PEMBUKTIAN KASUS MALPRAKTEK DI INDONESIA

## Oleh : Lenny Nadriana, SH, MH *)

## Abstrak :
Keputusan yang meneliti pelanggaran etika atau dokter tindakan disipliner tidak mempengaruhi jalannya pemeriksaan  kasus  pidana  dan  perdata  karena  penyelesaian  jalur  pidana  dengan  kewenangan  IMDC merupakan  entitas  yang  terpisah  dalam  konteks  kelembagaan  atau  output  yang  dihasilkan.  Seorang hakim  dalam  memeriksa  dokter/dokter  gigi  memiliki  otoritas  independen  untuk  mencari,  menemukan dan  menentukan  dokter  kesalahan  sehingga  dapat  memberikan  putusan  yang  adil  bagi  para  pencari keadilan. Membuktikan hubungan hukum antara Lembaga Audit Code, Institut Peneliti Disiplin Profe- sional merupakan bukti hukum dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai karakter yang terpisah. Setiap lembaga pemeriksa yang  memenuhi syarat sesuai dengan kewenangan sendiri untuk menentukan bukti dan menentukan kesalahan dokter. Pengadilan yang bertugas memeriksa kelalaian medis memiliki oto- ritas independen untuk menentukan kesalahan dokter tanpa menunggu keputusan dari lembaga penyele- saian seperti profesi atau audit disiplin pemeriksaan lembaga kode etik. Ini merupakan efek hukum pasal 66  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  yang  mengatur  kualifikasi  yang  kesalahan  yang  terpisah. Antara  peradilan,  lembaga  audit  profesi  dan  lembaga  audit  disiplin  perilaku  tidak  dalam  hubungan berurutan dan satu entitas untuk menentukan kesalahan dokter. Jika suatu saat hakim memeriksa kasus kelalaian medis, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan kesalahan medis tanpa mempertimbang- kan keputusan organisasi profesi, profesi dan disiplin hasil Audit lembaga kode etik.

## Kata kunci: Bukti, Malpraktek Medis

## Abstract :
Indonesian  Medical  Disciplinary  Council  (IMDC)  decision  which  examine  ethical  violation  or disciplinary action doctors did not influence the course of the examination of criminal and civil cases due to the completion of the criminal path with IMDC authority is a separate entity within the context of institutional or outputs produced. A judge in examining doctor / dentist has the independent authority to search, find and determine fault doctors so as to provide a fair verdict for justice seekers. Proving  the legal  relationship  between  the  Audit  Institutions  Code,  Institute  of  Professional  Discipline  Examining the  rules  of  evidence  in  the  examination  in  court  is  a  separate  character.  Each  institution  examiner qualified in accordance with the authority alone to define the evidence and determine fault doctor. The courts  are  in  charge  of  checking  medical  negligence  has  independent  authority  to  determine  the  fault doctor without waiting for a decision on the settlement institution such as profession or discipline audit institution audit institution code of conduct. It is the legal effect of article 66 of Law number 29 of 2004 which  regulates  qualifications  that  are  separate  errors.  Between  the  judiciary,  the  profession  and discipline  audit  institution  audit  institution  of  conduct  not  in  sequential  relationship  and  one  entity  to determine the guilt of a doctor. If at any time a judge examine the case of medical negligence, the judge has  the  freedom  to  determine  medical  errors  without  considering  the  decision  of  professional organizations, professions and disciplines audit institution audit institution code of conduct.

## Keywords: Evidence, Medical Malpractice
*) Lenny Nadriana, S.H., M.H., Dosen LB FH Usahid; Pengacara & Praktisi Hukum saat ini sedang menyelesaikan S3 Pascasarjana di Unpad Bandung.

## Jurnal Lex Publica

## A. Pendahuluan
Dunia kedokteran  yang dahulu seakan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran  masyarakat  akan  kebutuhannya  ten- tang perlindungan hukum menjadikan dunia pe- ngobatan bukan saja sebagai hubungan keperda- taan, bahkan sering berkembang menjadi perso- alan  pidana.  Banyak  persoalan-persoalan  mal- praktek yang kita jumpai, atas kesadaran hukum pasien  maka  diangkat  menjadi  masalah  pidana. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemi- kiran  dan  langkah-langkah  yang  bijaksana  se- hingga  masing-masing  pihak  baik  dokter  mau- pun  pasien  memperoleh  perlindungan  hukum yang  seadil  adilnya.  Membiarkan  persoalan  ini berlarut-larut  akan  berdampak  negatif  terhadap pelayanan medis yang pada akhirnya akan dapat merugikan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Me- mang  disadari  oleh  semua  pihak,  bahwa  dokter hanyalah manusia yang suatu saat bisa salah dan lalai  sehingga  pelanggaran  kode  etik  bisa  terja- di, bahkan mungkin sampai pelanggaran norma- norma  hukum.  Soerjono  Soekanto  dan  Kartono Muhammad  berpendapat  bahwa  belum  ada  pa- rameter  yang  tegas  tentang  batas  pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum.
Belum adanya parameter yang tegas anta- ra pelanggaran kode etik dan pelanggaran di da- lam  perbuatan  dokter  terhadap  pasien  tersebut, menunjukan  adanya  kebutuhan  akan  hukum yang  betul-betul  diterapkan  dalam  pemecahan masalah-masalah medik, yang hanya bisa diper- oleh  dengan  berusaha  memahami  fenomena yang ada didalam profesi kedokteran.
Maraknya  tuntutan  hukum  yang  diajukan masyarakat  dewasa  ini,  menunjukkan  berku- rangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  dok- ter, selain itu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  memicu  masyarakat  gemar  menun- tut,  ataupun  sebab  lain  yang  seringkali  diiden- tikkan  dengan  kegagalan  upaya  penyembuhan yang  dilakukan  dokter.  Seseorang  yang  menga- lami  ganguan  kesehatan  pasti  mendatangi  seo- rang  dokter  untuk  mendapatkan  penyembuhan penyakit  yang  dideritanya.  Kemudian  muncul hubungan hukum antara dokter dan pasien, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam melak- sanakan kewajiban bagi dokter itulah dapat me- nimbulkan penderitaan bagi pasien, akibat kela-
laian  atau  kekurang  hatian-hatian  dokter  dalam menjalankan  profesinya.  Dikenal  dengan  istilah malpraktek (malpractice) medis  dan  dapat membebani  tanggung  jawab  hukum  terhadap akibat buruk bagi pasien.
Berbicara  mengenai malpraktik atau mal- practice berasal dari kata “ mal ” yang berarti bu- ruk. Sedang kata “ practice ” berarti suatu tinda- kan  atau  praktik.  Dengan  demikian  secara  har- fiah  dapat  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  me- dik “buruk” yang dilakukan dokter dalam hubu- ngannya  dengan  pasien.  Di  Indonesia,  istilah malpraktik yang sudah sangat dikenal oleh para tenaga  kesehatan  sebenarnya  hanyalah  merupa- kan suatu bentuk medical malpractice , yaitu me- dical  negligence yang  dalam  bahasa  Indonesia disebut kelalaian  medik .  Menurut  Gonzales  da- lam bukunya Legal  Medical Pathology and To- xicology menyebutkan bahwa malpractice is the term applied to the wrongful or improper prac- tice of medicine,which result in injury to the pa- tient . 1
Kasus-kasus  dugaan  malpraktek  seperti gunung  es,  hanya  sedikit  yang  muncul  di  per- mukaan. Kasus dokter Ayu ini tidak hanya men- jadi  peristiwa  dugaan  malpraktek  semata  tetapi akibat  hukuman  yang  dijatuhkan  MA  ribuan dokter  hampir  diseluruh  indonesia  melakukan aksi demo menuntut kebebasan dokter ayu yang dianggap  telah  dikriminalisasi  sehingga  pelaya- nan terhadap masyarakat terganggu akibat tidak ada dokter yang melayani sehingga kita melihat seolah hukum  tidak dapat  menyelesaikan masa- lah. 2
Maka  dalam  hal  ini  kita  dapat  melihat bahwa hukum itu, asalnya dari kesadaran manu- sia  sosial  dimana  msyarakat  sebagai  pasien  di rumah sakit sekarang ini tidak lagi mau diperla- kukan  semena-mena  oleh  dokter  yang  mengo- batinya namun disisi lain keberanian masyarakat yang  sadar  akan  hukum  menimbulkan  gejolak sosial  yang  dilakukan  para  dokter  berupa  peno- lakan terhadap hukuman yang mungkin dijatuh- kan terhadap seorang dokter maka hukum dibu- tuhkan agar setiap orang kembali sebagai manu-
1 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Ha- ge. Teori  Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang dan Generasi. CV. Kita. Surabaya. 2006, hlm 58.
2 http://news.kantorhukum-lhs.com/malpraktik-vs-uu-ke- sehatan.
sia  sosial  yang  berbudi  seperti  pendapat  Hugo Grotius 3 yang  menyatakan  bahwa  kekacauan terjadi semata-mata karena gesekan-gesekan so- sial  dalam  hidup  bersama,  utamanya  ketika  ti- dak  ada  aturan  main  bersama.  Di  situ  terbuka muncul berbagai pencitraan, entah dalam bentuk pengambilan  hak  milik  orang  lain,  ataupun  da- lam wujud ingkar janji dan lain sebagainya.
Isu  Kelalaian  medis  selalu  menarik  untuk disimak  dan  dipelajari.  Apalagi,  dewasa  ini  ke- sehatan telah menjadi kebutuhan penting masya- rakat.  Maraknya  dugaan  kasus  kelalaian  medis dan  dalam  rangka  meningkatkan  profesionalis- me  profesi  dokter,  dijawab  dengan  menyiapkan seperangkat  peraturan  di  bidang  kedokteran. Ada beberapa jalur penyelesaian kasus  yang bi- sa dipilih apabila masyarakat menghadapi prak- tek  dokter  yang  menyimpang.  Jalur  pertama adalah  melalui  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), Kedua Penga- juan  gugatan  perdata  ke  pengadilan  negeri,  Ke- tiga pelaporan tindak pidana kepada aparat yang berwenang,  keempat  melalui  MKEK/MKEKG/ P3EK.  Apabila  merujuk  Pasal  66  UU  tahun  29 tahun  2004  tentang  praktek  kedokteran,  ada  3 penyelesaian hukum yang bisa dilakukan terkait dengan  pelanggaran  praktek  dokter  yaitu MKDKI,  kedua  pemeriksaan  pidana,  ketiga  pe- nyelesaian perdata. Sementara itu, ada juga lem- baga penyelesai  untuk  pelanggaran-pelanggaran etik.
Keempat  penyelesaian  sebagaimana  dije- laskan pada paragraph pertama dapat bersifat al- ternatif  dan  juga  bersifat  kumulatif.  Tidak  me- nutup  kemungkinan,  kasus  praktek  dokter  yang merugikan  pasien,  menempuh  empat  penyele- saian sekaligus yaitu mengadukan secara tertulis kepada Majelis kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia, mengajukan gugatan perdata dan me- laporkan dugaan tindak pidananya kepada pihak yang berwenang dan melaporkan kepada majelis kehormatan kode etik kedokteran. Pada sisi lain, bisa  juga  penyelesaian  itu  hanya  menggunakan salah satu atau beberapa saja dari jalur penyele- saian yang disediakan. Problem hukum bisa saja muncul apabila diantara para pihak tidak ada ke- sesuaian jalur penyelesiaan dan hasil penyele-
3 Lihat  dalam  Munir  Fuady, Sumpah  Hippocrates  Aspek Hukum Malpraktik Dokter , Citra Aditya Bakti, Bandung . 2005. hlm.2-3.
saian  atas  kasus  dugaan  kelalaian  medis  itu  sa- ling bertolak belakang. Rumusan pasal 66 ayat 1 UU  no  29  tahun  2004  masih  memungkinkan seorang  dokter  untuk  memilih  MKDKI  sebagai alternatif  penyelesaian  kasus.  Pasal  ter-sebut menyebutkan bahwa :
Setiap  orang  yang  mengetahui  atau  ke- pentingannya  dirugikan  oleh  tindakan dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menjalan- kan  praktek  kedokteran  dapat  mengadu- kan  secara  tertulis  kepada  ketua  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indone- sia.
Dari  rumusan  ini,  tidak  hanya  pasien  saja yang  bisa  mengadukan  kepada  pihak  MKDKI sebagai  pihak  yang  dirugikan  namun  seorang dokter atau pihak lain diluar pelaku konflik bisa memilih  pilihan  MKDKI  sebagai  orang  yang mengetahui.  Seorang  pasien  yang  dirugikan oleh tindakan dokter tentu saja lebih tertarik pa- da  penyelesaian  melalui  jalur  keperdataan  atau pidana  dari  pada  MKDKI  atau  MKEK  karena faktanya esprit  de  corps di  kalangan  dokter  sa- ngat kuat, pilihan ini tentu berbeda dengan dok- ter.  Persoalan  tentu  akan  muncul  pada  saat  ke- putusan MKDKI atau MKEK menyatakan tidak bersalah. UU No 29 tahun 2004 tidak mengatur kekuatan mengikat dari keputusan MKDKI atau pun  MKEK  terhadap  pihak  lain  diluar  dokter, dokter gigi, konsil kedokteran Indonesia dan pa- da sisi lain Undang-Undang memungkinkan pe- nyelesaian  kasus  diluar  MKDKI  dan  MKEK. Oleh  karena  itu,  tidak  tertutup  kemungkinan, nantinya  ada  kasus  yang  divonis  tidak  bersalah oleh MKDKI atau MKEK dan di sisi lain pihak pasien telah mengadukan dugaan tindak pidana- nya kepada pihak  yang berwenang atau menga- jukan gugatan perdata dan pengadilan memutus- kan  lain.  Kondisi  ini  tentu  menciptakan  tanda tanya terhadap proses perkara  yang sedang ber- jalan di jalur keperdataan ataupun kepidanaan.
Penegakan  hukum  yang  proporsional  ter- hadap  tindakan  dokter  yang  diduga  melakukan tindakan  malpraktik  medik  selain  memberi  per- lindungan hukum bagi masyarakat sebagai kon- sumen  dan  biasanya  mempunyai  kedudukan  le- mah, dilain pihak juga bagi dokter yang tersang- kut dengan persoalan hukum jika memang telah melalui proses peradilan dan terbukti tidak me-
lakukan  perbuatan  malpraktik  akan  dapat  me- ngembalikan nama baiknya yang dianggap telah tercemar,  karena  hubungan  dokter  dan  pasien bukanlah  hubungan  yang  sifatnya  kerja  biasa atau atasan bawahan tapi sifatnya kepercayaan.
Pasien  akan  datang  pada  seorang  dokter untuk menyerahkan urusan kesehatannya karena ia  percaya  atau  yakin  pada  kemampuan  dokter tersebut melalui penawaran terbuka yang diberi- kan  dokter  lewat  pemasangan  plang  nama  dan kualifikasi keahliannya (misalnya spesialis apa). Dengan  demikian  reputasi  dokter  sehingga  me- nimbulkan kepercayaan pasien adalah modal.
Istilah malpraktik medik awalnya memang tidak  dikenal  dalam  sistem  hukum  kita.  Tidak ada  peraturan  perundangan  yang  secara  khusus menyebut masalah malpraktik ini. Hal ini wajar mengingat  istilah  ini  berasal  dari  sistem  hukum Anglo Saxon, meskipun sebenarnya ada bebera- pa  peraturan  hukum  seperti  KUHPerdata  (per- buatan wanprestasi/pasal 1243 BW dan Perbua- tan melawan hukum dalam pasal 1365BW) serta beberapa  pasal  konvensional  dalam  KUHP  (se- perti pasal  359,360 dan  344)  yang meskipun ti- dak  secara  ekspilisit  menyebut  ketentuan  ten- tang malpraktik namun dapat digunakan sebagai dasar  pengajuan  gugatan  perdata  atau  tuntutan pidana. 4

## B. Permasalahan
Bila  diamati  secara  umum,  Indonesia  se- karang  ini  memasuki  era  “krisis  malpraktek”. Hubungan  dokter  dan  pasien  yang  awalnya  sa- ling  percaya,  sekarang  menjadi  hubungan  yang saling  curiga.  Tuntutan  hukum  yang  diajukan oleh  pasien  atau  keluarganya  kepada  pihak  ru- mah  sakit  dan  atau  dokternya  semakin  mening- kat. Tuntutan hukum tersebut dapat berupa tun- tutan pidana maupun perdata, dengan hampir se- lalu mendasarkan kepada teori hukum kelalaian. Perilaku yang dituntut merupakan kumpulan da- ri  kelompok  perilaku  profesional  medis  yang “menyimpang”  dari  standar  profesi  medis  dan mengakibatkan  cedera,  kematian  atau  kerugian bagi pasiennya. Kasus-kasus dugaan malpraktek yang  pernah  terekspos  media  antara  lain  kasus malpraktek terhadap Pramita Wulansari. Wanita ini meninggal dunia tidak lama setelah  menjala-
ni operasi caesar di Rumah Sakit Surabaya Me- dical  Service.  Korban  mengalami  infeksi  pada saluran  urin  dan  kemudian  menjalar  ke  otak. (www.indosiar.com/tags/malpraktek).
Di Indonesia, fenomena ketidakpuasan pa- sien  pada  kinerja  profesi  dokter  terus  berkem- bang. Tuntutan masyarakat untuk membawa ka- sus dugaan malpraktek medis ke pengadilan, da- pat  dipahami  mengingat  sangat  sedikit  jumlah kasus  malpraktek  medis  yang  diselesaikan  di pengadilan.  Baik  secara  hukum  perdata,  hukum pidana  atau  dengan  hukum  administrasi.  Pada- hal  media  massa  nasional  juga  daerah  berkali- kali melaporkan adanya dugaan malpraktek me- dis  yang  dilakukan  dokter  tetapi  tidak  berujung pada penyelesaian melalui sistem peradilan.
Masyarakat  sering  beranggapan  keliru bahwa tindakan medis yang menimbulkan keru- gian  dapat  dikategorikan  sebagai  malpraktek medis. Hal tersebut dikarenakan, hukum kedok- teran Indonesia belum dapat merumuskan secara mandiri  sehingga  batas-batas  tentang  malprak- tek  medis  belum  dapat  dirumuskan,  akibatnya isi,  pengertian,  dan  batasan-batasan  malpraktek medis belum seragam  bergantung pada sisi  ma- na orang memandangnya. 5
Kelemahan sistem hukum kesehatan di In- donesia  karena  Indonesia  belum  memiliki  hu- kum  normatif  (Undang-Undang)  tentang  mal- praktek  medis  sehingga  pengaturan  dan  keten- tuan  yuridis  bila  terjadi  malpraktek  tidak  ada. Permasalahan lain yakni, kesediaan dokter yang dijadikan  saksi  ahli  dalam  suatu  kasus  dugaan malpraktek  karena  diantara  dokter  itu  sendiri terdapat perlindungan korps dan saling berusaha untuk  tidak  membeberkan  kesalahan  dokter lainnya.  Namun,  tidak  berarti  upaya-upaya  hu- kum  untuk  menuntut  hak  pasien  berkaitan  de- ngan  kasus  malpraktek  selamanya  akan  gagal. Pasien dengan bekal  pembuktian  yang kuat  dan bila dokter benar-benar terbukti melakukan mal- praktek, pasti hak pasien akan diterima kembali. Oleh  karena  itu,  pasien  yang  merasa  memiliki keluhan atas pelayanan medis  yang diterimanya di  institusi  kesehatan,  harus  mengumpulkan  in- formasi sebanyak mungkin agar upaya menuntut keadilan atas haknya tidak sia-sia.
4 Danny Wiradharma. Hukum Kedokteran . Binarupa Ak- sara, Jakarta. 1996, hlm 64.
5 Adami Chazawi. Malpraktik Kedokteran . Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 4.

## Jurnal Lex Publica

## C. Pembahasan
Dalam hukum kesehatan antara pasien dan dokter  terdapat  hubungan  yang  bersifat  pater- nalistik  yaitu  kepercayaan  yang  bertolak  dari prinsip “ Father  Knows  Best ” yang memberikan ketergantungan  pasien  kepada  dokter.  Hubu- ngan  interaksi  antara  dokter  dan  pasien  sangat- lah  pribadi  antar  individu.  Hubungan  interakasi tersebut  disebut  “transaksi  terapeutik”  yang  di- lindungi  oleh  hukum.  Dari  transaksi  terapeutik ini muncul sifat inspannings verbintesis . Sesuai pendapat  dari  Met  Zorgen  Inspannings 6 bahwa objek perikatan dari hubungan antara dokter dan pasien  berupa  kewajiban  berusaha  untuk  me- nyembuhkan  pasien  yang  dilakukan  dengan hati-hati dan usaha keras.
Dengan  landasan  yang  sangat  mendasar dari  posisi  keduanya  maka  pihak-pihaknya  ha- rus  benar-benar  memahami  urgensi  posisinya. Dalam  malprakteklah  hubungan  keduanya  ini sering terjadi benturan dan yang melahirkan ke- salahan terutama dari pihak dokter. Padahal po- sisi dokter sangat penting. Karena pasien datang ke  dokter  pada  dasarnya  adalah  untuk  sembuh. Tanpa  disadari  bahwa  ada  kemungkinan  lain yaitu  penyakitnya  tambah  parah  atau  berujung pada kematian.
Secara harfiah “mal” mempunyai arti “sa- lah”  sedangkan  “praktik”  mempunyai  arti  “pe- laksanaan”  atau  “tindakan”,  sehingga  malprak- tik  berarti  “pelaksanaan  atau  tindakan  yang  sa- lah”. 7 Dalam  kamus  bahasa  medis  Malpraktik adalah  prilaku  atau  praktek  medis  (Kedokteran/ Keperawatan) yang dilakukan dengan salah (ke- liru)  dan  melanggar  keetisan  dan  undang-un- dang,  yang  mana  dalam  menjalankan  profesio- nalnya itu menimbulkan cedera pada pasien atau kerugian fatal lainya. 8
Definisi malpraktik profesi kesehatan ada- lah kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk  mempergunakan  tingkat  kepandaian  dan ilmu  pengetahuan  dalam  mengobati  dan  mera- wat  pasien,  yang  lazim  dipergunakan  terhadap pasien  atau  orang  yang  terluka  menurut  ukuran dilingkungan yang sama (Valentin v. La Society
6 Lihat dalam Ameln, Fred, Kapita Selekta Hukum Ke- dokteran, Grafikatama Jaya, 1991, hal. 29
7 http://Wikipedia.malpaktik.com
8 M. Dachlan. Y Al-Barry, Yustina Akmalia, S.Kp, A. Rahman Usman ; Kamus Istilah Medis, 2000.
de  Bienfaisance  Mutuelle  de  Los  Angelos,  Ca- lifornia,  1956). 9 Pengertian  malpraktik  medik menurut  WMA  (World  Medical  Associations) adalah Involves  the  physician’s  failure  to  con- form to the standard of care for treatment of the patient’s  condition,  or  a  lack  of  skill,  or  negli- gence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient (ada- nya kegagalan dokter untuk menerapkan standar pelayanan  terapi  terhadap  pasien,  atau  kurang- nya  keahlian,  atau  mengabaikan  perawatan  pa- sien, yang menjadi penyebab langsung terhadap terjadinya cedera pada pasien).
Dapat  kita  katakan  bahwa  semua  bidang dalam kehidupan kita telah mempunyai hukum- nya sendiri termasuk bidang kesehatan  yang te- lah mempunyai hukumnya sendiri. Namun, per- lu  diterangkan  bahwa  hukum  dalam  hubungan- nya  dengan  bidang  kesehatan  yang  diterangkan di sini ialah hukum  yang tertulis. Meskipun da- lam praktik, seorang hakim tidak mboleh meno- lak  kasus  yang  diajukan,  walaupun  kasus  terse- but belum mempunyai dasar hukum tertulis.
Terdapat  contoh  yang  dapat  diterangkan mengenai  malpraktik  dalam  hubungannya  de- ngan bidang hukum. Misalnya dalam bidang hu- kum yang biasa disebut dengan istilah malprak- tik  yuridis,  seperti  malpraktik  sipil  ( civil  mal- practice ), malpraktik administrasi ( administrati- on malpractice ), dan criminal malpractice . 10

## 1. Civil malpractice
Seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan civil  malpractice apabila  tidak melaksanakan kewajiban atau tidak membe- rikan prestasinya sebagaimana yang telah di- sepakati  (ingkar  janji).  Tindakan  tenaga  ke- sehatan  yang  dapat  dikategorikan civil  mal- practice ,  antara  lain:  tidak  melakukan  apa yang  menurut  kesepakatannya  wajib  dilaku- kan,  melakukan  apa  yang  menurut  kesepa- katannya  wajib  dilakukan  tetapi  terlambat melakukannya,  melakukan  apa  yang  menu- rut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi ti- dak sempurna, melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.
9 Lihat  dalam  Safitri  Hariyani,  Sengketa  Medik,  (Jakarta: Diadit Media, 2004), hlm. 58.
10 Adami Chazawi. 2007, Op. Cit hlm 99.
Pertanggung jawaban civil malpractice dapat  bersifat  individual  atau  korporasi  dan dapat  pula  dialihkan  pihak  lain  berdasarkan principle  of  vicarius  liability .  Dengan  prin- sip  ini  maka  rumah  sakit/sarana  kesehatan dapat  bertanggung  gugat  atas  kesalahan yang  dilakukan  karyawannya  (tenaga  kese- hatan)  selama  tenaga  kesehatan  tersebut  da- lam  rangka  melaksanakan  tugas  kewajiban- nya.
2. Administrative malpractice
Tenaga  bidang  kesahatan  dikatakan  telah melakukan administrative  malpractice apa- bila  tenaga  bidang  kesehatan  tersebut  telah melanggar  hukum  administrasi.  Perlu  dike- tahui bahwa dalam melakukan police power, pemerintah mempunyai kewenangan mener- bitkan berbagai ketentuan di bidang keseha- tan, misalnya tentang persyaratan bagi tena- ga bidan untuk menjalankan profesinya (Su- rat  Ijin  Kerja,  Surat  Ijin  Praktek),  batas  ke- wenangan  serta  kewajiban  tenaga  bidan. Apabila  aturan  tersebut  dilanggar  maka  te- naga kesehatan yang bersangkutan dapat di- persalahkan melanggar hukum administrasi.
3. Criminal Malpractice
Perbuatan  seseorang  dapat  dimasukkan  da- lam  kategori criminal  malpractice apabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni :
a. Perbuatan  tersebut  ( positive  act  maupun negative  act )  merupakan  perbuatan  ter- cela.
b. Dilakukan dengan sikap batin yang salah ( mens rea ) yang berupa kesengajaan ( in- tensional ),  kecerobohan  ( reklessness ) atau kealpaan ( negligence ).
c. Criminal  malpractice yang  bersifat  se- ngaja  ( intensional )  misalnya  melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP), membuka rahasia  jabatan  (pasal  332  KUHP), membuat  surat  keterangan  palsu  (pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa in- dikasi medis pasal 299 KUHP).
d. Criminal malpractice yang bersifat cero- boh  ( recklessness )  misalnya  melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed consent.
e. Criminal  malpractice yang  bersifat neg- ligence (lalai) misalnya kurang  hati-hati
mengakibatkan luka, cacat atau mening- galnya pasien.
Pertanggung  jawaban  di  depan  hukum pada criminal  malpractice bersifat  individual/ personal  dan  oleh  sebab  itu  tidak  dapat  dialih- kan kepada orang lain atau kepada rumah sakit/ sarana  kesehatan.  Sebelum  lebih  jauh  melang- kah  ke  depan  untuk  menjelaskan  tentang  pem- buktian  malpraktik,  kita  harus  tahu  membeda- kan anatara malpraktik dan resiko medis. Perbe- daan  yang  ingin  dijelaskan  di  sini  cukup  seder- hana,  yaitu  malpraktik  menyebabkan  petugas kesehatan  dapat  dituntut,  sedangkan  resiko  me- dis tidak dapat menyebabkan petugas kesehatan dituntut.  Untuk  lebih  jelasnya,  marilah  kita memperhatikan uraian singkat ini.
Untuk  dapat  menikmati  manfaat  dari  se- mua  tindakan  kita,  pasti  ada  resiko  yang  akan kita hadapi. Hal inilah yang selalu kita temukan dalam  kehidupan  kita,  meskipun  resiko  itu  ter- golong  resiko  yang  sangat  kecil  dibandingkan dengan  manfaat  yang  akan  kita  hadapi  dan  tak perlu diperhatikan sebagai  suatu  hambatan. Na- mun  dalam  hubungannya  dengan  bidang  kese- hatan,  kita  harus  memperhatikan  resiko  itu,  se- kecil apapun itu, karena  saat  kita berbicara ten- tang kesehatan, maka hal itu dapat berujung pa- da kelumpuhan atau bahkan kematian.
Dalam  bidang  kesehatan,  hasil  yang  tidak diharapkan  dapat  saja  muncul  karena  beberapa kemungkinan, yakni : 11
1. Hasil  dari  sebuah  perjalanan  penyakit, atau komplikasi penyakit  yang tidak  ada hubunganya  dengan  tindakan  medik yang dilakukan oleh petugas kesehatan.
2. Hasil dari resiko yang tak dapat dihinda- ri, misalnya :
a. Resiko  yang  tak  dapat  diketahui  se- belumnya  ( unforeseeable ).  Resiko ini sangat mungkin terjadi dalam du- nia kesehatan karena sifat  ilmu  yang empiris dan sifat tubuh manusia yang bervariasi.  Misalnya  syok  anafilak- tik.
b. Resiko  yang  telah  diketahui  sebe- lumnya  ( forseeable )  tetapi  dapat  di- terima ( acceptable ). Resiko ini bia-
11 Alexandra Indriyanti Dewi, Etika Hukum Kesehatan , Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008. hlm.267.
Jurnal Lex Publica
sanya  telah  diinformasikan  kepada pasien sebelum tindakan medik dila- kukan, baik resiko itu tergolong kecil dan  dapat  diantisipasi  maupun  yang tergolong  besar  karena  merupakan satu-satunya cara untuk dapat disem- buhkan, terutama dalam keadaan da- rurat.
Resiko  medik  di  Indonesia  tidak  disebut- kan secara eksplisit, tetapi dijelaskan dalam be- berapa bentuk lain, yakni : 12
1. Informed  consent ,  yakni  merupakan  per- setujuan tindakan medik yang ditandata- ngani  oleh  pasien  yang  mengizinkan suatu  tindakan tertentu terhadap dirinya. Dokumen  ini  bermaksud  agar  melindu- ngi petugas kesehatan dari tuntutan yang mungkin  akan  muncul  di  kemudian  hari dan  merupakan  pernyataan  penentuan nasib sendiri oleh pasien tersebut.
2. Pasal 45 ayat (1), (2), (3),(4),(5) undang- undang  nomor  29  tahun  2004  tentang praktik kedokteran.
3. Peraturan  Mentri  Kesehatan  Republik Indonesia  nomor  585/Men.Kes/Per/IX/ 1989  tentang  persetujuan  tindakan  me- dik.
4. Pernyataan  Pengurus  Besar  Ikatan  Dok- ter Indonesia tentang informed consent .
Selain  itu,  dalam  ilmu  hukum  terdapat adagium volontie non fit injura atau assumpsion of  risk yang  maksudnya  ialah  bahwa  seseorang yang telah menempatkan dirinya ke dalam suatu bahaya yang sudah ia ketahui, maka ia tak dapat menuntut  pertanggung  jawaban  pada  orang  lain apabila  hal  itu  benar-benar  terjadi.  Malpraktik dapat masuk ke ranah hukum pidana bila : 13
1. Syarat  sikap  batin  dokter  :  sengaja  atau tidaknya seorang dokter melakukan mal- praktik medik.
2. Syarat  perlakuan  medis  :  perlakuan  me- dis  yang  menyimpang  atau  tidak  sesuai prosedur standar.
3. Syarat  mengenai  hal  akibat  :  timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa  pa-
sien.
Namun, ada juga yang disebut rahasia me- dik  yang  diatur  dalam  pasal  322  KUHP,  yang menerangkan  bahwa  Barang  siapa  dengan  se- ngaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena  jabatan  atau  pencahariannya,  baik  yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda  paling  banyak  enam  ratus  rupiah.  Menu- rut  perumusan  pasal  224  KUHP  sesorang  yang dipanggil oleh Pengadilan sebagai saksi ahli ha- rus datang memenuhi panggilan menghadap un- tuk  memberikan  keterangan  tentang  sesuatu yang  terletak  di  bidang  keahliannya.  Ini  adalah kewajiban  hukum  bagi  setiap  orang  termasuk juga profesi kedokteran.
Dalam  perkembangan  pelayanan  medis ternyata  memiliki  berbagai  faktor  yang  turut mempengaruhi  sehingga  telah  mengakibatkan hubungan  antara  dokter  dan  pasien  semakin  ti- dak  pribadi.  Misalnya,  semakin  banyak  pasien menunggu  dan  dokter  mengejar  waktu  untuk berpraktek  di  tempat  lain  atau  dengan  semakin banyak peralatan diagnosis (penentuan jenis pe- nyakit) dan terapeutik yang digunakan sehingga tidak  lagi  diperlukan  penanganan  secara  lang- sung  oleh  dokter  sendiri  sehingga  dokter  sering lalai dan mempercayakan seluruhnya kepada pe- ralatan medis tersebut.
Telah  menjadi  kenyataan  bahwa  alat  tek- nologi  medis  yang  maju  mampu  meningkatkan mutu  pelayanan  kesehatan  dan  jangkauan  diag- nosis dan terapi sampai kepada batasan yang ti- dak dibayangkan atau diduga sebelumnya. Ken- dati  demikian  alat  teknologi  yang  modern  tidak selalu  mampu  menyelesaikan  problema  penya- kit  dari  seorang  penderita,  bahkan  adakalanya menimbulkan  efek  samping  bagi  pasien  seperti misalnya  cacat,  bahkan  sampai  mengakibatkan kematian. 14
Sampai  sekarang,  hukum  kedokteran  di Indonesia belum dapat  dirumuskan secara man- diri  sehingga  batasan-batasan  mengenai  mal- praktek belum bisa dirumuskan, sehingga isi pe- ngertian batasan-batasan malpraktek kedokteran belum  seragam  bergantung  pada  sisi    mana orang memandangnya. Pasal 66 Ayat (1) Un-
12 Y.A. Trianan Ohoiwutun. Bunga Rampai Hukum Ke- dokteran. Bayumedia. Malang. 2007, hlm. 87.
13 Danny Wiradharma. 1995, Op. cit , hlm 82.
14 Munir Fuady, Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Mal- praktik  Dokter ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2005.  hlm. 12-13.
dang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktek  Kedokteran  mengandung  kalimat  yang mengarah  pada  kesalahan  praktek  kedokteran yaitu  ”setiap  orang  yang  mengetahui  atau  ke- pentingannya  dirugikan  atas  tindakan  dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek ke- dokteran  dapat  mengadukan  secara  tertulis  ke- pada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedok- teran Indonesia”. Aturan ini hanya memberi da- sar  hukum  untuk  melaporkan  dokter  ke  organi- sasi  profesinya  apabila  terdapat  tindakan  yang membawa  kerugian,  bukan  pula  sebagai  dasar untuk  menutut  ganti  rugi  atas  malpraktek  ke- dokteran. Pasal itu hanya mempunyai sudut hu- kum  administrasi  praktikkedokteran.  Malprak- tek  medik  memang  merupakan  konsep  pemiki- ran  Barat  khususnya  Amerika.  Dalam  kepusta- kaan  Amerika  secara  jelas  menggunakan medi- cal  malpractice karena  istilah  ini  berkembang dari sistem hukum tort atau sistem juri yang ma- na tidak dikenal dalam sistem hukum di Indone- sia.
Hukum itu mempunyai 3 pengertian, seba- gai sarana mencapai keadilan, yang kedua seba- gai  pengaturan  dari  penguasa  yang  mengatur perbuatan  apa  yang  boleh  dilakukan,  dilarang, siapa yang melakukan dan sanksi apa yang akan dijatuhkan  (hukum  objektif).  Dan  yang  ketiga hukum  itu  juga  merupakan  hak.Oleh  karenanya penegakan hukum bukan hanya untuk medapat- kan  keadilan  tapi  juga  hak  bagi  masyarakat (korban).
Praktik  kedokteran  bukanlah  pekerjaan yang  dapat  dilakukan  siapa  saja,  tapi  hanya  da- pat  dilakukan  oleh  kelompok  professional  ke- dokteran  yang  berkompeten  dan  memenuhi standar  tertentu.  Secara  teoritis  terjadi  sosial kontrak  antara  masyarakat  profesi  dengan  ma- syarakat  umum.  Dengan  kontrak  ini  memberi- kan  hak  kepada  masyarakat  profesi  untuk  me- ngatur otonomi profesi, standar profesi yang di- sepakati. Sebaliknya masyarakat umum (pasien) berhak  mendapatkan  pelayanan  sesuai  dengan standar  yang  diciptakan  oleh  masyarakat  pro- fesional tadi. Dengan demikian dokter memiliki tanggungjawab  atas  profesinya  dalam  hal  pela- yanan medis kepada pasiennya. 15
15 Kayus Koyowuan Lewloba. Malpraktek Dalam Pelaya- nan  Kesehatan  (MalpraktekMedis) .  Bina  Widya,  Jakarta, 2008, hlm. 3
Tanggungjawab  profesi  dokter  ini  dapat dibedakan  atas  tanggungjawab  etik  dan  tang- gungjawab  hukum.Tanggungjawab  hukum  ter- bagi  atas  hukum  administrasi,  hukum  perdata dan  hukum  pidana.  Terhadap  pelanggaran-pe- langgaran  hukum  ini  dapat  dilakukan  tindakan ataupun penegakan hukum.
Dalam  hal  penegakan  hukum  ini  Sacipto Rahardjo 16 menyatakan  bahwa  hakekat  penega- kan hukum adalah suatu proses untuk mencapai keinginan  atau  ide  hukum  menjadi  kenyataan. Keinginan  atau  ide  itu merupakan  pikiran  pem- bentuk  UU  berupa  konsep  keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dituangkan dalam rumusan suatu peraturan.
Pendapat  yang  lebih  sempit  disebutkan oleh  Soetandyo  Wignjosoebroto, 17 bahwa  pene- gakan  hukum  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik tindakan  pencegahan  juga  penindakan  dalam menerapkan ketentuan hukum  yang berlaku gu- na tercipta kedamaian, keamanan, ketertiban de- mi  kepastian  hukum  dalam  masyarakat.  Makna penegakan  hukum  dalam  penanganan  kasus malpraktik  medik  dimaksudkan  sebagai  upaya mendayagunakan  atau  memfungsikan  instru- ment/perangkat  hukum  (hukum  administrasi, hukum perdata dan hukum pidana) terhadap ka- sus  malpraktik  guna  melindungi  masyarakat (pasien)  dari  tindakan  kesengajaan  atau  kelalai- an dokter dalam melakukan tindakan medik.
Malpraktik  medik  adalah  kelalaian  seo- rang dokter untuk mempergunakan tingkat kete- rampilan  dan  ilmu  pengetahuan  yang  lazim  di- pergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang  terluka  menurut  ukuran  di  lingkungan yang  sama.  Kelalaian  yang  dimaksudkan  disini adalah  sikap  kurang  hati-hati  yaitu  tidak  mela- kukan apa yang seseorang dengan sikap hati-ha- ti  melakukannya  dengan  wajar  atau  sebaliknya melakukan  apa  yang  seseorang  dengan  sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Dapat juga disebut kelalaian jika tinda- kan  dokter  dilakukan  di  bawah  standar  pelaya- nan  medik.  Kelalaian  bukanlah  suatu  kejahatan
16 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , Pener- bit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal. 33
17 Soetandyo  Wignjosoebroto,  “Hukum,  Paradigma,  Me- tode dan Dinamika Masalahnya”, ELSAM, Jakarta. 2002. hal. 42.
jika  kelalaian  itu  tidak  sampai  membawa  keru- gian  atau  cedera  kepada  orang  lain  dan  orang tersebut  dapat  menerimanya  ( de  minimus  non curat lex= hukum tidak mengurusi hal-hal sepe- le),  tapi  jika  kelalaian  itu  mengakibatkan  keru- gian  materi,  mencelakakan  bahkan  merenggut nyawa  orang  lain  maka  dapat  diklasifikasikan sebagai  kelalaian  berat  (culpa  lata)  yang  tolok ukurnya  adalah  bertentangan  dengan  hukum, akibatnya  dapat  dibayangkan,  akibatnya  dapat dihindarkan dan perbuatannya dapat dipersalah- kan. Terhadap akibat seperti ini adalah wajar ji- ka si pembuatnya di hukum. 18
Sehubungan  dengan  hal  ini,  Adami  Cha- zawi 19 juga  menilai  tidak  semua  malpraktik  me- dik  masuk  dalam  ranah  hukum  pidana.  Ada  3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu pertama sikap bathin  dokter  (dalam  hal  ini  ada  kesengajaan/ dolus atau culpa), yang kedua syarat dalam per- lakuan  medis  yang  meliputi  perlakuan  medis yang  menyimpang  dari  standar  profesi  kedok- teran,  standar  prosedur  operasional,  atau  me- ngandung  sifat  melawan  hukum  oleh  berbagai sebab  antara  lain  tanpa  STR  atau  SIP,  tidak  se- suai  kebutuhan  medis  pasien.  Sedangkan  syarat ketiga  untuk  dapat  menempatkan  malpraktek medik  dengan  hukum  pidana  adalah  syarat  aki- bat,  yang berupa timbulnya kerugian bagi kese- hatan  tubuh  yaitu  luka-luka  (pasal  90  KUHP) atau kehilangan nyawa pasien sehingga menjadi unsur tindak pidana.
Selama  ini  dalam  praktek  tindak  pidana yang  dikaitkan  dengan  dugaan  malpraktik  me- dik  sangat  terbatas.  Untuk  malpraktek  medik yang dilakukan dengan sikap bathin culpa hanya 2  pasal  yang  biasa  diterapkan  yaitu  Pasal  359 (jika  mengakibatkan  kematian  korban)  dan  Pa- sal 360 (jika korban luka berat). pada tindak pi- dana  aborsi  criminalis  (Pasal  347  dan  348 KUHP). Hampir tidak pernah jaksa menerapkan pasal penganiyaan (pasal 351-355 KUHP) untuk malpraktik  medik.  Dalam  setiap  tindak  pidana pasti terdapat unsure sifat melawan hukum baik yang  dicantumkan  dengan  tegas  ataupun  tidak. Secara  umum  sifat  melawan  hukum  malpraktik
18 Guwandi. Dugaan  Malpraktek  Medis  dan  Draft  RPP ―Perjanjian Terapetik Antara Dokter dan Pasien‖. Fakul- tas  Kedokteran  Universitas  Indonesia,  Jakarta,  2006,  hal. 53.
19 Adami Chazawi. 2007, Op. Cit , hlm 108.
medik  terletak  pada  dilanggarnya  kepercayaan pasien dalam kontrak teurapetik tadi.
Dari  sudut  hukum  perdata,  perlakuan  me- dis  oleh  dokter  didasari  oleh  suatu  ikatan  atau hubungan inspanings verbintenis (perikatan usa- ha), berupa usaha untuk  melakukan pengobatan sebaik-baiknya  sesuai  dengan  standar  profesi, standar  prosedur  operasional,  kebiasaan  umum yang  wajar  dalam  dunia  kedokteran  tapi  juga memperhatikan kesusilaan dan kepatutan. Perla- kuan  yang  tidak  benar  akan  menjadikan  suatu pelanggaran kewajinban (wanprestasi). 20
Ada  perbedaan  akibat  kerugian  oleh  mal- praktik  perdata  dengan  malpraktik  pidana.  Ke- rugian  dalam  malpraktik  perdata  lebih  luas  dari akibat  malpraktik  pidana.  Akibat  malpraktik perdata  termasuk  perbuatan  melawan  hukum terdiri atas kerugian materil dan idiil, bentuk ke- rugian  ini  tidak  dicantumkan  secara  khusus  da- lam UU. 21 Berbeda dengan akibat malpraktik pi- dana, akibat yang dimaksud harus sesuai dengan akibat yang menjadi unsure pasal tersebut. Mal- praktik kedokteran hanya terjadi pada tindak pi- dana materil (yang melarang akibat yang timbul, dimana  akibat  menjadi  syarat  selesainya  tindak pidana).  Dalam  hubungannya  dengan  malprak- tik medik pidana, kematian,luka berat, rasa sakit atau  luka  yang  mendatangkan  penyakit  atau yang  menghambat  tugas  dan  matapencaharian merupakan unsur tindak pidana.
Jika  dokter  hanya  melakukan  tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran maka ia  hanya  telah  melakukan  malpraktik  etik.  Un- tuk  dapat  menuntut  penggantian  kerugian  kare- na kelalaian maka penggugat harus dapat mem- buktikan  adanya  suatu  kewajiban  bagi  dokter terhadap pasien, dokter telah melanggar standar pelayananan  medik  yang  lazim  dipergunakan, penggugat  telah  menderita  kerugian  yang  dapat dimintakan ganti ruginya. Terkadang penggugat tidak  perlu  membuktikan  adanya  kelalaian  ter- gugat.  Dalam  hukum  dikenal  istilah Res  Ipsa Loquitur ( the things speaks for itself ), 22 misal-
20 Bahder  Johan  Nasution.  2005. Hukum  Kesehatan  dan Pertanggungjawaban  Dokter .  Jakarta:  PT  Rineka  Cipta. hal. 17.
21 Agus Irianto. Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggung- jawaban Dokter Dalam Malpraktik. Fakultas Hukum Uni- versitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006, hlm. 32.
22 Danny Wiradharma, 1996, Hukum Kedokteran , Jakarta: Binarupa Aksara, hal 64.
nya  dalam  hal  terdapatnya  kain  kasa  yang  ter- tinggal di rongga perut pasien sehingga menim- bulkan  komplikasi  pasca  bedah.  Dalam  hal  ini dokterlah yang harus membuktikan tidak adanya kelalaian pada dirinya.
Tuntutan  terhadap  malpraktek  kedokteran seringkali kandas di tengah jalan karena sulitnya pembuktian.  Dalam  hal  ini  pihak  dokter  perlu membela  diri  dan  mempertahankan  hak-haknya dengan mengemukakan alasan-alasan atas tinda- kannya.  Baik  penggugat  dalam  hal  ini  pasien, pihak dokter maupun praktisi (hakim dan jaksa) mendapatkan kesulitan dalam mengahadapi ma- salah  malpraktek  kedokteran  ini,  terutama  dari sudut teknis hukum atau formulasi hukum  yang tepat  untuk  digunakan  karena  memang  belum diatur  secara  khususnya  mengenai  malpraktek medik di Indonesia.
Penegakan hukum tindak pidana malprak- tek medik masih menggunakan ketentuan-keten- tuan yang diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran,  Undang-Undang  Kesehatan  serta Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Keten- tuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran serta Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseha- tan  tidak  mengatur  secara  khusus  atau  tidak  di- kenal  adanya  tindak  pidana  malpraktek  medik. Pemberlakuan  ketentuan-ketentuan  pidana  yang tercantum  dalam  KUHP  hanya  merupakan  ulti- mum  remedium,  yakni  ketentuan-ketentuan  pi- dana  yang  digunakan  karena  dalam  penyeleng- garaan  praktek  kedokteran  telah  menimbulkan korban  baik  luka,  cacat  serta  kematian  semen- tara  tidak  diaturnya  ketentuan  khusus  tentang tindak  pidana  malpraktek  medik  dalam  penye- lenggaraan  praktek  kedokteran.  Undang-Un- dang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Hak  Asasi  Manusia  serta  Undang-Un- dang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindu- ngan Saksi dan Korban, hanya mengatur menge- nai  pemberian  perlindungan  terhadap  hak  kor- ban  akibat  pelanggaran  HAM  berat  dengan memberikan  hak  kompensasi  dan  restitusi,  se- dangkan perlindungan hak korban yang diaki-
Andaikata  akibat  yang  tidak  diinginkan tersebut terjadi apakah bukan merupakan resiko yang melekat terhadap suatu tindakan medis ter- sebut ( risk of treatment ) karena perikatan dalam transaksi  teraputik  antara  tenaga  kesehatan  de- ngan  pasien  adalah  perikatan/perjanjian  jenis daya  upaya  ( inspaning  verbintenis )  dan  bukan perjanjian/perjanjian  akan  hasil  ( resultaat  ver- bintenis ). 23
Sebagai contoh adanya komplain terhadap tenaga bidan dari pasien yang menderita radang uretra  setelah  pemasangan  kateter.  Apakah  hal ini dapat dimintakan tanggung jawab hukum ke- pada tenaga bidan? Yang perlu dipahami semua pihak adalah apakah ureteritis bukan merupakan resiko yang melekat terhadap pemasangan kate- ter?  Apakah  tenaga  bidan  dalam  memasang  ka- teter telah sesuai dengan prosedur profesional ?
Hal-hal inilah yang menjadi pegangan un- tuk  menentukan  ada  dan  tidaknya  malpraktek. Apabila  tenaga  bidan  didakwa  telah  melakukan kesalahan  profesi,  hal  ini  bukanlah  merupakan hal  yang  mudah  bagi  siapa  saja  yang  tidak  me- mahami  profesi  kesehatan  dalam  membuktikan ada  dan  tidaknya  kesalahan.  Dalam  hal  tenaga bidan  didakwa  telah  melakukan ciminal  mal- practice ,  harus  dibuktikan  apakah  perbuatan  te- naga bidan tersebut telah memenuhi unsur tidak pidanya yakni :
a. Apakah  perbuatan  (positif  act  atau  ne- gatif act) merupakan perbuatan yang ter- cela.
b. Apakah perbuatan tersebut dilakukan de- ngan sikap batin ( mens rea )  yang  salah (sengaja, ceroboh atau adanya kealpaan). Selanjutnya  apabila  tenaga  bidan  dituduh telah melakukan kealpaan sehingga mengakibat- kan  pasien  meninggal  dunia,  menderita  luka, maka  yang  harus  dibuktikan  adalah  adanya  un- sur perbuatan tercela (salah) yang dilakukan de- ngan  sikap  batin  berupa  alpa  atau  kurang  hati- hati ataupun kurang praduga.
Namun  biasanya  dalam  kasus criminal malpractice pembuktiannya    dilakukan  dengan 2 cara, yakni : 24
1. Cara langsung batkan oleh malpraktek medik (bukan  pelangga- ran  HAM  berat)  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  de- ngan memberikan hak ganti kerugian materiil.
23 Adami Chazawi, Op cit, hlm 43.
24 Oemar Seno Adji, Etika Professional Dan Hukum Per- tanggungjawaban  Pidana  Dokter  ―Profesi  Dokter‖ ,  Ja- karta: Erlangga, Cet. ke-4, 1991, hal. 59.

## Jurnal Lex Publica
Oleh  Taylor  membuktikan  adanya  kela- laian  memakai  tolok  ukur  adanya  4  D yakni :
a. Duty (kewajiban)
Dalam  hubungan  perjanjian  tenaga perawatan dengan pasien, tenaga pe- rawatan haruslah bertindak berdasar- kan 1) Adanya indikasi  medis,) Ber- tindak  secara  hati-hati  dan  teliti,  3) Bekerja sesuai standar profesi, 4) Su- dah ada informed consent .
b. Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban) Jika seorang tenaga perawatan mela- kukan  asuhan  keperawatan  menyim- pang  dari  apa  yang  seharusnya  atau tidak  melakukan  apa  yang  seharus- nya dilakukan menurut standard pro- fesinya,  maka  tenaga  perawatan  ter- sebut dapat dipersalahkan.
c. Direct  Causation (penyebab  lang- sung)
d. Damage (kerugian) Tenaga perawatan untuk dapat diper- salahkan  haruslah  ada  hubungan kausal  (langsung)  antara  penyebab ( causal )  dan  kerugian    ( damage ) yang  diderita  oleh  karenanya  dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela diantaranya., dan hal ini haruslah  di- buktikan  dengan  jelas.  Hasil  ( outco- me ) negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan  tenaga  perawatan.  Se- bagai  adagium  dalam  ilmu  pengeta- huan  hukum,  maka  pembuktiannya adanya  kesalahan  dibebankan/harus diberikan oleh si penggugat (pasien).
2. Cara tidak langsung Cara  tidak  langsung  merupakan  cara pembuktian  yang  mudah  bagi  pasien, yakni  dengan  mengajukan  fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil laya- nan  perawatan  ( doktrin  res  ipsa  loqui- tur ). Doktrin res ipsa loquitur dapat dite- rapkan apabila fakta-fakta  yang  ada me- menuhi kriteria:
a. Fakta tidak mungkin ada/terjadi  apa- bila tenaga perawatan tidak lalai.
b. Fakta  itu  terjadi  memang  berada  da- lam tanggung jawab tenaga perawa-
tan.
c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari  pasien  dengan  perkataan  lain  ti- dak ada contributory negligence .
Lalu  bagaimanakah  cara  menghadapi  tun- tutan  hukum  dalam  hubungannya  dengan  kasus malpraktik?
Dalam  kasus  tuduhan  kepada  bidan  yang merupakan criminal  malpractice ,  maka  tenaga bidan dapat melakukan :
1. Informal  defence ,  dengan  mengajukan bukti untuk menangkis/menyangkal bah- wa tuduhan yang diajukan tidak berdasar atau  tidak  menunjuk  pada  doktrin-dok- trin  yang  ada,  misalnya  bidan  mengaju- kan  bukti  bahwa  yang  terjadi  bukan  di- sengaja,  akan  tetapi  merupakan  risiko medik ( risk of treatment ), atau mengaju- kan  alasan  bahwa  dirinya  tidak  mempu- nyai  sikap  batin  ( men  rea )  sebagaimana disyaratkan dalam perumusan delik yang dituduhkan.  Dalam  informal  defence  ini hendaknya  bidan  menjelaskan  apa  yang terjadi  sebenarnya,  apakah  itu  merupa- kan kesengajaan, atau resiko medik atau hal-hal yang lain.
2. Formal/ legal  defence ,  yakni  melakukan pembelaan dengan mengajukan atau me- nunjuk  pada  doktrin-doktrin  hukum, yakni  dengan  menyangkal  tuntutan  de- ngan  cara menolak unsur-unsur pertang- gungjawaban atau melakukan pembelaan untuk  membebaskan  diri  dari  pertang- gungjawaban,  dengan  mengajukan  bukti bahwa  yang  dilakukan  adalah  pengaruh daya paksa.
Dengan demikian, bidan harus membukti- kan  hal-hal  di  atas  agar  dapat  terlepas  dari  tun- tutan.
Dalam Undang Undang Nomor 29 Nomor 29 Tahun 2004 tidak diatur secara tegas menge- nai  malpraktik  medis.  Memang  pada  UU  ten- tang  Praktik  Kedokteran  konsep  DPR  yang  di- usulkan, ada bab dan pasal-pasal yang mengatur pembentukan Peradilan  Disiplin Profesi  Tenaga Medis yang meliputi penyelenggaraan Peradilan Disiplin Profesi Tenaga Medis, Susunan Penga- dilan,  Kekuasaan  Pengadilan  Disiplin  Profesi Tenaga Medis dan Pengadilan Tinggi Disiplin

## Jurnal Lex Publica
Profesi  Tenaga  Medis,  Hukum  Acara,  dan  Pe- meriksaan  Peninjauan  Kembali,  dimana  peradi- lan ini merupakan salah satu pelaksanaan keku- asaan  kehakiman  bagi  masyarakat  pencari  kea- dilan terhadap sengketa akibat tindakan yang di- lakukan  dokter  dan  dokter  gigi  dalam  praktik kedokteran.
Namun  dalam  pembahasan  antara  DPR dan  Pemerintah  pasal  peradilan  ini  disepakati ditiadakan  karena  pertimbangan  antara  lain sumberdaya  manusia  yaitu  dokter  dan  dokter gigi sebagai hakim profesi meskipun dalam UU tentang  Kehakiman  dimungkinkan  pembentu- kannya. Dengan demikian maka jika terjadi  ke- lalaian  yang  menimbulkan  luka  atau  mati  pada pasien, maka akan tetap diadili sesuai ketentuan hukum pidana di pengadilan negeri dan gugatan sesuai  dengan  hukum  perdata  untuk  tuntutan ganti rugi.  Dalam UU tentang Praktik Kedokte- ran  memang  tidak  dibentuk  peradilan  profesi, tetapi dengan UU tersebut dibentuk Majelis Ke- hormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MK- DKI)  yang  merupakan  lembaga  otonom  dari Konsil  Kedokteran  Indonesia  dalam  menegak- kan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penye- lenggaraan praktik kedokteran. Sedangkan MK- DKI tidak dapat menetapkan semacam “uang ta- li kasih” seperti hal nya Medische Tucht Raad 25 di Belanda sehingga pasien tidak perlu menggu- gat secara perdata ke Pengadilan. Ini  yang dini- lai  masyarakat  sebagai  kritikan  bahwa  UU  ten- tang  Praktik  Kedokteran  tidak  mengatur  mal- praktik karena tidak ada satu katapun ada istilah malpraktik  didalamnya,  tetapi  sebenarnya  pe- ngaturan  ini  ada  jika  dicermati  dari  pengertian malpraktik  dan  pencegahannya.  Pengaturan  ke- lalaian  yang  menyebabkan  luka  atau  kematian memang  tetap  dilaksanakan  sesuai  dengan  ke- tentuan  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hu- kum  Perdata  dalam  hal  permintaan  ganti  rugi, tetapi  pengaturan  untuk  mencegah  terjadinya kelalaian,  penetapan  kewajiban  dan  standar- standar telah diatur dalam UU ini sehingga diha- rapkan  dapat  terlaksana  sesuai  tujuannya.  Pe- ngaturan  dimaksud  meliputi  surat  tanda  regis- trasi, surat izin praktik, pelaksanaan praktik,
standar  pendidikan,  hak  dan  kewajiban  dokter dan dokter gigi, standar kompetensi, standar pe- layanan, standar profesi, standar prosedur opera- sional, persetujuan tindakan kedokteran atau ke- dokteran  gigi  ( informed  consent ),  rekam  medis, rahasia  kedokteran,  kendali  mutu  dan  kendali biaya.
Ketentuan  pengaturan  jika  terjadi  dugaan kelalaian  medis  dokter  dituntut  secara  pidana dan atau perdata dapat membuat stress kalangan profesi medis yang disamakan dengan pesakitan pada  ummunya.  Hal  ini  sebenanya  juga  akan berdampak  kepada  masyarakat  dengan  penera- pan “ defensive medicine ” dan kemungkinan pe- meriksaan  penunjang  yang  berlebihan.  Sebagai perbandingan  di  New  Zealand  untuk  setiap orang  yang  terluka  /mati  termasuk  karena  ada- nya  kelalaian  medis  ganti  rugi  akan  diberikan oleh The  Accident  Compensation  Corporation (ACC) jadi tidak perlu melalui jalur pengadilan. Sedangkan  dokter/dokter  gigi  akan  dibawa  ke pengadilan  jika  benar-benar  melakukan  tindak pidana misal mencuri uang pasien atau melaku- kan perbuatan asusila kepada pasien. 26
Jika terjadi dugaan kelalaian dokter/dokter gigi  akan  dibawa  terlebih  dahulu  ke Medical Council dimana di dalamnya terdapat Professio- nal  Conduct  Committees atau  diajukan  kepada Health  &  Disability  Commissioner yang  melin- dungi  hak-hak  konsumen  termasuk  pasien.  Jika tidak dapat  diselesaikan  maka akan diajukan ke NZ  Health  Practitioners  Disciplinary  Tribunal dimana  sanksinya  pencabutan  sementara/tetap registrasinya  Jadi  tidak  langsung  ke  Pengadilan sebagaimana di Indonesia pasien dapat langsung ke  Pengadilan  tanpa  perlu  melalui  MKDKI  ter- lebih  dahulu,  bahkan  dokter/dokter  gigi  dapat digugat ke Pengadilan sekaligus ke MKDKI. 27
Berkaitan dengan malpraktik ketentuan pi- dana baik berupa tindak kesengajaan ( professio- nal  misconducts )  ataupun  akibat culpa (kelalai- an/ kealpaan) sebagai berikut :
a. Menyebabkan  mati  atau  luka  karena  ke- lalaian  (Pasal  359  KUHP,  Pasal  360 KUHP, Pasal 361 KUHP);
b. Penganiayaan  (Pasal  351  KUHP),  untuk tindakan medis tanpa persetujuan  dari
25 M. Jusuf Hanafiah, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan,  Jakarta:  Penerbit  Buku  Kedokteran  EGC,  hal 45.
26 Y.A. Trianan Ohoiwutun, 2007, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Malang: Bayumedia, hal 69.
27 Ibid ., hal 70.
Jurnal Lex Publica
pasien ( informed consent );
c. Aborsi  (Pasal  341  KUHP,  Pasal  342 KUHP,  Pasal  346  KUHP,  Pasal  347
KUHP,  Pasal  348  KUHP,  Pasal  349 KUHP);
d. Euthanasia (Pasal 344 KUHP, Pasal 345 KUHP);
e. Keterangan palsu (Pasal 267-268
KUHP);
Seorang dokter atau dokter gigi  yang me- nyimpang  dari  standar  profesi  dan  melakukan kesalahan  profesi  belum  tentu  melakukan  mal- praktik  medis  yang  dapat  dipidana,  malpraktik medis  yang  dipidana  membutuhkan  pembuktian adanya unsur culpa lata atau kalalaian berat dan pula  berakibat  fatal  atau  serius  (Ameln,  Fred, 1991).  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  pasal 359  KUHP,  pasal  360,  pasal  361  KUHP  yang dibutuhkan  pembuktian  culpa  lata  dari  dokter atau dokter gigi.
Dengan  demikian  untuk  pembuktian  mal- praktik secara hukum pidana meliputi unsur :
a. Telah  menyimpang  dari  standar  profesi kedokteran;
b. Memenuhi unsur culpa lata atau kelalai- an berat; dan
c. Tindakan menimbulkan akibat serius, fa- tal  dan  melanggar  pasal  359,  pasal  360, KUHP.
Adapun  unsur-unsur  dari  pasal  359  dan pasal 360 sebagai berikut :
a. Adanya unsur kelalaian (culpa).
b. Adanya wujud perbuatan tertentu .
c. Adanya  akibat  luka  berat  atau  matinya orang lain.
d. Adanya  hubungan  kausal  antara  wujud perbuatan dengan akibat kematian  orang lain itu.
Berbagai kasus malpraktik medis yang di- ajukan  gugatan  secara  perdata  didasarkan  pada ketentuan perbuatan melanggar hukum ( onrech- tmatige  daad,  tort )  yang  diatur  dalam  pasal 1365,  pasal  1366,  pasal  1367  KUH  Perdata. Berkaitan  dengan  ganti  rugi  ini  juga  diatur  da- lam pasal 55 UU Kesehatan sebagai berikut :
a. Setiap  orang  berhak  atas  ganti  rugi  aki- bat kesalahan atau kelalaian yang dilaku- kan tenaga kesehatan.
b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pe-
raturan perundang-undangan yang berla- ku.
Dalam pembuktian perkara perdata, pihak yang  mendalilkan  sesuatu  harus  mengajukan bukti-buktinya.  Dalam  hal  ini  dapat  dipanggil saksi ahli untuk diminta pendapatnya. Jika kesa- lahan  yang  dilakukan  sudah  demikian  jelasnya ( res ipsa loquitur, the thing speaks for itself ) se- hingga tidak diperlukan saksi ahli lagi, maka be- ban  pembuktian  dapat  dibebankan  pada  dokter- nya.
Namun  demikian  ada  pula  masyarakat yang melakukan penyelesaian melalui jalan lain yang dianggap lebih cepat yaitu melalui mediasi yang  dilakukan  oleh  lembaga  kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesehatan. Masalahnya disini jika dokter/dokter gigi tidak “deal” mem- bayar ganti rugi maka kasus itu akan dipublika- sikan  dan  dibawa  ke  pengadilan,  sehingga  dok- ter/dokter gigi  yang belum tentu melakukan ke- lalaian,  yang  tidak  ingin  namanya  tercemar  dan digugat  ke  Pengadilan  memilih  “deal”  dalam mediasi tersebut.
Dalam  kasus-kasus  di  mana  dokter  me- rupakan  salah  satu  pihak  (kasus  kasus  kesala- han/kelalaian  dokter  dalam  melaksanakan  pro- fesi),  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  dalam proses  pembuktian  ialah  keterangan  ahli.  Ber- dasarkan  Pasal  186  KUHAP,  keterangan  ahli yang  dimaksudkan  di  sini  dapat  juga  sudah  di- berikan  pada  waktu  pemeriksaan  oleh  penyi- dik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu  bentuk  laporan  dan  dibuat  dengan  mengi- ngat  sumpah  pada  waktu  ia  menerima  jabatan tersebut.  Apabila  hal  itu  tidak  diberikan  pada waktu  pemeriksaan  oleh  penyidik/penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan  diminta  untuk  memberikan  ketera- ngan  dan  dicatat  dalam  berita  acara  pemeriksa- an. Keterangan tersebut diberikan setelah ia me- ngucapkan sumpah atau janji di hadapan sidang mengenai  kebenaran  keterangannya  sebagai saksi ahli. Sumpah atau janji yang diucapkan di muka  sidang  mengenai  kebenaran  keterangan- nya  yang  diberikan  sebagai  saksi  ahli  ini  harus dibedakan dengan sumpah/janji yang diucapkan pada waktu menerima jabatan/pekerjaan.
Keterangan  ahli  yang  dimaksudkan  oleh Pasal 186 KUHAP tersebut bila dikaitkan de-
ngan  hubungan  antara  dokter  dan  pasien  dapat dituangkan  dalam  bentuk  baik  tertulis  maupun tidak  tertulis.  Keterangan  ahli  yang  berwujud tertulis  dapat  berupa  Rekam  Medik  (RM)  yang dari  segi  formal  merupakan  himpunan  catatan mengenai  hal-hal  yang  terkait  dengan  riwayat perjalanan  penyakit  dan  pengobatan/perawatan pasien.  Sedangkan  dari  segi  material,  isi  RM meliputi identitas pasien, catatan tentang penya- kit, hasil pemeriksaan laboratorik,  foto rontgen, dan pemeriksaan USG.  Hal  ini secara jelas dia- tur  dala  Pasal  1a  Peraturan  Menteri  Kesehatan RI  No.  749a/Menkes/PER/XII/1989  tentang Rekam Medis (RM).
Selanjutnya  dalam  Pasal  5  Per.Men.Kes. RI.  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  setiap pencatatan ke dalam RM harus dibubuhi dengan nama  dan  tanda  tangan  petugas  yang  memberi- kan pelayanan/tindakan medis tertentu. Oleh ka- rena itu RM berfungsi selain sebagai sarana ko- munikasi  dan  informasi  antara  dokter  dan  pasi- en, juga dapat berfungsi sebagai sarana adminis- trasi  bila  kegiatan  itu  dilakukan  di  rumah  sakit. Fungsi  legal  dari  RM  adalah  sebagai  alat  bukti bila terjadi silang pendapat/tuntutan dari pasien, dan  di  lain  pihak  sebagai  perlindungan  hukum bagi  dokter.  Yang  penting  ialah  bahwa  RM yang  merupakan  catatan  mengenai  dilakukan- nya  tindakan  medis  tertentu  itu  secara  implisit juga  mengandung  Persetujuan  Tindakan  Medik (yang didasarkan pada “ informed consent ”), ka- rena tindakan medis tertentu itu tidak ada perse- tujuan  dari  pasien.  Dengan  demikian,  apabila RM  yang  mempunyai  multifungsi  tersebut  di- kaitkan  dengan  Pasal  184  KUHAP,  maka  RM selain berfungsi sebagai alat bukti suratjuga ber- fungsi sebagai alat bukti keterangan ahli.
Mengenai alat bukti surat ini, menurut ke- tentuan  Pasal  187  KUHAP  adalah  surat-surat yang  dibuat  oleh  pejabat-pejabat  resmi  yang berbentuk  berita  acara,  akta,  surat  keterangan atau surat yang lain yang mempunyai kaitan de- ngan  perkara  yang  disidangkan.  Syarat  mutlak untuk  menentukan  dapat  tidaknya  surat  dikate- gorikan  sebagai  alat  bukti  ialah  surat  tersebut harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuat- kan dengan sumpah.
Dalam kaitannya dengan hubungan  dokter -  pasien  dalam  hal  terjadi  kesalahan/kelalaian dokter dala  melaksanakan  profesinya yang ber-
akibat  merugikan  pasien,  ada  4  (empat)  macam surat  yang  dihasilkan  dari  hubungan  tersebut, yaitu  (1)  kartu  berobat  ( medical  card );  (2)  per- sertujuan  tindakan  medik  (PERTINDIK  berda- sarkan informed  consent );  (3)  Rekam  Medik ( medical record ); dan (4) resep dokter ( medical resipe ). Dengan demikian maksud dari ketentu- an  Pasal  187  KUHAP  tersebut  ialah  agar  para pejabat  yang  mempunyai  wewenang  untuk membuat  surat  itu  tidak  perlu  menghadap  sen- diri di persidangan, karena surat-surat yang me- reka  tandatangani  atas/berdasar  sumpah  jabatan itu  cukup  dibacakan  di  persidangan.  Ini  berarti bahwa dari segi  formal,  surat  sebagai  alat bukti merupakan  alat  bukti  yang  sempurna.  Namun demikian,  penetapan  suatu  surat  sebagai  alat bukti di persidangan sepenuhnya tergantung pa- da  persetujuan  Hakim  yang  memeriksa  perkara yang bersangkutan.
Selanjutnya  dikaitkan  dengan  alat  bukti “petunjuk”,  macam-macam  surat  yang  dihasil- kan  dari  hubungan  terapeutik  tersebut,  kiranya dapat  juga  dikualifikasikan  sebagai  alat  bukti tersebut. Menurut ketentuan Pasal 188  ayat   (1) (2) (3)  KUHAP,  yang  dimaksud  dengan  petun- juk adalah perbuatan/kejadian/keadaan yang ka- rena  persesuaiannya  dengan  tindak  pidana  me- nandakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Ka- ta  menandakan  dalam  Pasal  188  ayat  (1)  KU- HAP  tersebut  menunjukkan  adanya  kemungki- nan  untuk  diperoleh  kepastian  mutlak  bahwa terdakwa  bersalah  melakukan  perbuatan  yang didakwakan  kepadanya,  sehingga  dari  kata-kata yang  digunakannya  dapat  dijadikan  sebagai  pe- tunjuk  untuk  membuktikan  tindak  pidana  yang telah  dilakukan  terdakwa.  Alat  bukti  petunjuk mempunyai  kekuatan  apabila  terdapat  persesu- aian  antara  perbuatan  dengan  kejadian/keadaan. Oleh  karena  itu  penilaian  terhadap  kekuatan pembuktian  dari  alat  bukti  petunjuk  menurut Pasal  188  ayat  (3)  KUHAP  dilakukan  oleh  ha- kim dengan arif dan bijaksana dalam setiap kea- daan tertentu, setelah ia mengadakan pemeriksa- an  dengan  cermat  dan  teliti  berdasarkan  hati nuraninya  serta  informasi  yang  diperoleh  dari proses  penanganan  upaya  pelayanan  kesehatan. Hakim  dengan  demikian  harus  mengetahui  dan mencari kebenaran yang sejati, apakah suatu ke- gagalan  dalam  pelayanan  medis  (malpraktek) disebabkan oleh error in persona   ataukah   error

## Jurnal Lex Publica
in  objectanya.  Sifat  kekuatan  pembuktian  dari alat bukti petunjuk sama dengan alat bukti kete- rangan  saksi,  keterangan  ahli,  dan  surat  yang mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang be- bas. Di sinilah kekuatan alat bukti petunjuk dala meyakinkan  hakim  mengenai  tindakan  yang  di- dakwakan karena hukum pidana modern menya- takan  bahwa  celaan  dari  suatu  tindakan  tidak terletak  pada  adanya  hubungan  antara  keadaan batin  pelaku  dengan  perbuatan  yang  dilakukan- nya, tetapi pada penilaian dari hubungan itu.

## D. Penutup
Apapun  keputusan  MKEK,  MKEKG,  P3- EK  atau  MKDKI  yang  memeriksa  pelanggaran etika  ataupun  tindakan  indisipliner  dokter  tidak mempengaruhi  jalannya  pemeriksaan  pidana dan  perdata  karena  antara  penyelesaian  kasus jalur pidana dengan kewenangan MKEK, MKE- KG,  P3EK  atau  MKDKI  merupakan  sesuatu yang terpisah dalam konteks kelembagaan atau- pun out put yang dihasilkan. Hakim di penga-
dilan  yang  memeriksa  dokter/dokter  gigi  mem- punyai  otoritas  mandiri  untuk  mencari,  mene- mukan  dan  menentukan  kesalahan  dokter  se- hingga  mampu  memberikan  putusan  yang  adil bagi  pencari  keadilan.  Hubungan  hukum  pem- buktian  antara  Lembaga  Pemeriksa  Kode  Etik, Lembaga Pemeriksa Disiplin Profesi dengan hu- kum  pembuktian  pada  pemeriksaan  di  pengadi- lan adalah bersifat terpisah. Masing-masing ins- titusi  pemeriksa  sesuai  dengan  kewenangannya mempunyai  kualifikasi  sendiri-sendiri  untuk mendefinisikan alat bukti dan menentukan kesa- lahan dokter.
Pembuktian  memegang  peranan  penting dalam  proses  pemeriksaan  di  sidang  pengadi- lan. Dalam kasus-kasus di mana dokter merupa- kan salah satu pihak (kasus-kasus kesalahan/ke- lalaian dokter dalam melaksanakan profesi/mal- praktek),  salah  satu  kendala  yang  dihadapi dalam  proses  pembuktian  ialah  membuktikan unsur kesalahan. Oleh sebab peranan ahli sangat penting dalam menyelesaikan hal tersebut.

## Daftar Pustaka
Al-Barry, M. Dachlan. Y, Yustina Akmalia, S.Kp, A. Rahman Usman ; Kamus Istilah Medis , 2000. Ameln, Fred, Kapita Selekta Hukum Kedokteran , Grafikatama Jaya, 1991. Chazawi, Adami. Malpraktik Kedokteran . Bayumedia, Malang,  2007. Dewi, Alexandra Indriyanti, Etika Hukum Kesehatan , Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008. Fuady, Munir, Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Guwandi. Dugaan Malpraktek Medis dan Draft RPP ―Perjanjian Terapetik Antara Dokter dan Pasien‖. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
Hanafiah, M. Jusuf. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan . Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 1999.
Hariyani, Safitri, Sengketa Medik , Jakarta: Diadit Media, 2004. http://news.kantorhukum-lhs.com/malpraktik-vs-uu-kesehatan http://Wikipedia.malpaktik.com Irianto, Agus. Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktik. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006,
Lewloba, Kayus Koyowuan. Malpraktek Dalam Pelayanan Kesehatan (MalpraktekMedis) . Bina Widya . Jakarta, 2008.
Nasution, Bahder Johan. Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter . Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.
Ohoiwutun, Y.A. Trianan. Bunga Rampai Hukum Kedokteran. Bayumedia. Malang. 2007.
Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif , Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
Seno Adji, Oemar, Etika Professional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter ―Profesi Dokter‖ , Jakarta: Erlangga, Cet. ke-4, 1991.

## Jurnal Lex Publica
Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. CV. Kita. Surabaya. 2006. Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya , ELSAM, Jakarta. 2002.
Wiradharma, Danny. Hukum Kedokteran . Binarupa Aksara, Jakarta. 1996.
Y.A. Trianan Ohoiwutun. Bunga Rampai Hukum Kedokteran . Malang: Bayumedia. 2007.