang  masih  berlangsung  di  Poso  berkaitan  dengan  sentiment  keagamaan.  Dengan  kata lain  wacana  terorisme  adalah  wajah  baru  yang  lebih  global  dari  wacana  konflik  Poso  sebagai konflik antar agama.
Konflik  Poso  terbagi  dalam  empat  fase  yang  saling  tumpang  tindih  dan  memiliki  bentuk kekerasan yang berbeda-beda. Fase pertama terdiri dari dua kerusuhan Kota pada Desember 1998 dan April 2000, yang keduanya memiliki tautan jelas dengan persaingan di antara jaringan-jaringan patronase  politik  lokal.  Tidak  ada  korban  jiwa  dalam  kerusuhan  pertama,  dan  dalam  kerusuhan kedua  April  2000,  tujuh  orang  meninggal  dunia,  separuh  diantaranya  karena  ditembak  Polisi. Sebulan setelah kerusuhan kedua, eskalasi kekerasan berlangsung sedemikian cepat hingga konflik memasuk fase baru (ketiga) pembunuhan yang menyebar luas. Sedikitnya 246 orang, kebanyakan Muslim,  tewas  terbunuh  saat  suatu  sub-kelompok  Komunitas  Kristen  melancarkan  renetan serangan kepada warga Muslim. Fase selnjutnya (keempat) menyusul pasca pembunuhan Mei-Juni 2000, yakni fase konflik berkepanjangan dari kedua kubu yang berlangsung selama 18 bulan.
Konflik Poso pada awalnya sangat terkait dengan kompetisi elite lokal. Saat konflik Poso meletus pertama kalinya akhir Desember 1998, saat itu berakhir masa tugas Bupati Arief Patanga. Perebutan  kursi  kepala  daerah  terjadi  antara  Sekwilda  Yahya  Patiro  dengan  Damsyik  Ladjalani, keduanya adalah tokoh Golkar. Akan tetapi,  Damsyik yang didukung PPP dan tokoh muslim dan Yahya  Patiro  didukung  PDIP  dan  tokoh-tokoh  Kristen.  Keduanya  gagal  menjadi  yang  dipilih anggota DPRD hasil pemilu 1999. Konflik memanas lagi saat sekwilda baru mau ditunjuk, seorang tokoh  PPP  mengancam  akan  ada  kerusuhan,  apabila  Damsyik  tidak  ditunjuk  sebagai  sekwilda. Sebaliknya  tokoh-tokoh  Kristen  menuntut  sekwilda  dari  kalangan  mereka  sebagai  bagian  dari power sharing.
Pemicu konflik Poso, bahwa dari  gambaran tersebut dapat diketahui, salah satu penyebab utama  terjadi  konflik  Poso,  karena  persaingan  antara  elite  politik  lokal,  dipicu  oleh  tawuran antarwarga  yang  berbeda  agama,  entah  mengapa  kemudian  merebak  menjadi  kerusuhan  antar pemeluk agama.
Dari  pergeseran  konflik  yang  berawal  dari  konflik  antarwarga  beralih  menjadi  konflik agama, tampak jelas sekali betapa peristiwa konflik juga mengalami proses pergeseran makna dari masalah  konflik  criminal  murni  ke  konflik  antar  umat  beragama.  Situasi  Poso  yang  hadir belakangan  tidak  lepas  dari  sejumlah  peristiwa  yang  pernah  melatarbelakangi  kondisi  daerah  ini. (Dien  Albanna:  50)  mengungkapkan  konflik  Poso  terjadi  pada  tiga  gelombang  kerusuhan. Kerusuhan  Poso  I  25-29  Desember  1998,  kerusuhan  Poso  II,  17-21  April  2000,  dan  kerusuhan Poso  III,  16  Mei-15  Juni  2000.  Atas  serangkaian  peristiwa  dengan  nuansa  konflik  SARA,  pada tanggal 20 Desember 2001 para pemuka agama di Poso mencetuskan Deklarasi Malino.
Setelah disepakatinya deklarasi (perjanjian) damai Malino, situasi Poso belum benar-benar kondusif.  Gangguan  keamanan  di  wilayah  Kabupaten  Poso  masih  saja  kerap  terjadi.  Beberapa tahun  setelah  deklarasi  Malino,  kedamaian  pun  bisa  terwujud  di  Bumi  Sintuwu  Maroso.  Namun, kedamaian  itu  tidak  bertahan  lama.  Deklarasi  Malino  kembali  terusik  setelah  terjadinya  bentrok vertikal antara aparat dan kelompok sipil bersenjata yang digembongi oleh Santoso.

## IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 7
Volume 14, Nomor 01, Januari 2019
Maka  bila  kita  coba  mengurai  sejarah  konflik  Poso,  kurang  lebih  kita  akan  menemukan skema  konflik  Poso  sebagai  berikut;  Konflik  Elit  Politik  Daerah  –  Tawuran  antar  warga  beda agama – Konflik antar ummat beragama (Muslim – Kristen) – Konflik Vertikal (Sipil bersenjata – Kepolisian).
Pasca  konflik  Horisontal  di  Kabupaten  Poso,  masyarakat  Poso  melalui  tokoh-tokohnya dari kedua kelpompok masyarakat yang berkonflik memulai usaha untuk menatap kehidupan baru pasca konflik. Meski gangguan demi gangguan terhadap usaha menjalin kerukunan antar Muslim- Kristen  kerap  kali  ada.  Seiring  berjalan,  peta  konflik  Poso  memang  mengalami  pergeseran  dari konflik sesama sipil menjadi konflik sipil dan aparat negara.
Muslim-Kristen  di  Daerah  bekas  konflik  tersebut  sudah  kembali  berbaur  sebagaimana dulu. Hal itu tercermin dari apa yang ditunjukan oleh tokoh-tokoh agama di Kabupaten Poso. Hj. Adnan  Arsal  misalnya,  tokoh  sentral  di  kubu  ummat  Islam  ini  mengatakan  :  “Kita  sama-sama menjaga  Poso.  Apakah  itu  aparat,  apakah  itu  ummat  beragama,  tokoh-tokoh  agama.  Dan masyarakat pada umumnya, menjaga jangan sampai konflik ini berulang kembali. Kemarin itu kita melakukan  tabligh  akbar  mendatangkan  Imam  masjid  istiqlal,  sampai  kurang  lebih  10rb  orang yang  hadir,  itu  untuk  merangkul  semua.  Baik  Islam  maupun  Kristen  untuk  bersatu  sama-sama membawa  anak  bangsa  ini  menuju  kedamaian  sesuai  dengan  agama  yang  kita  yakini.  Sehingga itulah  yang  kita  kehendaki,  jangan  lagi  ada  kekerasan-kekerasan  yang  berkesinambungan” (Wawancara 29 Juni 2018).
Hj  Adnan  Arsal  yang  juga  merupakan  pimpinan  Forum  Silaturahmi  dan  Perjuangan Ummat Islam (FSPUI) Poso ini juga kerap terlihat hadir dalam acara-acara yang melibatkan tokoh- tokoh  lintas  agama.  Dalam  beberapa  kesempatan  Hj  Adnan  lebih  banyak  membawa  isu  menjaga daerahnya dari peredaran Narkoba dan minuman keras.
“Saya kemarin dengan Kapolres bicara, Poso ini jangan dibawa pada acara-acara hura-hura mendatangkan  artis  dianggap  Poso  itu  sudah  aman,  sudah  damai,  apalah  arti  semua  itu,  kalau masyarakat Poso tidak memahami agamanya. Saya harapkan, di Poso itu dibentuk majelis-majelis taklim  yang  ada  di  desa-desa,  kenapa  karena  Polisi  sendiri  kewalahan  menghadapi  Narkoba, kewalahan menghadapi minuman keras, kewalahan menghadapi perjudian. Bukan apa pak, kami di Poso  ini,  berapa  anak-anak  yang  peminum  waktu  itu,  tapi  karena  ikut  taklim  beruba  mentalnya karena  ikut  taklim.  Orang  peminum  berubah  jadi  orang  yang  rajin  ibadah.  Kenapa  dia  berubah, karena  hari-hari  dia  dapat  siraman  rohani  keagamaan  dan  kerohanian.  Disaat  mereka  mendapat pendidikan  seperti itu, berubah dia punya mental. Oleh karena  itu, bentuk majelis taklim dimana- mana dan kapolres mendukung. Semua desa-desa yang add muslim disitu, bentuk majelis taklim di masjid-mesjid  dan  kelompok-kelompok  untuk  mendapatkan  ilmu  siraman  keagamaan” (Wawancara 29 Juni 2018).
Sementara  itu,  dari  pihak  Kristen  Jemmy  Metusala,  mantan  kombatan  Nasrani  yang  juga sekretaris Crisis Center GKST memaparkan pengalamannya pasca konflik serta hubungan dengan masyarakat muslim di Poso.
Saya merasakan betul itu bagaimana suasana agama yang baik. Itulah saya katakan, kita itu tidak  punya  landasan  ideologi  yang  kuat  untuk  berperang  atas  nama  agama  sehingga  bisa  cepat cair. Di teman-teman Islam juga begitu, di kita Kristen juga begitu. Saya dengan ateng itu mencoba membuat  contoh  kepada  kawan-kawan,  Ateng  biasa  tidur  di  Tentena,  ketika  pulang  di  bilang  ke teman-temannya di Tokorondo, ini saya te dibikin apa-apa dang. Begitu juga saya, teman-teman di tentena bilang ee…so Mati ini bang jem, saya pulang saya bilang ini dan saya sehat-sehat.
Saya  dengan  ateng  coba  buktikan,  tidak  butul  itu  mereka  bilang  itu.  Ini  buktinya  torang sehat-sehat.  Sehingga  kemudian  kerja-kerja  itu  yang  torang  lakukan,  kase  main  bola  anak-anak Tokorondo bawa di Sojo main bola, anak-anak tentena torang bawa turun main bola. Torang tidak bercerita perdamaian, tapi bercerita teman, ada yang punya teman satu sekolah kase baku dapa, itu saja.  Kesadaran  itu  kemudian  muncul  pelan-pelan  sama  dorang,  ooo  betul  ini,  kalau  torang  tidak buka diri baku curiga terus” (Wawancara 29 Juni 2018).
IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 7

## Volume 14, Nomor 01, Januari 2019

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  perjalanan  panjang  dari  upaya  melepaskan  stigma  diantara sesama  kelompok  masyarakat  yang  berkonflik  baik  Muslim  maupun  Kristen.  Perjalanan  itu  pada akhirnya  memberikan  perspektif  baru  dari  kedua  bela  pihak.  Kedua  kelompok  lelah  bertikai,  dan seiring  semakin  terbukanya  kanal-kanal  dialog,  Muslim-Kristen  memberikan  kontruksi  baru terhadap  golongan  lain  dari  mereka.  Asimilasi  masyarakat  Muslim-Kristen  di  Kabupaten  Poso telah mengkonstruk relaitas baru yang juga menjadi fakta sosial di masyarakat hari ini. Fakta sosial itu  kemudian  menginternalisasi  dalam  masyarakat  yang  membentuk  pandangan  subjektif masyarakat tentang suasana Poso pasca konflik Horisontal.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Siagian  HF.  Partisipasi  dan  efek  komunikasi  pemuka  pendapat  dalam  pembangunan.  J Dakwah Tabligh. 2013;14(1):53–73.
2. Yunus  NSNM,  Rashid  WEW,  Ariffin  NM,  Rashid  NM.  Muslim’s  purchase  intention towards  non-Muslim’s  Halal  packaged  food  manufacturer.  Procedia-Social  Behav  Sci. 2014;130:145–54.
3. Anwar  S.  Membangun  kembali  perdamaian:  Rekonsiliasi  konflik  komunal  berbasis  trust. PERENNIAL. 2015;133–42.
4. Semiawan CR. Metode penelitian kualitatif. Grasindo; 2010.
5. INDRA  CAHYONO  B.  Tragedi  Kemanusiaan  Dalam  Foto  Jurnalistik  (Analisis  Semiotik Representasi  Tragedi  Kemanusian  Dalam  Foto  Jurnalistik  Agresi  Militer  Izrael  di  Jalur Gaza  pada  Surat  Kabar  Harian  Republika  Edisi  17  November  2012  sampai  24  November 2012). Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2015.
6. Ngangi CR. Konstruksi sosial dalam realitas sosial. Agri-Sosioekonomi. 2011;7(2):1–4.
7. Santoso P. Konstruksi sosial media massa. AL-BALAGH J Komun Islam. 2016;1(1).
8. Bina  MAH.  Fenomena  Hate  Speech  Di  Media  Sosial  dan  Konstruk  Sosial  Masyarakat.  J Peurawi Media Kaji Komun Islam. 2021;4(1):92–100.
9. Bungin B. Komunikasi Poltik Pencitraan. The Social Construction of Public Administration (SCoPA). Prenada Media; 2018.
10. Suherman  A,  Sirajuddin  A.  Kearifan  Lokal  Sebagai  Basis  Komunikasi  Pemerintah  Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Dan Komunal. Dialekt J Ekon dan Ilmu Sos. 2018;3(2):34–42.
11. Nainggolan  PP.  MeNgaPa  KoNfliK  BerulaNg  Terjadi  di  KoTa  aMBoN?  TiNjauaN deMografi daN KeaMaNaN aTas KoNfliK HorizoNTal PerKoTaaN. J Polit Din Masal Polit Dalam Negeri dan Hub Int. 2016;3(2).