Copyright@  Yeni Triana, Dewi Septriani, Megawati, Mardison Hendra, David Budiman, Mariyani,
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13031-13040 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Pada Bank Syariah
Yeni Triana 1 ✉ , Dewi Septriani 2 , Megawati 3 , Mardison Hendra 4 , David Budiman 5 ,
Mariyani 6 , Kuncon Sianturi 7
Jurusan Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: yeni.triana@unilak.ac.id 1 ✉
Abstrak
Perbankan  syariah  merupakan  suatu  sistem  perbankan  yang di  kembangkan  berdasarkan  sistem syariah  (hukum  islam).  Usaha  pembentukan  sistem  ini  berangkat  dari  larangan  islam  untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikatagorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman dan usaha-usaha lain yang tidak islami,  yang  hal  tersebut  tidak  diatur  dalam  bank  konvensional.  Bank  syariah  merupakan  suatu lembaga  intermediasi  dimana  aktifitasnya  adalah  mengerahkan  atau  menghimpun  dana  dari masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana-dana  tersebut  kepada  masyarakat  yang membutuhkannya  dalam  bentuk  fasilitas  pembiayaan.  Seiring  dengan  semakin  banyaknya masyarakat Indonesia yang membuka rekening dan menjadi nasabah di Bank Syariah, berimplikasi pada kemungkinan timbulnya sengketa atau permasalahan di antara para pihak, atau dalam hal ini pihak penyedia layanan (bank syariah) dengan masyarakat yang dilayani atau nasabah Kewenangan pengadilan agama untuk memutus, mengadili perkara- perkara perdata orang yang beragama Islam pun  mengalami  perluasan  dalam  peraturannya.  Setelah  adanya  perubahan  peraturan  mengenai kewenangan peradilan agama yang diubah sebanyak 2 kali perubahan yaitu UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka perkara-perkara perdata yang berhak untuk diputus perkaranya bertambah yaitu perkara di bidang zakat, infak, dan ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode  normatif.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  putusan  Pengadilan  Agama  Sleman  Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.  Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  telah  terjadi  ingkar  janji (wanprestasi)    oleh  Tergugat  dan  ini  merupakan  suatu  kegagalan  kepatuhan terhadap  substansi hukum itu sendiri yaitu aturan, akad yang menjadi pakta sun servanda bagi kreditur dan debitur yang sudah melakukan perikatan tidak dipatuhi oleh salah satu pihak.
Kata Kunci: Bank Syariah, Murabahah, Sengketa.
Copyright@  Yeni Triana, Dewi Septriani, Megawati, Mardison Hendra, David Budiman, Mariyani,

## Abstract
Islamic banking is a banking system developed based on the sharia system (Islamic law). The effort to establish this system departs from the Islamic prohibition to collect and borrow based  on  interest  which  is  included  in  usury  and  investment  for  businesses  that  are categorized as unlawful, for example  in food, beverage and other un-Islamic businesses, which are not regulated in conventional banks. Islamic bank is an intermediary institution whose activity is to mobilize or collect funds from the community and channel these funds back to people who need them in the form of financing facilities. Along with the increasing number of Indonesian people who open accounts and become customers at Islamic Banks, this has implications for the possibility of disputes or problems arising between the parties, or in this case the service provider (Islamic bank) and the community being served or the customer.  ,  adjudicating  civil  cases  of  people  who  are  Muslim  has  also  experienced  an expansion in its regulations. After changing the regulations regarding the authority of the religious courts, which were amended 2 times, namely Law no. 3 of 2006 and Law No. 50 of 2009, the number of civil cases that have the right to be decided has increased, namely cases in the fields of zakat, infaq, and sharia economics. This research uses normative method. This  research  will  examine  the  decision  of  the  Sleman  Religious  Court  Number 1609/Pdt.G/2016/PA. The results of this study show that there has been a breach of promise (default) by the Defendant and this is a failure to comply with the substance of the law itself, namely the rules, contracts that become sun servanda pacts for creditors and debtors who have made an agreement are not obeyed by one of the parties.
Keywords: Islamic Banks, Murabahah, Disputes.
Copyright@  Yeni Triana, Dewi Septriani, Megawati, Mardison Hendra, David Budiman, Mariyani,

## PENDAHULUAN
Perbankan  syariah  merupakan  suatu  sistem  perbankan  yang  di  kembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum islam). Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba  dan  investasi  untuk  usaha  yang  dikatagorikan  haram,  misalnya  dalam  makanan, minuman dan usaha-usaha lain yang tidak islami, yang hal tersebut tidak diatur dalam bank konvensional. Sejak langkah pertama pendiriannya bank-bank syariah telah menunjukkan trend perkembangan yang positif sehingga dapat memainkan peranan pentingnya dalam memobilisasi, mengalokasi, dan memanfaat kansumber daya dengan lebih baik . Salah satu faktor pendukung yang menunjang trend positif ini adalah pembagian hasil usaha dalam pembiayaan yang menggunakan konsep profit sharing dan revenue sharing dengan akad mudharabah, meski pada awalnya, konsep ini tidak begitu luas di mengerti oleh masyarkat . Profit sharing dan revenue sharing merupakan pembagian hasil usaha dengan ketentuan nisbah pihak penyalur dana dan penerima dana usaha . Sehingga besarnya pembagian di pengaruhi oleh hasil usaha yang dijalani.
Bank syariah merupakan  suatu lembaga  intermediasi  dimana  aktifitasnya adalah mengerahkan atau menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana- dana  tersebut  kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya  dalam  bentuk  fasilitas pembiayaan (Sutan Remy Sjahdeini, 2007).  Dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar, bank syariah  memberikan  pelayanan  yang  semakin  lengkap  kepada  nasabah  salah  satunya dalam  hal  penyediaan  produk.  Adapun  produk  yang  ditawarkan  meliputi  produk penghimpunan  dana  (funding),  produk  penyaluran  dana/pembiayaan  (financing)  serta produk jasa (service).
Konsep  profit  sharing  atau  yang  juga  disebut  dengan  profit  and  losssharing menawarkan pembagian hasil usaha dengan perhitungan pendapatan / keuntungan bersih (net profit), yaitu laba kotor dikurangi beban biaya yang dikeluarkan selama operasional usaha. Sedangkan konseprevenue sharing adalah konsep yang menawarkan pembagian hasil  usaha  berdasarkan  perhitungan  laba  kotor  (gross  2  profit).Kosep  inilah  yang membedakannya dengan bank-bank konvensional yangmenawarkan tingkat suku bunga yang tinggi agar dapat menarik minatmasyarakat menabungkan uangnya di bank. Besarnya bunga  dalam  pembagian  hasil  usaha  ditetapkan  pada  awal  perjanjian  kerjasama
Copyright@  Yeni Triana, Dewi Septriani, Megawati, Mardison Hendra, David Budiman, Mariyani,
dengankeuntungan yang pasti bagi investor. Bahkan meski kreditur mengalami kerugian dalam usahanya, investor tetap mendapatkan bunga yang di sepakati sebelumnya. Salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan (financing). Dalam Undang- Undang No.10 Tahun  1998 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan, “Pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  yaitu  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu (Atang Abd. Hakim, 2014) .”  Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari’ah adalah produk pembiayaan dengan akad murabahah,  dimana  pembiayaan  dengan  akad  murabahah  sudah  banyak  diterapkan  di perbankan  syari’ah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan  permodalan  masyara kat maupun untuk kebutuhan konsumsi.
Akad murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan, yang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh  barang,  dan  tingkat  keuntungan  (margin)  yang  diinginkan  (Ascarya,  2017). Pembiayaan  murabahah  adalah  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  nasabah  melalui kesepakatan keduanya dimana harga jualnya adalah harga dasar atau harga barang dan biaya-biaya serta  ditambah keuntungan yang telah  ditetapkan.  Seiring  dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang membuka rekening dan menjadi nasabah di Bank Syariah, berimplikasi pada kemungkinan timbulnya sengketa atau permasalahan di antara para pihak, atau dalam hal ini pihak penyedia layanan (bank syariah) dengan masyarakat yang dilayani atau nasabah (Yulkarnain Harahab, 2008).  Pada hakikatnya, sengketa adalah bentuk  aktualisasi  dari  perbedaan  dan/atau  pertentangan  antara  dua  pihak  atau  lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, pada prinsipnya sengketa bisnis termasuk sengketa perbankan  syariah,  para  pihak  yang  bersengketa  diberi  kebebasan  untuk  menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, baik melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur di luar pengadilan (non litigasi) sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan- ketentuan lain yang terkait.
Kewenangan  pengadilan  agama  untuk  memutus,  mengadili  perkara-  perkara perdata  orang  yang  beragama  Islam  pun  mengalami  perluasan  dalam  peraturannya. Setelah adanya perubahan peraturan mengenai kewenangan peradilan agama yang diubah
Copyright@  Yeni Triana, Dewi Septriani, Megawati, Mardison Hendra, David Budiman, Mariyani,
sebanyak 2 kali perubahan yaitu UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka perkara-perkara perdata yang berhak untuk diputus perkaranya bertambah yaitu perkara di bidang zakat, infak, dan ekonomi syariah. Dalam operasionalnya, kegiatan pembiayaan di  bank  syariah  juga  mengalami  kendala  atau  sengket,.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari adanya perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman dengan nomor perkara  1609/Pdt.G/2016.PA.Smn,  yang  berkaitan  dengan  perkara  gugatan  perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan murobahah. Sebagaimana yang terlampir dalam putusan perkara Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn, tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu  tergugat  tidak  menunaikan  angsuran  kepada  penggugat  sejak  angsuran  pertama, Maka berdasarkan fakta hukum tersebut pihak BMT Bina Ummah selaku ṣ a ḥ ībul māl yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sleman.Dengan menganalisa perkara  tersebut,  ingin  diketahui  bagaimana  alasan  dan  pertimbangan  hukum  dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam transaksi (akad) murabahah.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny  Ibrahim,  2018).  Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan- tahapan  yaitu  mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data  atau  teks  yang  terkumpul  berkaitan  dengan  topik  pembahasan  utama  di  dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset  Pustaka  tidak  hanya  sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku, melainkan  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.
Copyright@  Yeni Triana, Dewi Septriani, Megawati, Mardison Hendra, David Budiman, Mariyani,

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Murabahah  merupakan  sebuah  transaksi  jual  beli  dengan  harga  awal  yang diketahui  oleh  pembeli  (nasabah)  ditambah  dengan  margin  atau  keuntungan  yang disepakati oleh kedua pihak (penjual dan pembeli). Pengetahuan nasabah tentang harga beli  barang  (yang  dibayar  oleh)  penjual  menjadi  syarat  fundamental  sahnya  transaksi (Sugeng  Widodo,  2017).  Pada  praktiknya,  keharusan  penerapan  prinsip-prinsip  syariah dalam  operasional  pembiayaan  berbasis  syariah  bukan  berarti  tidak  akan  mengalami permasalahan atau sengketa. Karakteristik sengketa LKS dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitur atau tidak amannya dana masyarakat yang disimpan di LKS, dimana LKS tidak lagi mampu membayarkan dana masyarakat yang telah disimpan  padanya,  pada  saat  penarikan  dana  oleh  masyarakat  (nasabah  penyimpan), artinya sengketa LKS dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari LKS itu sendiri. Secara umum dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak dipenuhinya prinsip syariah dalam akad atau tidak dipenuhinya akad yang telah diperjanjikan (wanprestasi) (Ahmad Mujahidin, 2010).
Lawrence  M.  Friedman  mengemukakan  bahwa  efektif  dan  berhasil  tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum  menyangkut  aparat  penegak  hukum,  substansi  hukum  meliputi  perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: “To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”
Berdasarkan  pendapat  Friedman  di  atas  dapat  pahami  bahwa  kultur  hukum menyangkut  budaya  hukum  yang  merupakan  sikap  manusia  (termasuk  budaya  hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur  hukum  untuk  menjalankan  aturan  hukum  yang  ditetapkan  dan  sebaik  apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang
Copyright@  Yeni Triana, Dewi Septriani, Megawati, Mardison Hendra, David Budiman, Mariyani,
yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara  efektif.  Pada  dasarnya  secara  yuridis,  KUHPerdata  tidak  menjelaskan  secara gamblang  mengenai  pengertian  wanprestasi  serta  sebab-sebab  apa  yang  dapat menyatakan  telah  terjadi  wanprestasi,  melaikan  di  dalamnya  secara  limitatif  hanya memaparkan akibat-akibat hukum dalam hal terjadi wanprestasi. Di antaranya adalah pada Pasal 1243, Pasal 1238, dan Pasal 1365, berikut bunyi pasalnya:
Pasal 1238:
“Debitur  din yatakan  lalai  dengan  surat  perintah,  atau  dengan  akta  sejenis  itu  atau berdasarkan  kekuatan  dari  perikatan  sendiri,  yaitu  bila  perikatan  ini  mengakibatka debitur harus dianggap lali dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
Pasal 1243:
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang  melampaui  waktu  yang  telah ditentukan.”
Pasal 1365:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewakilkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk menggantika n kerugian tersebut.”
Dari  Pasal 1365 dapat  diambil kesimpulan beberapa syarat terjadinya  perbuatan melawan hukum dan wanprestasi (Ahmad Mujahidin, 2010):
1) Adanya suatu perbuatan;
2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4) Adanya kerugian bagi korban;
5) Adanya sebab klausal antara perbuatan dengan kerugian;
6) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
7) Melanggar hak subjektif orang lain;
8) Melanggar kaidah tata susila; dan
9) Bertentangan  dengan  asas  kepatutan,  ketelitian,  serta  sikap  hati-hati  yang
Copyright@  Yeni Triana, Dewi Septriani, Megawati, Mardison Hendra, David Budiman, Mariyani,
seharusnya  dimiliki  seseorang  dalam  pergaulan  dengan  sesama  warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
Ketika terjadi wanprestasi, maka tidak menutup kemungkinan pihak yang merasa telah dirugikan akan menuntut sejumlah ganti ru gi (ta’wī ḍ ) berupa uang atau yang lainnya dari  pihak  yang  tidak  melaksanakan  prestasi.  Namun  tidak  sedikit  pihak  yang  merasa dirugikan menuntut ganti rugi dengan jumlah yang tidak semestinya. Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal demikian, DSN-MUI menerbitkan fatwa nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’Wi ḍ ). Dalam fatwa tersebut memuat ketentuan bahwa nilai ganti rugi adalah nilai kerugian riil yang dialami dan dapat diperhitungkan, bukan kerugian yang diperkirakan  akan  terjadi  karena  adanya  peluang  yang  hilang  akibat  kelalaian  (tidak terpenuhinya)  prestasi.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  upaya  penyelesaian  sengketa diatur pada Pasal 20 PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, berikut bunyi pasalnya:
1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam akad atau jika terjadi perselisihan antara bank dan nasabah maka upaya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah.
2) Dalam  hal  musyawarah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  mencapai kesepakatan,  maka  penyelesaian  lebih  lanjut  dapat  dilakukan  melalu  alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase syariah.
Kemudian, KHES juga mengatur upaya penyelesaian sengketa khususnya sengketa pada  akad  muraba ḥ ah  yaitu  pada  pasal  133  yang  berbunyi:  “Apabila  salah  satu  pihak konversi muraba ḥ ahtidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di  antara  pihak-pihak  terkait,  maka  penyelesaian  dilakukan  melalui ṣ ul ḥ / ṣ ul ḥ ,  dan/  atau pengadilan.”
Dari  sebuah  proses  litigasi  di  Pengadilan,  maka  lahirlah  sebuah  produk  yang merupakan akibat dari sebuah gugatan yang diajukan ke pengadilan yaitu Putusan. Putusan sendiri  merupakan  sebuah  pernyataan  hakim  yang  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis berisikan  tentang  hasil  persidangan  proses  penyelesaian  sengketa.  Dari  beberapa  jenis
Copyright@  Yeni Triana, Dewi Septriani, Megawati, Mardison Hendra, David Budiman, Mariyani,
putusan ada satu jenis putusan yang pada praktiknya melahirkan banyak pro dan kontra, yang disebut dengan putusan serta merta. Pada dasarnya, putusan serta merta merupakan tuntutan  tambahan  dari  sebuah  tuntutan  utama  dalam  sebuah  gugatan.  Yang  mana Penggugat  meminta  agar  nantinya  putusan  yang  telah  lahir  dapat  dijalankan  terlebih dahulu  meskipun  belum  berkekuatan  hukum  tetap  bahkan  meskipun  terhadap  putusan tersebut  diajukan  banding  atau  kasasi  Ketiga,  Alat  bukti  yang  menjelaskan  mengenai penagihan  dan  pemberitahuan  jatuh  tempo  serta  peringatan  No  SAFE/08/16/225 maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan tangguhan waktu kepada para Tergugat dengan jalan memberikan surat peringatan sesuai Firman Allah SWT yang artinya “… dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”, namun Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi surat panggilan tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Keempat, Riwayat pembiayaan Tergugat tidak melakukan  pembayaran lagi dan masih mempunyai saldo pinjaman sebesar Rp 5.000.000 dan margin Rp1.200.000 terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai pada saat sekarang tidak dilakukan lagi cicilan hutang tersebut oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa telah ternyata terbukti terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang dari pihak debitur (Tergugat) kepada pihak Penggugat yang mengakibatkan ingkar janji  (wanprestasi)  Tergugat  dalam  pembayaran  angsuran  cicilan  hutang  yang  sudah disepakati dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah sejumlah Rp 517.000 setiap bulannya, sebagaimana termuat dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan waktu angsuran hutang selama 12 bulan.

## SIMPULAN
Setelah melakukan analitis terhadap putusan perkara gugatan dan tuntutan ganti rugi  dalam  kasus  sengketa  ekonomi  syariah,  maka  alasan  dan  pertimbangan  hukum putusan  Pengadilan  Agama Sleman Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn dapat  disimpulkan telah terjadi ingkar janji (wanprestasi)  oleh Tergugat dan ini merupakan suatu kegagalan kepatuhan terhadap substansi hukum itu sendiri yaitu aturan, akad yang menjadi pakta sun servanda bagi kreditur dan debitur yang sudah melakukan perikatan tidak dipatuhi oleh salah satu pihak.
Copyright@  Yeni Triana, Dewi Septriani, Megawati, Mardison Hendra, David Budiman, Mariyani,

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Mujahidin. (2010). Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.
Ghalia Indonesia.
Ascarya. (2017). Akad dan Produk Bank Syariah. Rajawali Press.
Atang Abd. Hakim. (2014). Fiqh Perbankan Syariah. Refika Aditama.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Sugeng Widodo. (2017). Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan dan Solusi. UII Press.
Sutan Remy Sjahdeini. (2007). Perbankan Islam. PT. Pustaka Utama Grafiti.
Yulkarnain  Harahab.  (2008). Kesiapan  Pengadilan  Agama  dalam  Menyelesaikan  Perkara Ekonomi Syariah. Mimbar Hukum.